## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 4, Nomor 3, (2023) hlm. 680-692 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 https://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/20897 DOI: 10.33474/jp2m.v4i3.20897

## Sertifikasi halal untuk peningkatan pelayanan unggul suplaier gizi unit poned puskesmas
Muhammad Anas*, Luluk Latifah, Andre Ridho Saputro, Yeti Eka Sispita Sari, Alfiansya Noval Siswanto, Ahmad Mochtar Jamil Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia *email Koresponden Penulis: muhanasjamil1@yahoo.co.id
Info Artikel

## ABSTRAK
Riwayat Artikel
Diajukan: 2023-10-11
Diterima: 2023-11-21
Diterbitkan: 2023-12-16
Lisensi: cc-by-sa
Copyright © 2023 Penulis
Pemerintah  melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) mewajibkan sertifikasi halal baik untuk produk maupun jasa. Puskesmas dengan pelayanan rawat inap pelayanan obstetri neonatus emergensi dasar (PONED) di puskesmas  Kedundung  terdapat  suplaier  gizi.  Suplaier  Gizi  Puskesmas
Kedundung  saat  ini  belum  tersertifikasi  halal.  Kondisi  tersebut  yang dimanfaatkan oleh Tim Pengabdi untuk memfasilitasi para suplaier gizi dalam meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  kaidah  halal  pada  produk- produknya  melalui  sosialisasi  dan  pendampingan  sertifikasi  halal.  Sertifikasi halal  produk  unit  gizi  dilakukan  dengan  sosialisasi  halal,  pelatihan  system jaminan  produk  halal  (SJPH),  komitmen  halal,  dan  pendampingan  sertifikasi halal. Sertifikasi halal produk gizi unit PONED Puskesmas Kedundung berfungsi sebagai  salah  satu sarana untuk  meningkatkan  nilai  tambah  pelayanan  yang dihasilkan,  serta  memberikan  ketenangan  bagi  pasien,  terutama  bagi  pasien Muslim.  Selain  itu,  para  suplaier  gizi  ditantang  untuk  menerapkan  Sistem Jaminan Halal secara berkesinambungan sehingga mutu dan kualitas pelayanan bahkan integritas suatu unit pelayanan menjadi lebih baik di mata pasien.
Kata Kunci : pendampingan; sertifikasi; halal; suplaier gizi Cara mensitasi artikel:
Anas, M., Latifah, L., Saputro, A. R., Sari, Y. E. S., Siswanto, A. N.,  Jamil, A. M. (2023). Sertifikasi halal untuk peningkatan  pelayanan  unggul  suplaier  gizi  unit  poned  puskesmas.  Jurnal  Pembelajaran  Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4(3), 680–692. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20897

## PENDAHULUAN
Puskesmas  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Kesehatan Kota yang bertanggung  jawab  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  wilayah  kerjanya  seperti tertera  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  43  tahun  2019.  Puskesmas Kedundung  merupakan  unit  pelaksana  teknis  dari  Dinas  Kesehatan  Kota Mojokerto  yang  berada  di  wilayah  kecamatan  Kedundung,  yang  melaksanakan tugas-tugas  operasional  pembangunan  kesehatan.  Pada  tahun  2010  di  Kota Mojokerto telah terdapat 5 Puskesmas yang tersebar di 2 Kecamatan. 3 Puskesmas berada di wilayah Kecamatan Magersari, yaitu Puskesmas Kedundung, Puskesmas Gedongan dan Puskesmas Wates. Dua puskesmas lain masing-masing berlokasi di Kecamatan  Prajurit  Kulon,  yaitu  Puskesmas  Blooto  dan  Puskesmas  Mentikan (Dinas Kesehatan PPKB Kota Mojokerto, 2023).
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 681 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Puskesmas  Kedundung  terletak  di  Jl.  Totok  Kerot,  Mergelo,  Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61316 telepon (0321) 392028 (Diskominfo Kota Mojokerto, 2023). Puskesmas Kedundung terletak di Kelurahan Kedundung  salah  satu  kelurahan  dari  6  kelurahan  di  Kecamatan  Magersari Kota Mojokerto  dengan  luas wilayah  sekitar  2,29  Km2.  Adapun  batas  wilayah Kelurahan  Kedundung  secara  administratif  adalah:  sebelah  Utara:  Kelurahan Wates, sebelah Selatan: Kelurahan Gunung Gedangan, sebelah  Barat: Kelurahan Balongsari, dan sebelah Timur: Desa Kepuhanyar Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah  penduduk  laki-laki  8.890  jiwa,  perempuan  7.837  jiwa,  total  15.934  jiwa (Magersari, 2016).
