## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KLASIFIKASI BENTUK KEKERASAN TERHADAP HEWAN DI INDONESIA
Legal Protection To Animals Under Indonesian Law in Classifying Forms of Violence against Animals
Azhara Devica Risnanda, Handar Subhandi Bakhtiar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  Jakarta
Email : Azharadevris@gmail.com, handar_subhandi@yahoo.com
Naskah dikirim : 24 Mei 2023 Naskah diterima untuk diterbitkan : 07 Agustus 2023 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.9789

## ABSTRACT
The  cases  of  violence  against  animals  in  Indonesia  are  increasing,  with  a  lack  of  education  on  animal welfare and insufficient law enforcement being the main factors. To enhance legal protection for animals, it is necessary to establish clear guidelines regarding acts of violence against animals and ensure strict law  enforcement.  Violence  against  animals  can  manifest  in  physical,  psychological,  and  sexual  forms. Indonesian  laws,  such  as  the  Animal  Husbandry  and  Health  Act,  prohibit  and  impose  sanctions  on individuals  involved  in  animal  violence.To  maintain  balance  and  justice  in  ecosystems,  it  is  crucial  to raise  public  awareness,  foster  active  participation,  and  enforce  stringent  laws  against  animal  abusers. The Animal Protection Act in Indonesia, along with its implementing regulations, aims to safeguard the lives  and  welfare  of  animals  and  provide  them  with  appropriate  rights.  Several  regulations  related  to animal  protection  in  Indonesia  include  the  Animal  Husbandry  and  Health  Act,  the  Mineral  and  Coal Mining Act, the Government Regulation on Wildlife Conservation, and the Minister of Environment and Forestry Regulation on Protected Wildlife. Local regulations can also be established  to address animal protection  at  the  regional  level.  Furthermore,  detailed  regulations  pertaining  to  animal  protection  and law enforcement concerning animal cruelty violations are necessary.
Keywords  :  violence  against  animals  ;  animal  rights  ;  Legal  Protection  ;  classification  of  acts  of violence

## ABSTRAK
Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia semakin meningkat, dengan kurangnya edukasi mengenai kesejahteraan  hewan  dan  penegakan  hukum  yang  belum  maksimal  menjadi  faktor  utama.  Untuk meningkatkan  perlindungan  hukum  terhadap  hewan,  diperlukan  kepastian  mengenai  tindakan  kekerasan terhadap hewan dan penegakan hukum yang tegas. Kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam bentuk fisik,  psikologis,  dan  seksual.  Undang-undang  di  Indonesia,  seperti  Undang-Undang  Peternakan  dan Kesehatan  Hewan,  melarang  dan  memberikan  sanksi  bagi  pelaku  kekerasan  terhadap  hewan.  Namun, masih  diperlukan  peraturan  yang  khusus  mengatur  kekerasan  seksual  terhadap  hewan.  Untuk  menjaga keseimbangan  dan  keadilan  dalam  ekosistem,  diperlukan  kesadaran  masyarakat  yang  tinggi,  partisipasi aktif,  dan  penegakan  hukum  yang  tegas.  Undang-Undang  Perlindungan  Hewan  di  Indonesia,  bersama dengan  peraturan  pelaksanaannya,  bertujuan  melindungi  kehidupan  dan  kesejahteraan  hewan  serta memberikan  hak  yang  layak  kepada  mereka.  Beberapa  peraturan  yang  terkait  perlindungan  hewan  di Indonesia  meliputi  Undang-Undang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  Undang-Undang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Konservasi  Jenis  Satwa,  dan  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  tentang  Satwa  Dilindungi.  Peraturan  daerah  juga  dapat  memiliki peraturan tentang perlindungan hewan di tingkat lokal. Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentang perlindungan hewan dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan .
Kata Kunci : Kekerasan Terhadap Hewan ; Hak-hak Hewan ; Perlindungan Hukum ; Klasifikasi Tindak Kekekrasan

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Kekerasan  merupakan  suatu  isu  yang  perlu  diperhatikan  dari  waktu  ke  waktu,  karena jika  diamati  secara  saksama  seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  didukung  dengan gencarnya  perkembangan  pola  hidup  masyarakat  tanpa  kita  sadari  berpengaruh  pada peningkatan jenis dan kuantitas tindakan kekerasan.
Perkembangan  zaman,  terutama  dalam  bidang  teknologi,  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  perkembangan  tindak  kekerasan.  Salah  satu  dampaknya  adalah  adanya media sosial yang memungkinkan kekerasan tidak hanya terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga dalam  dunia  maya.  Fenomena  ini  memberikan  dimensi  baru  dalam  bentuk  kekerasan,  yang dapat  memperluas  jangkauan  dan  dampaknya.  Selain  itu,  konsep  tindak  kekerasan  itu  sendiri masih belum memiliki batasan yang pasti. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapat para ahli mengenai arti sebenarnya dari kekerasan. Pendekatan dan interpretasi mengenai kekerasan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteksnya.
