p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017

## Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagamaan Indonesia dalam Keberagaman
Payiz Zawahir Muntaha
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: faizzawahir19@gmail.com
Ismail Suardi Wekke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia Email: iswekke@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  Islam  di  Indonesia  telah  menjadi  pilar  kebangsaan.  Ketika  Proklamasi  belum diwujudkan, pendidikan Islam sudah menjadi bagian dari dinamika kebangsaan. Untuk itu, artikel  ini  mengkaji  secara  khusus  bagaimana  pendidikan  Islam  dalam  upaya  untuk mewujudkan  pendidikan  multikultural  sebagai  bagian  dari  praktik  pembelajaran.  Dengan proses pendidikan yang berbasis multikultural, akan memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan,  murid,  dan  lingkungan  masyarakat  untuk  senantiasa  menerima  perbedaan. Saat itu, kesempatan untuk saling menghargai, mengapresiasi, dan memberikan dukungan kepada pihak yang sekalipun berbeda, akan senantiasa menjadi nilai pendidikan. Akhirnya, gagasan  pendidikan  Islam  multicultural  sesungguhnya  merupakan  tuntutan  dan  keperluan masyarakat.  Sehingga  diperlukan  langkah  praktis  untuk  mewujudkan  dalam  proses pembelajaran yang dimulai dari pengembangan kurikulum sampai teknik pembelajaran. Ini tidak  bisa  dilakukan  dengan  mengubah  tatanan  kurikulum,  hanya  saja  diperlukan  sebuah usaha yang komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan multikultural dalam aktivitas pendidikan.
Kata Kunci: Islamic Education, Multicultural Education, Diversity
Indonesia sebagai bangsa yang memiliki aneka suku, agama, ras dan bahasa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia (East, 1999, hal. 88) atau BPS menyatakan angka 1.340 suku bangsa (Gunawan & Rante, 2011, hal. 212-224). Dengan kondisi yang begitu beragam, jalinan kebangsaan Indonesia sangat beragam. Kata Indonesia sendiri telah berhasil menyatukan 1340 suku yang tersebar diantara 17000 pulau yang memiliki agama, adat dan bahasa yang berbeda yang kemudian mempersatukan diri dibawah naungan satu nama.
Kondisi  ini  menyebabkan  Indonesia  memiliki  struktur  budaya  yang berbeda-beda dan unik di setiap wilayah. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa,  adat  istiadat,  religi,  tipe  kesenian,  dan  lain-  lain.  Pada  dasarnya  suatu masyarakat  dikatakan  multikultural  jika  dalam  masyarakat  tersebut  memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan yang dimaksud antara lain,  keragaman  struktur  budaya  yang  berakar  pada  perbedaan  standar  nilai  yang berbeda-beda,  keragaman  ras,  suku,  dan  agama,  keragaman  ciri-ciri  fisik  seperti warna  kulit,  rambut,  raut  muka,  postur  tubuh,  dan  lain-lain,  serta  keragaman kelompok sosial dalam masyarakat.
Kebudayaan  Indonesia  merupakan  identitas  bangsa  yang  harus  dihormati dan  dijaga  serta  perlu  dilestarikan  agar  kebudayaan  kita  tidak  hilang  dan  bisa menjadi  warisan  generasi  yang  akan  datang.  Dikarenakan  ketahanan  budaya merupakan identitas suatu bangsa. Kebanggaan bangsa Indonesia akan budaya yang beraneka  ragam  sekaligus  mengundang  tantangan  bagi  seluruh  rakyat  untuk mempertahankan  budaya  lokal  untuk  bersinergi  dengan  dinamika  dan perkembangan mutakhir (Bandel, 2011, hal. 7-8).
Masyarakat  Indonesia  telah  hidup  dengan  damai  ditengah  keragaman budaya, bahasa dan agama. Kehidupan yang damai tercipta karena rasa persaudaran dan kekeluargaan yang tercipta yang disebabkan karena semua penduduk Indonesia telah  mengalami  penderitaan  yang  sama  yang  disebabkan  oleh  penjajahan. Sebagaimana spirit persaudaraan yang ada di Fak-Fak Papua Barat dikenal dengan semboyan “ Satu Tungku Tiga Batu ” sedangkan di Kepulauan Raja Ampat dikenal semboyan “ Satu Rumah Empat Pintu ”. Kedua semboyan ini memiliki arti bahwa Islam, Protestan, Katolik, dan kepercayaan adat di Tanah Papua menjadi pilar dari kesatuan  dan  pembangunan  Tanah  Papua.  Di  samping  Islam,  Katolik,  dan Protestan, animisme juga diberikan penghormatan yang sama sebagai bagian dari keluarga.  Mereka  memiliki  keragaman  agama  antara  satu  dengan  yang  lainnya (Suardi, 2016, hal. 299-300).
Senada dengan kerukunan yang ada di Papua kita bisa menemukan dalam kehidupan  di  masyarakat  Desa  Kolam  Kanan  Kecamatan  Barambai  Kabupaten Barito Kuala memiliki toleransi. Dengan anggota masyarakat desa yang terdiri dari suku Bali, Banjar dan Jawa dan agama Islam, Hindu dan Kristen. Masyarakat desa kolam kanan hidup dengan rukun dan damai. Bagi masyarakat desa kolam kanan silaturahmi  dan  musyawarah  menjadi  prinsip  yang  dipegang  teguh  untuk menciptakan kehidupan yang damai ditengah perbedaan budaya dan agama yang ada dimasyrakatnya (Akhyar, 2015, hal. 726-731).
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Masyarakat  sebagai  suatu  sistem  yang  secara  keseluruhan  terdiri  dari bagian-bagian  yang  saling  tergantung  ( interdependensi ).  Hal  ini  menyebabkan semua anggota masyarakat itu memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama  lain.  Bagian-bagian  dari  masyarakat  harus  dipahami  dalam  relevansinya dengan fungsi terhadap keseimbangan sistem keseluruhan. Sehingga bagian-bagian tersebut  menunjukkan  gejala  saling  tergantung  dan  saling  mendukung  untuk memelihara keutuhan system (Muqoyyidin, 2012, hal. 325). Oleh sebab itu maka semua  elemen  yang  ada  di  masyarakat  haruslah  bersatu  untuk  terciptanya kehidupan yang damai dan tercapainya tujuan bersama.
Kedamaian  dan  toleransi  yang  ada  di  Papua  dan  Desa  Kolam  Kanan membuktikan  bahwa  dalam  lintasan  sejarah  bangsa  Indonesia  telah  berhasil menciptakan kehidupan yang damai ditengah masyarakat yang multikultural. Akan tetapi,  tanpa  kita  sadari  bahwa  kemajemukan  tersebut  juga  menyimpan  potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini telah terbukti di beberapa wilayah Indonesia terjadi konflik dimulai dari dekade 1990-an seperti di Sampit (antara Suku Madura dan Dayak), di Poso (antara Kristiani dan Muslim), di Aceh (antara GAM dan RI), ataupun perkelahian yang kerap terjadi antarkampung  di  beberapa  wilayah  di  pulau  Jawa  dan  perkelahian  pelajar antarsekolah  (Arifudin,  2007,  hal.  1).  Kekerasan  antar  kelompok  yang  meledak secara  sporadis  di  akhir  tahun  1990-an  di  berbagai  kawasan  di  Indonesia menunjukkan  rentannya  rasa  kebersamaan  yang  dibangun  dalam  negara-bangsa, betapa  kentalnya  prasangka  antar  kelompok,  dan  betapa  rendahnya  saling pengertian antar kelompok.
Berdasarkan  laporan  lembaga  kajian  dan  penelitian  berkenaan  dengan toleransi  serta  kekerasan  atas  nama  agama  di  Indonesia  yang  terjadi  pasca reformasi.  Laporan  Moderate  Muslim  Society  pada  tahun  2010  yang  mencatat adanya  81  kasus  kekerasan  agama.  Laporan  ini  tentu  saja  sama  sekali  bukan gambaran  sempurna  karena  tidak  semua  wilayah  Indonesia  masuk  dalam jangkauan survey (Bagir,  2010;  Penyusun, 2010). Selain dari itu  di Jawa Timur terjadi 56 kasus yang bisa masuk dalam kategori pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (Studies, 2010).