Puskesmas Kedundung dipimpin oleh drg. Heti Nira Purnaningsih yang telah berhasil  mendapatkan  akreditasi  pelayanan  tingkat  utama  dengan  nomor: YM.01.01/VI.12/258/2019 tertanggal 1 April 2019. Puskesmas sebagai organisasi milik Pemerintah berperan sebagai ujung tombak terdepan dalam melaksanakan pembangunan  di  bidang  kesehatan.  Jenis  Layanan  Puskesmas  Kedundung:  UKP Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari Rawat Jalan dan Rawat Inap; UKM Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, Upaya Kesehatan  Masyarakat  Pengembangan.  Pada  UKP  terdapat  Pelayanan  Obstetri Neonatus Dasar (PONED) dan pada UKM terdapat Pelayanan Gizi khususnya pada UKM Esensial (Facebook Puskesmas Kedundung, 2019).
PONED  merupakan  salah  satu  upaya  Kesehatan  secara  perorangan  yang termasuk dalam pelayanan rawat Inap. Sehingga dibutuhkan pelayanan gizi yang di peruntukan bagi pasien yang menjalani rawat inap (Kementerian Kesehatan RI 2021, 2020). Pokja Gizi Puskesmas Kedundung belum tersertifikasi halal. Sehingga belum menyediakan makanan dan minuman yang tersertifikasi halal. Penyediaan makanan  dan  minuman  halal  merupakan  kewajiban  bagi  muslim,  dan  jaminan kualitas makanan bagi nonmuslim(D. Poniman, S. Purchase, and J. Sneddon, 2015). Sehingga,  Pokja  Gizi  Puskesmas  Kedundung  bisa  menjamin  kehalalan  produk makanan  dan  minuman  yang  disajikan  untuk  menunaikan  kewajiban  tersebut diperlukan sertifikasi halal (Latifah et al., 2023; Muhammad et al., 2023; Perpres, 2014).
Para  pasien  yang  menjalani  rawat  inap  di  PONED  harus  mendapatkan pelayanan yang maksimal termasuk dalam asupan gizinya tidak hanya sehat tetapi juga halal dan toyib, terutama untuk pasien Muslim. Untuk menjamin kehalalannya maka perlu adanya sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi para suplaier gizi di PONED ini.  Penerbitan sertifikasi halal bagi para suplaier  yang  bergerak  dibidang  makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsi  oleh pasien  di  layanan  rawat  inap  ini  sangatlah  penting  dan  merupakan  suatu keharusan,  untuk  menjamin  kehalalannya.  Keputusan  Kepala  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  Nomor  33  Tahun  2022  yang menjelaskan  tentang  Sertifikat  halal,  yaitu  sebuah  jaminan  dari  otoritas  yang berwenang dalam menguji halal tidaknya sebuah produk makanan, minuman, dan produk terkait.
Jaminan yang didapatkan dari otoritas yang terkait ini tidak hanya sebatas label  halal  namun  juga  halalan  thoyiban  atau  halal  dan  baik.  Sehingga  dengan
682 ~ 4(3), 680-692
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
adanya jaminan tersebut maka akan semakin menjamin peningkatan pelayanan gizi di PONED, ketenangan pasien dan masyarakat luas. Sehingga sertifikat halal ini menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi para suplaier gizi di PONED sejak ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH)  Nomor  33 Tahun 2014.
Kewajiban  sertifikasi  halal  dilakukan  secara  bertahap  oleh  pemerintah dalam hal ini BPJPH selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 memberikan tenggang waktu bagi para pelaku usaha makanan dan minuman  untuk  mengajukan  sertifikasi  halal  sesuai  dengan  Kepkaban  BPJPH Nomor 33 Tahun 2022. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan  aplikasi  digital  sistem  informasi  halal.  Sistem  informasi  halal yang dikembangkan oleh BPJPH ini dinamakan dengan “Sihalal”.
