Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 2, No. 1, Edisi Januari – Juni 2022, pp.12-25 Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penulis:
Irfan Setiawan 1 , Rahmawati Sururama 2 , Ismail Nurdin 3
Afiliasi:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia 1,2,3 Email: irfansetiawan@ipdn.ac.id 1 , rahmawati_sururama@ipdn.ac.id 2 , ismail_nurdin@ipdn.ac.id 3
©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380
*Penulis Korespondensi Irfan Setiawan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: irfansetiawan@ipdn.ac.id Diterima: 15 Maret 2022 Direvisi: 11 April 2022 Publikasi Online : 25 Juni 2022

## Abstract
The implementation  of  government  organization requires a  lean  and  flexible bureaucracy  to  provide quality and  non-rigid public services. The research aims to analyse the steps in simplifying government organization and implementing simplification of organizational structures in  Minister of Administrative  and Bureaucratic  Reform. The  method used  in this research is qualitative descriptive by collecting data through interviews, observations, and documentations according to the theme studied. The result shows that the steps conducted by the Minister comprises regulatory preparation activities, arrangement for position map  formations  and  socialization  to  all  employees  in  the  minister  environment.  In  implementing  of  simplifying  the organization  in  Minister  of  Administrative  and  Bureaucratic  Reform,  well-implemented  policy  are  produced  from  food communications, adequate resources, well-conducted disposition, and available bureaucratic reform.
Keywords: Policy Implementation; Organizational Simplification; Structural Officer; Functional Officer

## Abstrak
Penyelenggaraan  organisasi  pemerintahan  memerlukan  birokrasi  yang  ramping  dan  fleksibel  agar  dapat memberikan pelayanan publik yang berkuliatas dan tidak kaku.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Langkah-langkah  dalam  penyederhanaan  organisasi  pemerintahan,  dan  implementasi  penyederhanaan struktur organisasi di Kementerian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif  dengan  mengumplukan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  sesuai  tema  yang diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  langkah-langkah  yang  dilakukan  Kementerian  meliputi kegiatan penyiapan peraturan dan penataan formasi peta jabatan, serta kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai  di  lingkungan  kementerian.  Pada  proses  implementasi  penyederhanaan  struktur  organisasi  di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi, faktor komunikasi jelas, sumber daya  memadai,  disposisi  yang  terlaksana  dan  struktur  birokrasi  tersedia  sehingga  menghasilkan penyelenggaraan kebijakan yang terlaksana dengan baik.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Penyederhanaan Organisasi; Pejabat Struktural; Pejabat Fungsional
PENDAHULUAN Suatu lembaga
Negara dalam menjalankan  fungsinya  tentunya  terikat  dalam sistem  organisasi  pemerintahan  yang  memiliki hierarki  ataupun  jenjang  yang  panjang  hingga sampai  pada outputnya yang  terkesan  kurang fleksibel dan kurang efisien, proses penyelenggaraan  pemerintahan  ini  berdasarkan dengan  peraturan  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah. Namun hal tersebut memunculkan opini  publik  bahwa  organisasi  pemerintahan yang  ada  khususnya  di  Indonesia  sangat  rumit dan  cenderung  berbelit-belit  (Subroto  et  al., 2021)(Subroto  et  al.,  2021;  Wastuhana  & Werdiningsih, 2021).
Beberapa alasan yang dapat kita cermati dari  rumitnya  kondisi  birokrasi  yang  ada  di Indonesia  adalah  prosedur  pelayanan  ataupun prosedur kerja yang berhierarki, kualitas sumber daya manusia, sistem dan tata kerja yang masih kaku  (Andhika,  2018),  foedalistik  pada  budaya kerja  masih  terasa  kuat  (Dewabrata,  2020), mental  dan  moral  kepemimpinan  yang  masih rendah  (Sari,  2019)  dan  cenderung  tidak visioner,  serta  struktur  organisasi  yang  besar. Hal ini membuat penyelenggaraan pemerintahan yang masih kurang efektif.
Faktor-faktor  yang  menjadi  alasan rumitnya  birokrasi  di  Indonesia  salah  satunya struktur organisasi yang besar dan sumber daya manusia  yang  kurang  berkualitas,  namun  bila dilihat  melalui  perspektif  Weberian,  jika birokrasi tidak seimbang dengan “perolehannya”,  maka  birokrasi  tersebut  tidak rasional  lagi  (Thoha,  2003).  Jadi  bila  struktur organisasi  memiliki  hierarkhi  yang  lebar  dan panjang,  banyak  yang  didudukkan  menjadi pejabat  namun  kurang  imbang  dengan pekerjaaannya,  sehingga  akan  didapati  suasana yang  kurang  rasional  dalam  organisasi pemerintahan tersebut.
Konsep  dasar  organisasi  pemerintahan tidak  jauh  berbeda  denga  konsep ”The Theory of Social  and Economy  Organization” (Weber,  1947) yang  mengemukakan  konsep  dikenal  tipe  ideal birokrasi  modern.  Model  ini  banyak  menjadi rujukan  dan  diterapkan    dipelbagai  negara, termasuk  pada  organisasi  pemerintahan  di Indonesia.
Birokrasi  merupakan  sebuah  organisasi dalam  pemerintahan  yang  merupakan  rantai administrasi  untuk  mendukung  pencapaian tujuan pemerintahan itu sendiri, yaitu pelayanan kepada  masyarakat.  Organisasi  yang  baik, efektif,  efisien  serta  sesuai  dengan  kebutuhan, harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan dalam  organisasi  tersebut  dengan  kata  lain birokrasi yang baik harus didasarkan pada asas- asas yang diterapkan.
Berbicara  mengenai  konsep  organisasi pemerintahan  tentunya  tidak  lepas  dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak roda  birokrasi (Hahury,  2021) yang  mempunyai peran  sesuai  dengan  tupoksi  di  bidang  kerja masing-masing.  Sebagaimana  diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa untuk membangun aparat pemerintahan yang profesional,  berintegritas,  bebas  KKN  dan memiliki  kualitas  untuk  menyelenggarakan pelayanan  pemerintahan  dalam  mencapai  cita- cita  NKRI  sebagaimana  yang  tertuang  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut, Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia, mengeluarkan  kebijakan  untuk  memangkas organisasi pemerintahan di Indonesia. Kebijakan  tersebut  disampaikan  pada  pidato pelantikannya  pada  hari  Minggu  tanggal  20 Oktober  2019,  mengenai  penyederhaaan struktur  organisasi  pemerintahan  menjadi  2 level  saja  dan  kemudian  mengalihkannya  pada jabatan  fungsional  yang  menghargai  keahlian dan kompetensi.(Aida, 2019)
Kebijakan  penyederhanaan  struktur tersebut dapat menghasilkan struktur organisasi pemerintahan  yang  lebih  ramping  dan memangkas  kebuntuan  birokrasi  yang  berbelit- belit (Abdussamad, 2020; Mahsyar, 2011; Nardi, 2020).  Kebijakan  ini  mulai  dilaksanakan  paling lambat  Desember  2020  untuk  lingkungan kementerian  dan  lembaga  negara  serta pemerintahan  daerah.  Jabatan  struktural  pada organisasi  pemerintahan  disederhanakan  guna mewujudkan organisasi yang lebih professional,
bertanggungjawab  dan  dinamis.  Aparat  dapat bekerja  dengan  kualitas  yang  terkontrol  pada mutu  organisasi  sehingga  menghasilkan  kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam pelayanan  masyarakat.  Kebijakan  ini  didukung dengan  terbitnya  Surat  Edaran  Nomor  393 Tahun  2019  tentang  Langkah  Strategis  dan Konkret  Penyederhanaan  Birokrasi  yang ditandatangani pada 13 November 2019 lalu.
