## IMPLEMENTASI KOMUNIKASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
Oleh I Putu Alit Yandinata, Ida Ayu Putu Sri Widnyani 2 dan Nyoman Diah Utari 3

## ABSTRAKSI
Reformasi  dan  otonomi  daerah  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  tata pemerintahan  menuju  Good  Governance  berfokus  pada  pelayanan  masyarakat. Seiring  pergeseran  paradigma  dari  orientasi  birokrasi  ke  orientasi  masyarakat, kebutuhan pelayanan yang cepat dan efisien semakin mendesak. Namun, kualitas pelayanan  publik  masih  dinilai  belum  optimal  oleh  masyarakat.  Penelitian berfokus  pada  implementasi  komunikasi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  di Bapenda Badung. Permasalahan penelitian diajukan: 1) Bagaimana implementasi Komunikasi  Birokrasi  di  Bapenda  Badung?,  2)  Apa  faktor-faktor  penghambat Komunikasi  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik  di  Bapenda  Badung?,  dan  3) Bagaimana  solusi  untuk  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  tersebut?.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  peneliti  sebagai  instrumen utama,  analisis  data  dilakukan  dengan  metode  interaktif.  Hasil  penelitian menyajikan gambaran pelaksanaan komunikasi birokrasi yang efektif di Bapenda Badung, termasuk perencanaan penempatan SDM yang tepat,  model komunikasi berbasis  teknologi,  keterlibatan  sumber  daya  manusia  internal  yang  aktif,  dan motivasi  kerja  yang  tinggi.  Faktor  penghambat  internal  meliputi  kerumitan birokrasi,  keterampilan  petugas  yang  belum  memadai,  dan  mutasi  pegawai  yang tidak  terencana.  Hambatan  eksternal  melibatkan  pemanfaatan  teknologi,  bahasa teknis,  dan  pemahaman  rendah  tentang  kewajiban  pajak.  Solusi  untuk meningkatkan  komunikasi  birokrasi  dan  pelayanan  publik  di  Bapenda  Badung meliputi  pembinaan  wajib  pajak,  pelatihan  pegawai,  penggunaan  teknologi, transparansi  informasi,  penyederhanaan  komunikasi  birokrasi,  pertemuan  rutin, dan  penghargaan  kepada  pegawai  pajak  berkinerja.  Rekomendasi  penelitian mencakup  dorongan  pemerintah  untuk  reformasi  birokrasi  berbasis  teknologi, hubungan yang lebih intensif antara pemerintah, pengusaha, dan wajib pajak, serta pengembangan  komunikasi  birokrasi  dan  pelayanan  pajak  berbasis  IT sepenuhnya.  Hal  ini  diharapkan  akan  memperbaiki  pelayanan  publik  dan memperkuat  hubungan  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  dalam konteks pajak.

## Kata Kunci: Komunikasi, Birokrasi, Layanan Publik
1 Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai email. Yandinata5ay@gmail.com
2 Pasca Sarjana Universitas Ngurah  email. dayusriwid@unr.ac.id
3 Pasca Sarjana Universitas Ngurah  email .diah.utari@unr.ac.id

## Abstraction
Reform and regional autonomy are efforts to enhance governance towards Good  Governance,  with  a  focus  on  public  service.  As  the  paradigm  shifts  from bureaucracy-oriented to citizen-oriented, the need for quick and efficient services becomes  increasingly  urgent.  However,  the  quality  of  public  services  is  still perceived  as  suboptimal  by  the  public.  This  research  focuses  on  the implementation  of  bureaucratic  communication  in  public  services  at  Bapenda Badung.  The  research  questions  are:  1)  How  is  the  implementation  of Bureaucratic  Communication  at  Bapenda  Badung?  2)  What  are  the  factors hindering  Bureaucratic  Communication  in  Public  Services  at  Bapenda  Badung? and 3) What are the solutions to overcome these hindering factors? The research method  used  is  qualitative  with  the  researcher  as  the  main  instrument,  and  data analysis is conducted using an interactive method. The research results present a picture  of  effective  bureaucratic  communication  implementation  at  Bapenda Badung,  including  appropriate  human  resource  placement  planning,  technology- based  communication  models,  active  involvement  of  internal  human  resources, and  high  work  motivation.  Internal  hindering  factors  include  bureaucratic complexity,  inadequate  skills  of  officers,  and  unplanned  employee  transfers. External  obstacles  involve  technology  utilization,  technical  language,  and  a  low understanding  of  tax  obligations.  Solutions  to  improve  bureaucratic communication  and  public  services  at  Bapenda  Badung  include  taxpayer education,  employee  training,  technology  utilization,  information  transparency, simplification  of  bureaucratic  communication,  regular  meetings,  and  recognition for  high-performing  tax  employees.  Research  recommendations  include government  encouragement  for  technology-based  bureaucratic  reform,  closer relationships  between  the  government,  business  sector,  and  taxpayers,  and  the development of fully IT-based bureaucratic communication and tax services. This is expected to improve public services and strengthen the relationship between the government, the private sector, and the community in the context of taxation.