Pengertian dari Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (yang bersifat,  berciri  keras),  perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  menyebabkan  cedera atau  matinya  orang  lain  atau  menyebabkan  kerusakan  fisik  atau  barang  orang  lain.Sedangkan menurut Hukum Pidana pengertian mengenai kekerasan diatur dalam pasal 89 Kitab Undang  - Undang Hukum yang mengartikan “ yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Mengacu pada kedua pengertian tersebut terdapat ciri utama dari tindakan kekerasan yaitu tindakan yang melukai atau mencederai fisik dari pihak yang  menerima  kekerasan,  namun  jika  dikaji  lebih  lanjut  tindakan  kekerasan  tidak  hanya menyerang  fisik  namun  dapat  berbentuk  tindakan  merugikan  lainnya.  Berdasarkan  beberapa pengertian  ahli  dan  peraturan  perundang  -  undangan  dalam  mengatur  mengenai  pengertian kekerasan  terdapat  satu  kesamaan  pendapat  yaitu  mengartikan  kekerasan  sebagai  bentuk kekerasan  terhadap  fisik  korban  nya  sebagai  bentuk  yang  paling  sering  ditemukan  dari perlakuan  tindak  kekerasan  dimana  kekerasan  ini  menafsirkan  kekerasan  berdasarkan  bentuk tindakannya maka jika melihat bentuknya tindakan kekerasan bukan hanya berupa fisik namun ada  beberapa  tindak  kekerasan  berdasarkan  bentuknya  yaitu  tindak  kekerasan  struktural  dan kekerasan Psikologis.
Selain terdapat perbedaan dalam bentuk kekerasan, perlu kita sadari bahwa subjek dari terjadinya kekerasan bukan hanya terhadap manusia namun kekerasan ini juga dapat menimpa hewan. Pengertian mengenai Hewan telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2014  sebagaimana  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  menyebutkan  bahwa:  “Hewan  adalah  binatang  atau  satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 UU a quo disebutkan; “Hewan  Peliharaan  adalah  Hewan  yang  kehidupannya  untuk  sebagian  atau  seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu”.
Peraturan yang  mengatur mengenai larangan tindakan kekerasan terhadap hewan yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia yakni dapat ditemukan dalam pasal 302 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan yang berbunyi “ seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp 400.000 (Empat Ratus  Ribu  Rupiah).  Peraturan  lainnya  mengenai  perlakuan  hewan  secara  wajar  juga  diatur lebih khusus dalam  Pasal 92  Peraturan  Pemerintah  Nomor  95 Tahun 2012 Tentang  Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang berbunyi: “Setiap orang dilarang untuk:

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
a. menggunakan  dan  memanfaatkan  hewan  di  luar  kemampuan  kodratnya  yang  dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
b. memberikan  bahan  pemacu  atau  perangsang  fungsi  kerja  organ  Hewan  di  luar  batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
c. menerapkan  bioteknologi  modern  untuk  menghasilkan  Hewan  atau  produk  Hewan transgenik  yang  membahayakan  kelestarian  sumber  daya  Hewan,  keselamatan  dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.”
Mengacu pada beberapa peraturan mengenai larangan kekerasan terhadap hewan maka dapat  disimpulkan  bahwa  urgensi  dari  kekerasan  terhadap  hewan  bukan  sesuatu  yang  dapat dianggap  sepele  dan  bukan  isu  ringan  yang  dapat  dikesampingkan,  sehingga  hal  ini  menjadi alasan  utamanya  adanya  peraturan  yang  mengatur  mengenai  larangan  tindakan  kekerasan terhadap hewan.