Penyederhanaan  struktur  organisasi pemerintahan  Indonesia  memangkas  level jabatan  administrator  atau  eselon  III  dan pengawas  atau  eselon  IV  di  tingkat kementerian,  lembaga  dan  pemerintahan daerah.  Pelayanan  pemerintahan  pada  jabatan tersebut  dialihkan  menjadi  jabatan  fungsional. Kebijakan  tersebut  diambil  oleh  presiden Jokowi  untuk  mendinamisasi  pengelolaan birokrasi  agar civil  service bekerja  lebih profesional  dan  berkinerja.  Sementara  tugas- tugas  pelayanan  publik  level  administrator  dan pengawas  yang  dipangkas  digantikan  dengan menggunakan artificial intelligence (Imawan, 2021; Triatmaja,  2019).  Walaupun  dalam  kebijakan tersebut  tidak  semua  pelayanan  pemerintahan pada  level  administrator  dan  pengawas dialihkan  ke  jabatan  fungsional.  Terdapat beberapa pengecualian pada kebijakan penyederhanaan  birokrasi,  yaitu:    yang mempunyai  fungsi  dan  wewenang  serta  tugas- tugas  sebagai  apparat  kewilayahan,    kepala satuan  kerja  yang  mengelola  anggaran,  atau memiliki  kewenangan  bersifat  khusus  yang berdasarkan  usulan  Kementerian,  Lembaga Negara atau pemerintahan daerah.
Dari  data  yang  ada  441.148  orang  yang ada  pada  tingkatan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi, Administrator, dan Pengawas serta Pelaksana di seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah  yang  terkena  penyederhanaan  struktur organisasi. Kemenpan-RB telah menginventarisasi  total  pejabat  administrator, pengawas  dan  pelaksana  yang  masuk  dalam program  penyederhanaan  struktur  (Angriani, 2019),  masing-masing  terbagi  menjadi,  jumlah administrator  yakni  98.947,  pengawas  327.771, dan pelaksana V 14.430.
Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
menghapus  623  jabatan  administrator  dan pengawas  serta  melantik  menjadi  pejabat fungsional  yang  terdiri  dari  125  Analis Kebijakan,  41  Analis  Kepegawaian,  25  Analis Pengelolaan  Keuangan  APBN,  24  Arsiparis,  3 Asesor  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur,  11 Auditor,  58  Pamong  Budaya,  21  Peneliti,  59 Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa, 28
Pengembang  Teknologi  Pembelajaran,  19 Perancang  Peraturan  Perundang-undangan,  2 Perekayasa,  103  Perencana,  45  Pranata Hubungan Masyarakat, 16 Pranata Komputer, 2 Pustakawan, 8 Statistisi, 5 Widyaiswara, serta 37 Widyaprada (Kemendikbud.go.id, 2020).
Namun  beberapa  pertimbangan  dalam penyederhanaan organisasi yaitu kriteria jabatan administrator  mana  yang  dapat  dialihkan  dan yang  tidak  dapat  dialihkan.  Ketersediaan,  dan kesiapan  jabatan  fungsional  perlu  disesuaikan dengan  kompetensi  jabatan  administrator  dan pengawas  yang  akan  dialihkan,  misalkan  juga terkait  dengan  kesesuaian  anggaran  bila dilakukan  pengalihan  jabatan  dimaksud, termasuk proses inpassing jabatan administrator dan  pengawas  yang  beralih  menjadi  tenaga fungsional.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  pula terkait  kedudukan  administrator  dan  pengawas yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  sebagai  kepala wilayah,  kepala  satuan  kerja  yang  memiliki kewenangan tertentu seperti otorisasi, legalisasi, pengesahan,  atau  persetujuan  dokumen, termasuk  juga  apparat  yang  bertanggungjawab dalam penganggaran atau pengguna barang dan jasa.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif  yang  menekankan  pada permasalahan  sesuai  data  dengan  yang  ada  di lapangan  guna  memahami  karateristik  yang terjadi.  Data  diperoleh  melalui  wawancara, observasi dan studi dokumentasi terkait dengan permasalahan  yang  diteliti.  Data  dikumpulkan dan  dianalisis  dengan  memadukan  konsep implementasi  kebijakan  (Edward  III,  1980) yang  deskripsikan  secara  intetraktif  dan  gterus menerus  hingga  jenuh  (Mathew,  Miles  & Huberman,  1992),  dan  tidak  didapatinya  lagi data atau informasi baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberhasilan  implementasi  kebijakan penyederhanaan  organisasi  pemerintahan  yang tertuang  dalam  pidato  kenegaraan  Presiden Jokowi  mensyaratkan  agar  implementor  yang berada di bawahnya dapat memiliki pengetahuan  mengenai  apa  yang  harus dilakukan.  Tujuan  dan  sasaran  kebijakan penyederhaaan  organisasi  pemerintahan  harus mampu ditransmisikan kepada sistem pemerintahan Indonesia yaitu seluruh organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia, baik pada tingkat  kementerian,  Lembaga  dan  juga pemerntahan  daerah.  KemenpanRB  sebagai penentu  gerak  pendayaagunaan  aparatur melakukan  langkah  awal  sebagai  percontohan penyederhanaan organisasi. Tujuan dan sasaran suatu kebijakan penyederhanaan organisasi yang hendak  dicapai,  perlu  diperjelas  dalam  langkah kongkret  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman dalam implementasi kebijakan tersebut.
Kebijakan rasionalisasi birokrasi disampaikan secara rinci mengenai maksud dan tujuan  mengenai  pelaksanaan  rasionalisasi birokrasi  telah  disampaikan  oleh  Bapak Presiden  Jokowi  pada  Hari  Minggu  tanggal  20 Oktober  2019  ketika  memberikan  pidato kenegaraan pada acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bahwa penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Eselonisasi  harus  disederhanakan.  Eselon  I, eselon  II,  eselon  III,  eselon  IV,  agar  tidak kebanyakan,  beliau  mengharapkan  dapat disederhanakan  menjadi  dua  level  saja,  diganti dengan  jabatan  fungsional  yang  menghargai keahlian,  menghargai  kompetensi  (Imawan, 2021).
