## PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN PELAYARAN: KAJIAN PERUBAHAN TARIF KHUSUS PASAL 15 MENJADI TARIF UMUM
Nanda Wira Sampurna 1) , Sri Murwani Puspasari 3) , Wiradinata Lambok Silaban 3) , Suparna Wijaya 4)
1-4) Program Studi Diploma IV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN
5) sprnwijaya@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The imposition of final rates on shipping companies under the Article 15 PPh scheme is intended to facilitate the implementation of tax administration for business actors. In its implementation, this scheme raises issues among shipping industry entrepreneurs because it is considered not to provide an aspect of fairness in its imposition. In addition,  the  amount  of  tariffs  is  also  considered  not  to  provide  the  maximum  contribution  in  collecting  state revenues. This study uses a descriptive method to find out how the fairness aspect in the imposition of Article 15 PPh rates, the potential that can be received by the state if the PPh imposition becomes a general rate, as well as the impact that may arise if shipping companies are subject to general rates. The results of this study found the conclusion that the imposition of the final rate does not fulfill the aspect of fairness because it burdens the cash flow of companies that continue to pay income tax even though they make a loss, so a change in the scheme to a general rate is required. Changes to the scheme by imposing general tariffs can provide greater revenue potential for the country. One of the implications that arise from the imposition of general tariffs is the imposition of taxes that are more accurate and reflect the condition of the company and can support new players to enter the shipping services business so that they can indirectly support economic growth in shipping services.
Keywords: shipping industry, Income Tax Article 15, tax rates

## Abstrak
Pengenaan  tarif  final  terhadap  perusahaan  pelayaran  dengan  skema  PPh  Pasal  15  dimaksudkan  untuk mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha. Dalam implementasinya, skema tersebut menimbulkan isu di kalangan pengusaha industri pelayaran karena dinilai tidak memberikan aspek keadilan dalam pengenaannya. Selain itu, besaran tarif juga dianggap tidak memberikan kontribusi maksimal dalam menghimpun penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mencari tahu bagaimana aspek keadilan dalam  pengenaan  tarif  PPh  Pasal  15,  potensi  yang  dapat  diterima  negara  apabila  pengenaan  PPh  menjadi  tarif umum, serta dampak yang mungkin timbul apabila perusahaan pelayaran dikenakan tarif umum. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa pengenaan tarif final tidak memenuhi aspek keadilan karena memberatkan arus kas  perusahaan  yang  tetap  membayar  pajak  penghasilan  walaupun  rugi  sehingga  diperlukan  perubahan  skema menjadi tarif umum. Perubahan skema dengan  mengenakan tarif umum dapat  memberikan potensi penerimaan bagi  negara  yang  lebih  besar.  Salah  satu  implikasi  yang  muncul  dari  pengenaan  tarif  umum  adalah  pengenaan pajak yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi perusahaan serta dapat mendukung pemain baru untuk masuk dalam  bisnis  jasa  pelayaran  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  di  jasa pelayaran.
Kata Kunci : industri pelayaran, PPh Pasal 15, tarif pajak

## PENDAHULUAN
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  mengatur  penggunaan  norma  khusus  atau deemed profit kepada wajib pajak tertentu dalam rangka mempermudah menghitung pajak yang terutang karena proses bisnis wajib pajak yang dianggap sulit dalam membukukan pengeluaran atau cost selama  menjalankan  bisnisnya.  Ketentuan  tersebut  merupakan  aplikasi  dari presumptive  regime yang  merupakan  bentuk  pengenaan  pajak  kepada  pelaku  usaha  yang memiliki  keterbatasan  dalam  hal  administrasi  dan  pembukuan  (Arianty,  2017).  Pengenaan dengan  skema  tersebut  juga  mengandung  konsep ease  of  administration sehingga  dalam pelaksanaannya  tidak  mempersulit  wajib  pajak  dalam  menjalankan  proses  bisnisnya  serta menjadi prinsip yang penting dalam pemungutan pajak karena memengaruhi tingkat kesadaran

