## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DAFTAR ISI

## PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA
Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer ................................................................................................121-138

## PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono ....................................................................................139-157

## KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam ................................158-171

## MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS
Hatib Abdul Kadir ......................................................................................................................................172-184

## KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser .............................................................................................................185-193 KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING:

## ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS
Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita .........................................................................................194-204

## MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae .......................................................................................205-218

## RINGKASAN DISERTASI
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE
Bondan Widyatmoko ..................................................................................................................................219-228

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Ayu Nova Lissandhi ...................................................................................................................................229-235 TINJAUAN BUKU

## DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Eristya P. Irwanto ......................................................................................................................................236-242

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DDC: 330.9

## Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer
PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT : SUATU USULAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BAGI PAPUA BARAT, INDONESIA

## ABSTRAK
Papua Barat adalah bagian timur Indonesia dengan sejarah panjang tata kelola dan skema pembangunan di bawah Belanda dan pemerintah Indonesia. Gagasan tentang keterbelahan dan keterlambatan jelas dalam pengembangan dan kebijakan yang diberikan oleh Belanda dan pemerintah Indonesia. Keadaan keterbelahan adalah preferensi orang Papua Barat untuk menjadi Papua Barat yang merdeka, dan atau orang Melanesia yang memuncak pada era Belanda atau menjadi bagian integral Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan keterlambatan negara terkait dengan penerapan model dan kebijakan pembangunan degan kesan tergesa-gesa yaitu otonomi khusus dan pemekaran di bawah Indonesia dan percepatan model dekolonisasi pembangunan di bawah Belanda. Maka penting untuk merumuskan model alternatif pembangunan dan paradigma yang disebut Push and Pull Driven Development untuk mengembangkan Papua Barat dengan lebih baik.
Kata kunci: paradigma push and pull driven development, Papua Barat

## DDC: 307.7
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono
PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA

## ABSTRAK
Selama empat dekade terakhir, pengembangan pulau-pulau terluar sejak Orde Baru mengalami kegagalan. Tulisan ini membahas kondisi pembangunan di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia Timur saat ini. Tulisan ini memperlihatkan kondisi terbatasnya akses terhadap pembangunan, yang kemudian membentuk strategi bertahan hidup bagi penduduk yang berada di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia, yaitu Pulau Liki, Pulau Befondi, Pulau Fani, dan Pulau Brass-fanildo, yang semuanya masuk wilayah Papua. Dengan mempertimbangkan konsep yang diusulkan oleh Harry Jones, pembangunan seharusnya dapat mempertimbangkan tiga unsur dalam kesetaraan yaitu (1) peluang yang sama untuk hidup, (2) perhatian yang sama pada kebutuhan masyarakat, dan (3) meritokrasi. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018. Dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator Indeks Desa Membangun, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tiga unsur kesetaraan pembangunan belum terasa di wilayah Indonesia Timur dan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan.
Kata kunci: indeks desa membangun, pembangunan dan strategi bertahan hidup, masyarakat pulau kecil terluar, kesetaraan dalam pembangunan, Indonesia Timur

## DDC: 307.2

## Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

## KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan migrasi pekerja muda ke Kota Sorong. Secara umum, penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi migran, khususnya yang berpendidikan tinggi, bermigrasi ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Para migran berpendidikan tinggi tersebut kemungkinan memiliki berbagai pertimbangan ketika memilih Kota Sorong sebagai daerah tujuan migrasi mereka. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dari wawancara dan didukung oleh kajian pustaka. Panduan disusun untuk memfasilitasi wawancara dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya memahami migrasi tidak sekedar sebagai suatu proses linear hanya untuk kepentingan ekonomi, namun faktor-faktor non-ekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan migrasi.
Kata kunci: migrasi internal, tenaga kerja migran, proses pengambilan keputusan
DDC: 307.2

## Hatib Abdul Kadir
MIGRAN SEBAGAI ASPEK PENTING YANG MENGANCAM ORANG LOKAL PAPUA

## ABSTRAK
Riset ini mengeksplor migrasi internal orang Indonesia ke Papua. Migrasi internal tersebut dalam dua bentuk. Pertama migrasi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui transmigrasi, dan kedua migrasi sukarela dengan keinginan dari migran itu sendiri. Implikasi dari migrasi secara massif dan berkelanjutan ini adalah perubahan demograsi secara signifikan di Papua. Orang lokal Papua menjadi minoritas baik secara jumlah dan akses mereka di ekonomi. Riset ini dilakukan di Sorong Raya, meliputi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dua wilayah ini secara signifikan menunjukkan dominasi migrasi di bidang ekonomi dan meminggirkan orang lokal Papua. Riset ini juga melihat response orang Papua terhadap dominasi migran tersebut.
Kata kunci: migrasi, dominasi, ancaman, orang lokal Papua
DDC: 323.1

## Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA

## ABSTRAK
Munculnya muatan afirmasi dalam UU Otsus Papua merupakan suatu perjuangan panjang yang salah satunya dilatar-belakangi oleh rendahnya perwakilan politik dalam rangka kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Kondisi ini pun, mendapat perhatian tim asistensi perancang UU Otsus Papua, yang kemudian munculnya pokok pikiran kuota afirmasi ¼ (satu perempat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bagi orang asli Papua. Dalam realisasinya, kuotatambahan anggota DPRP tersebut menemui jalan panjang dan kontroversi antara pihak pemerintah, kelompok masyarakat, dan elite politik. Tujuan dari tulisan ini adalah 1) untuk mengetahui latar belakang munculnya kuota tambahan afirmasi ¼ (satu perempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua; dan -2) untuk mengetahui dinamika kontroversi isu kuota tambahan afirmasi ¼ (satuperempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua pada Pemilihan Umum 2009 dan 2014. Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1) latar belakang munculnya kuota tambahan anggota DPRP, merupakan suatu kebijakan afirmasi dalam meningkatkan partisipasi politik orang asli Papua. Harapan dari kebijakan afirmasi ini sebagai suatu bagian penyelesaian kesenjangan dalam rekrutmen politik orang asli Papua, terutama yang terjadi di bawah rezim Orde Baru; dan -2) Penafsiran berbeda tentang muatan UU Otsus Papua, khususnya kuota kursi afirmasi baik pemerintah pusat-daerah, elite politik, dan kelompok masyarakat adalah faktor sulitnya kuota kursi afirmasi ini direalisasikan.
Kata Kunci: otonomi khusus, afirmasi, legislatif

## DDC: 302.2

## Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

## KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING: ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS

## ABSTRAK
Beberapa waktu ini, Indonesia sedang mengalami ancaman disintegrasi bangsa di Papua yang diawali insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan bentrok mahasiswa Papua dengan warga di Malang, merembet menjadi kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar Papua. Sudah barang tentu gejolak nasional semacam ini akan menimbulkan berbagai tanggapan dari banyak pihak, khususnya pemerintah. Penelitian ini menganalisis pernyataan- pernyataan pejabat negara di Indonesia yang berkaitan dengan krisis di Papua yang diberitakan media online. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk yang membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yang pertama dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial dan yang ketiga dimensi konteks/praktik sosial, hasilnya media online Indonesia hanya memiliki perbedaan di level skematik yaitu penekanan poin penting dalam isi berita.
Kata kunci: krisis Papua, media online, pejabat negara
DDC: 398.2

## Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae

## MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

## ABSTRAK
Saling klaim kepemilikan atas tanah oleh sejumlah suku menjadi fenomena yang terus terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tahun 2013 hingga tahun 2019 misalnya, terjadi 32 aksi pemalangan fasilitas publik milik pemerintah daerah dan swasta yang dibangun diatas tanah yang diklaim oleh sejumlah marga dan suku sebagai pemilik tanah yang sah. Masing-masing klen/marga dan suku mengklaim sebagai pemilik yang sah. Legalitas kepemilikan tanah oleh sejumlah suku dan klen/marga, dilakukan dengan mengkonstruksi mitos. Tulisan ini berbasis data fenomena saling klaim tiga suku tentang hak atas atas tanah di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari. Ketiga suku tersebut adalah suku Arfak, Doreri dan Mansim Mansim Borai. Untuk menguatkan klaim kepemilikan tanah, masing-masing memumunculkan mitosnya sendiri. Namun, karena tidak ada kata sepakat, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah, mitos baru dimunculkan, yakni hak atas tanah adat yang digunakan untuk Bandara Udara Rendani Manokwari bukan milik salah satu suku, melainkan milik ketiga suku:Arfak, Doreri, dan Mansim Borai. Hal itu berarti mitos yang pernah ada dimitoskan lagi sehingga menghasilkan mitos baru. Mitos di produksi untuk menambah fakta tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh sejumlah klen/marga dan suku.
Kata kunci: klaim kepemilikan tanah, memitoskan mitos, legalitas kepemilikan tanah, tanah adat Manokwari
Bondan Widyatmoko RINGKASAN DISERTASI IMPLEMENTASI SERTIFIKASI MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO): PELUANG INKLUSI BAGI PETANI SAWIT SWADAYA DI PROVINSI RIAU

