## PERSPEKTIF IDEOLOGI DALAM WACANA SILANG TUTUR
“KONVENSI PARTAI GOLKAR”
oleh Syahrul R.

## FBSS Universitas Negeri Padang

## Abstract
The  study  on  the  ideological  perspective  in  this  article uses a critical discourse analysis that views discourse as action by considering certain context, historical context, element of power, and ideology. The material of analysis consists of newspaper reports about the discourse coming from various figures during the time of the Golkar Party Convention from its beginning to Wiranto’s election as  the  presidential  candidate  nominated  by  the  party. The  article shows the emergence, in the reports, of various pro- and contra- convention perspectives coming from figures outside the party as well as various ideological perspectives brought up by party figures in their attempts to win the convention as the presidential candidate nominated by the party.
Keywords:  ideological  perspective,  party  convention,  critical discourse analysis
A. Pendahuluan Akhir-akhir  ini  analisis  wacana  mengalami  perkembangan yang  sangat  pesat.  Analisis  Wacana  Kritis  (AWK)  sering  disebut- sebut sebagai bentuk perkembangan terakhir dari analisis wacana. Di bawah label AWK, analisis wacana bukan hanya mengkaji struktur dan aspek-aspek internal wacana. Dengan pendekatan yang holistik, AWK menempatkan  struktur  wacana  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan dengan  aspek  fungsi  wacana  di  masyarakat.  Keduanya  dipandang sebagai komposit struktur-fungsi pembangun wacana.
Salah  satu  karakteristik  AWK  adalah  memperhatikan  aspek ideologi. Wacana dipandang sebagai praktik ideologi atau pencerminan dari  ideologi  tertentu.  Teori-teori  ideologi  menyatakan  bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk
memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya  adalah  dengan  membuat  kcsadaran  pada  khalayak  bahwa dominasi itu diterima secara taken for granted.
Fairclough  (1995)  memandang  bahwa  setiap  institusi  sosial mengandung berbagai formasi ideologi diskursif (ideologi-discursive formations disingkat IDF) yang berkaitan dengan berbagai kelompok yang berbeda dalam institusi tersebut. Biasanya satu IDF yang dominan. Masing-masing IDF merupakan “masyarakat tutur” dengan norma- norma wacana dan norma-norma ideologis sendiri. Sesuai dengan norma-norma IDF, subjek institusi disusun dalam posisi-posisi subjek dengan jalinan ideologis  yang  mungkin  tidak  disadari.  Satu  karakteristik  IDF  yang dominan adalah memiliki kapasitas untuk “menaturalisasikan” berbagai ideologi, yakni untuk memenangkan penerimaan bagi mereka sebagai akal sehat yang tidak bersifat ideologis.
Ideologi  yang  mencuat  di  dalam  “Konvensi  Partai  Golkar” menarik dikaji mengingat ajang ini sejak awal dianggap kontroversial: Apakah ajang ini upaya untuk melanggengkan kekuasaan atau benar- benar terobosan baru’ dalam mencari figur pemimpin nasional yang berkualitas?  “Konvensi  Partai  Golkar”  sejak  awal  telah  “dicurigai” memiliki nuansa politis yang kental, yaitu mencari celah tertentu untuk menyelamatkan Akbar  Tanjung  yang  sedang  tersandung  masalah. Dalam  masa  penantian  putusan  Mahkamah Agung  tersebut,  Golkar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencalonkan diri mengikuti konvensi. Di sinilah menariknya konvensi ini: Mengapa baru sekarang Golkar membuka ajang seperti ini? Mengapa bukan semenjak dulu? Apakah  benar  konvensi  ini  hanya  sekedar  akal-akalan  untuk menyelamatkan  sang  ketua  umum  yang  sedang  tersandung  masalah hukum? Ideologi apa yang dimunculkan oleh figur peserta konvensi?
Berdasarkan  fenomena-fenomena  tersebut,  penulis  ingin membahas “Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur “Konvensi Partai  Golkar”  karena  pertanyaan-pertanyaan  itu  perlu  dicarikan jawabannya dengan menganalisis kembali pemberitaan berbagai media massa mengenai proses konvensi hingga terpilihnya Wiranto sebagai
Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur (Syahrul R.)
169
calon presiden Partai Golkar.

## B.  Perspektif Ideologi 1.  Hakikat dan Karakteristik AWK
Van Dijk (dalam Holmes, 2001) mendefinisikan AWK sebagai salah satu jenis studi wacana secara kritis yang mengkaji hubungan antara wacana, kekuasaan, dominasi, ketidaksetaraan sosial pada masing- masing hubungan sosial. Dari defenisi ini kata “kritis” memberikan ciri AWK sehingga membedakannya dengan pendekatan analisis wacana yang lain.
