## KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN
Oleh :

## Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Email : dewamangku.undiksha@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  artikel  ini  membahas  tentang  pelanggaran  hak  asasi  manusia terhadap etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar. Metode yang digunakan yaitu metode  kepustakaan  dengan  penyajian  secara  deskriptif  dan  dianalisis  secara kualitatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  seperti buku,  majalah,  perjanjian  internasional  (Piagam  ASEAN),  makalah-makalah, jurnal,  artikel-arikel,  surat  kabar  serta  situs-situs  internet  yang  berkaitan  dengan objek yang ditulis.
Berdasarkan hasi pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan apapun yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar  tidak  dapat  dibenarkan  apalagi  hal  tersebut  masih  dalam  lingkup kawasan  Asia  Tenggara,  sebagai  suatu  negara  anggota  ASEAN  sudah  saatnya Myanmar tunduk terhadap Piagam ASEAN  yang telah disepakati secara bersama oleh sepuluh negara angota ASEAN yang lainnya serta terbentuknya Badan HAM ASEAN  digunakan  sebagai  suatu  pedoman  untuk  meminimalkan  pelanggaran- pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  terjadi  di  Asia  Tenggara  khususnya  kepada Etnis Rohingya di Mynmar.
Kata  kunci  :  Hak  Asasi  Manusia,  Etnis  Rohingya,  Piagam  ASEAN  dan  Badan Hak Asasi Manusia ASEAN

## ABSTRACT
In This article discusses the human rights violations against the Rohingya by  the  Government  of  Myanmar.  The  method  used  is  the  method  by  presenting descriptive literature and analyzed qualitative research done by library materials such  as  books,  magazines,  international  treaty  (the  ASEAN  Charter),  papers, journals,  article-arikel,  newspapers  as  well  as  site-internet  site  associated  with the object is written.
Based  on  the  discussion,  it  can  be  concluded  that  any  form  of  violence aimed at ethnic Rohingya were conducted by the Government of Myanmar can not be  justified  moreover  it  is  still  within  the  Southeast  Asian  region,  as  an  ASEAN member  state  Myanmar  is  time  subject  to  the  ASEAN  Charter  which  has  been mutually  agreed  by  ten  ASEAN  countries  as  well  as  other  members  of  the formation  of  the  ASEAN  human  rights  body  is  used  as  a  guideline  to  minimize violations  of  human  rights  that  occurred  in  Southeast  Asia,  especially  the Rohingya in Myanmar.
Keywords: Human Rights, Ethnic Rohingyas, the ASEAN Charter and the ASEAN Human Rights Body

## I. PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  (HAM) ditegaskan  oleh  Daniel  Lev  secara sama  melekat  pada  semua  manusia, karena  umat  manusia  memiliki spesies biologis  yang satu : kesatuan paling  dasar,  sehingga  berdasarkan kesamaan  ini  perbedaan-perbedaan yang  ada  akan  tak  berati.  Maka, konsep  HAM  bersifat  universal  dan tidak mengakui makna atau penafsiran  yang  hanya  bercirikan kekhususan lokal. Banyak pemerintah tidak menyukai ini, sebab konsep  yang  bersifat  universal  akan membatasi semuanya yang dilakukan pemerintah  dan  sebaliknya  justru melindungi  warga  negara  terhadap kekuasaan negara (Daniel Lev;1993).
HAM dalam pandangan Yozo Yokota  berarti  bahwa  hak-hak  ini memang  diperuntukkan  bagi  setiap manusia, terlepas dari ras, kebangsaan, agama atau kebudayaan. Jika  membicarakan  hanya  hak-hak asasi  Eropa,  Afrika,  dan  Asia  saja bagaimanapun tidak lagi dapat berbicara mengenai hak asasi manusia  pada  umumnya.  Karena konsep  hak  asasi  manusia  bersifat universal,  hendaknya  isi  dari  konsep pun  dapat  dapat  dispesifikasikan secara  universal  pula.  Satu  kawasan atau  satu  kebudayaan  jangan  sampai memonopoli kekuasaan untuk menentukan  standar  hak-hak  asasi manusia  yang  dapat  diterapkan secara  universal.  Maka,  pandangan Asia perlu tercermin dalam penyusunan  hak-hak  asasi  manusia yang  dapat  diterapkan  di  seluruh dunia, dan bukannya mencoba merumuskan sendiri konvensi-
konvensi  hak  asasi  manusia  yang
khusus  untuk  kawasan  Asia  (Yozo Yokota;1993).
