## IMPLEMENTASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Implementation of Cases of Violence Against Children by the Commission for the Protection by Children Indonesia
Dwi Putri Melati Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai email: dwiputri.melati@yahoo.com

## abstract
The  Government  held  protection  of  children  with  a  Child  Protection Commission based on the mandate Presidential Decree Number 77 of 2003 on  Child  Protection  Commission  and  Law  Number  23  of  2002  on  Child Protection. The problem of Indonesian Child Protection Commission (KPAI) implementation in handling cases of violence against children and Protection Commission apasaja resistance factors Indonesian Children to the protection cases of violence against children. Writing nomative juridical approach and use nomative juridical approach empirical. Discussions on Normative KPAI socialization  gather  data  and  information,  received  complaints  review,  do, monitoring,  and  evaluation,  report,  advice  inputs,  and  consideration  to  the President.  KPAI  will  ideally  plays  a  monitor,  monitor  and  encouragement organizer child protection, policy advocacy, as the mediator in the handling cases  of  violence  against  children.  Some  of  the  factors  that  would  be resistance KPAI in dealing with cases of violence against children in terms of  the  method  seen  from  law  enforcement  officials,  the  law,the  lack  public understanding  on  children's  rights,  facilities  as  the  minimum  support infrastructure,  there  is  a  tradition  negative  community  authors  suggest  that Indonesian Child Protection Commission raises really carry out an effective and  professional,  the  Government  gives  infrastructure,  facilities,  facilities and  infrastructure  that  enough,  people  can  understand  children's  rights  and understand.
Keywords : Implementation, Handling, Children.

## abstrak
Pemerintah  menyelenggarakan  perlindungan  anak  dengan  membuat  Komisi Perlindungan  Anak  berdasarkan  amanat  Keppres  Nomor  77  Tahun  2003 tentang  Komisi  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahannya mengenai implementasi
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  dalam  penanganan  kasus kekerasan  terhadap  anak  dan  apa  saja  faktor  penghambat  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  terhadap  perlindungan  kasus  kekerasan terhadap anak. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan  yuridis  empiris.  Pembahasan  secara  Normatif  KPAI  bertugas melakukan  sosialisasi  mengumpulkan  data  dan  informasi,  menerima pengaduan  masyarakat,  melakukan  penelaahan,  pemantauan  dan  evaluasi, memberikan  laporan,  saran,  masukan,  dan  pertimbangan  kepada  Presiden. KPAI  secara  idealnya  berperan  memantau,  mengawasi  dan  memberi dorongan penyelenggara perlindungan anak, melakukan advokasi kebijakan, sebagai  mediator  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  anak. Beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  KPAI  dalam  menangani  kasus kekerasan  terhadap  anak  dilihat  dari  segi  kaidah  hukum,  aspek  aparat penegak  hukum,  minimnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  hak  anak, fasilitas  berupa  minimnya  dukungan  infrastruktur,  ada  tradisi  negatif masyarakat penulis menyarankan agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaksanakan  kinerjanya  benar-benar  secara  efektif  dan  profesional, pemerintah  memberikan  infrastruktur,  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang memadai, masyarakat dapat mengerti dan memahami hak anak.
Kata Kunci: Implementasi, Penanganan, Anak .

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  bagian  penting  sebagai  generasi  penerus  dari  suatu bangsa,  dengan  adanya  regenerasi  maka  perlunya  pendidikan  dan pertumbuhan yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan pemerintahan yang  masa  datang,  oleh  karena  itu  melindungi  hak-hak  anak  dari  segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak.
Sebagaimana kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur, masih rentan  terhadap  pengaruh-pengaruh  yang  datang  dari  luar  yang  mana  dapat berdampak  negatif  bagi  dirinya  bahkan  mungkin  bagi  orang  lain,  tetapi karena jiwanya  yang  masih  labil sehingga  belum  bisa  menelaah  apakah  hal yang  ia  lakukan  adalah  baik  atau  buruk.  Oleh  karena  itu  seorang  anak seharusnya  mendapatkan  bimbingan  agar  tidak  melakukan  sesuatu  yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap  hak-haknya  agar  tidak  tertindas  dari  orang-orang  yang  mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya.
Anak-anak  kian  menjadi  sosok  yang  terancam  oleh  orang  dewasa, teman  sebaya,  dan  kejahatan  lain.  Mereka  ada  yang  diperdagangkan, diperkosa,  disiksa,  dan  diperlakukan  secara  tidak  adil,  untuk  itu  anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh.
