Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
Assistance in the Preparation of Work Program Plan Documents for Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency
Sunardi 1)* , Abid Djazuli 2) , Gusmiatun 3) , Gumar Herudiansyah 2)
1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
2) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamamdiyah Palembang
3) Program Studi Agribisnis Fakultas  Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang *Corresponding author: Sunardi; sunardifeb@gmail.com

## Received Juni 2022, Accepted Juli 2022
ABSTRAK. Dokumen rencana program kerja merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan  badan  hukum  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Rendahnya  pengurusan badan  hukum  BUMDes  disebabkan  oleh  keterbatasan  sumber  daya  manusia.  Kompetensi minimal  untuk  menyusun  rencana  program  kerja  adalah  pemahaman  manajemen  dan laporan keuangan (akuntansi), sedangkan kondisi di lapangan pengurus BUM Desa sebagian besar  tidak  memiliki  kompetensi  tersebut,  sehingga  pengurusan  badan  hukum  terhenti. Kecamatan Tanjung Batu memiliki 11 BUM Desa, dari jumlah tersebut 1 BUM Desa sudah mengajukan proses badan hukum. Kegiatan difokuskan pada pendampingan pada 5 BUM Desa yang belum mengajukan proses badan hukum dan terkendala pada dokumen rencana program kerja. Kegiatan pendampingan memerlukan waktu 12 jam yang terbagi dalam 3 kali pertemuan, bertempat di Pondok Tanjung Batu. Kegiatan menggunakan metode partisipatory action  research (PAR),  melibatkan  pengurus  BUMDes  dan  mahasiswa.  Kegiatan  dilakukan dalam 3 tahap, yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan kegiatan dan (3) evaluasi dan penutup. Hasil kegiatan penyusunan program kerja BUMDes terlaksana dengan baik, sehingga siap untuk mengurus badan hokum masing-masing BUMDes.
Kata kunci: Badan usaha milik desa; program kerja.
ABSTRACT . The work program plan document is a requirement that must be met in the management of legal entities of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Limited human resources cause the common control  of  BUMDes  legal  entities.  The  minimum  competence  to  prepare  a  work  program  plan  is understanding management and financial statements (accounting). In contrast, the conditions in the field of village BUM management mostly do not have these competencies, so the direction of legal entities is stopped. Tanjung  Batu Subdistrict  has 11  Village BUMDes, and  1  Village BUMDes has  applied for a legal entity process. The activity focused on mentoring 5 Village BUM that had not yet submitted a legal entity process and was constrained by the work program plan document. The mentoring activity takes 12  hours,  divided  into  three  meetings,  located  at  Pondok  Tanjung  Batu.  The  activity  uses  the participatory action research (PAR) method, involving BUMDes administrators and students. Activities are carried out in 3 stages, namely (1) preparation, (2) implementation of activities and (3) evaluation and closing. The results of the BUMDes work program preparation activities are carried out properly so that they are ready to take care of the legal bodies of each BUMDes.
Keywords: Village-owned enterprises; work program.

## PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2021 mengisyaratkan bahwa BUMDes wajib menyesuaikan dengan PP ini paling lama 1 (satu) tahun  terhitung sejak PP ini diundangkan” (terbit 01 Februari 2021). Salah satu ya ng harus disesuaikan adalah BUMDes harus memiliki badan hukum, selama ini hanya merupakan badan usaha, tetapi pasca PPRI No. 11 Than 2021 menjadi badan hukum yang menjalankan usaha, sehingga  ruang lingkup BUMDes menjadi lebih luas.
Alur pendaftaran pengurusan badan hukum mengacu pada PPRI No. 11 tahun 2021 adalah:  1).  Pengajuan  nama  BUMDes,  2).  Persetujuan  nama,  3).  Musyawarah  desa/ musyawarah antar desa, 4). Pendaftaran badan hukum BUMDes (dokumen pendukung), 5). Penerbitan sertifikat badan hukum (Kemendes, 2022).
Lampiran  I  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,  Pembinaan  dan  Pengembangan,  dan  Pengadaan  Barang  dan/atau  Jasa Badan Usaha Milik Desa, dokumen pendukung pengurusan badan hukum adalah: 1). Berita acara  musyawarah  desa/musyawarah  antar  desa  pendirian  BUMDes,  2).  Peraturan  desa tentang pendiran BUMDes dan pengesahan anggaran dasar BUMDes, 3). Peraturan bersama kepala  desa  tentang  pendiran  BUMDes  dan  pengesahan  anggaran  dasar  BUM  Desa,  4). Anggaran rumah tangga BUMDes, 5). Rencana program kerja.
Rencana  strategis  BUMDes  merupakan  kerangka  perencanaan  dan  penentukan kebijakan, perlu menyusun Rencana Strategis BUMDes (RSB). RSB memiliki beberapa fungsi antara  lain:  1).  Sebagai  kontrak  kinerja  dan  dasar  evaluasi  kinerja  keuangan  dan  non keuangan. 2). Sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bumdes, 3). Sebagai panduan gerak langkah pengelola Bumdes untuk memadukan berbagai sumberdaya yang  ada  untuk  meraih  tujuan.    Untuk  dapat  menyusun  itu  semua  maka  Penasehat, Pengawas  dan  Pengelola  Bumdes  harus  duduk  bersama  dan  melakukan  analisa  dan musyawarah (Suryanto, 2019).
Rencana program kerja merupakan dokumen pendukung yang berisikan tentang: 1). profil BUMDes (visi dan misi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, dan kepemilikan modal,  2).  Evaluasi  kinerja  tahun  sebelumnya  (kondisi  internal  dan  kondisi  eksternal),  3). Rencana kerja (sasaran badan usaha, strategi dan kebijakan dan rencana kerja), 4). Indikator kinerja  kunci  pelaksana  operasional,  5).  Rencana  kerja  sama  (  kerjasama  usaha  dan kerjasama non usaha) dan 6). Rencana kegiatan dan kebutuhan (PP RI No. 3 tahun 2021) Kendala secara umum yang dihadapi oleh BUM Desa adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi (Herudiansyah, 2021). BUMDes banyak yang tidak memiliki laporan keuangan, sehingga kinerja keuangan tidak dapat dlakukan (Sunardi et al. , 2020). Desa  tidak  memiliki  SDM  bidang  akuntansi,  sehingga  pengelolaan  keuangan  desa,  perlu mendapat pendampingan dari peguruan tinggi (Yuliansyah dan Rusmianto, 2015).
Jumlah  desa  di  Indonesia  tahun  2021  sebanyak  84.096  desa,  jumlah  BUMDes sebanyak  51.134  (Kemendes.  2021),  jumlah  yang  proses  badan  hukum  sebanyak  44.601 bumdes (pengajuan nama 3.150 bumdes; terverifikasi nama 28.483bumdes; mendaftar badan hukum 6.572 bumdes dan terverifikasi dokumen 6.396 bumdes. (Kemendes, 2022), khusus Sumatera Selatan jumlah BUMDes sebanyak 2.403 Bumdes dari jumlah desa 2.406 desa dan yang  sedang  melakukan  pengurusan  badan  hukum  sebanyak  2.042  (pengajuan  nama sebanyak 195; verifikasi nama sebanyak 1.523; mendaftar badan hukum sebanyak 246 dan terverifikasi dokumen sebanyak 78) (Kemendes, 2022).
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  BUMDes  yang  ada  di  berbagai kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  belum  menyelesaikan  pengurusan  badan  hukum, berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  tenaga  ahli  tingkat  kecamatan,  bahwa  kendala sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengisian dokumen rencana program kerja menjadi  factor  utama,  mayoritas  pengurus  BUMDes  adalah  lulusan  SLTA,  sebagian  kecil adalah  lulusan  S1  tetapi  minim  sekali  yang  berlatar  belakang  ilmu  ekonomi,sehingga mengalami  kesulitan.  Berdasarkan  alasan  tersebut  maka  Universitas  Muhammadiyah Palembang,  berinisiatif  untuk  mendapingi  penyusunan  dokumen  rencana  kerja  pada  5 BUMDes di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

## METODE Bahan dan Alat
Pendampingan penyusunan dokumen rencana program kerja BUMDes, memerlukan bahan  yang  berbentuk:    a).  Template  atau  format  rencana  program  kerja  (lampiran  1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021), b). Profil BUM Desa (visi dan misi, struktur organisasi  dan  sumber  daya  manusia,  dan  kepemilikan  modal),  c).  Kinerja  BUMDes  tahun sebelumnya, d).Laporan Keuangan BUMDes tahun sebelumnya, e). Kontrak kerjasama (usaha dan  non  usaha),  f).  Rencana  program  kerja,  dan  g).  Kebutuhan  BUMDes  tahun  yang  akan datang.  Alat  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pendampingan  adalah  Laptop  dan Liquid Crystal Display (LCD) serta contoh rencana program kerja BUMDes.

