## Tahun Politik, Komunikasi Konfrontatif
Sam Abede Pareno 1

## Abstract
Term  “Confrontative  Communication”  popular  in  Indonesia  when  the  election  of  Governor  of Jakarta  at  2012.  In  that  year,  one  candidate  often  talk  intimidation  people  and  his  competitor  with using sarcastic sentence, for example “If you will not choose Betawi man, please out from Jakarta or I will disarm your facilities included your KTP (kartu tanda penduduk, identification card)”. Confrontative Communication different with Confrontation Communication in medical work which is done by doctor or nurse. Confrontative Communication is a part of coersive communication which is used  in  political  communication.  Every  candidate  use  confrontative  communication  to  defeat competitor; among them use it each other.
Now,  in  the  politics  year  for  winning  the  election  especially  president  election,  confrontative communication without controlled  by politics ethics tends to be used in political communication. This article want to clarify that phenomena.
Key words: political communication, coersive communication, confrontative communication.

## Abstrak
Istilah "Komunikasi Konfrontatif" populer di Indonesia ketika pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2012. Pada tahun itu, satu kandidat sering berbicara dengan orang-orang intimidasi dan kompetitornya dengan menggunakan kalimat sarkastik, misalnya "Jika Anda tidak akan memilih pria Betawi, silakan keluar dari Jakarta atau saya akan melucuti fasilitas Anda termasuk KTP Anda (kartu tanda penduduk, kartu identitas) ”.
Komunikasi  konfrontatif  berbeda  dengan  Komunikasi  Konfrontasi  dalam  pekerjaan  medis  yang dilakukan  oleh  dokter  atau  perawat.  Komunikasi  konfrontatif  adalah  bagian  dari  komunikasi  koersif yang  digunakan  dalam  komunikasi  politik.  Setiap  kandidat  menggunakan  komunikasi  konfrontatif untuk mengalahkan pesaing; di antara mereka menggunakannya satu sama lain.
Sekarang,  di  tahun  politik  untuk  memenangkan  pemilihan  terutama  pemilihan  presiden,  komunikasi konfrontatif  tanpa  dikendalikan  oleh  etika  politik  cenderung  digunakan  dalam  komunikasi  politik. Artikel ini ingin mengklarifikasi fenomena itu.
Kata kunci: komunikasi politik, komunikasi koersif, komunikasi konfrontatif.
1 Sam Abede Pareno, guru besar Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya
Pendahuluan
Ketika berlangsung kampanye pemilihan  Gubernur  Jakarta  pada  tahun 2012, salah seorang calon sering melontarkan kalimat-kalimat yang mengancam  kepada  masyarakat  Jakarta. Misalnya,  “Kalau  kalian  tidak  memilih orang  Betawi,  silakan  keluar  dari  Jakarta, atau  saya  akan  melucuti  fasilitas  kalian termasuk KTP kalian”.
Kalimat  tersebut  dianggap  tidak sopan dan melukai hati rakyat Jakarta yang berniat  untuk  tidak  memilih  calon  yang mengancam  seperti  itu.  Si  calon  dianggap melakukan  komunikasi  konfrontatif    yang merupakan bagian dari komunikasi koersif,  bahkan  lebih  memaksa  karena disertai ancaman atau intimidasi.
Sebagai  negara  demokrasi,  praktik komunikasi  konfrontatif  tentu  sangat dilarang, karena dapat dikategorikan sebagai negative  campaign dan black campaign. Sebenanya undang-undang sudah  mengatur  tata  cara  kampanye, namun  sepertinya  ada  kesengajaan  untuk dilanggar,  bahkan  menjadikan  komunikasi konfrontatif  sebagai  agenda  isi  kampanye ( campaign  content  agenda ).  Perilaku  ini tentu  saja  mengabaikan  etika  politik  yang seharusnya diterapkan ke dalam komunikasi politik.
Bila  pengabaian—terutama  dalam konteks penindakan atas pelanggarannya—dibiarkan  saja,  maka boleh  jadi  hasrat  agar  pemilihan  umum khususnya  pemilihan  presiden  di  negara kita  akan  berjalan  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip demokrasi. Artikel ini akan mengaitkan das sollen tentang komunikasi politik  dengan das  sein penerapan  dalam praktik kampanye hingga terjadinya komunikasi konfrontatif.

