JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma JRMA , Volume 7, No 1, April 2019

## PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)
Emilianus Jaa
Email : emilianodeljaa331@gmail.com

## Sulistyo
Supami Wahyu Sulistyowati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan
Malang

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh yang signifikan secara  simultan  transparnsi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  pada  pengelolaan  alokasi dana  desa  terhadap  pembangunan  desa.  (2)  pengaruh  yang  signifikan  secara  parsial  transparnsi pengelolaan alokasi  dana  desa  terhadap  pembangunan  desa.  (3)  pengaruh  yang  signifikan  secara parsial akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa., (4) pengaruh yang signifikan  secara  parsial  partisipasi  masyarakat  pada  pengelolaan  alokasi  dana  desa  terhadap pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur. Teknik pengumpulan data dalam  penelitian ini  menggunakan  angket  dengan  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  simple  random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah  teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  variabel  transparansi,  akuntabilitas  dan partisipasi  masyarakat  pada  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  memiliki  pengaruh  terhadap Pembangunan  Desa.  Pelaksanaan  prinsip  transparansi, akuntabilitas dan  partisipasi masyarakat sudah diterapkan. Dengan pelaksanaan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat  memberikan  pengaruh  terhadap  pembangunan  desa  dengan  menunjukan  tingkat pembangunan desa gurun turi yang sudah mulai meningkat.
Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pembangunan Desa

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  (1)  the  simultaneous  significant influence of transparency, accountability and community participation in managing village fund allocation  to  village  development.  (2)  partially  significant  influence  of  transparency  in  the management of village fund allocation on village development. (3) partially significant influence of accountability in the management of village fund allocations on village development, (4) partially significant  influence  of  community  participation in managing  village fund allocations on village
development. This study uses a quantitative approach. This research was conducted in the village of Gurung  Turi,  East  Manggarai  Regency.  Data  collection  techniques  in  this  study  used  a questionnaire  with  sampling  techniques  using  simple  random  sampling.  The  data  analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques. The results showed that overall the variables  of  transparency,  accountability  and  community  participation  in  the  Village  Fund Allocation Management had an influence on Village Development. The principles of transparency, accountability and community participation have been implemented. With the implementation of the three principles of transparency, accountability, and community participation it has an influence on village development by showing the level of development of the desert village that has begun to increase.
Keynotes: Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Allocation On Village Development

## PENDAHULUAN
Pembangunan  desa  merupakan  suatu  program  yang  selalu  menjadi  prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 dengan jelas menerangkan bahwa pembangunan desa bertujuan  untuk  dan  kualitas hidup manusia serta penanggulangan  kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.  Desa  dalam  upaya  pembangunan  tentu  tidak  terlepas  dari  unsur-unsur maupun  lapisan  masyarakat  yang  mendiaminya.  Baik  itu  dari  pemerintah  dan  juga masyarakat yang ada dalam suatu desa. Desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya  adalah  dengan  memberikan  kewenangan  kepada  desa  untuk  mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah.  ADD  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, (UU No 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 4). Tujuan dari ADD itu  sendiri  adalah  untuk  membiayai  kegiatan  operasional  desa  dan  program pembangunan desa.
Pada  kenyataaannya  ketiga prinsip  ini seringkali  diabaikan dimana  keberadaan ketiga  prinsip  ini  tidak  bejalan  bersamaan  dalam  penerapannya.  Pemerintah  kadang hanya  menjalan  prinsip  akuntabilitas  sebagaimana  bentuk  tanggung  jawabnya  sebagai pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang memberikan kewenangan.  Kadang  juga,  pemerintah  hanya  menjalankan    keduanya  yaitu  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  sebagai  bentuk  jawaban  pemerintah  akan  tuntutan perkembangan  informasi  yang  semakin  pesat  sehingga  terpaksa  untuk  menjalankan keduanya  dengan  tuntutan  bahwa  pemerintah  itu  harus  transparan  dan  akuntabel. Namun partisipasi masyarakat dalam pemerintahan tidak diperhatikan. Pengelolaan ADD sekiranya menganut prinsip dan asas pengelolaan keuangan desa yaitu harus menganut prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif, (Wiratna, 2015 :27). Sehingga dalam upaya pembangunan desa juga  ketiga prinsip  ini memberikan pengaruh  yang membawa pada perubahan pembangunan desa itu sendiri.
Berdasarkan  ketiga  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi masyarakat. Maka dalam  penelitian ini  peneliti tertarik untuk membahas tentang ketiga prinsip  ini    dalam    penelitian    yang  akan  berlokasi  di  salah  satu  desa  di  Kabupaten Manggarai Timur yaitudi desa Gurun Turi.  Ketika ketiga prinsip ini dilaksanakan kiranya akan menciptakan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola Alokasi
Dana Desa. Berdasarkan masalah ini, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam judul Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  dan  Partisipasi  Masyarakat  pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa di Desa Gurun Turi Kabupaten Manggarai Timur. Adapun rumusan masalah yang akan mempermudah dalam  pembahasan  hasil  penelitian  ini  ialah  bagaimanakah  pengaruh  transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan ADD terhadap Pembangunan Desa di desa Gurun Turi Kab. Manggarai Timur? Tujuan Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakata pada pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  terhadap  pembangunan  desa  di  Desa  Gurun  Turi Kabupaten Mangarai Timur.

## KAJIAN TEORI
Konsep pembangunan desa diterangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa,  yang  menerangkan  bahwa  Pembangunan  Desa  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Menurut  Sojogyo  dan  Sagojo  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Satria  yang menyatakan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh terpadu dan terkoordinasi.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  terdapat pokok-pokok  rumusan  dalam pembangunan  desa yaitu;  pertama,  prinsip-prinsip  pembangunan  desa  meliputi  :  a) imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat, b) dinamis dan berkelanjutan,  dan, c) menyeluruh, terpadu  dan  terkoordinasikan.  Kedua,  Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa antara lain : a) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan potensi alam, b) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat, c) Peningkatan prakarsa dan swadaya  gotong-royong  masyarakat,  dan,  d)  Peningkatan  kehidupan  ekonomi  yang koorperatif.  Ketiga,  Sasaran  Pembangunan  Desa,  dan  keempat,  Obyek  dan  Subyek Pembangunan
Tercapainya suatu pembangunan, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dana yang membiayai program pembangunan itu sendiri. Salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun  2007 Tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Desa  disebutkan  bahwa  alokasi  dana  desa  berasal  dari  APBD kabupaten/kota  yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota  untuk  desa  paling  sedikit  10  %  (sepuluh persen).  Hal  yang  samapun  juga  diterangkan  dalam  Undang  Undang  No  6  tahun  2014 pada pasal 71 ayat 4 bahwa ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi  dana  alokasi  khusus.  Dalam  upaya  mewujudkan  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  yang  baik,  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa telah dengan jelas memberikan pedoman yang menjadi acuan pemerintah desa  dalam  mengelola  keuangannya.  Pengelolaan  keuangan  desa  tentunya  mempunyai asas atau dasar yang mengikatnya sehingga bisa berjalan sesuai dengan dasar itu sendiri. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Wiratna  asas  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu, transparan, akuntabel dan partisipatif, (2015: 27).
Pada  prinsipnya  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  terlepas  dari  prinsip transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipatif  (keikutsertaan  masyarakat).  Lalu  seperti apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat itu? Pertama, transparansi. Menurut Tanjung (Handayani, 2015:18), menurut beliau transparansi adalah keterbukaan
dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggung  jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan  perundang-undangan.  Lebih  lanjut,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Hajar (2017:11)  tentang  pendapat  Krina,  mengenai  prinsip  transparansi,  beliau  menekankan pada  dua  aspek  mengenai  dimensi  transparansi,  yaitu:  komunikasi  publik  oleh pemerintah,  dan  hak  masyarakat  terhadap  akses  informasi.  Lebih  lanjut  juga  beliau menjelaskan indikator tercapainya transparansi, diantaranya : Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap, kemudahan akses Informasi dan meningkatan  arus  Informasi melalui  kerja  sama dengan media massa dan  lembaga  non pemerintah.
Kedua,  akuntabilitas.  Menurut  Arifiyadi  (Handayani,  2015  :18)  dalam  Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Akuntabilitas dapat diartikan kewajiban-kewajiban  dari  individu-individu  atau  penguasa  yang  dipercayakan  untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab  hal-hal  yang  menyangkut  pertanggungjawabannya.  Ada  beberapa  tahapan untuk  menjamin  akuntabilitas  terlaksana,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Safratunisa (2015) dalam bukunya Sutedi yang berjudul Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otomomi Daerah, yaitu: pertama , pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah ; pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai  nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip prinsip  administrasi  yang  benar maupun  nilai  nilai  yang berlaku distakeholders,  adanya  kejelasan  dari  sasaran  kebijakan  yang diambil dan  sudah sesuai dengan  visi,  misi  organisasi  serta  standar  yang  berlaku,  adanya  mekanisme  untuk menjamin bahwa  standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar  tersebut  tidak  terpenuhi,  dan  konsistensi  maupun  kelayakan  dari  target operasional  yang  telah  ditetapkan  maupun  prioritas  dalam  mencapai  target  tersebut. Kedua, pada tahap sosilaisasi kebijakan, beberapa indikator unruk menjamin akuntabilitas adalah ; penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media masa, media nirmasa,  maupun  media  komunikasi  personal,  akurasi  dan  kelengkapan  infomasi  yang berhubungan  denagn  cara  cara  mencapai  sasaran  suatu  program.  akses  publik  pada informasi  atau  suatu  keputusan  setelah  keputusan  dibuat  dan  mekanisme  pengaduan masyarakat,  dan  keteresediaan  sistem  infomasi  manajemen  dan  monitoring  hasil  yang telah dicapai pemerintah.
Ketiga,  Partisipasi  masyarakat.  Menurut  Isbandi  (Setya,  2012  :14)  partisipasi masyarakat  adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian  masalah dan  potensi  yang  ada  di  masyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan  keputusan  tentang alternatif  solusi  untuk  menangani  masalah,  pelaksanaan  upayamengatasi  masalah,  dan keterlibatan masyarakat dalam prosesmengevaluasi perubahan yang terjadi. Lalu, seperti apakah  partisipasi  masyarakat  itu?  Mungkin  untuk  menjawab  pertanyaan  ini  lebih dijelaskan  seperti  apakah  bentuk  keterlibatan  dan  dalam  hal  apa  saja  keterlibatan masyarakat.  Ada  beberapa  bentuk  partisipasi  yang  dapat  diberikan  masyarakat  dalam suatu  program  pembangunan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Hamijoyo  (2007)  sebagaimana yang  dikutip  oleh  Sacafirmasyah  yang  diambil  dalam  situs  internet,  Hamijoyo mengkalisifikasikan  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  seperti, partisipasi  uang, partisipasi  harta  benda,  partisipasi  tenaga,  partisipasi  keterampilan,  partisipasi  buah pikiran, dan partisipasi sosial.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan  secara acak tanpa memeperhatikan strata yang ada dalam populasi itu,  (Sugiyono,  2016:  82).  Populasi dalam penelitian  ini  adalah masyarakat desa  Gurung Turi  yang berusia di  atas  21 tahun,  untuk  sampel menggunakan rumus  slovin sehinnga diperoleh responden sejumlah 95 orang.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  angket  untuk mengukur  pengaruh  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  masyarakat  pada pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa di desa Gurung Turi. Teknik analisis data yang  digunakan  adalah   teknik  analisis  regresi  linier berganda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16.00 for windows .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.515 2.259 3.215 .002 Transparansi .443 .181 .247 3.445 .000 Akuntabilitas .390 .110 .234 2.916 .017 Partisipasi Masyarakat .311 .123 .227 2.252 .038
a. Dependent Variable: Pembangunan Desa
Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 16.0 for Windows
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui nilai a = 4.515, b 1 = 443, b 2 = 390, dan b 3 = 311, maka dapat disusun persamaan regresi linear beganda sebagai berikut : Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Y = 4.515 + 443X 1 + 390X 2 +311X 3 …+ e
Apabila dianalisis lebih lanjut, maka persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa :
a. Konstanta sebesar 4.515 memiliki arti bahwa jika variabel X1, X2, dan X3 bernilai nol, maka nilai variabel Y akan sebesar 4.515
b. Beta  variabel  X1  (Transaparansi  pengelolaan  ADD)  sebesar  0,443  menunjukan bahwa jika X1 ditingkatkan 1 maka akan mengurangi nilai Y sebesar 0,443
c. Beta  variabel  X2  (Akuntabilitas  pengelolaan  ADD)  sebesar  0,390  menunjukan bahwa jika X1 ditingkatkan 1 maka akan mengurangi nilai Y sebesar 0,390
d. Beta variabel X3  (Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD)  sebesar  0,311 menunjukan bahwa jika X1 ditingkatkan 1 maka akan mengurangi nilai Y sebesar 0,311
Hasil tes ANOVA Uji F (pengujian secara simultan)
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 3541.258 3 1232.238 5.765 .000 a Residual 7228.660 91 67.226 Total 10769.918 94
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi , Akuntabilitas b. Dependent Variable: Pembangunan Desa
Berdasarkan  hasil  uji  F  dalam  menguji  pengaruh  secara  simultan  menunjukan bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  bebas,  transparansi  (X1), akuntabilitas  (X2),  dan  partisipasi  masyarakat  (X3)  dalam  pengelolaan  ADD  terhadap variabel  terikat,  pembangunan  desa  (X3).  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  uji  F  yang menunjukan bahwa nilai F hitung (5.765) > F tabel dan nilai Sig, (0,000)  lebih kecil dari  0,05. Artinya  dalam  pengujian  hipotesisnya  Ha1  diterima  dan  Ho1  ditolak.  Maka  dapat dikatakan bahwa  adanya pengaruh  yang  signifikan  variabel  transparansi,  akuntabilitas, dan partisipasi masyarkat dalam pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa.
Hasil Uji t (pengujian secara parsial)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.515 2.259 3.215 .002 Transparansi .443 .181 .247 3.445 .000 Akuntabilitas .390 .110 .234 2.916 .017 Partisipasi Masyarakat .311 .123 .227 2.252 .038
a. Dependent Variable: Pembangunan Desa
Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 16.0 for Windows Berdasarkan hasil uji t untuk menguji pengaruh secara parsial dapat diketahui dari hasil  penelitian  yaitu;  pertama,  pengaruh  transparansi  pengelolaan  ADD  terhadap pembangunan desa menunjukkan nilai t hitung (3.445) > t tabel (1.989). Artinya bahwa hipotesis untuk Ha2 diterima dan Ho2 ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan  variabel  X1  (transparansi  pengelolaan  ADD)  terhadap  variabel  Y (pembangunan  desa).  Kedua,  pengaruh  akuntabilitas  pengelolaan  ADD  terhadap pembangunan  desa.  menunjukan  bahwa  nilai  t hitung (2.916) >t tabel (1,989).  Artinya  H a3 diterima  dan  H 03 ditolak.  Maka  dapat  dikatakan  ada  pengaruh  yang  signifikan  secara parsial akuntabilitas dalam pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa di desa Gurun Turi.  Dan,  ketiga,  pengaruh  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  ADD  terhadap pembangunan  desa.  menunjukan  bahwa  variabel  X3  (partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  ADD)  nilai  t hitung 2.252  >t tabel (1.989). Artinya  bahwa  untuk   Ho4 ditolak  dan Ha4  diterima,  sehingga  dinyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .863 a .745 .703 8.84454 .432 11.559 3 91 .000 1.715
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi ,
Akuntabilitas
b. Dependent Variable: Pembangunan Desa
Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 16.0 for Windows
Berdasarkan  hasil  uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  menunjukan  nilai  koefisien korelasi  sebesar  0,863,  nilai  tersebut  mengidentifikasikan  kuatnya  pengaruh  antara variabel  transparansi  pengelolaan  ADD  (X 1 ),  akuntabilitas  pengelolaan  ADD  (X 2 ),  dan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  ADD  (X 3 ))  terhadap  variabel  pembangunan desa (Y). Nilai koefisien determinan (R Square ) menunjukkan besarnya kontribusi seluruh variabel bebas yaitu transparansi pengelolaan ADD (X 1 ), akuntabilitas pengelolaan ADD (X 2 ), dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD (X 3 )  secara simultan memiliki pengaruh  terhadap  variabel  literasi  ekonomi  (Y).  Nilai  R Square sebesar  0,745  memiliki makna  bahwa  variabel  transparansi  pengelolaan  ADD  (X 1 ),  akuntabilitas  pengelolaan ADD (X 2 ), dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD (X 3 ) mampu memberikan kontribusi  sebesar  74,5%  terhadap  pembangunan  desa  (Y).  Dengan  demikian,  sisanya sebesar 25,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Desa Gurun Turi merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kabupaten  Manggarai  Timur.  Dalam menunjang  pembangunan  desa  tentu  tidak  terlepas  dari  dana  dan  bantuan  yang membiayai  pembangunan  dan  juga  pengelolaan  keuangan  yang  baik  yang  tentunya berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa,
sebesar  86,3%  merupakan  kuatnya  pengaruh  ketiga  prinsip  transparansi, akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat,  dan  mampu  memberikan  kontribusi  sebesar 74,5%  terhadap  pembangunan  desa.  Hal  ini  menunjukan  bahwa,  keberadaan  ketiga prinsip  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  memang  sangat berpengaruh  terhadap  pembangunan  desa.  Terwujudnya  suatu  pembangunan  yang tentunya tidak terlepas dari peran dan pelaksanaan ketiga prinsip tersebut.
Pemerintah desa Gurun Turi sudah mulai menerapakan dan menjalankan ketiga prinsip  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat,  lebih  khususnya  dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini didukung dengan tanggapan masyarakat terkait dengan  pelaksanaan  ketiga  prinsip  tersebut.  Sebanyak  59%  pelaksanaan  prinsip transparansi di desa Gurun Turi sudah dijalankan. Hal ini ditunjukan dengan tanggapan masyarakat  desa  dalam  menanggapi    empat  (4)  indikator  tercapainya  transparansi sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Krina  (Hajar,  2017:11),  diantaranya,  penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap, kemudahan akses informasi, dan meningkatan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.
Begitupun  juga  dengan  pelaksanaan  akuntabilitas,  sebesar  64,53%  sudah dijalankan. Ada dua indikator tercapainya akuntabilitas sebagaimana yang disampaikan oleh  Sutedi,  (Safratunisa,  2015)  diantaranya;  pertama , pada  tahap  proses  pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah ; pembuatan sebuah
keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai  nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip prinsip  administrasi  yang  benar maupun  nilai  nilai  yang berlaku distakeholders,  adanya  kejelasan  dari  sasaran  kebijakan  yang diambil dan  sudah sesuai dengan  visi,  misi  organisasi  serta  standar  yang  berlaku,  adanya  mekanisme  untuk menjamin bahwa  standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar  tersebut  tidak  terpenuhi,  dan  konsistensi  maupun  kelayakan  dari  target operasional  yang  telah  ditetapkan  maupun  prioritas  dalam  mencapai  target  tersebut. Kedua, pada tahap sosilaisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah; penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media masa, media nirmasa,  maupun  media  komunikasi  personal,  akurasi  dan  kelengkapan  infomasi  yang berhubungan  denagn  cara  cara  mencapai  sasaran  suatu  program.  akses  publik  pada informasi  atau  suatu  keputusan  setelah  keputusan  dibuat  dan  mekanisme  pengaduan masyarakat,  dan  keteresediaan  sistem  infomasi  manajemen  dan  monitoring  hasil  yang telah dicapai pemerintah.
Sebanyak  66,92%  masyarakat  sudah  turut  berpatisipasi  kegiatan  desa.  Hal  ini ditunjukan dengan tanggapan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam desa  sebagaimana  yang  diungkapan  Hamijoyo  (Sacafirmasyah,  2017),  ada  beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan. Hamijoyo  mengkalisifikasikan  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  seperti, partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, dan partisipasi sosial.
Ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung dalam menunjang pembangunan di desa gurun turi. Sebagaimana yang diketahui bahwa pembangunan di Desa Gurun Turi sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan kondisi dan tingkat pembangunan di desa serta didukung juga dengan tanggapan masyarakat dalam menilai pembangunan desa, sebesar 59,53% pembangunan desa sudah berjalan dengan baik. Penilaian ini didasari dengan apa yang disampaikan oleh Sojogyo dan Sagojo, (Satria, 2010), bahwa terdapat beberapa pokok-pokok rumusan dalam pembangunan  desa yaitu;  pertama,  prinsip-prinsip  pembangunan  desa  meliputi  :  a) imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat, b) dinamis dan berkelanjutan,  dan, c) menyeluruh, terpadu  dan  terkoordinasikan.  Kedua,  Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa antara lain : a) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan potensi alam, b) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat, c) Peningkatan prakarsa dan swadaya  gotong-royong  masyarakat,  dan,  d)  Peningkatan  kehidupan  ekonomi  yang koorperatif.  Ketiga,  Sasaran  Pembangunan  Desa,  dan  keempat,  Obyek  dan  Subyek Pembangunan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  prinsip transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  di  Desa  Gurun  Turi  memiliki pengaruh  terhadap  pembangunan  desa.  Sebesar  86,3%  merupakan  kuatnya  pengaruh transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  masyarakat  mampu  memberikan  kontribusi sebesar  74,5%  terhadap  pembangunan  desa.  Secara  keseluruhan  dan  secara  parsial variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD memiliki  atau  terdapat  pengaruh  terhadap  pembangunan  desa.  Hal  ini  menunjukan bahwa  keberadaan  ketiga prinsip transparansi,  akuntabilitas  dan partisipasi masyarakat memang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di desa.
Pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sangat membantu  dalam  menunjang  pembangunan  di  desa  Gurun  Turi.  Hal  ini  ditunjukan dengan kondisi pembangunan desa serta keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa,  merupakan wujud pelaksanaan prinsip transparansi dan juga partisipasi masyarakat serta melaporkan dan mempertanggungjawaban    hasil  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  mewujudkan program pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan dan disepakati bersama. Dengan ini tidak terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan hasil yang telah dicapai.
Pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat menyatuhkan  dan  memingkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  desa Gurung Turi dalam menjalankan kepemerintahannya. Oleh karena itu, pemerintah sangat diharapkan untuk tetap memperhatikan dan menjaga prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif.  Sehingga  apa  yang  menjadi  program  serta  rencana  dalam  upaya pembangunan  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  dan  tepat  sasar  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Tidak  hanya  pemerintah,  masyarakat  desa  Gurung  Turi  juga diharapkan  keterlibatannya  dalam  mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang  partisipatif. Dengan ambil bagian dalam proses perencanaan pembangunan desa. Sebab terwujudnya suatu pembangunan suatu daerah tidak telepas dari partisipasi masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian  ini  adalah  bagian  dari  studi  lapangan  untuk  mengetahui  dan membandingkan  teori  teori  yang  ada  dan  bagaimana  dengan  wujud  nyata  dari  teori tersebut.  Dengan  hasil  penelitian  ini  dapat  mengugah  dan  menarik  perhatian  peneliti selanjutnya.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  membuka  wawasan  yang  lebih  luas baik secara teoritis maupun secara praktis.

## DAFTAR PUSTAKA
Handayani, 2015. “ Pengaruh  Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik”. Online (http://repository. unpas.ac.id), diakses 12 Desember 2017
Putri,  S.  Retno,  2012. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Proses  Kebijakan  Mutu  Sekolah  di  SD Kanisius  Kadirojo Kalasan. Jurnal Pendidikan, 3 (3): 43-47
Satria, Ase. 2010. Ciri Ciri Dan Prinsip Pembangunan Desa Menurut Para Ahli, (online), ( http://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-ciri ciri-prinsip- pembangunan_28.html), di akses 20 Mei 2018
Shafratunisa,  2015.  “ Penerapan  Prinsip  Transparansi  dan  Akuntabiltas  dalam  Penegelolaan Keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir” Jurnal Manajemen Pendidikan, 14 (3) : 101-118
Sugiyono.  2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung, Alfabeta.
Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 37 Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan KeuanganDesa, Pasal 18.
Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4)