## Metode
Pendampingan  kegiatan  difokuskan  pada  pengurus  BUMDes  yang  masih  aktif  dan memahami proses pendiriannya, yaitu sebanyak 10 orang yang terdiri dari Ketua, Bendahara, dan sekretaris BUMDes. Metode yang digunakan adalah partisipatory action research (PAR) Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  sebanyak  3  kali  pertemuan  dan  didampingi  oleh  2-3 mahasiswa UM Palembang yang sudah diberi pelatihan sebelumnya dan Terangkum dalam ( Tabel 1 ).
Tabel.1 . Jadwal dan Materi Kegiatan Hari/ Tanggal Waktu Materi Minggu/ 30 Januari 2022  09.00 s.d 12.000  Isi  dokumen  Rencana  Program kerja Sabtu/ 5 Februari 2022 09.00 s.d 12.00 Contoh pengisian Dokumen Program kerja dan Penugasan Minggu/ 13 Februari 2022  09.00 s.d 12.00 Evaluasi  penugasan  pengisian Dokumen Rencana program kerja Persiapan
1. Melakukan persiapan komunikasi secara lisan dan tulisan dengan pengurus BUMDes dan Kepala Desa sebagai penasehat BUMDes.
2. Melakukan pelatihan kepada mahasiswa tentang pengisian dokumen rencana program kerja.
3. Menyiapkan  bahan  dan  alat  untuk  kegiatan  pendampingan  serta  koordinasi  tempat kegiatan.
Pelaksanaan  kegiatan:
1. Menjelaskan dan memberi contoh isi dokumen rencana program kerja dan format yang dipergunakan.
2. Menjelaskan dokumen-dokumen BUMDes yang harus disiapkan.
3. Membahas  tentang  profil  BUMDes  (Visi  dan  Misi,  struktur  organisasi,  Sumber  daya Manusia dan kepemilikan modal).
4. Melakukan evaluasi atas kinerja tahun lalu, meliputi:
a) Kondisi  internal,  meliputi:  kondisi  sumber  daya  manusia,  perkembangan  usaha BUM Desa dan unit usaha BUMDes, progres kerja sama usaha dan kerja sama non- usaha serta kondisi keuangan.
b) Kondisi eksternal, meliputi: tantangan usaha, potensi, peluang, prospek usaha
5. Menjelaskan rencana kerja, meliputi:
a) Sasaran Perusahaan
b) Strategi dan Kebijakan
c) Rencana Kerja , meliputi:  Matrik rencana kerja, proyeksi laba-rugi, proyeksi beban pokok penjualan, proyeksi neraca, proyeksi arus kas, proyeksi investasi dan sumber pembiayaan dan proyeksi tingkat kesehatan perusahaan
6. Menjelaskan Indikator Kinerja Kunci Pelaksana Operasional
7. Menjelaskan Rencana Kerjasama (usaha dan non usaha)
8. Menjelaskan Rencana kegiatan dan Kebutuhan
9. Pemberian Tugas Pengisian dokumen rencana program kerja

## Evaluasi dan Penutup
1. Evaluasi pengisian Dokumen rencana program kerja
2. Persepsi rencana program kerja bagi pengelola BUM Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Persiapan Kegiatan
Persiapan dilakukan dengan cara menghubungi kepala desa melalui telepon dan ketua BUM Desa, bersepakat untuk melakukan kegiatan selama tiga kali pertemuan, lama waktu 240  menit  dan  tempat  kegiatan  disepakati  di  Rumah  Pondok  Tanjung  Batu,  setelah  itu dilakukan  secara  tertulis.  Selanjutnya  pelatihan  mahasiswa  dilakukan  secara  online  dan offline,  sementara  bahan  dan  alat  dipersiapkan  oleh  mahasiswa  agar  pelaksanaan  dapat berjalan secara efektif ( gambar 1 dan gambar 2 ).
Gambar. 1 . Pelatihan Penyusunan Rencana Program kerja Untuk Mahasiswa

## Pelaksanaan  kegiatan
Sebelum  menjelaskan  rencana  program  kerja,  dilakukan  pre  tes  tentang  rencana program kerja.  Dari 10 peserta pendampingan, hanya 3 peserta yang mengetahui program kerja  kegiatan.  Format  rencana  program  kerja  yang  sudah  disiapkan  dibagikan  kepada peserta untuk dibaca dan dipahami sekitar 15 menit. Membahas profil BUM Desa, menjadi materi  yang  menarik  karena  banyak  yang  menyusun  visi  dan  misi  tetapi  tidak  memahami makna  yang  ditulis.  Struktur  organisasi  di  BUM  Desa  sebagian  besar  hanya  gambar  dan orang-orangnya tidak pernah bekerja, BUM Desa hanya dikerjakan oleh 1-2 orang saja yang dikerjakan secara sambilan dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Hal inilah menjadi awal permasalahan berkembangnya BUM Desa.  Modal yang dmiliki  BUM  Desa  lebih  banyak  dipergunakan  untuk  membiayai  operasional  yang  tidak menghasilkan  pendapatan  yang  proporsional,  sehingga  modal  setiap  tahun  catatan bertambah  tetapi  secara  riil  tidak  bertambah.    Hal  ini  memotivasi  diadakannya  kegiatan pendampingan guna menjelasakan  pentingnya visi dan misi, sumber daya manusia (struktur organisasi)  serta  penggunaan  modal  agar  BUMDes  bisa  berkembang  sesuai  dengan  tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat.
Hasil evaluasi pada kegiatan ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes tidak pernah melakukan  penilaian  kinerja  pada  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  dikarnakan  penasehat  dan pengawas  BUMDes  tidak  pernah  meminta  laporan  kinerja  BUMDes.  Sementara  dalam membuka  BUMDes  dilakukan  studi  kelayakan  sangat  diperlukan  (Umar,  2009)  namun pengurus  BUMDes  belum  memahaminya,  sehingga  tidak  mengetahui  adanya  tantangan, peluang, potensi, dan prospek usaha yang ada. Berdasarkan kasus yang terjadi BUMDes pada kegiatan ini maka sangat diperlukan pendampingan dalam kinerja dan evaluasi BUMDes agar dimasa datang BUMDes  dapat menghasikan kegiatan yang menguntungkan masyarakat.
Dalam menyusun rencana kerja pengurus BUM Desa harus menyusun matrik rencana kerja yang akan dilakukan 1 (satu) tahun mendatang, serta membuat berbagai proyeksi atau prediksi tentang laba yang akan dicapai, neraca yang akan ditargetkan serta laporan arus kas, agar BUM Desa dapat memenuhi kewajibanya. Investasi juga perlu dilakukan apabila BUM Desa memiliki dana yang tidak dipergunakan, serta atau menghitung rasio rasio keuangan yang dipergunakan untuk mengukur kesehatan BUM Desa.Ternyata dalam praktinya dari 5 BUM  Desa  ini  belum  melakukan  rencana  program  kerja  secara  tertulis  dan berkesinambungan.
Minimnya  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  BUMDes  juga  menjadi  salah  satu penghambat  perkembangan  BUMDes  di  5  Desa  ini,  Pengurus  BUMDes  belum  memahami manfaat  dan  pentingnya  kerjasama  baik  yang  berhubungan  dengan  usaha  maupun  non usaha, sehingga ini juga dijelaskan pada saat kegiatan, misalnya kerjasama dengan BRI untuk menerima  pembayaran  listrik,  kerjasama  dengan  SAMSAT  untuk  membantu  pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan lainnya yang perlu digali terus melalui  musyawarah desa., serta kerjasama non usaha dengan perguruan tinggi.

## Evaluasi dan Penutup
Penyusunan  Rencana  program  kerja  BUMDes  dapat  terlaksana,  dengan  beberapa asumsi  keterbatasan  data  dan  informasi,  sehingga  perlu  ada  pengarsipan  dokumentasi BUMDes  yang  baik,  sehingga  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  evaluasi  BUMDes  dan selanjutnya disampaikan dalam musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penyusunan  rencana  program  kerja  di  lima  BUMDes  berjalan  lancar  dan  dapat diselesaikan,  pengurus  semangat  untuk  belajar,  walaupun  minimnya  data  yang  dimiliki, sehingga  pengurus  BUMDes  mengkomunikasikan  dengan  masyarakat  dalam  wadah Musyawarah  Desa  (Musdes)  agar  semua  warga  ikut  terlibat  dan  bertanggungjawab  atas pengelolaan  BUMDes  dapat  berhasil.  Selaanjutnya  dokumen  ini  nanti  dapat  dipergunakan salah  satu  syarat  pendukung  pengurusan  Badan  Hukum.  Saran,  BUMDes  harus  memiliki sumber daya manusia yang focus untuk mengurus  usahanya yang memiliki pemikiran untuk maju,  selain  itu  dokumentasi  (arsip)  harus  dilakukan  degan  baik  serta  kerjasama  dengan pihak luar agar dapat membantu usaha maupun non usaha BUMDes.

## DAFTAR REFERENSI
Herudiansyah,  G.,  Sahri,  Y.,  Hasanah,  T.,  Andayani,  M.,  dan  Nugraha,  R.  (2021). Pendampingan  Manajemen  Tata  Kelola  Bumdes  dan  UMKM  Desa  Payo  Kecamatan Merapi  Barat  Kabupaten  Lahat. Jurnal  Suluh  Abdi .    3  (2).  113-118. https://doi.org/10.32502/suluhabdi.v3i2.3976
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021.Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Suryanto, R. (2019). Modul Penyusunan Rencana Strategis Bumdes. Yogjakarta: UAI Press. Sunardi,  Isnaini,  D.m  dan  Apriyanto  (2020).  Potret  Bumdes  Kecamatan  Air  Sugihan  dan kecamatan  Air  Kumbang  Kabupaten  Banyuasin, Jurnal  Martabe ,  3(1).  73-80. http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v3i1.73-80.
Umar,  H.  (2009).  Studi  Kelayakan  Bisnis-  Teknik  Menganalisis  Kelayakan  Rencana  Bisnis Secara Komprehensif, Edisi 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utam.
Yuliansyah dan Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.