## PENANGANAN PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE

## Ruari Prasetia Karsa Sitorus
Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana
Yeti Kurniati Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Dalam  artikel  ini,  kita  akan  melihat  bagaimana  metode  keadilan  restoratif  diterapkan  dalam penyidikan  tindak  pidana  di  Indonesia.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  peradilan  pidana konvensional  tidak  efektif  karena  berkonsentrasi  pada  hukuman  penjahat.  Kebutuhan  korban dipertimbangkan, dan keadilan material dijamin. Kedua, fokus pada hubungan sosial dan perbaikan sosial  adalah  dasar dari  pendekatan  restoratif.  Kejahatan  merusak  keadilan  sosial. Pelaku,  korban, keluarga mereka, dan pemangku kepentingan lainnya yang hanya menginginkan penanganan gejala dan  pemulihan  terlibat  dalam  pendekatan  ini.  Selain  itu,  pemulihan  situasi  yang  adil  dalam  sistem dibahas  di  awal  artikel.  Karena  tidak  diatur  oleh  Undang-undang  khusus  yang  berkaitan  dengan pelakunya,  peradilan  pidana  di  Indonesia  masih  sangat  terbatas.  Namun,  keadilan  restoratif menawarkan  alternatif  yang  lebih  luas  yang  berfokus  pada  hal-hal  berikut:  pemulihan  korban  dan masyarakat;  keterlibatan  korban  dalam  persidangan;  tanggung  jawab  langsung  pelaku;  dan keterlibatan masyarakat.

## Kata Kunci: Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, sistem pidana, Reformasi Hukum Pidana

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal  sehat dan pikiran  yang  berbudi  luhur.  Dalam  menjalani  kehidupan  bermasyarakat  tentu  saja  manusia melakukan hubungan sosial untuk menjalani kesehariannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan manusia lain. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  patut  mendapatkan  perhatian  khusus.  Salah  satu perbuatan  pidana  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  adalah  tindak  pidana penganiayaan. 1
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur subjektif yaitu Kesengajaan ( dolus ) atau  ketidaksengajaan  ( culpa ),  maksud  atau  voornemen  pada  suatu  percobaan  atau  poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain, merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad , perasaan takut atau vrees , seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 2
1 S H PAF Lamintang and S H Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan , Sinar Grafika, 2023.
2 Anselmus S J Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,” Lex Crimen 9, no. 2 (2020).
Penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  menawarkan penyelesaian  dan  pendekatan  berbeda  dalam  menangani  suatu  tindak  pidana. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah  dalam  menciptakan  kondisi  dimana  pelaku  dan  korban  dapat  menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan.
Restorative  justice juga  memfokuskan  pada  hak  asasi  manusia  dan  kebutuhan  untuk mengenali  dampak  dari  ketidakadilan  sosial  dan  mekanisme  yang  sederhana  untuk mengembalikan mereka. 3 Restorative justice juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control . Fungsi  utama  dari  hukum  pidana  adalah  menanggulangi  kejahatan,  sedangkan  fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana. Dalam penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 4
Pada awalnya dimulai sebagai inisiatif penjatuhan hukuman alternatif bagi pelaku yang masih berusia muda. Program ini memungkinkan pelaku dan korban bertemu untuk membuat proposal hukum yang akan dipertimbangkan oleh hakim sebelum mereka dijatuhi hukuman. Keadilan  restoratif  adalah  pendekatan  sistematis  untuk  menangani  kesalahan  yang  berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan berbagai alasan, restorative justice telah muncul cukup lama lebih dari dua puluh tahun  yang  lalu  sebagai  alternatif  penyelesaian  kasus  pidana,  terutama  kasus  anak.  John Braithwaite menunjukkan bahwa keadilan restoratif adalah jalan baru antara model "keadilan" dan "kesejahteraan", serta "retribusi" dan "rehabilitasi". 5 Restorative justice sebenarnya sudah lama digunakan oleh masyarakat adat Indonesia seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan masyarakat tradisional lainnya yang memiliki budaya yang kuat. Ketika seseorang melakukan kejahatan  (termasuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak-anak),  sengketa  diselesaikan  di masyarakat adat tanpa kehadiran pemerintah.
