## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KONAWE UTARA
Fitriananingsih Nurmalasari Fa9302153@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
St. Fatmawati L. Fatma.sultra@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
M. Yusuf m.yusuf@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  1)  Untuk  menganalisis  penerapan  penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  illegal  mining  di  wilayah  lingkungan  hidup  di Konawe  Utara.  2)  Untuk  menganalisis  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana illegal  mining  di  wilayah  lingkungan  hidup  di  Konawe  Utara.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative.  Penelitian  normative  dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian  normative  ini,  penelitian  yang  mengkaji  peraturan  hukum  yang  bersifat formal seperti peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembahasan pada penulisan ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang  Nomor 32 tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hasil penelitian ini adalah 1) Faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana illegal mining yaitu: a. Faktor sosial; b. Faktor ekonomi; c. Faktor pelaku pertambangan tanpa izin; d.  Faktor  kurangnya  pengawasan  dari  pihak  terkait.  2)  Pada  penerapan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  ilegal  minning    tentunya  terdapat  peraturan  yang menjadi  dasar  penjatuhan  sanksi  yaitu  undang-undang  nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  yang  melakukan kegiatan  penambangan  didalam  kawasan  hutan  tanpa  perizinan  usaha  dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Kata Kunci: Illegal Mining; Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum

## Abstract
This  research  aims  1)  To  analyze  the  application  of  law  enforcement  against perpetrators  of  illegal  mining  in  the  environmental  area  in  North  Konawe.  2)  To analyze  the  factors  causing  the  occurrence  of  illegal  mining  crimes  in  the environmental  area  in  North  Konawe.  This  research  uses  normative  legal  research methods.  Normative  research  is  understood  as  research  to  test  a  norm  or provision that  applies.  In  this  normative  research,  research  that  examines  formal  legal regulations such as laws and regulations related to the discussion in this paper such as  the  1945  Constitution,  Law  Number  32  of  2009  concerning  environmental protection and management. The results of this research are 1) Factors causing  the occurrence  of  illegal  mining  crimes  are:  a.  Social  factors;  b.  Economic  factors;  c. Factors of mining without a license; d. Lack of supervision from related parties. The factor  of  lack  of  supervision  from  related  parties.  2)  In  the  application  of  the  law against perpetrators of illegal mining crimes, of course, there are regulations that are the  basis  for  imposing  sanctions,  namely  Law  Number  18  of  2013  concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction which conducts mining activities in forest  areas  without  business  licenses  from  the  central  government  in  accordance with the crimes committed by the perpetrators.

## Keywords: Illegal Mining; Environment; Law Enforcement

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang,  dimana  sektor  ekonomi merupakan  faktor  penting  untuk  meningkatkan  pembangunan.  Semakin banyak  pekerjaan  pembangunan  dilakukan,  semakin  banyak  masalah lingkungan  yang  dapat  ditimbulkan.  Sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan bagi  pemerintah  Indonesia,  sektor  pertambangan  dalam  berbagai  bentuk  dan jenisnya  dapat  menjadi  hal  yang  menarik  dan  berdampak  kuat  bagi kelangsungan  hidup  masyarakat  Indonesia. Indonesia  merupakan  negara  yang berpotensi untuk menambang sumber daya alam tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk kebutuhan dalam negeri untuk kebutuhan luar negeri.
Produk pertambangan biasanya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat  diperbarui,  sehingga  penambangan  harus  dilakukan  dengan  cara  yang ramah  lingkungan.  Kesadaran  lingkungan  memperhatikan  pelestarian  fungsi lingkungan  hidup.  Penambangan  dapat  menyebabkan  kerusakan  ekosistem  di wilayah  tersebut.  Potensi  kerusakan  tergantung  pada  sejumlah  faktor penambangan  termasuk  teknik  penambangan,  pemrosesan,  dll.  (Nainggolan, 2018:870-881)
Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa,“Bumi air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”.  Berdasarkan  pasal  ini, negara  menguasai  setinggi-tingginya  semua  bahan  tambang  yang  kemudian diperbolehkan untuk digunakan dalam kegiatan penambangan sesuai Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  tambang Indonesia  harus  berupaya praktik bisnis yang ramah lingkungan dan menunjukkan standar hukum yang
efektif dalam proses pengaturan. Karena dalam penambangan liar saat ini dapat timbul  masalah lain  yaitu  kriminalitas,  konflik lahan  bahkan  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  yang  akan  berujung  pada  kerusakan  lingkungan  di kemudian hari. Mendasari permasalahan ini adalah perlunya penegakan hukum yang  dapat  menekan  para  penambang  liar  tersebut  untuk  meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. (Pratama dkk, 2019:13-20)
Penggunaan  tanah  atau  sumber  daya  alam  selalu  didahulukan  dari pertimbangan lingkungan, sehingga mereka tidak peduli apa yang akan terjadi di  masa  depan  atau  apa  manfaatnya  bagi  generasi  berikutnya.  Aspek pencegahan  dan  pencegahan  selalu  diabaikan  untuk  memastikan  bahwa kerusakan  menyebar  dan  menghilang.  (Franky,  2010:  152)  Dampak pertambangan  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kerugian  ekonomi,  tetapi seringkali  menimbulkan  kekacauan  sosial  yang  meresahkan,  seperti meningkatnya ketegangan dengan masyarakat, berubahnya struktur masyarakat agraris menjadi masyarakat penambang, serta pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.
Di  Indonesia,  pemerintah  memperhatikan  keberadaan  perusahaan berwawasan  lingkungan  melalui  berbagai  pedoman  dan  peraturan  lingkungan. Peraturan  perlindungan  lingkungan  diatur  oleh  Undang-Undang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Nomor  32  tahun  2009  (Undang-Undang Lingkungan Hidup).
Undang-Undang  Lingkungan  mengatur  dokumen  lingkungan  yang  harus dipatuhi  oleh  pengelola  tambang  untuk  menghindari  pencemaran/kerusakan lingkungan.  Tindakan  pencegahan  menurut  undang-undang  lingkungan  hidup diatur  dalam  Pasal  14  dan  memberikan  tindakan  untuk  menghindari pencemaran  lingkungan  hidup  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup. (Soedjono, 1979:19)
a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
b. Tata ruang;
c. Buku mutu lingkungan hidup;
d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. AMDAL;
f. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL- UPL);
g. Perizinan;
h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. Audit lingkungan hidup;
l. Instrumen  lain  sesuai  dengan  kebutuhan  dan/  atau  perkembangan ilmu pengetahuan.
Berdasarkan  Pasal  22  ayat  (1)  UU  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, semua perusahaan dan/atau kegiatan  yang  berdampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup  wajib  memiliki AMDAL. Menurut Pasal 36 ayat (1), setiap perusahaan dan/atau kegiatan yang memerlukan  izin  AMDAL  atau  UKLUPL  harus  memiliki  izin  lingkungan.  Izin lingkungan merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh administrator.
Satjipto Rahardjo menjelaskan, kepolisian pada hakekatnya adalah upaya untuk mengimplementasikan ide tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu proses  yang  melibatkan  banyak  hal.  Oleh  karena  itu,  persoalan-persoalan tersebut  mempengaruhi  keberhasilan  penegakan  hukum.  Menurut  Soerjono Soekannto, polisi dipengaruhi oleh lima faktor. Yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor  pelaksanaannya  faktor  hukum,  kelembagaan  atau  organisasi,  faktor masyarakat dan faktor budaya. (Satjipto Rahardjo, 2006:105)
Ketentuan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 mengatur  bahwa  menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab perusahaan dan/atau lembaga apabila hasil  pemantauan  menemukan  adanya  pelanggaran  izin  lingkungan.(Ridwan HR, 2006:313) Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi  jika  terjadi  pencemaran  lingkungan.  Pengusaha  yang  melakukan pencemaran  dikenakan  sanksi  berdasarkan  peraturan  Indonesia.  Sanksi  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  meliputi  sanksi  administratif dan sanksi pidana.
