## ANALISIS PENGGUNAAN RATIO : KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS, EFISIENSI, AKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN SEBAGAI ALTERNATIF PENGUKURAN  KINERJA KEUANGAN PADA PEMDA DKI JAKARTA

## M. Agung Satryo Utomo
Universitas Nasional agung@mass.co.id
ABSTRACT: Regional capabilities in financial management outlined in the budget that  directly  or  indirectly  reflects  the  ability  of  local  governments  to  finance  the implementation  of  the  duties  of  government,  community  development  and  social services. The evaluation of the financial management of local and regional financial financing will largely determine the position of a local authority in order to  implement  regional  autonomy.  This  study  aims  to  analyze  the  financial performance of local government DKI Jakarta views of Independence Ratio, Ratio Effectiveness, Efficiency Ratios, Activity Ratios And Growth Ratio, in fiscal year 2008-2011.  The  results  were  obtained  ratio  of  local  financial  independence  of Jakarta's local government in 2008-2011 can be categorized patterns participative relationships with a range of interval 50-75%. PAD Effectiveness Ratio fiscal year 2008  to  2011,  respectively  amounted  to  100.71%,  102.29%,  104.68%  and 109.49%. Effectiveness Assessment Criteria according Kepmendagri No.690.900- 327,  1996,  the  financial  performance  of  Jakarta  is  very  effective.  Efficiency  Ratio shopping  areas  to the  regional income  in accordance  with the  Local  Government Capital  Regional  Financial  Efficiency  Assessment  Criteria  on  page  45  of  the Regional  Financial  Efficiency  Assessment  Criteria.  In  fiscal  year  2008  financial performance of Jakarta is quite efficient. In the 2009 fiscal year level of efficiency is inefficient because it is in the interval> 100. In fiscal year 2010 and 2011 the level of efficiency of performance keuanagn Jakarta is in the interval> 90-100 means that the criterion is less efficient.
Keywords: Financial  Performance  Government,  Independence  Ratio,  Ratio Effectiveness, Efficiency Ratios, Activity Ratios, Growth Ratio

## PENDAHULUAN
Lahirnya  Undang-Undang  (UU)  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  dan  UU    No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  menjadi  titik  awal dimulainya otonomi  daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai peraturan perundang-undangan (Jusmawati 2011: 14).
Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan
pemerintah  daerah  dalam  membiayai  pelaksanaan  tugas-tugas pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  sosial  masyarakat.  Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan  sangat  menentukan  kedudukan  suatu  pemerintah  daerah  dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
Analisis  kinerja  keuangan  pada  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.  Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis    kinerja  keuangan  yang  bersumber  dari  laporan  keuangan daerah dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.
Peneliti  memilih  pemda  DKI  Jakarta  sebagai  obyek  penelitian. Pemda  ini  menjadi  menarik  dibahas  karena  adanya  temuan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  RI  Perwakilan  DKI  jakarta  mengenai penggunaan APBD  2011 yang bermasalah sebesar Rp 4,82 miliar, potensi kerugian  daerah  sebesar  Rp  2,44  miliar,  dan  kekurangan  penerimaan daerah  sebesar  Rp  7,02  miliar.  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Keuangan (PPATK)  mendapat  temuan  transaksi  fiktif  yang  dilakukan  pemda  DKI Jakarta.    Dengan  memberikan  pernyataan  praduga  bahwa  pemda  DKI Jakarta  adalah  paling  terkorup  di  antara  pemda  lainnya  (Sumber  :
detik.com). Pemerintah daerah DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu  oleh  satu  orang Wakil  Gubernur yang  dipilih secara  langsung  melalui  pemilihan  umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  yang  harus  memperoleh  suara  lebih  dari  50%  suara  sah. Perangkat  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  terdiri  atas sekretariat daerah, sekretariat  DPRD, dinas  daerah, lembaga  teknis  daerah, Kota Administrasi/Kabupaten  Administrasi, kecamatan,  dan  kelurahan.  Dalam kedudukannya  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Pemerintah  DKI  Jakarta  dapat  mengusulkan  kepada  Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga  teknis  daerah  baru  sesuai  dengan  kebutuhan  Dan  Kemampuan Anggaran  Keuangan  Daerah  (Sumber  :  Wikipedia  Indonesia).  Dalam  hal anggaran  pemda  DKI  pada  tahun  anggaran  2012  memperoleh  anggaran sebesar Rp 41 triliun.
Dengan anggaran sebesar ini kemampuan kinerja keuangan pemda Jakarta  dipertanyakan.  Terutama  dengan  temuan  BPK  dan  PPATK mencoreng pengelolaan keuangan pemda Jakarta.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  1)  Bagaimana  kinerja  keuangan Pemerintah  daerah  DKI  jakarta  dilihat  dari  Rasio  Kemandirian,  Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi , Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan, pada tahun  anggaran  2008-2011  ?  2)  Apakah  kinerja  pemerintah  provinsi mengalami fluktuatif pada tahun anggaran 2008-2011 ?

## REVIEW LITERATUR & HIPOTESIS
Pengertian  analisis  kinerja  keuangan  menurut  Abdul  Halim (2007:231) adalah: Usaha mengindentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia.
Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya   terhadap APBD  belum  banyak  dilakukan,  sehingga  secara  teori    belum  ada kesepakatan  secara  bulat  mengenai  nama  dan  kaidah      pengukurannya. Meskipun  demikian,  dalam  rangka  pengelolaan    keuangan  daerah  yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien  dan akuntabel, rasio terhadap APBD  perlu  dilaksanakan  meskipun        kaidah  pengakuntansian  dalam APBD  berbeda  dengan  laporan  keuangan  yang  dimiliki  perusahaan swasta.
Hasil analisis ini selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur dalam : a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
b. Mengukur  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  merealisasikan  pendapatan daerah.
c. Mengukur  kontribusi  masing-masing  sumber  pendapatan  dalam pembentukan pendapatan daerah .
d. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan  pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
e. Mengukur  bagaimana  pemerintah  daerah  memprioritaskan  alokasi dananya  pada  belanja  aparatur  daerah  dan  belanja  pelayanan  publik secara optimal
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD  dilakukan  dengan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  suatu  periode  dibandingkan dengan  periode  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui    kecenderungan yang  terjadi.  Selain    itu  dapat  dilakukan  dengan    cara  membandingkan dengan  rasio  keuangan  yang  dimiliki  suatu  pemerintah  daerah  tertentu dengan   rasio keuangan daerah lain  yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana  posisi  keuangan pemerintah  daerah tersebut  terhadap  pemerintah  daerah  lainnya.  Adapun  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah :
1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3) Pemerintah pusat/propinsi sebagai saran masukan dalam    pembinaan pelaksanan pengelolaan keuangan daerah.
4) Masyarakat  dan kreditor  sebagai   pihak  yang   akan   turut  memiliki saham    pemerintah  daerah,  bersedia  memberi  pinjaman  atau  pun membeli obligasi.
Menurut  Abdul  Halim  (2007  :  232)  beberapa  rasio  yang  dapat
digunakan  untuk  mengukur  kinerja  pemerintah  daerah  diuraikan berikut ini :
a) Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan, pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi    sebagai      sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah. Kemandirian  keuangan  darah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah (Abdul Halim, 2007 : 232).
b) Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah (Abdul Halim, 2007 : 234).
c) Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total  realisasi  pengeluaran  (belanja  daerah)  dengan  realisasi pendapatan  yang  diterima.  (Abdul  Halim,  2007  :  234)    kinerja pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pemungutan  pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di  bawah  100  persen.  Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti  kinerja pemerintah  daerah  semakin  baik.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu menghitung  secara  cermat  berapa  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan untuk  merealisasikan  seluruh  pendapatannya  yang  diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya  tersebut  efisien  atau  tidak.  Hal  itu  perlu  dilakukan karena  meskipun  pemerintah  daerah  berhasil  merealisasikan penerimaan  pendapatannya  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan namun  keberhasilan  itu  kurang  memiliki  arti  apabila  ternyata  biaya yang  dikeluarkan  untuk  merealisasikan  target  penerimaan pendapatannya  itu  lebih  besar  dari  pada  realisasi  pendapatan  yang diterimanya. Menurut Abdul Halim (2007:234).
d) Rasio aktifitas Rasio  aktifitas  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  aparatur  daerah  dan belanja  pelayanan  publik  secara  optimal  (Abdul  Halim,  2007  :  235). Semakin  tinggi  persentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
e) Rasio pertumbuhan ( growth ratio )
Rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  Pemda dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Abdul Halim, 2001 : 272). Dengan  mengetahui  pertumbuhan  masing-masing  komponen  sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase  pertumbuhan  setiap  komponen  pendapatan  dan pengeluaran,  maka  semakin  besar  kamampuan  Pemda  dalam mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  dicapai  dari setiap periode.

## Studi Empiris
Study  empiris  merupakan  study  kepustakaan (library  research) untuk  memperoleh  pemahaman  study-study  terdahulu  yang  relevan dengan masalah yang diteliti. Diantaranya yaitu :
I Dewa Gede Bisma (2008) meneliti tentang “EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2003-2007”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa
rasio  keuangan,  seperti  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio ketergantungan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas dan rasio efisiensi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perkembangan kinerja  keuangan  di  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  2003-2007 masih  tidak  optimal  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah.  Sedangkan ketergantungan daerah sangat tinggi untuk desentralisasi fiscal cukup. dan Untuk efektifitas sangat efektif sedangkan efisiensi tidak efisien.
Andreas  Ronald  dan  dwi  sarmiyatiningsih  (2009) “ANALISIS KINERJA  KEUANGAN  DAN  PERTUMBUHAN  EKONOMI  SEBELUM DAN  SESUDAH  DIBERLAKUKANNYA  OTONOMI  DAERAH  DI KABUPATEN  KULON  PROGO”. Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  beberapa  analisis  seperti  rasio  kemandirian  keuangan daerah,  rasio  efektifitas  dan  efisiensi  pendapatan  asli  daerah,  dan  rasio pertumbuhan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sebelum otonomi  daerah  cendrung  menurun  akan  tetapi  perekonomian  tidak tumbuh.  Hal  ini  dimungkinkan  penelitian  ini  tidak  mengidentifikasi penyebab varian dalam analisis efisiensi belanja.
Nanik  Wahyuni  (2007)  meneliti  tentang ” ANALISIS  RASIO UNTUK  MENGUKUR  KINERJA  PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG” . Dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang  digunakan  sebagai  alat  analisis  seperti  Rasio  kemandirian,    Rasio efektivitas,  Rasio  Aktifitas  Rasio  Pengelolaan  Belanja,  dan  rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten di malang  rata-rata  kinerja  pengeloaan  keuangan  kota  Malang  berdasarkan analisis  ratio  keuangan  adalah  baik.  Rata-rata  relaisasi  PAD  diatas  100% yaitu sebesar 100, 97%. Defisiit anggaran dari tahun ke tahun juga semakin turun bahkan pada tahun 2006 kota Malang mengalami surplus anggaran yakni sebesar Rp 35.721.565.841,45. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki  oleh  pemerintah  kota  Malang  seperti  kemandirian  keuangan kota  Malang  yang  masih  rendah  dan  aktifitas  pemerintah  kota  Malang dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin.
Kinerja  pengelolaan  keuangan  kota  Malang  baik  karena  pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

## Kerangka Analisis

## Gambar 1

## PEMERINTAH DAERAH
DKI JAKRTA APBD LAPORAN REALISASI ANGGARAN MEMBANDINGKAN RASIO KEMANDIRIAN RASIO EFEKTIFITAS RASIO EFISIENSI KENAIKAN KINERJA KEUANGAN DKI JAKARTA KINERJA KEUANGAN DAERAH DKI JAKARTA RASIO AKTIFITAS PENURUNAN KINERJA KEUANGAN DKI JAKARTA RASIO PERTUMBUHAN

## Sumber : diolah Penulis
Keterangan :
:  Objek Yang Menjadi Fokus Analisis
:  Menunjukan Hubungan Fungsional
Keterangan : Keterangan Bagan Kerangka Analisis :
a. Objek Penelitian Penulis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2008  dan 2011.
b. Penulis  akan  meneliti  bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintahan Provinsi  DKI              objek  Penelitian  melalui  dokumen-dokumen  resmi dari  pihak  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  terdiri  dari  data mengenai  Laporan  Keuangan  Pemerintah  berupa  Laporan  Realisasi Anggaran.
Jenis data yang digunakan dalam penulisan berupa data sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  buku,  yang  ada  relevansinya dengan  judul  dan  pembahasan  skripsi  serta  data  yang  berdasarkan  dari rasio keuangan .
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mempelajari  dokumen, catatan-catatan, serta artikel-artikel yang diperoleh dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
Penulis  melakukan  pengamatan  secara  langsung  untuk mendapatkan  bahan-bahan  atau  data-data  yang  diperlukan  dalam penulisan skripsi ini melalui kegiatan riset, khususnya mengenai Laporan Keuangan  Pemerintah  dalam  bentuk  Realisasi  Anggaran Rasio
Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Rasio kemandirian =                                            x 100 % Total Pendapatan Daerah Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah Kemampuan Daerah Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 25 – 50 Konsultatif Sedang 50 – 75 Partisipatif Tinggi 75 - 100 Delegatif Sumber : A.A.N.B. Dwirandra  (Abdul Halim 2001 : 168)
Paul  Hersey  dan  Ken  Blanchard  dalam  abdul  halim  (2001  :  168) mengemukakan  mengenai  pola  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah antara lain :
(1) Pola  hubungan  instruktif,  dimana  peranan  pemerintah  pusat  lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
(2) Pola  hubungan  konsultatif,  yaitu  campur  tangan  pemerintah  pusat sudah  mulai  berkurang karena  daerah  dianggap  sedikit lebih  mampu melaksanakan otonomi daerah.
(3) Pola  hubungan  partisipatif,    peranan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya  mendekati  mampu  melaksanakan  urusan  otonomi daerah.
(4) Pola  hubungan  delegatif,    yaitu    campur  tangan    pemerintah  pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
Rasio Efektivitas
Realisasi Penerimaan PAD Rasio efektivitas   =
x100%
Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah Efektivitas Keuangan Daerah persen Kriteria > 100 Sangat efektif >90 – 100 Efektif >80 – 90 Cukup efektif >60 – 80 Kurang efektif < 60 Tidak efektif
Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996
Rasio Efisiensi
Total Realisasi Belanja Daerah
Rasio Efisiensi   =                                                        x 100 % Realisasi Pendapatan asli Daerah Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah Efesiensi Keuangan Daerah persen Kriteria >100 Tidak efisien >90 – 100 Kurang efisien >80 – 90 Cukup efisien >60 – 80 Efisien < 60 Sangat efisien
Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996

## Rasio aktivitas
1) Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD Total Belanja Operasi = x 100 % Total Belanja Daerah 2) Rasio Belanja Modal Terhadap APBD Total Belanja Modal = x 100 % Total Belanja Daerah Rasio Pertumbuhan Menghitung rasio pertumbuhan, yaitu dengan cara menghitung: 1) Persentase Pertumbuhan PAD =  PAD Tahun P – PAD Tahun P-1   X 100% PAD Tahun P-1 2) Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan =  Pendapatan Tahun P - Pendapatan Tahun P -1 X 100% Pendapatan Tahun P -1 3) Persentase  Pertumbuhan  Belanja  Rutin  Daerah/  Belanja Operasi = Belanja Rutin P - Belanja Rutin P-1  X100% Belanja Rutin P-1 4) Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan/ Belanja Modal = Blj Pemb Tahun P  - Blj Pemb  Tahun P-1  X100%
Belanja Pembangunan Tahun P-1
KETERANGAN
P = TAHUN KE 2 P-1= TAHUN AWAL Blj = belanja
HASIL  DAN PEMBAHASAN
Sejak  diundangkannya  Undang-undang  Nomor.  29  Tahun  2007 tentang  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  tanggal  30  juli  2007 Nomor  93,  sebagai  pengganti  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  1999 tentang  Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibukota  Negara  Republik  Indonesia Jakarta,  maka  kedudukan  provinsi  DKI  Jakarta  adalah  khusus  yang berfungsi  sebagai  ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan Sekaligus Sebagai daerah otonom tingkat provinsi.
Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  7(tujuh)  meter  diatas  permukaan  laut,  luas  wilayah  adalah 7.659,02  km 2 trdiri  dari  daratan  seluas  661,51  km2  termasuk  110  pulau  di kepulauan  seribu  dan  luas  lautan  6.997,50  km2.  Provinsi  DKI  Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administratif yaitu
Kodya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Sealatan, Jakarta Timur  dan  Administratif  kepulauan  seribu.  Disebelah  utara  kota  Jakarta membentang  pantai  dari  barat  sampai  Timur  sepanjang  ±  35  km,  yang bermuara 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta disebelah  utara  laut  Jawa,  sebelah  timur  kota  bekasi  Provinsi  jawa  barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat dengan Kota Tanggerang Provinsi Banten.
Bentuk Pemerintahan Pemerintah DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakan  pada  tingkat  Provinsi,  adapun  penyelenggara  pemerintahnya dilaksanakan  menurut  azas  desentralisasi,  dekonsentralisasi,  tugas pembantuan  dan  kekhususan  sebagai  ibukota  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  diatur  dalam  pasal  32  tahun  2007  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  menyatakan  bahwa  khusus  untuk  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  karena  kedudukannya  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, diatur dengan Undang-undang tersendiri.
M. Agung Satryo Utomo : Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas Dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran ...
sekretariat Bidang pengendalian dan perubahan asset daerah Bidang anggaran Bidang pendapatan daerah Bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Bidang pembendaharan kas daerah Sub bagian keuangan Sub bagian program dan anggaran Sub bagian kepegawaian
Sub bagian umum Bidang pembinaan Sub bidang pemanfaatan dan kebutuhan aset Sub bidang pengendalian dan standarisasi Sub bidang penertaan keuangan daerah Bidang pemanfaatan asset daerah KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sub bidang kerjasama pemanfaatan aset Sub bidang penerimaan asset dari pihak ketiga Sub bidang perubahan aset Sub bidang inventarisasi dan dokumentasi Sub bidang pembinan blud Sub bidang pembinaan keuangan daerah sub Bidang anggaran setda dan wilayah sub Bidang anggaran dinas sub Bidang anggaran lembaga teknis daerah
sub Bidang dana perimbangan sub Bidang pajak sub Bidang retribusi dan lain- lain pendapatan sub Bidang akuntansi pelaporan dan pertanggungjawa ban sub Bidang akuntansi II sub Bidang akuntansi I
sub Bidang pelaporan arus kas sub Bidang kas dan bank sub Bidang perbendaharaan SUB BIDANG PELAPORAN ARUS KAS Kepala Badan
Wkl. Kepala
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

## SUMBER : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2009

## a. Rasio Kemandirian
Berikut  adalah  perhitungan  rasio  kemandirian  yang  datanya bersumber  dari  laporan  realisasi  anggaran  pada  tahun  anggaran  2008 sampai tahun anggran 2011.
Jenis Realisasi 2008 Realisasi 2009 Realisasi 2010 Realisasi 2011  Pendapatan Asli Daerah (1) 10.455.565.540.756,03 10.601.057.958.783,30 12.891.992.182.041,05 17.825.987.294.430,82 Pajak Daerah 8.751.273.782.037,00 8.560.134.926.182,00 10.751.745.151.388,10 15.221.249.152.689,46 Retribusi Daerah 395.639.567.901,00 416.896.030.531,45 439.210.908.273,00 609.349.051.004,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 163.151.310.356,00 181.130.584.183,00 223.005.615.402,00 278.789.767.934,40 Lain-lain PAD 1.145.500.880.462,03 1.442.896.417.886,83 1.478.030.506.977,95 1.716.599.322.802,96  Dana transfer (2) 8.702.813.393.647,00 8.650.835.929.772,00 10.133.994.811.087,00 10.462.963.410.649,00  Lain-lain Pendapatan Yang Sah (3) 63.378.946.200,00 10.787.700.000,00 0,00 8.410.777.790,00 Jumlah pendapatan (4) 19.221.757.880.603,03 19.262.681.588.555,30 23.025.986.993.128,05 28.297.361.482.869,82 Rasio kemandirian (5) (1):(4)=5 54,39% 55,03% 55,98% 62,99% Rata-rata rasio 57,097%
Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)
Tabel 1. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2008-2011
M. Agung Satryo Utomo : Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas Dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran ...
10.455.565.540.756,03
19.221.757.880.603,03
10.601.057.958.783,30
19.262.681.588.555,30 12.891.992.182.041,05 23.025.986.993.128,05 17.825.981.741.430,82
28.297.361.482.869,82

## Bagan 1 Rasio Kemandirian
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  rasio  kemandirian keuangan  daerah  Pemerintah  daerah  DKI  Jakarta  pada  tahun  2008-2011 adalah  sebesar  54,39%,  55,03%,  55,98%,  dan  62,99%.  Sesuai  dengan  Pola Hubungan  dan  Tingkat  Kemandirian  Daerah  dapat  dikategorikan  pada tahun  anggaran  2008-2011  pemerintah  daerah  memiliki  pola  hubungan partisipatif  dikerenakan  ada  di  kisaran  interval  50  –  75  %  .  dimana kemampuan  daerah  adalah  sedang.  Menurut  Paul  Hersey  dan  Ken Blanchard  dalam  abdul  halim  (2001  :  168)  pola  partisipatif  adalah  dalam pemerintah  daerah  DKI  Jakarta  peranan  pemerintah  pusat  mulai berkurang  mengingat  daerah  yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
Perlu  dicermati  bahwa  pola  Pola  Hubungan  dan  Tingkat Kemandirian Daerah tidak ada yang memcapai interval 100% dikarenakan
50 52 54 56 58 60 62 64 2008 2009 2010 2011
Tahun 2008 = Tahun 2009  = Tahun 2010  = Tahun 2011 = = 62,99% = 55,98% = 55,03% = 54,39%
masih  adanya  campurtangan  dari  pemerintah  pusat  yang  cukup  besar pada pemerintah DKI Jakarta. Ada baiknya pemerintah DKI Jakarta kinerja keuangan  pemerintah DKI Jakarta di perbaiki
Fluktuatif kinerja keuangan pemda DKI Jakarta dilihat dari rasio kemandiri
Trend  rasio  kemandirian  kenaikanya  secara  berturut-turut  dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 0,64%, 0,95%, 7,01%.. Dari tahun ke tahun kenaikan pendapatan disebabkan kenaikan dana transfer diikuti pula pada pendapatan  asli  daerah  tahun  awal  periode  penelitian  kinerja  keuangan daerah mengalami penurunan yang disebabkan PAD yang berkurang dan pajak daerah tetapi pada item retribusi, hasil kekayaan, dan lain-lain PAD mengalami kenaikan walupun tidak signifikan dapat mempengaruhi rasio kemandirian.  Secara  keseluruah  rasio  kemandirian  pada  tahun  anggaran 2008-2011 tidak ada pencapaian yang melebihi 100%.

## b. Ratio Efektivitas
Rasio efektivitas PAD Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2011 Jenis Anggaran 2008 Anggaran 2009 Anggaran 2010 Anggaran 2011  Pajak Daerah 8.484.270.000.000,00 8.615.000.000.000,00   10.083.000.000.000,00   13.965.000.000.000,00  Retribusi Daerah 363.568.236.100,00 384.640.000.000,00 407.910.000.000,00 456.248.032.680,00  Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah Yang Dipisahka n 170.976.913.465,00 180.000.000.000,00 212.840.000.000,00 243.677.628.025,00  Lain-lain PAD 1.362.727.669.796,00 1.183.795.508.395,00   1.611.648.272.250,00   1.615.207.996.665,00 Jumlah PAD 10.381.542.819.361,00  10.363.435.508.395,00   12.315.398.272.250,00  16.280.133.657.370.00

## Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2011
Jenis realisasi 2008 realisasi 2009 realisasi 2010 Realisasi 2011  Pajak Daerah 8.751.273.782.037,00 8.560.134.926.182,00  10.751.745.151.388,10  15.221.249.152.689,46  Retribusi Daerah 395.639.567.901,00 416.896.030.531,45 439.210.908.273,00 609.349.051.004,00  Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah Yang Dipisahka n 163.151.310.356,00 181.130.584.183,00 223.005.615.402,00 278.789.767.934,40  Lain-lain PAD 1.145.500.880.462,03 1.442.896.417.886,83 1.478.030.506.977,95 1.716.599.322.802,96 Jumlah PAD 10.455.565.540.756,03  10.601.057.958.783,30  12.891.992.182.041,05  17.825.987.294.430,82
Table 4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2008-
2011
Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)
10.455.565.540.756,00
10.381.542.819.361,00
10.601.057.958.783,30
Tahun Realisasi PAD Target PAD Efektifitas % 2008 10.455.565.540.756,03 10.381.542.819.361,00 100,71% 2009 10.601.057.958.783,30 10.363.435.508.395,00 102,29% 2010 12.891.992.182.041,05 12.315.398.272.250,00 104,68% 2011 17.825.981.741.430,82 16.280.133.657.370,00 109,49% Rata-rata Rasio efektifitas tahun 2007-2011 104,292%
Tahun 2008 = Tahun 2009 = = 102,29% = 100,71%
12.891.992.182.041,05
12.315.398.272.250,00
17.825.981.741.430,80
16.280.133.657.370,00

## Bagan 2 Rasio Efektivitas
Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD tahun  anggaran  2008  sampai  dengan  tahun  2011  secara  berturut-turut adalah  sebesar  100,71%,  102,29%,  104,68%,  dan  109,49%.  Sesuai  Kriteria Penilaian  Efektivitas  Keuangan  Daerah  halaman  44  .  kinerja  keuangan daerah DKI Jakarta pada umumnya efektifitas keuangan daerah melewati 100%.  Menurut  criteria  Kepmendagri  No.690.900-327,  Tahun  1996  kinerja keuangan DKI Jakarta adalah sangat efektif.
Fluktuatif  kinerja  keuangan  pemda  DKI  Jakarta  dilihat  dari  Rasio efektivitas PAD
Trend rasio efektivitas kenaikanya secara berturut-turut dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 1,58%, 2,39%, 4,81%. Kenaikan PAD dipengaruhi dari sisi Peningkatan realisasi penerimaan PAD dari tahun anggaran 2008- 2011 dapat dicapai karena dilakukannya berbagai langkah dan upaya yang optimal  seperti;  peningkatan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  Pajak  dan Retribusi  Daerah,  kerja keras yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut  di  lapangan  untuk  peningkatan  PAD,  peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat,  peningkatan  koordinasi  dengan  unit  satuan  kerja terkait  dan  peningkatan  pengawasan  kepada  aparat  pemungut  maupun masyarakat  serta  peningkatan  survey  atau  observasi  di  lapangan  melalui pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi.
96 98 100 102 104 106 108 110 112 2008 2009 2010 2011 Tahun 2010 = Tahun 2011 = = 109,49% = 104,68%

## c. Rasio Efisiensi

## Tabel 4.3    Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2008-2011
Jenis pendapatan Realisasi 2008 Realisasi 2009 Realisasi 2010 Realisasi 2011  Pendapatan Asli Daerah 10.455.565.540.7 56,03 10.601.057.95 8.783,30 12.891.992.182.04 1,05 17.825.987.294.430,82  Dana Perimbangan 8.702.813.393.64 7,00 8.650.835.929 .772,00 10.133.994.811.08 7,00 10.462.963.410.649,00  Lain-lain Pendapatan Yang  Sah 63.378.946.200,0 0 10.787.700.00 0,00 0,00 8.410.777.790,00 Jumlah pendapatan (1) 19.221.757.880.6 03,03 19.262.681.58 8.555,30 23.025.986.993.12 8,05 28.297.361.482.869,82 JENIS BELANJA I Belanja Operasi 13.371.844.4 99.614,00 14.694.496.59 5.930,10 16.309.749.142.13 7,00 19.107.266.558.546,00 1 Belanja Pegawai 7.594.314.386.26 0,00 7.547.422.794 .478,00 8.537.848.251.424 ,00 9.895.560.039.177,00 2 Belanja Barang 5.255.670.594.90 5,00 6.773.237.463 .833,06 7.312.154.901.037 ,00 8.341.831.218.443,00 3 Belanja Bunga 14.998.359.777,0 0 9.943.209.211 ,00 7.421.194.046,00 4.353.524.981,00 4 Belanja Hibah 177.020.390.700, 00 305.274.309.2 65,00 423.468.762.400,0 0 825.595.987.217,00 5 Belanja Bantuan Sosial 329.840.767.972, 00 58.020.461.86 6,00 27.517.450.000,00 38.587.205.558,00 6 Belanja Bantuan Keuangan 598.357.277,0 0 1.338.583.230,00 1.338.583.170,00 II Belanja Modal 2.581.600.19 2.153,00 4.816.602.834 5.243.146.696.798 7.316.333.334.751,00
Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)
.892,00 ,00 1 Belanja Tanah 310.014.250.971, 00 1.574.898.884 .529,00 789.628.585.455,0 0 836.875.205.034,00 2 Belanja Peralatan danMesin 536.988.391.766, 00 1.151.718.217 .654,00 1.814.555.325.146 ,00 2.230.836.678.548,00 3 Belanja Gedung dan Bangunan 1.143.144.239.49 2,00 1.406.444.458 .495,00 1.272.971.144.201 ,00 2.178.504.183.603,00 4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 534.834.223.137, 00 565.449.291.3 31,00 1.162.459.219.136 ,00 1.661.022.855.743,00 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 56.619.086.787,0 0 118.091.982.8 83,00 203.532.422.860,0 0 409.094.411.823,00 III Belanja Tak Terduga 3.081.394.807,00 0,00 0,00 0,00 1 Belanja Tak Terduga 3.081.394.807,00 0,00 0,00 0,00 Jml Jumlah belanja (2) 15.953.444.6 91.767,00 19.511.099.43 0.822,10 21.552.895.838.93 5,00 26.423.599.893.297,00 Rasio efisiensi (3) (2) : (1)= (3) 82,99% 101,28% 93,60% 93,37%
10.455.565.540.756,03 19.221.757.880.603,03 10.601.057.958.783,30 19.262.681.588.555,30 12.891.992.182.041,05 23.025.986.993.128,05 17.825.981.741.430,82
28.297.361.482.869,82

## Bagan 1 Rasio Kemandirian
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  rasio  kemandirian keuangan  daerah  Pemerintah  daerah  DKI  Jakarta  pada  tahun  2008-2011 adalah  sebesar  54,39%,  55,03%,  55,98%,  dan  62,99%.  Sesuai  dengan  Pola Hubungan  dan  Tingkat  Kemandirian  Daerah  dapat  dikategorikan  pada tahun  anggaran  2008-2011  pemerintah  daerah  memiliki  pola  hubungan partisipatif  dikerenakan  ada  di  kisaran  interval  50  –  75  %  .  dimana kemampuan  daerah  adalah  sedang.  Menurut  Paul  Hersey  dan  Ken Blanchard  dalam  abdul  halim  (2001  :  168)  pola  partisipatif  adalah  dalam pemerintah  daerah  DKI  Jakarta  peranan  pemerintah  pusat  mulai berkurang  mengingat  daerah  yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
Perlu  dicermati  bahwa  pola  Pola  Hubungan  dan  Tingkat Kemandirian Daerah tidak ada yang memcapai interval 100% dikarenakan
50 52 54 56 58 60 62 64 2008 2009 2010 2011
Tahun 2008 = Tahun 2009  = Tahun 2010  = Tahun 2011 = = 62,99% = 55,98% = 55,03% = 54,39%
masih  adanya  campurtangan  dari  pemerintah  pusat  yang  cukup  besar pada pemerintah DKI Jakarta. Ada baiknya pemerintah DKI Jakarta kinerja keuangan  pemerintah DKI Jakarta di perbaiki
Fluktuatif kinerja keuangan pemda DKI Jakarta dilihat dari rasio kemandiri
Trend  rasio  kemandirian  kenaikanya  secara  berturut-turut  dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 0,64%, 0,95%, 7,01%.. Dari tahun ke tahun kenaikan pendapatan disebabkan kenaikan dana transfer diikuti pula pada pendapatan  asli  daerah  tahun  awal  periode  penelitian  kinerja  keuangan daerah mengalami penurunan yang disebabkan PAD yang berkurang dan pajak daerah tetapi pada item retribusi, hasil kekayaan, dan lain-lain PAD mengalami kenaikan walupun tidak signifikan dapat mempengaruhi rasio kemandirian.  Secara  keseluruah  rasio  kemandirian  pada  tahun  anggaran 2008-2011 tidak ada pencapaian yang melebihi 100%.

## d. Ratio Efektivitas
Rasio efektivitas PAD
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2011 Jenis Anggaran 2008 Anggaran 2009 Anggaran 2010 Anggaran 2011  Pajak Daerah 8.484.270.000.000,00 8.615.000.000.000,00   10.083.000.000.000,00   13.965.000.000.000,00  Retribusi Daerah 363.568.236.100,00 384.640.000.000,00 407.910.000.000,00 456.248.032.680,00  Hasil Pengelola an
Kekayaan
Daerah Yang Dipisahka n 170.976.913.465,00 180.000.000.000,00 212.840.000.000,00 243.677.628.025,00  Lain-lain PAD 1.362.727.669.796,00 1.183.795.508.395,00   1.611.648.272.250,00   1.615.207.996.665,00 Jumlah PAD 10.381.542.819.361,00  10.363.435.508.395,00   12.315.398.272.250,00  16.280.133.657.370.00 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2011 Jenis realisasi 2008 realisasi 2009 realisasi 2010 Realisasi 2011  Pajak Daerah 8.751.273.782.037,00 8.560.134.926.182,00 10.751.745.151.388,10  15.221.249.152.689,46
 Retribusi Daerah 395.639.567.901,00 416.896.030.531,45 439.210.908.273,00 609.349.051.004,00  Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah Yang Dipisahka n 163.151.310.356,00 181.130.584.183,00 223.005.615.402,00 278.789.767.934,40  Lain-lain PAD 1.145.500.880.462,03 1.442.896.417.886,83 1.478.030.506.977,95 1.716.599.322.802,96 Jumlah PAD 10.455.565.540.756,03  10.601.057.958.783,30  12.891.992.182.041,05  17.825.987.294.430,82
Table 4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2008-2011
Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)
10.455.565.540.756,00
10.381.542.819.361,00 10.601.057.958.783,30 10.363.435.508.395,00 12.891.992.182.041,05 12.315.398.272.250,00 Tahun Realisasi PAD Target PAD Efektifitas % 2008 10.455.565.540.756,03 10.381.542.819.361,00 100,71% 2009 10.601.057.958.783,30 10.363.435.508.395,00 102,29% 2010 12.891.992.182.041,05 12.315.398.272.250,00 104,68% 2011 17.825.981.741.430,82 16.280.133.657.370,00 109,49% Rata-rata Rasio efektifitas tahun 2007-2011 104,292%
Tahun 2008 = Tahun 2009 = Tahun 2010 = = 109,49% = 104,68% = 102,29% = 100,71%
16.280.133.657.370,00

## Bagan 2 Rasio Efektivitas
Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD tahun  anggaran  2008  sampai  dengan  tahun  2011  secara  berturut-turut adalah  sebesar  100,71%,  102,29%,  104,68%,  dan  109,49%.  Sesuai  Kriteria Penilaian  Efektivitas  Keuangan  Daerah  halaman  44  .  kinerja  keuangan daerah DKI Jakarta pada umumnya efektifitas keuangan daerah melewati 100%.  Menurut  criteria  Kepmendagri  No.690.900-327,  Tahun  1996  kinerja keuangan DKI Jakarta adalah sangat efektif.
Fluktuatif  kinerja  keuangan  pemda  DKI  Jakarta  dilihat  dari  Rasio efektivitas PAD
Trend rasio efektivitas kenaikanya secara berturut-turut dari tahun 2008-2011 adalah sebesar 1,58%, 2,39%, 4,81%. Kenaikan PAD dipengaruhi dari sisi Peningkatan realisasi penerimaan PAD dari tahun anggaran 2008- 2011 dapat dicapai karena dilakukannya berbagai langkah dan upaya yang optimal  seperti;  peningkatan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  Pajak  dan Retribusi  Daerah,  kerja keras yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut  di  lapangan  untuk  peningkatan  PAD,  peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat,  peningkatan  koordinasi  dengan  unit  satuan  kerja terkait  dan  peningkatan  pengawasan  kepada  aparat  pemungut  maupun masyarakat  serta  peningkatan  survey  atau  observasi  di  lapangan  melalui pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi.
96 98 100 102 104 106 108 110 112 2008 2009 2010 2011
Jenis pendapatan Realisasi 2008 Realisasi 2009 Realisasi 2010 Realisasi 2011
Tahun 2011 =
 Pendapatan Asli Daerah 10.455.565.540.7 56,03 10.601.057.95 8.783,30 12.891.992.182.04 1,05 17.825.987.294.430,82  Dana Perimbanga n 8.702.813.393.64 7,00 8.650.835.929 .772,00 10.133.994.811.08 7,00 10.462.963.410.649,00  Lain-lain Pendapatan Yang  Sah 63.378.946.200,0 0 10.787.700.00 0,00 0,00 8.410.777.790,00 Jumlah pendapatan (1) 19.221.757.880.6 03,03 19.262.681.58 8.555,30 23.025.986.993.12 8,05 28.297.361.482.869,82 JENIS BELANJA I Belanja Operasi 13.371.844.4 99.614,00 14.694.496.59 5.930,10 16.309.749.142.13 7,00 19.107.266.558.546,00 1 Belanja Pegawai 7.594.314.386.26 0,00 7.547.422.794 .478,00 8.537.848.251.424 ,00 9.895.560.039.177,00 2 Belanja Barang 5.255.670.594.90 5,00 6.773.237.463 .833,06 7.312.154.901.037 ,00 8.341.831.218.443,00 3 Belanja Bunga 14.998.359.777,0 0 9.943.209.211 ,00 7.421.194.046,00 4.353.524.981,00 4 Belanja Hibah 177.020.390.700, 00 305.274.309.2 65,00 423.468.762.400,0 0 825.595.987.217,00 5 Belanja Bantuan Sosial 329.840.767.972, 00 58.020.461.86 6,00 27.517.450.000,00  38.587.205.558,00 6 Belanja Bantuan Keuangan - 598.357.277,0 0 1.338.583.230,00 1.338.583.170,00 II Belanja 2.581.600.19 4.816.602.834 5.243.146.696.798 7.316.333.334.751,00
c. Rasio efisiensi
15.953.444.691.767,00 19.221.757.880.603,03 Modal 2.153,00 .892,00 ,00 1 Belanja Tanah 310.014.250.971, 00 1.574.898.884 .529,00 789.628.585.455,0 0 836.875.205.034,00 2 Belanja Peralatan danMesin 536.988.391.766, 00 1.151.718.217 .654,00 1.814.555.325.146 ,00 2.230.836.678.548,00 3 Belanja Gedung  dan Bangunan 1.143.144.239.49 2,00 1.406.444.458 .495,00 1.272.971.144.201 ,00 2.178.504.183.603,00 4 Belanja  Jalan, Irigasi, dan Jaringan 534.834.223.137, 00 565.449.291.3 31,00 1.162.459.219.136 ,00 1.661.022.855.743,00 5 Belanja  Aset Tetap Lainnya 56.619.086.787,0 0 118.091.982.8 83,00 203.532.422.860,0 0 409.094.411.823,00 III Belanja  Tak Terduga 3.081.394.807,00 0,00 0,00 0,00 1 Belanja Tak Terduga 3.081.394.807,00  0,00 0,00 0,00 Jml Jumlah belanja (2) 15.953.444.6 91.767,00 19.511.099.43 0.822,10 21.552.895.838.93 5,00 26.423.599.893.297,00 Rasio efisiensi (3) (2) : (1)= (3) 82,99% 101,28% 93,60% 93,37%
=  82,99%
19.511.099.430.822,10
19.262.681.588.555,30 21.552.895.838.935,00
23.025.986.993.128,05 26.423.599.893.297,00
28.297.361.482.869,82
Bagan 4. 3 rasio efesiensi
Berdasarkan  data  diatas  diketahui  bahwa  rasio  efisiensi  belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada tahun  2008  sampai  2011  adalah    82,99%.  101,28%,  93,60%  dan  93,37%  . sesuai dengan Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah pada halaman 45  tentang  Kriteria  Penilaian  Efisiensi  Keuangan  Daerah.  Pada  tahun anggaran 2008 kinerja keuangan DKI Jakarta adalah cukup efisien. Pada
0 20 40 60 80 100 120 2008 2009 2010 2011 Tahun 2011  = Tahun 2010    = Tahun 2009    = =   93,37% =   93,60% =  101,28%
tahun  anggaran  2009  tingkat  efisiensi  adalah  tidak  efisien  karena  berada pada interval >100.  Pada tahun anggaran 2010 dan 2011 tingkat efisisensi kinerja  keuanagn  DKI  Jakarta  adalah  pada  interval  >90  –  100  berarti kriterianya adalah kurang efisien.
Fluktuatif  kinerja  keuangan  pemda  DKI  Jakarta  dilihat  dari  Rasio efisiensi
Trend    rasio  efisiensi    secara  berturut-turut  dari  tahun  2008-2011 adalah sebesar  18,29%, -7,68%,- 0,23%. Berdasarkan tahun anggaran 2008- 2009  tingkat  efisiensi  mengalami  kenaikan  yang  berarti  keefisisensi keuangan DKI Jakarta mengalami penurunan dari cukup efisien ke tidak efisien. Butuh program yang konkret agar tingkat efisiensi dapat teratasi teutama dalam kinerja pemerintah daerah terhadap pendapatan maupun belanja  daerah.  Agar  kedepannya  tingkat  efisiensi  dapat  di  kategorikan efisien.
Ketidak  efeisienan  disebabkan  pada  belanja  operasional  yang dimana terlalu mempengaruhi terhadap pendapatan.

## d. Rasio aktivitas
Berikut adalah perhitungan rasio aktivita s yang datanya bersumber dari  laporan  realisasi  anggaran  pada  tahun  anggaran  2008  sampai  tahun anggran 2011.
M. Agung Satryo Utomo : Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas Dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran ...
Jenis belanja Realisasi 2008 Realisasi 2009 Realisasi 2010 Realisasi 2011 I Belanja Operasi (1) 13.371.844.499.614,00  14.694.496.595.930,10 16.309.749.142.137,00 19.107.266.558.546,00 Belanja Pegawai 7.594.314.386.260,00 7.547.422.794.478,00 8.537.848.251.424,00 9.895.560.039.177,00 Belanja Barang 5.255.670.594.905,00 6.773.237.463.833,06 7.312.154.901.037,00 8.341.831.218.443,00 Belanja Bunga 14.998.359.777,00 9.943.209.211,00 7.421.194.046,00 4.353.524.981,00 Belanja Hibah 177.020.390.700,00 305.274.309.265,00 423.468.762.400,00 825.595.987.217,00 Belanja Bantuan Sosial 329.840.767.972,00 58.020.461.866,00 27.517.450.000,00 38.587.205.558,00 Belanja Bantuan Keuangan - 598.357.277,00 1.338.583.230,00 1.338.583.170,00 II Belanja Modal (2) 2.581.600.192.153,00 4.816.602.834.892,00 5.243.146.696.798,00 7.316.333.334.751,00 Belanja Tanah 310.014.250.971,00 1.574.898.884.529,00 789.628.585.455,00 836.875.205.034,00 Belanja Peralatan Dan Mesin 536.988.391.766,00 1.151.718.217.654,00 1.814.555.325.146,00 2.230.836.678.548,00 Belanja Gedung dan Bangunan 1.143.144.239.492,00 1.406.444.458.495,00 1.272.971.144.201,00 2.178.504.183.603,00
Tabel 4 Perhitungan Rasio Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Terhadap APBD Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2007-2011
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 534.834.223.137,00 565.449.291.331,00 1.162.459.219.136,00 1.661.022.855.743,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 56.619.086.787,00 118.091.982.883,00 203.532.422.860,00 409.094.411.823,00 III  Belanja Tak Terduga 3.081.394.807,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Tak Terduga 3.081.394.807,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah belanja (3) 15.953.444.691.767,00    19.511.099.430.822,10 21.552.895.838.935,00 26.423.599.893.297,00 (1):(3) Rasio keserasian Belanja operasi 83,81% 75,31% 75,67% 72,31% (2):(3) Rasio keserasian Belanja modal 16,19% 24,69% 24,33% 27,69% Rata – Rata Rasio Belanja operasi 76,775% Rata – Rata Rasio Belanja modal 23,225% Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)
M. Agung Satryo Utomo : Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas Dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran ...
Rasio keserasian Belanja operasi
13.371.844.499.614,00
15.953.444.691.767,00 14.694.496.595.930,10 19.511.099.430.822,10 16.309.749.142.137,00 21.552.895.838.935,00
19.107.266.558.546,00 26.423.599.893.297,00 Bagan 4 rasio aktivitas belanja operasi 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 2008 2009 2010 2011
Tahun 2008   =
Tahun 2009   = Tahun 2010  = Tahun 2011   = = 72,31% = 75,67% = 75,31% = 83,81%

## Rasio keserasian Belanja modal
2.581.600.192.153,00
15.953.444.691.767,00 4.816.602.834.892,00 19.511.099.430.822,10 5.243.146.696.798,00 21.552.895.838.935,00
7.316.333.334.751,00
26.423.599.893.297,00

## Bagan 5 rasio aktivitas belanja modal
Dari  perhitungan  rasio  aktifitas  diatas  terlihat  bahwa  sebagian besar  dana  dialokasikan  untuk  belanja  modal  sehingga  rasio  belanja operasi  tehadap  APBD  masih  sangat  rendah.  Ratio  belanja  operasi  pada tahun  2008  belanja  operasi  sebesar  83,81%  dan  belanja  modal  sebesar 16,19%. pada tahun 2009 belanja operasi sebesar 75,31% dan belanja modal sebesar 24,69% pada tahun 2010 belanja operasi sebesar 75,67% dan belanja
0 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011
Tahun 2008  = Tahun 2009  = Tahun 2010  = Tahun 2011  = = 27,69% = 24,33% = 24,69% = 16,19%
modal sebesar 24,33% pada tahun 2011 belanja operasi sebesar 72,31% dan belanja modal sebesar 27,69%.
Dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  ratio  aktifitas  pemerintah daerah DKI Jakarta lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi dari  pada  belanja  modal.  Belanja  pegawai/  personalia  perlu  ditekan  oleh pemerintah  daerah  DKI  Jakarta  guna  dialokasikan  untuk  belanja  modal/ pembangunan untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta.
e. Rasio Pertumbuhan
Tabel 5 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah DKI
Jakarta tahun anggaran 2008-2011. No. Keterangan 2008 2009 2010 2011 1 Pendapatan Asli Daerah 10.455.565.540.756,03 10.601.057.958.783,30 12.891.992.182.041,05 17.825.987.294.430,82 2  Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 1,39% 21,61% 38,27% 3 pendapatan 19.221.757.880.603,03 19.262.681.588.555,30 23.025.986.993.128,05 28.297.361.482.869,82 4 Pertumbuhan Pendapatan 0,21% 19,53% 22,89% 5 Belanja Operasi 13.371.844.499.614,00 14.694.496.595.930,10 16.309.749.142.137,00 19.107.266.558.546,00 6 Pertumbuhan Belanja Operasi 9,89% 10,99% 17,15% 7 Belanja Modal 2.581.600.192.153,00 4.816.602.834.892,00 5.243.146.696.798,00 7.316.333.334.751,00 8 Pertumbuhan Belanja Modal 86,57% 8,85% 39,54%

## Sumber : APBD dan Realisasi Anggaran Pemda DKI Jakarta, data diolah (2012)
1) Perhitungan Pertumbuhan PAD. a) 10.601.057.958.783,30  -  10.455.565.540.756,03  = 1,39% 10.455.565.540.756,03 b) 12.891.992.182.041,05  -  10.601.057.958.783,30  = 21,61%
10.601.057.958.783,30
c) 17.825.987.294.430,82  -    12.891.992.182.041,05  = 38,27% 12.891.992.182.041,05 2) Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan. a) 19.262.681.588.555,30  -  19.221.757.880.603,03  = 0,21% 19.221.757.880.603,03 b) 23.025.986.993.128,05  -  19.262.681.588.555,30  = 19,53% 19.262.681.588.555,30 c) 28.297.361.482.869,82  -  23.025.986.993.128,05  = 22,89% 23.025.986.993.128,05 3) Perhitungan Pertumbuhan Belanja Operasi a) 14.694.496.595.930,10  -  13.371.844.499.614,00  = 9,89% 13.371.844.499.614,00 b) 16.309.749.142.137,00  -  14.694.496.595.930,10  = 10,99% 14.694.496.595.930,10 c) 19.107.266.558.546,00  -  16.309.749.142.137,00  = 17,15% 16.309.749.142.137,00 4) Perhitungan Pertumbuhan Belanja Modal. a) 4.816.602.834.892,00 - 2.581.600.192.153,00 = 86,57% 2.581.600.192.153,00 b) 5.243.146.696.798,00 - 4.816.602.834.892,00 = 8,85% 4.816.602.834.892,00 c) 7.316.333.334.751,00 - 5.243.146.696.798,00 = 39,54% 5.243.146.696.798,00
Dari  perhitungan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pertumbuhan APBD  DKI  Jakarta  pada  tahun  anggaran  2008-2011  menunjukan pertumbuhan  positif.  Terutama  pertumbuhan  pendapatan,  ada kecendrungan  PAD  DKI  Jakarta  mengalami  kenaikan  yang  disebabkan terutama adalah pada sector pajak daerah , retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
PAD  juga  mengalami  pertumbuhan  yang  pling  signifikan  pada tahun 2011 sebesar 38,27% dan pada tahun 2009 pertunbuhan yang paling
terendah  sebesar  1,39%.  pertumbuhan  tersebut  disebabkan  karena menurunnya realisasi pos-pos PAD seperti pajak daerah,.
Selain  pendapatan,  belanja  pemerintah  DKI  Jakarta  yang  terdiri belanja  operasi  dan  belanja  modal  juga  mengalami  pertumbuhan.  belanja operasi pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar  17,15% karena    pada    tahun    2010  semua  pos-pos  belanja  rutin seperti belanja administrasi umum, belanja bagi hasil dan antuan keuangan serta belanja tidak disangka mengalami kenaikan akibatnya pertumbuhan belanja  modal    pada    tahun    2009    turun,  yang  pada  tahun  2009 pertumbuhannya sebesar 11,10% pada tahun 2010 sebesar 2,63%.
Dari  analisis  rasio  petumbuhan  diatas  kinerja  pengelolaan keuangan  DKI  Jakarta  baik  karena  pemerintah  DKI  Jakarta  mampu meningkatkan  pertumbuhan  pendapatan  yang  lebih  tinggi  dibanding tahun  sebelumnya.  Walaupun    pertumbuhan  PAD    tahun    2009    lebih rendah  dari  pertumbuhan  tahun  2007,  2008.  setidaknya  pemerintah mampu  mempertahankan  Penerimaan  PAD  tahun  2010  dan  PAD  tetap mengalami pertumbuhan.

## SARAN & SIMPULAN Simpulan
Kesimpulan  hasil  penelitian  pada  pengukuran  kinerja  keuangan pemerintah daerah adalah antara lain:
a. Rasio  Kemandirian  keuangan  daerah  Pemerintah  daerah  DKI  Jakarta pada  tahun  2008-2011  adalah  sebesar  54,39%,  55,03%,  55,98%,  dan 62,99%.  Sesuai  dengan  Pola  Hubungan  dan  Tingkat  Kemandirian Daerah  dapat  dikategorikan  pada  tahun  anggaran  2008-2011 pemerintah  daerah  memiliki  pola  hubungan  partisipatif  dikerenakan ada di kisaran interval 50 – 75 % .
b. Trend  Rasio  Kemandirian  secara  berturut-turut  dari  tahun  2008-2011 adalah sebesar 1,58%, 2,39%, 4,81%.
c. Rasio Efektivitas PAD tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara  berturut-turut  adalah  sebesar  100,71%,  102,29%,  104,68%,  dan 109,49%.  Sesuai  Kriteria  Penilaian  Efektivitas  Keuangan  Daerah halaman  44  .  kinerja  keuangan  daerah  DKI  Jakarta  pada  umumnya efektifitas  keuangan  daerah  melewati  100%.  Menurut  criteria Kepmendagri  No.690.900-327,  Tahun  1996  kinerja  keuangan  DKI Jakarta adalah sangat efektif.
d. Trend Rasio Efektivitas PAD tahun anggaran 2008-2011 adalah sebesar 1,58%, 2,39%, 4,81%.
e. Rasio Efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Daerah  DKI  Jakarta  pada  tahun  2008  sampai  2011  adalah  82,99%. 101,28%, 93,60% dan 93,37% . sesuai dengan Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah pada halaman 45 tentang Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan  Daerah.  Pada  tahun  anggaran  2008  kinerja  keuangan  DKI Jakarta  adalah  cukup  efisien.  Pada  tahun  anggaran  2009  tingkat efisiensi  adalah  tidak  efisien  karena berada  pada  interval  >100.   Pada tahun anggaran 2010 dan 2011 tingkat efisisensi kinerja keuanagn DKI Jakarta  adalah  pada  interval  >90  –  100  berarti  kriterianya  adalah kurang efisien.
f. Trend    Rasio  Efisiensi    tahun    anggaran  2008-2011  adalah  sebesar 18,29%, -7,68%,- 0,23%.
g. Trend  dari  perhitungan  aktivitas  disebabkan  program  kerja  yang mengalami kenaikan.
h. Trend pertumbuhan dari setiap pehitungan meningkat.

## Saran
Maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain sebagai berikut:
a. Ada  baiknya  pemerintah  DKI  Jakarta  meningkatkan  PAD.  Dengan program kongret yang dimana dapat meningkatkan PAD. potensi PAD Jakarta sangatlah besar dibandingkan pada daerah otonomi lainya.
b. Meningkatkan  sisi  efesiensi  dengan  pengurangan  belanja  terutama belanja pegawai dan meningkatkan PAD melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.
c. Pemerintah daerah DKI Jakarta ada baiknya  memprioritaskan belanja modal  dari  pada  belanja  operasi.  Belanja  pegawai  perlu  ditekan  oleh pemerintah daerah DKI Jakarta guna dialokasikan untuk belanja modal untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta.
Peningkatan  pembangunan  jangka  panjang  dalam  serta  peningkatan investor . bertujuan mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta meliputi perluasan  lapangan  kerja.  Serta    peningkatan  kualitas  SDM  pada masyarakat DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuyamin, Oyok, 2010. Perpajakan Pusat dan Daerah, Humaniora, Bandung. Abdullah,  Syukriy, Jurnal  SNA: Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (Dau)  Dan Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Terhadap  Belanja  Pemerintah Daerah:  Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Dan Bali, 2003
Afrizawati, Jurnal  Ekonomi  dan  Informasi  Akuntansi:  Analisis  Flypaper  Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2012 Anggiat  Situngkir.  2009. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Bernanda,  Gatot  Tri  Bawono.  2008. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Brata.2004. ’’Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonom i’’. Jakarta
Bakhrudin  politeknik  negeri  malang  ghozali  maskie  moh.  Khusaini, peranan  pendapatan  asli  daerah  (pad)  terhadap  belanja  daerah  langsung untuk mendukung kemandirian daerah (studi kasus pemerintah kota malang)
Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari.  2007. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor Publik, Vol 08 No. 01 Februari 2007. BPFE UGM. Yogyakarta
David  Harianto,  Priyo  Hari  Adi.  2006. Hubungan  Antara  Dana  Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Febrian, Riandasa Anugerah, Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Terhadap  Belanja  Daerah  (Bd)  Pada Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah , 2011 Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS . Cetakan IV. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
Halim,  Abdul.  2001.  Anggaran  daerah  dan  “fiscal  stress”  (Sebuah  studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (4): 346-357.
Holtz-Eakin,  Douglas,  Harvey  S.  Rosen,  &  Schuyler  Tilly.  1994. Intertemporal analysis of state an local government spending: Theory and tests. Journal of Urban Economics 35: 159-174.
Hoover,  Kevin  D.  &  Steven  M.  Sheffrin.  1992.  Causation,  spending,  and taxes:  Sand  in  the  Sandbox  or  tax  collector  for  the  welfare  state? The American Economics Review 82 (1): 225-248. Jogiyanto.  2007. Metodologi  Penelitian  Bisnis  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman- pengalaman. Yogyakarta: BPFE. Joulfaian, D. & R. Mookerjee. 1990. The intertemporal relationship between state and local government revenues and expenditures: Evidence from OECD countries. Public Finance 45: 109-117. Kusnandar,  Dodik  Siswantoro, Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  29/2002  tentang  Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan  Tatausaha  Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Maimunah,  Mutiara, Jurnal  SNA:  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum (Dau)  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Terhadap  Belanja  Daerah  Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera, 2006 Prakosa, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Prakosa, Kesit  Bambang . 2004.  Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi empiric di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol. 8 No. 2
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014
Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007.
Ridwan. 2005, Metode dan Teknik Menyusun Tesis , Bandung : Bina Cipta. Saragih,  Juli  Panglima.  2003. Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah Dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.
Siahaan,  Marihot,  2000, Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah ,  PT  Grafindo Persada, Jakarta. Sugiyono. 2009. Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Bandung Supranto. J. Statistik , Teori dan Aplikasi . Edisi Enam. Gramedia. Jakarta Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang  No.  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Wibowohadi,  Wahyu, Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada
Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur), Universitas Islam Indonesia, 2011