Volume 5 Issue 2, September 2021: pp. 206-218. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  International  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution, and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly cited.

## Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik dan Lagu

## Legal Protection of Copyrights of Music and Song Objects
Nathaniela Putri Arumdhani 1 , Iwan Erar Joesoef 2
1. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. E-mail: nathanielaputria@upnvj.ac.id
2. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. E-mail: iwan.erar@upnvj.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Intellectual Property Rights; Copyrights; Royalty The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  legal  protection  of copyright  holders  for  music  and  songs.  Creative  Economy  (Ekraf) more  or  less  affects  the  economic  growth  of  a  country  through optimizing  the  concept  of  Intellectual  Property  Rights  (IPR).  Music and/or  songs  are  one  of  the  products  produced  by  the  creative industry  that  is  protected  by  law,  one  of  which  is  by  granting copyright and providing financial benefits in the form of royalties for music  and/or  songs  to  the  creator.  The  findings  of  this  study,  these rights are still often ignored. One of the reasons is because there is no clarity  regarding  the  collection  of  music  and/or  song  royalties  and how the management system will be until later it can be accepted by the Copyright holder, in this case the music and/or song creator. This research  is  a  normative  legal  research  using  secondary  data  in  the form of primary and secondary legal materials, as well as a statutory approach which is then compiled qualitatively. The conclusion of this study  shows  that  the  copyright  protection  system  for  creators  of works is provided by the government through Government Regulation Number  56  of  2021  concerning  Management  of  Song  and/or  Music Copyright  Royalties,  protection  and  legal  certainty  for  creators, copyright  holders,  and  rights  owners  related  to  economic  rights  to music  and/or  songs.  For  this  reason,  transparency  is  needed regarding  the  management  of  copyright  royalties  by  the  National Collective Management Institute (LMKN) as well as audits. INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta; Royalti Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum pemegang  Hak  Cipta  atas  musik  dan  lagu.  Ekonomi  Kreatif  (Ekraf) sedikit  banyak  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara melalui  pengoptimalan  konsep  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).
Musik dan/atau lagu merupakan salah satu produk yang dihasilkan
oleh  industri  e-kraf  yang  dilindungi  oleh  undang-undang,  salah satunya  dengan  cara  pemberian  hak  cipta  dan  memberikan keuntungan  secara  finasial  berupa  royalti  musik  dan/atau  lagu kepada  si  pencipta.  Hasil  temuan  dari  penelitian  ini,  hak  tersebut masih  seringkali  diabaikan.  Salah  satu  penyebabnya  ialah  karena belum terdapat kejelasan terkait dengan pemungutan royalti musik dan/atau  lagu  serta  bagaimana  sistem  pengelolaannya  sampai nantinya dapat diterima oleh si pemegang Hak Cipta, dalam hal ini pencipta  musik  dan/atau  lagu.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum  primer  dan  sekunder,  serta  dengan  pendekatan  perundang- undangan/Statute  Approach  yang  selanjutnya  disusun  secara kualitatif.  Kesimpulan  penelitian  ini  menunjukkan  sistem perlindungan  hak  cipta  bagi  pencipta  karya  yang  diberikan  oleh pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021 tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik, perlindungan  serta  kepastian  hukum  terhadap  para  pencipta, pemegang  hak  cipta,  dan  pemilik  hak  terkait  dengan  hak  ekonomi atas  musik  dan/atau  lagu.  Untuk  itu  perlu  transparansi  terkait dengan  pengelolaan  royalti  hak  cipta  oleh  Lembaga  Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan juga audit.

## 1. Pendahuluan
Sektor  ekonomi  sepertinya  menjadi  sektor  unggulan  dalam  pembangunan  nasional Indonesia. Perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia pun juga dibarengi dengan pesatnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK).  Kemajuan  IPTEK  ini akhirnya  menyebabkan  lahirnya  penemuan-penemuan  baru  yang  lahir  dari  pemikiran intelektual  manusia,  karena  perkembangan  teknologi  pada  suatu  negara  secara  tidak langsung  pun  juga  akan  mempengaruhi  perkembangan  pada  sektor  ekonominya  pula. 1 Hal  tersebut  secara  tidak  langsung  memberikan  pengaruh  terhadap  pertumbuhan Ekonomi  Kreatif  (ekraf)  di  Indonesia  karena  berkontribusi  dalam  mengoptimalkan perekonomian  negara  melalui  Kekayaan  Intelektual  (KI). 2 Ekraf  ini  merupakan  suatu kelompok  industri  yang  terbentuk  dari  berbagai  macam  jenis  industri  yang  memiliki keterkaitan  antara  satu  sama  lain.  Konsep  dari  ekraf  ini  pun  dapat  meningkatkan presentase  pertumbuhan  perekonomian  negara  sebesar  5,49%  dibandingkan  dengan kontribusi sektor lain dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi. 3
1 Hari  Sutra  Disemadi  and  Cindy  Kang,  “Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0,” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 7,  no.  1 (2021): 54.
