## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PELAKSANAAN SANKSI BAGI PIHAK YANG MENIKAHKAN TANPA KEWENANGAN PADA PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT
Barzah Latupono 1 , Jolanda Uruilal 2 , Tajri Latupono 3
1,3 Universitas Patimura, Indonesia
2 Politeknik Yasanto, Merauke, Indonesia
E-mail: jolandauruilal@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023
Keywords: Sanctions, Marriage, Without Authority The  marriage  must  be  in  accordance  with  the  legal provisions in Law Number 1 of 1974 which was amended by  Law  Number  16  of  2019  concerning  Marriage. According to the Marriage Law, a marriage must be valid according  to  religious  law  and  then  registered  with  an agency  that  has  the  right  to  register  for  those  who  are diverse in Islam, namely the KUA and for those who are of a  religion  other  than  Islam  in  KCS  if  the  marriage  is carried out according to legal regulations it is said to be valid but if the marriage is not carried out in accordance According  to  the  rule  of  law,  marriages  are  said  to  be invalid and marriages that are considered invalid because those who marry the parties are not those who have the authority to marry, in this case not officers appointed by the  KUA  but  religious  leaders  such  as  Imams  and  ustad who do not have the authority according to law to marry the parties. . This practice is carried out in society so that it gives birth to marriages that are illegitimate in the eyes of the law so that the law provides sanctions to people who marry  without having  authority  in  the  form of  corporal punishment or fines so that they become deterrent and no longer carry out this kind of practice in society. Abstrak Kata kunci: Sanksi, Yang Menikahkan, Tanpa Kewenangan Perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang  dirubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan.  Menurut  undang- undang  Perkawinan  sahnya  suatu  perkawinan  harus dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kemudian dicatatkan  pada  instansi  yang  berhak  mencatat  bagi
Corresponding Author:
Jolanda Uruilal,        E-mail : jolandauruilal@gmail.com yang  beragam  Islam  adalah  KUA  dan  untuk  yang beragama selain islam pada KCS apabila perkawinan itu dilakukan  sesuai  aturan  hukum  dikatakan  sah  namun bila  perkawinan  tidak  dilakukan  sesuai  aturan  hukum maka  perkawinan  dikatakan  tidaklah  sah  dan perkawinan  yang  dianggap  tidak  sah  karena  yang menikahkan  para  pihak  bukan  yang  mempunyai kewenangan  menikahkan  dalam  hal  ini  bukan  petugas yang  ditunjuk  oleh  KUA  tetapi  para  pemuka  agama seperti  Imam  maupun  ustad  yang  tidak  mempunyai kewenangan  menurut  hukum  untuk  menikahkan  para pihak. Praktek ini dilakukan dalam masyarakat sehingga melahirkan  perkawinan  yang  tidak  sah  dimata  hukum sehingga hukum memberikan sanksi kepada orang yang menikahkan tanpa mempunyai kewenangan baik berupa hukuman badan maupun hukuman denda agar mereka menjadi jera dan tidak lagi melakukan praktek semacam ini dimasyarakat.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rule  of  law ),  dalam  pandangan negara,  perkawinan  harus  diatur  pencatatannya  dalam  rangka  ketertiban masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  serta  aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Suyaman & Sururie,  2022),  dan  juga  dipakai  sebagai  pedoman  yang  merupakan  tugas  pokok dari Kementerian Agama, dikatakan perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan ajaran agama dan kepencayaannya itu, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  (Quthny  &  Muzakki,  2022). Selanjutnya perkawinan sah menurut hukum agama tersebut harus dicatatkan pada kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam dan yang beragama Islam dicatatkan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  setempat  sesuai  ketentuan  Pasal  2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan seperti itu yang disebut sebagai perkawinan yang sah dan resmi menurut negara, sementara perkawinan yang tidak dimulai  dengan  pencatatan  perkawinan  disebut  perkawinan  tidak  tercatat,  atau perkawinan  di  bawah  tangan  dan  sebagian  orang  menyebutnya  perkawinan sirri (karena dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada pemerintah) adalah perkawinan yang tidak resmi (Tagel, 2019).
Perkawinan  di  bawah tangan  dan  perkawinan  ini  sangat  bermasalah  dalam pandangan  hukum  negara,  karena  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  sebuah  Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan merupakan satu- satunya  alat  bukti  perkawinan  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  7  ayat  (1) Kompilasi  Hukum  Islam  yang  lahir  dengan  Inpres  No.  1  Tahun  1991.  Akta Perkawinan  merupakan  bukti  otentik  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan tersebut sudah disahkan oleh negara dan dijadikan sebagai bukti ketika dikemudian hari terjadi suatu permasalahan bahkan perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  Pengadilan  Agama.  Namun  pada  kenyataannya  ada  pula
perkawinan  yang  tidak  tercatat.  Menurut  Jaih  Mubarok,  pada  umumnya  yang dimaksud  perkawinan  yang  tidak  tercatat  adalah  perkawinan  yang  tidak  dicatat oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan.  Perkawinan  yang  tidak  berada  di  bawah pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mubarok, 2005).
Banyak sekali kasus yang timbul akibat perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak mempunyai kewenangan menikahkan seperti para pemuka agama dalam  Islam.  Mereka  menikahkan  para  pihak  dengan  tujuan  menghindari  tidak melakukan  perzinahan  tanpa  mempertimbangkan  syarat  sah  untuk  melakukan perkawinan. Demi tertib administrasi ini, pemerintah juga mengancam orang-orang yang  tidak  mencatatkan  perkawinan  mereka  dengan  hukuman  kurungan  selama satu  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp.  7.500  (Yusman  &  Fahlani,  2022). Rupanya,  ancaman  ini  tidak  digubris  warga  Negara,  karena  masih  banyak  warga yang  tidak  mencatatkan  perkawinan  mereka.  Dilihat  dari  sanksi  yang  diberikan kepada  pelaku  perkawinan  yang  tidak  tercatat  untuk  masa  sekarang  terlihat sangatlah  ringan  hal  ini  akan  menyebabkan  banyak  muncul  kasus-kasus perkawinan tidak tercatat. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat,  baik  yang  dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya pencatatan telah  terjadi  perlindungan  kepentingan  bagi  para  pihak  dalam  upaya  menjaga kesucian  aspek  hukum  yang  timbul  dari  ikatan  perkawinan  (Saebani,  Falah,  & Djaliel,  2011).  Menurut  penulis  pencatatan  perkawinan  adalah  suatu  bentuk pencatatan yang dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan yang membuktikan telah  dilakukan  suatu  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  agama.  Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta resmi (akta otentik) dan  dimuat dalam daftar  pencatatan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan. Berdasarkan  hal  tersebut,  ada  beberapa  penyebab  terjadinya  perkawinan  yang tidak  tercatat,  diantaranya  adalah  keperluan  poligami,  adanya  keyakinan  bahwa pencatatan  tidak  diwajibkan  agama,  ketidaktahuan  fungsi  dari  surat  nikah  dan untuk menutupi aib. Dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana  sanksi  hukum  bagi  pihak  yang  menikahkan  tanpa  mempunyai kewenangan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan  didalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  yang  ada  pendekatan  masalah  yang  digunakan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pihak Yang Melakukan Perkawinan Yang Tidak Dicatat
Pencatatan perkawinan adalah suatu instrumen yang diciptakan pemerintah untuk  mengadministrasi  perkawinan.  Peraturan  perundang-undangan  Indonesia mengatur mengenai pencatatan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan. Tujuan  Pencatatan  Perkawinan  dibuat  agar  ketertiban  perkawinan  dalam  hal administrasi dapat tercapai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 KHI (Aliyas,  Rais,  Ilyas,  Jupri,  &  Koni,  2022).  Khoirudin  Nasution  berpendapat  dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat,  sebagai  kelahiran,pernikahan,  kematian  dan  sebagainya.Lagi  pula perkawinan  bergandengan  rapat  dengan  waris-mal-waris  sehingga  perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan (Nasution, 2009). Pencatatan perkawinan  juga  untuk  membuktikan  status  seorang  anak  sebagai  anak  dari pasangan suami istri (Faishol, 2019).
Pencatatan  perkawinan  bagi  mereka  yang  beragama  selain  Islam  dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dan pemberkatan perkawinan bagi yang beragama Kristen di gereja, begitu pula bagi yang beragama Budha  dilakukan  di  depan  Altar  Suci  Sang  Budha/Bodisatwa,  agama  Hindu dihadapan Brahmana setelah itu mereka akan melakukan pencatatan pada kantor Catatan  Sipil  (Wiludjeng,  2020).  Pencatatan  perkawinan  meskipun  hanya merupakan  persyaratan  administratif,  namun  ketentuan  ini  memiliki  pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan  peristiwa  dan  perbuatan  hukum.  Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan  hal  ini,  pada  Buku  keempat,  Bab  I,  Pasal  1865 Burgerlijk  Wetboek menyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:
a. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
c. Untuk  membantah  atau  menyatakan  ketidakbenaran  bahwa  orang  lain mempunyai hak.
d. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.
Keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting,  khususnya  dalam  upaya  mempertahankan  dan  melindungi  hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh  karena  itu,  ketika  terjadi  tuntutan  ataupun  gugatan  dari  pihak  lain  tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta  perkawinan)  menjadi  sangat  penting.  Keberadaan  alat  bukti  tertulis, khususnya  dalam  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  memegang  peranan  yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti  lainnya.  Selain  itu,  alat  bukti  tertulis  ini  dapat  berlaku  untuk  jangka  waktu yang  lama  selama  surat-surat  tersebut  masih  ada.  Dalam  kitab-kitab  fiqih kebanyakan fukaha menyebutkan alat bukti dengan Al bayyinah, Al hujjah.Ad dalil, Al  Burhan tetapi  tiga  yang  terakhir  ini  tidak  lazim  diperkarakan  (Usup,  2016).
Bayyinah merupakan  suatu  bukti-bukti  yang  menjelaskan  dalam  keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim (Dewi, Lubis, & Marzuki, 2005).
Sesuai dengan perkembangan zaman telah terjadi pergeseran dan perubahan dari budaya lisan kepada budaya baca tulis yang merupakan ciri dari masyarakat modern,  bukti  surat  adalah  segala  sesuatu  yang  memuat  tanda  bacaan  yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipakai sebagai pembuktian. Seiring perubahan budaya ini, maka masalah  yang  dianggap  penting  ditulis  dan  dijadikan  sebagai  pembuktian sebagimana yang diamanatkan dalam Al-Quran kepada orang yang beriman untuk menuliskan  semua  transaksi  yang  yang  terjadi  diantara  manusia  sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:
“Wahai  orang -orang  yang  beriman  apabila  kamu  melakukan  utang  piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang  penulis  diantara  kamu menuliskan  dengan  benar janganlah  penulis menolak  untuk  menulis  sebagaimana  Allah  telah  mengajarkan  kepadanya, maka  hendaklah  orang  yang  berpiutang  itu  mengimlakan  dan  hedaklah  dia bertakwa  kepada  Allah  yang  artinya  dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu, jika tak ada orang lelaki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya dan janganlah saksi- saksi itu enggan memberi keterangan jika mereka di panggil.
Hal  ini  membawa  implikasi  bahwa  peristiwa-peristiwa  penting  yang didokumentasikan dalam bentuk tertulis (akta) sekaligus dijadikannya akta sebagai bukti outentik dibandingkan dengan saksi hidup, bukti tertulis, akta bisa lebih abadi. Kondisi  demikian  menuntut  bahwa  dalam  perkawinan  harus  dilakukan pembaharuan  antara  lain  perkawinan  dicatat  dalam  dokumen  resmi  dan  sebagai bukti  telah  terjadi  perkawinan  dan  kepada  para  pihak  yang  melangsungkan perkawinan diberikan kutipan dalam bentuk akta nikah.
Sejalan dengan perkembangan ini, maka dalam Undang-undang Perkawinan telah diatur mengenai pencatatan perkawinan dan mekanisme tata cara perkawinan dan pencatatannya yang dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  pencatatan  perkawinan  sama  halnya  dengan pencatatan  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang  misalnya  kelahiran, kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan  suatu  akta  yang  juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilakukan  tidak  mempengaruhi  sahnya  perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  itu, tetapi di pihak lain menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah dan dikategorikan  sebagai  nikah fasid (rusak),  sehingga  bagi  pihak  yang  merasa dirugikan  akibat  dari  perkawinan  tersebut  dapat  dimintakan  pembatalan  kepada Pengadilan,  karena  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Perkawinan  tersebut, merupakan  satu kesatuan  yang  tidak terpisahkan  dan  harus  dilaksanakan  secara kumulatif, bukan alternatif, secara terpisah dan berdiri sendiri (Manan & Jauhari, 2003).  Sedangkan  menurut  Soerjono  Soekamto  dan  Purnadi  Purbacaraka  bahwa
ketentuan tersebut bersifat imperatif, artinya, ketentuan tersebut bersifat memaksa (Soekanto & Purbacaraka, 1994). Akibat terjadinya penafsiran terhadap ketentuan tersebut,  maka  berbeda  pula  putusan  yang  diberikan  oleh  para  hakim  dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah yang diajukan ke pengadilan. Bagi hakim yang berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,  maka  perkawinan  baru  dianggap  sah  apabila  dilaksanakan  menurut ketentuan  agama  dan  kepercayaannya  itu  serta  dicatat  sesuai  ketentuan  yang berlaku. Pecatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena hal ini erat hubungannya dengan kemashlahatan manusia yang dalam konsep syari’ah harus dilindungi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tercatat merupakan nikah fasid  karena  belum  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  dan  belum  dianggap  sah secara yuridis formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan.
Berdasarkan logika hukum dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang. Hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan dihadapan pejabat dan atau tidak dicatat tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara sehingga tidak  memiliki  dokumen  resmi  dari  negara  (akte  nikah)  dan  berimplikasi  tidak mempunyai kekuatan hukum kaidah hukum ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2).
Pengaturan  mengenai  pencatatan  perkawinan  di  dalam  Undang-Undang Perkawinan  diatur  dalam  P asal  2  ayat  2  yang  mengatur  bahwa  “tiap -tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pencatatan  Perkawinan  adalah  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara terhadap peristiwa perkawinan (Sugeng & Kusuma, 2016). Dalam buku Pencatatan Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Neng  Djubaedah  berpendapat (Djubaedah, 2010), bahwa Pasal 2 ayat (2) merupakan pengaturan akan “peristiwa penting”. dilihat dari penjelasan Pasal 2. Lebih lanjut Neng Djubaedah berpenda pat bahwa apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2. Dengan perumusan penting” tersebut tidak dapat menganulir a Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan  Undang-Udang Dasar 1945.
Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,  termasuk  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  bagi  golongan  agamanya  dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, harus didaftarkan dan dicatatkan bagi yang beragama islam di Kantor Urusan Agama yang sering disebut KUA sedangkan bagi yang beraga bukan islam pada Kantor Catatan Sipil atau KCS karena pernikahan yang didaftarkan dan dicatat di KUA maupun KCS mendapat perlindungan secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946  jo.  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  1954,  “pejabat  yang  berwenang mencatat  perkawinan  yang  dilangsungkan  menurut  aturan  Islam  di  wilayahnya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap- tiap KUA Kecamatan”. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 berlaku bagi umat Islam  yang  diumumkan  pada  tanggal  21  November  1946  dan  ditetapkan  di
Linggarjati  pada  tanggal  21  November  1946  (Djubaedah,  2010).  Dalam  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan dalam Pasal 1:
Ayat (1):
bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk.
Ayat (2):
bahwa  yang  berhak  melakukan  pengawasan  atas  nikah  dan  menerima pemberitahuan  tentang  talak  dan  rujuk  hanya  pegawai  yang  diangkat  oleh mentri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya (Djubaedah, 2010).
Tugas  pegawai  pencatatan  nikah  ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yaitu: pegawai pencatatan nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU ini dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  perkawinan  memang  harus  dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 5 KHI, bahwa:
(1) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatat perkawinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1946 Jo UU No 32 Tahun 1954.
Teknis pelaksanaanya dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:
1. Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  5,  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan  dihadapan  dan  dibawah  pengawasan  pegawai  pencatat nikah.
2. Perkawinan  yang  dilakukan  diluar  pegawai  pencatat  nikah  tidak mempunyai kekuatan hukum.
Setelah langkah-langkah yang sudah dijelaskan diawal yang dilakukan secara matang, maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN  yang  mewakili  wilayah  tempat  yang  akan  dilangsungkannya  akad  nikah sekurang-kurangnya  10  hari  sebelum  akad  nikah  dilangsungkan,  pemberitahuan Kehendak Nikah, dengan melampirkan identitas lengkap dari calon mempelai Calon Pengantin  tentunya  berisi  data-data  Calon  Pengantin,  seperti  nama  kedua  calon mempelai,  hari  dan  tanggal  pelaksanaan  akad  nikah,  data  mahar/mas  kawin  dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung, dll) dengan wali (orang tua) yang mau menikahkan Calon Pengantinnya.
Pemberitahuan  pernikahan  dapat  dilakukan  oleh  kedua  mempelai  maupun wali  pemberitahuan  ini  dapat  dilakukan  secara  lisan  maupun  tulisan,  dan  jika pemberitahuan  dan  semua  persyaratan-persyaratan  perkawinan  dipenuhi,  maka pegawai pencatat nikah akan mengadakan penelitian guna mengetahui kebenaran dari data-data yang dimasukan dan bila tidak ada masalah karena semua data jelas dan benar maka, dibuatlah pengumuman perkawinan oleh KUA maupun KCS yang akan  ditempelkan  ditempat-umum  agar  dapat  dibaca  oleh  semua  orang  dan  jika tidak ada keberatan maka akan langsungkan pernikahan.
Pencatatan  Nikah  dilakukan  oleh  Penghulu/Kepala  KUA  setelah  nikah dilangsungkan dengan benar dan kepada kedua pengantin diberikan Kutipan Akta Nikah berupa Buku Nikah, berdasarkan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA. Sedangkan bila perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan yang terdapat dalam  undang-undang  perkawinan  maka  dianggap  para  pihak  dalam  hal  ini mempelai wanita dan pria yang melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh petugas yang tidak mempunyai kewenangan  untuk menikahkan para pihak tidak terpenuhi syarat sehingga dianggap perkawinan tersebut tidak sah.
Ada  banyak  kasus  yang  terdapat  dimasyarakat  dimana  pasangan  yang menikah  tanpa  melalui  pemberitahuan  untuk  menikah  sehingga  tidak  ada penelitian yang dilakukan petugas KUA dan tidak ada pengumuman dari instansi ini tapi pasangan menikah secara diam-diam hal ini akan menimbulkan persoalan baru bagi perkawinan tersebut terkait dengan keabsahannya karena yaang menikahkan mereka bukan petugas nikah dari KUA.

## Sanksi Bagi Pihak yang Tidak Mempunya Kewenangan Menikahkan Para Pihak
Perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan  agama/kerohanian.  Perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur lahiriah/jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  Tidak  hanya  sebagai  ikatan  perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan (Hilman, 2007). Menurut Dr. Anwar Haryono S.H, dalam bukunya Hukum Islam mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian  suci  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  untuk membentuk  suatu  keluarga  yang  bahagia  (Syahrani,  1989).  Dapat  disimpulkan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu kelurga dan menciptakan kebahagian dari pernikahan tersebut. Menurut Prof. Subekti S.H, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang  lama  (Wetboek,  Subekti,  &  Tjitrosudibio,  2014)  berdasarkan  pengertian perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum agama dan hukum Negara. Begitu penting arti perkawinan menurut hukum adat, oleh karena itu  bagi  masyarakat  Lampung,  perkawinan  sangat  diperlukan  adanya  peresmian atau  pengesahan  dalam  bentuk  upacara  resmi  menurut  adat,  besar  atau  kecil upacara.
Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan perkawinan dimana ada yang melakukan perkawinan secara agama saja namun tidak dicatatkan serta ada pula
permasalahan hukum pada perkawinan yang dicatatkan saja namun tidak dilakukan melalui suatu upacara keagamaan. Hal itu jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan.
Tatacara  perkawinan  diatur  dalam  Peraturan  Pelaksanaan  yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai  tatacara  perkawinan  terdapat  pada  Pasal  10  ayat  (2)  menyebutkan “Tatacara  Perkawinan  dilakukan  menurut  hukum  masing -masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.  Pada  ayat  (3)  disebutkan  “Dengan  mengindahk an  tata  cara perkawinan  menurut  hukum  agama  masing-masing  dan  kepercayaannya  itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.
Undang-Undang  Perkawinan  bila  dicermati  dapat  dikatakan  bahwa  undang- undang ini bersifat nasional, namun juga dapat dikatakan bersifat spesifik karena menurut  ketentuan  Undang-Undang  perkawinan  Pasal  2  ayat  (1)  mengatakan bahwa  perkawinan  sah  berdasarkan  hukum  agama  masing-masing  hal  ini menunjukan  bahwa  sahnya  perkawinan  dikembalikan  kepada  ketentuan  agama dari para pihak yang melakukan perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU  Perkawinan  merupakan  peristiwa  hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak, sedangkan Pasal 2 ayat (2) merupakan peristiwa penting seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan  bahwa:  Suatu  perkawinan  adalah  sah  bila  mana  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap- tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar  pencatatan,  untuk  itu  sahnya  perkawinan  menurut  hukum  agama  dan pencatatan merupakan syarat administrasi.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  syarat  administrasi,  bila  pencatatan  ini tidak  dilakukan  maka  akan  berdampak  bagi  para  pihak,  pelanggaran  terhadap pencatatan  perkawinan  ini  dikenakan  sanksi  seperti  yang  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Pencatatan  perkawinan  bagi  yang beragama  Islam  dilakukan  sesuai  ketentuan  undang-undang  yang  dicantumkan dalam Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  Tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.  Pelanggaran  terhadap  pencatatan  perkawinan  dalam  undang-undang  ini diatur dalam Pasal 3 bahwa:
(1) Barang  siapa  melakukan  akad  nikah  dengan  perempuan  tidak  dibawah pengawasan pegawai yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya 50,-(lima puluh rupiah);
(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada Pasal 2 ayat (2) dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp; 100,- (seratus rupiah);
(3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut  dalam  ayat  (1)  Pasal  1,  tidak  memberitahukan  itu  di  dalam seminggu  kepada  pegawai  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  Pasal  1  atau
wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya 50,- (lima puluh rupiah);
(4) Orang  tersebut  pada  ayat  (2)  Pasal  1  karena  menjalankan  pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan  rujuk,  menerima  biaya  pencatatan  nikah  talak  dan  rujuk  lebih  dari yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) Pasal 1 atau tidak memasukan  nikah,  talak  dan  rujuk  di  dalam  buku  pendaftaran  masing- masing  seagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  Pasal  2  atau  tidak memberikan petikan dari buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang  dilakukan  di  bawah  pengawasannya  atau  talak  dan  rujuk  yang dibukukannya  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  Pasal  2,  maka dihukum  kurungan  selama-lamanya  3  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya seratus rupiah.
Berdasarkan ketentuan ini, maka sanksi administrasi diberikan kepada orang yang menikah tanpa melaporkan perkawinan dan diawasi oleh pegawai pencatatan nikah dan bagi pihak yang melakukan penjatuhan talak dan rujuk tanpa dilaporkan kepada  pegawai  yang  dimaksud  akan  dikenakana  denda  secara  materiil  yang dihitungkan berdasarkan rupiah. Sedangkan hukuman administrasi berupa denda maupun hukum badan diberikan kepada pihak yang menikahkan para pihak dalam hal ini pemuka agama yang bertindak sebagai pegawai pencatat nikah, tapi mereka tidak mempunyai hak melakukan nikah dan pegawai pencatat nikah yang menerima biaya  nikah  melebihi  apa  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  serta  tidak  mencatat perkawinan dalam buku nikah dan tidak memberikan kutipan akta nikah kepada para  pihak  dihukum  dengan  denda  berupa  uang  dan  juga  kurungan  badan. Berdasarkan aturan yang diatur dalam undang-undang talak dan rujuk sanksi sudah jelas bagi pelaku perkawinan yang tidak sesuai aturan dan yang menikahkan tanpa kewenangan namun terkait sanksi yang diberikan terlalu ringan sehingga aturan ini tidak berjalan dengan baik.
Dalam  PP  Perkawinan  mengatur  tentang  sanksi  bagi  yang  tidak  melakukan pencatatan  perkawinan.  Sanksi  bagi  para  pihak  bila  melanggar  ketentuan  yang sudah diatur dalam Pasal 3 peraturan ini:
(1) Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  memberitahukan kehendaknya  itu  kepada  pegawai  pencatat  ditempat  perkawinan  akan dilangsungkan;
(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
Selanjutnya  dalam  Pasal  10  ayat  (3)  peraturan  pemerintah  ini,  mengatakan bahwa:  Dengan  mengindahkan  tata  cara  perkawinan  menurut  masing-masing hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  perkawinan  dilaksanakan  dihadapan pegawai  pencatatan  dan  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi.  Dan  dalam  Pasal  40 disebutkan  bahwa:  Apabila  seorang  suami  bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari seorang maka, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka sebelum melakukan perkawinan harus  diberitahukan  kepada  pegawai  pencatat  nikah,  setelah  ada  pemberitahuan dari  pegawai  pencatatan  nikah  bahwa  pernikahan  boleh  dilakukan  karena  telah terpenuhi  syarat  yang  ditentukan  dan  tidak  adanya  keberatan  dari  pihak  lain. Perkawinan  dapat  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  dilakukan  dihadapan pegawai pencatatan nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan jika seorang laki-laki mau beristri lebih dari seorang maka harus ada ijin dari pengadilan. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka para pihak akan dikenakan hukuman administrasi  berupa  denda  materiil  sebesar  yang  ditentukan,  sedangkan  sanksi administrasi serta hukuman badan diberikan kepada pegawai pencatat nikah yang menjalankan kewajibannya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya  ketentuan  sanksi  administrasi  juga  dilakukan  bagi  orang  yang melampaui  batas  waktu  pelaporan  peristiwa  penting  sebagaimana  yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) mengatakan bahwa:
Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib  dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  instansi  pelaksana  di  tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.
Dan ketentuan Pasal 37 ayat (4) mengatakan bahwa:
Perkawinan warga negara Indonesia diluar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia  wajib  dicatatkan  pada  instansi  yang  berwewenang  di  negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  ini  maka  suatu  perkawinan  sah  menurut  hukum agama harus dicatatkan paling lambat 60 hari bagi perkawinan yang dilakukan di Indonesia Sedangkan bagi perkawinan yang dilakukan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia harus dilaporkan paling lambat 30 hari. Persoalan hukumnya adalah batas  pelaporan  bukan  perkawinan  yang  sah  menurut  agama.  Jadi  sahnya perkawinan  menurut  hukum  agama  bukan  pelanggaran  administrsi  asalkan perkawinan  itu  sudah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  dalam  undang-undang perkawinan.  Untuk  perkawinan  semacam  ini  bila  tidak  melakukan  kewajiban pelaporan  sampai  habis  masa  waktu  pelaporan,  maka  pelanggaran  terhadap ketentuan ini, akan dikenai sanksi administrasi berupa denda (Lasori, 2020).
Ketentuan  administrasi  berupa  denda  berdasarkan  peraturan  perundang- undang,  seperti  yang  ditentukan  dalam  dalam  Pasal  34,  Undang-undang Administrasi  Kependudukan,  berlaku  untuk  semua  orang  yang  melakukan perkawinan  dan  tunduk  pada  Undang-Undang  Perkawinan.  Jadi  bila  ada perkawinan  sah  menurut  hukum  agama  dan  telah  terpenuhi  syarat  menurut Undang-Undang  perkawinan  tapi  tidak  dilapaorkan  sampai  batas  waktu  yang ditentukan  harus  dikenakan  sanksi.  Pemberlakuan  sanksi  juga  berlaku  untuk pkerkawinan yang dilakukan bagi mereka yang karena kondisi bertempat tinggal di daerah  terpencil  yang  jauh  dari  kantor  pencatatan  perkawinan,  diberi  tenggang waktu  selama  60  hari  untuk  melaporkan  perkawinan  mereka  ke  kecamatan- kecamatan  tempat  pencatatan  sipil  berada  dan  bagi  yang  tidak  mampu  meminta keterangan  tidak  mampu,  maka  tidak  akan  dikenakan  biaya  apapun.  Tenggang waktu 60 hari diberikan pada masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan
sudah  merupakan  suatu  kelonggaran  bagi  para  pihak  dan  alasan  karena  kondisi ekonomi  tidak  dapat  dibenarkan  lagi  sekarang  karena  pegawai  pencatatan  nikah sudah diangkat di pedesaan berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa: Pembantu  pegawai  pencatat  nikah  adalah  anggota  masyarakat  tertentu  yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  desa  tertentu.  Untuk  itu  bagi  yang  tidak mampu  dalam  keuangan  tidak  lagi  pergi  jauh  tapi  cukup  pemberitahuan  kepada petugas yang ada di desanya kemudian petugas tersebut yang akan melaporkan ke kecamatan  atau  kabupaten  ke  pegawai  pencatat  nikah,  yang  kemudian  akan menerbitkan akta perkawinan.
Sebenarnya  pengaturan  sanksi  bila  terjadi  pelanggaran  pencatatan perkawinan  sudah  diatur,  namun  karena  ketidaklengkapan  dan  ketidakjelasan peraturan  perundang-undangan  karena  sanksi  administrasi  yang  diatur  dalam Undang-undang  Administrasi  Kependudukan  masih  memerlukan  peraturan pelaksana  tapi  belum  dibuat  sehingga  undang-undang  ini  tidak  berjalan  dengan baik.  Setelah  adanya  perubahan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  yang menggantikan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  yang  dalam  Pasal  79A dikatakan bahwa semua pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak akan  dikenakan  biaya,  selain  itu  adanya  program-program  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  LSM  maupun  lembaga  keagamaan  yang  bekerjasama  dengan  KUA maupun  KCS  dalam  melakukan  pernikahan  masal  bagi  masyarakat  yang  belum memiliki buku nikah dan ada peluang untuk melakukan isbath nikah dan penetapan pengadilan  bagi  yang  belum  mencatatkan  pernikahan  sehingga  penegakan administrasi  tidak  berjalan  dengan  baik.  Untuk  itu  pencatatan  perkawinan  yang diatur dalam UU perkawinan ini harus dilakukan perubahan, karena adanya aturan yang  tumpang  tindih  (tidak  harmonis  dan  tidak  sinkron),  karena  masalah pencatatan  perkawinan  yang  merupakan  hukum  negara  digabungkan  dengan masalah  sah  perkawinan  menurut  hukum  agama  sehingga  kedua  aturan  hukum yang  ditempatkan  dalam  satu  pasal  ini  akan  menimbulkan  ketidakpastian  dalam penerapannya.

## KESIMPULAN
Perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan yang terdapat dalam undang- undang perkawinan dan para pihak dalam hal ini mempelai wanita dan pria yang melangsungkan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  petugas  yang  tidak  mempunyai kewenangan untuk menikahkan para pihak maka tidak terpenuhi syarat sehingga dianggap perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai aturan undang-undang yang perkawinannya dilakukan bukan oleh petugas KUA maupun KCS dan tidak ada pengumuman dari dua  instansi ini tapi pasangan menikah secara diam-diam dan yang parahnya yang menikahkan merekapun bukan petugas nikah baik dari KUA maupun KCS.
Akan  dikenai  sanksi  administrasi  kepada  orang  yang  menikah  tanpa melaporkan perkawinan dan diawasi oleh pegawai pencatatan sipil dan bagi pihak yang melakukan penjatuhan talak dan rujuk tanpa dilaporkan kepada pegawai yang
dimaksud  akan  dikenakan  denda  secara  materiil  yang  dihitungkan  berdasarkan rupiah.  Sedangkan  hukuman  administrasi  berupa  denda  maupun  hukum  badan diberikan kepada pihak yang menikahkan para pihak dalam hal ini pemuka agama yang bertindak sebagai pegawai pencatat nikah, tapi mereka tidak mempunyai hak melakukan nikah dan pegawai pencatat nikah yang menerima biaya nikah melebihi apa yang ditetapkan dalam peraturan serta tidak mencatat perkawinan dalam buku nikah dan tidak memberikan kutipan akta nikah kepada para pihak dihukum dengan denda berupa uang dan juga kurungan badan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyas, A., Rais, S., Ilyas, A. S. T. K., Jupri, J., & Koni, Y. (2022). Optimizing The Role of Religious  Jurisdiction  in  Preventing  Child  Marriage  in  Gorontalo  Province.
Jurnal Hukum Volkgeist , 7 (1 SE-Articles). https://doi.org/10.35326/volkgeist.v7i1.2866
Dewi, G., Lubis, S., & Marzuki, W. A. (2005). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media .
Djubaedah, N. (2010). Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. (No Title) .
Faishol,  I.  (2019).  Implementasi  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  (Studi  atas Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974). Ulumul  Syar’i:  Jurnal  Ilmu - Ilmu Hukum Dan Syariah , 8 (2), 1 – 25.
Hilman,  H.  (2007).  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Sumbersari Indah .
Lasori,  S.  (2020).  Mechanism  for  Collective  Property  Sharing  in  Mixed  Marriage.
Jurnal Hukum Volkgeist , 5 (1 SE-Articles).
https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i1.896
Manan,  A.,  &  Jauhari,  I.  (2003). Aneka  Masalah  Hukum  Materiel  dalam  Praktek Peradilan Agama . Pustaka Bangsa Press.
Mubarok,  J.  (2005). Modernisasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Pustaka  Bani Quraisy.
Nasution, K. (2009). Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim:  Studi  Sejarah,  Metode  Pembaruan,  dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam . Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri.
Quthny,  A.  Y.  A.,  &  Muzakki,  A.  (2022).  Pencatatan  Pernikahan  Perspektif  Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asy- Syari’ah: Jurnal Hukum Islam , 8 (1), 25 – 40.
Saebani, B. A., Falah, S., & Djaliel, M. A. (2011). Hukum Perdata Islam di Indonesia . Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1994). Aneka Cara Pembedaan Hukum . Aditya Bakti.
Sugeng,  T.  A.,  &  Kusuma,  D.  E.  (2016).  Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami. FENOMENA , 14 (1),
1429 – 1439.
Suyaman, P., & Sururie, R. (2022). Legal Effectiveness of Marriage Age Restrictions in Indonesia. Jurnal Hukum Volkgeist , 7 (1
SE-Articles). https://doi.org/10.35326/volkgeist.v7i1.2490
Syahrani, R. (1989). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata .
Tagel, D. P. (2019). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Vyavahara Duta , 14 (2), 84 – 98.
Usup, J.  (2016).  Peradilan  Islam  pada Masa  Khulafa  Al-Rasyidin. Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah , 8 (1).
Wetboek, B., Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (No Title) .
Wiludjeng,  J.  M.  H.  (2020). Hukum  Perkawinan  dalam  Agama-Agama .  Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Yusman,  M.,  &  Fahlani,  S.  A.  (2022).  Problematika  Pencatatan  Perkawinan  Di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di beberapa Negara Asia Tenggara. Banua Law Review , 4 (2), 184 – 195.