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 2, 2022
masyarakat (Arianty, 2017). Konsep ease of administration sendiri terbagi ke dalam prinsip- prinsip  berupa certainty , convenience , efficiency , simplicity , transparency ,  dan neutrality (Pistone et al, 2019 dalam Andreana & Inayati, 2022). Wajib pajak yang menjadi sasaran dalam pengenaan  PPh  Pasal  15  ini  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  penerbangan  dan pelayaran,  kantor  perwakilan  dagang  asing,  serta  wajib  pajak  dengan  kegiatan  jasa  maklon internasional  yang  menghasilkan  produk  mainan  anak-anak.  Penelitian  ini  membatasi  objek penelitian pada perusahaan pelayaran.
Pengenaan  pajak  penghasilan  dengan  skema  PPh  Pasal  15  menjadikan  penghasilan bruto atau omzet sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini ternyata dianggap melanggar prinsip keadilan dalam pengenaan pajak bagi pengusaha pelayaran karena perusahaan yang mengalami kerugian  tetap  harus  membayar  pajak  sebab  pengenaan  pajak  bukan  dari  penghasilan  neto (Pohan,  2016).  Fakta  tersebut  tentu  menjadi  isu  tersendiri  dimana  tujuan  awal  untuk mempermudah  administrasi  dalam  pemungutan  pajak  namun  berakhir  pada  ketidakadilan dalam  pemungutan  pajak  itu  sendiri.  Selain  itu, deemed  profit yang  ditetapkan  masih  dirasa terlalu kecil sehingga penerimaan pajak dari sektor ini dianggap tidak maksimal (Pohan, 2016).
Dalam  rangka  memenuhi  fungsi budgeter ,  pemerintah  dapat  mengkaji  kebijakan pengenaan  pajak  dengan deemed  profit agar  penerimaan  negara  dari  sektor  pelayaran  lebih maksimal. Secara matematis, pengenaan pajak berdasarkan penghasilan neto dapat lebih besar daripada pengenaan pajak berdasarkan penghasilan bruto dalam hal tidak terjadi kerugian dan adanya net margin profit yang baik dari perusahaan. Saat ini, dengan meningkatnya kegiatan ekonomi mengakibatkan peningkatan kegiatan pelayaran sebagai implikasi dari arus lalu lintas kapal  yang  mengangkut  logistik  semakin  meningkat  (Handojo  et  al,  2022).  Hal  tersebut diperkuat dengan data dari CSI Market yang diakses tanggal 29 Oktober 2022, diketahui bahwa net  margin  profit dari  perusahaan  pelayaran  pada  kuartal  I  dan  kuartal  II  tahun  2022  adalah sebesar  13,61%  dan  17,18%. Net  margin  profit tersebut  meningkat  apabila  dibandingkan dengan  kuartal  I  dan  kuartal  II  tahun  2021  dimana  menunjukkan  angka  sebesar  7,53%  dan 12,5%.  Dengan  demikian,  peningkatan  laba  tersebut  apabila  dapat  dimaksimalkan  dalam pengenaan pajak khususnya jenis PPh maka akan mampu mendorong penerimaan negara.
Berdasarkan paparan sebelumnya, penelitian ini akan membahas dan menyimulasikan potensi  penerimaan  PPh  apabila  perusahaan  pelayaran  dikenai  tarif  umum  serta  berbagai dampak yang mungkin yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang  tepat  kepada  pemerintah  untuk  menjawab  kebutuhan  reformasi  perpajakan  yang  harus selalu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan demi keadilan dalam pemungutan pajak.

## KAJIAN PUSTAKA Aspek Keadilan
Menurut  Adam  Smith,  pemungutan  pajak  didasarkan  pada  empat  asas  yaitu  asas kesamaan  dan  keadilan  ( equality  and  equity ),  asas  kepastian  hukum  ( certainty ),  asas  tepat waktu ( convenience ), dan asas ekonomi atau efisiensi ( economy or efficiency ) (Simanjuntak, 2012, dikutip dalam Pohan, 2016). Namun, prinsip yang paling utama dalam pemungutan pajak menurut  Adam  Smith  adalah  keadilan,  yaitu  setiap  warga  negara  membayar  pajak  kepada pemerintah  sebanding  dengan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  negara.  Secara  lebih  jelas, pemungutan  pajak  harus  dilakukan  secara  adil  dengan  ketentuan  meliputi  pertama,  pajak dibebankan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  manfaat  yang  dinikmatinya.  Kedua,  apabila negara  membutuhkan  penerimaan  yang  lebih  besar  tapi  manfaat  dari  belanja  negara  yang dinikmati Wajib Pajak tidak dapat ditentukan secara pasti seperti perlindungan negara melalui pertahanan nasional dan pemberian bantuan dana kepada masyarakat atau badan usaha  yang membutuhkan maka pajak dipungut berdasarkan kemampuan membayar masing-masing Wajib

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Pajak (Pohan, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, Mansury (1996, dikutip dalam Pohan, 2016) menjelaskan bahwa keadilan dalam perpajakan dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Keadilan horizontal terkait dengan penyelenggaraan pajak secara umum dan merata yaitu setiap  Wajib  Pajak  yang  mempunyai  kemampuan  ekonomis  yang  sama  harus  dikenakan pajak yang sama.
2. Keadilan vertikal terkait dengan kewajiban membayar pajak yang besarnya tidak sama yaitu semakin  besar  kemampuan  Wajib  Pajak  membayar  pajak  maka  semakin  besar  juga  tarif pajak yang dikenakan.

## Global Taxation
Menurut  Mansury  (1996,  dikutip  dalam  Pohan,  2016), global  taxation adalah mekanisme  pengenaan  PPh  dengan  menjumlahkan  semua  jenis  penghasilan  atau  setiap tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Setiap tambahan  kemampuan ekonomis  yang  dimaksud  tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  1  UU PPh  stts  UU  HPP.  Lebih  lanjut, global  taxation merupakan  sasaran  dari  UU  PPh  karena pengenaan pajaknya telah memenuhi konsep keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Dasar pengenaan pajak berdasarkan global taxation adalah penghasilan kena pajak yaitu penghasilan bruto  yang  telah  dikurangi  dengan  pengurang  yang  diperbolehkan  dan  tarif  yang  digunakan adalah tarif umum (Sari et al., 2022).

