## TARGET POLICY BRIEF
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

## PERNYATAAN MASALAH
Pandemi COVID-19 diperkirakan akan berdampak terhadap menurunnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan esensial serta dikhawatirkan menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir. Untuk mencegah terjadinya peningkatan morbiditas dan mortalitas tidak langsung akibat pandemi COVID-19, maka menjamin kesinambungan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan essential menjadi suatu keharusan  ( World  Health  Organization [WHO], 2020). Adapun pelayanan kesehatan esensial  yang  menjadi  prioritas  antara lain  adalah  pelayanan  Kesehatan  Ibu  dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB).

## UKURAN MASALAH
Selama situasi pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, pembatasan-pembatasan dilakukan hampir di semua layanan rutin kesehatan termasuk pelayanan KIA dan KB. Hal ini menyebabkan pula situasi penyerta, seperti ibu hamil takut ke fasilitas pelayanan kesehatan karena khawatir terpapar virus, adanya anjuran menunda pemeriksaan ibu hamil dan kelas ibu hamil, serta adanya ketidaksiapan layanan baik dari segi tenaga kesehatan maupun sarana dan prasarana yang menunjang termasuk Alat Pelindung Diri (APD) yang terbatas untuk petugas kesehatan di lapangan.

## Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

## Dr. Siti Khadijah Nasution, SKM, M.Kes
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Email: sitikdjah73@gmail.com

## RINGKASAN EKSEKUTIF
Pandemi COVID-19 ( Coronavirus Disease of 2019 ) berdampak terhadap menurunnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) serta dikhawatirkan menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir. Adanya pembatasan dalam hampir semua layanan rutin, kekhawatiran ibu hamil untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, dan ketidaksiapan layanan menyebabkan beberapa indikator pelayanan KIA/Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Sumatera Utara menurun. Hingga akhir tahun 2020,  pandemi  COVID-19 belum berdampak pada kematian ibu dan bayi, namun beberapa indikator pelayanan yang menurun adalah cakupan kunjungan pemeriksaan pertama dan keempat (K1 dan K4), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, kunjungan neonatus lengkap (KN lengkap), KB, imunisasi dasar lengkap, dan cakupan balita dipantau tumbuh kembang. Kebijakan yang ada pada saat ini belum terlihat berdampak  signiﬁkan  terhadap  peningkatan cakupan pelayanan KIA/KB. Oleh karena itu, dibutuhkan  peran pemerintah provinsi sebagai koordinator untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mengikuti pedoman pelayanan KIA/KB pada masa adaptasi kebiasaan baru serta melakukan upaya  inovasi atau  modiﬁkasi  kegiatan  pelayanan  KIA/KB pada masa pandemi COVID-19.

## POLICY BRIEF

## Policy Brief
Pada  tahun  2020,  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia  (Kemenkes  RI)  telah mengeluarkan  Pedoman  Pelayanan  Antenatal, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Pedoman ini dapat dipakai sebagai acuan bagi ibu dan keluarga serta  tenaga  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan KIA sehingga diharapkan ibu dan bayi tetap  mendapatkan  pelayanan  esensial,  faktor risiko dapat dikenali secara dini serta mendapatkan  akses  pertolongan kegawatdaruratan,  dan  tenaga  kesehatan mendapatkan  perlindungan  dari  penularan COVID-19 (Kemenkes RI, 2020).
Selain  itu,  upaya  pencegahan  penularan COVID-19  juga  telah  dilaksanakan  oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Peraturan Gubernur  dan  Bupati/Walikota  tentang penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum protokol  kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan dan  pengendalian  COVID-19  di  Provinsi Sumatera  Utara,  2)  pembentukan  Satgas COVID-19, dan 3) tes COVID-19 secara massal. Namun  berdasarkan  hasil  observasi  di masyarakat,  diketahui  kepatuhan  masyarakat dalam  melaksanakan  protokol  pencegahan COVID-19 masih sangat rendah.
Di sisi lain, Seksi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada tahun 2020 juga telah melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas, koordinasi lintas program dan lintas sektor, pelayanan KIA maupun monitoring evaluasi bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK)  nonﬁsik seperti  Bantuan  Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).  Contoh kegiatan-kegiatan  tersebut  adalah  sebagai berikut: 1) orientasi Maternal Perinatal  Death Notiﬁcation (MPDN),  2)  orientasi Antenatal  Care (ANC) terpadu dan
Tidak terkecuali, hal yang sama juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini bisa dilihat dari indikator pelayanan KIA/KB yang terdampak pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara antara lain menurunnya cakupan K1, K4, pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, KN lengkap, KB, cakupan imunisasi dasar lengkap, dan balita dipantau tumbuh kembang. Dari beberapa poin indikator tersebut pada tahun 2020 terjadi adanya penurunan cakupan indikator pelayanan KIA/KB yang lebih rendah dari tahun 2019. Data tahun 2020 menunjukkan K1 86%, K4 80%, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 81%, cakupan pelayanan anak balita sesuai standar 51%. Data dari empat kabupaten lokus penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terkait monitoring dan evaluasi dampak COVID-19 terhadap pelayanan KIA/KB di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan variasi dampak di setiap daerah dengan kategori terdampak berat hingga ringan. Empat kabupaten lokus tersebut adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Nias Selatan. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap alokasi pembiayaan KIA di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan sebelumnya dan terganggunya kegiatan pelayanan KIA (Center for Health Policy and Management [CHPM], 2020).

