ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.128-139                                                                Azhari.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PROBLEMATIKA FAKTOR STUNTING PADA WILAYAH PESISIR (Studi Kebijakan Pada Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022)
Azhari 1 , La Ode Dedihasriadi 2 , Muis 3
1,2 ,3 Universitas Sembilanbelas November Kolaka Correspondet author : ld.dedihasriadi@gmail.com Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The aim of this research is to determine Problematic Stunting Factors In Coastal Areas through a  Policy  Study  in  Central  Buton  Regency in  2022.  This  research  is  qualitative  research  with  a case  study  approach.  Data  collection  was  carried  out  using  interview  methods,  various document  studies  and  observations.  The  results  of  this  research  show  that  the  lack  of coordination  between  various  institutions  in  the  regional  TPPS  Team,  such  as  BKKBN,  Village Government,  and  Community  Health  Centers,  caused  high  stunting  rates  in  Central  Buton Regency,  Southeast  Sulawesi  in  in  2022.  Apart  from  that,  the  existence  of  societal  myths, inadequate  parenting  patterns,  early  marriage  and  poor  sanitation  also  play  a  role  in increasing stunting rates in the area. Financial constraints also caused many work programs within the TPPS Team to not be realized..

## Keywords: Coastal Are; Children's Health; Policy Studies; Stunting

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Problematika  Faktor  Stunting  Pada  Wilayah Pesisir  melalui  Studi  Kebijakan  Pada  Kabupaten  Buton  Tengah  Tahun  2022.  Penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  metode  wawancara,  berbagai  studi  dokumen  dan  observasi.Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  Kurangnya  koordinasi  di  antara  berbagai  lembaga  dalam  Tim  TPPS daerah,  seperti  BKKBN,  Pemerintah  Desa,  dan  Puskesmas,  menyebabkan  tingginya  angka stunting di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada tahun 2022. Selain itu, masih adanya  mitos  masyarakat,  pola  asuh  yang  tidak  memadai,  pernikahan  dini,  dan  sanitasi yang buruk turut berperan dalam peningkatan angka stunting di daerah tersebut. Kendala keuangan juga menyebabkan banyak program kerja dalam Tim TPPS tidak dapat terealisasi.

## Kata Kunci: Kesehatan Anak; Studi Kebijakan; Stunting; Wilayah Pesisir
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Perjalanan  sebuah  bangsa  untuk  menjadi  negara  yang  besar  merupakan  cita-cita semua  komponen yang  mendiami  bangsa  tersebut,  tanpa  terkecuali  bangsa  Indonesia  itu sendiri.  Peradaban  dan  kesejahtaraan  sebuah  negara  sangat  bergantung  pada  sumber daya yang dimilikinya baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
Keberadaan  dua  sumber  daya  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  dalam  menopang  kemajuan  sebuah  negara.  Salahsatu  yang  menjadi  sasaran penguatan  sumber  daya  bangsa  ini  adalah  sumber  daya  manusianya  yaitu  bagaimana mempersiapkan  manusia-manusia  indonesia  untuk  menuju  cita-cita  Indonesia  Emas  pada

