## PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM KETERLAMBATAN PENGAMBILALIHAN SAHAM
Utang Rosidin 1 , Elan Jaelani 2 , Rifa Laila Syarifatul M 3 1,2,3 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email : utangrosidin@uinsgd.ac.id , elanjaelani@uinsgd.ac.id , rifalsm1211@gmail.com

## Abstract
The delay in taking these shares is due to unhealthy business practices or monopolistic practices with a rule of visible reason approach. So look objectively at whether the Commission's decision in the case of  unfair  trade  competition  is  based  on  Law  Number  5  of  1999  concerning  Monopolies  and  Unfair Business Competition and impose sanctions in the form of fines on economic entities that do not notify such notification as the acquisition of shares, as exemplified in the alleged case delay in taking over the  shares  of  PT  Mitra  Keluarga  Karyasehat  Tbk  in  PT  Bina  Husada  Gemilang  (Number  12/KPPU- M/2022). This legal research uses a normative juridical method. This decision confirms to law enforcers the violation of unfair business competition that results in market losses in healthily doing business. Keywords : Rule of Reason, Delay in Acquisition of Shares.

## Abstrak
Keterlambatan pengambilalihan saham ini adanya praktek usaha tidak sehat atau praktek monopoli dengan pendekatan rule of reason yang pastinya terlihat. Oleh karena itu, mempertimbangkan secara objektif  apakah  keputusan  KPPU  dalam  perkara  persaingan  usaha  tidak  sehat  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dan berlaku  menjatuhkan  sanksi  berupa  denda  kepada  badan  usaha  yang  tidak  melaksanakannya. pembelian kembali saham, terbukti dengan adanya dugaan penundaan akuisisi saham oleh PT Mitra Keluarga  Karyasehat  Tbk  di  PT  Bina  Husada  (Nomor  12/KPPU-M/2011).  Penelitian  hukum  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Putusan  ini  menegaskan  kepada  aparat  penegak  hukum tentang praktek persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan kerugian pasar dengan melakukan usaha yang sehat.
Kata Kunci : Rule Of Reason, Keterlambatan Pengambilalihan Saham.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dibentuk  untuk  melindungi  masyarakat  dan  meningkatkan efisiensi  perekonomian  Indonesia.  tujuan  perusahaan  untuk  pencapaian  laba,  metode persaingan  yang  dilakukan,  pertumbuhan  asset  dan  target  penjualan  untuk  pelaku  usaha sebagai pembeli menyebabkan peristiwa persaingan usaha tidak sehat . (Arifin, 2017, p. 16)
Pengambilalihan  perusahaan  (akusisi)  adalah  badan  hukum  atau  perseorangan melakukan  kegiatan  hukum  dalam  mengambil  alih  saham  perusahaan  dengan  membeli saham  sebagian  atau  seluruh  dari  kekayaan  perusahan.  Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitas suatu perusahaan harus berusaha dengan melakukan perbaikan pada keuangan dan  meningkatkan  harga  saham.  Ketentuan  hukum  yang  mengatur  pada  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Pengambilalihan  Saham  (akuisisi)  suatu  perusahaan,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1998  tentang  Penggabungan,  Peleburan,  dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  No.  57  Tahun  2010  tentang  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  Dan Pengambilalihan dalam prakteknya masih ditemukan keterlambatan terkait pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Hendrick Daud Sinaga, 2019, p. 193)
Penyalahgunaan  posisi  dominan  erat  hubungannya  dengan  akuisisi  karena menimbulak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (Putra Rizal Pratama & Hikari Achmad,  2022,  p.  139) Perusahaan  melakukan  akuisisi  harus  melakukan  pemberitahuan  ke KPPU agar mencegah potensi penyalahgunaan posisi dominan. Perusahaan yang digabungkan atau pengambilalihan saham dengan tepat akan menghasilkan pangsa pasar lebih besar.
Penulis  mengambil  satu  kasus  yang  diperiksa  oleh  KPPU  tentang  pemberitahuan akuisisi dilakukan oleh PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk terhadap PT Bina Husada Gemilang. PT  Mitra  Keluarga  Karyasehat  Tbk  sebagai  pihak  terlapor  diduga  telah  melanggar  aturan akuisisi  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  jo.  Pasal  5  Peraturan Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  yang  mengakibatkan  terjadinya  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan perkara Nomor 12/KPPU-M/2022.
