## Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia
Various formal recognitions of customary land tenure in Indonesia

## I Gusti Nyoman Guntur
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta, Indonesia email: gunturstpn20662@gmail.com
Submitted: April 11, 2023 Accepted: May 9, 2023  Publish: May 11, 2023
Abstract: In fact, in positive law in Indonesia, there is a policy of recognizing customary or ulayat lands from the Customary Law Community (HMA). However, operational arrangements and practices are limited  to  the recognition of objects and not yet  complete in  the  recognition of subjects and legal relations. Customary or ulayat land is not an object of registration (PP No. 24/1997) but is recorded in the land register (Permen ATR/KBPN No. 18/2019).  The inconsistency between the constitution and implementing  regulations  has  the  potential  to  cause  differences  in  the  practice  of  recognition administration. This  research  with  a  socio-legal  approach was  conducted in  Central  Kalimantan, Banten, West Sumatra, and Bali. The results found that there are regional regulations that recognize customary land ownership with various administrations. First, it does not recognize ownership by MHA because of its certification through the granting of rights to individuals. Second, recognition of objects by administering them on registration maps and land registers without clear status and owners Third, recognition  (conversion) by  issuing  a  HM  certificate  whose  subject  matter  is  communal  and/or individual (individual or jointly owned). Certification as individual property has transferred o wnership from communal to individual ownership. Opportunities for registration that do not change the subject of ownership can be carried out by examining: 1) determining the subject of ownership rights and the subject of user rights; 2) dimensions of the legal relationship of ownership and use; and 3) boundaries of customary land that are not cultivated intensively.
Keywords: Administration, customary land, communal ownership, individual use
Abstrak : Sesungguhnya dalam  hukum  positif  di  Indonesia terdapat  kebijakan pengakuan  tanah adat/ulayat  dari  Masyarakat Hukum  Adat  (HMA). Namun operasional  pengaturan dan  praktiknya sebatas pengakuan obyek, belum  tuntas  dalam  pengakuan subyek dan  hubungan hukum.  Tanah adat/ulayat bukan obyek pendaftaran (PP No. 24/1997), namun dicatat dalam daftar tanah (Permen ATR/KBPN No. 18/2019).  Ketidakselarasan antara konstitusi dengan peraturan pelaksanaan potensi menimbulkan perbedaan dalam praktik administrasi pengakuan. Penelitian dengan pendekatan sosio- legal  ini dilakukan  di  Kalimantan  Tengah, Banten, Sumatera Barat  dan  Bali.  Hasilnya  menemukan bahwa  terdapat  peraturan  daerah  yang  mengakui  pemilikan  tanah  adat  dengan  beragam penatausahaan. Pertama, tidak  mengakui  kepemilikan  oleh  MHA  karena  sertipikasinya  melalui pemberian hak kepada individu. Kedua , pengakuan obyek dengan mengadministrasikan pada peta pendaftaran dan daftar tanah, tanpa ada kejelasan status dan pemilik. Ketiga , pengakuan (konversi) dengan penerbitan sertipikat HM yang subyeknya komunal dan/atau individu (perorangan atau milik bersama).  Pensertipikatan  menjadi  milik  individu  telah  mengalihkan  kepemilikan  dari  komunal menjadi milik individu. Peluang pendaftaran yang tidak merubah subyek kepemilikan dapat dilakukan dengan pencermatan dalam:  1)  penentuan subyek hak kepemilikan  dan  subyek hak  pemakai;  2) dimensi hubungan hukum kepemilikan dan  pemakaian; dan  3)  batas-batas tanah  adat  yang tidak digarap secara intensif.
Kata Kunci : Penatausahaan, tanah adat, kepemilikan komunal, pemakaian individu

## Pendahuluan
Substansi  pertanahan  dalam  UUCK  tidak  menyederhanakan  regulasi,  justru bertentangan  dengan  UUPA,  Konstitusi,  Putusan  MK  dan  TAP  MPR  No.  IX/2001,  serta terdapat permasalahan dalam pengaturan pengadaan tanah yang merugikan hak-hak MHA, karena keliru memahami pengakuan keberadaannya, tidak tegas menghormati karena MHA tidak  secara  eksplisit  disebutkan  sebagai  subyek  hak  atas  tanah  ulayat  yang  berpotensi digunakan  dalam  pembangunan  (Sumardjono,  2022).  Berdasarkan  pernyataan  tersebut, tulisan  ini  mencoba  menemukenali  kekeliruan  dalam  memahami pengakuan  keberadaan MHA, ketidaksungguhan  dalam penghormatan hak MHA maupun regulasi yang tidak sejalan dengan  UUPA,  utamanya  terkait  dengan  praktik  penatausahaan  tanah-tanah  adat.  Dalam tulisan  ini  tanah  adat  dimaknai  sebagai  tanah  yang  penguasaan/pemilikan  serta pemanfaatan/penggunaannya diatur melalui hukum adat, sering disebut dengan tanah ulayat dari MHA. Kegelisahan penulis  terkait dengan adanya pengakuan tanah  adat dalam hukum positif  namun  pengaturan  dan  praktiknya  sebatas  pengakuan  obyek,  belum  tuntas  dalam pengakuan subyek  dan hubungan hukumnya.  Hal itu dapat diketahui dari Permen ATR/KBPN No. 18/2019 yang mengamanatkan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah. Pencatatan tersebut  hanya  untuk  menyediakan  informasi  obyek  yaitu  letak  dan  batas  bidang  ta nah, namun  tidak menyediakan  informasi subyek/pemilik  tanah  dan  kepentingan  hak pihak  lain maupun  informasi apa jenis hubungan  hukumnya.  Terdapat keterbatasan  informasi bidang tanah adat dalam pencatatan tersebut.
Setelah  Permen  terkait  tanah  adat  terakhir  tersebut,  belum  ada  pengaturan pembaharuannya atau stagnan hingga saat ini. Menurut Sumardjono (2022) sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, pengaturan terkait dengan penatausahaan hak ulayat MHA tidak lebih maju  dibandingkan  dengan  peraturan terdahulu.  Tidak  adanya  pengaturan  dimaksud  juga diketahui dari overview pendaftaran tanah oleh Suyus Windayana (dalam Sumardjono,  2022). Dalam overview diketahui  pengaturan  baru  pendaftaran  tanah  antara  lain:  jangka  waktu pengumuman,  pelayanan  hak  tanggungan,  pembuatan  akta  secara elektronik,  pencatatan PPJB,  tidak  berlakunya  bukti  hak  Barat, bukti  hak  bekas  Tanah  Milik Adat  dibatasi  sampai dengan 5 tahun, SKT hanya berlaku sebagai petunjuk dan lain-lainnya.  Berdasarkan overview ternyata dalam UUCK tidak terdapat pengaturan baru terkait tanah adat.
Ketidakjelasan  pengaturan  tanah  adat,  berimplikasi  pada  beragamnya  bentuk pengakuan  formal  dalam  pensertipikatan,  bahkan  terdapat  MHA  yang  menolak pensertipikatan. Sasaran pendaftaran adalah untuk setiap persil kepemilikan tanah (Pasal 19 UUPA), namun dalam kenyataannya belum dapat direalisasikan saat ini, utamanya terhadap obyek  tanah  adat yang  dikuasai oleh  MHA. Terkait  dengan  problem  tersebut,  sebelumnya sudah  banyak  dilakukan penelitian mengenai pengakuan  terhadap penguasaan  tanah adat. Adapun hasil-hasil penelitian yang fokus kajiannya pengakuan keberadaan serta pelaksanaan pengakuan formal melalui pensertipikatan sebagaimana uraian berikut.
