## KONSTITUSIONALISME DAN KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF SEJARAH

## Syafnil Effendi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

## Abstract
The  primary  mission  of  constitutionalist  thought  is  the  limitation  of  power  of  the government. This limitation means the guarantee and protection of rights of the society. The  thought  about  the  limitation  of  government  power  aims  to  avoid  power  abuse, authoritarian  and  irresponsible  acts.  In  the  constitutional  democratic  countries, constitutionalism  is  one  of  qualifications  of  democratic  countries.  However,  the democracy is questioned when constitutionalism is included in the constitution and in the real implementation of the state.
Key words: constitutionalism, constitution.

## Pendahuluan
Dari perspektif sejarah, pemikiran tentang  konstitusionalisme  telah  lama  berkem- bang,  walaupun  sejauh  ini  tidak  ditemukan jejak  sejarah  yang  menunjukkan  siapa sebenar- nya  yang  pertama  kali  menggunakan  termino- logi konstitusionalisme.  Misi utama pemikiran ini  adalah  menghendaki  adanya  pembatasan kekuasaan  dalam  pemerintahan,  dan  pemba- tasan  kekuasaan  itu  terutama  melalui  hukum, lebih  khusus  lagi  melalui  konstitusi  sebagai hukum  dasar. “Constitutionalism  is  believe  in imposition of restrain on government by means of a constitution “
Dengan  adanya  pembatasan  kekuasaan sedemikian  rupa  diharapkan  penyelenggaraan kekuasaan  tidak  dilakukan  secara  sewenang- sewenang.  Pembatasan  kekuasaan  pada  akhir- nya  menuntut  jaminan  perlindungan  atas  hak- hak  warga  Negara.  Kalau  ada  gagasan  dan gerakan  untuk  membatasi  penyelenggaraan kekuasaan  dipastikan  sebelumnya  telah  terjadi penyimpangan  dalam  penggunaannya  yang disebut  penyalahgunaan  kewenangan. Lord Acton mengatakan  bahwa  kekuasaan  cendrung disalahgunakan.  Pemerintahan  selalu  diseleng- garakan oleh manusia, bahwa pada manusia itu tanpa  kecuali  melekat  banyak  kelemahan.  Ahli sejarah  Inggris  itu  menyebut  “ power  tends  to corrupt, but absolute power corrupts absolutely“ .
Istilah  konstitusionalisme  tercipta  pada peralihan  abad  ke  18-19  untuk  menegaskan doktrin  Amerika  tentang  supremasi  Undang- Undang  Dasar  (konstitusi  tertulis)  di  atas undang-undang  yang  diundangkan  sebagai
produk badan legislatif.
Sebagai  ide  dan  dan  praksis  modern dalam  kehidupan  kenegaraan  moderen,  apa yang  dipahami  sebagai  konstitusionalisme  se- benarnya  telah  bisa  dijumpai  dalam  kehidupan polis-polis ( negara kota) di Eropah Barat pada abad  ke-11  dan  12.  Jadi  jauh  dari  masa  pene- gasan  doktrin  yang  disebutkan  di  atas.  Namun sebagai  awal  perkembangan,  ia  hanya  berlaku dalam  ruang  lingkup  kehidupan  lokal  (urban) disebabkan  pada  waktu  itu  belum  dikenal konsep  negara  bangsa  seperti  sekarang  ini. Disebutkan, berbagai konstitusi sebagian sudah tertulis  dalam  dokumen-dokumen  yang  disebut chartula,  charta, atau charte  (charter) .  Ide konstitusionalisme    mencapai  perkembangan- nya  dengan  dituangkan  dalam  konstitusi- konstitusi  berbagai  polis  di  Eropah  Barat  yang mengakui kekuasaan pemerintah untuk menarik pajak, membuat uang , membentuk bala tentara, membuat  perjanjian  damai  dengan  atau  me- nyatakan perang terhadap polis lain. Kekuasaan pemerintah  itu  sudah  dibatasi/  diimbangi  pula dengan cara menentukan hak-hak konstitusional warga  kota  seperti  hak  untuk  memilih  pejabat kota,  mempersenjatai  diri,  memproleh  jaminan kebebasan  dan  untuk  mendapatkan  keadilan melalui  proses  yang  jujur  dan  adil.  Dengan demikian  dapat  dipahami  bahwa  munculnya konsep  konstitusi  yang  dikenal  dizaman moderen  berawal  dari  suatu  ide  untuk  mem- batasi kekuasan para penguasa setidak-tidaknya secara teoritik dan normatif-oleh hukum .
Ide konstitusionalisme sebagaimana tumbuh  kembang  di  bumi  asalnya,  Eropah Barat  dapat  dipulangkan  ke  dua  esensinya.

## Konstitusionalisme dan Konstitusi
Esensi pertama ialah  konsep  negara  hukum (atau  di  negeri-negeri  yang  terpengaruh  oleh sistem  hukum  Anglo  Saxon  disebut rule  of law ),  yang  menyatakan  bahwa  kewibawaan hukum  secara  universal  mengatasi  kekuasaan raja,  pemerintah  dan/atau  negara,  dan  sehu- bungan  dengan  itu  hukum  akan  mengontrol politik  (dan  tidak  sebaliknya).  Esensi kedua ialah  konsep  hak-hak  sipil  warga  negara dijamin  oleh  konstitusi,  sedangkan  kekuasaan negara  akan  dibatasi  oleh  konstitusi,  dengan dasar  legitimasinya  yang  cuma  dapat  diproleh dari konstitusi-konstitusi itu saja.
