Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X

## PERBANDINGAN KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM UPAH MINIMUM NEGARA MESIR DENGAN INDONESIA PRESPEKTIF KEADILAN JHON
RAWLS
Jaedin, Tri Budiyono, Jumiarti
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
jaedin_zidane@gmail.com

## Asbtrak
Perlindungan  hukum  upah  minimum  memberikan  kepastian  upah  layak  bagi  tenagakerja.  Kebijakan  upah minimum dengan tujuan untuk terwujudnya keseimbangan dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Namun faktanya  persoalan  upah  minimum  tidak  pernah  usai  dengan  buktir  bahwa  demonstrasi  setiap  tahun  untuk menaikan upah minimum, persoalan juga tentang penerapan kebijakan upah minimum yang setiap kabupaten dan  kota  berbeda,  sehingga  menimbulkan  gejolak  di  daerah  masing-masing.  Jadi,  dengan  kebijakan desentralisasi  upah  minimum  di  Indonesia  masih  banyak  pro  dan  kontra,  sedangkan  di  Negara  Mesir kebijakan model sentralisasi hanya menetapkan upah minimum tingkat nasional dinilai lebih dekat dengan keadilan Jhon Rawls dalam pemikirannya tentang equality distributif.
Kata-kata Kunci: Upah Minimum, Keadilan Jhon Rawls,  Sentralisasi dan Desentralisas.

## Abstract
Legal protection for minimum wages provides certainty for a living wage. Minimum wage policy with the aim of achieving balance and fairness for workers and employers. However, the minimum payment must not be used after demonstrations every year to raise the minimum wage, as well as the minimum payment policy for  each  different  district  and  city,  causing  turmoil  in  each  region.  So,  with  the  decentralization  policy  of minimum  wages  in  Indonesia,  there  are  still  many  pros  and  cons,  while  in  Egypt,  the  centralized  model policy  only  sets  minimum  wages,  national  level,  closer  to  welfare,  John  Rawls,  in  relation  to  distributive equality.
Key Words: Minimum Wages, Jhon Rawls Justice, Centralization and Decentralization.

## A. PENDAHULUAN
Penelitian  ini  hendak  mengkaji  hukum  secara  filosofis  mengenai  perbandingan ketentuan hukum pengupahan dalam hukum Mesir dan hukum Indonesia. Penelitian ini berupaya  melakukan  teorisasi  tentang  tujuan  hukum  yaitu  hukum  sebagai  instrumen untuk mewujudkan keadilan serta peran Negara untuk melindungi setiap warganya yang sudah  dijamin  dalam  konstitusi  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  upah  yang  layak. Supaya penelitian ini tidak terlalu jauh, maka penelitian ini akan merefleksikan sistem
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
pengupahan  dalam  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Indonesia dengan  dengan Mesir dalam ﻗﺎ ﻧ ﻮ ن ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ ﻗﺎ ﻧ ﻮ ن ر ﻗ ﻢ ١٢ ﻟ ﺴ ﻨ ﺔ ٢٠٠٣ dalam bahasa Inggris “The Egyptian Labor Law No. 12 for the year 2003”  selanjutnya penyebutan nama akan disingkat menjadi Labor Law No. 12/2003.
Permasalahan  upah  pekerja  seperti    tidak  pernah  usai,  dan  menjadi  momentum setiap tahun bagi demontrasi buruh di berbagai Negara, termasuk  Negara Indonesia dan Mesir.  Artinya  pekerja  di  kedua  negara  tersebut  masih  adanya  ketidakadilan,  karena adanya  protes  dalam  bentuk  demonstrasi  yang  tidak  pernah  berakhir.  Permasalahan kedua  peraturan-perundang-undangan  di  Mesir  dan  Indonesia.  Berbagai  protes demonstran yang terus berulang setiap tahun, hal ini harus menjadi bahan pertimbangan mengenai subtansi hukum dan struktur mengenai penegakan hukum di Indonesia. Hal ini akan melihat relevansi Teori Keadilan Jhon Rawls dalam mengurai kedua undang- undang tersebut.
Jhon  Rawls  berpendapat  bahwa,  setiap  orang  harus  mempunyai  hak  yang  sama untuk  mendapatkan  kebebasan  yang  sebesar-besarnya  berdasarkan  yang  memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. 1 Tidak boleh adanya diskriminasi hal apapun, termasuk  upah  dalam  tempat  kerja.  Asas-non  diskriminasi  tercermin  dan  ditempatkan dalam  Hukum  Ketenagakerjaan,  supaya  tidak  terjadi  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia dalam bekerja. Prinsip tersebut harus memenuhi seperti di bawah ini:
Workplace  discrimination  occurs  when  an  employee  suffers  from  unfavorable  or unfair  treatment  in  the  workplace  because  of  their  age,  gender,  race,  national origin,  religion,  or  sexual  orientation.  Disability  laws  also  expand  upon  the employment  rights  of  veterans  and  persons  with  disabilities.  Although  workplace discrimination is becoming more widely reported, it continues to affect millions of workers across the country. 2
Berdasarkan artikel upah minimum sebagai upah pokok, ketentuan upah minimum bisa  dilihat    Article  34  Labor  Law  No.  12/2003  tentang  Ketenagakerjaan,  upah
1 Yetniwati, Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan , Mimbar Hukum, Vol 29, No 1, 2017,  hlm 87
2 Kyle  Edwards ,    Labor  and  Employment  Law:  A  Career  Guide ,  Bernard  Koteen Office of  Public Interest Advising Harvard Law School Cambridge, 2012,  hlm 9
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
minimum  ditentukan  dalam  tingkat  nasional  dan  berlaku  bagi  seluruh  daerah  warga negara Mesir.
Sedangkan    di  Indonesia  misalkan  dalam  Pasal  89  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dewan pengupahan  menetapkan upah minimum masih  berbeda-beda,  dalam  setiap  Provinsi,  Kabupaten  atau  Kota  mempunyai kebijakannya masing-masing, sehingga tidak merata.  Hal ini pasti Ketidakseragaman upah minimum menjadi problem tersendiri dalam permasalahan upah di Indonesia.
