INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2538-2550 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi
L.ma Naf'iyyah Hasibuan 1 🖂 , Qinthara Nur Faza 2 , Rezya Aprilia Nylam Fitriani 3 , Oemar Attallah 4
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Email: elmanafiyyah26@students.unnes.ic.id 1 🖂

## Abstrak
Indonesia ialah negara yang demokratis serta negara hukum. Perihal itu dituangkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang pemerintahannya dilaksanakan menurut aturan hukum ialah definisi negara hukum. Di sisi lain, negara demokratis ialah interpretasi dari gagasan bahwa negara itu terutama  milik  rakyat.  Pembelaan  hak  asasi  manusia,  terkhusus  hak  mengenai  kebebasan  berekspresi, merupakan ciri khas demokrasi dan masyarakat yang diatur oleh supremasi hukum. Penelitian ini memiliki tujuan agar  mengetahui  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  sebagai  Aktualisasi  Negara  Hukum  dan Demokrasi dan pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan  Demokrasi.  Penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  hukum  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  yaikni Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dilindungi oleh konstitusi serta hukum. Dalam hal perlindungan hak asasi manusia, Indonesia telah berupaya mewujudkan paham negara hukum dan demokrasi. Kenyataannya, pemerintah  membentuk  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  untuk  membela  hak  asasi  manusia.  Namun, pelanggaran hak asasi manusia tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia  tidak  berjalan  mulus,  dan  bahwa  penegakan  hukum  dan  demokrasi  belum  efektif  diwujudkan  di Indonesia  mengenai  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  karena  sejumlah  masalah  dengan  penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Kata kunci: Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Hukum.

## Abstract
Indonesia  is  a  country  of  law  also  democracy.  This  is  contained  in  the  UUD  1945.  One  of  the  features of  a rechtstaat also democracy is the preservation of human rights, especially freedom of expression. Yet, there are still a lot of abuses of human rights in Indonesia, especially freedom of speech. This research intends to discover the human rights protection in Indonesia as the actualization of the rechtstaat and democracy, also the execution of human rights protection in Indonesia as the actualization of the rechtstaat and democracy. The qualitative legal research approach is used in this work. As seen by the result, human rights protection in Indonesia is guaranteed by law and the constitution. So that in terms of protecting human rights, Indonesia has attempted
to actualize the idea of a rechtsaat and democracy. In fact, the government also formed an institution to protect human rights, namely the Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. However, these violations of human rights show that the execution of the human rights protections in Indonesia has not gone well so that the rechtstaat and democracy have not been optimally actualized in Indonesia in terms of protecting human rights. This is caused by several problems of law enforcement and human rights.
Keywords: Democracy; Human rights; Law.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI  1945)  yang menjadi  konstitusi  tertulis  di  Negara  Indonesia  serta  menjadi  cerminan  dari  tujuan  hukum Indonesia, dengan tegas sudah menentukan prinsip-prinsip yang fundamental, termasuk prinsip demokrasi dan prinsip negara. Kedua konsep ini  dicantumkan  pada Pasal 1 ayat (2) serta (3) konstitusi Indonesia. Pasal 1 ayat (2) konstitusi Indonrsia menjelaskan bahwa rakyat memegang kedaulatan  yang  dijalankan  sesuai  dengan  UUD.  Berdasarkan  hal  itu,  UUD  NRI  1945  dapat dianggap  secara  tegas  berlandaskan  pada  pemerintahan  yang  demokratis  karena penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada kedaulatan rakyat (Iswari, 2020). Pasal 1 ayat (3) pun dengan khusus mengatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum, bukanlah negara kekuasaan ( Machtsstaat) (Rahmatullah, 2020).
Negara  hukum  ialah  negara  dengan  sistem  ketatanegaraannya  berdasarkan  aturan hukum.  Hukum  ialah  kata  yang  abstrak,  oleh  demikian  peraturan  perundang-undangan berfungsi  sebagai  perwujudan  dengan  mengkodifikasikan  suatu  undang-undang  ke  dalam kertas. Undang-undang setiap negara memiliki hierarki sendiri (Airlangga, 2019).
