Tanggung Jawab Penyelenggara Penerbangan Charter
( Responsibility of Charter Air Transport Companys )
K. WISNU WARDHANA Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Telp. (0541) 7095092 Samarinda 75123 Email : fhunmul@yahoo.com

## ABSTRACT
Looked  from  geographical  sides,  wide  of  teritory  and  spreading  of  resident,  the  function  and  role  of  air transport  in  Indonesia  have  very  goodness  strategic  position  reviewed  from  national  unity,  social  cultural, economics,  governance  and  also  security  and  defence  things.  The  raise  request  of  air  transport  service  by consumer  must  be  balance  with  management  transportation  system  to  fulfill  all  consumer  demand inwroughtly.  In  line  with  the  raising  of  air  transport  service,  charter  air  transport  companys  getting  raise too. Aviation activity especially conducted by air transport companys is katastrofis, it means that if is in the event of accident can generate very big loss of human being and financial. Beside loss to its plane, also loss to passenger, baggage even to hit third party. In that kind of situation, air transport companys cannot discharge of it responsibility to any loss during the aviation.
Key words : penyelenggara penerbangan charter ( charter air transport companys ), tanggung jawab ( responsibility ).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  rangka  pembangunan  nasional sektor  perhubungan  mendapat  tempat  yang sangat  penting.  Fungsi  perhubungan  adalah untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan  dan  penawaran,  serta  merupakan bagian  yang  integral  dari  produksi  dan distribusi  atau  perdagangan  pada  umumnya. Dipandang  dari  segi  geografis,  luas  wilayah dan  penyebaran  penduduknya,  peranan  dan fungsi angkutan udara di Indonesia mempunyai  posisi  yang  sangat  strategis  baik ditinjau  dari  segi  persatuan  dan  kesatuan nasional,  kehidupan  sosial  budaya,  ekonomi, roda  administrasi  pemerintahan  serta  tidak kalah  pentingnya  pertahanan  dan  keamanan. Angkutan  udara  merupakan  satu-satunya alternatif  yang  cepat,  efisien  dan  tepat  guna bagi  pengangkutan  antar  pulau  dan  antar daerah  terpencil  yang  tidak  dapat  dijangkau oleh alat transportasi lainnya.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dewasa  ini  telah  mempengaruhi perkembangan bidang-bidang
lainnya,
termasuk  bidang  industri  yang  telah  mampu menciptakan pesawat
udara.
Adapun
pengertian  pesawat  udara  adalah  semua  alat yang  ditempatkan  dalam  lingkungan  udara sehubungan  dengan  kekuatan/daya  yang  yang dipengaruhi  oleh  udara  (setiap  alat  yang mampu  berada  di  atmosfir  karena  adanya reaksi  udara  kepadanya).  Dengan  demikian sarana  pengangkutan  yang  dahulu  hanya dikenal  melalui  darat  dan  laut  kini  bertambah dengan pengangkutan udara.
Sejak  dikembangkannya  pesawat  udara untuk  keperluan  alat  transportasi  baik  dalam pengangkutan penumpang maupun pengangkutan  kargo  industri  penerbangan telah  mencapai  suatu  kemajuan  besar  seperti yang tampak pada tahun-tahun belakangan ini. Kemajuan dibidang pengangkutan udara banyak  mendorong  gairah  perseorangan, perusahaan,  instansi  pemerintah  maupun sekelompok orang untuk melaksanakan maksudnya  dengan  mempergunakan  jasa pesawat udara. Walaupun peningkatan permintaan  akan  jasa  angkatan  udara  telah terpenuhi, namun perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena  itu,  pemerintah  membuka  kesempatan adanya  penerbangan  umum  untuk  melayani peningkatan kebutuhan angkutan udara tersebut. Peningkatan permintaan jasa angkutan  udara  oleh  masyarakat,  harus
diimbangi  dengan  sistem  penyelenggaraan angkutan  yang  dapat  memenuhi  seluruh  jenis kebutuhan masyarakat secara terpadu.
Perhubungan  udara  sebagai  sub  perhubungan yang  dipercaya  oleh  pemerintah untuk menyediakan  jasa  angkutan  udara  yang diperlukan oleh masyarakat.
Permintaan  jasa  angkutan  udara  terus meningkat sebagai
akibat
berhasilnya pembangunan nasional, peningkatan kebutuhan jasa angkutan ini diperkirakan rata- rata  15-20  %  setahun  untuk  penumpang, sedangkan angkutan barang  kira-kira 20-25 % pertahun.  Pada  prinsipnya,  hanya  pesawat udara  yang  didaftarkan  di  Indonesia  yang boleh melakukan penerbangan dari/ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesawat udara asing hanya boleh melakukan penerbangan  apabila  telah  memperoleh  izin dari  pemerintah,  hanya  boleh  mendarat  pada pelabuhan  udara  yang  ditunjuk,  melaksanakan tarif  angkutan  udara  yang  telah  disetujui  oleh pemerintah.  Sehingga  Emil  Salim  (Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan II) dalam Seminar Hukum Pengangkutan Udara
mengatakan sebagai berikut : ...hubungan  dengan  luar  negeri  adalah penting  juga  untuk  pengembangan pariwisata. Sifat musiman
( seasonality ) yang terdapat pada
pasaran
penumpang pariwisata menyebabkan  timbulnya  penerbangan charter .  Akhir-akhir  ini  dalam  dunia penerbangan timbul senacam pengaburan  antara  sifat  berombongan tanpa  kebebasan  untuk  menyimpang dari  jadwal  penerbangan,  dengan penerbangan berjadwal teratur ( scheduled  flights ).  Selama  ciri-ciri pokok dari penerbangan charter dibedakan dengan ciri-ciri penerbangan  berjadwal  teratur,  maka pasaran  muatan  penumpang  dapat berbeda.  Namun  jika  ciri-ciri  ini dicampur baur, maka pemisahan penumpang sukar untuk dilakukan dan lahir  persaingan  tidak  sehat.  Dalam keadaan  serupa  ini  negara  yang  lemah
modalnya biasanya menderita kekalahan... (BPHN,1980:12)
Sejalan dengan usaha peningkatan pelayanan  akan  jasa  angkutan  udara  yang dibutuhkan  sekali  oleh  masyarakat,  maka organisasi-organisasi  yang  bergerak  dibidang pesawat udara ( charter ) makin menjamur, baik itu  dari  pihak  pemerintah  maupun  swasta. Tentang charter pesawat  udara  ini  dapat dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  secara kelompok  yang  telah  mempunyai  kesepakatan untuk  menyelesaikan  sesuatu  maksud,  atau yang  dilakukan  oleh  perusahaan  penerbangan yang  karena  kekurangan  pesawat  angkut terpaksa ”men- charter” pesawat terbang milik perusahaan penerbangan lainnya.
Penyelenggaraan angkutan udara dengan charter pesawat udara, seperti
penyelenggaraan  alat  angkut  udara  pada umumnya,  dibuat  dan  diterbangkan  oleh manusia, melalui alam yang berbeda pengaruh dan  keadaannya,  oleh  karena  itu  resiko  yang dihadapi penerbangnya besar sekali dari resiko yang  mungkin  timbul  di  darat  baik  itu  pada saat lepas landas atau mendarat, resiko selama dalam penerbangan, resiko
terhadap pembajakan  pesawat  udara  dan  lain-lain. Kegiatan penerbangan terutama yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan angkutan  udara,  merupakan  kegiatan  yang katastrofis yaitu  apabila  terjadi  kecelakaan dapat  menimbulkan  kerugian  yang  sangat besar  baik  itu  dari  segi  nyawa  manusia  dan finasial.  Tiap  peristiwa  kecelakaan  pesawat udara  tentunya  mempunyai  sebab-sebab  dan akibat-akibat tersendiri, ada kecelakaan ringan, ada  yang  demikian  beratnya  hingga  dapat disebut sebagai suatu bencana yang membawa korban  ratusan  orang.  Kata ”Accident” dalam perjanjian Warsawa dalam protocol Guatemala diganti  dengan  kata ”Event” ,  hal  mana  sudah terang mempunyai akibat-akibat pada persoalan  tanggungjawab.  Setiap ”Accident” adalah  suatu ”Event” ,  tetapi  tidak  setiap ”Event” adalah  suatu ”Accident” ,  dengan demikian kemungkinan pengangkut bertanggungjawab  adalah  lebih  besar  atau lebih  luas.  Yang  dimaksud  dengan  korban kecelakaan pesawat udara adalah mereka yang
ada  di  dalam  pesawat  udara,  apapun  status mereka  dan  juga  termasuk  yang  berada  diluar pesawat  udara,  contohnya  yang  terkena jatuhan  kecelakaan  pesawat  udara.  Disamping kerugian  terhadap  pesawatnya,  juga  kerugian terhadap  penumpang,  bagasi  bahkan  kepada pihak  ketiga  yang  terkena  akibat  dari kecelakaan tersebut baik yang berada di darat, laut  maupun  di  udara,  yang  semua  itu  harus diketahui siapa yang bertanggungjawab.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  agar  tidak meluas  dalam  pembahasan  masalah,  maka penulis merasa perlu membatasi permasalahan tersebut  yang  hanya  mengenai  siapakah  yang bertanggungjawab  apabila  terjadi  kecelakaan yang menimpa terhadap pesawat charter ?

## PEMBAHASAN
A.  Pengertian Charter Pesawat Udara Pada mulanya International Civil
Aviation  Organization  (ICAO)  sebagai  badan khusus  PBB  hanya  mampu  memberikan batasan yang relevan jika pengertian ”Charter Service” dikontradiksikan  dengan ”Scheduled Air  Service” .  Didalam  ICAO  Document  No.
7278,  pengertian charter adalah ”The  term charter is used in the special sense that is has acquired  in  the  air  transport  field  to  in  the purchase of  the whole capacity of an aircraft for  specific  flights  for  the  use  of  the  purchase (individual  or  group).  The  term  this  covers  a wide  varity  of  specialized  air  transport operations  (for  the  carriage  of  passangers  or goods  on  private  governmental  contract)” . Dengan definisi ini, maka inti daripada charter pesawat  udara  adalah  pemanfaatan  dari  suatu pesawat  udara  oleh  pihak  pen- charter ,  baik untuk  keperluan  sendiri,  maupun  untuk disewakan  kembali  kepada  pihak  ketiga. (Mieke Komar Kantaatmadja,1984:15) E.  Suherman,  SH  memberikan  definisi charter pesawat  udara  sebagai  pemanfaatan suatu  pesawat  udara  oleh  pihak  yang  bukan pihak  yang  mempunyai  hak  atas  kapasitas ruangan  pesawat,  untuk  keperluan  sendiri berupa jasa angkutan/jasa lainnya atau menjual kembali jasa-jasa tersebut kepada pihak ketiga,
di  bagian  lain  beliau  mengatakan  bahwa charter adalah  penyewaan  kapasitas  pesawat udara  untuk  dipergunakan  pihak  pencharter. (E. Suherman,1988:7)
Sedangkan  G.  Kartasapoetra  dan  E. Roekasih  mengatakan  bahwa charter dalam hubungannya  dengan  pesawat  udara  artinya usaha  untuk  menggunakan  pesawat  udara untuk  sesuatu  keperluan  atau  maksud,  dengan penyerahan  sejumlah  harga  yang  ditentukan dalam  perjanjian.  (E.  Roekasih  dan  G. Kartasapoetra, 1981:1)
Dalam  praktek charter pesawat  udara akan  kita  jumpai  istilah-istilah  yang  berkaitan dengan  pengertian  mengenai  charter  pesawat udara, antara lain (G. Kartasapoetra,1982:3) : a. Time  charter ,  yaitu  sewa  menyewa pesawat  udara  menurut  waktu  yang diperlukan untuk keperluan si pencharter;
b. Voyage  charter ,  yaitu  sewa  menyewa pesawat  udara  menurut  suatu  rute  atau perjalanan tertentu;
c. Block  charter , yaitu  charter  hanya mengenai  sebagian  dari  kapasitas  pesawat udara yang dimaksud;
d. Resale  charter ,  yaitu  sewa  menyewa pesawat udara dimana pihak yang mencharter,  mencharterkan  lagi  kepada pihak lain;
e. Wet  lease ,  yaitu  sewa  menyewa  pesawat lengkap  dengan  awak  pesawat  yang bertugas  dalam  pengemudian  pesawat udara tersebut;
f. Dry  lease ,  yaitu  sewa  menyewa  pesawat udara tanpa mempergunakan awak pesawat  (crew),  jadi  merupakan  sewa menyewa barang.
B.    Maksud  dan  Tujuan Charter Pesawat Udara
Secara  terperinci,  E.  Suherman,  SH menjelaskan  maksud  dan  tujuan  diadakannya charter pesawat  udara  adalah  sebagai  berikut (E. Suherman 1985; 15) :
1. Pelayanan  untuk  waktu  tertentu  (khusus) dan pelayanan untuk waktu berjadwal : a Untuk waktu tertentu/khusus Pencharteran  suatu pesawat udara dari pihak keluarga seseorang tokoh masyarakat  yang  meninggal  dunia
untuk dimakamkan di tempat
kelahirannya  yang  terletak  jauh  dari tempat  yang  bersangkutan  meninggal dunia.
b Untuk waktu berjadwal
Untuk menghormati dan melayani para tamu  pemerintah  atau  negara  sahabat baik dalam rangka konferensi, undangan resmi atau hubungan pariwisata  diperlukan  alat  angkut jarak  jauh  yang  tidak  menjemukan dalam  pelaksanaan  kunjungan  ke daerah-daerah, maka satu-satunya prasarana  yang  cepat  adalah  dengan mencharter  sebuah  pesawat  udara untuk  beberapa  hari  sesuai  dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. 2. Pelayanan  untuk  keperluan  riset  dan pelayanan keperluan operasi :
a Dalam pelaksanaan pembangunan riset-riset  ke  tempat-tempat  yang terpencil  lazimnya  ditempuh  dengan mempergunakan  pesawat  udara  jenis kecil yang dapat mengangkut beberapa ahli  dan  peralatan,  untuk  kepentingan ini biasanya dicharter jenis helikopter.
b Pelayanan  operasi,  dalam  hal  ini sebagai  contoh  antara  lain  operasi pemberantasan hama, operasi pembuatan  hujan  buatan,  operasi penyebaran benih, operasi
penyelamatan  penduduk  dari  daerah bencana  alam,  dan  lain-lain  dengan mempergunakan  pesawat  udara  jenis kecil yang dicharter, sehingga
pelaksanaan operasinya
berjalan dengan lancar.
3. Pelayanan  keperluan  kesejahteraan  dan komersial :
a Mengingat  banyaknya  calon  jemaah haji  yang  mendaftar  untuk  diangkut dengan  pesawat  udara  maka  panitia jemaah  haji  telah  mencharter  pesawat udara
untuk melaksanakan pengangkutan  jemaah  haji  tersebut. Dengan diangkutnya mereka ke tempat tujuan  dengan  pesawat  udara  maka mental  dan  keadaan  fisik  akan  tetap terjaga dengan baik.
b Dalam hal pelayanan komersial,
biasanya  sebuah  perusahaan  angkutan atau  perusahaan  penerbangan  yang telah mendapat keputusan untuk melaksanakan  angkutan  melalui  udara secara  massal  karena  kekurangan pesawat  udara  maka  angkutannya mencharter pesawat udara milik perusahaan  penerbangan  lain  dan pesawat charteran ini dicharterkan lagi kepada pihak lain yang memerlukan.

## C. Jenis-jenis Charter Pesawat Udara
Dari  berbagai  maksud  diadakannya perjanjian charter pesawat  udara sebagaimana tersebut diatas, maka dapat digolongkan jenis- jenis charter pesawat  udara  dengan  ketentuan sebagai berikut :
1. Dengan  kriteria  ekonomis,  charter  dapat berupa : a. Komersial, yaitu suatu charter pesawat  udara  dimana  pencharter menggunakan  kapasitasnya  untuk melayani pengangkutan charter
secara umum dalam hal ini pencaharter  itu  menjual  kembali kapasitas  pesawat  udara  kepada masyarakat.
b. Non  komersial,  yaitu  suatu charter
pesawat  udara  dimana  pencharter menggunakan kapasitas pesawat uadara yang dicharter untuk kepentingan pribadi. 2. Dengan kriteria para pihak yang mengadakan perjanjian adalah : a. Perjanjian charter yang  diadakan antara  perusahaan  penerbangan,  jadi dalam  hal  ini charter dilakukan  oleh suatu perusahaan penerbangan.
b. Perjanjian charter antara  perusahaan atau  pemilik  pesawat  udara  dengan suatu perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang penerbangan.
3. Charter dengan kriteria jenis perjanjian :
a. Perjanjian charter mengenai angkutan penumpang  atau  barang  atas  nama atau pemilik pesawat bertindak
sebagai pengangkut.
b. Bukan merupakan perjanjian
pengangkutan  akan  tetapi  maksud
dari  perjanjian  itu  seolah-olah  hanya merupakan  sewa  menyewa  barang, yaitu pesawat udara. c. Perjanjian jasa-jasa lainnya,  misalnya suatu ”air  craft  service  agreement” oleh  sebuah  perusahaan  minyak. Dalam hal ini ada kemungkinan suatu saat  pesawat  itu  dipergunakan  untuk membantu  pekerjaan  lain,  terlepas dari perjanjian utama, yaitu mengeksplorasi minyak.
4. Charter menggunakan  kriteria  dengan atau tanpa awak pesawat, yaitu :
a. Wet lease , yaitu suatu charter pesawat udara lengkap dengan awak pesawat, khususnya “crew  cockpit” yaitu awak pesawat yang langsung bertugas untuk mengemudikan pesawat udara. b. Dry lease , yaitu suatu charter pesawat udara tanpa dilengkapi awak pesawat. (E. Suherman,1985:12) D.  Tanggungjawab Penyelenggaraan Pengangkutan Udara Dalam suatu penerbangan atau pengangkutan  udara  pada  umumnya  telah diperjanjikan bahwa pengangkut udara
bertanggungjawab  untuk  menyelenggarakan pengangkutan  kepada  pemakai  jasa  dengan selamat  sampai  di  tujuan.  Seperti  yang tercantum dalam pasal 468 KUHDagang  yang menyatakan  bahwa  persetujuan  pengangkutan mewajibkan  si  pengangkut  untuk  menjaga keselamatan  barang  yang  harus  diangkutnya,
dimulai saat
diterima
hingga saat diserahkannya barang tersebut oleh
pengangkut.  Demikian  pula  dalam  pasal  522 KUHDagang  menyatakan  bahwa  persetujuan pengangkutan  mewajibkan  si  pengangkut untuk menjaga keselamatan penumpang, sejak saat  si  penumpang  masuk  dalam  kapal  hingga ia  meninggalkan kapal.    Untuk pengangkutan dalam  negeri  tanggungjawab  pangangkut diatur  di  dalam  Undang-undang  penerbangan udara,  tetapi  hal  itu  tentu  saja  tidak  terlepas dari keberadaan konvensi-konvensi internasional mengingat sifat internasional dari penerbangan,  konvensi  internasional  yang utama  adalah  konvensi  Warsawa.  Agar  dapat
diperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai sistem tanggungjawab pengangkut, maka akan terlebih  dahulu  kita  ketahui  prinsip-prinsip yang  mendasari  sistem  tersebut.  Prinsip- prinsip tersebut adalah :
1. Prinsip ”Presumtion  of  Liability” ,  yaitu bahwa  seorang  pengangkut  dianggap selalu  bertanggungjawab  untuk  kerugian- kerugian yang ditimbulkan pada pengangkutan udara yang diselenggarakannya; 2. Prinsip ”Presumtion  of  Non  Liability” , yaitu  untuk  jenis-jenis  kerugian  tertentu yang  timbul  pada  pengangkutan  udara, pengangkutan
tidak dibebani tanggungjawab; 3. Prinsip ”Limitation  of  Liability” ,  yaitu tanggungjawab pengangkut terbatas sampai limit tertentu;
4. Prinsip ”Absolute  of  Liability” ,  yaitu tanggung  jawab  yang bersifat  mutlak dan sering  juga  disebut ”strict  liability” , prinsip ini menentukan bahwa pengangkut  dengan  dalih  apapun  tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya atas kerugian yang
timbul dalam
pengangkutan udara.
Pada  perjanjian  udara  untuk  masalah tanggungjawab  pada  jenis charter tertentu, penulis  ingin  memberikan  sedikit  gambaran mengenai  tanggungjawab  pengangkut  pada charter tanpa  awak  pesawat  (disebut  juga dry lease  charter )  dan charter pesawat  dengan awak  pesawat  (disebut  juga  dengan wet  lease charter ).
1. Tanggungjawab  pada charter tanpa  awak pesawat Dalam hal ini, lazimnya yang bertanggungjawab adalah pihak
pencharter/ charterer, karena  ia  sendiri bertindak  sebagai  pengangkut  dan  bukan pihak pemilik pesawat/yang mencharterkan.  Dalam  hal  pencharter harus menyediakan sendiri awak pesawatnya dan ia yang akan melaksanakan pengangkutan udara tersebut,  maka  ia  telah  mengadakan perjanjian  pengangkutan  udara  dengan penumpang dan pemilik barang seperti apa
yang dimaksudkan dalam konvensi Warsawa. Apabila pihak pencharter
mensub-charterkan pesawat
tersebut kepada pihak lain, maka pihak sub-charter itu juga akan dianggap sebagai pengangkut dengan ketentuan sama seperti diatas.
2. Tanggungjawab pada charter dengan awak pesawat Dalam  hal wet  lease ,  kebalikan  dari dry lease lazimnya  yang  bertanggungjawab adalah  pihak  yang  mencharterkan,  karena ia sendiri bertindak selaku pengangkut.
Setelah  itu  kita  perlu  mengetahui prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu  sistem tanggungjawab  yang  relevan  berlaku  di Indonesia.
1. Sistem Warsawa Dalam konvensi Warsawa
sistem tanggungjawab  yang  dipergunakan  adalah kombinasi  antara  prinsip ”Presumtion  of Liability dan Limitation of Liability” . Pada tanggungjawab  atas  kerugian  yang  terjadi pada  penumpang,  bagasi  tercatat  dan barang  muatan.  Sedangkan  untuk  bagasi tangan  dipergunakan  kombinasi  anatara prinsip ”Presumtion  of  Non  Liability dan Limitation  of  Liability ”.  Pihak  yang bertanggungjawab  pada  sistem  ini  adalah pengangkut. Pada pengangkutan penumpang,  bagasi  tercatat  dan  barang muatan,  pengangkut  dianggap selalu bertanggungjawab terhadap kerugian- kerugian  yang  ditimbulkannya,  tetapi bilamana  pengangkut  dapat  membuktikan bahwa dia dan pegawainya telah mengambil semua tindakan untuk menghindari  terjadinya  kerugian,  maka tanggungjawab pengangkut dapat ditiadakan.  Konvensi  Warsawa  tidak menentukan siapakah yang berhak mengganti  kerugian  apabila  penumpang meninggal  dalam  kecelakaan  pesawat udara,  persoalan  akan  diserahkan  pada pengadilan yang berhak mengadili. 2. Sistem Roma
Dalam  konvensi  Roma  1952  pihak  yang bertangungjawab  terhadap  kerugian  pihak ketiga di darat, laut maupun udara menurut
konvensi  ini  ditetapkan  adalah  operator pesawat  udara  yaitu  orang-orang  yang mempergunakan  pesawat  udara  pada  saat kerugian  timbul  atau  orang  yang  terdaftar sebagai  pemilik  pesawat  udara,  kecuali kalau pihak  ini dapat  membuktikan bahwa orang  lain  yang  menjadi  operator  ketika kerugian timbul. Kerugian yang terjadi dan diderita haruslah merupakan akibat langsung  dari  peristiwa  yang  terjadi  dan bukan  disebabkan  semata-mata  karena lewatnya  pesawat  pada  ruang  udara  yang terbang dengan mentaati peraturan- peraturan  mengenai  lalu  lintas  udara  yang berlaku.
Peraturan yang digunakan mengatur tentang tanggungjawab
pengangkut/operator  terhadap  pihak  ketiga di  darat,  laut  maupun  udara,  sehingga kalau  terjadi  kerugian  yang  ditimbulkan oleh  suatu  pesawat  udara  pada  pihak ketiga,  penyelesaiannya  didasarkan  pada ketentuan  KUHPerdata  yaitu  pasal  1365, yang berbunyi :
”Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain, mengharuskan orang yang karena kesalahannya itu mengganti kerugian yang dimaksudkan”.  Dari  kriteria  tersebut diatas,  maka  pihak  ketiga  di  darat,  laut maupun  udara  yang  telah  menderita kerugian  oleh  hukum  diberi  hak  untuk menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak  yang menimbulkan kerugian itu.
3. Sistem Guadalajara Bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab adalah contracting carrier dan actual  carrier ,  salah  satu  atau kedua-duanya  secara  bersama-sama  dapat dituntut  oleh  pihak  penumpang  atau pengirim barang  yang  menderita kerugian. Istilah contracting  carrier digunakan untuk  menunjuk  pihak  yang  mengadakan perjanjian  dengan  penumpang/pengirim barang  atau  wakilnya,  sedangkan actual carrier adalah  pihak  yang  berdasarkan kuasa dari contracting carrier melaksanakan seluruh atau sebagian angkutan yang diperjanjikan.
4. Sistem Guatemala
Untuk  penumpang  dan  bagasi  tercatat tidak lagi dipergunakan prinsip
”Presumtion  of  Liability” tetapi  prinsip ”Absolute  of  Liability” .  Sedangkan  untu barang  muatan  tetap  berlaku  prinsip
”Presumtion of Liability” dan keterlambatan yang terjadi pada penumpang, bagasi maupun barang
muatan diberlakukan prinsip ini.
Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur  tanggungjawab  pada  pengangkutan udara dapat kita jumpai dalam (E. Suherman,1978:128) : 1. Perjanjian untuk menyeragamkan beberapa  ketentuan  tertentu  mengenai pengangkutan udara internasional (Convention  poor  I’  Unification  de Certaines  Regles  Relative  au  Transport ae’rien International) , yang ditandatangani  di  Warsawa  pada  tanggal 12  Oktober  1929,  lebih  dikenal  dengan nama  Perjanjian  Warsawa  atau Warsawa Convention ,  pada  bab  III  mengatur mengenai liability of the carrier.
2. Perjanjian mengenai kerugian yang ditimbulkan  oleh  pesawat  udara  asing pada  pihak  ketiga  di  darat,  laut  maupun udara  yang  ditandatangani  di  Roma  pada tanggal  7  Oktober  1952,  dikenal  dengan nama  perjanjian  Roma  1952  atau Rome Convention 1952.
3. Protokol The  Haque tahun  1955,  yaitu protokol  berisi  amandemen-amandemen pada  perjanjian  Warsawa,  ditandatangani di Haque pada  tanggal  28  September 1988.
4. Perjanjian Guadalajara ditandatangani pada tanggal 18 September 1961.
5. Montreal  Agreement ,  tanggal  14  Mei 1966. Perjanjian ini bukan suatu perjanjian antar  negara,  namun  suatu  perjanjian antara perusahaan-perusahaan pener-
bangan  internasional  yang  tergabung dalam International Air Transport
Association  (IATA) dan Civil  Aeronautics Board (CAB) Amerika Serikat.
6. Protokol  Guatemala,  ditandatangani  di Guatemala  pada  tanggal  8  Mei  1971, berisi amandemen-amandemen yang prinsipil pada perjanjian Warsawa.

## PENUTUP
Masalah  tanggungjawab  pengangkut terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang/pengirim barang dalam penerbangan lazimnya dikenal dengan tanggungjawab  pengangkut  kepada  pihak kedua,  sedangkan  tanggungjawab  pengangkut terhadap  pihak  ketiga  yaitu  terhadap  setiap orang yang berada di darat atau di laut atau di udara  yang  tidak  mempunyai  hubungan kontraktual  dengan  pihak  pengangkut  namun menderita kerugian akibat kecelakaan pesawat udara.  Pengangkut  dengan  dalih  apapun  tidak dapat  melepaskan  tanggungjawabnya  atas kerugian  yang  timbul  dalam  pengangkutan udara  dan  pengangkut  dianggap  selalu bertanggungjawab  untuk  kerugian-kerugian yang  ditimbulkan  pada  pengangkutan  udara yang diselenggarakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kantaatmadja,  Mieke  Komar ,  1984, Berbagai Masalah Hukum  Udara  dan  Angkasa ,  Penerbit  :  Remaja Karya, Bandung. Kartasapoetra, 1982, Segi-segi  Hukum  Dalam  Charter dan Asuransi Angkutan Udara , Penerbit : Armico, Bandung. Suherman  E ,  1978, Hukum  Udara  Indonesia  dan Internasional ,  Penerbit : Alumni, Bandung. Wiradipraja, Saefullah , 1989, Tanggungjawab
Pengangkut Dalam Hukum  Pengangkutan Udara Nasional  dan  Internasional ,  Penerbit  :  Liberty, Yogyakarta.