## PEMANGKU ADAT KOTO MAJIDIN BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM

## Adli Fidlan, Fernando Yudistira, Awis Karni, Andri Ashadi
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang E-mail: fernando@diniyah.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengungkap  peran  Pemangku  adat  terhadap  pemberdayaan masyarakat  muslim  Koto  Majidin  dibidang  aspek  ekonomi,  aspek  sosial  dan  aspek  agama. Metode  penelitian  ini  bercorak  Field  Research  menggunakan  analisis  deskriptif,  data  primer berasal dari lapangan sesuai realitas dan  fenomena yang terjadi di lapangan. Data sekunder berasal dari buku, majalah dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan Peran Pemangku adat dalam beberapa penemuan : (1) Aspek ekonomi yaitu: pertama mengatur dan menjaga harta material dalam penguasaan anak batino tidak boleh disalahgunakan, kedua mengatur distribusi wewenang dan penggunaan tanah masyarakat tidak bebas diperjualbelikan dan  ketiga  mengatur  keseimbangan  ekonomi  terhadap  anak laki-laki. (2)Aspek sosial  meliputi tradisi adat: pertama  tradisi Kenduri Sudah Tuai, kedua membantu masyarakat yang susah atau dalam  kemalangan  dan  ketiga  gotong  royong.  (3)  Aspek  agama  yaitu:  pertama  aktif memperdalam ilmu agama, kedua aktif dalam menentukan imam, khatib, dan bilal masjid dan ketiga aktif dalam kaderisasi generasi islami.

## Kata kunci: Pemberdayaan, Peran, Pemangku Adat, Masyarakat, Koto Majidin

## Abstract
This  research  aims to  reveal  the  role  of  traditional  authorities  in  empowering the  Koto Majidin Muslim community in the areas of economic aspects, social aspects and religious aspects. This research method is Field Research using descriptive analysis, primary data comes from the field according to the reality and phenomena that occur in the field. Secondary data comes from books, magazines and other documents. The results of this research reveal the role of traditional stakeholders  in  several  findings:  (1)  The  economic  aspect,  namely:  firstly,  regulating  and safeguarding  material  assets  in  the  control  of  the  inner  child  must  not  be  misused,  secondly regulating the distribution of authority and use of community land which cannot be freely traded and thirdly regulating the economic balance towards children. man. (2) Social aspects include traditional traditions: firstly the Kenduri Already Tuai tradition, secondly helping people in need or in misfortune and thirdly mutual cooperation. (3) Religious aspects, namely: first, active in deepening religious knowledge, second, active in determining the imam, khatib and bilal of the mosque, and third, active in the cadre formation of the Islamic generation.
Keyword: Empowerment, Role, Traditional Stakeholders, Community, Koto Majidin

## Pendahuluan
Sejak  dahulu,  setiap  kelompok  masyarakat  memiliki  sistem  atau  bentuk kepemimpinan tradisional, sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di tengah- tengah masyarakat. Pendiri atau penghuni yang mula-mulanya berada di daerah tersebut biasanya menjadi orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, atau sebagai orang yang dituakan dalam memimpin masyarakatnya secara turun-menurun atau melalui kesepakatan  musyawarah  bersama.  Pemimpin  dalam  lingkungan  masyarakat  tersebut dikenal sebagai pemangku adat. Selain sebagai penguasa atau kepala daerah, pemangku adat  juga  menangani  permasalahan  adat-istiadat  dalam  kehidupan  sehari  -hari.  Secara tradisional,  peran  pemangku  adat  mengatur  masyarakat  menurut  sistim  sosial  yang berlaku seperti, mengatur acara ritual adat dan keagamaan, pesta-pesta dan upacara adat lainnya(Yulisman, 2014) .
Pemangku adat yang diangkat oleh masyarakat pada dasarnya memiliki beberapa prinsip  diantaranya  mempunyai  sifat  tegas,  berilmu,  konsekuen  dalam  melaksanakan peraturan  dan  dapat  menjadi  panutan.  Masyarakat  menyadari  bahwa  peran  pemangku adat sangat signifikan dalam kehidupan mereka sehari-hari sejak dahulunya. Salah satu daerah yang masih menunjukkan bahwa peran pemerintahan adat jauh lebih besar dalam kehidupan masyarakat adat  adalah Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, Jambi.
