## PERBEDAAN PENAFSIRAN DALAM PENERAPAN HUKUM SEBAGAI KRIMINOGEN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Desi Dwi Hariyani
S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret E-mail: dwihariyanidesi@gmail.com

## Abstract
In  Law  Number  35  Year  2009  on  Narcotics,  in  practice  pose  a  problem  in  particular  in  the application of Article 112, Paragraph (1) and Article 127 Paragraph (1) letter a. The problem occurs because  of  a  lack  of  clarity  in  the  second  chapter  of  the  so  in  its  application  lead  to  differences  in interpretation  between  law  enforcement  could  be  kriminogen  in  the  eradication  of  criminal  acts  of narcotics. This paper will try to see how a difference  of interpretation in the application of the law could be kriminogen in the eradication of criminal acts of narcotics. The research used is research of the doctrinal approach to law. The results of his research is the difference in interpretation between law  enforcement  in  applying  Article  112,  Paragraph  (1)  and  Article  127  Paragraph  (1)  letter  a produces a verdict that is different between the perpetrators of the deed are almost the same so it is criminal as a treatment to the offender to be less precise. Actors are supposed to be rehabilitated but in the beat, or vice versa. Differences of interpretation also resulted in the increasing amount of legal effort in the case of narcotics that have an impact on the large number of prisoners of narcotics. Both those  things  can  be  krimonogen  new  in  the  crime  of  narcotics  as  the  offender  can  commit  a  crime repeatedly and learn from other offenders. It is necessary for matching between the perception of law enforcement by doing the interpretation of the profound and more far more needs to be done changes to such Legislation.
Keywords : Difference of Interpretation, Kriminogen, Narcotic

## Abstrak
Pada  undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  pada  prakteknya menimbulkan sebuah masalah khususnya pada penerapan Artikel 112, Alinea (1) dan Alinea 127  Alinea  (1)  huruf  a.  Masalah  terjadi  karena  kurangnya  kejelasan  pada  bab  dua  tentang pengaplikasiannya  sehingga  mengakibatkan perbedaan  interpretasi  antara penegakan  hukum bisa  menjadi  kriminogen  dalam  penghapusan  tindak  pidana  narkotika.  Makalah  ini  akan mencoba  untuk  mengetahui  bagaimana  perbedaan  interpretasi  dalam  penerapan  undang- undang  tersebut  dapat  menjadi  kriminogen  dalam  penghapusan  tindak  pidana  narkotika. Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  pendekatan  doktrinal  terhadap  hukum.  Hasil penelitiannya adalah perbedaan interpretasi antara penegakan hukum dalam penerapan Pasal 112, Alinea (1) dan Pasal 127 Alinea (1) huruf a menghasilkan sebuah putusan yang berbeda diantara  para  pelaku  hamper  sama  jadi  ini  adalah  kriminal  (penjahat)  sebagai  perlakuan terhadap  pelanggar  kurang  tepat.  Para  pelaku  seharusnya  direhabilitasi  tetapi  dalam  irama, atau  sebaliknya.  Perbedaan  interpretasi  juga  mengakibatkan  peningkatan  jumlah  upaya hukum  pada  perkara  narkotika  yang  memiliki  dampak  terhadap  sejumlah  narapidana narkotika. Kedua hal tersebut bisa jadi merupakan kriminogen yang baru dalam tindak pidana narkotika karena pelanggar dapat melakukan tindak pidana secara berulang-ulang dan belajar dari  pelanggar  lainnnya.  Perlu  ada  penyesuaian  antara  persepsi  tentang  penegakan  hukum dengan melakukan interpretasi yang nyata dan yang lebih jauh diperlukan adalah mengubah peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Perbedaan Interpretasi, Kriminogen, Narkotika

## Pendahuluan
Pemberantasan tindak pidana narkotika pada tataran tertentu merupakan suatu dilema, di  satu  sisi  negara  harus  tetap  menjamin  ketersediaan  narkotika  namun  di  sisi  yang  lain negara  harus  melakukan  upaya  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika.  Permasalahan tersebut  telah  diantisipasi  dengan  penyusunan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika yang  menyatakan bahwa undang-undang tersebut dibentuk sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang  dibutuhkan  sebagai  obat  serta  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  mempunyai  2  (dua)  sisi  yang  berbeda.  Di  satu  sisi bersifat  humanis  dengan  adanya  kewajiban  untuk  menjalani  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan korban penyalahgunaan, tetapi di sisi lain bersifat keras dengan adanya hukuman pidana yang cukup  tinggi  dan  ancaman  pidana  minimal( http://youthproactive.com/201503/speak- up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/ ,diakses  pada  tanggal  4  Mei  2020 jam 12.15 WIB).