## ABSTRAK
Disertasi ini meneliti mengenai kesempatan petani kelapa sawit untuk terinklusi ke dalam rantai produksi kelapa sawit  yang  tercipta  melalui  pelaksanaan  sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat mendorong formalisasi lahan sawit petani swadaya melalui proses enclave . Selain itu, ISPO juga mendorong upaya pencegahan konflik melalui penataan dan penggunaaan lahan dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan bukti legal kepemilikan (SHM) dan bukti pengelolaan kebun (STDB). Hal ini mendorong proses inklusi petani sawit swadaya dengan semakin terbukanya akses permodalan, informasi serta terbangunnya sistem keterlacakan produksi sawit di Indonesia. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan survey rumah tangga petani, wawancara, pengamatan terlibat serta studi pustaka sebagai metode pengumpulan data.
Kata Kunci: implementasi, minyak sawit, berkelanjutan, petani sawit swadaya
Ayu Nova Lissandhi

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Judul Buku: Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place . Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

## Eristya P. Irwanto

## TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Judul Buku: The Political Economy of Agricultural and Food Policies .
Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DDC: 330.9

## Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer

## PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA

## ABSTRACT
West Papua is located in the eastern part of Indonesia with a long story of governance and development schemes under the Dutch and Indonesian governments. The notions of state segregation and tardiness were stated obviously in the development and regulations given by the Dutch and Indonesian government. The segregated circumstance was the Papuans’ preferences in order to be an independent West Papua and or the high number of Melanesians in the Dutch era or becomes an integral part of the Republic of Indonesia. Furthermore, the notions of state tardiness in regard to the implementation of development model and policy are related to special autonomy and the creation of new regions under the Indonesian government and the acceleration of the decolonized development model under the Dutch government. It is, therefore, important to formulate an alternative development model and paradigm which is called Push and Pull Driven Development to develop a better West Papua.
Keywords: paradigm, push and pull driven development, West Papua

## DDC: 307.7

## Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono

## DEVELOPMENT AND ADAPTATION STRATEGY FOR OUTERMOST SMALL ISLAND COMMUNITY IN PAPUA, INDONESIA

## ABSTRACT
Over the last four decades, the development of outer islands since New Order has grown failure. This paper explains the actual condition of some outer islands in East Indonesia which made an adaptation strategy for the peoples regardless of some limited access towards development. By considering the concept proposed by Harry Jones, the development itself should consider three elements of equity to achieve which are, (1) equal life chances, (2) equal concern for people’s needs, and (3) meritocracy. Data were collected by observation and in- depth interviews during Ekspedisi Nusa Manggala 2018. The study was conducted in Liki, Befondo, Fani and Brass-Fanildo Islands, in North Papua, Indonesia. We started the study by using the descriptive analysis towards Village Building Index indicators and drew on varied data sources. The result of analysis denotes that the outer islands is of great concern to be managed and the marginalized development there leads to the emergence of ideological, structural, organizational inequality driven by poor infrastructure and geographical conditions. We conclude that development equity has not happened yet in East Indonesia and still becomes a continuous work for the Indonesian government and stakeholders.
Keywords: Village Building Index, development and adaptation strategy, outermost small island community, de - velopment equity, East Indonesia

## DDC: 307.2
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

## DECISION OF MIGRATION OF YOUNG WORKFORCE TO SORONG CITY, WEST PAPUA ABSTRACT
This study aims to explain the decision-making process of migration of young workforce to Sorong City. This research will discuss the decision-making process to understand various factors that influence migrants, especially those who are highly educated, migrate to Sorong city, West Papua Province. These highly educated migrants might have various considerations when choosing Sorong City as their migration destination. The data collected is qualitative data from interviews and is supported by a literature review. Guidelines are prepared to facilitate interviews and produce a better understanding of migration behaviour. The results show that the importance of understanding migration is not just a linear process for the sake of the economy, but non-economic factors also influence migration decision making.
Keywords: internal migration, young workforce migrant, decision-making process
DDC: 307.2

## Hatib Abdul Kadir

## MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS
ABSTRACT This research explores the internal migration of Indonesian people to Papua. Internal migration is considered in two types. First, migration which is initiated by the government through transmigration. Second, voluntary migration in which migrants have their own desire to migrate. The implication of massive and continued migration is a significant demographic change in Papua. Local people in Papua become minorities in terms of numbers and economic accesses. This research was conducted in Sorong Raya encompassing Sorong City and Sorong District. These two regions significantly denotes the dominance of economic migration which marginalizes local Papuans. This research also observed local people in Papua’s responses towards migrants domination.
Keyword: migration, domination, threat, local Papuans

## DDC: 323.1
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser

## CONTROVERSY ON REALIZATION OF LEGISLATIVE MEMBER AFFIRMATION SEATS IN SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA IN 2009 AND 2014 ELECTIONS

## ABSTRACT
The enactment of an affirmation article in the Papuan Special Autonomy Law (UU Otsus Papua) is a long struggle that is motivated by the lack of political representation for the interest of indigenous Papuans or so-called Orang Asli Papua (OAP). This situation also received attention from the Drafting Assistance Team of UU Otsus Papua. They raised an idea to reserve the affirmative quota in which ¼ (one fourth) of the members of the Papuan People’s Representative Council (DPRP) is for indigenous Papuans. During implementation, the additional quota of DPRP members becomes a controversy for the government, communities, and political elites. This article aims 1) to understand the backgrounds of ¼ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans, and; 2) to find out the dynamics of the controversy over the issue of ¼ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans in the 2009 and 2014 General Elections. The research methods consist of a qualitative approach and a case study. Primary data used in this research were derived from in-depth interviews. On the other hand, secondary data was obtained from a review of literature and documents. The results are: 1) the underlying reason for this additional quota for DPRP members is a part of an affirmative policy to increase the indigenous Papuans’ political participation. This affirmative policy is expected to resolve the gaps in the political recruitment of indigenous Papuans, particularly under the New Order regime dan; 2) the different interpretations of the Papua Special Autonomy Law’s contents, especially regarding the affirmative seat quota for central and local government, political elites, and community, are the main factor that leads this affirmative seat quota difficult to be implemented.
Keywords: special autonomy, affirmation, legislative

## DDC: 302.2

## Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

## STATE OFFICALS’ STATEMENTS N ONLINE MEDIA REGARDING THE CRISIS OF PAPUA: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

## ABSTRACT
Recently, Indonesia has been threatened by the disintegration issue in Papua which initially began because of the incident happened in the Papuan students’ dormitory in Surabaya and the clash between Papuan students and citizens in Malang. This situation led to the high-tense chaos that occurred in big cities in Papua and gained multifaceted perspectives and responses from many actors, particularly the government. This research analyzes the statements delivered by the state officials on online media in terms of the crisis in Papua. Utilizing critical discourse analysis, Van Dijk divides discourse analysis into 3 dimensions. First, textual dimension; second, social cognitive dimension, and; third, contextual or social practice dimension. The result is that the online media in Indonesia merely have differences in the schematic level which is the emphasis of important points in news’ contents.
Keywords: crisis of Papua, online media, state officials
DDC: 398.2

## Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae
MYTHING THE MYTHS: LEGALITY OF CUSTOMARY LAND OWNERSHIP CONCEPT IN MANOKWARI DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE

## ABSTRACT
Mutual claims in land ownership by several tribes are a continuing phenomenon happening in Manokwari Regency, West Papua Province. From 2013 to 2019, for instance, there were 32 actions undertaken to block public facilities owned by local government and private companies which have been built on the land belong to certain tribes or clans. Each tribe or clan claims as to the legal owners of the land. The legality of land ownership done by several clans or tribes is undergone by constructing a myth. This paper is based on the data that shows the mutual claim phenomena of three tribes on land rights in the area of Rendani Manokwari Airport. These three tribes are Arfak, Doreri, and Mansim Mansim Borai. Each tribe generates its own myth to reinforce land ownership claims. However, when there is no agreement, a new myth is raised to obtain compensation for land use. The myth is that the rights of customary land used for the operation of the Rendani Manokwari Airport does not belong to one tribe, but those of Arfak, Doreri, and Mansim Borai. It means that the myths that have existed are resurrected to produce new myths. The myths are produced to add facts regarding the legality of land ownership for some clans and tribes.
Keywords: land ownership claims, myths, the legality of land ownership, Manokwari’s customary land
Bondan Widyatmoko

## DISSERTATION SUMMARY

## THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE

## ABSTRACT
This dissertation examines the opportunities for oil palm farmers to be included in the palm oil production chain which is created through the implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification (ISPO). This research shows that the implementation of ISPO certification can encourage the formalization of palm oil smallholders through the enclave process. In addition, ISPO also encourages efforts to prevent conflicts through arrangement and land use based on the legal evidence of ownership or land certificate (SHM) and Cultivation Registration Receipt (STDB). This encourages the inclusion of palm oil smallholders with the increasing open access to capital and information and the establishment of a traceability system for palm oil production in Indonesia. This dissertation research is a qualitative study using farmer household surveys, interviews, participant observations, and literature studies as data collection methods.
Keyword: implementation, palm oil, sustainable, palm oil smallholder
Ayu Nova Lissandhi

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Judul Buku: Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place . Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

## Eristya P. Irwanto

## TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Judul Buku: The Political Economy of Agricultural and Food Policies .
Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

## KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING: ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS
Fitria Widiyani Roosinda 1 , Ariyan Alfraita 2
Program Studi Ilmu Komunikasi-FISIP, Universitas Bhayangkara E-mail: 1 fitria@ubhara.ac.id, 2 ariyanalfraita@ubhara.ac.id

## ABSTRACT
Recently, Indonesia has been threatened by the disintegration issue in Papua which initially began because of the incident happened in the Papuan students’ dormitory in Surabaya and the clash between Papuan students and citizens in Malang. This situation led to the high-tense chaos that occurred in big cities in Papua and gained multifaceted perspectives and responses from many actors, particularly the government. This research analyzes the statements delivered by the state officials on online media in terms of the crisis in Papua. Utilizing critical discourse analysis, Van Dijk divides discourse analysis into 3 dimensions. First, textual dimension; second, social cognitive dimension, and; third, contextual or social practice dimension. The result is that the online media in Indonesia merely have differences in the schematic level which is the emphasis of important points in news’ contents.
Keywords: crisis of Papua, online media, state officials

## ABSTRAK
Beberapa waktu ini, Indonesia sedang mengalami ancaman disintegrasi bangsa di Papua yang diawali insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan bentrok mahasiswa Papua dengan warga di Malang, merembet menjadi kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar Papua. Sudah barang tentu gejolak nasional semacam ini akan menimbulkan berbagai tanggapan dari banyak pihak, khususnya pemerintah. Penelitian ini menganalisis pernyataan- pernyataan pejabat negara di Indonesia yang berkaitan dengan krisis di Papua yang diberitakan media online. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk yang membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yang pertama dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial dan yang ketiga dimensi konteks/praktik sosial, hasilnya media online Indonesia hanya memiliki perbedaan di level skematik yaitu penekanan poin penting dalam isi berita.
Kata kunci: krisis Papua, media online, pejabat negara

## PENDAHULUAN
Pada Agustus 2019, serangkaian kerusuhan ter- jadi di kota-kota besar Papua, akibatnya Papua menjadi bergejolak. Gejolak ini diawali dari serangkaian peristiwa gesekan di Jawa Timur yang melibatkan elemen mahasiswa Papua dengan warga lokal, diantaranya di Surabaya dan Malang. Hingga buntutnya wacana segelintir pihak di Papua ingin melepaskan diri dari bagian Republik Indonesia.
Yang terbaru, terjadinya kerusuhan di Wamena, Papua, kabarnya disebabkan oleh pesan berantai berisi rekaman video seorang guru yang mengeluarkan kata-kata rasis kepada muridnya,
penyebaran video tersebut memicu kemarahan warga di Wamena dan sebagai bentuk solidaritas warga Wamena melakukan aksi perlawanan atas ujaran berbau rasis yang beredar ini. Sekumpulan siswa PGRI dan 200-an orang berjalan menuju sebuah sekolah di Wamena yang disebut sebagai latar terjadinya video hoaks tersebut. Namun dalam perjalanannya entah siapa yang memulai, jumlah massa semakin bertambah dan kericuhan tidak bisa dielakkan di beberapa titik seperti di kantor Bupati Jayawijaya di daerah jalan Sudirman. Meski pada akhirnya video ini telah dikonfirmasi  oleh  Kabid  Humas  Polda  Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal adalah hoaks.
“Pada tanggal 18 September 2019 lalu di Wamena ada isu seorang guru mengeluarkan kata rasis. Setelah dilakukan pengecekan, isu itu tidak benar. Akibat provokasi tersebut, para pelajar maupun masyarakat melakukan unjuk rasa dan terjadi pembakaran beberapa kantor pemerintah, seperti kantor Bappeda, ruko-ruko milik masyarakat dan beberapa motor juga dibakar,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal kepada wartawan, Senin (23/9/2019) (Alfons, Matius. 2019. https://news.detik.com/ berita/d-4718220/wamena-rusuh-polda-ucapan- rasis-guru-di-wamena-hoaks, 30 September 2019).
Aksi yang direncanakan damai sebagai simbol perlawanan rasisme berubah menjadi aksi lempar batu, massa juga membakar sejumlah bangunan mulai dari rumah warga hingga kan- tor-kantor institusi negara. Polisi yang berusaha memukul mundur dengan tembakan ternyata tidak mampu. Massa justru semakin menjadi. Aksi yang awalnya hanya unjuk rasa ini pun tidak terhindar- kan menjadi aksi berdarah yang menewaskan lebih dari 30 jiwa dan mayoritas korban adalah masyarakat pendatang. Kebanyakan diantaranya banyak korban ditemukan di antara puing-puing gedung yang terbakar. (Yunita, Niken Widya. 2019. https://news.detik.com/berita/d-4725494/ rangkuman-fakta-di-wamena-dalang-rusuh-hing- ga-dokter-minta-dievakuasi)
Sejak Agustus-September 2019 lalu, tercatat sudah puluhan korban tewas dalam kerusuhan di bumi Cendrawasih ini. Belasan gedung pemerin- tahan, ratusan rumah terbakar, dan tidak terhitung kerugian materiil akibat kendaraan yang dibakar dan fasilitas umum yang dirusak. Ancaman dis- integrasi di bumi Papua menjadi semakin nyata mengiringi perjalanan bumi pertiwi Indonesia di periode Agustus hingga September 2019 ini.
Terjadinya serentetan tragedi bangsa Indo- nesia di tanah mutiara hitam ini tentu tidak lepas dari kontribusi media yang memberitakan segala informasi terkini soal kejadian di Papua, media sebagai saluran rakyat untuk mendapatkan infor- masi yang teraktual dan terpercaya tidak lepas dari peran bahasa.
Bahasa adalah produk yang tercipta dari bu- daya dan kebiasaan masyarakat. Bahasa diguna kan sebagai sarana untuk mendeskripsikan, mengung- kapkan, seluruh pikiran perasaan dari manusia
yang menjadi sumber. Dalam konteks ini, bahasa telah mejadi saluran utama untuk berkomunikasi masyarakat. Fungsi bahasa sebagai komunikasi ini bisa diterjemahkan dalam fungsi informatif, estetis, fatis, dan direktif. Menurut Leech bahasa sebagai alat penyampai informasi merupakan fungsi utama bahasa.(Leech, 1997) Terlebih di masa sekarang saat dimana informasi telah bertransformasi menjadi sebuah komoditas sosial dan ekonomi, serta politik yang terus diburu oleh publik. Tidak heran muncul sebuah ungakapan informaton is power (Subrata, 1997)
Dengan ungkapan tersebut diatas, maka tidak aneh informasi menjadi demikian penting di era globalisasi sekarang ini, kini siapa saja bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dari media dimana saja, kapan saja, baik itu dari media cetidak, maupun elektronik, khususnya dari internet.
Internet telah menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, internet telah menjadi bagian baru dari kebanyakan keluarga di Indonesia, bila di-definisikan, internet merupakan sebuah bentuk jaringan yang terbentuk dari banyak komputer dan saling terkoneksi satu sama lain di seluruh dunia meski berbeda secara sistem dan aplikasi, jaringan-jaringan tesebut saling terhubung dengan kecanggihan di bidang telekomunikasi dan menggunakan standar protokol yang disebut TCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol) dalam menyampaikan pesan atau komunikasi(Su- priyanto, 2008).
Dengan kecanggihan internet ini, lahir sebuah media baru yang disebut sebagai media online atau daring. Kata online diambil dari istilah bahasa Inggris yang berarti dalam jaringan (da- ring), sehingga segala hal yang berada di internet bisa disebut sebagai online atau secara singkat online bisa juga diterjemahkan sebagai suatu proses akses informasi yang bersifat langsung, atau live secara bersamaan yang berlangsung melalui internet.(M.Jhon dan Hasan, 2004).
Setiap terjadi peristiwa yang menarik per- hatian publik nasional maupun internasional, media daring telah menjadi ujung tombak pusat informasi yang dibutuhkan oleh publik, karena kemampuan media daring sebagai the new media
(Situmorang, 2013) yang mampu memberikan informasi terbaru dan teraktual, kapan saja bah- kan dimana saja di genggaman setiap orang yang memegang gadget atau gawai mampu mengakses informasi terkini via daring media.
Tidak terkecuali pemberitaan tentang krisis Papua ini, yang pastinya tidak luput dari pemberi- taan media, akan tetapi ada satu fenomena dibalik pemberitaan media daring ini yang menurut peneliti menarik untuk diteliti, yaitu adanya pem- beritaan tentang tanggapan dari pejabat-pejabat negara tentang krisis Papua. Negara sudah barang tentu akan hadir pasa peristiwa nasional seperti yang terjadi di Papua. Banyak tujuannya, dian- taranya untuk meredamkan suasana, menjelaskan kronologi kejadian, atau banyak juga yang dinilai sebagai pencitraan.
Dalam penelitian ini akan dikaji teks pem- beritaan tanggapan pejabat negara tentang kriris Papua dengan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah sebuah usaha atau proses menjelaskan sebuah realita sosial pada sebuah teks yang dikaji oleh peneliti atau sekelompok golongan yang dominan dan memiliki sebuah kecendrungan untuk mencapai tujuan tertentu dan memperoleh apa yang diinginkan(Jorgensen dan Phillips, 2007) atau bisa diartikan dalam sebuah konteks wacana harus dipahami pasti ada kepen- tingan (Darma, 2009). Selain itu, pendekatan kri- tis ini telah menemptkan wacana sebagai sebuah kekuatan atau power (Asher dan Simpson, 1994; Dijk, 1988; Fairclough, 1995). Wacana juga bisa diterjemahkan sebagai refleksi dari suatu relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat (Rankema, 2004).
Lebih jauh lagi, Fairclough dan Wodak meman dang pendekatan kritis adalah sebagai sebuah pemahaman wacana sebagai suatu bentuk praktik sosial (Fairclough dan Wodak, 1997), se- hingga dalam praktik sosial individu bisa dikati- dakan selalu memiliki sebuah tujuan berwacana, termasuk tujuan untuk menjalankan kekuasan. Apabila yang terjadi demikian, maka praktik wa- cana akan mempresentasikan efek ideologi, yang mengkreasi suatu hubungan seperti kelas sosial laki-laki dan perempuan atau kelompok mayoritas dan minoritas (Subagyo, 2010). Oleh karena itu, analisis wacana kritis tidak lagi berfokus hanya
pada kajian wacana dari segi internal maupun eksternal, akan tetapi wacana juga bisa sebagai bentuk ‘kaca mata’ untuk melihat motif-motif ideologis serta kepentingan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan lebih jelas.

## TINJAUAN PUSTAKA
Krisis merupakan sebuah kondisi dimana terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa dan tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak (akibat) yang cenderung negatif. Krisis dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Krisis dapat dipandang sebagai salah satu faktor resiko yang harus diperhitungkan dan dipersiapkan dengan baik. Bagi suatu negarapun, menerapkan mana- jemen krisis merupakan sebuah keharusan. Tanpa kesiapan yang baik, negara akan gagap atau panik menghadapi kejadian yang tidak terduga sehingga para pejabat yang berwenang sering salah dalam mengambil tindakan.
Kata krisis berasal dari bahasa Yunani yang berarti keputusan. Dalam bahasa Cina, krisis di- artikan bahaya maupun peluang. Krisis juga bisa diartikan sebagai titik balik dari sebuah peristiwa, bisa berarti titik balik yang positif apabila dilewati dengan baik, namun bisa menjadi bukan titik balik yang positif apabila tidak mampu melewatinya dengan baik. Cara melewati krisis inipun beragam bentuknya, tergantung bagaimana situasi krisis yang dihadapi. Krisis yang terjadi pada Papua belakangan ini juga bisa menjadi titik balik bagi Indonesia, apakah Indonesia tetap dapat memper- tahankan Papua ataukah sebaliknya. Sebenarnya Papua tidak perlu sampai harus bergejolak jika saja sejak awal para pejabat pemerintahan yang berwenang dapat mengidentifikasi permasalahan dan segera menyelesaikannya sebelum terjadinya krisis seperti sekarang.
Media sosial adalah unsur penting yang sangat berpengaruh dalam terjadinya sebuah krisis, tidak terkeculi krisis yang terjadi di Papua ini. Era Big Data ini memungkinkan penyebaran beragam informasi yang luar biasa dimasyarakat, dan belum tentu semua informasi yang diterima masyarakat tersebut benar. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Andrew Griffin dalam bukun - ya Crisis, Issues and Reputation Management bahwa perubahan yang paling luar biasa, tentu
saja, adalah pertumbuhan media sosial. Media ini telah mengubah secara dramatis pola pemberitaan dan konteks sosial di mana reputasi dikelola. Saat ini terjadi pergeseran dari lingkungan manajemen reputasi yang didasarkan pada komunuikasi dari ‘satu – ke -banyak’ yang terstruktur ke ‘ba- nyak-ke-banyak’ atau percakapan non-hirarkis. (Griffin, 2014)
Media sosial telah memperkenalkan dimensi baru dalam pengelolaan risiko reputasi. Bergerak dari hal-hal khusus ke umum, pertumbuhan media sosial telah mengubah konteks pengelolaan risiko reputasi dengan cara berikut: pertama, makin banyak orang berkontribusi secara langsung ada pembentukan reputasi organisasi. Kedua, reputasi dapat berubah secara lebih lebih cepat daripada sebelumnya. Ketiga, pendekatan komunikasi tradisional kini sudah tidak memadai lagi. Media sosial kini sudah merasuk dalam kehidupan. Kini lebih dari 70 persen penduduk internet meng- gunakan berbagai bentuk jaringan sosial. Pada tahun 2011, jejaring sosial menyumbang satu dari setiap enam menit waktu yang dihabiskan melalui daring. Media sosial kini juga tidak lagi menjadi ranah remaja. Demografis terbesar Facebook kini berusia antara 35 dan 54 tahun dan rata-rata usia profil di Twitter adalah 16-24 tahun,  sebuah  struktur  demografis  yang  bisa memberikan goyangan politik dan daya beli yang lebih besar. Dunia daring cepat menyerupai satu luring, dengan semua variasi dan kompleksitas.
Media sosial adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak yang mendorong nilai dari user-generated content dan persepsi interaksi dengan orang lain. (Carr dan Hayes, 2015).
Pertumbuhan media siber di Indonesia kian dahsyat. Dewan Pers memperkirakan, jumlah me- dia daring se-Nusantara saat ini mencapai 43 ribu lebih. Namun, hanya sebagian yang tumbuh dan ingin membangun profesionalisme jurnalistik. Sementara, sebagian lagi hanya untuk mencari keuntungan semata. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, media daring rata-rata menjamur dan menyasar hampir semua ibu kota
provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia. Hanya saja, Dewan Pers belum memiliki data pasti  sampai  proses  verifikasi  faktual  selesai dilakukan pada akhir tahun ini. Namun, merujuk pada proses pendataan yang pernah dilakukan dan kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Data Pers 2015, media daring yang memenuhi syarat disebut perusahaan pers dan profesional baru berjumlah 168 perusahaan.(Pos, 2018)
Pejabat negara merupakan komunikator dalam proses politik, dimana segala pernyataan yang diucapkannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat berpengaruh terhadap publik. Untuk ini diperlukan kehati-hatian dalam memberikan pernyataan yang terkait dengan kepentingan publik, termasuk kasus Papua. Jika tidak hati-hati, pernyataan yang diucapkan bisa berdampak tidak baik dan memunculkan reaksi yang tidak diinginkan dari masyarakat. Terlebih dengan kecepatan media daring yang jangkauan- nya sangat luas, segala hal dapat dengan mudahn- ya sampai pada masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Sekjen PWI Jawa Tmur, Eko Pamuji dalam tulisannya yang berjudul Media Massa dan Propaganda Dalam Komunikasi Politik Modern mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks media massa kini benar-benar sudah mengubah pola, model dan sistem komunikasi massa dalam demokrasi. Lahirnya media sosial yang saat ini makin melambung dan siapa saja yang terhubung internet bisa mengaksesnya dan menjadi medium efektif untuk melakukan komunikasi. (Pamuji, 2019)
Pejabat negara juga menjalankan fungsi kehumasan, mereka adalah sumber-sumber informasi penting dalam pencegahan terjadinya krisis pada suatu negara. Seperti yang dikemuka- kan oleh Cultip dalam bukunya Effective Public Relations, Peran Hubungan Masyarakat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu : (Cutlip dan Center, 2000)

## 1. Expert Prescriber
Seorang expert prescriber adalah seorang yang menjalankan peran seperti seorang konsultan. Ia adalah seorang yang dapat dipercaya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
Hubungan dengan klien, seperti hubungan an- tara dokter dengan pasien dimana pasien hanya pasif mendapat masukan dan nasehat. Praktisi yang berperan sebagai expert prescriber akan mengidentifikasikan masalah, mengembangkan rancangan program, dan memegang tanggung jawab penuh dalam implementasi program yang telah dirancangnya itu. Kegagalan dan keber- hasilan suatu program, oleh klien, sepenuhnya merupakan tanggung jawab expert prescriber ini.

## 2. Communication fascilitator
Peran ini menempatkan praktisi PR ( Public Relations ) sebagai seorang pendengar yang baik dan penyedia informasi. Fungsi praktis adalah sebagai penghubung, interpreter, dan mediator antara organisasi dengan publiknya. Peran ini mencoba memelihara komunikasi dua arah dan memfasilitasi pertukaran informasi dengan menciptidakan dan memelihara saluran-saluran mediamedia komunikasi yang diperlukan. Peran ini ada berdasarkan asumsi bahwa komunikasi dua arah yang efektif akan meningkatkan kualitas keputusan organisasi dan publik mengenai antara lain kebijakan, prosedur, tindakan dan hubungan yang saling menguntungkan.

## 3. Problem solving fascilitator
Praktisi yang menjalankan peran ini bekerja bersama-sama dengan para manajer untuk me- mecahkan masalah. Praktisi PR ( Public Relations ) menjadi bagian dari tim strategis. Hal ini bisa terjadi bila praktisi PR mampu mempergunakan dan menunjukkan keterampilan dan nilai dirinya dalam membantu manajemen dalam memecahkan masalah.

## 4. Communication technician
Praktisi PR ( Public Relations ) dikatidakan berper- an sebagai communication technician bila peker- jaannya sehari-hari hanyalah menerima perintah dari atasan. Umumnya, pekerjaan yang dilakukan antara lain, menulis, mengedit, membuat press release, website, annual report, mempersiapkan pidato dan pekerjaan teknis lainnya.
Dalam konteks artikel ini, peran seorang peja- bat negara republik Indonesia dalam memberikan pernyataan pada media daring terkait krisis yang
terjadi ini adalah lebih sebagai, Communication Fascilitator , pernyataan-pernyataan pejabat negara bisa menjadi penyambung antara negara dengan rakyat, baik itu di dalam maupun luar Papua.
Sebagai pejabat negara, sangatlah penting menjaga ucapan dan perilaku di dalam meng- hadapi krisis terkait Papua tersebut. Sebab apapun pernyataan yang diucapkan akan dapat berdampak pada masyarakat. Krisis Papua yang saat ini tengah mengemuka dan terjadi berlarut merupakan bentuk ketidaksiapan para pejabat negara ini dalam mengantisipasi terjadinya krisis.
Krisis Papua yang terjadi tidak dapat dipi- sahkan dari media dan politik. Media dan politik bagaikan dua sisi mata pisau. Media dan politik merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Tidak ada politik yang tersampaikan melalui media dan tidak ada media yang tidak memberiti- dakan politik. Media mengawal proses politik dan politik memerlukan media. Begitulah keduanya saling mengisi dalam berbagai proses. Brian Mc Nair yang dikutip oleh Fikri dalam bukunya Sejarah Media Transformasi, Pemanfaatan dan Tantangan , mengatakan bahwa pesan atau berita yang muncul di media tidak dalam hampa kepen- tingan. Konstruksi berita ini, dengan demikian tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terkait erat dengan aktor-aktor dalam media, konteks sosial budaya, serta struktur media atau kebijakan redaksional di dalamnya.(Fikri, 2018)
Munculnya reaksi beragam yang datang dari masyarakat tidak terlepas dari persepsi tiap orang yang berbeda dalam membaca berita, terutama di media daring. Pesan-pesan politik berupa pernyataan – pernyataan dari para pejabat negara terkait kasus Papua tentu akan menjadi konsumsi publik, dengan demikian, dengan sendirinya maka publik akan mempersepsi politik tersebut. Ibnu Hamad dalam (Hiplunudin, 2017) mengatakan bahwa cara-cara media menampilkan peristiwa-peristiwa politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan aktor politik mengenai perkembangan politik dan keikutsertaan media dalam mengubah sistem politik dengan melalui pembentukan opini publik atau pendapat umum, yakni upaya pembangunan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik atau aktor politik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kualitatif – konstruktivisme terhadap pemberitaan yang didalamnya terdapat per- nyataan dari pejabat negara tentang krisis Papua. Penelitian ini berusaha membuka bagian-bagian tersembunyi dibalik kenyataan yang tampak untuk dilakukan perubahan terhadap struktur sosial (Hamad, 2004)
Dalam level analisis yang lebih dalam data penelitian ini menggunakan model analisis wa- cana kritis van Dijk. Van Dijk membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yang pertama dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial dan yang ke- tiga dimensi konteks/praktik sosial (Dijk, 1980 dan 1988).
Dimensi teks meliputi struktur teks yang di- antaranya terdiri dari kosakata, kalimat, dan para- graf untuk membuat pemaknaan suatu teks. Teks itu sendiri terdiri dari tiga struktur yaitu struktur makro (makna umum, dilihat dari sisi topik atau tema teks), superstruktur (struktur kerangka teks yang tersusun dalam berita utuh pendahuluan, isi, dan penutup), dan struktur mikro (makna teks yang dapat di teliti hingga bagian kecil teks, yakni kata, kalimat, dan paragraf).

## PEMBAHASAN 1.   Dimensi Tekstual Pernyataan Pejabat Pemerintah Dalam Pemberitaan Krisis Papua di Media Daring
Periode Agustus – September 2019 media daring Indonesia banyak di isi oleh pemberitaan krisis Papua. Ancaman disintegrasi bangsa ini semakin kuat yang dimulai dari serentetan insiden di Jawa Timur, yang berhasil di tenangkan oleh para pejabat negara sehingga kondisi Papua sempat kondusif, akan tetapi akhir September kerusuhan kembali pecah di Wamena hingga penelitian ini dibuat, kondisi Wamena masih dalam kondisi lumpuh, puing-puing gedung, dan kendaraan bermotor yang di bakar dan dirusak masih di- jalan-jalan protokol Wamena.
Pada bagian ini akan penelti paparkan hasil wacana kritis terhadap konstruksi wacana berita pernyataan pejabat pemerintah dalam pemberi- taan krisis Papua di media daring Indonesia.
Hasil analisis ini mencangkup analisis tekstual yang di teliti menjadi tiga tingkatan yaitu, mak- rostruktur (tematik), superstruktur (skematik), dan mikrostruktur (semantik, sintidaksis, stilistik dan retorika).