Munculnya  teori  kritis  sebenarnya  merupakan  bentuk  reaksi penolakan terhadap pemikiran modem yang mensyaratkan ilmu bebas nilai. Pemikiran modem memisahkan aspek transenden ilmu dengan aspek praksis. Bagi teori kritis, praksis merupakan aspek kehidupan sosial karena pemahaman praksis menentukan bagaimana suatu teori dengan maksud  praktis  dilaksanakan  (Hardiman,  1990).  Dengan  demikian, di dalam ciri kritis tampak adanya usaha untuk mempertautkan aspek transenden teori dengan aspek praksis.
Pemikiran  tersebut  sangat  mempengaruhi  pemikiran  yang dikembangkan dalam AWK. Fairclough (1995), misalnya menyatakan bahwa penggunaan istilah “kritis” dalam pendekatan AWK mempunyai dua implikasi: di satu pihak berkaitan dengan komitmen teori dan metode dialektika, yang memahami berbagai hal berdasarkan kesalinghubungan; dan di lain pihak berkaitan dengan pandangan bahwa kritik memperjelas kesalinghubungan dan mata rantai sebab-akibat berbagai hal.
Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran itu tampak dipegang teguh oleh Fairclough. Fairclough (1989) membedakan dimensi AWK atas tiga hal, yakni (1) deskripsi bagian-bagian yang berkaitan dengan piranti formal teks, (2) interpretasi yang berkaitan dengan hubungan antara teks dan interaksi dengan melihat teks sebagai produk dan sebagai sumber di dalam proses interpretasi, dan (3) eksplanasi yang berkaitan dengan hubungan antara interaksi dan konteks sosial dengan kepastian sosial proses produksi dan interpretasi serta efek-efek sosialnya.
Uraian  tersebut  mengisyaratkan  bahwa AWK  mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dengan analisis wacana yang lain. Eriyanto (2001) dengan merangkum pendapat van Dijk, Fairlough, dan Wodak, menyajikan karakteristik AWK sebagai berikut. Pertama, AWK memandang bahwa wacana merupakan tindakan (action). Dengan pemahaman semacam ini berarti wacana merupakan bentuk interaksi. Konsekuensi dan pemahaman ini adalah (1) wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat,  membujuk,  menyangga  atau  yang  lain;  dan  (2)  wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol, bukan sesuatu diluar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.
Kedua, AWK  mempertimbangkan  konteks  sehingga  wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ada tiga hal yang sentral dalam pengertian wacana, yakni teks, konteks, dan wacana.
Ketiga, AWK memperhatikan konteks kesejarahan. Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk dapat memahami teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu.
Keempat, AWK  juga  mempertimbangkan  elemen-elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, netral, tetapi pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan merupakan salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat, misalnya kekuasaan laki- laki wanita, kulit putih atas kulit hitam, kekuasaan perusahaan membentuk dominasi kelas atas kelas bawah.
Kelima, AWK  juga  memperhatikan  aspek  ideologi. Wacana dipandang  sebagai  praktik  ideologi  atau  pencerminan  dari  ideologi tertentu. Teori-teori  ideologi  menyatakan  bahwa  ideologi  dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi  dominasi  mereka.  Salah  satu  strategi  utamanya  adalah dengan membuat kesadaran pada khalayak bahwa dominasi diterima
Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur (Syahrul R.)
171
secara taken for granted.

## 2. Hubungan antara Bahasa dan Ideologi
Berikut ini dibahas hubungan antara bahasa dengan salah satu hasil dari proses berpikir manusia yang merupakan kumpulan konsep bersistem dan nilai-nilai yang dapat mendasari tingkah laku berbahasa manusia,  yakni ideologi. Kata ideologi muncul  pertama  kali  dalam revolusi Perancis. Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup (Depdikbud, 1995). Adapun karakteristik ideologi terdiri dari (1) konsep sebuah teori yang menjelaskan secara komprehensif  tentang  pengalaman  manusia  dan  dunia  luar,  (2) seperangkat organisasi program sosial dan politik, (3) komitmen, dan (4) yang berhubungan dengan kepemimpinan dan intelektual. Eagleton (dalam Wetherell, Taylor, & Yates, 2001) mengemukakan ideologi terdiri atas cara berpikir dan bertingkah laku yang ada dalam masyarakat yang membentuk cara-cara yang tampak secara natural atau tidak diragukan lagi sebagai anggotanya. William (dalam Eriyanto, 2001) mengklasifikasikan ideologi dalam tiga ranah, yakni (1) seperangkat kategori yang dibuat dalam kesadaran palsu di mana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain  yang  tidak  dominan  yang  tampak  secara  natural,  (2)  ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu, dan (3) proses umum produksi makna dan ide. Foucault (dalam Luke, 1998) menjelaskan hubungan antara ideologi, bahasa, dan wacana digali sebagai bidang-bidang utama teori sosial dan linguistik, masalah utama teori dan analisis sosial adalah kemustahilan pencarian ideologi sebagai suatu entitas di dalam dan dari diri individunya, mandiri, dan mengawali situasi dan formasi wacana. Pembahasan bahasa dan ideologi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks  hubungan  bahasa  dan kekuasaan  (Fairclough,  1995)  karena  perilaku  ideologi  hanya  dapat diamati  dalam  praktek  kekuasaan.  Pembahasan  tentang  hubungan antara bahasa dan ideologi baru akan sampai pada inti permasalahan
apabila sampai pada pembahasan tentang pengaruh antara ideologi dan bahasa, serta bagaimana ideologi ditransformasikan dalam penggunaan bahasa. Ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem, baik itu ide maupun norma-norma. Nilai-nilai dan keyakinan yang dijadikan asas pendapat dalam memberikan arch dan tujuan dalam tindakan adalah sesuatu yang abstrak dan ada dalam pikiran. Sesuatu yang abstrak ini dapat ditransformasikan ke dalam wacana lewat dua cara (Fairclough, 1995; dan Lee, 1992). Cara yang pertama adalah dalam wujud lambang- lambang  atau  tanda-tanda (sign). Cara  yang  kedua  adalah  melalui perspektif pelaporan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam wacana.
Kehadiran ideologi di dalam wacana, dalam wujud tanda-tanda, dapat dilihat dari struktur-struktur bahasa dan pada berbagai tingkatan bahasa (Fairclough, 1995). Berdasarkan penelitian Fowler (1986), Lee (1992), dan Fairclough (1995) dapat dijelaskan bahwa wadah atau tempat di mana ideologi “memperlihatkan dire ada dalam struktur transitivitas, nominalisasi,  struktur  leksikal  atau  penamaan,  modalitas,  struktur tematik, pengaturan proposisi: informasi lama dan barn, metafora, dan tindak tutur.
Berpedoman pada uraian tersebut, AWK silang tutur “Konvensi Partai Golkar” yang dijadikan sampel dalam artikel ini dianalisis secara makro dan mikro. Sesuai dengan pendapat van Dijk (1998) bahwa analisis wacana tidak dibatasi hanya pada struktur teks, tetapi struktur wacana itu sendiri yang menunjukkan atau menandakan sejumlah makna.
Selanjutnya  wacana  silang  tutur  “Konvensi  Partai  Golkar” dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  wacana  kritis Fairclough (1989) yang membedakan dimensi analisis wacana kritis atas tiga hal, yakni (1) deskripsi bagian-bagian yang berkaitan dengan piranti format teks, (2) interpretasi yang berkaitan dengan hubungan antara teks dan interaksi dengan melihat teks sebagai produk dan sebagai somber di dalam proses interpretasi, dan (3) eksplanasi yang berkaitan dengan hubungan antara interaksi dan konteks sosial dengan kepastian sosial proses produksi dan interpretasi serta efek-efek sosialnya.
Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur (Syahrul R.)
173
C. Perspektif Pemberitaan
Di  dalam  perspektif  pemberitaan  ini,  penulis  akan  membagi pembahasan atas tiga hal, pertama, perspektif yang pro kepada “Konvensi Partai Golkar”; kedua, perspektif yang kontra kepada “Konvesi Partai Golkar”; dan ketiga, perspektif ideologi yang diusung oleh calon presiden peserta “Konvensi Partai Golkar” , baik ketika melakukan kampanye pemilu legislatif maupun ketika pelaksanaan konvensi.

## 1. Perspektif Pro “Konvensi Partai Golkar”
Perspektif pro “Konvensi Partai Golkar” adalah sudut pandang dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide dan pandangan dari berbagai pihak yang memiliki sikap: (1) mendukung atau memihak. (2) positif atau setuju (3) suka, senang serta simpati pada “Konvensi Partai Golkar”.
Sebelum dikutip pemberitaan yang terkait dengan perspektif pro ini, perlu diinformasikan bahwa “Konvensi Partai Golkar “ dimulai 11 Juli 2003 dan berakhir 20 April 2004. Konvensi dilaksanakan melalui empat  tahap,  yaitu  tahap  persiapan,  penjaringan,  penyaringan,  serta tahap pemilihan, yang sekaligus merupakan penetapan calon presiden dari Partai Golkar bagi pemenang konvensi.
Perspektif pro “Konvensi Partai Golkar” terlihat di dalam berita yang dimuat Republika online berjudul “Nurcholis Madjid Putuskan Ikut Konvensi Partai Golkar” berikut. Di dalam wacana ini, Nurcholis adalah partisipan, topik adalah judul pemberitaan dan konteks adalah peristiwa konvensi.
