ISSN: 1829-7935

## PERILAKU POLITIK PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MADIUN
(STUDI PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA DI KOTA MADIUN
Agus Prasetya 1 dan Adi Suparto 2
Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Surabaya
1 aguspratya@ut.ac.id dan 2 adisuparto@ut.ac.id

## Abstrak
Fakta sosial menunjukkan bahwa proses demokrasi lokal, yang harus dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai  dengan  tujuan,  yaitu  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  dari  rakyat  untuk  memilih  pemimpin, belum menghasilkan hasil yang maksimal. Penelitian ini merupakan salah satu kualitatif prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan,  tulisan,  dan  perilaku  orang-orang  yang  diamati.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan  teknik  observasi,  wawancara  mendalam  (depth  interview) pada  subjek  penelitian  (pemilih)  dengan  teknik  snowball  yang  ada  di  daftar  pemilih  di  KPU.  Peneliti menggunakan  beberapa  studi  teoritis,  antara  lain:  teori  pertukaran  sosial,  teori  perilaku  sosial,  teori  aksi sosial. Madiun hasil pemilu kota, subyek penelitian terdiri dari pemilih, orang-orang memberikan jawaban, bahwa  kemenangan  dalam  pemilu  pada  29-Agustus-2013  oleh  Garis  karena  modal  sosial  dan  modal ekonomi. Calon Walikota dan Wakil Walikota Madison yang memiliki pengalaman politik, modal ekonomi, dan  modal  sosial  yang  baik  memenangkan  pemilu  2013.  Hasil  pemilu  sesuai  pleno  rekapitulasi  Komisi Pemilihan  Umum  pada  9  September2013,  sebagai  berikut:  Telepon:  49.50%,  pari:  33.50%.  top-Care: 2,50%. Clouds- 19: 7,6 %% Pure: 6: 30% dan ARH: 1,95% dari jumlah pemilih dalam pemilih tetap daftar 146,634 pemilih.
Kata Kunci: Pemilihan, Perilaku Pemilih, Komisi Pemilihan Umum, preferensi pemilih.