Mirisnya  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  kasus  kekerasan  terhadap  hewan semakin meningkat, Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asia For Animal Coalition sejak Juli 2020  sampai  Agustus  2021,  dari  5.480  konten  penyiksaan  hewan  di  dunia,  sebanyak  1.626 berlokasi  di  Indonesia.Maraknya  kasus  kekerasan  terhadap  hewan  yang  terjadi  di  Indonesia didasari  oleh  faktor  utama  kurangnya  edukasi  mengenai  adanya  kesejahteraan  kepada  hewan serta  kepastian  dan  penegakan  hukum  yang  belum  maksimal.  Banyak  dari  pihak  yang melakukan  kekerasan  didasari  karena  ketidaktahuan  mereka  mengenai  hukum  yang  mengatur mengenai hal ini, dan banyak dari mereka yang tidak mengetahui apakah tindakannya termasuk kedalam  kekerasan  terhadap  hewan  atau  tidak  karena  kurangnya  batasan  pasti  mengenai tindakan  yang  tergolong  dalam  kekerasan  terhadap  hewan.  Maka  dari  itu  perlunya  kepastian dalam  Pengaturan  mengenai  tindakan  apa  saja  yang  tergolong  dalam  kategori  tindakan kekerasan  terhadap  hewan  agar  menjadi  batasan  masyarakat  dalam  memperlakukan  serta memanfaatkan  hewan  dalam  maksud  tertentu  sehingga  salah  satu  faktor  peningkatan  kasus kekerasan  terhadap  hewan  dapat  dihilangkan.  Selain  dengan  pengklasifikasian  tindakan kekerasan  terhadap  hewan,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  lebih lanjut mengenai bagaimana hukum positif Indonesia dalam mengatur perihal kekerasan terhadap hewan agar nantinya hukum yang baik dapat terlaksana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yang tujuan  pokoknya  adalah  untuk  mengadakan  identifikasi  terhadap  pengertian-pengertian  atau dasar  dalam  hukum.Undang-Undang  merupakan  sumber  utama  dalam  penelitian  ini.  Undang- Undang  disini ialah segala  peraturan  dalam  Hukum  positif  Indonesia  yang  menjadi tolak  ukur dalam pengklasifikasian Bentuk tindakan kekerasan terhadap hewan, serta perlindungan hukum mengenai  hal  ini.  Karena  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  maka  teknik pengumpulan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen ( documentary study ). teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dimana  menggabungkan  variabel-variabel  yang  ada,  dan dihubungkan  dengan  kesesuaian  norma-norma  dan  peraturan  perundangan  yang  merupakan interpretasi dari konstruksi perundangan agar terciptanya kepastian hukum sebagai bentuk hasil dari penelitian ini.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PEMBAHASAN Kerangka Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia
Undang-Undang  Perlindungan  Hewan  di  Indonesia  adalah  peraturan  hukum yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan. Secara lebih jauh bertujuan  untuk  melindungi  hewan  dari  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  dan memberikan  hak-hak  yang  layak  kepada  hewan.  Undang-Undang  ini  juga  mengatur tentang  tanggung  jawab  dan  kewajiban  pemilik  hewan  dalam  merawat  dan memperlakukan  hewan  secara  baik.  Beberapa  hal  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Hewan  di  Indonesia  antara  lain  adalah  larangan  penyiksaan, penganiayaan,  atau  perlakuan  kejam  terhadap  hewan,  serta  pengaturan  tentang pembudidayaan,  perdagangan,  dan  pemeliharaan  hewan.  Undang-Undang  ini  juga menetapkan  sanksi  bagi  pelanggaran  terhadap  perlindungan  hewan.  Peeraturan Perundangan yang secara tegas telah mengatur mengenai hal ini diantaranya seperti :
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan  Hewan  (UU  Peternakan)  merupakan  undang-undang  yang  mengatur pengelolaan  peternakan,  termasuk  perlindungan  hewan  dalam  kegiatan peternakan.  Undang-undang  ini  menyediakan  ketentuan-ketentuan  mengenai kesejahteraan  hewan,  kesehatan  hewan,  perlakuan  yang  tidak  baik  terhadap hewan, dan tanggung jawab pemilik hewan.
• Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  (UU  Pertambangan)  juga  memiliki  ketentuan  mengenai perlindungan  hewan.  Undang-undang  ini  menekankan  perlunya  menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem serta melindungi flora dan fauna termasuk hewan yang hidup di sekitar wilayah pertambangan.
• Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  82  Tahun  2012  tentang Konservasi  Jenis  Satwa  (PP  Konservasi  Satwa)  mengatur  tentang  perlindungan terhadap  satwa  liar.  Peraturan  ini  meliputi  pembatasan  penangkapan, pemeliharaan,  dan  perdagangan  satwa  liar  yang  dilakukan  dengan  tujuan menjaga kelestarian populasi satwa liar dan ekosistemnya.
• Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  No. P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018  tentang  Tata  Cara  Penggunaan, Perlindungan,  dan  Pengamanan  Satwa  yang  Dilindungi  (Permen  LHK  Satwa Dilindungi)  mengatur  tentang  perlindungan  dan  pengamanan  satwa  dilindungi. Peraturan  ini  memuat  ketentuan  mengenai  izin  penggunaan,  penangkapan, pemeliharaan, perdagangan, dan pengangkutan satwa dilindungi.
• Peraturan  Daerah  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  juga  bisa  memiliki  peraturan yang  mengatur  perlindungan  hewan  di  tingkat  lokal,  seperti  peraturan  daerah tentang kesejahteraan hewan, larangan perlakuan tidak baik terhadap hewan, dan upaya pelestarian satwa liar di daerah tersebut.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Undang-Undang tersebut mencakup berbagai jenis hewan, termasuk hewan peliharaan, hewan  ternak,  dan  hewan  liar.  Dengan  adanya  Undang-Undang  Perlindungan  Hewan, diharapkan  bahwa  perlakuan  yang  baik  terhadap  hewan  akan  menjadi  prioritas  dan praktik yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Perbuatan melanggar ini dapat  berasal  dari unsur lahir maupun subyektif ,Sifat  melawan hukum  yang subyektif adalah  unsur  yang  terdapat  di  dalam  diri  si  pelaku  tindak  pidana,  yang  meliputi: Kesengajaan  ( dolus ),  Kealpaan  ( Culpa ),  Niat,  ( Voortnemen ),  Maksud  (Oogmerk), dengan Rencana terlebih dahulu, dan Perasaan Takut ( Vrees ).