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.128-139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330
tahun  2045 . Salah satu  kebijakan  penguatan  sumber  daya  manusia  adalah  peran pemerintah dalam mewujudkan manusia Indonesia bebas stunting sampai pada tahun 2024 ini.
Keberadaan  stunting  saat  ini,  masih  menjadi  isu  krusisal  dan  relevan  untuk  menjadi bahan  kajian  ilmiah  sebab  masih  belum  puasnya  peran  pemerintah  dalam  mengurangi bahaya  stunting  ini.  Meskipun  upaya  pemerintah  ini  telah  melibatkan  banyak  stakeholder dan  melahirkan  berbagai  regulasi  dan  kebijakan  publik  tetap  saja  penyebaran  stunting belum menemukan titik kepuasan publik oleh pemerintah itu sendiri.
Ancaman  stunting  akan  sangat  berdampak  bagi  Pembangunan  kebijakan  publik jangka  Panjang  bagi  bangsa  Indonesia  sebab  keberadaan  sumber  daya  manusia  tidak akan  mampu  mengendalikan,  menyelesaikan  persoalan  bangsa  maupun  kebijakan- kebijakan  lainnya  jika  sumber  daya  manusia  itu  sendiri  tidak  cakap  dari  jasmani  maupun Rohaninya.  Oleh  karena  itu,  Stunting  ini  merupakan  problematika  yang  terjadi  akibat minimnya  gizi  atau  malnutrisi  bagi  balita  yang  dipicu  oleh  tidak  memadainya  asupan  gizi terhadap  bayi  pada  rentang  waktu  yang  telah  ditentukan.  Sehingga  menyebabkan Kesehatan bayi yang lahir tidak pada bayi umumnya dan juga menyebakan tinggi badan anak  tersebut  tidak  sesuai  dengan  usianya.  Selain  melahirkan  problema  pada  fisik  bayi tersebut  tentunya  juga  akan  berdampak pada  Kesehatan  rohani  maupun  perkembangan otak anak tersebut ketika dewasa. Stunting pada anak merupakan sebuah hambatan yang besar  yang  sangat  mempengaruhi  bagi  perkembangan  manusia  dan  juga  telah  terjadi terhadap kisaran 162 juta anak dibawah usia 5 tahun diseluruh dunia.
Dalam  rilis  kementerian  Kesehatan  berdasarkan  hasil  survey  status  gizi  Indonesia menyatakan  bahwa  prevelensi  stunting di  Indonesia  turun  dari 24,4%  ditahun  2021  menjadi 21,6%  ditahun  2022.  Menurunnya  akan  prevelensi  ini  merupakan  angin  segar  bagi pemerintah  pusat  dalam  mengejar  target  angkat  stunting  menjadi  14%  tahun  2024  dapat tercapai.
Berbagai  regulasi  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  dalam mengejar  target  prevalensi  angkat  stunting  14%  tahun  2024  telah  dikeluarkan  salahsatu diantaranya  adalah  peraturan  presiden  nomor  72  tahun  2021  tentang  Percepatan Penurunan  Stunting.  Keberadaan  Perpres  ini  memberikan  penguatan  pada  3  komponen diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Penguatan pada komponen kelembagaan dimana komponen ini diberikan tugas untuk membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada tingkat pusat, pemerintah daerah  sampai  dengan  pemerintah  desa.  pada  komponen  ini,  ditingkat  pemerintah pusat, Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) diamanatkan sebagai ketua pelaksana dan wakil presiden Indonesia sebagai pengarah. Selanjutnya untuk pemerintah daerah
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.128-139                                                                Azhari.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
maupun  pemerintah  desa  diberikan  kebebasan  untuk membentuk Lembaga  atau  Tim TPPS sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah itu sendiri.
2) Penguatan pada komponen intervensi yaitu untuk memastikan teraktualisasinya secara sistematis, terarah maupun teratur dan tepat sasaran kepada Masyarakat yang terkena maupun berpotensi terkena stunting melalui pendekatan kekeluargaan.
3) Penguatan  pada  komponen  keuangan,  ini  merupakan  komponen  yang  paling menopang  keberhasilan  dan  terlaksananya  dengan  baik  Upaya  penurunan  stunting melalui  penggunaan  anggaran  yang  bersumber  dari  APBN,  APBD  provinsi,  APBD kabupaten/kota  dan  APBD  desa  serta  sumber  lainnya  yang  sah  dan  sesuia  dengan peraturan perundang-undangan.
Peran  pemerintah  dalam  berupaya  menurunkan  stunting  diindonesia  terlihat  jelas  melalui Perpres  diatas  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  semua  stakeholder  terutama  pemerintah daerah  maupun  pemerintah  desa  dalam  berupaya  maksimal  berperan  bersama  dalam membantu  pemerintah  pusat  untuk mengejar target  14%  target  nasional  pada  tahun  2024 ini.
Akan  tetapi,  peran  pemerintah  pusat  tersebut  seolah  tidak  seirama  dengan  peran pemerintah  daerah  kabupaten  Buton  Tengah  dimana  pada  tahun  2022  sebagaiman  rilis media https://databoks.katadata.co.id/ bahwa  hasil  survey  status  gizi  Indonesia  kemenkes prevalensi balita stunting di sultra mencapai 22,7% pada tahun 2022 menempati urutan ke 9 tertinggi nasioanl. Meski tertinggi akan tetapi berhasil menurunkan stunting sbesara 7,5 poin dari  tahun  sebelumnya  yang  sbesar  30,2  %.  Terdapat  11  kabupaten  yang  memilik  angka prevelensi  stunting  di  atas  rata-rata  provinsi.  Kabupaten  buton  tengah  merupakan  wilaya dengan  angka  prevelensi  balita  stunting  tertinggi  disulawesi  Tenggara  dengan  mencapai 41,6% hanya turun 1,1 poin dari tahun 2021 sebesar 42,7%.
Saat  ini,  isu  terkait  permasalahan  kelaparan  dan  kurangnya  gizi  banyak  didominasi  oleh kasus  stunting yang dialami oleh bayi dan balita. Kasus stunting seringkali dikaitkan  dengan beberapa faktor diantaranya adalah asupan makanan pada ibu hamil yang berpengaruh pada  gizi  ibu  dan  janin  yang  dikandung  serta  pemberian  asi  ekslusif  selama  6  bulan  serta makanan  pendamping  ASI  selama  2  tahun  setelah  bayi  dilahirkan.  Asupan  makanan  ini sangat  mempengaruhi  bagaimana  tumbuh  kembang  seorang  anak,  ketika  asupan makanannya  terpenuhi  dengan  baik  maka  akan  menekan  angka  stunting  pada  bayi  dan balita. Stunting ini merupakan isu yang telah lama ada di Indonesia.
Badan Kesehatan Dunia, Wolrd Health Organization (WHO) menetapkan Indonesia sebagai negara  dengan  status  gizi  buruk  berdasarkan  fakta  mengenai  kasus  stunting  di  indonesia melebihi  batas  toleransi  yang  ditetapkan  WHO  yaitu  maksimal  seperlima  dari  jumlah keseluruhan balita(Muhammad Elwan et al., 2022).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.128-139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330
Keberadaan  kabupaten  Buton  Tengah  merupakan  wilayah  geografis  yang  berada pada  mayoritas  pesisir  Pantai,  sebagai  wilayah  yang  mayoritas  mendiami  pesisir  pantai tentunya  umumnya  masyarakat  tersebut  sangat  erat  berkaitan  dengan  kehidupan  dunia laut yang tentunya kaya dengan sumber daya alam didalamnya. Kekayaan alam tersebut tentunya digunakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat untuk menjadi sumber  kehidupannya  baiknya  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  sehari-harinya  untuk dikonsumsi  berupa  (protein,  gizi  dan  dan  sumber  Kesehatan  lainnya)  maupun  juga digunakan sebagai sumber pendapatan keuangannya diantaranya bisnis ikan teri maupun rumput laut.
Akan  tetapi  yang  menjadi  prolematika  pada  pemerintah  daerah  kabupaten  buton Tengah  pada  tahun  2022,  menjadi  kabupaten  yang  tertinggi  angka  prevalensi  stunting diprovinsi  sulawasi  Tenggara  padahal  berdasarkan  letak  geografis  wilayahnya  tersebut berbatasan  dengan  pesisir  pantai  dan  mayoritas  dikelilingi  lautan  yang  tentunya pemenuhan  sumber-sumber  gizi  dan  protein  dari  laut  sangat  tinggi  untuk  menunjang Kesehatan  gizi  masyarakatnya.  Melihat  fenomena  itu  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji problematika faktor stunting pada wilayah pesisir (studi kebijakan dikabupaten buton Tengah tahun 2022).