Pemaparan yang terdapat diatas  merupakan  pandangan  secara umum  tentang  hak  asasi  manusia. Sejak dibebaskannya
Pemimpin oposisi  Myanmar  yaitu  Aung  San
Suu  Kyi,  proses  demokratitasi  si Myanmar  mulai  menemukan  titik terang  dan  merupakan  kabar  yang baik  untuk  ASEAN  khususnya  di kawasan Asia Tenggara dan membuat negara anggota ASEAN ini menjadi topik utama yang dibicarakan  di  dunia.  Harapan  mulai muncul  untuk  menegakkan  HAM  di negara  tersebut,  sebagai  negara berkembang Myanmar sudah banyak menarik perhatian di dunia internasional  dimulai  Pemerintah Myanmar  bebas  tugaskan  42  tentara anak  (Kompas,  11  Juli  2013;9), dimana angkatan bersenjata Myanmar membebastugaskan
sedikitnya    42  anak  yang  selama  ini mereka  rekrut  untuk  menjadi  tentara atau  untuk  mengerjakan  berbagai pekerjaan  militer  lainnnya.  Mereka dibebaskan  sebagai  bagian  dari kesepakatan  antara  pemerintah  dan militer Myanmar dengan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), disamping itu juga dunia internasional  sudah  mencabut  sanksi ekonomi terhadap Myanmar yang hal ini membuat banyak investor tertarik menanamkan modalnya disana. Coca-Cola  misalnya,  kembali  ke Myanmar  setelah  lebih  dari  enam dekade  angkat  kaki  dari  negara tersebut (Kompas, 5 Juni 2013;11).
Masih  dalam  ingatan  kita  Isu politik  di  kawasan  Asia  Tenggara yang  hingga  kini  menjadi  pusat perhatian dunia dan ASEAN
khususnya  adalah  isu  Myanmar.  Isu ini  muncul  sekitar  enam  belas  tahun yang  lalu  ketika  junta  militer  di Rangon  melakukan  “ crack  down ”
terhadap gerakan pro demokrasi yang dimotori  oleh  Aung  San  Suu  Kyi. Aksi  junta  tersebut  memunculkan reaksi keras dari masyarakat internasional. Di tingkat Asia Tenggara,  isu  ini  oleh  ASEAN dianggap  sebagai  sebuah  isu  yang bukan  saja  akan  mempengaruhi kohesivitas  jangka  panjang  ASEAN dan citra internasionalnya, tetapi juga hubungan  ASEAN  dengan  negara- negara lain maupun institusi internasional  di  luar  ASEAN.  Pola hubungan ASEAN dengan para aktor negara  di  luar  kawasan  sampai  batas tertentu,  ditentukan  oleh  seberapa serius  ASEAN  bersedia  mengatasi masalah  demokrasi  dan  penegakan hak  asasi  manusia  di  Myanmar (Bantarto Bandoro, 2006). Isu Myanmar telah memunculkan  perbedaan  pandangan dan sikap di kalangan negara anggota ASEAN mengenai cara-cara menangani  kasus  Myanmar  maupun mengenai implikasi dari kasus tersebut terhadap kerja sama ASEAN di  masa mendatang. ASEAN seolah- olah tidak pernah bebas dari persoalan Myanmar (Bantarto Bandoro;2003),  khususnya  ketika ASEAN berbicara mengenai bagaimana membangun kawasan Asia Tenggara yang lebih demokratis.  Isu  Myanmar  hampir tidak  pernah  absen  dari  agenda pertemuan  intern  para  Menteri  Luar
Negeri  ASEAN  dan  antara  ASEAN dan  mitra  dialognya,  karena  desakan
Amerika Serikat isu Myanmar bahkan  nyaris  dibahas  dalam  forum PBB, ketika Amerika Serikat melihat prospek  yang  tidak  cerah  dari
demokratisasi di Myanmar (Anonim, 2007).
