## KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS
Alfiyan Mardiansyah a , Neisa Angrum Adisti b, Iza Rumesten RS. b , Rizka Nurliyantika b,
Muhammad Syahri Ramadhan b
a Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
alviansyah89@gmail.com, neisaadisti@gmail.com, izarumesten@gmail.com, rizkaliy@gmail.com , msyahriramadhan@unsri.ac.id
Naskah diterima: 13 Februari; revisi: 08 Maret disetujui: 11 April 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i1.596

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  pada  proses  penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melaksanakan  pembinaan  Notaris  dan  kewajiban  memberikan persetujuan  atau  penolakan  untuk  kepentingan  penyidikan  dan  proses  peradilan,  atas  pengambilan fotokopi  Minuta  Akta  dan  pemanggilan  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Penelitian hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Kewenangan Majelis Kewenangan Notaris adalah  memberikan  persetujuan/penolakan  untuk  pemanggilan  Notaris  oleh  aparat  penegak  hukum atau meminta fotokopi minuta akta Notaris dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan dalam  suatu  perkara  tindak  pidana.  Yang  menjadi  suatu  permasalahan  disini  adalah  jika  aparat penegak  hukum  dalam  tahap  penyelidikan  memerlukan  keterangan  Notaris  /  memerlukan  fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk “menilai” setuju atau menolak”  permohonan  pemanggilan  dari  aparat  kepolisian  untuk  memanggil  Notaris  dalam  hal perkara  tindak  pidana  tersebut.  Hal  tersebut  menyebabkan  kepastian  hukum  menjadi  “tidak  jelas” pada  saat  Penegak  Hukum  hendak  meminta  keterangan  dari  Notaris  atau  fotokopi  minuta  akta  di Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang  mereka tangani dalam proses penyelidikan. Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang  ideal  pada  tahap  penyelidikan  suatu  perkara  tindak pidana  yang  melibatkan  Notaris  yang  dapat  disampaikan  dalam  permasalahan  ini  adalah  dengan memasukkan  tahap  penyelidikan  perkara  tindak  pidana  kedalam  kewenangan  dari  Majelis Kehormatan  Notaris,  dengan  cara  mengubah  norma  dari  Peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris dengan menambahkan tahap “penyelidikan”, yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Kata Kunci : Kewenangan, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris

## Abstract
This study examines the approval of the Majeis Kehormatan Notaris (Notary Honorary Council)  in the  process  of  investigation  a  criminal  case  involving  notary.    Majeis  Kehormatan  Notaris(  Notary Honor Council) is a instituton that has the authority to carry out guidance to the Notary Public and the obligation to give approval or rejection for the purposes of investigation and judicial process, for taking photocopies of the Minutes of Deed and notary summons to attend the examination relating to the Deed or Notary Protocol which is in the Notary's depository.. Legal research used in this study refers to the normative by using legislation, discussing history, and asking for conceptual. Authorities The  Notary  Authority's  council  grants  approval  /  award  for  the  summon  of  Notaries  by  law enforcement officials or requests a minimum copy. Notary in the process of Investigation, Prosecution and  Legislative  Process  in  the  field  of  cases  of  poaching.  The  question  here  is:  if  law  enforcement officials at the hearing ask for Notary approval / request a copy of the notary deed of the Notary, does the Notary Honorary Council "assess" agree or oppose "requesting the applicant from the police to find out. This causes the legal certainty to become "unclear" when law enforcers ask for information from a notary or copy down the deed in the notary in the discussion of the case of the follow up done by them to handle in the search process. The ideal authority of the Notary Honor Council at the stage of investigation of a criminal case involving a Notary that can be conveyed in this matter is to include the investigation stage of a criminal act into the authority of the Notary Honor Council, by changing the norms of the laws and regulations governing the task and the authority of the Notary Honorary Council  by  adding  the  "investigation"  stage,  which  is  contained  in  Article  18  paragraph  (1)  and Article 20 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 7 of 2016 concerning the Notary Honor Council.
