p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## KONSTRUKSI POLITIK IDENTITAS MELALUI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

## Dian Herdiana
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi kyberdian@gmail.com
Diterima: 29 Oktober 2019  Disetujui: 25 November 2019  Dipublikasikan: 2 Maret 2020

## Abstract
Islamic  values  become  part  of  rural  communities'  life  in  Bandung  Barat  Regency,  the adoption  of  Islamic  values  is  not  only  able  to  reflect  a  good  personality  but  also represents role models as ideal leader figures for the community, so that in the political constellation of village head elections the candidates for village heads will use the values of Islam as their political identity. Based on this understanding, this article is intended to describe  how  the  village  head  candidates  construct  the  Islamic  values  as  a  political identity in the constellation of village head elections. This research is a  qualitative study with a descriptive approach, data taken through observation and interviews, the process of data analysis is done through data triangulation. The results revealed that the village head  candidates  constructed  the  Islamic  values  as  their  political  identity  in  3  (three) ways,  namely:  First,  constructing  through  family  background  and  self-identity,  such  as coming  from  devout  Muslim  families,  children  of  Islamic  leaders  or  living  as  Islamic leaders. Secondly, constructing through personal symbols such as using Islamic clothing and communicating with the use of Islamic content. Third, constructing through activities directly  related  to  Islam  such  as  involvement  in  the  Qur`an  recitation,  Islamic celebrations  or  other  socio-religious  activities.  These  three  ways  are  believed  by  the village  head  candidates  to  benefit  in  constructing  the  Islamic  values  as  a  political identity which is expected to not only provide a positive image in the community but will also increase their level of electability in village head elections.
Keywords : Islamic Values, Political Identity, Village Heads.

## Abstrak
Nilai-nilai  Islam  menjadi  bagian  dalam  kehidupan  masyarakat  perdesaan  yang  ada  di Kabupaten  Bandung  Barat,  adopsi  nilai-nilai  Islam  tidak  hanya  mampu  mencerminkan kepribadian yang baik tetapi juga akan merepresentasikan sosok panutan dan pemimpin ideal bagi masyarakat sehingga dalam konstelasi politik pemilihan kepala desa para calon kepala  desa akan  senantiasa  menggunakan  nilai-nilai  Islam  sebagai  identitas  politiknya. Atas  dasar  pemahaman  tersebut  artikel  ini  ditujukan  untuk  menggambarkan  bagaimana para  calon  kepala  desa  mengkonstruksikan  politik  identitas  melalui  nilai-nilai  Islam dalam  konstelasi  pemilihan  kepala  desa.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif,  data  diambil  melalui  observasi  dan  wawancara,  proses analisis data dilakukan melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa para calon  kepala  desa  mengkonstruksikan  politik  identitas  melalui  3  (tiga)  cara,  yaitu: Pertama,  mengkonstruksikan  melalui  latar  belakang  keturunan  atau  keluarga,  seperti berasal  dari  kalangan  keluarga  pesantren,  anak  dari  tokoh  Islam  atau  berkedudukan
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
sebagai  tokoh  Islam.  Kedua,  mengkonstruksikan  melalui  simbol-simbol  pribadi  seperti berpakaian  secara  islami  dan  berkomunikasi  dengan  muatan  Islam.  Ketiga, mengkonstruksikan  melalui  kegiatan  sosial-keagamaan  seperti  keterlibatan  dalam pengajian, syukuran atau kegiatan serupa lainnya. Ketiga cara tersebut diyakini oleh para calon  kepala  desa  memberikan  manfaat  kepada  pembentukan  identitas  politik  sebagai calon  pemimpin  religius  yang  tidak  hanya  memberikan  citra  positif  di  tengah-tengah masyarakat  tetapi  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  elektabilitas  dalam  pemilihan kepala desa.
Kata Kunci: Kepala Desa, Nilai Islam, Politik Identitas.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  merupakan  praktek  berdemokrasi  secara langsung yang dilaksanakan di dalam struktur pemerintahan terbawah yaitu desa. Dilihat dalam  konteks  sejarah  Pilkades  sudah  dilaksanakan  sejak  lama,  bahkan  beberapa referensi  menyatakan  pemberian  kewenangan  hak  untuk  memilih  pemimpin  bagi masyarakat  desa  ini  diakui  oleh  pemerintahan  Hindia-Belanda  sebagai  bagian  dari  hak asli  yang  melekat  dari  desa.  Berbagai  hak  asli  desa  termasuk  didalamnya  penentuan kepala  desa  yang  merupakan  kewenangan  desa  tetap  dipertahankan  sampai  dengan  saat ini 1 ,  pilkades  sudah  menjadi  bagian  dari  aktivitas  berdemokrasi  di  tingkat  desa 2 . Meskipun demikian Pilkades mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Pilkades yang dahulu banyak dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam konteks saat ini dilakukan melalui pemilihan langsung yang mana setiap warga masyarakat yang ada di desa memiliki hak suara sebagaimana telah diatur melalui perundang-undangan 3 . Pilkades  yang dilakukan melalui  sistem one man one vote ini berimplikasi  tidak hanya  kepada  hilangnya  proses  pemufakatan  untuk  menentukan  kepala  desa  tetapi  juga mendorong  proses  pemilihan  kepala  desa  menjadi  alat  perebutan  kekuasaan,  sehingga para calon kepala desa akan menggunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk memenangkan konstelasi pemilihan kepala desa. Salah satu sumberdaya yang digunakan yaitu  identitas  politik  yang  dimilikinya,  para  calon  kepala  desa  akan  memanfaatkan politik  identitas  untuk  menggalang  suara  masyarakat  agar  dapat  dukungan  dan meningkatkan elektabilitasnya.
1 Naeni Amanulloh, Demokratisasi Desa (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015); Kushandajani, ‗Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan  Desa‘, Jurnal  Yustisia ,  4.2  (2015),  369–96;  Turiman  Fachturahman  Nur,  ‗Sejarah  Humum  Pengaturan Pemerintahan
Desa (Sebuah Catatan Analisis Hukum Tata Pemerintahan Desa)‘,
Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com , 2014.
2 Neneng  Yani  Yuningsih  and  Valina  Singka  Subekti,  ‗Demokrasi  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa?  Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013‘, Jurnal Politik , 1.2 (2016), 231–61. 3 Youla C. Sajangbati, ‗Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014‘, Jurnal  Lex  Administratum ,  3.2  (2015),  24–32;  Richard  Timotius,  ‗Revitalisasi  Desa  Dalam  Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa‘, Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 48.2 (2018), 323–44.
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Penggunaan politik identitas dalam Pilkades sejalan dengan kondisi empiris yang ada  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Berdasarkan  kepada  hasil  penelitian  pendahuluan 4 , setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa para calon kepala desa menggunakan politik identitas,  yaitu:  Pertama,  adanya  perkembangan  masyarakat  perdesaan  yang  ada  di Kabupaten Bandung Barat yang mana sudah banyak desa yang dihuni oleh heterogenitas masyarakat  baik  itu  latar  belakang  keturunan,  budaya,  pekerjaan  dan  lain  sebagainya 5 . Hal  ini  mendorong  para  calon  kepala  desa  untuk  mengkonstruksikan  politik  identitas yang  mana  tujuannya  mencari  kesamaan-kesamaan  dengan  mayoritas  masyarakat sekaligus  memetakan  peta  arah  dukungan  politik  untuk  memotret  masyarakat  yang berpotensi mendukung atau menolaknya.
Kedua,  adanya  persaingan  antara  sesama  calon  kepala  desa  sehingga  harus memunculkan  unsur  pembeda  antara  calon  kepala  desa  yang  satu  dengan  calon  kepala desa  yang  lainnya.  Salah  satunya  cara  yang  dilakukan  untuk  memberikan  pembedaan yaitu dengan menggunakan politik identitas agar masyarakat memiliki preferensi politik yang jelas mengenai calon kepala desa yang akan dipilihnya. Ketiga, penggunaan politik identitas tidak hanya dimaksudkan sebagai branding calon kepala desa di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga dijadikan sebagai bagian dari pembentukan visi misi kepala desa yang  apabila  terpilih  nantinya  akan  dijadikan  program  pembangunan  desa  selama  6 (enam) tahun kedepan.
Politik  identitas  yang  dilakukan  oleh  para  calon  kepala  desa  di  Kabupaten Bandung Barat tersebut lebih banyak kepada menggunakan nilai-nilai Islam, berdasarkan kepada  hasil  penelitian  pendahuluan  hal  ini  didasarkan  kepada  beberapa  alasan,  yaitu: Pertama,  Islam  merupakan  agama  yang  dianut  oleh  mayoritas  masyarakat  perdesaan  di Kabupaten Bandung Barat sehingga dengan mengkonstruksikan nilai-nilai Islam sebagai identitas politik akan memudahkan para calon kepala desa untuk memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat. Kedua, nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian integral dalam budaya masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat bahkan masyarakat perdesaan menilai baik atau buruknya kepribadian seseorang salah satunya menggunakan ukuran  nilai-nilai  Islam  sehingga  para  calon  kepala  desa  akan  menggunakan  nilai-nilai Islam  sebagai  bagian  dari  identitas  politiknya.  Ketiga,  berdasarkan  pengalaman pemilihan kepala desa yang dilakukan sebelumnya, masyarakat memiliki kecenderungan mendukung  calon  kepala  desa  yang  mempraktekan  nilai-nilai  Islam  atau  dalam  istilah masyarakat  desa  dikenal  istilah  ― milih  anu  pang  solehnna ‖  atau  memilih  calon  kepala desa yang paling shaleh, sehingga pengalaman tersebut dijadikan acuan keberhasilan oleh para calon kepala desa untuk memenangkan konstelasi Pilkades.
Penjelasan  tersebut  di  atas  memunculkan  pertanyaan  mengenai  apakah  politik identitas yang dilakukan oleh para calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat hanya terbatas  kepada  mengkonstruksikan  nilai-nilai  Islam  sebagai  identitas  politik,  padahal identitas  politik  memiliki  banyak  ragam  yang  didalamnya  termasuk  suku,  budaya,
4 Penelitian  pendahuluan  dilakukan  dengan  memfokuskan  kepada  2  (dua)  hal  utama,  yaitu  kondisi  empiris dinamika kehidupan masyarakat desa dalam menyikapi Pilkades dan aktivitas bakal calon kepala desa yang dalam hal ini indikasi kegiatan para bakal calon kepala desa dalam melakukan politik identitas.
pendidikan  dan lain  sebagainya.  Berdasarkan  kepada  hasil  penelitian  pendahuluan yang telah  dilakukan,  politik  identitas  dengan  memanfaatkan  suku,  budaya,  pendidikan  dan pekerjaan  menjadi  kontraproduktif  dikarenakan  selain  para  calon  kepala  desa beranggapan  bahwa  isu  suku,  budaya,  pendidikan  dan  pekerjaan  tidak  relevan  untuk diangkat dalam konstelasi politik di tingkat desa juga dikhawatirkan akan memunculkan pertentangan  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  akan  membagi  masyarakat  kedalam kelompok-kelompok berdasarkan suku, budaya, pendidikan dan pekerjaan, hal ini dinilai oleh  para  calon  kepala  desa  akan  merugikan  pihaknya  dan  bisa  memunculkan  sikap antipati  dan  sikap  penolakan  dukungan  dalam  konstelasi  Pilkades  yang  tengah dilaksanakan.  Sedangkan  politik  identitas  yang  dibangun  berdasarkan  nilai-nilai  Islam dianggap  tepat  dikarenakan  mayoritas  penduduk  pedesaan  yang  tengah  melaksanakan Pilkades  di  Kabupaten  Bandung  Barat  beragama  Islam,  sehingga  politik  identitas  yang dibangun  tersebut  relatif  tidak  akan  menimbulkan  gejolak  atau  pertentangan  di  tengah- tengah masyarakat.
Politik  identitas  yang  dipraktekan  oleh  para  calon  kepala  desa  yang  ada  di Kabupaten  Bandung  Barat  tersebut  menjadi  unik  dikarenakan  lebih  banyak menggunakan  nilai-nilai  Islam  untuk  mengkonstruksikan  identitas  politik  para  calon kepala  desa.  Atas  dasar  pemahaman  tersebut  maka  memunculkan  ketertarikan  untuk mengkaji lebih lanjut mengenai seperti apa praktek politik identitas yang dilakukan oleh para calon kepala desa dalam konstelasi Pilkades di Kabupaten Bandung Barat. Adapun pertanyaan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  para  calon  kepala  desa  yang  ada  di Kabupaten  Bandung  Barat  mengkonstruksikan  politik  identitasnya  melalui  nilai-nilai Islam  dan  apa  manfaat  yang  didapat  oleh  para  calon  kepala  desa  dengan  melakukan politik identitas tersebut?.

## TINJAUAN PUSTAKA Politik Identitas
Identitas diri pada dasarnya merupakan suatu perasaan subjektif mengenai dirinya sendiri  yang  didalamnya  memiliki  ciri,  sifat  atau  karakter 6 .  Dalam  konteks  sosial identitas  diartikan  sebagai  pemaknaan  keberadaan  diri  seseorang  dalam  interaksinya dengan  lingkungan  sosial  sehingga  menjadi  penghubung  antara  individu  dengan masyarakat.  Dari  pemahaman  tersebut  maka  muncul  konsep  identitas  sosial  sebagai pemaknaan  akan  kesamaan  sifat,  ciri  atau  karakter  terhadap  suatu  kelompok  tertentu dalam  masyarakat  yang  didasarkan  atas  kesamaan  simbol  seperti  pakaian,  kepemilikan, pemikiran dan lain sebagainya 7 , dengan begitu identitas sosial dimaknai sebagai aktivitas menyamakan  simbol  oleh  satu  individu  dengan  individu  lain  yang  kemudian  akan membentuk kelompok yang didasarkan atas kesamaan tertentu, hal ini juga dimaksudkan menjadi  pembeda  simbolik  dengan  kelompok  lainnya  yang  pada  akhirnya  membentuk
5 Badan  Pusat Stasistik, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2019 (Kabupaten Bandung Barat: Badan Pusat Statistik, 2019).
6 James E Marcia, ‗Development and Validation of Ego Identitiy Status‘, Journal of Personality and Social Psycology , 3.5 (1966), 551–58; James P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi , Terjemahan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
7 Agoes  Dariyo, Psikologi  Perkembangan  Remaja (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2004);  M.A.  Hogg  and  G.M. Vaughan, Social Psichology (London: Prentince Hall, 2002).
sifat persamaan dan perbedaan antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya.
Menurut  Castells 8 (2010)  terdapat  tiga  asal  usul  identitas,  yaitu:  Pertama, legitimizing  identity atau  disebut  juga  sebagai  identitas  sah  yang  dapat  dicontohkan seperti adanya otoritas dan dominasi. Kedua, resistance identity atau disebut juga sebagai identitas  perlawanan  yang  dapat  dicontohkan  dengan  politik  identitas.  Ketiga, project identity atau disebut juga sebagai identitas proyek yang dapat dicontohkan dengan kajian gender  seperti  feminisme.  Terdapat  3  (tiga)  pendekatan  dalam  memahami  bagaimana identitas  dapat  dibentuk,  yaitu:  Pertama,  primordialisme  yang  mana  identitas  diperoleh secara  alamiah  atau  keturunan  semenjak  seorang  individu  itu  lahir.  Kedua, kontruktivisme  yang  mana  identitas  sosial  diperoleh  melalui  cara  yang  dibuat  secara langsung  orang  seorang  individu  atau  dibentuk  secara  sengaja  melalui  interaksi  sosial seperti  adanya  ikatan  sosial  dan  kultural.  Ketiga,  instrumentalisme  yang  mana  identitas diperoleh melalui pembentukan oleh elit dalam konteks kekuasaan 9 .
Kajian identitas dalam konteks politik dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu  identitas politik  ( political  identity )  dan  politik  identitas  ( political  of  identity ).  Identitas  politik diartikan  sebagai  konstruksi  yang  akan  menentukan  posisi  kepentingan  dalam  suatu komunitas  atau  masyarakat,  sedangkan  politik  identitas  merujuk  kepada  suatu mekanisme  pengorganisasian  identitas 10 .  Politik  identitas  secara  umum  difokuskan kepada proses menemukan perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada simbol tertentu seperti  kondisi  fisik/ras,  jenis  kelamin  dan  lain  sebagainya 11 .  Meskipun  demikian prakteknya  identitas  politik  dan  politik  identitas  memiliki  keterkaitan  satu  dengan yang lainnya. Politik identitas mendasarkan dirinya kepada identitas politik yang telah dimiliki baik  berupa  latar  belakang  keturunan/etnisitas  maupun  dari  latar  belakang  yang  secara sengaja dibentuk seperti latar belakang pendidikan, ekonomi dan kultur.
Politik  identitas  lahir  didasarkan  kepada  2  (dua)  tujuan,  pertama,  sebagai  alat untuk menentukan posisi seseorang atau politisi yang akan menjadi ciri kesamaan dengan kelompok tertentu, sehingga selain akan memunculkan sikap kepemilikan/ belonging juga akan memunculkan sikap dukungan dari kelompok yang dimaksud.  Kedua, sebagai alat yang  sengaja  dibuat  untuk  mempertegas  perbedaan  identitas  dengan  kelompok  lainnya, dalam  prakteknya  hal  ini  digunakan  untuk  menunjukan  superioritas  terhadap  kelompok yang  dianggap  lemah  atau  secara  kuantitas  merupakan  minoritas,  baik  itu  didasarkan asal-usul  suku,  agama  maupun  pembeda  lainnya,  sehingga  akan  memunculkan terminologi minoritas dan mayoritas atau asli pribumi dan pendatang.
Tuntutan  terhadap  politik  identitas  dalam  konteks  perebutan  kekuasaan  semakin terbuka  mengingat  desakan  akan  keberpihakan  kelompok  mayoritas  yang  ada  di masyarakat  untuk  senantiasa  mendukung  posisi  politiknya,  terlebih  dalam  karakterstik
8 Idris  Hemay and Aris Munandar, ‗Politik  Identitas Dan Pencitraan  Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih‘, Jurnal Politik: Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan , 12.1 (2016), 1737–48.
9 Titik Widayanti, Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009).
10 Arie  Setyaningrum,  ‗Memetakan  Lokasi  Bagi  Politik  Identitas  Dalam  Wacana  Politik  Poskolonial‘, Mandatory , 2.2 (2005), 13–34.
masyarakat  yang  heterogen  dengan  adopsi  terhadap  stratifikasi  sosial  yang  kuat  akan semakin menumbuhkan  politik  identitas. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  dari  beberapa ahli  seperti  Morowitz 12 (1998)  yang  menyatakan  bahwa  politik  identitas  adalah pemberian  garis  secara  tegas  yang  ditujukan  untuk  menentukan  kelompok  mana  yang akan  diterima  atau  disertakan  dan  kelompok  mana  yang  akan  ditolak.  Dengan  begitu akan  memunculkan  manipulasi  perbedaan  antara  satu  kelompok  dengan  kelompok lainnya  yang  pada  akhirnya  ditujukan  untuk  memperoleh  dukungan  agar  apa  yang menjadi tujuan politiknya dapat tercapai.
Pemahaman tersebut di atas mengkonstruksikan bahwa politik identitas dikaitkan dengan  konteks  Pilkades  merupakan  sebuah  keniscayaan  sebagai  implikasi  dari  adanya proses  pemilihan  kepala  desa  secara  langsung,  para  calon  kepala  desa  akan memanfaatkan  politik  identitas  sebagai  upaya  untuk  melakukan branding terhadap karakter  dan  sifat  yang  dimilikinya  yang  diharapkan mampu melahirkan  dukungan  dari masyarakat  yang  memiliki  kesamaan  karakter  atau  ciri-ciri  tertentu  dengan  para  calon kepala desa tersebut.

## Demokrasi di Tingkat Desa
Keberadaan  desa  dalam  konteks  Indonesia  sudah  ada  sebelum  masa kemerdekaan,  pada  masa  pemerintahan  Hindia-Belanda  digunakan  terminologi ― Inlandsche Gemeenten ‖  untuk  menyebut  kesatuan  wilayah  yang  memiliki  hak  untuk mengatur  urusannya  sendiri  atau  diterjemahkan  dalam  konteks  saat  ini  sebagai  desa 13 . Dilihat  dari  sejarah  terbentuknya,  keberadaan  desa  didasarkan  kepada  4  (empat)  unsur yaitu adanya aktor atau unsur masyarakat, solidaritas, organisasi adat serta basis material berupa  wilayah  hukum/ulayat 14 .  Keempat  unsur  tersebut  tumbuh  dan  berkembang  di setiap  desa  dengan  ragam  nilai  masing-masing,  sehingga  desa  memiliki  karakteristik tersendiri yang membentuk tradisi asli yang dipraktekan sebagai bagian dari sistem sosial dan struktur masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah hak asli dan hak asal-usul desa yang mana akan berbeda antara satu desa dengan yang lainnya.
Perkembangan  desa  pasca  Indonesia  merdeka  mengalami  banyak  perubahan, khususnya  mengenai  relasi  antara  desa  dengan  pemerintah,  desa  pada  awal-awal kemerdekaan diposisikan sebagaimana pemerintahan Hindia-Belanda memposisikan desa dengan memberikan hak-hak aslinya, pada saat era orde Baru terjadi reduksi kedudukan desa  yang mana desa ditempatkan menjadi bagian dari pemerintah  daerah 15 , posisi desa kembali  dikembalikan  sebagai  struktur  pemerintahan  terendah  dengan  hak-hak  aslinya
11 Ubed S Abdillah, Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas (Magelang: Yayasan Indonesiatera, 2002);  Juhana  Nasrudin  and  Ahmad  Ali  Nurdin,  ‗Politik  Idnetitas  Dan  Representasi  Politik‘, Hanifiya:  Jurnal  Studi Agama-Agama , 1.1 (2018), 34–47.
12 Muhtar Haboddin, ‗Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal‘, Jurnal Studi Pemerintahan , 3.1 (2012), 116–34.
13 Nur M Alamsyah, ‗Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia‘, Jurnal Academca , 3.2 (2011), 647–60. 14 Arief  Sumeru,  ‗Kedudukan  Pejabat  Kepala  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa‘, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 4.1 (2016), 47–56.
15 Suhardiman  Syamsu,  ‗Memahami  Perkembangan  Desa  Di  Indonesia‘, Government:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 1.1 (2008), 77–88.
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan adanya pemberian hak rekognisi dan hak subsidiaritas 16 .
Dinamika  posisi  desa  dalam  hubungannya  dengan  pemerintah  yang  terjadi  dari awal kemerdekaan sampai saat ini tidak menghilangkan hak asli desa dalam menentukan proses  pemilihan  pemimpin  atau  kepala  desa.  Dalam  proses  penentuan  pimpinan tertinggi  di  tingkat  desa  masih  tetap  menjadi  kewenangan  asli  desa  dalam  artian  unsur masyarakat  yang  ada  di  desa  tetap  diberikan  kewenangan  untuk  memilih  sendiri pimpinan  yang  terbaik  bagi  desanya.  Melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  diatur  mengenai  kewajiban  menyelenggarakan  kehidupan  demokrasi  di desa  yang  salah  satunya  memuat  pengaturan  pemilihan  kepala  desa  sebagai  bentuk praktis  dari  pelaksanaan  demokrasi  di  tingkat  desa  yang  diakui  oleh  pemerintah 17 , Pemilihan  kepala  desa  dianggap  sebagai  media  yang  tepat  untuk  mengembangkan demokrasi di desa yang diharapkan mampu menjadi landasan bagi penguatan demokrasi di tingkat nasional. Dengan begitu konsep pembangunan nasional yang diawali di tingkat desa dapat diwujudkan dengan salah satunya membangun demokrasi di desa.
Demokratisasi  desa  perlu  terus  ada  dan  perlu  ditingkatkan,  hal  ini  didasarkan kepada 2 (dua) hal, yaitu: Pertama,  dalam konteks desa demokratisasi diperlukan dalam upaya untuk mendefinisikan kembali hubungan antara masyarakat dengan para elit yang ada  di  desa.  Kedua,  demokratisasi  desa  merupakan  bentuk  pengakuan  negara  terhadap hak-hak desa untuk mengatur urusannya secara mandiri 18 . Selain 2 (dua) hal tersebut di atas, demokratisasi desa melalui pemilihan kepala desa perlu tetap dipertahankan dengan alasan  yang  diantaranya  adalah:  Pertama,  sebagai  struktur  pemerintahan  paling  bawah yang  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat  maka  sudah  selayaknya  masyarakat diberikan  kewenangan  untuk  memilih  sosok  yang  tepat  untuk  menjadi  kepala  desa. Kedua,  masyarakat  akan  memberikan  dukungan  kepala  kepala  desa  yang  merupakan pilihan dari masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  desa.  Ketiga,  legitimasi masyarakat  akan  jabatan  kepala  desa  menjadi  penting  agar  kinerja  kepala  desa  dapat terlaksana  dengan  baik.  Keempat,  kemajuan  desa  tidak  mungkin  diwujudkan  apabila tidak ada sinergis antara pemerintah desa yang dipimpin kepala desa dengan masyarakat, dengan  adanya  pemilihan  kepala  desa  yang  melibatkan  masyarakat  maka  diharapkan mampu melahirkan sinergitas diantara keduanya.
Penjabaran  tersebut  diatas  mengkonstruksikan  pemahaman  bahwa  adanya pengakuan  kewenangan  yang  telah  diberikan  kepada  desa  harus  pula  diikuti  oleh kewajiban  penyelenggaraan  kehidupan  masyarakat  desa  yang  demokratis,  sehingga mampu mendorong sinergitas antara masyarakat dan pemerintah/elit desa guna mencapai tujuan pembangunan desa sebagaimana yang diharapkan bersama, sehingga adanya unsur hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dengan masyarakat desa untuk secara bersama-sama  memajukan  desa  berdasar  kepada  kewenangan  yang  telah  diberikan. Pemilihan kepala desa juga merupakan pengejawantahan dari bentuk demokratisasi desa
16 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia, 2014).
17 Kushandajani.
18 Amanulloh.
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
yang  perlu  tetap  dipertahankan  selain  untuk  melestarikan  tradisi  yang  sudah  lama  ada juga dilihat dari substansinya masih relevan dengan konteks penyelenggaraan demokrasi saat ini.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif, hal ini didasarkan kepada tujuan penelitian yang ingin menggambarkan secara jelas  dan  rinci  mengenai  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  para  calon  kepala  desa dalam  mengkonstruksikan  nilai-nilai  Islam  sebagai  identitas  politik  yang  digunakan dalam  konstelasi  pemilihan  kepala  desa.  Dengan  begitu  diharapkan  akan  melahirkan suatu  gambaran  yang  alamiah  dan  utuh  mengenai  proses  kontruksi  nilai-nilai  Islam sebagai  bagian  dari  politik  identitas  yang  tengah  dilakukan,  hal  ini  sejalan  dengan pemahaman ahli 19 yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi objek yang alami atau natural.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan baik terhadap  calon  kepala  desa  maupun  kepada  masyarakat  dan  pihak  lainnya  yang  secara langsung  terlibat  dalam  proses  pemilihan  kepala  desa.  Sumber  data  sekunder  diperoleh melalui kajian dari berbagai referensi yang memiliki keterkaitan langsung baik itu buku, jurnal,  laman  web  maupun  sumber  referensi  lainnya.  Teknik  analisis  data  dilakukan melalui  tiga  tahapan  yang  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan 20 .  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dengan mengambil waktu penelitian dimulai sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019  yang  dilakukan  mulai  dari  observasi  sampai  dengan  pengambilan  data  penelitian. Kegiatan  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  kajian  terhadap  pemilihan  kepala  desa serentak tahun 2019 yang dilakukan di 112 desa dengan mengambil sampel penelitian di Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kehidupan  masyarakat  desa  didasarkan  atas  keterjalinan  komunal antara  sesama anggota  masyarakat 21 ,  atas  dasar  tersebut  struktur  sosial  yang  terjalin  bersifat  erat  dan intim,  setiap  anggota  masyarakat  akan  memiliki  kecenderungan  untuk  mementingkan kebaikan  bersama  guna  mewujudkan  keharmonisan  kehidupan  bermasyarakat  yang berada  di  lingkungan  perdesaan.  Pemahaman  tersebut  berlaku  dalam  pemilihan  kepala desa  yang  mana  masyarakat  akan  memilih  kepala  desa  yang  dianggap  mampu mengayomi  semua  masyarakat  dan  memperjuangkan  kepentingan  bersama  guna kemajuan  desa  yang  diharapkan.  Dasar  pemilihan  kepala  desa  yang  didasarkan  sebagai tujuan  untuk  kebaikan  berersama  inilah  yang  menjadikan  kepala  desa  terpilih  selain
19 Lexy J Moleong, ‗Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)‘ (Yogyakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2017).
20 John W Creswell, Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches (Thousand Oaks: Sage Publications, 2007).
21 Angkasawati, ‗Masyarakat Desa‘, Jurnal Publiciana , 8.1 (2015), 1–23.
mendapatkan  legitimasi  secara  legal  juga  mendapatkan  kepercayaan  yang  tinggi  dari masyarakat.
Proses dalam menentukan kepala desa didasarkan kepada nilai-nilai budaya yang disepakati  bersama,  nilai-nilai  tersebut  merupakan  nilai  yang  diyakini  oleh  semua anggota  masyarakat  sebagai  sebuah  kebenaran  dan  tuntutan  yang  akan  membawa kebaikan bagi bersama. Dalam konteks desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat maka  setidaknya  terdapat  2  (dua)  nilai  yang  dijunjung  oleh  masyarakat  yaitu  nilai-nilai Islam  dan  nilai-nilai  budaya  Sunda,  kedua  nilai  tersebut  tumbuh  dan  berkembang  di tengah-tengah  masyarakat  secara  bersamaan  dan  harmonis,  bahkan  sudah  terjadi akulturasi  nilai  diantara  keduanya  yang  mana  nilai  budaya  Sunda  banyak  didasarkan kepada  nilai  Islam  dan  juga  nilai  Islam  dalam  lingkungan  masyarakat  tidak  bisa dilepaskan dari budaya Sunda.
