## A.  PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan tugas penting bagi  pemerintahan di seluruh dunia, terutama  di  era  globalisasi  seperti  saat  ini.  Begitu  pula  dengan  pemerintahan Indonesia  yang  telah  mengeluarkan  peraturan  mengenai  pelayanan  publik  yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kebijakan ini menunjang pelayanan publik agar lebih transparansi, partisipatif,  responsif,  tidak  diskriminatif,  berkualitas,  cepat,  mudah,  murah, terjangkau, dan terukur (Prabawati, 2019; Purwanto et al., 2016). Pada penerapannya

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 15 | Nomor 1 | Juni 2024
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KEPATUHAN OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUMATERA BARAT
1 Mayang Ratu Susandra, 2 Desna Aromatica, 3 Hendri Koeswara 1,2,3 Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Kota Padang
1 msusandra806@gmail.com

## ABSTRACT
This research is motivated by the routine agenda of the Ombudsman Republic Indonesia every year to assess the implementation of public services which is a priority agenda in the 2020-2024  RPJMN.  This  research  aims  to  see  how  the  implementation  of  compliance assessments is carried out by the Indonesian Ombudsman Representative of West Sumatra Province. This research uses a descriptive qualitative approach by collecting data through interviews, documentation and observation from purposive sampling informants. The theory used in this research is policy implementation according to Edwards III which consists of communication,  resources,  disposition  and  bureaucratic  structure.  The  results  of  this research  indicate  the  implementation  of  compliance  assessments  has  gone  well.  In  the communication  variable,  the  implementation  of  the  compliance  assessment  has  been communicated. However, the clarity of the information contained in the relevant regulations is not yet complete considering that there has been an update to aspects of the assessment carried  out  by  the  Ombudsman.  In  the  resource  variable  there  is  a  shortage  of  human resources  which  are  insufficient  in quantity  but  can be  balanced  in terms  of  quality.  The disposition  variables  and  bureaucratic  structure  have  been  running  well.  Thus,  the compliance  assessment  carried  out  by  the  Indonesian  Ombudsman  Representative  for West Sumatra had a positive influence on public services in West Sumatra Province. With the role of the Ombudsman, the compliance status obtained by West Sumatra Province is increasing every year .
Keywords; Ombudsman, Implementation, Assessment, West Sumatra .
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
sudah  menunjukkan  keberhasilan  namun  masih  terdapat  permasalahan. Permasalahan tersebut salah satunya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Di  Indonesia,  standar  pelayanan publik ini dijadikan alat ukur untuk mengukur kinerja pelayanan dan merupakan salah satu Indeks Pelayanan Publik.  Indonesia menduduki peringkat ke-73 dalam Ease of Doing Business (EoDB)  dari  190  negara  terkait  standar  pelayanan  yang  meliputi waktu, biaya, dan prosedur. Penempatan ini jauh dari target pemerintah yang ingin menduduki  peringkat  ke-40  (Salamah,  2022).  Standar  pelayanan  menjadi permasalahan karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai standar pelayanan karena tidak dipublikasikan  secara jelas, meluas dan mudah diakses. Permasalahan tersebut seperti anggapan bahwa adanya biaya untuk pelayanan yang menimbulkan terjadinya pungutan liar. Masyarakat tidak tahu dengan jelas bagaimana persyaratan, mekanisme  dan  prosedur  yang  harus  dilakukan  dalam  mendapatkan  pelayanan. Selain  itu,  permasalahan  lain  yang  muncul  berkaitan  dengan  kepastian  kapan  dan berapa  lama  proses  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk  menunggu  hasil  atau produk  dari  sebuah  pelayanan  (Humas  MENPANRB,  2020).  Dengan  adanya permasalahan dalam pelayanan publik tersebut, maka dibutuhkan adanya pengawas pelayanan publik. Pengawas tersebut dibagi atas pengawas internal dan pengawas eksternal.  Pengawas  internal  merupakan  pengawasan  langsung  yang  dilakukan atasan  berdasarkan  perundang-undangan  dan  pengawasan  oleh  pengawas fungsional.  Sedangkan  pengawas  eksternal  merupakan  pengawasan  oleh masyarakat, pengawasan oleh Ombudsman serta lembaga terkait lainnya.
Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  lembaga  pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 07  Oktober  2008.  Ombudsman  adalah  lembaga  negara  bersifat  mandiri  atau  tidak berhubungan  dengan  lembaga  lain  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi penyelenggaraan  pelayanan  publik baik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan  oleh Badan Usaha Milik Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah . Ombudsman bertujuan  untuk  mewujudkan  negara  hukum  yang  demokratis,  adil  dan  sejahtera,
mendorong  pelayanan  yang  efektif,  meningkatkan  mutu  pelayanan,  memberantas KKN, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Di  Indonesia, Ombudsman ini memiliki perwakilan di setiap provinsi seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 37 tahun 2008.
Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  fungsi,  tugas  dan wewenang  dalam  kerangka  melakukan  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan publik,  memiliki  dua  tugas  utama  yaitu  penyelesaian  laporan  dan  pencegahan maladministrasi  (Ombudsman  Republik  Indonesia,  2020).  Pertama,  Ombudsman memiliki tugas utama untuk menyelesaikan laporan pengaduan pelayanan publik yang mengacu pada Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penerimaan, Pemeriksaan,  dan  Penyelesaian  Laporan.  Kedua,  melakukan  pencegahan maladministrasi pelayanan publik yang mengacu pada Peraturan Ombudsman Nomor 41  Tahun 2019  tentang  Tata  Cara  Pencegahan  Maladministrasi  Pelayanan  Publik. Ombudsman memiliki kegiatan dalam menjalankan tugas pencegahan maladministrasi,  kegiatan  atau  program  tersebut  salah  satunya  melakukan  Survei Kepatuhan  dan  melakukan  pembinaan  kepada  kementerian,  lembaga  dan  daerah terhadap  pelaksanaan  Undang-undang  nomor  25  tahun  2009  menuju  tingkat kepatuhan tinggi.
Dalam  Rencana  Strategis  Ombudsman  RI  2020-2024,  dijelaskan  bahwa Ombudsman  melakukan  Survei  terhadap  10  Provinsi  di  Indonesia  untuk  menilai Indeks  Persepsi  Maladministrasi.  Survei  tersebut  menghasilkan  bahwa  pelayanan publik tergolong masih rendah.  Berikut grafik hasil indeks persepsi maladministrasi tersebut:
Grafik 1. Hasil Survei Indeks Persepsi Maladministrasi tahun 2019
(Sumber: Laporan Indeks Persepsi Maladministrasi 2019) 3,5 4,05 4,15 4,19 4,42 4,53 4,55 4,81 4,89 5,02 DIY Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Papua NTB Kalimantan Utara Maluku Utara Aceh Maluku
Berdasarkan tabel di atas, pada survei tersebut Maluku menjadi provinsi dengan indeks persepsi maladministrasi dengan indeks maladministrasi paling tinggi dan DIY dengan indeks maladministrasi paling rendah diantara provinsi lain.
Dengan  demikian,  Ombudsman  berpeluang  untuk  memperdalam  dan memperluas  perannya  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Indonesia (Ombudsman  Republik  Indonesia,  2020).  Menimbang  bahwa  dalam  rangka percepatan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  maka  perlu  dilakukan  Survei Kepatuhan  Pelayanan  Publik  yangmana  sesuai  dengan  Rencana  Strategis Ombudsman RI 2020-2024 bahwa memenuhi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berdasar variabel yang sudah ditentukan turut menjadi capaian target yang di prioritaskan (Pambudi & Hidayat, 2022).
Penilaian kepatuhan atau survei kepatuhan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Ombudsman  RI  melakukan  survei  penilaian  kepatuhan  ini  kepada  Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik  yang  bermaksud  untuk  meningkatkan  kepatuhan  penyelenggara  pelayanan publik  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan  sebagai  upaya  mempercepat peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  serta  bertujuan  untuk  memperbaiki  dan menyempurnakan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi.  Kebijakan  di  buat  dan  dikembangkan  oleh  pembuat  kebijakan dengan  tujuan  umum  seperti  memenuhi  kebutuhan  publik,  memelihara  ketertiban, mendukung kegiatan, dan lainnya (Tachjan, 2006).
Peran  Ombudsman  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  melalui  penilaian kepatuhan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sangatlah  penting  untuk  menangani permasalahan  mengenai  standar  pelayanan  publik  maupun  pelayanan  lainnya  di Indonesia. Pada penilaian ini, pihak Ombudsman akan menilai berdasarkan standar pelayanan  publik,  penyelenggara  pelayanan  serta  masyarakat  yang  menggunakan pelayanan  publik.  Dana  yang  digunakan  dalam  proses  kegiatan  ini  diperoleh  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ombudsman Republik Indonesia. Dengan  kata  lain,  pihak  yang  akan  dinilai  nantinya  atau  instansi  penyelenggara pelayanan  publik  yang  dinilai  oleh  Ombudsman  tidak  dibebankan  biaya  apapun. Penilaian  ini  terbagi  atas  dua,  yaitu  penilaian  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Daerah. Untuk penilaian pemerintah provinsi, penilaian dilakukan pada unit layanan
yang ada di setiap provinsi. Sedangkan untuk penilaian pemerintah daerah, penilaian dilakukan  ke  unit  layanan  yang  ada  di  kabupaten/kota  seperti  ke  unit  layanan kependudukan hingga ke unit layanan kesehatan. Penilaian ini menggunakan traffic light system yang membagi hasil penilaian menjadi zona hijau (nilai 88.00-100), zona kuning (nilai 54.00-77.99) dan zona merah (nilai 0-53.99).
Penilaian  juga  turut  dilakukan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  dilakukan  oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera  Barat. Berikut rincian hasil penilaian tersebut:

## Grafik 2. Hasil Penilaian Kepatuhan Provinsi Sumatera Barat
(Sumber: Ringkasan Eksekutif Ombudsman)
Bagan di  atas menampilkan bahwa pada tahun 2016, Provinsi Sumatera Barat mendapat nilai 87,96 yang masuk pada zonasi hijau.  Pada tahun 2015-2019, untuk pemerintahan  yang  sudah  mendapatkan  zonasi  hijau,  maka  tidak  akan  dinilai  lagi pada penilaian berikutnya.  Oleh karena itu provinsi Sumatera Barat pada  Penilaian tahun  2017-2019  tidak  dinilai.  Untuk  tahun  2020  sendiri,  penilaian  di  hentikan sementara  mengingat  maraknya  kasus  Covid-19.  Untuk  pertama  kalinya  penilaian dilakukan  serentak  ke  semua  provinsi  di  Indonesia  pada  tahun  2021.  Pada  tahun 2021, Provinsi Sumatera Barat mendapat nilai 68.52 yangmana nilai ini jauh turun dari tahun  sebelumnya.  Sementara  itu  pada  tahun  2022,  penilaian  dilakukan  lagi  ke seluruh  pemerintahan  di  Indonesia  dan  pemerintah  provinsi  Sumatera  Barat mendapat nilai 82,6 atau zonasi hijau.
Hasil penilaian pada tahun 2021 menurun cukup jauh dikarenakan tidak adanya komunikasi  yang  baik  antara  Ombudsman  Perwakilan  Sumatera  Barat  dengan instansi  terkait  yang  akan  dinilai.  Hal  ini  didasarkan  wawancara  yang  dilakukan dengan  Koordinator  Penilaian  Kepatuhan  Tahun  2021  yang  menyatakan  bahwa,
87,96 68,52 82,6 2016 2021 2022
“...Jadi  tahun  2021  kan  penilaian  serentak,  semua  pemerintah  dinilai,  tapi  kami menilainya  dadakan,  agak  ada  pemberitahuan  kalau  mau  dinilai  gitu...  Jadi  kita langsung ujug- ujug nilai...”. Sementara itu, menurut teori Edwards III, komunikasi ini adalah  salah  satu  variabel  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi suatu  kebijakan  atau  program.  Dengan  demikian,  penyelenggara  pelayanan  yang akan  dinilai  akan  kekurangan  informasi  terkait  penilaian.  Minimnya  sumber  daya manusia yang tersedia di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat juga menjadi hambatan  saat  melakukan  penilaian  kepatuhan  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Hal tersebut  dikarenakan  penilaian  akan  dilakukan  ke  19  Pemerintah  Kabupaten/Kota serta 1 Pemerintah Provinsi dengan 9 instansi di setiap pemerintah daerahnya.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  terlihat  bahwa  penilaian  kepatuhan  di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa peran Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik melalui  Penilaian Kepatuhan  sudah  mulai  berjalan  sesuai  target  yang  menargetkan  bahwa  setiap daerah  mendapatkan  penilaian  kepatuhan  zona  hijau.  Namun  masih  terdapat  unit layanan  yang  belum  mencapai  target  dari  program  ini  berdasarkan  hasil  penilaian kepatuhan tahun 2021 berikut:

## Bagan 1. Hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021
(Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, 2021)
DPMPTSP; 93,64 Dinas Kesehatan; 38,81 Dinas Pendidikan; 40,54 Dukcapil; 67,69
Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  terkai t  “Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Implementasi Penilaian Kepatuhan di Provinsi Sumatera Barat”.

## B. METODE
Penelitian  mengenai  Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan Sumatera  Barat  dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Melalui  Implementasi Penilaian  Kepatuhan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  yang bersifat primer (data utama) dan data sekunder (pendukung). Adapun teknik dalam pengumpulan  data  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara, dokumentasi,  dan  observasi.  Informan  dipilih  teknik purposive  sampling yakni pemilihan informan dengan adanya pertimbangan tertentu.  Informan tersebut terdiri dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selaku penanggungjawab  utama  dalam  penilaian  kepatuhan  di  Provinsi  Sumatera  Barat, Kepala  Bidang  Pencegahan  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat selaku kepala  bidang yang diberi kewenangan untuk kegiatan penilaian kepatuhan, Pranata  Keuangan  di  Kantor  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat, dan  Anggota  Tim  Penilaian  Kepatuhan . Adapun  yang  menjadi  unit  analisis  dalam penelitian  ini  adalah  lembaga  yaitu  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan Sumatera  Barat.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik analisis data yang  dicetuskan oleh Miles dan Hubermann dengan melakukan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau verifikasi.  Teknik  keabsahan  data  yang  digunakan  yaitu  triangulasi  sumber  data dengan wawancara dan melakukan observasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat  dan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi Sumatera Barat selaku unit layanan yang dinilai dalam Penilaian Kepatuhan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penilaian kepatuhan merupakan salah satu kegiatan dari Ombudsman Republik Indonesia  yang  menjadi  program  prioritas  dalam  RPJMN  2020-2024.  Menurut Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan  Terhadap  Standar  Pelayanan  Publik,  penilaian  kepatuhan  bermaksud
untuk  meningkatkan  kepatuhan  penyelenggara  pelayanan  publik  secara  terus menerus dan berkesinambungan sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik serta bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pelayanan  publik  dalam  rangka  mencegah  maladministrasi.  Berikut  paparan  hasil temuan serta analisis menggunakan teori Edwards III yaitu communication, resources, disposition dan bureaucratic structure.

## 1.  Komunikasi (Communication)
Komunikasi  merupakan  salah  satu  variabel  yang  berpengaruh  terhadap implementasi  suatu  kebijakan .  Menurut  Edwards  III,  “ communications  need  to  be accurate,  and  they  must  be  accurately  perceived  by  implementors ”(George  C. Edwards  III,  1980).  Komunikasi  mempunyai  komponen  yakni  komunikator,  pesan, media,  komunikan,  dan  dampak  atau  pengaruh.  Jadi  komunikasi  adalah  metode menyampaikan  pesan  atau  informasi  oleh  komunikator  kepada  komunikan. Komunikasi  dalam  penilaian  kepatuhan  merupakan  menyampaikan  informasi  dari pembuat kebijakan yang kemudian disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan serta kelompok kepentingan lainnya. Adapun indikator komunikasi yaitu:

