## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
MEMPERKUAT PERAN NOTARIS DALAM ERA MODERNISASI (STRENGTHENING THE ROLE OF THE NOTARY IN THE
MODERNIZATION)
Faisal Wahyudi Wahid Putra Johan Imanuel, S.H.

## Abstrak
Dalam  Kongres  Internasional  Notaris  ke-29  di  Jakarta,  Presiden  Joko  Widodo meminta Notaris harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Sehingga tidak dipungkuri  peran  Notaris  sangat  penting  di  era  modernisasi.  Selain  Notaris  juga menjadi  peran  penting  dalam  memastikan  perizinan  dalam  rangka startup suatu bisnis atau pendirian perusahaan baik  yang melalui penanaman modal dalam negeri maupun  penanaman  modal  asing.  Oleh  karenanya  di  era  modernisasi  selain  harus menguasai  teknologi  canggih  diharapkan  Indonesia  membutuhkan  banyak  Notaris untuk  mempermudah  memulai  suatu  kelangsungan  usaha.  Oleh  karenannya Organisasi Notaris perlu mendukung anggotanya dalam era modernisasi dengan cara memperkuat  peran  notaris  saat  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Adapun  caranya  melalui  dengan  membuat  terobosan  baik  secara  internal  ataupun melalui stakeholder yang terkait dalam memperkuat peran notaris di  Indonesia baik melalui transfer  knowledge ataupun  penciptaan  sistem  yang  modernisasi  dalam pekerjaan Notaris. Tentunya, peran notaris akan menjadi sulit apabila saat ini masih terjadi birokrasi yang cukup panjang untuk menjadi seorang notaris.  Ini merupakan tantangan dan harapan yang harus direalisasi mengingat notaris merupakan salah satu profesi  hukum  yang  dapat  memberikan  kontribusi  di  berbagai  aspek  yaitu  hukum, bisnis,  ekonomi  dan  pemerintahan.  Oleh  karenanya  penulis  akan  melakukan  kajian berjudul “ Memperkuat Peranan Notaris Dalam Era Modernisasi” demi memberikan kontribusi pemikiran terhadap kedudukan notaris di Indonesia.

## Kata Kunci : Jabatan Notaris; UU Jabatan Notaris; Peran Notaris; Modernisasi

## Abstract
At the 29th  International Notary Congress in Jakarta, President Joko Widodo asked Notaries to be more adaptive to technological developments. The role of the Notary is very important in the modernization era. In addition to notaries, they also play an important role in ensuring licensing in the context of startup business or establishing a  company  either  through  domestic  investment  or  foreign  investment.  In  the  era  of modernization,  apart  from  having  to  master  sophisticated  technology,  so  Indonesia will need many Notaries  can make start  a business  continuity  easier. Therefore, the Notary  Organization  needs  to  support  its  members  in  the  modernization  era  by

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
strengthening the role of the notary today. This study uses a library research through primary  data  collection  and  secondary  data.  The  method  is  through  making breakthroughs both internally and through relevant stakeholders in strengthening the role of notaries in  Indonesia, either through knowledge transfer or the creation of a modernized system in notary work. Of course, the role of a notary will be difficult if there is still a long bureaucracy to become a notary. This is a challenge and hope that must  be  realized  considering  that  notary  is  a  legal  profession  that  can  contribute  in various  aspects,  namely  law,  business,  economy  and  government.  Therefore,  the author  will  conduct  a  study  entitled  "Strengthening  the  Role  of  Notaries  in  the Modernization  Era"  in  order  to  contribute  thoughts  to  the  position  of  notaries  in Indonesia.
Keywords:  Notary  Position;  Notary  Position  Law;  Role  of  the  Notary; Modernization

