## EVALUASI  KEBIJAKAN PENGURANGAN  PEKERJA  ANAK  PROGRAM KELUARGA  HARAPAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN  SUMENEP
Oleh : Drs. H. Moh. Said, M.Si* E-mail : hm_said@yahoo.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Percepatan  pembangunan  nasional  oleh  pemerintah  ditunjukkan  dengan  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  yang  berbasis  penciptaan  perluasan  kesempatan    kerja  yang  fleksibel (lentur),  melalui  pemberdayaan  sektor  pertanian,  industri  rumah  tangga  kecil  dan  menengah, serta sektor informal, dan peningkatan kerjasama antar daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Terjadinya    globalisasi    ekonomi    pada    saat    sekarang    ini    membalikkan    fakta    atas terjadi    krisis    secara    keseluruhan    yang    terjadi    di    masyarakat.  Terciptanya    daya    beli masyarakat  semakin    cendrung    menurun,    yang    disebabkan    terpuruknya    kondisi    ekonomi bangsa dan  laju  inflasi  keuangan  yang  tinggi  menyebabkan  tidak  stabilnya  perekonomian, maupun    terjadinya    keadaan    suhu    politik    yang    tidak    menentu    karena    banyaknya    elit politik  bertikai  dalam  mempertahankan  kedudukan  dan  sibuk  dengan  sendirinya.
Masalah  pengangguran  sungguh    merupakan    masalah    yang    sangat    rumit,    karena jenisnya    beraneka    ragam    dan   implikasinya    yang    bersifat  multifaset,  yang    pemecahannya menuntut  pendekatan  multifungsional  dan  lintas sektoral. Pengangguran tidak hanya terjadi di negara-negara  berkembang  namun  juga  dialami  oleh  negara-negara  maju.  Namun  masalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-negara berkembang  karena  hanya  berkaitan  dengan  pasang  surutnya  perekonomian  dan  bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik. Tingginya  angka  pengangguran,  masalah  ledakan  penduduk,  distribusi  pendapatan  yang  tidak merata,  dan  berbagai  permasalahan  lainnya  di  negara  kita  menjadi  salah  satu  faktor  utama rendahnya  taraf  hidup  para  penduduk  di  negara  kita.  Namun  yang  menjadi penyebab  utama sekaligus  faktor  penyebab  rendahnya  taraf  hidup  di  negara-negara berkembang  adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia  yang  kurang  profesional dalam  menata  kehidupannya.
Secara  konstitusional,  permasalahan  dimaksud  telah  dijadikan    perhatian    utama  bagi bangsa  Indonesia  sejak  tersusunnya  Undang  -  Undang  Dasar  1945.  Kemiskinan    merupakan masalah    bangsa    yang    sampai    saat    ini    belum    terselesaikan    dan    masih    menggelinding menebar kesakitan penderitaan  rakyat. Kebijakan pemerintah pun terasa trial and error dalam menanggulanginya,  sehingga  tidak  ada  satu  titikpun  yang  bisa  menghapus  penderitaan  ini akan  surutnya  deretan  angka  kemiskinan  dibumi  ini. Pengangguran  juga   identik dengan kebodohan,  kejahatan  dan  perilaku  menyimpang  lainnya.  Indikator  masalah  sosial  ini  bisa dilihat  dari begitu  banyaknya  anak-anak  yang  orang  tuanya  menganggur,  yang  mulai  turun  ke jalan.  Pembangunan  bangsa  Indonesia  kedepan  sangat  tergantung  pada  kualitas  sumber  daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga  mampu  membangun  keluarga  yang  bersangkutan  untuk  mempunyai  pekerjaan  dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.
Dalam  mengurangi  angka  pengangguran  dan  memperbanyak  kesempatan  kerja,  salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong perkembangan wirausaha produktif di Indonesia.  Apalagi  kesempatan  kerja  dengan  berwirausaha  di  berbagai  bidang  ini  dapat dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh  semua  lulusan  jenjang  pendidikan  mulai  dari  SD  sampai lulusan  universitas/perguruan  tinggi.  Wirausaha  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  menekan tingkat pengangguran, terutama lulusan SD yang jumlahnya masih cukup besar di Indonesia.
Upaya    pemerintah    dalam    menekan    pengangguran    dan    mengurangi    pekerja    anak yang    saat    ini    banyak    terjadi    karena    adanya    himpitan    ekonomi    keluarga,  maka    dalam Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah    Nasional    (RPJMN)  2010  -  2014    menetapkan Kementrian  Tenaga  Kerja  dan    Transmigrasi    sebagai    Pelaksana    Tugas    Komite    Nasional Penghapusan   Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (KANPBPTA)  untuk  melaksanakan kegiatan  Pengurangan  Pekerja  Anak  dalam  rangka  mendukung  Program  Keluarga  Harapan (PPA-PKH). Kegiatan ini  dirancang  sebagai  kegiatan  bersinergi  dengan  Program  Keluarga Harapan    (PKH)    untuk    mengembalikan    anak    yang    bekerja    dan    tidak    sekolah    untuk kembali  ke  pendidikan.  PPA-PKH  ini  merupakan  suatu  model  dan  upaya  penghapusan bentuk  bentuk    pekerjaan    teburuk    anak,    sebagaimana    ditetapkan    dengan    Keputusan Presiden  Nomor  59  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  Bentuk – Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak  (RAN-PBPTA).