Secara  perlahan-lahan  kita  sudah  mulai memposisikan  konstitusionalisme  dan  konsti- tusi.  Sebenarnya  konstitusi  itu cumalah  raga atau  wadah  saja,  dan  bukanlah  jiwa atau semangat; manipestasi yuridisnyaja dan bukan- lah  makna  kulturalnya .  Penelusuran  lebih dalam  dipandang  perlu  untuk  memaknai konstitusionalisme  itu  sendiri,  dimana  disebut- kan bahwa sejarah perjalanan dan perkembang- an  konstitusi  dan  apa  fungsinya  dalam  ke- hidupan  ketatanegaraan  dapat  diselami  dalam ide konstitusionalisme.
Dari  perspektif  sejarah,  konstitusionalis- me tak pernah dicanangkan untuk diperlakukan sebagai  doktrin,  melainkan  diterima  sebatas fungsinya sebagai bagian dari sarana dan upaya manusia  mengikuti  kualitas  hidup  dan  kualitas pribadi. Konstitusionalisme adalah suatu kontinuitas  dalam  proses  tumbuh  kembang yang  panjang,  yang  mestinya  harus  bisa dibedakan  secara  analitis  dari  pengertian konstitusi .
Ide-ide  substantif  dari  pendiri  negara yang  pada  waktu  itu  disepakati  dan  diyakini kebenarannya  diformalkan  dalam  suatu  wadah yang disebut dengan konstitusi. Suatu konstitusi tidak  dapat  dimengerti  secara  utuh  manakala hanya dilihat sebagai preskripsi-preskripsi yang kontemporer  dan  temporal  apalagi  penafsir- annya  didasarkan  kepada  kehendak-kehendak politik  yang  menonjol  pada  waktu  ini.  Jadi untuk  dapat  menjadi  suatu  realita  dan  praksis dalam  kehidupan  masyarakat,  maka  konstitusi harus dilihat sebagai mana ide dasarnya dimana konsep-konsep negara hukum dan hak-hak sipil warganegara  telah  berkembang  mendahului penegertian konstitusi.
Tentang  apa  yang  dimaksud  dengan Konstitusionalisme,  Jimly  Asshiddiqie  menye- butkan  Walton  H.  Hamilton  memulai  artikel yang  ditulisnya  dengan  judul  “ Constitutio-
nalism” yang  menjadi  salah  satu  entry  dalam Encyclopedia of Social Sciences (1930)  dengan kalimat : Constitutionalism is name given to the trust  which  men  repose  in  the  power  of  words engrossed  on  parchment  to  keep  a  government in  order itu  diperlukan  pengaturan  yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam  proses  pemerintahan  dapat  dibatasi  dan dikendalikan  sebagaimana  mestinya.  Gagasan mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  ini  sacara alamiah  muncul  karena  adanya  kebutuhan untuk  merespon  perkembangan  peran  relatif kekuasaan  umum  dalam  kehidupan  umat manusia.
Sejauhmana  kekuasaan  memasuki  ke- hidupan  manusia  digambarkan  ketika  negara- negara  bangsa (nation  states) mendapatkan bentuknya  yang  sangat  kuat,  sentralistik,  dan sangat  berkuasa  selama  abad  ke-16  dan  ke-17, berbagai  teori  politik  berkembang  untuk  mem- berikan  penjelasan  mengenai  perkembangan sistem kekuasaan yang kuat itu. Di Inggris pada abad  ke-18,  perkembangan  sentralisme  ini pokoknya  mencerminkan  kekuasaan  raja  yang tidak  terbatas.  Dari  apa  yang  dikemukakan  di atas  tampak  bahwa  gagasan/ide  konstitutio- nalisme  itu  muncul  disaat  kekuasaan  oleh penguasa  dijalankan  dengan  sewenang-wenang atau  melampaui  batas  kewenangan  yang  sewa- jarnya harus dijalankan. Melihat kepada praktek kekuasaan dimasa lalu, maka konsitutionalisme di  zaman  sekarang  dianggap  sebagai  suatu konsep  yang  niscaya/seharusnya  bagi  setiap negara moderen.
Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya “Constitutional Government and Democracy “ , konstitusionalisme  ialah  “Gagasan  bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  dan  atas nama  rakyat,  tetapi  yang  dikenakan  beberapa pembatasan  yang  diharapkan  akan  menjamin bahwa  kekuasaan  yang  diperlukan  untuk pemerintahan  itu  tidak  disalahgunakan  oleh mereka  yang  mendapat  tugas  untuk  meme- rintah“.  Dipandang  bahwa  cara  pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi  kekuasaan.  Lebih  lanjut  Friedrich mengatakan  bahwa  dengan  jalan  membagi  ke- kuasaan,  konstitusionalisme  menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang lebih efektif atas tindakan-tindakan  pemerintah.  Pembatasan- pembatasan ini tercermin dalam undang-undang dasar atau konstitusi, baik yang bersifat tertulis ( written constitution ) dan konstitusi yang tidak
Vol. X No.1 Th. 2011
tertulis ( unwritten constitution ).
Gagasan konstitusionalisme mengandung arti  bahwa  penguasa  perlu  dibatasi  kekuasaan- nya  dan  karena  itu  kekuasaannya  harus  dirinci secara  tegas.  Dengan  dirincinya  kekuasaan  ter- sebut  akan  jelas  mana  yang  merupakan  ke- kuasaan penguasa dan mana pula yang merupa- kan  hak-hak  rakyat.  Dari  catatan  sejarah  dapat diketahui,  pada  tahun  1215  Raja  John  dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka, yang kemudian ditantumkan  dalam    Magna  Charta.  Dalam Charter  of  English Liberties ini  ,  Raja  John menjamin  bahwa  pemungutan pajak  tidak  akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersang- kutan,  dan bahwa tidak  akan  diadakan  penang- kapan tanpa peradilan. Kelahiran piagam magna charta  ini  sungguhpun  pelaksanaannya  belum sempurna  namun  di  dunia  Barat  ia  dipandang sebagai  gagasan  konstitusionalisme  serta  pe- ngakuan  terhadap  kebebasan  dan  kemerdekaan rakyat.