2 Ichsan  Fadzuri  Sukamto,  “Perlindungan  Hukum  Pencipta  Lagu  Untuk  Kepentingan  Komersial  Pada Perusahaan Radio Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio Di Kabupaten Klaten)” (2020).
3 Kementerian  Perindustrian,  “Capai  5,49  Persen,  Pertumbuhan  Industri  Kembali  Meroket  di  atas Perekonomian” diakses pada 22 Maret 2021, https://kemenperin.go.id/artikel/18379/Capai-5,49-Persen,- Pertumbuhan-Industri-Kembali-Meroket-di-atas-Perekonomian
Objek  yang  menimbulkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) 4 terhadap  penciptanya  ialah karya  yang  lahir  dari  pemikiran  intelektual  manusia,  objek  yang  menimbulkan  HKI banyak diantaranya merupakan hasil dari industri ekraf. 5 Salah satu produk dari ekraf ini ialah musik dan/atau lagu yang mana merupakan sebuah hasil karya yang berasal dari pemikiran  intelektual  seseorang  yang  tentunya  dilindungi  oleh  undang-undang,  yakni Undang-Undang  (UU)  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Pencipta  musik dan/atau  lagu  dilindingi  haknya  dalam  bentuk  pemberian  royalti  yang  yang  dapat memberikan  keuntungan  secara  finansial  bagi  penciptanya.  Hak  cipta  pada  dasarnya adalah  sebuah  hak  eksklusif  yang  diberikan  kepada  pencipta  suatu  karya  yang  timbul pada  saat  suatu  karya  diwujudkan  secara  nyata  tanpa  mengurangi  pembantasan sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan. 6 Hak  eksklusif  dalam hal ini diartikan sebagai hak yang membebaskan si pencipta untuk dapat melaksanakan hak ciptanya dengan bebas, sementara pihak lainnya baru dapat melaksanakan hak cipta apabila  sudah  mendapat  persetujuan  dari  si  pemegang  hak  cipta,  dalam  hal  ini  si pencipta musik dan/atau lagu. Selain hak cipta, si pencipta karya pun juga mendapat hak ekonomi  yang  mana  hak  inilah  yang  dapat  memberikan  keuntungan/manfaat  secara finansial bagi si pencipta.
Manfaat dalam hal finansial atau disebut juga dengan royalti merupakan suatu hal yang sudah  seharusnya  diperoleh  oleh  si  pencipta  sebagai  bentuk  apresiasi  terhadap  karya- karya  yang  diciptakannya.  Namun,  dalam  tataran  praktisnya  hak  royalti  dari  musik dan/atau  lagu  seringkali  dianggap  enteng  sehingga  banyak  pencipta  yang  tidak memperoleh hak nya. Salah satu kasus nyata yang terjadi terkait dengan pemenuhan hak royalti  terhadap  pencipta  lagu,  ialah  yang  terjadi  pada  pencipta  lagu  Benny  Panjaitan yang tidak mendapatkan royalti atas karya yang ia ciptakan. 7 Hal ini menurut Direktur Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Dirjen  KI)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham)  ––  Dr. Freddy  Harris,  S.H.,  LL.M.,  A.C.C.S.,  disebabkan  oleh  belum adanya  kepastian  hukum  yang  jelas  yang  mengatur  khusus  tentang  royalti  hak  cipta musik dan/atau lagu dan belum adanya pusat data yang memuat data musik musisi yang yang  ada  di  Indonesia,  sehingga  pemerintah  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan pengawasan terhadap hak dari lagu yang ada di Indonesia.
