## PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENYELENGGARAAN SEMINAR
Rian Faishal Arkhan 1) ; Wahyu Widodo Rodhiyawan 2)
1) rian.arkhan@gmail.com, Direktorat Jenderal Pajak
2) rdw.wahyu@gmail.com*, Direktorat Jenderal Pajak

## Abstract
The purpose of this study is to explain the scope of educational services in value added tax, identify whether the seminars  held  by  BeBrightEvent  and  the  Mechanical  Student  Association  (HMM)  include  taxable  services, understand  the  events  of  organizing  seminars,  understand  the  classification  of  entrepreneurs  and  Taxable Entrepreneurs, and identify the imposition of Value Added Tax on seminar organizing services by BeBrightEvent and HMM. The research method uses descriptive qualitative. Education services are services for providing school education and services for providing education outside of school. Services for organizing seminars are not services included in the educational services group, but services included in the company and trade services group in the form of management services, unless organized by educational institutions both government and private. Anyone who delivers taxable goods and/or taxable services in the context of his business activities is an entrepreneur who can be confirmed as a taxable entrepreneur.
Keywords: Education services, Value added tax, Seminar

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ruang lingkup dari jasa pendidikan dalam pajak pertambahan nilai, mengidentifikasi apakah seminar yang diselenggarakan BeBrightEvent dan Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) termasuk  jasa  kena  pajak,  memahami  peristiwa  penyelenggaraan  seminar,  memahami  pengklasifikasian pengusaha dan  Pengusaha Kena Pajak, dan mengidentifikasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa penyelenggaraan seminar oleh BeBrightEvent dan HMM. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Jasa  pendidikan  adalah  jasa  penyelenggaraan  pendidikan  sekolah  dan  jasa  penyelenggaraan  pendidikan  luar sekolah.  Jasa  atas  penyelenggaraan  seminar  bukanlah  jasa  yang  masuk  dalam  kelompok  jasa  pendidikan, melainkan jasa yang termasuk kedalam kelompok jasa perusahaan dan perdagangan yang berupa jasa pengelolaan, kecuali  diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  baik  milik  pemerintah  maupun  swasta.  Siapapun  yang menyerahkan  barang  kena  pajak  dan/atau  jasa  kena  pajak  dalam  rangka  kegiatan  usahanya  maka  termasuk pengusaha yang bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
Kata kunci : Jasa pendidikan, Pajak pertambahan nilai, Seminar,

## PENDAHULUAN
Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pajak atas konsumsi yang diterapkan di Indonesia. PPN merupakan pajak objektif yang berarti PPN dikenakan berdasarkan apa yang diserahkan  bukan  kepada  siapa  diserahkan.  PPN  sendiri  hanya  mengenal  tarif  tunggal,  yaitu 10%  dari  harga  barang  dan  dikenakan  terhadap  setiap  level  distribusi  namun  tidak  bersifat komulatif. Hal ini berarti PPN yang dibayarkan dapat dikreditkan oleh produsen atau distributor selama  memenuhi  persyaratan  yang  berlaku  dan  penanggung  sebenarnya  dari  PPN  adalah konsumen akhir.
PPN bersifat pajak tidak langsung, yang berarti PPN dibayarkan kepada kas negara oleh penjual  yang  berasal  dari  uang  yang  dipungut  dari  pembeli,  namun  pembeli  juga  dapat menyetorkan  sendiri  PPN  ke  kas  negara  jika  undang-undang  menyatakan  demikian.  PPN menggunakan indirect  substraction  method yang  berarti  PPN  menggunakan  metode pengkreditan  pajak  masukan  terhadap  pajak  keluaran.  Seperti  dari  arti  namanya,  pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap nilai tambah dari suatu barang. PPN dikenakan atas penyerahan barang dan/atau jasa, namun tidak semua penyerahan barang dan/atau  jasa  dikenakan  PPN,  karena  PPN  mengenal  adanya  objek  dan  bukan  objek  pajak, selain  objek  dan  non  objek  juga  terdapat  fasilitas  dalam  PPN  seperti  PPN  dibebaskan,  PPN tidak dipungut dan juga tarif pajak 0% (nol persen). Sehingga atas penyerahan barang dan/atau jasa yang bukan merupakan objek PPN tidak dikenakan PPN atau dikecualikan dari PPN.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2009  tentang Perubahan Ketiga  atas Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, di Indonesia, pemberlakuan bukan objek PPN dikenakan terhadap empat macam barang dan tujuh belas macam jasa.
Dari ke  tujuh belas kelompok jasa yang  bukan merupakan objek PPN tersebut, salah satunya  adalah  jasa  pendidikan.  Jasa  yang  masuk  dalam  pengertian  jasa  pendidikan  dapat berupa jasa penyelenggaraan sekolah baik  formal maupun nonformal.  Dalam kelompok jasa pendidikan,  terdapat  sebuah  jasa  yang  cukup  membingungkan  apakah  atas  penyerahan  jasa tersebut  termasuk  ke  dalam  pengertian  jasa  pendidikan  atau  bukan,  yaitu  jasa  atas penyelenggaraan seminar.
Yang  dimaksudkan  dengan  membingungkan  adalah  seminar  menurut  Surat  Direktur Jendral Pajak Nomor S-210/PJ.32/1991 Tentang PPN atas Jasa Penyelenggaraan Seminar pada angka  2,  bukanlah  jasa  yang  masuk  dalam  pengertian  jasa  pendidikan,  melainkan  termasuk dalam kategori jasa perusahaan dan perdagangan. Sehingga jasa atas penyelenggaraan seminar akan  masuk  ke  dalam  kelompok  jasa  perusahaan  dan  perdagangan  seperti  jasa  pengelolaan, maka atas penyelenggaraan seminar akan terutang PPN. Namun, proses dari penyelenggaraan seminar  pada  umumnya  terdapat  transfer  ilmu  atau  pembelajaran  dari  narasumber  kepada peserta seminar yang merupakan suatu proses pendidikan. Dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang jasa penyelenggaraan seminar yang bukan merupakan bagian dari jasa pendidikan, namun pada proses kegiatan seminar terjadi transfer ilmu dari narasumber kepada peserta.