Untuk  pertama  kali  dalam  38 tahun sejarah pembentukan ASEAN, organisasi  regional  di  kawasan  Asia Tenggara  ini  melancarkan  kritik terbuka kepada salah satu anggotanya,  Myanmar  berkenaan dengan  catatan  buruk  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Bila  selama  ini ASEAN selalu kokoh pada implementasi  prinsip  non-intervensi - nya,  kini  para  pemimpin  ASEAN dalam  KTT  ASEAN  ke-11  di  Kuala Lumpur,  Desember  2005  mulai berani  menyuarakan  kritik  secara langsung  terhadap  Myanmar  bahwa “its right recorded an embarrassment  and  demanded  the release  of  opposition  leader,  Aung
San  Suu  Kyi,  and  of  other  political prisoners.”( The Jakarta Post;2005 ).
Hal  diatas  adalah  sebagian kecil kemajuan yang tengah di alami oleh  Myanmar  di  kancah  dunia internasional,  akan  tetapi  Myanmar masih menyisakan permasalahan yang  sangat  penting  dan  mendasar yang  kembali  membawa  Myanmar ke“jurang”  yang  sama  tentang permasalahan  HAM  yaitu  terdapat indikasi pemerintah Myanmar (masih) melakukan pelanggaran HAM  pada  etnis  Rohingya.  Sejarah masih  mencatat  pada  saat  bebasnya penerima  nobel  perdamaian  Aung San Suu Kyi dan masuknya Suu Kyi dalam parlemen Myanmar membangkitkan  harapan  bagi  warga minoritas Rohingya yang terus tertindas.  Mereka  berharap  Suu  Kyi akan lantang berbicara terhadap hak- hak  kaum  Rohingya,  sebuah  kaum yang  disebut  PBB  sebagai  kaum minoritas  paling  teraniaya  di  dunia. Namun  apa  yang  terjadi,  Suu  Kyi masih  menghindari  isu  tersebut. Seperti  yang  terjadi  kala  Suu  Kyi
berbicara di Jenewa, Suu Kyi terlihat seperti  tidak  ada  suatu  permasalahan yang  besar  dengan  tidak  ingin menyinggung rezim Myanmar (Dewa Gede Sudika Mangku:2012;4). Isu pembantaian  terhadap etnis  Rohingya  di  Provinsi  Arakan, Myanmar, kembali mengemuka bersamaan  dengan  datangnya  bulan suci  Ramadan.  Dalam  catatan  A. Safril Mubah (Jawa Pos , 24/7/2013), dalam  sebulan  terakhir,  tercatat  650 orang  etnis  Rohingya  tewas,  1.200 warga  hilang,  dan  sekitar  80  ribu lainnya  kehilangan  tempat  tinggal. Selama  bertahun-tahun  pemerintah junta  militer  Myanmar  tidak  hanya melakukan  pengingkaran  terhadap demokrasi,  tapi  juga  melanggar  hak asasi manusia (HAM) kaum minoritas.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  dan  negara-negara  Barat, tampaknya,  tidak  risi  sama  sekali dengan  berita  pembantaian  etnis muslim  Rohingya  tersebut.  Bahkan, pemimpin  negara  yang  memiliki penduduk  Islam  terbanyak  di  dunia,
Indonesia, juga tutup mata. Kementerian Luar Negeri menganggap persoalan tersebut sebagai  masalah  internal  Myanmar. Kasus Rohingya memang bukan soal agama. Mereka dibantai bukan karena beragama Islam. Tapi, dilatarbelakangi tidak diakuinya etnis Rohingya  sebagai  salah  satu  etnis  di Myanmar. Bagi pemerintah Myanmar,  etnis  Rohingya  dianggap sebagai warga tanpa kewarganegaraan  ( stateless  people ).
Atas  dasar  itulah  tentara  Myanmar melakukan berbagai pelanggaran HAM. Sebagian warga etnis Rohingya  kemudian  mengungsi  ke berbagai  negara,  termasuk  Nanggroe Aceh Darussalam. Apa pun alasannya, pembantaian terhadap etnis  Rohingya  itu  harus  dihentikan. Lepas  dari  mereka  muslim  atau bukan,  kejahatan  kemanusiaan  tidak bisa ditoleransi. ASEAN bisa mengagendakan pembahasan masalah  etnis  Rohingya  secara  lebih serius.  Nasib  dan  masa  depan  etnis minoritas  itu  harus  jelas.  Karena mereka  berada  di  wilayah  Asia Tenggara, ASEAN harus memberikan kepastian
kewarganegaraan  bagi  etnis  tersebut, masalah  etnis  Rohingya  harus  sudah tuntas. Tidak pantas rasanya ASEAN dipimpin  negara  yang  melegalkan pembantaian  terhadap  etnis  tertentu. Dalam  penulisan  artikel  ini  akan dibahas  tentang  kasus  pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya dalam perspektif ASEAN.

