Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 8 No. 2 November Tahun 2020 Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2180

## Dampak Sosial Budaya Dari Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Gunung Kidul
Sumarni Universitas Gunung Kidul suci.nazla@gmail.com

## ABSTRAK
Program  Keluarga  Harapan  dan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  ini  adalah  salah  satu jaminan  social  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  masyarakat  yang  terdaftra  sebagai keluarga miskin, program ini dianggap oleh pemerintah pusat mampu mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia, pengalokasian APBN untuk program inipun semakin tahun semakin meningkat, dengan adanya anggaran yang besar itu diharapkan memiliki dampak baik secara ekonomi maupun secara sosial, oleh sebab itu maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat  dampak  sosial budaya  yang  di  hasilkan  oleh  kebijakan  ini.  Metode  penelitian menggunakan metode kualitatif untuk teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan survei  online,  survei  online  yang  dilakukan  dengan  cara  disebar  keseluruh  masyarakat Gunung Kidul menggunakan media sosial, adapun yang menjadi sasaran dari survei online ini adalah masyarakat umum yang tidak menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hasil dari penelitian menunjukkan ada beberapa sosial budaya yang mulai goyah (1) budaya kerja keras, tergerus dengan budaya “ngandalke” bantuan dari pemerintah, mareka yang mayoritas buruh  harian  dahulunya  rajin  bila  ada  yang  memberikan  pekerjaan  mereka  semangat menyambut  pekerjaan  tersebut,  namun  dengan  adanya  bantuan  ini  mereka  menjadi  tidak seperti dulu sebelum mendapatkan bantuan, (2) berkurangnya rasa kebudayaan tipo sliro hal ini dikarenakan masih terdapat penerima manfaat tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidak percayaan terhadap pemerintah desa yang dinilai pilih kasih dalam memberikan bantuan.
Kata kunci: Dampak Sosial Budaya, PKH dan BPNT, Jaminan Sosial.

## ABSTRACT
Program  Keluarga  Harapan  and  Bantuan  Pangan  Non  Tunai    that  of  the  social guarantees given by the central government to people who are registered as poor families, this program are considered by the central government to reduce poverty in Indonesia, the allocation of the National Budget for this program has been increasing every year, With the existence of a large budget, it is expected to have an impact both economically and socially. Therefore, the purpose of this research is to look at the socio-cultural impacts generated by this  policy.  The  research  method  uses  qualitative  methods  for  data  collection  techniques through interviews and online surveys, online surveys conducted by way of being distributed throughout the Gunung Kidul community using social media, while the target of this online survey are the general public who are not a Beneficiary Family (KPM) the results of the study show that there are a number of socio-cultural that began to falter (1) a culture of hard work, eroded by the culture of "ngandalke" assistance from the government, those who are mostly daily laborers are diligent when someone gives their work the spirit to welcome the work, but with the help this they are not like they used to be before getting help, (2) there is a decrease in the sense of “tipo sliro” culture because there are still beneficiaries who are not on target, causing social jealousy and distrust of the village government which is considered favoritism in providing assistance.
Keywords: Socio-Cultural Impact, PKH and BPNT, Social Security

## PENDAHULUAN
Program Keluarga Harapan (PKH) dan  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat pra sejahtera,  yang  dikoodinir  oleh  Kemeterian  Sosial.  Pelaksanaan  PKH  sudah  dilaksanakan pada tahun 2007, sedangkan BPNT dilaksanakan sejak dikeluarkan peraturan Presiden nomor 63  tahun  2017  tentang  penyaluran  Batuan  Sosial  secara  tunai,  yang  ditindak  lanjuti  oleh peraturan  menteri  sosial  republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2019  Tentang  Penyaluran bantuan pangan nontunai, didalam peraturan tersebut pasal 1 ayat 4  bahwa yang dimaksud dengan BPNT adalah Bantuan Sosial yang diberikan secara nontunai dari pernerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
Anggaran yang dialokasikam oleh pemerintah pada program PKH dan BPNT setiap tahun mengalami peningkatan, pada saat pertama dilaksanakan program PKH anggarannya sebesar Rp.508 Miliyar, untuk tahun kedua Rp.767 Miliyar dan pada tahun ke 10 anggarannya mencapai  17.545.7  dengan  jumlah  penerima  sebanyak  10.000.232.  kita  dapat  lihat  dari diagram diabawah ini.
