## Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi  : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
Teguh Prasetyo*

## Abstrak:
Wawasan kebangsaan di era globalisasi, baik itu era global di masa lampau dan saat ini serta era global di masa depan juga mengandung problematika. Dikatakan mengandung problematika, karena penanganan atau usaha memahami (cara pandang) tentang konsep kebangsaan dalam era globalisasi pun terdapat banyak permasalahan (issues) sebagai skopanya. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis problematika wawasan kebangsaan di era globalisasi. Perspektif yang dipergunakan untuk menggambarkan dan menganalisis problematika wawasan kebangsaan di era globalisasi tersebut, yaitu Teori Keadilan Bermartabat sebagai suatu perspektif hukum murni (a pure theory of law). Agar cara pandang tentang kebangsaan Indonesia di era global saat ini lebih memiliki kepastian, maka seharusnya cara pandang tentang bangsa Indonesia itu mengikuti cara pandang tentang kebangsaan yang ada dalam jiwa bangsa (Volksgeist), yaitu memanifestasikan diri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud konkret dari Pancasila dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
Kata Kunci: Wawasan Kebangsaan, Globalisasi, Teori Keadilan Bermartabat
* Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M. Si, Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

## A. Pendahuluan
Hakikat dari wawasan kebangsaan di era globalisasi menunjuk kepada sifat dari sesuatu yang rumit untuk ditangani atau dipahami manusia dan masyarakat. Kesulitan dalam menangani maupun dalam usaha memahami atau mengartikan sesuatu itu disebabkan terlalu banyak permasalahan ( issues ) di dalam sesuatu yang hendak ditangani dan dipahami manusia dan masyarakat tersebut. Kalaupun pada akhirnya penanganan dan usaha memahami sesuatu itu akhirnya dengan segala daya upaya sudah dicoba dilakukan pula, maka keberhasilannya tidak seratus prosen dirasakan manusia dan
masyarakat dapat dicapai secara memuaskan.
Begitu pula dengan wawasan atau cara pandang mengenai konsep kebangsaan di era globalisasi. Wawasan kebangsaan di era globalisasi, baik itu era global di masa lampau dan saat ini serta era global di masa depan juga mengandung problematika. Dikatakan mengandung problematika, karena penanganan atau usaha memahami (cara pandang) tentang konsep kebangsaan dalam era globalisasi pun terdapat banyak permasalahan ( issues ) sebagai skopanya. Uraian di bawah ini, sesuai dengan judul makalah ini, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis problematika wawasan kebangsaan di era globalisasi. Perspektif yang dipergunakan untuk menggambarkan dan menganalisis problematika wawasan kebangsaan
Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi  : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
di era globalisasi tersebut, yaitu Keadilan Bermartabat atau lengkapnya Teori Keadilan Bermartabat. Suatu perspektif hukum murni ( a pure theory of law ).

## B. Cara Pandang Konsep Kebangsaan di Masa Lampau Indonesia
Sebelum mengemukakan cara pandang tentang konsep kebangsaan menurut Keadilan Bermartabat, perlu dikemukakan bahwa selama ini sudah ada usaha dalam rangka menangani dan memahami wawasan kebangsaan Indonesia. Beberapa pemikir Indonesia di masa lampau berusaha untuk menangani dan memahami cara pandang tentang kebangsaan Indonesia di era global pada waktu itu dengan mula-mula mencari definisi tentang kebangsaan. Sekurang- kurangnya tiga tokoh bangsa Indonesia di masa lampau yang paling otoritatif dan paling banyak dikutip dalam menangani dan memahami wawasan kebangsaan. Ketiga tokoh dimaksud, yang dapat dikemukakan di sini antara lain adalah Prof. Soepomo, Mr. Yamin dan Ir. Soekarno.
