https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PLATFORM KARIRHUB

## E-GOVERNMENT  IMPLEMENTATION ON THE KARIRHUB  PLATFORM
Muhammad Eko Abrian Kusuma * , Bambang Wardoyo Prodi MSDM Politeknik Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta *Koresponden email: abriankusuma@polteknaker.ac.id

## ABSTRAK
Platform Karirhub merupakan E-Government oleh Kementerian Ketenagakerjaan berupa layanan pencarian pekerjaan sebagai bagian dari sistem informasi pasar kerja (SIPK) yang mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja. E-Government ini sudah diluncurkan secara nasional, namun akses publik terhadap platform ini masih rendah. Oleh karena  itu  diperlukan  suatu  penelitian  secara  komprehensif  untuk  memetakan  dan  mendeskripsikan  bagaimana implementasi E-Government bidang ketenagakerjaan pada platform Karihub ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder  berdasarkan model implementasi Edward III. Temuan penelitian menunjukan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum  secara  optimum  terimplementasi  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan  agar E-Government pada  platform Karirhub ini  secara  jaringan  kelembagaan  dapat  mengkordinasikan  pengumpulan,  pemprosesan,  penyimpanan, pencarian,  serta  diseminasi  informasi  pasar  kerja.  Rekomendasi  dari  penelitiaan  ini  adalah  dibutuhkannya pengembangan sistem dan unit infrastuktur IT yang memadai dan terpusat agar kendala teknis pada platform karihub dapat   teratasi, serta dibutuhkan regulasi yang secara teknis mengatur pengelolaan E-Government dalam suatu sistem informasi  pasar  kerja  pada  suatu  institusi  yang  mensinergikan  fungsi  antar  lembaga  dalam    mengkontrol  seluruh pengelolaan layanan ketenagakerjaan  agar akses publik terhadap platform Karirhub dapat optimum.
Kata kunci : Implementasi e-government ; ketenagakerjaan; karirhub

## ABSTRACT
The Karirhub platform is an E-Government develop by Ministry of Manpower in the form of a job vacancy service as part of a labor market information system (LMIS) to bring together employers and job seekers. Even though this E- Government has been launched nationally, public access to this platform is still low. Therefore a comprehensive study is needed to map and describe how E-Government is implemented in the field of employment on the Karihub Platform. This study uses a descriptive qualitative approach based on primary data in the field, secondary data based on the implementation model of Edward III. The research findings show that communication factors, resources, dispositions, and bureaucratic structures have not been optimally implemented by the Ministry of Manpower so that E-Government on the Karirhub platform as an institutional network can coordinate the collection, processing, storage, search, and dissemination of labor market information. The recommendations from this study are that it is necessary to develop adequate and centralized IT infrastructure systems and units so that technical obstacles on the Karihub platform can be overcome, and regulations are needed that technically regulate the management of E-Government in a job market information  system  in  an  institution  that  synergizes  functions  between  institutions.  in  controlling  the  entire management of employment services so that public access to the Karirhub platform can be optimal in quantity. Keywords: E-government implementation; manpower; karirhub

## PENDAHULUAN
Masalah  ketenagakerjaan  di  Indonesia  me- rupakan  suatu  isu  prioritas  dan  kompleks  yang mencakup  berbagai  aspek,  berdasarkan  Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  dijelaskan  bahwa ketenagakerjaan  adalah  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  tenaga  kerja  baik  pada  waktu sebelum,  selama  dan  sesudah  masa  kerja.  Salah satu indikator dalam pengelolaan   masalah ketene- gakerjaan  adalah  pengangguran.  Pengangguran sendiri  merupakan  sebuah  kondisi  dimana  telah terjadi  ketidakmampuan  pasar  kerja  dalam  me- nyerap  angkatan  kerja  yang  tersedia  (Wijayanto dan Olde, 2017).
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  pada  bulan  agustus  tahun  2022,  jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 143,72 juta jiwa, dengan komposisi 8,43 juta jiwa yang menganggur dan  135,3  juta  jiwa  terkategori  bekerja.  Terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kondisi pengangguran  ini,  seperti    jumlah  lapangan  kerja yang  tersedia  lebih  sedikit  dari  jumlah  pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar  tenaga  kerja,  kurang  efektifnya  informasi pasar tenaga kerja bagi pencari kerja, serta adanya pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  karena  peru- sahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya (Suhandi et al , 2021).
Indonesia  sendiri  diprediksi  akan  mengha- dapi tantangan  bonus  demografi  dengan indikator peningkatan  jumlah  angkatan  kerja  yang  cukup tinggi  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  pen- duduk pada tahun 2020-2035 ( Sutikno, et al 2020). Kondisi ini tentunya menghadirkan dualisme bagi pemerintah,  pada  satu  sisi  hal  ini  bisa  menjadi berkah dalam memanfaatkan bonus demografi ka- rena  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  sumber- daya  yang  sangat  penting  dalam  mendorong pertumbuhan  dan  kemajuan  ekonomi.  Disisi  lain bisa  menjadi  bencana  ketika  pertumbuhan  ang- katan  kerja  ini  justru  menambah  angka  penga- ngguran  akibat  tenaga  kerja  tidak  terserap  secara penuh di pasar kerja (Sarmita, 2017; Soleh, 2017).
Dalam  menghadapi  kondisi  tersebut,  maka pemanfaatan angkatan kerja secara maksimal wajib dilakukan oleh pemerintah, jika tidak maka secara perlahan tapi pasti bertambahnya jumlah angkatan kerja  yang  tidak  terserap/  pengangguran  ini  akan menjadi  beban  serta  penghambat  dalam  dalam perekonomian dan pada akhirnya menjadi masalah multi  dimensi  (Adriani  dan  Yustini,  2021).  Salah instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan  dan  kebijakan  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  ketenagakerjaan  oleh pemerintah  adalah  berdasarkan  Informasi  Pasar Kerja atau IPK (Choudary, 2018).