Sihalal  adalah  aplikasi  layanan  sertifikasi  halal  berbasis  web  yang  dapat diakses oleh  para pelaku usaha secara online melalui perangkat komputer atau smartphone  dengan  akses  internet.  Aplikasi  Sihalal  dapat  diunduh  oleh  para suplaier gizi untuk pengajuan sertifikasi halal dengan mudah. Bila para suplaier gizi  termasuk  dalam  kelompok  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  maka  bisa menggunakan  aplikasi  Sihalal  untuk  pengurusan  sertifikasi  halal  gratis  (sehati) dengan  pernyataan  self-declare  (pernyataan  kehalalan  dari  pelaku  usaha). Pernyataan  self-declare  kehalalan  ini  meliputi  produk,  proses  produksi, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian. Pernyataan ini kemudian harus ditanda  tangani  oleh  pelaku  usaha  diatas  materai  Rp  10.000,’.  Sistem  ini diharapkan  akan  memudahkan  akses  pelaku  usaha  dalam  pengajuan  sertifikat halal dan akses publik terhadap produk halal para pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus dapat memberi kepastian tentang kehalalan sebuah produk.
Proses  pendampingan  sertifikat  halal  melalui  jalur  self-declare  sudah banyak  dilakukan  baik  dari  kalangan  akademisi  maupun  dari  organisasi  massa sebagai lembaga pendamping untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal bagi semua produk mamin menuju 10 juta sertifikat halal tahun 2024. Seperti pendampingan menuju sertifikasi halal yang dilakukan oleh Putro et al. (2022) di UMKM  Sidoarjo.  Pendampingan  menuju  sertifikat  halal  produk  socolat  yang dilakukan oleh  Puspita dkk di UMKM Pondok modern At-Taqwa (Puspita et al., 2021).  Pendampingan  menuju  sertifikasi  halalan  thayyiban  di  Sukolilo  oleh Gunawan et al. (2020). Pendampingan yang dilakukan oleh Maysaroh dan Andri pada  Pondok  Pesantren  Pleret  Yogyakarta  (Maesyaroh,  Martiana  Andri,  2022). Pendampingan  yang  dilakukan  oleh  Pardiansyah  et  al.  (2022)  di  desa  Domas. Pendampingan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  Mekanisme  Self  Declare  Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara (Keripik Singkong Ibu Nara) yang dilakukan oleh Salsabilah et al. (2022).
Berdasarkan latar belakang diatas maka Lembaga Pendamping Halal dalam hal ini adalah Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya berusaha untuk melakukan Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Untuk Peningkatan Pelayanan Unggul Suplaier Gizi Unit PONED Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 683 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian edukasi mengenai  pentingnya  bersertifikat  halal  bagi  para  suplaier  gizi  di  unit  PONED Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

## Tahap Observasi
Pada  tahap  awal  kegiatan  pengabdian  dilakukan  observasi  sebagai  bahan pengabdian.  Observasi,  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengamatan  ke lapangan  dan  wawancara  dengan  penanggung  jawab  layanan  gizi  di  PONED Puskesmas Kedundung.

## Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan
Tahap pelaksanaan bertujuaan untuk memacu, motivasi para suplaier gizi tentang pentingnya mempunyai sertifikasi halal dan nantinya agar mendaftarkan izin usahanya dan mengurus sertifikasi halal. Pada tahap pelaksanaan dan edukasi dilaksanakan  menggunakan  metode  klasikal  pada  suatu  ruangan  dengan mengumpulkan  para  suplaier.  Teknis  pelaksanaan  pada  tahap  pelaksanaan  ini diantaranya adalah:
Pertama,  Pemberian  materi  tentang  pentingnya  sertifikasi  halal, menjelaskan  pada  para  suplaier  gizi  mengenai  sertifikasi  halal,  cara mendapatkannya,  apa  saja  persyaratan  untuk  mendapatkannya  misalnya  harus mempunyai  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  (Luluk  et  al.,  2023)  bila  belum mempunyai, bisa disarankan untuk mendaftarkan melalui website Online Single Submission (OSS) bagi suplaier yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.
