Jurnal Maksipreneur:
Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship
Vol. 11  No. 2 Juni  2022 hal.  303 – 314

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019

## Markus Rivaldo Yulinchton
Maria Bernadette Nani Ariani Nunuk Triwahyuningtyas
Ilmu Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia Korespondensi penulis: markus.rivaldo@upnvj.ac.id
Abstract. This  study  aims  to  obtain  the  level  of  financial  performance  of  the Government  of  Tegal  Regency,  Central  Java  Province.  The  sample  used  is  the  2016- 2019 Tegal  Regency Budget  Realization Report. The analysis  technique used uses five different ratios, namely the ratio of regional financial independence, effectiveness ratio, growth  ratio,  harmony  ratio,  and  fiscal  decentralization  ratio.  The  data  collection technique was carried out by taking the data on the BPS (Central Bureau of Statistics) Tegal  Regency  website.  The  results  show  that  the  ratio  of  regional  financial  indepen- dence in the regional financial statements of Tegal Regency has an instructive pattern, while  the  effectiveness  ratio  is  in  the  ineffective  area.  Other  results  show  that  the growth  ratio  is  fluctuating,  the  compatibility  ratio  is  in  an  unbalanced  condition,  and the ratio of fiscal decentralization is in a low category.
Keywords :  Regional  financial  independence  ratio;  Effectiveness  ratio;  Growth  ratio; Compatibility ratio; Fiscal decentralization ratio.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kinerja  keuangan  pada Pemerintah  Kabupaten  Tegal,  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sampel  yang  digunakan  adalah Laporan  Realisasi  Anggaran  Kabupaten  Tegal  tahun  2016-2019.  Teknik  Analisis  yang digunakan  menggunakan  lima  macam  rasio,  yaitu  rasio  kemandirian  keuangan  daerah, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan rasio desentralisasi fiskal. Tek- nik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengambil  data  tersebut  pada website BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ke- mandirian keuangan daerah  dalam  laporan  keuangan  daerah  Kabupaten  Tegal  memiliki pola  instruktif,  sedangkan  rasio  efektifitas  berada  pada  area  tidak  efektif.  Hasil  lainnya menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan bersifat fluktuatif, rasio keserasian berada pada kondisi tidak berimbang, dan rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori rendah.
Kata Kunci :  Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  (RKKD);  Rasio  efektifitas;  Rasio pertumbuhan; Rasio keserasian; Rasio desentralisasi fiskal.
Article Info: Received: September 15, 2021
Accepted: February 21, 2022              Available online: March 30, 2022
DOI: http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893

