## KAJIAN EKONOMI POLITIK MEDIA (Hiperealitas Ruang Politik Publik)

## Kamaruddin Hasan

## Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Unimal
Email: Kamaruddin.unimal@gmail.com

## Abstrack
This  study  aimed  at  enhancing  a  comprehension  about  economic  and  political  power, media and public spaces. It included an effort to synchronize the relation of social media, market  public  and  power  or  nation.  Furthermore,  the  parties  who  have  authorities  in economic and politics are the media owners which involved in political practice and tend to  ignore  public  interest.  Media  industries  controlled  by  some  global  and  national corporations which dominate the public are used for political-economy pragmatism. This study used  qualitative  research  related  to  critical  paradigms  in  perspective  of  political- economy  media  theory  in  which  the  theory  chosen  is  Professor  Vincent  Moscow  theory. The data was gained by means of observation, interview, and document through validity of media  and  public.  It  includes  focus  group  discussion  held  with  weekly  review  of  Atjeh Analyst Club (A2C) and Sekolah Menulis dan Kajian Media (SMKM-Atjeh). The result of the  study  shows  that  the  media  has heavily involved in  oligarchy  politic,  monopoly  and hegemony so that the public opinion is on the edge. The content forms of media are more selected by political power, economy, capitals owner and media income orientation rather than the public  although  the  public  has  the  right to  select  the truth  and  correct information. It is expected that the study provides the benefit to raise the public ’s critical awareness,  the  regulation  and  policy  which is  oriented  to the  public  so  that  the  media becomes truly  public  right  and  this  study  is  expected  to  enrich previous practical  and theoretical findings.
Keyword: Political Economy Media, Hyperreality, Public space.
ﺺﺨﻠﻤﻟا فﺪﮭﺗ هﺬھ ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻟإ بﺎﺴﺘﻛا ﻢﮭﻓ ﻞﻣﺎﻛ دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو مﻼﻋﻹاو ﺔﯿﻔﯿﻛو ﻊﺿو ءﺎﻀﻔﻟا مﺎﻌﻟا . ﯾو ﻞﻤﺸ ﺟ دﻮﮭ ﺔﻟوﺬﺒﻤﻟا رزﺂﺘﻟ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا تﺎﻗﻼﻌﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا قاﻮﺳﻷاو رﻮﮭﻤﺠﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟاو وأ ﺔﻟوﺪﻟا . ةوﻼﻋو ﻰﻠﻋ ،ﻚﻟذ نﺈﻓ ﻂﺋاﺮﺧ باﺰﺣﻷا ﺔﻤﻛﺎﺤﻟا ﻲھ ﻦﻣ ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾدﺎ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻰﻠﻋ ﮫﺟو ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﻦﻣ بﺎﺤﺻأ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻊﻣ ﻞﯿﻣ ﻰﻟإ ﻞھﺎﺠﺗ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا . ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢﺘﯾ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺻ مﻼﻋﻹا ﻰﻠﻋ دﺪﻋ ﻞﯿﻠﻗ ﻦﻣ تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﻲھ ﺔﻨﻤﯿھ ،رﻮﮭﻤﺠﻟا ﻦﻣ ﻞﺟأ ﻢﻋاﺮﺒﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا و ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا . ﺎﻣأ ﺔﻘﯾﺮط ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ﻊﻣ جذﻮﻤﻧ ﻢﺳﺎﺣ ﻲﮭﻓ ﻲﻓ رﻮﻈﻨﻣ ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا يﺮﻈﻧ  ﻦﻣ رﻮﺴﯿﻓوﺮﺒﻟا ﺖﻨﺴﻨﻓ ﻮﻜﺳﻮﻣ ﺢﺒﺼﯾ ارﺎﯿﺧ . تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻲﺘﻟا ﻢﺗ لﻮﺼﺤﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻦﻣ ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا تﻼﺑﺎﻘﻤﻟاو ﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو ﻦﻣ لﻼﺧ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا ضاﺮﻌﺘﺳاو ﻊﻗاﻮﻟا مﺎﻌﻟا . ﻤﺗ ﺖ ﻰﻠﻋ ءاﺮﺟإ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﻤﺟ ﺔﯿﻋﺎ ةﺰﻛﺮﻣ ) ﺪﻐﻓ ( ﻊﻣ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺔﯿﻋﻮﺒﺳأ يدﺎﻨﻟ ﯿﺸﺗأ ﮫ ﻲﻓ ﻞﻠﺤﻤﻟا (A2C) ﺔﺳرﺪﻣ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا تﺎﺳارﺪﻟاو ﺔﯿﻣﻼﻋﻹا ) ﻢﻜﻤﺳ - أ ﺸﺗ ﮫﯿ . ﺮﯿﺸﺗو ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻟإ نأ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا ﺪﻗ ﺖﻄﻘﺳ ﻞﻜﺸﺑ ﻖﯿﻤﻋ اﺪﺟ ﻲﻓ ﺔﺒﻌﻟ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ،ﺔﻠﻘﻟا رﺎﻜﺘﺣﻻاو ﺔﻨﻤﯿﮭﻟاو ﻰﺘﺣ نﻮﻜﯾ رﻮﮭﻤﺠﻟا ﻲﻓ قﺮﺘﻔﻣ قﺮﻄﻟا . ﻢﺘﯾو ﺤﺗ ﺪﯾﺪ ﻞﻜﺷ ىﻮﺘﺤﻤﻟا ﻲﻣﻼﻋﻹا ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻاو بﺎﺤﺻأو سأر لﺎﻤﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗو تاﺪﺋﺎﻋ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا . ﻲﻓ ،ﻊﻗاﻮﻟا رﻮﮭﻤﺠﻠﻟ ﻖﺤﻟا ﻲﻓ لﻮﺼﺤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ةﺪﯿﺟ ﻖﺣو . ﺪﻗ نﻮﻜﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ هﺬھ ﺔﺳارﺪﻟا ةﺪﯿﻔﻣ ﻲﻓ ﺪﯿﻟﻮﺗ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا
زﺎﯿﺤﻧﻻاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺚﯿﺤﺑ نﻮﻜﺗ ﻞﺋﺎﺳو مﻼﻋﻹا ﺎﻘﺣ ﺎﻜﻠﻣ رﻮﮭﻤﺠﻠﻟ ﻲﻓ ﺲﻔﻧ ﺖﻗﻮﻟا ءاﺮﺛإ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟاو .

## A. PENDAHULUAN
Kajian ekonomi politik media secara kritis mulai  berkembang  pesat dewasa  ini. Dengan harapan agar media tidak mengabaikan kepentingan  publik.  Karena publik sebagai yang melahirkan, menghidupan  dan  menjalankan  media. Kecenderungan  menipisnya  kepercayaan publik  terhadap  media  menjadi  masalah tersendiri  dewasa  ini.Kajian  dalam  tulisan ini  ditujukan  untuk  membangun  kesadaran kolektif  demi  mengubah  struktur dan substruktur untuk  menjadi  lebih  baik. Perubahan yang ditujukan merupakan upaya untuk perbaikan pada struktur dan substruktur  terutama yang  ada  pada media dan publik. Tentu unsur subjektivitas sangat tinggi  karena  penilaian  terhadap  suatu realita berasal dari penulis, yang menggunakan pendekatan kritis.