Kedua,  Mengedukasi  tentang  penetapan  Tim  Manajemen  Halal.  PONED Kedundung  dibimbing  untuk  membuat  susunan  Tim  Manajemen  Halal,  yang dikukuhkan  dalam  Surat  Keputusan.  Tim  ini  yang  bertanggung  jawab  dalam proses  produksi  halal,  yaitu:  menjaga  semua  fasilitas  produksi  dan  peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan, menjaga kebersihan diri sebelum  dan  selama  bekerja  sehingga  tidak  mengotori  produk  yang  dihasilkan, tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi, tidak boleh membawa atau memelihara hewan peliharaan di area produksi, tidak boleh menggunakan peralatan  produksi  untuk  kepentingan  lain,  menyimpan  bahan  dan  produk  di tempat  yang  bersih  dan  menjaganya  supaya  terhindar  dari  najis,  memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya, seperti  yang  tercantum  dalam  Ketentuan  Menteri  Agama  Nomor.  1360  Tahun 2021. Ketiga,  Pendampingan  Penyusunan  Manual  Sistem  Jaminan  Halal Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal (SJPH) didampingi oleh tenaga ahli dari HC UM Surabaya dan beberapa anggota yang meliputi pembuatan kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, penyusunan daftar bahan baku dan produk halal, penyusunan matriks produk dan bahan, penyusunan diagram alir produksi, dan pengisian formulir aplikasi SJPH (Salsabilah dkk, 2022).
684 ~ 4(3), 680-692
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Keempat, Fasilitasi Edukasi dan Sosialisasi Kebijakan Halal. Pada tahapan kegiatan  ini,  para suplaier  gizi  diberikan  fasilitas poster  kebijakan  halal,  poster edukasi  halal-haram,  dan  sosialisasi  implementasi  SJPH  yang  merupakan  salah satu  komponen  dokumen  dalam  SJPH.  Selain  poster,  dalam  tahapan  ini  juga diberikan pemahaman kepada karyawan terkait edukasi halal-haram dan Proses Produk Halal (PPH).
Materi tentang Langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Semua proses, bahan,  yang  digunakan  dalam  menghasilkan  produk  itu  halal  dan  suci.  Tahap pelaksanaan  ini  bertujuan  untuk  memacu,  motivasi  para  suplaier  gizi  untuk mengisi  aplikasi  sihalal.  Para  suplaier  gizi  diarahkan  untuk  login  pada https://ptsp.halal.go.id/,  mengisi  data-data  yang  diperlukan  seperti  nomor pendaftaran,  data  lembaga  pendamping,  data  nama  pendamping,  skema pembiayaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  berupa  pendampingan  sertifikat  halal yang  telah  dilaksanakan  di  Suplaier  Gizi  Unit  PONED  Puskesmas  Kedundung adalah:
Pendampingan tentang Sosialisasi Pentingnya Sistem Jaminan Produk Halal Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  25  Agustus  2023.  Materi disampaikan  oleh  Bapak  Dr.  dr.  Muhammad  Anas,  S.Ked,  Sp.OG  seperti  pada Gambar  1.  Pemateri  menyampaikan  tentang  pentingnya  sertfikasi  halal  sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH). Jenis produk yang wajib bersertifikasi halal terdapat dalam keputusan Menteri Agama no.748  tahun  2021.  Jenis  produk  tersebut  diklasifikasikan  berdasarkan  ciri tertentu dari setiap jenis produk berdasarkan komposisi bahan penyusunannya dan atau proses produksinya yang meliputi: Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk  kimiawi,  Produk Biologi,  Produk  rekayasa  genetik,  Barang  gunaan,  Jasa penyembelihan,  Jasa  pengolahan,  Jasa  penyimpanan,  Jasa  pengemasan,  Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, dan Jasa penyajian
Pemateri  juga  memaparkan  tentang  peraturan  turunan  terkait  jaminan produk  halal  diantaranya  adalah  Peraturan  Menteri  Agama No.  26 Tahun  2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal,  dan  PMA  No.  20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
Sertifikasi Halal merupakan salah satu  prosedur  dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar  kehalalan  yang  telah  ditentukan  oleh  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH). Dapat  dijelaskan,  dalam  pelaksanaan  sertifikasi  halal  tidak  lain  sebagai  upaya menerapkan  prinsip-prinsip  sertifikasi  halal,  yaitu:  1.  memberikan  kepastian produk  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  ketentuan  halal  serta  menjamin  proses produk  halal  (PPH)  sesuai  dengan  ketentuan  kehalalan  produk,  2.  berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi,  peralatan  pendukung,  pegawai,maupun  lingkungan  produksi,  dan  3.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 685 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
menjaga  proses  produksi  halal  secara  berkesinambungan  (Satgas  Halal  Jawa Timur, 2021).
Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada produk yang diuji oleh Lembaga Penjamin Halal (LPH). Penerapan jaminan produk  halal  di  Indonesia  bertujuan  untuk  mengembangkan  produk  halal khususnya  di  sektor  UMK.  Karena  sektor  UMK  merupakan  salah  satu  sektor ekonomi  yang  sedang  berkembang  dan  mendapatkan  pijakan  di  masyarakat. Tentunya  UKM  berperan  besar  dalam  membangun  perekonomian,  dimulai  dari UKM,  jaminan  kehalalan  produk  sebagai  dasar  penjaminan  kehalalan  produk UMKM  akan  menyebabkan  produk  UMKM  dapat  diterima  secara  luas  oleh masyarakat. produk halal tentu bisa meningkat dalam jangka Panjang (Nursansiwi Wardah, 2022).
Gambar 1. Penyampaian materi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMK
Saat pemberian materi pertama juga dijelaskan beberapa produk yang wajib bersertifikat halal sesuai PP No. 39 tahun 2021 (Peraturan.bpk.go.id, 2021), dalam memenuhi target capaian sertifikasi halal produk dan jasa, pemerintah tidak bisa melakukannya  dalam  waktu  singkat.  Pemerintah  melalui  BPJPH  memerlukan waktu  untuk  mencapai  target  semua  produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Salah  satunya melalui  program  sertifikasi  halal  gratis  dengan  skema  self-declare  bagi  pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) (Maesyaroh, Martiana Andri, 2022). Adapun timeline yang telah ditetapkan pemerintah  untuk memenuhi capaian produk yang wajib bersertifikat halal ini seperti pada (Tabel 1).
Tabel 1. Timeline sertifikasi halal Indonesia Produk Timeline Makanan dan minuman 17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024 Obat Tradisional (Jamu)  Suplemen 17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026 Obat bebas dan Obat bebas terbatas 17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2029 Obat keras, kecuali Psikotropika 17 Oktober 2021 - 17 Oktober2034 Kosmetika, Produk kimiawi, dan produk rekayasa genetika 17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026
Sumber: Materi Pelatihan Pendamping PPH, 2022
686 ~ 4(3), 680-692
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 2. Penandatanganan kebijakan halal oleh Kepala Puskesmas Kedundung Mojokerto
Suplaier Gizi Unit PONED Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto, Berperan sangat  aktif  sekali  sebagai  mitra  dari  Halal  Center  Universitas  Muhammadiyah Surabaya  (HC  UMSurabaya)  Peran  tersebut  diantaranya  adalah:  Pertama,  k danomitmen  tinggi  dalam  persiapan,  pelaksanaan,  penjagaan  dan  kebijakan sistem halal di lingkungan puskesmas Kedundung Kota Mojokerto, terkhusus Unit Gizi Poned seperti pada Gambar 2; Kedua, menyediakan ruang halal tersendiri di Puskesmas untuk tempat konsultasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sekaligus konsultasi  gizi  halal  seperti  pada  Gambar  3;  dan  Ketiga,  Bertekad  akan  selalu melakukan  sosialisasi  dan  evaluasi  terhadap  sistem  jaminan  produk  halal  di lingkungan Puskesmas.
Gambar 3. Ruang konsultasi gizi halal

## Pendampingan tentang Pengajuan Sertifikasi Halal Suplaier Gizi Unit PONED Puskesmas Kedundung
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  07  Oktober  2023  bertempat  di Puskesmas Kedundung Mojokerto. Materi disampaikan oleh Ibu Dr. Luluk Latifah, SE,  ME.  Pada  uraian  materi  kedua  ini  pemateri  menyampaikan  tentang  latar belakang  munculnya  sertifikat  halal  gratis  (Sehati)  dan  bagaimana  cara mendapatkan sertifikat halal ini.
Program  sertifikasi  halal  skema  self-declare  yang  diluncurkan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  merupakan  salah  satu  upaya
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 687 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
percepatan yang diharapkan dapat mengejar target di tahun 2024 (Salsabilah et al.,  2022).  Secara  bertahap  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  selama  5  tahun  mulai  17  Oktober  2019  sampai dengan  17  Oktober  2024  memberikan  tenggang  waktu  bagi  para  pelaku  usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan aplikasi  digital  sistem  informasi  halal  yang  dinamakan  dengan  “Sihalal”. Pendampingan sertifikat halal melalui jalur self-declare sudah banyak dilakukan baik  dari  kalangan  akademisi  maupun  dari  organisasi  massa  sebagai  lembaga pendamping untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal bagi semua produk  makanan  minuman  menuju  10  juta  sertifikat  halal  tahun  2024 (www.antaranews.com, 2023). Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk: 1.  berupaya  mendorong  pelaku  usaha  untuk  melaksanakan  kegiatan  produksi sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  2.  mampu  memberikan  dukungan  dan penguatan  bagi  produk  halal  yang  diproduksi  oleh  pelaku  usaha  dan UMKM,  3. sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk  halal,  dan  4.  menjadi  salah  satu  nilai  tambah  produk  agar  mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.
