## Providing Additional Sanctions For Cybercrimes Related To Indecent Crimes
Pemberian Sanksi Tambahan Pada Tindak Pidana Kejahatan Siber Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Asusila
Wahyu Tri Hartanto 1) ; Evi Retno Wulan 2)
1,2) Universitas Narotama Surabaya Email: 1) wahyubima772@gmail.com ; 2) evyretnowulan@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [25 January 2024]
Revised [29 March 2024]
Accepted [07 April 2024]

## ABSTRAK
Pemberian  sanksi  tambahan  pada  tindak  pidana  kejahatan  siber  yang  berkaitan  dengan kejahatan  asusila  merupakan  langkah  penting  dalam  menangani  ancaman  yang  muncul  dalam era  digitalisasi.  Artikel  ini  mengeksplorasi  urgensi,  jenis-jenis  sanksi  tambahan  yang  mungkin diberlakukan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tambahan, serta tantangan dalam implementasinya.  Kejahatan  siber  terkait  asusila,  seperti  penyebaran  konten  pornografi  dan grooming, memiliki dampak serius terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi  tambahan  bertujuan  untuk  memberikan  hukuman  yang  setimpal  kepada  pelaku  serta mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa di masa depan. Hakim perlu mempertimbangkan  berbagai  faktor,  termasuk  keparahan  tindakan,  dampak  terhadap  korban, serta prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam menentukan sanksi tambahan yang tepat. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, kerja sama antara berbagai lembaga dan pemangku  kepentingan  terkait  diharapkan  dapat  memperkuat  penegakan  hukum  terhadap kejahatan siber dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.

## ABSTRACT
Providing additional sanctions for cyber crimes related to immoral crimes is an important step in dealing with threats that arise in the era of digitalization. This article explores the urgency, types of  additional  sanctions  that  may  be  imposed,  judges'  considerations  in  imposing  additional sanctions, and the challenges in implementing them. Cyber crimes related to immorality, such as the  distribution  of  pornographic  content  and  grooming,  have  a  serious  impact  on  victims  and society. Therefore, providing additional sanctions aims to provide appropriate punishment to the perpetrator  and  prevent  the  recurrence  of  similar  criminal  acts  in  the  future.  Judges  need  to consider  various  factors,  including  the  severity  of  the  act,  the  impact  on  the  victim,  and  the principles  of  justice  and  human  rights  in  determining  appropriate  additional  sanctions.  Although faced  with  a  number  of  challenges,  cooperation  between  various  institutions  and  relevant stakeholders  is  expected  to  strengthen  law  enforcement  against  cybercrime  and  provide  better protection for society from threats in cyberspace.
KEYWORDS Cyber Crime, Additional Sanctions, Judge's considerations
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila merupakan sebuah upaya penting dalam menangani dan memberantas berbagai bentuk perilaku kriminal  di  dunia  maya.  Fenomena  kejahatan  siber  yang  semakin  merajalela  menuntut  respons  hukum yang  lebih  tegas  dan  efektif  guna  melindungi  masyarakat  dari  ancaman  dan  dampak  negatif  yang ditimbulkannya.  Salah satu bentuk kejahatan siber yang sering kali menjadi perhatian adalah kejahatan asusila,  yang  mencakup  berbagai  tindakan  seperti  penyebaran  konten  pornografi,  grooming,  peretasan akun  pribadi  dengan  tujuan  mengintai  privasi,  dan  penipuan  seksual  online.  Dalam  menghadapi tantangan  ini,  pemberian  sanksi  tambahan  menjadi  sebuah  instrumen  yang  penting  untuk  memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa di masa depan.
Pemberian  sanksi  tambahan  pada  tindak  pidana  kejahatan  siber  berkaitan  dengan  kejahatan asusila  tidak  hanya  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  hukuman  kepada  pelaku,  tetapi  juga  sebagai upaya  preventif  dalam  melindungi  korban  serta  masyarakat  luas  dari  potensi  bahaya  yang  dapat ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dengan mengimplementasikan sanksi tambahan yang sesuai, seperti larangan penggunaan internet,  pembatasan akses  ke  platform digital,  atau  program  rehabilitasi  khusus, sistem hukum dapat memberikan deterrensi yang lebih kuat serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merefleksikan perbuatannya dan memperbaiki diri (Sahid, 2018).
Selain  itu,  pemberian  sanksi  tambahan  juga  memberikan  pesan  jelas  kepada  masyarakat mengenai  seriusnya  penanganan  terhadap  kejahatan  siber,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  aspek kejahatan  asusila.  Dengan  menunjukkan  komitmen  yang  kuat  dalam  memberantas  dan  menghukum pelaku kejahatan siber, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat membangun kepercayaan serta rasa  aman  di  kalangan  masyarakat  terhadap  penggunaan  teknologi  dan  internet.  Hal  ini  juga  dapat
mengurangi  potensi  penyebaran  budaya  negatif  yang  merugikan  melalui  media  digital  serta meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  berperilaku  secara  etis  dan  bertanggung  jawab  dalam berinteraksi di dunia maya.
Namun  demikian,  dalam  memberikan  sanksi  tambahan  pada  tindak  pidana  kejahatan  siber  yang berkaitan  dengan  kejahatan  asusila,  perlu  adanya  kehati-hatian  dan  pertimbangan  yang  matang  agar tidak  melanggar  hak  asasi  manusia  serta  memastikan  efektivitas  dan  proporsionalitas  dari  sanksi  yang diberikan. Selain  itu,  kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah,  lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman  dan  berkelanjutan.  Dengan  demikian,  pemberian  sanksi  tambahan  pada  tindak  pidana  kejahatan siber  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  asusila  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dan lembaga penegak hukum, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk membangun tatanan digital yang lebih baik dan lebih manusiawi.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Tindak Pidana
Tindak  pidana  merupakan  suatu  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana.  Tindak  pidana  adalah suatu  pengertian  yuridis,  lain  halnya  dengan  istilah  perbuatan  jahat  atau  kejahatan  (crime  atau verbreechen  atau  misdaad)  yang  bisa  diartikan  secara  yuridis  (hukum)  atau  secara  krminologis (Sudarto,2009),  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  terdapat  penjelasan mengenai  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  strafbaarfeit  itu  sendiri.  Biasanya  tindak  pidana  disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum. Dalam kamus hukum, pembahasan delik tercantum  bahwan  delik  adalah  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena  merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Sudarsono,2007).

## Unsur-Unsur Tindak Pidana
Sebuah  perbuatan  disebut  tindak  pidana  harus  memenuhi  beberapa  unsur  yang  jelas.  Dengan demikian si pelaku terbukti melakukan dan tindakannya memenuhi unsur pidana sehingga dapat dihukum dengan  hukuman  pidana.  Setiap  tindak  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP) pada umumnya  dapat  dijabarkan  ke dalam  unsur-unsur  yang  terdiri  dari  unsur  subjektif dan  unsur  objektif  (Amir  Ilyas,2012).  Lamintang  merinci  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif  dari  tindak pidana sebagai berikut :27
1. Unsur Subjektif
a.  Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
b.  Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang
c.  dimaksud  dalam  pasal  53  ayat  1  KUHP  Macam-macam  maksud  atau  oogmerk  seperti  yang terdapat  misalnya  di  dalam  kejahatan-kejahatan  pencurian,  penipuan,  pemerasan,  pemalsuan dan lain-lain
d.  Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP, dan
e.  Perasaan  takut  yang  antara  lain  terdapat  di  dalam  rumusan  tindak  pidana  menurut  pasal  308 KUHP
2. Unsur Objektif
a.  Sifat melawan hukum atau wederrechtelicjkheid
b.  Kualitas  dari  si  pelaku,  misalnya  keadaan  sebagai  seorang  pegawai  negeri  didalam  kejahatan jabatan  menurut  pasal  415  KUHP  atau  keadaan  sebagai  pengurus  atau  komisaris  dari  suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP, dan
c.  Kausalitas  yakni  hubungan  antara  suatu  tindak  pidana  sebagai  penyebab  dengan  sesuatu kenyataan sebagai akibat

## Tindak Kejahatan melalui Media Internet (Cybercrime)
Cybercrime merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan yang muncul sebagai dampak dari perkembangan  internet.  Tidak  terbatasnya  ruang  dan  waktu  dalam  menggunakan  internet, menyebabkan  sulitnya  suatu  aktivitas  dalam  dunia  online  dideteksi  dengan  cara  konvensional, cybercrime  sering  di  identikan  sebagai  computer  crime,  The  US  Departement  of  Justice  memberikan pengertian  mengenai  computer  crime  sebagai:  “...any  illegal  act  requiring  knowledge  of  computer technology  f or its perpetration, investigation or prosecution“ yang dapat diartikan:setiap tindakan ilegal yang  membutuhkan  pengetahuan  mengenai  komputer  untuk  perbuatannya,  penyelidikan  atau penuntutannya.  Kemudian  menurut  Black  Law  Dictionary,  cybercrime  disamakan  dengan  computer crime  yang  menyatakan:  “A  crime  involving  the  use  of  computer,  such  as  sabotaging  or  stealing
electronically  stored  data“  yang  dapat  diartikan:kejahatan  yang  melibatkan  penggunaan  komputer, seperti menyabotase atau mencuri data yang disimpan secara elektronik. Pengertian lainnya diberikan oleh  Organization  of  Europan  Community  Development,  yaitu:  “any  illegal,  unethical  or  unauthorized behaviour  relating  to  the  auotomatic  processing  and  /  or  the  transmition  of  data“  yang  artinya:  setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan otomatis dan/atau transmisi data (Sally Timothy Talahatu,2024). Abdul Wahid dan Mohammad Latib didalam bukunya mengatakan bahwa pengertian cybercrime tidak sama dengan internet crime, dan keduanya juga berbeda computer crime.  Computer  crime  adalah  tingkah  laku manusia  secara  ilegal  yang menjadikan  komputer  sebagai sasaran kejahatan, baik pada data maupun pengamannya. Internet crime adalah kejahatan yang terjadi didalam internet, tentu saja dalam kondisi komputer terkoneksi internet (online). Sedangkan cybercrime adalah kejahatan dunia cyber dalam arti luas baik komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai target  kejahatan.  Computer  crime  dan  internet  crime  termasuk  dalam  kejahatan  di  bidang  teknologi informasi  (cybercrime)  dalam  arti  luas  (Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Latib,2005)  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  cybercrime  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  secara  virtual  dengan  maksud melakukan  kejahatan  terhadap  pengguna  internet  lainnya  yang  dalam  melakukan  kejahatannya  atau melancarkan aksinya menggunakan media internet.

