## VARIABEL EKONOMI MAKRO YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI ACEH

## Abstract
Motor  vehicle  tax  and  vehicle  ownership  changing tax  are  two  of  local  tax  that  contributed  greatly  to  the revenue  of  locally-generated  revenue  in  Indonesia.  This research  aims  to  analyze  the  macroeconomic  variables that  influence  revenue  of  motor  vehicle  tax  and  vehicle ownership  changing  tax  of  the  province  of  Aceh.  The variables suspected to affect revenue of motor vehicle tax and  vehicle  ownership  changing  tax  in  Aceh  are  the number  of  population,    economic  growth  and  inflation. The periode which has been used in this case is starting on  2000  until  2015.  In  this  study  obtained  data  from Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  and  Badan  Pengelola Keuangan  Aceh  (BPKA).  From  result  of  research indicate that: 1.The effect  of  the number of  residents  on the acceptance of PKB and BBNKB both show a positive value, but for PKB have a significant influence, while for BBNKB is not significant. 2. Influence of GRDP to PKB and  BBNKB  both  show positive and significant  value 3. Inflation Influence on PKB shows positive value but not significant,  while  inflation  regression  coefficient  to BBNKB show negative and insignificant value.

## Munawir
Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail: munawirmunzirhasyim@gmail.com
Abd. Jamal Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail: abdjamal@unsyiah.ac.id
Chenny Seftarita Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail:chenny@unsyiah.ac.id
Keywords: vehicle tax, vehicle ownership changing tax , locally-generated revenue

## PENDAHULUAN
Provinsi Aceh mempunyai delapan belas pemerintahan kabupaten dan lima pemerintahan kota. Dalam  rangka  penyelenggaraan  rumah  tangganya,  Pemerintah  Aceh  memerlukan  biaya  yang  tidak sedikit.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  Aceh  harus  mengoptimalkan  sumber-sumber  penerimaan  yang dimilikinya.  Berdasarkan  Undang-Undang  Pemerintah  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  mengenai Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  serta  Undang-Undang  Pemerintah Indonesia  Nomor  18  Tahun  2001  mengenai  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Aceh,  maka  sumber penerimaan  Aceh  terdiri  dari  Dana  Perimbangan,  Pendapatan  Asli  Aceh,  Dana  Otonomi  Khusus, Pendapatan Lain-lain Aceh yang Sah dan Pinjaman Daerah.

## Tabel  1 Perkembangan Pendapatan Aceh Tahun 2008-2014
Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2015 (diolah)
Pada  Tabel  1.  dapat  dilihat  perkembangan  dari  realisasi  penerimaan  Pemerintah  Aceh  dalam beberapa  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2014  Dana  Otonomi  Khusus  membukukan  realisasi  terbesar dengan nominal Rp 6,8 triliun atau sebesar 59 persen dari total realisasi pendapatan Aceh pada tahun 2014.  Dana  Perimbangan  menempati  urutan  kedua  dengan  nominal  Rp  2,5  triliun  atau  22  persen. Sedangkan Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Lain-lain yang Sah menempati urutan ketiga dan keempat, masing-masing mencatat realisasi sebesar Rp 1,7 triliun (15 persen) dan Rp 463 milyar (4 persen).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Aceh  belum  dapat  mandiri  untuk  memperoleh pendapatan sendiri.
Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa Pajak Daerah membukukan realisasi  terbesar dengan nominal Rp  1  triliun  atau  sebesar  59  persen  dari  total  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun  2014. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menempati urutan kedua dengan nominal Rp 551 miliar atau  sebesar  32  persen.  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  di  urutan  ketiga dengan nominal Rp 134 miliar (8 persen). Sedangkan Zakat dan Retribusi Daerah menempati urutan
Tahun Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dana Otonomi Khusus LLain-lain Pendapatan yang Sah 2008 719.675.560.102 2.599.913.845.232 3.590.142.897.000 - 2009 735.205.788.491 1.570.603.947.638 3.728.282.000.000 8.376.042.934 2010 796.949.424.470 2.255.191.645.962 3.849.806.840.000 65.867.172.540 2011 802.840.173.817 2.262.044.905.720 4.510.656.496.500 34.778.571.000 2012 901.720.376.621 2.359.784.326.817 5.476.288.764.000 442.349.581.000 2013 1.396.095.430.738 2.667.309.741.895 6.241.665.470.220 432.605.240.000 2014 1.746.689.714.374 2.557.305.939.587 6.824.386.514.000 463.890.853.470
keempat  dan  kelima,  masing-masing  mencatat  realisasi  sebesar  Rp  26  miliar  (1  persen)  dan  Rp  3 miliar (di bawah 1 persen)

## Tabel 2

## Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Aceh Tahun 2008-2014

## Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2015 (diolah)
Menurut  Undang  Undang  Pemerintah  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  mengenai  Pajak  dan Retribusi  Daerah,  ada  lima  sektor  pajak  yang  dapat  dipungut  oleh  Pemerintah  Provinsi,  yaitu:  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Pada Tabel 3. dapat dilihat perkembangan  dari  Pajak  di  Aceh  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  umumnya  komponen  pajak tersebut mengalami peningkatan.

## Tabel  3 Perkembangan Pajak Daerah Aceh Tahun 2008-2014
Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2015 (diolah)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sumber Pendapatan Asli Aceh terbesar dari sektor pajak di Aceh, dengan realisasi sebesar Rp 355 miliar atau sebesar 40 persen dari realisasi
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Zakat/Infaq 2008 464.317.354.502 12.798.425.167 66.796.142.320  182.376.676.706 23.453.583.647 2009 462.151.772.869 12.040.362.913 75.104.468.183  171.333.346.958 22.649.354.923 2010 521.326.412.818 7.493.489.473 98.845.196.792  157.245.481.057 23.453.583.647 2011 586.181.445.846 9.416.021.790 66.007.131.637  132.760.666.960 8.474.907.585 2012 687.476.816.747 6.317.974.149 96.317.227.942  160.316.008.271 10.278.275.620 2013 752.838.757.291 6.543.353.654  123.628.752.544  579.487.624.364 13.457.036.546 2014 1.030.679.175.160 3.303.639.690  134.013.450.262  551.031.638.558 26.793.123.882
Tahun Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok 2008 127.402.750.307 189.772.734.865 147.021.572.490 113.290.740 - 2009 147.822.881.917 170.153.892.164 138.630.865.529 5.544.133.259 - 2010 170.227.577.413 200.744.052.597 149.014.277.103 1.340.505.705 - 2011 194.963.252.859 221.889.377.329 164.234.058.148 5.094.757.510 - 2012 221.098.811.552 288.712.313.345 176.486.256.660 1.179.435.190 - 2013 258.019.176.196 288.786.951.119 205.600.956.623 431.673.353 - 2014 279.072.993.463 355.246.832.947 253.991.747.876 508.096.865  141.859.504.009
total  Pajak Aceh pada tahun 2014. Diikuti  oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan  realisasi sebesar Rp 279 miliar (31 persen) dan Pajak Bahan  Bakar Kendaraan Bermotor  berjumlah Rp 253 miliar (29 persen). Sedangkan Pajak Air Permukaan hanya memberikan kontribusi sangat kecil, yaitu Rp 500 juta (di bawah 1 persen).
Pemerintah Aceh tidak dapat menambah jenis pajak baru, karena dibatasi oleh Undang-Undang No.  28  tahun  2009  mengenai  Pajak  dan  Retribusi  Daerah.  Undang-Undang  tersebut  telah menentukan bahwa hanya lima pajak saja yang boleh dipungut Pemerintah Provinsi. Dari lima sektor pajak  tersebut  yang  dikelola  langsung  oleh  Pemerintah  Aceh  hanya  tiga,  yaitu  BBNKB,  PKB  dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Rokok adalah bagi hasil pajak dari Kementerian Keuangan dan PBBKB dikelola oleh Pertamina. Sehingga yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah melakukan optimalisasi (intensifikasi) terhadap PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan.
Ada beberapa persoalan yang menyebabkan  pemungutan PKB dan BBNKB kurang efektif dan belum  optimal  dilakukan  di  Aceh,  antara  lain  adalah  tingginya  tarif  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pertama (BBNKB 1) di Aceh jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Tarif BBNKB 1 di Aceh adalah sebesar 13 persen (Qanun Aceh No.2 Tahun  2012) dari harga Nilai Jual  Kendaraan  Bermotor  (NJKB)  sesuai  dengan  Pergub  No.36  Tahun  2014.  Sedangkan  Provinsi Sumut  yang    berbatasan  langsung  dengan  Aceh  menerapkan  tarif  BBNKB  1  sebesar  10  persen (Pergub  SUMUT  No.6  Tahun  2014).  Sehingga  banyak  masyarakat  Aceh,  memilih  membeli kendaraan barunya di Sumut karena lebih murah. Terdapat selisih sebesar 3 persen antara pembelian mobil di Aceh dan Sumut.
Persoalan lainnya adalah belum ada tindakan dan aturan yang tegas terhadap kendaraan non BL yang  beroperasi  di  Aceh,  sehingga  menyebabkan  banyaknya  jumlah  kendaraan  non  BL  khususnya BK (nomor polisi Sumatra Utara) yang beroperasi di Aceh. Hal ini tentunya merugikan bagi daerah, karena pajak yang dibayarkan bukan untuk Provinsi Aceh.
Salah satu potensi PKB dan BBNKB yang masih belum dikelola sampai saat ini oleh Pemerintah Aceh adalah pajak terhadap alat-alat berat/besar. Meski peraturan tentang pajak alat berat telah  ada namun  masih  belum  dijalankan.  Peraturan  yang  mengatur  tentang  kebijakan  ini  adalah  Pergub  No. 40 Tahun 2015 dan Pergub No.43 Tahun 2015. Dalam mengelola Pajak ini Pemerintah Aceh dinilai agak telat, mengingat provinsi lain telah terlebih dulu menerapkan.
Belum diintensifkannya aturan terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam rangka pembayaran pajak kendaraan bermotor menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  kedua  di  Aceh.  Tarif  BBNKB  kedua  adalah    satu  persen  dari  Nilai  Jual Kendaraan  Bermotor  (NJKB).  Akibat  belum  berjalannya  aturan  tentang  identitas  kepemilikan
kendaraan  ini,  maka  pajak  progresif  belum  bisa  diterapkan  di  Aceh.  Tarif  pajak  progresif  adalah sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan pertama, 2 persen untuk kepemilikan kedua, 2,5 persen untuk kepemilikan  ketiga,  dan  seterusnya  dengan  kenaikan  0,5  persen  untuk  setiap  kepemilikan  sampai dengan 10 persen (Qanun No.2 Tahun 2012).
Pada Tabel 4. dapat dilihat jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perkabupaten  di  Aceh pada tahun 2014. Tidak semua Kabupaten di  Aceh telah memiliki SAMSAT  (Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap)  sendiri,  seperti  Kabupaten  Pidie  Jaya  dan Subulussalam.  Hal  ini  tentunya  dapat  menghambat  pelayanan  pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kedua kabupaten baru tersebut.
Tabel  4 Jumlah Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Aceh Menurut Kabupaten/kota pada Tahun 2014 Nama UPTD Jumlah Kendaraan Pajak Kendaraan        Bea Balik Nama Banda Aceh 211.804 101.202.365.803 350.209.474.288 Aceh Besar 65.444 24.528.549.950 564.681.361 Pidie 63.571 19.042.604.630 459.082.700 Bireuen 60.868 18.182.997.985 651.760.330 Lhokseumawe 58.264 20.275.721.274 570.565.301 Aceh Utara 34.744 9.939.981.220 153.681.500 Aceh Barat 31.781 12.062.223.895 340.587.909 Nagan Raya 14.233 7.098.778.645 208.239.700 Aceh Tengah 29.033 9.538.823.199 381.282.500 Aceh Timur 24.493 7.059.750.091 182.086.375 Aceh selatan 18.067 5.513.807.966 237.926.051 Langsa 31.001 9.351.523.529 223.513.028 Aceh Jaya 7.409 2.600.300.771 51.833.250 Aceh Barat Daya 12.025 4.083.481.838 189.018.100 Bener Meriah 20.826 6.269.990.295 224.778.900 Aceh Tenggara 8.574 3.306.234.083 134.176.000 Sabang 7.013 1.526.171.976 24.600.500 Simeulue 2.107 650.024.370 19.077.754 Aceh Singkil 11.455 4.439.419.725 162.614.415 Aceh Tamiang 31.887 8.257.721.205 132.879.100 Gayo Lues 4.056 1.215.951.520 47.695.500 Total 749.763 276.146.423.970 355.169.554.562
Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2015 (diolah)
Pertumbuhan  penduduk  dan  pertumbuhan  ekonomi,  memiliki  peran  yang  besar  untuk perkembangan  sarana  transportasi  di  suatu  daerah  atau  negara.  Tetapi  dari  banyaknya  jumlah kendaraan  yang ada di  Aceh ternyata belum sepenuhnya memberikan  kontribusi  yang optimal bagi
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehingga keadaan ini menarik untuk diteliti.
Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pada tahun 2014 jumlah penduduk  Aceh  adalah  sebesar  4.906.800  jiwa,  meningkat  95.700  jiwa  dari  tahun  2013.  Semakin banyak  jumlah  penduduk  disuatu  daerah  akan  meningkatkan  mobilitas  penduduk.  Semakin meningkat mobilitas penduduk akan meningkatkan sarana transportasi, sehingga akan meningkatkan jumlah  kebutuhan  kendaraan  bermotor  dan  mempengaruhi  jumlah  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor.
Pertumbuhan  ekonomi  di  Aceh  akan  mendorong  tingkat  produktivitas  penduduk.  Peningkatan produktivitas  penduduk  akan  meningkatkan  pendapatan,  akibatnya  masyarakat  sanggup  untuk membeli  kendaraan  baru.  Pertumbuhan  ekonomi  secara  tidak  langsung  meningkatkan  jumlah kendaraan  bermotor,  sehingga  mempengaruhi  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik nama kendaraan di Aceh.
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Aceh tidak terlepas dari adanya masalah inflasi. Kenaikan harga  barang-barang  secara  umum  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  kemampuan  masyarakat untuk  melakukan  pembayaran  pajak  dan  untuk  membeli  kendaraan.  Sehingga  inflasi  secara  tidak langsung  diduga  mempengaruhi  jumlah  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik kendaraan bermotor di Aceh.

## TINJAUAN TEORITIS
Terdapat  sejumlah  penelitian  yang  telah  dilakukan  dalam  hal  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea Balik Nama Kendaraan dan Pendapatan Asli Daerah. Antara lain:
Saleh  (2011)  mengatakan,  pertumbuhan  ekonomi  Aceh,  jumlah  wajib  pajak,  kondisi  ekonomi dan tingkat inflasi secara bersama-sama memiliki  pengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak di  Aceh.  Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  penunggakan  pajak Aceh. Sedangkan Inflasi, krisis ekonomi dan Jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penunggakan pajak di Aceh.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh    Konecny,  Gnap  dan  Simkova.  (2016)  diperoleh  hasil bahwa  desentralisasi  fiskal  di  Republik  Slovakia  menyebabkan    peningkatan  jumlah  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  di  daerah  tersebut,  namun  disisi  lain  berdampak  pada  peningkatan pencemaran udara dan kebutuhan energi yang besar di sektor transportasi.
Menurut Altius, Erlina dan Tarmizi (2013), Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang positif  terhadap  pengembangan  wilayah  Sumatra  Utara,  di  mana  jika  penerimaan  PKB  meningkat
maka Produk Domestik Regional Bruto perkapita Sumatra Utara juga akan mengalami peningkatan. Penerimaan  PKB  juga  mempunyai  berpengaruh  yang  positif  terhadap  panjang  jalan  baik  di kabupaten atau kota.
Menurut  Eryandi,  Lizar  dan  Benardin  (2011),  pemungutan  PKB  dan  BBNKB  di  Provinsi Bengkulu  berjalan  belum  efektif.  Strategi  pemungutan  pajak  yang  dapat  diterapkan  untuk meningkatkan  penerimaan  PKB  dan  BBNKB  adalah  dengan  cara  pengetatan  sanksi  dan  perbaikan sistem pemungutan pajak ke prosedur yang lebih sederhana dan mudah. Faktor-faktor yang menjadi penghambat usaha pemungutan PKB dan BBNKB di Provinsi Bengkulu adalah: sanksi hukum yang kurang  tegas,  sanksi  hanya  bersifat  administratif,  kualitas  dan  kuantitas  personil  perpajakan  yang terbatas, sistem pemungutan menggunakan sistem menunggu bola, kantor kas terbatas dan lokasinya relatif jauh, dan tarif pajak yang dirasakan terlalu tinggi.
Febriati (2011) mengatakan, faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pemungutan PKB di Kota  Singkawang  terdiri  dari  faktor  internal  dan  eksternal:  faktor  internal  dapat  dilihat  dari  sarana dan  prasarana  yang  belum  memadai  dan  petugas  yang  masih  terbatas  sehingga  memperlambat pelayanan  terhadap  wajib  pajak.  Sedangkan  faktor  eksternal  dapat  dilihat  dari  luas  wilayah  kota singkawang, keterlambatan dalam proses pelaporan dari wajib pajak dan kesadaran wajib pajak yang masih kurang.
Menurut  Ashari,  Sutadji  dan  Erwin  (2013),  penerimaan  BBNKB  oleh  Samsat  Kabupaten Bulungan  belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal  dikarenakan  adanya  beberapa  kendala  yang dihadapi  diantaranya  kurang  maksimalnya  petugas  pemungut  pajak  dalam  menggali  potensi  karena kurang  diimbangi  dengan  keterampilan  dan  keahlian.  Sulitnya  informasi  data  dan  luasnya  objek pajak  serta  kurangnya  dukungan  sarana  penunjang.  Rendahnya  kesadaran  masyarakat  atas kewajibannya membayar pajak, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sharma, Sandeep, dan Kewal (2011) memperoleh hasil bahwa  pertumbuhan  kendaraan  bermotor  di  India  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap demografi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  kendaraan  bermotor  juga  berpengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  industri  otomotif  di  India.  Pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  pesat menyebabkan  tingginya    tingkat  mobilitas  penduduk  dan  menyebabkan  tingginya  kebutuhan  akan sarana transportasi.  Sehingga Pertumbuhan jumlah kendaraan di  India berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto di India.