## Pajak Penghasilan Final (PPh Final)
Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  memberikan  amanat  kepada  pemerintah  untuk mengenakan  PPh  final  atas  penghasilan-penghasilan  tertentu  dengan  pertimbangan  untuk memberikan  kepastian  hukum,  kesederhanaan,  dan  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak.  PPh  final dikenakan berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dari pengenaan PPh dengan tarif umum. Pohan (2016) menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak final adalah penghasilan bruto dikalikan dengan tarif final dan tidak mengenal adanya kompensasi kerugian. Lebih  lanjut,  penghasilan  yang  telah  dikenakan  tarif  final  baik  yang  disetor  sendiri  maupun yang dipotong pihak lain bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang melainkan pelunasan  atas  PPh  terutang.  Dengan  demikian,  penghasilan  yang  telah  dikenakan  tarif  final tidak  akan  diperhitungkan  lagi  dalam  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tahunan  bersama-sama dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum. Biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan  yang  dikenakan  tarif  final  juga  tidak  boleh  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto yang  dikenai  tarif  umum.  Selain  itu,  PPh  yang  sudah  dipotong  final  juga  tidak  dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan (Sulbahri dan Sari, 2018).
Pemajakan Perusahaan Pelayaran

## 1. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
Ketentuan perpajakan bagi perusahaan pelayaran dalam negeri diatur dalam Pasal 15 UU  PPh  sttd  UU  HPP.  Kemudian,  diatur  lebih  lanjut  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor KMK-416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib  Pajak  Perusahaan  Pelayaran  Dalam  Negeri  dan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  SE-29/PJ.4/1996  tentang  PPh  terhadap  Wajib  Pajak  Perusahaan  Pelayaran  Dalam Negeri (Seri PPh Umum No. 35). Beberapa hal yang diatur dalam SE-29/PJ.4/1996 antara lain:
a. Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan  yang  didirikan  dan  berkedudukan  di  Indonesia  yang  melakukan  usaha  pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.
b. Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
c. Objek  pengenaan  PPh  perusahaan  pelayaran  dalam  negeri  meliputi  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  dari  pengangkutan  orang  dan/atau  barang  termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:
1) pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia
2) pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
3) pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia
4) pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia
d. Penghasilan  neto  dari  perusahaan  pelayaran  dalam  negeri  dihitung  menggunakan  norma penghitungan khusus sebesar 4% dari peredaran bruto. Sedangkan, besarnya PPh final yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto.
e. Penghasilan  dan  biaya  yang  berkaitan  dengan  pengangkutan  orang  dan/atau  barang termasuk  penghasilan  penyewaan  kapal  wajib  dipisahkan  dari  penghasilan  dan  biaya lainnya  dalam  pembukuan  Wajib  Pajak.  Selain  itu,  biaya  yang  berkaitan  dengan pengangkutan barang dan/atau orang termasuk penyewaan kapal tidak boleh dikurangkan dalam melakukan perhitungan penghasilan kena pajak.

