## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue III, September 2022; 515-531 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.26942
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kebebasan  Berekspresi  di  Media  Sosial  Perpektif  Hukum  Positif  dan Ulama Mazhab; Studi Kasus di Polrestabes Makassar
Ahmad Aidil Fahri 1* , Siti Aisyah 2 , Abdul Syatar 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 moc.adhe@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kebebasan  berekspresi  di  media  sosial perpektif  hukum  positif  dan  ulama  mazhab  (studi  kasus  di  polrestabes  makassar).  Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) dengan pendekatan penelitian  yang  digunakan  yaitu:  pendekatan  yuridis  normatif  dan  teologi  normatif.  Penelitian  ini menggunakan tiga sumber data yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui obsevervasi, wawancara dan  dokumentasi,  data  yang  dihasilkan  kemudian  diolah  melalui  penyuntingan,  klarifikasi,  dan sistematis,  data  yang  telah  dioleh  kemudian  dianalisis  dengan  metode  analisis  nonstatistika, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebebasan berekspresi  di  media  sosial  dalam  tinjauan  hukum  positif  telah  diatur  baik  secara  internasional maupun secara nasional. Secara internasional ini telah dideklarasikan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia  (DUHAM).  Kemudian,  Ulama  Mazhab  dan  Hukum  Positif  memandang  bahwa kebebasan  terkait  masalah  berekspresi  di  media  sosial  itu  telah  diatur  didalam  beberapa  aturan, namun dalam pengimplementasian ada batasan-batasan yang harus dilihat secara seksama. Adapun pandangan  hukum  positif  dan  ulama  mazhab  dalam  kebebasan  berekspresi  di  media  sosial  di wilayah  polrestabes,  hal  ini  telah  mengatur  beberapa  ketentuan  dan  telah  menjalankan  prosedur seperti  apa  yang  dimaksud  sesuai  Undang-undang,  proses  penanganan  penyidik  menjerat  pelaku menggunakan Pasal 27, Pasal 28 UU ITE dan juga menggunakan pendekatan Restorative Justice. Kata kunci: Kebebasan Berekspresi, Media Sosial

## Abstract
The main problem in this research is how freedom of expression in social media from the perspective of  positive  law  and  mazhab  scholars  (a  case  study  at  the  Makassar  Police  Station).  The  type  of research used in this research is field research with the research approach used, namely: normative juridical approach and normative theology. This study uses three data sources, namely: primary data sources,  secondary  data  sources  and  tertiary  data  sources.  The  data  collection  method  used  is through  observation,  interviews  and  documentation,  the  resulting  data  is  then  processed  through editing,  clarification,  and  systematic,  the  data  that  has  been  collected  is  then  analyzed  by  non- statistical  analysis  methods,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  this  study indicate  that  freedom  of  expression  on  social  media  in  a  positive  legal  review  has  been  regulated both  internationally  and  nationally.  Internationally  this  has  been  declared  by  the  Universal Declaration of Human Rights (UDHR).  Then, the Scholars of the School and Positive Law view that freedom  of  expression  on  social  media  has  been  regulated  in  several  rules,  but  in  implementation
Kebebasan  Berekspresi  di  Media  Sosial  Perpektif  Hukum  Positif  dan  Ulama  Mazhab;  Studi  Kasus  di  Polrestabes Makassar Ahmad Aidil Fahri
there are limitations that must be carefully considered. As for the positive legal views and mazhab scholars in freedom of expression on social media in the Polrestabes area, this has regulated several provisions  and  has  carried  out  procedures  such  as  what  is  meant  by  law,  the  process  of  handling investigators  ensnaring  perpetrators  uses  Article  27,  Article  28  of  the  ITE  Law  and  also  uses  a Restorative Justice approach
Keywords: Freedom of Expression, Social Media

## 1. Pendahuluan
Hak  asasi  manusia  pada  dasarnya  merupakan  hak  bawaan  setiap  manusia  tanpa terkecuali  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Kebebasan  untuk  bertindak  seseorang dikendalikan  atau  dibatasi  oleh undang-undang yang  berlaku,  serta hak orang  lain. 1 Berbicara tentang  Hak,  Al-Gazali  salah  satu  tokoh  filsuf  Islam  dalam  pandangannya  ia  mengutarakan bahwa  ada  lima  dasar  adanya  hak  asasi  manusia  yaitu,  1).  Hak  untuk  hidup,  2).  Hak  untuk berkeluarga,  3).  Hak  untuk  beragama,  4).  Hak  atas  harta  dan  5).  Hak  atas  akal  sebagai  media berfikir  dan  berekspresi.    Kelima  hak  tersebutlah  yang  melahirkan  adanya  konsep  Hak  Asasi Manusia. 2 Salah satu hak yag dimiliki setiap manusia seperti yang dijelaskan diatas ialah Hak atas  kebebasan  berekspresi,  hak  ini  meliputi  kebebasan  menyampaikan  pendapat/opini, pandangan  atau  gagasan  tanpa  campur  tangan/intervensi,  hak untuk  mencari,  menerima dan  menyampaikan  informasi  melalui  media  apapun  tanpa  memandang  batasan. Kebebasan  ini  dilakukan  baik  secara  langsung,  cetak/tertulis,  dalam  bentuk  budaya ataupun seni melalui media alternatif yang menjadi pilihannya. 3
Hak-hak  diatas  dilindungi  oleh  berbagai  instrument  hukum  baik  internasional,  regional maupun  nasional.  Dalam  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  (KIHSP)  atau International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), hak-hak ini diatur dalam pasal 17- 20 sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur  dalam  Pasal  20-43  yang  meliputi: hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk bebas memilih dan pilih, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk  menyampaikan  pendapat,  hak  atas  status  kewarganegaraan,  dan  untuk  bertempat tinggal. 4
Kebebasan  berekspresi  dalam  Islam  mencakup  kebebasan  berilmu  dan  kebebasan berpikir  ilmiah.  Artinya  setiap  orang  berhak  menetapkan  pemikirannya  mengenai  fenomena cakrawala,  alam,  binatang,  tumbuh-tumbuhan,  manusia,  dan  berpegang  pada  hasil
1 Ambo  Asse, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perseptif  Nabi  Muhammad  SAW (Makassar:  Alauddin  University  Pres, 2012). h. 37
2 http://noerelanwar.blogspot.com/2014/06/hakasasi-manusia-ham-perspektif-islam.html
3 Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet (Jakarta: ELSAM, 2013), http://elsam.or.id/buku-saku-kebebasan-berekspresi- di-internet/ . h. 17.
4 Dkk Rhoma K.M. Smith, Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). h. 261-265.
pemikirannya serta mengemukakannya. Dalam Islam sendiri tidak menetapkan rumusan atau teori ilmiah tertentu mengenai fenomena-fenomena tersebut. Karena itulah, Al- Qur’ an dalam hal  ini  hanya  menganjurkan  kepada  akal  manusia,  agar  memikirkan  setiap  fenomena  alam, dan memberi motivasi untuk selalu merenungkan, dan menggali beberapa aturan umumnya, sebagai upaya riset. 5 Seperti yang diriwayatkan pada QS Al- A’araf/7 185.
Terjemahnya:
“ Dan  apakah  mereka  tidak  memperhatikan  kerajaan  langit  dan  bumi  dan  segala  apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu (kebinasaan) mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percaya”. 6
Setiap  orang  pada  dasarnya  bebas  mengekspresikan  diri  atas  pendapat  dalam bentuk  teks,  gambar,  audio,  ataupun  video  di  media  sosial  termasuk  persoalan kehidupan  pribadi,  mengenai  kebahagiaan  dan  keluh  kesah  terhadap  sesuatu  hal. Namun  tidak  semua  dari  ekspresi  yang  di  luapkan  di  media  sosial  memberikan  dampak positif  untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Orang  ataupun  pihak  yang  terkena  imbas  dari pendapatnya  itu  tidak  benar-benar  dengan  maksud  untuk  mencemarkan  ataupun menjelek-jelekkan.  Ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  hal  yang  mendorongnya  untuk mengkritisi  misalnya  untuk  mengingatkan  pihak  atau  orang  namun  dengan  pembawaan yang  kasar  (agresif),  dan  adapula  yang  menganggapnya  hanya  candaan,  dan  asal  bicara. Hal  demikian  terjadi  karena  ketidaktahuan  atau  kurangnya  pemahaman  dalam memaknai kebebasan berekspresi/berpendapat dimedia sosial.
Salah  satu  contoh  kasus  yang  dilakukan  DBS,  remaja  yang  berusia  15  tahun  ini menghina  dan  melecehkan  Nabi  Muhammad  melalui  akun  Facebook  miliknya  yaitu  Daniel Exering, sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tindak pidana ujaran kebencian  yang  menimbulkan  rasa  kebencian  berdasarkan  SARA,  akan  tetapi  kasusnya  tidak sampai  ke  jalur  litigasi  (pengadilan)  melainkan  diselesaikan  secara  non  litigasi  melalui  upaya pendekatan restorative justice oleh pihak Penyidik Polrestabes Makassar. 7

## 2. Literatur Review
Hak  akan  informasi  merupakan  salah  satu  gambaran  pemenuhan  HAM  dalam  bingkai kebebasan  pers,  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat,  kebebasan  berserikat  dan
5 M. Quraish Shihab, Penafsiran Ilmiah Al- Qur’an, Dalam Membumikan Al - Qur’an , Cet., XV (Bandung: Mizan, 1997). h. 101.
6 Kementerian Agama RI. Al- Qura’an dan Terjemahannya (Semarang; Toha Putra, 2004). H.158
7 Fauzan “Hina  Nabi  Muhammad  di  Medsos  Pelajar  SMP  Mengkeret    Saat  Digeruduk  Warga” https://www.liputan6.com/regional/read/3592782/hina-nabi-muhammad-dimedsos-pelajar-smp-mengkeret-saat- digeruduk-warga , 18 Juli 2018, diakses pada 11 Agustus 2021
7 Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: UII Press, 1984), h.10.