## Kejahatan Asusila
Kata  susila  dalam  bahasa  ingris  adalah  moral,  ecthis,  decent.  Kata-kata  tersebut  biasa diterjemahkan  berbeda.  Kata  moral  diterjemahkan  dengan  moril,  Kesopanan  sedang  ethics diterjemahkan  dengan  kesusilaan  dan  decent  diterjemahkan  dengan  kepatutan  (Marpaung  Laden ,2008).  Tindak  pidana  kesopanan  dibentuk  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  terhadap  rasa kesopanan masyarakat ( rasa keasusilaan termasuk di dalamnya.
Menurut  R.  Soesilo  memberikan  penjelasan  terhadap  perbuatan  cabul  yaitu  segala  perbuatan yang melanggar kesusialaan ( kesopanan ) atau perbuatan keji semuanya itu dalam  lingkungan nafsu birahi kelamin (R. Soesilo,1996).
Untuk  tindak  pidana  perbuatan  cabul  dan  asusila,  hukum  pidana  Indonesia  secara  garis  besar mengklasifikasikannya  dalam  5  jenis  perbuatan  cabul:1.  perbuatan  cabul  dengan  pemaksaan kekerasan;2.  perbuatan  cabul  terhadap  orang  yang  tidak  sadarkan  diri;3.  perbuatan  cabul  terhadap anak yang belum dewasa/belum cakap hukum;4. perbuatan cabul terhadap anak atau pun orang yang sedang  dalam  penguasaannya;5.  perbuatan  cabul  pejabat  terhadap  bawahan  kerja  atau  pun  orang yang  sedang  dalam  penguasaannya.Perbuatan-perbuatan  tersebut  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  289, 290, dan Pasal 294 KUHP.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif dalam konteks pemberian sanksi  tambahan  pada  tindak  pidana  kejahatan  siber  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  asusila melibatkan  analisis  mendalam  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  serta  prinsip- prinsip  hukum  yang  berlaku.  Pertama-tama,  penelitian  akan  memfokuskan  pada  studi  literatur  untuk mengumpulkan  berbagai  undang-undang,  peraturan,  dan  putusan  pengadilan  terkait  kejahatan  siber dan  kejahatan  asusila  di  berbagai  negara.  Selanjutnya,  peneliti  akan  melakukan  analisis  terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut untuk memahami prosedur dan kriteria yang mengatur pemberian sanksi  tambahan,  seperti  larangan  penggunaan  internet,  pembatasan  akses  ke  platform  digital,  atau program rehabilitasi.
Selain  itu,  metode  penelitian  ini  juga  akan  memperhatikan  pandangan  para  pakar  hukum  dan pendapat  ahli  dalam  bidang  kejahatan  siber  dan  kejahatan  asusila  untuk  mendapatkan  pemahaman yang  lebih  komprehensif  mengenai  implikasi  hukum  dan  kebutuhan  sanksi  tambahan  dalam penanganan  kasus-kasus  tersebut.  Diskusi  dengan  praktisi  hukum  dan  perwakilan  lembaga  penegak hukum  juga  dapat  memberikan  wawasan  praktis  mengenai  implementasi  sanksi  tambahan  dalam kasus-kasus nyata (Diantha & Wisanjaya, 2023).
Selain  itu,  pendekatan  yuridis  normatif  juga  akan  melibatkan  analisis  terhadap  prinsip-prinsip hukum  yang  mendasari  pemberian  sanksi  tambahan,  seperti  prinsip  keadilan,  proporsionalitas,  dan kepatutan.  Penelitian akan mengeksplorasi  bagaimana  sanksi  tambahan  tersebut  dapat  diintegrasikan secara  konsisten  dengan  sistem  hukum  yang  berlaku  serta  memastikan  bahwa  pemberian  sanksi tersebut tidak melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.