Hasil  studi  menunjukan  ada  dua  isu  utama  dan  kerap  menjadi  masalah, yaitu penodaan/ penyimpangan agama dan rumah ibadah (Bagir, 2011). Kedua hal ini menjadi isu utama karena dalam beberapa tahun ini, konflik-konflik di seputar isu itu kerap berubah menjadi kekerasan yang tak tertangani dengan baik. Lebih jauh  lagi  terdapat  dua  hal  yang  menjadi  masalah  utama,  yaitu:  (1)  pelanggaran
kebebasan  beragama,  yang  pelakunya  adalah  institusi  negara  (termasuk  kantor kementerian,  badan-badan  negara,  polisi,  kantor  pengadilan,  tentara,  dan  juga pemerintah  daerah,  desa,  kecamatan,  kabupaten/  kota  dan  provinsi);  dan  (2) intoleransi atas dasar agama dan keyakinan, yang pelakunya dapat negara, tetapi juga  kelompok-kelompok  masyarakat  (ormas,  khususnya  ormas  keagamaan, individu, maupun massa yang tak teridentifikasi (Penyusun, 2011).
Untuk meminimalisir konflik yang sering terjadi ditengah masyarakat yang beragam, maka di sekolah harus ditanamkan nilai-nilai kebersamaan, toleran, dan agar  peserta  didik  mampu  menyesuaikan  diri  dalam  berbagai  perbedaan.  Proses pendidikan  ke  arah  ini  dapat  ditempuh  dengan  pendidikan  multikultural.  Proses pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus,  dan  toleran  terhadap  keragaman  budaya  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural diharapkan adanya kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial.
Sikap atau prilaku ekslusif yang beranggapan bahwa diri dan golongannya yang  paling  benar  adalah  sikap  yang  dalam  kehidupan  social  sangat  rentan menimbulkan  konflik.    Selama  pendidikan  dipengaruhi  oleh  agama,  maka pendidikan  menimbulkan  efek  politik  dan  dan  dimonopoli  oleh  kaum  yang dominan.  Karena  efek  politik  yang  begitu  besar  dalam  pendidikan  agama,  tidak heran jika doktrin yang berkembang adalah doktrin yang eksklusif, superior dan truth claim . Pendidikan agama yang dikemas demikian, sampai batas tertentu akan mematikan hubungan harmonis dan menumpulkan sikap terbuka terhadap agama- agama  lain. Agama  hanya  dijadikan  sebagai  ideologi  politik  yang  sangat  kental dengan aroma konflik dan pertikaian antar sesama umat beragama (Susanto, 2006, hal. 783).
Dalam realita kehidupan yang beragam pemahaman yang pendidikan Islam multikultural  harus  dihadirkan  untuk  memperluas  wacana  pemikiran  keagamaan manusia  yang  selama  ini  masih  mempertahankan  “ egoisme ”  keagamaan  dan “ etnosentrisme” kebudayaan.  Oleh  sebab  itu  multikultural  dapat  diartikan  pula sebagai pluralitas kebudayaan dan agama. Dengan demikian, jika kebudayaan itu sudah  plural,  maka  manusia  dituntut  untuk  memelihara  pluralitas  agar  terjadi kehidupan  yang  ramah  dan  penuh  perdamaian.  Pluralitas  kebudayaan  adalah interaksi  sosial  dan  politik  antara  orang-orang  yang  berbeda  cara  hidup  dan berpikirnya  dalam  suatu  masyarakat.  Secara ideal,  pluralisme  kebudayaan  berarti penolakan  terhadap  kefanatikan,  purbasangka,  rasisme,  tribalisme  dan  menerima secara inklusif keanekaragaman yang ada (Haviland, 1988, hal. 289-290).
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Sikap saling menerima, menghargai nilai, budaya, keyakinan yang berbeda tidak otomatis akan berkembang sendiri. Apalagi karena dalam diri seseorang ada kecenderungan  untuk  mengharapkan  orang  lain  menjadi  seperti  dirinya.  Sikap saling  menerima  dan  menghargai  akan  cepat  berkembang  bila  dilatihkan  dan dididikkan pada generasi muda dalam sistem pendidikan nasional (Ibrahim, 2008, hal.  117).  Dengan  pendidikan,  sikap  penghargaan  terhadap  perbedaan  yang direncana baik, generasi muda dilatih dan disadarkan akan pentingnya penghargaan pada orang lain dan budaya lain bahkan melatihnya dalam hidup sehingga sewaktu mereka dewasa sudah mempunyai sikap itu.
Jika  cita  ideal  pendidikan  seperti  itu  dapat  terwujud  di  hati  sanubari  dan prilaku masyarakat, maka itulah yang disebut dengan pendidikan multikultural yang bermuara  pada  multikulturalisme.  Multikulturalisme  adalah  aspek  yang  tidak terbantahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, entah hal itu disadari atau tidak. Dalam dunia multikultural harus mementingkan adanya berbagai macam perbedaan antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dan  ada  interaksi  sosial  di  antara  mereka. Warga  perlu  menfokuskan  pada  pemahaman  dan  hidup  bersama  dalam  konteks sosial budaya yang berbeda (Fay, 1998, hal. 3-4).
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kualitatif (qualitative  methode) , dengan  pendekatan Deskriptif  Eksplanatoris .  Pendekatan inilah  yang  dipandang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Kemudian  untuk menganalisis  fakta-fakta  yang  ditemukan  dilapangan,  dilakukan  langkah-langkah sebagai  berikut: Pertama ,  reduksi  data,  yaitu  melakukan  penyusunan  data  yang diperoleh,  kemudian  ditentukan  data  yang  sesuai  dengan  penelitian  ini  dengan pengklasifikasian.  Sementara  data  yang  kurang  relevan  dikesampingkan. Kedua, dari  kompleksitas  data  yang  penting  dan  relevan  di  atas,  kemudian  dilakukan pengklasifikasian  data  dalam  beberapa  titik  tekan  persoalan  yang  sesuai  dengan penelitian. Ketiga , dilakukan pengolahan data secara kualitatif. Dalam tahapan ini setiap  data  diberikan  pengertian  sehingga  mudah  untuk  dipahami.  Pengertian  ini dimaksudkan untuk menganalisis inti pemikiran yang ada di dalam data.

## Menggagas Pendidikan Islam Multikultural
Problem-problem  sosial  ekonomi  yang  terjadi  di  masyarakat,  seperti masalah disintegrasi, kemiskinan, kemunduran akhlak sudah semakin terbuka dan merajalela di masyarakat. Lembaga pendidikan Islam diharapkan tidak saja mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan faham keagamaan, tetapi juga diharapkan dapat terlibat menyelesaikan masalah-masalah sosial.
Peran strategis dimiliki oleh pendidikan Islam dalam  usaha menciptakan kehiduapan  yang  damai  di  nusantara.  Pesantren  sebagai  cikal  bakal  lembaga pendidikan Islam di Indonesia memang tumbuh dan berkembang pesat pada abad semenjak abad kesembilanbelas. Pada abad kesembilan belas di Jawa terdapat tidak kurang  1.853  pesantren,  dengan  jumlah  santri  tidak  kurang  dari  16.500  santri. Jumlah  tersebut  belum  termasuk  pesantren-pesantren  yang  berkembang  di  luar Jawa seperti di Sumatra, Kalimantan (Akhiruddin, 2015, hal. 199).