## Abstract
Social facts indicate that the local democratic process, which should be able to run properly and correctly according to the purpose, namely to increase political participation from the people to elect a leader, has yet  to  produce  maximum  results.  This  study  is  a  qualitative  one  of  the  research  procedures  that  produce diskripif  data  that  has  form  of  speech,  writing,  and  the  behavior  of  those  who  observed.  Techniques  of collection data in this study with the techniques of observation, in- depth interviews (depth interview) on the subject of research (voters) with snowball technique that is on the list of voters in the Election Commission. Researchers  used  several  theoretical  studies,  among  others:  social  exchange  theory,  the  theory  of  social behavior,  the  theory  of  social  action.  Madiun  election  results,  the  study  subjects  consisted  of  voters,  the people give answers, that the victory in the elections on 29-Aug-2013 by Line because of social capital and economic  capital.  Candidates  for  Mayor  and  Vice  Mayor  Madison  city  that  had  political  experience, economic  capital,  and  social  capital  that  both  won  the  election  of  2013.  The  results  of  the  election  in accordance  plenary  recapitulation  Election  Commission  on  9  September2013,  as  follows:  Line:  49.50%, Pari: 33.50%. top-Care: 2.50%. Clouds- 19: 7.6%% Pure: 6:30% and ARH: 1.95% of the number of voters in the final voters list 146.634 voters.
Keywords : Elections, Voter Behavior, Election Commission, voter preferences.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  kepala  daerah  (pilkada)  sebagai  kegiatan  politik  lokal  didaerah  dilaksanakan berdasarkan  Undang-Undang  No.22  tahun  1999  dan  kemudian  direvisi  dengan  Undang-  undang  No 32/2004  tentang    pemerintahan  daerah  yang  didalam  nyanya  mengatur  tentang  pemilihan  kepala daerah.. Kemudian dijabarkan dalam PPNo. 6 /2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian  seorangkepala  daerah. Termasuk  didalam  nya  peraturan  pemerintah  pengganti  Undang - Undang N0.3/2005 tentang perrubahan atas UU No.32/2004 dan PP No.17/2005 tentang perubahan atas PP.NO.6/2005.  Fakta  sosial  menunjukkan  bahwa  proses  demokrasi  lokal    seharusnya  baikdan  benar sesuai  dengan  tujuannya  yaitu  meningkatkan  partispasi  politik  rakyat  untuk  memilih      pemimpinnya  / walikota     ternyata   belum   membuahkan   hasil   yang maksimaldimana  para elite politik lokal dan partainya melakukan polarisasi pemilih dalam memiih dan  menentukan  calon wali kota maupun wakil wali kotanya.
Polarisasi  pemilih,  sudah  barang  tentu  menunjukkan  hakekat  demokrasi  yang  hakiki  dan  kedewasaan dalam  lewati  proses  pemilihan  kepala  daerah.  Proses  yang  nampak  adalah  demobilisasi  massa  pemilih dan rekayasa sosial politik elite politik partai,sehingga perilaku politik masyarakat tidak berkualitas  dan cenderung tidak rasional.
Perilaku  politik  (politik  behaviour  )  adalah  perilaku  politik  yang  dilakukan  oleh  insan  individu  atau kelompok  guna  memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagai  insan-insan  politik.  Setiap  individu  diwajibkan oleh  negara  untuk    dapat  melakukan  hak,  kewajiban  dan  guna  melakukan  perilaku  politiknya.  Dalam pemilihan  umum  kepala  daerah  (pilkada)  di  seluruh  Indonesia  terindikasi  adanya  politik  uang  oleh kandidat pimpinan hal tersebut menunjukan perilaku politik menyimpang dari pemilih walaup un bukti- bukti sulit dibuktikan, sehingga hasil pemilu tetap sah secara hukum.
Pada tahun 2014, sesuai pleno KPU direncanakan pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR/MPR, dan  pada  tahun  2013  seluruh  pilkada  tingkat  Kabupaten  dan  kota  serta  propinsi  har us  sudah melaksanakan  pilkada.  Informasi  berkembang  di  masyarakat  banyak  issue  yang  berkembang  tentang mentalitas  perilaku  pemilih,  ketidakjujuran  oleh  pemilih.  Perbuatan  menyimpang,  seperti  politik  uang, pembelian  kursi,  jual  beli  jabatan  posisi  jabatan  karena  pilkada,  ada  penggelontoran  uang  oleh  calon kepala daerah, calon angouta  DPR/MPR untuk para pemilih, bahkan  ada yang fantastik.
Hal tersebut  berdampak  pada kualitas  penyelenggaraan  pilkada  di kot Madiun secara  prosedur sesuai yang digendakan pemerintah menurut undang-undang No 22. tahun 2002.
Mengapa  perilaku  politik  pemilih  pada  saat  pilkada  langsung  perlu  dikaji  secara  mendalam,  di  era otonomi :  pertama  merupakan pilkada langsung ke 2 di era otonomi daerah yang perlu dicermati agar terwujudnya  sendi-sendi  demokrasi.  Dan  sebagai  barometer  politik,  sosial  ekonomi,demokrasi  diera otonomi    daerah  yang  sedang  dicermati  sehingga  pilkada  yang  demokratis,  adil,  jujur,  bebas,  aman, damai,  demokratis,  langsung,  umum,  rahasia    sangat    penting    dan    diperlukan.  Sebab    ada    issue pemikiran    sebagian    orang    untuk    mengembalikan    demokrasi  seperti  pada  jamannya  orde  baru, mengingat  era  otonomi  daerah  ada  konflik  komunal,  menimbulkan  raja-raja  kecil didaerah  dan  adanya politik uang, korupsi, kerusuhan dalam pilkada,karena belum siap menang dan kalah dalam pilkada.
Sebagaimana  dengan  missi,  maksud  dan  tujuan  awal  dari  otonomi  daerah.  Dengan  perilaku  politik pemilih  dan  calon  pimpinan  daerah  yang  menyimpang  membuat  demokrasi  yang  digadang-gadang rakyat sebagai suara rakyat akhirnya gagal total karena perilaku politik pemilih dan paracalon pimpinan daerah yang meyimpang, curang dan  menciderai demokrasi.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  a)  bagaimanakah  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) menciptakan semakin kokohnya demokrasi dan dapat menciptakan integrasi sosial pemilih; b) mengapa  terjadi  perilaku  politik  pemilih  menyimpang  dalam  pilkada  di  Kota  dan  adakah  perilaku menyimpang oleh pemilih  dalam pemilihan kepala daerah saat ini.

