## NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

## Setyo Utomo
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak
Email Korespondensi : setyoutomodw@yahoo.com

## Abstrak
Memperhatikan  ketentuan  Pasal  5  UUPA  dan  Penjelasan  Umum  angka  III  (1)  UUPA dapat ditarik kesimpulan bahwa : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa  ialah  hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional dan negara. Hukum Adat  yang dijadikan Dasar  Hukum Tanah Nasional adalah hukum aslinya  golongan  rakyat  pribumi.  Adapun  nilai-nilai  kearifan  lokal  hukum  adat  yang dijadikan  dasar  dalam  pembangunan  Hukum  Tanah  Nasional,  meliputi  :  konsepsi hukum  adat  tentang  tanah,  asas-asas  hukum  adat  atas  tanah,  dan  lembaga-lembaga hukum adat yang berkaitan dengan perbuatan hukum di mana tanah sebagai obyeknya.
Kata Kunci : Hukum Agraria, Hukum Tanah, Hukum Adat

## A. PENDAHULUAN
Hukum  Tanah  Nasional  disusun berdasarkan Hukum Adat tentang tanah dinyatakan dalam konsideran/berpendapat Undang- Undang Pokok Agraria (Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1960).
Pernyataan  mengenai  Hukum  Adat dalam  UUPA  dapat  kita  jumpai  juga dalam :
a. Penjelasan  Umum  angka  III
(1);
b. Pasal 5;
c. Penjelasan Pasal 5;
d. Penjelasan Pasal 16;
e. Pasal  56  dan  secara  tidak langsung dalam Pasal 58.
Dalam  Penjelasan  Umum  angka III  (1)  UUPA  dinyatakan,  bahwa  : “Dengan  sendirinya  Hukum  Agraria
yang  baru  itu  harus  sesuai  dengan kesadaranhukum daripada rakyat banyak.  Oleh  karena  rakyat  Indonesia sebagian  besar  tunduk  pada  hukum adat,  maka  Hukum  Agraria  baru tersebut  akan  didasarkan  pula  pada ketentuan-ketentuan  hukum  adat  itu. Sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan  dan  disesuaikan  dengan kepentingan  masyarakat  dalam  negara yang  modern  dan  dalam  hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial  yang  kapitalis  dan  masyarakat swapraja yang feodal”.
Dalam Pasal 5 UUPA dinyatakan, bahwa  :  “Hukum  Agraria  yang  berlaku atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional  dan  negara,  yang  berdasarkan atas persatuan bangsa,
dengan sosialisme  Indonesia  serta  dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini (maksudnya : UUPA) dan dengan peraturan
perundangan  lainnya,  segala  sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Dalam  Penjelasan  Pasal  5  UUPA dinyatakan, bahwa : “Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari Hukum Agraria  yang  baru.  Selanjutnya  lihat Penjelasan Umum III angka 1”.
Dalam Penjelasan Pasal 16 UUPA dinyatakan,  bahwa  :  “Pasal  ini  adalah pelaksanaan  daripada  ketentuan  dalam Pasal  4.  Sesuai  dengan  asas  yang diletakkan  dalam  Pasal  5,  bahwa Hukum  Pertanahan  yang  Nasional didasarkan  atas  Hukum  Adat,  maka penentuan  hak-hak  atas  tanah  dan  air dalam  pasal  ini  didasarkan  pula  asas sistematik  dari  Hukum  Adat.  Dalam pada  itu  Hak  Guna  Usaha  dan  Hak Guna Bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern  dewasa  ini.  Perlu  kiranya ditegaskan,  bahwa  Hak  Guna  Usaha bukan hak erfpacht dari  Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Hak  Guna Bangunan  bukan  hak opstal .  Sejak berlakunya  UU  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan  dengan  dicabutnya ketentuan-ketentuan  dalam  Buku  II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Ketentuan  Undang-Undang  ini (Pasal  7  dan  10)  tetapi  berhubung dengan  keadaan  masyarakat  sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h jo Pasal 5).
Dalam Pasal 56 UUPA
dinyatakan,  bahwa  :  “Selama  Undang-
Undang  mengenai  Hak  Milik  sebagai tersebut  dalam  Pasal  50  ayat  (1)  belum terbentuk,  maka  yang  berlaku  adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat…, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini” (maksudnya : UUPA). Dalam Pasal
58 UUPA, tidak menyebut Hukum Adat secara  langsung.  Tetapi  apa  yang disebut  peraturan  yang  tidak  tertulis mencakup juga Hukum Adat.
Sehubungan  dengan  ketentuan sebagaimana  yang  tersurat  dalam  Pasal 56  dan  58  UUPA  tersebut  diatas, tentunya  memunculkan  persepsi  yang multi  tafsir  seperti  hukum  adat  yang mana  dan  bagaimana  sebagai  ketentuan yang  mengatur  tentang  hak-hak  atas tanah  pasca  berlakunya  UUPA.  Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menuangkan  sebuah  tulisan  nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hokum adat  yang  kemudian  diadopsi  ke  dalam hukum  tanah  nasional  sebagaimana yang diatur menurut UUPA.

## B. PERMASALAHAN
Berangkat dari paparan pendahuluan  tersebut  di  atas,  penulis mencoba  mengemukakan  permasalahan dalam  tulisan  ini  yang  akan  dibahas lebih lanjut, sebagai berikut :
1. Hukum Adat mana yang dijadikan
Dasar Hukum Tanah Nasional ?
2. Apa  saja  nilai  kearifan  lokal hukum  adat  yang  dijadikan  Dasar
Hukum Tanah Nasional ?

## C. PEMBAHASAN
1. Hukum Adat Yang Dijadikan  Dasar  Hukum Tanah Nasional
Di  dalam lingkungan hukum adat memang terdapat hak-hak subyektif atas tanah  dari  para  anggota  masyarakat persekutuan hukum adat. Hak subyektif itu  bermacam-macam  isinya,  sampai  di mana jauh bekerjanya hak subyektif itu sangat  bergantung  kepada  intensitas hubungan antara orang yang bersangkutan dengan tanahnya. Semakin intensif hubungan itu, semakin lemahlah  campur  tangan  hak  ulayat terhadapnya,  tetapi  semakin  kurang hubungan  itu,  maka  semakin  kuatlah bekerjanya  hak  ulayat  terhadap  tanah itu. 1
Jadi  pada  hakekatnya  hak  ulayat merupakan  kepunyaan  bersama  para warga  masyarakat  persekutuan  hukum adat  yang  bersangkutan.  Tanah  ulayat merupakan  peninggalan  nenek  moyang atau  karunia  suatu  yang  ghaib  kepada para  warga  masyarakat  persekutuan hukum adat sebagai pendukung
kehidupan  generasi  terdahulu,  sekarang dan  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu tanah ulayat wajib dikelola dan
dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan bersama para warga masing- masing dan keluarganya.
1 Ter  Haar, Asas-Asas  Dan  Susunan  Hukum Adat ,  Diterjemahkan  oleh  K.  Ng.  Soebakti Poesponoto,  Pradnya  Paramita,  Jakarta,  1999, hal. 50
Untuk itu ada bagian tanah ulayat yang  digunakan  bersama  ada  pula dimungkinkan  para  warga  menguasai dan  menggunakannya  bagi  pemenuhan kebutuhan masing-masing secara individual.  Penggunaan  tanah  oleh  para warga tersebut dilandasi berbagai penguasaan  yang  dalam  ilmu  hukum agraria disebut hak-hak atas tanah. 2 Istilah “Hak Milik Adat”
digunakan  untuk  menyebut  bermacam- macam  hak  milik  atas  tanah  baik  yang timbul  dari  tindakan  membuka  hutan yang diakui dan dijamin dalam hukum- hukum  adat  setempat,  yang  diberikan oleh penguasa-penguasa pribumi setempat  maupun  yang  diciptakan  oleh penguasa Hindia Belanda bagi
penduduk  asli  dan  orang-orang  Timur Asing.  Perkataan  “Hak  Milik  Adat”  itu sendiri  merupakan  terjemahan  dari istilah “Inlands Bezitrecht” yang semula diperjuangkan  oleh  Van  Vollenhoven dalam rangka menghargai adanya konsep  hak  milik  yang  dikenal  di kalangan kelompok-kelompok penduduk asli di tanah Hindia Belanda. 3
Konsepsi  hukum  adat  atas  tanah dapat  dirumuskan  sebagai  konsep  yang “Komunalistik Religius”, yang
2 Budi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jilid I Hukum Tanah  Nasional,  Djambatan,  Jakarta,  Edisi Revisi, 1997, hal. 26.
3 Maria  R.  Ruwiastuti, “Menuju  Agraria: Analisa  Dan  Kritik  Terhadap  Marginalisasi Posisi  Hukum-Hukum  Dan  Hak-Hak  Adat Penduduk  Asli  Atas  Sumber-Sumber  Agraria oleh  UUPA  1960” ,  dalam  Usulan  Revisi Undang-Undang Pokok Agraria, Menuju Penegakan  Hak-Hak  Rakyat  Atas  Sumber- Sumber Agraria, Konsorsium Reformasi Hukum  Nasional  (KRHN)  dan  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Bandung, 1998, hal. 130.
memungkinkan penguasaan tanah secara  individual  dengan  hak-hak  atas tanah  yang  bersifat  pribadi  sekaligus mengandung  unsur  kebersamaan. 4 Sifat komunalisitik  menunjuk kepada  adanya hak  bersama  para  anggota  masyarakat persekutuan  hukum  adat  atas  tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut hak  ulayat.  Tanah  ulayat  merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib  atau  peninggalan  nenek  moyang kepada  kelompok  yang  merupakan masyarakat  persekutuan  hukum  adat, sebagai  unsur  pendukung  utama  bagi kehidupan  dan  penghidupan  kelompok tersebut  sepanjang  masa.  Di  sinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan  hubungan  hukum  antara warga  masyarakat  hukum  adat  bersama dengan tanah ulayatnya.
Dengan memperhatikan
banyaknya persekutuan masyarakat
hukum  adat  yang  tersebar  di  wilayah negara  kesatuan  Republik  Indonesia dengan  keanekaragamanan  budaya  dan tradisinya,  sudah  barang  tentu  banyak pula  hukum  adat  yang  berlaku  di  bumi persada nusantara ini. Sehingga memunculkan  satu  pertanyaan  urgen, dari  sekian  banyak  hukum  adat  yang ada di Indonesia maka hukum adat yang mana  yang  dijadikan  dasar  Hukum Tanah Nasional ?  Pertanyaan ini timbul karena  sebutan  Hukum  Adat  tidak selalu  dipakai  dalam  pengertian  yang sama.    C.  Van  Vollenhoven  misalnya menyebutkan adanya hukum adat golongan  pribumi  dan  hukum  adat golongan Timur Asing.
4 Budi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  Dan  Pelaksanaannya,  Jilid  I, Hukum  Tanah  Nasional, Djambatan,  Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, 1995, hal. 160.
Kusumadi Pudjosewojo menggunakan  sebutan  “hukum  adat” sebagai  keseluruhan  aturanhukum  tidak tertulis.  Hukum  adat  dalam  pengertian ini  bukan  merupakan  bidang  hukum tersendiri  di  samping  bidang-bidang hukum  yang  lain.  Tetapi  UUPA  dalam Penjelasan  Umum  III  angka  1  di  atas menghubungkan  “Hukum  Adat”,  yang dalam  Konsideran/Berpendapat  huruf  c disebut  sebagai  dasar  Hukum  Tanah Nasional  itu,  dengan  sebagian  terbesar rakyat  Indonesia.  Jelas  kiranya,  bahwa Hukum Adat yang oleh UUPA
dijadikan dasar Hukum  Tanah Nasional tersebut bukanlah hukum adatnya golongan Timur Asing menurut pengertian  Van  Vollenhoven  juga bukan  hukum  adat  menurut  pengertian Kusumadi  Pudjosewoyo,  melainkan hukum aslinya golongan pribumi.
Sehingga  tidak  ada  alasan  untuk meragukan  bahwa  yang  dimaksudkan UUPA  dengan  hukum  adat  adalah  : “hukum  aslinya  golongan  rakyat pribumi,  yang  merupakan  hukum  yang hidup  dalam  bentuk  tidak  tertulis  dan mengandung unsur-unsur nasional  yang asli,  yaitu  sifat  kemasyarakatan  dan kekeluargaan,  yang  berasaskan  serta diliputi  oleh  suasana  keagamaan”. Mengingat  dalam  perkembangannya Hukum  Adat  tidaka  terbebas  dari pengaruh-pengaruh  dari  luar,  yaitu pemikiran-pemikiran  masyarakat  Barat yang individualistik-liberal dan pengaruh masyarakat feodal, yang tidak sesuai  dengan  asas-asas  tata  susunan dan semangat masyarakat, maka norma- norma Hukum Adat yang akan digunakan  sebagai  dasar  pembentukan Hukum Tanah Nasional harus dibersihkan  dari  unsur-unsurnya  yang “asing”,  harus  di  “saneer”  terlebih dahulu, hingga menjadi murni kembali.