[...] “Ini konsekuensi kesamaan asasi platform saya dengan Partai  Golkar,  sekalipun  berbeda  dalam  ungkapan kalimatnya,”jelas  Cak  Nur,  saat  dalam  jumpa  pers, kemarin (30/6). [...] Penyelenggaraan konvensi PG, sangat menarik baginya. Dengan  konvensi,  maka  ada  proses  rekrutmen  calon presiden secara terbuka . Siapapun bisa mencalonkan
diri , dan tidak terbatas pada kalangan Golkar saja. [...] (Republika online, 1 Juli 2004).
Partisipan  yang  pro  pada  “Konvensi  Partai  Golkar”  tersebut adalah  Nurcholis  Madjid,  yang  akrab  disapa  dengan  Cak  Nur.  Cak Nur tertarik mendaftar sebagai peserta konvensi adalah karena adanya kesamaan asasi platform dengan Partai Golkar. Ini berarti bahwa Cak Nur menilai perjuangan Partai Golkar sejalan dengan perjuangan beliau. Partai  Golkar  dengan  Golkar  Barunya memiliki  platform “Bersatu untuk Maju”, yang ternyata di mata Cak Nur memiliki kesamaan asasi. “Bersatu untuk Maju” berarti bahwa Partai Golkar akan bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang, baik dalam bidang ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  kemanan, dan lain-lain. Istilah platform di  dalam  pemberitaan tersebut  adalah kesamaan  pandangan  atau  kesamaan  prinsip  yang  dianut  Cak  Nur terhadap Konvensi Partai Golkar.
Cak Nur adalah seorang akademisi dan cendekiawan muslim yang tentunya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Cak Nur merasa tertarik menjadi peserta konvensi karena ia menilai konvensi ini terbuka , tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial atau profesi. Siapapun bisa mencalonkan diri . Ideologi inilah yang menurut Cak Nur merupakan daya tank konvensi ini, yaitu terbuka dan siapapun bisa mencalonkan diri. Ini berarti bahwa konvensi tidak membeda-bedakan asal usul peserta, dari kalangan mana pun, dapat menjadi peserta, asal sesuai  prosedur  yang  ditetapkan  panitia  konvensi.  Cak  Nur  menilai bahwa Partai Golkar tidak lagi seperti dulu, partai yang alergi terhadap perbedaan. Di masa Orde Baru, Golkar adalah penguasa tunggal, yang tidak memberikan ruang gerak terhadap demokrasi. Golkar membuat semua aturan menjadi seragam. Tidak boleh ada yang berbeda, karena bila hal tersebut terjadi, itu dianggap pembangkangan. Ideologi terbuka yang ditawarkan Partai Golkar melalui konvensi ini menyiratkan bahwa partai ini sudah membuka kran demokrasi secara lebar, apalagi konvensi ini terbuka luas dan membuka kesempatan kepada semua warga negara Indonesia.
Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur (Syahrul R.)

## 175
Dengan demokrasi, partai ini tentu tidak memaksakan kehendak kepada pesertanya. Konvensi ini hams berjalan secara fair dan transparan, terbebas dari kepentingan. Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemenangan, tentunya apabila visi dan misi sang peserta konvensi mampu meyakinkan pemilih yang terdiri atas pengurus Partai Golkar mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan pengurus pusat. Pemberitaan lainnya mengenai partisipan yang pro konvensi ini terlihat pada kutipan beritaJawa Pos dotcom berjudul “Konvensi Golkar Di-Launching” berikut.
[...] Ketua  Badan  Pengawas  Panitia  Konvensi,  Soelasikin Moerpratomo kepada koran ini menjelaskan, pihaknya akan mengawasi pelaksanaan konvensi tersebut. Bahkan, dirinya berani berjanji bahwa hal itu akan berjalan fair, adil, independen, serta sesuai harapan masyarakat. “Nanti calon yang curang langsung diberi sanksi, tidak boleh  lagi  ikut  konvensi”,  tegasnya.  [...] (Jawa  Pos dotcom, 11 Juli 2003).
Kutipan  dari  pemberitaan  tersebut  memperlihatkan  betapa konvensi ini akan berlangsung secara fair, adil, dan independen. Ini dijamin  oleh  Ketua  Badan  Pengawas  Panitia  Konvensi,  Soelasikin Moerpratomo. Soelasikin berani berjanji dalam kapasitasnya sebagai ketua badan pengawas konvensi. Ideologi yang muncul dalam pemberitaan ini adalah bahwa Konvensi Partai Golkar benar-benar demokratis. Golkar benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang selama masa Orde Ban’ tidak pemah terlihat.