Realita yang masih bertahan dalam tradisi masyarakat di Desa Koto Majidin ini menunjukkan  bahwa  pola  pemerintahan  adat  melebihi  peran  dan  fungsi  pemerintahan desa. Dalam satu wilayah adat Koto Majidin, di dalamnya terdapat 4 desa. Kepemimpinan adat dalam 4 desa tersebut berada dalam satu adat yang disebut Lembaga Kerapatan Adat Negeri (LKAN). Peran pemerintahan adat ini bersifat informal. Ciri khas adat dan Islam sangat  melekat  pada  tradisi  masyarakat  muslim  di  desa  Koto  Majidin,  hal  ini  sesuai dengan  pernyataan  yang  mengatakan  bahwa  pembangunan  masyarakat  Kerinci mengedepankan  harmonisasi  antara  nilai-nilai  Islam  dan  adat  dalam  kehidupan masyarakatnya(Jauhari & Dll, 2014) .
Masyarakat  muslim  di  wilayah  adat  Koto  Majidin  mengenal  peran-peran  yang spesifik  seperti  depati,  menti  agung,  patih,  rio,  tumenggung.  Peran  pemangku  adat  ini bersifat hirarki dimana seorang depati dapat disebut sebagai penghulu adat yang memiliki peran  paling  dominan  dalam  menentukan  dan  menetapkan  setiap  keputusan  yang  ada. Selanjutnya,  gelar  seperti  menti  agung,  patih,  rio,  dan  tumenggung  berperan  sebagai
pendukung kerja depati. Masing-masing gelar tersebut memiliki tugas dan peran. Selain itu, struktur pemerintahan adat di wilayah Adat Koto Majidin juga mengenal peran ninik mamak, anak jantan dan anak batino. Kontribusi dan fungsi masing-masing pemangku adat  terlihat  nyata  dalam  setiap  prosesi  adat  yang  diadakan  baik  yang  sifatnya  wajib ataupun kondisional.
Masyarakat  Kerinci  meyakini  bahwa  adanya  perpaduan  antara  hukum-hukum adat dan agama Islam, maka segala bentuk hal yang berlawanan dengan hukum agama Islam  harus  ditinggalkan,  dari  percampuran  kedua  hal  tersebut  sehingga  melahirkan sebuah  motto  yang  dipedomani  bersama  oleh  masyarakat  Kerinci  yaitu  “Adat  yang bersendi  Syarak,  syarak  bersendi  Kitabullah“  hingga  saat  ini  dan  hingga  akhir  zaman motto tersebut tetap menjadi pedoman(Ali, 2005) .
Sistem penerapan adat yang berada di Kerinci berpondasikan kepada dusun, luhah dan tumbi.  Unsur-unsur  tersebut  merupakan bentuk  asli dari susunan masyarakat  yang berada  di  Kerinci,  maka  berdasarkan  dari  sini  muncul  corak  kepemimpinan  menurut ketentuan adat seperti Manti atau Ninik Mamak, Depati dan gelar-gelar adat lainnya yang terdapat  di  Kerinci.  Bahkan  dalam  beberapa  prosesi  tradisi  adat,  pemangku  adat  juga memilih tokoh ulama yang berperan untuk menjadi pengurus masjid yang dikenal dengan Qadhi.
Sistem  hukum  adat  yang  berperan  dalam  pelaksanaan  adalah  Pemangku  Adat sebagai pimpinan di Kerinci yang begitu sangat disegani, karena begitu besar pengaruh yang  diberikan  dalam  lingkungan  masyarakat  Adat,  hal  ini  untuk  menjaga  dan mewujudkan  keutuhan  hidup  yang  lebih  sejahtera.  Pemangku  Adat  tersebut  dianggap sebagai orang yang paling mampu dalam memelihara dan menjalankan peraturan, serta selalu dipatuhi oleh anggota masyarakat berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang. Peran tersebut dapat mengubah hukum adat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus menghapus kepercayaan serta kehendak suci nenek moyang.
Berdasarkan isi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan  agar  dapat  mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  ini  dapat  dilakukan  dengan  hadirnya  pendampingan  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan  pembangunan  desa  dan  kawasan pedesaan(Haris, 2019). Namun dalam pratiknya tujuan ini justru sering tidak berbanding lurus sesuai yang diharapkan. Menurut laporan tahun 2014 Laporan tahun 2014, terdapat
kasus  penyelewengan  dana  desa,  BLT  yang  tidak  tepat  sasaran  dan  ketidakefektifan penyelenggaraan BUMD tentu menghambat proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa  serta  menunjukkan  lemahnya  peran  dan  fungsi  penyelenggaraan  pembangunan pemerintah desa.
