## PERHITUNGAN RENCANA BIAYA REKLAMASI TERHADAP LAHAN BEKAS PENAMBANGAN BATUBARA DI PT XYZ, SITE KINTAP, KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN
Rizki Tri Cahyana * , Agus Triantoro, Riswan Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat Jl. A. Yani Km. 35,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714, Telp.0812-7670-1521, Indonesia e-mail: * rizkit313@gmail.com , agus@ulm.ac.id , riswan@ulm.ac.id

## ABSTRAK
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun  2010  tentang  Reklamasi  dan  Pascatambang  dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara.  Pasal  12  mewajibkan  perusahaan  pertambangan  menghitung  biaya  reklamasi  serta menyerahkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi.
Penelitian ini didilakukan di PT XYZ di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk merencanakan biaya reklamasi terhadap lahan bekas penambangan batubara. Metode penelitian meliputi penelitian lapangan, wawancara dengan pihak perusahaan serta mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  total  biaya  reklamasi  selama  tahun  2017/2018  sesuai  dengan  sisa  umur  tambang sebesar Rp 3.226.176.568 dengan luas lahan terganggu 24,77 Ha, untuk biaya per ha sebesar Rp 129.046.214. Penelitian ini sebagai pedoman  untuk  merencanakan  biaya  reklamasi  untuk  menyerahkan  jaminan  reklamasi  ke  dinas  terkait,  yang  nantinya  sebagai  bahan evaluasi pemerintah terkait jaminan reklamasi, agar tidak ada perbedaan perhitungan jaminan reklamasi dengan kondisi aktual dilapangan sehingga kriteria keberhasilan reklamasi dapat dicapai.
Kata kunci: biaya reklamasi, reklamasi, jaminan reklamasi

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pertambangan  terdiri  dari  beberapa tahapan,  yaitu  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan pemurnian,  penjualan  dan  pemasaran  serta  penutupan tambang  ( mine closure ).  Setiap  tahapan  memiliki  fungsi tersendiri  yang  harus  dijalankan  oleh  perusahaan  agar dampak  negatif  dari  kegiatan  penambangan  dapat diminimalisir disamping tetap bernilai ekonomis.
Dampak  yang  paling  mendasar  dari  kegiatan penambangan adalah timbulnya suatu lubang bekas bukaan tambang  yang  jika  tanpa  penanganan  yang  baik  akan berakibat  buruk  terhadap  lingkungan.  Salah  satu  bentuk penanganan  dampak  negatif  dari  kegiatan  penambangan adalah  melakukan  reklamasi  yang  terencana.  Reklamasi dan pasca tambang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pertambangan, sehingga pertambangan dalam hal  ini  bukan  hanya  kegiatan  gali,  muat,  angkut,  namun harus pula pengembalian lahan sebagaimana peruntukan.

## METODOLOGI
Metodologi  dalam  penelitian  tugas  akhir  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  secara  langsung  di lapangan pada objek yang diteliti dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dikaji atau dianalisis langsung agar mendapatkan  kebenarannya,  serta  metode  wawancara  dan analisis data penunjang menggunakan software.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan pada wilayah iziin usaha  pertambangan  (IUP)  PT  XYZ,  Site  Kintap, Kabupaten  Tanah  Laut,  Kalimantan  Selatan  yang  dapat dilihat pada gambar-1.
Gambar-1 . Lokasi Penelitian

## Peruntukan Lahan
Lokasi  penelitian  menurut  sumber  peta  kawasan hutan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  wilayah  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas  (HPT)  dan  Hutan  Produksi  Tetap  (HPT)  yang menjadikan  wilayah  tersebut  masuk  dalam  perizinan  Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dapat dilihat pada gambar-2.

## Rencana Biaya Reklamasi dan Revegetasi
Perhitungan  rencana  biaya  reklamasi  adalah perkiraan  anggaran  biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan untuk membiayai kegiatan reklamasi lahan terganggu, baik untuk  lahan  yang  belum  selesai  direklamasi  saat  operasi produksi  masih  berlangsung,  maupun  biaya  untuk mereklamasi  lahan  yang  terganggu  untuk  kurun  waktu  2 (dua) tahun kedepan (tahun 2017-2018).
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan luas area reklamasi tahun 2017/2018 adalah seluas  24,77  ha.  Uraian  biaya  reklamasi  dapat  dijelaskan sebagai berikut:

## Biaya Langsung Biaya Penataan Lahan
Kegiatan  penataan  lahan  meliputi  kegiatan penataan  permukaan  lahan  timbunan over  burden (OB), penebaran  tanah  pucuk  dan  pengendalian  erosi  dan pengelolaan  drainase  air  larian.  Khusus  untuk  kegiatan reklamasi  lubang  bekas  tambang,  pelaksanaan  kegiatan penataan  permukaan  tanah  ini  baru  dilaksanakan  setelah terlebih dahulu kegitan penimbunan kembali lubang bekas tambang tersebut telah dinyatakan selesai.
Tabel-1 . Biaya Penataan Lahan
Tabel-2 . Biaya Penebaran Tanah Pucuk Ketebalan top soil rata-rata 0,30 Meter Volume tanah pucuk per hektar 3.000 Bcm Biaya  sewa  alat,  biaya  operasional  & honor  sdm  penataan  permukaan  lahan top soil per hektar Rp 36.554.070 Tabel-3 . Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Air
Panjang rip-rap, gludan, drainase 200 m/Ha Biaya  sewa  alat,  biaya  operasional  & honor  sdm  pembuatan  rip-rap,  guudan dan drainase Rp 2.077.880 Tabel-4 . Biaya Per Satuan Penatagunaan Permukaan lahan No Kegiatan Biaya 1 Penataan permukaan lahan Rp 20.132.938 2 Penebaran tanah pucuk Rp 36.554.070 3 Pengendalian erosi & pengelolaan air Rp   2.077.880 4 Total biaya tahapan reklamasi per hektar Rp 58.764.888
Dengan  demikian  perhitungan  biaya  keseluiruhan  untuk kegiatan  penatagunaan  permukaan  lahan  per  satuan  dapat diuraikan pada tabel-4.

## Biaya Revegetasi
Kegiatan  Revegetasi  meliputi  kegiatan  analisis kualitas  tanah,  pemupukan,  pengadaan  bibit,  penanaman, pemeliharaan  dan  perawatan  tanaman  yang  dapat  dilihat pada tabel-5.

## Biaya  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Air  Asam Tambang (AAT)
Secara  garis  besar,  Pengelolaan  air  limbah tambang  diendapkan  pada  kolam  pengendapan  akan membutuhkan  kapur  (CaCo3),  dalam  usaha  peningkatan tingkat  keasaman  hingga  menjadi  netral  (pH=7)  seperti proses pengelolaan air limbah di bawah ini.

## Biaya  Pekerjaan  Sipil  Sesuai  Peruntukannya  Lahan Pasca Tambang
Berhubungan  fasilitas/sarana  penunjang  yang bersifat  bangunan  nantinya  akan  di  manfaatkan  oleh masyarakat, maka tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan sipil.

## Biaya Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang (Void)
Berhubungan  pada  periode  tahun  2017-2018, lubang bekas tambang masih aktif sebagai inpit dum area, maka  cekungan  lubang  bekas  tambang  (void)  belum terbentuk,  sehingga  kegiatan  reklamasi  dan  revegetasi dalam rangka pemanfaatan void belum bisa dilaksanakan.

## Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung adalah biaya tambahan yang diperlukan  untuk  mendukung  terlaksananya  kegiatan reklamasi.
Tabel-5 . Biaya Revegetasi Lahan No Komponen Biaya Total Harga 1. Penanaman Pioner Rp 14.558.036 2. Penanaman Sulaman Rp   1.696.205 3. Perawatan Tahun Ke-1, 2 & 3 Rp 17.469.241 4 Analisis Sampel Tanah Rp   2.700.000 Biaya Revegetasi Lahan Per Hektar Rp 36.423.482 Tabel-6 . Pencegahan dan Penanggulangan Air Asam Tambang Kegiatan Satuan Volume Harga Satuan (RP) Total Harga (RP) 1 Pengelolaan SP Kelola sedimentasi/ lumpur m 3 1,30 57.436.190 57.436.190 2 Pengendalian AAT Kapur penurun pH kg 600 3.500 2.100.000 Tawas penjernih TSS kg 3.000 5.000 15.000.000 Total dikali luas 22.230.000 3 Analisis Air Tambang Air setting pond Sampel 3 300.000 900.000 Totral Biaya Pengelolaan AAT per Th 80.565.190 Ketebalan lapisan OB yang diratakan 1 Meter Volume  rata-rata  OB  yang  ditata  per hektar 10.000 m3 Biaya  sewa  alat,  biaya  operasional  & honor  pekerja  penataan  permukaan lahan OB per hektar Rp 20.132.938
Tabel-7 . Rencana Biaya Tidak Langsung Tahun 2017 s/d 2018
Kegiatan 2017 2018 Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat (2,5%) Rp   34.560.537  Rp   28.398.607 Biaya perencanaan reklamasi (2-10%) Rp 107.828.874  Rp   92.011.488 Biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi tahap operasi produksi
(3-14%) Rp 163.125.733  Rp 138.585.203 Biaya supervise (2-7%) Rp   77.415.602  Rp   65.884.769 TOTAL Rp 382.930.746  Rp 324.880.067
Biaya tambahan yang diperlukan untuk mendukung  terlaksananya  kegiatan  reklamasi  antara  lain berupa:
a. Biaya  mobilisasi  dan  demobilisasi  alat  2,5%  untuk tahun 2017-2018.
b. Biaya perencanaan reklamasi pada tahun 2017 sebesar 7,8% dan tahun 2018 8,1% dari total biaya langsung.
c. Biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi tahap operasi produksi pada tahun 2017  sebesar  11,8%  dan  tahun  2018  12,2%  dari  total biaya langsung.
d. Biaya  supervise  pada  tahun  2017  sebesar  5,6%  dan tahun 2018 5,8% dari total biaya langsung.
Perhitungan  biaya  tidak  langsung  berdasarkan  grafik modifikasi  dari “Engiemen’s  Heavy  Construction  Cost File” grafik  ini  menjelaskan  total  dari  biaya  langsung diubah menjadi kurs dollar yang telah di sepakati sehingga mendapatkan  besaran  persentase  yang  telah  ditentukan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 07 Tahun 2014.
Gambar-2 . Biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga

## Biaya Total Reklamasi
Berdasrkan  table  tersebut  di  atas.  maka  biaya langsung.  biaya  tidak  langsung  dan  total  biaya  untuk rencana  kegiatan  reklamasi  selama  2  tahun  (untuk  tahun 2018 asumsi inflasi 5%).
Tabel-8 . Biaya Total Reklamasi
Tahun Ke Tahun Biaya Reklamasi Tahun Berjalan Langsung (Rp) Tidak Langsung (Rp) Total Biaya (Rp) 1 2017 1.382.421.465 382.930.746 1.765.352.211 2 2018 1.135.944.290 324.880.067 1.460.824.357

## KESIMPULAN
1. Luas  area  reklamasi  pada  tahun  2017/2018  adalah sebesar 24.77 Ha
2. Biaya rencana reklamasi dari luasan lahan terganngu tahun 2017 sebesar Rp. 129.046.214 per Ha dan tahun 2018 sebesar Rp. 131.724.469 per Ha
3. Biaya  rencana  reklamasi  dari  luas  lahan  terganggu selama 2 tahun kedepan sebesar Rp. 3.226.176.568

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan  setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk  perusahaan  sebaiknya  penebaran  mulsa dilakukan secara merata. agar kemungkinan terjadinya erosi semakin kecil.
2. Penelitian  ini  hendaknya  dikaji  ulang  dalam  segi pelaksanaannya  sehingga  bisa  digunakan  sebagai referensi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  dosen pembimbing  dan  kedua  orang  tua  yang  telah  memberi dukungan  dalam  bentuk  fasilitas  atau  legalitas  terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anonim.  2014. Peraturan  Menteri  Energi  Dan Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.  07 Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Reklamasi  Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral  Dan  Batubara. Lembaga  Negara  Republik Indonesia. Secretariat Negara. Jakarta. Hal. 58-59.
[2] Anonim.  2010. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang . Lembaga Negara Republik Indonesia. Secretariat Negara. Jakarta. Hal. 14-15.
[3] Anonim. 2009. Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara . Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 04. Secretariat Negara. Jakarta. Hal. 1-5.
[4] Widiyanto.Danang.  2013. Tata  Cara  Perhitungan Jaminan  Reklamasi .  Direktorat  Jendral  Mineral  Dan Batubara  Kementerian  Energi  Dan  Sumber  Daya Mineral. Jakarta.