## REKONTEKSTUALISASI HUKUM PERNKAHAN BEDA AGAMA DAN STATUS ANAKNYA DI INDONESIA
Andi Rezal Juhari 1 , Asni 2 , Kurniati 3 1223 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: andirezaljuhari96@gmail.com , asni.azrai@uin-alauddin.ac.id , asni.azrai@uin- alauddin.ac.id,kurniati@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini membahas bagaimana hukum dan status pernikahan beda agama beserta anaknya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian adalah normatif empiris dengan pendekatan yuridis normatif syar’I dan sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara kepada ulama kontemporer Sulawesi Selatan. Teknik analisis yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  pernikahan beda  agama  secara  hukum  positif  dilarang,  sedangkan  secara  hukum  Islam  menurut  ulama kontempoer  berstatus khilafiah. Maka,  bentuk  rekontekstualisasinya  adalah;  1)  Hukum pernikahan  beda  agama  dewasa  ini  di  Indonesia  harusnya  dibolehkan  dengan  catatan  dalam keadaan  darurat,  dan  pernikahan  yang  telah  terlanjur  tetap  boleh  dibatalkan  tapi  harus memperhatikan  kondisi  anak;  2)  Status  nasabiyah  anak  pernikahan  beda  agama  hanya  bisa bernasab  ke  orang  tua  yangs  egaris  agama,  kecuali  anak  yang  berasal  dari  pernikahan  beda agama yang dibolehkan; 3) Hak anak hasil pernikahan beda agama harus di penuhi oleh negara dan  orang  sekelilingnya  selayaknya  anak  pada  umumnya.  Sebaiknya  pemerintah  melakukan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan pernikahan beda agama yang  diperkuat  dengan  PERMA  kebolehan  pernikahan  beda  agama  secara  darurat  dan mencabut SEMA No. 2 Tahun 2023.
Kata Kunci: Nikah Beda Agama, Status Anak, Hak Anak.

## Abstract
This research discusses the law and status of interfaith marriages and their children according to Islamic law and positive law in Indonesia. The type of research is normative empirical with a normative juridical and sociological approach. Data collection techniques through literature studies and interviews with contemporary scholars in South Sulawesi. The analysis technique used  is  qualitative  analysis.  The  results  of  the  research  show  that  interfaith  marriages  are legally positively prohibited, whereas according to contemporary ulama Islamic law has the status  of  khilafiah.  So,  the  form  of  recontextualization  is;  1)  The  current  law  on  interfaith marriages in Indonesia should be permitted provided that it is an emergency, and marriages that have already been completed may still be annulled but must take into account the condition of the children; 2) The nasabiyah status of children in interfaith marriages can only be related
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
to parents of the same religious line, except for children from interfaith marriages which are permitted; 3) The rights of children resulting from interfaith marriages must be fulfilled by the state and the people around them like children in general. It would be better for the government to  make changes  to  the Compilation  of  Islamic Law which contains provisions for interfaith marriages  which  are  strengthened  by  PERMA  allowing  for  interfaith  marriages  on  an emergency basis and revoking SEMA No. 2 of 2023.
Keywords: Interfaith Marriage, Child Status, Children's Rights

## A. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara majemuk, tentunya jalinan hubungan antara agama tidak dapat terelakan, salah satunya dalam bentuk pernikahan beda agama. Larangan pernikahan beda agama  telah  termaktub  pada  QS.  Al-Baqarah/2:221  yang  secara  eksplisit  menunjukkan bahwa  pernikahan  beda  agama  merupakan  perbuatan  yang  dilarang.  Sehingga  Allah menganjurkan  menjalin  perkawinan  melalui  pernikahan  yang  sah  berdasarkan  syariat Islam sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Nur/24:32 guna membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera serta melanjutkan keturunan. 4 Namun, disatu sisi pernikahan tersebut juga ada yang membolehkannya dengan catatan bahwa wanita yang dinikahi oleh laki-laki muslim adalah wanita ahlul kitab berdasarkan QS. Al-Maidah/5:5. Perbedaan  ayat  tersebut  melahirkan  sebuah  pandangan  yang  saling  kontradiktif. Sebagaimana yang terjadi  pada beberapa waktu  yang lalu di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. 5
Polemik  tersebut  menimbulkan  sebuah  kekisruhan  di  media  massa  seperti Kumparan.com 6 mpr.go.id, 7 Republika.com, 8 dan beberapa media massa lainnya. Maka Mahakamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim  dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan  antar  Umat
4 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Cet. VII; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 16.
5 Detiknews, “Dasar Hukum PN Jakarta Pusat Mengabulkan Pernikahan Beda Agama”, https://news.detik.com/berita/d-6796892/ini-dasar-hukum-pn-jakpus-izinkan-nikah-beda-agama-pasangan-islam- katolik , diakses 25 Agustus 2023.
6 Kumparan.com, https://kumparan.com/kumparannews/putusan-pn-jakpus-kabulkan-nikah-beda- agama-picu-polemik-20iKWNNTzhL/2 , diakses pada 25 Agustus 2023.
7 Mpr.go.id,  “MA  Harus  Batalkan  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  tentang  Nikah  Beda  Agama”, https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto-:-MA-Harus-Batalkan-Putusan-PN-Jakarta-Pusat-yang- Membolehkan-Nikah-Beda-Agama , diakses pada 25 Agustus 2023.
8 Republika.com, “Putusan yang Mengabulkan Pernikahan Beda Agama digugat di Mahkamag Agung ”, https://rejabar.republika.co.id/berita/rxmal4396/putusan-nikah-beda-agama-digugat-ke-ma ,  diakses  pada  25 Agustus 2023.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat  edaran tersebut berisikan bahwa pernikahan  yang  sah  adalah  pernikahan  berdasarkan  hukum  masing-masing  agama  dan pengadilan  tidak  mengabulkan  permohonan  pencatatan  pernikahan  beda  agama  dan kepercayaan. 9
Keluarnya SEMA tersebut bukanlah akhir dari segala polemik pernikahan beda agama, khususnya  pada  pihak  yang  terlanjur  menikah.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  ini  perlu adanya penelitian untuk melakukan pembaharuan pada ketentuan pernikahan beda agama dan status anaknya di Indonesia

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  normatif  empiris  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  , yuridis  normatif syar’i serta sosiologis. Adapun sumber data primer yakni buku, jurnal, dan hasil-hasil  penelitian  lainnya.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  lapangan  yang  berupa wawancara  dengan  ulama  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  keluarga  pernikahan  beda  agama. Teknik  pengolahan  data  adalah  identifikasi,  reduksi  dan  editing  dengan  teknik  analisis kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Status Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia
Secara  definitif,  pernikahan  beda  agama  merupakan  sebuah  ikatan  lahir  dan  batin antara  seorang  pria  dan  wanita,  karena  perbedaan  agama  menyebabkan  mereka memiliki  aturan  berlainan  mengenai  syarat-syarat  dan  tatacara  pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama masing-masing. 10 Praktik pernikahan beda agama di Indonesia merupakan fakta yang tidak bisa dinafikan keberadaannya .
9 Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim  dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan  antar  Umat  yang  Berbeda  Agama  dan Kepercayaan.
10 O.S. Eoh, Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35-36.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
Menurut  Direktur  Program  Pusat  Studi  Agama  dan  Perdamaian  ICRP  Ahmad Nurcholis  menuturkan  bahwa  sejak  tahun  2005  terdapat  sebanyak  1.655  pasangan beda agama dan jika di akumulasi jumlah pernikahan beda agama perbulan terdapat sebanyak 12-15 pernikahan. Bahkan berdasarkan catatan terakhir ICRP pada tanggal 19  Juli  2023  tercatat  sebanyak  89  pernikahan  beda  agama  dan  dalam  bulan  juli tersebut  terdapat  sebanyak  24  pasangan  yang  akan  melangsungkan  pernikahan. 11 Angka  tersebut  secara  eksplisit  menunjukkan  bahwa  pernikahan  beda  agama merupakan tren yang setiap tahunnya mengalami peningkatan .
Secara historis, ketentuan hukum perkawinan di Indonesia pada pokoknya menganut 3  sistem  hukum  yakni  Hukum  Perkawinan  menurut  Hukum  Perdata  Barat  (BW), Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, dan Perkawinan menurut Hukum Adat. Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 7 Ordonansi Perkawinan Campuran stb. 1898 No. 158 Regeling  Op  De  Gemengde  Huwelijken  (GHR)  pada  Pasal  7  secara  jelas  bahwa perbedaan  agama,  bangsa  atau  asal  usul  tidak  sama  sekali  menjadi  halangan  untuk melangsungkan perkawinan. 12
Setelah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  maka keberadaan  pernikahan  beda  agama  tidak  lagi  diatur  secara  spesifik.  Hanya  saja ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan”.  Kemudian, ketentuan  tersebut  juga  diatur  dalam  INPRES  Nomor  1  Tahun  1991  mengenai Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pada  Pasal  40  huruf  c  “dilarang  melangsungkan pernikahan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wnaita  karena  keadaan  tertentu: seorang  wnaita  tidak  beragama  Islam”  dan  pada  Pasal  44  bahwa  “seorang  wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan pria yang tidak beragama Islam”. 13 Menurut hasil penelitian Duljalil, bahwa tidak ada agama di Indonesia yang melarang
11 Jawapos, “Tren Perkawinan Beda Agama Meningkat Setiap Tahun”, https://kaltimpost.jawapos.com/utama/20/07/2023/tren-perkawinan-tidak-seagama-meningkat-setiap-tahun-ma- larang-hakim-catat-nikah-beda-agama , diakses pada 20 Agustus 2023.
12 Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 62.
13 Republik Indonesia, “INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
secara  mutlak pernikahan  beda  agama. 14 Sehingga  berbagai  upaya  pernikahan  beda agama  dilakukan  oleh  masyarakat.  Seperti  pengajuan  permohonan  pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. 15
Namun  ketentuan  tersebut  pada  dasarnya  telah  mendapatkan  larangan  untuk mengabulkan  permohonan  pernikahan  beda  agama  berdasarkan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  231/PAN/HK.05/1/2019  tentang  Catatan  Sipil  bahwa Perkawinan  Beda  agama  tidak  di  akui  oleh  negara  kecuali  salah  satu  pasangan menundukkan diri kepada agama pasangannya. 16
Upaya advokasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang pro terhadap pernikahan beda  agama  salah  satunya  adalah  dengan  mengajukan  permohonan  uji  materil terhadap  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yakni  Pasal  2  ayat  (1)  tentang keabsahan  pernikahan  beda  agama  di  Mahkamah  Konstitusi.  Pengajuan  tersebut pernah  diajukan  sebelumnya  pada  tahun  2014  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  68/PUU-XII/2014 17 dan  terakhir  di  ajukan  pada  tahun  2022 berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  24/PUU-XX/2022. 18 Kedua putusan tersebut pada pokoknya bahwa pernikahan beda agama tidak sah dan tidak diakui di Indonesia .
Oleh karena itu, berdasarkan hukum positif di Indonesia keberadaan pernikahan beda agama  dilarangan  secara  mutlak  dan  harus  dibatalkan  demi  hukum.  Hal  itu
14 Duljalil,  “Pemikiran  Siti  Musdah  Mulia  tentang  Pernikahan  Beda  Agama”,  (Tesis/  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), hlm. 38.
15 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  RI  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
16 Detto Kharisma Rovanno, dkk. “Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY”, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 3, no. 2 (2023), hlm. 390-39.
17 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  68/PUU-XII/2014 Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
18 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  24/PUU-XX/2022 Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
dikarenakan pernikahan beda agama tidak memiliki ruang secara hukum positif. 19 .
2. Hasil dan Pembahasan Kedua
1. Hukum  Pernikahan  Beda  Agama  dan  Status  Anaknya  Menurut  Ulama Kontemporer di Indonesia
Pernikahan beda agama menurut ulama kontemporer seperti Qurais Shihab, bahwa pernikahan  beda  agama  pada  dasarnya  dibolehkan  jika  seorang  laki-laki  muslim dengan  wanita  ahlu  al-kitab,  tetapi  tidak  berlaku  sebaliknya  berdasarkan  QS.  Al- Maidah/5:5.  Sedangkan,  jika  mengacu  pada  QS.  Al-Baqarah/2:221  beliau mengharamkan secara mutlak pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim ( musyrik ). 20 Selaras  dengan  pandangan  Ahmad  Zahro  yang  menggunakan  pola manhaj  pada  istinbat  hukumnya. 21 Ahmad  Zahra  berpandangan  bahwa  tidak  ada ulama yang menghalalkan pernikahan seorang laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah,  sehingga  hukum  pernikahannya  adalah  tidak  sah  dan  dianggap  zina. 22 Sedangkan  menurut  Wahbah  Az-Zuhaili  bahwa,  larangan  pernikahan  beda  agama juga berlaku kepada laki-laki muslim dengan wanita ahlu al-kitab. Karena laki-laki muslim saat ini lebih lemah dari perempuan, sehingga nilai rijalah dan qiwamah-nya tidak  kuat.  Secara  implisit,  Wahbah  Zuhaili  mengindikasikan  kekhawatiran  akan suami mengikut ke istrinya yang non-muslimah/ ahlu al-kitab . 23
Meskipun pernikahan beda agama menurut beberapa ulama kontemporer melarang pernikahan  beda  agama.  Namun  terdapat  beberapa  pandangan  ulama  kontemporer yang  membolehkannya.  Seperti  Abdullah  Ahmad  al-Na’im  yang  mengacu  pada metode  nasakh  produk  pemikiran  Mahmoud  Mohamed  Taha  yakni  pendekatan evolusi legislasi Islam, bahwa permasalahan pernikahan beda agama belum final dan
19 Nama Penulis 1, dkk ., Judul Buku yang Digunakan, Terbit: Penerbit, Tahun Terbit, hlm.x
20 Zulfa Mahiro, “Pemikiran Hukum Keluarga Muhammad Quraish Shihab (Analisis Studi tentang Diskursus Perkawinan Beda Agama), ( Skripsi / Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023), hlm.86-87.
21 Ahmad Zahro, Fiqih Kontemporer Buku I, (Jombang: Unipdu Press, 2016), hlm. 446.
22 Ahmad Zahro, Fiqih Kontemporer Buku I, hlm. 192.
23 Elysa Nur Oktavia, dkk. “Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab”, Comparativa 4, no. 1 (2023), hlm.43-44.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
masih  ada  peluang  diajukan-nya  istinbat  ulang  atau  ijtihad  hukum  pada  term tersebut. 24 Sehingga al-Na’im membolehkan dengan dasar bahwa kondisi sosial pada masa  turunnya  al-Qur’an  dengan  era  modern  sekarang  ini  sudah  berbeda  secara signifikan. 25
Menurut  al-Na’im,  syariah  historis  saat  ini  sangat  kontradiktif  secara  diametral dengan hak asasi manusia modern. Bahkan pada term ini, syariah historis melanggar ketentuan  HAM  dengan  cara  diskriminatif  agama  dan  jenis  kelamin.  Meski demikian, bukan berarti al-Na’im lebih mengutamakan HAM dibandingkan dogma agama, tetapi al-Na’im melakukan penyelarasan antara HAM dengan agama. 26
Selaras dengan pandangan Musdah Mulia bahwa pernikahan antara muslim dan non- muslim atau pernikahan lintas agama merupakan persoalan ijtihadi. Tidak ada dalil yang  secara  qat’i  melarang  atau  membolehkannya.  Sejalan  dengan  kaidah  fiqih, bahwa  ketiadaan  dalil  adalah  dalil (‘adam  al-dalil  huwa  al-dalil) .  Artinya,  jika terdapat  sebuah  perkara  yang  tidak  ada  nas  atau  teks  secara  tegas melarang/membolehkan,  maka  kembali  pada  hukum  asal.  Asal  dari  hukum pernikahan menurut kaedah fiqih adalah mubah ( al-aslu fi al-asyya’ al-ibahah ). 27
Menurut  Musdah  Mulia  bahwa  larangan  menikahi  wanita  musyrik  pada  QS.  Al- Baqarah/2: 221 hanya terbatas pada perempuan musyrik masa Nabi Muhammad saw seperti  halnya  budak  dalam  ayat  tersebut.  Selanjutnya,  QS.  Al-Maidah/5:5  malah membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlu  al-kitab, tentunya kebolehan itu juga berlaku sebaliknya. Karena dalam bahasa Arab dikenal yang disebut al-iktifa (cukup menyebutkan sebagian saja dapat dipahami bagian lainnya). Misalnya, ayat tersebut  menyatakan  laki-laki  muslim  boleh  menikahi  wanita  ahlu  al-kitab,  maka
24 Abdullah  Ahmed  An-Na’im, Toward  and  Islamic  Reformation:  Civil  Liberties,  Human  Right,  and International Law , terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016) hlm. 292.
25 Abu Muhammad Muwa>fiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quda>mah al-Jama>ili al-Maqdi>si ad-Dima>syki al-Hanba>li, al-Mug}ni Libni> Quda>mah Juz VII, (Kairo: Maktabah al-Qa>hirah, 1968), hlm. 155.
26 Abul Abbas Ahmad bi  Muhammad al-Khalwa>ti As-s{a>wi al-Ma>liki, Bulgatus Sa>lik li Aqra>bil Masa>lik Ha>syiah as-S}a>wi ‘a>la Syarhis S}>>agir Juz II , (Da>rul Ma’a>rif), hlm. 374.
27 Siti  Musdah  Mulia, Muslimah  Reformis:  Perempuan  Pembaharu  Keagamaan, (Bandung:  Mizan, 2005), hlm.70-71.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
mafhum  mukhalafah-nya  wanita  muslimah juga  tidak terhalang  menikahi  laki-laki ahlu al-kitab . 28
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Nasrullah  selaku  pengurus  MUI  Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau memaparkan pandangannya bahwa :
“Pernikahana  beda  agama  pada  dasarnya  diperbolehkan  jika  seorang  muslim dengan  wanita  ahlu  al-kitab  dan  tidak  sebaliknya.  Tetapi  kebolehan  tersebut melahirkan sebuah pandangan bahwa terdapat tindakan diskriminatif. Sehingga MUI  mengeluarkan  fatwa  larangan  secara  mutlak  praktik  pernikahan  beda agama  baik seorang  muslim dengan wanita ahlu  al-kitab dengan  tujuan untuk menjaga al-d}a>ru>riyyah al-khamsah ”. 29
Fatwa MUI tentang larangan pernikahan beda agama dengan dasar maslahat dibantah oleh Musdah Mulia. Menurutnya, fatwa MUI tentang larangan menikah beda agama menyalahi pandangan sebagian ulama fiqih yang memperbolehkan. 30 Musdah Mulia setuju  jika  larangan  tersebut  didasarkan  atas  kondisi  objektif  dalam  masyarakat. Mislanya, pernikahan beda agama menyebabkan peningkatan angka perceraian, atau sebagai trafficking  in  women  and  children .  Tapi  realitasnya  masyarakat  yang menikah beda agama malah cenderung damai dan dari segi syariat dibolehkan oleh banyaknya pandangan ulama. 31
Pandangan  tersebut  selaras  pandangan  Chelsi  pada  hasil  wawancaranya  melalui telepon sebagai anak pernikahan beda agama di Buol Sulawesi Tengah :
“Untuk kehidupan berbeda keyakinan bagi keluarga dan lingkungan kami yang melangsungkan pernikahan beda agama sampai ada cucu-cucunya tidak menjadi masalah dan dinamika. Bahkan secara hubungan emosional kami tetap seperti pada biasanya tentram dan damai”. 32
Adapun status pernikahan yang telah terlanjur sekarang ini berdasarkan pandangan syariat menurut Nasrullah bahwa :
“Adapun status pernikahan yang telah terlanjur dalam perspektif hukum Islam, jika perempuan  menikah  dengan  Ahlul  Kitab/non-Islam  maka  harus  dibatalkan, sedangkan  laki-laki  yang  menikah  dengan  wanita  non  muslim/ahlul  kitab  maka
28 Siti Musdah Mulia, Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), hlm.124.
29 Dr. Nasrullah, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi  Selatan, Wawancara (Senin, 4 September 2023).
30 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan pembaharuan Keagamaan, hlm. 64.
31 Duljalil, “Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama” , hlm. 85.
32 Chesilya Umar, Anak Pernikahan Beda Agama, Wawancara (Selasa, 11 September 2023).
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
pernikahannya boleh dilanjutkan”. 33
Pernikahan  beda  agama  di  Indonesia  menurut  ulama  kontemporer  masih  menjadi perbedaan pandangan. Adapun pernikahan yang telah terlanjur secara hukum Islam tetap boleh dilanjutkan bagi laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahlu al- kitab , namun harus dibatalkan jika sebaliknya.
2. Status Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Kontemporer
Status anak hasil pernikahan beda agama menjadi sebuah problem yang signfikan di saat sekarang ini, karena terjadinya kekosongan hukum. Jika merujuk pada ketentuan hukum  positif  di  Indonesia  yakni  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pola untuk menentukan status keabsahannya merujuk pada status pernikahan orang tua, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka secara gramatikal, anak pernikahan beda agama berstatus tidak sah atau anak yang lahir di luar nikah. Sehingga, sang anak tidak bisa bernasab kepada ayahnya, si anak  hanya  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja. 34 Hal tersebut selaras dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  luar nikah hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya. 35
Berbeda halnya status nasab anak hasil pernikahan beda agama menurut,  Nasrullah bahwa :
“Status nasabiyah anak hasil pernikahan beda agama yang telah terlanjur tetap bisa bernasab  dengan  ketentuan  bahwa  anak  tersebut  hanya  bisa  bernasab  ke  orang  tua yang seagama dengannya. Artinya bahwa hanya anak yang beragama Islam yang bisa
33 Dr. Nasrullah, Wawancara, (Senin, 4 September 2023).
34 Endra  Wijaya,  “Keabsahan  Status  Hukum  Anak  yang  Dilahirkan  dari  Perkawinan  Beda  Agama  di Tinjau dari KuhPerdata”, ( Skripsi / Universitas Batanghari, Jambi, 2023), hlm. 122.
35 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
bernasab dengan orang tuanya seperti anak laki-laki muslim bernasab dengan ayahnya yang muslim” 36
Namun, jika status anak merujuk pada keabsahan pernikahan orang tua berdasarkan pandangan yang membolehkan pernikahan beda agama dalam Islam seperti Musdah Mulia dan lainnya. Maka dalam hal ini anak tersebut tetap sah dan bisa bernasab ke kedua  orang  tuanya.  Oleh  karena  itu,  secara  hukum  Islam  Kontemporer  ada  yang membolehkan  bernasab  dan  ada  juga  yang  hanya  membolehkan  berdasarkan  garis agama  orang  tuanya.  Sedangkan,  secara  hukum  positif  tidak  sah  dan  hanya  bisa bernasab ke ibu.
3. Rekontekstualisasi  Hukum  Pernikahan  Beda  Agama  dan  Hak  Anaknya  di Indonesia
a. Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia
Pernikahan beda agama di Indonesia secara hukum positif tidak sah dan secara hukum Islam terdapat khila>fiah. Maka dari itu, jika ditinjau dari kaedah fiqih muamalah al- as{lu  fi>  al-asyya>’  al-iba>hah bahwa  pernikahan  itu  pada  dasarnya  boleh.  Namun pada perkembangannya terdapat perbedaan pandangan terhadap pernikahan beda agama berdasarkan hasil interpretasi ayat yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.
Salah satu kaedah yang memberikan petunjuk ketika terdapat dua maslahat yang saling bertabrakan  adalah iz|a>  taza>hamati  al-mas}a>lih  quddima>  al-a’la>  minh>a  wa iz|a> taza>hamati al-mafa>sid al-akhaffu minha> (jika terdapat kemasalahatan yang bertabrakan maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Jika ada mafsadat yang bertabrakan,  maka  dipilih  mafsadat  yang  paling  ringan).  Artinya,  bahwa  pernikahan beda  agama  merupakan  pernikahan  yang  pada  dasarnya  dibolehkan  oleh  syariat  dan
36 Dr. Nasrullah, Wawancara, (Senin, 4 September 2023).
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
tidak ada nas{ secara qat{’i yang melarang. Maka pada praktiknya memilih pandangan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu yang dialami oleh si mukallaf.
Pada kajian ushul fiqih juga dikenal kaedah dar’ul mafa>sid muqaddamun ‘ala janbil mas{a>lih (menolak  sesuatu  yang  lebih  besar mafsadat- nya,  lebih  baik  dari  pada melakukan mas{alih yang  lebih  sedikit maslahat -nya).  Kaedah  tersebut  menunjukan bahwa ketika suatu peristiwa pada kondisi tertentu mengharuskan untuk memilih, maka mukallaf boleh memilih mana yang menjadi patokannya berdasarkan perimbangan di situasi  darurat  tertentu.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pertimbangan al-d}aruriyat  al- khamsah pada prinsip al-nasl maka hukum pernikahan beda agama di era sekarang ini bukan larangan dan kebolehan secara mutlak, tetapi peristiwa yang bisa saja dibolehkan atas suatu hal tertentu yang bersifat darurat.
b. Status Anak Hasil Pernikahan Beda Agama di Indonesia
Pemenuhan hak bagi  anak merupakan term substansial di setiap negara khususnya di Indonesia.  Merujuk  pada  Deklarasi  PBB  tentang  Hak  Anak  (1959)  terdapat  berbagai hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara dan orang dilingkungannya, seperti hak tanpa diskriminatif dari segi apapun termasuk agama. 37
Hak tersebut telah dilakukan rativikasi di  Indonesia, seperti Pasal 28B ayat (2) UUD NRI  1945, 38 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak.
Aturan tersebut mencantumkan hak prinsipal anak yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat. 39
37 CRIN: Child  Rights  International  Network ,  https://archive-crin-org.translate.goog/en/library/legal- database/un-declaration-rights-child-1959.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses Pada 6 September 2023.
38 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
Kemudian,  al-Qur’an  juga  menginstruksikan  agar  memberikan  perlindungan  serta pemenuhan  hak  kepada  anak  sebagaimana  yang  termaktub  dalam QS.  ‘A>li- Imra>n /3:31. 40 Jika ditinjau dari kajian fiqih anak, pada dasarnya bersumber dari tiga lapisan norma yakni, al-qiya>m al-siya>sah (tauhid, keadilan, dan maslahat), al-usul al-kulliyyah (prinsip universal : kemanusiaan, kesetaraan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan),  dan al-ahka>m  al-far’iyyah (hak  tumbuh  kembang,  hak  sipil,  hak keamanan, dan hak pendidikan). 41
Secara hukum positif, belum diatur secara spesifik tentang hukum anak yang lahir dari pasangan  beda  agama.  Tetapi,  untuk  sekarang  ini,  berdasarkan  hasil  penelitian sebelumnya memberikan tanggapan bahwa anak hasil pernikahan beda agama tetap bisa dicatatkan  secara  adimistratif  tetapi  hanya  bisa  bernasab  ke  Ibu  dikarenakan pernikahannya tidak sah secara hukum sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya.
Sedangkan  secara  hukum  Islam,  pernikahan  beda  agama  merupakan  perbuatan khila>fiah. Oleh karena itu, jika permasalahan tersebut ditinjau dari segi al-maqa>s{id al-syar’iyyah menurut  pandangan  Jasser  Auda,  maka  disini  akan  dilihat  beberapa pertimbangan  yang  perlu  untuk  diperhatikan  sebagai  solusi  terhadap  pemenuhan  hak anak hasil pernikahan beda agama di Indonesia yang telah terlanjur.
Pertama, bahwa  anak  tersebut  tetap  bisa  bernasab  kepada  orang  tuanya  tetapi  hanya bagi  yang  segaris  dengan  agamanya.  Hal  tersebut  berdasarkan  pertimbangan  bahwa, dalam konsep al-d}a>ruriyyat terdapat prinsip hifz| al-di>n, hifz} al-‘a>ql dan hifz} al- na>sl bahwa  kelahiran  anak  tersebut  merupakan  konsekuensi  yang  telah dipertimbangkan orang tuanya untuk melanggengkan hubungan yang tidak dianjurkan.
40 Kementerian Agama RI, QS. Ali-Imran/3: 31.
41 Gandhung  Fajar  Panjalu,  “Pendampingan  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual Perspektif Fikih Anak Muhammadiyah”, Jurnal Mas Mansyur 1 No. 2 (2023), hlm. 54.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
Sehingga apabila diakui secara hukum Islam tetap bisa bernasab ke semua orang tuanya maka  bisa  terindikasi  sebagai  perbuatan istihza>. Karena  perbuatan  yang  telah diharamkan dan bukan keadaan yang darurat harus dilakukan dan akibatnya dilegalkan oleh agama sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Kecuali, jika pernikahan tersebut atas dasar keadaan darurat yang memaksa berdasarkan pertimbangan prinsip al-na>sl .
Maka status anaknya tetap sah bisa bernasab ke kedua orang tuanya.
Kedua, anak tersebut tetap wajib untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak pada umumnya sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan hak-hak anak secara yuridis normatif kecuali hak waris dan perwalian. Hal tersebut atas pertimbangan pada kontesk al-d}a>ruriyyat prinsip hifz| al-na>fs,  hifz|  al-m>all dan hifz|  al-na>sl .  Tanpa mengurangi pertimbangan prinsip sebelumnya, ketentuan kewarisan tersebut tidak bisa diberikan legalitas terhadap anak hasil pernikahan beda agama seperti pada umumnya. Kecuali anak yang hanya segaris agama dengan salah satu orang tuanya. Maka seorang anak non-muslim tidak bisa mewarisi harta dari ayah/ibunya yang beragama muslim, begitupun sebaliknya. Kecuali melalui wasiat wajibah, hadiah atau pemberian lainnya yang  dibolehkan  dalam  Islam.  Pandangan  tersebut  berdasarkan  pertimbangan  bahwa ketika hukum Islam bertentang dengan hukum positif, maka mengambil hukum yang minim mafsadatnya.
Kemudian ketentuan perwalian juga bagi anak perempuan yang hendak menikah namun ayahnya merupakan non-muslim, maka yang harus menjadi walinya adalah wali hakim sebagaimana ketentuan anak hamil luar nikah pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai bentuk kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak. Kemudian, hal ini juga berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
Ibnu  Majah  bahwa  “ Sultan  (hakim)  adalah  wali  bagi  orang  yang  tidak  mempunya wali ”. 42
Maka  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  perlu  dilakukannya  pembaharuan  pada peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  ketentuan  hukum  sebagai  berikut:  a); pernikahan  beda  agama  merupakan  pernikahan  yang  boleh  dilakukan  dalam  keadaan darurat. b); Status nasabiyah anak hasil pernikahan beda agama hanya bisa bernasab ke orang tua segaris agama dengannya, kecuali pernikahan atas dasar darurat. c); dan hak anaknya tetap harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara serta orang di lingkungannya kecuali ketentuan kewarisan dan perwalian.

## D. Penutup
Pernikahan beda agama di Indonesia tidak sah dan tidak diakui. Sehingga harus dibatalkan, tetapi tetap harus memperhatikan kondisi dan eksistensi anaknya. Hukum pernikahan beda agama menurut ulama kontemporer di Indonesia adalah khila>fiah dan yang telah terlanjur maka boleh dilanjutkan jika laki-lakinya adalah muslim, namun harus batal jika sebaliknya . Adapun status nasabiyah anak hasil pernikahan beda agama tetap bisa bernasab ke kedua orang tuanya berdasarkan pandangan yang membolehkan pernikahan beda agama dan ada juga yang berpandangan hanya bisa bernasab ke orang tua yang segaris dengan agama sang anak.
Rekontekstualisasi  hukum  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia  seharusnya  tetap dibolehkan  dalam  keadaan  darurat,  dan  pernikahan  yang  telah  terlanjur  boleh  dibatalkan dengan  catatan  harus  dipertimbangkan  anaknya.  Adapun  status  pernikahan  yang  telah terlanjur  maka  harus  dibatalkan  tetapi  harus  diperhatikan  kondisi  anaknya.  Status  anak pernikahan  beda  agama  hanya  bernasab  ke  orang  tua  segaris  agama  dengannya,  kecuali
42 Muhammad bin Isma>’il, Subulussala>m Syarh Bulu>g al-Mara>m min Jam’ Adillati al-Ahka>m, (Beirut-Lebanon: Da>r Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2019), hlm.120.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
pernikahan  atas  dasar  darurat.  Anak  pernikahan  beda  agama  harus  mendapatkan  haknya sebagaimana  anak  pada  umumnya  tanpa  adanya  diskriminatif  dan  tindakan  yang menyimpang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  sebaiknya  Mahkamah  Agung  mencabut  Surat Edarannya  yang  melarang  hakim  mengabulkan  permohonan  pencatatan  pernikahan  beda agama.  Kemudian,  pemerintah  melakukan  perubahan  terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam yang  mengakomomdir  hukum  pernikahan  beda  agama  dan  status  serta  hak  anaknya berdasarkan  rekontekstualisasi  di  atas  guna  memberikan  kepastian,  kemanfaatan  dan keadilan  hukum.  Aturan  tersebut  kemudian  sebaiknya  di  perkuat  dengan  dikeluarkannya regulasi  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  bentuk  PERMA  yang  memuat  pedoman  hakim mengabulkan  pernikahan  beda  agama  atas  dasar  darurat.  Pedoman  tersebut  menjadi parameter  hakim  menentukan  darurat  atau  tidak  daruratnya  permohonan  tersebut. permasalahan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Pustaka Al-Zikra.
Abdullah,  Abu  Muhammad  Muwa>fiquddin,  bin  Quda>mah  al-Jama>ili  al-Maqa>s}id  Ad-
Damasyki  al-Han>bali, Al-Mugni  Libni  Quda>mah  Juz  VII, Kairo  :  Makta>bah  al- Qa>hirah, 1968.
An-Na’im, Abdullah Ahmed, Toward and Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Right, and  International  Law, terj.  Ahmad  Suaedy  dan  Amiruddin  ar-Rany,  Yogyakarta  : IRCiSoD, 2016.
Ahmad,  Abul  Abbas  bin  Muhamamd  al-Khalwatia  As-S{awi  al-Ma>liki. Bulgatus  Sa>lik  li Aqra>bi  al-Masa>lik  Ha>syiah  as-S}a>wi  ‘ala>  Syarhis  S}a>gir  Juz  II, D>arul Ma’a>rif.
Dahwal, Sirman, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan praktiknya di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 2017.
Eoh, O.S. Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Cet. VII. Prenada Media Group, 2019.
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
Ismail,  Muhammad  bin. Subulussala>m  Syarh  Bulu>g  al-Mara>m  min  Jam’  Adillati  al- Ahka>m Juz III-IV , Beirut-Lebanon: Da>r Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2019.
Imtihanah,  Anis  Hidayatullah, Memahami  Teori  Hukum  :  Percikan  Pemikiran  Ilmu  Hukum Lintas  Madzhab  pada  Sub  Judul  :  Arah  Baru  penelitian  HAM  dan  Hukum  Islam Kontemporer  Perspektif  Abdullah  Ahmad  Al-Na’im, Yogyakarta:  Cet.  I.  Q.  Media, 2022.
Mulia,  Siti  Musdah. Muslimah  Reformis:  Perempuan  Pembaharu  Keagamaan Bandung: Mizan, 2005.
Mulia,  Siti  Musdah, Menafsir  Ulang  Pernikahan  Lintas  Agama,  dalam  Tafsir  Ulang Pernikahan  Lintas  Agama  Perspektif  Perempuan  dan  Pluralisme ,  Jakarta:  Kapal Perempuan, 2004.
al-Jiza>ni,  Muhammad  bin  Husa>in, Fiqh  al-Nawa>zil  Dira>sah  Ta’S{iliyyah  Tat|biqiyyah Juz I, Saudi Arabiah : Da>r Ibn al-Jau>zi, 2006.
Zahro, Ahmad. Fiqih Kontemporer Buku I, Jombang : Unipdu Press, 2016.

## Jurnal
Aslami,  Airis,  dkk.  “Keabsahaan  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-Undang Perkawinan  dan  Hukum  Islam”, Ulil  Albab  :  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin 2  No.  10 (2023).
Isman, dkk. “Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda”, Al- Afkar: Journal for Islamic Studies 6 No. 4 (2023).
Oktavia, Elysa Nur, dkk. “Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab”, Comparativa 4 No. 1 (2023).
Ulummudin dan Azkiya Khikmatiar, “Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap QS. Al-Baqarah: 221, QS. Al-Mumtahanah: 10 dan QS. Al-Maidah:
5)”, Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 1 No. 2 (2021). Panjalu,  Gandhug  Fajar,  “Pendampingan  terhadap  Anak  Sebagai  Korban  kekerasan  Seksual Perspektif Fikih Anak Muhammadiyah” Jurnbal Mas Mansyur 1 No. 2 (2023). Rovanno, Detto Kharisma, dkk. “Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam putusan  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby” Jurnal  Private  Law  Fakultas  Hukum Universitas Mataram 3 No. 2 (2023).
Tarantang, Jefry, dkk, “Filosofi ‘Illat Hukum dan Maqashid Syariah dalam Perkawinan Beda Agama”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 19 No. 1 (2023).

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Duljalil, “Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama”, Tesis (Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).
Andi Rezal Juhari, Asni, Kurniati
Mahiro,  Zulfa.,  “Pemikiran  Hukum  Keluarga  Muhammad  Quraish  Shihab  (Analisis  Studi tentang  Diskursus  Perkawinan  Beda  Agama), Skripsi (Purwokerto:  Universitas  Islam Negeri Prof. KH. Sifuddin Zuhri, 2023).
Wijaya, Endra, “Keabsahan Status Hukum Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari KuhPerdata”, Skripsi (Jambi: Universitas Batanghari, 2023).

## Websites
CRIN: Child Rights International Network, https://archive-crin- org.translate.goog/en/library/legal-database/un-declaration-rights-child-
1959.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,  diakses  Pada  Hari Rabu, 6 September 2023 .
Detiknews, https://news.detik.com/berita/d-6796892/ini-dasar-hukum-pn-jakpus-izinkan- nikah-beda-agama-pasangan-islam-katolik, diakses pada Jumat, 25 Agustus 2023 .
Jawa  Pos, https://kaltimpost.jawapos.com/utama/20/07/2023/tren-perkawinan-tidak-seagama- meningkat-setiap-tahun-ma-larang-hakim-catat-nikah-beda-agama .
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim- menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4, (Diakses Pada Jumat, 18 Agustus 2023) .
Kumparan.com, https://kumparan.com/kumparannews/putusan-pn-jakpus-kabulkan-nikah- beda-agama-picu-polemik-20iKWNNTzhL/2, diakses pada Jumat, 25 Agustus 2023 .
Mpr.go.id,  https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto-:-MA-Harus-Batalkan-Putusan-PN- Jakarta-Pusat-yang-Membolehkan-Nikah-Beda-Agama,  diakses  Pada  Jumat,  25 Agustus 2023
Republika.com,  https://rejabar.republika.co.id/berita/rxmal4396/putusan-nikah-beda-agama- digugat-ke-ma, diakses pada Jumat, 25 Agustus 2023 . CRIN: Child Rights International
Network, https://archive-crin- org.translate.goog/en/library/legal-database/un-declaration-rights-child-
1959.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,  diakses  Pada  Hari Rabu, 6 September 2023

## Peraturan Perundang-undangan
Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Pengajuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.