Penelitian yang mengkaji pola hubungan  hukum  antara MHA antara lain: (1) War man dan  Andora  (2014)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  pemantik  awal  sengketa
pemanfaatan tanah  ulayat  di  Sumatera Barat karena  ada  ketidakjelasan  hubungan  hukum antara MHA dengan pihak lain. (2) Ilham Maulana dalam penelitiannya menemukan bahwa tradisi  penguasaan  tanah  ulayat  secara turun  temurun  oleh  Masyarakat Dayak  Tidung  di Kabupaten  Tidung dimanfaatkan secara efektif dan  efisien sebagai dasar dalam pengakuan dan  perlindungan  oleh  UUPA.  (3)  Senada  dengan  itu  Tehupiory,  (2018)  dalam  kajiannya menemukan bahwa beberapa peraturan perundangan mengakui eksistensi tanah ulayat serta setiap pengolahannya dapat direkomendasikan oleh lembaga adat. (4) Wiguna, (2016) hasil kajiannya menemukan bahwa eksistensi dan tingkat ketaatan MHA terhadap hukum adat dan lembaganya berpengaruh besar terhadap penguasaan tanah prabumian di Bali.
Sedangkan  penelitian  dengan  fokus  kajian  pelaksanaan  pensertipikatan  tanah  adat antara  lain:  (1)  Aspriani  (2013)  menemukan  bahwa  status  tanah druwe desa  di  Bali mengambang sehingga belum  dapat  didaftarkan karena  di  satu  sisi  keberadaannya  diakui oleh  UUPA,  namun desa  pakraman tidak  termasuk  badan  hukum  yang  ditunjuk  sebagai subyek  HM.  (2)  Berbeda  dengan  hasil  tersebut,  Sugianto  (2017)  menemukan  bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah adat menjadi HM, HGU, HGB, dan HP di Kabupaten Kepahiang dilakukan melalui Prona. Hanya saja dalam laporannya tidak dijelaskan siapa subyek haknya, apakah individu atau MHA? (3) Sudantra   (2018) menemukan bahwa Kepmen ATR/KBPN No. 276/KEP-19.2/X/2017  dapat  berimplikasi  positif  atau  negatif.  Implikasi  positif  karena memberikan  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  terhadap  kedudukan  tanah  milik  desa pakraman .  Berimplikasi negatif  apabila tanah  milik desa pakraman disertipikatkan krama dengan subyek  perseorangan. (4) Adrianto meneliti Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Secara Sistematik  di  Kota  Payakumbuh  menemukan  bahwa  pensertipikatan  pusako  tinggi dengan melampirkan surat persetujuan  kaum dan ranji (silsilah), tetap tidak merubah status  pusoko karena masih merupakan tanah kaum. (5) Demikian juga penelitian Rai (2022), menemukan bahwa pensertipikatan tanah Komunal di Desa Adat Alapsari, Buleleng, Bali, melalui program PTSL tidak berimplikasi negatif karena adanya jaminan kepastian hukum dan hak kepemilikan.
Kelima penelitian  tersebut  tidak  menjelaskan  bagaimana proses  pensertipikatannya, apakah melalui pemberian hak atau konversi,  bagaimana detail pengadministrasian subyek hak,  serta apakah  obyeknya  tetap  menjadi  milik MHA  atau beralih menjadi  milik individu. Ketidak-jelasan  MHA  sebagai  subyek  hak  dalam  sertipikat  potensi  berimplikasi  terhadap penolakan oleh masyarakat. Penelitian oleh Nugraha, dkk (2020), menemukan bahwa karena program PTSL  tidak disampaikan ke  masyarakat adat (kaum) dengan  baik, sehingga terjadi penolakan oleh masyarakat yang  juga diamini oleh pimpinan adat (KAN) Limau Manis Kota Padang.  Hal  senada  juga  ditemukan  dalam  penelitian  oleh  Loupatty,  dkk,  (2019)  pada masyarakat  adat  Kei  di  Ohio  Ngabub  dan  Ohio  Sathean,  Maluku.  MHA  menguasai  dan memiliki tanah adat dengan kepemilikan komunal dan individu namun karena kepemilikannya belum  ditetapkan  Pemda,  sehingga  ada  masyarakat  yang  menerima  dan  juga  sebagian masyarakat yang menolak kegiatan PTSL.
Berdasarkan beberapa temuan tersebut, tulisan yang ada dihadapkan sidang pembaca ini mencoba menguraikan variasi bentuk-bentuk  dan cara pengakuan terhadap  tanah adat.
Walaupun  pengaturan  penatausahaan  tanah  adat  stagnan,  namun  dari  hasil  penelitian ternyata terdapat tanah-tanah adat yang telah diterbitkan  sertipikat. Tulisan ini merupakan kumpulan  dari  hasil penelitian  terkait  realitas operasional  pengakuan  formal tanah-tanah adat  melalui pendaftaran  tanah.  Lokus  kajiannya adalah pengakuan  tanah  adat  di wilayah Kalimantan Tengah, Baduy (Banten), Sumatera Barat, dan Bali.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  analisis  sosio-legal. Analisis tersebut mengacu pada bagian ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses  hukum  atau  sistem  hukum.  Fokus  penelitian  ini  berkenaan  dengan  konsistensi perlindungan hukum  kepemilikan (hak atas) tanah  adat ditinjau dari peraturan perundang - undangan, seperti:  UUCK, UUPA, Putusan  MK dan TAP MPR Nomor  IX/2001, UU, Peraturan Daerah,  dan  peraturan  pelaksana  pendaftaran  tanah.  Pendekatan  sosio-legal  dilakukan karena pendekatan ini dapat dilakukan untuk  keperluan mengkaji fenomena hukum dengan menggabungkan konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer dihasilkan dari kegiatan wawancara, sedangkan  data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa karya ilmiah dalam format cetak dan/atau elektronik.  Data  yang telah  terkumpul  selanjutnya  dilakukan  reduksi,  pengelompokan  dan analisis  data  untuk  menghasilkan  informasi  secara  deskriptif  yang  berkaitan  dengan penatausahaan tanah adat MHA. Secara praksis, penelitian dilakukan di lingkungan Provinsi: Kalimantan Tengah, Banten, Sumatera Barat dan Bali agar informasi yang disajikan lebih valid dan kredibel. Provinsi tersebut merupakan wilayah yang potensi masih ada tanah adat yang dikelola MHA, hukum adat masyarakat masih kuat, terdapat peraturan daerah yang mengatur masyarakat adat dan tanah  adat. Dalam pengumpulan  data lapangan dilakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber dengan teknik purposive.

## Hasil dan pembahasan

## Ragam pengakuan formal penguasaan tanah adat
1. Pengakuan  penguasaan  tanah  oleh  individu  melalui  pemberian  hak  di  Kalimantan Tengah
Berdasarkan catatan etnografis Tjilik Riwut (2007), masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Dalam memenuhi kebutuhan hidup  subsitem  masyarakat tidak perlu  mengolah alam. Pemenuhan  pembangunan  rumah tersedia pohon  yang melimpah atau  untuk  keperluan  makan sehari-hari tersedia beragam hasil bumi. Oleh karena itu, kehidupan  masyarakat sangat tergantung dari hutan  yang telah dikuasai  secara  turun  temurun  diwarisi  hingga  saat  ini.  Sumberdaya  alam  (hutan)  tidak semata-mata  guna  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  atau  sekedar  pemenuhan  kebutuhan harian,  namun  pada  suatu  waktu  mempunyai  nilai  budaya,  spiritual,  sosial,  politik  dan ekologis. Berbagai norma hidup  dalam komunitas adat terutama yang berhubungan dengan
hak  dan  kewajiban  atas  sumberdaya  hutan  mengelilinginya. Hubungan  antara masyarakat dalam pemanfaatan dan penguasaan hutan (tanah) dapat beraneka ragam bentuk dan wujud.
Bentuk hak-hak penguasaan tanah oleh masyarakat dikenal dengan sebutan umum hak ulayat, namun di Kalteng terdapat beragam istilah (Guntur, dkk, 2014). Berdasar fungsi hutan dikenal yaitu: Talutn Luatn, Simpukng Brahatn, Simpukng Ramuuq , Simpukng Umpaq Tautn , Simpukng Dukuh, dan Simpukng Munan ( Widjono  dalam Maunati, 2004) . Dalam masyarakat Dayak  Tobak  terdapat:  Tanah  Wakaf,  Tanah Tembawang ,  Rimba, Meh/huma/ladang Munggu ,  dan Jamin (Vidawati,  2009),  sedangkan  menurut  Agustin  Teras  Narang  (dalam Lisma, 2014)  meliputi: Tajahan  Antang,  Petak  Kaleka,  Petak  Keramat,  Petak  Rutas,  Sepan Pahewan dan Pukung  Himba .  Masih  ada  banyak  istilah  (lokal)  lain  yang  dipakai  untuk menamai  ragam  pemanfaatan  tanah  seperti: Eka  Malan  manan  Satiar , Kaleka , Pahewan/Tajahan , Sepan , serta situs-situs budaya seperti Sandung, Pantar , dan Sapundu . Contoh-contoh konkrit  masyarakat  dalam  memfungsikan  hutan  dimaksud memvisualisasikan  aneka  ragam  aturan  dan  budaya  pola  alami  maupun  buatan  dalam pemanfaatan/penguasaan  tanah.  Dengan  mengkualifikasi  aturan-aturan  lokal  mempunyai kemampuan untuk mengontrol penguasaan/pemanfaatan tanah sebagai hukum maka ketika aturan  lokal eksis  berdampingan  dengan  keberadaan  hukum  negara. Interaksi  akomodatif pada  aras kebijakan  hukum  dan  legislasi (pengakuan  formal) terjadi ketika  kebiasaan adat (hukum) diakui. Upaya mengakui dan menghargai ragam jenis tanah adat diatur dalam Perda Provinsi Kalteng No. 16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, junto Pergub  Kalteng  No.  4/2012.  Wujud  konkrit  pengaturan  dengan  diberikannya  kewenangan kepada  Damang Kepala  Adat  membuat  Surat  Keterangan  Tanah  Adat  (SKTA).  Harapannya surat  keterangan  dimaksud  dapat  digunakan  sebagai  dokumen  petunjuk  awal  riwayat penguasaan  tanah  adat  guna  penerbitan  sertipikat.  Namun,  nyatanya  dokumen  dimaksud tidak dapat digunakan.
Belakangan  secara  nasional  terbuka  peluang  pengakuan  tanah-tanah  adat  pada kawasan hutan  berdasar Putusan  MK 35 Tahun 2012  dan ditindaklanjuti  dengan Peraturan Bersama antara MDN,  Menteri Kehutanan,  Menteri PU,  dan  Kepala BPN  No.  79/2014,  No. PB3/Menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan  Tanah  yang  Berada  di  Dalam Kawasan  Hutan  (selanjutnya  disebut  Perber  4 Menteri), serta pengakuan hak  ulayat melalui Permen ATR/KBPN No. 9 /2015 tentang  Tata Cara Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat Hukum  Adat  dan  Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Dengan demikian terdapat peluang pensertipikatan tanah adat  (Guntur,  dkk,  2014)  melalui Perber 4  Menteri. Kebijakan  ini sebagai  wujud  interaksi akomodatif pada aras operasional berupa legislasi atau pengakuan secara formal penguasaan tanah adat masyarakat Dayak.
a. Dilema pengaturan (tata) ruang
Berdasarkan teori modernitas, terdapat pandangan bahwa organisasi negara dibentuk untuk  membawa  perubahan  yang  mendasar  bagi organisasi  sosial,  sehingga  diasumsikan kapan dan/atau  dimana saja hukum  negara dapat berlaku dominan sebaliknya  aturan lokal dapat dipinggirkan. Mendasarkan teori tersebut  rupanya penguasaan/pemanfaatan wilayah (hak)  kuasa masyarakat Dayak mengalami proses  penghilangan melalui Kepmen  Pertanian No.  759/KPTS/Um/10/1982  yang  dikenal  dengan  Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan.  Dalam Keputusan dimaksud, hampir seluruh (yaitu luas: 99,48%) Kalimantan Tengah diklaim sebagai kawasan  hutan.  Dapat  diasumsikan,  keberadaan  masyarakat  yang  tinggal  di  hutan  adat potensi  dianggap tidak diakui (terpinggirkan), karena terjadi klaim wilayah hutan adat oleh dan/atau menjadi milik negara (Rachman dan Siscawati, 2014). Menyikapi kondisi tersebut, secara  sporadis  MHA  menggugat  dan  berhasil,  dengan  dinyatakannya  hutan  adat  bukan sebagai hutan  negara melalui Putusan  MK  35.  Hutan  adat  oleh  putusan  dimaksud  adalah hutan  masyarakat adat sebagai jenis  hak  atas  penggunaan  dan  hak  untuk  mengatur serta mengontrol  oleh MHA secara otonom,  diakui dan  dilegitimasi oleh masyarakat secara luas dan dilindungi oleh hukum negara (UUPA).
Hanya  saja,  dalam  tataran  operasional  Putusan  MK  35  tersebut  tidak  berpengaruh signifikan terhadap  pengaturan  revisi tata  ruang. Pengaturan  ruang secara sektoral  dalam bentuk  TGHK  tidak  bergeming  terhadap  usulan  revisi  RTRW  dari  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Tengah (lihat Tabel). Persoalan mendasar dalam pemulihan hak MHA terjadi pada aras operasional yaitu terkendala dalam realitas pelepasan kawasan hutan yang diklaim oleh negara sejak TGHK.
Tabel: Perkembangan kawasan hutan dan non hutan di Kalimantan Tengah
Jenis Kawasan TGHK 1982 Perda 5/1993 Perda 8/2003 Usulan Revisi 2007 PerMenhut SK 529/2012 Perda 5/2015 Kawasan Hutan 99,48%  63,01%  67,04% 55,03% 82,47% 82,01% Non Kehutanan   0,52% 36,99%  32,96% 44,97% 17,54% 17,99%
Sumber: Pengolahan hasil penelitian, 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  sejak  tahun  1982  hampir  seluruh  (yaitu 99,48%)  wilayah  provinsi  diklaim  sebagai  kawasan  hutan  negara.  Dengan  melihat  fakta lapangan dan kebutuhan  pembangunan wilayah serta putusan  MK 35, maka secara bertahap pemerintah  daerah  menetapkan  alokasi  pemanfaatan  untuk  non  kehutanan  semakin meningkat dan  sebaliknya mengalokasikan  peruntukan  kawasan  hutan  cenderung  semakin berkurang. Peningkatan alokasi kawasan non kehutanan  dimaksud yaitu 36,99% tahun 1993, menjadi 32,96%  tahun  2003,  dan  diusulkan  menjadi  44,97%  tahun  2007  namun  menurun menjadi 17,99% tahun 2015. Penurunan alokasi peruntukan non kawasan kehutanan tersebut diduga  karena  otoritas  kehutanan  tetap  bersikukuh  dan  tidak  bergeming  terhadap  fakta lapangan  maupun  putusan  MK  35,  sehingga  klaim  penguasaan  hutan  sebanyak  82,47% berdasarkan  Permen  Kehutanan  No.  529/2012.  Apalagi dalam  aras  operasional  terdapat kesulitan pelepasan kawasan hutan sebagaimana bahasan berikut.