Jasa  penyelenggaraan  seminar  menurut  Surat  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  S- 210/PJ.32/1991 Tentang PPN atas Jasa Penyelenggaraan Seminar dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan  siapa  yang  menyelenggarakan  seminar  tersebut.  Dalam  hal  ini,  pihak penyelenggara  yang  dimaksud  adalah  lembaga  pendidikan  dan  bukan  lembaga  pendidikan. Penelitian ini menyajikan data dan fakta berupa penyelenggaraan seminar yang dilakukan oleh lembaga  pendidikan  yaitu  seminar  nasional  yang  masuk  dalam  rangkaian Mechanical Education  Fair yang  diselenggarakan  oleh  Himpunan  Mahasiswa  Mesin  Universitas Diponegoro  dan  juga  seminar  yang  diselenggarakan  oleh  bukan  lembaga  pendidikan  yaitu penyelenggaraan seminar oleh BeBrightEvent.
Mechanical Education Fair atau yang bisa disebut dengan MEF merupakan serangkaian acara  tahunan  tentang  Pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  Himpunan  Mahasiswa  Mesin (HMM)  Universitas  Diponegoro  (UNDIP).  HMM  sendiri  merupakan  himpunan  mahasiswa yang berada di bawah pengawasan Jurusan Teknik Mesin UNDIP. MEF yang diselenggarakan oleh  HMM  terdiri  dari  beberapa  rangkaian  acara  di  bidang  pendidikan  seperti  Lomba  Karta Tulis Ilmiah atau LKTI dan diikuti acara puncak berupa seminar nasional.
Yang dimaksud dengan seminar nasional adalah sebuah seminar yang memiliki topik bahasan yang berskala nasional atau bisa juga diartikan dengan seminar yang dengan bahasan utama  seputar  permasalahan  di  ruang  lingkup  nasional.  Acara  LKTI  yang  termasuk  dalam rangkaian  acara  MEF  merupakan  lomba  karya  tulis  ilmiah  yang  bisa  diikuti  oleh  semua mahasiswa di Indonesia yang tentunya dengan tema yang telah ditentukan. Sedangkan untuk acara  seminar  nasional  yang  menjadi  acara  puncak  dari  MEF  itu  sendiri  dapat  diikuti  oleh semua lapisan masyarakat atau bersifat umum.
Proses  pelaksanaan  dari  Seminar  Nasional  pada  tahun  2017  dengan  tema  “Indonesia Emas 2045: Saatnya Pemuda Berkarya” yang diselenggarakan oleh HMM merupakan seminar yang menghadirkan Menteri ESDM periode 2011-2014 yaitu Dahlan Iskan dan Chief Engineer pesawat N219 dari PT Dirgantara Indonesia yaitu Palmana Banandhi. Seminar ini membahas tentang peluang dan kesempatan generasi masa kini mengenai perannya dalam perkembangan
Indonesia  di  tahun  2045  terutama  pada  sektor  infrastruktur  dan  juga  industri  melalui pembentukan serta pengembangan sember daya manusia yang terbaik.
Seminar  yang  diadakan  oleh  HMM  ini  dapat  dikatakan  sebagai  proses  pengadaan seminar  secara  langsung.  Yang  dimaksud  dengan  secara  langsung  adalah,  penyelenggaraan seminar tersebut ditangani langsung oleh HMM tanpa menggunakan jasa perantara dari pihak ke  tiga  atau  bisa  disebut  dengan  jasa event  organizer .  HMM  yang  selaku  penyelenggara menghububungi pembicara untuk bekerjasama dengan pembicara untuk menjadi narasumber dalam  Seminar  Nasional  dengan  imbalan  sesuai  dengan  kesepakatan.  HMM  selaku penyelenggara  juga  bertugas  atas  semua  teknis  penyelenggaraan  hingga  ke  pemasaran  dan penjualan tiket.
BeBrightEvent merupakan sebuah usaha milik perorangan yang belum berbadan hukum berupa Training Provider dan Event Organizer yang bergerak di bidang Seminar, Pelatihan dan In  House  Training (IHT).  Dengan  visi  untuk  membantu  lebih  banyak  orang  demi mempersiapkan  dirinya  demi  menghadapi  masa  depan  yang  lebih  baik,  BeBrightEvent mempunyai  Misi  untuk  mewujudkan  Visi  tersebut  melalui  peningkatan  karakter  dan  sikap pribadi,  percepatan  menuju  sukses  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Dalam  setiap kegiatan,  BeBrightEvent  juga  mendorong  terbentuknya  komunitas  bagi  para  peserta  sebagai wadah menyatukan individu yang ingin menjadi lebih baik dalam mewujudkan mimpi mereka.
