## KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN EUTHANASIA (SUNTIK MATI) DI INDONESIA
Oleh:
Pande Made Mahatma Widyatama 1 dan I Nyoman Bagiastra 2
(Pandemahatma22101996@gmail.com) (nyoman_bagiastra@unud.ac.id)

## ABSTRAK
Artikel  ini  mempunyai  tujuan  memberikan  analisis  tentang  kepastian  hukum dalam  pengaturan  euthanasia  (suntik  mati)  di  Indonesia.  Metode  yang dipergunakan  di  kajian  ini  menggunakan  kajian  hukum  dengan  jenis  yuridis normatif,  berpendekatan  perundang-undangan  agar  melakukan  pembahasan masalah  hukum  kekosongan  norma  pada  jurnal  ini.  Kajian  ini  mendapatkan bahwa  perlunya  sebuah  kerangka  hukum  yang  jelas  dan  tegas  untuk  mengatasi kompleksitas  isu  ini.  Tanpa  regulasi  yang  tepat,  praktik  euthanasia  dapat menimbulkan  ketidakpastian  dalam  penanganan  kasus  penderitaan  kronis  atau terminal,  dan  memunculkan  potensi  konflik  etika  serta  hukum.  Namun, pengaturan  ini  juga  harus  memperhatikan  nilai-nilai  kemanusiaan,  agama,  dan etika,  serta  memastikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  pasien  dan  integritas tenaga  medis.  Oleh  karena  itu,  mendesaknya  pengaturan  terkait  euthanasia  di Indonesia  mencerminkan  kebutuhan  akan  pendekatan  yang  matang,  yang  dapat memastikan  bahwa  setiap  keputusan  terkait  akhir  hidup  seseorang  didasarkan pada pertimbangan yang bijak, etis, dan memenuhi standar hukum yang ketat.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pengaturan, Euthanasia

## PENDAHULUAN
Euthanasia,  atau  yang  sering  disebut  sebagai  "suntik  mati",  merupakan tindakan  medis  yang  bertujuan  untuk  mengakhiri  penderitaan  seseorang  yang menderita  penyakit  atau  kondisi  medis  yang  tidak  dapat  disembuhkan  dan hidupnya  menjadi  sangat  menyakitkan.(Puspitaningrum  et  al.  2023,  505)  Di Indonesia, isu ini telah menjadi perdebatan yang kompleks, karena terkait dengan faktor-faktor sosial, budaya, agama, dan hukum yang beragam. Situasi kesehatan masyarakat di Indonesia terus berkembang, termasuk dalam hal perawatan pasien dengan  kondisi  kronis  atau  terminal.  Munculnya  teknologi  medis  canggih  juga menimbulkan  pertanyaan  etika  mengenai  sejauh  mana  penderitaan  harus  diatasi
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  Universitas Udayana.
2 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  Universitas Udayana.
dan  apakah  euthanasia  dapat  dijadikan  opsi  yang  sah.(Zahra,  Maharani,  and Azzahra 2023, 1140)
Aspek hukum adalah hal yang krusial dalam perdebatan ini. Sampai saat ini, Indonesia  belum  memiliki  regulasi  yang  jelas  mengenai  euthanasia.  Kondisi  ini memunculkan kebingungan di kalangan tenaga medis, pasien, dan keluarga yang berhadapan  dengan  situasi  sulit  ini.  Beberapa  kalangan  mungkin  berpendapat bahwa  ada  kebutuhan  untuk  mengatur  euthanasia  secara  tegas  agar  memberikan panduan yang jelas dalam penanganan kasus-kasus semacam ini.
Di  sisi  lain,  banyak  juga  yang  memandang  bahwa  euthanasia  adalah  isu sensitif  yang  harus  dipertimbangkan  dengan  matang,  mengingat  nilai-nilai kemanusiaan,  agama,  dan  budaya  yang  berkembang  di  masyarakat  Indonesia. Sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  HAM  telah  dan  sedang  menjadi  isu internasional.  HAM  pada  dasarnya  tidak  saja  menyangkut  permasalahan  politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara global/ tetapi lebih dari pada itu HAM pada hakikatnya menyangkut persoalan individu.(Nifanngelyau and Koisin 2023, 5)
Timbulnya  permasalahan  hak  untuk  mati  ini  disebabkan  penderitaan  pasien yang  tetap  berkelanjutan,  walau  sekalipun  ditemukannya  teknologi  canggih namun  penderitaan  tidak  dapat  dihilangksan  sama  sekali.  Penderitaan  yang berkelanjutan ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien atau keluarga pasien kadang-kadang  tidak  mampu  untuk  menanggungnnya  baik  moril  maupun materiil.(Alvian 2023, 185) Oleh karena itu mungkin pasien ataupun keluarganya menginginkan  agar  hidupnya  diakhiri  apabila  sudah  sampai  pada  klimaks penderitaan  yang  tidak  tertahankan  lagi.  Pengakhiran  hidup  pasien  dapat dilakukan dengan mencabut segala alat pembantu yang telah dipasang oleh dokter yang merawatnya.
Perdebatan  mengenai  euthanasia  selalu  terjadi  karena  masalah  legalisasi  dan perbuatan  manusia  itu  sendiri.  Perdebatan  ini  tidak  akan  berujung  jika  belum adanya pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai euthanasia di Indonesia. Dari pihak  yang  pro  misalnya  mereka  beranggapan  bahwa  setiap  individu  manusia berhak untuk hidup dan berhak untuk mengakhiri hidupnya. Jika ditinjau dari segi hak  asasi  manusia,  hak  untuk  hidup  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap
individu  manusia  sejak  lahir.  Akan  tetapi  hak  untuk  mati  tidak  ada  dalam peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  mereka  yang  kontra  beranggapan bahwa hidup dan mati merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan perbuatan mereka itu juga bertentangan dengan agama, hukum dan hak asasi manusia.
Belanda  adalah  negara  pertama  di  dunia  yang  melegalkan  euthanasia  pada tahun  2001,  diikuti  Belgia  setahun  kemudian.(Soewondo,  Parawansa,  and  Amri 2023,  5)  Proses  permohonan  euthanasiapun  sangat  panjang.  Pemohon  harus mendapatkan konseling dengan psikolog dalam periode tertentu. Pasien diberikan cukup  waktu  untuk  berpikir  dalam  waiting  periode.  Setelah  itu  pemohon  harus mendapatkan sertifikat dari setidaknya dua orang dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien sudah tidak bisa tertolong. Setelah proses itu dilewati baru diajukan ke pengadilan untuk mendapat keputusan.(Soewondo, Parawansa, and Amri 2023, 5)
Bila diteliti lebih jauh di Indonesia, euthanasia termasuk ke dalam kejahatan terhadap  nyawa.  Sebagaimana  bunyi  Pasal  344  KUHP  yaitu  “barang  siapa menghilangkan  nyawa  orang  lain  atas  permintaan  sungguh-sungguh  orang  itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang  membunuh  orang  lain  atas  permintaan  yang  sungguh-sungguh  dari  si korban.  Bila  si  pelaku  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  pembunuhan  itu  atas permintaan  si  korban  yang  sungguh-sungguh,  maka  orang  itu  dikenakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Unsur yang penting dari Pasal 344 KUHP adalah  “atas  permintaan  sendiri  yang  dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati”. Adanya  unsur  semacam  ini  akan  menemui  kesulitan  dalam  pembuktiannya, karena orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati telah meninggal dunia. Termasuk  dalam  hal  ini  bila  yang  bersangkutan  tidak  mampu  lagi  untuk berkomunikasi.  Bagaimana  bila  pernyataan  permintaan  tersebut  berasal  dari keluarga?.  Hal  ini  tidak  dapat  diterapkan  terhadap  Pasal  344  KUHP  karena unsurnya  menghendaki  untuk  dinyatakan  sendiri,  bukan  orang  lain  dan  bukan keluarga.  Dengan  demikian,  maka  pengenaan  Pasal  344  KUHP  terhadap  pelaku tindakan euthanasia sulit untuk dilakukan dan perlu ditinjau kembali.
Mengenai  pengaturan  euthanasia  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  terjadi kekosongan norma yakni belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai euthanasia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengani kepastian hukum pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia.  Adapun  rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yakni bagaimanakah kepastian hukum terkait euthanasia di Indonesia?

