J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG ADA DI MASYARAKAT
DI DESA UGI BARU
(Studi Kasus Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kec. Mapilli, Kab. Polman)
Muhammad Alwi *
Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Palopo
malwi067@gmail.com
Jenis  penelitian ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Adapun  sumber data  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat,  dan  tokoh  agama  serta  Kepala Desa  Ugi  Baru  yang  ada  di  desa  Ugi  Baru,  Kecamatan  Mapilli,  Kabupaten Polewali  Mandar.  Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Dari  hasil  wawancara  dan observasi awal yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang ada di Desa Ugi Baru, Dusun Palece ini menggunakan pembagian yang sama  rata  antara  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan  karena  menurut pemahaman  mereka  adil  dalam  pembagia  harta  waris  itu  adalah menyamaratakan  pembagian  harta  waris  pihak  laki-laki  dan  perempuan. Adapun  sistem  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  pembagian  harta  waris  di Dusun Palece yaitu menyamaratakan antara bagian yang diterima oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki. Sedangkan sistem hukum Islam yang berlaku dalam pembagian harta waris yaitu sesuai dengan aturan yang ada dalam al- Qur’an dan  Hadis.  Implikasi  dari penelitian ini adalah :  1) agar masyarakat lebih  mengutamakan  Hukum  Islam  dari  pada  Hukum  Adat.  2)  kepada pembaca  dan  penulis  agar  lebih  memahami  sistem  pembagian  harta  waris sesuai hukum Islam.
Kata Kunci: hukum adat, hukum islam, harta waris

## Abstract
Ttype of research uses qualitative research. The sources of data in this study are the community, religious leaders and the Head of Ugi Baru Village in Ugi Baru village, Mapilli District,  Polewali  Mandar  Regency.  Then  the  data  collection  method  used  is  observation, interview,  and  documentation.  From  the  results  of  interviews  and  preliminary  observations conducted, it can be concluded that the distribution of inheritance in the village of Ugi Baru, Palece Hamlet uses an equal distribution between men and women because according to their understanding is fair in the inheritance of inheritance is equalizing the distribution male and female  heirs.  The  customary  legal  system  that  applies  in  the  distribution  of  inheritance  in Palece  Hamlet  is  to  equalize  the  portion  received  by  women  and  men.  While  the  Islamic legal system that applies in the distribution of inheritance is in accordance with the existing
rules in the Qur'an and Hadith. The implications of this research are: 1) that people prioritize Islamic  law  over  customary  law.  2)  to  readers  and  writers  to  better  understand  the distribution system of inheritance according to Islamic law.
Key Words: Costumary law, Islamic Law, Inheritance

## I. PENDAHULUAN
Hukum  waris  menduduki  tempat  amat  penting  dalam  Hukum  Islam.  Hal  ini  dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Dari seluruh hukum yang ada  dan  berlaku  dewasa  ini  di  samping  hukum  perkawinan,  maka  hukum  kewarisan merupakan  bagian  dari  hukum  kekeluargaan  memegang  peranan  yang  sangat  penting, bahkan  menentukan  dan  mencerminkan  sistem  dan  bentuk  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan ini sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup  kehidupan  manusia  bahwa  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa,  yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.1
Apabila  ada  suatu  peristiwa  hukum  yaitu  meninggalnya  seseorang  sekaligus menimbulkan  akibat  hukum,  yaitu  bagaimana  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat  adanya  peristiwa  hukum  karena  meninggalnya  seseorang  diatur  oleh  Hukum Kewarisan Islam. Jadi kewarisan itu dapat dikatakan  sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum  yang  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban    seseorang  yang  meninggal  dunia  oleh  ahli waris atau badan hukum lainnya.2
Banyak  Di zaman jahiliyah,  aturan pusaka orang  Arab didasarkan atas  nasab atau qarabah (hubugan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas kepada anak lelaki  yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memberikan pusaka, kepada para wanita dan anak-anak yang masih  kecil.  Hal  ini  terus  berlaku    sampai  permulaan  Islam,  sehingga  turun  ayat  yang menerangkan  bahwa  para  lelaki  memperoleh  bagian  (pusaka)  dari  harta  peninggalan  orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, baik harta itu sedikit ataupun banyak, (QS. An-Nisa’ : 7)
ِّلاَج ِّ رلِّ ل َك َرَت اَّمِّ م  ٞبي ِّصَن ٱ ِّناَدِّل ََٰوۡل َوٱ َنوُب َر ۡقَ ۡلۡ َك َرَت اَّمِّ م  ٞبي ِّصَن  ِّءٓاَسِّ نلِّل َو ٱ ِّناَدِّل ََٰوۡل َوٱ َنوُب َرۡقَ ۡلۡ ۡوَأ ُه ۡنِّم  َّلَق اَّمِّم َرََُُ
ا ٗضو ُر ۡفَّم ا ٗبي ِّصَن ٧

## Terjemahnya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang ditetapkan. 3
1 M. Idris Lamulyo, S.H. Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta, 1984). h.1.
2 M. Idris Lamulyo, S.H. Hukum Kewarisan Islam . h.1.
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Daruh Sunnah Jatinegara, 2007) h.79
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Dengan turunnya ayat itu terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan pusaka kepada  para  wanita  dan  anak-anak  kecil.  Dari  peristiwa-peristiwa  yang  sering  terjadi  di Dusun Palece, peneliti tertarik untuk meneliti permasalah pembagian harta waris yang sering terjadi  sengketa  dalam  penetapan  pembagian  harta  waris  untuk  para  pihak  keluarga.  Ada beberapa  pihak  keluarga  yang  merasa  pembagian  harta  waris  yang  dilakukan  tidak  adil, dikarenakan  pembagian  harta  waris  disama  ratakan  antara  anak  laki-laki  dan  anak perempuan. Dan terkadang juga ada anak yang merasa harta waris yang didapat lebih sedikit dibandingkan dengan saudaranya yang lain.
