## AKSES  PENDIDIKAN DASAR:

## Kajian  dari Segi Transisi  SD  ke  SMP
Djoko Hartono·

## Abstract
In Indonesia,  despite the high rate of primary school enrolment that close to achieving the  Universal  Primary Education  benchmarked at  100% in  2015,  the enrolment at lower secondary education remains low.  This  is particularly the c E. mail: ase for the poor.  Efforts to increase the transition from primary to junior secondary schooling is therefore important in order to increase the relatively low enrolment at basic education.  Access to basic education service, primarily to school infrastructure is the main prerequisite in order to enable parents sending their kids  to  school.  However,  the  availability of school building perse does  not always guarantee parents will enrol their children to school. Findings from literature reviews suggest that apart from school building,  there are other factors  that predispose parents to take  a  decision  whether  or not to  invest  their  household resources  to  education.  These factors  include direct and indirect costs of schooling,  cultural and geographic distance to school,  perceived benefits  to  schooling,  et  cetera.  This  paper  will  examines  some major factors that relate to the decision making to enroll children to school through a descriptive analysis based on secondary data originated from BPS and Ministry of National Education, and blended with literature reviews. It is hoped that results of the analysis will be a valuable input  in  efforts  to  enhance  the  achievement  of Nine  Year  Compulsory Basic  Education Program that will come to an end in the 2008/09 school year.
Keywords: Basic education,  access to schooling,  transition rate,  compulsory education.
Di Indonesia, angka partisipasi sekolah untuk tingkat SO sudah tinggi dan bahkan angka partisipasi murni sudah mendekati Universal Primary Education yang dipatok pada angka 1 00% pada tahun 2015.  Meskipun demikian untuk tingkat SMP,  angka partisipasi  sekolah masih  relatif rendah  terutama  terjadi  pada  kelompok  masyarakat  miskin.  Upaya  untuk meningkatkan transisi dari SO ke SMP merupakan salah satu hal pokok yang perlu dilakukan untuk  meningkatkan  angka partisipasi  pendidikan  dasar yang  masih  relatif rendah.  Akses terhadap layanan pendidikan dasar, dalam hal ini ketersediaan infrastruktur sekolah merupakan faktor utama agar orang tua bisa menyekolahkan anaknya Namun demikian ketersedian sarana dan prasarana sekolah tidak secara otomatis menjamin bahwa orang tua akan menyekolahkan anaknya. Oari kajian kepustakaan ditemukan bahwa, selain ketersediaan bangunan sekolah, masih ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan orang tua mengambil keputusan untuk
• Konsultan Pendidikan. E-mail: d_hartono@cbn.net.id
menyekolahkan anaknya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah biaya langsung dan tidak langsung untuk bersekolah, faktor budaya, jarak geografis ke sekolah, dan persepsi tentang manfaat bersekolah. Makalah ini membahas beberapa faktor-faktor terse but dengan melakukan anal isis deskriptifberdasarkan data sekunder yang berasal dari BPS dan Departemen Pendidikan Nasional, yang kemudian diramu dengan kajian kepustakaan.  Diharapkan basil  kajian dan rekomendasi dari makalah ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang berakhir pada tahun ajaran 2008/2009.
Kata kunci: Pendidikan dasar, akses, angka melanjutkan sekolah, kapasitas layanan pndidikan.

## I. PENDAHULUAN
Akses  terhadap  pendidikan  termasuk  pendidikan  dasar merupakan  hak.  dasar bagi  setiap  orang;  dengan  pendidikan  memungkinkan  seseorang  untuk mengak.tualisasikan hak.-hak. dasar lainnya. Pendidikan dasar memberikan landasan pemahaman  terhadap  kemampuan  dasar  berhitung  dan  menulis  serta memberikan pijak.an kemampuan berpikir secara inovatif dan produktif. Oleh karena itu pendidikan dasar  merupakan  sarana  untuk  mengangkat  martabat  dan  harkat  seseorang  dan masyarakat  secara  sosial  dan  ekonomi,  dan  akan  memberikan  kontribusi  pada peningkatan produk:tivitas nasional.
Pada pertemuan World Education Forum yang diadakan di Dakar, April 2000, dinyatak.an  bahwa  akses  pendidikan  dasar  bagi  semua  orang  merupakan  bagian fundamental dari hak. asasi manusia (HAM) dan karenanya semua pemerintah perlu menjamin hak warganya untuk dapat menikmati pendidikan dasar secara gratis. Dengan kata lain kemiskinan bukan merupakan penghalang untuk mendapatkan pendidikan dasar; di samping pendidikan itu sendiri ak.an membantu mengentaskan kemiskinan.
Pentingnya  pendidikan  dasar  sebagai  bagian  fundamental  HAM,  dinyatakan kembali  dalam  Deklarasi  Jakarta (Jakarta  Declaration  - 2005)  pada  seminar internasional tentang pendidikan dasar sebagai hak dasar manusia dan kerangka hukum untuk pembiayaannya, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-4 Desember 2005.  Salah  satu  deklarasinya  adalah  meminta  pemerintah  semua  negara  untuk menjamin hak warganya mendapatkan pendidikan dasar yang dituangkan dalam undang- undang atau konstitusi, dengan fokus pada pendidikan untuk semua; dan mengambil tindakan nyata untuk implementasi secara efektif dengan mempertimbangkan kondisi setempat.
Di Indonesia, akses terhadap pendidikan dasar dijamin dalam undang-undang. Pada pasal  31  UUD  1945,  ayat (I) dan  (2)  dinyatakan  bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan  setiap warga negara wajib  mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  34  dinyatakan: "Pemerintah  dan  pemerintah daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  be/ajar  minimal pada jenjang pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya."
Jurna/  Kependudukan  Indonesia
Menurut UU No. 20/2003, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.  Pendidikan dasar berbentuk:  ( 1)  Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah lbtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta (2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs),  atau bentuk lain yang sederajat.
Bagaimana halnya dengan pencapaian akses terhadap pendidikan dasar?
Program peningkatan akses terhadap pendidikan SD yang telah dimulai secara besar-besaran pada tahun  1970 telah berhasil menutup jurang perbedaan partisipasi pendidikan tingkat SD antara laki-laki dan perempuan dan antara wilayah perdesaan dan perkotaan (lihat Tabel  1 ).
Di  Indonesia,  angka partisipasi murni  SD meningkat cukup tajam  dari  62.0% tahun  1973  menjadi  92.7%  di  tahun  2002 1 • Angka  ini  mendekati  batas  am bang (benchmark)  Universal  Primary  Education (UPE)  yang  ditetapkan  pada  level 95.0%. 2
Tabell. Angka Partisipasi Mumi Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2006
Wilayah/Jenls kelamin Tlngkat Pendidlkan so SMP SMA Perkotaan: Laki-laki 93,36 73,62 57,95 Perempuan 92,76 73,50 56,39 Laki dan  Perempuan 93,07 73,56 57,17 Perdesaan: Laki-laki 94,10 61,86 33,50 Perempuan 93,60 61,65 33,42 Laki dan  Perempuan 93,86 61,76 33,47 Kota + Desa: Laki-laki 93,80 66,53 43,77 Perempuan 93,26 66,51 43,78 Laki dan  Perempuan 93,54 66,52 43,77
Sumber. BPS (2007). Statistik Pendidikan 2006. Hal.ll6-124.
Dari  Tabel  1 bisa kita  lihat  bahwa  pada tingkatan  SD,  tidak ada  perbedaan partisipasi pendidikan antar wilayah dan antar jenis kelamin. Tetapi semakin tinggi jenjang pendidikan terlihat adanya perbedaan partisipasi sekolah yang cukup mencolok. Perbedaan partisipasi pendidikan ini temyata tidak hanya terlihat pada daerah perdesaan dan perkotaan, tetapi juga menurut tingkat ekonomi keluarga (Tabel 2).
1 Data Susenas 2007 - APM SO telah mencapai 93.8% pada tahun 2007.
2 APM  SO  merupakan  persentase  dari jumlah  total  siswa  SO  usia  7-12  tahun  dibagi  dengan  total penduduk usia 7-12 tahun. APM SMP adalah persentase dari jumlah total siswa SMP usia 13-1 5 tahun dibagi dengan total penduduk usia 13-15 tahun.
Tabel2.  Angka Partisipasi Mumi (APM) Menurut Kuintil Pendapatan Rumah Tangga (Income
Quintile), Tahun 1997-2006 Income SD SMP SMA quinti/e 1997 2002 2006 1997 2002 2006 1997 2002 2006 Kelompok 90.3 91.4 93.2 37.7 45.5 55.1 12.4 17.8 25.0 termiskin 2 93.0 93.6 94.4 52.2 57.9 64.4 24.4 28.0 33.7 3 93.4 93.8 93.9 60.0 65.1 69.5 34.2 37.9 44.4 4 93.5 93.2 93.3 69.2 72.0 73.3 47.8 49.8 55.0 Kelompok 92.4 91.4 92.6 75.1 76.9 75.4 60.9 62.0 64.1 terkaya Q5/Q1 1.02 1.00 0.99 1.99 1.69 1.37 4.91 3.48 2.56
Sumber Data: Kalkulasi berdasar atas data SUSENAS, berbagai tahun.
Dari Tabel  2 dapat dilihat bahwa pada tingkatan SD tidak ada perbedaan APM yang mencolok antar kelompok kaya dan miskin, namun demikian perbedaan terse but menjadi signifikan mulai dari tingkatan SMP dan SMA. Misalnya, pada tahun 2002, APM kelompok kaya (5th quintile) 69% lebih tinggi daripada kuintile termiskin, dan perbedaan APM  ini  semakin nyata pada tingkatan SMA.  Temuan  ini menunjukkan bahwa kelompok miskin  di  daerah  perdesaan  kurang  beruntung  dalam  mengakses pendidikan dasar. Pada sisi lain, rendahnya akses pada layanan pendidikan SMP dan SMA akan  menurunkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.
Dari  diskusi  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  akses  masyarakat  untuk mendapatkan layanan sekolah dasar (SD) telah mencapai level yang patut dibanggakan. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa pada tahun 2006, sekitar 1.46 juta anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) masih tidak terlayanilbelum sekolah di  SD atau MI. Angka ini membesar menjadi 4.4 juta anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang bel urn terlayani di bangku SMP atau MTs. 3 Sementara itu, menurut data BPS, pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,24 tahun. Informasi pada Tabel2 dan 3 membawa implikasi bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi  pendidikan  dasar khususnya  di  tingkat  SMP  perlu mempertimbangkan kelompok marginal di daerah perdesaan yang miskin.
Mengenai rendahnya partisipasi sekolah khususnya di tingkat SMP, sebuah studi yang dilakukan oleh SMERU mendapatkan basil bahwa selain putus sekolah, transisi dari SD ke SMP merupakan faktor penting mengapa partisipasi sekolah pada tingkatan SMP masih rendah. Selanjutnya dari basil studi diketahui bahwa variabel tingkat ekonomi keluarga, nilai ujian akhir sekolah, gender, kesempatan bekerja untuk anak-anak, serta ketersediaan  fasilitas  sekolah  SMP merupakan  variabel  penting yang  menjelaskan probabilitas anak melanjutkan sekolah dari SD ke SMP. 4
3 Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas 2007
4 Daniel Suryadarma et al. (2006). Causes of Low Secondary School Enrollment in Indonesia
Jurna/  Kependudukan  Indonesia
Ada tiga indikator utama terkait dengan akses pendidikan, yaitu: rasio siswa baru terhadap penduduk usia tertentu (intake rate), tingkat partisipasi sekolah (enrolment rate), dan  angka transisi sekolah (transition  rate). Makalah  ini akan memfokuskan pembahasan pada aspek transisi sekolah tingkatan SD ke SMP dengan menampilkan data  terkait transisi  SD  ke  SMP  dan  faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  transisi sekolah,  serta upaya yang kiranya diperlukan untuk meningkatkan transisi  sekolah tersebut. Diharapkan bahwa bahasan dalam makalah ini dapat berkontribusi bagi upaya mendukung program perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang diperlukan guna meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan berguna bagi pembangunan yang berkelanjutan.

