## Research Article

## Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional
Christina Aryani Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ck.aryani@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia  as  the  largest  maritime  country  in  the  world  has  a very  large  and  diverse  natural  wealth. Indonesia's  strategic  position  of  the  sea  makes  it  the  global  supply  chain  system,  which  creates vulnerabilities that can disrupt the stability of national maritime security and this condition is exacerbated by a national maritime security system that is not yet optimal. The research examines problems related to national maritime security regulations and the importance of the presence of the Maritime Security Bill as a solution to national maritime security problems. This study uses a normative juridical research method. The results of this study indicate that there are four main problems with maritime security law enforcement, namely the rules related to maritime security that are spread out, the variety of institutions in the marine security sector, sectoral marine security facilities and infrastructure, and the not yet integrated maritime security information system. The Maritime Security Bill is needed to regulate the formation of a single multi-tasked agency in charge  of  maritime  security,  the  establishment  of  the  National  Maritime  Security  Information  Center  and management of marine security facilities and infrastructure.
Keywords: Maritime; Regulation; Security; System.

## ABSTRAK
Indonesia  sebagai  negara  maritim  terbesar  di  dunia  memiliki  kekayaan  alam  yang sangat  besar  dan beragam. Posisi laut Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai the global supply chain system, yang menimbulkan  kerawanan  yang  dapat  mengganggu  stabilitas keamanan  laut  nasional  dan  kondisi ini diperparah dengan sistem keamanan laut nasional yang belum optimal. Penelitian mengkaji permasalahan terkait dengan regulasi keamanan laut nasional dan pentingnya kehadiran RUU Keamanan Laut sebagai solusi  permasalahan  keamanan  laut  nasional. Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis normative.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan terdapat  empat  permasalahan  utama  penegakan  hukum keamanan laut, yakni aturan terkait keamanan laut yang tersebar, beragamnya lembaga di sektor keamanan laut, sarana dan prasarana keamanan laut yang bersifat sektoral, dan belum terintegrasinya sistem informasi keamanan  laut. RUU  Keamanan  Laut diperlukan untuk mengatur  pembentukan single  agency  multi  task sebagai penanggung jawab keamanan laut, pembentukan National Maritime Security Information Center dan manajemen sarana dan prasarana keamanan laut.
Kata Kunci: Laut; Regulasi; Keamanan; Sistem.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan yang 80% wilayahnya terdiri dari laut, dengan garis pantai sepanjang  80.791  km, 17.504  pulau, dengan total wilayah  perairan sebesar 5.800.000  km 2 . Secara geografis, Indonesia mempunyai letak yang strategis karena berada di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut  menjadikan laut  Indonesia sebagai the global supply chain system dalam jalur perdagangan dunia dan lalu lintas pelayaran internasional (Kartika, 2016). Dilihat  dari  letak  geografisnya, “Indonesia memiliki 4 selat strategis yang dikenal sebagai major straits, yaitu selat  Sunda,  selat  Lombok,  selat Makassar,  dan  selat  Malaka. Selat  Malaka yang menghubungkan  Laut  Cina  Selatan  dengan Samudera  Hindia,  merupakan salah  satu  selat tersibuk  di  dunia  dengan  arus  lalu  lintas  kapal mencapai  lebih  dari  90.000  kapal  tiap  tahunnya. Bahkan  1/3  barang  perdagangan  dan  ½  poskan minyak dunia melewati selat yang sering kita dengar sebagai Chock  Points ini” (Dzulqifli,  Supriyadi  & Jannah, 2020).
Sebagai  negara  maritim  terbesar  di  dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam (Azis, Setyawanto R, & Hardiwinoto, 2017). Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies  ikan  di  dunia,  dimana  beberapa  jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias,  kerang,  dan  rumput  laut.  Secara  keseluruhan, potensi  lestari  sumber  daya  ikan  laut  Indonesia diperkirakan  sebesar  12,54  juta  ton per  tahun  yang
tersebar  di  seluruh  perairan  wilayah  Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021).
Posisi Indonesia yang strategis berikut potensi kekayaan  laut yang  ada di  dalamnya juga menjadi tantangan  dengan  tingkat kerawanan  yang  tinggi, yang  dapat mengganggu stabilitas  keamanan laut nasional dan  menjadi  sumber  konflik  regional (Jamilah, &  Disemadi, 2020). Letak geografis Indonesia mengundang risiko terbukanya akses bagi negara  lain  untuk  memasuki dan  beraktivitas  di wilayah laut Indonesia dan  memunculkan alasan konflik teritorial dengan negara tetangga (Kurniasanti, &  Setiyono, 2020). Kenyataan  ini  menjadikannya penting  bagi Pemerintah untuk  memberi  perhatian lebih  terhadap keamanan laut,  termasuk  menjamin pengelolaan kekayaan laut (Abbas, & Badaru, 2020).
Praktiknya, berbagai  pelanggaran  sering terjadi  di laut  Indonesia, antara  lain pelanggaran wilayah (illegal entry), kegiatan perikanan yang tidak sah (illegal unregulated unreported fishing), kejahatan  lintas  negara  (transnational crime), serta separatisme  dan  sengketa  wilayah (Listiyono, Prakoso & Sianturi, 2021). Masalah-masalah di atas tentunya  menciptakan  ancaman  serius  terhadap lingkungan hidup (environmental security), keamanan pangan  (food  security),  keamanan  ekonomi (economic  security),  keamanan  energi  (energy security),  hingga  keamanan  manusia  (human security). Setiap  tahunnya, diperkirakan Rp. 300 Triliun  kekayaan  negara  menguap  melalui illegal fishing, pengangkutan illegal  logging melalui  laut, illegal  mining, penyelundupan  bahan  bakar  minyak,
157
dan berbagai kegiatan ekonomi ilegal di laut lainnya (Kartika, 2016).
Salah  satu eskalasi  pelanggaran  yurisdiksi oleh kapal asing terjadi di di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terletak di Laut Natuna Utara, Kepulauan  Riau (Novianto,  Firmansyah  &  Pratama, 2020). Melalui  radar, kapal coast  guard Cina kerap terdeteksi masuk ke wilayah tersebut. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar  Negeri telah  melancarkan protes  kepada Pemerintah  Cina,  namun  Cina  menganggap keberadaannya  di  wilayah  tersebut  sah  secara hukum dengan mengklaim posisinya berada di area nine dash line wilayah teritorial Cina (Yahya, 2020).
Adapun penyebab  belum  optimalnya keamanan  laut  nasional ditengarai  disebabkan  oleh beberapa  hal  antara  lain fragmentasi  aturan  hukum wilayah  laut,  lemahnya  koordinasi  antar  aparat penegak  hukum  di  laut,  dan  banyaknya  instansi penegakan  hukum  di  laut  yang kemudian sering dikeluhkan oleh pengguna laut (Humas FHUI, 2020). Sering  terjadi satu  kapal  yang  sama  ditangani  oleh berbagai  kementerian/lembaga,  dimana  satu  pihak menangkap  sementara  pihak  lainnya terkadang membebaskan (Akbar, 2020). Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan satu undang-undang khusus yang mengatur  sistem  keamanan  laut  nasional secara komprehensif sebagai acuan bagi lembaga penegak hukum di laut (Ramadhan, & Winarno, 2020).
Kasus penangkapan  Kapal  MT  Horse  milik National  Iranian  Tanker  Company pada  awal  tahun 2021 menjadi  cermin  lemahnya penegakan  hukum dan  pengaturan keamanan laut  Indonesia. Kapal
super dengan bobot 163.660 GT tersebut tertangkap tangan melakukan  transfer  minyak  secara  ilegal  ke kapal  berbendera  Panama,  MT  Freya,  di  perairan Kalimantan.  Selain  itu,  kedua  kapal  tersebut mematikan  sistem  identifikasi  kapal  mereka  atau Automatic Identification  System (AIS) (BBC  News Indonesia, 2021).
Meski  tertangkap  tangan,  penanganannya memakan  waktu  yang  lama  dan  melibatkan banyak lembaga. Untuk  menangani  dua  kapal  asing  non militer ini, Pemerintah sampai harus membentuk tim gabungan  untuk  melakukan  investigasi  yang  terdiri dari  Badan  Keamanan  Laut,  Kementerian  Luar Negeri,  Kementerian  Perhubungan,  Direktorat Jenderal  Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Kepolisian  dan  TNI  AL.  Bahkan,  sejak kedua  kapal ditangkap  pada  24  Januari  2021, hingga  memasuki akhir  Maret  2021  kasusnya  masih  belum  selesai diproses (Rohadian, 2021).
Banyaknya  instansi  dan  ketidakjelasan regulasi keamanan laut juga dikeluhkan oleh pelaku usaha  dalam  negeri. Perusahaan  pelayaran  yang tergabung  dalam Indonesian  National  Shipowners Association mengungkapkan tumpang-tindih kewenangan  menjaga  keamanan  di  laut  telah merugikan  operasi  kapal  maupun  kualitas  muatan. Waktu  berlayar menjadi  tidak  jelas  karena  kapal sewaktu-waktu  dapat  dihentikan  oleh  badan  yang berbeda-beda. Terlebih, setelah dihentikan tidak ada kejelasan lamanya waktu  penahanan.  Padahal, sebagai gambaran,  tongkang  batu  bara  dengan kapasitas  angkut  300.000 Ton  dan  nilai  kargo sebesar Rp. 1  miliar hingga Rp. 1,5  miliar harus
158
mengeluarkan biaya operasional minimal Rp 20 juta per hari. Apabila dihentikan oleh aparat hingga waktu yang tidak dapat diprediksi, biaya operasional kapal akan  membengkak  dan  kualitas  muatan  akan menurun karena terpapar hujan (Sari, 2019).
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, diperlukan reformulasi  regulasi  dalam  rangka  penguatan keamanan  laut  nasional.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait dengan regulasi keamanan  laut  nasional  dan pentingnya  kehadiran undang-undang  khusus  keamanan  laut  nasional sebagai  solusi  permasalahan  keamanan  laut nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah  yang  hendak  diangkat  dalam  tulisan  ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana permasalahan terkait dengan regulasi keamanan laut nasional?; dan 2) Bagaimana Rancangan  Undang-Undang Keamanan Laut dapat menjadi solusi permasalahan keamanan laut nasional?.
Penelitian  terdahulu  yang  berhubungan dengan penelitian saat ini telah dilakukan oleh Alfin Ramadhan  dan  Djoko  Wahyu  Winarno  yang kajiannya  berfokus  pada  kewenangan  Badan Keamanan  Laut  dalam  menjaga  keamanan  laut  di Indonesia  (Ramadhan, &  Winarno,  2020);  oleh Manahan  Budiarto  Pandjaitan,  Panji Suwarno  dan Gunardi  yang  berfokus  pada  peran  Pangkalan Tentara  Nasional  Angkatan  Laut  Bangka  Belitung dalam  menyokong  keamanan  laut  (Pandjaitan, Suwarno  &  Gunardi,  2019); oleh  Ioannis  Chapsos dan  James  Malcolm  yang  mengkaji  agenda komprehensif  menuju  keamanan  maritim  Indonesia (Chapsos, & Malcolm, 2017); oleh Ioannis Chapsos
dan Steve  Hamilton berfokus  pada  kejahatan perikanan  di  laut  sebagai  kejahatan  transnasioanal terorganisir  di  Indonesia  (Chapsos, & Hamilton, 2019); serta oleh Amanda  Hsiao  yang  mengkaji peluang  kerjasama  penegakan  hukum  hukum perikanan  di Laut  Cina  Selatan  (Hsiao,  2020). Merujuk  pada  beberapa  penelitian  tersebut,  maka fokus  kajian  pada  penelitian  ini  lebih  mendorong penguatan  sistem  keamanan  laut  Nasional dengan menghadirkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  disusun  berdasarkan  data sekunder.  Data  tersebut dikumpulkan dan  dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang baik dan memenuhi  persyaratan.  Teknik  utama  yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah  dengan  cara  menginventarisasi  berbagai ketentuan  atau  peraturan  hukum  yang  mengatur tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang  melaksanakan  kegiatan  penegakan hukum  di  laut.  Di samping  itu,  juga  dikumpulkan berbagai  informasi  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  terjadi  dalam  kegiatan penegakan hukum di  perairan  Indonesia  yang telah dibahas atau ditulis oleh peneliti sebelumnya. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk  deskripsi  untuk  mengungkapkan  informasi, proses  dan  hasil  analisis  yang  memiliki  kelayakan akademik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Permasalahan Terkait Regulasi  Keamanan Laut Nasional
Keamanan laut (maritime  security) adalah kombinasi  langkah  pencegahan  dan penegakan hukum untuk  melindungi  maritim  dari  ancaman  dan tindakan  ilegal yang diarahkan  kepada  penegak hukum, baik  sipil  maupun  militer, serta  operasi pertahanan  seperti  angkatan  laut (Sagena,  2013). Ditinjau dari segi ekonomi, Natalie Klein menjelaskan bahwa  keamanan laut menekankan  pentingnya  laut dalam  pembangunan  suatu  negara,  khususnya pengelolaan  potensi-potensi  sumber-sumber  daya laut yang bermanfaat  bagi  kelangsungan  suatu bangsa, sehingga harus  menjadi  perhatian  untuk dikembangkan  dan  dilindungi.  Pada  akhirnya, sumber  daya  laut  menjadi  suatu  aset  yang  harus dipertahankan  keberlanjutannya  oleh suatu negara sehingga dapat dinikmati hingga generasi yang akan dating (Widyoutomo, 2020).
Pasca  perang  dingin,  konsep  keamanan  laut mengalami  perluasan  makna  dan  ruang lingkup. Secara konvensional, masalah keamanan tradisional biasanya muncul karena masing-masing menganggap  negara  lain  sebagai  pesaing,  serta dipersepsikan  dengan  adanya  suatu  ancaman  dan kekhawatiran  terhadap  pengembangan  kekuatan militer antar negara (Susetyo, 2008).
Menurut Geoffrey Till, saat ini keamanan laut tidak  hanya  bersifat  tradisional  seperti  keinginan untuk  melakukan  pengendalian  (sea  control)  dan pengiriman  ekspedisi  operasi  militer  jangka  pendek (expeditionary operations),  melainkan  mencakup
keinginan  untuk  mewujudkan  pemeliharaan  tatanan di  laut  (maintaining  good  order  at  sea) yang menyimpan sumber  daya  alam, berperan  sebagai media transportasi, serta menjadi aspek penting dari lingkungan hidup (Samiaji, 2015).
Perwujudan  keamanan laut pada  hakikatnya memiliki 2 (dua) dimensi yang saling berkaitan, yaitu penegakan  kedaulatan  dan  penegakan  hukum. Kewenangan untuk menegakkan kedua hal tersebut bersumber pada yurisdiksi yang dimiliki suatu negara berdasarkan  instrumen  hukum  nasional  maupun internasional yang berlaku (Arletiko, 2017).