Kebebasan  Berekspresi  di  Media  Sosial  Perpektif  Hukum  Positif  dan  Ulama  Mazhab;  Studi  Kasus  di  Polrestabes Makassar Ahmad Aidil Fahri
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
berkumpul, serta hak memperoleh informasi yang masih butuh pemenuhan dan perlindungan yang utuh dan menyeluruh, disebutkan bahwa hak atas informasi, untuk menjamin pemenuhan atas perolehan informasi untuk masyarakat terkait informasi publik, pemerintah bersama DPR mengesahkan  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (Selanjutnya disebut dengan UU KIP). Pengertian informasi juga menggunakan definisi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:
“ Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang mengandung  nilai,  makna,  dan  pesan,  baik  data,  fakta,  maupun  penjelasannya  yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara  elektronik ataupun nonelektronik .” 8
Dalam undang-undang tersebut memang telah diatur kategorisasi-kategorisasi informasi tersebut.  Namun,  pada  prakteknya  terjadi  kesumiran  bahkan  inkonsistensi  oleh  Badan  Publik untuk  menyediakan  dan  memberikan  informasi  yang  sudah  sangat  jelas  informasi  tersebut kategori informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat.
Individu sebagai pengguna tentu mengharapkan informasi yang akurat. Informasi harus sesuai  dengan  kenyataan.  Keandalan  suatu  informasi  meningkat  apabila  informasi  tersebut dapat  diverifikasi,  yakni  kebenarannya  dapat  dibuktikan  secara  independen.  Informasi  harus cukup  up-to-date .  Sesuai  dengan  maksud  pengunaannya,  informasi  harus  lengkap  dan  tepat sehingga  pihak  yang  menerima  dapat  memiliki  perincian  spesifik  yang  sesuai  dengan kebutuhannya. Informasi harus bermakna jelas, yakni dapat dimengerti oleh si penerima. 9 Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2008  yang  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab  yang  harus  diemban  oleh  Negara,  unruk  memberikan  perlindungan  maksimal  pada seluruh  aktivitas  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  dalam  negeri  agar terlindungi  dengan  baik  dari  potensi  kejahatan  dan  penyalahgunaan  teknologi.  Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  ITE  dinyatakan  bahwa  pembangunan  nasional  yang  telah dilaksanakan  pemerintah  Indonesia  dimulai  pada  orde  baru  hingga  orde  saat  ini,  merupakan proses  yang  berkelanjutan  yang  harus  senantiasa  tanggap  terhadap  berbagai  dinamika  yang terjadi  di  masyarakat.  Dinamika  kehidupan  masyarakat  itu,  akibat  pengaruh  globalisasi informasi,  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  informasi  dan
8 Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Pasal  1    Ayat  (1),  Diakses  di https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf
9 Rahmi  Rivalina,  “Pola  Pencarian  Informasi  Di  Internet,” Jurnal  Teknologi  Pendidikan 14  (2004):  199 – 216, https://doi.org/10.32550/teknodik.v8i14.530.
transaksi  elektronik  di  tingkat  nasional  sehingga  pembangunan  teknologi  informasi  dapat dilakukan  secara  optimal,  merata,  dan  menyebar  keseluruh  lapisan  masyarakat  guna mencerdaskan kehidupan bangsa. 10
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Pasal  28  mengatur  tentang  penyebaran  berita  bohong  ( Hoax ),  adapun  bunyi pasalnya sebagai berikut:
(1)  “ Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
(2) “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. 11 Bagi  yang  melanggar  dapat  dikenakan  sanksi  berikut  yang  terdapat  dalam  Pasal  45A Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  berbunyi sebagai berikut:
(1) “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  Ayat  (1)  dipidana  dengana  pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah)”.
(2)  “ Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama , ras dan  antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksut dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah)”. 12
Adapun  pandangan  beberapa  pakar  hukum  dalam  melihat  kebebasan  berekspresi  di media sosial berdasarkan hasil wawancara di lapangan berpendapat bahwa:
10 Supriyadi Ahmad and Husnul Hotimah, “Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif,” SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’I 5, no. 3 (2018): 291 – 306.
11 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Pasal  28  (Online),  Dapat Diakses  pada: https://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11Tahun 2008-Tentang-Informasi-dan- Transaksi-Elektronik.pdf
12 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A (Online). Dapat Diakses pada: https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016. pdf
Kebebasan  Berekspresi  di  Media  Sosial  Perpektif  Hukum  Positif  dan  Ulama  Mazhab;  Studi  Kasus  di  Polrestabes Makassar Ahmad Aidil Fahri
Masalah  utama  yang  mengemuka  dalam  pelaksanaan  hak  atas  kebebasan  berekspresi adalah  masih  adanya  sejumlah  kebijakan  dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  materinya membatasi  kebebasan  berekspresi  dengan  semena-mena  atau  setidak-tidaknya  seringkali disalahgunakan  dalam  penerapannya.  Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut antara lain:
1.  UU  No.1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  (KUHP)  terutama  BAB  XVI tentang Penghinaan, khususnya Pasal 207, Pasal 208, Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2),  Pasal  311  ayat  (1),  Pasal  315  tentang  penghinaan  ringan,  dan  Pasal  316  tentang penambahan hukum jika yang dihina adalah pejabat negara.
2.  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  terutama  Bab  VII tentang Perbuatan yang dilarang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29.
3.  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi,  terutama  pada  beberapa  pasalnya  yang mengatur  tentang  definisi  dan  cakupan  pornografi  karena  terlalu  luas  dan  fleksibel sehingga mudah disalahgunakan. Hal ini sepertinya terumuskan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 43.
4.  UU  No.  17  Tahun  2011  tentang  Intelijen  Negara  terutama  pada  ketentuan  yang mengatur tentang ‘rahasia intelijen’, khususnya pada Pasal 1 angka 6, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 44, dan Pasal 45.