## LATAR BELAKANG
Sektor  publik  merupakan  bagian  dari  dan  berkaitan  erat  dengan  pengelolaan  ke- uangan  daerah  dan  berperan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Sumber  penda- naan sektor publik berasal dari masyarakat, seperti retribusi daerah dan pajak. Keuangan daerah tidak terlepas dari tata cara pengelolaan yang dipisahkan dan dimiliki oleh dae- rah  dan  pendapatan  lain-lain  yang  sah  dan  terikat  pada  undang-undang  yang  berlaku (Horota, Riani, & Marbun, 2017). Desentralisasi  daerah  mewujudkan  sebuah  pelaksa- naan kebebasan bagi daerah atau otonomi daerah, sehingga tugas dan wewenang kepala daerah untuk mengurus dan mengatur roda pemerintahan di tingkat daerah harus meli- hat pada potensi yang dimiliki daerah dan seluruh kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
Pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  dalam  kegiatan  otonomi  daerah  dan  ke- uangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyata- kan  bahwa  pengelolaan  keuangan  pada  daerah  dimulai  dari  awal  perencanaan  hingga pengawasan  keuangan  daerah  tersebut.  Peningkatan  kinerja  dikatakan  berhasil  apabila selaras  dengan  peraturan  pemerintah  (Setianingrum  &  Haryanto,  2020).  Sistem  desen- tralisasi  fiskal  atau  otonomi  daerah  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  untuk  kepentingan  masyarakat  yang  dijadikan  proses  pemulihan  dan  evaluasi kinerja  dengan  membuat  sebuah  perbandingan  skema  kerja  dan  pelaksanaannya,  serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerjanya (Rahmayati, 2016).
Sebagai  bagian  dari  kepercayaan  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Tegal dalam pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan umum, kinerja keuangan  daerah  sebagai  roda  pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat wajib  dituangkan  dalam  sebuah  laporan  pertanggungjawaban  sebagai  evaluasi.  Peme- rintah  daerah  menyampaikannya  kepada  masyarakat  sebagai  pelaksanaan  keterbukaan informasi dan keefektifan anggaran yang digunakannya dengan baik (Istiqomah, 2018). Berbagai bentuk penyelewengan anggaran ada pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sehingga hal itu membuat konsentrasi masyarakat fokus  pada kinerja pemerintahan  Tegal.  Masa  kekuasaan  pemerintahan  yang  sebelumnya  telah  membuat masyarakat marah dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Tegal. Pembangunan pemerintahan mempunyai dua bagian utama, yaitu se- bagai subyek sekaligus obyek agar pemerintah daerah menerapkan transparansi angga- ran dan meningkatkan efektivitas anggaran (Christia & Ispriyarso, 2019).
Desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 yang ditandai berlakunya sistem de- sentralisasi fiskal atau otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerin- tah daerah bagi kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut dijadikan sebagai proses pe- mulihan  dan  evaluasi  kinerja  dengan  membuat  sebuah  perbandingan  skema  kerja  dan pelaksanaannya,  serta  menjadi  tolak  ukur  dari  periode  ke  periode  untuk  pelaksanaan pembangunan  daerah  dan  peningkatan  kinerja.  Tingkat  kemandirian  keuangan  daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retri- busi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan  baik  apabila  memiliki  penilaian  kemandirian  kinerja  keuangannya  baik, efektif, pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus meningkat, dan propor- si antara belanja modal dan belanja operasional yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah
daerah  perlu  memberikan  perhatian  khusus  dalam  pengelolaan  kinerja  keuangannya agar sumber daya yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan. Penelitian sebelumnya oleh Anggraini  (2015)  menggunakan  rasio  keuangan,  yaitu  kemandirian  keuangan  daerah, kemampuan daerah,  dan rasio  efektivitas pada  Pemerintah Kota  Tangerang tahun ang- garan  2010-2014,  sedangkan  penelitian  ini  menggunakan  rasio  kemandirian  keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio keserasian dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal tahun anggaran 2016-2019.
Persentase  realisasi  PAD terhadap target  PAD di  atas 100% atau  disebut  efektif. Penurunan  persentase  PAD  terjadi  pada  tahun  2018  dan  2019.  Pada  tahun  2018,  PAD Kabupaten Tegal berada pada angka 88,886%, sedangkan tahun 2019 realisasinya men- capai  angka  97,201%.  Jika  persentase  realisasi  PAD  terhadap  target  PAD  kurang  dari 100%  disebut  tidak  efektif,  sehingga  perbandingan  antara  realisasi  anggaran  terhadap target  PAD  Kabupaten Tegal  pada tahun 2018 dan 2019 dapat  dikatakan tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya pemilihan kepala daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak dua kali pergantian. Pergantian kepala daerah Kabupaten Tegal tersebut membuat  perubahan  kinerja  dan  kebijakan  yang  diambil  pada  masa  transisi  pemerin- tahan Kabupaten Tegal,  sehingga penurunan pendapatan dan pajak daerah terjadi pada masa itu.
Berdasarkan  fakta  dan  uraian  tersebut,  rendahnya  kemampuan  keuangan  daerah yang dilihat dari tingginya angka pendapatan transfer pada Kabupaten Tegal. Penurunan tingkat efektifitas Kabupaten Tegal dapat dilihat dari perbandingan realisasi PAD terha- dap target PAD, sehingga terjadi penurunan yang tercermin dari laporan realisasi angga- ran Kabupaten Tegal pada tahun 2018 dan 2019 dan tingginya angka belanja operasio- nal  dibandingkan belanja modal.  Dari kondisi tersebut, penelitian ini memberikan per- hatian  khusus  agar  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Tegal. Adanya ekspektasi pada angka realisasi PAD yang tidak sesuai dan sangat jauh dari tar- get PAD yang ditetapkan menjadi dasar pentingnya penelitian ini untuk melihat faktor- faktor di dalamnya.

