Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No.  2 – Juli  2023,  Hal.  255-265  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.255-265

## Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak
di Indonesia
Muhammad Luthfi 1 , Yaris Adhial Fajrin 2 , Andi Annisa Nurlia Mamonto 3 , Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula 4
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia
4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia
1 muhammadluthfi@umm.ac.id, 2 yaris@umm.ac.id, 3 annisanurliamamonto1@gmail.com,
4 ahmad.nilnalmuna@umk.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  kontekstualisasi  doktrin  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  dalam  praktik pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak adalah isu penting dalam hukum keluarga yang melibatkan dua  doktrin  hukum  yang  berbeda,  yaitu  hukum  perdata  yang  mengatur  aspek  legal  formal  pengangkatan  anak dan hukum Islam yang memiliki perspektif agama terhadap hubungan nasab dan tanggung jawab terhadap anak angkat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  kedua  doktrin  ini  dapat  diaplikasikan  secara harmonis  dalam  konteks  pengangkatan  anak  di  Indonesia.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode analisis  normatif  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya  dalam  hal pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata mengakui pengangkatan anak sebagai proses hukum yang sah dan memberikan status hukum yang setara dengan anak kandung. Sementara itu, hukum Islam  memandang pengangkatan anak sebagai perbuatan  diperbolehkan dalam agama, namun tidak  mengubah status  nasab  anak.Kontekstualisasi  doktrin  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  dalam  pengangkatan  anak menunjukkan  pentingnya  mengakomodasi  nilai-nilai  hukum  dari  kedua  doktrin  tersebut  untuk  menciptakan kerangka  hukum  yang  adil  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Perlindungan  hak-hak  anak,  termasuk  hak  untuk mengetahui  asal-usulnya  dan  hak  untuk  memiliki  identitas  hukum  yang  jelas,  harus  menjadi  perhatian  utama dalam  praktik  pengangkatan  anak.  Penelitian  ini  berkontribusi  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang implementasi hukum pengangkatan anak di Indonesia dan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum  perdata  dan  nilai-nilai  agama  dalam  praktik  pengangkatan  anak.  Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  kontribusi  positif  dalam  pengembangan  kebijakan  dan  sistem  hukum  yang  lebih  inklusif  dan berkeadilan dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia.
Kata  Kunci: Pengangkatan  Anak,  Hukum  Islam,  Kontekstualisasi  Doktrin  Islam,  Hukum  Perdata,  Hukum Positif

## Abstract
This  research  looks  at  how  civil  law  and  Islamic  law  are  interpreted  and  used  in  the  context  of  Indonesian adoption procedures. Civil  law,  which governs the technical  and legal elements of adoption, and Islamic law, which  provides  a  religious  viewpoint  on family  connections  and  obligations  towards  adopted  children,  play  a role  in  this  crucial  area  of  family  law.  This  research  is  motivated  by  a  desire  to  learn  more  about  the compatibility  of  these  two  tenets  in  Indonesia’s  adoption  context.  Normative  examination  of  Indonesian  rule, particularly  about  adopting  children,  served  as  the  basis  for  this  research.  The  findings  demonstrated  that adopted  children  have  the  same  legal  standing  under  civil  law  as  their  biological  counterparts.  However, according to Islamic law, adopting a kid does not alter the child’s legal lineage. Contextualising civil law and Islamic  law  in  child  adoption  demonstrates  the  need  to  respect  the  legal  ideals  of  both  systems  to  provide  an equitable legal framework for all parties. Adoption practices should prioritise protecting children’s rights, such as  their  right  to  know  where  they  came  from  and  to  have  a  distinct  legal  identity.  Understanding  the  need  to balance civil law norms and religious values in the practice of child adoption, this study helps shed light on how the legislation is implemented in Indonesia. The findings of this research would aid in creating more welcoming and fair policies and legal frameworks for adopting children in Indonesia.

## Keywords: Adoption, Islamic Law, Islamic Doctrine Contextualization, Civil Law, Positive Law

## I. PENDAHULUAN
Kontekstualisasi  apabila  diartikan  secara  harafia  menurut  pemahanan  penulis  adalah  sebuah pemahaman  secara  hermeneutika  tentang  suatu  teks  yang  ada  dalam  sebuah  tulisan  berdasarkan maksud  dan  tujuan  dari  penulis  yang  disesuaikan  dengan  lingkungan  yang  mempengaruhi  si pengarang  Ketika  menuliskan  karya  tersebut  yang  dipadankan  dengan  dengan  kondisi  jaman  yang berjalan  saat  ini  di.  Dengan  demikan  maka  sendirinya  akan  menciptakan  suatu  arti  ataupun pemahaman  baru  yang  pastinya  memiliki  perbedaan  dari  tulisan  aslinya.  Lebih  lanjut  hasil  dari pemahaman  tersebut  disebar  luaskan  dengan  konsep  dan  narasi  dari  pihak  yang  dianggap perkompetens sehingga bisa terterima oleh pihak-pihak yang searah dengan pemikiran tersebut, itulah yang disebut sebagi doktrin menurut penulis.
Dari  hasil  pengejawantahan  Kontekstualisasi  doktrin  dari  paragraph  diatas  apabila  kita kawinkan  dengan  sejumlah  permasalahan  yang  berkembang  saat  ini,  maka  akan  memberikan  suatu yang baru secara original tanpa harus bertentang dengan teks yang menjadi sumber penafsiran secara hermenuetika  tersebut.  Seperti  halnya  poin  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  yakni  pengangkatan anak.
Dewasa  ini  permasalahan  keluarga  yang  sering  terjadi  hingga  menyebabkan  terjadinya pertengkaran  dalam  rumah  tangga  yang  berimbas  pada  perceraian  disebabkan  oleh  sejumlah  factor utama dan yang paling utama dalam factor tersebut adalah keberadaan anak dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan dengan  kehadiran  anak dalam rumah tangga menjadi landasan para orang tua dalam hal  ini  istri  dan  suami  akan  mempertimbangkan  terjadinya  perceraian.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi pertimbangan utama khususnya kepada pasangan yang selama  menikah belum diberikan karunia dari ALLAH. Sementara dilain pihak semua kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi. Ini tentu saja menjadi factor  utamanya  ketidak  adanya  haromonisa  dalam  rumah  tangga.  Untuk  mengantisipasi  agar keharmonisa  dalam  rumah  tangga  tersebut  tetap  terjaga  dan  kuat  maka  pasang  suami  istri  tersebut akan menempuh sejumlah cara untuk mendapatkan anak.
Oleh  karena  itu,  melahirkan  anak  tidak  hanya  dilihat  sebagai  hasil  perkawinan  yang  tak terhindarkan  antara  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan,  tetapi  juga  sebagai  kebutuhan  mendasar semua  manusia.  Oleh  karena  itu,  ketidakhadiran  seorang  anak  membuat  rumah  tangga  merasa  tidak terpenuhi.  Memang,  di  beberapa  kalangan,  menjadi  pasangan  tanpa  anak  dipandang  sebagai  sumber rasa  malu  dan  harga  diri  yang  rendah.  Namun,  memiliki  anak  merupakan  tujuan  yang  tidak  dapat diwujudkan karena berbagai sebab. Berbagai emosi dan pikiran yang muncul dalam situasi seperti itu sudah  diharapkan,  dan  bukan  hal  yang  aneh  bagi  mereka  untuk  mengalami  beberapa  tingkat transformasi  di  tengah  keadaan  darurat.  Kecemasan,  yang  dapat  dikomunikasikan  oleh  salah  satu pasangan  melalui  perilaku  tertentu.  Suami  dan  istri  dapat  mengadopsi  anak  dari  pasangan  lain  jika mereka tidak dapat memiliki anak sendiri.
Merujuk  bahasa  pengangkatan  anak  ini  secara  umum  dikenal  dalam  masyarakat  Indonesia dengan  istilah  “Adopsi”  yang  merujuk  proses  bagaimana  Cara  memperoleh  anak-anaknya  istilah  ini banyak  digunakan  dalam  Hukum  Perdata  Barat.  Selain  itu  ada  dua  arti  berbeda  dari  “mengadopsi anak”,  yang  keduanya  penting  untuk  dipahami.  Ini  memperkuat  garis  keturunan  di  antara keturunannya  sehingga  mereka  dapat  meminta  pertanggungjawaban  orang  tua  atas  tindakan  mereka. Dan  kedua,  ini  adalah  bentuk  adopsi  sebagian  bayi.  Secara  khusus,  hubungan  antara  seorang  anak yang  dibesarkan  oleh  keluarga  yang  berbeda  dan  orang  tua  kandungnya  sangat  sosial.  Ada  tiga pemahan  serta  pelaksnaan  terkait  pengkatan  anak  di  Indoensia  secara  umumnya  di  ambil  dari  tiga sumber  hukum  yakni  hukum  Islam,  Hukum  adat  dan  hukum  positif  rezim  yang  mengatur  kasus pengangatan anak.
Bertindak  demi  kepentingan  terbaik  anak  adalah  wajib  dalam  proses  perdata  adopsi,  menurut Undang-Undang  No.  35  tahun  2014  yang  merevisi  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Penunjukan  tersebut  harus  mengikuti  aturan  dan  regulasi  negara  tuan  rumah. Adopsi  harus  dilakukan  demi  kepentingan  terbaik  anak  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sebagaimana  diatur  dalam  ayat  (1)  Pasal  39.  Menurut  Pasal  41,  merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memberikan bimbingan dan  pengawasan  selama  proses  adopsi.  Pasal  39,  40,  dan  41  Kode  Pemerintah  dirujuk  sebagai ketentuan  tambahan  mengenai  kelayakan  mengadopsi  anak.  Dalam  pikiran  kebanyakan  orang,
mengadopsi  anak  adalah  langkah  besar  untuk  memastikan  kebahagiaan  dan  kesuksesan  anak  dalam hidup.  Orang  tua  angkat  seharusnya  hanya  memikirkan  apa  yang  menjadi  kepentingan  terbaik  anak, tetapi mereka mungkin juga memiliki kepentingan mereka  sendiri, seperti kebutuhan untuk memulai sebuah  keluarga  karena  mereka  tidak  dapat  memiliki  anak  sendiri.Anak  angkat  yang  sangat bergantung  pada  keluarga  baru  mereka  akan  dilindungi  berdasarkan  rencana  ini.  Karakter  sangat penting dalam adopsi karena akan membantu dan melindungi anak. Perlu diingat bahwa adopsi anak dalam  budaya  Indonesia  tidak  memutuskan  hubungan  anak  dengan  keluarga  kandungnya  (Pase  & Hurairah, 2021).
Orang  tua  angkat  dan  orang  tua  kandung  harus  memikirkan  apakah  keyakinan  mereka  cocok atau tidak dengan keyakinan anak-anak yang ingin mereka adopsi. Hal ini penting karena pendidikan agama  anak  angkat  dibentuk  semata-mata  oleh  orang  tua  angkatnya.  Anak  angkat  mungkin mengalami  kerugian  psikologis  dan  mempertanyakan  keyakinan  orang  tua  kandung  mereka  jika  hal ini  terjadi  pada  mereka  (Agatha  et  al.,  2020).  Di  antara  isu-isu  tersebut  adalah  mengenai  hak  dan tanggung  jawab  orang  tua  angkat  terhadap  anak  angkatnya,  khususnya  dalam  hal  masyarakat  umum hanya melakukan pengangkatan anak tanpa mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga kebutuhan anak hanya  dilihat  dari  “kesejahteraan  kuda”.  orang  tua  angkat  hanya  mementingkan  pemenuhan kebutuhannya  sendiri  mengenai  keberadaan  anak  dalam  rumah  tangga,  dan  fasilitas  yang  diberikan kepada anak angkatnya lebih didasarkan pada pengetahuan orang tua daripada kebutuhan aktual anak. Bahkan  di  sejumlah  daerah,  termasuk  di  provinsi  Sulawesi  Utara,  khususnya  di  wilayah  Minahasa, anak angkat hanya dijadikan pelengkap untuk  membantu orang tua menjalankan atau menyelesaikan kewajiban, atau karena kepercayaan yang tersebar luas bahwa hal tersebut akan menjadi  “pancingan” kepada orang tua.
Anak  angkat  diberikan  perlindungan  yang  sama  di  bawah  hukum  seperti  anak  kandung. Menurut Suroyo Wingnjodipuro, agar adopsi ini “cerah” (yaitu mengikat secara hukum), kepala Anda harus  dilibatkan  (Sriwahyu,  2022).  Di  Gayo,  Lampung,  Pulau  Nias,  dan  Kalimantan,  anak  angkat biasanya tidak terkait dengan orang tua kandungnya, tetapi diberi hak hukum yang sama dengan anak kandung  dari  suami  dan  perempuan  yang  mengadopsinya.  Hukum  adat  Bali  hampir  persis mencerminkan  konsep  hukum  Barat  tentang  anak  angkat  karena  memberikan  semua  hak  dan kewajiban  anak  angkat  yang  asli  kepada  anak  angkat.  Berbeda  dengan  perlakuan  yang  diberikan kepada anak angkat menurut hukum Jawa. Ungkapan “anak angkat mendapatkan warisannya dari dua sumber  air  sumur”  merupakan  peribahasa  dari  hukum  adat  Jawa  yang  menggambarkan  hak  waris anak  angkat  di  kemudian  hari.  Anak  angkat  tidak  menegosiasikan  haknya  dengan  orang  tua kandungnya,  dan  sebaliknya,  karena  adopsi  di  Jawa  tidak  bertentangan  dengan  hubungan  darah dengan orang tua kandung anak tersebut. Artinya, anak tersebut tidak hanya didukung secara finansial oleh orang tua angkatnya, tetapi juga oleh keluarga kandungnya.