## I. KAJIAN PUSTAKA
1. Hakikat Hak Asasi Manusia Hak-hak asasi manusia adalah mengenai  hubungan  antara  warga negara  dan  negaranya  menyangkut kewajiban negara untuk mempromosikan  dan  mengamankan hak-hak  dasar  khusus  dari  warga negara sebagaimana ditentukan dalam instrumen-instrumen itu. Banyak  dari    hak  dasar  ini  diakui oleh konstitusi
negara-negara, demikianlah  seperti  hak  hidup,  hak berkumpul  dalam  perserikatan  yang tujuannya  tidak  merugikan  orang lain,  hak  mengungkapkan  gagasan yang tidak memfitnah orang lain, hak memeluk  kepercayaan  agama,  hak atas  milik  pribadi,  hak  menuntut keadilan  secara  hukum,  hak  atas proses pengadilan yang benar, antara lain.  Maka  pelanggaran  hak-hak asasi  manusia  terjadi,  bila  negara atau  pejabatnya  atau  perangkatnya melanggar  hak-hak  warga  negara
yang  terlibat  dalam  pelanggaran  ini biasanya adalah militer dan kepolisian  dalam  tugas  mereka menegakkan  keamanan,  perdamaian dan ketertiban (Carolina G. Hernadez; 1993). Isu-isu  hak  asasi  manusia telah  semakin  menjadi  perhatian global  dan  mengancam  perpecahan antara negara-negara maju dan negara-negara  berkembang  sebagai akibat  konfrotansi  pandangan  Utara-
Selatan  selama  dekade  1960-an sampai  awal  1980-an.  Ada  masa pada  Perang  Dunia  II  dan  era  pasca perang menginginkan semakin dikuranginya  yurisdiksi  eksklusif negara  atas  warganya  di  satu  pihak, dan internasionalisasi lembaga perlidungan bagi individu menghadapi negara dimana ia menjadi  warganya  di  lain  pihak.
Lembaga perlidungan ini telah dikenal sebagai hak-hak asasi manusia.
PBB  adalah  pelopor  dalam
perkembangan ini, salah satu tujuannya yang utama adalah mempromosikan hak-hak asasi manusia. Kemudian terdapat Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia  tahun  1948,  Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,  Sosial  dan  Kebudayaan tahun 1966, dan Perjanjian Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil dan  Politik  tahun  1966.  Perjanjian Internasional  tentang  Diskriminasi Rasial, Perjanjian tentang Pemusnahan  Suatu  Bangsa  dan Perjanjian Internasional tentang Hak- hak  Anak.  Dalam  ASEAN  terdapat perjanjian internasional yaitu Piagam ASEAN.
Dalam  Piagam  PBB,  Pasal  1 Piagam  dijelaskan  bahwa  salah  satu dari  tujuan  PBB  adalah  “untuk mencapai  kerja  sama  internasional
dalam  memecahkan  permasalahan- permasalahan internasional yang bercirikan ekonomi, sosial, kebudayaan,  atau  kemanusiaan,  dan “dalam mempromosikan dan menggalakkan  penghormatan  pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi
semua orang tanpa membedakan ras, jenis  kelamin,  bahasa,  atau  agama”. Dan  dalam  Pasal  55  secara  eksplisit mengaitkan  hak-hak  asasi  manusia dengan  stabilitas,  kesejahteraan,  dan hubungan  antar  bangsa  yang  damai dan  bersahabat.  Pasal  56,  negara- negara  yang  menjadi  anggota  PBB mewajibkan diri untuk
mengusahakan  tujuan-tujuan  yang mulia, bahasa Pasal 56 dalam hal ini ialah  semua  anggota  berjanji  untuk mengambil  tindakan  bersama  atau sendiri-sendiri  dalam  kerja  sama dengan PBB demi tercapainya tujuan-tujuan  yang  tercantum  dalam
Pasal 55 Piagam PBB.