Namun dalam memasukkan penilaian,  penulis  juga  melihat  penilaian dari publik  pada  umumnya.  Penulis  melihat kesesuaian  dan  ketepatan  teori  dengan praksis  yang  ada  pada  realitas. Tulisan dengan  pendekatan  kritis,  kalau  merujuk pada  pendapat McQuail, bahwa pendekatan ekonomi  politik  media  merupakan  sebuah kajian yang diidentifikasi sebagai kelompok pendekatan kritis. 1
Kajian  ekonomi politik media  yang diperkenalkan oleh  Vincent  Moscow  dalam bukunya The Political Economy of Communication, 1998, pada intinya berpijak pada  pengertian  ekonomi politik  sebagai studi  mengenai  relasi  sosial  dan  kekuasaan,
1 Denis  McQuail,  2000, McQuail’s  Mass
Communication  Theory , London, Sage Publications. Hal. 82
baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya atau resources.
Perhatiannya diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional  pasar  media. Institusi  media dianggap  sebagai  sistem  ekonomi  yang berhubungan  erat  dengan  sistem  politik. Garnham  dalam  McQuail, menyebutkan karakter utama terletak pada produksi media yang ditentukan oleh pertukaran nilai konten media  yang  berbagai  macam  di  bawah kondisi  tekanan  ekspansi  pasar  dan  juga ditentukan  kepentingan  ekonomi politik pemilik  modal serta pembuat  kebijakan media. 2 Berbagai  kepentingan  tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat dari adanya  kecenderungan  monopolistis  dan proses  integrasi,  baik  secara  vertikal maupun horisontal.
Realitas  Industri  media  yang  kini hanya dikendalikan sejumlah pemilik modal yang  terkonsentrasi,  mengarah  ke  oligopoli media, monopoli kepemilikan media, menjadi  contoh. Dari  berbagai  sumber diperoleh  bahwa  sekian  banyak  media  di Indonesia,  ternyata  hanya  dikuasai  oleh  13 (tiga  belas) group  media  besar. Fakta  ini secara  global  juga menunjukkan  industri media massa di dunia hanya dikuasai oleh 6 (enam) perusahaan  media  massa yang dominan milik Yahudi.
Pada  tahap  lanjutan,  diakui bahwa adagium  pengaruh  media  pada  publik  yang cukup  besar,  yang  sangat  rentan  adalah dampak  kepada  sistem ekonomi,  politik, sosial,  budaya bahkan  pada  masalah ideologi. Bahwa  adanya  korelasi  dampak- pengaruh  antara  media  yang  menghasilkan
2 Ibid.
sistem nilai tertentu dengan proses pemaknaan hidup dan kehidupan publik. Jurgen Habermas, 1989, menyebutkan bahwa
media telah membentuk  wilayah  yang  bisa  menjadi jembatan komunikasi antara piranti kekuasaan dalam hal ini negara dengan para anggota  warga sebagai  publik. Hasil penelitian Hegel dalam Erich Formm; 1969, menyebutkan, baginya  pengetahuan  tidak diperoleh dalam posisi sebagai subjek-objek dimana  objek  dianggap  sebagai  sesuatu yang  terpisah  dari  dan  beroposisi  dengan manusia  yang  mempunyai  pengetahuan. Untuk  mengetahui  dunia,  manusia mesti membuat dunia menjadi miliknya sendiri.
Demikian juga dengan proses analisis  dialektik  atas  ideologi,  ekonomi, politik  dan  sosial  budaya yang  terekam dalam  media  seperti  membuat  dunianya sendiri,  yang  bahkan  tanpa  memperdulikan ruang  public  yang  ada. Menggunakan paradigma  kritis bersama  publik.  Dapat memperkuat posisi kemanusiaan.
Kelompok-kelompok yang ada dalam publik agar  terbebas  dari  berbagai  macam  bentuk dominasi  dan  hegemoni.  Pendekatan kritis adalah metode praktis yang menggabungkan analisis dengan aksi nyata dari publik.
Menggunakan paradigma kritis, dimaksudkan  untuk melihat  suatu  realita media secara kritis sebagai objeknya. Bahwa realita  yang  terjadi  tidak  sesuai  dengan  apa yang sebaiknya terjadi pada publik. Sehingga secara ontologi, keberadaan realitas  juga  terjadi  pada  diri  penulis  dan tentu juga terjadi di luar penulis.

## Analisis Ekonomi Politik Media
Mengkaji  ekonomi  politik  media, dengan  batasan  yang  diberikan  oleh Prof. Vincen Mosco dalam bukunya The Political Economy of Communication, 1998, menjadi pilihan  kajian  ini.  Mosco  mendefinisikan ekonomi politik media secara  sempit  dan luas. Secara sempit dibatasi  pada kajian relasi  sosial,  khususnya  relasi  kekuasaan,
yang  bersama-sama  membentuk  produksi, distribusi  dan  konsumsi  sumber  daya termasuk sumber daya komunikasi.
Sedangkan  secara luas  mengkaji kontrol  dan  pertahanan  kehidupan  sosial, politik ekonomi. Mosco setidaknya menawarkan  tiga  konsep  penting  untuk mengaplikasian pendekatan ekonomi politik pada  kajian  media  yaitu:  komodifikasi (commodification); spasialisasi
(spatialization);
dan strukturasi (structuration). Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan  jasa  dari  nilai gunanya  menjadi komoditas  yang  berorientasi  pada  nilai tukarnya  di  pasar.  Proses  transformasi  ini, dalam  media  selalu  melibatkan  para  awak media,  publik  media,  pasar,  dan  negara apabila masing-masing diantaranya mempunyai kepentingan.
Bentuk komodifikasi dalam komunikasi sendiri pada dasarnya juga ada 3 (tiga)  jenis  yakni;  komodifikasi  intrinsink/ intrinsinc  commodification,  komodifikasi ekstrinsink/ extrinsinc commodification, serta  komodifikasi  sibernatik  /cybernetic commodification.  Proses  perubahan  pesan dari  sekumpulan  data  ke  dalam  sistem makna  dalam  wujud  produk  yang  dapat dipasarkan,  seperti  paket  produk  yang dipasarkan oleh media dengan cara pemuatan tulisan seorang penulis artikel dan iklan  dalam  suatu  paket  yang  bisa  di  jual merupakan  komodifikasi intrinsink atau komodifikasi  isi.  Sedangkan  komodifikasi ekstrinsink/komodifikasi publik adalah proses  modifikasi  peran  pembaca  oleh perusahaan media dan pengiklan dari fungsi awal  sebagai  konsumen  pada  media  kepada konsumen publik yang bukan media.
Perusahaan media memproduksi publik dan kemudian menyerahkannya pada pengiklan.  Situsasi  dan  kondisi  ini  terjadi kerjasama  yang  saling  menguntungkan antara  perusahaan  media  dengan  pengiklan, dimana perusahaan media digunakan sebagai  sarana  untuk  menarik  publik  yang
akan  dijual  kepada  pengiklan  yang  akan membayar  ke  perusahaan  media  tersebut. Sementara komodifikasi sibernetik berkaitan dengan  dasar  proses  mengatasi  kendali  dan ruang oleh media dan publik.
Spasialisasi  berhubungan  dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakan  sebagai  transformasi  batasan ruang  dan  waktu  dalam  kehidupan  publik. Bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan  institusional  media  melalui bentuk  korporasi  dan  besarnya  badan  usaha media.  Ukuran  badan  usaha  media  dapat bersifat  horizontal  maupun  vertikal.  Secara horizontal  artinya  bahwa  bentuk  badan usaha  media  tersebut  adalah  bentuk-bentuk konglomerasi dan monopoli.
Sedangkan  proses  secara  vertikal merupakan  proses  integrasi  antara  induk perusahaan  dan  anak  perusahaannya  yang dilakukan  dalam  satu  garis  bisnis  untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh  kontrol  dalam  produksi  media. Proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu  dalam  kehidupan oleh  perusahaan media dalam bentuk perluasan usaha, seperti proses  integrasi  horizontal,  vertikal  dan internasionalisasi. Pada prakteknya, integrasi horizontal ini merupakan kepemilikan silang (cross-ownership) beberapa  jenis  media  massa  sekaligus seperti surat  kabar,  majalah,  tabloid, radio, TV  dan  lain-lain oleh  suatu  group perusahaan media besar.
Sementara integrasi
internasionalisasi atau globalisasi dipandang dari perspektif ekonomi adalah konglomerasi  ruang  bagi  modal  yang dilakukan oleh perusahaan transnasional dan negara. Yang  mengubah  ruang  melalui  arus sumber  daya  dan  komoditas  termasuk komunikasi  dan  informasi.  Hasilnya  berupa produk transformasi literal dari peta wilayah komunikasi dan informasi yang mengaksentuasikan  ruang  tertentu  dan hubungan  antara  ruang-ruang  tersebut. Sedangkan  strukturasi, berkaitan  dengan
hubungan antara gagasan agensi, proses dan praktek  sosial  dalam  analisa  struktur. Strukturasi merupakan interaksi interdependensi antara agen dengan struktur sosial  yang  melingkupinya. Strukturisasi merupakan  proses  penggambungan agensi manusia  dengan  proses  perubahan  sosial  ke dalam analisis struktur.
Karakteristik  penting  dari  teori strukturisasi  pada  dasarnya  adalah  kekuatan yang  diberikan  kepada  perubahan  sosial, yang  menggambarkan bagaimana  struktur diproduksi  dan  direproduksi  oleh  agen manusia  yang  bertindak  medium  struktur- struktur. Strukturisasi inilah yang menyeimbangkan kecenderungan dalam analisis  politik  ekonomi  media  guna menggambarkan  struktur  seperti  lembaga bisnis dan pemerintahan dengan menunjukkan  dan  menggambarkan  ide-ide agensi,  hubungan  sosial  fundamental  yang mengacu  pada  peran  para  individu  sebagai aktor sosial yang perilakunya dibangun oleh matriks  hubungan  sosial  dan positioning, termasuk kelas, ras dan gender.
Perspektif yang  ditawarkan  Mosco, pada  prinsipnya sangat relevan  dalam mengkaji  keseluruhan  kegiatan  media  dan merumuskan  satu  model  yang  holistik dari keseluruhan siklus produksi sampai penerimaannya.  Kajian  tentang  ekonomi politik media ini memang tidak menggunakan prinsip reduksionis dan hubungan  sebab  akibat  yang  sifatnya  linier, namun  cenderung  kritis  dalam  menilai pengetahuan  yang  selalu  dikaitkan  dengan nilai-nilai  partisipasi  dan  kesetaraan  yang penekanannya lebih besar pada aspek proses dibanding dengan masalah institusinya.
Konsep  tersebut  dapat  dikaji  seperti teks-teks  realitas  nilai-nilai  kehidupan  yang sakral dan tabu sekalipun misalnya keagamaan, spiritualitas, kepercayaan, apalagi  politik ekonomi dikemas  ke  dalam aneka  tayangan media  konvensional  seperti televisi, maupun melalui konvergensi media, dengan  penggabungan  media  konvensional
dengan  media  baru/internet, merupakan sebentuk  komoditas  yang  dibuat  oleh industri media  yang  melahirkan  industri budaya.
Konten  dan  program media  massa, televisi milsanya dengan  aneka  tayangan; iklan, sinetron, realityshow, program remeh- temeh  lainnya dan  lain-lain  adalah  bentuk teks  yang  diproduksi  untuk  mendapatkan keuntungan  secara  masif.  Di  tangan  elit industri  media  apapun  dapat  dikonstruksi menjadi  produk  tayangan  yang  berdaya pikat  tinggi  dan  akan  mendatangkan keuntungan  dari  iklan  yang  mereka  peroleh secara ekonomi bahkan keuntungan politik.
Sesungguhnya,  dalam  pandangan paradigma kritis,  publik  tengah  dibendakan oleh  media.  Publik  hanya  akan  dianggap sebagai  obyek  pelengkap  yang  dihitung berdasarkan  kalkulasi  matematik  perihal potensi  keuntungan  yang  akan  diperoleh. Hubungan antara publik dan media berlangsung  secara  reifikatif,  karena  publik sesungguhnya  dikuasai  oleh  hukum  pasar. Di  dalamnya,  relasi  media  dan  publik sesungguhnya  menempatkan  publik  sebagai komoditas atau barang
yang diperjualbelikan.
Dasanya, hukum reifikasi mengandaikan  bahwa  sebuah  komoditas mengandung  nilai fetish atau  jimat.  Industri media menjadikan publik sebagai komoditas yang  laku  diperjualbelikan  dalam  jalinan kepentingan akumulasi modal.Tinggi rendahnya rating otomatis menjadi semacam jimat bagi pengelola media untuk menentukan  nilai  komoditas  acara-harga yang  pantas  untuk  pemberlakuan  sebuah space iklan.
Adorno;
menyebutkan nilai fetish berlangsung manakala uang menjadi  tolok  ukur  utama  dalam  segitiga hubungan media terutama televisi, pengiklan, dan publik. 3 Artinya
3 Adorno  dalam  Strinati  Dominic,  2004, An Introduction to Theories of Popular Culure, New York: Routledge. Hal. 57
perkembangan dari kapitalisme lanjut dengan ditandai  oleh  komodifikasi  terhadap seluruh  artifak  kehidupan  kebudayaan manusia  oleh  segelintir  elit  penguasa industri  media.  Fenomena,  relasi  antara publik  dan  media  terjalin  dalam  lingkup ‘publik  komoditas’.  Terkikisnya  identitas, keterasingan,  dan  ketidaktahuan  norma mana  yang  harus  dipegang  menyebabkan publik begitu mudah dipengaruhi media.
Media  menjadi  sarana  pemberi identitas, menyediakan kawan, menampilkan  penafsiran  tentang  kejadian- kejadian, dan secara tidak langsung mengarahkan  publik  pada  pengambilan keputusan.  Media  juga  memberi  pemuasan akan kebutuhan manusia dan mempengaruhi cara  berpikir.  Citra- citra  rekaan – simulacrum acapkali tampil melalui justifikasi bahwa sebuah karya media massa dihadirkan berdasarkan kisah nyata. Penggambaran  berkedok  kisah  nyata  inilah yang  menjadikannya  bermasalah,  karena pada  dasarnya  konten  media  bukanlah sebuah entitas obyektif.
Terkadang tanpa disadari oleh publik,  hanyut  dalam  keasyikan  dan keterpesonaan  terhadap  tontonan  tanpa mempertimbangkan lagi soal nilai-nilai yang tersembunyi  di  balik  setiap  tayangan. Puncaknya  adalah  berlangsungnya  situasi hiperrealitas publik,  yang  berkembang manakala media dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik.
Dalam  hal  ini  hubungan  media  dan publik  diwarnai  dengan  politik  pertandaan, yaitu  suatu  situasi  dimana  teks  media menjadi arena untuk mengendalikan publik. Dalam  bahasa  Baudrillard dalam Agger, 2005:  284,  model  simulasi  ini  berhasil menebarkan  wacana  kekuasaan  dan  kontrol secara  langsung  pada  lingkungan  publik. Kesadaran  publik  dikontrol  melalui  sarana representasi  untuk mengiyakan  bahwa  apa yang  mereka  tonton  adalah  kebenaran
obyektif  dan  bukan  sebuah  rekayasa subyektif.

## Hiper-realitas Ruang Politik Publik
Dalam proses politik, media berperan sangat  penting  menyampaikan pesan - pesan politik kepada publik. Tujuan utama mempengaruhi publik dan mendapatkan opini publik dan memilih figur tersebut. Politisi jelas memanfaatkan political  marketing dalam  penyampaian pesannya.
Popularitas tentunya tidak cukup jika tidak  dibarengi  dengan track  record yang baik. Popularitas merupakan tingkat keterkenalan  dimata  publik.  Udianto  2013, menyebutkan  meskipun  populer  belum tentu layak  dipilih.  Sebaliknya  meskipun punya elektabilitas tinggi sehingga  layak dipilih  tapi karena  tidak  diketahui  publik, maka  rakyat tidak  memilihnya. Popularitas dan elektabilitas sama sekali berbeda, hanya yang satu
dengan lainnya saling mendukung. Diana, 2013, menyebutkan,
elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas  partai  politik  berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas  partai  tinggi  berarti partai tersebut  memiliki  daya  pilih  yang tinggi. Untuk  meningkatkan  elektabilitas maka objek  elektabilitas  harus  memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.
Dengan demikian seseorang dapat menyandang popularitas yang
berarti memiliki  tingkat  keterkenalan  di mata publik karena profesi yang dimilikinya,  serta  didukung  dengan sering munculnya  di  permukaan  umum, seperti  di televisi,  internet,  surat  kabar, majalah,  dan lain-lain.  Demikian  halnya popularitas  dalam bidang  politik,  seperti menjadi  pemimpin partai  politik,  pejabat legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif,  sehingga ranah politik  yang  berlaku  adalah  teori
probabilita yaitu berbagai kemungkinan bisa saja terjadi.
Monaco  mendefinisikan kategori popularitas berdasarkan bagaimana
seseorang  lahir  dengan  identitas  barunya yang bisa diasosiasikan melalui perantaranya yang dramatik sebagai pahlawan.  Situasi  ini  menjadi  sebuah modelling bagi  para  pencari  ketenaran seperti para politisi yang mendadak memperoleh  liputan  sekelas  selebriti  dalam sepak terjang politiknya.
Media menjadi lahan strategis dalam menyampaikan  pesan-pesan  politik  kepada publik, dalam pembentukan opini publik dan dalam  membangun  citra  politik.  Indonesia senantiasa  diwdarnai tahun-tahun  politik, peranan  media  menjadi  begitu  dominan  di bandingkan element lain, seperti komunikasi yang  bersifat  orasi.  Citra  politik  seorang tokoh,  dibangun  melalui  aneka  media, terlepas dari kecakapan, kepemimpinan, dan prestasi politik yang dimilikinya.
Dalam  hal  ini,  setidaknya  ada  tiga alasan  mengapa  media  menjadi  pilihan politik, pertama, media  memiliki powerfull effect untuk  dapat  mempengaruhi  opini publik  sehingga  bersedia  mendukung  ide dan agenda politik. Menurut studi Phillipe J. Maarek (dalam Malik: 999, 54), opini publik yang  dikembangkan  lewat  media  begitu kuat. Kedua, pesan media bersifat umum sehingga  dapat  menjangkau  publik yang sangat besar dan relatif menyebar serta mampu  menjangkau  semua  lapisan  publik dengan  berbagai  keragamannya. Hal  ini memungkinkan  partai  politik  melakukan penetrasi  pesan sampai  ke  pelosok-pelosok daerah  yang  sulit  dijangkau. Ketiga, dalam demokrasi  modern, tergambar  dalam  proses politik melalui  media  merupakan  cara primer,  di  mana  partai  politik  dan  para kandidat  melakukan  promosi  terhadap produk-produk politik yang akan dipasarkan.
Memang pemanfaatan media sebagai sarana  pencitraan  politik  bukanlah  bebas
masalah. Pertama, terjadinya bias dalam fungsi  media.  Bahwa  disatu  sisi,  media harus  menjadi  alat  kontrol dan  pengamat politik sehingga dapat membentuk opini dan rasionalitas  publik.  Tetapi  disisi  lain,  media dimanfaatkan  oleh  para  politisi  dan  partai politik untuk merepresentasikan, mempromosikan dan mempublikasikan dirinya, partainya kepada publik.
Kedua, adanya “perselingkuhan” media dan politik akan melahirkan hegemoni  media,  yaitu  pemanfaatan  media untuk  memelihara  kekuatan  politik  sebuah elit  yang  berkuasa  yang  pada  akhirnya berkontribusi  pada  pengendalian  gagasan- gagasan  sebuah  publik  oleh  orang-orang yang  berkuasa. Ketiga, kolonialisasi  politik oleh media, mengutip pendapat Prasojo:2004. Artinya semakin tidak jelasnya  pemisahan  diantara  kekuasaan diantara  kedua  sistem,  media  dan  politik. Bahayanya  kolonialisasi  politik  ketika penghalalan  segala  cara  oleh  media  guna menyukseskan  partai  politik, sehingga pada taraf  ini  kedaulatan  publik  telah  digantikan dengan kedaulatan media.
Sebagai contoh, hasil Penelitian Rahmat  Edi  Irawan,  Yusa  Djuyandi,  dan Marta  Sanjaya  tentang “ Peliputan Media Televisi Dalam Pencitraan Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 2014” Universitas  Bina  Nusantara  tahun  2013,  isi berita  dan  iklan  politik  yang  disajikan  dari tiga stasiun televisi Metro TV, TV One dan Trans7  periode  Agustus  hingga  November 2012. 4
Pada  Metro  TV,  tercatat dari  2025 item  berita  yang  ditayangkan  “Metro  Hari Ini”,  terdapat  sekitar  164 berita tentang Partai Nasional Demokrat,  diikuti 142 item berita tentang  Partai  Demokrat,  lalu 95  item  berita  Golkar,  82  item  berita  PDIP
4 Irawan,  Edi  Rahmat,  Yusa  Djuyandi,  dan Marta  Sanjaya,  2013 “ Peliputan Media Televisi Dalam Pencitraan Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 2014 ” Universitas Bina Nusantara
dan  24  berita  PKS.  Jumlah  tersebut menunjukkan  betapa  banyaknya  durasi yang  digunakan  untuk Partai  Nasdem, yang kebetulan  pemilik  stasiun  televisi tersebut,  Surya  Paloh  merupakan orang  di balik layar Partai Nasdem.
Hal  itu terlihat  dari  sebagian  besar berita  Nasdem  yang  muncul  berisi  acara seremonial pembentukan Partai Nasdem dan organisasi  sayapnya  di  berbagai  dearah. Sementara  tingginya  berita tentang  Partai Demokrat  lebih  banyak  diisi  tentang terungkkapnya  kasus  sual  yang  dilakukan para  politisi  dari  partai  tersebut.  Selain pengaruh  dalam  isi berita, Metro TV  juga menerima  dan  menayangkan iklan  Partai Nasdem yang cukup banyak, yaitu sebanyak 110 spot iklan dalam periode waktu Agustus hingga November 2012 lalu.
Sementara,  saingan Metro TV  baik sebagai  televisi  berita  maupun  dari  sisi kepemilikannya, yaitu  TV One, tercatat menayangkan 1712 item pada  program ”Kabar Petang”.  Dari jumlah tersebut, item berita  tentang  Partai  Golkar  sebanyak  102 item,  disusul  Partai  Demokrat  95  item,  72 item  tentang  PDIP  dan  masing-masing  30 item berita tentang PKS dan Nasdem.
Banyaknya  item  berita  tentang Golkar pasti disebabkan kepemilikan stasiun televisi  tersebut  yang  sepenuhnya  dimiliki keluarga  Bakrie,  yang  dipimpin  Abrurizal Bakrie, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar dan calon presiden dari partai tersebut. Sebagian besar item berita tentang Golkar  memang  merupakan  berbagai  hal yang  dilakukan  Aburizal  Bakrie  dalam kapasitasnya sebagai  Ketua  Umum  Golkar dan  calon presiden dari parpol  tersebut. Sementara  untuk  item  berita  tentang  Partai Demokrat,  sama  seperti  di  pemberitaan Metro  TV  juga  lebih  banyak  diisi  dengan berita  kasus  suap  yang  dilakukan  pengurus partai yang didirikan Presiden SBY tersebut. Berbanding  sama  dengan  isi  pemberitaan, TV One juga tercatat menayangkan 82 iklan politik  Partai  Golkar  dan  Aburizal  Bakrie
dalam  berbagai  versi  sepanjang kurun waktu tiga bulan tersebut.
Sedangkan, stasiun Trans7 yang tidak  berafiliasi dengan partai politik manapun,  tercatat  menayangkan  1008  item berita  di  Redaksi  Sore.  Tercatat  42 item berita  tentang  Partai  Demokrat,  20  item berita  tentang  PDIP,  18  item  berita  Partai Golkar, 15 item berita PKS dan 5 item berita tentang  Partai  Nasdem.  Catatan  tersebut menunjukkan  tidak  terlalu  dominannya berita  tentang  partai  politik  di  tayangan program  berita  di  Trans7.  Jumlah  terbesar ada di Partai Demokrat, yang sebagian besar isinya  memang  tentang  kejahatan  korupsi yang dilakukan politisi partai tersebut. 5
Memang media  massa  baik  media konvensional, new media yang terkonvergensi menjadi alat untuk membantu pencitraan politik, terutama terlihat bagi partai politik yang baru. Walau new media bermunculan dalam setiap proses politik namun  televisi  masih  dianggap sebagai media yang efisien dan berpengaruh di  publik.  Meningkatnya  kebutuhan  publik terhadap  peran  atau  fungsi  media  juga menjadi  alasan  bahwa  saat  ini  hampir seluruh  publik  memiliki  media  terutama televisi.  Salah  satu  kebutuhan  masyarakat adalah tercukupinya segala informasi dalam bidang  politik  yang  mencakup  tentang segala aktivitas pemerintahan.
Sekali lagi, dunia politik kontemporer sangat menggantungkan dirinya pada keberadaan tekhnologi pencitraan  dalam  membentuk  pencitraan politik dan politisi. Fenomena ini kemudian menimbulkan  hiper-realitas  dalam  politik, merujuk  pada  realitas  artifisial  yang  telah terdistorsi.
Istilah  hiper-realitas  pertama  kali digunakan  oleh  Jean  Baudrillard,  seorang sosiolog  Prancis,  dalam  bukunya In  the Shadow of the Silent Majorities, 1983, untuk menjelaskan perekayasaan dalam pengertian
5 Ibid
distorsi  makna  didalam  media.  Yasraf  A Pilliang, dalam bukunya Transpolitika 2005,  menyebut  hiper-realitas  sebagai penciptaan realitas  yang  tidak lagi mengacu pada  realitas  di  dunia  nyata  sebagai referensinya,  sehingga  ia  menjadi  semacam realitas kedua atau second hand reality yang referensinya adalah dirinya sendiri.
Hiper-realitas, menurut Pilliang, tampil  seperti  realitas  yang  sesungguhnya, padahal  ia  adalah  realitas  artifisial,  yaitu realitas  yang  diciptakan  lewat  teknologi simulasi. Sehingga, pada tingkat tertentu, ia tampak dipercaya  sebagai  lebih  nyata  dari realitas  yang  sesungguhnya.  Menciptakan sebuah  kondisi,  yang  didalamnya  citra dianggap  sebagai  “realitas”,  kesemuan dianggap  kenyataan,  kepalsuan  dianggap kebenaran, isu lebih dipercaya dari ketimbang  informasi  dan  rumor dianggap lebih  benar  ketimbang kebenaran. Dalam keadaan hiperealitas ini, kita tidak sadar lagi bahwa  apa  yang  kita  lihat  sebagai  suatu kenyataan tersebut sebetulnya adalah konstruksi atau rekayasa realitas.
Model politi seperti  inilah  yang  kini sedang dikembangkan, yang lebih menekankan pada citra dan
simulasi ketimbang realitas, dimana rekayasa  citra  individu  kontestan  menjadi lebih penting daripada platform dan isu yang diperjuangkan  partai.  Hal  ini  pada  akhirnya menimbulkan  aspek-aspek  yang  berdampak pada rekayasa citra. Bahkan dengan metode hiper- realitas, ‘politisi korup’ bisa dipasarkan dalam kemasan seorang pahlawan  dari  masa  lalu  yang  tidak berhubungan sama sekali dengan masa kini.
Mereka merekayasa citra diri, dengan  menampilkan  citra  diri  yang sangat positif, sehingga dapat menggerakkan publik untuk dengan sukarela mengangkatnya  dan  tentu  saja  memilih dalam setiap pemilu.  Sehingga  sulit  bagi publik  dalam  membedakan  mana  politis korup  yang  telah  menggerogoti  keuangan negara untuk memperkaya dirinya-
kelompoknya  misalnya  dengan  pahlawan yang  telah  mengorbankan  dirinya  dan kelompoknya  untuk  bangsa  dan  negara. Richard  Falk  1995,  dalam karyanya On Humane  Government:  Toward  A  New Global  Politics menyebutkan  tiga  kekuatan dalam  era  globalisasi:  state,  market  dan civil.  Apabila  market  dan  state  bersatu menghadapi  civil  society,  akan  terbentuk inhuman governance. Agar terbentuk pemerintahan  yang human  governance, maka civil  society mau  tidak  mau harus bekerjasama dengan market.

## Literacy Media; Publik
Frank Biocca, 1998, artikelnya  yang berjudul Opposing  Conceptions  of  the Audience:The Active and Passive Hemispheres  of  Communication  Theory, menerangkan beberapa jenis publik.
Pertama adalah  selektifitas.  Publik  aktif dianggap  selektif  dalam  proses  konsumsi media  yang  mereka  pilih  untuk  digunakan. Kedua adalah utilitarianisme, dimana publik aktif  mengkonsumsi  media  dalam  rangka suatu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan  dan  tujuan  tertentu  yang  mereka miliki. Ketiga adalah intensionalitas, penggunaan  secara  sengaja  dari  isi  media. Keempat adalah keikutsertaan atau involvement,  atau  usaha  publik  secara  aktif berfikir  mengenai  alasan  mereka  dalam mengkonsumsi  media. Kelima,  publik  aktif dipercaya  sebagai  komunitas  yang  tahan dalam menghadapi pengaruh media- impervious  to  influence,  atau  tidak  mudah dibujuk oleh media massa.
Publik dalam menerima pesan-pesan, sering  menempatkan  diri  dalam  posisi  yang berbeda-beda  sesuai  dengan  kode-kode pembacaan  yang  mereka  jalankan.  Stuart Hall, 1981, mengajukan  tiga  macam  kode yang  biasanya  diikuti: dominant  code yaitu publik menerima makna-makna yang disodorkan  oleh  media, negotiated  code yaitu  publik tidak  sepenuhnya  menerima makna-makna  yang  disodorkan  tapi  mereka
melakukan  negosiasi  dan  adaptasi  sesuai nilai-nilai  yang  dianutnya dan oppositional code dimana  publik  tidak  menerima  makna yang diajukan dan menolaknya.
Media massa pada dasarnya dilahirkan,  dihidupkan  dan  dijalankan  oleh publik atau rakyat. Negara  yang melahirkan payung  hukum,  pasar  ekonomi  yang menghidupkannya  dan  sekali  lagi  publik sebagai  pemiliknya.  Keseimbangan  dan sinergisitas  ranah  media  diantara  tiga kepentingan  besar;  negara/politik,  pasar ekonomi dan publik menjadi penting.
Mengingat, pertama,  menipisnya kepercayaan  publik  terhadap  wujud  dan  isi media  dewasa ini.  Wujud  isi  media  lebih ditentukan  oleh  kekuatan-kekuatan  politik, ekonomi pemilik  dan  pendapatan  media  itu sendiri,  hal  ini  akan  berimplikasi  pada kualitas dan kuantitas demokrasi di nusantara. kedua, lemahnya literasi media/melemahnya kekuatan atau
keberdayaan  publik  terhadap  semua  produk sajian media. Ketiga, kecenderungan bersatunya kepentingan negara/politik dengan pasar ekonomi media yang meminggirkan  kepentingan  public  dan keempat, menguatnya pasar ekonomi media, yang bahkan  dapat melemahnya  kekuatan Negara. Dalam hal ini pihak yang senantiasa diuntungkan tentu saja media massa, publik akan tetap  dieksploitasi,  dikomodifikasi, untuk dijual dengan harga mahal keperusahaan iklan.
Mesti  diakui,  media  massa  selain membawa  dampak  positif  bagi  kehidupan publik, juga membawa dampak negatif bagi publik. Pesatnya pertumbuhan media dewasa ini memang di satu sisi membanggakan  dengan  banyaknya  pilihan media.  Informasi  yang  dapat  dikonsumsi dan  diakses  publik  kapan  saja  dan  dimana saja.
Namun  sisi  lain,  lahirnya  media dengan  berbagai  bentuk,  jenis  dan  tujuan serta  isi  yang  disuguhkan  juga  mempunyai dampak  negatif  bagi  kehidupan  politik
publik. Bahkan dapat menjerumuskan publik  semakin  tidak  berdaya,  dengan melahirkan budaya prakmatisme dan konsumtif  dalam  proses  politik.  Selain  itu, budaya  pop,  budaya  rendah,  dengan  nilai- nilai materialistis, individualisme, hedonistik,  melalui  hiburan-hiburan  kurang mendidik,  tidak  berbobot, memanjakan selera sesaat, bahkan  terkesan  membodohi dan memperalat publik.
Termasuk hadirnya
pasar kapitalisme neoliberal yang dapat menciptakan ancaman bagi nilai-nilai keislaman,  budaya, local  wisdown, yang hendak dibangun. Keprihatinan ini terhadap dampak  negatif  dan dominasi  media  dalam kehidupan politik  publik  bukan  hanya diperdebatkan atau  dimonopoli  negara- negara  berkembang dengan  pertumbuhan industri  media  begitu  pesat  seperti  negara kita, bahkan  negara-negara  maju  juga menghadapi  permasalahan  serupa. Karena memang, media massa bukan  ruang  hampa yang  bebas  nilai.  Media  adalah  ajang kontestasi antara berbagai kepentingan yang berusaha  merebut  ruang  publik  bahkan memonopoli  dan menghegemoni ruang publik.
Solusi  dalam  menghadapi  booming media  massa  yang cenderung  menyajikan wujud isi yang  dapat  membawa  dampak negatif bagi public dengan melek media atau media  literacy  dengan perspektif inokulasi. Perspektif Inokulasi menjadi  salah  satu pilihan  atau  solusi  bagi  public  dalam menghadapi  pesatnya  arus  media  massa. Inokulasi menjadi salah pendekatan komunikasi yang populer dewasa ini. Publik perlu  diinokulasi dengan suntikan  imunitas melek media tertentu. Sehingga Publik akan terhindar  dari  dampak  negatif  atau  virus negatif  dari  produk  media.  Inokulasi merupakan  sebuah  tindakan  intervensi dalam melindungi public dari  bahaya virus negative media.
Konsep yang ditawarkan oleh Livingstone,  2003, yaitu  media  literacy.
Melek media dikonsepkan sebagai keterampilan untuk memahami sifat komunikasi, khususnya dalam hubungannya dengan  telekomunikasi  dan  media  massa. Konsep  ini  diterapkan  pada  beragam gagasan  yang  berupaya  untuk  menjelaskan bagaimana  media  menyampaikan  pesan- pesan politik,  dan  mengapa  demikian. Publik,  kontak  dengan  media  menjadi sesuatu  yang  esensial  tak  terhindarkan. Melek media merupakan sebuah keterampilan  yang  diperlukan  oleh public dalam berinteraksi secara  layak,  wajar, cerdas, kritis, dan tentu dengan rasa percaya diri  yang  tinggi  ketika  berhadapan  dengan media.
Kemampuan  publik  dalam  melihat, membaca,  menonton,  mendengar, menulis, secara kritis dengan kemampuan menggunakan berbagai
teknologi
komunikasi  yang  ada. Oleh Livingstone, konsep  ini  dijabarkan  dalam beberapa kriteria antara  lain; kecakapan  untuk membaca  dan  memahami  isi  media  secara subjektif, yang meliputi: kecakapan  untuk memahami ragam karakteristik media dalam menyampaikan  informasi, kecakapan  untuk menganalisis,  mengevaluasi,  dan  secara kritis  memeriksa  media  dalam  sebuah konteks sosial.
Serta memilih informasi yang disampaikan  oleh  media, kecakapan  untuk mengakses dan menggunakan media, kecakapan untuk menyeleksi, mengoperasikan, dan secara aktif memanfaatkan  perangkat-perangkat media dan kecakapan untuk berkomunikasi melalui media, khususnya suatu kecakapan komunikasi interaktif selanjutnya kecakapan untuk  mengekspresikan  gagasan-gagasan pribadi  melalui  media  dengan  suatu  cara yang dapat dipahami oleh penerima pesan.
Tujuan  utama  adalah  agar  publik tidak galau  atau gamang ketika berhadapan dengan  media, dengan tidak  menganggap media  segalanya dalam  kehidupan  ini, menjadikan  publik tidak  tunduk  di  depan
media, maka  dengan demikian dapat memanfaatkan media sesuai dengan keperluannya publik.
Selanjutnya sebagai landasan tentang melek  media  atau media  literacy bagi public, perlu dipahami konsep-konsep dasar dari  melek  media  tersebut,  antara  lain: bahwa  pada  dasarnya  semua  media hasil konstruksi. Media tidak menampilkan refleksi rill dari realitas eksternalnya. Media menampilkan hasil konstruksinya  terhadap realitas yang sudah diatur secara sedemikian rupa  dengan  proses  yang rumit sesuai dengan kebijakan  dan  pilihan media  massa, artinya melek media ini mencoba melakukan dekonstruksi  atas  konstruksi realitas  dari  media  terutama  realitas  politik yang ditampilkan dalam setiap proses politik atau pemilu.
Melek media, bermaksud menanamkan  kesadaran publik bahwa medialah yang selama ini telah mengonstruksi realitas, bukan public sendiri. Melek  media  berupaya mengembalikan kuasa  konstruksi  realitas yang  selama  ini dilakukan oleh media, kepada public sendiri selaku pemilik realitas. Melek media, akan memahami bagaimana  media  melakukan proses  konstruksi  realitas,  sehingga public bisa  mengenali preconstruction  reality atau realitas yang belum dikonstruksi oleh media. Melek media, public menegosiasikan makna dalam  media. Memberikan  makna  yang berbeda  pada  apa  yang  diperolehnya  dari media.
