Journal of Enterprise and Development (JED) Vol. 1, No. 2, December 2019 ISSN (PRINT): 2715-3118, ISSN (ONLINE): 2685-8258 Homepage: https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jed
Konsep Islamic corporate governance sebagai tata kelola perusahaan Bakpiapia Djogja
Shofia Mauizotun Hasanah 1,* , Romi Kurniawan 2 Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia 1
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia 2 Corresponding e-mail: shofia.mauizotun@gmail.com *

## ABSTRACT
submitted: Oct-27, 2019
accepted: Nov-20, 2019 published: Dec-02, 2019
Purpose — This  study  tries  to  build  a  paradigm  and  implementation  of Islamic corporate governance in a company.
Research  method — This  research uses qualitative research methods and descriptive data. The sample in this study is Bakpiapia Djogja company. The data used is a report on the implementation of Islamic corporate governance.
Result — The study found that Bakpiapia Djogja company has implemented a small  part  of  the  principles  contained  in  the  concept  of  Islamic  Corporate
Governance.
Keywords: corporate governance, implementation, Islamic corporate governance

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  bisnis  yang  begitu  cepat  dan  dinamis  pada  saat  ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur  bisnis  itu  sendiri.  Sehingga  pihak-pihak  yang  berhubungan  untuk melakukan kegiatan bisnis dapat mendatangkan manfaat dan laba yang optimal bagi  kelangsungan  hidup  perusahaan.  Definisi  umum  dari  istilah  bisnis  atau perusahaan adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat  ekonomi  dan  sosial.  Tercapainya  tujuan  ekonomi  dan  sosial  dari kegiatan  bisnis,  secara  ideal  perlu  didukung  oleh  semua  pihak,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  berjasa  dalam  meraih  keuntungan  bisnis secara layak. Hal ini muncul dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh bisnis, secara logis disebabkan karena jasa pihak lain terkait. Dengan kata lain, pencapaian  tujuan  bisnis  terwujud  karena  telah  didukung  oleh  sumber  daya manusia dan non manusia. Sumber daya inilah yang disebut dengan stakeholder (versi Islam sebagai pemegang amanah dari Allah SWT). 1
Konsepsi kegiatan bisnis adalah mengacu pemberian manfaat pada semua pihak untuk memperoleh manfaat baik ekonomi, finansial dan sosial. Oleh karena itu, secara logis semua pihak tersebut akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang relatif proporsional. Hal ini berarti pula, bahwa pengelolaan bisnis memerlukan berbagai  pendekatan  dan  pertimbangan  keputusan  manajemen  yang  dapat mendukung tercapainya tujuan bisnis, yaitu kesejahteraan bersama.
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  yang  dalam  terminologi  modern  disebut sebagai Good  Corporate  Governance berkaitan  dengan  hadits  Rasulullah  SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila  seseorang  melalukan  sesuatu pekerjaan  dilakukan  dengan  baik”. Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam, haruslah  memahami  dan  mengetahui  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance dalam  konteks  keIslaman.  Prinsip-prinsip Good  Corporate Governance dalam  konteks  keIslaman  bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Prinsip- prinsip  ini  telah  ada  sejak  ratusan  tahun  yang  lalu  dalam  wujud  manajemen Islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip- prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam.
Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Pemahaman tentang  praktik corporate  governance terus  berevolusi  dari  waktu  ke  watu. Kajian atas corporate governance mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham ( ownership ) dan control .
Selama satu dekade lalu, corporate governance telah memainkan peran penting bagi private  sector di  seluruh  dunia  dan  terintegrasinya  pasar  keuangan  yang mendorong  terciptanya  kompetisi  dan  risiko  dari  mobilitas  aliran  modal.
1 Muslich, Bisnis  Syari’ah  Perspektif  Mu’amalah  dan  Manajemen ,  (Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN, 2007), hlm. 1.

## Shofia Mauizotun Hasanah, Romi Kurniawan
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
Pengalaman-pengalaman masa transisi perbaikan ekonomi dan financial crisis pada  negara-negara  berkembang  dan emerging  markets ,  telah  menunjukkan bahwa  kelemahan  pada  rangka corporate  governance yang  ada  akan memperlemah pengembangan pasar keuangan. 2
Ide  dalam  mengintegrasikan  etika  sebagai  bagian  dari  sistem corporate governance mengangkat  persoalan  filosofi  yang  membangun  etika  dalam literatur konvensional. Pada dasarnya, dimensi etika pada teori barat dibangun berdasarkan teori utilitarianisme, relativisme dan universalisme. Prinsip etika diekstrak  dari  beberapa  teori  mendasar  tentang  filosofi  etika  yang  mana dibangun  dari  interaksi  sosial.  Semua  prinsip  umum  etika  dapat  digunakan untuk corporate  governance seperti  akuntabilitas,  transparansi,  kejujuran  dan tanggung jawab yang dipraktekkan dalam kehidupan manusia. 3
Jhon Roberts mencoba mengeksplorasi bagian potensial etika dalam tata kelola perusahaan. Ini dimulai dengan peran teori agensi yang telah berpengaruh baik dalam  konsepsi  dan  perbaikan corporate  governance .  Asumsi  dasarnya meninggalkan  sedikit  oportunisme  atas  kepentingan  sendiri.  Konsepsi  ini kemudian dibandingkan dengan pandangan governance Foucault di mana etika dieksplorasi  dalam  hal  bagaimana ‘etika’ nilai  pemegang  saham  telah diumumkan dalam dekade terakhir. Ia menyimpulkan dari pemahaman Levinas, etika  harus  dipahami  dalam  hal  kesanggupan  dan  'tanggung  jawab  terhadap rekan  saya'.  Seperti  pandangan  etika  membantah  individualisme  bahwa  teori agensi diambil sebagai esensi sifat manusia dan analisis Foucault menunjukkan bahwa  hasil  dari  proses  adalah  landasan  dalam  kesanggupan  dan  kedekatan, namun hanya menawarkan peran lokal dalam tata kelola perusahaan. 4
Zulkifli Hasan menunjukkan bahwa banyak kasus dalam industri keuangan Islam disebabkan  karena  lemahnya  tata  kelola  perusahaan  ( Corporate  Governance ) seperti penutupan Ihlas Finance House di Turki, Bank Islam di Afrika Selatan dan Perusahaan  Investasi  Islam  di  Mesir.  Perusahaan  tersebut  gagal  dalam mengangkat  persoalan  pentingnya  etika  sebagai  elemen  inti  dari  keuangan Islam. 5 Amerta  Mardjono  menunjukkan  empat  kunci  dalam good  corporate governance yang dijadikan benchmark dalam menilai keberlanjutan perusahaan dengan  mengulas  kembali  kasus  Enron  dan  Asuransi  HIH  yaitu  akuntabilitas, integritas, efisiensi dan transparansi. 6 Baik Enron dan HIH umumnya mengakui
2 Irham Fahm, Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 60.
3 Zulkifli Hasan, Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective, Prime Journal of business Admnistration and Management ISSN: 2251-1261, Vol.  2(1), January 4 th , 2012, hlm.  405-411.
4 Jhon  Roberts, Corporate  Governance:  Does  Any  Size  Fit?  Agency  Theory,  Ethics  and Corporate Governance , Advances in Public Interest Accounting, Volume 1, 2015, pp. 249 – 269, ISSN: 1041-7060/doi:10.1016/S1041-7060(05)11011-6, hlm. 249.
5 Zulkifli Hasan, Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective, Journal of Business Administration and Management, 2012, hlm. 405.
6 Amerta Mardjono, " A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail ", Managerial Auditing  Journal,  Vol.  20  Iss  3,  2005,  272 – 283,  Permanent  link  to  this  document: http://dx.doi.org/10.1108/02686900510585609 , hlm. 281-282.
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
perlunya keberlakuan kerangka tata kelola perusahaan yang baik, tetapi mereka lebih menggunakannya sebagai alat untuk "hubungan investor" dengan tujuan yaitu  untuk  menjaga  setinggi-tingginya  harga  saham  untuk  memperoleh keuntungan. Studi ini menunjukkan bahwa keduanya yaitu Enron dan HIH tidak gagal  karena  mereka  berada  dalam  bisnis  yang  buruk.  Mereka  gagal  karena mereka menyerang prinsip-prinsip kunci dari tata kelola perusahaan yang baik. Dalam  hal  ini,  pelanggaran  tidak  hanya  berarti  tidak  ada  implementasi  untuk praktik terbaik, tetapi lebih karena pelaksanaan yang tidak tepat dari kerangka tersebut menurut versi benefit financial mereka sendiri. Apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  tata  kelola perusahaan  yang  baik  adalah  prasyarat  untuk  mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Hasil terparah dari dua kasus tersebut  yang telah membuat  pihak  yang  tidak  bersalah  menjadi  menderita,  dihasilkan  dari kepentingan yang saling bertentangan dan stimulasi pilihan pribadi dari pihak- pihak tertentu dalam perusahaan dan pada akhirnya menjadi beban masyarakat. Seperti  tahun-tahun  lalu,  selama  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang baik didukung dan dilaksanakan dengan baik, para pemangku kepentingan akan mampu  berharap  untuk  mengamankan  masa  depan  yang  berkelanjutan  bagi perusahaan.
Thomas  O'Connor  Julie  Byrne 7 mengeksplorasi  hubungan  antara  praktik  tata kelola  perusahaan  dan  siklus  hidup  perusahaan  dimana  banyak  literatur  tata kelola  perusahaan  dalam  beberapa  tahun  terakhir  menyangkut  perdebatan tentang apakah "satu ukuran cocok untuk semua" pendekatan yang tepat atau apakah tata kelola, yang ditentukan oleh sejumlah faktor perusahaan dan negara, dan interaksi mereka, harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik individual perusahaan. Hasil dalam penelitian Thomas O'Connor Julie Byrne menunjukkan model governance yang fleksibel yang memastikan bahwa perusahaan memiliki kebebasan yang cukup untuk mengadopsi apa yang mereka yakini merupakan model governance yang benar untuk mereka.
Keberlangsungan  perusahaan  dalam  jangka  panjang  dapat  diprediksikan  dari nilai-nilai  yang  dianut  dan  dijadikan share  value. Proses  pemilihan  nilai-nilai luhur yang akan dijadikan landasan visi dan misi perusahaan telah berkembang sangat  dinamis.  Namun  demikian,  tuntutan  dan  sejarah  perjalanan  panjang bisnis telah memberikan pemahaman mendasar bahwa bisnis tidak dapat hanya dikelola  dengan  pendekatan-pendekatan  matematis  yang  penuh  nuansa persaingan.  Permasalahan  yang  dihadapi  adalah  nilai-nilai  luhur (great value) yang  seperti  apa  yang  semestinya  dijadikan share  value yang  dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang.
Prinsip Good  Corporate Governance dalam Islam mengacu pada al-Quran dan al- Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep Good  Corporate Governance dalam pandangan dunia barat. Prinsip Good Corporate Governance
7 Thomas O'Connor Julie  Byrne, " Governance and The Corporate Life-Cycle ", International Journal of  Managerial  Finance,  Vol.  11  Iss  1,  2015,  pp.  23 – 43,  Permanent  link  to  this  document: http://dx.doi.org/10.1108/IJMF-03-2013-0033 , hlm. 40.

## Shofia Mauizotun Hasanah, Romi Kurniawan
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
secara umum adalah transparansi (transparency) , akuntabilitas (accountability) , responsibilitas (responsibility) ,  independensi (indenpendency) ,  kewajaran  dan kesetaraan (fairness) .  Sedangkan  prinsip Good  Corporate  Governance dalam Islam  menurut  Muqorobin  meliputi  tauhid,  taqwa  dan  ridha,  ekuilibrium (keseimbangan  dan  keadilan),  dan  kemaslahatan.  Menurut  Abu-Tapanjeh, prinsip-prinsip Corporate  Governance dalam  perspektif  Islam  diwujudkan melalui  kerangka  syariah  dalam  pelaksanaan  bisnis,  keadilan  dan  kesetaraan demi  kemaslahatan  serta  berorientasi  pada  Allah  SWT  sebagai  pemilik  dan otoritas tunggal di dunia. 8

## KAJIAN LITERATUR

## Agency Theory
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen  yang  berbeda  dapat  memunculkan  konflik  karena  manajer  perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya berusaha untuk memperoleh bonus setinggi mungkin. Manajer cenderung untuk menunjukkan ‘egoisme’  (perilaku  yang  mengarahkan  mereka  untuk  memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri). Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer  untuk  memfokuskan  pada  proyek  dan  investasi  perusahaan  yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan  pemegang  saham  melalui  investasi  di  proyek-proyek  yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan asumsi ini maka yang menjadi pertanyaan  penting  adalah ‘bagaimana  pemegang  saham  dapat  melaksanakan kontrol atas manajemen perusahaan?’
Terdapat  sejumlah  cara  untuk  menyelaraskan  kepentingan  pemegang  saham ( principal )  dan  manajer  ( agent ).  Skema  insentif  dan  kontrak  merupakan beberapa  contoh  dari  teknik-teknik  pemonitoran.  Literatur  teori  keagenan menunjukkan  bahwa  solusi  untuk  masalah keagenan  melibatkan  dibentuknya suatu  nexus  kontrak-kontrak  optimal  (eksplisit  maupun  implisit)  antara manajer  dan  pemegang  saham  peusahaan.  Hal  ini  mencakup  kontrak-kontrak remunerasi  untuk  manajer  dan  kontrak-kontrak  utang.  Kontrak-kontrak semacam ini berusaha untuk menyelaraskan kepentingan manajer sebagai agen dengan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. 9
Teori  agensi  menjawab  dengan  memberikan  gambaran  hal-hal  apa  saja  yang berpeluang  akan  terjadi  baik  antara agent (manajer)  dengan principal (pemegang  saham)  maupun  antara principal (pemegang  saham)  dengan principal (pemberi pinjaman). Pengertian principal dalam agency theory adalah pihak-pihak  yang  menyerahkan  sebagian  atau  seluruh wealth -nya  untuk
8 Abu-Tapanjeh  AM.  2009. Corporate  Governance  from  The  Islamic  Perspective.  Critical Perspective on Accounting, Vol 20: hlm. 556-567.
9 Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, Corporate Governance: Concept and Model Preserving True Organization Welfare, (Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2009), hlm. 10-11.
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
dikembangkan  oleh  pihak  lain.  Selain  satu  tulisan  pakar  teori  agensi  yang merangkum  keterkaitan  antara  teori  agensi  dengan corporate  governance di dalam perusahaan modern adalah David Band. 10

## Stewardship Theory
Untuk menjadikan stewardship sebagai identitas budaya korporasi terfokus pada sense  of  continuance dan sense  of  resbonsibility tetapi  juga  mengidentifikasi disposisi manajerial tambahan (yaitu Sense of Belongingness, sense of self, sense of  hertage,  sense  of  potency ).  Hal  ini  juga  memperluas  pengertian  tentang stewardship di  luar  konseptualisasi  asli  (dalam  hal brand budaya)  dalam menunjukkan  penerapannya  dalam  hal  identitas  budaya  perusahaan,  yang berpotensi memperluas konsep konseptual dan jangkauan empiris. Dalam teori ini manajer perusahaan dianggap steward sehingga tidak terlalu perlu dikontrol. Ini  bisa  terjadi  pada  perusahaan  keluarga,  dimana  direksi  dikendalikan  ketat oleh pemegang saham sehingga diperlukan direktur yang independen. 11

## Stakeholder Theory
Dalam  model stakeholder memberikan  perhatian  kepada  kepentingan  pihak- pihak  yang  terkait  dengan  korporasi  secara  luas.  Artinya,  dalam  mencapai tingkat  pengembalian  yang  menguntungkan  bagi  pemegang  saham,  manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan di mana  mereka  beroperasi,  di  antaranya  masalah  etika  dan  moral,  hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik dan ekonomi. 12

## Corporate Governance
Corporate  governance mencakup  serangkaian  tata  hubungan  anatara manajemen  perusahaan,  dewan  pengurus,  pemegang  saham  dan stakeholder lainnya. Corporate  governance juga  menyediakan  struktur  untuk  menyusun tujuan perusahaan dan menentukan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerjnaya. Corporate governance juga harus menyediakan insentif yang memadai bagi dewan pengurus dan manajemen untuk memicu tercapainya tujuan  perusahaan  sejalan  dengan  kepentingan  perusahaan  sendiri  dan  para pemegang  saham  dan  harus  memudahkan  dilakukannya  pemantauan  yang efektif.  Adanya  sistem c orporate  governance yang  efektif  di  dalam  sebuah perusahaan  dan  dalam  perekonomian  secara  keseluruhan,  akan  membantu
10 David  Band, Corporate  Governance:  Why  Agency  Theory  is  not  Enough, European Management Journal, Vol. 10 No. 4, Desember 1992.
11 Veithzal Rivai  dan Rifki  Ismail, Islamic Risk  Management  For Islamic Bank:  Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional , (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 520.
12 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, … hlm. 43.

## Shofia Mauizotun Hasanah, Romi Kurniawan
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
melahirkan  tingkat  keyakinan  tertentu  yang  diperlukan  untuk  berfungsinya ekonomi pasar secara baik).

## Islamic Corporate Governance
Islamic  Corporate  Governance adalah  perkembangan  lanjut  dari  konsep Good Corporate  Governance .  Yang  disebut  terakhir  ini  terkait  dengan  seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan  kebijakan  yang  benar.  Langkah  menuju  terbentuknya Islamic  Corporate Governance diawali dengan spiritualisasi perusahaan, sebuah sistem tata kelola perusahaan yang dalam perspektif  Islam berdasarkan pada paradigma tauhid ( monoteisme murni), dan digagas untuk menjadi alternatif Corporate Governance dalam  perusahaan  kapitalis  yang  didasarkan  pada  pemikiran  syirik  ( pseudi monotheism dan politheism ). Islamic Corporate Governance merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Di dalamnya terkandung makna sistem,  struktur,  proses  atau  mekanisme,  perilaku  dan  budaya  yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para stakeholder. 13
Di  dalam  perspektif Islamic  Corporate  Governance yang  dimaksudkan  adalah perusahaan  dan  manusia  yang  menjadi  penggeraknya  memililki  peran  yang berbeda dari konsepsi perusahaan dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan ( a place of wealth ), tapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah ( a place of worship ) dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid ( a place of warfare ). 14
Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk  tidak  terperosok  pada  praktek  ilegal  dan  tidak  jujur  dalam  menerima amanah.  Tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  yang  dalam  terminologi  modern disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: 15
ْ نَع َْةَشِئاَع َْي ِض َر ْهالل ،اَه نَع ْ نَأ َْل  وهس َر ِْالل ى لَص ْهالل ِْه يَلَع َْم لَس َو َْلاَق : ْ نِإ َْالل ْ ب ِحهي اَذِإ َْل ِمَع ْ مهكهدَحَأ ْالَمَع ْ نَأ ْههَنِق تهي ( هاور يناربطلا )
13 Sanerya  Hendrawan, Spiritual  Management:  From  Personal  Enlightenment  Towards Islamic Corporate Governance, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 201.
14 A.  Riawan  Amin, The  Celestial  Management ,  (Jakarta:  Senayan  Abadi  Publishing,  2004) hlm. 15-16.
15 Abu Kasim Sulaiman bin Ahmad Tabrani, Al- Mu’jam Al Wusta , (Kairo: Dar Harmin, 1415), hlm. 275.
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mencintai  seorang  hamba  yang  apabila  ia  mengerjakan  sesuatu,  ia mengerjakannya dengan itqan.” (HR. Thabrani ).
Prinsip-prinsip Corporate Governance konvensional sebenarnya telah tercakup dalam  prinsip-prinsip Islamic  Corporate  Governance . Transparency
(transparansi)  merujuk  pada shiddiq , accountability (akuntabilitas)  merujuk pada shiddiq dan amanah , responsibility (responsibilitas) merujuk pada amanah, tablig, dan fathanah , fairness (keadilan) merujuk pada shiddiq dan amanah . Hal yang  perlu  digaris  bawahi  adalah  meskipun  prinsip-prinsip Corporate Governance konvensional  tercakup  dalam  prinsip-prinsip Islamic  Corporate Governance bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinyapun akan berbeda. Berdasarkan  perbandingan  prinsip-prinsip  tersebut,  prinsip-prinsip  yang digunakan  dalam Islamic  Corporate  Governance lebih  lengkap  apabila dibandingkan dengan Corporate Governance konvensional. 16

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  Penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif ( Qualitative  approach ).  Dalam  penelitian  ini  digunakan  data  deskriptif. 17 Penelitian  kualitatif  ini  dipilih  untuk  mengungkap  dan  memahami  sesuatu  di balik sebuah fenomena yang masih sangat sedikit diketahui, yaitu mencocokkan antara  realita  empirik  dengan  teori  yang  berlaku  mengenai  konsep Islamic Corporate Governance di perusahaan Bakpiapia Djogja. Jenis ini diambil karena data  dalam  penelitian  ini  ditujukan  bukan  untuk  diuji,  melainkan  untuk memberikan informasi terkait objek penelitian.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas  subjek atau  objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 18 Sedangkan dalam pengertian lain, Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang cukup menarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. 19
16 Hikmah Endraswati, Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan  Datang , Jurnal  Muqtasid,  Volume  6  Nomor  2,  Pascasarjana  Universitas  Sebelas  Maret  (UNS) Surakarta, 2015, hlm. 101.
17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm. 7.
18 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis , (Bandung: Alfabeta,  2007), hlm. 61.
19 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi ,  Edisi 3, (Yogyakarta: Erlangga, 2003), hlm. 127.

## Shofia Mauizotun Hasanah, Romi Kurniawan
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
Pada penelitian kualitatif  tidak menggunakan istilah populasi, akan tetapi oleh spradley dinamakan “ social situation ” yang terdiri atas tiga elemen yaitu, tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi. 20 Pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan di perusahaan Bakpiapia Djogja.
Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi  tersebut.  Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan  populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan  ke  situasi  sosial  lain  yang  memiliki  kesamaan  kasus.  Sampel  di dalam  penelitian  kualitatif  bukan  disebut  sebagai  responden  melainkan narasumber, atau partisipan atau informan. Hal ini dikarenakan pada penelitian kualitatif  peneliti  menyatu  dengan  objek  dan  penilaian  dari  kualitatif  bukan untuk  digeneralisasi.  Serta  tujuan  dari  penelitian  kualitatif  adalah  untuk menggali  informasi  dalam  menemukan  suatu  kebaruan  teori.  Bukan  untuk menguji  teori  yang  sudah  ada  sebagaimana  dilakukan  dalam  penelitian kuantitatif.  Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling ,  yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu. 21 Sampel yang diambil hanya orang-orang yang dipandang ahli, berkompeten dan mengetahui  tentang  situasi  sosial  yang  sedang  diteliti  yaitu, owner ataupun manajer  perusahaan.  Adapun  pertimbangan  perusahaan  Bakpiapia  Djogja sebagai sampel pada penelitian ini adalah karena perusahaan ini termasuk ke dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang secara aspek legalitas  terpenuhi,  diantaranya  adalah  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Sertifikat Halal MUI.

## Sumber data
a. Data  primer  yaitu  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan observasi terhadap  objek  penelitian  dalam  hal  ini  adalah owner atapun  manajer perusahaan. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait tata kelola perusahaan  dengan  konsep Islamic  Corporate  Governance .  Dengan observasi  dapat  kita  peroleh  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. 22
b. Data  sekunder  yaitu  sumber  data  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data. Misalnya melalui dokumen atau pihak lain. Data yang telah  dikumpulkan  oleh  pihak  lain  selanjutnya  diolah  lebih  lanjut  untuk dipublikasikan  kepada  masyarakat  pengguna  data. 23 Data  sekunder  yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data yang diperoleh secara tidak
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) , cet. Ke- 4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 297.
21 Ibid , hlm. 298.
22 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiyah) , cet. Ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106.
23 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset …, hlm. 127.
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
langsung  berbentuk  benda  atau  bahan-bahan  kepustakaan,  seperti  buku literature,  jurnal,  tesis  dan  bacaan  lain  dari  berbagai  sumber  yang berhubungan dengan penelitian.

## Teknik pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, dapat dilakukan dengan dua  cara  seperti  wawancara  dan  dokumentasi,  yakni  dengan  mewawancarai pihak-pihak yang dianggap berkompeten, yang mana dalam penelitian ini adalah owner atapun manajer dari perusahaan Bakpiapia Djogja. Adapun dokumentasi adalah dokumen yang didapat dari wawancara yang dilakukan, seperti rekaman suara, atau catatan-catatan yang dilakukan selama proses wawancara.

## Metode dan Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  induktif, yaitu  suatu  analisis  berdasarkan  data  yang  diperoleh,  yang  selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan dari  data  yang  diperoleh,  selanjutnya  data  dikumpulkan  kembali  secara berulang-ulang  sampai  dapat  disimpulkan  apakah  hipotesis  tersebut  diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 24

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan  model Islamic  Corporate  Governance tidak  terlepas  dari  prinsip dasar Good Corporate Governance , hanya saja penulis mencoba untuk melakukan integrasi  dan  interkoneksi  antara  prinsip-prinsip  dasar Good  Corporate Governance tersebut  dengan  prinsip-prinsip  keislaman  sehingga  membentuk sebuah prinsip tata kelola perusahaan Islami atau Islamic Corporate Governance yang dapat digambarkan dalam sebuah diagram sebagai berikut.
Gambar1. Intergrasi dan interkoneksi antara prinsip ICG dan GCG
Maka  prinsip-prinsip  dasar  yang  terdapat  pada Good  Corporate  Governance harus  didasari  atas  prinsip-prinsip Islamic  Corporate  Governance .  berkaitan
24 Sugiyono, Metode Penelitian ….., hlm. 333.

## Shofia Mauizotun Hasanah, Romi Kurniawan
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
dengan    Beberapa  prinsip  dasar  di  dalam Good  Corporate  Governance adalah sebagai berikut;
1. Transparency (Transparansi),  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini:
a. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
b. Mengembangkan  teknologi  informasi  ( information  technology )  dan sistem informasai manajemen ( management information system ) untuk menjamin  adanya  pengukuran  kinerja  yang  memadai  dan  proses pengambilan keputusan yang efektif oleh komisaris dan manajer.
c. Mengembangkan  manajemen  risiko  korporasi  ( enterprise  risk management )  untuk  memastikan  bahwa  semua  risiko  telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas.
d. Mengumumkan jabatan yang kosong, agar setiap pihak mengetahuinya. Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi  pengangkatan  pejabat  perusahaan dengan cara-cara yang kolutif atau nepotisme.
2. Accountability (Akuntabilitas).  Ada  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini, yaitu :
a. Perusahaan  dituntut  untuk  menyiapkan  laporan  keuangan  pada  waktu dan cara yang tepat.
b. Perusahaan  harus  mengembangkan  komite  audit  dan  risiko  untuk mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.
c. Perusahaan harus mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi  auditor  internal  sebagai  mitra  bisnis  strategis  berdasarkan best practice.
d. Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksternal yang professional.
3. Responsibility (Responsibitas)
Responsibilitas  merupakan  tanggung  jawab  perusahaan  untuk  mematuhi hukum  dan  perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk  ketentuan mengenai  lingkungan  hidup,  perlindungan  konsumen,  ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan  kerja,  membayar  pajak  dan  zakat  serta  peraturan  lain  yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.
4. Independency (Independensi)
Perusahaan  dikelola  secara  profesional   tanpa  benturan  kepentingan  dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan   peraturan  dan  perundangan-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip korporasi yang sehat. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan sistem pengawasan  dan  pengendalian  yang  memadai  dalam  pengelolaan  sebuah
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
perusahaan,  dalam  hal  ini  adalah  auditor  eksternal  dan  dewan  pengawas syariah  yang  tidak  memiliki  hubungan  kekeluargaan  dengan  komisaris, direktur, maupun manajemen.
5. Fairness (Keadilan)
Keadilan merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  perlindungan  terhadap  hak  seluruh  pemegang  saham,  termasuk pemegang  saham  minoritas (minority  shareholder) ,  untuk  memperoleh informasi  secara  tepat  waktu  dan  teratur,  memberikan  suara  dalam  rapat pemegang  saham,  memilih  direksi  dan  komisaris,  dan  pembagian  laba perusahaan.
Peneliti  mencoba  menganalisis  konsep Islamic  Corporate  Governance pada perusahaan  Bakpiapia  Djogja  melalui self  assesment yang  merupakan  hasil adopsi  dari  FCGI  dan  KNKG.  Dalam self  assesment tersebut  peneliti memunculkan  tiga  hal  syang  dianggap  dapat  memberikan  gambaran  terkait dengan Islamic Corporate Governance pada perusahaan Bakpiapia Djogja, yaitu kepemilikan  entitas  bisnis  syariah,  kebijakan Islamic  Corporate  Governance, serta mengenai pemangku kepentingan.
Dalam  hal  kepemilikan  entitas  binis  syariah,  perusahaan  Bakpiapia menggunakan sistem syirkah al- ‘inaan, yaitu penyerta modal ikut serta bekerja di  dalam  perusahaan.    Untuk  membantu  memberikan  pemahaman  mengenai prinsip-prinsip  dalam  bisnis  syariah,  pemegang  saham  ikut  serta  bergabung dalam  sebuah  komunitas  Pengusaha  Rindu  Syariah  (PRS)  Yogyakarta,  serta megadakan kajian mualamah yang berkaitan dengan dunia bisnis setiap sebulan satu kali. Sebagai bentuk transparansi perusahaan terhadap pemegang  saham, maka perusahaan memberikan informasi mengenai perusahaan secara berkala, tepat  waktu  dan  benar.  Sedangkan  mengenai  rapat  umum  pemegang  saham, tidak dilakukan secara rutin. Lebih cenderung dilakukaan disaat dibutuhkan.
Berkaitan  dengan  kebijakan Islamic  Corpore  Governance di  perusahaan Bakpiapia Djogja, sampai dengan saat ini belum tercantum secara tertulis dan rinci  mengenai  hak-hak  pemilik  modal,  tugas  direksi,  maupun  komisaris, termasuk  aturan-aturan  mengenai  penyingkapan (disclosure) .  Akan  tetapi perusahaan Bakpiapia Djogja memiliki pedoman etik dan tingkahlaku (code of conduct) yang  terdistribusi  kepada  seluruh  karyawan  yang  berfungsi  untuk mengatur hubungan dengan sesama karyawan, pelanggan, ataupun mitra bisnis lainnya.
Beberapa  hal  penting  yang  belum  dimiliki  oleh  perusahaan  Bakpiapia  Djogja adalah pejabat yang secara khusus (semacam complient officer ) ataupun Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan dan mengawasi perusahaan sepenuhnya menaati hukum syariat dan perundang-undangan. Termasuk juga pejabat  auditor,  saat  ini  perusahaan  Bakpiapia  Djogja  hanya  memiliki  auditor internal saja.

## Shofia Mauizotun Hasanah, Romi Kurniawan
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
Dalam hal pemangku kepentingan, perusahaan Bakpiapia Djogja sampai saat ini belum  mempunyai  partner  bisnis dalam investasi  bagi  hasil  (syirkah),  namun masih dalam tahap pengkajian mendalam agar tetap sesuai dengan syariat dan tidak juga melanggar perundang-undangan, baik dari praturan tertulis mengenai sistem dan mekanisme partner, penentuan nisbah bagi hasil, mengenai hak dan kewajiban partner, serta hal lain yang saling terkait.
Karyawan  menjadi  salah satu bagian  terpenting di  dalam sebuah perusahaan, sehingga perlu penataan secara detail mulai rekrutmen, pemberdayaan dan juga pengontrolannya. Perusahaan Bakpiapia Djoga dalam hal rekrutmen karyawan dilakukan  secara  transparansi  melalui  sosial  media  dan  sudah  memiliki  pola rekrutmen  secara  tertulis  yang  di  dalamnya  juga  berkaitan  dengan  hak  serta kewajiban dari karyawan. Bahkan untuk memenuhi kebuthan rohani karyawan, perusahaan memberikan kajian-kajian secara rutin baik dari sisi ibadah maupun muamalah.
Perusahaan Bakpiapia Djogja dalam menjalankan usahanya telah memiliki mitra bisnis  seperti  pemasok  ataupun  pihak  lain  yang  melakukan  transaksi  dengan perusahaan    dengan  jumlah  yang  cukup  banyak,  terutama  dalam  pemenuhan bahan  baku  dan  bahan  penunjang  dalam proses  produksi.  Perusahaan  sangat menjaga akad-akad di dalam bertransaksi dengan mitra bisnis agar tetap sesuai dengan syariat. Jumlah mitra bisnis yang cukup banyak tentunya perlu didukung dengan  adanya  aturan-aturan  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  kedua  belah pihak.  Namun,  sampai  dengan  saat  ini  perusahaan  Bakpiapia  Djogja  belum memiliki  aturan-aturan  secara  tertulis  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban dengan pemasok.
Di dalam proses produksinya, perusahaan Bakpiapia Djogja termasuk selektif di dalam  memilih  bahan  baku,  terutama  dari  sisi  keamanan  secara  syari  dan keamanan  secara  konsumtif.  Maka dari  itu,  bahan  baku  dan  bahan penunjang yang  digunakan  adalah  bahan-bahan  baku  yang  telah  mendapatkan  sertifikat halal  MUI  dan  BPOM.    Untuk  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  kepada konsumen,  perusahaan  Bakpiapia  Djogja  pun  melakukan  beberapa  hal diantaranya  telah  memiliki  sertfikat  halal  MUI  dan  BPOM,  serta  dari  segi pengemasan, setiap kemasan dicantumkan expired date .
Di  sisi  lain,  bentuk  kepedulian  kepada  masyarakat  pun  diberikan  oleh perusahaan, dengan mengundang masyarakat sekitar untuk mengikuti kajian- kajian  kerohanian  dan  juga  dengan  memberikan  shadaqah  dan  zakat  setiap bulannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

## KESIMPULAN
Islamic  Corporate  Governance adalah  konsep  tata  kelola  perusahaan  yang merupakan perkembangan lanjut dari Good Corporate Governance . Hal ini dapat dibuktikan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  yang  terdapat  pada Good  Corporate Governance, yaitu transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (responsibitas), independency (independensi),  dan fairness
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019
(keadilan) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam di dalam al-quran dan as-sunnah. Sedangkan  prinsip-prinsip  dasar  yang  terdapat  pada Islamic  Corporate Governance, yaitu  tauhid,  takwa  dan  ridho,  ekuilibrium  (keseimbangan  dan keadilan), dan kemaslahatan merupakan acuan dasar untuk melakukan prinsip- prinsip Good Corporate Governance .
Penerapan Islamic  Corporate  Governance pada  perusahaan  Bakpiapia  Djogja belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada Islamic Corporate Governance .
Journal of Enterprise and Development (JED), Vol. 1, No. 2, December 2019

## DAFTAR PUSTAKA
AM, Abu-Tapanjeh. (2009). Corporate Governance from The Islamic Perspective. Critical Perspective on Accounting, Vol 20: hlm. 556-567.
Fahmi, Irham. (2014). Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi. Bandung: Alfabeta Hasan, Zulkifli. (2012). Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical  Perspective. Prime  Journal  of  business  Admnistration  and Management ISSN: 2251-1261. Vol. 2(1), January 4 th : 405-411.
J, Lexy. Moleong. (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya Julie  Byrne,  Thomas  O'Connor.  (2105).  " Governance  and  The  Corporate  Life- Cycle ". International Journal of Managerial Finance, Vol. 11 Iss 1: pp. 23 – 43
Kuncoro,  Mudrajad.  (2003). Metode  Riset  Untuk  Bisnis  &  Ekonomi ,    Edisi  3. Yogyakarta: Erlangga
Mardjono, Amerta. (2005). " A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail ", Managerial Auditing Journal. Vol. 20 Iss 3: 272 – 283
Muslich.  (2007). Bisnis  Syari’ah  Perspektif  Mu’amalah  dan  Manajemen . Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Nasution,  S.  (1996). Metode  Research  (Penelitian  Ilmiyah) ,  cet.  Ke-2.  Jakarta: Bumi Aksara
Roberts, Jhon. (2015). Corporate Governance: Does Any Size Fit? Agency Theory, Ethics and Corporate Governance , Advances in Public Interest Accounting. ISSN:  1041-7060/doi:10.1016/S1041-7060(05)11011-6.  Volume  1:  pp. 249 – 269
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta
________. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) , cet. Ke-4. Bandung: Alfabeta