https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 1, Juli 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## CONTENTS

## ARTIKEL RISET
Zasima Margawaty Djamil Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian  Sektor  Yendidori  dalam  Penanganan Tindak Pidana Ringan 1-11 Devi Supusepa Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 12-29 Hasniah Hasniah Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD 30-46 Wahyu Ramadhani Implikasi  Hukum  Terhadap  Salah  Ukur  Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa 47-58 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Freedom  of  Panorama Terkait  Pelindungan  Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta  dan  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi 59-75 Muhammad Rafi Darajati Eksistensi  IMF,  World  Bank,  ILO  Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional 76-88 Frijan Masa’ i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional 89-96 Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata Pengaturan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Layanan Komputasi Awan ( Cloud Computing ) atas Penyimpanan  Data  Pribadi  Pengguna  dari Kebocoran Data Elektronik 97-106
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v2i1.129
Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak
Pidana Ringan

## Zasima Margawaty Djamil
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Biak-Papua
Korespondensi Fakul Zasima Margawaty Djamil, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua, Jl. Petrus Kafiar Biak Brambaken, Samofa, Biak-Papua, Indonesia Email: zasimadjamil@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  process  of  handling  minor  crimes carried  out  by  Bhayangkara  Community  Security  and  Order  Trustees (Bhabinkamtibmas )of the National Police, so that from this process it can be seen the extent of the role of Bhabinkamtibmas in handling minor crimes in the Yendidori District, and to find out the obstacles faced by the National Police Bhabinkamtibmas in handling minor crimes in the district.  Yendidiori  District.  The  approach  used  in  this  research  is sociological  juridical  research.  Data  collection  techniques  used  are literature  studies  and  field  studies  (interviews  and  observations).  The results of the study indicate that the Yendidori National Police acts as a mediator  and  facilitator  in  every  problem  that  exists  in  their  area  of responsibility.  If  minor  crimes  are  resolved  by  Bhabinkamtibmas,  the state  budget  for  investigation  can  save  billions  of  rupiah.  In  the implementation of problem solving activities, there are several obstacles faced by Bhabinkamtibmas, including the influence of the problematic party or third person during the mediation process, the community does not  understand  the  applicable  laws  and  regulations,  and Bhabinkamtibmas still does not understand the technique of problem solving, especially administrative problems.
Keywords : The  Role  of  Bhabinkantibmas,  Yendidori  Sector  Police,  Minor Crimes .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  penanganan  tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidiori. Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan  berupa  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Bhabinkamtibmas  Polri  Yendidori  berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah  tanggungjawabnya.  Dengan  banyaknya  permasalahan/  tindak
pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara  untuk  biaya  penyidikan  pada  fungsi  reserse  dapat  menghemat milyaran rupiah uang negara. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah  ( problem  solving )  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh
Bhabinkamtibmas  antara  lain  adanya  pengaruh  dari  pihak  yang bermasalah  atau  orang  ketiga  pada  saat  proses  mediasi  berlangsung,
masyarakat  kurang  mengerti  hukum  dan  aturan  yang  berlaku,  serta Bhabinkamtibmas  sendiri  masih  ada  yang  kurang  memahami  tentang teknik  proses  penyelesaian  masalah  ( problem  solving )  terutama  masalah administrasi.
Kata  kunci : Peran  Bhabinkantibmas,  Kepolisian  Sektor  Yendidori,  Tindak Pidana Ringan.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis Indonesia memang benar  menerapkan  hukum  sebagai  supremasi  negara  sebagaimana  termaktub  dalam  UUD  NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) di atas. Hal ini berimplikasi dalam setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan.
Dalam  terciptanya  sinergitas  antara  Polri  dengan  lingkungan  masyarakat,  pendidikan  dan komunitas  maka  Polri  mulai  menerapkan  program  “Polmas”  sejak  tahun  2005,  dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman  Dasar  Strategi  Dan  Implementasi  Pemolisian  Masyarakat,  dan  diperbaharui  kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. 1
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka dipandang perlu untuk mengadopsi  konsep  community  policing  (pemolisian  masyarakat)  atau  biasa  disingkat  dengan nama  “Polmas”.  Sebelum  konsep  community  policing  (pemolisian  masyarakat)  diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  maupun  penegakan  hukum,  dilakukan  secara  konvensional.  Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata- mata  sebagai  alat  negara  sehingga  pendekatan  kekuasaan  bahkan  tindakan  represif  seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.