Terkadang masalah ini sering menyebabkan perkelahian antara keluarga sendiri dan menyebabkan  terputusnya  tali  silarahmi  antara  pihak  saudara  maupun  keluarga  dekat  yang mendukung sistem pembagian ini. Perkelahian harta waris sering terjadi walaupun terkadang sebagian  besar  keluarga  yang  ada  hanya  memendam  masalah  ini,  agar  terhindarnya perkelahian  antara  keluarga  dalam  masalah  ini.  Dan  masalah  pembagian  harta,  sudah ditetapkan dalam al-Qur’an dan hadis nabi untuk menghindari perkelahian dalam pembagian harta waris.
Dari  masalah  yang  ada  di  atas  saya  selaku  mahasiswa  tingkat  akhir  tertarik  untuk meneliti  tentang  Pembagian  Harta  Waris,  karena  Pembagian  Harta  Waris  sering  terjadi perkelahian  di  dalam  pembagiannya.  Saya  melihat  di  masyarakat  khususnya  di  kampung saya  sendiri  sering  terjadi  perbedaan  pendapat  mengenai  pembagian  harta    waris,  dan menyebabkan  perkelahian  diantara  mereka  yang  berujung  pada  putusnya  tali  silaturahmi  di antara  mereka.  Olehnya  itu  judul  yang  akan  saya  teliti  yaitu  “Pandangan  Hukum  Islam Tentang Perbedaan Pembagian Harta Waris yang ada di Masyarakat Ugi Baru (Studi Kasus Desa Ugi Baru, Dusun Palece)”.

## II. Tinjauan Pustaka
A. Sistem Kewarisan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat
Sebelum  diuraikan  lebih  lanjut  mengenai  Sistem  Kewarisan  dalam  Hukum  Islam dan Hukum Adat. Desa Ugi Baru, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah  yang  berkaitan  dengan  judul  penulis  menurut  pandangan  para  ahli  dan  dan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang mengaturya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk  menghindari  kesalahpahaman  dan  memberikan  pembatasan  yang  jelas  serta  untuk memudahkan dalam memahami artikel ini.
Kata  waris  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu warasa-yarisu-warisan yang  berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al- Qur’an ditemukan banyak kata warasa yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugrahkan,  dan  menerima  warisan.  Sedangkan            menurut  istilah  para  ulama  ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
hidup  baik  yang  ditinggalkan  itu  berupa  harta,  tanah  atau  apa  saja  yang  berupa  hak  milik legal secara syar’i. 4
Dalam  literatur  hukum  Islam  ditemui  beberapa  istilah  untuk  menamakan  hukum Kewarisan  Islam  seperti: faraid,  fiqih  mawaris,  dan  Hukm  al-mawaris .  Menurut  Mahalliy, lafazh faraid merupakan  jamak  (bentuk  plural)  dari  lafazh faridhah yang  mengandung  arti mafrudhah,  yang  sama  artinya  dengan  muqaddarah  yaitu  suatu  yang  ditetapkan  bagiannya secara jelas. Di dalam Kamus Istilah Fiqih Faraidh adalah ilmu yang membicarakan tentang cara  membagi  harta  peniggalan  seseorang  (yang  meninggal  dunia)  kepada  ahli  waris  yang berhak  menerimanya  (karena  keturunan,  perkawinan,  walak,  Islam). 5 Di  dalam  ketentuan kewarisan  Islam  yang  terdapat  dalam  al-qur’an,  lebih  banyak  terdapat  bagian  yang ditentukan dibandingkan bagian  yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum  ini dinamai dengan faraid .
Dalam  komplikasi  hukum  Islam  dijelaskan  pula  mengenai  pengertian  Hukum Kewarisan,  yaitu  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan beberapa  bagiannya  masing-masing. 6 Jadi  menurut  peneliti  Hukum  kewarisan  Islam  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  perpindahan  hak  kepemilikan  harta  dari  orang  yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi.
Ahli  Fiqh  telah  mendalami  masalah-masalah  yang  berpautan  dengan  warisan,  dan menulis  buku  mengenai  masalah-masalah  ini,  dan  menjadikannya  suatu  ilmu  yang  berdiri sendiri dan menamakannya ilmu Mawaris atau ilmu Faraidh. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan Faridh, Fardhi, Faraidhi, Firridh 7 .
Objek setiap ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang kaitannya erat secara substansi dengan  ilmu  tersebut.  Dalam  hal  ini,  objek  kajian  ilmu faraidh adalah  harta  peninggalan  si mayit.  Sementara itu, ilmu faraidh pun ditujukan untuk memenuhi hak para mustahiq ‘yang berhak menerimanya’; baik yang berhubungan dengan fardh ‘bagian yang sudah pasti besar kecilnya’, ta’shib ‘mewarisi  dengan  jalan  menerima  sisa’,  maupun  keduanya.  Bisa  juga
4 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17.
5 M. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fikih . (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994) h. 74.
6 Cik Hasan Basri, Komplikasi Huum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional . (Jakarta: Wancana Ilmu, 1999) h. 195. 7 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqih Mawaris , (Semarang: 2010). h.5.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
dengan fardh dan radd , atau dengan fardh dan rahm ‘ahli waris yang tidak termasuk ashabul furudh dan ‘ ashabah ’, atau hanya dengan rahm . 8
Dasar  dan  sumber  utama  dari  Hukum  Islam  sebagai  hukum  agama  Islam  adalah nash  atau  teks  yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an  dan  sunnah  Nabi.  Ayat-Ayat  Al-Qur’an  dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Ayat-ayat Al-Qur’an:
a) Q.S. An-Nisa’/4: 7 yang berbunyi:
ِّلاَج ِّ رلِّ ل َك َرَت اَّمِّ م  ٞبي ِّصَن ٱ ِّناَدِّل ََٰوۡل َوٱ َنوُب َر ۡقَ ۡلۡ َك َرَت اَّمِّ م  ٞبي ِّصَن  ِّءٓاَسِّ نلِّل َو ٱ ِّناَدِّل ََٰوۡل َوٱ َنوُب َرۡقَ ۡلۡ ۡوَأ ُه ۡنِّم  َّلَق اَّمِّم َرََُُ
ا ٗضو ُر ۡفَّم ا ٗبي ِّصَن ٧

## Terjemahnya :
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang ditetapkan. 9
Ayat ini menjelaskan hak lain yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataan di masyarakat  sering kali di abaikan,  yaitu hak-hak  waris. dapat juga dikatakan bahwa setelah ayat  yang  lalu  memerintahkan  untuk  menyerahkan  harta  kepada  anak-anak  yatim,  wanita, dan  kaum  lemah,  maka  seakan-akan  ada  yang  bertanya,  “Dari  manakah  wanita  dan  anak- anak itu  memperoleh  harta?”  maka  diinformasikan   dan ditekankan di  sini bahwa  laki-laki dewasa  atau  anak-anak  yang  ditinggal  mati  orang  tua  dan  kerabat,  ada  hak  berupa  bagian tertentu yang akan diatur Allah setelah turunnya ketentuan umum ini, dari harta peninggalan ibu-bapa  dan  para  kerabat.  Karena  ketika  itu  mereka  tidak  memberi  harta  peninggalan kepada wanita dengan alasan mereka tidak ikut berperang, maka secara khusus dan mandiri, ayat ini menekankan bahwa dan bagi wanita, baik dewasa maupun anak-anak, ada juga hak berupa bagian tertentu. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak mereka itu, di tekankannya  bahwa  hak  itu  sama  sumbernya  dari  perolehan  lelaki,  yakni  dari  harta peninggalan  ibu-bapak  dan  para  kerabat.  Dan  agar  lebih  jelas  lagi  persamaan  hak  itu, ditekankan  sekali  lagi  bahwa  baik  harta  peninggalan  itu  sedikit  atau  banyak,  yakni  hak  itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Yang Maha Agung, Allah swt. 10
b) Q.S. An-Nisa’/4: 11.
Sebagai  pertanda  yang  lebih  nyata,  bahwa  Islam  mengakui  wanita  sebagai  subjek hukum,  dalam  keadaan  tertentu  mempunyai  hak  waris,  sedikit  ataupun  banyak  yang  telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an. Diantaranya terdapat dalam Q.S. An-Nisa’/4: 11.
8 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris , (Jakarta Selatan: 2011). h.14.
9 Departeme Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h.79 10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an) , Cet I, (Ciputat, Lentera Hati: 2000), h. 335-336
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
ِّم  ِّرَََّذلِّل  ۡۖۡمَُِّدََٰل ۡوَأ ٓيِّف ُهَّللٱ ُمُكي ِّصوُي َلَف ٗةَد ِّح ََٰو  ۡتَناََ نِّإ َو  َۡۖك َرَت اَم اَُُلُث َّنُهَلَف  ِّنۡيَتَنۡثٱ َق ۡوَف  ٗءٓاَسِّن َّنَُ نِّإَف   ِّنۡيَيَُنُ ۡلۡٱ ِّ ظَح ُلُۡ اَه
ۥُهَّل نُكَي  ۡمَّل نِّإَف  ٞدَل َو ۥُهَل َناََ نِّإ  َك َرَت اَّمِّم  ُسُدُّسلٱ اَمُهۡنِّ م  ٖد ِّح ََٰو ِّ لُكِّل ِّهۡي َوَبَ ِّلۡ َو   ُف ۡصِّ نلٱ نِّإَف   ُثُلُُّلٱ ِّهِّ مُ ِّلَِف ُها َوَبَأ ٓۥُهَث ِّر َو َو ٞدَل َو ۡمَُُؤٓاَنۡبَأ َو  ۡمَُُؤٓاَباَء  ٍۗ نۡيَد  ۡوَأ ٓاَهِّب ي ِّصوُي  ٖةَّي ِّص َو ِّدۡعَب  ۢنِّم   ُسُدُّسلٱ ِّهِّ مُ ِّلَِف ٞة َو ۡخِّإ ٓۥُهَل َناََ ا ٗعۡفَن  ۡمُكَل  ُب َرۡقَأ  ۡمُهُّيَأ َنو ُرۡدَت  َلَ
ٍِّۗهَّللٱ  َنِّ م ٗةَضي ِّرَف ا ٗميِّكَح اًميِّلَع َناََ َهَّللٱ َّنِّإ
١١

## Terjemahnya :
Allah mensyari’atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Magka ia memperoleh separu harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meningal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 11
Ayat-ayat  yang  lalu  merupakan  pendahuluan  tentang  ketentuan  memberi  kepada setiap  pemilik,  hak-hak  sah  mereka,  juga  menegaskan  bahwa  ada  hak  buat  lelaki  dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang kan diatur Allah Tuhan  Yang  Maha  Tinggi  itu.  Nah,  ayat  ini  merinci  ketetapan-ketetapan  tersebut  dengan menyatakan bahwa: Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupuan lelaki, dewasa maupun anak-anak. Yaitu  bagian  seorang  anak  lelaki  dari  anak-anak  kamu,  kalau  bersamanya  ada  anak-anak perempuan  dan  tidak  ada  halangan  yang  ditetapkan  agama  baginya  untuk  memperoleh warisan,  misalnya  membunuh  pewaris  atau  berbeda  agama  dengannya,  maka  ia  berhak memperoleh  warisan  yang  kadarnya  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan; sehingga jika ia hanya berdua dengan saudara perempuannya maka ia mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki maka bagi mereka dua pertiga dari  harta  warisan  yang  ditinggalkan  yang  meninggal  itu;  jika  anak  perempuan  itu  seorang diri saja tidak ada waris lain yang berhak bersamanya,  maka ia  memperoleh setengah tidak lebih dari harta warisan itu.
11 D eparteme Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h.79
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Setelah  mendahulukan  hak-hak  anak,  karena  umumnya  mereka  lebih  lemah  dari orang tua, kini dijelaskan hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak, yaitu; Dan untuk kedua ibu bapaknya, yakni ibu bapak anak yang meninggal, baik yang meninggal lelaki ataupun maupun perempuan masing-masing dari keduanya, yakni bagi ibu bapak dan anak  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Jumlah  itu  menjadi  haknya  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak,  tetapi  jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai  anak baik  lelaki  maupun  perempuan,  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapaknya  saja,  maka  ibunya mendapat  sepertiga  dan  selebihnya  buat  ayahnya,  ini  jika  yang  meninggal  itu  tidak mempunyai saudara-saudara, tetapi jika yang meninggal itu mempunyai beberapa yakni dua atau lebih saudara, baik saudara seibu sebapak maupun hanya seibu atau sebapak, lelaki atau perempuan,  dan  yang  meninggal  tidak  mempunyai  anak-anak,  maka  ibunya,  yakni  ibu  dari yang  meninggal  itu  mendapat  seperenam  dari  harta  warisan,  sedang  ayahnya  mendapat sisanya, dan saudara-saudara  itu tidak  mendapat sedikitpun  warisan. Pembagian-pembagian tersebut di atas  sesudah dipenuhi  wasiat  yang ia buat  sebelum kematiannya atau (dan) juga sesudah dilunasi hutang-nya bila dia berhutang. Orang tua kamu dan anak-anak kamu, yang Allah  rinci  pembagiannya  ini,  ditetapkan  Allah  sedemikian  rupa  karena  kamu  tidak mengetahui  siapa  diantara  mereka  yang  lebih  dekat  manfaatnya  bagi  kamu,  sehingga  jika kamu  yang  menetapkannya  kamu  akan  keliru.  Karena  itu  laksakanlah  dengan  penuh tanggung  jawab  karena  ini  adalah  ketetapan  yang  turun  langsung  dari  Allah,  sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu Maha Mengetahui sagala sesuatu lagi Maha Bijaksana dalam segala ketetapan-ketetapan-Nya.
c) Q.S. An-Nisa’/4: 13-14
ِّف  َنيِّدِّل ََٰخ  ُر ََٰهۡنَ ۡلۡٱ اَهِّت ۡحَت نِّم ي ِّر ۡجَت  ٖتََّٰنَج ُهۡل ِّخۡدُي ۥُهَلوُس َر َو َهَّللٱ ِّعِّطُي نَم َو  ِّهَّللٱ ُدوُدُح َكۡلِّت ُُ  ۡوَف ۡلٱ  َكِّلَََٰٰ َو  اَهي
ُميِّظَعۡلٱ ١١
اَهيِّف اٗدِّل ََٰخ ا ًراَن ُهۡل ِّخۡدُي ۥُهَدوُدُح َّدَعَتَي َو ۥُهَلوُس َر َو َهَّللٱ  ِّصۡعَي نَم َو ٞنيِّهُّم  ٞباَذَع ۥُهَل َو
١١
Terjemahnya:
“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” 12
Setelah  menjelaskan  rincian  bagian-bagian  untuk  masing-masing  ahli  waris,  kedua ayat  di  atas  memberi  dorongan,  peringatan,  serta  janji  dan  ancaman  dengan  menegaskan bahwa  bagian  bagian  yang  ditetapkan  di  atas,  itu  adalah  batas-batas  Allah  yakni  ketentua- ketentuan-Nya yang tidak boleh dilanggar. Siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya yang lain, niscaya  Allah  memasukkannya  ke  dalam  surga  yang  mengalir  di  dalamnya  sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalmnya; dan itulah keberuntungan yang besar. Buka keberuntungan
12 D eparteme Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h.79
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
semu  atau sementara, seperti yang diduga oleh sementara orang ketika mampu memperoleh kemegahan  duniawi.  Dan  siapa  yang  mendurhakai  Allah  dan  rasul-Nya  dengan mempersekutukan-Nya dan melanggar ketentuan-katentuan-Nya di atas, dan atau yang lain, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan yang mendurhakai  Allah  tapi  tidak  mempersekutukan-Nya,  maka  baginya  siksa  yang menghinakan, setimpal dengan sikap mereka melecehkan ketentuan Allah dan meremehkan orang-orang yang mereka halangi hak-haknya. 13
2. Hadis
Hadis Nabi Muhammad S.A.W pada Kitab Fara’idh Sohih Al Bukhori yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:
1) Hadis Nomor 6730
هَّللا َي ِّض َر َةَشِّئاَع  ْنَع َة َو ْرُع  ْنَع  باَهِّش ِّنْبا  ْنَع  كِّلاَم  ْنَع َةَمَلْسَم ُنْب ِّهَّللا ُدْبَع اَنَثَّدَح
ِّهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّ يِّبَّنلا َجا َو ُْ َأ َّنَأ اَهْنَع َرَأ َمَّلَس َو ِّهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّهَّللا ُلوُس َر َيِّ ف ُوُت َني ِّح َمَّلَس َو ْدَق  َسْيَلَأ ُةَشِّئاَع  ْتَلاَقَف َّنُهَثا َريِّم ُهَنْلَأْسَي   رْكَب يِّبَأ ىَلِّإ َناَمُُْع َنَُْعْبَي  ْنَأ َنْد ِّهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّهَّللا ُلوُس َر َلاَق ةَقَدَص اَنَْ َرَت اَم  ُث َروُن  َلَ َمَّلَس َو
Artinya:
"Telah meneritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radiallahu 'anhu, bahwasanya isteri-isteri Nabi S.A.W ketika Rasulullah S.A.W meninggal, mereka ingin mengutus Utsman untuk menemui Abu
Bakar memintan warisan mereka, maka Aisyah mengatakan;
bukankah Rasulullah S.A.W bersabda: "Kami tidak diwarisi, dan semua yang kami tinggalkan adalah sedekah." (Bukhari – 6730) 14

## 3. Ijtihad Para Ulama
Meskipun  Al-Qur’an  dan  Al-Hadis  sudah  memberikan  ketentuan  terperinci mengenai  pembagian  harta  warisan,  dalam  beberapa  hal  masih  diperlukan  adanya  ijtihad, yaitu  terhadap  hal-hal  yang  tidak  ditentukan  al-Qur’an  maupun  al-Hadis.  Misalnya, mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya. 15 Contoh lain adalah:
Status  saudara  yang  mewarisi  bersama-sama  dengan  kakek,  didalam  al-Qur’an  ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama-sama  dengan  anak  laki-laki  yang  dalam  kedua  keadaan  ini    mereka  tidak mendapatkan  apa-apa  lantaran  terhijab,  kecuali  dalam  masalah  kalalah  maka  mereka
13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an) , h. 350 14 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardazbah Al-Ja’fii A-Bukhari, Kitab Shahih Al-Bukhari , Bab 3 Kitab Faraid, Juz III, Cet: 1, (Maktabah Asshofa: 2003) h. 295.
15 Ahmad Azar Basyir, Hukum Waris Islam , (Yogyakarta: UI Press: 2004), h. 9
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
mendapat  bagian.  Menurut  pendapat  kebanyakan  sahabat  dan  imam-imam  mazhab  yang mengutip  pendapat  Zaid  bin  Tsabit,  saudara-saudara  tersebut  mendapat  pusaka  secara muqasamah dengan kakek. 16
Hukum  Waris  menurut  Adat  adalah  semua  harta  benda  yang  ditinggalkan  oleh seseorang  yang  meninggal  dunia  (pewaris)  baik  yang  sudah  terbagi  maupun  yang  belum terbagi atau memang tidak terbagi.
Jadi,  Harta  warisan  ini  adalah  harta  kekayaan  seorang  pewaris  karena  telah  wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi maksudnya  harta  warisan  itu  terbagi-bagi  kepemilikannya  kepada  para  ahli  warisnya,  dan suatu  kepemilikan  atas  harta  warisan  tidak  berarti  pemilikan  mutlak  perseorangan  tanpa fungsi  sosial.  Adat  (Istilah  Fiqih)  adalah  himpunan  kaidah  sosial  dalam  masyarakat  luas, tidak  termasuk  hukum  syara'  (Agama),  kaidah-kaidah  tersebut  ditaati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat,  seolah  kehendak  atau  peraturan  warisan  nenek  moyang  mereka,  bahkan  seolah suatu  keharusan  yang  bersumber  dari  tuhan.17  Menurut  hukum  adat  suatu  pemilikan  atas harta wariasan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan ketuhanan tali persaudaraan.
B. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Waris Mewarisi dalam Hukum Islam
1. Rukun Waris Mewarisi dalam Hukum Islam
Menurut  bahasa,  sesuatu  dianggap  rukun  apabila  posisinya  kuat  dan  dijadikan sandaran, seperti ucapan: “Saya berukun kepada Umar.” Maksudnya adalah “Saya bersandar pada  pendapat  Umar.”  Menurut  istilah,  rukun  adalah  keberadaan  sesuatu  yang  menjadi bagian  atas  keberdaan  sesuatu  yang  lain.  Contohnya  adalah  sujud  dalam  shalat.  Sujud dianggap  sebagai  rukun,  karena  sujud  merupakan  bagian  dari  shalat.  Kerena  itu  tidak dikatakan  shalat  jika  tidak  sujud.  Dengan  kata  lain,  rukun  adalah  sesuatu  yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu. 18
Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, karena bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun- rukunnya. 19 Rukun-rukun waris yaitu:
a) Muwarris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara  hakiki,  atau  karena  keputusan  hakim  dinyatakan  mati  berdasarkan  beberapa sebab.
16 Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 22. 17 M. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fikih . h. 74
18 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris . h.27
19 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris . h.27.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
b) Maurus,  yaitu  harta  peninggalan  simati  yang  akan  dipusakai  setelah  dikurangi  biaya perawatan,  hutang-hutang,  zakat  dan  setelah  digunakan  untuk  melaksanakan  wasiat.
Harta pusaka disebut juga miros, irs, turos, dan tarikah.
c) Waris,  yaitu  orang  yang  akan  mewarisi,  yang  mempunyai  hubugan  dengan  si muwarris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. 20
2. Syarat Waris Mewarisi dalam Hukum Islam
Waris  mewarisi  itu  menyangkut  harta  benda  dan  sebagaimana  kita  ketahui,  harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak kepemilikan yang penuh. Sekarang, dengan jalan  waris  mewarisi itu akan terjadi peralihan, perpindahan  hak pemilikan, atau  hak  milik. Oleh  karena  itu  untuk  terjadi  waris  mewarisi  disini  menurut  hukum  Islam  terdapat  syarat- syarat sebagai berikut:
a) Muwarris atau orang meninggal dunia
Muwarris,  artinya  orang  yang  mewariskan.  Dalam  hal  ini  pewarisan  baru  terjadi apabila simuwarris sudah meninggal dunia. Artinya selagi simuwarris masih hidup, menurut hukum  Islam  tidak  ada  proses  memproses  pewarisan.  Artinya,  apabila  si  muwarris  masih hidup  dan  pada  saat  itu  terjadi  pemberian  harta  kepada  ahli  waris,  pemberian  ketika  itu simuwarris  masih  hidup ini tidak termasuk didalam  waris  mewaris,  kelak  harta benda  yang sudah  diberikan  ini  tidak  termasuk  diperhitungkan.  Mati  disini,  baik  hakiki  maupun  hukmi (berdasarkan keputusan hakim).
Tanggal  kematian  itu  dihitung  sebagai  yang  dinyatakan  oleh  keputusan  hakim  itu. Bukan  tanggal  ketika  keputusan  itu  dikeluarkan.  Ini  apabila  menyangkut  mati  yang  hukum atau ada keraguan kapan matinya seseorang. 21
b) Ahli waris yang masih hidup
Hidup  dalam  hal  ini  harus  dibuktikan  bahwa  ahli  waris  benar-benar  masih  hidup pada  saat  kematian  (Prepositus)  sebelum  mereka  dibolehkan  mewarisi  harta  peninggalan tersebut. Dalam kasus janin dalam kandungan, tidak mendapat warisan kecuali janin itu lahir hidup, hubungannya harus ditangguhkan untuk menunggu penyerahan harta.
Kehidupan  manusia  dimuka  bumi  ini  dibatasi  oleh  waktu,  sampai  datang  waktu yang  telah  dijanjikan  tanpa  dikurangi  sediktpun  sebelum  dan  sesudah  kematian  itu  akan menjemputnya. Salama masa hidupnya yang sebentar itu apapun yang dikumpulkan olehnya didunia  ini  harus  ditiggalkan  kecuali  amal  baiknya.  Harta  kekayaan  dan  semua  miliknya yang  ditinggalkan  didunia  akan  diserahkan  kepada  ahli  warisnya.  Islam  adalah  jalan  hidup yang sempurna mengandung aturan-aturan untuk pembagian harta warisan. 22
20 Asymuni Ar-Rahman, Ilmu Fiqih 3 , (Jakarta DEPAG RI: 1986). h. 17.
21 Asymuni Ar-Rahman, Ilmu Fiqih 3 , (Jakarta DEPAG RI: 1986). h. 17.
22 Rahman I, Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah) , (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), h. 354.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## c) Hubungan kewarisan yang sah
Hubungan  kewarisan  yang  sah  disini  bisa  berasal  dari  hubungan  kekerabatan, pernikahan,  atau  yang  lainnya.  Demikian  pula  harus  mengetahui  derajat  yang  menyatukan antara  ahli  waris  dan  si  mayit,  sehingga  ahli  waris  yang  lebih  dekat  kepada  si  mayit  tidak terhalangi (mahjub) oleh ahli waris yang lain. 23

## 3. Sebab Waris Mewaris dalam Hukum Islam
Didalam Hukum Kewarisan Islam ada tiga sebab orang memperoleh bagian harta warisan, yaitu:
a) Hubungan kekerabatan
Yang dimaksud hubungan kekerabatan disini adalah hubungan darah atau hubungan famili.  Hubungan  kekerabatan  ini  menimbulkan  hak  mewarisi  jika  salah  satu  meninggal dunia. Misalnya, antara anak dan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya.
b) Hubungan perkawinan
Perkawinan  yang  sah  menimbulkan  hubungan  kewarisan.  Jika  seseorang  suami meninggal  dunia,  makanya  istrinya  atau  jandanya  mewarisi  harta  suaminya.  Demikian  juga seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.
c) Karena Wala’
Wala’  yaitu  hubungan  hukmiah,  hubungan  yang  ditetapkan  oleh  hukum  Islam, karena orang tuanya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi  kemanusiaan  kepada  budaknya.  Tegasnya  jika  seseorang  memedekakan  budaknya, maka  terjadi  hubungan  kekeluargaan  yang  disebut  wala’ul  ‘itqi.  Dengan  adanya  hubungan tersebut,  seseorang  tuan  menjadi  ahli  waris    dari  budaknya  yang  dimerdekakannya  itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.
Akan  tetapi  berbeda  dengan  masa  sekarang  ini,  sebab  mewarisi  karena  wala’ tersebut  telah  kehilangan  makna  yang  penting  dilihat  dari  segi  praktis.  Sebab,  pada  jaman sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi. 24

## 4. Penghalang Pewarisan dalam Islam
Penghalang perwarisan atau mawani’ al-irth adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dalam artian lain dapat dimengerti sebagai suatu kondisi  atau  sifat  yang  menyebabkan  orang  tersebut  tidak  dapat  menerima  warisan  padahal
23 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris . h. 12-13.
24 Wati Rahmi Ria, Aspek Yuridis Tentang Huku Waris Islam , Universitas Lampung, Lampung, 2008, h. 39.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
sudah  cukup  syarat-syarat  dan  ada  hubungan  pewarisan. 25 Adapun  yang  menghalangi pewarisan ada tiga yaitu:
a) Pembunuhan
Pembunuhan  menghalang  seseorang  untuk  mendapatkan  hak  warisan  dari  orang yang dibunuhnya, 26 hal ini di dasarkan pada hadis Nabi, yang berbunyi:
b) Perbudakan
Semua jenis hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta, baik hamba qinnun (hamba biasa), mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka sesudah tuannya wafat) maupuan mukatab (budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat membayar uang dalam jumlah tertentu). Dia menjadi penghalang menerima waris.
c) Berlainan Agama
Yang  dimaksud  dengan  berlainan  agama  adalah  berlainannya  agama  orang  yang menjadi  pewaris  dengan  orang  yang  menjadi  ahli  waris. 27 Ijma  seluruh  ulama  menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim.
C. Penerapan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  tentang  Pembagian  Harta  Waris  yang  ada  di Masyarakat
Pembagian  harta  warisan  yang  ada  di  masyarakat  (Dusun  Palece)  itu  pembagian warisan  berdasarkan  adat  atau  berdasarkan  pembagian  yang  di  tetapkan  oleh  orang  tua terdahulu.  Adapun  sistem  pembagian  yang  umum  dilakukan  yaitu  pembagian  yang menyamaratakan  antara  anak-anak  mereka,  sehingga  menurut  mereka  itulah  yang  disebut kata adil dalam pembagian harta warisan.  Menurut pengamatan peneliti dilapangan hampir semua  masyarakat  menggunakan  sistem  pembagian  ini,  itu  berlaku  juga  pada  keluarga peneliti. Dan apabila ada orang yang tidak mempunyai anak maka harta tersebut diwariskan kepada keluarga terdekat.
Adapun  kendala  yang  sering  terjadi  jika  pembagian  ini  diterapkan  yaitu  sering terjadinya  perkelehian  antara  pihak  keluarga,  ada  yang  merasa  dirugikan  dalam  sistem pembagian  ini.  Dari  sudut  pandang  yang  saya  amati  sendiri  sudah  ada  beberapa  keluarga saya  yang  tidak  berbicara  pada  keluarganya  sendiri  karena  merasa  dirugikan  dalam  sistem pembagian ini. Namun, kebanyakan diantara warga yang ada di Dusun Palece menerima saja sistem pembagian ini karena menurut mereka inilah keputusan terbaik orang tua mereka.
25 Amien Husein Nasution, Hukum Kewarisan . Suatu Analisa Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) h. 78. 26 Suhwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktik , (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 53. 27 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 37.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Adapun  hukun  Islam  memandang  penerapan  hukum  ini  yaitu  hukum  adat  dapat berlaku  dalam  sistem  pembagian  harta  warisan  jika  tidak  ada  sengketa  didalamnya.  Dan apabila terjadi sengketa atau perkelahian maka di kembalikan kepada hukum Islam.

## III. METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan penelitian  di Dusun Palece Desa Ugi Baru  Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dan penelitian ini dilakukan 2 bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  jenis  penelitian  Kualitatif  Jenis  dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif ( description research ). Tujuan penelitian deskriptif adalah  untuk  menggambarkan/memecahkan  masalah  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat  populasi atau daerah.
Dalam menyusun artikel ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  Dusun  Palece dan data sekunder adalah data pendukung  yang diperoleh dari Alqur’an, Hadits, buku-buku ilmiah, artikel serta yang berkaitan dengan artikel ini.
Guna  memperoleh  data  yang  akurat,  tepat  dan  jelas  penyusun  ini  meneliti menggunakan  Observasi  (pengamatan  langsung),  Interview  (wawancara),  Studi  Literatur  ( literature Review ), Dokumentasi.
Setelah  data  mengenai  pandangan  hukum  Islam  tentang  pembagian  harta  waris sesuai  adat  terkumpul,  maka  kemudian  dilakukan  analisis    dan  diagnosis  dengan menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  dengan  cara  menganalisis  data  dengan  menggunakan perhitungan  persantase  dan  menggunakan  sumber  informasi  yang  relevan  untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan.

## IV. HASIL PENELITIAN
Dari hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang ada di Desa Ugi Baru, Dusun Palece ini menggunakan pembagian yang  sama  rata  antara  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan  karena  menurut  pemahaman mereka adil dalam pembagia harta waris itu adalah menyamaratakan pembagian harta waris pihak laki-laki dan perempuan.
Adapun  sistem  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  pembagian  harta  waris  di  Dusun Palece yaitu menyamaratakan antara bagian yang diterima oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki.  Sedangkan  sistem  hukum  Islam  yang  berlaku  dalam  pembagian  harta  waris  yaitu sesuai dengan aturan yang ada dalam al-Qur’an dan Hadis.
Dampak  positif  dari  penggunaan  hukum  adat  dalam  pembagian  harta  waris  di Dusun  Palece  adalah  orang  tua  mudah  dalam  membagikan  harta  warisannya  dan  rata-rata orang  tua  di  Dusun  Palece  hanya  paham  dengan  sistem  pembagian  harta  waris  tersebut. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan hukum ini yaitu sering terjadinya perselisahan  antara  pihak  saudara  dalam  penetapan  pembagian  harta  yang  menyebabkan
adanya  jarak  diantara  sesama  saudara  dalam  keluarga  tersebut  dan  bahkan  dapat  berakibat pada putusya tali silaturahmi diantara pihak keluarga.
Dampak  positif  dari  penggunaan  hukum  Islam  dalam  pembagian  harta  warisan  di Dusun Palece yaitu menjaga tali siaturahmi dengan pihak keluarga dikarena tidak pihak yang berani menentang aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan dampak negatif  dari  penggunaan  hukum  Islam  dalam  pembagian  harta  warisan  yaitu  masyarakat masih  sangat  banyak  yang  belum  mengerti  tentang  tata  cara  dan  sistem  pembagian  harta warisan  dalam  Islam  karena  kurangnya  pemahaman  mereka  mengenai  sistem  tersebut  dan juga  dikarenakan  sudah  melekatnya  penggunaan  hukum  adat  dalam  pembagian  harta warisan.

## V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  kami  lakukan  dilapangan,  maka kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem  kewarisan  dalam  hukum  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan bagian  yang ditetapkan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi. Sedangkan  sistem  kewarisan  hukum  adat  adalah  harta  kekayaan  seorang  pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta  yang  dapat  dibagi  maksudnya  harta  warisan  itu  terbagi-bagi  kepemilikannya kepada  para  ahli  warisnya,  dan  suatu  kepemilikan  atas  harta  warisan  tidak  berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.
2. Pandangan  hukum  Islam  tentang  perbadaan  pembagian  harta  warisan  yang  ada  di masyarakat  Ugi  Baru  sebagian  besar  tidak  sesuai  dengan  hukum  pembagian  harta waris  dalam  Islam  yang  sudah  memiliki  aturan  pembagian  secara  rinci  dalam pembagiannya.  Namun  Islam  sendiri  merupakan  agama  yang  dinamis  dan  selalu memperhatikan  kemaslahatan  untuk  umatnya.  Hukum  adat  dapat  digunakan  jika semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pembagian  harta  waris  setuju  dengan  penggunaan hukum adat tersebut.

## B. Saran
1. Diperlukan  tanggung  jawab  pembelajaan  sejak  usia  dini  atau  di  bangku  sekolah mengenai  pentingnya  mempelajari  hukum  pembagian  warisan  sesuai  Islam,  agar mereka mengetahui cara pembagian warisan sesuai hukum Islam dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang mereka temui nanti.
2. Diperlukan  juga  peran  tokoh  agama  agar  sering  mensosialisasikan  langsung  kepada masyarakat, agar  masyarakat  paham betul  mengenai pembagian  harta  warisan sesuai hukum  Islam.  Sehingga  tidak  ada  lagi  perkelahian  yang  terjadi  dimasyarkat  seputar pembagian harta waris yang keliru atau tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## DAFTAR PUSTAKA
Ar-Rahman, Asymuni. Ilmu Fiqih 3 . Jakarta DEPAG RI: 1986.
Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi. Fiqih Mawaris . Semarang: 2010
Basyir, Ahmad Azar . Hukum Waris Islam . Yogyakarta: UI Press: 2004.
Bisri, Cik Hasan . Komplikasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Wancana Ilmu, 1999.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta: CV. Daruh Sunnah Jatinegara, 2007.
Habiburrahman , Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana,
2011.
Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. Hukum Waris . Jakarta Selatan: 2011.
Lamulyo, M. Idris. Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: 1984.
Lubis, Suhwardi K. dan Komis Simanjuntak. Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktik . Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Muhammad, Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Bardazbah Al-Ja’fii A-Bukhari. Kitab Shahih Al-Bukhari, Bab 3 Kitab Faraid, Juz III , Cet: 1. Maktabah Asshofa: 2003.
Muhibbin, Muhammad dan Abdul Wahid . Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia) . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Mujieb, M. Abdul, dkk. Kamus Istilah Fikih. Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994.
Nasution, Amien Husein. Hukum Kewarisan. Suatu Analisa Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
Rahman I, Doi . Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah ). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Ria, Wati Rahmi. Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam . Universitas Lampung. Lampung: 2008.
Shihab, M. Quraish . Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Cet I. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.