## a) Analisis Struktur Makro Wacana
Pernyataan Pejabat Pemerintah dalam Pemberitaan Krisis Papua di Media Daring Dalam tataran tekstual tingkatan struktur makro ditemukan elemen tematik dalam pernyataan pejabat pemerintah pada pemberitaan krisis di Papua,  yaitu  pernyataan  suapaya  konflik  dan krisis Papua cepat mereda.
Secara makro, baik Detik.com maupun Tempo.co  sejak  peristiwa  konflik  mahasiswa Papua di Jawa Timur pertengahan Agustus,
Tabel  1. Judul Wacana Pemberitaan Krisis Papua pilihan yang terdapat tanggapan dari pejabat negara pada media daring Detik.com dan Tempo.co periode
Agustus – Septtember 2019 No. Judul Berita Detik.com Tempo.co 1. Risma: Indonesia Tidak Melupakan Papua (Rabu, 21 Agustus 2019 03:57 WIB) Jokowi: Pace, Mace, Mama Papua Saya Tahu Ada Ketersinggungan ... (Senin, 19 Agustus 2019 18:39 WIB) 2. Wiranto: Kita Tahu yang Tunggangi Rusuh Papua, Saya Minta Hentikan (Jumat, 30 Agustus 2019, 21:21 WIB) Kapolri Tito Karnavian Kirim 300 Brimob ke Papua (Kamis, 29 Agustus 2019 16:55 WIB) 3. Jokowi: Tahun Depan Istana Presiden di Papua Mulai Dibangun (Selasa, 10 September 2019 11:52 WIB) Bertemu Jokowi, Tokoh Papua Ajukan Sembilan Permintaan (Selasa, 10 September 2019 12:46 WIB) 4. Ahli PBB Minta Veronica Koman Dilindungi, Polri: RI Negara Berdaulat (Selasa, 17 September 2019 21:55 WIB) Menhan Ryamizard: Agama Manapun Melarang Ada Negara dalam Negara (Rabu, 18 September 2019 19:02 WIB) 5. Wamena Rusuh Polda: Ucapan Rasis Guru di Wamena Hoaks (Senin, 23 September 2019 18:18 WIB) Kapolda Papua Ungkap Penyebab Ketegangan di Uncen Jayapura (Senin, 23 September 2019 12:56 WIB WIB) 6. Jokowi Minta Aparat di Papua Tahan Diri karena Perusuh Manfaatkan Sidang PBB (Senin, 23 September 2019 15:44 WIB) Bupati Upayakan Pemulangan Perantau Pesisir Selatan dari Wamena (Jumat, 27 September 2019 13:07 WIB) 7. JK Pastikan PBB Tidak Bahas Isu Papua, Kabar ‘Usul Referendum Ditolak’ Tidak Benar (Jumat, 27 September 2019 00:31 WIB) Polisi Sebut Dandhy Laksono Jadi Tersangka Terkait Isu Papua (Jumat, 27 September 2019 10:12 WIB)
hingga akhir September aktif memberitidakan tentang krisis Papua. Kedua media ini juga memotret tema besar global yang relatif sama, yakni kronologis dan perkembangan seputar krisis Papua. Akan tetapi penelitian ini menitik beratkan pada pemberitaan krisis Papua yang ter- dapat pernyataan dari pejabat negara didalamnya, entah itu memberikan tanggapan, keterangan, atau reaksi berkaitan dengan krisis Papua.
Setelahnya, dilakukan pemilihan berita tentang krisis di Papua yang terdapat pernyataan pejabat negara didalamnya pada media daring Detik.com dan Tempo.co, dipilih lah 14 wacana berita Papua yang terdapat pernyataan pejabat negara didalamnya, dengan rincian 7 berita pilih- an dari masing-masing media daring. Setelahnya kemudian dilakukan analisis tekstual pada wacana tersebut dengan mengikuti perspektif analisis wa- cana kritis van Dijk. Analisis tekstual ini terdiri dari tiga aspek analisis, yang diantaranya adalah analisis struktur makro, analisis superstruktur, dan analisis struktur mikro.

## b) Analisis Super Struktur Wacana Berita Krisis Papua yang terdapat pernyataan Pejabat negara di Media Daring Indonesia
Setelah tingkatan struktur makro, pada tingkatan super struktur dalam konstruksi pemberitaan di media daring Indonesia ditemukan struktur ske- matik yang relatif berbeda. Makna penting dari skematik adalah sebuah strategi wartawan yang terlihat mendukung topik atau wacana tertentu yang ingin disampaikan dengan cara menyusun bagian-bagian tertentu dengan urutan tertentu. Skematik juga bisa menimbulkan tekanan mana yang menjadi topik penting dan di dahulukan atau bagian mana yang disembunyikan yang bisa jadi merupakan informasi penting namun tidak sesuai dengan kepentingan wartawan. Upaya penyembunyian ini biasanya dilakukan dengan cara menempatkan fakta ini di bagian akhir sehingga terlihat kurang menonjol.
Pada  judul  berita  “Jokowi:  Tahun  Depan Istana Presiden di Papua Mulai Dibangun” di Detik.com bila dianalisis dengan struktur skematik maka akan terlihat bahwa berita pada Detik tersebut menunjukkan wartawan mencoba menyembunyikan bagian penting dari wacana
berita tersebut, pada wacana itu jurnalis Detik hanya menampilkan 1 dari 10 poin aspirasi tokoh-tokoh Papua yang disampaikan di depan Jokow dan menonjolkan poin yang di kabulkan oleh Jokowi, yakni membangun istana kepresi- denan di Papua.
Ini terbukti dengan penekanan pada kutipan langsung dari Jokowi pada penggalan teks berita berikut.
“Mulai tahun depan Istananya mulai dibangun,” Ujar jokowi yang disambut tepuk tangan 61 tokoh Papua yang hadir.
Sementara itu, poin aspirasi dari tokoh-to- koh Papua lain hanya dijelaskan secara singkat di akhir berita dan hanya poin-poin yang di setujui oleh Jokowi saja yang disebutkan, diantaranta poin penyebaran PNS Papua ke berbagai daerah Indonesia, dan pembentukan badan nasional urus- an Papua. Tujuh poin lainnya tidak disebutkan pada berita ini.
Tempo.co dalam pemberitaan mengenai krisis Papua memuat pernyataan pejabat negara dengan  judul  berita  “Bertemu  Jokowi,  Tokoh Papua Ajukan Sembilan Permintaan”. Kebalikan dari Detik.com, Tempo secara spesifik menampil - kan poin-poin permintaan dari tokoh-tokoh Papua yang diundang di Istana, dan hanya menampilkan sedikit di bagian akhir pernyataan Jokowi.
Berdasarkan analisis skematik pada 2 berita pilihan di media daring Detik.com dan Tempo.co diatas menumjukkan bahwa kedua media tersebut mempunyai skematik yang berbeda dalam meng- konstruksi berita soal 10 poin Aspirasi tokoh Papua yang diterima Jokowi di Istana negara, Detik lebih condong memberikan penonjolan-pe- nonjolan pada pernyataan Jokowi yang terlihat positif karena memenuhi salah satu aspirasi dari tokoh Papua, yakni membangun istana kepreside- nan di Papua. Namun kurang memperhatikan poin aspirasi lain bahkan dalam berita tersebut tidak menyebutkan secara utuh poin-poin dari tokoh Papua, seolah ada usaha untuk menyembunyikan tuntutan atau poin aspirasi lain dari tokoh Papua yang tidak di sepakati Jokowi.
Tempo.co kebalikannya, lebih gamblang dan jelas memberitidakan poin-poin aspirasi dari tokoh Papua yang diundang Jokowi di Istana Negara, dan hanya memberikan sedikit
kutipan langsung dari presiden RI hanya di bagian akhir berita, berita ini menunjukkan sisi penting menurut wartawan Tempo soal apa yang disampaikan ke publik mengenai berita tersebut.

