INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1705-1714 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan (Analisis Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)
Abdul Latif
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia Email: abdullatif19011992@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini menggali isu-isu seputar pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA)  Kecamatan  Pengabuan.  Dipengaruhi  oleh  perkawinan  diatur,  keinginan  pribadi,  dan  faktor internal dan eksternal, alasan utama dari pernikahan usia dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak mereka terjerumus dalam perbuatan zina. KUA menghadapi tantangan seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua, dan masalah ekonomi keluarga. Upaya pencegahan telah dilakukan melalui kegiatan informatif seperti seminar, ceramah, khotbah, pengajaran agama, dan kelompok studi. Penelitian ini juga menganalisis pernikahan di bawah umur dari perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019. Meskipun dilarang, penerapan hukum dan Hukum Islam memungkinkan pengecualian  dalam  kasus-kasus  tertentu.  Tugas  orang  tua  untuk  melindungi  anak-anak  mereka semakin  sulit  dalam  konteks  sosial  modern,  berkontribusi  pada  pernikahan  di  bawah  umur.  Hukum Islam  menekankan  perlunya  mendapatkan  persetujuan  wali  dan  kemampuan  finansial  sebelum melangsungkan perkawinan.
Kata Kunci: Hukum Islam, Kantor Urusan Agama, Pernikahan di Bawah Umur

## Abstract
This study explores the issues surrounding underage marriage implementation at the Office of Religious Affairs (KUA) in the Pengabuan District. Influenced by arranged marriages, personal desires, and internal and external factors, the primary reason for early marriages is parents' concerns about their children falling into adultery. KUA faces challenges such as pregnancies outside of wedlock, parental concerns, and family economic issues. Preventive efforts have been made through informative activities such as seminars, lectures, sermons, religious teachings, and study groups. The research also analyzes underage marriages from the perspective of Islamic Law and Law Number 16 of 2019. Despite being prohibited, the application of the law and Islamic Law allows for exceptions in specific cases. The duty of parents to protect their children becomes increasingly challenging in the modern social context, contributing to underage  marriages.  Islamic  Law  emphasizes  the  necessity  of  obtaining  the  guardian's  consent  and financial capability before proceeding with the marriage.
Keywords: Islamic Law, Office of Religious Affairs, Underage Marriage

## PENDAHULUAN
Pernikahan  usia  muda  juga  membawa  pengaruh  yang  tidak  baik  bagi  anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu- ibu remaja mempunyai tingkat  kecerdasan yang  lebih  rendah  bila dibandingkan dengan anak  yang  dilahirkan  oleh  ibu-ibu  yang  lebih  dewasa.  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (Rumah  Tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Hadikusuma, 1990: 170).
Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria  sudah  berusia  19  (Sembilan  belas)  Tahun  dan  wanita  sudah  mencapai  usia  19 (sembilan belas) Tahun (Nahdiyanti, 2021: 151).
Secara  eksplisit  ketentuan  tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap  perkawinan  yang dilakukan  oleh  calon  pengantin  prianya  yang  belum  berusia  19  tahun  atau  wanitanya belum berusia 19 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002,  “Bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.
Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki – laki umur 21 tahun di atas 19 tahun adalah izin  orang  tua,  umur  dibawah  umur  19  tahun  dilakukan  dengan  pengadilan,  bagi perempauan  umur  21  tahun  kebawah  adalah  izin  orang  tua,  umur  dibawah  19  tahun kebawah adalah izin pengadilan.
Pernikahan  dibawah  umur  atau  pernikahan  dini  adalah  istilah  kontemporer.  Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa.  Bagi  orang – orang  yang  hidup    pada  awal – awal  abad  ke-  20  atau sebelumnya,  pernikahan  lelaki  pada  usia  17  tahun  dan  perempuan  15  tahun  adalah  hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan.