Keywords : authority, Notary, Notary Honorary Council

## LATAR BELAKANG
Keberadaan  jabatan  Notaris  sebagai  salah  satu  pejabat  umum  sangat  populer  dan  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  luas  di  Indonesia.  Dalam  perkembangannya  masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih  untuk  menggunakan  jasa  Notaris  karena  produk  (dalam  hal  ini  akta)  yang dikeluarkan oleh seorang Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna.  Notaris  dan  produk  aktanya  dapat  dimaknai sebagai  upaya  negara  untuk  menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  anggota masyarakat. 1 Oleh karena itu kehadiran dari Notaris sangat dibutuhkan hingga saat ini.
Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  berhimpun  dalam  satu  wadah  Organisasi Notaris  yaitu  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  merupakan  satu-satunya  wadah  profesi  Notaris yang  bebas  dan  mandiri  yang  dibentuk  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  meningkatkan kualitas  profesi  Notaris. 2 Dalam  melaksanakan  tugasnya  Notaris  harus  sesuai  dan  tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di dalam Organisasi Notaris.
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945  menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara.  Untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris
1 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip- Prinsip Dasar Profesi Notaris , Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hlm.3.
2 Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  dalam  memberikan  jasa  hukum  kepada masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi  tercapainya  kepastian hukum. 3
Namun,  tak  jarang  pula  keberadaan  akta  otentik  yang  telah  dibuat  oleh  Notaris dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan  oleh  adanya  akta  otentik  tersebut.  Baik  itu  dilakukan  dalam  bentuk  pengingkaran terhadap  isi  akta,  tanda  tangan  yang  tercantum  dalam  akta,  kehadiran  pihak  dihadapan Notaris, atau bahkan  adanya dugaan keterangan palsu didalam  akta otentik tersebut. Karena hal-hal tersebut Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga ditempatkan sebagai  saksi  atau bahkan tersangka atau terdakwa, sehingga  Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan,  ataupun  peradilan  guna  dimintai  keterangannya  terkait  permasalahan  hukum terhadap  akta  yang  dibuatnya.  Padahal  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya,  Notaris membuat akta otentik berdasarkan kehendak para pihak yang ingin menggunakan jasanya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait perbuatan hukum yang bersangkutan. 4
Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari  2014, di dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  terbentuk  lembaga  yang  bernama  Majelis  Kehormatan  Notaris  (selanjutnya disebut  MKN).  Kedudukan  dan  kewenangan  MKN  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  66  ayat (1)  yang  menjelaskan  bahwa  pemanggilan  Notaris  untuk  kepentingan  proses  peradilan  oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim maka harus melalui persetujuan MKN.
Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :
Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat  yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Selanjutnya  didalam  Pasal  18  dan  Pasal  20  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  menjelaskan  tentang Tugas dan Wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
Pasal  18  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun 2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  menyatakan  bahwa  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah mempunyai tugas:
a. melakukan  pemeriksaan  terhadap  permohonan  yang  diajukan  oleh  penyidik,  penuntut umum, dan hakim; dan
b. memberikan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  permintaan  persetujuan  pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
4 Habib  Adjie, Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris.  Cetakan  Pertama ,  Refika  Aditama,  Bandung,  2011, hlm.2.
Pasal  20  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2016 tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  menyatakan  bahwa  :  kewenangan  Majelis  Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:
a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b. pemberian  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  permintaan  persetujuan  pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
c. pemberian  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  permintaan  persetujuan  pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Berdasarkan  penjelasan  berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang  MKN  dalam  perkara tindak pidana  yang melibatkan Notaris, dapat  disimpulkan bahwa tugas dan wewenang dari MKN  adalah  memberikan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  permintaan  persetujuan pemanggilan  Notaris  untuk  hadir  dalam  penyidikan,  penuntutan,  dan  proses  peradilan  dan persetujuan  atau  penolakan  terhadap  permintaan  persetujuan  pengambilan  fotokopi  minuta akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris.  Tanpa  adanya  persetujuan  dari  MKN,  maka  aparat  penegak  hukum belum  dapat  untuk  melakukan  tindakan  kepada  Notaris  atau  pengambilan  fotokopi  minuta akta notaris dalam kaitanya dengan perkara tindak pidana yang ditangani tersebut.
Namun,  didalam  tugas  dan  wewenang  MKN,  kewenangan  persetujuan/penolakan pemanggilan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta Notaris dalam tahap Penyidikan, Penuntutan dan proses peradilan. Bagaimana dengan tahap Penyelidikan suatu tindak pidana, apabila  aparat  penegak  hukum  hendak  mengambil  informasi  dari  Notaris  atau  mengambil fotokopi minuta akta Notaris  yang berada di Notaris tersebut. Sedangkan didalam Peraturan Perundang-undangan,  kewenangan  untuk  persetujuan  atau  penolakan  pemanggilan  Notaris hanya dalam tahap penyidikan, penuntutan dan proses peradilan saja.