Meskipun  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  mengatur  tentag perlindungan  lingkungan,  masih  ada  tanda-tanda  pencemaran.  Kondisi lingkungan  di  Indonesia  semakin  memprihatinkan  karena  kerusakan  yang terjadi  selama  tiga  dekade  terakhir  menyebabkan  bencana  alam.  Indonesia merupakan  penyumbang  utama  kepunahan  keanekaragaman  hayati, pemanasan global dan perusakan ekosistem laut. Khusus di sektor kehutanan Indonesia,  beberapa  masalah  lingkungan  di  Indonesia  yang  sangat mempengaruhi  kelangsungan  hidup  masyarakat  dianggap  sebagai  perusakan hutan terbesar di dunia karena laju deforestasi di Indonesia sangat tinggi.
Sektor  pertambangan  sendiri  merupakan  money  changer  yang  sangat besar  bagi  Indonesia.  Namun,  penambangan  juga  membawa  banyak  masalah Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  diperlukan  untuk  pertambangan  di  Indonesia. Lisensi  itu  sendiri  adalah  pernyataan  atau  persetujuan  yang  memungkinkan pemiliknya  untuk  melakukan  usaha  pertambangan.  Pertambangan  atau penambangan  adalah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengusahaan  mineral dan  batubara  yang  meliputi  tahapan  penelitian  umum,  pencarian  calon pelanggan, studi kelayakan, konstruksi, ekstraksi, pengolahan dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta ekstraksi energi.
Perusahaan,  koperasi,  dan  perorangan  dapat  mengajukan  permohonan untuk  mendapatkan  IUP.  Masyarakat  setempat  juga  diberikan  hak  untuk melakukan penambangan dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Jika  operasi  penambangan  tidak  memiliki  IUP,  maka  dapat  dipastikan  operasi penambangan tersebut merupakan penambangan liar ( illegal mining ). Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  mineral  (tambang).  Mineral antara  lain  emas,  perak,  tembaga,  minyak  dan  gas  alam,  batu  bara  dan  lain- lain. Bahan-bahan galian tersebut dikuasai oleh pemerintah. Negara menguasai sepenuhnya  semua  kekayaan  negara  dan  menggunakannya  dengan  sebaik- baiknya  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Namun  pada  kenyataannya,  orang menambang  tanpa  memperhatikan  aspek-aspek  penting,  seperti  mengabaikan konsekuensi  atau  efek  yang  ditimbulkan  oleh  penambangan.  Namun,  hal  ini tidak  menghalangi  perusahaan  tambang  yang  sudah  memiliki  izin  peraturan pertambangan  juga.  Sistem  pengelolaan  pertambangan  di  Indonesia  sangat kompleks  karena  berbagai  kontrak  atau  izin  pertambangan  yang  ada.  (Salim HS, 2014:1)
Isu-isu  penting  terkait  isu  pertambangan  antara  lain  ketidakpastian politik, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, dan konflik antara sektor  pertambangan  dengan  sektor  lainnya.  Oleh  karena  itu,  seluruh komponen  bangsa  harus  mengambil  tindakan,  termasuk  penegakan  hukum pidana.  Perbuatan  yang  berbahaya  menurut  hukum  pidana  adalah  perbuatan yang  tentunya  tidak  sesuai  dengan  syarat  formil,  yaitu  singkatnya,  bersifat ilegal atau tindakan kriminal. (Moeljatno, 1983:24-25)
Adanya  banyak  perusahaan  pertambangan  tanpa  izin  jelas  merugikan banyak pihak. Tentu saja, tidak hanya negara yang dirugikan dalam izin usaha, tetapi  juga  pendapatan  dari  sektor  pajak  dan,  misalnya,  konsekuensi  yang mungkin  timbul  dari  operasi  penambangan  dapat  menyebabkan  kerugian ekosistem  alam  serta  limbah  dari  kegiatan  penambangan  yang  dapat  merusak lingkungan.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  negara  khususnya  aparat  penegak hukum  harus  hadir  dan  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  perusahaan tambang yang tidak berizin atau illegal.
Ketika  perusahaan  pertambangan  beroperasi  tanpa  izin  atau  ilegal,  ada risiko  kerusakan  lingkungan  dan  peningkatan  risiko  pencemaran  karena kurangnya  standar.  Pencemaran  adalah  perubahan  tatanan  lingkungan  hidup yang  disebabkan  oleh  aktivitas  manusia  atau  proses  alam,  yang  menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan akibatnya tidak berfungsinya lingkungan.
Tidak hanya lingkungan yang mencemari udara, perusahaan pertambangan  yang  tidak  mematuhi  peraturan  pemerintah  juga  dapat mencemari  udara.  Pencemaran  udara  adalah  adanya  zat  kimia  atau  biologi  di udara  yang  dapat  membahayakan  kesehatan  manusia,  hewan,  dan  tumbuhan serta  mempengaruhi  estetika  dan  kenyamanannya.  Pencemaran  udara  dapat disebabkan  oleh  sumber  alami  dan  aktivitas  manusia.  Beberapa  definisi gangguan fisik, seperti kebisingan, panas, radiasi, dan polusi cahaya, dianggap sebagai polusi udara. (Emil Salim, 1989:56)
Sulawesi  Tenggara  adalah  salah  satu  dari  34  provinsi  di  Indonesia  yang kaya  akan  hasil  tambang,  dan  dengan  demikian  tidak  kebal  terhadap  dampak negatif  pertambangan  terhadap  lingkungan.  Banjir  yang  melanda  Sulawesi Tenggara  pada  2019  lalu  disebut-sebut  disebabkan  oleh  maraknya pertambangan  di  wilayah  tersebut.  Ada  enam  kabupaten  dan  kota  di  Sultra yang terdampak banjir dan irigasi, yakni Kota Kendari, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kolak Timur, Buton Utara, dan Bombana. Konawe dan Konawe Utara merupakan wilayah yang paling terdampak banjir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  mengatakan,  banjir  di  Sultra  akibat kerusakan  lingkungan  akibat  alih  fungsi  lahan  untuk  perkebunan  dan pertambangan. (Kamaruddin, 2019)
Perusahaan tambang dan perkebunan sawit menyebabkan tutupan hutan di  Konawe  Utara  hilang  atau  berkurang  sekitar  8,8  persen.  Survei  yang dilakukan  Walhi  di  Sulawesi  Tenggara  menemukan  sekitar  640.000  hektare hutan  telah  dikuasai  oleh  pertambangan  dan  kelapa  sawit.  Sekitar  600.000 hektar dan sekitar 40.000 hektar izin pertambangan perkebunan kelapa sawit, wilayah  pertambangan  terbesar  di  Konawe  Utara  dengan  146  izin,  diikuti  oleh Kolaka  dan  Kolaka  Utara.  Pembukaan  perkebunan  terbesar  terjadi  di  Konawe Selatan dan Konawe Utara.
Salah  satu  pelaku  tindak  pidana  pertambangan  yang  melakukan pertambangan terbuka yang berlokasi di Konawe Utara adalah kasus PT. Bumi Berkah
Sulawesi.
Berdasarkan putusan
pengadilan Nomor
79/Pid.B/LH/2021/PN  Unh  pada  hari  Selasa,  30  Maret  2021.  Sekitar  bulan maret  tahun  2020  terdakwa  dengan  menggunakan  PT.  Bumi  Berkah  Sulawesi
datang  ke  Desa  Marombo  Pantai  Kec.  Lasolo  Kab.  Konawe  Utara  melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
Ditemukan  alat  berat jenis  excavator  sebanyak  6 (enam)  unit   dan  mobil dump  truck  7  (tujuh)  unit  dimana  alat  berat  tersebut  beroperasi  di  3  bukaan tambang yang yang ditunjuk oleh terdakwa seluas kurang lebih 1 Ha (1 Hekter). Perbuatan  terdakwa  dalam  hal  ini  adalah  H.  AMRAN  SALEH  Alias  AMRAN  Bin ANDI SALEH SANGAJI selaku Direktur PT. Bumi Berkah Sulawesi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat 1 Jo Pasal 19 huruf b Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor:  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  sebagaimana  dirubah  dengan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Potensi  pertambangan  Konawe  Utara  diharapkan  dapat  membawa kesejahteraan  bagi  masyarakat  Sulawesi  Tenggara.  Namun,  banyaknya penyimpangan  dalam  pelaksanaannya,  baik  dalam  perizinan  maupun penambangan  di  kawasan  hutan  lindung  dan  hutan  alam,  membuat  dampak lingkungan  semakin  nyata.  Bukannya  membawa  kemakmuran,  malah menimbulkan bencana alam bagi masyarakat setempat.
Aparat  kepolisian  mengaku  terus  mengupayakan  penegakan  Undang- Undang  Perlindungan  Lingkungan,  khususnya  dalam  hal  ini  di  Kab.  Konawe Utara,  namun  nampaknya  upaya  tersebut  belum  berhasil  menyelesaikan masalah  pertambangan  di  kawasan  hutan  lindung  karena  banyaknya  kasus yang  dapat  ditangani  masih  bisa  dihitung  dengan  jari,  sedangkan  kawasan hutan  Konawe  Utara  terus  mengalami  kerusakan  dan  berdampak  negatif langsung terhadap lingkungan berupa banjir dan tanah longsor.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normative. Penelitian  normative  dipahami  sebagai  penelitian  untuk  menguji  suatu  norma atau  ketentuan yang  berlaku.(Irwansyah,  2020:42)  Dalam  penelitian  normative ini,  penelitian  yang  mengkaji  peraturan  hukum  yang  bersifat  formal  seperti peraturan  Perundang-Undangan  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  pada penulisan  ini  seperti  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sumber  data  yang  diperoleh  penulis  dalam  tesis  ini  bersumber  dari sumber  data  primer,  yaitu  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  ( field research) adalah  penelitian  yang  dilakukan  secara  langsung  terhadap  objek yang  akan  diteliti.  Dan  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  ( library  research) ,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan mempelajari  tulisan  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan,  serta  sumber- sumber  lainnya  yang  telah  ada  dan  terkait  dengan  materi  yang  akan  dibahas penulis didalam tesis ini.
Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini karena model analisis ini menangani data secara sistematis mengklasifikasikan dan  mengelompokkan  ke  dalam  pola  dan tema,  membangun  hubungan  antara data  dengan  data  lainnya,  dan  melakukan  interpretasi  untuk  menentukan kepentingannya  data  dalam  masyarakat  mengerti  situasi,  dan  kemudian menafsirkannya  dari  sudut  pandang  peneliti  setelah  kualitas  umum  informasi dipahami.  Proses  analisis  dilakukan  secara  terus  menerus  mulai  dari pengumpulan informasi di lapangan sampai dengan tahap analisis.(Ediwarman, 2015:127) Sehingga dapat menemukan jawaban untuk masalah tersebut.

## 3. PEMBAHASAN
A. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Illegal  Mining  di  Kabupaten Konawe Utara
Kegiatan  penambangan  yang  tidak  berizin  usaha  tentunya  memberi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat selain berdampak terhadap lingkungan hidup. Umumnya kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha  hanya  mengejar  kepentingan  ekonomi  dengan  keuntungan  sebesar- besarnya  tanpa  memikirkan  resiko  jangka  panjang  terhadap  kerusakan lingkungan yang terjadi dan sanksi yang akan diterima.
Melihat  selain  masalah  lingkungan  lainnya  yang  mungkin  terjadi eksistensi  area  pertambangan  juga  berpotensi  mampu  memberikan  ancaman konflik  sosial  dan  masyarakat.  Perebutan  sumber  strategis  seperti  lokasi tambang dan hak milik tanah lokasi peruntukan penambangan dinilai menjadi potensi  yang  paling mungkin  terjadi.  Masalah  pertambangan  liar  hingga  saat ini masih menjadi tugas berat bagi pemerintah terkait khususnya Kementerian Energi  dan  Sumberdaya  Mineral  untuk  segera  mencari  solusi  untuk menanggulangi masalah tersebut.
Berkurangnya  pohon  pada  hutan  dapat  berefek  pada  lingkungan  sekitar kawasan,  akibat  penebangan  dapat  memicu  kejadian  bencana  alam  seperti seperti  tanah  longsor,  banjir  juga  kekeringan.  Hal  ini  telah  di  rasakan langsung  dampaknya  oleh  warga  Konawe  utara  yang  wilayahnya  kerap  di landa bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor.
Lahan  terdegradasi  merupakan  lahan  yang  telah menurun  fungsinya  dan berkurang  kemampuannya  sebagai  penyedia  jasa  lingkungannya,  kondisi tersebut  diakibatkan  kontaminasi  lahan  oleh  aktivitas  manusia  (tambang, sampah, dan lainnya) dan kerusakan lingkungan/ekosistem aktivitas manusia (erosi, banjir, dan lainnya) dan pertambangan.
Faktor-faktor  penyebab  degradasi  lahan  antara  lain:  perubahan  jumlah populasi  manusia,  marjinalisasi  tanah,  kemiskinan,  bencana  alam  (banjir, kekeringan,  longsor,  gempa  bumi,  dan  lainnya),  ketidakstabilan  politik  dan masalah  administrasi,  kondisi  sosial  ekonomi,  praktek  pertanian  yang  tidak tepat,  serta  aktivitas  pertambangan  dan  industri.  Pada  dasarnya  degradasi lahan  disebabkan  karena  adanya  penggunaan  dan/atau  pengelolaan  lahan yang kurang tepat. Degradasi lahan biasanya dimulai dengan adanya konversi (alih fungsi) penggunaan lahan, dari lahan hutan untuk keperluan lain. Lahan  bekas  pertambangan  umumnya  ditinggalkan  dan  menyebabkan lahan kritis sehingga diperlukan upaya Pemerintah untuk mengawasi kegiatan penambangan  di  Sulawesi  Tenggara  khususnya  pada  sektor  wilayah  yang menjadi titik sentral pertambangan.
Beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  illegal  minning  yaitu sebagai berikut:
a. Faktor  Sosial  terjadi  akibat  keberadaan  pertambangan  tanpa  izin  yang pada  dasarnya  tidak  dapat  dihindari  keberadaannya  meningkatkan kedudukan  sosial  yang  terintegrasi  dengan  tingkat  perekonomian masyarakat
b. Faktor ekonomi dimana masyarakat saat ini berfokus pada peningkatan taraf  hidup  masyarakat  yang  semakin  hari  berimbans  pada  semua sektor pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.
c. Faktor  pelaku  pertambangan  tanpa  izin  yang  memiliki  keinginan menghindari  kewajiban  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah, misalnya pajak produksi, pajak pengangkutan dan lain sebagainya.
d. Faktor  kurangnya  pengawasan  dari  pihak  terkait  dalam  hal  ini  adalah kepolisian dan kementerian
Berdasarkan  daerah  aliran  sungai  di  konawe  utara  menurut  data  dari Balai  Perencanaan  dan  Evaluasi  (BPDAS)  Sampara  yang  menangani  DAS  di Sulawesi  Tenggara,  luas  kawasan  hutan  pada  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) Lasolo  di  Konawe  Utara  adalah  544.763,89  hektar  atau  sebesar  90,8  persen. Menurut keterangan BPDAS Sampara, desa-desa di lereng lebih peka terhadap air  hujan  deras.  Pada  Juni  2019,  13  desa  terendam  banjir  di  distrik  O'Hare, Asera, dan Langgikima.
Pada  November  2020  delapan  desa  di  5  kecamatan  terdampak  banjir. Wilayah desa terdampak yaitu Desa Labungga  dan Laronangga  di Kecamatan Andowia,  Desa  Puwanggudu  dan  Alawanggudu  di  kecamatan  Asera,  Desa Polora  Indah  di  Kecamatan  Langikima,  Desa  Tambakua  di  Kecamatan Landawe,  serta  Desa  Pondoa  dan  Padalere  Utama  di  Kecamatan  Wiwirano. Selain  merendam  pemukiman  di  wilayah  desa,  banjir  menyebabkan  akses jalan antar desa putus.
Kemudian pada juli 2021 terdapat empat desa dari 3 kecamatan di Konawe Utara  yang  terdampak  cukup  parah  dari  banjir  Desa  terdampak  yaitu  Desa Labunga  dan  Laronanga  di  Kecamatan  Andowia,  Desa  Pondoa  di  Kecamatan Wiwirano  dan  Desa  Tambakua  di  Kecamatan  Langikima. Lalu  pada  ada  juli 2022 banjir bandang kembali terjadi di 1 kecamatan, yaitu Lasolo.
Wilayah  Konawe  Utara  dipetakan  berdasarkan  elevasi  bahwa  wilayah Konawe  Utara  merupakan  daerah  rawan  banjir.  Dimana,  lokasi  agak  curam seluas 114,938.81 hektar, curam 181,803.84 hektar, datar 63,064.55 hektar, landai  43,219.84  hektar  dan  Sangat  Curam  197,163.99.  Atau  dengan  kata lain,  dari  total  keseluruhan  luas  mencapai  600,191.03  hektar  wilayah  DAS Lasolo  Kabupaten  Konawe  Utara,  hampir  70  persen  wilayah  ini  merupakan wilayah curam.
Curah  hujan  saat  bencana  banjir  di  wilayah Konawe  Utara,  yang  sebesar 175  milimeter  perhari  dibandingkan  luas  tangkapan  air  sekitar  600.191,03 hektar.  Dengan  curah  hujan  normal  rata-rata  berkisar  dibawah  55  milimeter perhari.  Diatas  jumlah  ini,  sudah  bisa  dikatakan  hujan  lebat.  Apabila dikalikan,  maka  volume curah  hujan  mencapai  1,050 juta  meter  kubik,  yang berarti  lahan  yang  ada  untuk  menyerap  air  dan  volume  air  hujan  di Konawe Utara  menjadi  tidak  seimbang,  sehingga  ketika  setiap  wilayah  Konawe  Utara yang di terjang banjir menjadi rusak dan porak poranda.

## B. Faktor  Penghambat  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Illegal Mining di Konawe Utara
Hukum  lingkungan  hidup  merupakan  seperangkat  peraturan  yang mengatur  perilaku  masyarakat  terhadap  lingkungan  hidup. Penegakan peraturan  ini  dapat  ditegakkan  melalui  sanksi  oleh  pihak  yang  berwenang. Tindakan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  Illegal  Mining  yang  mencemari  dan merusak lingkungan hidup meliputi aspek pidana, perdata dan administrasi.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  Pasal  76  ayat  (2)  Sanksi  administratif  terdiri  atas  :  Teguran  tertulis, Paksaan  Pemerintah,  Pembekuan  izin  lingkungan,  Pencabutan  izin lingkungan.  Terhadap  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  untuk menggugat  ganti  kerugian  dan  atau  biaya  pemulihan  lingkungan  hidup, terdapat  dua jalur (Pasal  84) yaitu : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di  luar  pengadilan  dan  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melalui pengadilan. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan  usaha  atau  perusahaan  maka  tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana
dijatuhkan  kepada  badan  usaha  atau  orang  yang  memberi  perintah  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau  orang  yang  bertindak  sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana  tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2)). Ancaman  pidana  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal-pasal  adalah  pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  telah  disebutkan  dalam  pasal  1  sampai  2  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang menyebutkan bahwa Perlindungan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan  menyeluruh  untuk  memelihara fungsi  lingkungan  hidup  serta  mencegah pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  ini  memiliki  arti  manajemen, yaitu memelihara, memantau, dan menegakkan hukum.
Ancaman  pidana  yang  tercantum  dalam  pasal  tersebut  adalah  hukuman penjara  dan  denda  sebagai  ancaman  pidana. Selain  itu,  Pasal  119  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  dan Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan tambahan tindakan pidana atau disiplin  terhadap  perusahaan. Selain  dari  aspek  regulasi  berdasarkan    teori penegakan  hukum,  lembaga  penegak  hukum  sendiri  mempunyai  hubungan yang erat dengan lembaga penegak hukum.
Terdapat  tiga  elemen  penting  yang  mempengaruhi  proses  bekerjanya aparatur  penegak  hukum,  yaitu  institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai perangkat  sarana  dan  prasarana  pendukung  dan  mekanisme  bekerja  dalam kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya. Termasuk juga mengenai kesejahteraan aparat penegak hukumnya, serta perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum  yang  dijadikan  sebagai  standard  kerja,  baik  dari  segi  hukum  materil maupun hukum acaranya.
Selain  factor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  Illegal  Mining  di Kabupaten Konawe Utara, terdapat pula factor penghambat dalam melakukan proses  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  Illegal  Mining,  hambatan dalam  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  membuat  unsur-unsur pendukung  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  menjadi  kurang  efektif. Meski  sudah  banyak  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah,  namun  masih banyak kendala dan hambatan dalam penerapannya  di lapangan. Hambatan- hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti :
1. Sarana  Hukum  merupakan  faktor  dan  hambatan    penegakan  hukum lingkungan  hidup. Berbagai  kebijakan  operasional  yang  dikeluarkan seringkali  tidak  sejalan  dengan  prinsip  perlindungan  lingkungan  hidup dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  dan  undang-undang pengelolaan  lingkungan  hidup  lainnya.  Dalam  upaya  penegakan  hukum lingkungan  hidup,  faktor  manusia  dalam  penegakan  hukum  mempunyai dampak  yang  lebih  besar  terhadap  keberhasilan  penegakan  hukum dibandingkan  faktor hukum itu sendiri.
2. Fasilitas  dan  sarana  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan  penegakan hukum  lingkungan  hidup. Kurangnya  atau  terbatasnya  fasilitas  dan sumber daya pendukung (termasuk pendanaan) mempunyai dampak yang signifikan  terhadap  keberhasilan  penegakan  hukum  lingkungan  hidup. Pada  kenyataannya  penanganan  permasalahan  lingkungan  memerlukan berbagai    peralatan    yang  sangat  teknis  (peralatan  laboratorium),
memerlukan  tenaga  ahli  dalam  operasionalnya,  dan  biaya  yang  sangat mahal.
3. Perizinan.  Faktanya,  perizinan  merupakan  salah  satu  isu  yang memberikan  lebih  banyak  peluang  untuk  mengembangkan  permasalahan lingkungan dibandingkan membatasinya. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  masih  bisa  dielakkan  oleh  pengusaha,  apalagi  jika  izin dimaksud  dikeluarkan  Kementerian  Perindustrian  setelah    perusahaan tersebut siap berproduksi.
4. Aparat  Penegak  Hukum.  Banyak  kasus  lingkungan  hidup  menjadi  rumit karena  jumlah  aparat  penegak  hukum  khusus  yang  tersedia  untuk menangani  kasus  lingkungan  hidup  masih  sangat  terbatas. Selain  itu, penegakan  hukum  juga  tidak  bisa  diharapkan  mampu  mengendalikan berbagai aspek  lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena lingkungan mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks dari berbagai bidang ilmu pengetahuan.  Terbatasnya  pengetahuan  dan  pemahaman  penegakan hukum  terhadap  isu-isu  lingkungan  hidup  merupakan  hambatan  besar dalam  upaya    menciptakan  pemahaman  bersama  mengenai  manajemen insiden lingkungan hidup.
5. Sistem  AMDAL.  Faktanya,  AMDAL  bertujuan  untuk  menekankan kepatuhan  terhadap  peraturan  administratif  dibandingkan  peraturan substantif. Artinya,  pesatnya  kebutuhan  AMDAL  dipandang  sebagai  mata rantai  dalam  rangkaian  kewajiban    perizinan    suatu  perusahaan,  atau sebagai pemenuhan untuk memperoleh perjanjian kredit atau persetujuan investasi.  Proses  transparansi  dan  mekanisme  penerbitan  dokumen AMDAL  kepada  masyarakat  tidak  berjalan  sesuai  harapan,  bahkan masyarakat  (yang  terkena  dampak)  tidak  mengetahui  secara  pasti  bahwa kegiatan tersebut sedang berlangsung.
6. Kesadaran  Hukum  Lingkungan  Masyarakat,  kecukupan  dan  kepatuhan terhadap  peraturan  lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  indikator kesadaran  hukum  masyarakat. Menurut  UU  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  selain  adanya  upaya  penegakan  hukum,  peran  serta  masyarakat merupakan  unsur  utama  dalam  mencapai  tujuan  hukum  melalui  upaya penegakan  hukum  melalui  penegakan  hukum  lingkungan  hidup.  Citra masyarakat terhadap lingkungan hidup dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan  hidup  dapat  dipromosikan  dan  ditingkatkan  melalui  upaya- upaya  seperti  nasehat,  kepemimpinan,  keteladanan  dan  keterlibatan masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Untuk itu, penguatan  kegiatan  penegakan  hukum  pada  aspek edukasi  dan  preventif perlu kembali diperkuat dan digalakkan.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasat  Reskrim  Polres Konawe  Utara  bahwa  terdapat  berbagai  kendala  yang  dialami  oleh  pihak penyidik dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana Illegal Mining di wilayah hukum Konawe Utara, seperti:
1. Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  penegak hukum di wilayah Konawe Utara tentang dampak penambangan liar.
2. Kurangnya  pengawasan  terhadap  kawasan  pertambangan  di  wilayah Konawe utara hal ini disebabkan karena kurangnya personil.
3. Kurangnya sinergi antara berbagai instansi terkait.
4. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  pertambangan  dan perlindungan lingkungan hidup.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana Illegal Mining  terutama  bagi  pelaku  yang  melakukan  pengrusakan  terhadap lingkungan hidup.
C. Penerapan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Illegal  Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe Utara
Pada  putusan  pengadilan  PT.  BUMI  BERKAH  SULAWESI  Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN  Unh  tercatat  bahwa  PT.  BUMI  BERKAH  SULAWESI yang  lokasinya  berada  di  dalam  kawasan  hutan  Negara  dan  tanpa  memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pejabat berwenang. Perbuatan terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam hal ini  H. Amran Saleh alias Amran bin  Andi  Saleh  Sangaji  selaku  direktur  PT.  BUMI  BERKAH  SULAWESI sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  89  Ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 Angka 5 UU RI Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  merubah  Pasal  17  Ayat  1 huruf  b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Sebagaimana  yang tertuang dalam amar putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Unh menyatakan H.  Amran  Saleh  alias  Amran  bin  Andi  Saleh  Sangaji  terbukti secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  melakukan kegiatan  penambangan  di  dalam  kawasan  hutan  tanpa  perizinan  berusaha dari pemerintah pusat”. Terdakwa  dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
a. Analisis  Kesesuaian  Tingkat  Keadilan  di  Masyarakat  Terhadap  Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Unh Pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal minning tentunya  terdapat  peraturan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi yaitu undang-undang  nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan didalam  kawasan  hutan  tanpa  perizinan  usaha  dari  pemerintah  pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain,  tidak  ada  pengecualian  terhadap  pemberian  hukuman  baik  pelaku berasal  kalangan  koorporasi  elit  ataupun  pelaku  usaha  yang  berorientasi pada  peningkatan  ekonomi.  Dalam  hal  ini  hukum  melakukan  tugasnya dengan  perangkat  aturan  yang  ada  dan  penegakkan  hukum  dilakukan dengan  dasar  aturan  yang  telah  ditetapkan  khususnya  mengenai  tindak pidana illegal mining yang mewajibkan untuk  mempertanggung jawabkan perbuatan  yang  dilakukan  tentunya  proses  peradilan  pun  harus    sejalan dengan cara yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam KUHAP. Diperlukan  pola  penindakan  yang  intens  tanpa  dibatasi  oleh  target penyelesaian  kasus  khususnya  pada  penanganan  penambangan  illegal serta pengetatan regulasi guna  memberikan efek jera  bagi pelaku dimana tentunya  banyak  kerugian  yang  dirasakan  baik  kerugian  dari  segi penerimaan  negara  maupun  pada  segi  ekosistem.  Penanganan  melalui proses peradilan pidana merupakan salah satu bagian dari bentuk sanksi yang  tepat  selain  rehabilitasi  dan  sanksi  administrasi.  Disini  pula diperlukan pengawasan lebih lagi oleh para penegak hukum dan aparatur pemerintahan  dalam  hal  pemberian  izin  dengan  melihat  klasifikasi  serta kompetensi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.
Pandangan  masyarakat  akan  hukum  adalah  aturan  yang  bersifat mengikat  yang  patut  diikuti  ketetapannya.  Dalam  hal  pemidanaan  pada prinsipnya  hal  tersebut  memiliki  tujuan  pencegahan  umum  atau  biasa disebut  dengan  general  prevention  dan  pencegahan  secara  khusus  atau special  prevention.  Pencegahan  umum  disini  bertujuan  agar  pemidanaan berpengaruh  terhadap  tingkah  laku  orang  lain  untuk  membentuk masyarakat yang memiliki karakter patuh dan taat terhadap hukum.
Filosofi  yang  berkembang  di  dalam  penegakan  hukum  oleh  penegak hukum  “Walaupun  langit  runtuh  keadilan  tetap  ditegakkan”  atau  fiat justitia  ruat  caelum  menjadi  tidak  hanya  sebagai  ungkapan  tetapi  dalam prakteknya  masyarakat  mengaharapkan  keadilan  yang  tetap  bisa ditegakkan  dengan  pemahaman  tersebut  tanpa  melihat  kelas  sosial. Hukum  menjadi  harapan  masyarakat  untuk  menerima  keadilan  dan mendapatkan keadilan yang diharapkan.
Keadillan menjadi relatif karena sifat penerimaannya dan penjatuhannya  dimana  tidak  semua  orang  khususnya  pencari  keadilan dapat  menerima  putusan  atas  sebuah  perkara  dengan  anggapan  telah cukup  memberikan  keadilan.  Tingkat  keadilan  yang  diharapkan jawabannya  di mata masyarakat yang awam akan bergantung pada berat atau tidaknya sanksi yang di berikan.
Berdasarkan  teori  pertanggung  jawaban  pidana  digunakan  untuk menentukan  apakah  tersangka  atau  terdakwa  bertanggung  jawab  atas kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah  bentuk  yang  memutuskan  apakah  seseorang  dibebaskan  atau dihukum.  Menurut  Roeslan  Saleh,  pertanggungjawaban  pidana  diartikan sebagai  dakwaan  obyektif  yang  terus  menerus  yang  timbul  dalam  tindak pidana  dan  secara  subyektif  memenuhi  syarat  pemidanaan  atas perbuatannya.
Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat,  yaitu  hubungan  antara  tanggung  jawab  dengan  masyarakat sebagai  fungsi.  Maksudnya  disini  tanggung  jawab  mempunyai  kekuatan untuk  menjatuhkan  hukuman,  jadi  tanggung  jawab  disini  mempunyai fungsi  kontrol  sosial  agar  tidak  terjadi  kejahatan  dalam  masyarakat. Selanjutnya,  pertanggungjawaban  pidana  sengaja  digabungkan  dalam sistem common law.
b. Upaya  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Illegal  Mining  Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe Utara Langkah  Penegakkan  hukum  terhadap  kasus  illegal  minning khususnya  pada  peradilan  pidana  diketahui  mengacu  pada  penggunaan regulasi  perundang-undangan  oleh  aparatur  penegak  hukum  dalam penanggulangan  tindak  pidana  penambangan  illegal.  Dalam  prosesnya diperlukan  prosedur  yang  tepat  untuk  melakukan  upaya  pembuktian pemenuhan  unsur  sebuah  kejahatan  penambangan  termasuk  untuk memastikan  apakah  tersangka  bersalah  secara  hukum  pada  proses peradilan.  Pada  tahap  ini  bukti  serta  saksi  yang  diajukan  dalam  proses peradilan  pada  akhirnya  menjadikan  proses  pembuktian  melalui pengungkapan  fakta  persidangan  untuk  diputuskan  dalam  proses penegakan hukum.
Salah  satu  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (Sustainable
Development Goals) adalah
upaya mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan pendidikan, sandang, pangan, dan papan, kesehatan serta pengelolaan lingkungan yang layak. Pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan menjadi sektor utama pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat, namun tidak sedikit pula menimbulkan permasalahan lingkungan hidup.
Dalam  upaya  mengatasi  semakin  banyaknya  tindak  pidana  pada sektor  pertambangan  dilaksanakan  dengan  penindakan  melalui  jalur perpidanaan yang kita kenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dan jalur di luar hukum pidana. Keduanya pada dasarnya harus  saling  terintegrasi  agar  supaya  kebijakan  kriminal  guna penanggulangan  tindak  kejahatan  ada  pada  tingkatan  yang  optimal  dan tepat.
Kabupaten  konawe  utara  dengan  luas  500.339  Ha  dengan  kisaran penggunaan sekitar 1.963 Ha atau 0,39 persen sebagai lahan persawahan yang terus bertambah di setiap tahunnya, lahan perkebunan 28,60 persen dan  penggunaan  lahan  sebagai  hutan  negra  seluas  57,03  persen.  Untuk kawasan  pertambangan  khususnya  di  wilayah  konawe  utara  lahan  yang digunakan  seluas  278.298  Hektar  dimana  lahan  tersebut  terbagi  lagi menjadi  tiga  jenis  wilayah  pertambangan  yaitu  wilayah  usaha pertambangan,  wilayah  kerja  pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  dan wilayah pertambangan rakyat.
Fungsi  hutan  membawa  dampak  positif  bukan  hanya  bagi  manusia dan lingkungan hidup tetapi juga sebagai penyerap karbon dioksida yang ditimbulkan  oleh  kegiatan  manusia,  merusak  hutan  atau  melakukan penebangan  pada  hutan  dapat  berdampak  buruk  pada  ekosistem sekitarnya karena sifatnya yang vital sehingga hutan menjadi titik sentral pelestarian jangka panjang.
Pencegahan  masalah  penambangan  ilegal  merupakan  upaya penindakan  terhadap  tindak  kejahatan  dengan  pola  kebijakan  pidana (penal  policy)  yang  di  dalamnya  terdapat  beberapa  tahap  formulasi penerapan kebijakan pidana yaitu; tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi hanya  saja  fokusnya  terhadap  implementasi  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Penegakkan  hukum  yang  dilakukan  oleh  polres  Konawe  Utara terhadap pelaku usaha penambangan ilegal adalah bagian dari tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
Pada  dasarnya  penambangan  tanpa  memiliki  izin  yang  dilakukan merupakan  sebuah  tindak  pidana  karena  mengingat  pentingnya melakukan  sebuah  kegiatan  penambangan  dengan  izin  yang  sah  dari pemerintah  pusat  hal  ini  dikarenakan  dampak  yang  terjadi  akibat penambangan yang tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah berpotensi untuk memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan ekosistem yang berada disekitarnya.
Upaya  kepolisian Konawe  Utara  dalam  melakukan  penegakan  hukum terhadap kegiatan penambangan liar di wilayah konawe utara berdasarkan peraturan  yang  berlaku  merupakan  wujud  dari  bentuk  perlindungan terhadap  lingkungan  dan  sekitarnya  yang  berpotensi  membawa  dampak pada kerusakan jangka panjang ketika tidak ada penegasan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan pertambangan.
Upaya  pencegahan  tindak  kejahatan  meliputi  represif,  preventif  dan preemtif  Dari  upaya  yang  dilakukan  dapat  dijelaskan  dengan  dua  rincian yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

## 1) Upaya Pre-emtif
Tindakan preemtif di sini mengacu pada tindakan awal yang dilakukan untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan. Tindakan  preventif  ini dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terhadap ketentuan  pidana  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penebangan  Hutan  dan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Tindak  Pidana  Penambangan Tanpa  Izin  pada  Kawasan  Hutan,  upaya  pencegahan  akan  dilakukan melalui  penyuluhan  dan  penyadaran  hukum  melalui  penerbitan spanduk  dan  selebaran  mengenai  bahayanya  penambangan  yang dipasang tanpa izin.

## 2) Upaya Preventif
Upaya  preventif  (pencegahan)  terhadap  permasalahan  tindak  pidana pertambangan di kawasan hutan, upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum sebelum terjadi penyimpangan sosial,  dapat  mengendalikan  atau  mencegah    pelanggaran.  Dimana Langkah-langkah preventif meliputi:
1. Penyediaan lapangan kerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan  masyarakat  untuk  meminimalisir  angka  tindak kejahatan.
2. Perbaikan dan pengetatan system serta kebijakan administrasi dan pengawasan untuk mencegah bentuk-bentuk penyimpangan.
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan mengintensitaskan rutinitas kegiatan penyuluhan hukum
4. Peningkatan  jumlah  personil  aparat  penegak  hukum  sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal
5. Penguatan nilai profesionalisme dan moral aparat penegak hukum untuk menjamin transparansi penegakan hukum yang diharapkan oleh khalayak umum.
6. Pelaksanaan  operasi  pengawasan  rutin  terhadap  aktivitas pertambangan
7. Penyitaan peralatan yang berpotensi digunakan untuk penggunaan kegiatan penambangan
Berdasarkan  teori  penegakan  hukum  adalah  proses  upaya menegakkan  atau  benar-benar  memfungsikan  suatu  norma  hukum sebagai  pedoman  berperilaku  atau  hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa.  Ditinjau  dari  sudut subyeknya,  penegakan  hukum  dapa  dilakukan  oleh  subjek  yang  luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Dalam  hukum,  subyek  hukum  dapat  diartikan  sebagai  pembawa hak,  yakni  manusia  dan  badan  hukum.  Menurut  hukum,  tiap-tiap seorang  manusia  sudah  menjadi  subjek  hukum  secara  kodrati  atau secara alami. Menurut  Prof. Subekti, Subjek hukum adalah pembawa hak  atau  subjek  didalam  hukum,  yaitu  orang.  Dalam  penegakan hukum  aparat  penegakan  hukum  diharapkan  dapat  berfungsi  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  di  masyarakat.  Kehadiran  aparat penegak  hukum  dalam  hal  ini  adalah  polisi  berseragam  dalam masyarakat yang merupakan upaya prevensi yang diharapkan dengan pengawasan  dan  perlindungan  dari  anggota  kepolisian  yang  harus selalu  siap  sedia  ketika  terjadi  kejahatan,  sehingga  hal  ini  dapat
mencegah  masyarakat  untuk  melakukan  tindakan  pelanggaran hukum.

## 3) Upaya Represif
Setelah terjadinya tindakan kejahatan, maka tindakan yang dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  adalah  tindakan  represif.  Adapun  upaya represif  ini  dilakukan  dengan  melihat  factor  yang  mempengaruhi tindakan tersebut, yaitu:
a) Lingkungan  dan  kebiasaan  sekitar  tempat  tinggal  atau  tumbuh kembang pelaku
b) Keadaan ekonomi social pelaku
c) Kondisi psikologi pelaku
d) Latar belakang keluarga pelaku
e) Edukasi atau tingkat pendidikan
Dengan  melihat  factor  diatas  dengan  memadukan  kemampuan berkomunikasi dengan  pelaku  kejahatan,  diharapkan  tindak  pidana yang dilakukan pelaku tidak akan terulang kembali dengan cara yang sama atau berbeda dikemudian hari.
Aparat  penegak  hukum  seringkali  kesulitan  dalam  hal  mengadili tindak  pidana  di  sector  pertambangan  mineral  dan  batubara.  Aparat penegak  hukum  sulit  untuk    membedakan  antara  administrative, perdata  dan  pidana.    Selanjutnya,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  dan  Pertambangan  Batubara,  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 Tentang Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Kerusakan  Hutan, diterbitkan  kepada  Kementerian  Lingkungan  dengan  mencari keputusan  perizinan  sebelum  izin  lainnya.  Kewajiban  untuk mendapatkan  persetujuan  menteri  dalam  hal  ini  menjadi  salah  satu hal  yang  membuat  panic  bagi  perusahaan  tambang,  karena  izin lingkungan  merupakan  prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha dan/atau kegiatan.
Pada  kenyataannya  meskipun  telah  diberikan  ruang  yang  cukup luas  untuk  dapat  mengelola  pertambangan  masih  banyak  pelaku usaha  tambang  khususnya  di  wilayah  konawe  utara  yang  tidak mengurus izin usaha pertambangan. Fakta ini menjadikan banyaknya tindak  kejahatan  pertambangan  yang  terjadi  akibat  munculnya kegiatan  penambangan  tanpa  izin  dari  pemerintah.  Kewajiban pengurusan  izin  usaha  pertambangan  berdasarkan  kenyataan  bahwa ekplorasi  tambang  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  terhadap kerusakan  lingkungan  dan  wilayah  hutan  akibat  dari  aktivitas penambangan yang kerap dilakukan di wilayah hutan yang dilindungi oleh negara.
Penegakan hukum
diharapkan menjadi solusi untuk mananggulangi  tindak  kejahatan  di  masyarakat.  Kehadiran  aparat penegak hukum di tengah masyarakat menjadi salah satu upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  serta perlindungan  terhadap  potensi  terjadinya  masalah  di  wilayah  umum masyarakat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  kasat  reskrim  polres  konawe utara  Bentuk  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai titik supremasi hukum ialah dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi
perdata  dan  sanksi  pidana.  Terkait  upaya  penegakan  hukum  tindak pidana Illegal Mining di wilayah hukum Polres Konawe Utara.
Kemudian  terhadap  pelaku  usaha  pertambangan  yang  tidak memiliki  izin  resmi  baik  dari  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah pusat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pada pasal  158  disebutkan  bahwasanya  “orang  yang  melakukan penambangan  tanpa  izin  dipidana  penjara  paling  lama  5  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000.000”  dan  pasal  160  yang berbunyi “setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi tetapi melakukan  kegiatan  operasi  produksi  dipidana  dengan  pidana penjara”.
4) Upaya  penyelesaian  masalah  lingkungan  hidup  terus  dilakukan  oleh stakeholder lingkungan hidup, baik pemerintah, swasta dan pemerhati lingkungan  hidup  untuk  menemukan  solusi  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan.  Undang – Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah  mengamanatkan  kepada  stakeholder  (pemerintah,  swasta  dan masyarakat)  memperhatikan  aspek  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan  hidup.  Adapun  upaya  penerapan  hukum  pidana lingkungan hidup dalam tindak pidana Illegal Mining, yaitu:
a) Melakukan pengawasan pada setiap aktivitas pertambangan
b) Memberikan  penyuluhan  bagi  masyarakat  dan  pengusaha pertambangan tentang kesadaran lingkungan.
c) Melakukan  sosialisasi  bersama  LSM  tentang  bahaya  melakukan pertambangan tanpa izin
d) Upaya  perluasan  alat  bukti,  yakni  keterangan  saksi,  keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Peningkatan  aspek  pengelolaan  dan  perlindungan  (response) tersebut  ditunjukkan  dengan  pembentukan  peraturan  dan  perizinan lingkungan,  pengawasan  lingkungan,  penegakan  hukum  lingkungan, serta adanya program – program inovatif terkait wawasan, pembentukan  mental,  tata  kelola  dan  pelestarian  lingkungan  hidup. Beberapa instrumen  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  untuk menjaga  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  lestari  di  antaranya adalah  kajian  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup (D3TLH)  berbasis  ekosistem.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi  sesuatu  yang  penting  untuk  dilakukan  oleh  pemerintah daerah .
Disamping  semua  pihak  yang  terlibat  baik  pekerja  maupun pelaku  usaha  dikenai  sanksi  hukuman  dan  denda,  untuk  bisa merasakan  efek  jera  diperlukan  juga  tanggungjawab  sosial  dan lingkungan  bagi  perusahaan  yang  melakukan  usaha  penambangan. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  melakukan  usaha penambangan  tanpa  izin  resmi  telah  menjadi  perhatian  yang  cukup serius  selama  ini,  mengingat  pemerintah  dalam  hal  ini    tugas  dinas pertambangan  Pertambangan  dan  energi  hanya  sebatas  melakukan pengawasan.  Sedangkan  yang  melaksanakan  penindakan  terhadap pelanggaran yang terjadi adalah aparatur penegak hukum.
Kemudian  terdapat    penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor  32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan atau tidak untuk  membuat  keputusan,  serta  membolehkan  masyarakat  atau pemerintah  membuat  lembaga  penyedia  jasa  lingkungan  untuk membantu  menyelesaikan  sengketa  lingkungan.  Bentuk  penegakan hukumnya yaitu:
1) Terdapat  fungsi  dalam  organisasi  yang  memastikan  bahwa manajemen  telah  menjalankan  usahanya  sesuai  dengan  prinsip pengelolaan perusahaan dengan sehat
2) Perusahaan  menjalankan  tanggung  jawab  sosial  dengan  peduli masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan  hidup  terutama  pada sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai
3) Terdapat  fungsi  dalam  organisasi  yang  menilai  efektivitas  dari system  yang  berfungsi  untuk  memantau  dan  memastikan kepatuhan  perusahaan  terhadap  peraturan  dan  ketentuan  yang berlaku.
c. Upaya  Pengembalian  Fungsi  Hutan  Akibat  Tindak  Pidana  Illegal  Mining  di Kabupaten Konawe Utara Khusus  untuk  kawasan  hutan  lindung,  hutan  ini  telah  ditetapkan memiliki fungsi  pengelolaan  perairan  tertentu, sehingga  kegiatan yang  ada  di dalamnya  perlu  menunjang  fungsi  utamanya  yaitu  menjaga  kawasan  agar sistem  tata  air  tidak  terganggu.  Oleh  karena  itu  daerah  kawasan  hutan dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Larangan  kegiatan  penambangan  di  hutan  lindung  bertujuan  untuk menjamin  agar  fungsi  pokok  cagar  tetap  berjalan  sesuai  peruntukannya. Ini dapat  memenuhi  kebutuhan  air  dan  pengelolaan  air  setempat.  Untuk menghindari  duplikasi  tersebut,  pemerintah  khususnya  Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM perlu memiliki perencana yang jelas. Oleh karena  itu,  perlu  adanya  peta  kawasan  hutan  lindung  yang  dapat  dijadikan acuan  secara  kolektif. Perlunya  memberikan  informasi  dan  melibatkan masyarakat,  termasuk  investor  mengenai  peraturan  perundang-undangan  di sektor  kehutanan  dan  pertambangan.  Informasi  mengenai  wilayah  yang memungkinkan  terjadinya  aktivitas  penambangan  di  kawasan  hutan  juga harus disediakan.
Setelah  dilakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana pertambangan  di  kawasan  hutan,  maka  kegiatan  restorasi  hutan  seperti reboisasi,  penghijauan,  pemeliharaan  dan  pengayaan  sebaiknya  dilakukan pada lahan terlantar dan dibuka oleh perusahaan pertambangan.
Upaya  pelestarian  lingkungan  hidup  dan  perlindungan  hutan  pada kegiatan  pertambangan  atau  pascatambang sangat  penting  dilihat  dari sudut pandang  kelestarian  lingkungan  hidup  guna  mewujudkan  teori  harmonisasi hukum  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam. Bahwa  agar  kegiatan pengelolaan SDA dapat seimbang setiap aspeknya.
4. PENUTUP
Tingkat  kesesuaian  instrumen  hukum  yang  berlaku  dalam  penerapan penegakan  hukum  tindak  pidana  Illegal  Mining  terhadap  kerusakan lingkungan  hidup  di  kabupaten  Konawe  Utara  dalam  prakteknya menyesuaikan  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap  pengenaan sanksi  hukuman  yang  diterima  bagi  para  pelaku  kejahatan.  Langkah Penegakkan hukum terhadap kasus illegal minning khususnya pada peradilan pidana  diketahui  mengacu  pada    penggunaan  regulasi  perundang-undangan
oleh  aparatur  penegak  hukum  dalam  penanggulangan  tindak  pidana penambangan  ilegal.  Dalam  prosesnya  diperlukan  prosedur  yang  tepat  yang sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan  untuk  melakukan  upaya pembuktian  pemenuhan  unsur  sebuah  kejahatan  penambangan  termasuk untuk  memastikan  apakah  tersangka  bersalah  secara  hukum  pada  proses peradilan. Di tahap ini bukti serta saksi yang diajukan dalam proses peradilan pada  akhirnya  menjadikan  proses  pembuktian  melalui  pengungkapan  fakta persidangan  untuk  diputuskan  dalam  proses  penegakan  hukum.  Faktor Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Illegal  Minning  Di  Kabupaten  Konawe Utara  dimana  Kegiatan  penambangan  yang  tidak  berizin  usaha  tentunya memberi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat selain berdampak terhadap  lingkungan  hidup.  Umumnya  kegiatan  penambangan  yang  tidak memiliki  izin  usaha  diakibatkan  oleh  upaya  mengejar  kepentingan  ekonomi dengan  keuntungan  sebesar-besarnya  karena  tergiur  akan  hasil  tanpa memikirkan  resiko  jangka  panjang  terhadap  kerusakan  lingkungan  yang terjadi dan sanksi yang akan diterima.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Nainggolan,Patmasari.  2018.  ”Resistensi  Penambangan  Ilegal:Studi  Kasus Eksploitasi  Tambang  Galian  B (Emas)  Di  Desa  Sayurmatua  Kecamatan Naga  Juang Kabupaten Mandailing Natal.”Jurnal Buana”,Volume 2, No 3
Pratama,Wisnu  Nicodemus,Ismunarno.  2019.  ”Pertanggungjawaban  Pidana Bagi  Pelaku  Penambangan  Tanpa  IzinPertambangan  Rakyat  (IPR) Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Studi kasus Penambangan Ilegal Bahan  Batu  Akik  Di  Kabupaten  Kebumen).”Recidive”,  Volume  8,

## No1,Januari-April
Butar  Butar,  Franky,  2010,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Bidang Pertambangan”, Yuridika, Vol. 25, No.2. Mei -Agustus Irwansyah.  2020.  Penelitian  Hukum,  pilihan  metode  &  praktik  penulisan artikel. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
Ediwarman.  2015 .  Monograf  Metode  Penelitian  Hukum  (Panduan  Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi) , PT. Sofmedia, Medan. Soedjono.  1979.  Pengamanan  Hukum  Terhadap  Pencemaran  Lingkungan Akibat Industri, Bandung.
Satjipto  Rahardjo.  2006.  Masalah  Penegakan  Hukumm  Suatu  Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta. Theta  Murty,  Henny  Yuningsih,  “Upaya  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung”, dalam  Jurnal  Simbur  Cahaya,  Volume  24,  Nomor  1,  Januari  2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 4349.
Salim HS, Op. Cit.,
Salim  HS.  2014.  Hukum  Pertambangan  Mineral  &  Batubara,  (Jakarta:  Sinar Grafika)
Moeljatno.  1983.  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum Pidana, Yogyakarta: Bina Aksara
Emil Salim. 1989. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta.
Website:
Kamaruddin,  2019.  Lingkungan  Rusak  Picu  Bencana  di  Sulawesi  Tenggara, https://www.mongabay.co.id/2019/06/24/lingkungan-rusak-picu-
bencana-di-sulawesi-tenggara,(Diakses pada 19 Juni 2023, Pukul 12:28 WITA) Keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan kehidupan manusia, http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=ebo ok&code=ka&view=yes&id=1,  (diakses  pada  19  Juni  2023  pukul  11.58 WITA)
Peraturan: Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan  Batubara,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 4.
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.