## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH AGLOMERASI KEDUNGSEPUR 2016-2021)
Fadlol Muhammad Fajar 1)* ; Masruri Muchtar 2) ; Pardomuan Robinson Sihombing 3)
1) fadlolmuhammadfajar@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) masruri.m@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) robinson@bps.go.id, Badan Pusat Statistik * : penulis korespondensi

## Abstract
The  existence  of  regional  autonomy  requires  regional  governments,  including  regency/city  government  in  the Kedungsepur agglomeration area, to be able to increase the independence of regional financial management in the form of regional original income (PAD) and reduce dependence on transfer funds from the central government. This study aims to analyze the factors that affect regional original income in the regency/city in the Kedungsepur agglomeration  area  in  2016-2021.  The  independent  variables  are  population,  local  taxes  and  regional  levies, wealth management, capital expenditures and economic growth. The analytical method employed is panel data regression with a random effect model. The results show that local taxes, regional levies, wealth management, and capital expenditures have a positive significant effect on regional original income. The population and economic growth  do  not  have  significant  effect  on  regional  original  income.  It  implies  local  governments  shall  consider increasing public awareness of regional taxes and levies. Local government also needs to explore more taxes and levies potential by increasing government spending in order to maximize regional original income.
Keywords: Capital Expenditures, Economic Growth, Population, Regional Original Income

## Abstrak
Adanya  otonomi  daerah  menuntut  pemerintah  daerah  termasuk  pemerintah  kabupaten  dan  kota  di  kawasan aglomerasi Kedungsepur, untuk dapat meningkatkan kemandirian pengelolaan keuangan daerah berupa pendapatan asli  daerah  (PAD)  dan  mengurangi  ketergantungan  terhadap  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah  pada  kabupaten/kota  di kawasan  aglomerasi  Kedungsepur  pada  tahun  2016-2021.  Variabel  independen  yang  digunakan  adalah  jumlah penduduk,  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan  daerah,  belanja  modal  dan  pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model random effect . Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan  serta  belanja  modal  berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  mengimplikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  perlu mempertimbangkan  untuk  meningkatkan  kesadaran Masyarakat  terhadap pajak  dan retribusi daerah. Pemerintah daerah  juga  perlu  menggali  lebih  banyak  potensi  pajak  dan  retribusi  daerah  dengan  meningkatkan  pengeluaran pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.
Kata Kunci: Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Penerimaan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  otonomi  daerah  sebagai  sebuah model  yang  mendukung  fungsi  pemerintah  pusat  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan dan perkembangan di seluruh wilayah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan merupakan suatu bentuk  hak,  wewenang  serta  kewajiban  daerah  otonom  yaitu  pemerintah  daerah  agar  dapat mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan adanya  otonomi  daerah  adalah  agar  pemerintah  daerah  mampu  mengelola  daerahnya  sendiri karena pemerintah pusat tidak dapat mengawasi dan mengurusi penyelenggaraan fungsi negara di  tiap-tiap  daerah  (Aryanti  dan  Indarti,  2012). Selain  itu pemerintah  daerah  lebih  mengerti potensi  serta  kebutuhan  terutama  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  di  daerahnya . Bentuk  dukungan  dalam  otonomi  daerah  salah  satunya  berupa  sistem  desentralisasi  yang menuntut  pemerintah  daerah  untuk  menjadi  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat  dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Termasuk  dalam  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  sistem  desentralisasi  adalah kewenangan  pengelolaan  keuangan  daerah  atau  desentralisasi  fiskal.  Menurut Christia  dan Ispriyarso  (2019), desentralisasi  fiskal  merupakan  jalan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat memaksimalkan  potensi  daerah  yang  dikonversikan  dalam  bentuk  pendapatan  daerah. Pendapatan  daerah  yang  menjadi  indikator  pengelolaan  keuangan  daerah  demi  mewujudkan desentralisasi fiskal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terdiri atas Pendapatan Transfer serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Transfer merupakan dana yang diperoleh daerah berupa dana perimbangan yang  merupakan  pendapatan  atas  transfer  dari  pemerintah  pusat  yang  berasal  dari  APBN sedangkan  Pendapatan  Asli  Daerah  atau  PAD  merupakan  pendapatan  yang  bersumber  dari daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain  yang sah.  Pendapatan transfer masuk dalam kelompok dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi  Khusus  (DAK).  Pendapatan  transfer  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  namun tidak  mencerminkan  kemandirian  atas  hasil  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah.  Penyebabnya  adalah  pendapatan  tersebut  berasal  dari  pusat,  bukan  atas potensi  dari  daerah  dan  bahkan  kadang  dana  transfer  ini  lebih  besar  dari  pendapatan  yang langsung bersumber dari daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Soleh dan Rochmansjah, 2010).

## Tabel 1
Perbandingan DAU dan PAD kawasan Kedungsepur (Miliar rupiah) No Tahun Kabupaten Kendal Kabupaten Demak Kabupaten Semarang Kabupaten Grobogan Kota Semarang Kota Salatiga DAU PAD DAU PAD DAU
PAD DAU PAD DAU PAD DAU PAD 1 2018 956,8 335,9 894,4 342,3 952,4 383,5 1.094,5 315,7 1.190,4 1.821,2 448,1 208,9 2 2019 998,2 350,5 946,5 407,4 1.001 ,6 429 1.144,6 344,6 1.317,7 2.066,3 469,9 236,1 3 2020 909,8 356,6 860,9 439,7 909,6 442,5 1.038,8 350,5 1.183,6 2.024,5 425,1 219,5
Sumber : data diolah
Berdasarkan tabel  1, pendapatan transfer dari pusat  masih menjadi  sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan pendapat asli daerah di wilayah aglomerasi Kedungsepur. Hal tersebut  terlihat  dari  tabel  yang  menunjukkan  bahwa  dana  transfer  berupa  DAU  lebih  besar daripada  PAD  di  kabupaten/kota  di  kawasan  Kedungsepur.  Padahal  PAD  merupakan pendapatan yang benar-benar mencerminkan bagaimana kinerja pemerintah daerah mengelola keuangan  atas  apa  yang  dimiliki  oleh  daerah  dan  PAD  juga  menunjukkan  tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Asteria, 2015).
Kebutuhan  menggali  potensi  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  pendapatan  asli daerah  juga  terjadi  di  wilayah  aglomerasi  Kedungsepur.  Wilayah  aglomerasi  Kedungsepur adalah wilayah metropolitan yang terletak  di Provinsi Jawa di mana Kota Semarang sebagai kawasan  perkotaan  inti  dan  kawasan  perkotaan  di  sekitarnya  yang  termasuk  kawasan penyangga meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kota Salatiga. Kedungsepur menjadi kawasan strategis nasional yang ditetapkan melalui PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Jika dilihat dari jumlah penduduk, pada tahun 2020,  jumlah  penduduk  di  kawasan  Kedungsepur  yang  terdiri  dari  6  (enam)  kabupaten/kota adalah sebesar 6.070.515.
Kondisi  di  wilayah  aglomerasi  Kedungsepur  menciptakan  perbedaan  dari  tiap kabupaten/kota  dalam  hal  pengelolaan  pendapatan  asli  masing-masing  daerah.  Contoh  dari perbedaan pengelolaan pendapatan asli daerah terlihat dari kontribusi pajak daerah dan retribusi
daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antar daerah  yang disajikan oleh  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK).  Pada  tahun  2021  sebagai  contoh, penerimaan PAD terbesar dimiliki Kota Semarang dengan total 2,385.94 miliar. Pajak, retribusi serta hasil pengelolaan kekayaan daerah menyumbang sekitar 67.42%. Kabupaten Grobogan menjadi Kabupaten dengan tingkat kontribusi pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah  terkecil  sebesar  32.65%.  Pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  wilayah  aglomerasi Kedungsepur  tentunya  menggunakan strategi  yang berbeda untuk  meningkatkan penerimaan asli  daerah  sehingga  perlu  diketahui  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  peningkatan pendapatan asli daerah.
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hibzon (2007) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh nyata terhadap PAD, sedangkan Batik (2013) berpendapat bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD. Kaitannya dengan komponen PAD yaitu  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  Kireina  dan  Octaviani  (2021)  mengutarakan  bahwa  ketiga  komponen  tersebut berpengaruh positif terhadap PAD. Berbeda dengan Kireina dan Octaviani (2021), Alief dan Kurniawati  (2022) menyatakan  bahwa  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan tidak  berpengaruh  kepada  PAD.  Terdapat  penelitian  lain  yang  mengaitkan  belanja  modal dengan PAD belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD (Darwanis dan Saputra, 2014) sedangkan Ririn et al. (2014) menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap PAD. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan PAD yang ditunjukkan dengan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap PAD (Zahari, 2017) dan PAD tidak terpengaruh pertumbuhan ekonomi dari hasil penelitian (Kartika dan Drajad, 2020) .
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  baik  permasalahan  serta  hasil penelitian, studi ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap PAD di  wilayah  aglomerasi  Kedungsepur  dan  menjadikan  jumlah  penduduk,  pajak  daerah  dan retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  belanja  modal  dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas. Tujuan penelitian adalah agar setelah diketahui faktor yang berpengaruh terhadap PAD, maka bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan kegiatan dan kebijakan kepada faktor-faktor tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  atau  PAD  merupakan  jenis  pendapatan  daerah  yang  terdapat dalam  struktur  APBD  dan  dijelaskan  secara  rinci  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (UU  HKPD) komponen terdiri atas:
1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Pendapatan lain-lain yang sah.
PAD adalah keseluruhan penerimaan dapat dihimpun oleh pemerintah daerah dengan ketentuan atas  pemungutannya  diatur  melalui  peraturan  daerah (Suharyadi  et  al.,  2018) . PAD menunjukkan tingkat  ketergantungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat  dengan artian semakin  besar  PAD  dibandingkan  dengan  pendapatan  transfer  berupa  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  maka  semakin  mandiri  daerah  tersebut.  Selain  itu,  PAD  juga  merupakan  salah  satu wujud  sistem  desentralisasi  fiskal  dalam  rangka  mendukung  otonomi  daerah  sesuai  dengan potensi yang dimiliki (Nasir, 2019) . Desentralisasi fiskal juga yang membuat pemerintah daerah
harus  mampu  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerahnya  masing-masing (Prasetyo  et  al., 2022) .

## Jumlah Penduduk
Konsep penduduk adalah semua orang yang tinggal dan berdomisili di Indonesia dalam jangka waktu  1 tahun serta  yang berada di  Indonesia maksimal  1 tahun dan bertujuan untuk menetap  di  Indonesia (BPS,  2020) .  Selain  dari  sisi  kependudukan,  jumlah  penduduk  juga memiliki  peranan  terhadap  perekonomian.  Jumlah  penduduk  dapat  berdampak  terhadap perekonomian  dalam  hal  pertumbuhan  ekonomi  karena  penduduk  memiliki  peran  sebagai pelaku ekonomi (Zein, 2018) .

## Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak daerah yang ditetapkan langsung oleh pemerintah daerah dan pajak daerah yang peraturannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh daerah (BPS, 2020) . Pajak daerah akan digunakan oleh pemerintah daerah sebagai  komponen  pendapatan  asli  daerah  yang  berguna  untuk  membiayai  pembangunan daerah serta penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pemerintah daerah (Prabawa, 2009) . Retribusi merupakan pos penyusun PAD dalam struktur APBD selain pajak daerah yang memiliki  pengertian  menurut  UU  HKPD  yaitu  pungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah sehubungan dengan layanan ataupun jasa yang diberikan untuk pribadi maupun badan. Jenis  retribusi  daerah  antara  lain  retribusi  jasa  umum  dikenakan  atas  layanan  umum  yang diberikan pemerintah daerah seperti Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Fuad dan Hapsari,  2020) ,  retribusi  jasa  usaha  berupa  retribusi  yang  dikenakan  dalam  hal  mendukung kemampuan berusaha seperti retribusi obyek wisata yang dikenakan atas kunjungan wisatawan di suatu tempat wisata (Putri dan Drifanda, 2021) dan retribusi perizinan.

## Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan
Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  lainnya  yang  dipisahkan.  Badan  Pusat  Statistik (2020) menyatakan jenis hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah berupa bagian laba BUMN dan pendapatan dari dinas setempat. (Nasir, 2019) menambahkan  pula  bahwa  jenis-jenis  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  antara lain:
1. Bagian laba BUMN;
2. Bagian laba lembaga keuangan bank;
3. Bagian laba lembaga keuangan non bank;
4. Bagian laba atas penyertaan modal maupun investasi
Pengelolaan  kekayaan  daerah  memiliki  kontribusi  terhadap  PAD.  Kontribusi  tersebut ditunjukkan  melalui  rasio  yang  dihitung  atas  realisasi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah dengan realisasi PAD (Mulyani dan Ramdini, 2021) .

## Belanja Modal
Dalam  menjalankan  kegiatan  pemerintahan,  pemerintah  daerah  menetapkan  jumlah belanja  yang  dikeluarkan  dalam  struktur  APBD.  Belanja  oleh  pemerintah  daerah  ini  salah satunya  adalah  belanja  modal.  Menurut  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020,  belanja  modal adalah  bentuk  pengeluaran  yang  dilakukan  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  atas pembelian aset  dalam  satu  tahun anggaran dan dapat  berupa pembelian tanah dan bangunan (Darwanis  dan  Saputra,  2014) .  Menurut Ririn  et  al.  (2014) ,  belanja  modal  menstimulasi masyarakat  untuk  patuh  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  penyetoran  pajak  daerah  serta retribusi  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  saat  pemerintah  daerah  mampu  secara  efisien mengelola belanja modal, maka output yang dihasilkan berupa bangunan serta fasilitas-fasilitas lain akan memuaskan dan masyarakat yang menikmati fasilitas tersebut akan secara sukarela menyetorkan pajak dan retribusi sebagai suatu bentuk timbal balik.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  variabel  kenaikan  produksi  barang  dan/atau  jasa dilihat dari nilai pendapatan tahun berjalan dengan pendapatan tahun sebelumnya (BPS, 2020) . Di  lingkup  pemerintah  daerah,  pertumbuhan  ekonomi  menggunakan  nilai  Produk  Domestik Regional  Bruto  atau  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  dan  PDRB  ini  menggambarkan perekonomian di  daerah  tersebut  ( Hikmahyanti dan Soelistyo, 2021) . Pertumbuhan ekonomi menjadi  suatu  acuan  atau  indikator  yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat  yang mendiami suatu daerah tersebut (Wadjaudje et al.,  2018) .  Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  salah  satu  bentuk  evaluasi  atas  kebijakan  yang diambil pemerintah dalam hal ekonomi (Wibowo dan Monalisa, 2019) .

## Penelitian Terdahulu dan Hipotesis
Berbagai penelitian untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli  daerah  (PAD)  telah  banyak  dilakukan. Dumairy  (1996) dalam Zein  (2018)  menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi. Namun  demikian,  penelitian  tersebut  juga  mengalami  pertentangan  karena  ditemukan penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  tidak  berpengaruh  terhadap  PAD. Pertentangan  tersebut  dikemukakan  oleh  Batik  (2013) , Jatmiko  dan  Wicaksono  (2019) ,  dan Prasetyo et al. (2022).
Bergeser  pada  faktor  lain  yaitu  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  banyak  penelitian dilakukan dengan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Hal ini diungkapkan oleh Asteria (2015), Kireina dan Octaviani (2021) , Prabawa (2009) serta Fuad dan Hapsari (2020) yang menyatakan bahwa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD disebabkan oleh kedua hal tersebut yang merupakan komponen penyusun PAD. Hal  yang  sama  juga  ditunjukkan  oleh  komponen  penyusun  PAD  yang  lain  yaitu  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apriani et al. (2017) didukung oleh Nuzulistyan et  al.  (2017) serta Kireina  dan  Octaviani  (2021)  menunjukkan  bahwa  hasil  pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Namun demikian, Alief dan Kurniawati (2022) memiliki temuan lain yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD. Hasil ini sejalan dengan Hafandi dan Romandhon (2020) serta Sri Mulyani dan Ramdini (2021). Alasannya dapat disebabkan oleh sumber  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  yaitu  BUMD  yang  jumlahnya  tidak  terlalu banyak serta peran pemerintah yang dirasa masih kurang dalam hal pengelolaan.
Terkait  belanja  modal,  penelitian  yang  dilakukan  menghasilkan  2  (dua)  pandangan. Saputra et al. (2021) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Nugroho dan Rohman (2012) dan Darwanis dan Saputra (2014). Namun, menurut Ririn et al. (2014) belanja modal tidak berpengaruh terhadap PAD. Penelitian  ini  bertentangan  dengan  pernyataan  yang  menunjukkan  bahwa  belanja  modal berpengaruh  terhadap  PAD  karena  meski  belanja  modal  meningkatkan  investasi  yang  akan mengarah  kepada  peningkatan  PAD  tetapi  jika  pemerintah  daerah  tidak  secara  efektif  dan efisien mengelola belanja modal yang telah dianggarkan, maka secara otomatis PAD tidak akan maksimal.
Lebih  lanjut  lagi  jika  melihat  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  PAD,  Zahari (2017)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap  PAD.  Hal  tersebut didasarkan pada fakta bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan komponen penyusun PAD  seperti  pajak  dan  retribusi  daerah.  Pendapat  ini  didukung  oleh  Fadli  (2017)  dengan pernyataan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  kemampuan  membayar  pajak. Namun,  Sirait  (2019)  dan  Kartika  dan  Drajad  (2020)  memiliki  pendapat  yang  berbeda  yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap PAD. Bahkan  Kartika dan Drajad, (2020) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan negatif terhadap PAD
dengan dasar bahwa kurangnya kesadaran dan keengganan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu dengan pertumbuhan ekonomi maka muncul potensi kalah saing antara industri lokal dengan industri luar negeri yang berasal dari investasi sehingga tidak berpengaruh dan mungkin akan mengurangi PAD.
Berdasarkan  teori  serta  penelitian  terdahulu,  maka  hipotesis  penelitian  dirumuskan sebagai berikut:
H 1 : Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD H 2 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD H 3 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD H 4 : Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD H 5 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