## TINJAUAN PUSTKA

## Konsep Perilaku Politik Pemilih
Perilaku Politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau ndividu kelompok guna memenuhi hak dan kewajiban  nya  sebagai  insan  politik.  Seorang  individu  atau  kelompok  diwajibkan  oleh  negara  untuk melakukan fungsi social politik, hak dan kewajibannya guna menyalurkan aspirasi politik.Yang dimaksud dengan  perilaku  politik  adalah  (chaplin,  1993):  (1)  Melakukan  pemilihan  untuk  memilih  calon  pemimpin
wakil rakyat. (2) Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau LSM.(3) Ikut serta dalam pesta politik. (4 )Ikut mengritik atau menurunkan para pelaku politik yang  berotoritas.  (5)  Berhak  mejadi  calon  pimpinan  politik.(6)  Berkewajiban  untuk  melakukan  hak  dan kewajibannya  sebagai  insan  politik  guna  melakukan  perilaku  politik  yang  telah  disusun  secara  baik    oleh konstitusi    Undang-Undang  Dasar  1945  dan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.Secara  bebas  perilaku politik  adalah  diartikan  keseluruhan  tingkah  laku  politik  para  aktor  politik  dan  warga  negara  yang  dalam manivestasi  konkritnya  telah  saling  memiliki  hubungan  dengan  kultur.Sikap-  sikap  warga  negara,  respon dalam  menilai terhadap obyek dan peristiwa politik  maupun aktifitasnya terhadap sistem politik  yang ada saat  ini  sangat  dipengaruhi  pula  oleh  perilaku  elite  politik  yang  memerintah  maupun  kehidupan  sosial budaya masyarakat.(Almond da Powell dalam Kanta prawira, 1985 :26)
Perilaku politik (political behaviour) dinyatakan sebagai tindakan politik pemilih, tindakan manusia dalam situasi politik. Interaksi antara pemerintah dan  masyarakat, serta antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat,  antara  kelompok  dan  individu  yang  ada  dimasyarakat  dalam  rangka  proses  pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.
Dalam hal ini ada dinamika antara pihak pemerintah atau elit politik, ada yang mentaati pemerintah, yang satu  mempengaruhi  lain  yang  kecewa  karena  janji  yang  tidak  dapat  dipenuhi,  berunding  dengan  tawar menawar, yang satu memaknai keputusan, berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat berusaha  membebaskan,  dan  yang  satu  menutup  kenyataan  yang  sebenarnya.  Pihak  lain  berupaya memaparkan  kenyataan  sesungguhnya,  mencemarkan  apa  yang  akan  terjadi,  semuanya    itu  merupakan wujud-wujud perilaku politik (carr, 1951:154 )
Tindakan  dan  perilaku  politik  individu  ditentukan  oleh  pola  orientasi  umum  yang  tampak  secara  jelas sebagai  pencerminan  budaya  politik.  Segala  sesuatu  bentuk  ucapan,  pernyataan,  tingkah  laku,  bahkan, mitos  sekalipun  sebenarnya  dapat  diungkapkan  sebagai  akibat  pola  dan  budaya  politik.  Dengan  demikian segala  sesuatu  perilaku  seorang  aktor  politik  merupakan  para  meter  dalam  melihat  bagaimana  sikap individu itu bergaul dan berkumpul.
Aktor-aktor  politik  menurut  surbakti  (1992:57)  dapat  dibagi  menjadi  2  (  dua)  (1)bertipe  pemimpin  yang mempunyai  tanggung  jawab  atau  tugas  dan  kewenangan  untuk  membuat  dan  melaksanakan  keputusan politik. ( 2) Warga masyarakat biasa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan tuntutan serta dukungan  terhadap  aktor  politik  bertipe  pertama,  termasuk  mengajukan  aspirasi,  kepentingan  atau mengajukan  alternatif  putusan  berlainan  dengan  keputusan  yang  telah  dibuat  oleh  aktor  politik  tipe pertama.
Salah  satu  substansi  dasar  yang  berkaitan  dengan  perilaku  politik  adalah  pendekatan  tingkah  laku  politik lebih  menjadi  titik  sentral  perhatian  dari  pada  lembaga-lembaga  politik  atau  kekusaan  dan  keyakinan politik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tingkah  laku  politik  pemilih  yang  merupakan    pencerminan  dari  budaya politik  masyarakat  yang  sarat  dengan  aneka  bentuk  karakter  dan  bentuk  kelompok  dengan  bermacam- macam perilakunya.
Perilaku politik tidak ditentukan oleh situasi temporer, akan tetapi mempunyai pola yang berorientasi pada pola  umum  yang  nampak  jelas  sebagai  pencerminan  budaya  politik  yang  sering  kali  disebut  sebagai peradaban politik. Jadi perilaku politik tumbuh atas dasar kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlaku atau idologi politik suatu negara ( Budiarjo, 1982 :135 ).Pokok politik yang disampaikan yang disampaikan  oleh  kaum  “  behavioralisme”  adalah  tentang  pendekatan  perilaku  dari  segi  tingkah  laku dengan  konsep    pemikiran    sebagai  berikut  :  a)  tingkah  laku  politik  memperlihatkan  kesatuan  integritas yang  dirumuskan  dalam  generalisasi;  b).Generalisasi-generalisasi  pada  dasarnya  harus  dapat  dibuktikan/ verivication  kebenarannya  dengan  menunjukkan  tingkah  laku  yang  relevan;  c)  untuk  mengumpulkan, menafsirkan data diperlukan tehnik penelitian yang cermat; d) untuk mencapai kecermatan dalam penelitian sedapat mungkin tidak main peran ; e) Penelitian politik mempunyai sikap terbuka terhadap konsep-konsep teori  dan  ilmu  sosial  lainnya;  f)  Dalam  membuat  analisis  politik  nilai-nilai  pribadi  si  peneliti  sedapat mungkin tidak main peran ( Budiharjo. 1982:136)
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  perilaku  politik  dalam  penelitian  ini  adalah  perilaku  politik  pemilih yakni  aktivitas-aktivitas  sosial  politik  pemilih  dalam  memberi  politik  pilihannya  ketika  diselenggarakan kan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  di  Madiun  periode  2014-2019.  Perilaku  politik  yang dimaksud  peneliti  bahwa  perilaku  politik  yaitu  aktifitas  politik  meliputi  keseluruhan  tingkah  laku  politik para  aktor  politikwarga  negara  /  masyarakat  yang  dalam  manivestasi  konkritnya  telah  saling  memiliki
hubungan dengan kultur politiknya atau budaya politik masyarakatnya. Tingkah laku warga masyarakatnya, respon  dalam  menilai  obyek  dan  peristiwa  politik  maupun  model  perilaku  politik  terhadap  sistem  politik yang ada.

## Pendekatan Politik Pemilih.
Pertama memilih kandidat politik tidak langsung dirasakan oleh manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap produk konsumtif, manfaat nya dirasakan diperoleh masa   depan,   kedua   pilihan   politik   merupakan tindakan      kolektif,      dimana  kemenangnan  dirasakan  oleh  pemilik  suara  terbanyak,  sehingga  pilihan seseorang  senantiasa  mempertimbankan  pilihan  orang  lain.  Ketiga  pilihan  politik  senantiasa  dihadapkan dengan  ketidakpastian  utamanya  politisi  untuk  memenuhi    janji  politiknya  dan  keempat    pilihan  politik membutuhkan  informasi  yang intensif demi terciptanya manfaat di masa depannya.
Perubahan paradigma pelaksana penyelenggara pemerintahan, pada dasarnya adalah karena adanya pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh pemilih. Pilkada sebagai sarana sebagai sarana pelaksa-  naan  kedaulatan  rakyat  di  wilayah  NKRI  berdasarkan  UUD  45  dan  Pancasila  untuk  memilih pimpinan daerah kepala dan wakil kepala daerah dengan tahapan- tahapan yakni :a). penetapan pemilih b) pendaftaran pemilih.  c) penelitian pasangan calon. d) penetapan dan pengumuman calon.  e)  pelaksanaan kampanye.  g)  bentuk,variasi  kampanye.  h)  larangan    kampanye(i)    dana  kampanye.j)  pemungutan  dan perhitungan suara dalam rangka pilkada kota Madiun. k) penetapan calon. l) pengesahan dan pengangkatan, pelantikan  calon  wali  kota/wakil.  Pentahapan  dalam  PP  Nomor  6  tahun  2005  sebagai  acuan  dalam memberikan gambaran tehadap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya di kota Madiun.
Penelitian ini bertitik tolak pada asumsi bahwa memberikan suara atau tidak, pemilih pada pilkada secara langsung  sebagai  bentuk  visualisasi  perilaku  politik  pemilih  dipilkada  senantiasa  didasarkan padapertimbangan  subyektif.Sehingga  perilaku  sosial  oleh  pemilih  atau  tindakan  sosial  seseorang mengandung  makna  yang  mendalam,  dan  berdampak  kepadaperbedaan  pada  setiap  individu.  Karena  itu perilaku politik pemilih sangat variatif serta membutuhkan beberapa motivasi sosial politik yang berlainan setiap perilaku social.
Paradigma fakta sosial, melihat bahwa perilaku sosial pemilih seseorang dibentuk adanya faktor eksternal yang sifatnya memaksa dan mengendalikan individu. Sementara paradigma sosial politik menekankan pada tindakan  orang  atas  dasar  tindakan  pada  makna  subyektif.  Perilaku  politik  pemilih  akan  berulang  ketika mendapat  reward  atau  ganjaran  yang  diharapkan,  sebaliknya  perilaku  politik  tidak  berulang  pada  orang, bila  melahirkan  hukuman  yang  lebih  besar  dari  pada  hadiahnya.  Perulangan  pemberi  suara  sangat tergantung pada perulangan atau kesamaan  stimulus politik  yang diperoleh pada  masa lalu sebagaimana dimaksud pada teori pertukaran sosial. Perilaku politik pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan faktor internal.
Secara  eksternal  perilaku  politik  merupakan  hasil  dari  sosialisasi  nilai-nilai  dari  lingkunganya  dalam behaviour  sering  disebut  sebagai    faktor    stimulus.  Sedangkan  secara  internal  merupakan  tindakan  yang didasarkan pada rasionalisasi berdasarkan  pengetahuan, pengalaman, pemahaman yang dimiliki.
Beberapa variabel dalam penelitian ini sebagai stimulus yang dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih pada  pemilihan  kepala  daerah.  yaitu  :  agama,  modal  sosial  figur  kandidat,  identifikasi  partai  politik pendukung, isue kampanye, tim sukses, etnis, kelompok penekan / presseur group, modal ekonomi seorang kandidat  calon.  Oleh  karena  itu  perilaku  politik  pemilih  dipandang  memiliki  tujuan,  dalam  menentukan pilihan  dalam  merespon  berbagai  stimulus  pemilih  dapat  mempengaruhi  prilaku  politik  pemilih  melewati beberapa proses mulai  dari pengetahuan sampai pada perilaku politik pemilih.
Penelitian yang dilakukan penulis adalah Perilaku politik pemilih pada pilkada secara langsung KE 2 Kota Madiun  periode  2014-2019.  Fenomena  Sosial  yang  terjadi  sesungguhnya  elite-elite  politik  selalu memanfaatkan  potensi   konflik, chaos. Padahal  memanipulasi,  memobilasi  masa konflik untuk  mencapai ambisis  para  petualang  politik  adalah  menciderai  semangat  demokrasi  di  era  otonomi  daerah  dan  tidak sesuai dengan maksud serta semanagat UUNo 22/1999 tentang otonomi daerah.