Penyederhanaan  birokrasi  di  Indonesia merupakan  penyederhanaan  tingkatan  level birokrasi  jabatan  struktural  di  Indonesia  yang selama  ini  terdapat  5  level  menjadi  menjadi  2 level. Kemudian pejabat eselon III-V diarahkan menjadi  pejabat  fungsional  sesuai  dengan kompetensinya  sehingga  dapat  bekerja  secara professional.  Penyederhanaan  birokrasi  pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi  hanya  2  (dua)  level  dan  mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang
berbasis keahlian, keterampilan dan kompetensi tertentu  serta  di  dukung  dengan  penggunaan artificial  inteligen.  Dengan  penyederhaanaan tersebut  pejabat  fungsional  yang  disesuaikan dengan  tingkat  kompetensi  sehingga  dapat bekerja  secara  professional  menurut  fungsi masing-masing.
A. Langkah-langkah  Kemenpan  RB  Dalam Pelaksanaan  Penyederhanaan  organisasi pemerintahan Arahan Presiden Joko Widodo tersebut langsung  ditanggapi  oleh  MenpanRB  dengan menyusun rencana dan melaksanakan penyederhanaan  organisasi  di  Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  dengan  menyisakan  1 jabatan administrator dan 2 jabatan pengawas.
Respon  lainnya  atas  kebijakan  Presiden
Joko
Widodo untuk melakukan penyederhanaan organisasi pemerintahan, KemenpanRB mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB  No.  28/2019  tentang  Penyetaraan Jabatan  Administrasi  ke  Dalam  Jabatan Fungsional.  Peraturan  ini  digunakan  sebagai pedoman  agar  dapat  dipahami  oleh  para implementor baik itu kementerian, lembaga dan pemerintahan  daerah  dalam  penyederhanaan organisasi  sehingga  dapat  mempermudah pelaksanaan peralihan menjadi pejabat fungsional. Selain hal tersebut, aturan ini dapat membantu pendeskripsian mengenai pengembangan  sistem  karier  pegawai  dalam mendukung rasionalisasi organisasi pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan  mampu  terlaksana  melalui penataan karier melalui jalur fungsional.
Penataan organisasi pemerintahan berupa penyederhanaan struktur organisasi dan tata  kelola  merupakan  prinsip  utama  dalam penyederhanaan  organisasi.  KemenpanRB  juga tetap  menfasilitasi  percepatan  penyederhanaan organisasi  pada  kantor-kantor  pemerintah melalui  pengalihan  pejabat  administrator, pengawas,  dan  pelaksana  menjadi  pejabat fungsional.  Dampak  penataan  organisasi  dan kelembagaan  pada  jajaran  pemerintahan tentunya  akan  terasa  pada  pejabat  yang dialihkan dalam jabatan fungsional tersebut.
Maka dari itu, KemenpanRB
mengeluarkan  Peraturan  Menteri  No.  28/2019 tentang  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke Dalam  Jabatan  Fungsional  untuk  memberikan jaminan kepastian dan tata kelola karier pegawai dalam  jabatan  administrasi  dan  pengawas  yang dialihkan  dalam  jabatan  fungsional  tersebut. Kebijakan itu sebagai jawaban kepastian bahwa peluang  pengembangan  karier  sebagai  pejabat fungsional  dapat  tetap  berjalan  sebagaimana menjadi pejabat srtuktural.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Didik  Noordiatmoko,  Ak,  MM.  Asdep Bidang  Perumusan  Kebijakan,  pada  tanggal  4 Agustus  2020,  beliau  menyatakan  bahwa langkah-langkah  yang  dilakukan  KemenpanRB guna  pelaksanaan  rasionalisasi  eselon  yaitu sebagai berikut:
1. Penyiapan  dokumen  pendukung  berupa peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan rasionalisasi
2. Penataan formasi dan peta jabatan.
3. Mengadakan sosialisasi bagi para ASN secara intern organisasi kementerian
4. Menata  struktur  organisasi  dan  tata  kelola pada tiap instansi yang perlu diusulkan untuk perubahan  menjadi  lebih  ramping  dengan penghapusan  jabatan  administrastor,  dan Pengawas yang sesuai dengan kriteria.
5. Mengelola  dan  membina  sistem  karier  serta penilaian  kinerja  pejabat  struktural  dan fungsional.
6. Menguatkan kompetensi manajerial dari para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama atau eselon II yang mengelola pejabat fungsional yang menjadi tanggung jawabnya.
Langkah-langkah  yang  dijalankan  oleh KemenpanRB tersebut adalah menjadi perwujudan  kesiapan  dalam  melaksanakan arahan  Presiden  Jokowi,  untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:
Bagan 1. Langkah-langkah Pelaksanaan Rasionalisasi Eselon
Sumber: Hasil Penelitian, 2020
Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa kemenpanRB  telah  menyiapkan  penataan Pegawai  pemerintahan  menuju  fungsionalisasi jabatan-jabatan  struktural  yang  selama  ini terkesan  kaku.  Sebelum  pidato  Kenegaraan Presiden  Joko  Widodo  pada  Pelantikan Presiden  dan  Wakil  Presiden  yaitu  berupa penyiapan  peraturan  pendukung  berupa peraturan-peraturan pendukung seperti: 1. Peraturan  MenpanRB  No.  42  Tahun  2018 tentang  Pengangkatan  PNS  dalam  Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
2. Peraturan  ManpanRB  No.  28  Tahun  2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
3. Penetapan  Peraturan  MenpanRB  mengenai Jabatan-Jabatan Fungsional
Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa KemenpanRB  telah  melaksanakan  langkah- langkah  konkret  dalam  penyederhanaan birokrasi  dengan  melalui  Penataan  organisasi, Penataan  jabatan  fungsional,  Transformasi jabatan. Hal ini terungkap dalam bahan Deputi SDMA  Penyederhanaan  Birokrasi  dalam kegiatan  sosialisasi  penyederhaan  birokrasi kepada  pemerintah  daerah  dan  lingkungan akademisi,  yang  menyatakan  bahwa  Tindak Lanjut  Arahan  Presiden  Penyederhanaan Birokrasi, sebagai berikut:
1) Penataan Organisasi, meliputi:
a) Menentukan  kriteria  penyederhanaan organisasi.
b) Mengidentifikasi jabatan mana yang dapat atau tidak dapat dialihkan atau dihilangkan.
c) Menyusun  aturan  mengenai  penataan organisasi.
d) Melaksanakan Peralihan
Jabatan Struktural ke Fungsional
2) Penataan Jabatan Fungsional (FJ)
a) Menyesuaikan  regulasi  tentang  JF  yang komprehensif  (menambahkan  informasi faktor jabatan pada tugas manajerial/decision  making,  sehingga  1 jenjang ada beberapa kelas jabatan).
b) Menyelaraskan kelas jabatan: - JF dengan Jab.  Struktural  -  JF  satu  dengan  JF  yang lain
c) Menyusun Peraturan Perundangan mengenai Jabatan & Pangkat ASN.
d) Menyelaraskan  tunjangan  JF  dengan tunjangan  Jabatan  Struktural  (jika  masih dimungkinkan).