Wanita  yang  menikah  dibawah  umur  dianggap  tidak  wajar,  terlalu  dini  istilahnya. Dalam  diskursus  fikih  (Islamic  Jurisprudence),  tidak  ditemukan  kaidah  yang  sifatnya menentukan  batas  usia  kawin.  Karenanya,  menurut  fikih  semua  tingkatan  umur  dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental  ((Hadikusuma,  1990:  7),  dan  itu  merupakan  pemangkasan  kebebasan  hak  anak dalam  memperoleh  Hak  hidup  sebagai  remaja  yang  berpotensi  untuk  tumbuh, berkembang  dan  berpotensi  secara  positif  sesuai  apa  yang  digarisbawahi  agama.  Inilah problematika  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  perkawinan  dibawah  umur  yaitu  adanya pemangkasan kebebasan hak anak.
Perkawinan  yang  masih  di  bawah  umur  itu  masih  sering  terjadi  di  tengah  tengah masyarakat  kita  khususnya  di  kecamatan  Pengabuan.  Dalam  satu  kecamatan  setiap bulannya  ada  1  sampai  3  orang  anak  yang  menikah  dibawah  umur.  Hal  ini  disebabkan kurangnya  peran  sosialisasi  pengadilan  agama  dan  kantor  urusan  agama  terhadap masyarakat.  Oleh  karena  itu  langkah  pencegahan  pernikahan  di  bawah  umur  perlu mendapat  perhatian  yang  lebih  besar  dari  semua  pihak  baik  masyarakat  maupun pemerintahan  dalam  hal  ini  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  peran  pendidikan  sekolah, pesantren serta lingkungan.
Yang  menjadi fokus dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam  mengatasi  problematika  pelaksanaan    perkawinan  dibawah  umur,  baik  yang dilakukan  secara  resmi  (persetujuan  orang  tua  atau  setelah  mendapat  izin  pengadilan agama)  maupun  tidak  resmi  (nikah  sirri)  atau  nikah  dibawah  tangan  atau  dengan  cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor  catatan  sipil  yang  ditemukan  adanya  pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali (Prodjohamidjojo, 2002: 19).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dede  Hafirman  Said  yang  berjudul  Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di kantor urusan agama se-kecamatan kota binjai (Analisis  undang-undang  no  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  hukum  Islam).  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  menikah  di  bawah  umur  sebabkan  ada  nya  pergaulan bebas  dan  merasa  sudah  dewasa.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dwi  Irwanto  yang berjudul  Problematika  pernikahan  dini  di  kecamatan  Padureso  Kabupaten  Kebumen (Analisis  sosiologi  hukum  Islam).  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pernikahan  dini karena  pendidikan  rendah  dan  pemikiran  orang  tua  untuk  menghindari  terjadinya perbuatan zina pada anak-anaknya.  Penelitian ini dilakukan oleh Umi Hani yang bejudul Problematika  pernikahan  usia  dini  dalam  pendidikan  keluarga  islam.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  pernikahan  dini  terjadi  karena  ketidak  mampuan  orang  tua  dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan agama kepada anak karena pendidikan orang tua yang rendah terhadap agama Islam dan kondisi jiwa yang belum matang.
Sebagaimana yang tersebut sudah terlihat jelas dari studi relevan di atas tidak ada yang  mengambil  pembahasan  tentang  problematika  pernikahan  di  bawah  umur  di  KUA kecamatan  Pengabuan.  Peneliti  mengambil  judul  ini  agar  bisa  mengurangi  ada  nya perkawinan di bawah umur.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  di  mana peneliti  mencari  data  kemudian  menjelaskannya  dalam  bentuk  narasi  dengan menghubungkan secara logis dari berbagai data yang diperoleh dilapangan untuk menarik suatu kesimpulan.Penelitian kualitatif adalah  penelitian yang  dimaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa,  pada suatu konsteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012: 6). Metode penelitian  yang digunakan  yaitu metode pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum    di  dalam    masyarakat.  Bekerjanya  hukum  dalam    masyarakat  dapat  dikaji  dari tingkat  efektifitas  hukum (Salim  HS  & Nurbani, 2013: 21).
Penelitian ini mendeskripsikan fenomena  yang terjadi sesuai  dengan permasalahan yang  ada  dengan  menggunakan  instrument  penelitian,  pedoman,  observasi,  wawancara dan  dokumentasi  serta  menggunakan  sudut  pandang  hukum  yang  meneliti  tentang Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan (Analisis  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  Dan  Hukum  Islam).
Subjek penelitian ini adalah kepala KUA, staf KUA dan masyarakat yang menikah di kantor KUA  Kecamatan  Pengabuan  terkait  sistem  pengaktualisasiannya.  Subjek  yang  diteliti diambil  dengan  menggunakan  teknik  Purposive  sampling.  Purposive  sampling  adalah teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2021:  124). Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya  orang  tersebut  yang  dianggap  paling  tahu  tentang apa yang kita harapkan.
Data  primer  didapat  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dari  para responden  yaitu,  Kepala  KUA,  staf  KUA  dan  masyarakat  yang  menikah  di  kantor  KUA Kecamatan  Pengabuan.  Sedangkan  data  sekunder  dapat  digunakan  untuk  menunjang kelengkapan  dan  kesempurnaan  dalam  penyusunan  data-data  yang  berkaitan  dalam penelitian  ini  gambaran  umum  lokasi  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  beberapa  cara,  yaitu  wawancara,  observasi  lapangan,  serta  dokumentasi.  Teknik analisi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  mendeskripsikan  hasil penelitian yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kantor urusan agama kecamatan pengabuan adalah salah satu KUA dari 6 KUA yang ada  di  kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  KUA  Kecamatan  Pengabuan  merupakan  satu- satunya  KUA  kec.di  kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  dimekarkan  dengan  KUA kec.Senyerang  seiring  dengan  pemekaran  wilayah  kecamatan  dikabupaten  Tanjung Jabung Barat dari 5 kecamatan menjadi 13 kecamatan. Sedangkan KUA Kecamatan yang lain masih menjadi induk dari kecamatan pemekaran.
Kantor urusan agama Kecamatan Pengabuan adalah institusi pemerintahan dibawah Kementrian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk  melaksanakan  sebagian  tugas  dan  fungsi  pemerintah  dibidang  pembangunan agama  di  kecamatan,  khususnya  dibidang  urusan  agama  islam.  Da;lam  melaksanakan tugas tersebut maka KUA kec.Pengabuan merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana  program strategis.hal  itu  dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang di embannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.
Kantor urusan agama kecamatan pengabuan adalah salah satu KUA dari 6 KUA yang ada  di  kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  KUA  Kecamatan  Pengabuan  merupakan  satu- satunya KUA. Kec. Di kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dimekarkan dengan KUA Kec. Senyerang  pada  bulan  September  2010  seiring  degan  pemekaran  wilayah  kecamatan dikabupaten  Tanjung Jabung Barat  dari 5  kecematan menjadi 13 kecamatan. Sedangkan KUA  kecamatan  yang  lain  masih  menjadi  induk  dari  kecamatan  pemekaran  (ada  7
kecamatan pemekaran yang masih menginduk).

## Problematika yang terjadi Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur
Wawancara dengan kepala KUA mengenai permasalahan utama dalam pelaksanaan perkawinan  di  bawah  umur  di  KUA  Kecamatan  Pengabuan,  maka  dijelaskan  bahwa: “Permasalahan utama dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pengabuan  melibatkan  beberapa  faktor.  Pertama,  adanya  pejodohan  antar  orang  tua menjadi  salah  satu  penyebab.  Selain  itu,  keinginan  individu  sendiri  dan  pengaruh  faktor internal serta eksternal juga turut berkontribusi dalam menimbulkan masalah ini.”
Bagaimana  temuan  tersebut  memengaruhi  keputusan  seseorang  untuk  menikah  di usia  yang  belum  cukup  matang?  maka  kepala  KUA  menjelaskan  bahwa:  “Temuan menunjukkan  bahwa  alasan  utama  di  balik  perkawinan  di  bawah  umur  adalah kekhawatiran orang tua terhadap potensi anak terjerumus dalam perzinaan. Hal ini dapat memengaruhi  keputusan  seseorang  untuk  menikah  di  usia  yang  belum  cukup  matang karena adanya tekanan dari orang tua atau rasa khawatir terhadap moralitas dan reputasi keluarga.”
Ada  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  tersebut  dapat  diatasi  atau  diminimalkan, maka  menurut  KUA  bahwa:  Faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang  memengaruhi keputusan  perkawinan  di  bawah  umur  dapat  diatasi  melalui  upaya  pencegahan  dan penyuluhan.  Masyarakat  perlu  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang konsekuensi dari perkawinan di usia yang belum matang melalui berbagai kegiatan seperti seminar, ceramah, dan pengajian.
Pihak KUA Kecamatan Pengabuan berupaya mengatasi pernikahan di bawah umur. Berikut penjelasannya: KUA Kecamatan Pengabuan telah berupaya mencegah pernikahan di  bawah  umur  dengan  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat.  Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, ceramah, khutbah, pengajian, dan majelis ta'lim untuk memberikan pemahaman dan nasehat kepada masyarakat, khususnya para  remaja.  Upaya  ini  bertujuan  untuk  meminimalkan  pernikahan  di  bawah  umur  dan mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas.
Problematika yang terjadi Pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Pengabuan  karena  adanya pejodohan anatar orang tua, ada  juga ke  inginan diri sendiri serta  di  pengaruhi  faktor  internal  dan  eksternal.  Ada  juga  temuan  yang  menunjukkan bahwa  alasan  utama  mereka  melakukan  pernikahan  dibawah  umur  adalah  kekhawatiran orang tua bila anaknya terjerumus dalam perzinaan.
Kendala KUA Kecamatan Pengabuan terhadap perkawinan dibawah umur Kendala KUA Kecamatan Pengabuan terhadap perkawinan dibawah umur, yaitu:  a) Karena  sudah hamil terlebih dahulu (hamil di luar nikah ) atau sudah pernah melakukan hubungan  layaknya  suami  istri,    b)  Karena  kekhawatiran  orang  tua.  Orang  tua  khawatir terjerumus  anaknya  dalam  pergaulan  bebas  dan  karena  masalah  ekonomi  keluarga. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pengabuan: Kami sering menghadapi kendala terutama  dalam  kasus-kasus  di  mana  para  pihak  yang  ingin  menikah  sudah  mengalami kehamilan  di  luar  nikah  atau  pernah  melakukan  hubungan  layaknya  suami  istri sebelumnya.  Selain  itu,  kekhawatiran  orang  tua  terhadap  pergaulan  bebas  dan  masalah ekonomi keluarga juga menjadi faktor utama yang seringkali menjadi hambatan.
Masih  menurut  pihak  KUA:  Kami  telah  berupaya  maksimal  untuk  mencegah pernikahan  di  bawah  umur.  Salah  satu  langkah  yang  kami  ambil  adalah  memberikan penyuluhan  kepada  masyarakat  melalui  berbagai  kegiatan  seperti  seminar,  ceramah, khutbah,  pengajian,  dan  majelis  ta'lim.  Dengan  memberikan  nasehat  dan  penerangan mengenai  masalah  nikah  dan  rujuk,  kami  berharap  masyarakat  dapat  lebih  memahami konsekuensi  dari  pernikahan  di  usia  yang  belum  matang.  Kami  melihat  adanya  dampak positif dari upaya-upaya yang dilakukan. Penyuluhan yang kami berikan telah memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat,  terutama  para  remaja,  tentang pentingnya menunda pernikahan. Selain itu, kami juga berupaya memperkecil perceraian dengan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan- kesulitan perkawinan dan rumah tangga secara umum.
KUA  sudah  berupaya  mencegah  adanya  pernikahan  dibawah  umur  dengan  cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar- seminar, ceramah, khutbah, pengajian- pengajian  dan  majelis  ta’lim  memberikan  nasehat  penerangan  kepada  yang berkepentingan mengenai masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya upaya yang dapat memperkecil  perceraian  dan  memberikan  dukungan  moril  kepada  masyarakt  dalam menyelesaikan kesulitan- kesulitan perkawinan dan kerumah tanggan secara umum.
Perkawinan  anak  di  bawah  umur  dipandang  dari  sistem  Hukum  Islam  dan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak  bertentangan  dengan  agama.  Dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan di izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun,  apabila  menyimpang  maka  menurut  ketentuan
ayat  2  harus  dimintakan  dispensasi  perkawinan  karena  adanya  alasan  penting  seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.
Penerapan  undang-  undang  dan  Hukum  Islam  yakni  ketentuan  Undang  Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  mengenai  usia  kawin  dalam  aturan  hukum, perkawinan  di  bawah umur sebenarnya dilarang apabila  dalam keadaan memaksa maka hal  tersebut  bisa  dikecualikan,  dan  melanggar  ketentuan  Undang-  Undang  Nomor  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak  sebenarnya  orang  tua  berkewajiban  melindungi anak  tetapi  seiring  pergaulan  yang  semakin  modern  sehingga  si  anak  berbuat  di  luar jangkauan perlindungan orang tua, hal tersebut memicu terjadinya perkawinan di bawah umur.  Penerapan  hukum  Islam  secara  tegas  harus  dengan  izin  wali  nikah  dan  sudah berkemampuan.
Perkawinan  anak  di  bawah  umur  merupakan  permasalahan  serius  yang  dapat dianalisis  dari  perspektif  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam Hukum Islam, perkawinan di bawah umur dianggap sah  apabila  telah  memenuhi  syarat  akil  baligh,  adanya  persetujuan  orang  tua,  dan persetujuan keduanya tidak bertentangan dengan agama. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip  moral  dan  etika  dalam  Islam  yang  menekankan  perlunya  melibatkan keluarga dan memastikan kesepakatan yang sesuai dengan ajaran agama.
Sementara  itu,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  di  Indonesia  menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam menikah. Pasal 7 ayat 1 dari  undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa  perkawinan  diizinkan  jika  laki-laki  dan perempuan tersebut sudah mencapai usia 19 tahun. Apabila ada penyimpangan dari batas usia tersebut, Pasal 7 ayat 2 menentukan bahwa dispensasi perkawinan harus dimintakan, terutama  dalam  kasus  kehamilan  sebelum  menikah  atau  adanya  alasan  penting  seperti kekhawatiran orang tua.
Dalam penerapannya di KUA, terlihat bahwa konsep perkawinan dalam Hukum Islam dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  diarahkan  pada  perlindungan  hak  dan kepentingan anak. Hukum Islam menekankan perlunya persetujuan orang tua, sementara undang-undang  negara  memastikan  bahwa  kedua  belah  pihak  telah  mencapai  usia matang sebelum menikah. Dispensasi menjadi instrumen yang mempertimbangkan kasus- kasus khusus, seperti kehamilan pranikah atau kekhawatiran orang tua.
Meskipun Hukum Islam dan undang-undang negara memiliki ketentuan yang sejalan dalam melindungi anak dan menjaga kestabilan perkawinan, tantangan muncul terutama dalam  penerapannya.  Faktor  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  dapat  memengaruhi implementasi aturan ini. Oleh karena itu, KUA memiliki peran penting dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang aturan ini melalui berbagai kegiatan penyuluhan, seperti  seminar,  ceramah,  dan  pengajian.  Dengan  demikian,  KUA  tidak  hanya  berfungsi sebagai lembaga pendaftaran perkawinan, tetapi juga sebagai agen yang berperan dalam menciptakan  kesadaran  dan  pemahaman  yang  lebih  baik  terkait  perkawinan  anak  di bawah umur.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  perkawinan  di  bawah  umur  di  KUA  Pengabuan  menghadapi  berbagai masalah,  termasuk  pejodohan,  keinginan  pribadi,  dan  pengaruh  internal  dan  eksternal. Kekhawatiran  orang  tua  terhadap  perzinaan  menjadi  alasan  utama.  Kendala  melibatkan kehamilan  di  luar  nikah,  kekhawatiran  orang  tua,  dan  masalah  ekonomi  keluarga.  Meski KUA berupaya mencegah dengan penyuluhan, perkawinan di bawah umur tetap menjadi isu. Dalam Hukum Islam dan UU No. 16/2019, perkawinan di bawah umur dilarang, namun dapat  dikecualikan.  Izin  wali  nikah  dan  stabilitas  finansial  menjadi  fokus.  Perkembangan pergaulan modern menyulitkan perlindungan orang tua, mendorong perkawinan di bawah umur. Penanganan holistik diperlukan, melibatkan penerapan hukum, upaya pencegahan, dan peran orang tua di era pergaulan modern.
Dalam  menghadapi  permasalahan  tidak  dilaksanakannya  batas  umur  perkawinan, penulis  memberikan  beberapa  solusi.  Pertama,  perlu  peningkatan  penyuluhan  hukum perkawinan kepada masyarakattua dan anak untuk mencegah perkawinan usia dini. Ketiga, masyarakat,  khususnya  remaja,  diingatkan  untuk  menghindari  pernikahan  di  usia  muda, karena  berdampak  negatif  pada  kualitas  keluarga  dan  meningkatkan  risiko  perceraian. Keempat,  aparat  Kementerian  Agama  (KUA)  perlu  berperan  aktif  dalam  memberikan penyuluhan  melalui  seminar  dan  pengajian  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat terhadap  aturan  batas  umur  perkawinan.  Terakhir,  pentingnya  tertib  administrasi pencatatan  perkawinan  untuk  mengawasi  dan  menindak  pelanggaran  batas  umur perkawinan. Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan masyarakat lebih sadar akan  pentingnya  menunda  pernikahan  usia  dini  dan  mendukung  terwujudnya  keluarga berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahry, Zainal. 1996. Kamus Umum. Bandung Angkasa.
Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mughiyah, Muhammad Jaqwad. 2007. FIkih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera.
Mujib,  Abdul.  1999. Fitrah  dan  Kepribadian  Islam:  Sebuah  Pendekatan  Psikologi.  Jakarta:

## Darul Falah.
Musfiroh,  Mayadina  Rohmi.  2016.  “Pernikahan  Dini  dan  Upaya  Perlindungan  Anak  di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Syari’ah , Volume 8, No. 2.
Nahdiyanti. 2021. “Implementasi  Perubahan  Kebijakan  Batas  Usia  Perkawinan Terhadap Perkawinan  di  Bawah  Umur”, Journal  of  Lex  General  is  (JLG),  Vol.  2,  no.  1:  151, https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/313/347.
Prodjohamidjojo,  Martiman.  2002. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia.  Jakarta:  Indonesia Legal Centre Publishing.
Raysid, Roihan A. 1998. Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Salim  HS  dan  Erlis  Septiana  Nurbani. 2013. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT Grafindo Persada.
Sosroatmodjo,  Arso  dan  Wasit  Auliawi.  1978. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Jakarta: Bulan Bintang.
Sugiyono. 2021. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta.
Sulfahmi. 2017. Pengaruh Perkawinan  di Bawah Umur Terhadap Tingkat  Percerian dalam Perspektif Hukum Islam , Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari’ah dan Hukum.