KPPU memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason merupakan pendekatan yang diterapkan pada sebuah instansi agar terlihat apakah kegiatan usaha tersebut mengahambat atau mendukung pesaing. (Haymans Manurung & John EHJ FoEh, 2021, p. 66) . Rule of reason menjadi pendekatan yang penting dalam menyelesaikan perkara keterlambatan pengambilalihan saham karena harus dilakukan penyelidikan secara mendalam  tergadap  cara  dan  dampak  dari  penyalahgunaan  posisi  dominan  terhadap keterlambatan  akuisisi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  menimbulkan  praktik monopoli. (Bagus et al., n.d., p. 23)
Kasus  yang  dibawa  dalam  penelitian  ini  adalah  Apakah  keterlambatan pengambilalihan  saham  sebagai  bentuk  perjanjian  yang  dilarang?  dan  Putusan  Perkara
Nomor 12/KPPU-M/2022 sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  merujuk pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ) berhubungan  persaingan  usaha tidak sehat  dan  paraktik  monopoli  terutama  keterlambatan  pengambilalihan  saham,  analisis terhadap suatu putusan dan pendekatan kasus ( case approach ), serta menggunakan prosedur pengkajian kepustakaan ( library research ) dengan mengkaji literatur atau data primer melalui buku, jurnal, maupun laporan terdahulu yang diolah kembali berdasarkan pada  pandangan penulis.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka  pemikiran  adalah  konsep  yang  dirancang  untuk  kegiatan  penelitian  yang dilakukan  peneliti.  (Ningrum,  2017,  p.  148).  Oleh  karena itu,  peneliti  akan  mengemukakan teori  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  ini,  yaitu  teori  pendekatan rule  of  reason , kegiatan yang dianggap telah melanggar hak persaingan usaha, yang harus dipertimbangkan dengan  situasi  dan  kondisi  kasus.  Oleh  karena  itu,  teori  ini  harus  memiliki  bukti  mengenai konsekuensi  dari  beberapa  pengaturan,  aktivitas  atau  posisi  dominan  yang  menentukan terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  atau  praktik  monopoli.  Dalam  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1999,  rule  of  reason  ini  dari  kalimat ‘’mengakibatlan  atau  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat,  atau juga dengan patut diduga’’ .
Dalam  dunia  perusahaan  akuisisi pada  Pasal 1  ayat  (11)  Undang-Undang  Nomor  40 tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, bahwa  akuisisi  (pengambilalihan) adalah  kegiatan yang dilakukan oleh para pihak (badan hukum atau orang perseorangan) mempunyai tujuan mengambil alih perseroannya. (Gary Gagarin Akbar et al., 2022, p. 33) Terkait dengan kasus PT  Mitra  Keluarga  Karyasehat  Tbk  terhadap  PT  Bina  Husada  Gemilang  telah  melakukan pengambilalihan saham tetapi terlambat. Hal ini, menjadi timbulnya persaingan usaha tidak sehat  atau  praktek monopoli  yang  telah  diputuskan  oleh  KPPU  dan  menjadi  pembelajaran bagu kedepannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keterlambatan Pengambilalihan Saham Sebagai Perjanjian yang Dilarang
Pengambilalihan Saham (Akuisisi) adalah badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan perbuatan hukum untuk memperoleh saham suatu perseroan dengan sendirinya mengalihkan pengendalian perseroan (Perseroan) sesuai dengan pasal 1 angka 11 UU No 40 tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas.  Adanya  kerjasama  perusahaan  dan  perusahaan diakusisi akan mencapai target tinggi dari modal yang telah masuk. Tetapi, adanya akuisisi banyak  perusahaan  mempergunakan  demi  menguasai  suatu  pasar  sehingga  berpengaruh pada pelaku usaha berskala kecil (Pasal 28 ayat 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. (I Wayan, 2014, p. 20)
KPPU telah mengawasi proses pengambilalihan saham pada PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa "  Komisi  melakukan  penilaian  terhadap  Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan Badan  Usaha,  atau  Pengambilalihan  Saham  perusahaan  yang  telah  berlaku  efektif  secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat" . Banyak kasus yang terjadi karena notifikasi, disengaja atau tidak disengaja tentu mendapatkan sanksi denda. Karena perusahaan telah merugikan perusahaan lain sehingga menghambat  ke  proyek  yang  telah  dijanjikan  (tindakan  hukum  ini  memberikan  dampak persaingan usaha pada pasar). Berdasarkan perkembangan teknologi sekarang pada akuisisi memiliki peningkatan likuiditas bagi pemilik bisnis dan terhadap perusahaan menjadi lebih bagus,  bisnis  mempunyai  tujuan  khusus  mendapatkan  keuntungan  dari  penambahan pemasukan  awal  sehingga  merger  mengurangi  kelemahan. (Putra  Rizal  Pratama  &  Hikari Achmad, 2022, p. 140)
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa "saham memberikan hak  kepada  pemiliknya  untuk  menghadiri  dan  mengeluarkan  suara  dalam  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima pembayaran individu dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan  menjalankan  hak  lainnya  berdasarkan  Undang-Undang" .  Sebagai  pelaku  usaha  harus mempunyai sifat bagaimana caranya perusahaan yang dipegang mendapatkan keuntungan dan menjadi pendorong bagi perusahaan untuk kegiatan usahanya. Adapun seorang direksi memiliki  kekuatan  untuk  memutuskan  kebijakan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari aktivitas bisnis tersebut.
Suatu perusahaan dan saham harus mempunyai hubungan dalam akuisisi perusahaan lain, karena akan menimbulkan insentif untuk memberlakukan kebijakan yang menghasilkan keuntungan  lebih  dari  nilai  jual.  Pemegang  saham  ini  dilindungi  undang-undang  karena pemberi modal ke perusahaan lain dalam perseroan terbatas. Kepemilikan saham ditunjukan berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Pemegang saham mempunyai tugas  sebagai  alat  penuntutan,    apabila  direksi  ceroboh  mengerjakan  tugasnya  sampai mempengaruhi aktivitas usaha. Saat pengambilalihan saham, direksi dan pemegang saham harus ada dengan  mengetahui dan meminta persetujuan akuisisi atas dasar yang disepakati untuk  mendapatkan  persentase  modal  yang  tinggi. (Sabirin  &  Herfian,  2021,  p.  12) Maka, penyertaan  modal  harus  mengacu  pada  mekanisme  RUPS  agar  terjamin  melindungi kepentingan pemegang saham lainnya.
Akuisisi  ini  masuk  ke  pendekatan  rule  of  reason  dengan  posisi  dominannya  pada keterlambatan yang menimbulkan penyalahgunaan sehinggga terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Rule of reason ini apabila perbuatan yang dilakukan dianggap salah  dan  apabila  terbukti  salah  telah  merugikan  pihak  lain,  harus  dianalisi  apakah  suatu perusahaan  ini  telah  melakukan  hal  tersebut  yang  menunjukkan  akibatnya  pada  proses persaingan usaha di Indonesia. (Dewantari & Kholil, 2018, p. 279)
Putusan  Perkara  Nomor  12/KPPU-M/2022  sesuai  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010
Notifikasi sebagai awal kecurigaan KPPU apakah ada atau tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli kecurigaan pada pihak yang berkepentingan dalam pengambilalihan saham ini. Notifikasi harus diberitahukan ke KPPU jangka waktu 30 hari dan tidak toleransi, jika lebih dari yang telah ditentukan akan dikenai sanksi (sesuai hukuman yang berlaku di Undang-undang KPPU). (Dzulyadain Nasrulloh, 2021, p. 152)
Terlapor  adalah  PT  Mitra  Keluarga  Karyasehat  Tbk,  yang  beralamat  di  Jalan  Raya Gading  Kirana  Kavling  2,  Kelapa  Gading,  Jakarta  Utara  14240  DKI  Jakarta  dengan  dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalaihan Saham PT Husada Gemilang :
1. Laporan  Keterlambatan  pemberitahuan,  berisi  objek perkara  a  quo Keterlambatan Pemberitahuan  Pengambilalihan  Saham  PT  Bina  Husada  Gemilang  oleh  PT  Mitra
Keluarga  Karyasehat  Tbk.  Diduga  melanggar  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait dengan  keterlambatan  notifikasi  saham  PT  Bina  Husada  Gemilang  kepada  Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dilakukan tanggal 31 Januari 2019 dengan mengambil alih saham sejumlah 48.400 (empat puluh delapan ribu empat ratus) lembar saham dengan  nilai  Rp.  24.200.000.000,00  (dua  puluh  empat  miliar  dua  ratus  juta  rupiah) setara dengan 80% (delapan puluh persen) dari modal yang ditempatkan pada PT Bina Husada Gemilang;
2. PT  Mitra  Keluarga  Karyasehat  Tbk  sedang  mempertimbangkan  investasi  di  PT  Bina Husada Gemilang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor. Transaksi ini berlaku  efektif  31  Januari  2019  atas  kewajiban  hukum  ini  PT.  Mitra  Keluarga  Karya Sehat  Tbk  mengetahui  adanya  keterlambatan  pengiriman  pemberitahuan  kepada KPPU selama 461 (empat ratus enam puluh satu) hari kerja dan PT Mitra memahami bahwa akan ada konsekuensi berupa sanksi administratif;
3. Pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPPU RI Nomor 2 tahun  2021  tentang  Pedoman  Pengenaan  Sanksi  Denda  Pelanggaran  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perhitungan denda wajib berdasarkan hal yang menimbulkan pelanggaran pada perihal waktu dan kemampuan pelaku usaha dalam membayar;
4. Pada  fakta  hukum,  PT  Mitra  Keluarga  Karyasehat  Tbk  selalu  menghargai  dan mengupayakan  untuk  terus  menerapkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik ( good corporate governance ) dengan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (sesuai  aturan  OJK)  dan  tujuan  adanya  transaksi  pengambilalihan  saham  untuk meningkatkan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat layanan BPJS atau JKN- KIS  merupakan  program  akses  terbuka  pemerintah  Semakin  banyak  pendapatan masyarakat jaminan pelayanan medis;
5. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk terlambat melakukan notifikasi selama 461 (empat ratus puluh satu) hari kerja, mempunyai itikad baik, upaya untuk mematuhi prinsip- prinsip persaingan usaha yang sehat dan kepatuhan terhadap kewajiban sanksi.
PT  Mitra  Keluarga  Karyasehat  Tbk  telah  melakukan  keterlambatan  pemberitahuan pengambilalihan  saham  ke  PT  Bina  Husada  Gemilang  yang  diputuskan  KPPU  tanggal  20 Oktober  2022.  Sebelumnya  membeli  saham  sejumlah  48.400  (empat  puluh  delapan  ribu empat ratus) lembar saham, jika ke jumlah rupiah seharga Rp. 24.200.000.000,00 (dua puluh empat  miliar  dua  ratus  juta  rupiah).  Dilihat  dari  penjelasan  diatas  PT  Mitra  Keluarga Karyasehat  telah  melakukan  yang  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  praktik monopoli yang di analisa melalui posisi dominan pada pendekatan rule of reason. Terhambat pengambilalihan  saham  ini  menjadi  hambatan  di  saham  perusahaan  tersebut  dan  laba didapat tidak menguntungkan kepada dua perusahaannya. Inti KPPU adakan akuisisi untuk mensejahterakan perekonomian pada perusahaan yang terlibat dan harapan menstabilkan perekonomian Indonesia. PT Mitra Keluarga Karyasehat secara sah melanngar aturan Pasal 29 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010 dengan sanksi administratif serta harus bayar denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari. Pembayaran denda harus bayar 2% setiap bulan dari denda tersebut.

## KESIMPULAN
Keterlambatan  pengambilalihan  saham  atau  telat  notifikasi  merupakan keterlambatan perusahaan dalam memberitahukan KPPU, yang memaksa pelaku komersial lainnya untuk mengerjakan suatu proyek. Pendekatan rule of reason ‘’mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau juga dengan patut diduga’’. Akuisisi bertujuan untuk menstabilkan, menambah modal suatu  perusahaan  guna  mensejahterakan  perekonomian  Indonesia.  Pemberitahuan pembelian kembali saham tersebut merupakan penilaian awal bagi KPPU mengenai dugaan adanya  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  timbul  dari  rencana  merger tersebut,  akuisisi  berdasarkan  skala  yang  dicapai  oleh  pihak  yang  berkepentingan.  Penulis mengutip perkara Nomor. 12/KPPU-M/2022 yang terbukti secara hukum melanggar Pasal 29 UU  No.  5  Tahun  1999  jo.  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  dengan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, M. (2017). Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lex Renaissance , 2 (2).
http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/03/siaran-pers-pembacaan-putusan-perkara-nomor- 17kppu-m2015/
Bagus, I., Benol, K., Ketut, P. A. A., Hukum, S. B., & Fakultas, B. (n.d.). Konsep Rule Of Reason Untuk Mengetahui Praktek Monopoli .
Dewantari, R. A., & Kholil, M. (2018). Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pedekatan Rule Of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. Privat Law , VI (2).
Dzulyadain Nasrulloh, M. (2021). Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Suara Hukum , 3 (1).
Gary Gagarin Akbar, M., Rahmatiar, Y., & Amanda, R. (2022). Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020). Jurnal Justisi Hukum , 7 (2). https://kabar24.bisnis.com/read/
Haymans Manurung, A., & John EHJ FoEh, C. (2021). Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi dan Konsolidasi serta Pembiayaannya .
Hendrick Daud Sinaga. (2019). Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan  Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Pt. Citra Asri Property Oleh Pt.  Plaza
Indonesia Realty, Tbk. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan , 3 (3).
I Wayan, P. (2014). Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisiterhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada Pt (Perseroan Terbatas). Kertha Semaya , 02 (05).
Ningrum. (2017). Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017. Jurnal Pendidikan , 5 (1).
Putra Rizal Pratama, A., & Hikari Achmad, D. (2022). Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 05/KPPU- M/2022 atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham. Jurnal Persaingan Usaha , 2 (2).
Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia. Jurnal Persaingan Usaha , 02 .