## c) Analisis Struktur Mikro Wacana Berita Krisis Papua yang terdapat pernyataan Pejabat Negara di Media Daring Indonesia
Struktur mikro ialah makna pada wacana yang dapat di analisis dari bagian kecil suatu teks, yaitu diantaranya adalah struktur semantik, sintidaksis, stilistik serta retorik. Struktur mikro semantik pada pemberitaan krisis Papua yang terdapat pernyataann pejabat negara di media daring Indonesia Detik.com dan Tempo.co dapat memberikan pemaknaan atas keseluruhan berita.
1. Struktur Mikro Semantik pada berita
Krisis Papua yang terdapat pernyataan Pejabat negara di media daring Indonesia
Pada level struktur semantik dapat diartikan sebagai suatu cara wartawan mem- berikan penekanan pada teks untuk member- ikan makna yang ingin disampaikan kepada khalayak, contohnya dengan memberi detil pada suatu sisi penulisan teks, tapi member- ikan porsi lebih sedikit pada sisi lain teks di sebuah berita, sebagai contoh penulisan kepala berita dari Detik.com berikut.
Ada  10  poin  aspirasi  tokoh-tokoh  Papua yang  disampaikan  di  depan  Jokowi  di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019). Satu persatu aspirasi dari to - koh-tokoh Papua itu dikabulkan oleh Jokowi. Tiba di poin ke-10, yaitu permintaan pem - bangunan Istana di Papua, presiden Jokowi tidak langsung menjawab. Jokowi terlebih dulu berbisik-bisik dengan Mensesneg Pra - tikno dan juga Menko Polhukam Wiranto.
Latar pada pemberitaan ini adalah adanya agenda pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua guna mendengarkan permintaan mereka terkait dengan kepent- ingan masyarakat Papua. Akan tetapi jurnalis Detik lebih menekankan pada sisi dari Presiden Jokowi sehingga dari sini audiens akan memahami konstruksi pembentukan berita pertemuan presiden Jokowi dengan to- koh-tokoh Papua di Istana Kepresidenan dan
menekankan pada reksi presiden terhadap permintaan-permintaan dari tokoh Papua. Berikut penggalan berita dari Tempo.co.
Presiden  Joko  Widodo  atau Jokowi ber - temu dengan para tokoh masyarakat dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Dalam pertemuan  itu,  para  tokoh  masyarakat Papua dan Papua Barat ini menyodorkan sederet permintaan kepada Jokowi.”Saya perlu sampaikan beberapa hal yang dapat disampaikan oleh rombongan kami pada saat ini dari Papua dan Papua Barat dan menjadi catatan penting dalam pertemuan pada  siang  ini,”  kata  ketua  rombongan, Abisai Rollo, Selasa, 10 September 2019.
Pada penggalan berita Tempo.co diatas, wartawan Tempo terlihat memilih latar berita kronologi dari sudut tokoh Papua dalam membangun berita tentang pertemuan Pres- iden Jokowi dengan tokoh Papua. Wartawan Detik membangun berita dari sudut presiden Jokowi dan Tempo membangun berita dari sisi sudut tokoh Papua.
2.  Struktur Mikro Sintidaksis pada berita Krisis Papua yang terdapat pernyataan Pejabat negara di media daring Indonesia Struktur mikro sintidaksis adalah aspek berita yang mengamati bagaimana pemilihan kalimat, bentuk, dan susunan dari teks beri- ta, dan baik Detik.com maupun Tempo.co. Struktur tersebut cenderung menggunakan kalimat langsung dan kalimat aktif dalam teks berita yang mengandung pernyataan pejabat negara tentang krisis Papua, dan keduanya juga menujukkan adanya klau- sa-klausa yang di konstruksi dalam bentuk klausa aktif sesuai S+P+O dan disajikan dengan pola kalimat berbentuk tindakan. Seperti contoh penggalan lead berita yang berjudul  “Wamena  Rusuh,  Polda:  Ucapan Rasis Guru di Wamena Hoax” oleh Detik. com berikut.
Polisi  menegaskan  ucapan  rasisme  yang memicu rusuh di Wamena, Kabupaten Jaya- wijaya, Papua, hoaks . Masyarakat diminta tetap tenang dna tidak terprovokasi oleh isu yang tersebar tersebut. “Pada tanggal 18 September 2019 lalu di Wamena ada isu seorang guru mengeluarkan kata rasis. Setelah dilakukan pengecekan, isu itu tidak
benar. Akibat provokasi tersebut, para pe - lajar maupun masyarakat melakukan unjuk rasa  dan  terjadi  pembakaran  beberapa kantor pemerintah, seperti kantor Bappeda, ruko-ruko milik masyarakat dan beberapa motor  juga  dibakar,”  kata  Kabid  Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal kepada wartawan, Senin (23/9/2019).
Pada penggalan berita diatas dapat diamati, Detik.com menjelaskan lead berita dengan pilihan-pilihan kata serapan asing yang sedang populer seperti “ hoax”, dan memilih untuk menggunakan kalimat langsung dan aktif sesuai S+P+O+K untuk menulis berita tentang pernyataan dari Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musto- fa Kamal lengkap dengan keterangan waktu dan tempat.
Senada dengan Detik.com, Tempo.co juga menggunakan kalimat langsung dan aktif ketika memberitidakan pernyataan dari pejabat negara saat memberi keterangan yang berkaitan dengan krisis Papua, salah satunya terlihat pada berita Tempo.co yang berjudul “Kapolda Papua Ungkap Penyebab Ketegangan di Uncen Jayapura”.
Kapolda Papua  Irjen Pol  Rudolf  A  Rodja mengatakan ketegangan di depan kampus
Universitas Cenderawasih atau Uncen, Kota
Jayapura karena ada rencana mahasiswa dari luar Papua ingin mendirikan posko di sana.”Jadi  mereka  ini  adalah  mahasiswa luar Papua yang tanpa izin dari Uncen mau mendirikan posko mahasiswa, dan itu tidak dibenarkan,” kata Kapolda di Abepura, Kota Jayapura, Senin siang, 23 September 2019. Sehingga, kata dia, aparat kepolisian dibantu Brimob  BKO  Nusantara  membubarkan mereka. ”Jadi, kita bubarkan mereka supaya tidak jadi posko dan perkuliahan di Uncen tidak macet. Nah, kami melakukan pendeka - tan negosiasi supaya persoalan ini tidak jadi keuntungan bagi mereka,” katanya.
Dari penggalan lead berita diatas, dapat diamati bahwa Tempo.co juga menggunakan kalimat aktif dan langsung, kalimat aktif terlihat dari penggunaan kata kerja dalam kalimat “Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A. Rodja mengatakan ketegangan di kam- pus…” wartawan Tempo.co juga menggu- nakan kalimat bahasa Indonesia lengkap dan memperhatikan susunan S+P+O+K nya, dan
untuk mencantumkan pernyataan dari Ka- polda Papua pada berita tersebut, wartawan memilih format dengan kutian kalimat langsung dengan sedikit penjelasan padda konteksnya, sebagai bahan agar informasi lebih mudah diterima pembaca.
Selain bentuk kalimat aktif dengan kata kerja atau transitif, juga ditemui beberapa bentuk kata negatif pada pemberitaan kedua media tersebut, Detik.com sering menggu- nakan kalimat negatif yang mengandung tidak atau jangan , sedangkan dalam berita Tempo.co sering ditemui penggunaan kali- mat negatif dengan kata tanpa , dan tidak .
3.  Struktur Mikro Stilistik pada berita Krisis Papua yang terdapat pernyataan Pejabat negara di media daring Indonesia
Pada struktur mikro stilistik pada wa- cana berita yang menampilkan pernyataan pejabat negara tentang krisis Papua di media daring Indonesia Detik.com dan Tempo.co, terdapat perbedaan pada pemilihan kosakata dalam mengonstruksi berita. Bagian ini memberi tanda bahwa bagaimana seorang penulis atau wartawan melakukan pemilihan kata atau diksi atas berbagai kemungkinan pilihan yang tersedia.
Dalam berita yang berjudul “JK Pas - tikan PBB Tidak Bahas Isu Papua, Kabar ‘Usul  Referendum  Ditolak’  Tidak  Benar ” terdapat beberapa pemilihan diksi yang dapat menarik perhatian pembacanya, seperti pada penggalan berita berikut.
Beredar broadcast yang  menyebutkan negara-negara  Asia  Pasifik  mengusulkan referendum Papua saat Sidang Umum PBB lalu PBB menolaknya. Kabar itu tidak benar karena isu Papua sama sekali tidak dising - gung. “Tidak ada agenda itu. Mereka (neg - ara Asia Pasifik) juga sudah bicara, empat negara dan tidak ada soal itu,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9/2019).
Dalam kutipan berita diatas, dapat ditemukan beberapa diksi dan frasa yang dapat menarik perhatian pembacanya, dian- taranya kata serapan asing broadcast yang merujuk kepada istilah untuk pesan berantai yang disebarkan ke banyak orang sekaligus
pada media sosial. Selain itu ada kata ref- erendum yang mempunyai diksi pengganti jajak pemdapat yang mempengaruhi nasib suatu negara secara keseluruhan. Selain itu juga ditemui frasa “negara-negara  Asia Pasifik” yang berarti negara-negara yang tergabung dalam zona pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, dan negara-negara di laut Pasifik (Oceania) serta Australia.
Lalu, pada penggalan berita yang ber- judul “Menhan Ryamizard: Agama Manapun Melarang Ada Negara dalam Negara” pada media daring Tempo.co, ditemui banyak frasa dan diksi unik didalamnya.
Menteri  Pertahanan  Jenderal  TNI  (Purn) Ryamizard  Ryacudu  menegaskan  bahwa
Papua merupakan bagian yang tidak terpi - sahkan dari Negara Kesatuan Republik Indo - nesia (NKRI).”Papua adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari NKRI sampai kapanpun,  sampai  dunia  ini  tenggelam. Kalau  ada  orang  ingin  memisahkan  diri dari NKRI itu hanya mengkhayal. Itu tidak perlu  karena  buang-buang  tenaga,”  kata Ryamizard saat memberikan Pembekalan Bela  Negara  kepada  masyarakat  di  Desa Babrongko Umandrow, Kabupaten Jayapura, Papua.
Pada penggalan berita dari Tempo.co diatas bila diamati kita akan menemukan beberapa diksi dan frasa menaik, yakni frasa “ada negara dalam negara” pada judul artikel yang mengacu komentar Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard. Frasa ini mengandung kata membentuk negara merdeka dibawah kekuasaan dan kedaulatan NKRI.

## 4.  Struktur Mikro Retoris pada berita Krisis
Papua yang terdapat pernyataan Pejabat negara di media daring Indonesia
Struktur mikro retoris pada pernyataan pejabat negara pada pemebritaan tentang krisis Papua di media daring adalah struktur yang mengacu pada adanya majas-majas retoris dalam pemberitaanya, seperti con- toh pada berita yang berjudul “Menhan Ryamizard: Agama Manapun Melarang Ada Negara dalam Negara” oleh media Tempo.co yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, menunjukkan adanya majas
retoris dalam frasa “Negara dalam Negara” yang memberikan makna adanya negara pemberontidakan untuk memisahkan diri dan merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Selain itu ada frasa yang bermajas metafora seperti “sampai dunia ini teng - gelam” dalam artikel berita diatas yang menggambarkan sampai kapanpun hingga waktu kiamat tiba, Papua akan tetap menjadi bagian dari NKRI.
Serupa dengan Tempo.co. Detik juga sering kali memilih farsa bernada metafora seperti dalam berita dari Detik.com yang ber- judul “Wiranto: Kita Tahu yang Tunggangi Rusuh Papua, Saya Minta Hentikan”. Kata Tunggangi yang diucapkan oleh Menkopol- hukam Wiranto, yang menjadi tajuk salah satu berita Detik.com ini disini memiliki makna leksikal menaiki, mengendari dengan posisi duduk atau menggunakan , akan tetapi kata tunggangi yang dimaksud disini adalah upaya untuk memanfaaatkan suatu keadaan untuk agenda atau tujuan tertentu.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Analisis konstruksi wacana berita yang terdapat pernyataan pejabat negara pada media daring Detik dan Tempo tentang krisis Papua dilakukan melalui analisis wacana kritis van Dijk diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan.
Secara makro, Detik.com dan Tempo.co secara aktif memberitakan segala hal yang ber- kaitan dengan krisis Papua. Kedua media daring ini mempunyai tema global yang sama dalam pemberitaanya terkait krisis Papua ini, yakni kronologis, perkembangan, serta tanggapan-tang- gapan atau reaksi dari tokoh-terkait tentang krisis Papua.
Secara superstruktur, Detik.com mem- punyai skema yang cenderung menimbulkan citra positif bagi pemerintah yang dilihat dari bagaimana Detik memotret krisis Papua dari sisi positif Pemerintah, seperti peran presiden untuk meredamkan suasana, keberhasilan-keberha- silan pemerintah dalam menganggulangi krisis di Papua, atau temuan pejabat terkait terhadap dalang krisis Papua. Sementara itu Tempo relatif
lebih berimbang, dengan menampilkan data atau fakta utuh tanpa terkesan ada yang ditutupi seperti yang nampak pada pemberitaan di Detik. com, atau saat memberitidakan tentang pernyata- an-pernyataan pejabat negara dalam kasus Papua Tempo juga cenderung menampilkan kutipan utuh dan langsung serta sedikit penjelasan untuk memudahkan pembaca memahami isi berita.
Secara struktur mikro, yakni struktur seman- tik, sintidaksis, dan stilistiknya, kedua media da- ring ini tidak banyak perbedaan, selain pada level semantik. Level semantik berita Detik cenderung memberikan penekanan-penekanan yang terkesan berujung pada upaya untuk menaikkan citra pemerintah, dan Tempo lebih relatif berimbang dalam pemberitaan-pemberitaanya terhadap krisis Papua ini.
Pada akhirnya, seorang pejabat negara yang ucapannya akan menjadi communication fascilitator antara negara dengan rakyatnya terlebih saat kondisi krisis yang terjadi di Papua beberapa wakrtu belakangan ini dapat dijadikan pelajaran yang bermakna, bahwa hendaknya setiap pejabat yang terkait saling berkoordinasi satu sama lain menciptidakan suatu sistem ko- munikasi yang terstruktur saat berbicara dengan pihak media, dan media daring khususnya, agar menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat memicu asumsi publik yang kurang tepat sasaran dan mengakibatkan krisis menjad berlarut-larut karena banyak kabar yang simpang siur yang bisa jadi disampaikan oleh banyak pejabat negara yang kurang terstruktur.

## PUSTAKA ACUAN
Asher, R. & Simpson, J. M. (1994). The Encyclopedia of  Language  and  Linguistics (Volume 2). Oxford: Pergamon Press. Carr, C. T., & Hayes, R. (2015). Social Media: Definin,
Developing, and Divining . Atalantic: Atlantic Journal of Communication.
Cutlip, S.M., & Center, A.H. (2000). Effective Public Relations (8th ed.; G. M. Broom, ed.). Wisconsin: Prentice Hall.
Darma, Y. A. (2009). Analisis Wacana Kritis . Bandung: Yrama Didya.
Dijk, T. A. van. (1980). Discourse Analysis in Society . London: Academic Press Inc.
Dijk, T. A. van. (1988). News as Discourse . New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates Publishers.
Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language . New York: Longman.
Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical
Discourse Analysis: An Overview . London: Sage Publication.
Fikri, M. A. (2018). Sejarah Media Transformasi, Pemanfaatan dan Tantangan. In UB Press . Malang: UB Press.
Griffin,  A.  (2014). Crisis, Issues and Reputation Management tahun 2014 . Inggris: Kogan Page Limited. Hamad, I. (2004). Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa. Sebuah Studi Critial Discourse Analysis  terhadap  Berita-Berita  Politik . Jakarta: Granit. Hiplunudin, A. (2017). Politik Era Digital . Yogyakarta: Calpulis.
Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2007). Analisis Wacana, Teori dan Metode . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Leech, G. (1997). Prinsip-Prinsip  Pragmatik  Terj. MDD Oka . Jakarta: Universitas Indonesia.
M.Jhon, E., & Hasan, S. (2004). English Indonesia Dictionary . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pamuji, E. (2019). Media Massa dan Propaganda.
Demokrasi, Pers, Politik Dan Ekonomi Di Mata Wartawa PWI Jatim , 37.
Pos, J. (2018). Dari 43 Ribu Lebih Media Online, Hanya 0,4 Persen yang Profesional. Retrieved September 29, 2019, from Jawa Pos Group website: https://www.jawapos.com/jpg-to- day/09/02/2018/dari-43-ribu-lebih-media-on- line-hanya-04-persen-yang-profesional/ Rankema, J. (2004). Introduction to Discourse Studies . Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.
Situmorang, J. R. (2013). Pemanfaatan  Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik , Bisnis , Pendidikan Dan Sosial Budaya . 8 (1), 77–91.
Subagyo, A. P. (2010). Pragmatis Kritis: Paduan Pragmatis dengan Analisis Wacana Kritis. Jurnal Linguistik Indonesia , Tahun ke 2 (Nomor 2, Agustus 2010), 177–187.
Subrata. (1997). “Penggunaan Bahasa Jurnalistik pada Media massa: Pendekatan Empiris” dalam Sudaryanto dan Sulistyo (eds.) . Semarang: CItra Almamater. Supriyanto. (2008). Pengantar Teknologi Komunikasi . Jakarta: Salemba Infotek.