Dengan  menggabungkan  pendekatan  studi  literatur,  konsultasi  dengan  para  ahli,  dan  analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam  mengenai  peraturan-peraturan  yang  mengatur  pemberian  sanksi  tambahan  pada  tindak
pidana  kejahatan  siber  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  asusila  serta  implikasinya  dalam  praktik hukum di berbagai negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Kejahatan Siber yang Berkaitan dengan Kejahatan Asusila
Tindak  Pidana  Kejahatan  Siber  yang  Berkaitan  dengan  Kejahatan  Asusila  merupakan  ancaman serius dalam era digitalisasi, memicu keprihatinan global terhadap keamanan dan perlindungan individu di  dunia  maya.  Kejahatan  siber  terkait  asusila  meliputi  sejumlah  perilaku  yang  mencakup  penyebaran materi  pornografi,  grooming,  peretasan  akun  untuk  tujuan  kejahatan  seksual,  dan  penipuan  seksual online.  Di  berbagai  negara,  upaya  penanganan  terhadap  tindak  pidana  ini  semakin  diperketat  melalui undang-undang yang secara spesifik menangani kejahatan siber. Di Indonesia, beberapa peraturan telah dibuat  untuk  mengatasi  kejahatan  siber  yang  melibatkan  aspek  asusila,  salah  satunya  adalah  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
UU  ITE  menjadi  landasan  hukum  utama  dalam  menangani  berbagai  bentuk  kejahatan  siber  di Indonesia,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  asusila.  Pasal-pasal  dalam  UU  ITE  mengatur  tentang larangan menyebarkan atau membuat konten pornografi, melakukan tindakan grooming terhadap anak di bawah umur, dan kegiatan lainnya yang merugikan secara moral dan etika dalam dunia maya. Selain itu, Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  juga  memberikan  ketentuan  pidana  bagi  pelaku  yang  melakukan  peretasan terhadap sistem elektronik dengan tujuan tidak sah, termasuk untuk memperoleh informasi pribadi yang kemudian dapat dieksploitasi secara seksual.
Namun  demikian,  UU  ITE  tidaklah  sepenuhnya  cukup  dalam  menangani  kejahatan  siber  terkait asusila.  Beberapa  kekurangan  yang  muncul  antara  lain  adalah  ambiguinya  definisi  yang  terkandung  di dalamnya, khususnya mengenai apa yang termasuk sebagai "konten asusila" dan bagaimana pengertian grooming  diterapkan  dalam  konteks  hukum.  Selain  itu,  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  siber masih  menghadapi  tantangan  dalam  hal  pelacakan  dan  identifikasi  pelaku,  terutama  ketika  tindakan dilakukan secara anonim atau melalui jaringan yang sulit dilacak (Maskun, 2014).
Dampak  dari  kejahatan  siber  terkait  asusila  sangat  luas  dan  seringkali  merusak  bagi  korban, masyarakat,  dan  lingkungan  secara  umum.  Korban  kejahatan  siber  sering  kali  mengalami  trauma psikologis  yang  mendalam,  terutama  jika  mereka  adalah  anak-anak  atau  remaja  yang  rentan  terhadap eksploitasi seksual online.  Materi  pornografi yang tersebar secara luas juga dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan mental dan emosional individu, serta memicu penyalahgunaan seksual dan kekerasan berbasis gender.
Di  samping  itu,  kejahatan  siber  terkait  asusila  juga  merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap teknologi  dan  internet  sebagai  sarana  komunikasi  dan  informasi  yang  aman.  Ketika  kasus-kasus kejahatan siber semakin meningkat, masyarakat cenderung menjadi lebih waspada dan kurang percaya terhadap  keamanan  data  pribadi  mereka  secara  online.  Hal  ini  dapat  menghambat  perkembangan ekonomi  digital  dan  inovasi  teknologi  di  suatu  negara,  serta  memperburuk  ketidaksetaraan  akses terhadap teknologi antara individu dan kelompok-kelompok rentan.
Untuk mengatasi tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila, berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Salah  satu  langkah  penting  adalah  peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  risiko  dan konsekuensi  dari  kejahatan  siber,  terutama  di  kalangan  anak-anak  dan  remaja.  Program-program edukasi  yang  menyasar  sekolah-sekolah  dan  komunitas  lokal  dapat  membantu  mengajarkan keterampilan digital yang aman dan bertanggung jawab kepada generasi muda.
