## Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi

## Aldika Yafi Raharjo
Aldikayafi0@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Maraknya  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  investasi  ilegal,  telah banyak  menimbulkan  korban  yang  jumlah  dan  kerugiannya  sangat besar. Salah satunya adalah praktik investasi ilegal yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Pandawa. Pemidanaan terhadap pelaku ternyata tidak memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, oleh karena itu dilakukan penelitian  terkait  “Pengembalian  Kerugian  Korban  Yang  Disebabkan Oleh Investasi Ilegal oleh Koperasi”. Metode penelitian yang digunakan meliputi  tipe  penelitian    yaitu  penelitian  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  serta  studi  kasus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi ilegal merupakan suatu tindak pidana  yang  memenuhi  unsur-unsur  perbuatan  yang  dilarang  yang terdapat  dalam  KUHP,    Undang  Undang  Perbankan,  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  serta  penanggungjawabannya  dalam hal  koperasi  sebagai  pelaku  investasi  ilegal  maka  pengurusnya  yang harus  bertanggungjawab.    Mekanisme  pengembalian  dana  melalui peradilan  pidana  di  indonesia  terdapat  kekosongan  hukum  yang menyebabkan terjadinya kerugian korban tidak kembali seutuhnya atau tidak  kembali  sama  sekali  .berdasarkan  penelitian  ini  dan  pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga negaranya perlu mengatur cara pengembalian kerugian korban demi kepastian hukum dalam suatu negara. Terkait mekanisme pemulihan kerugian  korban oleh karena tidak adanya  ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur  maka  pengaturannya menggunakan: ketentuan Pasal 98 KUHAP  Pasal 14c ayat (1) KUHP Tentang  Pedoman  Pemulihan  Aset  melalui  Pusat  Pemulihan  Aset (PPA), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  Korban;  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kata Kunci : Investasi Ilegal; Pengembalian Dana; Tindak Pidana.

## Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  adalah  upaya  untuk  mengubah  kehidupan  jutaan orang  di  negara  yang  berkembang.  Pembangunan  suatu  negara  tergantung  pada bagaimana  negara  itu  mengelola  sumber  daya  investasinya.  Dengan  semakin

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 6, November 2020
How to cite: Aldika Yafi Raharjo, ‘Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi’ (2020) Vol. 3 No. 6 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 1 September 2020; Diterima 22 September 2020; Diterbitkan 1 November 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i6.22952

## 1958 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
banyak pembangunan, semakin besar kebutuhan masyarakat. Dana yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian meningkat, oleh karena itu  muncul kegiatan menghimpunan dana. menghimpun dana adalah mengumpulkan  dana-dana  dari masyarakat    dan  menampungnya    dalam    bentuk    simpanan,    giro,    tabungan, deposito/  surat berharga  lainnya.
Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penghimpunan dana adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga di bidang jasa keuangan. Metode operasi lembaga keuangan yaitu dengan mengumpulkan dana dari publik dan  disalurkan  untuk  urusan  pendanaan  yang  kemudian  akan  mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase dari proses kegiatan menghimpun dana tersebut.  Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :
1. Lembaga Keuangan Bank.
Institusi  perbankan  adalah  Subsistem  (lembaga  keuangan)  yang  ada  di lembaga  keuangan.  Menurut  hukum  perbankan  saat  ini,  Indonesia  adalah  a menganut  konsep  sistem  perbankan  ganda  (dual  banking  sistem).  Ini  berarti bahwa  selain  operasi  bank  tradisional  Berdasarkan  sistem  bunga  juga  ada bank prinsip syariah.  Bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari publik dalam bentuk simpanan dan mendistribusikan dana kepada publik dalam bentuk  kredit  dan  bentuk  lain  untuk  meningkatkan  kehidupan  banyak  orang. 1
Menurut  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  jo  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) Bank dibagi menjadi tiga kategori, pertama adalah bank sentral yang dikendalikan  oleh  Bank  Indonesia  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  rakyat, kedua adalah Bank komersial yang menyediakan jasa dan transaksi keuangan, dan  yang  lainnya  adalah  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  menerima  deposito dalam bentuk deposito tetap.
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (RajaGrafindo Persada  2002).[2]
2. Lembaga Pembiayaan.
Lembaga  pembiayaan  adalah  entitas  bisnis  yang  terlibat  dalam  kegiatan pembiayaan  Dalam  bentuk  menyediakan  dana  atau  modal  tanpa  menarik  dana Langsung  dari  rakyat 2 .  Peran  lembaga  pembiayaan  adalah  sumber  pendanaan alternatif untuk Pertumbuhan ekonomi nasional. 3
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  (LKBB)  adalah  suatu  badan  usaha  yang yang  melakukan  kegiatan  di  bidang  keuangan,  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat 4 .
Peran dari lembaga keuangan non bank adalah:
1.  Tingkatkan akses ke layanan keuangan;
2.  Mengurangi biaya untuk mendapatkan layanan keuangan;
3.  Meningkatkan  stabilitas  sistem  keuangan  untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. 5
Dalam  lembaga  keuangan  non  bank  terdapat  prinsip-prinsip  yang  harus dipatuhi, yaitu: 6
1.  Jenis  pembiayaan  pengembangan  adalah  untuk  menyediakan  kredit  jangka menengah / panjang dan mengurangi modal perusahaan;
2.  Jenis  investasi  ini  terutama  digunakan  sebagai  perantara  untuk  menerbitkan sekuritas dan jaminan, dan bertanggung jawab untuk penjualan sekuritas;
3.  Jenis  tujuan  lain  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  area tertentu, seperti memberikan pinjaman bank kepada masyarakat berpenghasilan menengah.
2 Siti Ismijati Jenie. Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, (Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM).[1].
3 ibid. [2].
4 Kasmir, Op.Cit. [14]. 5 ibid. [15].
6 ibid. [82].

## 1960 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
Jenis-jenis lembaga keuangan non bank: 7

## a. Pasar modal
Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pasar modal adalah aktifitas yang terkait dengan penawaran dan permintaan efek (surat berharga), yang berasal dari  perusahaan  yang  terdaftar  terkait  dengan  efek  dan  lembaga  profesional yang  terkait  dengan  efek.  Pasar  modal  juga  disebut  bursa  efek.  Di  pasar modal,  komoditas  perdagangan  adalah  surat  berharga. 8 Jenis  sekuritas  yang diperdagangkan di pasar modal atau yang biasa disebut dengan instrumen pasar modal, yaitu saham, obligasi. 9

## b. Ansuransi
Ansuransi    menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2014  Tentang  Perasuransian  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih, di  mana  perusahaan  asuransi  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung  dengan mengumpulkan premi asuransi Untuk memberikan kompensasi atas kerugian pihak  ketiga,  kerusakan  atau  keuntungan  yang  diharapkan  atau  kewajiban hukum karena alasan berikut: tertanggung dapat terluka karena peristiwa yang tidak pasti, atau membayar sesuai dengan kematian atau kehidupan tertanggung. Jumlah asuransi yang dibayarkan oleh pelanggan disebut premi.
c. Pegadaian
Pegadaian  adalah  lembaga  keuangan  yang  menyediakan  pinjaman  kepada pelanggan atas komoditas atau jaminan sekuritas. 10 Menurut Kasmir pegadaian memiliki  ciri-ciri  terdapat  barang  berharga  yang  diamankan,    nilai  jumlah pinjaman  tergantung  pada  nilai  agunan,  barang  gadai  dapat  ditukar.  Tujuan utama  dari  bisnis  pegadaian  adalah  untuk  mengatasi  /  memberikan  bantuan sehingga mereka yang membutuhkan dana dapat dengan cepat mendapatkan
7 Kasmir, Op.Cit .[12].
8 ibid .[12].
9 Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi (Alfabeta 2014).[2].
10 Susilowati, ‘Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang’,
( 2008) 7 Yuridika.[55].
pinjaman dan menghindari riba.
d. Koperasi
Koperasi  menurut  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang Pengkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau  badan  hukum  Koperasi,  dengan  pemisahan  kekayaan  para  anggotanya sebagai  modal  untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
e. Dana Pensiun
Menurut  Undang-Undang  No.  11  tahun  1992  Tentang  Dana  Pensiun,  dana pensiun  adalah  badan  hukum  yang  mengelola  dan  melaksanakan  program imbalan  pensiun  yang  dijanjikan.  Kegiatan  pensiun  mengumpulkan  dana dari kontribusi, dan selama seseorang masih aktif bekerja, kontribusi tersebut dikurangkan  dari  pendapatan  /  gaji  karyawan  setiap  bulan.  Jika  karyawan tidak lagi bekerja (pensiun), kontribusi akan dikembalikan. Tujuan pemberian pensiun  kepada  karyawan  adalah  untuk  memberikan  penghargaan  kepada karyawan yang bekerja di perusahaan, meningkatkan antusiasme mereka, dan meningkatkan  citra  perusahaan  di  mata  publik  dan  pemerintah. 11 Selain  itu, dengan dana pensiun, karyawan yang tidak lagi bekerja masih dapat menikmati hasil yang diperoleh saat bekerja untuk perusahaan. 12 PT Taspen adalah bentuk perusahaan yang mengelola dana pensiun.
Semua bentuk lembaga dalam lembaga keuangan bukan bank ini mempunyai kewenangan  menghimpun  dana  dikarenakan  pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi
1)  Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur
11 ibid .[80].
12 ibid .[81].

## 1962 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
dengan Undang-undang tersendiri.
Dari bunyi undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang menghimpun dana dari masyarakat adalah yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai bank. Berarti kalau bukan bank tidak diperbolehkan kecuali diatur dengan undang- undang tersendiri misalnya koperasi simpan pinjam, dana pensiun dan asuransi. 13
Lembaga-lembaga itu sekalipun diperbolehkan menghimpun dana, namun sifatnya spesifik (tidak secara langsung luas meliputi semua lapisan masyarakat) misalnya dana pensiun menghimpun dana bukan dari masyarakat luas, namun hanya dari anggota/peserta program dana pensiun yang sesuai dengan perundangan-undangan dan  ketentuan  yang  berlaku.  Demikian  pula  asuransi,  perusahaan  asuransi menghimpun dana dengan ketentuan perasuransian yaitu orang yang mengikatkan pada  suatu  perjanjian  pertanggungan  untuk  obyek  tertentu  dan  peserta  asuransi mendapatkan polis asuransi dan membayar premsi yang disepakati. 14 Dan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah adalah suatu koperasi yang kegiatan usahanya  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  para  anggotanya  dengan bunga yang rendah.  Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan lain seperti Bank.  Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu  berupa  simpanan  wajib,  simpanan  pokok,  simpanan  sukarela,  dan  hibah. Sudah  dijelaskan  di  depan  bahwa  menurut  pasal  16    Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan lembaga selain bank boleh menghimpun dana jika diatur oleh peraturan tersendiri. Sementara KSP adalah lembaga koperasi yang diperbolehkan  menghimpun  dana,  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  17  Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
13 O ktaviani  Suendra,  Pertanggungjawaban  Pidana  Koperasi  dalam  Tindak  Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan tanpa Ijin , (2015) 6 Yuridika.[23].
14 ibid. [24].
Dan Pembinaan Perkoperasian yakni menghimpun dana dari para anggota dan atau calon  anggota  Koperasi  dimaksud.  Calon  anggota  sudah  boleh  untuk  dijadikan obyek mengumpulkan dana oleh KSP, tentu si calon anggota itu nantinya setelah memenuhi  kriteria  tertentu  (3  bulan)  harus  diproses  menjadi  anggota  sehingga setelah  menjadi  anggota  KSP  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebagai  anggota koperasi antara lain menghadiri RUPS dan hak-hak untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Itulah azas koperasi yang berazas dari anggota untuk kesejahteraan anggota.  Jangan  sampai  ada  calon  anggota  abadi  yang  hanya  dijadikan  obyek penyimpan dana.
Kegiatan  menghimpun  dana  dari  masyarakat  oleh  siapapun  pada  dasarnya merupakan  kegiatan  yang  perlu  diawasi,  mengingat  dalam  kegiatan  itu  terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. 15 Dengan  kata  lain  masyarakat  yang  menanamkan  dananya  di  lembaga itu menanggung risiko kalau sewaktu-waktu dana tersebut dapat disalahgunakan oleh  lembaga  pengimpunan  tersebut  salah  satu  contohnya  investasi  ilegal  yaitu dimana  lembaga  penghimpun  dana  tersebut  menghimpun  uang  dari  masyarakat dan  biasanya  pengganti  dari  setoran  uang  masyarakat  tersebut  berupa  semacam sertifikat/surat  tanda  penerimaan  sebagai  investor,  depositor  dianggap  sebagai “Investor”. 16 Mereka akan menarik minat korban dengan  imbalan suku bunga yang cukup tinggi dan sering pelaku penghimpun dana masyarakat tersebut berkedok nama-nama yang berkaitan dengan agama bahkan tokoh-tokoh agama sekalipun. Ini menambah-nambah pengkaburan substansi dari istilah penghimpunan dana dari masyarakat  yang  pada  hakekatnya  sangat  berpotensi  merugikan  masyarakat  itu sendiri  karena  berpotensi  uang  hasil  penghimpunan  dana  tersebut  dibawa  kabur atau dikelola dengan sangat tidak hati-hati dan berujung pada kerugian.
Dalam suatu kegiatan penghimpunan dana oleh koperasi simpan pinjam hal yang di inginkan masyarakat yaitu pertama untuk tidak kehilangan uang yang disebabkan oleh investasi ilegal dan yang kedua kerugian korban yang disebabkan oleh tindak
15 ibid. [15]. 16 ibid. [16].

## 1964 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
pidana dapat kembali lagi. Menurut Kepala Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing 17 , masih banyak para korban tidak mendapatkan dana kerugian kembali yang di sebabkan oleh investasi ilegal, dan bagi investor yang mendapatkan dana kerugiannya kembali hanya mendapatkan 10% dari total kerugiannya. Contoh kasus investasi ilegal, kasus Pandawa Grup, Pandawa Grup adalah lembaga keuangan non  bank  yang  bergerak  di  bidang  koperasi  simpan  pinjam,  mereka  menawarkan bunga  10%  jika  menabung  di  koperasi  tersebut  namun  itu  hanyalah  kedok  atas penipuan mereka  yang menggunakan modus skema piramida yang menyebabkan kerugian korban Rp 3,9 triliun dan oleh peradilan niaga dinyatakan pailit tetapi aset harta pelaku disita oleh negara atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Depok. 18
Korban  tidak  mendapatkan  kerugiannya  kembali  dikarenakan  sistem peradilan pidana saat ini lebih mementingkan aspek penghukuman pelaku dan bukan kepentingan korban dan itu dapat dilihat dari bagaimana peran korban dalam suatu persidangan  yaitu  sebagai  figuran  (saksi)  untuk  pemain  utamanya  yaitu  pelaku. Peradilan seharusnya bisa menjadi wadah bagi korban untuk mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana itu kembali seperti yang dijelaskan dalam pasal 7A ayat (1) Undang-undang  No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak atas ganti rugi dari pelaku atas tindak pidana sehingga dapat diartikan bahwa menghukum pelaku saja tidak cukup bagi korban, karena masih ada kerugian korban yang harus dipenuhi.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat peraturan yang mewajibkan pelaku untuk membayar kerugian yang diderita korban atas hasil tindak pidananya salah  satunya  adalah  pasal  7A  ayat  (1)  Undang-undang    No.  31  Tahun  2014 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak atas ganti
17 Athika  Rahma,  ‘terjerumus  Investasi  Bodong,  Bisakah  Uang  Kembali’,  (liputan6 ,2015),<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4265383/terjerumus-investasi-bodong-bi- sakah-uang-kembali> diakses pada 29 mei 2020
18 Hadiarti Trimulyani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Investasi Dalam Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Pandawa Group)’, (2018) 6 Yuridika[23].
rugi dari pelaku atas tindak pidana namun dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum ada peraturan yang mengatur mekanisme bagaimana ganti rugi itu sampai ke  tangan  korban,  dalam  peradilan  pidana  terdapat  kekosongan  hukum  dimana harta pelaku yang akan dijadikan ganti rugi akan tidak sampai ke tangan korban dikarenakan tidak ada peraturan jelas tentang pemulihan aset atau harta ganti rugi itu dapat disita oleh Negara. Maka sudah seharusnya pemerintah mulai memikirkan perlindungan hukum kepada para investor yang akan melakukan investasi, maupun itu preventif ataupun represif dari pemerintah, penegak hukum, maupun lembaga yang berkait. Para pihak berwajib harus tidak hanya memikirkan pemidanaan para pelaku tetapi juga membantu para korban yaitu investor yang dirugikan oleh para pelaku usaha ini dengan mengembalikan kerugian mereka.

## Konsep investasi Ilegal
Penghimpunan  dana  koperasi  ini  dapat  dipersalahgunakan  salah  satunya dengan investasi ilegal. Investasi ilegal merupakan pergeseran (rekayasa) bahasa dalam  istilah  penghimpunan  dana. 19 Kalau  dicermati  bahwa  setelah  memahami ancaman pidana yang berat atas kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dalam pasal  46  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut, para pelaku kejahatan pengimpunan dana mengganti istilah penghimpunan misalnya dengan  kegiatan  serupa  “menabung  atau  deposito”  dengan  istilah  investasi. 20
Substansinya sebenarnya sama-sama saja yaitu menghimpun dana dari masyarakat karena dalam prakteknya adalah kegiatan“menarik uang dari masyarakat”. 21
Ciri-Ciri Investasi Ilegal menurut Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing: 22
19 ibid. [25].
20 ibid. [26]. 21 ibid. [26].
22 Budi  Sam,  ‘Berikut  Ciri-Ciri  Investasi  Bodong,  OJK  Minta  Masyarakat  Waspada’, (Merdeka,2019)<https://www.merdeka.com/uang/berikut-ciri-ciri-investasi-bodong-ojk-minta- masyarakat-waspada.html> diakses pada 15 juni 2020

## 1966 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
1.  Tidak ada Dokumentasi Perizinan Usaha/Lembaga
Dalam kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat terdapat beberapa badan usaha yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, bagi pelaku usaha dalam mendirikan suatu badan usaha harus mempunyai Surat Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP),  dan  Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP),  tetapi bagi badan usaha yang ingin menghimpun dana dengan modal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan (TDP) saja tidak cukup. Pendirian suatu badan usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dalam  beberapa  kasus,  badan  usaha  yang  akan  menghimpun  dana  masyarakat hanya bermodal (SIUP) dan (TDP) dikarenakan banyak investor tidak memiliki pengetahuan  tentang  izin  apa  yang  harus  dilihat  sebelum  melakukan  investasi sehingga membuat para pelaku investasi ilegal degan mudah memperdayai para investor ini dan membuat pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) susah mengawasi para pelaku. Sekarang OJK telah membuat website yang berisikan badan usaha mana yang memiliki izin untuk melakukan aktifitas penghimpunan dana masyarakat sehingga memudahkan para investor. Dokumen perizinan dari beberapa  otoritas  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  investasi  ilegal  dan bentuk  perlindungan  hukum  preventif  bagi  investor.Menawarkan  Keuntungan yang Tidak Masuk Akal.
Dalam  melakukan  investasi,  investor  berharap  mendapatkan  keuntungan. Dalam kegiatan investasi ilegal, para pelaku usaha akan membuat suatu gambaran bagi  investor  bahwa  mereka  akan  mendapat  keuntungan  walaupun  badan  usaha itu sedang rugi. Dalam investasi terdapat prinsip ( high risk high gain) be rdasarkan prinsip  ini  bahwa  investor  akan  berinvestasi  tinggi  dengan  imbalan  yang  tinggi tetapi harus siap dengan kerugian yang tinggi, sehingga sangat janggal jika para badan usaha akan menawarkan keuntungan tinggi dengan risiko rugi kecil, bahkan tidak ada risiko rugi sama sekali.

## 2.  Bergantung pada Rekrutmen Baru
Dalam era bisnis modern terdapat bisnis baru, salah satunya adalah MLM (Multi Level Marketing). MLM adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai, di mana tenaga penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. 23
Kelemahan  MLM  adalah  pelaku  usaha  akan  mengeksploitasi  sistem  perekrutan dengan  keuntungan  yang  dibagikan  berupa passive income adalah  berasal  dari biaya yang digali dan dikumpulkan dari orang baru yang bergabung di kemudian harinya. Mereka yang dibayar umumnya adalah orang yang merekrutnya bersama- sama dengan jaringan di atasnya.

## Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Investasi Ilegal
Di Indonesia melakukan kegiatan investasi bukan perbuatan yang dilarang, bahkan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, orang mengadakan investasi sebagai bentuk sumber pendapatan  suatu perusahaan dengan  investor  menanamkan  suatu  jumlah  uang  kepada  produk  perusahaan itu  dengan  mengharapkan  keuntungan  balik.  Tetapi  masih  ada  oknum  yang tidak bertanggungjawab yang mengadakan kegiatan investasi yang tidak sesuai peraturan  yang  berlaku  sehingga  membuat  investasi  itu  ilegal  dan  merugikan banyak orang.
Perbuatan melawan hukum yang ada dalam investasi ilegal adalah melakukan suatu penipuan dimana pelaku akan memberi gambaran palsu kepada  investor agar investor  berinvestasi  kepada  perusahaan  itu  dan  memberi  harapan  keuntungan yang  tidak  masuk  akal  dengan  perusahaan  itu  mendapat  keuntungan  dari  uang pendaftaran investor baru. 24 Bukan dari cara yang sah  yang diatur dalam Undang- Undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
23 Moh Bahardin,  ‘Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam’, (2011)13 Yuridika.[65].
24 Dina  ranayanti,  ‘Bagaimana  Ciri-ciri  Investasi  Bodong?  Ini  Penjelasan  dari OJK’(Detik,2019)  <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-in- vestasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk> diakses pada 3 juni 2020.

## 1968 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
No 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa menghimpun dana dengan surat berharga dan disertai dengan izin dari badan yang berwenang
Tindakan pidana yang terkait dengan investasi ilegal yang diatur dalam KUHP:
a)  Penipuan
Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa  tipu berarti kecoh, daya cara,  perbuatan  atau  perkataan  yang  tidak  jujur  (bohong,  palsu,  dsb),  dengan maksud  untuk  menyesatkan,  mengakali,  atau  mencari  untung.  Tindak  pidana penipuan  atau bedrog diatur  dalam  buku  kedua  bab  ke  XXV  undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dari Pasal 378-395. Didalam Bab ke XXV tersebut menggunakan kata “ penipuan “ atau  “ bedrog ”, karena dalam bab berikut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta  benda,  dimana  para  pelaku  telah  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang bersifat  menipu  atau  dipergunakan  tipu  muslihat.  Kaitannya  dengan  investasi ilegal  adalah  pelaku  usaha  Dengan  martabat  palsu  mengaku  sebagai  pelaku usaha  sukses,  dengan  tipu  muslihat  pelaku  usaha  mengaku  akan  memberikan keuntungan pada investor.
b)  Penggelapan uang
Pengertian tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP Menurut R. Soesilo Penggelapan uang merupakan kejahatan yang memiliki beberapa unsur yang sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP Perbedaannya adalah  bahwa  barang-barang  yang  dimiliki  oleh  pencurian  tidak  ada  di  tangan pencuri,  ketika  pencuri  melakukan  tindak  pidana  sedangkan  pada  penggelapan waktu  dimilikinya  barang  itu  sudah  ada  di  tangan  si  pelaku  tidak  dengan  jalan kejahatan tetapi dengan cara yang legal. Dalam investasi ilegal, unsur mendapatkan harta benda secarah sah bukan karena kejahatan yaitu dengan menghimpun dana masyarakat serta memiliki izin dari OJK untuk melakukan kegiatan menghimpun dana  namun  investor  tidak  mendapatkan  keuntungan  dari  investasi  atas  produk yang diinvestasikan itu tetapi dari suatu tindak pidana, sehingga dapat diartikan walaupun  mempunyai  izin  yang  sah  dari  OJK  pelaku  usaha  masih  bisa  dapat melakukan tindak pidana investasi ilegal.
c)  Pencucian Uang
Pencucian  uang  adalah  tindakan  seseorang  yang  menyamarkan  dan/ atau  menyembunyikan  sumber  uang  yang  diperoleh  dari  hasil  kriminal  dengan memasukkan uang ke dalam sistem bisnis yang sah. Dalam investasi ilegal, para pelaku usaha akan mendapat keuntungan dari suatu tindak pidana kemudian akan “mencuci” uang hasil tindak pidana tersebut ke bisnis investasi tersebut seakan- akan pelaku usaha tersebut mendapat keuntungan dari bisnis investasi tersebut
d)  Permainan Uang (Money Game)
Penjualan  piramida  adalah  bentuk  penipuan  Promotor  melakukan  apa yang  mereka  sebut  “investasi”  Atau  “Perdagangan  (komersial)”  untuk  tujuan memperkayakan  diri  diri.  Kekayaan  diperoleh  melalui  uang  pembayaran  awal anggota  investor  baru  yang  melalui  sistem  rekrutmen  dan  sehingga  membentuk piramida.  Skema  piramida  juga  diartikan  sebagai  suatu  sistem  Investasi  palsu, membayar  peserta  lama  dengan  uang  dari  peserta  baru  bukan  dari  keuntungan perusahaan. Skema piramida merupakan modus operandi yang sering digunakan dalam investasi ilegal sehingga banyak yang menyamakan kedua tindak pidana ini.
Namun skema piramida adalah salah satu modus operandi sama dengan MLM dan money game .
e)  Tidak Memiliki Izin Menghimpun Dana dalam koperasi simpan pinjam
Dalam  Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian hanya mengatur  sanksi  administratif  dan  bukan  sanksi  pidana  Sehingga  apabila  suatu koperasi  penghimpunan  dana  tanpa  izin,  undang-undang  Perkoperasian  hanya mampu untuk memberikan sanksi administrasi yaitu berupa pencabutan ijin dari koperasi tersebut namun tidak ada pemidanaan lebih lanjut yang diatur.
Oleh  karena  itu  lembaga  penghimpun  dana  ditetapkan  harus  sebagai  bank menurut  pasal  57  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan karena  lembaga  perbankan  diawasi  secara  ketat  otoritas  jasa  keuangan  melalui pengawasan  bank  secara  langsung  (on-site  supervision)  terdiri dari  pemeriksaan umum  dan  pemeriksaan  khusus  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  gambaran

## 1970 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
keadaan  keuangan  bank  dan  untuk  memantau  tingkat  kepatuhan  bank  terhadap peraturan  yang  berlaku,  serta  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dengan begitu dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya dengan bank yaitu dengan pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## Pertanggungjawaban Koperasi Atas Investasi Ilegal
Dalam hal perbuatan hukum, merupakan kejahatan  atau  suatu  tindak  pidana apabila actus  reus  tindak  pidana  tersebut  dilakukan oleh  manusia  sebagai pelaku  tindak  pidana itu (pengurus). 25 Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tidak seharusnya sistem pertanggungjawaban  pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban     pidana, sedangkan manusia pelakunya dibebaskan.
Sama halnya dengan  koperasi,  pengurus koperasi tidak boleh dibebaskan begitu  saja  ketika  telah  melakukan  tindak  pidana.Dalam  Teori  Badan  Hukum, selain manusia,  badan hukum juga dipandang sebagai subyek hukum. 26 Hal inilah yang  menjadi  dasar  pembenar  dari pertanggungjawaban  pidana  oleh  koperasi. Koperasi  sebagai  badan  hukum  dapat  dilihat   dalam  penjabaran  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang koperasi.

## Mekanisme Pengembalian Dana Kerugian Investor Yang Disebabkan Oleh Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Investasi Ilegal
• Pasal 98 KUHAP
Jika  ganti  rugi  tidak  dimasukan  dalam  petitum,  korban  dapat  meminta kepada hakim penggabungan perkara ganti kerugian yang dijelaskan dalam pasal
25 O ktaviani Suendra, Op.Cit .[35].
26 O ktaviani Suendra, Op.Cit .[36].
98  KUHAP  “jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu” korban dapat mengajukan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian kepada hakim sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dengan begitu hakim akan memeriksa seberapa besar ganti rugi yang akan didapatkan oleh korban
• Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemulihan Aset
Penuntutan ganti rugi juga bisa dilakukan atas inisiatif oleh JPU itu sendiri Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung No.  9  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Pemulihan  Aset  yang  menjelaskan  jaksa akan mengembalikan harta sita kepada korban atau pemilik yang berhak melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA). Pusat Pemulihan Aset adalah peran kejaksaan dalam memastikan bahwa pemulihan aset di indonesia bekerja secara optimal, tidak hanya pemulihan aset ke korban tetapi juga ke negara yang menjadi tanggung jawab PPA. 27
• Pasal 14c Ayat (1) KUHP
Hakim  juga  memiliki  wewenang  dalam  pengembalian  dana  investor  dengan hakim  meminta  kepada  terpidana  untuk  mengembalikan  kerugian  korban  yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang disampaikan saat pembacaan putusan yang diatur dalam Pasal 14c Ayat (1) KUHP.
• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.
LPSK dapat mengajukan restitusi untuk korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam  pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  2018  tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, korban tindak pidana berhak  memperoleh  Restitusi  berupa  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan
27 Mashuril Anwar, ‘Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum’ (2015) 12 Yuridika.[22].

## 1972 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
atau penghasilan. LPSK akan mengajukan restitusi baik sebelum, maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam TPPU terdapat mekanisme pengembalian kerugian korban jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan  dan Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  yang  merupakan  lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan oleh Penyidik dalam waktu tiga puluh hari,  maka  Penyidik  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada  yang  berhak  berdasarkanPasal  67  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Pengembalian Kerugian Korban Dalam Peradilan Pidana
Dalam  lembaga  keuangan  terdapat  badan  pengawas  bernama  Otoritas Jasa  Keuangan  yang  selanjutnya  disingkat  OJK  adalah  lembaga  Negara  yang dibentuk  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  yang  berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Dalam kasus investasi ilegal, OJK dapat bertindak  jika  ada  pengaduan  dari  investor  yang  dirugikan  sesuai  kewenangan mereka yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa  Keuangan, OJK  melakukan pelayanan pengaduan konsumen.  OJK akan  menindaklanjuti  aduan  investor  dengan  mengajukan  gugatan  ke  peradilan sebagai  bentuk  pembelaan  hukum  investor  yang  merupakan  wewenang  OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  pasal  30  ayat  (1).  OJK  akan  berkoordinasi  dengan  kepolisian  dalam
melakukan penyidikan untuk mengetahui legalitas perusahaan dalam melakukan kegiatan  investasi  sebelum  mengajukan  gugatan  ke  peradilan  dan  mengirimkan hasil penyidikan ke jaksa yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setelah semua bukti semua terkumpul, penyidik  akan  mengirim  berkas  perkara  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  yang mempunyai  wewenang  yang  diatur  dalam  pasal  14  KUHAP.  Dalam  pasal  ini dijelaskan bahwa JPU setelah menerima berkas penyidikan dari penyidik, mereka akan membuat surat dakwaan. Dalam surat dakwaan harus terdapat identitas para subjek dan uraian secara jelas tentang tindak pidana yang dilakukan sesuai pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam surat dakwaan juga terdapat petitum, petitum adalah tuntutan  apa  saja  yang  diinginkan  oleh  penggugat.  Dalam  kasus  ini  penggugat adalah  JPU dan dia dapat menuntut ganti rugi sebagai tuntutan JPU kepada terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 101 KUHAP. Setelah salah satu mekanisme diatas telah  dilakukan,  maka  langkah  selanjutnya  untuk  mengambil  harta  ganti  rugi tersebut yaitu dengan sita umum. Dalam pidana ekonomi, sita umum tidak hanya dilaksanakan dengan tujuan pembuktian yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang akhirnya akan digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. 28 Namun juga sebagai bentuk ganti rugi korban setelah ada putusan dari hakim. Sita umum diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHAP.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  92  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ganti rugi diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 namun dari pasal itu tidak dijelaskan tentang bagaimana mekanisme pengembalian kerugian korban, salah satu yang tidak diatur adalah bagaimana jika uang korban sudah dipakai dan dipergunakan oleh pelaku. 29
Dalam kasus investasi ilegal, investor akan berinvestasi dalam bentuk uang untuk mendapat keuntungan dari uang yang diinvestasikan sehingga menjadi polemik jika
28 Usman Arifin, ‘Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kaitannya Dengan perlindungan Korban Kejahatan’ (2016)  9 Yuridika.[19].
29 ibid .[12].

## 1974 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
uang  investor  dipergunakan  oleh  pelaku  dalam  tindak  kejahatan  sehingga  korban tidak akan mendapatkan kerugiannya kembali seutuhnya, atau uang korban diubah oleh  pelaku  ke  dalam  bentuk  barang  kemudian  disita  dan  harus  dikembalikan  ke korban sehingga harus dijual dulu tetapi tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut  dan  siapa  yang  berwenang  untuk  menjual  barang  tersebut. 30 Jaksa  hanya berwenang untuk menjual barang sitaan apabila Hakim memutuskan barang tersebut dirampas untuk negara dan hasilnya harus disetorkan ke dalam kas negara bukan untuk pemulihan aset korban menurut Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Dalam peradilan pidana tidak ada mekanisme pencocokan barang sita dengan total kerugian korban, yang memastikan kerugian korban sama dengan harta yang disita. 31 Situasi ini akan membuat pengembalian dana korban investasi ilegal lebih sulit, dikarenakan salah satu karateristik investasi ilegal yaitu memiliki korban yang banyak seperti kasus koperasi pandawa yang memiliki 5.459 korban sehingga jika harta sita lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian korban maka tidak jelas siapa yang akan mendapatkan harta itu duluan mengingat kerugian korban investasi ilegal adalah uang sehingga tidak bisa dibuktikan dengan hak milik.
Dalam  investasi  ilegal,    hakim  menggunakan  pasal  39  KUHP  dan  46 KUHAP sebagai dasar dalam penyitaan aset pelaku, namun  dua pasal tersebut juga dapat  menjadi  batu  sandungan  bagi  korban  investasi  ilegal  dalam  mendapatkan kerugiannya kembali karena pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk merampas hasil sita aset pelaku untuk negara. Dijelaskan bahwa aset pelaku yang disita oleh peradilan dapat diserahkan kepada pemerintah. Hanya berlaku pada barang sita dari tindak pidana kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa investasi ilegal terdapat unsur-unsur tindak pidana yang bersifat kejahatan seperti penipuan, tindak  pidana  pencucian  uang.  kesusahan  dalam  mendapatkan  pengembalian kerugian investor.
30 Heri Jerman,   ‘Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan’ (2017) 13 Yuridika.[12].
31 Heri Jerman , Op.Cit. [14].
Hakim  akan  menyita  aset  pelaku  untuk  negara  jika  korban  tidak  meminta ganti  rugi  dengan  mekanisme  dijelaskan  sebelumnya  atau  korban  tidak  dapat membuktikan  jika  barang  yang  disita  miliknya.  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat memohon kasasi dengan alasan judex factie kesalahan pengembalian barang bukti tersebut ke negara dan bukan ke korban dengan dengan sesuai yang diatur dalam pasal 253 KUHAP. Disini jaksa akan membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban namun akan susah bagi korban investasi ilegal karena kerugian yang  diderita  korban  investasi  ilegal  dalam  bentuk  uang  sehingga  akan  susah membuktikan dengan hak milik.

## Kesimpulan
Investasi  ilegal  dalam  koperasi  yang  perbuatan  melawan  hukumnya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  1998 Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan.  Sementara  itu pertanggungjawaban  pidana  yang  berkaitan  dengan  koperasi  hanya  dibebankan kepada  pengurus/  pimpinan  koperasi  yang  memberikan  perintah  sehingga pertanggungjawabannya hanya diberikan kepada pribadi masing-masing.
Indonesia  memiliki  peraturan  yang  mengatur  mekanisme  pengembalian dana korban yang disebabkan oleh tindak pidana melalui peradilan pidana dalam Undang  Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Hukum Acara  Pidana,  yaitu dengan  dimasukan  dalam surat  dakwaan,  penggabungan  perkara  ganti  kerugian, inisiatif dari hakim itu sendiri serta dalam Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemulihan Aset melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2010 Tentang  Pencegahan

## 1976 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun terdapat kekosongan hukum dalam hukum acara pidana dimana para korban tidak mendapat sepenuhnya ganti rugi atau tidak sama sekali.

## Daftar Bacaan Buku
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (RajaGrafindo Persada  2002).
Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, (Alfabeta 2014).
Arief Gosita, KUHAP  Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban (Pustaka Sinar Harapan 1987).
Chairul  Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan , Cetakan ke-2, (Kencana 2006).
Murti Lestari , Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank (Universitas Terbuka 2015).

## Jurnal
Heri  Jerman,  ‘Pemulihan  Aset  Hasil  Kejahatan  Sebagai  Bentuk  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan’  (2017)  Universitas  17 Agustus  1945 Surabaya.
Fauzy Marabesy, ‘ restitusi bagi korban tindak pidana’(2015)  universitas Indonesia.
Oktaviani Suendra, ‘Pertanggungjawaban Pidana Koperasi dalam Tindak Pidana Melakukan  Kegiatan  Perbankan  tanpa  Ijin’  (2015)  Universitas  Udayana Denpasar.

## Laman
Luhung  Sapto,  “Kronologi  penipuan  berkedok  investasi  oleh  pandawa  group”, https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investasi- oleh-pandawa-group diakses pada 23 mei 2020.
Athika  Rahma,  ‘terjerumus  Investasi  Bodong,  Bisakah  Uang  Kembali’, (Liputan6,2015)<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4265383/ terjerumus-investasi-bodong-bisakah-uang-kembali>  diakses  pada  29  mei 2020.
Dina  ranayanti,  ‘Bagaimana  Ciri-ciri  Investasi  Bodong?  Ini  Penjelasan  dari OJK’,  (Detik,2019)<)https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/ bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk>  diakses  pada 3 juni 2020.
Budi Sam, ‘Berikut Ciri-Ciri Investasi Bodong, OJK Minta Masyarakat Waspada’, (Merdeka,2019) <https://www.merdeka.com/uang/berikut-ciri-ciri-investasi- bodong-ojk-minta-masyarakat-waspada.html> diakses pada 15 juni 2020.

## 1978 Aldika Yafi : Pengembalian Kerugian Korban
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--