## 2. ANGKA TRANSISI (TRANSITION RATE) DARI SEKOLAH DASAR KE SEKOLAH

## MENENGAH PERTAMA
Menurut UNESCO, angka transisi SD ke SMP didefinisikan sebagai persentase dari jumlah siswa baru kelas  1 SMP  terhadap jumlah siswa kelas 6 SD pada tahun sebelumnya. Dilihat dari sudut pandang siklus sekolah yang lebih rendah (SD), angka transisi ini diartikan sebagai indikator luaran (output indicator), sedangkan dari siklus tingkat pendidikan yang lebih tinggi (SMP) merupakan indikator akses. s Dalam makalah ini  data utama tentang angka transisi  diambil  dari  Depdiknas yang berasal dari Sistem Pendataan Sekolah yang dilakukan rutin tahunan pada setiap awal tahun ajaran baru. Ada sedikit perbedaan dalam cara menghitung angka transisi sekolah  antara  Depdiknas dan UNESCO.  Dalam  hal  ini  UNESCO  menggunakan jumlah siswa  SO  kelas  6  (tahun  lalu)  sebagai  denominator,  sedangkan  Depdiknas menggunakanjumlah lulusan SO tahun lalu sebagai denominator.
Contoh perhitungan transisi sekolah menurut definisi Oepdiknas:
Lulusan SO tahun 2005/06 = 3,700,872 Siswa Baru kelas 1 SMP 2006/07
=
3,035,713
Angka Melanjutkan ke SMP2006/07
= 82.03%
Berdasar data  dari  Depdiknas,  angka  transisi  SD  ke  SMP  secara  nasional bertluktuasi, dan perkembangannya cukup tajam antara tahun 2004 hingga 2006 (lihat Gambar 1).
s UNESCO Institute for Statistics. Education Indicators, Technical Guidelines.
84 82 80 78 c 76 - Q) 74 VI ... 72 Cll ll. 70 68 66 - 64 62
Perkembangan Angka Tr ansisi SD ke  SMP
Tahun 2000 s/d 2006
2000  2001 2002  2003 2004 2005  2006
( ~Angka Transi s i l
Sumber: diolah dari data rutin Sistem Pendataan Sekola h- Depdik.nas
Gam bar 1. Perkembangan angka tran s i s i SD ke S MP tahun 2000-2006
Bel urn ada penje l asan pasti tentan g fenomena lonj aka n angka transisi ini apak ah memang terjadi demikian ataukah  karena adanya kesalahan data. Nampaknya perlu dilakukan cross-check dengan data  dari sumbe r  lain se l ain data rutin  administra si yang dikelola Depdiknas . A n gka tran s i s i seko lah ternyata  bervaria s i  antarprovinsi.  Seperti t ertera pad a Tabel 3 (lampiran) , pada tahun 2006, ma s ih ada 13 provinsi yang angka transi s i SD ke SMP nya masih di bawah angka rata-rata nasional (82.03%). Bahkan provinsi Lampun g , Banten, dan J awa Barat merupak an tiga  provinsi yang  angka transisinya ma s ih di bawah 70%.
Bilamana tar get n as ion a l pencap aia n angka tran s i s i SD ke SMP pada akhir ta hu n program Wajar Dikda s Sembilan Tahun (pada akhir tahun 2008) a dalah 97%, d e ng an melihat kondisi tahun 2006 pada angka transisi 82 .0 3% maka dapat dipastikan bahw a target nasional  ter seb ut sulit untuk dicapai.  Oleh karena  itu p e rlu l angkah-lan g kah st r ateg i s agar target tersebut dapat tercapai atau paling tidak  ke se njangan  terhad ap target akhir program Wajar Dikdas dapat diperkecil.
Pemerintah  t e l ah meny ada ri bahwa  ketersediaan  fasi li tas seko l ah  terma s u k ban g un a n dan sumber daya pro ses p e mb e l aja ran pentin g untu k menjamin bahwa a n ak yang belum terla ya ni o l e h fasil it a s pendidikan dapat ber se kolah , dan bagi yang telah lulu s SD  dapat melanjutkan  pendidikannya  ke jenjan g yang J eb ih  tin ggi. Pro g ram perluasan pembangunan d an rehabilit asi SMP telah dilakukan secara melua s sehingga ha s ilnya dapat dilihat antara l ain  mulai  tahun  ajaran 2003/2004 jumlah SMP ya n g terbangun me l onjak drastis hampir 3 kali lip at daripada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi peningkatan ketersediaan bangunan se kolah ternyata tidak seja lan dengan la ju
50 Jurnal Kepend uduk an ind onesia
pertumbuhan angka parti s ipa si sekolah. Selain itu ma s ih cukup ban yak anak u s i a SMP yang ma s ih belum terlayani oleh fa s ilit as pendidik a n ya n g ter se dia.
Argka Partisipasi Mumi  SMP Tahun 2000 s/d 2007
68 ~ ~-- ------~----------------~~~
67 ~~~_.~--~------ 00 ~~~ ~-- -------- ---- ---- ----· 7 ---~ ffi ~~~ ~---- -- --~ ~ --- 64 -{-......,........-'-------- + --·- 63 ~~....,.._;. -- ~ "---- ...=....:----/ '------1 1 -+-APM SMP I ~ +-~~ --~-- ~ ------------- ~ -- 61 +-~~~ =-~~-- -------------- 00 -- ~ ~~~~._ -- ---------------------1
59 ~ ~ ~ ~ ~ -- ~-- ------- ~ ~~~~ ~ -----r---- -- ~---- ~-- --~ ~ 2000 2002 2004 2005 2007
Sumber: diolah dari d ata Su s enas - BPS
Gambar2.Angka p a rtisipasi mum i S MPt a hun 2000 - 2007
Dalam h al ini akan muncul pert a n yaa n : m engapa upaya p e ningkatan ketersediaan ban g unan s ekolah serta fa s ilitas pendukungn ya tidak se cara s ignifikan menin gka tkan propor s i p ese rta didik di tingkat SMP ? Akankah program perlua sa n akses pendidikan dasar te rutama tin gkatan SMP kemudian m e nj a di kurang efe kt if? Kita t e ntun ya tidak mengin g inkan bah wa inve sta si pendidik an secara be s ar-be s aran ya ng telah dilakukan menjadi tidak efektif dalam mendon gkrak r e ndahn ya partisipasi pendidikan di tin gka t SMP . Pemahaman yang b e nar meng e nai faktor-faktor terkait  d e ngan  tran s formasi poten s i akses pendidikan (ke ter se di aa n infrastruktur sek olah) m en jadi akses n yata ( anak b e r se kolah ) p e nting dalam upaya h o li s t ik untuk menin gkatkan partisipa s i sekola h khususnya  dalam  rangka percepatan  pencapaian  tujuan pro g ram Wajib  Belaj a r Pendidikan Da sa r 9 T a hun y ang tel a h dicanan g kan pemerintah sejak tahun 2004 d a n b e rakhir tahun 200 8 ya n g l a lu.
Selanjutnya , mak ala h ini akan m e mb a h as seca ra de s kriptiffaktor-faktor p e nting y an g berperan dalam tran s forma s i pote n s i ak ses p e ndidikan  (ter s edianya bangunan seko l ah dan  fasilitas  proses  pemb e l a j a r a n)  men jadi  a k ses n y ata  terhadap  l ayanan p e ndidikan (anak ber seko l a h) .
Vol.  III , No. 2 , 2008 5 1

## 3. BEBERAPA F AKTOR PENTING YANG BERPOTENSI MENENTUKAN TRANSISI DARI

## SDKESMP
Seorang anak yang mulai masuk pendidikan sekolah dasar tidak secara otomatis menjamin bahwa anak tersebut akan menyelesaikan siklus pendidikannya hingga tamat SD.  Kejadian  putus  sekolah  merupakan  faktor  yang  menyebabkan  seorang  anak yang telah masuk SD tidak menyelesaikan sekolahnya. Demikian pula seorang anak yang telah lulus SD tidak secara otomatis akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi, budaya dan geografis berpotensi menyebabkan anak lulus SD tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP.
Angka transisi SD ke SMP menunjukkan persentase dari anak-anak yang telah meninggalkan kelas terakhir SD  pada tahun  ajaran tertentu kemudian melanjutkan pendidikannnya ke jenjang SMP pada tahun berikutnya. Angka transisi kurang dari 100% mengindikasikan bahwa sebagian siswa yang telah lulus SD tidak melanjutkan pendidikannya ke SMP. Hal ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan transisi dari SD ke SMP diperlukan upaya yang simultan untuk menurunkan kejadian putus sekolah  di  SD  serta  menurunkan  proporsi  lulusan  SD  yang  tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP.
Sebagaimana yang telah  dibahas  sebelumnya,  transisi  dari  SD  ke  SMP  dapat dijadikan  indikator  akses  terhadap  layanan  sekolah  menengah  pertama.  Dengan demikian kurangnya akses terhadap layanan pendidikan di tingkat SMP merupakan faktor penting yang menjelaskan rendahnya kemajuan pencapaian angka partisipasi sekolah  di  tingkat  SMP.  Gambar  3  berikut  menjelaskan  kerangka  konseptual transformasi  dari  potensi  akses  pendidikan menjadi  akses  nyata terhadap  layanan pendidikan dan sumber daya yang tersedia di sekolah.