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  metode  wawancara,  berbagai  studi  dokumen  dan  Tindakan observasi.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  Teknik purposive  sampling .  Teknik pengumpulan  tersebut  adalah  mengambil  data  dengan  tujuan  penelitian  sehingga  data yang  akan  dituju  benar-benar  sesuai  dengan  pengalaman  subjek  penelitian.  Pada penelitian  ini  memiliki  jenis  sumber  data  dianatarnya  data  primer  yang  merupakan wawancara dan observasi lapangan, dan data sekunder yang berupa jurnal, buku, media cetak maupun online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu  menganalisis  data  dengan  tiga  langkah: kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi  data  mengacu  pada  proses  pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.128-139                                                                Azhari.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  pemerintah  diindonesia  dalam  menangani  stunting  tentunya  akan  berbeda  dengan model  penanganan  problem  stuting  dengan  negara  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  berbagai faktor  yang  menyababkan  terjadinya  stunting  setiap  negara  tergantung  kondisi  wilayah, kultur  dan  sosial  masing-masing.  Di  Indonesia  berbagai  Tindakan  dan  langkah  yang  telah dilakukan  oleh  semua  pihak  dengan  melibatkan  semua  stakeholder  baik  itu  pemerintah pusat  sampai  dengan  pemerintah  desa  dan  juga  pihak  swasta  maupun  masyarakat  itu sendiri  telah  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mencapai  target  prevalensi  stunting  14% ditahun 2024 ini.
Dalam RPJM tahun 2020-2024 pemerintah Indonesia, salahsatu program yang menjadi target prioritas utamanya adalah bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan yang berbasis pada penguatan  sumber daya  manusia  melalui  berbagai  pemenuhan gizi  dan  protein  terhadap bayi, anak yang baru lahir dan ibu hamil dan orang-orang yang berpotensi terkena stunting sebagai upaya untuk mencegah lajunya perjalanan stunting dari waktu ke waktu.
Lebih  lanjut  Langkah  konkrit  pemerintah  tersebut  dituangkan  melalui  peraturan  presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan berbagai tugas yang telah dirumuskan untuk ditindaklanjuti bersama. Seiring dengan langkah konkrik pemerintah pusat  tersebut  melalui  peraturan  kebijakan  diatas  yang  tentunya  juga  melibatkan pemerintah  daerah  untuk  berperan    mengaktualisasikan  tujuan  tersebut.  Melalui  perpres tersebut  di  uraikan  bahwa  percepatan  penurunan  stunting  diindonesia  dikerjakan  secara holistik,  berkualitas  dan  integratif  melalui  kordinasi,  sinergitas  dan  menyingkronkan  dengan berbagai komponen pemangku kepentingan.
Pasca  lahirnya  perpres  ini,  peraturan  tersebut  memerintahkan  setiap  pemerintah  daerah untuk  merumuskan  kebijakan  penyelesaian  penurunan  stunting  di  daerah  masing-masing demi  mencapai  target  nasional  angka  prevalensi  stunting  14%  ditahun  2024  ini.  Upaya pemerintah  dalam  pencegahan  stunting  melalui  pilar  strategi  nasional,  komitmen  dan kepemimpinan,  kampanye  dan  komunikasi  tentang  perubahan  perilaku,  konvergensi program pusat hingga daerah, penguatan ketahan pangan dan gizi serta pemantauan dan evaluasi.
Perintah  peraturan  tersebut  juga  diamanahkan  untuk  dikerjakan  oleh  pemerintah  daerah dikabupaten Buton Tengah, akan tetapi keberadaan angka stunting pada tahun 2022 justru menjadi  tertinggi  diprovinsi  Sulawesi  Tenggara.    Selain  itu,  penurunan  angka  stunting  dari tahun  sebelumnya  justru  hanya  1,1  poin.  Padahal  jika  merujuk  pada  kondisi  wilayah  dan geografis  kabupaten  buton  Tengah  berada  disepanjang  pesisir  Pantai  yang  seharusnya

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.128-139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330
pemenuhan  standar  gizi  dan  proteinnya  terjamin  sebab  wilayah  tersebut  tidak  terpisahkan dengan lautan yang kaya akan sumber daya protein dan gizinya.
FaKtor Tingginya angka stunting dikabupaten Buton Tengah pada tahun 2022, meski berada pada wilayah pesisir Pantai yang notebenenya kaya akan sumber daya protein dan gizi di sebabkan di antaranya sebagai berikut:
1. Komponen kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
a. Badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN)
Salahsatu  Tingginya  faktor  stunting  dikabupaten  Buton  Tengah  pada  tahun  2022 disebabkan  oleh  tidak  terkoordinasinya  dengan  baik  komponen  kelembagaan  di daerah  tersebut.  Sebagaimana  amanat  Perpres  nomor  72  tahun  2021,  BKKBN  yang diberikan  kewenangan  untuk  mengkoordinasikan  teknis  penyelesaian  penurunan stunting  justru  tidak  memadai.  Hal  ini  disebabkan  tidak  ditemukan  model  dan  SOP (standar operasional  procedural)  yang  baku  bagi  pemerintah  daerah  melalui  BKKBN sebagai  koordinator  tim  percepatan  penurunan  stunting  (TPPS)  dalam  meyelesaikan stunting  di  daerah  tersebut  sampai  pada  tingkatan  desa.  Minimnya  sumber  daya manusia  yang  dikerahkan  untuk  penanganan  stunting  di  daerah  tersebut  juga menjadi penyebab tingginya stunting dikabupaten buton Tengah tahun 2022.
Selain  itu,  tidak  adanya  langkahnya  kongkrit  bagi  tim  Tim  Percepatan  Penurunan Stunting ( TPPS) yang dikoordinatori oleh BKKBN terhadap tindak lanjut hasil rapat yang telah  dirumuskan  bersama  stakeholder.  Juga  tidak  adanya  pembagian  tugas  yang lebih  spesifik  dan  terarah  oleh  komponen  yang  terlibat  dalam  tim  TPPS  tersebut sehingga  menyebabkan  langkah  kongkrit  penurunan  stunting  dikabupaten  Buton Tengah tahun pada tahun 2022 tidak masimal.

## b. Pemerintahan Desa
Pada tataran pemerintahan desa tidak adanya pengetahuan yang konferehensif dalam  upaya  memahami  penanganan  penurunan  stunting  baik  pengetahuan tentang  mendeteksi,  mencegah,  penyebab  dan  penanganan  korban  stunting. Pemerintah  desa  hanya  dibekali  pengetahuan  dasar  tentang  model  pencegahan stunting  secara  umum  dan  kasat  mata melalui  intruksi  memerintahkan  warga makan dan  minum  yang  sehat  melalui  pemenuhan  protein  dan  gizi  yang  baik  bagi  warga yang memiliki anak, balita dan ibu hamil.
Selain  hal  tersebut,  tidak  adanya  anggaran  terporsi  secara  memadai  yang dialokasikan  oleh  pemerintah  desa  melalui  APBdes  untuk  membiayai  pelaksanaan penurunan  stunting  pada  wilayah  masing-masing  desa  tersebut  sehingga
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.128-139                                                                Azhari.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menyebabkan  pemerintah  desa  sulit  melakukan  langkah-langkah  kongkrit  dalam mewujudkan upaya penurun stunting didesanya.
Dalam  wawancara  terhadap  tenaga  medis  desa  menyebutkan  bahwa  problematika yang menyebabkan tingginya angka stunting dikabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 disebabkan tidak memadainya anggaran penanganan stunting ditingkat desa, hal ini bisa dilihat  masih  terdapat  desa  yang  bahkan  untuk  alat-alat  tenaga  medis  posyandu  seperti alat tensi medis sekalipun tidak ada didesa tersebut.
Problem  lainnya  yang  dijumpai  dalam  penelitian  ini  adalah  meskipun  ada  Tim  TPPS yang dikoordinatori oleh BKKN terus bekerja akan tetapi tidak secara maksimal, sebab tidak adanya  langkah  kongkrit  dari  tindak  lanjut  dari  hasil  rapat  bersama  dengan  pemerintah desa. dalam penanganan ini keberadaan pemerintah desa hanya bersifat pasif menunggu arahan  dan  instruksi  dari  BKKBN  sebagai  penanggung  jawab  tim.  Bersifat  pasifnya pemerintah desa tersebut menyebabkan turut andilnya peningkatan stunting dikabupaten buton Tengah tahun 2022 begitu tinggi.

## c.  Persepsi Tenaga Medis
Faktor tingginya stunting dikabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 juga disebabkan oleh  tidak  maksimalnya  peran  puskesmas  sebagai  sentra  pelayanan  Kesehatan  ditingkat kecematan.  Hal  ini  disebabkan  karena  peran  puskesmas  persifat  pasif  yaitu  menunggu perintah  dan  arahan  dari koordinator TPPS  untuk mengambil  Langkah  dan  Tindakan  untuk melakukan pendataan warga yang terkena stunting.
Selain  pasifnya  peran  puskesmas  sebagai  sentra  kesehatan  masyarakat  pada  tim percepatan  penurunan  stunting  ini,  juga  terjadi  mis-persepsi  atau  perbedaan  pandangan terhadap  standar  penyakit  stunting  dalam  pandangan  tenaga  kesehatan  yang  terdapat dipuskesmas.  Hal  tersebut  dijumpai  melalui  wawancara  terhadap  tenaga  medis  yang terdapat  di  salahsatu  puskesmas  mawasangka  tengah  kabupaten  buton  Tengah  bahwa standar  warga  yang  terkena  stunting  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  para  tenaga medis  sebagaimana  standar yang  dipelajari berdasarkan  bidang  keilmuan  masing-masing di institusi pendidikannya.
Perbedaan standar persepsi terhadap penyakit stunting menurut keilmuan tenaga medis gizi dan  tenaga  medis  kebidanan  dalam  menentukan  seseorang  terkena  stunting  atau  tidak, turut  serta  menyumbang  tingginya  angka  stunting  dikabupaten  buton  Tengah.  Perbedaan pendangan  ini  pula  menyebabkan  tenaga  Kesehatan  tersebut  dalam  bekerja  untuk mendata  warga  yang  terkena  stunting  tidak  maksimal.  Sebagaimana  hasil  wawancara terhadap tenaga  medis  yang  tergabung  dalm  tim  TPPS  mengatakan  bahwa “kami  dalam bekerja  menentukan  warga  masyarakat  terkena  stunting  atau  tidak  menjadi  problematic,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.128-139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330
sebab bagi kami di ahli gizi mengidentifikasikan ciri-ciri warga terkena stunting seperti kurus, pendek dan  lain-lain.  Akan  tetapi  belum  tentu  ciri-ciri tersebut  dianggap sebagai  penyakit stunting dalam persepsi ilmu kebidanan.”
Perbedaan  standar  keilmuan  inilah  juga  yang  menjadi  salahsatu  tidak  maksimalnya penanganan  stunting  dimasyarakat.  Disisi  lain  Tidak  adanya  pedoman  teknis  dalam menentukan  standar  stunting  bersama  di  lingkup  puskesmas  terutama  para  tenaga medisnya  sehingga  menyebabkan  penanganan  stunting  dikabupaten  buton  Tengah  tidak bekerja maksimal.
Tidak  terkoordinasinya  komponen  kelembagaan  ini,  baik  pada  tingkat  desa,  tingkat puskesmas  dan  tingkat  BKKBN  sebagai  koordinator  TPPS  menyebabkan  para  komponen lembaga  tersebut  saling  lempar  tanggung  jawab  dalam  penanganan  stunting  sehingga menyebabkan lonjakan angka stunting nomor satu diprovinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022.

## 2. Kultur Masyarakat
Potensi  kekayaan  sumberdaya  alam  laut  diindonesia  termaksud  yang  paling  produkti didunia dan juga masuk dalam 10 besar penghasil sumber daya kelautan didunia. Apalagi wilayah  Sulawesi  Tenggara  penghasil  kekayaan  laut  yang  melimpah  ruah  dari  waktu  ke waktu.  Kekayaan  yang  paling  memadai  adalah  ikan.  Sebab  ikan  merupakan  sumber makanan yang memiliki protein yang tinggi yang sangat cocok untuk kesehatan manusia. Sebagai  wilayah  yang  mendiami  pesisir Pantai  kabupaten  Buton  Tengah  mestinya  memiliki suplai  protein  dan  gizi  yang  tinggi,  sebab wilayah  lautan  memiliki  sumber daya  alam  yang tak  terhingga.  Akan  tetapi  justru  terdapat  banyak  masyarakat  kabupaten  Buton  Tengah yang terjangkiti penyakit stunting pada tahun 2022.
Factor  terjadinya  stunting  juga  disumbangkan  oleh  keadaan  sosial  dan  ekonomi  keluarga dalam  masyarakat  tersebut  diantaranya  Pendidikan  seorang  ibu,  tingkatan  pekerjaan, jumlah  pendapatan  dan  wawasan  ibu  mengenai  protein,  gizi  serta  jumlah  anggota keluarga. Factor Penyebab di antaranya sebagai berikut:

## a. Mitos Masyarakat
Masyarakat  merupakan  Kumpulan  interkasi  sesamanya  dalam  lingkungannya  itu  sendiri. Salah  satu  tingginya  angka  stunting  dikabupaten  buton  Tengah  pada  tahun  2022  karena masih terpeliharanya mitos dalam masyarakat kabupaten Buton Tengah bahwa jika seorang anak kecil atau balita jika diberikan konsumsi ikan akan menyebabkan bau badan terhadap anak  tersebut  jika  sudah  dewasa.  Sehingga  banyak  orang  tua  dalam  mengasuh  anaknya atau  anak-anak yang  masih  dalam  masa  pertumbuhan  terbaiknya  tidak diberikan  asupan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.128-139                                                                Azhari.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
protein  yang  bersumber  dari  lautan  terutama  ikan.  Sehingga  memicu  terjadinya  stunting dikabupaten buton Tengah tahun 2022 begitu tinggi.
Selain  itu  kurangnya  peran  pemerintah  daerah  melalui  pemerintah  desa  dalam  membuat kebijakan  berupa  sosialisasi  tentang  pentingnya  pemberian  gizi  dan  protein  dari  ikan  bagi pertumbuhan  anak-anak  serta  kurangnya  peran  pemerintah  daerah  dalam  memberikan edukasi  tentang  ketidakrelavannya  mitos  yang  berkembang  dimasyarakat  yang mengatakan  bahwa  anak  kecil  ketika  diberikan  komsusmsi  makanan  berupa  ikan  akan menyebabkan bau badan ketika dewasa.

## b. Pola asuh
Selain  kuatnya  sebagaian  masyarakat  mempercayai  keberadaan  mitos  terhadap  implikasi anak kecil atau balita yang mengkonsumsi ikan. Meningkatnya stunting dikabupaten Buton Tengah  juga  disebabkan  oleh  polah  asuh  terhadap  orang  tua  terhadap  anak,  dimana dalam  satu  rumah  tangga  terdapat  dua  atau  tiga  kepala  keluarga  sehingga  tidak memadainya gizi bagi anak-anak yang mendiami rumah tangga tersebut. Selain itu banyak anak-anak  yang  dititipkan  oleh  orang  tuannya  kepada  nenek  atau  kakek  mereka dikarenakan  orang  tua  anak tersebut  banyak melakukan  perantauan  didaerah  lain.  Hal  ini sebagaimana  dijumpai  dalam  wawancara  terhadap  kepala  puskesmas  desa wakambungura bahwa kami dari pihak puskesmas sudah berupaya memberikan asupan gizi yang baik terhadap anak didalam rumah tangga yang terdapat balita atau anak kecilnya, akan tetapi ketika makanan tersebut dibagikan kepada anak tersebut makanan itu bukan hanya dimakan oleh anak kecil yang seharusnya membutuhkan tetapi juga orang dewasa atau anak-anak lainnya yang sehat yang terdapat didalam rumah tangga tersebut ikut serta memakannya.  Selain  itu,  banyaknya  anak-anak  yang  masil  kecil  telah  ditinggalkan  oleh orang  tuanya  untuk  merantau  didaerah  lain  dengan  alasan  untuk  memperbaiki  Nasib. Keberadaan pola asuh ini dengan menitipkan anak-anak yang masih dalam pertumbuhan yang  seharusnya  adalah  bagian  dari  sumbangsi  tingginya  angka  stunting  dikabupaten Buton Tengah tahun 2022.

## c. Pernikahan dini dan sanitasi
FaKtor lainnya yang penyumbang tingginya stunting dikabupaten Buton Tengah tahun 2022 adalah  persoalan  pernikahan  dini  dan  sanitasi.  Berbagai  riset  memperlihatkan  pengaruh antara  lingkungan,  sanitasi  dan  kebersihan  berkaitan  erat  dengan  eksistensi  stunting. Kecematan  Mawasangka  Tengah  merupakan  kecematan  penyumbang  tertinggi  angka stunting  dikabupaten  Buton  Tengah.  Dalam  wawancara  terhadap  kepala  desa  latongau, kecematan  Mawasangka  Tengah  mengatakan  bahwa “tingginya  stunting  dikecematan Mawasangka  Tengah  disebabkan  pernikahan  dini  terhadap  warganya,  pemerintah  desa

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.128-139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330
telah  berupaya  melakukan  pencegahan  perkawinan  tersebut  akan  tetapi  selalu  dilakukan dengan cara diam- diam”.
Selain  pernikahan  yang  dini  yang  terjadi  dalam  masyarakat  tersebut,  penyebab  lain tingginya stunting dikecematan tersebut adalah tidak memadainya sanitasi bagi warganya, sebab  kondisi  wilayah  yang  didiami  oleh  mayoritas  masyarakat  kabupaten  Buton  Tengah adalah bebatuan sehingga menyulitkan bagi masyarakatnya untuk membuat sanitasi.
Kurangnya  perhatian  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  bupati  sebagai  kepala  daerah dalam menangani kebutuhan dasar terutama sanitasi terhadap masyarakatnya yang telah menjadi  problema  sosial  yang  berkepanjangan  juga  menyebabkan  angka  stunting meningkat dikabupaten buton Tengah.

## 3. Komponen Keuangan
Dalam  skala  keuangan  nasional  presiden  Jokowi  menekankan  urgennya  Pengembangan sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  unggul  sebab  kunci  dari  segala  startegi  yang  akan dicapai ialah bertumpu pada kualitas sumber daya manusia.
Salah  satu  faktor  penggerak  utama  teraktualisasinya  pelaksanaan  program  kebijakan penanggulan  penurunan  stunting  adalah  tersedianya  anggaranya  yang  memadai  yang disediakan oleh pemerintah dalam merealisasikan kebijakannya. Oleh karena itu pemerintah pusat melalui berbagai lintas kementerian menganggarkan pendanaan khusus penanganan stunting melalui berbagai regulasi sebagai jembatan pelaksanaan tugas tersebut.
Akan  tetapi  dalam  implementasi  yang  terjadi  di  daerah  tidak  berjalan  sebagaimana harapan pemerintah pusat. Sebab keberadaan TPPS daerah yang dikoordinatori oleh BKKBN tidak  menyediakan  anggaran  yang  maksimal  baik  dari  operasional,  honor  dan  bantuan- bantuan pembelian fisik berupa bahan makanan ataupun barang lainnya untuk digunakan kepada  masyarakat  yang  berpotensi  terkena  stunting.  Hal  ini  dijumpai  dalam  wawancara terhadap  pihak  BKKBN  bahwa tidak  maksimalnya  pelaksanaan  pencegahan  stunting  oleh TPPS  kabupaten  Buton  Tengah  tahun  2022  karena  kurangnya  anggaran  yang  memadai dalam mengeksukusi segala program yang dicanakan oleh pemerintah pusat.
Lebih  lanjut,  dalam  wawancara  terhadap  pemerintah  desa  juga  mengatakan  demikian bahwa  tidak  adanya  anggaran  yang  memadai  yang  disediakan  oleh  BKKBN  sebagai koordinator  pusat  untuk  melaksanakan  pencegahan  stunting  di  desa.  meskipun  terdapat beberapa  anggaran  dana  desa  akan  tetapi  sangat  tidak  mencukupi  dalam  mencegah stunting. Selain itu juga Kurang perhatiannya pemerintah desa dalam memberikan intervensi pada prioritas kebijakan keuangan dalam peningkatan kesehatan masyarakat desa melalui
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.128-139                                                                Azhari.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pengangaran  pembelian  alat-alat  medis  seperti  alat  tensi  Kesehatan  dan  alat-alat  medis lainnya.
Disamping itu , di pihak kecematan juga menyampaikan bahwa BKKBN sebagai koordinator TPPS  tidak  menyediakan  anggaran  yang  memadai  dalam  mengeksekusi  pelaksanaan program  yang  dicanakan  bersama.  Hal  ini  terlihat  kegiatan  TPPS  hanya  sebatas  rapat bersama lintas sektoral tanpa ada tindak lanjut setelahnya. Disamping itu, Kurangnya peran pemerintah  daerah  terutama  bupati  sebagai  kepala  daerah  dalam  membuat  kebijakan prioritas  anggaran  penanganan  stunting  ini,  sehingga  menyebabkan  kabupaten  buton tengah menjadi kabupaten tertinggi stunting tertinggi disulawesi Tenggara pada tahun 2022.

## KESIMPULAN
Tidak  terkoordinasinya  secara  konferehensif  Pada  tataran  kelembagaan  yang  terdapat dalam Tim TPPS daerah yang terdiri dari pihak BKKBN, Pemerintah Desa dan pihak Puskesmas menyebabkan  stunting  kabupaten  buton  Tengah  menjadi  tertinggi  disulawesi  Tenggara pada tahun 2022. Selain itu pada tataran komponen kultur Masyarakat masih terdapat mitos masyarakat yang dipertahankan, pola asuh yang tidak memadai dan pernikahan dini serta sanitasi  yang  kurang  baik  merupakan  penyebab  andilnya  angkat  stunting  diButon  Tengah meningkat  serta  tidak  memadainya  komponen  keuangan  pada  Tim  TPPS  tingkat  daerah yang  terdiri  dari  berbagai  stakeholder  sehingga  banyak  program  kerja  yang  tidak teraktualisasi.  Tidak  terlaksananya  program  kerja  dikarenakan  Minimnya  anggaran  yang terdapat  pada  Tim  TPPS  juga  sebagai  salahsatu  penyebab tingginya  stunting  dikabupaten Buton Tengah pada tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Dedihasriadi, La Ode, ‘Penguatan Eksistensi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia’, RECHTENS , 12.1 (2023), 49 – 66 <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1965>
Erowati, salasti dinas mudi; turtiantoro; dewi, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN P EMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENURUNAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI
DESA LONGKEYANG, KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021’, Journal of Politic and Government Studies, 11 (2022), 105 – 17
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/35928>
Kementerian Sekretariat Negara, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting’, 2021, 1– 18
Kukerta Lembah Sari, ‘Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting’, Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting , 2.2 (2022), 25 – 33 <https://ijosc.ejournal.unri.ac.id/index.php/ijosc/article/view/41/>
Latifa Suhada Nisa, ‘Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia’, JURNAL Kebijakan Pembangunan , 13.2 (2018), 173 – 79 <http://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/78>

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.128-139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.330
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130 Nirmala, Inta n Ria, and Lestari Octavia, ‘Peran Makanan Laut Sumber Protein Dan Anak Stunting Di Wilayah Pesisir’, Jurnal Stunting Pesisir Dan Aplikasinya , 1.2 (2022), 1 – 7 <https://doi.org/10.36990/jspa.v1i2.707>
Nurva, Liza, and Chatila Maharani, ‘Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Brebes’, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 12.02 (2023), 74 – 83
Patanda, Mercy, Sugeng H. Wisudo, Daniel R. Monintja, and Budy Wiryawan, ‘Sustainability for Reef Fish Resource Based on Productivity and Susceptibility in Wangi-Wangi Island, Southeast Sulawesi, Indonesia’, AACL Bioflux , 10.4 (2017), 861 – 74
Priyono, Priyono, ‘Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting Di Desa Banyumundu, Kabupate n Pandeglang)’, Jurnal Good Governance , 16.2 (2020), 149 – 74 <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198> rahman, zainal; werenfridus, mariano;rynoza, dwioka;Ukhra, aunil;wisnu, Nugraha., ‘ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DAN RELEVANSI PENERAPAN DI MASYARAKAT (Studi Kasus: Desa Donowarih)’, KARTA RAHARDJA , 2.1 (2021), 27 – 33 <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr ANALISIS>
Rahman, Hardiyanto, Mutia Rahmah, and Nur Saribulan, ‘UPAYA PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA Analisis Bibliometrik Dan Analisis Kon ten’, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) , VIII.01 (2023), 44 – 59