Setuju, tidak setuju, tidak berpendapat,  semua  adalah  bagian  dari proses  negosiasi publik pada  media,  tentu didasarkan pada latar  belakang nilai-nilai yang  dianut,  budaya,  keluarga,  preferensi sikap, faktor gender, dan lain-lain.
Publik  melek  media  akan bertanya secara  mendalam seputar  kepemilikan, kontrol,  dan  efek-efek  terkait, kekuatan sosial-politik-ekonomi  yang  menentukan  isi media tertentu. Ada kesadaran bahwa media berisi pesan-pesan bersifat ideologis dengan
nilai-nilai tertentu, dengan pemahaman tidak ada media yang bersifat netral, selalu berada dibalik bayang-bayang konsumerisme, penguatan stereotip tertentu, mempertahankan status quo budaya tertentu, politik tertentu, peneguhan peran politis dan ideologi  partai  tertentu.  Adanya  kesadaran bahwa media  memiliki  implikasi  sosial politik, ajang  kontestasi  kekuatan  sosial politik.  Media  punya  kekuatan  yang  bisa mengarahkan  opini  publik  pada  isu-isu tertentu. Media  mampu menggiring  opini publik  pada kemenagan  salah  satu kandidat dalam  proses  politik  dengan  terpaan  pesan- pesan  politik  secara  terus  menerus  kepada publik.
Ditambah lagi, dengan
perkembangan teknologi media baru, mampu menghasilkan perubahan besar dalam  pengalaman  politik  publik.  Media baru  yang  dirancang  untuk  meningkatkan jangkauan, kecepatan dan efisiensi komunikasi  manusia,  memiliki  potensi untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas  kehidupan  politik juga  sebaliknya. Artinya  media  baru mampu membawa dampak yang siginifikan terhadap perkembangan politik dan kualitas kehidupan.
Media baru merupakan sarana perantara  yang  baru,  segi  waktu,  manfaat, produksi, dan distribusinya dengan meninggalkan teknologi yang masih bersifat analog,  mekanik,  boros  energi,  tidak  ramah lingkungan.  Dengan  karakteristik  dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mampat dan interaktif. Teknologi komunikasi dan informasi telah merubah dunia media di Indonesia dari teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat massif sudah mampu digabungkan dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Sistem analog tergantikan oleh sistem digital, dengan konvergensinya.
Konvergensi atau new media merupakan bergabungnya
media
telekomunikasi tradisional dengan internet
sekaligus. Komputer dapat difungsikan sebagai pesawat televisi, atau telepon genggam dapat menerima suara, tulisan, data maupun gambar tiga dimensi (3G). Dalam dunia penyiaran, digitalisasi memungkinkan siaran televisi memiliki layanan program seperti laiknya internet. Cukup dengan satu perangkat, seseorang sudah dapat mengakses surat kabar, menikmati hiburan televisi, mendengar radio, mencari informasi sesuai selera, dan bahkan menelpon sekalipun. Asumsinya bahwa kesalahen  dan  kualitas  kehidupan masyarakat dapat  terpelihara  karena  ada partisipasi  politik  warga  negara  yang  aktif dan peduli terhadap masalah-masalah kewargaan.

## Kesimpulan dan saran
Kesimpulan  dan  saran,  yang  dapat disampaikan  dalam  tulisan  ini,  antara  lain; pertama,  kajian ekonomi politik  media, perlu memahami tiga konsep penting dalam aplikasinya yaitu: komodifikasi (commodification);
spasialisasi
(spatialization); dan strukturasi (structuration). Media  secara ekonomi dan politik juga berpeluang menciptakan hegemoni, monopoli, kapitalisme lanjut, konglomerasi, kelompok dominan baru yang akan menjadi penguasa pasar publik. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu untuk menyebarkan gagasan-gagasan politik secara lebih leluasa melalui media konvensional maupun media konvergensi.
Pemodal yang berafiliasi dengan kelompok politik, dapat memberi peluang yang labih terbuka untuk mentransformasikan gagasan politik tertentu untuk meraup suara publik. Sehingga media, telah menjadi medium hegemoni baru bagi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi untuk meraih keuntungan sepihak. Konfigurasi kekuatan semacam ini dapat mengancam terselenggaranya kehidupan demokrasi, karenanya, hakikatnya suara
publik cenderung akan dikendalian oleh kekuatan dominan dari pemilik modal sekaligus kelompok kepentingan.
Kedua, perlu  dikembangkan  media literacy,  dengan  pendekatan  inokulasi. Inokulasi merupakan  salah  satu  pendekatan komunikasi  yang  populer.  Asumsinya,  jika akan berhadapan dengan pesan-pesan persuasif media, publik perlu  diinokulasi dengan diberi  suntikan  imunitas.  Dengan demikian, publik tidak  akan  jatuh  menjadi korban  media.  Media  literacy  adalah keterampilan untuk memahami sifat komunikasi, khususnya dalam hubungannya dengan media massa.
Media literacy adalah sebuah keterampilan  yang  diperlukan  oleh publik guna  berinteraksi  secara  layak  dengan media,  dan  menggunakannya  dengan  rasa percaya  diri.  Keterampilan-keterampilan  ini sesungguhnya  memang  dianggap  penting bagi  siapa  saja.  Namun  target  utama  media literacy  adalah  kaum  muda  yang  berada dalam  proses  peneguhan  mental  dan  fisik. Publik  memiliki  keterampilan  literacy  yang diperluas  pada seluruh  bentuk  pesan, termasuk  menulis  dan  membaca,  berbicara dan  menyimak,  menonton  secara  kritis,  dan kemampuan  untuk  menulis  sendiri  pesan- pesan dengan menggunakan berbagai teknologi.  Media  literacy  adalah  semacam code  of  conduct bagi  masyarakat  di  Era Informasi.
Selanjutnya  media  diharapkan  tidak terjerumus  terlalu  dalam  ke  permainan politik  oligarki,  monopoli  dan  hegemoni. Publik, perlu menyadari bahwa konglomerasi media adalah persoalan ekonomi-politik. Perlu kritis terhadap semua semua media konglomerasi. Publik memiliki hak  atas  informasi  yang  benar,  maka lembaga-lembaga  publik  semacam  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers dan institusi  terkait  lainnya untuk  lebih  kritis mengawasi  agar  tidak  bias  kepentingan pemilik media. Membangun jaringan pemantauan  media,  partisipasi  aktif publik
dalam proses kebijakan dan  regulasi. Juga sebagai warga negara publik perlu mempertahankan  agar  media  massa  tetap pada  jalurnya  sesuai  aturan  dan  perundang- undangan  yang  berlaku, jangan malah berubah  menjadi  pilar  dari ekonomi  dan politik oligarki.
Maka,  melek  media  bagi  publik mendesak  dilakukan, dalam  ranah  informal maupun formal.  Dalam  ranah  formal  dapat diwujudkan melalui lembaga-lembaga pendidikan dalam  semua  tingkatan. Dengan harapan tidak  hanya  dilakukan secara temporer  namun  dilakukan  secara  regular terstruktur dan  sustainable.  Memperbanyak forum-forum  diskusi, kelompok  studi, kelompok  pemantau  media.  Kegiatan- kegiatan seminar, lokakarya  dan sosialisasi perlu  dilakukan  pada  semua  kalangan publik, tentu  yang  utama  adalah generasi muda. Selain  itu,  perlu dilakukan    dengan memasukkan  pelajaran  literasi termasuk literacy  media  kedalam  kurikulum  sekolah- sekolah,  pada  semua  tingkatan,  pesantren, perguruan tinggi.

## Kajian Kepustakaan
Baran, Stanley J., 2000, Mass Communication  Theory:  Foundation, Ferment and Future, New
York:Wadsworth
Boyd-Barret,  Oliver,  (eds),  1995, Approach to  Media:  A  Reader,  New  York:St. Martin Press
Burns,  Danny,  1994, The  Politics  of Decentralisation:  Revitalizing  Local Democracy, London:Macmillian
Burton,  Graeme.  2000. Talking  Television  : An  Introduction  to  The  Study  of Television. London : Arnold
Curran  and  Gurevitch  (eds),  1991, Mass Media  and  Society,  London:Edward Arnold.
Dominic,  Strinati,  2004, An  Introduction  to Theories  of  Popular  Culure,  New

## York: Routledge
Dominick,  Joseph  R.  2005.  The  Dynamics of  Mass  Communications:  Media  in the  Digital  Age.  8th  Edition.  New York: McGraw Hill.
Dwyer,  T.  (2010). Media  Convergence: Issues  in  Cultural  and  Media  Studies, London:  McGraw  Hill  &  Open University Press.
Edwards, D. & D. Cromwell, 2005. Guardians of power: the myth of the  liberal  media.  London:  Pluto Press.
Feintuck,  Mike,  1998, Media  Regulation,
Public Interest, and The Law,
London:Edinburg University Press Giddens, Anthony, 2000, Sociology, Cambridge:Polity Press
Grant A. E. & Wilkinson, J. S. (2009). Understanding Media Convergence:  The  State  of  the Field, NY:Oxford University Press. Hasan, Kamaruddin (2008), Libidinal Economic dalam Media Televisi:Analisis Postmodernisme Dekonstruktif Televisi Indonesia,
Penulis  Tunggal,  Fak.  ISIP  Univ. Baturaja Sumatera Selatan, Vol. 1, No. 1, ISSN 1979-0899, Juni 2008.
Hasan,  Kamaruddin  (2010), Imperialisme Budaya  Melalui  Televisi,  Penulis Tunggal,
Fak. ISIP Univ.
Muhammadiyah  Lampung,  Vol.  1, No. 1, ISSN 1979-1186, Juli 2008
Hasan,  Kamaruddin,  (2010), Kapitalisme dalam  Persfektif  Ekonomi  Politik Media,  Penulis  Tunggal,  Vol.  VIII, No.1,  Hal.  25-48,  ISSN  1693-8569, April 2010
Hasan,  Kamaruddin (2010),  Mengkaji
Globalisasi  Media  di  Akhir  Tahun 1990-an, Penulis  Tunggal,  Fak.  ISIP
Univ. Baturaja Sumatera Selatan, Vol.

## 3,  No.  6,  ISSN  1979-0899,  Desember
2010
Hasan, kamaruddin (2014), Ekonomi Politik
Media Dan Konvergensi  Media  Di Indonesia (Menuju Publik Yang Kritis), Proseding FE Unimal 2014
Habermas,
J. 1989. The structural transformation  of  the  public  sphere: an  inquiry  into  a  category  of Bourgeois  society.  Cambridge:  Polity Press.
Hall,  Stuart  (Ed.),  1997, Representation:
Cultural Representations and Signifying Practices,Sage Publications, London. Hidayat,  Dedy.  N.,  2000, Pers  dalam Revolusi  Mei:  Runtuhnya  Sebuah
Hegemoni, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
Irawan,  Edi  Rahmat,  Yusa  Djuyandi,  dan Marta  Sanjaya,  2013 “ Peliputan Media Televisi Dalam Pencitraan Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 2014 ” Universitas Bina
Nusantara
Jolls, Tessa. Media Literacy Core Concepts.
Diakses dari www.learnlb.org/media/core.  Tanggal akses terakhir 10 November 2013. Jalaluddin  Rakhmat.  2004. Komunikasi Politik  Komunikator,  Pesan,  dan Media. Penerbit : PT Remaja Rosdakarya. Bnadung.
Kellner,  Douglas.  1997. Television  and  The
Crisis of Democracy. Boulder: Westview Press.
Lichtenberg,  Judith,  1990, Democracy  and The Mass Media, London:Cambridge
Littlejohn,  Stephen  W,  1994. Theories  of
Human  Communication,  5th  Edition.
Belmont  CA,Wadsworth  Publising Company.
Limburg,  Val  L,1994. Electronic  Media
Ethic. New York, Routhledge
Livingstone,  Sonia, The  Changing  Nature
and  Uses  of  Media  Literacy.  Diakses dari
www. lse.ac.uk/collections/media@lse/media WorkingPaper/ewpNumber4.  Tanggal akses  terakhir  10  November  Juni 2013.
McQuail,  Denis,  2005, McQuail’s  Mass
Communication Theory, London, Sage Publications
Mosco, Vincent, 1998, The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal, London:Sage Publications. Newcomb,  Horace,  2000, Television:  The Critical Reading, Oxford:Oxford University Press
Neuman,  W.  Lawrence. Social  Research
Metods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches. 1997.
Potter,  James  W.  2002. Media  Literacy. New York: SAGE Publication
Sudibyo,  Agus.  2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Jogjakarta: LkiS.
Shoemaker,  Pamela  J.  and  Reese,  Stephen D.  1991. Mediating  the  Massage  : Theories  of  Influence  on  Mass  Media Content,  2nd  Edition.  New  York,
Longman Publisher
Straubhaar,  Joseph  and  Larose,  Robert, 1997. Communication  Media  in  The
Information Society. California, Wadsworth Publishing. Straubhar, 2002, Media Now: Communication Media in the Information Age, New York:Wadsworth Schiller, Herbert, 1997, Whose New
International
Economics and
Information  Order,  in  Golding,  Peter (eds), The  Political  Economy  of  The Media,  Brookfield:  Edward  Elgar Publishing.
Straubhaar,  Joseph,  dan  Robert  LaRose. 2002.  Media  Now:  Communications
Media  in  the  Information  Age.  Third Edition. Belmont: Wadsworth Group.
Webster,  Franck,  1995, Theories  of  The Information
Society, London:Routledge
Wheeler, M. C, 1997, Politics and the mass media. Cambridge,  Mass.:  Blackwell
Press.
http://www.thecanadianencyclopedia.com/in dex.cfm?PgNm=TCE&Params=A1A RTA0009695, diakses pada 20
Agustus 2014.
http://yayan-s- fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail- 70701-Ekpol%20Media- kritisi%20Media ,%20Khalayak%20Kritis.html diakses 25 Agustus 2014.
http://news.detik.com/read/2011/07/15/1114 32/1681851/471/2/konvergensi- media-vsbisnis -politik, diakses 24 Agustus 2014
http://konvergensi.komunikasi.or.id/18/post/ 2012/09/meninjau-konvergensi- media-dari-perspektif-ekonomi.html, diakses 24 Agustus 2014
http://konvergensi.komunikasi.or.id/9/post/2 011/11/menyambut-kehadiran- konvergensi-media-perspektif- organisasi-dan-politik.html, diakses 24 Agustus 2014.
http://atjehlink.com/independensi-media- menjelang-pemilu-2014-dipertanyakan/ http://elvierayantijurnalaceh.blogspot.com/2 014/03/komunikasi-politik-pencitraan- politik  .html komunikasi  Politik:
Pencitraan  Politik  Menjelang  Pilpres
Capres & Cawapres