Selain  di  Ingris,  di  Amerika  lahirnya gagasan  konstitusionalisme  ditandai  dengan adanya  perjuangan  untuk  pengakuan  hak-hak asasi manusia seperti adanya Bill of Rights yang diproklamirkan  pada  tahun  1778  oleh  Virginia. Apa  yang  dicantumkan  di  dalamnya  adalah tentang  pengakuan  atas  harkat  dan  martabat manusia.  Di  situ  dinyatakan  bahwa  sebenarnya setiap  manusia  diciptakan  bebas  dengan  di- karuniai  hak-hak  yang  tidak  dapat  dirampas atau  dienyahkan.  Setiap  manusia  berhak  untuk hidup  dalam  kesejahteraan  dan  perdamaian tanpa  ketakutan  akan  diramapas  miliknya  oleh penguasa.  Sebelumnya,  yaitu  pada  tahun  1776, dalam  rangka  melawan  kolonialisme  Ingris,  di Amerika  disaksikan  pula  perjuangan  rakyat untuk  menuntut  hak-hak  kebebasan  individu yang  dikenal  dengan  nama Declaration  of Independence . Lahirnya revolusi Perancis yang menandai    perlawanan  atas  tindakan/perlakuan raja-raja  absolut  pada  tahun  1789  telah  me- lahirkan pula  suatu pernyataan tentang hak-hak dan  kemerdekaan  rakyat  yang  terkenal  sebagai Declaration  des  droits  de  I!homme  et  du citoyen .
Seperti  sudah  disinggung,  konstitusio- nalisme  di  zaman  sekarang  dianggap  sebagai konsep  yang  niscaya  bagi  setiap  negara moderen.  Carl.  J.Friedrich  (dalam  Jimly)  juga mengatakan  “ Constitutionalism  is  an  institu- tionnnalized  system  of  effective,  regularized restraints  upon  governmental  action“ .  Basis
pokoknya  adalah  kesepakatan  umum  atau persetujuan  ( consensus )  di  antara  mayoritas rakyat  mengenai  hubungan  yang  diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan  oleh  warga  masyarakat  politik  agar kepentingan  mereka  bersama  dapat  dilindungi atau  dipromosikan  melalui  pembentukan  dan penggunaan  mekanisme  yang  disebut  negara. Jadi  negara  adalah  sebuah  institusi  yang  di- perlukan  untuk  mengimplimentasikan  kekuasa- an  penguasa.  Negara  didirikan  berdasarkan kepada  keinginan  bersama  yang  terbentuk melalui  konsensus,  jadi  kata  kuncinya  adalah general  agreement  tadi.  Legitimasi  kekuasaan negara  terbentuk  oleh  kesepakatan  umum  tadi. Jika  kesepakatan  tersebut  runtuh  maka  akan berdampak  pada  legitimasi  kekuasaan  negara, yang  dapat  bermuara  pada  perang  saudara  atau revolusi  seperti  terjadi  di  Perancis  (1789), Amerika  (1776),  Rusia  (1917)  dan  Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.
Menjelang  perang  dunia  pertama  (1914), eksperimen  konstitusional  nasional  dalam berbagai  bentuk  telah  dicobakan  di  setiap negara  Eropah  dengan  pengecualian  Rusia. Munculnya negara konstitusional pada dasarnya merupakan  suatu  proses  sejarah  Negara konstitusional  didefinisikan  oleh  CF.  Strong sebagai  negara  yang  memiliki  kekuasaan- kekuasaan  untuk  memerintah,  hak-hak  pihak yang  diperintah  (rakyat),  dan  hubungan  di antara  keduanya.  Negara  konstitusional  dimasa sekarang  menurutnya  merupakan  sesuatu  yang sangat  tua  dan  sekaligus  sangat  baru,  setua zaman  purba  Yunani  dan  sebaru  abad  20 (sekarang  abad  ke-21,  penulis).  Bentuk  tertua tertua  negara  konstitusional  yang  tercantum dalam  catatan-catatan  ditemukan  pada  zaman Yunani  dan  Romawi  Kuno,  tetapi  dengan bentuk  yang  sangat  berbeda  dengan  bentuk negara  dewasa  ini.  Seperti  yang  telah  disebut- kan,  konstitusionalisme  moderen  berkembang dari  dua  dasar  utama,  yaitu  nasionalisme  dan demokrasi  representatif.  Meskipun  demikian, nasionalisme  termasuk  perkembangan  yang relatif  baru  karena  negara  konstitusional  tidak bisa  berkembang  di  zaman  dunia  kuno.  Saat muncul  di  Eropa  pada abad  ke  XV, nasionalis- me  sebagai  program  politik  praktis  sudah  ber- kembang  dalam  wadah  negara.  Sistem  negara moderen  di  Eropah  dimulai  dari  era  perobahan besar-besaran  yang  disebut  Renaisan.  Signifi- kansi  serangkaian  revolusi  dalam  bidang kesusasteraan, seni, ilmu pengetahuan, kegiatan

## Konstitusionalisme dan Konstitusi
maritim dan politik dapat dipahami paling baik dengan  mempelajari  apa  yang  terjadi  pada negara  tersebut  pada  masa  itu.  Arti  kata renaisan secara etimologi tidak banyak membantu  disini,  karena  jika  periode  ini ditandai  dengan  kelahiran  kembali  cita-cita lama dalam ilmu pengetahuan, maka periode ini sedikit sekali maknanya dalam ilmu politik.