Grafik  1 Perkembangan Dana Bantuan PKH Dari Tahun 2007-2019
Sumber: Bappenas dan Kementerian Sosial, 2019
Sedangkan untuk program BPNT pada tahun 2019 dana yang dikucurkan pemerintah sebanyak 2,1 Triliun dengan jumlah KPM sebanyak 15,6 juta Keluarga. dengan angka yang tidak sedikit tentu program ini diharapkan memiliki dampak terhadap peningkatan tarap hidup keluarga pra sejahtera (Cristian Perez-Munoz, 2017).
PKH  dan  BPNT  adalah  bentuk  lain  dari Conditional  Cash  Transfers ( CCT), dari beberapa  negara  menunjukkan  bahwa  system CCT dinilai  sukses  dalam  pengentasan kemiskinan  seperti  di  Bangladesh  yang  dipelopori  oleh  Muhammad  Yunus,  model  yang diterapkan  berdasarkan  fenomena  yang  ada  di  Bangladesh,  dimana  fenomena  yang  terjadi adalah kemiskinan yang dialami oleh perempuan-perempuan yang ada disana, mereka tidak memiliki agunan untuk meminjam uang sebagai modal usaha mereka dengan adanya kondisi seperti  ini  akhirnya  M.  Yunus  meminjamkan  uang  dan  memberdayakan  perempuan- perempuan  yang  ada  disana  (Schwittay,  2018).  Brazil  dan  Mexico  juga  dinilai  mampu
0 5000 10000 15000 20000 25000 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

## Perkembangan Dana Bantuan PKH dari tahun 2007-
2019
Jumlah Bantuan (Miliyar) Jumlah KPM Column1
mengurangi kemiskinan dengan model CCT yang berbeda sesuai dengan kondisi dilapangan setiap negara masing-masing (Soares et al., 2018).
Belajar  dari  kebijakan  yang  diterapkan  negara  berkembang  dengan  menggunakan sistem  jaminan  sosial  maka  kita  dapat  lihat  bahwa  kebijakan  yang  diterapkan  dinegara tersebut  berdasarkan  fenomena  yang  ada,  dengan  kultur  yang  ada  sehingga  solusi  dari permasalahan itu juga berasal dari fenomena dilapangan, kita ambil contohnya di Bangladesh fenomena awalnya adalah permasalahan kemiskinan yang diallami oleh perempuan, sehingga sasaran yang dituju juga perempuan dengan sistem peminjaman modal tidak diberikan cuma- cuma (Sengupta & Aubuchon, 2008). Implementasi kebijakan mengenani bantuan sosial di Indonesia  sudah  dilaksanakan  dengan  berbagai  metode  diantaranya  dengan  menggunakan elektronik yang dinilai efektif dalam pelaksanaan kebijakan (Pramesti, 2019) secara dampak sosial budaya kebijakan ini tentu memiliki dampak tersendiri terhadap perilaku manusia dan kebiasan masyarakat (Taylor et al., 2009).
Tulisan ini ingin melihat  dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini dari sisi sosial budaya sedangkan untuk melihat dampak secara ekonomi sudah ada beberapa peneliti yang melakukan  penelitian  dibagian  ini,  diantaranya  adalah  Dulkiah1,  Sari  dan  Irwandi  (2018) yang  berjudul The  impact  of  conditional  cash  Tranfer  (CCT)  to  socio-economic  of  poor Familie; a case study yang mereka lakukan di Pesisir Selatan provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian mereka menyatakan:
“In conclusion, research findings have revealed that provision of conditional cash transfer (CCT) has not been effective in improving the socio-economic of poor families in Linggo Sari Baganti districts, Pesisir Selatan regency. The impact of CCT can  be  seen  from  several  aspects  such  as  status  of  health,  education,  economy, distribution  of  consumption  and  cost.  In  health  aspect,there  is  behavior transformation of PKH graduation due to the emergence of the habit in controlling their  children  to  posyanduand  checking  health  to  Puskesri.  In  educational  aspect, children are more motivated in school and the parent’s awareness increases to their children”. (Dulkiah, Sari dan Irwandu, 2018:38)
Dari  penelitian  sebelumnya  yang  melakukan  penelitian  dampak  PKH  dalam  sisi ekonomi,     mereka juga menemukan perubahan pola kehidupan yang dilakukan oleh KPM hal  ini  dikarekan  peraturan  yang  mengharuskan  mereka  untuk  ikut  serta  dalam  kegiatan- kegiatan sekolah bagi KPM anak sekolah dan kegiatan posyandu bagi KPM Balita. Temuan- temuan diatas maka dalam tulisan ini peneliti ingin menggali lagi lebih dalam dampak sosial budaya yang dihasilkan dari kebijakan       PKH dan BPNT diluar “paksaan” yang diterapkan oleh peraturan program ini.
Dampak  sosial  adalah  hasil  dari  pengaruh  baik  yang  dirasakan,  dipikirkan  maupun yang  dilakukan  oleh  seseorang  dikarenakan  oleh  kehadiran  atau  tindakan  bahkan  yang bersumberkan dari kebijakan sebuah pemerintah Latane (1981) dampak yang bisa kita lihat dari beberapa kondisi atau keadaan baik berupa disfungsi tanggung jawab hingga kemalasan sosial.  Dampak  sosial  seringkali  tidak  menjadi  perhatian  dari  pembuat  kebijakan,  bahkan sering dampak sosial yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut tidak sesuai dengan dampak sosial yang ada dilapangan  (Wibawa, 2012).
Pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan  seringkali  hanya  memperhatikan  proses kebijakan  dan  seringkali  melupakan  dampak  dari  kebijakan  tersebut  hal  ini  karena  tidak
menjadi konsen dari pemangku kebijakan. Dampak kebijakan yang diimplementasikan tentu memiliki  dampak  positif  dan  dampak  negatif.  Untuk  mengembangkan teori  dampak  social maka Latane menggunakan tiga variable:
1) Kekuatan (S) adalah kekuatan yang dimiliki oleh variable baik seseorang maupun lembaga yang dapat mempengaruhi orang lain, dalam hal ini bisa saja orang ini adalah pemerintah, swasta atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk mempengaruhi, seperti kedudukan, kekayaan, bisa juga kepintara kepintaran.
2) Kedekatan (I) memperhitungkan bagaimana peristiwa itu terjadi dan apakah ada faktor-faktor intervensi lainnya.
3) Jumlah sumber (N) mengacu pada jumlah sumber pengaruh.
Kemudian Bibb membuat formula diantara nya adalah  kekuatan sosial menyatakan bahwa i = f (S * I * N). Dampak (i) adalah fungsi dari tiga variabel yang dikalikan dan tumbuh ketika  setiap  variabel meningkat. Namun,  jika  suatu  variabel  menjadi  0 atau  rendah  secara signifikan, dampak keseluruhan akan terpengaruh. Namun semakin banyak penerima manfaat maka semakin sedikit dampak yang dirasakan oleh masing-masing penerima.
Teori dampak sosial dimana teori ini adalah mengeksplorasi situasi sosial sehingga dapat  membantu  memprediksi  hasil  dari  situasi  sosial,  sehingga  ini  dapat  membantu pemerintah  dalam  mengevaluasi  sebuah  kebijakan  baik  yang  sudah  maupun  yang  belum diterapkan  di  masyarakat.  Pembangunan  tidak  selalu  dikaitkan  dengan  ekonomi. Pembangunan juga berkaitan dengan sosial, masih menurut pendapat bahwa pembangunan adalah sebuah proses peningkatan kualitas kehidupan manusia. Secara umum pembangunan meliputi  3  aspek  yakni pertama meningkatkan  level  contohnya  adalah  tingkat  pendapatan seseorang,  tingkat  pendidikan  seseorang,  tingkat  layanan  kesehatan kedua menciptakan kondusi kondusif bagi pertumbuhan harga diri masyarakat melalui pembentukan sistem dan institusi sosial, politik dan ekonomi yang mempromosikan martabat manusia dan rasa hormat, ketiga meningkatan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan yang mereka inginkan tampa ada paksaan dari manapun (Cleary, 2019).
