Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 72 PADA PT. BUMI SERPONG DAMAI TBK
Siti Latiffah 1 , Devani Hasna Luthfiyah 2 , Lia Uzliawati 3 1-3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sitilatiffah24@gmail.com

## ABSTRACT
Company is an entity or institution that sells goods or services to the general public with the aim of making a profit. Revenue is the sales of goods or services of a company during a certain period of time. PT Bumi Serpong Damai Tbk is a real estate company that has a strong reputation in Indonesia. This research is qualitative descriptive in nature. Primary data is information obtained directly from PT. Bumi Serpong Damai Tbk. Meanwhile, secondary data is obtained from various documentation  such  as  company  archives,  descriptions  of  company  structure,  and  financial reports. The data analysis method applied in this research is a qualitative descriptive approach. In 2023, PT Bumi Serpong Damai Tbk recorded impressive revenue, reflecting stable and sustainable growth in its operations. The revenue values recorded in the table reflect the amount of revenue recognized by PT Bumi Serpong Damai Tbk in accordance with the requirements set forth in PSAK 72.  The  use  of  PSAK  72  ensures  that  the  recorded  revenue  reflects  the  actual  conditions  and provides a clear picture of the company's financial performance.
Keywords: PSAK 72, Revenue, Revenue Recognition

## ABSTRAK
Perusahaan adalah sebuah entitas atau lembaga yang menjual barang atau jasa kepada masyarakat umum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan adalah penjualan barang atau jasa suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. PT Bumi Serpong Damai Tbk merupakan sebuah perusahaan real estate yang telah memiliki reputasi yang kuat di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif  deskriptif.  Data  primer  merupakan  informasi  yang  diperoleh  langsung  dari  PT.  Bumi Serpong  Damai  Tbk.  Sementara  itu,  data  sekunder  diperoleh  dari  berbagai  dokumentasi  seperti arsip  perusahaan,  deskripsi  tentang  struktur  perusahaan,  dan  laporan  keuangan.  Metode  analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pada tahun 2023, PT  Bumi  Serpong  Damai  Tbk  mencatat  pendapatan  yang  mengesankan,  mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam operasinya. Nilai pendapatan yang tercatat dalam tabel mencerminkan jumlah pendapatan yang telah diakui oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK 72. Penggunaan PSAK 72 memastikan bahwa pendapatan  yang  dicatat  mencerminkan  kondisi  sesungguhnya  dan  memberikan  gambaran  yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan.
Kata Kunci: PSAK 72, Pendapatan, Pengakuan Pendapatan

## PENDAHULUAN
Perusahaan  adalah  sebuah  entitas atau lembaga yang menjual barang atau jasa  kepada  masyarakat  umum  dengan tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan. Baik  itu  didirikan  secara  independen atau sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, tujuan keuangan utama dari semua  bisnis  adalah  menghasilkan keuntungan  dari  operasinya.  Sinergi yang  kuat  antara  manajemen  dan karyawan  diperlukan  untuk  mencapai tujuan perusahaan.
Pendapatan adalah penjualan barang  atau  jasa  suatu  perusahaan selama periode waktu tertentu.
Pendapatan  sangatlah  penting  karena merupakan  salah  satu  cara  manajemen suatu  perusahaan  menilai  kinerja karyawannya.  Berhasil  atau  tidaknya kinerja  yang  dilakukan  perusahaan dilihat  dari  besarnya  gaji  yang diterimanya,  dan  untuk  membuat rencana  kerja  pada  tahun  yang  akan datang dengan melihat dampak penilaian dari besaran gaji yang diterima saat ini. Karena  pendapatan  merupakan  salah satu bagian dari laporan laba rugi suatu perusahaan,  maka  pendapatan  tersebut harus diukur secara akurat sesuai dengan prinsip  pengakuan  pendapatan  untuk menentukan  berapa  banyak  uang  yang sebenarnya  dihasilkan  oleh  bisnis tersebut  dan  dapat  ditampilkan  dalam laporan keuangan sesuai dengan Akuntansi Keuangan yang relevan. Pengakuan dan estimasi pendapatan harus dilakukan secara tepat sehingga  organisasi  dapat  menyajikan laporan moneternya secara wajar. Hal ini menjadi penting apabila pengakuan dan estimasi  pendapatan  suatu  organisasi melibatkan  pedoman  sebagai  semacam cara  pandang,  khususnya  Norma Pembukuan  Moneter  (SAK),  apalagi dengan standar baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, yaitu PSAK Nomor
72.  tentang  Pengakuan  Pendapatan  dari Perjanjian  dengan  Klien.  Agar  laporan keuangan  dapat  diterima  dan  mudah dipahami  oleh  penggunanya,  Standar Akuntansi Keuangan mengatur mengenai  pembuatan,  penyusunan,  dan proses  pencatatan  serta  penyajian  data akuntansi.
Pada  tahun  2017,  Ikatan  Akuntan Indonesia  merilis  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  72  yang mengatur  tentang  Pendapatan  dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 72 ini bertujuan  menjadi  satu-satunya  standar yang  mengatur  pengakuan  pendapatan secara  resmi,  menggantikan  semua standar  terdahulu  seperti  PSAK  23 mengenai Pendapatan, PSAK 34 tentang
Kontrak  Konstruksi,  PSAK  44  yang mengatur Akuntansi Aktivitas Pengembangan  Real  Estat,  ISAK  10 tentang  Program  Loyalitas  Pelanggan, ISAK 21 mengenai Perjanjian Konstruksi  Real  Estat,  dan  ISAK  27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan. Efektif mulai 1 Januari 2020, PSAK 72 juga  memperbolehkan  penerapan  dini untuk standar tersebut. [6]
Industri real estat merupakan salah satu  dari  beberapa  sektor  yang terpengaruh  oleh  perubahan  standar akuntansi karena menghapus PSAK 44. Perbedaan  antara  PSAK  72  dan  PSAK 44  dalam  hal  ketentuan  pendapatan menjadi  dasar  untuk  perubahan  umum yang  mungkin  terjadi  pada  kinerja keuangan  bisnis  real  estat.  Karena  itu, perusahaan-perusahaan  di  industri  real estat  melakukan  latihan  penerapan pendapatan berdasarkan PSAK 72 untuk mempermudah strategi dan implementasi  setelah  PSAK  72  efektif dirilis.
PT  Bumi  Serpong  Damai  Tbk merupakan  sebuah  perusahaan  real estate yang telah memiliki reputasi yang kuat  di  Indonesia.  Sebagai  perusahaan
publik  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI),  BSD  wajib  mengikuti Standar  Akuntansi  Keuangan  yang berlaku  di  Indonesia  dalam  menyusun laporan keuangannya. Dengan diberlakukannya  Pernyataan  Standar
Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  72, yang mulai efektif pada tahun 2020, dan mengingat  BSD  memiliki  banyak kontrak dengan pelanggan untuk proyek- proyek  pembangunan  properti,  menjadi penting  untuk  menganalisis  bagaimana perusahaan  menerapkan  PSAK  No.  72 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatannya. Sehingga, judul penelitian ini adalah "Analisis Implementasi PSAK 72 Pada PT. Bumi
Serpong Damai, Tbk.”
KAJIAN TEORI Akuntansi Menurut  American  Accounting Association (AAA), Akuntansi merupakan  suatu  proses  di  mana informasi ekonomi diidentifikasi,
diukur,  dan  dilaporkan  dengan  tujuan memberikan  dasar  yang  jelas  dan  tepat bagi  pengambilan  keputusan  kepada para  pemangku  kepentingan  (Lantip,
2016). Akuntansi adalah proses pengukuran, pengungkapan, dan analisis informasi  keuangan  suatu  entitas  atau organisasi.  Tujuan  utamanya  adalah untuk  menyediakan  informasi  yang relevan  dan  dapat  dipercaya  kepada pemangku  kepentingan  seperti  pemilik, manajemen, investor, dan pihak lainnya untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi yang  tepat.  Ini  melibatkan  pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan interpretasi data
keuangan  untuk  mengevaluasi  kinerja dan keadaan keuangan suatu entitas. Akuntansi Keuangan
Akuntansi  Keuangan  merupakan bidang akuntansi yang difokuskan pada pembuatan  laporan  keuangan  untuk
keperluan  eksternal.  Pihak  eksternal  ini merujuk kepada individu atau entitas di luar  lingkup  manajemen  perusahaan, seperti  investor,  kreditur,  instansi pemerintah,  dan  pihak  lainnya  (Jusup, 2011).
Menurut  Weygandt  et  al.  (2018), akuntansi  keuangan  merupakan  suatu proses yang mengarah pada penyusunan laporan  keuangan  perusahaan,  yang kemudian digunakan oleh pihak internal dan  eksternal.  Pihak  internal  meliputi manajemen  perusahaan,  sedangkan pihak  eksternal  mencakup  investor, kreditur, pemerintah, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk menggambarkan secara akurat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu di perusahaan, dan kemudian merangkumnya  dalam  bentuk  laporan keuangan. Pendapatan Menurut Antonio (2001), pendapatan  merujuk  pada  peningkatan bersih dalam nilai aset atau pengurangan dalam  nilai  liabilitas,  atau  kombinasi keduanya, selama periode tertentu yang disajikan  dalam  laporan  pendapatan, yang timbul dari investasi yang sah atau keuntungan lainnya, seperti yang terkait dengan  manajemen  rekening  investasi terbatas. Dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP), pendapatan dijelaskan  sebagai  penerimaan  yang muncul  dari  aktivitas  rutin  entitas  dan dikenal  dengan  berbagai  istilah  seperti penjualan,  kompensasi,  bunga,  dividen, royalti, dan sewa (IAI, 2019).
Pendapatan  adalah  jumlah  uang atau  nilai  ekonomi  yang  diperoleh  oleh seseorang,  rumah  tangga,  atau  entitas bisnis dari berbagai sumber, seperti gaji, hasil  penjualan  produk  atau  jasa, investasi, atau pendapatan pasif lainnya. Ini  adalah  aliran  masuk  dari  sumber-
sumber  tersebut  yang  digunakan  untuk membiayai  kebutuhan  dan  keinginan individu  atau  organisasi  tersebut.
Pendapatan  sangat  penting  dalam menentukan tingkat kesejahteraan
ekonomi  seseorang  atau  suatu  negara, serta  dalam  menentukan  kemampuan untuk  menginvestasikan,  menabung, atau menghabiskan uang.
Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No. 23 dari Ikatan Akuntan  Indonesia  (2007),  pengakuan adalah proses di mana suatu pos diakui dalam  neraca  atau  laporan  laba  rugi setelah  memenuhi  definisi  dan  kriteria yang  ditetapkan.  Konsep  pengakuan pendapatan  dan  realisasi  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  hal ini,  karena  kesalahan  dalam  pengakuan pendapatan  dapat  secara  signifikan memengaruhi  keakuratan  laba  yang dilaporkan secara periodik.
Pengakuan pendapatan merupakan proses  akuntansi  di  mana  perusahaan mengakui  pendapatan  yang  diperoleh dari  penjualan  produk  atau  jasa  kepada pelanggan.  Prinsip  dasar  pengakuan pendapatan  adalah  bahwa  pendapatan harus diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima.  Prinsip  ini  dikenal  sebagai prinsip  pengakuan  pendapatan  yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.  Prinsip  ini  membantu memastikan  bahwa  laporan  keuangan mencerminkan kinerja perusahaan secara akurat dan transparan.
Pendapatan  untuk  Kontrak  Jangka Panjang
Pendapatan  merupakan  hasil  dari pertukaran  barang  atau  jasa  yang diproduksi oleh suatu perusahaan, yang menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat keuntungan yang mencerminkan kinerja  perusahaan  dalam  menjalankan operasinya  dalam  periode  tertentu.  Di
Indonesia, pengaturan mengenai pendapatan  pada  perusahaan  real  estat dijelaskan  dalam  PSAK  72  tentang
Pendapatan  dari  Kontrak  dengan Pelanggan.  Sebelumnya,  aturan  ini diatur dalam PSAK 44 yang membahas Akuntansi  Aktivitas  Pengembangan Real  Estat  (Musadi,  Karamoy,  & Gamaliel, 2017).
Berdasarkan PSAK 44, pengakuan pendapatan dari kontrak jangka panjang dilakukan  melalui  metode  persentase penyelesaian.  Namun,  dengan  adanya PSAK 72, proses pengakuan pendapatan menjadi  lebih  terstruktur  dengan  lima tahap  analisis  yang  harus  dilakukan sebelum  perusahaan  dapat  mengakui pendapatan  tersebut.  Tahapan  tersebut meliputi identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban  pelaksanaan,  menentukan harga  transaksi,  mengalokasikan  harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan,  dan  mengakui  pendapatan (Purba, 2018). Dalam  PSAK  72,  dijelaskan bahwa  perusahaan  dapat  mengakui pendapatan ketika atau selama perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan  dengan  cara  mengalihkan aset  yang  dijanjikan  kepada  pelanggan. Pengalihan  aset  tersebut  terjadi  ketika atau  selama  pelanggan  memperoleh pengendalian  atas  aset  yang  dijanjikan tersebut (IAI, 2017).
PSAK No. 72 PSAK  Nomor  72  membahas pengakuan  pendapatan  dari  kontrak dengan  pelanggan,  mengadopsi  prinsip yang  diperkenalkan  oleh  IFRS  15  yang berlaku di Eropa sejak 2018. PSAK ini bertujuan  untuk  memberikan  pedoman bagi entitas dalam menyajikan informasi yang  relevan  mengenai  pendapatan  dan arus kas dari kontrak dengan pelanggan dalam  laporan  keuangannya.  Dalam PSAK  No.  72,  proses  pengakuan pendapatan  melalui  beberapa  tahap, antara lain:
1. Mengenali  adanya  kontrak  dengan pelanggan.
2. Mengenali  kewajiban  yang  harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
3. Menetapkan nilai transaksi.
4. Memperkirakan dan mengalokasikan  nilai  transaksi  ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. 5. Mengakui  pendapatan  saat  entitas menjalankan kewajiban sesuai dengan kontrak.
Ketika  sebuah  entitas  melakukan kewajiban  pelaksanaan  dalam  suatu kontrak, mereka harus menetapkan harga transaksi  yang  sesuai  dengan  syarat- syarat kontrak dan praktik bisnis umum yang berlaku bagi entitas tersebut. Harga transaksi ini merupakan jumlah imbalan yang  diperkirakan  akan  menjadi  hak entitas  sebagai  imbalan  atas  pengalihan barang  atau  jasa  kepada  pelanggan. Penting  untuk  dicatat  bahwa  dalam menentukan  harga  transaksi  ini,  entitas tidak memasukkan jumlah yang
mungkin ditagih atas nama pihak ketiga.
Proses menentukan harga transaksi ini  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor, termasuk sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan. Misalnya,  jika  sebuah  proyek  memiliki sifat yang kompleks atau membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan, hal ini  mungkin  memengaruhi  estimasi harga  transaksi  tersebut.  Begitu  juga, jumlah  imbalan  yang  dijanjikan  oleh pelanggan dapat mempengaruhi besarnya  harga  transaksi,  tergantung pada nilai dan jenis barang atau jasa yang disediakan.
Selain mempertimbangkan faktor- faktor  tersebut,  entitas  juga  harus memperhatikan  syarat-syarat  kontrak yang  mungkin  mempengaruhi  harga transaksi serta praktik bisnis umum yang berlaku  bagi  entitas  tersebut.  Dengan demikian,  proses  menentukan  harga transaksi  ini  melibatkan  analisis  yang cermat  terhadap  semua  faktor  yang relevan  guna  memastikan  bahwa  harga
yang  ditetapkan  mencerminkan  nilai yang  wajar  atas  barang  atau  jasa  yang disediakan oleh entitas kepada pelanggan  dalam  konteks  kontrak  yang bersangkutan. Ketika  salah  satu  pihak  dalam sebuah  perjanjian  telah  memenuhi kewajibannya,  entitas  akan  mencatat kontrak tersebut dalam laporan keuangannya  sebagai  aset  jika  mereka memiliki kewajiban yang harus dipenuhi atau  sebagai  liabilitas  jika  masih  ada kewajiban  yang  harus  dipenuhi  kepada pelanggan.  Selain  itu,  hak  yang  sudah pasti  untuk  menerima  imbalan  akan disajikan sebagai piutang secara terpisah.  Dalam  pengungkapannya, entitas akan memberikan informasi yang bersifat  kualitatif  dan  kuantitatif  dalam laporan  keuangannya  mengenai  hal-hal berikut:
a. Detail  kontrak  dengan  pelanggan, seperti pemisahan pendapatan, saldo kontrak,  kewajiban  pelaksanaan, dan alokasi harga transaksi terhadap kewajiban  pelaksanaan  yang  masih ada.
b. Pertimbangan  penting  yang  dibuat dan  perubahan  yang  terjadi  dalam proses  menerapkan  aturan  ini  pada kontrak tersebut, termasuk penentuan waktu penyelesaian kewajiban  pelaksanaan  dan  alokasi harga  transaksi  serta  jumlah  yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. c. Aset  yang  diakui  dari  biaya  yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. d. Ini semua bertujuan untuk memberikan  gambaran  yang  jelas dan komprehensif mengenai transaksi kontrak dengan pelanggan yang  dilakukan  oleh  entitas  dalam laporan keuangannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Penelitian  ini  bersifat  kualitatif deskriptif, karena fokusnya adalah pada pengakuan  pendapatan  melalui  analisis perilaku dan faktor yang berperan dalam meningkatkan mutu akuntansi keuangan suatu perusahaan.

## Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.
Data  primer  merupakan  informasi  yang diperoleh  langsung  dari  PT.  Bumi Serpong Damai Tbk, sehingga diharapkan memberikan gambaran yang akurat tentang objek penelitian.
Sementara  itu,  data  sekunder  diperoleh dari  berbagai  dokumentasi  seperti  arsip perusahaan,  deskripsi  tentang  struktur perusahaan, dan laporan keuangan.
Metode Analisis Data Metode analisis data yang diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Tujuan utamanya adalah untuk menguraikan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan agar lebih dapat dipahami secara mendalam.
Proses Analisis Data
Tahapan dalam analisis data terdiri dari langkah-langkah berikut:
1. Mengumpulkan data yang relevan.
2. Menelaah dengan cermat hasil yang diperoleh.
3. Merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan yang dihasilkan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pada  tahun  2023,  PT  Bumi Serpong Damai Tbk mencatat pendapatan yang mengesankan, mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan  berkelanjutan  dalam  operasinya. Pendapatan perusahaan tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
menandakan efisiensi dan strategi bisnis yang  efektif  yang  diterapkan  oleh perusahaan. Faktor-faktor seperti peningkatan penjualan properti, ekspansi bisnis ke wilayah baru, serta keberhasilan  dalam  menjaga  hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis, semuanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan yang mencolok. Selain itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk juga dapat mengoptimalkan sumber daya yang  dimiliki,  memanfaatkan  peluang pasar yang ada, dan mengadopsi inovasi dalam  produk  dan  layanan  mereka. Berikut  adalah  beberapa  jenis  kontrak jangka panjang antara PT Bumi Serpong Damai Tbk dan pelanggannya.
Tabel 1. Jenis Kontrak Jangka
Panjang PT Bumi Serpong Damai Tbk penjualan  unit-unit  yang meliputi ; 1. kondominium 2. apartemen 3. bangunan perkantoran 4. pusat perbelanjaan, dan serta unit-unit kepemilikan dalam skema time sharing yang masih dalam tahap pembangunan belum selesai.
Lima  langkah  yang  digunakan untuk  menyesuaikan  pendapatan  sesuai dengan standar akuntansi PSAK 72 yaitu yang pertama, mengidentifikasi kontrak yang  melibatkan  transaksi  pendapatan. Berikutnya yang harus dilakukan adalah mencari  tahu  kewajiban  apa  yang  perlu dilakukan  untuk  mewujudkan  kontrak. Setelah  itu,  harga  transaksi  ditentukan, dan  harga  tersebut  dialokasikan  untuk kewajiban pelaksanaan. Terakhir,
pendapatan diakui sesuai dengan standar yang  telah  ditentukan.  Pengakuan pendapatan  dari  barang,  jasa,  atau produk  gabungan  tercakup  dalam prosedur  ini.  Karakteristik  kontrak jangka panjang, seperti penjualan tanah
dan bangunan, tidak mengalami perubahan.  Pengakuan  pendapatan  dari kontrak-kontrak  ini  akan  dibahas  lebih rinci pada bagian berikut.
Kelayakan pengakuan berdasarkan PSAK  72  bergantung  pada  identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kesepakatan kedua belah pihak, identifikasi hak yang terkait  dengan  barang  atau  jasa, pemilihan syarat pembayaran, keberadaan  substansi  komersial  dalam kontrak,  dan  kemungkinan  besar menerima  kompensasi  yang  disepakati merupakan syarat-syarat yang diperlukan.  Dalam  penelitian  ini diasumsikan  bahwa  perusahaan  yang diperiksa memenuhi persyaratan ini.
Berdasarkan  PSAK  72,  penjualan produk  bersama  mencakup  penjualan tanah dan bangunan jangka panjang oleh perusahaan.  Penjualan  tersebut  dapat dicatat  sebagai  suatu  kontrak  tunggal jika  penjualan  tersebut  memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam paragraf 17. Karena kontrak tersebut dinegosiasikan  sebagai  satu  kesatuan dengan  satu  tujuan  komersial,  maka penjualan  ini  memenuhi  syarat.  Oleh karena  itu,  ini  dapat  dianggap  sebagai kontrak tunggal.
Kontrak  jangka  panjang  dapat diakhiri atau diubah oleh salah satu pihak atau pihak lainnya kapan saja. Menurut PSAK  72  pasal  12,  pihak  yang mengakhiri kontrak secara sepihak harus memberikan  kompensasi  kepada  pihak lainnya jika kontrak masih dalam proses pelaksanaan. Namun jika ada perubahan yang  dilakukan  pada  kontrak  pada  saat pekerjaan sedang dilakukan, maka harus mendapat  persetujuan  semua  pihak. Perubahan  ruang  lingkup  atau  harga kontrak, serta penambahan atau penghapusan  ketentuan  mengenai  hak dan  tanggung  jawab  yang  dapat dilaksanakan oleh para pihak, merupakan contoh modifikasi. Perubahan yang terjadi mungkin dicatat
sebagai  perjanjian  tersendiri  atau  tetap berada  dalam  satu  perjanjian  tunggal. Apabila  dicatat  sebagai  perjanjian  yang berbeda,  hal  ini  akan  menjamin pemenuhan  komitmen  pelaksanaan secara  mandiri.  Untuk  memastikan kontrak  jangka  panjang,  perusahaan tersebut  dicatat  sebagai  satu  kesatuan, diasumsikan  tidak  ada  perubahan  yang dilakukan hingga akhir tahun 2023.
Mengalihkan kepemilikan aset real estat  seperti  bangunan  dan  tanah  yang menyertainya adalah salah satu tanggung jawab  terpenting  yang  harus  dipenuhi saat  menandatangani  kontrak  jangka panjang. Aset real estate yang dimaksud dalam  hal  ini  dapat  berupa  unit kepemilikan  time  sharing  di  PT  Bumi Serpong Damai Tbk, serta kondominium,  apartemen,  perkantoran, pusat perbelanjaan, dan properti lainnya.
Menurut  paragraf  27,  bangunan dan  tanah  dianggap  sebagai  satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan dalam  memberikan  manfaat  kepada pelanggan.  Karena  dibangun  di  atas tanah  dan  hanya  bisa  digunakan bersama-sama, keduanya hanya memberikan manfaat secara bersamaan. Karena belum terjadi peralihan kepemilikan, maka bangunan dan tanah tersebut  tidak  dapat  dijual  atau digunakan secara terpisah untuk kepentingan  keuangan  nasabah.  Sesuai kontrak,  peralihan  bangunan  dan  tanah terjadi bersamaan setelah pembangunan selesai.  Oleh  karena  itu,  penjualan kontrak  jangka  panjang  dicatat  sebagai kewajiban  pelaksanaan  tunggal  karena tanah  dan  bangunan  tidak  memenuhi syarat  sebagai  barang  yang  dapat dibedakan sesuai dengan paragraf 27. Perusahaan kemudian menentukan
apakah persyaratan penerapannya dipenuhi  secara  berkala  atau  hanya sesekali  saja.  Setiap  kontrak  jangka panjang diperiksa untuk melihat apakah memenuhi  persyaratan  PSAK  72
paragraf  35  untuk  membuat  penentuan ini.  Berdasarkan  informasi  dalam laporan  tahunan  PT  Bumi  Serpong Damai  Tbk,  kewajiban  pelaksanaan kontrak  jangka  panjang  dipenuhi  pada waktu  tertentu  karena  tidak  memenuhi kriteria pemenuhan kewajiban berkelanjutan. Ketika kewajiban dipenuhi, perusahaan menerima pendapatan, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 31.  Hal  ini  berarti  bahwa  ketika organisasi telah menyelesaikan kewajibannya, pembayaran juga dirasakan.  Hal  ini  berlaku  apabila kewajiban  tersebut  dilaksanakan  pada suatu  waktu  tertentu.  Misalnya,  ketika klien  mengambil  alih  komando  atas sumber daya setelah melakukan pembayaran  penuh  dan  organisasi  telah memindahkan  tanggung  jawab  atas sumber daya. Akibatnya, ketika perusahaan memenuhi kewajibannya, ia mencatat  pendapatan,  termasuk  biaya pemesanan.
Tabel 2. Nilai Pendapatan PT Bumi
Serpong Damai Tbk Berdasarkan PSAK 72 Nama Perusahaan Pendapatan (PSAK 72) PT Bumi Serpong Damai Tbk Rp5.989.989.182.458

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  terdapat nilai  akun  pendapatan  sesuai  dengan standar PSAK 72 yang diterapkan di PT Bumi  Serpong  Damai  Tbk.  Dengan menerapkan  PSAK  72,  perusahaan diharuskan untuk mengakui pendapatan ketika  terdapat  suatu  kontrak  dengan pelanggan yang telah terjadi  dan ketika terdapat kemungkinan besar perusahaan akan  menerima  manfaat  ekonomi  yang berasal  dari  transaksi  tersebut.  Dengan demikian, nilai pendapatan yang tercatat dalam  tabel  mencerminkan  jumlah pendapatan  yang  telah  diakui  oleh  PT
Bumi Serpong Damai Tbk sesuai dengan persyaratan  yang  ditetapkan  dalam PSAK 72.
PENUTUP Perusahaan telah mencatat pertumbuhan  yang  mengesankan  pada tahun 2023. Pendapatan yang meningkat secara signifikan mencerminkan efisiensi dan strategi bisnis yang efektif yang  diterapkan  oleh  perusahaan, terutama melalui peningkatan penjualan properti dan ekspansi bisnis ke wilayah baru.  Kontrak  jangka  panjang  antara perusahaan  dan  pelanggannya,  yang mencakup  penjualan  unit-unit  seperti kondominium, apartemen, dan bangunan perkantoran, telah diakui sesuai dengan persyaratan PSAK 72. Proses pengakuan pendapatan  ini  melibatkan  langkah- langkah  seperti  identifikasi  kontrak, penentuan kewajiban pelaksanaan, pengalokasian  harga  transaksi,  dan akhirnya  pengakuan  pendapatan  sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penggunaan  PSAK  72  memastikan bahwa pendapatan yang dicatat mencerminkan  kondisi  sesungguhnya dan  memberikan  gambaran  yang  jelas tentang  kinerja  keuangan  perusahaan. Dengan  demikian,  menegaskan  bahwa PT  Bumi  Serpong  Damai  Tbk  telah memenuhi  persyaratan  akuntansi  yang relevan dan berhasil mencatat pertumbuhan yang stabil dalam pendapatan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio.  (2001). Bank  Syariah  dari Teori  ke  Praktik. Jakarta:  Gema Insani Press. Awaluddin, I. (2015). Studi Pengembangan Real Estate Terhadap Kondisi Fisik Lingkungan di Sepanjang Koridor Jalan Tun Abdul Razak. Jurnal  Perencanaan  Wilayah dan Kota, 4 (1), 32-39.
Hasanah, I., Susyanti, J., & Wahono, B.
(2017). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estate  dan  Property  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Sebelum  dan  Selama
Pemerintahan  Presiden  Jokowi. Warta Ekonomi, 7 (17), 47-63. IAI. (2007). PSAK No. 23: Pendapatan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. IAI.  (2017). PSAK  72  in  Standar Akuntansi  Keuangan. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
IAI. (2019). PSAK 2 : Laporan Arus Kas. Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK). Jakarta:  Ikatan  Akuntan Indonesia. Jusup,  A.  H.  (2011). Dasar  –  Dasar Akuntansi. Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Kieso,  D.  E.,  Weygandt,  J.  J.,  &
Warfield, T. D. (2018).
Intermediate  Accounting:  IFRS Edition (3  ed.).  United  States: John Wiley & Sons Inc. Lantip,  S.  (2016). Mahir  Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang (1 ed.). Yogyakarta: Kalimedia. Musadi,  C.  R.,  Karamoy,  H.,  & Gamaliel,  H.  (2017).  Analisis
Penerapan  PSAK  23  Tentang Pendapatan  Pada  PT  Pegadaian Cabang Megamas Manado. Jurnal  Riset  Akuntansi  Going Concern, 12 (2), 1113-1121. Purba,  M.  P.  (2018). Worksh  op Penerapan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Identifikasi Kendala & Dampak
Penerapannya Terhadap Praktek Bisnis  Perusahaan). Bandung: Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat.
Weygant  et  al.  (2018). Financial
Accounting IFRS (4 ed.).