JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 41

## MODERASI  BERAGAMA  DI  RUANG  PUBLIK  DALAM BAYANG-BAYANG RADIKALISME

## NAZAR NAAMY & ISHAK HARIYANTO
UIN MATARAM nazarpascamataram@gmail.com ishakharianto@yahoo.co.id

## Abstrak
Moderasi beragama dan saling mencintai menjadi cita-cita manusia di dunia ini, karena itu jejak yang paling dasar dalam diri manusia. Maka dari itu, kita harus  membenci  kekerasan  atas  nama  apapun,  baik  itu  agama,  dan kemanusiaan.  Manusia  harus  saling  menghargai,  menerima,  menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan atas nama agama sering  dijadikan  alat  legitimasi  aksi  dan  reaksi  kekerasan,  baik  radikalisme maupun terorisme oleh para pengusungnya. Kemunculan gerakan radikalisme dan terorisme  yang  didorong  oleh  beberapa  faktor,  baik  internal  maupun  eksternal.  Hal  ini dapat  ditelusuri  dari  gejala  radikalisme  di  masyarakat,  yang  ditandai  dengan adanya  kecenderungan  individu  maupun  kelompok  untuk  menafsirkan  teks secara  leterlek  serta  mengabaikan  konteks,  ingin  penegakan  syari’ah,  dan cenderung  intoleransi  terhadap  sesama  manusia.  Dalam  artikel  ini,  penulis menawarkan bahwa moderasi beragama harus hidup di ruang publik, meski dibayang-bayangi  oleh  radikalisme.  Meskipun  dalam  bayang  radikalisme, moderasi  beragama  harus  menjadi  jalan  keluar  di  tengah  masyarakat  yang pluralis  dan  harus  diangkat  pada  ruang  publik  sebagai  ruang  demokratis, yang  mana  warga  negara  dapat  menyatakan  opini,  kepentingan,  dan kebutuhan  mereka  secara  diskursif.  Berkomunikasi  mengenai  kegelisahan- kegelisahan politisnya, bebas menyatakan sikap, dan argumen, terlibat dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, bukan ditentukan  oleh  satu  individu;  Presiden,  Tuan  guru,  Pejabat,  Pendeta,  Dan Kepala Suku. Ia bersifat bebas dari pengaruh siapapun termasuk pemerintah dan harus mudah diakses oleh semua anggota masyarakat.
Kata Kunci: Moderasi Beragama, Ruang Publik, Radikalisme.
SOPHIST: JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR VOLUME 3 NOMOR 2 JULI-DESEMBER 2021
(HALAMAN 41-59)
| 24 Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021

## A. Pendahuluan
Samuel  Huntington  pernah  menulis  buku  berjudul The Clash of  Civilization,  The  West  Against  the  Rest, atau Foreign  Affairs 1 ,buku yang  meramalkan  bahwa  di  millennium  ke  tiga  ini  akan  ada benturan  antar  peradaban,  diantaranya  adalah  peradaban  Barat yaitu  Amerika  beserta  sukutunya  mewakili  sistem  kapitalisme dunia,  peradaban  Timur  yaitu  Rusia,  Cina,  Korea  Utara,  beserta sekutunya  mewakili  sistem  sosialisme  komunisme  dan  terakhir peradaban Islam.
Seolah  mengamini  apa  yang  dikatakan  Huntington,  pada tahun  2001  Amerika  Serikat  mengobarkan  perang  global  melawan terorisme 2 sebagai  reaksi  terhadap  aksi  serangan  pemuda  Arab pembajak  pesawat  jet  komersial  Amerika  Serikat  terhadap  gedung kembar World Trade Center dan Pentagon pada  11  September  2001. 3
Akibat  peristiwa  tersebut  melahirkan  stigma  negatif  seperti radikalisme,  dan  terorisme.  Hal  ini  menjadi  sebuah  identitas  yang selalu dialamatkan kepada umat Islam. Amerika menjadi pemimpin dalam  mengomandoi  seluruh  dunia  untuk  memberangus  jaringan
1 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilization-Or, the West Against the Rest, Foreign Affairs”72 1993.
2 Stigma negatif teroris yang dimaksud Amerika Serikat adalah umat Islam. Akar  persoalannya  menurut  Huntington  terletak  pada  kenyataan  bahwa  Islam merupakan peradaban yang identik  dengan kekerasan yang berbanding terbalik dengan barat yang toleran, egaliter, dan demokrasi.
3 Meskipun sampai sekarang masih debatable siapa dalang di balik peristiwa tersebut,  Amerika  pun  sampai  sekarang  belum  mampu  membuktikan  apa  yang dituduhkan.
JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 43
teroris  global  seperti  al-Qaeda  yang  diduga  sebagai  dalang  yang bertanggung jawab atas peristiwa 11 September tersebut. 4
Seluruh  media  di  dunia  termasuk  media-media  besar Nasional  di  Indonesia  menayangkan  peristiwa  tersebut  dan disaksikan  rakyat  Indonesia  sembari  mengutuk  dalang  yang bertanggung  jawab  atas  terbunuhnya  banyak  orang  pada  11 September  tersebut.  Menurut  Noorhaidi  Hasan,  di  Indonesia sendiri,  luapan  radikalisme  dan  aksi-aksi  kekerasan  atas  nama jihad yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir telah mendorong Islam  politik  ke  titik  paling  sentral  dalam  kajian  kesarjanaan tentang dunia Islam. Istilah Islam politik terdistorsi menjadi begitu identik  dengan  radikalisme  dan  terorisme,  hal  ini  tak  lain  karena Istilah  Islam  politik  telah  jauh  terseret  ke  dalam  retorika  yang bergerak liar mengikuti logika perang global melawan terorisme. 5
Berangkat  dari  hal  tersebut,  moderasi  beragama  menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk hidup di wilayah publik, karena berada di bawah bayang-bayang radikalisme. Namun hal ini bukan
4 Islamophobia itu berlanjut dan mencapai punjaknya ketika Donald Trump memenangkan  pemilu  menggantikan  Obama.  Kebijakan  Executive  Order  atau dikeluarkannya aturan melarang pendatang dari tujuh negara mayoritas muslim untuk  memasuki  Amerika.  Kebijakan  tersebut  segera  menyulut  gelombang protes,  bahkan  kemarahan  yang  tidak  saja  warga  muslim  Amerika,  akan  tetapi juga  masyarakat  luas  yang  non  muslim  di  negeri  itu.  Belum  selesai  sampai  di sana  gelombang  protes  pun  terjadi  di  mana-mana,  demonstrasi  besar-besaran terjadi  di  titik-titik  strategis  seperti  bandara  internasional  di  berbagai  kota Amerika Serikat. Dan pada akhirnya keputusan Executive Order itu dibatalkan oleh hakim  tinggi  Amerika  meskipun  Trump  melayangkan  banding  untuk  kedua kalinya namun tetap ditolak.
5 Noorhaidi Hasan, Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi dan Teori , (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 1.
| 22 Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
menjadi halangan bahwa moderasi beragama tidak bisa tumbuh di tengah-tengah  masyarakat,  meskipun  masih  dibayangi  oleh radikalisme.

## B. Metodologi
Dalam membahas wacana moderasi beragama, dalam artikel ini  menggunakan  metode Critical  Discourse  Analysis .  Dalam pandangan  Norman  Fairclough Critical  Discourse  Analysis adalah upaya  membongkar  maksud  dan  makna-makna  tertentu  yang  ada di  masyarakat  di  balik  wacana  yang  kasat  mata.  Analisis  wacana kritis  ini  juga  dimaknai  sebagai  metode  dalam  membongkar  isu sosial, politik dalam mereproduksi, melegitimasi, dan menemukan hubungan  dominasi  kekuasaan.  Fairclough  juga  memberikan  tiga dimensi  dalam  analisis  wacana  kritisnya  yakni  teks,  praktik diskursif,  dan  praktik  sosial.  Di  satu  sisi  Fairclough  juga memformulasikan  bahwa  terjadinya  intertekstualitas  yang mengafirmasi interrelasi berbagai teks dan diskursus dalam sebuah teks.  Konsep  ini  juga  menghasilkan  efek  ideologis  berupa strukturasi  dan  restrukturasi  tatanan  diskursus  yang  ada.  Ketika kekuasaan  dan  ideologi  melekat  dalam  diskursus,  maka intertekstualitas bertindak sebagai mekanisme untuk menjaga atau mengubah  relasi  dominasi.  Pada  konteks  moderasi  beragama  di wilayah  publik  dalam  bayang-bayang  radikalisme,  penulis  ingin melihat  wacana  yang  di  bangun  oleh  aktor  tertentu  dalam  satuan ideologi.  Seperti  yang  diaktakan  oleh  Fairclough  bahwa  ideologi sebagai “significations/constructions of the reality which are built into several  various  dimensions  of  the  forms/meanings  of  discursive
JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 45
practices  and  which  contribute  to  the  production,  reproduction  or transformation  of  realtions  of  dominations. Makna  dikonstruksi melalui  realitas  dengan  bahasa,  baik  dalam  pemaknaan  tentang dunia,  relasi  sosial,  dan  identitas  sosial  bersifat  ideologis  karena berpotensi untuk memapankan relasi dominasi dalam masyarakat. 6
Keberadaan  ideologi  yang  berkaitan  radikalisme  tentu beroperasi  dibalik  diskursus  dan  praktik  diskursif  sosial.  Karena keberadaan  ideologi  radikalisme  memiliki  potensi  besar  untuk mempengaruhi  dan  membentuk  pandangan  subjek  dalam memaknai realitas serta mengarahkan praktik sosialnya. Maka dari itu,  analisis  wacana  kritis  berupaya  untuk  membongkar ideologi,hegemoni  yang  seolah-olah  dianggapmenjadi common- sense di  tengah  masyarakat  dibalik  wacana  radikalisme  yang membayangi moderasi beragama di wilayah publik.

## C. Catatan Buram Radikalisme di Indonesia
Dalam  laporan  yang  ditulis  Mohammad  Zulfan  Tadjoeddin dari  United  Nation  Support  Facility  For  Indonesian  Recovery (UNSFIR)  tahun  2002,  menunjukkan  jumlah  kekerasan  sejak  1998 melesat  naik.  Laporan  itu  berisi,  di  tahun  itu,  124  insiden  terjadi dengan  korban  tewas  1.343  orang.  Dua  tahun  sebelumnya  (1996), terjadi  8  insiden  dengan  jumlah  korban  tewas  227  orang.  Pada tahun  1997,  terjadi  15  insiden  dengan  131  korban  tewas.  Setahun pasca Suharto jatuh (1999), jumlah insiden masih terus menanjak,
6 Norman Fairclough, Discourseand Social Change , (Cambridge: Polity Press, 1992), Hal. 87.
| 24 Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
jumlahnya mencapai 300 insiden  dengan 1.813 korban tewas. Pada tahun 2000, menjadi 408 insiden dengan 1.617 korban. Sedangkan pada  tahun  2001  menjadi  233  insiden  dengan  korban  terwas  1.065 orang. 7
Berdasarkan  hasil  riset  berjudul “research  on  motivation  and root  cause  of  terrorism :  terhadap  110  pelaku  tindak  terorisme  yang dilakukan  oleh The  Indonesian  research  team; Kementerian  Luar Negeri, INSEP dan Densus 88 pada tahun 2012 menemukan bahwa berdasarkan  tingkat  usia  para  pelaku  terorisme  tersebut  sangat beragam.  Usia  kurang  dari  21  tahun  sebanyak  11,8  %,  usia  21-30 tahun  sebanyak  47,3  %  ,  usia  31-40  tahun  sebanyak  29,1  %,  dan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 11,8 %. sedangkan pelaku teroris berdasarkan  tingkat  pendidikan  menunjukan  bahwa  lulusan  SD sebanyak  3,6  %,  lulusan  SMP  sebanyak  10,9  %,  lulusan  SMA mendominasi  dangan  angka  63,6  %,  sementara  DO  unuversitas sebanyak 5,5 % dan lulusan Universitas sebanyak 16,4%. 8
Sementara  itu  sebuah  survey  yang  dilakukan  oleh  FISIP  UIN Hidayatullah  Jakarta  pada  tahun  2011  yang  bertemakan  “survey radikalisme  sosial-keagamaan  Mahasiswa  UIN/IAIN”  dilakukan  di 7  provinsi  meliputi  Jakarta,  Yogyakarta,  Makasar,  Surabaya, Banjarmasin,  Sumatera  Utara  dan  Padang.  Dengan  mengajukan
7 Zuly Qodir, “Peran Ulama Mempertahankan NKRI dan Ke-Indonesia-an”, Makalah  Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “Peran  Ulama  Menyelamatkan Indonesia” dalam rangka Hut Fakultas Dakwah, 11/11.2014.
8 M.  Harfin  Zuhdi,  Kontra  Radikalisme  &  Terorisme  “Counter  Terhadap Ideology Radikal”, (Mataram: Sanabil, 2016), hal. 1.
JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 47
sebuah  pertanyaan,  Jihad  dengan  motif  balas  dendam  terhadap yang menyerang Islam? hasilnya adalah sebagai berikut;
Sebanyak 23,6 % setuju, 67,9 % tidak setuju, selebihnya tidak merespon. Jihad dengan perang mengangkat senjaata sebanyak 37, 1%setuju,  dan  55,  2%  tidak  setuju.  Jihad  dengan  mengorbankan nyawa,  28,8  %  menyatakan  setuju,  dan  65,8  %  tidak  setuju.  Jihad dengan menggunakan kekerasan 26,7 % setuju, 68,4 % tidak setuju dan selebihnya tidak bersikap. 9
Baru-baru  ini  Wahid  Foundation  bekerja  sama  dengan  LSI melansir  sebuah  survei.  Suvei  Nasional  yang  melibatkan rensponden  dari  34  Provinsi  di  mana  survey  ini  memunculkan sebuah data dan fakta
yang mengejutkan bahkan mengkhawatirkan:  Mayoritas  muslim  Indonesia  (72%)  MENOLAK tindakan  radikal.  7,7  %  yang  BERSEDIA  melakukan  tindakan radikal  bila  ada  kesempatan  dan  0,4  yang  PERNAH  melakukan tindakan radikal.
