SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018): 1-22 DOI: http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201 Copyright © 2018 SAWWA: Jurnal Studi Gender
SAWWA: Jurnal Studi Gender p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215
1

## Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance

## Noverman Duadji, Novita Tresiana
Puslitbang Wanita, Anak dan
Pembangunan LPPM Universitas
Lampung (Unila), Bandar Lampung, Indonesia email: novermanduadji@unila.ac.id
Abstract: This  paper  describes  the  development  of  collab- orative  governance-based  city/district,  so  it  is  hoped  that children's policies and  programs with holistic, integrative and sustainable character will be developed. This paper is the result of research aimed at: 1) mapping the problem and potential of children  as  the  central  issue  that  can  be  developed  as  a development issue; 2) develop an ideal city/district ideal child model.  The  research  method  used  qualitative  descriptive. Research  location  in  Lampung  Province.  The  results  of  the study  describe  children  problems  including  child  abuse,  dis- ability  children,  children  faced  with  the  law  and  abandoned babies  due  to  policies  and  programs  that  are  not  partial  to children,  policies  are  partial,  segmentative  and  sectorally arranged, no cooperation/partners with other institutions. The existence of local policy potential in the form of various policies and  local  regulations,  the  number  of  social  institutions  of children  into  social  capital  is  strong  physically  and  socially  in building the collaborative model/partnership.
Keywords: child; collaboration; sustainable program
Abstrak: Tulisan  ini  menjelaskan  pembangunan  kota/ka- bupaten  layak  anak  yang  berbasis  kolaborasi  (collaborative governance),  sehingga  diharapkan  akan  lahir  kebijakan  dan program  anak  yang  berkarakter  holistik,  integratif,  dan  ber- kelanjutan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dituju- kan untuk: 1) pemetaan masalah dan potensi anak sebagai isu sentral  yang  dapat  dikembangkan  sebagai  isu  pembangunan; 2)  mengembangkan  model  kota/kabupaten  layak  anak  yang ideal.  Metode  penelitian  menggunakan  kualitatif  deskriptif. Lokasi  penelitian  di  Provinsi  Lampung.  Hasil  penelitian mendeskripsikan  terjadi  masalah  anak  meliputi  kekerasan anak, anak disabilitas (ADS), anak berhadapan dengan hukum (ABH)  dan  bayi  terlantar  disebabkan  kebijakan  dan  program yang  belum  berpihak  pada  anak,  kebijakan  tersusun  secara parsial, segmentatif, dan sektoral, tidak ada kerjasama dengan kelembagaan lainnya. Adanya potensi kebijakan daerah berupa berbagai kebijakan dan peraturan daerah, banyaknya lembaga kemasyarakatan  anak  menjadi  modal  sosial  yang  kuat  secara fisik  dan  sosial  dalam  membangun  model  kolaboratif/  ke- mitraan.
Kata Kunci: anak; kolaborasi; program berkelanjutan
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)

## A.  Pendahuluan
Pembangunan  untuk  mewujudkan  hak-hak  anak  berupa  perlindungan anak dan tumbuh kembang anak di Indonesia telah memiliki landasan konsti- tusional  dan  juga  menjadi  komitmen  internasional.  Persoalan  khusus  anak karena  berbagai  perlakuan  buruk  yang  menghambat  tumbuh  kembang  anak secara optimal telah menghadirkan konvensi hak anak, yang diadopsi oleh PBB pada  tahun  1989.  Ada  4  prinsip  dasar  hak  anak  yang  terkandung  di  dalam Konvensi  Hak  Anak  sebagaimana  dilansir  Kementerian  Pemberdayaan  Per- empuan dan Perlindungan Anak, 1 yaitu: 1) prinsip non-diskriminasi,tidak ada pembenaran terhadap diskriminasi atas alasan apapun; 2) prinsip kepentingan terbaik  anak;  3)  hak  atas  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  per- kembangan; serta 4) penghargaan terhadap pendapat anak. Sedangkan Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak- anak.  Perlindungan  dalam  Islam  meliputi  fisik,  psikis,  intelektual,  moral, ekonomi,  dan  lainnya.  Hal  ini  dijabarkan  dalam  bentuk  mmemenuhi  semua hak-haknya,  menjamin  kebutuhan  sandang  dan  pangannya,  menjaga  nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain. 2
Komitmen di tingkat nasional juga telah diperjuangkan melalui berbagai undang-undang untuk melindungi anak, antara lain UU tentang Perlindungan Anak,  yakni  UU  No.  23  Tahun  2002  dan  UU  perubahannya  yakni  UU  No.  35 Tahun 2014, maupun UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012. Meski demikian, berbagai persoalan kekerasan dan hambatan tumbuh  kembang  anak  tidak  kunjung  berakhir,  sebaliknya  muncul  dalam bentuk yang sangat bervariatif dan kompleks. 3
Dalam  konteks  pembangunan  lokal,  Provinsi  Lampung  telah  menetapkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai sebuah strategi perlindungan anak dengan  mengintegrasikan  hak  anak  ke  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan,
__________
1 Noverman Duadji, dan Novita Tresiana, Kota Layak Anak yang Berkelanjutan (Lampung: Aura Press, 2017).
2 Muhammad Zaki, ”Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, Jurnal Asas 6 no. 2 (2014).
3 Duadji, dan Tresiana, Kota Layak Anak yang Berkelanjutan .

## Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance
mulai sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan  evaluasi  dari  berbagai  peraturan  perundangan-undangan,  kebijakan,  pro- gram, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mengimplementasikannya, maka kebijakan PUHA salah satunya ditrans- formasikan melalui kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang  merupakan  upaya  pemerintahan  setiap  kabupaten/kota  di  Provinsi Lampung  untuk  mempercepat  implementasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.
Meskipun  berbagai  pembangunan  kota/kabupaten  layak  anak  telah  di- gulirkan  di  yang  ditujukan  untuk  memperkecil  atau  menghapus  persoalan anak,  namun  ternyata  isu  anak  belumlah  mampu  menjadi  pusat  perhatian pembangunan  di  kabupaten/kota.  Pelaksanaan  pembangunan  di  daerah selama ini lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, politik dan infra- struktur,  tanpa  mempertimbangkan  unsur  kepentingan  terbaik  anak  dalam pengambilan  keputusan.  Banyak  kebijakan  pembangunan  yang  belum  ber- pihak  pada  anak,  sehingga  bias  dalam  implementasinya  dan  birokrasi  pe- merintah  nampaknya  juga  belum  responsif  anak  karena  belum  adanya  ke- sadaran dari pembuat kebijakan ataupun pimpinan birokrasi terhadap penting- nya isu anak dalam kebijakan-kebijakan yang disusun. 4
Guna mengantisipasi kegagalan potensi-potensi yang dapat mengganggu proses pembangunan kota layak anak, maka pemerintah perlu merubah pola memerintah  ( governance )  dengan  melakukan  penguatan  melalui  kerjasama dan pengembangan model proses komunikasi dan tindakan bersama dengan kelembagaan  lain.  Fokus  tata  perubahan  pengelolaan  dilakukan  pada  proses perencanaan dan merumuskan kebijakan yang semula dilakukan sendiri oleh pemerintah, dirubah dengan melibatkan multi-stakeholders lainnya. Model tata kelola  pemerintahan  yang  melibatkan multi-stakeholders untuk  mengambil keputusan publik di sebut collaborative governance.
Istilah collaborative  governance dikemukakan  oleh  Ansell  dan  Gash,  me- rujuk pada adanya komunikasi dan tindakan bersama dengan para pemangku __________
4 Duadji,  Noverman  dkk.,  “Model  Percepatan  Kota  Layak  Anak”,  (Laporan  penelitian  tidak dipublikasikan, Universitas Lampung, 2017).
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
kepentingan  ( multi-stakeholders ),  dimana  para  pemangku  kepentingan  duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan publik yang merupakan hasil kon- sensus melalui suatu proses dialog warga secara tatap muka. 5 Proses dialog tatap muka  bukan  merupakan  bagian  dari  tahapan,  bukan  merupakan  salah  satu tahapan  proses,  tetapi  mewarnai  seluruh  tahapan  proses  kolaboratif.  Senada dengan  di  atas  Umrina,  dkk. 6 memperkuat  peran  dialog  warga  dalam  peng- ambilan keputusan, sedangkan Tresiana dan Duadji merekomendasikan model multistakeholders governance body untuk menghasilan keputusan yang baik. 7
Dikembangkannya  model collaborative  governance yang  berkaitan  de- ngan membangun kota layak anak, berkaitan dengan paradigma pembangunan anak selama ini yang sangat parsial, segmentatif, sektoral, belum berintegrasi dengan  kelembagaan  masyarakat  lainnya,  kurang  mengikutsertakan  atau melibatkan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat.  Dalam  model collaborative governance, konsep  merumuskan  kebijakan  pembangunan  kota  layak  anak dilakukan  dengan  mendayagunakan  semua  potensi  yang  ada  di  masyarakat untuk mengembangkan/menumbuhkan pemecahan-pemecahan masalah anak secara  kreatif,  bersifat  holistik,  integratif,  dan  berkelanjutan.  Model  pem- bangunan  anak  ini  mencoba  untuk  mencari  keserasian  antara  pendekatan pengelolaan dari atas dan dari bawah berdasarkan keterlibatan semua pihak. Al-Qur’an  telah  memberikan  tuntunan  bekerjasama,  tolong  menolong  dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik atau sesuai syariat Islam:
َ َ  ْاﻮُﻧَوﺎَﻌَ َو ِبﺎ َ ﻘِﻌ ْ ﻟا ُﺪﻳِﺪ َﺷ َ ّ ا َّنِإ َ ّ ا ْ اﻮ ُ ﻘَّ اَو  ِناَو ْﺪُﻌْﻟاَو ِﻢْﺛِﻹا  َ َ ْ اﻮُﻧَوﺎَﻌَ َ ﻻَو ىَﻮ ْ ﻘَّ اَو ِّ ْ ا …
“… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran,  dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 8
Collaborative adalah  komponen  utama  demokrasi  Islam,  sebagai  unsur penting yang menjamin kecemerlangan dan keberhasilan program, yang dalam __________
5 C.  Ansell  dan  A.  Gash,  “Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice”, Journal  of  Publik Administration Research and Theory 18 (2007): 543-571.
6 Anila Umriana, Moh. Fauzi, dan Hasyim Hasanah, “Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga”, Jurnal Sawwa 12, no. 1 (2016): 41-59.
7 Duadji, dan Tresiana, Kota Layak Anak yang Berkelanjutan .
8 QS. al-Maidah: 2.
perkembangan  Islam  sejak  awal  telah  dicontohkan  dalam  kisah  Nabi  ketika terjadi Perang Ahzab, dengan semangat kerjasama dan tolong-menolong yang tinggi,  umat  Islam  berhasil  menggali  parit  sepanjang  5000  hasta.  Untuk  me- laksanakan  tugas  ini,  Nabi  membagi  para  sahabat  menjadi  beberapa  grup. Setiap grup terdiri dari sepuluh orang dan setiap grup diarahkan untuk mengali parit sepanjang  40 hasta dan  Nabi  juga turut  terlibat  dalam proyek tersebut, Ketika musuh datang, Allah mengaruniakan bantuannya kepada umat Islam.
Esensi  pokok  tulisan  ini  adalah,  mendudukan  pemahaman  yang  benar dalam  merumuskan  konsepsi  pembangunan  kota  layak  anak  yang  berbasis kolaborasi ( collaborative governance ) , sehingga diharapkan akan lahir berbagai kebijakan  dan  program  anak  pada  tingkat  kabupaten/kota  yang  berkarakter holistik,  integratif,  dan  berkelanjutan.  Friedman  memandang  esensi  pokok pembangunan kolaboratif adalah sebuah bentuk aplikasi atas pengetahuan ke dalam  tindakan  dan  mengelompokkan  perencanaan  sebagai social  reform, policy analysis, social learning, dan social mobilization . 9 Perubahan pendekatan ini  menjadikan  perencanaan  pembangunan  tidak  hanya  milik  pemerintah, tetapi  milik  kelompok-kelompok  masyarakat.  Selanjutnya  Ansell  dan  Gash (2007)  memperkuat bahwa konsep membangun, termasuk merumuskan  ke- bijakan pembangunan kota layak anak melalui proses kolaboratif, adalah suatu proses adaptive system, dimana pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu  konsensus. 10 Proses  kolaboratif me- nurut model ini akan terdiri dari berbagai tahapan, yaitu dimulai dari adanya dialog  secara  tatap  muka  ( face-to-face  dialogue ),  membangun  kepercayaan ( trust  building ) , membangun  komitmen  terhadap  proses  ( commitment  to  the process ) , berbagi  pemahaman  ( shared  understanding ), dan  kemudian  ter- bentuknya  hasil  sementara  ( intermediate  outcome ) . Tahapan  ini  merupakan suatu siklus sehingga terjadi proses pembelajaran di dalamnya.
Tulisan  ini  bertujuan  menjelaskan  2  (dua)  hal,  yakni:  1)  pemetaan  per- masalahan utama anak dalam pembangunan dan potensi-potensi yang ada di daerah  dari  aspek  kebijakan,  kelembagaan/organisasi  anak  yang  bisa  di-
__________
9 John  Friedmann,  “Planning  in  the  Public  Domain:  From.  Knowledge  to  Action”  (New  Jersey: Princeton University Press,1987).
10 Ansell dan Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.”
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
kembangkan; 2) mengembangkan model collaborative governance dalam pem- bangunan kota/kabupaten layak anak di Provinsi Lampung.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  dari pemerintah  daerah  berupa  dokumentasi  yang  relevan.  Data  primer  didapat dari wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan dilakukan dengan: 1) ob- servasi; 2) wawancara mendalam; 3) dokumen; dan 4) Focus Group Discussion (FGD).  Data  yang  dikumpulkan,  dianalisis  dengan  analisis  kualitatif,  dengan model  interaktif  dari  Miles  dan  Huberman. 11 Data  primer  berupa  kata-kata, tuturan  dan  tindakan  atau  perilaku  informan,  serta  data  sekunder  diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, jurnal, karya ilmiah, data statistik dan lain-lain. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, yang memiliki 15 ka- bupaten/kota, dengan subjek sasaran beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah.

## B.  Anak dan Isu Kesehatan
Gambar 1. Data Kematian Bayi di Provinsi Lampung 2016 (Kematian Bayi 0-11 bulan, Neo-natal dan Post Neo-Natal) 12
Data  kematian  bayi  di  Provinsi  Lampung  di  tahun  2016,  sebanyak  627 kasus. Kabupaten tertinggi dalam hal ini adalah Lampung Tengah (86 kasus), sedangkan  kabupaten  terendah  adalah  Lampung  Barat  sebanyak  9  kasus.
__________
11 B.  Mathew  MIles  and  A.  Michael  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  tentang Metode-metode Baru (Jakarta: UI Press, 1992).
12 Sumber: Profil Gender dan Anak LPPM Unila. 2017.

## Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance
Kabupaten-kabupaten lain yang mempunyai jumlah kasus relatif tinggi antara lain:  Tanggamus  (70  kasus),  Pringsewu  (69  kasus),  Lampung  Selatan  (59 kasus),  dan  Kota  Bandar  Lampung  (57  kasus).  Sementara  itu  kabupaten- kabupaten yang relatif kecil jumlah kasusnya antara lain Tulang Bawang Barat (27 kasus), Pesawaran (19 kasus), Kota Metro (18) dan Way Kanan (13 kasus).
Gambar 2. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2016 13
Secara  keseluruhan  balita  yang  mendapatkan  imunisasi  lengkap  di  Pro- vinsi  Lampung  pada  tahun  2016  mencapai  60,4%.  Terdapat  perbedaan  (dis- paritas)  antara  balita  laki-laki  dan  perempuan  yang  mendapatkan  imunisasi lengkap.  Balita  perempuan  mencapai  61,5%  sedangkan  balita  laki-laki  hanya sebesar  59,2%.  Dengan  kata  lain  disparitasnya  mencapai  2,3%.  Namun demikian pola ini tidak merata untuk seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang tertinggi indeks disparitasnya yakni mencapai 19,84% yang diikuti kabupaten Tulang Bawang Barat  dengan  17,46%  dan  Way  Kanan  (9,15%).  Sementara  itu  kabupaten- kabupaten yang persentase imunisasi balita laki-laki lebih tinggi dibandingkan balita  perempuan  adalah  kabupaten:  Lampung  Barat  (2,68%),  Lampung Selatan  (4,43%),  Lampung  Timur  (3,99%),  Pesawaran  (1,25%),  Pringsewu (0,01) dan Kota Bandar Lampung (2,38).
C.  Anak dan Isu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
__________
13 Sumber: Profil Gender dan Anak LPPM Unila, 2017.
Jumlah  keseluruhan  anak  yang  berhadapan  hukum  (ABH)  di  Provinsi Lampung pada tahun 2016 mencapai 230 anak yang terdapat dan tersebar di 11  kabupaten/kota.  Kota  Bandar  Lampung  dan  Kabupaten  Lampung  Utara memiliki jumlah ABH yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Jumlah ABH di Bandar Lampung mencapai 78 orang (33,9%) dari jumlah keseluruhan.
Gambar 3. Anak Berhadapan dengan Hukum 14
Sementara  jumlah  ABH  di  Lampung  utara  mencapai  54  anak  (23,5%). Jumlah ABH perempuan di Bandar Lampung bahkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.  Jumlah  ABH  perempuan  di  Bandar  Lampung  mencapai  60  orang sedangkan  ABH  laki-laki  berjumlah  18  orang.  Jumlah  ABH  perempuan  di Kabupaten Lampung Timur juga lebih tinggi (20 orang) dibandingkan ABH laki- laki (8 orang). Fenomena seperti ini agak berbeda dengan pola umum dimana ABH laki-laki lebih banyak bahkan mondominasi dibandingkan ABH perempuan.