## METODE
Metodologi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif yang menurut Sugiyono (2014) , pendekatan kuantitatif sebagai salah satu pendekatan untuk  menguji  hipotesis  dengan  meneliti  sampel  ataupun  populasi  dengan  menggunakan metode  analisis  statistik .  Pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari variabel bebas terhadap variable terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli  daerah  (PAD)  dengan  variabel  bebas  antara  lain  jumlah  penduduk,  pajak  daerah  dan retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  belanja  modal  serta pertumbuhan ekonomi.
Data  yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan bentuk data panel yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan (DJPK). Data panel merupakan gabungan dari data cross-section yang meliputi data variabel terikat dan variabel bebas atas daerah aglomerasi Kedungsepur yang terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga untuk tahun 2016 hingga 2021 yang merupakan data time series . Kerangka pemikiran  dalam  penelitian  ini  adalah  melihat  pengaruh  variabel  bebas  (jumlah  penduduk, pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, belanja modal serta pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah) dengan rancangan penelitian sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Dalam  penelitian  ini,  model  regresi  data  panel  digunakan  sebagai  teknis  analisis  data. Model regresi data panel ini memiliki 3 (tiga) pendekatan model regresi yaitu Common Effect Model (CEM)/ Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model (REM). Diantara ketiga model regresi tersebut, dalam menentukan model terbaik adalah dengan melakukan  Uji  Chow,  Uji  Lagrange,  dan  Uji  Hausman.  Setelah  model  terbaik  diperoleh kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji
multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji  autokorelasi.  Selain  pengujian  spesifikasi model  dan  uji  asumsi  klasik,  dilakukan  pula  uji  statistik  F,  uji  statistik  t,  dan  pengamatan koefisien determinasi (R 2 ). Bentuk persamaan linear yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
lpad it = β 0 + β 1 ljmlpdk it + β2lpjkrtb it + β 3 lpengkd it + β 4 lbmd it + β 5 perteko it + ε Keterangan lpad : Pendapatan Asli Daerah (logaritma natural) β 0 : Konstanta β 1 , β 2 ,… β 5 : Koefisien
ljmlpdk : Jumlah Penduduk lpjkrtb : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (logaritma natural) lpengkd : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (logaritma natural) lbmd : Belanja Modal (logaritma natural) perteko : Pertumbuhan Ekonomi ε : koefisien error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Variabel Penelitian
Berdasarkan  data  sekunder  yang  dihimpun  berupa  realisasi  PAD,  jumlah  penduduk, realisasi pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi hasil pengelolaan  kekayaan negara yang dipisahkan, realisasi belanja modal serta pertumbuhan ekonomi pada periode 2016 hingga 2021 di wilayah aglomerasi Kedungsepur, diperoleh gambaran deskriptif sebagai berikut:
Tabel 2 Gambaran Deskriptif Variabel Penelitian Variabel Obs Mean Std. Dev. Min Max pad 36 6.11E+08 6.15E+08 2.04E+08 2.39E+09 jmlpdk 36 1085186 479933 186420 1814110 pjkretribusi 36 3.51E+08 5.00E+08 6.01E+07 1.68E+09 pengelolakd 36 2.13E+07 1.23E+07 9870000 6.69E+07 perteko 36 4.150833 2.763815        (2.67) 6.81 belanjamdl 36 4.41E+08 3.02E+08 1.08E+08 1.28E+09
Sumber : diolah menggunakan STATA 16.0
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah aglomerasi Kedungsepur selama tahun 2016-2021  memiliki  rata-rata  sebesar  Rp611,420,555,556  dengan  standar  deviasi  sebesar Rp614,634,624,146.  Untuk  variabel  jumlah  penduduk  di  wilayah  aglomerasi  Kedungsepur, selama tahun 2016-2021 memiliki rata-rata sebesar 1,085,186 dengan standar deviasi sebesar 479,933.01.  Variabel  komponen  dari  PAD  yaitu  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  selama tahun 2016-2021 memiliki rata-rata sebesar Rp351,191,388,889 dengan standar deviasi sebesar Rp499,671,060,925  dan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  di  wilayah aglomerasi Kedungsepur selama tahun 2016-2021 memiliki rata-rata sebesar Rp21,314,722,222  dengan  standar  deviasi  sebesar  Rp12,315,477,947.  Sedangkan  Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi di wilayah aglomerasi Kedungsepur selama tahun 2016-2021 masing-masing  memiliki  rata-rata  sebesar  Rp440,756,388,888  dan  4.15%  dengan  standar deviasi sebesar Rp301,710,813,889 dan 2.76%
Dihubungkan  dengan  data  di  tiap  Kabupaten/Kota,  Kota  Semarang  menjadi  wilayah dengan nilai PAD (Rp2.385 triliun), Jumlah Penduduk (1,814,110), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Rp1.675  triliun),  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  (Rp66.9 miliar), Belanja Modal (Rp1.275 triliun), dan Pertumbuhan Ekonomi terbesar (6.81%). Selain itu  pada  setiap  variabel,  nilai  maksimal  tersebut  terjadi  di  tahun  yang  berbeda.  Selanjutnya,
Kota Salatiga menjadi wilayah yang memiliki nilai terkecil dalam hal PAD (Rp203.77 miliar), Jumlah Penduduk (186,420), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rp60.14 miliar). Kabupaten Semarang menjadi wilayah dengan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pertumbuhan Ekonomi terkecil yaitu masing-masing sebesar Rp9.87 miliar (2018) dan - 2.67%  serta  Kabupaten  Kendal  menjadi  wilayah  dengan  nilai  Belanja  Modal  terkecil  yaitu masing-masing sebesar Rp208.46 miliar dan tercatat pada tahun 2020.

## Uji Spesifikasi Model
Analisis regresi dengan tipe data berupa data panel memerlukan penentuan model regresi mana yang terbaik di antara Common Effect Model (CEM)/Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).
Tabel 3 Koefisien Determinan (R 2 ) dan Signifikansi Variabel antar model Nama Uji P-Value Interpretasi F-Test (Uji Chow) 0.0136 Fixed Effect Model lebih baik daripada Common Effect Model Uji Hausman 0.5407 Random Effect Model lebih baik daripada Fixed Effect Model Uji Lagrange Multiplier Test 1.0000 Common Effect Model lebih baik daripada Random Effect Model
Sumber : diolah menggunakan STATA 16.0
Berdasarkan  ketiga  uji  tersebut,  ditemukan  kondisi  bahwa  model  CEM,  FEM,  REM saling  mengalahkan.  Pemilihan  model  regresi  yang  akan  digunakan  kemudian  berlanjut  atas dasar nilai koefisien determinasi (R 2 ) antar model karena koefisien determinasi menunjukkan kecocokan  model  serta  signifikansi  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  dengan membandingkan hasil dari tiap model yang ditunjukkan dari tabel berikut:
Tabel 4 Koefisien Determinan (R 2 ) dan Signifikansi Variabel antar model Model Common Effect Fixed Effect Random Effect R 2 0.9740 0.8513 0.9740 ljmlpdk 0.739 0.526 0.736 lpjkrtb 0.000 0.018 0.000 lpengkd 0.001 0.010 0.000 lbmd 0.053 0.993 0.044 perteko 0.300 0.984 0.291
Sumber : diolah menggunakan STATA 16.0
Menurut  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  CEM  dan  REM  memiliki  koefisien  determinan lebih baik dibanding FEM dengan nilai 0.974 atau 97.4%. Jika dilihat dari signifikansi variabel, metode  REM  lebih  baik  karena  3  (tiga)  variabel  bebas  signifikan  terhadap  variabel  terikat dibanding CEM yang hanya menunjukkan 2 variabel bebas yang signifikan.
Uji Asumsi Klasik
Tabel 5 Hasil Uji Asumsi Klasik Nama Uji P- Value VIF Interpretasi Uji Normalitas 0.1035 Data terdistribusi normal
Uji Heterokedastisitas 0.4850 Data lolos uji heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas Uji Multikolinearitas 2.41 Data lolos uji multikolinearitas Uji Autokorelasi 0.1413 Data lolos uji autokorelasi
Sumber : diolah menggunakan STATA 16.0
Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian asumsi klasik terhadap data yang terdiri dari uji normalitas. uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Distribusi data diuji  melalui  uji  normalitas  model  Skewness/Kurtosis  tests  dengan  hasil  pengujian menunjukkan data normal dengan nilai Prob>chi2 = 0.1035
Uji  heteroskedastisitas  menggunakan  Breusch-Pagan/Cook-Weisberg dengan  hasil pengujian  menunjukkan  nilai  Prob>chi2=0.4850  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  data homoskedastisitas.  Hasil uji  multikolinearitas  menunjukkan  nilai  2.41  sehingga  data  tidak multikol karena nilai vif < 10. Uji uji multikolinearitas menggunakan model Wooldridge tests untuk  melihat  adanya  error  antar  periode  pada  data  yang  digunakan.  Pengujian  autokorelasi pada data menunjukkan nilai 0.1413 (>0.05) sehingga data bebas dari autokorelasi.
Regresi Data Panel Random Effect Model
Tabel 6 Hasil Regresi Random Effect Model Rsquare 0.9740 F 1124.58 Prob > F 0.0000 lpad Coef Std. Err. z P > | z | ljmlpdk .0134864 .0400754 0.34 0.736 lpjkrtb .5646418 .0365272 15.46 0.000 lpengkd .221305 .0576812 3.84 0.000 lbmd .1318727 .0653354 2.02 0.044 perteko -.0101163 .0095832 -1.06 0.291 cons 2.718466 .1.018126 2.67 0.008

## Sumber : diolah menggunakan STATA 16.0
Melalui  Tabel  3  diketahui  bahwa  nilai  F-hitung  regresi  sebesar  1124.58  serta  nilai probabilitas F sebesar 0,0000. Sesuai dengan konsep uji statistik F yaitu saat nilai probabilitas F  <0.05,  maka  gagal  tolak  H 0 atau  variabel  bebas  secara  bersama-sama  atau  simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Model regresi tersebut juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (r 2 ) sebesar 97.4% yang dapat diartikan bahwa variabel bebas ( Jumlah Penduduk,  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan,  Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi) mampu  mengukur  variabel  terikat (PAD) sebesar 97,4% Sementara itu, 2,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan hasil regresi, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut
lpad = 2.718466 + 0.0134864ljmlpdk + 0.5646418lpjkrtb + 0.221305lpengkd + 0.1318727lbmd – 0.0101163perteko

## Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  j umlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap PAD tidak diterima jika melihat hasil penelitian. Hasil regresi menunjukkan koefisien dari variabel jumlah penduduk sebesar 0.0134864. Koefisien ini memiliki arti bahwa setiap 1% kenaikan dari jumlah penduduk di wilayah aglomerasi Kedungsepur, maka PAD akan naik  sebesar  0.0134864%  dengan  syarat  variabel  lain  tetap.  Selanjutnya  jika  dilihat  dari  uji
statistik  t  atau  nilai  probabilitasnya,  variabel  jumlah  penduduk  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai 0.736 atau lebih dari α (0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk tidak langsung meningkatkan PAD karena  tidak  semua  penduduk  di  wilayah  aglomerasi  Kedungsepur  terkait  langsung  dengan komponen PAD, seperti  pajak dan retribusi  daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Dumairy  (1996) dalam Zein  (2018) yang  mengungkapkan  bahwa  jumlah  penduduk  dapat menaikkan  daya  beli  dan  daya  beli  ini  meningkatkan  pendapatan  sehingga  pendapatan pemerintah  meningkat  melalui  pajak  dan  retribusi.  Meski  bertentangan,  hasil  penelitian  ini sesuai  dengan  apa  yang  ditemukan  oleh Batik  (2013) , Jatmiko  dan  Wicaksono  (2019) ,  dan Prasetyo et al. (2022) . Batik  (2013) menyatakan  bahwa  jumlah  penduduk  tidak  berpengaruh  terhadap  PAD padahal  menurutnya  jumlah  penduduk  berkaitan  dengan  PAD  dilihat  dari  penduduk  yang memiliki peran sebagai wajib pajak yang mana pajak daerah serta retribusi daerah merupakan komponen  penyusun  PAD.  Jika  tidak  ada  penduduk  maka  pajak  maupun  retribusi  yang dipungut  akan  kurang  dan  pendapatan  asli  daerah  tidak  terhimpun  maksimal  sehingga mempengaruhi  sehingga  pembangunan  akan  terhambat  karena  Selain  itu,  hubungan  jumlah penduduk terhadap PAD melalui pajak dan retribusi ini dilihat juga dari total penduduk yang menjadi wajib pajak karena hanya penduduk di usia-usia produktif yang memiliki kewajiban membayar  pajak (Jatmiko  dan  Wicaksono,  2019) .  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam membayar pajak juga mendukung tidak berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap PAD selain juga  karena  pendapatan  penduduk  yang  beragam  sehingga  penduduk  berpenghasilan  rendah cenderung mengurangi  konsumsi  atas barang dan jasa  yang menjadi  objek pajak daerah dan retribusi  daerah  sehingga  tidak  ada  dampaknya  kepada  PAD (Prasetyo  et  al.,  2022).  Hasil penelitian  lain  juga  diungkapkan  oleh  Priyono  (2016)  yaitu  secara  parsial  dan  individual, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD.
Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD dibuktikan oleh Hibzon (2007), Hikmahyanti dan Soelistyo (2021), serta Bembok et al. (2020).  Jumlah penduduk baik besar atau kecil memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena jumlah penduduk yang besar  akan  meningkatkan  permintaan  dan  konsumsi  atas  barang  dan  jasa  Hikmahyanti  dan Soelistyo  (2021)  dan  apabila  terdapat  peningkatan  jumlah  penduduk  maka  pendapatan  yang mampu dihimpun oleh pemerintah daerah akan naik namun tidak proporsional dengan alasan variasi pendapatan yang dimiliki tiap penduduk (Bembok et al., 2020).

## Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Variabel  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  memiliki tingkat signifikan 0.0000 atau kurang dari α (0.05) yang menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD.  Koefisien  yang  dimiliki  sebesar 0.5646418  dan  dapat  diartikan  bahwa  tiap  1%  kenaikan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah meningkatkan  PAD  sebesar  0.564618%.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis kedua dalam penelitian berhasil diterima. Pengaruh variabel kedua ini erat kaitannya dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen pembentuk PAD. Pajak daerah dan  retribusi  daerah  merupakan  unsur  penyumbang  PAD  terbesar (Asteria,  2015) .  Sebagai komponen  utama  pembentuk  PAD,  pajak  daerah  dan  retribusi  berpengaruh  positif  terhadap tingkat  PAD.  Pernyataan  yang  sama  juga  dinyatakan  oleh Kireina  dan  Octaviani  (2021) , Prabawa (2009) serta Fuad dan Hapsari (2020) . Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat menggali semaksimal mungkin pajak daerah maupun retribusi daerah,
Pajak daerah sesuai UU HKPD memiliki jumlah objek pajak yang luas dan disesuaikan dengan berbagai macam  industri  yang ada di daerah sesuai  yang tertuang UU HKPD seperti pajak hotel pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame (Fuad dan Hapsari, 2020) . Tentunya  dalam  mengumpulkan  pajak  daerah,  pemerintah  juga  membutuhkan  partisipasi
masyarakat dalam hal kesadaran membayar pajak. Apabila kesadaran masyarakat rendah maka jumlah pajak daerah tidak akan maksimal seperti hasil penelitian Fuad dan Hapsari (2020) yang menyatakan bahwa pajak reklame yang berpengaruh negatif terhadap PAD karena kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu pajak daerah juga membutuhkan pengawasan dari pemerintah daerah layaknya komponen retribusi daerah meski terdapat perbedaan antara pajak daerah dan retribusi  daerah.  Pajak  daerah  manfaatnya  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung  sedangkan retribusi  daerah  dapat  langsung  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  seperti  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan (Fuad  dan  Hapsari,  2020) .  Namun  retribusi  daerah  juga berpengaruh positif salah satunya retribusi tempat wisata yang diteliti oleh Putri dan Drifanda (2021) .

## Pengaruh  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  hasil  regresi  dan  melalui  uji  statistik  t,  variabel  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah  yang  Dipisahkan  memiliki  tingkat  signifikan  0.0000  (kurang  dari  α  (0.05))  yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat  diterima.  Signifikansi  variabel  kemudian  didukung  dengan  koefisien  yang  dimiliki sebesar  0 .221305 dan  dapat  diartikan  bahwa  tiap  1%  kenaikan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  meningkatkan  PAD  sebesar  0.221305%.  Faktor  penyebab  adanya pengaruh dari variabel hasil kekayaan daerah yang dipisahkan salah satunya karena variabel ini merupakan komponen dari PAD. Pengaruh yang signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah  dapat  mengelola  dana  yang  ditempatkan  pada  BUMD,  lembaga  perbankan  dan  non perbankan serta investasi lain karena hasil pengelolaan kekayaan daerah berbentuk bagian laba. Hal  ini  dibuktikan  dari  berbagai  penelitian  yang  memiliki  hasil  yang  berbeda. Apriani  et  al. (2017) menyatakan  bahwa  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Penelitian didukung dengan kesimpulan yang sama oleh Nuzulistyan  et  al.  (2017) serta Kireina  dan  Octaviani  (2021) yang  menunjukkan  adanya pengaruh signifikan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Sedangkan pendapat mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD salah satunya diutarakan oleh Alief dan Kurniawati (2022) . Dalam penelitiannya  yang  mengambil locus Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena kontribusi dari BUMD dan perusahaan swasta di  Provinsi  Papua  yang dinilai masih minim. Alasannya lainnya adalah jumlah perusahaan baik BUMD dan swasta yang masih sedikit di sebuah daerah seperti  kesimpulan  dari Hafandi  dan  Romandhon  (2020) .  Selain  dari  sisi  BUMD  maupun swasta, Sri  Mulyani  dan  Ramdini  (2021) berpendapat  masih  kurangnya  peran  pemerintah daerah dalam hal menggali potensi dalam hal penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah baik BUMD maupun swasta sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

## Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah
Hasil  regresi  menunjukkan  koefisien  dari  variabel  belanja  modal  sebesar  0. 1318727 . Koefisien ini memiliki arti bahwa setiap 1% kenaikan dari belanja modal maka PAD akan naik sebesar 0.1318727% dengan syarat variabel lain tetap. Selanjutnya jika dilihat dari uji statistik t, variabel belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai 0.044 atau kurang dari α (0.05). Hasil ini selaras dengan hipotesis keempat yang diajukan. Belanja  modal  dihubungkan  dengan  pembelian  aset  dari  pemerintah  berupa  belanja  tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja  aset  tetap  lain  serta  belanja  aset  lainnya (Saputra  et  al.,  2021) .  Hasil  penelitian  juga didukung oleh pendapat Nugroho dan Rohman (2012) yang menyatakan bahwa pengaruh dari

## Journal of Law, Administration, and Social Science
belanja modal terhadap PAD dilihat dari hubungan bahwa PAD akan meningkat saat belanja modal bertambah, produktivitas masyarakat meningkat dan akan menarik investor datang. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Darwanis dan Saputra (2014) yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD.
Berbeda dengan penelitian yang lain, Ririn et al. (2014) menyatakan jika belanja modal tidak  berpengaruh  terhadap  PAD.  Kesimpulan  ini  diambil  karena  belum  tentu  semua pemerintah daerah mampu mengelola belanja modal yang telah dianggarkan secara efektif dan efisien  meski  tiap-tiap  pemerintah  daerah  mengetahui  apa  yang  dibutuhkan  oleh  daerahnya. Pada akhirnya, belanja modal yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan pembangunan dan berdampak pada kenaikan PAD menjadi tidak maksimal.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah
Variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  memiliki  tingkat signifikan 0.291 atau lebih dari α (0.05) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Koefisien yang dimiliki sebesar -0. 0101163 dan dapat diartikan  bahwa  tiap  1%  kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  menurunkan  PAD  sebesar 0.0101163% tetapi tidak signifikan. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang diajukan yaitu pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  PAD.  Selain  itu,  hasil penelitian  juga  bertentangan  dengan  pengertian  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  lingkup  pemerintah  daerah,  ekonomi  yang  meningkat ditunjukkan melalui Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yang  bertambah  dari  tahun  sebelumnya.  Peningkatan  PDRB  ini  akan  selaras  dengan kesejahteraan  masyarakat  ditunjukkan  dengan  pendapatan  serta  konsumsi  yang  meningkat. Pertumbuhan  ekonomi  juga  seharusnya  selaras  dengan  peningkatan  kegiatan  ekonomi  yang menyebabkan  objek  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  meningkat (Zahari,  2017) .  Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap PAD berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan atas dasar kebijakan yang berfokus kepada sektor-sektor yang memiliki kaitan erat terhadap pendapatan asli daerah (Desmawati et al., 2016) .
Terkadang  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  tiap  komponen  penyusun PAD seperti pajak (Sirait, 2019) . Namun pernyataan tersebut disanggah oleh Fadli (2017) yang menyebut saat pertumbuhan ekonomi meningkat dengan meningkatnya nilai tambah ekonomi, maka  masyarakat  dinilai  akan  lebih  mampu  untuk  membayar  pajak.  Tetapi  berdasarkan pendapat-pendapat  mengenai  pertumbuhan  ekonomi  yang  berpengaruh  terhadap  PAD, ditemukan  pula  hasil  penelitian  yang  sesuai  dengan  hasil  penelitian  ini  yaitu  pertumbuhan ekonomi  tidak  berpengaruh  dan  cenderung  negatif  terhadap  PAD.  Hasil  penelitian  itu diutarakan oleh Kartika dan Drajad (2020) dengan dasar bahwa memang pertumbuhan ekonomi meningkatkan  pembangunan  yang  menyebabkan  tersedianya  sarana  dan  prasarana  bagi masyarakat sehingga pendapatan meningkat dan dapat menarik investor. Namun pertumbuhan ekonomi  di  suatu  daerah  akan  turun  dan  tidak  mempengaruhi  PAD  saat  industri  lokal  kalah dalam  persaingan  dengan  industri  luar  negeri  maupun  industri  daerah  lain.  Selain  itu, peningkatan  kegiatan  ekonomi  dinilai  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  disebabkan  oleh keengganan  masyarakat  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  jasa  serta  pertumbuhan  ekonomi tidak  meningkatkan  kesadaran  dalam  membayar  pajak  serta  retribusi  yang  merupakan komponen dari PAD.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  yang  menunjukkan  bahwa  jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di wilayah aglomerasi Kedungsepur. Hal ini dapat
diartikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak langsung meningkatkan PAD. Hal yang mendukung hasil ini adalah tidak semua penduduk di wilayah aglomerasi Kedungsepur terkait langsung dengan komponen PAD, seperti pajak dan retribusi sehingga saat jumlah penduduk meningkat,  maka  PAD  cenderung  tetap.  Variabel  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  PAD  di  wilayah  aglomerasi  Kedungsepur.  Hasil  ini  ditujukkan  dengan  kontribusi pajak,  retribusi  daerah  serta  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  pada  tahun  2021  sebesar 45.63% dari keseluruhan total PAD di 6 (enam) Kabupaten/Kota. Meski belum mencapai 50% kontribusi,  namun  Kabupaten/Kota  di  wilayah  Kedungsepur  telah  mampu  menggali  potensi pajak dan retribusi serta mampu mengelola pendapatan yang bersumber dari badan usaha baik milik  daerah  maupun  swasta.  Variabel  belanja  modal  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  PAD  di  wilayah  aglomerasi  Kedungsepur.  Pengaruh  ini  membuktikan  bahwa penyediaan  infrastruktur  di  6  (enam)  Kabupaten/Kota  telah  mampu  menstimulasi  dan mendorong  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  sehingga  PAD  meningkat. Sedangkan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  PAD  di  wilayah aglomerasi  Kedungsepur.  Peningkatan  kegiatan  ekonomi  dinilai  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  karena  mungkin  disebabkan  oleh  keengganan  masyarakat  dalam  mengkonsumsi barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak yang menjadi komponen PAD.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  wilayah aglomerasi  Kedungsepur  adalah  fokus  dalam  peningkatan  kesadaran  masyarakat  dalam  hal pendapatan  asli  daerah.  Kegiatan  yang  dapat  diberikan  adalah  berupa  program  sosialisasi. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten/Kota diharapkan akan terus menggali potensi-potensi pajak dengan meningkatkan belanja pemerintah terutama belanja modal. Tujuannya agar terjadi timbal  balik  dari  masyarakat  atas  penggunaan  fasilitas  kepada  pemerintah  daerah  sebagai penyedia  fasilitas.  Masukan  bagi  penelitian  selanjutnya  adalah  untuk  lebih  memperdalam variabel pertumbuhan ekonomi dikarenakan ada perbedaan dari teori yang ada. Penelitian dapat dilakukan  di  tiap  Kabupaten/Kota  untuk  mengetahui  ada  faktor  apa  yang  menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap PAD di wilayah aglomerasi Kedungsepur.

## DAFTAR PUSTAKA
Alief,  L.  O.  D.  A.,  &  Kurniawati.  (2022).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  Sah  terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
Apriani,  W.,  Suprijanto,  A.,  &  Prananditya,  A.  (2017).  ANALISIS  PENGARUH PENERIMAAN  PAJAK  DAERAH,  PENERIMAAN  RETRIBUSI  DAERAH, PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, SERTA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG  SAH  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  KOTA  SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2012-2016. Journal Of Accounting, 3 (3).
Aryanti, E., & Indarti, I. (2012). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala, 1 (1).
Asteria,  B.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Tengah. Jurnal  Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen, 2 (1). https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162
Batik,  K.  (2013).  ANALISIS  PENGARUH  INVESTASI,  PDRB,  JUMLAH  PENDUDUK,
PENERIMAAN  PEMBANGUNAN,  DAN  INFLASI  TERHADAP  PENDAPATAN ASLI  DAERAH  (PAD)  DI  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT. Jurnal  Ekonomi Pembangunan, 11 (1). https://doi.org/10.22219/jep.v11i1.3735
Bembok, S., Walewangko, E. N., & Siwu, H. (2020). ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  DI  KABUPATEN  TOLIKARA. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20 (1). BPS. (2020a). Istilah Pajak Daerah. BPS. (2020b). Kependudukan.
Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan  Dampaknya  Pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 1 (2). https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628
Desmawati, A., Zamzami, Z., & Zulgani, Z. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi. Jurnal  Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3 (1). https://doi.org/10.22437/ppd.v3i1.2638 Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia.
Fadli, F. (2017). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah?
Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 16 (2). https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2312
Fuad, K., & Hapsari, N. N. (2020). Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang dan Beberapa Faktor yang Memepengaruhinya. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 13 (2). https://doi.org/10.35448/jrat.v13i2.7433
Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Wonosobo. Journal  of  Economic, Management,
Accounting and Technology, 3 (2). https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
Hibzon.  (2007).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5 (2).
Hikmahyanti, N., & Soelistyo, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 5 (4). https://doi.org/10.22219/jie.v5i04.17823
Jatmiko,  B.,  &  Wicaksono,  I.  G.  (2019).  ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  KABUPATEN  BANJAR NEGARA  (Studi  Deskriptif  Pada  Kabupaten  Banjarnegara-Jawa  Tengah). Jurnal Akuntansi Trisakti, 6 (2). https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5580
Kartika,  A.,  &  Drajad,  D.  A.  (2020).  PENGARUH  PERTUMBUHAN  EKONOMI TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  DI  KABUPATEN  BERAU. Eco-Build Journal, 4 (1), 1–7.
Kireina,  N.  Y.,  &  Octaviani,  A.  (2021).  Analisis  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. Aktual : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6 (2), 32–37.
Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA.
Mulyani,  H.  S.,  &  Ramdini,  S.  A.  (2021).  PENGARUH  PAJAK  DAERAH,  LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH  YANG  DIPISAHKAN  DAN  RETRIBUSI  DAERAH  TERHADAP PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  KABUPATEN  MAJALENGKA  PERIODE  2017-
2019. J-AKSI : JURNAL  AKUNTANSI  DAN  SISTEM  INFORMASI,  2 (2). https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613
Nasir,  M.  S.  (2019).  ANALISIS  SUMBER-SUMBER  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH SETELAH  SATU  DEKADEOTONOMI  DAERAH. JURNAL  DINAMIKA  EKONOMI PEMBANGUNAN, 2 (1). https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45
Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Diponegoro Journal of Accounting, 1 (2).
Nuzulistyan, K. R., Supriyanto, A., & Paramita, P. D. (2017). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI  DAERAH,  HASIL  PENGELOLAAN  KEKAYAAN  DAERAH  YANG DIPISAHKAN  DAN  LAIN  –  LAIN  PENDAPATAN  DAERAH  YANG  SAH TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  PROVINSI  JAWA  TENGAH  (Studi kasus  pada  DPPAD  Provinsi  Jawa  Tengah  Periode  Tahun  2008-2015). Journal  Of Accounting, 3 (3).
Prabawa,  A.  (2009).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pendapatan  Asli Daerah  (Pad)  Kabupaten  Banyumas. Jurnal  Ekonomika  Universitas  Wijayakusuma Purwokerto, 12 (3).
Prasetyo,  A.  A.,  Siwi,  V.  N.,  &  Kudhani,  E.  Y.  (2022).  FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2010- 2018. Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat, 1 (1), 37–56.
Priyono, N. (2016). Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010). Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 1 (2).
Putri, S. N., & Drifanda, V. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2020. Jurnal Spirit Edukasia , 47–54.
Ririn,  T.,  Prihatni,  R.,  &  Murdayanti,  Y.  (2014).  Pengaruh  Belanja  Modal,  Investasi,  dan Produk  Domestik  Regional  Bruto  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Jurnal  Ilmiah Wahana Akuntansi, 9 (1).
Saputra,  M.  R.,  Haliah,  &  Indrijawati,  A.  (2021).  Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel Intervening. Akrual: Jurnal Bisnis Da Akuntansi Kontemporer, 14 (2). Sirait, R. (2019). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MERANGIN. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, 8 (2). https://doi.org/10.22437/jmk.v8i2.7817
Soleh,  C.,  &  Rochmansjah,  H.  (2010).  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah:  Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Fokusmedia.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Suharyadi,  D.,  Martiwi,  R.,  &  Karlina,  E.  (2018).  Pengaruh  Retribusi  Daerah  Dan  Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  Terhadap  PAD  Kabupaten  Bogor. Moneter, 5 (2).
Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, I. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, 5 (2).
Wibowo, A., & Monalisa, M. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai  Variabel  Intervening  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  Di  Kabupaten Bengkalis. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 3 (2). https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.185
Zahari,  M.  (2017).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 15 (4), 170–181.

## Zein,  A.  S.  (2018).  PENGARUH  JUMLAH  PENDUDUK  DAN  PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
SUMATERA  UTARA. Al-Masharif:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Keislaman,  6 (1). https://doi.org/10.24952/masharif.v6i1.1122