## Komunikasi Politik
Michael  Rush  dan  Philip  Althoff (1997)  mendefinisikan  komunikasi  politik sebagai  suatu  proses  di  mana  informasi politik  yang  relevan  diteruskan  dari  satu bagian  sistem  politik  ke  bagian  lainnya  di
antara sistem-sistem sosial dengan sistem- sistem  politik.  Proses  ini  terjadi  secara berkesinambungan  dan  mencakup  pola pertukaran  informasi  di  antara  individu- individu dan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.
McNair
(2011) memberikan definisi komunikasi politik sebagai “Semua bentuk komunikasi yang digunakan  oleh  politikus  dan  aktor  atau pelaku  politik  lainnya  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”
Dari dua definisi tersebut tidak ada pemahaman  bahwa  komunikasi  politik membolehkan  penggunaan  segala  cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Informasi  yang  merupakan message dalam  komunikasi  politik  adalah informasi  politik  yang  relevan.  Relevan artinya  sesuai  dengan  norma-norma  dan nilai-nilai  yang  disepakati  dalam  sistem politik.
Jadi,  secara  ideal  ( das  sollen ) komunikasi  politik  pada  hakikatnya  tidak terpisahkan dengan prinsip-prinsip demokrasi,  yaitu  prinsip-prinsip  yang dipegang  teguh  secara  universal  oleh masyarakat  yang  bagi  Indonesia  dikenal sebagai  “bebas  dan  bertanggungjawab”.
Artinya,  pesan  yang  disampaikan  dalam komunikasi  politik  tidak  boleh  melanggar etika, terutama karena Indonesia merupakan  negara  yang  warganya  plural atau  majemuk.  Sehingga  sesungguhnya dalam penerapan komunikasi politik beriringan jalan dengan komunikasi lintas- budaya,  antropologi  komunikasi,  sosiologi komunikasi,  dan  psikologi  sosial.  Suatu hal  yang  tidak  mudah  memahami  dan menerapkannya  bagi  praktisi  komunikasi politik  (aktor  politik,  aktivis  politik, pemimpin-pemimpin  formal  dan  informal, masyarakat peduli politik, bahkan pengelola  media  massa  dan  media  sosial). Untuk  itu,  sebaiknya  fungsi  partai  politik terutama  fungsi  pendidikan  politik— terutama  dalam  tahun  politik  ini—lebih disosialisasikan terutama oleh partai-partai politik.  Para  partai  politik  jangan  hanya
sibuk memenangkan dirinya dalam berebut kursi  di  parlemen,  atau  juga  menggalang suara  sebanyak-banyaknya  agar  calon presiden  yang  diusung  dan  didukung berhasil  menduduki  RI-1,  dengan  segala cara  tanpa  mendidik  rakyat  agar melek politik dalam  arti  politik  itu  mulia  dan harus dijalankan dengan santun, sejuk, dan bermartabat.  Berbagai statement yang sampai  ke  masyarakat  hendaknya  tidak bersifat konfrontatif, mulai dari kontroversial, membingungkan, dan membenturkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat  menjadi  makin  yakin  bahwa “politik  itu  kotor”  sebagaimana  yang dipersepsikan  selama  ini.  Komunikasi politik melalui pendidikan politik selayaknya menanamkan pemahaman bahwa  berpolitik  itu  bagian  dari  “ibadah sosial”, pengabdian mulia kepada masyarakat.  Bukan  menanamkan  nilai- nilai  negatif  seperti  saling  menghujat  dan mencacimaki  sebagaimana  yang  terjadi dalam  media  sosial  selama  ini,  yang membuat  kita  semua miris .  Keteladanan harus  diberikan  oleh  para  calon,  terutama calon  presiden,  mulai  dari  bicara,  sikap, dan perilaku, bahkan pola berpkir ( pattern of thinking ). Sebab, meskipun ada pengakuan  bahwa  masyarakat  kita  sudah kian  cerdas,  namun  kenyataannya  masih banyak  yang  menjadi followers yang sami’na  wa  atho’na (aku  mendengar  dan aku  patuh)  tanpa reserve pada  sang pemimpin.  Hiruk-pikuk  yang  terjadi  di mana-mana  di  tahun  politik  ini  bersumber dari keteladanan para elit yang merupakan sumber utama komunikasi politik.