Tidak hanya masalah penormaan, pada pelaksanaannya di lapangan juga masih banyak dijumpai  kasus-kasus  yang  masuk  kategori  pelanggaran  hak  atas  kebebasan  berekspresi, khususnya  yang  merupakan  kelanjutan  dari  penerapan  beberapa  peraturan  perundang- undangan  di  atas.  Pasal-pasal  mengenai  pencemaran  nama  baik  di  KUHP  dalam  praktiknya masih  sering  digunakan.  Penggunaan  pasal  ini  misalnya  dalam  kasus  Risang  Bima  Wijaya, wartawan harian Radar Jogja, yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada Januari 2006 dan  dihukum  6  bulan  penjara,  karena  tulisannya  dianggap  mencemarkan  nama  baik  salah seorang  pemimpin  media  lokal  di  Yogyakarta.  Pengadilan  tingkat  pertama,  banding  dan Mahkamah Agung menyatakan Risang telah melanggar Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Upaya  peninjauan  kembali  diajukan  Risang  ke  Mahkamah  Agung  juga  ditolak,  melalui putusan MA No. 14 PK/Pid/2008, yang dikeluarkan pada 24 Juni 2009.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (field  research). Jenis  penelitian  yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif dalam penelitian ini adalah jenis yang  menggambarkan  suatu  penelitian  sebagai  kualitatif  mengenai  objek  yang  dibahas  sesuai
dengan  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat.    Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah Pendekatan  Yuridis  Normatif,  Pendekatan  ini  dilakukan  untuk  meninjau  dan  menganalisis masalah  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  juga mencocokkan  dengan  data  kepustakaan  melalui  library  research.  Kedua  Pendekatan  Teologi Nomatif,  Pendekatan  ini  menekankan  pada  bentuk  formal  atau  simbol-simbol  dan  norma- norma  keagamaan,  sehingga  dengan  pendekatan  ini  dimaksud  untuk  memahami  bagaimana bentuk  pengaturan  penerapan  kebebasan  berekspresi  di  media  sosial.  Ketiga  Pendekatan Sosiologi,  Pendekatan  ini  dimaksud  untuk  mengarahkan  pemahaman  mengenai  larangan  atau dampak sosialnya terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Dasar Hukum Positif Kebebasan Berekspresi Via Media Sosial
Di  Indonesia,  kebebasan  berekspresi  telah  tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan seperti dalam:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
1) Pasal  28  menyatakan:  “ kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang.“
2) Pasal  28  E  ayat  (2): “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya .”
3) Pasal  28  E  ayat  (3) :  “ setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan pendapat. ”
4) Pasal  28  F: “ setiap  orang  berhak  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. ”
b. Undang-Undang  No.  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di Muka  Umum.  Ketentuan  Pasal  2  yang  menyatakan bahwa  “setiap  warga  negara,  secara perorangan  atau  kelompok  bebas  menyampaikan  pendapat  sebagai  perwujudan  hak  dan tanggung  jawab  berdemokrasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara” .  Menurut  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum,  pengertian  tentang  “Kemerdekaan menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk  menyampaikan  pikiran dengan  lisan, tulisan,  dan  sebagainya  secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”, (Pasal 1).
Kebebasan  Berekspresi  di  Media  Sosial  Perpektif  Hukum  Positif  dan  Ulama  Mazhab;  Studi  Kasus  di  Polrestabes Makassar Ahmad Aidil Fahri
c. Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  Pasal  23  ayat  (2) menyebutkan  bahwa “setiap  orang  bebas  untuk  mempunyai,  mengeluarkan  dan menyebarluaskan  pendapat  sesuai  hati  nuraninya,  secara  lisan  dan  atau  tulisan  melalui media  cetak  maupun  elektronik  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama,  kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”
d. Undang-Undang  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International  Covenant  On  Civil And  Political  Rights  (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  Dan  Politik).  Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia,  sebab  Undang-Undang  ini  meratifikasi  secara  keseluruhan  dari  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik.  Jadi  apapun  yang  menjadi  substansi  dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun  2005  ini  dan  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan,  seperti  yang  tertulis  dalam Undang-Undang  tersebut,  sehingga  pengaturan  mengenai  kebebasan  menyatakan pendapat  diatur  dalam  Pasal  19  UU  No.  12  Tahun  2005  yang  menyatakan  “setiap  orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang  berhak  atas  kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat;  hak  ini  termasuk  kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
Dari  aturan  diatas  kita  bisa  melihat  bagaimana  kebijakan  hukum  di  Indonesia memberikan  keniscayaan  pada  perlindungan  HAM,  dan  HAM  menjamin  kebebasan berpendapat. Hukum di Indonesia juga dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial  yang  terjadi.  Perubahan-perubahan  sosial  dan  perubahan  hukum  atau  sebaliknya  tidak selalu  berlangsung  bersama-sama.  Artinya  pada  keadaaan  tertentu  perkembangan  hukum mungkin  tertinggal  oleh  perkembangan  unsur-unsur  lainnya  dari  masyarakat  serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.
4.2. Analisis Pendapat Ulama Mazhab Tentang Kebebasan Berekspresi di Media Sosial
Kebebasan  berekspresi  dalam  Islam  mencakup  kebebasan  berilmu  dan  kebebasan berpikir  ilmiah.  Artinya  setiap  orang  berhak  menetapkan  pemikirannya  mengenai  fenomena cakrawala,  alam,  binatang,  tumbuh-tumbuhan,  manusia,  dan  berpegang  pada  hasil pemikirannya  serta  mengemukakannya.  Dalam  Islam  sendiri  tidak  menetapkan  rumusan  atau teori ilmiah tertentu mengenai fenomena-fenomena tersebut. Karena itulah, Al- Qur‟an dalam hal ini hanya menganjurkan kepada akal manusia, agar memikirkan setiap fenomena alam, dan
memberi  motivasi  untuk  selalu  merenungkan,  dan  menggali  beberapa  aturan  umumnya, sebagai upaya riset. 13 Seperti yang diriwayatkan pada QS Al- A’araf/7 185.
Terjemahnya:
“ Dan  apakah  mereka  tidak  memperhatikan  kerajaan  langit  dan  bumi  dan  segala  apa yang  diciptakan  Allah,  dan  kemungkinan  telah  dekatnya  waktu  (kebinasaan)  mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percaya. ” 14
Setiap  orang  pada  dasarnya bebas mengekspresikan  diri  atas  pikiran/pendapat dalam  bentuk  teks,  gambar,  audio,  ataupun  video  di  media  sosial termasuk  persoalan kehidupan  pribadi,  mengenai  kebahagiaan  dan  keluh  kesah terhadap sesuatu hal. Namun tidak  semua  dari  ekspresi  yang  di  luapkan  di  media  sosial  memberikan  dampak  positif untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain, karena sejatinya kebebasan yang dimiliki oleh  manusia juga mempunyai  batasan  yaitu  batasan  yang  berupa  untuk  tidak  merampas  kebebasan  manusia lainnya.  Karena  ketidakpahaman  setiap  manusia  dalam  memahami  batasan  dalam mengutarakan pendapat dimuka umum maka setiap manusia sering dijerat dalam kasus pidana padahal Islam juga mengatur tentang batasan tersebut seperti dalam Q.S Al-Maidah: 49 Terjemahnya:
“Dan  hendaklah  kamu  memutuskan  perkara  diantara  mereka  menurut  apa  yang diturunkan  Allah,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  mereka.  dan  berhati- hatilah  kamu  terhadap  mereka,  supaya  mereka  tidak  memalingkan  kamu  dari sebahagian  apa  yang  telah  diturunkan  Allah  kepadamu.  Jika  mereka  berpaling  (dari hukum  yang  telah  diturunkan  Allah),  maka  ketahuilah  bahwa  seungguhnya  Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa- dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang- orang fasik”.
Salah  satu  contohnya  ialah  dengan  mencemarkan  nama  baik  seseorang  dalam  bentuk ghibah/fitnah  tanpa  adanya  bukti.  Oleh  karenanya  itu,  Islam  juga  memandang  dalam  hukum Islam  tentang  aturan  larangan  pencemaran  nama  baik  yang  kerap  kita  temukan  dalam  kasus kebebasan berekspresi di media sosial. Dalam Q.S An-Nuur 24:23 Allah Berfirman:
Terjemahnya:
“ Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat  zina),  mereka  kena  la’nat  di  dunia  dan  akhirat,  dan  bagi  mereka  azab  yang besar”.
Maksud  dalam  surat  An-Nur  ayat  23  ialah  bahwasanya  orang-orang  yang  tuduh
13 M.  Quraish  Shihab, Penafsiran  Ilmiah  Al- Qur‟an,  Dalam  Membumikan  Al - Qur’an ,  cet.,  XV  (Bandung:  Mizan, 1997). h. 101.
14 Kementerian Agama RI. Al- Qura’an dan Terjemahannya (Semarang; Toha Putra, 2004). H.158
Kebebasan  Berekspresi  di  Media  Sosial  Perpektif  Hukum  Positif  dan  Ulama  Mazhab;  Studi  Kasus  di  Polrestabes Makassar Ahmad Aidil Fahri
menuduh  perempuan-perempuan  yang  terbenteng  jiwanya  oleh  budinya  jujur  dan memandang dunia dengan kejujuran pula, dan iman yang tulus kepada Allah. Orang-oang yang menuduh wanita demikian, akan mendapat kutuk dari Allah di dunia dan di akhirat, ditambah pula  dengan  siksa.  Ayat  ini  adalah  penjelasan  berulang-ulang  atas  beratnya  hukuman perbuatan menuduh atau membuka aib orang lain tanpa bukti.
4.3. Landasan Teori Penegakan Hukum Kebebasan Berekspresi Via Media Sosial di Wilayah Polrestabes Makassar
a. Teori Pemidanaan
Pemidanaan  adalah  penjatuhan  hukuman  kepada  pelaku  yang  telah  melakukan perbuatan  pidana.  Perbuatan  pidana  merupakan  “perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan,  yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu“. 15 Sanski pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:
1. Pidana Pokok
2. Pidana Tambahan. 16
Pidana  pokok  merupakan  pidana  yang  paling  utama  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku. Pidana pokok terdiri atas:
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kuruangan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan.
b. Teori penegakan Hukum
Dalam  menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu: kepastian  hukum  (Rechtssicherheit),  kemanfaatan  (Zweckmassigkeit),  dan  keadilan (Gerechtigkeit). Pertama ,  kepastian  hukum  merupakan  perlindungan  yustisiabel  terhadap tindakan  sewenang  wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib.  Hukum  bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.
15 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.). h. 54.
16 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal , Politea, Bogor, 1991, pasal 10.
Kedua , masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum  adalah  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan  hukum  harus memberi  manfaat  atau  kegunaan  bagi  masyarakat,  jangan  sampai  justru  karena  hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
Ketiga ,  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum  harus  adil.  Hukum  tidak  identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
Dalam  menegakkan  hukum  harus  ada  kompromi  antara  ketiga  unsur  tersebut.  Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu  mudah  mengusahakan  kompromi  secara  proporsional  seimbang  antara  ketiga  unsur tersebut.  Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses,  pada  hakekatnya  merupakan  penerapan diskresi  yang  menyangkut  membuat  keputusan  yang  tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah hukum,  akan  tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  pribadi. 17 Dengan  demikian  pada  hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).
4.4. Ujaran Kebencian Sebagai Tindak Pidana Dalam Kebebasan Berekpresi Via Media Sosial a. Penghinaan
Penghinaaan  dapat  dikatakan  sebagai  ujaran  kebencian  jika  penghinaan  itu  ditujukan kepada  seseorang  atau  kelompok  berdasarkan  suku,  agama,  aliran  keagamaan, keyakinan/kepercayaan,  ras,  warna  kulit,  antar  golongan,  etnis,  gender,  orang  dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual dan ekspresi gender serta penghinaan itu berupa hasutan untuk  melakukan  diskriminasi,  permusuhan  atau  kekerasan. 18 Penghinaan  ini  terdapat  dalam rumusan  Pasal  315  KUHP  jo.  UU  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Konvenan Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  Dan  Politik  jo.  Pasal  7  ayat  (2)  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pasal  315  KUHP  berbunyi:  “Tiap -tiap  penghinaan  dengan  sengaja yang  tidak  bersifat  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  yang  dilakukan  terhadap  seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau  perbuatan,  atau  dengan  surat  yang  dikirimkan  atau  diterimakan  kepadanya,  diancam karena  penghinaan  ringan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  bulan  dua  minggu  atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

## b. Pencemaran Nama Baik
17 SoerjonoSoekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  Ed.  1 ,  ed.  XV  Cet.  (Depok: RajawaliPers, 2018). h. 7
18 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia, Buku  Saku  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech) ,  KOMNAS  HAM, Jakarta, 2015, hlm. 14.
Kebebasan  Berekspresi  di  Media  Sosial  Perpektif  Hukum  Positif  dan  Ulama  Mazhab;  Studi  Kasus  di  Polrestabes Makassar Ahmad Aidil Fahri
Pencemaran  nama  baik  dapat  dikatakan  sebagai  ujaran  kebencian  jika  serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, serangan kepada kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  itu  berdasarkan  suku,  agama,  aliran  keagamaan, keyakinan/kepercayaan,  ras,  warna  kulit,  antar  golongan,  etnis,  gender,  orang  dengan disabilitas  (difabel),  orientasi  seksual,  ekspresi  gender  serta  serangan  berupa  hasutan  untuk melakukan  diskriminasi,  permusuhan  atau  kekerasan.73  Pencemaran  nama  baik  terdapat dalam  rumusan  Pasal  310  KUHP  jo.  UU  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Konvenan Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  Dan  Politik  jo.  Pasal  7  ayat  (2)  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP berbunyi:
1) Barangsiapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang,  dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena  pencemaran,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  dena paling banyak tiga ratus rupiah.
2) Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan,  ditunjukkan  atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidanapenjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3) Tidak  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.
c. Penistaan
Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena  dapat  memicu  terjadinya  tindakan  kekerasan  dan  sikap  prasangka  entah  dari  pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310  ayat  (1)  KUHP  Penistaan  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  cara  menuduh seseorang  ataupun  kelompok  telah  melakukan  perbuatan  tertentu  dengan  maksud  agar tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup degan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. 19 Sedangkan penistaan dengan  surat  di  atur  di  dalam  Pasal  310  ayat  (2)  KUHP. 20 Sebagaimana  dijelaskan,  apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata- kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.
19 Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
20 Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

## d. Perbuatan Tidak menyenangkan
Perbuatan  tidak  menyenangkan  tidak  termasuk  dalam  ujaran  kebencian.  Karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUU-XI/2013 telah menghapus kekuatan mengikat frasa  “sesuatu  perbuatan  lain  maupun  perlakuan  yang  tak  menyenangkan”  dalam  Pasal  335 ayat  (1)  butir  1  KUHP.  Dengan  demikian  perbutan  tidak  menyenangkan  tidak  lagi  ada  dalam hukum pidana Indonesia. 21
e. Memprovokasi
Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di  muka  umum  terhadap  suatu  atau  beberapa  golongan  terdapat  pada  rumusan  Pasal  156 KUHP  dapat  dikatakan  sebagai  ujaran  kebencian  jika  perasaan  permusuhan,  kebencian  atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia  yang  berbeda  dengan  suatu  atau  beberapa  bagian  lainnya  karena  ras,  negeri  asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. 22 f. Menghasut
Menurut  R.  Soesilo,  Menghasut  artinya  mendorong,  mengajak,  membangkitkan  atau membakar  semangat  orang  supaya  berbuat  sesuatu.  Dalam  kata  “menghasut”  tersimpul  sifat “dengan sengaja”. Mengahsut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan  “memaksa”. 23 Menghasut  terdapat  dalam  rumusan  Pasal  160  KUHP.  g.  Penyebaran Berita  Bohong  Menurut  R.  Soesilo,  Menyebarkan  Berita  Bohong  yaitu  menyiarkan  berita  atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar  bohong  tidak  saja  memberitahukan  suatu  kabar  kosong,  akan  tetapi  juga  menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.
