## PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

## THE ROLE AND FUNCTION OF THE SECRETARIAT OF THE DISTRICT ELECTION COMMITTEE IN THE MANAGEMENT OF GENERAL ELECTIONS
Adri Meyce Putra * , Aidinil Zetra, Tengku Rika Valentina Program Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia *Koresponden email: adrimeyceputra@gmail.com

## ABSTRAK
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang tidak hanya bertugas membantu Panitia Pemilihan Kecamatan pada urusan administrasi dan keuangan tapi juga membantu dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada urusan teknis dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 di Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan disebabkan karena proses pembentukan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah dan tidak adanya rincian uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus merubah peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dengan menambahkan beberapa pasal yang berisi tentang uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan dan memberikan kewenangan penuh kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam proses pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
Kata kunci : Pemilu; Penyelenggara; Regulasi; Sekretariat

## ABSTRACT
The Secretariat of the District Election Committee is part of the election management body which is not only tasked with assisting the District Election Committee in administrative and financial matters but also assisting in the technical affairs of the administration of elections at the District level. This study aims to determine the cause of the non-optimal role and function of the secretariat of the District Election Committee in technical matters in organizing the 2019 elections in Payakumbuh City. The research method used in this research is descriptive qualitative, namely the data collection techniques through interviews and document collection. The results of the study found that the cause of the role and function of the secretariat of the District Election Committee was not maximized due to the process of forming the secretariat of the District Election Committee which involved elements from the Regional Government and the absence of detailed descriptions of the duties and responsibilities of the District Election Committee secretariat in the technical affairs of the election administration in General Election Commission regulation No. 3 In 2018. For this reason, the General Election Commission of the Republic of Indonesia must amend the General Election Commission regulation Number 3 of 2018 by adding several articles containing the description of the duties and responsibilities of the secretariat of the District Election Committee in the technical affairs of holding elections at the District level and giving full authority to the Election Committee. District is in the process of forming the District Election Committee Secretariat.
Keywords : Election; Organizer; Regulation; Secretariat
PENDAHULUAN Salah satu standar Internasional untuk me- nghasilkan pemilu yang domoktratis adalah ada- nya lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas dan berwenang untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat daerah maupun di tingkat Nasional. Lembaga penyelenggara pemilu ini harus mampu mengelola kegiatan tahapan
pemilu dengan baik, mandiri dan didukung oleh peraturan perundangan yang berlaku sehingga terhindar dari konflik kekerasan dan maladmi- nistrasi pemilu (Perdana et al., 2019). Lembaga penyelenggara pemilu merupakan institusi yang memiliki misi, dan memiliki konsekuensi secara legal, dalam melaksanakan sebagian atau seluruh komponen utama dari proses tahapan penyeleng-
garaan pemilu atau komponen penyelenggaraan demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang jika komponen- komponen tersebut merupakan tahapan dari acuan kerja yang bersifat legal (Wall et al., 2016). Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan. Pembentukan sekretariat PPK ini diatur pada pasal 52 ayat (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan lebih lanjut tentang tata kerja sekretariat PPK ini diatur dalam peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemi- lihan Umum.
Sekretariat PPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berasal dari Pemerintah Daerah setempat yang ditugaskan untuk membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Keca- matan. Menurut Wall et al (2016) menyebutkan ada beberapa keuntungan yang diperoleh ketika menugaskan pegawai dari Pemerintah Daerah untuk ikut membantu menjadi staf sekretariat pada penyelenggaraan pemilu yaitu: pertama, profesio- nal dalam bekerja, kedua, memiliki pengetahuan teknis mengenai manajemen pelayanan masyara- kat sehingga dapat mengurangi dana yang akan dikeluarkan. Ketiga, mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan tokoh masyarakat, keempat, memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, kelima, lebih efisien dan fleksibel dalam menye- lesaikan setiap permasalahan yang terjadi di lapangan, dan dapat dipilih untuk pemilu berikut- nya. Ketika dalam proses rekrutmen PPK ter- kendala dengan jadwal penerimaan yang sempit dan pembatasan perioderisasi sebagai penyeleng- gara pemilu serta banyaknya calon anggota PPK yang ikut terlibat dalam partai politik (Syafitri et al., 2019) maka proses rekrutmen tersebut akan menghasilkan PPK yang minim pengalaman, pe- ngetahuan serta keterampilan tentang kepemiluan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Haris, 2016), (Arfah, 2021), dan (Ahmad et al., 2020). Untuk mengisi beberapa kekurangan dari PPK tersebut maka peran dan fungsi sekretariat PPK sangat dibutuhkan dalam membantu PPK menye- lenggarakan pemilu di tingkat Kecamatan.
Namun pada kenyataannya peran dan fungsi Sekretariat PPK tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal sebab disamping bekerja mem- bantu PPK pada penyelenggaran pemilu di Ting- kat Kecamatan, sekretariat PPK juga harus me- nyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin mereka sebagai staf di lingkungan Pemerintahan Keca- matan. Akibatnya mereka lebih cenderung men- dahulukan pekerjaan rutin mereka di Kecamatan dari pada membantu PPK pada penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan. Penelitian yang dilakukan oleh Aprinal (2018) menemukan bahwa sekretariat PPK dalam menjalankan tugasnya membantu PPK pada peneyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan lebih cenderung mengerjaan pekerjaan urusan keuangan, administrasi dan sa- rana prasarana kebutuhan PPK dalam penyele- nggaraan pemilu di tingkat Kecamatan, sementara kegiatan yang sifatnya teknis penyelenggaraan pemilu dikelola langsung oleh PPK tanpa me- libatkan sekretariat dalam proses penyeleng- garaannya.
Berdasarkan kepada beberapa temuan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pe- nyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Beberapa penelitian terdahulu yang ditulis oleh (Achyani et al., 2015), (Surbakti & Nugroho, 2015) dan (Hartini et al., 2021) hanya berfokus membahas tugas dan fungsi Sekretariat penyelenggara pemilu yang sifatnya permanen. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh (Aprinal et al., 2019) hanya berbicara mengenai prinsip kerja yang harus dipenuhi sekretariat PPK dalam mem- bantu PPK pada penyelenggaraan pemilu di ti- ngkat Kecamatan.
Sejatinya lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab pada keberlangsungan pemungutan dan perhitungan suara berada pada lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Ad hoc ini (Pandiangan, 2019). Untuk itu kualitas kinerja mereka harus manjadi perhatian sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu selanjutnya (Susanto, 2017).
METODE Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kua- litatif merupakan metode penelitian yang diper- gunakan untuk menemukan, menggambarkan dan menyelidiki suatu fenomena yang terjadi di lapa- ngan (Mahameru & Hadi, 2022). Untuk meng- analisis prilaku sektetariat PPK dalam menjalan-
kan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pe- milu, maka data yang dikumpulkan dalam pene- litian ini berupa kata-kata dan perbuatan yang dilakukan sekretariat PPK selama penyeleng- garaan pemilu (Afrizal, 2014).
Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan (Januari-April 2022), dengan Lokasi pene- litian ini dilakukan di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian di Kota Payakum- buh karena Kota Payakumbuh merupakan Kota terbesar kedua dari 7 (tujuh) Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang. Pada Tahun 2020 jumlah populasi Kota Pa- yakumbuh adalah sebanyak 139.576 jiwa yang terdiri dari 70.250 orang laki-laki dan 69.326 perempuan, yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan. Sedangkan untuk kategori daftar pemilih, Kota Payakumbuh juga merupakan Kota dengan DPT terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dengan jumlah pemilih pada pemilu Tahun 2019 sebanyak 88.849 Pemilih yang terbagi atas 43.594 Pemilih laki-laki dan 45.255 pemilih perempuan (BPS Kota Payakumbuh, 2021). Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer, dengan pemilihan informan me- nggunakan teknik purposive sampling (Raco, 2010). Data-data tersebut didapatkan melalui wawancara terhadap staf sekretariat PPK dan PPK yang terlibat secara langsung pada penyeleng- garaan pemilu di tingkat Kecamatan. Sedangkan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada anggota KPU Kota Payakumbuh sebagai triangulasi data. Dimana pemilihan anggota KPU tersebut berdasarkan pada latar belakang mereka yang pernah menjadi PPK di tingkat Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu dan atau Pemilihan Kepala Daerah periode sebelumnya. sebelumnya
HASIL DAN PEMBAHASAN Penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat PPK pada penyelenggaraan pe- milu di tingkat Kecamatan;
Pembentukan Sekretariat PPK Yang Melibatkan Unsur Dari Pemerintah Daerah. Pembentukan kesekretariatan PPK ini diatur dalam Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa sekretariat PPK di- pimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang memenuhi persyaratan. Pembentukan sekretaris PPK ini melalui usulan yang dilakukan oleh PPK melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/ Walikota. Untuk kelancaran tugas sekretaris PPK maka sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPK yang merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah. Adapun yang menjadi persyaratan untuk menjadi staf sekretariat PPK dalam pasal 66 ayat (4) peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: a. Tidak pernah dijatuhi sangsi disiplin pegawai; b. Independen dan tidak berpihak;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b. Dalam proses pengusulan sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK yang dilakukan oleh PPK dalam pasal 66 ayat (7) harus berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota. Namun faktanya konsultasi yang dilakukan hanya kepada Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan di wilayah kerja PPK. Akibatnya usulan-usulan sekretaris dan staf sekretariat yang diberikan oleh PPK tidak sepe- nuhnya diterima oleh Camat, sebab dalam proses tersebut ternyata pihak Kecamatan juga mem- punyai beberapa orang ASN yang akan dijadikan sekretaris dan staf sekretariat PPK. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan pada pe- milihan umum tahun 2019 di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1 . Proses Pemilihan Sekretariat PPK Berdasarkan Pada Jenis Usulan.