2. Hak  Asasi  Manusia  dalam Perspektif ASEAN ASEAN  merupakan  suatu organisasi internasional yang
terdapat  di  Asia  Tenggara,  yang memiliki sepuluh negara anggota dan memiliki  tujuan  untuk  menciptakan stabilitas  keamanan  di  kawasan. Seluruh  negara  anggota  ASEAN meskipun
memiliki banyak kesamaan dalam sejarah,
kebudayaan,  tujuan-tujuan  dan  lain- lain, namun masih amat berbeda satu sama  lain.  Lebih-lebih  mengenai masalah  yang  sedang  dibicarakan, barangkali  adalah  kenyataan  bahwa kalangan  elitnya  yang  berkuasa mempunyai  orientasi-orientasi  yang berlainan  dalam  hal-hal  kunci  yang langsung  berhubungan  dengan  isu hak-hak asasi manusia.
Partisipasi negara-negara anggota  ASEAN  dalam  berbagai instrumen internasional hak-hak
asasi  manusia  amat  berbeda-beda. Dari 24 instrument internasional hak- hak  asasi  manusia  yang  meliputi seluruh  bidang  spektrum  hak-hak asasi  manusia,  Filipina  ikut  serta dalam  20  instrument,  Indonesia, Singapura,  dan  Thailand  ikut  serta dalam  tiga  dan  Malaysia  dalam  dua instrument.  Hanya  Brunei  satu- satunya  negara  yang  tidak  ikut  serta dalam  satu  instrument  pun,  Filipina sudah  mempunyai  badan  nasional independen  pemantau  hak-hak  asasi manusia,  yang  diakui  dan  diadakan atas  amanat  konstitusinya  (Carolina G. Hernandez;1993).
3. Hak  Asasi  Manusia  dalam

## Piagam ASEAN
Piagam ASEAN sebagai suatu  perjanjian  internasional  yang lahir  dari  rangkaian  proses  panjang negosiasi. Menyelaraskan dan kemudian  menyepakati  kepentingan- kepentingan  dari  kesepuluh  negara anggota-anggota ASEAN dalam satu wadah  bersama yang  mengikat
secara  hukum  hanyalah  satu  dari sekian  banyak  usaha  diplomasi  yang harus dilakukan demi lahirnya Piagam ASEAN. Perdamaian, stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan bersama kawasan antara  lain  menjadi  kepentingan dasar  yang  pada  akhirnya  dapat menyatukan negara-negara Asia Tenggara  dalam  sebuah  wadah ASEAN (Eddy Pratomo, 2009). Salah  satu  inovasi  baru  yang terdapat dalam klausula-klausula
Piagam ASEAN adalah terkait ketentuan  yang  mengatur  pemajuan dan  perlindungan  HAM,  terutama amanat  pembentukan  Badan  HAM ASEAN  ( ASEAN  Human  Rights
Body ).  Dalam  Piagam  ASEAN
terdapat klausula-klausula yang memberikan harapan baru perlindungan  HAM  di  ASEAN . Isu- isu  HAM  tersebut  antara  lain terdapat  pada preamble,  purposes (Pasal  1  ayat  (7), principles (Pasal  2 ayat (2) (i) dan Pasal 14 yang secara khusus mengatur tentang HAM.
Pada pembukaan ( Preambule) Piagam ASEAN yang telah disepakati,  negara-negara  ASEAN diamanatkan untuk mematuhi penghormatan  dan  perlindungan  hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.  Pernyataan  tersebut secara  eksplisit  dijabarkan  dalam tujuan  dan  prinsip  pembentukan ASEAN yaitu  Pasal  1  ayat  (7)  dan Pasal  2  ayat  (2)  (i)  bahwa  ASEAN bertekad untuk memajukan melindungi HAM di kawasan
ASEAN . Prinsip  ini  mengisyaratkan bahwa ASEAN harus berperan nyata dalam menjaga kesinambungan kawasan ASEAN dalam memberikan pemajuan  dan  perlindungan  HAM. Untuk  mendukung  upaya  itu,  Pasal 14  Piagam  ASEAN  menegaskan bahwa  agar  selaras  dengan  tujuan- tujuan  dan  prinsip-prinsip  Piagam ASEAN  terkait  dengan  pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental, ASEAN
wajib  membentuk  Badan  HAM ASEAN , yang tugasnya sesuai dengan    kerangka  acuan  yang  akan ditentukan  oleh  pertemuan  para
Menteri Luar Negeri ASEAN. Dengan demikian, pembentukan Badan  HAM  ASEAN  merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan  sebagai “ujung  tombak” dalam mewujudkan tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN tersebut (Prasetyo Hadi Purwandoko;2011).