Program  pengurangan  pekerjaan  anak  untuk  mendukung  program  keluarga  harapan (PPA-PKH), dengan Sasaran utama kegiatan ini diarahkan pada anak bekerja dan putus sekolah yang berasal Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan berusia 7- 15 tahun. Tujuan program PPA-PKH  untuk  menarik  anak-anak  yang  terpaksa  bekerja,  padahal  seharusnya  masih mengenyam  pendidikan.  Mereka  terpaksa  bekerja  karena  ketidakmampuan  ekonomi keluarganya.  Melalui  program  yang  digulirkan,  Pemerintah  menaruh  perhatian  kepada  anak- anak  putus  sekolah  agar  mereka  mau  kembali  ke  bangku  sekolah.  Indikator  keberhasilan kegiatan  tersebut  adalah  berkurangnya  jumlah  pekerja  anak  terutama  yang  berkerja  pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang akhirnya satu demi satu pekerja anak dapat kembali  ke  dunia  pendidikan.  Program  ini  diharapkan  mempercepat  proses  penarikan  para pekerja  anak  terutama  dari  pekerjaan-pekerjaan  terburuk  dan  berbahaya  seperti  perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada Narkoba, dan pekerjaan berbahaya lainnya. Indonesia menargetkan  akan bebas dari pekerja anak pada tahun 2020.
Program  penarikan  pekerja  anak  ini  dilaksanakan  agar  anak-anak  Indonesia  dapat mengembangkan kesempatan belajar di sekolah dan terbebaskan dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk   Pekerja anak-anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan itu telah di berikan bimbingan  dan  pendidikan  selama  30  hari  oleh  para  pendamping  dan  tutor  yang  memiliki keahlian  dalam  memotivasi  anak  Adanya  Pengurangan    Keperja    Anak    Program  Keluarga Harapan    (PPA-PKH)  ini  diharapkan  nantinya  tidak  hanya  mengurangi  jumlah  warga  miskin saja tetapi juga dapat meningkat kualitas kehidupannya serta kesejahteraannya, sekolahnya bisa terfasilitasi, sisi kesehatannya juga diperhatikan secara baik.
Permasalahan  pekerja  anak  ini,  secara  umum  dipengaruhi  oleh  faktor  kemiskinan budaya    dan    keterbatasan    akses    pendidikan,    serta    adanya    reterdasi    mental    anak    karena kurangnya    kasih    sayang    orang    tua    karena    keadaan    ekonomi    orang    tua    yang    kurang mammpu,    sehingga    anak    membantu    orang    tua    dalam    menghidupi    kebutuhan    hidupnya guna  memenuhi  kesejahteraannya.
Dalam pengembangan  PPA-PKH  pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota penerima  manfaat  dalam  menjaga  kesinambungan  anak  di  pendidikan  terus  meningkat  dalam bentuk  penyiapan  bea  siswa  maupun  transportasi  untuk  anak.    Sebagai    upaya    untuk mempercepat  pelaksanaan  pembangunan  sektor  ketenagakerjaan,  pemerintah  daerah  dan instansi pembina sektor terkait
Kabupaten    Sumenep    tingkat    pekerja    anak    yang    dinilai    cukup  banyak  150  orang yang    terdata  (Disnakertrans,  Kabupaten  Sumenep,  2012).  Dalam    mengantisipasi    adanya
ledakan  pengangguran, dan pekerja  anak  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  dalam  mengatasi adanya    hal    tersebut,    telah    melakukan    berbagai    upaya    dalam    mengurangi    hal    tersebut, melalui    program    kegiatan    kembali    ke    pendidikan  yang    mengedepankan    penciptaan    dan kesempatan  belajar  di  bangku  sekolah  yang  bersifat  formal  yang  dapat  memberdayakan masa  anak  dengan  berlandaskan  kepada Undang – Undang  Nomor 1  Tahun  2000  tentang Pengesahan  Ratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor  182  Tahun  1999  mengenai  Pelarangan  dan Tindakan    Segera    Penghapusan    Bentuk  Bentuk    Pekerjaan    Terburuk    untuk    Anak,  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan PPA-PKH) Tahun 2013;
Pemerintah    Daerah    melalui    Dinas    Tenaga    Kerja    dan    Transmigrasi  Kabupaten Sumenep  dalam  kegiatan  programnya menyelenggarakan Pengurangan  Pekerja  Anak  yang bersinergi    dengan    Program    Keluarga    harapan    (PPA-PKH).  Prinsipnya    bentuk    kegiatan yang    dilaksanakan    adalah    menarik    anak    dari    tempat    kerja    yang    berasal    dari    Rumah Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  yang  bekerja  dan  putus  sekolah  untuk  dikembalikan  ke satuan    pendidikan    melalui    pemberian    pendampingan    di    shelter  (tempat    kegiatan    yang menfasilitasi    anak    untuk    memotivasi    dan    mempersiapkan    anak    agar    kembali    ke pendidikan).