Frederich  Julius  Stahl  mengatakan  bahwa  di  negara  hukum,  ada  empat  unsur  yang  di antaranya (Hadi, 2022):
a. Diakui dan dilindunginya hak-hak asasi manusia ( grondrechten)
b. Negara diselenggarakan sesuai  dengan trias  politica (pemisahan kekuasaan  negara  pada kekuasaan yudisial, legislatif, serta eksekutif) ( scheiding van machten)
c. Penyelenggaraan  pemerintahan  berpedoman  pada  perundang-undangan  ( wetmatigheid van het bestuur)
d. Adanya peradilan  administrasi negara  yang  memiliki wewenang  pada penanganan  kasus mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah ( administratieverechtspraak)
Ciri-ciri negara hukum Pancasila  di Indonesia ialah sebagai  berikut  (Abdullah & Basuki, 2022).
a. Supremacy of Law ada dan berpedoman kepada nilai dari 5 sila yang terdapat di Pancasila
b. Menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa serta adanya jaminan kebebasan kepercayaan serta beragama
c. Mengakui Dignity, Equality, Hak-Hak Asasi Manusia, serta Liberty
d. Berasaskan pada kesatuan, kerukunan, serta kekeluargaan
e. Adanya demokrasi disertai dengan mufakat
f. Terdapat pemisahan kekuasaan
g. Terdapat Check and Balance untuk menggapai tujuan-tujuan dari negara
h. Peradilan diadakan secara adil dan bebas
i. Mengakui hak-hak warga negara disertai dengan berdirinya lembaga untuk melindungi hak- hak dari warga negaranya
j. Berasaskan keterbukaan untuk menggapai tujuan dari negara
Negara demokrasi adalah suatu corak dari kedaulatan rakyat, yang menyiratkan bahwa negara ialah  milik rakyat semaksimal  mungkin.  Karena  kriteria  berkembangnya suatu negara mencakup terdapatnya wilayah, pemerintahan, warga, serta memiliki pengakuan dan hubungan dengan bangsa lain, penguasa dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Pemerintah adalah penguasa dalam  masalah,  terutama  individu  yang  mempunyai  kekuasaan  pemerintahan  sebagai perwakilan  orang  lain  yang  memiliki  otoritas  sebagai  pemerintah  dalam  mengelola  negara. Demokrasi  ialah  pemerintahan  untuk  rakyat,  dari  rakyat,  serta  oleh  rakyat.  Mayoritas  rakyat memilih  pemerintah,  yang  kemudian  berwenang  sebagai  orang  yang  menjalankan  dan memimpin negara sesuai dengan undang-undang yang telah diundangkan (Airlangga, 2019).
Menurut Franz Magnis Suseno, ada lima ciri utama negara demokrasi. Demokrasi memiliki lima tanda (Rokilah, 2020):
a. Masyarakat secara nyata mengontrol pemerintah;
b. Negara hukum;
c. Prinsip mayoritas;
d. Terjaminnya hak-hak demokratis;
e. Pemilihan umum yang bebas
Salah satu ciri masyarakat demokratis dan supremasi hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Meski demikian, pelanggaran HAM terus kejadian di Indonesia, khususnya terhadap jurnalis,  yang merupakan  pelanggaran terhadap hak  kebebasan  berpendapat. Salah  satunya adalah  agresi  terhadap  jurnalis  Tempo,  Nurhadi,  yang  diserang  ketika  melaksanakan  tugas jurnalistiknya di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di Surabaya. Nurhadi menerima penganiayaan ketika  mengerjakan  proyek  redaksi  Majalah  Tempo.  Wahyu  Dhyatmika,  Pemimpin  Redaksi
Majalah Tempo ketika itu, menyatakan Nurhadi sedang meminta konfirmasi dari Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Wind sudah ditentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai tersangka dari tindak penyuapan pajak (Andryanto, 2022).
Penelitian mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia sudah dilaksanakan oleh Lestari dan Arifin ditahun 2019 dengan tajuk “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” (Arifin & Lestari, 2019). Akan  tetapi,  penelitian  ini  tentunya  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian  itu  dikarenakan penelitian tersebut menjelaskan perihal perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan perspektif Pancasila,  sedangkan  penelitian  ini  membahas  mengenai  perlindungan  HAM  dengan  sudut pandang negara hukum dan demokrasi.
Penelitian ini mempunyai tujuan agar menambah pengetahuan mengenai perlindungan Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  sebagai  Aktualisasi  Negara  Hukum  dan  Demokrasi  dan pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan Demokrasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  kualitatif  dipakai  di  penelitian  ini.  Berdasarkan  pendapat  Saryono,  penelitian kualitatif dipakai untuk menggali, menemukan, mendeskripsikan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan  efek  sosial  yang  tidak  bisa  dijelaskan,  diukur,  atau  dideskripsikan  melalui pendekatan penelitian kuantitatif. Proses atau model pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif  diterapkan  dalam  proses  yang  berkesinambungan  dan  simultan.  Artinya  saat mengumpulkan data, peneliti juga melakukan analisis datai secarai bersamaan (Harahap, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan Demokrasi Perlindungan hak asasi manusia adalah suatu jati diri dari negara hukum serta demokrasi. HAM harus dilindungi di negara-negara yang mengungkapkan bahwa negara itu ialah negara hukum  dan  demokrasi,  termasuk  negara  Indonesia.  HAM  ialah  hak-hak  dari  manusia  yang mendasar  yang  tak  dapat  dibatalkan  siapapun  selama  seseorang  masih  hidup.  Hak  Asasi Manusia ialah suatu bentuk kekuasaan yang dipunyai individu sejak ketika lahir dan diterima sebagai bentuk anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa (Muhtaj, 2013).
Berdasarkan analisis historis, pertempuran HAM yang terintegrasi dimulai di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, dengan definisi hak asasi manusia dalam piagam Magna Carta  menjadi
komponen pemberontakan para baron melawan Raja John. Piagam ini mencakup materi dasar yang harus diterapkan oleh otoritas, serta perlindungan hak asasi manusia, meliputi hak sosial, ekonomi, individu, serta politik. The Hobeas Corpus Act diadopsi pada tahun 1670, dan itu terdiri dari perintah atau arahan dari Raja bahwa setiap orang yang ditangkap harus segera dibawa ke hadapan hakim dan diberitahu tuduhan penahanannya. Hak-hak rakyat semakin mulai diakui secara umum.
Semangat  hak  asasi  manusia  dan  pelestariannya  diartikulasikan  secara  cukup  eksplisit dalam RUU Hak Asasi Manusia Virginia dan Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776, yang memicu pertumbuhan  hak  asasi  manusia.  Di  6  Juli  1776,  Deklarasi  Kemerdekaan  Amerika  Serikat menyatakan bahwa seluruh individu dilahirkan bersama kebebasan serta persamaan, bersama hak  mengejar  kebahagiaan  serta  kehidupan,  dan  juga  kebutuhan  untuk  mengubah pemerintahan  yang  tak  berpegang  pada  aturan  dasar.  Di  Perancis  di  tahun  1789  kemudian muncul “ Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen/Declaration ofthe Rights of Man and of the Citizen (Deklarasi hakhak asasi manusia serta warganegara) ” yang isinya terdapat 5 hak yang  diakui,  diantaranya: resistence  a  l’oppression (perlawanan  penindasan), liberte (kebebasan), propiete (kepemilikan harta), securite (keamanan), serta egalite (persamaan).
“ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ” diterbitkan  pada  1948.  Deklarasi  tersebut  berisi  prinsip-prinsip  kebebasan,  persamaan, kepemilikan  properti,  hak  dalam  perkawinan,  kebebasan  beragama,  serta  pendidikan,  hak bekerja  termasuk  kebebasan  untuk  mengubah  agama,  serta  berbagai  instrumen  lain  yang memperkaya  eksistensi  perlindungan  HAM  dan  juga  sebagai  bahan  referensi  yang  tak  bisa dikesampingkan.
Tahapan secara yuridis yang dijalankan guna memacu perlindungan HAM yakni di New Delhi  di tahun 1928 sudah diadakan “ Seminar on Approaches to Human Rights in Asia ” dan diadakan Unesco-Paris, Centrefor Human RightsEducation andResearch NewDelhi, serta United Nation University-Tokyo. The Singapore White Paper on Shared Values, yang diterbitkan pada tahun  1991,  merupakan  upaya  kedua.  Pada  tanggal  26-28  Januari  1993,  penyelenggaraan konferensi akademis mengenai HAM  di Asia Pasifik, dan  saat  April 1993, menyelenggarakan Konferensi Hak Asasi Manusia  bagi wilayah Asia Pasifik  di Bangkok,  serta tercapai membuat suatu dokumen, yang dikenal sebagai “ Bangkok Agreements” . Usaha terakhir ialah organisasi HAM ASEAN dibentuk (Rokilah, 2020).
HAM di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan yakni di zaman penjajahan Belanda diatur dalam Peraturan Hindia Belanda tahun 1854 yang yang tertuang pada Wet Belanda, di
dalamnya terkandung hak-hak asasi manusia akan tetapi pada Wet tersebut ada perlakuan yang berbeda  bagi  warga  negara  keturunan  Eropa  dengan  orang  Pribumi  ( Inlander  en  met  ben gelijkgesteinden). Pada pengaturan dari Belanda, hak asasi manusia untuk kelompok Pribumi banyak yang dibatasi yaitu terdapat ketimpangan dalam porsi jaminan hak asasi manusia bagi kelompok Eropa dengan hak asasi manusia bagi kelompok Pribumi. Hal ini tertuang di peraturan Pasal 1 Wetbook van Strafreht voor Nederlands Indie yang mengandung asas Nullum poena sine lege, yakni seseorang dari golongan pertama hanya bisa dilakukan penuntutan pidananya dengan dasar bahwa dirinya melakukan pelanggaran hukum itu sertelah peraturan mengenai hal itu disahkan sebelum terjadinya pelanggaran (Muni, 2020).
Sebelum  amandemen,  UUD  1945  hanya  memberikan  garis  besar  pasal-pasal  hak  asasi manusia pada hal perlindungan. Berdasarkan UUD 1945, sesudah direvisi, selain menentukan HAM secara umum, UUD NRI 1945 mempunyai bab tersendiri mengenai HAM, yakni BAB X yang berisikan sampai dengan  10 Pasal dimulai dengan  Pasal 28A dan diakhiri  dengan Pasal 28J. Bahkan  di  Pasal  28  I  ayat  (4)  konstitusi  Indonesia  menunjukkan  bahwa  negara,  khususnya pemerintah,  memiliki  tanggung  jawab  atas  pelestarian,  pemajuan,  pemeliharaan,  serta perwujudan HAM.
Pada tanggal 6 November 2000, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan saat 23 November 2000, memberikan kemajuan pada perlindungan HAM di Indonesia. Pendirian pengadilan Hak Asasi Manusia adhoc untuk melakukan peradilan dalam hal persoalan-persoalan dilanggarnya HAM berat di Timor Timur dilaksanakan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di masa reformasi sudah dikeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur persoalan  agar  terciptanya  keadilan  dalam  HAM  yang  menjadi  pengubah  Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999, namun undang-undang tersebut tidak diterima DPR dan dibatalkan. Perlindungan HAM diakomodir di UU No. 39 Tahun 1999. HAM secara lengkap dirinci dalam Bab III dengan judul Hak Asasi Manusia serta Kebebasan Dasar Manusia di Pasal 9 hingga Pasal 66 UU HAM. Pemerintah pun telah menguasai subyek HAM sebagai pembangunan sosial, yang ditentukan pada PP Nomor 7 Tahun 2005 (Harum, 2022).
Selanjutnya,  melalui  keterwakilannya  di  MPR,  Indonesia  menunjukkan  sikap  yang  lebih keras  untuk  pemajuan  serta  pelestarian  HAM  dengan  meratifikasi  Ketetapan  HAM  No. XVII/MPR/1998.  Sejumlah  undang-undang  lahir  agar  setiap  orang  dapat  lebih  menjaga  dan memajukan HAM sebagai bukti negara Indonesia yang sungguh-sungguh dalam melindungi, memajukan, serta menghormati hak asasi manusia bagi penduduknya, di antaranya:
1. UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
2. UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat;
3. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. Amandemen  beberapa  UU  agar  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  HAM,  contohnya pencabutan Penpres Nomor 11 Tahun 1963, UU Kekuasaan Kehakiman, serta UU Partai Politik;
5. Rencana  Aksi  Nasional  HAM  (RANHAM)  dengan  tujuan  sebagai  penjaminan  dalam  hal meningkatkan  kemajuan  serta  perlindungan  HAM  di  Negara  Indonesia  yakni  tidak melanggar  nilai  budaya,  agama,  serta  adat  istiadat  bangsa  Indonesia  yang  berpedoman kepada UUD 1945 serta Pancasila.
Secara normatif, pengesahan UU RI No.26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta  UU  RI  No.39/1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  sangat  diharapkan  pada  perlindungan hukum HAM di Indonesia. Kedudukan hukum Peraturan Perundang-undangan berdasar pada Penjelasan Umum dalam UU HAM ialah untuk menjadi paying hukum bagi semua pengaturan mengenai HAM. Oleh karenanya dilanggarnya HAM secara langsung maupun tak langsung akan dikenai  sanksi  perdata,  administrasi,  serta  pidana  sesuai  pada  aturan  di  peraturan perundangundangan. ” (Kumala Sari & Budoyo, 2019)
Pemerintah  membentuk  lembaga  HAM,  komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS HAM) ialah Lembaga tersebut. Dasar hukum kelembagaan Komnas HAM tidak ditentukan secara harfiah di UUD NKRI Tahun 1945. KOMNAS HAM adalah lembaga Indonesia yang didedikasikan untuk melindungi dan mempromosikan cita-cita HAM untuk warga negara Indonesia. Kemudian landasan  hukum  dari  lembaga  ini  ialah  Kepres  No.  50  Tahun  1993  tentang  Komnas  HAM Presiden Indonesia dengan tegas mengungkapkan bahwa Komnas HAM NKRI ialah lembaga swadaya masyarakat pada ketatanegaraan yang berpedoman kepada Pancasila karena Pancasila ialah ideologi nasional. Menurut UU HAM, KOMNAS HAM merupakan lembaga mandiri dengan statusnya  yang  sama  tingkatnya  bersama  lembaga-lembaga  negara  lain  dan  berperan melakukan penelitian, kajian, pengawasan, mediasi, serta penyuluhan HAM (Apicha, Berlian, & Monalisa, 2021).
Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan Demokrasi Pelanggaran  HAM  ialah  semua  tindakan  seseorang/sekelompok  individu,  begitu  juga dengan  penyelenggara  negara,  baik  disengaja  atau  pun  lalai/tak  disengaja,  yang  dengan melanggar  hukum  menghalangi,  mengurangi,  mencabut,  atau  membatasi  HAM seseorang/sekelompok individu yang terjamin UU, serta yang tak menerima/dikhawatirkan tak akan mendapat keselesaian hukum dengan patut serta adil, sejalan dengan mekanisme hukum
positif  (Wibowo,  Setyadi,  &  Surajiman,  2021).Pelanggaran  HAM  terus  terjadi  di  Indonesia, terkhusus  terhadap jurnalis  yang melanggar hak kebebasan berekspresi.  Berdasarkan  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Endang Sri Melani, Koordinator Pengawasan dan Penyidikan Komnas HAM, menyatakan ini pada konferensi pers online. Pelanggaran kebebasan berbicara  menjadi  terbanyak  kejadian  di  platform  digital  untuk  menawarkan  pendapat  serta berekspresi, terhitung 52% dari 44 insiden selama 2020-2021 (Guritno, 2022).
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menerima sedikitnya 104 pengaduan pelanggaran hak-hak sipil menurut data akhir tahunnya. Menurut Febi Yonesta, Direktur LBH Jakarta,  dugaan  pelanggaran  hak  sipil  yang  terbanyak  diterima  ialah  hak  kebebasan menyampaikan  pendapat.  Menurutnya,  orang  yang  melanggar  kebebasan  berekspresi dikendalikan oleh aparat pemerintah, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat. Namun, Ketua YLBHI Asfinawati menyatakan pembatasan hak politik warga negara terus terjadi secara rutin.  Ia  mengatakan,  masih  tidak  sedikit  orang  yang  menerima  ancaman/kekerasan  ketika dituduh menyampaikan pendapat politiknya di depan umum. Sejumlah pengunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, misalnya, mengalami kekerasan dan hukuman. Dalam hal itu, YLBHI melaporkan majelis  hakim  memvonis  sekitar  20  orang  peserta  aksi  unjuk  rasa  bersalah.  Padahal,  masih banyak lagi pengunjuk rasa Omnibus Law yang telah divonis yang tak tercatat pada arsip YLBHI (Persada, 2021).
Pasal  yang  mengatur  mengenai  pencemaran  nama  baik  pada  UU  ITE  sering  kali dimanfaatkan dalam menjebak, menghukum, serta mengadili berbagai pihak, termasuk jurnalis pelapor pidana korupsi, akademisi yang mengkritisi prosedur universitas, serta customer yang menyampaikan  penilaian  negatif.  Meski  diindikasikan  klausula  pencemaran  nama  baik  akan dihapuskan dari UU ITE, akan tetapi tetap disebutkan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana.  Sepanjang  tahun  2022,  UU  ITE  disinggung  dalam  sedikitnya  37  insiden pelanggaran dari hak kebebasan berekspresi yang melibatkan 46 korban. Sebelas dari insiden ini disebabkan oleh patroli polisi virtual (Amnesty Internasional, 2022).
Salah  satunya  adalah  agresi  terhadap  jurnalis  Tempo,  Nurhadi,  yang  diserang  ketika melaksanakan  tugas  jurnalistiknya  pada  hari  Sabtu,  27  Maret  2021  di  Surabaya.  Nurhadi menerima  penganiayaan  ketika  mengerjakan  proyek  redaksi  dari  Majalah  Tempo.  Wahyu Dhyatmika,  Pemimpin  Redaksi  dari  Majalah  Tempo  ketika  ini,  menyatakan  Nurhadi  sedang meminta  konfirmasi  dari  Angin  Prayitno  Aji,  mantan  Direktur  Pemeriksa  Ditjen  Pajak Kementerian Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wind sebagai tersangka dari kasus penyuapan pajak (Andryanto, 2022).
Serangan  digital  terhadap  seorang  jurnalis  Sasmito  Madrim,  Ketua  Umum  AJI  (Aliansi Jurnalis  Independen),  akun  WhatsApp,  Instagram,  dan  Facebook,  serta  nomor  ponsel pribadinya, dicuri pada Februari 2022. Portal media online Project Multatuli diterjang serangan denial-of-service (DDoS) pada Oktober 2021, mencegah situs webnya diakses. Penganiayaan serupa terjadi  pada tahun 2020 di  situs Tirto, Tempo,  dan Magdalena, serta  di akun Twitter Konde.co. Ini adalah insiden pelanggaran HAM besar yang dilakukan terhadap masyarakat sipil, khususnya jurnalis dan kantor media, termasuk serangan, ancaman, pelecehan, dan intimidasi (Agoy, 2022).
Masalah pelaksanaan hukum serta HAM di Indonesia  bisa  dikaji dengan memakai teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman, yang mencakup tiga bagian sistem  hukum: struktur hukum (terkait dengan otoritas aparat hukum), substansi hukum, dan konteks hukum (terkait pada isi pokok hukum), serta budaya hukum (terkait pada adat/hukum yang berkembang di beberapa masyarakat) yang memiliki sifat kolektif.
Pertama, dalam hal  struktural hukum. Sistem hukum  yang ada  di Indonesia  terdiri dari Kepolisian,  Pengadilan,  Kejaksaan  Agung,  Pemasyarakatan,  Advokat,  serta  lembaga penyelesaian konflik di luar pengadilan. Persoalan mendasar pada dilaksanakannya penegakan hukum serta HAM dalam hubungannya bersama hak kebebasan berekspresi ialah perbuatan opresif yang diperbuat aparat penegak hukum (pada hal ini polisi). Misalnya, pada 13 Oktober 2021, seorang anggota polisi melakukan penyerangan serta penyeretan mahasiswa ketika aksi unjuk  rasa  di  Kabupaten  Tangerang.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  tindakan restriktif yang diperbuatan oleh penegak hukum terhadap penikmatan hak kebebasan. Selain itu, sikap aparat penegak hukum terhadap penjalanan hak kebebasan menyampaikan pendapat telah  bergeser  dari  hak  yang  mendapat  perlindungan  serta  penjaminan  konstitusi  menjadi perbuatan yang merugikan ketertiban dan keamanan negara.
Kedua, substansi hukum. Salah satu persoalan besar pada penegakan hak atas kebebasan berekspresi adalah adanya peraturan yang tumpang tindih. Pasal 9 UU Kebebasan Menyuarakan Opini  atau  Pendapat  pada  Hadapan  Umum,  misalnya,  secara  khusus  menentukan  tentang pemberitahuan  dan/atau  penyerahan  kepada  Polisi  tentang  rapat  umum  atau  demonstrasi, pawai, pertemuan umum, dan kebebasan berbicara sebagai cara menyatakan pendapat dalam publik. Namun, Polri biasanya mengandalkan PP No. 60 Tahun 2017 yaitu Tata Cara Perizinan dan  Pengawasan  Kegiatan  Kerumunan  Masyarakat,  Kegiatan  Masyarakat  Lainnya,  dan Pemberitahuan  Kegiatan  Politik,  dengan  pemahaman  yaitu  pertemuan  publik  (termasuk kegiatan  menyuarakan  opini  atau  pendapat  di  depan  umum)  mengharuskan  perizinan  dan
boleh  untuk  tidak  diterima.  "Pemberitahuan"  serta  "penyerahan"  mempunyai  arti  yang bertentangan  dari  "izin".  Artinya,  tatanan  kedua  standar  hukum  yang  berlaku  saat  ini  saling bertentangan, sehingga bertentangan dengan pengertian hirarki undang-undang dan konsep lex superior derogate legi inferiori, seperti yang termaktub pada Undang-Undang Cipta Kerja.
Selain  itu,  permasalahan  substansi  hukum  muncul  berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut data di Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), ada ketentuan yang multitafsir pada undang-undang aquo, Pasal  27  ayat  (3)  ialah  salah  satu  regulasi  yang  dianggap  merugikan  hak  kebebasan menyampaikan  pendapat.  Meski  pemerintah  sudah  merilis  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB) tentang  Pedoman  Kriteria  Penerapan  UU  ITE,  SKB  aquo  bukan  merupakan  jalan  keluar  atas persoalan kebebasan berpendapat. Sebab, persoalan mendasar adalah isi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengakibatkan banyak tafsiran serta digunakan sebagai alat dalam menghukum orang yang berpendapat. Kenyataannya, kehadiran SKB a quo menyiratkan bahwa ketentuan UU ITE memang bermasalah dan harus diubah. Akibatnya, SKB tersebut tidak dapat digunakan untuk menggantikan amandemen UU ITE. Selama ini telah terjadi dualitas dalam konsepsi masyarakat tentang hak kebebasan berekspresi yaitu: hak kebebasan berpendapat bersifat absolut serta limitative (Miptahul, 2020).
Kesenjangan dalam pemahaman ini mungkin memiliki konsekuensi yang berbahaya, akibat negatif pada persoalan tersebut antara lain perusakan sarana dan prasarana publik, pelanggaran hak  orang  lain,  serta  kegiatan  anarkis  lainnya.  Hal  yang  benar-benar  mengherankan  para pelanggar anarkis datang dari sebuah kelompok yang menamakan diri mereka pelajar. Di sinilah perguruan  tinggi  berperan,  memberi  arahan  serta  pendidikan  pada  mahasiswa  dalam  hal pelaksanaan  hak  kebebasan  berekspresi,  terkhusus  pada  wujud  demonstrasi,  wajib menghormati martabat dari orang lain, tak melakukan perusakan fasilitas publik, serta pastinya tak melanggar hak asasi manusia. pada hak orang lain.
Kemajuan  dalam  hal  digital  serta  teknologi  berdampak  pula  bahkan  secara  signifikan terhadap budaya hukum dari masyarakat Indonesia. Penyebaran berita bohong (hoax) kerap menimbulkan kemarahan di masyarakat. Di sinilah kapasitas setiap orang untuk mengevaluasi informasi  ditemukan  (Aditia,  Dewi,  &  Furnamasari,  2021).  Pada  persoalan  Ratna  Sarumpaet, misalnya,  yang  memakai  hak  kebebasan  berekspresi,  ternyata  pandangan  yang  ditampilkan adalah  rekayasa  yang  dibuat  dengan  tujuan  tertentu.  Dalam  situasi  seperti  itu,  bisa  ditarik kesimpulan bahwa menyebarkan berita bohong ialah hak. Padahal, apabila penyebaran berita
bohong  telah  menimbulkan  kerugian  serta  kegaduhan  bagi  orang  lain,  hukum  hadir  untuk meredam keributan itu (Anugrah Pradana, Sudirman, & Alvian, 2022).

## SIMPULAN
Perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  mendapat  perlindungan  hukum  serta konstitusi. Berdasarkan UUD 1945, setelah direvisi, selain mengatur hak asasi manusia secara umum, UUD 1945 memiliki bab tersendiri mengenai HAM, yakni BAB X yang berisikan sampai dengan sepuluh pasal dimulai dengan Pasal 28A dan diakhiri dengan Pasal 28J. Bahkan Pasal 28I  ayat  (4)  konstitusi  Indonesia  menunjukkan  bahwasanya  negara,  khususnya  pemerintah, memiliki  tanggung  jawab  atas  pelestarian,  kemajuan,  pemeliharaan,  serta  perwujudan  HAM. Dengan  dikeluarkannya  Ketetapan  HAM  Nomor  XVII/MPR/1998,  MPR mendapat  posisi  yang lebih  keras  mengenai  hal  pemajuan  serta  pelestarian  HAM.  Sejumlah  undang-undang  telah disahkan agar lebih menjaga serta mengedepankan HAM sebagai bukti negara Indonesia yang bersungguh-sungguh dalam melindungi, memajukan, serta menghormati Hak Asasi Manusia untuk penduduknya. Selain itu, pemerintah membentuk lembaga HAM. Namun, pelanggaran hak  dasar  tersebut  memperlihatkan  bahwasanya  pengimplementasian  perlindungan  HAM  di Indonesia tak terlaksana dengan mulus, dan bahwa penegakan hukum dan demokrasi belum efektif  diwujudkan  di  Indonesia  mengenai  perlindungan  HAM.  Di  Indonesia,  permasalahan pelaksanaan perlindungan HAM dibagi menjadi tiga kategori: substansi hukum (terkait dengan teks peraturan perundang-undangan), budaya hukum (terkait atas tradisi ataupun hukum yang ada  di  Indonesia  untuk  masyarakat  tertentu),  serta  struktur  hukum  (terkait  dengan  aparat penegak hukum).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S., & Basuki, U. J. (2022). Pancasila Landasan Dasar Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. Prosiding SNasPPM, 7(1), 721 – 728.
Aditia,  I.  M.,  Dewi,  D.  A.,  &  Furnamasari,  Y.  F.  (2021).  Runtuhnya  Nilai-Nilai  Persatuan  Dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelanya Hoax. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8995 – 9003.
Agoy, T. (2022). Serangan Terhadap Jurnalis Merupakan Pelanggaran HAM Serius. Diambil dari
Askara website: https://www.askara.co/read/2022/09/27/31163/serangan-terhadap- jurnalis-merupakan-pelanggaran-ham-serius
Airlangga,  S.  P.  (2019).  Hakikat  Penguasa  dalam  Negara  Hukum  Demokratis. Cepalo,  3(1),  1. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783
Amnesty  Internasional,  -.  (2022).  Catatan  Akhir  2022:  Suram,  Wajah  Masa  Depan  HAM  di Indonesia. Diambil dari amnesty.id website: https://www.amnesty.id/catatan-akhir-tahun- hak-asasi-manusia-di-indonesia/
Andryanto, S. D. (2022). Kronologi Kekerasan Dialami Jurnalis Tempo Nurhadi dan 3 Kejanggalan
Persidangan. Diambil dari tempo.co
website:
https://nasional.tempo.co/read/1550913/kronologi-kekerasan-dialami-jurnalis-tempo- nurhadi-dan-3-kejanggalan-persidangan
Anugrah  Pradana,  S.,  Sudirman,  R.,  &  Alvian,  M.  A.  (2022).  Kemelitan  Penegakan  Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(1), 156 – 168. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811
Apicha,  L.  M.,  Berlian,  R.  A.  I.,  &  Monalisa.  (2021).  Kedudukan  komisi  nasional  ham  dalam konstitusi dan ketatanegaraan. Siyah Jurnal Hukum Tatanegara, 1(1), 76 – 93.
Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 12. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497
Guritno, T. (2022). Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling  Banyak  Terjadi  di  Ruang  Digital.  Diambil  dari  Kompas.com  website: https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/20321111/komnas-ham-sepanjang-2020- 2021-pelanggaran-kebebasan-berpendapat-paling
Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Wijaya Putra Law Review,
1(2), 170 – 188. https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79
Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan: Walashri Publishing.
Harum, V. M. (2022). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.
Jurnal Hukum Adigama, 5(2), 856 – 880.
Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-
Undang Di Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1), 127. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285
Kumala Sari, R., & Budoyo, S. (2019). Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum  Di  Indonesia. Jurnal  Meta  Yuridis,  2(1),  91 – 100.  https://doi.org/10.26877/m-
y.v2i2.4686
Miptahul.  (2020).  ‘Analisis  Yuridis  Hak  Kebebasan  Berpendapat  Bagi  Pengguna  Media  Sosial Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan
No. 3168/PID. SUS/2018/PN. SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 1(2), 76--87.
Muhtaj,  M.  El.  (2013). Dimensi-dimensi  HAM :  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Muni, A. (2020). HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA. Juranal Al’Adalah , 23(1),
65 – 78. Diambil dari http://aladalah.iain-jember.ac.id/
Persada, S. (2021). YLBHI Sebut Masih Banyak Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Sepanjang 2021. Diambil dari tempo.co website: https://nasional.tempo.co/read/1545201/ylbhi-sebut- masih-banyak-pelanggaran-kebebasan-berpendapat-sepanjang-2021
Rahmatullah,  I.  (2020).  Meneguhkan  Kembali  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Pancasila.
’Adalah , 4(2), 39 – 44. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108
Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. Nurani Hukum, 2(1), 12. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167
Wibowo, W., Setyadi, Y., & Surajiman, S. (2021). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Ada Di Indonesia. Journal of Islamic and Law Studies, 6(1), 12 – 18. https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5791