No Nama Kecamatan Jabatan sekretariat PPK Jenis Usulan PPK Cama t 1. Payakumbuh Barat Sekretaris PPK √ Staf urusan teknis penyelenggara an pemilu √ Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu √ 2. Payakumbuh Utara Sekretaris PPK √ Staf urusan teknis penyelenggara an pemilu √ Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik √
pemilu 3. Payakumbuh Selatan Sekretaris PPK √ Staf urusan teknis penyelenggara an pemilu √ Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu √ 4. Payakumbuh Timur Sekretaris PPK √ Staf urusan teknis penyelenggara an pemilu √ Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu √ 5. Lamposi Tigo Nagori Sekretaris PPK √ Staf urusan teknis penyelenggara an pemilu √ Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu √
Sumber : Data primer yang diolah dari hasil wawancara dalam penelitian lapangan Tahun 2022 Berdasarkan pada Tabel 1 diatas dapat di- lihat bahwa usulan sekretaris dan sekretariat PPK dapat dikategorikan ke dalam tiga (3) kategori yaitu;
a. Usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang sepenuhnya berasal dari Camat;
b. Usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang sepenuhnya berasal dari PPK;
c. Usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang berasal dari gabungan PPK dan Camat. Usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang berasal dari Camat sebahagian besar adalah para ASN yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan, sedangkan usulan sek- retaris dan staf sekretariat PPK yang sepenuhnya berasal dari PPK bervariasi karena PPK mem- berikan usulan tersebut berdasarkan pada penga- laman dan kinerja sekretariat PPK dalam penye- lenggaraan Pemilu atau pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Dari beberapa kategori pengusulan sekretaris dan staf sekretariat PPK, maka usulan tersebut diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Berdasarkan pada kategori diatas proses pembentukan sekretariat PPK ini mengasilkan
para ASN yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan. hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 (dua) dibawah ini;
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Sekretariat PPK yang memiliki Jabatan Struktural Pada Pemerintahan Kecamatan di Kota Payakumbuh . No Nama Kecamat an Jabatan Struktural di Kecamata n Jabatan Sekretariat PPK Total Jabatan Struktur al di Kecamat an 1. Payakum buh Barat Kasi Pemberday aan Masyarakat Sekretaris PPK 2
Staf Bagian Umum Staf urusan teknis penyelenggar aan pemilu Kasubag Kepegawai an Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu 2. Payakum buh Utara Sekretaris Camat Sekretaris PPK
3
Kepala subag Umum Staf urusan teknis penyelenggar aan pemilu Kepala Seksi Data dan keuangan Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu 3. Payakum buh Selatan Sekretaris Camat Sekretaris PPK 2
Staf Bagian Umum Staf urusan teknis penyelenggar aan pemilu Kepala Seksi Ekonomi Pembangun an Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu 4. Payakum buh Timur Sekretaris Camat Sekretaris PPK
2
Staf Bagian Umum Staf urusan teknis penyelenggar aan pemilu Kepala Seksi Ekonomi Pembangun an Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu 5. Lamposi Tigo Nagori Sekretaris Camat Sekretaris PPK
3
Kasubag Umum dan Kepegawai an Staf urusan teknis penyelenggar aan pemilu Kepala Seksi Kesejahtera an Sosial Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu
Sumber: Data primer yang diolah dari hasil wawancara dalam penelitian lapangan Tahun 2022
Banyaknya staf sekretariat PPK yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan membuat pelaksanaan tugas mereka dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Keca- matan tidak maksimal dilaksanakan. Alasan lain PPK tidak bisa menolak usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang berasal dari Camat karena ketergantungan PPK pada bantuan dan fasilitas yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kecamatan sering mereka merasa hutang budi dan tidak mem- punyai nilai tawar yang tinggi dalam menolak usulan yang berasal dari Camat tersebut. Dengan rangkap jabatan yang mereka miliki mereka menjadi tidak fokus dalam bekerja dan lebih cendrung mendahulukan pekerjaan utama mereka di Pemerintahan Kecamatan serta meng- anggap pekerjaan mereka untuk membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Keca- matan sebagai pekerjaan tambahan dan mendapat- kan penghasilan tambahan. Dampak lain yang ditimbulkan dari sekretariat PPK dijabat oleh para ASN yang menduduki jabatan struktural di Pe- merintahan daerah adalah sangat rawan terjadinya mutasi dan promosi dilingkungan Pemerintah Daerah tersebut, akibatnya pekerjaan-pekerjaan mereka dalam bidang kepemiluan akan menjadi terabaikan dan terbengkalai.
