## APRIL 2008
• Patricia Rinwigati Waagstein
Pivatisasi Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata : Status  Hukum dan Pertanggungjawaban dalam  Hukum lntemasional
• Adam Soroinda Nasution
Penggunaan Cluster  Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum Humaniter  dalam  Konflik  Bersenjata  lnternasional  antara Israel dan  Hizbullah pada Tahun 2006
• Rudhi A viantara
Analisis  Pelanggaran  Hukum  Humaniter  pada  Penyerbuan
Desa  My  Lai  dalam  Perang Vietnam
• Sanjaya Arya/
Causes of Recruitment of Child  Soldiers in Nepal : An Analysis from Child  Rights  NGO Perspectives
• Rully Sandra
Bantuan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter lntemasional
• Terjemahan  Konvensi  tentang  Munisi-munisi  Cluster (Convention  on Cluster Munitions) tahun 2008
Diteroitkan oleh: PUGA T STUDI HUKUll HUllA,NITtiR DAN HAM Ir.Isl PAKULTAS HUKUll U,.N&RSfl'AS l'RISAKTJ

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan  oleh  Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor Universitas  Trisakti Prof.  Dr.  Thoby Mutis
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof.  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof Timothy L.  H.  McCormack Prof.  Dr.  Andi Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL. M. Brigjen.  TNI (Purn) PL T. Sihombing,  S.H., LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S. H.,  LL.M. Rudi M.  Rizki,  S. H.,  LL.M.
Pemimpin  Redaksl  : Arlina Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota Redaksl : Andrey Sujatmoko,  S. H.,  M. H. Aji  Wibowo,  S.H., M.H. Kushartoyo  Budisantosa,  S. H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M Jun Justinar,  S. H.,  M.H.
Sekretariat : Ade A/fay Alfinur, S.Sos. Supriyadi,  S.E.
Alamat  Redaksi  :
Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM  (terAs)  FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta 1 1440 Tlp./Faks . :  (021) 563-7747 E-mail  :  alfay_2002@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam  bulan pada bulan April dan Oktober

## EDITORIAL
Segala  puji  dan  ungkapan  rasa  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat  Allah Ta'ala sehingga atas perkenanNYA jualah maka JURNAL HUKUM HUMANITER ini dapat kembali  hadir di  tangan  para pembaca.

## Pembaca yang budiman,
Edisi ini mengetengahkan tulisan mengenai masalah yang sedang menjadi tren  dalam  sengketa  bersenjata  antar  negara,  yaitu  adanya  privatisasi jasa­ jasa mi liter di mana dalam artikel di edisi ini secara khusus membahas  mengenai status  hukum  dan  pertanggung-jawabannya  menurut  Hukum  Humaniter.  Di samping  itu,  diketengahkan pula analisis mengenai penggunaan  munisi  clus­ ter;  suatu  alat berperang  yang  bersifat membabi-buta (indiscriminate) yang akhir-akhir ini sering digunakan sebagai sarana berperang. Khusus dalam edisi ini  dipaparkan  mengenai  penggunaan  munisi  cluster  oleh  Israel  pada  tahun 2006.  Sementara,  berkaitan  dengan  cara  atau  metode  berperang,  disajikan suatu  studi  kasus  mengenai  pelanggaran  H u ku m  H u man iter  dalam penyerangan di desa My Lai  yang  dilakukan  oleh pasukan Amerika Serikat di Vietnam  pada tahun  1968, yang  merupakan  kasus pokok dalam mempelajari adanya  pelanggaran-pelanggaran  Hukum  Humaniter  yang  dilakukan  oleh Angkatan  Bersenjata.  Topik  lain  dalam  edisi  ini  masih  menyoroti  tentang penggunaan  tentara  anak,  khususnya  yang  ditinjau  dari  persepektif  NGO; yang  akan  melengkapi  artikel-artikel  sejenis  pada  edisi  yang  lalu.  Akhirnya, melengkapi topik artikel  dalam  edisi  ini,  disampaikan  pula analisis  mengenai bantuan kemanusiaan yang dilakukan pada waktu terjadi sengketa bersenjata.
Adapun  mengenai isi "Kolom'� dikemukakan terjemahan dari Convention on Cluster Munitions, 2008 yang melengkapi artikel terkait sehingga pembaca dapat  memperoleh  gambaran  yang  lengkap  mengenai  senjata  baru  yang penggunaannya juga menjadi tren dewasa ini; di samping juga untuk meminta perhatian  dan  kesadaran  dari  berbagai  kalangan  akan  sifat  munisi  cluster yang  dapat  menimbulkan  Iuka-Iuka  serius  dan  bersifat  membabi-buta.
Akhirnya,  Redaksi  berharap  bahwa  semua  lapisan  masyarakat  yang menaruh perhatian terhadap perkembangan Hukum  Humaniter dalam segala aspeknya,  dapat  berpartisipasi  memberikan  pandangan  dan  analisis  mereka guna  memperkaya  wawasan  mengenai  Hukum  Humaniter.  Demikian  pula, segala kritik dan saran konstruktif dari pembaca akan sangat dinantikan demi perbaikan penerbitan JURNAL HUKUM  HUMANITER di masa-masa yang akan datang.

## Selamat membaca.

## Redaksl
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 4, No.  6

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him

## 1 . Patricia  Rinwigati Waagstein
Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata: Status Hukum dan Pertanggungjawaban dalam  Hukum  Inter- nasional  ........................... . . ............ . .............................. . ....  1038

## 2. Adam  Soroinda  Nasution
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan  Hizbullah pada  Tahun 2006 ..............................  1067

## 3. Rudhi Aviantara
Analisis Pelanggaran Hukum  Humaniter pada Penyerbuan Desa  My Lai dalam Perang  Vietnam  . .. . .. .. ... .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. .  1090
4. Sanjaya Arya!
Causes  of Recruitment of Child  Soldiers in Nepal: An Analysis from  Child  Rights  NGO  Perspectives  . .. .. . . . .. .. .. .. ..  1 1 19
5. Rully Sandra
Bantuan Kemanusiaan dalam  Hukum  Humaniter Inter- nasional ........ . ... . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . ............. . ......  1 142

## KOLOM
Terjema h a n   Konven s i  tenta n g   M u n isi-m u nisi Cluster (Convention on Cluster Munitions) tahun 2008 .  . ..............  1 165
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 4, No. 6
PENGGUNAAN CL USTER  MUNITIONS
M EN URUT KET ENTUAN  HUKUM  HUMANITER
DALA M  KONFLIK  B ERSENJATA
INTERNASIONAL ANTARA ISRA E L
DAN  HIZBULLA H   PADA  TAHUN  20061
Adam Soroinda  Nasution 2

## Abstract
Born cluster  munitions mempunyai  efek  yang  meluas  dan  dapat mengakibatkan  kerusakan  serius  dalam  jangka  waktu  yang  lama. Sejak  pertama  kali  digunakan,  yaitu  pada  saat  Perang  Dunia  II, penggunaan  born cluster munitions terus mengalami  peningkatan di  dalam  konflik bersenjata  walaupun  akibat  yang  ditimbulkannya sangat  berbahaya.  Para  Negara-negara  yang  menggunakan  born cluster munitions selalu  berdalih  bahwa penggunaan  senjata clus­ ter munitions tidak dilarang oleh hukum i nternasional .  Senjata clus­ ter munitions telah  dipakai  di  banyak  konflik bersenjata yang  ada, baik  yang  berskala  besar  maupun  kecil.  Pada  tahun  2006,  dapat diidentifikasikan adanya penggunaan cluster munitionsdalam konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Hizbullah. Permasalahan uta m a   yan g   a ka n   d ikaji  dalam  tulisan  i n i   adalah  baga i m a n a pengaturan  mengenai cluster  munitions dan  dampak  yang  akan ditimbulkannya,  akibat penggunaannya.