Dalam  buku  lama, Hubungan Insani karya  Onong  Uchjana  Effendy (1988) dijelaskan tentang
arti kepemimpinan,  sebagai  berikut:  Dalam pengertian umum, kepemimpinan
menunjukkan  proses  kegiatan  seseorang dalam memimpin, membimbing, memengaruhi  atau  mengontrol  pikiran, perasaan,  atau  tingkah  laku  orang  lain. Kegiatan  tersebutdapat  dilakukan  melalui suatu  karya,  seperti  buku,  lukisan,  dan
sebagainya,  atau  melalui  kontak  pribadi antara  seseorang  dengan  orang  lain  secara tatap  muka  ( face  to  face ).  Kepemimpinan melalui  karangan  atau  ciptaan  yang dituangkan  dalam  bentuk  buku  atau lukisan  dapat  dikatakan  kepemimpinan yang tidak langsung, sebab sang pemimpin dalam  usaha  untuk  memengaruhi  tidak seketika  pada  saat  ia  melakukan  kegiatan. Pempimin-pemimin  jenis  ini  adalah  para ilmuwan,  seniman  atau  sastrawan  yang hasil  karyanya  atau  ide-idenya  dapat memengaruhi orang lain.
Kepemimpinan  yang  bersifat  tatap muka berlangsung melalui kata-kata secara lisan.  Kepemimpinan  jenis  ini  bersifat langsung  karena  sang  pemimpin,  dalam usahanya memengaruhi orang lain, bergiat langsung  kepada  sasarannya. Karena berhadapan  muka,  ia  mengetahui  seketika hasil  kegiatan  itu.  Berkenaan  dengan berkembangnya teknologi seperti radio dan televisi,  kegiatan  kepemimpinan  melalui kata-kata  lisan  ini  dapat  lebih  efektif dengan memperoleh sasaran yang jumlahnya  jauh  lebih  banyak  daripada kalau berhadapan muka.
Dengan  kata  lain,  Onong  Uchjana Effendy  ingin  mengatakan  bahwa  para pemimpin politik dalam komunikasi politik berada pada posisi yang sentral dan menentukan citra tentang diri dan golongannya.

## Beberapa Istilah
Dalam  komunikasi  politik  yang merupakan bagian dari relasi sosial, selain komunikasi  konfrontatif,  dikenal  pula sejumlah istilah yang berkaitan dengannya, di  antaranya  konflik,  konsensus,  agitasi, propaganda.  Istilah-istilah  tersebut  selalu melekat dalam komunikasi politik meskipun ada pula yang negatif sebagaimana komunikasi konfrontatif. Teori  konflik  dalam  ilmu  politik banyak  dipengaruhi  oleh  pemikiran  Karl Marx,  dan  itulah  yang  biasanya  disebut teori  konflik  kaum  Marxian  atau  teori konflik  Marxis.  Selain  teori  konflik
Marxian,  terdapat  pula  teori  konflik  non- Marxian  yang  dimunculkan  ilmuwan sosial  non-Marxis  seperti  George  Simmel, Ralf  Dahrendorf,  Lewis  Coser,  Seymor Lipset,  dan  lain-lain  (Ujang  Komarudin, 2016).
Dalam  perspektif  kaum  Marxian, khususnya Marx, diasumsikan terdapat dua kelas  dalam  masyarakat  yang  selalu terlibat  konflik,  yaitu  kelas  orang-orang kaya  (borjuis)  dan  kelas  orang-orang miskin (proletar). Kedua kelas ini dibedakan  oleh  kepemilikan  alat-alat produksi;  kelas  kaya  terdiri  dari  orang- orang  yang  memiliki  alat-alat  produksi, sedangkan  kelas  miskin  adalah  mereka yang  tidak  memilikinya.  Kelas  kaya menindas  kelas  miskin  melalui  alat produksi.  Akibat  penindasan  ini  maka terjadilah  perjuangan  kelas  dari  kalangan kelas  miskin.  Marx  menyebut  sebagai konflik  antarkelas  dalam  masyarakat. Pesan  yang selalu dikumandangkan dalam perjuangan kelas itu yang paling mengemuka  adalah  “bersatulah  kaum buruh  sedunia”.  Konflik  yang  diajarkan Marx  ini  memuncak  dalam  revolusi proletar di Rusia pasa 1917. Revolusi yang bersumber  dari  konflik  kaum  miskin terhadap  kaum  kaya  itu  menggaung  ke seluruh  dunia  termasuk  Indonesia  dengan deklarasi  Republik  Soviet  Indonesia  oleh Mr Amir Syarifuddin dan Musso.
