## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN KETIKA TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI -HATIAN OLEH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN

## Heru Sugiyono
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan

## Abstrak
Pada  saat  ini  terjadi  banyak  kasus  pelanggaran  (non-kinerja)  terhadap  prinsip-prinsip kehati-hatian  yang  terjadi  di  berbagai  bank  nasional,  salah  satunya  membawa  dampak kerugian  terhadap  asuransi  pihak  ketiga  sebagai  pemilik  dari  objek  yang  tidak  pernah menjamin atau memberi izin kepada orang lain untuk menjamin kepemilikan tanahnya kepada  bank.  Prinsip  pencegahan  seharusnya  diterapkan  oleh  bank-bank  khususnya dalam  persyaratan  penyaluran  kredit  melalui  ketepatan  dan  analisis  yang  mendalam, distribusi yang baik, kontrol dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sesuai dengan aturan  hukum,  agunan  yang  mengikat  dengan  kuat  dan  pencatatan  peminjaman  dan lengkap secara umum.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Jaminan

## Abstract
At  the  present  time  many  cases  of  violations  (non-performance)  prudential  principles that  occur  in  national  banks,  one  of  which  brings  the  impact  of  loss  to  third-party insurance  as  the  owner  of  the  object  that  was  never  guarantee  or  give  permission  to others to pledge land own to a bank. Precautionary principle should be applied by the banks especially in terms of loan disbursements through accurate and in-depth analysis, the proper distribution, control and monitoring of good, valid agreement and meet the requirements of law, binding strong collateral and loan documentation and complete a regular basis.
Keywords : Legal Protection, Loan agreement, Collateral

## A.   PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang
Bank  merupakan  badan  usaha  yang  memiliki  karakteristik  khusus  dibandingkan dengan  badan  usaha  pada  umumnya.  Sebagai  lembaga  keuangan  yang  berfungsi menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  kemudian  menyalurkannya  pada  masyarakat yang  membutuhkan  dana,  bank  berkewajiban  untuk  lebih  mengutamakan  kepentingan nasabah  penyimpan  dana  serta  memelihara  kepercayaan  yang  telah  diberikan  oleh masyarakat.
Mengenai  asas  perbankan  yang  dianut  di  Indonesia  dapat  kita  ketahui  dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (Undang-Undang  Perbankan)  yang mengemukakan  bahwa  “Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga…………………....…….                 Heru Sugiyono
Prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  2  Undang- Undang  Perbankan  diatas  tidak  ada  penjelasannya  secara  resmi,  tetapi  dapat dikemukakan  bahwa  bank  dan  orang-orang  yang  terlibat  didalamnya,  terutama  dalam membuat  kebijaksanaan  dan  menjalankan  kegiatan  usahanya  wajib  menjalankan  tugas dan  wewenangnya  masing-masing  secara  cermat,  teliti,  dan  professional  sehingga memperoleh  kepercayaan  masyarakat.  Selain  itu,  bank  dalam  membuat  kebijaksanaan dan  menjalankan  kegiatan  usahanya  harus  selalu  mematuhi  seluruh  peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.
Penerapan  prinsip  kehati-hatian  serta  kesehatan  bank  tidak  dapat  dilepaskan begitu  saja  dari  aspek  pengaturan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  kancah  dunia perbankan.  Ada  kepentingan  yang  paling  utama  yang  dimiliki  oleh  negara,  dimana pengaturan  masalah  bank  dapat  dikatakan  sebagai  wujud  dari  adanya  campur  tangan negara di bidang perekonomian.
Akhir-akhir  ini  banyak  sekali  kasus  pelanggaran  (tidak  dilaksanakannya)  prinsip kehati-hatian  yang  terjadi  dalam  perbankan  nasional.  Padahal  prinsip  ini  sudah disyaratkan  dalam  peraturan  perbankan  dimana  bank  dalam  menjalankan  usahanya harus  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian.  Prinsip  ini  sangat  diperlukan  terutama  dalam hal  penyaluran  kredit  karena  sumber  dana  kredit  yang  disalurkan  adalah  bukan  dari bank  itu  sendiri  tetapi  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  sehingga  perlu  penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan  dan  pemantauan  yang  baik,  perjanjian  yang  sah  dan  memenuhi  syarat hukum,  pengikatan  jaminan  yang  kuat  dan  dokumentasi  perkreditan  yang  teratur  dan lengkap.  Semuanya  itu  bertujuan  agar  kredit  yang  disalurkan  tersebut  dapat  kembali tepat  pada  waktunya  sesuai  dengan  perjanjian  kredit  dan  menghindarkan  dari  masalah hukum di kemudian hari.
Sebagai salah satu contoh kasus tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank adalah seperti kasus yang ditangani penulis dana telah disidangkan di Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  sebagaimana  terdaftar  dalam  register  perkara  nomor:  1503 Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel.
Terbitnya putusan tersebut didasarkan atas adanya perlawanan yang diajukan oleh Pihak  Ketiga  terhadap  Penetapan  No.  39/Eks.HT/2008/  PN.Jkt.Sel.  tertanggal  31 Oktober  2008  yang  diterbitkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  sebagai  tindak lanjut  atas  adanya  permohonan  Pihak  Bank  agar  dilakukan  eksekusi  hak  tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang dijadikan obyek jaminan oleh Debitur.
Adapun  terbitnya  Penetapan  No.  39/Eks.HT/2008/  PN.Jkt.Sel.  tertanggal  31 Oktober  2008  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  tersebut  berawal  dari  adanya hubungan  hukum  berupa  Perjanjian  Kredit  antara  Pihak  Bank  selaku  Kreditur  dengan Nasabahnya  selaku  Debitur  dengan  memakai  jaminan  milik  Pihak  Ketiga  berupa sebidang  tanah  dan  bangunan  serta  segala  sesuatu  yang  ada  diatasnya  yang  terletak  di jalan Pangeran Antasari - Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 1.373M2 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi). Sementara Pihak Ketiga selaku pemilik obyek jaminan  tidak  pernah  mengetahui  ataupun  mengijinkan  terhadap  siapapun  untuk menjaminkan tanah miliknya kepada Pihak Bank atau Pihak ketiga lainnya.
Perjanjian  Kredit  antara  Pihak  Bank  selaku  Kreditur  dengan  nasabahnya  selaku Debitur  dengan  memakai  jaminan  milik  Pihak  Ketiga  tersebut  telah  dituangkan  dalam Akta  Perjanjian  Kredit  Dengan  Memakai  Jaminan  yang  dibuat  dihadapan  Pejabat Notaris  dan  seolah-olah  ditandatangani  pula  oleh  pemilik  tanah  yang  terletak  di  Jalan Pangeran Antasari - Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 1.373M2 (seribu tiga
ratus  tujuh  puluh  tiga  meter  persegi)  dalam  kapasitasnya  sebagai  Penjamin.  Hal  mana sebagaimana  bukti  yang  terungkap  dalam  persidangan,  orang  yang  seolah-olah dijadikan  sebagai  penjamin  tersebut  diketahui  telah  meninggal  dunia  lebih  dahulu sebelum ditandatanganinya perjanjian kredit.
Sebagaimana  fakta  yuridis  tersebut  diatas  membuktikan  telah  terjadi  suatu pemberian  keterangan  palsu  atau  adanya  indikasi  pemalsuan  identitas  atau  sengaja melakukan  tindak  pidana  penipuan  kedalam  suatu  akta  otentik  yang  dilakukan  oleh Debitur. Sementara dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan tersebut, Pihak Bank  tidak  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  dipersyaratkan  dalam peraturan perbankan, hal mana Pihak Bank tidak objektif dalam memberikan penilaian proposal kredit yang diajukan Debitur serta tidak melakukan analisis secara mendalam terhadap  status  kepemilikan  tanah  yang  dijadikan  objek  jaminan  maupun  kebenaran identitas pihak-pihak yang dihadirkan untuk menandatangani perjanjian kredit.
Tindakan  Pihak  Bank  yang  tidak  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  tersebut tentunya  telah  melanggar  ketentuan  pasal  8  ayat  1  Undang  -  Undang  Perbankan,  hal mana  dalam  rangka  pemberian  kredit  kepada  nasabah  bank,  maka  bank  harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas nasabah  tersebut  dan  berpegang  pada  pedoman  perkreditan  dan  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Dengan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam memberikan kredit  tersebut  tentunya  akan  membawa  dampak  kerugian  bagi  pihak  ketiga  selaku pemilik obyek jaminan, karena nyatanya pihak ketiga tersebut tidak pernah memberikan ijin  kepada  siapapun  untuk  menjaminkan  tanah  miliknya  kepada  bank  apalagi menikmati  fasilitas  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  atas  adanya  obyek  jaminan  tanah tersebut.
Kasus  tersebut  diatas  merupakan  salah  satu  contoh  dari  beberapa  kasus  terkait dengan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam memberikan kredit yang  berdampak  merugikan  bagi  pihak  ketiga  selaku  pemilik  objek  jaminan.  Untuk menjamin kepastian hukum, maka terhadap pihak ketiga yang telah dirugikan tentunya harus  diberikan  perlindungan  hukum  dan  bank  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Namun  demikian  di  dalam  praktek  seringkali  dijumpai  pihak  ketiga menjadi  pihak  yang  lemah,  karena  memang  dalam  peraturan  perundang-undangan perbankan tidak  ada ketentuan  yang mengatur tentang pemberian perlindungan hukum terhadap  pihak  ketiga  yang  dirugikan  sebagai  akibat  tidak  dilaksanakannya  prinsip kehati-hatian.  Hal  mana  dalam  peraturan  perundang-undangan  perbankan  hanya mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya.
Demikian  pula  dalam  hal  pertanggungjawaban,  dalam  peraturan  perundang- undangan  perbankan  hanya  mengatur  pertanggungjawaban  secara  pidana  dan pertanggungjawaban  kepada  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  atas  tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank.

## 2.  Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemilik jaminan atas tidak dilaksanakannya prinsip kehati - hatian oleh Bank dalam perjanjian kredit dengan memakai jaminan yang dijaminkan Debitur secara melawan hukum ?
b. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  Bank  terhadap  pihak  ketiga  sebagai  pemilik jaminan  atas  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati  -  hatian  dalam  perjanjian  kredit dengan memakai jaminan yang dijaminkan Debitur secara melawan  hukum ?

## B.  PEMBAHASAN
1.  Perlindungan  hukum  terhadap  pihak  ketiga  sebagai  pemilik  jaminan  atas tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati  -  hatian  oleh  Bank  dalam  perjanjian kredit  dengan  memakai  jaminan  yang  dijaminkan  Debitur  secara  melawan hukum.
Bank berfungsi antara lain untuk memberikan kredit. Kredit adalah suatu fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang. Pinjaman uang menyebabkan timbulnya utang, yang harus dibayar oleh debitur menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu perjanjian pinjaman atau persetujuan untuk membuka kredit.
Untuk  kepentingan  bank,  dalam  hal  menjamin  pengembalian  kredit  yang diberikan dengan obyek jaminan berupa tanah, maka terhadap jaminan yang diserahkan oleh  debiturnya  haruslah  dilakukan  pengikatan  atau  pembebanan  hak  tanggungan. Dalam  arti  bahwa  jika  debitur  cidera  janji,  kreditur  pemegang  hak  tanggungan  berhak menjual  tanah  yang  dijadikan  jaminan  melalui  pelelangan  umum  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan hak mendahulu daripada kreditur- kreditur  yang  lain.  Kedudukan  diutamakan  tersebut  sudah  barang  tentu  tidak mengurangi  preferensi  piutang-piutang  negara  menurut  ketentuan-ketentuan  hukum yang berlaku.
Seperti halnya hipotik/ creditverband , Hak Tanggungan pun merupakan perjanjian accesoir yang  tentunya  sebelum  pembebanan  atas  suatu  objek  atau  jaminan, sebelumnya  didahului  dengan  adanya  Perjanjian  Hutang  Piutang  atau  Pengakuan Hutang  yang  dalam  prakteknya  menyebutkan  adanya  janji  untuk  memberikan  Hak Tanggungan oleh debitur/pemilik jaminan sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Undang-Undang Hak  Tanggungan)  yang  berbunyi  sebagai  berikut  :  “Pemberian  Hak  Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang  tertentu,  yang  dituangkan  didalam  dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari perjanjian hutang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian yang menimbulkan hutang tersebut”.
Dengan  adanya  klausul  tentang  pemberian  hak  tanggungan  yang  dicantumkan didalam perjanjian pokoknya merupakan sumber atau dasar hukum dari timbulnya hak tanggungan,  sehingga  akan  tergambar  jelas  hubungan  perjanjian  pokok  dengan perjanjian hak tanggungan, karena didalam akta pemberian hak tanggungan tidak dapat dibuat secara dibawah tangan, tetapi wajib dibuat dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta  Tanah).  Adapun  maksud  akta  pemberian  hak  tanggungan  dibuat  dengan  akta PPAT  agar  pemberian  hak  tanggungan  patut  dipercaya  kebenarannya  karena  akta tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  tidak  memerlukan  alat bukti lain.
Pada  tahap  pemberian  hak  tanggungan  oleh  pemberi  hak  tanggungan  kepada kreditur, hak tanggungan yang bersangkutan belum lahir. Hak tanggungan itu baru lahir pada saat dibukukan dalam buku tanah di kantor pertanahan. Oleh karena itu kepastian mengenai saat didaftarnya hak tanggungan tersebut adalah sangat penting bagi kreditur. Saat tersebut bukan saja menentukan kedudukannya yang diutamakan terhadap kreditur- kreditur  lain,  melainkan  juga  menentukan  peringkatnya  dalam  hubungan  dengan kreditur-kreditur  lain  yang  juga  memegang  hak  tanggungan  dengan  tanah  yang  sama sebagai  jaminannya.  Untuk  memperoleh  kepastian  mengenai  saat  pendaftaran,  dalam undang-undang  ini  ditentukan  bahwa  tanggal  buku  tanah  hak  tanggungan  yang bersangkutan  adalah  tanggal  hari  ketujuh  setelah  penerimaan  surat-surat  yang
diperlukan  bagi  pendaftaran  tersebut  secara  lengkap  oleh  Kantor  Pertanahan,  dan  jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka buku tanah yang besangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. 1
Dengan  selesainya  proses  pendaftaran  hak  tanggungan,  selanjutnya  kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya hak  tanggungan.  Sertifikat  ini  berisi  buku  hak  tanggungan  dan  akta  pemberian  hak tanggungan.  Pemegang  sertifikat  adalah  pemegang  hak  tanggungan,  karena  ia  sebagai pihak yang berkepentingan.
Pada  sampul  sertifikat  hak  tanggungan  dicantumkan  irah-irah  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Dengan  irah-irah  yang  demikian mengakibatkan sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah. Sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  14  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  UU  HT.  Dengan  demikian  untuk melakukan  eksekusi  terhadap  hak  tanggungan  yang  telah  dibebankan  atas  tanah  dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugat-menggugat (proses litigasi) apabila debitur cedera janji.
Terkait dengan keberadaan Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial dimaksud, maka akan menjadikan suatu masalah tersendiri manakala pihak bank  tidak  menjalankan  prinsip  kehati-hatian  dalam  memberikan  kredit  dengan  obyek jaminan milik pihak ketiga, sebagaimana perkara yang ditangani penulis di Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  yang  terdaftar  dalam  register  perkara  nomor    : 1503/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  maka  terhadap  pihak  ketiga  yang  telah dirugikan  tentunya  harus  diberikan  perlindungan  hukum  untuk  menghindarkan  atas kejahatan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  sebagai  akibat  tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian.
Dalam  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia,  Philipus  M. Hadjon  mengatakan  bahwa  ada  dua  macam  perlindungan  hukum  bagi  rakyat,  yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan  hukum  represif  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu  memberikan  atau  mengatur  hak-hak  terhadap  subyek  hukum,  selain  itu  juga berkaitan  bagaimana  hukum  memberikan  keadilan  terhadap  subyek  hukum  yang dilanggar haknya.
Terkait  dengan  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  bank  dalam menjalankan  usahanya,  menurut  penulis  dalam  peraturan  perundang-undangan perbankan  hanya  mengatur  perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  nasabah penyimpan  dana  pada  bank  yang  bersangkutan  terhadap  suatu  resiko  kerugian, sementara  itu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pihak  ketiga  yang  dirugikan  sebagai akibat  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  pihak  bank  tidak  diatur  sama sekali dalam peraturan perundang-undangan perbankan.
Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya prinsip  kehati-hatian oleh pihak  bank hanya diatur secara umum baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Perdata dengan analisis sebagai berikut :
1 H. Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia , Indonesia: Andi Publisher, 2005, hlm. 80
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga…………………....…….                 Heru Sugiyono
a. Dalam Hukum Pidana.
Bentuk  perlindungan  hukum  pihak  ketiga  yang  dirugikan  sebagai  akibat  tidak dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  pihak  Bank  dalam  hukum  pidana  diatur dalam  Pasal    2  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berbunyi  : “Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana”. Pasal 2 KUHP ini mengandung pengertian bahwa bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana didalam wilayah Republik Indonesia dapat dituntut pidana sebagaimana ketentuan yang diatur  dalam  KUHP.  Dengan  berdasar  dari  ketentuan  Pasal  2  KUHP  ini,  maka  bagi seseorang yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan pihak lain dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkannya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Bab  IV  Bagian  Kesatu,  yang  salah  satu  tugasnya menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Demikian halnya  bagi  pihak  ketiga  yang  dirugikan  sebagai  akibat  tidak  dilaksanakannya  prinsip kehati-hatian  oleh  pihak  Bank,  maka  pihak  ketiga  tersebut  dapat  melaporkannya  ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tindak pidana yang dilakukannya.
Sebagai  tindak  lanjut  bentuk  perlidungan  hukum  dalam  KUHP  tentang  adanya hak bagi setiap orang untuk melaporkan adanya suatu tindak pidana, maka dalam pasal - pasal KUHP telah diatur pula sanksi hukum bagi pihak yang terbukti melakukan suatu tidak pidana.
Terkait dengan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak bank, maka dalam  contoh  kasus  yang  penulis  tangani,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  -  pasal dalam KUHP, pihak bank dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan surat ke dalam akta otentik dan penggelapan sebagaimana diatur dalam 266 (1) KUHP dan 372 KUHP.
Ditinjau  dari  kebijakan  sanksi  pidananya,  KUHP  kurang  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pihak  ketiga  yang  menjadi  korban  sebagai  akibat  tidak dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  pihak  Bank,  karena  sanksi  pidana  lebih ditujukan  pada  pelaku  kejahatan,  belum  berorientasi  pada  korban.  Selain  itu  korban yang  menderita  kerugian  baik  material  maupun  immaterial  belum  mendapat  ganti kerugian  dari  pelaku.  Oleh  karena  itu  dalam  membuat  kebijakan  perlindungan  hukum terhadap korban tindak pidana, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya penambahan pada perumusan jenis pidana ganti kerugian terhadap korban dari pelaku tindak pidana.
b. Dalam Hukum Perdata.
Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  pihak  Bank  dalam  hukum  perdata  diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Dalam  ketentuan  pasal  1365  KUHPerdata  disebutkan:  “Tiap  perbuatan  yang melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  mengganti  kerugian  tersebut” (Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  R.I.  disusun  menurut  sistem Engelbrecht , Intermasa, Jakarta: 1989, hlm. 521).
Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang  lain,  beretentangan  dengan  kewajiban  hukum  pelaku,  bertentangan  dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik  terhadap  diri  sendiri  maupun  orang  lain,  namun  demikian  suatu  perbuatan  yang
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.
Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan ( opzet-dolus )  dan  kesalahan  dalam  bentuk  kurang  hati-hati (culpa ),  dengan  demikian hakim  harus  dapat  menilai  dan  mempertimbangkan  berat  ringannya  kesalahan  yang dilakukan  sesorang  dalam  hubungannnya  dengan  perbuatan  melawan  hukum  ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang  seadil-adilnya. 2
Seseorang  tidak  dapat  dituntut  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum, apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  dalam  keadaan  darurat/ noodweer,  overmacht , realisasi  hak  pribadi,  karena  perintah  kepegawaian  atau  salah  sangka  yang  dapat dimaafkan.    Apabila  unsur  kesalahan  dalam  suatu  perbuatan  dapat  dibuktikan  maka  ia bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  tersebut,  namun seseorang  tidak  hanya  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan  yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya,  barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya  serta  binatang-binatang  peliharaannya,  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.
Kerugian  yang  disebabkan  perbuatan  melawan  hukum  dapat  berupa  kerugiaan materiil  dan  atau    kerugian  immateriil.  Kerugian  materiil  dapat  terdiri    kerugian  nyata yang  diderita  dan  keuntungan  yang  diharapkan.  Ketentuan  ganti  kerugian  karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUH Perdata dapat  diterapkan  secara  analogis  terhadap  ganti  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan melawan  hukum.  Kerugian  immateriil  adalah  kerugian  berupa  pengurangan kenyamanan  hidup  seseorang,  misalnya  karena  penghinaan,  cacat  badan  dan sebagainya, namun  seseorang  yang melakukan perbuatan melawan hukum  tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut.
Untuk  dapat  menuntut  ganti  kerugian  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan melawan  hukum,  selain  harus  adanya  kesalahan,  Pasal  1365  KUH  Perdata  juga mensyaratkan  adanya  hubungan  sebab  akibat/hubungan  kausal  antara  perbuatan melawan  hukum,  kesalahan  dan  kerugian  yang  ada,  dengan  demikian  kerugian  yang dapat  dituntut  penggantiannya  hanyalah  kerugian  yang  memang  disebabkan  oleh perbuatan melawan hukum tersebut.
Perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang  dianggap  melawan  hukum  atas  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh pihak  bank,  baik  dilakukan  melalui  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  atau  melalui pengadilan  dengan  mengajukan  gugatan,  maupun  penyelesaian  sengketa  secara  non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
Apabila  penyelesaian  sengketa  yang  dipilih  adalah  secara  litigasi,  maka  harus diperhatikan  ketentuan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku.  Di  Indonesia,  sesuai ketentuan  hukum  acara  perdatanya,  maka  suatu  perbuatan  melawan  hukum  harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah
2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1979,  hlm. 56
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga…………………....…….                 Heru Sugiyono
Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti ( inkracht van gewijsde). 3
Gugatan yang diajukan didasari dengan ketentuan hukum perdata yaitu Pasal 1365 KUH Perdata, maka dalam pada proses pembuktian, harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang  menunjukkan  adanya  perbuatan  melawan  hukum  melalui  alat-alat  bukti  yang diakui  dalam  Pasal  164  HIR  ( Het  Herziene  Indonesisch  Reglement ),  baik  bukti  secara tertulis,  saksi-saksi  termasuk  saksi  ahli,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  153  HIR, persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah.    Dengan  demikian  hakim  akan  mendapatkan keyakinan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  yang  lainnya  bagi  pihak  ketiga  yang dirugikan  sebagai  akibat  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  pihak  Bank, manakala  obyek  yang  dijadikan  jaminan  perjanjian  kredit  adalah  milik  pihak  ketiga tersebut  akan  dilakukan  eksekusi  oleh  Pengadilan  sebagai  tindak  lanjut  atas  adanya pembebanan  hak  tanggungan  yang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  maka  pihak ketiga  dapat  mengajukan  upaya  perlawanan  melalui  pengadilan  yang  menerbitkan penetapan eksekusi sebagaimana  diatur dalam pasal 195 Ayat (6) HIR / Pasal 206 Ayat (6) RBg.
Dengan  adanya  perlawanan  pihak  ketiga  yang  diajukan  ke  Pengadilan,  maka pengadilan  harus  mengadili  lebih  dahulu  perlawanan  pihak  ketiga  tersebut,  untuk menentukan  status  kepemilikan  obyek  jaminan  yang  akan  dieksekusi  (apakah  milik termohon  eksekusi  atau  milik  pihak  ketiga),  membatalkan  dan/atau  menunda pelaksanaan  eksekusi,  memerintahkan  kepada  bank  untuk  mengembalikan  obyek jaminan kepada pihak ketiga selaku pemilik yang sah.
Menurut  penulis,  kendatipun  dalam  hukum  perdata  telah  memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak bank  yakni berupa upaya mengajukan gugatan maupun perlawanan melalui pengadilan, namun bentuk perlindungan tersebut tidak dapat secara langsung dinikmati oleh  pihak  ketiga  sebagai  pemilik  obyek  jaminan,  karena  bagi  pihak  ketiga  yang  akan mengajukan  gugatan/perlawan  tentunya  harus  mengeluarkan  biaya  yang  cukup  tinggi dan  atas  putusan  pengadilan  dimaksud  masih  dapat  diajukan  banding  dan  kasasi  yang tentunya  memakan  waktu  yang  cukup  lama  dan  pihak  ketiga  harus  bersabar  sampai waktunya  tiba,  maka  sebaiknya  perlu  ada  pembatasan  yang  diatur  di  dalam  undang  - undang  dengan  mempertimbangkan  nilai  gugatannya.  Alternatif  lain  dengan memberikan  peraturan  apabila  putusan  perkaranya  dikuatkan  oleh  pengadilan  tinggi tidak dapat lagi diajukan kasasi.
2.   Pertanggungjawaban  Bank  terhadap  pihak  ketiga  sebagai  pemilik  jaminan atas  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati  -  hatian  dalam  perjanjian  kredit dengan memakai jaminan yang dijaminkan Debitur secara melawan hukum.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  pengurus  bank  yang  tidak  menerapkan prinsip  kehati-hatian  dalam  memberikan  pelayanannya  kepada  masyarakat,  maka ditinjau dari Undang-Undang Perbankan, Pengurus
Bank
harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  dikenakan  sanksi  pidana  dan  denda sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  48  sampai  dengan  pasal  50  Undang-Undang Perbankan.
3 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oerip, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktek , Bandung: Alumni, 2000,  hlm. 156
Pengaturan  tersebut  tujuannya  adalah  untuk  melindungi  dan  mempertahankan kehidupan  bank  di  masyarakat  karena  bank  mempunyai  peran  yang  penting  untuk masyarakat  dan  negara.  Ketentuan  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  Perbankan mempunyai  dua  fungsi  yaitu untuk  mencegah (preventif) dan mengembalikan keadaan seperti  semula  (represif).  Dengan  mengetahui  peraturan  pidananya,  seseorang  akan mengurungkan niatnya untuk berbuat kejahatan terhadap bank. Apabila seseorang telah melakukan  kejahatannya  akan  dihukum  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan  pidana Undang-Undang Perbankan.
Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan  merupakan peraturan  khusus  (lex  spesialis),  sedangkan  ketentuan  pidana  yang  bersifat  umum  (lex generalis) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana di bidang perbankan selain sebagai delik khusus juga disebut delik diluar KUHP.
Kekhususan delik diluar KUHP pada umumnya adalah ketentuan pidananya diatur menyimpang  dari  KUHP.  Dalam  ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Perbankan, hukuman  terhadap  seorang  pelakunya  bersifat  kumulatif,  yaitu  pidana  penjara  dan pidana  denda.  Hukumannya  dengan  dua  pidana  pokok  sekaligus.  Berbeda  dengan KUHP, pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana dengan satu pidana pokok saja.
Pengaturan  hukuman  yang  demikian  karena  tindak  pidana  di  bidang  perbankan pelakunya  orang-orang  intelektual  dan  akibatnya  dapat  merusak  atau  bahkan menghancurkan  perbankan.  Oleh  karena  itu,  sudah  tepat  apabila  terhadap  pelakunya diancam dengan pidana penjara tinggi dan pidana denda yang berat.
Tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan hanya  mengenal  dua  macam  yaitu  tindak  pidana  kejahatan  dan  tindak  pidana pelanggaran, hal mana kedua macam tindak pidana tersebut sangat terkait dengan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menjalankan usahanya.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  perbankan  tersebut  hanya  mengatur pertanggungjawaban  secara  pidana  dan  pertanggungjawaban  kepada  Bank  Indonesia sebagai  bank  sentral  atas  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  bank,  dan sama  sekali  tidak  mengatur  tentang  pertanggungjawaban  Bank  terhadap  pihak  ketiga sebagai  pemilik  jaminan  ketika  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati  -  hatian  dalam perjanjian  kredit  dengan  memakai  jaminan  yang  dijaminkan  Debitur  secara  melawan hukum.
Di dalam praktek seringkali dijumpai Bank tidak mau bertanggungjawab terhadap pihak  ketiga  selaku  pemilik  obyek  jaminan  yang  menjadi  korban  atas  tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak bank tersebut, karena memang dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  belum  ada  ketentuan  secara  khusus  yang mengatur  tentang  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  pihak  ketiga,  seperti  dalam contoh  perkara  register  nomor    :  1503/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.  di  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan.
Dengan  tidak  diterapkannya  prinsip  kehati-hatian  dalam  contoh  kasus  diatas, maka  berdasarkan  Undang-Undang  Perbankan,  Bank  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  dengan  dikenakan  Pasal    49  Ayat  (1)  Undang  -  Undang  No.  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, yakni  mengenai  Kejahatan  yang  menyangkut  pemalsuan  dokumen  bank  yang  diancam dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus  miliar rupiah) dan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  yakni  mengenai  kejahatan menyangkut  ketidaktaatan  bank , yang  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  8  (delapan)  tahun  serta  denda  sekurang- kurangnya  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) .
Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  maka  terhadap  pihak  ketiga  yang  telah dirugikan  sebagai  korban  atas  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati  -  hatian,  tentunya selain  bank  harus  mempertangungjawabkan  perbuatannya  secara  pidana  dan pertanggungjawaban  kepada  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral,  bank  juga  harus bertanggungjawab kepada pihak ketiga tersebut.
Menurut penulis, bentuk pertanggungjawaban bank terhadap pihak ketiga sebagai pemilik  jaminan  atas  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati  -  hatian  dalam  perjanjian kredit  dengan  memakai  jaminan  yang  dijaminkan  Debitur  secara  melawan  hukum adalah Bank harus mengembalikan objek jaminan kepada Pihak Ketiga selaku pemilik sahnya,  karena  apabila  objek  jaminan  tersebut  tetap  dikuasai  oleh  bank,  maka  selain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana ketentuan perbankan, bank dapat  pula  dijerat  ketentuan  KUHP  tentang  tindak  pidana  penipuan,  penggelapan ataupun penadahan.
Terkait  dengan  pertangungjawaban  bank  untuk  mengembalikan  obyek  jaminan kepada  pihak  ketiga  sebagai  pemilik  sahnya  tersebut  tentunya  tidak  semua  bank mempunyai  kesadaran  untuk  melakukannya,  maka  diperlukan  Lembaga  Paksa  Badan seperti Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000, tetapi isi peraturan tersebut lebih diperuntukan bagi pengurus bank yang menguasai objek jaminan secara melawan hukum, agar mengembalikan objek jaminan kapada pemiliknya.
Sebagai  konsekuensi  pertangungjawaban  mengembalikan  objek  jaminan  kepada pihak  ketiga  sebagai  pemilik  sahnya,  maka  bank  harus  mengambil  keputusan  untuk menghapusbukukan kredit bermasalah yang dihadapinya tersebut.
Menghapusbukukan  kredit  tidak  berarti  membiarkan  debitur  tidak  melunasi hutangnya.  Dalam  keadaan  apapun  juga,  kredit  yang  telah  dihapusbukukan  sedapat mungkin tetap diupayakan untuk tertagih kembali. Dalam banyak kejadian, usaha tekun bank menagih kredit yang sudah dihapusbukukan dapat membawa hasil, walaupun tidak seluruh tunggakan kredit dan bunga dapat ditarik kembali.
Dengan  adanya  bentuk  pertanggungjawaban  bank  terhadap  pihak  ketiga  sebagai akibat  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  berupa  ganti  kerugian  atau pengembalian obyek jaminan kepada pihak ketiga selaku pemilik obyek jaminan  yang kemudian  ditindaklanjuti  dengan  penghapusbukuan  kredit  macet  tersebut,  maka diharapkan dapat tercipta suatu kepastian hukum bagi pihak ketiga yang telah dirugikan sebagai  akibat  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  bank  untuk  menuntut apa yang menjadi hak miliknya. Di sisi lain dengan adanya bentuk pertanggunjawaban tersebut,  maka  akan  menghindarkan  bank  dari  adanya  tuntutan  pidana  (laporan  polisi) maupun perdata  (gugatan atau perlawanan)  yang sangat  mungkin  ditempuh oleh pihak ketiga  yang  dirugikan  tersebut,  yang  tentunya  akan  sangat  mengganggu  kinerja  bank dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## C.  SIMPULAN
1.   Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  pihak  Bank  baru  diatur  secara  umum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, yakni :
a. Dalam Hukum Pidana Ketentuan KUHP kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang  menjadi  korban  sebagai  akibat  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati- hatian  oleh  pihak  Bank,  karena  sanksi  pidana  lebih  ditujukan  pada  pelaku kejahatan, belum berorientasi pada korban. Selain itu korban yang menderita kerugian  baik  material  maupun  immaterial  belum  mendapat  ganti  kerugian dari pelaku.
b. Dalam Hukum Perdata Kendatipun  dalam  hukum  perdata  telah  memberikan  perlindungan  hukum bagi Pihak Ketiga atas tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak Bank  yakni  berupa  upaya  mengajukan  gugatan  maupun  perlawanan  melalui pengadilan, namun bentuk perlindungan tersebut tidak dapat secara langsung dinikmati  oleh  Pihak  Ketiga  sebagai  pemilik  obyek  jaminan,  karena  untuk mengajukan gugatan/perlawanan pihak ketiga harus mengeluarkan biaya yang cukup  tinggi  dan  atas  putusan  pengadilan  dimaksud  masih  dapat  diajukan banding dan kasasi yang tetunya memakan waktu yang cukup lama dan pihak ketiga harus bersabar sampai waktunya tiba.
2.   Belum  ada  peraturan  perundangan-undangan  perbankan  di  Indonesia  yang mengatur  tentang  pertanggungjawaban  Bank  terhadap  pihak  ketiga  sebagai pemilik  jaminan  ketika  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati  -  hatian  dalam perjanjian  kredit  dengan  memakai  jaminan  yang  dijaminkan  Debitur  secara melawan  hukum.  Dalam  Undang-Undang  Perbankan  hanya  mengatur  mengatur mengenai  pertanggungjawaban  secara  pidana  dan  pertanggungjawaban  kepada Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  manakala  pengurus  Bank  tidak melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  dengan  dikenakan  sanksi  pidana  dan  denda sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Sutantio,  Retnowulan  dan  Iskandar  Oerip.  2000.  Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori dan Praktek. Bandung: Alumni
Subekti. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa
Untung, H. Budi. 2005.  Kredit Perbankan Di Indonesia, Indonesia: Andi Publisher

## Makalah:
Sundari Arie, S, “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Ditinjau Dari UU Perbankan Dan Peraturan Perundang-undangan Terkait Serta Permasalahannya Dalam Prakteknya”, Lampiran Makalah/Presentasi

## Putusan Pengadilan:
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  nomor    :  1503/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tertanggal 23 Juli 2009
Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  No.  116/PDT/2010/PT.DKI.,  tertanggal  6 September 2010

## Internet:
____, http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html