Hak balas dendam tidak merupakan dasar keadilan, bukan dalam bentuk hukuman atau balas dendam, tetapi dalam iman dan pengampunan. Ini sebenarnya merupakan nilai-nilai dan karakteristik  falsafah  bangsa  Indonesia  yang  tercakup  dalam  sila  ke-empat  Pancasila. Keputusan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Menteri  Sosial,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak di Konflik dengan Hukum (SKB tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum) mendefinisikan kembali keadilan dalam sistem hukum Indonesia. 6
3 Dewi Setyowati , “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan, ” Pandecta Research Law Journal 15, no. 1 (2020): 121–141.
4 Angelina  Natasya  Lucasiana  Pitoy, “PENERAPAN  PERATURAN  KEPALA  KEPOLISIAN  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  6  TAHUN  2019  TENTANG  PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  PADA  KASUS  PENGANIAYAAN  DI POLRES MINAHASA SELATAN,” LEX ADMINISTRATUM 11, no. 03 (2023).
5 Hariman Satria , “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,” Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (2018): 111–123.
6 Okky Chahyo Nugroho, “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal Ham 8, no. 2 (2017): 161–174.
Berhadapan  dengan  undang-undang).  "Penyelesaian  perkara  secara  adil  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga,  dan  pihak  lain  yang  terlibat  untuk  bersama-sama menyelesaikan  kejahatan  dengan  maksud  mengembalikannya  ke  keadaan  semula"  adalah definisi keadilan restoratif.
Konsep  keadilan  restoratif  diciptakan  oleh  polisionis  yang  mengutamakan  metode reparatif  daripada metode  koersif,  seperti  hukuman.  Sudut  pandang abolisionis  berpendapat bahwa  sistem  peradilan  pidana  harus  diubah  karena  kekurangan  struktural.  Prinsip-prinsip yang  mendasari  abolisionis  sistem  peradilan  pidana  terus  mendorong  pencarian  sanksi alternatif yang lebih sesuai dan efektif daripada penjara.
Akhirnya,  istilah  "restoratif"  digunakan  untuk  menggambarkan  semua  tahap  teknik peradilan  pidana  konvensional,  seperti  investigasi  dan  penuntutan,  ajudikasi,  eksekusi,  dan pemenjaraan, di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa. Dalam prosesnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  mendukung  pengembangan  dan  indoktrinasi  pemahaman  restoratif. Pada Kongres lima tahun ke-5 di Jenewa pada tahun 1975, PBB menyuarakan minat mereka pada sanksi bagi para korban kejahatan, termasuk mendukung keadilan tunggakan retributif. 7 Memiliki metode penyelesaian yang mengutamakan keadilan yang nyata sangat penting mengingat pertumbuhan kasus pidana di Indonesia. Hak-hak para pihak akan dijamin dengan keadilan  yang  menyeluruh  ini,  yang  juga  akan  membangun  kembali  perdamaian  sosial  di masyarakat.
Tindakan  Polri  merupakan  prosedur  atau  tahapan  praperadilan  dalam  ruang  lingkup sistem  peradilan  pidana.  Dimulai  dengan  input,  proses  ini  memprosesnya  sebelum menghasilkan  output.  Polri  menerima  laporan  tentang  potensi  kasus,  dan/atau  Polri menemukan  sendiri  kasus  tersebut,  baik  penyidikan  Polri  selesai  di  tingkat  kepolisian  atau dikirim  ke  kejaksaan  untuk  disidangkan, akan  ada  sesuatu  dari  prosedur  Polri.  Jika  perkara diserahkan  ke  kejaksaan,  maka  keluaran  Polri  akan  menjadi  masukan  kejaksaan.  Sampai keputusan inkracht dibuat  dan  pelaku  telah  selesai  menjalani  hukumannya  dan  siap  untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, prosedur sistem peradilan pidana terus berlanjut.