## METODE
Pengkajian  terkaitkepastian  hukum  pengaturan  euthanasia  (suntik  mati)  di Indonesiaini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang memiliki fokus pada analisa bahan hukum berbentuk  segala  jenis  aturan  yang  ada  di  indonesia  sebagai  bahan  acuan  utama pada pengkajian itu.(Tan 2021, 20) suatu penelitian hukum yuridis normatif juga dikatakan suatu tata cara penelitian dengan logika ilmu hukum pada sisi normatif dalam  mendapatkan  kebenaran.  hal  tersebut  kemudian  mampu  memberi penjelasan berkaitan dengan kepastian hukum pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia.(Tan 2021, 20) pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah statute  approach (pendekatan  peraturan  perundang-undangan)  yakni  penelitian yang  berfokus  pada  pengkajian  pada  kebijakan-kebijakan  berkaitan  dengan masalah norma pada kajian ini. adapun sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  serta  tersier.  kajian  ini  bersifat  deskriptif- analisis  yaitu  memberi  bayangan  pada  masalah  yang  diteliti  kajian  ini  serta melakukan  analisa  pada  aturan  hukum  berkaitan  dalam  memberi  jawaban  atas masalah yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepastian  hukum  adalah  prinsip  hukum  yang  mengacu  pada  kejelasan  dan kepastian  mengenai  norma-norma  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  atau yurisdiksi. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi  untuk  menjamin  stabilitas,  keadilan,  dan  ketertiban  dalam masyarakat.(Dessy  Sunarsi  and  Liza  Marina,  n.d.,  3)  Pertama-tama,  kepastian hukum mengimplikasikan bahwa hukum harus tersedia secara terbuka dan dapat
diakses  oleh  seluruh  warga  negara.  Ini  berarti  bahwa  norma-norma  hukum, peraturan, dan kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terpengaruh olehnya.(Julyano and Sulistyawan 2019, 15)
Selain  itu,  kepastian  hukum  juga  mencakup  aspek  prediktabilitas,  di  mana pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  hukum  harus  dapat  memprediksi konsekuensi dari tindakan atau keputusan hukum tertentu.(Rizkia,  2023, 25) Hal ini  penting  karena  memungkinkan  individu  dan  entitas  untuk  merencanakan tindakan mereka dengan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin  terjadi.  Prinsip  kepastian  hukum  juga  menuntut  bahwa  hukum  harus diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh masyarakat. Artinya, setiap orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus tunduk pada aturan yang  sama  dan  diperlakukan  secara  adil  oleh  sistem  hukum.  Tidak  boleh  ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dalam penerapan hukum.
Kepastian  hukum  juga  menegaskan  pentingnya  penghormatan  terhadap  hak asasi  manusia.(Wijayanta  2014,  219)  Hukum  harus  memastikan  bahwa  hak-hak dasar  setiap  individu  diakui  dan  dilindungi,  termasuk  hak  atas  kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Ini mencakup hak untuk mendapat perlindungan hukum, mendapatkan  akses  ke  pengadilan,  dan  hak  atas  privasi.(Wijayanta  2014,  219) Selanjutnya,  kepastian  hukum  juga  mencakup  prinsip  retrospektivitas  hukum, yang  berarti  bahwa  hukum  tidak  dapat  diberlakukan  secara  surut  untuk mengkriminalkan  tindakan  yang  sebelumnya  legal.  Ini  bertujuan  untuk melindungi kepercayaan dan kepastian individu terhadap konsekuensi hukum dari tindakan  yang  mereka  lakukan  dalam  konteks  hukum  yang  berlaku  pada  saat itu.(Wantu 2012, 480)
Kepastian  hukum  menekankan  pentingnya  stabilitas  hukum  dalam  jangka panjang.  Hukum  dan  kebijakan  yang  sering  berubah-ubah  dapat  menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam masyarakat.(Yasa and Iriyanto 2023, 34) Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  kepastian  hukum.  Prinsip  kepastian hukum  juga  berkaitan  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses
pembuatan  hukum.  Keputusankeputusan  hukum  dan  kebijakan  publik  harus diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini memungkinkan  warga  negara  untuk  memahami  dasar  dari  kebijakan  publik  dan memastikan  bahwa  keputusan  tersebut  diambil  dengan  mempertimbangkan kepentingan masyarakat.(Yasa and Iriyanto 2023, 34)
Secara  keseluruhan,  kepastian  hukum  adalah  landasan  esensial  bagi  sistem hukum  yang  berfungsi  secara  efektif  dan  memberikan  keadilan  kepada  seluruh masyarakat.  Prinsip  ini  mencakup  kejelasan,  prediktabilitas,  konsistensi,  dan keadilan  dalam  penerapan  hukum,  serta  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia dan keadilan substansial.Kepastian hukum terkait euthanasia di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan belum sepenuhnya terdefinisikan.(Wijaya 2023,  145)  Hingga  saat  ini,  tidak  ada  undang-undang  atau  regulasi  yang  secara khusus  mengatur  praktik  euthanasia  di  negara  ini.  Hal  ini  mengakibatkan ketidakjelasan dalam penanganan kasus-kasus penderitaan kronis atau terminal di tingkat  medis  dan  hukum.  Keadaan  ini  membawa  dampak  pada  tenaga  medis, pasien,  dan  keluarga  yang  berada  dalam  situasi  sulit  ini.  Di  satu  sisi,  beberapa pihak berpendapat bahwa perlunya adanya regulasi yang jelas untuk memberikan panduan  dalam  menangani  kasus-kasus  seperti  ini,  sambil  memastikan  bahwa keputusan  untuk  melakukan  euthanasia  didasarkan  pada  kriteria  yang  ketat. Namun,  di  sisi  lain,  terdapat  pandangan  yang  mempertimbangkan  aspek  moral, agama, dan budaya dalam penilaian terhadap euthanasia.(Soewondo, Parawansa, and Amri 2023)
Di Belanda, pemberlakuan euthanasia diatur secara rinci dalam Termination of Life  on  Request  and  Assisted  Suicide  (Review  Procedures)  Act yang  disahkan tahun  2001  dan  mulai  berlaku  2002,  yang  menyediakan  kerangka  hukum  untuk praktik  ini.  Adapun  poin-poin  terkait  euthanasia  yang  diatur  dalam  aturan  ini yakni:
1) Euthanasia  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter  atas permintaan  sukarela  dari  pasien  yang  menderita  penyakit  yang  tak  dapat
disembuhkan dan kondisinya sangat menyakitkan, dengan memberikan obat- obatan atau tindakan medis lainnya yang mengakhiri hidup pasien.
2) Dokter harus memastikan bahwa tindakan euthanasia dilakukan dengan hati- hati  dan  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  diatur  dalam  undang- undang.
3) Euthanasia  hanya  diizinkan  jika  dokter  yakin  bahwa  permintaan  pasien bersifat  sukarela  dan  baikbaik  saja.  Dokter  harus  yakin  bahwa  pasien memahami situasi dan prognosis medisnya.
4) Dokter harus yakin bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai bagi pasien.
5) Sebelum  melakukan  euthanasia,  dokter  wajib  berkonsultasi  dengan  dokter lain  yang  independen,  tidak  terkait  dengan  kasus  pasien  tersebut,  untuk mendapatkan  penilaian  kedua  mengenai  persyaratan-persyaratan  yang  harus dilakui.
6) Dokter  harus  mencatat  dengan  cermat  tindakan  euthanasia  yang  dilakukan, serta  proses  konsultasi  dengan  dokter  kedua,  dan  menyimpan  catatan  ini selama 15 tahun.
7) Dokter  juga  wajib  melaporkan  semua  kasus  euthanasia  kepada  komite pengawas  regional  yang  bertanggung  jawab  atas  pemantauan  praktik euthanasia.
8) Tindakan  euthanasia  yang  dilakukan  dengan  memenuhi  persyaratan- persyaratan  dalam  undangundang  ini  dianggap  sah  dan  tidak  akan  dihukum pidana.
9) Namun,  jika  dokter  tidak  mematuhi  persyaratan  undang-undang,  tindakan euthanasia  dapat  dianggap  sebagai  pembunuhan  dan  akan  dituntut  secara pidana.
Selain  Undang-Undang  Euthanasia,  terdapat  juga  praktik  euthanasia  yang dilakukan atas permintaan non-tulisan dalam keadaan darurat, yang diatur dalam panduan  dari  Royal  Dutch  Medical  Association  (KNMG)  dan  Dutch  Nurses' Association  (V&VN).  Panduan  ini  memberikan  kerangka  etika  dan  prosedur untuk kasus-kasus di mana pasien tidak dapat membuat permintaan tulisan secara
langsung,  namun  kondisinya  sangat  menderita  dan  tidak  dapat  dibantu  lebih lanjut.
Pemberlakuan  pengaturan  terkait  euthanasia  di  Indonesia  adalah  suatu  hal yang membutuhkan pendekatan holistik. Ini harus mencakup pertimbangan etika, agama, kemanusiaan, serta aspek hukum dan sosial. Dengan mempertimbangkan sudut  pandang  yang  beragam  ini,  diharapkan  bahwa  suatu  kerangka  kerja  yang sesuai  dapat  dibuat  untuk  menangani  kasus-kasus  euthanasia  dengan  bijak  dan menghormati nilai-nilai dan hak-hak individu.
Urgensi pengaturan terkait euthanasia di Indonesia sangat penting mengingat meningkatnya  kasus  penderitaan  kronis  dan  terminal  di  tengah  kemajuan teknologi  medis.  Tanpa  kerangka  hukum  yang  jelas,  para  tenaga  medis,  pasien, dan  keluarga  terkadang  terjebak  dalam  situasi  sulit  di  mana  mereka  harus membuat  keputusan  kritis  tentang  akhir  hidup  seseorang.  Pengaturan  yang  tepat akan  memberikan  pedoman  yang  jelas  bagi  para  profesional  medis,  memastikan bahwa  setiap  tindakan  euthanasia  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  memenuhi persyaratan  etika  serta  kriteria  medis  yang  ketat.  Selain  itu,  regulasi  yang  baik juga  akan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  dokter  yang  menjalankan euthanasia  dengan  benar,  serta  memastikan  bahwa  pasien  yang  membutuhkan bantuan  terakhir  dalam  mengakhiri  penderitaannya  dapat  menerima  perawatan dengan penuh penghormatan dan kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan yang kuat,  Indonesia  dapat  menanggapi  isu  ini  dengan  bijak  dan  memberikan  solusi yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  serta  kebutuhan  pasien  yang menderita.
Untuk mengatur euthanasia di Indonesia, langkah pertama yang dapat diambil adalah penyusunan undang-undang khusus yang mengatur praktik ini secara rinci. Undang-undang  tersebut  harus  memuat  definisi  yang  jelas  tentang  apa  yang dianggap  sebagai  euthanasia,  serta  menguraikan  persyaratan  dan  prosedur  yang harus  dipenuhi  sebelum  tindakan  tersebut  dapat  dilakukan.  Selain  itu,  undang- undang  harus  memasukkan  ketentuan  tentang  siapa  yang  berhak  untuk  meminta euthanasia,  bagaimana  proses  konsultasi  dan  persetujuan  dari  tenaga  medis  dan pihak keluarga harus dilakukan, dan bagaimana dokumentasi dan pelaporan kasus
euthanasia  akan  diatur.  Selain  undang-undang,  penting  juga  untuk  membentuk badan atau lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengaudit praktik euthanasia,  memastikan  bahwa  semua  prosedur  telah  dijalankan  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelatihan khusus untuk tenaga medis dan  perawat  yang  terlibat  dalam  proses  euthanasia  juga  harus  menjadi  bagian integral  dari  konstruksi  hukum  ini.  Langkah-langkah  ini  akan  membantu menciptakan  kerangka  kerja  yang  jelas,  adil,  dan  aman  untuk  menangani  kasus- kasus euthanasia di Indonesia, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan etis, medis, dan hukum yang cermat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  terkait  kepastian  hukum  dalam  pengaturan  euthanasia  (suntik mati) di Indonesia menunjukkan perlunya sebuah kerangka hukum yang jelas dan tegas  untuk  mengatasi  kompleksitas  isu  ini.  Tanpa  regulasi  yang  tepat,  praktik euthanasia  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  penanganan  kasus penderitaan  kronis  atau  terminal,  dan  memunculkan  potensi  konflik  etika  serta hukum.  Namun,  pengaturan  ini  juga  harus  memperhatikan  nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan etika, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak pasien  dan  integritas  tenaga  medis.  Oleh  karena  itu,  mendesaknya  pengaturan terkait  euthanasia  di  Indonesia  mencerminkan  kebutuhan  akan  pendekatan  yang matang,  yang  dapat  memastikan  bahwa  setiap  keputusan  terkait  akhir  hidup seseorang didasarkan pada pertimbangan yang bijak, etis, dan memenuhi standar hukum yang ketat.
Saran bagi pemerintah terkait kepastian hukum dalam pengaturan euthanasia (suntik  mati)  di  Indonesia  adalah  mendesak  penyusunan  undang-undang  yang jelas  dan  komprehensif  mengenai  praktik  ini.  Proses  pengambilan  keputusan untuk mengakhiri hidup seseorang dalam kasus penderitaan yang tak tertahankan memerlukan  panduan  hukum  yang  tegas.  Undang-undang  ini  harus  memuat definisi euthanasia yang jelas, persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya, dan prosedur  yang  harus  diikuti  oleh  pihak  medis.  Disarankan  juga  untuk memasukkan  mekanisme  pengawasan  dan  pelaporan  yang  ketat,  serta
memberikan pedoman khusus mengenai keabsahan permintaan pasien. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menginisiasi dialog lintas sektoral dan melibatkan stakeholder terkait, termasuk ahli medis, ahli hukum, dan perwakilan masyarakat sipil,  untuk  memastikan  bahwa  undangundang  yang  dihasilkan  mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvian, Muhammad Andri. 2023. “Kesalahpahaman Euthanasia Dalam Perspektif Human Rights Dan Hukum Islam.” Jurnal Litigasi Amsir 10 (2): 184–93. Dessy Sunarsi, Dessy, and Liza Liza Marina. n.d. “Kepastian Hukum Pengelolaan Usaha Jasa Rumah Makan Dan Restoran Di Indonesia.”
Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian  Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum.” Crepido 1 (1): 13–22. Nifanngelyau,  Martinus,  and  Edoardus  Koisin.  2023.  “EUTHANASIA  DALAM PERSPEKTIF MORAL DAN AGAMA: SUATU TINJAUAN REFLEKTIF TERHADAP  KODRAT  MANUSIA  DALAM  TERANG  GAUDIUM  ET SPES.” Fides et Ratio 8 (1): 1–11.
Puspitaningrum,  Indah,  Anisa  Safitri,  Mirae  Hana  Sulistyo,  and  Anastasya Prastiwi.  2023.  “Euthanasia  (Suntik  Mati)  Dalam  Pandangan  Islam.” Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 1 (5): 504–9. Rizkia, Nanda Dwi, M H SH, and M Kn. 2023. “SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM.” PENGANTAR ILMU HUKUM , 17. Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri. 2023.  “Konsep  Euthanasia  Di  Berbagai  Negara  Dan  Pembaruannya  Di Indonesia.” Media Iuris 6 (2).
Tan,  David.  2021.  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8 (8): 2463–78.
Wantu,  FenceM.  2012.  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12 (3): 479–89.
Wijaya,  I  Komang  Mahardika.  2023.  “STUDI  KOMPARATIF  EUTHANASIA AKTIF  SEBAGAI  BENTUK  EKSEKUSI  BAGI  TERPIDANA  MATI YANG  LEBIH  MANUSIAWI  DAN  BERADAB.” Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) 9 (2): 143–52.
Wijayanta,  Tata.  2014.  “Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan Dalam  Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga.” Jurnal Dinamika Hukum 14 (2): 216–26.
Yasa,  I  Wayan,  and  Echwan  Iriyanto.  2023.  “Kepastian  Hukum  Putusan  Hakim Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perkara  Perdata.” JURNAL  RECHTENS 12 (1): 33–48.
Zahra,  Ira,  Sendya  Maharani,  and  Yurna  Muthiya  Azzahra.  2023.  “HUKUM ETIK KEDOKTERAN DAN PERSPEKTIF AGAMA ISLAM TERHADAP TINDAKAN  MEDIS  EUTHANASIA.” Religion:  Jurnal  Agama,  Sosial,
Dan Budaya 1 (5): 1139–49. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana