## Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim
Safriadi Marpaung * , Nurul Huda Prasetiya, Watni Marpaung Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
* adimarpaung873@gmail.com

## Abstract
Marriage is a form of sacred natural relationship between a man and a woman who are of appropriate age and mental stability with the aim of establishing a family, which will later contain a father, mother and children. Weddings are always synonymous with happiness and beauty, because they start with a sense of joy and sometimes glamor at the event. Not all marriages have a happy ending. Sometimes it will end in divorce. Through qualitative  research  methods  with  descriptive  analysis.  The  approach  taken  is  a phenomenological approach because researchers see based on phenomena that occur in the field plus in-depth interviews with informants, the divorce that occurs will have an effect on children regarding custody. A child's parenting style that is used to both parents will affect his psychology mentally and spiritually when he switches to one parent. The research results show that the case is a divorce between the plaintiff who works as a civil servant  and  the  defendant  who  is  a  housewife.  The  reason  the  plaintiff  rejected  the defendant  was  because  the  defendant  liked  to  fight.  If  divorce  is  the  final  solution  to marriage, it is sufficient that it be between the ex-husband and wife. But that does not apply to the process of raising children, including their psychological development, it is good for whoever the child's custody falls to, but it is good that custody is in accordance with the applicable legal rules and regulations, because they are still the parents of their children. Proper child care will shape the child's good character.

## Keywords: Marriage; Divorce; Child psychology

## Abstrak
Pernikahan adalah suatu  bentuk hubungan sakral  alam menjalin hubungan antara pria dan Wanita yang sudah pantas dalam usia dan kemantapan jiwa dengan tujuan untuk mendirikan sebuah keluarga, yang nantinya akan berisi ayah ibu dan anak. Pernikahan selalu identik dengan kebahagiaan, keindahan, karena dimulai dengan rasa suka cita dan kadang  glamour  pada  perhelatannya.  Tak  semua  pernikahan  memiliki  ending  yang Bahagia.  Adakalanya  ia  akan  berakhir  dengan  perceraian.  Melalui  metode  penelitian kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Adapun  pendekatan  yang  dilakukan  yakni pendekatan fenomenologi dikarena peneliti melihat berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan di tambah dengan wawancara mendalam pada informan, dari perceraian yang terjadi  akan  berefek  pada  anak  terkait  hak  asuh.  Pola  asuh  anak  yang  terbiasa  dengan kedua orangtuanya akan mempengaruhi psikologisnya secara mental dan spiritual disaat beralih pada salah satu orangtua. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kasusnya adalah perceraian antara penggugat yang berprofesi sebagai PNS dengan tergugat yang merupakan  seorang  ibu  rumah  tangga.  Alasan  penggugat  menolak  tergugat  karena tergugat suka berkelahi. Jika perceraian merupakan solusi terakhir pernikahan, cukuplah itu antara sang mantan suami dan istri. Tetapi itu tidak berlaku dalam proses pengasuhan anak  termasuk  perkembangan  psikologinya,  baik  kepada  siapa  pun  hak  asuh  anak  itu jatuh, tapi eloklah hak  asuh  itu sesuai  dengan kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku,  karena  mereka  tetaplah  orangtua  bagi  anak-anaknya.  Pengasuhan  anak  yang benar akan membentuk karakter yang baik dari anak tersebut.

## Kata Kunci: Pernikahan; Perceraian; Psikologis Anak

## Pendahuluan
Indonesia memiliki undang-undang perkawinan yang diundangkan oleh pemerintah pada tahun 1974; dimana UU No. 1 mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Aristoni dan Abdullah, 2016) Perkawinan mempersatukan dua insan menjadi suami istri yang sah di mata agama dan negara, dengan tujuan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan  keimanan  kepada  Yang  Maha  Esa  (Santoso,  2016).  Tidak  hanya  dalam undang-undang tetapi juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai persetujuan laki-laki yang bertindak sebagai wali mempelai perempuan dan janji penerimaan oleh mempelai perempuan, yang ditunjukkan oleh reaksi pengantin wanita. Pria.  berperan  sebagai  mempelai  pria  dan  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  yang  adil (Muhajir, 2018).
Pelopor  peradaban  dimulai  dari  keluarga,  dimulai  dari  perkawinan  (Nurdiani, 2019).  Pernikahan  bermula  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan,  kemudian melahirkan buah cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu anak (Sabil dan Syafrizal. 2018). Penilaian baik buruknya keadaan suatu masyarakat dapat dilihat dari keluarga-keluarga  yang  ada  dalam  masyarakat  tersebut  (Subianto,  2013).  Selanjutnya, komunitas  terkecil  di  negara  ini  adalah  keluarga.  Jika  melihat  situasi  sosial  saat  ini, banyak  hal  yang  memecah  belah  keluarga  (Musaitir,  2020).  Padahal  sudah  menjadi pilihan Tuhan agar semua anggota keluarga bisa berkumpul kembali.