Dalam konteks politik pada masa Orde Balm, Golkar adalah penguasa tunggal. Golkar menguasai seluruh lembaga tinggi negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Baik dari pusat maupun daerah-daerah.  Suara-suara  yang  berusaha  meneriakkan  agar  peran lembaga-lembaga tersebut dikembalikan kepada porsinya, tidak pernah
membuahkan hasil. Katakanlah, misalnya, DPR, yang berfungsi sebagai lembaga  legislatif. Wakil  rakyat  dari  Golkar  mendominasi  lembaga tersebut, hanya sekian persen dari PPP dan PDI. Peran wakil rakyat nyaris lumpuh karena sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak bisa “bersuara”. Ideologi kekuasaan yang tanpa batas sangat mendominasi lembaga negara, mulai dari pusat hingga ke daerah.
Namun, kenyataan tersebut bertolak belakang dengan pelaksanaan konvensi  Soelasikin  Moerpratomo  mempertaruhkan  kredibilitasnya bahwa konvensi akan berlangsung secara fair, adil, dan independen. Ideologi  yang  menyertai  kata-kata  tersebut  adalah  bahwa  siapa  pun yang  masuk  ke  dalam  konvensi  tidak  akan  kecewa.  Konvensi  akan menganut nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang disiratkan oleh kata- kata tersebut. Konvensi tidak akan mengorbankan hak-hak peserta dalam meraih dukungan untuk mencapai calon presiden Partai Golkar. Calon yang  curang  langsung  dikenakan  tindakan  sesuai  dengan  ketentuan konvensi.

## 2. Perspektif Kontra “Konvensi Partai Golkar”
Perspektif kontra “Konvensi Partai Golkar” adalah sudut pandang dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide dan pandangan dari berbagai pihak yang memiliki sikap: (1) tidak mendukung atau tidak memihak, (2) negatif, tidak setuju, atau keberatan, dan (3) tidak suka, tidak simpati pada “Konvensi Partai Golkar”. Perspektif kontra pada “Konvensi Partai Golkar” pada umumnya datang  dari  pengamat  politik.  Pengamatan  mereka  tidak  lepas  dari konteks politik yang terjadi saat proses konvensi berlangsung. Mereka menilai  bahwa  konvensi  ini  hanyalah  akal-akalan  Partai  Golkar karena “sang ketua umum” Akbar Tanjung sedang dirundung masalah hukum. Pemberitaan yang muncul di berbagai media massa cenderung menyudutkan Akbar Tanjung dan Partai Golkar. Berikut dipaparkan komentar dari pengamat politik, antara lain: Riswandha Imawan, Indra J. Piliang, dan Bram Zakir.
Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur (Syahrul R.)
177
Menurut  Riswandha  Imawan,  dalam  berita  berjudul  “Ibarat Pendekar Belut Kuning”, (Java Pos dotcom, 16 Februari 2004) kelihaian Akbar Tanjung (AT) berkelit dalam setiap masalah yang menimpanya “ibarat  belut  disiram  oli”.  Selalu  bisa  berkelit.  Meski,  itu  menepis keadilan  masyarakat  dan  berkelit  dari  kebenaran  logika  umum.  Dia seakan berjalan di atas logika tanpa logika. Wacana yang dilontarkan Riswandha tersebut terlihat pada kutipan berikut.
Rakyat benar-benar dibuat tak berdaya oleh permainan petak umpet terdakwa di balik pasal-pasal hukum. Kasus AT benar-benar membuat jalan reformasi di Indonesia bertambah gelap . Kepastian hukum yang jadi landasan roda  demokratisasi  dan  reformasi  politik  makin  tak tampak wujudnya. [...] Simak  saja  kengototan  Golkar  menghilangkan  syarat status bukan terdakwa untuk menjadi capres dalam RUU No.23/2003. Perdebatan yang sengit terjadi sampai subuh dan  baru  diputuskan  15  menit  sebelum  pembahasan dinyatakan berakhir melalui lobi antarpimpinan fraksi di DPR. Kelicinan “pendekar belut kuning” kembali terbukti dalam forum lobi itu. [...] Kasus AT membuktikan, pembusukan politik itu tidak sekadar terjadi pada tataran individu. [- ..]
Selanjutnya, Indra J. Piliang (berita Jawa Pos dotcom, 20 April 2004) menilai konvensi Partai Golkar yang akan berlangsung Selasa (20/4) perlu menampilkan sosok capres yang mampu dipercaya publik, namun jika sebaliknya maka resiko akan ditanggung Golkar. “Saat ini simpati untuk Akbar Tanjung lemah , sehingga konvensi Golkar kali ini betul-betul menjadi pertaruhan akhir Golkar”, katanya. Sementara Bram Zakir (berita Jawa Pos dotcom, idem) menilai konvensi Golkar hanya merupakan kepentingan seorang tokoh politik ketimbang  kepentingan  partai  secara  keseluruhan.  Hal  itu,  katanya,
menjadi semakin jelas jika mempelajari politik kontemporer Indonesia yang  banyak  diwarnai kompromi .  Kompromi  lebih  menunjukkan penyembunyian kebusukan dari masing-masing tokoh politik tersebut. Jadi konvensi lebih merupakan akal-akalan saj a [. . .].
Bila  disimak  lebih  lanjut  pernyataan-pernyataan  pengamat politik  tersebut,  tampak  bahwa  ketiganya  melontarkan  isu  kontra terhadap konvensi. Ideologi yang dimunculkan bertentangan dengan nurani demokrasi yang seyogianya dijunjung tinggi oleh setiap partai. Riswandha  dengan  sinis  memberikan  analogi  bahwa  sepak  terjang Akbar Tanjung bagaikan “pendekar belut kuning”, yang lihai dan licik. Ia berhasil lepas dari jeratan hukum.
Ideologi  yang  dilontarkan  Riswandha  di  balik  kata-kata tak berdaya, permainan petak umpet, reformasi bertambah gelap serta pembusukan politik merupakan ideologi yang sarat dengan nilai-nilai atau  norma-norma  yang  bertentangan  demokrasi.  Demokrasi  yang seharusnya menganut ideologi terbuka, jujur, dan transparan, dinodai oleh cara-cara yang tidak etis, kasar, penuh kebohongan dan kelicikan. Akbar menggunakan segala cara untuk melenggang ke panggung calon presiden. Begitulah Riswandha menilai sepak terjang Akbar Tanjung dengan kendaraan politiknya Partai Golkar yang dianggpan bermain busuk . Hal inilah yang mengakibatkan reformasi masih gelap , belum berjalan menurut rel yang sesungguhnya.
Indra J. Piliang menilai konvensi Partai Golkar perlu menampilkan sosok capres yang mampu dipercaya publik, namun jika sebaliknya maka resiko akan ditanggung Golkar. Simpati terhadap Akbar Tanjung lemah, sehingga konvensi Golkar kali ini betul-betul menjadi pertaruhan akhir Golkar.  Pengamat  ini  melihat  bahwa  figur  sang  ketua  umum  sudah melorot.
Senada dengan Piliang, Bram Zakir menilai konvensi Golkar hanya merupakan kepentingan seorang tokoh politik ketimbang kepentingan partai secara keseluruhan. Konvensi lebih merupakan akal-akalan untuk mengelabui publik bahwa Golkar benar-benar telah berubah. Padahal yang terjadi, tersirat dari ucapannya, konvensi ini hanyalah “muslihat”
Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur (Syahrul R.)
179
untuk menyelamatkan muka sang ketua umum Partai Golkar. Paradigma baru yang dilontarkan partai ini, yang ingin memperjuangkan reformasi, ternyata hanya sekedar retorika. Ideologi yang dimunculkan partai ini, secara tidak langsung, adalah melanggengkan kekuasaan yang selama masa Orde Baru telah mereka buktikan. Keserakahan terhadap kekuasaan dengan mengelabui rakyat, temyata masih belum bisa dihapuskan begitu saja.

## 3.  Perspektif Ideologi Calon Presiden Peserta Konvensi
Ideologi yang diusung para capres peserta konvensi ini dapat dilihat pada dua kegiatan: kampanye legislatif dan penyampaian visi misi ketika konvensi yang sesungguhnya: pemilihan calon presiden. Karena kampanye pemilu legislatif merupakan bagian dari proses konvensi, maka ideologi yang dimunculkan di dalam kampanye tidak dapat dilepaskan dari konteks konvensi tersebut.
Dalam analisis wacana kritis ini, calon presiden sebagai partisipan, pemberitaan media massa sebagai topik, dan kampanye legislatif maupun pemilihan  capres  dalam  arena  konvensi  sebagai konteks, memiliki kaitan erat dalam melihat konstelasi pespektif ideologi. Ideologi yang dimunculkan memang erat kaitannya dengan latar belakang sang calon presiden. Calon yang berlatar belakang militer, misalnya, cenderung melontarkan ideologi pertahanan dan keamanan. Calon yang berlatar belakang  pengusaha,  cenderung  melontarkan  ideologi  kesejahteraan dan masalah pangan.
Dan  tujuh  calon  presiden  yang  lolos  konvensi,  dua  orang mengundurkan diri (Sri Sultan HB X dan Jusuf Kalla), sehingga tersisa lima: Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Aburizal Bakri, dan sang ketua umum yang memperoleh kasasi bebas dari MA: Akbar Tanjung. Akbar Tanjung  langsung  aktif  berkampanye  selepas  putusan  bebas tersebut.
Akbar Tanjung  maju  ke  konvensi  setelah  lolos  dari  jeratan hukum.  Kasasinya  diterima  oleh  Mahkamah Agung.  Ia  dinyatakan tidak bersalah dalam skandal Bulog. Ketika berkampanye di Malang,
Akbar tetap percaya diri. Akbar mengumbar janji-janji sebagai berikut: (1) Memberantas korupsi , (2) Mengatasi pengangguran , (3) Harga sembako yang terjangkau , (4) Meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20 persen , dan (5) Wajib belajar 12 tahun (Java Pos, 13 Maret 2004).
Inilah ideologi seorang Akbar, yang sangat percaya diri terhadap program-programnya.  Pemberantasan  korupsi  adalah  ideologi  yang kontroversial. Ia dengan berani melontarkan gagasan tersebut tanpa rasa bersalah. Padahal banyak pengamat yang menilai putusan MA tersebut penuh  rekayasa  politik. Akbar  seorang  yang  lihai. Pemberantasan korupsi, pengangguran, dan harga sembako yang terjangkau adalah tiga pilar yang saling terkait, yakni apabila korupsi mampu dikikis, anggaran negara dapat diselamatkan. Hal itu tentu saja dapat menciptakan lapangan kerja, dan sebagai akibatnya harga sembako dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian, anggaran pendidikan dan wajib belajar sembilan tahun merupakan  wacana  yang  terkait  dengan  penyediaan sumber daya manusia sebagai investasi masa depan.
Berbeda dengan Wiranto, mantan Menhankam ini bersumpah di  hadapan  peserta  Konvensi  partai  Golkar  bahwa  ia tidak  akan membiarkan keterpurukan bangsa Indonesia terpuruk . [...] “Saya bersumpah  untuk  tidak  mengecewakan  rakyat,”  kata Wiranto,  yang diawal-awal penyampaian visi dan misinya menampilkan cuplikan gambar  semasa  dirinya  berkarir  di  militer  dan  terlibat  dalam peristiwa penting di era reformasi (Gatra.Com, 20 April 2004). Wacana  yang  digagas Wiranto  memang  luar  biasa.  Ideologi yang ditawarkan mampu memukau peserta konvensi, apalagi diselingi dengan cuplikan gambar semasa ia masih di militer dan terlibat dalam peristiwa penting di era reformasi. Sumpah seorang “mantan jenderal” bukanlah sumpah biasa karena ia mempertaruhkan kredibilitas dirinya. Sumpah tersesebut pantang dilanggar. Inilah ideologi seorang ksatria, yang tegar dengan komitmen demi mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Bangsa yang terpuruk menurut Wiranto merupakan kondisi yang menyedihkan dan harus segera diatasi.
Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur (Syahrul R.)
181
Prabowo  Subianto  menawarkan  ideologi  mengenai  stabilitas nasional. “Pak Prabowo juga menyatakan, ekonomi bangsa ini tidak akan baik tanpa ada stabilitas nasional ,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jateng HM Hasbi mengutip pemyataan Prabowo pada pertemuan tertutup itu (Media Indonesia Online, 20 Juli 2003). Ucapan Prabowo tersebut disampaikan pada pertemuan tertutup di Kantor Sekretariat DPD Golkar Jateng. Surya Paloh secara implisit menyerang Akbar Tanjung dalam kampanyenya.  Peserta  konvensi  calon  presiden  tersebut  dalam kampanyenya di Pekalongan meminta kepada para pendukung Partai Golkar untuk tidak memilih capres busuk dan cacat hukum (Media Indonesia Online, 12 Maret 2004). Ideologi yang disampaikan Surya Paloh  memang  kontroversial.  Sebagai  pendatang  di  Partai  Golkar, ia  secara  tidak  langsung  menyerang  sang  ketua  umum  partai,  yang seharusnya dihormatinya. Setidaknya, ia harus memiliki etika politik dalam berkampanye.
Tetapi Surya Paloh memang berani. Di alam demokrasi, nilai- nilai kejujuran, menyampaikan kebenaran, dan menyuarakan hati nurani memang bukanlah hal yang tabu. Tetapi aturan main dalam konvensi jelas-jelas tidak boleh menyudutkan calon lainnya. Istilahnya: “sesama bis kota tidak boleh saling mendahului”.
Aburizal  Bakri  menyuarakan  ideologi  mengenai  harga  diri bangsa dan kesejahteraan bagi masyarakat, apalagi masyarakat kelas bawah. Dalam kampanyenya di Riau, ia berujar: “Kita malu sebagai bangsa Indonesia yang kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia. Kita harus buktikan bahwa apa yang telah dicapai Partai Golkar zaman dulu harus direbut kembali dan swasembada pangan ditingkatkan . Golkar menjanjikan membuat kredit bagi masyarakat dan meningkatkan swasembada pangan (Kompas, 17 Maret 2004).
Demikianlah  “pertarungan”  ideologi  yang  dilontarkan  para calon presiden tersebut. Ideologi yang “bertarung” antara lain: ideologi mengenai pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, pendidikan,
ideologi pertahanan dan keamanan serta stabilitas nasional, ideologi yang berkaitan dengan keterpurukan bangsa, ideologi yang berkaitan dengan calon presiden yang cacat hukum, serta ideologi yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pangan.
Ideologi  tersebut  bertarung  dalam  rangka  mencari  dukungan rakyat pemilih dan memang hasilnya tidak mengecewakan. Partai Golkar dengan mesin politiknya yang canggih mampu meraup suara mayoritas dalam  pemilu  legislatif.  Partai  Golkar  berhasil  memenangkan  suara nomor satu di antara tujuh partai yang memperoleh suara dignifikan.

## D. Penutup
Demikianlah  paparan  singkat  artikel  ini,  yang  menyajikan perspektif ideologi dalam wacana silang tutur Konvensi Partai Golkar. Analisis wacana kritis yang digunakan dalam menguak persoalan di seputar konvensi ini sering disebut-sebut sebagai bentuk perkembangan terakhir dari analisis wacana. Di bawah label AWK, analisis wacana bukan  hanya  mengkaji  struktur  dan  aspek-aspek  internal  wacana. Dengan pendekatan yang holistik, AWK menempatkan struktur wacana sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan aspek fungsi wacana di masyarakat.
Analisis  wacana  kritis  (AWK)  memiliki  karakteristik  yang berbeda dengan analisis wacana lainnya. Karakteristik tersebut adalah (1) AWK  memandang  bahwa  wacana  merupakan  tindakan (action); (2) AWK  mempertimbangkan  konteks  sehingga  wacana  dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu; (3) AWK memperhatikan konteks kesejarahan; (4) AWK mempertimbangkan elemen-elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya; dan (5) AWK memperhatikan aspek ideologi.
Perspektif ideologi yang dianalisis dalam wacana silang tutur “Konvensi  Partai  Golkar”  ini  terdiri  atas  perspektif  pro  konvensi, perspektif kontra konvensi, dan perspektif ideologi calon presiden peserta konvensi. Pemberitaan yang muncul di dalam perspektif pro konvensi adalah Cak Nur dan Sulasikin Moerpratomo. Pemberitaan yang muncul
Perspektif Ideologi dalam Wacana Silang Tutur (Syahrul R.)
183
dalam perspektif kontra konvensi adalah Riswandha Imawan, Indra J. Piliang, dan Bram Zakir. Pemberitaan yang muncul dalam perspektif ideologi calon presiden peserta konvensi adalah Akbar Tanjung, Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dan Aburizal Bakri.

## DAFTAR RUJUKAN
Depdikbud.  1995. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka.
Eriyanto. 2001. Analisis Wacana. Yogyakarta: LKIS. Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. New York: Longman Group Limited.
Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis the Critical Study of Language. New York: Longman Group Limited.
Foucault, Michael. 2003. Kritik Wacana Bahasa. Diterjemahkan oleh Ridwan Inyiak Munzier. Yogyakarta: IRCiSoD. Fowler, Roger. 1986. Linguistik Cristism. Oxford: Oxford University Press.
Gatra.Com. “Wiranto Sumpah Tak Akan Biarkan Bangsa Terpuruk”. Dimuat tanggal 20 April 2004. Hardiman, Fransisco Budi. 1990. Kritik Ideologi. Yogyakarta: Kanisius. Holmes,  Jenet.  2001. The  Introduction  to  Sociolinguistics. Harlow: Pearson Education. Imawan, Riswandha. 2004. “Ibarat Pendekar Belut Kuning” dimuat Jawa Pos dotcom. 15 Februari 2004.
Jawa Pos dotcom. “Lemah, Simpati pada Akbar Tanjung”. Dimuat tanggal
20 April 2004.
Jawa Pos. “Akbar Tanjung Kampanye di Malang”. Dimuat 13 Maret
2004.
Kompas. “Kampanye Aburizal Bakri di Riau”. Dimuat 17 Maret 2004. Lee, D. 1992. Competing Discourse: Perspective and Ideology in Language. New York: Longman Publishing.
Luke, A. 1998. Concise Encyclopedia of Pragmatics. London: British Library Cataloguing in Publication Data.
Media Indonesia Online. “Prabowo Subianto Kampanye Capres di Jawa Tengah”. Dimuat 20 Juli 2003.
Media  Indonesia  Online. “Surya  Paloh:  Jangan  Pilih  Capres  Cacat Hukum”. Dimuat 12 Maret 2004.
Republika Online. “Nurcholis Madjid Putuskan Ikut Konvensi Partai Golkar”. Dimuat 1 Juli 2003. van Dijk, Teun A. 1998. Critical Discours. http:www.let.uva.nliteun/ cd./html. Diakses 25 Februari 2004.
Wetherell,  Margaret; Taylor,  Stephanie;  dan Yates  J.  Simedu  (Ed.).
2001. Discourse Theory and Practice: A Reader. London: Sage Publication.