Maka  dari  itu,  berdasarkan  penjelasan  –  penjelasan  diatas  yang  berhubungan  dengan tugas  dan  kewenangan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris,  menarik  untuk  dibahas permasalahan  tentang  Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  Proses  Penyelidikan suatu Tindak Pidana yang Melibatkan Notaris.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan Masalah pada tulisan ini dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  pada  tahap  penyelidikan  suatu tindak pidana yang melibatkan Notaris ?
b. Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang ideal pada tahap penyelidikan suatu tindak pidana yang melibatkan Notaris?

## METODE PENELITIAN
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  hukum  merupakan  suatu  bentuk    kegiatan  ilmiah, yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran    tertentu,  yang  bertujuan  untuk
mempelajari  suatu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisisnya. Disamping  itu,  juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  suatu  faktor  hukum tersebut, untuk  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang  timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 5
Metode  yang  digunakan  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  metode  penelitan  hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek,  yaitu  aspek  teori,      sejarah,  filosofi,  perbandingan, struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum,  dan  pasal  demi pasal dari Peraturan Perundang-undangan. 6
Penelitian  ini  akan  dikaji  secara  normatif  dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup  dan  materi  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  Jabatan  Notaris  serta  tugas dan  kewenangan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang  diatur  didalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Penelitian hukum normatif menggunakan data hukum sekunder. Data sekunder adalah data  yang  diperoleh  dengan  mempelajari  bahan-bahan  pustaka  yang  berupa  peraturan perundang-undangan  dan  literatur-literatur  lainnya  yang  berhubungan  dengan  permasalahan yang dibahas,  yaitu kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris pada proses Penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute  approach) ,  pendekatan  sejarah  ( historical  approach )  ,  dan pendekatan konseptual ( konseptual approach ).
Pendekatan Perundang-undangan ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang  dihadapi.  Pendekatan  perundang-undangan  ini  misalnya  dilakukan  dengan mempelajari  konsistensi/kesesuaian  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  satu  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lain,  dalam  hal  ini  antara  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  dengan  peraturan  pelaksananya  yaitu  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Pendekatan sejarah ( historical  approach ) dilakukan dalam kerangka untuk  memahami filosofi  aturan  hukum  dari  waktu  ke  waktu,  serta  memahami  perubahan  dan  perkembangan filosofi  yang  melandasi  aturan  hukum  tersebut.  Cara  pendekatan  ini  dilakukan  dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai  isu  hukum  yang dihadapi berkaitan  dengan  permasalahan  kewenangan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  pada  tahap penyelidikan  suatu  perkara  tindak  pidana  yang  melibatkan  Notaris  atau  memerlukan keterangan dari Notaris sehubungan dengan akta yang Notaris buat.
Pendekatan konseptual ( konseptual approach ) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi  penting
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.
6 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2004, hlm.102.
sebab  pemahaman  terhadap  pandangan/doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  dapat menjadi  pijakan  untuk  membangun  argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan  isu  hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian- pengertian  hukum,  konsep  hukum,  maupun  asas  hukum  yang  relevan  dengan  permasalahan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN  SUATU  PERKARA  TINDAK  PIDANA  YANG  MELIBATKAN NOTARIS
Notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  tentunya  dapat  bersinggungan  dengan  hukum  pidana, tidak  menutup  kemungkinan  dalam  praktek  kenotariatan  masih  banyak  disalahgunakan  atau dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Maka  Notaris  akan  terlibat atau bertindak sebagai saksi didepan pengadilan sehingga terjadi pemeriksaan terhadap akta, hal  ini  akan  menjadi  dilema  bagi  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  untuk senantiasa  menjaga  rahasia  jabatan  sebagai  suatu  kewajiban,  dan  pada  sisi  lain  Notaris dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan kesaksian.
Kehadiran  Majelis  Kehormatan  Notaris  inilah  yang  menjadi  “perlindungan”  bagi Notaris jika keterangan Notaris diperlukan dalam suatu perkara tindak pidana atau akta yang Notaris  buat  diperlukan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  membuat  terang  suatu  perkara tindak  pidana.  Jabatan  Notaris  dalam  pelaksanaannya  mendapat  perlindungan  berupa perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  yang  diterima  oleh  Notaris  terdapat  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan peraturan lainnya. 7
Ketentuan tentang Majelis Kehormatan Notaris ini terdapat didalam Pasal 66 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  yang  mengatur  tentang  tugas  dan  kehormatan  dari  Majelis Kehormatan Notaris tersebut.
Sebelumnya,  kewenangan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  tersebut  berada  pada Majelis Pengawas Daerah Notaris  yang diatur didalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Rumusan  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris tersebut  menimbulkan  pro  dan  kontra  dalam  proses  peradilan  di  Indonesia,  terutama  untuk kepentingan  penyidikan.  Dalam  proses  pemeriksaan  Notaris  atau  pengambilan  fotokopi minuta  akta  terdapat  pertentangan  kepentingan  dan  pemahaman  peraturan  antara  penyidik dengan  Notaris  sebagai  pihak  yang  diperiksa.  Adanya  lembaga  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD)  Notaris  sebagai  lembaga  yang  melindungi  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya sebagai  pejabat  umum sesuai  perintah Undang-Undang, justru dianggap  mempersulit  proses pemeriksaan  Notaris  dan  membuat  berlarut-larutnya  proses  penegakan  hukum.  Sehingga
7 Habib Adjie, Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris  (MKN) , Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 38.
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut dilakukan uji materiil ( judicial review ) ke Mahkamah Konstitusi.
Sehingga kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tersebut telah dihapuskan dan dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  melalui  putusannya,  yaitu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia Nomor  49/PUU-X/2012  dengan  alasan  bahwa  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setelah  diundangkan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  yaitu Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  yang telah  dihapuskan  tersebut  dan  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2012  muncul  kembali  dan dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
Dua  tahun  setelah  diundangkannya  perubahan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), pada tanggal 5 Februari 2016 Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  menerbitkan  aturan  teknis  atau  peraturan  pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  yaitu  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  (selanjutnya  disebut Permenkumham  Nomor  7  Tahun  2016),  yang  didalamnya  mengatur  mengenai  tugas  dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan  pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan  anggaran  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  66A ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  menjadi  lembaga  yang  bertugas  dan  berwenang menyetujui  atau  tidak  Notaris  dipanggil  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan keterangan terkait dengan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan akta Notaris.
Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  menurut  peraturan  perundang-undangan terdapat  didalam  tiga  tahapan,  yaitu  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  proses  peradilan terhadap  suatu  perkara  tindak  pidana,  tetapi  tidak  didalam  tahap  penyidikan.  Yang  menjadi suatu  permasalahan  disini  adalah  jika  aparat  penegak  hukum  dalam  tahap  penyelidikan memerlukan  keterangan  Notaris  /  memerlukan  fotokopi  minuta  akta  dari  Notaris,  apakah Majelis  Kehormatan Notaris berwenang untuk  “menilai” setuju atau menolak” permohonan pemanggilan dari aparat kepolisian untuk memanggil Notaris dalam hal perkara tindak pidana tersebut.
Dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  untuk  mendapatkan  titik  terang  suatu perkara,  penegak  hukum  dapat  mengawali  dari  tahap  penyelidikan.      Berdasarkan  Pedoman Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindakan penyelidikan bertujuan untuk  memberi  perlindungan   Hak   Asasi    Manusia, karena  proses penyelidikan dimaksudkan  untuk mencari   dan   menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana  dan  selanjutnya  untuk  menentukan  dapat  tidaknya  peristiwa  tersebut  dilakukan penyidikan.
Penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. penyelidikan adalah serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut cara  yang  di  atur  dalam Undang-Undang. 8
Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
a. informasi      atau      laporan      yang      diterima      maupun      diketahui      langsung      oleh penyelidik/penyidik.
b. laporan polisi.
c. Berita Acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.
d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi. 9
Sedangkan  penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut cara yang  diatur  dalam  undang-undang,  mencari  dan  mengumpulkan  bukti  yang dengan bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya”. 10
Tujuan  penyidikan  adalah  untuk  menunjuk  siapa  yang  telah  melakukan  kejahatan  dan memberikan  pembuktian-pembuktian  mengenai  masalah  yang        telah  dilakukannya.  Untuk mencapai  maksud  tersebut  maka  penyidik  akan  menghimpun  keterangan  dengan  fakta  atau peristiwa-peristiwa tertentu. 11
Penyelidikan  merupakan  tindakan  awal  polisi  untuk  mencari  dan  menemukan  apakah ada  tindak  pidana  yang  terjadi.  Penyelidikan  dibutuhkan  karena  tidak  semua  kejadian  yang dilaporkan  ke  kepolisian  atau  kejaksaan  (aparat  penegak  hukum)  merupakan  suatu  tindak pidana,  sehingga  perlu  diadakan  penyelidikan  terlebih  dahulu.  Sementara  penyidikan merupakan  proses  oleh  Penyidik  yang  dilakukan  dalam  mengumpulkan  bukti-bukti  untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi Penyidikan adalah tindak lanjut  dari  proses  penyelidikan.  Artinya  penyidikan  hanya  dapat  dilakukan  jika  hasil penyelidikan menunjukan adanya perbuatan tindak pidana. 12
Penyelidikan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Penyelidik  yaitu  Pejabat  Polisi  yang  diberi wewenang  untuk  melakukan  penyelidikan.  Sedangkan  penyidikan  dapat  dilakukan  oleh Penyidik  yaitu  Pejabat  Polisi  atau  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh undang-undang.
Untuk mendapatkan titik terang suatu perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan, dalam  kaitanya  dengan  tindak  pidana  yang  melibatkan  notaris/akta  notaris,  penegak  hukum dapat saja memerlukan keterangan/informasi dari Notaris berkaitan dengan akta yang Notaris buat yang tentunya berkaitan dengan suatu perkara tindak pidana, atau memerlukan fotokopi minuta  akta  yang  berada  di  Notaris  yang  bersangkutan.  Sebagaimana  kita  ketahui,  untuk mendapatkan  keterangan  Notaris/  fotokopi  minuta  akta  Notaris  dalam  suatu  perkara  tindak pidana,  perlu  mendapatkan  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN).  Hal  ini yang  menjadi  permasalahan,  mengingat  dalam  peraturan  perundang-undangan  kewenangan
8 M. Husein Harun, Penyidik dan penuntut dalam proses pidana , PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 56
9 Ibid , hlm.57
10 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
11 M. Husein harun, Op,Cit , hlm.58
12 Nur  Hariandi  Tusni,  http://www.gresnews.com/berita/tips/73780-perbedaaan-antara-penyelidikan-dan- penyidikan/, diakses tanggal 5 April 2020
persetujuan  atau  penolakan  pemanggilan  Notaris  oleh  aparat  penegak  hukum  hanya  dalam tahap  Penyidikan,  Penuntutan  dan  Proses  Peradilan  saja,  dalam  tahap  penyelidikan  tidak diatur.
Hal  tersebut  menyebabkan  kepastian  hukum  menjadi  “tidak  jelas”  pada  saat  Penegak Hukum hendak meminta keterangan dari Notaris atau fotokopi minuta akta di Notaris dalam kaitan  perkara  tindak  pidana  yang  sedang  mereka  tangani  dalam  proses  penyelidikan.  Perlu perubahan  terutama  dalam  kaitannya  dengan  tugas  dan  kewenangan  dari  Majelis  Pengawas Notaris untuk persetujuan atau penolakan pemanggilan Notaris atau permintaan pengambilan fotokopi  minuta  akta  Notaris  dalam  suatu  perkara  tindak  pidana  yang  melibatkan  Notaris. Agar para aparat penegak hukum Kepolisian tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan  dari  Notaris  sehubungan  dengan  suatu  perkara  tindak  pidana  yang  melibatkan Notaris.

## KEWENANGAN  MAJELIS  KEHORMATAN  NOTARIS  YANG  IDEAL  PADA TAHAP  PENYELIDIKAN  SUATU  TINDAK  PIDANA  YANG  MELIBATKAN NOTARIS
Majelis  Kehormatan  Notaris  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk melaksanakan  pembinaan  Notaris  dan  kewajiban  memberikan  persetujuan  atau  penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan  pemanggilan  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  Akta  atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 13
Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  merupakan  badan/lembaga  yang  dibentuk, memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  Notaris  serta  memiliki kewajiban  berupa  pemberian  persetujuan  maupun  penolakan  terkait  pemanggilan  Notaris maupun  pengambilan  fotokopi  dari  akta  minuta  yang  dalam  hal  ini  berhubungan  dengan proses  pidana.  MKN  memberikan  persetujuan  maupun  penolakan  terkait  pengambilan fotokopi  akta  minuta  serta  pemanggilan  terhadap  Notaris  untuk  hadir  dalam  proses pemeriksaan  terkait  proses  pidana.  Majelis  Kehormatan  Notaris  terdiri  dari  7  (tujuh)  orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, dan 5 (lima) anggota.
Keanggotaan  Majelis  kehormatan  Notaris  yang  berjumlah  7  (tujuh)  orang,  terdiri  atas unsur:
a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. 14
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  kewenangan  dari  Majelis  Kehormatan Notaris  (MKN)  dalam  peraturan  perundang-undangan  terbatas/tidak  berwenang  pada  tahap penyelidikan  suatu  perkara  tindak  pidana  yang  melibatkan  Notaris.  Hal  ini  dapat  menjadi kendala bagi  aparat penegak hukum untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana jika keterangan Notaris diperlukan pada tahap penyelidikan.
13 Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Majelis Kehormatan Notaris.
14 Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Maka  dari  itu  rekomendasi  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang  ideal  pada tahap  penyelidikan  suatu  perkara  tindak  pidana  yang  melibatkan  Notaris  yang  dapat disampaikan adalah dengan memasukkan tahap penyelidikan perkara tindak pidana kedalam kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara mengubah norma dari Peraturan Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tugas  dan  wewenang  dari  Majelis  Kehormatan Notaris.  Yaitu  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Dengan menambahkan tahap “penyelidikan” pada Norma yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan  Pasal  20  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2016, sehingga  diharapkan  memperkuat  kewenangan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN) terutama dalam tahap “penyelidikan” suatu perkara tindak pidana yang melibatkan/memerlukan keterangan dari Notaris.

## KESIMPULAN
Majelis  Kehormatan  Notaris  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk melaksanakan  pembinaan  Notaris  dan  kewajiban  memberikan  persetujuan  atau  penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan  pemanggilan  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  Akta  atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris  menurut  peraturan  perundang-undangan  terdapat  didalam  tiga  tahapan,  yaitu  tahap penyidikan,  penuntutan,  dan  proses  peradilan  terhadap  suatu  perkara  tindak  pidana  yang melibatkan Notaris, tetapi tidak didalam tahap penyidikan. Yang menjadi suatu permasalahan disini  adalah  jika  aparat  penegak  hukum  dalam  tahap  penyelidikan  memerlukan  keterangan Notaris / memerlukan fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang  untuk  “menilai”  setuju  atau  menolak”  permohonan  pemanggilan  dari  aparat kepolisian  untuk  memanggil  Notaris  dalam  hal  perkara  tindak  pidana  tersebut.  Hal  tersebut menyebabkan  kepastian  hukum  menjadi  “tidak  jelas”  pada  saat  Penegak  Hukum  hendak meminta keterangan dari Notaris  atau fotokopi minuta akta di  Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang mereka tangani dalam proses penyelidikan.
Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang  ideal  pada  tahap  penyelidikan  suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris yang dapat disampaikan dalam permasalahan ini  adalah  dengan  memasukkan  tahap  penyelidikan  perkara  tindak  pidana  kedalam kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara mengubah norma dari Peraturan Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tugas  dan  wewenang  dari  Majelis  Kehormatan Notaris dengan menambahkan tahap “penyelidikan”, yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004
Hartanti  Sulihandari  dan  Nisya  Rifiani, Prinsip-  Prinsip  Dasar  Profesi  Notaris ,  Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013.
Habib  Adjie, Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris.  Cetakan  Pertama ,  Refika  Aditama, Bandung, 2011
Habib Adjie, Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) , Refika Aditama, Bandung, 2017
M.  Husein  Harun, Penyidik  dan  penuntut  dalam  proses  pidana ,  PT  Rineka  Cipta,  Jakarta, 1991
Nur Hariandi Tusni, http://www.gresnews.com/berita/tips/73780-perbedaaan-antara- penyelidikan-dan-penyidikan/
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1981
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Majelis Kehormatan Notaris.