## Keywords: Communication, Bureaucracy, Public Service

## 1. Pendahuluan
Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat bawah, kualitas pelayanan publik tersebut masih  belum  optimal,  bahwa  terdapat  kecenderungan  penilaian  masyarakat  atas pelayanan  yang  diberikan  itu  dinilai  mahal  (dari  aspek  biaya,  waktu  dan  tenaga yang dikeluarkannya. Bukan berdasarkan aspek nominal), tidak dinamis, berbelit-
belit  dan  tindakan  petugas  pelayanan  di  kantor  yang  kadang  kala  menuntut imbalan,  kurang  ramah  dan  arogan,  kualitas  pelayanan  yang  tidak  memenuhi persyaratan  secara  teknis  dan  kualitasnya  antara  lain  merupakan  fenomena  yang kerapkali mewarnai proses hubungan pelayanan dan yang dilayani.
Sikap dan tindakan birokrat dalam kenyataannya berdampak pada sulitnya masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan,  aspirasi  kepentingan  dan  menjalani kehidupannya,  yang  pada  gilirannya  mempengaruhi  proses  peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya masyarakat.  Hal ini disiratkan pula oleh Thoha (1998:  119-120)  dalam  tulisannya  menyatakan  bahwa:  “Realitas  empirik menunjukkan birokrasi pemerintahan belum menyadari fungsinya sebagai pelayan masyarakat,  tetapi  ingin  dilayani  masyarakat”.  Akumulasi  dari  kelemahan- kelemahan  itu  dapat  disoroti  dari  aspek  ketanggapan  aparatur,  orientasi,  sarana kerja,  keandalan/ketanggapan  dan feedback yang  dihasilkan  dalam  pemberian layanan  yang  berkualitas.  Berdasarkan  telusuran  literatur,  peneliti  dapat mengungkapkan sejumlah masalah terjadi dalam pelayanan publik, antara lain:
Berbagai persoalan muncul dalam pelayanan publik, antara lain:
1. Lemahnya daya serap aspirasi masyarakat oleh pelayan publik, akibat adanya ketersumbatan komunikasi yang dirasakan oleh masyarakat. dengan demikian untuk  meningkatkan  kulitas  layanan  publik  perlu  ditingkatkan  sebab komunikasi  sangat  berperan  dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik (Hardiasyah, 2015)
2. Menurunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  birokrasi  pemerintah,  akibat terjadinya  berbagai  kegiatan  mal  administrasi  oleh  sektor  pelayanan  publik “ maladministration in government action” (Hayati, 2021: 113).
3. Daya  jangkau  layanan  publik  masih  terbatas,  masih  banyak  tuntutan masyarakat  agar  layanan  publik  dapat  menjangkau  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat,  baik  dari  sisi  kebutuhan,  mapun  wilayah  jangkauan  sampai  ke pelosok  desa.  Kebutuhan  perbaikan  (efisiensi  pelayanan  atau  peningkatan jangkauan pelayanan publik (Prasetyo, 2023: 5)
4. Keenganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban seperti membayar pajak, BPJS  mandiri  dll,  akibat  kurang  adanya  sosialisasi  terkait  berbagai
kepentingan dan manfaat dari program tersebut, “informasi-informasi penting yang tidak banyak masyarakat tau” (Hidayat & Wenggi, 2021: 235).
Dari sejumlah permasalahan tersebut diperlukan meningkatkan kemampuan  dan  fleksibilitas  komunikasi  birokrasi  dalam  layanan  publik  untuk memperoleh  masukan  dari  berbagai  pihak  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan  birokrasi  layanan  publik,  menyerap  aspirasi  guna  memperbaiki kualitas layanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Implementasi  Komunikasi  Birokrasi  dalam  memberikan pelayanan publik di Bapenda Badung?
2. Apakah faktor penghambat Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Bapenda Badung?
3. Bagaimanakah solusi Komunikasi Birokrasi Pelayanan publik di Bapenda Badung?
2. Metode Penelitian
Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif ( Descriptif ).  Pendekatan  kualitatif  sendiri  adalah  sebuah  desain  yang  memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses untuk mengkaji  dan  sekaligus  membuat  perencanaan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah kabupaten badung. Pendekatan kualitatif diyakini mengarahkan kombinasi antara perspektif  yang  diteliti  dan  perspektif  peneliti.  Dengan  fokus  penelitian  mengcu pada ketiga permasalahan di atas, yaitu:
1) Implementasi  Komunikasi  Birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan publik  di  Bapenda  Badung,  yang  dapat  dirinci:  perencanaan,  model komunikasi, keterlibatan sumberdaya manusia, motivasi kerja birokrasi dan  aparatur,  model  pendelegasian  tugas  dan  wewenang,  dan  hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan perkembangan hasil penelitian.
2) Faktor  penghambat  Komunikasi  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik  di Bapenda  Badung,  baik  yang  berasal  dari  internal  Bapenda  maupun Ekternal.