## 2. Nilai  Kearifan  Lokal  Hukum
Adat  Yang  Dijadikan  Dasar Hukum Tanah Nasional Kearifan  lokal  adalah  segala bentuk  kebijaksanaan  yang  didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya,  diterapkan  dan  senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu  yang  cukup  lama  (secara  turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan  atau  wilayah  tertentun  yang menjadi tempat tinggal mereka.
Sehubungan dengan kearifan lokal yang terkandung  hukum  adat  yang  berkaitan dengan  hak-hak  atas  tanah  bagi  suatu masyarakat hukum adat ternyata
memiliki  nilai  yang  sama  bagi  hukum adat  dari  masyarakat  adat  yang  lainnya dalam wilayah Negara kesatuan Republik  Indonesia.  Nilai-nilai  kearifan lokal  yang  terkandung  dalam  hukum adat-hukum  adat  itulah  yang  kemudian diadopsi  ke  dalam  hukum  tanah nasional  kita  sebagaimana  yang  diatur dalam UUPA.
Dalam rangka membangun Hukum  Tanah  Nasional,  Hukum  Adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, yaitu berupa  :  konsepsi,  asas-asas,  dan lembaga-lembaga hukumnya, untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum  yang  tertulis,  yang  disusun menurut  sistem  Hukum  Adat.  Hukum Tanah  baru  yang  dibentuk  dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum Adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan  dalam  peraturan  –peraturan perundang-undangan  sebagai  hukum yang  tertulis,  merupakan  Hukum  tanah Nasional  positif  yang  tertulis,  dan UUPA merupakan hasil yang pertama.

## a. Konsepsi  Hukum  Adat  Dalam Hukum Tanah Nasional
Konsepsi  yang  mendasari  Hukum tanah  Nasional  adalah  konsepsinya Hukum  Adat,  yaitu  konsepsi  yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah
secara  individual,  dengan  hak-hak  atas tanah  yang  bersifat  pribadi,  sekaligus mengandung  unsur  kebersamaan.  Sifat komunalisitk  religius  dari  konsepsi Hukum  Tanah  Nasional  ditunjukkan oleh  Pasal  1  ayat  (2)  UUPA,  yang menyatakan bahwa : “seluruh bumi, air, dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dalam  wilayah  Republik  Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.
Apabila  dalam  Hukum  Adat Tanah Ulayat merupakan tanah bersama para  warga  masyarakat  hukum  adat yang bersangkutan, maka dalam rangka Hukum  Tanah  Nasional  semua  tanah dalam wilayah negara kita adalah tanah bersama  rakyat  Indonesia,  yang  telah bersatu  menjadi  bangsa  Indonesia. Unsur religius dari konsepsi ini ditunjukkan  oleh  pernyataan,  bahwa  : “bumi,  air,  dan  ruang  angkasa Indonesia,  termasuk  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya, merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa kepada bangsa Indonesia”.
Dalam  rangka  Hukum  Tanah Nasional,  dimungkinkan  para  warga negara
Indonesia masing-masing menguasai  bagian-bagian  dari  tanah bersama  tersebut  secara  individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi,  sekaligus  mengandung  unsur kebersamaan.
Unsur kebersamaan tersebut
dalam  Pasal  6  UUPA  dirumuskan dengan  kata-kata  :  “semua  hak  atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

## b. Asas-Asas  Hukum  Adat  Dalam Hukum Tanah Nasional
Asas-asas  Hukum  Adat  yang digunakan dalam Hukum Tanah
Nasional  antara  lain  adalah  asas religiusitas  (Pasal  1  UUPA),  asas kebangsaan  (Pasal  1,  2,  dan  9  UUPA), asas  demokrasi  (Pasal  9  UUPA),  asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan  sosial  (Pasal  6,  7,  10,  11  dan 13  UUPA),  asas  penggunaan  dan pemeliharaan  tanah  secara  berencana (Pasal  14  dan  15  UUPA),  serta  asas pemisahan  horizontal  tanah  dengan bangunan  dan  tanaman  yang  ada  di atasnya.
c. Lembaga-Lembaga
Hukum Adat  Dalam  Hukum  Tanah Nasional Lembaga-lembaga  hukum  yang dikenal  dalam  Hukum  Adat  umumnya adalah lembaga-lembaga yang
diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat yang masih sederhana. Oleh karena  itu  lembaga-lembaga yang diambil  dalam  membangun  Hukum
Tanah Nasional kalau perlu disempurnakan  dan  disesuaikan  dengan kebutuhan zaman dan perubahan masyarakat  yang  akan  dilayaninya. Tetapi penyempurnaan dan penyesuaian tersebut  tidak  mengubah  hakekat  serta tanpa  menghilangkan  sifat  dan  ciri kepribadian  Indonesia  dari  lembaga- lembaga hukum yang bersangkutan.
Adapun salah satu lembaga hukum  adat  yang  dimaksud  adalah lembaga jual beli tanah. Dalam perkembangannya  lembaga  jual  beli tanah  mengalami  modernisasi  dan penyesuaian, tanpa mengubah
hakekatnya  sebagai  perbuatan  hukum pemindahan  hak  atas  tanah  dengan pembayaran harganya secara tunai, serta sifat dan cirinya sebagai perbuatan yang riil  danterang,  jual  beli  tersebut  harus dibuktikan  dengan  suatu  akta  yang dibuat  oleh  seorang  Pejabat  Pembuat Akta  tanah  (PPAT).  Sutau  perubahan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan mutu  alat  bukti  perbuatan  hukum  yang dilakukan, yang menurut Hukum Adatnya masyarakat  yang terbatas pada lingkup  personal  dan  teritorialnya, cukup  dibuatkan  aktanya  oleh  penjual sendiri  dan  diketahui  oleh  Kepadal Desa/Adat.

## D. KESIMPULAN
Bahwa Hukum Adat yang dijadikan Dasar Hukum Tanah Nasional adalah  hukum  aslinya  golongan  rakyat pribumi  yang  merupakan  hukum  yang hidup  dalam  bentuk  tidak  tertulis  dan mengandung unsur-unsur nasional  yang asli,  yaitu  sifat  kemasyarakatan  dan kekeluargaan,  yang  berasaskan  serta diliputi  oleh  suasana  keagamaan,  yang telah dibersihkan dari unsur-unsur  yang “asing” dan di “saneer” terlebih dahulu.
Adapun  nilai-nilai  kearifan  lokal hukum adat yang dijadikan dasar dalam pembangunan  Hukum  Tanah  Nasional, meliputi  :  konsepsi  hukum  adat  tentang tanah, asas-asas hukum  adat  atas tanah, dan lembaga-lembaga hukum adat yang berkaitan  dengan  perbuatan  hukum  di mana tanah sebagai obyeknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dijk,  van  (1964)., Pengantar  Hukum Adat Indonesia , Terjemahan Soehardi, Sumur, Bandung. Haar,  B.  Ter  (1999)., Asas-Asas  Dan Susunan Hukum Adat , Diterjemahkan  oleh  K.  Ng. Soerbakti  Poesponoto,  Pradna Paramita, Jakarta. Harsono,  Budi  (1983)., Penggunaan Dan Penerapan Azas-Azas Hukum  Adat  Pada  Hak  Milik Atas Tanah , Makalah Simposium  Hak  Milik  Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung. , (1999)., Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya,  Jilid  I  Hukum  Tanah
Nasional , Djambatan, Jakarta. Ruchiyat, Eddy (1986)., Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah  Berlakunya  Undang- Undang Pokok Agraria , Alumni,
Bandung. Rajagukguk,  Erman  (1995).,  H ukum Agraria, Pluralisme Hukum Pola  Penguasaan  Tanah  Dan Kebutuhan Hidup, Chandra Pratama, Jakarta. Ruwiastuti, Maria R (1998)., Penghancuran  Hak  Masyarakat Adat Atas Tanah, Sistem Penguasaan  Tanah,  Sengketa Dan  Politik  Hukum  Agraria, Konsorsium  Pembaruan  Agraria (KPA) Bekerjasama dengan
INPI-Pact, Bandung. Soetiknjo, Iman (1994)., Politik Agraria Nasional  :  Hubungan  Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan  Pancasila ,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.