## A.  Latar  Belakang
Cluster munitions adalah senjata yang mematikan dan berbahaya. Sebuah cluster munitions bisa memuat ratusan cluster submunitions atau bomblets (tergantung tipe) yang dirancang untuk meledak pada saat terjadinya  benturan.  Salah satu efek  dari  penggunaan cluster munitions adalah meluas, hal tersebut sangat berbahaya a pabila clus-
' Artikel ini merupakan rangkuman skripsi dari penulis yang telah diuji dihadapan para penguji pada tanggal  14 Mei  2009 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. 2 Mahasiswa Fakultas Hukum  Universitas Trisakti, Jakarta.
JURNAL  HUKUM  H UMANITER,  Vol . 4, No.  6
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan Hukum  Humaniter dalam Konflik 1068 bersenjata  Internasional antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
ter  munitions digunakan  di  wilayah  yang  dekat  dengan  populasi penduduk  sipil,  ditambah  lagi  pada  prakteknya cluster  munitions mempunyai  persentase  untuk  gaga!  meledak yang tinggi sehingga dapat  menimbulkan  ancaman  jangka  panjang.3  Dalam  bebera pa kasus,  d i b u t u h k a n   waktu  p u l u h a n   ta h u n   u nt u k   m e n g a ta s i permasalahan akibat cluster munitions yang gaga! meledak. Sejak pertama kali dibuat sampai dengan sekarang cluster mu­ nitions telah  mengalami  perkembangan  di  bidang  teknologi,  salah satu contohnya adalah dengan dikembangkannya mekanisme untuk menghancurkan  diri  sendiri (self destruction  mechanism), namun berdasarkan fakta yang ada di lapangan ancaman cluster munitions untuk gaga! meledak masih tetap tinggi.
Cluster  munitions dapat  diluncurkan  melalui  pesawat  udara, artileri  dan  misi l .4  Pada  umumnya  senjata  ini  dituj uka n   u ntuk menghancurkan  beberapa  target  militer  yang  terletak  pada  suatu area yang luas seperti formasi tank atau infantri dan untuk membunuh atau melukai kombatan.5 Pada umumnya, bomblets yang diluncurkan tidak  dapat  dipandu  kepada  targetnya  dan  tingkat  akurasinya dipengaruhi oleh  cuaca  dan faktor lingkungan lainnya .6
Born cluster munitions pertama kali digunakan secara signifikan adalah pada saat Perang Dunia II, oleh Jerman dengan menjatuhkan SD-2  atau butterfly  bomb ke  pelabuhan  Grimsby  Inggris.7 Cluster munitions telah  digunakan selama  60  tah u n  terakhir di 17 negara, seperti Vietnam, Kamboja, Irak,  Kosovo  dan Afghanista n .8
Negara-negara  berikut  ini  adalah  negara  yang  menjadi  korban akibat  penggunaan cluster  munitions, yaitu  Afghanistan,  Albania, Azerbaijan (Nagorno-Karabakh), Bosnia-Herzegovina, Eritrea, Ethio­ pia,  Ira k,  Israel,  Ka mboja,  Kroasia,  Kuwa it,  Laos,  Leba n o n , Montenegro,  Maroko ( Western  Sahara), Rusia  (Chechnya),  Serbia (Kosovo),  Sierra  Leone, Sudan,  Siria, Tajikistan  dan Vietnam.9
3
( 17 Ag ustus 2006 ) . • International Committee of Red Cross, "Cluster Munitions factsheet",  Februari  2008,  him.  1 .
5 Ibid.
• International  Committee  of Red Cross,  op.cit.
7 Colin  King,  "The  Evolution  of  Cluster  Munitions",  (Makalah  yang  disampaikan  pada Expert Meeting on  Humanitarian,  Military,  Technical and Legal Challenges of Cluster Munitions, yang diselenggarakan  oleh ICRC.  Montreaux,  18 April  2007).
9 Handicap International, "Circle of Impact: The Fatal Footprint of Cluster Munitions on People and  Communities",  Mei 2007.
1069 Penggunaan Cluster  Munitions Menurut Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam  Konflik bersenjata  Internasional antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Handicap International, ditegaskan bahwa sebanyak 13 .306 kematian dan cedera disebabkan oleh cluster  munitions. DiTercatat  ba hwa  j umlah  korban  yang disebabkan  oleh cluster  munitions paling  banyak  adalah  laki-laki kemudian  diikuti  dengan  anak-anak,  hal  tersebut  biasanya  terjadi karena tertarik de . ngan bentuk, ukuran dan warna dari cluster muni­ tions.10
Cluster munitions adalah senjata yang sulit untuk diprediksikan, berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh C. King Associates Ltd, Norwegian Defence Research Establishment dan Norwegian People's Aid, cluster munitions sangat bergantung kepada kondisi lingku ngan. Di beberapa kasus, yang terjadi adalah cluster munitions gaga I untuk meledak  bukan  karena cluster  munitions tersebut tidak  berfungsi, melainkan cluster munitions tersebut tidak terpicu  untuk  meledak, hal tersebut menjadikan cluster munitions sebagai born waktu. Dalam  penelitiantulisan  ini,  hal  yang  akan  dikemuka kan  dua sebagai  pokok  permasalahan yaituadalah,  bagaimana  pengaturan mengenai cluster  munitions dalam  hukum  humaniter  internasional dan apa dampak yang akan ditimbulkan oleh cluster munitions dalam konflik bersenjata  antara  Israel dengan Hizbullah.
B.  Ketentuan-ketentuan dan Prinsip-prinsip Hukum Huma­ niter Internasional  menyangkut mengenai  Penggunaan
Bom Cluster  Munitions
Hukum yang  mengatur pada  saat terjadinya  konflik bersenjata adalah  h u kum  humaniter  internasional.  Istilah  hukum  humaniter internasional atau yang lengkapnya disebut international humanitar­ ian law applicable in armed co n f! i ct pada awalnya disebutjuga hukum pera ng,  istilah  tersebut  kemudia n  berkembang  menjadi  h ukum sengketa bersenjata dan pada saat ini dikenal dengan istilah hukum humaniter.
Hukum humaniter tidak bertujuan untuk melarang perang, tetapi diperuntukkan  u ntuk  mengurangi  atau  membatasi  penderitaan individu-individu  dan  untuk  membatasi  wilayah  di  mana  kebuasan konflik  bersenjata  diperbolehkan  karena  alasan-alasan  perikema-
10 Handicap  international, 2007,  dikutip oleh International  Committee  of Red Cross, "Cluster Munitions victims factsheet'�  Februari  2008,  him.  1.
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam Konflik 1070 bersenjata Internasional antara Israel dan  Hizbullah  pada tahun 2006
nusiaan.11 Pengaturan mengenai cluster munitions berkembang seiring dengan  tumbuhnya  keprihatinan  masyarakat  i nternasional  aka n bahaya yang ditimbulkan oleh senjata  ini.
Penggunaan cluster munitions menimbulkan dua permasalahan penting dari  sudut hukum humaniter,  pertama, sifat dari  senjata  ini yang  meluas sehingga  tidak dapat  membedakan  antara  penduduk sipil dengan kombatan apabila digunakan di daerah yang berdekatan dengan  daerah tempat tinggal  penduduk sipil,  kedua,  kebanyakan dari bomblets yang  dilepaskan  mempunyai  kecenderungan  untuk gagal  meledak  pada  saat terjadi  benturan,  hal  itu  mengakibatkan bomblets tersebut menyerupai  ranjau  darat.  Keberadaan b omblets yang gaga! meledak menjadi permasalahan pasca  konflik bersenjata. Akibat yang ditimbulkan oleh bomblets yang gaga I  meledak tersebut lebih sering mengakibatkan  kematian daripada cedera  badan.12
Pengaturan  mengenai  penggunaan cluster  munitions sangat dibutuhkan untuk  melindungi penduduk sipil baik pada saat konflik bersenjata  sedang  berlangsung  maupun  pasca  konflik bersenjata . Peraturan  dasar  yang  paling  utama  untuk  menggunakan  sarana berperang dalam suatu konflik bersenjata adalah pembatasan untuk mem i l i h   d a n   menggunaka n   sara n a   berpera n g . 13  H a l   tersebut dinyatakan dalam Hague Regu/ations"HR" sebagai berikut: "The right of belligerents  to  adopt  means of injuring the enemy is not  unlim­ ited". 14  Pa ra  pihak  dalam  konflik  bersenjata  tidak  boleh  tidak memperhatikan  bagaimana  efek  atau  dampak yang  mungkin  akan ditimbulkan dari  penggunaan suatu  senjata  kepada  kombatan  dan penduduk  sipil,  hal  tersebut  sejalan  dengan  prinsip  perlindungan dalam  hukum  humaniter,  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh hukum humaniter kepada mereka  yang terlibat dalam  pertempuran secara garis besar dibedakan atas dua hal, pertama, kepada kombatan diberikan perlindungan dan status sebagai tawanan perang, dan yang kedua kepada penduduk sipil ditetapkan larangan untuk menjadikan mereka  sebagai sasaran serangan.15
11 Wahyu Wagiman, "Hukum Humaniter dan  Hak Asasi Manusia" E.LSAM,  (Tahun  2005),  him. 5.
12 13 Arlina  Permanasari, et.al., "Pengantar  Hukum  Humaniter",  (Jakarta :  ICRC, 1999),  him. 62.
14 Convention  (IV)  respecting  the Laws and Customs of War on Land and its annex:  Regula­ tions concerning the Laws and Customs of War on Land,  The Hague, Pasal 22. 15 Arlina  Permanasari, et.al.,  op.cit., him. 4.
107 1 Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam  Konflik bersenjata  Internasional antara  Israel  dan  Hizbullah  pada tahun 2006
Dengan  dalih  tidak adanya  pengaturan  secara  tegas dan jelas mengenai  adanya  lara ngan  untuk  menggunaka n   suatu  sarana berperang dalam instrumen hukum humaniter dapat mengacu kepada mukadimah  dari  HR  yang  mengandung  suatu  prinsip  yang  lazim disebut  "Ma rtens Clause"  yang berbunyi sebagai berikut:
"Until  a  more  complete  code of the  laws  of  war  has  been issued,  the  High  Contracting  Parties  deem  it  expedient  to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them,  the  inhabitants and the  belligerents  remain under the  protection  and  the  rule  of the  principles  of  the  law  of nations,  as they result from  the usages established  among civilized peoples, from the laws of humanity,  and the dictates of the  public conscience".
Klausula Martens tersebut menyadari bahwa ketentuan-ketentuan yang dihasilkan belumlah sempurna karena masih ada kemungkinan kejadian-kejadian yang belum diatur, dan dalam keadaan semacam itu,  baik  penduduk  sipil  maupun  pihak  yan g   berperang  tetap mendapatkan  perlindungan  dari  hukum  internasional  berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan .

## 1.  Berdasarkan  Prinsip-prinsip  H ukum  H u ma niter Intemasional
Cluster  munitions adalah  senjata  yang  tidak  dapat  diarahkan kepada  satu  target  dan  mempunyai  efek  meluas  sehingga  sangat berbahaya  apabila  digunakan  di  daerah  yang  berdekatan  dengan populasi  penduduk sipil. Tindakan  Israel  untuk  menggunakan born cluster munitions, sebagai contoh di Kata Tebnine, sangat disayangkan karena yang terkena akibatnya dari  penggunaan senjata  itu  adalah sebuah rumah sakit, yaitu  Rumah Sakit Tebnine.16
Setiap konvensi atau perjanjian internasional terdiri dari berbagai macam  pengaturan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak-pihaknya . Substansi dari peraturan mengenai hak dan kewajiban yang tercipta
Penggunaan Cluster Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam Konflik 1072 bersenjata  Internasional antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
tersebut  berasa l   dari  prinsip-prinsip  dan  prinsip  tersebut  dapat berbentuk jelas tertulis, tersirat atau merupakan adaptasi dari hukum kebiasaan internasional (customary international law) . 17 Suatu prinsip tidak serta merta menggantikan peraturan yang telah disepakati oleh para pihak di dalam suatu konvensi, namLm prinsip ini harus dijadikan dasar dalam menerapkan  suatu konvensi. 18  Prinsip-prinsip di dalam suatu konflik bersenjata diterapkan tanpa  melihat sah tidaknya atau keadilan dari  konflik tersebut.19
D a l a m   kaj i a n   i n i,  pri nsip  ya n g   a ka n   d i teka n ka n   a d a l a h keseimba ngan  antara  kepentingan  militer  dengan  kemanusiaan . Pemahaman  mengenai  kemanusiaan  tidak secara  otmatis  menolak dengan apa yang dimaksud dengan kepentingan mi liter atau menuduh secara  gegabah  telah  terjadinya  tindakan  kejahatan  perang ( war crimes) atau  kejahatan  terhadap  kemanusiaan (crimes against hu­ manity) .20 Bagaimanapun juga, pelaksanaan dari kepentingan militer harus didasari dengan itikad  baik (good faith) .21 Penerapan prinsip kepentingan militer dalam prakteknya  sering be rka ita n   d e n g a n   p r i n s i p - p r i n s i p   l a i n n ya,  s e p e rti  p ri n s i p proporsionalitas  dan  pembedaan.  Dalam  melakukan  suatu  operasi militer, setiap kombatan harus dapat membedakan antara objek militer dengan  objek  sipil  dan  antara  kombatan  dengan  penduduk sipil. Penggunaan cluster munitions dalam suatu tern pat yang berdekatan dengan kota dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa penduduk sipil  karena  senjata  ini  bersifat  meluas  seh i ngga  tidak  d a pat membedakan sasarannya .
Penggunaan cluster  munitions dalam  suatu  konflik  bersenjata sering  kali  menimbulkan  penderitaan  yang  berlebihan  dan  tidak seimbang  dengan  hasil  yang  ingin  dicapai  dalam  suatu  operasi, penderitaan  yang  dialami  oleh  penduduk  sipil  tidak  hanya  terjadi pada saat berlangsungnya  konflik bersenjata tersebut namun pasca konflik bersenjata tersebut usai, hal tersebut sudah dibuktikan tidak hanya di Lebanon Selatan saja, cluster munitions yang  gaga I meledak
1 7 Jean  Pictet,  "Development  and  Principles  of  International  Humanitarian  Law",  (Jenewa,
Martinus Nijhoff Publishers, 1982),  him.  59.
16 Ibid.
" L.C. Green, "The Contemporary Law  of Armed Conflict", (United Kingdom: Manchester Uni­ versity Press, 2000), him. 347.
20 Ibid., him. 353.
21 Ibid.
1073 Penggunaan Cluster  Munitions Menurut Ketentuan  Hukum  Humaniter  dalam  Konflik bersenjata  Internasional  antara Israel dan  Hizbullah pada tahun  2006
selalu menjadi ancaman untuk jangka  waktu yang  lama.
Berdasarkan  prinsip  perlindungan  dalam  h ukum  huma niter, perlindungan  yang  diberikan  kepada  penduduk  sipil  dalam  suatu konflik bersenjata adalah adanya larangan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran serangan. Penggunaan cluster munitions dalam suatu wilayah  yang  padat  dengan  konsentrasi  penduduk  sipil  tak  dapat dielakkan  akan menimbulkan korban di pihak penduduk sipil.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  efek  yang ditimbulkan oleh cluster munitions tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum humaniter sehingga seharusnya cluster mu­ nitions tidak digunakan di dalam konflik bersenjata .
2. Berdasa rka n  I n strumen  Pokok  H u ku m   H u m a n iter Internasional

## a.  Berdasarkan  Konvensi  Den Haag IV 1907
Konvensi  Den  Haag IV 1907 sebagai salah satu sumber hukum humaniter yang mengatur mengenai  hukum dan kebiasaan  perang di darat telah memiliki status sebagai hukum kebiasaan internasional (customary international  law), sehingga  berlaku  bagi  semua  pihak tanpa memperhatikan bahwa pihak tersebut merupakan peserta dari Konvensi  Den  Haag IV 1907 atau tidak.
Peraturan dasar yang paling utama dalam menggunakan sarana atau a lat berperang dalam suatu sengketa adalah, keterbatasan dalam memilih  dan  menggunakan  alat  berperang.22  Sebagaimana  diatur dalam Pasal 22 Lampiran dari  Konvensi IV 1907 yang sering disebut Hague Regulations " H R" menyatakan bahwa :  "hak para  pihak u ntuk menggunakan  alat  untuk  menghancurkan  musuh  adalah  tidak tak terbatas". Pasal ini menegaskan bahwa sarana berperang yang dipilih oleh  suatu  negara  dalam konflik  bersenjata  untuk menghancurkan musuh  adalah  terbatas.  Pengaturan  tersebut,  pada  prinsipnya dimaksudkan  untuk mengurangi penderitaan  yang tidak perlu ( un­ necessary  suffering) . Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal 23 huruf  (e) HR. Penggunaan cluster munitions ditentang oleh banyak pihak karena tidak dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta
22 Arlina Permanasari, et.al.,  op.cit., him.  62.
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan Hukum  Humaniter dalam  Konflik 1074 bersenjata  Intemasional antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
menyebabkan ancaman untuk jangka waktu yang lama pasca konflik bersenjata tersebut usai.
Tidak ada ketentuan secara khusus di dalam Konvensi Den Haag IV 1907 yang mengatur mengenai larangan penggunaan cluster mu­ nitions dalam  suatu  konflik  bersenjata,  namun  melihat  dampak pengg u n a a n cluster  munitions ya n g   d a pa t   m e n g a ki batka n penderitaan  yang tidak  perlu,  maka cluster  munitions seharusnya tidak digunakan oleh  pihak yang bersengketa.