## Ketersediaan bangunan
sekolah Kebutuhan pendidikan Falctor pendukuna: •  Kemampuan finansial
•  Opporlunity costs
•  Jarak ke sekolah
•  Kualitas sekolah
•  Aspek budaya
Gambar 3. Kerangka Konseptual  Transformasi Potensi Akses Pendidikan Menjadi Akses Nyata (bersekolah)
Dari  gambar  tersebut  secara  sepintas  dapat  kita  analisis  bahwa  ketersediaan bangunan sekolah saja tidak menjamin bahwa fasilitas tersebut akan dimanfaatkan. Ada beberapa faktor penting yang ikut menentukan apakah anak usia sekolah akan
52
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
memanfaatkan  fasilitas  sekolah  tersebut (bersekolah). Dalam konteks  transisi  dari SO  ke  SMP  diperlukan  adanya  rasa k e butuhan  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke jenjang  SMP  serta  adanya faktor  pendukung yang  kondusif bagi  orang  tua  untuk menyekolahkan anak.nya ke jenjang yang lebih tinggi . Penyediaan bangunan s ekolah serta fasilitas  pendukungnya hanya merupakan s alah satu faktor dalam menentukan p e rcepatan peningkatan angka transisi  SO ke SMP.
Subbab b er ikut akan membaha s sem ua faktor terkait dengan transformasi potensi akses terhadap layanan pendidikan m e njadi akses nyata (bersekolah). Tekanan akan diberikan pada seko lah  tingkatan SMP karena persoalan  penuntasan Wajib  Belajar Pendidikan Oasar 9 tahun terletak pada sekolah tingkatan ini.

## 3.1  Ketersediaan  Bangunan  Sekolah
Ketersediaan seko lah beserta sa rana penunjangnya secara teoritis m enyed iak a n akses  terhadap  kegiatan  belajar  di seko l ah  atau kesempatan  untuk  melanjutkan pendidikan.  Pemerintah  beserta  pihak swasta sejak beberapa tahun  yang lalu  telah berusaha meningkatkan perluasan akses dan pemerataan pendidikan termasuk di tingkat SMP sehingga diharapkan semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam  pendidikan di  SMP.  Perluasan akses pendidikan SMP ini antara lain dilakuk an dengan membangun seko lah , baik berupa p em b a ngunan gedung baru ataupun rehabilitasi sekolah yang sudah ada, ataupun penambahan ruang kela s baru dan rehabilitasi  kelas ya ng ada.  Upaya ini  telah  berhasil  menambah juml a h sekolah SMP dari tahun ketahun.
Pada t a hun ajaran 200l/2002 misalnya, telah terdapat bangunan SMP sebanyak 20.842, di antaranya sekolah negeri s ebanyak 52%. Tahun-tahun berikutnya terdapat penambahan ge dun g SMP baru dan penambahan ini terlihat agak pesat sejak tahun ajaran 2004 / 2005 (lihat Gam bar 4 di  bawah ini).
~an~------------ ---- ---- ------~__,
24,0D -f-'-, :--.,..,...--:------------- ~=- - ~OD ~~~~-------
21 , 0D i ~ -a:::===-...--= -·­ ~an~ ~~--:----------------------i
Sumber: diol ah dari data Pus at Stati s tik Pendidikan - Depdikna s
Gambar 4.  Perkembangan Jumlah SMP dari tallUn 200112002-2006 / 2007
53
Sejalan  dengan  penambahan  bangunan  sekolah  SMP,  akan  menarik  untuk menyimak seberapajauh sebenamya program perluasan akses  sekolah tersebut berhasil mempersempitjurang akses terhadap kesempatan bersekolah di SMP. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan potensi kapasitas dari pihak penyelenggara pendidikan di SMP dalam memberikan kesempatan bersekolah kepada penduduk usia 13-15 tahun. Fonnula berikut dimaksudkan untuk menghinmg kapasitas sistem pendidikan dalam menyediakan kesempatan bagi penduduk usia 13-15 tahun duduk di bangku SMP:
Jumlah Total Ruang Kelas tingkat SMPx 37 x IOO
Jumlah Total  Penduduk Umur 13-15 tahun
Catatan:  diasumsikan  bahwa rata-rata jumlah siswa  perkelas  secara nasional  pada tahun ajaran 2006/2007 adalah 37 orang.
Sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel4 (pada Lampiran), rata-rata kapasitas sistem pendidikan untuk memberikan kesempatan belajar pada tingkatan SMP, hanya 67,8%  di  Sulawesi  Utara,  Bengkulu dan  Maluku.  Sementara itu,  kapasitas  sistem pendidikan melebihi  angka  1 00%,  hal  ini berarti  bahwa ruang kelas  yang tersedia bel urn dimanfaatkan secara optimal. Sekitar sepuluh propinsi memiliki kapasitas sistem pendidikan SMP lebih rendah dari rata-rata kapasitas nasional. Bahkan di  Propinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat tingkat kapasitas sistem pendidikan SMP di bawah 60%. Hal ini mengindikasikan rendahnya akses penduduk usia SMP (13-15 tahun) untuk menikmati layanan pendidikan di tingkat SMP.
Terlepas dari ketersediaan ruang kelas, kondisi fisik ruang kelas perlu mendapat perhatian.  Hal  ini  penting  mengingat  bahwa  kondisi  fisik  bangunan  sekolah mempengaruhi langsung kenyamanan proses bela jar mengajar dan hal ini terkait dengan kualitas pembelajaran. Ruang kelas yang rapih dengan kondisi struktur bangunan yang kuat akan meningkatkan persepsi orang tua terhadap kualitas sekolah.  Hal ini pada akhimya akan mempengaruhi keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Berdasarkan data Depdiknas tahun ajaran 2006-2007 jumlah ruang kelas yang dinilai baik adalah sebesar 79,7%  sisanya dengan kondisi  sedang atau buruk.  Di Propinsi Sumatra Utara,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi Tenggara,  dan NIT jumlah ruang kelas dengan kondisi baik masih di bawah 70%.
Kondisi ruang kelas yang tidak layak pakai proporsi tertinggi terdapat pada sekolah tingkatan SD terutama di daerah miskin, dimana hanya 44% sekolah SD yang layak pakai menurut standar Depdiknas. 6 Dengan demikian, secara umum proporsi ruang kelas dengan kondisi buruk terbanyak di daerah miskin dan terpencil. Dengan demikian
6 Javier~ del granado et al (2007). Investing in Indonesia's education: allocation, equity, and efficiency of public expenditures, p.3
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
terbatasnya akses  bagi penduduk marjinal  untuk menikmati  layanan sekolah yang berkualitas.

## 3.2 Kebutuhan  Pendidikan
Keuntungan  yang  dapat  dipetik  dari  bersekolah  mempakan  indikator  dari produktifitas pendidikan dan merupakan insentif bagi rumah tangga untuk investasi barang modalnya dibidang SDM. Sebuah rumah tangga akan memilih investasi di bidang pendidikan hila mereka menganggap bahwa keuntungan di masa depan akan melampaui perkiraan kebutuhan dana pendidikan, meskipun hal terse but bergantung pada kendala keterbatasan sumber dana keluarga.  Dengan demikian  kebutuhan  akan pendidikan meningkat bilamana orang tua atau siswa dapat menilai relevansi sekolah terhadap kehidupan dan kesempatan mendapatkan pekerjaan di masa depan.
Persepsi  mengenai  tingkat  pendidikan  minimum  yang  diperlukan  untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan mempengaruhi  motivasi  orang tua dalam menyekolahkan anaknya pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk menjamin masa depan  anaknya.  Kenyataan  bahwa tingkat  partisipasi  sekolah  SMP  cukup  tinggi menunjukkan bahwa lulus SO bukan mempakan akhir dari partisipasi dalam sistem pendidikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan untuk sekolah di tingkat SMP sudah cukup tinggi.
Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  ILO  dan  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi tentang transisi dari sekolah ke dunia kerja ( diselenggarakan di DKI Jakarta,  Jawa Tengah  dan  NTT  tahun  2003)  mendapatkan  basil  bahwa tingkat pendidikan minimum SMP atau SMA diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan layak. Di NTT, sekitar 22% pencari kerja beranggapan bahwa mereka memerlukan ijazah diploma; sedangkan kurang dari setengah anak muda yang masih sekolah menganggap bahwa gelar diploma diperlukan untuk mencari pekerjaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa di antara pencari kerja dan anak-anak yang masih sekolah di SMA beranggapan bahwa mereka tidak harus mendapatkan gelar sarjana untuk dapat pekerjaan layak. Pada studi tersebut juga ditemukan bahwa pendidikan teknik menengah atau vokasional (SMK)  merupakan  pilihan  mereka  sekaligus jalan  utama  yang  tersedia  untuk melanjutkan pendidikannya. 7
Dari diskusi kelompok (FGD) dengan peserta dari keluarga miskin yang dilakukan di sebuah kabupaten di NTB ditemukan bahwa mengingat keterbatasan peluang kerja di tempat sekitar mereka serta terbukanya kesempatan untuk bekerja di  luar negeri sebagai  TK.I  menyebabkan mereka antusias untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga tamat SMP. Hal ini temyata disebabkan oleh persyaratan administrasi sebagai TKI yang diharuskan minimal tamat SMP.
7 Gyorgy Sziraczki and Annemarie Reerink (2004). Report of survey on the school-to-work transition in Indonesia (GENPROM Working PaperNo.14}, him. IS.
FGD sejenis yang dilakukan di  Kota Bandar Lampung ditemukan bahwa oleh karena meningkatnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor industri menengah di sekitar kota ini, para orang tua tetap menyekolahkan anaknya hingga tamat tingkatan SMA.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  tuntutan  persyaratan  tamatan  SMA  untuk mendapatkan pekerjaan di  sektor industri  menengah. 8 Temuan  FGD  di  dua daerah terse but mengindikasikan bahwa persyaratan administratif dari dunia usaha dan industri berdampak besar pada keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga level tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dalam konteks semacam ini kebutuhan akan pendidikan sudah cukup tinggi, sehingga akses terhadap layanan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja menjadi faktor utama bagi orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya.
Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan pendidikan pada tingkatan SMP pada umumnya dianggap sebagai permulaan proses transisi dari sekolah ke dunia kerja terutama pada keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.  Masalahnya adalah bagaimana merubah kebutuhan tersebut menjadi kenyataan.  Subbab berikutakan membahas faktor-faktor pendukung untuk mentransformasikan kebutuhan akan pendidikan menjadi akses nyata kepada layanan pendidikan beserta fasilitas pembelajarannya (bersekolah).

## 3.3  Faktor Pendukung
3.3.1  Kemampuan  Finansial
Biaya sekolah merupakan  salah  satu faktor yang berpengaruh  bagi  orang tua dalam  pengambilan keputusan  untuk menyekolahkan anaknya.  Meskipun berdasar aturan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pemerintah akan menyediakan pendidikan gratis, tetapi dalam kenyataannya masih ada beberapa biaya yang masih ditanggung orang tua di luar iuran sekolah. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya langsung seperti pembelian baju seragam, sepatu, alat tulis, transpot, uangjajan, dan biaya tidak langsung  atau disebut sebagai opportunity cost.
Seperti telah dibahas sebelumnya (lihat Tabel  2) pada tingkatan SD, tidak ada perbedaanAPM yang mencolok di antara kelompok miskin dan kaya. Namun demikian ketidaksetaraan  pada  partisipasi  sekolah  mulai  ditemukan  di  tingkatan  SMP  dan selanjutnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa beban ekonomi yang berhubungan dengan  biaya  sekolah  pada  tingkatan  SMP  dan  selanjutnya  merupakan  faktor penghalang khususnya pada keluarga miskin untuk menginvestasikan sumber daya keluarga di bidang pendidikan.
8 Temuan studi yang dilakukan oleh penulis terkait partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan yang dilakukan di NTB dan Lampung, tahun 2005.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Dari Tahel  5,  seperti  yang  diharapkan,  hiaya  pengeluaran  untuk.  pendidikan hertamhah  seiring  dengan  meningkatnya tingkat  pendidikan.  Selain  itu  pada tabel terse hut juga dapat dilihat hahwa rata-rata pengeluaran pendidikan di daerah perkotaan lehih hesar daripada di daerah perdesaan. Meskipun hiaya pengeluaran pendidikan di desa lehih rendah tetapi tidak herarti hahwa hehan finansial pendidikan juga rendah. lni  disebabkan  oleh berhedanya tingkat pendapatan rumah  tangga antara desa dan kota yang hisa menyehabkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan lehih tinggi di daerah perdesaan. Selain itu jarak antara rumah dan sekolah di daerah perdesaan umumnya lehih jauh ketimbang di kota, dengan implikasi lebih besarnya pengeluaran  hiaya  tranportasi  untuk  siswa  yang  berdomisili  di  daerah  perdesaan, khususnya untuk sekolah tingkatan SMP dan seterusnya. Hal ini disebabkan  lokasi sekolah SMP dan SMA jarang ada di desa. Dengan demikian diperlukan biaya transpor untuk datang ke-sekolah yang umumnya terletak di-ibukota. Bilamana biaya transpor tersehut menjadi kendala maka dimungkinkan terjadinya kasus putus  sekolah atau siswa tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lehih tinggi.
Tabel S.  Rata-rata Nasional Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan Menurut Lokasi Desa Kota dan Tingkat Pendidikan, Juli- Desember 2002 Wilayah  Desa- Tingkat Satuan  Pendidlkan Kota SD SMP SMA Perkotaan Rp.  246.740,- Rp.  509.010,- Rp.  783.180,- Perdesaan Rp.  103.320,- Rp.  298.320,- Rp.  566.760,- Indonesia (kota + Rp.  159.160,-
Rp.  396.170,-
Rp.  697.590,-
desaJ
Sumber: BPS (2003). Statistik Pendidikan, Susenas 2003. hlm.l54.
Sebuah studi yang dilakukan di daerah pedesaan Jawa ditemukan bahwa rumah tangga miskin cenderung untuk membayar iuran  sekolah (pada berbagai tingkatan sekolah)  yang  lebih  murah  dibandingkan  dengan  rumah  tangga  kaya.  Hal  ini dimungkinkan oleh karena beragamnya besar iuran sekolah, namun pembayaran iuran sekolah yang murah dapat pula berarti bahwa keluarga miskin mendapatkan layanan sekolah yang berkualitas lehih rendah daripada layanan sejenis yang diterima anak dari keluarga mampu. Namun demikian he ban ekonomi yang ditanggung oleh keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya,  dalam konteks persentase dari pengeluaran rumah tangga, cenderung lebih tinggi hila dihandingkan dengan keluarga mampu. luran sekolah  (tingkatan  SMP)  temyata 40%  lebih  dari  rata-rata  pengeluaran  keluarga perkapita,  sedangkan  untuk  keluarga  kaya  hanya  17%.  Behan  finansial  untuk menyekolahkan anak menjadi lebih herat lagi hila dilihat dari sudut pengeluaran total pendidikan peranak dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga perkapita. Pada keluarga miskin, total pengeluaran pendidikan peranak untuk. tingkatan SMP mendekati
86% dari total pengeluaran rumah tangga perkapita; sedangkan untuk sekolah tingkatan SMA menjadi 93% dari pengeluaran rumah tangga perkapita. 9
Data dari Susenas 2003 (modul pendidikan) ditemukan bahwa di antara penduduk berusia 7-18 tahun yang tidak melanjutkan sekolahnya, alasan utama mereka tidak bersekolah paling besar karena persoalan biaya sekolah ( 67.0%) dan bekerja (8. 7% ). 10 Dari diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa beban finansial untuk menyekolahkan anak  ternyata  sangat  berperan  dalam  menentukan  apakah  keluarga  tetap menyekolahkan anaknya hingga tamat. Kasus putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah akan terjadi pada kelompok rentan (miskin) kecuali kalau ada upaya untuk membantu meringankan beban finansial mereka.
3.3.2  Biaya Tidak Langsung (Opportunity  Cost) untuk Menyekolahkan Anak
Biaya tidak langsung untuk sekolah adalah waktu yang  hilang sebagai akibat anak  bersekolah, dan ini  merupakan  faktor  lain  bagi  orang  tua  untuk  mengambil keputusan apakah akan menyekolahkan anaknya atau tidak. Biaya tidak langsung ini bisa dalam  bentuk hilangnya waktu  anak  untuk membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rutin rumah tangga sehari-hari (khususnya bagi anak perempuan), membantu mengasuh adiknya, atau bekerja di sektor informal. Bilamana biaya tidak langsung ini nilainya dianggap melebihi manfaat yang bisa diperoleh dari sekolah, maka hal  ini membuat orang tua sulit dalam mengambil keputusan untuk investasi uangnya di bidang pendidikan anaknya.
Dalam suatu diskusi kelompok ( FGD ) yang dilakukan di daerah pedesaan NTB, seorang nelayan peserta diskusi mengatakan bahwa bilamana anaknya ikut mencari ikan bias di laut dia bisa menangkap ikan bias seharga Rp. 5000 a tau lebih.  Kesempatan untuk mendapatkan uang ini akan lenyap bilamana anaknya pergi ke sekolah. 11 Kondisi ekonomi  keluarga  yang  sulit dan memaksa  anak  usia  sekolah  untuk  ikut  mencari penghasilan keluarga ditambah dengan biaya tinggi untuk sekolah akan mempengaruhi pengambilan keputusan keluarga dalam menyekolahkan anaknya. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemberian kompensasi atas opportunity cost sehingga para orang tua tetap menyekolahkan anaknya.
Biaya tidak langsung untuk sekolah dalam hal kontribusi anak secara langsung atau tidak langsung untuk penghasilan keluarga akan mempengaruhi kehadiran anak di sekolah. Keputusan rumah tangga mengenai apakah orang tua menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya, atau menyuruh anak bekerja akan tergantung dari kondisi ekonomi keluarga dan persepsi mengenai pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan  keluarga dan masa  depan  anak.  Sebuah keluarga  yang  memberikan
9 Andrew D.Mason and Scott D.Rozelle (1998). Schooling Decisions, Basic Education, and the Poor in Rural Java, hlm7.
10 BPS (2003). Statistik Pendidikan, Susenas 2003, him 52.
11 Temuan studi tentang kemiskinan yang dilakukan oleh penulis di NTB tahun 2005.
prioritas tinggi untuk pendielikan anaknya terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesanggupan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya sebelum mempertimbangkan anaknya  bekerja  sebagai  altematif.  Bilamana  kondisi  ekonomi  keluarga  lebih memerlukan kontribusi anak untuk menopang kebutuhan keluarga sebelum berpikir ten tang kesanggupan untuk menyekolahkan anak, maka pol a urutan proses pengambilan keputusan akan menjadi terbalik.
Dalam kasus lain, pengambilan keputusan dapat dibuat secara bersamaan yaitu untuk menyekolahkan anak dan juga untuk bekerja. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan yang sebagian besar penduduknya terlibat dalam kegiatan pertanian sebagai pekerjaan utamanya.  Ketika musim panen tiba,  seluruh anggota keluarga ikut serta dalam kegiatan panenan. Situasi ini dapat menyebabkan anak tidak bersekolah ( absen).
Sebuah  studi  terkait  dengan  desentralisasi  layanan  publik termasuk  layanan pendielikan menemukan bahwa, di  daerah pedesaan, tingkat absen siswa eli  seluruh tingkat pend.idikan konsisten tinggi dan tingkat absen ini lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu tingkat absen eli daerah Iuar Jawa temyata jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata absen sekolah di Jawa (lihat Tabel6).
Tabel6. TingkatAbsen (%) Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, 2005
Jenjang Nasional Tempat Ting~l Wilayah Pendidikan Perdesaan  Perkotaan Jawa LuarJawa SD 11.2 20.2 2.2 7.7 12.5 SMP 14.4 21.5 10.8 5.9 17.1 SMA 5.3 9.2 4.1 12 6.9
Sumber: GDS Indonesia (2005). Governance and Decentralization Survey 2005
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran biaya sekolah langsung (misalnya uang sekolah) hanyalah sebagian biaya yang dikeluarkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Masih ada biaya lain yaitu biaya tidak langsung yang juga harus ditanggung keluarga sebagai akibat menyekolahkan anak.
Keluarga miskin mungkin saja tidak menyekolahkan anaknya meskipun ada akses untukke sekolah. Oleh karena itu penting diupayakan tidak saja kebijakan pengurangan iuran sekolah tetapi juga program pengurangan kemiskinan.  Keluarga miskin perlu bantuan agar mereka dapat menyekolahkan anaknya.
Hingga saat ini  belum ada intervensi program pendidikan yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi masalah biaya tidak langsung bersekolah. Namun demikian, dalam upaya membantu orang tua dalam pengambilan keputusan untuk menyekolahkan anaknya, atau mengurangi resiko putus sekolah, atau menurunkan tingkat absensi yang tinggi,  perlu ada upaya untuk memberikan kompensasi  terhadap opportunity costs tersebut. Upaya ini antara lain dalam bentuk pemberian subsidi kepada keluarga miskin yang menyekolahkan anaknya, pemberian makanan tambahan untuk menarik anak bersekolah,  dan  pemberian  beasiswa  untuk  menarik  minat  orang  tua  dalam
menginvestasikan sumber daya keluarga untuk pendidikan anak. Hal terakhir, beasiswa perlu diberikan untuk menjamin anak lulusan SD tetap melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP atau lebih tinggi.

## 3.3.3  Jarak ke  Sekolah
Program perluasan dan pemerataan pendidikan yang telah dilakukan sejak tahun 1970 telah berhasil membangun banyak sekolah di  berbagai wilayah di  Indonesia. Kebijakan ini juga telah menyebabkan tersedianya sekolah SD hampir di tiap desa. Peningkatan akses ke SD ini telah berhasil mendongkrak APM SD hingga melampaui ambang  batas Universal primary Education (UPE)  yang ditetapkan  pada  level 95 persen.
Namun demikian, hal  ini  tidak terjadi pada pendidikan jenjang SMP.  Layanan pendidikan setingkat SMP ini pada umumnya terletak di daerah kota yang cukup jauh dari lokasi penduduk di pedesaan. Seperti telah dibahas sebelumnya, biaya transpor ke sekolah merupakan komponen pengeluaran biaya sekolah terbesar untuk tingkatan SMP  dan  SMA.  Naiknya harga  BBM pada masa lalu telah  membuat pengeluaran rumah tangga sehari-hari menjadi meningkat termasuk ongkos ke sekolah yang menjadi mahal, dan kesemua ini membuat beban keluarga semakin berat untuk menyekolahkan anaknya.
Jarak jauh ke sekolah tidak hanya berimplikasi pada tingginya biaya transpot tetapi juga dapat menimbulkan rasa enggan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, khususnya  anak perempuan  karena  alasan  norma  sosial  atau  keamanan.  Dengan demikian,  upaya  untuk mendekatkan  layanan  pendidikan  kepada  penduduk yang berdomisilijauh dari sekolah tidak hanya menurunkan biaya transpor ke sekolah tetapi juga mengatasi kendala lain terkait dengan norma sosial dan keamanan bersekolah.
Beberapa  pemerintah  daerah,  misalnya  di  Kabupaten  Rote  di  NTT,  telah menyediakan bus sekolah yang dimaksudkan untuk membantu transportasi siswa ke sekolah. Kebijakan ini ternyata telah membantu menurunkan kasus putus sekolah dan absensi karena alasan transportasi.
Selain itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan beberapa program alternatif untuk meningkatkan akses  layanan  pendidikan  SMP  yaitu  dengan  mengembangkan  Pendidikan  Dasar Terpadu  a tau SD-SMP Satu A tap. Pengembangan SD-SMP Satu A tap ini menyatukan lokasi  SMP dan  lokasi  SD  dengan memanfaatkan  berbagai  sumberdaya yang  ada pada SD yang telah ada. Upaya ini dimaksudkan untuk menjangkau anak usia 13-15 tahun yang berdomisili di daerah terpencil danjauh dari lokasi SMP, paling tidak lebih dari 6km.
Dalam hal ini pemerintah pusat menyediakan subsidi untuk pemenuhan sarana! prasarana pendidikan dan biaya operasional pada tahun pertama, sedangkan pemerintah kabupaten memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (misalnya guru, laporan, pustakawan, dan  tenaga  administratif)  dan  biaya  operasional  sekolah  mulai  tahun  kedua dioperasikannya SD-SMP Satu Atap. Bagaimana efektivitas dari program ini untuk
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
meningkatkan angka partisipasi sekolah di SMP nampaknya layak untuk. dikaji lebih Ian jut.

## 3.3.4  Kualitas  Pendidikan
Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan tidak cuk.up hila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran di  sekolah.  Hal  ini relevan untuk. kondisi pendidikan di Indonesia di mana kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan relatif masih rendah. Hal-hal penting terkait dengan aspek kualitas pendidikan yang perlu mendapat perhatian antara lain kualifikasi guru termasuk sistem insentif guru, kualitas ruang belajar, tingkat kehadiran guru, dan rasio siswa per kelas.
Konsep kualitas pendidikan cukup kompleks.  Konsep ini tidak hanya terbatas pada basil nilai  ujian  siswa  semata tetapi juga harus  mempertimbangkan  berbagai faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan pencapaian prestasi akademik siswa, seperti penyediaan guru, bangunan sekolah dan prasarananya, dan kurikulum.  Dalam konteks  ini,  konsep  umum  dari  kualitas  pendidikan  terdiri  dari interrelasi dimensi Input Gumlah guru, pelatihan guru, dan ketersediaan buku pelajaran yang cukup ), Process (waktu belajar di kelas, proses bela jar aktif, dan sebagainya), Output (tingkat kelulusan, nilai ujian), dan Outcome (kinerja pada saat si anak telah bekerja). 12
Ketersediaan guru yang cukup dalam arti kuantitas dan kualitas merupakan salah satu input penting untuk menjamin proses belajar-mengajar menghasilkan output dan outcome yang  baik.  Pada  Peraturan  Pemerintah RI No.  19/2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan,  telah secara jelas  disebutkan  bahwa  seorang  pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehatjasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk pendidik di tingkat SD atau SMP harus memiliki kualiftkasi D-IV atau Sarjana (S 1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI atau SMP/ MTs sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan memiliki sertifikat guru untuk SDIMI  atau  SMP/MTs. 1 3
Ada kebutuhan nyata untuk meningkatkan kualiftkasi guru di Indonesia. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa, untuk tingkatan SD dan SMP,  hanya sekitar 55% dan  73%  dari guru yang  memenuhi  persyaratan  minimum  yang  ditetapkan  oleh Depdiknas. 14
Sebuah studi yang disponsori oleh Bank Dunia ten tang pekerjaan dan penempatan guru  di  Indonesia  didapatkan  beberapa  temuan  penting  antara  lain  adanya ketidakmerataan distribusi penempatan guru.  Sebanyak 68% sekolah SD  di  daerah
12 David Chapman and Don Adams (2002). The quality of education: dimensions and strategies, p.3.
13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, him  18.
14 Javier Arze  del  granado  et al  (2007).  Investing  in  Indonesia's  education:  Allocation,  equity,  and efficiency of public expenditures, p.3.
perkotaan  dan  52%  di  daerah  perdesaan  memiliki  kelebihan  guru,  sementara 66% sekolah  SD  di  daerah  terpencil kekurangan guru. Ketidakseimbangan  penempatan guru  antara daerah  perkotaan dan  terpencil  semakin  nyata  pada  sekolah  tingkatan SMP yaitu 81% SMP di daerah perkotaan kelebihan guru, sedangkan SMP di daerah terpencil kekurangan guru sebesar  13%. Selain ketidak merataan penempatan guru, juga ada masalah terkait dengan ketidaksesuaian (mismatches)  antara bidang studi/ mata ajaran dengan kompetensi guru, terutama pada mata pelajaran bahasa lnggris, agama, dan olah raga. 15 Kekurangan guru terutama di daerah terpencil akan berdampak pada be ban mengajar yang berlebihan dan hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas proses belajar-mengajar.
Kekurangan guru ini umumnya disebabkan oleh keengganan guru untuk tinggal di  daerah terpencil yang serba kekurangan fasilitas serta jauh dari handai taulan dan kerabat.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  sistem  insentif bagi  guru yang  bertugas di daerah  terpencil,  tidak  hanya  insentif dari  sisi  honorarium  tetapi  juga  dukungan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan in-service training untuk pengembangan profesi. Dengan demikian pengetahuan guru yang bertugas di daerah terpencil selalu up-to-date dan tidak tertinggal dengan rekan-rekan mereka yang bertugas di  daerah perkotaan. Hal ini  merupakan insentif tersendiri bagi guru untuk tetap mengabdi di daerah terpencil.
3.3.5  Faktor Budaya
Faktor budaya ini umumnya terkait dengan persepsi keluarga tentang prioritas pendidikan bagi anggota keluarga. Dalam hal ini kajian akan ditekankan pada aspek kesetaraan gender dalam kesempatan perolehan pendidikan.
Kesetaraan gender dalam  pendidikan, khususnya kesempatan pendidikan  bagi perempuan akan membantu meningkatkan status pekerjaan perempuan di luar rumah serta meningkatkan peran serta mereka dalam dunia politik. Pemerataan kesempatan pendidikan bagi perempuan juga secara langsung dapat memacu tingkat partisipasi angkatan  kerja  (TPAK)  perempuan,  yang  secara  makro  dapat  menambah jumlah penduduk produktif dan meningkatkan produktivitas nasional.
Di Indonesia, sebagaimana halnya dengan situasi di negara sedang berkembang lainnya, masih terdapat kesenjangan gender dalam pendidikan. Data perkembangan sekolah yang didapat dari laporan tahunan sekolah (tahun 2001/2002) yang dianalisis oleh Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan adanya disparitas gender pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Kesenjangan gender  terbesar,  yang  direfleksikan  dengan  rendahnya  nilai  Indeks  Paritas  Gender APS terjadi pada tingkatan pendidikan tinggi. 16 Kesenjangan gender dalam pendidikan
15 World  Bank (2007).  Teacher Employment and  Deployment  in  Indonesia:  Opportunity  for equity, efficiency and quality improvement, p.2
16 Departemen Pendidikan Nasional  (2003).  Statistik dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 200112002. him 35
ini  bisa terjadi karena sebab yang berakar dari  faktor sosio-budaya atau faktor lain seperti  kondisi  keterjangkauan  fasilitas  pendidikan  atau jarak rumah  dan  sekolah, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Pentingnya aspek kesetaraan gender dalam bidang pendidikan juga ditekankan pada konperensi Asia- Pacific tentang kajian kemajuan program Education For All yang diselenggakan di Bangkok tahun 2000: 17
"It is  essential to  eliminate systemic gender disparities,  where they persist,  amongst girls and boys,  throughout the education system - in enrolment,  achievement and completion;  in teacher training and career development;  in  cu"iculum,  and learning practices  and learning  processes.  This  requires  better appreciation  of the  role  of education  as  an  instrument  of women s equality  and empowerment. ,,
Mengingat luasnya aspek gender dalam pendidikan sebagaimana yang diutarakan dalam  paragraf di  atas,  dalam  makalah  ini  tekanan  bahasan  hanya  diberikan  pada aspek kesetaraan gender dalam konteks partisipasi sekolah.
Disparitas/kesenjangan gender dalam konteks partisipasi sekolah dapat dihitung berdasarkan disparitas absolut angka partisipasi sekolah dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain disparitas absolut tingkat partisipasi sekolah antara anak laki- laki dan perempuan, untuk melihat kesenjangan gender dalam pendidikanjuga sering dipergunakan indeks paritas gender (Gender Parity Index- GPI). Indeks paritas ini didefinisikan sebagai:
"ratio  of female-to-male  value  of a  given  indicator.  A  GPI of 1 indicates parity  between  sexes;  a  GPI that varies  between  0 and 1 means a disparity  in favour of boys;  a  GPI greater than 1 indicates  a  disparity  in favour  of girls "} 8
Tabel7 menyajikan polaAPM antarjenjang pendidikan danjenis kelamin. Sarna halnya dengan angka partisipasi sekolah, semakin tinggijenjang pendidikan semakin rendah tingkat APM-nya, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Secara umum, bila dilihat nilai APM pada semuajenjang pendidikan (SO hingga SM) nilai APM anak perempuan sedikit lebih rendah daripada anak laki-laki. Hal ini yang mendasari mengapa Indeks Paritas APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah masih di bawah angka 1,0.
17 UNESCO (2003). Gender and Education for All:  the leap to equality. Summary report, p.S
18 UNESCO (2003). Gender and Education For All: The leap to equality. P.S
Tabel 7.  Angka Partisipasi Mumi dan Disparitas Gender pada Semua Tingkatan Pendidikan,
Tahun 2001/2002 Tingkat APM menurut jenis kelamin Disparitas Gender Sekolah Laki Perernpuan Rata-rata Gender Parity Index so 84,92 83,70 84,31 1,22 0,99 SMP 45,60 45,29 45,44 0,31 0,99 SM: 31,70 29,09 30,40 2,61 0,92 - Umum 18,27 18,11 18,19 0,16 0,99 - Kejuruan 13,43 10,98 12,21 2,45 0,82
Swnber:  Pusat Data dan Informasi  Pendidikan.  Depdiknas  (2003).  Statistik dan  lndikator Berwawasan Gender, Tahun 2001/2002
Bilamana kita melihat disparitas gender berdasar kelompok umur (Tabel 8), pada umur 7-12 tahun (usia SD) tidak terlihat adanya perbedaanAPM dan disparitas gender.
Tabel8. Angka Partisipasi Mumi dan Disparitas Gender Menurut Tingkatan Umur
APM  menurut jenis kelamin Gender Kelompok Umur Laki Perempuan Total Kesenjangan Parity L+P Index 7-12 tahun: - Kota 92,3 92,0 92,1 0,3 1,00 - Desai 92,6 93,0 92,8 -0,4 1,00 - Total 92,5 92,6 92,5 -0,1 1,00 (Kota+Desa) 13-15 tahu n: - Kota 72,5 73,0 72,7 -0.5 1,01 - Desai 56,2 58,8 57,5 -2,6 1,05 - Total 62,6 64,5 63,5 -1,9 1,03 (Kota+Desa) 16-18 tahun: - Kota 56,9 55,2 56,0 1,7 0,97 - Desai 28,9 29,0 28,9 -0,1 1,00 - Total 40,5 40,8 40,6 -0,3 1,01
(Kota+Desa)
Sumber: diolah dari data Susenas 2003
Namun demikian rnulai umur 13-15 tahun mu1ai terlihat sedikit perbedaan APM antara Iaki-Iaki dan perempuan, dimana GPI sedikit Iebih menguntungkan kelompok perempuan. Hal ini juga terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun.
Terlepas dari aspek kesetaraan gender, pada umur 13 -I 5 tahun dan umur 16-18 tahun terlihat perbedaan APM antara daerah kota dan desa, di mana APM di daerah perdes~jauh lebih rendah daripadaAPM di daerah perkotaan. Hal ini merefleksikan rendahnya  akses  pendidikan  bagi  anak  perdesaan  ke  layanan  sekolah  tingkatan pendidikan  menengah.  Peningkatan  akses  pendidikan  bagi  anak-anak  di  daerah
perdesaan tidak hanya penting untuk meningkatkan angka partisipasi  sekolah pada umumnya tetapi juga penting untuk peningkatan masa depan kesejahteraan masyarakat di  daerah perdesaan.

## 4. PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Dari uraian sebelumnya dapat kita lihat bahwa meskipun angka partisipasi kasar/ murni untuk sekolah SD sudah mendekati pencapaian Universal Primary Education, namun  untuk  tingkatan  SMP  belum  tercapai.  Menurut Grand Design  Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang berakhir tahun ini (2008/2009), target pencapaian angka partisipasi  kasar  untuk  tingkatan  SMP adalah  95,0%  sedangkan  pencapaian APK sampai  dengan  tahun  2006  bam mencapai  88, 7%.  Oleh karena  itu  sasaran  utama Wajar  Dikdas  9  Tahun  adalah  anak  usia  13-15  tahun  yang  belum  memperoleh pendidikan  di  SMP/MTs  atau yang sederajat,  terutama yang berdomisili  di  daerah marginal seperti daerah miskin perkotaan, dan daerah yang terpencil.
Demikian pula halnya dengan transisi SD ke SMP, target pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun adalah 97,0%,  sedangkan pencapaian angka transisi  pada tahun 2006 bam pada angka 82,03%.  Untuk mencapai target transisi tersebut maka perlu dilakukan upaya secara simultan untuk mengurangijumlah anak lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah serta mengurangi kasus putus sekolah pada tingkatan SD.
Dari  uraian  sebelumnya juga  dapat  kita  simpulkan  bahwa  akses  terhadap ketersediaan  layanan sekolah merupakan hal pertama untuk menjamin bahwa anak usia sekolah akan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah yang tersedia. Namun demikian ketersedian bangunan sekolah semata tidak menjamin bahwa anak akan  memanfaatkan  sarana  tersebut  (bersekolah).  Ada  berbagai  faktor  yang mempengaruhi orang tua untuk pengambilan keputusan guna menyekolahkan anaknya, tennasuk faktor ekonomi, persepsi tentang manfaat bersekolah, persepsi tentang kualitas sekolah,jarak sekolah, faktor budaya, serta opportunity costs.  Berikut adalah beberapa rekomendasi guna meningkatkan angka transisi dari SD ke SMP.

## 4.1  Mengatasi  Kendala  Ekonomi  dan  Biaya  Tidak Langsung (Oppo':tunity
Cost)
Pasal  31  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  kesempatan  untuk  memperoleh pendidikan dasar merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara. Hal ini  berarti bahwa setiap warga negara wajib berpartisipasi  dalam pendidikan dasar. Namun demikian untuk sebagian orang terutama keluarga miskin menyekolahkan anak bisa merupakan  suatu  beban  finansial  keluarga.  Fenomena  ini  dapat  dilihat  dari rendahnya angka partisipasi sekolah pada kelompok keluarga berpenghasilan rendah (poorest  income  quintile ).  Be ban  finansial  untuk  menyekolahkan  anak juga dapat dilihat pada tingginya proporsi pengeluaran pendidikan peranak pada keluarga miskin.
Temuan  ini  membawa  implikasi  bahwa  upaya  untuk  menurunkan  biaya  langsung bersekolah  pada  tingkatan  SMP  akan  mendorong  orang tua untuk  menyekolahkan anak dan dengan demikian meningkatkan angka partisipasi sekolah keluarga miskin. Meningkatnya angka partisipasi sekolah pada keluarga miskin akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah pada populasi secara umum.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2005 dimaksudkan untuk mengurangi be ban finansial siswa dari keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya. Dana bantuan yang diberikan kepada sekolah tingkatan  SD  dan  SMP  ini  dimaksudkan  untuk  membantu  pengeluaran  operasinal sekolah ( di luar investasi) sehingga hal ini menuntut sekolah untuk mengurangi uang sekolah yang dipungut dari orang tua dan bahkan menggratiskan uang sekolah bagi keluarga tidak mampu. Kebijakan/program BOS ini tentunya sejalan dengan Undang- Undang No.20/2003 ten tang Sistem Pendidikan Nasional pasa134 yang menyatakan: "Pemerintah  dan  pemeritJtah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  be/ajar minimal pada jenjang pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya."
Dana bantuan BOS  disalurkan secara langsung ke rekening sekolah dan besar dananya  disesuaikan  dengan  jumlah  murid  pada  sekolah  bersangkutan.  Teknis penyaluran BOS dirancang sedemikian rupa untuk menghilangkan potensi ke~ocoran dalam proses penyaluran. Dana dari Kantor Perbendaharaan Kas Negara (K.PKN) di Departemen Keuangan disalurkan langsung ke rekening dana dekonsentrasi provinsi tanpa melalui Depdiknas, kemudian provinsi menyalurkannya langsung ke rekening sekolah tanpa melalui kabupatenlkota. Dengan model penyaluran dana semacam ini diharapkan dapat mengurangi mata rantai birokrasi dalam penyaluran dana, mengurangi kejadian korupsi serta memungkinkan sekolah untuk memanfaatkan dana sesuai dengan kebutuhan  masing-masing  dan  dengan  demikian  mendorong  sekolah  meng- implementasikan pola manajemen berbasis sekolah.
Pada tahun 2007, program BOS telah menjangkau 39.5 juta anak sekolah tingkatan SD/MI dan SMPIMTs atau setara dengan 98% keseluruhan murid pendidikan dasar, yaitu  73%  untuk  siswa tingkatan  SD/MI  dan  27%  untuk  siswa  tingkat  SMP/MTs. Perhitungan besar dana yang disalurkan ke sekolah adalah Rp324.500 per siswa (SO/ MI) per tahun,  dan Rp376.000  (SMP/MTs)  persiswa per tahun.  Meskipun sekolah sudah memperoleh dana BOS tetapi sekolah masih dimungkinkan untuk memungut iuran uang sekolah karena pada beberapa sekolah besaran dana BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi biaya operasional sekolah sehingga orang tua masih dibebani dengan biaya sekolah.
Namun demikian, mulai tahun 2009 pemerintah akan memperbaharui kebijakan program BOS yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan  dalam rangka  wajib  belajar dikdas  9 tahun.  Dana  BOS  akan  diberikan selama  12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2009 (semester dua tahun ajaran 2008/2009 dan semester satu tahun ajaran 2009/20 I 0). Secara khusus program BOS 2009 bertujuan untuk :a) menggratiskan uang sekolah bagi seluruhsiswa miskin
66
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
di  tingkat pendidikan  dasar;  b)  menggratiskan  seluruh  siswa SD  dan  SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah; c) meringankan be ban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Untuk itu pemerintah berencana akan menaikkan besaran dana  BOS  persiswa per tahun  (sudah termasuk bantuan  dana BOS  buku),  sebagai berikut: 19
a.  Untuk  siswa  SD/SDLB:  Rp400.000,- persiswa  per tahun  untuk  daerah perkotaan dan Rp397 .000,- untuk daerah perdesaan.
b.  Untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT:  Rp575.000,- per siswa per tahun untuk daerah perkotan, sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar Rp570.000.-
Dengan pola BOS baru ini maka biaya sekolah SD dan SMP negeri akan menjadi gratis.  Kebijakan  ini  tentu  saja  akan  membantu  keluarga  miskin  untuk  tetap menyekolahkan  anaknya.  Bilamana  sekolah  masih  mengalami  kekurangan  biaya operasional maka kekurangannya harus ditanggung oleh pemerintah kabupatenlkota melalui dana APBD.  Peran pemerintah daerah dalam hal  ini sangatlah penting dan sesuai dengan semangat Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang antara lain disebutkan bahwa Pemerintah  dan Pemerintah Daerah  . bertanggung jawab  terhadap  pendanaan  biaya  investasi  dan  biaya  operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
Untuk  menjamin  bahwa  pelaksanaan  BOS  sesuai  dengan  aturan  main, meminimalkan  korupsi, dan menghasilkan  dampak yang  diinginkan  maka  upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini perlu dilakukan dengan seksama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk sebuah badan independent untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program BOS tersebut. Badan pemantau ini akan melakukan tugas sebagai berikut: a) memantau kegiatan sosialisasi program termasuk memantau pelatihan bagi pengelola program; b) memantau alokasi dan penyaluran dana BOS; c) memantau penggunaan dana BOS;  d)  memantau kesesuaian antara pelaksanaan dengan panduan  program termasuk  aspek  transparansi  dalam  pelaksanaan  program;  dan  e)  melakukan penanganan pengaduan. Badan ini bisa dibentuk oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga donor dan mempunyai struktur organisasi yang independent dari pelaksana program BOS. Pengalaman dalam pemantauan program PKPS  BBM oleh lembaga independent - Central  Independent  Monitoring  Unit  ( CIMU)  yang  dibentuk oleh pemerintah  bersama  lembaga  donor,  temyata  bermanfaat  untuk meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  program  termasuk  penanganan  pengaduan  dan penyelesaian  kasus  korupsi, dan memberikan  masukan  kepada  pihak manajemen program guna perbaikan pelaksanaannya.
19 Informasi dari Manajemen Program BOS pusat- Depdiknas.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, biaya menyekolahkan anak tidak saja terkait dengan  biaya  langsung tetapi juga biaya tidak  langsung (opportunity  cost). Pemberian  beasiswa  semata  tidak  selamanya  mengatasi  masalahlkendala  dalam menyekolahkan anak. Bagi keluarga miskin kontribusi anak untuk menopang ekonomi keluarga masih diperlukan, paling tidak ikut memikul tanggungjawab mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari seperti momong adik ketika kedua orangtuanya bekerja, ikut ke ladang membantu pertanian keluarga, sebagai buruh harian, dan sebagainya. Bilamana mereka bersekolah tentu saja kontribusi anak tersebut menjadi hilang. Jika orang  tua  beranggapan  bahwa nilai  keuntungan  bersekolah (return  of schooling) rendah  bisa dimengerti bilamana orang tua enggan untuk menyekolahkan anaknya. Oleh karena itu perlu upaya simultan untuk mengurangi biaya ekonomi langsung ataupun tidak langsung untuk meringankan beban keluarga dalam menyekolahkan anaknya.
Pemberian keringanan biaya sekolah yang disertai dengan kompensasi atas biaya tidak langsung serta penyuluhan akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak akan membantu orang tua dalam pengambilan keputusan untuk tetap menyekolahkan anaknya.

## 4.2  Mendekatkan  Layanan  Pendidikan  Dasar
Program perluasan akses pendidikan yang diluncurkan sejak dekade 70-an telah berhasil membangun sekolah dasar dihampir semua desa di Indonesia sehingga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan tingkatan SD boleh dikatakan mudah. Namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya terwujud untuk layanan sekolah tingkatan SMP  dan  SMA,  di  mana  sekolah-sekolah  tersebut  umumnya  tersedia  di  daerah perkotaan. Dengan demikian, siswa yang berdomisili di daerah perdesaan, perlu uang transpor  untuk  mencapai  sekolahnya.  Seperti  telah  dijelaskan  biaya transpor  ini merupakan komponen terbesar dalam pengeluaran biaya sekolah.
Selain masalah biaya transpor,jarak yangjauh ke sekolah dapat merupakan bentuk opportunity cost sehubungan dengan waktu yang terbuang untuk mencapai sekolah, serta  masalah  keamanan  bagi  siswa  perempuan.  Dengan  demikian  upaya  untuk mendekatkan  layanan  pendidikan  ke  masyarakat  bukan  hanya  bermanfaat  untuk mengurangi biaya langsung tetapi juga biaya tidak langsung.
Idealnya  adalah  membangun  sekolah  SMP  atau  SMA  sebanyak dan  sedekat mungkin dengan permukiman penduduk,  namun  upaya ini  tentu saja tidak mudah dilakukan karena memerlukan sumber daya yang besar. Salah satu terobosan barangkali mengupayakan adanya bus sekolah untuk membantu transportasi siswa yang berdomisili jauh dari sekolah. Beberapa pemerintah daerah telah melakukannya dan program ini temyata membawa manfaat bagi  banyak siswa untuk mengatasi kendala geografis, termasuk mengurangi tingkat absensi karena masalah mahalnya transportasi ke sekolah.
Upaya mendekatkan layanan sekolah ke masyarakat mungkinjuga dapat dilakukan melalui program SD-SMP satu atap yang dimaksudkan untuk menjangkau anak usia 13-15 tahun yang berdomisili di daerah terpencil dan terpencar jauh dari lokasi SMP.
68
Jurna/  Kependudukan  Indonesia
Dengan kondisi daerah demikian mungkin tidak efisien untuk membangun sekolah baru dan karenanya ide untuk pengembangan SD-SMP satu atap perlu diperhitungkan guna mengurangi proporsi anak yang tidak terlayani dalam sistem layanan pendidikan dasar,  tingkatan  SMP.  Perlu keterlibatan pemerintah  untuk mendukung program  ini karena  pemerintah  pusat  hanya  menyediakan  subsidi  untuk  pemenuhan  sarana/ prasarana pendidikan dan biaya operasional pada tahun pertama, sedangkan pemerintah kabupaten  memenuhi  kebutuhan  tenaga  pendidik  dan  administratif serta  biaya operasional  sekolah  mulai  tahun kedua  dan  seterusnya sejak dioperasikannya  SD- SMP Satu Atap  tersebut.
4.3  Peningkatan Motu  Layanan  Pendidikan  Dasar
Perluasan akses sekolah secara kuantitatif semata tanpa disertai dengan upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar tentu saja tidak menghasilkan manfaat yang optimal  dalam  meningkatkan  kualitas  serta daya saing sumber daya manusia Indonesia.  Upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan  tidak hanya  bermanfaat  untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan kognitif dan nonkognitifindividu tetapi pada akhimya juga akan bermanfaat bagi masyarakat umumnya.
Proses  pembelajaran  merupakan  sesuatu  yang  cukup  kompleks  dan  dengan demikian mengidentifikasi cara terbaik guna meningkatkan basil pembelajaran juga sulit. Dalam hal ini hubungan yang serasi antara guru dan murid menjadi penting untuk menciptakan  proses  belajar  dan  basil  pembelajaran  yang  baik.  Namun  demikian hubungan  serasi guru- murid  tersebut  tergantung  pada adanya  dukungan  sumber daya, tujuan kurikulum yangjelas serta praktek pengajaran yang sesuai dengan tujuan.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ketersediaan guru yang kompeten dengan hi dang studi serta penempatan guru secara merata antara daerah kota dan desa masih menjadi  masalah.  Oleh  karena  itu  upaya  untuk  menaikkan  kualifikasi  guru  serta penempatan  guru  secara merata menjadi  sangat penting.  Upaya perbaikan kualitas guru terse but sebenamya telah dilakukan oleh pemerintah sejak beberapa dekade yang lalu dan sejak tahun 2005 diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang No.l4/2005 tentang Guru dan Dosen, yang mensyaratkan seorang guru untuk paling tidak memiliki (i) minimum 4 tahun kualifikasi akademik pada jenjang pendidikan Strata 1 atau D-4 (untuk dosen perlu S-2/S-3);  (ii) pengalaman praktik mengajar di kelas; dan (iii) lulus uj ian sertifikasi terkait dengan kompetensi pedagogis, profesional, personal, dan sosial sebelum diberikan sertifikat sebagai seorang pendidik.
Bagi  seorang  guru  yang  lulus  program  sertifikasi  pendidik  maka  yang bersangkutan akan memperoleh tunjangan profesi (sebesar 100% dari gaji), tunjangan fungsional (sekitar 50o/o gaji), dan tunjangan daerah bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Dengan UU No.  14/2005 ini maka diharapkan terjadi peningkatan kualitas guru sekaligus adanya peningkatan pendapatan guru di Indonesia. Hal terakhir terse but merupakan insentif finansial agar guru tetap bersemangat dalam melakukan tugasnya.
Vol.  III, No. 2, 2008
Program  peningkatan  mutu  guru  ini  harus  diikuti  dengan  pengawasan  dan peningkatan  akuntabilitas  untuk menjamin  bahwa  program  perbaikan  kualitas  dan insentif guru dapat ditransformasikan ke dalam proses belajar-mengajar yang semakin baik untuk menghasilkan lulusan yang baik pula.
Selain program peningkatan kualitas guru, perbaikan infrastruktur sekolah juga perlu  diperhatikan,  termasuk dalam  hal  penyediaan fasilitas  air bersih dan  sanitasi yang sangat diperlukan untuk kebersihan perorangan dan lingkungan sekolah. Sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga independent didapatkan basil bahwa hanya 56% sekolah SD  dan SMP yang disurvei  memiliki sarana air bersih.  Dari sekolah yang memiliki  sarana  air  bersih  temyata  hanya  separuhnya  saja  yang  masih  berfungsi. Dengan demikian hanya seperempatnya saja sekolah yang disurvei memiliki fasilitas air bersih yang berfungsi baik. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi praktik higiene perorangan serta kurangnya perawatan terhadap jam ban dan lingkungan sekolah. Studi tersebut juga menemukan bahwa kurang separuh dari jumlah sekolah yang disurvei memiliki sarana jam ban yang berfungsi. Kondisi ini akan memaksa siswa untuk keluar halaman  sekolah guna mencari sarana air bersih dan jamban, dan hal  ini  tentu saja akan membuang waktu belajar dan mengurangi kenyamanan bersekolah. 20
Perbaikan ruang kelas juga perlu diperhatikan untuk menjamin berlangsungnya proses  belajar-mengajar  yang  baik.  Sebuah  ruang  kelas  yang  berventilasi  cukup, penerangan baik, dan tidak bocor ketika hujan sangat diperlukan untuk berlangsungnya kegiatan belajar yang nyaman dan berkualitas dan ini akan mendukung luaran yang baik.  Kenyataan bahwa masih beredamya berita tentang ruang kelas yang ambruk merupakan indikasi betapa jeleknya perhatian pengelola pendidikan terhadap perlunya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
Upaya peningkatan kualitas  pendidikan  ini  tidak saja akan  berpengaruh pada peningkatan kualitas proses bela jar dan mengajar tetapi juga akan mendorong orang tua  untuk  tetap  menyekolahkan  anaknya  karena  mereka  akan  yakin  bahwa menyekolahkan anak pada sekolah yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang baik dan merupakan bekal untuk mencari penghidupan di kemudian hari. Salah satu persepsi  orang tua  tentang  sekolah  yang  berkualitas  adalah  diindikasikan  dengan ketersediaan infrastruktur sekolah yang baik, seperti gedung sekolah yang bersih dan terawat baik, sarana air bersih dan toilet yang berfungsi, serta ruang kelas yang nyaman; dan tingkat kehadiran guru yang tinggi.
:!0 CIMU  (2004}.  Findings  from  Monitoring  and  Evaluation  of the  implementation  of SIGP-2. Mimeograph.

## DAFTAR PuSTAKA
Biro Pusat Statistik. 2007. Statistik Pendidikan 2006. Jakarta: BPS.
Central Independent Monitoring Unit. 2004. "Findings from Monitoring the Implementation of SIGP-2 at Schools". Mimeograph.
Chapman, David and Don Adams. 2002. The Quality of Education: Dimensions and Strategies. Education in Developing Asia Volume 5. Manila: Asian Development Bank. Del Granado, Javier Arze et al. 2007. "Investing in Indonesia's Education: Allocation, equity, and efficiency of public expenditure". World Bank Policy Working Paper 4329. Departemen  Pendidikan  Nasional.  Pusat  Data  dan  Informasi  Pendidikan.  2004.  "Statistik Persekolahan SMP 2003/2004". Jakarta: Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional. Pusat Data dan Informasi Pendidikan. 2004. "Statistik dan
Indikator Berwawasan Gender tahun 200 1/2002". Jakarta: Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah.
Jakarta: Depdiknas.
ODS  Indonesia.  2005.  "Governance  and  Decentralization  Survey  2005".  Available  at www.gdsonline.org
Indonesia Central Bureau of Statistics. 2004. Statistics of Education. National Social Economic
Survey 2003.  Jakarta: BPS.
Mason, Andrew D and Scott D.Rozelle. 1998. Schooling Decisions, Basic Education, and the
Poor in Rural Java. UMI Dissertation Services. Michigan: Ann Arbor. Ministry ofNational Education. Office of Research and Development. Center of Educational Data and Information. 2004. Education Development in Indonesia 2003/2004. Jakarta:
MONE.
Suryadarma, Daniel et al. 2006. Causes of Low Secondary School Enrolment in Indonesia. Jakarta: SMERU. Sziraczki, Gyorgy and Annemarie Reerink. 2004. "Report of Survey on the School-To-Work Transition in Indonesia". Series on Gender in the Life Cycle. GENPROM Working Paper No.14. Geneva: ILO. UNESCO. 2004. Education for All Global Monitoring Report 2005- The Quality Imperative.
Paris: UNESCO.
UNESCO Institute for Statistics. "Education Indicators. Technical Guidelines". Paris: UNESCO. World  Bank.  2007.  Teacher  Employment and Deployment in Indonesia:  Opportunities for equity,  efficiency, and quality improvement. Jakarta: The World Bank.

## LAMP IRAN:
Tabel3. PerkembanganAngka Transisi SD ke SMP Menurut Provinsi Tahun 2003/20004 s.d
2006/2007 No. Provlnsl 200312004 2004/2005 Jumlah % Jumlah % 1 DKI Jakarta 131,433 104.58 124,903 100.08 2 JawaBaat 376,442 59.89 397,249 61.37 3 Banten 85,565 50.15 92,169 53.28 4 JawaTengah 379,814 70.84 396,702 72.42 5 Dl Yogyakarta 41,339 92.88 44,072 99.89 6 JawaTimw- 359,110 73.87 365,702 75.77 7 N Aceh  Da-ussalam 52,974 72.2 67,699 92.72 8 Sumatem Utara 195,505 74.3 190,500 74.6 9 Sumatem Ba-at 63,059 75.39 60,172 67.5 10 Riau 61,183 61.95 64,533 65.13 11 Kep.  Riw .. - - -- 12 Jam bi 33,781 67.7 33,015 65.92 13 Sumatera Selatan 84,894 75.38 89,625 75.41 14 Bangka Belitung 16,240 86.8 12,960 75.16 15 Bengkulu 18,112 56.9 24,153 81.85 16- Lanpufll. 89,144 65.89 92,(182 67.3 .. 17 Kafimanta1  Barat 50,774 72.5 50,936 68.44 18 Kalimarta1  Tefllah 19,475 63.44 20,000 60.1 19 Kafim anta1  Selatan 27,390 56.45 29,205 57.59 20 Kalim ant a~ Tanur 36,603 78.24 40,628 85.68 21 Sulawesi Uta-a 30,311 104.43 30,823 107.45 22 Gaontalo 7,356 49.59 9,148 57.42 23 Sulawesi Tefllah 25,282 59.57 25,431 59.91 24 Sulawesi Selatan 101,065 71.07 103,005 68.78 25 Sulawesi Barat ·- - - -- 26 Sulawesi TellJga-a 36,716 87.86 30,270 66.44 27 Maluku 19,634 76.8 20,167 77.64 28 Maluku Utara 11,195 49.07 10,523 51.69 29 Bali 46,592 90.28 46,908 92.34 30 Nusa T engga-a Barat 46,327 59.94 47,515 60.73 31 Nusa Tengga-a Tmur 48,994 64.6 56,160 81.29 32 Papua 35,876 94.19 34,127 98.39 33 PapuaBarat -· - - ·- Indonesia 2,532,185 70.9 2,611,108 71.4
Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang- Depdiknas. Catatan:-- data tidak tersedia.
2005/2006 200612007 Jumlah % Jumlah % 126,779 102.15 125,450 102.37 456,967 69.5 445,908 68.32 123,811 72.28 116,810 67.76 409,321 77.38 426,393 82.05 46,898 102.96 48,554 107.75 379,456 77.31 402,632 84.79 74,036 99.44 81,436 111.4 227,053 89.66 228,197 89.37 64,148 77.61 71,671 89.98 63,496 77.27 64,418 78.15 15,607 99.71 14,399 83.71 35,052 71.27 35,850 74.14 102,450 62.35 108,063 88.46 14,165 91.01 16,032 96.25 29,968 98.37 29,946 93.79 99.s'66 70.61 98,388 64.01 65,036 85.52 66,055 81.21 23,303 65.3 29.671 72.9 35,822 68.24 39,385 74.68 48,500 96.88 50,397 96.07 31,843 96.65 37,065 106.32 14,711 95.63 16,313 86.07 32,849 78.6 32,016 79.49 106,517 77.81 112.722 80.1 16,245 89.37 15,927 87.4 35,503 89.37 36,078 87.4 26,674 98.95 28,383 103.21 15,012 75.75 16,302 81.93 51,621 98.75 59,323 109.62 55,357 70.98 62,583 72.51 74,073 99.35 77,324 97.78 26,006 92.81 32,860 105.06 7,030 64.51 9,162 80.24 2,935,175 79.73 3,035,713 82.03
Tabel4.  Potensi Kapasitas Sistem Pendidikan SMP dalam Menampung Penduduk Umur 13-15 Tahun Menurut Provinsi, Tahun 2006/2007
Total Potensi Jumlah Total Penduduk Kapasltas/ No. Provlnsl Ruang  Kalas Umur 13-15 Day a SMP tahun Tampung SMP 1. DKI Jakarta 7,695 440,602 64.6 2. Jawa Barat 30,695 2,195,417 51.7 3. Banten 8,381 576  972 53.7 4. Jawa Tengah 32,726 1,802,070 67.2 5. Dl  Yogyakarta 4,039 147,174 101.5 6. Jawa Timur 32,129 1,813,817 65.5 7. Nanggroe Aceh  Darussalam 6,278 285,828 81.3 8. S urn atera  utara 18,494 856,695 79.9 9. Sumatera  Barat 5,965 295,101 74.8 10. Riau 6,062 274,600 81.7 11. K~ulauan Riau 1,380 57,912 88.2 12. Jam bi 3,288 172,925 70.4 13. Sumatera Selatan 11,106 486,479 84.5 14. Bangka Belitung 1,264 57,559 81.3 15. Bengkulu 2,954 104,966 104.1 16. Lampung 8,147 479,475 62.9 17. Kalimantan Barat 5,346 284,830 69.4 18. Kalimantan Tengah 2,604 129,504 74.4 19. Kalimantan Selatan 3,824 205,785 68.8 20. Kalimantan Timur 3,563 1n,186 74.4 21. Sulawesi Utara 3,576 122,587 107.9 22. Gorontalo 1,537 59,112 96.2 23. Sulawesi Tengah 2,627 165,889 58.6 24. Sulawesi Selatan 9,546 490,210 72.1 25. Sulawesi Barat 1,322 61,239 79.9 26. Sulawesi Tenggara 3,035 145,476 77.2 27. Maluku 2 462 89  178 102.1 28. Maluku Utara 1,175 61,552 70.6 29. Bali 3,517 155,006 84.0 30. Nusa T enggara Barat 3,585 2n.611 47.8 31. Nusa Tenggara Timur 6,221 300,429 76.6 32. Papua 2,598 146,120 65.8 33. Papua  Barat 651 51,810 46.5 Indonesia 237,792 12,971,116 67.8
Keterangan: diolah berdasarkan data dari Pusat Statistik Pendidikan, Depdiknas
Vol. III, No. 2, 2008