Kasus  Benny  Panjaitan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  satu  dari  banyak  kasus mengenai  royalti  hak  cipta  musik  dan/atau  lagu  lainnya  yang  terjadi  di  Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diharapkan mampu menjadi sebuah jawaban yang diberikan oleh
4 Oksidelfa  Yanto  et  al.,  “Sosialisasi  Kekayaan  Intelektual  Guna  Menumbuhkembangkan  Usaha  Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0” 1 (2020): 177–180.
5 Rischy Akbar Santosa, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap  Pemanfaatan  Lagu  Tanpa  Ijin  Untuk  Kepentingan  Komersial  (Studi  Di:  Komunitas  Musik  Hero Community Semarang)” 5, no. 28 (2016): 1–17.
6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
7 Nasional  Kompas,  “Royalti  untuk  Musisi,  Dirjen  KI:  Kasus  Benny  Panjaitan  Paling  Memilukan"  diakses pada  22  Maret  2021,  https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/16391921/royalti-untuk-musisi- dirjen-ki-kasus-benny-panjaitan-paling-memilukan?page=all>
pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan  tentang  pelaksanaan  pemenuhan  hak pemegang hak cipta untuk mendapatkan royalti atas karya yang telah diciptakan dalam bentuk  materi. 8 Tulisan  ini  membahas  bagaimana  PP  Nomor  56  Tahun  dapat  dijadikan sebagai solusi yang dapat digunakan secara efektif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi menyangkut tentang royalti hak cipta atas suatu karya yang lahir dari pemikiran intelektual manusia berupa musik dan/atau lagu.
Berdasarkan uraian diatas, maka muncul permasalahan sebagai berikut; (1) Bagaimana perlindungan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  seorang  pemegang  hak  cipta  musik dan/lagu yang diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?; (2) Bagaimana transparansi pemungutan royalti hak cipta musik dan/atau lagu berdasarkan pada PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti  Hak  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik,  serta  berapa  besaran  tarif  royalti  yang  harus dibayarkan?

## 2. Metode
Penelitian  hukum  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yakni  penelitian  hukum yang  berfokus  pada  studi  kepustakaan/telaah  terhadap  literatur  dengan  menggunakan data berupa perundang-undangan, serta pendapat dari para ahli. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif  data  primer  dan  sekunder.  Penelitian  hukum  yang  menggunakan  metode yuridis normatif merupakan sebuah penelitian melalui studi kepustakaan yang meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang atau Statute Approach yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif.

## 3. Analisis dan Pembahasan
3.1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Seorang Pemegang Hak Cipta Musik  dan/atau  Lagu  Ditinjau  dari  PP  Nomor  56  Tahun  2021  tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Hak yang dimiliki oleh seorang pembuat karya atau pemegang hak cipta dibagi menjadi dua,  yakni  hak  ekonomi  ( economic  rights )  dan  hak  moral  ( moral  rights ). 9 Hak  ekonomi memberikan  manfaat  terhadap  pemegang  hak  cipta  secara  finansial  setiap  karya ciptaannya diumumkan dan/atau diperbanyak oleh orang lain, hak ekonomi diatur dalam Pasal  8  –  9  UU  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Sedangkan  hak  moral merupakan  hak  yang  melekat  pada  diri  si  pemegang  hak  cipta.  Hak  moral  diantaranya
8 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan  Musik” diakses  pada  22  Maret  2021  https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan- royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/
9 Khoirul Hidayah, Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Press, 2017).
meliputi  hak  untuk  selalu  dicantumkan  namanya  di  setiap  karya  yang  dipublikasikan, serta hak atas keutuhan karya ciptanya. 10 Hak moral ini tidak dapat dihapuskan ataupun dihilangkan dengan alasan apapun, bahkan saat hak cipta atau hak terkait lainnya telah dialihkan dari pemegang yang satu ke pemegang hak cipta selanjutnya. Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan. Dari penjelasan diatas, dapat  diketahui  bahwa hak  yang  dapat  beralih  atau  dialihkan  hanya  hak  ekonomi  saja, sedangkan hak moral akan tetap dimiliki oleh si pencipta karya sampai kapan pun.
Hak ekonomi pemegang hak cipta diberikan salah satunya dalam bentuk royalti, namun dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  musisi  atau  pencipta  musik  dan/atau  lagu  yang belum  mendapatkan  haknya  berupa  pembayaran  royalti.  Salah  satu  pencipta  yang haknya  belum  terpenuhi  salah  satunya  seperti  yang  sudah  disebutkan  di  atas  yakni Benny Panjaitan. Dalam perjalanan karirnya, Benny Panjaitan telah banyak memberikan sumbangsih  terhadap  kemajuan  industri  musik  dan  lagu  di  Indonesia. 11 Namun demikian,  kenyataannya  sebagian  besar  masyarakat  belum  mengapresiasi  karya  di industri  musik  dan/atau  lagu,  hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  pelanggaran yang  melanggar  hak-hak  pemegang  hak  cipta,  salah  satunya  ialah  hak  ekonomi  yang dimiliki oleh para pemegang hak cipta. Hal tersebut seperti halnya Benny Panjaitan yang karyanya  banyak  digunakan  oleh  banyak  orang  untuk  keperluan  komersil,  namun  ia tidak mendapatkan royalti yang semestinya ia dapatkan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pemenuhan  hak  ekonomi  bagi  para pencipta musik dan/atau lagu.
Melihat  masih  banyaknya  pemegang  hak  cipta  yang  haknya  belum  sepenuhnya terpenuhi,  maka  pemerintah  mengeluarkan  PP  Nomor  56  Tahun  2021  tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang merupakan sebuah penguatan dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 12 PP Nomor 56 Tahun 2021 ini lahir dalam  rangka  untuk  memberikan  perlindungan  serta  kepastian  hukum  terhadap  para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dengan hak ekonomi atas musik dan/atau  lagu,  pun  juga  setiap  orang  yang  menggunakan  musik  dan/atau  lagu  untuk keperluan  komersil  membutuhkan  sebuah  pedoman  yang  jelas  terkait  dengan pengelolaan royalti hak cipta musik dan/atau lagu agar meminimalisir pelanggaran hak para  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  dan  pemilik  hak  terkait  dengan  hak  ekonomi  atas musik  dan/atau  lagu. 13 PP  ini  mengatur  lebih  lanjut  ketentuan  yang  termaktub  dalam Pasal 87, Pasal 89, dan juga Pasal 90 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang
10 Ibid . 11 Hulman  Panjaitan  and  Wetmen  Sinaga, Performing  Right  Hak  Cipta  Atas  Karya  Musik  dan  Lagu  Serta Aspeknya ( Edisi Revisi ) (Jakarta: UKI Press, 2017).
12 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Iindonesia, “PP Nomor 56  Tahun  2021  Atur  Royalti  Lagu  Musik  Analog  Sampai  Digital”  diakses  pada  11  April  2021 https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog- sampai-digital?kategori=pengumuman
13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
mana untuk mengoptimalkan fungsi dari pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan suatu karya/ciptaan di bidang musik dan/atau lagu. 14
Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  (LMKN)  sebagai  pengelola  royalti  sebelum adanya  PP  Nomor  56  Tahun  2021,  diatur  dalam  Bab  XII  tentang  Lembaga  Manajemen Kolektif  UU  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Namun  ketentuan  yang  termuat dalam UU tersebut masih belum menjelaskan dengan jelas tekait dengan pengelolaannya. Maka  dari  itu,  PP  Nomor  56  Tahun  kembali  menjelaskan  terkait  dengan  pengelolaan royalti oleh LMKN dengan lebih mendetail dan terperinci lagi. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kejelasan dan meminimalisir pelanggaran dalam pemenuhan hak ekonomi para pemegang hak cipta. Dalam PP ini dijelaskan dengan sangat jelas terkait dengan tata cara pengelolaan royalti yang dilaksanakan oleh LMKN, sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak intelektual para pencipta/pembuat karya, dalam hal ini di bidang musik dan/atau lagu.
Selanjutnya  terkait  dengan  belum  adanya  pusat  data  lagu  yang  mendata  lagu-lagu dan/atau musik yang ada di Indonesia guna memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak dari para pencipta, pemegang hak cipta, ataupun hak  terkait  lainnya,  dijawab  dengan  adanya  Bab  II  tentang  Pusat  Data  Lagu  dan/atau Musik  PP  Nomor  56  Tahun  2021  ini.  PP  Nomor  56  Tahun  2021  lahir  untuk mengoptimalkan  pembayaran  hingga  pendistribusian  royalti  dengan  pembangunan pusat data musik dan/atau lagu, yang nantinya pusat data musik dan/atau lagu tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yakni LMKN, pencipta musik  dan/atau  lagu,  pemegang  hak  cipta,  pengguna  dalam  konteks  komersil,  serta pemilik  hak  terkait.  Sedangkan  informasi  berupa  nama  pencipta  musik  dan/atau  lagu, nama  penyanyi,  serta  produser  rekaman  dalam  Pusat  Data  Lagu  dan/atau  Musik  yang berasal  dari  e-Hak  Cipta  nantinya  dikelola  oleh  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 15
Jadi,  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  PP  Nomor  56  Tahun  2021, bahwa  pada  dasarnya  setiap  orang  dapat  menggunakan  musik  dan/atau  lagu  secara komersil berupa layanan publik, namun dengan melakukan pembayaran royalti kepada pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait dengan LMKN  sebagian  perantaranya. 16 Dengan  adanya  PP  ini  diharapkan  dapat  menciptakan sebuah kepastian hukum di tengah masyarakat terkait dengan pemenuhan hak ekonomi para  pencipta  musik  dan/atau  lagu,  pemegang  hak  cipta,  ataupun  pemilik  hak  terkait, maka dengan begitu upaya perlindungan hukum hak cipta serta hak-hak para pihak yang terkait dapat terlindungi.
14 Ibid.
15 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Iindonesia, “PP Nomor 56  Tahun  2021  Atur  Royalti  Lagu  Musik  Analog  Sampai  Digital”  diakses  pada  13  April  2021 https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog- sampai-digital?kategori=pengumuman
16 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
3.2. Transparansi  Pemungutan  Royalti  Hak  Cipta  Musik  dan/atau  Lagu Berdasarkan Pada PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak

## Cipta  Lagu  dan/atau  Musik,  Serta  Besaran  Tarif  Royalti  yang  Harus
Dibayarkan
Transparansi merupakan sebuah usaha yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 17 Pun juga dalam implementasi penarikan royalti yang  dilakukan  oleh  LMKN  terhadap  pengguna  musik  dan/atau  lagu  yang  digunakan untuk  kepentingan  komersil,  penting  untuk  tetap  memperhatikan  transparansi  dalam pelaksanaannya  agar  masyarakat  merasa  aman  dan  membangun  kepercayaan  antara masyarakat  dengan  negara.  Melihat  hal  tersebut,  pemerintah  berupaya  dengan mengeluarkan  PP  Nomor  56  Tahun  2021  guna  memberikan  penjelasan  terkait  dengan mekanisnme pengelolaan royalti yang dilakukan oleh LMKN. Aturan mengenai tata cara pengelolaan  royalti  termaktub  dalam  Bab  III  PP  Nomor  56  Tahun  2021.  Di  dalamnya diatur  secara  terperinci  mengenai  penarikan  royalti  yang  dilakukan  LMKN  terhadap orang-orang  yang  menggunakan  musik  dan/atau  lagu  untuk  kepentingan  komersil berupa  layanan  publik  untuk  para  pencipta  musik  dan/atau  lagu,  pemegang  hak  cipta, ataupun  pemilik  hak  terkait  yang  telah  menjadi  anggota  maupun  yang  belum  menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 18
Selain itu, dijelaskan pula mengenai pendistribusian royalti yang ditarik secara kolektif dan dihimpun oleh LMKN. Sebagaimana Pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2021, royalti yang telah dihimpun oleh LMKN tersebut nantinya akan didistribusikan kepada para pencipta musik  dan/atau  lagu,  pemegang  hak  cipta,  ataupun  pemilik  hak  terkait,  yang  mana selanjutnya terdapat dua pos pendistribusian, yakni yang pertama bagi pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait yang sudah tergabung menjadi  anggota  LMK,  maka  royalti  yang  dihimpun  akan  didistribusikan  kepada  yang bersangkutan, kemudian yang kedua bagi pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta,  ataupun  pemilik  hak  terkait  yang  tidak  tergabung  menjadi  anggota  LMK,  maka royalti yang dihimpun akan dialihkan ke pos dana cadangan. 19 Selain penjelasan terkait dengan mekanisme, PP Nomor 56 Tahun 2021 juga menjamin transparansi pengelolaan royalti  hak  cipta  musik  dan/atau  lagu  oleh  LMKN  sebagaimana  disebutkan  dalam  PP tersebut bahwasanya LMKN wajib untuk melakukan audit keuangan serta audit kinerja yang  dilakukan  oleh  akuntan  publik  setidaknya  satu  tahun  sekali,  kemudian  hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui satu media cetak elektronik dan satu media
17 Andri  Irawan,  “Transparansi  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru,” Jurnal Niara 10, no. 2 (2018): 65–71.
18 Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
19 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
cetak  nasional. 20 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  menjamin  transparasi  dalam pengelolaan royalti hak cipta oleh LMKN ini.
Hal  yang  dipertanyakan  terkait  dengan  pengelolaan  royalti  oleh  LKMN,  selain transparansinya,  yakni  besaran  tarif  royalti  yang  dikenakan  pada  penggunaan  musik dan/atau  lagu  untuk  kepentingan  komersil.  Acuan  yang  memuat  tentang  besaran  tarif royalti  yang  harus  dibayarkan  apabila  menggunakan  musik  dan/atau  lagu  untuk kepentingan  komersil  ialah  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kepmenkumham)  Nomor  HKI.2.OT.03.01-02  Tahun  2016  tentang  Pengesahan  Tarif Royalti  Untuk  Pengguna  yang  Melakukan  Pemanfaatan  Komersial  Ciptaan  dan/atau Produk  Hak  Terkait  Musik  dan  Lagu.  Pengesahan  tarif  royalti  bagi  pengguna  yang melakukan  pemanfaatan  musik  dan/atau  lagu  perlu  untuk  dilakukan  agar  tercipta sebuah  kepastian  hukum  dan  persamaan  besaran  tarif  yang  ditarik  setiap  penggunaan musik dan/atau lagu untuk kepentingan komersil. Besaran tarif royalti yang ditetapkan oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Menkumham)  melalui  Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 yakni sebagai berikut:
Tabel 1. Besaran Tarif Royalti No. Jenis Kegiatan/Pengelola Tarif Royalti Ditujukan ke 1.  Seminar dan Konferensi Komersial Rp500.000,00/hari Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 2.  Restoran dan Kafe Rp60.000,00/tahun (per kursi) Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 3.  Pub, Bar, dan Bistro Rp180.000,00/tahun (per meter persegi) Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 4.  Klab Malan dan Diskotek Rp250.000,00/tahun (per meter persegi) Pencipta Rp180.000,00/tahun (per meter persegi) Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 5.  Konser Musik 2% hasil kotor penjualan tiket + 1% tiket gratis Pencipta/Pe- megang Hak Terkait
20 Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
6.  Konser Musik Gratis 2% biaya produksi musik Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 7.  Pesawat Udara, Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut jumlah penumpang × 0,25% harga tiket terendah × durasi musik × presentase tingkat penggunaan musik Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 8.  Pameran dan Bazaar Rp1.500.000,00/hari Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 9.  Bioskop Rp3.600.000,00/tahun Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 10.  Nada Tunggu Telepon Rp100.000,00/sambung telepon/tahun Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 11.  Bank dan Perkantoran Rp6.000,00/tahun (per meter persegi Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 12. Supermarket, Pasar
Swayalan, Mal, Toko,
Distro, Salon Kecantikan,
Pusat Kebugaran, Arena Olahraga, dan Ruang
Pamer ( Show Room ) Ruangan 500 m 2 pertama,
Rp4.000,00/meter
Pencipta/Pe- megang Hak Terkait Ruangan 500 m 2 selanjutnya, Rp3.500,00/meter
Ruangan 1000 m 2
selanjutnya,
Rp3.000,00/meter
Ruangan 3000 m 2 selanjutnya, Rp2.500,00/meter
Ruangan 5000 m 2 selanjutnya, Rp2.000,00/meter
Ruangan 5000 m 2 selanjutnya, Rp1.500,00/meter
Penambahan selanjutnya, Rp1.000,00/meter
13.  Pusat Rekreasi
1,3% harga tiket × jumlah pengunjung dalam 300 hari × presentase penggunaan musik
Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 14.  Pusat Rekreasi dalam Ruangan Gratis Rp6.000.000,00/tahun Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 15.  Hotel dan Fasilitas Hotel
Rp2.000.000,00/tahun (1-50 kamar) Pencipta/Pe- megang Hak Terkait Rp4.000.000,00/tahun (51- 100 kamar)
Rp6.000.000,00/tahun (101- 150 kamar) Rp8.000.000,00/tahun (151-
200 kamar) Rp12.000.000,00/tahun (diatas 201 kamar) 16.  Resort, Hotel Eksklusif, dan Hotel Butik Rp1.600.000,00/tahun Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 17.  Bisnis Karaoke Rp20.000/ruang/hari (Karaoke tanpa/Aula) 50% Pemegang
Hak Cipta, 50% Pemegang
Hak Terkait
Rp12.000/ruang/hari (Karaoke Keluarga)
Rp50.000/ruang/hari (Karaoke Eksklusif)
Rp3000.000/kubus/tahun (Karaoke Kubus/Booth) 18.  Lembaga Penyiaran Radio 1,15% dari pendapatan iklan/iuran berlangganan tahun sebelumnya Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 19.  Radio non Komersial dan RRI Rp2.000.000,00/tahun Pencipta/Pe- megang Hak Terkait
20.  Lembaga Penyiaran Televisi 1,15% dari pendapatan iklan/iuran berlangganan tahun sebelumnya* *terdapat 3 ktegori: - 100% (Televisi Musik) - 50% (Televisi Informasi dan Hiburan)
- 20% (Televisi Berita dan
Olahraga)
Pencipta/Pe- megang Hak Terkait 21.  Televisi Lokal non Komersial Rp10.000.000,00/tahun  60% Pemegang Hak Cipta, 40%
Pemegang Hak Terkait
Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI 21
Tabel diatas merupakan acuan LMKN sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan royalti, yang mana prosedur dan tarifnya sudah tetap dan tidak memungkinkan untuk ada negosiasi lagi terkait dengan besaran tarifnya. Dengan dimuatnya informasi mengenai mekanisme pengelolaan serta besaran tarif royalti  yang  harus  dibayarkan,  seharusnya  tidak  ada  lagi  alasan  bagi  masyarakat untuk  tidak  membayar  royalti  kepada  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  dan  pemilik hak terkait dengan hak ekonomi atas musik dan/atau lagu.

## 4. Kesimpulan
Pada  dasarnya  setiap  orang  yang  menciptakan  sebuah  karya  memiliki  dua  hak  yang melekat pada dirinya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Perbedaan antara kedua yakni hak  moral  akan  terus  melekat  pada  si  pencipta,  sedangkan  hak  ekonomi  dapat  beralih atau  dialihkan.  Hak  ekonomi  yang  dimiliki  pencipta  salah  satunya  dapat  berupa pembayaran  royalti  atas  musik  dan/atau  lagunya  yang  digunakan  pihak  lain  untuk kepentingan  komersil.  Pembayaran  royalti  musik  dan/atau  lagu  kepada  si  pencipta, pemegang  hak  cipta,  ataupun  pemilik  hak  terkait  dengan  hak  ekonomi  pun  juga  dapat dikatakan sebagai wujud apresiasi terhadap para pembuat karya, dalam hal ini di bidang musik dan/atau lagu. PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu  dan/atau  Musik  lahir  sebagai  penguatan  dari  UU  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta yang memuat informasi yang lebih detail dan terperinci mengenai pengelolaan royalti  hak  cipta  musik  dan/atau  lagu.  Dengan  demikan,  PP  ini  pun  juga  diharapkan dapat  menciptakan  sebuah  kepastian  hukum  di  tengah  masyarakat  terkait  dengan
21 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu
pemenuhan  hak  ekonomi  para  pencipta  musik  dan/atau  lagu,  pemegang  hak  cipta, ataupun pemilik hak terkait, maka dengan begitu upaya perlindungan hukum hak cipta serta hak-hak para pihak yang terkait dapat terlindungi.
PP  Nomor  56  Tahun  2021  merupakan  sebuah  awal  dari  transparansi  pembayaran  dan pengelolaan  royalti  hak  cipta  musik  dan/atau  lagu,  mulai  dari  penarikannya  sampai pendistribusiannya  kepada  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  ataupun  pemilik  hak  terkait dengan  hak  ekonomi.  Transparansi  terkait  dengan  pengelolaan  royalti  hak  cipta  oleh LMKN ini dibuktikan dengan termuatnya informasi yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana tata cara LMKN melaksanakan kewenangannya yakni mengelola royalti hak cipta  musik  dan/atau  lagu  ini.  Selain  itu,  LMKN  pun  juga  diwajibkan  melakukan  audit keuangan  dan  audit  kinerja  yang  dilakukan  oleh  akuntan  publik,  kemudian  hasilnya dipublikasikan  melalui  media  elektronik  dan  media  cetak  nasional,  dengan  begitu masyarakat  dapat  memantau  bagaimana  kinerja  LMKN  dalam  melakukan  pengelolaan terhadap royalti hak cipta musik dan/atau lagu setidaknya satu tahun sekali. Lalu terkait dengan besaran tarif yang yang harus dibayarkan apabila melakukan penggunaan musik dan/atau lagu untuk kepentingan komersil dalam bentuk pelayanan publik, yang mana terbagi ke dalam 13 area diantaranya yakni kafe, restoran, pusat rekreasi, bisnis karaoke, bioskop,  konser  musik,  serta  Lembaga  penyiaran    dapat  berpedoman  pada Kepmenkumham  Nomor  HKI.2.OT.03.01-02  Tahun  2016  tentang  Pengesahan  Tarif Royalti  Untuk  Pengguna  yang  Melakukan  Pemanfaatan  Komersial  Ciptaan  dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn., serta Khoirur Rizal Luthfi, S.H., M.H.  atas  koreksi  dan  masukannya  selama  proses  penelitian,  pun  juga  kepada  semua pihak  yang  telah  membantu  dalam  penyelesaian  penelitian  ini,  serta  kepada reviewer yang telah me- review jurnal ini.

## Daftar Pustaka
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  Republik  Indonesia,  “PP  Nomor  56  Tahun  2021  Atur  Royalti  Lagu  Musik Analog  Sampai  Digital”.  https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor- 56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai- digital?kategori=pengumuman.
Guritno,  Tatang.  “Royalti  untuk  Musisi,  Dirjen  KI:  Kasus  Benny  Panjaitan  Paling Memilukan”
nasional.kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/16391921/royalti-untuk-musisi- dirjen-ki-kasus-benny-panjaitan-paling-memilukan?page=all.
Hidayah, Khoirul. Hak Kekayaan Intelektual . Malang: Setara Press, 2017.
Irawan,  Andri.  “Transparansi  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (Dpmptsp)  Kota  Pekanbaru.” Jurnal  Niara 10,  no.  2 (2018): 65–71.
Kementerian Perindustrian, “Capai 5,49 Persen, Pertumbuhan Industri Kembali Meroket di  atas  Perekonomian”.  https://kemenperin.go.id/artikel/18379/Capai-5,49- Persen,- Pertumbuhan-Industri-Kembali-Meroket-di-atas-Perekonomian.
Panjaitan,  Hulman,  and  Wetmen  Sinaga. Performing  Right  Hak  Cipta  Atas  Karya  Musik Dan Lagu Serta Aspeknya ( Edisi Revisi ) . Jakarta: UKI Press, 2017.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kepmenkumham)  Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang  Melakukan  Pemanfaatan  Komersial  Ciptaan  dan/atau  Produk  Hak  Terkait Musik dan Lagu
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta Lagu dan/atau Musik
Santosa,  Rischy  Akbar,  Budi  Santoso,  and  Rinitami  Njatrijani.  “Perlindungan  Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial  (Studi  Di:  Komunitas  Musik  Hero  Community  Semarang)”  5,  no.  28 (2016): 1–17.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak  Cipta  Lagu  dan  Musik”.  https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang- pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/
Sukamto,  Ichsan  Fadzuri.  “Perlindungan  Hukum  Pencipta  Lagu  Untuk  Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio Di Kabupaten Klaten)” (2020).
Sutra  Disemadi,  Hari,  and  Cindy  Kang.  “Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  Dalam  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021): 54.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Yanto,  Oksidelfa,  Agung  Nugroho,  Bambang  Santoso,  and  Rizal  S  Gueci.  “Sosialisasi Kekayaan  Intelektual  Guna  Menumbuhkembangkan  Usaha  Dalam  Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0” 1 (2020): 177–180.