Kenyataan   yang   ada  setelah   anak  mendapat    bimbingan   dan   motivasi,   terkadang tidak  kembali  ke  pendidikan  dan  kembali  lagi  untuk  bekerja  untuk  menghidupi  kembali dirinya    dan    keluarganya.  Berkaitan    dengan    kompleksitas    permasalahan    diatas,    maka penulis  sangat  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  dengan  mengambil  judul : “Evaluasi Kebijakan  Pengurangan    Pekerja    Anak    Program    Keluarga    Harapan  Di  Dinas  Tenaga  Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten  Sumenep”.
Uraian    masalah    diatas,  mengisyaratkan  bahwa  langkah  awal  dalam  penanganan pengurangan    pekerja    anak    perlu  diidentifikasi  potensi  yang  mereka  miliki,    karena pemberdayaan  anak    untuk    kembali    ke    pendidikan    merupakan  suatu  proses  peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada anak  usia  7 – 15  tahun.
Pengurangan    pekerja    anak    dalam    mengatasi  pengangguran  memerlukan  kajian menyeluruh  ( comprehensif ),  sehingga  dapat  dijadikan  acuan  dalam  merancang  program pembangunan  kesejahteraan  sosial  yang  lebih  menekankan  pada  konsep  pertolongan    dan bantuan  agar  berdaya  guna . Oleh  karena  itu  pekerja  anak memerlukan  pertolongan  dan perhatian    dari    pemerintah    untuk    mengurangi    beban    ekonominya    salah    satunya    melalui pembinaan,  pemanduan    dan    bimbingan    berwira  usaha    baru    dalam    mencapai    derajad kehidupan  yang  layak.
Berdasarkan    latar    belakang    yang    telah    diuraikan    diatas,      maka    yang    menjadi perumusan    masalah    dalam    penelitian    ini    adalah    : “ Bagaimanakah  Evaluasi  Kebijakan Pengurangan    Pekerja    Anak    Program    Keluarga    Harapan  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep?”

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Fokus  Penelitian
Pengurangan  Pekerja  Anak  Program  Keluarga  Harapan  (PPA-PKH) dapat dilihat dari  aspek  kebijakan  Dinas    Tenaga    Kerja    dan    Transmigrasi    Kabupaten  Sumenep, mengupayakan untuk lebih meningkatkan pengembalian  anak  pekerja  kembali  ke  dunia pendidikan  yang  layak  pada  usianya.
Penelitian    yang    menggunakan    pendekatan    kualitatif,  pada    hakekatnya  yang menjadi    fokus    penelitian    kegiatan    PPA-PKH    yang    telah    dilaksanakan,    berdasarkan Farida Yusuf, (2000 : 84)  yaitu  :
1)  Indikator masukan ( input),
2) Proses (process) ,
3)  Keluaran (output),
4)  Indikator dampak atau (outcame).

## 2. Sumber Data
a. Data   Primer
Yakni  diperoleh  dari  wawancara  langsung  dengan  para  pejabat  di  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Sumenep  yang  mempunyai tanggung jawab untuk mengelola  pemberitaan  yaitu    :    1)    Kepala    Bidang    Hubungan  Industrial  dan  Syarat Kerja    2)    Kasie    Pembinaan  Organisasi    Kerja,  3)    Kasie    Persyaratan    Kerja    dan    4) Kasie  Pemberdayaan  dan  Hubungan  Industrial.
b. Data  Sekunder
Diperoleh  dari faktor  internal    yaitu  data-data  dokumentasi  serta  berkas  berkas baik  visual  ataupun  dokumen kerja dari  pelaksanaan  penertiban  pemberitaan yang  ada di    Dinas  Tenaga    Kerja    dan    Transmigrasi    Kabupaten  Sumenep.    Data  ini    dapat mendukung    hasil    penelitian    terhadap    evaluasi    PPA-PKH,    sehingga    penelitian akhirnya  menjadi  valid  dan  dapat  dibuktikan  dengan  kajian  ilmiah dalam  penelitian.
3. Informan
1)  Informan Kunci
:  Kepala  Dinas  Disnakertrans    :   1  orang
2)  Informan Utama :  Kepala Bidang, Kasi  dan Staf   :   5  orang 3)  Informan  Pendukung :  Pendamping                              :  2  orang
Peserta  Pendidikan                  : 10  orang

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  Data  adalah  prosedur  yang  sistematik  dan  standar  untuk  memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Nazir, 2008 : 211).
a. Interview
Yaitu  memperoleh  data  dengan  mengadakan  tanya  jawab  langsung  dengan informan  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian,    agar    hasil    penelitian    lebih    akurat. Menurut  Nazir  (1988  :  234),  mengatakan  bahwa  :    Wawancara    adalah    proses memperoleh    keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab  sambil bertatap  muka  antara  si  penanya    atau  pewawancara    dengan    si    penjawab  atau responden dengan  menggunakan  alat  dinamakan interview guide .
Wawancara  merupakan  alat  pengumpulan  informasi  yang  langsung  tentang beberapa jenis data sosial baik terpendam maupun kelihatan. Dalam hal ini pengumpulan data melalui tanya jawab.
b. Observasi
Observasi  adalah  suatu  pengamatan  yang  khusus  dan  pencatatan  yang  sistematis ditujukan  kepada  suatu  atau  beberapa  paket  masalah  dalam  rangka  penelitian  dengan maksud untuk pemecahan masalah yang dihadapi. (Asyari (2001 : 82),
Melalui  teknik  ini,  peneliti  mengamati  langsung  kondisi  dan  keadaan    serta mencatat  setiap  permasalahan   yang  terjadi,  sehingga  dari  hasil  ini penulis  dapat membuat  analisa  dari  penelitian yang  diteliti.
c. Dokumentasi.