Dalam  prinsip  pemberdayaan,  program-program  pemberdayaan  yang  mampu menjadikan  kemandirian  masyarakat  diantaranya  melalui  program  yang  bersifat direncanakan,  partisipatif,  dilaksanakan,  serta  dievaluasi  oleh  masyarakat  itu  sendiri. Dalam hal ini, peran pendampingan menjadi sangat penting. Artinya, masyarakat yang terlibat  dalam  kegiatan  pemberdayaan  harus  mendapat  arahan  dan  saran  yang  nyata sehingga mampu mengembangkan potensi yang ada(Maryani, Dedeh, and Ruth, 2019). Dalam hal ini prinsip partisipasi harus menegaskan bahwa pola pembangunan masyarakat dapat  bersesuaian  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  tertentu  yang  mana berkaitan dengan fungsi dan peran aktor sosial (pemangku adat) yang dianggap mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam menunjang aktivitas pembangunan.
Sebagai masyarakat mayoritas muslim, struktur masyarakatnya dicirikan dengan pola integrasi antara nilai Islam dan adat. Hal ini merupakan bentuk harmonisasi antara agama dan tradisi. Kondisi ini terwujud dalam pola struktur masyarakatnya yang terdiri dari  berbagai  macam  elemen  yang  saling  berkaitan.  Salah  satunya  adalah  peran  ulama dan  pemimpin  adat.  Masyarakat  Kerinci  menerima  peran  ulama  sebagai  figur  penting yang  bertugas  untuk  menjaga  tradisi  agama  berjalan  dengan  baik  dalam  masyarakat. Sementara itu, peran pemangku adat adalah untuk menjaga tradisi adat yang telah terjalin sejak lama dalam masyarakat.
Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, tentu kontribusi pemerintahan adat  sebagai  struktur  pemerintahan  informal  tidak  bisa  semata  mengurus  hal-hal  yang sama sehingga muncul bermacam dinamika sosial kemasyarakatan yang menuntut peran lebih dari pada kelompok adat ini. Namun, sejak dikeluarkan UU tentang Desa No. 23 tahun  2004  kehadiran  Pemerintah  Desa  semakin  mendominasi  dalam  beberapa  ranah meliputi sosial dan ekonomi sehingga menjadi tantangan nyata bagi para pemangku adat untuk mempertahankan perannya sebagai orang yang dituakan.
Dalam  beberapa  kasus  yang  wajib  melibatkan  lembaga-lembaga  formal  seperti pemerintahan desa, masyarakat Adat Koto Majidin merasakan sulit untuk menyelesaikan kasus-kasusnya karena tidak mendapat solusi. Sementara itu, upaya penyelesaian masalah
ini cenderung lebih mengedepankan peran lembaga formal  dalam struktur desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena saat ini pemangku adat tidak lagi dilibatkan dalam banyak hal bahkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang).
Melalui wewenang yang lebih banyak diberikan kepada pemerintah desa, nyaris peran  pemerintahan  adat  tidak  lagi  banyak  diikutkan.  Akibatnya,  pembangunan  desa dirasakan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Pada  kurun  awal  tahun  2019,  penulis  mencatat beberapa  masalah  desa  yang  muncul  di  antaranya  sertifikasi  tanah  adat,  regulasi  BLT yang  tidak  tepat  sasaran  dan  penyelenggaraan  Bumdes  yang  cenderung  rugi. (Laporan Pertanggung Jawaban Desa Kerinci, 2019)
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  yang  harus  selalu  diperhatikan  dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Prinsip pemberdayaan mencakup upaya penguatan  nilai-nilai  dan  fungsi  norma  sosial  dan  pranata  sosial  untuk  menunjang kehidupan masyarakat. Padahal dalam konteks masyarakat adat, unsur adat memiliki pola penyelesaian masalah yang lebih sesuai dan mengakar dari jati diri masyarakatnya. Oleh karena  itu,  pemangku  adat  perlu  dilibatkan  dalam  perumusan  kebijakan  pembangunan sesuai  peraturan  pemerintah  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  telah  memberikan  arah kebijakan pembangunan masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat desa melalui  penguatan  kelembagaan  adat  (Pasal  95,  UU  No.  6  tahun  2014).  Pemerintah kabupaten  dan  kota  hendaknya  melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dalam  mengelola lingkungan  masyarakat  dalam  mendukung  pembangunan  kelancaran  pembangunan daerah. (Rosramadhana dan Simanjuntak, 2018)
Berkaitan  dengan  hal  ini  berbagai  studi  tentang  peran  tokoh  adat  telah  banyak dilakukan  dalam  kajian-kajian  kebudayaan  dan  adat.  Beberapa  diantaranya  penelitian tentang peran tokoh adat dalam pembangunan desa, pemberdayaan yang berbasis kepada nilai  adat,  dan  peran  adat  kebiasaan  dalam  upaya  pengembangan  dakwah.  Namun, berdasarkan  beberapa  penelitian  tersebut,  penulis  mengamati  masih  terdapat  beberapa bidang kajian yang belum disentuh sama sekali misalnya pada penelitian peran tokoh adat dalam  pembangunan  desa  belum  mengkaji  menurunnya  peran  tokoh  adat  dalam menjalankan  tugas  selaku  kepala  atau  ketua  adat,  pada  penelitian  pemberdayaan  yang berbasis  kepada  nilai  adat  belum  melihat  seberapa  besar  pengaruh  keberadaan pemberdayaan industri terhadap peran pemangku adat, dan pada penelitian  peran adat
kebiasaan dalam upaya pengembangan dakwah belum ada membahas mengenai pengaruh adat kebiasaan dalam upaya pengembangan da’wah terhadap peran pemangku adat.
Berdasarkan  beberapa  kajian  terdahulu  maka  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa kajian  tersebut  masih  memiliki  ruang  yang  sempit  sehingga  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  membahas  tentang  peran  Pemangku  adat  dalam  struktur masyarakat  yang  mencakup  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  agama  di  wilayah  Adat  Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  untuk  menemukan  bagaimana  peran Pemangku adat terhadap Pemberdayaan masyarakat Muslim di Koto Majidin dalam aspek ekonomi,  sosial  dan  agama.  Adapun  tujuan  akhir  dari  penelitian  ini  adalah  (1) Mengungkap peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang aspek ekonomi.  (2)  Mengungkap  peran  Pemangku  adat  terhadap  pemberdayaan  masyarakat terkait  aspek  sosial.  (3)  Mengungkap  peran  Pemangku  adat  terhadap  pemberdayaan masyarakat dalam aspek agama.

## Metode

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan Field  Research menggambarkan  keadaaan  dari  peran pemangku  adat  dalam  memberdayakan  masyarakat  bidang  aspek  ekonomi,  sosial  dan agama dengan melukiskan keadaan pada saat sekarang, sesuai fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan.

## 2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

## 3. Informan
Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemangku adat dan masyarakat Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

## 4. Teknik Pengumpulan data
Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan:
a. Observasi.
Melakukan  pengamatan  langsung  di  lapangan  yang  berguna  untuk mendapatkan  data-data  yang  berkaitan  dengan  peran  pemangku  adat  dalam
memberdayakan masyarakat Desa Koto Majidin di bidang aspek ekonomi, sosial dan agama.
b. Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  pemangku  adat  dan  masyarakat  Desa  Koto Majidin terkait peran pemangku adat dalam memberdayakan masyarakat di bidang aspek  ekonomi,  sosial  dan  agama.Wawancara  yang  lakukan  mengenai  fokus penelitian  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara.  Adapun  alat  yang  penulis gunakan  dalam  wawancara  ini  berupa  pokok  pertanyaan  sebagai  acuan  umum dalam  wawancara  yaitu  kertas,  pena  untuk  menulis  informasi  yang  didapatkan selama wawancara.
c. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendalami sejarah tradisi  melalui  foto-foto  dan  dokumentasi  yang  ditinggalkan  oleh  para  tetua terdahulu  dan  pemangku  adat  yang  hingga  saat  ini  masih  terjaga  dan  tetap dilaksanakan dalam masyarakat Desa Koto Majidin.

## 5. Teknik Analisa Data
Data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teori analisis deskriptif yaitu diolah dengan cara sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini.
b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan  lapangan.  Reduksi  data  berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Memilah dan memilih data harus sesuai dengan fokus penelitian.
c. Penyajian  data,  yaitu  menyajikan  sekumpulan  informasi  yang  tersusun  dan memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan.
d. Menarik kesimpulan, yaitu dari awal pengumpulan data telah dimulai mencari arti, pola  penjelasan  dan  sebab  akibat,  sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang pada mulanya belum jelas kemudian menjadi lebih terperinci.

## Hasil dan Pembahasan
1. Peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam Aspek Ekonomi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  keberadaan Pemangku  Adat  merupakan  subyek  yang  dilahirkan  sebagai  salah  satu  tokoh  yang berupaya menjaga dan melestarikan suatu adat dan budaya. Berkaitan dengan banyaknya ragam dan budaya yang terdapat di  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga harus dijaga dan dilestarikan(Fauzan & Nashar, 2017). Tradisi lisan merupakan pesan verbal yang berisi pernyataan yang disebarkan dan Para Pemangku adat dalam masyarakat Koto Majidin terdiri dari depati, penghulu dan sebagainya mampu memberikan dampak peran yang sangat signifikan di tengah masyarakat Koto Majidin (Ravico, 2019).
Beberapa data hasil penelitian yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pemangku adat berperan dalam aspek ekonomi yaitu melalui peran serta pemangku adat dalam upaya memajukan fungsi ekonomi dengan cara pertama mengatur dan menjaga harta material yang  ada  dalam  penguasaan anak  batino tidak  boleh  disalahgunakan, kedua mengatur distribusi  wewenang  dan  penggunaan  tanah  masyarakat  sehingga  tidak  bebas diperjualbelikan dan ketiga mengatur keseimbangan ekonomi terhadap anak laki-laki.
Adanya  aturan-aturan  tersebut  yang  kemudian  hingga  saat  ini  menjadikan masyarakat Koto Majidin tetap mandiri dalam penguasaan tanah mereka bahkan nyaris tidak ditemukan ada tanah atau lahan yang dikuasai oleh pemodal besar atau tuan tanah. Melalui  mekanisme  tradisi  ini  pula,  masyarakat  Koto  Majidin  dapat  mempertahankan warisan leluhur mereka dan memanfaatkannya untuk kemakmuran mereka.
Pemikiran Pemangku adat sangat detail dan berpikir jauh untuk masa depan anak perempuan, diaman kaum hawa yang dinilai lebih lemah dibandingkan kaum adam perlu untuk diperhitungkan sehingga masa depannya menjadi terjamin melalui tanah warisan tersebut.  (Armida,  2010)  Demi  keseimbangan  ekonomi  anak  laki-laki  yang  dimaksud adalah  jika  ada  anak  laki-laki  kesulitan  dalam  kehidupan  karena  kekurangan  biaya ataupun  tidak  bekerja,  maka  diperbolehkan  untuk  menghampiri  anak  perempuan  agar diberikan makanan. Demikian pula anak perempuan telah menyadari bahwa setiap hasil panen  dari  tanah  warisan  tersebut  terdapat  bagian  dari  anak  laki-laki  yang  harus dikeluarkan  sehingga  tercapai  keseimbangan  ekonomi.  (Jamal  Idris.  2021.  Wawancara dengan Jamal Idris Ninik Mamak dengan Gelar Adat Malano. Jum’at, n.d.)
Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menghubungkan fakta bahwa saudara laki- laki berdiri paling depan dalam mempertahankan hak milik saudara perempuannya agar tidak  diusik  orang  lain,  hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  mereka  betul-betul  mendapatkan haknya  masing-masing  sehingga  saling  menjaga. Peneliti  menilai  bahwa  kehadiran Pemangku adat ini sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terkait aspek ekonomi  di  Koto  Majidin  sejak  dahulu  kala.  Jauh  sebelum  adanya  pemerintah  desa  di Koto  Majidin,  Pemangku  adat  telah  lama  memainkan  peran  yang  tak  dapat  dipungkiri selaku pemegang tampuk kekuasaan dalam pelbagai aspek kehidupan bermasyarakat di Koto Majidin.
Fakta  kedua  dalam  penelitian  ini  mengungkapkan  peran  Pemangku  adat  dalam memajukan  ekonomi  masyarakat  Koto  Majidin  terlihat  melalui  tradisi  tanam  padi serentak yang ditetapkan oleh pemangku adat menjadikan Masyarakat Adat Koto Majidin mampu  mempertahankan  penyelenggaraan  pertanian  sawah  tetap  konsisten  dilakukan secara serempak yang sudah berlangsung lama juga menjadi bukti bahwa pemangku adat memiliki  peran  besar  dalam  pemberdayaan  masyarakat  hal  ini  berkaitan  dengan pernyataan Andini dan Mochammad yang menyatakan bahwa ekonomi merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam sebuah masyarakat(Andini et al., 2014).
Letak  strategis  Koto  Majidin  yang  dikelilingi  oleh  tanah  leluhur  nenek  moyang dimanfaatkan  masyarakat  setempat  untuk  bercocok  tanam  sehingga  banyak  dari masyarakat  Koto  Majidin  yang  berprofesi  sebagai  petani  secara  nyata  ekonomi masyarakat setempat bisa dikatakan cukup memadai.
2. Peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam Aspek Sosial.
Pada kehidupan bermasyarakat atau pun bersosial tidak terlepas dari sikap saling menghargai dan menghormati, baik sikap seorang yang lebih kecil kepada yang lebih tua atau sebaliknya dan sikap seorang yang tidak memiliki kedudukan kepada mereka yang mendapat  kedudukan  ditengah-tengah  masyarakat  di  mana  hal  ini  tidak  hanya  sebatas harga-menghargai  atau  hormat-menghormati  sebab  kedua  bentuk  sifat  itu  akan didapatkan  oleh  mereka  yang  mampu  menjaga  wibawanya  ditengah-tengah masyarakat(Ahmadi & Syafutri, 2020).
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  masyarakat  Koto  Majidin  Peneliti mendapatkan  beberapa  fakta  yang  membuktikan  bahwa  pemangku  adat  berperan terhadap  pemberdayaan  masyarakat  dalam  aspek  sosial  berupa  kegiatan  bakti  sosial
secara rutin meliputi : pertama tradisi kenduri sudah tuai, kedua membantu masyarakat yang susah atau dalam kemalangan dan ketiga gotong royong(Mahmud. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat  Dengan  Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.).  Kenduri Sudah Tuai adalah kenduri yang dilakukan sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan bentuk terima kasih kepada arwah nenek moyang yang telah susah payah mengolah dataran tinggi dan menimbun yang rendah sehingga terbentuklah sawah atas hasil panen sawah yang berlimpah. (Arifianto et al., 2018)
Kenduri  Sudah  Tuai  merupakan  salah  satu  upacara  adat  yang  dapat  memelihara hubungan  silaturahmi  terutama  masyarakat  Koto  Majidin,  di  mana  dalam  proses penyelenggaraannya  masyarakat  terlebih  dahulu  harus  bermusyawarah  dengan Pemangku  adat  untuk  menetapkan  anggaran  yang  dibutuhkan.  Dalam  penentuan  iuran untuk memenuhi anggaran tersebut maka akan ditetapkan berdasarkan profesi masyarakat Koto  Majidin  yaitu  masyarakat  golongan  bawah  akan  dikenai  biaya  yang  lebih  ringan sedangkan  masyarakat  yang  tergolong  mampu  secara  suka  rela  akan  membayar  lebih sehingga tidak ada masyarakat yang terbebani. Kenduri Sudah Tuai menunjukkan sikap yang  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan  dan  toleransi  tidak  heran  masyarakat  selalu menyambut acara ini dengan kegembiraan.
Fakta lain berupa tradisi membantu masyarakat yang susah atau dalam kemalangan dan tradisi gotong royong yang mana kegiatan ini dilakukan tanpa mengharap imbalan apapun.  Mahmud  menjelaskan  bahwa  tradisi  membantu  masyarakat  yang  susah  atau dalam  kemalangan  dan  tradisi  gotong  royong  membangun  rumah  warga  dilakukan masyarakat  Koto  Majidin  dengan  senang  hati  semata-mata  sebagai  bentuk  kepedulian antar  sesama  dan  bentuk  solidaritas  dalam  menjaga  kohesi  sosial  antar  sesama masyarakat. (Mahmud. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.)
Disamping  itu  kegiatan  ini  dilakukan  sesuai  dengan  intruksi  dari  depati  ninik mamak. yang dapat menggerakkan masyarakat. Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka inilah yang mendapatkan kedudukan berupa penghargaan dan penghormatan sehingga mereka disegani oleh masyarakat . (Mahmud. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.). Seluruh kegiatan  bakti  sosial  ini  mampu  membuat  hubungan  antar  masyarakat  Koto  Majidin
semakin harmonis, hal ini semakin membuktikan bahwa peran pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial jelas sangatlah penting.

## 3. Peran  Pemangku  adat  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  dalam  Aspek Agama.
Pemangku adat tidak hanya piawai dalam bidang adat, sosial dan kemanan namun juga  paham  ilmu  agama.  Dalam  kehidupan  beragama  pemangku  adat  fokus  mengkaji dalil-dalil  yang  akan  diterapkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Adiyon  menegaskan adat bersandi syarak, sarak bersandi Kitabullah memang diaplikasikan di kehidupan sehari- hari mereka. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam(Adiyon.  2021.  Wawancara  peneliti  dengan pemangku adat, Ninik Mamak Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Kamis, n.d.).
Masyarakat dan anak cucu kemenakan mereka menerima sanksi sesuai dengan apa yang  telah  diputuskan  oleh  Pemangku  adat.  Mereka  menghormati  dan  menyegani Pemangku  adat  jika  memang  terbukti  bersalah  dalam  rangka  menegakkan  hukum. Pemangku  adat  dahulu  mampu  menjadikan  Mereka  yang  dihukum  merasa  tidak dihukum” iya, contohna saya mendenda nakanda, nakanda membayar denda tidak merasa berat,  nakanda  merasa  tidak  keberatan,  nah  kami  juga  tidak  merasa  kesulitan  untuk menegur  atau  memberitahu  kesalahan  ananda”(Adiyon.  2021.  Wawancara  peneliti dengan pemangku adat, Ninik Mamak Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Kamis, n.d.). Pada hakikatnya ini yang disebut hukum adat karena orang yang dihukum tidak merasa dihukum  dan  orang  yang  memberi  hukuman  juga  tidak  menyalahi  aturan  agama. Pemangku adat juga menjaga regenerasi  anak kemenakan untuk menjadi seorang yang paham dengan agama (ulama). Pemangku adat memfasilitasi anak kemenakannya untuk dibimbing oleh tokoh agama agar mampu menjadi khatib, imam dan bilal yang baik dan itu berlaku bagi setiap masing-masing kaum yang dilakukan secara bergilir dengan cara yang merata. (Muzakkir, 2015)
Sebagian besar depati ninik mamak adalah orang yang memang menguasai agama bahkan  tidak  jarang  para  pemangku  adat  mengaji  keluar  daerah  Koto  Majidin  untuk menuntut ilmu agama seperti ke Padang Panjang dan Tanjung Pauh (daerah kerinci) yaitu tempat  yang  dahulu  merupakan  daerah  yang  sangat  terkenal  dengan  paham  agamanya yang  kuat(Mahmud.  2021.  Wawancara  peneliti  dengan  pemangku  adat  Dengan  Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.). Pemangku adat akan pulang luar daerah setelah selesai
menuntut  ilmu  dan  mereka  mampu  menyandingkan  antara  agama  dan  adat  yang  dikenal dengan slogan” agamo ngato, adat make” adat menjadi murni dalam menegakkan hukumnya.
Pada peringatan hari-hari besar Islam misalnya hari raya idul fitri, pemangku adat berperan  dalam  menentukan  siapa  yang  akan  menjadi  khatib,  imam  dan  bilal.  Maka dengan  adanya  kebutuhan  terhadap  kegiatan  tersebut  tentu  saja  Pemangku  adat mengharapkan  yang  mampu  untuk  mengisi  posisi-posisi  tadi  adalah  dari  anak  cucu kemenakan  mereka  yang  berasal  dari  masyarakat  Koto  Majidin  sendiri.  (Mahmud.  2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.).
Terpenuhinya posisi-posisi tersebut oleh anak cucu kemenakan mereka tentu tidak menyulitkan  mereka  lagi  untuk  mendatangkan  khatib,  imam  dan  bilal  dari  luar  daerah Koto  Majidin.  Oleh  sebab  itu  pemangku  adat  sangat  mengharapkan  dan  mendukung generasi  mudanya  tidak  hanya  melek  terhadap  perkembangan  teknologi  namun  dalam bidang  agama  pun  menjadi  nomor  satu  diantara  yang  lainnya.  Program  persiapan pengkaderan  tokoh  agama  sedini  mungkin  merupakan  hal  yang  mesti  perlu  dijaga kelestariannya. Melihat dan menimbang derasnya perkembangan zaman di era globalisasi ini tentu agama menjadi syarat fundamental untuk menyelamatkan anak cucu kemenakan mereka. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian ini maka telah terbukti bahwa  peran  pemangku  adat  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  Koto  Majidin  dalam aspek agama sangat signifikan.

## Simpulan
Pemangku  adat  berperan  dalam  aspek  ekonomi  melalui  beberapa  aturan  yaitu: pertama mengatur dan menjaga harta material yang ada dalam penguasaan anak batino tidak boleh disalahgunakan, kedua mengatur distribusi wewenang dan penggunaan tanah masyarakat  sehingga  tidak  bebas  diperjualbelikan  dan ketiga mengatur  keseimbangan ekonomi  terhadap  anak  laki-laki.  Kemudian  peran  Pemangku  adat  dalam  aspek  sosial ditemukan  melalui  beberapa  tradisi  adat  meliputi: pertama tradisi  kenduri  sudah  tuai, kedua membantu  masyarakat  yang  susah  atau  dalam  kemalangan  dan ketiga gotong royong.  Sementara  dalam  aspek  agama  Pemangku  adat  berperan  melalui  beberapa kegiatan yaitu: pertama aktif memperdalam ilmu agama, kedua aktif dalam menentukan imam,  khatib,  dan  bilal  saat  hari-hari  besar  Islam  dan ketiga aktif  dalam  kaderisasi generasi Islami.

## Referensi
Adiyon. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat, Ninik Mamak Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Kamis, 11  - 6 - 2021. Pukul 20.00 WIB – 23.00 WIB. (n.d.). No Title .
Ahmadi,  A.,  &  Syafutri,  H.  D.  (2020).  Aspek  Sosial  Budaya  Masyarakat  Suku  Sasak Lombok Dan Nilai Pedidikan Novel Sri Rinjani Karya Eva Nourma (Sebuah Kajian  Sosiologi  Sastra). Jurnalistrendi :  Jurnal  Linguistik,  Sastra,  Dan Pendidikan , 5 (1), 76–85.
Ali, Y. et al. 2005 A. B. S. S. P. M. M. M. di kerinci. (2005). No Title . STAIN KERINCI.
Andini, U. H., Soeaidy, M. S., & Hayat, A. (2014). Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal ( Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ). Jurnal Administrasi Publik , 2 (12), 7–11.
Arifianto,  D.,  Nurman,  N.,  &  Dewi,  S.  F.  (2018).  Nilai-Nilai  Moral  dan  Sosial  dalam Penyelenggaraan  Kenduri  Sudah  Tuai  di  Desa  Kumun  Mudik  Kota  Sungai Penuh. Journal of Civic Education , 1 (3), 272–279. https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.213
Armida. (2010). Eksistensi Lembaga Adat : Studi Kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi dan Tinjauan Kritis terhadap Perda No 5 Tahun 2007. 113 Kontekstualita , 25 (1), 113–136.
Fauzan,  R.,  &  Nashar,  N.  (2017).  “Mempertahankan  Tradisi,  Melestarikan  Budaya” (Kajian  Historis  dan  Nilai  Budaya  Lokal  Kesenian  Terebang  Gede  di  Kota Serang). Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah , 3 (1), 1. https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v3i1.2882
Haris, M. (2019). Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa , 2 (1), 46–63.
Jamal  Idris.  2021.  Wawancara  dengan  Jamal  Idris  Ninik  Mamak  dengan  Gelar  Adat Malano. Jum’at, 21 -05 - 2021. (n.d.). No Title .
Jauhari, B. V., & Dll. (2014). Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci . Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha.
Laporan Pertanggung Jawaban Desa Kerinci. (2019). No Title .
Mahmud.  2021.  Wawancara  peneliti  dengan  pemangku  adat  Dengan  Gelar  Adat  RIO. Pada hari Senin, 14 - 6 - 2021. Pukul 20.00 WIB – 23.00 WIB. (n.d.). No Title . Maryani, Dedeh, and Ruth, R. E. dan. Nainggolan. 2019. P. Masyarakat. (2019). No Title . Depublish.
Muzakkir.  (2015).  Generasi  Muda  dan  Tantangan  Abad  Modern  serta  Tanggungjawab Pembinanya. Al-Ta’dib , 8 (2), 111–134.
Ravico, R. (2019). Menelusuri  Tradisi Lisan Parno (Pangku Parbayo) Adat  Desa Koto Majidin,  Kabupaten  Kerinci  Sebagai  Wujud  Identitas  Masyarakat. TAMADDUN:  Jurnal  Kebudayaan  Dan  Sastra  Islam , 19 (1),  1–15. https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3395
Rosramadhana dan Simanjuntak, B. A. S. dan P. S. P. P. O. D. I. K. M. O. Daerah. (2018). No Title . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Yulisman. (2014). No Title . Balai Pelestarian Nilai Budaya, Kemendikbud.