Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Volume 23, Nomor 1, 2024, pp 72-79 https://doi.org/10.22225/we.23.1.2024.72-79
Diterima: 29 Maret 2024 |   Direvisi: 6 Mei 2024   |   Diterima untuk diterbitkan: 6 Mei 2024

## Pengaruh Kebijakan Pajak dan Tingkat
Inflasi Terhadap Pertumbuhan GDP ( Gross
Domestic Product)/ PDB (Produk

## Domestik Bruto): Tinjauan Literatur di Indonesia
Puput Iswandyah Raysharie* | Alfina Rianti | Heberyani Br Tarigan | Ika Ayu Lestari | Irvina Rahimatullah Sofian | Meiyo Glori Tarigan | Tiara Saputri
Raysharie, P. I., Rianti, A., Tarigan, H. B., Lestari, I. A., Sofian, I. R., Tarigan, M. G., & Saputri, T. (2024). Pengaruh Kebijakan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product)/ PDB (Produk Domestik Bruto): Tinjauan Literatur di Indonesia. Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi , 23 (1),
72-79 1.  Universitas  Palangka  Raya, Indonesia Abstract. The aims of research is to explore as well as analyze the impact of tax policy and inflation rates related to growth (GDP) in the context of a country's economy. The writing of this journal uses a Qualitative method, namely by using a literature study, which is often referred to as a literature review or literature review which  is  a  systematic  process  of  collecting,  evaluating,  and  synthesizing  existing information and knowledge in the form of journal articles, books, research reports, and other sources relevant to a particular research topic or problem. an increase in the  tax  rate  can  result  in  an  increase  in  GDP  because  taxes  collected  by  the government  can  be  used  to  fund  infrastructure  projects  or  other  public  programs which in turn can encourage economic growth. The inflation rate can have a positive impact on GDP. In previous research, we can conclude that the effect of tax and inflation variables with Gross Domestic Product (GDP) has produced interesting findings  that show  a  positive  relationship  between these  variables  and  GDP.  In this context, this positive effect indicates that an increase in tax and inflation rates can contribute to an increase in a country's GDP.
Keywords: Gross domestic product; tax policy
Correspondence  addressed  to: Puput Iswandyah Raysharie, Universitas Palangka Raya, Indonesia Email addres: raysharie@feb.upr.ac.id
This article published by Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan
Pajak merupakan implementasi Pancasila yang  bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran  rpenduduk,  dan  juga  termasuk  salah  satu  sumber  pemasukan  negara  yang  sangat penting  sebagai  pelaksanaan  dan  juga  peningkatan  pembangunan  nasional  ( Mokamat,  2009 ). Sementara itu, ( Stiglitz, 1999 ) menggambarkan pajak sebagai transfer dana dari satu orang ke orang lain melalui pemerintah untuk mendukung penyediaan pelayanan umum yang dipaksakan melalui penggunaan payung hukum dan otoritas yang diperoleh melalui proses politik. Pendapatan produk domestik dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah mengenai pajak ekspor ( Agusalim, 2014 ). Salah satu sumber pendapatan potensial negara adalah pajak, karena pajak dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan anggaran dan perekonomian negara.
Pengaruh Kebijakan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product)
Dalam  hal  inflasi,  secara  umum  didefinisikan  sebagai  situasi  perekonomian  di  mana peningkatan jumlah uang beredar terjadi “lebih cepat” dibandingkan peningkatan jumlah produk dan  jasa  yang  dihasilkan  dalam  perekonomian yang  sama.  Inflasi  hanya  terjadi  ketika  harga  satu atau  dua  barang  meningkat  dan  mengakibatkan  peningkatan  harga  sebagian  besar  barang  lain. Menurut  ( Rahardja  &  Manurung,  2008 ),  situasi  dianggap  inflasi  apabila  memenuhi  tiga  syarat: peningkatan harga, umum, dan terus menerus. Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, inflasi  Indonesia  tinggi  setiap  triwulan  atau  kuartal.  Tingkat  inflasi  2021  diperkirakan  meningkat 3,12%  secara  tahunan,  menurut  survei  dari  Pada  kuartal  pertama  tahun  2021,  bank  Indonesia Inflasi utama hingga minggu kedua April 2021 adalah 0,09 persen per metrik ton daging ayam ras dan 0,04% per metrik ton jeruk. Ini jelas memiliki dampak yang signifikan pada penurunan.
Penjualan  domestik  bruto,  jika  dilihat  dari  sisi  produksi,  adalah  barang  dan  jasa  yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu ( Harjunawati & Hendarsih, 2020 ). Agar inflasi dapat  tetap  normal  dan  konduktif  terhadap  pertumbuhan  bisnis,  total  uang  yang  tersalur  harus sebanding dengan perkembangan barang serta jasa yang didapatkan untuk menilainya. Ini sejalan dengan opini kaum moneteris yang berpendapat bahwa terlalu banyak uang beredar menyebabkan daya beli uang ( money purchasing power ) dan inflasi. Pemerintah mengeluarkan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 untuk meningkatkan penerimaan pajak (Irawan & Raras, 2021).  Selanjutnya  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  UU  HPP  adalah  Undang- Undang Ciptaker, yang mengatur peraturan pajak.
Menurut  riset  yang  dilakukan  oleh  ( Hendarsih,  2023 )  menunjukkan  bahwa  PDB  di Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  pajak,  yang  menunjukkan  bahwa  teori  multiplier  pajak  tidak berlaku  untuk  Indonesia.  Sebaliknya,  pemerintah  mungkin  harus  mengadopsi  peraturan  yang meningkatkan  pajak  secara  bersamaan  dengan  menambah  pengeluaran  pemerintah  dan  investasi dalam  upaya  untuk  mengimbangi  dampak  penurunan  pendapatan  nasional.  Beberapa  penelitian telah  menunjukkan  bahwa  variabel  pajak  regional  di  Kabupaten  Luwu  Utara,  Sulawesi  Selatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ( Tang, Liu, & Cheung, 2010 ). Penelitian-penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  baik  pengaruh  kenaikan  pengeluaran  pemerintah  maupun penerimaan pajak terhaap GDP memiliki efek positif maupun negatif. Studi tentang penerimaan pajak  serta  pengeluaran  pemerintah  terhadap  GDP  di  negara  Indonesia  menunjukkan  bahwa hasilnya masih tidak lengkap. Hasil penelitian (Nurlaeni, Rima & Soebagiyo, 2021) menunjukkan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  ASEAN  didorong  oleh  inflasi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan modifikasi  kurva  Philipis  yang  menunjukkan  hubungan  antara  pengangguran  dan  inflasi.  Philips mengatakan  bahwa  hubungan  antara  pengangguran  dan  inflasi  tingkat  harga  meningkat  ketika permintaan  agregat meningkat.  Berbeda  dengan penelitian yang  dilakukan oleh  (Silitonga, 2021), menemukan bahwa inflasi secara parsial berdampak negatif terhadap PDB Indonesia. Penemuan ini  diperkuat  oleh  penelitian  ( Ardiansyah,  2017 ),  yang  menunjukkan  bahwa  inflasi  mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Penelitian  ini  dilakukan  setelah  mempertimbangkan  tanggapan  dari  beberapa  peneliti sebelumnya, sebagai  bagian dari  tinjauan  literatur  yang  berjudul  ” Pengaruh  Kebijakan  Pajak  dan Tingkat  Inflasi  terhadap  Pertumbuhan  GDP  ( Gross Domestic Product )/PDB  (Produk  Domestik Bruto):  Tinjauan  Literatur  d i  Indonesia” .  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengkaji kebijakan  pajak  dan  tingkat  inflasi  terhadap  pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP)  dalam konteks  ekonomi  suatu  negara  dengan  berbagai  macam  literatur.  Artikel  ini  menyajikan  sintesis dari  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  relevan  untuk  memahami  hubungan  kompleks  antara kebijakan  pajak,  inflasi,  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Jadi,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman teoritis dan empiris tentang unsur- unsur  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  dan  memberikan  informasi berharga bagi para pembuat kebijakan untuk merancang strategi ekonomi yang efektif.

## Kajian Teori
Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 23(1), 2024

## Pajak
Pajak,  menurut  Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  KUP, adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada negara. Pembebasan pajak adalah  jenis  pembayaran  yang  dapat  dilakukan  warga  negara  kepada  pemerintah,  dan  uang  yang dibebaskan  pajak  dikembalikan  kepada  warga  negara  untuk  membiayai  infrastruktur. Kesejahteraan  masyarakat  diharapkan  meningkat  secara  adil  dan  proporsional  melalui  program pembangunan  berkelanjutanyang  direncanakan.  Tujuan  utama  pemungutan  pajak  adalah  guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak pusat & daerah adalah dua kategori pajak yang bervariasi antara  negara-negara  tergantung  pada  entitas  yang  memungut  pajak.  Beberapa  jenis  pajak  yang dipungut oleh pemerintah pusat termasuk pajak penjualan barang mewah, bea materai, pajak bumi dan pembangunan perkebunan, pertambangan, dan hutan. Menurut ( Mardiasmo, 2018 ), pajak ini jelas digunakan untuk memenuhi kebutuhan APBD masing-masing daerah.
Menurut  DJP  (2007),  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007 Pajak  adalah  iuran  wajib  yang  diberikan  kepada  warga  negara,  baik  perorangan  maupun  badan hukum, yang wajib menurut hukum, tanpa  mendapat imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan  negara  demi  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat.  Pajak  merupakan  salah  satu fungsi  kebijakan  fiskal  dan  merupakan  cara  untuk  membagi  pendapatan.  Untuk  mendukung inisiatif  yang  menguntungkan  semua  orang,  bukan  hanya  pembayar  pajak,  negara  akan mengalokasikan  sebagian  dari  pendapatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pendapatan  pajak merupakan salah satu elemen terpenting yang berkontribusi terhadap kebijakan fiskal yang stabil dan dapat diprediksi  yang  bertujuan untuk  merangsang  pertumbuhan dan membiayai  kebutuhan infrastruktur  fisik  dan  sosial.  (Takumah,  2014)  menyatakan  bahwa  penerimaan  pajak  sebagai sumber dana pemerintah untuk pembangunan sangat penting bagi perekonomian.
Pajak adalah sumber pendapatan utama negara karena dapat diubah tergantung kemajuan. Pajak  pemerintah  dapat  dibayar  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung.  Pajak langsung termasuk pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pengalihan hak milik dan pajak penggunaan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. Pajak tidak langsung termasuk pajak pertambahan  nilai  (PPN)  dan  pajak  barang  mewah  dan  jasa  (PPnBM),  yang  masing-masing berkontribusi  secara  signifikan pada  pendapatan negara  (Hartanti, Pujiwidodo & Sianturi, 2018). Pajak  merupakan  sumber  utama  pendapatan  negara,  diperkirakan  belanja  masyarakat  akan meningkat  sebagai  hasil  dari  peningkatan  penerimaan  pajak.  Baik  intensifikasi  maupun ekstensifikasi  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pendapatan  pajak.  Kemudian, sangat  penting  untuk  menambah  kepatuhan  &  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  peraturan pembayaran  pajak.  Untuk  mencegah  penghindaran  pajak,  pemerintah  mengandalkan  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  negara,  wajib  pajak  dapat  menghitung  dan  membayar  pajaknya sendiri.

## Inflasi
Penurunan  harga  yang  terus  meningkat  adalah  penyebab  inflasi.  Jika  harga  satu  atau  dua item meningkat secara bersamaan, itu tidak dianggap sebagai inflasi. Fundamental ekonomi akan selalu  beradaptasi  dengan  perubahan  inflasi.  Peningkatan  inflasi  meningkatkan  daya  belanja masyarakat.  Ada  kehilangan  nilai  mata  uang  karena  skornya  yang  sebenarnya.  Inflasi  adalah masalah besar  yang  berdampak  besar  pada  ambang  harga. Inflasi  yang  sangat tinggi  ini  biasanya dianggap sebagai tanda ekonomi.

## GDP ( Gross Domestict Product)/PDB (Produk Domestik Bruto)
Menurut ( Sukirno, 2008 ) Produk domestik bruto (PDB) adalah total output pemerintahan. Pada  dasarnya,  PDB  adalah  nilai  yang  diciptakan  oleh  seluruh  entitas  ekonomi  suatu  negara melalui  barang  dan  jasa  selama  periode  waktu  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  mengacu  pada
Pengaruh Kebijakan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product) seberapa cepat suatu bisnis menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi masyarakat dalam jangka waktu  tertentu.  Beberapa  ekonom  menganggap  PDB  per  kapita  sebagai  ukuran  kesejahteraan sosial, dengan alasan bahwa PDB per kapita menunjukkan rata-rata pengeluaran dan pendapatan seseorang  dan  naiknilainya,  semakin  besar  pentingnya  belanja  PDB  per  kapita.  Gunakan  harga sebagai  indikator  utama.  Namun  pendekatan  berbasis  PDB  hanya  merupakan  analisis  sederhana dan  tidak  memperhitungkan  situasi  perekonomian  secara  umum.  Cara  sederhana  ini  dapat mengabaikan  banyak  variabel,  termasuk  peraturan,  lingkungan,  serta  kondisi  emosi  dan mentalorang. Diketahui PDB per kapita Indonesia Pada tahun 2020, itu sebesar $3.911,7 atau Rp 56,9 juta, sementara pada tahun 2019 itu sebesar Rp 59,065 juta (Badan Pusat Statistik, 2020b).
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  adalah  nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang  diproduksi  oleh suatu perekonomian selama tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Menurut (Rahardja & Manurung, 2008), PDB adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu perekonomian  selama  periode.  Menurut  Case  and  Fair  dalam  ( Rahardja  &  Manurunga,  2008 ), adalah total  harga  pasar  dari  seluruh  barang  dan jasa  akhir  yang  diproduksi  dalam  suatu periode tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berada di negara tersebut. Definisi ini mencakup tiga hal: 1) Produk dan jasa akhir: ini mengacu pada barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen akhir (untuk  konsumsi).  2)  Harga  pasar,  yang  merupakan  harga  barang  dan  jasa  yang  tersedia  untuk dibeli  di  pasar.  3)  Faktor-faktor  produksi  terlokalisasi  di  negara  tertentu.  Artinya,  penghitungan PDB  tidak  memperhitungkan  input  apa  yang  digunakan  dalam  pembuatan  barang,  terlepas  dari apakah input tersebut dimiliki oleh dalam negeri atau asing. ( Rahardja & Manurung, 2008 ).
Namun,  barang  dan  jasa  dibuat  oleh  perusahaan  yang  dimiliki  bukan  hanya  oleh  warga negara  suatu  negara,  tetapi  juga  oleh  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  warga  negara  lain  yang tergabung  dalam  ekonomi  suatu  negara.  Menurut  (Sukirno,  2008).  Oleh  karena  itu,  Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan asing di suatu  negara  (Sukirno,  2008).  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menggambarkan  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  sebagai  total  nilai  tambah  seluruh  unit  usaha  suatu  negara  atau  total  nilai  produk akhir  dan  jasa  seluruh  unit  usaha.  Faktanya,  penghitungan  PDB  dengan  menjumlahkan  nilai barang  dan  jasa  seringkali  menghasilkan  penghitungan  ganda.  PDB  berdasarkan  harga  berlaku dapat  digunakan  untuk  melihat  perubahan  dan  struktur  perekonomian,  sementara  PDB  yang didasarkan  pada  harga  konstan  dapat  digunakan  untuk  melihat  pertumbuhan  ekonomi  setiap tahun. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun tertentu disebut PDB atas dasar harga berlaku.

## Metode
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  dengan  menggunakan  studi literatur, yang sering disebut juga sebagai tinjauan pustaka ( literature review ), yang merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dan pengetahuan yang telah ada dalam bentuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan  dengan  topik  atau  masalah  penelitian  tertentu.  Tujuan  utama  penelitian  studi  literatur adalah  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  perkembangan  terkini  dalam bidang penelitian yang dipilih, serta untuk mengidentifikasi kelemahan, kesenjangan pengetahuan, atau  peluang  penelitian baru.  Dengan menggunakan metodologi  yang  sistematis, penelitian studi literatur memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyajikan informasi yang relevan dengan cara yang terstruktur dan terperinci, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk  mengembangkan hipotesis  baru,  memvalidasi  temuan  penelitian,  atau  memberikan  dasar  teoritis  untuk  penelitian lebih lanjut.

## Hasil dan Pembahasan
Pengaruh Pajak terhadap GDP ( Gross Domestic Product)/PDB (Produk
Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 23(1), 2024

## Domestik Bruto)
Menurut penelitian  ( Fauzi, Nazala, Nugroho,  Maryama, & Khamdillah, 2023 )  penerimaan pajak berdampak positif terhadap memburuknya situasi perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dipandang sebagai sumber pembiayaan belanja pemerintah, yang dapat mendatangkan keuntungan besar  di  masa  depan  atau  membantu  pemerintah  mencapai  kemandirian  finansial.  Pendapatan pajak  dapat  dianggap  sebagai  uang  yang  diterima  pemerintah  dari  masyarakat  yang  membayar pajaknya  sendiri, yang  juga  merupakan sumber  pendapatan pemerintah. Tujuan utama  dari  dana yang  dikumpulkan  oleh  negara  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kekayaan  rakyat. Penerimaan pajak yang dihasilkan memberikan dampak positif terhadap PDB. Penelitian tersebut menunjukkan  bahwa  di  Indonesia,  teori  pengganda  pajak  tidak  dapat  diterapkan  karena penerimaan pajak yang dihasilkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap PDB.
( Reni  &  Saputra,  2023 )  melalui  fungsi impulse  response menyatakan  bahwa  pengaruh pengeluaran  pemerintah  dan  penerimaan  pajak  terhadap  PDB  adalah  positif,  untuk  hasil penerimaan  pajak,  berdasarkan  IRF  (Info  Risiko  Fiskal),  pengaruh  penerimaan  pajak  terhadap GDP  secara  keseluruhan  adalah  positif  sesuai  hasil  penelitian  ( Tang,  Liu  &  Cheung,  2010 )  dan ( Priyadipa,  Anwar,  Darmawati,  Biby  &  Irfan,  2022 ).  Hal  ini  disebabkan  rasio  penerimaan  pajak terhadap  GDP  yang  rendah  di  bawah  standar  IMF  sebesar  15%,  penerimaan  yang  rendah  akan meningkatkan hutang pemerintah yang apabila semakin tinggi akan mengurangi efek multiplier yang dihasilkan, dan peningkatan penerimaan pajak akan meningkatkan jumlah sumber daya yang dapat pemerintah  gunakan  untuk  belanja  ( Panjawa  &  Mu'awanah,  2022 ).  Jika  nilai  produk  domestik bruto  (PDB)  suatu  negara  meningkat  dibandingkan  periode  sebelumnya,  itu  mengungkapakan bahwa  perekonomian  negara  tersebut  mengalami  pertumbuhan  yang  positif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  rasio  variabel  pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi  Indonesia. Akibatnya,  peningkatan rasio pajak  berkorelasi  positif  dengan pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  ( Yunita  &  Sentosa,  2019 )  mendukung  temuan  penelitian  ini, yang  terdapat  bahwa  pajak  mempunyai  dampak  positif  &  signifikan  terhadap  pembangunan ekonomi  Indonesia.  Studi  tersebut  menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  menentukan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan pajak yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan ekonomi, dan sebaliknya.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  ( Setiawati  &  Syafariansyah,  2019 ),  pajak berdampak tidak signifikan pada perubahan pendapatan nasional, dengan perubahan yang berlipat- lipat. Penelitian ( Sulistyowatie & Amelia, 2020 ) yang menggunakan variabel PPh, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, serta menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan tarif dan objek pajak saat membuat kebijakan fiskal agar kekayaan dan pembangunan tidak hanya dinikmati oleh  satu  golongan.  Pajak  bisa  mengurangi  partumbuhan  tenaga  kerja  dan  dapat  mencegah penambahan karyawan baru. Hal ini dikarenakan oleh keyakinan karyawan bahwa mereka masih harus  dikurangi  pajak,  membuat  mereka  tidak  mau  membayar  pajak.  Peningkatan  pajak penghasilan dapat berdampak positif atau negatif. Jika kenaikan pajak digunakan untuk membiayai barang publik, itu berpengaruh positif; jika tidak, itu berpengaruh negatif, yang berarti kemampuan untuk  membayar  pajak  penghasilan  menurun.  Pendapatan  PPh  sedikit  banyak  dihambat  oleh kurangnya  kesadaran  masyarakat  dan  pengetahuan  tentang  pajak;  bahkan  dalam  pelaporan  SPT, orang sering menyembunyikan harta mereka agar tidak kena pajak.
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  GDP.  Kajian  ini  menggambarkan pentingnya  kebijakan  fiskal  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  kajian  ini menunjukkan  bahwa  pengaturan  pajak  yang  bijaksana  dapat  merangsang  aktivitas  ekonomi, meningkatkan  investasi,  dan  pada  gilirannya,  meningkatkan  produksi  dan  pendapatan  nasional. Implikasinya, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak sebagai salah satu instrumen untuk merangsang  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  dengan  mempertimbangkan  efeknya terhadap  alokasi  sumber  daya  dan  distribusi  pendapatan.  Selanjutnya,  pengelolaan  yang  baik
Pengaruh Kebijakan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product) terhadap  dana  pajak  yang  terkumpul  akan  memastikan  bahwa  investasi  publik  dilakukan  secara efektif,  mendukung  sektor-sektor  kunci  yang  dapat  menghasilkan multiplier effect yang  kuat  dalam perekonomian.  Misalnya,  penggunaan  dana  pajak  untuk  infrastruktur  yang  diperlukan  bisa meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi,  yang  akhirnya  akan  berkontribusi  pada  pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## Pengaruh Inflasi terhadap GDP ( Gross Domestic Product)/PDP (Produk Domestik Bruto)
Penelitian ( Putri, 2023 ), menemukan bahwa variabel inflasi sangat signifikan memengaruhi pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Apabila  jumlah  barang  yang  diproduksi  meningkat,  harganya relatif  rendah,  dan  inflasi  tetap  rendah,  maka  daya  beli  konsumen  tidak  menurun,  artinya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat sedangkan inflasi tetap rendah. ( Nurlaeni, Rima & Soebagiyo,  2021 )  menemukan  bahwa  variabel  inflasi  menguntungkan  PDB  ASEAN  dan  kurva Phillips  menggambarkan  situasi  tersebut  serta  terdapat  korelasi  antara  inflasi  dan  pengangguran. Kurva  Phillips  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  harga  naik  ketika  permintaan  agregat  meningkat; menurut  teori  permintaan.  Ketika  harga  naik,  produsen  akan  meningkatkan  tenaga  kerja  dan produksi  untuk  memenuhi  permintaan,  yang  berarti  penurunan  pengangguran  dan  peningkatan PDB ASEAN. inflasi mempunyai dampak positif terhadap PDB Indonesia secara parsial.
Berbeda  dengan  penelitian  ( Fachriya,  2020 ),  tenaga  kerja  berdampak  positif  pada  PDB Indonesia,  sedangkan  inflasi  berdampak  negatif.  Artinya,  semakin  tinggi  inflasi,  semakin  rendah PDB. Ini dapat terjadi karena pada saat harga barang dan jasa meningkat, perusahaan atau negara akan  membatasi  jumlah  produksi  mereka,  yang  berdampak  pada  keputusan  konsumen. Perekonomian Indonesia akan terkena dampak kenaikan inflasi tahunan. Menurut ( Mu'Awanah & Panjawa, 2022 ), inflasi tidak berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi memengaruhi perkembangan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang, mendukung temuan tersebut. Menurut ( Widiaty  &  Nugroho,  2020 ),  inflasi  jangka  panjang  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan mengakibatkan  kenaikan  harga-harga,  yang  mengakibatkan  penurunan  tingkat  konsumsi. Sebaliknya, inflasi tidak memberikan dampak positif pada perekonomian dalam waktu dekat, yang berarti  inflasi  dapat digunakan  sebagai  ukuran  untuk  mengevaluasi  kondisi  perekonomian  ketika naik dalam kisaran normal.
Berdasarkan riset peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berdampak positif  terhadap  GDP  yang  menyoroti  kompleksitas  hubungan  tingkat  inflasi  &  pertumbuhan ekonomi. Riset tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus, sedikit peningkatan inflasi dapat  mengindikasikan  adanya  aktivitas  ekonomi  yang  lebih  tinggi,  yang  pada  gilirannya  dapat memicu  pertumbuhan  GDP.  Namun  demikian,  penting  untuk  mengingat  bahwa  tidak  semua tingkat  inflasi  berkontribusi  positif  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  inflasi  yang  tinggi  atau tidak  terkendali  mampu  mengakibatkan  distorsi  pasar,  ketidakpastian  ekonomi,  dan  merusak kepercayaan  konsumen  serta  investor.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  moneter  yang  bijaksana  perlu memperhatikan  keseimbangan  antara  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  melalui  tingkat  inflasi yang moderat dan melindungi stabilitas harga yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

## Simpulan
Pada penelitian sebelumnya dapat kami simpulkan bahwa dampak  variabel pajak  &  inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah menghasilkan temuan menarik yang menunjukkan adanya  hubungan  positif  antara  variabel  tersebut  terhadap  GDP/PDB.  Dalam  konteks  ini, pengaruh  positif  ini  menandakan  bahwa  kenaikan  tingkat  pajak  dan  inflasi  dapat  berkontribusi pada peningkatan GDP atau PDB suatu negara.
Kemudian, dalam hal variabel pajak, beberapa studi menunjukkan bahwa kenaikan tingkat
Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 23(1), 2024
pajak dapat menghasilkan peningkatan GDP atau PDB karena pajak yang ditarik oleh pemerintah dapat  digunakan  untuk  mendanai  proyek-proyek  infrastruktur  atau  program-program  publik lainnya yang pada gilirannya dapat merangsang perkembangan ekonomi.Selain itu, tingkat pajak yang tinggi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen, mendorong lebih banyak investasi dan tabungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan output ekonomi.
Lalu mengenai inflasi, beberapa riset sebelumnya menunjukkan bahwa adanya tingkat inflasi yang  moderat  dapat  berdampak  positif  pada  GDP  atau  PDB.  Inflasi  yang  terkendali  juga  dapat meningkatkan  daya  saing  ekspor  suatu  negara  dengan  menurunkan  nilai  tukar  mata  uangnya, mendorong konsumsi dan investasi.  Meskipun temuan ini menarik, penting untuk diingat bahwa pengaruh  variabel  pajak  dan  inflasi  terhadap  GDP  atau  PDB  dapat  bervariasi  tergantung  pada banyak  faktor  lainnya.  Faktor-faktor  seperti  kebijakan  moneter  dan  fiskal,  struktur  ekonomi, kondisi pasar internasional, serta dinamika politik dan sosial dapat memengaruhi hubungan antara variabel tersebut. Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam dan kontekstual diperlukan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana variabel pajak dan inflasi berinteraksi dengan GDP atau PDB suatu negara.

## Daftar Pustaka
Ardiansyah,  H.  (2017).  Pengaruh  Inflasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi (JUPE) , 5 (3). https://doi.org/10.26740/jupe.v5n3.p%p
Agusalim, L., Karim, M., & Saefuddin, A. (2014). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan  Nasional. Jurnal  Kesejahteraan  Sosial,  1 (1),  39-52.  Retrieved  from  https://trilogi.ac.id/journal/ks/ index.php/jks/article/view/138/0
Fachriya,  F.  (2020). Determinan  Produk  Domestik  Bruto  di  Indonesia:  Pendekatan  Model  Dinamis .  Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Fauzi, A., Nazala, M. R., Nugroho, B., Maryama, H. M., & Khamdillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Manajemen , 2 (2), 40-49.
Harjunawati,  S.,  &  Hendarsih,  I.  (2020).  Pengaruh  Pengangguran  Dan  Inflasi  Terhadap  Produk  Domestik  Bruto Indonesia Tahun 2009-2019. Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan , 7 (2), 13-24.
Hartanti,  H.,  Pujiwidodo,  D.,  &  Sianturi,  D.  A.  N.  (2018).  Pengaruh  Pajak  Pertambahan  Nilai  Terhadap  Penerimaan Pajak. Jurnal  SIKAP  (Sistem  Informasi,  Keuangan,  Auditing  Dan  Perpajakan),  3 (1).  https://doi.org/10.32897/ jsikap.v3i1.95
Hendarsih, I. (2023). Implementasi Multiplier Pajak Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2022. Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 10 (1), 95-99.
Irawan,  F.,  &  Raras,  P.  (2021).  Program  Pengungkapan  Sukarela  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kepatuhan  Pajak  Di Masa Pandemi Covid-19. Pengmasku , 1 (2), 86 – 93. https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107
Manurung, L. S. (2020). Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Inflasi Terhadap Pdb Di Indonesia Tahun 2003-2018.
Mardiasmo. (2018) . Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi
Mokamat. (2009) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Grobogan.
Universitas Diponegoro.
Mu’awanah, S., & Panjawa, J. L. (2022). Redistribusi Pajak Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 19 (1), 46-55.
Nurlaeni, R., Rima., & Soebagiyo, D. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi  Asean Periode Tahun 2005-2019 . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Priyadipa, A., Anwar, K., Darmawati., Biby, S., & Irfan, D. (2022). The Effect Of Fiscal Policy On Economic Growth In Indonesia. Journal of Malikussaleh Public Economics, 5 (1). https://doi.org/10.29103/jmpe.v5i1.8154
Putri, S. Y. D. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Ekspor, Impor, Penanaman Modal Asing (PMA), Dan Nilai Tukar Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Asean-10 Periode 2012-2021 (Doctoral dissertation).
Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar. Jakarta: LPFE -UI
Reni,  F.  A.,  &  Saputra,  P.  M.  A.  (2023).  Analisis  Dinamis  Penerimaan  Pajak  Dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap
Pengaruh Kebijakan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product)
GDP Di Indonesia.
Setiawati,  E.,  Syafariansyah,  R.,  Furiawan,  L.,  Setiani,  K.,  &  Nirwany,  H.  (2019).  Analisis  Multiplier  Effect  Pajak, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomika , 8 (1), 8.
Silitonga,  D.  (2021).  Pengaruh  Inflasi  Terhadap  Produk Domestik  Bruto  (Pdb)  Indonesia  Pada  Periode  Tahun  2010- 2020. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis , 24 (1), 2021.
Stiglitz,  J.  E.  (1999),  The  World  Bank  at  the  Millennium. The  Economic  Journal , 109 :  577-597.  https:// doi.org/10.1111/1468-0297.00473
Sukirno, S. (2008). Mikroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga . Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada
Sulistyowatie,  S.  L.,  &  Amelia,  R.  W.  (2020).  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Ditinjau  Dari  Perspektif  Pendapatan Negara. AFRE (Accounfing and Financial Review) , 3 (1), 75-82.
Takumah, W. (2014). Tax Revenue and Economic Growth in Ghana: A Cointegration Approach. MPRA Paper 58532, University Library of Munich, Germany . Retrieved from https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/58532.html
Tang, H. C., Liu, P., & Cheung, E. C. (2010). Changing Impact of Fiscal Policy on Selected ASEAN Countries. Working Papers  on  Regional  Economic  Integration  70,  Asian  Development  Bank. Retrieved  from  https://ideas.repec.org/p/ris/ adbrei/0070.html
Widiaty,  E.,  &  Nugroho,  A.  P.  (2020). Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Perspektif  Ekonomi  Islam:  Peran  Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (2). http:// dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043
Yunita,  M.,  &  Sentosa,  S.  (2019). Pengaruh  Pajak,  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  Dan  Tenaga  Kerja Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia. Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan  Pembangunan,  1 (2).  http:// dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6265