Keluarga  yang  berasal  dari  pernikahan  yang  sering  dirayakan  sebagai  peristiwa istimewa  dan  mungkin  indah  cenderung  mengalami  perceraian  (Juianto et  al, 2016). Pasalnya, dana mereka semakin menipis karena keinginan akan kemewahan yang mereka anggap sebagai momen sekali seumur hidup. Perjalanan yang diawali dengan kejayaan pernikahan  tidak  selamanya  mulus,  terkadang  pasangan  suami  istri  tidak  bisa menghindari perselisihan dan berakhir dengan perpisahan (Nailaufar & Kristiana, 2017). Hal ini disebabkan karena pentingnya keluarga belum sepenuhnya disadari. Berawal dari perkawinan, keluarga merupakan kesatuan terkecil yang dibentuk oleh orang-orang yang saling  mencintai,  saling  menjaga,  saling  melindungi,  saling  berbagi,  saling  menjaga kehormatan dan mengandung rahasia yang banyak orang tidak mengetahuinya (Reguler, 2014).
Salah satu hal yang menimbulkan ketakutan adalah perceraian orang tua. Korban terbesar dari perceraian adalah anak-anak (Ismiati, 2018). Orang tua yang bercerai masih perlu mempertimbangkan bagaimana membantu anak-anak mereka mengatasi rasa sakit karena perpisahan orang tua mereka (Purwaningsih, 2014). Meski sudah bercerai, namun orang  tua  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  mendidik  anaknya,  serta hanya  peduli  pada  kepentingan  terbaik  anaknya.  Jika  terjadi  perselisihan  mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan menyelesaikannya (Mansari et al , 2018). Ayah bertanggung jawab atas segala pengasuhan dan pendidikan yang dibutuhkan anak, apabila ayah  benar-benar  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban  tersebut  maka  pengadilan  dapat memutuskan bahwa ibu juga harus menanggung biaya tersebut (Devy & Muliadi, 2019). Pengadilan  bahkan  dapat  mewajibkan  mantan  suami  untuk  menanggung  biaya  hidup dan/atau menentukan tanggung jawab mantan istri (Ramdani & Syafithri, 2021).
Jika sudah dalam tahap penyelesaian perkara menurut hukum Islam, maka simaklah hukum  keluarga  Islam  yang  mengatur  segala  hal  mulai  dari  dakwah,  perkawinan, perceraian,  inkubasi,  iddah,  rujuk  bahkan  sumbangan,  harta  benda,  wasiat,  warisan. Adanya  hukum  keluarga  Islam  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  segala  permasalahan menurut hukum agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah (Komaruddin, 2020). Sejarah hukum keluarga di Indonesia telah diwariskan secara turun temurun oleh para ulama dan tokoh adat (Supian, et al, 2018). Di sisi lain, prosedur hukum menjadi semakin sulit ketika
tradisi yang diturunkan dari generasi  ke generasi ini dianggap sakral  dan bahkan tidak mungkin untuk dievaluasi, diubah atau dipertanyakan. Akibatnya, masyarakat terjerumus ke dalam masa stagnasi intelektual akibat pengudusan para ulama dan tokoh adat.
Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  perwujudan  keadilan  dalam  masyarakat, oleh karena itu perlindungan terhadap anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat  (Fitriani, 2016). Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum baik dari segi peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis.  Kepastian  hukum  diperlukan  untuk  menjamin  kelangsungan  kegiatan perlindungan  dan  mencegah  pelanggaran  yang  menimbulkan  akibat  negatif  yang  tidak diinginkan  selama  pelaksanaan  perlindungan  (Agus  &  Johari,  2022).  Pada  prinsipnya ayah dan ibu mempunyai hak asuh yang sama atas anak-anaknya, meskipun pengadilan menentukan  dan  memenangkan  perkara  jika  salah  satu  dari  mereka  berhak  memiliki hadana  mereka  tidak  dapat  melarang  yang  lain  untuk  berkunjung  atau  meminta  izin, mendidik dan hidup untuk anak-anak. (Maryati, 2021).
Dampak  perceraian  orang  tua  terhadap  anak.  Anak  menjadi  korban  ketika orangtuanya bertengkar atau memutuskan bercerai. Takut kehilangan kasih sayang orang tua,  takut  kehilangan  kasih  sayang  orang  tua  yang  sudah  tidak  ada  lagi  di  rumah. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi akademik anak, baik dalam pelajaran agama maupun bidang studi lainnya. Anak-anak mungkin menderita gangguan emosional dan mental.  Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  maka segala  perkawinan  yang  semula  diatur  menurut  hukum  adat,  hukum  Islam  adat,  dan hukum  perkawinan  campuran  tidak  berlaku  lagi  bagi  masyarakat  di  Indonesia. Pembaharuan juga dilakukan dalam hukum keluarga, dan pada tahun 1991, pada masa pemerintahan  Menteri  Agama,  Munavir  Syadzali,  diperkenalkan  hukum  Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan, warisan dan hibah kepada umat Islam.
Pasal 105 undang-undang tersebut mengatur: Walaupun tunjangan adalah hak ibu bagi anak yang belum cukup sehat atau berusia di bawah 12 tahun, bagi anak yang sehat, tunjangan tersebut  dialihkan kepada  anak di  antara ayah.  atau pilih  ibu.  Sebagai  orang yang  berhak  mengasuhnya,  biaya  nafkahnya  ditanggung  oleh  ayahnya.  Pasal  156 mengatur  tentang  pengasuhan  anak  dengan  menentukan  siapa  yang  berhak  mengasuh anak apabila ibu kandungnya meninggal dunia.
Permasalahannya adalah ketika kedua belah pihak dalam proses perceraian merasa mampu bertindak demi kepentingan terbaik anak, tidak ada yang mau melepaskan hak asuh  anak  dan  malah  menuduh  pihak  lain  tidak  mempunyai  hak  asuh  anak.  Padahal, dalam  mengasuh  anak,  kepentingan  terbaik  anak  harus  diutamakan.  Oleh  karena  itu, penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan menentukan besarnya tunjangan yang diberikan dalam perkara perceraian.
Hakim memutuskan hak asuh anak setelah mendengar pendapat keluarga orang tua anak  tersebut.  Hakim  mempunyai  kekuasaan  untuk  memutuskan  siapa  yang  akan mempunyai hak asuh atas anak, apakah akan diserahkan kepada salah satu orang tuanya atau kepada orang tuanya. Tergantung siapa yang paling mampu atau melihat kepentingan terbaik bagi anak.
Namun,  terkadang  pihak  yang  kalah  dalam  perebutan  hak  asuh  anak  tidak  dapat menerima  keputusan  tersebut  dan  menggugat  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  untuk mendapatkan  tunjangan  anak.  Bahkan,  dalam  beberapa  kasus,  meskipun  sudah  ada putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  untuk  menetapkan tunjangan, namun pihak yang kalah tidak dapat menerimanya sehingga tetap memegang kendali atas anak saya sendiri.
Hak orang tua terhadap anak setelah perceraian dapat diberikan melalui pengadilan agama, dan pengadilan agama dapat memutuskan siapa yang mempunyai hak orang tua terhadap  anak.  Pengadilan  agama  hanya  menjamin  keutamaan  anak  dalam  mengambil keputusan. Umat Islam di Indonesia sangat yakin dengan keberadaan Kitab Suci Islam yang  sering  disingkat  KHU;  kehadirannya  dalam  masyarakat  muslim,  perkawinan, perceraian, warisan, dll. Merupakan jawaban atas permasalahan keluarga yang berkaitan dengan  permasalahan  keluarga  karena  di  dalamnya  terdapat  beberapa  hal.  Hal  ini  ada dalam Al Quran dan Sunnah. Dengan berkembangnya masa awal peradaban hingga saat ini, metode reformasi hukum menjadi semakin diperlukan. Oleh karena itu, di Indonesia lahirlah Undang-Undang tentang Perkawinan dan Khi (Kompilasi Hukum Islam) Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjawab kekhawatiran, keresahan dan kebutuhan masyarakat untuk dijadikan  pedoman  dan  rujukan  dalam  mengatasi  permasalahan.  dan  non-Muslim. terhadap  agama  lain.    Masyarakat  tidak  lagi  menggunakan  common  law  dalam  urusan perkawinan atau perceraian.

## Metode
Metode Pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian yang dipakai penelitian lapangan (field  research).  Karena  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  datadata yang berasal dari data-data lapangan dalam objek penelitian dan bukan merupakan angka- angka. Penelitian ini bersifat diskriptif dengan pendekatan fenomenologi sebab pemaparan sebagai  tujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku sehingga  bisa  digunakan  untuk  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini  pendekatan  masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.
Penelitian  ini  ditujukan  pada  perceraian  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kota Pematangsiantar.  Sedangkan  untuk  penentuan  informannya  menggunakan  informan utama,  dan  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode wawancara mendalam (in depth interview) dan studi literatur. Sumber data ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung baik kepada informan maupun dengan para pihak yang secara langsung. penulis juga menggunakan data sekunder dalam penelitian yang  dilakukan.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  bahan  kepustakaan. Data yang diambil penulis pada skripsi ini antara lain Kompilasi Hukum Islam, UU dan lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Hubungan antara anak dan orang tua setelah perceraian
Kelompok  terkecil  dalam  masyarakat  adalah  keluarga.  Keluarga  dibedakan  menjadi dua jenis: Tipe pertama adalah keluarga besar yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak  yang  merupakan  buah  cinta  mereka,  dan  ada  keluarga  lain  yang  dapat bergabung dalam keluarga ini; Orang tua, saudara kandung atau sepupu (IKhwanul, et al , 2014).  Tipe  keluarga  kedua  adalah  keluarga  inti,  yang  terdiri  dari  suami  dan  istri  yang dibentuk melalui perkawinan.
Keluarga berperan dalam membentuk perilaku terpuji dan sehat. Mengapa disebut demikian? Karena untuk mewujudkan keluarga sejahtera, keluarga harus menjalankan 8 fungsi tersebut: fungsi keagamaan, fungsi sosial, kebudayaan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan terakhir fungsi yang sama yaitu menjaga lingkungan (Herawati, et  al ,  2020).  Oleh  karena  itu,  keluarga  merupakan  unit  sosial  terkecil  yang mempunyai  peranan  besar  dalam  membentuk  kualitas  sosial,  mulai  dari  membesarkan anak yang berkualitas hingga menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan setiap orang sangatlah penting karena keluarga pada hakikatnya merupakan wadah pembentukan kepribadian dan moralitas.
Menurut  pemahaman  Islam,  keluarga  merupakan  lingkungan  pertama  dimana manusia  dapat  berinteraksi  satu  sama  lain.  Interaksi  dengan  lingkungan  terutama memperoleh dan membentuk unsur-unsur dasar dan ciri-ciri kepribadian (Hasanah, 2015). Melalui  interaksi,  orang  mengambil  nilai-nilai  dari  etika,  kebiasaan,  emosi  dan  dengan demikian  dapat  mengubah  banyak  kemampuan,  kemampuan  dan  kemauan  mereka menjadi kenyataan hidup dan tindakan nyata.
Bentuk kekeluargaan dalam Islam diawali dengan terciptanya ikatan suci antara laki- laki dan perempuan melalui perkawinan yang halal, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan pemenuhan syarat-syarat hokum (Musyafah, 2020). Dengan kata lain, keluarga adalah suatu kesatuan hukum yang berkesinambungan antara laki-laki dan perempuan, yang mana pihak yang satu bergaul dengan pihak yang lain sesuai dengan aturan agama dan sosial. Dan  ketika  seorang  pria  dan  seorang  wanita  cukup  beruntung  untuk  memiliki  satu  atau lebih anak, maka anak menjadi komponen penting ketiga dalam sebuah keluarga, selain dua anak sebelumnya.
Ketiga unsur keluarga, yaitu suami, istri dan anak, merupakan suatu  realitas yang masing-masing  berperan  penting  dalam  membangun  dan  memelihara  keluarga;  Oleh karena  itu,  jika  salah  satu  unsurnya  hilang,  maka  keluarga  akan  berantakan  dan keseimbangan dalam keluarga akan terganggu (Sainul, 2018). Anak merupakan salah satu unsur penting, hal ini juga dapat dibuktikan dengan berbagai ayat dan hadis, seperti Allah SWT  yang  menegaskan  bahwa  hakikat  manusia  mencintai  anak  sebagai  salah  satu penghias kehidupan, hidup dan menjadi sumber kebahagiaan bagi umat manusia, jika anak adalah salah satu unsur yang penting. saleh. Hal ini tertulis dalam surat al-Kahfi ayat ke- 46 dalam Al-Quran.
Dambaan setiap orang tua adalah melahirkan anak yang berkepribadian cantik, anak berintegritas,  selalu  membawa  keharuman  nama  orang  tuanya  bahkan  bisa  dibawa  ke surga.  Memiliki  anak  yang  baik  merupakan  kebanggaan  orang  tua,  baik  atau  buruknya perilaku anak akan mempengaruhi reputasi orang tuanya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membentuk  kepribadian anak di  masa depan sangatlah penting;  Untuk  mencapai hal  yang  diinginkan,  setiap  orang  tua  kembali  diingatkan  untuk  menjalankan  8  fungsi keluarga secara penuh.
Landasan  pertama  ketika  menjelaskan  keluarga  dalam  perspektif  Islam  sangatlah mendalam. Keluarga ibarat  batu  bata yang membangun sebuah negara. Oleh karena itu, jika batu bata yang kuat dan tahan lama maka bangunan tersebut kokoh dan kokoh, dan sebaliknya  jika  batu  bata  penyangga  bangunan  tersebut  rapuh  maka  mau  tidak  mau bangunan tersebut akan runtuh. Suatu bangsa terdiri dari gabungan banyak keluarga yang berbeda.  Jika  keluarganya  baik,  maka  negaranya  juga  baik.  Oleh  karena  itu,  harus dikatakan  bahwa  persoalan  perkawinan  harus  menjadi  persoalan  keluarga,  landasan perkawinan.
Pernikahan tidak selalu mulus, seperti dalam dongeng selalu ada batu, tajam, tumpul, besar, kecil, kurang lebih. Itu semua tergantung pada pemilik pernikahan, apakah mampu menahan badai yang datang menghampiri pernikahannya atau tidak. Apa tujuan menikah, apa tujuan hidup dan mati bersama di dunia dan surga, atau sekedar untuk mengurus dunia? Ada  masyarakat  yang  berusaha  bertahan  meski  dihantam  gelombang  tsunami  yang dahsyat, ada pula masyarakat yang tidak kuat menahan dahsyatnya badai di tengah lautan, namun  pada  akhirnya  memutuskan  untuk  memindahkan  kapal  dengan  tujuan  akhir menyelamatkan  diri.  perceraian.  ,  yang  diperbolehkan  oleh  undang-undang.  Ya  Allah, kecuali orang-orang yang dibenci-Nya.
Saat  ini,  kurangnya  pendidikan  tentang  pernikahan  menjadi  salah  satu  penyebab pasangan bercerai. Antusiasme pasangan calon pengantin berbanding terbalik dengan ilmu yang perlu mereka peroleh sebelum menikah (Primasari et al , 2023). Meski Kementerian
Agama  mempunyai  program  konseling  pernikahan  gratis  bagi  calon  pengantin,  namun masih  banyak  perempuan  yang  tidak  mengikuti  program  ini.  Kurangnya  organisasi berbayar yang menjalankan program yang sama berarti calon pengantin atau remaja putra tidak memiliki dasar yang baik untuk kehidupan pernikahan.
Akibatnya,  perceraian  sangat  sering  terjadi,  terbukti  dengan  banyaknya  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  dan  banyaknya  lamaran  di  Panitia  Agama.  .  Mereka adalah janda, duda, pernah bercerai sejak usia 2-5 tahun, banyak yang masih hilang bahkan berbulan-bulan setelah perceraian atau masa tunggu telah habis. Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar  sendiri  memiliki  sekitar  266  kasus  perceraian  pada  tahun 2021.Permasalahan yang timbul ketika orang yang ditugasi mengasuh orang yang bercerai tidak menjalankan tugasnya dengan baik juga dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  mantan  suaminya,  mantan  suaminya berkali-kali  ingin  menjenguk  anak  saya  untuk  hiburan  atau  keperluan  lainnya,  namun karena tidak ingin dia bertemu dengan ayah anak tersebut, maka dia melarangnya untuk melihat anak tersebut. ayah. Pertimbangan ringkasan hukum Islam tentang hubungan anak dan orang tua pasca perceraian diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal 105, khususnya tunjangan bagi anak yang tidak mampu atau dibawah 12 tahun. Satu tahun adalah hak ibu. Anak- anak rentan diperbolehkan memilih antara orang tuanya  yang berhak membesarkan dan mengasuhnya. Peneliti menemukan adanya kontradiksi antara praktik pada paragraf 1 dan 2, Pasal 105 NGH,
Namun ternyata pemilik hadana tidak dapat menjamin keselamatan lahir dan batin sang  anak,  bahkan  jika  hadana  menanggung  biaya  hidup,  pengadilan  agama  dapat mengalihkan  hadana  tersebut  kepada  orang  lain  atas  permintaan  yang  bersangkutan. Berhubungan  dengan  hal  itu,  mereka  juga  berhak  memiliki hadhanah .  Aku  juga kekurangan  sosok  orang  tua  yang  tidak  peduli  padaku;  Hal  ini  sama  saja  dengan  tidak memperhatikan emosi mental anak. Tentang kewajiban dan tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anaknya sebelum dan sesudah perceraian. Namun dalam struktur hukum Islam, hubungan orang tua-anak setelah perceraian tidak berjalan baik.

## 2. Ketidakpastian dalam Pengasuhan anak
Dari  banyaknya  kasus  perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Kota Pematangsiantar, salah satu kasusnya adalah perceraian antara penggugat yang berprofesi sebagai  PNS  dengan  tergugat  yang  merupakan  seorang  ibu  rumah  tangga.  Alasan penggugat  menolak tergugat  karena tergugat  suka berkelahi. Laki-laki menolak istrinya dengan  alasan  “Wanita  suka  berkelahi”,  sudah  menjadi  tugasnya  untuk  membesarkan perempuan  lebih  baik,  karena  sejak  menikah  dengan  Kain,  tanggung  jawab  orang  tua perempuan telah dialihkan kepada laki-laki. Mereka memiliki dua anak di bawah 12 tahun.
Kesepakatan  awalnya  adalah  mereka  akan  mengasuh  anak  bersama-sama,  dengan pengasuhan anak diserahkan kepada suami karena merasa lebih mampu secara finansial dibandingkan istrinya yang hanya berprofesi sebagai guru mengaji. Inilah perhatian utama penulis  tentang  tunjangan.  Yang  menjadi  pertanyaan  sebenarnya  mengapa  ayah  harus mempunyai  hak  asuh  atas  anak,  undang-undang  sendiri  menyatakan  bahwa  ibu mempunyai  hak asuh  atas  anak di  bawah 12 tahun karena ibu  secara hukum  cacat  baik lahir  maupun  batin.  Mereka  tidak  menunjukkan  tanda-tanda  kesehatan  yang  buruk  atau perilaku buruk, mereka hanya dirugikan dari segi kondisi ekonomi. Bercerai tahun 2021, usia 10 dan 8 tahun, keduanya laki-laki.
Karena  perceraian  dan  mantan  istri  telah  lama  meninggalkan  rumah  yang  mereka tinggali bersama, maka mantan suami tidak menaati kesepakatan bersama tentang hak asuh anak yang seharusnya dibuat bersama oleh mantan suami. Karena wabah Covid-19 saat
itu, ia tidak punya waktu luang sehingga istrinya dilarang menjenguk anak. Karena mantan suami yang berprofesi sebagai guru mengaji itu banyak bertemu orang dan bisa menjadi agen penularan virus Covid 19, maka anak masih dalam pengawasan ayah, dan ibu berhak leluasa bertemu dengan anak.
Padahal sekarang sudah berada di era 5.0 namun konsep orang tua terpisah masih ketinggalan  jaman  dalam  membesarkan  anak  dan  hubungan  mantan  pasangan  belum membaik. Perceraian merupakan keputusan bersama kedua belah pihak karena perkawinan sudah  tidak  harmonis  lagi.  Jika  keputusan  ini  diambil,  seharusnya  hanya  mengakhiri hubungan perkawinan dan bukan hubungan persahabatan antara kedua orang, apalagi jika salah satu orang tua mempunyai anak dalam pengasuhannya (Dahwadin et al , 2020). Jika hubungan dengan pengasuh anak kurang baik, otomatis akan memburuk karena kurangnya komunikasi.
Jika melihat putusan hakim tentang hak asuh anak, terlihat jelas bahwa mengasuh anak  di  bawah  12  tahun  adalah  milik  ibu  dan  ayah  juga  harus  mengasuh  anak,  hal  ini melanggar  hukum.  Terus  dukung  perawatan  ibu  bahkan  setelah  perceraian.  Apa  yang terjadi di antara mereka? Bukankah fakta bahwa ibu adalah seorang guru mengaji patut mendapat  perhatian?  Lantas,  karena  sang  ayah  mempunyai  pekerjaan  tetap,  apakah  ia berhak  membesarkan  anak?  Bisakah  seorang  anak  memiliki  kedua  orang  tuanya? Sebagaimana kita ketahui, seorang ibu bisa saja menjadi ayah bagi anaknya, namun ayah belum tentu menjadi ibu bagi anaknya.
Bagaimana  dengan  kondisi  mental  anak?  Bagaimana  cara  membunuh  mereka? Meskipun  usia  saat  ini  merupakan  masa  tumbuh  kembang  anak,  namun  masa  ini merupakan masa dimana otak dan tubuh berkembang secara maksimal. Bisakah mereka menggunakan hak-hak anak sebagai orang tua?
Perceraian  orang  tua  akan  sangat  mempengaruhi  psikologi  anak.  Dunia  anak, khususnya  usia  0-13  tahun,  merupakan  dunia  yang  sepenuhnya  bergantung  pada  orang tuanya. Di usia ini, anak merasakan perbedaan ketika orang tuanya tiba-tiba pergi. Reaksi jangka  pendek  anak  pada  tahap  ini  adalah  tidak  memberi  tahu  orang  tuanya  ketika menerima kabar perceraian. Siapa yang akan merawatnya di masa depan? Akankah rasa cinta orangtuanya padanya akan tetap sama? Dan takut kehilangan perhatian orang tua.
Secara psikologis, perceraian orang tua membuat anak tiba-tiba menjadi pendiam, introvert,  agresif,  mudah  marah,  kurang  percaya  diri,  sering  merasa  kesepian  dan menyalahkan  diri  sendiri.  Pasalnya,  perubahan  pada  keluarga  inti  membuat  anak  tidak mungkin  menerima  kondisi  tersebut  tetapi  tidak  cukup  kuat  untuk  mengungkapkannya (Mistiani, 2018). Apalagi sebagian besar anak-anak di Indonesia belum seaktif anak-anak di  luar  negeri  dalam  hal  kebebasan  berpendapat  atau  mengekspresikan  emosi.  Hal-hal tersebut membuat anak memilih dunia di luar rumahnya untuk mencari kedamaian. Hal ini dapat menimbulkan kepribadian ganda/bipolar, skizofrenia, dan fobia pada anak.
Ketika orang tuanya ada di rumah dan dia melihat kondisi sehari-hari berbeda dari biasanya, otomatis dia bertanya: "Mengapa demikian?" dia pikir. Saat dia membutuhkan perhatian teman-temannya di rumah, dia selalu bertanya-tanya dalam hati dan diam-diam menikmati kenangan atau memberontak dengan melakukan apa yang dia mau, berharap ada  yang  memperhatikannya  seperti  dulu,  menolak  kenyataan  bahwa  kamu  masih menunjukkan hal yang sama. mengkhawatirkannya seperti sebelumnya. Dia mengambil semuanya dari keluarganya. Bu, apakah ini seperti berkelahi? Jawabannya adalah tidak, itulah yang penulis capai.
Perceraian tidak mengharuskan anak memutuskan kontak dengan salah satu orang tuanya; Komunikasi yang menurun dapat mempengaruhi hubungan orang tua dan anak. Di sini, peran utama orang tua dalam menyesuaikan diri terhadap perceraian dipandang sebagai  akhir  dari  sebuah  pernikahan  yang  tidak  lagi  positif.  Perceraian  juga  dapat
meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental pada anak bahkan remaja. Dalam kasus yang diulas oleh penulis, ketidakdewasaan ayah, hak asuh anak oleh mantan pasangannya, dan  pembatasan  atau  larangan  ibu  untuk  berhubungan  dengan  anak  berdampak  negatif terhadap kesehatan mental anak. Setiap tak sengaja bertemu dengan ibunya, timbul rasa takut, ibarat pencuri yang harus melihat sekeliling dengan hati-hati, hal ini menunjukkan bahwa  anak  dilarang  melihat  ibunya,  sebaliknya  tatapan  matanya  mencerminkan kerinduannya yang mendalam terhadap ibunya. Saat dia gugup, kekhawatirannya lenyap seolah dunia adalah miliknya dan ibunya, dan ini terjadi setiap kali mereka bertemu.
Jika kondisi ini terus berlanjut maka akan berdampak pada tumbuh kembang anak; seorang  anak  tetap  membutuhkan  kasih  sayang  orang  tuanya  dan  sangat  membutuhkan kedua  belah  pihak,  ibu  dan  ayah,  untuk  melepaskan  diri  dari  cinta  itu  ke  tempat  lain. Tunjukkan  kasih  sayang  kepada  kakek,  nenek,  paman,  dll.  Boleh  saja  kalau  dia mendapatkannya di dalam keluarga, tapi kalau dia mencari cinta di luar keluarga dan itu mengarah  pada  perilaku  negatif  yang  membuatnya  senang,  seperti  menggunakan  obat- obatan terlarang, ada yang LGBT, bagaimana dengan mereka semua? mengaliri? Saat ini, tidak hanya anak muda atau orang dewasa yang melakukan hal seperti itu, tapi juga siswa sekolah dasar. Sekali lagi kami tegaskan bahwa iman kita harus kuat, jika kita setia pada peraturan-Nya maka sifat egois yang diciptakan setan akan hilang, bukan berarti kita tidak beriman jika memutuskan untuk bercerai, karena perceraian adalah hukum halal. dalam agama. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, namun kita sedang mengalami perceraian dimana kita akan mendapatkan hikmah untuk memperbaiki diri agar bisa menjadi lebih baik lagi ketika kita memulai kembali pernikahan yang baru di kemudian hari.

## 3. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hubungan anak dan orang tua pasca perceraian
Berbicara  mengenai  hak-hak  anak,  masih  banyak  masyarakat  yang  belum memahami  secara  jelas  bagaimana  cara  menjalankan  hak-hak  anak  setelah  perceraian. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hubungan Anak dengan Orang Tua Pasca Perceraian. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014;
a. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: a) Mengasuh, membesarkan,  mendidik  dan  melindungi  anak;  B.  Anak  berkembang  sesuai  dengan bakat, kemampuan dan minatnya; C. Mencegah perkawinan anak dan; d.Memberikan pendidikan karakter pada anak dan menanamkan nilai-nilai moral.
b. Apabila  orang  tua  tidak  hadir  atau  tidak  diketahui  keberadaannya,  atau  tidak  dapat melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  karena  sebab  apa  pun,  maka  kewajiban  dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada keluarga oleh ayah dan ibu. Itu dilakukan sesuai dengan hukum.
Pasal  26  di  atas  menjelaskan  bahwa  orang  tua  mempunyai  kewajiban  untuk mengasuh,  membesarkan,  mendidik,  dan  melindungi  anaknya.  Mengamati  tumbuh kembang  anak  sesuai  minat  dan  kemampuannya,  serta  memberikan  pendidikan  dan penanaman  nilai  dan  karakter  pada  diri  anak.  Pasal  14  UU  35  Nomor  204  tentang Perlindungan Anak secara khusus mengatur bahwa Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh  orang  tuanya  kecuali  ada  alasan  yang  baik  atau  hukum  menunjukkan  bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap mempunyai hak  sebagai  berikut:  a.  Melakukan  kontak  pribadi  secara  langsung  dan  teratur  dengan kedua  orang  tuanya;  b.  Mendapatkan  pengasuhan,  gizi,  pendidikan,  dan  perlindungan sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minat  kedua  orang  tua  selama  proses  tumbuh kembang; C. Untuk menafkahi kedua orang tua dan: d. Hormati hak-hak anak lain

## Kesimpulan
Jika  perceraian  merupakan  solusi  terakhir  pernikahan,  cukuplah  itu  antara  sang mantan suami dan istri. Tetapi itu tidak berlaku dalam proses pengasuhan anak termasuk perkembangan psikologinya, baik kepada siapa pun hak asuh anak itu jatuh, tapi eloklah hak asuh itu sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku, karena mereka tetaplah  orangtua  bagi  anak-anaknya.  Pengasuhan  anak  yang  benar  akan  membentuk karakter  yang  baik  dari  anak  tersebut.  Keegoisan  orangtua  yang  bercerai  terhadap pengasuhan  anak  akan  menjadikan  anak  korban  secara  mental  spritual,  memang  tak nampak  kasat  mata  perubahannya  tapi  itu  sangat  terasa  oleh  orang-orang  di  sekitarnya, yang  dekat  dengannya  di  luar  orangtuanya.  Perubahan  itu  nampak  pada  sifatnya  yang menjadi  pendiam,  eksklusif  (tertutup),  tidak  percaya  diri  bahkan  sampai  mudah  marah, yang  lebih  fatal  dia  bisa  tak  percaya  akan  cinta  dan  menyalahkan  Tuhan  atas  apa  yang terjadi pada dirinya, selanjutnya mengantarkan anak pada Juvenile delinquency

## Daftar Pustaka
Agus,  M.  A.,  Johari.  (2022).  Perwalian  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam Perspektif Perlindungan Hukum. Journal of Correctional Issues, 5 (2), 89-101.
Aristoni,  Abdullah,  J.  (2016).  4  Dekade  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia:  Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. Yudisia, 7 (1), 74-97. Dahwadin, Syaripudin,  E. I., Sofiawati, E., Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan  Ketentuan  Hukum  Islam  Di  Indonesia. Yudisia:  Jurnal  Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 11 (1), 87-104.
Devy, S., Muliadi, D. (2019) Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian  (Studi  Putusan  Hakim  Nomor  0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2 (1), 123-138.
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11 (2), 250-258 Hasanah,  M.  (2015).  Dinamika  Kepribadian  Menurut  Psikologi  Islami. Jurnal  Ummul Qura, VI (2), 110 -124
Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R, Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  Pelaksanaan  Fungsi  Keluarga  Di  Indonesia. Jur.  Ilm.  Kel.  &  Kons, 13 (3), 213-227.
Ikhwanul, P. R., Kawung, E. J. R, Waani, N. (2014). Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado. Journal Acta Diurna, III (4), 1-16. Ismiati.  (2018).  Perceraian  Orangtua  Dan  Problem  Psikologis  Anak. Jurnal  At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam, 1 (1), 1-16.
Julijanto,  M.,  Masrukhin,  Hayatuddin,  A.  K.  (2016).  Dampak  Perceraian  dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. Buana Gender, 1 (1), 55-77.
Komarudin,  K.  (2020).  Hakikat  Keluarga  Islam. Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah, 12 (2), 125-134.
Mansari, Jauhari, I., Yahya, A., Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian  Orangtua  Dalam  Putusan  Hakim  Mahkamah  Sya’iyah  Banda  Aceh. Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies, 4 (2), 103-124 Maryati. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama  Jambi. Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi, 21 (3), 1299-1311
Mistiani,  W.  (2018).  Dampak  Keluarga  Broken  Home  Terhadap  Psikologis  Anak. Musawa, 10 (2), 322 - 354
Muhajir.  (2018).  Aqad  Nikah  Pespektif  Fiqh  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Al-Qadhâ, 6 (2), 21-34
Musaitir.  (2020).  Problematika  Kehidupan  Rumah  Tangga  Pada  Pasangan  Suami  Istri Perspektif  Hukum  Keluarga  Islam. Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah, 12 (2), 153-176
Musyafah  A.A.  (2020).  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum  Islam.  Jurnal Crepido, 02(02), 111-122.
Nailaufar, U., Kristiana, I. F. (2017). Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah Di Usia Remaja (Sebuah Studi Fenomenologi Deskriptif). Jurnal Empati, 7 (3), 233 – 244.
Nurdiani,  P.  R.  (2019).  Konsep  Institusi  Keluarga  Dalam  Islam. Tarbiyah  wa  Ta’lim: Jurnal Penelitian & Pembelajaran, 6 (3), 1-28.
Primasari,  N., Syam,  H., Yustiar, D. (2023).  Karakteristik  Dan Pengetahuan Mahasiswi Kebidanan  Terhadap  Kesiapan  Menikah .  Jurnal  Fisioterapi  dan  Kesehatan Indonesia 03 (01), 117-122.
Purwaningsih,  P.  (2014).  Hak  Pemeliharaan  Atas  Anak  (Hadhanah)  Akibat  Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif. Yustisi , 1 (2), 55–65.
Ramdani, R., Syafithri, F. N.  (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 15 (1), 37-50
Rustina. (2014). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. Musawa, 6 (2), 287-322.
Sabil,  J,  Syafrizal.  (2018).  Pengaruh  Pernikahan  Orangtua  yang  Kedua  terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja . El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 1 (2). 279-298. Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. Jurnal Al-Maqasid, 4 (1), 86- 98.
Santoso.  (2016).  Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum Islam Dan Hukum Adat. Yudisia, 7 (2), 412-434
Subianto,  J.  (2013).  Peran  Keluarga,  Sekolah,  Dan  Masyarakat  Dalam  Pembentukan Karakter Berkualitas. Jurnal Penelitian, 8 (2), 331-354
Supian,  Fathonah,  Defrianti,  D.  (2018)  Eksistensi  dan  Penerapan  Hukum  Adat  di  Kota Jambi. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 02 (02), 341-364.