IPK  sendiri  menurut  International  Labour Organization (ILO) didefinisikan sebagai informasi tentang kecenderungan pasar kerja saat ini maupun dimasa  mendatang  tentang  keterampilan  yang dibutuhkan,  serta  ketersediaan  kesempatan  pe- ngembangan keterampilan yang diperlukan (Kuhn, 2014).  Dengan  Informasi  Pasar  Kerja  (IPK)  yang komperhensif  diharapkan  pemerintah  dapat  me- mainkan  peran  pentingnya  dalam  hal  penanggu- langan  pengangguran  dan  ketimpangan  di  pasar kerja. Karena saat ini kondisi ketenagakerjaan terus mengalami  perubahan  yang  sangat  dinamis,  baik dari  segi  permintaan  tenaga  kerja  akibat  revolusi teknologi,  jenis  pekerjaan  yang  ditawarkan,  kete- rampilan  yang  dibutuhkan,  maupun  tren  industri (Graham et al, 2017).
Pada  penelitian  Betcherman  (2017)  disam- paikan  bahwa  tren  IPK  yang  dihimpun  pada beberapa negara bekembang telah mengarah pada sebuah  ekosistem  digital  yang  saling  terhubung dalam  sebuah E-Government Sistem  Informasi Pasar  Kerja  (SIPK)  yang  dikelola  secara  terlem- baga  oleh  negara  melalui  turunan  regulasinya. Definisi  SIPK  sendiri  menurut  ILO  adalah  kese- pakatan dan prosedur kelembagaan yang mengkor- dinasikan  pengumpulan,  pemprosesan,  penyimpa- nan,  pencariaan  serta  diseminasi  informasi  pasar
kerja.  Dengan  adanya  SIPK  diharapkan  dapat mempermudah  pengolahan  informasi big  data untuk  pengambilan  kebijakan  ketenagakerjaan yang  kompleks  di  suatu  negara  (Nomura et  al , 2017).
Pada  realitasnya  berdasarkan  studi  yang dilakukan oleh Allen dan Kim (2014) dari ILO, IPK di  Indonesia  masih  terdesentralisasi    menjadi  dua kategori yang umumnya digunakan untuk pengam- bilan  kebijakan.  Pertama  data  makro  dari    Badan Pusat Statistik (BPS)  dan data mikro yang berasal dari  Kemnaker.  BPS  mendapatkan  data  melalui survei  terkait  usia  angkatan  kerja,  jumlah  peng- angguran,  karakteristik  pekerja  sektoral,  jumlah upah  rumah  tangga,  waktu  kerja,  status  ketene- gakerjaan, serta melaksanakan survei kepada badan usaha. Kemnaker mengkoleksi data tentang pencari kerja (pencaker), informasi kebutuhan tenaga kerja dan  jabatan  yang  tersedia,  layanan  penempatan tenaga  kerja  secara  digital  maupun  secara  tatap muka oleh kantor layanan ketenagakerjaan publik atau swasta, serta memberikan fasilitas pendaftaran untuk  mengumpulkan,  mengklasifikasi,  serta  me- nyimpan informasi tentang pasar tenaga kerja.
Penelitian  lanjutan  dari  Testaverde et  al (2021)  dari  World  Bank  mengenai  IPK  di  Indo- nesia  untuk  Kementerian  Ketenagakerjaan  RI, disampaikan  bahwa  transformasi  digital  melalui pengembangan E-Government SIPK yang terinteg- rasi  menjadi  hal  yang  sangat  fundamental  dalam pembangunan basis informasi pasar kerja. Karena implementasi E-Government SIPK  di  Indonesia saat  ini  kurang  mempunyai  penyediaan  analisis yang  mendalam  tentang  kondisi  dinamika  pasar kerja  dalam  hal  permintaan  dan  penawaran  guna membantu  pembuat  kebijakan.  Sehingga  perlu dilakukan  upaya  dan  tindakan  agar  terdapat  pe- nyediaan informasi yang lebih baik tentang kondisi pasar  kerja  terkini  yang  mencakup  tingkat  posisi yang  lowong,  tingkat  lowongan  kerja  dan  rasio antara  jumlah  pengangguran  dengan  lowongan kerja.
Adanya tantangan transformasi digital yang dihadapi  pemerintah  (Mergel,  2019),  dalam  me- nyikapi  kondisi  tersebut  Kementerian  Ketenaga- kerjaan (Kemnaker)  sebagai    pihak yang  bertang- gung  jawab  atas  bidang  ketenagakerjaan  tidak tinggal  diam  dan  sangat  menyadari  urgensi  kebu- tuhan E-Government Sistem Informasi Pasar Kerja. Sehingga pada tahun 2022 menteri ketenagakerjaan Dr.  Ida  Fauziyah,  M.Si  meluncurkan E-Gover- nment bidang  ketenagakerjaan  dengan branding SIAPKERJA.  Dimana  sistem  ini  merupakan re- branding dari E-Government sebelumnya  yakni sistem informasi ketenagakerjaan atau SISNAKER
yang  menggabungkan  sistem  informasi  ketenaga- kerjaan  dari  seluruh  proses  layanan  di  bidang ketenagakerjaan  mulai  dari  pelatihan,  sertifikasi keahliaan,  penempatan  tenaga  kerja,  pelayaanan dan  pengaduan  hubungan  industrial  dan  penga- wasan  ketenagakerjaan  secara  digital  (Setiawan, 2020).
Adapun  salah  bentuk  layanan  ketenageker- jaan  yang  baru  dan  terintegrasi  dalam  ekosistem Sistem  Informasi  Pasar  Kerja    adalah  platform lowongan  kerja  dengan  nama Karirhub. Platform ini sendiri merupakan salah bagian E-Government bidang  ketenagakerjaan yang  berfungsi  agar  mas- yarakat dapat dengan mudah mengakses informasi lowongan  kerja  yang  mempertemukan  antara pemberi kerja/ perusahaan dengan individu  pencari kerja.  Salah  satu  tujuan  jangka  panjang  dengan adanya E-Government pada  platform  lowongan kerja ini adalah dapat membantu serta mendukung peran pemerintah dalam menyediakan big data dan informasi  yang  akurat  tentang  kebutuhan  tenaga kerja,  peluang  lapangan  kerja,  dan  tren  industri, yang  pada  akhirnya  data  dari E-Government ini memungkinkan  pemerintah  dan  lembaga  terkait untuk  merumuskan  kebijakan  yang  tepat  dalam mengembangkan  sumber  daya  manusia  dan  me- menuhi  kebutuhan  pasar  kerja  guna  mendukung perencanaan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif  dan  efektif  (Bachtiar et  al, 2022;  Kout- simpogiorgos et al , 2020; Henrekson, 2020) Meskipun  secara  nasional E-Government SIPK  pada  platform Karirhub pada  pertengahan tahun  2022  telah  diluncurkan  oleh  Kemnaker, namun berdasarkan observasi peneliti jumlah akun yang  mendaftar  pada  platform  ini  masih  belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada saat ini. Oleh karena itu diperlukan sebuah  penelitian  untuk  mengetahui  lebih  jauh bagaimana model implementasi yang telah dilaku- kan  pemerintah  dalam  hal  ini  Kemnaker  dalam menghadapi  tantangan  ketenagakerjaan  di  era  di- gital  dalam  menghasilkan  Informasi  Pasar  Kerja (IPK)  melalui  implementasi  Sistem  Informasi Pasar Kerja (SIPK) menggunakan platform Karir- hub . Setelah dilakukanya  hasil analisis model im- plementasi, penulis menyimpulkan apa saja faktor kelebihan  dan  kekurangan  dalam  pengimplemen- tasian  SIPK  ini  sebagai  bahan  perbaikan  bagi  pe- ngambil kebijakan.

## METODE
Penelitian ini  dilakukan  dengan  mengguna- kan  metode  kualitatif-deskriptif.  Penelitian  kua- litatif  digunakan  karena  peneliti  melakukan penelitian  yang  menggali  dan  memahami  makna
pada sejumlah individu atau kelompok orang yang berasal  dari  suatu  masalah  sosial  secara  alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Creswell, 2016). Analisis  dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan  dan  menganalisa  data  yang  di- dapatkan melalui analisis fenomena masalah secara sistematis  fakta  atau  karakteristik  subjek  tertentu berdasar realitas dan cekatan. Data yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  secara triangulasi  (gabungan)  yang  diperoleh  langsung dari informan kunci di lapangan meliputi data dan informasi  terkait  opini,  hasil  observasi,  atau kejadiaan  melalui  wawancara  secara  mendalam kepada informan kunci yang   dilengkapi   dengan alat  bantu   seperti   pedoman wawancara, alat tulis dan  alat  dokumentasi.    Selain  itu  peneliti  juga melakukan  pengumpulan  data  secara  sekunder melalui  studi  literatur  yang  diunduh/  diakses  dari sejumlah database elektronik (Sugiyono, 2020).
Gambar 1. Analisis Data Penelitian Kualitatif
Penjelasan  diagram  diatas  diawali  dengan pengumpulan  data  yaitu  proses  dilakukannya  pe- ngumpulan  informasi  data  primer  dari obeservsi peneliti  mengenai  fenomena  yang  ada  mengenai implementasi  kebijakan E-goverrment sistem informasi  pasar  kerja  pada  platform Karirhu b, peneliti  melakukan  wawancara  dengan  sejumlah informan kunci pengambil kebijakan implementasi di  Kemnaker  dalam  hal  ini  satuan  kerja  dibawah kordinasi Sekertaris Jendral yaitu Unit Pusat Pasar Kerja,  yang  secara  gabungan  peneliti  melakukan triangulasi  dengan  melakukan  wawancara  kepada fungsional  Pengantar  Kerja  yang  bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan SIPK Karir- hub pada pilot  project anjungan  SIAPKERJA  di Balai Latihan Kerja, dan  secara acak peneliti juga melakukan  wawancara  kepada  segmen  pengguna E-Government Karirhub untuk menggali informasi dalam hal ini Disnaker kabupaten/ kota, perusahaan pemberi kerja, serta calon pekerja.
Selain itu peneliti juga melakukan pengum- pulan data  secara sekunder melalui studi literatur pada  bahan  pustaka  yang  diunduh/  diakses  dari
sejumlah database elektronik melalui google scho- lar,  bahan  kajian  dan  paparan  teknis  Platform Karirhub ,  serta  rekaman streaming  official pada portal  video  Youtube  Kementerian  Ketenaga- kerjaan  dan  Unit  Pasar  Kerja.  Jika  data  telah  ter- kumpul  maka  data  disajikan  untuk  selanjutnya dilakukan  analisis  menggunakan  teori  model Implementasi  Edward  III  berupa  reduksi  data sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupa- ya  memberikan  kemudahan  bagi  pencari  kerja untuk  mengakses  informasi  terkait  lapangan  pe- kerjaan  untuk  memperluas  kesempatan  kerja (Ginting,  2021).  Salah  satu  upaya  tersebut  adalah dengan membuat E-Government Sistem Informasi Pasar  Kerja  (SIPK)  melalui  platform Karirhub sebagai bentuk upaya dalam menutup kesenjangan informasi,  sehingga  dapat  memperluas  akses  in- formasi pasar kerja di Indonesia di tengah gencar- nya  digitalisasi  yang  beririsan  dengan  pergeseran kebutuhan  keterampilan  dan  fleksibilitas  pasar kerja. Agar Sistem Informasi Pasar Kerja pada plat- form Karirhub menjadi kesepakatan dan prosedur kelembagaan  yang  mengkordinasikan  pengumpu- lan,  pemprosesan,  penyimpanan,  pencariaan  serta diseminasi  informasi  pasar  kerja  memperbaiki kondisi angkatan kerja maka perlu kolaborasi dan sinergi  antar  pemangku  kepentingan  seperti pemerintah  daerah  yang  membidangi  urusan ketenagakerjaan,  dunia  usaha  dan  dunia  industri, pasar  kerja, institusi  pendidikan,  asosiasi industri, civil society organization (CSO), dan sebagainya. Pada implementasi E-Government pada plat- form Karirhub, peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Edward III (1980), dikutip dari Amrozi  (2022)  mengenai  syarat  dan  faktor  agar implementasi  kebijakan  publik  dapat  berhasil terdiri dari faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi.
Gambar 2 . Model Implementasi E-Government SIPK Pada Platform Karirhub
Faktor yang pertama dalam implementasi E- Government pada platform Karirhub adalah komu- nikasi.   Implementasi akan berjalan efektif ketika personel  yang  bertanggungjawab  dalam  penca- paian  tujuan  mengetahui  secara  tepat  ukuran maupun  tujuan  kebijakan  itu  (Pereira,  2015). Faktor  komunikasi  sendiri  memiliki  dua  dimensi yang  pertama  komunikasi  internal,  yang  kedua komunikasi  eksternal  (Amrozi,  2022).  Pada komunikasi  secara  internal  peneliti  mendapati bahwa E-Government Sistem  Informasi  Pasar Tenaga Kerja (SIPK) pada platform Karirhub yang diimplementasikan  oleh  Kementeriaan  Ketenaga- kerjaan  (Kemnaker)  pada  dasarnya  merupakan turunan  strategi  yang  senantiasa  dikomunikasikan secara  internal  merujuk  pada  9  lompatan  besar Kemnaker. Dimana salah satunya adalah Link and Match ketenagakerjaan melalui pembentukan eko- sistem  digital  SIAPKERJA  yang  ditandai  dengan pembentukan  unit  kerja  baru  di  bawah  sekertaris jendral dengan nama Pusat Pasar Kerja berdasarkan Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  1 Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian  Ketenagakerjaan  serta  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  9  Tahun  2021 tentang  Uraian  Fungsi  Organisasi  Jabatan  Pim- pinan  Tinggi  Pratama  dan  Tugas  Koordinator Jabatan  Fungsional  di  Lingkungan  Kementerian Ketenagakerjaan.
Pada komunikasi secara eksternal, berdasar- kan    wawancara  peneliti  kepada  tim  humas  pada unit pasar kerja, diketahui  bahwa pada tahun 2022 unit  pasar  kerja  menyelenggarakan  kegiatan      de- ngan  fokus  pertama  pada  program  penguatan  je- jaring  kerjasama supply data  ketenagkerjaan  ke- pada  dinas  ketenagakerjaan  daerah,  badan  usaha swasta, career  development  center lembaga  pen- didikan, job  portal ,  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  Bursa  Kerja  Khusus  (BKK),  Balai Latihan  Kerja  (BLK),  dan  pihak  terkait  lainya. Fokus  komunikasi  eksternal  kedua  yaitu  penye- lenggaraan  rapat  koordinasi  informasi  pemberi kerja  dimana  kegiatan  ini  dilaksanakan  agar diperoleh kebutuhan informasi terkait permintaan/ demand tenaga  kerja  dari  asosiasi  pengusaha, penyelenggara  kawasan  industry,  praktisi  SDM, dan  pelaku  usaha menengah/  kecil/ mikro.  Ketiga penyelenggaraan Job Fair Virtual dimana layanan ini  mempertemukan  pencari  kerja  (pencaker) dengan  pemberi  kerja  secara  virtual  melalui  akun SIAPKERJA  dan  kemudiaan  diarahkan  pada platform Karirhub yang kegiatannya dilaksanakan di  berbagai  lokasi  dengan  mengundang  kepala daerah, kadisnaker, dan unsur badan usaha sebagai narasumber.  Keempat  penyelenggaraan  layanan
anjungan SIAPKERJA di kawasan industri, hal ini agar  mendekatkan  perusahaan  pemberi  kerja  di kawasan  industri  memanfaatkan  layananan  dalam pencariaan  kandidat  saat  membutuhkan  tenaga kerja.
Gambar 3 . Model Komunikasi E-Government SIPK Pada Platform Karirhub
Faktor kedua dalam implementasi E-Gover- nment SIPK pada plaform Karirhub adalah sumber daya.  Suatu  implemetasi  kebijakan  akan  menjadi optimal ketika organisasi pengelola E-Government mampu  mengelola  sumber  daya  secara  maksimal (Yang, 2015). Sumber daya sendiri terbagi menjadi beberapa  kategori  yaitu:  sumber  daya  finansial/ anggaran,  sumber  daya  manusia  (SDM),  serta sumberdaya fasilitas/infrastruktur (Masram, 2018). Berdasarkan  temuan  peneliti  pada  sumber  daya anggaran,  unit  pasar  kerja  dibawah  kordinasi sekertariat jendral yang dalam hal ini membidangi SIPK Karirhub memperoleh  alokasi  anggaran (PAGU)  tahun  2022  sebanyak  56,04  Milyar  Ru- piah. Selanjutnya dalam segi sumber daya manusia, berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 2021 tentang OTK, Unit Pasar Kerja dipimpin oleh kepala yang terdiri atas bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional di kantor pusat dengan total 86 personel yang mayoritas adalah ASN dan tenaga penunjang dengan kategori usia muda yang memiliki dedikasi dan literasi digital yang baik.
Selain  itu  untuk  menunjang  sumberdaya layanan fungsi SIPK pada platform Karirhub , hasil observasi  peneliti  terdapat personil  dengan  fungsi krusial seperti pengantar kerja, fungsi call center , fungsi Costumer  Service ,  humas,  IT,  dan  lainnya. Serta  terdapat  personil-personil  yang  saling  ber- sinergi  pada  unit  layanan  anjungan  Kios SIAPKERJA  di  daerah/  kawasan  industri/  Balai Latihan  Kerja.  Dalam  segi  sumber  daya  fasilitas, berdasakan  hasil  wawancara  dan  data  sekunder diketahui bahawa pada tanggal 29 Desember 2021 Menaker  Dr.  Ida  Fauziyah  meresmikan  Gedung Pusat  Pasar  Kerja  yang  beralamat  di  Jalan  Gatot
Subroto  Kav.  44,  Kuningan,  Jakarta  Selatan  yang dalam  kesempatan  itu,  beliau  menyampaikan harapannya  agar  gedung  tersebut  bisa  menjadi tempat  yang  nyaman  bagi  seluruh  personel  pusat pasar kerja, para pencari kerja, pemberi kerja, serta stakeholder  pasar  kerja.    Dalam  hal sumberdaya infrastruktur  untuk  mendukung  aplikasi  SIPK Karirhub, berdasarkan  observasi  peneliti  pada salah  satu  Balai  Latihan  Kerja  telah  terjadi  pe- nyempurnaan dan transformasi Kios 3 in 1 menjadi standarisasi  kios  SIAPKERJA  yang  merupakan branding baru  dari  Kemanker  dengan  penyem- purnaan pelayanan SIPK Kerirhub.
Gambar 4 .  Faktor Sumber Daya E-Government SIPK Pada Platform Karirhub
Faktor  ketiga  dalam  implementasi E-Go- vernment SIPK  pada  platform Karirhub adalah disposisi.  Disposisi  menurut  Edward  III  dalam Nugroho  (2021)  didefinisikan  sebagai  sebuah  ka- rakteristik kesediaan dari para pemangku kepenti- ngan  kebijakan  publik  agar  kesepakatan  dan  ke- inginan secara bersama pada suatu program dapat tercapai dan berhasil. Disposisi dalam konteks ini terkait dengan keputusan dan pendelegasian arahan dari pengambil kebijakan kepada pihak terkait baik secara  internal  atau  eksternal  penerima  layanan (Woods, 2006).
Secara internal berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  seorang  staff  ahli  Kemnaker, diketahui bahwa alasan mengapa unit  Pasar Kerja yang  tergolong  baru  ini  ini  dibawah  kordinasi struktur  sekertaris  jenderal,  hal  ini  sebagai  wujud komitmen  Kemnaker  untuk  dapat  mengakselerasi program satu  data  ketenagakerjaan  melalui  pe- ningkatkan  koordinasi,  sinergi,  dan  kolaborasi dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  yang terkait dalam upaya mewujudkan sistem informasi pasar  kerja  nasional  yang  handal.  Hal  ini  tentu selaras  dengan  penelitian  dari  Manshur  (2021) yang  menyatakan  pentingnya  akselarasi urgensi
pelembagaan,  embiasaan  dan  pembudayaan  di seluruh instansi pemerintahan dalam program satu data Indonesia yang terintegrasi secara nasonal.
Hasil  disposisi  internal  lain,  berdasarkan temuan  peneliti  melalui  wawancara  kepada  fu- ngsional  pengantar  kerja  di  salah  satu  BLK  yang merupakan  unit  teknis  Kemnaker  dibawah  koor- dinasi  Dirjen  Binalatvoktas,  terkonfirmasi  bahwa peran  mereka  turut  bertransformasi  seiring  peru- bahan branding pelayanan dari sebelumnya Kios 3 in 1 menjadi  Kios SIAPKERJA. Salah satu fungsi yang  telah  berubah  yaitu  jika  dahulu  peserta  pe- latihan  mendaftar  secara  manual  dengan  mengisi form ,  saat  ini  peserta  pelatihan  mendaftar  secara digital melalui akun SIAPKERJA, dan ketika telah selesai  pelatihan  ketika  mereka  ingin  mencari lowongan pekerjaan, peran pengantar kerja saat ini adalah  mengarahkan  mereka  untuk  dapat  menuju platform Karirhub .  Begitupun  dengan  mitra  in- dustri  yang  ingin  mencari  talenta  hasil  dari  pe- latihan  di  BLK,  pengantar  kerja  mengarahkan kepada perusahaan agar mereka dapat memposting lowongan pekerjaan di platform Karirhub .
Pada  faktor  disposisi  secara  eksternal,  ber- dasarkan  temuan  peneliti  dari  wawancara,  obser- vasi dan data sekunder diketahui sistem informasi pasar  kerja  di  Indonesia  saat  ini  belum    mampu menyajikan  analisa  mendalam  perihal  fluktuasi pasar  dalam  hal supply angakatan  kerja  dan de- mand oleh pemberi kerja secara optimum. Hal ini terjadi  karena  belum  ada  regulasi  yang  secara teknis  mengatur  pengelolaan  sistem  informasi dalam  suatu  institusi  tidak  hanya  dalam  pe- ngembangan  sistem  dan  unit  infrastuktur  IT  yang memadai, namun juga tidak adanya central project management  organization atau  PMO  yang  meng- kontrol  seluruh project  business terkait  pengelo- laan public  employment  services atau  PES  (kios/ anjungan  SIAPKERJA,  CDC/  pusat  karir,  BKK dan lembaga intermediary sejenis) dan menginteg- rasikan  PES  untuk  melaksanakan  4  fungsi  SIPK dengan  program  asuransi  sosial  (Bantuan  sosial, JKP,  JHT,  JP,  JKK,  JK  dan  Jaminan  Kesehatan, Pendidikan dll) secara terintegrasi untuk pelayanan yang  lebih  baik  dan  basis  data  administratif  yang lebih  akuntabel  serta  profesional  dalam  melayani perubahan pasar kerja.
Pada penelitian oleh Sorensen, et al (2016), tentang roadmap pengembangan sistem informasi pasar kerja (SIPK) dinyatakan, agar disposisi antar institusi  maupun  lembaga  bisa  optimum  maka perlunya kordinasi lintas sektoral dan institusi agar bisa berjalan optimum. Temuan peneliti pada aspek disposisi  dan  peran  sentral  Kemnaker  melalui platform Karirhub berfungsi  sebagai vocal  point
dalam  menghasilkan/  mengolah/  memproduksi/ data  dan  informasi  yang  diterima  dari  entitas  lain (sektor  swasta/  perusahaan,  pencari  Kerja,  data registrasi,  BPS).  Setelah  itu  data  dan  informasi diproses untuk menghasilkan informasi pasar kerja untuk  tersedianya  data  ketenagakerjaan  komper- hensif  terkait  struktur  tenga  kerja,  karakteristik tenaga  kerja,  dan  pengambilan  kebijakan  lain  da- lam mengawal dinamika ekonomi nasional.
Faktor keempat dalam implementasi E-Go- vernment SIPK Karirhub adalah struktur birokrasi. Struktur  birokrasi  sendiri  didefinisikan  sebagai bagan   yang   memiliki   tugas  pokok dan   tang- gung      jawab      dalam      melaksanakan  kebijakan (Purba et al, 2019).  Menurut Edward III struktur organisasi berkaitan erat dengan bentuk organisasi yang  penerapannya  sesuai  atau  berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai dengan mengorganisasikan pekerjaan secara teratur dengan pendelegasian  tugas  dan  wewenang  bertingkat secara efektif dan efisiensi (Habibie, 2019)
Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  urusan  pemerintah  bidang ketenagakerjaan  menjadi  urusan  konkruen  yang pelaksanaanya  juga  dibagi  oleh  pemerintah  pro- vinsi,  kabupaten/kota.  Sehingga  dalam  tataran teknis  hal  ini  tentu  saja membutuhkan  kerjasama, kolaborasi  maupun  kordinasi  yang  baik  antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bisa memaksimalkan implementasinya (Winiarti, 2019).  Hasil  studi  literatur  dan  observasi  peneliti mendapati beberapa fenomena dalam implementasi E-Government  SIPK  pada  platform Karirhub be- lum optimal antara Kemnaker sebagai pemerintah Pusat  dan  Disnaker  di  Pemda  dikarenakan  masih belum standarnya platform data digital  yang sama.
Temuan  peneliti  terkait  belum  sinkronya birokrasi  yang  ada  terdapat  pada  fenomena  kete- rangan  pencarian  kerja,  layanan  ketenagakerjaan yang  satu  ini  umumnya  biasa  diketahui  “kartu kuning  (AK1)”.  Surat  keterangan  ini  digunakan oleh  pencari  kerja  untuk  dapat  melamar  ke perusahaan/ institusi pemerintah yang dikeluarkan oleh dinas ketenagakerjaan (Prabowo, 2018). Pada praktiknya  berdasarkan  observasi  di  salah  satu Pemda,  Disnaker    masih  melayani  hal  ini  namun diketahui bahwa tren jumlah pencari kerja terdaftar yang memanfaatkan layanan ketenagakerjaan (kar- tu  kuning)  mengalami  penurunan  pada  beberapa waktu  terakhir,  dan  hasil wawancara  dengan  para pencari kerja dan pemberi kerja dalam hal ini pe- rusahaan dan lembaga pemerintah secara mayoritas sudah  tidak  mensyaratkan  adanya  kartu  kuning tersebut.
Temuan lain peneliti terkait belum sinkronya struktur  birokrasi  pusat  daerah  yaitu  dalam E- Government bursa  kerja    Disnaker  pemda  masih menggunakan  platform  yang  telah  lama  dikem- bangkan secara mandiri karena memang belum ada regulasi dan kewajiban dari pemerintah pusat untuk bermigrasi  kepada  platform Karirhub .  Berdasar- kan  studi  literatur,  didapati  bahwa  fenomena masing-masing  Disnaker  di  pemerintah  daerah mayoritas  memiliki  platform  bursa  kerja  digital (Annisa,  2012),  namun  dalam  implementasi E- Government bursa  kerja  tersebut  menunjukan belum sepenuhnya berhasil menghadirkan pelaya- nan  yang  optimum  bagi  masyarakat  (AW et  al , 2019)    baik  dari  sisi  kualitas  informasi  lowongan (Sinaga et al ., 2021), maupun  fitur pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan infrastruktur (Shandi,  2020),  serta  keterbatasan  anggaran  dan SDM (Rossi, 2020).
Dalam  menunjang  kualitas  layanan  birok- rasi,  salah  satu  hal  penting  yang  perlu  ada  yaitu Standard Operating Procedures (SOP). Berdasar- kan  hasil  wawancara  kepada  beberapa  informan, diketahui  saat  ini  memang  telah  ada  standar pelayanan  minimal  /  SOP Karirhub yang  dibuat sebagai  petunjuk  operasional  penggunaan  kepada penyelenggara layanan, para pencari kerja maupun pemberi  kerja.  Namun  peneliti  mendapati  banyak pemerintah  daerah  yang  belum  mengetahui.  Ber- dasarkan  konfirmasi  peneliti  dengan  pihak  Ke- menaker  dalam  hal  unit  pasar  kerja,  pada  tahun 2022  mereka  intens  mengadakan  model  komu- nikasi  eksternal  melalui  kegiatan Focus  Group Discusion (FGD),  rapat  kordinasi  jejaring  kerja- sama  data  informasi  pasar  kerja,  seminar/  loka- karya kepada perusahaan dan stakeholder yang ada sebagai upaya Kemnaker agar E-Government SIPK Karirhub secara  struktur  birokrasi  dapat  diakui dalam  mengkordinasikan  pengumpulan,  pempro- sesan,  penyimpanan,  pencarian,  serta  diseminasi informasi pasar kerja.
Namun ditengah berbagai upaya yang Kem- naker lakukan dalam implementasi E-Government SIPK  pada  platform Karirhub ,  secara  triangulasi penelti mendapati  beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.  Pertama  karena  belum  adanya  regulasi dan SOP yang mewajibkan setiap pencari kerja dan pemberi  kerja  menggunakan  SIPK  pada  platform Karirhub ini,  sehingga  banyak  pencari  kerja (pencaker) dan pemberi kerja dalam hal ini badan usaha/  perusahaan  swasta,  maupun  badan  usaha pemerintah BUMN yang belum seluruhnya menge- tahui tentang platform Karirhub ini. Kedua perlu- nya pengembangan sistem dan unit infrastuktur IT yang  memadai  dalam  hal  pengembangan  server
peningkatan  kemudahan  dalam  hal user  expe- rience, karena sering sekali dialami kendala teknis oleh  para  pengguna  layanan  pada  saat    membuka halaman  muka  yang  agak  lambat  yang  membuat pengguna  berpersepsi  platform  ini  tidak  berjalan maksimal.  Ketiga  perlunya  pengkajian  Wajib  La- por Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sebagai prasyarat  oleh  pemberi  kerja,  hal  ini  diperlukan agar info lowongan pekerjaan yang diberikan bisa lebih banyak secara kuantitas, baik itu perusahaan maupun UMKM.

## KESIMPULAN
Keberhasilan  implementasi  E-Government bidang  ketenagakerjaan  pada  platform Karirhub yang telah diluncurkan oleh Kementerian Ketena- gakerjaan pada tahun 2022 dengan tujuan menjadi ekosistem  digital  yang  mempertemukan  antara pemberi  kerja  dan  pencari  kerja  akan  berjalan optimal ketika terdapat sebuah regulasi yang secara teknis  mengatur  pengelolaan  sistem  informasi pasar  kerja  (SIPK)  dalam  suatu  institusi  yang memiliki  kewenangan  sebagai central  project management  organization (PMO). PMO  berperan dalam mengkontrol seluruh pemangku kepentingan terkait  pengelolaan public  employment  services atau  PES  dalam  hal  ini  Disnaker  Pemda,  Peru- sahaan, CDC, Job portal , BUMN, BKK, BLK, dsb sehingga  berbagai  kendala  dalam  implementasi dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur  birokrasi  yang  ada  saat  ini  bisa  disi- nergikan dalam suatu sistem infrastuktur teknologi informasi  yang  memadai  dan  handal  guna  me- wujudkan akses informasi pasar kerja yang inklusif ditengah  gencarnya  digitalisasi  yang  beririsan  de- ngan  pergeseran  kebutuhan  keterampilan  dan fleksibilitas pasar kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriani,  D.  &  Yustini,  T.  2021.  Anticipating  the demographic  bonus  from  the  perspective  of human  capital  in  Indonesia.  International Journal  of  Research  in  Business  and  Social Science  (2147-4478),  10(6),  141-152  [DOI: https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i6.1377]
Allen,  E.  &  Kim,  K.B.  2014.  Indonesia:  Sistem Informasi dan Layanan Pasar Tenaga Kerja. Paparan  Teknis  Lokakarya  Teknis  tentang Proyeksi  Ketenagakerjaan  dan  Informasi tentang  Pasar  Tenaga  Kerja,  Jakarta:  ILO Research Paper.
Amrozi, Y. & Cornelia, E. 2022. Implementasi E- Government Pelayanan Publik pada Aplikasi E-Kios, Jurnal Kebijakan Publik, 13(3), 310-
316 [DOI:
http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8015]
Annisa,  C.,  (2012).  Implementasi  E-Government melalui bursa kerja online pada kementerian tenaga  kerja  dan  transmigrasi.  Depok, Universitas Indonesia.
AW,  A.M.F.,  Karim,  M.  &  Ma'ruf,  A.  2019.  E- Service  Dalam  Bursa  Kerja  Pada  Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Gowa. Kolaborasi: Jurnal Administrasi  Publik,  5(1),  pp.14-30  [DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v5i1.2028]
Bachtiar, P. P., Aliski, A. S., Shakka, A., & Bima, L.  2022.  Developing  inclusive  labor  market information  to  optimize  the  implementation of  the  unemployment  benefit.  Smeru Research, No. 1/May/2022.
Betcherman,  G.  2019.  Designing  labor  market regulations  in  developing  countries.  IZA
World of Labor [D OI: http://dx.doi.org/10.15185/izawol.57.v2]
Choudary,  S.  P.  2018.  The  architecture  of  digital labour  platforms:  Policy  recommendations on  platform  design  for  worker  well-being, ILO future of work research paper series, 3.
Creswell,  John  W.  2016.  Research  Design  :
Pendekatan  Metode  Kualitatif,.  Kuantitatif dan  Campuran.  Edisi  Keempat  (Cetakan Kesatu). Yogyakarta
EDWARD  III,  G.C.  1980.  Implementing  public policy. congressional quarterly press. Ginting,  M.L.B.  2021.  Perluasan  Kesempatan Kerja  Bagi  Freshgraduate  di  Masa  Pandemi Covid-19,  Apa  Peran  Pemerintah?.  Jurnal Ketenagakerjaan,  16(2),  pp.150-159  [Doi: http://dx.doi.org/10.47198/naker.v16i2.106] Graham,  M.,  Hjorth,  I.,  &  Lehdonvirta,  V.  2017.
Digital  labour  and  development:  impacts  of global  digital  labour  platforms  and  the  gig economy  on  worker  livelihoods.  Transfer: European  Review  of  Labour  and  Research,
23(2), 135–162. [DOI: https://doi.org/10.1177/1024258916687250] Habibie,  D.  K.  2019.  Citizen-Centric  E- Government Pelayanan Publik. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), 1-8 [DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v10i1.7423] Henrekson,  M.  2020.  How  Labor  Market Institutions Affect Job Creation and
Productivity  Growth–Updated.  How  Labor Market  Institutions  Affect  Job  Creation  and Productivity Growth–Updated, IZA World of Labor, 1-10 [SSRN: https://ssrn.com/abstract=3516110]
Islami,  M.  J.  (2021).  Implementasi  Satu  Data Indonesia:  Tantangan  dan  Critical  Success Factors  (CSFs).  Jurnal  Komunika:  Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 10(1), 13-23 [DOI: https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.37 50] Kuhn,  P.  The  internet  as  a  labor  market matchmaker.  IZA  World  of  Labor  2014:  18 [DOI: https://doi.org/10.15185/izawol.18] Koutsimpogiorgos, N., Van Slageren, J.,
Herrmann,  A.  M.,  &  Frenken,  K.  2020. Conceptualizing  the  gig  economy  and  its regulatory  problems.  Policy  &  Internet, 12(4), 525-545 [DOI: https://doi.org/10.1002/poi3.237]
Manshur,  A.  2021.  Satu  Data,  Big  Data  dan Analitika  Data:  Urgensi  Pelembagaan, Pembiasaan  dan  Pembudayaan.  Bappenas Working  Papers,  4(1),  pp.30-46  [DOI: https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.82] Masram, H., MM, M. P., & Mu’ah, M. M. (2018).
Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun  Daya  Saing.  PT.  RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
Mergel,  I.,  Edelmann,  N.,  &  Haug,  N.  (2019). Defining digital transformation: Results from expert  interviews.  Government  information quarterly, 36(4), 101385 [DOI:
https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002] Nomura,  S.,  Imaizumi,  S.,  Areias,  A.C.  and Yamauchi,  F.  2017.  Toward  labor  market policy 2.0: the potential for using online job- portal big data to inform labor market policies in  India.  World  Bank  Policy  Research Working Paper, (7966). [ SSRN: https://ssrn.com/abstract=2923517]
Nugroho, R. 2021. Kebijakan Publik: Implementasi dan  Pengendalian  Kebijakan.  Elex  Media Komputindo.
Pereira,  A.  D.  P.  S.,  &  Hakim,  A.  2015.
Implementasi  Program  Sistem  Informasi Pasar  Tenaga  Kerja  (Sistema  Informasaun Merkadu Trabalhu). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2) [DOI: https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.106] Purba,  J.  F.,  Tarigan,  U.,  Nasution,  I.,  & Suharyanto,  A.  2019.  Implementasi  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam  Pengurusan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik.  Perspektif,  8(2),  77-83  [DOI: https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.259 7 ]
Prabowo, A. D. C., Maksudi, B. I., & Salbiah, E. 2018. Kualitas Jasa Pelayanan Kartu Kuning
(AK1)  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi Kota Bogor. Jurnal Governansi,
4(2), 66-76 [DOI: https://doi.org/10.30997/jgs.v4i2.1274 ] Rossi A, Yuyun. 2020.  E-Government  Readiness: Penilaian  Kesiapan  Aktor  Utama  Penerapan E-Government  di  Indonesia  E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment  for  E-  Government  Application in Indonesia. Jurnal IPTEK-KOM, 22(1), 1- 17 [DOI: https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.1.2020 .1-17] Sarmita,  I.  M.  2017.  Refleksi  kritis  kondisi demografi  Indonesia:  antara  bonus  dan bencana  demografi.  Media  Komunikasi Geografi,18(1)
[DOI:
https://doi.org/10.23887/mkg.v18i1.10558] Setiawan,  Arif  Budi.,  &  Paulus,  Insap  Santoso.
2021.  Analisis  Search  Engine  Optimization
(Seo)  Pada  Layanan  Sistem  Informasi
Ketenagakerjaan.  Jurnal  Ketenagakerjaan Vol. 16 No. 2 [DOI: https://doi.org/10.47198/naker.v16i2.104 ]
Shandi,  A.  A.  2020.  Pengembangan  Sistem
Informasi  Pasar  Kerja  (Studi  Kasus:  Dinas Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten Subang),  Doctoral  Disertasi,  Universitas Subang.
Sinaga,  F.E.,  Buchori,  A.  and  Kudus,  I.,  2021.
Efektivitas  Pelayanan  Bursa  Kerja  Online Melalui  Aplikasi  BIMMA  Di  Dinas  Tenaga Kerja Kota Bandung. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 12(2), pp.51-57 [DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v12i2.28683] Soleh,  A.  2017.  Masalah  ketenagakerjaan  dan pengangguran  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Cano  Ekonomos,  6(2),  pp.83-92  [Retrieved https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/artic le/view/629]
Sorensen,  Karen.  &  Jean,  Michel  Mas.  2016.  A Roadmap  for  the  Development  of  Labor
Market  Information  System.  FHI  360,  US Agency  for  International  Development, Washington, DC.
Suhandi,  S.,  Wiguna,  W.,  &  Quraysin,  I.  (2021). Dinamika  Permasalahan  Ketenagakerjaan Dan  Pengangguran  Di  Indonesia.  Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, 1(1), 268-283 [DOI: https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.28]
Testaverde,  M.,  Posadas,  J.,  &  Cho,  I.  2021. Toward a world-class labor market information  system  for  Indonesia:  an assessment  of  the  system  managed  by  the Indonesian  Ministry  of  Manpower.  World Bank Research Publication, Washington DC.
Sugiyono,  2020.  Metode  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.
Sutikno,  A.  N.  2020.  Bonus  demografi  di indonesia.  VISIONER:  Jurnal  Pemerintahan Daerah  Di  Indonesia,  12(2),  421-439  [DOI: https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.285]
Wijayanto,  H.,  &  Olde,  S.  (2020).  Dinamika
Permasalahan Ketenagakerjaan Dan
Pengangguran  Di  Indonesia.  Jurnal  Bina Bangsa  Ekonomika,  13(1),  85-94  [DOI: https://doi.org/10.46306/jbbe.v13i1.33]
Winiarti,  N.  W.  2019.  Pelaksanaan  Wajib  Lapor
Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum  Kenotariatan, 4(1) [DOI: https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.106] Woods,  J.  F.  &  O'Leary,  C.  J.  2006.  Conceptual Framework  for  an  Optimal  Labour  Market Information System. Upjohn Institute Technical  Report  No.  07-022.  Kalamazoo, MI: W.E [DOI: https://doi.org/10.17848/tr07-022 ]
Yang, S. 2015. The public employment service in the Republic of Korea, ILO Working Papers 994901023402676,  International  Labour Organization