Konstitusionalisme  Yunani  dapat  dimak- nai  dari  tulisan-tulisan  Plato  dan  Aristoteles. Menurut filosuf ini, ujian atas kewarganegaraan yang  baik  adalah  kepatuhannya  terhadap undang-undang  atau  konstitusi.  Dengan  per- nyataan  tersebut  tersirat  bahwa  pada  waktu  itu telah  berkembang  suatu  pemikiran  tentang kehidupan  bernegara  yang  baik  yaitu  warga- negaranya  dituntut  untuk  mematuhi  konstitusi. Upaya  untuk  membangun  suatu  kehidupan negara  konstitusional  dapat  diketahui  dari penjelasannya  mengenai  konstitusi  ideal  yang menekankan  pentingnya  pendidikan  politik, sebab melalui warga yang terdidik negara dapat dilindungi dari timbulnya anarki.
Konstitusionalisme  Romawi  muncul  di- latarbelakangi  oleh  suatu  kenyataan  bahwa Romawi  juga  merupakan  negara  kota  seperti juga  di  Yunani,  tetapi  sejak  tahun  pertama keberadaannya  telah  dikelilingi  dan  terancam oleh  negara-negara  yang  memusuhinya,  men- dorong  munculnya  politik  ekspansi  yang  tidak pernah  lenyap  sampai  kekaisaran  Romawi terkalahkan  oleh  dunia  beradab.  Pentingnya Romawi dalam sejarah konstitusinalisme menurut  CF.Strong    adalah  terletak  pada  fakta bahwa peranan konstitusinya dalam dunia kuno dapat  diperbandingkan  dengan  peranan  konsti- tusi  Inggris  dalam  dunia  moderen.  Tentang konstitusi  Romawi  pada  awalnya  merupakan sebuah  instrumen  pemerintahan  yang  sangat mantap,  walaupun  tidak  ditemukan  dalam bentuk tertulis.Ia merupakan sekumpulan preseden yang dibawa dalam ingatan seseorang atau  tercatat  secara  tertulis,  kumpulan  ke- putusan  pengacara  atau  negarawan,  kumpulan adat  istiadat,  kebiasaan,  pengertian,  dan  ke- yakinan  yang  berhubungan  dengan  metode pemerintahaan,  disatukan  sejumlah  tertentu undang-undang.  Ide  konstitusionalisme  dapat ditangkap  ditangkap  dari  perubahan  pemerin- tahan  Romawi  yang  semula    sebuah  monarki, tetapi kemudian raja-rajanya diturunkan dengan paksa.  Dijelaskan,  sekitar  500  S.M,  bentuk republik  mulai  muncul  secara  jelas,  disusul dengan  perebutan  kekuasaan  antar  golongan.
(antara  bangsawan  dan  buruh)  yang  berlang- sung sangat lama dan berakhir sekitar 300 S.M dengan  ditetapkannya  persamaan  hak  terhadap rakyat  jelata  yang  dilindungi  oleh  para  pejabat yang  dipilih  khusus  untuk  itu  yang  disebut

## Tribunes.
Ada  tiga  elemen  pemerintahan  dalam konstitusi  republik  ini  yang  diharapkan  dapat saling  memeriksa  dan  mengimbangi  satu  sama lain (prinsip balance and check ). Ketiga elemen tersebut  menurut  CF.Strong  adalah  (1)  elemen monarki  yang  memanifestasikan  dirinya  dalam bentuk  jabatan  penasihat,  (2)  elemen  aristokrat yang  diwujudkan  dalam  bentuk  senat,  sebuah majelis  yang  pada  suatu  masa  memiliki  ke- kuasaan  legislatif  yang  sangat  besar  dan,  (3) elemen  demokratis  yang  berupa  penemuan- penemuan  rakyat  dalam  dalam  tiga  jenis konvensi  yang  dibagi  berdasarkan  tanah  atau rakyat  atau  suku  bangsa.  Teori  mengenai  tiga kekuasaan  ini  berlangsung  sampai  jatuhnya kekaisaran.
Konstitusionalisme  di  abad  pertengahan berkembang  sejalan  dengan  perkembangan feodalisme  di  Eropah.  Feodalisme  dipandang sebagai  salah  satu  jenis  konstitusionalisme karena  dalam  beberapa  taraf  tersusun  menjadi suatu  bentuk  pemerintahan  sosial  dan  politik yang  dapat  diterima  secara  umum.  Makna konstitusionalisme  dapat  dipahami  dimana  ciri utamanya  adalah  adanya  pembagian  negara menjadi  unit-unit  kecil  dimana  prinsip  umum feodalisme  disebutkan  Strong  “setiap  orang harus punya penguasa“
Konstitusionalisme  juga  berkembang  di Inggris  dan  berpengaruh  dalam  revolusi Amerika  dan  revolusi  Perancis.  Amerika dianggap  sebagai  awal  konstitusionalisme moderen  yang  sebenarnya  karena  dalam  dalam konstitusinya  telah  ditemukan  beberapa  prinsip antara  lain  yang  menyatakan  bahwa  semua manusia  diciptakan  sama;  bahwa  mereka dianugrahi  oleh  penciptanya  dengan  hak-hak tertentu yang tidak dapat diambil alih. ( prinsip tersebut  dinyatakan  dalam  Declaration  of Independence, 1776).
William  G.  Andrews,  dalam  bukunya Constitutions  and  constitutionalism seperti  di- kutip    Jimly    (2003)  menyebut  bahwa  konsen- sus  yang  menjamin  tegaknya  konstitusiona- lisme  di  zaman  moderen  pada  umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus) yaitu :
1. Kesepakatan  tentang  tujuan  atau  cita-cita
Vol. X No.1 Th. 2011
bersama  ( the  general  goals  of  society  or general acceptance of the same philosophy of  government  ) .  Cita-cita  bersama  sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konsti- tusionalisme di suatu negara. Mengapa cita- cita bersama itu dikatakan penting? Karena cita-cita  bersama  itulah  yang  pada  puncak abstraksinya  paling  mungkin  mencermin- kan  kesamaan-kesamaan  kepentingan  di antara  sesama  masyarakat  yang  dalam kenyataannya  harus  hidup  di  tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu,  disuatu  masyarakat  untuk  menjamin kebersamaan  dalam  kerangka  kehidupan bernegara,  diperlukan  perumusan  tentang tujuan-tujuan  atau  cita-cita  bersama  yang biasa  disebut  sebagai  falsafah  kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common flatforms atau kalimatun  sawa di  antara sesama  warga  masyarakat  dalam  konteks kehidupan bernegara.