## KAJIAN TEORITIS
Keuangan Publik ( Public Finance )
Keuangan  publik  merupakan  cabang  ekonomi  yang  mempelajari  kegiatan  pajak dan pengeluaran pemerintah (Samalam, Mangantar, & Saerang, 2018). Pertanyaan-per- tanyaan  penting  dalam  memahami  keuangan  publik  bukanlah  masalah  keuangan  saja. Meskipun terkait dengan aspek keuangan, tetapi masalah utamanya adalah sumber daya riil.  Keuangan publik  dapat  dipahami pula sebagai studi tentang intervensi  pemerintah dalam pengaturan pasar atau marketplace (Jaelani, 2015).

## Konsep Keuangan Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai dana atau keka- yaan  yang  dikelola  dengan  peraturan  setempat  (Rahayu,  Sarwono,  &  Sunarti,  2020). Keuangan daerah menjadi kewajiban dan hak dengan mendasarkan pada penilaian uang, serta sesuatu berdasarkan nilai uang maupun produk yang dapat dijadikan harta daerah sepanjang tidak dimiliki atau dikuasai oleh negara atau pun daerah lain dengan jabatan yang  tinggi  maupun  pihak-pihak  lainnya  sesuai  kebijakan  perundang-undangan  yang berlaku (Li, Wu, & Xiao, 2020).

## Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  kegiatan  yang  dicapai  oleh  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  kuantitas  dan kualitas  terukur  terkait  penggunaan  anggaran  daerah  menjadi  pengukuran  kinerja  ke- uangan  pemerintah  daerah  tersebut  (Pangkey,  Saerang,  &  Tulung,  2017).  Penggunaan dana  dalam  hal  ini  ditujukan  untuk  kebutuhan  masyarakat  setempat  dalam  batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang (Satria & Sari, 2018).

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  menjadi  organisasi  yang  menyelenggarakan  pembangunan hingga  pengabdian  kepada  masyarakat,  sehingga  pemerintah  daerah  tersebut  memiliki tanggung jawab keuangan atas dana yang dihimpunnya dalam penilaian kinerja keuang- an. Analisis keuangan  yang dapat  digunakan  untuk mengukur kinerja keuangan peme- rintah daerah adalah dengan melakukan analisis jumlah APBD pada pemerintah daerah tersebut  (Halim,  2016).  Beberapa  pihak  yang  berperan  penting  dalam  pengelolaan  ke- uangan pemerintah daerah adalah (Halim, 2015): (1) Pihak eksekutif yang memberikan dasar-dasar penyusunan APBD berikutnya; (2) Pemerintah Pusat/Provinsi yang membe- rikan bahan masukan untuk mendorong terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah; dan (3) Pemerintah Kota/Kabupaten dan para kreditur.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD)  menggambarkan  ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, sehingga semakin tinggi rasio kemandirian diarti- kan  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  eksternal  (terutama pemerintah  pusat  dan  provinsi)  semakin  rendah  atau  sebaliknya  (Amin,  2015).  Rasio kemandirian  keuangan  daerah  menggambarkan  derajat  mampu  tidaknya  suatu  daerah melakukan  pembiyaan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  daerah  tersebut,  seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat  dibiayai  dari  sumber  pendapataan  daerah  tersebut.  Rasio  ini  dapat  dihitung  dari jumlah  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  dari  sumber lain  (misalnya  penerimaan  transfer),  yaitu  bagi  hasil  pajak,  bagi  hasil  SDA  (sumber daya alam), pendapatan bukan pajak, dan pinjaman. Rasio kemandirian juga menggam- barkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retri- busi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Smith & Desilasari, 2015).
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menggambarkan  derajat  mampu  tidaknya suatu daerah melakukan pembiyaan kegiatan yang berhubungan dengan daerah tersebut, seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari sumber pendapataan daerah tersebut (Christia & Ispriyarso, 2019). RKKD dapat dihitung dari jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan  daerah  dari  sumber  lain  (misalnya  penerimaan  transfer),  yaitu  bagi  hasil pajak,  bagi  hasil  SDA  (sumber  daya  alam),  pendapatan  bukan  pajak,  dan  pinjaman (Smith & Desilasari, 2015).

## Rasio Efektivitas PAD
Angka  efektivitas  PAD  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam pencapaian PAD yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target PAD yang dili- hat dari potensi riil daerah. Ketika rasio efektivitas semakin tinggi, maka kinerja peme- rintah daerah tersebut semakin baik (Miharja, Handajani, & Furkan, 2020).

## Rasio Keserasian
Rasio  keserasian  menunjukkan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  menguta- makan  peruntukan  dananya  secara  optimal  dalam  mengelola  pembiayaan  operasional dan pembelanjaan modal. Jika persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi semakin  tinggi,  maka  persentase  belanja  modal  yang  digunakan  untuk  menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Hakim, 2020).

## Rasio Pertumbuhan
Pertumbuhan  adalah  suatu  keadaan  yang  mengalami  kondisi  membaik  atau  ber- kembang  yang  berguna  untuk  mengetahui  apakah  pemerintah  daerah  mengalami  per- tumbuhan positif atau negatif dalam pendapatan atau pengeluaran pada tahun anggaran yang  berjalan  (Rahayu et  al. ,  2020).  Laju  pertumbuhan  mengukur  sejauh  mana  peme- rintah daerah mampu bertahan dalam kondisi peningkatan yang dicapai dari satu perio- de ke periode selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan pada kom- ponen sumber pendapatan dan pengeluaran yang dapat digunakan untuk menilai poten- sinya (Putriani, 2016).

## Rasio Desentralisasi
Derajat desentralisai merupakan salah satu rasio  keuangan  yang dapat digunakan untuk  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  peme- rintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan  (Rahayu et al. ,  2020).  Rasio  ini  juga  menunjukkan  derajat  kontribusi  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah)  terhadap  total  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD,  ini  berarti bahwa  semakin  tinggi  pula  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  de- sentralisasi

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi merupakan cakupan secara umum pada  obyek penelitian yang memiliki jumlah dan gambaran  yang  telah ditentukan  dan  disimpulkan  (Sugiyono, 2018). Popu- lasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabu- paten  Tegal.  Menurut  Sugiyono  (2018),  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karak- teristik  populasi.  Sampel  memiliki  kemampuan  merepresentasikan  populasi.  Ukuran sampel  adalah  banyaknya  sampel  yang  harus  diambil  dari  suatu  populasi.  Dalam  pe- nelitian  ini,  teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah non-probability  sam- pling . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal periode tahun 2016-2019.

## Jenis Data
Penelitian ini menggunakan data angka laporan keuangan, sehingga penelitian ini menggunakan  pendekatan  diskriptif  kuantitatif  berdasarkan  perhitungan  formula  atau rumus rasio keuangan yang digunakan sesuai tujuan pada penelitian ini. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder (Noor, 2016).

## Pengukuran Rasio Keuangan
Pengukuran variabel adalah penetapan angka atau tabel untuk menentukan karak- teristik atau atribut obyek, atau untuk setiap jenis fenomena atau kejadian yang meng-
gunakan aturan tertentu  dengan menunjukkan jumlah dan/atau kualitas faktor  yang di- tinjau (Sugiyono, 2017:88). Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini ditunjuk- kan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengukuran Rasio Keuangan
Rasio Indikator Rumus Perhitungan dan Referensi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah • 0%-25%, tergolong rendah sekali dengan pola instruktif.
• 25%-50%, tergolong rendah dengan pola konsutatif.
• 50%-75%, tergolong sedang dengan pola partisipatif.
• 75%-100%, tergolong tinggi dengan pola delegatif.
Rumus:
x 100% Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Christia & Ispriyarso, 2019) Rasio Efektivitas • Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak efektif.
• Jika nilainya sama dengan 100% (x=100%) berarti efektivitas seimbang.
Rumus: x 100%
Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Smith & Desilasari, 2015) Rasio Pertumbuhan • Jika r bernilai negatif (-) maka dapat dikatakan pertumbuhan  mengalami penurunan.
• Jika r bernilai positif (+) maka dapat dikatakan bahwa dari pertumbuhan sebuah PAD meningkat dari tahun sebelumnya. Rumus: Keterangan: r = Rasio Pertumbuhan Pn= Pertumbuhan pada tahun ke-n Po= Pertumbuhan pada awal tahun (Smith & Desilasari, 2015) Rasio Keserasian • Jika Rasio Belanja Operasi lebih besar daripada rasio belanja modal maka, rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah rendah. • Jika Rasio Belanja Operasi lebih kecil daripada rasio belanja modal, maka rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah tinggi.
Rumus:
Keterangan: n=tahun (Smith & Desilasari, 2015)
Rasio Desentralisasi Fiskal • 0% - 10% : Sangat Rendah • 10.01%-20% : Rendah
• 20.01-30% : Sedang
• 30.01-40% : Cukup
• 40.01-50% : Tinggi • >50% Sangat Tinggi Rumus: (Christia & Ispriyarso, 2019)
Sumber: Referensi terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Diskripsi Obyek Penelitian
Kabupaten Tegal adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah
yang beribukota Slawi dan memiliki 18 wilayah kecamatan. Wilayah Kabupaten Tegal memiliki  letak  yang  sangat  strategis  yang  menghubungkan  wilayah  Semarang,  Tegal, dan Cirebon serta Semarang, Tegal, Purwokerto, dan Cilacap. Kabupaten Tegal memili- ki fasilitas pelabuhan. Kabupaten Tegal memiliki batas wilayah dengan Kota Tegal dan Laut Jawa di arah utara, Kabupaten Pemalang di arah timur, Kabupaten Brebes di arah barat, serta Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di arah selatan (BPS Kabupa- ten Tegal, 2021).
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Ang- garan  terhadap  APBD  Kabupaten  Tegal  Tahun  2016-2019.  Pendapatan  total  APBD tahun  2016  direncanakan  sebesar  Rp2.348.492.203.000.  Namun,  target  tersebut  tidak mencapai perolehan maksimal karena realisasinya sebesar Rp2.161.161.059.587,60 se- hingga  nilai  APBD  yang  dianggarkan  masih  lebih  besar  dibandingkan  angka  realisasi. Angka pendapatan total Kabupaten Tegal diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  Pendapatan  Transfer  yang  diperoleh  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi.  Angka PAD  Kabupaten  Tegal  tahun  2016  berada  pada  angka  Rp312.688.892.000  dan  angka realisasinya sebesar Rp316.051.189.733,60. Di sisi lain, angka pendapatan transfer Ka- bupaten Tegal tahun 2016 direncanakan Rp2.026.686.299.000 dan realisasinya sebesar Rp1.835.602.482.074.  Pada  tahun  2016,  data  belanja  daerah  pada  APBD  Kabupaten Tegal  mencapai  Rp2.373.791.649.000  yang  terdiri  atas  belanja  operasional  sebesar Rp1.709.314.905.000  dan  belanja  modal  sebesar  Rp656.617.581.000,  sedangkan  reali- sasi  belanja  daerah  sebesar  Rp2.070.201.492.705  yang  terdiri  atas  belanja  operasional sebesar Rp1.546.321.787.664 dan belanja modal sebesar Rp516.642.310.814. Dari gam- baran tahun 2016 tersebut, APBD Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa belanja daerah masih tidak berimbang, karena belanja operasional lebih mendominasi daripada belanja modal.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  tingkat  kemampuan  daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyara- kat.  Rangkuman perhitungan RKKD  Kabupaten  Tegal  untuk  periode tahun 2016-2019 ditunjukkan  pada  Tabel  2.  Hasil  perhitungan  RKKD  pada  Tabel  2  merupakan  perban- dingan antara realisasi PAD Kabupaten Tegal dan pendapatan transfer. Berdasarkan kri- teria indikator di Tabel 1, RKKD Pemerintah Kabupaten Tegal periode tahun anggaran 2016-2019  rata-rata  menunjukkan  angka  18,53%  yang  dapat  diartikan  bahwa  kondisi keuangannya bersifat instruktif.

## Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran Realisasi PAD Pendapatan  Transfer Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Keterangan 2016 316.051.189.733,60 1.825.602.482.074 17,21% Instruktif 2017 375.531.165.351,20 1.921.568.586.197 19,54% Instruktif 2018 371.345.954.410,62 2.008.586.726.208 18,48% Instruktif 2019 416.867.970.000,00 1.629.809.921.000 18,89% Instruktif Rata–Rata 18,53% Instruktif
Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

## Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas  PAD  Kabupaten  Tegal  menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah, khususnya dalam pencapaian PAD yang dikomparasikan dengan sasaran menu- rut  potensi  riil  pada  daerah  tersebut  (Pradita,  Hartono,  &  Mustoffa,  2019).  Semakin tinggi rasio efektivitas, maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan  semakin baik. Rekapitulasi  perhitungan  rasio  efektivitas  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  pada  periode tahun  2016-2019  disajikan  pada  Tabel  3.  Hasil  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  3  adalah keefektifan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal pada periode tahun 2016-2019 rata- rata  mencapai  97,158%.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  kemampuan  Pemerintah Kabupaten Tegal untuk merealisasikan PAD dari target mendapatkan hasil yang kurang memuaskan.  Selama  masa  empat  tahun  tersebut,  angka  efektivitas  97,158%  masih berada  di  bawah  100%.  Mengacu  pada  indikator  di  Tabel  1,  apabila  rata-rata  tingkat efektivitas  kurang  dari  100%,  maka  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dikatakan tidak efektif.

## Tabel 3. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran Realisasi PAD (Rp) Target Penerimaan PAD (Rp) Rasio Efektivitas Keterangan 2016 316.051.189.733,60 312.688.892.000 101,075% Efektif 2017 375.531.165.351,20 370.089.012.000 101,470% Efektif 2018 371.345.954.410,62 418.830.489.000 88,886% Tidak Efektif 2019 416.867.970.000,00 428.867.970.000 97,201% Tidak Efektif Rata – Rata 97,158% Tidak Efektif
Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan adalah metrik untuk mengukur sejauh mana pemerintah dae- rah mampu bertahan dan meningkatkan pertumbuhan PAD dari periode ke periode beri- kutnya  (Rahayu et  al. ,  2020).  Rekapitulasi  rasio  pertumbuhan  PAD  pada  belanja  ope- rasional dan belanja modal di Kabupaten Tegal pada tahun Anggaran 2016-2019 ditun- jukkan pada Tabel 6. Perhitungan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa selama periode ta- hun anggaran 2016-2019, semua rasio mengalami fluktuasi. Rasio pertumbuhan menilai peningkatan  kualitas  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dilihat  dari  rasio  perhitungan PAD,  belanja  operasional,  dan  belanja  modal,  sehingga  indikator  tersebut  menjadi  ba- han evaluasi  bagi  pemerintah daerah dalam  pengelolaan keuangan daerah  dan menjadi stimulus agar peningkatan kinerja dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.
Rasio  pertumbuhan  PAD  tahun  2018  mengalami  pertumbuhan  negatif.  Hal  itu menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Tegal  kurang  mengelola  sumber-sumber  penerimaaan PAD secara optimal. Hal tersebut didukung dengan teori Public Finance yang menyata- kan bahwa pemerintah perlu melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan dis- tribusi pendapatan dengan baik. Kemampuan suatu daerah dalam memperoleh sumber- sumber penerimaan PAD secara optimal dapat membentuk suatu daerah menjadi man- diri,  sehingga  daerah  tersebut  tidak  selalu  bergantung  pada  pendapatan  transfer  yang diberikan oleh pusat.

## Tabel 6. Rekapitulasi Rasio Pertumbuhan pada PAD, Belanja Operasional, dan Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016-2019
Keterangan Tahun 2016 2017 2018 2019 PAD 316.051.189.733,60  375.531.165.351,20 371.345.954.410,62  416.867.970.000,00 Pertumbuhan PAD 3,96% 18,81% -1.11% 12,25% Belanja Operasional 1.546.321.787.664 1.611.513.759.083 1.704.320.211.333 1.637.467.847.000 Pertumbuhan Belanja Operasional 5,04% 4,21% 5,75% -3,99% Belanja Modal 516.642.310.814 437.758.902.809 417.983.021.935 481.781.153.000 Pertumbuhan Modal 102,44% -15,26% -4,517% 15,26%
Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

## Rasio Keserasian
Rasio keserasian bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah secara optimal dalam mengalokasikan  dana  untuk  pembiayaan  operasional  dan  investasi  (Budiono,  2020; Aditya  &  Azmansyah,  2021).  Rasio  ini  bermakna  ketika  nilai  porsi  dana  cukup  tinggi untuk  pengeluaran  bisnis,  hal  itu  berarti  porsi  dana  untuk  sarana  dan  prasarana  bagi perekonomian  melalui  belanja  modal  cenderung  rendah.  Ringkasan  rasio  keserasian belanja  operasional  dan  belanja  modal  pada  keuangan  daerah  Kabupaten  Tegal  untuk periode tahun 2016-2019 ditunjukkan pada Tabel 4 dan Tabel 5. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan  pada  kedua  tabel  tersebut,  perhitungan  rasio  keserasian  yang  terdiri  atas rasio belanja modal dan rasio belanja investasi menunjukkan sejumlah dana Pemerintah Tegal  dialokasikan  untuk  pengeluaran  usaha  atau  investasi,  sehingga  rasio  keserasian pada total belanja daerah masih dikategorikan rendah untuk periode tahun 2016–2019.

## Tabel 4. Rasio Keserasian Belanja Operasional Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016-2019
Tahun Anggaran Belanja Operasional (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Operasional 2016 1.546.321.787.664 2.070.201.492.705 74,69% 2017 1.611.513.759.083 2.056.964.445.808 78,34% 2018 1.704.320.211.333 2.126.439.309.268 80% 2019 1.637.467.847.000 2.866.763.483.000 57,1% Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

## Tabel 5. Rasio Keserasian pada Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016-2019
Tahun Anggaran Total Belanja Modal (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Modal 2016 516.642.310.814 2.070.201.492.705 24,95% 2017 437.758.902.809 2.056.964.445.808 21,28% 2018 417.983.021.935 2.126.439.309.268 19,63% 2019 434.393.482.658 2.866.763.483.000 16,80%
Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

## Rasio Desentralisasi Fiskal
Rekapitulasi  rasio  desentralisasi  fiskal  Kabupaten  Tegal  periode  tahun  anggaran 2016-2019  ditampilkan pada  Tabel  7.  Derajat  desentralisasi  fiskal  dapat  menggambar- kan  kemampuan  kepala  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  khususnya  pada aspek keuangan daerah. Semakin tinggi angka realisasi PAD dibandingkan dengan total APBD,  maka  daerah  tersebut  dikategorikan  sebagai  daerah  mandiri.  Daerah  mandiri mampu  mengelola  sumber-sumber  PADnya.  Angka  total  APBD  merupakan  seluruh pendapatan  daerah  yang  diperoleh  secara  sah.  Data  keuangan  Kabupaten  Tegal  pada periode  tahun  2016-2019  menunjukkan  bahwa  derajat  desentralisasi  fiskal  Pemerintah Kabupaten Tegal berada pada posisi yang rendah.

## Tabel 7. Rekapitulasi Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016-2019
Keterangan Realisasi PAD APBD Rasio Desentralisasi Fiskal Keterangan 2016 316.051.189.733,60 2.161.161.059.587,60 14.62% Rendah 2017 375.531.165.351,20 2.450.766.552.130,20 15,32% Rendah 2018 371.345.954.410,62 2.524.365.919.814,62 14,71% Rendah 2019 416.867.970.000,00 2.755.677.484.152,29 15,12% Rendah Rata–Rata 14,95% Rendah Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.
Fluktuasi pada APBD dan realisasi PAD dan semakin baiknya derajat desentrali- sasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal ternyata tidak serta merta membuat Pemerintah Kabupaten  Tegal  memiliki  kemampuan  untuk  menyelenggarakan  desentralisasi  fiskal. Hal  ini  dibuktikan  dengan  rata-rata  derajat  desentralisasi  fiskal  Pemerintah  Kabupaten Tegal  masih  berada  dalam  kategori  rendah.  Artinya,  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  be- lum  mampu  menyelenggarakan  desentralisasi  fiskal  dengan  mengoptimalkan  potensi PAD dan pelayanan umum dengan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan mampu  memaksimalkan  PAD  yang  bersumber  dari  pajak,  retribusi,  dan  pendapatan lain-lain melalui pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan. Peme- rintah  Kabupaten  Tegal  sebaiknya  mampu  mengurangi  alokasi  belanjanya  secara  pro- porsional, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal. Pada perhitungan  rasio  pertumbuhan  yang  masih  menunjukkan  indikasi  kurang  baik,  Peme- rintah  Kabupaten  Tegal  dapat  lebih  memperhatikan  setiap  aspeknya,  terutama  pada aspek pertumbuhan belanja modal yang masih sangat rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kemandirian  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat relatif masih rendah. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Tegal me- miliki  pola  instruktif,  yaitu  peran  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada  tingkat kemandirian  pemerintah  daerah.  Efektivitas  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dalam  me- ngelola  PAD  diindikasikan  belum  baik  dan  dikategorikan  tidak  efektif.  Pemerintah Kabupaten Tegal memfungsikan dana secara tidak seimbang, karena mayoritas APBD
digunakan dalam pembelanjaan operasional, sedangkan rasio pembelanjaan modal ma- sih rendah.
Pertumbuhan Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi yang terlihat dari hasil per- hitungan  rasio  pertumbuhan  PAD.  Kondisi  tersebut  disebabkan  kurang  maksimalnya jumlah pendapatan  yang diterima oleh Kabupaten Tegal setiap tahunnya. Di sisi lain, belanja  operasional  daerah  mengalami  kenaikan  dibandingkan  dengan  pertumbuhan belanja  modal.  Rasio  desentralisasi  fiskal  Pemerintah  Kabupaten  Tegal  berfluktuasi dan berada pada kategori rendah yang diartikan bahwa pemerintah daerah belum mam- pu  melaksanakan  desentralisasi  fiskal  dengan  mengoptimalkan  potensi  PAD  untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih rinci dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, jangka waktu penelitian dapat lebih diperpanjang.

## DAFTAR REFERENSI
Aditya, D., & Azmansyah, A. (2021). Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude, dan Income terhadap Financial Behavior pada Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Kiat , 32 (2), 116–138.
Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. Jurnal Iqtishaduna , 4 (1), 80–91.
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64.
Anggraini, R. D. (2015). Analisis Kemampuan Daerah, Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 4 (1), 1–17.
BPS Kabupaten Tegal (2021). Data Sensus Kabupaten Tegal. Tegal: Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 01 Desember 2021 di https://tegalkab.bps.go.id/subject/13/keuangan.html.
Budiono, E. (2020). Analisis Financial Knowledge, Financial Attitude, Income, Locus of Control, Financial Management Behavior Masyarakat Kota Kediri. Jurnal Ilmu Manajemen , 8 (1), 284–295.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform , 15 (1), 149–163.
Hakim, L. (2020). Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara oleh DPC Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Maros. Tesis . Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
Halim, A. (2015). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2016). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah , 2 (1), 1–33.
Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. Indonesian Treasury Review: Jurnal
Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 3 (2), 69–90.
https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v3i2.66.
Jaelani, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam. Proceeding of International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES) , 1 (5), 1 – 26. Malang: Maulana Malik Ibrahim State Islamic University .
Li, J., Wu, Y., & Xiao, J. J. (2020). The Impact of Digital Finance on Household Consumption: Evidence from China . Economic Modelling, 86 , 317–326.
Miharja, E. S., Handajani, L., & Furkan, L. M. (2020). Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada
Organisasi Perangkat Daerah Sumbawa Barat. Indonesia Accounting Journal ,
2 (2), 148–161. https://doi.org/10.32400/iaj.28818. Noor, J. (2016). Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen . Jakarta: PT Grasindo.
Pangkey, A. H. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 5 (2), 2848–2858. https://doi.org/10.35794/emba.5.3.2017.17177.
Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi , 3 (2), 87–100. http://dx.doi.org/10.24269/iso.v3i2.291.g272.
Putriani, D. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah di Kota Palu. e- Jurnal Katalogis , 1 (2), 59–66.
Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014-2018. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 15 (Khusus), 443–450.
Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Jurnal Ilmiah Eka Cida , 1 (1), 40–54.
Samalam, F. N. A., Mangantar, M., & Saerang, I. S. (2018). Pengaruh Return on Asset, Return on Equity dan Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham pada Perusahaan Asuransi di BEI Periode 2012-2016. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 6 (4), 3863–3872. https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.21912.
Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah , 10 (1), 9–21.
Setianingrum, R. D., & Haryanto, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Diponegoro Journal of Accounting , 9 (2), 1–15.
Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: Alfabeta.