Asas  legalitas  yang  memberikan  preferensi  kepada  hukum  pidana  menyebabkan perlakuan  terhadap  keadaan-keadaan  tersebut  di  atas,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan pemidanaan,  sehingga  menjadikan  hukum  pidana  bersifat  keras  dan  kejam. 8 Tindak  pidana (kejahatan, straafbaarfeit )  dan  mereka  yang  bertanggung  jawab  melakukan  tindak  pidana merupakan  titik  fokus  sistem  peradilan  pidana  (pidana, dader ).  Sampai  dengan  tahun  2015 setiap unsur sistem peradilan pidana seringkali bermentalitas yang berlandaskan pada peraturan formal  atau  bersifat  positif  tanpa  mempertimbangkan  keuntungan  dan  rasa  keadilan  adalah dasar  penegakan  hukum  pidana.  Sistem  peradilan  pidana  menjaga  keseimbangan  antara kepentingan negara dan kepentingan pelaku. Sistem peradilan pidana secara keseluruhan tidak mau mengambil resiko karena alasan legalitas, sehingga cara penanganan kasus-kasus tersebut telah  mencederai  rasa  keadilan  masyarakat. 9 Setiap  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana memprioritaskan penyelesaian tugas sesuai dengan spesialisasinya, tanpa tujuan yang sama, dan seringkali menghasilkan kinerja yang buruk secara keseluruhan.
7 Muhamad Bacharuddin Jusuf, “Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan,” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1, no. 02 (2023).
8 Soritua Agung Tampubolon and Mahmud Mulyadi, “ Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif” 2, no. 3 (2023): 193–202.
9 Zondrafia Zondrafia, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed, “Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9, no. 5 (2022): 1601–1612.
Karena kurangnya keadilan dalam teori dan praktik sistem peradilan pidana, para ahli mencari berbagai pilihan untuk mengimbangi kepentingan korban dan pelaku.. Bentuk-bentuk kompensasi yang sejalan dengan kebutuhan mendasar para korban dipilih melalui konsultasi yang erat dengan mereka. Keadilan restoratif mengacu pada ide ini. Konsep keadilan restoratif memandang  kejahatan  lebih  dari  sekadar  pelanggaran  hak-hak  sipil  dan  memandangnya sebagai tanda masalah sosial yang lebih besar. Tujuan dari solusinya adalah untuk memulihkan keadilan  komunal  dan  keharmonisan  sosial  daripada  menghukum  penjahat  yang  telah melakukan kejahatan. tindakan kriminal telah menimbulkan kerugian. Sederhananya, keadilan restoratif  adalah  alternatif  dari  sistem  peradilan  pidana  yang  mengutamakan  pendekatan integratif  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  secara  keseluruhan  untuk  menemukan jawaban dan memulai kembali pola sosial yang positif. 10
Ada metode untuk memecahkan kasus yang sesuai dengan kerangka filosofis. Karena metode restorative justice mengutamakan proses mediasi antara pihak yang bersalah dan pihak yang  bersalah,  maka  pendekatan  ini  tidak  berusaha  menghilangkan  hukum  pidana  atau menggabungkannya  dengan  hukum  perdata. 11 Ketika  upaya  hukum  alternatif  tidak  lagi menjadi pilihan, ultimum remidium , pendekatan keadilan restoratif menjadi pilihan terakhir. Beginilah seharusnya hukum pidana bekerja.
Untuk  mengatasi  kejahatan  di  masyarakat,  itu  digunakan.  Dalam  setting  dunia  nyata, Pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  penanganan  dan  penyelesaian  perkara  pidana menawarkan  alternatif  terhadap  sejumlah  masalah  yang  dihadapi  sistem  peradilan  pidana, seperti proses administrasi peradilan yang sulit, mahal, dan panjang, penumpukan perkara, dan lain-lain. atau putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingan korban.