Bebrightevent didirikan oleh Muhammad Yunandar dan ketiga rekannya pada tanggal 27 Mei 2014 dengan misi utama membantu setiap individu dalam peningkatan karakter serta sikap dan mengembangkan proses bisnis dan usahanya menjadi lebih sukses melalui Workshop dan Training . Fokus dari BeBrightEvent hingga saat ini adalah pemasaran bisnis melalui media daring,  karena  di  era  sekarang  yang  sudah  serba  berbasis  teknologi  ini,  pemasaran menggunakan media daring merupakan terobosan media berpromosi yang paling simpel, hemat biaya dan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam suatu bisnis atau produk karena media daring tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Dengan semakin banyaknya minat serta permintaan terhadap  seminar  maupun  pelatihan,  BeBrightEvent  sudah  berkembang  cukup  cepat  dari keadaan  semula. Training  Provider dan  Event Organizer sudah  memiliki  pasar  yang  sudah cukup luas walau hanya mengandalkan pemasaran melalui media elektronik.
Sebagai training  provider dan event  organizer ,  dalam  setiap  proses  menjalankan kegiatan usahanya baik seminar, workshop training maupun in house training , BeBrightEvent berperan dalam membantu merencanakan, mempersiapkan, menjalankan, dan mempromosikan melalui  pelatihan, training,  workshop atau  seminar  untuk  pengembangan,  pertumbuhan sumberdaya  manusia.  Yang  dimaksudkan  dengan  membantu  adalah,  BeBrightEvent  dalam menjalankan  kegiatannya  bukan  berdasarkan  keinginan  sendiri,  melainkan  penyelenggaraan tersebut  berdasarkan  permintaan  klien  atau  berdasarkan  kerjasama  dengan  pihak  lain. Berdasarkan  uraian  tersebut,  ini  berarti  proses  penyelenggaraan  akan  seminar  yang diselenggarakan  oleh  BeBrightEvent  tersebut  merupakan  permintaan  dari  klien  atau  hasil kerjasama dengan pihak lain.
Dalam  proses  penyelenggaraan  seminar  tersebut,  BeBrightEvent  yang  sebagai event organizer memiliki  peran  dari  mulai  perencanaan  hingga  pemasaran  atas  penyelenggaran seminar. Sebagai contoh, ada sebuah organisasi yang ingin menyelenggarakan seminar tentang suatu topik, namun karena keterbatasan pengetahuan tentang seminar, tenaga dan, waktu, maka organisasi  tersebut  meminta bantuan dan menyerahkan semua teknis kepada BeBrightEvent. BeBrightEvent bertugas penuh dalam penyelenggaran seminar hingga mencari pembicara yang tepat untuk seminar tersebut.
Penelitian terdahulu terkait tema pajak pertambahan nilai terhadap seminar ini beluum dijumpai dalam berbagai aplikasi penelusuran publikasi karya ilmiah. Penelitian terdahulu yang mendekati  tema  penelitian  adalah  Pratiwi  (2014)  yang  menjelaskan  mengenai  strategi
peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  kota Semarang melalui MICE ( Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition ). Yang juga sangat berbeda  jika  dikatikan  dengan  pajak  pertambahan  nilai.  Dengan  demikian,  posisi  penelitian merupakan suatu kebaharuan tersendiri dalam menganalisis pajak pertambahan nilai atas jasa seminar.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  ruang  lingkup  dari  jasa  pendidikan dalam PPN, mengidentifikasi apakah seminar yang diselenggarakan BeBrightEvent dan HMM termasuk jasa kena pajak, memahami peristiwa penyelenggaraan seminar oleh BeBrightEvent dan  HMM,  memahami  apakah  BeBrightEvent  dan  HMM  termasuk  dalam  pengertian pengusaha kena pajak, dan mengidentifikasi pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap jasa penyelenggaraan seminar oleh BeBrightEvent dan HMM.

## KAJIAN PUSTAKA Pajak Pertambahan Nilai
PPN menurut Thuronyi (2003, dalam Azizah & Wijaya, 2020) adalah pajak transaksi yang  dipungut  pada  semua  tahap  produksi  dan  distribusi.  Pajak  ini  dikenakan  atas  transaksi barang dan jasa. Transaksi yang dikenakan pajak adalah pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Barang yang dimaksud adalah barang berwujud, kecuali tanah dan uang. Sedangkan jasa yang dikenakan PPN tidak dapat ditentukan secara pasti dan menyeluruh. Pajak pertambahan  nilai menurut Pohan (2016, dalam Wijaya & Nirvana, 2021) pada hakikatnya  merupakan beban konsumen akhir karena mengonsumsi  barang  atau  jasa yang  menjadi  objek  pajak,  yang tanggung jawabnya digeser  ke  pihak  lain, dalam hal ini pengusaha kena pajak. Adapun English (dalam Wijaya & Sabrina, 2021) mendefinisikan PPN sebagai  pajak  universal  atas  kegiatan  konsumsi,  yang  merupakan  pajak  tidak  langsung  yang dibebankan  oleh  tiap  konsumen  atas  transaksi  barang  kena  pajak  ataupun  jasa  kena  pajak tertentu.

## Seminar
Seminar menurut Ahmadi (1988) merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai proses untuk memecahkan suatu masalah, atau proses menemukan solusi yang biasanya diangkat dari hasil  sebuah  penelitian  atau  literatur.  Seminar  pada  umumnya  diselenggarakan  dengan pembahasan sebuah topik tertentu tentang sebuah permasalahan yang ada. Proses berjalannya sebuah seminar dipimpin oleh seorang moderator yang sekaligus berperan sebagai time keeper dalam sebuah seminar, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber  tetap sesuai dengan topik  yang  dibahas  dan  tepat  waktu  sesuai  dengan  rangkaian  acara.  Seminar  seringkali diselenggarakan melalui dialog atau sebuah presentasi. Pada proses berlangsungnya seminar, pada umumnya seminar tersebut dibuat dengan desain komunikasi dua arah, sehingga peserta seminar diharapkan ikut aktif dalam kegiatan seminar.
Seminar  dalam  perijinan  kegiatan  usaha  termasuk  ke  dalam  jenis  MICE  ( Meeting, Incentive,  Convention dan Exhibition ).  Pendit  (1999)  menjelaskan  bahwa  MICE  merupakan wisata  konvensi  yang  mempunyai  batasan  usaha  jasa  konvensi,  perjalanan  insentif,  dan pameran  merupakan  usaha  yang  memberi  pelayanan  bagi  pertemuan  untuk  membahas  suatu masalah.  Adapun  Kesrul  (2004)  menjelaskan Conference atau  konferensi  sebagai  suatu pertemuan yang diselenggarakan terutama mengenai  bentuk tata karena, adat  atau kebiasaan yang  berdasarkan  mufakat  umum,  dua  perjanjian  antara  negara-negara  para  penguasa pemerintahan atau perjanjian international mengenai topik tawanan perang dan sebagainya.
Seminar  dapat  dibedakan  pada  pihak  penyelenggara.  Seperti  menurut  Surat  Direktur Jendral  Pajak  Nomor  S  -  210/PJ.32/1991  tentang  PPN  atas  Jasa  Penyelenggaraan  Seminar, disini penyelenggaraan seminar dibedakan berdasarkan siapa yang menyelenggarakan seminar

## EDUCORETAX
tersebut. Pihak penyelenggara semiar yang dimaksud adalah Lembaga Pendidikan dan bukan Lembaga Pendidikan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Firdaus (dalam Wijaya & Mahatma, 2017) menjelaskan bahwa metode deskriptif digunakan untuk meneliti status suatu objek (dapat berupa manusia, peristiwa, dll). Metode deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat  serta situasi-situasi  tertentu. Penelitian menggunakan studi literatur, dengan  cara mempelajari dan menghimpun  data-data atau sumber yang berkaitan terhadap topik bahasan yang  diangkat  melalui  sejumlah  literatur  yang  dapat  berupa  undang-undang,  kajian  pustaka, buku,  jurnal,  berita  di  media  masa  dan  lainnya.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  data  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  baik  berupa  wawancara maupun pengambilan data secara langsung pada objek yang dituju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ruang lingkup Jasa Pendidikan
Pengertian  jasa  menurut  Philip  Kotler  dalam  Lupiyoadi,  Rambat,  dan  A.  Hamdani, (2011) merupakan setiap aktifitas, manfaat atau performance yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun dimana  dalam  produksinya  dapat  terikat  maupun  tidak  dengan  produk  fisik.  Sedangkan pengertian  jasa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  perbuatan  yang  baik  atau berguna  dan  bernilai  bagi  orang  lain,  negara,  instansi,  dan  sebagainya.  Dengan  begitu,  jasa dapat diartikan sebagi suatu layanan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan. Pengertian dari pendikan menurut Ki Hajar Dewantara (1994) adalah suatu tuntutan di  dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu  menuntun  segala  kekuatan  kodrat  yang  ada  pada  anak-anak  itu,  agar  mereka  sebagai manusia  dan  sebagai  anggota  masyarakat  dapatlah  mencapai  keselamatan  dan  kebahagiaan setinggi-tingginya.
Dalam hubungannya dengan PPN, Jasa Pendidikan termasuk ke dalam kelompok jasa yang diatur dalam pasal 4A ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu jasa yang tidak dikenai  Pajak Pertambahan  Nilai.  Kelompok penyerahan jasa yang termasuk ke dalam kelompok jasa pendidikan dikelompokkan dapat lagi menjadi dua jenis Jasa Pendidikan yaitu jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah.
a. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah
Pendidikan  sekolah  merupakan  jenis  pendidikan  formal.  Pendidikan  formal  sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang  diberikan  secara  terorganisasi  dan  berjenjang,  baik  yang  bersifat  umum  maupun  yang bersifat khusus. Penyelenggaraan pendidikan sekolah atau pendidikan formal sendiri terdiri dari beberepa  macam  jasa  penyelenggaraan  seperti  (1)  Jasa  Penyelenggaraan  Pendidikan  Umum, yaitu  pendidikan  yang  ditujukan  untuk  mengembangakan  keterampilan  dan  standard  dasar dalam kehidupan di masyarakat, pendidikan umum tidak diarahkan kepada suatu keterampilan khusus.  (2)  Jasa  Penyelenggaraan  Pendidikan  Kejuruan,  yang  merupakan  pendidikan  yang diselenggarakan  demi  memberikan  suatu  keterampilan  khusus.  Pendidikan  kejuruan  ini biasanya  menghasilkan  seseorang  yang  siap  untuk  masuk  di  dalam  dunia  kerja  sesuai keterampilannya. (3) Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus atau pendidikan luar biasa yaitu pendidikan yang diselenggarakan khusus untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus seperti penyandang  kelainan  fisik  mauun  kelainan  mental.  Mereka  yang  membutuhkan  penanganan
khusus  ini  maka  diselenggarakan  jasa  penyelenggaraan  pendidikan  khusus.  (4)  Jasa Penyelenggaraan  Pendidikan  Kedinasan,  yang  merupakan  pendidikan  yang  ditujukan  untuk membentuk orang-orang yang akan bertugas di instansi pemerintah. Pendidikan kedinasan juga dibentuk  untuk  menjalankan  tugas  kedinasan.  (5)  Jasa  Penyelenggaraan  Pendidikan Keagamaan, yang merupakan pendidikan yang diselenggarakan guna memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang agama. (6) Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Akademik, yang merupakan pendidikan yang diselenggarakan guna memperdalam tentang bidang dalam ilmu pendidikan seperti  ilmu  tentang,  alam  matematika,  ilmu  sosial.  (7)  Jasa  Penyelenggaraan  Pendidikan Profesional, yang merupakan pendidikan yang ditujukan untuk membentuk tenaga profesional pada keahlian tertentu.
b. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
Pengertian  pendidikan  luar  sekolah  atau  pendidikan  nonformal  menurut  Philip  H. Coombs  dalam  Joesoef,  (1992)  merupakan  semua  kegiatan  pendidikan  yang  terorganisasi, sistematis  dan  dilaksanakan  di  luar  sistem  pendidikan  formal,  yang  menghasilkan  tipe-tipe belajar  yang  dikehendaki  oleh  kelompok  orang  dewasa  maupun  anak-anak.  Sedangkan pengertian  pendidikan  luar  sekolah  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  segenap bentuk pelatihan yang diberikan secara terorganisasi di luar pendidikan formal, misalnya kursus keterampilan.
Dari  kedua  arti  pendidikan  luar  sekolah  seperti  hal  yang  telah  diuraikan  diatas, pendidikan  luar  sekolah  dapat  diartikan  dengan  semua  kegiatan  pendidikan  nonformal  yang diselenggarakan  dengan  tujuan  pembelajaran  yang  dikehendaki.  Pendidikan  nonformal  ini dapat berupa (1) Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang merupakan proses pendidikan akan suatu keahlian atau keterampilan yang dilakukan dalam waktu yang singkat. (2) Kelompok Belajar, yang merupakan suatu bentuk pendidikan nonformal namun diselenggarakan sebagai ganti dari pendidikan formal. Kelompok belajar ini biasanya terdapat di daerah yang masih sulit dijangkau atau diselenggarakan untuk kelompok orang yang kurang mampu secara ekonomi. (3) Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain, yang merupakan pendidikan nonformal yang diberikan kepada  anak  dengan  usia  di  bawah  usia  sekolah.  Pendidikan  anak  ini  dimaksudkan  untuk membuat anak-anak untuk siap melanjutkan pendidikan dasar atau masuk ke dalam sekolah. (4) Sanggar, yang merupakan tempat yang didirikan khusus sebagai tempat pelatihan kegiatan seni dan budaya. (5) Seminar, yang merupakan sebuah forum pembahasan suatu masalah baik berupa dialog maupun presentasi. Dalam sebuah seminar akan dibahas mengenai suatu masalah dengan  para  ahli  dalam  bidang  tersebut.  Seminar  yang  termasuk  ke  dalam  kelompok  jasa pendidikan berdasarkan angka 3 pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 210/PJ.32/1991 Tentang PPN atas Jasa Penyelenggaraan Seminar adalah seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta, sepanjang seminar yang diadakan masih dalam disiplin ilmu/pendidikan yang dikelolanya.

## Penyelenggaraan seminar sebagai Jasa Kena Pajak
Seminar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Diponegoro yang masih  termasuk  dalam  rangkaian  Mechanical  Education  Fair  ini  merupakan  bentuk  seminar yang dapat masuk dalam kelompok jasa pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Direktur Jenderal Pajak  Nomor  S  -  210/PJ.32/1991  Tentang  PPN  atas  Jasa  Penyelenggaraan  Seminar  angka  3 yang  menerangkan  bahwa  seminar  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  baik pemerintah atau swasta, sepanjang seminar yang diselenggarakan tersebut masih dalam disiplin ilmu/pendidikan  yang  dikelolanya,  maka  atas  penyelenggaraan  seminar  tersebut  tidak  kena
PPN. Hal ini berarti bahwa seminar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan merupakan penyerahan jasa pendidikan.
Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Diponegoro merupakan organisasi mahasiswa yang berada di  bawah Jurusan Teknik  Mesin  Universitas Diponegoro, sehingga masih dapat dikatakan  sebagai  lembaga  pendidikan.  Sehingga  proses  penyelenggaraan  seminar  oleh Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Diponegoro tersebut dapat masuk dalam kelompok jasa  pendidikan.  Sehingga  atas  uraian  diatas,  proses  penyelenggaraan  seminar  tersebut  tidak kena PPN.
Namun dalam proses penyelenggaraan seminar tersebut, Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Diponegoro hanya bertindak sebagai penyelenggara seminar tetap kena PPN. Hal ini  dikarenakan  jasa  yang  diserahkan  oleh  Himpunan  Mahsaiswa  Mesin  Universitas Diponegoro  atas  penyelenggaraan  seminar  tersebut  bukanlah  merupakan  jasa  pendidikan, melainkan jasa pengelolan. Di dalam kasus tersebut, pihak yang melakukan penyerahan jasa pendidikan  adalah  pembicara  seminar,  hal  ini  dikarenakan  pembicara  seminar  dan penyelenggara seminar bukanlah satu pihak, tetapi merupakan pihak yang berbeda. Sehingga dalam  proses  penyelenggaraan  seminar  tersebut,  pihak  pembicara  lah  yang  melakukan penyerahan  jasa  pendidikan,  sedangkan  pihak  penyelenggara  hanya  melakukan  jasa pengelolaan  atas  penyelenggaraan  seminar.  Sehingga  atas  penyelenggraan  seminar  yang diadakan oleh HMM merupakan Jasa Kena Pajak.