Bukan  hukum  di  Lahat  (Palembang),  Kabupaten  Batanghari,  Kabupaten  Bontomarannu,  atau wilayah Kepulauan  Tidore bagi anak angkat  untuk mewarisi dari orang  tua  angkatnya. Namun, undang- undang  mengakui  anak  angkat  sebagai  ahli  waris  sah  dari  orang  tua  angkatnya.  Orang  tua  angkat  dapat menyerahkan  kekayaan  mereka  kepada  anak-anak  mereka  melalui  hadiah,  warisan,  atau  surat  wasiat sebelum  mereka  meninggal.Jika  pasangan  angkat  tidak  memiliki  anak  kandung,  anak  angkatnya  tetap diperbolehkan secara hukum untuk mewarisi dari ayah angkatnya di wilayah Minahasa. Jika ada lebih dari satu anak dalam rumah tangga, anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Namun, ini membutuhkan persetujuan dari hubungan darah terdekat dalam kasus perkebunan kalakeran.Anak-anak yang  diadopsi  di  Minahasa  seringkali  diberi  akses  penuh  ke  sumber  keuangan  keluarga  baru  mereka, termasuk warisan atau uang yang diperoleh. Jika anak angkat telah melayani orang tua angkatnya di masa lalu, kecil kemungkinan warisannya akan diambil karena perilaku buruk sebelumnya. Karena sebab-sebab tersebut, konflik pewarisan sering terjadi di wilayah Minahasa (Hilman, 2003).
Menariknya dalam pembahasan ini apabila pasangan suami istri tersebut memuluk agama islam tentu saja tata cara pengangkatan anaknya haru sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum islam sehingga  berdasarkan  permasalahan  tersebut  penulis  tertarik  melakukan  pengkajian  secara kontekstualisasi  secara  doctrinal  yang  harus  dijalankan  sebagai  syarat  utama  apabila  ingin  mengkat seorang anak. Permasalahanya dalam tindakana dan aplikasinya dilapangan seperti halnya data secaar hipotesa yang di lakukan oleh penulis, masi banyak pihak-pihak yang melakukan pengangkatan anak secara  mandiri  tanpa  mengikuti  peraturan  yang  berlaku  khususnya  hukum  islam.  Namun,  di  bawah hukum  Islam,  mengadopsi  anak  hanya  diakui  dalam  arti  memikul  tanggung  jawab  untuk  memenuhi
kebutuhan  orang  tersebut  dalam  hal  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  dan  pelaksanaan  ibadah.  Itu menurut  penelitian  (Fathoni,  2018).  Mengadopsi  anak  tidak  sama  dengan  menjadi  orang  tua kandungnya  menurut  hukum  Islam.  Tanpa  secara  hukum  mengakui  anak  tersebut  sebagai  anggota keluarga kandung (nasab), yang dapat dilakukan baginya hanyalah menyediakan perhatian, makanan, pendidikan, dan pelayanannya dalam segala kebutuhan.
“Tabanni” adalah istilah Islami untuk mengasuh dan membesarkan anak yang bukan anak Anda sendiri.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengatakan  dalam  fatwanya  bahwa  “untuk  mengetahui Syari’at  Islam  dari  segi  tabaniyah,  perlu  dipahami  bahwa  tabaniyah  memiliki  dua  wujud,”  salah satunya  adalah  “seseorang  yang  mengambil  anak  orang  lain  untuk  diperlakukan  sebagai  anaknya sendiri.”anaknya,  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  secara  finansial,  emosional,  dan  pendidikan meskipun  faktanya  anak  tersebut  tidak  secara  hukum  his.In  Islam,  ketika  seorang  anak  angkat dianggap  sebagai  keturunan  biologis  dari  orang  tua  angkatnya,  hak-hak  yang  biasanya  diperoleh mutabani, atau orang tua angkatnya, dibatalkan. Menurut Surah Al-Ahzab bab keempat, “Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang hanya sepatah kata di mulutmu, dan Allah SWT berfirman yang benar dan dia menunjuki jalan (kebenaran)”
Adopsi anak (tabanny), yang dilarang karena dilakukan oleh masyarakat Jahiliyyah dan hukum perdata sekuler, memberikan hak yang sama kepada anak angkat sebagai anak kandung, memutuskan hubungan  hukum  dengan  orang  tua  kandungnya,  dan  kemudian  memperlakukan  mereka  seolah-olah mereka tidak ada. Namun, adopsi anak (tabanny) dianjurkan, terutama adopsi anak yang bermotivasi, jangan misoginis dengan orang tua angkatnya.
Berangkat  dari  teori  yang  dijabarkan  oleh  penulis  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  untuk  menjawab  permasalahan  (1)  Bagaimana  Konsep  yang  seharusnya diterapkan  di  Indonesia  berdasarkan  hukum  Islam  dengan  mempertimbangan  hukum  yang berkembang  dimasyarakat  (adat)  dan  Positif?  dan  (2)  Apa  Saja  hak-hak  anak  angkat  yang  menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh orang tua angkat menurut Hukum Islam.
Beberapa  penelitian  terdahulu  digunakan  sebagai  referensi,  misalnya  penelitian  oleh  Hartati dkk  yang  membahas  proses  pengangkatan  anak  dalam  islam  (Hartati  &  Luthfi,  2023).  Selain  itu, Penelitian  oleh  Muhammad  Rais  yang  membahas  bagaimana  kedudukan  anak  angkat  dalam Perspektif  Hukum  Islam,  Penelitian  terdahuku  dijadikan  referensi  sebagai  pendekatan  hukum  dan pendekatan konsep. Tentunya beberapa penelitian terdahulu berbeda dengan tulisan ini karena masih terdapat  kekurangan  studi  yang  mencakup  analisis  yang  komprehensif  tentang  kontekstualisasi doktrin  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  dalam  pengangkatan  anak  di  Indonesia.  Kehidupan masyarakat  Indonesia juga dipengaruhi oleh  hukum adat dalam praktek pengangkatan anak. Namun, masih  terbatasnya  penelitian  yang  mengkaji  bagaimana  pengaruh  hukum  adat  dalam  pengangkatan anak  dan  bagaimana  doktrin  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  dapat  diterapkan  dengan mempertimbangkan  hukum  adat.  Penelitian  ini  dapat  mengisi  kekosongan  pengetahuan  dalam  hal tersebut.
Penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  yang  berharga  untuk  memperluas  pemahaman tentang pengangkatan anak di  Indonesia dan  pentingnya  kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak di negara ini.

## II. METODE PENELITIAN
Untuk  lebih  memahami  bagaimana  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  dikontekstualisasikan dalam  adopsi  anak  Indonesia,  penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  normatif.  Untuk menentukan  undang-undang  apa  yang  berlaku  untuk  situasi  tertentu,  peneliti  sering  menggunakan teknik  penelitian  normatif,  yang  melibatkan  pembacaan  yang  cermat  terhadap  undang-undang  yang relevan, hukum kasus, dan tulisan hukum lainnya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007).
Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, istilah “deskriptif kualitatif” mengacu pada metode  mendeskripsikan suatu fenomena atau  kejadian dengan sangat  rinci  dan  mendalam  melalui  penggunaan  metode  pengumpulan  data  kualitatif  termasuk wawancara,  observasi,  dan  analisis  dokumen.  Para  peneliti  dapat  menggali  secara  mendalam  dan komprehensif ke dalam banyak elemen hukum ketika mereka menggunakan prosedur yuridis normatif dan  metodologi  deskriptif  kualitatif.  Standar  hukum  dapat  diidentifikasi,  dan  peneliti  dapat menjelaskan dan menganalisis penerapan hukum tersebut.
Penyelidikan  ini  memanfaatkan  sumber  informasi  primer  dan  sekunder.  Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002; Undang-Undang Perubahan Administrasi Kependudukan tahun 2014; UU  No.  35  tahun  2014  dan  beberapa  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga  dan hukum  Islam  di  Indonesia  semuanya  mengatur  adopsi  anak  di  Indonesia.  Informasi  dari  putusan pengadilan yang baru-baru ini diterbitkan tentang adopsi anak juga dikumpulkan.
Teknik  analisis  data  meliputi  pertama,  penulis  mengumpulkan  semua  undang-undang  dan undang-undang Indonesia yang dapat kami temukan terkait dengan adopsi anak. Hukum keluarga dan hukum  Islam  di  Indonesia  juga  diperiksa  untuk  melihat  bagaimana  mereka  mengatur  adopsi  anak.. Selanjutnya,  putusan-putusan  pengadilan  terkait  kasus  pengangkatan  anak  di  Indonesia  dianalisis untuk  memahami  bagaimana  doktrin  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  diterapkan  dalam  praktek. Analisis  ini  mencakup  pengidentifikasian  bagaimana  pengadilan  mengambil  keputusan  berdasarkan hukum  perdata  dan  hukum  Islam,  serta  apakah  ada  perbedaan  pendekatan  dalam  kasus-kasus  yang melibatkan kedua doktrin hukum tersebut.
Data juga dianalisis dari literatur hukum yang relevan tentang hukum perdata dan hukum Islam dalam  konteks  pengangkatan  anak  di  Indonesia.  Analisis  literatur  ini  mencakup  pemahaman  tentang bagaimana  kedua  doktrin  ini  diterapkan  dalam  praktik  pengangkatan  anak,  serta  apa  saja  perbedaan dan  persamaan  antara  keduanya.  Dengan  demikian,  analisis  data  dari  penelitian  ini  memberikan pemahaman  yang  komprehensif  tentang  kontekstualisasi  doktrin  hukum  perdata  dan  hukum  Islam dalam  pengangkatan  anak  di  Indonesia.  Hasil  analisis  ini  dapat  menjadi  panduan  dalam pengembangan  kebijakan  dan  sistem  hukum  yang  lebih  inklusif  dan  berkeadilan  dalam  praktik pengangkatan anak di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Konsep  Penerapan  Hukum  Islam  dalam  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia  dengan Memperhatikan Aspek Hukum Adat dan Positif
Pertama,  kami  akan  memberikan  gambaran  singkat  tentang  bagaimana  sistem  peringkat  anak dipahami  dan  diterapkan  di  tiga  bidang  hukum  yang  saat  ini  sedang  dikembangkan  di  Indonesia, dimulai dengan hukum Islam. Dua jenis hukum utama adalah hukum adat dan hukum positif. Selain itu,  baik  hukum  adat  maupun  hukum  positif  dianggap  sebagai  bagian  dari  pengembangan  gagasan kontekstual hukum Islam.
Kegiatan  mengadopsi  bayi  adalah  hal  biasa  di  komunitas  Arab  pra-Islam  dan  akhirnya mendapatkan  nama  At-Tabanni.  Zaid  bin  Haritsah  diadopsi  oleh  Nabi  (SAW),  yang  kemudian menginstruksikannya  untuk  berhenti  menggunakan  nama  ayah  kandungnya  dan  mulai  menggunakan nama  Nabi  sebagai  gantinya.  (S.  A.  W.).  Untuk  menebus  penyimpangan  Nabi  Muhammad  (SAW) dari  standar  pengasuhan  orang  Arab  modern,  ayat  4  dan  5  Surat  Al-Azhab  diturunkan  dalam  Al- Qur’an  (Putra  &  Jazuli,  2021).  Seperti  yang  dikatakan  Wahbah  Al-Zuhaili,  “  adopsi  seorang  anak dilakukan  oleh  seseorang  kepada  seorang  anak  dari  garis  keturunan  yang  jelas,  kemudian  anak tersebut dikaitkan dengannya “(tabanni berarti “anak angkat” dalam bahasa Arab), dan frasa ini telah digunakan  secara  umum  sejak  Islam  didirikan  oleh  Nabi  Muhammad.  Jadi,  teori  pemasaran  yang mengatakan  Anda  tidak  boleh  memberikan  anak  kepada  orang  yang  bukan  saudara  sedarah  Anda tidak berlaku dalam Islam.
Ada dua perbedaan utama antara anak angkat dengan anak kandung, yang keduanya ditekankan oleh Syekh Mahmud Shaltut: pertama, At-Tabanni adalah seseorang yang membesarkan seorang anak dengan mengetahui bahwa anak tersebut bukan miliknya, dan yang memperlakukan anak angkat. anak seolah-olah  dia  adalah  orang  tua  kandungnya.  Dia  bukan  anak  kandung,  dan  karena  itu,  dia  tidak memiliki  hak  yang  sama  dengan  anak  dari  orang  tua  yang  sama,  menurut  ajaran  Islam.  At-Tabanni mungkin adalah tipe individu yang, seperti yang dilakukan Mahmoud Shaltut setelah kelahiran putra keduanya, “tidak memiliki anak, kemudian menjadikan anak orang lain  sebagai anaknya”,  meskipun mengetahui sepenuhnya bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. keturunan (Putra & Jazuli, 2021).
Konotasi pertama menggambarkan seperti apa anak angkat yang diberi kesempatan yang sama untuk  kasih  sayang  dan  perhatian,  serta  akses  yang  sama  ke  sumber  daya  sosial  dan  medis,  seperti anak lainnya. Bayi harus memiliki perlindungan hukum yang sama terlepas dari status sosial ekonomi orang  tuanya.  Budaya  Tionghoa  saat  ini  menganggap  anak  angkat  seolah-olah  mereka  lahir  secara biologis, seperti yang dijelaskan di bagian ketiga, sedangkan bagian kedua menjelaskan adopsi seperti
yang dipraktikkan di Zaman Kegelapan, ketika orang tidak mengerti apa-apa. Karena alasan ini, anak angkat  menghadapi  tantangan  hukum  terkait  warisan  yang  sama  dengan  anak  kandung  mereka. Adopsi  Islam  berpedoman  pada  prinsip  menafkahi  anak  dengan  cara  yang  tidak  mencabut  atau merugikannya,  sekaligus  menjaga  hubungan  hukum  anak  dengan  orang  tua  kandungnya, menghentikan  anak  dari  “diinkubasi”  oleh  orang  tua  angkatnya,  dan  menjaga  status  hukum  penuh anak sebagai seorang anak. Anak angkat tidak dijamin mendapat perlindungan hukum dari orang tua angkatnya  dan  tidak  memiliki  hak  waris  yang  sama  dengan  anak  kandung.  Satu-satunya  tangkapan adalah dia telah meninggal dalam menegakkan tawarut (warisan bersama) terhadap seorang anak laki- laki dan ayah angkatnya. Orang tua angkat dan anak angkatnya diperbolehkan menikah dalam Islam. Nabi Muhammad menikah dengan janda Zaid bin Haritsah, Zainab binti Jahsy  Al’asadiyyah. Ketika persyaratan  istri  Zayd  telah  terpenuhi,  Allah  SWT  menyatakan  dalam  ayat  37  QS:  Al-Ahzab, “Kemudian  dan  ketika  Zayd  telah  mengakhiri  kebutuhannya  akan  istrinya,  kita  nikahi  dia,  agar  dia tidak  menjadi  istri  dari  anak  angkatnya.”Orang  Kristen  bebas  menikahi  pengantin  anak  angkatnya ketika hukumannya berakhir jika dia orang percaya.
Adopsi diperbolehkan menurut hukum Islam asalkan syarat-syarat berikut terpenuhi:
a. Anak angkat belum memutuskan hubungan biologisnya dengan orang tua kandungnya dan kerabat dekatnya.
b. Anak  angkat  tetap  mewarisi  dari  keluarga  kandungnya  dan  bukan  dari  orang  tua angkatnya.
c. Anak tidak boleh menggunakan  nama yang  diberikan salah satu orang  tua dalam konteks apa pun selain identifikasi atau lokasi.
d. Anak  angkat  tidak  boleh  meminta  dukungan  finansial  atau  emosional  kepada  orang  tua angkatnya dalam pernikahan mereka (Aisyah, 2020)
Ketakutan akan kepunahan mendorong adopsi, yang mengakibatkan anak tersebut dikeluarkan dari lingkungan kekerabatannya (yang sering terjadi dalam keluarga yang sama), dengan anak angkat yang  pada  akhirnya  menggantikan  anak  kandung  dari  orang  tua  angkatnya.  jauh  dari  keluarga kandungnya. Anak angkat diberi kewajiban moral dan hukum yang sama dengan ahli waris menurut hukum  adat.  Para  penatua  yang  dihormati  harus  memantau  proses  adopsi  untuk  memastikan  bahwa norma-norma budaya ditegakkan dan bahwa setiap orang yang terlibat berada di halaman yang sama. Anak  angkat  dianggap  sebagai  keturunan  sah  dari  laki-laki  dan  perempuan  yang  mengadopsinya, tetapi  mereka  dilarang  berhubungan  dengan  keluarga  kandungnya.  Itu  terjadi  di  Gayo,  Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan. (Rais, 2016).
Dengan  tidak  adanya  ahli  waris  laki-laki  untuk  berhasil  dalam  masyarakat  patrilineal  karena kurangnya  anak  laki-laki,  atau  ahli  waris  perempuan  untuk  berhasil  dalam  masyarakat  matrilineal karena  kurangnya  anak  perempuan,  kadang-kadang  dipilih  keponakan  yang  berhubungan  dengan darah.  Menantu  memasuki  pernikahan  sebagai  anak  angkat  dari  salah  satu  anggota  keluarga  sanak saudara  (mantu,  ngurukken  mengiyan)  dalam  hubungan  adat,  seperti  yang  berlaku  di  wilayah Lampung  antara  perempuan  Lampung  dan  masyarakat  dari  luar  daerah.  Dalam  budaya  Batak (patrilineal),  anak  angkat  tidak  lagi  dianggap  sebagai  anggota  keluarga  ayah  kandungnya  dan  malah bergabung dengan marga ayah angkatnya (Rahmayanti* et al., 2017).
Mirip dengan  status hukum anak angkat di Barat,  hukum  adat Bali memberikan status  hukum dan  hak  yang  sama  kepada  anak  angkat  dengan  anak  kandung.  Bertentangan  dengan  lokasi  dan kedudukan  hukum  anak  angkat  dalam  budaya  Jawa.  Adapun  warisannya  di  kemudian  hari,  anak angkat  dalam  hukum  adat  Jawa  dikatakan  “  mewarisi  dari  dua  sumber  air  sumur.”Untuk melanggengkan  garis  keturunan  nenek  moyang  ayah  angkatnya,  anak-anak  di  Jawa  diperlakukan seolah-olah  mereka  lahir  dari  orang  tua  angkatnya  dan  dimasukkan  ke  dalam  keluarga  seolah-olah mereka adalah keturunan kandung. Dengan kata lain, anak angkat berhak mewarisi baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. (Putrantia & Setiyowati, 2023).
Beberapa  bagian  dari  undang-undang  menetapkan  bagaimana  anak-anak  harus  diperlakukan dan  bagaimana  mereka  dapat  tetap  aman.  Jika  demi  kepentingan  Jaminan  Sosial  anak,  adopsi diperbolehkan  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  4  tahun  1979  yang  mengatur tentang  Jaminan  Sosial  anak.  Pasal  39  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  juga  memuat  ketentuan  ini.  Pasal  I,  ayat  (2)  dan  Pasal  3  Undang-Undang  No. Pasal  23  tahun  2002  menjamin  hak  anak  atas  suasana  yang  bebas  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,
serta kebebasan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan hukum dan martabat manusia.
Adopsi diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi hanya jika itu demi kepentingan terbaik anak. Karena  itu,  hukum  Islam  sangat  penting  ketika  mencoba  mengadopsi  anak.  Ketika  seorang  anak diadopsi,  hak  asuh  sah  atas  anak  tersebut  diturunkan  dari  orang  tua  kandung  atau  wali  sah  anak tersebut kepada orang tua angkatnya. Pasal 39, 40, dan 41 dari perjanjian adopsi menetapkan bahwa kepentingan terbaik anak, nilai-nilai budaya, dan supremasi hukum harus selalu diutamakan daripada pertimbangan lainnya (Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002)
Anak angkat memiliki hak hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. (Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002). Penting bagi calon orang tua  angkat  anak  untuk  berbagi  nilai-nilai  mereka.  Pendidikan  religius  seorang  anak  dibentuk  oleh komunitas  di  sekitar  mereka  ketika  orang  tuanya  tidak  dapat  ditemukan.  (Pasal  2  Pasal  39  Undang- Undang Hak dan Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002). Orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk  memberi  tahu  anak  angkat  mereka  tentang  keluarga  asli  mereka  ketika  anak  tersebut  sudah cukup  besar  untuk  memahami  dan  memproses  informasi  tersebut.  d.  (Pasal  4,  Pasal  39  Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
Adanya  penjelasan  dari  ketiga  aspek  hukum  yang  sering  dipakai  oleh  masyarakat  Indonesa dalam  melakukan  pengangkatan  dewasa  ini.  Menggambarkan  begitu  banyaknya  pendefinisian  dan proses yang berbeda-beda terkait tata cara pangangkatan anak. Sehingga memunculknya multi tafsir. Oleh karena itu berdasarkan analisis penulis dimana pada umunya masyarakat Indonesia yang saat ini kebanyakan  memeluk  agama  Islam  serta  sumber  hukum  adat  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia ini secara historisitas dan perkembangannya ikut serta mengadopsi sejumlah hukum  Islam yang  notabenen  adalah  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  adat  itu  sendiri  secara  kontekstual,  serta banyaknya  aturan  hukum  positif  yang  juga  mengambil  sumber  hukumnya  dari  agama  Islam.  Maka sudah  seharusnya  pelaksanaan  hukum  pengangkatan  anak  tidak  boleh  melanggar  nilai-nilai  dasar yang terkandung dalam Hukum Islam sebagai patokan utama dalam pelaksanaanya.
Diantaranya  adalah  mengenai  perspektif  sejarah  mengungkapkan  bahwa  umat  Islam  telah menganjurkan suatu bentuk adopsi yang menjaga ikatan biologis antara anak angkat dan keluarganya yang mana tidak bisa menggunakan marga orang tua angkat namun haru menggunakan marga orang tua  kandung.  Namun,  keyakinan  agama  yang  dianut  oleh  orang  tua  angkat  dan  anak  angkat  harus menjadi  pilar  dukungan,  dengan  tujuan  mengurangi  kemungkinan  pemalsuan  krusial  di  masa  depan yang  timbul  dari  krisis  agama  baik  bagi  anak  atau  orang  tua  angkat.  orang  tua  kandung  masing- masing.  Adopsi  anak  di  Indonesia  yang  masih  menganut  sejumlah  tradisi  yang  bertentangan  dengan kaidah  yang  berlaku,  memerlukan  intervensi  pemerintah  berupa  pembentukan  badan  khusus  yang memfasilitasi  pemantauan  hubungan  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkat  dan  orang  tua kandung  serta  pihak  independen  dalam  melakukan  seleksi  sejumlah  pelaksanaan  adopsi  anak  di seluruh pelosok tanah air.
Tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak-anak muda seolah-olah mereka adalah korban bencana  alam,  yaitu  mereka  yang  berusia  kurang  dari  enam  tahun  dan  lebih  dari  dua  belas  tahun. Anak-anak  yang  membutuhkan,  anak-anak  yang  berkonfrontasi  dengan  hukum,  anak-anak  dari kelompok  terpinggirkan,  dan  anak-anak  yang  hidup  sendiri  semuanya  memenuhi  syarat  untuk perlindungan ini. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi keuangan dan / atau seksual; anak-anak yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkoba,  alkohol,  atau  psikotropika;  anak-anak  yang  diculik; anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan / atau mental; anak-anak penyandang disabilitas; dan anak-anak  yang  menjadi  korban  perlakuan  yang  sah  dan  pengabaian  semuanya  menerima perlindungan tambahan (Sasmiar, 2011).
Umat  Islam  sekarang  boleh  mengadopsi  anak  sesuai  dengan  keyakinan  agamanya  sesuai dengan  pengesahan  Undang-Undang  No.  3  tahun  2006.  Menurut  hukum  Islam,  motivasi  utama mengadopsi anak adalah kesejahteraan anak, bukan memperluas keluarga. Pengadilan Syar’iyah, juga dikenal  sebagai  Pengadilan  Agama,  adalah  otoritas  tertinggi  dalam  hal  adopsi  bayi  bagi  umat  Islam (MK,  2010).  Perselisihan  hukum  keluarga  dapat  diselesaikan  di  pengadilan  agama.  Masalah  agama Islam  terkait  erat  dengan  masalah  keluarga,  termasuk  masalah  adopsi  anak.  Itulah  mengapa  hukum Islam  dan  lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk  menyebarkan  ajaran  Islam  di  Indonesia- Kementerian  Agama  RI,  atau  Pembinaan  Agama—merupakan  salah  satu  pilihan  terbaik  untuk menyelesaikan krisis pembangunan kaum muda. Membahas tentang pengasuhan dan pengajaran anak
di bawah umur. pengkatan anak telah memungkinkan seorang anak untuk menemukan keluarga baru di  luar  keluarga  kandungnya  untuk  pertama  kalinya.  Selain  itu  perkara  yang  khusus  membidangi permasalahan  terhadap  hak-hak  anak  angkat  perlu  diperjelas  untuk  ditetapkan  dalam  hal  ini  adalah Pengadilan  Agama  dimana  pada  dasarnya  Pengadilan  Agama  khusunsy  mengenai  permasalahan warisa, wajiat ataupu hibang dari orang tua angkat maupun orang tua kandung.
Ini  perlu  ditegakkan  dan  diatur  secara  ketat  oleh  kerangka  peraturan  baru  dalam  waktu  yang tidak  terlalu  lama  lagi  karena,  secara  kontekstual,  semua  masalah  dengan  anak-anak  yang  saat  ini mempengaruhi  masyarakat  Indonesia  memiliki  jawaban  dalam  sistem  hukum  Islam  dan  dilengkapi dengan  sistem  hukum  adat  yang  dipraktikkan  oleh  mayoritas  penduduk  negara  tersebut.  Sampai- sampai  masih  membutuhkan  klarifikasi  doktrinal  dalam  peraturan  pemerintah  yang  mengikat  dan berwibawa agar dapat ditegakkan dan dipatuhi.

## 3.2 Apa Saja hak-hak anak angkat yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh orang tua angkat menurut Hukum Islam
Dalam  kebanyakan  kasus,  ketika  orang  tua  membesarkan  anak-anak  mereka  sebagai  angkat, mereka  juga  memikul  hak  dan  tanggung  jawab  tertentu.  Menurut  penulis,  pertimbangan  lebih mendalam atas isu tersebut diperlukan karena saat ini hanya sebagian kecil dari hak-hak anak angkat yang  dilindungi  oleh  orang  tua  angkatnya.  Bahkan  teerjadi  permasalahan  hukum  didalamnya  hingga gesekan  kepentingan pihak-pihak yang terkait didalamnya apakah menggunakan sistyem hukum apa dalam  pengangkatan  anak  tersebut  mengingat  dalam  pelaksanaanya  ada  sejumlah  hak  anak  angkat yang tentu saja memiliki perbedaan apabila di lihat dari sudut pandang baik itu Hukum Adat, Hukum Positf  maupun  hukum  Islam.  Meski  demikian  apabila  kita  melihat  secara  kontekstual  pelaksanaan terhadap  hak-hak  anak  angkat  yang  perlu  dilaksanakan  dan  diikuti  secara  patuh  oleh  masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam harus bermuara pada system hukum Islam, bukanlah pada system  hukum  bawaan  ataupun  lingkungan  yang  ada  dikarenakan  agamalah  yang  menjadi  factor utama yang mampu menundukan egosentri masyarakat saat ini.
Adopsi  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  berbeda  dari  adopsi  berdasarkan  tradisi  hukum Barat  /  Belanda  melalui  Pengadilan  Distrik,  dan  ini  sebagian  besar  disebabkan  oleh  otoritas  baru dalam  hukum  Islam  yang  menangani  adopsi  anak.  Persetujuan  ini  disampaikan  dalam  Rapat  Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Jumadil, yang berlangsung sekitar akhir tahun kalender Islam 1405 H, atau pada bulan Maret 1984. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama:
a. Keturunan (nasab) dalam Islam adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.
b. Adalah  melanggar  hukum  Islam  untuk  mendorong  anak  angkat  untuk  melihat  dirinya  sebagai bagian dari keluarga dengan keluarga barunya.
c. Mengadopsi  anak  adalah  tindakan  yang  bertanggung  jawab  dan  bermoral  di  mata  Islam  jika orang  tua  angkatnya  ingin  memberikan  pengasuhan  yang  sama  kepada  anak  tersebut  seperti anak kandungnya sendiri.
Dari apa yang telah dikatakan, maka  Islam  Syariah  tidak mendukung kesimpulan  logis bahwa bayi angkat harus diperlakukan sama dengan bayi kandung. Dalam Islam, orang tua angkat berperan sebagai  ayah  kandung  sampai  pada  keyakinan  bahwa  anak  cucu  mereka  akan  mampu mempertahankan status hukum dan perkawinan yang diberikan oleh keluarga kandungnya. Selain itu, warga angkat lanjut usia tetap mempertahankan status hukumnya sebagai  warga lanjut usia. Artinya, setelah adopsi, anak angkat dan orang tua angkat tetap dapat mewarisi dan membentuk hubungan satu sama lain serta dengan keluarga kandung mereka seperti tanpa adopsi. Ketika seorang anak diadopsi sesuai dengan hukum Islam, orang tua aslinya tidak lagi memikul tanggung jawab keuangan, hukum, dan orang tua atas anak tersebut.
Oleh  karena  itu,  konsep  adopsi  Syariah  Islam  memastikan  bahwa  garis  keturunan  hukum seorang  anak  tidak  akan  diubah.  Salah  satu  hak  anak  yang  paling  mendasar,  dan  yang  sangat berpengaruh  pada  identitas  dan  prospek  masa  depan  anak  tersebut,  adalah  hak  untuk  menetapkan nenek  moyangnya.  Seorang  anak  perlu  tahu  tentang  leluhurnya  karena  mengetahui  akar  seseorang sangat  penting  untuk  berfungsi  dalam  masyarakat  modern.  Baik  pertanyaan  tentang  asal  usul  dan kekerabatan orang tua maupun pertanyaan tentang  kedudukan  kekerabatan dan ikatan turun-temurun merupakan  inti  dari  gagasan  garis  keturunan.  Memang,  anak  mewarisi  keturunan  dari  ayah  dan ibunya,  meskipun  garis  keturunan  ayah  lebih  kuat.  Makna  utama  Nasab  di  semua  cabang  hukum Islam  terkait  dengan  legitimasi  yang  dengannya  seorang  anak  diberikan  identitas  hukum  dan
agamanya  saat  lahir.  Diharapkan  garis  keturunan  (asal)  menjadi  jelas  karena  pengaruhnya  yang signifikan  terhadap  pribadi,  keluarga,  dan  masyarakat.  Selain  itu,  mereka  yang  memiliki  silsilah keluarga yang agak kacau enggan menikahi mahram.Inilah sebabnya mengapa umat Islam tidak dapat mengklaim orang lain sebagai orang tua mereka dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa contoh perlunya klausa seperti itu:
a. Persyaratan hukum yang dikenal sebagai “kewajiban  tanggung jawab” dari orang tua  angkat memastikan bahwa ikatan anak dengan orang tua kandungnya tetap terjaga.
b. Akibat-akibat  yang  serupa  dengan  yang  terdapat  dalam  hukum  perkawinan  (munakahat) antara lain:
1) Anak  Angkat  jenis  kelamin  laki-laki  diperbolehkan  menikah  dengan  lingkungan Angkat jenis kelamin perempuan dari ayah atau ibunya, dan sebaliknya.
2) Larangan  menikah  dengan  anggota  keluarga  dekatnya  (mahrom)  tetap  berlaku  akibat hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya
3) Ketiga, larangan mengawini seorang mahram sebagai akibat dari melakukan hubungan seksual (pengasuhan) dengannya tetap berlaku.
4) Menikahi  seorang  mahram  dilarang  jika  dia  memiliki  saudara  sedarah  (saudara perempuan atau laki-laki) dalam keluarga suaminya.
Hal  ini  menyiratkan  bahwa  norma-norma  adat  ketaatan  nasab  dan  ikatan  kekeluargaan  akan terus  dihormati  dan  dijunjung  tinggi  meskipun  telah  diadopsinya  norma-norma  sosial  baru  mores.In selain itu, definisi “anak pemarah” berikut dapat ditemukan dalam hukum Islam:
a. Bagi  anak-anak  yang  ditelantarkan  atau  ditelantarkan  oleh  keluarganya,  orang  dewasa dalam rumah tangga menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.
b. Terdapat  percabangan  hukum  antara  orang  tua  angkatdan  anak-anaknya,  seperti  hak untuk  memperlakukan  anak  sebagai  kerabat  dan  hak  untuk  mewarisi  harta  orang  tua. Semua  ini  sejalan  dengan  uraian  yang  telah  disebutkan  di  atas,  dan  penulis menyimpulkan  bahwa  tujuan  adopsi  anak  harus  dibatasi  pada  mendidik,  mengasuh,  dan mengembangkan  anak  agar  dapat  memenuhi  harapannya  sendiri.  Sesuai  dengan  prinsip hukum Islam. (Hamidah et al., 2021).
Berikut ini adalah beberapa penyimpangan  yang paling menonjol dari norma-norma pra-Islam yang dapat ditemukan dalam hukum Syariah Islam.
a. Hanya  ibu,  bukan  ayah,  yang  memiliki  kemampuan  hukum  untuk  mencabut  hak  waris seorang  anak  Muslim.  Karena  Tuhan  menetapkannya,  anak  angkat  tidak  boleh  lagi diperlakukan  seolah-olah  mereka  secara  biologis  terkait  dengan  orang  tua  angkatnya.  Anak angkat harus mengambil  nama belakang ayah angkatnya jika diketahui, atau disebut sebagai maula, atau kerabat nenek moyang laut, jika identitas ayah kandungnya tidak diketahui.
b. Seorang  anak  dalam  Islam  tidak  memiliki  hak  hukum  untuk  mewarisi  harta  benda  orang tuanya. Anak angkat  tidak memiliki hak  hukum yang  sama dengan  anak  kandung dalam  hal mewarisi dari orang tuanya.
c. Dalam  Islam,  anak  di  bawah  umur  tidak  dapat  menjadi  mahram.  Jadi,  seperti  yang  mereka lakukan  saat  berhubungan  dengan  orang  lain,  ibu  hamil  harus  menutupi  kepala  mereka  di depan  anak-anak  mereka.  Hal  ini  berbeda  dengan  norma-norma  yang  berlaku  di  seluruh zaman Jahiliyyah.
d. Ayah dari keluarga angkat boleh menikah dengan kerabatnya menurut hukum Islam. d. Pada masa  Jahiliyyah,  hal-hal  yang  biasanya  dilakukan  berbeda.  Seorang  bayi  Muslim  yang  baru lahir  ditunjukkan  rasa  hormat  dan  kelembutan  dengan  dipanggil  “anak  “atau”  nak.”Islam tidak melarang perilaku seperti itu.
Hukum Islam tentang anak angkat memungkinkan ayah angkat untuk menikah dengan ibu dari anaknya  yang  bukan  mahram,  mengakui  ikatan  kekeluargaan  antara  ayah  dan  putrinya  yang  sedang hamil,  tetapi  tidak  memberikan  hak  yang  sama  kepada  anak  angkatnya  dengan  orang  tua  aslinya. Anak  angkat,  bagaimanapun,  dapat  disebut  “anak  laki-laki”  atau  “anak  perempuan”  karena  rasa hormat dan cinta. Ini semua sesuai dengan hukum dan doktrin Islam.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam  konteks  pengangkatan  anak  di  Indonesia,  terdapat  dua  doktrin  hukum  yang  relevan, yaitu  doktrin  hukum  perdata  dan  doktrin  hukum  Islam.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  doktrin  hukum perdata mengatur pengangkatan anak sebagai proses hukum yang sah dan diakui secara resmi dalam sistem  hukum  negara.  Pengangkatan  anak  dalam  hukum  perdata  memberikan  status  hukum  yang setara dengan anak kandung, termasuk hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga angkat. Di sisi lain,  doktrin  hukum  Islam  juga  mengakui  pengangkatan  anak  sebagai  bentuk  perbuatan  yang diperbolehkan dalam agama. Namun, pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengubah status nasab anak dan tetap mempertahankan hubungan nasab anak dengan keluarga kandungnya. Meskipun demikian,  hukum  Islam  menekankan  pentingnya  memberikan  perlindungan,  kasih  sayang,  dan tanggung jawab kepada anak angkat.
Kontekstualisasi  doktrin  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  dalam  pengangkatan  anak  di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum di negara ini harus mampu mengakomodasi  nilai-nilai hukum dari kedua doktrin tersebut. Upaya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam pengangkatan anak perlu dijalankan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menangani pengangkatan anak, penting untuk memperhatikan perlindungan  hak-hak  anak,  termasuk  hak  untuk  mengetahui  asal-usulnya  dan  hak  untuk  memiliki identitas hukum yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agatha,  F.  M.,  Widia,  I.  K.,  &  Sukadana,  I.  K.  (2020).  Pengangkatan  Anak  oleh  Orang  Tua  yang  Berbeda Keyakinan  dengan  Calon  Anak  Angkatnya. Jurnal  Preferensi  Hukum , 1 (2),  Article  2. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20
Aisyah,  N.  (2020).  Anak  Angkat  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Hukum  Perdata. El-Iqthisady:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 101–113. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137 Annisa  Sriwahyu,  180106100.  (2022). Pengangkatan  Anak  Tanpa  Penetapan  Pengadilan  Ditinjau  Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Tapaktuan Aceh Selatan) [Masters, UIN Ar-Raniry]. http://repository.ar-raniry.ac.id Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. https://doi.org/10.14710/GK.7.1.20-33 Fathoni,  M.  A.  (2018).  Penerapan  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Proses  Pembagian  Waris  Anak  Angkat.
Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.641
Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., Sari, S. P., & Budiono, R.
(2021). Hukum Waris Islam . Universitas Brawijaya Press. Hartati,  R. B., & Luthfi,  M. (2023). Proses Pengangkatan  Anak (Adopsi) dalam Perspektif  Hukum  Islam. AL- BURHAN , 13 (1), Article 1. https://doi.org/10.56322/.v13i1.44 Hilman, H. (2003). Hukum Waris Adat . PT. Citra Aditya Bakti. MK, M. A. (2010). Hukum perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah krusial (Yogyakarta). Pustaka Pelajar. Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 1–20. https://doi.org/10.51749/JPHI.V2I1.14
Pase,  A.,  &  Hurairah,  H.  (2021).  Hak  Waris  Anak  Angkat  Perspektif  Hukum  Adat  Lembak  (di  Kecamatan Singaran  Pati  Kota  Bengkulu). Jurnal  Jendela  Hukum  dan  Keadilan , 8 (1),  Article  1. https://doi.org/10.32663/jhk.v8i1.2499
Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (13th ed.). Kencana.
Putra,  A.  P.,  &  Jazuli,  H.  E.  R.  (2021).  Perbandingan  Prosedur  Pengangkatan  Anak  Menurut  Hukum  Positif Indonesia  Dengan  Hukum  Islam. Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir , 1 (1),  Article  1. https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11679
Putrantia, M. B., & Setiyowati. (2023).  Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat. Jurnal Akta Notaris , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.895 Rahmayanti,  N.,  Prasetyo,  B.,  &  Triyono.  (2017).  Kedudukan  Anak  Angkat  Perempuan  dalam  Hukum  Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo. Diponegoro Law Journal , 6 (1), Article 1. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15765 Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat  dan Hukum Perdata:
Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum , 14 (2), Article 2. https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232 Saifullah. (2015). Tipologi Penelitian Hukum (1st ed.). Intelegensia Media.
Sasmiar,  S.  (2011).  Pengangkatan  Anak  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan  Peraturan  Pemerintah  No.54  Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 2 (3), 43267.
Soerjono Soekanto dan Sri  Mamudji. (2007). Penelitian Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Umum. In Rajawali Pers, Jakarta .
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/JIPS.V8I8.2021.2463-2478