## UPAYA HUKUM DALAM MEYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA MELAKSANAKAN REGISTRASI TANAH
Oleh: Mirawati Laia 1)
Ever Chris Agave S.Meliala 2)
Jaminuddin Marbun 3)
. Mhd. Taufiqurrahman 4)
Universitas Darma Agung,  Medan 1,2,3,4)
E-mail : mirawatilaia056@gmail.com 1)
eversembiring@gmail.com 2)
jaminuddinmarbun@yahoo.co.id 3)
mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id 4)

## ABSTRACT
There are various kinds  that affect the Legal Awareness of the Community in Implementing land  registration  either  systematically  or  sporadically  which  become  an  obstacle  when registering  land,  namely,  elements  of  Government  provisions  in  mandating  taxation  when registering  land,  elements  of  lack  of  knowledge  in  understanding  the  functions  and  uses  of certificates,  elements  where  there  is  an  assumption  that  the  community  requires  quite expensive costs. it contains positive elements as well as elements or constraints from society. Thus, the selection of the title of this thesis is "LEGAL EFFORTS IN AWARENESSING THE COMMUNITY  OF  THE  IMPORTANCE  OF  LAND  REGISTRATION"  which  explains  the importance of legal remedies in raising public awareness of the importance of  carrying out land  registration.  Land  registration  is  an  administration  process  that  is  applied  to  Land Institutions in an effort to collect and manage physical data and juridical data as well as for conveying  land  parcels  that  already  have  rights  and  by  issuing  stamps  of  proof  of  rights which  have  a  function  as  absolute  evidence.  Carrying  out  land  registration  has  the  aim  of obtaining  certainty/legal  force  over  land  rights  for  all  Indonesian  people,  which  can  be obtained  systematically  or  sporadically  which  will  produce  certificates  which  are  proof  of rights which will act as absolute proof.
Keywords: Land Registration

## ABSTRAK
Berbagai  macam  yang  mempengaruhi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Melaksanakan dalam  mendaftarkan  tanah  baik  itu  secara  sistematik  ataupun  secara  sporadik  yang  menjadi penghambat  saat  mendaftarkan  tanah  yaitu,  unsur  ketentuan  Pemerintah  dalam  mewajibkan perpajakan  pada  saat  mendaftarkan  tanah,  unsur  minimnya  pengetahuan  dalam  memahami fungsi  serta  kegunaan  sertifikat,  unsur  dimana  adanya  anggapan  masyarakat  yang memerlukan biaya yang cukup mahal Ketika akan mendaftarkan tanah, terdapat unsur dimana adanya  anggapan  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  dalam  mengurus  sertifikat,  unsur dimana terdapat tanggapan alas hak terhadap hak atas tanah yang diperoleh dianggap cukup absolut,  dan  terdapat  metode  publikasi  negative  yang  didalamnya  terkandung  unsur  positif serta  unsur-unsur  atau  kendala  dari  masyarakat.  Maka,  pemilihan  judul  skripsi  ini  adalah “UPAYA HUKUM DALAM MENYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA REGISTRASI  TANAH”  yang  menerangkan  bahwa  pentingnya  upaya  hukum  dalam memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan registrasi tanah. registrasi
tanah adalah proses admistrasi yang diberlakukan terhadap Lembaga Pertanahan dalam upaya mengumpulkan  serta  mengelolah  data  fisik  maupun  data  yuridis  serta  untuk  penyampaian bidang-bidang  tanah  yang  telah  memiliki  hak  dan  dengan  penerbitan  cap  bukti  hak  yang memiliki fungsi sebagai alat bukti yang absolut. Melakukan registrasi tanah memiliki tujuan untuk  memperoleh  kepastian/kekuatan  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah  untuk  seluruh masyarakat  Indonesia,  yang  bisa  diperoleh  dengan  secara  sistematik  ataupun  sporadik  yang akan  melahirkan  sertifikat  yang  menjadi  bukti  hak  yang  akan  berlaku  sebagai  bukti  yang absolut.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  ialah  anugerah  Tuhan,  yang merupakan kebutuhan hidup manusia yang menjadi  kepentingan  social  yang  amat mendasar.  Makhluk  sosial  melangsungkan kehidupan  serta  melaksanakan  segala kegiatan  diatas  tanah,  sehingga  hal  ini membuat  manusia  setiap  waktu  tentu memiliki  hubungan  dengan  tanah.  Tanah ialah  salah  satu  kekayaan  alam  yang  amat fundamental  bagi  kehidupan  manusia. Tanah ialah bagian daripada bumi, air serta ruang  angkasa  dimana  tanah  merupakan bagian  daripada  kekayaan  alam  yang berlimpah  sebagai  anugerah  daripada Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karenanya sudah sepantasnya bagi kita untuk melestarikan,  menjaga  serta  mengelola dengan  baik  tanah  itu,  baik  teruntuk generasi  sekarang  hingga  generasi  masa mendatang.  Perkembangan  yang  makin maju, menempatkan kedudukan tanah pada aspek  yang  cukup  penting  didalam kehidupan  sosial  kemasyarakatan  yang dinamis  seperti  saat  ini,  sehingga  dengan adanya  kepastian  hukum  yang  menjadi
unsur penting yang akan menjadi kekuatan hukum  yang  absolut  dalam  melindungi hak-hak  masyarakat.  Melakukan  registrasi tanah  ialah  tahap  tahap-tahap  tata  laksana yang diberlakukan oleh Lembaga Pertanahan  dalam  mengumpulkan  serta mengelolah data fisik maupun data yuridis serta  presentasi  bidang-bidang  tanah  yang telah meiliki haknya dan dengan penerbitan  tanda  bukti  terhadap  hak  yang memiliki fungsi menjadi alat bukti absolut. Tujuan  daripada  registrasi  tanah  ialah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai  objeknya  (tanah),  status  haknya serta kepastian mengenai subjeknya (pemegang haknya). Penyelenggaran pendaftaran  tanah  adalah  perwujudan daripada  tata  laksana  dan  kemudahan dalam melaksanakan  kebijakan  pada bidang pertanahan.
Maka  dari  itu  penyerahan  sertifikat daripada tanah merupakan wujud daripada tujuan  pokok  daripada  Undang-Undang Pokok  Agraria  yakni,  dalam  mendapatkan jaminan  kepastian  hukum  perihal  hak-hak terhadap tanah teruntuk segenap
masyarakat  besar  Indonesia,  sebagaimana tertulis  didalam  pasal  19  ayat  (1)  UUPA mengenai Pendaftaran Tanah yang
berisikan bahwa untuk menjamin kepastian hukum
daripada pemerintah diselenggarakan  pendaftaran  tanah  serata wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan  yang  telah  diatur dengan peraturan pemerintah.
Selain menjadi nilai sosial, bahwa hak atas  tanah  tidaklah  mutlak,  pun  memiliki nilai  ekonomis  yang  bisa  dikelola  serta diusahakan  sang  pemilik/pemegangnya. Akan  tetapi,  didalam  perkembangannya pada  waktu  ini  tanah  telah  menjadi  alat komoditi,  negara  yang  menjadi  organisasi kekuasaan  tertinggi  disuatu  wilayah  yakni wilayah  NKRI,  memiliki  kewajibadan yang  dimana  kewajiban  tersebut  adalah melaksanakan  peruntukan,  penggunaan, pemanfaatan  serta  pemeliharaannya  demi kesejahteraan  juga  demi  kemakmuran bangsanya.  Sebagian  besar  masyarakat Indonesia  menggantungkan  hidup  serta kehidupannya  pada  bidang  pertanian, sehingga tanah memiliki peran yang sangat dominan  menjadi  kebutuhan  utama  untuk kehidupan bangsanya. Kebijakan mengenai  penggunaan  kekayaan  agrarian termasuk  tanah  pada  konstitusi  negara  RI yang teramanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa
“Bumi,  air  serta  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Asal daripada Pendaftaran  Tanah yakni  dari  kata  “ cadastre” (Bahasa Belanda Cadaster ) ialah merupakan istilah teknis  pada  suatu record (rekaman), merujuk pada luas, nilai serta kepunyaan/kepemilikan (atau lain-lain alas hak) kepada suatu bidang tanah. Asal kata ini  adalah  dari  Bahasa  Latin  yaitu, Capistratum artinya adalah suatu register/capita/unit  yang  dibuatkan  untuk pajak  tanah  Romawi  ( Capotatio  Terrens ).
Yang  arti  tegasnya, Cadaster ialah record pada  lahan-lahan,  harga/nilai  dari  tanah maupun  pemegang  hak  serta  untuk kepentingan  dalam  perpajakan.  Maka, cadaster  ialah  alat  yang  cocok  yang  akan memberikan  uraian  serta  identifikasi daripada  penjelasan  tersebut  serta  menjadi Continuous Recording (rekaman berkesinambungan) dari Hak Atas Tanah.
1. Pengertian
dalam Peraturan Perundang-undangan.
Menurut  UUPA,  pendaftaran  tanah ialah Langkah atau proses yang digunakan dalam mendapatkan kejelasan hak terhadap  tanah  yang  dilaksanakan  melalui pendaftaran  hak-hak  terhadap  tanah  serta
pendaftaran  untuk  mengalihkan  hak  milik itu,  penyerahan  bukti  hak  yang  berlaku sebagai  bukti  yang  absolut,  yang  dimana pengelolaannya dengan cara mengingatkan keadaan negara serta masyarakat,
kebutuhan  daripada  lalu  lintas  ekonomi serta  penyelenggaraannya.  Sesuai  dengan penjelasan  umum  daripada  PP  10/1961 maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud daripada pendaftaran tanah ialah suatu  Langkah  dalam  mendaftarkan  hak milik  terhadap  tanah  yang  dilakukan  dan diselenggarakan dari desa ke desa ataupun dari  daerah  ke  daerah  yang  dilakukan jawatan  registrasi  tanah  dalam  hal  untuk mendaptkan  jaminan  kejelasan  hukum terhadap  hak  milik  atas  tanah  tersebut.  PP No.24/1997 menjadi penyempurnaan daripada  PP  10/1961.  Menurut  pasal  1 angka 9 PP 24/1997, registrasi tanah untuk pertama  sekali  ialah  kegiatan  pendaftaran yang  dilaksanakan  terhadap  obyej  tanah yang  belum  terdaftakan  berdasarkan  PP No.10/1961 atau PP No.24/1997.
2. Tujuan Mendaftarkan Tanah
Mendaftarkan  tanah  bertujuan  untuk mendapatkan  kejelasan  kepastian  hukum yang  terkenal  dengan  istilah Rechts
Cadaster/Legal Cadaster, Adapun kejelasan  kepastian  hukum  yang  ingin diwujudskan  dalam  mendaftarkan  tanah, yakni  mendaptkan  kejelasan  dari  pada status  hak  yang  didaftarkan,  mendapkan kepastian  subyek  hak,  serta  mendapatkan
kejelasan  dari  pada  obyek  hak.  Dengan mendaftarkan  tanah,  maka  pemilik  akan memperoleh  sertifikat  yang  menjadi  bukti hak.

## 3. METODE PENELLITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan ialah  yuridis  normative  dan  empiris yuridis.  Yuridis  normative  adalah  tahap yang pertama dilakukan, penelitian menggunakan  normative  yuridis  yang berdasarkan pada penelitian yang bersumber  dari  bahan  Pustaka  (penelitian kepustakaan).  Langkah  berikutnya  adalah penelitian dilakukan secara empiris yuridis, dimana penelitian ini menggunakan  pendekatan  yang  dipilih sebagai Langkah penelitian yang mengupayakan  melihat  hukum  didalam masyarakat.
2. Jenis Serta Sumber Data
Adapun  macam-macam  jenis  serta sumber  data  dipergunakan  pada  penelitian ialah  jenis  data  yang  pengambilannya melalui  perantaraan  ataupun  pihak  yang sudah  terlebih  dahulu  mengumpulkan dokumen  yang diantaranya  ialah dokumen resmi,  buku,  serta  hasil-hasil  penelitian yang  disusun  dalam  bentuki  laporan  dan sebagainya.  Data  Primer  adalah  dimana bahan  atau  sumber  merupakan  ketentuan perundang-undangan serta buku-buku yang ada.
3. Teknik Mengumpulkan Data
Adapun  cara  dalam  mengumpulkan data  pada  penelitian  ini  ialah    dilakukan dengan menggunakan cara meneliti kepustakaan (library research) yakni memilih bahan Pustaka.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Melaksankan Perataan Dalam Pendaftaran Tanah
Mendaftarkan  tanah  memiliki  tujuan yang  positif  terutama  dalam  mendapatkan jaminan    kejelasan  hukum  perihal  hak terhadap tanah teruntuk semua insan tanpa membedakan  sebuah  status,  yaitu  dengan penyerahan  dokumen  pembuktian  yang biasa  dikenal  dengan  sertifikat  hak  milik yang  menjadi  alat  bukti  yang  absolut  oleh sipemegang  hak  terhadap  tanah.  Tujuan daripada penyelenggaraan dalam
mendaftarkan  tanah  ialah  untuk  mencapai terdapatnya  peran  serta  dukungan  untuk melakukan  pendaftaran  tanah,  baik  itu pemerintah  sebagai  jawatan  pelaksana pendaftaran  tanah  ataupun  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  sebagi pemilik  hak  terhadap  tanah.  Di  Indonesia sendiri  sistem  pendaftaran  yang  dianut ialah  Stelsel  Negative  dengan  tendensi positive  yang  dimana  artinya  ialah  segala yang  tercantum  pada  buku  tanah  serta sertifikat  berguna  sebagai  bukti  hak  yang absolut  hingga  mampu  dibuktikan  dalam
keadaan  yang  sebaliknya  ataupun  tidak benar.  Asas  nemo  plus  juris  yang  menjadi dasar sistem mendaftarkan tanah.
Sertifikat  hak  milik  ialah  dokumen pembuktian  hak    terhadap  tanah,  sebuah pengakuan serta penegasan yang diberikan negara  atas  penguasaan  tanah  secara individua ataupun bersama ataupun lembaga  hukum  dimana  namanya  tertulis didalam  serta  bersamaan  memberikan penjelasan  tempat,  gambar,  ukuran  serta pembatasan  bidang  tanah.  Sertifikat  tanah diterbitkan oleh BPN guna bukti kepemilikan  yang  sah  apabila  terjadi sengketa tanah ataupun permasalahan yang menyangkut  kepemilikan  tanah.  Dalam mendaptkan  jaminan  kejelasan  hukum, mendaftarkan  hak  terhadap  tanah  adalah hal yang fundamental untuk dilakukan.

## B. Upaya Hukum Menyadarkan

## Akan  Pentingnya  Mendaftarkan Tanah
Kesadaran  atau  pemahan  hukum  dan hukum  memiliki  kaitan  yang  erat. Pemahaman  hukum  ialah  unsur  didalam penemuan  hukum.  Sehingga  sumber  dari segala  hukum  ialah  pemahaman  hukum. Kesadaran atau pemahaman hukum ialah kesadaran  yang  ada  dalam  diri  tiap-tiap insan  mengenai  apa  itu  hukum  serta  apa yang  seharusnya  hukum  sebuah  kategori dari kejiwaan dimana dapat membedakan
antara hukum dan onrecht. Upaya hukum yang  dilakukan  dalam  memberikan kesadaran  untuk  mendaftarkan  tanah ialah:
a) Memberikan  pengetahuan  serta pemahaman tentang ketentuan
hukum  dalam  mendaftarkan  tanah.
Ketentuan  hukum  yang  dimaksud disini  ialah PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan
b) pelaksanaannya PM
Negara/Agrarian/Kepala  Lembaga
BPN No.3/1997. c) Memberikan  pengetahuan  tentang ketentuan-ketentuan tentang mendaftarkan  tanah  yang  dapat diperoleh dari penyuluhan hukum.

## 5. SIMPULAN
1. Pengetahuan  dan  pemahaman dari penelitian ini adalah
mengenai  ketentuan  hukum dalam mendaftarkan tanah.
ketentuan hukum yang dimaksud  ialah  PP  No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah
serta  ketentuan  pelaksanaannya
PM Negara Agraria/Kepala BPN No.3/1997.
2. Dari  hasil  penelitian  maka, penulis mengetahui bahwa manfaat dengan memiliki
sertifikat  tanah  adalah  menjadi
alat  bukti  kepemilikan  tanah yang absolut untuk
mendapatkan perlindungan hukum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Santoso, Urip. 2011.
Hukum
Agraria:Kajian Komprehensif. Jakarta  :  Kencana.  Hlm.286.  PP
No.24/1997  Tentang    Pendaftaran
Tanah
Warrasih, E. 1983.

## PEMBINAAN
KESADARAN  HUKUM,  Majalah Masalah-Masalah  Hukum  No.5 XIII. Fakultas Ilmu Hukum UNDIP