p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224

## KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL DAN SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM

## Vivi Ariyanti
Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No. 40-A Purwokerto Jawa Tengah viviariyanti@iainpurwokerto.ac.id
Submit : 07 Februari 2019 Diterima : 14 Mei 2019 Revisi : 15 Maret 2019 Terbit: : 25 Juni 2019

## Abstrak
Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum  ditempatkan secara adil, karena korban dalam peradilan hanya diwakili oleh jaksa penuntut umum yang mendasarkan dakwaan  pada  aturan  perundang-undangan  dan  fakta-fakta  yang  digali  dari  para  saksi. Tulisan  ini  melakukan  upaya  perbandingan  sistem  peradilan  pidana  nasional  Indonesia dengan sistem hukum pidana Islam dalam hal perlindungan hak-hak korban tindak pidana selama  dan  setelah  menjalani  proses  persidangan.  Kajian  tentang  korban  dalam  sistem hukum  pidana  Barat  yang  dianut  oleh  Indonesia  sudah  sedemikian  luas  dan  mendalam, sehingga memunculkan ilmu tersendiri yang disebut viktimologi, yang sejajar dengan ilmu kriminologi. Sementara itu hukum pidana Islam (Fikih Jinayah) masih merujuk pada kitab- kitab  fikih  yang  ditulis  oleh  para  ulama  abad  pertengahan,  sehingga  kajian  tentang  Fikih Jinayah  dapat  dikatakan  stagnan  dan  tanpa  ada  kemajuan  yang  berarti.  Namun  demikian, baik  hukum  pidana  nasional  maupun  hukum  pidana  Islam,  pada  prinsipnya  menekankan bahwa perlindungan korban harus berimbang antara kepentingan korban itu sendiri, pelaku kejahatan, masyarakat, negara, dan kepentingan umum.
Kata kunci : perlindungan, korban, sistem peradilan, pidana, jinayat

## Abstract
The  current  position  of  victims  in  the  criminal  justice  system  has  not  been  placed  fairly, because victims in the judiciary are only represented by public prosecutors who base their charges  on  statutory  rules  and  facts  obtained  from  witnesses.  This  paper  reviews  and compares the Indonesian national criminal justice system and Islamic criminal law system in terms of protecting the rights of victims of criminal acts during and after undergoing the trial process. The study of victims in the Western criminal law system adopted by Indonesia has been so extensive and profound, that it raises its own science called victimology, which is  parallel  to  the  science  of  criminology.  Meanwhile  Islamic  criminal  law  (al-Fiqh  al- Jinayah) still refers to fiqh books written by medieval jurists, so that the study of Islamic criminal law is stagnant and without significant progress. However, both national criminal law and Islamic criminal law, in principle, emphasize that the protection of victims must be balanced between the interests of the victims themselves, the perpetrators of crime, society, the state, and the public interest.
Keywords: protection, victim, justice system, criminal law, Islamic law

## A. Pendahuluan
Seseorang  yang  menjadi  korban suatu tindak pidana (kejahatan)
mempunyai  kerentanan  yang  jauh  lebih besar dalam menderita kerugian baik fisik maupun  pskis,  baik  material  maupun immaterial.  Korban  merupakan  pihak yang  mendapat  kerugian  dalam  suatu tindak pidana. Posisi korban dalam sistem peradilan  pidana  merupakan  pihak  yang pasif,  namun  demikian  peran  seorang korban  dalam  kasus  peradilan  pidana sangat penting, karena korban yang dapat menjadi  saksi  akan  menentukan  apakah seorang tersangka/ terdakwa pelaku tindak pidana itu dinyatakan bersalah atau tidak dalam  suatu  kejadian  tindak  pidana. Korban  juga  dianggap  memiliki  posisi yang  dapat  menentukan  ke  mana  arah putusan hakim.
Sistem  hukum  nasional  Indonesia menganut model Eropa Kontinental, yaitu sistem Civil  Law ,  sehingga  dalam peradilan  pidana,  peran  korban  tidaklah seaktif pelaku tindak pidana (terdakwa). di dalam  persidangan  korban  diwakili  oleh jaksa penuntut umum sebagai representasi dari  negara,  sementara  pelaku  tindak pidana (terdakwa) diwakili oleh pengacara/advokat yang
sekaligus penasihat  hukumnya.  Hal  ini  dapat memunculkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban tindak pidana dengan  pelaku  tindak  pidana.  Selama  ini muncul  pandangan  yang  menyatakan bahwa  pada  saat  pelaku  tindak  pidana telah diperiksa, diadili, dan dijatuhi sanksi pidana, maka pada saat itulah perlindungan  korban  telah  diberikan. Padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya  benar.  Dengan  dijatuhinya sanksi pidana bagi pelaku, kerugian yang diderita korban tidaklah benar-benar pulih seperti  sedia  kala.  Bahkan  kepentingan korban dalam persidangan hanya diwakili oleh  jaksa  saja  yang  mendasarkan dakwaan pada aturan perundang- undangan dan fakta-fakta yang digali dari para saksi.
Kedudukan  korban  dalam  sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil, bahkan
cenderung  terlupakan,  karena  korban dalam peradilan hanya diwakili oleh jaksa penuntut umum. Kondisi ini berimplikasi pada  dua  hal  yang  fundamental,  yaitu tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi korban secara memadai dan tidak adanya putusan  hakim  yang  memenuhi  rasa keadilan  bagi  korban,  pelaku,  maupun masyarakat  luas.  Kedudukan  korban dalam sistem peradila pidana seakan-akan terlupakan  setelah  pelaku  kejahatan mendapatkan  hukumannya.  Korban  tidak mendapat  rehabilitasi  atau  pemulihan, terutama  dari  aspek  material,  dalam  arti harta  benda  yang  mungkin  hilang  akibat tindak pidana orang lain tidak mendapatkan  kompensasi  apapun  setelah pelaku kejahatan mendapatkan hukumannya. Tingkat keberpihakan sistem
hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana  (terdakwa)  yang  timpang  terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan  hak-hak  istimewa  kepada tersangka  atau  terdakwa.  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) sebagai  landasan  untuk  menjalankan persidangan  kasus  pidana  di  Indonesia ternyata cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan terdakwa dari pada kepada korban. Dengan kondisi ini, KUHAP menjadi tameng hukum yang efektif  yang  dapat  melindungi  hak-hak terdakwa,  tetapi  posisi  sebaliknya  justru dialami oleh korban. Korban sangat jarang bahkan  tidak  pernah  mendapatkan  hak pemulihan bagi dirinya dan keluarganya. 1 Makalah  ini  mengkaji  perban- dingan  sistem  peradilan  pidana  nasional Indonesia  dengan  sistem  hukum  pidana Islam  dalam  hal  perlindungan  hak-hak korban  tindak  pidana  selama  dan  setelah menjalani  proses  persidangan.  Kajian tentang  korban  dalam  sistem  hukum pidana  Barat  yang  dianut  oleh  Indonesia sudah  sedemikian  luas  dan  mendalam,
sehingga  memunculkan  ilmu  tersendiri yang  disebut  viktimologi,  yang  sejajar dengan  ilmu  kriminologi.  Sementara  itu hukum  pidana  Islam  (Fikih  Jinayah) masih merujuk pada kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama abad pertengahan, sehingga  kajian  tentang  Fikih  Jinayah dapat  dikatakan  stagnan  dan  tanpa  ada kemajuan  yang  berarti, 2 belum  lagi  jika mengkaji  masalah  korban  secara  khusus yang, sejauh pengetahuan penulis, sangat sulit ditemukan dalam kajian-kajian kitab Fikih  Jinayah  tersebut.  Karena  itulah makalah  ini  berusaha  membuka  wacana tentang  perlindungan  korban  dalam hukum pidana Islam, atau lebih jauh lagi membuka wacana munculnya ilmu viktimologi (kajian khusus tentang korban)  dalam  Fikih  Jinayah  (hukum pidana Islam).

## B. Definisi  Korban  dalam  Perspektif Viktimologi
Istilah korban dalam penggunaan bahasa dapat diartikan sebagai orang, atau lainnya,  yang  menjadi  penderita  akibat suatu  kejadian,  perbuatan  jahat,  dan sebagainya. 3 Dalam kaitan  ini, terjadinya korban adalah tidak semua karena tindak pidana,  tetapi  bisa  karena  bencana  alam, bencana  lingkungan,  bencana  teknologi, penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of power ), pelanggaran HAM ( human rights violation ) yang tidak terumuskan sebagai tindak  pidana,  dan  sebagainya.  Menurut Ezzat  Fattah,  dalam  Heru  Susetyo, viktimologi hanya tertarik dengan korban tindak  pidana, atau  disebut penal victimology . 4
Secara  sederhana,  viktimologi adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan hukum  mengenai  atau  yang  mempelajari korban  tindak  pidana. 5 Viktimologi membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan  korban  seperti:  faktor  penyebab munculnya  korban,  upaya  mengurangi terjadinya  korban  kejahatan,  bagaimana seseorang dapat menjadi korban, serta hak
dan  kewajiban  korban  kejahatan.  Secara umum yang dimaksud dengan viktimologi adalah  kajian  tentang  hubungan  dan interaksi  (pengaruh  timbal-balik)  antara pelaku kejahatan dan korbannya, khususnya  tentang  beragamnya  tingkat kontribusi  seseorang  yang  membuat dirinya  menjadi  korban  ( the  core  of victimology is the study of offender-victim relationships  and  interactions,  especially the  varying  extents  to  which  victims  may contribute  to  their  own  victimization ). 6 J.E. Sahetapy menyebutkan bahwa viktimologi  secara  singkat  adalah  ilmu atau  disiplin  ilmu  yang  membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya. 7
Pembahasan tentang perkem- bangan viktimologi tidak dapat dilepaskan dari  perkembangan  kriminologi,  karena keselarasan dengan pemikiran kritis dalam kriminologi  membawa  perspektif  baru pula  dalam  viktimologi  untuk  mengkaji permasalahan  korban. 8 Perkembangan hukum  pidana  memiliki  hubungan  yang erat  dengan  perkembangan  kriminologi, kemudian  ketika  viktimologi  mengem- bangkan  objek  kajiannya  pada  korban kejahatan atau pelanggaran hukum pidana,  telah  memberikan  kontribusi terhadap  perkembangan  hukum  pidana, terutama  mengenai  dalam  membangun perspektif dalam hukum pidana, sekarang dikenal dengan restorative justice . 9
Pengembangan dan manfaat viktimologi  adalah  selaras  dengan  tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi  dapat  dirumuskan  sebagai suatu  studi  yang  mempelajari  masalah korban,  penimbul  korban,  serta  akibat- akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud dengan  korban  dan  yang  menimbulkan korban  adalah  individu,  atau  suatu kelompok  orang,  korporasi  swasta  atau pemerintah.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  akibat-akibat  penimbulan  korban
adalah  sikap  atau  tindakan-tindakan terhadap  pihak  korban  dan  atau  pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau  tidak  langsung  terlibat  dalam terjadinya  suatu  kejahatan.  Sikap  dan tindakan  yang  diambil  dapat  pula merupakan  berbagai  macam  bentuk kerugian dan penderitaan psikis bagi yang bersangkutan. 10
Viktimologi  adalah  kajian  ilmiah tentang  viktimisasi,  termasuk  hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi  antara  korban  dengan  sistem peradilan  pidana,  dan  keterkaitan  korban dengan  kelompok-kelompok  sosial  lain seperti  media,  pebisnis,  dan  gerakan- gerakan  sosial.  Viktimologi  mencakup kajian yang sangat luas. Para ahli hukum melakukan  berbagai  macam  kajian  yang berpusat  pada  korban  ( victim-centered studies ).  Menurut  sebagian  ahli  hukum, ada  4  (empat)  hal  yang  tercakup  dalam kajian viktimologi, yaitu sebagai berikut: 11 1.  Keikutsertaan  (partisipasi)  korban dalam suatu tindakan kejahatan, yang dapat bervariasi mulai dari memprovokasi  sampai  penerimaan pasif tanpa bersalah ( Victim participation in the crime which may range from provocation to innocently passive reception ).
2.  Bentuk  kompensasi  korban  oleh pelaku kejahatan dan/atau oleh negara ( Victim compensation by the criminal and/or the state ).
3.  Pelibatan  korban  dalam  menentukan tingkat keseriusan kejahatan ( Involving  the  victim  in  defining  the seriousness of a crime ).
4.  Pembelaan  korban,  yang  mencakup banyak aspek, termasuk perlindungan korban  dari  prosedur  hukum  acara pidana  yang  tidak  menyenangkan ( Victim  advocacy,  which  itself  has many  aspects,  including  protecting the  victim  from  the  discomforts  of criminal procedure ).
Tinjauan  perbuatan  pidana  secara viktimologis  tidaklah  seperti  halnya peninjauan  secara  yuridis.  Tinjauan viktimologis  bersifat  lebih  luas  daripada tinjauan  yuridis,  yang  mengaitkan  pihak- pihak yang terkait dalam suatu kejahatan. Dalam suatu perbuatan pidana, seharusnya  dipandang  ada  interaksi  dan dinamika  yang  bukan  saja  disebabkan oleh pihak pelaku, tetapi ada interrelationship atau dual  relationship antara pelaku dan korban. 12
Menurut  Arif  Gosita,  tinjauan perbuatan  pidana  (kejahatan)  secara viktimologi  harus  dilihat  secara  makro dengan  memperhatikan  hubungan  antara semua  fenomena  yang  ada  dan  saling berkaitan,  serta  saling  mempengaruhi antara  mereka  yang  terlibat  dalam  suatu kejahatan. 13 Viktimologi  memberikan pemahaman
tentang permasalahan kejahatan  dengan  mempelajari  para korban  kejahatan,  proses  viktimisasi  dan akibat-akibatnya dalam rangka
menciptakan  kebijaksanaan  dan  tindakan pencegahan  serta  menekan  kejahatan secara lebih bertanggung jawab. 14
Dengan  demikian,  menurut  Arif Gosita,  viktimologi  memberikan  penger- tian  yang  lebih  baik  tentang  korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan
penderitaan- penderitaan  mental,  fisik,  dan  sosial.
Viktimologi  memberikan  keyakinan  dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak  untuk  mengetahui  mengenai  bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Viktimologi juga memberikan dasar-dasar pemikiran untuk mengatasi permasalahan kompensasi bagi korban kejahatan. 15
Dengan demikian dapat disimpul- kan bahwa manfaat menggunakan viktimologi  dalam  menganalisis  kasus tindak  pidana  antara  lain  adalah  dapat menentukan hakikat siapa itu korban dan yang  menimbulkan  korban.  Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran untuk
memahami  lebih  baik  tentang  korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan  penderitaan  mental,  fisik, dan  sosial.  Viktimologi  bertujuan  untuk memahami peran korban dan
hubungannya dengan pihak pelaku tindak pidana. 16 Hal  ini  penting  dalam  rangka mencari  penyabab  terjadinya  viktimisasi dan  memberi  hak  yang  seharusnya diterima  korban  tindak  pidana  demi menegakkan  keadilan  dan  menngkatkan kesejahteraan  bagi  mereka  yang  terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu  viktimisasi,  baik  sebagai  korban struktural maupun non-struktural. Korban mempunyai  peranan  yang  fungsional dalam  terjadinya  suatu  kejahatan,  karena pada  hakekatnya  dapat  dikatakan  bahwa tidak  mungkin  timbul  suatu  kejahatan kalau  tidak  ada  korban  kejahatannya, termasuk  dalam  kasus  penyalahguunaan narkotika.

## C. Tipologi Korban
Berkaitan  dengan  posisi  korban dalam sistem hukum pidana tersebut, perlu dilihat sejauh mana peran korban dalam hal timbulnya suatu kejahatan, sehingga dapat diketahui secara lebih jelas hak-hak korban yang  seperti  apa  yang  sesuai  dengan keadilan  baik  bagi  korban  itu  sendiri  dan bagi  pelaku.  Berkaitan  dengan  hal  ini, Stephen  Schafer  merumuskan  tipologi timbulnya korban kejahatan ( victim precipitation typology ) sebagai berikut:

## Tabel

## Schafer’s Victim Precipitation Typology
1. Unrelated Victims (no victim responsibility) Instances in which the victim is simply the unfortunate target of the offender.
2. Provocative Victims (victim The offender is reacting to some shares responsibility) action or behavior of the victim. 3. Precipitative Victims (some degree of victim responsibility) Victims leave themselves open for victimization by placing themselves in dangerous places or times, dressing inappropriately, acting, or saying the wrong things, etc. 4. Biologically Weak Victims (no victim responsibility) The aged, young, infirm, and others who, due to their physical conditions, are appealing targets for offenders. 5. Socially Weak Victims (no victim responsibility) Immigrants, minorities, and others who are not adequately integrated into society are seen as easy targets by offenders. 6. Self- Victimizing (total victim responsibility) Individuals who are involved in such crimes as drug use, prostitution, gambling, and other activities in which the victim and the criminal act in concert with one another. 7. Political Victims (no victim responsibility) Individuals who are victimized because they oppose those in power or are made victims in order to be kept in a subservient social position. Sumber: William G. Doerner dan
Steven P. Lab, 2012, hlm. 6.
Tabel di atas menjelaskan tipologi timbulnya  korban  menurut  Schafer  yang menyatakan bahwa: 1) Unrelated Victims
yang berarti tidak ada tanggung jawab dari korban  atas  terjadinya  tindak  kejahatan ( no  victim  responsibility ),  ia  hanyalah orang yang tidak beruntung menjadi target dari  pelaku  kejahatan  ( simply  the unfortunate  target  of  the  offender );  2) Provocative  Victims ,  yaitu  korban  yang berbagi  tanggung  jawab  dengan  pelaku ( victim  shares  responsibility ),  yakni dalam  situasi  di  mana  pelaku  bereaksi terhadap beberapa tindakan atau perilaku korban;  3) Precipitative  Victims ,  yaitu korban  yang  dalam  tingkat  tertentu  ikut bertanggung jawab (some degree of victim responsibility) , yakni korban yang membiarkan dirinya terbuka untuk menjadi  korban  dengan  menempatkan dirinya  di  tempat  atau  waktu  yang berbahaya, berpakaian tidak tepat, bertindak,  atau  mengatakan  hal  yang salah, dan lain-lain; 4) Biologically Weak Victims ,  tidak  ada  tanggung  jawab  dari korban ( no  victim  responsibility ),  yaitu orang  tua,  anak-anak,  orang  lemah,  dan orang  yang  karena  kondisi  fisiknya merupakan  target  yang  menarik  bagi pelaku  kejahatan;  5) Socially  Weak Victims ,  tidak  ada  tanggung  jawab  dari korban  ( no  victim  responsibility ),  seperti imigran,  kaum  minoritas,  dan  lainnya yang tidak terintegrasi secara memadai ke dalam  masyarakat  dipandang  sebagai sasaran  empuk  oleh  pelaku;  6) Self- Victimizing ,  tanggung  jawab  ada  pada korban itu sendiri ( total victim responsibility ),  yaitu,  individu  yang terlibat dalam kejahatan seperti
penggunaan
narkoba, pelacuran,
perjudian,  dan  kegiatan  lainnya  di  mana korban  dan  tindak  pidana  saling  terkait satu  sama  lain;  dan  7) Political  Victims , tidak ada tanggung jawab dari korban ( no victim  responsibility ),  yaitu  individu- individu  yang  menjadi  korban  karena menentang  orang  yang  berkuasa  atau dijadikan korban agar tetap berada dalam posisi  sosial  yang  tunduk/patuh  ( a subservient social position ). 17
D. Konsep Perlindungan Korban dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Nasional Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan  dalam  Pasal  1  angka  3 bahwa  korban  adalah  “orang  yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana”. Secara  teoretis,  korban  tindak  pidana diartikan  sebagai  seseorang  yang  telah menderita  kerugian  sebagai  akibat  suatu kejahatan  dan  atau  rasa  keadilannya secara  langsung  telah  terganggu  sebagai akibat  pengalamannya  sebagai  target (sasaran)  kejahatan. 18 Dalam  sistem peradilan pidana di Indonesia, kepentingan  korban  kejahatan  diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan  bagian  perlindungan  negara terhadap masyarakat sebagai konsekuensi logis  dari  teori  kontrak  sosial  ( social contract  argument )  dan  teori  solidaritas sosial ( social solidarity argument ). 19
Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai lembaga  negara  yang  mewakili  korban kejahtan  dan  masyarakat,  seharusnya dalam  tuntutan  pidananya  lebih  banyak menguraikan  penderitaan  korban  akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal  ini  merupakan  bentuk  perlindungan korban  kejahatan.  Dengan  tolak  ukur tersebut,  pengajuan  tuntutan  pidana hendaknya harus didasarkan pada keadilan  yang  ditinjau  dari  kacamata korban. 20
Dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014
disebutkan  bahwa  Saksi  dan  Korban berhak:  memperoleh  perlindungan  atas keamanan  pribadi,  Keluarga,  dan  harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam  proses  memilih  dan  menentukan bentuk  perlindungan  dan  dukungan
keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan  yang  menjerat;  mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat  informasi  mengenai  putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya;  mendapat  identitas  baru; mendapat  tempat  kediaman  sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan; mendapat  nasihat  hukum;  memperoleh bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai batas  waktu  Perlindungan  berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.
Namun  demikian,  hak  sebagaimana disebutkan  tersebut  diberikan  kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus  tertentu  sesuai  dengan  Keuputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Perlindungan  terhadap  korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan  bagi  hak  asasi  manusia. Dalam  kehidupan  masyarakat,  hak  asasi manusia  seringkali  dilanggar,  baik  oleh perorangan,  kelompok,  maupun  negara. Akibat  terjadinya  pelanggaran  tersebut, tentu mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan  dalam  diri  korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial apabila korban adalah kepala  keluarga  dan  tumpuan  hidup keluarga, aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis yang  berwujud  munculnya  kegoncangan atau  ketidakstabilan  psikis  baik  temporer maupun permanen dari korban.
Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui  aparat  penegak  hukumnya) seperti  pemberian  perlindungan/  penga- wasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, pemberian bantuan hukum
secara memadai, proses pemeriksaan dan pengadilan  yang fair terhadap  pelaku kejahatan,  pada  dasarnya  merupakan perwujudan  dari  perlindungan  hak  asasi manusia serta menjadi instrumen penyeimbang. 21
Pentingnya perlindungan terhadap korban didasarkan pada tiga aspek, yaitu: pertama ,  masyarakat  dianggap  sebagai suatu  wujud  sistem  kepercayaan  yang melembaga.  Kepercayaan  ini  terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di  dalam  struktur  kelembagaan  seperti kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban  akan  bermakna  penghancuran sistem  kepercayaan  tersebut  sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang  menyangkut  korban  akan  berfungsi sebagai  sarana  pengembalian  sistem kepercayaan  tersebut. Kedua ,  adanya argumen  kontrak  sosial  ( social  contract argument )  dan  solidaritas  sosial  ( social solidarity argument ) karena negara boleh dikatakan  memonopoli  seluruh  reaksi sosial  terhadap  kejahatan  dan  melarang tindakan-tindakan  yang  bersifat  pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara memberikan  pelayanan  dan  pengaturan hak. Ketiga ,  perlindungan  korban  yang biasanya  dikaitkan  dengan  salah  satu tujuan  pemidanaan,  yaitu  penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan  oleh  adanya  tindak  pidana akan  memulihkan  keseimbangan  dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 22
Marcus  Priyo  Gunarto  menyebut- kan bahwa pada dasarnya ada dua model perlindungan korban, yaitu model hak-hak prosedural  ( the  procedural  rights  model ) dan  model  pelayanan  ( the  services model ). 23
1.  Model hak-hak prosedural ( the procedural rights model ) menekankan agar  korban  berperan  aktif  dalam
proses peradilan pidana, seperti korban membantu  jaksa  penuntut  umum, korban dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan  perkara,  korban  didengar pendapatnya  apabila  terpidana  dilepas bersyarat,  dan  lain  sebagainya.  Model pertama  ini  memungkinkan  korban bisa  mendapatkan  kembali  harga  diri dan  kepercayaan  dirinya.  Keterlibatan korban dalam proses peradilan tentunya  mempunyai  dampak  positif dan  negatif.  Partisipasi  korban  dalam pelaksanaan  proses  peradilan  pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi  terletak  di  atas  kepentingan umum. Selain itu, dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses  persidangan  atau  penuntutan terhadap  pelaku  kejahatan  berarti membuatnya  ikut  bertanggungjawab atas  jalannya  persidangan  serta  hasil dari proses itu. Beban tanggung jawab ini  akan  menjadi  tekanan  yang  cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan  bisa  muncul  dari  pihak dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau  disebabkan  oleh  polisi  atau jaksa  yang  akan  memanfaatkan  hak- haknya  untuk  kepentingan  umum. Pelaku  dan  pengacaranya  juga  akan berusaha  mempengaruhi  tingkah  laku korban  selama  proses  hukum  dan kadang menggunakan intimidasi. 2.  Model  pelayanan  ( the  services  model ) menekankan pada pemberian ganti rugi dalam  bentuk  kompensasi,  restitusi, dan  upaya  pemulihan  kondisi  korban yang  mengalami  trauma,  rasa  takut, dan  tertekan  akibat  kejahatan.  Aspek negatif  dari  model  ini  yaitu  dengan menetapkan  jaksa  penuntut  umum yang mewakili korban dalam praktiknya seringkali tidak memperhatikan aspirasi korban, sehingga  menimbulkan  ketidakpuasan dari  korban  (keluarganya)  terhadap tuntutan  jaksa  dan  putusan  hakim. Aspek  ini  salah  satunya  dipicu  karena secara prosedural korban tidak
mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya  terhadap  tuntutan jaksa dan putusan hakim.
Dua  model  perlindungan  korban tersebut harus dicari titik tengahnya, yakni perlindungan  korban  harus  berimbang antara  kepentingan  korban  itu  sendiri, pelaku kejahatan, masyarakat, negara, dan kepentingan  umum.  Dengan  titik  tolak model keseimbangan tersebut maka sanksi pidana  haruslah  mencerminkan  harmoni- sasi  antara  kepentingan  individu  dan kepentingan umum, yang menurut Herbert L.  Packer,  sanksi  yang  dapat  dikenakan kepada  pelaku  kejahatan  dapat  berupa compensation , regulation , punishment ,
dan treatment . 24
Korban  dalam  peradilan  pidana sebagai pihak pencari keadilan seringkali menduduki  posisi  pinggiran  ( peripheral ) dibanding  dengan  pelaku  kejahatan. Dalam  hukum  pidana  positif,  pelaku kejahatan  lebih  mendapat  perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi  sosial,  pemasyarakatan,  dan lain-lain.  Hak-hak  tersangka/terdakwa juga  lebih  banyak  diatur  dalam  KUHAP dibandingkan dengan hak korban, seperti hak  bantuan  hukum,  mengajukan  saksi a de  charge dan  saksi  ahli,  ganti  rugi, rehabilitasi,  dan  pra  peradilan. 25 Doerner dan  Lab  mengatakan  bahwa  “ crime victims  remain  nothing  more  than witnesses for the state. Victims no longer take  matters  into  their  own  hands  to extract  retribution  and  restitution  from their  offenders ”  (korban  kejahatan  tetap tidak lain adalah saksi bagi negara (dalam proses  peradilan).  Korban  tidak  lagi menyelesaikan masalah di tangan mereka sendiri  untuk  mengambil  retribusi  dan restitusi dari pelaku kejahatan). 26 Perlakuan yang seakan mengistimewakan pelaku dibanding korban tersebut  menimbulkan pandangan yang berbeda. Para pendukung just desert theory 27 menyatakan  bahwa  “ it  is  unjust that  offenders  get  unequal  treatment depending  on  whether  they  have  a
merciful or a punitive victim, a poor one who  needs  compensation  or  a  rich  one who does not, a victim who will cooperate iin  the  diversion  from  court  or  one  who will not ” (adalah tidak adil bahwa pelaku mendapatkan perlakuan yang tidak setara berdasarkan  pada  apakah  pelaku  itu berkaitan  dengan  korban  yang  bermurah hati  (suka  memaafkan)  atau  korban  yang suka  pada  hukuman  ( punitive ),  orang miskin  yang  membutuhkan  kompensasi atau orang kaya  yang tidak, korban  yang akan bekerja sama dalam pengalihan dari pengadilan  atau  orang  yang  tidak  mau pengalihan dari pengadilan). 28 Sementara itu,  para  pendukung restorative  justice menyatakan  sebaliknya  bahwa  “ it  is morally  wrong  to  privilege  equality  of treatment  for  offenders  over  equality  of justice  which  means  equal  treatment  of victims ”  (secara  moral  adalah  salah mengutamakan kesetaraan perlakuan bagi pelaku  atas  dasar  persamaan  keadilan yang berarti perlakuan yang sama dengan korban). 29
Menurut  Vera  Bergelson,  doktrin hukum pidana saat ini adalah bertentangan,  tidak  adil,  dan  tidak konsisten  ( contradictory,  unfair,  and inconsistent ),  yang  disebabkan  oleh adanya  konflik  dalam  aturan-aturan tentang pertanggungjawaban pidana yang terlalu  banyak  terfokus  pada  kesalahan ( culpability ) pelaku tanpa memperhatikan peran  korban  dalam  membuat  atau memperburuk  suatu  tindak  kejahatan. Ketiadaan perhatian pada tingkat kesalahan ( blameworthiness ) korban, pada  gilirannya  mengarah  pada  adanya pengakuan  pada  aturan  hukum  yang secara  normatif  tidak  saling  terkait ( incoherent )  dan  sebenarnya  tidak  dapat dipertahankan
( indefensible ). Vera Bergelson menyatakan sebagai berikut:
In  most  cases  of  consent,  self- defense,  and  provocation,  the  law reduces or completely eliminates the perpetrator’s liability based on the
acts of the victim that prompted the perpetrator’s  harmful  act  toward that victim. This inevitably raises a normative  question:  should  not  the law, as a coherent system of norms, apply  the  principle  of  victims’ contributory  responsibility  across the board? 30
Pernyataan  Bergelson  di  atas menjelaskan  bahwa  dalam  banyak  kasus tentang korban yang memberi izin (seperti dalam kasus euthanasia), kasus mempertahankan  diri,  dan  korban  yang memprovokasi, aturan  hukum akan mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan pertanggungjawaban  pidana  dari  pelaku berdasarkan  pada  perbuatan  korban  yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan yang  dilakukan  pelaku  terhadap  korban tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan normatif:  apakah  aturan  hukum,  sebagai suatu  sistem  norma  yang  koheren,  tidak harus  menerapkan  prinsip  peran  serta korban dalam semua kasus pidana?
Bergelson, dengan demikian, menyatakan  bahwa  garis  pertanggung- jawaban  pidana  terlihat  dengan  cara menimbang  berbagai  faktor,  antara  lain: apakah hak hukum pelaku telah dilanggar (dan karena itu tindakan korban mengesampingkan kesalahan pelaku/ terdakwa); 31 apakah respon korban terhadap  tindakan  pelaku  terlalu  tidak proporsional terhadap situasi yang dihadapi (misalnya, dengan menggunakan kekuatan  mematikan  untuk  melindungi kepentingan  properti); 32 atau,  korban memiliki peran langsung dalam menyebabkan terjadinya tindak pidana. 33
Penjelasan  di  atas  menegaskan bahwa  korban,  meskipun  dalam  sistem peradilan  pidana  menempati  posisi  yang pasif, namun dalam kenyataannya korban dapat mempengaruhi penilaian dan penentuan  hak  dan  kewajiban  korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya.  Korban  mempunyai peranan  dan  tanggung  jawab  yang
fungsional  dalam  perbuatan  dirinya sebagai  korban.  Peranan  korban  dalam terjadinya  kejahatan  tersebut  sebenarnya dapat  disimpulkan  dari  penjabaran  jenis- jenis korban sebagaimana dijabarkan oleh Schafer  dalam  bentuk  tipologi  korban  di atas.  Yang  menjadi  pertimbangan  dalam penentuan  hak  dan  kewajiban  korban adalah  taraf  keterlibatan  dan  tanggung jawab  fungsional  korban  dalam  tindak pidana itu.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  korban  mempunyai  tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pengetahuan mengenai korban merupakan  salah  satu  persyaratan  utama dalam usaha mengerti lebih baik mengenai hubungan antara pelaku kejahatan  dengan  korbannya,  sehingga penentuan  hak-hak  korban  dan  upaya perlindungan  korban  dapat  dilakukan secara lebih adil.

## E. Konsep Perlindungan Korban
dalam Sistem Hukum Pidana Islam
Dalam  ketentuan  fikih  (hukum Islam),  istilah  yang  digunakan  untuk menyebut korban adalah al-majniy ‘alaih (pihak  yang  menderita).  Penderitaan  ini dikaitkan  dengan  hak-hak  yang  dimiliki seseorang,  yaitu  hak  hidup,  hak  milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan,  hak  keturunan. 34 Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam khazanah  fikih  jinayah  (hukum  pidana Islam)  tidak  secara  spesifik  dibahas. Pembahasan perlindungan korban dilakukan  secara  umum  menggunakan dalil-dalil  yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama.
Konsep perlindungan korban dalam  sistem  hukum  pidana  Islam ( jinayah )  secara  lebih  spesifik  hanya terdapat  dalam  kasus  tindak  pidana pembunuhan  dan  penganiayaan  dengan menerapkan  konsep  diyat.  Misalnya  ayat al-Qur’an  yang  menentukan  sistem  diyat yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan terencana  yang  dimaafkan  oleh  keluarga
korban,  pembunuhan  seperti  sengaja, pembunuhan  tersalah,  dan  dalam  kasus penganiayaan.  Hal  ini  disebutkan  dalam al-Qur’an  Surat  al-Baqarah  [2]  ayat  178, yang terjemahannya sebagai berikut:
Hai  orang-orang  yang  beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan  dengan  orang-orang yang  dibunuh;  orang  merdeka dengan  orang  merdeka,  hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.  Maka  barangsiapa  yang mendapat  suatu  pemaafan  dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang  baik,  dan  hendaklah  (yang diberi  maaf)  membayar  (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara  yang  baik  (pula).  Yang demikian itu adalah suatu keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan suatu  rahmat.  Barangsiapa  yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 35
Diyat merupakan harta benda yang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan  atau  penganiayaan  kepada korbannya atau keluarga korban.
Meskipun  bentuk  dari  hukuman  (sanksi), diyat  merupakan  harta  yang  diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini diyat dapat dipersamakan dengan ganti kerugian.  Lebih  tepatnya  diyat  disebut sebagai bentuk campuran antara hukuman dan pemberian ganti kerugian. Dikatakan sebagai hukuman karena diyat merupakan bentuk  sanksi  terhadap  tindak  pidana ( jarimah )  yang  telah  dilakukan  oleh pelaku. Diyat juga dikatakan sebagai ganti kerugian karena diyat diterima oleh pihak korban sepenuhnya. 36
Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak secara  khusus  dibahas.  Namun  bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban tindak  pidana.  Konsep  perlindungan korban menurut hukum  Islam tidak lepas dari  perlindugan  hidup  manusia  itu
sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak  hidup  manusia  serta  hak-hak  yang melekat  padanya  telah  mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia memiliki hak karamāh (hak pemuliaan) dan hak faḍīlah (pengutamaan  manusia).  Hal  ini  sesuai dengan  misi  utama  ajaran  Islam  itu sendiri, yaitu raḥmatan lil ‘ālamīn , yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan  manusia  di  muka  bumi. Tujuan  hukum  Islam  disebut  dengan maqāṣid  al-syarī'ah (tujuan dasar hukum Islam),  yang  meliputi  hal-hal  sebagai berikut: 37
1. Ḥifẓ al-dīn ,  yaitu  jaminan  hak  untuk menjalankan agama dan keyakinan;
2. Ḥifẓ al-nafs , yaitu jaminan hak hidup;
3. Ḥifẓ  al-‘Aql ,  yaitu  jaminan  atas terjaganya  kesehatan  akal  pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan  mengeluarkan  pendapat (opini);
4. Ḥifẓ  al-Nasl ,  yaitu  jaminan  atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan  masa  depan,  dan  jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); serta
5. Ḥifẓ  al-Māl ,  yaitu  jaminan  atas kepemilikan harta benda. Seorang  korban  dalam  kasus
perkara  pidana  di  pengadilan,  hendaknya harus  diketahui  statusnya.  Status  korban adakalanya  berfungsi  sebagai  syarat hukum (adanya perbuatan yang menyebabkan  ia  menjadi  korban)  dan adakalanya  ia  berfungsi  sebagai  syarat bukti  (saksi).  Bahkan  adakalanya  ia berfungsi sebagai syarat hukum sekaligus sebagai  syarat  pembuktian.  Kesaksian dalam  setiap  kasus  pidana  dalam  sistem hukum pidana Islam ( jinayah ) menempati urutan kedua setelah pengakuan. 38
Keadaan  seorang  korban  pun  dalam hukum  Islam  tetap  harus  dilindungi  dari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhinya  dalam  memberikan
kesaksian.  Konsep  perlindungan  korban tersebut  didasarkan  pada maqāṣid  al- syarī'ah sebagaimana disebutkan di atas. Pandangan Imam al-Syāṭibī tentang hukum menjelaskan bahwa semua ketentuan hukum ( taklif ) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Tidak ada satu pun hukum Allah dalam  pandangan  al-Syatibi  yang  tidak mempunyai  tujuan.  Hukum  yang  tidak mempunyai tujuan sama dengan taklīf mā lā yuṭāq (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan), dan hal ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi  pada  hukum-hukum  Allah. 39
Sebagai  suatu  sistem  hukum  yang berdasarkan wahyu, hukum Islam
memiliki
tujuan mewujudkan kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan kebahagiaan  di  akhirat.  Perwujudan tujuan itu amat ditentukan oleh harmonisasi  hubungan  antara  manusia, baik  secara  individu  maupun  secara kolektif. 40 Berdasarkan hal itulah, kemudian  muncul  kesimpulan  bahwa muara  dari  terbentuknya  hukum  Islam adalah kemaslahatan. Maslahat itu sendiri diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai  suatu  hal  yang  mendatangkan manfaat  dan  menolak  kerusakan,  dan inilah  yang  menjadi  tujuan  dari  hukum/ syari’at Islam. 41
Tatanan hukum dalam masyarakat akan menjadi baik apabila tiga aspek yang menjadi  tujuan  penetapan  hukum  ( al- maqāṣid  al-syarī’ah )  terpenuhi  secara sempurna,  yaitu:  aspek ḍarūriyyah yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan  manusia,  aspek ḥājiyyah yang diperlukan  untuk  kemudahan  dalam menjalankan tanggung jawab hukum, dan aspek taḥsīniyyah yang  diperlukan  untuk menunjang  berlakunya  adat  kebiasaan yang  baik  dalam  masyarakat. 42 Tujuan pokok  dalam  penjatuhan  hukum  dalam syari’at Islam ialah pencegahan ( al-raddu wa  al-zajru )  dan  pengajaran  serta pendidikan ( al-iṣlāḥ wa al-tahżīb ).
Pengertian  pencegahan  di  sini  adalah menahan  pelaku  agar  tidak  mengulangi perbuatan  tindak  pidana  ( jarīmah )-nya atau  tidak  terus  menerus  melakukan perbuatannya,  dan  mencegah  orang  lain agar  tidak  melakukannnya. 43 Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa pembentukan  dan  pembaharuan  hukum Islam harus sejalan dengan kemaslahatan manusia
dalam setiap aspek kehidupannya,  sehingga  setiap  urusan yang  di  dalamnya  mengandung  maslahat umum maka hal itu menjadi tuntutan yang harus  dipenuhi  oleh  hukum  Islam. 44
Dalam  hal  perlindungan  korban,  semua hal  yang  dapat  mewujudkan  keadilan hukum  bagi  korban  tindak  pidana,  maka perlu  diperhatikan  dan  diperjuangkan untuk ditegakkan. Bahkan menurut hukum Islam, sanksi atau hukuman dalam jinayah  (hukum  pidana)  merupakan bentuk  tujuan  syariat  ( maqāṣid  al- syarī’ah ), yaitu bertujuan untuk membuat jera bagi pelaku maupun orang lain  yang berniat melakukan suatu tindak pidana. 45
Ketentuan  perlindungan  korban dalam  hukum  pidana  Islam  tidak  secara spesifik  ditegaskan  dalam  aturan-aturan legal-formal,  namun  hal  itu  menjadi pembahasan  yang  bersifat  umum  dalam kaitannya  dengan  tujuan  hukum  ( al- maqāṣid al-syarī’ah ). Masalah korban ini sebenarnya  bukanlah  masalah  yang  baru, tetapi  adan  hal-hal  tertentu  kurang diperhatikan  bahkan  diabaikan,  sehingga seakan-akan luput dari pembahasan dalam perkara tindak pidana. Mengamati masalah  tindak  pidana  harus  dilakukan secara proporsional, yaitu dengan memperhitungkan  peran  korban  dalam timbulnya  suatu  tindak  pidana.  Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional  dalam  terjadinya  suatu  tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.  Salah  satu  latar  belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan  meluas  terpadu”  (makro-
integral) di samping diamati secara mikro- klinis. 46
Menurut  Abdul  Qadir  Awdah, sebagaimana  dikutip  Makhrus  Munajat, prinsip  hukum  pidana  Islam  dapat disimpulkan  dalam  dua  prinsip  pokok, yaitu:  1)  menuntaskan  segala  perbuatan pidana  dengan  mengabaikan  pribadi terpindana dan memperbaiki sikap terpidana  sekaligus  memberantas  segala bentuk  tindak  pidana;  2)  memberantas segala  bentuk  tindak  pidana  yang bertujuan  untuk  memelihara  stabilitas msayarakat,  sedangkan  untuk  pribadi terpidana  bertujuan  untuk  memperbaiki sikap  dan  prilakunya.  Oleh  sebab  itu, menurutnya, hukuman bagi segala bentuk tindak  pidana  harus  sesuai  dengan kemaslahatan dan ketentaraman masyarakat yang menghendakinya. 47 Satu aspek yang seringkali diabaikan  dalam  upaya  menanggulangi tindak  pidana  ialah  korban.  Seringkali keberadaan  korban  dilupakan.  Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan  dan  paling  menderita  akibat tindak  pidana  yang  dialaminya.  Hukum Pidana  (Fikih  Jinayah)  merupakan  suatu cara  dan  proses  untuk  menegakkan keadilan sehingga apabila hendak mengamati masalah tindak pidana menurut  proporsi  yang  sebenarnya  dari berbagai  dimensi  (secara  dimensional) maka kita harus memperhitungkan peranan korban ( victim ) dalam timbulnya suatu tindak pidana. Suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai bagian  dari  ilmu  hukum  pidana  yang merupakan  studi  ilmiah  tentang  korban kejahatan  sangat  dibutuhkan  terutama dalam  usaha  mencari  kebenaran  materil dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan terwujudnya  keadilan  dan  kemaslahatan secara  umum.  Hal  ini  sejalan  dengan penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam  yang  berdasarkan  pada  konsep tujuan  umum  disyariatkannya  hukum, yaitu  untuk  merealisasi  kemaslahatan
umat dan sekaligus menegakkan keadilan. 48

## F. Penutup
Kedudukan  korban  dalam  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  saat  ini belum  ditempatkan  secara  adil,  bahkan cenderung  terlupakan,  karena  korban dalam peradilan hanya diwakili oleh jaksa penuntut umum. KUHAP sebagai landasan  untuk  menjalankan  persidangan kasus  pidana  di  Indonesia  ternyata cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan  terdakwa  dari  pada  kepada korban. Demikian juga, konsep perlindungan korban tindak pidana dalam khazanah  Fikih  Jinayah  (hukum  pidana
Islam) tidak secara spesifik dibahas. Peran korban  dalam  persidangan  pidana  juga menempati posisi sekunder. Dalam khazanah  hukum  Islam,  pembahasan perlindungan  korban  dilakukan  secara umum  menggunakan  dalil-dalil  yang
1 Supriadi Widodo Eddyono,
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Pelanggaran HAM Berat (Jakarta: ELSAM, 2005), 1.
2 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana  Islam (Yogyakarta:  Logung  Pustaka, 2007), 5.
3 Tim  Penyusun,  “Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia (KBBI) Versi Online,” n.d., https://kbbi.web.id/.
4 Heru Susetyo, “Victims and Victimization: Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi,”  in Pelatihan  Viktimologi  Indonesia
(Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas
Jenderal Soedirman, 2016), 64. 5 Widiartana, Viktimologi:  Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan
(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 1.
6 David  B  Wexler,  “Victimology  and Mental  Health  Law:  An  Agenda,” Virginia  Law Review 66, no. 3 (1980), 681.
7 J.E.  Sahetapy, Viktimologi:  Sebuah Bunga  Rampai (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1987), 7-8.
8 C.  Maya  Indah  S., Perlindungan Korban:  Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan Kriminologi ,  2nd  ed.  (Jakarta:  Penerbit  Kencana, 2014), 2.
menyuruh  manusia  untuk  berbuat  baik terhadap  sesama.  Bahkan  kajian  hukum pidana  Islam  (Fikih  Jinayah)  tidak mengenal  teori-teori  tentang  korban sebagaimana dalam tradisi hukum pidana Barat  (yang  diadopsi  Indonesia)  yang disebut viktimologi.
Pada  prinsipnya,  baik  hukum pidana  nasional  maupun  hukum  pidana Islam,  menekankan  bahwa  perlindungan korban harus berimbang antara kepentingan  korban  itu  sendiri,  pelaku kejahatan, masyarakat, negara, dan kepentingan umum. Dengan bertitik tolak pada keseimbangan tersebut  maka sanksi pidana haruslah mencerminkan harmonisasi  antara  kepentingan  individu dan kepentingan umum.
Catatan Akhir:
9
Mudzakkir, “Perkembangan Viktimologi  dan  Hukum  Pidana,”  in Pelatihan Hukum  Pidana  dan  Kriminologi:  Kerjasama Fakultas  Hukum  UGM  dan  Masyarakat  Hukum Pidana  dan  Kriminologi  Indonesia  (MAHUPIKI) (Yogyakarta: University Club UGM, 2014).
10 Arief  Gosita, Masalah  Korban
Kejahatan: Kumpulan Karangan (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 7.
11 Wexler,  “Victimology  and  Mental Health Law: An Agenda.”
12 Muhadar, Viktimisasi  Kejahatan  di
Bidang Pertanahan , ed. Ratnaningsih
(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), 36.
13 Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan: Kumpulan Karangan, 175.
14 Gosita, 35.
15 Gosita, 35.
16 Siswanto  Sunarso, Viktimologi  dalam Sistem  Peradilan  Pidana (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), 62-4.
17 William G. Doerner and Steven P. Lab, Victimology , 6th ed. (Amsterdam: Elsevier, 2012),
6.
18 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 51.
19 Marcus  Priyo  Gunarto, Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Yogyakarta: Genta Press, 2012), 85.
20 Gunarto, 87. 21 Dikdik  M.  Arief  Mansur  and  Elisatris Gultom,
Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan:  Antara  Norma  dan  Realita (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 161.
22 Mansur and Gultom.
23 Gunarto, Terorisme  dalam  Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi , 85-6.
24 Gunarto, 88-9. 25 Indah S., Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi , 97.
26 Doerner and Lab, Victimology , 3.
27 The “just deserts” theory of sentencing berpandangan  bahwa  hukuman  harus  sesuai dengan  keseriusan  pelanggaran  yang  dilakukan. Just deserts theory kadang-kadang disebut sebagai jenis  hukuman  ‘retribusi’,  yakni  seseorang  harus dihukum  hanya  karena  dia  melakukan  kejahatan. John  J.  Sloan  III  and  J.  Langly  Miller,  “Just Deserts,  the  Severity  of  Punishment  and  Judicial Sentencing  Decisions,” Criminal  Justice  Policy Review 4, no. 1 (1990), 19-38. 28 John Braith Waite, Restorative Justice and  Responsive  Regulation (Oxford:  Oxford University Press, 2002), 125-6.
29 Waite. 30 Vera  Bergelson, Victims’  Rights  and Victims’  Wrongs:  Comparative  Liability  in Criminal  Law (California:  Stanford  University Press, 2009), 35.
31 Bergelson, 142. 32 Bergelson, 143. 33 Bergelson, 148-9. 34 Syaukat  Hussain, Hak  Asasi  Manusia dalam  Islam (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1996), 86.
35 Departemen  Agama, al-Qur’an  dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putera, 1998).
36 Ahmad  Hanafi, Asas-Asas  Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 284.
37 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqashid Syari’ah  Menurut  al-Syaṭibī (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996), 11. Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum Fiqh Islami (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), 334. 38 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Yogyakarta: Al-Ma’arif, 1964), 116. Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 100.
39 Ahmad Rajafi, “Qishash dan Maqashid al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syatibi dalam Kitab  al-Muwafaqat),” Jurnal  Asy-Syir’ah VIII, no. 2 (2010), 468.
40 Abdi  Wijaya,  “Cara  Memahami Maqashid Al-Syari’ah,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 4, no. 2 (2015), 345.
41 Zulhas’ari  Mustafa,  “Kualifikasi Maqashid  al-Syari’ah  dalam  Konteks  Penetapan Hukum Islam,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan III, no. 2 (2014), 146.
42 Bani  Syarif  Maula,  “Kajian  al-Ahwal al-Syakhsiyyah  dengan  Pendekatan  Maqasid  al- Syari’ah,” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam VIII, no. 2 (2014), 236.
43 Topo  Santoso, Menggagas  Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas (Bandung:  Asy-Syaamil  Press  – Grafika, 2001), 130-1.
44 Hanafi, Asas-Asas  Hukum  Pidana Islam , 257. 45 Abbas  Arfan,  “Maqasid  al-Syari’ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran  Jasser  Auda,” Al-Manahij:  Jurnal Kajian Hukum Islam VII, no. 2 (2018), 187.
46 Arief Gosita, Victimologi Dan KUHAP (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), 8.
47 Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam , 53-4. 48 Munajat, 52.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfan,  Abbas.  “Maqasid  Al-Syari’ah Sebagai  Sumber  Hukum  Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam VII, no. 2 (2018). Ash-Shiddieqy,  T.M.  Hasbi. Peradilan Dan Hukum Acara Islam . Yogyakarta: Al-Ma’arif, 1964. Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  Maqashid
Syari’ah Menurut al-Syatibi . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1996. Bergelson,  Vera. Victims’  Rights  and Victims’  Wrongs:  Comparative Liability in Criminal Law . California:  Stanford  University
Press, 2009.
Departemen  Agama. Al-Qur’an  dan Terjemahnya .  Semarang:  Toha Putera, 1998.
Doerner, William G., and Steven P. Lab.
Victimology .  6th  ed.  Amsterdam: Elsevier, 2012. Eddyono, Supriadi Widodo. Perlindungan Saksi  dan  Korban  Pelanggaran
HAM  Berat .  Jakarta:  ELSAM, 2005. Gosita, Arief. Masalah Korban Kejahatan:  Kumpulan  Karangan . Jakarta: Universitas Trisakti,
2009.
Gosita,  Arief. Victimologi  dan  KUHAP .
Jakarta:  Akademika  Pressindo, 1986.
Gunarto, Marcus Priyo. Terorisme dalam Prespektif  Hukum  Pidana  dan Kriminologi .  Yogyakarta:  Genta Press, 2012.
Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam .  Jakarta:  Bulan  Bintang,
1993.
Hussain,  Syaukat. Hak  Asasi  Manusia dalam Islam . Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Indah S., C. Maya. Perlindungan Korban:
Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan Kriminologi .  2nd  ed.  Jakarta: Penerbit Kencana, 2014. Madkur,  Muhammad  Salam. Peradilan dalam  Islam .  Surabaya:  PT.  Bina Ilmu, 1990.
Mansur,  Dikdik  M.  Arief,  and  Elisatris
Gultom. Urgensi  Perlindungan
Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita . Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2008.
Maula, Bani Syarif. “Kajian al-Ahwal al- Syakhsiyyah  dengan  Pendekatan Maqasid
al-Syari’ah.”
Al-
Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam VIII, no. 2 (2014).
Mudzakkir.  “Perkembangan  Viktimologi dan Hukum Pidana.” In Pelatihan Hukum  Pidana  dan  Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan  Masyarakat  Hukum  Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) . Yogyakarta:
University Club UGM, 2014. Muhadar. Viktimisasi Kejahatan di Bidang  Pertanahan .  Edited  by Ratnaningsih. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006. Munajat,  Makhrus. Dekonstruksi  Hukum Pidana Islam . Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007. Mustafa, Zulhas’ari. “Kualifikasi Maqashid al-Syari’ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam.” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana  Dan  Ketatanegaraan III, no. 2 (2014).
Rajafi,  Ahmad.  “Qishash  dan  Maqashid al-Syariah (Analisis Pemikiran al- Syatibi dalam Kitab al-
Muwafaqat).” Jurnal  Asy-Syir’ah VIII, no. 2 (2010). Sahetapy, J.E. Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1987.
Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas .
Bandung:  Asy-Syaamil  Press  –
Grafika, 2001.
Sloan  III,  John  J.,  and  J.  Langly  Miller.
“Just  Deserts,  the  Severity  of Punishment and Judicial Sentencing  Decisions.” Criminal
Justice  Policy  Review 4,  no.  1 (1990).
Sunarso,  Siswanto. Viktimologi  Dalam
Sistem Peradilan Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Susetyo, Heru. “Victims and Victimization:  Ruang  Lingkup Korban  dan  Ragam  Viktimisasi.” In Pelatihan Viktimologi Indonesia .  Purwokerto:  Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016.
Tim  Penyusun.  “Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  Versi  Online,” n.d. https://kbbi.web.id/.
Waite,  John  Braith. Restorative  Justice and Responsive Regulation .
Oxford:  Oxford  University  Press, 2002.
Wexler,  David  B.  “Victimology  and Mental Health Law: An Agenda.”
Virginia  Law  Review 66,  no.  3 (1980). Widiartana. Viktimologi: Perspektif
Korban  Dalam  Penanggulangan Kejahatan .  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2014. Wijaya, Abdi. “Cara Memahami Maqashid al-Syari’ah.” Al-
Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana dan  Ketatanegaraan 4,  no.  2
(2015).
Yahya,  Mukhtar,  and  Fatchurrahman.
Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum Fiqh  Islami .  Bandung:  PT.  Al- Ma’arif, 1986.
Yulia,  Rena. Viktimologi  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan .  Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2010.