## MODEL KONSTRUKSI HUKUM YURISPRUDENSI BAKU PIARA SEBAGAI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MINAHASA
Oleh Christiani Widowati
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

## ABSTRAK
Hakim  memiliki  andil  yang  besar  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  melalui yurisprudensi  yang  dihasilkannya.Yurisprudensi  merupakan  salah  satu  sumber  hukum dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system,meskipun yang menjadi prioritas utama sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri banyak dijumpai ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dinamika masyarakat terus berjalan dan di sisi lain adanya kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada dihadapannya tanpa boleh menolak  mengadili  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Andil yurispnidensi ini akan semakin terlihat dalam perkara hukum waris adat', di mana  pengaturan  hukum  waris  adat  bersum  berlangsung  dari  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat sebagai living law yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih fokus dalam telaah artikel ini maka akan dibatasi kajian ini pada metode yang digunakan  hakim  dalam  mengkonstniksikan  hukum  sehingga  melahirkan  putusan yurispnidensi  atas  perkara  tentang  hukum  waris  adat  Minahasa-Manado  yang  telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 3199K/Pdt/1986 terkait dengan adanya hubungan Baku Piara yang diakui sebagai lembaga perkawinan adat Minahasa. Tentunya  ketika  memutus  perkara  yang  belum  ada  pengaturannya,  hakim  senantiasa mengindahkan  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  agar  putusan  tersebut  dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya.
Kata Kunci: Baku Piara, Konstruksi Hukum, Yurisprudensi

## ABSTRACT
The  Judge  bas  a  significant  role  in  tbe  legal  system  in  Indonesia  through yurisprudensi that it generates. Yurisprudensi is one source of law in the Indonesian legal system that atlheres to the civil law system, although the top priority source of law is the rule of law, but there is no doubt encountered the incompleteness of the laws that exist, while the dyimics of society continue to run and on the side another obligation of judges to examine, hear and. decide cases there may not refuse in front of him without hearing as stipulated  in  Undang-Undang  No.  48  Year  2009  on  Judicial  Power.  The  share  of  this yurisprudensi  will  be  more  visible  in  the  case  ofthe  customary  inheritance  law,  where customaiy  inheritance  law  setting  sourced  directly  from  the  values  that  live  in  the community as a living law that is not contained in the legislation. To focus on the study of this article will be limited this study to the methods used judges in constructing the law that  gtjve  birth  to  the  tlecision  of  the  yurisprudensi  on  matters  ofinheritance  law customary  Minahasa  Manado  which  has  been  decided  by  the  Supreme  Court  with  the number  of  decision  3199K  /  Pdt  /  1986  relating  to  the  relationship  Baku  Piara  the
customary marriage is recognized as an institu.tionMinahasa. Of course, when deciding the  case  that  there  is  no  reflation,  the  judge  always  heed  the  values  that  live  in  the community so that the decision can satisty the justice of society in general.

## Keywords: Baku Piara, Construction Caw, Yurisprudensi

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  asas  konkordansi, 1
Indonesia  menganut civil  law  system yang lazimnya dianut oleh
negara-negara  Eropa  Kontinental  yang bersumber dari Hukum Romawi. Adapun karakteristik civil law system ini adalah  adanya  kodifikasi,  hakim  tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang  menjadi  sumber  hukum yang  terutama,  dan  sistem  peradilan yang  bersifat  inkuisitorial. 2 Pada  sistem hukum ini sangat mengagungkan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum dan oleh karenanya peraturan perundang -undangan  menjadi  sumber  hukum utama.  Sehingga  dalam  tataran  praktik kehakiman,  maka  hakim  akan  selalu
1 http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-ka ta/konkordansi/ memberikan pengertian  asas  konkordansi  adalah pasal  mengenai  hukum  Indonesia yang  harus  disamakkan  dengan hukum  di  Belanda,  diakses  pada  31 Agustus 2016
2 Peter  Mahmud  Marzuki, ,Pengantar  Ilmu
Hutaim,
Kencana , Jakarta,
2008.,h.286
mengutamakan  peraturan  perundang -undangan  yang  ada  untuk  memeriksa dan  memutus  perkara  hukum  yang dihadapinya.
Sepintas  lalu,  terlihat  bahwa lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  tata  hukum nasional,  di  mana  sumber  hukum  yang utama  adalah  peraturan  perundang -undangan, namun tidak dapat dipungkiri  bahwa  hakim  pun  juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Hanya saja, memang terdapat perbedaan yang  prinsipiil  terkait  tugas  keduanya, jika  pembentuk  peraturan  perundang -undangan  bertugas  untuk  merumuskan hukum  dalam  bentuk  yang  abstrak dengan merumuskan peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan solusi  untuk  memecahkan  masalah hukum (legal  problem  solving) yang belum  terjadi  namun  diperkirakan  akan terjadi  pada  masa  yang  akan  datang (terkait dengan asas legalitas sebagai ciri
negara hukum), sedangkan hakim memiliki  peran  untuk  menyelesaikan masalah  hukum  yang  secara  riil  dan konkrit  yang  sedang  dihadapi.  Kedua peran tersebut sama-sama penting dalam sistem hukum Indonesia, karena
sebagaimana diketahui bersama peraturan perundang-undangan seringkah  tidak  dapat  secara  sempurna mengatur segala hubungan hukum yang ada  dan  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat.  Sedangkan  dalam  tataran praktis, banyak kasus yang terjadi tetapi tidak ada pengaturannya dalam
peraturan perundang-undangan atau ada pengaturannya  namun  tidak  diatur secara jelas.