## b. Embrio perlindungan hukum penguasaan tanah melalui program IP4T
Berdasar  penelusuran  sejarah,  telah  ada  kesepakatan  Damang  se-Kalimantan  yaitu Perjanjian Damai Tumbang  Anoi  1894.  Salah  satu  pasal dalam kesepakatan  kongres  yaitu mengenai rujukan penyelesaian sengketa tanah adalah denda adat dalam peminjaman bekas ladang hutan perawan, kerusakan Pahewan,  Karamat, Rutas dan Tajahan , perbedaan batas (bekas)  garapan, pembagian warisan, dan  beragam  hak  panggul, sapindang,  attas  handel, tatas ikan , rintis jalutung, tangiran , sungai dan danau. Adanya perjanjian, memberikan bukti nyata bahwa sebelum Indonesia  merdeka masyarakat Dayak telah memiliki sebuah  tatanan dan kesepakatan hukum adat.
Kegiatan  Identifikasi  Pemilikan,  Penguasaan,  Penggunaan  dan  Pemanfaatan  Tanah (IP4T) sesungguhnya merupakan media untuk mengintegrasikan antara hak pemanfaatan dan penguasaan  MHA  dalam  tata  ruang  sejalan  dengan  pengukuhan  kawasan  hutan,  agar masyarakat tidak tercerabut dari akarnya serta visualisasi kehadiran negara , sehingga dapat meminimalisir konflik  kepentingan.  Output  kegiatan  IP4T  berupa  peta  penguasaan  tanah secara de facto seyogyanya dapat diakui oleh semua pihak. Namun, output IP4T belum dapat ditindaklanjuti dengan pengakuan secara formal oleh otoritas pertanahan karena bel um ada pengakuan otoritas kehutanan.
Adanya  pemetaan  IP4T  merupakan  cikal  bakal  negara  hadir  guna  mengakui  hak pemilikan/penguasaan  tanah  MHA.  Pemetaan  IP4T  Tahun  2015  dilakukan  oleh  Tim  IP4T Kawasan  Hutan  berdasar  Keputusan  Gubernur  Kalteng  No.    188.44/264/2015,  sedang Sekretariat  Tim  IP4T  berdasarkan  Keputusan  Kakanwil  BPN  Provinsi  No.  12/KEP- 400.14.62/V/2015.  Pelaksanaan  IP4T  dimaksud  belum  selesai  sampai  akhir  tahun  2015. Hingga Agustus  2016, dari target IP4T sebanyak  9.300 bidang pada 14 kab./kota  ter ealisasi pelaksanaan  kegiatan  fisik  sebanyak  6989  bidang  (75  %).  Penyelesaian  IP4T  dapat dikelompokkan menjadi: a) Tidak melaksanakan (2 kab.); b) Penyelesaian sampai pada tahap penyuluhan (1 kab.); c) Penyelesaian sampai tahap pengolahan data dan analisis IP4T (6 kab.); dan d) Penyelesaian sampai pembahasan  Tim Provinsi (5 kab/kota). Dari lima kab./kota yang sampai dibahas Tim IP4T Provinsi, per-Agustus 2016 hanya IP4T di Kota Palangka Raya (1.007 bidang atau 10,83 %) dengan realisasi fisik selesai sampai tahap akhir. Tahap akhir dimaksud berupa penyerahan Rekomendasi Hasil Pembahasan Tim IP4T Provinsi kepada Kakanwil BPN Provinsi,  selanjutnya  diusulkan  pelepasan  kawasan  hutan  ke  KLHK  cq.  Dirjen  Planologi. Terhadap usulan  tersebut belum ada realisasi penyelesaian oleh otoritas kehutanan  sampai dengan saat penelitian ini dilakukan.
Berdasarkan uraian di atas, kendati komunitas  (termasuk individu)  masyarakat Dayak faktanya  telah  mengatur  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  adat  sejak  lama,  tetapi kepemilikan secara formal belum (dapat) didaftarkan oleh otoritas pertanahan. Kalaupun ada pensertipikatan,  kepemilikannya  beralih  menjadi  individu  dan  prosedurnya  melalui penetapan hak atas tanah negara.
2. Pengakuan obyek tanah ulayat di Baduy dalam peta dasar pendaftaran
a. Masyarakat Baduy dan penggarapan tanah
Masyarakat  Baduy  yang  oleh  Departemen  Sosial  disebut  masyarakat  terasing, dipandang sebagai suku bangsa yang hidup di daerah terpencil. Wilayah Baduy masuk dalam Desa  Kanekes,  Kec.  Leuwidamar,  Kab.  Lebak,  Banten  dan  terdapat  tiga kelompok  wilayah yaitu: tangtu,  panamping, dan dangka .  Wilayah tangtu dan panamping berada  di  Desa Kanekes, sedang dangka berada di luar Desa Kanekes.
Sistem  pemerintahan  ditangani  oleh Jaro  Warega (Kepala  Desa)  disamping  sistem pemerintahan  adat  yang  dipimpin  oleh Puun ( Cikeusik , Cibeo dan Cikertawana) .  Dalam melaksanakan tugasnya dibantu  oleh: (a) Girang Seurat (sekretaris/pemangku adat dan juga bertugas  mengurus huma  serang (ladang  bersama);  (b) Tangkesan (dukun  kepala);  (c) Baresan (petugas keamanan kampung); dan (d) Jaro (pelaksana harian urusan pemerintahan kapuunan) .  Terdapat empat jabatan jaro , yakni jaro tangtu , jaro dangka,  jaro tanggungan , dan jaro  pamarentah . Jaro  dangka bertugas  menjaga, mengurus,  dan  memelihara tanah titipan leluhur yang berada di dalam dan di luar Desa Kanekes.
Berdasarkan penggunaan/pemanfaatan tanahnya terdapat tanah  larangan dan huma . Tanah  larangan  untuk  keperluan  suci  yaitu  Sasaka  Domas  merupakan  hutan  lindung  di Gunung Pamuntuan dan tanah yang tidak boleh digarap berupa hutan tua atau hutan lindung ( leuweung kolot atau leuweung larangan ) terletak di hulu dan anak sungai serta puncak dan lereng gunung. Sedang tanah untuk memenuhi kebutuhan  hidup sehari-hari dengan kegiatan ngahuma (berladang) yaitu: (a) huma  tuladan ,  untuk   keperluan    upacara – seperti huma serang – di daerah panamping ;  (b) huma  serang yaitu huma adat  milik bersama; (c) huma puun , ladang yang digarap para puun; (d) huma tangtu, disediakan untuk keperluan penduduk tangtu ;  dan (e) huma panamping untuk keperluan penduduk panamping.
Penguasaan  tanah  oleh  MHA  bersifat  komunal  karena  merupakan  tanah  leluhur. Kepemilikan yang bersifat ‘pribadi’ masing -masing keluarga dikenal pada huma tangtu dan huma  panamping .  Dalam  hal  ini,  milik  tidak  berarti  hak  kepunyaan,  melainkan  hak penggarapan secara pribadi. Individu  (dan keluarga) bukanlah  pemilik, namun  tanah adalah milik karuhun yang  pengaturannya  dilakukan  oleh puun .  Setiap  keluarga  wajib  memiliki ladang yang diusahakan sendiri oleh keluarga. Bidang tanah yang dikuasai oleh satu keluarga setelah  mendapat  persetujuan  secara  adat  diberi  tanda  batas  dengan  menanami  pohon hanjuang yang  berderet  di  sudut-sudut  lokasi  bidang  tanah.  Adakalanya  peladang  tidak memanfaatkan  dan  membiarkan  tanahnya  bero  untuk  masa  tanam  berikutnya  atau  hak garapnya  dialihkan  kepada  kakak  atau  adik  atau  masyarakat  yang  tidak  memiliki  ladang dengan imbalan menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemilik. Untuk dapat menghidupi keluarga, dilakukan  dengan  cara menyewa  ( ngadon )  atau  membayar dengan  padi  setelah panen,  dari tanah  milik peladang kaya ( nuboga  taneuh ).  Adanya  sistem  ladang berpindah- pindah, berpotensi terjadi tumpang tindih garapan antar keluarga.
Tanah dengan kepemilikan komunal pada suatu ketika berubah menjadi semacam hak garap individu terjadi di Baduy Luar. Peristiwa itu terjadi tahun 1930 (jaman klasiran), dimana
Guntur, Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia … 101
semua tanah diukur  dan dibagi-bagikan dalam blok-blok   (sistem ngeblok) atas permintaan kolonial  Belanda  guna  memperbaiki  sistem  pajak  tanah.  Saat  klasiran  itu  pula  dilakukan penentuan  kembali batas-batas Desa Kanekes.
b. Bentuk Formal Pengakuan Obyek Tanah Ulayat
Cikal-bakal pengakuan tanah ulayat MHA Baduy dengan Keputusan  Gub. Jawa Barat No. 203/B.V/Pem/SK/1968  te ntang  Penetapan  Status  Hutan  “Larangan” Desa Kanekes  Daerah Baduy sebagai “Hutan Lindung Mutlak” dalam Kawasan Hak Ulayat Adat Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya  perlindungan  diatur  dalam Perda Kab.  Lebak  No.  13/1990  tentang  Pembinaan dan  Pengembangan  Lembaga  Adat  Masyarakat  Baduy  serta  Perda  No.  32/2001  tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
Upaya perlindungan menurut Perda dilakukan melalui kegiatan penetapan  batas desa (Pasal  6)  dan  batas  alam  (Pasal  7),  dan  hasil  pengukuran  diploting  pada  Peta  Dasar Pendaftaran Tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi (Pasal 3).  Batas-batas Hak Ulayat  yang  lebih  detail  dan  telah  diukur  ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati  (Pasal  8). Tindak  lanjutnya  telah  ada  Keputusan  Bupati  Lebak  No.  590/Kep.233/Huk/2002  tentang Penetapan  Batas-batas  Detail  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat  Baduy  di  Desa  Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.
Guna  menghindari  perselisihan  dan  kesimpangsiuran  dari  kepentingan  perorangan maka  ulayat  dimaksud  tidak  boleh  disertipikatkan  (Pasal  11).  Padahal  pendaftaran  tanah ulayat melalui sertipikat  hak bersama bukan  hal baru, dan  tidak ada yang melarang. Tanah ulayat MHA merupakan salah satu objek PTSL (Sumardjono, Maria S.W, 2022).

## 3. Pengakuan hak ulayat dalam sertipikat di Sumatera Barat
a. Ulayat: Yurisdiksi terkait Sako dan Pusoko sebagai warisan leluhur
Kata  “ulayat”  pada MHA  di  Sumatera  Barat digunakan  untuk  membedakan  wilayah kekuasaan ( yurisdiksi ) (Sumardjono, 2020) sebuah nagari, suku atau kaum. Kekuasaan sebagai harta warisan tidak  berwujud  merupakan suatu  kebesaran, title atau s ako. Sedang wilayah (teritorial) sebagai  harta  warisan  berwujud  merupakan  obyek  kekuasaan  disebut pusoko . Dalam konsep sako (kekuasaan) tidak berarti masyarakat menguasai dan menduduki obyek ( pusoko) secara  nyata,  namun  ‘menguasai’  secara  abstrak  dengan  klaim  batas  kekuasan melalui simbol-simbol alam. Hakekat kewenangan menguasai berisi kewajiban sosial dengan tanggung jawab mengurus dan mengelola kepentingan publik, ditugaskan kepada pemimpin adat yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari) atau Rajo, Penghulu, dan Mamak Kepala Waris. Dalam konsep  ini, wilayah  (tanah  ulayat)  merupakan pusako milik basamo (komunal)  yang  tidak terpisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi, namun setiap anggota dapat menggunakan selama untuk memenuhi kehidupan.
Merujuk Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  No.  16/2008  tentang  Tanah  Ulayat  dan Pemanfaatannya, terdapat  ulayat nagari, ulayat rajo, ulayat suku,  dan ulayat  kaum.  Tanah ulayat nagari, suku, dan kaum sama-sama merupakan kepemilikan basamo, namun berbeda yurisdiksi  dan  pengelolaannya.  Ulayat nagari pada  daerah darat ( dareh ) dikelola  oleh  KAN
102    Tunas Agraria, 6 (2), 93-109, Mei 2023
sedang ulayat rajo untuk  daerah rantau dikelola oleh Rajo . Namun, ulayat rajo di Kabupaten Dharmasraya dan  Kabupaten  Pasaman dikuasai oleh anggota/kerabat pewaris rajo dikelola oleh laki-laki tertua. Ulayat suku merupakan kepemilikan basamo oleh hanya anggota suku tertentu, dikelola mamak kepala suku . Ulayat kaum merupakan kepemilikan basamo anggota kaum  tertentu,  dengan  status ganggam  bauntuak pagang  bamansiang oleh  anggota satu kaum, dikelola oleh Mamak Kepala Waris (MKW) .
b. Pensertipikatan  tanah ulayat Nagari dan ulayat Rajo melalui pemberian hak
Ulayat  Nagari  atau  Rajo  dapat  dimohon  masyarakat  dengan  syarat  mengisi  adat selanjutnya dibuat dokumen  pelepasan. Dokumen pelepasan dalam bentuk  Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (SK  KAN) untuk  ulayat nagari atau Surat Pernyataan Pemberian Hak Tanah Ulayat Rajo oleh ‘Pucuk Adat’ untuk ulayat Rajo. Dokumen tersebut digunakan sebagai syarat permohonan  pensertipikatan.  Bentuk  pelepasan  ini  dapat  dimaknai sebagai bentuk pelepasan  hak  atau  pelimpahan  pemilikan.  Berdasarkan ketentuan  UUPA,  Nagari sebagai persekutuan  hukum masyarakat adat mempunyai hak menguasai yang identik dengan tanah negara, bukan hak kepemilikan sehingga SK KAN atau Surat Pernyataan Pemberian Hak Tanah Ulayat Rajo merupakan  dokumen  pengalihan hak  penguasaan.  Sebagai imbalan menerima pengalihan  hak  penguas aan,  wajib  membayar  ‘ adat  diisi  limbago  dituang’ (semacam rekognisi) dipersamakan dengan nilai ganti kerugian. Dengan ganti rugi ini berarti mengakui hak keperdataan tanah ulayat. Namun, dokumen pelepasan hak menyimpang dari ketentuan pasal 131 PMNA/KBPN No. 3/1997, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan, atau Camat, atau Notaris, atau Lembaga Pertanahan dalam kegitan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam hal SK KAN atau Surat Pernyataan Pemberian Hak Tanah Ulayat Rajo dimaknai sebagai  surat  pelimpahan  hak  kepemilikan,  seharusnya  pensertipikatan  melalui  konversi sebagaimana pensertipikatan tanah ulayat kaum.

## c. Pensertipikatan  tanah ulayat kaum melalui konversi
Berbeda  dengan  pendaftaran  ulayat  nagari/rajo,  untuk  ulayat  kaum  disertipikatkan menjadi HM melalui konversi dan beragam subyek hak. Untuk itu bahasan berikut difokuskan mengenai  masalah  konversi  tanah  kaum  menjadi  HM,  dilanjutkan  pembahasan  masalah subyek haknya.
