ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## Volume 6 Nomor 2, Desember 2022
DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452
Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN- MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005
Desmi Satriana 1 , Zainuddin 2 1,2 Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Jln. Jenderal Sudirman No. 137, Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia
1 desmisatriana2512@gmail.com
2 zainuddin@iain.batusangkar.ac.id

## ABSTRAK
Studi ini mengkaji tentang Implementasi akad Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia  KCP  Bukittinggi  tinjauan  fatwa  DSN  MUI  No:  10/DSN-MUI/IV/2000  dan  PBI Nomor 7/46/PBI/2005. Permasalahannya adalah praktek akad Murabahah bil Wakalah di PT. Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi  melakukan  akad Murabahah bil Wakalah secara bersamaan.  Penelitian  ini  bertujuan  melihat  Implementasi  akad Murabahah bil Wakalah di PT.  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi  tinjauan  fatwa  DSN  MUI  No:  10/DSN- MUI/IV/2000  dan  PBI  Nomor  07/46/PBI/2005.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer maupun  data  sekunder.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif. Berdasarkan  hasil  survey  yang  diberikan  Jadid  Ardiansyah  dan  karyawan  menunjukkan bahwa  pelaksanaan  akad  keuangan, Murabahah bil Wakalah apabila  permohonan pembiayaan  nasabah  telah  disetujui  maka  dilakukan  proses  akad.  Dalam  proses  membuat kesepakatan,  klien  dan  bank  menandatangani  kontrak Murabahah dan Wakalah pada  saat yang  bersamaan.  Setelah  proses  kontrak  selesai,  klien  sebagai  perwakilan  bank  menerima uang  untuk  pembelian  barang  sesuai  dengan  kebutuhannya,  yang  merupakan  tanda  terima atau faktur yang diserahkan oleh klien kepada bank tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000  tentang Murabahah No.  9  dan  PBI  No.  07/46/PBI/2005 Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tidak memenuhi Fatwa DSN-MUI No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah No.  9  dan  PBI  No.  07/46/PBI/2005  tentang akad  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  bagi  bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah.
Kata Kunci: Murabahah Bil Wakalah, Fatwa DSN-MUI, PBI
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## ABSTRACT
This  study  examines  the  implementation  of  Murabahah  bil  Wakalah  contracts  at  PT.  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi  review  of  DSN  MUI  fatwa  No:  10/DSN-MUI/IV/2000 and  PBI  Number  7/46/PBI/2005.  The  problem  is  the  practice  of  Murabahah  bil  Wakalah contracts at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi perform Murabahah bil Wakalah contract  simultaneously.  This  study  aims  to  see  the  implementation  of  the  Murabahah  bil Wakalah  contract  at  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi  review  fatwa  DSN  MUI No:  10/DSN-MUI/IV/2000  and  PBI  Number  07/46/PBI/2005.  This  study  uses  primary  data and secondary data. The analytical method used is descriptive method. Based on the survey results provided by Jadid Ardiansyah and employees, it shows that the implementation of the financial contract, Murabahah bil Wakalah, if the customer's financing application has been approved,  then  the  contract  process  is  carried  out.  In  the  process  of  making  an  agreement, the  client  and  the  bank  sign  a  murabaha  and  Wakalah  contract  at  the  same  time.  After  the contract  process  is  completed,  the  client  as  a  bank  representative  receives  money  for  the purchase  of  goods  according  to  his  needs,  which  is  a  receipt  or  invoice  submitted  by  the client  to  the  bank  for  review.  Fatwa  DSN-MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  concerning Murabahah No. 9 and PBI No. 07/46/PBI/2005 Murabahah bil Wakalah at PT. Bank Syariah Indonesia  KCP  Bukittinggi  does  not  comply  with  the  DSN-MUI  Fatwa  No.  04/DSN- MUI/IV/2000  concerning  Murabahah  No.  9  and  PBI  No.  07/46/PBI/2005  concerning contracts for the collection and distribution of funds for banks conducting business activities based on sharia principles.
Keywords: Murabahah Bil Wakalah, DSN-MUI Fatwa, PBI

## I. PENDAHULUAN
Ada  beberapa  prinsip  dalam fiqh Islam yang  dapat  dijadikan  pedoman.  Prinsip- prinsip  tersebut  adalah:  1)  Tidak  mencari penghidupan yang tidak sah, baik dari segi isi maupun  cara  memperolehnya,  atau  tidak menggunakannya  sebagai  alasan;  2)  Jangan menindas  atau  dianiaya;  3)  Distribusi kekayaan  yang  adil;  4)  Transaksi  dilakukan atas  dasar  kesenangan;  5)  Tidak  ada  unsur riba;  6)  Tidak  ada  unsur  judi;  7)  tidak  ada unsur gharar ; 8) Tidak ada unsur yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan (Zainuddin et al., 2018). Sebagai bagian dari arena muamalah diterapkan dalam perbankan syariah.
Dalam  menjalankan  produk  pembiayaan- nya Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi menggunakan  akad-akad  yang  berbasis syariah. Salah satunya produk Pembiayaan di Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi
yaitu Murabahah dengan digunakannya akad Murabahah .  Salah  satu  dari  akad  Tijarah bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  yang bersifat  komersil  ialah  akad Murabahah (Nasution, 2021).
Pembiayaan Murabahah merupakan penyaluran  dana  dari  kelebihan  dana  kepada pihak  lain  atau  yang  membutuhkan  dana dengan jual beli barang serta tambahan yang disepakati. Murabahah pada  pembiayaannya sering  digunakan  dengan  Multi  Akad  yaitu Penggabungan  Akad Murabahah dan  akad Wakalah yang  biasa  diucapkan  dengan Murabahah  bil Wakalah dimana  Lembaga Keuangan  Syariah  mengamanatkan  untuk mencari  dan  membeli  barang  yang  sesuai dengan  spesifikasi  yang  diajukan  nasabah (Jannah, 2017).
Praktik  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor 7/46/PBI/2005  dalam  Lembaga  Keuangan Syariah  dimana  praktik Murabahah selama
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
ini  memiliki  kerancuan  mengenai  status kepemilikan  barang  oleh  Bank  Syariah  atau lembaga  keuangan  Syariah  yang  lain,  jika Bank  Syariah  atau  Lembaga  keuangan Syariah  kerap  menggunakan  akad Wakalah dalam  mewakilkan  setiap  pembelian  barang kepada  pemebeli,  lalu  bank  syariah  atau lembaga  keuangan  syariah  diduga  tidak memiliki  barang  yang  dimaksud  dan  dengan mudahnya  menyimpang  dari  kewajiban membelikan  barang  pembeli.  Hal  ini  diduga menyimpang  dari  konsep Murabahah yang sebenarnya  dimana  bank  atau  Lembaga keuangan  semestinya  tetap  berkewajiban untuk  menyediakan  barang  yang  dibutuhkan pembeli (Nurhadi, 2020).
Dengan  ini  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi  ialah  salah  satu  bank  syariah berpaham syariah dalam menjalankan produk pembiayaannya menggunakan akad Murabahah bil Wakalah .  Namun  dalam praktiknya  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi  terdapat  ketidaksesuaian  dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000  pada  penetapan  pertama  point 9  disebutkan  bahwa  jika  Bank  hendak mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli barang  dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli Murabahah harus  dilakukan  setelah  barang, secara prisnip menjadi milik bank.
Pada  praktiknya  Bank  Syariah  Indonesia KCP Bukittinggi sebagai Lembaga Keuangan Syariah  memberikan  kuasa  (memberikan modal  atau  uang)  serta  menjelaskan  perihal margin  yang  menjadi  kewajiban  nasabah dalam  pembayaran  modal  tersebut.  Dengan kata  lain  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi  melakukan  akad Wakalah dan akad Murabahah dalam waktu yang bersamaan,  yang  mana  hal  tersebut  tidak sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia yaitu  PBI  Nomor  7/46/PBI/2005  tentang Akad  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana Bagi  Bank  yang  melaksanakan  kegiatan
usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  Bank Indonesia  menegaskan  penggunaan  akad media Wakalah dalam Murabahah pada pasal 9 ayat 1 butir d.
Studi tentang implementasi akad Murabahah  bil  Wakalah pada  Bank  Syariah Indonesia  KCP  Bukittinggi,  Tinjauan  fatwa DSN  MUI  No:  10/DSN-MUI/IV/2000  dan PBI  No  7/46/PBI/2005  perlu  dikaji  dengan alasan.  Pertama,  meningkatkan  kualitas produk  keuangan Murabahah  bil  Wakalah dengan  lebih  memperhatikan  prosedur  yang diatur dalam fatwa DSN MUI. Kedua, untuk meningkatkan  jumlah  tenaga  pemasaran dalam  penyaluran  dana Murabahah  bil Wakalah agar  dapat  bersaing  dengan lembaga  syariah  lainnya  sehingga  tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, maka  tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk mengetahui  pelaksanaan  akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi,  dan  untuk  mengetahui  tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor.04/DSN- MUI/IV/2000  dan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor.07/PBI/2005  pada  akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA A. Murabahah Bil Wakalah
Murabahah berasal  dari  kata ribh yang artinya  bertambah. Murabahah merupakan sebagai  penjualan  barang  dengan  harga barang ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya,  seseorang  membeli  suatu  barang dan  kemudian  menjualnya  kembali  untuk mendapatkan keuntungan tertentu (Id, 2020).
Jual  beli  dalam  bentuk Murabahah dilakukan  dalam  wujud  pesanan.  Imam Syafi’i  disebut  sebagai alamir  bi  ash-shira . Bisa  juga  disamakan  dengan  jual  beli  yang barangnya segera diserahkan, dan pembayarannya ditangguhkan atau dilakukan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
secara bertahap.
Dengan demikian, Murabahah merupakan bentuk jual beli yang sah (Yoni Hendrawan & Zainuddin, 2021).
Murabahah  bil  Wakalah adalah  jual  beli dengan  sistem  perwakilan.  Dalam  hal  ini penjual  menyerahkan  pembelian  kepada pembeli, sehingga akad yang pertama adalah akad wakil setelah berakhirnya akad perwakilan yang ditandai dengan penyerahan barang  dari pembeli  kepada  lembaga keuangan syariah, kemudian lembaga mengeluarkan  akad Murabahah (Syauqoti, 2018).
Ketika  jual  beli  dengan  memberikan pembeli  pilihan  produk  yang  diinginkan, bentuk  transaksinya  adalah  sistem  akad Wakalah .  Bank  kemudian  akan  meminta invoice atas  pesanan  tersebut  sebagai  bukti pembelian  barang  tersebut  (Kamal,  2021). Bank  dalam  hal  ini  membeli  barang  yang dibutuhkan  pembeli  (spesifikasi  ditentukan oleh  pembeli)  dan  menjualnya  kepada pembeli dengan harga  ditambah keuntungan. Bank  tidak  hanya  berurusan  dengan  sektor keuangan,  tetapi  juga  dengan  sektor  riil. Namun,  tunduk  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  Bank  hanya  dapat beroperasi  di  sektor  keuangan.  Oleh  karena itu, jika mekanisme jual beli akan diterapkan di  perbankan  syariah,  diperlukan  instrumen akad tambahan berupa Wakalah (Zulkarnaen, 2020).

## B. Fatwa DSN-MUI
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  adalah lembaga  di  bawah  lindungan  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  yang  dipimpin  oleh  Ketua Umum  MUI.  Fungsi  utama  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  adalah  mengawasi  produk- produk  lembaga  keuangan  syariah  sesuai dengan syariat Islam. Untuk tujuan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengembangkan  pedoman  produk  Syariah yang  diambil  dari  sumber  hukum  Islam.
Pedoman tersebut menjadi dasar pengawasan Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  terhadap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan  produknya.  Prinsip  pedoman produk syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional  (DSN).  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional (DSN) adalah peraturan perundang- undangan (Syaifullah, 2019).
Salah  satu  produk  yang  dikembangkan pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi  adalah  pembiayaan Murabahah . Pembiayaan Murabahah adalah  pembiayaan dengan  sistem  jual  beli  yang  meliputi  harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank (Saripudin, 2018). Ketentuan syariah tentang penggunaan akad Wakalah dalam muamalah. Fatwa  DSN:  04/DSN-MUI/IV/2000  tanggal 1  April  2000  tentang Murabahah dalam ketentuan pertama alinea kesembilan menyatakan:  “Jika  bank  hendak  mewakili nasabah  untuk  pembelian  barang  dari  pihak ketiga,  maka  jual  beli Murabahah dan  akad jual  beli  harus  diformalkan  setelah  barang pada prinsipnya menjadi milik bank” (Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah ).
Menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam bukunya  Fikih  Islam  wa  Adillatuhu,  jika barang  dijual  dari  orang  yang  tidak menguasai atau memilikinya, maka hukumnya tidak memperbolehkannya. Karena  barang  yang  bersangkutan  tidak dapat  dijual  secara Murabahah bersama dengan  barang  itu  sendiri,  karena  barang tersebut tidak berada di bawah penguasaannya.  Juga  tidak  dapat  dijual kepadanya  dengan  nilai  atau  harga  yang sesuai, karena harga benda itu tidak diketahui dan  hanya  dapat  diketahui  dengan  perkiraan dan  dugaan,  sedangkan  perkiraan  para  ahli berbeda.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa mekanisme  pembiayaan  akad Murabahah sendiri  tidak  menunjukkan  barang  yang
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dijual,  yang  merupakan  salah  satu  syarat akad Murabahah itu  sendiri  (Mauluddin, 2019).

## C. PBI
Peraturan
Bank
Indonesia (PBI) merupakan  peraturan  perundang-undangan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat  setiap  orang  atau  badan  hukum, serta  disimpan  dalam  lembaga  pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan  dengan  perkembangan  lembaga keuangan syariah, sehingga dapat merangsang  penerapan  dan  layanan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  (Jannah, 2017).
PBI  No.  7/46/PBI/2005  tanggal  14 November 2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan  penggunaan  dana Murabahah bil  Wakalah dalam  pasal  9  ayat  1  huruf  d dalam  hal  bank  mewakili  kekosongan nasabah  untuk  membeli  suatu  produk.  Maka akad Murabahah harus  dilaksanakan  setelah barang  pada  prinsipnya  menjadi  milik  bank. Bahkan  bagian  klarifikasi  PBI  menegaskan akad Wakalah harus  terpisah  dari  akad Murabahah .  Kemudian  diterangkan    bahwa pada  prinsipnya  dapat  dipahami  bahwa  aset bank  yang  dimiliki  untuk  akad Murabahah adalah  arus  kas  yang  dikirimkan  kepada pemasok  barang  atau  dibuktikan  dengan kwitansi pembelian (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005).
Dalam  produk  penyaluran  dana  atau funding pada  PT.  Produk  yang  sering ditawarkan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia KCP Bukittinggi adalah pembiayaan Murabahah .
Penerapan pembiayaan Murabahah tampaknya  tidak  sejalan  dengan teori dan praktik. Sedangkan dalam pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia  KCP  Bukittinggi  dilakukan  dalam satu kali transaksi dengan akad Wakalah , dan pada  saat  akad  barang  yang  dijual  belum
berwujud fisik. Hal ini tentunya bertentangan dengan  sistem Murabahah dalam  perbankan syariah,  dimana  barang  yang  dijual  harus menjadi  milik  penjual  bank,  dan  bank  harus dapat  mengirimkannya  kepada  pembeli nasabah  (PT.  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi).

## D. Perbandingan Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang akad Wakalah ini sudah banyak  dilakukan  oleh  peneliti.  Setidaknya terdapat  empat  penelitian  tentang  akad Wakalah ini.  Sepanjang  penenelitian  tentang akad Wakalah dapat  dipetakan  sebagai berikut :
Pertama,  yang  ditulis  oleh  (Zulfiyanda  et al.,  2020)  dengan  judul  Akad  Pembiayaan Murabahah  bil  Wakalah Pada  PT.  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  Lhokseumawe. Kedua, yang ditulis oleh (Alim & Nurkomalasari,
2021) dengan judul Pembiayaan Murabahah  bil  Wakalah di Koperasi  Mitra  Dhu’afa  Cirebon  Perspektif Ekonomi  Syariah.  Ketiga  yang  ditulis  oleh (Adnan,  2020)  dengan  judul  Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah bil Wakalah pada  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syari’ah Muamalah  Berkah  Sejahtera  Surabaya. Keempat,  (Wati  &  Fatorina,  2021)  Kuasa Menjual  Jaminan  pada  Pembiayaan  Akad Murabahah  Bil  Wakalah (Studi  Analisis Perkara Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt). Seperti  yang  diteliti  oleh  Zulfiyanda,  Alim dan  Nurkomalasari,  Adnan  dan  Wati  dan Fatorina    keempat  penelitian  ini  membahas dari aspek perspektif ekonomi syariah, aspek manajemen risiko dan aspek jaminan. Sejauh ini  belum  ada  penelitian  dari  aspek  Fatwa DSN-MUI  No:  10/DSN-MUI/IV/2000  dan PBI  Nomor.7/46/PBI/2005.  Oleh  karena  itu penulis  memfokuskan  pada  aspek  kajian pandangan Fatwa dan PBI terhadap pembiayaan Murabahah bil Wakalah .
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Penelitian  ini  mengkaji  pelaksanaan  akad Murabahah  bil  Wakalah pada  Bank  Syariah Indonesia  KCP  Bukittinggi  tinjauan  Fatwa DSN  MUI  No:  10/DSN-MUI/IV/2000  dan PBI  Nomor  7/46/PBI/2005.  Oleh  karena  itu pertanyaan  penelitian  yang  pertama  diajukan bagaimana  pelaksanaan  akad Murabahah  bil Wakalah di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi,  kedua  bagaimana  mengkaji fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 dan PBI  Nomor  07  Tahun  2005  tentang  Akad Murabahah  bil  Wakalah pada  Bank  Syariah Indonesia KCP Bukittinggi.
Studi tentang implementasi akad Murabahah  bil  Wakalah pada  bank  syariah Indonesia  KCP  Bukittinggi,  Tinjauan  fatwa DSN  MUI  No:  10/DSN-MUI/IV/2000  dan PBI  No  7/46/PBI/2005  perlu  dikaji  dengan alasan.  Pertama,  meningkatkan  kualitas produk  keuangan Murabahah  bil  Wakalah dengan  lebih  memperhatikan  prosedur  yang diatur dalam fatwa DSN MUI. Kedua, untuk meningkatkan  jumlah  tenaga  pemasaran dalam  penyaluran  dana Murabahah  bil Wakalah agar  dapat  bersaing  dengan lembaga  syariah  lainnya  sehingga  tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Maret 2022  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi  Jenis  penelitian  ini  adalah  studi lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer yang bersumber dari hasil survey dan wawancara.    Sumber  data  adalah  Jadid Ardiansyah,  pimpinan  cabang  dan  pegawai Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi. Setelah  data  terkumpul,  diolah  melalui analisis  deskriptif.  Selain  itu,  data  disajikan secara  deskriptif.  Hasilnya  didiskusikan dengan teori-teori yang dikemukakan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah  pada  Bank  Syariah  Indonesia KCP Bukittinggi
Eksekusi akad Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi memberikan  wewenang  kepada  nasabah untuk  membeli  barang  yang  dibutuhkan untuk  usaha  nasabah  atas  nama  bank.  Selain itu,  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi  menjual  barang  kepada  nasabah, dengan harga jual barang sebesar nilai barang ditambah  keuntungan  yang  jumlah  seluruh akan  dibayar  oleh  pembeli  dalam  jangka waktu  tertentu,  sesuai  dengan  kesepakatan antara  pihak  bank  dan  pelanggan.  Proses  ini menggunakan akad Murabahah bil Wakalah , dimana bank menyerahkan pembelian barang kepada pembeli secara penuh, bank menyediakan  dana  hanya  untuk  pembelian barang  yang  diinginkan  pembeli.  Perjanjian awal  yang  digunakan  bank  untuk  menerima dana adalah akad Murabahah , yang kemudian  diikuti  dengan  akad Wakalah , namun  ketika  akad Murabahah berlangsung, objek  barang  yang  menjadi Murabahah bukan  milik  bank  (Wawancara:  Informan  1, Karyawan Administrasi Pembiayaan, tanggal 28 Juni, 16:00 WIB)
Informan 2 mengatakan “sebelum memberikan  pembiayaan  ada  hal-hal  yang harus  dilakukan  oleh  PT.  Bank  Syariah Indonesia  KCP  Bukittinggi  salah  satunya adalah  analisis  pembiayaan,  yaitu  dengan mengevaluasi  atau  menilai  kelayakan  usaha dalam  mengajukan  pembiayaan.  Hal  ini dilakukan untuk meyakinkan pihak PT. Bank Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi  agar nasabah benar-benar dapat dipercaya, sehingga  sebelum  pembiayaan  diberikan  PT. Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi terlebih dahulu melakukan analisis
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
pembiayaan.  Analisis  pembiayaan  meliputi latar  belakang  nasabah,  prospek  usaha, jaminan  yang  diberikan.  Tujuan  dari  analisis ini  adalah  agar  PT.  Bank  Syariah  Indonesia KCP Bukittinggi berkeyakinan bahwa pembiayaan  yang  diberikan  benar-benar aman,  dalam  arti  uang  yang  disalurkan  pasti akan  kembali  dan  terhindar  dari  resiko pembiayaan nantinya.” (Wawancara:
Informan
2, Karyawan Administrasi
Pembiayaan, tanggal 28 Juni, 14:00 WIB).
Penyelenggaraan Murabahah pada  PT. Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi membutuhkan penjual dan pembeli.
Sebagaimana diketahui, penerapan Murabahah adalah  jual  beli  barang  dengan harga  asli  atau  harga  pokok  barang  dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dengan  nasabah.  Dalam Murabahah ,  penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada  pembeli  dan  kemudian  dia  meminta keuntungan  dalam  jumlah  tertentu.  Tahapan dalam  melakukan  pengelolaan  pada  PT. Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi harus  dilakukan  nasabah  dalam  mengajukan pembiayaan  adalah  dengan  mengisi  formulir permohonan  pembiayaan  yang  disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP
Bukittinggi, setelah itu ada tahapan survey di rumah atau ke tempat nasabah ini bertransaksi.  Setelah  itu,  ada  tahapan penandatanganan  kontrak  oleh  PT.  Bank
Syariah Indonesia KCP
Bukittinggi (Wawancara:  Informan  3, Branch  Manager , tanggal 28 Juni, 12:00 WIB).
Bagan 4.1
Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah bil
Wakalah pada Bank Syariah Indonesia KCP
Bukittinggi B. Pelaksanaan  pembiayaan  Murabahah bil Wakalah
1. Negosiasi  pembelanjaan  pihak  Bank kepada nasabah bank kepada nasabah.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah ke bank.
3. Memeriksa  kelengkapan  persyaratan yang diberikan oleh nasabah oleh pihak
Negosiasi pembelanjaan pihak Bank kepada
nasabah Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah kepada pihak Bank Pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang diberikan nasabah oleh pihak Bank Melakukan Survei  oleh pihak Bank kepada nasabah Analisis Pembiayaan Murabahah Nasabah membayar angsuran untuk melunasi pembiayaan
Pencairan dana oleh pihak Bank untuk nasabah Penandatanga nan akad Murabahah dan akad Wakalah
Tahap Keputusan Pembiayaan
Murabahah diadakan rapat Komite terhadap pembiayaan Murabahah Layak Tidak Layak
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
bank.
4. Melakukan  survey  oleh  pihak  bank kepada nasabah.
5. Analisis pembiayaan Murabahah .
6. Tahap pengambilan keputusan pembiayaan  pembiayaan Murabahah dilakukan melalui rapat panitia
pembiayaan.
7. Penandatanganan akad pembiayaan
Murabahah bil Wakalah .
8. Pencairan  dana  oleh  bank  kepada nasabah.
9. Pelanggan  membayar  cicilan  untuk melunasi pembiayaan.
Apresiasi Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia  KCP  Bukittinggi,  selain  akad Murabahah , bank melaksanakan akad perwakilan untuk melimpahkan tugas pembelian  barang  kepada  nasabah.  Dalam hal  ini, klien tidak  akan  menerima  barang dari  bank,  tetapi  hanya  uang  untuk  membeli barang  dari  pemasok.  Mengacu  pada  fatwa Dewan Syariah Nasional, di bawah ini adalah ketentuan  Syariah  mengenai  penggunaan akad Wakalah dalam muamalat. Fatwa DSN- MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah ,  ayat  9,  ketentuan  pertama berbunyi: “Jika bank ingin mewakili nasabah dalam  membeli  barang  dari  pihak  ketiga, maka  perlu  diadakan  akad  jual  beli Murabahah .  Setelah  penyerahan  barang, pada prinsipnya menjadi milik bank”.
Kata pada prinsipnya dalam praktek di PT. Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi dengan  keterangan  sebagai  berikut:  Dalam pembiayaan,  jika  bank  mengkonfirmasi pembelian  barang  atau  barang  kepada pemasok,  maka  pada  prinsipnya  bank membeli  barang  tersebut  secara Murabahah . Meskipun  tidak  ada  transfer  dana  kepada pemasok dalam akuntansi, bank menyanggupi  untuk  menepati  pembayaran
atas pembelian barang kepada pemasok yang diperkenalkan kepada pembeli melalui perjanjian Wakalah .
PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi  memakai    akad  wakil,    namun dalam  prakteknya  nasabah  tetap  tidak menerima  uang,  dana  yang  diterima  di rekening  nasabah  langsung  ditransfer  ke rekening  penjual  atau  supplier  di  PT.  Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi. Penggunaan  kontrak Wakalah dimaksudkan untuk  membuktikan  bahwa klien telah menerima  dana  dari  PT.  Bank  Syariah Indonesia  KCP  Bukittinggi  dan  nasabah mengetahui  adanya  transaksi  jual  beli  antara bank  dengan  penjual  atau  pemasok.  Jika default terjadi di masa depan, opsi klien akan ditutup  untuk  menyangkal  bahwa klien telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.
Analisis  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 7/46/PBI/2005 tentang pelaksanaan Murabahah  bil  Wakalah Bank  Keuangan Indonesia.  Sejalan  dengan  perkembangan lembaga  keuangan  syariah,  sehingga  dapat merangsang  produk  dan  layanan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk  yang  dikembangkan  di  PT.  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi  adalah pembiayaan Murabahah .  Pembiayaan  terdiri dari pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan produksi baik secara kuantitas yaitu  volume  produksi,  maupun  secara kualitas  yaitu  peningkatan  kualitas  produk. Sedangkan  menurut  aturan  Bank  Indonesia, Murabahah adalah  jual  beli  barang  dengan harga  pokok  ditambah  dengan  tingkat pengembalian yang disepakati. Pada hakikatnya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi bukanlah net seller yang memiliki  stok  barang  sebelum  melakukan jual beli dengan nasabah.
PT. Bank Syariah Indonesia KCP
Bukittinggi menyediakan dana untuk pembiayaan nasabah berdasarkan akad
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
penjualan  barang.  Bank  Syariah  Indonesia KCP  Bukittinggi  akan  mewakili  nasabah dengan pembelian barang menggunakan akad Wakalah .  Posisi  ini  menunjukkan  bahwa bank  sebagai  lembaga  intermediasi  antara pihak  yang  kelebihan  dana  dengan  pihak yang  membutuhkan  dana  atau  lembaga keuangan bukanlah penjual bersih. Pelaksanaan  pendanaan  PT.  Bank  Syariah Indonesia KCP Bukittinggi juga  mewajibkan nasabah  untuk  memberikan  surat  konfirmasi utang atau mampu membayar. Surat Konfirmasi Hutang ini merupakan salah satu dari  beberapa  langkah  awal  PT.  Nasabah Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi dalam  hal  bukti  hukum  positif  bahwa nasabah  telah  menerima  dana  baik  berupa uang  tunai  maupun  barang.  Jika  terjadi wanprestasi di kemudian hari, opsi klien akan ditutup  untuk  menyangkal  bahwa klien telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.
Melihat  pada  ketentuan  BI  mengenai penghimpunan  dan  penyaluran  dana  secara Murabahah ,  tidak  diketahui  bahwa  pembeli wajib mengakui utang yang didokumentasikan  dengan  dokumen  lain, yaitu  surat  penegasan.  Jika  pembeli  telah mengadakan  akad Murabahah yang  kaku dengan  penjual,  maka  pembeli  secara otomatis memiliki kewajiban untuk membayar  atau  melunasi  hutangnya  kepada penjual.  Selain  hal  di  atas,  fakta  di  lapangan menunjukkan bahwa mayoritas nasabah bank syariah  masih  memiliki  pola  pikir  nasabah regular  banking.  Menurut  nasabah  bank syariah,  kewajiban  pembiayaan Murabahah mereka  dapat  dibagi  menjadi  pokok  dan margin.  Nasabah  bank  syariah,  antara  lain PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi yang akan mempercepat pelunasan pembiayaan Murabahah selalu  meminta perbankan  untuk  mengurangi  margin  utang kepada  perbankan.  Merujuk  pada  ketentuan Bank  Indonesia  tentang  penghimpunan  dan
penyaluran  dana  pada  ayat  1  pasal  10, “dalam  hal  pembiayaan Murabahah ,  bank dapat  memberikan  pengurangan  jumlah kewajiban  pembayaran  tepat  waktu  dan/atau nasabah yang menderita kerugian.
Mengingat hal ini masih menjadi kebiasaan  yang  terjadi  di  industri  lembaga keuangan syariah, bank memenuhi kebutuhan  nasabah  dalam  jumlah  yang proporsional. bank dapat memberikan pengurangan  jumlah  tanggung  jawab  atas ketepatan waktu pembayaran angsuran dan/atau nasabah yang solvabilitasnya menurun. Harga jual
barang merupakan penjumlahan  dari  harga  beli  dan  keuntungan yang diterima penjual. Setelah akad Murabahah disepakati  oleh  penjual  dan pembeli,  nilai  barang  dan  keuntungan menjadi  satu  kesatuan  yang  dikenal  dengan harga jual barang Murabahah . Tidak ada lagi pemisahan  antara  pokok  barang  yang  dibeli dengan  keuntungan Murabahah .  Dalam kontrak  jual  beli  penjual  dapat  mendiskon kewajibannya.  Diskon  tergolong  amal  dari penjual  kepada  pembeli.  Namun,  penjual dilarang  meningkatkan  tanggung  jawab pembeli  untuk  tujuan  apa  pun.  Sedangkan jika  akad Murabahah disepakati  secara  jelas antara  penjual,  diikuti  dengan  penyerahan barang,  maka  penjualan  telah  berjalan dengan  lancar,  sehingga  terjadi  hubungan hutang  piutang,  maka  pembelian  dilunasi oleh  penjual.  Sebagaimana  diketahui,  setiap penambahan  utang  adalah  haram,  karena pertambahannya adalah riba, yang diharamkan.
Hal  ini  diperkuat  Menurut  Wahbah  az- Zuhaili dalam kitab karangannya Fikih Islam wa  Adillatuhu menjelaskan  jika  barang tersebut  dijual  dari  pihak  yang  tidak menguasai  dan  memilikinya,  maka  hukum tidak  mengizinkannya.  Dikarenakan  barang yang dimaksud tidak bisa dijual dengan cara
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Murabahah dengan barang itu sendiri, karena barang  tersebut  tidak  dalam  penguasannya. Juga  tidak  dapat  dijual  kepadanya  dengan nilai  atau  harga  yang  sesuai,  karena  harga barang  tersbut  tidak  diketahui  dan  hanya dapat  diketahui  dengan  perkiraan  dan tebakan,  sedangkan  perkiraan  oleh  para  ahli berbeda-beda (Az-Zuhaili, 2011).
Maka dapat dilihat meknisme pembiayaan akad Murabahah sendiri tidak memperlihatkan barang yang diperjual belikan  yang  mana  hal  tersebut  adalah  salah satu syarat akad Murabahah sendiri, walaupun  ada  dengan  rincian  pembelanjaan tetapi  hal  tersebut  masih  dengan  harga taksiran dan dilakukan sebelum pendelegasian  atau  akad Wakalah dilakukan untuk mepermudah transaksi.
Pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi  pendelagian  dilakukan  tidak menggunakan  atas  nama  pemberi  kuasa karena  nasabah  menggunakan  atas  nama sendiri.  Akad Wakalah dilakatakan  selesai jika nasabah dapat memberikan atau menyerahkan  bukti  kwitansi  pembelian nasabah  meberikan  bukti  pembelian  saat pengecekan  barang  yang  dibelinya,  maka akad Wakalah berakhir  saat  Bank  Syariah Indonesia  melakukan  peninjuan  atas  barang yang  dibelikan  nasabah  dengan  nasabah memberikan kwitansi pembelian. yang seharusnya  ini  adalah  berakhirnya  akad Wakalah untuk  dapat  dilakukannnya  akad Murabahah sedangakan  ini  berakhirnya proses  pembiayaan  menggunakan  akad Murabahah Bil Wakalah .

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pelaksanaan  akad Murabahah  bil  Wakalah pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Bukittinggi,  jika  permohonan  dana  nasabah telah disetujui maka proses akad akan selesai.
Dalam proses pembuatan perjanjian, nasabah dan  bank  secara  bersamaan  menandatangani perjanjian Murabahah dan  wakala.  Setelah proses kontrak selesai, klien sebagai perwakilan  bank  menerima  uang  dari pembiayaan  untuk  membeli  barang  sesuai kebutuhan  dan  menyerahkan  kepada  bank tanda terima atau faktur pembelian.
Tinjauan  Fatwa  DSN-MUI  No.  04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah No. 9 dan PBI  Nomor.  07/46/2005 Murabahah  bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi  tidak  memenuhi  Fatwa  DSN- MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabah No. 9 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 tentang  akad  penghimpunan  dan  penyaluran dana  bagi  bank  yang  melakukan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  R.  (2020).  Manajemen  Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syari’ah Muamalah  Berkah  Sejahtera  Surabaya. Az Zarqa’:  Jurnal Hukum Bisnis Islam . Alim,  Z.,  &  Nurkomalasari,  N.  (2021).
Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di
Koperasi Mitra Dhu’afa Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. My C a m p a i g n J o u r n a l | .
Az-Zuhaili,  W.  (2011).  Fiqih  Islam  wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani . Id, S. (2020). Artikel Dilema _ Skim _ Mur _ bahah _ Pada _ Perbankan _ Syariah . Jannah,  N.  W.  (2017).  The  Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi. Jurisdictie .https://doi.org/10.18860/j.v6i
1.4091
Mauluddin,  M.  S.  (2019).  Pembiayaan Murabahah Dalam  Perspektif  Fatwa
Dsnmui. Qawãnïn: Journal of Economic Syaria
Law .
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1044 Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan
Murabahah Pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia. AT-TAWASSUTH:  Jurnal Ekonomi Islam . https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767 Nurhadi. (2020). Halal Haram Akad
Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan  Syariah. Jurnal  HUkum Ekonomi .
Saripudin, U. (2018). Aplikasi akad. Aplikasi Akad  Syirkah  Pada  Lembaga  Keuangan Syariah .
Syaifullah, H. (2019). Penerapan Fatwa Dsn- Mui  Tentang Murabahah Di  Bank Syariah. Kordinat:  Jurnal  Komunikasi Antar  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam . https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.
9612
Syauqoti, R. (2018).
Aplikasi Akad
Murabahah Pada  Lembaga  Keuangan Syariah. Jurnal  Masharif  Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah . https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489 Wati,  E.  E.,  &  Fatorina,  F.  (2021).  Kuasa Menjual  Jaminan  Pada  Pembiayaan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Analisis Perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt). At-Turost : Journal of Islamic Studies . https://doi.org/10.52491/at.v8i1.61 Yoni  Hendrawan,  &  Zainuddin.  (2021).
Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui
Murabahah Pada  Pt  Bri  Syariah. At- Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ,
13 (1),
61–69.
https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.508 Zainuddin,  Z.,  Bustamar,  B.,  &  Rozi,  S. (2018). Tinjauan Fikih Terhadap
Aktivitas  Perdagangan  di  Pasar  Bawah Bukittinggi. Al-Risalah , 17 (02),  147– 161. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02
.61
Zulfiyanda,  Z.,  Faisal,  F.,  &  Manfarisah,  M. (2020).  Akad  Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada  Pt.  Bank  Rakyat
Indonesia Syariah Lhokseumawe. Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh .
https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485 Zulkarnaen,  V.  Z.  (2020).  Perlindungan Musytari  Terhadap  Klausula  Baku Dalam  Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah PT.  Bank  BRI  Syariah,  Tbk.
Jurnal Lex
Renaissance .https://doi.org/10.20885/jlr. vol5.iss1.art9