Pengklasifikasian hukum berdasarkan  bentuknya,  terdapat  2 macam hukum yaitu hukum tertulis dan hukum  tidak  tertulis.  Hukum  tertulis adalah  hukum  yang  tertulis  dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan  hukum  tidak  tertulis  adalah hukum  yang  tidak  tertulis  dalam peraturan  perundang-undangan. 3 Hukum adat masuk dalam kategori hukum tidak tertulis  karena  hukum  adat  adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat dan senantiasa ditegakkan dalam masyarakat
3 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2016,h.84
meskipun tidak  dituangkan  dalam peraturan  perundang-undangan  karena bersumber  pada  nilai-nilai  yang  hidup pada  masyarakat  tersebut.  Dalam  kasus hukum  adat  yang  terjadi  di  masyarakat nampak jelas bahwa tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.  Seperti  halnya pada kasus Baku Piara pada masyarakat adat  Minahasa  yang  merupakan  fokus telaah pada artikel ini. Baku Piara diakui sebagai  lembaga  hukum  perkawinan adat  Minahasa  meskipun  tidak  sesuai dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya,  bahwa  Indonesia  sebagai penganut civil law syslem yang mengutamakan  kodifikasi  dan  unifikasi hukum. Terkait dengan bidang perkawinan  secara  kodifikatif  dan unifikatif  telah  diatur  dalam  UU  No.  1 Tahun  1974  dan  PP  No.  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  sebagai aturan  pelaksananya.  Sehingga  Baku Piara  yang  dengan  sangat  jelas  tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dianggap  bukanlah  perkawinan  yang sah.  Hal  ini  berdampak  pula  terhadap ahli waris terhadap harta yang diperoleh
pada  masa  hubungan  Baku  Piara tersebut.
Hal  ini  akan  semakin  menarik manakala  menelaah  yurisprudensi  yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung No. 3199K/Pd1/1986 yang memutuskan bahwa  Baku  Piara  sebagai  perkawinan yang  sah  dan  pasangan  Baku  Piara beserta  anak-anak  yang  dihasilkan dianggap  sebagai  ahli  waris  terhadap harta yang diperoleh  pada masa hubungan tersebut.  Dari  yurisprudensi ini nampak bahwa hakim telah mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat, khususnya masyarakat adat Minahasa,  bahwa  meskipun  Baku  Piara tidak dilakukan secara agama dan tidak melalui  kantor  catatan  sipil  namun dianggap sama seperti perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## B. Permasalahan
Sehingga,  perlu  dikaji  secara mendalam model konstruksi hukum apa yang  dilakukan  hakim  dalam  memutus kasus  Baku  Piara  ini,  yang  merupakan kegiatan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim manakala memeriksa  dan  memutus  perkara  yang dihadapkan kepadanya, khusunya kasus-kasus yang tidak ada
pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan namun pengaturan tersebut ada pada masyarakat.

## C. Pembahasan
Hakim mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat yang diatur oleh  hukum  karena  merekalah  yang bertugas  untuk  menentukan  hukum dalam  perkara-perkara  yang  konkrit, dikenal beberapa leori mengenai metode hakim  dalam  mengambil  keputusan dalam proses-proses pengadilan, yaitu:
1. Ideenjurisprudenz . praktik
kehakiman oleh rakyat
seringkah  dipandang  sebagai penerapan  undang-undang  pada perkara-perkara  konkrit  secara rasional  belaka,  pandangan  ini disebut  juga  sebagai  legalisme atau legisme.
2. Frei  Rechtslehere  (Free  Law Theory) : membela suatu kebebasan  yang  besar  bagi hakim  untuk  dapat  menentukan putusannya  dengan  tidak  terikat pada
undang-undang, pandangan ini merupakan antithesa dari Ideenjurisprudenz , di  mana  yang  membuat  hukum sebenarnya  adalah  para  hakim
dan  kaidah-kaidah  hukum  tidak lain  daripada  suatu  generalisasi kelakuan para hakim.
3. Interessenjurisprudenz : pandangan ini merupakan sintesa antara Ideenjurisprudenz dan Frei  Rechtslehre, di  mana keunggulan kaidah-kaidah hukum  sebagai  penentu  dalam proses pengadilan dipertahankan walaupun situasi konkrit diperhitungkan sepenuhnya juga.  Teori  ini  dikualifikasikan sebagai penemuan hukum
(rechtsvinding) artinya  hakim mencari dan menemukan keadilan  dalam  batas  kaidah -kaidah  yang  telah  ditentukan, dengan  menerapkannya  secara kreatif  pada  tiap-tiap  perkara konkrit. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam teori ini, hakim mengindahkan baik undang-undang maupun
kepentingan - kepentingan
orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu dengan
mencari  keseimbangan  antara
makna  undang-undang  yang berlaku  dan  situasi  konkrit masyarakat yang bersangkutan.