## 2. Perusahaan Pelayaran Luar Negeri
Dasar hukum pemajakan perusahaan pelayaran luar negeri tercantum dalam Pasal 15 UU PPh sttd UU HPP. Selanjutnya, aturan turunan terkait pemajakan perusahaan pelayaran luar negeri  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  KMK  417/KMK.04/1996  tentang Norma  Penghitungan  Khusus  Penghasilan  Neto  Bagi  Wajib  Pajak  Perusahaan  Pelayaran dan/atau  Penerbangan  Luar  Negeri  dan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (Seri PPh Umum No 37). Beberapa ketentuan yang diatur dalam SE-32/PJ.4/1996 antara lain:
a. Wajib  Pajak  perusahaan  pelayaran  dan/atau  penerbangan  luar  negeri adalah  Wajib  Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
b. Objek PPh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah peredaran bruto meliputi semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang  dan/atau  barang  yang  dimuat  dari suatu  pelabuhan  ke  pelabuhan  lain  di  Indonesia dan/atau  dari  pelabuhan  di  Indonesia  ke  pelabuhan  di  luar  negeri.  Tidak  termasuk pengangkutan  orang  dan/atau  barang  dari  pelabuhan  di  luar  negeri  ke  pelabuhan  di Indonesia.
c. Besarnya  norma  penghasilan  neto  bagi  Wajib  Pajak  perusahaan  pelayaran  dan/atau penerbangan  luar  negeri  sebesar  6%  dari  peredaran  bruto.  Lebih  lanjut,  tarif  PPh  final terutang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah 2,64% dari peredaran bruto.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah metode  deskriptif  yaitu meneliti  suatu  objek,  kondisi,  sistem,  ataupun  peristiwa  pada  masa  sekarang  dengan  tujuan untuk  memberikan  gambaran  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  hubungandari website antar kondisi yang diselidiki (Nazir, 1988 dikutip dalam Pohan, 2016). Jenis data yang digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan  perusahaan  tahun  2020  dan  2021 yang diperoleh  resmi perusahaan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi  yang  bersumber  dari  jurnal  dan  artikel  yang  relevan  serta  laporan  keuangan perusahaan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aspek Keadilan Pemajakan Perusahaan Pelayaran
Sejak  diterbitkannya  UU  No.  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  sampai  dengan perubahan kelima undang-undang tersebut sebagaimana yang terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, aturan terkait perpajakan perusahaan pelayaran tidak menunjukkan adanya perubahan. Dari dasar pengenaan pajaknya  yaitu sejak tahun  1983  sampai  dengan  sekarang  perusahaan  pelayaran  dalam  negeri  diberikan  norma penghitungan  khusus  penghasilan  neto  sebesar  4%  dari  peredaran  bruto  dan  perusahaan pelayaran luar negeri diberikan norma penghitungan khusus penghasilan neto sebesar 6% dari peredaran  bruto.  Begitu  juga  dari  segi  tarif,  perusahaan  pelayaran  dalam  negeri  mulai  tahun 1983 sampai dengan sekarang dikenakan tarif final sebesar 1,2% dan perusahaan pelayaran luar negeri dikenakan tarif final sebesar 2,64%.
Kondisi  yang  sebaliknya  terjadi  pada  ketentuan  tarif  umum  bagi  Wajib  Pajak  Badan lainnya. Tarif umum bagi Wajib Pajak Badan lainnya sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang telah mengalami lima kali perubahan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Perubahan tarif umum bagi Wajib Pajak Badan menunjukkan tren penurunan. Selain itu, tarif umum bagi Wajib Pajak Badan juga mengalami perubahan sistem tarif dari yang semula tahun 1983 menggunakan sistem tarif progresif menjadi tarif tunggal mulai tahun 2009. Tujuan perubahan skema serta besarnya tarif PPh Badan adalah untuk meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak. Hal tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian  dari  Putra  dan  Qibthiyyah  (2018)  yang  menjelaskan bahwa tarif pajak yang lebih rendah serta penerapan tarif tunggal dapat mengurangi tendensi Wajib Pajak melakukan indikasi penggelapan pajak.
Tabel 1. Perkembangan Tarif Umum Pasal 17 Bagi Wajib Pajak Badan
Undang-Undang Tahun Pajak Berlaku Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Badan UU No 7 Tahun 1983 1983 s.d. 1994 s.d. 10 juta > 10 juta s.d. 50 juta > 50 juta 15% 25% 35% UU No 10 Tahun 1994 1995 s.d. 2000 s.d. 25 juta > 25 juta s.d. 50 juta > 50 juta 10% 15% 30% UU No 17 Tahun 2000 2000 s.d. 2008 s.d. 25 juta > 25 juta s.d. 50 juta > 50 juta 10% 15% 30% UU No 36 Tahun 2008 2009 2010 s.d. 2019 Single Tarif Single Tarif 28% 25% UU No 11 Tahun 2020 2020 s.d. 2021 Single Tarif 22% UU No 7 Tahun 2021 2022, dst Single Tarif 22%

## Sumber: diolah penulis
Tujuan  awal  penerapan  tarif  final  bagi  perusahaan  pelayaran  adalah  memberikan kemudahan bagi perusahaan pelayaran dalam menghitung PPh terutang. Selain itu, pengenaan tarif  final  diharapkan  dapat  memberikan stimulus  bagi  perusahaan  pelayaran  sehingga  dapat mengembangkan  usahanya  sampai  ke  wilayah  timur  serta  melindungi  keberlangsungan
kegiatan ekonomi usaha pelayaran atau dengan kata lain pajak menjalankan fungsi regulerend (Pohan, 2016). Namun seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi, tarif final serta norma penghitungan  khusus  penghasilan  neto  perusahaan  pelayaran  dalam  negeri  dan  luar  negeri dianggap sudah tidak wajar. Hasil penelitian dari Pohan (2016) mendukung pendapat tersebut dan menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak yang mencerminkan rate of return perusahaan baik pelayaran dalam dan luar negeri terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan atau net  profit  after  tax perusahaan  pelayaran  tersebut.  Akibatnya,  pemerintah  memperoleh penerimaan  pajak  yang  juga  terlalu  rendah  dari  perusahaan  pelayaran.  Di  sisi  lain,  bagi perusahaan  sektor  lainnya  yang  dikenakan  tarif  umum  akan  merasakan  ketidakadilan  terkait perbedaan tarif PPh terutang yang cukup jauh antara tarif final dengan tarif umum. Meskipun begitu,  bagi  perusahaan  pelayaran  juga  terdapat  aspek  keadilan  yang  tidak  terpenuhi  yaitu perusahaan pelayaran tetap harus membayar pajak walaupun mengalami kerugian serta tidak dapat  membiayakan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan  dalam  rangka  memperoleh penghasilan. Secara lebih jelas perbandingan mekanisme penghitungan PPh menggunakan tarif final dengan tarif umum ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2. Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa  penghitungan  PPh  terutang  perusahaan  pelayaran  atas  penghasilan  yang  diperoleh sebagaimana  yang  diatur  dalam  SE-29/PJ.4/1996  dan  SE-32/PJ.4/1996  adalah  dengan mengalikan peredaran bruto dengan tarif PPh final yang telah ditetapkan.
Gambar 1. Mekanisme penghitungan PPh terutang Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dengan
Tarif Final Peredaran Bruto XXX Tarif PPh Final Pasal 15 (1,2% dan 2,64%) XX% x PPh Final Terutang dan harus dibayar XXX Sumber: diolah penulis Gambar 2. Mekanisme penghitungan PPh terutang Wajib Pajak Badan dengan Tarif Umum Peredaran Bruto XXX Biaya yang dapat dikurangkan (Pasal 6) XXX   _ Penghasilan Neto Fiskal XXX Kompensasi Kerugian XXX   _ Penghasilan Kena Pajak XXX Tarif Umum Pasal 17 (22%) XX x PPh Terutang XXX

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Kredit Pajak
XXX   _
PPh yang harus dibayar
XXX

## Sumber: diolah penulis
Sedangkan,  pada  Gambar  2  diketahui  bahwa  mekanisme  penghitungan  PPh  terutang dengan  tarif  umum  lebih  panjang  dan  kompleks.  Wajib  Pajak  Badan  harus  membuat rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu terkait biaya-biaya apa saja yang dapat menjadi pengurang sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  6  UU  PPh  sttd  UU  HPP  dan  biaya  apa  saja yang  tidak dapat  menjadi  pengurang  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  9  UU  PPh  sttd  UU  HPP. Selanjutnya,  Wajib  Pajak  Badan  memperhitungkan  ada  tidaknya  kompensasi  kerugian  dari tahun-tahun sebelumnya selama maksimal 5 tahun ke belakang dan akan diperoleh penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak yang diperoleh tersebut merupakan dasar pengenaan pajak dengan  mekanisme  tarif  umum.  Kemudian,  Wajib  Pajak  Badan  dapat  memperhitungkan besarnya kredit pajak untuk menghitung besarnya PPh yang masih harus dibayar.
Apabila dibandingkan, mekanisme perhitungan PPh dengan tarif final sangat sederhana dan mudah. Namun, perusahaan pelayaran baik dalam negeri maupun luar negeri tidak dapat mengurangkan  biaya-biaya  dalam  rangka  3M  yang  meliputi  biaya  untuk  mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selain itu, apabila perusahaan pelayaran di tahun-tahun sebelumnya  menderita  kerugian  maka  atas  kerugian  tersebut  tidak  dapat  menjadi pengurang terhadap dasar pengenaan pajak pada tahun berjalan bahkan perusahaan pelayaran tetap harus membayar pajak meskipun pada tahun tersebut tidak memperoleh laba sama sekali atau dalam kondisi  rugi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Mansury  (n.d.,  dikutip  dalam  Pohan,  2016) menyatakan bahwa mekanisme pengenaan pajak final tidak boleh hanya mengejar kemudahan administrasi pemungutan pajak dan mengorbankan asas-asas keadilan dalam pemajakan karena hal tersebut pada akhirnya akan merugikan pemerintah maupun Wajib Pajak. Sebagai contoh, terdapat tiga perusahaan pelayaran dalam negeri yang mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan yang diaudit tahun 2020 tapi tetap harus membayar PPh Final Pasal 15 sebagaimana ditunjukkan  pada  Tabel  2.  Laporan  keuangan  Wajib  Pajak  menggunakan  satuan  mata  uang USD sehingga peneliti melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR (referensi) tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp 14.105.
Tabel 2. Nilai Rugi Sebelum Pajak dan PPh Final Pasal 15 yang ditanggung Oleh Perusahaan
Pelayaran Tahun 2020 No Nama Perusahaan Rugi Sebelum Pajak (USD) Rugi Sebelum Pajak (Rupiah) Beban PPh Final Pasal 15 (USD) Beban PPh Final Pasal 15 (Rupiah) 1. PT Logindo Samudramakmur Tbk. 2.398.374 33.829.065.270 294.002 4.146.898.210 2. PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 14.975.954 211.235.831.170 683.183 9.636.296.215
3. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. 11.036.834 155.674.543.570 135.618 1.912.891.890
Sumber: diolah penulis dari Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit Tahun 2020 Berdasarkan  Tabel  2  diketahui  bahwa  beberapa  perusahaan  pelayaran  dalam  negeri berada dalam kondisi yang cukup sulit untuk mengembangkan usahanya. Penyebabnya adalah ketentuan  pengenaan  PPh  final  Pasal  15  UU  PPh  sttd  UU  HPP  yang  menetapkan  bahwa perusahaan  pelayaran  tetap  harus  membayar  pajak  final  atas  peredaran  bruto  dari  objek penghasilan  perusahaan  pelayaran  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam  SE-29/PJ.4/1996  dan  SE- 32/PJ.4/1996.  Pertama,  PT  Logindo  Samudramakmur  Tbk.  mengalami  rugi  sebelum  pajak sebesar Rp 33.829.065.270 dan masih harus menanggung beban PPh final Pasal 15  sebesar Rp 4.146.898.210.  Kedua,  PT  Mitrabahtera  Segara  Sejati  Tbk.  mengalami  rugi  sebelum  pajak sebesar Rp 211.235.831.170 dan tetap harus menanggung beban PPh final Pasal 15 sebesar Rp 9.636.296.215. Ketiga, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp 155.674.543.570 dan masih harus menanggung beban PPh final sebesar Rp 1.912.891.890.  Kondisi  tidak  menguntungkan  tersebut  diperparah  dengan  ketentuan  bahwa kerugian atas penghasilan yang dikenakan pajak final tidak dapat dikompensasikan terhadap penghasilan dari usaha pelayaran di masa pajak berikutnya. Dengan demikian, prinsip keadilan vertikal dan horizontal dalam pengenaan pajak final Pasal 15 bagi perusahaan pelayaran tidak dapat terlaksana.
Selain  itu,  pengenaan  PPh  final  bagi  perusahaan  pelayaran  dengan  tujuan  untuk kemudahan  administrasi  juga  dianggap  sudah  tidak  relevan  mengingat  terdapat  perusahaan- perusahaan pelayaran yang sudah menjadi perusahaan terbuka. Artinya, perusahaan pelayaran telah  mampu menyusun  laporan  keuangan  dan  dapat  melakukan  pencatatan  atas  biaya-biaya terkait  kegiatan  usahanya  sehingga  besarnya  penghasilan  neto  perusahaan  pelayaran  dapat dihitung  secara  lebih  akurat  dibanding  menggunakan  norma  penghitungan  penghasilan  neto. Lebih  lanjut,  apabila  dibandingkan  dengan  pengenaan  PPh  final  atas  jenis  usaha  lainnya misalnya transaksi di Bursa Efek Indonesia, perusahaan pelayaran tidak memiliki urgensi untuk dikenakan  PPh  final.  Penyebabnya  adalah  frekuensi  transaksi  perusahaan  pelayaran  masih dapat dikontrol melalui dokumen pengangkutan maupun perjanjian pengangkutan. Sedangkan, transaksi saham di Bursa Efek Indonesia memiliki volatilitas harga dan frekuensi transaksi yang tinggi sehingga dapat dipahami apabila transaksi saham di Bursa Efek Indonesia menerapkan tarif PPh final (Pohan, 2016).