Konsep community policing (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas” sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama  dengan  masyarakat  dan  sekaligus  menjamin  adanya  perlindungan  terhadap  hak  asasi
1 Kepolisian Republik Indonesia, “Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat” (2015).
manusia. 2 Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial  khususnya  berkenaan  dengan  kamtibmas  dan  pada  akhirnya  mau  dan  mampu  bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan 3 , baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun pelakunya adalah anak di bawah umur atau pelajar.
Polmas  sebagai  strategi baru  yang  ditetapkan  Polri  yang  merupakan  salah  satu  cara  efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Melalui  kemitraan  tersebut  akan  memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan. 4
Bhabinkamtibmas  dituntut  menciptakan  hubungan  yang  dekat  dan  saling  kenal  serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan  formal.  Penempatan  anggota  Polri  sebagai  petugas  Polmas  merupakan  penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan  dengan  warga  masyarakat  di  kelurahan/desa.  Pemberian  kewenangan  dan tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus  bersifat  mandiri  dan  independen  dalam  mengambil  langkah-langkah  pemecahan  masalah penyelesaian  tindak  pidana  ringan/konflik  maupun  antar  warga  dengan  polisi  dan  pejabat setempat. 5
Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Di sini para pelaksanaan bukan hanya  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan,  tetapi  mereka  juga  harus  mempunyai pengetahuan  atau  pemahaman  akan  substansi  pelayanan  publik  yang  hendak  dilaksanakan. 6 Komunikasi sebagai komponen pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan  hubungan  yang  harmonis.  Komunikasi  yang  efektif  adalah  alat  utama  sebagai  komponen Polmas untuk berhubungan langsung kepada warga masyarakat. 7
Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu program atau konsep kepolisian yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat Distrik Yendidori yaitu  program  community  policing  (pemolisian  masyarakat)  dimana  anggota  Kepolisan  Sektor Yendidori  dalam  hal  ini  Bhabinkamtibmas  atau  petugas  Polmas  yang  melaksanakan  dan menerapkan program tersebut di tengah-tengah masyarakat Distrik Yendidori dan instansi-instansi
2 Eddy Rifai, “Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung,” Jurnal Cepalo 2, no. 1 (2018): 43 – 54, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1761.
3 Anggi Aulina, “Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Kepolisian,” Deviance: Jurnal Kriminologi 3, no. 1 (2019): 1 – 23, https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/868.
4 Indonesia, “Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat” (2015).
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013); Jimly Asshiddiqie,
Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010); Larry Cordner, Gary W. Cordner, K Gainer, and Victor E. Kappeler, Police Operation: Analysis and Evaluation (New York: Routledge, 1996).
6 Kananurak, “Leadership Role for Producing Professional Employees,” University of the Thai Chamber of Commerce Journal 31, no. 1 (2011): 123 – 33, https://www.semanticscholar.org/paper/Leadership-Role-for-Producing-Professional- Kananurak/f357ae601385f9b9b51a361aa2f48b771c3e34c8.
7 Faisal Ariyoga Anastasius Harianja, “Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh Sat uan Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Magelang,” Advances in Police Science Research Journal 1, no. 4 (2017): 1485 – 1532, https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/104.
serta  komunitas  yang  ada.  Dalam  penanganan  apabila  terjadi  permasalahan  atau  tindak  pidana ringan yang dianggap atau dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan di Distrik Yendidori. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai  berikut: 1) Bagaimanakah  proses  penanganan  tindak pidana  ringan  yang  dilakukan  oleh  Bhabinkamtibmas Polri di Distrik Yendidori? 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri, sehingga  dari  proses  tersebut  dapat  diketahui  sejauh  mana  peranan  Bhabinkamtibmas  dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori dan untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi  oleh  Bhabinkamtibmas  Polri  dalam  penanganan  tindak  pidana  ringan  di  Distrik Yendidiori.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam  penelitian  ini  di  samping  dilihat  dari  segi  yuridis  dengan  melihat  peraturan  perundang- undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas). Adapun teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  penulis  adalah  dengan  melakukan  observasi  di  wilayah  hukum  Kepolisian Sektor  (POLSEK)  Yendidori  dan  melakukan  wawancara  dengan  Kapolsek  Yendidori,  Aparat Bhabinkantibmas  dan  Pelaku  tindak  pidana  ringan,  dan  pihak  yang  terkait  lainnya.  Kemudian mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian terkini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  analisis  kualitatif  dengan  tahapan  pengumpulan  data,  mengklasifikasikan, menghubungkan  dengan  teori  dan  masalah  yang  ada,  selanjutnya  menarik  kesimpulan  guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Tugas dan Kegiatan Unit Binmas/Bhabinkamtibmas

## Tugas Pokok Bhabinkamtibmas
Dalam  rangka  menciptakan  suasana  kondusif  ditengah-tengah  lingkungan  baik  pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang  kondusif  di  kampung/kelurahan. 8 Dalam  melaksanakan  tugas  pokok,  Bhabinkatibmas melakukan kegiatan, antara lain kunjungan dari rumah ke rumah ( door to door ) pada seluruh wilayah penugasannya,  melakukan  dan  membantu  pemecahan  masalah  ( problem  solving ),  melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran,  ikut  serta  dalam  memberikan  bantuan  kepada  korban  bencana  alam  dan  wabah penyakit, dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan
8 Ryan Tiantoro Putra, “Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati,” Advances in Police Science Research Journal 1, no. 2 (2017): 423 – 70, https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/26.
dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri. 9 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari- hari, Unit Binmas Polsek Yendidori Biak Numfor memiliki struktur organisasi dan karakteristik wilayah tersendiri yaitu sebagai berikut:
Figure 1. Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Yendidori Biak Numfor
Adapun tugas dan fungsi Unit Binmas yang dilaksanakan sehari-hari oleh personil Unit Binmas yaitu  melakukan  pemberdayaan  sistem  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas),  ketertiban masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa, dan kerjasama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),  melaksanakan  tugas  personil  unit  Binmas  baik  itu  Kanit  Binmas  maupun Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari dimana fungsinya yakni meningkatkan kesadaran dan ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum  dan  perundang-undangan,  melakukan  pembinaan  dan penyuluhan (Binluh) bidang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak, dan melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama pemerintah tingkat kecamatan/kampung/ instansi terkait. 10

## Kegiatan Unit Binmas
Membimbing  masyarakat  bagi  terciptanya  kondisi  yang  menguntungkan  upaya  penertiban  dan penegakan  hukum  upaya  perlindungan  dan  pelayanan  masyarakat  yang  meliputi  pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi. Dan adapun beberapa kegiatan rutinitas Unit Binmas Polsek Yendidori, meliputi kunjungan/Sambang ( door to door system ), Penyelesaian masalah ( problem solving ),  sistem  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas),  Forum  Kemitraan  Polisi  dan  Masyarakat (FKPM). 11
9 Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat.
10 Ariq Taufiqorrahman Arsyam, “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus,” Indonesian Journal of Police Studies 1, no. 1 (2017): 255 – 94, http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/5.
11 M. Bagus Iriyanto, “Wawancara Dengan (Kapolsek Yendidori) Tanggal 26 Juni 2019.”
Kunjungan/Sambang  ( door  to  door  system ).  Bhabinkamtibmas  mengunjungi  rumah  penduduk, tempat  usaha  dan  lain-lain  di  wilayah  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  memberikan informasi/pesan  kamtibmas  dan  pengarahan  mengenai  pencegahan  tindak  kriminal, musibah/kecelakaan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membangun  hubungan  baik  dengan  masyarakat,  mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat,  dapat bekerjasama dengan masyarakat, mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan tugas kunjungan/sambaing Bhabinkamtibmas memiliki petunjuk yang dituangkan dalam sebuah format kunjungan yang berisi data-data orang atau instansi yang dikunjungi. Apabila pada saat kunjungan / Door to Door System (DDS) pemilik rumah tidak berada ditempat, kartu patroli berguna untuk memberitahukan bahwa petugas Bhabinkamtibmas telah mengunjungi kediamannya. 12
Penyelesaian  masalah  ( problem  solving ).  Kegiatan  pemecahan  masalah  adalah  kegiatan  dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan penanganan masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat  yang  memiliki  permasalahan,  baik  menyangkut  kamtibmas,  permasalahan  antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan penyelesaian masalah (problem solving) ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana,  sosial,  maupun  permasalahan  lain  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat  sehingga  tidak berkembang  menjadi  tindak  pidana  atau  masalah  yang  lebih  besar. 13 Pemecahan  masalah  bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti kunjungan  (DDS),  melakukan  sambang  kepada  tokoh-tokoh  masyarakat.  Kegiatan  di  lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut. Tatap muka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhbabinkamtibmas yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  hal  pembinaan  kamtibmas  di  wilayah  tugas  dan tanggungjawabnya  dan  menerima  saran  dan  pendapat  dari  masyarakat  itu  sendiri  guna  untuk mencapai rencana yang disepakati bersama, kegiatan ini ditujukan atau dikhususkan kepada tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut, antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan instansi  setempat.  Pembinaan  dan  penyuluhan  (Binluh)  adalah  segala  usaha  dan  kegiatan membimbing,  mendorong,  mengarahkan,  menggerakkan,  termasuk  kegiatan  koordinasi  dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada  terwujudnya  kondisi  masyarakat  yang  aman  dan  tertib.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan  preventif  yang  dilakukan  oleh  petugas  Bhabinkamtibmas  dalam  mencegah  terjadinya tindak  pidana. 14 Koordinasi  lintas  sectoral  yang  dilaksanakan  oleh  petugas  Bhabinkamtibmas merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan yang dipandang bisa  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Oleh  karena  itu,  Bhabinkamtibmas  dianggap  perlu
12 Iriyanto.
13 Kristianto Bannegau, “Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori).”
14 Bannegau.
melakukan koordinasi kepada instansi terkait antara lain kepala kampung setempat dan babinsa di wilayah  tersebut.  Terobosan  kreatif  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Bhabinkamtibmas  yang dirasakan  langsung  manfaatnya  oleh  masyarakat  setempat  baik  masalah  pembinaan  kamtibmas maupun  permasalahan  lainnya  demi  untuk  terciptanya  situasi  dan  kondisi  yang  kondusif  dalam lingkungan  masyarakat  setempat,  seperti  pembuatan  produktivitas  masyarakat  untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana olahraga, dan lain sebagainya.
Sistem  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  yakni  suatu  kegiatan  mengajak  masyarakat  melalui kemitraan  Polri  dan  masyarakat  sehingga  mampu  mengidentifikasi,  mendeteksi  permasalahan kamtibmas dan menemukan pemecahan masalahnya. 15 Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) Mengikutsertakan  masyarakat/pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  untuk  melakukan  upaya penangkalan, pencegahan, penanggulangan ancaman gangguan kamtibmas secara kemitraan dari penentu  kebijakan  dan  pelaksanaannya.  Fungsi  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)yakni mengajak masyarakat  melalui  kemitraan  dalam  hal  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas), membantu masyarakat mengatasi masalah sosial dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, mendeteksi,  mengidentifikasi,  menganalisa,  menetapkan  prioritas  masalah  dan  merumuskan pemecahannya, dan bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah kamtibmas. 16
Berdasarkan  Peraturan  Kapolri  No.  03  Tahun  2015  Tentang  Pemolisian  Masyarakat,  dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mendorong  masyarakat  membentuk  organisasi  yang  diberi  nama  Forum  Kemitraan  Polisi  dan Masyarakat  (FKPM),  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  anggota  FKPM  menggunakan  Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan. Adapun wewenang dari FKPM yaitu membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya, secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan Kepolisian (Upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan, memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai  pengelolaan/peningkatan  kualitas  keamanan/ketertiban  lingkungan,  turut  serta menyelesaiakan  perkara  ringan  atau  perselisihan  antarwarga  yang  dilakukan  oleh  petugas polmas/Bhabinkamtibmas. 17
Sebagai wadah pemecahan masalah oleh polisi bersama warga, FKPM dapat menjadi sarana dalam  mendiskusikan,  memusyawarahkan,  dan  membahas  semua  persoalan  yang  ada  di  tengah masyarakat sehingga setiap perbedaan kepentingan antar pihak/antar kelompok masyarakat tidak sampai mengarah pada terjadinya konflik, kekerasan dan kerusuhan. Pembentukan FKPM dapat mendeteksi secara dini gejala dan potensi konflik di tengah masyarakat sehingga dilakukan tindakan sebelum  terjadi  konflik  di  tengah  masyarakat.  Eksistensi  FKPM  dapat  menjembatani  dan memediasi semua persoalan di masyarakat agar diselesaikan secara damai berdasarkan musyawarah mufakat. Sebagai wadah informasi, komunikasi dan kosultasi polisi terhadap warga, FKPM dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk sumber informasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. 18
15 Mario Humberto, “POKDARKAMTIBMAS Pamulang Sebagai Implementasi Kemitraan Dalam Konteks Community Policing,” Jurnal Kriminologi Indonesia 7, no. 1 (2011): 46 – 66, http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1094.
16 Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 (2011): 389 – 401, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167%20389-401.
17 Bannegau, “Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori).”
18 Rakhmat Ramadhan, “Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat,” Jurnal Ilmu Komunikasi UHO 2, no. 1 (2017): 1 – 11, http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/1889.
FKPM  harus  menyediakan  sumber  informasi  bagi  warga  masyarakat  terhadap  kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. FKPM menjadi alat konsultasi bagi warga yang menghadapi permasalahan, khususnya permasalahan hukum sehingga Polri bisa memberikan bimbingan dan nasehat  hukum  yang  benar. 19 Dengan  demikian,  dalam  konteks  percepatan  Polmas  di  tengah masyarakat, pembentukan FKPM diarahkan untuk membina keharmonisan hubungan kerja sama kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan masyarakat, menampung dan  menyalurkan  aspirasi  warga  dalam  menyelesaikan  dan  mengatasi  permasalahan  sosial  yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat, menghimpun seluruh kekuatan yang  ada  di  masyarakat  yang  diperlukan  untuk  berpartisipasi  dalam  tugas-tugas  pengamanan  di lingkungannya,  menyelesaikan  dan  mengatasi  berbagai  permasalahan  sosial  yang  mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat, dan melakukan koordinasi, konsultasi, dan konsulidasi antara warga dengan polisi dalam rangka mencapai sinergitas dalam penanggulangan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Bhabinkamtibmas
Penanganan tindak pidana ringan (tipiring) digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah atau problem solving 20 yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa  tekanan  dari  manapun,  dengan  dibuatkan  bentuk  format  kesepakatan  bersama  yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum. 21 Namun, kadang diarahkan ke proses penyidikan oleh pihak Reserse Kriminal (Reskrim) bila mereka tidak dapat menempuh musyawarah mufakat. Di samping penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas, ada juga penanganan masalah non pidana (masalah sosial) yang biasa dihadapi.  Dalam  penyelesaian  masalah  tersebut,  sebelumnya  boleh  dibuatkan  undangan  kepada pihak  yang  bermasalah  untuk  selanjutnya  dilakukan  pertemuan  diruang  Unit  Binmas  Polsek Yendidori, yang fasilitasi oleh Bhabinkamtibmas atau Kepala Unit Binmas setempat.
Setiap Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Yendidori, biasanya dapat menyelesaikan permasalahan  (problem  solving)  2  (dua)  sampai  3  (tiga)  permasalahan  setiap  bulannya  baik  itu masalah tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial, dari data yang diambil dari Unit Reskrim Polsek Yendidori menunjukkan bahwa laporan masuk ke tahap penyidikan pada tahun 2017 sebanyak 546 laporan dan pada tahun 2018 sebanyak 225 laporan, laporan tersebut turun sebanyak 321 laporan, penurunan angka laporan tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polsek Yendidori Biak Numfor ini tidak lepas dari peranan Bhabinkamtibmas yang terus aktif menekan dan mencegah serta menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah binaannya masing-masing, dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka  anggaran  negara  untuk  biaya  penyiidikan  pada  fungsi  reserse  dapat  menghemat  milyaran
19 Muhammad Rudi Hartono, “Implementasi Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 16, no. 1 (2016): 119 – 27, http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/91.
20 Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang -Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): 337 – 51, https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351.
21 Efrata Wijaya Tamboto, “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pen curian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo,” Advances in Police Science Research Journal 1, no. 4 (2017): 1357 – 98, https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/102.
rupiah  uang  negara  Dengan  adanya  kegiatan  Bhabinkamtibmas  Polri  dalam  hal  ini  mengenai penyelesaian masalah (problem solving), tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan  dibanding pada  tahun-tahun  sebelumnya,  karena  petugas  Bhabinkamtibmas  bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.
Berikut  ini,  berdasarkan  hasil  penelitian  didapati  contoh  kasus  yang  diselesaikan  oleh Bhabinkatimbas Polsek Yendidori yakni kasus penganiayaan yang terjadi di Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori, dilaporkan di penjagaan Polsek Yendidori pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 jam  12.08  WIT  dan  diterima  oleh  BRIPKA  Kristianto  Bannegau  selaku  Bhabinkantibmas Kampung  Rarpimbo  Distrik  Yendidori,  atas  laporan  tersebut  Bhabinkantibmas  segera menghubungi Kepala Kampung Rarpimbo Bapak Lambert Dimara, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi di kampungnya, dimana Kepala Kampung belum mendapat informasi yang jelas mengingat pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga (saudara kandung) maka atas  persetujuan  kedua  belah  pihak  kasus  penganiayaan  yang  sudah  dilaporkan  ke  Polsek Yendidori,  ditarik  dan  diurus  oleh  pemerintahakan  Kampung  melalui  Kepala  Kampung  dan didampingi  oleh  Bhabinkantibmas  Rarpimbo.    Terkait  dengan  penyelesaian  masalah  tersebut aparat  Kampung  Rarpimbo  mengeluarkan  undangan  untuk  pertemuan  yang  dilaksanakan  hari Kamis  Jam  09.00  WIT  bertempat  di  Balai  Kampung  Rarpimbo.  Adapun  data  pelapor/korban yakni Sarce Mansmor, berumur 38 tahun, pekerjaan sebagai petani, beragama Kristen Protestan, alamat di Kampung Rarpimbo, selain itu data terlapor/pelaku Bernama Yesaya Mansmor, berusia 42  tahun,  berprofesi  sebagai  petani,  beragam  Kristen  Protestan,  dan  beralamat  Kampung Rarpimbo.
Kronologis kejadian yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, Jam 21.00 WIT., kedua belah pihak  terlihat  cekcok,  saat  itu  korban  mengeluarkan  kata- kata  “kamu  aparat  bodoh”  terhadap pelaku, akibatnya pelaku tidak  menerima dan pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban memukul  kaki  korban  dengan  menggunakan  kayu  balok,  yang  mengakibatkan  lebam/bengkak pada kaki kanannya. Atas dasar bahwa kedua belah pihak masih ada hubungan saudara dan tinggal berdekatan  rumah,  maka  Kepala  Kampung  Rarpimbo  dan  Bhabinkantibmas  menyelesaikan masalah. tersebut  secara  kekeluargaan,  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  karena seringkali di kampung kalau ada salah satu anggota keluarga diproses, maka sangat rawan sekali terjadi serangan balasan dari pihak yang tidak puas.

## 3.2. Kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
Dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam bentuk  penyelesaian  masalah  ( problem  solving )  sering  terjadi  masalah  yang  dihadapi  oleh Bhabinkamtibmas  karena  beberapa  kendala,  antara  lain  adanya  pihak  ketiga  yang  ikut  campur dalam  sebuah  permasalahan,  yang  dapat  mempengaruhi  proses  penyelesaian  masalah  yang dilakukan  oleh  Bhabinkamtibmas  sehingga  permasalahan  tersebut  menjadi  sulit  untuk diselesaiakan.  Masyarakat  yang  dimediasi  masih  ada  yang  kurang  mengerti  hukum  dan  aturan aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan  pihak  lain.  Dalam  penyelesaian  tindak  pidana  ringan  yang  dilakukan  oleh Bhabinkamtibmas,  ada  beberapa  petugas  Bhabinkamtibmas  yang  belum  memahami  secara
keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data juga belum tertata rapi.

## 4. KESIMPULAN
Tugas  seorang  Bhabinkamtibmas  Polri  adalah  tugas  yang  sangat  mulia  karena  kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan  maupun  non  pidana/masalah  sosial.  Dalam  penanganan  tindak  pidana  ringan. Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/ tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka  anggaran negara untuk biaya penyiidikan  pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ( problem solving ) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain adanya  pengaruh  dari  pihak  yang  bermasalah  atau  orang  ketiga  pada  saat  proses  mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (problem solving) terutama masalah administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Arsyam, Ariq Taufiqorrahman. “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus.” Indonesian Journal of Police Studies 1, no. 1 (2017): 255 – 94. http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/5. Aulina, Anggi. “Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Kepolisian.” Deviance: Jurnal Kriminologi 3, no. 1 (2019): 1 – 23. https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/868.
Harianja, Fa isal Ariyoga Anastasius. “Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh Satuan Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Magelang.” Advances in Police Science Research Journal 1, no. 4 (2017): 1485 – 1532. https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/104.
Hartono, Muhammad Rudi. “Implementasi Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 16, no. 1 (2016): 119 – 27. http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/91.
Humberto, Mario. “POKDARKAMTIBMAS Pamulang Sebagai Implementasi Kemitraan Dalam Konteks Community Policing.” Jurnal Kriminologi Indonesia 7, no. 1 (2011): 46 – 66. http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1094.
Kananurak. “Leadership Role for Producing Professional Employees.” University of the Thai Chamber of Commerce Journal 31, no. 1 (2011): 123 – 33. https://www.semanticscholar.org/paper/Leadership-Role-for-Producing-Professional- Kananurak/f357ae601385f9b9b51a361aa2f48b771c3e34c8.
Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang -Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): 337 – 51.
https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351.
Putra, Ryan Tiantoro. “Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati.” Advances in Police Science Research Journal 1, no. 2 (2017): 423 – 70. https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/26.
Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa. “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum.” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 (2011): 389 – 401.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167%20389-401.
Ramadhan, Rakhmat. “Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat.” Jurnal Ilmu Komunikasi UHO 2, no. 1 (2017): 1 – 11. http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/1889.
Rifai, Eddy. “Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibma s Di Kota Bandar Lampung.” Jurnal Cepalo 2, no. 1 (2018): 43 – 54. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1761.
Tamboto, Efrata Wijaya. “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Pol sek Grogol Polres Sukoharjo.” Advances in Police Science Research Journal 1, no. 4 (2017): 1357 – 98. https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/102.
Buku
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013. ——— . Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Cordner, Gary W. Cordner, Larry, K Gainer, and Victor E. Kappeler. Police Operation: Analysis and Evaluation . New York: Routledge, 1996.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat (2015).
Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat (2015).

## Wawancara
Iriyanto, M. Bagus. “Wawancara Dengan (Kapolsek Yendidori) Tanggal 26 Juni 2019.” 2019. Bannegau, Kristianto. “Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori).” 2019.