Yaitu mencari data mengenai  hal-hal  atau variabel  yang berupa  catatan, transkip, buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen,  rapat,  lengger,  agenda,  dan  sebagainya. Arikunto  (2008  :  206).  Peneliti  berusaha  mengumpulkan  data  dari  dokumen-dokumen dan catatan-catatan dalam bentuk apapun.

## 5. Teknik Analisa Data
a. Pengolahan  Data
Untuk    memperoleh    data    yang    obyektif,    valid    (menggambarkan    apa    yang sebenarnya  dan  reliabel  dapat  dipercaya),  maka  penulis  menggunakan  pengolahan data    yang    secara    garis    besarnya    menurut    Arikunto,  2004  :  240,    meliputi    dua langkah,  yaitu  sebagai  berikut  :
1) Editing,
Editing    merupakan    hasil    koreksi  atau  melakukan    pengecekan    kembali terhadap  catatan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  agar  tidak  menimbulkan kesalahan  dalam  mengadakan  evaluasi  dari  penelitiannya.
2) Coding,
Coding    merupakan    cara    yang      dilakukan    penulis    dengan    jalan mengklasifikasikan  jawaban  informan  dan  memberi  kode  pada  masing  masing jawaban,  hal  ini  sebagai  bahan  bantu  dalam  meng-urutkan  kode.

## b. Analisa  Data
Teknik  Analisis  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  metode  ilmiah, sebab  melalui  analisa  data  tersebut  dapat  diberi  arti  dan  makna  yang  berguna  dalam memecahkan masalah penelitian. (Nazir, 2008 : 405).
Adapun    teknik    analisa    data    yang    dipergunakan    dalam    penelitian    ini menggunakan  teknik  Sugiyono (2010 : 245),  yaitu  :
1)  Analisis  Data  Sebelum  Di Lapangan
Analisis    data    sebelum   di  lapangan    peneliti   menggunakan    data    sekunder      yaitu dari    masyarakat  dan    pengikut    bimbingan,  literatur,  dokumen    dan    arsip    dinas tenaga kerja yang  akan  menentukan  fokus  penelitian  PPA-PKH
2)  Analisis  Data  Di Lapangan
Analisa    data    dalam    penelitian    ini    dilakukan    pada    saat    pengumpulan    data berlangsung    dalam  pelaksanaan  PPA-PKH   dalam  memberikan  bimbingan  pada anak  pekerja.
Analisis    data    di  lapangan    peneliti    menggunakan    model    interaktif    dengan informan,  yaitu  :
a) Reduksi  Data,  yaitu merangkum   data  dan  memilih  hal  – hal    yang  dianggap pokok  dengan  kinerja pegawai yang  sesuai  fokus  penelitian,
b) Penyajian  Data,  dilakukan    dengan    uraian  singkat    dari    hasil    interview    dalam bentuk  naratif,  atas  pelaksanaan  PPA-PKH
c) Verifikasi,  menjawab permasalahan   yang sesuai dengan rumusan masalah  sejak awal    yang    kemudian    ditarik    menjadi    kesimpulan  dari  kinerja  pegawai  dalam memberikan pelayanan.
3)  Analisis  Data  Setelah Di Lapangan Analisis data  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  tahapan-tahapan  yang dilalui
a) Dimulai   dengan  mengadakan  analisis  domain  (gambaran  umum pelaksanaan PPA-PKH),
b) Mengadakan  analisis  taksonomi (dijabarkan dengan mengetahui struktur internal dan eksternal pelaksanaan PPA-PKH),
c) Memberikan    evaluasi    dari    hasil    pelaksanaan    PPA-PKH,  kemudian    ditarik kesimpulan,  selanjutnya  memberikan  saran  dari  hasil  penelitian  sebelum dan selama  dilapangan.  Dalam  menguji  keabsahan  data  dari  penelitian  ini, maka data  yang    sudah    diperoleh,  keseluruhan    proses    dari    penelitian    agar    tidak terjadi  kesalahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika sejak usia dini anak sudah dibiasakan bekerja dikahwatirkan mereka akan tumbuh menjadi  remaja  yang  nakal.  Remaja  yang  pada  masa  kecilnya  tidak  memiliki  waktu  bermain rentan  terlibat  dalam  kenakalan  seperti  perkelahian,  kabur  dari  rumah,  merokok,  bahkan terpapar  kebiasaan  minum  minuman  keras  dan  memakai  obat-obatan  terlarang.  Padahal  dalam usia  dini  anak-anak  harus  bersekolah  sebagai  bekal  kehidupannya  dimasa  datang  yang  lebih matang.
Praktek  pekerja  anak  yang  berdampak  negatif  terhadap  masa  kanak-kanak  dan  remaja seseorang  merupakan  dampak  dari  kemiskinan  dan  faktor  internal  keluarga  yang mengeksploitasi anaknya.
Penyebab  terjadinya  pekerja  anak  antara  lain  adalah  kemiskinan  dan  gagalnya  sistem pendidikan. Hal ini menjadikan anak-anak banyak masuk kedalam sektor-sektor perekonomian baik yang formal maupun yang informal. Dalam sektor ekonomi informal pekerja anak meliputi beragam  kegiatan  dan  kebanyakan  terjadi  di  jalanan,  misalnya  menjadi  pedagang  asongan, menyemir  sepatu,  mengemis,  dll.  Pekerjaan  di  jalanan  ini  banyak  dilakukan  oleh  anak-anak dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang dengan cara mandiri. Dalam rangka  mewujudkan  penghapusan  pekerja  anak,  semua  elemen  masyarakat  harus  terlibat termasuk  serikat  pekerja/serikat  buruh.  Oleh  karena  itu  diperlukan  perencanaan  dalam menyusun  kebijakan  yang  tepat  dan  efektif  agar  pelaksanaan  kegiatan  dapat  dilakukan  secara terarah.

## 1. Indikator masukan (input),
Sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJKMN)  2010  –  2014  telah  menetapkan  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  untuk  melaksanakan  kegiatan  Pengurangan  Pekerja  Anak  dalam  rangka mendukung  Program  Keluarga  Harapan  (PPA-PKH).  Sebagai  tindak  lanjut,  dikeluarkan Keputusan  Presiden  No.  12    Tahun  2001  tentang  Pembentukan  Komite  Aksi  Nasional Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk  Anak  (KAN-PBPTA)  dan  Keputusan Presiden  No.  59  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAN-PBPTA)”.
Formulasi  kebijakan  yang  telah  final  ditinjau  dari  beberapa  aspek,  sebenarnya merupakan  Program  Pusat  yaitu  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  yang pelaksanaannya  diserahkan  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Sumenep.
Kepala  Dinas    Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  diundang  Pemerintah  Pusat membahas  tentang  Keputusan  Presiden  No.  12   Tahun  2001  tentang  Pembentukan  Komite Aksi  Nasional  Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk  Anak  (KAN-PBPTA)  dan Keputusan  Presiden  No.  59  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAN-PBPTA). Khusus Pekerja Anak terpuruk di Kabupaten Sumenep dalam Tahun 2009-2013 tercatat 393 orang anak.
Kemudian pada tahun  anggaran 2013, Kabupaten Sumenep mendapat  alokasi  dana untuk 150 anak, dengan Susunan Tim Pelaksana PPA-PKH Kabupaten Sumenep ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Dirjen Binwas Ketenagakerjaan dengan susunan Pengarah Bapak Sekretaris Daerah, dan Penaggung Jawab Kepala Dinas Nakertran
Pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  no  59  tahun  2002  telah mengesahkan  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk untuk  Anak  yang  bertujuan  “untuk  mencegah  dan  menghapus  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk untuk anak” melalui program tiga tahap selama dua puluh tahun. Dalam lima tahun pertama, tujuan-tujuan utama program tersebut adalah untuk:
1. Meningkatkan  kesadaran  publik  bahwa  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak harus dihapuskan;
2. Memetakan keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya-upaya untuk menghapuskannya;
3. Mengembangkan  dan  memulai  pelaksanaan  program  penghapusan  bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pada:
a. perdagangan anak untuk eksploitasi seksual;
b. pekerjaan penangkapan ikan lepas pantai;
c. pekerjaan di tambang-tambang;
d. pekerjaan di industri informal pembuatan alas kaki;
e. pekerjaan dalam pembuatan dan perdagangan obat bius.
Dalam  rangka  mewujudkan  penghapusan  pekerja  anak,  semua  elemen  masyarakat harus  terlibat  termasuk  pemangku  kebijakan,  dinas  terkait,  organisai  kemasyarakatan, pengusaha,  orang  tua  maupun  anak  itu  sendiri  .  Oleh  karena  itu  diperlukan  perencanaan dalam  menyusun  kebijakan  yang  tepat  dan  efektif  agar  pelaksanaan  kegiatan  dapat dilakukan secara terarah.

## 2. Indikator Proses (process) .
Teknik  Rekrutmen  Calon  Peserta  sebagai  obyek  sasaran  program  yang  telah dialokasikan  dananya  sebanyak  150  orang  anak  yang  terdiri  dari  5  shelter  tiap  shelter  30 anak. Data yang dijadikan patokan adalah data yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  tahun  2009.  Kegiatan  home  visit  pada  kantong- kantong by name by adres, dalam rangka memvalidasi karena besar kemungkinan anak pada tahun  2009  putus  sekolah  sekarang  sudah  sekolah.  Mencocokan  dengan  kriteria  yang  ada, yang pertama adalah nama, benar pekerja anak dari keluarga miskin, kalau tidak tetap dari keluarga  itu  bisa  adiknya  kalau  belum  terentas,  merupakan  konsekwensi  tidak  efektif  dari sebuah implementasi kebijakan.
Teknik  pembinaan  adalah  setiap  peserta  PPA-PKH  atau  penerima  manfaat ditampung  di  2  (dua)  tempat  shelter  yaitu  di  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  di  Jalan  Raya Gapura sebanyak 2 (dua) shelter sebanyak 60 anak dan di Hotel Apple 99 sebanyak 3 (tiga) shelter dengan 90 anak.    Waktu pelaksanaan mulai tanggal 13 Mei sampai 11 Juni 2013. selama 1 (satu) bulan, dalam memfasilitasi pendampingan pekerja anak.