Oleh karena itu dalam pasal 22 peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penye- lenggara Pemungutan Suara dalam Penyeleng- garaan Pemilihan Umum menambahkan ayat yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada PPK dalam proses rekrutmen staf sekretariat PPK yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan PPK tersebut. Dalam proses rekrutmen tersebut juga harus dilakukan secara terbuka dan di- umumkan kepada publik sebab proses rekrutmen merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan tranparansi lembaga penyelenggara pemilu (Wall et al., 2016).
Rincian Uraian Tugas Dan Tanggungjawab Sekretariat PPK.
Dalam pasal 67 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas sekretaris PPK meliputi: a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekre- tariat PPK;
c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK dalam rapat.
Sedangkan tugas staf sekretariat PPK diatur dalam pasal 68 peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:
a. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyele- nggaraan bertugas menyiapkan teknis penye- lenggaraan pemilu; dan
b. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, ke- uangan dan logistik pemilu bertugas me- nyiapkan segala urusan tata usaha, pembia- yaan, administrasi PPK, dan pertangung- jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilu beserta kelengkapan administrasi. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas staf sekretariat PPK yang cukup di rinci tentang urain tugasnya adalah tugas staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu walaupun dalam pasal tersebut ha- nya merinci tugas bagian tata usaha dan keuangan saja, sedangkan tugas dibagian logistik tidak di rinci apa bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh staf sekretariat pada bagian ini. Berbeda dengan staf urusan teknis penyelenggaraan yang men- jelaskan tugasnya hanya penyiapkan teknis pe- nyelenggaraan pemilu, sedangkan uraian menge- nai rincian tugas penyiapan teknis penyeleng- garaan pemilu tidak dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 seperti pada tugas staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu.
Secara umum penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan sangat berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemilu yaitu:
a. Penyusunan dan pemutakiran data pemilih b. Rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara di tingkat Kecamatan c. Distribusi logistik pemilu
d. Sosialisasi pemilu Seperti pada tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tidak diatur secara rinci apa yang menjadi uraian tugas dan tanggungjawab staf sekretariat PPK dalam tahapan ini, apakah mem- bantu PPK dalam mengentri data pemilih hasil pemutakhiran yang sudah dilakukan oleh PPS pada tingkat Kelurahan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang membantu PPK dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di tingkat Kecamatan. Padahal banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus disiapkan oleh sekretariat PPK dalam membantu PPK menyelesaikan segala urusan teknis penyele- nggaraan pemilu di tingkat Kecamatan seperti menjadi Operator dalam penyusunan dan pemu- takhiran data pemilih di tingkat Kecamatan.
Jika ditelusuri lebih lanjut, dalam surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 003 1/48/WK-PYK/2018 Tentang Penetapan Sekre- tariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi uraian tugas dan tanggungjawab sekre- tariat PPK dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan. Isi dalam Surat Keputusan tersebut hanya berupa turunan dari pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018. Seyogyanya walaupun uraian tugas dan tanggung jawab sekretariat PPK tidak di rinci dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018. Selayaknya rincian tentang uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dapat dituliskan dalam surat Ke- putusan Walikota Payakumbuh tentang penetapan sekretariat PPK tersebut, sebab sebagai pejabat pembina kepegawaian di Pemerintahan Daerah Walikota Payakumbuh mempunyai kewenangan untuk itu.
Seperti yang telah disampaikan oleh Inter- national IDEA (2002) regulasi pemilu harus di- susun sedemikian rupa sehingga tidak menimbul- kan makna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Sebuah regulasi yang baik akan dapat meningkatkan profesionalisme penyelenggara pe- milu dalam menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, sebaliknya jika regulasi- nya tidak dapat dipahami dengan baik maka kinerja penyelenggara pemilu akan terlihat tidak profesional dan penyelenggaraan pemilu akan sulit diterima olah para pemangku kepentingan (Wall et al., 2016).
Akibat dari tidak rincinya apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab staf sekretariat PPK uru- san teknis penyelenggaraan pemilu dalam regulasi sangat berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan dari sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pe- milu di tingkat Kecamatan. Adapun dampak yang ditimbulkan tersebut antara lain sebagai berikut:
a. PPK terlihat enggan mendelegasikan pe- kerjaan yang berhubungan dengan urusan teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan tidak dirincinya uraian tugas sekre- tariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam peraturan KPU mem- buat PPK sepakat memberikan tugas sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu pada urusan administrasi, perlengkapan, sarana dan prasana yang dibutuhkan PPK dalam penye- nggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan seperti menyiapkan ruangan rapat, menempel
spanduk, penyiapan daftar hadir dan konsumsi peserta rapat. Jadi secara tidak langsung tugas staf sekretariat PPK dalam urusan teknis penyeleng- garaan pemilu yang tercantum dalam pasal 66 ayat (1) peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan KPU tersebut. Seharusnya tugas staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu itu melekat kepada tugas-tugas PPK yang berhubungan de- ngan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.
Kesimpulan ini juga dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal sebagai in- forman triangulasi dalam penelitian ini yang me- nyatakan bahwa tidak rincinya pengaturan menge- nai urian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dalam membantu PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan membuat PPK kesulitan dalam mendelegasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Sehingga pada umumnya PPK memberikan tugas kepada staf sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu hanya berbungan dengan kegiatan yang sifatnya administrasi dan sarana dan prasana kebutuhan PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.
Dalam penuturannya, beliau juga mengata- kan bahwa pihak KPU Payakumbuh sebagai pihak yang ikut berwenang dalam menetapkan sekre- tariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan juga tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi tersebut. Sebab posisi KPU Kota Payakumbuh dalam penyelenggaran Pemilu juga merupakan pelaksana dari aturan yang telah di tetapkan oleh KPU RI sebagai pembuat Kebijakan. Jika KPU Kota Payakumbuh menurunkan lagi semacam surat Keputusan tentang rincian tugas sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan menurut dia itu sudah me- langgar kode etik penyelenggara pemilu. Dalam wawancara cara ini beliau juga menyarankan agar regulasi tentang tugas dan tanggungjawab sekre- tariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu agar lebih di rinci yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Selanjutnya beliau menambahkan untuk lebih maksimalnya kinerja sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan agar KPU RI membuat semacam surat keputusan yang memberikan kewenangan kepada KPU Ka- bupaten/Kota dalam merinci tugas dan tanggung jawab sekretariat PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan sehingga kebutuhan-
kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di tingkat Kecamatan bisa disesuaikan dengan betuhan masing-masing daerah.
Di samping PPK enggan mendelegasi pe- kerjaan yang berhubungan dengan teknis penye- lenggaraan pemilu, keenggan PPK juga terlihat dalam mendelegasikan tugas yang berhubungan dengan administrasi perkantoran seperti membalas surat yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi tentang penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan yang dilakukan langsung oleh PPK yang bersangkutan. Seyogyanya dalam pro- ses tata usaha ini PPK cukup memberikan data dan informasi yang minta dalam surat tersebut dan membiarkan sekretariat PPK yang membalas surat tersebut dan apabila surat tersebut telah selesai dibuat oleh sekretariat PPK maka PPK hanya tinggal mengoreksi isi surat tersebut apakah telah sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam surat tersebut.
b. PPK kesulitan dalam memberikan punis- ment terhadap sekretariat PPK yang me- lakukan pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan oleh sekretariat PPK. Tidak adanya rincian tentang uraian tugas sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan membuat PPK kesulitan dalam memberikan punisment terhadap sekretariat PPK yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. PPK merasa tidak memiliki dasar yang kuat dalam memberikan punisment terhadap sekretariat PPK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Dampaknya banyak pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas dan tang- gung jawab staf sekretariat PPK dalam penyele- nggaraan pemilu di tingkat Kecamatan di kerjakan langsung oleh PPK seperti menuliskan formulir- formulir dalam tahapan rekapitulasi hasil perhitu- ngan dan perolehan suara di tingkat Kecamatan. Tidak adanya punisment terhadap sekre- tariat PPK yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan membuat staf yang ada di Pemerintahan Kecamatan saling berebutan untuk menjadi sekretariat PPK, karena mereka beranggapan bahwa menjadi staf sekretariat PPK selain mendapat tambahan penghasilan, tugas dan tanggungjawab yang diberikanpun hanya pada administrasi, perlengkapan dan sarana prasana ya- ng dibutuhkan PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.
Kesalahan pemahaman dari sekretariat PPK ini harus segera diluruskan dengan cara menerbit-
kan semacam aturan yang menjelaskan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK serta punisment terhadap sekretariat PPK yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab me- reka dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Dengan adanya aturan ini PPK se- bagai atasan mereka di tingkat Kecamatan mem- punyai dasar yang kuat dalam mendegasikan pekerjaan kepada mereka.
Di samping tidak adanya rincian mengenai uraian tugas sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu, ketergantungan PPK terhadap fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah juga membuat PPK sangat berhati-hati dalam mendelegasikan pekerjaan-pe- kerjaan tidak diatur dengan jelas dalam peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tersebut kepada sekretariat PPK.
Tidak rincinya regulasi yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK yang berasal dari pemerintah daerah ini tidak sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Alan Wall et al (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan pegawai pemerintah akan sangat baik jika pemerintah mengijinkan penyelenggara pe- milu untuk membuat peraturan yang mengatur kinerja staf sekretariat yang diperbantukan seperti memberikan punismen bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemilu.
KESIMPULAN Peran dan fungsi sekretariat PPK dalam pe- nyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Keca- matan tidak hanya pada urusan administrasi dan keuangan akan tetapi sekretariat PPK juga ber- peran membantu PPK dalam urusan teknis pe- nyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Na- mun peran dan fungsi sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu ini tidak dapat dijalankan dengan maksimal oleh sekretariat PPK. Para staf sekretariat PPK dipilih dari ASN yang menduduki jabatan struktural di Peme- rintahan Kecamatan dan tidak adanya rincian tentang uraian tugas dan tanggungjawab sekre- tariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan menjadi penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan..

## DAFTAR PUSTAKA
Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) ,
19 (1), 43. https://doi.org/10.22146/jkap.7533 Afrizal. (2014).
Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu . Raja Grafindo Persada. Ahmad, A., Solihin, M., & Lestari, L. (2020). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Sagulung. Jurnal Trias Politika , 4 (2), 238–249. Aprinal, F. (2018). Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Oleh Bupati Atau Walikota (Studi Tentang Electoral Management Bodies (EMB) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2015) . Universitas Andalas.
Aprinal, F., Ariany, R., & Tamrin. (2019). Prinsip Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati Agam Tahun 2015. JISPO , 9 (2), 455–472.
Arfah, S. R. (2021). Penilaian Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. Jurnal I La Galigo , 4 (1), 1–9.
BPS Kota Payakumbuh. (2021). Kota Payakumbuh Dalam Angka (Payakumbuh Municipality in Figures) (B. K. Payakumbuh (ed.)). BPS Kota Payakumbuh.
Haris. (2016). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. E Jurnal Katalogis , 4 (4), 50–61. Hartini, Y., Lorita, E., & Kader, B. A. C. (2021).
Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018. Jurnal Profesional FIS
UNIVED , 8 (2).
International IDEA. (2002). Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum (Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu) . Mahameru, Y., & Hadi, K. (2022). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (1).
Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. The Journal of Society & Media , 3 (1), 17. https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34 Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). Tata Kelola Pemilu Di Indonesia . Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya . Gramedia Widiasarana Indonesia. Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. In Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan . Susanto, A. (2017). Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu. Jurnal Politik Indonesia , 2 (1), 1–11. Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Perspektif , 8 (2). https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.259 6
Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2016). Desain Penyelenggaraan Pemilu (Buku Pedoman Internasional IDEA) . 978-602-74824-2-5