## METODOLOGI PENELITIAN
Ruang  lingkup  penelitian  ini  mencakup  variabel  ekonomi  makro  yang  mempengaruhi penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  di  Aceh  selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2014 (15 tahun). Data yang digunakan adalah time series . Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari  Dinas Pendapatan  dan  Kekayaan  Aceh  dan    Badan  Pusat  Statistik. Model  yang  dipakai  adalah  model ekonometrika.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  model SUR  ( Seemingly  Unrelated Regression ).
Seemingly  Unrelated  Regression (SUR)  merupakan  model  ekonometrika  yang  biasa  dipakai untuk  menyelesaikan  persamaan  regresi  di  mana  masing-masing  persamaan  mempunyai  parameter masing-masing  dan tiap  persamaan tidak  saling  memiliki  hubungan  ( seemingly unrelated). Namun, sesama persamaan-persamaan tersebut terjadi kaitan satu sama lainnya yaitu dengan adanya korelasi antar error dalam persamaan yang berbeda (Dufour, 2002).
Model  SUR  pertama  sekali  diperkenalkan  oleh  Arnold  Zellner  dengan  persamaan  sebagai berikut (Greene, 2003):
𝑌 1𝑡 = 𝛽 10 + 𝛽 11 𝑋 1𝑡,1 + 𝛽 12 𝑋 1𝑡,2 + . . . + 𝛽 1𝑘 1 𝑋 1𝑡,𝑘 1 + 𝑢 1𝑡 𝑌 2𝑡 = 𝛽 20 + 𝛽 21 𝑋 2𝑡,1 + 𝛽 22 𝑋 2𝑡,2 + . . . + 𝛽 2𝑘 2 𝑋 2𝑡,𝑘 2 + 𝑢 2𝑡 : : 𝑌 𝑀𝑡 = 𝛽 𝑀0 + 𝛽 𝑀1 𝑋 𝑀𝑡,1 + 𝛽 𝑀2 𝑋 𝑀𝑡,2 + . . . + 𝛽 𝑀𝑘 𝑀 𝑋 𝑀𝑡,𝑘 𝑀 + 𝑢 𝑀𝑡
dengan  t = 1,2,...,T.
Untuk selanjutnya model tersebut disesuaikan dengan variabel analisis  dalam penelitian ini sehingga formulasi modelnya menjadi :
PKB     = α + 𝛽 1 PDDK + 𝛽 2 𝑃𝐷𝑅𝐵 + 𝛽 3 𝐼𝑁𝐹 + u
BBNKB = α + 𝛽 1 PDDK + 𝛽 2 𝑃𝐷𝑅𝐵 + 𝛽 3 𝐼𝑁𝐹 + u : : 𝑌 𝑀 = 𝛼 𝑀 + 𝛽 𝑀 PDDK + 𝛽 𝑀 𝑃𝐷𝑅𝐵 + 𝛽 𝑀 𝐼𝑁𝐹 + 𝑢 𝑀

## Di mana:
PKB : Pajak Kendaraan Bermotor BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor α : Konstanta/intercept 𝛽 1 , 𝛽 2 𝑑𝑎𝑛 𝛽 3 : Koefisien regresi PDDK
: Jumlah Penduduk PDRB : Produk Domestik Regional Bruto INF : Inflasi u : Kesalahan pengganggu (term of error).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor di Aceh terus meningkat setiap tahun. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 279 miliar, meningkat 8,16 persen dari tahun 2013 yaitu Rp 258 miliar (Tabel 5).

## Tabel  5
Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Aceh
Serta Laju Pertumbuhan Tahun 2000-2014 Tahun Pajak Kendaraan Bermotor Laju Pertumbuhan (%) 2000 19.755.088.559 2001 29.423.875.130 48,9 2002 29.685.383.425 0,89 2003 32.607.607.710 9,84 2004 42.247.155.878 29,6 2005 49.104.551.556 16,2 2006 77.844.017.028 58,5 2007 101.794.623.714 30,8 2008 127.402.750.307 25,2 2009 147.822.881.917 16 2010 170.227.577.413 15,2 2011 194.963.252.859 14,5 2012 221.098.811.552 13,4 2013 258.019.176.196 16,7 2014 279.072.993.463 8,16
Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2015 (diolah)
Peningkatan  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  terbesar  terjadi  pada  tahun  2006  yaitu meningkat  sebesar 58,5  persen dari tahun 2005, sedangkan peningkatan  penerimaan terkecil terjadi pada tahun 2002 yaitu meningkat 0,89 persen dari tahun 2001.
Seperti  halnya  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  juga cenderung  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2014  penerimaan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  di  Aceh  adalah  sebesar  Rp  355  miliar,  meningkat  23  persen  dari  tahun sebelumnya yaitu Rp 288 miliar (Tabel 6.).
Tabel 6.
Perkembangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Aceh Serta Laju Pertumbuhan Tahun 2000-2014
Tahun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Laju Pertumbuhan (%) 2000 8.042.405.202 2001 13.322.985.688 65,7 2002 19.185.653.438 44 2003 28.808.083.245 50,2 2004 63.944.465.775 122 2005 79.919.505.606 25 2006 125.097.759.316 56,5 2007 143.620.983.950 14,8 2008 189.772.734.865 32,1 2009 170.153.892.164 -10 2010 200.744.052.597 18 2011 221.889.377.329 10,5 2012 288.712.313.345 30,1 2013 288.786.951.119 0,03 2014 355.246.832.947 23
Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2015 (diolah)
Selama  kurun  waktu  15  tahun  terakhir  penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  di Aceh  pernah  mengalami  penurunan,  yaitu  terjadi  di  tahun  2009  dimana  penerimaan  mengalami penurunan  sebesar  -10  persen  dari  tahun  2008.  Sedangkan  peningkatan  penerimaan  terbesar  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terjadi  di  tahun  2004  yaitu  meningkat  sebesar  122  persen  dari tahun sebelumnya.
Naik  turunnya  pendapatan  daerah  dari  PKB  dan  BBNKB  di  Aceh  turut  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  antara  lain  belum  kondusifnya  tingkat  keamanan  di  Aceh    pada  masa  konflik, peristiwa tsunami tahun 2004, dan mulai membaiknya perekonomian aceh setelah perjanjian damai tahun  2005,  serta  proses  rekontruksi  Aceh  pasca  tsunami.  Meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat dapat  dilihat  dengan  meningkatnya  pendapatan  perkapita  masyarakat,  menyebabkan  timbulnya keinginan  untuk  memiliki  kendaraan.  Sehingga  hal  ini  ikut  mendorong  meningkatnya  penerimaan PKB  dan  BBNK.  Pada  Gambar  1.  dapat  dilihat  bahwa  konsumsi  terhadap  kendaraan  bermotor mengalami  fluktuatif,  sehingga  hal  ini  tentunya  juga  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor di Aceh.

## Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2016 (diolah BI Aceh)

## Gambar 1

## Penjualan Kendaraan Bermotor (Konsumsi) di Aceh Tahun 2011-2016
Meningkatnya daya beli masyarakat dan fasilitas pengkreditan kendaraan bermotor yang mudah menyebabkan peningkatan pembelian kendaraan bermotor di Aceh. Dengan tingkat uang muka yang relatif  terjangkau  oleh  masyarakat,  tingkat  bunga  yang    dinilai  rendah,  dan  angsuran  kredit  yang tidak  begitu  besar  membuat  masyarakat  mau  melakukan  kredit  kendaraan  bermotor.  Dengan kemudahan  kredit,  pembelian  kendaraan  bermotor  baru  maupun  kendaraan  bermotor  bekas  terus bertambah.
Sarana transportasi  umum  yang kurang memadai  juga berpengaruh terhadap jumlah pembelian kendaraan bermotor.  Dengan tingkat  aktivitas  masyarakat  Aceh  yang tinggi,  maka dibutuhkan pula sarana transportasi umum yang seharusnya memadai. Namun, pemerintah Aceh belum mampu untuk menyediakan  sarana  transportasi  umum  yang  aman  dan  nyaman.  Sehingga  membuat  masyarakat lebih  memilih  untuk  memakai  kendaraan  pribadi  dari  pada  kendaraan  umum  dan  secara  tidak langsung meningkatkan jumlah pembelian kendaraan bermotor.
Produksi  kendaraan  baru  yang  terus  bertambah  dan  industri  otomotif  yang  mengunakan teknologi  baru  dan  terus  berinovasi  membuat  masyarakat    tertarik  untuk  memiliki  kendaraan tersebut.  Sehingga  dengan  demikian  angka  pembelian  kendaraan  juga  akan  ikut  meningkat.  Akibat dari  meningkatnya  pembelian  kendaraan  baru  ini  maka  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik nama juga mengalami peningkatan.

## Tabel 7 Jumlah Kendaraan Baru di Aceh Tahun 2014 dan 2015
Jenis Kendaraan 2014 2015 Sedan 39 26 Jeep 239 226 Minibus 5.995 4.964 Microbus 36 99 Bus 39 42 Pickup 2.010 2.181 Light Truck 1.055 1.034 Truck 126 137 Sepeda Motor R2 96.827 104.209 Sepeda Motor R3 0 157 Becak 199 43 Alat Berat 1 0 Kendaraan Khusus 124 88 Total 106.690 113.206
Sumber : Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2016 (diolah)
Pemutihan  denda  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh juga bertujuan untuk meningkatkan PKB dan BBNKB. Pemutihan ini  sebagai  upaya  membantu  masyarakat  (Wajib  pajak)  yang  menunggak  pajak  dan  hendak melakukan pembebasan tunggakan pajak. Masyarakat hanya dikenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor  untuk  tahun  berjalan,  sedangkan  tunggakan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  ditahun sebelumnya  dihapus  seluruhnya,  serta  menggratiskan  BBNKB  dan  meniadakan  biaya  mutasi kendaraan  dari  non-BL  ke  BL.  Pemutihan  pernah  dilakukan  pada  tahun  2005,  2008,  2013,  dan selanjutnya tahun  2017.
Meningkatnya  jumlah  mutasi  kendaraan  bermotor  dari  luar  Aceh,  turut  meningkatkan  Pajak kendaraan  dan  Bea  balik  nama  kendaraan    di  Aceh.  Kendaraan  tersebut  berasal  dari  berbagai provinsi  di  Indonesia.  Meningkatnya  minat  masyarakat  Aceh  untuk  membeli  kendaraan  bekas  dari luar ini di karenakan harganya lebih murah dan kualitasnya juga masih bagus. Meningkatnya jumlah kendaraan mutasi ini, otomatis meningkatkan jumlah kendaraan di aceh. Pada Tabel 8. Dapat dilihat peningkatan  jumlah  kendaraan  mutasi  yang  masuk  ke  kota  Banda  Aceh  pada  tahun  2013  sampai 2015.
Tabel Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor di Kota Banda Aceh Tahun 2013- 2015 Jenis Kendaraan 2013 2014 2015 Sepeda motor 36 68 586 becak 1 0 2 Sedan 50 103 135 Jeep 45 71 16 Mini Bus 242 546 819 Micro Bus 0 4 22 Bus 0 0 8 Pick Up 23 46 116 Light Truck 18 34 74 Truck 6 36 83 Kendaraan Khusus 0 0 8 Alat-alat berat 0 1 0 Jumlah 423 909 1.967
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah).
Razia  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian,  dinas  perhubungan,  dinas pendapatan    dan  razia  gabungan  turut  membantu  Pemerintah  Aceh  dalam  menimbulkan  kesadaran masyarakat  untuk  patuh  dan  teratur  membayar  pajak  kendaraannya.  Salah  satu  pertimbangan dilakukannya  razia  kendaraan  karena  banyaknya  kendaraan  masyarakat  yang  belum  melakukan pendaftaran  ulang  atau  belum  melakukan  pembayaran  pajak.  Sehingga  razia  kendaraan  ini  turut membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  dari  pajak  kendaraan  dan  balik  nama kendaraan.
Untuk  melihat  pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Produk  Domestik  Regional    Bruto  dan  Inflasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2000 sampai 2014,  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  model Seemingly  Unrelated  Regression (SUR). Adapun hasil estimasinya  sebagai berikut:
Tabel 9
Hasil Estimasi Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap PKB.
Sumber: Hasil Estimasi, 2017
Variabel Koefisien Estimasi Standard Error T-Ratio P-Value PDDK 138.18 27.61 5.004 0.000 PDRB 21.860 3.183 6.869 0.000 INF 84925 0.4216 0.2014 0.840 Konstanta -0.6349 0.1022 -6.209 0.000

## Tabel 10
Hasil Estimasi Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap BBNKB.
Variabel Koefisien Estimasi Standard Error T-Ratio P-Value PDDK 25.657 37.48 0.6845 0,494 PDRB 44.679 4.320 10.34 0.000 INF -22428 0.5723 -0.3919 0,969 Konstanta -0.2744 0.1388 -1.978 0.048
Sumber: Hasil Estimasi, 2017
Hasil estimasi sebagaimana disajikan pada  kedua tabel tersebut, bisa diterangkan beberapa hal. Koefisien regresi jumlah penduduk terhadap PKB dan BBNKB sama-sama menunjukkan nilai yang positif,  namun  untuk  PKB  memiliki  pengaruh  yang  signifikan,  sedangkan  untuk  BBNKB  tidak signifikan. Untuk PKB sebesar 138,18 dan BBNKB sebesar 25,657, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan  1  orang  penduduk  maka  PKB  akan  meningkat  sebesar  Rp  138.180,  dan    BBNKB meningkat sebesar Rp 25.657 dengan asumsi variabel lain tetap.
Dari  hasil  regresi  jumlah  penduduk  terhadap  PKB  dan  BBNKB  dapat  dilihat  bahwa  jumlah penduduk  yang  banyak  dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  penerimaan    PKB  dan BBNKB  di  suatu  daerah.  Maka  seiring  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk,    PKB  dan  BBNKB juga akan bertambah.
Koefisien  regresi  Produk  Domestik  Regional  Bruto  terhadap  PKB  dan  BBNKB  sama-sama memiliki  nilai  positif  serta  berpengaruh  signifikan,  sebesar  21,860  dan  44,679,  menyatakan  bahwa setiap  kenaikan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  sebesar  Rp  1  miliar,  maka  Pajak  Kendaraan Bermotor  akan  meningkat  sebesar  Rp  0,021  miliar,  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor meningkat sebesar Rp 0,044 miliar dengan asumsi variabel lain tetap.
Dari  hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  inflasi  tidak  meliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap PKB dan BBNKB di Aceh. Hasil regresi menunjukkan bahwa setiap terjadi inflasi sebesar 1  persen, maka Pajak Kendaraan Bermotor akan akan meningkat sebesar Rp 0,084 miliar, dan Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  akan  berkurang  sebesar  Rp  0,022  miliar,  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  Inflasi memiliki pengaruh  yang sangat kecil terhadap PKB dan BBNKB di Aceh.
Hasil  estimasi  ini  relatif  baik  yang  dibuktikan  oleh 𝑅 2 sebesar  0,9857  untuk  estimasi  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  0,9832  untuk  estimasi  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor.  Ini  artinya bahwa  jumlah  penduduk,  produk  domestik  regional  bruto  dan  inflasi  mempengaruhi  Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 98,57 persen dan mempengaruhi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
sebesar 98,32 persen, sedangkan 1,43 persen dan 1,68 persen ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PKB dan BBNKB di Aceh. Hal  ini  agak  bertentangan  dengan  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mengendalikan jumlah  penduduk,  sehingga  akan  lebih  baik  apabila  menggunakan  pendekatan  lain  seperti melihat taraf  hidup penduduk.
2. PDRB memberikan pengaruh  positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan  BBNKB di Aceh, sehingga diharapkan kepada pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan nilai PDRB, agar penerimaan dari PKB dan BBNKB juga meningkat.
3. Inflasi  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  penerimaan  PKB  dan  negatif  terhadap  BBNKB, namun  tidak  signifikan,  sehingga  diharapkan  kepada  pemerintah  agar  dapat  menjaga  tingkat inflasi tetap stabil, agar kondusif  bagi perkembangan PKB dan BBNKB di Aceh.

## Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :
1.  Kepada Pemerintah
a.  Untuk  meningkatkan  jumlah  penerimaan  PKB  maka  Pemerintah  Aceh  harus  mengintensifkan penerimaan  pajak  melalui  pajak  alat-alat  berat  yang  selama  ini  belum  diterapkan,  serta menerapkan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor.
b.  Untuk  meningkatkan  jumlah  penerimaan  BBNKB  maka  Pemerintah  Aceh  harus mengintensifkan  penggunaan  identitas  asli  sesuai  KTP  untuk  setiap  kepemilikan  kendaraan bermotor, karena selama ini banyak masyarakat yang tetap memakai identitas pemilik kendaraan lama.
c.  Pemerintah Aceh harus mendata kembali jumlah kendaraan bermotor  yang beroperasi di Aceh.
Hal  ini  untuk  mengetahuai  berapa  besar  potensi  pajak  kendaraan  bermotor  dan  berapa  besar jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak.
d.   Pemerintah Aceh harus  serius menangani  banyaknya kendaraan non BL  yang berada di  Aceh, mendata  dan  memberikan  sosialisasi,  serta  memberikan  sangsi  yang  tegas  apabila  kendaraan tersebut berada di Aceh lebih dari waktu yang telah ditetapkan.
e.  Pemerintah  Aceh  harus  mampu  menghapus  pungutan  liar,  menyederhanakan  prosedur pembayaran PKB dan BBNKB, serta meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.
2.     Kepada Peneliti Selanjutnya.
Kepada  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  menambah  variabel  independen  khususnya  variabel jumlah  kendaraan  bermotor  dan  memperbanyak  jumlah  sampel  penelitian,  serta  melakukan penelitian tentang potensi kendaraan non BL yang berada di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Altius,  Herliene  Yudhah,  Erlina  dan  H.B.Tarmizi.(2013).  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor Terhadap  PAD  dan  Dampaknya  Bagi  Pengembangan  Wilayah  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal Ekonom , Vol. 16, No. 3, Juli 2013.
Ashari R, M. Ibnu, Sutadji dan Erwin Resmawan.(2013). Implementasi Kebijakan Penerimaan Pajak dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  II  Pada  Kantor  UPTD  Sistem  Administrasi Manunggal  Satu  Atap  di  Kabupaten  Bulungan. eJournal  Administrative  Reform ,Vol.1, No.2, 2013: 511-524.
Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). Aceh  Dalam Angka .
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. (berbagai tahun). Rekapitulasi PKB dan BBNKB .
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. (berbagai tahun). Rekap Rincian PAD .
Dufour,  Jean-Marie  and  Lynda  Khalaf.(2002).  Exact  test  for  contemporaneous  correlation  of disturbances  in  seemingly  unrelated  regressions. Journal  of  econometric ,  106  (2002)  143- 170.
Eryandi, Gusti, Lizar Alfansi dan Benardin.(2011). Analisi Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, Vol. 4, No. 02, Juli -Desember  2011.
Febriati.(2011).  Analisis  Sistem    Pengendalian  Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. Jurnal Eksos, Vol.7, No. 2, Hlm.165- 185, 2011.
Greene, A. (2003). Ekonometric Analisis , Fifth Edition, New York University.
Konecny,  Vladimir,  Jozef  Gnap  dan  Ivana  Simkova.(2016).  Impact  of    Fiscal  Decentralization  on Motor  Vehicle  Taxation  in  The  Slovak  Republic. Transport  and  Telecommunication, Vol.17, No.1, 2016.
Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  36  Tahun    2014  tentang Penghitungan  Dasar  Pengenaan  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  Tahun 2014 .
Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor    43  Tahun  2015  tentang Penghitungan  Dasar  Pengenaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor    Alat-Alat  Berat/Besar Tahun 2015.
Peraturan  Gubernur  Aceh    Nomor    40  Tahun  2015  mengenai Pembebasan/Keringanan  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  Alat-Alat Berat
Peraturan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  6  Tahun  2014  mengenai Pemberian  Keringanan  Tarif BBNKB  Pertama.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah .
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun  2012 mengenai Pajak Aceh .
Saleh,  M.(2011). Analisis  Tunggakan  Pajak  di  Aceh . Tesis  (tidak)  dipublikasikan.  Banda  Aceh: Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Unsyiah.
Sharma, Dayal Rameshwar, Sandeep Jain, and Kewal Singh.(2011). Growth Rate of Motor Vehicle in  India-Impact  of    Demographic  and  Economic  Development. Journal  of  Economic  and Social Studies .Vol.1, No.2, July 2011.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh .
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.