Selain  itu,  penegakan  hukum  yang  efektif  juga  menjadi  kunci  dalam  menangani  kejahatan  siber terkait asusila. Lembaga penegak hukum perlu dilengkapi dengan teknologi dan keahlian yang memadai untuk  melacak,  mengidentifikasi,  dan  menangkap  pelaku  kejahatan  siber,  termasuk  yang  melakukan tindakan grooming atau penyebaran konten pornografi secara ilegal. Kolaborasi antara berbagai lembaga penegak  hukum,  termasuk  kepolisian,  kejaksaan,  dan  lembaga  regulator,  juga  diperlukan  untuk memperkuat penindakan terhadap pelaku kejahatan siber di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Meskipun  telah  ada  upaya-upaya  penanggulangan  yang  dilakukan,  penanganan  tindak  pidana kejahatan  siber  terkait  asusila  masih  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan.  Salah  satunya  adalah kompleksitas karakteristik dan pola perilaku pelaku kejahatan siber, yang sering kali menggunakan teknik dan alat yang canggih untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Hal ini membuat proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama (Beridiansyah, 2023).
Selain  itu,  kekurangan  sumber  daya  manusia  dan  teknologi  juga  menjadi  hambatan  dalam penanganan  kejahatan  siber.  Banyak  negara,  terutama  yang  sedang  berkembang,  menghadapi keterbatasan  dalam  hal  infrastruktur  teknologi,  pelatihan,  dan  dana  untuk  memperkuat  kemampuan
penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber. Tanpa investasi yang memadai dalam hal ini, penanganan kejahatan siber terkait asusila akan terus menghadapi kendala yang serius.
Tindak  Pidana  Kejahatan  Siber  yang  Berkaitan  dengan  Kejahatan  Asusila  merupakan  ancaman serius  dalam  era  digitalisasi  ini,  memerlukan  respons  yang  tegas  dan  komprehensif  dari  pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.  Melalui regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan upaya-upaya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kita dapat membangun lingkungan digital yang lebih  aman  dan  bertanggung  jawab  bagi  semua  individu.  Dengan  demikian,  perlindungan  terhadap korban  kejahatan  siber  dan  pencegahan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  asusila  dapat  lebih  baik terwujud, menciptakan dunia maya yang lebih baik bagi generasi masa depan.

## Hakim  Menjatuhkan  Sanksi  Tambahan  pada  Tindak  Pidana  Kejahatan  Siber  yang  Berkaitan dengan Kejahatan Asusila
Hakim  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menjatuhkan  sanksi  tambahan  pada  tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila. Sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang  untuk  memberikan  putusan,  hakim  harus  mempertimbangkan  berbagai  faktor  dan pertimbangan  dalam  menentukan  sanksi  tambahan  yang  tepat  dan  proporsional  sesuai  dengan  kasus yang  dihadapi.  Dalam  konteks  kejahatan  siber  terkait  asusila,  hakim  dihadapkan  pada  sejumlah tantangan dan pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan.
Pertama-tama,  hakim  perlu  mempertimbangkan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  kejahatan siber  terkait  asusila,  termasuk  keparahan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  dampaknya  terhadap korban, serta kepentingan publik dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini  mengharuskan  hakim  untuk  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  bukti-bukti  yang  disajikan  di persidangan, termasuk hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan faktor-faktor mitigasi, seperti kerjasama pelaku dalam proses penegakan  hukum,  penyesalan  yang  ditunjukkan,  atau  keadaan  khusus  yang  mempengaruhi  perilaku pelaku.
Dalam  menjatuhkan  sanksi  tambahan,  hakim  juga  harus  memperhatikan  asas-asas  hukum  yang mendasari sistem peradilan pidana,  seperti asas  legalitas, proporsionalitas,  keadilan, dan kemanfaatan. Sanksi  tambahan  yang  diberikan  harus  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ada,  baik yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  maupun  putusan-putusan  pengadilan  yang  relevan.  Selain  itu, hakim  juga  harus  memastikan  bahwa  sanksi  yang  dijatuhkan  proporsional  dengan  kejahatan  yang dilakukan, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Di  samping  itu,  hakim  juga  perlu  mempertimbangkan  tujuan  dari  pemberian  sanksi  tambahan dalam  kasus  kejahatan  siber  terkait  asusila.  Selain  untuk  memberikan  hukuman  yang  setimpal  kepada pelaku,  sanksi  tambahan  juga  harus  memiliki  fungsi  preventif  untuk  mencegah  terulangnya  tindakan kriminal  serupa  di  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  hakim  perlu  mempertimbangkan  apakah  sanksi tambahan  yang  dijatuhkan  dapat  memberikan  efek  jera  yang  cukup  bagi  pelaku  serta  mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan siber.
Dalam  menentukan  jenis  sanksi  tambahan  yang  akan  diberikan,  hakim  memiliki  beberapa  opsi yang  tersedia  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Salah  satu  sanksi  tambahan  yang  sering kali diberlakukan dalam kasus kejahatan siber terkait asusila adalah larangan penggunaan internet atau larangan  mengakses  platform-platform  digital  tertentu.  Larangan  ini  bertujuan  untuk  membatasi kemampuan pelaku untuk melakukan tindakan kriminal secara online serta mengurangi risiko terjadinya tindakan  yang  merugikan  di  dunia  maya.  Selain  itu,  hakim  juga  dapat  menjatuhkan  sanksi  tambahan berupa pembatasan kegiatan sosial atau rehabilitasi khusus bagi pelaku,  terutama jika terdapat indikasi bahwa  pelaku  membutuhkan  bantuan  atau  perubahan  perilaku  untuk  mencegah  kambuhnya  tindakan kriminal di masa depan.
Namun demikian, dalam menjatuhkan sanksi tambahan, hakim juga perlu memperhatikan berbagai pertimbangan  praktis  dan  faktor-faktor  teknis  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  sanksi  tersebut. Misalnya,  dalam  kasus  larangan  penggunaan  internet,  hakim  perlu  mempertimbangkan  bagaimana sanksi  tersebut  akan  diterapkan  dan  dipantau,  serta  apakah  terdapat  mekanisme  pengawasan  yang efektif untuk memastikan kepatuhan pelaku. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan potensi dampak sosial dan ekonomi dari pemberian sanksi tambahan, terutama terhadap keluarga dan lingkungan sosial pelaku.
Dalam  konteks  penegakan  hukum  kejahatan  siber,  kerja  sama  antara  berbagai  lembaga  dan pemangku kepentingan juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan penanganan kasus. Hakim perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pembela hak asasi manusia, dan  lembaga  rehabilitasi  sosial  untuk  memastikan  bahwa  sanksi  tambahan  yang  dijatuhkan  dapat dilaksanakan  secara  efektif  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku.  Dengan  demikian,
upaya penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  siber  terkait asusila dapat  menjadi  lebih efektif  dan  dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.

## Pemberian  Sanksi  Tambahan  Pada  Tindak  Pidana  Kejahatan  Siber  Yang  Berkaitan  Dengan Kejahatan Asusila
Pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila menjadi hal yang penting dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Fenomena  kejahatan  siber  yang  semakin  merajalela,  khususnya  yang  terkait  dengan  aspek  asusila, menuntut respons hukum yang lebih tegas dan efektif untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang timbul.  Dalam  pembahasan  ini,  akan  dieksplorasi  berbagai  aspek  terkait  pemberian  sanksi  tambahan, termasuk urgensi pemberian sanksi tambahan, jenis-jenis sanksi tambahan yang mungkin diberlakukan, pertimbangan  dalam  menentukan  sanksi  tambahan,  serta  tantangan  dan  kendala  dalam implementasinya.
Pertama-tama,  penting  untuk  menyoroti  urgensi  dari  pemberian  sanksi  tambahan  dalam penanganan tindak pidana kejahatan siber yang berhubungan dengan kejahatan asusila. Kejahatan siber terkait  asusila,  seperti  penyebaran  konten  pornografi,  grooming,  atau penipuan  seksual online,  memiliki dampak  yang  serius  terhadap  korban  dan  masyarakat  secara  luas.  Pelaku  kejahatan  semacam  ini seringkali  memanfaatkan  teknologi  dan  anonimitas  internet  untuk  melakukan  tindakan  yang  merugikan secara  moral  dan  psikologis.  Oleh  karena  itu,  pemberian  sanksi  tambahan  menjadi  penting  sebagai upaya  untuk  memberikan  hukuman  yang  setimpal  dan  mencegah  pelaku  dari  melakukan  tindakan kriminal serupa di masa depan (Setiyono, 2023).
Dalam  konteks  pemberian  sanksi  tambahan,  terdapat  beberapa  jenis  sanksi  yang  mungkin diberlakukan  oleh  pengadilan.  Salah  satu  sanksi  tambahan  yang  umum  adalah  larangan  penggunaan internet  atau  akses  terhadap  platform-platform  digital  tertentu.  Larangan  ini  bertujuan  untuk  membatasi kemampuan  pelaku  untuk  melakukan  kegiatan  kriminal  secara  online  serta  mengurangi  potensi  risiko terjadinya tindakan yang merugikan di dunia maya. Selain itu,  sanksi tambahan seperti rehabilitasi atau konseling  khusus  juga  dapat  dipertimbangkan,  terutama  jika  terdapat  indikasi  bahwa  pelaku membutuhkan bantuan atau perubahan perilaku untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal.
Namun  demikian,  dalam  menentukan  sanksi  tambahan  yang  akan  diberlakukan,  hakim  harus mempertimbangkan berbagai  faktor  dan pertimbangan  yang  relevan  dalam  kasus  yang dihadapi.  Salah satu  pertimbangan  utama  adalah  keparahan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  serta  dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Hakim perlu melakukan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang disajikan  di  persidangan,  termasuk  hasil  penyelidikan  dan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum,  untuk  memastikan  bahwa  sanksi  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  kebutuhan  keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.
Selain  itu,  hakim  juga  harus  memperhatikan  asas-asas  hukum  yang  mendasari  sistem  peradilan pidana,  seperti  asas  legalitas,  proporsionalitas,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Sanksi  tambahan  yang dijatuhkan  harus  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ada  serta  memperhatikan  prinsip- prinsip  keadilan  dan  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  hakim  perlu  memastikan  bahwa  sanksi tambahan  yang  dijatuhkan  proporsional  dengan  kejahatan  yang  dilakukan,  sehingga  tidak  melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Tantangan dalam pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila tidaklah sedikit. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas karakteristik dan  pola  perilaku  pelaku  kejahatan  siber,  yang  sering  kali  menggunakan  teknik  dan  alat  yang  canggih untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Hal ini membuat proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan dalam penanganan kejahatan siber. Banyak negara, terutama yang sedang  berkembang,  menghadapi  keterbatasan  dalam  hal  infrastruktur  teknologi,  pelatihan,  dan  dana untuk  memperkuat  kemampuan  penegakan  hukum  dalam  menangani  kasus-kasus  kejahatan  siber (Laksono & Ahmad, 2023).
Dalam  menghadapi  tantangan  tersebut,  diperlukan  kerja  sama  antara  berbagai  lembaga  dan pemangku  kepentingan  terkait.  Hakim  perlu  bekerja  sama  dengan  aparat  penegak  hukum,  lembaga pembela hak asasi manusia, dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memastikan bahwa sanksi tambahan yang  dijatuhkan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang berlaku. Kolaborasi ini juga dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang sering menjadi kendala dalam penanganan kejahatan siber.
Ketentuan  sanksi  pidana  tambahan  dalam  kejahatan  siber,  khususnya  terkait  dengan  kejahatan asusila diatur dalam Pasal 52 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008:
Pasal 52 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan:
1.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
2.  Dalam  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  sampai  dengan  Pasal  37  ditujukan terhadap  Komputer  dan/  atau  Sistem  Elektronik  serta  Informasi  Elektronik  dan/  atau  Dokumen Elektronik  milik  Pemerintah  dan/  atau  yang  digunakan  untuk  layanan  publik  dipidana  dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
3.  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap  Komputer  dan/  atau  Sistem  Elektronik  serta  Informasi  Elektronik  dan/  atau  Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/ atau badanstrategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan,  bank  sentral,  perbankan,  keuangan,  lembaga  intenrasional,  otoritas  penerbangan diancam  dengan  pidana  maksimal  ancaman  pidana  pokok  masing-masing  Pasal  ditambah  dua pertiga.
4.  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.
Ketetapan poin 1 Pasal 11 dalam Konvensi Tentang Tindak Pidana Telematikan, Budapest, 23. XI. 2001  tersebut  menunjukkan  keleluasaan adanya  sanksi  tambahan  bagi  para  pelaku  tindakan  kejahatan asusila  jika  dalam  pertimbangan  para  penegak  hukum  menjadi  hal  yang  sangat  dibutuhkan  dan  sesuai dengan tindak kejahatannya. Sebaliknya, jika tidak diperlukan sanksi tambahan dalam hal ini, maka suatu tindakan  kejahatan  asusila  akan  disanksi,  dihukum  atau  dipidanakan  berdasarkan  apa  yang  telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.
Sanksi  tambahan  atau  pidana  tambahan  dalam  aplikasinya  sebenarnya  telah  diatur  dalam  Pasal 10 KUHP  yang membedakan pidana menjadi pidana pokok berupa pidana mati, penjara,  kurungan dan denda, dan pidana tambahan yang berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.
Dalam  kesimpulan,  pemberian  sanksi  tambahan  pada  tindak  pidana  kejahatan  siber  yang berkaitan  dengan  kejahatan  asusila  merupakan  langkah  yang  penting  dalam  menegakkan  hukum  dan memberikan  efek  jera  kepada  pelaku.  Sanksi  tambahan  tersebut  harus  didasarkan  pada  pertimbangan yang  matang  terhadap  keparahan  tindakan,  dampak  terhadap  korban  dan  masyarakat,  serta  prinsip- prinsip  keadilan  dan  hak  asasi  manusia.  Meskipun  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan  dan  kendala, dengan  kerja  sama  yang  baik  antara  berbagai  pihak  terkait,  diharapkan  penegakan  hukum  terhadap kejahatan  siber  dapat  menjadi  lebih  efektif  dan  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Secara  keseluruhan,  pemberian  sanksi  tambahan  pada  tindak  pidana  kejahatan  siber  yang berkaitan  dengan  kejahatan  asusila  merupakan  langkah  yang  penting  dalam  menegakkan  hukum  dan memberikan efek jera kepada pelaku. Pentingnya pemberian sanksi tambahan tercermin dalam urgensi untuk  melindungi  masyarakat  dari  ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  siber,  serta  untuk mencegah  terulangnya  tindakan  kriminal  serupa  di  masa  depan.  Dalam  menentukan  sanksi  tambahan yang  tepat,  hakim  harus  mempertimbangkan  berbagai  faktor,  termasuk  keparahan  tindakan,  dampak terhadap  korban  dan  masyarakat,  serta  prinsip-prinsip  keadilan  dan  hak  asasi  manusia.  Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala, dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait,  diharapkan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  siber  dapat  menjadi  lebih  efektif  dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.