Atas  perbedaan    ketentuan  ini,  bagaimana  relevansi  teori  keadilan  Jhon  Rawls dalam  konteks  ketentuan  hukum  pengupahan  Mesir  dengan  Indonesia  dalam  hal menetapkan  upah  minimum,  kebijakan  kedua  hukum  negara  tersebut.  Dalam perbedaannya  diharapkan  akan  menjadikan    referensi  berharga  atas  ketentuan  upah yang bisa dikatakan lebih adil.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  yuridis  normative  philosofis,  serta bersifat  kualitatif.  Penelitian  yuridis  normative  membahas    doktrin-doktrin  atau  asas- asa  dalam  ilmu  hukum.  Penelitian  yuridis  normative    yang  bersifat  kualitatif  adalah mengacu  kepada  norma-nomra  dan  peraturan  perundang-undangan.  Serta  tujuan penelitian  ini  akan  menghasilkan  argumentasi  hukum  ( legal  reasoning,  legal argumentation ). 3

## B. PEMBAHASAN

## 1. Jhon Rawls Justice as fariness
Gagsan pertama yang paling menarik untuk dicermati dalam kalimat awal Jhon Rawls, dalam karyannya. John Rawls mengartikan gagasan tentang keadilan sebagai  jembatan  atas  pemikiran-pemikiran  gagasan  keadilan  sebelumnya.  Rawls mengatakan bahwa:
“ Justice  is  the  first  virtue  of  social  institutions,  as  truth  is  of  systems  of thought.  A  theory  however  elegant  and  economical  must  be  rejected  or
3 Titon  Slamet  Kurnia, Sistem  Hukum  Indonesia:  Sebuah  Pemahaman  Awal , Penerbit CV Mandar Maju Bekerjasama dengan FH UKSW, Bandung, 2016, h. 112
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust .” 4
Keadilan  adalah  kebajikan  pertama  dari  institusi  sosial,  sepertihalnya kebenaran  dalam  sistem  pikiran.  Suatu  teori  yang  bagus  dan  elegannya  harus ditolak atau direvisi jika tidak adil; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika itu semua tidak adil.
Dari  beberapa  tokoh  perbedaan  yang  membahas  tentang  keadilan,  penulis memilih  keadilan  menurut  Jhon  Rawls.  Karena  dinilai  lebih  cocok  dalam menerapkan  keadilan  dalam  pengupahan  untuk  menganalisa  kedua  perbedaan sistem  pengupahan  diatas.  Terhadap  pertanyaan-pertanyaan  ini,  Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan  mematuhi  ketentuan-ketentuan  sosial  yang  ada  hanya  dimungkinkan  jika masyarakatnya  tertata  baik  di  mana  keadilan  sebagai fariness menjadi  dasar  bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya. 5
Rawls  sebenarnya  sedang  menekankan  upaya  untuk  merumuskan  prinsip- prinsip  yang  mengatur  distribusi  hak  dan  kewajiban  di  antara  segenap  anggota suatu  masyarakat.  Penekanan  terhadap  masalah  hak  dan  kewajiban,  yang didasarkan  pada  suatu  konsep  keadilan  bagi  suatu  kerja  sama  sosial,  menunjukan bahwa  teori  keadilan  Rawls  memusatkan  perhatian  pada  bagaimana mendistribusikan  hak  dan  kewajiban  secara  seimbang  di  dalam  masyarakat sehingga  setiap  orang  berpeluang  memperoleh  manfaat  darinya  dan  secara  nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban  yang  berimbang  tersebut,  Rawls  juga  menekankan  pentingnya kesepakatan yang fair di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial. 6
Mengenai  kebijakan  sebuah  aturan  tentang  pengupahan  di  berbagai  Negara masih  banyak  permasalahan.  Tak  terkecuali  di  Mesir  dan  di  Indonesia,
4 Jhon  Rawls, A  Theory  Of  Justice ,  Revised  Edition,  United  States  of  America: Harvard University Press, Cambridge massachusetts, 1971, hlm 3
5 Iqbal Hasanuddin, Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, Universitas Bina Nusantara, hlm 195
6 Ibid 195
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
permasalahan  tersebut  karena  adanya  tarik  ulur  kepentingan  sehingga  banyak diskriminasi  dan  pihak-pihak  yang  kurang  diuntungkan  bagi  buruh/pekerja. Ketidakserasian  tersebut  disebabkan  undang-undang  yang  berlaku  tidak  bisa berjalan dengan prinsip keadilan
Dasar pemikiran Jhon Rawls berawal dari konteks moralitas politik liberal, terdapat  beberapa  pandangan  dominan  yang  mendasari  kerja  sama  sosial  itu: misalnya menolak libertarian  dengan klaim keadilan hak-hak kodrati individu, ia juga  menolak  utilitarian  yang  menganggap  keadilan  mengejar  kebahagiaan manusia  dengan  mengidentifikasikan  kepentingan  individu  dengan  kepentingan umum.  Intuisme  yang  memandang    bahwa  untuk  mengukur  keadilan  dari  “rasa” ukuran hati. 7
Mengartikan  prinsip  keadilan  menurut  Jhon  Rawls  subjek  utama  dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, pengaturan lembaga sosial utama  menjadikan    satu  skema  dalam  bentuk  kerja  sama.  Prinsip  keadilan  untuk menentuka  struktur  dasar  masyarakat  adalah  kewajiban  pemerintah,  ini  menjadi hak  dan  tugas  di  lembaga-lembaga  mereka  harus  menentukan  distribusi  manfaat dan  beban  yang  sesuai  kehidupan  sosial.  Begini  kata  Rawls  tentang  pentingnya pemerintah dalam menentukan keadilan sosial.