Penggunaan  keadilan  restoratif  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  pada  tingkat penyidikan  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  penyidikan. Sesuai  dengan  KUHAP  Undang-Undang  No.2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkabareskrim 3/2014 tentang Prosedur Operasional  Prosedur  Penyidikan,  serta  KUHP  hukum  pidana  substantif  primer  dan  pidana formil  primer,  hanya  ada  kesepakatan  perkara  terkait  penyidikan  yang  dilakukan  oleh Kepolisian yang dapat diselesaikan (exit) dengan dua cara yaitu dengan melimpahkan perkara ke kejaksaan yang kemudian menjadi masukan ke kejaksaan, atau dengan proses (penyidikan). model keadilan restoratif yang tidak diatur. Namun, pertumbuhan masyarakat terjadi jauh lebih cepat dari pada hukum. Polri selalu dipengaruhi oleh unsur perubahan sosial ketika melakukan penelitian. Lantaran aksi Polri terus menjadi sorotan, dirinya menjadi wajah penegakan hukum setiap hari. Masyarakat selalu fokus pada kinerja polisi. Dengan penegakan hukum yang masih dalam tahap awal, masyarakat berharap Polri selalu mampu menghadirkan keadilan. 12 Polri tidak mau menggunakan strategi keadilan restoratif dalam penyelidikannya akibat situasi ini. Penyelidik polisi lebih memilih untuk bermain aman dan terus menuntut di bawah hukum  proses  karena  pembatasan  ketat  tentang  bagaimana  pemeriksaan  dan  investigasi ditangani.  Fungsi  pengawasan  (Propam)  juga  menginterpretasikan  temuan  penelitian  secara
10 Risqi  Akbar, “Penerapan  Penyelesaian  Perkara  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penanganan  Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Satreskrim Polrestabes Semarang” 7, no. 4 (2022): 59–73.
11 Cahya Wulandari, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,”  Jurnal Jurisprudence 10, no. 2 (2021): 233–249.
12 Azwad  Rachmat  Hambali, “Penegakan  Hukum  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana,” Kalabbirang Law Journal 2, no. 1 (2020): 69–77.
harfiah, berkontribusi pada tren keamanan ini. Propam dilarang mengizinkan kegiatan yang tidak  tercakup  dalam  aturan  yang  mengatur  bagaimana  investigasi  kriminal  dilakukan. 13 Penulisan  artikel  tentang  penerapan  metode  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  tindak pidana penganiayaan sangat relevan mengingat uraian di atas.

## PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Bentuk  dari  penegakan  hukum  itu  adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. 14 Dalam ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan.
Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat. Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam pasal 351 KUHP.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menyatakan  bahwa  penganiayaan  adalah perlakuan sewenang-wenang (yaitu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Pengertian lain  untuk  menyebut  seseorang  telah  melakukan  suatu  penganiayaan,  maka  orang  tersebut harus  memiliki  kesengajaan  yang  menghendaki  pelaku  untuk  mewujudkan  suatu  perbuatan untuk  membuat  rasa  sakit  kepada  orang  lain  atau  luka  pada  tubuh  orang  lain  atau  dalam perbuatannya seseorang merugikan kesehatan orang lain. 15
Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang  menimbulkan  sakit  atau  luka  kepada  orang  lain  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu penganiayaan  jika  perbuatan  itu  dilakukan  untuk  menjaga  keselamatan  badan. 16 Di  banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu Restorative justice.
Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,  keluarga  pelaku  atau  korban,  dan  pihak  lain  secara  langsung  terkait  dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan  kembali  keadaan  semula  dan bukan  pembalasan.  Jalan alternatif  ini  memberikan para  pihak  yang  terlibat  dan  masyarakat  sekitar  untuk  turut  serta  dalam  berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.
Pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  penegakan  Karena  KUHP  sebagai  norma  umum hukum pidana substantif dan KUHAP sebagai norma umum hukum pidana formil, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur hukum pidana di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Pada kenyataannya, setiap lembaga penegak hukum, termasuk Polisi, memiliki kebijakan internalnya sendiri. Polri berpegang pada
13 Daniel Octavianus Sinaga and Alpi Sahari, “Info Artikel Keywords : Corresponding Author :” (2022): 130–139.
14 PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA  and  Presiden  Republik  Indonesia,  “Undang  Undang  No.  8 Tahun  1981  Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,” Sinar Grafika. jakarta (1981).
15 Miftahul Fadilla Khan Saputri , “Kekuatan Hukum Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 164/Pid. B/2018/PN Pre)” (2021).
16 Muhammad Mariadi, “ Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda,” Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 7, no. 2 (2021): 179–191.
KUHAP  sebagai  aturan  umum  hukum  formal  untuk  melakukan  proses  penyidikan  dan penyidikan di bawah kewenangannya. 17
Menurut KUHAP, polisi dapat melakukan dua jenis penyelesaian proses:
1. memverifikasi bahwa tersangka melakukan tindak pidana; atau
2. Menghentikan  penyelidikan.  Oleh  karena  itu,  jika  polisi  menemukan  bukti  yang menunjukkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana, Polri seharusnya merujuk kasus  tersebut  ke  kejaksaan  dan  memberikan  informasi  kepada  kejaksaan  untuk diselidiki lebih lanjut. pemeriksaan di penjara dan pengadilan. Kepolisian tidak dapat menghentikan  penyidikan  tindak  pidana  dalam  hal  ini.  Polri  tidak  dapat memberhentikan penyidikan karena alasan non-kriminal, bukti yang tidak cukup, atau hukum. Mereka juga tidak dapat menunda kasus atau menggunakan metode keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus.
Apabila  seseorang  melakukan  perbuatan  pidana  harus  diikuti  dengan  ancaman  pidana yang  materiilnya  telah  diatur  dalam  KUHP.  Restorative  justice  adalah  penyelesaian  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  korban,  keluarga  pelaku,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Pada  tahun  2019  terdapat  32  kasus  penganiayaan  biasa,  12  diantaranya  diselesaikan dengan jalur restorative justice, sementara 20 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Tahun 2020 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 14 diantaranya diselesaikan dengan jalur restorative justice, sementara 18 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana.
Di tahun 2021 terdapat 17 kasus penganiayaan biasa, 10 diantaranya diselesaikan dengan jalur restorative justice, sementara 7 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dapat  dilihat  kembali  bahwa  setiap  tahunnya  terdapat  kasus  penganiayaan  biasa  yang  tidak berhasil untuk dilakukan penyelesaian di luar peradilan pidana.
Kondisi ini mendorong para pejabat Polri untuk mengambil tindakan politik di Indonesia berdasarkan kesadaran akan pentingnya konsep restoratif keadilan sebagai jiwa dan semangat bangsa  Indonesia  dan  untuk  menciptakan  rasa  keadilan  di  negara  ini.  masyarakat.  Untuk mencegah  kasus  yang  mengganggu  rasa  keadilan  masyarakat,  pimpinan  Polri  berkomitmen untuk  melakukannya.  Kepemimpinan  yang  konsisten,  terarah,  dan  selalu  menginginkan kompetensi  penegak  hukum  diperlukan.  Polisi  menyadari  bahwa  sebagian  orang  tidak  puas dengan  hukum  pidana  dan  menginginkan  penyelesaian  pelanggaran  tertentu  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat. perhatikan dan mengingat rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
Polisi  menggunakan  musyawarah  mufakat  (pendekatan  restorative  justice)  dalam penanganan  perkara  pidana  untuk  mengatasi  ketidakpuasan  masyarakat,  terutama  terhadap polisi. 18 Masyarakat menganggap penegakan hukum itu adil atau tidak adil, dimulai dari proses Polri,  sebagai  kepala  penegak  hukum  pidana  sekaligus  "penegakan  hukum  jalanan".  Oleh karena itu, polisi harus menggunakan restorative justice dalam kasus-kasus yang ditangani agar
17 Tita  Nia  and  Andi  Najemi, “PAMPAS :  Journal Of  Criminal  Law  Keadilan  Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak  Pidana  Penganiayaan  Ringan  Kejahatan  Atau  Tindak  Pidana  Sering  Sekali  Terjadi  Dimasyarakat  Seperti Penganiayaan Ringan Karena Hal Tersebut Menjadi Tidak Terlepas D” 3 (2022): 223–239.
18 Ibid.
keadilan  dapat  dirasakan  lebih  cepat,  yang  pada  akhirnya  akan  menumbuhkan  kepercayaan masyarakat dan membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.
Polisi menerapkan kebijakan internal untuk mengembalikan keadilan kepada masyarakat tersebut. Untuk mendukung kebijakan ini, Kapolri mengeluarkan sejumlah surat, telegram, dan perintah, antara lain:
1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops tanggal 4 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR; dan
2. Surat  telegram  Kabareskrim  Polri  kepada  Ditreskrimsus,  Ditresnarkoba,  dan Ditresnarkoba Dengan nomor ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 diseluruh Polda.
3. Telegraf rahasia yang dikirim oleh Bareskrim Polri kepada Direktur Reserse Kriminal, Direktur Reserse Kriminal dan Direktur Reserse Narkoba seluruh Polda pada tanggal 18 Agustus 2012 dengan nomor STR/583/VIII/2012. Keadilan.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
5. PERKAP 3 Tahun 2015 tentang Kepolisian.
Sejak  Jenderal  Polisi  Tito  Karnavian  menjabat  sebagai  Kapolri,  Kapolri  memiliki program  yang  dikenal  sebagai  Program  PROMOTER,  yang  terdiri  dari  sebelas  (sebelas) program optimalisasi aksi yang diterapkan dalam enam puluh satu (enam puluh satu) program prioritas.  Salah  satu  program  prioritas  tersebut  adalah  Menyelesaikan  Perkara-Perkara  yang Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice. 19 Karena Program Prioritas tersebut, Kapolri mengeluarkan dua Surat Edaran (SE), yaitu:
1. SE  Kapolri  No.  SE/7/VII/2018,  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penghentian Penyelidikan.
2. SE  Kapolri  No.  SE/8/VII/2018,  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

## Pendekatan  Keadilan  Restoratif  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pelanggaran Kepentingan Individu
Kejahatan  adalah  salah  satu  jenis  " perilaku  menyimpang"  yang  ada  di  setiap  bentuk masyarakat,  sehingga  tidak  ada  masyarakat  yang  bebas  dari  tindak  pidana.  Perilaku menyimpang  ini  dapat  menimbulkan  ketegangan.  baik  secara  individu  maupun  sosial, menimbulkan  ancaman  nyata  atau  potensial  terhadap  pemeliharaan  ketertiban  umum,  dan merupakan ancaman  nyata atau  potensial  terhadap  norma  sosial  yang  mendasari  kehidupan atau tatanan sosial. 20 Tindakan kriminal adalah masalah kemanusiaan dan sosial. 21
Upaya  adalah  salah  satu  cara  untuk  mencegah  kejahatan,  yang  merupakan  alasan penerapan  hukum  pidana.  Emile  Durkheim  menyatakan  dalam  bukunya  bahwa  kejahatan adalah bagian penting dari kehidupan manusia di seluruh dunia dan bahwa penyebab kejahatan dapat berupa semua aktivitas manusia, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu. Kejahatan tidak boleh disesali; sebaliknya, mereka harus diatasi dan berusaha untuk menekan
19 Iman  Imanuddin, “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Emanggulangi  Tindak  Pidana  Lingkungan,” Syiar  Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 (2020): 143–165.
20 Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, and Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng,” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 1 (2022): 242–253.
21 Wulandari, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”
kualitas  dan  jumlah  kejahatan  serendah  mungkin. 22 Ada  berbagai  cara  untuk  memerangi kejahatan,  seperti  dengan  memberlakukan  hukum  pidana,  mencegah  kejahatan,  dan mempengaruhi  opini  publik.  kejahatan. Misalnya,  pencurian  semangka  di  Kediri,  pencurian enam piring, kecelakaan Lanjar Sriyanto, pencurian sandal AAL, dan penebangan dua pohon bambu  di  Magelang,  dll.  Persidangan  kasus-kasus  tersebut  menimbulkan  kesan  bahwa pengujian  perkara  pidana  Indonesia  seperti  jaring  laba-laba,  yang  hanya  dapat  menangkap kejahatan ringan tetapi tidak dapat menangani kejahatan besar. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman  fisik  tidak  efektif  untuk  menjaga  ketertiban.  Untuk  menghindari  penggunaan hukuman  fisik  untuk  memerangi  perilaku  menyimpang  di  masyarakat,  masyarakat  harus berubah  pikiran.  Menggalakkan  pelaksanaan  keadilan  restoratif  adalah  ide  yang  dapat digunakan.  Dengan  disahkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep restorative justice mulai berkembang di Indonesia dan menjadi Undang-undang.
Keadilan restoratif berpendapat bahwa sistem peradilan pidana harus berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan damai dengan tujuan membawa kedamaian daripada hukuman  rasa  keadilan  individu;  sebaliknya,  rasa  keadilan  keluarga,  sehingga  penyelesaian masalah secara damai dianggap membawa kerukunan (harmoni). 23 Tujuan hukum pidana adat bukanlah  untuk  menetapkan  Undang-undang  dan  hukuman  apa  yang  harus  diterapkan  jika terjadi pelanggaran, tetapi untuk mengembalikan hak yang telah dilanggar. Pendekatan yang didasarkan  pada  filosofi  keadilan  yang  menghormati  prinsip-prinsip  tanggung  jawab, keterbukaan,  kepercayaan,  harapan,  penyembuhan,  dan  "inklusif".  Pendekatan  ini  berfokus pada  pemulihan  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  kejahatan  dan  berusaha  meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dengan memberdayakan pihak yang terkena dampak langsung dari kejahatan, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menemukan dan memenuhi kebutuhan mereka setelah kejahatan dan menyelesaikan masalah. 24
Tujuan  keadilan  restoratif  adalah  untuk  memulihkan  kondisi  pelaku,  korban,  dan masyarakat  yang  berkepentingan  melalui  proses  penyelesaian  kasus  yang  melampaui penuntutan  dan  penghukuman  terhadap  pihak  yang  bertanggung  jawab. 25 Menurut  proses restoratif peradilan pidana, penyelenggaraan peradilan tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi juga harus mempromosikan keadilan umum, tanpa mengabaikan hak  dan  kepentingan  korban  dan  masyarakat.  Sebaliknya,  negara,  pemerintah,  Kejaksaan Agung, dan penegak hukum tampaknya mewakili atau mewakili kepentingan korban dalam proses pidana biasa. 26 Seberapa efisien dan representatif adalah pertanyaannya. Negara dapat menggambarkan korban pelanggaran secara keseluruhan. Sangat diperlukan cermin berukuran besar agar peran dan kebutuhan dapat dilihat secara menyeluruh dan dapat dipahami dengan baik.
Dalam  arti  bahwa  keadilan  pemulihan  membuat  peta  tentang  kepentingan  dan  peran pelaku,  korban,  dan  masyarakat  yang  terkait,  sehingga  ada  dasar  untuk  mendistribusikan tanggung  jawab  akibat  kejahatan  sesuai  dengan  posisi  dan  peran  masing-masing  sehingga tercapai keadilan yang baik. berdasarkan prinsip-prinsip yang berfokus pada berbagai faktor
22 Maulana Syaifurrasyid, “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar,” Jurnal Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2022).
23 Ibid.
24 Hambali, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.”
25 Irvan Maulana and Mario Agusta, “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia,” Datin Law Jurnal 2, no. 2 (2021): 46–70, https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734.
26 Wulandari, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”
yang  memengaruhi  individu  dan  masyarakat  di  seluruh  dunia,  visi  keadilan  restoratif menawarkan banyak peluang untuk mencapai keadilan. Marilyn Peterson Armour dan Mark S. Umbreit menyatakan bahwa: "Restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to the issue that the traditional system neglects. Regardless of the position taken, the vision of the restorative justice is grounded in values that are resonating with  an  increasingly  broad  range  of  individuals  and  communities  throughout  the  world, presenting  many  opportunities  for  new  and  wide  anewidity." Selain  menghasilkan  gagasan restoratif keadilan, perubahan paradigma juga membawa konsep dan gagasan diversi ke dalam Peraturan  Tingkat  Rendah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  Administrasi  Keadilan  Anak (SMRJJ) atau Peraturan Beijing (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985). Peraturan-peraturan ini mencantumkan konsep diversi ( diversion ) dalam Peraturan 11.1, 11.2,  dan  17.3  yaitu  Tindak  pidana  yang  merusak  kepentingan  individu  dapat  dialihkan  ke proses di luar peradilan pidana.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip masyarakat tentang ajaran haram materiil dalam  hukum  pidana,  Undang-undang  Indonesia  dapat  menjadi  dasar  untuk  menerapkan konsep keadilan restoratif dalam menangani tindakan dan konsekuensi pelanggaran. Dalam beberapa  kasus,  penerapan  keadilan  restoratif  dapat  menjadi  contoh  penerapan  ke adilan restoratif  tidak  hanya  untuk  anak-anak  tetapi  juga  untuk  orang  dewasa,  terutama  dalam penyelesaian  tindak  pidana  melanggar  kepentingan  individu.  Dimungkinkan  untuk menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  yang melibatkan  pelanggaran  kepentingan  individu  melalui  pengalihan  penyelesaian  perkara pidana tersebut ke proses di luar peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER JURNAL:
Akbar,  Risqi.  “ Penerapan  Penyelesaian  Perkara  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan  Dan  Penggelapan  Di  Satreskrim  Polrestabes Semarang” 7, no. 4 (2022): 59–73.
Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, and Komang Febrinayanti Dantes . “Implementasi Prinsip  Restorative  Justice  Pada  Perkara  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Biasa  Di  Polres Buleleng.” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 1 (2022): 242–253. Fadilla  Khan  Saputri,  Miftahul. “Kekuatan  Hukum  Pembuktian  Visum  Et  Repertum  Dalam Pengungkapan  Tindak  Pidana  Penganiayaan” (Studi  Putusan  Nomor  164/Pid.  B/2018/PN Pre)” (2021).
Hambali, Azwad Rachmat. “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.” Kalabbirang Law Journal 2, no. 1 (2020): 69–77. Imanuddin,  Iman. “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Emanggulangi  Tindak  Pidana Lingkungan.” Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 (2020): 143–165.
Jusuf, Muhamad Bacharuddin. “Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan.” Das Sollen:  Jurnal  Kajian Kontemporer  Hukum  Dan  Masyarakat  1, no.  02 (2023).
Mandagie,  Anselmus  S  J.  “ Proses  Hukum  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Dibawah  Umur  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.” Lex Crimen 9, no. 2 (2020).
Mariadi,  Muhammad. “Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda.” Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 7, no. 2 (2021): 179–191.
Maulana,  Irvan,  and  Mario  Agusta. “Konsep  Dan  Implementasi  Restorative  Justice  Di  Indonesia.” Datin  Law  Jurnal  2,  no.  2  (2021):  46–70. https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php  /DATIN/ article/view/734 . Nia,  Tita,  and  Andi  Najemi. “PAMPAS :  Journal  Of  Criminal  Law Keadilan  Restoratif  Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Kejahatan Atau Tindak Pidana Sering  Sekali  Terjadi  Dimasyarakat  Seperti  Penganiayaan  Ringan  Karena  Hal  Tersebut Menjadi Tidak Terlepas D” 3 (2022): 223–239.
Nugroho, Okky Chahyo . “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Ham 8, no. 2 (2017): 161–174. PAF  Lamintang,  S  H,  and  S  H  Theo  Lamintang. Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Terhadap  Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan. Sinar Grafika, 2023. Pitoy,  Angelina  Natasya  Lucasiana. “Penerapan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pada Kasus Penganiayaan Di Polres Minahasa Selatan.” Lex Administratum 11, no. 03 (2023).
Satria, Hariman. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana.” Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (2018): 111–123.
Setyowati,  Dewi. “Memahami  Konsep Restorative  Justice  Sebagai  Upaya Sistem  Peradilan Pidana Menggapai Keadilan.” Pandecta Research Law Journal 15, no. 1 (2020): 121–141.
Sinaga, Daniel Octavianus, and Alpi Sahari. “Info Artikel Keywords : Corresponding Author :” (2022):
130–139.
Syaifurrasyid, Maulana. “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar.” Jurnal Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2022).
Tampubolon,  Soritua  Agung,  and  Mahmud  Mulyadi. “Penghentian  Penuntutan  Tindak  Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif” 2, no. 3 (2023): 193–202.
Wulandari,  Cahya. “Dinamika  Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia.” Jurnal Jurisprudence 10, no. 2 (2021): 233–249.
Zondrafia, Zondrafia, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed. “Urgensi Penerapan Mediasi Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia.” SALAM:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya Syar-i 9, no. 5 (2022): 1601–1612.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana