## Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam

## Iman Jauhari
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh
Abstrak: The  woman  status  and  rights  in  the  inheritance  law  have  a  dissenting  of  opinion among  scholars.  Therefore,  the  position  and  rights  of  woman  in  Islamic  inheritance  law  re- assessed.  The  method  used  is  content  analysis  of  references  that  is  relevant  to  the  issues discussed. Differences of opinion among scholars attributed to differences in understanding the meaning lafadh and expansion of the scope walad words contained in the verses of inheritance and  influenced  by  pre-Islamic  Arab  culture  (Oahiliyah).  According  to  the  Sunni  scholars, women are not menghijab brother (both male and female), while according to scholars of the Shia , the word of walad include boys and girls, so the girls can also attract (menghijab) brother (both  male  and  female).  The  presence  of  KHI  has  shifted  the  system  of  Islamic  inheritance developed by scholars earlier patterned by the patrilineal to  the bilateral  inheritance system that attract  the lineage from both  directions from relatives of men and women .The bilateral patterned  inheritance  system  is  more  in  line  with  the  kinship  system  in  Indonesia  and developments today's society.
Kata Kunci: Hak-hak anak perempuan; hukum kewarisan Islam

## Pendahuluan
Pengaturan terhadap harta pasca meninggalnya seseorang menjadi hal  yang sangat urgen dalam rangka menjaga kemaslahatan, baik bagi orang yang telah meninggal, para ahli warisnya, maupun bagi pihak ketiga. Meskipun seseorang telah meninggal, akan tetapi kewajibannya tidak secara otomatis terhapuskan. Ada beberapa kewajiban terkait dengan harta peninggalan orang yang  sudah  meninggal  yang  harus  ditunaikan  (tentunya  ditunaikan  oleh  orang  yang  masih hidup), antara lain menyangkut dengan hutang, zakat, wasiat dan pembagian warisan. Karena itu  berkenaan  dengan  pembagian  harta  warisan  ini  menjadi  penting  untuk  mendapatkan pengaturan  yang  rinci  agar  tidak  terjadi  perebutan  harta  warisan  di  kalangan  ahli  waris  serta kemaslahatan yang diharapkan tidak berubah dan menjelma menjadi kemudharatan serta dapat mewujudkan keadilan yang berimbang.
Hukum  kewarisan  merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  peralihan  hak  dan/atau  kewajiban  atas  harta kekayaan seseorang  setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan Hukum Kewarisan    adalah    hukum    yang  mengatur    tentang    pemindahan    hak    pemilikan  harta peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan berapa bagian masing-masingnya. Dengan demikian pada intinya hukum kewarisan mengatur tentang cara peralihan harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup menurut ketentuan yang telah ditetapkan.
Al-Qur‟an  sebagai  sumber  utama  Hukum  Islam  telah  mengatur  mengenai  masalah kewarisan ini secara relatif detail, baik berkenaan dengan  subjek hukumnya  (siapa-siapa  yang menjadi  ahli  waris)    maupun    mengenai    hak    bagian    masing-masing    ahli    waris  tersebut, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat (QS) An-Bisa‟  ayat 7-14, QS. An- Nisa‟ ayat 33, QS. An-Nisa‟ ayat 176 dan QS. Al-Anfal
Iman Jauhari, Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
ayat  75.   Namun  demikian   ada   kalanya   dalam   Al-Qur‟an   tersebut   masih  memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Penjelasan ini ada yang diberikan langsung oleh Rasul melalui Sunnahnya (Hadist), dan ada  pula  melalui  penafsiran  para  ulama.  Ketika  Rasul  masih  hidup,  kasus-kasus  yang  terjadi dalam  masyarakat  dapat  langsung  ditanyakan  kepadanya  sehingga  mendapatkan  ketentuan hukum yang pasti, namun setelah Rasulullah wafat dalam beberapa kasus, seiring mendapatkan penyelesaian yang berbeda diantara para sahabat, misalnya antara Abu Bakar dengan Umar Bin Khaththab, dengan Zaid Bin Tsabit atau dengan Ibnu Abbas dan juga beberapa sahabat lainnya. Hal ini disebabkan penafsiran atau interpretasi yang berbeda dikalangan mereka terhadap teks ayat atau hadis dan juga sangat dipengaruhi oleh konteks masyarakat pada masa itu. Perbedaan tersebut  semakin  berkembang  lagi  setelah  timbulnya  berbagai  macam  mazhab  dalam  Islam disebabkan perbedaan dalam memahami ketentuan Al-Qur‟an yang  bersifat umum, atau dalam memberikan makna suatu lafadh ataupun dalam menginterpretasikan Hadist Rasul.
Dalam  kurun  waktu  hampir  dua  dasa  warsa  terakhir  ini,  di  Indonesia  telah  terjadi pergeseran sistem kewarisan Islam dari yang semula berpegang teguh kepada aliran/pendapat Jumhur  Fuqaha‟  kepada  sistem  kewarisan  campuran  beberapa  pendapat  (penggabungan beberapa  mazhab)  sebagaimana  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  konon merupakan  perwujudan  fikih  Indonesia  yang  merupakan  hasil  ijtihad  jamay  para  ulama Indonesia. Dan apabila  dicermati  dengan  seksama  ketentuan  dalam  Buku  II  KHI5  tentang Hukum Kewarisan, sesungguhnya banyak hal-hal baru yang diatur di dalamnya, yang berbeda dengan pendapat jumhur fuqaha‟, diantaranya seperti Pasal 174 yang mengatur tentang susunan atau urutan ahli waris, Pasal 181 dan 182 tentang kalalah, Pasal 185 tentang ahli waris pengganti, Pasal 209 tentang wasiat wajibah.
Meskipun  menurut  pendapat  jumhur  fuqaha,  dan  dalam  ketentuan  KHI  sama-sama mengakomodir hak laki-laki dan perempuan, akan tetapi jumhur fuqaha menempatkan ahli waris laki-laki  jauh  lebih  dominan  daripada  ahli  waris  perempuan  dibanding  menurut  KHI. Hal  ini terlihat pada persamaan kedudukan anak (baik laki-laki maupun perempuan) sebagai ahli waris, adanya  ahli  waris  pengganti  dan  pengaturan  tentang  wasiat  wajibah  bagi  anak  dan  orang  tua angkat dalam sistem kewarisan  menurut  KHI, sedangkan dalam sistem kewarisan  jumhur hal itu tidak dikenal.
Beberapa  hal  baru  menyangkut  dengan  hukum  kewarisan  yang  telah  diatur  dalam  KHI tersebut tentu diperlukan kajian dan pemikiran kritis secara mendalam dan komprehensif untuk mendapatkan sebuah konsepsi hukum yang berorientasi kepada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat  serta  sesuai  dengan  dinamika  perkembangan  struktur  dan  kultur  masyarakat Indonesia.  Tindakan  ini  sangat  diperlukan  untuk  menjawab  kebutuhan  masyarakat  terhadap hukum  yang  progresif  serta  sesuai  dengan  perasaan  keadilan  yang  hidup  dan  berkembangan dalam masyarakat.
Diantara permasalahan kewarisan yang perlu mendapat kajian dan pemikiran kritis adalah berkenaan  dengan  kedudukan  dan  hak    anak    perempuan    dalam  hukum    kewarisan.    Inti persoalannya  menyangkut  dengan  kedudukan  anak  perempuan  ketika  ia  mewarisi  bersama- sama dengan saudara atau bersama- sama dengan paman dan juga apakah anak perempuan dapat menghabiskan  seluruh  harta  atau  hanya  mendapat  1/3  bila  anak  perempuan  itu  sendiri  dan mendapat 2/3 apabila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih dan dua orang dan kepada siapakah sisa harta warisan itu diberikan apabila tidak ada ahfi waris lain yang berkedudukan sebagai „ashabah.
OIeh karena itu menurut penulis permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini
Iman Jauhari, Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
sangat  relevan  dan  urgen  untuk  dikaji  dan  dianalisis  lebih  lanjut  dan  hasilnya  pasti  akan bermanfaat  balk  bagi  penulis  sendiri,  para  pembaca  dan  komunitas  masyarakat  muslim  pada umumnya.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dikaji lebih  lanjut  dalam  pembahasan  tulisan  ini  adalah  bagaimanakah  kedudukan  dan  hak  anak perempuan menurut hukum kewarisan islam?
Azas-Azas dalam Hukum Kewarisan Islam
Untuk memahami Iebih luas terhadap permasalahan kewarisan dalam Hukum Islam, perlu dikemukakan lebih dulu azas-azas dalam hukum kewarisan Islam, karena hal ini merupakan titik pangkal yang mewarnai sistem kewarisan dan stelsel Hukum Islam itu sendiri.
Sumber utama hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah (Hadits) Rasul yang kemudian  dikembangkan  secara  rinci  oleh  para  ahli  fiqh  Islam  melalui  ijtihad  mereka  pada masanya,  sesuai  dengan  ruang  dan  waktu,  situasi  dan  kondisi  tempatnya  berijtihad.  Sebagai hukum  yang  bersumber  langsung  dan  wahyu  Ilahi  yang  disampaikan  dan  dijelaskan  oleh Rasulullah SAW dengan sunnahnya, maka hukum kewarisan Islam mengandung azas- azas dan corak  tersendiri.  la  merupakan  bagian  dari  agama  Islam  dan  pelaksanaannya  tidak  dapat dipisahkan dari iman atau aqidah seseorang muslim.
Ali  Parman  mengemukakan  paling  tidak  ada  tiga  azas  yang  terkandung  dalam  hukum kewarisan Islam yaitu azas keadilan, azas kepastian/kemutlakan dan azas individual.7 Menurut Muhammad  Daud  Ali8  dan  Amir  Syarifuddin,  ada  lima  azas  dalam  hukum  kewarisan  Islam yaitu  azas  ijbari,  azas  bilateral,  azas  individual,  azas  keadilan  berimbang  dan  azas  akibat kematian.  Sedangkan  M.  Anshary  MK,10  menambahkan  azas  personalitas  keislaman  di samping  azas-  azas  yang  dikemukakan  oleh  Muhammad  Daud  Ali  dan  Amir  Syarifuddin tersebut di atas. Berdasarkan beberapa pendapat  di  atas,  berikut  ini  akan dijelaskan beberapa azas yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam.

## A. Azas Ijbari
Azas ijbari yang oleh Ali Parman disebut dengan azas kepastian/kemutlakan mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli  warisnya)  berlaku  dengan  sendirinya  menurut  ketetapan  Allah  SWT,  tidak  tergantung kepada permintaan atau kehendak dari pewaris atau ahli warisnya.
Kata  ijbari  mengandung  “memaksa”  (compulsary)  yaitu  melakukan  sesuatu  di  luar kehendak  sendiri).  Azas  ijbari  ini  terlihat  jelas  terutama  dari  kewajiban  ahli  waris  untuk menerima perpindahan harta warisan dari pewaris sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, di luar kehendaknya sendiri. Begitu pula halnya dengan calon pewaris, tidak perlu  memikirkan  dan  merencanakan  sesuatu  terhadap  hartanya  setelah  ia  meninggal  dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi masing-masing menurut ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT.
Keberadaan  azas  ijbari  dalam  hukum  kewarisan  Islam  dapat  dilihat  dari  segi  peralihan harta, dan segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

## B. Azas Bilateral
Azas  bilateral  dalam  hukum  kewarisan  mengandung  arti  bahwa  harta  warisan  beralih kepada dan melalui dua arah, yaitu seseorang  menerima  hak  atau bagian  warisan  dari  kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis
Iman Jauhari, Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
keturunan  perempuan.11  Hal  ini  dapat  dilihat  secara  nyata  dalam  firman  Allah  SWT  dalam Surat An-Nina‟ ayat 7, 11, 12 dan 176.
Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur‟an tersebut tergambar secara jelas bahwa peralihan harta dalam  hukum  kewarisan  Islam  berlaku  ke  bawah  (anak-anak),  ke  atas  (ayah  dan  ibu)  dan  ke samping  (saudara-saudara)  baik  dari  pihak  garis  keluarga  laki-laki  maupun  dari  pihak  garis keluarga perempuan. Begitu pula dalam menerima warisan, juga berlaku dari dua garis keluarga yaitu dari garis keluarga laki-laki dan garis keluarga perempuan. Inilah yang dinamakan dengan kewarisan secara bilateral.12
Ketentuan  mengenai  hukum  kewarisan  dalam  KHI  juga  menganut  azas  bilateral sebagaimana terlihat jelas diantaranya dalam Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi “Apabila semua ahli waris ada, maka  yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Dalam pasal ini kata “anak” disebut secara mutlak tanpa membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan.

## C. Azas Individual
Azas individual dalam hukum kewarisan berarti bahwa harta warisan yang dibagi- bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing- masing ahli waris menerima hak bagiannya secara personal,  tanpa  terikat dengan  ahli  waris  yang  lain,  karena  bagian  masing- masing  ahli  waris  sudah  ditentukan  secara  rinci.   Dalam pengertian  ini  setiap  ahli   waris berhak menuntut  secara  sendiri-sendiri  harta  warisan   itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.
Azas individual ini terlihat secara jelas dalam firman Allah SWT dalam surat An Nisa‟ ayat 7, 11, 12 dan 176. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur‟an tersebut dapat dipahami bahwa setiap ahli waris baik laki-laki  maupun  perempuan berhak  mendapat  warisan  dari  orang  tua dan karib kerabatnya menurut bagiannya (furudhul muqaddarah) masing-masing, tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya jumlah harta peninggalan.
Pembagian  secara  individual  ini  merupakan  ketentuan  yang  mengikat  dan  wajib dijalankan oleh setiap muslim dan bagi yang melanggarnya diancam dengan  sanksi  yang berat di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat An- Nisa‟ ayat 13  dan  14.  Demikian  pula  apabila  dengan  sengaja  mencampuradukkan  harta  warisan  tanpa perhitungan  dan menjadikan  hak  kewarisan  itu  bersifat  kolektif  berarti  telah dengan sengaja mengeliminir azas individual ini dan menyalahi  ketentuan  dalam  hukum kewarisan Islam.

## D. Azas Keadilan Berimbang
Yang dimaksud dengan azas keadilan berimbangan dalam hukum kewarisan Islam adalah dalam  pembagian  warisan  terdapat  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  keseimbangan antara  yang  diperoleh  seseorang  dengan  keperluan  dan  kegunaannya.  lnilah  konsep  keadilan dalam konteks pembagian harta warisan hukum Islam.
Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  perbedaan  gender  tidak  mempengaruhi  hak kewarisan dalam Islam, artinya  laki-laki dan perempuan  mempunyai  hak  yang  sama kuatnya untuk  mendapatkan  warisan,  sesuai  dan  sebanding  antara  hak  yang  diperolehnya  dengan kewajiban yang dipikul dan harus ditunaikannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
Ditinjau  dari  segi  jumlah  bagian  yang  diperoleh  saat  menerima  hak  warisan,  memang terdapat ketidaksamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  (bila melihat kepada ketentuan  ayat 11 dan ayat 176 surat An-Nisa), akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena
Iman Jauhari, Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya  diukur  dengan  jumlah  yang  didapat  pada  saat menerima  hak waris   tetapi   juga   dikaitkan   kepada   kegunaan   dan    kebutuhan   atau tanggungjawabnya.
Dalam  sistem  kewarisan  Islam,  harta  warisan  yang  diterima  oleh  ahli  waris  pada hakikatnya  adalah  kelanjutan  tanggung  jawab  pewaris   terhadap keluarganya.   Oleh karena itu  bagian  yang  diterima  oleh  masing-masing  ahli    waris    berimbang    dengan    perbedaan tanggung  jawab  masing-masing  terhadap  keluarga.14  Hal  ini  disebabkan  secara  umum  dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan, karena laki-laki dalam ajaran Islam memikul tanggung jawab dan kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarga/karib kerabatnya (termasuk perempuan) serta terhadap anak-anak dan isterinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT  dalam  Al-Qur‟an  surat  Al  Baqarah ayat 177, ayat 215 dan ayat 233, surat An-Nisa ayat 34.  Kewajiban  ini  harus  dijalankannya,  baik  anak  dan  isterinya  itu  mampu  atau  tidak, memerlukan bantuan  atau  tidak. Berdasarkan  keseimbangan  antara  hak  yang  diperoleh  dan kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan, maka sesungguhnya  kadar  manfaat yang akan dirasakan oleh seorang laki-laki adalah sama dengan apa yang akan dirasakan oleh seorang perempuan. Meskipun pada mulanya seorang laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun    sebagian    dari    yang  diterimanya    akan    diberikannya    kepada    perempuan    dalam kapasitasnya  sebagai  pembimbing  yang    bertanggung  jawab.    Inilah  keadilan  dalam  konsep Islam.

## E. Azas Warisan Terbuka Akibat Kematian
Yang dimaksud dengan azas warisan  terbuka  akibat  kematian  adalah  bahwa  peralihan harta  seseorang  kepada  orang  lain  dengan  cara  mewarisi,  hanya  berlaku  setelah  orang    yang mempunyai  harta  tersebut  meninggal  dunia. Dengan demikian menurut azas ini, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun yang dilaksanakan setelah ia meninggal dunia, tidak dapat dikatakan peralihan secara kewarisan menurut hukum Islam.
Berdasarkan azas ini, maka dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat  yang dilakukan oleh  seseorang  ketika  ia  masih  hidup  sebagaimana  dikenal  dalam  hukum  kewarisan  Perdata Barat dengan istilah kewarisan secara testament.
Dengan  demikian  apabila  seseorang  membagi-bagikan  hartanya  pada  waktu  ia  masih hidup,  walaupun  diniatkan  sebagai  warisan,  maka  pembagian  tersebut  bukanlah  pembagian warisan tetapi hal itu disebut sebagai hibah apabila penyerahannya dilakukan pada saat pemberi masih hidup dan apabila penyerahannya dilakukan pada saat  pemberi sudah  meninggal dunia maka  disebut  dengan  wasiat.  Dalam  hukum  Islam  lembaga  hibah  dan  wasiat  merupakan lembaga peralihan harta tersendiri yang terpisah dari hukum kewarisan.

## F. Azas Personalitas Keislaman
Dalam  hukum  kewarisan  Islam,  seseorang  dapat  saling  mewarisi  apabila  mempunyai kesamaan agama yakni sama-sama beragama  Islam.  Seorang  muslim  hanya  dapat  mewarisi harta peninggalan orang  muslim dan antara  muslim dengan  non   muslim  tidak  dapat saling waris mewarisi. Inilah yang dimaksud dengan azas personalitas keislaman.16 Ketentuan yang mengatur tentang hal ini dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa baik pewaris maupun ahli  waris,
Iman Jauhari, Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
adalah beragama Islam. Berdasarkan ketentuan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa dalam hukum kewarisan  Islam,  antara  orang  muslim  dengan    non    muslim  tidak    saling    mewarisi.  Hal  ini sesuai  dengan  Hadist  Nabi  dari  Usamah  Bin Zaid   yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari dan Muslim yang  maksudnya: “seseorang  yang  non  muslim  tidak  mewarisi seorang muslim dan muslim tidak  mewarisi  non  muslim”.  Dalam  hal  ini  dapat  dilihat juga Putusan Mahkamah Agung RI NO.172K/SIP/1974 yang menyatakan bahwa hukum kewarisan yang dipakai bertitik tolak  kepada  agama  yang  dianut  pewaris.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  pembagian  warisan, hukum  yang akan menjadi dasarnya ditentukan oleh agama  yang dianut oleh pewaris. Apabila pewaris beragama Islam, maka pembagian warisannya didasarkan kepada hukum Islam.
Kedudukan Dan Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam
Meskipun  ketentuan  mengenai  hukum  kewarisan  Islam  telah  diatur  secara  rinci  dan mendetil dalam Al-Qur‟an ditambah lagi dengan penjelasan langsung dan Nabi dalam beberapa hadisnya,  namun  dalam  beberapa  hal,  ketentuan  yang  telah  ada  dalam  ayat-ayat  dan  hadist tersebut belum  menyelesaikan persoalan secara tuntas dan  menyeluruh terhadap semua kasus yang terjadi dalam komunitas masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan nalar untuk menginterpretasikan  ayat-ayat  dan  hadist  tersebut  untuk  pemecahannya  dan  bahkan  apabila ditemukan kasus-kasus yang belum petunjuk yang tegas ayat dan hadist, maka mau tidak mau ijtihad  harus  dilakukan  agar  persoalan  kewarisan  yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
Di  antara  permasalahan  yang  belum  tuntas  dan  memerlukan  interpretasi  dalam penerapannya adalah menyangkut dengan kedudukan dan hak anak perempuan terhadap harta peninggalan  orang  tuanya,  baik  ketika  ia  mewarisi  sendiri  ataupun  ketika  mewarisi  bersama dengan  saudara-saudaranya  yang  lain  dan  pengaruhnya  terhadap  ahli  waris  yang  lain  dengan keberadaan anak perempuan tersebut.

## A. Kedudukan Anak Perempuan
Pembahasan  tentang  kedudukan  anak  perempuan  dalam  hukum  kewarisan  Islam  ini menyangkut  dengan  suatu  kondisi  di  mana  seseorang  meninggal dunia  meninggalkan anak perempuan (seorang atau  lebih)  bersama dengan  saudara, baik  laki-laki,  maupun perempuan. Persoalan  yang  muncul  adalah  apakah  keberadaan  anak  perempuan  dapat  menghijab (menghalangi  atau  mengurangi)  hak  saudara  dalam  menerima  warisan  dan  kemungkinan persoalan ini muncul disebabkan dalam ayat 11 Surat An-Nisa‟ sudah ditemukan secara tegas hak  bagian  atau  porsi  bagi  anak  perempuan,  baik dalam keadaan ia sendirian (mendapat 1/2) maupun dalam keadaan ia lebih dari seorang (mendapat 2/3), sedangkan apabila ia mewarisi bersama dengan saudara-saudara pewaris, tidak terdapat nash yang tegas yang mengaturnya.
Untuk membahas permasalahan ini perlu dikaji pengertian dan kata Aulad yang  terdapat dalam ayat 11 dan 12  surat  An-Nina‟  tersebut  dan  juga  ada kaitannya dengan  ayat 176 surat An-Nisa‟.
Kata  Aulad  adalah  bentuk  jamak  (plural)  dari  Walad  yang  berarti  anak,  baik  laki-laki maupun perempuan,  karena  apabila  yang  dimaksud  dengan  anak laki-laki,  maka  ia disebut ibn  dan  apabila    yang    dimaksud    adalah    anak  perempuan  maka  disebut  dengan    bint.17 Pengertian  jamak  (plural)  di  sini  dapat  berlaku  dalam  garis  horizontal  yang  berarti  beberapa orang  anak  dalam  garis  yang  sama,  dapat  juga  berlaku  dalam  garis  vertikal  yang
Iman Jauhari, Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
berarti anak dan keturunannya (cucu, cicit dan sebagainya).
Jumhur ulama sepakat dalam menafsirkan kata Walad - Aulad yang terdapat dalam surat An-Nisa‟ ayat 11 dan 12 dengan arti anak  laki-laki  dan perempuan, sehingga  konsekuensinya sebagaimana  diterangkan  dalam  ayat  tersebut,  dengan  adanya  anak  pewaris  (baik  laki-laki ataupun perempuan) maka akan  mengurangi hak ibu dari 1/3 menjadi 1/6,    hak suami dari 1/2 menjadi 1/4, hak isteri dari 1/4 menjadi 1/8 dan ayah mendapat 1/6 apabila tidak ada anak laki- laki atau perempuan. Meskipun dalam hal persoalan yang lain, kedudukan ayah sebagai ashabah tertutup  dengan  adanya  anak  laki-laki  dan    apabila    yang   ada    hanya  anak  perempuan  maka kemungkinan ayah menjadi ashabah masih terbuka.
Akan tetapi terhadap pengertian kata Walad  yang disebutkan dalam ayat 176 surat An- Nisa‟ yang menjelaskan tentang Kalalah para  ulama  berbeda pendapat.  Jumhur  ulama  Ahlus Sunnah (Ulama Sunni) berpendapat bahwa kata Walad dalam  ayat  tersebut  berarti anak laki- laki saja,  tidak  mencakup anak  perempuan,  sehingga  menurut  ulama  Sunni,  anak perempuan tidak  menghijab  saudara  (baik  laki-laki  maupun  perempuan)  untuk  menerima  hak  warisan. Sedangkan  menurut  ulama  Syiah  Imamiyah,  kata  Walad  dalam  ayat  tersebut  mencakup pengertian anak laki-laki dan  juga  anak  perempuan, sehingga  sebagaimana halnya anak laki- laki, anak perempuan juga dapat  menghijab  saudara  (baik  laki-laki  maupun perempuan).
Dalam hal ini terlihat adanya inkonsistensi  pendapat  mayoritas  para  ulama  (khususnya ulama Sunni  yang  juga  dianut  dan  berkembang  di  Indonesia)  dalam memahami arti kata Walad, karena terhadap kata Walad yang disebutkan dalam ayat 11 dan 12 dipahami dengan pengertian anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi terhadap kata Walad yang disebutkan dalam ayat 176 dipahami dengan pengertian anak laki-laki saja.
Pendapat jumhur ulama Ahlus Sunnah tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kewarisan yang mereka anut yaitu sistem kewarisan patrilineal yaitu sistem kewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak atau garis laki-laki.
Sistem patrilineal ini mengikuti atau dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan adat Arab pra Islam (Oahiliyah) yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan kewarisan syar‟i.
Selanjutnya yang perlu dikaji adalah  ketentuan  mengenai  hukum  kewarisan yang  telah diatur  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (Vide  Inpres  No.  1  Tahun  1991),  karena  ketentuan dalam    KHI    ini    telah    menjadi    pedoman    bagi    masyarakat      dalam      menyelesaikan permasalahan  yang  muncul  dan  telah menjadi   hukum   terapan   (salah  satu   hukum    materil) bagi        Pengadilan  Agama/Mahkamah        Syar‟iyah        dalam  mengadili  dan  menyelesaikan persengketaan atau kasus-kasus yang diajukan kepadanya.
Bila diteliti secara cermat ketentuan yang tercantum dalam Pasal  174,  Pasal 177  sampai dengan  Pasal  182  KHI,  maka  dapat  dipahami  bahwa  KHI mengartikan  kata Walad tidak membatasi  pada  anak  laki-laki  saja,    tetapi  mencakup  juga  anak  perempuan,  begitu  pula keturunannya (cucu-cicit), juga tidak membatasi pada keturunan dan anak laki- laki saja, tetapi mencakup juga keturunan anak perempuan. Hal ini terlihat dari rumusan isi pasal-pasal tersebut yang  hanya  menyebutkan  anak  dalam  pengaturan  yang  menyangkut  dengan  kedudukan  atau keberadaan anak, tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan,
22 kecuali dalam hal penegasan tentang penentuan ahli waris, hak masing-masing ahli waris dan perbandingan  hak  yang  akan  diterima  oleh  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  sebagaimana terlihat dalam Pasal 174 ayat
(1) dan  Pasal  176.23  Begitu  pula  halnya  dalam  penyebutan  terhadap  anak  angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209, juga tidak dibedakan antara anak angkat yang laki-
Iman Jauhari, Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
laki atau anak angkat yang perempuan.

## B. Hak Anak Perempuan
Dalam  Al-Qur‟an  surat  An-Nisa‟  ayat  11I  telah  ditetapkan  secara  jelas  dan  tegas mengenai hak anak perempuan dalam hukum kewarisan yaitu apabila ia sendiri mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dan apabila ia lebih dari satu maka haknya adalah 2/3 (dua pertiga) bagian.
Bila dilihat secara sepintas, ketentuan tentang hak atau porsi warisan bagi anak perempuan dalam   ayat   11   surat   An-Nisa‟   tersebut    tidak    ada permasalahan, terutama mengenai ketentuan hak/porsi bagi anak perempuan  tunggal,  karena  secara tekstual, aturan hukum yang diatur  dalam  ayat tersebut  sudah  sangat  jelas  dan  tegas. Akan tetapi jika dikaji dan dianalisis secara lebih  mendalam dan mendetail, teks  ayat  tersebut dapat menimbulkan multi  tafsir  atau minimal  dwi  tafsir   (dua   macam interpretasi) dalam memahaminya khususnya menyangkut dengan aturan hukum tentang  furudh (hak/porsi) bagi anak perempuan  yang  jumlahnya  lebih dari seorang.
Arti ayat berbunyi: Zahir teks bermakna “...Bila anak perempuan itu lebih dari dua orang maka mereka mendapat duapertiga”
Berdasarkan  bunyi  lafadh/zahir  teks  ayat  di  atas,  sangat  jelas  bahwa  furudh  atau  hak bagian 2/3 (dua pertiga) itu adalah untuk anak perempuan yang jumlahnya  3  orang  atau lebih, karena  kata  Fawgasnataini  berarti  lebih  dari  dua  orang  dan  secara  harfiah  tidak  mencakup pengertian  apabila  jumlahnya  hanya  dua  orang  saja.  Penafsiran  demikian  sesuai  dengan pendapat  Ibnu Abbas  yang  menyatakan  bahwa  jika   yang   ada   hanya   dua   orang anak perempuan saja, maka mereka mendapat  1/2  (seperdua)  bagian  dan  tidak  berhak 2/3 (dua pertiga) bagian.
Akan tetapi mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa walaupun hanya ada dua orang anak perempuan, mereka berhak mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian. Dasarnya adalah  hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Jabir Bin Abdullah  yang menjelaskan bahwa Nabi pernah menetapkan hak bagian 2/3 (dua pertiga) kepada dua orang anak perempuan Sa‟ad Bin Rabi‟. Di    samping  didasarkan    kepada      hadis      tersebut,      jumhur      ulama      juga      mengqiaskan/ menganalogikan hak ini kepada ketentuan dalam ayat 176  Surat  An-Nina‟ yang menjelaskan hukum tentang hak bagian dua orang saudara perempuan adalah 2/3 (dua pertiga). Oleh karena itu maka dua orang anak perempuan juga  berhak  mendapatkan  2/3 (dua pertiga) bagian dari harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya.25
Apabila  dibandingkan  antara  pendapat  Ibnu  Abbas  dengan  pendapat  jumhur  ulama tersebut di atas, maka menurut penulis, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, karena pendapat tersebut didukung oleh dalil yang kuat yaitu hadist tersebut di atas. Dan apabila diikuti pendapat Ibnu Abbas yang menetapkan hak bagi dua orang anak perempuan adalah 1/2 (seperdua)    bagian,    maka    akan    terasa    ketidakadilan    dan  diskriminatif  bila  dibandingkan dengan hak atau porsi yang  diterima  oleh  dua  orang  saudara perempuan yaitu 2/3 (dua pertiga) sebagaimana ditentukan dalam ayat 176.

## Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah sama derajatnya dengan anak laki-laki, dapat menghijab saudara baik laki-laki maupun perempuan.
Iman Jauhari, Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
2. Cucu dari pancar atau keturunan anak  laki-laki sama kedudukannya dengan cucu dari pancar atau keturunan anak perempuan, sama-sama sebagai ahli waris golongan  zawui furudh, bukan zawil arham dan sama- sama dapat menghabiskan harta atau sebagai penerima „ashabah.
3. Dalam hukum kewarisan Islam, anak perempuan  mendapat hak 1/2 (seperdua) bagian dan apabila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih maka mereka bersyarikat (bersama- sama) mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta warisan pewaris
4. Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menetapkan hak dan kedudukan anak perempuan disebabkan  adanya  perbedaan  dalam  memahami  makna  lafadh  dan  perluasan  cakupan  kata walad  yang  terdapat  dalam ayat-ayat waris serta terpengaruh dengan  budaya Arab  (Jahiliyah) dalam menetapkan posisi kedudukan anak perempuan dan keturunannya.
5. Kehadiran  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  menggeser  sistem  kewarisan  Islam  yang dikembangkan oleh ulama terdahulu  yang  bercorak patrilineal kepada sistem kewarisan  yang bercorak  bilateral  yang  menarik  garis  keturunan  dari  kedua  arah  baik  dari  kerabat  laki-laki maupun  perempuan  dan  sistem  kewarisan  yang  bercorak  bilateral  lebih  sesuai  dengan  sistem kekeluargaan di Indonesia dan perkembangan masyarakat saat ini.

## B. Saran
Oleh  karena  begitu  penting  dan  besarnya  peranan  hukum  kewarisan  ini  terhadap ketentraman  hidup  masyarakat dan terjaminnya pemenuhan  hak  masing-masing  individu atas harta warisan  yang ditinggalkan oleh kerabatan dekatnya,  maka disarankan agar semua pihak dapat  mempelajari  dan  memahami  kaedah-kaedah  dan  ketentuan  hukum  dalam  bidang kewarisan Islam ini.

## Bibliografi
Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, Wijaya,
Jakarta, 1984.
Ali Parman, Kewarisan dalam AI-Qur‟an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2004. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur‟an dan Hadits, Tinta Mas, Jakarta, 1976. Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Darul Fikri, Bairut, Jilid 1, 1986. M. Anshary MK, Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Madani Press, Bogor, 2009.
Muhammad Au As-Sayis, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, alih bahasa oleh R. Lubis Zamakhsari, Al- Ma‟arif, Bandung, Jilid 11, 1980.
Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer, Prenada Media, Jakarta, 2005.
Majalah Mimbar Hukum No. 9, Yayasan A1-Hikmah, Direktur Badilag.
Departemen Agama, Jakarta, 1993.
Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13,  Mahkamah  Agug  RI  Urusan  Ling- kungan Peradilan Agama, Jakarta, Juni 2008 M/Jumadil Awal 1429.