4.5. Penanganan  Kasus  Kebebasan  Berekspresi  Via  Media  Sosial  di  Wilayah  Polrestabes Makassar
a. Unsur-unsur Tindak Pidana di Wilayah Polrestabes Makassar
Pada hakikatnya  setiap  tindak  pidana  harus  ada unsur-unsur  yang  dapat membuktikan bahwa  suatu  perbuatan  itu  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana. 24 Berikut  ini  yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:
21 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, h. 15.
22 Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
23 Raden Soesilo, “Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.
24 Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan,” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 9, no. 2 (2016), http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v9i2.310.
Kebebasan  Berekspresi  di  Media  Sosial  Perpektif  Hukum  Positif  dan  Ulama  Mazhab;  Studi  Kasus  di  Polrestabes Makassar Ahmad Aidil Fahri
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Perlu  ditekankan  lagi  bahwa  sekalipun  dalam  rumusan  tindak  pidana  tidak  ada  unsur melawan  hukum,  suatu  perbuatan  tersebut  sudah  bisa  dikatakan  melawan  hukum,  sehingga tidak harus dilakukan.
b. Pembagian Tindak Pidana di Wilayah Polrestabes Makassar
Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dengan delik pelanggaran adalah pembedaan  antara  delik  hukum  dan  delik  undang-undang.  Delik  hukum  ( rechtsdelict )  adalah perbuatan  yang  oleh  masyarakat  sudah  dirasakan  sebagai  melawan  hukum,  sebelum pembentuk  undang-undang  merumuskannya  dalam  undang-undang, 25 contohnya  adalah misalnya pembunuhan dan pencurian, sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan danpencurian merupakan perbuatan- perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum.  Perbuatan-perbuatan  seperti  ini,  yang  dipandang sebagai delik hukum ( rechtsdelict ), ditempatkan dalam buku II KUHP tentang Kejahatan.
Delik  undang-undang  ( wetsdelict )  adalah  perbuatan  yang  oleh  masyarakat  nanti diketahui  sebagai  melawan  hukum  karena  dimasukkan  oleh  pembentuk  undang-undang  ke dalam  suatu  undang-undang, 26 contohnya  adalah  pengemisan  di  depan  umum  (Pasal  504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana  karena  ditentukan  oleh  pembentuk  undang-undang.  Perbuatan-perbuatan  seperti  ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang ( wetsdelict ), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran
c. Delik Formal dan Delik Materil
Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang-undang,  contohnya  Pasal  362  KUHP tentang  pencurian,  dengan  melakukan  perbuatan  “mengambil”,  maka  perbuatan  itu  sudah menjadi  delik  selesai,  sedangkan  delik  materil  ialah  delik  yang  dianggap  telah  selesai  dengan ditimbulkannya  akibat  yang  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang-undang,  contohnya  Pasal
25 Ratih Latifa, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008”  (Universitas  Komputer  Indonesia, 2021), http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319.
26 Toby  William,  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Pemerasan  Dan  Pengancaman  Menurut  Kitab  Undang -Undang Hukum  Pidana  Dihubungkan  Dengan  Undang- Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Dalam  Asas  Keadilan” (Universitas Komputer Indonesia, 2021), http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4854.
338  KUHP  tentang  pembunuhan,  nanti  ada  pembunuhan  sebagai  delik  selesai  setelah  adanya orang yang mati.
d. Delik Komisi dan Delik Omisi
Delik  komisi  ( commissie  delict )  adalah  delik  yang  mengancamkan  pidana  terhadap dilakukannya  suatu  perbuatan  (perbuatan  aktif). 27 Dalam  hal  ini  seseorang  melakukan  suatu perbuatan  (handelen)  atau  berbuat  sesuatu.  Delik  ini  berkenaan  dengan  norma  yang  bersifat larangan,  contoh  norma  yang  bersifat  larangan,  yaitu  pasal  pencurian.  Seseorang  diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.
Delik  omisi  (ommissie  delict)  adalah  delik  yang  mengancamkan  pidana  terhadap  sikap tidak  berbuat  sesuatu  (perbuatan  pasif). 28 Dalam  hal  ini  seseorang  tidak  berbuat  (nalaten) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah,  yaitu  pasal  yang  mengancam  pidana  terhadap  seseorang  yang  melihat  seseorang dalam  bahaya  maut  dan  tidak  memberikan  pertolongan  (Pasal  531  KUHP).  Ia  diancam  pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong
e. Delik Sengaja ( Dolus ) dan Delik Kealpaan ( Culpa )
Bagi  delik dolus diperlukan  adanya  kesengajaan;  misalnya  Pasal  338  KUHP:  “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik culpa , orang juga sudah dapat dipidana  bila  kesalahannya  itu  berbentuk  kealpaan,  misalnya  menurut  Pasal  359  KUHP  dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

## 5. Kesimpulan
Kebebasan  berekspresi  di  media  sosial  dalam  tinjauan  hukum  positif  telah  diatur  baik secara internasional maupun secara nasional. Secara internasional ini telah dideklarasikan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kemudian, Ulama Mazhab dan Hukum Positif mereka sama-sama memandang bahwa kebebasan terkait masalah berekspresi di media sosial itu  telah  diatur  didalam  beberapa  aturan,  namun  dalam  pengimplementasian  ada  batasan- batasan  yang  harus  dilihat  secara  seksama,  baik  di  dalam  islam  maupun  perspektif  hukum positif  semua  telah  mengatur terkait batasan-batasan berekspresi  di  media  sosial.  Pandangan hukum  positif  dan  ulama  mazhab  dalam  kebebasan  berekspresi  di  media  sosial  di  wilayah polrestabes, dimana polrestabes dalam hal ini telah mengatur beberapa ketentutuan-ketentuan
27 Muslimah Muslimah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Dilakukan Anak Yang Menyebabkan Orang Lain  Meninggal  Dunia  (Putusan:  No  156/Pid.  Sus/2013/Pn.  Slmn)”  (Fakultas  Hukum  (UNISBA),  2016), http://hdl.handle.net/123456789/3080.
28 Cindy  Tilda  Tumober,  Nixon  Wulur,  and  Harly  Stanly  Muaja,  “DELIK  MENYANYIKAN  LAGU,  BERPIDATO, MENGADAKAN  TULISAN  DAN  GAMBAR  YANG  MELANGGAR  KESUSILAAN  MENURUT  PASAL  532  KUHP,” LEX ADMINISTRATUM 10, no. 4 (2022), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42641.
Kebebasan  Berekspresi  di  Media  Sosial  Perpektif  Hukum  Positif  dan  Ulama  Mazhab;  Studi  Kasus  di  Polrestabes Makassar Ahmad Aidil Fahri
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
ataupun  telah  menjalankan  prosedur  seperti  apa  yang  dimaksud  dalam  beberapa  Undang- Undang  yang  mengatur  persoalan  masalah  kebebasan  berkespresi  ini.  Dalam  hasil  penelitian ini, proses penanganan penyidik menjerat pelaku menggunakan Pasal 27, Pasal 28 UU ITE dan juga menggunakan pendekatan Restorative Justice.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Supriyadi,  and  Husnul  Hotimah.  “Hoaks  Dalam  Kajian  Pemikiran  Islam  Dan  Hukum Positif.” SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’I 5, no. 3 (2018): 291 – 306.
Asse,  Ambo. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perseptif  Nabi  Muhammad  SAW .  Makassar:  Alauddin University Pres, 2012.
Eleanora,  Fransiska  Novita.  “Pembuktian  Unsur  Sifat  Melawan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana Penyuapan.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat 9,  no.  2  (2016). http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v9i2.310.
Latifa,  Ratih.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pemaksaan  Hubungan  Seksual  Terhadap Anak  Dibawah  Umur  Dengan  Modus  Menyebar  Video  Asusila  Korban  Di  Media  Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008.”  Universitas  Komputer  Indonesia,  2021. http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319.
Moeljanto. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, n.d.
Muslimah,  Muslimah.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Delik  Kelalaian  Yang  Dilakukan  Anak  Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan: No 156/Pid. Sus/2013/Pn. Slmn).” Fakultas Hukum (UNISBA), 2016. http://hdl.handle.net/123456789/3080.
Rhoma K.M. Smith, Dkk. Hukum Dan Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
Rivalina, Rahmi. “Pola Pencarian Informasi Di Internet.” Jurnal Teknologi Pendidikan 14 (2004): 199 – 216. https://doi.org/10.32550/teknodik.v8i14.530.
Shihab,  M.  Quraish. Penafsiran  Ilmiah  Al- Qur’an,  Dalam  Membumikan  Al - Qur’an .  Cet.,  XV. Bandung: Mizan, 1997.
——— . Penafsiran Ilmiah Al- Qur‟an, Dalam Membumikan Al - Qur’an . Cet., XV. Bandung: Mizan,
1997.
SoerjonoSoekanto. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  Ed.  1 .  Edited  by  XV Cet. Depok: RajawaliPers, 2018.
Soesilo,  Raden.  “Kitab  Undang -Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.
Tim  Lembaga  Studi  Advokasi  Masyarakat  (ELSAM). Buku  Saku  Kebebasan  Berekspresi  Di Internet .  Jakarta:  ELSAM,  2013.  http://elsam.or.id/buku-saku-kebebasan-berekspresi- di-internet/ .
Tumober,  Cindy  Tilda,  Nixon  Wulur,  and  Harly  Stanly  Muaja.  “DELIK  MENYANYIKAN  LAGU,
BERPIDATO,  MENGADAKAN  TULISAN  DAN  GAMBAR  YANG  MELANGGAR  KESUSILAAN MENURUT  PASAL  532  KUHP.” LEX  ADMINISTRATUM 10,  no.  4  (2022). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42641.
William,  Toby.  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Pemerasan  Dan  Pengancaman  Menurut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  Dalam  Asas  Keadilan.”  Universitas  Komputer  Indonesia,  2021. http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4854.