II. METODE PENULISAN Penulisan ini bersifat deskriptif yaitu penulisan yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Kasus Pelanggaran  HAM  Etnis  Rohingya  : Dalam Perspektif ASEAN. Penulisan artikel  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  yang  datanya  diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan  yang  dilakukan  dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan  seperti  buku,  majalah, perjanjian internasional (Piagam
ASEAN),  makalah-makalah,  jurnal, artikel-arikel,  surat  kabar  serta  situs- situs  internet  yang  berkaitan  dengan objek yang ditulis.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN Pelanggaran Hak Asasi Manusia  terhadap  Etnis Rohingya  dalam  Perspektif ASEAN Etnis Rohingya adalah kelompok  etnis  yang  berasal  dari Bangladesh,  namun  telah  bermukim di  negara  bagian  Rakhaing  di Myanmar  sejak  abad  ke-7  Masehi. Meskipun telah berabad-abad tinggal di  Myanmar,  pemerintah  Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga  tidak  dapat  diakui  sebagai salah satu etnis Myanmar. Hilangnya kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapat perlindungan nasional. Etnis Rohingya mengalami berbagai pelanggaran  hak  asasi  manusia,  baik dalam hal berkewarganegaraan hingga dalam hal beragama. Pelanggaran HAM inilah yang mendorong  etnis  Rohingya  untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain,
beberapa  dari  mereka  pun  sampai  di Indonesia (Dita Liliansa;2013).
Kewarganegaraan  adalah  hak asasi  manusia.  Seseorang  yang  tidak memiliki  kewarganegaraan  berarti tidak  memiliki  perlindungan  hukum dan  tidak  dapat  menikmati  hak-hak sebagaimana mestinya, misalnya tidak  dapat  ikut  serta  dalam  proses- proses  politik  karena  tidak  memiliki hak untuk memberikan suara (UNHCR;2011);  tidak  terjaminnya hak  atas  pendidikan,  hak  atas perawatan kesehatan, hak atas pekerjaan; tidak memperoleh dokumen  perjalanan,  dsb.  Dengan demikian, kewarganegaraan memiliki  fungsi  yang  sangat  penting bagi  setiap  orang  untuk  dapat memperoleh  hak-hak  lainnya  yang diakui di hadapan hukum.
Orang  yang  tidak  memiliki kewarganegaraan  bisa  ditemukan hampir  di  semua  wilayah  di  dunia. Dalam kasus ini, etnis Rohinya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya Burma  Citizenship Law 1982 . Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa,  “ Nationals  such  as  the Kachin, Kayah, Karen, Chin,
Burman,  Mon,  Rakhine  or  Shan  and ethnic  groups  as  have  settled  in  any of  the  territories  included  within  the State  as  their  permanent  home  from a period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D.  are  Burma  citizens .” Namun di dalam  Pasal  4  dinyatakan  bahwa, “ the  Council  of  State  may  decide whether any ethnic group is national or  not ”.  Dalam  hal  ini,  Dewan Myanmar  tidak  mengakui  etnis Rohingya  sebagai  warga  negara Myanmar, tetapi menganggap bahwa etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh. Dalam menentukan kewarganegaraan  seseorang  terdapat
beberapa  asas  yang  lazim  dijadikan pedoman  bagi  suatu  negara.  Asas tersebut  adalah  asas ius  soli dan ius sanguinis ; dan asas kewarganegaraan dari  segi  perkawinan,  yaitu  asas kesatuan  hukum  dan  asas  persamaan derajat. Ius  soli dan ius  sanguinis adalah  dua  teori  kewarganegaraan yang  melandaskan  pada  kelahiran seseorang. Ius  soli berarti  pedoman
yang berdasarkan tempat atau daerah.  Sedangkan ius  sanguinis
berarti  pedoman  yang  berdasarkan darah  atau  keturunan.  Dalam  hal  ini etnis  Rohingya  berstatus  sebagai etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan  karena  Myanmar sebagai  tempat  kelahiran  mereka menganut asas ius sanguinis (Pasal 5 Burma Citizenship Law 1982 menyatakan  bahwa,  “ Every  national and  every  person  born  of  parents, both  of  whom  are  nationals  are citizens by birth ), sedangkan Bangladesh  sebagai  tempat  dimana etnis  mereka  berasal  menganut  asas ius soli (Pasal 2 Bangladesh Citizenship  Act  No.  II  of 1951 menyatakan bahwa, “Notwithstanding anything
contained  in  any  other  law,  on  the commencement  of  this  Order,  every person  shall  be  deemed  to  be  a citizen  of  Bangladesh,  (i)  who  or whose  father  or  grandfather  was born in the territories now comprised in  Bangladesh  and  who  was  a permanent resident of such
territories  on  the  25 th day  of  March, 1971 and continues to be so resident; or  (ii)  who  was  permanent  resident of  the  territories  now  comprised  in Bangladesh  on  the  25 th day  of March, 1971, and continues to be so resident  and  is  not  otherwise disqualified for being a citizen by or under  any  law  for  the  time  being  in force.”) (Dita Liliansa;2013).
