## Research Article
Penerapan Post Importation Claim dan Implikasinya Pada Kerja Sama Perdagangan Internasional Indonesia
Yunita Hety Kusumawati 1 *, Nanik Trihastuti 2
1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* yunita.kusumawati@kemenkeu.go.id

## ABSTRACT
Rules of Origin (RoO) or provisions on the origin of goods are one of the arrangements that are always negotiated  in  every  Free  Trade  Agreement  (FTA)  agreement  in  the  field  of  goods  trade.  One  of  the issues discussed in the ongoing FTA negotiations and Indonesia is involved in it is the regulation of Post Importation Claims in the RoO. This research aims to determine the concept of post importation claims in RoO as well as the implications of implementing post importation claims in FTAs in Indonesia. The research method used is normative juridical. Based on the research results, it is known that in the 17  (seventeen)  FTA  agreements  that  have  been  in  force  in  Indonesia,  currently  there  is  no  post importation  claim  procedure  to  serve  as  a  guideline  or  example  of  implementation  for  Indonesia  to implement.  There  is  no  violation  of  special  provisions  in  World  Trade  Organization  membership  if Indonesia  agrees  or  does  not  agree  to  implement  post  importation  claims  in  its  FTA.  However,  if Indonesia  wants  to  implement  a  post  importation  claim,  Indonesia  can  copy  its  implementation  from ASEAN  member  countries  which  have  implemented  it,  although  the  provisions  are  still  quite  strict, namely that the importer must have conveyed his intention to use proof of originating documents when notifying the import of goods.
Keywords : Rules of Origin; Post Importation Claims; Free Trade Agreement.

## ABSTRAK
Rules  of  Origin (RoO)  atau  ketentuan  asal  barang  menjadi  salah  satu  pengaturan  yang  selalu dirundingkan  dalam  setiap  perjanjian Free  Trade  Agreement (FTA)  di  bidang  perdagangan  barang. Salah satu isu pembahasan dalam negosiasi perundingan FTA yang masih berlangsung dan Indonesia terlibat  di  dalamnya  adalah  pengaturan  tentang Post  Importation  Claim dalam  RoO.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui konsep post importation claim dalam RoO serta implikasi penerapan post importation claim dalam FTA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam 17 (tujuh belas) perjanjian FTA yang telah berlaku di Indonesia, saat ini tidak terdapat prosedur post importation claim untuk dapat menjadi pedoman atau contoh pelaksanaannya bagi Indonesia untuk menerapkan . Tidak ada pelanggaran ketentuan khusus di dalam keanggotaan World Trade Organization apabila Indonesia menyetujui atau tidak menyetujui untuk  menerapkan post  importation  claim di  dalam  FTA-nya . Namun  apabila  Indonesia  ingin menerapkan post  importation  claim, Indonesia  dapat  mencontoh  penerapannya  dari  negara  anggota ASEAN  yang  sudah  menerapkan  meskipun  dengan  ketentuan  yang  masih  agak  ketat,  yaitu  pihak importir  harus  sudah  menyampaikan  intensinya  untuk  menggunakan  bukti  dokumen originating pada saat pemberitahuan impor barang.
Kata Kunci : Rules of Origin; Ketentuan Asal Barang ; Post Importation Claim; Free Trade Agreement .

## A. PENDAHULUAN
Perjanjian kerja sama perdagangan bebas atau yang lebih dikenal dengan istilah Free Trade Agreement (FTA), telah menunjukkan pertumbuhan  yang  sangat  signifikan.  Dalam kurun  waktu  25  tahun  terakhir,  sistem perdagangan  dunia  menunjukkan  perubahan besar dengan tumbuhnya secara cepat  berbagai perjanjian  FTA,  dimana  para  pihak  menetapkan pengecualian  khusus  terhadap  prinsip Most Favoured  Nation (MFN)  dari World  Trade Organization (WTO)  dan  komitmen  pertukaran tarif  preferensi  untuk  akses  pasar  (Sitepu,  & Nurhidayat, 2015).
Pada  akhir  tahun  1980,  tercatat  kurang lebih  25  FTA  yang  telah  disampaikan notifikasinya  ke  WTO,  sedangkan  pada  tahun 2020,  angkanya  telah  meningkat  pesat  menjadi 400  perjanjian  yang  telah  berlaku  ( entry  into force )  dan  ratusan  perundingan  FTA  lain  yang masih berlangsung proses negosiasinya (Febrianti, 2015). Pertumbuhan FTA yang sangat cepat tersebut dideskripsikan beberapa pengamat sebagai  “ rise  of  regionalism ”,  dimana  para  pihak sepakat untuk melakukan integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasannya (Newhouse, 1997).
Keterlibatan  suatu  negara  dalam  skema FTA  di  atas  tentunya  tidak  semata-mata  karena adanya  kesepakatan  penurunan  tarif,  tetapi mempertimbangkan  banyak  hal  baik  dari  sisi ekonomi,  politik,  maupun  sosial.  Oleh  karena  itu apabila kita perhatikan tentang  besaran tarif  dari masing-masing  pos  tarif,  akan  terlihat  bahwa
tidak  semua  usulan  sektor  dari  semua  negara dapat terakomodasi di dalam skema FTA, hal ini disebabkan  adanya  proses  negosiasi  dengan seluruh  anggota  FTA,  sehingga  untuk  beberapa hal  masing-masing  negara  harus  ada  yang menyesuaikan  dengan  usulan  negara  lain  (Hadi, 2013). Terlebih lagi saat ini perjanjian kerja sama perdagangan  FTA  tidak  hanya  terbatas  pada lingkup  perdagangan  barang  saja,  namun  juga mencakup  perjanjian  perdagangan  jasa  dan investasi,  yang  kadang  kala  menuntut  para negara  mitra  untuk  melakukan  perombakan sistem  dan  prosedur  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  negara  tersebut (Krishna, 2005).
Negara  yang  melakukan  perjanjian  FTA kadang  kala  memiliki level  of  development yang berbeda-beda, dan masing-masing telah memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur atas suatu hal  yang  berbeda-beda  pula,  sehingga  hal  inilah yang  harus  saling  dimengerti  oleh  para  pihak yang  melakukan  perundingan  (Mansfield,  & Reinhardt,  2003).  Negara  yang  lebih  maju, kadang  kala  telah  menerapkan  sistem  dan prosedur  yang  lebih  longgar  dan  fasilitatif dibandingkan  dengan  negara  yang  sedang berkembang, tentunya tidak ingin mundur lagi ke belakang.  Sedangkan  di  sisi  lain,  negara berkembang  pada  titik  tertentu  juga  belum mencapai tahapan untuk dapat mengimplementasikan  prosedur  baru  yang  ada, sehingga kadang kala perjanjian FTA ini menjadi salah  satu  pijakan  dan  dasar  untuk  melakukan
reformasi  perubahan  sistem  dan  prosedur  yang lebih  maju  (Ardiansyah,  2022),  atau  di  sisi  lain negara maju juga harus dapat memahami bahwa hal  yang  ada  di  tempat  mereka  belum  dapat diterapkan  sehingga  diperlukan  bahasa  teks perjanjian yang lebih luwes dan longgar sehingga dapat  mengakomodir  semua  pihak  yang melakukan perjanjian.
Salah  satu  pengaturan  yang  selalu dirundingkan  dalam  setiap  perjanjian  FTA  dalam bidang  perdagangan  barang  adalah Rules  of Origin (RoO)  atau  ketentuan  asal  barang.
Mengingat  bahwa  untuk  mendapatkan  tarif preferensi  wajib  memenuhi  ketentuan  keasalan barang  yang  disepakati  para  pihak  (Kim,  &  Kim, 2009),  maka  pemahaman  RoO  menjadi  sangat penting  bagi  setiap  pihak  yang  terlibat  di  dalam negosiasi perundingan FTA.
Terdapat  referensi  perjanjian  internasional terkait RoO misalnya: WTO Agreement on Rules of Origin dan World Customs Organisation (WCO) – International  Convention  on  the  Simplification and  Harmonization  of  the  Customs  Procedures atau  yang  dikenal  dengan Kyoto  Convention , sebagaimana  panduan  yang  telah  disusun  oleh World Customs Organisation (WCO) dalam WCO Origin  Compedium ,  ASEAN Training  Manual  for Rules of Origin , namun dalam setiap perundingan FTA  tidak  terdapat  teks  yang  baku  maupun pengaturan  yang  sama  terkait  kriteria  keasalan barang  ( origin  criteria ),  kriteria  pengapalan/ pengiriman langsung ( direct consignment criteria ) dan ketentuan prosedural ( operational
certification  procedures )  yang  harus  dipenuhi (Darwin, & Purjono, 2017).
Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah perbedaan  kemampuan  suatu  negara  dalam memproduksi  suatu  barang  dan  kemampuan daya  saing  produksi  tersebut  dengan  negara mitra. Perbedaan karakteristik akan mempengaruhi origin criteria yang digunakan atas suatu  barang  yang  sama  pada  perjanjian  FTA satu dengan yang lainnya. Demikian pula halnya terkait  pengaturan  prosedural  yang  akan  terkait dengan level  of  development suatu  negara  dan bagaimana  sistem  dan  prosedur  yang  berlaku  di negara tersebut yang dapat saja berbeda dengan negara lainnya (Manchin, & Pelkmans, 2007).
Pada  akhirnya  akan  muncul  kerumitan dalam  memahami  satu  perjanjian  FTA  dengan yang  lainnya.  Meskipun  juga  harus  diakui terdapat  benang  merah  yang  sama  pada beberapa  pengaturan,  namun  pihak  yang  akan memanfaatkan  suatu  skema  FTA,  diharuskan memahami  masing-masing  teks  perjanjian  FTA tersebut  agar  fasilitas  tarif  preferensi  dapat dimanfaatkan  dan  tidak  ditolak  oleh Receiving Authority di  negara  pengimpor.  Fenomena kerumitan  yang  ditimbulkan  tersebut  sering dikenal  dengan  istilah  “ spaghetti  bowl  effect ” (Bhagwati, 1995) yang pertama kali dikemukakan oleh  seorang  ahli  ekonomi  bernama  Jagdish Bhagwati  di  tahun  1995  dalam  tulisannya  yang berjudul  “ US  Trade  Policy:  the  Infatuation  with Free Trade Agreements .”
Salah  satu  isu  pembahasan  dalam negosiasi  perundingan  FTA  yang  masih berlangsung  dan  Indonesia  terlibat  di  dalamnya adalah  proposal  pengaturan  tentang Post Importation  Claim dalam  RoO.  Setidaknya pembahasan  terkait  isu  tersebut  telah  muncul dalam beberapa negosiasi perundingan FTA yang dilakukan  oleh  Indonesia  dengan  mitra  dagang FTA-nya.  Beberapa  negara  mitra  dagang  juga telah  mendorong  Indonesia  untuk  dapat melaksanakan  ketentuan post  importation  claim , sebagai  contoh  dalam Regional  Comprehensive Economic  Partnership (RCEP)  yang  melibatkan sepuluh  negara  anggota  ASEAN  (Brunei, Kamboja,  Indonesia,  Laos,  Malaysia,  Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam negara  mitranya  (Tiongkok,  Jepang,  Korea Selatan,  Australia,  Selandia  Baru  dan  India) (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019) .
Memperhatikan  hal  tersebut,  dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep post importation claim dalam perundingan dan FTA di Indonesia,  serta  implikasi  penerapan post importation  claim apabila  Indonesia  menyetujui untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  22  Undang  – Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan  telah  dinyatakan  bahwa  Kerja Sama  Perdagangan  Internasional  adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan  kepentingan  nasional  melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/
atau lembaga/ organisasi internasional (Wistiasari dkk, 2023).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui konsep post  importation  claim dalam  RoO serta implikasi penerapan post importation claim dalam FTA di Indonesia.
Penelusuran penulis, terdapat lima penulis yang melakukan penelitian terdahulu di antaranya yaitu Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah  Hukum  yang  Ditimbulkannya (Latifah,  2015)  mengkaji  pengaturan rules  of origin dalam  dalam  tata  hukum  Indonesia  dan masalah-masalah  hukum  yang  timbul  dari pengaturan  tersebut,  selanjutnya  Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA Yang Telah Dilakukan Indonesia  :  Studi  Kasus  Dengan  Menggunakan FTA  Preference  Indicator  (Sitepu,  &  Nurhidayat, 2015)  membahas  mengenai  ukuran  tingkat pemanfaatan  FTA  di  Indonesia, yang  ketiga Transformation  of  Rules  of  Origin  Dispute Settlement  in  Free  Trade  Agreement  Scheme Through Mutual Agreement Procedure (Ardiansyah, 2022) dimana membahas mengenai perkembangan rules of origin dalam kesepakatan internasional. Penelitian mengenai rules of origin juga  pernah  dilakukan  dalam  Multilateralizing Preferential  Rules  of  Origin  around  the  World (Estevadeordal,  Harris,  &  Suominen,  2007)  yang membahas mengenai penerapan rules of origin di seluruh dunia, kemudian ASEAN Rules of Origin: Lessons and Recommendations for Best Practice (Medalla, & Balboa, 2009) yang membahas rules of  origin  di  ASEAN.  Kontribusi  dari  penelitian
terdahulu  mempunyai  perbedaan  yang  sangat mendasar dari yang diteliti oleh penulis. Kebaruan hasil  penelitian  ( State  of  The  Art) penulis  terkait dengan  penerapan post  importation  claim dalam rules of origin.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang- undangan (statue  approach) ,  pendekatan  kasus
(case  approach) dan  pendekatan  konseptual (conseptual approach) (Marzuki, 2006). Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yakni pada  penelitian  ini  akan  diutarakan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang  yang  menjadi  objek  penelitian.  Tipe penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif,  untuk  itu pengumpulan bahan hukum bersifat kepustakaan (library  research)  dan  akan  di  analisis  secara normatif,  dalam  hal  ini  yaitu  dengan  cara mendalami  bahan  kepustakaan  yang  bersifat teoritis,  konsep  hukum  dan  norma-norma  hukum yang telah diatur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Post Importation Claim dalam Perundingan
dan FTA Indonesia
Indonesia  sendiri  mulai  terlibat  dalam perjanjian  kerja  sama  perdagangan  internasional sejak  tahun  1992,  yang  ditandai  dengan penandatanganan the  Framework  Agreement  on Enhancing  ASEAN  Economic  Cooperation pada tanggal  1  Januari  1992,  yang  ditindaklanjuti
dengan penandatanganan the Agreement on the Common  Effective  Preferential  Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada  tanggal  28  Januari  1992  di  Singapura ( Basri, & Hill, 2007). Terhadap perjanjian tersebut telah  disahkan  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  85  Tahun  1995  tanggal  30  Desember 1995  (Hadi,  2013)  dan  hingga  saat  ini  di Indonesia  telah  mengimplementasi  17  (tujuh belas) skema FTA.
Berdasarkan  kerja  sama  perdagangan bebas  dengan  negara  mitra  sebagaimana  yang telah  diuraikan  di  atas  terhadap  barang  impor yang originating dari negara mitra dapat diberikan tarif preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif  bea  masuk  yang  berlaku  umum  ( Most Favoured  Nation /  MFN)  apabila  memenuhi ketentuan  asal  barang  ( rules  of  origin )  sesuai masing-masing  perjanjian  (Adam,  &  Negara, 2010). Ketentuan asal barang tersebut terdiri atas 3  kriteria,  yaitu:  kriteria  asal  barang  ( origin criteria );  kriteria  pengiriman  ( consignment criteria );  dan  ketentuan  prosedural  ( procedural provisions )  (Hadi,  2013).  Salah  satu  ketentuan prosedural  yang  harus  dipenuhi  untuk mendapatkan  tarif  preferensi  adalah  sebagai berikut:
1. Importir wajib menyerahkan SKA atau Invoice Declaration ;
2. Importir  wajib  mencantumkan  kode  fasilitas secara benar, sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
3. Importir  wajib  mencantumkan  nomor  dan tanggal  SKA  atau Invoice  Declaration pada Pemberitahuan  Impor  Barang  (PIB)  dengan benar.
Hal  ini  tertuang  dalam  17  Peraturan Menteri  Keuangan  tentang  FTA.  Ketentuan  ini sebenarnya  adalah  mencerminkan  ketentuan yang  telah  disepakati  bersama  dalam  perjanjian FTA  yang  telah  diikuti  Indonesia  yang  dikenal dengan asas presentasi. Beberapa di  antaranya: (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019)
Rule 13 - Presentation of the Certificate Of
Origin (ATIGA)
1. For  the  purposes  of  claiming  preferential tariff  treatment,  the  importer  shall  submit to  the  customs  authority  of  the  importing Member  State  at  the  time  of  import,  a declaration,  a  Certificate  of  Origin  (Form
D)  including  supporting  documents  (i.e. invoices  and,  when  required,  the  through Bill of Lading issued in the territory of the exporting  Member  State)  and  other documents as required in accordance with the  laws  and  regulations  of  the  importing Member State.
Rule 14 - Presentation (ACFTA)
The  original  copy  of  the  Certificate  of  Origin (Form  E)  shall  be  submitted  to  the  Customs Authority at the time of lodging the import entry for  the  products  concerned  claiming  for preferential  treatment  in  accordance  with  the domestic  laws,  regulations  and  administrative rules of the importing Party.
Rule 9 - Presentation (AKFTA)
For  the  purposes  of  claiming  preferential  tariff treatment,  the  importer  shall  submit  to  the customs authority of the importing Party at the time  of  import,  a  declaration,  a  Certificate  of Origin  including  supporting  documents  (i.e. invoices and, when required, the through Bill of Lading  issued  in  the  territory  of  the  exporting Party)  and  other  documents  as  required  in accordance  with  the  domestic  laws  and regulations of the importing Party.
Rule 13 - Presentation (AIFTA)
Except  for  the  AIFTA  Certificate  of  Origin referred  to  in  Article  11(a),  the  original  AIFTA Certificate  of  Origin  shall  be  submitted  to  the Customs  Authority  at  the  time  of  lodging  the import entry for the products concerned
Rule 12 - Presentation (AANZFTA)
1. For  the  purpose  of  claiming  preferential tariff  treatment,  the  importer  shall  submit to  the  Customs  Authority  at  the  time  of import declaration the Certificate of Origin and  other  documents  as  required,  in accordance  with  the  procedures  of  the
Customs  Authority  or  domestic  laws  and regulations of the importing Party.
2. Notwithstanding Paragraph 1, a Party may elect not to require the submission of the Certificate of Origin.
Rule 3 - Presentation of Certificate of Origin

## (AJCEP)
1. For  the  purposes  of  claiming  preferential tariff  treatment,  the  following  shall  be submitted  to  the  customs  authority  of  the importing Party by the importer:
(a) a valid CO; and
(b) other  documents  as  required  in accordance  with  the  laws  and regulations  of  the  importing  Party (e.g. invoices,  including third country invoices, and a through bill  of lading issued in the exporting Party).
Article 40 – Claim for Preferential Tariff Treatment (IJEPA)
1. The  importing  Party  shall  require  a certificate of origin for an originating good of the exporting Party from importers who claim  the  preferential  tariff  treatment  for the good.
Article 12 (IPPTA)
The  Original  Certificate  of  Origin  shall  be submitted  by  the  importer  or  its  authorized representative  to  the  concerned  Customs Authorities  at  the  time  of  filing  the  import declaration for the product concerned
Berdasarkan provision yang  ada  dalam perjanjian  tersebut  di  atas,  dapat  dirangkum bahwa  semuanya  kecuali  IJEPA  telah  secara jelas menyatakan bahwa untuk mengajukan klaim tarif  preferensi,  maka  deklarasi  (pemberitahuan impor barang), Certificate of Origin , dan dokumen pelengkap  lainnya  harus  diserahkan  pada  saat penyampaian pemberitahuan impor dan tidak ada dalam  perjanjian  tersebut  yang  menyatakan bahwa  importir  dapat  mengajukan  klaim  setelah penyampaian  pemberitahuan  impor.  Hal  ini  juga sejalan  dengan  ketentuan  nasional  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  35  Tahun 2023  tentang  Tata  Cara  Penyerahan  SKA dan/atau Deklarasi Asal Barang.
Post  importation  claim dapat  dimaknai sebagai  sebuah  prosedur  dalam  RoO  yang memberikan fasilitasi kepada pihak importir untuk mengajukan  klaim  tarif  preferensi  dengan menyampaikan  Surat  Keterangan  Asal  (SKA) atau Certificate of Origin (CoO) atau Statement of Origin atau Origin  Declaration dikemudian  hari pada  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang menyatakan  bahwa  atas  suatu  barang  impor merupakan origin dari  negara  pengekspor  yang termasuk  dalam  skema  FTA  dan  memenuhi
persyaratan  untuk  diberikan  tarif  preferensi,  dan terhadap importasi tersebut yang telah dilakukan pelunasan  bea  dapat  diberikan  pengembalian ( refund )  sebesar  selisih  tarif  MFN  dengan  tarif preferensinya  (Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai, 2019).
Sejatinya ketentuan yang berlaku di negara ASEAN  terkait  ketentuan  asal  barang (rules  of origin) adalah  sama,  mengingat  perjanjian  RoO antar  negara  ASEAN  dalam  ATIGA  dan  antar negara  ASEAN  dengan  mitra  ASEAN+1  adalah sama,  kecuali  masing-masing  negara  anggota ASEAN yang melakukan kerja sama FTA bilateral dengan  negara  mitra  lainnya  yang  dapat  saja bervariasi  ketentuannya  (Medalla,  &  Balboa, 2009).
Terkait  asas  presentasi  SKA,  negara ASEAN  mengakui  bahwa  kesepakatan  dalam perjanjian adalah SKA wajib disampaikan di awal pada  saat  pemberitahuan  impor  barang diserahkan  kepada  instansi  kepabeanan. Indonesia  pun  pada  akhirnya  di  dalam  17  (tujuh belas)  perjanjian  FTA-nya  yang  telah  berlaku, tidak  mengatur  prosedur post  importation  claim untuk  dapat  menjadi  pedoman  atau  contoh penerapan pelaksanaannya.
Dalam  implementasinya  juga  beberapa negara  ASEAN  memberikan  fasilitas  yang  lebih terkait  kewajiban  penyerahan  SKA,  sehingga terdapat  dinamika  dalam  pembahasan  posisi ASEAN  pada  perundingan  RCEP  terkait post importation claim . Perbedaan tersebut baik terkait dengan  ketersediaan  fasilitas  tersebut,  jangka
waktu pengajuan dan kewajiban apakah klaim itu harus  dinyatakan  dalam  pemberitahuan  impor barang  atau  tidak.  Ketentuan post  importation claim dalam  RCEP  dapat  dilihat  dari  ketentuan dalam agreement RCEP berikut:

## Article 3.23: Post-Importation Claims for
Preferential Tariff
1. Each  Party,  subject  to  its  laws  and regulations, shall provide that where a good would have qualified as an originating good when  it  was  imported  into  that  Party,  the importer  of  the  good  may,  within  a  period specified  by  its  laws  and  regulations,  and after  the  date  on  which  the  good  was imported, apply for a refund of any excess duties,  deposit,  or  guarantee  paid  as  the result of the good not having been granted preferential tariff treatment, on presentation of the following to the customs authority of that Party:
(a) a  Proof  of  Origin  and  other  evidence that  the  good  qualifies  as  an originating good; and
(b) such other documentation in relation to the  importation  as  the  customs authority  may  require  to  satisfactorily evidence  the  preferential  tariff treatment claimed.
2. Notwithstanding  paragraph  1,  each  Party may  require,  in  accordance  with  its  laws and regulations, that the importer notify the
customs  authority  of  that  Party  of  its intention  to  claim  preferential  tariff treatment at the time of importation.
Untuk  dapat  melihat  kondisi  pelaksanaan terkait post  importation  claim pada  beberapa negara  anggota  ASEAN  atau  pada  beberapa referensi  lain  menggunakan  istilah retroactive application  of  tariff  preferences dapat  dianalisa melalui  matriks  berikut:  (Direktorat  Jenderal  Bea dan Cukai, 2019)
Negara Jangka Waktu Persyaratan Brunei 1 tahun setelah pemberitahuan impor Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal Cambodia  Tidak ada prosedur tersebut SKA harus disampaikan pada saat pemberitahuan impor di awal Indonesia  Tidak ada prosedur tersebut SKA harus disampaikan pada saat pemberitahuan impor di awal Laos 1 tahun setelah pemberitahuan impor Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan
perlakuan
retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal Importir diwajibkan menyerahkan jaminan sebesar
120% dari BM
dan PDRI yang seharusnya dibayar Malaysia  1 tahun setelah pemberitahuan impor Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal Myanmar  Tidak ada prosedur tersebut SKA harus disampaikan pada saat pemberitahuan impor di awal Philippines  6 bulan setelah pemberitahuan impor Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat
pemberitahuan impor di awal Importir diwajibkan menyerahkan jaminan sebesar BM dan PDRI
yang seharusnya dibayar
Singapore  1 tahun setelah pemberitahuan impor Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan
retroaktif tarif preferensi
kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal
Thailand  1 tahun setelah pemberitahuan impor Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan
perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal Viet Nam  30 hari setelah pemberitahuan impor Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi
kepada otoritas
Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal
Berdasarkan data di atas, hanya Indonesia, Cambodia  dan  Myanmar  yang  tidak  (belum) menerapkan  ketentuan post  importation  claim , dan tetap mewajibkan SKA untuk disampaikan di awal  serta  tidak  ada  kesempatan  untuk menyampaikan  SKA  di  kemudian  hari. Sedangkan  7  negara  anggota  ASEAN  lainnya memberikan  fasilitas  atau  kesempatan  kepada pihak  importir  untuk  mengajukan  klaim  tarif preferensi  di  kemudian  hari,  meskipun  dalam jangka waktu yang berbeda-beda dan semuanya dengan  suatu  persyaratan  bahwa  Importir  harus memberitahukan  niatnya  untuk  mengajukan perlakuan  retroaktif  tarif  preferensi  kepada otoritas  Kepabeanan  pada  saat  pemberitahuan impor di awal. Beberapa negara mitra kerja sama lain  bahkan  mengusulkan  tanpa  suatu  kondisi apapun  di  awal.  Artinya  meskipun  pada  saat pengimporan,  importir  belum  mengetahui  bahwa atas barang impornya merupakan originating , dan mengajukan  klaim  setelah  pengimporan  dalam jangka  waktu  yang  akan  disepakati  maka  hak atas tarif preferensi tetap diberikan.
2. Implikasi  Penerapan Post  Importation Claim di Indonesia
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Putaran Uruguay  pada  tanggal  15  April  1994  di Marrakesh,  Maroko,  Pemerintah  Indonesia  telah ikut serta menandatangani Agreement

## Establishing  the  World  Trade  Organization
(Persetujuan
Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) beserta seluruh persetujuan General  Agreement  on  Tariff  and  Trade /  GATT serta yang dijadikan Lampiran 1, 2 dan 3 sebagai bagian  Persetujuan  tersebut.  Perjanjian  tersebut selanjutnya telah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan  Undang  –  Undang  Nomor  7  tahun  1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia). Hal  ini  artinya  beberapa  perjanjian  yang  telah diatur  dalam  GATT  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dan  mengikat  Indonesia  sebagai anggota  WTO, termasuk Agreement on Rules of Origin (Effendi, 2014).
Ketentuan  terkait Rules  of  Origin dalam sistem  hukum  perdagangan  internasional sejatinya telah sejak lama dimulai untuk dilakukan pengaturan.  Dari  beberapa  literatur  ditemukan bahwa  upaya  untuk  menyusun  konsep rules  of origin dapat  ditelusuri  sejak  tahun  1923  di  mana pada The International Convention relating to the Simplification  of  Customs  Formalities .  Walaupun belum  memberi  batasan  yang  jelas  mengenai aturan rules  of  origin ,  konvensi  ini  telah menguraikan berbagai langkah untuk menyederhanakan  prosedur  dan  formalitas  yang berkaitan  dengan  verifikasi  asal  barang  (Inayati, 2010).
Konvensi  ini  juga  menetapkan  bahwa pemerintah  nasional  dapat  mendelegasikan  atau mengeluarkan sertifikasi keasalan barang kepada
organisasi  yang  sesuai  pilihan  mereka  masing- masing.  Konvensi  ini  menunjukkan  bahwa menentukan asal barang dapat dilakukan secara bebas,  artinya  dapat  dilakukan  dengan  metode apapun.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada kenyataannya  negara-negara  hampir  tidak menghadapi  hambatan  hukum  atau  intervensi selama menentukan asal barang (Latifah, 2015)
Demikian  pula  halnya  pada  awal terbentuknya Perjanjian Umum tentang Tarif  dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade/ GATT) 1947. Tidak ada kepentingan yang diberikan  kepada  pengaturan  RoO  dalam  GATT. Pandangannya  adalah  bahwa  ketentuan  MFN tanpa  syarat  dalam  teks  GATT  akan  membuat aturan  RoO  secara  hukum  tidak  bermanfaat (Cole,  2012).  Sehingga  GATT  menyebutkan aturan  RoO  dalam  Pasal  IX  hanya  untuk keperluan  tanda  asal (origin  marking) ,  dengan konsekuensi  bahwa  para  pihak  anggota  GATT dapat  secara  bebas  untuk  menentukan  aturan RoO  mereka  sesuai  dengan  peraturan  nasional mereka sendiri.
The Revised Kyoto Convention (RKC) atau secara  formal  adalah The  International Convention on the Simplification and Harmonization  of  Customs  Procedures  –  as ammended ,  adalah  perjanjian  internasional  yang menyediakan  seperangkat  prosedur  kepabeanan yang komprehensif untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan tetap melakukan kontrol dan pengawasan kepabeanan termasuk perlindungan masyarakat dan
penerimaan negara (Chirathivat, 2002).
Pengaturan dalam konvensi ini berkaitan dengan prinsip-prinsip utama prosedur kepabeanan yang sederhana  dan  selaras,  seperti  kepastian, transparansi, proses yang semestinya, penggunaan  teknologi  informasi,  dan  teknik kepabeanan  modern  (misalnya:  manajemen risiko, pre-arrival information , dan post-clearance audit ).  Sehingga  konvensi  yang  telah  disepakati di  Kyoto,  Jepang  pada  18  Mei  1973  yang kemudian  di  lakukan  amandemen  pada  26  Juni 1999  dianggap  sebagai  cetak  biru (blue  print) sistem  dan  prosedur  kepabeanan  modern  dan efisien abad XXI (Hirsch, 2002).
RKC memberikan pedoman yang luas dan praktik  yang  direkomendasikan  untuk  penerapan aturan  RoO  tanpa  membedakan  antara  RoO preferensial  dan  nonpreferensial.  Untuk  pertama kalinya,  definisi,  standar,  dan  praktik  yang direkomendasikan  dapat  secara  umum  diterima oleh  komunitas  internasional  dan  memengaruhi pembentukan banyak aturan RoO, seperti prinsip wholly  obtained dan substantial  transformation , bukti dokumen tentang origin dan pengawasannya.  Namun  demikian,  RKC  tetap memberikan hak kepada masing-masing negara, kebebasan  dalam  menyusun  ketentuan  RoO mereka  sendiri,  termasuk  tidak  mencegah  para anggota  memberikan  fasilitas  yang  lebih  besar daripada  yang  disediakan  dalam  Konvensi (Cabalu, & Alfonso, 2007). Sebagai konsekuensinya, setiap negara direkomendasikan
untuk  memberikan  fasilitas  yang  lebih  besar seluas mungkin.
Berdasarkan  tinjauan  terhadap  RKC tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat  ketentuan  khusus  yang  mengatur tentang post  importation  claim yang  sedang dilakukan  penelitian.  Apabila  dilihat  kembali definisi dari Rules of Origin yang tercantum dalam RKC dinyatakan sebagai berikut: “rules of origin" means  the  specific  provisions,  developed  from principles  established  by  national  legislation  or international agreements ("origin criteria"), applied by  a  country  to  determine  the  origin  of  goods (Barcelo 2006).
Definisi  di  atas  apabila  diterjemahkan dapat diartikan sebagai berikut: “Rules of Origin” adalah:  ketentuan-ketentuan  khusus  yang dikembangkan dari prinsip-prinsip yang ditetapkan  oleh  perundang-undangan  nasional atau  perjanjian  internasional  ("kriteria  asal"), diterapkan  oleh  suatu  negara  untuk  menentukan asal  barang.  Definisi  ini  masih  mengandung ketidakjelasan  karena  aturan  menentukan  asal barang  tergantung  pada  peraturan  perundang- undangan  nasional  suatu  negara  atau  konvensi internasional. Hal ini akan menimbulkan kesulitan jika  metode  yang  dianut  oleh  satu  negara berbeda  dengan  negara  lain  (Estevadeordal, Harris, & Suominen, 2007). Dikaitkan dengan isu terkait post  importation  claim ,  artinya  terhadap ketentuan  ini  tidak  dilakukan  pengaturannya  di dalam  RKC,  tidak  ada  standar  baku  dan  suatu
negara  dapat  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut terkait fasilitas tersebut.
Hal  ini  berarti  tidak  ada  pelanggaran ketentuan  khusus  di  dalam  GATT/  WTO  apabila Indonesia menyetujui atau tidak menyetujui untuk menerapkan post  importation  claim ,  ataupun memperbaiki peraturan nasional terkait penerapan  klaim  tersebut,  meskipun  dalam  17 perjanjian  FTA  yang  telah  berlaku  di  Indonesia belum ada prosedur pelaksanaannya yang dapat dijadikan  pedoman . Apabila  Indonesia  ingin menerapkan post  importation  claim, Indonesia dapat  mencontoh  penerapannya  dari  negara anggota ASEAN yang sudah menerapkan. Dalam lingkup  ASEAN,  7  negara  ASEAN  telah menerapkan kebijakan tersebut meskipun dengan ketentuan  yang  masih  agak  ketat,  yaitu  pihak importir  harus  sudah  menyampaikan  intensinya untuk  menggunakan  bukti  dokumen originating pada saat pemberitahuan impor barang.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa post  importation  claim dapat  dimaknai  sebagai sebuah  prosedur  dalam  ketentuan  asal  barang yang memberikan fasilitasi kepada pihak importir untuk  mengajukan  klaim  tarif  preferensi dikemudian  hari  dengan  menyampaikan  bukti keasalan  barang,  baik  yang  berupa:  Surat Keterangan  Asal  (SKA), Certificate  of  Origin (CoO), Statement  of  Origin ,  atau Origin Declaration pada  suatu  jangka  waktu  tertentu
yang menyatakan bahwa atas suatu barang impor merupakan origin dari  negara  pengekspor  yang termasuk  dalam  skema  FTA  dan  memenuhi persyaratan  untuk  diberikan  tarif  preferensi, sehingga  terhadap  importasi  tersebut  yang  telah dilakukan  pelunasan  bea  dapat  diberikan pengembalian  ( refund )  sebesar  selisih  tarif  MFN dengan tarif preferensinya.
Perjanjian  internasional  yang  berkaitan dengan  ketentuan  asal  barang  yaitu: WTO Agreement  on  Rules  of  Origin dan WCO  the Revised  Kyoto  Convention  (The  International Convention on the Simplification and Harmonization  of  Customs  Procedures  –  as amended ), telah diratifikasi pemerintah Indonesia dan telah diatur lebih lanjut dalam produk hukum nasional  baik  dalam  perundang-undangan maupun peraturan menteri yang membidanginya. RKC memberikan pedoman yang luas dan praktik yang  direkomendasikan  untuk  penerapan  aturan RoO tanpa membedakan antara RoO preferensial dan  nonpreferensial.  RKC  memberikan  hak kepada masing-masing negara, kebebasan dalam menyusun  ketentuan  RoO  mereka  sendiri, termasuk  tidak  mencegah  para  anggota memberikan  fasilitas  yang  lebih  besar  daripada yang  disediakan  dalam  Konvensi.  Sebagai konsekuensinya, setiap negara direkomendasikan untuk  memberikan  fasilitas  yang  lebih  besar seluas mungkin.
Hal  ini  berarti  tidak  ada  pelanggaran ketentuan  khusus  di  dalam  keanggotaan  WTO apabila  Indonesia  menyetujui  atau  tidak
menyetujui  untuk  menerapkan post  importation claim. Namun  apabila  Indonesia  ingin menerapkan post  importation  claim, Indonesia dapat  mencontoh  penerapannya  dari  negara ASEAN yang sudah menerapkan.  Dalam lingkup ASEAN,  7  negara  ASEAN  telah  menerapkan kebijakan  tersebut  meskipun  dengan  ketentuan yang masih agak ketat, yaitu pihak importir harus sudah menyampaikan intensinya untuk menggunakan  bukti  dokumen originating pada saat pemberitahuan impor barang.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Adam, Latif., & Negara, Siwage Dharma. (2010).
Asean-China  Free  Trade  Agreement: Tantangan  Dan  Peluang  Bagi  Indonesia. Masyarakat  Indonesia ,  Vol.36,  (No.2), pp.1-24. https://doi.org/10.14203/jmi.v36i2.633.
Ardiansyah.  (2022).  Transformation  of  Rules  of Origin  Dispute  Settlement  in  Free  Trade
Agreement  Scheme  Through  Mutual Agreement  Procedure. Nurani:  Jurnal Kajian  Syari’ah  dan  Masyarakat, Vol.22,
(No.2),pp.305-314.
https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.14461
Basri,  Muhamad  Chatib.,  &  Hill,  Hal.  (2007). Indonesia  –  Trade  Policy  Review  2007.
Trade  Working  Papers  22033, Vol.31, (No,11),pp.1393-1408.DOI:10.1111/j. 1467-9701.2008.01134.x
Cabalu, Helen., & Alfonso, Cristina. (2007). Does AFTA  Create  or  Divert  Trade? Global Economy  Journal ,  Vol.7,  (No.4),  p.6.
DOI:10.2202/1524-5861.1315.
Chirathivat, S. (2002). ASEAN-China Free Trade Area: Background, Implications and Future Development. Journal of Asian Economics , Vol.13,pp.671-686.
https://doi.org/10.1016/S1049-0078(02)00
177-X.
Cole,  T.  (2012).  The  Boundaries  of  Most Favoured Nation Treatment in International Investment  Law. Michigan  Journal  of International  Law ,  Vol.33,  Issue  3,
https://journals.indexcopernicus.com/public ation/1862399.
Effendi, Y. (2014). Asean Free Trade Agreement Implementation  For  Indonesian  Trading Performance:  A  Gravity  Model  Approach.
Jurnal Buletin Ilmiah Litbang
Perdagangan ,Vol.8,(No.1),pp.73-92.
DOI:10.30908/bilp.v8i1.87.
Febrianti,  R.  (2015).  Pengaruh  ASEAN  Free
Trade  Area  Terhadap  Pertumbuhan  Ekpor Crude  Palm  Oil  Indonesia  2003-2012.
Jurnal  Online  Mahasiswa ,  Vol.2,  (No.1).
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/a rticle/view/4902.
Hirsch,  M.  (2002).  International  Trade  Law,
Political  Economy  and  Rules  of  Origin:  A Plea for a Reform of the WTO Regime on Rules  of  Origin. Journal  of  World  Trade,
Vol.36,(No.2),pp-171-188, DOI:10.1023/A:1015558824815.
Inayati,  Ratna  S.  (2010).  Impelementasi  AFTA Tantangan  dan  pengaruhnya  terhadap Indonesia. Jurnal  Penelitian  Politik ,  Vol.7,
(No.2).https://doi.org/10.14203/jpp.v7i2. 495.
Kim, Joongi., & Kim, Jong Bum. (2009). RTAs for Development: Utilizing Territoriality Principle  Exemptions  under  Preferential
Rules  of  Origin. Journal  of  World  Trade ,
Vol.43,(No.1),pp.153-172.
https://doi.org/10.54648/trad2009005
Latifah, E. (2015). Pengaturan Rules of Origin di
Indonesia  dan  Masalah-Masalah  yang Ditimbulkannya. Yustisia  Jurnal  Hukum , Vol.4,(No.1),pp.33-54. https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8618
Mansfield,  Edward  D.,  & Reinhardt,  Eric.  (2003).
Multilateral  Determinants  of  Regionalism:
The  Effects  of  GATT/WTO  on  the
Formation of Preferential Trading Arrangements. International  Organization , Vol.57,(No.4),pp.829–862, http://www.jstor.org/stable/3594848.
Newhouse,  J.  (1997).  Europe's  Rising Regionalism. Council on Foreign Relations ,
Vol.76,(No.1),pp.67-84. https://doi.org/10.2307/20047910.
Sitepu,  Eddy  Mayor  Putra.,  &  Nurhidayat,  R.
(2015).  Mengukur  Tingkat  Pemanfaatan FTA  Yang  Telah  Dilakukan  Indonesia  : Studi  Kasus  Dengan  Menggunakan  FTA
Preference  Indicator. Kajian  Ekonomi  dan Keuangan ,Vol.19,(No.3),pp.284-298.
https://doi.org/10.31685/kek.v19i3.147.
Wistiasari,  Devina.,  Zhangrinto  Febryan.,
Hendro.,  Katherine.,  Nancy.,  &  Steven. (2023).  Analisis  Pengaruh  Perdagangan
Internasional terhadap Pertumbuhan
Ekonomi  Indonesia. Public  service  and Governance  Journal ,  Vol.4,  (No.2),  pp.37- 43. https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.716.

## ARTIKEL
Barcelo, John J. (2006). Harmonizing Preferential Rules of Origin in the WTO System. Cornell Legal Studies Research Paper No. 06-049, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.952535.
Bhagwati,  Jagdish  N.  (1995).  US  Trade  Policy:
The  Infatuation  with  FTAs. Discussion Paper Series No. 726 Columbia University . https://doi.org/10.7916/D8CN7BFM.
Estevadeordal,  Antoni.,  Harris,  Jeremy.,  &
Suominen,  Kati.  (2007).  Multilateralizing Preferential  Rules  of  Origin  around  the World. IDB  WORKING  PAPER  SERIES # IDB-WP-137.
https://publications.iadb.org/en/publications /english/viewer/Multilateralising- Preferential-Rules-of-Origin-around-the-
World.pdf
Krishna,  K.  (2005).  Understanding  Rules  of Origin. NBER  Working  Paper  No.  11150 . https://ssrn.com/abstract=669449.
Manchin, Miriam., & Pelkmans-Balaoing, Annette
O.  (2007).  Rules  of  origin  and  the  web  of East    Asian    free    trade    agreements.
World    Bank    Policy  Research  Working Paper  No .4273. https://ssrn.com/abstract =999483.
Medalla,  Erlinda  M.,  &  Balboa,  Jenny  D.  (2009).
ASEAN  Rules  of  Origin:  Lessons  and Recommendations  for  Best  Practice.
Discussion  Paper. https://api.semantic scholar.org/CorpusID:154362424.

## BUKU
Darwin,  Arfiansyah.,  &  Purjono.  (2017). Practical Guidebook  on  Free  Trade  Agreement  - Memahami  Untuk  Memanfaatkan. Jakarta:
Pro Insani Cendikia.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019). Kajian
Post  Importation  Claim  Dalam  Ketentuan Asal  Barang  Pada  Perundingan  Kerja Sama  Perdagangan. Jakarta:  Direktorat Kepabeanan  Internasional  dan  Antar Lembaga.
Hadi,  Dedi  A.  (2013). Modul  Rules  of  Origin .
Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
Marzuki,  Peter  M.  (2006). Penelitian  Hukum .
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.