3) Solusi  Komunikasi  Birokrasi  Pelayanan  publik  di  Bapenda  Badung, berbagai  kebijakan,  respon  dan  tindakan  terhadap  berbagai permasalahan  dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam  komunikasi birokrasi.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
5.2.1.  Implementasi Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bapenda Kabupaten Badung
Implementasi  kebijaksanaan,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Daniel  A. Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier  dalam  Wahab  (2005:  65),  merujuk  pada pemahaman  tentang  apa  yang  benar-benar  terjadi  setelah  suatu  program  atau kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus utama dalam implementasi kebijaksanaan  adalah  pada  peristiwa-peristiwa  dan  aktivitas-aktivitas  yang muncul  setelah  pedoman-pedoman  kebijaksanaan  negara  disahkan,  termasuk upaya  administrasi  serta  dampak  konkret  yang  dihasilkan  terhadap  masyarakat atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam pelaksanaan Komunikasi Birokrasi di Bapenda Kabupaten Badung, terdapat beberapa hal yang menonjol antara lain : 1) perencanaan  penempatan  sumber  daya  manusia  (SDM)  ditempatkan  secara profesional,  dimana  struktur  terisi  secara  baik  berdasarkan  kompetensi  yang dimiliki  aparatur  Bapenda  Badung.  Kedua  mengembangkan  model  komunikasi yang efektif, dimana dalam hubungannya  pimpinan dengan pegawai sudah sangat sangat  mudah,  hal  ini  berpengaruh  pada  cepatnya  informasi  dan  terjadinya harmonisasi  hubungan  antara  aparatur  pelayan  publik.  Namun  dalam implementasinya  masih  banyak  mengandalkan  hubungan  vertikal  (dari    atas  ke bawah),  dibandingkan  dengan  hubungan  horisontal  antara  aparatur  atau  unit-unit yang  ada.  Selanjutnya  yang  ketiga  adalah  daya  dukung  dan  keterlibatan  SDM intern  Bapenda  sangat    baik,  hal  ini  mengakibatkan  pekerjaan-pekerjaan pelayanan sebagian besar dapat dilaksanakan secara baik. Seluruh unit pelayanan bekerjasama dan diharapkan “unit pelayanan mengerahkan sumber dayanya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan” (Dwimawanti (2004).
Di  bawah  ini  akan  dijelaskan  dan  dibahas  satu  persatu  berdasarkan  temuan penelitian.
a) Perencanaan  Penempatan  SDM  yang  Tepat  dan  Mengikuti Struktur Organisasi Yang Telah Ditetapkan
Dalam pandangan Van Horn, yang dibahas oleh Wibawa (2005), salah satu faktor  kunci  yang  memengaruhi  berhasilnya  implementasi  kebijakan  adalah terkait  dengan  sumber  daya.  Proses  implementasi  kebijakan  memerlukan dukungan  sumber  daya  yang  mencakup  sumber  daya  manusia,  seperti pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas, serta sumber daya non-manusia, seperti anggaran,  teknologi,  dan  infrastruktur.  Dengan  adanya  dukungan  yang  memadai dari  kedua  jenis  sumber  daya  ini,  pelaksanaan  kebijakan  memiliki  peluang  yang lebih  besar  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  dan  memberikan  dampak positif yang signifikan.
Perencanaan  penempatan  SDM  yang  tepat  dan  mengikuti  struktur organisasi yang telah ditetapkan pada Bapenda Kabupaten Badung sangat penting karena  hal  ini  membantu  organisasi  mencapai  efisiensi,  produktivitas,  dan kohesivitas  yang  optimal.  Dengan  merencanakan  penempatan  SDM  yang  sesuai dengan  posisi  dan  tanggung  jawab  yang  telah  diatur  dalam  struktur  organisasi, organisasi  dapat  memastikan  bahwa  setiap  individu  memiliki  kompetensi  dan keterampilan  yang  sesuai  dengan  pekerjaannya,  sehingga  mengurangi  risiko kesalahan,  konflik  peran,  dan  ketidakjelasan  tugas.  Selain  itu,  hal  ini  juga mendukung  pengembangan  karier  karyawan,  meningkatkan  motivasi,  dan memperkuat  budaya  kerja  yang  konsisten.  Dengan  demikian,  perencanaan penempatan SDM yang akurat  membantu  organisasi  mencapai  tujuannya dengan lebih efektif dan efisien.
Lebih lanjut Van Horn (2005) menyebutkan bahwa, “karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program”.  Adanya  struktur  organisasi  yang  terorganisir  dengan  baik  menjadi dasar utama. Dengan memiliki hierarki yang jelas dan tugas-tugas yang terdefinisi dengan  baik,  informasi  dapat  mengalir  lebih  lancar  dari  atas  ke  bawah  dan
sebaliknya.  Hal  ini  meminimalkan  potensi  kesalahpahaman  dan  memastikan bahwa  semua  pihak  dalam  organisasi  memahami  peran  dan  tanggung  jawab mereka dalam konteks komunikasi
Selain itu, dukungan dari kebijakan dan prosedur yang terstandarisasi juga memainkan  peran  yang  signifikan  dalam  mendukung  efektivitas  komunikasi  di Bapenda  Badung.  Dengan  adanya  pedoman  yang  jelas  tentang  bagaimana informasi harus diproses, disebarkan, dan diakses, para pegawai dapat mengikuti prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  menciptakan  konsistensi  dalam komunikasi  dan  memudahkan  pemantauan  serta  penilaian  terhadap  kualitas komunikasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  ini.  Hal  ini  juga  mendukung  temuan yang  telah  dikemukakan  dalam  penelitian  “bahwa  perusahaan  atau  organisasi yang  mengembangkan,  merevisi  dan  mepromosikan  standar  teknis  dapat mendorong partisipasi pada seluruh komponen organisasi” (Wu & Vries, 2021).
b) Pengembangan  model  komunikasi  memainkan  peran  yang  krusial dalam menyelenggarakan komunikasi birokrasi yang efektif
Pengembangan  model  komunikasi  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  meningkatkan  efektivitas  komunikasi  di  Bapenda  Kabupaten  Badung. Dengan  adanya  model  komunikasi  yang  baik,  Bapenda  dapat  mengoptimalkan aliran  informasi  dan  koordinasi  antarunit  birokrasi,  memastikan  pemberian informasi  yang  jelas  dan  tepat  waktu  kepada  stakeholders,  serta  meningkatkan efisiensi  dalam  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  akan  berdampak  positif  pada pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas lembaga birokrasi tersebut, yang pada  gilirannya  akan  mendukung  upaya  penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya,  adanya  alat  teknologi  dan  alat  komunikasi  modern  juga berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi yang efisien. Teknologi seperti email,  aplikasi  pesan instan, dan platform kolaborasi  online memungkinkan para pegawai untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien, terlepas dari lokasi fisik mereka.  Sistem  informasi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat,  sesuai  dengan temuan  berikut,  “pengembangan E-Government yaitu  Publish  (komunikasi  satu arah)  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  (Lestari,  dkk,  2019).  Hal  ini  sangat
relevan  dalam  konteks  kerja  jarak  jauh  atau  ketika  ada  kebutuhan  untuk berkomunikasi  dengan  pihak  luar.  Selain  itu,  kepemimpinan  yang  mampu berkomunikasi  dengan  baik  dan  budaya  organisasi  yang  mendorong  komunikasi terbuka  juga  menjadi  faktor  pendukung  yang  penting  dalam  menciptakan lingkungan  di  mana  komunikasi  birokrasi  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Hal  ini senada dengan pendapat yang menyatakan bahwa, “Komunikasi yang baik dapat juga  meningkatkan  “kesadaran  akan  hak  dan  keawajiban,  kebebasan  atau kewenangan dan tanggung jawab, baik pribadi maupun kelompok (Ndraha, 1997). Kepemimpinan  yang  memahami  pentingnya  berkomunikasi  dengan  jelas  kepada seluruh  anggota  timnya  akan  memberikan  contoh  yang  baik,  sementara  budaya organisasi  yang  menghargai  kolaborasi  dan  pertukaran  informasi  akan merangsang  anggota  tim  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  komunikasi. Dengan  kombinasi  faktor-faktor  ini,  Bapenda  Badung  dapat  mencapai  tingkat efektivitas  komunikasi  yang  tinggi  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya.

## c) SDM Internal Bapenda Kabupaten Badung
Keterlibatan  Sumberdaya  Manusia  Bapenda  Kabupaten  Badung  yang memiliki  kompetensi  dan  dedikasi  yang  tinggi  sangat  berpengaruh  pada keberhasilan  dalam  meningkatkan  kinerja  instansi  tersebut.  Temuan  ini mendukung hasil temuan berikut. Keterlibatan dan dedikasi yang terbangun akibat mekanisme  komunikasi  birokrasi  dapat  memotivasi  aparatur  pelayanan, sebagaimana  hasil  temuan  Tahuid,  bahwa:  “mengembangkan  informasi  yang dapat  merangsang  dan  kerja  pegawai  dapat  mencapai  keberhasilan  kinerja  yang terkait dengan prestasi dan kontribusi bawahan dalam suatu organisasi (Thauhid, 2018).
Dengan  memiliki  staf  yang  kompeten,  mereka  dapat  menjalankan  tugas- tugas  mereka  dengan  efisiensi  dan  akurasi  yang  tinggi,  mengelola  keuangan daerah dengan baik, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.  Menurut  Triguno  (1997  :  76)  mengartikan  kualitas  sebagai,  sebagai ‘standar yang harus dicapai oleh seorang/kelompok/lembaga/ organisasi mengenai kualitas  sumber  daya  mansuia,  kualitas  cara  kerja,  proses  dan  hasil  kerja  atau
produk  yang  berupa  barang  dan  jasa.  Dedikasi  yang  kuat  dari  sumberdaya manusia tersebut juga memastikan bahwa mereka akan bekerja keras, berinovasi, dan  berupaya  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Bapenda Kabupaten  Badung,  sehingga  kontribusi  positif  mereka  menjadi  kunci  dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi tersebut.

## 5.2.2. Faktor Penghambat Komunikasi Birokrasi
Dalam  konteks  pelaksanaan  kegiatan  komunikasi  birokrasi,  temuan menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  menghambat pencapaian  yang  lebih  berkualitas.  Salah  satu  hambatan  utama  yang  ditemukan adalah dominasi komunikasi vertikal. Artinya, komunikasi cenderung berlangsung dari  atas  ke  bawah  dalam  struktur  hierarkis  organisasi,  sehingga  interaksi horizontal  dan  partisipasi  yang  lebih  demokratis  kurang  terjadi.  Selain  itu, kurangnya transparansi juga menjadi masalah serius dalam komunikasi birokrasi. Informasi dan keputusan seringkali tidak disampaikan dengan jelas kepada semua pihak  yang  terkait,  yang  dapat  mengakibatkan  ketidakpastian  dan  ketidakpuasan di  antara  para  pelaku  birokrasi.  Terakhir,  kurangnya  ketrampilan  dalam komunikasi  menjadi  hambatan  lain  yang  dapat  mengganggu  efektivitas komunikasi  birokrasi,  sehingga  perlu  adanya  upaya  untuk  meningkatkan keterampilan berkomunikasi di kalangan birokrat.
Adapun hambatan internal dapat ditemukan antara laian:
a) Birokrasi seringkali terlalu rumit dan hirarkis yang kaku
Dari  sisi  implementasi  birokrasi,  temuan  menunjukkan  bahwa  birokrasi seringkali  terlalu  rumit  dan  hirarkis  yang  kaku.  Hal  ini  dapat  menghambat fleksibilitas dan responsifitas dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi. Disisi lain ada  pendapat  yang  menyatakan,  bahwa  “Hal  ini  mendukung  hasil  penelitian Dwimawanti, yang menyatakan bahwa : “era otonomi daerah aparatur pemerintah dituntut  untuk  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dan  mampu meningkatkan  efisiensi  pelayanan  publik”,    (Dwimawanti,  2004).  Selain  itu, banyaknya  kebijakan  yang  harus  diikuti  juga  menjadi  masalah.  Terlalu  banyak peraturan  dan  regulasi  bisa  membuat  proses  birokrasi  menjadi  lambat  dan membingungkan, serta memakan banyak waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan  upaya  untuk  menyederhanakan  proses  birokrasi,  mengurangi  hirarki yang  kaku,  dan  memastikan  bahwa  kebijakan-kebijakan  yang  ada  dapat diimplementasikan dengan lebih efisien.
Secara  keseluruhan,  temuan  ini  menyoroti  pentingnya  perbaikan  dalam bidang  komunikasi  birokrasi  dan  implementasi  birokrasi.  Untuk  mencapai pencapaian  yang  lebih  berkualitas,  diperlukan  langkah-langkah  seperti meningkatkan  transparansi,  memperbaiki  ketrampilan  berkomunikasi  di  antara birokrat,  menyederhanakan  proses  birokrasi,  dan  mengurangi  jumlah  kebijakan yang  berlebihan.  Dengan  demikian,  birokrasi  dapat  menjadi  lebih  responsif, efisien, dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dengan lebih baik.
b) Keterampilan Petugas yang Belum Memadai
Keterampilan  teknis  dan  kemampuan  komunikasi  adalah  dua  aspek  yang sangat  penting  bagi  pegawai  Bapenda  Kabupaten  Badung  dalam  upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks keterampilan teknis,  pegawai  yang  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  sistem perpajakan, peraturan perpajakan terbaru, dan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan data pajak akan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien  dan  akurat.  Keterampilan  teknis  ini  memungkinkan  mereka  untuk mengelola  data  pajak  dengan  baik,  mengidentifikasi  potensi  pelanggaran,  dan
memberikan saran yang tepat kepada wajib pajak. Dengan demikian, keterampilan teknis  yang  kuat  akan  berdampak  positif  pada  pengumpulan  pendapatan  daerah dan  mendorong  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada wajib  pajak.  itu,  kemampuan  komunikasi  yang  baik  juga  memiliki  peran  yang sangat  signifikan.  Pegawai  Bapenda  Kabupaten  Badung  harus  dapat berkomunikasi  dengan  jelas  dan  efektif,  baik  dalam  berinteraksi  dengan  wajib pajak maupun dalam berkoordinasi dengan rekan kerja. Kemampuan komunikasi yang baik  akan membantu  dalam  menjelaskan prosedur perpajakan dengan lebih mudah  dipahami  oleh  wajib  pajak,  menghindari  kesalahpahaman,  dan membangun hubungan yang lebih baik  antara pihak pajak dan pihak berwenang. Hal ini akan menciptakan iklim yang positif dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi  Bapenda,  dan  pada akhirnya, berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan oleh Bapenda Kabupaten Badung.
Dengan  demikian,  keterampilan  teknis  dan  komunikasi  pegawai  Bapenda Kabupaten  Badung  merupakan  fondasi  penting  dalam  mengoptimalkan  kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
c) Adanya  mutasi  pegawai  di  kantor  Bapenda  Kabupaten  Badung, tanpa didahului oleh perencanan kepegawaian yang baik .
Penyebab  adanya  mutasi  pegawai  di  kantor  Bapenda  Kabupaten  Badung tanpa  didahului  oleh  perencanaan  kepegawaian  yang  baik  dapat  bermacam- macam. Salah satu penyebab utama adalah faktor politik atau tekanan dari pihak- pihak  tertentu  yang  ingin  mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  memenuhi kepentingan  politik.  Hal  ini  bisa  mengakibatkan  pergantian  pegawai  yang  tidak didasarkan  pada  pertimbangan  kompetensi  atau  kinerja,  melainkan  berdasarkan hubungan atau afiliasi politik. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam  proses  mutasi  juga  dapat  menjadi  penyebabnya,  sehingga  proses  tersebut menjadi kurang objektif dan cenderung subjektif. Hal ini juga mendukung temuan yang menyatakan, bahwa : “transparansi komunikasi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan  masih  mengalami  tantangan  pada  aspek  kinerja,  anggaran  dan kebijakan komunikasi publik”,  (Buluamang, 2017).
Dampak  dari  mutasi  pegawai  yang  tidak  didahului  oleh  perencanaan kepegawaian yang baik  bagi  Bapenda Badung dapat  sangat  merugikan.  Pertama, hal ini dapat mengganggu kontinuitas dan kinerja instansi tersebut. Pegawai yang baru  masuk  mungkin  membutuhkan  waktu  untuk  beradaptasi  dengan  tugas  dan tanggung  jawab  mereka,  yang  dapat  mengganggu  efisiensi  dan  produktivitas kerja. Kedua, mutasi yang tidak didasarkan pada kompetensi dapat merusak moral pegawai  yang  ada,  menyebabkan  ketidakpuasan,  dan  bahkan  dapat  memicu konflik  internal.  Selain  itu,  ini  juga  dapat  mengurangi  kepercayaan  masyarakat terhadap  Bapenda  Badung  jika  terdapat  dugaan  nepotisme  atau  korupsi  dalam proses mutasi. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan kepegawaian yang baik, transparansi,  dan  keterbukaan  dalam  proses  mutasi  pegawai  agar  dapat  menjaga stabilitas dan kinerja instansi tersebut serta menjaga kepercayaan publik.
Selanjutnya yang menjadi hambatan eksternal yaitu:
a) Pemanfaatan Teknologi Dan Penggunaan Bahasa Teknis
Hambatan  utama  dalam  menggunakan  bahasa  teknis  perpajakan  dalam komunikasi  birokrasi  Bapenda  Kabupaten  Badung  adalah  bahwa  bahasa  tersebut cenderung sangat rumit dan sulit dipahami oleh banyak pihak yang terlibat dalam proses  perpajakan.  Contoh  bahasa  teknis  perpajakan  yang  rumit  adalah penggunaan  istilah-istilah  seperti  "perhitungan  depresiasi  aset  tetap  berdasarkan metode  garis  lurus,"  yang  mungkin  tidak  familiar  bagi  sebagian  besar  orang  di luar  bidang  perpajakan.  Ketika  petugas  pajak  atau  pegawai  di  Bapenda menggunakan  bahasa  semacam  ini  dalam  komunikasi  mereka,  hal  ini  dapat menyulitkan  pemahaman  bagi  wajib  pajak  atau  pihak-pihak  yang  bekerja  sama dengan mereka. Akibatnya, komunikasi menjadi tidak efisien, dan kesalahan atau kebingungan  dapat  timbul,  yang  pada  gilirannya  dapat  mengganggu  proses perpajakan dan memperlambat penyelesaian masalah. Hal ini mendukung temuan bahwa, “kualitas pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan secara teknis  dan kualitas  lain  antara  lain  merupakan  fenomena  yang  kerapkali  mewarnai  proses hubungan pelayanan dan yang dilayani (Fitriawan, dkk, 2017).
Selain  itu,  penggunaan  bahasa  teknis  perpajakan  yang  rumit  juga  dapat menciptakan kesenjangan antara birokrat pajak dan masyarakat. Misalnya, ketika
birokrat  menggunakan  frase  seperti  "implementasi  PPh  Pasal  21  dengan memperhitungkan  PTKP,"  tanpa  memberikan  penjelasan  yang  memadai,  wajib pajak mungkin merasa bingung  dan cenderung tidak kooperatif. Oleh karena itu, penting bagi  Bapenda Kabupaten Badung untuk  lebih berfokus pada komunikasi yang  lebih  mudah  dipahami  dengan  mengurai  bahasa  teknis  perpajakan  menjadi bahasa  yang  lebih  sederhana  dan  jelas  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Dengan demikian,  proses  perpajakan  dapat  berjalan  lebih  lancar,  dan  keterlibatan masyarakat dalam pemahaman dan kepatuhan.
b) Pemahaman  Wajib  Pajak  Masih  Rendah  Terhadap  Kewajiban Membayar Pajak
Menurut  hasil  penelitian  Gumilar,  dkk  (2021),  bahwa  “komunikasi birokrasi  dapat  dihambat  oleh  “kurangnya  pemahaman  dalam  menjalankan, kurangnya  ketersediaan  SDM,  dan  kurangnya  minat  masyarakat”,  berpengaruh pada keberhasilan layanan publik. Demikian juga ditemukan dalam penelitian ini. Kurangya  pemahaman  dan  rendahnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar pajak merupakan masalah serius dalam sistem perpajakan suatu negara. Ini terjadi karena  banyak  wajib  pajak  mungkin  tidak  sepenuhnya  memahami  aturan perpajakan yang berlaku atau kurangnya edukasi terkait kewajiban pajak mereka. Akibatnya,  banyak  wajib  pajak  mungkin  tidak  melakukan  kewajiban  mereka secara benar, seperti menghindari pembayaran pajak atau melakukan pelanggaran perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi penerimaan negara, yang  selanjutnya  dapat  mengganggu  program-program  pelayanan  publik  dan pembangunan nasional.