4. Idealisme  yuridis  bani (New Legal Idealism)'. dalam teori ini, undang-undang  memiliki  suatu bobot  normatif  bagi  penerapan hukum,  khusunya  di  depan pengadilan, karena undang -undang itu mencerminkan cita-cita hidup yang dituju dalam membentuk  suatu  tata  hukum, dalam  rangka system  yuridis Continental. Menurut  Geny, seorang  hakim  pertama-tama harus  mengindahkan  undang -undang dengan memperhatikan maksud tujuan pembentuk undang-undang dan logika intern dan sistematik
undang-undang.  Bila  tidak  ada undang-undang, yakni bila terdapat  kekosongan  hukum, maka harus diisi dengan hukum adat, bila juga hukum adat tidak ada,  keputusan  dapat  diambil atas dasar ajaran kaum yuris dan putusan-putusan  para  hakim, dan hanya bila pedoman ini juga tidak ada, diperbolehkan penyelidikan ilmiah secara bebas. 4
4 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum,  Kanisius,
Dalam  menentukan hubungan antara  hakim  dan  undang-undang, Indonesia  cenderung  untuk  menganut pendapat yang dikemukakan oleh penganut aliran ketiga ini. Hal ini dapat dilihat  pada  Undang-Undang  No.  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  di  mana  pengadilan,  dalam hal  ini  adalah  hakim  dilarang  menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus  suatu  perkara  yang  diajukan dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada atau kurang jelas, melainkan berkewajiban  untuk  memeriksa  dan mengadilinya. 5 Ketika mengadili suatuperkara, maka hakim akan pertama kali merujuk ke peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Namun adakalanya,  suatu  perkara  tidak  ada pengaturannya dalam peraturan perundang-  undangan,  atau  kadangkala ada  pengaturannya  tetapi  tidak  jelas ketika akan diterapkan terhadap perkara yang dihadapi, maka hakim mempunyai wewenang  untuk  melakukan  penemuan hukum, baik melalui penafsiran peraturan perundang-undangan, maupun melalui konstruksi hukum
Penemuan hukum adalah kegiatan
Yogyakarta, 1995.hal.119-126
5 Pasal 10 ayat 1 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang dilakukan oleh hakim ini lazimnya diartikan  sebagai  proses  pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum  lainnya  yang  diben  tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini  merupakan  proses  konkretisasi  dan individualisasi  peraturan  hukum  yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa  konkrit. 6 Secara  sederhana dapat dikatakan bahwa kegiatan penemuan hukum ini bermakna mencarikan  aturan  hukum  yang  lepat dalam  menyelesaikan  suatu  persoalan hukum yang konkrit dihadapi. Sehingga pada  dasarnya  kegiatan  penemuan hukum  dapat  dilakukan  oleh  siapa  pun ketika menghadapi masalah hukum yang konkrit,  namun dalam  artikel  ini lebih memfokuskan  diri  pada  penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim yang akan melahirkan yurisprudensi. Yurisprudensi  merupakan  salah  satu sumber  hukum  pada  sistem  hukum Indonesia  yang  menganut civil  law system. Adapula  beberapa  ahli  yang menyebutnya  dengan  istilah statute  law system karena  dalam  sistem  hukum  ini lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan  sebagai  sumber
6 Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hutaim Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2008.h.162
hukum yang utama. Pengakuan
yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum, memang  dilihat  dari  sudut  teori  ilmu hukum secara hierarkhis tetap
ditempatkan  pada  urutan  di  bawah peraturan  perundang-undangan.  Jadi jelas bahwa baik dari sudut ketetatanegaran  maupun  doktrin  ilmu hukum,  kedudukan  formil  peraturan perundang-undangan  lebih  unggul  dari yurisprudensi.  Fakta  dan  pandangan sudut  hierarkhis  ini,  mengharuskan hakim  untuk  mendahulukan  penerapan peraturan  perundang-  undangan  dari yurisprudensi.  Apabila  dijumpai  nilai hukum antara keduanya saling bertentangan, maka hakim mesti menegakkan asas “undang-undang dimenangkan dari yurisprudensi.” 7
Sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya,  ada  2  (dua)  metode penemuan hukum  yang dapat dilakukan hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara, yaitu metode penafsiran hukum dan  metode  konstruksi  hukum.  Metode penafsiran  adalah  metode  penemuan hukum  yang  dilakukan  hakim  ketika memeriksa suatu perkara yang sudah ada
7 Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah
Hutaim Yurisprudensi, Kencana, Jakarta,
2004.h.43
dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan  namun  tidak  jelas untuk  diterapkan  pada  perkara  tersebut. Ketidakjelasan  ini  bisa  disebabkan  oleh beberapa  hal,  antara  lain  adalah  adanya kenyataan  bahwa  peraturan  perundang -undang merupakan buah hasil pemikiran  manusia  yang  tentu  saja banyak  kesalahan  dan  kekurangan  di dalamnya apalagi jika dikaitkan dengan kedinamisan  masyarakat,  sedangkan peraturan perundang-undangan haruslah senantiasa responsif teihadap kedinamisan  ini  sehingga  diharapkan dapat  mengatur  segala  permasalahan yang  ada  di  masyarakat,  ketidakjelasan penerapan peraturan perundang -undangan  ini  dapat  pula  disebabkan oleh  pengaturan  di  dalamnya  masih bersifat  sangat  abstrak  dan  umum sehingga perlu dikonkritkan ketika akan dipergunakan untuk menyelesaikan suatu  perkara  tertentu,  hal  ini  nampak ketika membaca ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bagian  penjelasan  pasal  demi  pasal namun yang ada dianggap cukup jelas.
Penafsiran  yang  dilakukan  oleh hakim  terhadap  peraturan  perundang -undangan  ini  lazimnya  juga  disebut sebagai  metode  interpretasi  hukum, adapun  model  interpretasi  hukum  yang
dapat digunakan oleh hakim adalah: 8 1. Interpretasi Gramatikal Merupakan  metode  interpretasi yang dilakukan dengan menguraikannya menurut bahasa,  susunan  kata  atau bunyinya. 2. Interpretasi Teleologis atau
Sosiologis
Merupakan  metode  interpretasi terhadap  maksud  dan  tujuan pembuat  aturan  hukum  yang dikaitkan  dengan  realitas  sosial yang  sedang  dihadapi,  atau dengan kata lain adalah
mengaitkan antara aspek normatif  atau  maksud  pembuat aturan hukum dengan realitas di masyarakat. 3.
Interpretasi Sistematis
Merupakan  metode  interpretasi dengan  cara  menghubungkan aturan hukum yang satu dengan yang lain, baik aturan-aturan itu berada  dalam  lapangan  hukum yang  sama  atau  tidak,  dengan maksud untuk memperoleh
suatu pemahaman yang utuh.
4. Interpretasi historis
Merupakan  metode  interpretasi
menurut  terjadinya  dengan  cara meneliti  sejarah  terjadinya  atau proses lahirnya aturan hukum.
5. Interpretasi Komparatif Merupakan  metode  interpretasi melalui perbandingan hukum di berbagai negara. 6.
Interpretasi Futuristis
Merupakan  metode  interpretasi yang  bersifat  antisipasi  yaitu dengan berpedoman pada aturan hukum  yang  belum mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum). 7. Interpretasi restriktif
Merupakan  metode  interpretasi yang  dilakukan  dengan  cara mempersempit  ruang  lingkup aturan hukum yang bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
8. Interpretasi ekstensif
Merupakan  metode  interpretasi yang  dilakukan  dengan  cara memperluas  batas-batas  yang ditetapkan oleh interpretasi
gramatikal agar dapat menjangkau dinamika masyarakat. Apabila dalam memeriksa, mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara yang diajukan, hakim tidak menemukan dasar hukum pengaturan perkara
tersebut  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  maka  hakim memiliki  kewajiban  untuk  menggali nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat, yang  merupakan  bagian  dari  kegiatan penemuan  yang  dilakukan  oleh  hakim. Hal  ini  sebagaimana  diatur  di  dalam pasal  5  ayat  1  UU  No.  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi  “Hakim  dan  hakim  konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam  hal  ini  hakim  tidak  sekedar melakukan interpretasi atau menafsirkan ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di dalam  peraturan  perundang-undangan yang sudah  ada ke dalam  suatu perkara tertentu,  tapi  lebih  kepada  melakukan kegiatan penalaran hukum dan membentuk  hukum.  Kesemuanya  ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat sebagaimana dipertegas dalam  penjelasan  pasal  5  ayat  (1)  UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Jadi dapat dikatakan bahwa metode konstruksi hukum adalah metode penemuan hukum yang
dilakukan oleh hakim ketika memeriksa suatu perkara yang tidak ada atau belum
ada  dasar  hukum  pengaturannya  dalam peraturan perundang-undangan atau yang lazimnya disebut adanya kekosongan  hukum.  Hal  ini  bermakna telah terjadi ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan  dalam  mengatur kehidupan bermasyarakat. Ada 4 macam metode  konstruksi  hukum  yang  dapat dilakukan oleh hakim, yaitu: 9

## 1. Argumentum per analogiam
Pengkonstruksian  dengan  cara mengabstraksikan  prinsip  suatu ketentuan untuk kemudian prinsip  itu  diterapkan  dengan “seolah-olah”
memperluas
keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada pengaturannya. 2. Penghalusan
hukum
(penyempitan hukum) Pengkonstruksian  dengan  cara mengabstraksikan  prinsip  suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan “seolah-olah” mempersempit
keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada pengaturannya.
9 Shidarta, Hukum  Penalaran  dan  Penalaran Hukum Butai I Akar Filosofis , Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.h.173-174
3.

## Argumentum a contrario
Pengkonstruksian  dengan  cara mengabstraksikan  prinsip  suatu ketentuan untuk kemudian prinsip  itu  diterapkan  secara berlawanan  arti  atau  tujuannya pada  suatu  peristiwa  konkrit yang belum ada pengaturannya
4. Argumentum afortiori
Pengkonstruksian  dengan  cara mengabstraksikan  akibat  hukum yang lebih berat dari pelanggaran suatu  ketentuan  yang  belum berlaku,  dengan  melihat  akibat hukum  yang  jauh  lebih  ringan dari pelanggaran suatu ketentuan yang sudah berlaku.
Dari  keempat  macam  metode konstruksi hukum
sebagaimana diuraikan  di  atas,  maka  akan  dapat dilihat  bahwa  metode  ini  hanya  boleh dilakukan manakala perkara yang diperiksa oleh hakim tersebut belum ada pengaturannya  di  dalam  peraturan perundang-undangan.
Meskipun
sepintas  lalu  terlihat  bahwa  metode interpretasi hukum dan metode konstruksi  hukum  ini  sama,  namun batasannya  terlihat  dari  ada  tidaknya dasar  hukum  pengaturannya  dalam peraturan perundang-undangan dari perkara  yang  sedang  diperiksa  oleh
hakim.  Selain  itu,  metode  konstruksi hukum  ini hanya  dapat  diterapkan  pada perkara keperdataan, namun tidak dapat diterapkan  pada  perkara  pidana  karena hal  tersebut  bertentangan  dengan  asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-
undangan  pidana  yang  telah  ada”. Berbeda halnya dengan metode interpretasi  hukum,  metode  ini  dapat diterapkan  pada  perkara  pidana  karena melalui metode ini sudah ada peraturan perundang-undangan  yang  mengatur suatu  perkara  dan  kemudian  hakim memperjelas ketentuan yang terdapat di dalamnya melalui penafsiran.
Sehingga dapatlah dikatakan bahwa, ketika hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan memutus “perkara  baru”  yang  dihadapkan  pada dirinya, maka hakim dapat menggunakan 2 metode dalam penemuan  hukum  yaitu  interpretasi hukum  jika  terdapat  dasar  hukum  atau pengaturan  atas  perkara  tersebut  di dalam  peraturan  perundang-undangan yang  ada,  atau  menggunakan  metode konstruksi  hukum  jika  perkara  tersebut tidak ada atau belum ada pengaturannya.
Putusan  hakim  terhadap  perkara  ini kemudian dikenal sebagai yurisprudensi.
Pengertian yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim tingkat pertama, dan putusan hakim tingkat banding yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  atas perkara  atau  kasus  yang  belum  jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan  dan  kebenaran,  telah  diikuti berulang  kali  oleh  hakim  berikutnya dalam  memutus  perkara  yang  sama, putusan  tersebut  telah  diuji  secara akdemis  oleh  Majelis  Yurisprudensi yang  terdiri  dari  para  hakim  agung  di Mahkamah Agung, dan telah direkomendasikan sebagai yurisprudensi tetap  yang  berlaku  mengikat  dan  wajib diikuti  oleh  hakim-hakim  di  kemudian hari dalam memutus perkara yang sama. Jika  kemudian  dijabarkan  lagi  dalam poin  demi  poin,  maka  suatu  putusan hakim  dinyatakan  sebagai  putusan yurisprudensi adalah sebagai berikut: a. Adanya  putusan  hakim  yang telah berkekuatan hukum tetap.
b. Atas  perkara  atau  kasus  yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya
kurang jelas.
c.
Memiliki  muatan  kebenaran  dan keadilan.
d. Telah  berulang  kali  diikuti  oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama.
e. Telah melalui uji eksaminasi atau notasi  oleh  tim  yurisprudensi hakim Mahkamah Agung RI.
f. Telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap. 10
Berbicara  mengenai  penemuan hukum sebagaimana telah dikemukakan di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  hakim memliki peran yang besar dalam sistem hukum di Indonesia karena yurisprudensi  yang  merupakan  produk dari hakim merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui yurisprudenis, hakim dianggap turut serta menciptakan hukum.  Karena  sebagaimana  telah dijelaskan sebelumnya, ternyata banyak dijumpai ketidaklengkapan hukum yang hal  ini  kemudian  dilengkapi  dengan yurisprudensi.  Dalam  artikel  ini  akan lebih  menyoroti  mengenai  yursprudensi dalam kasus hukum waris adat Minahasa yang  ada  keterkaitan  erat  dengan  Baku Piara sebagai lembaga hukum
10 Ahmad Kamil,M. Fauzan Op cit, h.10-12
perkawinan adat Minahasa.
Sebagaimana  diketahui  bersama, bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  yang berasal dari masyarakat, bukan merupakan  hukum  yang  berasal  dari peraturan  perundang-undangan  Hukum adat  adalah  hukum  yang  senantiasa hidup  di  masyarakat  meskipun  tidak dituangkan  dalam  peraturan  perundang -undangan,  bahkan  tingkat  kepatuhan atau  efektifitas  hukum  adat  lebih  tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang -undangan. Hal ini
disebabkan  masyarakat  sendirilah  yang membuat hukum adat kemudian menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari  sejak  jaman  nenek  moyang hingga  masa  sekarang,  sehingga  yang nampak  adalah  hukum  adat  selalu “segar”  karena  mengikuti  dinamika masyarakat  namun  tidak  meninggalkan unsur tradisional yang ada dalam dirinya tersebut. Hukum adat senantiasa berkembang mengikuti  dinamika  yang terjadi di masyarakat, namun perkembangan  ini  tidaklah dimaknai sebagai  perkembangan  yang  “liar”
melainkan
perkembangan yang senantiasa mengindahkan unsur tradisionalnya yang merupakan
karakteristik hukum adat itu sendiri.
Hukum adat dapat diartikan sebagai seperangkat  aturan  tidak  tertulis  yang memiliki sanksi yang mengatur perilaku masyarakat  Indonesia  yang  berasal  dari adat  berdasarkan  nilai-nilai  masyarakat Indonesia  asli  dan  memiliki  corak religio  magis, komunalistik,  faktual, visual, fleksibel, dinamis dan tradisional. Istilah  tradisional  disini  dapat  diartikan sebagai  suatu  hal  yang  dipertahankan keberadaannya  secara  turun  temurun dari  generasi  ke  generasi. 11 Ada berbagai pengaturan dalam hukum adat, salah satunya adalah pengaturan mengenai  pewarisan.  Waris  merupakan isu  hukum  adat  yang  menarik  banyak perhatian.  Karena  tidak  jarang  nampak fenomena  bahwa  ikatan  kekeluargaan dapat  terancam  renggang  hanya  karena saling berebut untuk mendapatkan harta warisan.
Pengertian  hukum  waris  adat adalah  ketentuan  hukum  adat  yang memuat  peraturan-  peraturan  yang mengatur  proses  meneruskan  serta mengalihkan barang-barang harta benda
11 E.  Joeni  Arianto  Kurniawan  dan  Christiani Widowati, Laporan Penelitian “Identifikasi Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Masyarakat Tradisional”, Fatalitas hutaim Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.h.8-9
dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu generasi  manusia  (generatie)  kepada turunannya  Proses  itu  telah  mulai  pada waktu  orang  tua  masih  hidup. 12 Secara singkat, dapat dikatakan bersama bahwa waris  adat  secara  konsep  adalah mengalihkan harta dari seseorang kepada  keturunannya  atau  penerus keturunannya,  keturunan  disini  dapat dimaknai  sebagai  adanya  hubungan darah, maupun adanya hubungan perkawinan. Pengaturan mengenai waris di Indonesia masih bersifat plural karena dijumpai  3  sistem  pewarisan,  yaitu pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pewarisan  berdasarkan  hukum  Islam, dan pewarisan berdasarkan hukum adat. Jika ditelaah pada pasal 37
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  yang  berbunyi “Bila  perkawinan  putus  karenahukum. Karena  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya,  ternyata  banyak  dijumpai ketidaklengkapan  hukum  yang  hal  ini kemudian dilengkapi dengan yurisprudensi.  Dalam  artikel  ini  akan lebih  menyoroti  mengenai  yursprudensi dalam kasus hukum waris adat Minahasa
12 Soepomo,  Bab-Bab  Tentang  Hutaim  Adat, Pradnya Paramite, Jakarta, 2007.
yang  ada  keterkaitan  erat  dengan  Baku Piara sebagai lembaga hukum perkawinan adat Minahasa.
Sebagaimana  diketahui  bersama,
bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  yang berasal dari masyarakat, bukan merupakan  hukum  yang  berasal  dari peraturan  perundang-undangan.  Hukum adat  adalah  hukum  yang  senantiasa hidup  di  masyarakat  meskipun  tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan,  bahkan  tingkat kepatuhan  atau  efektifitas  hukum  adat lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini disebabkan  masyarakat  sendirilah  yang membuat hukum adat kemudian menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari  sejak  jaman  nenek  moyang hingga  masa  sekarang,  sehingga  yang nampak  adalah  hukum  adat  selalu “segar”  karena  mengikuti  dinamika masyarakat  namun  tidak  meninggalkan unsur tradisional yang ada dalam dirinya tersebut. Hukum adat senantiasa berkembang  mengikuti  dinamika  yang terjadi di masyarakat, namun perkembangan  ini  tidaklah  dimaknai sebagai  perkembangan  yang  “liar”
melainkan
perkembangan yang
senantiasa mengindahkan unsur tradisionalnya yang merupakan
karakteristik hukum adat itu sendiri.
Hukum adat dapat diartikan sebagai seperangkat  aturan  tidak  tertulis  yang memiliki sanksi yang mengatur perilaku masyarakat  Indonesia  yang  berasal  dari adat  berdasarkan  nilai-nilai  masyarakat Indonesia  asli  dan  memiliki  corak religio  magis, komunalistik,  faktual, visual, fleksibel, dinamis dan tradisional. Istilah  tradisional  disini  dapat  diartikan sebagai  suatu  hal  yang  dipertahankan keberadaannya  secara  turun  temurun dari generasi  ke  generasi. Ada  berbagai pengaturan  dalam  hukum  adat,  salah satunya  adalah  pengaturan  mengenai pewarisan. Waris merupakan isu hukum adat  yang  menarik  banyak  perhatian. Karena  tidak  jarang  nampak  fenomena bahwa ikatan kekeluargaan dapat terancam  renggang  hanya  karena  saling berebut untuk mendapatkan harta warisan.
Pengertian hukum waris adat adalah ketentuan  hukum  adat  yang  memuat peraturan-  peraturan  yang  mengatur proses  meneruskan  serta  mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang  yang  tidak  berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu generasi  manusia  (generatie)  kepada turunannya  Proses  itu  telah  mulai  pada
waktu  orang  tua  masih  hidup.Secara singkat, dapat dikatakan bersama bahwa waris  adat  secara  konsep  adalah mengalihkan harta dari seseorang kepada  keturunannya  atau  penerus keturunannya,  keturunan  disini  dapat dimaknai  sebagai  adanya  hubungan darah, maupun adanya hubungan perkawinan. Pengaturan mengenai waris di Indonesia masih bersifat plural karena dijumpai  3  sistem  pewarisan,  yaitu pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pewarisan  berdasarkan  hukum  Islam, dan pewarisan berdasarkan hukum adat.
Jika ditelaah pada pasal 37 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  yang  berbunyi “Bila perkawinan
putus karenaperceraian,  harta  benda  diatur menurut  hukumnya  masing-masing.” Maka dapatlah hal ini dianggap sebagai penegasan  adanya  fenomena  pluralisme pengaturan waris tersebut.
Terkait  dengan  telaah  pada  artikel ini  adalah  pada  putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor 3199K/Pdt/1986  yang  dikualifikasikan sebagai  putusan  yurisprudensi  karena telah memenuhi kriteria sebagai yurisprudensi sebagaimana telah
diuraikan  di  atas.  Putusan  ini  mengenai
sengketa  hukum  waris  adat  Minahasa yang  terkait  dengan  adanya  Baku  Piara sebagai  lembaga  hukum  perkawinan adat yang masih diakui pada masyarakat Minahasa.  Terlihat  keterkaitan  yang sangat  erat  sekali  antara  ketentuan hukum waris adat dan hukum perkawinan  adat  pada  perkara  yang diputus  di  dalam  yurisprudensi  ini. Berikut  di  bawah  ini  adalah  ringkasan perkaranya secara singkat: 13
a. Kristina Ganap Aling merupakan
istri sah dari almarhum
Hermanus Ganap  yang memiliki
7  orang  anak  yaitu  Juliana  H.
Ganap,  Rodi  Netty  H.  Ganap,
Antonius H. Ganap (telah meninggal dunia), Boie Marie H. Ganap  (telah  meninggal  dunia), Adolfina  Mientje  H.  Ganap, Sipora  H.  Ganap,  dan  Julien  H. Ganap.
b. Selama  perkawinan  berlangsung antara Kristina Ganap Aling dan almarhum Hermanus Ganap
terdapat beberapa harta bersama,
13 Aulia  Chandra  dan  Christiani  Widowati,
Laporan Penelitian “Model Konstruksi Hukum Dalam Yurisprudensi(Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah Agung No. 3199K/Pdt/1986)”,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.h.16-19
yang salah satunya adalah berupa sebidang  tanah  beserta  tanaman di  atasnya  yang  dibeli  oleh almarhum Hermanus Ganap yang merupakan obyek sengketa. c. Ketika masa perkawinan tersebut,  almarhum  Hermanus Ganap  telah  hidup  bersama dengan Martensi Harimisa secara Baku  Piara  dan  mempunyai seorang anak.
d. Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, Martensi Harimisa telah mendirikan rumah  semi  permanen  di  atas tanah sengketa sehingga merugikan Kristina Ganap Aling dan anak-anaknya.
e. Pada  tingkat  Pengadilan  Negeri, putusan dimenangkan oleh Martensi Harimisa. Sedangkan di tingkat  banding  di  Pengadilan Tinggi  dimenangkan  oleh  pihak Kristina  Ganap  Aling  dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri. f. Hingga  sampailah  pada  tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang akhirnya dimenangkan oleh Martensi Harimisa dengan pertimbangan bahwa adanya hukum  adat  Baku  Piara  yang
berlaku  di  Minahasa.  Hubungan Baku  Piara  diakui  oleh  hukum adat  Minahasa  sebagai  lembaga hukum  perkawinan adatnya, dan menyatakan bahwa tanah sengketa  adalah  harta  sekutu
antara almarhum Hermanus Ganap dan Kristina Ganap Aling sekaligus  juga  harta  sekutu
antara almarhum Hermanus Ganap  dan  Martensi  Harimisa walaupun mereka berdua menurut  UU  No.  1  Tahun  1974 dianggap tidak kawin.
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa melalui yurisprudensi, hakim Mahkamah Agung telah mengakomodir nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat Minahasa  yaitu adanya lembaga hokum perkawinan  adat  berupa  Baku  Piara Meskipun  menurut  UU  No.  1  Tahun 1974  Baku  Piara  tidak  diatur,  namun hakim menyatakan Baku Piara dianggap sebagai  perkawinan  yang  sah  menurut hukum  adat  setempat  dan  melalui metode konstruksi hukum berupa argumentum  per  analogiam  (analogi) hakim telah menganalogikan Baku Piara dengan  perkawinan  sebagaimana  diatur dalam UU No.l Tahun 1974.
Sebagaimana  diketahui  pada  definisi perkawinan  menurut  pasal  1  UU  No.  1
Tahun  1974  yaitu  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut di pasal 2 ayat 1 disebutkan “Perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  itu”,  serta  di  ayat  2 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku”. Terkait dengan ringkasan perkara sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas, maka jika berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, maka hubungan Baku Piara antara almarhum Hermanus Ganap dan Martensi  Harimisa  tidak  memiliki keabsahan.  Baku  Piara  merupakan lembaga hukum perkawinan adat Minahasa  yang  diakui  oleh  masyarakat meskipun  tidak  dituangkan  dalam peraturan  perundang-undangan.  Hal tersebut  termasuk  dalam  kategori  “hal baru”  karena  belum  ada  pengaturannya dalam  peraturan  perundang-undangan, sehingga  terbuka  peluang  hakim  untuk melakukan  penemuan  hukum  melalui metode  konstruksi  hukum,  yang  dalam hal  ini  hakim  telah  menggunakan metode  konstruksi  hukum  argumentum
per  analogiam  dengan  mengabstraksi prinsip  perkawinan  yang  terkandung dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  untuk selanjutnya  diterapkan  pada  Baku  Piara yang  senyatanya  memang  belum  ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.  Perkawinan  dan pewarisan  masuk  dalam  ranah  hukum keperdataan  sehingga  memungkinkan untuk  menerapkan  konstruksi  hukum argumentum  per  analogiam terhadap perkara Baku Piara.
Ketentuan-ketentuan  hukum  adat perkawinan  di  berbagai  daerah  di Indonesia  berbeda-  beda,  dikarenakan sifat  kemasyarakatan,  adat  istiadat, agama,  dan  kepercayaan  masyarakat yang  berbeda-beda,  sehingga  walaupun sudah  diberlakukan  UU  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  bersifat nasional  yang  berlaku  untuk  seluruh Indonesia,  namun  di  sana-sini,  di berbagai  daerah  dan  berbagai  golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat,
apalagi
undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal  yang pokok saja  dan  tidak mengatur  hal-hal  yang  bersifat  khusus setempat. 14 Baku Piara sebagai lembaga
14 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum
hukum  perkawinan  adat  Minahasa  ini merupakan fenomena yang wajar terkait dengan pengaturan hukum adat perkawinan.
Pada  prinsipnya,  agar  putusannya obyektif,  maka  putusan  yang  diambil oleh hakim untuk memberikan penyelesaian atas sengketa yang dihadapkan  kepadanya  harus  selalu berdasarkan  fakta-fakta  yang  terbukti dalam  pemeriksaan  di  persidangan pengadilan, dan berdasarkan patokan-patokan  obyektif  yang  berlaku umum,  yakni  hukum  positif  yang berlaku  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam  perundang-undangan  yang  ruang lingkup penerapannya mencakup fakta-fakta  tersebut  dengan  secara eksplisit menyebutkan ketentuan perundang-undangan  yang  dijadikan dasar  bagi  putusannya,  maupun  hukum tidak  tertulis." 15 Dapatlah  dipahami bahwa  ketika  hakim  dihadapkan  pada
Adat Indonesia , Mandar Maju,
Bandung, 2003.h.182`
15 B  Arief  Sidharta, Penemuan  Hukum  Dalam Kajian Filsafat Hukum , Disampaikan pada Seminar
Nasional Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum di  Fakultas  Hutaim  Universitas  Airlangga
Surabaya tanggal 22 September 2012.h.5
kasus  hukum  yang  konkrit,  maka  yang pertama  kali  dilakukan  oleh  hakim adalah  mencari  penyelesaian  kasus tersebut  dalam  peraturan  perundang -undangan, hanya jika peraturan perundang-undangan tidak mengatarnya atau  mengatar  tetapi  tidak  secara  jelas dan  tegas,  maka  bamlah  kemudian hakim menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat  yang  berupa  hukum  tidak tertulis.  Hal  tai  semakin  dipertegas dalam pasal 50 ayat 1 UU 'No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi "Putasan pengadilan selain  hatas  memuat  alasan  dan  dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak tertulis  yang  dijadikan  dasar  untak mengadili”.
Sehingga  ketika  perkara  antara pihak  yang  bersengketa  yaita  antara pihak  Martensi  Harimisa  dan  Krtstina Ganap  Aling  terkait  dengan  hubungan Baku  Piara  antara  almarhum  Hermanus Ganap  dan  Martensi  Harimisa  yang dilakukan  pada  masa  perkawinan  yang sah  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974 antara  almarhum  Hermanus  Ganap  dan Kristina Ganap Aling, di mana tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim memeriksa dan memutus perkara
tersebut  dengan  menggunakan  ataran hukum  tidak  tertulis  yang  ada  di masyarakat  yang  lazimnya  disebut sebagai  living  law,  yang  salah  satanya terwujud dalam hukum  adat.  Hubungan yang terjadi antara almarhum Hermanus Ganap  dan  Martensi  Harimisa  adalah hubungan Baku 'Piara yang keberadaannya  diakui  secara  adat  oleh masyarakat  adat  Minahasa  meskipun dilakukan  tanpa  melalui  kantor  catatan sipil maupun agama. Sehingga dapatlah dikatakan  bahwa  Baku  Piara  adalah lembaga perkawinan adat Minahasa.
Tanah  sengketa  pada  kasus  di  atas dibeli pada masa perkawinan almarhum Hermanus  Ganap  dan  Kristina  Ganap Aling  sehingga  dapat  dikategorikan sebagai  harta  bersama  yaita  harta  yang diperoleli selama perkawinan.
Penggolongan  mengenai  harta  dalam perkawinan juga diatar dalam UU No. 1 Tahun  1974  pada  pasal  35  dan  36. Terhadap  .harta  bersama,  suami  atau istri  dapat  bertindak  atas  persetujuan kedua  belah  pihak.  Sehingga  setelah almarhum Hermanus Ganap meninggal, maka  yang  berhak  mewarisi  adalah Kristina  Ganap  Aling  dan  kelima anaknya  yang  masih  hidup.  Tanah sengketa  adalah  harta  bersama  dalam perkawinan  yang  sah  antara  almarlrum
Hermanus  Ganap  dan  Kristina  Ganap Aling meskipun tanah tersebut diperoleh pada masa hubungan  Baku Piara  antara Hermanus Ganap dan Martensi Harimisa karena  Baku  Piara  tidak  diakui  dalam Undang-Undang.
Jika ditelaah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pp No.  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, maka Baku Piara antara  almarhum  Hermanus  Ganap  dan Martensi  Harimisa  bukan  merupakan hubungan  perkawinan.  Apalagi  jika dilihat  kamus  Bahasa  Indonesia  yang memberikan  definisi  Baku  Piara  adalah hidup  bersama  tanpa  diikat  oleh  tali pernikahan. Sehingga anak yang dilahirkan  tidak  dapat  digolongkan sebagaianak  sah 16 ,  melainkan  termasuk dalam  anak  luar  kawin. 17 Di  satu  sisi, masyarakat  Minahasa  mengenal  dan mengakui Baku Piara sebagai perkawinan  adat  yang  dilakukan  tanpa melalui kantor catatan sipil atau agama. Namun jika dikaji secara lebih mendalam, terlihat bahwa ada perlindungan  hukum  bagi  perempuan
16 Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”
17 Pasal 43 UU No, 1 tahun 1974 “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
yang  terdapat  dalam  hubungan  Baku Piara  beserta  anak  yang  dilahirkan, sehingga  dirasa  adil  jika  Baku  Piara dipersamakan  dengan  perkawinan  yang sah.
Terkait  dengan  uraian  perkara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,  maka  terlihat  jelas  bahwa hakim  telah  mengakomodir  hubungan Baku  Piara  sebagai  lembaga  hukum perkawinan adat Minahasa yang senyatanya  ketentuan  tersebut  masih diakui di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pasangan Baku Piara  almarhum  Hermanus  Ganap  yaitu Martensi  Harimisa  diakui  sah  secara adat, yang kemudian secara argumentum per  analogiam (analogi)  Baku  Piara telah  dianalogikan  sebagai  perkawinan yang sah. Majelis hakim juga memutuskan  untuk  menjadikan  obyek sengketa  sebagai  harta  bersama  antara almarhum Hermanus Ganap dan Kristina  Ganap  Aling  sekaligus  juga merupakan harta bersama antara almarhum Hermanus Ganap dan Martensi  Harimisa.  Sehingga  Martensi Harimisa dan anak yang dilahirkan pada hubungan  Baku  Piara  tersebut  ikut berhak dan menjadi ahli waris terhadap harta  almarhum  Hermanus  Ganap  yang menjadi obyek sengketa tersebut.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Indonesia  adalah  negara  yang memiliki  kebudayaan  yang  sangat beragam  begitu  pula  hukum  adatnya. Pada  tiap-tiap  masyarakat  berlaku ketentuan-ketentuan  hukum  adat  yang berbeda  yang  dilatarbelakangi  oleh kebudayaan serta adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini merupakan sumber  yang  dapat  digunakan  oleh hakim  ketika  memeriksa  dan  memutus suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan  keadilan  di  masyarakat, karena  hukum  pada  hakekatnya  adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Baku Piara adalah lembaga hukum  perkawinan  adat  yang  diakui pada  masyarakat  Minahasa,  meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan, namun  Baku  Piara ini dalam kenyataannya masih dijumpai di
masyarakat, sehingga ketika menyelesaikan kasus terkait Baku Piara
ini, sudah sepatutnya hakim mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat demi mewujudkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia Chandra dan Christiani Widowati,
Laporan  Penelitian  “Model Konstruksi Hukum Dalam Yurisprudensi  (Studi  Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3199K/Pdt/1986)”, Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga,
Surabaya, 2006. E.  Joeni  Arianto  Kurniawan  dan Christiani  Widowati,  Laporan Penelitian “Identifikasi Masyarakat  Hukum  Adat  Dan Masyarakat Tradisional”,
Fatalitas  hutaim  Universitas
Airlangga, Surabaya, 2011.
Hadikusuma,  Hilman,  Pengantar  Ilmu
Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003. Huijbers, Theo, Filsafat Hukum,
Kanisius, Yogyakarta, 1995.
Kamil,  Ahmad,  dan  M.  Fauzan, Kaidah-Kaidah Hutaim Yurisprudensi, Kencana, Jakarta, 2004. Marzuki,  Peter  Mahmud,  Pengantar Ilmu Hutaim, Kencana,
Jakarta, 2008.
Rumokoy,  Donald  Albert,  dan  Frans
Maramis, Pengantar Ilmu Hutaim, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016.
Sidharta,  Arief  B.,  Penemuan  Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum, Disampaikan  pada  Seminar Nasional  Peran  Hakim  Dalam Penemuan  Hukum  di  Fakultas Hutaim  Universitas  Airlangga Surabaya tanggal 22 September 2012.
Shidarta, Hutaim Penalaran dan
Penalaran Hutaim Butai I Akar
Filosofis,  Genta  Publishing,
Yogyakarta, 2013.
Soepomo,  Bab-Bab  Tentang  Hutaim Adat, Pradnya Paramite,
Jakarta, 2007. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hutaim Suatu Pengantar,
Liberty, Yogyakarta, 2008.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Internet
http://kamuslengkap.com/kamus/hukum /arti-kata/konkordansi