Temuan  di  atas  menjadi  daftar  panjang  bagaimana intoleransi  tumbuh  subur  di  hati  rakyat  Indonesia.  Salah  satu alasan mengapa diskursus tentang hubungan antara agama dengan negara memperoleh porsi yang begitu besar di Indonesia, tidak lain karena Indonesia terletak di wilayah pada karakter demografis Asia Tenggara.  Pada  Tahun  2014  jumlah  populasi  mencapai  250  juta
9 Ibid, hal. 2.
| 24 Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Jiwa,  di  mana  87  %    beragama  Islam, 10 Indonesia  menjadi  negara dengan  mayoritas  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia  dengan jumlah  muslim  lebih  dari  200  juta  jiwa.  Namun  alasan  yang  jauh lebih  mendasar  mengapa  isu-isu  itu  sangat  menonjol  dalam kajian-kajian  mengenai  Indonesia  terletak  pada  perubahan  tiba- tiba orientasi politik di negara itu, dan tantangan-tantangan yang dibawanya  pada  masalah  toleransi  agama,  kebebasan  sosial,  dan kewarga-negaraan. 11
Menurut  Hefner,  Negosiasi  dan  kompromi  politis  untuk menegakkan kebebasan beragama di sebagian besar wilayah Eropa Barat  dan  Amerika  Serikat  terkait  bukan  hanya  dengan  komitmen ontologis  pada  otonomi  individual  atau  kemurnian  keyakinan pesonal. Namun juga upaya penegakan kebebasan beragama adalah usaha  pemimpin  agama  untuk  mempromosikan  identitas  dan kepentingan kelompok, dan kesepakatan-kesepakatan sosial untuk mengakomodasi.  Pada  tahun-tahun  setelah  kemerdekaan, kebanyakan  riset  mengenai  agama  di  Indonesia  tidak  secara
10 Tahun  2014,  Indonesia  tercatat  sebagai  empat  negara  dengan  jumlah penduduk  terbesar  di  dunia.  Sepuluh  negara  dengan  jumlah  penduduk  terbesar adalah pertama, china 1.355.692.576, kedua, India 1.236.344.631, ketiga, Amerika Serikat  318.892.103,  keempat,  Indonesia  253.609.643;  kelima,  Brasil 202.656.788,  keenam,  Pakistan  196.174.380;  ketujuh,  Nigeria  177.155.754; kedelapan,  Bangladesh  166.280.  712;  kesembilan  Russia  142.470.272;  kesepuluh
Jepang 127.103.388.
(http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4/negara-dengan- penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar.  06/03/2014  15:04  WIB, diunduh Jum’at 18 September 2014).
11 Robert  W.  Hefner,  dalam  buku  Mengelola  Keragaman  dan  Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah,  Teori dan Advokasi, Program Studi Agama dan Lintas  Budaya  (Center  for  Religious  and  Cross-cultural  Studies)  Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2014.  32.
JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 49
langsung  terkait  dengan  kebebasan  beragama  yang  didasarkan pada pandangan liberal atau hak asasi manusia, melainkan berkait erat  dengan  persoalan  politik:  apakah  suatu  kerangka  kerja kewargaan  ( civic )  yang  efektif  dapat  dikembangkan  untuk pengelolaan  keragaman  agama  dan  etnis  di  tengah  persaingan elektoral. 12

## D. Public Sphere di Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari  17.504  pulau  tersebar  sepanjang  Sabang  hingga  Merauke,  di mana  9.634  pulau  belum  diberi  nama,  dan  6.000  pulau  tidak berpenghuni.  Pulau  Kalimantan,  pulau  Sumatra  dan  Papua  adalah Tiga  dari  enam  pulau  terbesar  di  dunia.  Indonesia  disebut  negara maritim  terbesar  di  dunia  dengan  luas  93.000  km,  dan  panjang pantai  81.000  km  persegi,  atau  hampir  25  %  panjang  pantai  di dunia.  Indonesia  merupakan  negara  yang  multi  etnis,  agama (Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu), suku dan budaya. Menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia,  total  penduduknya  240  juta  jiwa. 13 Dalam  perjalanannya tumbuh  banyak  gerakan  dan  organisasi  keagamaan  sebelum Indonesia merdeka seperti; Perserekatan
Ulama (1911),
Muhammadiyah  (1912),  al-Irsyad  (1913),  Persis  (1920),  dan Nahdlatul  Ulama  (1926).  Sementara  dari  kalangan  penganut
12 Ibid
13 Agus  Dedi  Putrawan,  Diskriminasi  Kaum  Ahmadiyah  di  Lombok  NTB “Analisis Nasionalisme Elnest Gellner”, dalam Komunitas, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015, 97.
| 05 Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Khatolik  didirikan  Madi  Projo  (1913)  dan  di  kalangan  penganut kristen dibentuk Perkumpulan Kristen (1920).
Isu  radikalisme  dan  terorisme  seolah-olah  menjadi  sajian utama  dan  menu  wajib  dalam  pemberitaan  baik  cetak,  elektronik, maupun media online. Akibat dari timbulnya New Media 14 di dunia kontemporer  saat  ini  berita-berita  terorisme  dan  radikalisme  kini masuk  dan  dapat  diakses  hingga  ke  pelosok  perkampungan Indonesia,  ketersediaan  jaringan  listrik  dan  luasnya  jangkauan internet  memungkinkan  informasi-informasi  yang  meludak tersebut mendekati pembacanya sehingga tak jarang media-media penyebar  fitnah (hoax) ikut  dikonsumsi  oleh  ramaja,  orang  tua,
maupun anak-anak.
Salah  satu  cara  membendung  ini  semua  adalah mengupayakan  hidupnya  moderasi  beragama  di  wilayah  publik (public  sphere) 15 berkemanusiaan  di  mana common  sense bekerja secara objektif dengan menganggap manusia sebagai subjek bukan
14 Secara  sederhana  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bersama  pada  masa perang dunia ke II dan awal-awal kemerdekaan kita hanya mengenal Radio dan Televisi  milik  pemerintah.  Kebenaran  pada  saat  itu  hanya  dimiliki  oleh pemerintah, melalui radio dan televisinya (media clasik) menyebarkan informasi kemudian dikonsumsi oleh khalayak (bullet teori) mengontrol dan mengarahkan khalayak  seperti  menyuntikkan  suatu  virus  (hypodermik  komunikasi),  hingga reformasi  tercapai  lahirlah  kapitali-kapitalis  dengan  korporasi  media  cetak, radio dan tv. Media baru (New Media) timbul setelah adanya internet, Media baru ini terdapat  pada dirinya beberapa jenis komunikasi; interpersonal,  komunikasi massa.
15 “Setelah bejalannya waktu masuk abad ke-17 maka wilayah komunikasi hanya  diperuntukkan  bagi  kalangan borjuis dan aristokrat tersebut  berkembang melalui wilayah tradisional komunikasi dimana publisitas dari representasi terus digoyangkan  tidak  lagi  terancam  oleh  wilayah  publik. 15 Maka  sejak  pencerahan terjadi  wilayah  publik  itu  mulai  dikonsumsi  secara  massal  oleh  publik,  tanpa adanya otoritas agama dan negara yang mengekang.”
JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 51
objek, selanjutnya menganggap dialog adalah tujuan, bukan alat itu sendiri. Ruang publik dapat timbul di mana saja. Perkumpulan tiga, atau  empat  orang  membicarakan  kepentingan-kepentingan bersama,  mengkritisi  hukum,  sosial,  politik,  ekonomi,  agama, faham radikalisme dan terorisme dapat dikatakan ruang publik.
Wilayah publik (public sphere) ini bermula digagas oleh Jurgen Habermas,  seorang  sosiolog  sekaligus  filsuf  Jerman  dari  mazhab frankfurt .  Diskursus  wilayah  publik  yang  akan  dibahas  ini  tidak hanya  sebatas  arti,  serta  konsep  semata,  namun  penulis  berupaya melacak pemikiran, karena genealogi pemikiran tidaklah lahir dari ruang  yang  hampa,  akan  tetapi  memiliki  sejarah  yang  cukup panjang  sehingga  tema  wilayah  publik  ini  menjadi  umum  kita dengar. 16
Diskursus  wilayah  publik  sebenarnya  sudah  beredar  dan menjadi  sangat  penting  untuk  dibahas,  di  mana  tema  ini  sudah menjadi  pembahasan  di  dunia  Eropa.  Dalam  sejarah  revolusi Perancis,  Roger  Chartier  pernah  memberikan  pandangannya mengenai wilayah publik, bagi dia wilayah publik adalah: The public sphere as a space for discussion and exchange removed from the sway of state power . 17
16 Jurgen  Habermas, The Structural Transformation of The Public Sphere, An Inquiry IntoA Category of Bourgeois Society ,Terj. Yudi Susanto, (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2007), h. 21.
17 Miriam  Hoexter dkk , The  Public  Sphere  In  Muslim  Societies ,  (State University of New York Press, 2002), 17.
| 04 Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Dalam pembentukan opini publik, moderasi beragama harus menjadi  kenyataan.  Wilayah  publik  yang  menjadi  tempat  lahirnya moderasi beragama adalah keniscayaan. Dalam hal ini Nilufer Gole mengungkapkan wilayah publik: In the global era, the public sphere is not  limited  to  a  single  national  language  community.  Rather  than  the discursive and regulatory or normative aspects of the public sphere, the antagonistic and the experimental dimensions of the public sphere need stressing.  The  performative  and  visual  repertoire  of  action  staged  in  a given  physical  locality  opens  the  way  for  new  forms  of  public  agency and  brings  the  cultural−artistic  realm  to  the  fore.  Just  as  Jürgen Habermas did in his works, we need to revisit the relations between the public  sphere  and  democracy  and  question  the  autonomous  and interdependent aspects of both. 18
Nilufer  Gole  banyak  bercerita  tentang  protes,  gerakan- gerakan,  baik  gerakan  wanita  dengan  kebebasan  kerudungnya maupun  gerakan  gerakan  semisal The  Gezi  Park di  ruang  publik.
Eickelman  dalam  tulisannya  mengatakan:  Tema  utamanya  adalah bahwa  peningkatan  tingkat  pendidikan,  kemudahan  lebih  besar dalam  bepergian,  dan  kemunculan  media-media  komunikasi  baru secara  cepat  telah  mendorong  berkembangnya  sebuah  wilayah publik (public  sphere) di  masyarakat  mayoritas  muslim,  di  mana sejumlah orang tidak hanya terbatas pada elit politik, elit ekonomi, dan  orang  yang  terdidik  untuk  berbicara  dalam  isu  agama,
18 Nilufer  Gole,  The  Forbidden  Modern  “Civilization  and  Veiling”  (USA: The University of Michigan Press, 1996), h. 3-84. Lihat juga Nilufer Gole, “Public Space Democracy”, (An article from www.eurozine.com), 9.
JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 53
pemerintahan,  dan  publik.  Pragmentasi  dalam  otoritas  publik  dan agama  ini  menghadang  otoritarianisme  dan  akan  membawa masyarakat  ke  arah  yang  lebih  terbuka,  persis  seperti  globalisasi telah  diikuti  dengan  perkembangan  seperti  gerakan-gerakan  hak asasi manusia lintas bangsa dan Vatican II. 19

## E. Membangun Moderasi Beragama di Wilayah Publik
Membangun  moderasi  beragama  menjadi  suatu  keniscayaan bagi seluruh umat manusia. Terlebih lagi dengan hadirnya wilayah publik  sebagai  tempat  kebebasan  menyampaikan  segala  pendapat tanpa ada kekangan. Maka dari itu, moderasi beragama seharusnya sudah  menjadi common  sense masyarakat  dalam  membina  dan menghidupkannya. Moderasi beragama harus menjadi wacana yang mengisi  ruang-ruang  kemanusiaan  di  bawah  bayang-bayang radikalisme.  Moderasi  beragama  telah  menjadi  keniscayaan  yang harus  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  sebagaimana  Islam sebagai  agama  yang  mengajarkan  cinta  kasih  dalam  upaya transformatif  dan  korektif.  Oleh  karenanya,  Islam  tidak  dapat mengasingkan  diri  dari  realitasnya  sebagai  agama  pembawa kesejukan  dalam  meningkatkan  moderasi  beragama  bagi  semua makhluk.  Islam  bukan  hanya  sekedar  simbol  perantara  antara
19 Dale  F.  Eickelman, Islam  dan  Pluralism,  Dalam  Bassam  Tibi,  et  al,  Etika Politik Islam “Civil Society, Pluralism, dan Konflik, (Jakarta: ICIP, 2005), 158. Lebih lanjut  pembahasan  tentang  Public  Islam  dapat  kita  temukan  dalam  tulisan Armando  Salvatore  dan  James  Eickelman,  2004.  “Public  Islam  and  Common Good,” Et al,, Public Islam and the Common Good . (Leiden; Boston, Brill, 2004),, h. xi-xxv. Lihat juga Dale F. Eickelman and James Piscatori, Muslim Politics, (United States of America by Princeton University Press, 1996).
| 02 Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
manusia  dan  Tuhannya,  namun  lebih  luas  dari  itu,  yakni  sebagai perantara proses kehidupan manusia dengan alam dan isinya yang menjadi sebuah pesan moderasi.
Moderasi beragama tidaklah lahir dari ruang yang hampa, ia lahir  dari  ajaran  Islam  itu  sendiri  untuk  membangun  Islam  yang selalu  menjunjung  tinggi  pesan  kemanusiaan  dan  selalu  terbuka atas segala aspek dalam kehidupan manusia, baik itu agama, adat, suku,  budaya,  dan  bangsa.  Moderasi  beragama  yang  lahir  dari tubuh Islam itu sendiri merupakan hasil dari dialektika antara teks dan realitas, serta cara pandang antara posisi akal dan wahyu dalam memberikan  jalan  keluar  bagi  masalah  manusia.  Maka  dari  itu, moderasi menjadi suatu keniscayaan yang harus hidup di di wilayah publik  sebagai common  sense umat  manusia  dalam  menjaga keutuhan bangsa tanpa harus menghilangkan ajaran nusantara.
Prinsip-prinsip  Islam  dalam  konteks  moderasi  beragama dapat  dijadikan  sebagai  pijakan  dalam  melakukan  rekonstruksi keberagamaan  melalui  beberapa  pesan. Pertama, Islam  diturunkan untuk  membebaskan  manusia  dari  belenggu  ketertindasan  dan pemerasan.  Dengan  ruh  ketuhanan  dan  semangat  kemanusiaan yang  tinggi,  Islam  hadir  untuk  memberantas  segala  kezaliman termasuk  radikalisme  atas  nama  apapun.  Bendera  pembebasan inilah  yang  pertama  dikibarkan  oleh  Islam  dalam  mewujudkan misinya  sebagai  penyejuk  bagi  seluruh  umat  manusia.
Kedua, kesamaan.  Islam  memiliki  pandangan  bahwa  hubungan manusia  dalam  kelompok-kelompok  sosial  adalah  sama.  Ia  tidak mengenal  perbedaan.  Seluruh  manusia  memiliki  derajat,  hak,
JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 55
kedudukan  dan  nilai  yang  sama  dalam  memainkan  perannya  di dunia.  Upaya-upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  diri  secara manusiawi  mendapat  jaminan  perlindungan  dalam  Islam  sebagai makhluk  yang  merdeka. Ketiga, Islam  mengajarkan  untuk berprilaku  seimbang  dalam  hidup.  Prinsip  keseimbangan  dalam Islam  mengharuskan  umatnya  untuk  bersikap  kritis,  adil  dalam memandang dan menempatkan sesuatu, bahkan hubungan dengan Tuhan  ditempatkan  secara  simetris  dengan  alam  dan  sesama manusia. Islam tidak menghendaki perpecahan, Islam menghendai moderasi atas nama manusia dan agama.
Prinsip  Islam  sebagai  pesan  moderasi  keberagamaan  bagi seluruh  manusia  yang  menjunjung  nilai-nilai  dan  norma  secara demokratis, menghargai, menghormati, mencintai, adalah hal yang penting sebagai landasan bagi hidupnya moderasi beragama dalam wilayah publik. 20

## F. Penutup
Moderasi beragama; saling mencintai, menghormati menjadi cita-cita manusia di dunia ini, sehingga manusia harus membenci kekerasan  atas  nama  apapun,  baik  itu  agama  dan  kemanusiaan. Manusia  harus  saling  menghargai,  menerima,  menghormati  dan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan.  Moderasi  beragama saat  ini  memiliki  tantangan  untuk  hidup  di  wilayah  publik  karena berada  dalam  bayang-bayang  radikalisme.    Namun  moderasi
20 H. Nur Solikin AR, Agama dan Problem Mondial Mengurai Dan Menjawab Problem Kemasyarakatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 90.
| 04 Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
beragama  harus  hidup  dalam wilayah  publik  guna  merekonstruksi pemahaman radikalisme yang tumbuh dan menjadi jalan keluar di tengah-tengah  masyarakat  yang  pluralis,  sehingga  moderasi beragama  harus  diangkat  pada  ranah  ruang  publik  sebagai  ruang demokratis.  Moderasi  beragama  harus  menjadi  wacana  yang mengisi  ruang-ruang  kemanusiaan  di  bawah  bayang-bayang radikalisme.  Moderasi  beragama  merupakan  keniscayaan  yang harus  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  sebagaimana  Islam sebagai  agama  yang  mengajarkan  cinta  kasih  dalam  upaya transformatif  dan  korektif.  Oleh  karenanya,  Islam  tidak  dapat mengasingkan  diri  dari  realitasnya  sebagai  agama  pembawa kesejukan  dalam  meningkatkan  moderasi  beragama  bagi  semua makhluk.  Islam  bukan  hanya  sekedar  simbol  sebagai  perantara antara  manusia  dan  Tuhannya,  namun  lebih  luas  dari  itu,  yakni sebagai  perantara  proses  kehidupan  manusia  dengan  alam  dan isinya sebagai sebuah pesan moderasi. Moderasi beragama tidaklah lahir  dari  ruang  yang  hampa,  ia  lahir  dari  ajaran  Islam  itu  sendiri untuk  membangun  Islam  yang  selalu  menjunjung  tinggi  pesan kemanusiaan dan selalu terbuka atas segala aspek dalam kehidupan manusia, baik itu agama, adat, suku, budaya, dan bangsa. Moderasi beragama  yang  lahir  dari  tubuh  Islam  itu  sendiri  merupakan  hasil dari  dialektika  antara  teks  dan  realitas,  serta  cara  pandang  antara posisi akal dan wahyu dalam memberikan jalan keluar bagi masalah manusia. Maka dari itu, moderasi menjadi suatu keniscayaan yang harus  hidup  di  di  wilayah  publik  sebagai common  sense umat
JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 57
manusia  dalam  menjaga  keutuhan  bangsa  tanpa  harus menghilangkan ajaran di nusantara.

## Daftar Pustaka
(http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4/nega ra-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4- besar. 06/03/2014 15:04 WIB, diunduh Jum’at 18 September 2014).
AR,  Solikin,  H.  Nur, Agama  dan  Problem  Mondial  Mengurai  Dan Menjawab  Problem  Kemasyarakatan (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2013).
Dale F. Eickelman, Islam dan Pluralism, Dalam Bassam Tibi, et al,
Etika Politik Islam“Civil Society, Pluralism, dan
Konflik ”(Jakarta: ICIP, 2005).
___________, Muslim  Politics (United  States  of  America  by
Princeton University Press, 1996).
| 04 Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Fairclough, Norman, Discourseand Social Change , (Cambridge: Polity Press, 1992).
Gole,  Nilufer,  “Public  Space  Democracy”  disadur  dari
www.eurozine.com pada 20 Oktober 2021.
_________-, “The Forbidden Modern Civilization and Veiling”
(USA: The University of Michigan Press, 1996).
Habermas,  Jurgen, The  Structural  Transformation  of  The  Public Sphere,  An  Inquiry  IntoA  Category  of  Bourgeois  Society ,Terj.
Yudi Susanto (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007).
Hamdi,  Saipul, Nahdlatul  Wathan  di  Era  Reformasi  Agama,  Konflik
Komunal  dan  Peta  Rekonsiliasi (Yogyakarta:  KKS  Jogjakarta dan Nawa Institute Kalimantan Timur, 2014).
Hardiman,  Budi,  Fransisco, Ruang  Publik (Yogyakarta:  Penerbit
Kansius, 2010).
Hasan,  Noorhaidi, Islam  Politik  di  Dunia  Kontemporer;  Konsep,
Geneologi dan Teori” (Yogyakarta: Suka Press, 2012).
Hefner,  W.  Robert,  dalam  buku  Mengelola  Keragaman  dan
Kebebasan  Beragama  di  Indonesia:  Sejarah,  Teori  dan Advokasi,  Program  Studi  Agama  dan  Lintas  Budaya; Center for Religious and Cross-cultural Studies (Sekolah Pascasarjana,
Universitas Gadjah Mada, 2014).
Hoexter,  Miriam dkk , The  Public  Sphere  in  Muslim  Societies (State
University of New York Press, 2002).
Huntington, P. Samuel “The Clash of Civilization-Or, the West
Against the Rest, Foreign Affairs” 1993.
JURNAL SOPHIST
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021
Ishak, Nazar Moderasi Beragama Di Ruang Publik.. | 59

## Putrawan,  Agus  Dedi,  “Diskriminasi  Kaum  Ahmadiyah  di  Lombok
NTB Analisis Nasionalisme Elnest Gellner” Jurnal Komun i tas
(Volume 7, Nomor 2, Desember 2015).
_____________, “Publik Islam dan Masa Depan Demokrasi di NTB ” Jurnal Komun i tas (Volume 7, Nomor 1, Juni 2015).
Qodir,  Zuly,  “Peran  Ulama  Mempertahankan  NKRI  dan  Ke-
Indonesia-an”,  Makalah  Disampaikan  pada  Seminar Nasional  “Peran  Ulama  Menyelamatkan  Indonesia”  dalam rangka Hut Fakultas Dakwah, 11/11.2014.
Salvatore,  Armando  dan  Eickelman,  James, Public  Islam  and  the Common Good (Leiden: Boston Brill, 2004).
Zuhdi, Harfin, M. Kontra Radikalisme & Terorisme: Counter Terhadap
Ideologi Radikal (Mataram: Sanabil, 2016).