Prokmalator Soekarno ketika menangani dan memahami cara pandang tentang kebangsaan Indonesia memulainya dengan mengemukakan cara pandang mengenai konsep kebangsaan melalui definisi konsep. Seperti umum dipahami, definisi tentang konsep kebangsaan menurut Soekarno adalah definisi menurut versi yang sudah lebih dahulu diusahakan oleh Prof. Soepomo dan Mr. Yamin. Definisi tentang kebangsaan dari Soekarno pada waktu itu tidak lepas dari pengaruh global di saat itu atau pengaruh yang datang dari dunia luar (antara lain dari Jerman, Cina, Timur Tengah). Hal itu dapat dibuktikan dengan memperhatikan pandangan Soekarno bahwa pada prinsipnya Prof. Soepomo hanya mensitir Ernest Renan, ketika Soekarno meminjam perkataan Mr. Yamin bahwa definisi kebangsasn dari Renan itu sudah tua ( Verouderd/ old-fashioned) ). Kata Soekarno bahwa tatkala Ernest Renan, juga termasuk pemikir Barat
lainnya, yaitu Otto Bauer merumuskan definisi sebagai langkah awal dalam cara mereka memandang mengenai konsep kebangsaan mereka belum menggunakan ilmu ( wetenschap ) baru. Menurut Seokarno, ilmu baru yang dapat membantu orang dalam memandang tentang makna kebangsaan tersebut, yaitu Geopolitik 1 . Dalam pidato Soekarno, dikemukakan bahwa menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu. Dijelaskan Soekarno bahwa yang dimaksud dengan kehendak akan bersatu itu adalah dibutuhkan dari orang- orangnya, mereka itu tidak hanya merasa diri bersatu tetapi juga mau bersatu 2 . Soekarno nampaknya tidak menempuh pendekatan hukum dalam Beliau memaknai kehendak untuk bersatu dalam konsep kebangsaan sebagaimana cara pandang dikehendaki dalam hukum ( the dictate of the Law ). Pangkal sebab tidak digunakannya pendekatan menurut hukum dalam memahami konsep kebangsaan itu barangkali karena ada masalah bahwa sulit bagi siapa pun untuk mengetahui kehendak seseorang. Dalam ilmu hukum, umumnya kehendak itu selalu dikaitkan dengan sikap batin seseorang. Ilmu hukum berjibaku mencari kehendak dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan dicapainya hubungan antara kehendak dan perbuatan maka  orang yang berkehendak itu dapat dimintai pertanggungjawaban atau dibebani dengan kewajiban-kewajiban 3 . Seperti, yang sudah umum diketahui, cara pandang mengenai kehendak menurut hukum itu, misalnya kehendak para pihak dalam perjanjian jual-beli. Kehendak dalam perjanjian jual-beli tersebut dibatasi pada hal-hal yang esensialia saja, yaitu antara lain kehendak mengenai barang dan
1   Muhono, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Ketetapan MPRS dan Pera- turan Negara Jang Penting Bagi Anggauta Angkatan Bersenjata , Tanpa Ceta- kan, Tanpa Penerbit, 1966, hlm., 9.
2 Ibid. Definisi ini mengandung persoalan, sebab mungkin hanya cocok mis- alnya berlaku ketika Hongkong masih menjadi Koloni Inggris, the British
Empire .
3   Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Edisi Revisi, Cetakan Ke-4, RajaGrafin- do Persada, Jakarta, 2013, hlm., 77-78.
Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi  : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
harga. Dalam jual-beli di masyarakat kita di Indonesia, umumnya niat pembeli membeli barang pihak penjual itu sudah dapat diketahui tatkala pembeli sudah melakukan apa yang disebut dengan panjer . Soekarno lebih condong memahami “kehendak bersatu” dalam makna ideologis.
Saya mengatakan seperti itu, sebab apabila pidato Soekarno itu secara keilmuan ( jurisprudence ) ditelisik/dianalisis lebih dalam dan berhati-hati 4 , Soekarno sejatinya menggunakan ilmu retorika untuk propaganda dalam memandang konsep kebangsaan. Terbukti secara meyakinkan dari teks yang dipelajari atau diteliti untuk menyusun makalah ini; bahwa Soekarno meminjam cara pandang kebangsaan dari metode yang digunakan Hitler dalam pembentukan rasa kebangsaan Jerman Raya. Hal itu terlihat jelas dari apa yang dikatakan Soekarno berikut ini:
“Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singga-sana kekuasaan, mendirikan negara Jerman di atas National-Sozialistiche Weltanschaung . Hitler mulai menyediakan “ Weltanschaung ”-nya pada tahun 1921 dan 1922, beliau bekerja, kemudian menghikhtiarkan pula, supaya Naziisme ( Weltanschaung ) itu dapat menjelma menjadi Munchener Putch -nya, tetapi gagal. Barulah tahun 1933 datang saatnya ketika Hitler berhasil merebut kekuasaan, dan negara diletakkan beliau di atas Weltanschaung yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu” 5 . Soekarno kemudian menjelaskan bahwa yang menjadi bangsa, yaitu suatu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya
4   Kita mengetahui bahwa Hitler adalah seorang penjahat. Karena itu, apa yang telah dilakukan Soekarno kita maafkan, sebab Soekarno itu satu dari founding fathers Indonesia. Kita menggunakan cara pandang kebangsaan dengan cara berpikir secara kefilsafatan saja. Cara itu dicirikan secara radi- kal. Radikal berasal dari kata Yunani, radix yang berarti “akar”. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Berpikir sampai ke hakikat, esensi, atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat , Cetakan Ke-1, Raja- Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 1-2. 5   Muhono , Op. Cit., hlm., 8.
bersatu. Sedangkan menurut Otto Bauer bangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib 6 . Barangkali Soekarno merasa bahwa cara pandang tentang kebangsaan dalam era globalisasi pada waktu itu, atau tempo dulu, akan menjadi tepat apabila dimulai dari definisi Renan yang dirujuk Prof. Soepomo, kemudian diikuti dengan definisi Otto Bauer, lalu diblender dengan kritik Yamin agar supaya ikut pula mempertimbangkan definisi yang diberikan oleh ilmu baru yang disebut sebagai Geopolitik. Semua cara pandang tentang kebangsaan seperti itu juga mungkin telah mengilhami Hitler, dan bahkan pembentukan Inggris Raya ( Great Britain ) pula, yang tidak semuanya disetujui di Skotlandia. Maka Soekarno pun kemudian memilih definisi kebangsaan yang dikemukakan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Moenandar. Kedua tokoh itu mendefinisikan kebangsaan, dan kemudian diikuti oleh Soekarno sebagai persatuan antara orang dan tempat.
Soekarno menyerukan dalam pidato propagandanya itu, bahwa:
“Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi 7 yang ada di bawahnya. Ernest Renan dan Otto Bauwer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “ gemenschaft ”-nya dan perasaan orangnya “ l âme et le désir ”. Mereka hanya mengingat karakter tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Tempat itu, yaitu tanah-air. ... adalah satu kesatuan” 8 .
Memperhatikan kutipan di atas, maka dapat dikemukakan di sini bahwa bangsa sebagaimana dikemukakan dalam deginisi-definisi di atas 6 Ibid.
7   (Bumi, Air, Ruang Angkasa) BARA dikuasai oleh Negara, itulah frasa dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun hendaklah dipahami bahwa frasa itu tidak diilhami oleh propaganda Soekarno. Frasa itu lebih didasarkan atas kaidah hukum yang direceptie dalam Sistem Hukum Pan- casila dan bernilai universal; yang dikenal dalam ilmu hukum sebagai a coelo usque ad centrum ; because ownership of land is usually from the heavens to the centre of the erarth ; hak penguasaan atas tanah itu adalah hak menguasai surga sampai ke tigik bumi. Nah, ini cara pandang kebangsaan yang sedang menghadapi globalisasi yang sangat menarik.
8   Muhono, 1966, Op. Cit ., hlm., 10.
itu hanya mungkin relevan dibicarakan ketika suatu negara akan dibentuk. Sebab, sebelum Indonsia Merdeka, mungkin ada benarnya juga cara pandang tentang kebangsaan sebagaimana dikemukakan Soekarno di atas. Seorang Timor yang hidup dan tinggal di Jawa yang memiliki kehendak dan perasaan sebangsa dengan seorang Jawa misalnya, tidak mungkin dapat mengidentikkan dirinya dengan orang Jawa itu sebagai bangsa Indonesia. Sebab orang Jawa itu tidak tinggal di tanah Timor.
Tidak ada ikatan kesatuan antara pulau Timor dan pula Jawa, jikalau cara pandang Renan tentang kebangsaan yang diikuti. Sebaliknya seorang Jawa yang hidup dan tinggal di Kupang misalnya, tidak dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Indonesia di sana (di Kupang), sebelum dia merasa bahwa benar dia memang bukan orang Timor dan tidak hidup dan tinggal di Jawa tetapi memiliki kehendak untuk bersatu dengan orang Timor di Kupang, dan di Ujung Pandang, dan di Samarinda, dan di Ambon dan di Papua dan di Aceh dan seterusnya. Ditambah dengan berkembangnya tekonolgi informasi dan telekomunikasi, orang Jawa, orang Minang, orang Ambon dan sebagainya mungkin dapat merasa masih menjadi bangsa-bangsa yang berbeda-beda ketika mereka sedang berada di dalam dunia siber 9 . Dunia siber itu belum sempat dibayangkan oleh Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Moenandar, apalagi oleh Renan dan Otto Bauwer.
Berbeda dengan cara memandang konsep kebangsaan sebagaimana dikemukakan Prof. Soepomo, Mr. Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Moenandar serta Soekarno, saya akan memahami konsep kebangsaan di era globalisasi
9   Satu Volksgeist Indonesia yang relevan dengan itu perlu dipapar di sini, yai- tu: “bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai ba- gian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilaku- kan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa ... terus dikembangkan untuk men- jaga memelihara, danmemperkukuh persatuan dan kesatuan nasional ber- dasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.
saat ini menurut hukum yang berlaku. Cara ini ditempuh sebagai suatu usaha keilmuan dengan menggunakan perspektif keilmuan ( jurisprudence ) yang dikenal dengan Teori Keadilan Bermartabat 10 .
Teori Keadilan Bermartabat menawarkan cara pandang tentang kebangsaan Indonesia dengan berhenti merujuk Renan, Otto Bauwer dan pemikir Barat lainnya. Teori Keadilan Bermartabat menafigasi peneliti hukum untuk memeriksa jiwa bangsa ( Volksgeist ). Dalam hal ini, jiwa bansa Indonesia. Jiwa bangsa itu adalah suatu konsep yang metaforis. Namun para jurists sepakat bahwa jiwa bangsa ( Volksgeist ) itu memanifestasikan diri, sehingga dapat diteliti secara ilmiah, kalau Volksgeist itu tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga keputusan-keputusan pengadilan, terutama keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam yurisdiksi negara. Bangsa dalam perspektif hukum 11 , sebagai suatu cara pandang, yaitu semua subyek hukum (orang) atau mereka yang mengemban hak dan kewajiban dari suatu sistem hukum dan tunduk kepada sistem hukum yang berdaulat itu dan yang berlaku; begitu pula tidak lepas dari subyek hukum, ada pula wilayah suatu negara yang utuh sesuai dengan hukum yang berlaku. Subyek hukum dan wilayah yang terikat dan tunduk kepada hukum yang berlaku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang disebut sebagai Bangsa Indonesia; tumpah darah Indonesia 12 , inilah wawasan kebangsaan menurut hukum, dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat.
10   Gambaran lengkap tentang Teori keadilan Bermartabat, dapat dilihat dalam Teguh Prsetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum , Ce- takan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015.
11   Perspektif hukum karena seturut dengan Teori atau bidang keilmuan (kompetensi). Disamping itu, secara historis, konsep bangsa itu hanya ber- langsung dan lebih relevan dipergunakan pada saat pre-kontractual, sebe- lum kontrak. Yaitu, pada waktu Soekarno mengemukakan Pidato ( offer )- nya di hadapan PPKI untuk diterima ( acceptance ) oleh hadirin pada waktu itu. Pada tahap itu konsep bangsa sebagai alat propaganda memang relevan. Proses ini sudah selesai, dengan selesainya proses itu konsep kebangsaan menjadi “hilang”, dan diganti dengan suatu rumusan hasil kesepakatan yang lebih rasional (non-propagandis), yaitu Persatuan Indonesia. Konsid- eran huruf (b), (d) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
12   Demikian frasa yang dijumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945 Asli.
Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi  :

## Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

## TEMA UTAMA

## C. Persoalan Cara Pandang Geopolitik
Di atas telah dijelaskan bahwa Teori Keadilan Bermartabat memahami persoalan atau problematika ( issues ) hukum yang mengatur mengenai cara pandang tentang kebangsaan dengan meneliti jiwa bangsa ( Volksgeist ), antara lain jiwa bangsa yang memanifestasikan diri dalam hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ditelisik dari atas, yaitu dari sumber dari segala sumberhukum yang berlaku di Indonesia, ditemukan bahwa suatu institusi hukum yang identik dengan kebangsaan Indonesia terdapat dalam rumusan sila dalam Pancasila. Sila ketiga berisi rumusan institusional yang identik dengan konsep kebangsaan menurut hukum, yaitu persatuan Indonesia.