Teori  pembangunan  adalah  teori  yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk  membangun sebuah  masyarakat.  Adapun  ide  mengenai  pentingnya  teori  pembangunan  pada  awalnya muncul  dikarenaka  adanya  keinginan  dari  negara-negara  maju  untuk    mengubah  kondisi masyarakat  dunia  ketiga  yang  baru  merdeka.  Pada  perkembangannya  teori  pembangunan berkembang  dan  mempunyai  beragam  pendekatan  yakni  pembangunan  struktural, Poststruktural,  Postdevelopment,  poskolonial,  feminisme  dan  sebagainya.  Pendekatan  ini saling mengkritik.
Secara  umum  pembangunan  yang  dilakukan  di  Indonesia  memiliki  dampak  karena yang  di  ususng  dari  sebuah  konsep  pembangunan  adalah  modernisasi,  yang  manaa modernisasi ini  adalah  bawaan  dari  budaya  negara  eropa  dana  negara  barat.  Ada beberapa focus  pembangunan  yakni  ada  dibidang  pengentasan  kemiskinan,  penyediaan  air  bersih, kepedulian terhadap anak dan perempuan, kepedulian terhadap lingkungan dan penyediaan sanitasi. Namun kebijakan yang berdasarkan pembangunan ini seringkali bersifat top-down tidak ada partisipasi dari masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  sosial  budaya  dari kebijakan PKH dan BPNT, dan peneliti juga ingin mengetahui dampak social budaya apa saja yang di hasilkan dari kebijakan ini.

## MOTODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskripstif  hal  ini  berkaitan  dengan  tujuan  penelitian  yakni  mengekplor  dampak  yang ditimbulkan  oleh  program  PKH  dan  BPNT  dibidang  sosial  budaya.  Untuk  memenuhi penelitian ini maka peneliti mengambil data di kabupaten Gunung Kidul yang terdapat KPM (keluarga Penerima Manfaat).
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  data  primer  dan  sekunder, untuk  mendapatkan  data  primer  peneliti  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan survei online, untuk survei online yang disebarkan melalui sosial media WA, adapun yang menjadi  sasaran  dari  survei  online  ini  adalah  warga  umum  diwilayah  kabupaten  Gunung Kidul  yang  tidak  menerima  bantuan  PKH,  Adapun  pertanyaan  nya  yang  berkaitan  dengan penilaian masyarakat umum terhadap perubahan yang di alami oleh KPM.  Wawancara dan pengamatan  dengan  lokus  yang  sudah  ditentukan,  kemudian  hasil  dari  wawancara tersebut dianalisis.  Sedangkan  untuk  data  sekunder  peneliti  menggunakan  teknik  percarian  dari berbagai  sumber  baik  dari  undang-undang,  peraturan  presiden  dan  peraturan  menteri  yang terkait dengan penelitian ini.
Informan  yang  diwawancara  dalam  penelitian  ini  ada  24  orang  yang  terdiri  dari,  4 aparatur desa, 6 masyarakat umum, 4 pemberi kerja pada KPM, 10 KPM, dan Informan yang disurvei online secara acak berjumlah 52 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bila  kita  melihat  kembali  buku  panduan  program  BPNT  maka  kita  akan  melihat kebijakan  ini  memiliki  dampak  social  budaya,  adapun  budaya  baru  yang  muncul  di  KPM diantaranya  adalah pertama KPM  di  “paksa”  untuk  menggunakan  kartu  e-warung, kedua KPM  dipaksa  untuk  menghabiskan  uang  yang  mereka  terima  dengan  cara membelanjankannya, ketiga KPM  dipaksan  menggunakan  elektronik, keempat KPM memiliki kebiasaan setiap bulan mendapatkan dana dari pemerintah cuma-cuma tampa harus bekerja keras seperti biasa mereka lakukan sebelum menjadi KPM.
Untuk  kegiatan  PKH  pencairan  dana  PKH  setiap  3x  sekali  dalam  satu  tahun  setiap jenis  KPM  menerima  dana  PKH  berbeda-beda,  KPM  yang  layak  mendapatkan  dana  PKH adalah  mereka  yang  dinilai  kurang  mampu  sedang  hamil,  memiliki  anak  sekolah  tingkat SD,SMP  dan  SMA  serta  mereka  yang  memiliki  orang  tua  yang  sudah  jompo,  temuan dilapangan bahwa mereka menggunakan dana yang mereka dapatkan untuk keperluan sehari- hari,  untuk  perubahan  sosial  yang  ditemukan  dilapangan  ada  beberapa  temuan,  peneliti membaginya menjadi dua bagian:
1. Pertama,  adanya  perubahan  kebiasaan  yang  mengarah  kepada  hal-hal  positif seperti mereka rajin mengunjungi layanan kesehatan, ikut dalam kegiatan sekolah dan  sosialisasi  sekolah  karena  kedua  hal  itu  menjadi  salah  satu  keharusan  bagi KPM anak sekolah dan balita. Adapun temuan yang mengarah kepada  hal yang bersifat  negatif  adalah  munculnya  kebiasaan  berhutang  dengan  jaminan  uang PKH.
2. Kedua  meningkatnya  rasa  kurang  semangatnya  KPM  untuk  melakukan peningkatan  pendapatan,  mereka  akan  menghabiskan  dulu  uang  yang  diterima baru  mau  melakukan  kegiatan  nyambut  gawe,  data  ini  peneliti  dapatkan berdasarkan  wawancara  dengan  mandor-mandor  tempak  KPM  bekerja,  mereka menyatakan  bahwa  sejak  “orang  nya”  mendapatkan  PKH  dia  merasa  ada  yang hilang dari semangat bekerjanya KPM tersebut.
Hasil survei yang peneliti sebarkan dengan konsep pertanyaan yang dijawab pilihan ganda, hasilnya menunjukkan bahwa 47% menilai KPM tidak menunjukkan perubahan yang siknifikan dalam bekerja dan ada 35% yang menilaia tingkan semangat bekerja KPM menjadi rendah  setelah  mendapatkan  bantuan  PKH  sedangkan  ada  18%  yang  menyatakan  adanya peningkatan semangat kerja dari KPM.
Grafik  2 Perubahan Paradigma Setelah Menjadi KPM
Sumber: Data diolah, 2020.
Disisi lain peneliti juga menemukan ada fenomena baru juga muncul bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan yakni program ini menimbulkan kecemburuan sosial, hal ini dikarenakan tidak sedikit data dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak KPM yang lebih berada  dibandingkan  dari  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  bantuan,  sehingga  ini menimbulkan  kecembuan  social  yang  tidak  jarang  masyarakat  malah  membuat  grup-grup yang mampu menciptakan gap antara masyarakat.
Dari temuan penelitian dan hasil analisis, peneliti membagi dampak sosial dan budaya dari Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Gunung Kidul menjadi  dua  bagian.    Pertama  menjawab  seberapa  besar  damapak  sosial  yang  ditimbulkan oleh kebijakan PKH dan BPNT. Untuk mengetahui jawaban ini maka kita akan menggunakan analisis yang teori dampak sosial sebagaimana peneliti tulisan di kerangka teori. Untuk itu peneliti membaginya menjadi tiga variable.
1. Dampak sosial yang dihasilkan dari kebijakan ini jika dilihat teori dampak sosial yang dibawah oleh Latane  (1971) untuk mengukur dampaknya maka kita membagi menjadi 3  variabel Pertama variable  kekuatan  (S)  untuk  mendapatkan  data  lalu merumuskannya maka peneliti melihat seberapa besar pengaruh dalam program ini, berdasarkan data yang ada kita dapat bahwa program ini sangat ditungu-tunggu oleh masyarakat KPM, bahkan ada yang mengandalkan pencairan program ini, KPM akan mengambil  BON  terlebih  dari  di  toko  yang  tempat  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah sebagai pihak yang kerja sama dengan pemerintah, dari data yang didapat ada 80%
18% 47% 35% PERUBAHAN SETELAH MENJADI KPM tambah rajin Biasa saja Malas
KPM  menunggu  dan  setelah  mendapatkan  pencairan  mereka  istirahat  dulu  dari pekerjaan  mereka.  Dimana  rata-rata  pekerjaan  mereka  adalah  kerja  serabutan,  dan kuli,  dari  data  yang  didapat  dan  setelah  melakukan  perumusan  maka  poin  dari kekuatan ini mendapat angka 3 hal ini dikarenakan antusias dari pihak KPM untuk dapat menikmati bantuan ini. Kedua variable Kedekatan (I), data yang kami dapat menunjukkan bahwa kedekatan antara pelaksana program dan penerima program ini ditentukan  oleh  pendamping  masing-masih  bahkan  tidak  jarang  pendamping  hanya melakukan  koordinasi  pencairan  saja  tampa  ada  pendekatan  secara  persodal  untuk meningkatkan emosi antara pendamping/pelaksana kegiatan dengan KPM, hal ini juga dikuatkan  dengan  system  yang  digunakan  dalam  pencairan  dimana  program  ini menggunakan  jasa  Bank  yang  sudah  ditunjuk  untuk  bekerjasama  dengan  pihak pemerintah. Jadi dalam variable ini maka peneliti memberi point 1 karena lemahnya ikatan antara KPM dan pendamping. Ketiga variable jumlah penerima dari program ini  (N)  jumlah  penerima  setiap  desa  berbeda-beda,  untuk  desa  Kedungpoh  jumlah KPM nya adalah 200 KK dan untuk jumlah yang di terima oleh KPM pun berbeda- beda  adapun  jumlah  yang  diterima  oleh  KPM  ini  berbeda-beda  tergantung kelompoknya,  untuk  ada  sekolah  jumlah  nya  200.000  per  bulan  belum  dipotong admin,  untuk  lansia  mendapatkan  300.000  perbulannya,  dari  data-data  yang  ada dilapangan maka jumlah penerima tergolong tinggi, sehingga jumlah yang diterima sedikit.
2. Pembahas  selanjutmya  adalah  dampak  yang  muncul  dari  kebijakan  program pembangunan,  dalam  pembahasan  ini  peneliti  megkaitkannya  denga  teori pembangunan.  Kita  ketahui  bahwa conditional  cash  transfer adalah  bentuk  dari kebijakan  program  pembangunan  yang  ada  di  negara-negara  berkembang,  adapun turunan  dari  kebijakan  itu  berbeda-beda,  di  Indonsia  kebijakan  itu  tertuang  dalam Program  Keluarga  Harapan.  Dalam  ini  adalh  upaya  pemerintah  dalam  mengurangi angka kemiskinan.
Dampak sosial budaya adalah salah satu unsur yang tersentuh dari kebijakan ini, hal ini diakrenakan kebijakan ini memiliki durasi waktu yang cukup panjang dan tersistem, tentu ini menjadi salah satu penyebab perubahan pola kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran maupun yang ada disekitar nya, implementasi kebijakan seringkali tidak melihat dampak yang muncul  sesuai  dengan  yang  inginkan  atau  malah  memunculkan  kebudayaan  sosial  yang merusak budaya yang selama ini dianut oleh masyarakat.
Dari  teori  pembangunan  yang  telah  peneliti  bahas  sebelumnya  menyatakan  bahwa, ada tiga aspek yang menjadi tujuan dari sebuah pembangunan yakni pertama meningkatkan drajat atau wibawa masyarakat atau seseorang bila kita lihat dari hasil PKH ini menciptakan kesadaran  yang  dimiliki  oleh  KPM  untuk  ikut  serta  dalam  kegiatan  sekolah  dan  rajin memeriksakan anak mereka di layanan kesehatan, kedua menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan harga diri masyarakat melalui pembentukan sistem dan institusi sosial, politik dan  ekonomi  yang  mempromosikan  martabat  manusia  dan  rasa  hormat,  pada  kategori  ini maka kita temukan bahwa dilapangan PKH juga menciptakan kemunduran dalam memotivasi diri  untuk  lebih  giat  meningkatkan  taraf  ekonominya,  disisi  lain  tingkat  kepercayaan masyarakat  akan  profesionalnya  pendamping  dalam  mendata  KPM  karena  masih  ada ditemukannya  KPM  yang  tidak  layak  mendapatkan  bantuan  PKH  dan  BPNT  ini. ketiga meningkatan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan yang mereka inginkan tampa ada paksaan dari manapun.

## PENUTUP
Kebijakan  PKH  dan  BPNT  memiliki  dampak  sosial  budaya  pada    yang  mampu mempengeruhi kebiasaan dan kehidupan KPM maupun masyarakat disekitar KPM, dapat kita lihat  bahwa  ada  dampak  social  budaya  yang  muncul  yakni  munculnya  sifat  “ ngandalke ” masyarakat yang mejadi KPM menjadi menurun semangat untuk bekerja nya dikarenakan dia akan  mendapatkan  bantuan  walaupun  tidak  bekerja,  hal  ini  tentu  akan  merusak  tabiat  dari KPM itu sendiri, yang kedua yakni munculnya kecemburuan sosial yang dikarenakan masih adanya salah sasaran dari penerima manfaat itu sendiri.
Kebijakan  jaminan  sosial  ini  sangat  membantu  masyarakat  khususnya  KPM  hal  ini tentu  pintu  peluang  bagi  pemerintah,  untuk  mengembangkan  kebijakan  ini  namun  tidak terbatas pada pemberian lalu dilepas begitu saja tampa ada pembentukan karakter semangat bekerja, hal ini menjadi salah satu peran pendamping sebagai kaki tangan pemerintah pusat agar  KPM  tidak  tentu  harus  memiliki  kemampuan  dalam  melakukan  pendekatan  sehingga masyarakat KPM tidak selalu menjadi objek sebagai penerima fasif, sebaiknya dibantu untuk semangat dalam bekerja tidak menjadikan bantuan PKH menjadi salah satu penyebab untuk bermalas-malasan.  Meningkatkan  kejelian  dan  ketelitian  dalam  melakukan  pendataan, memiliki etika administrasi publik sehingga bebas nilai tidak memihak kepada orang-orang yang dekat atau keluarga yang mendata dalam hal ini adalah pendamping.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappenas dan Kementerian Sosial, 2019 Cleary, M. (2019). Teori Pembangunan. In Journal of Chemical Information and Modeling .
Creswell,  J.  (2016). Research  desaign  pendekatan  metode  kualitatif,  Kuantitatif  dan campuran, Pustaka Pelajar, edisi ke empat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Cristian,  P.  M.  (2017).  What  Is  Wrong  with  Conditional  Cash  Transfer  Programs?. Social Philosophy , 440-460.
Dulkiah,Moh.,Avileonardo sari dan Irwandi. (2018). Dulkiah,Moh.,Avileonardo sari dan The impact of condition cahs transfer (CCT) To Socio-Economicof Poor Families; A Case Study. Dulkiah,Moh.,Avileonardo  sari  dan  Irwandi,  2018.  The  impact  of  condition cahs  transfer  (CCT)  To  Socio-  Jurnal  Ilmu  social  Mamangan ,  volume  7issu  1, January-June :32-39.
Hanlon,  Joseph,  Hulme,  David,  and  Barrientos.  (  2010.  Just  Give  Money  to  the  Poor:  The Development  Revolution  from  the  Global  South.). Just  Give  Money  to  the  Poor. Sterling,VA: Kumarian Press.
Indonesia, L. A. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III LAN , (p. 32). Jakarta.
Kurniawan, A. ( 2019.). penerima manfaat BPNT 2019 meningkat jadi 15,6 juta keluarga. Jakarta: Kompas.com .
Latane, B. (1981). Social Impact Theory. Harverd: MIT.
Latane, B., Wolf, S. . (1981). The social impact of majorities and minorities. Psychological Review 88 , 438-453.
Michael Todaro Stepen S Smit. (2019). Economic Development. Chicago: Pearson.
Schwittay, A. (2018). Muhammad Yunus. In Celebrity Humanitarianism and North–South Relations . https://doi.org/10.4324/9781315721187-4
Sengupta,  R.,  &  Aubuchon,  C.  P.  (2008).  The  microfinance  revolution:  An  overview.  In Federal Reserve Bank of St. Louis Review . https://doi.org/10.20955/r.90.9-30 Soares,  S.,  Guerreiro  Osório,  R.,  Veras  Soares,  F.,  Medeiros,  M.,  &  Zepeda,  E.  (2018). Conditional  cash  transfers  in  Brazil,  Chile  and  Mexico:  Impacts  upon  inequality. Estudios Económicos de El Colegio de México . https://doi.org/10.24201/ee.v0i0.387 Treib,  P.  d.  (2014). Handbook  Analisis  Kebijakan  Publik,  Teori,  Politik  dan  Metode,  . Bandung: Nusa Media.
Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). Psikologi Sosial. In Prenada Media Group . Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2019  Tentang  Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Batuan Sosial Secara Tunai Pramesti, R. (2019). Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang. Spirit Publik .
Wibawa, S. (2012). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif .