Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.3 No.1 Juni 2017: P-ISSN 2442-8566

## EVALUASI PELAPORAN KONTRAK GADAI SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
Yenny Susilawati Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan Email: Yenny@stainpamekasan.ac.id
Abstract
In  every  contract  of  the  concept  of  sharia  must  meet  the  principle  of  legal compliance with the concept of Islam, that's how things happen in the Islamic pawn  contract.  This  contract,  the  reporting  must  be  in  accordance  with  the reporting  standards  in  the  DSN-MUI  Fatwa.  This  research  uses  the  type  of qualitative research with literature method. This study found that the reporting of  pawning  contracts  is  in  accordance  with  sharia  through  several  contracts namely; qard contract, rahn contract, and ijarah contract are in accordance with DSN-MUI Fatwa or in accordance with sharia principles, namely there is a qard contract as a pure loan agreement to the customer, rahn contract as a contract agreed upon by the customer as the surrender of collateral for safekeeping by the pawnshop with followed by the next contract which is the ijarah contract as a contract that complements the pawn contract and alternative pawnshop to obtain a term which is calculated based on collateral contract.
Keyword : Laporan, Gadai Syariah, Fatwa DSN-MUI.
Pendahuluan
Islam  menenkankan  adanya  laporan  dalam  setiap  transaksi  yang dilakukan untuk menemukan kemaslahatan bagi setiap orang yang melakukan transaksi. Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Saat ini kita mendapatkan sistem-sistem lain yang lebih mendahulukan usaha-usaha  ekonomi  dengan  mengabaikan  akhlak  dan  berbagai  konsekuensi keimanan. 1 Dengan demikian para pelaku ekonomi Islam dalam berprilaku dan pengambilan  keputusan  dalam  setiap  unit  kegiatatn  atau  aktivitas  ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah, 2
1 Andi Iswandi, Peran Etika Qur’ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam “Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. VI. No. 1” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014), 151.
2 Euis Amalia, Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam “ Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. V, No.1,” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014), 151.
Hal berkaitan dengan kompetitif yang ada diantara keuangan syariah itu sendiri  dengan  keuangan  konvensional.  Persaingan  pasar  yang  semakin  ketat antara keuangan konvensional menyebabkan penetapan bunga yang dianggap riba 3 di dalam operasionalnya semakin diperhitungkan. Berbeda halnya dengan keuangan syariah yang tidak menerapkan sistem bunga didalam operasionalnya, maka  tugas  penting  yang  harus  dilakukan  oleh  pengelola  keuangan  syariah adalah  meningkatkan  sosialisasi  sistem  keuangan  syariah  kepada  masyarakat dengan  prinsip  keadilannya  dengan  dimensi  ruang  dan  waktu  yang melingkupinya. 4
Kegiatan  ekonomi  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  ruang  dan waktu, posisi fatwa sangat diperlukan sebagai pijakan hukum. Fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam kegiatannya. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan kesyariahan produk dan operasional keuangan syariah dan sebagian fatwa merupakan tranformasi akad- akad  dalam  hukum  Islam  ke  dalam  kegiatan  transaksi  keuangan  syariah yang modern untuk mengimbangi perkembangan keuangan syariah karena keuangan syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam. 5
Sebagai  bentuk  aplikasi  atau  produk  pemikiran  hukum  Islam,  fatwa dihasilkan  dari  proses  istinbat  hukum  sebagai jawaban  atas  persoalan  hukum yang  diajukan  oleh  individu,  kelompok,  maupun  lembaga. 6 fatwa  juga merupakan ijtihad untuk menjawab produk-produk baru mengingat komplisitas transaksi modern yang membutuhkan akad-akad baru. 7 Hal itu, karena kegiatan transaksi  modern  tidak  cukup  hanya  dipayungi  dengan  akad-akad  sederhana ( basit ) sebagaimana tersedia dalam literatur fikih klasik. Sebagaimana  sifat  ekonomi  yang  elastis  dan  fleksibel  membutuhkan peran pemikiran ekonomi Islam untuk mengiringi juga dengan bentuk keadilan yang melingkupi kegiatan ekonomi syariah modern ini yang  banyak dituangkan dalam  fatwa-fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI) sebagai bentuk upaya untuk menyalaraskan produk LKS dengan berbagai metode,  diantaranya  dengan  melakukan  pengembangan  akad  dengan  adanya
3 Muhammad  Shaukal  Malik,  Ali  Malik  Dan  Waqas  Mustafa,  “Controversies  That  Make Islamic Banking Controversial: An Analysis Of Issues And Challenges,” American Jurnal of  Social  and  Management  Sciences .  2,1  (2011):  41-46.  http://www.scihub.org/AJMS. (diakses 1/10/2015).
4 Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah (Jakarta:  Logos, 1995), 19.
5 Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law And Finance: Religion, Risk And Return (The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998), 23.
6 Yusuf Al-Qardawi, Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa-Al-Tasayyub , Terjemahan As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.
7 Muhammad  Maksum, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), 4.
penggabungan akad dalam satu transaksi, membuat syarat-syarat tambahan, dan model  akad  yang  tidak  jarang  diperselisihkan  oleh  kalangan  ulama. 8 Contoh penggabungan akad yang ada dalam Fatwa DSN-MUI diantaranya akad rahn dan akad rahn emas 9
Sesuai  dengan  konsep  kontrak  gadai  modern,  pada  dasarnya  gadai syariah  berjalan  di  atas  dua  akad  transaksi  Islam.  Namun,  akad ijarah yang merupakan kontrak akad setelah akad qard dalam gadai syariah menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Hal ini menjadi kekhawatiran mengandung unsur-unsur  yang  tidak  sejalan  dengan  Islam.  Dalam  konsep  dua  akad ditransaksi gadai syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad qard sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad ijarah sebagai akad untuk sewa tempat barang jaminan. Dengan demikian menjadi manarik untuk menulis artikel ini, tentang evaluasi pelaporan kontrak gadai syariah perspektif fatwa  DSN-MUI,  penelitian  ini  akan  menggambarkan  bagaimana  seharusnya kontrak gadai syariah dilakukan dan pelaporan kontraknya.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan metode kepustakaan.  Yaitu  pendekatan  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung menggunakan  analisis.  Proses  dan  makna  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian pendekatan  ini,  landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai  pemandu  agar  fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. 10
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis kepustakaan  untuk  mengahasilkan  data  yang  valid  sesuai  dengan  kandungan penelitian. Penggunaan kepustakaan karena penelitian ini menganalisa tentang hukum manipulasi merek dalam nash alquran, hadits, dan pemikiran ulama dan perdebatan ulama tentang manipulasi merek.
Pencatatan Kontrak Gadai Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah jaminan  hutang,  gadaian, seperti  juga  dinamai  Al-Habsu,  artinya  penahanan. 1 Sedangkan menurut syara’ artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. 2 Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang mengadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian rahn menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda sebagai
8 Muhammad  Maksum, Fatwa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia,  Malaysia,  Dan  Timur Tengah 6.
9 Fatwa  dengan  akad ijarah adalah  Fatwa  nomor  25/DSN-MUI/VI/2002  dan  26/DSN- MUI/VI/2002.
10 W. Gulo, Metode Penelitian (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 14.
39 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
kepercayaan  dari  suatu  yang  dapat  dibayarkan  dari  harta  itu  bila  utang  tidak dibayar. 3 Sedangkan  menurut  Ahmad  Azhar  Basyir Rahn adalah  menahan sesuatu barang “Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu  barang  bergerak.  Barang  tersebut  diserahkan  kepada  orang  yang berpiutang  oleh  seseorang  yang  mempunyai  utang  atau  oleh  orang  lain  atas nama  orang  yang  mempunyai  utang.  Seseorang  yang  berutang  tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo”. 5
Jadi, kesimpulanya bahwa rahn adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali  seluruh  atau  sebagian  hutangnya  dari  barang  gadai  tersebut  apabila pihak yang
Ada  beberapa  rukun  dalam  gadai  yaitu,  pihak-pihak  yang  melakukan perjanjian (shigat).  Aqid terdiri  dari  dua  pihak  yaitu:  pertama, rahn (yang menggadaikan),  yaitu  orang  yang  telah dewasa,  berakal,  bisa  dipercaya,  dan memiliki barang yang akan digadaiakan. Kedua, Murtahin (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya aleh Rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
Gadai syariah ( rahn ) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk  pemberian  uang  pinjaman  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan berdasarkan  pada  prinsip  syariat  Islam  dan  terhindar  dari  praktik  riba  atau penambahan  sejumlah  uang  atau  persentase  tertentu  dari  pokok  utang  pada waktu membayar utang. 11 Dalam kontrak qard para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian pembiayaan  berdasarkan  prinsip qardh untuk  transaksi  utang- piutang. 12 akad qard adalah  pinjam  meminjam  dana  tanpa  imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara  sekaligus  atau cicilan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Kontrak berbasis qard bertumpu pada pemberian pinjaman yang harus dibayar sesuai dengan besaran pinjaman yang diberikan karena tambahan atas
11 Bella  Dina  Putri  Sukmasari, Kesesuaian  Pelaksanaan  Lelang  Barang  Jaminan  Rahn Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Pt. Bank Bri Syariah Cabang Kota Malang) “Artikel Ilmiah”( Malang: Universitas Brawijaya, 2013), 7.
12 ContohAkad Qardh Pembiayan  Gadai  IB  Barokah  di  Bank  Jawa  Timur  Syariah SampangMadura Tahun 2016.
pokok pinjaman qard termasuk kategori riba yang diharamkan yang tergolong pada riba jahiliyah. 13
Akad rahn dilaksanakan  setelah  akad qard ,  akad rahn ini  merupakan bentuk  kesepakatan.  Akad ijarah dilakukan  setelah  akad qard, dan  akad rahn dilaksanakan
Fatwa DSN-MUI tentang Gadai Syariah
Dinamika  Fatwa  ekonomi  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengenai akad  merupakan  komponen  utama  dalam  MUI.  Akad  juga  menjadi  penentu kesyariahan  produk  yang  ditawarkan  lembaga  keuangan  syariah  (LKS). Fleksibilitas  pengaturan  akad  yang  ditetapkan  dalam  Fatwa  DSN-MUI menyangkut prinsip kerelaan ( ridha ) dan kehendak ( ikhtiar ). Karena itu, segala yang  menghalangi  kerelaan,  seperti  adanya  paksaan  ( ikrah ),  penipuan  ( ghalat, tadlis, dan ghaban ),  ketidakpastian  ( gharar ),  dan  penawaran  palsu  ( najsh )  harus ditolak.
Fleksibilitas  pengaturan  akad  tesebut  menjadi  komponen  pengukuran sebagai  alat  ukur.    Fatwa    Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  25/DSN- MUI/III/2002,  ketentuan  Fatwaberkaitan  dengan  gadai  memberikan penjelasan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan memperhatikan beberapa hal misalnya murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang)  sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 14 Hal ini memberikan pemahaman sebagai bentuk hak dari pemegang jaminan untuk menahan barang jaminan  selama  hutang  belum  dilunasi,  atau  menyerahkan  sebagian  barang jaminan  ketika  pemilik  barang  melunasi  sebagian  hutangnya  maka,  barang jaminan diserahkan sesuai harga besaran hutang yang dibayar.
Fatwa  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa marhun dan  manfaatnyatetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali  seizin Rahin, dengan  tidak  menguranginilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar penggantibiaya pemeliharaan dan perawatannya. 15
Bagian  inti  dalam  ketentuan  fatwa  tersebut  bahwa  barang  jaminan  boleh dimanfaatkan ketika ada kesepakatan atau izin dari pemilik barang karena pada dasarnya barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi hak dari pemilik barang
13 Abd. Al-Razzaq Sa’id Bal Abbas, Hal Qasar Al-Fuqaha Al-Muasirun Fi Bayan Usul Al- Nizam Al-Iqtisad Al-Islami? “Jurnal Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz, Vol.21, No.1”, (2008), 35-36.
14 H. M. Ichwan Sam Dkk, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI , Ketentuan No.1,
(Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2006), 155.
15 H. M. Ichwan Sam Dkk, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI , Ketentuan No.2, 155.
41 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
jaminandengan  seizin rahin , murtahin dimungkinkan  memanfaatkan  dengan mengganti biayanya.
Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin . 16 Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman. 17 Unsur  terpenting  dalam  Fatwa tersebut  biaya  pemeliharaan  tidak  boleh  ditentukan  atau  diperhitungkan berdasarkan besaran pinjaman.
Terahir  dari  ketentuan  Fatwa  menjelaskan  tentang murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya ketika sudah jatuh dan penjualan marhun melalui lelang jika rahin tidak mampu melunasi pinjaman. Selanjutnya, Fatwa DSN tentang gadai tersebut dilengkapi oleh Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas. Menyatakan ongkos dan biaya penyimpanan barang ( al-marhun ) didasarkan pada pengeluaran yang nyata- nyata  dikeluarkan.  Pada  bagian  akhir  Fatwa  ini  merupakan  bagian  terpenting untuk menghindari bentuk riba yang memberikan penjelasan bahwa ongkos dan biaya  penyimpanan  barang  tersebut  dilakukan  dengan  akad ijarah .  Ketentuan fatwa  ini  dapat  dikatakan  sebagai  rujukan  adanya  praktik  multi  akad  yang diaplikasikan  dalam  transaksi  gadai  syariah  dengan  adanya  akad qard sebagai akad untuk bentuk pemberian hutang dari murtahin kepada rahin , dan akad rahn sebagai bentuk penahanan barang jaminan dan terahir akad ijarah sebagai bentuk transaksi biaya sewa yang dibayar oleh rahin . Adapun dalam perumusan Fatwa- Fatwa tentang rahn tersebut Majelis Ulama Indonesia merujuk kepada ayat Al- Qur’an surat al-Baqarah 283, tiga hadis Nabi SAW, tiga pendapat ijma’, qiyas, dan satu kaidah fikih.
Dalam  kontrak  gadai  pihak  yang  memegang  jaminan  atau  pihak  yang memberi hutang memiliki hak untuk menjual barang jaminan dengan biaya sewa tempat jaminan ditanggung oleh pihak yang berhutang. Besarnya biaya tempat jaminan  tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  besarnya  pinjaman.  Pihak  yang berpiutang  memiliki  hak  untuk  menjual  barang  jaminan  apabila  orang  punya hutang  tidak  mampu  membayar  setelah  jatuh  tempo.  Biaya  atas  pelelangan barang jaminan harus ditanggung oleh pihak yang punya hutang, sehingga dari hasil  pelelangan  barang  jaminan  akan  terlihata  adanya  kelebihan  dana  atau kekurangan dana. Kelebihan dana dari pelelangan akan dikembalikan oleh pihak berpiutang kepada pihak yang punya hutang. Namun, ketika kekurangan dana
16 H. M. Ichwan Sam Dkk, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI , Ketentuan No.3, 155
17 H. M. Ichwan Sam Dkk, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI , Ketentuan No.4, 155
maka  akan  menjadi  kewajiban  pihak  berutang  untuk  membayar  kekurangan tersebut.
Adapun Fatwa terakhir yang mengatur tentang produk gadai yaitu Fatwa DSN-MUI  yang  mengatur Rahn  Tasjily. Berdasarkan  Fatwa  ersebut  memuat pembahasan rahn  tasjily merupakan  jaminan  dalam  bentuk  barang  atas  utang tetapi barang jaminan tersebut ( al-marhun ) tetap berada dalam dalam penguasaan (pemamfaatan) rahin dan  bukti  kepemilikannya  diserahkan  kepada murtahin. 18 Secara  umum  Fatwa  DSN-MUI  tersebut  menegaskan    ketentuan- ketentuan kontrak gadai yang telah ditetapkan pada Fatwa sebelumnya, hanya saja  secara  khusus  Fatwa  DSN-MUI  tersebut  menyebutkan  bahwa  kontrak gadai dapat terjadi dengan fisik barang jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh rahin dengan batas kewajaran sedangkan murtahin hanya dengan menahan surat atau  dokumen  resmi  kepemilikan  barang  jaminan.  Dalam  Fatwa  ini-pun ditegaskan  bahwa  besaran  biaya  pemeliharaan  barang  tidak  boleh  dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan dan disarkan kepada pengeluaran yang riil. 19
Adapun  Fatwa  terkait  mengenai rahn adalah  Fatwa  DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014  yang  mengatur  ketentuan  tentang at-Tamwil  al- Mautsuq bi al-Rahn pada ketentuan terkait akad Fatwa memutuskan bahwa akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang ( al-dain ) yang  antara lain timbul karena akad qard, jual-beli  yang  tidak  tunai,  atau  akad  sewa  menyewa  ( ijarah )  yang pembayaran  ujrahnya  tidak  tunai. 20 Ketentuan  fatwa  ini  memberikan pemahaman adanya pengakuan yakni kebolehan adanya penerapan multi akad dalam transaksi ekonomi syariah kontemporer.
Multi akad dalam kontrak gadai antara lain akad qard yang digunakan sebagai  kontrak  pemberian  pinjaman  kepada  Nasabah  ( muqtaridh )  yang memerlukan  dengan  kewajiban  mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan  untuk  meminta  jaminan  jika  dianggap  perlu, 21 serta  akad ijarah digunakan  untuk  kontrak  sewa  atau  upah  yang  dijanjikan  dan  dibayar  oleh Nasabah  kepada  LKS  sebagai  pembayaran  manfaat  dari  penggunaan  barang
18 H.  M.  Ichwan  Sam  Dkk, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI ,  DSN-MUI Nomor:68/DSN-MUI/III/2008.
19 H.  M.  Ichwan  Sam  Dkk, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI ,  DSN-MUI Nomor:68/DSN-MUI/III/2008.
20 H.  M.  Ichwan  Sam  Dkk, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI ,  DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.
21 H.  M.  Ichwan  Sam  Dkk, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI ,  DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.
43 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
dan/atau  jasa. 22 Manfaat  tersebut  harus  bisa  dinilai  atau  sesuat  yang  dapat dijadikan  harga  dalam  jual  beli  dapat  pula  dijadikan  sewa  atau  upah  dalam ijarah. 23 Akad ijarah ini digunakan untuk transaksi yang berbentuk manfaat dari suatu benda yang dapat dinilaiAkad ijarah dapatlah dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Dengan demikian tujuan ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal.Sedang dari pihak pemilik, ijarah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.
Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan,  maka  penulis mengemukakan  kesimpulan  sebagai  berikut:  pelaporan  kontrak  gadai  syariah harus  dilaporkan  dengan  tidak  akad  yang  ada  didalamnya,  yaitu;  pertama, pelaporan  praktik  akad qard digunakan  untuk  transaksi  pinjam  uang  tanpa imbalan, untuk memberikan manfaat kepada semua pengguna transaksi syariah. Dengan akad qard ini masyarakat terbantu dari pembiayaannya. Selanjutnya  akad rahn digunakan  untuk  transaksi  penahanan  jaminan nasabah berupa emas yang kemudian membutuhkan ijrah sebagai akad terahir untuk kesapakatan penahanan merupakan proses transaksi gadai karena nasabah akan  menyerahkan  jaminan  atau  barang  gadainya  kepada  lembaga  keuangan syariah untuk dijadikan sebagai jaminan. Yang kemudian pelaporan ini masuk dalam kontek pembiayaan Terahir  penerapan  akad ijarah yang  digunakan  untuk  sebagai  media untuk pembayaran sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Pelaporan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dengan berdasarkan tiga proses akad yang kemudian disatukan dengan kontrak gadai syariah. Pelaporan yang ada dalam lembaga keuangan syariah tersebut berupa satu transaksi dari nasabah yang mengajukannya.
Daftar Pustaka Abd. Al-Razzaq Sa’id Bal Abbas, Hal Qasar Al-Fuqaha Al-Muasirun Fi Bayan Usul Al-Nizam  Al-Iqtisad  Al-Islami? “Jurnal  Ekonomi  Islam  Universitas  King Abdul Aziz, Vol.21, No.1”, 2008.
Andi  Iswandi, Peran  Etika  Qur’ani  Terhadap  Sistem  Ekonomi  Islam “Jurnal  Al- Iqtishad    Ilmu  Ekonomi  Syariah,  Vol.  VI.  No.  1”  Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah, Januari 2014.
22 H.  M.  Ichwan  Sam  Dkk, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI ,  DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000.
23 H.  M.  Ichwan  Sam  Dkk, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI ,  DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000.
Bella Dina Putri Sukmasari, Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah  Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  25/DSN- MUI/III/2002 (Studi di Pt. Bank Bri Syariah Cabang Kota Malang) “Artikel Ilmiah” Malang: Universitas Brawijaya, 2013. Euis Amalia, Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam “ Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. V, No.1,” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014. Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah Jakarta: Logos,
1995.
Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law And Finance: Religion, Risk And Return The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998. H.  M.  Ichwan  Sam  Dkk, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI , Ketentuan No.1, Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2006. Muhammad  Maksum, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013. Muhammad Shaukal Malik, Ali Malik Dan Waqas Mustafa, “Controversies That Make  Islamic  Banking  Controversial:  An  Analysis  Of  Issues  And Challenges,” American Jurnal of Social and Management Sciences . 2,1 (2011): 41-46. http://www.scihub.org/AJMS. (diakses 1/10/2017).
W. Gulo, Metode Penelitian (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 14. Yusuf Al-Qardawi, Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa-Al-Tasayyub , Terjemahan As’ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1997.