Satu persoalan atau problematika ( issue ) kebangsaan dalam persatuan Indonesia di era globalisasi yang dapat ditambahkan di sini sebagai contoh setelah Indonesia berdiri sebagai Negara Kesatuan berbentuk Republik, yaitu kalau orang hanya berpegang kepada cara pandang Geopilitik, maka cara pandang itu belum memadai karena masih perlu diikuti dengan langkah-langkah hukum lanjutan, atau dalam ilmu hukum disebut dengan deliverance atas gagasan bersatunya ribuan pulau (17.508) yang terbentang dari ujung paling Barat di Sumatera sampai ke Ujung paling Timur di tanah Papua.
Pentingnya langkah-langkah lanjutan untuk men- deliver atau merealisasikan kehendak bersatunya pulau-pulau sebagaimana dimaksudkan di atas dibutuhkan karena cara pandang Geopolitik yang dijadikan pegangan dalam Soekarno memandang konsep kebangsaan Indonesia belum memadai. Merujuk cara pandang Geopolitik, Soekarno mengatakan: “... maka Indonesialah tanah-air kita. Indonesia yang bulat”. Cara pandang tentang kebangsaan dari optik Geopolitik yang hanya “memimpikan”
kebulatan pulau-pulau di Indonesia sebagai suatu kesatuan teritorial hanyalah angan-angan. Ketidakmemadaian cara pandang Geopolitik tersebut dikarenakan dalam alam realitas masih ada keberadaan laut bebas di antara pulau- pulau Indonesia yang tercipta dari Ordonansi Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1939 yang disebut “ Territotiale Zee en Maritieme Kringen ” (TZMKO) 1939.
Dengan perkataan lain keberadaan TZMKO 1939 itu telah menyebabkan makna “kebulatan Indonesia” yang dibayangkan secara Geopilitik tidak bulat. Cara pandang Geopolitik hanya melahirkan suatu angan-angan yang semu. Kenyataannya, TZMKO 1939 mengatur laut teritorial sepanjang 3 mil. Akibat dari Ordonansi tersebut menjadikan setiap pulau di wilayah Indonesia memiliki teritorial sendiri- sendiri dan terpisah satu sama lain oleh adanya laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia.
Masih ada semacam kerikil dalam sepatu yang “mengganggu” institusi persatuan Indonesia. Kerikil dalam makna akibat cara pandang Geopolitik yang membahayakan persatuan Indonesia, yaitu adanya nusa yang tidak hanya terbentang dalam dua samudera dan dua benua namun di antara itu nusa atau gugusan kepulauan yang ada di antara dua samudera dan dua benua itu masih terdapat wilayah pemisah, yaitu antara lain sejumlah wilayah lautan bebas. Dikaitkan dengan institusi persatuan Indonesia sebagai nilai hukum maka keberadaan TZMKO 1939 membahayakan keutuhan dan kesatuan Indonesia, mengingat masih adanya laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia.
Atas dasar itu maka cara pandang atas konsep kebangsaan menurut optik Geopilitik tentang kebangsaan tersebut dikoreksi atau disempurnakan dengan cara pandang Hukum. Sistem hukum yang berlaku kemudian melakukan delivery , dalam rangka memastikan tidak ada laut bebas di antara pulau-pulau
Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi  : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas pertimbangan hukum seperti itulah maka pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Djuanda. Dirumuskan dalam Deklarasi Djuanda, bahwa:
“... berdasarkan pertimbangan- pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar dan di antara dan yang menghubungkan pulau-pula yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari pada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas dalam perairaan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.
Deklarasi Djuanda yang di atas saya katakan telah mengatasi persoalan yang timbul dari adanya TZMKO 1939 kemudian ditindaklanjuti dengan pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 4/ Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang berisi: (a). Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. (b). Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut. (c). Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.
Disamping masalah wilayah juga masih dirasakan munculnya pemahaman mengenai bangsa dan kehidupan berbangsa yang tidak disertai cara pandang atau visi yang tepat sehingga walaupun sudah ada prinsip persatuan Indonesia, bangsa ini sering dilanda konflik- konflik ideologis, sosial, politis, agama dan lain sebagainya.  Persoalan nilai budaya ini tidak ada dalam cara pandang Renan dan Otto Bauer serta Geopolitik. Namun demikian sejatinya dalam memahami konsep kebangsan terdapat konsep perangai dalam definisi Otto Bauer, bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul
karena persatuan nasib. Persatuan nasib telah menjadi sebab munculnya kesatuan perangai yang berbeda-beda. Perangai yang berbeda- beda itu disebut sebagai multikulturalisme atau masyarakat majemuk. Dimaksud dengan perangai di sini sudah barang tentu tidak berbeda dengan konsep  nilai-nilai budaya yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia.
Merupakan kenyataan yang sulit diingkari, bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain. Sehingga negara- bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural atau masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk diartikan sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih tertib sosial, komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomis terpisah dari yang lain 13 . Sejalan dengan definisi masyarakat majemuk di atas, dalam tata hukum di Nusantara dulu hukum adat terdiri dari: hukum asli dari bangsa malaio-polunesia umumnya, bansa Indonesia khususnya, dan mengenai orang Timur Asing yang ada di Hindia Belanda juga hukum rakyatnya sendiri. Hukum asli bangsa Indonesia bagian terbesar adalah tidak tertulis dan hanya sebagaian kecil saja yang tertulis 14 .  Ada pula hukum Islam. Sistem hukum Islam yang dianut Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga dominasi syariat Islam banyak diterapkan oleh penduduk Indonesia terutama megnenai msalah perkawinan, warisan dan kekeluargaan 15 . Ada pula sistem civil law . Sebaian besar hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem civil law , khususnya hukum perdata dan hukum pidana 16 . Sementara sistem common law masuk ke Indonesia adalah setelah Indonesia merdeka. Common law mempengaruhi hukum Indonesia 13   J. S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy : Cambridge: Cambridge University Press, 2010, hlm., 7.
14   Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila , Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm., 77.
15 Ibid. 16 Ibid.
Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi  : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi- konvensi internasional tempat Indonesia menjadi anggotanya. Globalisasi modal asing ke Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi anggota berbagai konvensi internasional dan yang didominasi common law 17 .
Keberadaan keempat sistem hukum di atas memberikan jalan bagi bangsa Indonesia untuk menguatkan paham kebangsaannya dalam bidang hukum setelah terbentuk sistem hukum nasionalnya sendiri yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia.  Sistem hukum nasional Indonesia yang dibentuk dan diberlakukan seyogyanya adalah sistem hukum Indonesia itu sendiri, yaitu sebuah sistem yang dibangun dari proses penemuan, pengembagnan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbgai sistem yang ada. Hal ini berarti bahwa sistem hukum Indonesia harus mencerminkan jiwa rakyat dan jiwa bangsa ( Volksgeist ) Indonesia. Tatanan sistem hukum di Indoneia mengacu dan berlandaskan kepada Pancasila 18 .
Realitas multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang merupakan energi pemersatu atau integrating force yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya dan lain sebagainya tersebut. Hukum adalah apa yang saya maksudkan dengan integrating force tersebut. Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat memanfaatkan hukum itu bersifat sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan, dan bahkan perlu percepatan (akselerasi). Akselerasi dapat dilakukan dengan melibatkan pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas.
17   Erman Rajagukguk, Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme , Makalah Disam- paikan pada suatu Disekusi Panel dalam rangka Dies Natalis UAIN Sunan Gunung Djati, Bandung ke-37, 2 April 2005, hlm., 5.
18   Teguh Prasetyo, 2013, Op. Cit ., hlm., 82-83.
Patut disayangkan, namun merupakan pelajaran yang berharga, bahwa di waktu yang lampau usaha untuk mempersatukan keanekaragaman perangai budaya di Indonesia itu, telah diupayakan suatu usaha yang disebut dengan memaksakan monokulturalisme, keseragaman. Namun usaha yang dilakukan dengan jalan politik itu telah melahirkan reaksi balik, yang menghasilkan implikasi-implikasi negatif. Sebagaimana dikemukakan di atas, walaupun sudah ada prinsip persatuan Indonesia, namun karena pemahaman terhadap persatuan Indonesia itu masih bersifat ideologis, maka ada kecenderungan penolakan. Akibatnya bangsa ini sering dilanda konflik-konflik ideologis, sosial, politis, agama dan lain sebagainya. Persatuan Indonesia sebagai satu sila dalam Pancasila itu dengan demikian haruslah dipahami sebagai institusi hukum, yang disebut dengan elemen dari Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama 19 . Ada yang berpendapat bahwa disorientasi, dislokasi atau krisi sosial-budaya umumnya di kalangan masyarakat kita semakin bertambah dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat sebagai akibat proses globalisasi yang hampir tidak terbendung. Berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenarnya asing ( alien ), yang tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya dalam masyarakat kita semakin menyebar pula dalam masyarakat kita sehingga memunculkan kecenderungan- kecenderungan gaya hidup baru yang tidak selalu positif dan kondusif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa 20 .
Dikatakan bahwa dari kecenderungan sebagaimana dikemukakan di atas, orang dapat menyaksikan kemunculan kultur hybrid di 19   Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama saya kemukakan dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op. Cit ., hlm., 367; Teguh Prasetyo, 2015, hlm., 77; Teguh Prasetyo, Sistem Hukum Pancasila ( Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indone- sia ): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat , Cetakan I, Nusa Media, Band- ung, 2016, hlm., 12-14.
20   Azyumardi Azra, Jati Diri Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme , dalam Jusuf  S., The Dancing Leader , Hening-Mengalir-Bertindak, Univer- sitas Pancasila, 2011, hlm., 17-18.
Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi  : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
Indonesia dewasa ini. Pada satu segi, kemunculan budaya hybrid tampaknya tidak terlelakan, khususnya karena proses globalisasi yang semakin sulit dihindari. Tetapi, pada segi lain, budaya hybrid apalagi yang bersumber dari dan didominasi budaya luar, karena dominasi dan hegemoni politik, ekonomi dan informasi dapat mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih jauh. Tidak hanya itu, budaya hybrid dapat mengakibatkan lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal; padahal identitas nasional dan lokal tersebut sangat krusial bagi integrasi sosial, kultural dan politik masyarakat dan negara-bangsa 21 . Namun demikian, tidak semua pengaruh globalisasi berdampak buruk bagi gagasan negara-bangsa Indonesia. Dalam bidang hukum misalnya ada pengaruh global, yang setelah disaring dengan nilai-nilai hukum yang bersumber dari Pancasila, telah memberi warna budaya memanusiakan manusia ( nguwongke uwong ) dalam negara-bangsa Indonesia.

## D. Penutup
Cara pandang atau wawasan kebangsaan Indonesia di era global dapat dimulai secara ideologis, seperti yang dilakukan Soekarno ketika menyampaikan pidatonya yang terkenal pada tangal 1 Juni 1945. Wawasan kebangsaan Indonesia pada 1 Juni 1945 itu dikemukakan sebelum Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. Suatu problem yang penting untuk diperhatikan, yaitu wawasan kebangsan yang dikemukakan Soekarno pada tanggal 1 Juni itu dipengaruhi oleh pemahaman global pada waktu itu. Sementara saat ini dan di masa yang akan datang masih terus berlangsung pengaruh nasional dan global yang ikut membentuk cara pandang tentang kebangsaan Indonesia.
Agar cara pandang tentang kebangsaan Indonesia di era global saat ini lebih memiliki kepastian, maka seharusnya cara pandang
tentang bangsa Indonesia itu mengkuti cara pandang tentang kebangsaan yang ada dalam jiwa bangsa ( Volksgeist ), dan menurut teori keadilan bermartabat Volksgeist itu memanifestasikan diri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagai wujud konkret dari Pancasila dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. Jati Diri Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme , dalam Jusuf S., The Dancing Leader , Hening-Mengalir-
Bertindak, Universitas Pancasila, 2011.
Furnivall, J. S. Netherlands India: A Study of Plural Economy : Cambridge: Cambridge
University Press, 2010.
Muhono, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara Jang Penting Bagi Anggauta Angkatan Bersenjata , Tanpa Cetakan, Tanpa Penerbit,
1966.
Erman Rajagukguk, Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme , Makalah Disampaikan pada suatu Disekusi Panel dalam rangka Dies Natalis UAIN Sunan Gunung Djati, Bandung ke-37, 2 April 2005.
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat , Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila , Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
__________, Hukum Pidana , Edisi Revisi, Cetakan Ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. __________, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum , Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015.
__________, Sistem Hukum Pancasila ( Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat , Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2016.
Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi  : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat