## Demokrasi, Governance, dan Oligarki: Konglomerasi Media MNC Group Keterlibatannya Melancarkan Capres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024
Hawa Shofurani *1 , Dewi Masitoh 2 , Dimas Rangga Prianto 3 , Ammar Musaddad Thariq 4 , Fatkhuri, S.IP 5
12345 UPN “Veteran” Jakarta, Jakarta, 12450, Indonesia
* Corresponding Author: hwshfrni@gmail.com
POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/politeia
ARTICLE  INFO

## ABSTRACT
Article history:
Received 03 December 2023 Revised 28 June 2024 Accepted 26 July 2024 Available online 30 July 2024 E-ISSN: 0216-9290 This  article  discusses  the  issue  of  the  MNC  group  as  oligarchic  media  and  the news  it  displays  only  appears  to be  based  on  political  interests.  The  media oligarchy  influences  political  contestation,  the  latest  political  reality  shows that the  Perindo  Party  supports  presidential  candidate  Ganjar  Pranowo  in  the  2024 presidential election and  also  utilizes  television  media  as  a  political  capital  and political campaign infrastructure in the 2024 presidential election. This research aims  to  explore  the  phenomenon  of  the  MNC  Group  media  conglomeration which siding with the coalition of presidential candidate Ganjar Pranowo to form an oligarchy that can influence  the  governance  system.  This  research  adopted  a qualitative research design and data collection was carried out through literature reviews  from  various  journals  and  online publications  of  articles  related  to  this issue.  Research  findings  show  that  the  MNC  Group  as  the  media  broadcaster broadcasts broadcasts on television only for political purposes, this has resulted in a  democratic  crisis  because  the  media  no  longer  has  independence,  and  this phenomenon  states  that  there  is  a  media  oligarchy  in  Indonesia  which  makes Indonesia  bad  governance.  The  research  results  contribute  to  a  better understanding of democracy, media oligarchy, and cultural hegemony in political media.
Keywords : Media. MNC Group, Oligarchy
How to cite: Shofurani,  H.  et  all  (2024). Demokrasi, Governance, dan
Oligarki:  Konglomerasi  Media MNC Group Keterlibatannya Melancarkan Capres Ganjar
Pranowo  pada  Pemilu  2024.
POLITEIA:  Jurnal  Ilmu  Politik, 16 (2), 108-116

## ABSTRAK
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International. http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle
Artikel  ini  membahas  isu  MNC  group  sebagai  media  oligarki  dan pemberitaannya  yang  ditampilkan  hanya  tampak  berdasarkan  kepentingan politik.  Oligarki  media  mempengaruhi  kontestasi  politik,  realitas  politik terakhir  menunjukkan  bahwa  Partai  Perindo  mendukung  capres  Ganjar Pranowo  di  dalam  pilpres  2024  dan  turut  memanfaatkan  media  televisi sebagai  salah  satu  modal  politik  dan  prasarana  kampanye  politik  di  dalam pilpres  2024.  Penelitian  ini  bertujuan  mengeksplorasi  fenomena  konglomerasi media  MNC  Group  yang  berpihak  pada  koalisi  capres  Ganjar  pranowo membentuk  sebuah  oligarki  yang  dapat  mempengaruhi  sistem  governance. Penelitian  ini  mengadopsi  desain  penelitian  kualitatif  dan  pengumpulan  data dilakukan  melalui  tinjauan  pustaka  dari  berbagai  jurnal dan  publikasi  online artikel  terkait  isu  ini.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  MNC  Group sebagai  tanduk  media  menyiarkan  tayangan  di  televisi  hanya  untuk kepentingan politik, hal ini mengakibatkan terjadinya krisis demokrasi karena media  sudah  tidak  memiliki  independensi,  serta fenomena  ini  menyatakan terdapat  oligarki  media  di  Indonesia  yang  menjadikan  Indonesia  sebagai  bad governance.  Hasil  penelitian  berkontribusi  pada  pemahaman  yang  lebih  baik tentang demokrasi, oligarki media, dan hegemoni budaya pada media politik.
Kata Kunci : Media, MNC Group, Oligarki

## 1. Pendahuluan
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang diberikan secara alami kepada setiap manusia sejak dilahirkan.  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  secara  spesifik  menjelaskan  bahwa pengakuan  atas  martabat  alamiah  dan hak-hak  yang  sama  dan  tidak  dapat dicabut  dari  semua  anggota keluarga  manusia  adalah  dasar  kemerdekaan, keadilan  dan  perdamaian  di  dunia.  Adapun  hak-hak  yang melekat dalam setiap individu, meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan, hak untuk tidak diperlakukan dengan kejam dan disiksa, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan yang layak, dan hak lainnya sebagaimana yang termuat dalam DUHAM (1948).  Oleh  karena  itu,  HAM  sudah  semestinya  dan  harus  dijaga  dan  dipertahankan,  serta  tidak  boleh dirampas oleh pihak manapun.
Hal  yang  menjadi   permasalahan  adalah  pada kenyataannya  meskipun  telah diberlakukan  aturan internasional  berupa  DUHAM  oleh  PBB,  tetap  ada beberapa  negara  yang  tidak  mengindahkan  aturan tersebut. Adapun salah satu negara tersebut, yaitu negara Afghanistan adalah salah satu negara yang telah lama menghadapi  konflik  bersenjata,  perubahan  rezim,  dan  perubahan kepemimpinan.  Salah  satu  masa paling kontroversial dalam  Sejarah   Afghanistan  adalah  era  kepemimpinan Taliban,  terutama  dalam konteks isu gender dan kewarganegaraan. Taliban, sebuah kelompok yang mengusung ideologi Islam yang konservatif, pertama  kali  berkuasa  di  Afghanistan  pada  tahun  1996.  Selama  masa  pemerintahan  Taliban, banyak  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terjadi,  terutama  terhadap  perempuan.  Ketidaksetaraan  hak perempuan  menjadi  salah  satu  masalah  utama  selama  era  kepemimpinan  Taliban  di  Afghanistan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andini, Putri, dan Darmawan (2021), diketahui bahwa apabila mengacu  Teori  Segitiga  Kekerasan  Johan  Galtung,  maka  sebenarnya  bentuk  pelanggaran  HAM  yang terjadi pada masa pemerintahan Taliban di Afghanistan terhadap kelompok perempuan terbagi menjadi tiga, yaitu  melalui  kekerasan struktural, meliputi pembatasan ruang bergerak,  perampasan  hak  atas  pendidikan, pembatasan  untuk  melakukan  pekerjaan,  pembatasan  terhadap  akses  fasilitas  kesehatan  sehingga berdampak  pada  tingginya  angka  kematian  ibu  dan  bayi,  dan  lain- lain.  Kemudian,  melalui  kekerasan langsung,  meliputi  pembunuhan  yang  merampas  hak  perempuan  untuk hidup,  penyerangan  seksual,  dan pemberian  hukuman  khusus  bagi masyarakat  perempuan  yang  tidak menaati  semua  kebijakan  yang  telah dibuat  oleh  kelompok  Taliban. Terakhir,  melalui  kekerasan  kultural yang  meliputi  penggunaan  Paham Deobandi  yang  memposisikan  laki- laki  sebagai  pusat  dan  sosok  utama  di  ruang  publik  dan  diharuskan untuk  melindungi  perempuan,  sedangkan  perempuan  justru  mengalami  pelanggaran  hak  berupa pembatasan-pembatasan,  seperti  perempuan  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  berada  di  ruang  publik seorang  diri,  pemahaman bahwa  perempuan  di  atas  8  tahun  tidak  lagi  membutuhkan  pendidikan karena tidak boleh lebih unggul dari laki-laki, dan lain-lain.
Tak hanya terbatas pada itu saja, para perempuan di Afghanistan juga tidak memiliki representasi yang  cukup  dalam  politik,  termasuk partisipasi  dalam  pengambilan keputusan  penting.  Hak  kepemilikan tanah dan harta benda juga sering kali tidak diakui secara adil untuk perempuan.Lestari (2021)  menjelaskan bahwa  adanya kecenderungan  bagi  petinggi  Taliban  untuk  menilai  bahwa  perempuan  tidak  perlu  berada dalam  pemerintahan  karena tidak sepatutnya  memimpin  kaum laki-laki  secara tidak langsung  pernyataan tersebut telah membatasi  perempuan  Afghanistan  dalam  hal  politik  dan edukasi.  Dalam  upaya merespons permasalahan ini, sejatinya dunia internasional dengan berbagai organisasi dan negara telah berupaya untuk mengatasi  ketidakadilan  ini  dan melindungi  hak  asasi  manusia  perempuan  di  Afghanistan.  Pada  tahun 2001, pemerintahan Taliban dijatuhkan oleh koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan Afghanistan mengalami perubahan politik yang signifikan. Namun, meskipun ada harapan untuk perubahan positif dalam hal hak perempuan, tantangan tetap ada, dan perjuangan untuk kesetaraan gender di Afghanistan belum selesai. Berdasarkan
penelitian-penelitian  sebelumnya  sebagaimana  yang telah diuraikan  di  atas,  maka  ditemukan  bahwa  belum  ditemukan  adanya  penelitian  yang  secara  spesifik membahas  mengenai  pengalaman hidup  masyarakat  perempuan  di  Afghanistan  di  bawah  pemerintahan Taliban melalui perspektif Teori Kewargaan  Feminis.  Adanya kelebihan  Teori  Kewargaan  Feminis  yang mampu  mengkritik  bagaimana  pandangan  kewarganegaraan  yang masih  dominan  dipengaruhi  oleh  laki- laki  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menyoroti  bagaimana  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah Taliban di Afghanistan merupakan suatu bentuk penolakan terhadap  hak-hak  kewargaan  yang dimiliki  oleh  warga  perempuan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  dalam mengenai ketidaksetaraan hak perempuan sebagai warga negara yang terjadi di Afghanistan  pada masa kepemimpinan  Taliban.  Penelitian  ini  akan  membahas  praktik-praktik  diskriminasi  terhadap  perempuan, dampaknya terhadap kehidupan mereka, serta respons dari organisasi internasional dan negara-negara lain dalam  menangani  masalah  ini.  Dengan  memahami  isu-isu  ini  secara  lebih  mendalam,  kita  dapat memberikan sumbangan  pemikiran  yang  lebih konstruktif  dalam  mempromosikan  hak  asasi  manusia  dan kesetaraan gender di Afghanistan serta mencegah terulangnya pelanggaran hak perempuan di masa depan.
Penelitian terdahulu telah membahas mengenai  urgensi perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan. Sebagai contoh penelitian yang ditulis oleh (Ikhsana dan Khasanah, 2020) yang dalam kajiannya
menyimpulkan  bahwasanya     organisasi  internasional  yaitu  UN Women  telah  memberi  sebuah  tanggapan dan  dukungan  dalam bentuk perlindungan dan upaya peningkatan hak-hak perempuan di Afganistan. Penelitian yang dilakukan (Andani, dkk 2021) menjelaskan bahwasanya  pergantian  pemimpin yang terjadi di Afghanistan tidak selamanya  memberikan  perubahan baik terutama pada persoalan pemenuhan hak perempuan.
Kenyataanya  terdapat  tiga  jenis  kekerasan  yang  dialami  para  perempuan  di  Afganistan  seperti, kekerasan  langsung,  structural,  dan  juga  kultural.  Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Rumadaul, 2017)  menjelaskan  bahwasanya  organisasi  UN  Women  telah  berupaya  dalam  mengatasi  permasalahan ketidaksetaraan yang terjadi di Afghanistan dan upaya tersebut telah membuahkan hasil terutama dalam bidang Pendidikan, selain itu perempuan  juga  memiliki   lebih banyak peluang untuk mengutarakan pendapat mereka.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  diulas,  peneliti  berusaha  menyoroti  masalah  yang  terjadi mengenai  pentingnya  bagi  setiap  individu  memiliki  Hak  Asasi  Manusia,  hak  tersebut  sudah  melekat kepada  mereka  sejak  lahir.  Dan  diakui  sebagai hak  fundamental  dan  mendasar berlaku  secara  universal. Artinya, tidak  peduli  apa  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  budaya,  atau  kewarganegaraan  seseorang, hak-hak  yang  sama  tetap  berlaku  bagi  semua  manusia.  Dapat  dipahami  bahwa  hak  manusia  tidak memandang jenis kelamin, namun di  Afghanistan sendiri warga negara yang berkelamin perempuan tidak mendapatkan  haknya  sebagai  manusia  dan  sebagai  warga  negara.  Hak-hak  perempuan dan  kesempatan dalam  akses  terhadap  sumber  daya  dan  keuntungan,  seperti  hak  kepemilikan  tanah,  pekerjaan,  akses  ke layanan  publik,  perannya  di  politik/parlemen,  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan.  Semua  hak tersebut  perempuan  warga  negara  Afghanistan  tidak  mendapatkannya  dan  lebih  di  diskriminasi  dan terpinggirkan.  Kekuasaan  Taliban  ini  mendorong  pemerintahan  yang  dominan  akan  laki-laki  saja  yang didasarkan  dengan  doktrin  islam  yang  kuat.  Oleh  sebab  itu  penelitian  kami  berusaha  menjawab pertanyaan penelitian dan merumuskannya dalam bentuk; bagaimana praktik  ketidaksetaraan hak perempuan  sebagai  warga  negara  yang  terjadi  di  Afganistan  pada  masa  kepemimpinan  Taliban?  apa dampaknya terhadap hak politik kewargaan perempuan afghanistan pada masa kepemimpinan Taliban?