The primary subject of the principles of social justice is the basic struc-ture of  society,  the  arrangement  of  major  social  institutions  into  one  scheme  of cooperation. We have seen that these principles are to govern the assignment of  rights  and  duties  in  these  institutions  and  they  are  to  determine  the appropriate  distribution  of  the  benefits  and  burdens  of  social  life.  The principles of justice for institutions must not be confused with the principles which  apply  to  individuals  and  their  actions  in  particu-lar  circumstances. These  two  kinds  of  principles  apply  to  different  subjects  and  must  be discussed separately. 8
Tetapi  untuk  menentukan  sebuah  aturan  dalam  institusi  sosial  agar cerciptanya  keadilan,  syarat  pertama  harus  terpenuhi.  Dalam  hal  ini  pihak-pihak yang harus tahu akan hal kontrak sebuah aturan tersebut. Agar bisa dikatakan adil,
7 Ibid, hlm 39-40
8 Jhon Rawls, Theory Of Justice ……hlm 47
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
misalkan  dalam  hal  ini  organsiasi  pekerja/pekerja  dan  pengusaha  dibertihahukan atau dipublikasikan oleh pemerintah mengenai akan prosedur dan proses pembutan aturan upah misaklan, yang nantinya akan mengikat keduanya. Begini kata Rawls:
In saying that an institution, and therefore the basic structure of society, is a public system of rules, I mean then that everyone engaged in it knows what he would know if these rules and his participation in the activity they define were the result of an agreement. A person taking part in an institution knows what the rules demand of him and of the others. He also knows that the others know this and that they know that he knows this, and so on. 9
Jhon  Rawls  membuat  dua  garis  besar  keadilan  merupakan  solusi  bagi problem  utama  keadilan. Pertama ,  adalah  prinsip  kebebasan  yang  sama  sebesar- besarnya ( principle of greatest equal liberty ). Prinsip ini mencakup: 1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam  pemilihan).  2.  Kebebasan  berbicara  (termasuk  kebebasan  pers). 3.Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).            4.Kebebasan menjadi diri sendiri (person).5.Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan ( the difference principle ) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan  ( the prinsiple of fair equality  of  opprtunity ).  Inti  prinsip  pertama  adalah  bahwa  perbedaan  sosial  dan ekonomis  harus  diatur  agar  memberikan  manfaat  yang  paling  besar  bagi  mereka yang  paling  kurang  beruntung.  Istilah  perbedaan  sosio-ekonomis  dalam  prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur  pokok  kesejahteraan,  pendapatan  dan  otoritas.  Sedang  istilah  yang  paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang  mempunyai  peluang  untuk  mencapai  prospek  kesejahteraan,  pendapatan dan otoritas. 10
Rawls  sebenarnya  sedang  menekankan  upaya  untuk  merumuskan  prinsip- prinsip  yang  mengatur  distribusi  hak  dan  kewajiban  di  antara  segenap  anggota suatu  masyarakat.  Penekanan  terhadap  masalah  hak  dan  kewajiban,  yang
9 Jhon Rawls, Theory Of Justice ……hlm 48
10 Damanhuri  Fattah,  Teori  Keadilan  Menurut  Jhon  Rawls,  Jurnal  TAPIs  Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm 35
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
didasarkan  pada  suatu  konsep  keadilan  bagi  suatu  kerja  sama  sosial,  menunjukan bahwa  teori  keadilan  Rawls  memusatkan  perhatian  pada  bagaimana mendistribusikan  hak  dan  kewajiban  secara  seimbang  di  dalam  masyarakat sehingga  setiap  orang  berpeluang  memperoleh  manfaat  darinya  dan  secara  nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban  yang  berimbang  tersebut,  Rawls  juga  menekankan  pentingnya kesepakatan yang fair di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial. 11
Mengenai prinsip-prinsip keadilan untuk individu, Jhon Rawls menekankan prinsip fairness adalah  hak,  dalam  karya  monumentalnya A  Theory  of  Justice , konsepsi  keadilan  berdasarkan  berdasarkan  tiga  prinsip  utama  yakni: liberty (kebebasan), equality (kesamaan)  dan rewards (ganjaran).  Prinsip  kebebasan mengacu  kepada  kebebasan  yang  bersifat  merata  ( equal  liberty )  di  mana  prinsip hak  dan  kewajiban  menjadi  dasar  utama  bagi  kebebasan.  Prinsip  kesamaan ( equality ), bukan berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksamaan dalam masyarakat  (misal  kaya-miskin,  atasan  bawahan,  dsb),  melainkan  bahwa  Rawls menerima  ketidaksamaan  sosial  dan  ekonomis  dengan  dua  syarat:  ketidaksamaan itu  diperoleh  demi  keuntungan  pihak  yang  paling  lemah  dalam  masyarakat  ( the difference  principle )  dan  merupakan  hasil  dari  kompetisi  terbuka  dan  fair  ( fair equality  of  opportunity )  atas  posisi-posisi  dan  jabatan-jabatan  yang  ada  dalam masyarakat. 12
Menurut  Rawls,  ketidaksamaan  dalam  beberapa  hal  harus  dapat  diterima, seperti  perbedaan  terhadap  perolehan  keuntungan  dalam  hubungan  atasan- bawahan,  di  mana  prinsip  ganjaran  (rewards)  menjadi  acuan  dalam  melihat hubungan  ini.  Bagi  Rawls  selama  setiap  individu  dapat  memperoleh  keuntungan melalui  cara  yang  fair,  maka  pada  level  ini  prinsip  keadilan  telah  berjalan sebagaimana  mestinya.  Dengan  kata  lain  hal  prinsipil  yang  paling  masuk  akal dalam  konsep  keadilan  adalah:  keadilan  sebagai  tujuan  dari  pencapaian
11 Iqbal  Hasanuddin, Keadilan  Sosial:  Telaah  atas  Filsafat  Politik  John  Rawls, Jurnal REFLEKSI, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, hlm  195
12 Purwanto, Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum di Indonesia: Perjuangan yang tidak mudah diperasionalkan, Fakultas Hukum Univesitas Panca Bhakti Pontianak Hlm 11
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
kesepakatan  bersama  antar  individu  dalam  kondisi  yang  fair.  Terkait  prinsip demokrasi  dapat  berjalan  dengan  baik,  jika  prinsip  pencapaian  keadilan  yang  fair telah  berjalan  dengan  baik.  Proyek  pemikiran  Rawls  dalam  konspesinya  tentang liberalisme  adalah  mencari  titik  temu  antara  kebebasan  ( liberty )  dan  kesamaan ( equality ). Namun prinsip kebebasan sebagai prinsip utama tidak boleh dikalahkan oleh prinsip kesamaan. 13
Orang  bisa  menganggap  keadilan  sebagai    fairness    dan  hak  sebagai  fairness sebagai    penyedia  definisi  atau  penjabaran  dari  konsep-konsep  keadilan  dan  hak. Rawls beralih pada salah satu prinsip yang diterapkan pada individu yaitu prinsip fairness. Seseorang tidak akan mendapatkan suatu kerja kooperatif orang lain tanpa melakukan perannya. Jadi jika tatanan ini adil, setiap orang menerima bagian yang fair  ketika  semua  melakukan  bagian  peranannya.  Kebutuhan  yang  didefinisikan oleh  prinsip    fairness    adalah  kewajiban.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa prinsip    fairness    punya  dua  bagian,    pertama    yang  menyatakan  bahwa  institusi- institusi  atau  praktik-praktik  harus    adil,    kedua    adalah  bagian  yang menggolongkan tindakan sukarela yang dibutuhkan. 14

## 2. Kesmpulan Dasar Teori Keadilan
Penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai justice as fairness , diantaranya Justis as fairness punya prinsip tiga. Prinsip Persamaan atau equil liberty, semua orang harus punya kebebasan yang setara atau hak yang sama dari yang paling luas dan ini berlaku untuk semua orang.  Kedua, equil opportunity , adalah  kesempatan yang  sama.  Ketiga, equil  distrubtif ,  harus  mendapatkan  keuntungan  yang  sama sesuai levelnya sama, kesempatan, kekayaan, harus terbagi rata untuk semua orang. Ini  harus  juga  dilihat  dalam  hal  kapasitas  masing-masing  antar  individu,  sampai kapasitan  dan  kualitas  pada    level  yang  paling  rendah  atau  kurang  dinutngkan. Maka  secara  otomatis  yang  level  yang  diatasnya  sudah  terpenuhi.  Kemudian,
Prinsip equality  liberty ada  lima  bagian. Yakni, bebas  berpolitik,  bebas
13 Ibidi,  hlm 12
14 Prinsip  Keadilan  dalam  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  Outsourching  Menurut  Teori  Keadilan  Jhon  Rawls ,  Skripsi,  UIN Walisongo, 2017, hlm 34
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
berpendapat,  kebebasan  personal,  yakni  menentukan  nasib  sendiri,  kebebasan memiliki kekayaan,  kebebasan dari kesewenang-wenang/aman.
Prinisip  Perbedaan, inilah  yang  dimaksud  adil  itu  tidak  perlu  sama.  Boleh tidak  sama  tapi  menguntungkan  semua,  contoh  ada  perusahaan  punya  lima pekerjaan.  Satu  pekerja  punya  pekerjaan  rumit  dan  pekerja  inilah  yang  paling tinggi gajihnya. Secara sekilas, ini membeda-bedakan, namun pada akhirnya akan menguntungkan  ke  semua  pekerja  lainnya.  Kelihatannya  tidak  adil,  tapi  akhirnya akan  adil  semua,  dengan  argument  bahwa  yang  memiliki  keahlian  khusus  akan menguntungkan  perusahaan  yang  lebih  besar,  dapat  imbasnya  produksi  naik, sehingga gaji pekerja yang lainpun akan naik juga. Dengan tahapan seperti itu hal ini  akan  sampai  pada Lexical  Order ,  cara  menjalankannya  sesuai  urutan,  liberty, opportunity, distributive.
3. Relevansi  Keadilan  Jhon  Rawls  Terhadap  Perbedaan  dan  Persamaan Perlindungan Upah Minimum  Mesir dengan Indonesia
a. Persamaan
Mengenai perlindungan pengupahan, penulis hanya akan membatasi untuk menganalisa  satu  poin  saja  tentang”    upah  minimum”disini  akan  memperjelas perbedaan  ketentuan  upah  minimum    di  Mesir  dan  di  Indonesia.  Karena  upah minimum yang berkaitan dengan pemangku kebijakan yang sangat vital.
Fungsi  dan  peran  negara  adalah  mendorong  tercapainya  keadilan  sosial  di bidang ketenagakerjaan, khususnya upah layak. Sekalipun kemudian, hubungan kerja  diawali  dengan  adanya  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha, memiliki  unsur  perintah,  upah,  dan  pekerjaan.  Upah  menjadi  salahsatu  unsure mutlak dalam hubungan kerja, menjadi tanda bahwa pekerja memiliki hak atas imbalan kerjanya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 15
Kebijakan pemerintah untuk intervensi ke dalam persaolan ketenagakerjaan merupakan langkah diniliai sangat tepat untuk membuat kebijakan dan peraturan yang adil, seimbang, dan pihak pekerja terlindungi. Dengan cara inilah hukum di bidang ketenagakerjaan dinilai akan menjadi adil. 16
15 Setyo  Pamungkas, Diskresi  dalam  Penetapan  Upah  Minimum  Oleh  Gubernur , 2016, Jurnal Refleksi Hukum, hlm 63
16 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hbungan  Kerja , Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm 42
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Dalam  Labor  Law  No.  12/2003  juga  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  sama-sama  telah  melakukan  upaha  dalam menentukan pengaturan  mengupayakan terciptanya keadilan  ekonomi.  Supaya tiap-tiap  individu  akan    mendapatkan  haknya.    Menurut  Rawls    kesepakatan yang fair adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana  kesepakatan  yang  fair  itu  bisa  didapatkan.    Rawls  memandang bahwa kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak  memihak.  Hanya  dengan  suatu  prosedur  yang  tidak  memihak,  prinsip- prinsip  keadilan  bisa  dianggap  fair.  Karenanya,  bagi  Rawls,  keadilan  sebagai fairness    adalah  “keadilan  prosedural  murni.    Dalam  hal  ini,  apa  yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang fair (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula. 17
Baik  di  Mesir  maupun  di  Indonesia  sudah  melakukan  langkah  yang  tepat dalam  menentukan  upah  minimum,  yakni  adanya  unsure  pekerja,  pengusaha, dan  pemerintah  dalam  menentukan  upah  minimum.  Artinya  secara  struktur pihak-pihak yang berkepentingan semuanya sudah mengetahui, meskipun pada faktanya masih saja ada tarik ulur kepentingan. Tetapi secara procedural sudah dikatan  adil.    Berdasarkan  teori  keadilan  Jhon    Rawls,  syarat  keadilan  harus mulai di awali dengan prosedur yang adil pula. Berkaitan dengan upah, konteks persamaan menentukan pengupahan  model tripartite yakni ada perwakilan dari pemerintah,  pengusaha,  dan  pekerja.  Secara  prosedur  baik  Labor  Law  No. 12/2003 dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah mendekati syarat keadilan  yang  diinginkan  Jhon  Rawls.  Hal  ini  sangat  dekat  dengan  syarat keadilan jika model tripartite dalam menentukan upah minimum dilaksanakan.
Seperti gagasan Jhon Rawls, mengenai syarat keadilan, pertama yang harus diperhatikan  adalah  dasar  struktur  masyarakatnya.  Yakni,  ketika  keadilan berharap  diwujudkan  aturan,  undang-undang,  dan  kebijakannya  harus  adil terlebih dahulu, Keadilan jangan dilihat dari kasus-kasus, meliankan yang harus dirubah dari aturannya.  Dalam konteks ini kebijakan atua peraturan penetapan
17 Iqbal  Hasanuddin, Keadilan  Sosial:  Telaah  atas  Filsafat  Politik  John  Rawls , (2018) REFLEKSI 2, 195 .
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
upah minimum sudah harus adil mulai dari proses dan prosedurnya. Pentingnya dasar struktur masyarakat harus adil, Jhon Rawls menyatakan bahwa:
The primary subject of the principles of social justice is the basic struc-ture of society, the arrangement of major social institutions into one scheme of cooperation.  We  have  seen  that  these  principles  are  to  govern  the assignment  of  rights  and  duties  in  these  institutions  and  they  are  to determine the appropriate distribution of the benefits and burdens of social life. The principles of justice for institutions must not be confused with the principles  which  apply  to  individuals  and  their  actions  in  particu-lar circumstances.  These  two  kinds  of  principles  apply  to  different  sub-jects and must be discussed separately. Now by an institution I shall understand a public system of rules which defines offices and positions with their rights and duties, powers and immunities, and the like. 18
Berdasarkan    Teori  Keadilan  Jhon    Rawls ,  tentang justice  as  fairness , kuncinya  adalah  mensetarakan.    Ada  yang  lebih  mendekati  keadilan  Jhon  Rawls. Baik  Labor  Law  No.  12/2003  maupun  undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  di    Indonesia.  Sama-sama  menganut  sisitem  tripartite dalam  merumuskan  upah,  adanya  unsur  pemerintah,  pengusaha,  dan  pekerja. Pemerintah  disini  sangat  berperan  penting    dalam    menyeimbangan  dan kepentingan  pengusaha  dan  kepentingan  pekerja.  Adapun  mana  yang  lebih mendekati keadilan  dalam menerapkan asas non-diskriminasi tentang pengupahan. Dengan  adanya  sistem  tripartite  pemerintah  Mesir  dan  Indonesia  sudah  berusaha untuk mengembalikan ke posisi asli ( original position ) sebagai syarat keadilan.
b. Perbedaan
Kebijakan  penetapan  peraturan  upah  minimum  dalam  kerangka  penetapan upah  dewasa  ini  masih  menemui  banyak  kendala  sebagai  akibat  belum terwujudnya  satu    kesaragaman    upah,  baik  secara  regional/wilayah  provinsi  atau kabupaten/kota,  dan  sektor  wilayah  provinsi  atau  kabupaten/kota,  maupun  secara nasional. 19
18 Jhon Rawls, Theory of Justice………….., hlm 47
19 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , (Sinar Grafika, 2009) 142.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Dalam  menetapkan  upah  minimum  ini  masih  terjadi  perbedaan-perbedaan yang  didasarkan  pada  tingkat    kemampuan,  sifat,  dan  jenis  pekerjaan  di  masing- masing perusahaan yang kondisinya brebeda-beda, masing-masing wilayah/daerah tidak  sama.  Oleh  karena  itu,  upah  minimum  ditetapkan  berdasarkan  wilayah provinsi  atau  kabupaten/kota  dan  sektor  pada  wilayah  provinsi  atau kabupaten/kota.  Kebijakan  ini  dianggap  selangkah  lebih  maju  dari  sebelumnya yang  ditetapkan  berdasarkan  subsektoral,  sektoral,  subregional,  dan  regional. Perbedaan  upah  minimum  yang  tidak  sama-rata  dan  sama  rasa,  menjadi  problem tersendiri di Indonesia sebagai berikut:
Pasal  89  Undang-undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenegakerjaan menyatakan  bawha  (1)  Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau  kabupaten/kota;  b.upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada  wilayah  provinsi atau  kabupaten/kota;  (2) Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diarahkan  kepada  pencapaian  kebutuhan  hidup  layak  (3) Upah  minimum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  Gubernur  dengan memperhatikan  rekomendasi  dari  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan/atau Bupati/Walikota. (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup  layak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  Keputusan Menteri.
Sedangkan  di  Mesir  menetapkan  upah  minimum  sebagaimana  Article  34 Labor Law No. 12/2003 kelebihannya menekankan  pada aspek sebagai berikut:
ﯾﻨ ﺸ ﺄ ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ ﻗ ﻮ ﻣ ﻲ ﻟ ﻸ ﺟ ﻮ ر ﺑ ﺮ ﺋﺎ ﺳ ﺔ و ز ﯾ ﺮ ا ﻟﺘ ﺨ ﻄ ﯿ ﻂ ﯾ ﺨ ﺘ ﺺ ﺑ ﻮ ﺿ ﻊ ا ﻟ ﺤ ﺪ ا ﻷ د ﻧ ﻰ ﻟ ﻸ ﺟ ﻮ ر ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﻮ ى اﻟ ﻘ ﻮ ﻣ ﻲ ﺑ ﻤ ﺮ ا ﻋ ﺎة ﻧﻔ ﻘﺎ ت اﻟ ﻤ ﻌ ﯿ ﺸ ﺔ و ﺑﺈ ﯾ ﺠ ﺎ د اﻟ ﻮ ﺳ ﺎﺋ ﻞ و اﻟ ﺘ ﺪا ﺑﯿ ﺮ اﻟ ﺘ ﻰ ﺗ ﻜ ﻔ ﻞ ﺗ ﺤ ﻘﯿ ﻖ اﻟ ﺘ ﻮ ا ز ن ﺑﯿ ﻦ ا ﻷ ﺟ ﻮ ر و ا ﻷ ﺳ ﻌ ﺎ ر . ﻛ ﻤ ﺎ ﯾ ﺨ ﺘ ﺺ ا ﻟ ﻤ ﺠ ﻠ ﺲ ﺑ ﻮ ﺿ ﻊ ا ﻟ ﺤ ﺪ ا ﻷ د ﻧ ﻰ ﻟ ﻠ ﻌ ﻼ و ة اﻟ ﺴ ﻨ ﻮ ﯾ ﺔ ا ﻟﺪ و ر ﯾ ﺔ ﺑ ﻤ ﺎ ﻻ ﯾ ﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ٧ % ﻣ ﻦ ا ﻷ ﺟ ﺮ ا ﻷ ﺳ ﺎ ﺳ ﻲ ا ﻟﺬ ي ﺗ ﺤ ﺴ ﺐ ﻋ ﻠ ﻰ أ ﺳ ﺎ ﺳ ﮫ ا ﺷ ﺘ ﺮ ا ﻛ ﺎ ت ا ﻟﺘ ﺄ ﻣ ﯿﻨ ﺎ ت ا ﻻ ﺟ ﺘ ﻤ ﺎ ﻋ ﯿ ﺔ
Pasal 34
“Dewan Nasional untuk Upah akan dibentuk di bawah kepemimpinan Menteri Perencanaan, dengan pandangan untuk menetapkan upah minimum di tingkat nasional,  dengan  mempertimbangkan  biaya  hidup  dan  menemukan  cara  dan langkah-langkah  untuk  memastikan  keseimbangan  antara  upah  dan  harga.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Dewan juga harus menetapkan bonus berkala tahunan minimum tidak kurang dari 7% dari upah dasar yang dihitung oleh kontribusi asuransi sosial.”
Seperti  yang  sudah  dijelaskan,  relevansi  Keadilan  Jhon  Rawls terhadap  Labor  Law  No.  12/2003  mengedepankan  hak-hak  individu. Indonesia  mendapat    tantangan  serius  dalam  menerapkan  kebijakan  upah minimum. Ada dua point penting mengenai perbedaan dalam kebijakan upah minimum,  pertama  di  Indonesia  sebagaimana  Pasal    88  menerapkan  upah minimum  atas  dasar  kebutuhan  hidup  layak  dan  dengan  memperhatikan produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Serta  di  Indonesia    Jelas  di Indonesia  lebih  mementingkan  pertumbuhan  ekonomi  secara  luas,  tidak melihat pekerja-pekerja individu.
Kelebihan  di  Mesir  skala  upah  ditentukan  dalam  tingkat  Nasional, sehingga ekonomi bisa merata dan ini lebih mendekati menerapkan asas-non diskriminasi  dalam  pengupahan.  Karean  tidak  membeda-bedakan  suatu wilayah  asal  si  pekerja.  Kekurangan  di  Mesir  dalam  menentukan  skala  upah skala Nasional, pemerintah Mesir akan kesulitan jika dipusatkan dalam skala Nasional  kurang  terjangkau    pemahaman  mengenai  kondisi  sosial  politik masing-masing.  Sedangkan  Kekurangan  di  Indonesia, Pasal  89  Undang- undang No 13 Tahun 2003 20
Pertama, menentukan  skala  upah  minimum  berdasarkan  wilayah provoni, kabupaten, atau kota. Ini yang menjadi perbedaan upah tenagakerja di daerah satu dengan dan daerah lain. Akan selalu terjadi ketimpangan hidup, dan menjadi permasalahan antar daerah ketidakmerataan ekonomi.
Kedua, sangat  rentan  terjadi  perselingkuhan  kepentingan  antara pengusaha  dan  pemerintah,  dan  akan  terjadi  korupsi  di  Indonesia  disinyalir terjadi  di  semua  bidang  dan  sektor  pembangunan  apalagi  setelag ditetapkannya pelaksana otonomi daerah, berdasarkan undang-undang Nomor 22  Tahun  1999  tententang  Pemerintah  Daerah  yang  diperbaharui  dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan 23 Tahun 2004, dan No 1 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, akan berpotensi korupsi terjadi di  tingkat- tingkat daerah , tidak hanya terjadi di pusat.
20 Lihat, Pasal 89 Undang-undang No 13 Tahun 2003.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Ketiga, menunjukan masih adanya pelanggaran terhadap diskriminasi daerah  yang  miskin,  akan  sangat  tidak  adil  jika  dua  wilayah  tetangga kabupaten dengan alasan Kota A UMK sebesar dua juta rupiah, sedangkan di Kota B sebesar 3 Juta rupiah, hanya kerana terhalang sungai pembatas Kota antara  Kota  B  dan  Kota  A,  padahal  dalam  kedua  kota  tersebut  perusahaan sama, jam kerja sama, jenis pekerjaan sama, tetapi tidak sama dalam hal upah.
Keempat ,  Kerap  mengakibatkan  dan  sering  kali  bersinggungan munculnya oligarki-oligarki di level lokal. Salah satu side efek desentralisiasi, pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi kebijakan lokal.
Namun kelebihan di Indonesia, kelebihannya saat ini secara struktur adanya  hubungan  pusat  daerah,  pemerintah  kabupaten  atau  kota  lebih  dekat dan  lebih  mengetahui  kondisi  ekonomi  wilayah  masing-masing.  Dan sebaliknya  di  Negara  Mesir  tidak  melihat  kompleksitas  eknomi  di  daerah masing-masing.  Dan  tidak  bisa  membantu  daerah-daerahnya  untuk mensejahtrakan untuk pemerintah pusat.
Berdasarkan Keadilan Jhon  Rawls  berangkat dari keyakinan yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokonya adalah: 21
a) Keadilan  merupakan  keutamaan  utama  institusi  sosial,  seperti  kebenaran pada  sistem  berpikir    seseorang.  Hukum  atau  institusi-institusi  betapapun bagus  dan  efisiensinya  apabila  tidak  adil  haruslah  diperbaiki  atau  dihapus Benar dan adil adalah hal yang tidak dapat dikompromikan.
b) Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh  dilanggar  sekalipun  atas  nama  kepentingan    umum.  Keadilan  tidak membenarkan  dikorbankannya  kepentingan  seseorang  atau  sekelompok orang demi kepentingan orang lain.
c) Dalam  masyarakat  berkeadilan,  kemerdekaan  dengan  sendirinya  terjamin; hak-hak  yang  dijamin  oleh  keadilan  tidak  bisa  dijadikan  menjadikan kepentingan politik atau hitungan-hitungan kepentingan umum.
21 Prinsip  Keadilan  dalam  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  Outsourching  Menurut  Teori  Keadilan  Jhon  Rawls,  Skripsi,  UIN Walisongo, 2017, hlm 30.  Lihat, Bur Rasuanto,  Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern, 40
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Berkaitan    dengan    perlindungan  pengupahan  di  Mesir,  khususnya upah  minimum  sebagai  upah  pokok  bulanan.    Meskipun  di  Mesir  masih  ada tantangan dan problem pengupahan. Namun di Mesir terlihat  lebih fair dalam menetapkan  upah  minimum.  Pertama,  skala  yang  digunakan  adalah  sekala nasional,  jadi  upah  disetiap  daerah  secara  merata.  Kedua,  upah  minimum ditetapkan  atas  dasar  mempertimbangkan  biaya  hidup  serta  menyeimbangkan antara  upah  dan    harga.    Sebenarnya  ini  yang  di  Inodnesia  menjadi  problem berkepnajngan, kesenjangan ekonomi antar daerah.
Pertama , equal  liberty, yakni  di  Mesir  dan  Indonesia    sudah menunjukan  sikapnya  dalam  prinsip  non  diskriminasi.    Semua  orang  harus punya kebebasan yang setara atau hak yang sama dari yang paling luas, untuk semua orang. Kedua , Equal opportunity bahwa di Mesir dan Indonesia prinsiip ini bisa dilihat dalam macam-macam kontrak seperti identitas,  jenis pekerjaan, dan  sebagainya. Ketiga , equal  distirubtif ,hal  ini  peran  tripartite  sangat dibuthkan  untuk  menentukan  upah  minimum    harus  mendapatkan  keuntungan bagi  seluruh  warga  negara  dari    yang  sesuai  levelnya  sama,  kesempatan, kekayaan, harus terbagi rata pada apasitasnya masing-masing, sampai pada level yang paling rendah. Maka otomatis yang diatasnya sudah terpenuhi, dengan ini upah  minimum  ditentukan  dalam  tingkat  nasional.  equil  distributive  lah  yang lebih  terjadi  di  Indonesia.    Sehingga  di  Negara  Mesir  mendekati  pada  Lexical Order, cara menjalankannya sesuai urutan, liberty, opportunity, distributive .
Dalam  hal  ini  perbedaan  dalam  menerapkan  asas  non  diskriminasi, misalnya    kebijakan  upah  minimum,  di  Indonesia  hanya  ditentukan  wilayah kabupaten  atau  kota  sedangkan  di  Mesir  dintetukannya    upah    minimum berdasarkan  tingkat nasional dan berlaku  seluruh  daerah. Di Indonesia lebih mengorbankan  hak-hak  individu,  atau  wilayah-wilayah  kecil  yang  tingkat ekonominya  rendah,  maka  upah  rendah  pula.  Jadi  hak  adalah  hak  bagi  setiap individu tidak boleh ada yang dikorbankan demi kepentingan public, dalam hal ini dalam kepentingan ekonomi pembangunan nasional.
Padahal menurut Jhon Rawls mengenai justice as fairness , menyatakan orang  bisa  menganggap  keadilan  sebagai    fairness    dan  hak  sebagai  fairness sebagai  penyedia definisi atau penjabaran dari konsep-konsep keadilan dan hak.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Rawls  beralih  pada  salah  satu  prinsip  yang  diterapkan  pada  individu  yaitu prinsip  fairness.  Seseorang  tidak  akan    mendapatkan  suatu      kerja  kooperatif orang    lain  tanpa  melakukan  perannya.  Jadi  jika  tatanan  ini  adil,  setiap  orang menerima  bagian  yang    fair  ketika  semua  melakukan  bagian  peranannya. Kebutuhan yang didefinisikan oleh prinsip  fairness  adalah kewajiban. Namun, penting untuk dicatat bahwa prinsip  fairness  punya dua bagian,  pertama  yang menyatakan  bahwa  institusi-institusi  atau  praktik-praktik  harus    adil,    kedua adalah  bagian  yang  menggolongkan  tindakan  sukarela  yang  dibutuhkan. 22 Ini bisa disebut adil ketika dalam kehidupan sosial menggunakan dalam berkontrak.
Melihat pernyataan Jhon Rawls dalam mengani asas-non diskriminasi, pemikiran  Jhon  Rawls  lebih  dekat  dengan  apa  yang  diterapkan  di  Mesir mengenai  upah  minimum.  Sehingga  upah  minimum  yang  ditentukan  di  Mesir akan  lebih  terdistribusi  secara  luas,  terpenuhi  hak-hak  mereka  setiap  wilayah dengan upah yang sama dan merata.
Seperti apa yang dikatan Rawls:
The  main  problem  of  distributive  justice  is  the  choice  of  a  social  system. The principles of justice apply to the basic structure and regulate how its major institutions  are  combined  into  one  scheme.  Now,  as  we  have  seen,  the  idea  of justice  as  fairness  is  to  use  the  notion  of  pure  procedural  justice  to  handle  the contingencies of particular situations. The social system is to be designed so that the resulting distribution is just however things turn out. To achieve this end it is necessary  to  set  the  social  and  economic  process  within  the  surroundings  of suitable political and legal institutions. Without an appropriate scheme of these background institu-tions the outcome of the distributive process will not be just. Background  fairness  is  lacking.  I  shall  give  a  brief  description  of  these supporting  institutions  as  they  might  exist  in  a  properly  organized  democratic state  that  allows  private  ownership  of  capital  and  natural  resources.  These arrangements  are  familiar,  but  it  may  be  useful  to  see  how  they  fit  the  two
22 Sedyaningrum, Prinsip  Keadilan  dalam  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan OutsourchingMenurut Teori Keadilan Jhon Rawls , (Skripsi UIN Walisongo 2017) 34.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
principles  of  justice.  Modifications  for  the  case  of  a  socialist  regime  will  be considered briefly later. 23
Kemudian Rawls menyatakan bahwa:
The social minimum is the responsibility of the transfer branch. Later on  I  shall  consider  at  what  level  the  minimum  should  be  set;  but  for  the moment  a  few  general  remarks  will  suffice.  The  essential  idea  is  that  the workings  of  this  branch  take  needs  into  account  and  assign  them  an appropriate  weight  with  respect  to  other  claims.  A  competitive  price  system gives no consideration to needs and therefore it cannot be the sole device of distribution. There must be a division of labor between the parts of the social system  in  answering  to  the  common  sense  precepts  of  justice.  Different institutions  meet  different  claims.  Competitive  mar-kets  properly  regulated secure free choice of occupation and lead to an efficient use of resources and allocation  of  commodities  to  households.  They  set  a  weight  on  the conventional  precepts  associated  with  wages  and  earnings,  whereas  the transfer branch guarantees a certain level of well-being and honors the claims of need. Eventually I will discuss these common sense precepts and how they arise within the context of various institutions. The relevant point here is that certain precepts tend to be associated with specific institutions. It is left to the background system as a whole to determine how these precepts are balanced. Since the princi-ples of justice regulate the whole structure, they also regulate the balance of precepts. In general, then, this balance will vary in accordance with the underlying political conception. 24
Harus  ada  pembagian  kerja  di  antara  bagian  dari  sistem  sosial  dalam menjawab ajaran akal sehat keadilan. Berbagai institusi memenuhi klaim yang berbeda.  Pasar  kompetitif  yang  diatur  dengan  tepat  pilihan  pekerjaan  bebas aman  dan  mengarah  pada  penggunaan  sumber  daya  yang  efisien  dan  alokasi komoditas untuk rumah tangga. Mereka menetapkan aturan konvensional yang terkait  dengan  upah  dan  Upah  memfokuskan  pada  pendapatan,  sedangkan
23 Jhon Rawls, Theory of Justice ….., hlm 242-243
24 Jhon Rawls, Theory of Justice …, hlm 244
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
bagian  dari  pembagian  menjamin  tingkat  kesejahteraan  tertentu  dan menghormati  klaim  kebutuhan.  Akhirnya  saya  akan  membahas  ini  ajaran  akal sehat  dan  bagaimana  mereka  muncul  dalam  konteks  beragam  institusi.  Poin yang  relevan  di  sini  adalah  bahwa  sila  tertentu  cenderung  terkait  dengan institusi  tertentu.  Ini  dibiarkan  ke  sistem  latar  belakang  sebagai  keseluruhan untuk  menentukan  bagaimana  ajaran  ini  seimbang.  Karena  prinsip  keadilan mengatur  seluruh  struktur,  mereka  juga  mengatur  keseimbangan  sila.  Secara umum,  saldo  ini  akan  bervariasi  sesuai  dengan  konsepsi  politik  yang mendasarinya.
Ini juga menegakkan dan menjamin kesetaraan kesempatan di bidang ekonomi  kegiatan  dan  dalam  pilihan  pekerjaan  yang  gratis.  Hal  ini  dicapai dengan  menetapkan  perilaku  perusahaan  dan  asosiasi  swasta  dan  dengan mencegahnya  penetapan  batasan  monopolistik  dan  hambatan  pada  posisi  yang lebih diinginkan. Akhirnya, pemerintah menjamin minimum sosial baik dengan tunjangan  keluarga  dan  pembayaran  khusus  untuk  sakit  dan  pekerjaan,  atau lebih  sistematis  dengan  perangkat  seperti  penghasilan  bertingkat  suplemen (yang disebut pajak penghasilan negatif.
Di  bidang  ekonomi,  variabel  desentralisasi  belum  menunjukkan pengaruhnya  secara  langsung,  baik  dilihat  dari  variabel  desentralisasi  fiskal, desentralisasi  fungsional  maupun  desentralisasi  personnel.  Hal  ini  terlihat  dari tidak  adanya  koefisien  dari  variabel  desentralisasi  yang  signifikan mempengaruhi variabel ekonomi wilayah yang diwakili oleh variabel PDRB per kapita. 25
Mengenai  kebijakan  upah  minimum  dalam  persoalan  sentralisasi  di Mesir, dan desentralisasi di Indonesia dalam pandangan Keadilan Jhon Rawls , hal  ini  tentu  sangat  berkaitan  dengan    perbedaan  dalam  menerapkan  asas  non diskriminasi  bisa  dilihat  dalam    perbedaan    mengenai    kebijakan  dalam menentapkan  upah  minimum.  Di  Indonesia    dalam  pasal  5  dan  6    UU  No  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mengenai  prinsip  non  diskriminiasi
25 Krismiyati  Tasrin  dan  Putri  Wulandari, Kajian  Pengaruh  Kebijakan Desentralisasi  Pada  Peningkatan  Kesejahtraan  Masyarakat  (  Studi  Kasus:  Kab/Kota  di Provinsi  Jawa  Barat) ,  Jurnal  Analisa,  Sumedang:  Pusat  Kajian  dan  pendidikan  dan pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara,  hllm 250
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
cenderung  terbatas  pada  kelamin  saja.  Serta  perintahnya  perusahaanlah  yang harus  berbuat  adul  tidak  boleh  berbuat  diskriminasi  terhadap  laki-laki  dan perempuan karena berbeda atas kelaminnya.

## C. KESIMPULAN
Penetapan  upah  minimum  oleh  pemerintah  merupakan  bentuk  intervensi pemerintah  dalam  hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha. Pemerintah  sebagai  pejabat  andminsitrasi  negara  dalam  menentapkan  upah minimum,  dalam  mewujudkan  negara  kesejahtraan  (walfare  state)  yang  berupaya mendorong  untuk  menciptakan  keadilan  sosial  dalam  bekerja.  Hal  ini  adil  bagi pekerja  untuk  mendapatkan  upah  layak,  dan  adil  bagi  pengusaha  untuk mendapatkan kelangsungan kegiatan usaha.
Persamaan , dalam kebijakan upah minimum kedua negara tersebut baik di Mesir  maupun  di  Indonesia  sama-sama  menggunakan  sistem  tripartite,  artinya kedua negara tersebut menunjukan pemerintah sebagai juru damai dan menentukan kebijakan  yang  adil.  Kebijakan  tripartite  relevan  dengan  gagasan  Jhon  Rawls tentang  salah  satu  sayart  keaduilan  harus  mulai  berangkat  dari basic  structure  of society atau  struktur  masyarakat  yang  mendasar  melalui  institusi  sosial  yang berwenang (pemerintah).
Perbedaan ,  dalam  kedua  negara  tersebut  dalam  menetapkan  upah minimum  berbeda  dalam  hal  di  Negara  Mesir  menggunakan  sistem  sentralisasi, yakni pemerintah menentapkan upah minimum pada tingkat nasional dan berlaku bagi  seluruh  pekerja  dan  perusahaan  negara  Mesir.  Sedangkan  di  Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, mengakibatkan upah minimum antar kota dan kabupaten  berbeda-beda  penyebab  inilah  yang  dianggap  menimbulkan permasalahan.  Dalam  pandangan  Jhon  Rawls,  tentang  equality  distributive.  Dan Mesir lebih mendekati apa yang digagas oleh Rawls mengenai equality distributive, dalam memenuhi hak-hak individu.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1 (2019) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asyhadie . Zaeni. 2013. Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hbungan Kerja , Jakarta: Raja Grafindo.
Edwards . Kyle.  2012. Labor  and  Employment  Law:  A  Career  Guide ,  Bernard  Koteen Office of  Public Interest Advising Harvard Law School Cambridge
Kurnia  .Titon.  Slamet,  2016. Sistem  Hukum  Indonesia:  Sebuah  Pemahaman  Awal , Penerbit CV Mandar Maju Bekerjasama dengan FH UKSW, Bandung.
Rawls.Jhon.  1971. A  Theory  Of  Justice ,  Revised  Edition,  United  States  of  America: Harvard University Press, Cambridge massachusetts.
Sutedi . Adrian, 2009. Hukum Perburuhan . Sinar Grafika

## Jurnal
Damanhuri. Fattah.2013. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember.
Iqbal. Hasanuddin. Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, Universitas Bina Nusantara
Purwanto, Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum di Indonesia:
Perjuangan yang tidak mudah diperasionalkan, Fakultas Hukum Univesitas Panca Bhakti Pontianak TT.
Sedyaningrum, Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan OutsourchingMenurut Teori Keadilan Jhon Rawls , (Skripsi UIN Walisongo 2017)
Setyo. Pamungkas. 2016. Diskresi dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur . Jurnal Refleksi Hukum
Tasrin. Dkk. 2012. Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Pada Peningkatan Kesejahtraan Masyarakat ( Studi Kasus: Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat) , Jurnal Analisa, Sumedang: Pusat Kajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, 29 Agustus
Yetniwati, Pengaturan . 2017. Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan , Mimbar Hukum, Vol 29, No 1.

## Undang-Undang
Egyptian Labor Low No 12 years 2003
Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan