271
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Made Bagas Ari Kusuma D, Komang Febrinayanti D, Ni Ketut Sari Adnyani
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: bagasarikusuma99@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , nitsariadnyani@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor apa saja yang  menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan  fidusia  oleh  kreditur,  (2)  mengetahui  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  debitur yang  melakukan wanprestasi  singga  terjadinya  parate  eksekusi  oleh  kreditur.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case  approach). Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  teknik  studi dokumen  dan  dianalisis  sesuai  permasalahan  yang  dikaji secara  yuridis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  parate  eksekusi terhadap  objek  jaminan  fidusia  oleh  kreditur  yaitu faktor  eksternal  (perusahaan leasing ),  dan  faktor  internal  (debitur). Sehingga dari 2  faktor tersebut  menimbulkan  sanksi  terhadap tindakan parate  eksekusi  seperti  perbuatan  melawan  hukum Pasal 1365 KUHPer hingga pencabutan izin usaha perusahaan leasing Pasal 5 ayat 1 Permenkeu Nomor 130/PMK.10/2010, (2)  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  debitur  yang  melakukan  wanprestasi  terhadap  objek  jaminan  fidusia,  tidak  ada  yang mengikat, namun dengan keluarnya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan leasing akan lebih berhati-hati mengambil tindakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
Kata Kunci: Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, Perlindungan Debitur.

## ABSTRACT
This study aimed to (1) find out what factors cause parate execution of fiduciary collateral objects by creditors, (2) find out what forms of legal protection for debtors who commit defaults so that parate executions occur by creditors. The normative legal research was used to this study, wich were statute approach and case approach. The legal materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials was collected using  document  study  and was legal materials is a technique of document study and is analyzed according to the problems in a qualitative juridical manner.  This  study  higlights  that  (1)  external  factors  (leasing  company)  and  internal  factors  (debtors)  led  to  parate execution of fiduciary collateral objects by creditors. Therefore, these factor raises sanctions for parate execution such as acts  against  the  law  Article  1365  KUHPer  to  revocation  of  thecompany business license leasing Article 5 paragraph 1 Permenkeu Number 130 / PMK.10 / 2010, (2) a form of  legal  protection  for  debtors  who  default  on  object  of  fiduciary guarantee,  nothing  is  binding,  but  with  the  issuance of the MKRI decision Number 18 / PUU / XVII / 2019, the leasing company will be more careful in order to take parate action against the object of the fiduciary guarantee.
Key Words: Law No. 42 of 1999, Fiduciary Guarantee, Debtor Protection.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka membaca peluang dan beradaptasi dengan dinamika perkembangan
perekonomian  yang  semakin  kompetitif, eksistensi keberadaan  perbankan  dan  Lembaga  pembiayaan harus  mampu  beradaptasi  serta  berkembang  dengan
272
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
maksud
mampu melakukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi.
Perbankan yang dimaksud ini adalah bank, yang dimana  bank  adalah  salah  satu  Lembaga  keuangan yang  bertujuan  untuk  memberikan  kredit  atau pinjaman,  sehingga  bisa  dikatakan  bank  berfungsi sebagai  kebutuhan  yang
273
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
melayani  sektor  pembiayaan  dan  melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.  Selain  bank,  Lembaga  pembiayaan yang terbilang cukup alternatif salah satunya adalah perusahaan leasing.  Leasing merupakan  suatu Lembaga  pembiayaan  perusahaan  dalam  bentuk penyediaan  barang  modal  dengan  pembayaran yang secara bertahap atau berkala oleh perseorangan atau perusahaan  yang  menggunakan  barang  modal tersebut.  Di  dalam kenyataannya  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  usaha leasing tidak  sama  dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Sihombing, 2016: 30).
Keberadaan leasing sebagai  suatu  usaha  dalam bidang  Lembaga  pembiayan  dianggap  penting perannya dalam peningkatan perkembangan perekonomian.  Lembaga  pembiayaan  inilah  yang biasanya  sering  digunakan  oleh  perorangan  atau perusahan  dalam  pinjam  meminjam  barang  modal. Kegiatan  pinjam  meminjam  adalah  kegiatan  yang lumrah  dan  sudah  lama  dilakukan  oleh  kalangan masyarakat  luas.  Sejalan  dengan  perkembangan zaman,  salah  satu  Lembaga  jaminan  yang  telah diakui  kedudukannya  adalah  jaminan  fidusia. Lahirnya  jaminan  fidusia  di  Indonesia  berkembang melalui yurisprudensi, yang pada akhirnya diterbitkan  Undang-Undang  khusus  fidusia  yaitu Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia  dan  diundangkan  pada  tanggal  30 September  1999.  Perjanjian  fidusia  merupakan perjanjian yang bersifat asessoir (perjanjian ikutan), yang artinya suatu perjanjian yang tidak bisa berdiri sendiri (selfstanding) melainkan mengikuti perjanjian  pokoknya,  dalam  hal  ini  perjanjian pokoknya  adalah  perjanjian  utang-piutang.  Begitu juga  yang  telah  ditetapkan  dalam  pasal  4 Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  jaminan fidusia  yang  menyatakan  bahwa  “jaminan  fidusia merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian pokok  bukan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk memenuhi suatu prestasi”.
Pengalihan jaminan fidusia atas dasar kepercayaan dari pemberi fidusia (debitur) terhadap penerima  fidusia  (kreditur),  yang  telah ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  menyatakan bahwa
“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan  dengan  ketentun  bahwa  benda  yang hak  kepemilikannya  yang  diadakan  tersebut  tetap dalam  penguasaan  pemilik  benda tersebut.”  Ketika seorang  yang  menjaminkan barangnya  mengunakan jaminan  fidusia,  maka  pembebanan  benda  atas jaminan  fidusia  dibuat dengan  akta  notaris  dalam bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta  jaminan fidusia,  seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal  5 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian asessoir (ikutan)  dan  tidak  terlepas  dari perjanjian  pokoknya,  maka  berdasarkan  pasal  6 Undang-Undang  nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia, isi dari akta jaminan fidusia salah satunya  huruf  (b)  menyatakan  “data  perjanjian pokok  yang  dijamin  fidusia”  (Debora,  2015:  5). Benda  yang  dibebani  jaminan  fidusia  oleh  debitur wajib  didaftarkan  oleh  penerima  fidusia  (kreditur) di  kantor  pendaftaran  jaminan  fidusia  seperti  yang sudah ditentukan  dalam  pasal  11,  jo  pasal  13,  jo pasal
15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  Fidusia  dengan  memperhatikan  syarat- syarat  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  pasal  13 Undang-  Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia.  Atas  dikabulkannya  permohonan pendaftaran  jaminan  fidusia  tersebut  maka  kepada penerima  fidusia  (kreditur)  terbitlah  sertifikat jaminan fidusia  yang dicantumkan  kata-kata  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha” seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  15  ayat  (1) Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia. Namun kejadian dilapangan masih banyak terdapat penerima jaminan fidusia (kreditur) tidak  mendaftarkan  jaminan fidusia  dan  melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang biasanya  menggunakan  jasa  sewa debt  collector tanpa prosedur hukum yang baik dan benar.
Pada  umumnya,  secara  teori  eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta, maka  pengambilan  pelunasan  kewajiban  kreditur melalui  hasil penjualan  benda-benda  tertentu  milik debitur. Perlu digaris bawahi bahwa eksekusi adalah pelaksanaan  keputusan  pengadilan  atau  akta. Menurut  pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor   42   Tahun   1999   Tentang   Jaminan
274
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Fidusia  menyatakan  bahwa  “apabila  debitur  atau pemberi  Fidusia  cidera  janji,  eksekusi  terhadap benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dapat dilakukan dengan cara” salah satunya yang terdapat dalam pasal ini huruf (a) berbunyi “pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  15 ayat  (2) oleh  penerima  Fidusia.”  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud menyatakan bahwa “sertifikat  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  mempunyai  kekuatan  eksekutorial yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Tidak lain dari pada itu, pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia  juga  menyatakan  bahwa  “apabila  debitur cidera  janji,  penerima  fidusia  mempunyai  hak menjual  benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”
Merujuk  pada  ketentuan  pasal  15  ayat  (2)  dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka atas dasar  tersebut  kreditur/penerima  jaminan  fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek  jaminan fidusia  atas  parate  eksekusi.  Seperti halnya  dalam  kasus  perkara  di  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel seorang debitur
mengalami  tindakan  pengambilan  paksa  oleh kreditur  terhadap  objek  jaminannya  yaitu  mobil Toyota  Alphard  V  model  2.4  A/T  2004  oleh  PT Astra  Sedaya  Finance  (PT  ASF),  hingga  mendapat beberapa  perlakuan  yang  sewenang-  wenang dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector. Pihak  debitur  menduga  PT  Astra  Sedaya Finance  (PT  ASF)  berlindung  dibalik  pasal  15 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan  Fidusia.  Sehingga  pasal  15  ayat  (2)  dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945 khususnya pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat
(1) yang  berbunyi,  “setiap  orang  berhak  atas perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk
berbuat  atau tidak  berbuat sesuatu  yang  merupakan hak  asasi.”  dan  Pasal  28H  ayat  (4)  yang  berbunyi “setiap  orang  berhak  mempunyai hak  milik  pribadi dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”
Hal  ini  jelas  adanya  persoalan inkonstitusional norma  yang  diatur  dalam  pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  Fidusia.  Sehingga  dalam  kasus  perkara Nomor  345/PDT.G/2018/PN  Jkt.Sel  diajukannya pengujian  materil  terhadap  pasal  15  ayat  (2)  dan ayat (3) kehadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  (MKRI)  dalam  Putusannya  Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian  ini  adalah  penelitian  normatif.  Penelitian ini akan membahas tentang adanya inkonstitusional norma  terhadap  pasal  15  ayat
(2) dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia.  Terkait  penelitian ini  jenis  pendekatan  yang  digunakan  ada  2  (duaa) jenis  pendekatan  yaitu,  pendekatan  peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan  kasus (case  approach). Terkait  dengan penelitian  ini  penulis  menggunakan  beberapa sumber bahan hukum yang terdiri dari, bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.  Pengumpulan  bahan  hukum  yang  penulis gunakan  adalah  teknik  studi  dokumen  yaitu  dalam pengumpulan  bahan  hukum  terhadap  sumber kepustakaan  yang  relevan  dengan  permasalahan yang  dibahas  dengan cara  membaca  dan  mencatat melalui system kartu (card  system) untuk memudahkaan  dalam  menganalisis  permasalahan (Ali,  2010:  56).  Sehubungan  dengan  penelitian  ini, bahan  hukum  yang  diperoleh  berdasarkan  studi kepustakaan  atas  bahan  hukum  dideskripsikan, dikelompokan,  dan  dianalisis  dengan  teknik deskriptif  secara  menyeluruh  dan  sistematis  untuk mendapatkan  kesimpulan  yang  akurat  dan  relevan. Untuk  pengolahan  bahan  hukum  teknik  yang digunakan  adalah  teknik  deduktif  yaitu  kesimpulan yang  diperoleh  dari  pendeskripsian  permasalahan yang  bersifat  umum  sampai  pada  permasalahan khusus yang lebih mendetail.
275
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Oleh

## Kreditur
Dalam  hukum  jaminan  fidusia  persoalan  yang sering  menimbulkan  masalah  yuridis dimana  ketika debitur pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan kewajibannya  yang semestinya  sudah  diperjanjikan. Wanprestasi  menimbulkan  fakta  yuridis  sehingga akibat  hukum  bagi  kreditur  penerima  jaminan fidusia  yaitu  melahirkan  hak  untuk  melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Akan tetapi tidak memberikan  hak  kepada  kreditur  untuk  langsung dapat memiliki benda jaminan. Berbeda hal dengan apa  yang  terjadi  di  lapangan apabila debitur  macet benda  langsung  dikuasai  oleh  kreditur,  padahal secara  normatif  hal  ini  tidak  dibenarkan  oleh Undang-Undang. Secara yuridis kreditur melakukan eksekusi  ketika  debitur  wanprestasi  itu  adalah  sah, hal  ini terkait  dengan  hal-hal  yang  telah  disepakati oleh  para  pihak  pada  awal  perjanjian  dan  telah  di uraikan  dalam  substansi  perjanjian  yang  harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak sebagai Undang-Undang (Sihombing, 2016, Vol: 33).
Perlu  diperhatikan  ketentuan  yang  wajib dipatuhi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:
1. Setiap  janji  untuk  melaksanakan  eksekusi terhadap  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia  dengan  cara  yang  bertentangan  dengan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.
2. Setiap  janji  yang  memberi  kesewenangan kepada  penerima  fidusia  untuk  memiliki  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.
3. Dalam  hal  hasil  eksekusi  melebihi  nilai penjamin, penerima fidusia wajib
mengembalikan  kelebihan  tersebut  kepada pemberi  fidusia.  Sedangkan  jika  hasil  eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap  bertaanggung  jawab  atas  utang  yang belum terbayar.
Terdapat  2  faktor  penyebab  terjadinya parate eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  oleh kreditur, antara lain:

## A. Faktor Eksternal
1) Akta Jaminan Fidusia Didaftarkan Oleh Perusahaan Leasing Suatu ciri yang sangat menguntungkan  bagi  kreditur  dalam hal ini  adalah  bahwa  sertifikat  jaminan fidusia  mengandung  kata-  kata  yang menyatakan “Demi
Keadilan
Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa” pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mengandung title eksekutorial  (Ps.  15  ayat  (2)  UUJF) berarti sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu  keputusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (Manurung,  2015:  5).  Akta  jaminan fidusia  yang  tidak  di  daftarkan  oleh perusahaan Leasing akan menimbulkan akibat hukum yang beresiko.
Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selain karena bertentangan, padahal  Peraturan  Pemerintah  Nomor 21  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia, pendaftaran  akta  jaminan  fidusia  sudah dipermudah,  yaitu secara online (system online) dan  sudah  ditetapkan  dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU- 06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara Elektronik (Online System). Perusahaan leasing dalam  hal  ini  yang  bertindak sebagai  kreditur  tidak bisa  melakukan hak  eksekusinya  karena  perjanjian tersebut  termasuk  perjanjian  dibawah tangan,  karena  selain  tidak  memiliki akta  otentik  yang  dibuat  di  hadapan pejabat berwenang, juga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan  oleh  Kantor  Pendaftaran Fidusia (KPF).
276
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
2) Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Digunakan  Dalam  Prosedur  Hukum Yang Baik dan Benar Sertifikat  jaminan  fidusia  sudah ada,  namun  tidak  digunakan  sesuai prosedur  hukum  yang  baik  dan benar, seperti  kasus  yang  dialami debitur  oleh perusahaan leasing (PT.  Astra  Sedaya Finance).  Sertifikat  jaminan  fidusia dengan nomor WII.0167952.AH.05.01 adalah  sertifikat  yang  digunakan  oleh perusahaan leasing (PT.  ASF)  untuk mengeksekusi  mobil  Toyota  Alphard milik debitur.
Dalam  putusan  pengadilan  Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018 tentang gugatan perbuatan  melawan  hukum,  perusahaan leasing (PT.  ASF)  telah  dinyatakan bersalah dan wajib membayar ganti rugi terhadap  pihak  debitur.  Akan  tetapi perusahaan leasing (PT.  ASF)  tidak menindaklanjuti putusan tersebut,
melainkan  mengeksekusi  paksa  dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia,
yang diduga oleh  debitur berani melakukan  tindakan  tersebut  karena berlindung  di  balik  Pasal  15  ayat  (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia. Padahal  sebelum  mengeksekusi  objek jaminan  fidusia  perlu  adanya  tahapan- tahapan dan prosedur hukum yang harus dicermati dan ditaati, seperti mengajukan  permohonan  eksekusi  ke
Pengadilan. 3) Perbuatan  Main  Hakim  Sendiri  dan Perusahaan Leasing Menyatakan Sepihak Kejadian yang mengakibatkan debitur  cidera  janji  atau  wanprestasi mendorong  perusahaan Leasing untuk menerapkan cara yang terkadang menimbulkan  tindakan  kesewenang- wenangan. Tindakan ini biasanya terjadi dengan  menyewa  jasa debt  collector yang merupakan karyawan yang
bekerja
di perusahaan    penagih      yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan leasing. Istilah debt collector di      Indonesia     pada praktiknya         telah mendapat pandangan  yang  menyimpang  dan dianggap mencerminkan       kriteria penagihan yang      mengutamakan tindakan kesewenang-wenangan.
Fungsi debt  collector disini  adalah sebagai pihak        ketiga       yang menjembatani antara perusahaan leasing dengan  debitur  dalam  hal  penagihn hutang  (Muchtar,  2013:  3).  Mengutip pasal     1792      Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata)     diatur mengenai pemberian  kuasa  kepada  orang  lain, untuk atas namanya menyelenggarakan     suatu urusan.
Dalam  hal  ini debt  collector bertindak atas  kuasa yang diberikan oleh perusahaan leasing (kreditur)  dalam penagihan  objek  jaminan.  Dengan kata lain  perbuatan debt  collector dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan        dengan tata   cara prosedur
yang tidak melawan perbuatan hukum. Akan tetapi praktiknya  dilapangan  yang  terjadi adalah debt  collector main  hakim sendiri  atau  yang  sering dikenal dengan istilah (eigenrichting) seperti  kasus perkara  yg  dialami  debitur  terhadap PT.  Astra  Sedaya Finance  melalui  jasa debt  collector tersebut.  Di  lain  sisi, faktor  eksekusi ini  terjadi  bukan  dari sisi debt collector saja,    melainkan dari  perusahaan leasing itu  sendiri. Faktanya  perusahaan leasing sering menyatakan    sepihak    mengenai cidera  janji  atau  wanprestasi  debitur, padahal  cidera  janji  ditentukan  atas dasar  kesepakatan  antara  kreditur dan debitur  atau  atas  dasar  upaya hukum yang    menentukan    dan memutuskan telah terjadinya cidera janji.
277
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## B. Faktor Internal
1) Awam  Hukum  Bagi  Debitur  Eksekusi secara sepihak terjadi,
selain  karena  faktor  eksternal terdapat juga faktor internal yang dimana faktor internal  ini  ketidak  pahaman  debitur mengenai prosedur  eksekusi  terhadap objek  jaminan  fidusia.  Kurangnya kesadaran  hukum  dapat  dilihat  dari sikap  pasif  yang  hanya  mengikuti aturan  pemerintah  yang  berlaku, tanpa adanya  suatu  pemikiran  mengenai alternative  upaya perlindungan  hukum yang  bisa  dilakukan  (Adnyani,  2016: 231).  Jika  eksekusi  objek  jaminan fidusia terjadi  oleh  perusahaan leasing setidaknya  debitur  perlu  memastikan beberapa hal terlebih dahulu, seperti:
a) Proses  eksekusi  objek  jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian  surat  peringatan kepada debitur; b) Petugas  yang  melakukan eksekusi objek jaminan fidusia merupakanpegawai perusahaan pembiayaan  atau  pegawai  alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia;
c) Petugas  yang  melakukan eksekusi objek  jaminan  fidusia  membawa sertifikat jaminan fidusia.
d) Proses  penjualan  barang  hasil eksekusi  objek  jaminan  fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan    ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.
2) Wanprestasi  Debitur  Tidak  Diatur
Dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Pasal  4  Undang-Undang  Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan  bahwa  perjanjian  fidusia adalah  perjanjian  ikutan  atau asessoir . Perjanjian  fidusia  tidak  akan  lahir apabila tidak adanya perjanjian pokok, yang dimana perjanjian pokok dimaksud  adalah  perjanjian  utang piutang  antara  debitur  dan  perusahaan leasing yang  dalam  hal  ini  bertindak sebagai kreditur.
Permasalahannya adalah
terletak  pada  wanprestasi  debitur, karena  biasanya  kesepakatan  antara kedua belah pihak mengenai wanprestasi  hanya  tertuang  dalam perjanjian  pokoknya  saja.  Padahal perihal  wanprestasi  wajib dicantumkan juga  dalam  perjanjian  fidusia  itu sendiri  dengan  maksud  memberikan ruang  perlindungan  hukum  terhadap debitur. Kata  wanprestasi harus mendapat  kesepakatan  antara  debitur dan  perusahaan leasing (kreditur) seperti  apa  unsur  wanprestasi  yang dimaksud.
3) Debitur  Tidak  Menyatakan  Dengan Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia
Di  dalam  proses  eksekusi  objek jaminan  fidusia  sebaiknya  perusahaan leasing yang menggunakan  jasa debt collector mencermati baik-baik prosedur  dan tata  cara  eksekusi  yang baik  dan  benar.  Salah  satunya  adalah pihak  debitur  menyatakan  dengan sukarela  menyerahkan  objek  jaminan fidusia yang telah memperoleh kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak dan  tertuang  di  dalam  perjanjian  akta jaminan  fidusia.  Apabila  debitur  tidak menyatakan dengan sukarela menyerahkan  objek  jaminannya, maka sebaiknya perusahaan leasing
mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.
278
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
C. Sanksi Bagi Kreditur 1) Perbuatan  Melawan  Hukum Ps.1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Terkait dengan penyimpangan dalam  pelaksanaan  eksekusi jaminan fidusia, selain dapat  melanggar ketentuan  hukum  pidana,  perbutan main  hakim  sendiri  mencerminkan adanya  perbuatan  melawan  hukum seperti halnya yang telah diatur dalam pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata) yang menyatakan  bahwa  “tiap  perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian  itu  karena  kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Syarat-syarat yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum 3) Perbuatan Tidak Menyenangkan Ps.335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pihak  debitur  yang  mendapat perlakuan tidak menyenangkan
dengan  tindakan  sewenang-  wenang dari  perusahaan leasing (kreditur) dapat dikenakan sanksi pasal 335 ayat (1)  butir  1  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  yang  telah  di  uji materil ke hadapan Mahkamah Konstitusi  Republik  Inonesia  dengan Nomor putusan 18/PUU-XI/2013 menyatakan  bahwa  “Barang  siapa secara  melawan  hukum  memaksa orang  lain  supaya  melakukan,  tidak melakukan  atau membiarkaan
sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan,
atau dengan  memakai ancaman kekerasan,  baik  terhadap  orang  itu sendiri maupun orang lain.”
4) Pencemaran  Nama  Baik  Ps.310 ayat (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) Perusahaan leasing yang menggunakan  jasa debt  collector
untuk menarik paksa objek
diantaranya  adalah  adanya  kerugian. Kerugian  yang  dimaksud  karena wanprestasi (Fuady, 2015: 36). 2) Tindak  Pidana  Pemaksaan  Serta Adanya Tindakan Perampasan Ps.365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan
4 berlaku bagi kejahatan ini. Terhadap  perbuatan  main  hakim sendiri  atau  perbuatan  secara  paksa yang  dilakukan  pihak  perusahaan pembiayaan  dalam eksekusi  Jaminan Fidusia,  yang memenuhi  maksud  dari tindakan  yang  dimaksud  dalah  pasal 368 ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  dengan  unsur-  unsur seperti, unsur objektif, unsur subjektif, pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.
Jaminan  fidusia  secara  tiba-tiba dengan  membuat  gaduh  lingkungan bisa  mencemarkan nama  baik  pihak debitur.  Untuk  itu  dapat  dikenakan sanksi  berupa  pasal  310  ayat  (1) Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana  yang  menyatakan  bahwa, “Barang  siapa  sengaja  mnyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya  terang  supaya  hal  itu diketahui  umum,  diancam  karena pencemaran  dengan  pidana  penjara paling  lama  Sembilan  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah”.
5)  Pasal  5  Ayat  1  Permenkeu  Nomor
130/PMK.10/2010 Tentang Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Bagi Perusahaan Leasing. Perusahaan leasing yang
melanggar  ketentuan  persyaratan  dan Undang-Undang  yang  berlaku sangat beresiko  tinggi  terhadap  perusahaan itu  sendiri.  Pasal  5  ayat  1  telah menyatakan bahwa, perusahaan
pembiayaan yang
279
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
melanggar ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam paasal 1,  pasal  2,  pasal  3,  dan  pasal  4 Peraturan  Menteri  ini  dikenakan sanksi  administratif  secara  bertahap berupa: Peringatan, Pembekuan kegitan  usaha,  atau  Pencabutaan  izin usaha.  Maka  keberadaan  suatu  usaha leasing yang  belum  mendaftarkan akta  jaminan  fidusia  tentunya  akan berakibat  fatal,  karena  jenis  usaha yang  digelutinya  sewaktu-waktu  bisa ditutup karena dinilai tidak sah secara hukum  (Adnyani,  Purnawaati,  dkk. 2017: 212).
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitur Yang  Melakukan  Wanprestasi  Terhadap Objek Jaminan  Fidusia  Sehingga  Terjadinya  Parate Eksekusi Oleh Kreditur
Jaminan  fidusia  diminati  dalam  dunia  bisnis karena memiliki karakteristik yang mudah dalam hal eksekusi,  dengan  demikian  keberadaan  parate eksekusi  dalam  jaminan  fidusia  menjadi  penting dalam  praktek  pembiayaan  dilihat  dari  3 indikator berikut, seperti:
1) Kepastian  Hukum  Terhadap  Kreditur  Dan
Debitur Penjelasan atas  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan  kepastian  hukum terhadap  kreditur dan debitur serta pihak- pihak yang berkepentingan.
Sejalan dengan prinsip memberikan  kepastian  hukum,  maka  Undang- Undang Jaminan Fidusia mengharuskan mendaftaran akta jaminan  fidusia agar memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan.
Pendaftaran tersebut
diharapkan memberikan  kepastian  hukum  kepada  pemberi dan  penerima  fidusia.  Namun  prakteknya dilapangan masih sering terjadi bahwa perusahaan Leasing tidak  mendaftarkan  akta jaminan  fidusia.  Hal  ini  yang  menyebabkan kepastian  hukum  terhadap  debitur  belum terjamin (Muchtar, 2013: 6).
2) Efektivitas  dan  Efisiensi  Eksekusi  Jaminan Fidusia
Adanya  Lembaga  jaminan  fidusia  ini memudahkan kreditur melakukan parate eksekusi  dan  terbilang  cukup  efisien,  dengan catatan  perusahaan Leasing yang  bertindak sebagai kreditur sudah memenuhi dan mengikuti aturan  hukum  yang  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia  dan  aturan-  aturan  hukum lainnya yang mengikat, seperti:
a) Akta Jaminan Fidusia telah didaftarkan dan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia.
b) Mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan membawa  surat-surat  lengkap,  seperti halnya  sering  terjadi  perusahaan Leasing menggunakan  jasa Debt  Collector harus membawa  surat  tugas  serta  Sertifikat Jaminan Fidusia.
c) Tidak adanya tindakan kekerasan, pemaksaan atau perbuatan melawan hukum saat mengeksekusi objek jaminan fidusia. 3) Mendukung Iklim Investasi
Dalam menyikapi iklim investasi Kemenkumham telah melakukan revolusi dalam hal  pelayanan.  Wujud  nyatanya  dilakukan dengan  melakukan  pelayanan online melalui Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH) yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  (AHU).  SABH dianggap  memenuhi  karakteristik  efisiensi  dan efektifitas  dalam  mendukung  iklim  investasi, sehingga  mampu  menjembatani  dinamisme dunia usaha.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  dari  60  hari masing-masing  pelayanan  dapat  selesai  dalam waktu  7  menit.  Karenanya  internet (online) memberikan  jalan  yang  begitu  luas  bagi pemasar  untuk  membangun  hubungan dengan pelanggan. Belakangan ini juga pemohon dapat mengakses pendaftaran jaminan fidusia kapanpun  dan  dimanapun  untuk  dirampungkan dalam  hitungan  menit  sehingga  menekan  biaya perjalanan (Sinaga, 2017: 343 & 344).
280
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3) dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Repubik Indonesia  (MKRI)  Nomor  18/PUU/XVII/2019 dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat.  Dengan inkonstitusional Pasal tersebut maka diperlukannya Rekonstruksi  Hukum  dalam  konteks  parate eksekusi sebagai upaya untuk mengembalikan nilai keadilan  yang  paralel  dengan  nilai  kepastian hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  sehingga  aspek kemudahan  dan  kemanfaatan parate  eksekusi  tidak hanya dimiliki oleh kreditur saja, akan tetapi dapat dirasakan secara nyata oleh debitur.
Terdapat  3  poin  penting  terhadap rekontruksi, antara lain:
1) Memelihara  inti  sarinya  asal  dengan  tetap menjaga  watak  dan  karakteristik  hukum tersebut;
2) Memperbaiki  hal-hal  yang  telah  runtuh  dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah;
3) Mengisi beberapa pembaharuan tanpa mengubah  watak  dan  karakteristik  aslinya (Arifin, 2016: 26-27).
Maka yang dimaknai dengan rekontruksi parate eksekusi  dalam  penelitian  ini  adalah  membangun sistem  hukum  atau  bentuk  parate  eksekusi  dengan tetap  berpedoman  pada  doktrin  dan  kaidah  hukum, namun dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan  baik  dari  sisi  tujuan  serta  prosedur pelaksanaanya  dengan  menggunakan  nilai  keadilan sebaagai  pencapaian  akhir,  sehingga  relevan diterapkan  pada  masa  sekarang.  Sehubungan dengan  hal  tersebut  maka  telah  diputuskan  oleh Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia dengan amar putusaan, diantaranya, mengadili: 1. Menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia (Lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999  Nomor  168, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889) sepanjang  frasa  “kekuatan  eksekutorial”  dan frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat
sepanjang  tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan  tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap”.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  168, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889) sepanjang  frasa  “cidera  janji”  bertentangan dengan Undang-  Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji  tidak  ditentukan  secara  sepihak  oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreitur  dengan  debitur  atau  atas  dasar  upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
3. Menyatakan  penjelasan  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168, Tambahan  Lembar  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3889)  sepanjang  frasa “kekuatan eksekutorial”  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada kesepakatan  tentang  cidera  janji  dan  debitur keberatan menyerahkan  secara  sukarela  objek yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap”.
281
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## SIMPULAN
Bahwa selain karena faktor eksternal (kreditur), faktor  internal  pun  (debitur)  menyebabkan  parate eksekusi  terjadi,  seperti  halnya  awam  hukum  bagi debitur.  Tindakan  parate  eksekusi  yang  sewenang- wenang  akan  menimbulkan  sanksi,  salah  satunya Ps.365 KUHP  adanya  tindakan  pemaksaan  serta perampasan.
Perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan  wanprestasi  terhadap  objek  jaminan fidusia tidak ada yang mengikat. Hanya saja dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.18/PUU/XVII/2019, perusahaan Leasing akan lebih berhati-hati melakukan tindakan parate eksekusi.

## SARAN
Kepada  Pemerintah  agar  terus  mendukung  dan melakukan  pembaharuan  hukum  secara  berkala dengan maksud menyesuaikan perkembangan masyarakat agar dapat meningkatkan kepatuhan dan kepastian  hukum terutama  mengenai  perlindungan debitur  dalam  hal  wanprestasi  terhadap  objek jaminan  fidusia.  Kepada  masyarakat  agar  lebih memahami  dan  mencermati  peraturan-peraturan yang  telah  ada,  serta  melaksanakan  apa  yang seharusnya dan tidak menentang peraturan yang ada terkhusus  pada  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia terhadap perlindungan hukum bagi debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Achmad,  Ali.  2010. Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theory)  &  Teori  Peradilan  (Juducialprudence) Termasuk  Undang-  Undang  (Legisprudence) Pemahaman  Awal, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Arifin,  Zaenal.  2016. Rekontruksi  Parate  Eksekusi Hak Tanggungan. Semarang: Unissula Press. Fuady,  Munir.  2015. Konsep  Hukum  Perdata.
Jakarta: Rajawali Pers. Muchtar,  Masrudi.  2013. Debt  Collector  Dalam Optik  Kebijakan  Hukum  Pidana. Jogjakarta: Aswajaya Presindo.

## Artikel Dalam Jurnal:
Adnyani,  N.  K.  S.  2015.  Peranan  Ibu  Rumah Tangga  Dalam  Perlindungan Konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 1 (1).
Adnyani, N. K. S., Purnawati, I. G. A., & Sutrisno, L.  B.  2017.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Kerajinan  Ata  Sebagai  Produk  Industri  Kreatif Pedesaan  Di  Kabupaten  Karangasem.  In seminar Nasional Pengabdian Kepada
Masyarakat. 2.
Daniel,  Romi  Sihombing.  2016.  Perlindungan Hukum  Bagi  Debitur  Wanprestasi  Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan. Jurnal Hukum Media Justitia
Nusantara. 6 (1).
R,  Debora.  2015.  Perlindungan  Hukum  Debitur Terhadap  Parate  Eksekusi  Objek  Jaminan Fidusia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 3 (2). Sinaga,  Edward  James.  2017.  Upaya  Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia.  Jurnal  Rechts  Vinding  Media Pembinaan Hukum Nasional. 6 (3).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Negara  Republik  Indonesia,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  No.  75 Tahun 1959).
Negara  Republik  Indonesia, Indonesian  Civil Code Burgelijk  Wetbook  Voor  Indonesia. (Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata),  Terjemahan Ali Afandi, 1984, Gajah Mada, Yogyakarta.
Putusan  MK  Nomor  1/PUU-XVII/2013  Tentang Pengujian  Materil  Pasal  335  ayat  (1)  butir  1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan  18/PUU-XVII/2019  Tentang Pengujian Materil  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia. Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168, Tambahan Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3889.
Republik  Indonesia.  1999.  Undang-Undang Nomor 42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999, Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.
282
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan  Yang  Melakukan  Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor
130/PMK.010/2012,  Berita  Negara  Republik Indoesia, Nomor 786. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2015.  Peraturan  Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Cara
Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia, Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015, Nomor   5691. Sekretariat Negara. Jakarta. Internet: Bisnis.com. (4    Januari 2018). Perjanjian Pembiayaan: Ada Masalah Dengan Debt Collector?  Perhatikan  Imbauan  OJK  Ini. Diakses  pada  Sabtu,  21  November  2020 pukul 11:57 WIB, dari
http://finansial.bisnis.com/read/20180104/8
9/723341/perjaanjin-pembiayaan-ada- masalah- dengan-debt-collector-perhatikan- imbauan-ojk- ini