Tindak  pidana  narkotika  memiliki  keunikan  yaitu crime  without victim (kejahatan tanpa  korban).  Pelaku  tindak  pidana  narkotika  juga  berperan  sebagai  korban  (Moh.  Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S 2003:vii).
Meskipun  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  memuat ancaman pidana yang sangat tinggi dan ancaman pidana minimal, ternyata tidak cukup efektif untuk memberantas tindak pidana narkotika.
Tabel 1
Data Nasional Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Tahun 2013 – 2017
50Rb 40Rb 30Rb 20Rb 10Rb 2013
2014                           2015 2016 2017 Jumlah pidana TAHUN
Sumber : Badan Pusat Statistik https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tindak-pidana-narkotika-dan psikotropika-2013-2017-1551694734
Angka  tertinggi  tercatat  pada  2016  yakni  39.171  tindak  pidana  atau  meningkat  6,49 persen  dari  tahun  2015.  Periode  tahun  2018, jumlahnya  menurun  10,2  persen  dibandingkan tahun  sebelumnya,  menjadi  35.142  tindak  pidana.  Statistik  kriminalitas  pada  periode  lima tahun  terakhir  secara  keseluruhan  tetap  saja  menunjukkan  kecenderungan  yang  terus meningkat secara signifikan .
Menteri  Hukum  dan  HAM  (Menkumham)  Yasonna  Hamonangan  Laoly menyampaikan  hampir  50  persen  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  (lapas)  dan  rumah tahanan  (rutan)  merupakan  narapidana  narkoba  ( https://nasional .  okezone.com/read  /2019/ 07/ 25/337/2083589/menkumham-lebih-dari-50-penghuni-lapas-di-indonesia-adalah-napi- narkoba , diakses pada tanggal 30 April 2020, jam 11.35 WIB).   Jaksa Agung Muda Tindak Pidana  Umum  menyatakan  paling  banyak  menangani  perkara  perihal  narkotika  sepanjang 2019 ( https://nasional.kompas.com/read/2019/12/30/16494971/sepanjang-2019-jampidum- paling-banyak-tangani-perkara-narkotika , diakses pada tanggal 4 Mei 2020 jam 11.55 WIB.) Data  perkara  yang  paling  banyak  diajukan  upaya  hukum   kasasi  ternyata  juga  perkara narkotika dan psikotropika sebanyak
2715 perkara (60,13%).( http://pa- trenggalek.go.id/informasi-pengadilan/271-sepanjang-2019-ma-memeriksa-20-275-perkara diakses pada tanggal 4 Mei 2020 jam 12.05 WIB).
Pelaku  tindak  pidana  narkotika  tidak  jarang  mendapatkan  hukuman  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  kurang  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Peristiwa hukum  yang  sama  bisa  dituntut  atau  diputus  dengan  pasal  yang  berbeda  atau  sebaliknya peristiwa hukum yang berbeda dituntut atau diputus dengan pasal yang sama. Hal ini terjadi akibat dari adanya perbedaan penafsiran dari penegak hukum yang perspektifnya berbeda.
Implikasinya pidana  yang  dijatuhkan  kepada pelaku  kejahatan  narkotika  bisa  kurang tepat.  Kesalahan  ini  bisa  memunculkan  kriminogen  baru  dalam  kejahatan  narkotika.  Pelaku yang  seharusnya  direhabilitasi  tetapi  di  penjarakan,  atau  sebaliknya,  hal  ini  bisa  menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan berulangkali.
Masalah  adalah  keadaan  yang  menimbulkan  pertanyaan,  sehingga  tidak  puas  hanya melihat saja, melainkan ingin mengetahui lebih dalam (Mohammad  Hatta,1990 : 14).  Uraian tersebut  di  atas  menimbulkan pertanyaan bagaimana perbedaan penafsiran  dalam penerapan hukum bisa menjadi kriminogen dalam pemberantasan tindak pidana narkotika .
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  disebut  juga penelitian  hukum  doctrinal  (Amiruddin,  2004  :118).  Hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan (law  in  books) atau  hukum  dikonsepkan
sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  yaitu  menganalisa  permasalahan  yang  diangkat  dengan  peraturan-peraturan  yang terkait. ( Peter Mahmud Marzuki, 2015 : 133 ).

## Pembahasan

## I. Perbedaan  Penafsiran  Menjadi  Faktor  Kriminogen  Dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana Narkotika
Istilah  “Narkotika”  berasal  dari  Bahasa  Yunani  yaitu  “narke”  yang  berarti  terbius sehingga  tidak  merasakan  apa-apa  (Hari  Sasangka,  2003:35).  Pada  awalnya  penggunaan obat-obatan  jenis  opium  atau  candu  atau  madat  hanya  digunakan  sebagai  alat  bagi  upacara ritual  keagamaan  dan  pengobatan  (Rush,  James  R,  :3-4.  Seiring  perkembangan  zaman, penyalahgunaan narkotika semakin marak dan semakin membahayakan sehingga dibentuklah peraturan  untuk  menekan  angka  penyalahgunaan  narkotika  yang  telah  mengalami  beberapa kali  perubahan  sampai  pada  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
Dalam prakteknya,  terdapat beberapa problematika  dalam penerapan  undang-undang tersebut  khusunya  berkaitan  dengan  penerapan  Pasal  112  ayat  (1)  dan  Pasal  127  ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Problematika  tersebut terlihat  dari  adanya  peningkatan  kasus  narkotika  yang  mengajukan  upaya  hukum  sehingga berdampak  pada  dominasi  jumlah  tahanan  perkara  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Dengan  banyaknya  jumlah  tahanan  narkotika  dan  semakin  lamanya  tahanan  narkotika berinteraksi  maka  antar  tahanan  bisa  saling  mempengaruhi  yang  berakibat  peningkatan kualitas pelakunya, yang semula hanya sebagai pengguna bisa naik kelas menjadi pengedar. Sebenarnya  upaya  hukum  adalah  hak  yang  diberikan  oleh  undang-undang,  tetapi  apabila dicermati  secara  seksama  ternyata  upaya  hukum  yang  diajukan  dalam  penanganan  tindak pidana  narkotika  adalah  dikarenakan  adanya  perbedaan  penafsiran  antara  penegak  hukum baik  itu  Penuntut  Umum,  Penasehat  Hukum,  bahkan  Hakim  pada  tiap  tingkatan  dimana antara  Hakim  tingkat  pertama  bisa  berbeda  dengan  Hakim  pada  tingkat  banding  maupun kasasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya putusan yang berbeda pada beberapa perkara dengan kasus posisi yang sama berkaitan dengan penerapan pasalnya.
Perbedaan  penerapan  pasal  tersebut  menunjukkan  adanya  perbedaan  penafsiran hukum.  Perbedaan  penafsiran  hukum  sebenarnya  merupakan  hal  yang  wajar  dalam  proses
peradilan,  namun  permasalahannya  adalah  dengan  beragamnya  penafsiran  hukum mengasumsikan kualitas peraturan perundang-undangan tersebut kurang baik atau setidaknya tidak  dapat  memberikan  kepastian  hukum  yang  merupakan  orientasi  dari  tujuan  hukum sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Gustav  Radbruch  (Krisnajadi,  1989:.60).  Kepastian hukum tidak terwujud dengan sendirinya tetapi masih harus diterapkan oleh penegak hukum, untuk itu diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya dalam hal ini hukum positif. Tetapi  makna  hukum  yang  kabur  bisa  melemahkan  hukum  positif  tersebut  (Sobandi Handy,2011:  82-83).  Konsekuensi  dari  prinsip nullum  crimen  nulla  poena  sine  lege  scripta (tiada  pidana  tanpa  ada  undang-undang  yang  mengaturnya)  adalah  perbuatan  yang  dilarang harus tertulis jelas dalam undang-undang (Eddy OS Hiariej, 2009 :.4-5. Prinsip tersebut yang sering  disebut  sebagai  azas  legalitas  yang  berfungsi  untuk  melindungi  rakyat  dari pelaksanaan  kekuasaan  yang  tanpa  batas  dari  pemerintah  dengan  menggunakan  hukum pidana sebagai sarananya, pendapat Schafmeister inilah yang dapat dikatakan bahwa undang- undang  pidana  memiliki  fungsi  sebagai  perlindungan(Schaffmeister  (et  al),  diedit  oleh  JE. Sahetapy, 2004:.4).
Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan  adalah dua  faktor  yang  saling  menunjang  dalam  upaya  menjaga  keserasian  antara  kepentingan- kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat (Rato, Dominikus : 2014). Adanya perbedaan penafsiran  oleh penegak  hukum  yang  disebabkan  oleh  ketidakjelasan  (kabur)  hukum positif berupa  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  mengakibatkan  hukum tersebut  menjadi  lemah  dan  menimbulkan  ketidakpastian  sehingga  bisa  mengakibatkan ketidakadilan.
Menurut Diah Imaningrum Susanti, salah satu perkembangan yang paling menarik di dalam teori hukum saat ini adalah semakin pentingnya konsep interpretasi (Diah Imaningrum Susanti, 2019 : 22). Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis (Bambang Sutiyoso, 2009 : 82).
Menurut  Peter  Goodrich,  isu-isu  penafsiran  hukum  mempersoalkan  isu  bahasa  dan interpretasi,  teks  dan  signifikasi  melalui  makna  yang  diberikan,  mulai  dari  pertanyaan institusional,  aksiologis,  sosial  politik,  sampai  dengan  pertanyaan  analitik  tentang  metode penafsiran  mana  yang  paling  memadai  (Bambang  Sutiyoso,2009:83).  Menurut  Diah, berdasarkan isu-isu penafsiran hukum tersebut terdapat tiga masalah penting dalam undang- undang  itu  yaitu  maksud,  kekaburan  dan  kompleksitas.  Berdasarkan  hal  tersebut, ketidakjelasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  khususnya  Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a bisa dilihat dari :

## 1. Maksud (Intentions)
Menentukan  maksud  sebuah  teks  pasal  dalam  ketentuan  pidana  bukanlah merupakan  sesuatu  yang  mudah  mengingat  terdapat  rentang  waktu  dan  jarak  antara pembuat  undang-undang  (Dewan  Perwakilan  Rakyat)  sebagai  penyampai  pesan  dengan pelaksana  undang-undang  (penegak  hukum)  sebagai  penerima  pesan.  Terlebih  para anggota  DPR  yang  tergabung  dalam  sebuah  partai  politik  mempunyai  ideologi  masing- masing  yang  pada  saat  membuat  undang-undang  mempunyai  maksud  dan  tujuan  sesuai dengan garis ideologi politiknya.
Kesulitan  selanjutnya  para  aparat  penegak  hukum  dalam  proses  persidangan mempunyai  kepentingan  yang  berbeda  antara  Penuntut  Umum  dengan  Penasihat  Hukum atau  terdakwa  dan  hakim.  Penuntut  Umum  sudah  barang  tentu  akan  menafsirkan  teks undang-undang  sesuai  dengan  kepentingan pembuktian perkara  dan  sebaliknya  Penasihat Hukum sesuai kepentingannya dalam rangka pembelaan terdakwa. Di sisi yang lain hakim akan menafsirkan maksud undang-undang sesuai keyakinannya.
Pasal  112  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika dengan unsur “Setiap orang yang tanpa  hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman.”Frase“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sebagai unsur pokok yang hendak dituju dari pasal tersebut mempunyai cakupan peristiwa atau perbuatan yang dimensinya sangat luas. Akibatnya  banyak  peristiwa  atau  perbuatan  yang  dengan  mudah  dapat  terjaring  oleh maksud dari ketentuan tersebut.
Bagi Penuntut Umum demi kepentingan pembuktian tentu sangat “menguntungkan”  karena  perbuatan  pelaku  mudah  untuk  dibuktikan,  sebaliknya  akan sangat “merugikan” bagi Penasihat Hukum atau terdakwa karena akan menyulitkan untuk melakukan  pembelaan.  Permasalahan  sesungguhnya  bukanlah  pada  rugi  atau  untungnya para  pihak  tetapi  akan  sangat  menyulitkan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  dapat menyeimbangkan antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dengan unsur  “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan  I   bagi diri sendiri”. Perbuatan  “Penyalah  Guna”  mempunyai  maksud  pada  peristiwa  menggunakan  atau mengkonsumsi  narkotika  yang  dilakukan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dalam  hal  ini tanpa rekomendasi dokter.
2. Kekaburan (Vagueness)
Menurut  HLA.  Har  (Bambang  Sutiyoso,2009:  25-26)    permasalahan  kekaburan ketentuan perundang-undangan meliputi :
Pertama , dalam komunitas yang luas, hukum bekerja melalui aturan-aturan umum dan  bukan  melalui  arahan-arahan  individual,  maka  ia  cenderung  bersifat  abstrak, menggunakan  konsep-konsep  yang  umum,  sehingga  mungkin  menjadi  kabur. Kedua , karena  aturan  hukum  menggunakan  bahasa  untuk  menyelesaikan  konflik  sosial,  banyak yang  bergantung  pada  kata-kata  yang  digunakan  oleh  aturan-aturan  ini.  Ketentuan peraturan  perundang-undangan  sesungguhnya  mempunyai  dua  lapisan  yaitu  teks  hukum yang tertulis dan norma hukum yang tidak secara eksplisit tertulis tetapi maknanya berada dibalik teks hukum tersebut.
Pasal  112  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika tingkat  kekaburannya  terletak  pada  makna  teks  yang  sangat  luas  sehingga  banyak mencakup  realitas  perbuatan.  Akibatnya  banyak  perbuatan  yang  terjaring  dengan  teks hukum  tersebut.  Hal  ini  sangat  rawan  untuk  mengkriminalkan  perbuatan  seseorang, sehingga asas keadilan sulit untuk ditegakkan dan akan terjebak pada kepastian hukum.
Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  dari  segi  aturan  yang  bersifat  umum  dan  dari  segi  teks  hukum  lebih  jelas  dan lebih  spesifik  maknanya.  Hubungan  norma  hukum  dan  teks  hukumnya  lebih  mudah dipahami  oleh  seseorang  terutama  aparat  penegak  hukum  sehingga  dalam  penerapannya tidak begitu memerlukan penafsiran hukum yang rumit.
3. Kompleksitas
Menurut  Julies  L.  Coleman  dan  Brian  Leiter  (Bambang  Sutiyoso,2009:32). kompleksitas  peraturan  perundang-undangan  akan  lebih  rumit  jika  beberapa  aturan  itu berkonflik  satu  sama  lain,  dalam  situasi  seperti  ini  hukum  menjadi  tidak  pasti  dan interpretasi berhenti menjadi obyektif. Menurut Emanuela Carbonara dan Fransesco Parisi (Bambang  Sutiyoso,2009:  32),  menyatakan  bahwa  harmonisasi  hukum  dari  berbagai peraturan yang berkonflik justru menimbulkan disharmoni.
Pasal 112 Ayat (1) dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  telah  terjadi  konflik  norma  yang  dapat  menimbulkan kompleksitas  permasalahan  ketika  diterapkan  pada  kasus  konkret.  Konflik  akan  terjadi karena  perbuatan  pelaku  “Penyalah  Guna”  pada  saat  yang  bersamaan  hampir  selalu disertai  dengan  perbuatan  “memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan”.  Oleh karena  itu  ketika  menghadapi  kasus  konkret  aparat  penegak  hukum  dituntut  untuk
melakukan  penafsiran  hukum  secara  arif  dan  bijaksana,  untuk  menentukan  peristiwa pidana apa, yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Konsep hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto diantaranya bahwa hukum adalah norma-norma positif di  dalam sistem perundang-undangan hukum nasional dan juga hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concerto, tersistematisasi sebagai judge made law ( https://kelashukum.com/2019/10/19/tujuan-hukum-pidana/ , diakses pada tanggal 4 Mei 2020 jam 14.30 WIB.)
Hukum sebagai norma positif dalam tindak pidana narkotika terdapat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan lain berkaitan dengan undang- undang  tersebut  adalah  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2010  tentang Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  dalam Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial,  sebagai  pedoman  hakim  dalam penerapan  pemidanaan  rehabilitasi  yang  hanya  dapat  dijatuhkan  pada  klasifikasi  tindak pidana pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dalam hal ini sejumlah maksimal satu gram. Selain itu terdapat juga Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berisi diantaranya dalam hal terdakwa  tidak  tertangkap  tangan  sedang  memakai  narkotika  dan  pada  diri  terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal  127  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  maka perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a.
Meskipun dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Peundang-undangan  disebutkan  “peraturan  yang  ditetapkan  Mahkamah  Agung termasuk  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan.”  Dalam  prakteknya,  SEMA tersebut belum  dijadikan  dasar  dalam penegakan  hukum  tindak pidana  narkotika  khususnya bagi  aparat  penegak  hukum  di  luar  Mahkamah  Agung,  bahkan  tidak  jarang  di  lingkungan Mahkamah  Agung  sendiri  antara  pengadilan  tingkat  pertama  dan  kedua  mempunyai penafsiran  yang  berbeda  dan  tidak  mendasarkan  pada  SEMA  tersebut  sehingga  terhadap perkara  narkotika  banyak  yang  melakukan  upaya  hukum.  Tidak  jarang  Mahkamah  Agung sendiri  dengan  mendasarkan  pada  SEMA  tersebut,  memutus  perkara  narkotika  hanya
berdasarkan  jumlah  narkotika  yang  dikuasai  pelaku,  tidak  mendasarkan  pada  kasus  posisi perkaranya  atau  profile  pelaku  sehingga  tidak  jarang  antara  putusan  yang  satu  dengan  yang lain berbeda dan kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku maupun bagi masyarakat.
Pasal  112  Ayat  (1)  yang  menyebutkan  seseorang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I,  seyogyanya diikuti  dengan  tujuan  atau  fakta  hukum  untuk  kepentingan  apa  sehingga  dengan  adanya kejelasan  tersebut  tidak  menimbulkan  multi  tafsir  dan  tidak  digunakan  sebagai  pasal cadangan  karena  sebenarnya  beberapa  pasal  dalam  UU  Narkotika  ini  terdapat  unsur memiliki, menyimpan, menguasai, sehingga bisa dikenakan terhadap semua perbuatan (Ratna WP, 2017:23).
Menurut Hans Kelsen, keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. adalah adil jika suatu aturan  diterapkan  pada  semua  kasus  dimana  menurut  isinya  memang  aturan  tersebut  harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus  lain  yang  sama  (Jimly  Asshiddiqie,    M.  Ali  Safaat,2012:15).    Dengan  adanya perbedaan  penerapan  hukum  dari  beberapa  perkara  narkotika  yang  menghasilkan  putusan yang  berbeda-beda  dengan  kasus  yang  sama  bisa  memunculkan  ketidakadilan.  Keadaan  ini bisa  menimbulkan  ketidakjelasan  yang  berujung  kepada  ketidakpastian  dan  ketidakadilan. Beberapa  putusan  dianggap  mengusik  rasa  keadilan  masyarakat,  juga  telah  mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya (Poentang Moerad, 2005:6).
Adanya perbedaan putusan tersebut berimplikasi pada penerapan pemidanaannya. J.D. Mabbot,  memandang  seorang  “penjahat“  sebagai  seseorang  yang  telah  melanggar  suatu hukum,  walaupun  sebenarnya  ia  bukan  orang  jahat.  Artinya,  jahat  atau  tidak  jahat,  bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana (M. Sholehuddin, 2003:68-69). Salah  satu  alternatif  upaya  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  adalah keseimbangan  pemidanaan  dengan  konsep  pemulihan  atau  rehabilitasi  terhadap  pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 1998, dalam sesi khusus Sidang Majelis Umum PBB dikeluarkanlah Political  Declaration  on  Countering  The  World  Drugs  Problem  1998 mengenai  asas-asas demand  reduction narkotika  ( Anang  Iskandar,  2018:5). Keseimbangan langkah  inilah  yang  dijadikan  dasar  oleh  negara-negara  peserta  sidang  dalam  mengambil langkah  mengatasi  permasalahan  narkotika  dengan  penekanan  akan  pentingnya  upaya pencegahan, perawatan terhadap penyalahguna narkotika dan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika ( Anang Iskandar, 2018: 6).
Indonesia sebagai negara yang mengadopsi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya, mengacu pada prinsip-prinsip Political Declaration and Plan of Action  of  2009 ,  dalam  kebijakan  penanganan  narkotika  dengan  menggunakan Balance Approach antara demand reduction dan supply reduction ( Anang Iskandar,2018:7). Indonesia yang  telah  menerbitkan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika sebenarnya  secara  yuridis  normatif  telah  menganut  pendekatan  yang  seimbang  yaitu rehabilitasi  untuk  pecandu  dan  korban  penyalahguna,  serta  pidana  penjara  untuk penyalahguna narkotika.
Karena  Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  PBB  hasil  sidang  tahun  1998,  dimana para penyalah guna diberikan alternatif berupa rehabilitasi, maka Undang–Undang Narkotika kita  mengatur double  track  system yaitu  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  (Yasonna  H. Laoly,  2019).  dalam  hal  ini  rehabilitasi. Double  track  system dalam  perumusan  sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dianggap paling tepat, karena berdasarkan tinjauan  viktimologi bahwa pecandu  narkotika  adalah victiming  victim yaitu  korban  sebagai pelaku (Yasonna H. Laoly, 2019: 132).
Rehabilitasi  senada  dengan  tujuan  pemidanaan  yaitu  teori treatment dan  teori social defence.  Treatment sebagai  tujuan  pemidanaan  dikemukakan  oleh  aliran  positif.  Aliran  ini beralaskan  paham  determinasi  yang  menyatakan  bahwa  orang  tidak  mempunyai  kehendak bebas  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  karena  dipengaruhi  oleh  watak  pribadinya,  faktor- faktor  lingkungan  maupun  kemasyarakatannya  (Muladi  dan  Barda  Nawawi,1992:12). Rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  menganut  teori treatment yang sebab  rehabilitasi terhadap  pecandu  narkotika  merupakan  suatu  proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu untuk  membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan. Treatment sebagai  tujuan  pemidanaan sangat  pantas  diarahkan  pada  pelaku  kejahatan,  bukan  pada  perbuatannya  (Teguh  Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005: 95-96). Pemidanaan  yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan ( treatment ) dan perbaikan ( rehabilitation ) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan ( treatment ) dan perbaikan ( rehabilitation)( C.  Ray  Jeffery  dalam  Mahmud  Mulyadi,  :79). Rehabilitasi  bagi  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan  adalah  tempat  yang  memberikan  pelatihan  ketrampilan  dan  pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika
( http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5009/BAB%20III.pdf?sequence=7 &isAllowed=y) , diakses pada tanggal 3 Juni 2020 jam 11.00 WIB.)
Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen  tanpa  persidangan  formal  adalah  bentuk  depenalisasi  terhadap  tindak  pidana narkotika  dimana  penyalah  guna,  korban,  dan  pecandu  yang  pada  awalnya  dijatuhi  sanksi pidana  diganti  dengan  rehabilitasi  (Supardi. http/www.bnn.go.id/konten ,  Diunduh  pada tanggal  25  Maret  2018  pukul  09.32  WIB).  Dengan  adanya  penjatuhan  hukuman  yang  tepat bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika  diharapkan  bisa  mengurangi  bahkan  memberantas penyalahgunaan  narkotika  dan  tujuan  hukum  untuk  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan bisa  tercapai.  Untuk  itu  diperlukan  persamaan  persepsi  antar  penegak  hukum  dalam penerapan hukum tindak pidana narkotika khususnya Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  sehingga  tidak menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda  yang  berakibat  pada  banyaknya  perkara  narkotika yang  mengajukan  upaya  hukum  dan  dengan treatment yang  tepat  bagi  pelakunya  bisa mengurangi angka kejahatan narkotika.

## Kesimpulan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagai  hukum  positif dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  pada  prakteknya  menimbulkan  permasalahan khususnya  dalam  penerapan  Pasal  112  Ayat  (1)  dan  Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a.  Adanya ketidakjelasan  dalam  kedua  pasal  tersebut  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  penafsiran antar penegak hukum sehingga menghasilkan putusan yang berbeda-beda antara pelaku yang satu  dengan  pelaku  yang  lain  dengan  perbuatan  yang  sama.  Implikasinya treatment atau pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan  narkotika  kurang  tepat  antara  pidana rehabilitasi atau pidana penjara yang kemudian memunculkan faktor krimonogen baru dalam kejahatan  narkotika.  Pelaku  yang  seharusnya  direhabilitasi  tetapi  di  penjarakan,  atau sebaliknya  pelaku  yang  seharusnya  dipenjara  tetapi  justru  direhabilitasi,  hal  ini  salah  satu penyebab seorang pelaku melakukan kejahatan berulangkali. Selain itu perbedaan penafsiran tersebut juga mengakibatkan meningkatnya upaya hukum dalam perkara narkotika yang juga berdampak  pada  dominasi  jumlah  tahanan  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dengan banyaknya  jumlah  tahanan  narkotika  dan  semakin  lamanya  tahanan  narkotika  berinteraksi maka  antar  tahanan  bisa  saling  mempengaruhi  yang  berakibat  peningkatan  kualitas  pelaku, yang  semula  hanya  sebagai  pengguna  bisa  naik  kelas  menjadi  pengedar  dan  hal  ini  bisa menjadi kriminogen baru dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Untuk itu ke depan perlu  dilakukan  penyamaan  persepsi  antar  penegak  hukum  dengan  melakukan  penafsiran yang mendalam berkaitan dengan penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf
a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  lebih  jauh  lagi  perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut.

## Daftar Pustaka
Amiruddin, dkk.,2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Rajawali Pers.
Anang Iskandar, 2018, Penegakan Hukum Narkotika , Jakarta, PT Elex Media Komputindo Bambang  Sutiyoso,  2009, Metode  Penemuan  Hukum  (Upaya  Mewujudkan  Hukum  Yang Pasti dan Berkeadilan) , Cetakan Ketiga, Yogyakarta UII Press.
C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy , Pendekatan Integral Penal Policy dan  Non-Penal  Policy  dalam  Penanganan  Kejahatan  Kekerasan ,  Medan,  Pustaka Bangsa Press.
Diah Imaningrum Susanti,2019, Penafsiran Hukum Teori dan Metode , Jakarta, Sinar Grafika Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana , Bandung, Mandar Maju.
.Jimly  Asshiddiqie,  M.  Ali  Safaat,  2012, Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum ,  Jakarta, Konstitusi Press (Konpress).
Mohammad  Hatta, 1990, Pengantar  ke  Jalan  Ilmu  Pengetahuan , Jakarta, Mutiara. Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S.,2003. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Muladi dan Barda Nawawi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni.
M. Sholehuddin, 2003, Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada.
Yasonna  H.  Laoly,2019, Jerat  Mematikan  Perspektif  Kesejahteraan  Ekonomi  dalam Penyalahgunaan Narkotika , Tengerang Selatan, PT Pustaka Alvabet. Poentang  Moerad,  2005, Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  dalam  Perkara Pidana, Bandung, Alumni.
Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum , revisi ed Jakarta, Prenadamedia Group.
Rato,  Dominikus.  2014, Filsafat  Hukum  Suatu  Pengantar  Mencari,  Menemukan,  dan Memajami Hukum , 4th ed Surabaya: LaksBang Justitia.
Ratna  WP,  2017, Aspek  Pidana:  Penyalahgunaan  Narkotika  Rehabilitasi  Versus  Penjara , Yogyakarta, Legality.
Rush,  James  R. Opium  to  Java:  Jawa  dalam  Cengkraman  Bandar-Bandar  Opium  Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910 , Yogyakarta, Mata Bangsa
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah,  2005. Politik  Hukum  Pidana  (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi) , Jakarta, Pustaka Pelajar. http://youthproactive.com/201503/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan
narkoba-di- indonesia/ , diakses pada tanggal 4 Mei 2020 jam 12.15 WIB.
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tindak-pidana-narkotika-dan  psikotropika- 2013-2017-1551694734
https://nasional.okezone.com/read/2019/07/25/337/2083589/menkumham-lebih dari-50- penghuni-lapas-di-indonesia-adalah-napi-narkoba,  diakses  pada  tanggal  30  April 2020, jam 11.35 WIB.
https://nasional.kompas.com/read/2019/12/30/16494971/sepanjang-2019-jampidum-paling- banyak-tangani-perkara-narkotika , diakses pada tanggal 4 Mei 2020 jam 11.55 WIB. http://pa-trenggalek.go.id/informasi-pengadilan/271-sepanjang-2019-ma-memeriksa-20-275- perkara diakses pada tanggal 4 Mei 2020 jam 12.05 WIB.
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5009/BAB%20III.pdf?sequence=7& isAllowed=y) , diakses pada tanggal 3 Juni 2020 jam 11.00 WIB.
Buku  Register  Perkara  Tahap  Penuntutan  Seksi  Tindak  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri Karanganyar .
Supardi. “Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba”, http/www.bnn.go.id/konten , Diunduh pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 09.32 WIB. https://kelashukum.com/2019/10/19/tujuan-hukum-pidana/ , diakses pada tanggal 4 Mei 2020 jam 14.30 WIB.