## b.  Berdasarkan  Konvensi Jenewa  IV  1949
Salah  satu  alasan  mengapa  digunakan cluster  munitions oleh Angkatan  Bersenjata  Israel adalah,  karena taktik yang dipakai oleh pejuang Hizbullah adalah "hit and run" dengan menggunakan roket, oleh karena maka dari itu Israel memilih untuk menggunakan senjata cluster munitions yang mempunyai sifat meluas seh ingga diharapkan pejuang Hizbullah tersebut tidak mempunyai waktu untuk melarikan diri  setelah meluncurkan  roket ke  Israel.
Tidak ada  ketentuan  di  dalam  Konvensi  Jenewa  IV  1949 yang mengatur  secara  jelas  dan  tegas  mengenai  penggunaan  senjata khususnya cluster munitions, mengingat bahwa konvensi ini mengatur mengenai  perlindungan  terhadap  penduduk sipil  di waktu  perang. Ketentuan  yang  ada di dalam  konvensi  ini telah  ditegaskan  untuk dihormati dan dijamin penghormatannya oleh negara-negara peserta, sejalan  dengan  itu,  berdasarkan  nilai-nilai  perlindungan  terhadap penduduk  sipil  yang  diatur  dalam  konvensi  ini  seharusnya cluster munitions tidak  digunakan  dalam  suatu  wilayah  yang  berdekatan dengan konsentrasi  penduduk sipil.

## c.  Berdasarkan  Protokol Tambahan I  1977
Protokol  ini  sering  disebut  hukum  campuran  atau mixed  law, karena  tidak  hanya  mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap penduduk sipil saja melainkan jmengatur juga mengenai sarana dan metode berperang. Protokol Tambahan I tahun 1977 ini berlaku karena konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Hizbullah dapat dikategorikan  sebagai konflik bersenjata  internasional.
Keuntungan penggunaan cluster munitions dari segi militer adalah sifatnya  ya ng  meluas,  n a m u n   mengin g at  keba nya ka n   lokasi
1075 Penggunaan Cluster  Munitions Menurut Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam  Konflik bersenjata Internasional antara Israel  dan Hizbullah pada tahun 2006
penggunaan cluster  munitions di  Lebanon  adalah  di  kota  atau berdekatan dengan kota, maka harus dipikirkan mengenai kehadiran objek dan penduduk sipil yang mungkin terkena dampaknya .
Dalam suatu konflik bersenjata  para  pihak harus menggunakan sarana dan metode yang sedapat mungkin tidak menimbulkan korban j iwa  ya n g   berasal  dari  penduduk  s i p i l .   Protokol  Ta mbahan  I sebagaimana  Konvensi  IV tidak menyebutkan secara jelas larangan untuk menggunakan cluster munitions. Namun dalam Pasal 35 ayat (1) Protokol Tambahan I yang mengatur mengenai aturan dasar (basic rule), terdapat prinsip yang sangat fundamental yaitu  dalam setiap konflik bersenjata,  pihak yang  terlibat  dalam  menggunakan  cara­ cara atau a lat-a lat peperangan adalah tidak tak terbatas. Menegaskan kembali yang terdapat di dalam Pasal 22 HR.  Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan  I  selanjutnya  menambahkan bahwa  para  pihak dilarang menggunakan senjata-senjata, proyektil-proyektil, bahan-bahan dan cara-cara  pepera ngan  yang  bersifat  mengakibatkan  I u ka  yang berlebihan atau  penderitaan yang tidak perlu.
Di  dalam  Pasa l 48 Protokol  Ta mbahan  I  diatur  mengenai perlindungan  yang  diberikan  kepada  penduduk  sipil  dalam  suatu operasi militer.  Pasal tersebut pada intinya menerangkan bahwa para pihak  dalam  konflik  bersenjata  harus  dapat  membedakan  antara penduduk sipil dengan kombatan dan antara objek sipil dengan objek mi liter di setiap saat dan suatu operasi militer hanya boleh diarahkan terhadap objek militer saja, hal ini sejalan dengan prinsip pembedaan.
Berkaitan  dengan  penggunaan cluster  munitions dalam  suatu konflik bersenjata, harus memperhatikan perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil sesuai dengan prinsip  pembedaan.
Protokol Tambahan I melarang dengan apa yang disebut sebagai serangan yang membabi-buta .  Pengertian serangan yang membabi­ buta  diuraikan  di dalam  Pasal  51  ayat (4), yaitu :
1)  Serangan yang tidak ditujukan  kepada objek militer tertentu;
2)  Serangan dengan menggunakan cara atau alat bertempur yang tidak dapat ditujukan kepada objek militer tertentu;
3)  Serangan  yang  menggunakan  cara  atau  alat  bertempur  yang efeknya  tidak dapat dibatasi, seperti yang  ditentukan  di  dalam protokol  ini.
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan  Hukum Humaniter dalam Konflik 1076 bersenjata  Internasional antara Israel  dan Hizbullah pada tahun 2006
Memberikan  contoh  lebih  lanjut,  operasi  militer  yang  dapat dikategorikan sebagai serangan yang membabi-buta  menurut Pasal 5 1  ayat (5)  Protokol Tambahan I adala h :
1 ) Tindakan  pengeboman,  dengan  cara  atau  alat  a papun,  yang memperlakukan beberapa  objek  militer  yang  berlainan  tempat dan  terpisah  sebagai satu  sasaran  yang terletak di  dalam satu kota  atau wilayah di  mana  terdapat pula konsentrasi  penduduk sipil dan objek sipil;
2)  Serangan yang  bertujuan  untuk menimbulkan korban jiwa dan Iuka-Iuka  pada  penduduk sipil, kerusakan  pada objek sipil atau g a b u n g a n   d a ri  ketiga nya,  yan g   d i rasa  berl e b i h a n   d a l a m hubungannya  dengan  antisipasi  keuntu ngan  m i l iter  secara langsung.
Walaupun  tidak  ada  aturan  secara  jelas  mengenai  larangan penggunaan sarana c/ustermunitions, namun berdasarkan substansi yang  ada  dalam  pasal-pasal  yang  disebutkan  di  atas,  seharusnya cluster  munitions  tidak  digunakan  dalam  suatu  konflik  bersenjata karena  tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada.

## 3.  Berdasarkan  Instrumen  Tambahan  Hukum  Humaniter Internasional
a.  Berdasarkan  Protokol V Certain  Convetional  Weap­ o ns/ CCW  tahun  1980  tentang Explosives,  E  Rem­ nant  of War/ER W
Ada l a h   sebuah  langka h   maju  yan g   d i la kuka n  oleh masyarakat internasional untuk merumuskan Protokol V CCW 1980 Mmengenai Peledak yang Tertinggal dalam Perang 2003 ( P rotokol  V) .  Tuj u a n   dari  p rotokol  i n i   a d a l a h   u ntuk mengurangi ancaman yang disebabkan oleh amunisi-amunisi yang gagal  untuk meledak seperti,  amunisi  mortar,  granat tangan,  cluster munitions,  born  dan  senjata  lain sejenisnya yang sering ditemukan pada saat berakhirnya suatu serangan dalam konflik bersenjata .
Bersa m a-sa ma  dengan  Konvensi  mengengen a i   La ra ng a n Penggunaan  Ranjau  Darat,  Protokol  V adalah elemen  yang  penting
1077 Penggunaan Cluster  Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam  Konfli k bersenjata  Internasional antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
untuk  mengakh i ri  penderitaan,  Iuka  dan  kematian  yang  timbul sesudah konflik bersenjata ( post-conflict ) .
Protokol V ini tidak secara tegas melarang  untuk menggunakan cluster  munitions atau  senjata  lainnya  di  dalam  suatu  konflik bersenjata, sehingga cluster munitions masih banyak dipakai. Protokol ini  difokuskan  mengatur  mengenai  kewajiban  u ntuk  memberikan bantuan membersihkan segala- macam amunisi yang tertinggal dan yang gagal meledak sesudah dilangsungkannya operasi  militer dan memberikan  i nformasi  secara  berkala  mengenai  jenis  dan  lokasi penggu naan di mana  munisi tersebut digunakan.23
b.  Berdasarkan Conventions on Cluster CmMunitions(CCM) tahun  2008
Penggunaan cluster  munitions secara  eksplisit  dilarang  dalam Conventions on Cluster Munitions/"CCM". CCM  mengatur mengenai larangan penggunaan,  pengembangan, produksi, penyimpanan dan pendistribusian cluster munitions; mewajibkan pemusnahan cluster munitions, memberikan  bantuan kepada  para  korban  akibat cluster munitions, pembersiha n cluster  munitions dan  kegiatan-kegiatan lainnya yang ditujukan u ntuk meminimalisasi akibat mematikan dari senjata  ini.
Defin isi dari cluster munitions menurut CCM adalah, senjata yang menyebarkan atau melepaskan cluster submunitions. Umumnya clus­ ter  submunitions ini  adalah  bahan  peledak  kecil  (masing-masing mempunyai  berat kurang dari 20 kg) yang jatuh  tanpa panduan ke permukaan tanah dan dirancang  untuk meledak pada saat,  selama atau  sesudah terjadinya  benturan. Terdapat pengecualian di dalam CCM,  yaitu  disebutkan  bahwa cluster  munitions yang  di  dalamnya terdapat kurang dari 1 0 cluster submunitions tidak dianggap sebagai cluster  munitions apabila  masing-masing  dari  bobotnya  lebih  dari 4kg,  dapat dipandu dan dilengkapi dengan fitur penghancuran diri.
C. Pe n g g u n a a n C/ uster  Munitions di  d a l a m   Konfl i k Bersenjatara antara Israel deangan Hizbullah pada Tahun 2006 serta  Dampaknya
23 Ibid., him. 231.
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam Konflik 1078 bersenjata  Internasional antara Israel dan  Hizbullah pada tahun 2006
Konfl i k   bersenjata  a nta ra  Israel  denga n  H iz b u l l a h   d apat dikategorikan sebagai suatu konflik bersenjata internasional walaupun Hizbullah adalah entitas bukan negara (non-state actor), namun tidak d a pat  d isa n g ka l   pera n a n nya  d a l a m   konfl i k   bersenjata  ya n g berlangsung selama 3 4 hari  pada tahun 2006 tersebut. Hizbullah dapat menjadi pihak dalam konflik bersenjata tersebut salah satunya adalah karena mendapatkan pengakuan (recognition), baik dari  pihak yang  bersengketa  maupun pihak ketiga .  Pengakuan sebagai belligerent dapat diberikan secara implisit maupun eksplisit. Dalam buku "tThe Law of War"Ingrid  Detter menuliskan  mengenai masalah  pengakuan  terhadap  pemberontak yang  pada  prakteknya mempunyai status yang sama  dengan belligerent sebagai berikut:
"There can also  be other forms of implicit recognitions of insur­ gents. Third states can  also explicitly or by implication recognize insurgents  in  civil war as belligerents. Such  impl icit recognitions may have been  given  by NATO  to the  Kosovo  Liberation Army, The  KLA,  during Operation Allied  Force,  an  action taken in 1999 against Yugoslavia,  a  State of which  Kosovo  is a  province. The KLA would thus seem to have been 'recognised' as a  belligerent by  NATO, without supporting  any quest The KLA may have had for independence for Kosovo.  If such recognition, explicit or im­ plicit,  were  effective,  the Law  of War  in  its  entirety  would  be­ come applicable. Indeed, some claim that the whole dispute au­ tomatically becomes 'international' and therefore the laws of war become effective. " 24
Berdasa rkan  keterangan  di  atas,  dapat  d isimpul kan  bahwa pengakuan sebagai belligerent dapat diberikan baik secara  eksplisit maupun implisit. Pengakuan yang didapat oleh Hizbullah dalam konflik bersenjata  antara  Israel  dengan  Hizbu llah  pada  tah u n   2006  di anta ranya  adalah, pertama, pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah Lebanon yang mengatakan pihaknya tidak bertanggung­ jawab  dan tidak tah u-menahu atas  perbuatan yang dilakukan oleh Hizbullah pada tanggal  12 Juli  2006, kedua, di dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa yang
2• Ingrid  Detter, "The Law of War", ( United Kingdom:  Cambridge University Press, 2000), him. 41.
1079 Penggunaan Cluster Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam  Konflik bersenjata  Internasional  antara  Israel  dan  Hizbullah  pada  tahun 2006
menghimba u   kepada  Israel  dan  Hizbullah  u ntuk  menghentikan serangan dan melakukan gencatan senjata adalah bentuk pengakuan secara implisit. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Hizbullah adalah belligerent.
Kedudukan  H izbullah  sebagai belligerent, dipertegas  dengan melihat kualifikasi  yang diatur di dalam  Pasal 1  Hague Regulations "HR",  yang  menjelaskan  apabila  milisi (militia) dan  korps  sukarela ( volunteer corps) dapat disebut sebagai kombatan, harus memenu hi persyaratan  sebagai berikut:25
a .   Dipimpin oleh seseorang yang bertanggung-jawab atas bawahannya;
b.  Memakai tanda atau  emblem yang dapat dilihat dari jauh;
c.  Membawa senjata secara  terbuka; dan
d.  Melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
Hal  lain  yang  menjadi  pertimbangan  untuk  menyebut  konflik bersenjata a ntara Israel dengan Hizbullah sebagai konflik bersenjata internasional adalah, Hizbullah adalah salah satu  partai  politik yang sah  yang  mempunyai  perwakilan  di  parlemen  Lebanon,  maka  dari itu  dapat  dikatakan  Hizbullah  menyatu  dalam  organ  pemerintah negara Lebanon, dengan demikian tindakan Hizbullah tersebut dapat diatribusikan sebagai tindakan Lebanon, walaupun pada prakteknya negara  Lebanon  bersikap  netral  dalam konflik bersenjata  itu .
Konflik yang  terjadi  antara  Israel  dengan  Hizbullah  di  Lebanon pada tahun 2006 adalah serangkaian tindakan mi liter yang terjadi di Israel Utara dan Lebanon Selatan yang melibatkan sayap bersenjata Hizbullah  dan  Angkatan  Bersenjata  Israel (Israeli  Defence  Force "IDF"). 26
Konflik bersenjata antara Israel dengan Hizbullah berakhir dengan d i be r l a k u ka n nya  g e n cata n  senjata  ses u a i   d e n g a n  Resolusi Perserikatan  Bangsa- Bangsa  Nomor 1701, yang  dikeluarkan  oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa "DK  PBB".27 Setidaknya antara dua sampai em pat juta cluster munitions tel ah
25 Arlina Permanasari, et.al.,  op.cit., him. 27.
26 Anonim,  "Perang  Lebanon  2006",  (On-line),  tersedia  di:
�' diakses tanggal 7 Januari 2009.
27 Perang Hizbullah Israel, "Edisi Koleksi Angkasa", Vol. XXXVI,  2006,  him. 24.
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan  Hukum Humaniter dalam Konflik 1080 bersenjata Internasional antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
dilepaskan  oleh  Israel  ke  Lebanon  Selatan,  dan  diperkirakan  satu juta  masih belum meledak.28
1.  Penggunaan  Bom Cluster  Munitions
Pada  konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  Lebanon,  dilaporkan adanya  penggu naan cluster  munitions di  kedua  belah  pihak.  Pada tanggal 29 Agustus 2006, United  Nations  Mine Action  Coordination Center  in  South  Lebanon (UN  MACCSL)  telah  mengidentifikasi penggunaan cluster munitions di 390 lokasi, 29 pada tanggal 5 Oktober 2007 telah diketahui bahwa terdapat 943  lokasi  penggunaan cluster munitions 30  dan terakhir dapat diketahui bahwa  pada Januari  2008 terdapat 962 lokasi penggunaan cluster munitions, dan  masih terus bertambah. 31 Israel  menyatakan  bahwa  penggunaan cluster munitions pada waktu  perang  ! Lebanon  kedua,  adalah  sesuai  dengan  h u ku m humaniter  internasional .  32  Menu rut  PBB,  I D F  menembakkan  90% dari cluster munitions-nya pada saat 72 jam terakhir sesaat sesudah DK PBB  telah  menyetujui  Resolusi  1701  yang  menghimbau  untuk diberlakukannya gencatan senjata pada tanggal 1 1  Agustus, sebelum gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006 pukul 08.00  pagi  AM .33  Peningkatan  jumlah  serangan  ini juga  dilakukan oleh  pihak Hizbullah,  pihak Hizbullah  meluncurkan  252 roket  pada hari terakhir, yang merupakan angka tertinggi dari jumlah serangan roket  perh a ri  pad a  konfl i k   terse but. 34  Baga i m a n a p u n   j ug a , peningkatan  jumlah serangan yang  dilakukan  oleh  pihak Hizbullah
28 Anonim, "'Million bomblets'  in S  Lebanon",  (On-line), tersedia  di: (26 September 2006).
29 Steve Goose, "Convention  on Conventional  Weapons  (CCW):  First Look at Israel's  Use of Cluster Munitions in Lebanon in July-August 2006", (On-line), tersedia di:
(30 Agustus 2006), diakses tanggal lS Januari  2009.
3° Coli n   King, et.al., "M85  an  analysis  of  reliability",  (On-l ine),  tersedia  d i :   hJ:4WL diakses tanggal 15 Februari 2009.
31 Human  Rights  Watch, " Flood ing  South  Lebanon",  (On-line),  tersedia  d i :   hJ:4WL
diakses tanggal 20  Februari  2009.
32 "Opinion  of the  Military  Advocate  General  regarding  use of  cluster  munitions  in  Second Lebanon  War",  (On-line),  tersedia  di :
(24 Desember 2007).
33 Human  Rights  Watch,  op.cit.
34 Ibid.
108 1 Penggunaan Cluster  Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum  Humaniter  dalam  Konflik bersenjata  Internasional antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
tidak  sebanding  dengan  penggunaan 4 juta submunitions untuk melawan  ratusan roket, sehingga dapat menciptakan  keadaan yang dapat dikategorikan indiscriminate dan disproportionate, terlebih lagi banyak dari submunitions yang diluncurkan ke daerah padat penduduk tersebut  dapat  dipastikan  akan  meninggalkan  ribuan  dari cluster submunitions yang gagal meledak.35
Human Rights Watch/ " H RW " , setelah meneliti lebih dari 40 kota dan  desa,  menemukan  bahwa  penggunaan cluster  munitions oleh IDF adalah membabi-buta dan tidak proporsional, melanggar hukum humaniter  dan  di  beberapa  lokasi  kemungkinan  terjadi  kejahatan perang ( war crimes).36 Menurut penelitian yang dilakukan oleh United Nations Develop­ ment Program (UNDP), cluster munitions mengkontaminasi  hampir sekita r 4 . 3 j u ta  km2  daera h  padat  penduduk  sela ma  konfl i k berl a n gs u n g . 37  M a n ajer  p rogra m  da ri  MACCS L  m e m be ri ka n pernyataan bahwa  kebanyakan dari cluster munitions ini digunakan di tengah kota .38
Juru  bicara dari IDF memberikan pernyataan, bahwa bangunan­ bangunan  yang  dijadikan  sasaran  penggunaan cluster  munitions, hanya  dilakukan  terhadap  objek  militer  yang  diidentifikasi  telah meluncurkan  roket  kepada  Israel  dan setelah  mengambil  langkah­ langkah peringatan terhadap penduduk sipil .39  Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ppenyidikan internal yang dilakukan oleh Israel, Mayor Jenderal Gershon HaCohen petugas penyidik yang menemukan bahwa cluster munitions yang ditembakkan  oleh  IDF di daerah yang padat penduduk adalah sebagai respons terhadap roket yang ditembakkan oleh Hizbullah dari area tersebut, selanjutnya dikatakan juga semua senjata  yang  ditembakkan  ke  desa-desa  tersebut  hanya  dilakukan ketika IDF percaya betul bahwa semua warganya telah dievakuasikan untuk meminimalisirasikan jatuhnya  korban penduduk sipil .40
Bagaimanapun juga, kesaksian dari seorang Komandan Unit MLRS dari IDF adalah berbeda, ia menceritakan kepada wartawan Ha'aretz
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid. •0 Ibid.
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam  Konflik 1082 bersenjata Internasional antara  Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
bahwa, "apa yang kita lakukan adalah gila dan keji, kita menyelimuti seluruh kota dengan born cluster'', diberitakan juga karena born cluster ini tidak akurat maka Unit-nya di tugaskan untuk membanjiri wilayah sasarannya  dengan cluster munitions.41
Walaupun H izbullah tidak mengakui  menggunakan cluster mu­ nitions, namun  oleh  petugas  lapangan  H RW  ditemu kan  adanya indikasi  penggunaan cluster  munitions di  Israel  Utara,  Hizbullah menembakkan cluster munitions ke area penduduk sipil di Israel Utara pada  saat  konflik  bersenjata  sedang  berlangsung,  ini  merupakan perta ma  ka l i   pengg u n a a n cluster  munitions oleh  H iz b u l l a h dikonfirmasi.42
Sampai  sejauh  ini submunitions yang  diketahui  paling  sering digunakan di  Lebanon  Selatan  adalah jenis yang tidak  mempunyai fitur 'peledakan diri sendiri' buatan Amerika  Serikat, yaitu  M42,  M46 dan  M77.43
Dalam hal ini, Penulis akan mencoba sedikit membahas mengenai submunitions M85, karena jenis ini oleh  beberapa  negara  dianggap tidak  menimbulkan ancaman  secara  serius  penduduk  sipil,  karena mempunyai  mekanisme untuk meledakkan diri sendiri (self-destruc­ tion  mechanism) .44 M85  didiesa i n   untuk  m e m i n i m a l isi rasika n kemungkinan  adanya cluster  submunitions untuk  gagal  meledak. Penelitian tentang  kelayakan  M85 ini  adalah  hasil kerjasama antara C. King Associates Ltd., Norwegian Defence Research Establishment dan Norwegian  People's Aid yang  di  biayai  oleh  Kementerian  Luar Negeri Pemerintahan Norwegia.45
M85 disebut-sebut sebagai jawaban  atas  permasalahan cluster munitions karena  mempunyai  fungsi  'peledakkan  diri' yang  dapat meng ura n g i   persentase  kegagalan  u ntu k  m eleda k  dan  d a pat mengakomodir nilai  kemanusiaan.46  Namun tak disangka, hasil test yang  dida pat  pada  saat  percobaa n  sangat  berbeda  pada  saat
41 Ibid.
"  Anonim,  "Perang  Lebanon  2006",  (On-line),  tersed ia  d i : 20.llii, diakses tanggal 7 Januari 2009.
43 Colin  King, et.al.,  op.cit.
44 Landmine  Action, "Ban  the 'M85' cluster  bomb  fact  sheet",  (On-line),tersedia  di:  http.:il diakses tanggal  10 Maret
2009.
45 Colin King, et.al.,  op. cit.
46 Ibid.
1083 Penggunaan Cluster  Munitions Menurut Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam  Konflik bersenjata Internasional antara Israel  dan  Hizbullah  pada  tahun  2006
digunakan di dalam konflik bersenjata.47
Kegagalan  M85  dalam  beroperasi  merupakan  hasil  kombinasi dari human  error dan  karena  pengaruh lingkungan, termasuk pula karena  aki bat  d a ri  lamanya  penyimpanan .48  Setelah  d iadaka n penelitian d i  beberapa tempat d i  Lebanon Selatan,  dapat d i  ketahui rata-rata  kegagalan dari  M85 adalah sekitar 10%.49
2.  Dampak yang ditimbulkan oleh Cluster  Munitions
Dampak yang  diakibatkan  oleh cluster munitions sebagaimana diuraikan sebelumnya, sering kali dituliskan oleh penulis menggunakan kata  meluas ( widespread), berjangka  waktu  lama (long  term) dan serius. Protokol tambahan I dalam penjelasannya mendefinisikan kata tersebut sebagai berikut:50
a)  Widespread: mengacu kepada suatu daerah yang luasnya tidak kurang dari  beberapa  ratus kilometer persegi; ·
b)  Long term: mengacu  kepada suatu jangka waktu yang lamanya sepuluh tahun atau  lebih;
c)  Severe: meliputi  kerusakan  yang  lebih  dari  sekedar berjangka w a kt u   l a m a   ya n g   kem u n g ki n a n   d a p a t   m e m b a h ay a k a n kelangsungan hidup penduduk sipil atau yang akan menyebabkan resikorisiko  terhadap  masalah-masalah  kesehata n  mereka  dan sumber alam .
Sebagai  tambahan  pen u l is  mencoba  untuk  membandingkan dengan  pengertian  yang terdapat  dalam  Konvensi  yang  mengatur mengenai  Lara ngan  Penggu naan  Teknik  Modifikasi  Lingkungan sebagai  Metode  u ntuk  Berperang  yang  terkenal  dengan  sebutan ENMOD Convention, yaitu :51
a)  Widespread: meliputi suatu daerah yang berskala beberapa ratus kilometer persegi;
b)  Long-lasting: berlangsung untuk suatu periode beberapa bulan, atau  kurang lebih satu musim;
4 7 Ibid.
46 Ibid.
49 Ibid.
so Arlina Permanasari, et.al.,  op.cit., him.  258.
51 Ibid., him. 260.
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan  Hukum Humaniter dalam Konflik 1084 bersenjata Internasional antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
c)  Severe: meliputi  kerusakan yang  bersifat serius atau  signifikan terhadap kehidupan manusia, sumber-sumber alam dan ekonomi serta  sumber-sumber lainnya.
Definisi  yang  ada  di  atas,  walaupun  meminjam  dari  Protokol Tambahan  I  dan ENMOD  Convention yang  khususnya  bertujuan sebagai perlindungan  lingkungan alam,  penulis  berpendapat dapat dipakai  sebagai  ruj ukan  untuk  mendefinisikan  istilah-istilah  yang dipakai dalam penulisan ini.
Pen g g u n a a n cluster  munitions dalam  konfl i k   bersenj ata menimbulkan  permasalahan serius karena selain menganca m  pada saat konflik  bersenjata  sedang  berlangsung tetapi juga  pada  saat pasca  konflik bersenjata, yaitu :

## a.  Pada  Saat Konflik Bersenjata  Berlangsung
Diperkirakan  hampir empat juta52 cluster munitions tersebar di wilayah  Lebanon  Selatan  pada  saat  terjadinya  konflik  bersenjata antara  Israel  dengan  Hizbullah.  Menurut  PBB,  IDF  menembakkan 90%  dari cluster  munitions-nya pada  saat  72  jam  terakhir,  sesaat sesudah DK PBB telah menyetujui Resolusi  1701 yang menghimbau untuk diberlakukannya  gencatan  senjata  pada  tanggal  1 1  Agustus 2006,  sebelum  gencatan  senjata  mulai  berlaku  pada  tanggal  14 Agustus  2006  pukul  08.00  AM.53 UN  Emergency Relief Coordinator and  Under Secretary  General for Humanitrian Affairs, Jan  Egeland menyebut  tindakan  Israel  untuk  menggunakan cluster  munitions tersebut sebagai 'completely immoraf.54 Hal tersebut direspons oleh pengcicara IDF yang menyatakan bahwa tindakan negoisasi gencatan senjata  tidak  mengubah  keputusan  operasi  dalam  3  hari  terakhir konflik bersenjata  tersebut  karena  IDF masih  menganggap dirinya berada  di  dalam pertempuran.55
Cluster munitions sebagaimana diuraikan sebelumnya mempunyai sifat meluas sehingga  menimbulkan ancaman apabila digunakan di tempat  yang  berdekatan  dengan  daerah  yang  ada  konsentrasi penduduk sipil,  karena cluster munitions tidak membedakan antara
52 Anonim, "Lebanon :  cluster bombs continue to cause casualties", op.dt.
53 Human Rights  Watch, "Flooding South Lebanon '� op.cit. 54 Ibid., him. 42. 55 Ibid.
1085 Penggunaan Cluster  Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam  Konflik bersenjata  Internasional  antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006
penduduk sipil dengan  kombatan  maupun objek sipil dengan objek militer.
Pada  tanggal  13  Agustus 2006,  cluster munitions ditembakkan oleh IDF ke daerah Tebnine,56 serangan tersebut sebenarnya ditujukan ke jalan  utama  yang  sering  dilintasi  oleh  para  pejuang  Hizbullah, namun Ru mah Sa kit Tebnine yang berada tidak jauh dari jalan utama tersebut  terkena  efeknya .  Pasal 27 HR  menyebutka n ,   dalam penyerbuan dan bombardir,  semua  langkah yang  diperlukan harus diambil untuk melindungi, sebisa mungkin gedung yang didedikasikan untuk  agama,  seni,  ilmu  pengetahuan,  kegiatan  amal,  monumen sejarah,  rumah  sakit,  dan  tempat  di  mana  orang  yang  sakit  dan terl u ka  d i ku m p u l ka n ,   dengan  catata n  gedu n g   tersebut  tidak digunakan untuk kepentingan militer.
Seorang  komandan,  di  dalam  melakukan suatu  operasi  militer, harus mengetahui dengan baik daerah yang akan dilakukan serangan dan  pertimbangan  mengenai  senjata  apa  yang  akan  digunakan, sehingga dapat meminimalisasikan jatuhnya korban sipil sebagaimana diatur dalam Pasal  57 ayat (2) Protokol Tambahan I. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Human Rights Watch/ "HRW" dengan cara wawancara dengan salah satu tentara dari IDF, diketahui bahwa dipilih senjata cluster munitions dalam usaha untuk membunuh mereka yang meluncurkan roket kepada Israel, serangan balik yang diluncurkan oleh IDF tersebut terjadi setelah mendapatkan kordinat  lokasi  peluncuran  roket tersebut yang  memakan  waktu  1 sampai  1,5 menit. 57
Tindakan  Israel  yang  menyerang  jalan  utama  kota  Tebnine dengan mengasumsikan bahwa jalan itu adalah objek militer dengan m e m a k a i cluster  munitions ya n g   mempu nya i   sifat  m e l u a s, mengindikasikan  bahwa  Israel  memperlakukan  satu  kota  tersebut sebagai satu objek militer serta tidak menghiraukan objek sipil lainnya yang  berada  di  sekitar  jalan  tersebut.  Tindakan  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  serangan  yang  membabi-buta  berdasarkan Pasal  5 1  ayat ( 4) Protokol Tambahan I.
Juru  bicara  dari  IDF  menuturkan  bahwa  bangunan-bangunan ya ng  dijadika n   sasara n   penggunaan cluster  munitions, ha nya dilakukan terhadap objek mi liter yang telah diidentifikasi meluncurkan roket  kepada  Israel  dan  setelah  menga mbil  l a ngka h - l angka h
56 Ibid.
57 Human Rights  Watch,  op.cit.
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam Konflik 1086 bersenjata  Internasional  antara  Israel  dan  Hizbullah  pada  tahun  2006
peringatan terhadap penduduk sipil.58 Hal tersebut tidak mengubah kenyataan  bahwa  IDF  menggunakan  senjata  yang  tidak  dapat membedakan antara  objek sipil  maupun  objek militer.
S e ra n g a n   m e m ba b i - b uta  d a pa t   d i katego r i ka n  s e ba g a i pelanggaran berat hukum humaniter apabila dilakukan dengan adanya niatan  dan  menyebabkan  kematian  atau  cedera  yang  tidak  perlu pada  seseorang,  hal  itu  diatur  pada  Pasal  85  ayat  (b)  Protokol Tambahan  I. 59  Adanya  niatan  tersebut  dapat diindikasikan dengan pemilihan sarana berperang yang jelas-jelas mempunyai sifat meluas, yaitu cluster munitions, berdasarkan hal tersebut, serangan membabi­ b u ta  ya n g   di l a k u ka n   oleh  I D F   d a pat  d i kategorika n   sebagai pelanggaran berat hukum humaniter sehingga pelakunya dapat diadili sesuai dengan mekanisme yang ada .
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  HRW,  di  beberapa lokasi terdapat peristiwa yang patut disimak karena mewakili keadaan tertentu, yaitu Tebnine, Yohmor, Zawtar al-Gharbiyeh dan Zawtar al­ Sharkiyeh. Maka dari itu penulis akan mencoba untuk mengkhususkan di daerah Tebnine saja, agar pembahasan ini tidak  meluas.
Pada hari  Minggu tanggal 13 Agustus 2006, IDF menembakkan cluster  munitions ke  rumah  sakit  Tebnine.60  Rumah  sakit  Tebnine adalah  rumah sakit yang  berafiliasi dengan Departemen  Kesehatan dan  dijalankan  oleh  tenta ra  Lebanon,  namun  pada  saat  konflik bersenjata  berlangsung rumah sakit ini sedang direnovasi sehingga hanya berfungsi sebagian. Sejak awal konflik rumah sakit ini dijadikan tempat  perlindungan  bagi  warga  yang  berasal  dari  daerah  sekitar, yaitu Tebnine dan Bint Jbeil.61 Persentase kegagalan dari cluster mu­ nitions di Tebnine mencapai 70%, sehingga mengancam penduduk sipil  yang  berada  di  dalam  maupun  di  sekitar  Tebnine.62  Seorang peneliti  dari  HRW  mengatakan  bahwa  dia  tidak  bisa  menemukan informasi  apapun  yang  menunjukkan  adanya  kehadiran  H izbullah pada  saat  terjadinya  serangan  atau  menggunakan  rumah  sakit tersebut sebagai  tujuan  mi liter. 63  Bahwa  sebuah jalan  utama  yang
58 Ibid.
59 Pasal  85  ayat (b) Protokol Tambahan I  menyebutkan  bahwa: "Launching  an  indiscriminate attack affecting the civilian population or civilian objects in the knowledge that such attack will cause excessive  loss of life, injury to civilians or damage to civilian objects. "
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
1 087 Penggunaan Cluster Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam  Konflik bersenjata Internasional antara  Israel  dan  Hizbullah pada  tahun 2006
berdekatan  dengan  rurnah  sakit,  adalah jalan  yang  sering  dipakai oleh pejuang Hizbullah untuk bergerak ke Utara atau Selatan, narnun pertanya a nnya  a d a l a h   atas  dasar  pertirnba ngan  a pa ka h   I D F rnenggunakan cluster  munitions yang  rnernpunya i   efek  rneluas, sehingga  rnengenai  rurnah  sakit  yang  di  dalarn  hukurn  hurnaniter adalah ternpat yang dilindungi.64

## b.  Pasca  Konflik Bersenjata
Sebagairnana  telah  diuraika n   sebelurnnya, cluster  munitions rnenirnbulkan suatu  perrnasalahan  serius pasca  konflik bersenjata. Diperkirakan  harnpir satu  j uta  dari  born  ini  masih  belurn  rneledak pasca  konflik  bersenjata,  sehingga  menimbulkan  ancarnan jangka panjang kepada penduduk sipil yang rnerupakan korban paling banyak dari born cluster. 65 Sekitar 70% rnata pencaharian penduduk Lebanon Selatan adalah bertani,  dan  laporan  dari  U N FAO  rnenyebutkan  bahwa cluster submunitions rnengkontarninasi 26% dari  lahan pertanian yang ada di  Lebanon  Selatan .66  Hal  tersebut  jelas  sangat  rnernpengaru h i keadaan ekonorni penduduk Lebanon Selatan, karena rnereka harus rnenunggu United Nations Mine Action Coordination Center in South Lebanon (UN MACCSL) untuk rnernbersihkan daerah di  rnasing-rnasing ternpat  yang  telah  dila · ncarkan cluster  munitions, tidak  sedikit penduduk dari  daerah  tersebut rnernbersihkan sendiri  dan  rnernicu cluster  munitions yan g   gagal  untuk  rneledak  pada  saat  konflik bersenjata  sedang  berlangsung.  Sebagian  besar  penduduk  yang tinggal  di  Lebanon  Selatan  rnernpunyai  penghasilan  dari  bertani ternbakau dan olives, narnun mereka  tidak dapat rnernasuki  ladang mereka  karena dipenuhi oleh born cluster. 67
M en u rut  penutu ra n   dari  seora ng  petugas  MACC-SL,  tidak berlebih a n   apabila  ada  perurnpamaan bahwa cluster  munitions rn e rn p e n g a ru h i   s e rn u a   ya n g   a d a   ka rena cluster  munitions menghalangi akses baik itu ke rumah, tarnan, perkebunan dan jalan.68
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Anonim, "Lebanon:  cluster  bombs continue to  cause casualties'� op.cit . .
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Human  Rights  Watch,  op.cit.
Penggunaan Cluster Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum  Humaniter dalam Konflik 1 088 bersenjata  Internasional antara  Israel dan Hizbullah  pada tahun 2006
Bentuk cluster munitions yang besarnya kira-kira seperti  kaleng minuman ringan dan terkadang mempunyai warna yang cerah, sangat menarik  perhatian  penduduk  sipil  khususnya  anak-anak.  Karena ketidaktahuan  mengenai cluster  munitions, biasanya  anak  kecil menganggap bahwa  benda tersebut adalah sebuah mainan .
Sela in menimbulkan korban jiwa pada penduduk sipil, born clus­ ter munitionsjuga menimbulkan korban kepada penjinak ranjau yang bertugas di Lebanon Selata n .
Israel meningkatkan penggunaan cluster munitionY-nya pada tiga hari terakhir konflik dimana penduduk sipil yang ada telah mengungsi ke Lebanon  Selatan  atau  di dalam tempat  pengungsian,  seh ingga kebanyakan korban dari born cluster munitions adalah akibat cluster submunitions yang  gagal  untuk  meledak.69  Sampai  bulan  Januari 2008, cluster  munitions telah  menyebabkan  korban  hampir  200 penduduk sipil setelah konflik selesai.70

## D.  Penutup
Konvensi Den Haag IV dan Protokol Tambahan I yang mengatur mengenai sarana dan  metode  berperang memang belum mengatur secara  eksplisit  mengenai  penggunaan cluster  munitions, namun akibat yang ditimbulkan oleh cluster munitions bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter, seperti : prinsip kepentingan militer, prinsi p  pem bedaan,  larangan  serangan  membabi-buta,  p rinsip proporsionalitas serta prinsip perlindungan. Adapun penggunaan clus­ ter munitions baru diatur secara eksplisit yaitu dalam Convention on Cluster Munitions pada tahun 2008. Dampak penggunaan cluster munitions sebagai sarana berperang dalam  konflik  bersenjata  antara  Israel  dengan  H izbullah  adalah, menimbulkan  akibat  yang  meluas ( widespread), berjangka  waktu lama (long-term) dan serius (severe). Sehingga dapat disebut bahwa cluster  munitions adalah  senjata  yang  berbahaya  dan  mematika n . Ancaman  ya ng  diakibatkan  oleh cluster  munitions tetap  tinggi walaupun telah mengalami perkembangan di bidang teknologi.
Maka  dari  itu,  Penulis mendorong  negara-negara  u ntuk segera meratifikasi Convention on Cluster Muni ti ons Tah u n  2008 mengingat
69 Human Rights Watch, "Flooding South  Lebanon", op.dt.
10 Ibid.
1089 Penggunaan Cluster  Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum  Humaniter  dalam  Konflik bersenjata  Internasional antara  Israel dan Hizbullah  pada tahun 2006
dampak  yang  ditimbulkan  oleh  born cluster  munitions. Sebaiknya prinsip kemanusiaan (humanity principle) yang merupakan salah satu ketentuan dalam hukum humaniter, dalam penerapannya harus lebih diutamakan  dan  ditegakkan  oleh  para  pihak yang  sedang  terlibat dalam  konflik  bersenjata  namun  tidak  boleh  mengabaikan  prinsip kepentingan  militer  dan  kesatriaan.  Agar  pelanggara n   terhadap ketentuan-ketentuan  hukum  humaniter  baik yang  dilakukan  oleh negara maupun individu diberikan sanksi hukum yang tegas, sehingga dapat menimbulkan efek jera .

## DAFTAR PUSTAKA
Arlina Permanasari, et.al.,  "Pengantar Hukum Humaniter': (Jakarta : ICRC,  1999) .
Handicap International,  "Circle of Impact: The Fatal Footprint of Clus­ ter Munitions on People and Communities'� Mei 2007. International Committee of Red Cross, "Cluster Munitions fFactsheet", Februari  2008.,
Ingrid  Detter, "The Law of War",  ( United Kingdom:  Cambridge  Uni­ versity Press, 2000) King,  Colin, 'The  Evolution  of Cluster  Munitions': (Makalah  yang disampaikan  pada Expert  Meeting  on Humanitarian,  Military, Technical  and  Legal  Challenges  of Cluster  Munitions, yang diselenggarakan oleh ICRC.  Montreaux,  18 April 2007). Wahyu Wagiman, "Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia'� (Tahun 2005),