Pertama , masalah konversi tanah ulayat kaum menjadi hak milik. Pelaksanaan konversi dimaksud  diduga  didasarkan  pada  Surat  Edaran  dari  Kakanwil  tahun  1992  yang memerintahkan  kepada  kepala  kantor  setempat  agar tanah  ulayat  yang  didaftarkan  oleh perorangan  diproses  melalui  penegasan  hak.  Adanya  perintah  penegasan  hak,  dapat ditafsirkan bahwa otoritas pertanahan mengakui tanah ulayat sebagai jenis hak lama. Hanya saja pelaksanaan konversi (penegasan) tanah kaum menjadi HM, tidak sejalan dengan UUPA. Berdasarkan Pasal VI Bagian Kedua Ketentuan-ketentuan  Konversi UUPA, ganggam bauntuik dipersamakan atau mirip dengan HP sehingga diamanatkan dikonversi menjadi HP. Dalam hal ini, tidak ada penjelasan HP dimaksud di atas tanah apa serta siapa subyeknya. Dengan asumsi tanah ulayat merupakan hak menguasai negara (identik  dengan tanah negara), maka dapat
Guntur, Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia … 103
ditafsirkan bahwa HP hasil konversi tersebut berada di atas tanah negara. Dengan demikian, pensertipikatannya  melalui  konversi  kiranya  sudah  sesuai  karena  tanah  ulyat  kaum merupakan hak  lama, namum konversi  atau  mengubah status  tanahnya  yang tidak  setara. Tanah  ulayat  kaum  sesungguhnya  kepunyaan  (keperdataan)  oleh  masyarakat (komunitas) anggota  kaum  secara  komunal,  sedangkan  masing-masing anggota  kaum  secara individu (keluarga inti) diberikan hak pemakaian yang disebut ganggam  bauntuik atas ulayat kaum. Dengan  analogi  tersebut,  konversi  hak  pemakaian  ( ganggam  bauntuik) kepada  masing- masing individu  (keluarga inti) yang diamanatkan UUPA  dipandang  wajar (konversi  haknya setara), hanya saja masih menyisakan masalah yaitu kenapa HP hasil konversi menjadi HP atas tanah  negara.  Jika  HP  hasil  konversi  berada  di  atas  tanah  negara,  dapat  ditafsirkan kepemilikan  (keperdataan)  oleh  komunitas  kaum  menjadi  hilang,  beralih  menjadi  tanah negara. Beralihnya tanah ulayat menjadi tanah negara inilah yang diduga tidak diinginkan oleh MHA  setempat  dan  diamini  otoritas  pertanahan.  Oleh  karena  itu,  pensertipikatan  tanah ulayat kaum dilakukan melalui konversi dengan status tanah HM.
Sesungguhnya  masyarakat  (komunitas)  kaum  dapat  dibedakan  menjadi:  a)  sebuah persekutuan  hukum,  dan  b)  masyarakat  sebagai  individu.  Sebagai  sebuah  persekutuan hukum, kaum merupakan persekutuan(komunitas) masyarakat adat yang memiliki aset tanah ulayat bersifat komunal.  Subyek kepemilikan ulayat kaum adalah komunitas kaum itu sendiri. Sedangkan  hak pemakaian ( ganggam  bauntuik) oleh  individu  anggota persekutuan.  Dalam konteks  hukum  pertanahan,  dapat  ditafsirkan bahwa  ulayat dapat  diberikan dengan  suatu hak atas tanah primer dan dapat dilekati dengan hak skunder.  Dengan analogi ini, konversi tanah  ulayat  tidak  akan  mengakibatkan  kepemilikan  beralih,  sekaligus  tidak  memutuskan hubungan  keperdataannya.  Untuk  itu,  perlu  dibuat  kebijakan  agar  konversi  ulayat  kaum dengan cara:  a) konversi hak primer dengan subyek  persekutuan (komunal) kaum, sekaligus b) konversi ganggam  bauntuik menjadi hak sekunder  (HP/HGB) di atas hak  primer dengan subyek individu anggota kaum.
Kedua, pensertipikatan  tanah  kaum menjadi milik perorangan (atau bersama). Dalam realitas  pensertipikatan  tanah  kaum,  terdapat  variasi  pola  penulisan  subyek  hak  pada sertipikat  yaitu:  1)  Nama  dan  kedudukan  sebagai  MKW;  2)  Nama,  kedudukan  dan  nama seluruh anggota; 3) Nama seluruh anggota kaum; dan 4) Satu nama yaitu nama laki-laki atau nama  perempuan.  Terhadap  variasi  pola  penulisan  subyek  tersebut  dapat  dijelaskan sebagaimana bahasan berikut.
(1) Penulisan  nama  dan  kedudukan  (pola  1)  dapat  dilaksanakan  dengan  mengacu tatalaksana  pensertipikatan  tanah  wakaf  yaitu  mencatat  nama  pengelola  tanah wakaf yaitu Nazhir, namun Nazhir bukanlah pemilik tanah wakaf. Penulisan subyek hak  kepemilikan  hasil  konversi  tanah  kaum  perlu  diatur  dengan  mengadopsi ketentuan tersebut.
(2) Penulisan nama MKW dan nama seluruh anggota kaum (pola 2) atau nama seluruh anggota kaum  (pola  3)  atau ditulis  satu  nama (pola  4),  dapat  ditafsirkan  bahwa subyek  hak adalah nama-nama yang tercantum pada sertipikat. Dengan demikian
dalam  konversi  sekaligus  terjadi  peralihan  kepemilikan  dari  milik komunal oleh kaum menjadi milik pribadi (seorang) atau milik bersama. Demikian juga dengan melihat riwayat kepemilikan pada buku tanah, dokumen ranji dan subyeknya  laki- laki (pola 4) dapat  diduga  pensertipikatannya  melalui konversi  disertai peralihan kepemilikan karena pewarisan dengan menggunakan hukum  waris nasab (Islam). Menurut  hukum  waris  adat ( sabab), ulayat kaum  termasuk  pusako  tinggi bukan milik pewaris  ( mamak ) tetapi milik basamo .  Pusaka  tinggi  bukan  harta  pewaris, bukan hak milik mamak, namun merupakan hak pemakaian.
Berdasarkan  bahasan  di  atas,  pensertipikatan  tanah  ulayat  kaum  melalui  proses konversi  sudah  sesuai  dengan  UUPA,  namun  substansi  konversinya  yang  perlu diluruskan. Dalam  (tanah)  ulayat  kaum  hakekatnya  terdapat  subyek  kepemilikan  hak  primer  oleh komunitas kaum, serta terdapat juga subyek hak pemakaian oleh individu (atau keluarga inti) yang  bersifat  sekunder  karena  berada  di  atas  hak  primer. Agar  proses  konversinya  tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan dan mengubah status tanah yang setara, maka perlu memperhatikan secara seksama masalah subyek hak dan jenis hubungan hukum  dari tanah ulayat secara teliti dan benar serta sesuai kenyataan di lapangan.
4. Pensertipikatan tanah Druwe desa di Bali menjadi hak milik desa Pakraman
a. Warisan budaya desa Pakraman dan tanah Druwe Desa
Pengaturan  tanah  adat  oleh  komunitas  adat  di  Bali  sudah  ada  sejak  lama. Desa Pakraman dan tanah druwe desa , sebagai warisan merupakan kekayaan budaya. Agar warisan budaya  ini  tidak  semakin  tergerus  perlu  pengelolaan  secara  proaktif.  Sebagai  upaya memperkuat keberadaan warisan budaya tanah druwe desa tersebut telah terbit Perda Desa Pakraman .  Keberadaan  tanah druwe  desa sangat  terkait  dengan  fungsi  keagamaan dapat diamati  dari  kewajiban  “ ngayahang ”  sebagai  imbalan  atas  tanah  yang  diberikan  kepada krama .  Kewajiban  dimaksud  dapat  berupa ayah-ayahan atau pawedalan terhadap Parahyangan dan Palemahan.