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggara- an negara ( the basis of government ). Basis pemerintahan  didasarkankan  atas  aturan hukum  dan  konstitusi,  karena  dalam  setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun  yang  hendak  dilakukan  dalam konteks  penyelenggaraan  negara  haruslah didasarakan  pada rule  of  the  game yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa yang digunakan  untuk  itu  adalah the  rule  of  law yang dipopulerkan oleh A.V.Dicey (Inggris ), di Amerika dikembang jargon the rule of law, and not of Man.
3. Kesepakatan  tentang  bentuk  institusi- institusi  dan  prosedur-prosedur  ketata- negaraan (the  form  of  institutions  and procedures) yang berkenaan dengan dengan (a)  bangunan  organ  negara  dan  prosedur- prosedur  yang  mengatur  kekuasaannya,  (b) hubungan-hubungan  antar  organ  negara  itu satu  sama  lain,  serta  (c)  hubungan  antara organ-organ  negara  itu  dengan  warga negara.  Dengan  adanya  kesepakatan  itu, maka  isi  konstitusi  dapat  dengan  mudah dirumuskan  karena  benar-benar  merupakan pencerminan  keinginan  bersama  yang berkenaan  dengan  institusi  kenegaraan  dan mekanisme  ketatanegaraan  yang  hendak dikembangkan  dalam  kerangka  kehidupan negara berkonstitusi.
Gagasan  konstitusionalisme  telah  mem-
berikan  inspirasi  dan  motivasi  yang  kuatdalam meletakkan  prinsip-prinsip  fundamental  me- ngenai  pemerintahan  yang  berdasarkan  pada konstitusi  dan  menolak  pemerintahan  yang berdasarkan  kekuasaan.  Kalau  dibandingkan dengan  ide  konstitusionalisme  pada  awal  ber- kembangnya, maka konstitusionalisme di zaman moderen menurut Friedrich di atas lebih terarah  pada  bagaimana  bangunan  negara  di- dirikan  berdasarkan  atas  aturan-aturan  yang disepakati bersama. Dengan demikian konstitusionalisme  menurut    Friedrich  di  atas adalah  sebuah  gagasan  yang  menganggap pemerintah  sebagai  suatu  kumpulan  aktivitas yang  diselenggarakan  atas  nama  rakyat,  yang tunduk  pada  pembatasan  konstitusional.Moh. Mahfud M.D (dalam Jazim Hamidi, 2009)  me- nyatakan  bahwa  konstitusionalisme  merupakan salah  satu  gagasan  pemikiran  politik  ketata- negaraan  tentang  bagaimana  cara  membatasi kekuasaan  pemerintah  melalui  pembuatan konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.  Disebutkan,  bahwa  untuk  memahami makna  konstitusi  secara  komprehensif  kita harus  membongkar  dan  menelaah  seluruh  isi, dan tidak cukup kalau cuma menangkap cuatan- cuatan indikatifnya yang tampak di permukaan. Dengan  membongkar  dan  menelaah  seluruh  isi konstitusi  yang  memuat  informasi  lengkap tentang  sejarah  perjalanan  dan  perkembangan konstitusi  dan  fungsinya  dalam  kehidupan  ke- tatanegaraan, maka kita akan dapat memahami- nya  karena  makna,  hakiki  konstitusi  itu  ber- mukim teguh didalam ide konstitusionalisme . Dalam konteks UUD 1945, di dalam pen- jelasannya  (sebelum  di  amandemen)  terdapat suatu petunjuk bahwa untuk menyelidiki hukum dasar ( droit constitutionnel ) suatu negara, tidak cukup  hanya  menyelidiki  pasal-pasal  Undang- Undang  Dasarnya  ( loi  constitutionele )  saja, akan  tetapi  harus  menyelidiki  juga  bagaimana prakteknya dan suasana kebatinannya (geistlichen  hintergrund) dari  Undang-Undang Dasar itu.
Undang-Undang  Dasar  negara  manapun tidak  dapat  dimengerti  kalau  hanya  dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya  Undang-Undang  Dasar  dari  suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya  teks  itu,  harus  diketahui  keterangan- keterangannya  dan  juga  harus  diketahui  dalam suasana  apa  teks  itu  dibikin.  Dengan  demikian kita  dapat  mengerti  apa  maksudnya  undang- undang  yang  kita  pelajari,  aliran  pikiran  apa

## Konstitusionalisme dan Konstitusi
yang menjadi dasar undang-undang itu.

## Sejarah pertumbuhan konstitusi
Dilihat  dari  istilah,  Konstitusi  dalam bahasa  Indonesia    berpadanan   dengan   kata “Constitution ” (Inggris), “Constitutie” (Belanda),
“ Constitutionel “ (Perancis), “ Verfassung” (Jerman), “Constitutio“ ( Latin ), Fundamental  law  (AS).  Menurut  Wirjono Projodikoro  perkataan  “Konstitusi“  berarti “pembentukan”      berasal      dari      kata      kerja “constituer”  (Perancis)  yang  berarti  “mem- bentuk”.  Kini  yang  dibentuk  ialah  suatu Negara,  maka  “Konstitusi“  mengandung  per- mulaan  dari  segala  peraturan  mengenai  suatu Negara.