Hak untuk berkewarganegaraan merupakan salah  satu  hak  asasi  manusia  atas kebebasan pribadi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak  Asasi  Manusia  1948,  setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan.  Selanjutnya  di ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  tidak seorangpun  dapat  secara  sewenang- wenang dicabut kewarganegaraannya,  atau  ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya. Convention Relating  to  the  Stateless  Persons 1954 dan Convention on the Reduction  of  Statelessness  1961 merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok  etnis  yang  tidak  memiliki kewarganegaraan dan perlakuan
minimal  yang  harus  diterapkan  bagi kelompok etnis tersebut. Setelah dikritik sejumlah kelompok  hak  asasi  internasional, pemerintah Burma menyatakan minoritas  muslim  Rohinya  „berhak‟ mendaftar untuk
mendapatkan kewarganegaraan.  Pada  tanggal  18 November  2012  dalam  ASEAN Submit atau konferensi tingkat tinggi ASEAN  di  Kamboja,  kepala  negara anggota  ASEAN  memandatangani Deklarasi  HAM  ASEAN  ( ASEAN Human Rights Declaration ). Deklarasi diharapkan dapat menyamakan persepsi dan
memperbaiki  perlindungan  hak  asasi manusia  di  kawasan  berpenduduk 600  juta  tersebut.  Selain  itu  juga diharapkan  dapat  menjadi  standar HAM  di  negara-negara  anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN,  yaitu  Brunei  Darussalam,
Kamboja, Indonesia, Malaysia,
Myanmar,  Laos,  Thailand,  Vietnam,
Filipina,  dan  Singapura,  memiliki
hukum,  sistem  pemerintahan,  dan kondisi  HAM  yang  berbeda-beda.
Dengan adanya deklarasi itu tersebut 10  negara  anggota  mau  tidak  mau mereka harus tunduk terhadap Deklarasi  HAM  ASEAN  (Joko Sulistyo;2012). Deklarasi HAM ASEAN merupakan  salah  satu  mandat  dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) atau Komisi Antar- Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia.  AICHR  berdiri  pada  23 Oktober  2009  berdasarkan  Piagam ASEAN pasal 14, yang memandatkan  pembentukan  komisi HAM  di  ASEAN.  Selain  AICHR, ASEAN  juga  telah  memiliki  Komisi Perlindungan dan Promosi Hak Asasi Perempuan dan Anak ( ASEAN Commission  for  the  Promotion  and Protection  of  the  Rights  of  Women and  Children -  ACWC) yang  berdiri pada  7  April  2010  dalam  KTT ASEAN ke-16. Komisi ini merupakan  salah  satu  mekanisme regional  yang  lebih  difokuskan  pada pemajuan  dan  perlindungan  hak perempuan  dan  anak.  Seperti  halnya AICHR,  ACWC  juga  merupakan badan  antar-pemerintah  dan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Struktur Organisasi  ASEAN  dan  merupakan badan konsultatif. Secara filosofis dengan dibentuknya  Badan  HAM  ASEAN ini,  negara  anggota  akan  lebih memilih penyelesaian regional daripada  internasional.  Penyelesaian regional  dipilih  karena  aturan-aturan disesuaikan dengan kondisi kawasan. Badan HAM ASEAN ini membutuhkan landasan dan kedudukan  yang  kuat  untuk  dapat memberikan teguran. Muncul
pertanyaan,  apakah  ruang  lingkup kewenangan  dan  tugasnya  mampu
menyelesaikan
perkara-perkara pelanggaran  HAM  yang  dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN?,    sementara  prinsip  dasar dalam Piagam ASEAN adalah menghormati asas integritas teritorial,  kedaulatan,  non  intervensi dan jatidiri nasional anggota ASEAN? (Prasetyo Hadi Purwandoko;2011). Pertanyaan diatas sangat menarik  untuk  kita  cermati  bersama, tidak  dapat  dibantah  lagi  bahwa  hal inilah yang membuat menjadi dilematis bagi anggota-anggota ASEAN  di  dalam  menyelesaikan suatu permasalah terlebih lagi
permasalahan  tentang  hak  asasi manusia yang menimpa etnis Rohinya.  Bentuk  kekerasan  apapun yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Myanmar terhadap etnis yang menurut  PBB  ini  merupakan  etnis minoritas  yang  paling  teraniaya  di dunia    tidak  dapat  dibenarkan  oleh dunia internasional dan oleh ASEAN,  hal  ini  Myanmar  masih menjadi  anggota  tetap  ASEAN  dan telah  sepakat  untuk  bersama-sama menegakkan  hak  asasi  manusia  di Asia  Tenggara  dibuktikan  dengan pengesahan Badan HAM di ASEAN.
Besar harapan semua
kalangan  dengan  dibentuknya  Badan HAM  ASEAN  ini  dapat  menjadi solusi  dan  dapat  menyelesaikan permasalahan  yang  tengah  di  hadapi oleh etnis Rohingnya, dengan mendesak  pemerintahan  Myanmar untuk  dengan  tegas  menjalankan prinsip-prinsip  yang  tertuang  di dalamnya dan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusia untuk menangani permasalahan etnis
Rohingya ini.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan diatas  dapat  disimpulkan  bahwa bentuk kekerasan apapun yang ditujukan  kepada  etnis  Rohingya yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan Myanmar  tidak  dapat  dibenarkan apalagi  hal  tersebut  masih  dalam lingkup  kawasan  Asia  Tenggara,
sebagai suatu negara anggota ASEAN  sudah  saatnya  Myanmar tunduk  terhadap  Piagam  ASEAN yang telah disepakati secara bersama oleh  sepuluh  negara  angota  ASEAN yang  lainnya  serta  terbentuknya Badan  HAM  ASEAN  digunakan sebagai suatu lecutan untuk meminimalkan pelanggaran- pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang terjadi di Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2007, US  Wanst  Myanmar on  UN  Agenda ,  diakses  pada tanggal  23  Februari  2013,  dari http://english.aljazeera.net Bandoro,  Bantarto,  2006, Mynamar dan Negara-negara Ekstra Regional  :  Perspektif  “Mesin Presto” ,  Analisis  CSIS  Vol.  35 Nomor 2, Jakarta, hlm. 141-142 Bandoro,  Bantarto,  2003, Mahatir’s
Myanmar  Policy  Not  Just  Empty Rhetoric , The Jakarta Post,
tanggal 29 Juli 2003
Kompas, Hak Asasi Manusia, Myanmar  Bebas  Tugaskan  42 Tentara  Anak,  tanggal  11  Juli 2013 Kompas, Negara Berkembang, Myanmar Menarik Banyak
Perhatian  Asing,  tanggal  5  Juni 2013 Liliansa, Dita 2013, Hak Kewarganegaraan Etnis Rohingya,  UNHCR,  “Mencegah dan  Mengurangi  Keadaan  Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang  Pengurangan  Keadaan Tanpa Kewarganegaraan”.
Pratomo,  Eddy,  2009, Prospek  dan
Tantangan  Hukum  Internasional Di  ASEAN  dan  Indonesia  Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian  Internasional ,  Diskusi Panel  Fakultas  Hukum  UII  pada tanggal 7 januari 2009, Yogyakarta. Sudika  Mangku,  Dewa  Gede  2012, Peran  dan  Tantangan  Indonesia dalam  Penegakan  Hak  Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia terhadap Etnis Minoritas Rohingya oleh Pemerintah Myanmar),  Jure  Humano,  Vol.  3, Nomor 7 November 2012. Sulistyo,  Joko,  2012,  Deklarasi HAM  ASEAN:  Ada  dan  Tiada, "Deklarasi HAM ASEAN mengamanatkan standar perlindungan HAM secara universal. Realisasinya, implementasi  di  negara  anggota ASEAN harus mempertimbangkan konteks regional dan nasional." VHRmedia,  Rabu,  12  Desember 2012 The Jakarta Post , Aung San Suu Kyi , tanggal 15 Desembe
r 2005