Meskipun  bukan  penganut  Marxis, di  tahun  1949  Sekarmadji  Maridjan Kartosuwiryo  mendirikan  Darul  Islam, yang diperjuangkannya dengan mengangkat  senjata  seperti  Amir  dan Musso. Pendirian ini juga disebabkan oleh konflik politik antara Kartosuwirjo dengan pemerintah  yang  sah  di  bawah  pimpinan Bung  Karno.  Konflik-konflik  lain  yang pernah terjadi di antaranya antara pemerintah
dengan
PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan  Semesta)  di  tahun 1958  dan  konflik  antara  Dewan  Revolusi pimpinan  Letkol  Untung  dengan  TNI/AD di tahun 1965. Teori konflik  ini  meskipun
dalam  bentuk  lain,  masih  dipraktikkan  di beberapa negara termasuk Indonesia dengan  lahirnya  gerakan-gerakan  radikal yang menjadi ancaman bagi setiap negara. Berbeda  dengan  Marx  adalah pandangan Ralf Dahrendorf, yang menyatakan  bahwa  apa  yang  dibayangkan Marx  tentang  revolusi  kaum  proletar ternyata  tidak  terjadi  di  negara-negara industri.
Dahrendorf berpendapat, hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut atasan dan bawahan menyediakan  unsur-unsur  bagi  kelahiran kelas.  Dalam  hubungan  ini  terdapat dikotomi antara mereka yang berkuasa dan yang dikuasai.  Ada di antara  mereka  yang terlibat dalam struktur kekuasaan, sementara  yang  lainnya  tidak;  beberapa orang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain  tidak.  Bagi  Dahrendorf,  perjuangan kelas  dalam  masyarakat  modern,  baik dalam  perekonomian  kapitalis  maupun komunias,  dalam  pemerintahan  bebas  dan otoriter,  berada  di  seputar  pengendalian kekuasaan. Jadi, lebih berdasarkan kekuasaan  daripada  pemilikan  sarana- sarana  produksi  (  Ujang  Komaruddin, 2016).
Dalam  pandangan  Lipset,  konflik ada kaitannya dengan demokrasi. Ancaman  laten terhadap sistem demokrasi adalah mengerasnya konflik bagi demokrasi  hingga  mencapai  tingkatan yang  dapat  mengacaukan  masyarakat. Sebaliknya,  konsensus  adalah  substansi penyelesaian konflik. Konsensus terbentuk bila  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam interaksi  berhasil  mencapai  titik  temu, yakni  pendapat  yang  sama  sehingga  tidak ada  masalah  dalam  hubungan  sosial tersebut  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalamnya sama-sama mendapat keuntungan/manfaat yang  wajar  dari hubungan tadi.
Contoh dari konsensus ialah kesepakatan  damai  antara  pemerintah  RI dengan  Gerakan  Aceh  Merdeka  yang berjuang  mulai  1976.  Kesepakatan  damai
ini  ditandatangani  di  Helsinki  pada  15 Agustus 2005 (Sam Abede Pareno, 2017).
Selain  konflik  dan  konsensus,  hal yang tidak terpisahkan dengan komunikasi politik  ialah  agitasi  dan  propaganda. Sunarjo  dan  Djunaesih  S.Sunarjo  (1995) menyatakan  bahwa  agitasi  berasal  dari bahasa  Inggris agitation yang  artinya hasutan.  Agitasi  merupakan  salah  satu bentuk spesialisasi dalam ilmu komunikasi baik  dengan  cara  tertulis  ataupun  secara lisan dengan
membangkitkan
ketidakpuasan,  menimbulkan  kegelisahan, membuat  suatu  kebingungan  atau  apabila kegelisahan, ketidakpuasan dan kebingungan  tersebut  sudah  ada  maka digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam  praktik,  agitasi  jelas  tidak dapat  berdiri  sendiri,  karena  itu  dalam pelaksanaannya  selalu  bersamaan  dengan propaganda,  sehingga  sering  agak  sukar membedakan  antara  bentuk  agitasi  dan bentuk propaganda. Namun, partai komunis di manapun biasanya menggabungkan
agitasi
dnegan propaganda  sehingga  menjadi  Agitasi- Propaganda atau Agitprop.
Menurut pengertian komunias, agitasi adalah tindakan untuk membangkitkan massa supaya mengadakan aksi politik berkenaan dengan sesuatu  ketidakadilan  sosial,  sedangkan propaganda  adalah  suatu  cara  untuk mengemukakan banyak pikiran yang dapat membangkitkan  aksi  politik  atas  dasar kejadian  atau  keadaan  yang  sudah  umum diketahui.
Agitasi  dan  propaganda  selalu  beriringan jalan  digunakan  dalam  komunikasi  politik dengan  teknik  koersif  (paksaan),  bahkan konfrontatif.
Masih  ada  lagi  bentuk  komunikasi politik,  yaitu  yang  termasuk  komunikasi interpersonal di antara calon-calon presiden  yang  biasanya  didampingi  oleh calon-calon  wakil  presiden,  yaitu  debat. Seharusnya debat merupakan upaya menampilkan visi-misi masing-masing calon  kemudian  dikritisi  oleh  calon
lainnya;  seharusnya  untuk  mendapatkan solusi  atas  masalah  yang  dihadapi  oleh rakyat dan negara. Tetapi, dalam praktiknya justru adalah saling menyalahkan  dan  mengalahkan  di  antara para  calon  sehingga  sering  tidak  pernah membawa  hasil  yang  mampu  mengatasi problem berbangsa dan bernegara. Tujuannya  adalah  mendapatkan  tepuk- tangan hadirin.

## Pembahasan
Dalam  komunikasi  konfrontatf, teknik  koersif  yang  berbentuk  konflik, agitasi-propaganda,  dan  “debat  kusir” (saling  menyerang  dan  menjatuhkan) memang  merupakan  bentuk-bentuk  yang mengiringi  komunikasi  politik  terutama dalam kampanye pemilihan umum ataupun pemilihan  presiden.  Di  tahun  ini  hingga menjelang  April  2019—yang  disebut tahun politik—rakyat dan negara Indonesia dihadapkan  pada  implementasi  konflik, agitasi  propaganda,  dan  “debat  kusir”. Padahal,  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  EM  Griffin  (2003)  yang  mengutip Pierce  tentang  apa  yang  disebut  “ dialogic communication,  a  new  way  to  talk  with others” (komunikasi  dialogis,  satu  cara baru  untuk  berbicara  dengan  yang  lain). Dialogis  adalah  pembicaraan  yang  setara dan  seimbang,  dengan  kesabaran  untuk salin menghargai pihak lain. Bukan dengan tradisi  bahwa  pihak  lain  masih  berbicara langsung  dipotong  untuk  menyanggahnya bahkan  menyerang  pembicaraan  lawan bicara.  Dialogis  menempatkan  lawan bicara sebagai teman yang patut dihormati. Suatu  hal  yang  agaknya  patut dibahas  juga  adalah  media  massa.  Media komunikasi  massa  yang  diasumsikan efektif  untuk  digunakan  adalah  media massa (suratkabar, radio, televisi), terutama televisi. Media massa menyajikan konflik,  agitasi  propaganda,  dan  “debat kusir”  secara  terang-terangan  tanpa disembunyikan  meskipun  melalui agenda setting dan framing yang  seolah-olah seimbang ( balanced ) namun sesungguhnya
sangat  bergantung  pada  dana yang diterima  dari  pihak  yang  berkompetisi. Fenomena  di  Indonesia  pada  saat  ini, keberpihakan  media  massa  tidak  hanya terletak  pada  siapa  yang  membayar  iklan atau news sponsor lebih banyak, melainkan  terletak  pada  perintah  boss media  massa  yang  pada  umumnya  terjun ke politik praktis; dan saat ini media massa kita  dimiliki  oleh  mereka  para  pemimpin partai  politik  sehingga  netralitas  pers  sulit diharapkan  dalam  komunikasi  politik sebagaimana mestinya.