3) Transformasi Jabatan
a) Menyusun peraturan perundangundangan penyederhanaan organisasi.
b) Memetakan jabatan dan pejabat struktural yang terkena dampak.
c) Memetakan jabatan fungsional yang dapat dan  dibutuhkan  untuk  menampung peralihan jabatan.
d) Menyelaraskan kebutuhan anggaran setiap instansi pemerintah.
e) Menetapkan masa transisi peralihan.
f) Transformasi  jabatan  dilakukan  secara nasional seluruh instansi pemerintah.
Ketiga  langkah  tersebut  merupakan tindak  lanjut  ini  merupakan  upaya  untuk menuju  organisasi  yang  dinamis  dan  fleksibel yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan efektif dan akuntabel.
B. Implementasi  Penyederhanaan  Struktur Organisasi di KemenpanRB Implementasi  kebijakan  pemerintah dalam  penyederhanaan  struktur  organisasi  di KemenpanRB  dianalisis  dengan  mengunakan konsep Edward III (2003) dengan melihat pada 4 sub indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Dari  segi  komunikasi,  penyederhanaan organisasi  yang  dilaksanakan  di  KemenpanRB telah  dipahami  oleh  para  pegawai  di kementerian  tersebut.  Pegawai  ternyata  telah diinformasikan  rencana  rasionalisasi  birokrasi, utamanya penyederhanaan jabatan administrator  dan  pengawas.  Hal  ini  tertuang dalam  wawancara  dengan  Deputi  bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada tanggal 4 Agustus 2020, Bapak Didik Noordiatmoko, Ak, MM.  Asdep  Bidang  Perumusan  Kebijakan, pada  wawancara  pada  tanggal  4  Agustus  2020 yang  mengatakan  bahwa  penyelenggaraan penyederhanaan  organisasi  telah  direncanakan sebelumnya, bahkan kementerian telah melakukan beberapa kali rapat dan sosialisasi di kementerian.
Dari segi konsistensi informasi kebijakan  rasionalisasi  eselon  di  KemenpanRB dapat dijelaskan keefektifan kebijakan bilamana dilaksanakan  dengan  arahan  dan  perintah  yang jelas.  Walaupun  tugas-tugas  yang  disampaikan kepada  pelaksana  melalui  arahan  yang  jelas, namun  bila  tugas  itu  bertentangan,  maka  tugas tersebut  tidak  akan  dapat  dilaksanakan  oleh para implementator dengan baik.
Dalam
penyelenggaraan penyederhanaan  jabatan  administrator  dan pengawas  di  KemenpanRB,  dalam  hasil wawancara dengan
Bapak Didik Noordiatmoko,  Ak,  MM.  Asdep  Bidang Perumusan  Kebijakan,  pada  wawancara  pada tanggal  4  Agustus  2020  yang  mengatakan bahwa  Kementerian  telah  mengeluarkan Peraturan  MenpanRB  No.  28/2019  tentang Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  Ke  Dalam Jabatan Fungsional. Peraturan tersebut menjadi pedoman  dan  dasar  dari  pelaksanaan  kebijakan yang  strategis  dalam  menciptakan  organisasi pemerintahan  yang  lebih  professional  dan efektif  dalam  menyelenggaran  pelayanan masayarakat..  Bahkan  pada  tahun  2018  telah menyiapkan  aturan  untuk  jabatan  pelaksana  di instansi-instansi pemerintah melalui PermenpanRB Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur  Jabatan  Pelaksana  Bagi  Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Berdasarkan  pedoman  tersebut,  ruang lingkup  penyetaraan  jabatan  dan  peralihan jabatan  pada  instansi  pemerintah  meliputi Jabatan  Administrator,  Jabatan  Pengawas,  dan Jabatan  Pelaksana  menjadi  pejabat  fungsional tertentu telah siap untuk dilaksanakan.
Dari segi Sumber daya, dapat dijelaskan bahwa  meskipun  yang  menjadi  isi  kebijakan telah  diinformasikan  dengan  komunikasi dengan jelas, namun bila implementor kebijakan tidak  didukung  sumber  daya  yang  baik  dan professional  untuk  melaksanakan  kebijakan tersebut, maka penerapan kebijakan tidak dapat terimplementasi  dengan  efektif.  Sumber  daya merupakan hal yang penting untuk pelaksanaan kebijakan  yang  efektif.  Tanpa  adanya  sumber daya,  kebijakan  hanya  dapat  menjadi  dokumen aturan  yang  tidak  terlaksana.  Sumber  daya dalam  hal  ini  berhubungan  dengan  segala sumber  daya  yang  dapat  dialokasikan  dalam memberikan dukungan terhadap berhasilnya im kebijakan penyederhaan organisasi di KemenpanRB  yang  meliputi  sumber  daya manusia,  anggaran  dan  fasilitas  pendukung kebijakan.
Aparatur yang bekerja di KemenpanRB telah  memadai  dalam  mendukung  kebijakan penyederhanaan  organisasi  yang  kemudian pejabatnya  dialihkan  menjadi tenaga  fungsional yang  sesuai  dengan  keahliannya.  Dari  data sumber  daya  pegawai  di  kementerian  pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 497 yang lebih berkurang  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  510 pegawai yang diakibatkan oleh adanya perubaan mutasi  dan  aparatur  yang  memasuki  usia pensiun,  yang  selengkapnya  dapat  dilihat  dari tabel berikut:
Tabel 1 Data Jumlah Pegawai di KemenpanRB berdasarkan  Pangkat  Tahun  2018- 2020
No Golongan Tahun 2018 2019 2020 1 IVe 7 8 6 2 IVd 12 16 15 3 IVc 13 10 9
No Golongan Tahun 2018 2019 2020 4 IVb 39 32 34 5 Iva 18 23 24 6 IIId 39 40 37 7 IIIc 59 70 68 8 IIIb 62 60 58 9 IIIa 85 162 158 10 IId 29 22 22 11 IIc 30 46 46 12 IIb 4 4 4 13 IIa 2 15 14 14 Id 2 2 2 Total 401 510 497 Sumber: KemenpanRB 2021 Dari data jumlah pegawai di KemenpanRB  berdasarkan  Pangkat  dari  tahun 2018-2020,  terlihat  bahwa  terjadi  perubahan data  pegawai  dari  tahun  2018-2020  yang diakibatkan  oleh  adanya  mutasi  dan  pension. Dari  data  tersebut  bila  disesuaikan  dengan persyaratan  jabatan  fungsional  antara  pangkat IIIa-IVb  (IVc-IVe  telah  menduduki  jabatan pimpinan  pratama  dan  madya),  maka  sumber daya  aparatur  yang  siap  untuk  menjadi  tenaga fungsional  sebanyak  387  pegawai  pada  tahun 2019 dan 379 untuk tahun 2020.
Sementara  untuk  menduduki  jabatan fungsional yang dipersyaratkan dengan Pendidikan  minimal  DIV-S3  dapat  dilihat sebagai mana data pada tabel 2. berikut ini:
Tabel 2 Data Jumlah Pegawai di KemenpanRB berdasarkan  Tingkat  Pendidikan  dari tahun 2018-2020
No Pendidikan Tahun 2018 2019 2020 1 S3 10 9 7 2 S2 112 113 112 3 S1 150 228 224 4 DIV 35 31 5 DIII 78 63 63
No Pendidikan Tahun 2018 2019 2020 6 DI 13 14 7 SLTA 46 44 42 8 SLTP 5 4 3 9 PROFESI 1 1 Total 401 510 497 Sumber: KemenpanRB 2021
Berdasarkan data tabel di 2. atas, terlihat bahwa  data  Jumlah  Aparatur  di  Kementerian Pendayagunaann Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  berdasarkan  Tingkat Pendidikan  dari  tahun  2018-2020,  yang berpendidikan S1-S3 pada tahun 2018 sebanyak 272  orang  pegawai,  kemudian  untuk  yang berpendidikan  DIV-S3  pada  tahun  2019 berjumlah  385,  dan  untuk  yang  berpendidikan DIV-S3  pada  tahun  2020  berjumlah  sebanyak 374 orang pegawai.
Untuk  kesiapan  sumber  daya  aparatur dalam  pelaksanaan  kebijakan  rasionalisasi eselon  sesuai  dengan  arahan  Presiden  dalam pidato pelantikan, dapat dilihat pada data tahun 2018 dan 2019, kemudian pada pelaksanaannya pada  tahun  2020,  sebagaimana  tabel  3.  berikut ini:
Tabel  3 .  Data  Pegawai  pada  KemenpanRB berdasarkan  Jumlah  Pejabat  Eselon dan  Fungsional  serta  Pelaksana  dari tahun 2018-2020 No Eselon Tahun 2018 2019 2020 1 Eselon 1 5 5 4 2 Eselon 1b 3 3 2 3 Eselon 2a 27 25 23 4 Eselon 3 53 53 1 5 Eselon 4 86 91 2 6 Fungsional 23 29 193 7 Pelaksana 204 304 272 Total 401 510 497 Sumber: KemenpanRB 2021
Dari  data  aparatur  di  KemenpanRB berdasarkan  jumlah  pejabat  eselon  dan fungsional  serta  pelaksana  dari  tahun  2018- 2020, terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah pejabat fungsional dari tahun 2018 hingga 2020. Dari  tahun  2018  terdapat  23  orang  pegawai yang  menjabat  jabatan  fungsional,  kemudian
tahun  2019  terdapat  29  orang  pegawai  yang menjabat  jabatan  fungsional,  dan  pada  tahun 2020  terdapat  penambahan  jumlah  pejabat fungsional menjadi 193 orang pegawai.
Data  tersebut  mendeskripsikan  bahwa kesiapan  pegawai  di  KemenpanRB  dalam penyelenggaraan  kebijakan  peralihan  jabatan. Terjadinya  perubahan  besar-besaran  yang menyederhanakan  jabatan  Administrator  dan Pengawas menjadi 3 jabatan saja, yaitu dengan 1 jabatan  Kepala  Bagian  dan  2  Jabatan  Kepala Sub  Bagian,  rasionalisasi  tersebut  dilakukan sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  dan pelayanan urusan pemerintahan di Kementerian.
Dari  segi  sumber  daya  anggaran,
pelaksanaan kebijakan penyederhanaan organisasi  di  KemenpanRB  perlu  didukung dalam  pemenuhan  anggaran,  baik  berupa belanja  pegawai  maupun  belanja  operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berdasarkan  laporan  pagu  dan  realisasi anggaran  KemenpanRB  pada  tahun  2017-2020 (Juni), terlihat  realisasi  anggaran  pertahun yang berada di atas rata-rata 85%, sebagaimana Tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4 Data Realisasi anggaran Kemenpan RB pada tahun 2017-2020 Tahun Pagu Raelisasi Persentase 2017 Rp.147.007.620.000,-  Rp.142.979.598.268,- 97,26% 2018 Rp.318.597.933.000,-  Rp.270.808.184.268,- 85,00% 2019 Rp.288.624.931.000,-  Rp.277.752.623.430,- 96,23% 2020 Rp184.687.956.000,-  Rp.  65.211.822.131,- 35,31%
Sumber:  Laporan  Keuangan  Audited  2017, 2018, 2019 dan Semester 1 Tahun 2020)
Berdasarkan data tabel 4, di atas terlihat bahwa rata-rata persentase realisasi anggaran di KemenpanRB  mencapai  85%  ke  atas.  Pada tahun 2017 persentase yang dapat dicapai yaitu 97,26%,  kemudian  pada  tahun  2018  terjadi penurunan  menjadi  85%  dan  Pada  tahun  2019 terjadi  kenaikan  persentase  reaslisasi  sebanyak 96,23%.  Khusus  untuk  data  tahun  2020  yang didapatkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  reaslisasi sebesar  35,31%  per  30  Juni  2020  atau  laporan semester 1 pada tahun 2020.
Kesiapan  anggaran  ini  telah  dapat mencukupi  untuk  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  di  KemenpanRB  dengan  pola jabatan  yang  telah  dialihkan  dari  jabatan struktur  eselonisasi  menjadi  fungsional.  Hal  ini menandakan  bahwa  pelaksanaan  rasionalisasi eselon  di  kementerian  tersebut  di  dukung dengan  fasilitas  anggaran  yang  sangat  sesuai. Pelaksanaan  penyederhaaan  struktur  organisasi di  kementerian  tersebut  memberikan  dampak yang  sama  dengan  sebelumnya  ketika  ASN tersebut masih menduduki jabatan struktural.
Adanya peningkatan pendapatan mapun penurunan tersebut merupakan tingkat pemahaman ASN dalam penyelenggaraan tugas akibat  dari  penyesuaian  sistem  kerja  yang beralih  ke  arah  fungsional.  Hal  ini  dijelaskan oleh  Bapak  Didik  Noordiatmoko,  Ak,  MM. Asdep  Bidang  Perumusan  Kebijakan,  pada wawancara  pada  tanggal  4  Agustus  2020  yang menyatakan  bahwa  Peralihan  jabatan struktural ke  arah  fungsional  di  KemenpanRB  tidak mengurangi takehome  pay bagi  para  pegawai  di kementerian,  karena  pendapatan  baik  gaji  dan tunjangan  ketika  masih  menjabat  jabatan struktural  tetap  diupayakan  penyesuaiannya ketika setelah pegawai tersebut menjadi pejabat fungsional.