## FAKTOR PENYEBAB
Kebijakan dan pedoman pelayanan KIA/KB pada masa pandemi COVID-19 maupun masa adaptasi kebiasaan baru belum terlihat signiﬁkan  terhadap  pemulihan  pelayanan kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan keluarga berencana. Jika situasi seperti ini dibiarkan terus berlanjut, bisa mengakibatkan adanya penurunan status kesehatan ibu dan anak serta dikhawatirkan meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Sumatera Utara.
manfaat aktivitas dengan risiko yang ditimbulkan terhadap penularan virus. Dibutuhkan adaptasi dan inovasi dalam keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Sebagai contoh, penyedia  pelayanan kesehatan di Brazil menggunakan WhatsApp untuk
Post Natal Care (PNC), 3) penguatan penyeliaan fasilitatif KIA, 4) orientasi pemanfaatan buku KIA, 5) orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), 6) penguatan pembina kader kesehatan, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) tentang buku KIA dan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), 7) Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (MTPKR), dan 8) orientasi pelayanan kesehatan reproduksi masa sebelum hamil (calon pengantin/ catin dan Pasangan Usia Subur/ PUS).
Selain kegiatan tahun 2020, Seksi Kesga dan Gizi, Dinkes Kab/Kota mengeluarkan usulan kegiatan tahun 2021 yang bersumber dana APBD,  DAK  nonﬁsik  (BOK  Sekunder).  Usulan kegiatan tersebut antara lain 1) pembinaan pelayanan ibu dan bayi baru lahir melalui kegiatan orientasi maternal  death  notiﬁcation ,
2) pembinaan pelayanan ibu dan bayi baru lahir melalui kegiatan penguatan Audit Maternal dan Perinatal (AMP) surveilans dan respon, 3) pembinaan pelayanan ibu dan bayi melalui kegiatan orientasi ANC terpadu dan PNC, 4) pembinaan pelayanan bayi baru lahir melalui kegiatan orientasi pelayanan kesehatan neonatal esensial, 5) pembinaan pelayanan ibu dan bayi baru lahir melalui kegiatan penguatan penyeliaan fasilitatif kesehatan ibu dan bayi baru lahir, 6) pembinaan pelayanan kesehatan ibu melalui pertemuan motivator kesehatan ibu dan anak, 7) pembinaan pelayanan balita dan anak pra sekolah melalui kegiatan penguatan pembina kader kesehatan, guru PAUD/TK/RA tentang buku KIA dan SDIDTK, 8) pembinaan pelayanan usia reproduksi dan KB melalui kegiatan orientasi pelayanan KB pasca persalinan, dan 9) pembinaan pelayanan usia kesehatan reproduksi dan KB melalui kegiatan penguatan kesehatan reproduksi.
Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah pengambil keputusan harus menyeimbangkan

## POLICY BRIEF
memastikan dan mendorong ibu melanjutkan kunjungan ANC (WHO, 2020). Beberapa rekomendasi program yang dikemukakan oleh Wahana  Visi  Indonesia (WVI) adalah memastikan anak, khususnya balita, mendapat kecukupan  gizi  melalui  program  inovatif. P rogram tersebut seperti pemberian makanan bayi dan balita yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan, membangun protokol dan meningkatkan  kapasitas  tenaga kesehatan dan kader sehingga puskesmas dan posyandu  tetap  berjalan, cash voucher program untuk  jangka  pendek,  kelompok simpan  pinjam  berbasis  masyarakat, melakukan perubahan APBD desa, membentuk desa  tanggap  COVID-19, dan menyusun rencana mitigasi desa tanggap bencana  (alam maupun non-alam) (Kemenkes RI, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh SMERU,
mengidentiﬁkasi beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya meningkatkan kunjungan rumah, melakukan layanan daring, ambulans keliling, dan menggunakan WhatssApp untuk konsultasi (WVI, 2020).

## REKOMENDASI KEBIJAKAN
Berdasarkan  kegiatan  yang  telah  dilakukan tahun  2020  dan  usulan  kegiatan  tahun  2021 tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa upaya  kegiatan  yang  ditujukan  guna  pemulihan pelayanan  KIA/KB  pada  masa  pandemi  belum tertampung  di  usulan  anggaran  tahun  2021. Usulan  kegiatan  masih  berdasarkan  kegiatan yang  rutin  dilaksanakan  pada  tahun-tahun sebelumnya.  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara  melalui  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sumatera  Utara  sebagai  perpanjangan  tangan dari pemerintah pusat,
khususnya sebagai koordinator pelayanan KIA/KB di Sumatera Utara, diharapkan berperan aktif dalam upaya pemulihan pelayanan KIA/KB dari dampak COVID-19 ini melalui dana dekonsentrasi, BOK tersier dan APBD. Kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dilakukan berupa:
Dinas Kesehatan Provinsi perlu memasukkan usulan kegiatan monitoring dan evaluasi secara elektronik tentang dampak COVID-19 terhadap pelayanan KIA/KB di seluruh kabupaten/kota, tidak hanya di empat kabupaten lokus yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan replikasi kegiatan ini berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil  monev ini dapat menggambarkan besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan KIA/KB di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil monev tersebut dijadikan dasar untuk melakukan strategi pemulihan yang mengacu pada data kabupaten/kota yang terdampak berat, sedang, dan ringan.
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan secara rutin menyosialisasikan pedoman-pedoman pelayanan KIA/KB pada era adaptasi kebiasaan baru. Beberapa upaya penyesuaian kegiatan maupun pelayanan KIA/KB pada masa  pandemi dan adaptasi kebiasaan baru berdasarkan pedoman dari
1.
Kementerian Kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1) upaya pencegahan umum yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, bersalin dan nifas, 2) kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi kesiapan tenaga, alat kesehatan serta APD,  3) pelayanan kesehatan ibu di FKTP meliputi pelayanan ANC berdasarkan zona wilayah, janji temu/tele registrasi, alur pelayanan ANC, tes skrining COVID-19 untuk ibu yang mendekati tanggal persalinan, layanan persalinan dengan APD yang sesuai, 4) pelayanan kesehatan ibu di rumah sakit meliputi penapisan terhadap ibu hamil, alur pelayanan, layanan persalinan, dan 5) pelayanan kesehatan bayi baru lahir di era adaptasi kebiasaan baru.
Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, termasuk dengan organisasi profesi dan perguruan tinggi. Sebagai contoh yaitu pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkoordinir pemenuhan kebutuhan test swab untuk ibu hamil dan APD di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
3.
4.
5.
2.
CHPM. (2020). Dashboard pulih Covid19 . https://pkmk-ugm.shinyapps.io/pulihcovid/_w_5419afb4 Kemenkes RI. (2020). Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir di era adaptasi kebiasaan baru revisi 2.
https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2020/Oktober/revisi-2-a5- pedoman-pelayanan-antenatal-persalinan-nifas-dan-bbl-di-era-adaptasi-kebiasaan- baru.pdf
Saputri, N. S., Anbarani, M. D., Toyamah, N., & Yumna, A. (2020, Agustus). Dampak pandemi COVID-19 pada layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA): Studi kasus di lima wilayah di Indonesia . C C atatan Penelitian Smeru , (5) 1–8.
https://smeru.or.id/sites/default/ﬁles/publication/cp05_covidkia_in.pdf
WHO. (2020). Maintaining essential health services: Operational guidance for the COVID-19 context. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332240/WHO-2019-nCoV-essential_health _services-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
WVI. (2020). Pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap anak indonesia sebuah penilaian cepat untuk inisiasi pemulihan awal.
https://wahanavisi.org/userﬁles/post/2007095F06D0B654073.pdf

## DAFTAR PUSTAKA