Adapun  instruktur  yang  membina  kegiatan  pembelajaran  dan  pelatihan  tidak  lepas dari tugas seorang Tutor dan Pendamping.
Peran  Seorang  Tutor  diperlukan  untuk  melakukan  proses  belajar-mengajar    dan memotivasi    serta    mempersiapkan  anak  kembali  ke  dunia  pendidikan,  sehari-harinya bersinergi dengan tenaga pendamping untuk melakukan  pendampingan  selama  di  shelter.
Tugas  pendamping  adalah,  Melakukan  home  visit  untuk  menyiapkan  calon penerima  manfaat  program.  Melakukan  pendampingan  dan  memotivasi  penerima  manfaat selama  di  shelter  dan  pasca  shelter,  hingga  penyiapan  rekomendasi  tentang  minat  dan kemampuan  anak  dalam  rangka  pengembalian  ke  dunia  pendidikan.  Melakukan  home  visit
pasca shelter untuk membimbing penerima manfaat serta memberi pemahaman kepada orang tuanya agar tetap berkomitmen pada pendidikan.
UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  74,  menjelaskan,  Siapapun dilarang  mempekerjakan  dan  melibatkan  anak  pada  bentuk-bentuk  pekerjaan  yang  terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:
1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,  menyediakan,  atau  menawarkan  anak  untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,  menyediakan,  atau  melibatkan  anak  untuk produksi  dan  perdagangan  minuman  keras,  narkotika,  psikotropika,  dan  zat  adiktif lainnya; dan
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Undang-undang  ini  menetapkan  sanksi  bagi  para  pelanggar  hukum.  Mereka  yang melanggar  ketentuan  mengenai  bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak  dikenai  hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum 500 juta  rupiah.  Sedangkan  pelanggaran  aturan  mengenai  pekerjaan  ringan  akan  dikenai hukuman  penjara  selama  1  hingga  4  tahun  dan/atau  denda  sedikitnya  100  juta  rupiah  dan maksimum 400 juta rupiah.
Pemerintah pusat hendaknya tidak setengah hati dalam implemaentasi kebijakan ini. Formulasi  kebijakan  yang  telah  final  ditinjau  dari  beberapa  aspek,  ditindak  lanjuti  dengan upaya menggulirkan program tersebut kepada pemerintah  daerah, baik pemerintah propinsi, kabupaten/kota  secara  menyeluruh,  serempak  dengan  analisa  waktu  yang  sesuai  dengan perencanaan  awal  tahun  ajaran  pendidikan  dan  pengajaran  berlangsung  di  semua  jenjang pendidikan.  Hal  ini  penting  karena  Kabupaten/Kota  sebagai  implementor  terdepan  dapat merencanakan  program  lebih  teknis  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  daerah.  Sebab bagaimanapun  baiknya  suatu  kebijakan,  kalau  tidak  dipersiapkan  dan  direncanakan  secara baik dalam imlementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik lebih teknis berdasarkan data yang akurat, maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.
3. Indikator Keluaran (output),
Peserta  PPA-PKH  tahun  2013  yang  mengundurkan  diri,  segera  diganti  sebab  tugas pendampingan  diwajibkan  setiap  1  (satu)  pendamping  membawa  anak  didiknya  10  orang, sehingga mau tidak mau para pendamping harus  selalu siap, takut di  tengah perjalanan ada lagi anak yang mengundurkan diri.
Jumlah  peserta  yang  dinyatakan  lulus  adalah  100  %  yaitu  peserta  yang  mengikuti Pembelajaran  dengan  cara  pendampingan  di  Shilter    sebanyak  150  anak.    Para  peserta penerima  manfaat  atau  pasca  Shilter,  mereka  mendapat  rekomendasi  untuk  melanjutkan sekolah  sesuai  dengan  permintaan  anak  tersebut;  dan  ada  yang  melanjutkan  di  Sekolah Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  ada  yang  minta  di  Pondok  Pesantren  serta juga ada yang minta dimasukan ke Yayasan Panti Asuhan.
Disinilah  keterlibatan  pihak-pihak  terkait  sangat  diharapkan  perannya.  Anak  yang telah  bertekat  untuk  melanjutkan  sekolahnya,  keluar  dari  kebiasaan  bekerja  setelah  selesai mengikuti  pelatihan  selama  1  (satu)  bulan  terbuka  lebar  harapan  masa  depan  yang  lebih cerah. Menyadari akan besarnya cita-cita tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak lain, yang siap  membantu  membuka  jalan,  terutama  kebebasan  mereka  dari  beban  biaya  yang  harus dibayar  padahal  kita  maklum  bahwa  mereka  benar-benar  dari  keluarga  miskin  yang  hidup pas-pasan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok belaka. Pupus semuanya, ketika upaya
maksimal  pemerintah,  masyarakat,  orang  tua  dan  anak  tidak  tindak  lanjuti  dengan  kegiatan nyata oleh para pemegang kekuasaan.
Selama  di  Shilter  anak-anak  dapat  membuat  aneka  kerajinan  dalam  rangka  untuk menciptakan kegiatan dan mengajari kedua orangtuanya untuk membuat kerajinan sehingga nantinya  peserta  anak  penerima  manfaat  dapat  membantu  orangtuanya  jikalau  peserta tersebut telah lulus dari SMA; Juga selama di Shilter semula anak  yang punya sifat minder dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya, akhirnya berubah menjadi pemberani tidak takut dan lincah serta supel dan berinteratif dengan siapa saja;
Peserta, Orangtua dan Masyarakat sangat mendukung tentang Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) untuk tetap dilanjuti  dan  dipertahankan  karena  kegiatan  PPA-PKH  sangat  membantu  jiwa,  sifat  prilaku anak  selama  ini  banyak  hasilnya  dan  nyata,  bahkan  ada  beberapa  tokoh  masyarakat  kalau perlu kegiatan PPA-PKH dianggarkan dari Dana APBD Kabupaten Sumenep.
Akan  tetapi  apabila  out  put  dari  pengeelolaan  pembinaan  ini  tidak  mendapatkan tanggapan  serius  oleh  lembaga  pendidikan  sebagai  user,  tidak  menempatkan  pada  posisi prioritas dalam program perencanaan tahun ajaran baru, maka posisi anak penerima manfaat ini  akan  tersisihkan.  Sebab  disamping  banyaknya  calon  peserta  didik  yang  memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan karakteristik mereka, juga adanya waktu yang sangat sempit pasca output dengan pendaftaran penerimaan siswa baru.
4. Indikator Dampak (outcome),
Pelaksanaan  pembinaan  prgram  PPA-PKH  masih  baru  berakhir  tidak  lebih  dari  3 (tiga) bulan yang lalu. Masa persiapan bagi anak yang baru saja mengikuti pembinaan untuk memasuki jenjang pendidikan baru sangat terbatas. Namun demikian tenaga pendaping pasca shilter,  bertugas  untuk  selalu  memantau  keberadaan  dari  150  anak  peserta  program  PPA- PKH.  Petugas  Pendampingan  diwajibkan  melaporkan  kepada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten Sumenep setiap 3 bulan sekali.
Dari  Tim  Kementrian  Tenaga  Kerja  RI  menugaskan  LSM  Jarak  Bapak  Rachmat Taufik  yang  berdomisili  Jl.  Kayu  Manis  III  Baru  No.  21  Matraman  Jakarta  Timur  13130 untuk memantau perkembangan kelanjutan anak setelah Pasca Shilter.
Masih  ada  anak  yang  menekuni  pekerjaan  membantu  orang  tuanya,  hal  ini dikarenakan  memang  kondisi  orang  tuanya  betul-betul  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi, namun anak yang bersangkutan tetap meneruskan pendidikan/sekolah.
Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Sumenep  melaporkan hasilnya  kepada  Bupati  Sumenep  untuk  mendapatkan  perhatian  dan  demi  kelangsungan Pasca Shilter bagi pendidikan anak, khususnya untuk 150 anak peserta pembinaan.
Kemudian  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Sumenep menyerahkan by name by addres peserta Pasca Shilter atau penerima manfaat kepada Dinas Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Sumenep  untuk  diusulkan  mendapatkan  program  Bantuan Beasiswa  Miskin  (BSM)    dan    juga  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sumenep  untuk  diusulkan melalui  Program  yang  ada  di  Dinas  Sosial.  Hal  ini  dimaksud  adalah  dalam  rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Dimana PPA-PKH ini merupakan salah satu  prioritas  nasional  yang  dilaksanakan  secara  terkoordinasi  dengan  melibatkan  berbagai instansi  pemerintah  terkait,  yakni  Kementrian  Sosial,  Kementian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Kementrian  Kesehatan,  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,
Kementerian Agama baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota serta nonpemerintah, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang terintegrasi dalam program keluarga harapan
Evaluasi  jangka  panjang  kebijakan  Pengurangan  Pekerja  Anak  dalam  rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) ini berakhir  sampai Tahun 2015 dalam arti  masih  dievaluasi  dan  apabila  masih  bermanfaat  dan  sangat  membantu  terutama  para kaum miskin maka kemungkinan dapat dilanjutkan/berlanjut.
Peserta  terdaftar  berdasarkan  data  dari  pusat,  yang  diharapkan  dapat  berhasil mengikuti  program  ini  dan  berhasil  mengentas  mereka  dari  pekerjaan  terburuk,  kembali melanjutkan  sekolahnya,  tidak  menjadi  kenyataan.  Sebab    kebanyakan  mereka  benar-benar telah  terjun  kedunia  kerja  membantu  pekerjaan  orang  tuanya  yang  memang  sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam sebuah keluarga yang sangat miskin.
Tugas berat  yang harus dilakukan para tenaga pendamping untuk mencari sejumlah anak  yang  memenuhi  syarat,  untuk  menggantikan  posisi  mereka  sejumlah  kuota  yang  telah ditetapkan beberapa waktu sebelum pelaksanaan program dimulai.
Dari  sejumlah  anak  paserta  penerima  manfaat  yang  sudah  dinyatakan  lulus  dari program ini, dalam waktu 3 (tiga) bulan ini masih tetap bertahan untuk mengikuti pelajaran di sekolah, sekalipun mereka tetap harus bekerja membantu tugas-tugas orang tua di rumah.