## PENDAHULUAN
Dalam  Kongres  Internasional  Notaris  ke-29  di  Jakarta,  Presiden  Jokowi  meminta Notaris  harus  lebih  adaptif  dengan  perkembangan  teknologi.  Sehingga  tidak dipungkuri  peran  Notaris  sangat  penting  di  era  modernisasi.  Selain  Notaris  juga menjadi  peran  penting  dalam  memastikan  perizinan  dalam  rangka  start  up  suatu bisnis atau pendirian perusahaan baik  yang melalui penanaman modal dalam negeri maupun  penanaman  modal  asing.  Oleh  karenanya  di  era  modernisasi  selain  harus menguasai  teknologi  canggih  diharapkan  Indonesia  membutuhkan  banyak  Notaris untuk  mempermudah  memulai  suatu  kelangsungan  usaha.  Oleh  karenannya Organisasi Notaris perlu mendukung anggotanya dalam era modernisasi dengan cara memperkuat peran notaris saat ini.
Adapun  caranya  melalui  dengan  membuat  terbosan  baik  secara  internal  ataupun melalui stakeholder yang terkait dalam memperkuat peran notaris di  Indonesia baik melalui transfer  knowledge ataupun  penciptaan  sistem  yang  modernisasi  dalam pekerjaan Notaris.
Menurut  Prita  Miranti  Suyudi,  Notaris civil-law atau  notaris  latin  adalah  pejabat  di bidang hukum perdata  yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat dan mengeluarkan  akta   autentik  termasuk  memberikan  penjelasan  hukum  kepada  para pihak  yang  berkepentingan;  suatu  kewenangan  yang  tidak  dimiliki  oleh  notaris  di negara common-law. Notaris civil-law bergelar  sarjana  hukum  dan  harus  melalui serangkaian  pendidikan  dan  ujian  tambahan  untuk  dapat  menjalankan  jabatannya.

## Jurnal Legal Reasoning
Kualifikasi  pendidikan  notaris civil-law serupa  dengan  advokat,  kecuali  di  bidang litigasi, beracara dan hukum pembuktian. Sedangkan, kewenangan notaris common- law adalah  menerima  dan  mencatat  pernyataan,  mengetahui  tandatangan, menyertifikasi  salinan,  yang  semuanya  digunakan  untuk  mendukung  administratif proses hukum lainnya, dan bukan akta autentik dengan sendirinya.
Melihat peran Notaris di Indonesia yang menganut civil law merupakan profesi yang akan diperoleh melalui jenjang pendidikan yang saat ini cukup panjang maka jumlah notaris  akan  menjadi  sulit  bertambah  apabila  saat  ini  masih  terjadi  birokrasi  yang cukup  panjang  untuk  menjadi  seorang  notaris.  Padahal  dalam  era  modernisasi kebutuhan akan Notaris sangat tinggi karena kemudahan berusaha di Indonesia yang telah  menerapkan  sistem  online (Online  Single  Submission) seharusnya  dibarengi kemudahan menjadi Notaris. 1
Ini  merupakan  tantangan  dan  harapan  yang  harus  direalisasi  mengingat  notaris merupakan salah satu profesi hukum yang dapat memberikan kontribusi di berbagai aspek yaitu hukum, bisnis, ekonomi dan pemerintahan. Oleh karenanya penulis akan melakukan kajian berjudul “ Memperkuat Peranan Notaris Dalam Era Modernisasi” demi memberikan kontribusi pemikiran terhadap kedudukan notaris di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dalam  Artikel  berjudul  “  Memperkuat  Peranan  Notaris  Dalam  Era Modernisasi”  melalui  metodologi  kepustakaan (library  research) melalui pengumpulan  data  primer  dan  data  sekunder  yaitu  peraturan  perundang-undangan dan sumber-sumber dari jurnal  ilmiah,  media luring dan online untuk  menciptakan rekomendasi baru dari permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini.

## PEMBAHASAN
A. Hambatan-Hambatan Dalam Memperoleh Jabatan Notaris Di Indonesia
Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) adalah: “Notaris adalah Pejabat umum
1 Prita  Mirati  Suyudim  “  Kongres  Internasional  Notaris  Ke-29  :”Mengupas  Keberadaan Jabatan Notaris”, hukumonline.com (6 November 2019).

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
yang berwenang untuk  membuat akta  autentik  dan kewenangan lainya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini”.  Pengertian  Notaris  yang  demikian  telah dirubah  dengan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  menjadi berbunyi:  “Notaris  adalah  Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  ini  atau  berdasarkan  Undang-Undang  lainya.”,  maka  tugas  dari  seorang Notaris  adalah  mengkonstantir  hubungan  hukum  antara  para  pihak  dalam  bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam  suatu  proses  hukum.  Notaris  adalah  pejabat umum  yang independent (mandiri),  berhak  mengatur,  menentukan  kantor  baik berupa  kelak  maupun  bentuk  gedung  dan  karyawan  maupun  jumlah  gaji,  tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.
Perintah  kewajiban  magang  bagi  calon  notaris  terdapat  dalam  pasal  3  huruf  f Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Adapun  pemahaman  dari  pasal tersebut  menurut  penulis  adalah  untuk  dapat  menjadi  notaris  harus  melaksanakan magang  dikantor  notaris  selama  24  (dua  puluh  empat)  bulan  atas  prakarsa  sendiri atau organisasi bagi karyawan notaris yang bekerja dikantor notaris terhitung setelah lulus dari magister kenotariatan.
Selanjutnya  dalam  peraturan  perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor 19/PERKUM/INI/2019  tentang  Magang,  pelaksanaan  magang  bagi  calon  notaris dapat  digolongkan  menjadi  dua  macam  yaitu,  magang  dikantor  notaris  dan  magang bersama.  Magang  bersama  dilakukan  1  kali  dalam  kurun  waktu  6  bulan  dengan menggunakan  materi dan silabus  yang  telah  ditetapkan  di  dalam  peraturan perkumpulan, pada akhir magang bersama dilakukan evaluasi terhadap peserta magang.
Dari  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Peraturan  Perkumpulan  Ikatan  Notaris yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perintah  magang  bagi  calon notaris  ada  2  tahap  yang  harus  dilewati  Pertama:  magang  dikantor  Notaris  dan Kedua: magang bersama yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Bila  dilihat  dari  pasal  3  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak disebutkan bahwa calon Notaris tidak harus melaksanakan magang bersama, adanya ketidak selarasan antara UUJN dan peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor  19/PERKUM/INI/2019  tentang  Magang,  terkait  tata  cara  proses  magang yang harus dijalankan oleh calon notaris.
Selain  magang  yang  harus  dilakukan  oleh  calon  Notaris,  menurut    Aida  Wahyuni, “untuk  dapat  melaksanakan  magang  pertama-tama  calon  notaris  harus  terlebih dahulu  membayar  konstribusi  sebesar  Rp.500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  guna pelaksanaan  pemantapan  serta  ujian  ALB,  setelah  lulus  ujian  ALB    lalu mendaftarkan  diri  sebagai  ALB  dengan  membayar  uang  pangkal  sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus  ribu rupiah), lalu  mendaftarkan diri ke pengurus dan melakukan magang selama 24 (dua puluh empat) bulan. Untuk besarnya biaya yang  akan  dikeluarkan  untuk  menjadi  seorang  notaris  belum  cukup  sampai  disini saja,  akan  ada  magang  bersama  selama  4  (empat)  semester  dimana  setiap semesternya  calon  notaris  yang  akan  melaksanakan  magang  bersama  diwajibkan untuk  membayar  biaya  disetiap  semesternya  yang  ditentukan  adalah  pengurus wilayah.  begitu  juga  untuk  pengumpulan  point  juga  jika  ingin  ikut  mengeluarkan biaya  sampai  point  itu  terkumpul.  Selain  hal-hal  yang  telah  diuraikan,  terdapat hambatan dari calon notaris untuk mendapatkan tempat magang pada kantor notaris senior,  dimana  terdapat  penolakan  dari  notaris  penerima  magang  dengan  berbagai macam  alasan  dengan  sudah  cukup  banyak  karyawan  yang  dimiliki,  tidak  banyak akta  yang  dibuat  dikantor  notaris  senior  dan  atau  bahkan  tidak  mau  memberikan ilmu dan pembelajaran yang cukup bagi calon notaris karena dianggap akan menjadi pesaingnya. 2
Sejatinya  demi  mendukung  era  modernisasi  jenjang  pendidikan  kenotariatan seharusnya dipersingkat bukan justru malah selalu diberikan tambahan persyaratan.
2 Aida  Wahyuni,  Tesis  “Pelaksanaan  Program  Magang  Dalam  Rangka  Membantu  Calon Notaris  Untuk  Berpraktik  Di  Wilayah  Jakarta  Bogor  Depok  Tangerang  Bekasi  (Jabodetabek), Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Ini  merupakan  amanat  dari  Undang  -Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  dalam  Pembukaan  salah  satu  amanatnya  adalah  "Mencerdaskan Kehidupan  Bangsa".  Yang  kemudian  ditegaskan  dalam  Batang  Tubuh  yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbun Setiap warga negara berhak mendapat  pendidikan,  (2)  Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
Menurut Husain Yatmono, Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini  tanpa ada pembatasan, baik dalam akses  mereka  memperoleh  pendidikan  maupun  tingkat  pendidikan  yang  akan mereka ikuti. Negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara dengan gratis.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  pasal  31  UUD  1945  amandemen  mengatakan:  (1) Setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan,  (2)  Setiap  warga  negara  wajib mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya.    Berdasarkan pasal  31  ini,  negara  memiliki  dua  kewajiban  yaitu:  menyelenggarakan  pendidikan bagi  setiap  warga  negara,  dan  membiayai  pendidikan  bagi  warga  negara. Menyelenggarakan  pendidikan  berarti  negara  harus  menyediakan  tempat/sekolah, pendidik,  sarana  dan  prasarana  sehingga  kegiatan  belajar  mengajar  tersebut  bisa berjalan.  Membiayai  pendidikan  artinya  negara  harus  menyediakan  dana/anggaran agar  kegiatan  belajar-mengajar  yang  melibatkan  pendidik,  sekolah,  sarana  dan prasana  bisa  teralisir.  Menyelenggarakan  pendidikan  merupakan  salah  satu pelayanan  negara  kepada  wargannya  ( public  service  obligation ),  yang  bertujuan untuk  mencerdaskan  mereka.  Karena  pendidikan  merupakan  hak  asasi,  maka  tidak diperbolehkan adanya pembatasan kepada setiap warga negara untuk mendapatkannya.  Tidak  ada  diskriminasi  apakah  warga  itu  tinggal  di  kota  atau  di pedalaman,  apakah  mereka  orang  miskin  atau  orang  mampu,  negara  wajib menyediakan layanan pendidikan ini. 3
Kemudian mengenai hak atas Pendidikan juga ternasuk hak asasi manusia, Undang- undang  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  12:  “Setiap  orang berhak  atas  perlindungan  bagi  pengembangan  pribadinya,  untuk  memperoleh
3 Husain Yatmono, “Negara Wajib Membiayai Pendidikan”, republika.co.id (12 Maret 2007) diakses tanggal 28 September 2020

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
pendidikan,  mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas  hidupnya  agar menjadi  manusia  yang  beriman,  bertaqwa,  bertanggungjawab,  berakhlak  mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.
Sehingga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait perlindungan hak atas pendidikan  menekankan  Pemerintah  untuk  bertanggung  jawab  dalam  pendidikan dan tidak memberatkan warga negaranya.
Oleh  karenanya  sejatinya  perlu  ditinjau  kembali  mengenai  persyaratan  jenjang pendidikan kenotariatan serta persyaratan untuk menjadi notaris yang dinilai cukup lama  dan  panjang.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  kebutuhan  akan  Notaris  dalam  era modernisasi  dimana  Notaris  merupakan  salah  satu  profesi  pendukung  dalam memulai berusaha.
Adapun  fungsi  notaris  dalam  kemudahan  berusaha  saat  ini  menurut  penulis  antara lain,  pertama,  notaris  menjadi  pejabat  satu-satunya  yang  memiliki  kewenangan untuk mengeluarkan Akta Pendirian badan hukum sekaligus penyampaian pendirian perusahaan  ke  Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk  disahkan  melalui  Keputusan serta tercata dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).
Minorita  Snorita  Karo  dalam  Makalahnya  berjudul  "Peran  Notaris  Terhadap Perekaman  Akta  Perseroan  Terbatas  (PT)  Pada  Proses  Online  Single  Submission (OSS)  menerangkan  salah  satu  kebutuhan  utama  akan  akta  otentik  dalam  bidang bisnis adalah akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 memberi pengertian perseroan terbatas, yang selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  suatu  badan  hukum  yang  merupakan perkumpulan  modal,  didirikan  berdasar  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan modal dasar  yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham sesuai ketetapan undang-undang  terkait.  Berdasarkan  Pasal  7  Udang-undangNomor  40  tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa perseroan didirikan oleh dua (2) orang atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia.  Selain perusahaan  penanaman  modal  dalam  negeri  (PMDN),  Notaris  juga  dibutuhkan dalam pendirian Perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. 4
4 Minarni Snorita Karo Sitepu,  Makalah berjudul  “Peran Notaris terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) pada Proses Online Single Submission ( OSS)”, Maret 2019