Menurut  Marry  Ann  Palma,  ancaman keamanan laut terbagi dalam 2  (dua) kategori. Pertama,  keamanan laut sebagai  keamanan nasional,  yang  mempunyai  tujuan  melindungi integritas  wilayah  dari  sumber  ancaman  internal (konflik  komunal  dan  separatisme).  Kedua, keamanan laut sebagai kepentingan keamanan yang berdampak  regional.  Setiap  negara  pasti  memiliki kebijakan  terhadap  adanya  ancaman  eksternal (transnational  crime),  kebijakan  atau yurisdiksi nasional mana berimplikasi pada dinamika regional di suatu kawasan (Setiawan, 2017).
Berdasarkan Report  on  Oceans  and  the  Law of the Sea, beberapa indikasi yang dapat dinyatakan sebagai suatu ancaman terhadap maritime security, antara lain (Setiawan,  2017): 1) Pembajakan (Piracy). Merupakan kejahatan  laut  yang membahayakan  keselamatan  para  pelaut  serta keamanan  jalur  navigasi  dan  komersil;  2) Perampokan Bersenjata (Armed Robbery). Kejahatan perampokan bersenjata sekilas terlihat sama dengan
160
pembajakan, namun terdapat perbedaan terkait locus atau lokasi  kejadiannya.  Jika  pembajakan  terjadi  di laut  lepas,  maka  perampokan bersenjata terjadi  di dalam yurisdiksi suatu negara, sehingga tidak dikenal adanya  yurisdiksi  universal  dalam  penanganannya. Perampokan seringkali  terjadi  ketika  kapal  sedang berlabuh  di  pelabuhan,  atau  berada  dekat  dengan daratan,  maupun saat melakukan transit  di choke point;  3) Tindakan  Terorisme (Terrorist Acts). Terdapat  beberapa  unsur  dalam  tindakan  terorisme maritim, antara  lain: dilakukan  dalam  lingkungan maritim; menggunakan  kapal  yang  berada  di  laut lepas atau pelabuhan; dan  aksi  teror dilakukan terhadap  fasilitas  pantai  atau  pemukiman,  termasuk resor  wisata dan  kawasan Pelabuhan;  4) Perdagangan  Senjata  Ilegal  (Trafficking  in  Weapon Mass  Destroyed);  5) Perdagangan  Narkotika  dan Psikotropika  (Trafficking  in Narcotic Drugs  and Psychotropic Substance);  6) Penyelundupan  dan Perdagangan Manusia (Smuggling and Trafficking of Persons) ; 7) Penangkapan Ikan dengan melanggar hukum  (Illegal, Unreported  and  Unregulated Fishing/IUU);  dan  8) Pencemaran  lingkungan  laut secara sengaja (Intentional and Unlawful Damage to the Environment).
Adapun  dari konteks  Indonesia,  ancaman keamanan  laut  yang sering terjadi meliputi (Kartika, 2016): 1) Ancaman Kekerasan (violence threat), yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi, seperti pembajakan, perampokan, dan aksi  teror; 2) Ancaman terhadap  sumber  daya  laut (natural resources tribulation), yaitu ancaman berupa pencemaran  dan  pengrusakan  terhadap  ekosistem
laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer; 3) Ancaman  pelanggaran  hukum  (law transgression  threat),  yaitu  tidak  dipatuhinya hukum nasional  maupun  hukum  internasional  yang  berlaku di  perairan,  seperti illegal  fishing,  pengangkutan illegal logging melalui laut, dan penyelundupan; dan 4) Ancaman  navigasi  (navigation  hazard),  yaitu ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritim dan  hidrografi  akibat  kurang  memadainya  sarana bantu  navigasi  sehingga  dapat  membahayakan keselamatan pelayaran.
Keamanan laut merupakan aspek yang sangat penting,  terutama  bagi  negara  kepulauan  seperti Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  berbagai  alasan, antara lain (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020): 1) Laut adalah wilayah kedaulatan (sovereignty) dan hak  berdaulat  (sovereign  right)  yang  menjadi  satu kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Kemampuan  negara  untuk  menjaga sekaligus  mempertahankan  kedaulatan  dan  hak berdaulat  di  wilayah  lautnya  berdampak  pada optimalisasi kegiatan perekonomian negara tersebut, yang meliputi perikanan, angkutan, transportasi antar pulau,  pariwisata,  energi  terbarukan,  jalur telekomunikasi  (kabel  bawah  laut)  dan  lain-lain; 3) Keamanan  laut  yang  terjamin  akan  memberikan kondisi  ekosistem  yang  mendukung  dan membantu memastikan keberlanjutan  sumber  daya  ekonomi kelautan. Dari konteks  ini, pemerintah  dan masyarakat  memiliki  kewajiban  untuk  mencegah berbagai  bentuk  pencemaran  dan  perusakan ekosistem laut.
Menyikapi pentingnya keamanan laut nasional, Pemerintah  telah menyampaikan  konsep sektor kelautan yang disebut sebagai Poros Maritim Dunia atau Global Maritime Nexus (GMN). Pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21 yang menekankan pada 5  pilar  utama  dalam Poros  Maritim  Dunia,  yaitu (Yani,  &  Montratama, 2015): 1) Budaya maritim, yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritime; 2) Ekonomi maritim,  yaitu mengelola  dan  sekaligus melestarikan  sumber  daya  maritim  bangsa;  3) Konektivitas maritim,  yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, serta sarana dan prasarana  perhubungan  dan  pariwisata  laut;  4) Diplomasi maritim,  dalam  konteks optimalisasi soft power untuk menangani  ancaman  regional,  serta peningkatan  kerja  sama  bilateral  dan  multilateral  di bidang maritime;  dan  5) Keamanan laut,  yang mempersiapkan hard  power untuk  memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

## a. Permasalahan Penegakan  Hukum  Keamanan Laut Indonesia
Secara  garis  besar, belum  optimalnya keamanan  laut  nasional ditengarai disebabkan  oleh adanya fragmentasi  aturan  hukum  di  wilayah  laut, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut,  dan  banyaknya  instansi  penegakan  hukum  di laut yang kerap  dikeluhkan oleh pengguna laut (Humas  FHUI, (2020). Tinjauan  permasalahan menyangkut penegakan hukum di laut disajikan lebih lanjut dibawah ini.
Pertama, Aturan  keamanan  laut  yang tersebar. Hambatan penegakan  hukum  di  laut bersumber dari keberadaan berbagai undang-undang di  bidang kelautan yang memberikan  kewenangan kepada  beberapa kementerian/lembaga (K/L) untuk menegakkan  hukum  di  laut. Berdasarkan  hasil pemetaan  Kementerian  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum,  dan  Keamanan  (Kemenko  Polhukam),  saat ini terdapat 24 undang-undang yang melibatkan sejumlah K/L dalam penegakan hukum di laut (Akbar, 2020). Sebagai  gambaran,  pengaturan keamanan laut yang tersebar yakni: 1) Undang-Undang Nomor 6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia menentukan  bahwa  wilayah  perairan  Indonesia meliputi: laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, perairan  pedalaman,  ruang  udara  di  atas  laut teritorial  dan  perairan  pedalaman,  dasar  laut  dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan alam di dalamnya. Adapun  penegakan  kedaulatan  dan hukum  di wilayah-wilayah  tersebut,  termasuk pengenaan sanksi  atas  pelanggaran, dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  konvensi  hukum internasional  dan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku;  2). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE) memberikan  kewenangan pada  Tentara  Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk menegakan hukum  dan  kedaulatan  negara di  laut.  Pasal  13 mengatur  untuk melaksanakan  hak  berdaulat, yurisdiksi, hak-hak lain, serta kewajiban berdasarkan Konvensi Hukum Laut, aparat penegak hukum yang berwenang  dapat  mengambil  tindakan  penegakan hukum  sesuai  dengan ketentuan Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Adapun Pasal  14  ayat  (1) mengamanatkan  perwira  TNI  AL yang  ditunjuk  oleh  Panglima  Angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia  sebagai  penyidik di  ZEE Indonesia; 3) United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS), sebagaimana telah diratifikasi Indonesia melalui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun  1985, mengatur seluruh aspek  hukum  laut termasuk  penegakan  hukum di  laut.  Namun,  aturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan instansi yang  berwenang. Secara  tersirat, UNCLOS memaknai angkatan  bersenjata  suatu  negara sebagai  instansi  yang  paling  berwenang  di  laut. Pasal 224 UNCLOS menyebutkan bahwa pelaksana pemaksaan penaatan di laut adalah pejabat-pejabat, kapal  perang,  pesawat  udara  militer, kapal  laut lainnya, atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas  dan  dapat  dikenal,  serta berada  dalam  dinas pemerintah;  4) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2002  tentang  Pertahanan  Negara menentukan bahwa  pertahanan  negara  disusun  dengan memperhatikan  kondisi  geografis  Indonesia sebagai negara  kepulauan.  Selain  itu, undang-undang ini memaktubkan bahwa  TNI  dan Kepolisian  Negara Republik Indonesia (POLRI) berperan sebagai sistem utama  pertahanan  negara  yang  salah  satu  tugas pokoknya adalah menegakan  kedaulatan  negara, keutuhan  wilayah NKRI serta  melindungi  segenap bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman dan/atau gangguan;  5) Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2004  Tentang  Tentara  Nasional  Indonesia mengatur  mengenai  tugas  pokok  TNI yang  secara tegas membedakan penegakan  kedaulatan  dengan
penegakan  hukum. Terkait  dengan penegakan kedaulatan  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1), yaitu menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan keutuhan  wilayah  NKRI  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar 1945,  serta  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan  terhadap keutuhan  bangsa  dan  negara. Sementara  Pasal  9 mengatur  tentang penegakan  hukum  di  laut yang memberikan  kewenangan  kepada TNI  AL untuk menegakkan  hukum  dan  menjaga  keamanan  di wilayah  laut  yurisdiksi  nasional  sesuai  dengan ketentuan  hukum  nasional dan hukum  internasional yang  telah  diratifikasi;  6) Undang-Undang  No.  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian memberikan kewenangan  penegakan  hukum  kepada Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia  melalui Pejabat Imigrasi  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Keimigrasian untuk selanjutnya berkoordinasi dengan kepolisian dalam melakukan  pengawasan  terhadap keimigrasian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  66 ayat  (1),  Pasal 69,  Pasal  105,  dan  Pasal  107;  7) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran memberikan  amanat  kepada syahbandar untuk bertanggung  jawab  terhadap  fungsi keselamatan  dan  keamanan  pelayaran.  Selain  itu, syahbandar juga melaksanakan tugas sebagai PPNS yang  berkoordinasi  dan berada di  bawah pengawasan  penyidik Polri, sebagaimana  diatur dalam  Pasal  80  ayat  (3) dan  Pasal 207,  dan  Pasal 282; dan 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto Undang-Undang Nomor 39  Tahun  2007  tentang  Cukai menentukan  bahwa
163
kewenangan mengamankan  hak-hak  negara  dan mengambil  tindakan  yang  diperlukan  terhadap barang  kena  bea  dan  cukai diantaranya berupa penghentian,  pemeriksaan,  pencegahan,  dan penyegelan, dibebankan  kepada  pejabat  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Pabean dan Pasal 33 UU Cukai. Kedua undang-undang juga memberikan wewenang khusus pada  PPNS  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai  untuk  melakukan  penyidikan  sesuai KUHAP  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  112  UU Pabean dan Pasal 63 UU Cukai.
Kedua, Terdapat  beberapa  lembaga  yang berkaitan  keamanan  laut. Di  Indonesia, penegakan hukum keamanan  dan  keselamatan  di  laut dilaksanakan  oleh  berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Kondisi ini menjadikan pengamanan laut tidak optimal.  Hal  ini dikarenakan masing-masing instansi/kementerian  memiliki strategi, kebijakan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang berbeda.  Lembaga-lembaga  tersebut tidak berada dalam  satu  sistem  yang  terintegrasi, maupun kesatuan menyangkut komando  dan  kendali (Wasisto, 2015).
Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 13 K/L sebagai aparat penegak hukum di laut, 6 (enam) K/L di  antaranya sudah  memiliki  armada/kapal untuk menunjang  kegiatan patroli  di  laut, yaitu: TNI  AL; Direktorat  Kepolisian  Perairan POLRI; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen  Hubla  Kemenhub);  Direktorat Jenderal  Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan  dan Perikanan Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan
(Dirjen PSDKP KKP); Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian  Keuangan (Dirjen  Bea  Cukai Kemenkeu); dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Adapun, 7 (tujuh) lembaga penegakan hukum di laut tidak memiliki armada atau kapal patroli, yang mana meliputi: Kementerian  Pariwisata dan  Ekonomi Kreatif; Kementerian  Kesehatan; Kementerian Hukum  dan  HAM; Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan; Kementerian  Energi  dan Sumber Daya  Mineral; Kementerian  Pertanian,  dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Adapun 13 Kementerian/Lembaga  (K/L) di atas memiliki  kewenangan  tersendiri  sebagaimana diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang berlaku,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa penegakan  hukum  di  laut dilaksanakan dengan menggunakan sistem Multi Agency Single  Task (Kartika, 2016). Kewenangan ke-13  K/L tersebut dijabarkan  lebih  lanjut sebagai  berikut (Kartika, 2016): 1) TNI AL, bertugas menjaga keamanan dan pertahanan  teritorial  serta  kedaulatan  wilayah  NKRI di  laut  dari  ancaman internal  maupun  eksternal; 2) Direktorat  Kepolisian Perairan  POLRI,  bertugas melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan Indonesia; 3) Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu,  bertugas  mengawasi  pelanggaran  lalu lintas  barang  impor/ekspor  (penyelundupan); 4) Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  Kementerian Perhubungan, bertugas sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di wilayah laut; 5) Dirjen PSDKP KKP,  bertugas  sebagai  penyidik kasus  yang berkaitan  dengan kekayaan  laut  dan  perikanan; 6) Bakamla,  bertugas  sebagai  lembaga  koordinasi
164
nasional  untuk  meningkatkan  koordinasi  kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan laut Indonesia; 7) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,  bertugas  mengawasi  pekerjaan  usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan sebagai  sumber  daya  kelautan; 8) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertugas mengawasi benda  cagar  budaya  serta  pengamanan  terhadap keselamatan  wisatawan,  kelestarian,  dan  mutu lingkungan,  termasuk  benda  muatan  kapal tenggelam  (BMKT); 9) Direktorat  Jenderal  Imigrasi Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, bertugas  sebagai  pengawas,  penyelenggara keimigrasian  dan  penyidikan  tindak  pidana keimigrasian; 10) Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia, bertugas  untuk  penuntutan  mengenai tindak  pidana  yang  terjadi  di  wilayah  seluruh Indonesia; 11) Kementerian  Pertanian,  bertugas untuk pengamanan praktik penyelundupan komoditas pertanian  melalui  jalur  laut; 12) Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan, bertugas melakukan  penegakan  hukum atas penyelundupan satwa dan illegal  logging melalui  jalur  laut; dan  13) Kementerian  Kesehatan,  bertugas  melakukan pengawasan/pemeriksaan  kesehatan  di  kapal meliputi  awak  kapal,  penumpang,  barang,  dan muatan.
Sistem Multi Agency Single Task sebagaimana tergambar  dalam  pembagian kewenangan  di  atas menyebabkan terfragmentasinya penegakan  hukum di  laut sebagai  akibat  adanya perbedaan strategi atau kebijakan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia di setiap K/L tanpa adanya satu sistem yang
terintegrasi, kesatuan menyangkut komando maupun kendali  antar  lembaga (Wasisto,  2015). Banyaknya pemangku  kepentingan  yang  menangani  masalah keamanan  dan  keselamatan  laut  juga  menimbulkan kebingungan  bagi  para  pengguna  jasa  di  wilayah laut. Adanya pemeriksaan  ganda  yang  dilakukan berbagai  K/L terhadap  pelanggar menimbulkan kerugian  bagi  pengguna  jasa,  baik  materil  maupun non-materil. Ujungnya,  beragamnya  lembaga  yang terlibat memungkinkan terjadinya miskoordinasi yang pada  akhirnya  mengakibatkan penegakan  hukum dan  keamanan  di  laut  tidak berjalan  efisien  dan efektif (Wulansari, 2014).
Berikut ini beberapa gambaran ketidakharmonisan  dalam  penegakan  hukum di bidang perikanan Indonesia  akibat implementasi sistem Multi  Agency  Single  Task tanpa adanya kesatuan  komando (Samiaji,  2015): 1) Pembagian operasi  aparat  penyidik  perikanan  di  laut  tidak terkoordinasi  dengan  baik. Seringkali  ditemukan penumpukan kapal patroli dari tiga instansi (POLRI, KKP dan  TNI AL)  pada  suatu  sektor, sementara ditemukan kekosongan  kapal  patroli pada  sektor lainnya. Hal ini menunjukkan tingkat  koordinasi patroli yang  rendah antar K/L  yang  memiliki kewenangan  pengawasan kegiatan  perikanan; 2) Tidak  adanya  harmonisasi  dalam  penggunaan peralatan  dan  armada (kapal/pesawat  udara). Misalnya, kapal  perang  TNI  AL  yang  difungsikan untuk  pertahanan pada  praktiknya  juga digunakan untuk menunjang  pengawasan perikanan. Dengan kondisi  tersebut,  armada  yang  ada tidak dapat dioptimalkan  guna melakukan  tugas  patroli
165
pengamatan  (surveillance)  terhadap  keberadaan kapal-kapal  perikanan  yang  diduga  melanggar hukum. Selanjutnya, kapal  patroli POLRI juga  tidak secara  khusus  menangani  perkara  perikanan, melainkan perkara tindak pidana tertentu di laut yang membutuhkan  kehadiran  POLRI,  sehingga penanganan  tindak  pidana illegal  fishing yang merugikan  negara tidak dapat  ditangani  secara optimal.  Beberapa  kapal  perikanan  dari  Ditjen Tangkap Kementerian Perikanan dengan kemampuan  patroli  terbatas  (Class  PC  36  Ship Patrol/  KP  HIU)  belum  memiliki  kemampuan melakukan  pelayaran  dengan  medan  dan  jarak tempuh di  luar laut teritorial. Kenyataan  ini menunjukkan  bahwa  PPNS  Perikanan  belum memiliki  kemampuan  melaksanakan  penyidikan illegal  fishing hingga Zona  Ekonomi  Eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor  45 Tahun  2009  tentang  Perikanan; 3) Keberadaan  Pengadilan  Perikanan  yang  masih terbatas di Medan,  Batam,  Jakarta,  Aru  dan Pontianak.  Hal ini menyebabkan penyelesaian perkara perikanan di beberapa daerah yang memiliki potensi  perikanan terpaksa diselesaikan  di Pengadilan  Negeri  (PN)  setempat,  dengan Jaksa/Hakim yang tidak  sepenuhnya  memiliki kemampuan  menangani  perkara illegal  fishing, sehingga kemudian mengkategorikan kasus tersebut sebagai tindak pidana ringan. Hal ini tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera  bagi  pelaku illegal  fishing lainnya;  dan  4) Penanganan illegal  fishing yang  tidak  efektif. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014
tentang  Kelautan  (UU  Kelautan)  yang  mengatur penegakan hukum perikanan  diharapkan  menjadi solusi  permasalahan  di  bidang perikanan. Namun, pembentukan Bakamla melalui  Peraturan  Presiden Nomor  178  Tahun  2014 tentang  Badan  Keamanan Laut  (Perpres Bakamla) justru  menambah  panjang birokrasi  dalam  penyelesaian illegal  fishing, sebab pada  dasarnya  tugas  pokok  yang  diemban difokuskan pada aspek pengamanan pelayaran dan bantuan search  and  rescue (SAR) di  laut sebagaimana diatur pada Pasal 2. Selain itu, sebagai peraturan  turunan  dari  UU  Kelautan,  Perpres Bakamla tidak memberikan Bakamla kewenangan dalam  penindakan illegal  fishing. Pasal 73  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan juga  tidak  mengatur  kewenangan Bakamla sebagai penyidik  perikanan.  Oleh  karenanya,  setelah penindakan illegal  fishing dari Bakamla,  harus diteruskan kepada instansi lain yang berwenang.
Ketiga, Sarana dan prasarana keamanan laut yang bersifat sectoral. Sarana  dan  prasarana  yang dibangun  oleh  masing-masing K/L terdiri  atas berbagai  jenis,  tipe,  dan  fungsi  peralatan berdasarkan  lingkup  tugas  dan  fungsinya masing- masing  (bersifat sektoral). Kondisi  ini  menyebabkan tumpang tindih sarana dan prasarana keamanan laut di  satu  wilayah  pengawasan  yang  sama dan menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran.
Sebagai  contoh,  peralatan pengawasan yang dimiliki  oleh Direktorat  Jenderal Hubungan  Laut Kementerian  Perhubungan lebih  ditujukan  untuk memantau kapal-kapal yang telah dilengkapi dengan Automatic Identification System (AIS). Sementara itu,
166
fasilitas pengawasan laut yang dibangun oleh TNI AL lebih  diutamakan  untuk  mendeteksi illegal  shipping yang  tidak  dilengkapi  dengan  AIS. Artinya,  masing- masing  Kementerian  Perhubungan  dan  TNI  AL membeli peralatan pengawasan yang sejatinya sama dengan peruntukan yang berbeda. Apabila dipadukan  untuk  kepentingan  keamanan laut nasional, tentunya  cukup  digunakan  satu  peralatan pengawasan  untuk  memantau  berbagai  kapal,  baik yang  dilengkapi  AIS  maupun  tidak (Susanto,  & Munaf, 2015).
Keempat, Belum  terintegrasinya  sistem informasi  keamanan  laut. Masing-masing  data  yang dimiliki setiap instansi penegak hukum di laut belum saling  terintegrasi  meski  secara  teknologi  sangat memungkinkan untuk diintegrasikan. Sebagai contoh, peralatan  sistem  pengawasan  (surveillance  system) IMSS  dari  TNI  Angkatan Laut,  VMS  dari Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan,  AIS  dari Direktorat  Jenderal  Hubungan  Laut,  RCC  dari Bakamla masih  terbatas  dan  belum  terintegrasi. Sehingga,  data  yang  ada  sebatas  digunakan  oleh kementerian  atau  lembaganya  sendiri  dan  belum dibagikan kepada stakeholder terkait lainnya. Hal ini menyebabkan  banyak  permasalahan  di  laut  belum dapat  diselesaikan  secara  tuntas dan komprehensif serta  memakan  waktu penyelesaian yang  lama (Susanto, & Munaf, 2015).
b. Dampak Lemahnya Keamanan Laut Nasional Dampak  yang dirasakan  oleh  Indonesia  dari inefisiensi pelaksanaan penegakan  hukum  di  laut antara lain (Darajati, & Syafei, 2018): 1) Menurunnya
citra  kompetensi Indonesia  di  mata  internasional karena ancaman  dari berbagai negara untuk menggunakan  kapal perang dalam mengawal  kapal niaganya akibat  ketidakmampuan  Indonesia dalam memelihara keamanan dan keselamatan di perairan, utamanya di Selat  Malaka; 2) Besarnya  kerugian negara  yang  harus ditanggung  Indonesia karena maraknya penyelundupan  dan  pencurian kekayaan alam.  Jumlah  tersebut belum memperhitungkan kerugian  jiwa serta kerusakan  lingkungan  laut  dan pantai; 3) Pembelanjaan  uang  negara yang tidak efisien untuk membiayai pembangunan kapal patroli dan operasi sistem penegakan hukum yang bersifat multi institusi; dan  4) Peningkatan  beban  asuransi maritim  di  perairan  Indonesia  karena  perairan Indonesia  dinyatakan  sebagai  wilayah  navigasi  laut yang rawan.

## 2. Rancangan  Undang-Undang  Keamanan  Laut Sebagai Solusi Permasalahan Keamanan Laut Nasional
Berbagai permasalahan  di  atas  menimbulkan urgensi bagi Indonesia  untuk  memiliki regulasi khusus yang  bersifat  tunggal  dan integratif untuk mengatur  tata  kelola keamanan laut (Dewi, Afriansyah, &  Darmawan,  2020). Regulasi tersebut harus dapat mensinergikan ke-13 Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan di laut  untuk menghilangkan permasalahan  tumpang tindih sebagai implikasi sistem penegakan keamanan dan  keselamatan  yang masih bersifat sektoral (Darajati, &  Syafei,  2018). Regulasi  tersebut  harus meliputi  pemantauan  (monitoring),  pengamatan (surveillance),  komando dan  pengendalian
(command  and  control),  pemeriksaan  (controlling), serta penegakan hukum (law enforcement) di wilayah yurisdiksi  Indonesia  secara  terpadu (Susanto,  & Munaf, 2015).
Adapun  bentuk  regulasi yang  sesuai  untuk mengatur substansi tersebut adalah undang-undang, agar dapat mengikat  secara  nasional, dengan memuat dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disesuaikan  dengan  konsepsi  geopolitik  dan kebutuhan hukum Indonesia. Secara lebih  lanjut, muatan-muatan yang  harus  diatur  dalam undang- undang khusus keamanan laut tersebut antara lain:
Pertama, Pembentukan  “Single  Agency  Multi Tasks” dalam Penegakan Hukum di Laut. Penerapan sistem "Single Agency Multi Tasks” akan menjawab persoalan tersebarnya K/L penegak  hukum  di  laut. Sistem  ini  menghendaki  adanya 1  (satu) lembaga atau  badan yang bersifat  tunggal, integratif, dan memiliki kesatuan  komando dalam  operasinya. Konsep Single  Agency  Multi Tasks sejatinya  telah dipraktikkan  oleh berbagai negara,  seperti Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), Japan Coast Guard (JCG), United  States  Coast  Guard (USCG), dan Indian Coast Guard (ICG) (Samiaji, 2015).
Keberadaan leading  sector melalui  satu kesatuan  komando  diperlukan  agar  penegakan hukum  di  laut berjalan  dengan efektif  dan  efisien. Saat  ini, masing-masing K/L menjalankan  tugasnya secara  atributif  sesuai  dengan  kewenangan  yang diberikan  oleh undang-undang. Keberadaan leading sector diharapkan akan  sanggup memberikan garis kewenangan yang  jelas di  setiap  K/L, mulai  dari
proses  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan yang berwawasan maritim.
Konsep Single  Agency  Multi  Tasks dapat mengatur proses  penegakan  hukum  dari berbagai jenis  pelanggaran  dan  kejahatan di  laut (pidana, perdata,  dan  administrasi). Secara  ideal, penyelidikan dan penyidikan tetap dilakukan oleh K/L terkait sesuai  dengan  pelanggaran  hukum  yang terjadi,  atau  dilakukan  dengan koordinasi  apabila permasalahan  hukum  tersebut  berada  di  bawah kewenangan 2  (dua) instansi  atau  lebih. Leading sector dapat berperan menjalankan supervisi terhadap  pelanggaran  hukum  berskala  besar.  Hasil penyelidikan  dan  penyidikan  disampaikan  pada Kejaksaan  untuk  dilakukan  penuntutan,  dengan muara  akhir  pada  pemeriksaan  di  pengadilan (Kartika, 2016).
Penerapan konsep Single Agency Multi Tasks di Indonesia dapat dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh kewenangan, kekuatan dan kemampuan  yang  dimiliki K/L  terkait dalam penegakan  hukum  di  laut, tanpa menghapus kewenangan yang sudah dimiliki, namun menyerahkan  komando  dan  kendali  pada  1  (satu) institusi untuk  memudahkan  koordinasi  antar  K/L (Wasisto, 2015). Artinya, penerapan konsep tersebut mengubah paradigma keamanan laut Indonesia dari unity  of  effort menjadi unity  of  command. Secara sederhana, unity  of  effort dimaknai  dengan harmonisasi  kekuatan  dari  berbagai  instansi  yang berbeda  untuk  mencapai  satu  tujuan  yang  sama, sedangkan unity  of  command dimaknai  sebagai keseluruhan  kekuatan  berada  di  bawah  kendali 1
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 155-173
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(satu) komando (Indonesia  Ocean  Justice  Initiative, 2020).
Kedua, Sinkronisasi  sistem  informasi keamanan  laut  nasional melalui National  Maritime Security  Information  Center (NMIC). Upaya pelaksanaan keamanan  laut  memerlukan  informasi yang  akurat  dan  aktual. Integrasi  sistem  informasi keamanan dan keselamatan di laut diperlukan untuk membentuk sebuah  pusat  informasi  yang komprehensif.  Keberadaan  pusat  informasi  di satu institusi akan  menciptakan  layanan  satu  pintu  bagi siapapun  yang  memerlukan  informasi. Hal  ini  juga sekaligus  memastikan  data  yang  ada institusi tersebut adalah data resmi dan dapat dipertanggung jawabkan (Humas FHUI, 2020).
Guna mewujudkan  integrasi  sistem  informasi tersebut, Indonesia perlu untuk membentuk National Maritime  Security  Information  Center  (NMIC). Pembentukan NMIC atau pusat informasi keamanan maritim nasional sejatinya sudah digagas sejak 1994 oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, ide tersebut hanya sebatas wacana yang belum direspons serius oleh para pemangku kepentingan terpadu (Susanto, & Munaf, 2015).
Pentingnya NMIC dapat kita lihat dari praktik di negara  lain. Misalnya, Singapura yang telah membentuk Information  Fusion  Center (IFC) dan telah berhasil  menyelesaikan  insiden  yang  terjadi pada  berbagai  ancaman  keamanan  maritim,  seperti terorisme.  Selain  itu,  negara-negara  Uni  Eropa bekerja  sama  dengan  negara-negara  di  sepanjang Samudra  Hindia juga membangun The  Maritime Support Services terpadu (Susanto, & Munaf, 2015).
Hasil  pengolahan  dan  analisis  data  nantinya akan didistribusikan kembali  kepada stakeholder kemaritiman  terkait  untuk digunakan  sebagai bahan informasi.  Informasi  tersebut  menjadi  bahan  tindak lanjut,  baik  untuk  kepentingan  operasional penegakan hukum  maupun  untuk  pelayanan public terpadu (Susanto, & Munaf, 2015).
Dilihat  dari konteks  penegakan  hukum, informasi  yang  didapatkan melalui sistem  informasi tersebut  dapat  dianalisis  dan  digunakan  untuk memantau  sasaran  atau  target  yang  dicurigai  telah melakukan  kegiatan yang menyimpang  dari  aturan. Sebagai  bagian  dari  pelayanan  masyarakat, informasi seperti cuaca, tinggi gelombang laut, arah dan kekuatan arus laut, hingga lokasi chlorophyl atau plankton sebagai  makanan  ikan  di  laut, dapat disampaikan  kepada  masyarakat  yang  memiliki kepentingan,  seperti  agen-agen  perusahaan pelayaran nasional, nelayan, pejabat di daerah, dan lain sebagainya terpadu (Susanto, & Munaf, 2015).
Integrasi  sistem  informasi juga akan mendorong  terwujudnya  pertukaran  informasi (sharing  information)  terkait  permasalahan  bidang kemaritiman dengan stakeholder lain, baik dalam dan luar  negeri (counterpart). Bentuk  kerja sama  yang dapat dilakukan  antara  lain berupa forum  diskusi dengan coast  guard negara-negara  sahabat, misalnya forum Head of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM)  dan Maritime  Security  Desktop Exercise (MSDE)  yang  diselenggarakan  secara terjadwal terpadu (Susanto, & Munaf, 2015).
Badan Keamanan Laut (Bakamla) sendiri telah meluncurkan Indonesia  Maritime  Information  Centre
169
(IMIC).  Pada  hakekatnya  maksud  dari  IMIC  adalah memberikan  dukungan  informasi  maritim  yang  valid dan  kredibel  kepada  penegak  hukum  di laut (Mulyana, 2020).  Namun,  legitimasinya  belum  kuat karena  IMIC  sebatas  amanat  dari  Surat  Keputusan Bersama  (SKB)  delapan  kementerian  dan  lembaga tentang  Pertukaran  Data  dan  Informasi  Terkait Penegakan Hukum di Laut. Sudah seharusnya SKB ini  menjadi  langkah  sementara untuk  kemudian diperkuat melalui RUU Keamanan laut (Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Dan Investasi, 2019).
Ketiga, Manajemen sarana  dan  prasarana keamanan laut. RUU Keamanan Laut perlu mengatur manajemen  sarana  dan  prasarana  keamanan  laut Indonesia terpadu (Susanto, & Munaf, 2015), antara lain sistem  tata  kelola  kapal  patroli  dan  fasilitas pendukung  guna  mengoptimalkan  pelaksanaan fungsi  peringatan  dini,  operasi  pengamanan  dan penyelamatan,  serta  operasi  pencarian  dan pertolongan  di  wilayah  perairan  laut  Indonesia. Manajemen tersebut meliputi  perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan,  perbaikan,  dan  pemindahtanganan aset.
RUU  Keamanan  Laut  harus  dapat  menjamin pemenuhan Minimum  Essential  Force (MEF)  dalam hal  personil,  armada  kapal,  armada  udara, persenjataan,  instalasi  bangunan,  teknologi,  dan peralatan  pendukung  lainnya. RUU  Keamanan Laut juga perlu mengakomodasi  standarisasi  peralatan dan prosedur yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO) Flyers No. 79 sebagaimana telah disahkan  Pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1996, yang antara lain memuat terpadu (Susanto, & Munaf, 2015): 1) Maritime SAR, yaitu sarana dan prasarana keselamatan laut. Salah satu alat minimalnya adalah Global Maritime Distress Security and Safety System (GMDSS); 2) Traffic  monitoring, yaitu  peralatan pemantauan  berbasis  satelit untuk  mengetahui keberadaan  setiap kapal  yang  berada  di  laut Indonesia, yang terdiri  atas Automatic  Identification System (AIS), Base  Station,  Long  Range  Camera (LRC),  dan Radar  Coastal  Surveillance (RCS); 3) Fisheries protection, yang meliputi Vessel Monitoring Ships (VMS)  dan Ground  Station (GS); 4) Marine Safety Broadcast atau peralatan komunikasi; dan 5) Marine  pollution  monitoring, yaitu  alat portable manual untuk pengukuran kadar pH air laut.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  keamanan  laut  tidak  hanya sebatas  menangani  ancaman  militer,  tetapi  juga ancaman  non  militer  seperti  perdagangan  ilegal, pelayaran  yang  melanggar  batas,  hingga pencemaran lingkungan. dikarenakan letaknya yang strategis,  indonesia  rentan  terhadap  ancaman kekerasan,  ancaman  terhadap  sumber  daya  laut, ancaman  pelanggaran  hukum,  hingga  ancaman bahaya navigasi. Namun, penegakan keamanan laut nasional  masih  belum  optimal  karena  beberapa permasalahan  yakni,  tersebarnya  regulasi  terkait keamanan  laut  nasional,  banyaknya  lembaga  yang terlibat  dalam  penegakan  keamanan  laut  nasional, sarana  dan  prasarana  keamanan  laut  yang  belum
170
terintegrasi,  dan  belum  terintegrasinya  sistem informasi keamanan laut.
Menyikapi  permasalahan  tersebut,  diperlukan satu  regulasi  khusus  yang  bersifat  tunggal  dan integratif  untuk  mengatur  tata  kelola  keamanan  laut bernama  RUU  Keamanan  Laut.  Nantinya,  aturan tersebut sekurang-kurangnya mengatur 3 hal,  yakni pembentukan  “Single  Agency Multi  Tasks”  dalam penegakan  hukum  di  laut, sinkronisasi  sistem informasi  keamanan  laut  nasional  melalui National Maritime  Security  Information  Center (NMIC),  dan pengaturan  manajemen  sarana  dan  prasarana keamanan  laut.  Diharapkan  RUU  Keamanan  Laut bisa menjadi solusi dalam perwujudan keamanan laut nasional yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abbas,  Ilham., & Badaru, Baharuddin.  (2020).
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. Journal of Lex  Generalis  (JLG),  Vol.1,  (No.7),  pp.1044-
1059.
Arletiko,  T.  (2017).  Penegakan  Hukum  di  Perairan Indonesia  oleh  Badan  Keamanan  Laut Menurut  UU  No.32  Tahun  2014  tentang Kelautan. Lex  Et  Societatis, Vol.5,  (No.10), pp.86-93.
Azis,  Nazili Abdul.,  Setyawanto  R,  Lazarus  Tri.,  &
Hardiwinoto,  Soekotjo.  (2017).  Kewenangan Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla)  dalam Pelaksanaan Pengamanan  di  Wilayah
Perairan Indonesia. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.4), pp.1-13.
Chapsos, Ioannis., & Hamilton, Steve. (2019). Illegal fishing  and  fisheries crime  as  a  transnational organized  crime  in  Indonesia. Trends  in Organized Crime, Vol. 22, (No.3), pp.255-273.
Chapsos,  Ioannis.,  &  Malcolm,  James.  (2017).
Maritime  security  in  Indonesia:  Towards  a comprehensive  agenda?. Marine  Policy, Vol.
76, pp. 178-184.
Darajati,  Muhammad Rafi.,  &  Syafei,  Muhammad.
(2018).  Politik  Hukum  Pembentukan  Badan Keamanan  Laut  Dalam  Menjaga  Keamanan Maritim di Indonesia. Era Hukum-Jurnal Ilmiah
Ilmu Hukum, Vol.16, (No.1), pp.107-127.
Dewi,  Yetty Komalasari.,  Afriansyah,  Arie.,  & Darmawan, Aristyo Rizka. (2020).
Comparative Law Enforcement Model at Sea:
Lesson  Learned for  Indonesia. Indonesian Journal  of  International  Law, Vol.18, (No.1), pp.83-104.
Hsiao,  A.  (2020).  Opportunities  for  fisheries enforcement  cooperation  in  the  South  China Sea. Marine Policy, Vol. 121. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103569
Jamilah,  Asiyah.,  &  Disemadi,  Hari Sutra.  (2020).
Penegakan  Hukum  Illegal  Fishing  dalam Perspektif  UNCLOS  1982. Mulawarman  Law Review, Vol.5, (No.1), pp.29-46.
Kartika,  Shanti D.  (2016).  Keamanan  Maritim  Dari Aspek  Regulasi  Dan  Penegakan  Hukum.
Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 155-173
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.5, (No.2), pp. 143-167.
Kurniasanti., & Setiyono, Joko. (2020).
Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di  Indonesia  Berdasarkan  Perspektif  Hukum Pidana  Internasional. JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum), Vol.6, (No.1), pp.29-47.
Listiyono, Yudi., Prakoso, Lukman Yudho., & Sianturi,
Dohar.  (2021).  Membangun  Kekuatan  Laut Indonesia Dipandang Dari Pengawal Laut Dan Detterence  Effect  Indonesia. Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol.5, (No.1), pp.73-84.
Novianto, Rizal Dwi., Firmansyah, Dimas Agung., &
Pratama,  Naufal Adi.  (2020).  Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.3, (No.1), pp.69-
78.
Pandjaitan,  Manahan Budiarto.,  Suwarno,  Panji.,  &
Gunardi. (2019).  Peran  Pangkalan  Tentara Nasional  Indonesia  Angkatan  Laut  Bangka Belitung  Dalam  Mendukung  Operasi Keamanan Laut  Di  ALKI  I. Jurnal  Pertahanan & Bela Negara, Vol.9, (No.3), pp. 21-30.
Ramadhan, Alfin., & Winarno, Djoko Wahju. (2020).
Tinjauan  Yuridis Kewenangan  Badan
Keamanan  Laut  Dalam  Menjaga  Keaman Laut. Jurnal Discretie, Vol.1, (No.1), pp.31-41.
Sagena,  Uni W.  (2013).  Memahami  Keamanan Tradisional  dan  Non-Tradisional  di  Selat Malaka:  Isu-Isu  dan  Interaksi  Antar  Aktor.
Jurnal Interdependence
Hubungan
Internasional, Vol.1, (No.1), pp.77-90.
Samiaji,  R.  (2015).  Harmonisasi  kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana  Illegal  Fishing  di  perairan Indonesia. Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pp. 1-
22.
Setiawan, A. (2017). Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan:  Tinjauan  Atas  Analisa  Barry  Buzan. Jurnal  Keamanan  Nasional, Vol.3,  (No.1), pp.33-61.
Susetyo,  H.  (2008). Menuju  Paradigma  Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia  Dalam  Kebijakan  Keamanan Nasional  Indonesia. Lex  Jurnalica, Vol.6,
(No.1), pp.1-10.
Wasisto,  G.  (2015).  Kewenangan  Bakamla  dalam Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Tertentu Dilaut  Berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2014 Tentang Kelautan. Kumpulan Jurnal
Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, pp. 1-23.
Wulansari,  Eka M.  (2014).  Penegakan  Hukum  Di Laut  Dengan  Sistem  Single  Agency  Multy Tasks. Jurnal Rechtsvindning; Media Pembinaan Hukum Nasional, pp. 1-6.
Yani,  Yanyan  M.,  & Montratama,  Ian.  (2015). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol.5, (No.2), pp.1-18.

## BUKU & MAKALAH
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2021).
Laporan  Kinerja  Kementerian  Kelautan  dan

## Perikanan  2020.  Jakarta:  Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Susanto.,  &  Munaf,  Dicky  R.  (2015). Komando  dan
Pengendalian  Keamanan  dan  Keselamatan Laut:  Berbasis  Sistem  Peringatan  Dini.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Widyoutomo,  A.  (2020). Pengamanan  Laut Mewujudkan  Keamanan  Maritim  Indonesia. Makalah  dipaparkan  pada 23 rd Asia  Pacifik Naval College Seminar 2020 di Tokyo Jepang.

## SUMBER ONLINE
Akbar,  Norvantry  B.  (2020).  Satu  Pintu  Penegakan Hukum di Laut. Retrieved from https://infopublik.id/kategori/sorot-politik- hukum/441359/satu-pintu-penegakan-hukum- di-laut.
BBC News Indonesia. (2021). Kapal tanker Iran dan
Panama  'langgar  hak  lintas  dan  lakukan pemindahan  minyak ilegal'  di  perairan Kalimantan. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 55761108.
Dzulqifli, Mohamad Afif., Supriyadi, Agustinus Risco Rahndaru.,  &  Jannah,  Rikhul.  (2020).  Kapal Asing  Bebas  Melintas  Laut  Indonesia, Indonesia  Dapat  Apa?  Retrieved  from https://kmip.faperta.ugm.ac.id/kapal-asing- bebas-melintas-laut-indonesia-indonesia- dapat-apa/.
Humas  FHUI.  (2020).  Sinergi  Kelembagaan  Dalam Tata  Kelola  Keamanan  Laut  Oleh  Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D. Retrieved from
https://law.ui.ac.id/v3/sinergi-kelembagaan- dalam-tata-kelola-keamanan-laut-oleh-arie- afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/.
Indonesia Ocean Justice Initiative. (2020). Penguatan Sistem  Keamanan  Laut. Retrieved  from www.oceanjusticeinitiative.org
Kementerian  Koordinasi  Bidang  Kemaritiman  Dan Investasi.  (2019).  Penegakan  Hukum  di  Laut, Kemenko  Marves  Inisiasi  Kesepakatan Bersama  Pertukaran  Data  dan  Informasi
Antara 8 K/L, Retrieved from
https://maritim.go.id/penegakan-hukum-laut- kemenko-marves-inisiasi-kesepakatan- bersama/
Mulyana, C. (2020). IMIC Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan Laut. Retrieved from https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/330868/imic-tingkatkan-keamanan- dan-keselamatan-laut
Rohadian,  Andi  R.  (2021). Maritime  Institute Pertanyakan  Kelanjutan  Kasus  Dua  Tanker Asing. Retrieved from https://nasional.sindonews.com/read/376690/1 3/maritime-institute-pertanyakan-kelanjutkan- kasus-dua-tanker-asing-1616717037
Sari,  Sri M.  (2019).  Ternyata  Ada  18  Instansi Penegakan Hukum di Laut, INSA: Perlu Badan Tunggal!. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/ 1138527/ternyata-ada-18-instansi-penegakan- hukum-di-laut-insa-perlu-badan-tunggal.
Yahya, Achmad Nasrudin. (2020). Saat Bakamla dan Coast  Guard  China  Bersitegang  di  Laut
Natuna Utara. Retrieved
from https://nasional.kompas.com/read/2020/09/15/ 06205561/saat-bakamla-dan-coast-guard- china-bersitegang-di-laut-natuna- utara?page=all.