Selain  Undang-Undang  Perlindungan  Hewan,  terdapat  pula  Peraturan Pelaksanaan  yang  mengatur  secara  lebih  rinci  mengenai  perlindungan  hewan  di Indonesia.  Peraturan  Pelaksanaan  yang  ada  memberikan  panduan  teknis  dan  prosedur yang  harus  diikuti  oleh  individu,  organisasi,  dan  industri  yang  terlibat  dalam pemeliharaan  dan  perlindungan  hewan.  Peraturan  ini  juga  mencakup  ketentuan mengenai  pengawasan,  inspeksi,  dan  penegakan  hukum  terkait  pelanggaran  terhadap hewan.  Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  peraturan  pelaksana  yang  mengatur perlindungan  hewan.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah salah satu contohnya. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan dalam  konteks  peternakan  dan  kesehatan  hewan.  Selain  itu,  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Hewan  memberikan ketentuan  lebih  rinci  mengenai  perlindungan  dan  kesejahteraan  hewan,  termasuk larangan  perlakuan  kekerasan  terhadap  hewan.  Di  beberapa  daerah  di  Indonesia,  juga terdapat peraturan daerah yang mengatur perlindungan hewan, seperti Peraturan Daerah Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Hewan. Semua peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hewan dan mencegah perlakuan kekerasan terhadap mereka.

## 2. Klasifikasi Bentuk Kekerasan terhadap Hewan
Di  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  kekerasan  menunjukkan  kata  sifat  (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai “Perihal keras  atau  perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  menyebabkan  cedera  atau matinya  orang  lain  dan  menyebabkan  kerusakan  fisik  orang  lain”.Namun  Perlu  kita pahami  bahwa  kekrasan  tidak  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  manusia  namun  juga terhadap  hewan,  karena  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  kekerasan  dapat meliputi :
• Pengrusakan terhadap barang;
• Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
• Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
• Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Sehingga  dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  kekerasan  yang  diartikan  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  bukan  hanya  ditujukan  untuk  manusia  namun  juga terhadap hewan. Kekerasan terhadap hewan di Indonesia merujuk pada perlakuan yang melanggar kesejahteraan dan hak-hak hewan secara tidak manusiawi. Hal ini mencakup tindakan  kekerasan  seperti  penganiayaan,  penyiksaan,  eksploitasi,  dan  pembunuhan yang dilakukan terhadap hewan tanpa  alasan  yang jelas dan diperbolehkan. Kekerasan terhadap  hewan  dapat  terjadi  dalam  berbagai  konteks,  termasuk  dalam  industri pertanian, perburuan ilegal,  eksploitasi  hewan dalam  pertunjukan, serta dalam praktik- praktik  tradisional  yang  melibatkan  kekejaman  terhadap  hewan.  Selain  itu,  kurangnya kesadaran dan hukuman yang tidak memadai terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan di  Indonesia juga merupakan faktor  yang memperburuk masalah ini. Perlindungan dan penghormatan  terhadap  kesejahteraan  hewan  merupakan  tanggung  jawab  kita  sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem.
Pengklasifikasian  Kekerasan  terhadap  hewan  bukan  hanya  dari  segi  kekerasan  fisik, namun  melihat  dari  kasus-kasus  yang  telah  terjadi  maka  kekerasan  terhadap  hewan dapat  diklasifikasikan  menjadi  3  spesifikasi  yaitu  Kekerasan  Fisik,  Kekerasan  Mental, dan Kekerasan Seksual sebagai berikut :

## • Kekerasan Fisik terhadap Hewan
Penganiayaan  hewan  adalah  tindakan  yang  secara  sengaja  menyebabkan penderitaan,  cedera,  atau  kematian  terhadap  hewan . Tindak  penganiayaan  hewan  di Indonesia adalah perbuatan yang merugikan dan tidak manusiawi. Hukum di Indonesia melindungi  hewan  dari  penganiayaan  dengan  adanya  berbagai  peraturan  dan  undang- undang. Salah satu hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  yang  mengatur  tentang  perlindungan  dan kesejahteraan  hewan.  Selain  itu,  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  juga mengatur  hukuman  bagi  pelaku  penganiayaan  hewan  dengan  pidana  penjara  dan denda.Penganiayaan  terhadap  hewan  menurut  UU  No  18  Tahun  2009  pasal  66  (2)  c dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penganiayaan  hewan adalah  tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di  luar  batas  kemampuan  biologis  dan  fisiologis  hewan.  Sanksi  bagi  pelaku penganiayaan terhadap hewan diatur dalam pasal 302 KUHP yg berbunyi :
(1)  Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana  denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat  dirampas.
(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana Upaya  perlindungan  hewan  juga  didukung  oleh  Organisasi  Kesejahteraan Hewan  di  Indonesia,  yang  berupaya  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  memperlakukan  hewan  dengan  baik  dan  memberantas  tindakan penganiayaan  hewan.  Dalam  rangka  mencapai  perlindungan  hewan  yang  lebih  efektif, perlu  adanya  kesadaran  dan  partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat,  serta penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelaku  penganiayaan  hewan.  Dalam  klasifikasi ini  yang  termasuk  dalam  penganiayaan  terhadap  hewan  contohnya  seperti  tindakan pemukulan  serta  penyiksaan.  Tindak  pemukulan  dan  penyiksaan  hewan  merujuk  pada perlakuan  yang  tidak  manusiawi  dan  merugikan  terhadap  hewan.  Ini  mencakup  segala tindakan fisik atau perilaku yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau penderitaan pada hewan  secara  sengaja  atau  tidak  disengaja.  Dimana  tindakan  pemukulan  hewan mengacu  pada  penggunaan  kekerasan  fisik  atau  pukulan  secara  langsung  terhadap hewan,  seperti  menendang,  memukul,  memukul  dengan  benda,  atau  menyakiti  hewan secara  kasar.  Tindakan  ini  dapat  menyebabkan  luka,  patah  tulang,  memar,  atau  cedera serius  lainnya  pada  hewan.  Sedangkan  penyiksaan  hewan  mencakup  perlakuan  yang menyengsarakan  atau  menderita  hewan  secara  fisik  atau  mental.  Ini  dapat  meliputi penahanan  yang  tidak  memadai,  kelaparan,  dehidrasi,  isolasi  sosial  yang  ekstrim, paparan  terhadap  suhu  ekstrem,  pengabaian  kebutuhan  kesehatan,  pembiaran  hewan hidup  dalam  kondisi  yang  tidak  higienis,  atau  tindakan  lain  yang  mengakibatkan penderitaan emosional atau fisik yang tidak perlu pada hewan.
Tindak pemukulan dan penyiksaan hewan dianggap sebagai kekejaman terhadap hewan dan sering kali melanggar hukum di banyak yurisdiksi. Banyak negara memiliki undang-undang  yang  melindungi  hewan  dari  perlakuan  semacam  itu,  dan  pelaku kejahatan  semacam  itu  dapat  dikenai  sanksi  pidana  atau  denda.  Undang-undang  di Indonesia  yang  mengatur  tindakan  penyiksaan  dan  pemukulan  terhadap  hewan  adalah Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan. Pasal  53  hingga  Pasal  56  dalam  undang-undang  ini  mengatur  larangan  melakukan penyiksaan  terhadap  hewan  serta  memberikan  sanksi  bagi  pelanggar.  Selain  itu,  ada juga  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2019  tentang  Perlindungan  Hewan  yang lebih rinci mengatur perlindungan dan kesejahteraan hewan di  Indonesia. Peraturan ini melarang penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap hewan, dan menyediakan sanksi bagi pelanggar
• Kekerasan Psikologis terhadap Hewan
Tindakan  kekerasan  terhadap  hewan  di  Indonesia  mencakup  berbagai  bentuk perlakuan  yang  merugikan  secara  psikologis.  Hal  ini  melibatkan  perilaku  yang menyebabkan  penderitaan  mental  pada  hewan,  termasuk  penelantaran,  penyiksaan, penangkapan  liar  yang  tidak  manusiawi,  dan  eksploitasi  komersial  yang  tidak  etis.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Tindakan  kekerasan  psikologis  ini  seringkali  berdampak  buruk  pada  kesejahteraan hewan, memicu stres kronis, ketakutan, dan gangguan perilaku. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil  tindakan yang tegas untuk melindungi hewan dari  tindakan  kekerasan  ini  dan  memastikan  bahwa  mereka  diperlakukan  dengan  rasa hormat  dan  keadilan.  Melihat  maraknya  kasus  kekerasan  psikologis  terhadap  hewan sudah  sepatutnya  pemerintah  membenahi  hal  ini  karena  hingga  saatini  belum  ada peraturan  resmi  yang  mengatur  mengenai  tindakan  kekerasan  psikologis  terhadap hewan.
Kekerasan  Psikologis  terhadap  hewan  sejatinya  memang  susah  untuk  dilihat secara  kasat  mata,  berbeda  dengan  kekerasan  fisik.  Kekerasan  psikologis  yang  terjadi terhadap  hewan  biasanya  dipicu  oleh  suatu  tindakan  yang  secara  sadar  maupun  tidak sadar  dapat  menyakiti  psikologis  dari  hewan.  Contoh  dari  tindakan  ini  diantaranya seperti tindakan penelantaran  hewan,. Tindakan penelantaran hewan memiliki dampak psikologis  yang  signifikan  pada  hewan.  Hewan  yang  ditinggalkan  secara  fisik  dan emosional cenderung mengalami stres, kecemasan, dan ketidakamanan. Mereka merasa terisolasi  dan  kehilangan  ikatan  sosial  dengan  manusia  dan  sesama  hewan.  Dalam beberapa  kasus,  penelantaran  dapat  menyebabkan  gangguan  perilaku  seperti  agresi, depresi,  dan  ketakutan  yang  berlebihan.  Hewan-hewan  yang  ditinggalkan  juga  dapat mengalami  masalah  kesehatan  fisik  karena  kurangnya  perawatan,  nutrisi  yang  tidak memadai,  dan  kondisi  lingkungan  yang  tidak  sehat.  Dampak  psikologis  ini  dapat berlangsung jangka panjang dan mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan hewan secara keseluruhan. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk menyadari konsekuensi negatif  dari  penelantaran  hewan  dan  mengambil  tindakan  yang  bertanggung  jawab untuk mencegahnya. Oleh karena itu Indonesia telah mengatur mengenai hal ini dimana Menelantarkan hewan peliharaan dapat dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan penjara atau pidana paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus  ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 302 ayat (1) angka 2 dan Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain dengan melakukan tindakan penelantaran yang merusak psikologi hewan, banyak kasus kerusakan pada psikis hewan karena adanya tindakan penggunaan hewan dalam pertunjukan yang merusak.Tindakan penggunaan hewan dalam pertunjukan yang merusak  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  psikis  hewan.  Dalam  praktik  tersebut, hewan dipaksa untuk terlibat dalam pertunjukan yang melibatkan perlakuan yang tidak manusiawi,  kekerasan,  atau  penyalahgunaan  terhadap  mereka.  Contohnya  adalah pertunjukan  sirkus  dengan  hewan,  pertunjukan  jalanan  dengan  hewan,  dan  taman hiburan  dengan  pertunjukan  seperti  topeng  monyet  di  Indonesia.  Hewan-hewan  ini dipaksa  melakukan  tindakan  yang  tidak  alami  bagi  mereka,  yang  berdampak  negatif pada kesejahteraan psikologis mereka. Tindakan ini merupakan bentuk penelantaran dan kekejaman terhadap hewan. Penggunaan

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
• Kekerasan Seksual Terhadap Hewan
Maraknya  terjadi  kasus  kesusilaan  terhadap  hewan  di  Indonesia  pada  dasarnya dikarenakan belum ada peraturan resmi  yang mengatur tentang halmini, namun  hal  ini tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengandung unsur  kriminalitas.soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa  kriminalisasi  merupakan tindakan  atau  penetapan  penguasa  mengenai  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana  menjadi  perbuatan  pidana  atau  membuat  suatu  perbuatan  menjadi  perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Hal  ini  diperjelas  melalui  Penjelasannya  mengenai  3  kriteria  kriminalisasi  dalam pembaharuan  hukum  pidana,  Pertama,  penetapan  suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan terlarang  (perbuatan  pidana)  harus  sesuai  dengan  perasaan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.  Kedua,  apakah  ancaman  pidana  dan  penjatuhan  pidana  itu  adalah  jalan yang  utama  untuk  mencegah  dilanggarnya  larangan-larangan  tersebut.  Ketiga,  apakah pemerintah  dengan  melewati  alat-alat  negara  yang  bersangkutan,  betul-betul  mampu untuk  benar-benar  melaksanakan  ancaman  pidana  kalau  ternyata  ada  yang  melanggar larangan.  Maka  berdasarkan  pendapat  para  ahli  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa tindakan penyimpangan dan kelainan seksual terhadap hewan merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur kriminalitas, sehingga sudah seharusnya dapat dipidanakan.
Tindakan penyimpangan dan kelainan seksual pada hewan yang dilakukan oleh manusia  mengacu  pada  perilaku  seksual  yang  melibatkan  interaksi  seksual  antara manusia dan hewan. Tindakan ini umumnya dianggap tidak etis, melanggar hukum, dan dilihat sebagai  penyalahgunaan terhadap hewan . Kelainan seksual adalah  segala bentuk penyimpangan  seksual,  baik  arah,  minat,  maupun  orientasi  seksual.  Penyimpangan adalah  gangguan  atau  kelainan.  Perilaku  seksual  adalah  segala  tingkah  laku  yang didorong  oleh  hasrat  seksual,  baik  dengan  lawan  jenis  maupun  dengan  sesama  jenis. Objek  seksualnya  juga  dapat  berupa  orang  lain,  diri  pribadi,  maupun  objek khayalan.Kelainan  seksual,  juga  dikenal  sebagai  gangguan  seksual  atau  disfungsi seksual,  merujuk  pada  ketidaknormalan  atau  gangguan  dalam  fungsi  seksual  individu yang dapat mempengaruhi kepuasan dan kesehatan seksual seseorang. Kelainan seksual dapat melibatkan kesulitan dalam keinginan seksual, gairah, gairah, gairah, rangsangan, orgasme, atau nyeri selama aktivitas seksual. Beberapa contoh umum kelainan seksual termasuk  gangguan  disfungsi  ereksi,  ejakulasi  dini,  gangguan  orgasme,  gangguan dorongan  seksual,  gangguan  nyeri  genital,  gangguan  kecanduan  seks,  dan  gangguan identitas gender. Kelainan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosional, fisik, atau kombinasi dari semuanya.
Salah  satu  tindakan  penyelewengan  kelainan  sexual  terhadap  hewan  dikenal sebagai  zoofilia,  Zoofilia  itu  sendiri  merupakan  sebuah  bentuk  penyimpangan  seksual yang  membuat  seseorang  memiliki  hasrat  seksual  terhadap  binatang  atau hewan.Zoofilia,  juga  dikenal  sebagai  bestialitas,  merujuk  pada  kecenderungan  atau

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
minat  seksual  seseorang  terhadap  hewan.  Ini  mencakup  aktivitas  atau  fantasi  seksual yang  melibatkan  interaksi  seksual  antara  manusia  dengan  hewan.  Zoofilia  dianggap sebagai  kelainan  seksual  dan  secara  luas  dianggap  tidak  etis  dan  melanggar  hukum  di banyak  negara.  Praktik  zoofilia  melibatkan  perilaku  seperti  hubungan  seksual  dengan hewan,  stimulasi  seksual  terhadap  hewan,  atau  penggunaan  hewan  dalam  fantasi seksual. Perilaku ini dianggap tidak hanya merugikan hewan secara fisik dan psikologis, tetapi  juga  melibatkan  penyalahgunaan  hewan  yang  tidak  dapat  memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan yang sah.
Zoofilia  bertentangan  dengan  prinsip  kesejahteraan  hewan  dan  norma-norma moral  dan  etika  yang  melindungi  hak  dan  kesejahteraan  hewan.  Banyak  negara  telah mengatur  undang-undang  yang  melarang  praktik  zoofilia  dan  memberikan  sanksi hukum terhadap individu yang terlibat dalam perilaku tersebut.
Penting  untuk  dipahami  bahwa  zoofilia  adalah  praktik  ilegal  dan  tidak  dapat dibenarkan dari perspektif kesejahteraan hewan dan hubungan  antarmanusia  yang  etis. Perlindungan hewan dan promosi kesejahteraan mereka merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Sehingga mengenai hal tersebut perlu adanya regulasi yang mengadili atas  hal  ini,  dimana  di  Indonesia  Pengaturannya  diatur  dalam  Buku  Kedua  KUHP Tentang  Kejahatan.  Beberapa  diantaranya  yaitu:  (1)  pengaturan  tentang  homoseksual dan lesbian yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, (2) pengaturan tentang pedofilia  yang diatur  dalam  Pasal  290  ke-2,  Pasal  292,  Pasal  294  dan  287  KUHP,  (3)  pengaturan tentang  incest  (sumbang)  yang  diatur  dalam  Pasal  294  ayat  (1)  KUHP,  (4)  pengaturan tentang  zina  yang  diatur  dalam  Pasal  284  ayat  (1)  KUHP,  (5)  pengaturan  tentang eksibisionisme  yang  merujuk  pada  instrumen  hukum  positif  Indonesia,  secara  lex specialis,  Pasal  10  Undang-Undang  No.  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  memuat delik eksibisionisme.

## KESIMPULAN
Kasus  kekerasan  terhadap  hewan  di  Indonesia  semakin  meningkat,  dan  salah satu  faktor  utamanya  adalah  kurangnya  edukasi  mengenai  kesejahteraan  hewan  dan penegakan  hukum  yang  belum  maksimal.  Banyak  pelaku  kekerasan  yang  tidak mengetahui  batasan  pasti  mengenai  tindakan  kekerasan  terhadap  hewan.  Oleh  karena itu,  diperlukan  kepastian  mengenai  tindakan  apa  yang  termasuk  dalam  kekerasan terhadap  hewan  agar  masyarakat  dapat  memperlakukan  dan  memanfaatkan  hewan dengan  tepat.kekerasan  terhadap  hewan  di  Indonesia  melibatkan  perlakuan  yang melanggar  kesejahteraan  dan  hak-hak  hewan  secara  tidak  manusiawi.  Kekerasan tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bentuk,  yaitu  kekerasan  fisik,  kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual.
Kekerasan  fisik  terhadap  hewan  meliputi  penganiayaan  dan  penyiksaan  yang menyebabkan penderitaan, cedera, atau kematian hewan. Kekerasan psikologis terhadap

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
hewan  mencakup  perlakuan  yang  merugikan  secara  psikologis,  seperti  penelantaran hewan.  Kekerasan  seksual  terhadap  hewan  merupakan  tindakan  yang  melibatkan kriminalitas,  seperti  dengan  tindakan zoofilia ,  Kasus-kasus  kesusilaan  terhadap  hewan memerlukan  penanganan  hukum  yang  serius  untuk  melindungi  hewan  dan  mencegah tindakan semacam itu.
Undang-Undang  Perlindungan  Hewan  di  Indonesia  bertujuan  melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan serta memberikan hak  yang  layak kepada mereka. Undang-Undang  tersebut  meliputi  hewan  peliharaan,  ternak,  dan  liar.  Beberapa peraturan terkait perlindungan hewan di Indonesia adalah:
1.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan) mengatur pengelolaan peternakan dan perlindungan hewan dalam kegiatan peternakan.
2.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  (UU  Pertambangan)  memiliki  ketentuan  perlindungan  hewan untuk  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  alam  dan  ekosistem  di  wilayah pertambangan.
3.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  82  Tahun  2012  tentang  Konservasi Jenis  Satwa  (PP  Konservasi  Satwa)  mengatur  perlindungan  terhadap  satwa  liar  untuk menjaga kelestarian populasi dan ekosistem mereka.
4.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia No.P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018  (Permen  LHK  Satwa  Dilindungi) mengatur  perlindungan  dan  pengamanan  satwa  dilindungi,  termasuk  izin  penggunaan, penangkapan, pemeliharaan, perdagangan, dan pengangkutan satwa dilindungi.
5.  Peraturan  Daerah  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  juga  dapat  memiliki  peraturan perlindungan  hewan  di  tingkat  lokal,  seperti  peraturan  daerah  tentang  kesejahteraan hewan dan pelestarian satwa liar.
Selain  Undang-Undang  Perlindungan  Hewan,  terdapat  juga  Peraturan Pelaksanaan  yang  mengatur  secara  rinci  perlindungan  hewan  di  Indonesia.  Peraturan Pelaksanaan  ini  memberikan  petunjuk  teknis  dan  prosedur  dalam  pemeliharaan  dan perlindungan  hewan,  serta  mencakup  ketentuan  tentang  pengawasan,  inspeksi,  dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Cetakan.  III,    Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004
Departemen  Pendidikan  Nasional  ,  “ Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ”,  PN.  Balai Pustaka, Jakarta 2003
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: PT Bina Cipta,1985
Soesilo  Raden  , Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar Komentarnya Lengkap  Pasal  Demi Pasal , Bogor: Politea, 1995
Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Sugonno  Bambang, Metodologi  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2003 Soekanto Soejono , Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981 Soesilo, KUHP  (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan  KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum    Acara  Pidana) , Jakarta: Buana Press, 2008 Umar  Sa’abah  dan  Marzuki, Perilaku  Seks        Menyimpang  Dan  Seksualitas Kontemporer Umat Islam ,Yogyakarta: UII Press,2001 Yusuf Madam, Sex   Education   for   Children    (  Panduan Bagi Orang Tua  Dalam Seks Untuk Anak) , Jakarta: Ghalia Indonesia,2004 Jurnal
Hendri  Nauli  Rambe,  2016, Perzinahan  dalam  Perspektif  Islam  Sebagai    Alternatif Pembaharuan  Hukum    Pidana  Tentang  Perzinahan  di  Indonesia ,  USU  Law Journal, Vol.4/No.1.
I. Nyoman Adi Wiradana dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, “ Tindak Pidana Asusila  Terhadap  Hewan  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana, ”Kertha Wicara 5, no. 2 (2015): hlm 4.
Nur Rezawati, Moch. Ardi,Sri Endang Rayung Wulan ,” Pertanggungjawaban Hukum Dan    Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penganiayaan  Hewan  Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan ”, Jurnal Lex Suprema, Volume 2, No. 1, Tahun 2023, hlm. 5

## Elektronik
Bahren Dalimunthe, Menelantarkan Hewan Peliharaan Dapat Dipidana. diskses pada 24 maret  2023    diskses  melalui    https://dntlawyers.com/menelantarkan-hewan- peliharaan-dapat-dipidana/
Detik  Jabar,  Indonesia  Penghasil  Konten  Kekerasan  Hewan,  Animal  Defenders  : Memalukan, diakses pada 23 Maret 2023, diakses melalui https://www.detik.com/jabar/berita/d-6290609/indonesia-penghasil-konten- kekerasan-hewan-animal-defende rs-mealukan/amp
Yunazzil  Rahmat  Furqan  Yasin,  Perlindungan  Hukum  Kekerasan  Terhadap  Hewan Prespektif  Hukum  Pidana,  diakses  pada  23  maret  2023,  diakses  melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-kekerasan- terhadap-hewan-perspektif-hukum-p idana-lt6357e319ee03d
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hewan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hewan.