## D. KESIMPULAN
Akhir    dari    pada    suatu    penelitian    yang    telah    dilakukan    dan    juga    telah tergambarkan  hasilnya  secara  jelas,  maka  perlu  adanya  suatu  bentuk  kesimpulan  dari  apa yang  telah  diteliti, dianalisa dan telah  dibahas.
Berdasarkan data  yang  jelas  dan  rinci  dari  apa  yang  telah  diteliti, penulis menarik kesimpulan sehingga  akan  terlihat  jelas  dari  masing  masing  sub  kelemahan  dan  kekuatan pada    evaluasi  kebijakan  Pengurangan  Pekerja  Anak  dalam  rangka  mendukung  Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten  Sumenep pada tahun 2013.
Saran  adalah  suatu  cara    untuk    penyempurnaan    dari    kesimpulan    yang    kurang berkenan    agar    apa    yang    telah    dilaksanakan  lebih    sempurna    dan    mempunyai    arti    yang lengkap  dalam  pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di  Kabupaten  Sumenep selanjutnya,  sehingga  saran  ini  akan  memberikan  cara  pandang  alternatif  untuk  kemajuan dan    peningkatan    dalam    pelaksanaan    pembinaan  bagi  penerima  manfaat  dimasa  yang  akan datang.
Untuk    itulah    penulis    memberikan    rincian    kesimpulan    dan    saran    dari    akhir penelitiannya,  sebagai berikut  :
1. Indikator masukan (input),
Undang    Undang    Nomor    23    Tahun   2002   tentang    Perlindungan    Anak,  Peraturan Presiden  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan,  serta Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Pelaksanaan  Pengurangan  Pekerja  Anak  dalam  rangka  mendukung  Program  Keluarga Harapan  PPA-PKH)  Tahun  2013,  menjadi  dasar  pelaksanaan  pembinaan  PPA  –  PKH, sekalipun penetapan anak yang dapat mengikuti program ini adalah mereka yang telah didata Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2009, sehingga harus memvalidasi data yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.
2. Proses (process),
Dalam    impelementasi  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  9 Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Pengurangan  Pekerja  Anak  dalam  rangka  mendukung
Program Keluarga Harapan PPA-PKH)  telah  menunjukkan  efektivitas  yang  baik  dalam melaksanakannya,  sehingga  dapat  terselenggara  dengan  baik,  tepat  waktu,  tepat  sasaran, sekalipun  pasca  pelatihan  kesulitan  untuk  memfasilitasi  anak  penerima  manfaat  dalam melanjutkan  sekolahnya  pada  lembaga  pendidikan  negeri,  karena  terbatasnya  waktu  untuk pendaftaran.
3. Keluaran (output),
Jumlah  peserta  yang  dinyatakan  lulus  adalah  100  %  yaitu  peserta  yang  mengikuti Pembelajaran  dengan  cara  pendampingan  di  Shilter    sebanyak  150  anak.    Para  peserta penerima  manfaat  atau  pasca  Shilter,  mereka  mendapat  rekomendasi  untuk  melanjutkan sekolah  sesuai  dengan  permintaan  anak  tersebut;  dan  ada  yang  melanjutkan  di  Sekolah Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  ada  yang  minta  di  Pondok  Pesantren  serta juga ada yang minta dimasukan ke Yayasan Panti Asuhan.
4. Indikator dampak atau (outcame).
Dalam  waktu  3  (tiga)  bulan  pasca  shilter,  anak  penerima  manfaat  masih  rajin bersekolah sekalipun masih ada anak yang menekuni pekerjaan membantu orang tuanya, hal ini  dikarenakan  memang  kondisi  orang  tuanya  betul-betul  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi, namun anak yang bersangkutan tetap meneruskan pendidikan/sekolah.

## E. Daftar Pustaka
Abdul Kadir, Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data , Andi,. Yogyakarta, 2005.
Arikunto,  Suharsimi, Teknik  dan  Metode  Penelitian ,  Yayasan  Penerbit  Fakultas  Psikologi, UGM, Yogyakarta. 2004
Beni Setiawan, Model-Model Pembelajaran Kreatif. Tinta  Emas  Bandung, 2001. Farida  Yusuf, Perencanaan  dan  Pembangunan  di  Indonesia,  PT. Gramedia,  Jakarta, 2000. Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia. PT Gramedia Pustaka Umum Jakarta 2005 Nanga, Muana. Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan. Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998, Purwanto, Ngalim, Prinsio-Prinsip dan Teknik Evaluasi, Balai  Pustaka Jkt 2006 Sudjana, Djudju, Evaluasi Program , Rosdakarya, Bandung, 2006 Sugiyono , Metode Penlit Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung 2010 Suharto,  Analaisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah    dan    Kebijakan Sosial,  Alfabeta Bandung. 2009
Sukirno  Sadono.  Pengantar  Teori  Mikro  Ekonomi.  Fakultas  Ekonomi  UI  Dan  Bina  Grafika. Jakarta, 2000.
Tyler, R,  Constructions and Conceptual  Change,  Universitas  Chicago  Press,  Chicago. 2003. Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik, Bayu Media Publushing, Malang 2012 Wirawan . Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Pustaka Pelajar Yogkta, 2010,
Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
Keputusan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan Bentuk – Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak  (RAN-PBPTA).
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengurangan  Pekerja  Anak  dalam  rangka  mendukung  Program  Keluarga  Harapan PPA-PKH) Tahun 2013,