## 2. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  salah satu  penelitian  yang  dilaksanakan  untuk  menemukan  sebuah  data  yang kemudian  ditulis  menggunakan kata- kata sehingga menghasilkan sebuah data yang deskriptif (Bogdan dan Taylor, 1975).
Pada  penelitian  ini menggunakan  metode  pengumpulan  data  berupa  studi  pustaka.  Studi  pustaka menurut  Nazir  (2013),  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  analisis  secara mendalam  terhadap,  buku,  literatur,  catatan,  dan  laporan  yang  dapat  menyelesaikan  masalah  dalam penelitian.
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  metode  studi  pustaka  yang  melibatkan pengumpulan  data  dari berbagai  sumber  seperti  artikel,  jurnal,  dan lainnya.  Setting  penelitian  dilakukan dengan  menggunakan berbagai  web jurnal atau  artikel  yang tersedia  di internet  yang  dapat  diakses.  Tujuan  dari  pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan data yang beragam terkait dengan topik yang akan dikaji oleh peneliti yaitu Isu  Gender  dan  Kewargaan:  Ketidaksetaraan  Hak  Perempuan  di  Afghanistan  Di  Era  Kepemimpinan Taliban.
Teknik  analisis  data  diperlukan dalam setiap  melakukan  penelitian,  analisis  data  diperlukan  untuk meningkatkan  pemahaman  terkait  kasus  penelitian.  Teknik  analisis  data  terdapat  tiga  bagian  yaitu,  yang pertama  terdapat  reduksi  data  (menyusun  serta  mengorganisasi  data berdasarkan  kepada  isu  serta  konsep secara  sistematis),  penyajian  data  (proses  dari  pengoperasian  data  dengan  kerangka  konsep),  serta kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Konglomerasi  media  secara garis  besar  dipengaruhi  oleh  adanya perspektif  liberalisme,  dimana  di dalam  perspektif  tersebut memberikan  sebuah  kebebasan  yang  luas  terhadap  media  dan  hal  tersebut  dapat memberikan sebuah kemudahan terhadap para pemilik media yang memiliki modal yang besar untuk dapat melakukan akuisisi. Media memiliki peran yang penting karena media dapat memberikan berbagai macam informasi  mengenai  peristiwa  apapun  yang  sedang  terjadi  atau  ramai diperbincangkan.  Namun  dengan adanya  para  pemilik  media  yang memiliki  kekuasaan  terhadap  media  yang  Ia  miliki  dapat  memberikan sebuah  pengaruh  tersendiri  terhadap  apa  yang  akan  ditayangkan    pada  media  tersebut  dan  karena  hal  ini informasi yang disampaikan pada media tersebut tidak lagi memiliki sebuah kebebasan.
Media massa dapat berkembang dengan  pesat seiring  dengan  berjalannya  waktu,  dan media  massa juga  dapat  dikatakan  memiliki  sebuah  pengaruh  sendiri  terhadap  politik,  budaya,  bahkan  ekonomi sekalipun. Media massa merupakan salah satu bisnis yang memiliki persaingan yang begitu ketat dengan begitu dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan konsolidasi media, yang dimana hal tersebut dapat mendatangkan  sebuah  kelompok pemain  raksasa  media  massa.  PT  Media  Nusantara  Cipta  (PT  MNC terbuka)  merupakan  sebuah  contoh konglomerasi  media  yang  besar  di Indonesia,  dimana  PT  MNC  ini
mempunyai  bisnis  yang  begitu  beragam  baik  dalam  bidang  saluran  televisi, surat kabar, radio,  distribusi dan produksi program.  Berikut beberapa bentuk usaha yang dimiliki oleh PT MNC (Habsari) :

## 1. Stasiun Penyiaran Televisi
PT MNC memiliki beberapa saluran televisi seperti, MNCTV, RCTI, dan Global TV, dimana ketiga stasiun televisi tersebut masih aktif sampai saat ini.

## 2. Media Cetak
PT  MNC  memiliki  beberapa  usaha  di  bidang  media  cetak  seperti,  newspaper,  tabloid,  dan majalah.  Newspaper  yang  mereka  kelola  diberikan  sebuah  nama  yaitu  Seputar  Indonesia. Selanjutnya  terdapat  tabloid,  MNC  mengelola  dua  tabloid  yang  memiliki  fokusnya  masing- masing  yaitu  yang  pertama  terdapat  tabloid  mingguan  Genie,  di  dalam  tabloid  ini  lebih memfokuskan  terhadap  gaya  hidup  para  selebritis,  dan  yang  kedua  terdapat  tabloid Mom&Kiddie,  dimana  di  dalam  tabloid ini  sesuai  dengan  namanya  memfokuskan  diri  pada persoalan ibu  dan anak.  Terdapat  pula  majalah yang secara rutin mereka  publikasikan secara bulanan, MNC ini memiliki tiga buah majalah  yaitu,  HighEnd, HighEnd  Teen,  dan  Just  For Kids.

## 3. Jaringan Radio
MNC  memiliki  jaringan  radio  MNC  Networks  yang  dapat  dikatakan sebagai  salah  satu  jaringan radio terbesar yang ada di Indonesia dan MNC  Networks ini memayungi beberapa jaringan radio seperti, SINDO Radio, Radio Dangdut,  V- Radio, dan Global Radio.

## 4. Media Online
Media online yang dimiliki oleh MNC pada saat ini adalah Okezone.com.

## 5. Manajemen Artis
Bukan hanya dalam bidang penyiaran, tetapi MNC juga memiliki sebuah usaha untuk memperoleh selebritis yang berbakat dan selebritis tersebut dinaungi oleh PT Star Media Nusantara.

## 6. Rumah Produksi
MNC  juga  dapat  membuat  berbagai  film  baik  layar  lebar,  FTV  maupun  sinetron  dalam  MNC Pictures.  Selain membuat  film,  MNC  juga  dapat  menyajikan  sebuah  iklan  melalui  CMII  (Cross Media International).
7. VAS (Value Added Services) VAS merupakan salah satu bisnis yang dimiliki oleh MNC Group  yang dikelola oleh Linktone Ltd, layanan yang  terdapat  pada  Linktone  dapat berupa nada dering bahkan sebuah hiburan.

## 8. Program TV
MNC  telah  menghadirkan  berbagai  bentuk  chanel  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pembaca dan  chanel  tersebut  ditayangkan  selama  24 jam  seperti,  MNC  News,  MNC  International,  MNC Lifestyle, MNC News, MNC  Entertainment,  MNC Music Channel.
Hary  Tanoesoedibjo  pemilik  media  MNC  Group  mempunyai kesultanan  media  terbanyak  di Asia  Tenggara.  Perseroan  media  milik  konglomerat  Surabaya  itu  antara  lain  PT  Media  Nusantara Citra Tbk, PT Global Mediacom Tbk, PT MNC Sky Vision, RCTI, AnTV, Viva News, dan Global TV. Seiring berkembangnya bisnisnya, Hary Tanoesoedibjo mengawali mentransformasi group PT Bimantara Citra sebagai perusahaan media. PT Bimantara Citra bertransformasi sebagai PT Global Mediacom  dengan  memindah  tangankan  bisnis  non  medianya  pada  tahun  2007.  Pemilik  media MNC  Group  terungkap  menjadi  bagian  dari  oligarki  sipil  yang  hadir  pasca  reformasi.  Setelah Soeharto  lengser  dari  kursi  kepresidenan, banyak  kehadiran  oligarki  baru  yang mencakup  semua bidang  politik, termasuk  pengusaha  seperti  HT. Dalam  oligarki  sipil,  bukan  semua  penduduk  yang kaya adalah oligarki. Oligarki ialah orang-orang yang layak kaya untuk  mengkonversikan kekayaan  mereka  untuk  kekuasaan profesional  yang  diperlukan  untuk  mempertahankan  kekayaan dan properti mereka (Sabri, 2019).
Menurut  Winters  (2014), dorongan  oligarki  dalam  mendukung  capres  dan  wapres  akan  dianalisis melalui  kacamata  perlindungan  aset  dan  biaya  penegakan  hukum.  dorongan  yang  diambil  dalam mengevakuasi harta kekayaan Hary Tanoesoedibjo serta pengeluaran terkait dengan MNC Media  serta Partai  Persatuan  Indonesia  menjadi  dalih  Hary  Tanoesoedibjo  mendukung Jokowi-Maruf  pada  Pilpres 2019.  Hal  tersebut  mungkin  terulang  kembali  pada  Pilpres  2024  karena  Hary  Tanoesoedibjo  adalah pemilik  dari  media  MNC  Group  sekaligus  Ketua  Umum  Partai  Persatuan  Indonesia  yang  kini
mendukung  dan  bergabung dengan koalisi calon presiden Ganjar Pranowo. Dari beberapa bentuk usaha yang dimiliki oleh PT MNC menunjukkan  bahwa  Hary Tanoesoedibjo  mempunyai kemampuan  yang memadai dalam mempengaruhi opini masyarakat agar berpihak pada calon yang didukungnya. Selain itu, mengenal  beberapa  media  membuat  masyarakat bisa  mengetahui  lebih  jauh  aktivitas Partai  Persatuan Indonesia  (Permana, 2021).  Alhasil,  Hary  Tanoesoedibjo,  sebagai  seorang  oligarki,  berperan  penting dalam perlawanan politik dan dapat lebih mudah untuk melaksanakan negosiasi dengan elit politik yang dapat  mencapai  keuntungan  posisi  dan  keuntungan politik  bagi  partai  Perindo  perkembangan  komersial korporasi MNC pada tahun 2024 (Permana R. R., 2022).
Pada  pemilu  2024,  tampaknya  menjadi  alat  yang  dipakai  oleh  Hary  Tanoesoedibjo  sebagai  oligarki media  untuk  meraih  kekuasaan  yang  lebih  dibandingkan  tahun  2019.  Strategi  yang  digunakan  Hary Tanoesoedibjo melalui  keuangan  atau  berdonasi kepada calon pemenang, menyediakan kantor pemenang, serta memberikan porsi liputan media untuk meningkatkan citra calon. Pada pemilu 2024, oligarki media termasuk  Hary Tanoesoedibjo  sebagai  pemilik  media  MNC  Group  berlomba-lomba mengucurkan  dana mereka untuk mensponsori calon mitra yang berpeluang besar memimpin di tingkat nasional.Saat ini telah dipublikasikan berbagai survei terhadap calon kuat posisi Presiden Republik Indonesia. Tujuan tidak lain adalah  untuk  memperkuat  dan  melindungi  posisi  politik  dalam  rangka  meningkatkan  perbendaharaan kekayaan, serta untuk menjamin perlindungan dan keamanan hukum dalam melakukan kegiatan komersial (Permana  R.  R.,  2022).  Dengan  adanya  oligarki  di  suatu  negara  maka  negara  tersebut  dapat  dikatakan menjadi sebuah negara yang bad governance atau tata pemerintahan yang buruk. Hal tersebut dikarenakan oligarki memiliki sebuah kecenderungan untuk mengontrol ekonomi maupun politik yang hanya berpusat di  beberapa  individu  maupun  kelompok.  Selain  itu  oligarki  juga  dapat  menyebabkan  timbulnya ketidaksetaraan  dan  merugikan  kelompok  lain,  karena ketika  kebijakan  dicetuskan  oleh  para  oligarki maka  kebijakan  tersebut  hanya  mementingkan  segelintir  orang dan  merugikan  rakyat  kecil.  Dalam pemilu  2024,  peran  media  massa  menjadi  elemen  krusial  dalam  membentuk  opini  publik  dan memengaruhi  pilihan  politik.  McNair  mendefinisikan  komunikasi  politik  sebagai  "Purposeful communication  about  politics'  yang  meliputi:  pertama, semua  bentuk  komunikasi  yang  dilakukan  oleh para  politisi  dan  aktor-  aktor  politik  lainnya  dengan  maksud  mencapai  tujuan  tertentu.  Kedua, komunikasi politik ditujukan oleh aktor-aktor tersebut kepada non politisi, seperti pemilih dan kolumnis surat  kabar.  Ketiga,  komunikasi  tentang  aktor-aktor  tersebut,  dan  kegiatan-kegiatan  mereka,  seperti termuat  dalam  berita,  editorial,  dan  bentuk-bentuk  media  lainnya mengenai  politik  (McNair,  1995). Sebagai  konglomerat  media  terkemuka  di  Indonesia,  MNC  memiliki  kekuatan  besar  dalam menyampaikan  pesan  politik  dan  membentuk  naratif  seputar  seorang  kandidat.  Dengan  melibatkan saluran  televisi,  radio,  dan  platform  daringnya,  MNC  Group  tidak  hanya  memberikan  ruang  eksposur yang luas bagi Ganjar Pranowo tetapi juga dapat memengaruhi bagaimana pemilih memandangnya.
Ganjar  Pranowo,  bakal  calon  presiden  dari  PDIP,  mengakui  bahwa  dirinya  akan  tampil  dalam sejumlah program  di  stasiun  televisi  jaringan  MNC  Grup  setelah  muncul  dalam  tayangan  azan  Magrib. Meskipun  belum  mengungkapkan  program-  program  tersebut,  Ganjar  memastikan bahwa  ia  akan  hadir dalam beberapa acara di stasiun televisi yang dimiliki oleh Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" di UGM yang disiarkan Mata Najwa, Ganjar mengungkapkan bahwa  program-program  tersebut  telah disiapkan  dan  akan  segera  tayang. Meski  demikian,  Ganjar menyarankan agar  kemunculannya  tidak  dianggap  sebagai  bagian  dari  kampanye,  kecuali jika  memang terdapat  aspek  kampanye  dalam  program  tersebut.  Selain  itu,  ia  membantah  bahwa  kemunculannya dalam tayangan azan  sebelumnya  bertujuan untuk bermain politik identitas,  dengan menegaskan  bahwa ia tidak memiliki sejarah bermain politik identitas dan selama ini hanya menampilkan dirinya apa adanya (Ahmad Rofiq, 2023).
Partai  Perindo,  yang  dipimpin  oleh  Hary  Tanoesoedibjo,  secara  resmi  bersatu  dengan  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilihan  Presiden  2024.  Keputusan  ini  memberikan keyakinan  kepada Ganjar bahwa  elektabilitasnya akan  mengalami  peningkatan,  terutama  dengan  dukungan  dari  kerajaan  media  Hary  Tanoe  yang melibatkan  MNC Group,  termasuk  media  televisi  seperti RCTI  dan  sejumlah  media  daring.  Dalam mendukung  Ganjar,    Hary Tanoe  menyoroti  sifat  yang  mudah  diterima  oleh  masyarakat  dan  komitmen Ganjar  terhadap  pembangunan  yang  sudah  berjalan  baik.  Namun,  berita  ini  juga  mencatat  adanya penurunan  elektabilitas  Ganjar dalam  beberapa  bulan  terakhir,  yang  disebabkan  oleh  sejumlah  faktor termasuk  citra  terkait  kegagalan  penyelenggaraan  Piala  Dunia  U-20  dan  ketidakpuasan  terhadap kinerjanya dalam menangani kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam konteks makalah "Bantuan Kampanye yang  Dilakukan MNC  terhadap  Elektabilitas  Calon  Presiden Ganjar  Pranowo pada  Pemilu 2024",  kerja sama  antara  Perindo, PDIP,  dan  dukungan  media  MNC  Group  menjadi  aspek  penting  untuk dijelaskan. Dukungan  media  ini  dapat  memengaruhi  persepsi  publik terhadap  Ganjar  Pranowo  dan meningkatkan daya tariknya dalam kontestasi pemilihan presiden.
Pemilik MNC Group Hary Tanoe sekaligus ketua umum partai perindo, juga yang menghadirkan adanya fenomena oligarki terutama dalam media massa. Perlu kita ketahui terlebih dahulu partai perindo
dibentuk pada 7 Februari 2015 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Sebelum menjadi partai politik, Perindo adalah  organisasi  masyarakat  (ormas)  yang dibentuk  pada  tahun  2013.  Keterkaitan  kegiatan  usaha  HT dengan  Partai  Perindo  menjadi  faktor  utama  terciptanya  jaringan  patronase  dalam  kerja  mobilisasi partai. Rekrutmen kader Partai Perindo dalam banyak aspek dilakukan secara lebih tertutup. Pembagian jabatan partai diputuskan berdasarkan pertimbangan khusus, seperti ikatan keluarga, kekerabatan, status bisnis, atau kesamaan identitas etnis.Proses     rekrutmen internal  Perindo  juga  mengandalkan  rasa frustrasi  kader  terhadap  pengalaman  mereka  sebelumnya  bergabung  dengan  partai  (Sylvany,  2018). Jaringan patronase mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengisian jabatan di lingkungan Partai Perindo,  baik  di  kantor  pusat  maupun  di  cabang.  HT  sengaja  memanfaatkan  kroni-kroninya  sebagai penggerak utama infrastruktur partai. Pejabat grup MNC berperan sebagai tokoh kunci dari markas besar partai,  yang  mempengaruhi arah  kampanye  hingga ke  sel-sel  partai.  Dari  33  direktur Dewan  Pimpinan Pusat Partai Perindo, 14 orang merupakan pejabat korporasi MNC Group. Situasi ini juga tercermin dalam kepengurusan dewan persatuan partai  dan  mahkamah  partai  yang didominasi  oleh  orang-orang  dekat HT. Jaringan  patronase ini  dinilai  HT  akan  menyukseskan  strategi  partai  dalam  menjalin  kedekatan  dengan calon pemilih.Selain itu, jaringan patronase juga berperan dalam menjaga kekuatan partai, khususnya di markas (Kresna, 2018). Jaringan patronase  Perindo  juga  akan  membantu  partai  tersebut menghasilkan berbagai  strategi  untuk  meraih  dukungan  pemilih  di  tingkat  akar  rumput.  Infrastruktur  partai  akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk  memenangkan pemilu.
HT menggunakan grup media yang dimilikinya untuk memperkenalkan berbagai program bantuan kepada  UMKM  yang diselenggarakan  oleh  Partai  Perindo.  HT  sangat  serius dalam memanfaatkan  media yang dimilikinya untuk sosialisasi Partai Perindo melalui iklan politik. Melalui iklan politik dan tayangan mars  partai yang mulai dipublikasikan di 2014, Partai Perindo dipromosikan dengan gamblang dan turut menggambarkan  sikap  partai terhadap  keberagaman Indonesia  serta  berbagai  program  kerja  yang  sedang dijalankan  (Mulyadi,  2016).  Selama  kampanye,  Partai  Perindo  menggunakan  media  HT  untuk mempromosikan  program kerjanya. Konten iklan  politik  yang  disajikan  media  HT mendapat tanggapan positif terutama dari kelompok pemilih baru (Ochtiva, 2017). Penyebaran iklan politik dilakukan dengan dua cara: radio dan televisi, yang secara terus menerus menyiarkan acara-acara partai dan memberitakan kegiatan  dan  program  Partai  Perindo.  Namun,  Partai  Perindo  juga  mendapat  teguran keras dari  Komisi Penyiaran  Indonesia karena  menggunakan  frekuensi  publik untuk  menayangkan  iklan  politik  karena dianggap sebagai doktrin secara tidak langsung kepada anak- anak usia dini. Selain iklan politik, Partai Perindo juga menyelenggarakan  kegiatan  di  masyarakat  untuk menjalin  hubungan  dan  meraih  dukungan dari calon pemilih (Susanto, 2013).
Media  massa  MNC  secara konsisten  menampilkan  HT  sebagai  tokoh  sentral  yang  dianggap sebagai  representasi  dari  Partai  Perindo.  Dalam  berbagai  iklan  politik  dan  penayangan  mars  partai perindo  di  2014,  HT  selalu  digambarkan  sebagai  figur  yang  pluralis,  memperhatikan  isu-isu  rakyat, sukses  sebagai  pengusaha,  tokoh  pemuda,  dan  nasionalis  (Kosasih,  2016;  Atmaja,  2017;  Haq,  2017). Personalitas  HT  yang  diidentifikasi  erat  dengan  Perindo  bahkan  diposisikan  sebagai  sosok  yang  peduli terhadap  pemberdayaan  umat  Islam.  Media  MNC  Group  secara  rutin menampilkan kegiatan HT dalam berbagai program partai Perindo di tingkat akar rumput. Bahkan, pandangan politik HT yang mendukung calon  presiden  dan  wakil  presiden  tertentu,  termasuk perubahan  dukungannya,  disiarkan  melalui  media MNC  Group.  Keterkaitan  yang  sangat  erat  antara MNC  Group,  HT,  dan  Perindo  nampaknya  bertujuan untuk membangun citra di benak publik bahwa ada "wadah perjuangan politik" dan figur "alternatif" yang dapat  memenuhi  kebutuhan  rakyat,  dengan  harapan  dapat  memotivasi  pemilih  untuk  memberikan dukungannya (Salsabila, 2017).
Di pemilu 2014 MNC berpihak pada paslon dari kubu 02 yaitu Prabowo-Hatta.  Keberpihakan  ini tergambar  jelas  di  setiap  apa  yang  diliput  oleh  MNC  Group  yang  dimana  terus  memberitakan  hal-hal yang  positif saja tentang  paslon  02 ini.  Pada Pilpres 2019, muncul informasi bahwa MNC  Media  Group bias terhadap  pasangan calon dari  Fraksi  01 adalah Joko  Widodo  dan  Ma'ruf  Amin.  Menjelang  pemilu 2024 lagi-lagi MNC Group menampilkan media sebagai tempat berkampanye, media digunakan sebagai alat  kepentingan  elit  politik  dalam  membentuk  opini  publik  dalam  masyarakat  menjelang  hangat- hangatnya  pemilu  2024.  Seperti  yang  kita  ketahui  partai  perindo  memutuskan  menjalin  koalisi  nya bersama dengan PDIP yang dimana PDIP saat ini sedang mencalonkan Ganjar Pranowo di pilpres 2024, dan HT juga telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo di depan media. Dukungan MNC  Group  ini  berupa  menjadikan  Ganjar  Pranowo  sebagai  model  dalam  iklan  adzan  di  stasiun penyiaran  televisi  miliknya  contohnya  RCTI  yang dimana  hal  ini  malah  memunculkan  polemik  baru yang dianggap sebagai politik identitas Ganjar sebagai orang yang  menganut  ajaran  islam,  dalam masa- masa  ini  memang  sering  sekali  para  paslon  memainkan  politik  identitas  untuk  meraih  suara  kalangan tertentu,  tindakan  Ganjar  ini  dianggap oleh  beberapa  orang  untuk  mengait  suara  mayoritas  islam.  Jika iklan  seperti  ini  terus  menerus  di  putar  di  televisi,  maka  masuk  ke  memori  masyarakat  dan  akhirnya mempengaruhi pilihan masyarakat.
Keterkaitan  erat  antara  pemilik  MNC  Group,  Hary  Tanoe,  partainya  (Partai  Perindo),  dan  media
massa  yang  dimilikinya.  Dalam  konsep  hegemoni budaya  milik  Antonio  Gramsci,  dapat  dilihat  bahwa MNC Group, dengan kepemilikan media yang luas, memainkan peran penting dalam membentuk  dan memperkuat hegemoni  politik  dan  budaya.  Hegemoni  ini  tercermin  dalam  dominasi  Partai  Perindo  dan pandangan politik Hary Tanoe dalam ruang publik. Dalam organisasi politik, Partai Perindo menciptakan jaringan  patronase  yang  kuat,  memanfaatkan  kekuatan  ekonomi  dan  media  MNC  Group  untuk mendukung  mobilisasi  partai.  Pembagian jabatan  didasarkan  pada  pertimbangan  khusus,  seperti ikatan keluarga  dan  status  bisnis,  menciptakan  hegemoni  internal  yang menguntungkan  kelompok  tertentu. Keterlibatan  pejabat  grup  MNC  dalam  struktur  partai  dan  kebijakan menunjukkan  bahwa  kekuatan ekonomi dan politik saling terkait, menciptakan dominasi yang erat.
Hegemoni dalam politik merujuk pada dominasi atau pengaruh yang kuat dari satu kelompok atau negara  terhadap  kelompok  atau  negara lainnya,  baik  melalui  kekuatan  politik,  ekonomi,  atau  budaya. Hegemoni  mencakup  keberhasilan  suatu kelompok  atau  kekuatan  untuk  mendapatkan  dukungan  dan penerimaan  secara  sukarela  dari  masyarakat,  bahkan  ketika  kekuatan  tersebut  tidak  selalu  terwujud melalui  kekuatan  fisik  atau  tekanan  langsung.  Hegemoni  melibatkan  pembentukan dan  pemeliharaan norma-norma, nilai- nilai, keyakinan, dan budaya yang mendukung kepentingan dominan. Media massa MNC Group, yang dipimpin oleh Hary Tanoe, menjadi alat utama untuk membangun hegemoni budaya. Dengan  melalui  iklan  politik,  tayangan  mars  partai,  dan  liputan  media,  HT  dan  Partai  Perindo menciptakan  narasi  yang  mendukung  citra  pluralis,  kepedulian  terhadap  isu-  isu  rakyat,  dan pemberdayaan  umat  Islam.  Dengan  terus  menampilkan  HT  sebagai  tokoh  sentral  yang  diidentifikasi dengan  partai,  media  ini  menciptakan  hegemoni  dalam  persepsi publik  tentang  partai  dan  tokoh-tokoh tertentu.
Dalam  pemilihan  umum,  seperti pada  2014  dan  2019,  keterlibatan  media MNC  Group  dalam mendukung pasangan  calon  tertentu  menciptakan  ketidakseimbangan  dalam  liputan  media.  Hal  ini menciptakan  hegemoni  informasi,  memengaruhi  opini masyarakat,  dan  memberikan dukungan  kepada paslon  yang  diinginkan  oleh  pemilik  media. Dukungan terhadap nomor urut 1 pada Pilpres  2019  adalah contoh  konkret  bagaimana  media  dapat  memainkan  peran  dalam  membentuk  hegemoni politik.  Melihat menuju  pemilu  2024,  dukungan  media    MNC    Group  terhadap  Ganjar  Pranowo  dari  PDIP  menyoroti penggunaan  politik identitas  dalam  konteks  hegemoni  budaya.  Iklan  adzan  yang  menampilkan  Ganjar Pranowo  sebagai model  dapat  dilihat  sebagai  upaya  untuk  menciptakan  hegemoni  dalam  kalangan pemilih  Islam,  dengan  memanfaatkan  media  massa  sebagai  alat  untuk  membentuk  opini  dan mempengaruhi pilihan masyarakat.
Dalam  kerangka  teori  Antonio  Gramsci  tentang  hegemoni  budaya,  fenomena  ini  dapat diinterpretasikan  sebagai  upaya  kelompok  elit,  diwakili  oleh  HT  dan  MNC  Group,  untuk mempertahankan  dominasi  budaya dan  politiknya.  Melalui  media  massa,  mereka  menciptakan  narasi yang  mendukung  kepentingan  politik  tertentu,  menjadikan  Partai  Perindo  dan  paslon  yang  mereka dukung  sebagai  pilihan  yang  dihegemonikan  dalam  ranah  politik  dan  budaya  masyarakat.  Teori hegemoni  Stuart  Hall  dapat  diterapkan  untuk  memahami  bagaimana  media  massa,  sebagai  alat komunikasi  dominan, dapat  membentuk  dan  merespon  opini publik  terhadap  paslon  Ganjar  Pranowo, menciptakan  interpretasi  dan  makna  yang  sesuai  dengan  kepentingan  elit  politik,  dan  juga  memahami bagaimana  media  massa memediasi dan membentuk  interpretasi  masyarakat  terhadap  isu  politik. Dengan  menciptakan  narasi tertentu  melalui  iklan  politik  dan  liputan  media,  MNC  Group  dan  Partai Perindo  memainkan  peran  aktif  dalam membentuk  hegemoni  yang mendukung  kepentingan  politik  dan budaya mereka.

## 4. Simpulan
Melalui  konsolidasi  media  dan  dukungan  finansial,  Hary Tanoesoedibjo,  sebagai  seorang oligarki media,  memainkan  peran penting  dalam  mendukung  calon  politik,  seperti  pada  Pemilu  2019  dan  pada Pemilu  2024  mendatang.  Pada  pemilu  2024,  peran  media  massa,  terutama  yang  dimiliki  oleh konglomerat  seperti  MNC  Group,  memiliki  dampak  signifikan  dalam  membentuk  opini  publik  dan memengaruhi  pilihan  politik.  MNC  Group  memiliki  kekuatan  besar  dalam menyampaikan  pesan  politik dan membentuk naratif seputar seorang kandidat. Melalui saluran televisi, radio, dan platform daringnya, MNC  Group  dapat  memberikan  eksposurluas  dan  memengaruhi  cara  pemilih  memandang  Ganjar Pranowo.
Pada  pemilu  2024,  MNC  Group  terus  memainkan  peran  sebagai  alat kampanye,  menggunakan media  sebagai  alat  untuk  membentuk  opini  publik  dan  memengaruhi  pilihan  masyarakat.  Dalam kerangka teori hegemoni budaya Antonio Gramsci, MNC Group, dengan kepemilikan media yang luas, berusaha  mempertahankan  dominasi  budaya  dan  politiknya.  Mereka  menciptakan narasi  melalui  iklan politik  dan  liputan media  untuk  membentuk  opini  publik  sesuai  dengan  kepentingan  politik  dan budaya mereka,  menjadikan  Partai  Perindo  dan  kandidat  yang  mereka  dukung  sebagai  pilihan  yang dihegemonikan dalam masyarakat.
Hal  ini  mengundang pertanyaan  mengenai  kualitas  demokrasi  di  Indonesia.  Keterlibatan  media massa yang dimiliki oleh konglomerat dalam mendukung satu calon politik tertentu dapat mempengaruhi kebebasan  pers  dan  keadilan  dalam  pemilihan  umum.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  ketidakseimbangan informasi  yang diterima  oleh  masyarakat,  yang  pada  gilirannya  dapat  memengaruhi  proses pengambilan keputusan politik yang demokratis. Adanya peran yang signifikan dari Hary Tanoesoedibjo sebagai ketum partai, dalam media menunjukkan adanya fenomena oligarki di Indonesia. Oligarki media merujuk pada kekuasaan yang dikonsolidasikan oleh beberapa konglomerat media yang memiliki kontrol  yang kuat  dalam menyampaikan  pesan  politik  dan membentuk  opini  publik.  Hal  ini  menguatkan  hegemoni kelompok  elit  dalam  mempengaruhi  politik  dan budaya  di  Indonesia.  Tata  kelola  (governance)  muncul dari  keterkaitan antara  kegiatan  usaha  Hary Tanoesoedibjo  dan  mobilisasi  Partai Perindo, serta jaringan patronase  yang kuat  di  partai  tersebut,  menunjukkan  adanya  kemungkinan  pelanggaran  prinsip-prinsip tata  kelola  yang  baik (good governance). Terdapat risiko konflik kepentingan dan penetapan kebijakan yang tidak transparan, yang dapat mengancam integritas sistem politik  dan  kepercayaan  publik terhadap partai politik dan proses politik secara menyeluruh.
Diperlukannya  adanya kewaspadaan  dan  pemantauan  yang seksama  terhadap  peran  konglomerasi media  dalam  proses  politik  di  Indonesia.  Menekankan  fungsi  media  sebagai  media  yang  independen tanpa disetir  kepentingan  tertentu  dan  pentingnya  menyampaikan  informasi  dengan  sebenar-benarnya berdasarkan  fakta.  Penerapan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  sehat,  pengawasan  yang  efektif  terhadap kegiatan  politik  dan  media,  serta  penegakan  prinsip-  prinsip  tata  kelola  yang  baik  merupakan  hal-hal penting  yang  harus diperhatikan  untuk  menjaga  integritas demokrasi  dan  mencegah  dominasi  oligarki yang merugikan kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Membaca Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2(1): 65-81. Doi https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.202 2.65-81 .
Cahyana, Ludy.  (2022).  Konglomerasi  Media  Memperkuat  Hegemoni  Penguasa  dan
Oligarki  Pada  Era New  Media. Jurnal  Komunikasi  dan Penyiaran  Islam. Vol.  2  No.1.  Hal  20-28. Retrieved 1 Oktober 2023, from https://jurnal.iuqibogor.ac.id/
Dwianto,  Raka  Dwi.  2018.  HT  : Nomor  Urut  1  Mudahkan  Jokowi-Ma'ruf Amin  dalam Berkampanye.  Retrieved  from https://nasional.sindonews.com/berita/1  340292/12/ht-nomor-urut-1- mudahkan- jok owi-maruf-amin-dalam-berkampanye . At 13 November 2023.
Fadilah, Siti, Nurul. (2022). Akibat Praktik Konglomerasi Media Pada Demokrasi Negara Di Era Reformasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam. Vol  1(1),  1-17.  Retrieved 7 September 2023, from https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.p hp/jim/article/view/2451
Fahadi,  P.,  R, (2019).  Oligarchic  Media    Ownership    and    Polarized Television  Coverage  In Indonesia’s  2014  Presidential  Election.  Jurnal  Komunikasi  Ikatan  Sarjana  Komunikasi  Indonesia. Retrieved 7 September 2023, from http://www.jurnaliski.or.id/index.php/j kiski/article/view/328
Fenton,  Natalie. (2014).  Defending Whose  Democracy?  Media  Freedom  and Media  Power. Nordicom Review. 31-44. Retrieved  7 September 2023,  from https://www.nordicom.gu.se/sites/defa ult/files/kapitel-pdf/fenton_0.pdf
Habsari,  S.,  U.,  S,  (2012).  Spasialasi  Kelompok    Media    MNC.    Jurnal  Universitas Pandanaran.
Istighfarin.  F.  R,.  Yuliani.  M.  (2020).  Komodifikasi  Keberpihakan  Politik  Media (Analisa Ekonomi-Politik MNC  MediaGroup). JCommsci (Journal Of Media and Communication Science). Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 149 – 158.
Kosasih,  R.  A.  A.  (2016)  Analisa  Semiotik  Citra  Politik  Hary  Tanoesoedibjo dalam  Iklan Partai Perindo di Televisi. Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Kresna, M.  (2018)  Perindo, Partai  Politik  Rasa MNC,  tirto.id. Available at: https://tirto.id/perindo-partai-politik- rasa-mnc-cNvZ (Accessed:  13  November 2023).
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. In Archives of Gynecology and Obstetrics, 251(2).
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. In Archives of Gynecology and Obstetrics, 251(2).
Ochtiva,  B.  (2017)  Opini  Pemilih Pemula  Surabaya  Terhadap  Citra  Yang Ditampilkan
Pada Iklan Politik Mars Partai
Perindo.  Available at:
http://repository.unair.ac.id/67887/3/ Sec.pdf (Accessed: 13 November 2023) Ochtiva,  B.  (2017)  Opini  Pemilih Pemula  Surabaya  Terhadap  Citra  Yang Ditampilkan Pada Iklan Politik Mars  Partai Perindo. Available  at: http://repository.unair.ac.id/67887/3/ Sec.pdf (Accessed: 13 November 2023)
Sabri,  A.  B.  (2019).  Konglomerasi  Media  dan  Partai  Politik:  Membaca  Relasi MNC  Group dengan  Partai  Perindo. POLITIKA:  Jurnal  Ilmu  Politik  Volume  10, Nomor 2, Oktober 2019 ,  112- 136.
Salsabila,  A.  (2017)  Representasi Citra  Politik  Harry  Tanoesoedibjo  Dalam  Video  Klip  Mars Partai  Perindo. Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga.
Susanto,  E.  H. (2013) ‘Media  Massa,  Pemerintah  dan  Pemilik  Modal’, Jurnal  Komunikasi, 6(1), pp. 477–484.
Sylvany, A. (2018) Pola Rekrutmen Anggota, Pengurus dan Calon Legislatif Partai Perindo Kota Surabaya dalam Studi Pluralisme Politik, repository unair. Available  at: http://repository.unair.ac.id/74863/ (Accessed: 13 November 2023). Tapsell, R. (2012). Politics and the Press in Indonesia. Media Asia, 39(2), 109- 116. Valerisha, Anggia. Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.