## D.  Anak dan Isu Kekerasan
Pada  Gambar 4, tingginya  angka  kekerasan  di Provinsi Lampung  dilihat dari  pekerjaan,  maka  tertinggi  dialami  oleh  pelajar  (laki-laki  57,4%  dan perempuan  45,4%),  Keterkaitan  pendidikan  dengan  tingginya  korban  ke- kerasan  dilihat  dari  aspek  faktor  resiko  personal/individual.  Pelajar  (SD,SMP dan  SMA)  beresiko  menjadi  korban  kekerasan.  Pendidikan  SLTP  merupakan level pendidikan yang belum memiliki kemandirian, usia muda, belum memiliki sikap terhadap ketidaksetaraan peran gender dan kekerasan. Ini yang menjadi pemicu tingginya korban kekerasan pada level pendidikan SLTP. Selanjutnya,
__________
14 Sumber: Profil Gender dan Anak LPPM Unila, 2017.
korban  kekerasan  pada  level  perguruan  tinggi  juga  tinggi  untuk  Provinsi Lampung.  Ada  banyak  kemungkinan  menjadi  penyebabnya,  diantaranya norma  gender  yang  mendukung  ketidakadilan  gender,  penerimaan  ideologi tentang  laki-laki  berhak  mendapatkan  layanan  seksual  dan  subordinasi  per- empuan  dan  norma  sosial  yang  mendukung  kekerasan,  Lemahnya  sanksi terhadap kekerasan terhadap perempuan di perguruan tinggi, dan Lemahnya lembaga  negara/kampus.  Diperlukan  penguatan  norma-norma  gender  di perguruan  tinggi  yang  mendukung  keadilan  gender,  salah  satunya  melalui penguatan kurikulum yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.
Gambar 4.
Korban Kasus Kekerasan di Lampung menurut Pekerjaan 15

## E.  Anak dan Isu-isu Bidang Sosial
Jumlah keseluruhan anak balita terlantar di Provinsi Lampung pada tahun 2016  mencapai 4.821 orang.  Jumlah terbesar  berada di Kabupaten  Lampung Tengah yakni sebanyak 931 orang (21,7%). Jumlah terkecil ada di Kota Metro yakni sebanyak 34 orang (0,7%). Persoalan balita terlantar ini merefleksikan rendahnya  tanggung  jawab  elemen  masyarakat  (pemerintah,  orangtua  dan masyarakat) terhadap persoalan sosial yang ada di sekitarnya.
Jumlah  keseluruhan  anak  penyandang  disabilitas  di  Provinsi  Lampung Tahun  2015  mencapai  4.335  orang.  Data  ini  belum  terpilah  gender  sehingga tidak  dapat  diketahui  tingkat  kesenjangan  gendernya.  Kabupaten  Lampung __________
15 Profil Gender dan Anak LPPM Unila, 2017
Tengah  mempunyai  jumlah  anak  disabilitas  terbanyak  yakni  829  orang  dan Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  merupakan  kabupaten  dengan  jumlah  pe- nyandang disabilitas terkecil yakni 4 orang.
Gambar 5.
Distribusi Balita Terlantar di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015 16
Gambar 6. Distribusi Anak dengan Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2015 Berdasarkan  Kabupaten/Kota Tahun 17
Mengacu pada data-data di atas, di Provinsi Lampung masih menunjukkan beberapa indikasi, bahwa hak anak belum terpenuhi secara optimal. Masalah- masalah yang muncul antara lain: 1) tingginya angka kekerasan terhadap anak; 2) tasih banyaknya anak yang menghadapi persoalan-persoalan hukum yang seringkali kurang terpenuhinya hak-hak mereka; 3) masih rendahnya layanan kesehatan;  4)  masih  dijumpai  adanya  gizi  kurang  dan  buruk,  serta  masalah sosial anak dan lain-lain masih seringkali dijumpai. Pemerintah daerah sendiri __________
16 Profil Gender dan Anak LPPM Unila, 2017.
17 Profil Gender dan Anak LPPM Unila, 2017.
telah  berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  anak,  dengan  menerapkan Pengarusutamaan  Hak  Anak  (yang  selanjutnya  disebut  PUHA),  yaitu  suatu strategi  mengintegrasikan  isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap  tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas  peraturan  perundang-undangan,  kebijakan,  program  dan  kegiatan  dan anggarannya dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Stra- tegi ini merupakan manifestasi dari perubahan paradigma pembangunan Anak dari semula parsial, segmentatif, dan sektoral menjadi holistik,  integratif, dan berkelanjutan.
Pemetaan  permasalahan  anak  di  atas,  menunjukkan  adanya  sebuah komposisi dan pola perilaku anak ini sangat berkaitan dengan perlakuan atau berbagai kebijakan dari pihak seperti, Pemerintah, orang tua, maupun lembaga tertentu, yang diberikan kepada anak. Berbasis data lapang, ada beberapa hal yang  menjadi  temuan  penting,  yaitu:  1)  data  pembangunan  anak  belum  me- nunjukkan  kemajuan  yang  berarti;  2)  undang-undang  tentang  perlindungan anak,  walau  telah  mendapatkan  perhatian,  realisasi  program  dan  kegiatan harus  segera  diwujudkan;  3)  pencapaian  keberhasilan  pembangunan  per- lindungan anak bidang pendidikan, yang banyak melibatkan stakeholders, bisa dipakai  sebagai  rujukan  dan  pintu  masuk  untuk  peningkatan  perlindungan anak yang lebih luas.

## F. Potensi Dukungan Pembangunan Anak
IULA  dan  Unicef  menggambarkan  prasyarat  pembangunan  kota  layak anak, diantaranya: 1) adanya kemauan dan komitmen pimpinan daerah yang dicerminkan dalam peraturan daerah; 2) tersedia sistem data dan data dasar yang  digunakan  untuk  perencanaan,  penyusunan  program,  pemantauan,  dan evaluasi; 3) adanya  sosialisasi hak anak  yang menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa; 4) adanya produk hukum yang ramah anak dengan tersusunnya peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak; 5) tersedianya wadah untuk mempromosikan kegiatan yang me- libatkan  anak  dalam  program-program  yang  akan  mempengaruhi  mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pem- buatan  keputusan;  6)  adanya  program  untuk  memperkuat  kemampuan keluarga  dalam  pengasuhan  dan  perawatan  anak;  7)  adanya  kemitraan  dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak; 8) adanya kelembaga-
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
an yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak. 18 Dari delapan prasyarat di atas, Provinsi Lampung memiliki potensi yang bisa dikembangkan, mulai  dari  komitmen  beberapa  pejabat  daerah  berupa  kebijakan-kebijakan, wadah  sosialisasi dan partisipasi, serta berbagai kelembagaan dan organisasi non  pemerintah  yang  memiliki  komitmen  perjuangan  perlindungan  dan tumbuh  kembang  anak.  Beberapa  potensi  yang  bisa  dikembangkan  tampak dalam Tabel 1.
Tabel 1. Potensi Kebijakan dan Kelembagaan Anak di Provinsi Lampung 19 No. Kebijakan Kelembagaan Anak 1 Perda Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota 2 Perda Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Himpunan Aktivis Sosial Peduli Anak dan Masyarakat Miskin Lampung HASPAMII 3 Perda Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa “FKAB” Provinsi Lampung 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAT) 5 Keputusan Gubernur Lampung No. G/733/II.11/ HK/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum Provinsi Lampung Periode 2013-2016 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Lampung 6 Keputusan Gubernur Lampung No. G/720/
II.11/HK/2013 tentang Forum Koordinasi Stan- dar Pelayanan Minimal Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2013 Puslitbang Wanita, Anak Univ. Lampung 7 Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/681/B.VII/HK/2011 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Periode Tahun 2011-2014
Lembaga Advokasi Anak (LADA)
Provinsi Lampung 8 Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor
Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 __________
18 IULA & UNICEF, “Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities” (Italy: UNICEF Innocenti Research Centre, 2002).
19 Duadji, Noverman dkk., “Model Percepatan Kota Layak Anak.”
870/2539/II.11/2013 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak
Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung
Provinsi Lampung 9 Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 870/2539/II.11/2013 Tentang Pelayanan
Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung
Children Crisis Centre (CCC)
10 Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/815/B.VII/HK/2013 Tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (LIP) 11 Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota se-
Provinsi Lampung Nomor G/719/B.VII/HK/2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Kerjasama
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA)
Berbasis data lapang dan analisis data, maka tulisan ini mendapati bahwa Provinsi  Lampung  memiliki  potensi  kelembagaan  masyarakat  yang  memiliki kepedulian terhadap pembangunan  anak.  Berdasar tabel  di  atas, tercatat ada 11 organisasi dan kelembagaan anak. Sumanto dalam Tresiana dan Duadji ber- pendapat,  adanya  kelembagaan  masyarakat  dapat  menjadi  kekuatan  yang cukup penting dalam  pembangunan daerah.  Kemunculan  aktivitas  organisasi dan kelembagaan anak memiliki potensi untuk terjalinnya jejaring, partnership pemerintah  dalam  menyelesaikan  isu-isu  pembangunan.  Kelembagaan  dan organisasi  juga  bisa  menjadi  media  untuk  menggerakkan  kelompok  masya- rakat lainnya. Dengan demikian, pemetaan terhadap adanya berbagai dukung- an kebijakan dan kelembagaan/organisasi anak mendapati kesimpulan bahwa kehadiran  keduanya  berkontribusi  bagi  perubahan  relasi  kekuasaan  antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah. Proses tersebut, membuktikan tidak ada  kekuasaan  yang  memiliki  kesempurnaan,  sehingga  selalu  memerlukan interaksi  sehari-hari  dengan  para  pemberi  mandate  untuk  mendengarkan suara  mereka,  dan  menjadikan  pendapat-pendapat  mereka  sebagai
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan,  atau  bahkan  keputusan  itu dibuat bersama. 20

## G.  Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance
Kebijakan  Kota/Kabupaten  Layak  Anak  (KLA)  merupakan  upaya Pemerintahan  Kota/Kabupaten  untuk  mempercepat  implementasi  Konvensi Hak  Anak  (KHA)  dari  kerangka  hukum  ke  dalam  definisi,  strategi,  dan  inter- vensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Secara  normatif  yuridis  pengembangan  KLA  terdapat  dalam World  Fit  for Children ,  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Ratifikasi Konvensi  Hak-hak  Anak,  Undang-Undang  Dasar  1945  (Pasal  28b,  28c),  Pro- gram Nasional bagi Anak Indonesia 2015, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  dan  Permenneg  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA.
Kota  Layak  Anak  sendiri  menurut  Unicef  Innocenti  Research  Centre 21 adalah  adalah  kota  yang  menjamin  hak-hak  setiap  anak  sebagai  warga  kota. Dalam konteks kebijakan publik, maka adopsi nilai-nilai anak dalam kebijakan publik  seyogyanya  memenuhi beberapa unsur,  yakni: 1)  dimensi anak  mem- engaruhi  keputusan  terhadap  kota/kabupaten;  2)  dengapresiasi  pendapat anak tentang kota, Misalnya kawasan bebas asap rokok; 3) tersedianya Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  sebagai  sarana  bermain  bagi  anak  yang  aman  dan nyaman bagi ruang bermain, berkreasi, tumbuh kembang bagi anak. Misalnya kebijakan  tentang  pemenuhan  gizi  bagi  balita  melalui  posyandu  atau  dasa- wisma.; 4) pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, misalnya melalui penidikan dasar gratis bagi anak dan jaminan kesehatan, ketersediaan Puskes- mas yang mudah dijangkau; 5) mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses  terhadap  sanitasi  yang  baik.  6)  melindungi  anak  dari  eksploitasi,  ke- kejaman, dan perlakuan salah; 7) aman berjalan di jalan melalui ketersediaan
__________
20 Novita  Tresiana  dan  Noverman  Duadji,  “Multi  Stakeholders  Governance  Body  Model  in Achieving The Excellence Public Policy”, Jurnal Mimbar 32, no. 2 (2016): 401-411.
21 IULA & UNICEF, “Partnership to Create Child Friendly City.”

## Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance
jalan yang baik, memadai, mudah bertemu dan bermain dengan temannya; 8) mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hidup di lingkungan yang bebas  polusi;  9)  anak  dapat  dilibatkan  dalam  banyak  hal,  termasuk  dalam kegiatan budaya, temu anak dan berbagi pengalaman dalam kehidupan sesuai dengan  keampuan  anak;  10)  setiap  anak  berhak  atas  kehidupan  untuk  pe- gembangan fisik, mental, spritual, dan moral.
Untuk ketercapaian hak anak di atas, maka berdasarkan  hasil penelitian yang  dilakukan  Duadji,  Tresiana  dan  Putri, 22 dirumuskan  model collaborative governance untuk merumuskan kebijakan pembangunan anak, yang selama ini dilakukan parsial, terpisah, belum berintegrasi dengan kelompok/kelembagaan masyarakat  lainnya,  kurang  mengikutsertakan  atau  melibatkan  potensi  dan jejaring  kelembagaan  yang  ada  di  masyarakat.  Penguatan  kebijakan  pem- bangunan  kota/kabupaten  layak  anak  akan  berhasil,  manakala  semua  kom- ponen  kelembagaan  masyarakat melakukan  komunikasi,  tindakan  dan  kerja- sama  untuk  mengambil  suatu  keputusan  publik  yang  meupakan  hasil  kon- sensus melalui suatu proses dialog secara tatap muka. 23
Dalam  kebijakan membangun  kota/kabupaten  layak anak,  pada  intinya pemerintah  dapat  melakukan  suatu  jejaring/kemitraan  yang  seluas-luasnya dengan melibatkan semua pihak yang ada di kota. Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota  dari  masing-masing  departemen  atau  sektor,  lembaga  non  pemerintah, dan masyarakat sipil. Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya.
Ketiadaan dukungan jejaring kemitraan kelembagaan terhadap perasalahan anak  berkontribusi  terhadap  kegagalan  dalam  memberikan  perlindungan  dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perencanaan dan perumusan kebijakan mutlak dilakukan segenap komponen masyarakat. Untuk itu model Collaborative Governance perlu dilakukan sebagaimana tertera dalam Gambar 7.
__________
22 Duadji, Noverman dkk., “Model Percepatan Kota Layak Anak.”
23 Ansell dan Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.”
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
Penetapan  model Collaborative  Governance didasari  temuan  lapangan yaitu: 1) masih banyak persoalan-persoalan anak yang harus di respons dalam pembangunan,  diantaranya  persoalan  anak  di  bidang  kesehatan,  kekerasan, disabilitas, hukum dan sosial hukum; 2) adanya potensi dukungan pembangun- an kebijakan kota/kabupaten layak anak, mulai dari adanya berbagai dukung- an  kebijakan  anak  serta  kehadiran  lembaga  penyedia  layanan  anak  berupa lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat di Provinsi Lampung.
Gambar 7.
Model Collaborative Governance dalam Membangun KLA
Berdasarkan olah data wawancara dan observasi, maka ditemukan aspek- spek  penting  penting  sebagai  penentu  keberhasilan  pembangunan  kebijakan kota/kabupaten layak anak diantaranya:
Pertama , dibutuhkan  prasyarat  adanya  jejaring  kerja  ( networking ) dari kelembagaan  masyarakat  dan  organisasi  kemasyarakatan.  Jejaring  kerja ( networking ), berkenaan dengan hubungan formal/informal dalam rangka pe- libatan/pemanfaatan raw  material  policy, membangun  proses  pembelajaran bersama, sehingga melalui networking diharapkan berkontribusi bagi masuk- nya  isu-isu  anak  dalam  program  pembangunan.  Pembangunan  kebijakan kota/kabupaten  layak  anak  dalam  konteks  jejaring  kerja  ( networking ),  me-

## Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance
mandang  pentingnya  kebijakan/program  seharusnya  muncul  dari  kesaling- hubungan  ( interplay )  antara  orang  dan  organisasi.  Dengan  menggunakan bahasa  teknologi  komputer,  Parsons  melihat  jejaring  kerja  ( networking )  se- bagai  menjalin  kontak  untuk  mendapat  keuntungan  dan  saling  terhubung. 24
Oleh karenanya kebijakan atau program akan terbentuk dalam konteks relasi dan  dependensi.  ejaring  kerja  ( networking )  lebih  ditekankan  pada  tindakan kerjasama  (mitra)  yang  dilakukan  perumus  kebijakan,  khususnya  lintas kelembagaan/organisasi. Jejaring antara pemerintah dan lembaga-lembaga lain merupakan  kebutuhan  dalam  pengelolaan  organisasi  pemerintah  ( good governance )  yang  juga  akan  memberikan  banyak  penghematan  dan  akan dicapai hasil serta manfaat yang berlipat ganda jika para pihak dalam organi- sasi  memiliki  kesamaan  orientasi  membentuk  jaringan.  Sulistiyani  menge- mukakan bahwa, jejaring sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau  lebih,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  dengan stakeholders ,  dan kemudian membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling  membutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memper- oleh hasil yang lebih baik. 25 Selanjutnya, dikemukakan oleh Sulistiyani bahwa hal diatas dapat terbentuk apabila dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: 1)  ada  dua  pihak  atau  lebih;  2)  yang  berhubungan  memiliki  kesamaan  visi dalam  mencapai  tujuan;  3)  ada  kesepakatan  diantara  yang  berinteraksi;  4) saling membutuhkan. Dengan demikian, tujuan terjadinya suatu jejaring kerja adalah  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  baik,  dengan  saling  memberikan manfaat  antara  pihak  yang  saling  berinteraksi.  Jaringan  kerja  idealnya  mem- berikan  keuntungan,  baik  kepada  pemerintah  maupun  stakeholders,  bukan sebaliknya ada satu pihak yang dirugikan.
Riedge dan Lindsay memperkuat bahwa sangat pentingnya pengembang- an  kebijakan/program  publik,  termasuk  kebijakan  pembangunan  kota/
__________
24 Wayne  Parsons,  Public  Policy:  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan”  (Jakarta: Kencana, 2006).
25 Ambar  Teguh  Sulistiyani  ” Kemitraan  dan  Model-model  Pemberdayaan ”  (Yogyakarta:  Gama Media, 2004).
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
kabupaten layak anak melalui knowledge based partnership with stakeholders. 26
Mengacu pada pendapat Mc. Adam dan Reid yang menyatakan adanya empat hal pokok yang saling berinteraksi dalam pengetahuan manajemen ( knowledge management ),  yaitu:  konstruksi  pengetahuan  ( knowledge  construction ),  me- wujudkan  pengetahuan  ( knowledge  embodied ),  diseminasi  pengetahuan ( dissemination knowledge ) serta aplikasi pengetahuan ( the application of knowl- edge ), 27 maka  tujuan  pokok  dari  jejaring  kerja/kemitraan  antar  pemerintah dengan stakeholders adalah  untuk  memfasilitasi  transfer  pengetahuan  dan sosial  berbasis  ilmu  pengetahuan  yang  efektif  antar stakeholders dengan pemerintah.  Pandangan  demikian  sangatlah  masuk  akal  mengingat stake- holders memiliki  perbedaan  pandangan  dan  perbedaan  kapasitas,  karena  itu pengembangan  kemitraan  antar  pemerintah  dan stakeholders diharapkan mampu membangun aliansi strategis yang berfokus pada upaya mewujudkan hak-hak anak, yakni perlindungan dan tumbuh kembang anak.
Kedua, kolaboratif  dalam  merumuskan  kebijakan  pembangunan  kota/ kabupaten layak anak dilakukan melalui proses dialog tatap muka. Pada dasar- nya  model kolaboratif memiliki  karakter utama  kerjasama. Proses  kerjasama tersebut  akan  berlangsung  dengan  baik  jika  terjadi  dialog,  sebagaimana  di- tegaskan  oleh  Innes  dan  Booher 28 sebagai authentic  dialogue .  Dalam  hal  ini, setiap pelaku yang duduk bersama saling menghargai, empati, terjadi hubung- an  timbal  balik  dan  saling  menguntungkan.  Dengan  demikian,  dialog  hanya akan  terjadi  jika  para stakeholders berpartisipasi  dan  duduk  bersama  dalam memecahkan permasalahan anak.
Pembangunan  kota/kabupaten  layak  anak  dari  perspektif  model collab- orative governance, menurut Anshel dan Gash 29 dan Innes & Booher 30 memiliki proses  dimulai  dari  mengidentifikasi  permasalahan,  mengidentifikasi  pe- __________
26 Andreas  Riege  dan  N.  Linsey,  “Knowledge  Management  in  The  Public  Sector:  Stakeholders Partnership in The Public Policy Development”, Journal of Knowledge Management 10 , no. 3  (2006): 21-42.
27 Mc  Adam,  R  dan  Reid,  R, “A  Comparison  of  Public  and  Privat  Sector  Perceptions  and  Use  of Knowledge Management ”, Journal Eurepoean Industrial Training 24 , , no. 6 (2000): 25-43.
28 J.  E.  Innes,  dan  D.  E.  Booher,  “Beyond  Collaboration  Democratic  Governance  for  a  Resilient Society dalam Planning with Complexity Complexity, An Introduction to Collaborative Rationality or Public Policy (Routledge: Oxon, 2010).
29 Ansell dan Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.”
30 Innes, dan Booher, “Beyond Collaboration Democratic Governance.”
mangku  kepentingan,  membangun  kepercayaan,  membangun  pemahaman bersama, menghasilkan upaya pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen bersama. Hal ini sesuai dengan definisi dari proses kolaboratif, yaitu suatu  proses  yang  membawa  para  pemangku  kepentingan  publik  ke  dalam suatu  forum  bersama  lembaga  publik,  untuk  terlibat  dalam  pembuatan  ke- putusan berorientasi konsensus. 31 Proses kolaboratif merupakan upaya mem- bangun  komunikasi  dengan multi - stakheholders . Multi-stakheholders adalah bagian  dari  suatu  komunitas  sosial  dalam  permasalahan  tersebut  yang  me- merlukan pengakuan terhadap keberadaannya. Hasil akhir dari proses dialog tatap  muka,  maka  akan  tergambar  sejumlah  informasi  penting  sebagaimana dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt 32 bahwa sebuah keharusan melihat posisi  penting  kelembagaan  dan  organisasi  masyarakat  sebagai  pemilik pemerintahan dan mampu bertindak bersama dalam memperjuangkan kebaik- an  yang  lebih  besar;  mengusahakan  nilai  bersama  dan  kepentingan  umum melalui dialog yang tersebar luas dan keterlibatan seluruh masyarakat . Dialog tatap muka menjadi media dan proses dimana para stakeholders , masyarakat bicara berdasarkan tematisasi isu-isu yang bersumber pada pengetahuan dan kapasitas mereka. Di sisi lain, perhatian dan responsiveness pemerintah daerah adalah menjadi  ruang untuk  mendengarkan,  sehingga proses tersebut,  mem- buktikan tidak ada kekuasaan yang memiliki kesempurnaan, selalu memerlu- kan  interaksi  sehari-hari  dengan  para  warga,  untuk  mendengarkan  suara mereka,  dan  menjadikan  pendapat-pendapat  mereka  sebagai  pertimbangan dalam  pengambilan  keputusan,  atau  bahkan  keputusan  itu  dibuat  bersama. Terjadinya  dialog  tatap  muka  membuktikan  tidak  ada  kekuasaan  yang  me- miliki  kesempurnaan,  sehingga  selalu  memerlukan  interaksi  sehari-hari dengan para pemberi mandat untuk mendengarkan suara mereka, dan men- jadikan pendapat mereka sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputus- an, atau bahkan keputusan itu dibuat bersama.
Dialog  tatap  muka  menurut  Umriana,  dkk. 33 dapat  memunculkan  ke- sadaran warga yang terlibat pada isu/objek tematik yang dibahas. Sedangkan
__________
31 Ansell dan Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.”
32 Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt,, “ The New Public Service: Serving, Not Steering (New York: M.E. Sharpe, 2007).
33 Umriana, Moh. Fauzi, dan Hasyim Hasanah, “Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender.”
menurut Duadji, Tresiana dan Putri dialog tatap muka pada akhirnya menjadi forum  konsultasi  dan  penyaluran  aspirasi  untuk  urusan  pembangunan  dan pelayanan anak di tingkat lokal. Hasil telaah di Provinsi Lampung menggambar- kan  bahwa  dialog  tatap  muka  dapat  digunakan  untuk  merumuskan  masalah dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan harapan tingginya dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan tertentu, sekaligus sebagai media resolusi konflik di tingkat lokal. 34

## H.  Kesimpulan
Pemetaan terhadap berbagai isu dan permasalahan anak yang terjadi di Provinsi Lampung meliputi berbagai bidang pembangunan, mulai dari bidang bidang  kesehatan,  bidang  hukum,  bidang  sosial  dan  kekerasan.  Untuk  me- nyelesaikan persoalan anak, perlu dilakukan penguatan model kebijakan pem- bangunan Kota Layak Anak (KLA). Potensi-potensi kelembagaan yang dimiliki merupakan  modal  sosial  untuk  untuk  menyelesaikan  permasalahan  anak. Untuk penguatan pembangunan Kota Layak Anak, maka perlu dikembangkan model collaborative  governance ,  berbasis  dialog  tatap  muka.  Model  tersebut selanjutnya  berkontribusi  dalam  menyusun  perencanaan/kebijakan  pem- bangunan Kota Layak Anak.
Disarankan  agar  model collaborative  governance yang  dihasilkan,  dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dalam bentuk pe- nguatan  ruang  dialog,  membentuk  sebuah  forum  dialog  yang  melibatkan semua  kelembagaan  dan  organisasi  anak  di  Provinsi  Lampung  secara  kola- boratif, memperkuat kebijakan, sosialisasi pentingnya persoalan anak menjadi bagian penting dalam pembangunan.[s]

## Daftar Pustaka
Ansell, C. dan A. Gash. “Collaborative Governance in Theory and Practice”, Journal of Public Administration Research and Theory 18 (2007): 543-571.
Denhardt, Janet V. dan Robert B. Denhardt. The New Public Service: Serving, Not Steerin. New York: M.E. Sharpe, 2007. __________
34 Duadji, Noverman dkk., “Model Percepatan Kota Layak Anak.” 54.

## Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance
Duadji, Noverman dan Tresiana, Novita. Kota Layak Anak yang Berkelanjutan . Lampung: Aura Press, 2017.
Duadji,  Noverman  dkk.  “Model  Percepatan  Kota  Layak  Anak”.  Laporan Penelitian, tidak dipublikasikan, Universitas Lampung, 2017.
Friedmann,  John. Planning  in  the  Public  Domain:  From  Knowledge  to  Action. New Jersey: Princeton University Press, 1987.
Innes, J. E. dan D. E. Booher. “Beyond Collaboration Democratic Governance for a  Resilient  Society.”  dalam Planning  with  Complexity  Complexity,  An Introduction  to  Collaborative  Rationality  or  Public  Policy .  Oxon: Routledge, 2010.
IULA  &  UNICEF.  Partnership  to  Create  Child  Friendly  City:  Programming  for Child Rights with Local Authorities. Italy: UNICEF Innocenti Research Centre, 2002.
Mc Adam, R. dan R. Reid. “ A Comparison of Public and Privat Sector Perceptions and  Use  of  Knowledge  Management.” Journal  Eurepoean  Industrial
Training 24, no. 6 (2000): 25-43.
Miles, M. dan A. M. Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press, 2002.
Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan . Jakarta: Kencana, 2006.
Riege,  Andreas  dan  N.  Linsey.  “Knowledge  Management  in  the  Public  Sector: Stakeholders Partnership in the Public Policy Development.” Journal of
Knowledge Management 10, no. 3 (2006): 21-42.
Sulistiyani, Ambar Teguh, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan . Yogya- karta: Gava Media, 2004.
Tresiana, Novita dan Noverman  Duadji.  “ Multi-stakeholders Governance Body Model in Achieving The Excellence Public Policy”, Jurnal Mimbar 32, no. 2 (2016): 401-411.
Tresiana,  Novita  dan  Duadji,  Noverman,  “Kegagalan  Pemaknaan  Lembaga Musyawarah  Perencanaan  dan  Pembangunan  Desa  dalam  Me- wujudkan Deepening Democracy”, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 29, no. 4 (2016): 191-203.
Tresiana, Novita dkk. “Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2017”. Laporan  Penelitian  (tidak  dipublikasikan),  Kerjasama  Dinas  Pember-
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1 (2018)
dayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Provinsi  Lampung  dan Puslitbang  Wanita,  Anak  dan  Pembangunan  LPPM  Universitas Lampung. 2017.
Umriana, Anila, Moh. Fauzi, dan Hasyim Hasanah, “Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga.” Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 1 (2016): 41-59.
Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, Jurnal Asas 6, no. 2 (2014): 1-15.