Terbitnya  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha  yang  bergerak  di  bidang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat sangatlah penting dan merupakan  suatu  keharusan,  untuk  menjamin  kehalalannya.  Sertifikat  halal adalah  sebuah  jaminan  dari  otoritas  yang  berwenang  menguji  halal  tidaknya sebuah produk makanan, minuman, dan produk terkait (Murtius et al., 2021).
Jaminan yang didapatkan dari otoritas yang terkait ini tidak hanya sebatas label  halal  namun  juga  halalan  thoyiban  atau  halal  dan  baik.  Sehingga  dengan adanya  jaminan  tersebut  maka  akan  semakin  memperlancar  pengembangan pemasaran produk untuk industri dan masyarakat luas. Sehingga sertifikat halal ini  menjadi  suatu  kewajiban  dan  keharusan  sejak  diumumkan  dalam  Undang- Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014. Secara bertahap pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2021 memberikan tenggang waktu  bagi  para  pelaku  usaha  makanan  dan  minuman  untuk  mengajukan sertifikasi halal.
Gambar 4. Penyampaian materi terkait program sertifikasi halal reguler
688 ~ 4(3), 680-692
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Pencarian  Aplikasi  Sihalal  ini  ada  di  http://info.halal.go.id/cari/  situs  ini juga  dipadukan  dengan  website  milik  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tentang pencarian produk halal yaitu: https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/searcg/groupkategori/?page=
2 (Maesyaroh, Martiana Andri, 2022). Aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh BPJPH  adalah  aplikasi  untuk  registrasi  dan  pendampingan  proses  produk  halal (PPH) yaitu: https://ptsp.halal.go.id/. Beberapa akun yang ada di dalam aplikasi Sihalal yang tampak pada Gambar 6 adalah diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, Akun Lembaga Pendamping: yaitu Lembaga pendamping produk halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH yang terdiri dari Lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga keagamaan Islam lainnya.
Kedua, Akun Pendamping Proses Produk Halal (PPH) merupakan verifikator untuk  proses  sertifikasi  jalur self-declare.  Tugas  pendamping  PPH  adalah:  a. mendampingi pelaku usaha dan memastikan bahwa semua proses, bahan, yang digunakan dalam menghasilkan produk itu halal dan suci, b. tugasnya kurang lebih mendekati  tugas  auditor  halal,  bedanya  pendamping  PPH  menangani  jalur  self- declare  pada  UKM  yang  memenuhi  persyaratan  yang  lingkup  prosesnya  lebih sederhana.
Ketiga,  Akun  Pelaku  Usaha  (PU)  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan  kegiatan  usaha dalam  berbagai  bidang  ekonomi  (UU  No.  8  Th 1999).
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Lembaga Pendamping sebelum registrasi di aplikasi Sihalal adalah (Akun, 2021): 1. Email Lembaga pendamping beserta  passwordnya,  2.  Dokumen-dokumen  pendukung  seperti:  Akta  dasar hukum pendirian, Pernyataan komitmen sebagai Lembaga pendamping, Struktur organisasi, dan Keputusan akreditasi
Sedangkan untuk UMK sebagai pelaku usaha bila ingin mengurus sertifikasi halal melalui jalur self-declare untuk produk yang berasal dari bahan yang sudah jelas kehalalannya serta proses pembuatan produknya sederhana, sangat mudah sekali  tinggal  membuka  akun  sihalal  dan  mengisinya  secara  on  line  dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu (Salsabilah et al., 2022): Foto KTP, Nomor Kartu  Keluarga,  HP  android  atau  komputer,  dan  membuat  akun  Si-halal: https://ptsp.halal.go.id/
Suplaier  Gizi  unit  PONED  Puskesmas  Kedudung  merupakan  Unit  yang membuat produk makanan minuman yang bervariasi, diantaranya terdapat bahan kritis  seperti  bahan  dari  hewan  sembelihan,  maka  Suplaier  Gizi  unit  PONED Puskesmas  Kedudung  proses  pengajuan  sertifikasi  halal  dari  produknya menggunakan jalur reguler. Pengajuan sertifikasi halal jalur reguler diberlakukan pada produk yang dibuat dari bahan-bahan yang mengandung titik kritis kehalalan disamping karena proses produksinya yang lebih rumit dan proses penyimpanan
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 689 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
produk  atau  bahan  memerlukan  lebih  dari  satu  metode  pengawetan. (Sugihartanto et al., 2023)
Gambar 5. Pendampingan pengajuan sertifikasi halal reguler
Proses  pengajuan  sertifikasi  halal  regular  persyaratan  yang  dibutuhkan kurang lebih sama dengan kebutuhan persyaratan pengajuan sertifikasi halal self- declare.  Perbedaan  yang  ada  adalah  adanya  satu  badan  lain  yang  ikut  terlibat dalam pemeriksaan kecukupan pengajuan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH akan melakukan audit kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah Suplaier Gizi unit  PONED  Puskesmas  Kedundung  terhadap  bahan  yang  digunakan, penyimpanan  bahan  dan  produk,  serta  proses  produksi  dari  produk  yang dihasilkan.
Gambar 6. Pembuatan akun SiHalal Suplaier Gizi Unit PONED Puskesmas Kedundung

## SIMPULAN
Puskesmas  Kedundung  Kota  Mojokerto  memiliki  Unit  PONED  yang membutuhkan  suplai  makanan  dan  minuman  dari  Unit  Gizi.  Produk  yang dihasilkan oleh Unit Gizi belum disertifikasi halal. Proses sertifikasi halal Unit Gizi Puskesmas Kedundung memerlukan sosialisasi, penyusunan dokumen halal, dan pengajuan sertifikasi halal.
Sosialisasi  mengenai  sertifikasi  halal  bagi  suplaier  gizi  unit  PONED Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto sangat penting untuk dilaksanakan. Para
690 ~ 4(3), 680-692
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
pasien yang menjalani rawat inap di PONED harus mendapatkan pelayanan yang maksimal termasuk dalam asupan gizinya tidak hanya sehat tapi juga halal dan thoyib,  terutama  untuk  pasien  Muslim.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  amanat  UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH).
Pelatihan  penyusunan  dokumen  untuk  sertifikasi  halal  produk  unit  Gizi sudah dilakukan dan sekaligus dilakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal jalur reguler ke SiHalal BPJPH Kemenag RI. Keberlangsungan budaya halal di Puskesmas  Kedundung  Kota  Mojokerto  perlu  terus  dipertahankan  dengan membuat pelayanan baru berupa Konsultasi Gizi Halal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih bisa disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberi hibah pengabdian kepada masyarakat melalui skema BIMA tahun 2023.

## DAFTAR RUJUKAN
Akun,  I.  (2021).  Final-Manual-Book-SIHALAL-V.2.0.  Kanwil  Kemenag  Jateng. https://jateng.kemenag.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Final- Manual-Book-SIHALAL-V.2.0.pdf
Anas, M., Latifah, L., Saputro, A. R.,  Sari, Y. E. S. (2023). Sosialisasi Pentingnya Sertifikat  Halal  Untuk  Peningkatan  Pelayanan  Unggul  Suplaier  Gizi  Unit PONED Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto. KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 74–82.
Anas,  M.,  Saputro,  A.  R.,    Wahdah,  H.  (2023).  Persepsi  Halal  dan  Pemahaman Sertifikasi  Halal:  Studi  Deskriptif  Analitik.  Misykat  Al-Anwar  Jurnal  Kajian Islam Dan Masyarakat, 6(1), 1. https://doi.org/10.24853/ma.6.1.1-12
D.  Poniman,  S.  Purchase,  and  J.  Sneddon.  (2015).  "Traceability  systems  in  the Western Australia halal food supply chain,." Asia Pacific Journal of Marketing and  Logistics,  27(2),  324–348.  https://doi.org/10.1108/APJML-05-2014- 0082
Dinas Kesehatan PPKB Kota Mojokerto. (2023). Profil Kesehatan Kota Mojokerto 2023.
Diskominfo  Kota  Mojokerto.  (2023).  “Beranda  |  Puskesmas  Kedundung  Kota
Mojokerto,.”
Facebook  Puskesmas  Kedundung,  2019.  (2019).  Puskesmas  Kedundung,
“Akreditasi Puskesmas Kedundung,.” https://www.facebook.com/pkmkedundung/photos/a.285638602027794 /388743258383994/?type=3 Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah,
A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I.,  Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. Sewagati, 4(1), 14. https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446
Kementerian  Kesehatan  RI  2021.  (2020).  Profil  Kesehatan  Indonesia  2020.  In Kemenkes Republik Indonesia. https://doi.org/10.1524/itit.2006.48.1.6 Latifah, L., Anas, M.,  Saputro, A. R. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 691 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
(PPH) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Melalui Mekanisme  Halal  Self  Declare  pada  Pelaku  Usaha  Bumbu  Hikmah. Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(03), 59–67.
Luluk, L., Nasrullah, D., Huda, F.,  Iswandi, G. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor  Induk  Berusaha  (  NIB  )  Pelaku  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  (  UMK  ) Perseorangan  Untuk  Keberlanjutan  Usahanya  di  Kelurahan  Bulak  ,  Kota Surabaya. JEPKM: Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 9–25.
Maesyaroh, Martiana Andri, A. P. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Melalui “Halal Self-Declare”: Studi Di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah, Yogyakarta. Martabe, 5, 2309–2318. file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Maesyaroh, Martiana Andri - 2022 - Pendampingan
Sertifikasi  Halal  Umkm  Melalui  Halal  Self-Declare  Studi  Di  Aflaha  Mart, Pleret Pondok Pe.pdf
Magersari,  P.  K.  K.  (2016).  Kecamatan  Magersari,  “Kecamatan  Magersari  -  Kota Mojokerto,.” https://kec-magersari.mojokertokota.go.id/web/profil/6 Muhammad,  A.,  Nuraini,  F.,  Mardiyah,  S.,  Kunsah,  B.,  Sispita,  Y.  E.,  Latifah,  L., Veronica,  N.,  Immanudin,  A.,  Saputro,  A.  R.,    Akbar,  R.  (2023).  Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMsurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi  Halal  Pemerintah.  Jurnal  Visi  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 4(1), 43–58.
Murtius,  W.  S.,  Fithri,  P.,    Refdi,  C.  W.  (2021).  Pendampingan  Sertifikasi  Halal Meningkatkan Daya Saing. To Maega, 28(2), 137–144.
Nursansiwi, D. A.,  Wardah, S. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. 1(2), 145–154.
Pardiansyah,  E.,  Abduh,  M.,    Najmudin.  (2022).  Sosialisasi  dan  Pendampingan Sertifikasi  Halal  Gratis  (Sehati)  Dengan  Skema  Self-Declare  Bagi  Pelaku Usaha  Mikro  di  Desa  Domas.  Jurnal  Pengabdian  Dan  Pengembangan Masyarakat Indonesia, 1(2), 101–110. https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39
Peraturan.bpk.go.id. (2021). PP No.39 Tahun 2021. Perpres. (2014). Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang, 1, 1–27. Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R.,  Karisma, A. D. (2021). Pendampingan
Menuju  Sertifikasi  Halal  pada  Produk  “Socolat”  UMKM  Pondok  Modern Sumber  Daya  At-Taqwa.  JPP  IPTEK  (Jurnal  Pengabdian  Dan  Penerapan IPTEK), 5(1), 17–24. https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611
Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela,
E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, M. F.,  Sari, F.
L.  (2022).  Peningkatan  Nilai  Produk  dan  Pendampingan  dalam  Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Sewagati,
6(3). https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131
Salsabilah dkk. (2022). Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara ( Karipik Singkong Ibu Nara). Qordul Hasan, 8, 248–253.
692 ~ 4(3), 680-692
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Sugihartanto, M. F., Negoro, N. P., Bramanti, G. W., Hakim, N. S., Putra, E. I., Safarina,
S., Maharany, G. T., Prihananto, P., Muhammad, F., Wulandari, I.,  Fadlillah,
M. S. (2023). Transformasi Kantin Its Dalam Mendukung Zona Khas (Kuliner Halal Aman Dan Sehat) Indonesia.  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 29(1), 133–142. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/39132 www.antaranews.com.  (2023).  BPJPH  kejar  target  10  juta  produk  bersertifikat halal pada 2024. Antara Kantor Berita Indonesia. https://www.antaranews.com/berita/3372831/bpjph