## Teori Tindakan Sosial .
Teori  tindakan  sosial  digunakan  oleh  penulis  untuk  menganalisis  teori  perilaku  politik.pemilih.  Perilaku politik pemilih sebagai tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan- pengambilan keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih,
tindakan  tersebut  asetiap  jenis  perlaku  manusia,  yang  penuh  arti  di  orientasika  pada  perilaku  orang  lain. Menurut  Weber,  tindakan  sosial  adalah  tindakan  yang  mempunyai  makna  subyektif  bagi  dan  dari  aktor pelakunya.( Johnson, 1986)
Tindakan- tindakan sosial untuk untuk mencapai harapan  –harapan dalam aktifitas sosial politik, tindakan yang  didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai  nilai-nilai(wert)seperti etika, estetika, agama dan nilai- nilai  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupannya,  tindakan  yang ditentukan  oleh  kondisi  kejiwaan  dan  perasaan  aktor  yang  melakukannya.  Dan  tindakan  yang  didasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging ( Jonhson, 1986).

## Teori Perilaku Sosial (behavioral Theory)
Menurut  P.Blau,  perilaku  sosial  merupakan  dasar  dari  sebagian  komunikasi  sosial,  hubungan-  hubungan sosial, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara pertukaran seperti terdapat dalam organisasi sosial yang kompleks.Teori pertukaran perilaku sosial Blau tersebut sangat relevan dengan permasalahan.
Fungsionalisme  struktural,  akan  tetapi  lebih  memperhatikan  fenomena  perubahan  sosial  dari  pada fungsionalisme  klasik,  Blau  menunjuk  empat  komponen  atau  dimensi  perubahan  perilaku  sosial  dari lapangan  reduksionisme  psikologis  dan  menempatkan  dalam  lapangan  sosiologis  yang  dapat  digunakan sebagai  dasar  bahasan  “pertukaran  perilaku  dan  kekuasaan  dalam  organisasi  –organisasi  besar”  tetapi teorinya berlandaskan premis bahwa perilaku manusia ditentukan oleh pertukaran.
Pendekatan  behavioral  terhadap  analisis  politik  dan  sosial  berkonsentrasi  pada  satu  pertanyaan  tunggal, mengapa  orang  berkelakuan  sebagaimana  yang  mereka  yang  membedakan  behaviorais  dengan  ilmuwan adalah  ilmu  sosial  adalah  bahwa  :  a)  perilaku  yang  dapat  diteliti  (observer  behavior)  apakah  itu  \pada tingkat individu atau kumpulan sosial, harus menjadi fokus analisis. b) penjelasan tentang apapun tentang perilaku  harus  mudah  diuji  secara  empiris.  Behavioris  secara  mendalam  telah  menganalisis  alasan  yang mendasari  bentuk  utama  partisipasi  politik  massa  di  negara  demokratis.elite  politik  ahli  behavioral  telah menganalisis  perilaku  kepemimpinan,  menempatkan  perhatian  khusus  pada  hubungan  cara  pemimpin memandang dunia dan tindakan tertentu yang dapat mereka ketahui mengambil tindakan tersebut.

## Teori Pertukaran Sosial
Teori pertukaran sosial berangkat dari assumsi, do ut des, saya memberi supaya engkau memberi. Menurut mereka  semua  kontak  diantara   manusia bertolak dari skema  memberi dan  mendapatkan  kembali dalam jumlah yang sama.
Dengan  teori  ini  bahwa  ada  begitu  banyak  pertukaran  atau  tingkah  laku  yang  dapat  dipertukarkan  dalam kehidupan sosial, adalah tingkah laku manusia didasarkan pertimbangan untung dan rugi, reward and cost pertukaran  sosial  bersifat  timbal  balik  berupa  pemberian  hadiah-hadiah  dan  merupakan  basis  atas  dasar kohesi sosial diantara manusia.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  tehnik  pengambilan  data  berupa  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dan  pengolahan  dengan  menggunakan  teori  Miles  and Huberman dengan langkah-langkah : tahap pengumpulan data : 1/ data collection. 2) data reduction. 3) data display  dan  4)  penarikan  kesimpulan  Conclution.Langkah  penelitian  diwali  dengan  survey  lapangan, pembuatan  proposal.  Pembuatan  instrument,  pengambilan  data,  analisa  data  data,  seminar,  dan  laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pilkada 2013
Pemilihan  Umum  kepala  daerah  di  kota  Madiun  telah  dilaksanakan  pada  tanggal  29  Agustus  2013, berlangsung dengan  langsung  Umum  Bebas  dan Rahasia (LUBER). Jumlah pemilih  pada pilkada kota
Madiun sejumlah 146.634 pemilih. yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yakni kecamatan Taman, kecamatan Kartoharjo  dan  wilayah  kecamatan  Manguhajo.  Kegiatan  kampanye    pilkada  dimulai  tanggal  12  Agutus 2013  sampai  dengan  tanggal  25  Agustus  2013  dengan  berbagai  kegiatan  mulai  dari  safari  politik,  pawai terbuka,  debat  kandidat,  pemasangan  alat  peraga  kampanye,  dan  waktu  kampanye  2  hari  untuk  masing- masing kandidat calon walikota/ wawalikota. Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 September 2013 yang dihadiri oleh anggouta dari KPU, Panwaslu, saksi pasangan walikota, polri, kodim, sebagai  berikut  :Baris  49%  ,  Pari  32%,  Top-Care  2.5%,  ARH  1.95%.  Awan  19.      6,9%,      Murni      7%, sedangkan  pemilih  yang  tidak  (KPU:2013)memilih  atau  golput  yakni  hampair  40%  pemilih  dengan kemenangan pada pasangan Baris yang diusung oleh partai demokrat.
Kemenangan  pasangan  Baris  yang  merupakan  incumbent  mengindikasikan  bahwa  kekuatan  modal  sosial dan  modal  ekonomi  kandidat  calon  memberikan  faktor  yang  menentukan  dalam  pilkada  2013.  Pasangan PARI yang didukung oleh PDI.P dan di usung oleh mantan walikota sebelumnya memperoleh suara cukup besar  33  %  dari  pemilih,dibanding  kandidat  dari  calon  lain  yang  hanya  dapat  suara  dibawah  10  %  dari pemilih.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  modal  sosial  dan  ekonomi  pasangan  walikota  memegang  peran penting kemenangan calon kandidat sebagai walikota.
Calon  walikota  dan    wawalikota  Madiun    merupakan  orang  asli  Madiun,  yang  sudah  malang  melintang didunia sosial politik, sehingga mereka sudah dikenal masyarakat apalagi sekaliber Parji, Bambang irianto, Sutopo, Sugeng Rismiyanto, Kus Hendra dan Heri Kusmedi. Dengan demikian bahwa modal tekad dan niat saja belum cukup untuk memenangkan pilkada tanpa dan dukungan dari  modal sosial dan modal di bidang ekonomi  belum  cukup  bagi  seorang  kandidat  calon  walikota/wawalikota.  Preferensi  politik  yang melatarbelakangi  seseorangpemilih  menentukan  pilihan  karena  faktor-faktor  spt  ,  identifikasi  figur  calon, identifikasi partai pengusung, program kerja, materi kampanye, ikatan ideiolog pertanian.
Gambar 1. Diagram Rekapitulasi Suara Pilkada 2013 (Sumber: KPUD Kota Madiun 2013)
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  pemilih  pada  pilkada  kota  Madiun  sesuai  hasil  survey, wawancara,  observasi  peneliti  ada  beberapa    hal.  Pada  Gambar  2  adalah  skema  temuan  hasil  penelitian dalam pilkada di kota Madiun.

## Pembahasan Hasil Pilkada
Teori  tindakan  sosial  digunakan  oleh  penulis  untuk  menganalisis  teori  perilaku  politik.  pemilih.  Perilaku politik pemilih sebagai tindakan sosial merupa- kan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan- pengambilan keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan  tersebut  asetiap  jenis  perlaku  manusia,  yang  penuh  arti  di  orien-  tasikan  pada  perilaku  orang lain.Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna subyektif bagi dan dari aktor pelakunya.(  johnson,  1986)’  Tindakan  actor  pemilih  dalam  rangka  menggunakan  hak  pilihnya  dan mendukung  partai  pilihannya  merupakan  tindakan  social  dalam  bidang  politik  untuk  menggunakan  hak pilihnya.  Pendukung  partai  politik  dengan  gegap  gempita  berkampanye  mendukung  partai  idolanya meskipun  disertai  pengorbanan  mental,  ekonomi,  tenaga,  fikiran  tidak  peduli  yang  partai  pilihannya menang.  Kadang  kala  pendukung  partai  bahkan  sampai  empertaruhkan  harta,  benda,  pekerjaan,  nyawa sekalipun demi kemenangan calon walikota dan wakil walikota nya.

## PADA PILKADA KOTA MADIUN  WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
PERILAKU POLITIK PEMILIH

## PREFERENSI POLITIK PEMILIH
(Modal ekonomi, Identifikasi parpol. Identifikasi figure, modal social  Presseur group, Agama, issue actual, hibah politik, money politict)
INTEGRASI PILIHAN PEMILIH
CALON WALIKOTA/WAWALIKOTA KOTA MADIUN PASANGAN  BARIS (PARTAI DEMOKRAT) SEBAGAI PEMENANG

## Teori Perilaku Sosial – Teori Tindakan Sosial – Teori Pertukaran Sosial
Gambar 2 . Bagan Perilaku Politik Pemilih
Tindakan- tindakan  sosial  untuk  mencapai  harapan-harapan  dalam aktifitas sosial politik, tindakan yang didasari  oleh  kesadaran  keyakinan  mengenai  nilai-nilai(wert)seperti  etika,  estetika,  agama  dan  nilai-nilai lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupannya,  tindakan  yang  ditentukan oleh  kondisi  kejiwaan  dan  perasaan  aktor  yang  melakukannya.  Dan  tindakan  yang  didasarkan  kebiasaan- kebiasaan yang telah mendarah daging ( Jonhson, 1986).
Menurut  P.Blau,  perilaku  sosial  merupakan  dasar  dari  sebagian  komunikasi  sosial,  hubungan-  hubungan sosial, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara pertukaran seperti terdapat dalam organisasi sosial  yang  kompleks.Teori  pertukaran  perilaku  sosial  Blau  tersebut  sangat  relevan  dengan  permasalahan Pilkada.Fungsionalisme struktural, akan  tetapi lebih  memperhatikan  fenomena perubahan sosial dari pada fungsionalisme  klasik,  Blau  menunjuk  empat  komponen  atau  dimensi  perubahan  perilaku  sosial  dari lapangan  reduksionisme  psikologis  dan  menempatkan  dalam  lapangan  sosiologis  yang  dapat  digunakan sebagai  dasar  bahasan  “pertukaran  perilaku  dan  kekuasaan  dalam  organisasi  –organisasi  besar”  tetapi teorinya berlandaskan premis bahwa perilaku manusia ditentukan oleh pertukaran.
Dalam pilkada di Kota Madiun, perilaku pemilih bermacam-macam seperti kampanye  hitam, memberikan bantuan  kepada  calon  pemilih  dengan  dalih  bantuan  social,  pemberian  bantuan  social  ke  fakir  miskin, dhuafa’.  Calon  incumbent  lebih  vulgar  lagi  perilaku  politiknya  dalam  dengan  memanfaatkan  tugas  dan fungsinya sebagai pimpinan daerah yakni bantuan social, bantuan tempat ibadah, pemberian kartu miskin, jamkemasda,  perbaikan  rumah  degan  bedah  rumah  yang  tidak  layak  huni.  Perilaku  politik  lainnya  oleh calon  walikota  seperti  kunjungan  ke  panti  asuhan,  tempat  kumuh,  pondok  social  dan  Liposos,  dan  panti jompo  pembagian  beasiswa  janji  politik  bil  nanti  memperoleh  kemengan  dalam  pilkda.  Semua  itu  tidak terlepas dari niatan untuk kemengan salah satu kandidat calon walikota Madiun.
Teori pertukaran sosial berangkat dari assumsi, do ut des, saya memberi supaya engkau memberi. Menurut mereka  semua  kontak  diantara    manusia  bertolak  dari  skema  memberi  dan  mendapatkan  kembali  dalam jumlah  yang  sama.Dengan  teori  ini  bahwa  ada  begitu  banyak  pertukaran  atau  tingkah  laku  yang  dapat dipertukarkan  dalam  kehidupan  sosial,  adalah  tingkah  laku  manusia  didasarkan  pertimbangan  untung  dan
rugi,  reward  and  cost  pertukaran  social  bersifat  timbal  balik  berupa  pemberian  hadiah-hadiah  dan merupakan basis atas dasar kohesi sosial diantara manusia.
Dalam pilkada di Kota Madiun banyak sekali terjadi istilah give and take antara pemilih dan calon walikota yang dipilih, Berbagai issue yang berkembang ada calon wali kota yang menggelontorkan modal milyaraan ke calon pemilih baik berupa uang cash maupun bantuan social berupa bantuan modal, bantuan beras dan sembako,  bedah  rumah  dengan  harapan  memilihnya  dalam  pilkada,  Bagi  kalangan  aparat  pemerintah dijanjikan  karier  lancar,  kemudahan  dalam  meraih  jabatan.  Tetapi  bila  membandel  dan  memilih  lawan politiknya maka sanksi sudah menunggu, dimutasi, pangkat dihambat, yang jelas diberlakukan reward dan punishman dalam memberikan respon atas perilaku pegawai karyan dan masyarakat yang memilih dirinya sebagai walikota Madiun. Hal tersebut selaras dengan teori pertukaran social, do ut des .

## KESIMPULAN
Pertama,perilaku  pemilih  dalam  pilkada  di  kota  Madiun  dipengaruhi  oleh  faktor-  faktor  antara  lain  : identifikasi  figur  kandidat,  identifikasi  partai  politik,  imbalan  /  ganjaran  dari  pasangan  calon,  kelompok penekan, modal sosial, modal ekonomi, issue-issue aktual.Kedua, perilaku politik pemilih adalah tindakan sosial  pemilih  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  di  pilkada,  yang  diwujudkan  dalam  perilaku  politik memilih calon dalam pilkada.Ketiga, pilkada walikota Madiun berlangsung dengan baik, lancar, langsung, umum,  bebas  dan  rahasia.  Namun  diwarnai  banyak  tindakan  yang  kurang  sportif  yakni  adanya  indikasi money politics dan saat ini masuk gugatan Pari ke MK. Dan dimenangkan oleh pasangan Baris dari Partai Demokrat / incumbent.

## SARAN
Dalam  pelaksanaan  pilkada,  hendaknya  modal  ekonomi  /  keuangan  kandidat  diaudit  secara  transparan, sehingga  modal uang bakal calon  walikota dapat didiketahui oleh  masyarakat dan berimbang. KPUD dan Panswalu  hendaknya  proaktif  mencermati  kasus  hibah  politik  di  masyarakat  sehingga  pilkada  yang terlaksana  benar-benar  demokratis.Start  pelaksanaan  kampanye  pilkada  agar  serentak  sesuai  jadwal, pelanggaran  kampanye  hendaknya  ditindak  tegas  terutama  penggunaan  fasilitaspemerintah  sebab masyarakat  mensinyalir  ada  calon  walikota  yang  menggunakan  fasilitas  milik  pemkot  Madiun  dalam pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA
Blummer dalam Nimmo 2001.Komunikasi Politik Khalayak dan Efek,  Bandung, Penerbit Remaja
Budiharjo  1982      Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  Ganesha  Bandung  Biro  Pusat  Statistik  tahun  2011Sensus Penduduk Kota Madiun.
Casey  dalam  Nimmo  2001.Komunikasi  Politik  Khlayak  dan  Efek.  Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya
Chaplin, 1990.carr, dalam Nimmo 2001 Komunikasi Politik Khalayak dan Efek
Bandung, Remaja Rosda Karya.
Huberman and Miles Analisys data kualitatif, UII Press Jakarta
Johnson,  1986.  Teori  Sosiologi  Klasik  Jakarta  Penerbit  Gramedia  Indonsia.  Kanta  prawiri  1985  :  KPUD kota Madiun, 2013  Rekapitulasi Hasil Pilkada 2013
Laporan    Komisi    Pemilihan    Umum    Daerah    Kota    Madiun    tentang    Penyelenggan  Pemilihan  walikota dan wakil walikota 2013
Nimmo. 2001. Komunikasi Politik Khalayak dan Efek, Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya.
Miriam Budiarjo, 1981 Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah bunga Rampai, Jakarta, penerbit Gramedia
Peter  Blau.  1964.Appriaches  to  study  of  social  structure,  New  York,  The  Free  Pers.  Radar  Madiun  2013. Hampir Pasti Satu Putaran, Jawa Pos Group
Peter Blau. 1964.. Approaches to Study of Social Structure, New York, The Free Pers
Radar Madiun  2013. Hampir Pasti Satu Putaran, Jawa Pos Group,
Surbakti, 1992 : Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Penerbit Gramedia widiasarana. Wanson dalam Nimmo :
2001 Komunikasi Politik Khalayak dan Efek,Bandung, Remaja Rosda Karya.
Undang-undang RI. No 32 tahun 2004 tentang   Pemerintahan daerah, Surabaya Penerbit Pustaka Rajawali Pers.
UU.No.22/  1999.  Undang-Undang  RI  No  22  tahun  1999  Tentang  otonomi  daerah,  Surabaya  Pustaka Karina.
UU.  No  6  /  2001  Undang-Undang  RI,  No.6  tentang  Pemilihan      Kepala  Daerah.  Suarabaya  Pustaka Kaaruni.
.