Proses  penyelenggaraan  seminar  yang  diadakan  oleh  BeBrightEvent  menurut  Surat Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  S  -  210/PJ.32/1991  Tentang PPN atas Jasa Penyelenggaraan Seminar  pada  angka  2,  yang  berbunyi  bahwa  jasa  penyelenggaraan  seminar  bukan  jasa pendidikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tetapi termasuk dalam kategori jasa perusahaan dan perdagangan yang antara lain meliputi jasa penterjemahan, jasa stenografi, jasa pelaporan persidangan dan sebagainya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  atas  penyerahan  jasa  penyelenggaraan  seminar  oleh perusahaan-perusahaan atau badan tertentu terutang PPN. Hal tersebut juga diperkuat dengan Surat  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  S  -  359/PJ.313/1999  Tentang  PPN  dan  PPh  Atas  Jasa Training dan Seminar yang pada poin 3.3 berbunyi bahwa jasa penyelenggaraan seminar adalah bukan  jasa  pendidikan,  oleh  karena  itu  atas  penyerahan  jasa  penyelenggaraan  seminar  oleh perusahaan/badan  tertentu  terutang  PPN.  Namun  dalam  hal  lembaga  pendidikan  baik pemerintah  maupun  swasta  menyelenggarakan  seminar  masih  dalam  rangka  disiplin ilmu/pendidikan  yang  dikelolanya,  maka  atas  penyerahan  jasa  seminar  oleh  lembaga pendidikan tersebut tidak terutang PPN.
Berdasarkan  dari  uraian  diatas,  proses  penyelenggaraan  seminar  oleh  BeBrightEven merupakan  penyerahan  jasa  yang  masuk  ke  dalam  objek  pajak.  Hal  ini  dikarenakan BeBrightEvent sendiri bukan merupakan lembaga pendidikan, melainkan sebuah badan yang memiliki kegiatan utama yaitu event  organizer dan training  provider . Dari hal  tersebut,  atas penyerahan  jasa  berupa  seminar  maupun training yang  dilakukan  oleh  BeBrightEvent  yang bukan berupa jasa pendidikan, melainkan jasa pengelolaan yang penyerahannya kena PPN.

## Peristiwa penyelenggaraan seminar BeBrightEvent dan HMM UNDIP
Berdasarkan data yang diperoleh atas seminar nasional yang menjadi rangkaian acara dalam Mechanical  Education  Fair yang  diselenggarakan  oleh  Himpunan  Mahasiswa  Mesin (HMM)  Universitas  Diponegoro,  proses  penyelenggaraan  yang  diselenggarakan  oleh  HMM tersebut  merupakan peristiwa penyelenggaraan seminar secara langsung.  Yang dimaksudkan penyelenggraan  seminar  secara  langsung  adalah  seminar  tersebut  ditangani  langsung  oleh HMM tanpa menggunakan jasa perantara dari pihak ke tiga atau bisa disebut dengan jasa event organizer . HMM yang selaku penyelenggara bertugas mencari dan menghububungi pembicara untuk  bekerjasama  dengan  pembicara  untuk  menjadi  narasumber  dalam  Seminar  Nasional
dengan  imbalan  sesuai  dengan  kesepakatan.  HMM  selaku  penyelenggara  juga  bertugas  atas semua teknis penyelenggaraan hingga ke pemasaran dan penjualan tiket.
Berdasarkan hasil wawancara dengan M Yunandar selaku pendiri dari BeBrightEvent, saat ini terdapat dua peristiwa penyelenggaraan seminar yang dilakukan oleh BeBrightEvent sebagai  berikut  (1)  proses  yang  pertama  adalah  saat  sebuah  perusahaaan  atau  organisasi meminta  pihak  BeBrightEvent  untuk  menyelenggarakan  seminar  untuk  kepentingan perusahaan atau organisasi miliknya. Dalam hal ini BeBrightEvent juga bertugas untuk mencari narasumber atau pembicara untuk kegiatan tersebut. (2) proses yang kedua yaitu melalui cara kerjasama  langsung  dengan  narasumber.  Dalam  hal  ini,  BeBrightEvent  menyelenggarakan seminar atas permintaan dari narasumber. Narasumber yang ingin menyelenggarakan seminar menghubungi  BeBrightEvent  sebagai event  organizer untuk  menjadi  penyelenggara.  Pada peristiwa  ini,  pihak  narasumber  yang  menginginkan  untuk  diadakan  seminar  tidak  memberi imbalan  langsung  kepada  BeBrightEvent,  namun  menggunakan  sistem  bagi  hasil  terhadap keuntungan yang diperoleh atas penyelenggaraan seminar. Sistem bagi hasil tersebut terdapat dua macam yaitu, yang pertama narasumber menetapkan jumlah berapa besar bagi hasil yang diinginkan  di  awal  tanpa  melihat  seberapa  besar  keuntungannya  dan  yang  kedua  bagi  hasil sebesar 50:50 atas keuntungan bersih yang didapat.

## Identifikasi BeBrightEvent dan HMM sebagai Pengusaha Kena Pajak
Jika  dilihat  dalam  Pasal  1  ayat  (14)  Undang  Undang  nomor  42  tahun  2009  tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengertian dari pengusaha adalah orang pribadi atau badan  dalam  bentuk  apapun  yang  dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaannya  menghasilkan barang,  mengimpor  barang,  mengekspor  barang,  melakukan  usaha  perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
Dalam  hal  ini  Himpunan  Mahasiswa  Mesin  (HMM)  merupakan  sebuah  organisasi mahasiswa  yang  berada  di  bawah  Jurusan  Teknik  Mesin  Universitas  Diponegoro,  sehingga HMM  masih  dapat  dikategorikan  sebagai  lembaga  pendidikan  dan  tidak  termasuk  dalam pengertian pengusaha. Sehingga HMM bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena tidak memenuhi syarat sebagai PKP yaitu sebagai pengusaha.
Berdasarkan dari kegiatan dan proses bisnis BeBrightEvent yang diketahui melalui hasil wawancara  dan  juga  pengambilan  data  pada website, BeBrightEvent  merupakan  sebuah training provider dan event  organizer yang  menyediakan  jasa  penyelenggaraan  di  bidang seminar, pelatihan dan In House Training (IHT). Sehingga atas kegiatan  tersebut  memenuhi kriteria dari pengusaha seperti dalam Pasal 1 ayat (14) UU PPN tahun 1984 yaitu pengusaha adalah  orang  pribadi  atau  badan  dalam  bentuk  apapun  yang  dalam  kegiatan  usaha  atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
Namun dalam hal ini, BeBrightEvent bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dapat  dibuktikan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  M  Yunandar  selaku  pendiri  dan pengelola dari BeBrightEvent. Hingga saat wawancara dilakukan, BeBrightEvent masih berupa usaha bersama yang belum  berbentuk  sebagai  badan hukum dan belum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. BeBrightEvent sendiri juga belum memenuhi persyaratan untuk wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena memiliki peredaran bruto dalan satu tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,00.

## Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas seminar
Dalam  kenyataannya,  HMM  bukanlan  sebuah  Pengusaha  Kena  Pajak  sehingga  tidak dapat  memungut,  menyetor,  melaporkan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Namun  jika  dalam  hal
HMM merupakan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat melakukan pemungutan PPN, maka pengenaan  Pajak Pertambahan  Nilai  atas penyelenggaraan seminar tersebut  dapat  seperti hal berikut  dalam  perolehan  pendapatan,  HMM  selaku  penyelenggara  mendapatkan  penghasilan dari penjualan tiket kepada peserta seminar, sedangkan pihak pembicara seminar mendapatkan imbalan dari HMM selaku penyelenggara seminar. Maka disini HMM hanya memberikan jasa pengelolaan atau penyelenggaraan, sedangkan pihak yang memberikan jasa pendidikan adalah pihak pembicara seminar tersebut.  Sehingga atas seminar tersebut, jasa penyelenggaraan yang dilakukan oleh HMM merupakan Jasa Kena Pajak, sedangkan biaya imbalan yang dikeluarkan untuk  pembicara  merupakan  Jasa  Pendidikan  dan  tidak  termasuk  dalam  Jasa  Kena  Pajak. Sehingga dari hal tersebut DPP dari seminar yang diselenggarakan oleh HMM sebesar biaya penggantian  tiket  yang  dikeluarkan  oleh  peserta  seminar  dikurangi  biaya  yang  dikeluarkan pihak HMM untuk imbalan kepada pembicara seminar yang diproporsionalkan. Namun karena penjualan tiket tidak memuat daftar biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, maka DPP PPN atas seminar tersebut sebesar biaya penggantian tiket oleh peserta seminar sebesar Rp50.000,00 untuk umum dan Rp.45.000,00 untuk mahasiwa.
Pajak Pertambahan Nilai atas seminar yang diselenggarakan oleh HMM yang dihitung menggunaan  tarif  sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  PPN  tahun  1984  sebesar  10%  dan dikalikan dengan DPP PPN sehingga terdapat potensi PPN sebesar Rp.5.000,00 atas penjualan setiap tiket kepada umum dan potensi PPN sebesar Rp.4.500,00 untuk  setiap penjualan tiket kepada mahasiswa.
Dalam  hasil  wawancara  yang  diperoleh,  Muammad  Yunandar  selaku  direktur  dan pendiri dari BeBrightEvent mengaku tidak mengetahui kalau proses penyelenggaraan seminar yang dilakukan oleh BeBrightEvent tersebut merupakan penyelenggaraan jasa yang kena PPN. Namun,  BeBrightEvent  sendiri  berencana  untuk  mengubah  statusnya  menjadi  PT  dan mengajukan untuk menjadi PKP pada akhir tahun 2018 ini.  Sehingga, jika BeBrightEvent sudah  menjadi  PKP  maka  proses  administrasi  PPN  tersebut  dapat  dilakukan.  Dengan pengenaan  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  PPN  tersebut  berbeda  tergantung  proses penyelenggaraan seminar seperti apa yang dilakukan seperti dua proses penyerahan yang telah diuraikan diatas.
DPP PPN dapat dibedakan menjadi seperti hal berikut (1) Proses yang pertama adalah saat  sebuah  perusahaaan  atau  organisasi  meminta  pihak  BeBrightEvent  untuk menyelenggarakan seminar untuk kepentingan perusahaan atau organisasi miliknya. Dalam hal ini BeBrightEvent juga bertugas untuk mencari narasumber pada kegiatan tersebut, sehingga DPP  PPN  atas  proses  penyelenggaraan  seminar  tersebut  adalah  sebesar  jumlah  biaya penggantian  atau  biaya  tagihan  yang  diberikan  oleh  BeBrightEvent  kepada  perusahaan  atau organisasi  yang  meminta  untuk  diselenggarakan  seminar.  Dalam  hal  ini  diambil  contoh  jika jumlah biaya tagihan yang diberikan oleh BeBrightEvent sebesar Rp.50.000.000,00 maka DPP PPN  adalah  sebesar  Rp.50.000.000,00.  Potensi  PPN  atas  penyelenggaraan  seminar  oleh BeBrightEvent  adalah  sebesar  tarif  sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  PPN  tahun  1984 dikalikan  dengan  DPP  PPN,  sehingga  potensi  PPN  sebesar  10%  x  Rp.50.000.000,00  = Rp.5.000.000,00.  (2)  Proses  yang  kedua  yaitu  melalui  cara  kerjasama  langsung  dengan narasumber.  Dalam  hal  ini,  BeBrightEvent  menyelenggarakan  seminar  atas  permintaan  dari narasumber  dan  menggunakan  sistem  bagi  hasil  dengan  narasumber.  DPP  PPN  atas penyelenggaraan  seminar  tersebut  sebesar  biaya  penggantian  atas  jasa  seminar  yang dikeluarkan  oleh  peserta  seminar.  Dalam  hal  ini  diambil  contoh  jika  biaya  penggantian  atas tiket seminar sebesar Rp.500.000,00 sehingga DPP PPN adalah sebesar Rp.500.000,00. Potensi PPN atas penyelenggaraan seminar oleh BeBrightEvent adalah sebesar tarif sesuai dengan Pasal 7  ayat  (1)  UU  PPN  tahun  1984  dikalikan  dengan  DPP  PPN,  sehingga  terdapat  potensi  PPN sebesar 10% x Rp.500.000,00 = Rp.50.000,00 untuk setiap peserta.

## PENUTUP
Penyerahan  jasa  yang  masuk  ke  dalam  pengertian  dari  jasa  pendidikan  seperti  yang dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf g UU PPN adalah jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah  merupakan  bentuk  jasa  penyelenggaraan  atas  bentuk  pendidikan  formal  atau  resmi. Pendidikan formal merupakan bentuk pendidikan berjenjang di bawah pengawasan Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Sedangkan  jasa  penyelenggaraan  pendidikan  luar  sekolah merupakan  jasa  atas  penyelenggaraan  pendidikan  nonformal.  Pendidikan  nonformal merupakan  pendidikan  yang  dilaksanakan  di  luar  pendidikan  formal.  Pendidikan  nonformal dapat diselenggarakan secara fleksibel tanpa ada aturan baku yang mengikat.
Jasa  atas  penyelenggaraan  seminar  bukanlah  jasa  yang  masuk  dalam  kelompok  jasa pendidikan,  melainkan  jasa  yang  termasuk  kedalam  kelompok  jasa  perusahaan  dan perdagangan yang berupa jasa pengelolaan. Namun, jasa atas penyelenggaraan seminar tersebut dapat masuk ke dalam kelompok dari jasa pendidikan apabila penyelenggaraan seminar tersebut diselenggarakan oleh lembaga pendidikan baik milik pemerintah maupun swasta selama masih dalam disiplin ilmu/pendidikan yang dikelolanya.
Seminar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dapat pula dikenai PPN apabila pihak penyelenggara seminar dan pembicara seminar atau narasumber merupakan pihak yang berbeda. Hal ini dikarenakan pihak yang sebenarnya memberikan jasa pendidikan merupakan pihak  narasumber,  sedangkan  pihak  penyelenggara  hanya  melakukan  pengeolaan  atas penyelenggaraan seminar tersebut.
DPP  PPN  atas  jasa  penyelenggaraan  seminar  adalah  sebesar  nilai  penggantian  yang dikeluarkan untuk memperoleh jasa tersebut. Nilai penggantian dapat berupa nilai tagihan yang diberikan oleh event organizer kepada klien jika menggunakan jasa event organizer atau nilai penggantian  yang  dikeluarkan  peserta  seminar  untuk  mengikuti  seminar  tersebut.  DPP  PPN atas  jasa  penyelenggaraan  seminar  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  namun bukan berasal  dari pihak yang sama dengan pembicara atau narasumber adalah sebesar nilai penggantian untuk memperoleh jasa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Rusland. (1988). Panduan Pengajar Buku Keterampilan Menulis. Jakarta: PPLPTK Azizah, W. N., & Wijaya, S. (2020). Overview Of Income Tax on More VAT Differences in Retail  Used  Motorcycle  Retail.  Dinasti  International  Journal  of  Economics,  Finance  & Accounting, 1(1), 134-145.
Dewantara, Ki Hajar. (1994). Bagian I Pendidikan. Yogyakarta: Luhur Taman Siswa. Joesoef, Soelaman. (1992). Konsep Dasar Pendidikan non formal. Jakarta: Bumi Aksara. Kesrul, M. (2004). Panduan PraktisPramuwisata Profesional. Jogjakarta. Graha Ilmu. Lupiyaodi,  Rambat  dan  A.  Hamdani.  (2011).  Manajemen  Pemasaran  Jasa.  Jakarta  Selatan:
Salemba Empat.
Pendit, Nyoman S. (1999). Wisata Konvensi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Pratiwi,  T.  P.  (2014).  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Investasi  Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Melalui Mice ( Meeting, Incentive, Convention Dan Exhibition ). Economics Development Analysis Journal, 3(1).
Purnomo, Yosep.  (2011). Bahan Ajar Pajak Pertambahan Nilai. Tangerang Selatan:  Sekolan Tinggi Akuntansi Negara.
Sukardji, Untung. (2015). Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi 2015. Jakarta: Rajawali Pers. Tenia,  Hilda.  (2017).    Pengertian  Seminar  –  Ciri,  Tujuan  Manfaat,  dan  Pihak-Pihak  yang Terlibat Dalam seminar. https://www.kata.co.id/Pengertian/Seminar/1033 .
Wijaya, S., & Mahatma, E. A. (2017). Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalian  Potensi  Pajak  Atas  Penghasilan  Youtuber.  Jurnal  Manajemen  Keuangan Publik, 1(2), 125-130.
Wijaya,  S.,  &  Nirvana,  A.  P.  (2021).  Pajak  Pertambahan  Nilai  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  (Studi  Kasus  PT  Shopee  Internasional  Indonesia). Bilancia:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi, 5 (3), 245-256.
Wijaya,  S.,  &  Sabina,  D.  I.  A.  (2021).  Reformulasi  Pengkreditan  Pajak  Masukan  Pasca Omnibus Law. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) , 5 (1).