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha telah ditegaskan dalam  UU  Jabatan  Notaris  Pasal  15  ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa  Notaris berwenang  membuat  Akta  Autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan grosse , salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kedua,  selain  Akta  Pendirian,  Notaris  juga  dapat  melakukan  pengurusan  perizinan badan  hukum  pada  umumnya  seperti  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  Izin  Usaha, NPWP,  dan  perizinan  pendukung  lainnya  berdasarkan  kuasa  yang  diberikan  oleh Penanggung jawab dari badan hukum yang telah didirikan.
Ketiga,  Notaris  juga  berperan  dalam  badan  hukum  akan  melakukan  peminjaman modal  usaha  ke  bank.  Yang  mana  dalam  praktek  perbankan  dalam  hal  pengikatan kredit dengan limit tertentu harus dilakukan dihadapan Notaris.  Notaris melakukan pembuatan  akta  perjanjian  kredit  dan  pengikatan  hak  tanggungan  dalam  bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
Menurut I Komang Suwirya, mengenai akta perjanjian kredit notariil/otentik ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu: 5
1. Kekuatan Pembuktian ; Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian  :  Pertama  :  membuktikan  antara  para  pihak,  bahwa  mereka  sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal); Kedua :  membuktikan  antara  para  pihak  yang  bersangkutan,  bahwa  sungguh-sungguh peristiwa  yang disebut kan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian material atau yang  kita  namakan  kekuatan  pembuktian  mengikat);  Ketiga  :  membuktikan  tidak saja  antara  para  pihak  yang  bersangkutan  tetapi  juga  terhadap  pihak  ketiga  bahwa
5 I Komang Suwirya, Tesis berjudul“Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  Bali,  Program  Pascasarjana  Universitas  Hasanuddin  Makasar,  di Makassar (Mei 2013), hal 72

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
pada  tanggal  tersebut  dalam  akta  kedua  belah  pihak  tersebut  sudah  menghadap  di muka  pegawai  umum  (notaris)  dan  menerangkan  apa  yang  ditulis  dalam  akta tersebut (kekuatan pembuktian ke luar).
2. Grosse Akta Pengakuan Hutang. Kelebihan lain dari pada akta perjanjian kredit / pengakuan  hutang  yang  dibuat  secara  notariil  (otentik)  yaitu  dapatnya  dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang tersebut. Khusus grosse akta pengakuan hutang ini, mempunyai  kekuatan  eksekutorial  dan  di  samakan  dengan  keputusan  kim.  Oleh bank
diharapkan  pelaksanaan  eksekusinya  tidak  perlu  lagi  melalui  proses  gugatan  yang biasa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar.
3.  Ketergantungan  Terhadap  Notaris.  Adanya legal  officer pada  bank  juga mempunyai  peran  yang  besar  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  kredit,  sehingga  di dalam mengadakan perjanjian kredit/pengakuan hutang oleh atau dihadapan notaris, Legal Officer tetap dituntut peran aktifnya guna memeriksa segala aspek hukum dan kelengkapanyang diperlukan. Kemungkinan terjadi  kesalahan/kekeliruan  atas  suatu perjanjian  kredit/pengakuan  hutang  yang  dibuat  secara  notariil  dapat  saja  terjadi. Sehingga Legal  Officer tidak  secara  mutlak  bergantung  kepada  notaris,  melainkan notaris  harus  dianggap  sebagai  mitra  atau  rekanan  dalam  pelaksanaan  suatu perjanjian  kredit/pengakuan  hutang.  Dalam  hubungan  itu,  bank  akan  meminta notaris  yang bersangkutan untuk  berpedoman kepada model perjanjian kredit  yang telah disiapkan oleh bank.
Kemudian mengenai Peranan Notaris dalam pembuatan APHT adalabh sesuai Pasal 15  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  menurut Setyaningsih,  Anis  Mashdurohatun  (2018),  terhadap  kreditur  dan  debitur  terletak pada tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya serta perlindungan terhadap para pihak  yang  terkait  di  akta  tersebut  bila  dikemudian  hari  terjadi  sengketa  di  antara para  pihak,  maka  yang  menjadi  acuan  pejabat  hukum  yang  berwenang  cukuplah akta  tersebut  tanpa  perlu  memanggil  kembali  Notaris  tersebut  karena  sudah terwakili dengan adanya akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Artinya, akta yang  dibuat  oleh  Notaris  tersebut  haruslah  dibuat  secara  benar  agar  menciptakan

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
rasa aman terhadap para pihak sehingga semua dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak  yang  dirugikan.  Hal  ini  sesuai  teori  keadilan  tindak  menjadi  monopoli pemikiran  satu  orang  ahli  saja  dan  teori  kemanfaatan  hukumdimana  tujuan  hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan. 6

## B. Memperkuat Peran Notaris Dalam Era Modernisasi
Dalam era modernisasi  dimana ditonjolkan teknologi  tinggi  berdampak  pada  semua profesi. Salah satunya profesi Notaris. Notaris di Indonesia saat ini diharapkan oleh Presiden Jokowi harus menyesuaikan perkembangan jaman. Menurut hemat penulis ada  beberapa  langkah  yang  diperlukan  demi  memperkuat  peran  notaris  dalam  era modernisasi  yaitu  pertama,  menyesuaikan  regulasi  terkait  Jabatan  Notaris  di Indonesia.  Beberapa peraturan yang dapat diselaraskan antara lain :
- Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang
Setidak-tidaknya  dalam  UU  Jabatan  Notaris  harus  ditinjau  kembali  agar memudahkan  jenjang  pendidikan  atau  persyaratan  Notaris  setidak-tidaknya mempersingkat  mekanisme  untuk  menjadi  Notaris  mengingat  kebutuhan  untuk Notaris  saat  ini  sangat  penting  demi  mempermudah  usaha  maupun  investasi  di Indonesia.  Adapun  beberapa  pasal  yang  terkait  persyaratan  menjadi  Notaris  yang dapat ditinjau kembali yaitu  :
Pasal 3
Syarat  untuk  dapat  diangkat  menjadi  Notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
6 Setyaningsih,  Anis  Mashdurohatun,  “Peranan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Pemberian Hak  Tanggungan  (APHT) Terhadap  PerjanjianKredit  Antara  Kreditur  Dan  Debitur  Dengan  Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto”, Jurnal Akta (Vol. 5 No. 1, Maret 2018) : 194
d. sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dinyatakan  dengan  surat  keterangan  sehat  dari dokter dan psikiater;
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris  atas  prakarsa  sendiri  atau  atas  rekomendasi  Organisasi  Notaris  setelah lulus strata dua kenotariatan;
g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku  jabatan  lain  yang  oleh  undang-undang  dilarang  untuk  dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
h. tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Pasal 8
1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
a. meninggal dunia;
b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. permintaan sendiri;
d. tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau  jasmani  untuk  melaksanakan  tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
2. Ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dapat diperpanjang  sampai  berumur  67  (enam  puluh  tujuh)  tahun  dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.
Pasal 18
1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
2. Notaris  mempunyai  wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah  provinsi  dari tempat kedudukannya.
Pasal 19
1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
2. Tempat  kedudukan  Notaris  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
3. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
4. Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal 20
1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Menteri  berwenang  menentukan  Formasi  Jabatan  Notaris  pada  daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  dengan  mempertimbangkan  usul  dari  Organisasi Notaris.
Pasal 22
1. Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
a. kegiatan dunia usaha;
b. jumlah penduduk; dan/atau
c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
2. Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.
3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Formasi  Jabatan  Notaris  dan  penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Pasal 23
1. Notaris  dapat  mengajukan  permohonan  pindah  wilayah  jabatan  Notaris  secara tertulis kepada Menteri.
2. Syarat  pindah  wilayah  jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah setelah  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  melaksanakan  tugas  jabatan  pada  daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
3. Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  setelah  mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
4. Waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  termasuk  cuti  yang  telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  permohonan  pindah  wilayah  jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 24
Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain. serta  peraturan turunan lainnya yang terkait. Kemudian diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan  yang  dapat  memerintah  Notaris  dapat  mengeluarkan  Akta Otentik dalam bentuk elektronik (e-Akta) agar memudahkan kepentingan para pelaku usaha  untuk  mengingat  jasa  notaris  dalam  proses  pembangunan  makin  meningkat sebagai  salah  satu  kebutuhan  hukum  masyarakat  sehingga  perlu  harmonisasi  antara UU  Jabatan  Notaris  dengan  UU  ITE  yang  mengatur  elektronik  Akta  (e-Akta) merupakan bukti otentik yang sah.
Kedua,  organisasi  notaris  dapat  melakukan  upgrade  pengetahuan  melalui transfer knowledge pentingnya  peranan  notaris  melalui  sistem  online  di  era  modernisasi ataupun  perkembangan  hukum  di  Indonesia  dalam  era  modernisasi.  Sudah  saatnya Notaris  menerapkan  digitalisasi  dalam  transaksi  atau  komunikasi  sebagaimana halnya peradilan di Indonesia telah menerapkan electronic court (e-court) , kepolisian (e-advokasi) dan kejaksaan e-laporan pengaduan (e-lapdu).
Ketiga, organisasi notaris dapat menciptakan sistem online yang dapat memudahkan antara  Notaris  dengan  klien  melaksanakan  transaksi  secara online (daring).  Hal  ini tentu harus didukumg dengan sinergi dengan para pemangku kebijakan (Kementerian

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Agraria/Badan Pertanahanan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Ham) untuk bersama-sama meng-inventarisir transaksi-transaksi yang dapat dilakukan oleh notaris  dengan  klien  secara online .  Hal  ini  penting  demi  terciptanya  kemudahan transaksi  melalui  pemanfaatan  teknologi  sehingga  klien  pun  bisa  melakukan transaksi dengan notaris kapanpun dan dimanapun.
Ketiga,    organisasi  memulai  pendataan  secara online (daring)  sehingga  pendaftaran atau  perpanjangan  keanggotaan  tidak  perlu  harus  datang  ke  sekretariat  untuk mempesingkat waktu dan direkomendasi saat kini dimana situasi Pandemi Covid-19 tidak menentu dan Sekretariat organisasi terpaksa tidak dapat melayani secara luring. Keempat,  organisasi  menciptakan  aplikasi  komunikasi  daring  antar  notaris  sebagai sarana informasi dan tukar pikiran sehingga memudahkan setiap notaris memperoleh informasi terkait perkembangan profesi atau Jabatan Notaris maupun organisasi.

## SIMPULAN
Berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan :
Pertama, penyesuaian Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris perlu dipertimbangkan  khususnya  di  beberapa  pasal  yang  cenderung  mempersulit seseorang  yang  ingin  berprofesi  sebagai  Notaris  termasuk  peraturan  turunan  yang terkait yaitu peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang.
Kedua,  sudah  saatnya  Organisasi  Notaris  mengusulkan  kepada  Pemerintah  untuk menerbitkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  elektronik Akta (e-Akta) menjadi salah satu akta otentik yang sah dalam hukum di Indonesia. Ketiga,  untuk  memperkuat  peran  notaris  dalam  era  modernisasi  maka  harus dilakukan  beberapa  hal  yaitu  menyesuaikan  peraturan  perkumpulan  Ikatan  Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019  tentang Magang  dengan  Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris    karena  dinilai  telah  menghabat  kebutuhan  Notaris  di  era modernisasi ini, sistem online transaksi notaris dengan klien; pendataan secara online (daring); dan aplikasi komunikasi daring antar notaris.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Setyaningsih,  Anis  Mashdurohatun,  “Peranan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  Terhadap  PerjanjianKredit  Antara Kreditur  Dan  Debitur  Dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Di  Purwokerto”,
Jurnal Akta (Vol. 5 No. 1, Maret 2018)

## Buku
A.A  Andi  Prajitno, Pengetahuan  Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa  Notaris  di Indonesia , (Surabaya: Putra  Media Nusantara, 2010)

## Internet
Husain Yatmono, “Negara Wajib Membiayai Pendidikan”, republika.co.id (12 Maret 2007) diakses tanggal 28 September 2020
Prita  Mirati  Suyudim  “  Kongres  Internasional  Notaris  Ke-29  :”Mengupas Keberadaan Jabatan Notaris”, hukumonline.com (6 November 2019) diakses tanggal 28 September 2020

## Makalah
Minarni Snorita Karo Sitepu, Makalah berjudul “Peran Notaris terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) pada Proses Online Single Submission ( OSS)”,

## Maret 2019

## Tesis
Aida  Wahyuni,  Tesis  “Pelaksanaan  Program  Magang  Dalam  Rangka  Membantu Calon Notaris Untuk Berpraktik Di Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi  (Jabodetabek)”,  Program  Studi  Kenotariatan  Program  Magister Universitas Pancasila
I Komang Suwirya, Tesis berjudul“Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali”, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar, Mei 2013
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2, LN No. 3 Tahun 2014
------------. Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris , UU No.30.  LN No.117 Tahun 2004
------------. Peraturan
perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang , 2019

## Jurnal Legal Reasoning

## BIODATA PENULIS
Faisal  Wahyudi  Wahid  Putra,  lahir  di  Jakarta  tanggal  11  Oktober  1983,  menempuh pendidikan formal di S1 Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul pada tahun 2003 dan melanjutkan S2 pada Program Magister Hukum di Universitas pancasila
Johan Imanuel, lahir tanggal 6 Juni 1985 di Jakarta. Menyelesaikan studi di Jakarta dari SD sampai dengan SMA. Sedangkan di tingkat Universitas, Johan Imanuel lulus Sarjana Hukum dari Universitas Sam Ratulangi , Manado pada tahun 2007. Semasa Kuliah  tahun  2003-2007,  Johan  Imanuel  aktif  dalam  berbagai  organisasi  seperti Keluarga  Mahasiswa  Katolik  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam  Ratulangi, Perhimpunan  Mahasiswa  Katolik  Republik  Indonesia  Cabang  Santo  Thomas Aquinas  dan  Asian  Law  Student  Association  Local  Commitee  Unsrat.    Kemudian pada  Juli  2007,  Johan  Imanuel  pernah  mengikuti  Karya  Latihan  Bantuan  Hukum (KALABAHU) yang diselenggarakan oleh YLBHI - LBH Manado.
Setelah  menyelesaikan  studi  di  Fakultas  Hukum  Sam  Ratulangi,  Johan  Imanuel kembali  ke  Jakarta.  Selama  di  Jakarta,  Johan  Imanuel  bekerja  di  beberapa Perusahaan swasta dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 sebagai Legal, IR dan HR. Kemudian di tahun 2015 sampai dengan sekarang, Johan Imanuel bergabung di Kantor Hukum Bireven and Partners sebagai Partner.
Selama melaksanakan Profesi Advokat, Johan Imanuel berkontribusi dalam menulis artikel  di  media  cetak  maupun  online  seperti  hukumonline.com,  detik.com, REPUBLIKA  dan  sebagainya.  Selain  aktif  menulis,  Johan  Imanuel  juga  menjadi inisator  dalam  beberapa  komunitas  seperti  Tim  JR  Permenkumham  Paralegal,  Tim Advokasi  Amicus,  Tim  Advokasi  Peduli  Penerbangan  Indonesia,  Tim  Advokasi Peduli  Hukum  Indonesia,  Grup  WA  Sarjana  Hukum  Indonesia,  Komunitas  Peduli BPJS  Kesehatan  dan  Komunitas  Advokat  Pengawal  RUU  Hukum  Pidana.  Menjadi narasumber  di  beberapa  Seminar  dan  diskusi  Hukum.  Aktif  dalam  mengkritisi perkembangan  hukum  di  Indonesia  berasama  Tim  Advokasi  Peduli  Hukum Indonesia.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Salah  satu  prestasi  dari  Johan  Imanuel  dalam  Profesi  adalah  sebagai  inisiator  dan pemohon  dalam  Uji  Materill  Permenkumham  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang Paralegal Dalam Bantuan Hukum yang berhasil dikabulkan sebagian keberatan yang diajukan yaitu Pasal 11 dan Pasal 12 untuk dicabut.