Pemakaian  kata  Undang-Undang  Dasar di  Indonesia  sama  dengan  perkataan  Grondwet di  negeri  Belanda  yang  berarti  suatu  undang- undang yang  menjadi dasar (grond) dari segala Hukum.Dengan  demikian  suatu  konstitusi memuat  suatu  peraturan  pokok(fundamental) mengenai  soko  guru  atau  sendi-sendi  pertama untuk  menegakkan  bangunan  besar  yang bernama  negara.Konstitusi  mempunyai  arti yang  lebih  luas  dari  undang-undang  dasar karena  tidak  hanya  bersifat  yuridis  semata- mata,melainkan juga sosiologis dan politis. Jadi Undang-Undang Dasar hanya merupakan sebagian  dari    pengertian  konstitusi,yaitu die geschreiben verfassung atau  konstitusi  yang ditulis.Di  negri  Belanda,disamping  istilah Grondwet    dikenal  pula  Constitutie  dimana istilah  ini  sudah  dikenal  orang  sejak  zaman Yunani  kuno  tetapi  belum  diletakkan  dalam suatu  naskah  yang  tertulis. Aristoteles telah membedakan  antara  istilah “politea’ sebagai konstitusi  yang  mengandung  kekuasaan  yang lebih  tinggi  dari  “ nomoi”jaitu undang-undang biasa. L.J.  Van  Apeldorn termasuk  yang membedakan  secara  jelas  ,kalau  grondwet (Undang-Undang  Dasar)  adalah  bagian  tertulis dari suatu konstitusi,sedang constitution (konstitusi)  memuat  baik  peraturan  tertulis maupun tidak tertulis.
Sarjana  lain  seperti Sri  Soemantri.M mengartikan  konstitusi  sama  dengan  undang- undang  dasar  yang  menurut  beliau  persamaan arti  dari  keduanya  ini  sesuai  dengan  praktek ketatanegaraan  disebagian  besar  negara-negara di  dunia  termasuk  Indonesia.Konstitusi  sebagai naskah tertulis(Undang-Undang Dasar) pada sat ini  lebih  sesuai  dengan  paham  modern. Moh.Kusnardi , mengatakan penyamaan
konstitusi  dengan  UUD  dimulai  sejak Oliver Cromwel jakni Lord Protector Rep.Inggris pada tahun  1649  yang  menyebut  UUD  itu  sebagai Instrument  of  Government ,sebagai  pegangan untuk  memerintah.  UUD  dalam  pengertian sebagai  pegangan  untuk  membatasi  kekuasaan pemerintah  sedemikian  rupa  sehingga  tidak bersifat sewenang-wenang sesungguhnya sudah ada  jauh  sebelum  Cromwell.seperti  dalam Magna Charta th 1215 yang disebut Charter of English  Liberties .  Pada  tahun  1776  lahirlah Virginia  Bill  of Rights yang  merupakan  tahun penting  dalam  sejarah  ketatanegaraan  di dunia,karena  tahun  itulah  merupakan  pangkal lahirnya  pengertian  konstitusi  menurut  bentuk dan  jiwanya  yang  baru,yang  kemudian  disusul oleh  lahirnya  konstitusi  Amerika  Serikat  pada tanggal 17 September 1787 yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 1788.
Tentang  pemaknaan  dan  pengertian  apa itu konstitusi , dengan mengutip pendapat Brian Thompson  dalam  bukunya Textbook  on Constitutional  and  Administrative  Law ,  Jimly menjelaskan  bahwa  menurut  Brian  Thompson, secara  sederhana  pertanyaan  : what  is  a constitution dapat dijawab ... a constitution is a document  which  contains  the  rules  for  the operation of an organization .
Pada  umumnya  negara  selalu  memiliki naskah  yang  disebut  sebagai  konstitusi  atau Undang-Undang  Dasar  dan  ini  lebih  sebagai karakteristik dasar sebuah negara konstitusional moderen.  Hanya  Inggris  dan  Israel  saja  yang sampai  sekarang  dikenal  tidak  memiliki  satu naskah  tertulis  yang  disebut  Undang-Undang Dasar,  di  kedua  negara  tersebut  UUD  tidak pernah  dibuat  tetapi  tumbuh  dan  berkembang menjadi  konstitusi  dalam  pengalaman  praktek ketatanegaraan.
Ada tidaknya suatu konstitusi tergantung pula dilihat dari berbagai aspek, sebab para ahli tetap  dapat  menyebut  adanya  konstitusi  dalam konteks  hukum  tata  negara  Inggris  seperti dikemukakan  oleh  Philips  Hood  and  Jakson  ( dalam Jimly, 2004) sebagai :
“a  body  of  law,  customs  and conventions  that  define  the  composition and powers of the organs of the State and that  regulate  the  relations  of  the  various State  organs  to  one  another  and  to  the private citizen “
Konsitusi  Inggris  itu  menurutnya  adalah suatu  bangun  aturan,  adat  istiadat,  kebiasaan- kebiasaan  yang  menentukan  susunan  dan  ke-
kuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan  di  antara  berbagai  organ Negara  itu  satu  satu  sama  lain,  serta  hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara.
Solly Lubis  menyebut W.  Ivor Jennings dalam  bukunya The  Law  and  the Constitution menceritakan  bahwa  Inggris  pernah  tetapi hanya  satu  kali  dan  hanya  selama  tujuh  tahun, ada suatu konstitusi tertulis di Inggris yaitu dari tahun  1653  sampai  tahun  1660  selama Cromwel  memegang  pucuk  pimpinan  pemerin- tahan  yang  disebut The  Instrument  of Govern- ment .  Di  sebagian  besar  negara  di  dunia, kecuali  Inggris,  Selandia  Baru  dan  Israel,  kata konstitusi  dipakai  untuk  menggambarkan  se- kumpulan  hukum  yang  mengatur  pemerintahan negara  yang  bersangkutan  dan  hukum  yang sudah  dikumpulkan  menjadi  sebuah  dokumen tertulis.  Oleh  sebab  itu  K.C.Wheare  menyebut Inggris  bukan  dengan  mengatakan  negara  itu mempunyai konstitusi tidak tertulis tetapi justru dengan  mengatakan  negara  ini  tidak  mem- punyai konstitusi tertulis.
Untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang apa itu konstitusi, John Pieris (2007:45) Menyebutkan  beberapa  rumusan  bebe- rapa ahli sebagai berikut :
1. K.C.Wheare menjelaskan, konstitusi adalah aturan  hukum  yang  menetapkan  kerangka dasar  suatu  negara  dan  mengatur  tentang susunan pemerintahan.
2. James  Bryce  menyatakan,  konstitusi  ber- fungsi menetapkan lembaga-lembaga negara  dan  mengatur  fungsi  dan  batas haknya.
3. Russell  F.More  mengemukakan,  konstitusi mengatur  hubungan  antara  pemerintah  dan warganya.
4. Ivor  Jenning  mengemukakan,  konstitusi berfungsi mengawasi pelaksanaan pemerintahan ( pengawasan konstitusional)
5. S.W.Couwenberg  mengatakan,  konstitusi adalah  semua  asas  hukum,  aturan  hukum dan  lembaga-lembaga  yang  berhubungan dengan  susunan  dan  arah  perkembangan kehidupan  bersama  yang  terorganisasikan secara  kenegaraan.  Konstitusi  merupakan basis  atau  landasan  dari  sistem  hukum negara yang bersangkutan.
6. Sri  Soemantri  menyatakan,  bahwa  hukum konsitusi  merupakan  bagian  dari  Hukum Tata Negara.
7. Kusnardi  menjelaskan,  istilah  lain  yang dipakai  untuk  Hukum  Tata  Negara  dalam
kepustakaan  Indonesia  adalah  hukum negara.
8. Hans Kelsen berpendapat konstitusi merupakan  dasar  tertib  hukum  nasional  ( the constitution  is  the  highest  level  within national  law .)  Undang-Undang  Dasar  se- bagai  konstitusi  tertulis  merupakan  sebuah dokumen  formal  yang  berisi:  (1)  hasil  per- juangan politik bangsa di waktu lampau; (2) tingkat-tingkat  tertinggi  perkembangan  ke- tatanegaraan bangsa; ( 3) pandangan tokoh- tokoh  bangsa  yang  hendak  diwujudkan, baik  untuk  waktu  sekarang  maupun  untuk masa yang akan datang; (4) suatu keinginan dengan  mana  perkembangan  kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
9. Marnix van Damme mengemukakan, dalam negara yang menganut gagasan konstitusio- nal, penggunaan kekuasaan dan penyeleng- garaan  negara  pada  tingkat  pertama  mem- peroleh dasar dan batasan dalam konstitusi.
Untuk  memperkaya  pemaknaan  tentang konstitusi,  selain  John  Pieris,Denny  memulai pembahasan  tentang  konsitusi  dengan  me- nyebut bahwa  Francois Venter mencatat bahwa karakteristik dasar sebuah negara konstitusional moderen  adalah  adanya  sebuah  konstitusi  ter- tulis  yang  memiliki  nilai  hukum  yang  tinggi. Thomas  Paine  berpendapat  bahwa  sebuah konstitusi  bukanlah  tindakan  suatu  pemerintah, melainkan  tindakan  rakyat  yang  membentuk sebuah  pemerintahan,  dan  pemerintahan  tanpa konstitusi  adalah  kekuasaan  tanpa  hak.  Sartori (1960)  pada awalnya  menggambarkan  dan  ber- opini  konstitusi  sebagai  sebuah  teknik  kemer- dekaan dan dokumen yang menunjukkan bagai- mana kekuasaan politik dibatasi, dan bagaimana hak-hak  individu  dan  masyaraka  dilindungi. Berbeda  dengan  pendapatnya  di  atas,  Sartori kemudian  mengubah  sikapnya  dengan  dan memfokuskan  defenisinya  kearah  pembatasan kekuasaan  politik,  yaitu  dengan  mengklaim bahwa  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  tidaklah  begitu  penting.  Pendapatnya ini  tentu  jauh  berbeda  dengan  kebanyakan  ahli yang  menyebut  bahwa  hak-hak  asasi  merupa- kan  salah  satu  muatan  materi  konstitusi  yang penting.  Konstitusi  menurutnya,  pertama-tama dan  terutama,  adalah  instrumen-instrumen pemerintahan yang  membatasi, mengendalikan, dan  menegakkan  kontrol  terhadap  pelaksanaan kekuasaan  politik.  Lebih  lanjut  Denny  men- jelaskan  pandangan  Sartori  bahwa  sebuah konstitusi  tanpa  deklarasi  hak-hak  asasi

## Konstitusionalisme dan Konstitusi
manusia masih tetap sebuah konstitusi, sedang- kan  konstitusi yang inti sarinya bukan  merupa- kan  bingkai  pemerintahan  bukanlah  sebuah konstitusi. Namun demikian pandangan tentang konstitusi  yang  lebih  banyak  condong  kepada kontrol  terhadap  kekuasaan  politik  itu  tidak menegasi  ide  tentang  sebuah  konsitusi  yang bertindak  sebagai  pengayom  hak-hak  individu dan hak-hak masyarakat.
Pada penghujung tulisan tentang perkem- bangan  konstitusionalisme  dan  konstitusi  ini patut  dicatat  pula  bahwa  perkembangan konstitusionalisme  seperti  yang  dikemukakan sebelumnya ini, Jimly membandingkan Konstitusionalisme  dan  Piagam  Madinah. Piagam  tertulis  pertama  dalam  sejarah  umat manusia  yang  dapat  dibandigakan  dengan pengertian konstitusi dalam arti moderen adalah Piagam Madinah.
Secara  keseluruhan,  Piagam  Madinah tersebut  berisi  47  pasal  ketentuan.  Jika  diban- dingkan  dengan  materi  muatan  konstitusi menurut  kriteria  Hermann  Heller  yaitu  hanya memuat  yang  pokok-pokok  saja  maka  Piagam Madinah  termasuk  konstitusi  yang  singkat. Beberapa  contoh  yang  diatur  dalam  Piagam Madinah  tersebut  dapat  disebutkan  antara  lain Pasal  1,  menegaskan  prinsip  persatuan  dengan menyatakan “ Innahum ummatan wahidatan min duuni  al-naas” (sesungguhnya  mereka  adalah umat  yang  satu,  lain  dari  (komunitas)  manusia yanga  lain.  Pasal  44  menegaskan  “  Mereka  ( para pendukung Piagam) bahu membahu dalam menghadapi  penyerang  atas  kota  Yatsrib  ( Madinah).  Dalam  Pasal  24  dinyatakan  “  Kaum Yahudi  memikul  biaya  bersama  dengan  kaum mukminin  selama  dalam  peperangan.  Sebagai ketentuan  penutup,  dalam  47  dijelaskan  ‘ Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim  dan  khianat.  Orang  yang  keluar  (be- pergian)  aman,  dan  orang  berada  di  Madinah aman,  kecuali  orang  zalim  dan  khianat.  Allah adalah  penjamin  orang  yang  berbuat  baik  dan takwa.
Kalau  dicermati  apa  yang  tertuang  dari beberapa  ketentuan  dalam  Piagam  Madinah tersebut  jelas  jiwanya  (roh)  telah  memper- juangkan suatu tata kehidupan masyarakat yang adil  dan  memberikan  jaminan  atas  hak  –hak tertentu.
Piagam  Madinah  adalah  dokumen,  per- aturan  atau  ketetapan  yang  ditetapkan  oleh Rasulullah  SAW  sebagai  pemegang  amanat yang diakui oleh orang banyak yang bermacam
ragam  yang  sama-sama  menghendaki,  meng- ingini,  merindukan  kedamaian,  ketentraman, keamanan untuk semua orang.

## Simpulan
Penulusuran  tentang  konstitusionalisme dan  konstitusi  dari  perspektif  sejarah  yang dikemukakan  di  atas  memberikan  pemahaman kepada  kita  bahwa  banyak  pendapat  para  ahli dalam  melihatnya  dari  sudut  pandangnya masing-masing  disamping  terdapatnya  kesama- an pandang diantara mereka. Gagasan konstitusionalisme mengandung  arti  bahwa penguasa  perlu  dibatasi  kekuasaannya dan karena  itu  kekuasaannya  harus  dirinci  secara tegas.  Sebagai  sebuah  dokrin,  konsitusionalis- me  merupakan  paham  yang  membatasi  ke- kuasaan suatu negara di satu pihak dan jaminan hak-hak  rakyat  di  pihak  lain.  Kalau  konstitu- sionalisme  dipahami  sebagai  paham  tentang perlindungan  warganegara,  maka  konstitusi dipahami  sebagai  sarana  untuk  mengatur  per- lindungan  warganegara  tadi,  hubungan  antar lembaga  negara  dan  rakyat.  Dengan  demikian gagasan  konstitusionalisme  itu  telah  memberi- kan  inspirasi  dan  motivasi  yang  kuat  dalam meletakkan prinsip-prinsip fundamental menge- nai  pemerintahan  yang  berdasarkan  pada konstitusi dan menolak pemerintahan yang ber- dasarkan kekuasaan
Sementara konstitusi adalah wadah untuk menampung  ide/gagasan  konstitusionalisme. Konstitusi menurut E.C.S.Wade dalam bukunya Constitutional  Law merumuskan  Undang- Undang  Dasar  sebagai a  document  which  sets out  the  frame  work  and  principal  functions  of the organ of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs .  Jadi  merupakan  suatu  dokumen  yang tertulis  yang menggambarkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan.
Makna  konstitusi  juga  mengalami  per- kembangan dimana semula perkataan konstitusi hanya  mengarah  pengertiannya  pada  negara, maka  dewasa  ini  telah  mencakup  seluruh bangunan  organisasi-organisasi  sosial  lainnya. Perluasan  makna  konstitusi  itu  juga  mencakup pada organisasi Internasional. Organisasi sosial kemasyarakatan,  organisasi  partai  politik  dan organisasi lainnya.

## Daftar Rujukan
Benny  K.Harman,  dan  Hendardi.  1991.
Konstitusionalisme  Peran  DPR  dan Judicial Review . Jakarta: Jaringan Informasi  Masyarakat  (JARIM)  dan Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia ( YLBHI ) Denny  Indrayana.  2007. Amandemen  UUD 1945  Antara  Mitos  dan  Pembongkara .
Bandung: Penerbit Mizan
Jazim  Hamidi.  2009. Hukum  Perbandingan Konstitusi. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Jimly  Asshiddiqie.  2004. Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesi. Diterbitkan atas  kerjasama  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia  dan  Pusat  Studi Hukum  Tata  Negara.  Jakarta:  Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. John  Pieris.  2007. Pembatasan  Konstitusional Kekuasaan Presiden RI . Jakarta: PenerbitCendikia, K.C.Wheare (penerjemah Muhammad Hardani).  2003. Konstitusi  Konstitusi
Modern . Surabaya: Pustaka Eureka
M.  Solly  Lubis.  1992. Hukum  Tata  Negara .
Bandung: Mandar Maju.
Miriam  Budiardjo.  1985. Dasar-dasar  Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia.
Moh.Kusnardi,  dan  Hermaily  Ibrahim.  1976.
Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum Negara  Fakultas  Hukum  Universitas
Indonesi
Ni’matul Huda. 2008. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen  Ulang. Jakarta: Rajawali Pers
Wirjono Prodjodikoro. 1977. Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.