Lembaga  pendidikan  Islam  berkembang  sesuai  dengan  tuntutan lingkungan  dan  masyarakat.  Kementrian  Agama  Republik  Indonesia  mendata jumlah  lembaga  pendidikan  Islam  sebanyak  300.270  yang  meliputi  Raudlatul Athfal hingga perguruan tinggi. Meliputi 675 perguruan tinggi, termasuk sebanyak 55 perguruan tinggi berstatus negeri. Di tambah Madrasah dari berbagai tingkatan, yaitu  mulai  dari  diniyah  hingga  aliyah,  dengan  total  berjumlah  75.199 lembaga.Sekaligus diantaranya sebanyak 27.290 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh tanah air (Indonesia, 2010, hal. 15). Termasuk madrasah-madrasah yang berusaha  untuk  tetap  wujud  karena  berada  di  daerah  minoritas  muslim  (Wekke, 2016, hal. 26).
Dengan  kuantitas  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia  tersebut, diharapkan  akan  mampu  menciptakan  serta  memperkokoh  karakter  bangsa Indonesia  sebagai  bangsa  yang  beradab  dan  bertoleransi  tinggi.  Oleh  sebab  itu, gagasan  pendidikan  Islam  berwawasan  multikultural  diaplikasikan  di  Indonesia khususnya di lembaga pendidikan Islam. Dengan peran yang begiu penting maka lembaga  pendidikan  Islam  menjadi  fondasi  kebangsaan  dan  kebernegaraan Indonesia.
Dengan  demikian  ada  dua  pokok  peran  strategis  lembaga  pendidikan Islam, yaitu mencetak kader ulama’ yang mendalami ilmu agama dan pada saat yang  sama  mengetahui, terampil,  dan  peduli terhadap  persoalan  keummatan  dan kebangsaan.  Lemabaga  pendidikan  Islam  adalah  tempat  untuk  mencetak  kader pemimpin  bangsa  yang  ” faqih  fi  'ulum  al-din dan faqih  fi  mashalih  al-ummah ”. Lulusan lembaga pendidikan Islam diharapkan baik agamanya dan pandai untuk menghadapi persoalan umat dan bangsa.
Dengan  peran  semacam  ini,  dimungkinkan  lembaga  pendidikan  Islam terlibat maksimal dalam membangun bangsa ini. Melalui lembaga pendidikan para santri  atau  siswa  belajar  ilmu-ilmu  agama  dan  ilmu  sosial  yang  dibutuhkan masyarakat.  Bahkan  seterusnya  lembaga  pendidikan  Islam  menjadi  lembaga
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
pengkaderan  bagi  santri  atau  siswa  yang  kelak  siap  terjun  di  masyarakat (Haningsih, 2008, hal. 34-37).
Kata  multikultural,  diartikan  sebagai  keragaman  budaya  peserta  didik sebagai  bentuk  keragaman  latar  belakang  seseorang.  Dengan  demikian,  secara etimologis  pendidikan  multikultural  didefinisikan  sebagai  pendidikan  yang memperhatikan keragaman budaya peserta didik. Keragaman latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik dijadikan sebagai fondasi dalam menyusun materi dan proses pembelajaran. Secara terminologis, definisi pendidikan multikultural sangat beragam. Pendidikan multikultural adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan ( set of believe ) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya  keseragaman  budaya  dan  etnis  di  dalam  membentuk  Gaya  hidup, pengalaman  sosial,  identitas  pribadi,  kesempatan-kesempatan  pendidikan  dari individu, kelompok, maupun Negara (Tilaar, 2004, hal. 181).
Pada  awalnya  gagasan  pendidikan  multikultural  muncul  pada  lembaga lembaga pendidikan tertentu di wilayah Amerika yang pada awalnya diwarnai oleh sistem  pendidikan  yang  mengandung  diskriminasi  etnis,  yang  kemudian belakangan  hari  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah.  Pendidikan multikultural  sendiri  merupakan  strategi  pembelajaran  yang  menjadikan  latar belakang  budaya  siswa  yang  bermacam-macam  digunakan  sebagai  usaha  untuk meningkatkan pembelajaran siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Hal demikian ini  dirancang  untuk  menunjang  dan  memperluas  konsep-konsep  budaya, perbedaan, kesamaan dan demokrasi (Ali, 2010, hal. 168).
Pendidikan  Islam  multikultural  juga  dapat  dipahami  sebagai  proses pendidikan yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan; berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; serta mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai keragaman berdasarkan al-Qur’an dan hadis (Aly,  2011,  hal.  19). Secara  normative  al-Qur’an  menegaskan  bahwa  manusia memang diciptakan dengan latar belakang yang beragam.
Multikulturalisme  sebagai  sebuah  paham  yang  menekankan  pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak- hak  dan  eksistensi  budaya  yang  ada.  Oleh  sebab  itu  penekanan  utama multikulturalisme adalah pada kesetaraan budaya (Naim & Sauqi, 2008, hal. 125). Paradigma pembangunan pendidikan Indonesia yang sentralistik telah melupakan keragaman  yang  sekaligus  kekayaan  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  bangsa  ini. Perkelahian,  kerusuhan,  permusuhan,  munculnya  kelompok  yang  memiliki
perasaan bahwa hanya budayanyalah yang lebih baik dari budaya lain adalah buah dari pengabaian keragaman tersebut dalam dunia pendidikan.
Ada  dua  masalah  penting  yang  saling  terkait  dalam  peningkatan  kualitas hidup  manusia  adalah  masalah  pendidikan  dan  kebudayaan.  Di  satu  pihak, pengembangan  dan  pelestarian  kebudayaan  dalam  proses  pendidikan  dan membutuhkan perekayasaan pendidikan. Sementara itu, pengembangan pendidikan juga  membutuhkan  suatu  sistem  kebudayaan  sebagai  akar  dan  pendukung berlangsungnya  proses  pendidikan.  Namun  dalam  proses  pengembangannya kebudayaan membutuhkan kebebasan-kreatif sedangkan pendidikan membutuhkan stabilitas.
Adapun  ciri-ciri  masyarakat  yang  ingin  dikembangkan  dengan multikulturalisme,  maka  sesuatu  yang  akan  menjadi  spesifik  atau  khusus  adalah berkenaan dengan penataan ruang publik dan ruang privat tersebut adalah mengacu pada  identitas  kesepakatan  dan  dinamika  yang  berkembang  di  negara  masing- masing,  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  negara  lain,  kecuali  menyangkut “ruang publik antar-negara”, yang perlu ditata secara bersama pula, misalnya dalam PBB dan bentukbentuk ikatan antar-negara lainnya (Harahap, 2006 , hal. 33).
Bagi  bangsa  seperti  Indonesia  yang  memiliki  keragaman  suku,  budaya, bahasa  dan  agama  pendidikan  yang  berwawasan  multikultural  adalah  sebuah keharusan. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga dan mewariskan kebudayaan  dan  keragaman  suatu  masyarakat  kepada  generasi  selanjutnya. Pendidikan yang memupuk rasa persaudaraan dan persahabatan diantara siswa yang memliki keragaman latar belakang ras, bahasa, dan agama. Juga mengajarkan sikap saling  memahami  satu  sama  lain  demi  tercapainya  kehidupan  yang  damai  dan masyarakat yang toleran ditengah perbedaan.
Pendidikan Islam bukan hanya sekadar transfer of knowledge, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesalehan, suatu sistem yang terkait langsung dengan teologi. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah.
Dalam  kaitan  dengan  kebangsaan,  pengembangan  pendidikan  nasional haruslah  menterjemahkan  nilai-nilai  yang  terkandung  pada  budaya  bangsanya. Budaya bangsa tersebut meniscayakan pemahaman terhadap tradisi-tradisi daerah yang  tidak  boleh  diilangkan  dalam  proses  pembelajaran.  Oleh  sebab  itu,  proses
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
pembelajaran  haruslah  melestarikan  dan  menghargai  akar  kebudayaan  dan keragaman  yang  dimiliki  oleh  setiap  wilayah  dan  smeua  peserta  didik  sebagai identitas nasional. Multikulturalisme baik pada tingkat lokal, nasional, dan global pada  umumnya  mengedepankan  prinsip  keadilan  dan  persamaan.  Untuk mewujudkan prinsip multikulturalisme tersebut, yang dibutuhkan sekarang bukan monokulturalisme, bukan pembauran tetapi pembaruan, bukan koeksistensi tetapi pro  eksistensi,  bukan  ekslusi  tetapi  inklusi,  dan  bukan  separasi  tetapi  interaksi. Dengan pola pendidikan yang berwawasan multikulturalisme maka kedamaian dan toleransi yang dari dahulu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia akan terjaga dan terwariskan pada generasi yang akna datang.
Sebagai  konsekuensi  logis  dalam  kehidupan  di  era  plural,  kenyataan multikulturalisme  tidak  dapat  dihindarkan,  karena  itu  pendidikan  yang  terkait dengan multikultural adalah keharusan. Pendidikan yang dimaksud dapat diuraikan dalam  tiga  sub-nilai  sebagaimana  konsep  Lawrence,  yaitu pertama, penegasan identitas  kultural  seseorang.  Identitas  kultural  seseorang  merupakan  entitas fundamental dalam kehidupannya, dan itulah yang membedakannya dengan orang- orang  di  luar  dirinya.  Walaupun  sebagai  entitas  fundamental  dalam  kehidupan seseorang,  identitas  tidak  seharusnya  ekslusif  dan  tidak  berinteraksi  dengan identitas-identitas eksternal, melainkan menampakkan wajah yang mengedepankan nilai-nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  yang  merupakan  tujuan  dari pendidikan multikultural.
Kedua, penghormatan  dan  keinginan  untuk  memahami  dan  belajar  dari kebudayaan-kebudayaan  selain  kebudayaannya.  Memahami  kebudayaan  sesama manusia  merupakan  aspek  penting  dalam  kehidupan  di  era  plural.  Kebudayaan orang  lain  di  luar  diri  dan  kelompoknya  harus  dijadikan  kawan  dialogis  untuk mengetahui kelebihan dan kebenaran yang hadir bersama budaya eksternal tersebut. Kelebihan  dan  kebenaran  yang  dibawa  oleh  budaya  luar  inilah  yang  membantu pengembangan  budaya  internal  seseorang. Ketiga, perasaan  senang  dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Perbedaan adalah rahmat yang diberikan Tuhan kepada  umat  manusia  dengan  tujuan  berkompetisi  meraih  kebaikan.  Untuk  itu, perbedaan harus dihargai dan disenangi bukan dibenci dan dicaricari kesalahannya, sehingga melahirkan konflik horizontal sosial agama.
Dalam konteks kehidupan yang plural terdapat lima model multikulturalisme yang dapat menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Penyelenggara pendidikan dapat memilah dan memilih mana di antaranya yang tepat dan relevan untuk konteks Indonesia. Kelima model multikulturalisme yang
dimaksud adalah: Pertama, “multikulturalisme isolasionis” yang mengacu kepada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan  terlibat  dalam  interaksi  yang  hanya  minimal  satu  sama  lain.  Contoh-contoh kelompok  ini  adalah  seperti  masyarakat  yang  ada  pada  sistem  “milled”  di  Turki Usmani atau masyarakat Amish di A.S. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain pada umumnya.
Kedua, “multikulturalis  me  akomodatif”,  yakni  masyarakat  plural  yang memiliki  kultur  dominan  yang  membuat  penyesuaian  dan  akomodasi-akomodasi tertentu  bagi  kebutuhan  cultural  kaum  minoritas.  Masyarakat  multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan- ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kebudayaan  mereka. Sebaliknya kaum  minoritas  tidak menentang kultur yang dominan. Kelompok ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa Negara Eropa lainnya.
Ketiga, “multikulturalisme  otonomis”  yakni  masyarakat  plural  dimana kelompok-kelompok  kultural  utama  berusaha  mewujudkan  kesetaraan (equality) dengan  budaya  dominant  dan  menginginkan  kehidupan  otonom  dalam  kerangka politik  yang  secara  kolektif  bisa  diterima.  Konsern  pokok  kelompok-kelompok kultural  terakhir  ini  adalah  untuk  mempertahankan  cara  hidup  mereka  yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural  dominan  dan  berusaha  menciptakan  suatu  masyarakat  dimana  semua kelompok  bisa  eksis  sebagai  mitra  sejajar.  Jenis  kelompok  ini  didukung  oleh kelompok Iuebecois di Kanada, dan kelompok-kelompok muslim imigran di Eropa, yang menuntut untu bisa menerapkan syari’ah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam dan sebagainya.
Keempat, “multikulturalisme  kritikal”  atau  “interaktif”,  yakni  masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu konsern dengan kehidupan kultural  otonom,  tetapi  lebih  menuntut  penciptaan  kultur  kolektif  yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara  paksa  untuk  menerapkan  budaya  dominan  mereka  dengan  mengorbankan budaya-budaya kelompok-kelompok minoritas. Karena itulah kelompok-kelompok minoritas  menantang  kelompok  kultur  dominan,  baik  secara  intelektual  maupun politis,  dengan  tujuan  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  penciptaan  sebuah
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
kultur  kolektif  baru  yang  egaliter  secara genuine. Jenis  kelomopk  diperjuangkan oleh masyarakat kulit hitam di A.S, Inggris, dan lain-lain.
Kelima, “multikulturalisme  kosmopolitan”,  yang  berusaha  menghapuskan batas-batas  kultural  sama  sekali  untuk  menciptakan  sebuah  masyarakat  di  mana setiap individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu dan begitu juga sebaliknya, secara bebas terlibat di dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan  sekaligus  mengembangkan  kehidupan  kultural  masing-masing.  Pendukung jenis ini biasanya intelektual diasporik dan intelektual liberal yang cenderung pada postmodernis.
Lima  klasifikasi  multikulturalisme  di  atas  tidak  semuanya  cocok  untuk konteks  Indonesia.  Yang  perlu  dilakukan  oleh  penyelenggara  pendidikan  adalah menyaring kira-kira multikulturalisme mana yang tepat atau paling tidak mendekati tujuan  meminimalisir  konflik  horizontal.  Karena  ragam  dan  macam multikulturalisme  itulah  yang  melahirkan  pendidikan  multikultural,  yaitu pendidikan  untuk/tentang  keragaman  kebudayaan  dalam  merespon  perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.
Pendidikan multikultural merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa seluruh  peserta  didik  tanpa  memperhatikan  dari  kelompok  mana  mereka  berasal, seperti  gender,  etnik,  ras,  budaya,  kelas  sosial,  agama,  dan  lain-lain  diharapkan dapat  memperoleh  pengalaman  pendidikan  yang  sama  di  sekolah  atau  lembaga pendidikan  (Banks  &  Banks,  1997,  hal.  26).  Pendidikan  multikultural juga  dapat diartikan  sebagai  sebuah  gerakan  reformasi  yang  dirancang  untuk  menghasilkan sebuah transformasi di sekolah, sehingga peserta didik baik dari kelompok gender maupun dari kelompok budaya dan etnik yang berbeda akan mendapat kesempatan yang sama untuk menyelesaikan sekolah.
Pendidikan multikultural menganggap sekolah sebagai sebuah sistem sosial (school  as  a  social  system) yang  terdiri  dari  bagian-bagian  dan  variabel-variabel yang  saling  terkait.  Maka,  untuk  membentuk  sekolah  yang  menjunjung  tinggi persamaan  kesempatan  memperoleh  pendidikan,  seluruh  komponen  utama  dari sekolah secara substantif harus diganti. Jika hanya salah satu variabel dari sekolah, seperti  kurikulumnya  saja  yang  diganti,  maka  hal  itu  tidak  dapat  menghasilkan pendidikan  multikultural).  Suyata  juga  mengatakan  bahwa  untuk  mencapai pendidikan multikultural dalam sistem persekolahan, sekolah tidak dapat dibangun berdasarkan  budaya  elit.  Sekolah  perlu  mengubah  strategi  budaya  dari  elit  ke mayoritas  budaya  rakyat  yang  sangat  plural.  Dengan  strategi  ini,  mobilisasi,
dukungan,  dan  keikutsertaan  masyarakat  secara  luas  dapat  diwujudkan  (Suyata, 2001,  hal.  21). Kurikulum  sejatinya  merupakan  cerminan  keperluan  dan  tuntutan masyarakat (Wekke, 2016, hal. 372-392).
Tujuan utama pendidikan multikultural untuk mengubah seluruh lingkungan atau  suasana  pendidikan,  sehingga  dengan  pendidikan  multikultural  dapat meningkatkan  rasa  saling  menghormati  dan  peduli  terhadap  kelompok-kelompok budaya yang lain untuk mendapatkan pendidikan yang sama (Banks J. A., 1987, hal. 29-30).  Oleh  sebab  itu  maka  tujuan  utama  paradigm  pendidikan  multikultural merupakan tujuan utama dari proses pembelajaran seumur hidup (life long learning) (Pay, 1990, hal. 109) . Bahkan dalam pembelajaran di dalam kelas sekalipun, prinsip multikutural  perlu  diaplikasikan  dalam  bentuk  teknik  dan  gaya  pembelajaran (Wekke & Lubis, 2016).
Masalah  utama  yang  terkait  dengan  pendidikan  multikultural  adalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia Ketiga aspek tersebut, walaupun terkait  erat  dengan  aspek  ekonomi,  politik  dan  hukum,  bukan  berarti  tidak  ada hubungannya dengan pendidikan. Hemat penulis, justru pendidikan memiliki peran signifikan untuk mencetak manusia-manusia yang berkeadilan sosial, memiliki visi politik yang demokratis, dan menunjung tinggi hak dan martabat orang lain. Tidak mengherankan  apabila  pendidikan  multikultural  berkaitan  dengan  isu-isu  politik, sosial,  kultural,  moral,  edukasional  dan  agama.  Tanpa  kajian  bidang-bidang  ini maka  sulit  untuk  diperoleh  suatu  pengertian  mengenai  pendidikan  multicultural (Tilaar, 2004, hal. 167-168).

## Multikulturalisme Sebagai Paradigma Pendidikan Islam
Penganut relativisme dengan berpendapat bahwa semua agama adalah sama benarnya  “ every  religion  is  a  true  and  equally  valid  as  every  other” dimana kebenaran bukan monopoli agama tertentu. Tidak dibenarkan pemeluk sutatu agama menyalahkan  atau menganggap sesat agama yang lain. Pandangan ini merupakan induk  dari  paham  esensialisme,  singkretisme  dan  pluralisme  agama.  Maka kekeliruan  ketiga  faham  ini  pun  tidak  jauh  berbeda  dan  tidak  dapat  dipisahkan dengan relativisme (Arif, 2008).
Paradigma  pluralisme  berangkat  dari  keinginan  mencari  titik  temu  antara agama-agama  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini  pluralisme  tidak  menyamakan  semua agama  tentunya  jika  pluralisme  menyamakan  semua  agama  maka  pluraliitas  itu sendiri sudah tidak ada. Pluralisme agama meupakan persenyawaan tiga preposisi. Pertama, semua tradisi agama besara adalah sama, semua merujuk dan menunjuk
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
realitas tunggal yang transenden dan suci. Kedua, semua sama-sama menawarkan jalan  keselamatan.  Dan  yang ketiga, semua  tidak  ada  yang  final,  artinya  semua agama harus selalu terbuka untuk dikritisi dan direvisi (Byrne, 1995).
Setidaknya  ada  tiga  model  kebijakan  multikultural  yang  bisa diimplementasikan sebuah negara untuk menyikapi keadaan bangsa yang beragama diataranya: pertama, model yang mengedepankan nasionalitas, nasuionalitas adalah hal baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama  dan  bahasa.  Nasionalitas  berfungsi  sebagai  perekat  integrasi  bangsa  dan negara. Dalam model ini setiap orang berhak untuk dilindungi oleh negara. Model kebijakan ini dipandang sebagai model yang bisa menghancurkan akar kebudayaan dan  kebijaksanaan  etnik  yang  menjadi  dasar  pembentukan  negara  dan menjadikannya hanya masalalu saja.
Kedua ,  model  nasionalitas-etnik  yang  berdasarkan  kesdadaran  kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalaha hubungan darah dan kekerabatan dengan para  pendiri  nasional.  Selain  dari  itu  kesatuan  bahasa  juga  merupakan  ciri nasionalitas-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki hubungan dengan pendiri nasionalitas-etnik ini akan tersingkir dan  diperlakukan  sebagai  orang  asing. Ketiga, model  multikultural-etnik  yang mengakui dan melindungi hak-hak warga etnik. Dalam model ini keanekaragaman menjadi realitas yang harus dilindungi dan diakui oleh negara. Isu yang akan muncul dalam  penerapan  model  ini  adalah  isus  minoritas  dan  mayoritas  atau  siapa  yang dominan  dan  tidak  dominan.  Permasalahan  bisa  menjadi  lebih  kompleks  karena tidak selalu mayoritas menjadi kelompok yang dominan (Maksum, 2011, hal. xviii).
Akan  tetapi  pendidikan  Islam  yang  plural  tidak  bertujuan  untuk menanamkan nilai-nilai sinkretisme, relativisme dan esensialisme. Karena jika hal ini menjadi tujuan dari pendidikan Islam yang berwawasan plural dan multikultural maka  akan  menghasilkan Patchwork  Religion atau  agama  gado-gado  hasil kombinasi ajaran-ajaran yang sama dari semua agama dan membuang ajaran yang masih diperdebatkan. Contohnya sikhisme di India, Baha’isme di Iran, Cuadaisme di  Vietnam  atau  aliran  kebathinan  semacam  Sumarah,  Pangestu,  Darmo,  Gandul dan lain sebagainya di indonesia.
Maka  dalam  hal  ini  pendidikan  Islam  yang  berwawasan  plural  dan multikultural bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik akan realitas  yang  majemuk,  serta  memberikan  pendidikan  tentang  cara  bersikap menyikapi realitas yang berbeda. Di Indonesia, pluralisme kerap dipadankan dengan inklusivisme  yang  diartikan  sebagai  paham  keagamaan  yang  mengakui  dan
menerima  bahwa  agama  lain  memiliki  potensi  kebenaran  dan  berhak  untuk menjalankan  aktivitas  keagamaannya  demi  terwujudnya  kebersamaan  dan kerukunan antar umat beragama tanpa mereduksi kecintaan akan kebenaran mutlak pada agama yang dipeluk
Pendidikan  Islam  selama  ini  dianggap  sebagai  pabrik  intelektual  yang mampu melahirkan akto-aktor pembangunan yang cerdas dan berkepribadian, juga mempunya kemampuan untuk dapat melestarikan budaya “ transmission od culture” dan  mampu  memprediksi  masa  depan  atau  mempunyai  wawasan  keakanan “ infunture ”.  Adapun  dalam  proses  pelaksanaannya  pendidikan  multikultural tidaklah  harus  mengubah  kurikulum.  Materi  pendidikan  multikultural  dapat terintegrasi pada mata pelajaran lainnya. Tidak perlu menjadi satu mata pelajaran tersendiri (Wekke, 2015, hal. 20-38). Hanya saja diperlukan keterampilan bagi guru untuk  menerapkannya.  Hal  utama  kepada  para  siswa  perlu  diajari  mengenai toleransi, kebersamaan, HAM, demokratisasi, dan saling menghargai. Kesempatan tersebut,  akan  menjadi  peluang  bagi  bekal  hidup  mereka  di  kemudian  hari  dan sangat penting untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam  proses  pelaksanaannya  sekolah  memegang  peranan  penting  untuk menanamkan nilai multikultural pada siswa sejak dini. Bila sejak awal mereka telah memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah-laku mereka seharihari karena terbentuk  pada  kepribadiannya.  Bila  hal  tersebut  berhasil  dimiliki  para  generasi muda  kita,  maka  kehidupan  mendatang  dapat  diprediksi  akan  relatif  damai  dan penuh penghargaan antara sesama dapat terwujud.
Paradigma  ini  dimaksudkan  bahwa,  hendaknya  ada  apresiatif  terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan tersebut, diharapkan sikap ekslusif yang selama  ini  bersemayam  dalam  otak  dan  sikap  membenarkan  pandangan  sendiri ( truth  claim )  dengan  menyalahkan  pandangan  dan  pilihan  orang  lain  dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir.
Dalam konteks ini, paradigma pendidikan multikultural memberi pelajaran kepada  kita  untuk  memiliki  apresiasi  respek  terhadap  budaya  dan  agama-agama orang lain. Atas dasar ini maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari  masing-masing  budaya  lokal  untuk  saling  mengakui  dan  menghormati keanekaragaman  budaya  yang  dibalut  semangat  demokratisasi,  kerukunan,  dan perdamain.  Paradigma  multicultural  mengharuskan  pendidikan  diselenggarakan secara  demokratis  dan  berkeadilan  tanpa  diskriminasi  dengan  menjunjung  tinggi
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
hak  asasi  manusia  (HAM),  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan bangsa (Indonesia R. , 2013, hal. 7).
Proses  pendidikan  sebagai  media  pengembangan  pola  keberagamaan berbasis  inklusivisme,  pluralis  dan  multikultural,  sehingga  pada  akhirnya  dalam kehidupan masyarakat tumbuh pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif dan berwawasan  multikultur,  sebab  dengan  tertanamnya  kesadaran  demikian,  sampai batas tertentu akan menghasilkan corak paradigma beragama yang hanief . Ini semua mesti  dikerjakan  pada level bagaimana  membawa  pendidikan  agama  dalam paradigma yang toleran dan inklusif.
Filosofi  pendidikan  yang  hanya  membenarkan  salah  satu  agama  tertentu saja, tanpa mau menerima kebenaran agama lain, perlu dikritisi untuk selanjutnya dibenahi  dan  dilakukan  reorientasi.  Konsep  iman-kafir,  muslim  non-muslim,  dan truth claim yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat pada agama lain,  semestinya  “dibongkar”  agar  derivasinya  yaitu  sikap  sosial  yang  bersif  at eksklusif dan apologetik.
Karena  itu,  dengan  meminjam  filsafat  pendidikan  yang  dikembangkan Paolo  Freire  yang  menegaskan  bahwa  pendidikan  harus  difungsikan  untuk pembebasan (liberation) dan  bukan  penguasaan (domination). Pendidikan  harus menjadi  proses  pemerdekaan,  bukan  domestikasi  dan  bukan  penjinakan  sosial budaya (social  and  cultural  domestication). Pendidikan  bertujuan  menggarap realitas  manusia  sehingga  secara  metodologis  bertumpu  pada  prinsip  aksi  dan refleksi  total,  yakni  prinsip  bertindak  untuk  mengubah  realitas  yang  menindas sekaligus secara bersamaan dan terus-menerus berusaha menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas tersebut (Freire, 1986).
Dengan  perspektif  ini,  maka  kini  kita  mesti  melakukan  pembebasan terhadap pendidikan agama yang selama ini dilakukan, dengan memberi warna yang lebih  menekankan  dimensi  inklusivitas.  Dalam  kondisi  demikian,  yang  perlu dilakukan  adalah  melakukan  reorientasi  visi  pendidikan  agama  yang  berbasis eksklusif-monolitis  ke  arah  penguatan  visi  inklusif  multikulturalis.  Hal  ini dilakukan karena telah terjadi kegagalan dalam mengembangkan semangat toleransi dan  pluralitas  dalam  pendidikan  agama,  yang  pada  gilirannya  telah menumbuhsuburkan  gerakan  radikalisme  agama.  Hal  inilah  yang  mesti  kita renungkan bersama agar pendidikan agama kita tidak menyumbangkan benih-benih konflik antar agama.
Karena  itu,  kebijakan  pendidikan  yang  mengeliminasi  arti  signifikan keanekaragaman  dan  kemajemukan  agama,  perlu  diantisipasi  bersama,  sehingga dalam merancang sistem pendidikan tidak hanya mengandalkan basis kognisi, tetapi juga bagaimana membentuk kesadaran beragama dalam tata pergaulan masyarakat yang damai dan sejahtera. Merancang sistem pendidikan agama justru menampung nilai-nilai  luhur  yang  mendasari  kehidupan  masyarakat  secara  lebih  substansial. Dengan  logika  pendidikan  agama  seperti  itulah,  kita  dapat  berharap  tercipta  tata kehidupan yang menghargai pluralitas, toleran dan mengupayakan kehidupan damai di tengah-tengah masyarakat.

## Visi Multikullturalisme Pendidikan Islam Indonesia
Secara ideal fungsi pendidikan Islam sesungguhnya memliki fungsi kultural untuk melestarikan dan mewariskan cita-cita masyarakat yang didukungnya. Dalam fungsi ideal ini sebuah lembaga pendidikan Islam bertugas untuk mengarahkan dan mengontrol  perkembangan  masyarakat  (Drajat  &  Muchtarom,  hal.  123-124). Lembaga  pendidikan  sebagai  mesin  ilmu  penegetahuan  yang  akan  mengarahkan pembangunan dan corak peradaban yang akan dibangun. Oleh sebab itu, pendidikan haruslah berorientasi untuk mengembangkan dan menjaga nilai-nilai budaya lokal dengan senantiasa berinovasi untuk menjadi lebih baik.
Islam  sebagai  agama  universal  yang  oleh  pemeluknya  diakui  sebagai pandangan  hidup  dalam  aktivitas  sehari-hari  mensejajarkan  ” juktaposisi” pendidikan  pada  posisi  yang  sangat  strategis.  Pendidikan  diasumsikan  sebagai penentu segalan-galanya bagi kepentingan “ vested interest” manusia di dunia, maka pendidikan  Islam  tidak  dipandang  secara  fungsional  sebagai  sarana  pemuas kebutuhan  manusia  yang  sesaat  di  dunia.  Lebih  dari  itu  pendidikan  menjangkau kebutuhan akhir dan esensial manusia di akhirat kelak.
Term  pendidikan  Islam  mencakup  semua  muatan  nilai  didalamnya. Pengertian pertama bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan yang diselenggarakan  oleh  lembaga-lembaga  Islam  (An-nahlawi,  1992,  hal.  32). Pengertian kedua adalah semua lembaga yang memberikan kontribusi pada proses pembumian  ajaran  Islam.  Baik  lembaga  pendidikan  yang  secara  eksplisit  berdiri diatas  label  pendidikan  Islam  maupun  institusi  pendidikan  umum  tetapi  secara implisit bedimensi atau berciri khas keagamaan (Steenbrink, 1986).
Kata-kata  pendidikan  yang  berciri  khas  keagamaan  digunakan  untuk menyebutkan dua hal, yaitu: (1) Keseluruhan lembaga yang mendasarkan segenap kegiatan pendidikan atas pandangan serta nilai-nilai agama kepada peserta didiknya,
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
dan (2) Segenap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga untuk mengajarkan  pengetahuan  agama  kepada  peserta  didiknya  melingkupi  dimensi struktural ataupun fungsionalnya (Ali & Arsyraf, 1986, hal. 1). Pengertian ketiga, pendidikan  Islam  menanamkan  ajaran  Islam  kepada  peserta  didik,  dimana  tidak akan terlaksana tanpa bersandar kepada landasan organik Islam, yaitu Qur’an, As- sunnah dan Sirah Nabawiyah (Marimba, 1986, hal. 23-24).
Keuniversalan  dan  kekekalan  Islam  terletak  pada  doktrin  dan  ajarannya yang sesuai dan sejalan dengan fitrah manusia, sehingga tidak terjadi kebimbangan dan  keraguan  bagi  orang  yang  telah  percaya  dan  meyakini  agama  tesebut,  lain halnya dengan agama-agama yang lainnya, misalnya agama Kristen, dimana doktrin dan  ajaran  serta  keyakinan  yang  terdapat  di  dalamnya,  antara  satu  dengan  yang lainnya  terdapat  pertentangan  sehingga  tidak  membuat  pemeluknya  tenang  dan mantap,  malah  sebaliknya  membuat  mereka  bimbang  dan  ragu  dengan  apa  yang mereka  yakini.  Pun  dengan  ajaran  agama  yang  lain  baik  agama samawi ataupun agama ardy selain  dari  Islam  pada  saat  ini  memiliki ilat atau  kejanggalan  ajaran yang tidak sesuai dengan fitrah manusia (Madjid, 1994).
Ada  dua  fakta  yang  perlu  dikemukakan  sehubungan  dengan  merebaknya konflik  dalam  masyarakat  yang  berlarut-larut.  Pertama,  dalam  sejarahnya pertemuan  agamaagama  dan  perbenturan  kadang-kadang  tidak terelakkan,  karena masalah  agama  lebih  sensitif  dibanding  dengan  yang  lainnya.  Dalam  hubungan antara  Islam  dengan  agama  lain,  ajaran  Islam  dengan  tegas  mengatakan  bahwa “bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (al-Kafirun: 6) dan pengakuan Nashrani dalam keputusan Vatikan II “gereja memandang umat Islam dengan penuh hormat”.
Kedua, bila diamati dalam  kurun waktu tiga dekade di penghujung abad XX dan awal abad XXI, ada dua gejala sosial yang muncul ke permukaan, yaitu fenomena sosiokultural yang menggej ala pada masyarakat postmodern (postmodernity), dan fenomena  transmisi  global  seperangkat  “kesadaran  dan  institusi”  modern  (sosial, ekonomi,  dan  budaya)  hingga  menyentuh  masyarakat  yang  belum  modern  yang disebut juga “globalisasi” (Baidhawi & Toyibi, 2005, hal. 232-233).
Pendidikan multikultural merupakan proses penanaman nilai-nilai dan cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah  masyarakat  plural.  Dengan  pendidikan  multikultural  diharapkan adanya kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial. Dengan pola fikir yang ramah akan perbedaan maka dengan sendirinya akan tercipta prilaku dan struktur masyarakat yang toleran dan damai.
Nilai-nilai  yang  tercakup  dalam  pendidikan  multikultural  dapat mengantarkan individu bersikap toleran, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan suka  pada  perdamaian.  Nilai-nilai  itu  sangat  dibutuhkan  untuk  terciptanya masyarakat  madani  sebab  masyarakat  madani  memiliki  ciri  antara  lain; universalitas,  supremasi  hukum,  menghargai  perbedaan,  kebaikan  dari  dan  untuk semua,  meraih  kebajikan  umum,  dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia.  Jadi,  orientasi  dari  pendidikan  multikultural  dalam  Islam  ialah tertanamnya  sikap  simpati,  respek,  apresiasi  (menghargai),  dan  empati  terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda untuk meningkatkan kadar taqwa di sisi Allah swt. Karena Allah tidak melihat darimana ia berasal, seberapa tampan atau cantik, seberapa kaya, seberapa tinggi pangkat/jabatan, seberapa kuat badannya, tapi yang dilihat adalah seberapa besar tingkat ketaqwaannya.
Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam Islam dijadikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman  budaya  yang  disesuaikan  dengan  nafas  Islam  sebagai  sarana  dalam mendekatkan  diri  pada  Allah  menuju  makhluk  yang  mulia  dengan  taqwa.  Oleh sebab itu, Rumusan tujuan akhir pendidikan Islam multikultural difahami sebagai jalan  untuk  membina  peserta  didik  supaya  tidak  hanya  mampu  memahami  dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya akan tetapi diharapkan juga bahwa para  peserta  didik  akan  mempunyai  karakter  yang  kuat  untuk  selalu  bersikap demokratis, pluralis dan humanis. Karena tiga hal tersebut adalah ruh pendidikan multicultural (Qaimuddin, hal. 126).
Adapun Karakteristik pendidikan Islam multikultural antara lain: pertama , pendidikan  yang  berprinsip  pada  demokrasi,  kesetaraan  dan  keadilan. Kedua , prinsip  demokrasi,  kesetaraan  dan  keadilan  merupakan  prinsip  yang  mendasari pendidikan multikultural, baik pada level ide, proses, maupun gerakan. Pendidikan yang  berorientasi  pada  kemanusiaan,  kebersamaan  dan  kedamaian  untuk mengembangkan  prinsip  demokrasi,  kesetaraan  dan  keadilan  dalam  kehidupan bermasyrakat, terutama di masyarakat yang heterogen, diperlukan orientasi hidup yang  universal.  Di  antara  orientasi  hidup  yang  universal  adalah  kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian.
Pendidikan  yang  mengembangkan  sikap  mengakui,  menerima  dan menghargai  keragaman.  Untuk  mengembangkan  orientasi  hidup  kepada kemanusiaan,  kebersamaan  dan  kedamaiaan  di  tengah-tengah  masyarakat  yang
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
majemuk diperlukan sikap sosial yang positif. Sikap sosial yang positif ini. Antara lain  sebagai  bentuk  kesediaan  untuk  mengakui,  menerima  dan  menghargai keragaman.  Pendidikan  multikultural  memiliki  perhatian  kuat  terhadap pengembangan  sikap-sikap  sosial  yang  positif  tersebut.  Dengan  demikian, pendidikan  multikultural  menolak  sikap-sikap  sosial  yang  cenderung  rasial, stereotip  (mengejek  objek  tertentu)  dan  berprasangka  buruk  kepada  orang  atau kelompok lain yang berbeda suku, ras, bahasa, budaya dan agama.
Pengimplementasian  pendidikan  multikultural  di  sekolah  mungkin  saja akan mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dan sejak awal perlu diantisipasi antara lain sebagai berikut:  (1)  Perbedaan  Pemaknaan  terhadap  Pendidikan  Multikultural.  (2) Munculnya  Gejala  Diskontinuitas. (3)  Rendahnya Komitmen  Berbagai  Pihak.  (4) Kebijakan-kebijakan yang Suka Akan Keseragaman (Arifudin, 2007, hal. 225-226).
Akhirnya,  pendidikan  multikultural  bertujuan  agar  peserta  didik  dapat menghormati  keanekaragaman  budaya  yang  ada  dan  mendorong  mereka  secara nyata  untuk  dapat  mengenali  dan  melenyapkan  kecurigaan  serta  diskriminasi yangkerap  kali  terjadi  di  masyarakat.  Jika  kita  melihat  rumusan  tujuan  dari paradigma pendidikan berwawasan multikultural, maka menjadi sebuah keharusan paradigma  ini  diaplikasikan  didalam  proses  pembelajaran  disemua  lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

## Kesimpulan
Pendidikan Islam Multikultural Sebagai proses pendidikan yang berprinsip pada  demokrasi,  kesetaraan  dan  keadilan;  berorientasi  kepada  kemanusiaan, kebersamaan,  dan  kedamaian;  serta  mengembangkan  sikap  mengakui,  menerima dan  menghargai  keragaman  berdasarkan  al-Qur’an  dan  hadis.  Karena  secara normatif, al-Qur’an sendiri sudah menegaskan bahwa manusia memang diciptakan dengan  latar  belakang  yang  beragam.  Pendidikan  Islam  bukan  hanya  sekadar transfer  of  knowledge, tetapi  lebih  merupakan  suatu  sistem  yang  ditata  di  atas pondasi keimanan dan kesalehan, suatu sistem yang terkait langsung dengan Tuhan. Dengan  demikian,  pendidikan  Islam  adalah  suatu  kegiatan  yang  mengarahkan dengan  sengaja  perkembangan  seseorang  sesuai  atau  sejalan  dengan  nilai-nilai Islam.  Sosok  pendidikan  Islam  dapat  digambarkan  sebagai  suatu  sistem  yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah.
Gagasan  pendidikan  multikultural  di  Indonesia  adalah  pendidikan  untuk meningkatkan  penghargaan  terhadap  keragaman  etnik  dan  budaya  masyarakat.
Pendidikan  multikultural  dipersepsikannya  sebagai  jembatan  untuk  mencapai kehidupan  bersama  dari  umat  manusia  dalam  era  globalisasi  yang  penuh  dengan tantangan.  Pembagunan  pendidikan  nasional  haruslah  menterjemahkan  nilai-nilai yang  terkandung  pada  budaya  bangsanya.  Budaya  bangsa  tersebut  meniscayakan pemahaman  terhadap  tradisi-tradisi  daerah  yang  tidak  boleh  diilangkan  dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran haruslah melestarikan dan menghargai akar kebudayaan sebagai identitas nasional.
Tujuan  utama  pendidikan  Islam  multikultural  untuk  menegaskan  seluruh lingkungan  atau  suasana  pendidikan,  sehingga  dengan  pendidikan  Islam multikultural  dapat  meningkatkan  respek  atau  perhatian  terhadap  kelompok- kelompok  budaya  yang  luas  atau  berbeda  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang sama.  Pendidikan  Islam  mulyikultural  adalah  paradigma  pendidikan  yang berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian untuk mengembangkan  prinsip  demokrasi,  kesetaraan  dan  keadilan  dalam  kehidupan bermasyrakat, terutama di masyarakat yang heterogen, diperlukan orientasi hidup yang  universal.  Di  antara  orientasi  hidup  yang  universal  adalah  kemanusiaan, kebersamaan,  dan  kedamaian.  Orientasi  hidup  yang  universal ini  merupakan titik orientasi bagi pendidikan multikultural. Dengan demikian, pendidikan multikultural menentang  adanya  praktik-praktik  hidup  yang  menodai  nilai-nilai  kemanusiaan, kebersamaan,  dan  kedamaian  seperti  kekerasan,  permusuhan,  konflik  dan individualistik.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017

## Daftar Pustaka
Akhiruddin, K. (2015). Lembaga Pendidikan Islam DI Nusantara. TARBIYA, 1 (1).
Akhyar, Z. (2015). Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5 (9). Ali, N. (2010). Antologi Pendidikan Islam. Yogyakarta: Idea Press. Ali, S. S., & Arsyraf, A. (1986). Krisis Pendidikan Islam. Bandung: Risalah. Aly,  A.  (2011). Pendidikan  Islam  Multikultural  di  Pesantren,  Telaah  terhadap Kurikulum  Pondok  Pesantren  Modern  Islam  Assalaam  Surakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
An-nahlawi,  A.  (1992). Prinsip-Prinsip  Dan  Metode  Pendidikan  Islam  Dalam Keluarga,Disekolah Dan Di Masyarakat. Bandung: Dipenogoro. Arif, S. (2008). Orientalis dan Diabolisme Pemikiran. Jakarta : Gema Insani Press. Arifudin, I. (2007). Implementasi pendidikan Multikultural. Jurnal INSANIA, 12 (2). Bagir,  Z.  A.  (2010). Laporan  Tahunan  Kehidupan  Beragama  di  Indonesia.
Yogyakarta: CRCS.
Bagir, Z. A. (2011). Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia. CRCS: Yogyakarta. Baidhawi, Z., & Toyibi, M. (2005). Reinvensi Islam Multikultural. Surakarta: PSB- PS UMS.
Bandel, K. (2011). Sastra Indonesia Mutkahir; Kritik Dan Keberagaman. Djournal
Sastra Bumi Poetra .
Banks,  &  Banks.  (1997). Multicultural  Education:  Issues and  Perspectives. New York: Allyn and Bacon.
Banks, J. A. (1987). Teaching Strategies for Ethnic Studies. USA: Allyn and Bacon. Byrne, P. (1995). Prolegomena to Religious Pluralism. London : Macmillan Press. Drajat, Z., & Muchtarom, Z. (n.d.). Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan. Jakarta: Bulan Bintang.
East, K. -F. (1999). A world of difference. Kuoni Travel & JPM Publications. Fay,  B.  (1998). Contemporary  Philosophy  of  Social  Science:  A  Multicultural Approach. Massachusetts: Blank Well Publishers. Freire, P. (1986). Deschooling Society. New Jersey: Penguin Books.
Gunawan, K., & Rante, Y. (2011). Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural di Indonesia. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis,
2 (2).
Haningsih,  S.  (2008).  Peran  Strategis  Pesantren,  Madrasah  dan  Sekolah  Islam  di Indonesia. el-tarbawi, 1 (1).
Harahap, A. R. (2006 ). Multikulturalisme Dalam Bidang Sosial. Jurnal Antropologi Sosial Budaya , II (1). Haviland, W. A. (1988). Antropologi 2. Jakarta: Erlangga. Ibrahim, H. (2008). Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama. 1 (1).
Indonesia, K. A. (2010). Statistik Pendidikan Islam Tahun 2008/2009.
Indonesia, R. (2013). Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003). Jakarta: Sinar Grafika.
Madjid,  N.  (1994).  Islamic  Roots  of  Modern  Pluralism:  Indonesian  Experience.
Studia Islamika, 1 (1). Maksum, A. (2011). Pliuralisme dan multikuturalisme paradisma baru pendidikan
Islam indonesia. Malang: Aditya Media Publishing. Marimba,  A.  D.  (1986). Pengantar  Filsafat  Pendidikan  Islam. Bandung:  Al- Ma’arif.
Muqoyyidin, A. W. (2012). Potret Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia. Jurnal Analisis, 3 (2).
Naim,  N.,  &  Sauqi,  A.  (2008). Pendidikan  Multikultural  Konsep  dan  Aplikasi.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Pay,  Y.  (1990). Cultural  Foundations  of  Education. USA:  Merril  Publishing Company.
Penyusun, T. (2010). Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Toleransi.
Jakarta: the Wahid Institute.
Penyusun,  T.  (2011). Lampu  Merah  Kebebasan  Beragama:  Laporan  Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia. Jakarta: the Wahid Institute. Qaimuddin, S. (n.d.). Konsep Pendidikan Multikultural. Jurnal Al-Ta’dib, 7 (2). Steenbrink, K. A. (1986). Pesantren, madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam kurun moderen. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Studies, C. f. (2010). Berdamai dengan Kekerasan: Fakta Tindakan Intoleransi dan Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Jawa Timur. Suardi,  I.  (2016).  Harmoni  Sosial  Dalam  Keberagaman  Dan  Keberagamaan
Masyarakat Minoritas Muslim Papua Barat. KALAM, 10 (2).
Susanto,  E.  (2006).  Pendidikan  Agama  Berbasis  Multikultural  (Upaya  Strategis Menghindari Radikalisme). KARSA, IX (1).
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Suyata.  (2001). “Pendidikan  Multikultural  dan  Reintegrasi  Nasional:  Implikasi Kebijakan” Pidato Pengukuhan Guru Besar . Yogyakarta: FIP-UNY. Tilaar, H. A. (2004). Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.
Wekke, I. S. (2015). Tradisi Pesantren dalam Konstruksi Kurikulum Bahasa Arab di  Lembaga  Pendidikan  Minoritas  Muslim  Papua  Barat. KARSA:  Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, 22 (1).
Wekke,  I.  S.  (2016).  CURRICULUM  DEVELOPMENT  IN  MADRASA: EXPLORATION  FROM  MUSLIM  MINORITY  OF  WEST  PAPUA.
Jurnal Pendidikan Islam, 3 (1).
Wekke, I. S. (2016). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Muslim Minoritas: Pesantren Nurul Yaqin Papua Barat. MADRASAH, 6 (2).
Wekke, I. S., & Lubis, M. A. (2016). A Multicultural approach in Arabic language teaching: creating  equality  at  Indonesian  pesantren  classroom  life. ,  1(2).
Sosiohumanika, 2 (1).
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017