## Potensi Penerimaan Pajak dari Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dengan Tarif Umum
Penghitungan  pajak  melalui  pengenaan  terhadap  penghasilan  bruto  dibanding penghasilan neto sekilas terlihat mendatangkan penerimaan lebih besar bagi negara karena nilai penghasilan bruto tentulah lebih besar daripada penghasilan neto. Penelitian oleh Christian et al (2019) menemukan bahwa pengenaan pajak dengan tarif umum pada perusahaan PT. Empat Tujuh  Abadi  Jaya  di  Kota  Manado  yang  bergerak  di  bidang  peternakan  menghasilkan  pajak penghasilan terutang yang lebih kecil daripada nilai pajak terutang dengan tarif final 1% pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013.  Namun,  jumlah  pajak  penghasilan  terutang menjadi lebih kecil apabila menggunakan tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ini berarti terdapat faktor nilai tarif untuk mengidentifikasi mana dasar pengenaan pajak, antara penghasilan bruto atau penghasilan neto, yang mendatangkan penerimaan pajak lebih  besar.  Hal  ini  perlu  diuji  dalam  pengenaan  pajak  bagi  perusahaan  pelayaran  untuk menganalisis tarif mana yang memberikan potensi penerimaan lebih besar.
Simulasi  penghitungan  potensi  penerimaan  pada  penelitian ini  menggunakan  3  (tiga) perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pelayaran  dimana  ketiga  perusahaan  tersebut  berhasil
mencatatkan  keuntungan  di  tahun  2021.  Perusahaan-perusahaan  tersebut  adalah  PT  Pelita Samudera  Shipping  Tbk.,  PT Temas  Tbk.,  dan  PT  Samudera  Indonesia Tbk.  Dalam  laporan keuangan  tahun  2021,  PT  Pelita  Samudera  Shipping  Tbk.  dan  PT  Samudera  Indonesia  Tbk. menggunakan kurs mata uang Dollar AS sehingga peneliti melakukan konversi kurs mata uang Dollar AS ke Rupiah sesuai dengan kurs JISDOR per tanggal 31 Desember 2021. Atas ketiga perusahaan  tersebut  dibandingkan  penghasilan  bruto  dan  penghasilan  neto  terbatas  pada penghasilan  yang  menjadi  objek  PPh  Pasal  15  di  ketiga  perusahaan  tersebut.  Dalam mengidentifikasi  penghasilan  neto,  terdapat  keterbatasan  informasi  dalam  laporan  keuangan terkait  penghasilan  bruto  objek  PPh  Pasal  15  dan  biaya  yang  timbul  dalam  memperoleh penghasilan objek PPh Pasal 15. Untuk mengatasinya, dilakukan penghitungan biaya dengan cara  memproporsikan  biaya-biaya  yang  timbul  berdasarkan  proporsi  atau  persentase penghasilan bruto keseluruhan dengan penghasilan bruto objek PPh Pasal 15. Hasil simulasi penghitungan dengan tarif umum dan potensi penerimaan yang timbul dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Simulasi Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak dengan Tarif Umum PPh Pasal 17
(rupiah) Nama Perusahaan Penghasilan Bruto dari objek PPh Pasal 15 Tarif PPh Pasal 15 Penghasilan Neto dari objek PPh Pasal 15 Tarif PPh Pasal 17 Tambahan Potensi Penerimaan PT Pelita Samudera Shipping Tbk. 1.117.830.569.167 13.413.966.830 294.685.827.991 64.830.882.158 51.416.915.328 PT Temas Tbk. 3.326.474.000.000 39.917.688.000 537.473.950.566 118.244.269.124 78.326.581.124 PT Samudera Indonesia Tbk. 210.927.123.528 2.531.125.482 42.038.231.006 9.248.410.821 6.717.285.339
Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil simulasi pada Tabel 3, penghitungan pajak dengan tarif umum PPh Pasal  17  Wajib  Pajak  Badan  memberikan  penerimaan  pajak  yang  lebih  besar  apabila menggunakan tarif PPh Pasal 15. Potensi yang didapat dari penghitungan PPh Pasal 17 yang menggunakan  penghasilan  neto  sebagai  dasar  pengenaan  pajak  pada  PT  Pelita  Samudera Shipping Tbk. adalah sebesar Rp64.830.882.158 atau terdapat tambahan potensi penerimaan sebesar Rp51.416.915.329, potensi dari PT Temas Tbk adalah sebesar Rp118.244.269.124 atau terdapat  tambahan  potensi  penerimaan  sebesar  Rp78.326.581.125,  dan  potensi  dari  PT Samudera  Indonesia  Tbk.  adalah  sebesar  Rp9.248.410.821  atau  terdapat  tambahan  potensi penerimaan sebesar Rp6.717.285.339.

## Dampak Pengenaan Pemajakan Tarif Umum Terhadap Perusahaan Pelayaran
Berdasarkan  analisis  yang  sudah  dipaparkan  sebelumnya,  diketahui  bahwa  pengenaan pemajakan tarif umum untuk perusahaan pelayaran memiliki beberapa implikasi yang mungkin terjadi.  Industri  pelayaran  merupakan  salah  satu  industri  yang  berkembang  pesat  terutama setelah  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Undang- Undang ini mengatur berbagai hal tentang pelayaran termasuk kepastian hukum, standardisasi pelayaran hingga partisipasi pemerintah dalam industri pelayaran. Implikasi yang muncul pada umumnya berpengaruh tidak hanya pada segi perpajakan namun juga segi ekonomi dan proses bisnis industri jasa pelayaran.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Salah satu implikasi yang muncul dari segi perpajakan adalah pengenaan pajak yang lebih akurat  dan  mencerminkan  kondisi  perusahaan.  Telah  dijelaskan  di  bagian  Aspek  Keadilan Pemajakan Perusahaan Pelayaran bahwa perpajakan perusahaan pelayaran tidak menunjukan adanya  perubahan  sejak  tahun  1983.  Peraturan  pelaksananya  pun  tidak  dilakukan perubahan sejak  terbitnya  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  416  Tahun  1996  tentang  Norma Penghitungan  Khusus  Penghasilan  Neto  Bagi  Wajib  Pajak  Perusahaan  Pelayaran  Dalam Negeri.  Hal  ini  menyebabkan  pengenaan  pajak  yang  ditetapkan  masih  menggunakan  acuan masa lalu dan tidak mencerminkan kondisi di masa sekarang. Pengenaan pajak yang mengikuti perkembangan ekonomi akan mengangkat fungsi regulerend pajak yang memberikan keadilan vertikal  bagi  pelaku  usaha.  Kondisi  ini  dapat  mendukung  pemain  baru  untuk  masuk  dalam bisnis jasa pelayaran sehingga secara tidak langsung dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di jasa pelayaran.
Pengenaan pemajakan tarif PPh Pasal 15 yang masih berlaku merupakan pajak bersifat final  yang  mengusung  konsep  kesederhanaan  yang  mendukung  usaha  pemerintah  dalam melaksanakan fungsi anggaran (Nugroho, 2014). Sistem pajak final ini juga berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor-sektor tertentu. Tipe flat tax yang digunakan di sektor tertentu saja. Flat tax sendiri merupakan istilah perpajakan yang hanya menggunakan satu tarif saja untuk seluruh wajib pajak. Flat tax yang ada didukung dengan fakta bahwa pajak bersifat final  yang  menggunakan  nilai  bruto  sebagai  dasar  pengenaan  pajak  tanpa  memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperhitungkan biaya yang mungkin ada dalam kegiatan operasionalnya  (Kesuma,  2011).  Hal  ini  dirasa  merugikan  pelaku  jasa  pelayaran  mengingat tidak semua perusahaan mempunyai biaya yang sama. Dengan diterapkannya tarif umum maka perusahaan ini  dapat mengakui  biaya-biaya  yang  muncul  khususnya  biaya  yang  bersifat  3M (mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara)  sehingga  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh perusahaan pelayaran jauh lebih representatif.
Implikasi yang muncul tidak hanya berpihak kepada perusahaan pelayaran namun juga untuk  pemerintah terutama  dalam  masalah  penerimaan  negara  sekaligus  menjalankan  fungsi budgeter dari pajak itu sendiri. Dengan diubahnya pemajakan tarif PPh Pasal 15 menjadi tarif umum, ada potensi yang dapat digali dari bisnis jasa pelayaran. Merujuk ke Tabel 3 tentang simulasi  penghitungan  potensi  penerimaan  pajak  dengan  tarif  umum  PPh  Pasal  17,  terdapat potensi penerimaan negara sekitar 135 Miliar hanya dari 3 perusahaan yang dipilih. Ini artinya potensi penerimaan  yang ada masih cukup besar untuk dapat dilakukan intensifikasi melalui perubahan tarif final menjadi tarif umum.

## PENUTUP
Penggantian skema Pemajakan perusahaan pelayaran dari PPh Pasal 15 yang bersifat final menjadi tarif umum merupakan hal yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Dengan kondisi di lapangan menunjukan banyak perusahaan jasa pelayaran yang mengalami kerugian, skema perpajakan tarif umum dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak yang memang mengalami kerugian  sehingga  tidak  perlu  membayar  pajak.  Skema  pajak  tarif  umum  juga  memberikan kesempatan bagi perusahaan yang akan masuk untuk mengalami kerugian di masa awal operasi, meningkatkan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari sektor jasa pelayaran.
Tidak  hanya  dari  sisi  keadilan,  penggantian  skema  perpajakan  bagi  jasa  pelayaran memiliki  keunggulan  lain  yang  beragam.  Keunggulan  lainnya  adalah  potensi  naiknya penerimaan perpajakan dari sektor jasa pelayaran. Dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat potensi yang muncul untuk dapat dilakukan intensifikasi lebih jauh oleh otoritas  pajak  untuk  memastikan  tidak  menghilangnya  potensi  penerimaan  perpajakan  dari sektor ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreana, P., & Inayati. (2022). Principles of Tax Collection in Value Added Tax (VAT) on Digital Services in Indonesia. Jurnal Public Policy, 8 (1), 29-35. https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.4692
Arianty, F., & Sos, S. (2017). Tinjauan Atas Asas Keadilan dan Kemudahan Administrasi Pajak dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak UMKM. Journal of Vocational Program University of Indonesia , 5 (1).
Bank  Indonesia.  n.d.  JISDOR.  Diakses  pada  tanggal  2  November  2022  dari https://www.bi.go.id/en/statistik/informasi-kurs/jisdor/Default.aspx
Christian,  Y.  A.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2019).  Implikasi  Pengenaan  Pajak Penghasilan  Final  Terhadap  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Badan  Pada  Pt.  Empat Tujuh Abadi Jaya. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1). Direktur  Jenderal  Pajak.  (1996). Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 29/PJ.4/1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. (Seri PPh Umum No. 35).
Direktur  Jenderal  Pajak.  (1996). Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor SE- 32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang  Bergerak  di  Bidang  Usaha  Pelayaran  dan/atau  Penerbangan  Luar  Negeri.  (Seri Pph Umum No. 37).
Handojo,  B.,  Sapdi,  M.,  Sahudiyono,  S.,  Ingesti,  P.  V.,  &  Pertiwi,  Y.  (2022).  Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada Perusahaan Pelayaran PT. Prima Kaltara  Bahari di Tarakan. Majalah Ilmiah Bahari Jogja , 20 (2), 174-186. https://doi.org/10.33489/mibj.v20i2.303 Kesuma, Agus. (2011). PPh FINAL Memudahkan atau Membebani. Sebuah Tinjauan dari sisi Wajib Pajak. 12. 21-31.
Menteri  Keuangan.  (1996). Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  KMK- 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri . Menteri Keuangan. (1996). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK- 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri . Nugroho, A. D. (2014). The Application of Simplicity Concept of Taxation on Final Income Tax Regime in Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 26 (3), 546-559.
Pohan, C. A. (2016). Mereviu Basis Pemajakan Perusahaan Pelayaran Nasional Berdasarkan “Deemed  Profit”  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Angkutan  Laut. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi, 8 (2), 112-140. https://doi.org/10.31334/trans.v8i2.66.g58 Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran RI tahun 2008, (64). Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran RI tahun 2008, (133). Presiden  Republik  Indonesia.  (2021). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . Lembaran RI Tahun 2021, (246). Putra, B. C., & Qibthiyyah, R. M. (2019). Pengaruh Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan  terhadap  Indikasi  Penggelapan  Pajak. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan Indonesia , 19 (1), 96-117. https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.878
Sari, P. A. K., Waluyo, W., & Hermawan, S. (2022). Analisis Mekanisme Pemerintah dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Selebgram. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (11), 3557- 3566. https:// doi.org/10.47492/jip.v2i11.1393
Sulbahri, R. A., & Sari, I. P. (2018). Analisis Pemungutan PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Pada Studi Kasus Perusahaan Developer PT. Indojaya Agung Property Palembang). Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu , 7 (2), 74-84.