Pada  gilirannya,  pers  dalam  tahun politik  ini  telah  berpartisipasi  dalam menyosialisasikan komunikasi konfrontatif. Pers bukan saja telah mengubah  diri  sebagai  “corong”  kekuatan politik  tertentu,  melainkan  juga  saling berebut  pasar  di  antara  pers  sendiri  tanpa mempertimbangkan  etika  jurnalistik.  Hak prerogratif pers  berupa agenda setting dan framing  telah  melahirkan  berita-berita yang  jauh  dari  seimbang  dan  adil.  Contoh konkret adalah betapa pers memuat dengan gamblang hasil-hasil survey yang menguntungkan  salah  satu  pihak  dengan merugikan pihak lain. Contoh kasus adalah survei tentang tingkat elektabilitas gubernur  Jakarta;  hampir  semua  lembaga survei menyatakan bahwa  calon  X memiliki  tingkat  elektabiltas  yang  tinggi dan diberitakan oleh pers tanpa mempertimbangkan metodologi surveinya. Ternyata  calon  X  yang  diunggulkan  itu kalah  telak  oleh  calon  Y.  Hal-hal  seperti ini tentu saja menurunkan kredibilitas pers yang merupakan media massa konvensional,
sehingga khalayak
cenderung  memercayai  media  sosial  yang sulit  terkontrol  dan  sering  menyebarkan berita-berita hoax .

## Penutup
Menjelang  penutup  artikel  ini, penulis ingin menyimpulkan bahwa komunikasi  kontradiktif  dapat  terjadi karena  hasrat untuk  menempuh kehidupan demokrasi tidak disertai dengan
pemahaman yang matang tentang komunikasi politik.
Pemahaman
komunikasi  politik  baru  pada  tataran praktis pragmatis sehingga  muncul  bentuk komunikasi  yang  melahirkan  konflik, agitasi propaganda, “debat kusir”. Sementara  itu,  konsensus  dan  komunikasi dialogis diasumsikan sebagai sesuatu yang “memperlambat”  bahkan  “merintangi” aktor-aktor politik dalam meraih kemanangan.  Dengan  demikian,  adalah sia-sia seruan ‘pemilu damai’ dan ‘pemilu bermartabat’  yang  didengung-dengungkan selama ini.
Bagi media massa—khususnya yang  konvensional—kembali  menegakkan kaidah  jurnalistik  yang  dianjurkan  oleh jargon peace  journalism merupakan  suatu keniscayaan; karena sejatinya dalam komunkasi  politik  pers  adalah  benteng terakhir  dalam mnyosialisasikan  dan memertahankan  demokrasi.  Pers  yang sehat  bukan  pers  yang  kaya  raya  karena iklan  ataupun  rating.  Pers  yang  sehat adalah pers yang bebas dan bertanggungjawab,  pers  berintegrsi  tinggi pada  demokrasi  dan  kesejahteraan  lahir batin masyarakat.
Akhirnya,  marilah  kita  semua khususnya  yang  akan  mengikuti  pesta demokrasi  di  tahun  2019  berusaha  untuk menghilangkan  komunikasi  kontradiktif agar  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia lebih terjamin dan berkualitas.

## Daftar Pustaka
Effendy,Onong  Uchjana,  1988, Hubungan Insani. Bandung: Remadja Karya. Griffin,EM, A First Look At Communication Theory, 2003. USA: McGraw-Hill Higher Education. Komarudin,Ujang,  2016, Ideologi  Partai Politik  Antara  Kepentingan  Partai dan  Wong  Cilik. Jakarta:  Wahana Semesta Intermedia.
McNair  B,  2011, An  Introduction  to Political Communication. New
York:  Routledge  Taylor  &  Francis Group. Pareno,Sam Abede, 2017, Gerakan Ekstrem Tak Pernah Mati. Surabaya: Lutfansah Mediatama. Rush,Michael  &  Philip  Althoff,  1997, Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sunarjo,  Djoenaesih  S.Sunarjo,  1995, Himpunan Istilah Komunikasi. Yogyakarta: Liberty.