Menelaah mengenai kekerasan menurut Sanford
Kadish mendefinisikan  kekerasan  dengan  pengertian  sebagai  berikut  “Kekerasan atau violence itu  menunjuk  pada  tingkah  laku  yang  bertentangan  dengan undang-undang  serta  memiliki  akibat-akibat  baik  berupa  kerusakan  fisik maupun kerusakan harta benda atau kematian seseorang. 1
Pemerintah  dalam  hal  ini  berkewajiban  memberikan  perlindungan terhadap  anak,  dengan  tidak  mengenyampingkan  hak  orang  tua  terhadap seorang anak, yang mana pada anak di bawah umur, orang tua berkewajiban untuk  melindung  dan  mendidik  anak  mereka  serta  bertanggung  jawab  atas keselamatannya.  Perkembangan  jaman,  dan  kebutuhan  akan  perlindungan anak  yang  semakin  besar  mendesak  kita  untuk  memikirkan  secara  lebih, akan hak-hak anak karena di bahu merekalah, masa depan dunia tersandang.
Pemenuhan  hak-hak  anak,  termasuk  hak-hak  atas  perlindungan, tergantung  pada  suatu  gerakan  global  di  mana  setiap  orang  tak  hanya memahami dan menghormati kewajibannya terhadap anak-anak, namun juga bertindak  atas  nama  anak-anak  tersebut.  Parlemen  dan  para  anggotanya dapat,  dan  seyogyanya  berada  di  barisan  terdepan  dalam  memperjuangkan perlindungan  anak.  Mereka  bisa  membuat  legislasi,  mengawasi  kegiatan pemerintah,  mengalokasikan  sumber-sumber  daya  finansial  dan,  sebagai pemimpin  di  dalam  negara/bangsa  dan  masyarakat,  mereka  dapat membangkitkan  kesadaran  tentang  isu-isu  tersebut  serta  memberikan advokasi.
Pemerintah  menganggap  perlunya  dibentuk  suatu  lembaga  yang konsen terhadap  perlindungan  anak  yang  mana  berfungsi  untuk  menjamin hak-hak anak  yang  mengalami tindasan dari berbagai pihak,  maka presiden membentuk  suatu  lembaga  dengan  nama  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  yang  disingkat  KPAI,  yang  kedudukannya  setara  dengan  komisi- komisi  lain  seperti  KPK  dan  KPU,  seharusnyalah  lembaga  yang  dibentuk berdasarkan  amanat  Keppres  Nomor  77  Tahun  2003  tentang  Komisi Perlindungan  Anak  dan  Pasal  74  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak itu menyelesaikan konflik-konflik terhadap anak.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  dibentuk  berdasarkan UU  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pada  Pasal  74  undang- undang  tersebut  mengamanatkan  pembentukan  komisi  tersebut.  Megawati Soekarno  Putri,  Presiden  saat  itu  lalu  mengeluarkan  Keppres  Nomor  77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan KPAI sendiri baru terbentuk tahun 2004.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  adalah  lembaga  negara independen  yang  bertugas  berdasarkan  Undang-Undang  No  23  tahun  2002
1 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , (Bandung: Erasco, 1992), hlm. 55.
tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  Pasal  74  Undang-Undang  tersebut disebutkan  mereka  bertugas  meningkatkan  efektivitas  penyelenggaraan perlindungan anak.
Sebagai  contoh  kasusnya  adalah  permasalahan  yang  sedang  dialami Arumi  Bachsin  melarikan  diri  dari  orang  tuanya  yang  diduga  telah melakukan  eksploitasi  serta  kekerasan  terhadap  dirinya,  selain  itu  juga menjual  anak  di  bawah  umur,  yaitu  Arumi  dengan  tujuan  seksual  kepada seorang pengusaha yang dipersilahkan sekamar dengan Arumi.
Kemudian contoh kasus lainnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh Muhammad  Suryadi  terhadap  anak  kandungnya  sendiri  “Almira  Salfa Adinda” yang berusia 18 bulan, sehingga mengakibatkan anak balita tersebut meninggal dunia dengan luka di sekujur tubuhnya.
Banyaknya  kasus-kasus  kekerasan  yang  dialami  anak,  untuk  itu perlunya  suatu  lembaga  yang  konsen  terhadap  perlindungan  anak  seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini sejauhmanakah peranan KPAI  dalam  perlindungan  anak  terhadap  kasus  kekerasan  terhadap  anak sehubungan dengan kewenangan orang tua terhadap anaknya.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  yang  telah  di  ungkapkan  di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimanakah  Implementasi  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) dalam  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap?;  dan  2)  Apakah  faktor penghambat  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  terhadap  perlindungan kasus kekerasan terhadap anak?
Pendekatan  masalah  dengan  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis normatif  ( legal  research )  dan  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  menelaah  hukum  sebagai  kaidah yang  dianggap  sesuai  dengan  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum,  sejarah  hukum,  perbandingan  hukum,  taraf  sinkronisasi  yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

## B. Pembahasan
1. Peranan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  dalam

## Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak oleh Orang Tua
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  harus  dilindungi  dan diberikan  kehidupan  yang  layak,  hal  tersebut  merupakan  salah  satu kewajiban  orang  tua, pemerintah  dan  masyarakat  demi  kelangsungan  hidup anak  sehingga  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik.  Adapun pengertian  anak  menurut  Pasal  1.  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  termasuk  anak  yang  masih dalam kandungan.
Demi  terpenuhinya  hak  anak  maka  pemerintah  mendirikan  suatu lembaga  yang  konsen  terhadap  perlindungan  anak,  yaitu  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga  yang  diberi  mandat  oleh  Undang-Undang  untuk  meningkatkan efektifitas  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Adapun  kewajiban  dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam perlindungan anak, yaitu: 2
a. menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras, golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum  anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
b. memberikan  dukungan  sarana  dan  prasarana  dalam  penyelenggaraan perlindungan anak;
c. menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan  kesejahteraan  anak  dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
e. menjamin  anak  untuk  menggunakan  haknya  dalam  menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Landasan  hukum  yang  menjadi  pijakan  berdirinya  KPAI  adalah Keputusan  Presiden  RI.  No.  77  Tahun  2003  tentang  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  sebagai  pelaksanaan  atas  mandat  pada  Pasal  74,  75,  76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peranan  Komisi  Perlindungan  Anak  secara  normatif  sesuai  dengan Pasal  76  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002,  memiliki  tugas  dan  fungsi sebagai berikut:
a. melakukan  sosialisasi  segala  ketentuan  peraturan  perundangan  terkait perlindungan anak;
b. mengumpulkan data dan informasi;
c. menerima pengaduan masyarakat;
d. melakukan  penelaahan,  pemantauan  dan  evaluasi  penyelenggaraan perlindungan anak; dan
e. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
Komisi  Perlindungan  Anak  secara  ideal  berperan  memantau, mengawasi  dan  memberi  dorongan  agar  penyelenggara  perlindungan  anak semakin  efektif.  Ini  dituangkan  secara  eksplisit  di  dalam  Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlunya perhatian pada  aspek  kemanusiaan,  cara-cara  penanganan  itu  bersifat  demokratis, bahkan banyak kalangan terutama para akademisi menyatakan langkah yang tepat haruslah profesional.
2 Hadi  Supeno, Memehami  Konveksi  Hak-Hak  Anak  dan  Undang-Undang  Perlindungan Anak , (Jakarta: Zalco Pratama, 2010), hlm. 33
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia,  menurut  Sander  Zulkarnaen  mengatakan  mereka  bertugas meningkatkan  efektivitas  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Ini  memang terkesan grey  area .  Lalu  menyosialisasikan  seluruh  aturan  Perundang- undangan  terkait  perlindungan  anak,  mengumpulkan  data  dan  informasi, menerima  pengaduan  masyarakat,  melakukan  penelaahan  dan  melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan. Juga menyampaikan saran, masukan dan  pertimbangan  kepada  Presiden.  Selain  itu  kami  juga  mengajukan judicial review terhadap  UU  No  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak. Kita juga mengadvokasi pemerintah tentang Sistem Perlindungan Anak. Ini karena  perlindungan  anak  dan  pemenuhan  hak-haknya  di  negeri  ini,  masih belum sistemik, masih parsial dan segmentaris.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  adalah  lembaga  independen yang  kedudukannya  setingkat  dengan  komisi  negara  yang  dibentuk berdasarkan  amanat  Keppres  No.  77  Tahun  2003.  Lembaga  ini  bersifat independen,  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  siapapun  dan  di  mana  serta kepentingan apapun, kecuali satu yakni demi kepentingan terbaik bagi anak.
Sebagai  sebuah  lembaga  negara,  fokus  perhatian  KPAI  lebih  kepada penguatan  kelembagaan  seperti  merumuskan  tata  tertib,  merumuskan rencana  strategis,  menyusun  program  jangka  pendek  dan  jangka  panjang serta  penataan  kegiatan  tahun  berjalan,  melengkapi  sarana  prasarana, melengkapi struktur organisasi dengan membentuk kelompok  kerja dan tim ahli,  tenaga  sekretariat,  pedoman-pedoman  internal  dan  mekanisme  kerja serta pedoman pembentukan KPAID. 3
Menurut  Turaihan  Aldi  juga  menyampaikan  bahwa  KPAI  tidak  aktif menangani advokasi terhadap kasus- kasus mengenai anak, tetapi seharusnya lebih  banyak  melakukan  advokasi  kebijakan,  seperti  sosialisasi  pembuatan Perda, mendorong pemenuhan hak anak yang sering lepas dari perhatian.
Pada  kenyataannya  KPAI  lebih  banyak  menangani  kasus-kasus mengenai kekerasan terhadap anak. Kemudian dilakukan penelitian di kantor KPAI, beberapa peranan Komisi Perlindungan Anak secara factual menurut Sander  Diki  Zulkarnaen  menyatakan  bahwa  Banyak  sekali  Kementerian yang  menangani  anak,  seperti  Kemensos,  Kemenakertrans,  Kemendiknas, Kemenkes  dan  Pemberdayaan  Perempuan,  tapi  tidak  juga  terkoordinasi dengan  baik,  karena  belum  sistemik.  Komisi  Perlindungan  Anak mempertanyakan  UU  Sistem  Perlindungan  Anak.  Kemudian  juga  aktif menegur kebijakan pemda yang tidak sesuai dengan kepentingan pemenuhan hak  anak.  Seperti  Pemkab  Pandeglang  Banten  yang  mempersulit  akte kelahiran  bagi  anak-anak  di  pedalaman,  anak-anak  suku  Badui.  Selain  itu turun  tangan  untuk  ikut  mendudukkan  secara  proporsional  kasus
3 Hadi Supeno, Potret Anak Indonesia , (Jakarta: Graha Putra, 2010), hlm. 45.
pembunuhan  seorang  nenek  di  Kediri  oleh  anak  berusia  9  tahun  dan  11 tahun.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kedua  anak  ini  membunuh  karena disuruh  ibunya.  Setelah  kami  turun  tangan,  maka  anak  dibebaskan  dan ibunya  dihukum  berat.  Jadi  anak-anak  ini  adalah  korban  perintah  jahat ibunya. Juga terhadap kasus Syeh Puji, turun tangan. melaporkan kemacetan kasus  ini  ke  Jaksa  Agung,  sehingga  kasus  Syeh  Puji  akhirnya  bisa diteruskan,  disamping  itu  tugas  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia mendorong polisi dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak.
Berdasarkan  wawancara  kepada  akademisi  Fakultas  Hukum Universitas Lampung, Sunarto menyatakan bahwa dalam penanganan kasus seharusnya  Komisi  Perlindungan  Anak  bertindak  sebagai  mediator,  yaitu sebagai  penghubung  antar  lembaga  seperti  kepolisian,  LPSK,  dan  pihak terkait,  selain  itu  juga  mencari  tau  serta  melakukan  investigasi  mengenai kasus kekerasan yang dialami seorang anak.
Upaya  perlindungan  terhadap  anak  perlu  dilaksanakan  sedini mungkin,  bertitik  tolak  dari  konsepsi  perlindungan  anak  yang  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  anak  agar  tetap  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  manusia,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak mulia dan sejahtera. 4
Menurut  penulis  upaya  perlindungan  anak  amatlah  penting,  demi mewujudkan  kesejahteraan  anak,  namun  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  tidak  memiliki  kapasitas  yang  cukup  dalam  menangani  kasus kekerasan  terhadap  anak,  yang  mana  kapasitas  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia masih sangat terbatas dengan peraturan perundang-undangan yang dapat  bertindak  sebatas  mediator  dalam  melakukan  penanganan  kasus kekerasan  terhadap  anak.  Seharusnya  lebih  banyak  melakukan  advokasi kebijakan,  melakukan  sosialisasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  sehingga  masyarakat  dapat  mengerti  hak  dan kewajiban anak dan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Banyaknya  kekerasan  yang  dilakukan  orang  tua  terhadap  anaknya merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  merusak  mental  anak  yang seharusnya  dapat  tumbuh  kembang  dengan  baik  dan  mendapatkan  haknya sebagai seorang anak sebagai harkat dan martabatnya sejak lahir. Untuk itu menurut  penulis  pentingnya  sosialisasi  mengenai  hak  anak  serta  hak  dan kewajiban  orang  tua  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  perlindungan
4 Barda  Nawawi, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakkan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 4.
anak  sehingga  masyarakat  dapat  mengerti  dan  memahami  situasi  serta memberikan pendidikan yang baik bagi anak tanpa menggunakan kekerasan.
Sebagai  contoh  kasus  kekerasan  terhadap  anak  seperti  yang  dialami oleh  Arumi  Bachsin  yang  melakukan  pengaduan  kepada  KPAI  tentang kekerasan  yang  dilakukan  orangtuanya.  Setelah  melakukan  wawancara  di KPAI, menurut Sander Diki Zulkarnaen bahwa kasus Arumi Bachsin adalah kasus  anak  yang  tereksploitasi  ekonomi  dan  seksual,  menjadi  tulang punggung  keluarga  dan  tidak  mendapat  kebahagiaan  dari  orang  tua, menyangkut  eksploitasi  seksual,  yaitu  orang  tua  menjodohkan  Arumi  pada orang yang tidak disukai yang mana arumi masih berumur 17 tahun. Seperti yang  disebutkan  dalam  artikel  bahwa  Arumi  telah  melaporkan  ibundanya Maria  Lilian  Pesch  ke  Polda  Metro  Jaya  pada  25  Oktober  2010,  dengan tuduhan  melakukan  kekerasan  psikis  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  99 Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  serta eksploitasi  anak  yang  tertuang  dalam  pasal  45  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2004 tentang KDRT. 5
Menurut  Sander  Diki  Zulkarnaen,  dalam  penuntutan  orang  tua,  perlu dilihat  kewenangan  KPAI  pada  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  apabila  keluarganya  yang  bermasalah maka dibatasi dengan kewenangan keluarga, karena KPAI memiliki amanat Undang-Undang yang diberikan Undang-Undang. Pada Kasus ini meskipun merupakan  kasus  eksploitasi  anak,  tetapi  yang  melapor  adalah  Arumi  telah mencabut  laporannya  kepada  kepolisian,  kemudian  ada  gelar  perkara  yang dilakukan  di  kediaman  Arumi  Bachsin  dan  keluarga,  dengan  melakukan kerjasama  antara  kepolisian  dan  perlindungan  saksi  dan  korban,  juga dilakukan rehabilitasi secara psikis pada anak yang mengalami trauma.
Setelah  melakukan  wawancara di  Lembaga  Advokasi  Anak,  menurut Turaihan  Aldi  kapasitas  KPAI  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  mendorong kebijakan  Perundang-undangan,  Peraturan  Menteri,  dan  Peraturan  Daerah. Namun,  KPAI  harus  tetap  memberikan  perlindungan  kepada  anak  ketika meminta  perlindungan,  dalam  kasus  ini  termasuk  menyembunyikan  Arumi Bachsin yang sejak lahir telah melekat harkat dan martabat anak, jika tidak ditangani dikhawatirkan akan menurun lagi ke anaknya.
Definisi  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 6
5 http://celebrity.okezone.com/read/2011/03/23/33/438163
6 Hadi  Supeno. Dari  wasior,  Mentawai,  Sampai  Merapi .  (Jakarta:  Graha  Putra,  2010),  hlm.
28.
Secara  ideal  mengenai  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  menurut Sunarto  seharusnya  lembaga  seperti  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia lebih  profesional  sesuai  prosedur  dalam  bertindak,  menyembunyikan  anak dari  orang  tua  hal  tersebut  seperti  penyekapan,  meskipun  itu  merupakan kehendak  dari  anak  tersebut,  yang  mana  dalam  setiap  kasus  harus  dilihat dulu permasalahannya, misalnya orang tua memukul anak, harus dilihat dulu anaknya  mungkin  saja  anak  itu  sangat  bandel  atau  menggunakan  narkoba, atau mungkin melakukan tindakan yang di luar batasan. Begitu pula dengan kasus  Arumi  Bachsin,  banyak  masalah  yang  harus  dilihat  secara  luas, misalnya  seringnya  Arumi  Bachsin  lari,  bahwa  ia  adalah  seorang  artis, mengenal  banyak  orang,  mengenal  duit,  dan  juga  mengenal  lelaki.  Nah  itu semua seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam melakukan tindakan.
Contoh kasus di atas penulis beranggapan bahwa memang seharusnya Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  menjadi  mediator  yang  baik  antara orang tua dan anak sesuai dengan prosedurnya, meskipun pihak terkait tidak menginginkan  demikian,  namun  tetap  harus  melihat  permasalahan  dari beberapa aspek dan juga mempertimbangkan kedua belah pihak, yang mana ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada permasalahan tersebut.
Adapun mekanisme kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang tercantum  pada  pasal  15  Keppres  No  77  Tahun  2003  tentang  Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah a. pelaksanaan  tugas  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat; dan
b. laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden disampaikan atas dasar kesepakatan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

## 2. Faktor Penghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia  terhadap Perlindungan Kasus Kekerasan terhadap Anak
Setiap  aktivitas  suatu  organisasi  atau  lembaga  memiliki  beberapa aspek yang dapat menghambat efektivitas kinerja suatu lembaga, begitu pula dengan lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak seperti LSM serta lembaga  yang  dibuat  oleh  Presiden  RI  yaitu  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia,  seperti  dalam  Pasal  74  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan  efektivitas  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  dengan  ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
Beberapa  Faktor  penghambat  Komisi  Perlindungan  Anak  dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti berikut:

## a. Kaidah Hukum
KPAI  tidak  memiliki  mandat  untuk legal  standing atau  eksekusi seperti  KPK,  tidak  memiliki  legitimasi  untuk  langsung  bergerak  dan mengambil tindakan terhadap anak yang mengalami kekerasan. KPAI harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.
Menurut  Hadi  Supeno  dalam  Warta  KPAI  edisi  IV  tahun  2010 menyatakan  bahwa  pada  kurun  waktu  yang  sangat  pendek,  sejumlah  peran telah  dilakukan  dengan  segala  plus  minusnya.  Namun  belum  memuaskan masyarakat,  karena  persoalan  perlindungan  anak  memang  sangat  kompleks dan  eksistensinya  diamanatkan  untuk  “meningkatkan  efektifitas penyelenggaraan  perlindungan  anak”  sering  disalah  mengerti  oleh masyarakat  dengan  harapan  lembaga  ini  menjadi  lembaga super  body atau sapu  jagad  sebagaimana  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  bisa menangkap  tangan  orang  yang  sedang  melakukan  pelanggaran  hukum. Sementara  KPAI  hanya  berada  pada  ranah  meng- efort ,  mendorong,  dan merekomendasikan, sementara eksekusi tetaplah ada pada para penyelenggara perlindungan anak.
Kemudian  juga  menurut  Turaihan  Aldi  bahwa  selama  ini  dalam praktiknya  KPAI  belum  berperan  banyak,  karena  KPAI  seharusnya  lebih berperan  pada  kebijakan-kebijakan  perlindungan  anak,  hal  itu  disebabkan KPAI  lebih  pada  tugas-tugas  pemerintahan  yang  membuat  mereka  lebih fleksibel bergerak.

## b. Penegak Hukum
Banyaknya aparat penegak hukum yang masih menjadi pelaku tindak kekerasan  terhadap  anak  memperparah  kondisi  di  mana  masyarakat  kita masih  banyak  melakukan  tindak  kekerasan  terhadap  anak  dalam  berbagai bentuk baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Aparat penegak hukum hampir  selalu  melakukan  kriminalisasi  anak,  terhadap  anak-anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  tanpa  berusaha  melakukan  diversi  agar penghukuman  cukup  dilakukan  dengan  tindakan  kasus  pemidanaan  anak yang  dituduh  berjudi,  penembakan  seorang  anak  oleh  oknum  polisi, Penyiksaan seorang anak di depan orang tuanya, dan berbagai kasus lainnya sebagaimana laporan dari berbagai pihak kepada KPAI. 7
Berkaitan  dengan  anak-anak  yang  menjadi  korban  kekerasan, perspektif  perlindungan  anak  para  aparat  penegak  hukum  masih  sangat memprihatinkan  dan  belum  menunjukkan  keberpihakannya  terhadap  anak. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  lambatnya  penanganan  kasus-kasus  kekerasan terhadap anak,  rendahnya  vonis  pengadilan  terhadap para  pelaku  kekerasan
7 www.wawasandigital.com diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.
terhadap  anak  karena  banyak  aparat  penegak  hukum  yang  tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam proses peradilan di mana anak menjadi korban.

## c. Fasilitas
Salah  satu  unsur  yang  menjadi  faktor  penghambat  kinerja  Komisi Perlindungan  anak  adalah  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang  tidak mencukupi.  Menurut  Sander  Diki  Zulkarnaen  di  KPAI  bahwa  salah  satu faktor  penghambat  kinerja  KPAI  minimnya  dukungan  infrastruktur  yang peduli terhadap anak karena KPAI bukan seperti KPK yang tidak  memiliki banyak  kepentingan  dalam  Pemilu  sebagaimana  anak  belum  cukup  umur untuk ikut serta dalam pemilu, sehingga pemerintah masih setengah hati, dan anak tidak strategis kedudukannya.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  yang  jelas-jelas memperoleh  mandat  dari  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  sekedar lips  service saja.  Anggaran  yang  disediakan untuk lembaga yang mestinya menyosialisasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ini terkecil dari semua Komisi Negara, berbeda dengan Komnas  Perlindungan  Anak  yang  menempati  gedung  milik  Kemensos, setiap  tahun  memperoleh  subsidi,  termasuk  kegiatan  kongres  anak  yang membiayai adalah Kementerian Sosial. 8
Menurut Sunarto beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi kinerja  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  kemungkinan  disebabkan minimnya  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang  belum  cukup  memadai  dari pemerintah, dana yang kurang untuk pembiayaan bantuan dan perlindungan hukum  bagi  anak  korban  tindak  kekerasan  serta  adanya  anggapan  dari sebagian  masyarakat  bahwa  perlakuan  kasar  dan  keras  kepada  anak-anak sebagai  masalah  intern  keluarga  dan  dianggap  sebagai  bagian  dari  proses pendidikan  sehingga  tidak  perlu  dicampuri  oleh  pihak  lain  dan diekspose keruang publik.

## d. Masyarakat
Sesuai  dengan  Pasal  25  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  bahwa  kewajiban  dan  tanggung  jawab  masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Pada  Pasal  tersebut  di  atas diterangkan  bahwa  dalam  perlindungan  anak  masyarakat  memunyai
8 Hadi  Supeno, Dari  wasior,  Mentawai,  Sampai  Merapi ,  (Jakarta:  Graha  Putra,  2010),  hlm.
88.
kewajiban untuk ikut serta meningkatkan penyelenggaraan serta melindungi hak anak.
Berdasarkan  penelitian  di  Lembaga  Advokasi  Anak,  Turaihan  Aldi berpendapat  mengenai  kendala-kendala  dalam  menangani  kasus  kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, yaitu:
1) minimnya  pemahaman  mengenai  hak  anak,  sehingga  mereka  berfikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua; dan
2) kecenderungan  masyarakat  menganggap  bahwa  anak  merupakan  hak milik  orang  tua,  padahal  menurut  Undang-Undang  masyarakat  memiliki hak untuk melindungi anak.
Pemahaman masyarakat yang masih beranggapan bahwa beliau adalah penguasa  atas  anak  mereka,  merupakan  salah  satu  penghambat  dalam penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  hal  tersebut  berkaitan  dengan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban orang  tua  yang  berhubungan  dengan  sosialisasi  penyelenggaraan perlindungan anak.

## e. Kebudayaan
Kebudayaan  merupakan  adat  atau  kebiasaan  yang  tumbuh  dalam masyarakat  dan  terus  menerus  berkembang  serta  dianut  suatu  kelompok masyarakat.  Berdasarkan  wawancara  dengan  akademisi  Universitas Lampung, Sunarto berpendapat bahwa secara normatif Komisi Perlindungan Anak  telah  menjalankan  peranannya,  tetapi  pada  faktualnya  belum  terlihat secara aksi nyata, banyaknya tindakan kekerasan yang ada dalam lingkungan keluarga sulit dideteksi, sulit dijangkau, kalaupun ada yang terungkap karena diberitakan  di  media  massa,  dan  sangat  meresahkan  masyarakat  seperti inces .  Menurutnya  sulitnya  dideteksi  tindakan  kekerasan  terhadap  anak disebabkan  karena  tidak  adanya  laporan,  ketidaktahuan  publik  tentang  hak dan  kewajiban  anak  dan  orang  tua,  aib  keluarga,  dan  juga  keterbatasan petugas.
Anak  sebagai  sasaran  kekerasan  rupanya  belum  berhenti  dalam masyarakat  kita.  Ia  masih  menjadi  objek  kekerasan  di  rumah,  di  sekolah, maupun  di  masyarakat  dalam  berbagai  bentuk  dari  kekerasan  fisik, kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,  serta  kekerasan  sosial.  Jumlah kekerasan sosial juga dari hari ke hari terus bermunculan. Tren pengaduan di KPAI juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Pada  Warta  KPAI  edisi  I  tahun  2010  Hadi  supeno  menggambarkan faktor–faktor  yang  menyebabkan  banyaknya  terjadi  kekerasan  terhadap anak, sebagai berikut:
1) karena anak dalam posisi lemah dan rentan, Ia tidak bisa melawan seperti halnya orang dewasa. ia mudah ditaklukkan, dibujuk rayu, ditipu, dengan
janji-janji atau iming-iming materi untuk menjadi sasaran kekerasan, juga eksploitasi;
2) ada  tradisi  negatif  yang  berkembang  dalam  masyarakat  kita,  bahwa kekerasan  adalah  hal  yang  lumrah.  Banyaknya  adat  di  tanah  air  yang bermuatan kekerasan;
3) kesalahan cara pandang dalam praktik pendidikan baik di rumah maupun di  sekolah.  Banyak  pendidikan  beranggapan,  menghukum  fisik  adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin; dan
4) sasaran  ketidakberdayaan  orang  tua  yang  sedang  mengalami  tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan psikis. Motif ini biasanya paling berbahaya  karena  ekspresi  orang  tua  bisa  juga  terkendali  dan  di  luar dugaan.  Ia  bukan  hanya  akan  mengancam,  tetapi  juga  menyakiti  anak bahkan  membunuhnya,  tanpa  alasan  yang  jelas,  karena  semata-mata mencari  rasa  lega  atau  kepuasan  dalam  dirinya  sebagai  kompensasi  atas tekanan batin yang dirasakan. Sementara untuk tekanan ekonomi, larinya pada tindakan eksploitasi bermotif ekonom.
Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan,  proses  belajar,  dan  proses  sosialisasi  dari  akibat  usia  yang belum  dewasa,  disebabkan  kemampuan  daya  nalar  (akal)  dan  kondisi  fisik dalam  pertumbuhan  atau  mental  spiritual  yang  berada  di  bawah  kelompok usia orang dewasa. 9
Jika  berbicara  tentang  kekerasan  selalu  ada  subjek  yang  melakukan kekerasan  dan  ada  objek  yang  menerima  kekerasan.  Kekerasan  itu  sendiri adalah  akibat  dari  sebuah  hubungan/relasi,  sehingga  kekerasan  dapat didefinisikan  secara  luas  dan  netral,  yaitu  sebuah  aktivitas  yang  sadar  atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek dalam unsur subjek. 10
Definisi anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa  yang  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia seutuhnya. Setiap anak memunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi  dan  setiap  anak  terlahir  harus  mendapatkan  hak-haknya  tanpa  anak tersebut meminta. 11
Sedangkan  perlindungan  anak  adalah  istilah  yang  digunakan  secara luas, namun kadang-kadang tidak dipahami secara jelas. Di bawah Konvensi Hak  Anak  (KHA)  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  anak  memiliki  hak khusus atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah dan eksploitatif. Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  adanya  lingkungan  protektif
9 Maulana  Hasan  Wadong, Pengantar  Advokasi  dan  Hukum  perlindungan  Anak, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 5.
10 Lucien Van Liere, Memutus Rantai Kekerasan , (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 47.
11 Rika  Saraswati, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2009 ), hlm. 1.
bagi  setiap  anak  yang  melindungi  mereka  dari  perlakuan  salah  eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan diskriminasi. 12
Saat  melindungi  anak  secara  optimal  diperlukan  lingkungan  yang protektif,  di  lingkungan  mana  setiap  orang  menjunjung  tinggi  tanggung jawab  untuk  menjamin  bahwa  anak  benar-benar  dilindungi  dari  perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.
Menurut  penulis  upaya  yang  harus  dilakukan  berupa  sosialisasi  oleh para  instansi-instansi  yang  konsen  dalam  perlindungan  anak  secara  kontinu demi  meminimalisir  kekerasan  yang  dialami  anak.  Seperti  yang  tercantum pada  pasal  28  B  ayat  (2)  UUD  1945  menjelaskan  secara  eksplisit  bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  diskriminasi”.  Mandat  Konstitusi ini sangat jelas dan karenanya harus diamankan oleh siapapun, bagi lembaga atau badan yang memang dibentuk untuk melindungi anak.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Peranan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  secara  normatif melakukan  sosialisasi  segala  ketentuan  peraturan  perundangan  terkait perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Secara  ideal  berperan  memantau, mengawasi  dan  memberi  dorongan  agar  penyelenggara  perlindungan  anak semakin  efektif,  melakukan  advokasi  kebijakan,  serta  bertindak  sebagai mediator  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  berada  pada ranah  meng- efort ,  mendorong,  dan  merekomendasikan,  sementara  eksekusi tetaplah ada pada para penyelenggara perlindungan anak.
Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  dalam  menangani  kasus  kekerasan  terhadap  anak  dari  beberapa aspek:
1. Kaedah Hukum
a. Komisi  Perlindungan  Anak  tidak  memiliki  mandat  legal  standing  atau eksekusi,
b. KPAI  lebih  berperan  dalam  kebijakan-  kebijakan  dan  advokasi perlindungan anak, bukan penanganan kekerasan terhadap anak.
2. Penegak Hukum
a. Banyaknya  aparat  penegak  hukum  yang  masih  menjadi  pelaku  tindak kekerasan terhadap anak
12 Hadi Supeno, et. al , Dari wasior, Mentawai, Sampai Merapi , (Jakarta: Graha Putra, 2010), hlm. 22.
b. Aparat  penegak  hukum  masih  memprihatinkan  dalam  bertindak  dan belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak.
3. Fasilitas
a. minimnya dukungan infrastruktur yang perduli terhadap anak
b. Anggaran yang disediakan untuk lembaga yang mestinya mensosialisasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ini terkecil dari semua Komisi Negara.
4. Masyarakat
Pemahaman  mengenai  hak  anak,  sehingga  mereka  berfikir  bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua.
5. Kebudayaan
a. Karena  anak  dalam  posisi  lemah  dan  rentan.  Kesalahan  cara  pandang dalam praktik pendidikan baik di rumah maupun di sekolah.
b. Sasaran  ketidakberdayaan  orang  tua  yang  sedang  mengalami  tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan psikis.
Hal-hal  dari  beberapa  aspek  tersebut  diatas  yang  menjadi  faktor penghambat  Komisi  Perlindungan  Anak  dalam  menangani  kasus  kekerasan terhadap anak.

## 2. Saran
a. Upaya  Penyelenggaraan  perlindungan  anak  telah  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  mendirikan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia, maka  sudah  seharusnyalah  melaksanakan  kinerjanya  benar-benar  secara efektif  dan  professional  sehingga  perlindungan  anak  dapat  benar-benar ditegakkan.
b. Pemerintah memberikan infrastruktur yang baik, juga fasilitas, sarana dan prasarana  yang  memadai,  serta  dana  untuk  pembiayaan  bantuan  dan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan
c. Diharapkan bagi masyarakat dapat mengerti dan memahami hak anak dan juga hak dan kewajibannya sebagai masyarakat sehingga penyelenggaraan  perlindungan  anak  dapat  terlaksana  semaksimal mungkin.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Atmasasmita, Romli, 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Bandung: Erasco. Nawawi  A,  Barda,  2006, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakkan  dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Saraswati,  Rika,  2009 ,  Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia ,  Bandung: Citra Aditya Bakti. Supeno,  Hadi,  2010, Memehami  Konveksi  Hak-Hak  Anak  dan  Undang- Undang Perlindungan Anak . Jakarta: Zalco Pratama. Supeno, Hadi, et. al ., 2010, Potret Anak Indonesia , Jakarta: Graha Putra. ________________, 2010, Dari wasior, Mentawai, Sampai Merapi , Jakarta: Graha Putra.
Van  Liere,  Lucien,  2010,  Memutus  Rantai  Kekerasan,  Jakarta:  Gunung Mulia.
Wadong,  Maulana  Hasan,  2000, Pengantar  Advokasi  dan  Hukum perlindungan Anak, Jakarta: Grasindo.

## B. Undang-undang
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Keputusan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2003  tentang  Komisi  Perlindungan Anak

## C. Internet
Warta KPAI Edisi I tahun 2010 Warta KPAI Edisi IV tahun 2010 http://celebrity.okezone.com/read/2011/03/23/33/438163 www.wawasandigital.com tertanggal 5/10/11