## ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN JAYAPURA
Penulis
Dwi Fitriani 1
dwifitriani025 @gmail.com
Yundy Hafizrianda 2
apitika@yahoo.com Ida Ayu Purba Riani 3 purbariani@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyse  the  financial  dependence  of  Jayapura  Regency  on  the  Central Government  for  the  period  of 2012  -  2016. The  study  found  that  regional  income  has  not  been  fully realised so that the level of regional dependence is still in position and an instructive pattern.

## Keywords: fiscal dependence, regional income

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pemerintah  di  sejumlah  Negara,  termasuk  di  Indonesia cenderung bergerak ke arah desentralisasi. Dorongan desentralisasi yang terjadi pada berbagai  Negara  di  dunia  termasuk  negara –  negara  Arah  berkembang di  pengaruhi oleh  beberapa  hal  antara  lain  :  latar  belakang  suatu  Negara,  kemunduran  dalam pembangunan  ekonomi,  peranan  Negara  tersebut  dalam  globalisasi  dunia,  tanda – tanda  adanya  disintregrasi  di  beberapa  Negara  akibat  ketidakpuasan  terhadap layanan  public  oleh  pemerintah  pusat  secara  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu desentralisasi  di  lakukan  sebagai  salah  satu  upaya  mereformasi  dan  memodernisasi pemerintahannya.  Secara  teoritis,  desentralisasi  di  pahami  sebagai  penyerahan otoritas  dan  fungsi  dari  pemerintah  nasional  kepada  pemerintah  sub-nasional  atau lembaga independen.
Memperhatikan  berbagai  hasil  kajian  para  ahli  menunjukkan  bahwa  otonomi daerah  selama  ini  tergolong  sangat  kecil  dilihat  dari  indikator  kecilnya  kewenangan, jumlah bidang Pemerintahan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah Hoessein  (2000).  Hal  ini  merupakan  gambaran  dari  praktek  pemerintah  masa  lalu yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1974. Dengan berpegang pada
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Undang-Undang  tersebut,  maka  praktek  yang  terjadi  dilapangan  berupa  sentralisasi kekuasaan  yang  sangat  kuat,  sehingga  masyarakat  di  daerah  tidak  memiliki kekuasaan  dan  kesempatan  untuk  mengaktualisasikan  kepentingan  dan  potensi daerahnya sendiri Mardiasmo (2009:3), 2015).
Mulyana,  (2006)  mengatakan,  akhir –  akhir  ini,  dalam  membicarakan  masalah sistem  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien  baik  di  negara  maju  maupun  negara berkembang, desentralisasi fiskal telah menjadi isu yang semakin hangat dan semakin berkembang. Di Indonesia dalam beberapa dekade ini, meskipun lambat, telah terjadi perkembangan  yang  semakin  baik  dalam  penerapan  desentralisasi  fiskal,  terutama berkenaan dengan perencanaan pembangunan keuangan (development and financial planning).
Penerapan  otonomi  daerah  diberlakukan  sejak  tanggal  1  Januari  2001 membawa  implikasi    pada  pelimpahan  wewenang  antara  pusat  dan  daerah  dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah    dan  UU  No  25  tahun  1999  tentang    Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang - Undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004. Diberlakukannya undang- undang  ini  memberikan  peluang  bagi  daerah  untuk  menggali  potensi  lokal  dan meningkatkan  kinerja  keuangannya  dalam  rangka  mewujudkan  kemandirian  daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dikenal dengan  Undang-Undang  Otonomi  Daerah,  merupakan  pijakan  hukum  atas implementasi  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia.  Dengan  ditetapkannya  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004,  maka  akan  terjadi  perluasan  wewenang  pemerintah daerah.  Sedangkan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  akan  tercipta  peningkatan kemampuan keuangan daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap  unsur  dan  lapisan  masyarakat,  serta  memberikan  kekuasaan  bagi pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintahlah yang lebih  mengetahui  sasaran  dan  tujuan  pembangunan  yang  akan  dicapai.  Sebagai katalisator  dan  fasilitator  tentunya  membutuhkan  berbagai  sarana  dan  fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.