Proses  dinamika  desa  yang  berlangsung  hingga  saat  ini  yang  mana  pemilihan kepala  desa  dilaksanakan  secara  langsung  dan  setiap  warga  masyarakat  memiliki  hak suara dalam proses pemilihan kepala desa tidak mengubah dasar penentuan kepala desa yang  dianggap  tepat  berdasarkan  kepada  nilai-nilai  Islam  dan  nilai-nilai  budaya  Sunda yang sudah lama dipraktekan di desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Nilai- nilai  Islam  tentang  kepemimpinan  seperti sidiq atau  jujur/benar,  amanah  atau  dapat dipercaya, tabligh atau  komunikatif, fathanah atau  cerdas 22 menjadi  dasar  masyarakat untuk  menentukan  pilihannya,  begitu  juga  dengan  nilai  budaya  Sunda  tentang kepemimpinan menjadi pula dasar yang dipertimbangkan oleh masyarakat, nilai tersebut antara  lain  yaitu nyantri atau  memiliki  keyakinan  dan  mempraktekan  nilai-nilai  Islam, nyakola atau memiliki pendidikan yang baik, nyunda atau memegang dan mempraktekan nilai-nilai  budaya  Sunda 23 .  Kedua  nilai  tersebut  dalam  prakteknya  tidak  mengalami dikotomi,  meskipun  demikian  apabila  dikaji  secara  konseptual  dapat  dibedakan  dan dijelaskan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:
Tabel 1.
Nilai Islam dan Nilai Sunda dalam Perspektif Masyarakat Desa
Nilai Dimensi Wujud Konkrit Islam Sidiq  Ucapan atau pendapatnya dapat diprcaya oleh masyarakat  Tidak pernah membohongi masyarakat
 Tidak pernah terlibat dengan kasus penipuan
 Tidak pernah mencuri  Tidak pernal terlibat kasus korupsi Amanah  Menjunjung komitmen yang telah dibuat  Bekerja sebagaimana tugas yang diberikan  Bersikap profesional atas kepercayaan yang diberikan Tabligh  Memiliki tutur bahasa yang sopan dan santun
 Menyampaikan sesuai dengan pemahaman dan pengetahuannya
22 Sarbini  Sarbini,  ‗Konsep  Kepemimpinan  Dalam  Perspektif  Islam‘, Jurnal  TAPIs ,  9.2  (2003),  17–29; Sakdiah,  ‗Karakteristik  Kepemimpinan  Dalam  Islam  (Kajian  Historis  FIlosofis)  Sifat-Sifat  Rasulullah‘, Jurnal  Al- Bayan , 22.33 (2016), 29–49. 23 Priadi Surya, ‗Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan Di Bidang Pendidikan‘, Jurnal Manajemen Pendidikan , 6.2 (2010).
 Apa yang disasmpaikannya sesuai dengan kenyataan  Ramah terhadap semua warga masyarakat  Menjalin kekeluargaan dengan warga masyarakat Fathanah  Memiliki pemahaman yang baik tentang Islam  Memiliki  pengetahuan  dan  wawasan  yang  baik  dalam  kehidupan bermasyarakat  Memiliki jenjang pendidikan yang baik Sunda Nyantri  Mengamalkan nilai-nilai Islam  Tidak pernah berperilaku secara terbuka melanggar nilai-nilai Islam  Memberikaan contoh perilaku yang baik  bagi masyarakat sesuai nilai- nilai Islam Nyakola  Memiliki jenjang pendidikan yang baik  Memahami sejarah dan perkembangan desa
 Memiliki  kepekaan  dan  daya  nalar  untuk  menyerap  berbagai permasalahan yang ada di masyarakat  Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas Nyunda  Mengetahui dan memahami nilai budaya Sunda
 Mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Sunda
 Melestarikan nilai-nilai budaya Sunda
Sumber: Analisis Peneliti, 2019.
Didasarkan  kepada  pemahaman  dalam  tabel  1  tersebut  di  atas  maka  baik  nilai Islam  maupun  nilai  budaya  Sunda  memiliki  peran  penting  sebagai  standar  pengukuran kepala  desa  yang  dianggap  tepat  atau  ideal  bagi  masyarakat.  Atas  dasar  penggunaan kedua nilai tersebut dalam menentukan kepala desa maka secara empiris dapat dikatakan bahwa  seluruh  kepala  desa  yang  dipilih  melalui  proses  Pilkades  merupakan  anggota warga  masyarakat  dari  suku  Sunda  dan  beragama  Islam,  hal  ini  menjadi  bukti  bahwa preferensi  masyarakat  terhadap  figur  ideal  kepala  desa  yang  didasarkan  kepada  standar nilai-nilai  Islam  dan  nilai-nilai  Buaya  Sunda  diaktualisasikan  dalam  bentuk  dukungan politik  kepada  calon  kepala  desa  yang  memiliki  identitas  politik  sebagai  warga masyarakat dari suku Sunda yang beragama Islam.
Kenyataan tersebut di atas mendorong calon kepala desa  di Kabupaten  Bandung Barat  untuk  memanfaatkan  politik  identitas  melalui  nilai-nilai  Islam  dan  nilai-nilai budaya  Sunda.  Apabila  dikomparasikan  maka  hampir  seluruh  calon  kepala  desa menggunakan  nilai  Islam,  sedangkan  yang  menggunakan  nilai  budaya  Sunda  sebagai identitas politik yang utama relatif lebih sedikit. Berdasarkan kepada hasil penelitian hal tersebut  didasarkan  kepada  beberapa  alasan,  yaitu:  Pertama,  Islam  merupakan  agama mayoritas  sehingga  memberikan  peluang  dukungan  yang  lebih  besar  pula.  Kedua,  di beberapa desa sudah  dihuni oleh masyarakat dari beragam suku selain dari suku Sunda, sehingga  menggunakan  identitas  kesukuan  memiliki  resiko  untuk  tidak  dipilih  oleh warga  masyarakat  yang  berlatar  belakang  dari  suku  non-Sunda.  Meskipun  demikian,  di desa-desa  yang  memiliki  latar  belakang  Islam  dan  dihuni  oleh  homogenitas  masyarakat berlatar belakang suku Sunda, identitas politik yang dibangun oleh sebagian calon kepala desa  senantiasa  menggunakan  kedua  nilai  tersebut  meskipun  secara  empiris  nilai  Islam
yang jauh lebih ditonjolkan oleh para calon kepala desa dibading dengan identitas politik lainnya.
Penggunaan nilai-nilai Islam dalam pilkades di kabupaten Bandung Barat secara empiris  tidak  ditujukan  untuk  menjatuhkan  calon  kepala  desa  lainnya,  tetapi  para  calon kepala  desa  lebih  fokus  kepada  pembangunan  citra  mereka  sebagai  sosok  calon  kepala desa  yang  religius  yang  tidak  hanya  mampu  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  lainnya tetapi  juga  mampu  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  dalam  permasalahan  yang berkaitan dengan keislaman apabila nantinya terpilih menjadi kepala desa.
Proses  membangun  politik  identitas  dengan  menggunakan  nilai-nilai  Islam  yang dilakukan  oleh  para  calon  kepala  desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dilakukan  melalui berbagai  cara, setidaknya terdapat tiga cara  yang dilakukan oleh para calon kepala desa untuk mengkonstruksikan politik identitasnya, yaitu: Pertama, konstruksi politik identitas melalui  latar  belakang  keturunan/keluarga.  Kedua,  konstruksi  politik  identitas  melalui simbol-simbol  pribadi.  Ketiga,  konstruksi  politik  identitas  melalui  aktivitas  keagamaan. Konstruksi politik identitas melalui tiga cara tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Islam itu  sendiri  yang  tidak  hanya  diartikan  sebagai  ketaatan  secara  pribadi  dalam melaksanakan  ajaran  Islam.  Dalam  konteks  Islam  dikenal  istilah Habluminallah dan Habluminannas atau  konsep  ketaatan  yang  meliputi  ketaatan  kepada  Tuhan  yang ditunjukan  dengan  cara  menjalankan  ritual  ibadah  secara  pribadi  dan  ketaatan  kepada Tuhan  yang  ditujukan  berupa  tindakan  sosial  atau  kepada  sesama  makhluk.  Nilai  Islam tersebut  diterjemahkan  oleh  para  calon  kepala  desa  sebagai  keimanan  secara  individual dan keimanan secara sosial yang dapat dijelaskan dalam tabel 2 berikut ini:
Tabel 2.

## Konstruksi Nilai Islam dan Nilai Budaya Sunda
Nilai Islam Nilai Sosial Wujud Perbuatan Habluminallah Keimanan Individu Politik identitas melalui simbol-simbol pribadi Habluminannas Keimanan Komunal
Politik identitas melalui latar belakang keturunan/keluarga Keimanan Sosial Politik identitas melalui aktivitas sosial-keagamaan
Sumber: Analisis Peneliti, 2019.
Berdasarkan  kepada  tabel  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  keimanan  individu dalam  konteks  pemilihan  kepala  desa  ditujukan  dengan  membangun  simbol-simbol pribadi  seperti  melalui  cara  berpakaian  atau  cara  berbicara  dalam  menyikapi  suatu permasalahan  dengan  mengambil  perspektif  Islam.  Keimanan  secara  komunal  dalam konteks pemilihan kepala desa ditunjukan dengan membangun citra keluaga atau kerabat yang  berada  di  lingkungannya  sebagai  orang-orang  yang  menjunjung  tinggi  dan mempraktekan nilai-nilai Islam, sedangkan keimanan sosial ditunjukan  dengan cara ikut aktif terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Adapun uraian mengenai tiga  cara  yang dilakukan  oleh  kepala  desa  dalam  mengkonstrukisikan  nilai-nilai  Islam  melalui  dalam konteks pemilihan kepala desa secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## Konstruksi Politik Identitas melalui Latar Belakang Keturunan/Keluarga
Politik  identitas  yang  paling  mudah  untuk  digunakan  yaitu  menggunakan  latar belakang  keturunan  baik  itu  ras  maupun  kekerabatan,  hal  ini  dikarenakan  ras  dan kekerabatan  merupakan  pembeda  seseorang  yang  didapat  semenjak lahir 24 .  Hal  ini pula berlaku  dalam  konteks  pemambangunan  politik  identitas  melalui  nilai-nilai  agama  yang dalam konteks Pilkades di Kabupaten Bandung Barat menggunakan nilai-nilai Islam.
Berdasarkan  kepada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  para  calon  kepala desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat  menggunakan  2  (dua)  cara  membangun  politik identitas keluarga (ras maupun kekerabatan)  yaitu melalui latar belakang keturunan dan melalui  latar  belakang  keluarga  inti  yang  mana  latar  belakang  keturunan  memiliki cakupan  yang  lebih  luas  mulai  dari  latar  belakang  orang  tua,  mertua  sampai  dengan kakek  nenek,  sedangkan  latar  belakang  keluarga  inti  hanya  mencakup  suami  atau  istri dan anak-anak. Politik identitas melalui keluarga inti juga dalam prakteknya memasukan unsur pribadi calon kepala desa yang bersangkutan seperti berkedudukan sebagai pemuka agama  atau  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  basis  agama.  Konstruksi  politik  identitas melalui  latar  belakang  keturunan  dan  melalui  latar  belakang  keluarga  inti  dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 3 berikut ini:
Tabel 3.
Konsruksi Politik Identitas melalui Keturunan dan melalui Latar Belakang Keluarga Inti
Latar Belakang Sumber Identitas Cara Membangun Identitas Keturunan Orang Tua/ Mertua  Orang tua merupakan tokoh agama yang dihormati  Orang  tua  merupakan  pendiri  atau  pengurus  lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren
 Orang tua telah memberikan kontribusi dalam perkembangan Islam di desa dan/atau juga luar desa Kakek/ Nenek  Kakek/ Nenek merupakan tokoh agama yang dihormati  Kakek/  Nenek  merupakan  pendiri  atau  pengurus  lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren  Kakek/  Nenek  telah  memberikan  kontribusi  dalam perkembangan Islam di desa dan/atau juga luar desa Keluarga Inti Isri/Suami  Memiliki  istri  atau  suami  sebagai  pendiri  atau  pengurus lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren
 Memiliki istri atau suami sebagai pemuka agama  Memiliki  istri  atau  suami  sebagai  pendiri/pengurus kegiatan Islam seperti majelis taklim Anak-Anak  Memiliki  anak-anak  yang  bersekolah  di  lembaga pendidikan Islam  Memilili  anak  yang  mempunyai  prestasi  dalam  kegiatan
Islam
 Memiliki anak yang berkedudukan sebagai tokoh agama
 Memiliki anak yang berprofesi ssebagai pengurus lembaga pendidikan Islam seperti guru agama
24 Mustaghfiroh Rahayu, ‗Keragaman  Di  Indonesia Dan  Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan  Kritis)‘, Jurnal Pemikiran Sosiologi , 4.2 (2017), 1–18; Haboddin.
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Pribadi Bersangkutan  Berkedudukan sebagai tokoh agama  Berkedudukan  sebagai  pendiri  atau  pengurus  lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren
 Beerkedudukan  sebagai  pendiri  atau  pengurus  kegiatan Islam seperti majelis taklim
Sumber: Anlisis Peneliti, 2019.
Berdasarkan  kepada  tabel  3  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  calon  kepala  desa menggunakan berbagai simbol yang dimilikinya baik yang berhubungan langsung seperti posisinya sebagai tokoh agama maupun yang tidak berhubungan secara langsung seperti melalui keluarga dari garis kakek atau nenek.  Membangun politik identitas melalui latar belakang keturunan/keluarga dilakukan oleh para calon kelapa desa didasarkan kepada 3 (tiga)  alasan,  yaitu:  Pertama,  ketokohan  seseorang  di  lingkungan  perdesaan  khususnya yang  mempunyai  kedudukan  sebagai  tokoh  Islam  yang  terpandang  dibangun  dalam kurun  waktu  yang  lama  dan  masyarakat  sudah  memiliki  persepsi  yang  baik  akan ketokohannya, sehingga dengan mengaitkan  figur calon kepala desa dengan figur tokoh Islam  yang merupakan bagian dari keluarganya akan memberikan persepsi bahwa calon tersebut dibesarkan dalam lingkungan yang baik pula.
Kedua,  masyarakat  memiliki  persepsi  bahwa  calon  kepala  desa  yang  memiliki hubungan dengan keluarga dari kalangan tokoh Islam akan senantiasa menjaga citra dan nama baik keluarga  yang  sudah terbangun  baik di masyarakat, sehingga apabila terpilih menjadi  kepala  desa  akan  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Pandangan  masyarakat seperti  ini  yang  diamanfaatkan  oleh  para  calon  kepala  desa  untuk  membangun  politik identitas melalui latar belakang keturunan atau keluarga.
Ketiga,  pengalaman  yang  baik  terhadap  ketokohan  seseorang  dalam  kehidupan masyarakat  desa  menciptakan  suatu  pemahaman  bahwa  banyak  hak  yang  berkaitan dengan  ketokohan  tersebut  akan  memiliki  kebaikan  pula,  oleh  sebab  itu  adanya  calon kepala  desa  yang  memiliki  hubungan  dengan  tokoh  Islam  diartikan  dengan  akan membawa  kebaikan  pula  sama  seperti  pendahulunya/  tokoh  Islam.  Kondisi  inilah  yang dimanfaatkan oleh calon kepala desa yang dalam prakteknya sering mengaitkan kebaikan yang  telah  dilakukan  keluarganya  pada  saat  dahulu  dengan  kebaikan  yang  sama  yang akan dilakukan kembali apabila calon tersebut terpilih menjadi kepala desa.
Keluarga inti yang terdiri dari suami atau istri dan anak merupakan salah satu cara untuk membangun politik Islam. Kondisi keluarga yang harmonis dan didasarkan kepada nilai-nilai  Islam  merupakan  interpretasi  dari  keluarga  yang  menjadi  panutan  bagi keluarga lainnya di lingkungan perdesaan, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk  mendukung  calon  kepala  desa  yang  memiliki  kehidupan  harmonis  dan  baik tersebut.  Didasarkan  kepada  hal  tersebut  maka  para  calon  kepala  desa  akan  senantiasa menampilkan  keluarga  yang  harmonis  yang  didasarkan  kepada  nilai-nilai  Islam  guna menciptakan  persepsi  yang  baik  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  pada  akhirnya diharapkan mampu menciptakan dukungan kepada pencalonan sebagai kepala desa.
Pemahaman  tersebut  di  atas  menguatkan  pemahaman  bahwa  calon  kepala  desa yang  memiliki  hubungan  dengan  tokoh  Islam  baik  yang  ada  di  desanya  maupun  juga
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
yang  berada  di  luar  desanya  namun  memiliki  pengaruh  yang  besar  maka  diposisikan dalam kondisi yang menguntungkan dan menjadi modal politik yang berkontribusi dalam membangun identitas politik melalui nilai-nilai Islam.  Di sisi lain bagi calon yang tidak memiliki  kekerabatan  atau  hubungan  dengan  tokoh  Islam  harus  mampu  membangun identitas  politiknya  melalui cara  yang  lain  yang  salah  satu  caranya  dengan  membangun identitas  politik  melalui  penggunaan  simbol-simbol  Islam  secara  pribadi  guna meyakinkan  masyarakat  bahwa  pribadinya  merupakan  figur  calon  kepala  desa  yang senantiasa mempraktekan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.

## Konstruksi Politik Identitas melalui Sibol-Simbol Pribadi
Politik  identitas  melalui  nilai-nilai  Islam  tidak  akan  terlepas  dari  penggunaan simbol-simbol  agama.  Simbol  sebagaimana  diartikan  sebagai  penggunaan  media  untuk merepresentasikan  suatu  objek 25 maka  dalam  konteks  pilkades  para  calon  kepala  desa akan mengginterpretasikan cara berpakaian, cara berperilaku dan cara berpendapat yang memuat  simbol  Islam  sebagai  konstruksi  politik  identitas.  Dalam  prakteknya  hal  yang paling mudah dilakukan oleh para calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat  yaitu dengan  menggunakan  simbol  melalui  gaya  berbusana  atau  cara  berpakaian,  bagi  calon kepala desa yang berjenis kelamin laki-laki akan senantiasa menggunakan baju koko dan peci sebagai representasi simbol Islam dalam hal busana atau berpakaian, sedangkan bagi calon  kepala  desa  perempuan  akan  menggunakan  kerudung  sebagai  simbol  wanita muslimah  sebagaimana  ajaran  Islam  yang  mengharuskan  perempuan  menggunakan kerudung untuk menutup aurat.
Penggunaan  pakaian  secara  islami  dalam  konteks  kehidupan  masyarakat  desa  di Kabupaten Bandung  Barat merupakan sesuatu  yang dianggap  wajar, banyak kaum laki- laki  yang  kesehariannya  menggunakan  baju  koko  dan  peci  baik  digunakan  dalam  acara formal  seperti  dalam  acara  musyawarah  desa  maupun  dalam  acara-acara  tidak  formal, begitupula  dengan  warga  masyarakat  yang  berjenis  kelamin  perempuan  sudah  banyak yang  menggunakan  kerudung  bahkan  sudah  menjadi  hal  yang  umum  dalam  kehidupan masyarakat  desa.  Dikaitkan  dengan  konteks  Pilkades  maka  penggunaan  simbol-simbol Islam  melalui  cara  berpakaian  dianggap  tidak  memiliki  signifikansi  dikarenakan  sudah menjadi  kebiasaan  masyarakat  dalam  berpakaian  di  lingkungan  masyarakat  desa  yang ada di kabupaten Bandung Barat.
Cara  berpakaian  islami  yang  ditujukan  masyarakat  desa  diakui  oleh  para  calon kepala  desa  sebagai  sesuatu  yang  umum  di  lingkungan  perdesaan  sehingga  tidak  akan memberikan  citra  khusus  atau  spesial  bagi  masyarakat  desa,  meskipun  demikian  para calon kepala desa tersebut berpendapat akan merasa nyaman dan merasa dapat diterima lebih baik oleh masyarakat dengan baik dalam kegiatan formal maupun dalam kegiatan informal  apabila  menggunakan  pakaian  secara  islami.  Dengan  begitu  akan memuncukakan  sikap  persamaan  dengan  masyarakat  pada  umumnya  khususnya  dalam cara berpakaian.
25 Nila Sastrawati, ‗Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik‘, Jurnal Al-Daulah , 4.1 (2015), 168–77.
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Politik identitas  yang digunakan melalui nilai-nilai Islam  oleh para calon kepala desa lainnya yaitu berbicara menggunakan muatan Islam. Politik Identitas ini digunakan oleh  para  calon  kepala  desa  melalui  forum-forum  resmi  seperti  dalam  kegiatan Musrembang desa dengan cara menyampaikan pendapat dan gagasan pribadinya dengan membawa  muatan  Islam  baik  secara  verbal  seperti  penggunaan  sapaan  atau  pembukaan penyampaian pendapat  maupun secara substansial seperti membawa permasalahan  yang berkaitan  dengan  Islam  untuk  dibahas  dan  dimasukan  dalam  berbagai  program pembangunan  desa.  Tujuan  dari  penggunaan  isu  Islam  oleh  calon  kepala  desa  sebagai upaya meyakinkan masyarakat bahwa pribadinya mendukung terhadap penyelenggaraan kegiatan islami yang selama ini ada di lingkungan perdesaan.
Gaya  komunikasi  dengan  muatan  nilai-nilai  Islam  apabila  dikaji  secara konseptual  akan  mampu  menciptakan  dampak  yang  baik  bagi  para  calon  kepala  desa, posisi sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan serta adanya media atau simbol yang ingin disampaikannya yaitu nilai-nilai Islam 26 , maka akan memberi dampak berupa  munculnya  citra  calon  pemimpin  yang  religius  atau  islami  di  tengah-tengah masyarakat yang hadir. Oleh sebab itu menjadi penting bagi para calon kepala desa untuk senantiasa memahami gaya komunikasi yang efektif dalam proses pilkades.
Politik identitas  yang digunakan melalui nilai-nilai Islam  oleh para calon kepala desa  selanjutnya  adalah  dengan  menunjukan  perilaku  islami  dalam  artian  menjalankan kehidupan  sehari-hari  baik  dalam  konteks  kehidupan  keluarga  maupun  dalam  konteks kehidupan  sosial  bermasyarakat  dengan  tidak  melanggar  apa  yang  dilarang  oleh  ajaran Islam  seperti  mabuk,  mencuri,  menipu  dan  tindakan  serupa  lainnya.  Para  calon  kepala desa  berkeyakinan  bahwa  perilaku  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Islam mencerminkan  sebagai  warga  masyarakat  yang  tidak  baik  sehingga  akan  mendapatkan stigma yang buruk di tengah-tengah masyarakat.
Pemahaman  yang  serupa  juga  diutarakan  oleh  masyarakat  yang  mana  mereka tidak akan memilih calon kepala desa yang memiliki perilaku tidak baik dan melanggar nilai-nilai  Islam.  Warga  masyarakat  memiliki  kekhawatiran  apabila  orang  dengan perilaku tidak baik tersebut menjadi kepala desa tidak hanya akan menjadi preseden yang buruk tetapi juga dikhawatirkan tidak akan mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala desa  dengan  baik  sehingga  akan  mengganggu  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan yang tengah dilaksanakan di desa.
Adanya  kriteria  pemimpin  yang  memiliki  perilaku  baik  yang  ditunjukan  dari simbol-simbol  pribadi  yang  digunakan  oleh  para  calon  kepala  desa  merupakan  standar penilaian kepemimpinan yang berlaku baik dalam level desa maupun dalam level daerah dan  nasional,  hal  ini  dibuktikan  oleh  berbagai  penelitian  seperti  dari  Najib 27 ,  Solikin, dkk 28 yang  mengungkap  bahwa  kepribadian  yang  baik  yanag  diiterpretasikan  melalui
26 Mochammad  Yunus  Gerry  Fitriadi,  ‗Gaya  Kepemimpinan  Tokoh  Informal  Dan  Tingkat  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Program  Desa  Mandiri  Pangan‘  (Institut  Pertanian  Bogor,  2017);  Ahmad  Tamrin  Sikumbang, ‗Teori Komunikasi (Pendekatan, Kerangka Analisis Dan Perspektif)‘, Jurnal Analytica Islamica , 6.1 (2017), 77–84.
27 Ainun  Najib,  ‗Konstruksi  Pemimpin  Ideal  Untuk  Indonesia‘, In  Right:  Jurnal  Agama  Dan  Hak  Azazi Manusia , 3.1 (2013), 141–61.
28 Asep Solikin, H.M. Fachturahman, and Supardi, ‗Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa‘, Jurnal Anterior , 16.2 (2017), 90–103.
simbol-simbol  pribadi  menjadi  salah  satu  dasar  penilaian  masyarakat  dalam  memilih pemimpin secara langsung.
Pemahaman  akan  tuntutan  perilaku  yang  baik  dan  islami  yang  harus  ditujukan oleh para  calon kepala desa selain mengharuskan para calon kepala desa tersebut untuk memiliki  jejak  rekam  perilaku  yang  baik  dan  islami  juga  menjadi  kesempatan  untuk menunjukan  kepada  masyarakat  bahwa  perilaku  yang  dimiliki  selama  ini  merupakan perilaku  yang  sudah  baik  dan  layak  menjadi  kepala  desa,  sehingga  diharapkan  dengan perilakunya  yang  sudah  baik  akan  bisa  mengemban  tugas  yang  diberikan  serta memperjuangkan  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Uraian  mengenai  politik  identitas  melalui  penggunaan  simbol-simbol  pribadi dalam pilkades di kabupaten Bandung Barat pada hakekatnya didasarkan kepada 2 (dua) alasan  utama,  yaitu:  Pertama,  adanya  latar  belakang  calon  kepala  desa  yang  mana sebelum  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  desa  kurang  mencerminkan  nilai-nilai  Islam sehingga  dalam  konteks  Pilkades  perlu  meyakinkan  masyarakat  bahwa  dirinya merupakan bagian dari warga masyarakat yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam dan  akan  mendukung  berbagai  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  Islam  apabila  terpilih menjadi  kepala  desa.  Kedua,  calon  kepala  desa  yang  bersangkutan  tidak  memiliki  latar belakang keluarga atau keturunan dari tokoh agama, sehinga belum memiliki citra Islam yang kuat di tengah-engah masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan calon kepala desa untuk membangun politik identitas melalui nilai-nilai Islam agar menciptakan citra figur calon kepala desa yang islami.

## Konstruksi Politik Identitas melalui Aktivitas Sosial-Keagamaan
Terdapat  perbedaan  antara  pemilihan  kepala  daerah  atau  pilkada  (baik  untuk tingkat provinsi maupun untuk tingkat kabupaten/kota) dengan pilkades. Pilkada meliputi wilayah  yang  luas  dengan  jumlah  masyarakat  yang  banyak  pula,  sedangkan  pilkades meliputi cakupan wilayah terbatas dengan jumlah masyarakat yang relatif sedikit. Dalam konteks  pilkada  dimungkinkan  calon  kepala  daerah  untuk  tidak  dikenal  oleh  sebagian masyarakat  di  suatu  wilayah  tertentu,  oleh  sebab  itu  kewajiban  calon  kepala  daerah melakukan sosialisasi  kepada masyarakat  yang dianggap kurang mengenal calon  kepala daerah sekaligus memperkenalkan figur pribadi guna membangun citra politik yang baik di tengah-tengah masyarakat.
Proses  membangun  identitas  calon  kepala  daerah  tidak  luput  dari  pemanfaatan nilai-nilai  Islam  sebagai  bagian  dari  politik  identitas  yang  dibangunnya.  Calon  kepala daerah  banyak  menghadiri  acara-acara  yang  berkaitan  langsung  dengan  Islam  seperti menghadiri  hari-hari  besar  Islam,  kegiatan  pengajian,  kegiatan  syukuran  warga masyarakat  atau  sengaja  mengunjungi  basis  masyarakat  Islam  seperti  berkunjung  ke pondok  pesantren.  Tujuan  dari  kegiatan  tersebut  selain  untuk  memperkenalkan  figur calon  kepala  daerah  kepada  masyarakat  juga  sebagai  bentuk branding guna meningkatkan dukungan masyarakat.
Politik  identitas  yang  dilakukan  oleh  calon  kepala  desa  secara  konseptual (khususnya dikaji dalam konsep sosio-perdesaan) tidak perlu dilakukan oleh calon kepala
desa,  hal  tersebut  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa  desa  merupakan  kesatuan wilayah  yang  terbatas  yang  mana  setiap  warga  masyarakat  akan  saling  mengenal  satu sama lain termasuk didalamnya sudah mengenal figur calon kepala desa yang merupakan warga  asli  yang  bertempat  tinggal  di  desa  tersebut.  Namun  secara  empiris  yang  ada  di Kabupaten Bandung barat, politik identitas yang dilakukan melalui nilai-nilai Islam juga dilakukan oleh calon kepala desa.
Berdasarkan  kepada  hasil  penelitian  adanya  politik  identitas  dengan menggunakan  nilai-nilai  Islam  yang  ditunjukan  dengan  melakukan  aktivitas  sosial- keagamaan  oleh  kepala  desa  didasarkan kepada  hal-hal  berikut  ini:  Pertama,  para  calon kepala desa berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara interaksi sosial sebagai bagian dari  hubungan  kehidupan  masyarakat  perdesaan  dengan  interaksi  sosial  yang  dilakukan dalam  konteks  pemilihan  kepala  desa.  Dalam  konteks  pemilihan  kepala  desa  adanya muatan  persuasif  yang  ditujukan  selain  untuk  meyakinkan  bahwa  dirinya  layak  dan pantas  untuk  menjadi  kepala  desa  sehingga  perlu  didukung  oleh  warga  masyarakat. Kedua, para calon kepala desa berpendapat bahwa dengan terlibat dalam kegiatan sosial- keagamaan  sebagai  bukti  akan  keberpihakan  mereka  terhadap  berbagai  kegiatan  sosial keagamaan  yang  sudah  lama  dilaksanakan  di  desa  dan  akan  terus  didukung  dan dilanjutkan  apabila  terpilih  sebagai  kepala  desa.  Ketiga,  para  calon  kepala  desa berpendapat  bahwa  dengan  menghadiri  kegiatan  sosial-keagamaan  akan  menyerap aspirasi  masyarakat  yang  nantinya  akan  dijadikan  masukan  apabila  terpilih  sebagai kepala desa.
Keterlibatan  para  calon  kepala  desa  dalam  kegiatan  sosial-keagamaan  yang dilaksanakan  di  lingkungan  perdesaan  dilakukan  secara  spontan  tanpa  dilakukan perencanaan sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan antara aktivitas  yang  dilakukan  oleh  calon  kepala  daerah  dengan  yang  dilakukan  oleh  calon kepala  desa.  Para  calon  kepala  desa  melakukan  kegiatan  sosial-keagamaan  didasarkan kepada konsultasi  dengan tim sukses yang sudah mengukur secara rasional dampak dan manfaat  dari  keterlibatan  calon  kepala  daerah  dalam  kegiatan  sosial-keagamaan, sedangkan  calon  kepala  desa  tidak  memiliki  dasar  konseptual  atas  keterlibatan  mereka dalam  kegiatan  sosial-keagamaan.  Dengan  demikian  sekalipun  pemilihan  kepala  desa dilakukan  secara  langsung  dengan  memanfaatkan  politik  identitas,  namun  cara  yang digunakan masih bersifat spontan dikarenakan keterbatasan sumberdaya yang ada untuk menyusun pola perencanaan politik identitas yang terencana dan terukur.
Idealnya  proses  keterlibatan  calon  kepala  desa  dalam  berbagai  kegiatan  sosial- keagamaan didasarkan kepada konsep dan perhitungan dampak yang jelas, seperti harus didasarkan kepada analisis khayalak atau dalam konteks ini masyarakat yang ada di desa, adanya  kebutuhan,  sasaran  dan  tujuan  yang  pasti,  adanya  perencanaan  strategi  yang meliputi  komunikator,  saluran,  pesan  serta  penerima,  besarnya  dana,  sumber  dana  dan waktu  kampanye 29 .  Dengan  menggunakan  konsep  seperti  itu  maka  keterlibatan  para
29 Muh  Zulkifli  Tahir,  Hafied  Canggara,  and  A.  Alimuddin  Unde,  ‗Penggunaan  Media  Komunikasi  Untuk Politik Pencitraan Kandidat Buapti Dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Takalar 2012‘, Jurnala Komunikasi Kareba , 2.2 (2013), 165–74.
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
calon kepala desa dalam kegiatan sosial-keagamaan akan memiliki dampak dan manfaat yang bisa diukur guna mencapai keberhasilan yang diinginkan.
Kegiatan  sosial-keagamaan  yang  dilakukan  oleh  para  calon  kepala  desa  secara empiris  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dilakukan  dalam  2  (dua)  jenis  kegiatan,  yaitu: Pertama,  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  salah  satu  warga  masyarakat  seperti pengajian,  syukuran  atau  menjadi  saksi  pernikahan,  kegiatan  tersebut  akan  memiliki pengaruh  yang  besar  lagi  apabila  warga  masyarakat  tersebut  merupakan  tokoh masyarakat sehingga kehadiran calon kepala desa dalam acara tersebut memiliki harapan selain  untuk  memperkenalkan  diri  sebagai  calon  kepala  desa  sebagai  media  untuk menggalang dukungan. Kedua, kegiatan yang dilakukan oleh  organisasi kemasyarakatan yang ada di desa seperti dari Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), majelis taklim dan lain  sebagainya,  jenis  kegiatan  yang  diselenggarakan  relatif  memiliki  kesamaan  seperti pengajian  ataupun  peringatan  hari  besar  keagamaan  seperti  maulid  nabi  Muhammad SAW.
Politik  identitas  yang  dibangun  oleh  para  calon  kepala  desa  melalui  kegiatan sosial-keagamaan  disikapi  berbeda  oleh  masyarakat.  Setidaknya  terdapat  3  (tiga)  sikap yang  berbeda  yang  ditujukan  masyarakat,  yaitu:  Pertama,  masyarakat  yang  menaruh simpati  kepada  calon  kepala  desa  yang  melakukan  dan  memiliki  ketertarikan  untuk mendukung  calon  kepala  desa  tersebut  dalam  pilkades  yang  akan  dilaksanakan, kelompok  masyarakat  ini  merasa  memiliki  kesamaan  preferensi  politik  dengan  calon kepala  desa  yang  tengah  terlibat  dalam  kegiatan  sosial-keagamaan.  Kedua,  masyarakat yang  menaruh  simpati  kepada  calon  kepala  desa  yang  tengah  terlibat  dalam  kegiatan sosial-keagamaan  namun  mereka  menyatakan  tidak  akan  memilih  calon  kepala  desa tersebut.  Ketiga,  masyarakat  yang  tidak  memiliki  simpati  terhadap  calon  kepala  desa yang  terlibat  dalam  kegiatan  sosial-keagamaan.  Adapun  penjelasannya  dapat  diuraikan dalam tabel 4 berikut ini:
Tabel 4.
Sikap Masyarakat terhadap Keterlibatan Calon Kepala Desa dalam Kegiatan Sosial-Keagamaan Sikap Masyarakat Posisi Keberpihakan Alasan Bersimpati Mendukung dan Memilih  Masih memiliki ikatan kekeluargaan  Sudah mengenal baik dengan calon kepala desa
 Menaruh rasa percaya
 Memiliki kesamaan tujuan
 Memiliki harapan yang besar terhadap kepemimpinannya
Mendukung pencalonan  tetapi tidak memilih  Sudah  memiliki  pilihan  calon  kepala  desa  lain,  namun memiliki ketertarikan dengan janji politik yang disampaikan
 Calon kepala desa belum bisa meyakinkan sepenuhnya
 Mempertimbangkan calon kepala desa lainnya
 Beranggapan  pilkades  sebagai  sarana  demokrasi  bagi setiap warga masyarakat
Tidak Bersimpati Tidak  mendukung dan tiak memilih  Tidak percaya akan janji yang diutarakan
 Sudah memiliki pilihan calon kepala desa lain
 Mengenal calon kepala desa jauh sebelum pencalonan dan memiliki rekam jejak yang kurang baik.
Sumber: Analisis Peneliti, 2019.
Berdasarkan  kepada  tabel  4  di  atas  maka  adanya  sikap  yang  berbeda  terhadap keterlibatan  calon  kepala  desa  dalam  kegiatan  sosial-keagamaan  ditentukan  oleh  rekam jejak dan cara yang digunakan untuk meyakinkan masyarakat, oleh sebab itu para calon kepala  desa  harus  benar-benar  memiliki  rekan  jejak  yang  baik  dan  menggunakan  cara- cara  yang  baik  pula  dalam  membangun  politik  identitas  melalui  kegiatan  sosial- keagamaan,  hal  ini  dikarenakan  sebagian  masyarakat  sudah  mengetahui  figur  yang bersangkutan sebelum mencalonkan sebagai kepala desa.

## Manfaat Politik Identitas bagi Calon Kepala Desa
Politik  identitas  melalui  nilai-nilai  Islam  yang  dibangun  oleh  para  calon  kepala desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat  tidak  terlepas  dari  motif  atau  tujuan  agar  mayoritas warga  masyarakat  yang  beragama  Islam  memberikan  dukungan  dan  memilih  calon kepala  desa  tersebut  dalam  Pilkades.  Politik  identitas  yang  dibangun  tersebut dikarenakan  tidak  didasarkan  kepada  analisis  dan  perencanaan  terhadap  sasaran  serta pengukuran dampaknya secara terencana dan sistematis maka menjadi sulit untuk diukur bagaimana dampaknya atau manfaatnya terhadap elektabilitas calon kepala desa tersebut. Meskipun demikian berikut adalah beberapa manfaat yang didapat oleh para calon kepala desa dari politik identitas yang dibangunnya: Pertama, politik identitas merupakan proses membangun citra sebagai pemimpin yang islami atau religius di mata masyarakat. Hal ini diutarakan  oleh  calon  kepala  desa  yang  berpendapat  bahwa  selain  harus  memiliki penampilan  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  adanya  keterlibatan  calon  kepala  desa dalam  berbagai  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  Islam  dimaksudkan  untuk meyakinkan  masyarakat  bahwa  apabila  dirinya  terpilih  menjadi  kepala  desa  maka kegiatan  tersebut  akan  terus  dipertahankan  bahkan  apabila  memungkinkan  akan ditingkatkan secara intensif agar menciptakan kondisi masyarakat perdesaan yang islami.
Kedua,  politik  identitas  memberikan  manfaat  kepada  para  calon  kepala  desa berupa  gambaran  masyarakat  yang  mendukung  atau  belum  mendukung  terhadap pencalonan  dirinya.  Menurut  calon  kepala  desa  mengetahui  siapa  yang  menjadi pendukungnya  merupakan  modal  dalam  pilkades  sehingga  dengan  dukungan  tersebut akan  secara  bersama-sama  mengajak  masyarakat  lainnya  untuk  turut  serta  memberikan dukungan  dengan  harapan  banyaknya  dukungan  yang  diberikan  akan  memberikan dampak  positif  terhadap  peningkatan  elektabilitas  dalam  Pilkades.  Mengetahui masyarakat  yang  tidak  mendukung  bagi  para  calon  kepala  desa  juga  menjadi  penting mengingat banyaknya alasan yang mendasari sikap masyarakat untuk tidak memilih satu calon kepala desa tertentu, sehingga dengan begitu akan memberikan masukan bagi calon kepala  desa  untuk  memperbaiki  apa  yang  menjadi  kelemahannya  atau  faktor  yang menjadi dasar masyarakat tidak mendukung pencalonan dirinya sebagai kepala desa.
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Ketiga,  politik  identitas  memberikan  manfaat  kepada  para  calon  kepala  desa berupa  gambaran  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Apakah  permasalahan  yang selama  ini  ada  mampu  diselesaikan  melalui  pendekatan-pendekatan  agama  atau memerlukan  pendekatan  lainnya,  seperti  permasalahan  mengenai  kenakalan  remaja apakah  melalui  peningkatan  kegiatan  yang  berbasis  nilai-nilai  Islam  yang  dilakukan  di desanya  akan  mampu  memberikan  perubahan  yang  signifikan.  Hal  ini  menjadi  penting untuk gambaran apabila calon kepala desa tersebut terpilih menjadi kepala desa, dengan begitu  berbagai  permasalahan  yang  ada  akan  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  guna menyusun  perencanaan  pembangunan  baik  untuk  jangka  menengah  maupun  jangka pendek.
Uraian mengenai penjelasan manfaat penggunaan politik identitas yang dilakukan oleh para calon kepala desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat merupakan pendapat pribadi  dari  calon  kepala  desa.  Lebih  lanjut  apakah  politik  identitas  yang  dilakukan tersebut  benar-benar  berkontribusi  signifikan  terhadap  elektabilitas  calon  kepala  desa perlu  dilakukan  kajian  lebih  lanjut  mengingat  bahwa  para  calon  kepala  desa  yang  ada sama-sama  beragama  Islam  dan  menampilkan  figur  pemimpin  yang  islami  sehingga konstelasi  yang  terjadi  diantara  para  calon  kepala  desa  merupakan  persaingan  untuk menunjukan  kelebihan  dari  pribadi  masing-masing  dalam  mengadopsi  nilai-nilai  Islam dan  bukan  dalam  konteks  melakukan  politik  perbedaan  antara  kepala  desa  yang menggunakan nilai-nilai Islam dengan yang tidak menggunakan nilai-nilai Islam sebagai identitas politiknya.

## KESIMPULAN
Persaingan  yang  terjadi  dalam  pilkades  di  Kabupaten  Bandung  Barat  secara langsung  telah  memunculkan  politik  identitas,  meskipun  demikian  karakter  masyarakat yang  menjunjung  tinggi  persamaan  dan  rasa  kekeluargaan  serta  menghindari  konflik secara  terbuka  berimplikasi  kepada  politik  identitas  tidak  dipraktekan  dengan  tujuan memunculkan  perbedaan  atau  pertentangan  karakter/sifat  antara  satu  calon  kepala  desa dengan  calon  kepala  desa  lainnya,  tetapi  lebih  dipraktekan  sebagai  bentuk  menunjukan simbol  derajat  ketaatan  dan  keimanan  yang  lebih  tinggi  terhadap  nilai-nilai  Islam  yang dilakukan  oleh  para  calon  kepala  desa.  Hal  ini  mengandung  artian  bahwa  para  calon kepala  desa  berlomba-lomba  untuk  melakukan branding bahwa  dirinya  lebih  ―shaleh‖ dibandingkan dengan calon kepala desa lainnya.
Praktek  tersebut  di  atas  berimplikasi  kepada  konstruksi  identitas  politik  yang dilakukan oleh para calon kepala desa lebih bersifat persuasif untuk meyakinkan kepada masyarakat  akan  adanya  kebaikan  yang  ada  pada  diri  calon  kepala  desa  tersebut  dan bukan  bersifat  konfrontatif  dengan  mencari  perbedaan  atau  pertentangan  dengan  calon kepala desa lainnya  yang dimungkinkan akan menjatuhkan harga  diri calon kepala desa lainnya  dan  berujung  kepada  penciptaan  situasi  kehidupan  masyarakat  perdesaan  yang tidak kondusif.
Konstruksi politik identitas yang bersifat persuasif tersebut di atas dilakukan oleh para calon kepala desa melalui 3 (tiga) cara, yaitu: Pertama, mengkonstruksikan melalui latar  belakang  keturunan  dan  identitas  diri,  seperti  berasal  dari  kalangan  keluarga
pesantren  atau  memiliki  keluarga  yang  selama  ini  ‖taat‖  terhadap  nilai-nilai  Islam, merupakan  anak  dari  tokoh  Islam  yang  berjasa  dan  berpengaruh  baik  di  lingkungan desanya  maupun  di  luar  lingkungan  desanya,  atau  juga  memiliki  kedudukan  sebagai tokoh  Islam.  Kedua,  mengkonstruksikan  melalui  simbol-simbol  pribadi  seperti berpakaian secara islami yang ditunjukan dengan menggunakan baju koko dan peci bagi calon  kepala  desa  laki-laki  dan  berkerudung  bagi  calon  kepala  desa  perempuan,  serta melakukan  komunikasi  kepada  masyarakat  dengan  penggunaan  muatan  Islam.  Ketiga, mengkonstruksikan  melalui  aktivitas  yang  berkaitan  langsung  dengan  Islam  seperti menghadiri  acara  pengajian,  syukuran,  menjadi  wali  nikah  atau  kegiatan  sosial- keagamaan  lainnya.  Ketiga  cara  yang  dilakukan  oleh  para  calon  kepala  desa  tersebut diyakini oleh para calon kepala desa memberikan manfaat kepada pembentukan identitas politik  sebagai  calon  pemimpin  religius  yang  tidak  hanya  memberikan  citra  positif  di masyarakat  tetapi  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  elektabilitas  dalam  pemilihan kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Ubed  S, Politik  Identitas :  Pergulatan  Tanda  Tanpa  Identitas (Magelang: Yayasan Indonesiatera, 2002)
Alamsyah, Nur M, ‗Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia‘, Jurnal Academica , 3 (2011), 647–60
Amanulloh,  Naeni, Demokratisasi  Desa (Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
Angkasawati, ‗Masyarakat Desa‘, Jurnal Publiciana , 8 (2015), 1–23
Badan Pusat Stasistik, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2019 (Kabupaten Bandung Barat: Badan Pusat Statistik, 2019)
Chaplin,  James  P, Kamus  Lengkap  Psikologi ,  Terjemahan  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2011)
Creswell,  John  W, Qualitative  Inquiry  and  Reseach  Design:  Choosing  Among  Five Approaches (Thousand Oaks: Sage Publications, 2007) Dariyo, Agoes, Psikologi Perkembangan Remaja (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
Fitriadi, Mochammad Yunus Gerry, ‗Gaya Kepemimpinan Tokoh Informal Dan Tingkat Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program  Desa  Mandiri  Pangan‘  (Institut  Pertanian Bogor, 2017)
Haboddin,  Muhtar,  ‗Menguatnya  Politik  Identitas  Di  Ranah  Lokal‘, Jurnal  Studi Pemerintahan , 3 (2012), 116–34
Hemay,  Idris, and  Aris Munandar,  ‗Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap  Perilaku  Pemilih‘, Jurnal  Politik:  Kajian  Politik  Dan  Masalah Pembangunan , 12 (2016), 1737–48
Hogg, M.A., and G.M. Vaughan, Social Psichology (London: Prentince Hall, 2002)
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia, 2014)
Kushandajani,  ‗Implikasi  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Terhadap Kewenangan Desa‘, Jurnal Yustisia , 4 (2015), 369–96 Marcia,  James  E,  ‗Development  and  Validation  of  Ego  Identitiy  Status‘, Journal  of Personality and Social Psycology , 3 (1966), 551–58
Moleong,  Lexy  J,  ‗Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi)‘  (Yogyakarta:  PT. Remaja Rosda Karya, 2017)
Najib,  Ainun,  ‗Konstruksi  Pemimpin  Ideal  Untuk  Indonesia‘, In  Right:  Jurnal  Agama
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   253-274 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Dan Hak Azazi Manusia , 3 (2013), 141–61
Nasrudin,  Juhana,  and  Ahmad  Ali  Nurdin,  ‗Politik  Idnetitas  Dan  Representasi  Politik‘,
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama , 1 (2018), 34–47
Nur,  Turiman  Fachturahman,  ‗Sejarah  Humum  Pengaturan  Pemerintahan  Desa  (Sebuah Catatan Analisis Hukum Tata Pemerintahan Desa)‘, Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com , 2014
Rahayu,  Mustaghfiroh,  ‗Keragaman  Di  Indonesia  Dan  Politik  Pengakuan  (Suatu Tinjauan Kritis)‘, Jurnal Pemikiran Sosiologi , 4 (2017), 1–18 Sajangbati,  Youla  C.,  ‗Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014‘, Jurnal Lex Administratum , 3 (2015), 24–32 Sakdiah,  ‗Karakteristik  Kepemimpinan  Dalam  Islam  (Kajian  Historis  FIlosofis)  Sifat- Sifat Rasulullah‘, Jurnal Al-Bayan , 22 (2016), 29–49 Sarbini,  Sarbini,  ‗Konsep  Kepemimpinan  Dalam  Perspektif  Islam‘, Jurnal  TAPIs ,  9 (2003), 17–29
Sastrawati,  Nila,  ‗Simbolisme  Dalam  Pencitraan  Partai  Politik‘, Jurnal  Al-Daulah ,  4 (2015), 168–77
Setyaningrum,  Arie,  ‗Memetakan  Lokasi  Bagi  Politik  Identitas  Dalam  Wacana  Politik Poskolonial‘, Mandatory , 2 (2005), 13–34
Sikumbang,  Ahmad  Tamrin,  ‗Teori  Komunikasi  (Pendekatan,  Kerangka  Analisis  Dan Perspektif)‘, Jurnal Analytica Islamica , 6 (2017), 77–84
Solikin,  Asep,  H.M.  Fachturahman,  and  Supardi,  ‗Pemimpin  Yang  Melayani  Dalam Membangun Bangsa‘, Jurnal Anterior , 16 (2017), 90–103
Sumeru, Arief, ‗Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa‘, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 4 (2016), 47–56 Surya,  Priadi,  ‗Kepemimpinan  Perempuan  Bernilai  Kesundaan  Di  Bidang  Pendidikan‘, Jurnal Manajemen Pendidikan , 6 (2010)
Syamsu,  Suhardiman,  ‗Memahami  Perkembangan  Desa  Di  Indonesia‘, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2008), 77–88
Tahir,  Muh  Zulkifli,  Hafied  Canggara,  and  A.  Alimuddin  Unde,  ‗Penggunaan  Media Komunikasi  Untuk  Politik  Pencitraan  Kandidat  Buapti  Dan  Wakil  Bupati  Dalam Pemilukada Takalar 2012‘, Jurnala Komunikasi Kareba , 2 (2013), 165–74 Timotius, Richard, ‗Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa‘, Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan , 48 (2018), 323–44
Widayanti, Titik, Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009)
Yuningsih,  Neneng  Yani,  and  Valina  Singka  Subekti,  ‗Demokrasi  Dalam  Pemilihan Kepala  Desa?  Studi  Kasus  Desa  Dengan  Tipologi  Tradisional,  Transisional  Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013‘, Jurnal Politik , 1 (2016), 231–61