Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 177-182| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4680.177-182

## PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA DESA JASRI DENGAN DESA PERASI MELALUI UPAYA MEDIASI
I Kadek Dwipyana, I Nyoman Gede Sugiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dodekdwipa@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Sengketa  tapal  batas  yang  terjadi  di  Bali  masih  banyak  terjadi,  khususnya  di  Kabupaten  Karangasem  yang melibatkan  dua  desa  bertetangga  yaitu  Desa  Adat  Jasri  dan  Desa  Adat  Perasi.  Hal  itu  didasari  oleh ketidakpastian  hukum  terkait  tapal  batas  yang  ada  dan  juga  karena  adanya  faktor  sosial  antar  hubungan masyarakat  yang  menyebabkan  timbulnya  konflik  permasalahan.  Tujuan  penelitian  ini  mengungkap  faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadi  sengketa  tapal  batas  antara  Desa  Adat  Jasri  dan  penyelesaian  sengketa  tapal batas  antara  Desa  Adat  Jasri  dengan  Desa  Adat  Perasi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris dengan  pendekatan  sosiologis.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dan studi  pustaka. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Dalam  menganalisis  data, peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  mengalir  ( flow  model  analysis). Hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  perlu  diketahui  oleh  kedua  belah  pihak  agar  hak-hak  dan kewajiban tidak dilanggar sesuai peraturan yang ada.
Kata Kunci : Mediasi, Sengketa, Tapal  Batas

## Abstract
There are still many border disputes that occur in Bali, especially in Karangasem Regency, which involves two neighboring villages, namely the Jasri Traditional Village and the Perasi Traditional  Village. This is based on legal uncertainty related to existing boundaries and also because of social factors between community relations that cause conflict problems. The purposes of this study are to reveal the factors that cause boundary disputes between Jasri Traditional Villages and Perasi Traditional Villages and to resolve border disputes between Jasri Traditional  Villages  and  Perasi  Traditional  Villages.  This  research  is  an  empirical  legal  research  with  a sociological approach. Data collection techniques were carried out by interview and literature study. Sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. In analyzing the data, the researcher used flow model  analysis  techniques.  The  results  of  the  study  reveal  that  with  the  existence  of  Law  Number  30  of  1999 concerning Arbitration, Permendagri Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Establishing and Affirming Village  Boundaries  and  Supreme  Court  Regulation  Number  1  of  2016  concerning  Mediation  Procedures  in Courts,  both  parties  need  to  know  so  that  their  rights  rights  and  obligations  are  not  violated  according  to existing regulations.
Keywords: Mediation, Disputes, Boundaries

## I. PENDAHULUAN
Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali pada hakikatnya dibina, dipelihara, serta dipimpin oleh lembaga  yang  dinamakan  Desa  Adat  yakni  suatu  desa  yang  berbeda  posisi  serta  fungsi  dengan  desa dinas  (desa  administratif  pemerintahan) (Duarsa  et  al.,  2020) .  Di  Kabupaten  Karangasem  pernah terjadi sengketa tapal batas, antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi. Tapal Batas adalahgaris batas  atau  pemisah  yang  secara  administratif  memisahkan  unit  regional  geografis  yang  berbeda, berbeda  secara  fisik  maupun  budaya.  Dalam  sengketa  tersebut  bahwa  penyebab  konflik  tapal  batas antara  Desa  Jasri  dan  Desa  Perasi  adalah  karena  kedua  belah  pihak  saling  klaim  tapal  batas, puncaknya  penjor  dan  spanduk  di  area  perbatasan  tersebut  dirobohkan  dan  tidak  mengetahui  siapa orang  yang  menjadi  pelakunya.  Pengrusakan  penjor  tersebut  menyebabkan  masyarakat  Desa  Adat Jasri turun secara spontan ke daerah perbatasan antara Desa  Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi kala itu. Majelis Desa Adat (MDA) Karangasem bersama Kapolres Karangasem dan Dandim Karangasem
berupaya  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Namun  disisi  lain,  sengketa  yang  terjadi  harus  menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya (Dumanauw, 2013) . Kapolres Karangasem, Ni Nyoman Suartini berhasil mampu menghentikan kedua belah pihak mengalami aksi yang berlebihan kala itu. Pada saat itu, di lokasi perbatasan banjar sampiang Kapolres Karangasem  mengatakan  prajuru  dan  warga  untuk  ikut  berperan  aktif  dalam  menjaga  stabilitas Kamtibmas  di  wilayah  hukum  Polres  Karangasem.  Dalam  proses  perundingan  itu  dihadiri  oleh berbagai instansi berwenang dan terkait di Mapolres Karangasem. Sesuai Pasal 14 Ayat (7) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan dalam hal batas wilayah Kabupaten Kota sebagaimana yg dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 mil batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan.
Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  satu  diantaranya  yaitu  bahwa  daerah  menjadi  sangat  penting perlunya  penegasan  batas  daerah  salah  satu  sebabnya  adalah  karena  daerah  menjadi  kewenangan untuk mengelola  sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam  mengelola dan  mengeksplorasi  sumber  daya  di  daerahnya.  Kemampuan  daerah  dalam  mengoptimalkan  sumber daya  yang  ada  menjadi  penentu  bagi  daerah  dalam  menjalankan  otonomi  daerah.  Oleh  karena  itu, daerah-daerah  menjadi  terdorong  untuk  mengetahui  secara  pasti  sampai  sejauh  mana  wilayah kewenangannya,  terutama  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  yang  mendukung  pendapatan  hasil daerah (PAD).
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa  batas  wilayah  telah  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  Pasal  198,  dan  dipertegas  dalam Permendagri  No.  76  Tahun  2012  yang  kemudian  diperbaharui  dalam  Permendagri  No.  141  Tahun 2017 (Puspitaningrum,  2020) .  Sedangkan Arifin  (2016) penyelesaian  sengketa  batas  daerah  dapat dilakukan  secara  non  hukum,  dan  penyelesaian  secara  hukum.  Secara  non  hukum  dimediasi  oleh Kemendagri dan Gubernur. Sementara penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh melalui judicial review ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam sengketa perbatasan daerah, peran pemerintah hanya sebagai fasilitator sesuai jenjang sengketa kasusnya. Lebih lanjut, Udayana et al.,  (2019) penyelesaian  Sengketa  melalui  upaya  peradilan,  yakni  upaya  melalui  Badan  Pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I Banding yaitu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengungkap  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadi  sengketa  tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi serta penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  Hukum  Empiris adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Penelitian  empiris  juga  digunakan  untuk  mengamati  hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010) . Adapun pendekatan  yang  diaplikasikan  yaitu  pendekatan  soiologis.  Tempat  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti adalah di Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi, Kabupaten Karangasem, Bali. Ada beberapa sumber  data  primer  yaitu  dengan  cara  melakukan  pengamatan  langsung  terhadap  obyek  penelitian, serta  melakukan  wawancara  secara  langsung  kepada  para  narasumber  untuk  melengkapi  data-data yang  diperlukan.  Bahan  data  sekunder  yang  meliputi  UUD  NRI  dan  Permendagri.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mendatangi  langsung  serta  melakukan wawancara  kepada  masyarakat  atau  tokoh-tokoh  desa  serta  dengan  studi  pustaka  yang  mencakup sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder  berupa  buku-buku  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  serta karya  ilmiah  atau  pandangan  ahli.  Dalam  menganalisis  data,  peneliti  menggunakan  teknik  analisis data  mengalir  ( flow  model  analysis). Teknik  tersebut  memiliki  3  (tiga)  tahapan,  yaitu,  reduksi  data yang  merupakan  suatu  teknik  yang  menajamkan,  menggolongkan,  serta  mengarahkan  hal-hal  yang diperlukan  untuk  mengorganisasikan  suatu  data  dengan  cerdas  dan  lengkap,  penyajian data:sekumpulan informasi dari hasil yang didapatkan oleh peneliti yang menyatakan adanya tindakan pengambilan kesimpulan atau bahkan sampai pada pengambilan tindakan, dan tahapan yang terakhir yaitu tahap verifikasi, mencocokan kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui suatu
keabsahan  datanya  apakah  sudah  valid  dan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  peneliti (Moleong, 2002) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadi Sengketa Tapal Batas Antara Desa Adat Jasri  dan Desa Adat Perasi
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  mengharuskan  seluruh  daerah  mengurusi  kebutuhan  rumah tangganya sendiri (Hermana, 2015) . Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 belum mengatur secara  rinci  terkait  dengan  daerah  tapal  batas  yang  ada  di  daerah  masing-masing  khususnya  daerah desa.  Namun  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2016 Tentang  PedomanPenetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa,  dijelaskan  tujuan  dari  penetapan  dan penegasan  batas  desa  yaitu  untuk  menciptakan  suatu  administrasi  yang  pasti  dan  memberikan kepastian hukum. Sengketa tapal batas masih sangat sering terjadi di Bali. Saat ini sebenarnya adalah waktu  yang  tepat  bagi  Pemerintah  Daerah  perbatasan  untuk  aktif  membelah  wilayah  perbatasannya. Hal ini terkait dengan semangat Pemerintah Pusat yang tengah giat-giatnya membangun infrastruktur di  perbatasan.  Hal  ini  juga  mencoba  memperlihatkan  profil  Kabupaten  perbatasan  yang  ada  di perbatasan.
Terjadinya  sengketa  selalu  memiliki  dampak  yang  signifikan.  Pengertian  dampak  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  benturan,  pengaruh  yang  mendatangkan  akibat  baik  positif maupun  negatif.  Pengaruh  adalah  suatu  keadaan  dimana  ada  hubungan  timbal  balik  atau  hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi (Suharso & Retnoningsih, 2011) .  Di  Kabupaten  Karangasem  pernah  terjadi  sengketa  batas  wilayah  atau  yang  bisa  disebut dengan istilah Tapal Batas. Sengketa tersebut melibatkan dua desa bertetangga yaitu Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi. Dalam sengketa tersebut bahwa penyebab konflik tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi adalah karena kedua belah pihak saling klaim tapal batas.
Konflik tersebut awalnya didasari oleh pemasangan posisi penjor yang melebihi batas daerah oleh  masyarakat  Desa  Adat  Jasri.  Hal  tersebut  diakui  langsung  oleh  Bendesa  adat  Desa  Adat  Jasri, yaitu Bapak I Nyoman Mawi Yudistira. Hasil wawancara peneliti dari Bendesa Adat Jasri tanggal 26 November  2021.  Setelah  melakukan  wawancara  dengan  Bendesa  Adat  Desa  Jasri  pada  tanggal  26 November  2021  dan  dengan  Bendesa  Adat  Desa  Perasi  pada  tanggal  4  Desember  2021,  Sengketa tapal  batas  antara  Desa  Adat  Jasri  dan  Desa  Adat  Perasi  didasari  atas  beberapa  faktor.  Faktor  yang menyebabkan  sengketa  tersebut  yaitu:  Daerah  Masih  Dalam  Status  Quo,  Karena  status  ini  lah  Desa Perasi  tidak  membiarkan  Desa  Adat  Jasri  untuk  memasang  Penjor  dan  lain  sebagainnya  di  daerah tersebut.  Namun  kenyataannya  Desa  Adat  Jasri  tetap  memasang  penjor  di  daerah  tersebut  sehingga menyebabkan  pihak  dari  Desa  Adat  Perasi  mengambil  sikap  untuk  tetap  mempertahankan  batas daerahnya  dan  berdasar  kepada  status  Quo  yang  sudah  ditetapkan  lama.  Pemasangan  Penjor  yang Melebihi Batas Daerah, Pemasangan penjor yang dilakukan oleh pihak Desa Adat Jasri melebihi batas desa  saat  itu.Pemasangan  penjor  tersebut  pernah  sudah  pernah  dilarang  oleh  I  Nyoman  Suastika selaku Bendesa Adat Desa Perasi. Saat hari pemasangan itu, I Nyoman Suastika mendatangi langsung lokasi pemasangan penjor kala itu, namun nyatanya pemasangan tetap berlanjut yang terakhir adanya perusakan,Adanya faktor kerusakan itu menjadi pokok permasalahan yang terjadi kepada kedua belah pihak desa. Setelah memasang dua penjor itu, krama Desa Adat Jasri merasa sedikit khawatir, karena adanya  rasa  takut  penjornya  hilang  atau  dirusak.  Maka,  pihak  Desa  Adat  Jasri  melakukan  patroli. Sepanjang malam itu, dua penjor masih dalam keadaan utuh.Namun, dua penjor milik Desa Adat Jasri ditemukan telah roboh. Salah satu penjor bahkan terpotong bagian bawahnya. Perusakan itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengetahui siapa pelakunya.

## 2. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  Nasional  di  Bidang Pertanahan  yang  menyerahkan  9  kewenangan  pemerintah  di  bidang  pertanahan  kepada  pemerintah Kabupaten  dan  Kota.  Salah  satunya  adalah  pemerintah  Daerah  diberi  wewenang  untuk  menetapkan dan menyelesaikan masalah tanah ulayat (tanah adat). Hasil wawancara peneliti dengan Bendesa Adat Desa  Jasri  pada  tanggal  26  November  2021  dan  dengan  Bendesa  Adat  Desa  Perasi  pada  tanggal  4 Desember  2021,  bahwa  memang  benar  saat  itu  kedua  belah  pihak  diminta  untuk  hadir  ke  Mapolres Karangasem  dari  Pihak  Kepolisian  dan  Majelis  Desa  Adat.  Pemanggilan  tersebut  memang  untuk
mencarikan solusi dan  jalan  keluar terkait dengan sengketa  yang melibatkan kedua belah  pihak desa tersebut.  Dalam  hal  ini  Majelis  Desa  Adat  Karangasem  bersama  Kapolres  Karangasem  dan  Dandim Karangasem berinisiatif untuk mendamaikan kedua belah pihak desa.
Peran  kepolisian  dalam  kasus  ini  yaitu  meredam  emosi  masyarakatsampai  pihak  kapolres yang turun kejalanan agar tidak terjadi hal-hal merugikan kedua belah pihak desa adat. Disamping itu juga kepolisian memiliki peran sebagai fasilitator, dimana pihak-pihak kepolisian menyiapkan segala upaya  yang  mampu  memperlancar  proses  mediasi  berjalan  lancar  dan  maksimal.  Pihak  kepolisian memberikan tempat atau ruangan khusus di Mapolres Karangasem sebagai tempat untuk menjalankan upaya  mediasi  dan  mencarikan  solusi  serta  jalan  keluar  terkait  dengan  sengketa  tapal  batas  yang melibatkan kedua belah pihak desa adat, yaitu Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi.
Menurut  penuturan  dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  kedua  belah  pihak  Bendesa  Adat, dan juga dengan Bendesa Alit Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Karangasem, I Nyoman Wijaya bahwa  Majelis  Desa  Adat  Karangasem  memiliki  peran  yang  sama  seperti  kepolisian.  Namun  jika membicarakan  tentang  Majelis  Desa  Adat,  ada  peran  yang  lebih  penting  yaitu  menjadi  Mediator dalam  proses  mediasi  kedua  belah  pihak  Desa  yang  bersengketa.  Karena  peran  mediator  sangat penting untuk mampu mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami sengketa. Majelis Desa Adat dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  antar  desa  adat  di  Bali  adalah  memang  sebagai  mediator.  dan lembaga  yang  mempunyai  kedudukan  sangat  strategis,  dibentuk  berdasarkan  inisiatif  seluruh  desa adat.  Dengan  pembentuknya  tersebut,  berharap  dapat  menjamin  terlaksananya  dengan  baik pelaksanaan  agama  Hindu,  adat  istiadat,  dan  tradisi  Bali  dalam  menjaga  kelangsungan  hukum  adat Bali.
Peran  Bendesa  Adat  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2019 Tentang  Desa  Adat  Di  Bali  Pasal  30,  dalam  pasal  ini  menyebutkan  bahwa  Tugas  dan  kewajiban Prajuru  Desa  Adat  meliputi  menyusun  rencana  strategis  dan  program  pembangunan  Desa  Adat; menyusun  rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Adat;  melaksanakan  program pembangunan  Desa  Adat  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  dan  huruf  b  melalui  kegiatan Parahyangan,  Pawongan,  dan  Palemahan;  melaksanakan  Awig-Awig  dan/atau  Pararem  Desa  Adat; menyelesaikan  perkara  adat/wicara  yang  terjadi  dalam  Wewidangan  Desa  Adat;  mengatur penyelenggaraan  kegiatan  sosial  dan  keagamaan  dalam  Wewidangan  Desa  Adat  sesuai  dengan susastra  agama  dan  tradisi  masing  masing;  melaporkan  hasil  pelaksanaan  program  sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.
Pada  point  e  menjelaskan  bahwa  bendesa  adat  memiliki  tugas  dan  peran  penting  dalam menyelesaikan  segala  sengketa  adat  yang  terjadi  dan  melibatkan  desanya.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada kasus  tapal  batas  antara  Desa  Adat  Jasri  dengan  Desa  Adat  Perasi.  Masing-masing  bendesa  adat memiliki perannya masing-masing. Hasil pengamatan dan penelitian serta wawancara yang dilakukan peneliti  bahwa  pihak  Bendesa  Adat  Jasri  memiliki  peran  dalam  menengahi  konflik  yang  terjadi  saat krama Desa Adat Jasri turun kejalanan sehingga mampu mengendalikan masa yang berdatangan agar tidak terjadi hal-hal yang mampu merugikan kedua belah pihak desa. Disamping itu juga, kedua belah pihak  bendesa  adat  memiliki  peran  yang  sama  yaitu  untuk  menerima  panggilan  dan  mendatangi Mapolres  Karangasem  untuk  menyelesaikan  kasus  sengketa  ini  melalui  jalan  mediasi  yang direncanakan  oleh  pihak  Majelis  Desa  Adat  Karangasem  bersama  dengan  pihak  Kepolisian Karangasem serta Dandim Karangasem.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penyelesaian sengketa tapal batas  ini  yaitu,  pihak-pihak  yang  memiliki  wewenang  dalam  kasus  sengketa  tapal  yang  melibatkan dua  desa  bertetangga  yaitu  Desa  Adat  Jasri  dan  Desa  Adat  Perasi  diupayakan  melalui  proses  non- litigasi  yaitu  proses  mediasi  dengan  tahapan  awal  memanggil  kedua  belah  pihak  bendesa  adat  untuk datang menghadiri proses mediasi di Mapolres Karangasem yang direncanakan untuk mencari solusi dan  jalan  keluar  agar  kasus  sengketa  tapal  batas  ini  tidak  berlanjut  dan  berkepanjangan  serta  tidak menimbulkan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  yang  mampu  merugikan  kedua  belah  pihak  desa.  Selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur  non-litigasi (di  luar  pengadilan),  yang  biasanya  disebut  dengan  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) (Usman, 2012) .
Menurut Priyatna Abdurrasyid, proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan pada umumnya dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut: Negosiasi Merupakan salah satu pola atau
langkah  utama  dalam Alternative  Disputes  Resolution (ADR).  Negosiasi  melibatkan  dua  atau  lebih pihak yang berkepentingan atau yang mengalami permasalahan, proses mediasi sebagai penyelesaian salah  satu  cara  singkat,  terstruktur  berorientasi  pada  tugas,  dan  merupakan  cara  intervensi  yang melibatkan  peran  serta  para  pihak  secara  aktif,  proses  konsiliasi  Dapat  diartikan  sebagai  usaha mempertemukan  keinginan  pihak  yang  berselisih  agar  mereka  sepakat  menyelesaikan  masalah,  dan proses fasilitasi dalam melibatkan lebih dari dua pihak dibutuhkan adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator (Amin & Dewi, 2015) .
Setelah  melakukan  wawancara  dengan  Bendesa  Adat  Desa  Jasri  pada  tanggal  26  November 2021 dan Bendesa Adat Desa Perasi pada tanggal 4 Desember 2021, serta wawancara dengan Bendesa Alit  Majelis  Desa  Adat  (MDA)  Kecamatan  Karangasem,  Bapak  I  Nyoman  Wijaya  Pada  tanggal  7 Januari  2022  bahwa  dalam  proses  mediasi  yang  melibatkan  dua  desa  bertetangga  itu,  ada  beberapa tahapan  yang  dilakukan  oleh  mediator  yaitu  Majelis  Desa  Adat  (MDA)  Kecamatan  Karangasem. Tahapan-tahapan  itu  yakni  pernyataan  pembukaan  oleh  mediator  Pada  tahapan  ini,  Pihak  Majelis Desa Adat Karangasem selaku mediator dalam proses mediasi ini menjelaskan terkait peran mediator yang tidak berpihak dan membantu proses mediasi ini agar mencapai hasil yang maksimal. Mediator juga  menjelaskan  prosesnya  bahwa  sifatnya  tidak  formal,  dan  menjelaskan  kesepakatan-kesepakatan sebelum  proses  mediasi  berjalan  bahwa  dilarang  menyerang  pribadi  dan  kerahasiaan,  segala  sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti litigasi Pernyataan pembuka para pihak Dalam tahapan ini menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa baik dari pihak Desa Adat Jasri dan pihak Desa Adat Perasi. Sehingga nanti mediator  mampu mengerti dan memahami bahwa ada  kejanggalan yang terjadi yang menyebabkan kedua desa bertetangga tersebut mengalami sengketa tapal batas itu.
Merancang  proses  pemecahan  masalah,  Pihak  Majelis  Desa  Adat  Karangasem  selaku mediator,  menyusun  agenda-agenda  mediasi  yang  harus  dirundingkan  yang  didapat  dari  pernyataan para  pihak  bersengketa.  Sehingga  setelah  agenda  itu  tersusun  pihak  mediator  mampu  menyusun rencana  pembahasan  untuk  setiap  masalah  khususnya  dalam  sengketa  tapal  batas  antara  Desa  Adat Jasri  dengan  Desa  Adat  Perasi,  Pemecahan  masalah,  Tahapan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan mengkaji  dan  kepentingan  para  pihak,  baik  pihak  dari  Desa  Adat  Jasri  maupun  pihak  Desa  Adat Perasi. Setelah itu, maka mediator akan menggali berbagai opsi atau jalan keluar untuk tiap masalah yang ada. Setiap opsi itu akan dibahas dan dijelaskan sehingga tidak mengalami kebuntuan untuk para pihak.  Setelah  opsi  dimengerti  semuanya,  akan  dilakukan  pemilihan  opsi  yang  terbaik  dari  berbagai opsi.  Pernyataan  Masing-Masing  Bendesa  Adat,  pada  tahapan  ini  masing-masing  Bendesa  Adat mengeluarkan  suatu  pernyataannya  masing-masing  yang  terkait  dengan  sengketa  tapal  batas  dan melakukan  negosiasi,  baik  dari  pihak  Desa  Adat  Jasri  maupun  Desa  Adat  Perasi.  Penyiapan  Draft, draft menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia adalah  rancangan  atau  konsep (surat dan sebagainya). Segala  sesuatu  yang  termuat  dalam  draft  itu  berdasarkan  hasil  dari  kesepakatan  awal  yang  sudah terjadi dari kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah draft siap maka dilakukan pembahasan ulang draft  tersebut  sehingga  jika  perlu  ada  perubahan  akan  dilakukan  saat  itu,  dan  yang  terakhir Kesepakatan  akhir,  Setelah  semua  sudah  selesai  dibahas  maka  tahapan  terakhir  ini  akan  dilakukan untuk  membuat  poin-poin  perdamaian  yang  telah  disepakati  oleh  pihak  Desa  Adat  Jasri  dan  Desa Adat  Perasi.  Akta  perdamaian  itu  akan  ditandatangani  oleh  semua  pihak  yang  bersangkutan  dalam proses mediasi terkait dengan sengketa tapal batas yang terjadi.
Hasil  mediasi  tersebut  terkait  dengan  permasalahan  tapal  batas  masih  belum  mencapai kepastian hukum yang sah karena permasalahan tapal batas yang melibatkan dua desa atau lebih tidak bisa  diambil  kesimpulan  yang  sangat  cepat  yang  mampu  menimbulkan  konflik  baru  antar  desa. Menurut penuturan kedua belah pihak Bendesa Adat, bahwa segala proses terkait dengan tapal batas ini akan mengikuti proses dari Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem dan atau Majelis Desa Adat Provinsi  Bali.  Dari  hasil  wawancara  penelitidengan  Bendesa  Adat  Desa  Jasri  pada  tanggal  26 November 2021 dan Bendesa Adat Desa Perasi pada tanggal 4 Desember 2021 serta dengan Bendesa Alit Majelis Desa  Adat (MDA) Kecamatan Karangasem pada tanggal 7 Januari 2022, terkait dengan proses tersebut tertuang dalam akta perdamaian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa kedua  belah  pihak  akan  mengikuti  segala  bentuk  proses  yang  ditentukan  oleh  Majelis  Desa  Adat Karangasem untuk kepastian hukum tapal batas yang sah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Terkait  dengan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sengketa  tapal  batas  yang  melibatkan  2 (dua) desa bertetangga yaitu Desa Adat Jasridan Desa Adat Perasi didasari oleh adanya pengrusakan yang  dirasakan  pihak  krama  Desa  Adat  Jasri  dimana  pengrusakan  tersebut  terjadi  sehari  setelah pemasangan  penjor  yang  dilakukan  oleh  pihak  Desa  Adat  Jasri,  sehingga  menyebabkan  krama  Desa Adat Jasri secara spontan turun langsung ke jalanan, disamping itu dilihat dari sisi Desa Adat Perasi perusakan  penjor  itu  tidak  terjadi,  melainkan  diturunkan.  Selain  itu  faktor  status  quo  yang  terjadi  di daerah  tersebut  dari  puluhan  tahun  lalu  menyebabkan  pengambilan  sikap  tidak  terima  oleh  krama Desa  Adat  Perasi  sehingga  menyebabkan  kedua  desa  ini  mengalami  sengketa  tapal  batas. Permasalahan  ini  diselesaikan  dengan  upaya  mediasi  oleh  pihak  berwenang.  Kesepakatan  damai didapatkan  untuk  kedua  belah  pihak,  namun  terkait  tapal  batas  kedua  desa  tersebut  masih  belum memiliki kepastian hukum yang sah.

## 2. Saran
Untuk masyarakat harus mampu menganalisa secara rinci terkait dengan permasalahan-permasalahan yang  ada  sehingga  mampu  menyelesaikan  suatu  masalah  dengan  cara  yang  lebih  baik  serta  mampu terhindar  dari  provokator-provokator  yang  ingin  memecah  suatu  hubungan  dalam  hidup bermasyarakat.  Untuk  Majelis  Desa  Adat  (MDA)  Karangasem  harus  mampu  memberikan  suatu kepastian hukum yang pasti kepada kedua belah pihak desa terkait dengan sengketa tapal batas yang melibatkan  Desa  Adat  Jasri  dan  Desa  Adat  Perasi.  Kepada  pemerintah  harus  lebih  mampu memberikan suatu kepastian hukum terkait dengan penetapan dan penegasan suatu desa, karena batas desa yang tidak  jelas kepastian hukumnya mampu menimbulkan suatu permasalahan antar desa. Hal ini menyebabkan suatu perpecahan yang sangat merugikan kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  R.  M.,  &  Dewi,  D.  S.  (2015).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Proses  Penyelesaian  Konflik Lahan  di  Daerah  Perbatasan  (Studi  Kasus  Desa  Pulau  Jambu  Kecamatan  Cerenti  Kabupaten Kuantan  Singingi  dengan  Desa  Selunak  Kecamatan  Batang  Peranap  Kabupaten  Indragiri  Hulu Tahun 2011-2013). JOM FISIP , 2 (1), 1–15. Arifin,  S.  (2016).  Menggunakan,  Penyelesaian  Sengketa  Batas  Daerah  Pendekatan  Regulasi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23 (3), 439–460.
Duarsa,  G.  Y.  P.,  Sugiartha,  I.  G.  N.,  &  Sudibya,  D.  G.  (2020).  Badung,  Penerapan  Sanksi  Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten. Jurnal Analogi Hukum , 1 (1), 170–175.
Dumanauw,  T.  (2013).  Penyelesaian  Sengketa  Tapal  Batas  Antara  Kabupaten  Minahasa  Utara  dan Kota Bitung. Lex Administratum , 1 (1), 120–131. Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris  & Normatif . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Hermana,  M.  A.  (2015).  Hambatan  Penyelesaian  Sengketa  Tapal  Batas  Antara  Kabupaten  Bengkulu Utara  dengan  Kabupaten  Lebong  Berdasarkan  Hukum  Administrasi  Negara/Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Hukum Sehasen , 1 (1), 111–131. Moleong, L. J. (2002). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif . Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Puspitaningrum, J. (2020). Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 17 (3), 605–628.
Suharso, & Retnoningsih, A. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Widya Karya, Semarang. Udayana, I. G. K., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2019). Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  12/G/2011/Ptun.Dps.). Jurnal  Analogi  Hukum , 1 (2),  175– 180.
Usman, R. (2012). Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik . Sinar Grafika, Jakarta.