Salah  satu  desentralisasi  yang  paling  banyak  disoroti  dan  paling  banyak berpengaruh  terhadap  perkembangan  pembangunan  daerah  adalah  desentralisasi fiskal  yang  merupakan  bagian  terpenting  dalam  implementasi  otonomi  daerah. Desentralisasi fiskal  merupakan  pedelegasian tanggungjawab,  otoritas  dan  sumber – sumber yang berkaitan dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahyang lebih
rendah.  Alasan  mengapa  suatu  Negara  menerapkan  prinsip  desentralisasi  fiskal adalah karena pengambilan keputusan akan lebih baik apbila pengambilan keputusan diserahkan  kepada  tingkatan  pemerintah  yang  lebih  rendah  yang  secara  lagsung dapat  merasakan  dampak  dari  program  dan  pelayanan  yang  direncanakan  oleh Pemerintah Mulyana, (2006).
Untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  pada  dewasa  ini  masing-masing daerah  dituntut  harus  mampu  berusaha  untuk  meningkatkan  pendapatannya,  maka penggalian potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik,  karena  tanpa  memperhitungkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai  hasil  yang  optimal  atau  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Potensi  ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan  sehingga  akan  terus  berkembang  menjadi  sumber  kehidupan  rakyat setempat  bahkan  dapat  menolong  perekonomian  secara  keseluruhan  untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan Suparmoko, (2002).
Berdasarkan  BPS,  2016.    Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Jayapura  pada tahun  2016 mengalami perlambatan  dibanding tahun  2015.  Laju  pertumbuhan  PDRB Kabupaten  Jayapura  tahun  2016  sebesar  8.54  persen,  lebih  lambat  dibanding  tahun 2015  yang  tumbuh  9.95  persen.  Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Jayapura pada tahun 2014 sebesar 11.27 persen dan 10.20 persen pada tahun 2013. Secara  berurutan,  pertumbuhan  tujuh  belas  kategori  lapangan  usaha  Kabupaten Jayapura adalah : lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 18.43 persen, lapangan  usaha  Transportasi  dan  Pergudangan  sebesar  15.76  persen,  lapangan usaha  Kontruksi  sebesar  15.34  persen,  lapangan  usaha  Jasa  Perusahaan  sebesar 15.06 persen, lapangan usaha Real Estat sebesar 9.93 persen, lapangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9.51 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 9.07 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 9.05 persen,  lapangan  usaha  Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial Wajib  sebesar  8.95  persen,  lapangan  usaha  Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan  Sosial sebesar  8.89  persen,  lapangan  usaha  Jasa  Pendidikan  sebesar  8.73  persen, lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 7.51 persen, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar  6.96  persen  lapangan  usaha  Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah,  Limbah dan  Daur  Ulang  sebesar  6.08  persen,  lapangan  usaha  Perdagangan  Besar  dan Eceran;  lapangan  usaha  Industri  Pengolahan  sebesar  5.81  persen,  lapangan  usaha Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  sebesar  1.82  persen,  dan  lapangan  usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 0.22 persen.
Dengan  melihat  kondisi  diatas,  hal  tersebut  juga  diperkuat  dengan  pernyataan yang dipublikasikan pada media online, antara lain sebagai berikut :
(“Menurut  Mathius  Awoitauw,”  n.d.), menyebut  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Jayapura  tahun  2012  telah  berda  di  atas 10  persen  dan  terus  mengalami  peningkatan  hingga  tahun 2014  yang  telah  mencapai  11,74  persen,  tahun  2015  ini diperkirakan dapat dipertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 2  digit.  Sementara  itu,  untuk  PDRB  perkapital  Kabupaten Jayapura  pada  tahun  2014  telah  mencapai  Rp.  62  juta perkapital,  meningkat  sekitar  Rp.  10  juta  bila  dibandingkan dengan  tahun  2013.  Angka  sementara  tahun  2015  berada  di angka  Rp.  63,5  juta. “Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Jayapura  sangat  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  sektoral. Sektor yang membrikan konstribusi besar terhadap
pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Jayapura  adalah  sector pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  (24,22  persen),  sector transportasi dan pergudangan 17,11 persen, sektor perdagangan  besar  dan  enceran,  reparasi  dan  sepeda  motor 12,26 persen dan sektor konstruksi 12,05 persen.
(“Menurut Jefri De Fretes,” n.d.), tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Papua adalah di Kabupaten Jayapura. Data BPS  Kabupaten  Jayapura  mencatat,  tingkat  pertumbuhan ekonomi di wilayah ini mencapai 11% di Tahun 2014 . indikator dari  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  ini  sangat dipengaruhi  oleh  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto (PDRB).  Dimana  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  oleh masyarakat dinilai tertinggi di Papua.
Beranjak  dari  hal  di  atas,  maka  kemampuan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jayapura  dalam  mengelola  keuangan  dituangkan  dalam  APBD  yang  langsung maupun  tidak  langsung  mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan sosial  masyarakat.  Untuk  itu  evaluasi  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah.  Berdasarkan  data  APBD  Kabupaten  Jayapura  selama  5  (lima)  tahun anggaran,  pada  posisi  pendapatan  menunjukkan  bahwa  Dana  Perimbangan  masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih  tingginya  ketergantungan  fiskal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jayapura terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2012-2016.

## METODE PENELITIAN
Tehnik analisia dalam penelitian ini memakai analisis Studi kepustakaan menjadi salah  satu  teknik  pengumpulan  data  dan  infromasi  melalui  buku-buku,  karya  ilmiah,
jurnal,  laporan  pemrintah,  dokumen  yang  diakses  melalui  internet.  Metode  ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Selanjutnya  pemilihan  tehnik  analisis  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain analisis perkembangan pendapatan daerah dan analisis rasio keuangan.

## PEMBAHASAN
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jayapura .  Berdasarkan hasil  penelitian  penulis  dengan  menggunakan  data-data  sekunder  yang  diperoleh, maka  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Jayapura  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini:
Tabel 1.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016
Sumber : Data di Olah, 2018
Berdasarkan tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa, rata-rata tingkat kemandirian keuangan  daerah  Kabupaten  Jayapura  selama  periode  tahun  anggaran  2012-2016 sebesar  8,16%,  sehingga  diklasifikasikan  menurut  kriteria  penilaian  kemandirian keuangan  daerah  posisi  tingkat  kemandirian  keuangan  Kabupaten  Jayapura  yakni masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura selama periode tahun anggaran  2012-2016  memiliki  ketergantungan  tinggi  terhadap  bantuan  pemerintah pusat  melalui  dana  perimbangan/dana  transfer,  dan  jika  dihubungkan  dengan  pola
Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Rasio Kemandirian Pola Hubungan 2012 32.544.334.95 8 598.279.667.656 5,44 Instruktif 2013 41.914.407.61 5 636.419.891.977 6,59 Instruktif 2014 80.133.491.08 8 708.726.243.361 11,31 Instruktif 2015 74.130.385.45 9 832.967.467.644 8,90 Instruktif 2016 87.394.171.93 7 1.020.402.973.15 7 8,56 Instruktif Rata-Rata 8,16
hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  maka  Kabupaten  Jayapura  masuk dalam  kategori  pola  hubungan  instruktif,  dimana  peranan  pemerintah  pusat  lebih dominan  daripada  kemandirian  pemerintah  daerah.  Rasio  Kemadirian  yang  masih rendah menunjukan bahwa pada sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal.
Hal  ini  dikarenakan  masih  relatif  kurangnya  PAD  yang  dapat  digali  oleh pemerintah  daerah  sehingga  kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten  Jayapura dalam  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  masih  sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.
Menurut  kriteria  penilaian  kemandirian  keuangan  daerah  posisi  tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Jayapura yakni masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa  Kabupaten  Jayapura  selama  periode  tahun  anggaran  2012-2016  memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan/dana  transfer,  dan  jika  dihubungkan  dengan  pola  hubungan  antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kabupaten Jayapura masuk dalam kategori pola hubungan  instruktif,  dimana  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada kemandirian  pemerintah  daerah.  Rasio  Kemadirian  yang  masih  rendah  menunjukan bahwa pada sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih  relatif  kurangnya  PAD  yang  dapat  digali  oleh  pemerintah  daerah  sehingga kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten  Jayapura  dalam  membiayai  pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  masih  sangat  tergantung  pada  penerimaan  dari pemerintah pusat.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Hal tersebut tidak  lepas  dari  inisiatif  dan  kemauan  pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan  untuk  dapat  mengatasi  kekurangan  pembiayaannya,  dan  hal  ini memerlukan  kreaitifitas  dari  aparat  pelaksana  keuangan  daerah  untuk  mencari sumber-sumber  pembiayaan  baru  baik  melalui  program  kerjasama  pembiayaan dengan  pihak  swasta  dan  juga  program  peningkatan  PAD  misalnya  dengan  melihat pada potensi sumber daya alam (SDA).
Analisis  Time  Trend. suatu  metode  analisis  yang  ditujukan  untuk  melakukan suatu  estimasi  atau  peramalan  pada  masa  yang  akan  datang.  Berdasarkan perhitungan yang dilakukan maka hasil yang di peroleh dapat dilihat pada tabel:

## Tabel 2. Peramalan Kemandirian Fiskal Kabupaten Jayapura (t+)
Sumber: Data di olah,2018
Dari  table  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  ramalan  tingkat  kemandirian fiskal/kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  peramalan lima tahun dari tahun 2016, maka posisi pola hubungan kemandirian fiskal kabupaten jayapura  masih  berada  pada  pola  instruktif.  Dari  hasil  tersebut  dapat  dikatakan,  jika Pemerintah Kabupaten Jayapura masih menggunakan pola Pemerintahan yang sama seperti  tahun-tahun  sebelumnya,  maka  pola  hubungan  kemandirian  fiskal  untuk  lima tahun yakni tahun 2017-2021 masih berada pada pola hubungan instruktif.
Hal tersebut menjadi masukan untuk pemerintah kabupaten jayapura agar dapat melakukan  optimalisasi-optimalisasi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Namun demikian,  penggalian  sumber  penerimaan  baru  diharapkan  tidak  menimbulkan terjadinya distorsi kegiatan ekonomi di daerah, misalnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi  sehingga  menimbulkan  keengganan  investor  baru  masuk  dalam  bisnis  di daerah.Di  samping  itu,  kebijakan  pemerintah  daerah  tentang  pajak/retribusi  daerah tidak menimbulkan kelesuan iklim berusaha di kalangan pengusaha daerah
Rasio  Desentralisasi  Fiskal  Kabupaten  Jayapura. Tingkat  Desentralisasi Fiskal  adalah  ukuran  untuk  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan  tanggung  jawab yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan pembangunan.  Tingkat  desentralisasi  fiskal  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan menggunakan  rasio  PAD  terhadap  total  penerimaan  daerah.  Secara  umum,  semakin tinggi  Skala  Interval  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  berarti  semakin  tinggi  tingkat Kemampuan  Keuangan  Daerah  untuk  membiayai  pembangunan  daerahnya.  Dan sebaliknya,  semakin  rendah  Skala  Interval  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  berarti
Tahun +t
Peramalan Kemandirian Fiskal Pola Hubungan 2017 13,08 Instruktif 2018 14,82 Instruktif 2019 16,56 Instruktif 2020 18,30 Instruktif 2021 20,04 Instruktif
semakin  rendah  Kemampuan  Keuangan  Daerah  untuk  membiayai  pembangunan daerahnya.  Berdasarkan  hasil  penghitungan  yang  dilakukan  penulis,  diperoleh besarnya  rasio  desentralisasi  fiskal  Kabupaten  Jayapura  tahun  2012-2016  sebagai berikut:
Tabel 3.

## Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Jayapura
Tahun 2012-2016
Sumber : Data di Olah, 2018
Dari  hasil  perhitungan  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa tingkat  kemampuan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jayapura  dalam  melaksanakan otonomi  daerah  selama  tahun  2012-2016  dalam  hal  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  masih  sangat  kurang  karena  hanya  memberikan  kontribusi  rata-rata  sebesar 5,92% dari total pendapatan daerah.

## KESIMPULAN
Mencermati  hasil  analisis  pada  penelitian  mengenai  kemandirian  fiskal  di Kabupaten Jayapura, maka dapat di tarik kesimpulan yankni :
• Kontribusi  Dana  Transfer/Perimbangan  terhadap  pendapatan  daerah  Kabupaten Jayapura masih cukup tinggi, yakni dengan rata-rata kontribusi sebesar 73,31%.
• Tingkat  ketergantungan  fiskal  di  Kabupaten  Jayapura  masih  sangat  tinggi. Sehingga  kemandirian  fiskalnya  menjadi  rendah.  Dengan  kondisi  seperti  ini  maka Kabupaten  Jayapura  tergolong  dalam  pola  hubungan  yang  instruktif  terhadap pemerintah  pusat,  dimana  peranan  pusat  masih  sangat  dominan  untuk memenuhi belanja daerah.
Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Penerimaan Rasio Desentralisasi Keterangan 2012 32.544.334.958 751.825.610.630 4,33 Sangat Kurang 2013 41.914.407.615 863.347.739.128 4,85 Sangat Kurang 2014 80.133.491.088 1.003.664.252.764 7,98 Sangat Kurang 2015 74.130.385.459 1.186.438.268.365 6,25 Sangat Kurang 2016 87.394.171.937 1.409.107.490.955 6,20 Sangat Kurang Rata - Rata 5,92

## DAFTAR PUSTAKA
Adisubrata, W. S. (1999). Otonomi daerah di era reformasi . Upp Amp Ykpn.
Arwakom,  K,  Syaikhul  Falah,  Anthonius  Citra.  (2015).  Analisis  Hubungan  Antara
Pertumuhan  Ekonomi  Daerah  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  Supiori. KEUDA :  JURNAL  KAJIAN  EKONOMI  DAN KEUANGAN DAERAH , Vol 1 .
Basri, H. (2006). Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik .
Didi Yigibalom, Ida Ayu Purba Riani. (2015). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten  Jayawijaya  Tahun  2010-2014. KEUDA :  JURNAL  KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH , Vol 1 .
Efendi,  D.,  &  Wuryanti,  S.  (2011).  Analisis  Perkembangan  Kemampuan  Keuangan Daerah  Dalam  Mendukung  Pelaksanaan  OTODA  di  Kabupaten  nganjuk.  In PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL (Vol.1).
Halim,  A.  (2001).  Bunga  rampai  manajemen  keuangan  daerah. Edisi  Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN .
Halim,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2010).  Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah , 2 (1), 53 –64.
Hengki  Derek  Wandosa,  Arius  Kambu,  Agustinus  Numberi.  (2015).  Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Mimika.
KEUDA : JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH , Vol 1 .
Hidayati,  I.  F.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan Pemahaman  Tentang  Peraturan  Perpajakan,  Efektifitas  Sistem  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hoessein,  B.  (2000).  Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Sebagai  Tanggap Terhadap  Aspirasi  Kemajemukan  Masyarakat  dan  Tatangan  Globalisasi. Jurnal Usahawan , (04).
Jikwa,  E.,  Agustinus  Salle,  Paulus  K.  Allo  Layuk.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan Transfer dan Silpa Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Mamberamo Tengah.
KEUDA : JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH , Vol 1 .
Jonathan, S. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Graha Ilmu. Kifliansyah. (2001). Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
La  Ode  Abdul  Wahab,  Siti  Rofingatun,  Balthazar  K.  (2016).  Analisis  Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. KEUDA : JURNAL KAJIAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH , Vol 1 .
Manasep  Orocomna,  B.  Elita,  Paulus  K.  Allo  Layuk.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. KEUDA : JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH , Vol 1 .
Mardiasmo  (2009:3).  (2015).  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel  dan Restoran  terhadap  PAD  Kota  Manado. Perpajakan , 1 (3),  2007 –2011. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Mulyana,  B.  (2006).  Pengaruh  penyajian  neraca  daerah  dan  aksesibilitas  laporan keuangan  terhadap  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah. Universitas Gadjah Mada.
Sidik,  M.  (2002).  Optimalisasi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah. Makalah  Disampaikan  Acara Orasi Ilmiah. Bandung , 10 .
Suparmoko,  M.  (2002). Ekonomi  Publik  untuk  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah . Andi.
Triastuti, M. R. H., & Darwin, M. (2005). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Yogyakarta (Studi Tentang Desentralisasi dan Otonomi Fiskal Daerah)= Analysis of  Local  Financial  Independency  in  Yogyakarta Municipality  (Study  About  Local Fiscal Autonomy and D. Sosiosains , 18 (2005).
Yani,  A.  (2002). Hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  di Indonesia . Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.