## Saran
1.  Penguatan  Hukum:  Pemerintah  perlu  mempertimbangkan  revisi  atau  pembuatan  undang-undang yang  lebih  tegas  terkait  dengan  cybercrime  yang  berkaitan  dengan  perilaku  tidak  senonoh.  Hal  ini termasuk penambahan sanksi hukuman yang lebih berat untuk pelaku kejahatan semacam ini.
2.  Kampanye  Kesadaran  Publik:  Penting  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik  tentang  risiko  dan dampak  dari  cybercrime  yang  berkaitan  dengan  perilaku  tidak  senonoh.  Kampanye  edukasi  dan sosialisasi  dapat  membantu  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  dan  mendorong  partisipasi  aktif dalam pencegahan dan pelaporan kejahatan semacam itu.
3.  Kerja Sama Internasional: Karena sifat cybercrime yang lintas batas, kerja sama internasional dalam penegakan  hukum  dan  pertukaran  informasi  sangatlah  penting.  Pemerintah  perlu  memperkuat  kerja
sama  dengan  negara-negara  lain  untuk  menindak  para  pelaku  kejahatan  yang  beroperasi  di  luar yurisdiksi nasional.
4.  Peningkatan  Kapasitas  Hukum:  Diperlukan  peningkatan  kapasitas  dalam  penegakan  hukum, termasuk  pelatihan  bagi  petugas  penegak  hukum  dalam  penyelidikan  dan  penindakan  kasus-kasus cybercrime yang berkaitan dengan perilaku tidak senonoh.

## DAFTAR PUSTAKA
Mocahamad  sahid.  2018.  Kebijakan  Formulasi  Sanksi  Pidana  Dalmm  Penanggulangan  Tindak  Pidana Siber  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Aktualita.  Vol.  1.  No.  1 Juni. h. 205-221.
I Made Pasek Diantha dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya. 2023. Analisis Kejahatan Transaksional Dalam Berbagai Hukum Internasional. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 18.
Ibid. h. 19.
Maskun. 2014. Kejahatan Siber (Cyber Crime). Jakarta: Prenada Media Group. h. 166-167.
Beridiansyah.  2023.  Kejahatan  Siber:  Ancaman  dan  Permasalahannya:  Tinjauan  Yuridis  Upaya Pencegahan dan Pemberantasannya di Indoensia. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.  h. 37-38.
Pusat Data dan Analisa Tempo. 2019. Polemik Perubahan Peraturan KUHP. Jakarta: Tempo Publishing. h. 26
Setiyono.  2033.  Kejahatan  Korporasi  Analisis  Viktimologi  dan  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam Hukum Pidana. Malang: Banymedia Publishing. h. 1-17.
Cahyo Tri Laksono dan Gelar Ali Ahmad. 2023. Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Indra  Kenz  Dibandingkan  Dengan  Doni  Salmanan  (Putusan  NOmor  1/Pid.Sus/2023/PT  Bandung vs  Putusan  Nomor  117/Pid.Sus/2022/PT  Banten.  Novum:  Jurnal  Hukum  Universitas  Negeri Surabaya. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/issue/view/2915. h. 207-217 . Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009), 66 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 92 Amir  Ilyas,  Asas-Asas  Hukum  Pidana:  Memahami  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana
Sebagai Syarat  Pemidanaan, (Yogyakarta:  Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 45
Sally Timothy Talahatu, “Cyber Crime Sebagai Tindak Pidana Teknologi Informasi”,
https://www.academia.edu/39677521/CYBER_CRIME_SEBAGAI_TINDAK_PIDANA_TEKNOLOGI_INFO
RMASI,
Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Latib,  Kejahatan  Mayantara  (Cybercrime),  (Bandung:  Refika  Aditama, 2005), 39
Marpaung  Laden,  Kejahatan  terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya,  (  Jakarta  :  Sinar  Grafika, 2008 ), cet. ke-3, h. 2.
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (  KUHP  )  Serta  Komentar-Komentar  Lengkap  Pasal Demi Pasal, ( Bogor : Politeia , 1996 ), cet. ke-5, h. 212.