Tanah Druwe  Desa mengandung  hak  kepunyaan  para krama  secara  komunal serta mempunyai  kewajiban  mengelola  dan  mengatur,  pemeliharaaan  dan  penggunaannya. Melalui tanah druwe desa terjadi hubungan yang saling memberi dan saling menerima antara desa  pakraman dengan krama . Desa  Pakraman wajib  menjamin  kelangsungan  hidup  dan kebutuhan  sosial atau ekonomi krama dengan cara memberikan hak garap atas tanah druwe desa. Sebagai imbalan atas pemberian ini maka krama wajib ngayah kepada desa pakraman. Hubungan  resiprokal ini merupakan sarana untuk  menjaga kelestarian warisan budaya desa pakraman dan tanah druwe desa .
b. Pengakuan kepemilikan melalui konversi hak lama
Konstitusi  sudah  memfatwakan  keberadaan  MHA  (Sumardjono,  2020),  tentu  juga termasuk keberadaan komunitas desa pakraman di Bali termasuk kepemilikan tanah druwe desa .  Tanah druwe  desa berfungsi  sebagai  tempat  tinggal,  mencari  makan  dan  sarana pelestarian keajegan eksistensi desa  pakraman .  UUPA  mengakui hak  ulayat  dengan syarat
Guntur, Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia … 105
tertentu  dan belum diatur secara khusus.  Secara de facto tanah druwe desa sampai dengan saat ini masih eksis, hanya perlu dibawa ke dalam pengaturan hukum nasional. Tanah druwe desa merupakan hak tanah adat lama yang sudah terindividualisasi, tidak dimaksudkan untuk dialihkan menjadi milik krama secara perorangan, namun tetap menjadi milik desa pakraman, sehingga dapat  didaftarkan  melalui konversi  hak-hak  lama.  Dalam hal  tanah druwe  desa dikonversi  menjadi hak  milik, tidak menyebabkan  hilangnya sifat hak ulayat, sifat  komunal tetap melekat pada HM.
Hakekat konversi UUPA adalah mengubah status tanah druwe desa menjadi status HM. Sesuai  dengan  arti kata druwe yaitu gelah atau  milik, maka tanah druwe desa merupakan kepemilikan secara komunal oleh desa pakraman . Oleh karena saat UUPA diundangkan, desa pakraman belum  ditunjuk  sebagai  subyek  HM  sehingga  belum  dapat  (tertunda) pendaftarannya.  Pendaftaran  tanah druwe  desa baru  dapat  dilakukan  setelah  penunjukan subyek  HM  yaitu  Pura  berdasarkan  Keputusan  MDN  No.  SK.556/DJA/1986  dan Desa Pakraman berdasarkan Kepmen  ATR/KBPN  No.  276/KEP-19.2/X/2017.  Hanya saja terdapat beberapa  catatan  penting  saat  pensertipikatan  tanah druwe  desa melalui  PTSL  yaitu:  1) lokasinya  cenderung  sporadis  diduga  karena  mengutamakan  target  jumlah  (kuantitas) sertipikat;  2)  obyek  penerbitan  sertipikat  berdasarkan  bidang-bidang  tanah  penguasaan tanah  oleh krama .  Bidang  tanah  dengan  subyek  sama  (yaitu  desa  pakraman),  obyek berhimpitan dan status hak milik sama diterbitkan  beberapa sertipikat berdasarkan bidang - bidang  penguasaan  oleh  krama;  dan  3)  penulisan  subyek  hak  ( desa  pakraman )  dalam sertipikat  tidak  seragam.  Variasi  penulisan  subyek  hak  yaitu:  (1)  ditulis  nama krama (penggarap) diikuti  kata:  “ KRAMA PENGAREP ”  serta  nama  dan  kedudukan desa  pakraman untuk  tanah pekarangan  desa ;  (2) ditulis nama desa  pakraman dan  kedudukan desa pakraman untuk  tanah ayahan  desa, dan (3) ditulis: “nama Pura dan nama desa pakraman” untuk tanah Pura.
Dalam upaya tetap menuju pada kepastian kepemilikan, semestinya dalam penerbitan sertipikat tetap  berdasarkan  fakta hukum  kepemilikan oleh desa  pakraman. Dalam hal ini, dalam sertipikat ditulis nama dan kedudukan desa  pakraman atau nama pura diikuti  nama desa pakraman. Agar penguasaan tanah oleh krama juga mempunyai kepastian, maka selain diterbitkan  sertipikat  HM,  perlu  juga  (sekaligus)  diterbitkan  hak  lain  di  atas  HM Desa Pakraman . Misalnya diterbitkn HP di atas HM desa pakraman untuk tanah ayahan desa atau HGB di atas HM untuk  tanah pekarangan desa), sesuai jenis penggunaannya. Dalam rangka akselerasi PTSL perlu ada trobosan dengan mambuat peraturan perundangan yang mengatur antara lain:
(1) Penerbitan sertipikat HM (induk/primer) dengan subyek desa pakraman , sekaligus penerbitan sertipikat HP/HGB dengan subyek krama , sebagai hak sekunder di atas HM desa pakraman .
(2) Pengaturan  alas  hak  penerbitan  hak  sekunder  dapat  dilakukan    dengan  akta  di bawah  tangan,  pengecualian  dari  Pasal  23  PP  No.  24/1997.  Kemungkinan  ini dilakukan mencontoh  penyederhanaan proses perubahan hak tertentu (Kepmeneg
Agraria/KBPN  No.  15/1997,  sehingga  pesertipikatan  dilaksanakan  dengan  satu langkah antara penerbitan hak primer sekaligus penerbitan hak sekundernya.

## Penutup
Tanah  adat  sebagai  warisan  budaya  yang  berwujud,  sekaligus  bagian  dari  sebuah institusi sosial merupakan satu kesatuan komunitas yang tidak terpisahkan. Agar budaya dan lembaganya tetap eksis, maka kepemilikan tanah dapat dilakukan oleh MHA secara komunal, sedangkan  penguasaan  dan  pemanfaatan  bidang-bidang  tanah  dapat  diberikan  kepada anggota komunitas  sesuai  maksud,  tujuan  dan  peruntukannya.  Dengan berpedoman  pada UUPA,  sesungguhnya  tanah-tanah  adat  dapat  dianalogikan  sebagai  hak  lama  sehingga konversinya  sudah  terjadi  saat  diundangkan  UUPA.  Kesungguhan  pengakuan  dan perlindungan  tanah  adat  perlu  dikonkritkan  melalui  pengadministrasian  formal  agar keberadaannya  memenuhi  unsur-unsur  utama kepastian  hak  yaitu  subyek/pemegang  hak, obyek hak (letak dan batas), serta apa jenis hubungan hukum dengan beberapa catatan.
Pertama ,  subyek  hak  (komunal)  merupakan  pihak  yang  berkepentingan  sebagai persekutuan  hukum  dari komunitas  adat. Terdapat perbedaan antara kepemilikan komunal dan  kepemilikan  kolektif  (bersama).  Kepemilikan  komunal  merupakan  kepemilikan  oleh kelompok/komunitas  adat yang hidup  bersama dalam suatu  wilayah (adat) baik geneologis dan/atau territorial, dengan hubungan timbal balik yang intensif dan teratur. Semua anggota komunitas  adat  dapat  mengakses  tanah  adat  secara  terbuka  (setelah  memberitahukan kepada pemimpin adat). Jika ada anggota adat ke luar dari komunitas adat, maka tidak dapat menuntut  bagian dari kepemilikan komunal, karena kepemilikan bersifat umum ( commons ), tidak  terpisahkan  dan  tidak  terbagi-bagi. Dalam  kepemilikan  bersama  (kolektif)  berdasar perikatan sementara, bagian kepemilikan tanah dapat  dipisahkan  sesuai besar/kecil modal perolehan.  Dalam hal  komunitas  adat  belum  ditunjuk  sebagai  subyek  hak,  kiranya  dapat mengacu  pada  teknis  pencatatan  nama  Nazhir  pada  sertipikat  tanah  wakaf.  Untuk  itu, diperlukan  kebijakan  yang  memungkinkan  nama  pengelola  tanah  adat  dapat  dicatatkan dalam sertipikat, walaupun nama dimaksud tidak sebagai subyek hak.
Kedua , dengan mengacu pasal 4 UUPA  maka tanah ( permukaan bumi) dapat sebagai obyek  pendaftaran  hak  (Pasal  19  UPA).  Adanya  peluang  pendaftaran  kepemilikan  secara formal, perlu lebih dahulu dipastikan batas dan letaknya secara kontradiktur delimitasi baru pelaksanaan pengukurannya  secara kadastral. Ketiga , dalam hak ulayat terdapat hubungan hukum berdimensi publik sekaligus perdata serta hubungan terkait penggunaan/pemanfaatan.  Kepemilikan  tanah  adat  adalah  oleh  komunitas  adat  secara komunal yang tidak terbagi dan terpisahkan. Kepemilikan tersebut diarahkan untuk mengatur penggunaan  dan  pemanfaatan oleh  anggota komunitas  secara pribadi (keluarga).   Dengan mengacu kebijakan pembebanan  hak dengan  hak atas  tanah lainnya (Pasal: 23,  37 dan  41 UUPA),  maka  terhadap  tanah  adat  yang  sudah  ditegaskan  hak  primernya  dengan  subyek komunitas  adat,  di  atasnya  dapat  dibebani  dengan  hak  sekunder  (HGB  atau  HP)    yang subyeknya  anggota  individu-individu  komunitas.  Subyek  pengguna/pemanfaat  secara fisik
tidak  mempunyai  hubungan  kebendaan  secara  pribadi,  tetapi  hanya  memakai  dan memanfaatkan tanah milik komunal. Sejalan dengan penerapan azas sederhana (Pasal 2 PP No. 24/1997), kiranya perlu dibuat kebijakan dalam penerbitan hak kepemilikan komunal (hak primer) sekaligus penerbitan hak sekunder di atas hak milik komunal secara bersamaan, dan kebijakan yang tidak mewajibkan adanya Akta PPAT (sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997).
Keempat , bentuk  perlindungan  kepemilikan tanah  adat dilakukan  dengan  pengakuan dan  registrasi.  Dalam  pensertipikatan  tanah  adat  tidak  serta  merta  akan  menghasilkan penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  yang  baik  atau  tidak  ajaib  yang  langsung  dapat menyelesaikan sengketa atau terbebas dari konflik, tetapi pensertipikatan merupakan sarana atau  alat  untuk  membantu  mengadministrasikan  bidang-bidang  tanah  untuk  berbagai keperluan. Manfaat pendaftarannya yaitu adanya jaminan kepastian/keamanan bagi subyek kepemilikan (MHA secara komunal) dan subyek pemakai tanah. Skema pengakuan (dalam arti declaratoir )  dan  perlindungan  formal  (hukum-administrasi)  melalui  pendaftaran  hak  dan diterbitkan  sertipikat  mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  konversi  UUPA  serta  merujuk putusan  MK No.  35/PUU/X/2012.  Agar konversi  tidak  mengubah  bentuk  hubungan  hukum dari subyek  hak kepemilikan komunal dan subyek  hak pemakaian oleh individu, maka perlu dilakukan ajudikasi secara teliti berdasarkan riwayat perolehan dari aspek yuridis (alas hak), juga (utamanya) kajian sosiologis-empiris.
Sebagai penghujung  tulisan, maka dalam upaya merealisasikan amanat Pasal 19 UUPA diperlukan antara lain:
1. Pendaftaran  tanah  adat  dilakukan  melalui proses  konversi  karena  dalam UUPA, konsep  tanah  adat hanya  digunakan  sebagai konsep  HMN dan  tanah  adat tidak serta merta menjadi HMN tetapi berada di bawah HMN.
2. Adanya perbedaan dalam menafsirkan aturan maupun terbatasnya petunjuk teknis pendaftaran  tanah  adat  membuat  keniscayaan  dalam  mewujudkan  kepastian hukum  kepemilikan seluruh  bidang tanah,  potensi  terjadi kesalahan administrasi dalam produk  (sertipikat)  dan  MHA  merasa  tidak  mendapatkan  perhatian  yang cukup dari Negara.
3. Adanya  peluang  pendaftaran  tanah  ulayat/adat  dengan  tetap  mengupayakan pencermatan  antara  lain:  1)  dalam  menentukan  subyek  hak  kepemilikan  dan subyek  hak pemakai tanah adat, 2) dimensi bentuk  hubungan  hukum kepemilikan dan  pemakaian,  dan  3)  batas-batas  bidang  yang  menggunakan  batas  alam atau batas abstrak.

## Daftar  pustaka
Aspriani, D. A. O. (2013). Status Kepemilikan Tanah Druwe Desa di Bali (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Guntur,  .I.  G.  Widowati,  Dyah  Ayu,  Luthfi,  Ahmad  Nashih.  (2014). Pengakuan  dan Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat . Lisma,  S.  V.  (2014). Tinjauan  Pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Kalteng  Nomor  13/2009 tentang  Tanah  Adat  dan  Hak-Hak  Adat  di atas  Tanah  di Kecamatan Bukit  Batu, Kota Palangkaraya [Skripsi]. Universitas Palangkaraya.
Loupatty,  P. I.,  Sembiring, J.,  & Luthfi,  A. N.  (2019). Keragaman Sistem  Hukum  Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah Studi  Pelaksanaan PTSL di Ohoi Ngabub dan Ohoi Sathean, Provinsi Maluku. Tunas Agraria, 2(2), 1-21.
Maunati, Y. (2004). Identitas Dayak Komudifikasi dan Politik Kebudayaan . LkiS.
Nugraha, S., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah. Tunas Agraria , 3 (2). https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.106 .
Rai, I. K. S. A., Mujiburohman, D. A., & Mujiati, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Hak  Komunal  Desa Adat  di  Alapsari, Buleleng, Bali. Publikauma:  Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 10(1), 19-29.
Rachman, N. F.,  & Siscawati, M. (2014).  Masyarakat Hukum  Adat  Adalah Penyandang  Hak,
Subjek  Hukum  dan  Pemilik Wilayah Adatnya:  Memahami secara kontekstual  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  atas  pekara  nomor  35/PUU-X/2012. Suplemen Wacana , 33 (XVI).
Sugianto, B. (2017). Pendaftaran tanah adat untuk mendapat kepastian hukum di Kabupaten Kepahiang. Jurnal Panorama Hukum, 2(2), 131-148.
Sudantra,  I.  K.  (2018).  Implikasi  Keputusan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  276/KEP- 19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan  Tanah Milik Desa Pakraman. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4), 546-564.
Sumardjono,  M.  S.  (2020). Agenda  yang  Belum Selesai:  Refleksi  atas  Berbagai  Kebijakan Pertanahan . Fakultas Hukum UGM.
Sumardjono,  M.  S.  (2022).  Menuntaskan  Pendaftaran  Tanah  Melalui  Pendaftaran  tanah Sistematik Lengkap (PTSL), Hambatan dan Alternatif Jalan Keluarnya. Seminar Nasional Memperingati Hari Agraria Dan Tata Ruang Nasional 62 Tahun UUPA . Sumardjono,  M. S.  W. (2022). Pengaturan  Pertanahan  Pasca  Putusan  MK  Nomor 91/PUU- XVIII/2020 Antara Dua Pilihan . Fakultas Hukum UGM.
Tjilik Riwut. (2007). Kalimantan membangun: alam dan kebudayaan . NR Publishing.
Vidawati, T. (2009). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  (Studi Kasus pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau Kalimantan Barat) . Universitas Diponegoro.
Guntur, Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia … 109
Warman, K., & Andora, H. (2014). Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera  Barat. Mimbar Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, 26(3), 366-381.
Wiguna, M. O. C. (2016). Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Penguasaan Tanah  Prabumian  Berdasarkan Konsepsi  Komunalistik  Religius di  Bali. Jurnal  Hukum Novelty, 7(2), 182-195.