Penyebab rendahnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak bisa beragam, termasuk  kurangnya  literasi  keuangan,  ketidakjelasan  dalam  aturan  perpajakan, atau  bahkan  ketidakpercayaan  terhadap  pemerintah.  Solusi  untuk  mengatasi masalah  ini  melibatkan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  edukasi perpajakan, meningkatkan transparansi dalam aturan perpajakan, dan membangun kepercayaan  antara  wajib  pajak  dan  pemerintah.  Peningkatan  pemahaman  dan kesadaran  wajib  pajak  dapat  membantu  memperkuat  basis  pajak  negara,  yang
pada  gilirannya  akan  mendukung  pembangunan  dan  penyediaan  layanan  publik yang lebih baik bagi masyarakat.

## 5.2.3. Solusi yang Diambil dalam Mengatasi berbagai Hambatan
Pelaksanaan komunikasi birokrasi dalam layanan publik merupakan aspek kunci  dalam  menjalankan  tugas  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien  (Grindle dalam  Wibawa,  2005),  oleh  sebab  itu  terhadap  berbagai  hambatan  yang ditemukan  harus  dicarikan  solusi,  penyempurnaan  agar  permasalahan  yang menjadi  hambatan  selalu  dapat  diperbaiki  dan  terjadi  penyempuranaan komunikasi birokrasi secara berkala.
Solusi  komunikasi  dalam  birokrasi  pelayanan  publik  di  Bapenda  Badung dapat  mencakup  beberapa  langkah  kunci.  Pertama,  menggencarkan  pembinaan wajib  pajak  adalah  penting  karena  itu  akan  memungkinkan  pihak  berwenang untuk  secara  rutin  berkomunikasi  dengan  wajib  pajak,  memberikan  edukasi tentang kewajiban mereka, serta memberikan informasi tentang perubahan dalam peraturan pajak.
Kedua,  pelatihan  dan  binteks  pegawai  adalah  investasi  yang  sangat diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  mereka  memiliki  keterampilan  komunikasi yang  baik,  terutama  dalam  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Ketiga, mengintensipkan  penggunaan  teknologi,  termasuk  platform  online  dan  aplikasi, dapat  mempermudah  komunikasi  dengan  wajib  pajak  dan  meningkatkan aksesibilitas  informasi  perpajakan.  Dengan  demikian  dapat  memenuhi  harapan bahwa melalui “ e-government wajib pajak dapat menghitung dan membayar pajak secara online juga memberikan informasi harga pangan ter-update dan terlengkap setiap  harinya”  (Simbala,  dkk  ,  2018).  Keempat,  transparansi  informasi  adalah kunci  dalam  membangun  kepercayaan,  sehingga  penting  untuk  memastikan bahwa  informasi  perpajakan  tersedia  secara  terbuka  kepada  masyarakat.  Kelima, penyederhanaan  komunikasi  birokrasi  adalah  langkah  krusial  untuk  menghindari kebingungan  dan  memastikan  bahwa  pesan-pesan  perpajakan  dapat  dipahami dengan mudah oleh wajib pajak. Selanjutnya, mendorong meningkatnya intensitas pertemuan  rutin  dapat  memperkuat  hubungan  antara  pihak  berwenang  dan  wajib
pajak,  sehingga  saling  memahami  kebutuhan  dan  harapan  masing-masing. Terakhir,  memberikan  penghargaan  dan  pengakuan  kepada  pegawai  pajak  yang memiliki kinerja yang baik akan memberikan insentif positif untuk berkomunikasi dengan efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan  menerapkan  berbagai  solusi  ini,  Bapenda  Badung  dapat  memperbaiki komunikasi  dalam  birokrasi  pelayanan  publik  mereka,  memperkuat  hubungan dengan  wajib  pajak,  dan  akhirnya  meningkatkan  efektivitas  dan  kepuasan  dalam pelayanan perpajakan.

## 4.Penutup
4.1.Simpulan
Dari  hasil  temuan  di  atas  dapat  ditarik  beberapa  simpulan  terhadap permasalahan penelitian yaitu:
1. Implementasi  Komunikasi  Birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan  publik  di Bapenda  Badung  diawali  a)  Perencanaan  penempatan  SDM  yang  tepat  dan mengikuti  struktur  organisasi  yang  telah  ditetapkan,  b)  melibatkan  model komunikasi  yang  efektif  dengan  berbasis  teknologi  informasi,  c)  keterlibatan Sumberdaya  Manusia  Bapenda  Kabupaten  Badung  telah  dapat  berpartisipasi secara aktif, namun kemampuannya masih perlu ditingkatkan, dan d) motivasi kerja  birokrasi  dan  aparatur  meningkat  setiap  tahunnya  yang  didukung  model pendelegasian tugas dan wewenang yang dapat dipahami.
2. Faktor penghambat Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Bapenda Badung,  adalah  1)  Internal  yaitu:  a)  adanya  kerumitan  dan  kelambatan pelaksanaan  birokrasi,  b)  Keterampilan  dan  kemampuan  petugas  belum memadai,  c)  adanya  mutasi  pegawai  yang  tidak  terencana.  Sedangkan hambatan  ekternal  adalah  pemanfaatan  teknologi  dan  penggunaan  bahasa teknis,  dan  pemahaman  wajib  pajak  masih  rendah  terhadap  kewajiban membayar pajak.
3. Solusi  Komunikasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  di  Bapenda  Badung  adalah  a) Menggencarkan  pembinaan  wajib  pajak,  b)  Pelatihan  dan  binteks  pegawai,  c) Mengitensipkan  penggunaan  teknologi,  d)  Transfaransi  informasi,  e)
Penyederhanaan  komunikasi  birokrasi,  f)  Mendorong  meningkatkan  intensitas pertemuan  rutin  dan  g)  Memberikan  penghargaan  dan  pengakuan  kepada pegawai pajak yang memiliki kinerja.

## 4.2. Saran-saran
Berdasarkan pada sejumlah temuan permasalahan yang menjadi hambatan dalam  Implementasi  Komunikasi  Birokrasi  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pemerintah  daerah  harus  memiliki  konsistensi  peraturan  yang  mengatur tentang mutasi kepegawaian.
2. Pemerintah  mendorong  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan pajak  berbasis  teknologi  informasi  yang  langsung  menyentuh  kepentingan pengusaha dan wajib pajak, serta terkoneksi dengan database Bapenda.
3. Pemerintah,  pengusaha  dan  wajib  pajak  lainnya  didorong  untuk  menjalin hubungan  dan  kemitraan  yang  lebih  intensif  melalui  kegiatan-kegiatan gathering melalui program pemerintah daerah maupun swasta .
4. Pemerintah  mendorong  pengembangan  komunikasi  birokrasi  dan  pelayanan pajak berbasis IT secara sepenuhnya.

## Daftar Pustaka
Buluamang,  Yohanes  Museng  Ola,  2017.  Transparansi  Komunikasi  dalam Birokrasi  Pemerintahan.  Dalam  Jurnal  Penelitian  Pers  dan  Komunikasi Pembangunan Vol. 21 No.1 Juni 2017: 49-57.
https://media.neliti.com/media/ publications/
Dwimawanti,  ida  hayu,  2004.  KUALITAS  PELAYANAN  PUBLIK  (Salah  Satu Parameter  Keberhasilan  Otonomi  Daerah).  Dalam  JIAKP,  Vol.1,  No.1, Januari 2004 : 109-116. Semarang: JIAKP
Fitriawan, Rana Akbari, Dedi Kurnia Syah Putra, Catur Nugroho, 2017. Analisis Komunikasi  Birokrasi  Atas  Kualitas  Layanan  Publik  di  Wilayah Administrasi  Kabupaten  Bandung.  Dalam  Channel,  Vol.  5,  No.  1,  April 2017,  hal.  59-82.  Yogyakarta:  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan
Gumilar, Gun Gun, Dhea Desita Delistiana dan Hanny Purnamasari, 2021. The Elements  of  e-Government  Success  in  Public  Services  at  Bekasi  Regency Using the “SP4N LAPOR”. Dalam TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan  Vo.  13  No.  2  tahun  2021.  Sumedang:Fakultas  Manajemen Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor
Lestari,  Yeni  Denisa,  Joko  Tri  Nugraha  dan  Nike  Mutiara  Fauziah,  2019. Pengembangan  E-Government  Melalui  Layanan  Aspirasi  Masyarakat  Di Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Kabupaten  Magelang.  Dalam  Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019). Bandung: STIA LAN

## Ndraha, Taliziduhu, 1997a, “Budaya Organisasi”, Jakarta : Rineka Cipta.
Simbala, Angelica, Berkania Manengkey dan Sonny Pangerapan, 2018.  Ipteks E- Government  Dalam  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Komunikasi  Dan Informatika  Kota  Manado.  Dalam  Jurnal  JIAM  Vol.  2  No.  2  (2018 Menado: FE & B Universitas  Sam Ratuangi
Sugiyono,  2019.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D,  Bandung: Alfabeta
Thauhid,  Yulianietha  Muhamad,  2018.  PERANAN  “Two  Way  Communication” Dalam  Menunjang  Kerja  Komunikasi  Birokrasi  Yang  Efektif  Di  Kantor Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  http://repository.uniska- bjm.ac.id/360/1/14110078
Thoha,  Miftah.  l991.  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Birokrasi.  Yogyakarta:  Media Widya Mandala.
Triguno.  1997. Budaya  Kerja:  Menciptakan Lingkungan Yang Kondusive Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: PT. Golden Terayon Press.
Wahab,  Abdul  Solichin.  2005.  Analisis  Kebijakan:  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Wibawa,  Samodra,  2005.  Reformasi  administrasi  :  bunga  rampai  pemikiran administrasi negara/publik. Tanggerang:  Gava Media
Wu and H.J. de Vries, 2021. “Effects of participation in standardization on firm performance  from  a  network  perspective:  Evidence  from  China”.  In Technological Forecasting & Social Change 175 (2022) 121376. online 27 November 2021