## TINJAUAN PERLAKUAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI PENDAPATAN PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO

## Hijriah
Jurusan Akuntansi Audit Internal, Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo hijriahalimuddin750@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Palopo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dengan  menggunakan    data    sekunder    yang diperoleh  dari  data  laporan  keuangan  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) dan data laporan keuangan Laporan Operasional (LO). Penelitian ini menemukan bahwa  perlakuan akuntansi pendapatan pada Pemerintah Daerah Kota Palopo telah sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemeintah dimana  dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di akui pada saat kas di terima di kas umum daerah, sedangkan  dalam  Laporan  Operasional  (LO)  di  akui  sebagai  penambah  ekuitas.  Adapun  penyajian  akuntansi pendapatan  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Palopo  telah  sesuai    dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemeintah  dimana   dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  yaitu membandingkan  antara  anggaran  dan  realisasinya  dan  menyajikan  unsur-unsur  pendapatan,  belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, sedangkan dalam Laporan Operasional (LO)  menyajikan  unsur-unsur  pendapatan-LO,  beban,  surplus/defisit  dari  kegiatan  operasional,  surplus/defisit dari pos luar biasa, pos luar biasa dan difisit LO.
Kata  Kunci  :  Perlakuan  Akuntansi,  Penyajian  Akuntansi,  Laporan  Realisasi  Anggara,  (LRA), Laporan Operasional (LO)

## ABSTRACT
This  study aims  to  determine  the Treatment  and  Presentation of  Income Accounting in  the  City Government  of Palopo. This  research uses descriptive analysis  method by using secondary data obtained  from the  data  of  the Budget Realization Report (LRA) and Operational Report (LO) financial  report  data.  This  study  found  that  the accounting  treatment  of  income  in  the  Palopo City Government was in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards where in the Budget Realization Report (LRA) was recognized  when  cash  was  received  at  the  regional  general  cash,  whereas  in  the  Operational  Report  (  LO)  is recognized as an equity enhancer. The presentation of income accounting in the Regional Government of Palopo City  is  in  accordance  with  Government  Regulation  Number  71  of  2010  concerning  Government  Accounting Standards  where  in  the  Budget  Realization  Report  (LRA),  which  compares  the  budget  and  its  realization  and presents elements of income, expenditure, surplus / deficit, financing and the remaining / less budget financing, while in the Operational Report (LO) presents elements of income-LO, expenses, surplus / deficit from operational activities, surplus / deficit from extraordinary items, extraordinary items and LO deficits.
Keywords:   Accounting   Treatment,   Accounting   Presentation,   Anggara   Realization   Report, (LRA), Operational Report (LO).

## PENDAHULUAN
Lembaga    Pemerintah    dalam menjalankan  roda  pemerintahannya juga  mengelola  keuangan Negara.  Dalam  UU  No.  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara,  khususnya  pasal  1  ayat  1 dinyatakan bahwa pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa  uang  maupun  berupa  barang yang dapat
dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  (Hariyanto, 2012).
Dalam  kaitannya  dengan  keuangan  negara  Pemerintah  berkewajiban  untuk  melaksanakan pengelolaan  keuangan  negara  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-  undangan,    efisien, ekonomis,  efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa  keadilan dan    kepatutan.  Untuk mencapai   tujuan   tersebut,   beberapa tahun     terakhir  ini     pemerintah mencoba untuk mencari basis akuntansi yang tepat agar dapat diterapkan dalam akuntansi  pemerintahan.  Sifat pemerintah yang  unik,  menjadikan  basis  akuntansi  yang  akan  diterapkan  menjadi  kendala  tersendiri. (Hariyanto, 2012).
Pada  tahun  2010,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  baru  tentang  standar  akuntansi pemerintahan, melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan   PP   Nomor   24 Tahun 2005 (Nurtanzila, 2013).
Dengan  diterbitkannya  PP  No.71  Tahun  2010    tentang  SAP    yang  akan  digunakan  untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup  pemerintahan,  yaitu  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  dan  satuan  organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya  akuntabilitas  dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut. (Langelo. 2015).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam  satu  set  laporan  keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan  pelaksanaan  anggaran  ( budgetary  reports )  dan  laporan  finansial,  yang  jika  diuraikan adalah,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan    Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan   Catatan atas Laporan Keuangan.
Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  dua  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yaitu  Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis Kas dan Laporan Operasional yang berbasis akrual.
Basis akrual merupakan basis akuntansi    yang   mengakui    pengaruh suatu transaksi pada saat terjadinya, tanpa   memperhatikan   saat   kas   atau setara kas diterima atau dibayar (Kawedar, et.
al., 2008:  86).  Standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  ini  diadopsi  dari  keberhasilan pemerintah  negara-negara    maju    untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan pemerintah, seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Swedia, serta menjadi kesatuan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah. (Nurtanzila, 2013).
Basis  akrual  akuntansi  pendapatan-LO  mengakui  pengaruh  transaksi  penghasil  pendapatan  atau peristiwa      lain      penghasil      pendapatan  pada      saat      transaksi      atau      peristiw a penyebab timbulnya    hak    atas  pendapatan  terjadi,  tanpa  memerhatikan  saat  pendapatan  tersebut  diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain, yang dimodifikasi sejalan dengan sub-sub definisi tentang basis akrual pada lampiran 1.02 PSAP 01, karena itu pengakuan  akuntansi  pendapatan basis  penerimaan  Kas  Umum  Negara  (KUN) /  Kas  Umum  Daerah  (KUD)  merupakan penyimpangan dari standar berbasis akrual paripurna. (Agoes, dkk. 2013)
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai  penambah  ekuitas  dalam periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali.  (PP  No.  71  Tahun 2010).
Menurut  Halim  (2004:39) Basis kas adalah basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini  transaksi  diakui  atau  dicatat  apabila  manimbulkan  perubahan  atau  berakhir  pada  kas,  yaitu menaikan  atau  menurunkan  kas.  Apabila  transaksi  tersebut  tidak  berpengaruh  pada  kas  maka transaksi tersebut tidak akan dicatat.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo  Anggaran  Lebih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi  hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (PP No. 71 Tahun 2010).
Tujuan  standar  Laporan  Realisasi  Anggaran  adalah  menetapkan  dasar-dasar  penyajian  Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  memberikan  informasi  dan  anggaran  entitas pelaporan.  Perbandingan  antara anggaran dan    menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (PP No. 71 Tahun 2010).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di urai di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  Bagaimana  perlakuan  akuntansi  pendapatan  pada  Pemerintah  Kota  Palopo?  Dan Bagaimana penyajian     akuntansi     pendapatan     pada Pemerintah Kota Palopo ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurai diatas maka tujuan dalam penelitian ini ada untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan pada Pemerintah Kota Palopo, dan untuk mengetahui penyajian akuntansi pendapatan pada Pemerintah Kota Palopo.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Perlakuan Akuntansi
Menurut  Poerwadarminta (2005:651)  pengertian  perlakuan  adalah  “perbuatan  yang  dikenakan kepada  atau  terhadap  sesuatu    atau    orang”.    Maksudnya  adalah  perbuatan  atau  tindakan  yang dikenakan   kepada   sesuatu   yang   bukan orang maupun terhadap orang itu sendiri. Kaitannya dalam  laporan  keuangan  adalah  bagaimana    unsur-unsur    laporan    keuangan  itu  dicatat  dan disajikan.
Tepat  atau  belum  tepatnya perlakuan     akuntansi     terhadap     laporan keuangan  dapat  diketahui setelah  diadakan analisis  terhadap  laporan  keuangan  dan  unsurunsurnya.  Analisis  atau menganalisis menurut    Syahrul    dan    Nizar    (2000:48) adalah  “melakukan  evaluasi  terhadap kondisi  dan  pos-pos  atau  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan  akuntansi  dan  alasan-  alasan  yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul”. Sedangkan menurut Poerwadarminta (2005:37) analisis  adalah  “penyelidikan  suatu  peristiwa  (karangan,    perbuatan,    dan    sebagainya)  untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya”.
Berdasarkan kedua pengertian diatas,   dapat   disimpulkan   bahwa   analisis atau     menganalisis adalah      melakukan evaluasi  atau penyelidikan  terhadap suatu kondisi   dengan   tujuan   untuk mengetahui sebab-sebab     atau     alasan-alasan     yang memungkinkan      terjadinya      perbedaan.
Kaitannya dengan perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan adalah melakukan penyelidikan atau  evaluasi terhadap  laporan  keuangan  dan  unsur- unsurnya    untuk   mengetahui    sebab-sebab atau  alasan-alasan  yang  memungkinkan  terjadinya  perbedaan.  Perbedaan  yang  muncul  akan menyebabkan kurang tepatnya atau  kurang  wajarnya  penyajian  atas laporan keuangan.
Perlakuan    dalam  akuntansi    adalah  proses  penetapan  terpenuhinya  kriteria  pencatatan  suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi  bagian  yang  melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana  akan  termuat  pada  laporan  keuangan  entitas  pelaporan  yang  bersangkutan. Pengakuan  diwujudkan dalam  pencatatan  jumlah  uang  terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. (PP 71 Tahun 2010).
Menurut Rahman (2012 : 25), ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi yaitu konsep pengakuan, konsep pengkuran/penilaian, konsep pencatatan, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan.

## Penyajian Akuntansi
Penyajian    adalah    aspek    yang  penting  dari  aksesibilitas.  Dengan  kata  lain  laporan  keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Rohman: 2009).
Standar akuntansi pemerintah mengatur    penyajian    laporan    keuangan untuk    tujuan    umum ( general    purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan       perbandingan       laporan keuangan   baik   terhadap   anggaran,   antar periode,  maupun  antar  entitas.  (PP  No.  71 Tahun 2010).
Laporan keuangan untuk tujuan umum    adalah    laporan    keuangan    yang ditujukan     untuk memenuhi    kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka      penyajian      laporan      keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. (PP No. 71 Tahun 2010).

## Pendapatan

## Pendapatan  Laporan Realisasi
Anggaran (Pendapatan-LRA) Pendapatan  Laporan Realisasi Anggaran   (LRA)   menurut   PSAP No.   2 paragraf 7 adalah semua penerimaan rekening   kas   umum   negara/daerah   yang menambah saldo      anggaran      lebih      dalam periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi  hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Akuntansi Pendapatan-LRA menurut PSAP No. 2 Paragraf 24, 25, 27, 28, 29, dan 30 dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan  penerimaan  bruto  dan  tidak  mencatat  jumlah  netonya  (setelah  dikompensasikan
dengan pengeluaran). Dalam hal  besarnya pengurangan  terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu karena proses    belum    selesai,    maka    asas  bruto  dapat  dikecualikan.  Pengembalian  yang  sifatnya sistematika (normal) dan  berulang (recurring) atas  penerimaan  pendapatan-LRA  pada  periode penerimaan  maupun    pada    periode    sebelumnya  dibukukan    sebagai    pengurangan  pendapatan- LRA.  Koreksi  dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas  penerimaan pendapatan-LRA  yang  terjadi  pada  periode  penerimaan  pendapatan-LRA  dibukukan  sebagai pengurang  pendapatan-LRA  pada  periode  yang  sama.  Koreksi  dan  pengembalian  yang  sifatnya tidak  berulang (nonrecurring) atas    penerimaan  pendapatan-LRA  yang  terjadi  pada  periode sebelumnya  dibukukan   sebagai  pengurangan  saldo anggaran  lebih pada  periode ditemukannya koreksi  dan  pengembalian  tersebut.  Akuntansi  pendapatan-LRA  disusun  untuk  memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat  dan  daerah.  (Erlina,  dkk  2010.  Hal.110).

## Pendapatan      Laporan      Operasional
(Pendapatan-LO) Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi  yang  mempengaruhui  ekuitas  pemerintah  dalam  satu  periode,  laporan  Operasional menyediakan  informasi  tentang  kegiatan  operasional  keuangan  entitas  yang  mencerminkan pendapatan,  beban,  serta  surplus/defisit.  Penyusunan  laporan  operasional  dilakukan  untuk melengkapi siklus pelaporan yang saling terkait. Keterkaitan pelaporan ini terlihat dari hubungan antara laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. (Siregar. 2017. Hal. 147).
Pendapatan  Laporan  Operasional  adalah    hak    pemerintah    pusat/daerah    yang diakui    sebagai penambah    ekuitas    dalam periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  dan  tidak  perlu  dibayar kembali. (PP No. 71 Tahun 2010).
Pendapatan-LO  menurut  PSAP  No.12  paragraf  8  adalah  hak  pemerintah  yang  diakui    sebagai penambah    ekuitas    dalam periode      pelaporan      yang      bersangkutan. Sementara    menurut Pemendagri   No.   64 Tahun  2013,  pendapatan-LO  merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai  penambah  ekuitas  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  dan  tidak  perlu dibayar    kembali.    Pendapatan-LO  merupakan  pendapatan  yang  menjadi  tanggungjawab  dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh  transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang dapat meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

## METODE PENELITIAN

## Instrumen Penelitian
Dalam penelitian deskriptif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data berdasarkan persamaan persamaan jenis data dari data tersebut.
Agar   penelitian   ini   terarah, peneliti  terlebih  dahulu  menyusun  kisi-kisi instrumen  penelitian yang selanjutnya dijadikan  acuan  untuk  membuat  pedoman observasi.

## Sumber Data
Sumber    data    yang    digunaka  adalah  Data  Sekunder.  Berupa  data  Laporan  Keuangan  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  dan  Data  Laporan  Keuangan Laporan Operasional (LO) Pada Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota Palopo dan  Pada Badan Pendapatan  Daerah Kota Palopo.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data-data  tersebut  maka  penulis  akan  menggunakan  instrument  Observasi, dalam  instrumen  observasi  penulis  akan  melakukan  pengamatan  dilokasi  penelitian  untuk mendapatkan  gambaran  yang  tepat mengenai subjek dan objek kajian.

## Teknik Analisa Data
Analisa yang digunakan adalah analisa    deskrptif    yaitu    mengungkapkan kejadian  atau  fakta, fenomena  dan  keadaan yang  sebenarnya  saat  penelitian berlangsung   dengan   menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.
Penelitian  ini  membandingkan data yang ada yaitu data Laporan Keuangan Pendapatan    Laporan Operasional dan Laporan Keuangan Pendapatan Laporan Reaslisasi Anggaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan   Akuntansi   Pendapatan Pada  Bandan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo terkait penerapan PP   Nomor 71 Tahun 2010.
Sebagaimana  diamanatkan  undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara bahwa Mentri/Pimpinan Lembaga Sebagai Pengguna   Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga  yang dipimpinnya.
BPKAD  Kota  Palopo  adalah  salah  satu  entitas  akuntansi  yang  berkewajiban  menyelenggarakan akuntansi  dan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.
Adapun  pelaksanaan  pendapatannya    adalah    dengan  menyusun  Laporan  Keuangan  Pendapatan yang  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  dan  Laporan  Operasional  (LO).  Penyusunan laporan keuangan BPKAD mengacu pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010 tentang Standar      Akuntansi Pemerintah   (SAP)   dan   kaidah-kaidah pengelolaan keuangan  yang sehat dalam pemerintah.
Laporan Keuangan BPKAD Kota Palopo telah disusun dengan basis Kas pada Laporan Realisasi Anggaran  dan  Basis  Akrual  pada  Laporan  Operasional  sehingga  akan  mampu  menyajikan informasi keuangan  yang transparan,  akurat dan akuntabel. Laporan  Keuangan diharapkan  dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna Laporan Keuangan khususnya sebagai sarana  untuk  meningkatkan  akuntabilitas/pertanggungjawaban  dan  transparansi  pengelolaan keuangan Derah pada BPKAD Kota Palopo.
Dalam  penlitian  ini,  peneliti  mengumpulkan  data  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang ada seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain yang terkait dengan Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan  Laporan  Realisasi Anggaran  yang  Berbasis  Kas  dan  Laporan  Operasional  yang  Berbasis  Akrual  pada  Laporan Keuangan di BPKAD Kota Palopo.
Penjelasan  yang  didapatkan dari  data  yang  dikumpulkan  oleh peneliti adalah sebagai berikut :
a. Pengakuan  dan  Pengukuran Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di BPKAD Kota Palopo.
b. Pendapatan-LRA  di  BPKAD  Kota  Palopo  diakui  pada  saat  kas  diterima  pada  Kas Umum  Daerah (KUD).  Akuntansi  Pendapatan- LRA  dilaksanakan  berdasarkan azas bruto, yaitu dngan membukukan   penerimaan   bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah  dikompensasikan  dengan  pengeluaran).  Pendapatan-LRA  disajikan    menurut klasifikasi sumber pendapatan.
c. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Laporan Operasional di BPKAD Kota Palopo.
d. Pendapatan-LO  adalah  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  ekuitas dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan    dan    tidak    perlu  dibayar  kembali.
Pendapatan-LO  di  BPKAD  Kota  Palopo  diakui    pada  saat  timbulnya  hak  atas pendapatan  dan  /  atau  pendapatan  direalisasi,  yaitu  adanya  aliran  masuk  sumber  daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan  azas bruto,  yitu dengan membukuan  pendapatan  bruto,  dan  tidak  mencatat  jumlah  nettonya  (stelah dikomepensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO disajikan  menurut  klasifikasi sumber pendapatan.
Penyajian          Pendapatan          Laporan  Keuangan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo.
Anaslisi     penerapan     Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dalam penyajian Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Palopo sebagai berikut:
a. Analisis   Penyajian Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Dalam   penyajian  laporan keuangan BPKAD Kota Palopo dilaksanakan berdasarkan basis kas,  berarti  bahwa  pendapatan-LRA  dan  penerimaan  pembiayaan  diakui  pada  saat  kas diterima di rekening Kas Umum Daerah (KUD) atau oleh entitas pelaporan, serta belanaja, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya  dalam  satu  periode  pelaporan  dan  menyajikan  unsur-unsur  Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.
b. Relisasi  Pendapatan  Daerah  pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.934.121.533.937,22 atau  mencapai  96,78%  dari  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.965.224.397.122,00,  Realisasi Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2017  sebesar  Rp.936.855.112.821,04  atau  mencapai 94,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.025.794.198.014,00, Realisasi Surplus/Defisit  pada  Tahun      Anggaran      2017  sebesar  (Rp.29.733.578.883,82)    atau mencapai      58,80%      dari      alokasi  anggaran  (Rp.50.569.800.829,00),  Realisasi Pembiayaan  Netto  pada  Tahun      Anggaran      2017      sebesar  Rp.52.569.802.763,56 atau mencapai   103,95%   dari   alokasi anggaran    Rp.50.569.800.892,00, Realisasi  Sisa Lebih  Pembiayaan Anggaran(SILPA) sebesar Rp.22.836.223.879,74.
c. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018   sebesar Rp.964.816.401.705,73 atau  mencapai      96,37%      dari      alokasi  anggaran  Rp.1.002.207.733.585,00,  Realisai Belanja   Daerah   Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.982.955.077.365,89 atau mencapai 96.33%     dari      alokasi  anggaran  Rp.1.020.380.935.465,00, Realisasi      Surplus/Defisit
pada Tahun 2018 sebesar (Rp.18.138.675.660,16) dari alokasi anggaran (Rp.19.273.201.880,00),  Realisasi Pembiayaan   Netto   pada   Tahun Anggaran          2018 sebesar  Rp.23.273.203,50    atau    mencapai  120,75%    dari    alokasi    anggaran Rp.19.273.201.880,00, Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)   pada   Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.134.528.090,34.

## Penyajian         Pendapatan        Laporan  Keuangan  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kota Palopo.
Dalam penyajian Laporan Keuangan, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  Kota  Palopo  telah disusun dengan  basis  Kas  pada  Laporan  Realisasi Anggaran  dan  Basis  Akrual  pada  Laporan Operasional dan mengacu paca 4 karakteristik laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yaitu Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami.
Analisis     penerapan     Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP dalam penyajian Laporan Keuangan pada BAPENDA Kota Palopo sebagai berikut:
a. Analisi Penyajian Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan   Realisasi   Anggaran   (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Surplus/Defisit.
b. Realisasi  Pendapatan  Daerah  pada  Tahun  Anggaran  2017  sebesar  Rp.28.953.473.231,00 atau  mencapai  91,35%  dari  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.31.696.180.400,00,  Realisasi Belanja      Pada      Tahun      Anggaran  2017sebesar  Rp.11.736.568.796,00  atau  mencapai 97,21% dari alokasi anggaran sebesar Rp.12.072.837.500,00, Realisasi Surplus/Defisit pada Tahun  Anggaran  2017 sebesar Rp.17.216.904.435,00 atau mencapai  87,74%  dari  alokasi anggaran sebesar Rp.19.623.342.900,00.
c. Realisasi  Pendapatan  Daerah  pada  Tahun  Anggaran  2018  sebesar  Rp.31.913.669.568,00 atau  mencapai  89,41%  dari  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.35.694.450.000,00,  Realisasi Belanja      Pada      Tahun      Anggaran  2018  sebesar  Rp.13.501.556.239,00  atau  mencapai 91,55% dari alokasi anggaran sebesar Rp.14.747.013.337,00, Realisasi Surplus/Defisit pada Tahun  Anggaran  2018 sebesar Rp.18.412.113.329,00 atau  mencapai  87,90%  dari  alokasi anggaran sebesar Rp.20.947.436.663,00.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan   hasil   analisis   yang telah dilakukan dalam meninjau Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintah  pada Laporan Keuangan  Badan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo Tahun 2017 dan 2018, dalam penelitian ini menemukan :
Perlakuan    akuntansi    pendapatan pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Palopo  telah sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeintah dimana dalam Laporan  Realisasi Anggaran   (LRA)   diakui    pada   saat    kas diterima di Kas Umum Daerah (KUD),  dan dilaksanakan  berdasarkan azas  bruto,  yaitu dengan  membukukan penerimaan bruto dan  tidak  mencatat  jumlah  nettonya  (setelah  dikompensasikan  dengan  pengeluaran).  Sedangkan dalam   Laporan   Operasional (LO)   diakui   sebagai   penambah   ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Penyajian  akuntansi  pendapatan  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Palopo  telah  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeintah dimana dalam Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  yaitu  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dan realisasinya  dalam  satu  periode  pelaporan  dan  menyajikan  unsure-unsur  pendapatan,  belanja, surplus/defisit,      pembiayaan      dan  sisa  lebih/kurang  pembiayaan  anggaran,  sedangkan      dalam Laporan   Operasional (LO)  menyajikan  berbagai  unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari kegaiatan operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus defisit LO yang diperlukan secara komperatif.

## Saran
Penelitian ini hanya meninjau perlakuan dan penyajian Pendapatan pada Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota  Palopo  Tahun  2017  dan  2018.  Karena  keterbatasan    waktu    sehingga    belum  dapat memberikan  gambaran  yang  lebih  jelasnya  mengenai  Laporan  Keuangan  Pemerintah  dalam Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun 2010.

## DAFTAR  PUSTAKA
Agoes,  Sukrisno  dan  Jan  Hoesada.  2013. Bunga Rampai Auditing . Jakarta : Salemba empat
Erlina, dkk. 2015 . Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Jakarta. Selemba Empat
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Hariyanto, Agus. 2012. Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia . Dharma Ekonomi. No. 36 / Th. XIX / Oktober 2012.
Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi . Fakultas Ekonomi Universitas  Sumatra  Utara. Medan
Kawedar,  Warsito,  Abdul  Rohman,  dan  Sri  Handayani.  2008. Akuntansi  Sektor  Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah . Buku 2. Universitas Diponegoro. Semarang.
KSAP.   Modul   2  –  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta
Langelo,  Friska;  David  Paul  Elia  Saerang  dan    Stanly    Winylson    Alexander. 2015.  Analisis Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual  Dalam  Penyajian  Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 1-8
Niu,   Fitri   Ayu   Lestari,   H.   Karamo.,   S. Tangkuman.       2014.       Analisis Penerapan Pp. No. 71  Tahun  2010 Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset DaerahKota  Kotamobagu. Jurnal EMBA    Vol.2    No.4    Desember 2014, Hal. 714-722.
Nurtanzila, Lastria, Jurnal Kebijakan & Administrasi   Publik. JKAP   Vol 17  No  1  -  Mei  2013 ISSN  0852- 921 3
Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Poerwadarminta,    W.J.S.    2005. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia. Edisi  Ketiga. Jakarta:  Balai Pustaka.
Rahman, Adi Nugroho, dan Zulaikha. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai  Variabel  Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu)”. Diponegoro Journal  Of  Accounting.  Vol.1  No 2.
Ratag,  Suryani  Miyoko.  2013. Jurnal, Perlakuan  Akuntansi Capital  Expenditure Dan Revenue Expenditure Pada  Pt.  Bank  Sulut.  Fakultas  Ekonomi  Jurusan  AkuntansiUniversitas  Sam Ratulangi  Manado.  Manado. Jurnal   EMBA   Vol.1   No.3   Juni 2013, Hal. 179-189.
Rintiani, Wasik Nista , Jurnal , Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota Surabaya  Berdasarkan PP  No.  71 Tahun  2010, Universitas  Negeri Surabaya
Rohman,    Arif.    2009. Memahami  Pendidikan  dan  Ilmu  Pendidikan .  Yogyakarta:  Laks  Bang Mediatama.
Sandy,  Rachmat  Ramadhan,  dkk.,  2013, Jurnal, Analisis    Penyajian  Laporan      Keuangan Pemerintahaan Kabupaten Tulungagung, Universitas Brawijaya: Malang
Sampel,  Indra  Franselski,  L.  Kalangi.,  T. Runtu.   2015.   Analisis   Kesiapan Pemerintah  Kota Manado  Dalam Penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual . Jurnal  EMBA .  Vol.3  No.1  Maret 2015, Hal.621-630
Siregar, Baldric, 2017. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta. UPP STIM YKPN
Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar, 2000, “ Kamus Istilah-istilah Akuntansi ”, Cetakan Pertama,
Citra Harta Prima, Jakarta.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.