## 1) Transmisi (Transmission)
Transmisi merupakan indikator yang berkaitan dengan penyampaian informasi antara  implementor  dan  kelompok  sasaran  yang  menyangkut  pemahaman terhadap  kebijakan  sehingga  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  melaksanakan kebijakan  tersebut (Kasmad, 2013). Komunikasi terjadi secara internal maupun eksternal.  Dalam  penelitian  ini,  komunikasi  difokuskan  antara  pihak  pembuat kebijakan  dengan  pihak  sasaran  kebijakan.  Pada  penelitian  ini,  pihak  pembuat kebijakan  atau  implementor  yaitu  Ombudsman  RI  Pusat  dan  Ombudsman  RI Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat.  Sedangkan  kelompok  sasaran  yaitu Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut alur komunikasi yang terjadi dalam penilaian kepatuhan:
Bagan 2. Alur Komunikasi Penilaian Kepatuhan
(Sumber: Hasil Penelitian, 2023)
Bagan  di  atas  menampilkan  bahwa  pada  penilaian  kepatuhan  sudah menggunakan narahubung untuk efesiensi komunikasi antara tim penilai dengan instansi yang dinilai. Narahubung tersebut ditunjuk oleh instansi yang dinilai dan melaporkannya  ke  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat.  Berikut  hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Tim Penilaian Kepatuhan Tahun 2022:
“...jadi narahubung itu kami bagi. Narahubung nya di bagian organisasi satunya lagi itu narahubung di setiap Unit layanan yang kita nilai. Biasanya kan sebelum kita melakukan penilaian kita beri surat untuk mereka menyerahkan siapa nama umum dari masingmasing. Ya sudah kita surati sebelum kita turun itu kita suratin, tapi kita enggak kasih tahu tanggal... Mereka lah itu akhirnya ke internal kan, mau menghadapi persiapan penilaian gitu...”
Menurut Edwards III, terdapat banyak hambatan dalam transmisi komunikasi dan hambatan tersebut dapat menghambat implementasi kebijakan  (George C. Edwards  III,  1980).  Berdasar  hasil  penelitian  yang  di  dapat,  kemungkinan hambatan  yang  bisa  terjadi  dalam  transmisi  komunikasi  dihindari  dengan penentuan  narahubung  di  awal  penilaian  kepatuhan.  Dengan  demikian,  alur komunikasi  atau  transmisi  yang  terjadi  dalam  proses  Penilaian  Kepatuhan menjadi  lebih  singkat.  Dengan  adanya  narahubung  tersebut,  komunikasi  yang terjadi  lebih  efisien  dan  ringkas.  Mengingat  narahubung  yang  ditunjuk  sudah dipastikan staf yang memiliki tanggung jawab dan bisa merespons dengan cepat. Selain itu, adanya perubahan alur komunikasi antara tim penilai atau Ombudsman
RI  Perwakilan  Sumatera  Barat  dengan  OPD  terkait  juga  menjadi  faktor  yang mempengaruhi meningkatnya nilai yang di dapat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.  Dalam  hal  ini  peran  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Melalui  Penilaian  Kepatuhan  di  Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan.

## 2) Kejelasan (Clarity)
Kejelasan komunikasi menjadi penentu apakah informasi dapat dilaksanakan dengan  baik  atau  tidak.  Kejelasan  ini  juga  menjadi  penyatu  persepsi  terhadap suatu  informasi  yang  diterima  beberapa  individu  atau  kelompok  sasar an.  Jika substansi dari kebijakan tersebut bisa dipahami dengan baik, kelompok sasaran bisa mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan guna tercapainya tujuan dari kebijakan.  Sementara  itu,  ketidakjelasan  informasi  yang  disampaikan  dapat berakibat pada interpretasi yang keliru bahkan bertolak belakang dengan tujuan awal  kebijakan  yang  sudah  dibuat  yang  berimbas  pada  penyimpangan  dalam pengimplementasian kebijakan (Kasmad, 2013).
Menurut Edwards III, kurangnya kejelasan dalam implementasi kebijakan bisa memberikan  kebebasan  dan  keleluasaan  bagi  pelaksana  kebijakan  yang memberikan makna baru dalam kebijakan, oleh karena itu kejelasan komunikasi sangat  dibutuhkan  (George  C.  Edwards  III,  1980).  Kejelasan  informasi  yang diberikan  oleh  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat  sudah  cukup  baik. Ombudsman  sudah  melakukan  persiapan  dengan  mengadakan  sosialisasi- sosialisasi  terkait  penilaian.  Namun  dari  sisi  peraturan  atau  regulasi  yaitu Peraturan  Ombudsman  Nomor  22  Tahun  2016  masih  belum  mencakup pembaruan dari aspek atau dimensi yang dinilai. Sehingga masih diperlukan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI untuk mengesahkan pembaruan tersebut.

## 3) Konsistensi (Consistency)
Menurut  Edwards  III,  tidak  konsistennya  dalam  memberikan  arahan  saat implementasi kebijakan dapat  menggagalkan tujuan dari kebijakan yang sudah direncanakan  di  awal  (George  C.  Edwards  III,  1980).  Konsistensi  merupakan indikator yang berkaitan dengan kepastian dan kejelasan informasi yang harus dilaksanakan (Kasmad, 2013). Hal tersebut dapat diartikan bahwa informasi yang disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  harus  sama  dan  tidak  berubah-ubah, karena  perbedaan  informasi  yang  diberikan  akan  menciptakan  kebingungan. Dalam penelitian ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menyampaikan
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
informasi  yang  cukup  konsisten.  Mengingat  bahwa  komunikasi  yang  dilakukan melalui narahubung yang mana arus komunikasi terjadi cukup pendek sehingga meminimalisir  kesalahan  penyampaian  informasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian, disimpulkan  komunikasi  yang  dilakukan  cukup  konsisten  mengingat  adanya narahubung  dari  instansi  terkait.  Informasi  yang  disebarkan  melalui  berbagai media resmi Ombudsman memberikan informasi yang sama dan tidak berubah- ubah.  Oleh  karena  itu,  bisa  disimpulkan  bahwa  konsistensi  dari  isi  komunikasi terbilang baik.

## 2.  Sumber Daya (Resources)
Terimplementasi  atau  tidaknya  suatu  kebijakan  juga  dipengaruhi  oleh ketersediaan  sumber daya. Edwards III menyatakan bahwa “ Implementation orders may  be  accurately  transmitted,  clear,  and  consistent,  but  if  implementors  lack  the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective ” (George  C.  Edwards  III,  1980).  Dalam  variabel  sumber  daya  ini,  terdapat  indikator yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya peralatan, sumber daya anggaran dan sumber daya kewenangan.

## 1) Sumber Daya Manusia (Staff)
Edwards  III  menyatakan  bahwa  sumber  daya  yang  paling  penting  adalah manusia atau disebut juga dengan staf “(George C. Edwards III, 1980). Sumber daya  manusia  menjadi  indikator  yang  sangat  penting  baik  itu  secara  kuantitas maupun  kualitasnya,  karena  sumber  daya  inilah  yang  nantinya  akan melaksanakan  kebijakan.  Kuantitas  sumber  daya  manusia  meliputi  jumlah kecukupan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  dan  melingkupi  kelompok sasaran. Sedangkan kualitas meliputi keterampilan, loyalitas, dan kompetensi ahli (Putra, 2018). Oleh karena itu, Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik membutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi dan berkualitas agar bisa  menjalankan  kebijakan  tersebut.  Staf  yang  dimaksud  dalam  pelaksanaan Penilaian  Kepatuhan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  ialah  seluruh  jajaran yang  bertanggung  jawab  dalam  penilaian  yakni  Ombudsman  RI  Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Dari hasil penelitian yang didapat, jumlah pegawai yang ada di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat yaitu 17 pegawai dan beberapa staf pendukung. Dari
jumlah  sumber  daya  manusia  tersebut  belum  mencukupi  dalam  melakukan penilaian kepatuhan karena sasaran kebijakan ada sebanyak 19 kabupaten/kota dan  1  provinsi.  Yang  mana  Ombudsman  menilai  ke  9  instansi  di  setiap  setiap kabupaten/kota  dan  provinsi  tersebut.  Sehingga  diperlukan  lebih  banyak  staf untuk  bisa  melakukan  penilaian  dengan  lebih  efektif.  Berikut  wawancara  yang dilakukan  dengan  Kepala  Perwakilan  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera Barat:
“Untuk  jumlah  pegawai  yang  tidak  mencukupi  itu  alasan  yang  lawas  untuk digunakan, tapi hal tersebut benar. Di sini pegawainya sedikit, namun yang akan di nilai itu banyak. Penilaian itukan masuk tugas ke bagian cegah, nah jadi karena di cegah hanya ada dua asisten, maka dilibatkan semuanya... Maka mereka akan ter bebani dengan banyaknya tugas tersebut.. ”
Namun  kuantitas  tersebut  bisa  diimbangi  dari  segi  kualitas  yang  dimiliki pegawai.  Kuantitas  sumber  daya  manusia  meliputi  jumlah  kecukupan  untuk mengimplementasikan kebijakan dan melingkupi kelompok sasaran. Sedan gkan kualitas meliputi keterampilan, loyalitas, dan kompetensi ahli(Putra, 2018).

## 2) Sumber Daya Informasi (Information)
Edwards III  mengatakan  bahwa,  “ Public  policies  are  frequently  not implemented  because  the  public  does  not  know what  to  do  or  how  to  monitor compliance ”(George  C.  Edwards  III,  1980),  hal  ini  bisa  diartikan  bahwa ketidaktahuan  akan  melaksanakan  apa  akan  menghambat  implementasi kebijakan.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  informasi  yang  menyeluruh  dari  pihak Ombudsman.  Ombudsman  memberikan  informasi  dari  berbagai  cara  seperti pelatihan, zoom , informasi via WhatsApp, Website maupun penyebaran informasi via media sosial.
Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa sumber daya informasi yang  disampaikan  Ombudsman  sudah  cukup  baik.  Mengingat  bahwa Ombudsman sudah menyampaikan informasi pada beberapa media yang dimiliki serta  mengadakan workshop penilaian  kepatuhan.  Ombudsman  sudah menyampaikan informasi terkait apa yang akan dinilai, dimensi penilaian, sistem penilaian dan lainnya. Sehingga diharapkan bagi unit layanan yang dinilai dapat mengetahui dan memahami informasi tersebut.

## 3) Sumber Daya Kewenangan (Authority)
Menurut Edwards III, kewenangan dapat mempengaruhi suatu lembaga dalam melaksanakan  suatu  kebijakan  dan  membuat  keputusan  sendiri.  Dengan  kata
lain,  kewenangan  sangat  penting  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  yang  akan mengimplementasikan kebijakan. Ombudsman RI memiliki kewenangan sebagai pengawas    pelayanan  publik.  Kewenangan  ini  bertujuan  untuk  mencegah maladministrasi dan salah satu langkah percepatan peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Kewenangan tersebut di dasarkan oleh hukum  sebagai berikut :
a)  Undang-Undang  nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia
b)  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c)  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
d)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
e)  Peraturan  Ombudsman  Nomor  22  tahun  2016  tentang  Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
Berdasarkan  peraturan  tersebut  di  atas,  Ombudsman  memiliki  kewenangan dalam  menjalankan  penilaian  yang  sah  secara  hukum.  Oleh  karena  itu, Ombudsman  memiliki  hak  untuk  menilai  lembaga  atau  instansi  terkait  dan mengumumkan hasil penilaian.

## 4) Sumber Daya Peralatan
Menurut  Edwards  III,  “ Physical  facilities  may  also  be  critical  resources  in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he  is  supposed  to  do,  may  have  authority  to  exercise  his  task,  but without  the necessary buildings, equipment, supplies, and even green space implementation won’t succeed ” (George C. Edwards III, 1980). Sumber daya peralatan/fasilitas ini sangat dibutuhkan agar kebijakan bisa di implementasikan dengan baik. Tahapan implementasi  mulai  terjadi  selama  proses  pengesahan  dilaksanakan  dan pengalokasian sumber daya serta dana telah disetujui dan ditetapkan (Agustino, 2008;  Rahmawati,  2020)Sumber  daya  fasilitas  contohnya  yaitu  penyediaan sarana  dan  prasarana,  penyediaan  gedung/kantor,  transportasi  maupun  dana yang  teranggarkan.  Dengan  terpenuhinya  sumber  daya  ini  tentu  sangat menunjang kepada tujuan kebijakan yang diinginkan. Pada Ombudsman Republik Indonesia,  gedung  kantor  hampir  semua  Perwakilan  bukan  gedung  sendiri, sebagian besar dari gedung tersebut masih di sewa kepada pihak ketiga, dan ada pula  yang  hasil  dipinjam  pakai  (Ombudsman  Republik  Indonesia,  2020).
Sedangkan untuk gedung atau kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat masih bersifat sewaan atau kontrak. Berikut hasil wawancra yang peneliti lakukan dengan  Kepala  Keasistenan  Pencegahan  sekaligus  Koordinator  Tim  Penilai Kepatuhan Tahun 2021:
“Fasilitas  kantornya  terbilang  minimalis  ya,  untuk  gedung  kantornya  yang kontrak ya menambah beban anggaran. Yang seharusnya bisa di alokasikan ke dana lain jadi teranggarkan untuk sewa gedung kantor”
Untuk sarana yang ada di Ombudsman, sudah memenuhi kebutuhan. Namun untuk penilaian kepatuhan sendiri, sarana dan prasarana tidak menjadi kendala yang berarti dan tidak menghambat pelaksanaan penilaian kepatuhan tersebut.

## 5) Sumber Daya Anggaran (Budgetary)
Menurut  Edwards  III,  sumber  daya  anggaran  yang  terbatas  akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan  (George C. Edwards III,  1980).  Keterbatasan  anggaran  dapat  mempengaruhi  banyak  aspek  dalam suatu  kebijakan  seperti  aspek  fasilitas  dan  lainnya.  Ombudsman  perwakilan provinsi  mengikuti  rencana  kerja  dan  program  kegiatan  yang  disusun  Kantor Pusat.  Hal  tersebut  juga  berlaku  untuk  proses  penganggaran  masing-masing kantor  perwakilan.  Dalam  penilaian  kepatuhan  sendiri,  anggaran  diperoleh  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  Ombudsman  Republik Indonesia. Penggunaan anggaran ini mengacu kepada:
a)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  :  50  Tahun  2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2013 Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara;
b)  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012  Tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dalam  Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
c)  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019  Tentang  Standar  Biaya  Masukan  Anggaran  Tahun 2020
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sumber  daya  anggaran  di  Ombudsman  RI Perwakilan  Sumatera  Barat  sudah  mencukupi  dan  dikelola  dengan  baik. Anggaran  untuk  melakukan  penilaian  kepatuhan  juga  sudah  terpenuhi  untuk seluruh kegiatannya.

## 3.  Disposisi (Disposition)
Disposisi  turut  menjadi  dipertimbangkan  karena  berkaitan  dengan  sifat  yang dimiliki  implementor.  Implementasi  kebijakan  yang  efektif  dapat  dicapai  ketika pelaksana  memberikan  perhatian  dan  keinginan  untuk  melaksanakan  kebijakan dengan efektif. Pandangan terhadap kebijakan serta dampak yang didapat pelaksana turut  mempengaruhi  sikap  pelaksana  saat  menjalankan  kebijakan  (George  C. Edwards III, 1980). Dalam menganalisis suatu kebijakan, variabel disposisi ini memiliki indikator yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.

## 1) Pengangkatan Birokrasi (Staffing the Burreaucracy)
Pengangkatan birokrasi menjadi pertimbangan penting dalam suatu organisasi. Karena  pada  dasarnya  birokrat  yang  kompeten  akan  mempengaruhi  sikapnya dalam  menjalankan  tanggung  jawab.  Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia, pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Ombudsman Republik Indonesia dipilih oleh DPR dengan calon yang diusulkan oleh Presiden. Untuk pengangkatan asisten  Ombudsman  dilakukan  dengan  cara  seleksi.  Presiden  memerintahkan ketua  Ombudsman  untuk  membentuk  panitia  seleksi  anggota  Ombudsman. Panitia seleksi tersebut terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Kemudian panitia tersebut melakukan seleksi meliputi seleksi administrasi dan ujian tertulis serta wawancara.
Penilaian  Kepatuhan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  merupakan  tugas dan wewenang dari Keasistenan Pencegahan. Penanggungjawab dari penilaian kepatuhan  tersebut  adalah  Kepala  Perwakilan  Ombudsman.  Sedangkan  yang bertugas  menjadi  koordinator  yaitu  Kepala  Keasistenan  Pencegahan.  Saat pelaksanaan penilaian kepatuhan, bagian keasistenan pencegahan dibantu oleh keasistenan  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  seluruh  Insan  Ombudsman  terlibat  dalam penilaian tersebut. Untuk Ombudsman perwakilan bertugas untuk mengumpulkan data  dan  kemudian  yang  akan  mengeluarkan  hasil  dari  penilaian  merupakan wewenang dari Ombudsman RI Pusat.

## 2) Insentif (Incentives)
Ombudsman RI memiliki peraturan terkait insentif asisten yang tertuang dalam Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2018  Tentang insentif  Asisten  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Insentif  asisten  merupakan
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
penghasilan  selain  gaji  yang  diberikan  kepada  asisten  dan/atau  calon  asisten yang  diberikan  setiap  bulan  dan  terdiri  dari  tunjangan  pengganti  premi  iuran JAMSOS Ketenagakerjaan dan insentif kerja. Sementara itu, untuk tim penilaian yang  melakukan  penilaian  tidak  ada  insentif  khusus  yang  diberikan.  Hal  ini dikarenakan  penilaian  tersebut  sudah  termasuk  kepada  gaji  pokok  dan  insentif yang  sudah  di  atur.  Selanjutnya,  dalam  penilaian  kepatuhan  terdapat  insentif berupa  predikat  kepatuhan  berbentuk  piagam  kepada  instansi  yang  dinilai. Predikat  Kepatuhan  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota diberikan  kepada  gubernur  dan  bupati/walikota.  Pemberian  insentif  ini  berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia

## 4.  Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
Struktur birokrasi yang merupakan tatanan dalam menjalankan kebijakan dalam suatu  organisasi.  Struktur  yang  terlalu  rumit  akan  mempengaruhi  lemahnya pengawasan dan menjadikan implementasi kebijakan tidak fleksibel (Imronah, 2009). Variabel ini memiliki indikator yaitu fragmentasi dan standar operasional prosedur.

## 1) Fragmentasi (Fragmentation)
Menurut  Edwards  III,  “ Fragmentation  is  the  dispersion  of  responsibility  for  a policy  area  among  several  organizational  units ”.  Ombudsman  RI  Perwakilan Sumatera  Barat  memiliki  kaitan  tatanan  dengan  Ombudsman  Pusat  dan bertanggung  jawab  kepada  Ketua  Ombudsman  Pusat.  Hal  ini  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Pembentukan,  Susunan,  Dan  Tata  Kerja  Perwakilan  Ombudsman  Republik Indonesia Di Daerah. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman. Perwakilan Ombudsman ini memiliki fungsi yang sama dengan Ombudsman Pusat yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Struktur  organisasi pada  Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menggambarkan dengan jelas pemisahan tugas dan tanggung jawab tiap Keasistenan. Dalam struktur organisasi ini terdapat pola koordinasi yang terjalin dengan  menempatkan  Kepala  Perwakilan  sebagai  pejabat  tertinggi,  di  mana setiap  Keasistenan  ini  memiliki  koordinator  yang  terhubung  langsung  dengan Kepala Perwakilan.
Bagan 3. Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat
(Sumber: Hasil Penelitian, 2022)
Sementara  itu,  struktur  organisasi  dalam  penilaian  kepatuhan  terdiri  atas Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera barat bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan secara keseluruhan, Kepala Keasistenan Pencegahan  bertugas  sebagai  penanggungjawab  pelaksana,  assesor  bertugas untuk  melakukan  wawancara  dan  enumerator  bertugas  untuk  menilai  standar pelayanan  publik  yang  tampak.  Pembagian  tugas  assesor  dan  enumerator  ini dimulai pada penilaian kepatuhan tahun 2022.

## 2) Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures)
Menurut  Edwards  III,  SOP  dapat  membawa  keseragaman  pada  organisasi yang kompleks dan membawa keadilan jika aturan diterapkan secara seragam yang mana keseragaman tersebut bisa membuat pelaksana dapat dipertukarkan (George C. Edwards III, 1980). Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik  sudah  memiliki  peraturan  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Ombudsman Nomor  22  Tahun  2016  Tentang  Penilaian  Kepatuhan  Terhadap  Standar Pelayanan  Publik.    SOP  ( Standard  Operating  Procedure )    dalam  penilaian kepatuhan sudah dibuat dan disosialisasikan ke seluruh tim penilai dan instansi yang akan dinilai. Dengan begitu, seluruh penyelenggara pelayanan publik dapat mempersiapkan serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.
Kepala Perwakilan Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan
Kepala Keasistenan PVL Anggota Tim PVL Keasistenan Pemeriksaan Laporan Kepala Keasistenan Riksa Anggota Tim Riksa Keasistenan Pencegahan Kepala Keasistenan Cegah Anggota Tim Cegah Kesekretariatan Pranata Keuangan Analisis Tata Usaha BMN Infrastruktur Teknologi Informasi
SOP  dari  Penilaian  Kepatuhan    Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  pada Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu  (a)  lokakarya  awal penilaian  kepatuhan;  (b)  bimbingan  teknis  penilaian  kepatuhan;  (c)  workshop penilaian  kepatuhan;  (d)  pengambilan  data;  (e)  verifikasi  data  penilaian;  (f) pengolahan  data;  (g)  penyusunan  laporan  dan  penyerahan  hasil  penilaian kepatuhan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan temuan  penelitian mengenai  Peran Ombudsman dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Melalui  Implementasi  Penilaian  Kepatuhan  di Sumatera  Barat    yang  menggunakan  metode  kualitatif  serta    menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.
Hasil penilaian kepatuhan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat  pada  tahun  2021  ke  2022  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan. Peningkatan  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  Ombudsman  itu  sendiri  sebagai  tim penilaian  kepatuhan.  Pada  teori  Edwards  III,  terdapat  empat  variabel  yang menentukan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan  struktur  birokrasi.    Berdasarkan  hasil  penelitian,  Peran  Ombudsman  dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di  Sumatera  Barat  melalui  Implementasi  Penilaian Kepatuhan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat  sudah  berjalan  cukup  baik.  Namun  masih  terdapat  kekurangan  di  variabel komunikasi pada indikator kejelasan, Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 sudah kurang relevan dengan penilaian yang dilakukan Ombudsman. Hal demikian dikarenakan pembaruan aspek atau dimensi penilaian belum termuat dalam peraturan tersebut. Sementara itu, pada variabel sumber daya indikator sumber daya manusia dan  sumber  daya  fasilitas  juga  belum  maksimal.  Untuk  indikator  sumber  daya manusia, secara kualitas insan Ombudsman atau tim penilai kepatuhan  sudah baik dalam  menjalankan  tugasnya  namun  dari  segi  kuantitas  masih  belum  mencukupi. Karena  kuantitas  yang  belum  mencukupi  membuat  Ombudsman  RI  Perwakilan Sumatera Barat terkendali dengan waktu penilaian yang dirasa cukup sedikit. Selain itu,  pada  indikator  sumber  daya  fasilitas,  Ombudsman  masih  belum  memiliki bangunan  sendiri  atau  masih  menyewa  gedung  kantor.  Gedung  kantor  yang  relatif minimalis  membuat  Ombudsman  harus  menyiasatinya  dengan  memberikan  sekat-
sekat  untuk  setiap  ruang  keasistenan  sehingga  tiap  ruangan  memiliki  ukuran  yang tidak begitu luas. Pada variabel disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.
Implementasi  penilaian  kepatuhan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  oleh Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat  sudah  dilakukan  dengan  cukup  baik. Hasil  penilaian  kepatuhan  yang  didapat  Provinsi  Sumatera  Barat  juga  meningkat setiap  tahunnya.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  Ombudsman  RI Perwakilan  Sumatera  Barat  sudah  menjalankan  perannya  dalam  meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat melalui penilaian kepatuhan.
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, berikut saran dari peneliti:
(a)  Ombudsman  Perwakilan  Sumatera  Barat  sebaiknya  juga  menilai  ke  jenis pelayanan yang lain seperti pelayanan di bidang barang atau fasilitas.
(b)  Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menyediakan media sosial khusus untuk penilaian kepatuhan ini, mengingat bahwa penilaian ini dilakukan setiap tahunnya akan lebih mudah jika ada arsip khusus yang bisa diakses.
(c)  Instansi yang dinilai lebih memperhatikan penilaian kepatuhan yang dilakukan karena penilaian ini sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah diberikan
(d)  Peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian dengan metode yang lebih komprehensif untuk mendapatkan hasil yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta.
George C. Edwards III. (1980). Implementing Public Policy. In Congressional Quarterly Press .
Humas  MENPANRB.  (2020). Aceh  Berbenah  Perbaiki  Informasi  Pelayanan  Publik . menpan.go.id. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/aceh-berbenah- perbaiki-informasi-pelayanan-publik
Imronah.  (2009).  Implementasi  Kebijakan:  Perspektif,  Model  dan  Kriteria Pengukurannya. Gema Eksos , 5 (1).
Kasmad, R. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik . Kedai Aksara.
Ombudsman Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis Ombudsman RI 2020- 2024 .
e-ISSN 2549-9319
Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam
Prioritas Nasional. Bappenas
Working Papers , 5 (2), 270 –289. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.131
Prabawati,  N.  P.  A.  (2019). Analisis  Penerapan  Standar  Pelayanan  Publik  di Kelurahan Renon Kota Denpasar .
Purwanto, E. A., Tyastianti, D., Taufiq, A., & Novianto, W. (2016). Pelayanan Publik. In Lembaga Administrasi Negara .
Putra,  A.  E.  (2018). Implementasi  Peraturan  Walikota  Malang  No  90  Tahun  2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota .
Rahmawati. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas . Salamah,  U.  (2022). Solusi  Pelayanan  Publik  yang  Prima .  Ombudsman  Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--solusi- pelayanan-publik-yang-prima
Tachjan.  (2006).  Implementasi  Kebijakan  Publik.  In Asosiasi  Imu  Politik  Indonesia (AIPI) .