Dari  segi  sumber  daya  berupa  fasilitas pendukung  pelaksanaan  rasionalisasi  eselon  di kemenpanRB  dilihat  dari  Lembaga/unit pelaksana  kegiatan  penyederhanaan  struktur organisasi  dan  kebutuhan  pendukung  dalam pelaksanaan  perubahan  jabatan  struktural  ke jabatan  fungsional.  Dari  segi  kelembagaan pelaksanaan ini dilakukan pada Biro Kepegawaian  dan  Deputi  Sumber  Daya Manusia  Aparatur  (deputi  SDMA).  Deputi  ini melakukan  perencanaan  dan  sosialisasi  dalam pelaksanaan  rasionalisasi  eselon  baik  melalui media  massa  maupun  sosialisasi  di  lingkungan kementerian.  Hal  ini  dijelaskan  dalam wawancara dengan
Bapak Didik Noordiatmoko,  Ak,  MM.  Asdep  Bidang Perumusan Kebijakan
pada Deputi kelembagaan  dan  Tata  Laksana  Kementerian PANRB,  pada  tanggal  4  agustus  2020.  Beliau menyatakan  bahwa  pelaksanaan  rasionalisasi eselon  merupakan  agenda  pemerintah  untuk
mewujudkan  sumber  daya  aparatur  yang mampu bersaing di era globalisasi, karena yang dibutuhkan  ke  depan  ASN  yang  mempunyai keahlian yang kompetitif dan professional.
Segi  Disposisi  dilihat  dari  pemahaman, sikap  dan  karakteristik  dari  para  pelaksana kebijakan,  misalkan  sikap  jujur,  memiliki komitmen,  dan  berprikir  demokratis.  Apabila pelaksana  kebijakan  memiliki  disposisi  yang baik,  maka  dia  akan  dapat  dengan  cepat melaksanakan  kebijakan  sebagaimana  dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana  kebijakan  memiliki  sikap  atau perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Dari  segi  visi  pimpinan,  kebijakan penyederhanaan  organisasi  pemerintahan  dapat terlaksanana sesuai dengan visi pimpinan dapat dilihat pada adanya komitmen dari implementator  dalam  melaksanakan  kebijakan. Dalam  hal  ini  adanya  komitmen  pelaksana kebijakan  rasionalisasi  eselon  di  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.  Berdasarkan hal tersebut terlihat dari jawaban responden bahwa responden menyatakan  Ya,  Sangat  memenuhi  visi pimpinan  sebanyak  19,35%,  yang  menjawab memenuhi visi pimpinan sebanyak 80,65%, dan yang  menjawab  kurang  dan  tidak  memenuhi tidak ada. Hal ini menandakan bahwa kebijakan rasionalisasi  eselon  di  kementerian  tersebut telah  sesuai  dengan  visi  pimpinan.  Hal  ini terlihat  juga  dengan  jelas  adanya  perubahan dengan  segera  struktur  organisasi  kementerian yang  hanya  menyisakan  struktur  1  jabatan kepala  bagian/administrator  dan  2  kepala  sub bagian/pegawas.
Kemudian  untuk  melihat  bahwa kebijakan penyederhanaan eselon sesuai dengan kebutuhan  ASN  di  KemenpanRB  atau  belum, dapat  dilihat  dari  hasil  pernyataan  bahwa responden  menyatakan  Ya,  Sangat  sesuai dengan kebutuhan ASN sebanyak 19,35%, yang menjawab  sesuai  dengan  kebutuhan  ASN sebanyak  80,65%,  dan  yang  menjawab  kurang sesuai  dengan  kebutuhan  ASN  sebanyak 22,58%  dan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan ASN  sebanyak  12,90%.  Hal  ini  menandakan
bahwa  kebijakan  rasionalisasi  eselon  di kementerian  tersebut  telah  sesuai  dengan kebutuhan  ASN.  Namun  perlu  adanya perhatian  akan  pemenuhan  kebutuhan  ASN dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kementerian,  dikarenakan  masih  terdapat pendapat  responden  yang  menyatakan  kurang dan tidak sesuai.
Ketika  hal  ini  ditanyakan  dalam wawancara  terhadap  salah  satu  ASN  pada tanggal  6  Agustus  2020  menyatakan  bahwa terus terang bahwa kebijakan ini merupakan hal baru,  sehingga  belum  terlihat  jelas  nantinya. Beberapa  ASN  masih  merasa  perlu  dibimbing bagaimana  mengembangkan  karier  melalui jabatan fungsional.
Dari  segi  partisipasi,  Pegawai  dalam kebijakan  penyederhanaan  organisasi  dapat dilihat  berdasarkan  berapa  banyak  jumlah pagawai  yang  beralih  dari  jabatan  struktural  ke jabatan fungsional. Dari tabel 4. di atas terlihat data tahun 2018 Aparatur di Kementerian yang menjabat  pada  jabatan  fungsional  sebanyak  23 orang,  kemudian  pada  tahun  2019  meningkat menjadi  29  orang,  dan  setelah  tahun  2020 dengan  adanya  penyederhanaan  organisasi terjadi  peningkatan  besar  yaitu  dengan  jumlah 193 orang pejabat fungsional.
Sementara  bila  dilihat  dari  jabatan Administrator  dan  Pengawas  pada  tahun  2019 sebelumnya  terdapat  53  Administrator  dan  91 Pegawas  atau  dengan  jumlah  keseluruhan  144. Jadi,  terlihat  bahwa  selain  terdapat  perubahan jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional, terdapat  pula  peningkatan  jumlah  jabatan fungsional menjadi sebanyak 52 orang pegawai. Berarti  terdapat  tambahan  23  orang  yang mengajukan  diri  untuk  menjadi  pejabat fungsional,  selain  yang  beralih  dari  jabatan struktural.
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa partisipasi  aparatur  di  KemenpanRB  sangat aktif  dalam  rasionalisasi  eselon.  Hal  ini  senada dengan jawaban responden mengenai tanggapan  partisipasi  pegawai  dalam  kebijakan rasionalisasi  eselon,  dimana  yang  menjawab sangat  aktif  sebanyak  9,68%,  ASN  yang menjawab lumayan aktif sebanyak 74,19%, yang menjawab  kurang  aktif  sebanyak  12,9%  dan
yang  menjawab  tidak  aktf  sebanyak  3,23. Berdasarkan  data  tersebut,  keaktifan  pegawai dalam  kebijakan  rasionalisasi  eselon  sangat besar  yaitu  sebanyak  83,87%  yang  aktif  dan sangat aktif.
Kemudian  dalam  hal  Faktor  Struktur Birokrasi,  data  didapatkan  dengan  melihat struktur  organisasi  yang  memiliki  kewenangan mengimplementasikan  kebijakan  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pelaksanaan kebijakan.  Salah  satu  dari  aspek  struktur  yang penting  dari  setiap  organisasi  yaitu  terdapatnya prosedur  penyelenggaraan  kegiatan  yang standar  (standard  operating  procedures  atau SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak.
Dari segi mekanisme prosedur penyelenggaraan  kegiatan  yang  standar  dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan organisasi  di  KemenpanRB,  dapat  dilihat  pada proses  peralihan  dari  jabatan  struktural  ke jabatan  fungsional.  Dari  hasil  wawancara dengan Bapak Bapak Didik Noordiatmoko, Ak, MM.  Asdep  Bidang  Perumusan  Kebijakan. Beliau menyatakan bahwa mekanisme peralihan jabatan  struktural  menjadi  fungsional  dimulai dari  penyiapan  dokumen  pendukung  seperti Peraturan  dan  sosialiasinya.  Kementrian  telah mengeluarkan Peraturan MenpanRB Nomor 28 Tahun  2019  tentang  Penyetaraan  Jabatan Administrasi  ke  Dalam  Jabatan  Fungsional. Didik  menyatakan  bahwa  peraturan  ini merupakan alat pedoman yang dapat digunakan untuk  memudahkan  implementasi  penyetaraan jabatan.  Selain  itu,  peraturan  ini  juga memberikan  gambaran  peluang  pengembangan karier  guna  mendukung  penyederhanaan birokrasi  agar  organisasi  tetap  dapat  berjalan dengan  sistem  karier  berbasis  fungsional. Berdasarkan  daftar  PermenpanRB  mengenai Jabatan  Fungsional  yang  Telah  Ditetapkan  per tanggal 24 September 2019 adalah sebanyak 193 jabatan  fungsional  yang  dapat  dijabat  oleh pegawai.  Dan  saat  penelitian  ini  juga  sebagian masih  sementara  dalam  proses  penetapan peraturan Menteri.
Mekanisme  prosedur  pengangkatan PNS  ke  dalam  Jabatan  Fungsional  di Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan reformasi Birokrasi melalui
Penyesuaian/Inpassing meliputi:
1) Penyampaian  daftar  usulan  PNS  yang  akan diangkat  dalam  Jabatan  Fungsional  dari Pimpinan  Instansi  Pemerintah  kepada Pimpinan Instansi Pembina dengan tembusan disampaikan kepada Menteri;
2) Verifikasi dan validasi Usulan;
3) Pelaksanaan uji kompetensi;
4) Penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
5) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional
Penyesuaian ( Inpassing )
Jabatan Fungsional  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) salah  satunya  bertujuan  untuk  pengembangan karir  dan  profesionalisme  pegawai  guna menunjang  peningkatan  kinerja  organisasi. Syarat inpassing harus sesuai dengan
PermenpanRB  No.  42  Tahun  2018  tentang Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dijelaskan bahwa proses pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam jabatan fungsional dilaksanakan guna memenuhi  kebutuhan  organisasi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan  melalui  Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) berijazah paling rendah SLTA atau sederajat
/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma- Dua)/D-3 (DiplomaTiga) atau setara;
2) pangkat  paling  rendah  sesuai  dengan persyaratan  kepangkatan  dari  jabatan  yang akan diduduki;
3) memiliki  pengalaman  dalam  pelaksanaan tugas  di  bidang  Jabatan  Fungsional  yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6) berusia  paling  tinggi  56  (lima  puluh  enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keahlian melalui
Penyesuaian/Inpassing, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D- 4  (Diploma-Empat)/S-2  (Strata-Dua)  atau yang sederajat;
2) pangkat  paling  rendah  sesuai  dengan persyaratan  kepangkatan  dari  jabatan  yang akan diduduki;
3) memiliki  pengalaman  dalam  pelaksanaan tugas  di  bidang  Jabatan  Fungsional  yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6) berusia  paling  tinggi  56  (lima  puluh  enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional  jenjang  Ahli  Pertama  dan  Ahli Muda;  dan  58  (lima  puluh  delapan)  tahun bagi  yang  akan  diangkat  dalam  Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya
Berdasarkan  hasil  olah  data  mengenai faktor-faktor  implementasi  kebijakan  yang dikemukakan  sebelumnya  yaitu  komunikasi kebijakan,  sumberdaya,  disposisi  dan  struktur birokrasi dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel  5 Hasil  Analisis  Data  Temuan  pada Faktor-faktor Implementasi Kebijakan
No Faktor Implementasi Temuan Keterangan 1. Komunikasi Transmisi aktif keaktifan penyelenggara dalam mengkomunikasikan kebijakan rasionalisasi Kejelasan pesan jelas tersampaikan melalui rapat dan sosialisasi Konsistensi informasi konsisten dilaksanakan dengan arahan dan perintah yang jelas 2. Sumberdaya Sumber daya manusia Tersedia ketersediaan sumberdaya memadai dalam mendukung kebijakan Anggaran kebijakan Tersedia adanya kesiapan anggaran dan tidak merubah pendapatan ASN Fasilitas pendukung Tersedia didkukung oleh Biro Kepegawaian dan Deputi Sumber Daya Manusia
No Faktor Implementasi Temuan Keterangan Aparatur (deputi SDMA) 3. Disposisi Terlaksana sesuai dengan visi pimpinan Terlaksana  adanya perubahan dengan segera struktur organisasi kementerian yang menyisakan 1 jabatan struktural kepala bagian dan 2 kepala sub bagian. Sesuai dengan kebutuhan Sesuai namun masih terdapat ASN yang perlu dibimbing dalam pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsional Partisipasi Partisipatif  pertambahan jumlah ASN yang beralih ke jabatan fungsional melebihi imppassing 4. Struktur birokrasi Mekanisme prosedur adanya mekanism e prosedur Mekanisme prosedur pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Persyaratan dalam pengurusan impassing Tersedia tersedianya peraturan persyaratan dalam pengurusan impassing
Berdasarkan  Tabel  5,  Hasil  Analisis Data Temuan pada Faktor-faktor Implementasi Kebijakan tersebut, terlihat secara umum bahwa kebijakan  rasionalisasi  eselon  di  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  berjalan  dengan  baik,  hal ini  menunjukkan  bahwa  faktor  komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi mendukung  kebijakan  Bapak  Presiden  Jokowi dalam  penyederhanaan  eselon  III  dan  IV  di lembaga  pemerintahan.  Satu  hal  yang  perlu dicermati  dan  diperhatikan  dengan  baik  yaitu kebutuhan  ASN  dalam  pelaksanaan  tugas  agar dapat  menghilangkan  keraguan  akan  masa depan  ASN  bila  berkarier  dalam  jabatan fungsional.
Pejabat  yang  menduduki  fungsional wajib  mempunyai  kompetensi  dan  keahlian sesuai dengan jabatan yang akan diamanatkan, karena Presiden sangat
menghargai  keahlian  dari  masing-masing  ASN. Hal  Ini  menjadi  penting  bagi  pengembangan karir pada jabatan fungsional. Pasca
penyederhanaan,  pola  kerja  akan  berubah, diperlukan adanya koordinator Jabatan Fungsional  yang  akan  bertugas  merencanakan, membagi tugas, dan koordinasi Berdasarkan  arahan  Bapak  Presiden tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  mengambil langkah  berupa  Penataan  Organisasi,  Penataan Jabatan  Fungsional,  dan  Transformasi  Jabatan. Selain  hal  tersebut  diperlukan  adanya pengendalian  dan  pengawasan  serta  pedoman yang jelas terinci mengenai hubungan kerja dan koordinasi antara pejabat structural dan pejabat fungsional sehingga pelaksanaan wewenang dan tanggung  jawab  dalam  hal  penyelenggaraan pemerintahan  pasca  penyederhanaan  birokrasi serta  tercipta  harmonisasi  pelaksanaan  tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
Rasionalisasi eselon tersebut merupakan suatu proses penyesuaian struktur kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan yang sepatutnya. Maka  dari  itu  diperlukan  kecermatan  dan perhatian  terhadap  kebutuhan  Aparatur  Sipil Negara  dalam  pelaksanaan  peralihan  Jabatan Struktural  menjadi  Jabatan  Fungsional  dengan memberikan pemahanan dan kejelasan terhadap pelaksanaan tugas dan karier masa depannya.
Dalam  pelaksanaan  langkah-langkah rasionalisasi  eselon  berupa  peralihan  jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dibutuhkan  dukungan  dari  top  manajemen organisasi  dan  partisipasi  aktif  dari  para Aparatur  Sipil  Negara  untuk  kesuksesan pelaksanaan kebijakan

## KESIMPULAN
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur dan  Reformasi  Birokrasi  telah  mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan Rasionalisasi  Eselon  yaitu  berupa  penyiapan dokumen  pendukung  berupa  peraturan- peraturan  yang  mendukung  pelaksanaan rasionalisasi, penataan formasi dan peta jabatan, mengadakan  sosialisasi  bagi  para  ASN  secara intern organisasi kementerian, penataan struktur organisasi  dan  tata  kerja  (SOTK)  dari  tiap  unit yang perlu diusulkan untuk perubahan menjadi lebih  ramping  dengan  penghapusan  jabatan administrator,  dan  pengawas  yang  sesuai
dengan  kriteria,  pengelolaan  dan  pembinaan karier  serta  penilaian  kinerja  pejabat  struktural dan  fungsional,  dan  penguatan  kapasitas manajerial  dari  para  Pejabat  Pimpinan  Tinggi (PPT)  Pratama  atau  eselon  II  yang  mengelola pejabat  fungsional  yang  menjadi  tanggung jawabnya. Implementasi penyederhanaan organisasi  di  KemenpanRB  berjalan  dengan baik,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mendukung kebijakan penyederhanaan  organisasi.  Hal  yang  perlu dicermati  dan  diperhatikan  dengan  baik  yaitu kebutuhan  ASN  dalam  pelaksanaan  tugas  agar dapat  menghilangkan  keraguan  akan  masa depan  ASN  bila  berkarier  dalam  jabatan fungsional.

## REFERENSI
Abdussamad,  Z.  (2020). Cakrawala  Pelayanan Publik  di  Negara  Dunia  Ketiga .  CV  Sah Media.
Aida,  N.  R.  (2019). Pidato Presiden Jokowi dalam Pelantikan  Tekankan  Penyederhanaan  Eselon . Kompas.comTren. https://www.kompas.com/tren/read/20 19/10/20/172806565/pidato-presiden- jokowi-dalam-pelantikan-tekankan- penyederhanaan-eselon Andhika,  L.  R.  (2018).  Dari  Struktur  Birokrasi
Tradisional ke Model Adhocracy (Struktur Organisasi Inovatif). PUBLISIA  (Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik) ,
3 (1),
11 – 24.
http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkp
p/article/download/1809/1381
Angriani,  D.  (2019).  Eselon  III  dan  IV KemenPAN  RB  Dipangkas,  Dari  159 Tinggal  3. Politik  Dan  Hukum,  Media Indonesia .
Dewabrata,  B.  (2020).  Pengaruh  Leader- Member  Exchange  terhadap  Kepuasan Komunikasi  pada  karyawan  PT  Garam (Persero). Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Bisnis Dan Inovasi , 4 (1), 56 – 71. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php /niaga/article/view/2886/1381 Edward  III,  G.  C.  (1980). Implementing  Public Policy . Congressional Quarterly Press.
Hahury,  J.  F.  (2021).  Kinerja  Dinas  Tenaga Kerja Kabupaten Melawi. Fokus , 19 (1), 47 – 53. https://doi.org/https://doi.org/10.5182 6/fokus.v19i1.477 Imawan,  S.  (2021). Artificial  Intelligence  dan Motivasi Pelayanan Publik . Kolom, DetikNews. https://news.detik.com/kolom/d- 5858973/artificial-intelligence-dan- motivasi-pelayanan-publik. Kemendikbud.go.id.  (2020). Lantik  632  Pejabat Fungsional, Kemendikbud Hapus Eselon 3 dan 4 .
Kemendikbud. https://www.kemdikbud.go.id/main/blo g/2020/02/lantik-632-pejabat- fungsional-kemendikbud-hapus-eselon-3- dan-4 Mahsyar,  A.  (2011).  Masalah  Pelayanan  Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi  Publik. Jurnal  Otoritas , 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.2661 8/ojip.v1i2.22
Mathew,  Miles,  B.  .,  &  Huberman,  M.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif,  Buku  Sumber Tentang Metode-metode Baru . UI Press. Nardi,  S.  (2020). Transformasi  Jabatan  Jembatan Menuju  Penyederhanaan  Birokrasi  Di  Pemda DIY .  Biro  Organisasi  Prov  Jateng. https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/v1 /transformasi-jabatan-jembatan-menuju- penyederhanaan-birokrasi-di-pemda-diy/ Sari,  U.  T.  (2019).  The  Effect  Of  Ethical
Leadership On Voice Behavior:The Role Of Mediators Organizationalidentification And Moderating Self-Efficacy Forvoice. Journal  Of  Leadershipin  Organizations , 1 (1), 48 – 66. https://jurnal.ugm.ac.id/leadership/articl e/download/4/pdf
Subroto,  W.,  Heriyanto,  M.,  &  Karneli,  O. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayananadministrasi Terpadu Kecamatan  (Paten). JSDMU:  Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul , 1 (2),  67 – 73. https://jsdmu.ejournal.unri.ac.id/index.p hp/JSDMU/article/download/14/10/
Thoha,  M.  (2003). Birokrasi  dan  Politik  di
Indonesia . Raja Grafindo Persada. Triatmaja,  M.  F.  (2019).  Dampak  Artificial Intelligence  (Ai)  Pada  Profesi  Akuntan. Seminar  Nasional  Dan  The  6th  Call  for Syariah
Paper . https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstrea m/handle/11617/11422/1.pdf Wastuhana,  Y.,  &  Werdiningsih,  R.  (2021). Reformasi  Birokrasi  Era  Informasi Teknologi. Jurnal  Media  Admnistrasi , 3 (1), 8 – 15. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/ MAD/article/download/2711/1671 Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economy Organization . William Hodge and Company Limited. https://archive.org/details/in.ernet.dli.20 15.189588