## PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

## Hudali Mukti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Hakim  tidak  hanya  menjatuhkan putusan bagi  perkara  yang  diajukan  ke pengadilan,  namun  berlanjut  sampai  pelaksanaan  putusan  tersebut,  hal  ini  diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat  sangat  penting  dalam  pembinaan narapidana,  karena  dengan  melakukan  pembinaan diharapkan  narapidana  setelah keluar dari LAPAS dapat memberdayakan diri di lingkungan masyarakat
Kata Kunci : Peranan Hakim, Narapidana

## PENDAHULUAN
Kriminalitas  yang  semakin  meresahkan  kehidupan  masyarakat. Saat  ini menuntut  peranan  petugas  Negara dibidang  penegakan  hukum  yang  terdiri  dari Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Pemasyarakatan  untuk  menanggulangi masalah  yang  ditimbulkan  oleh  para  pelaku  kejahatan.  Pada  awalnya  upaya  para aparat penegak hukum dilakukan oleh kepolisian  yang berperan sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak kejahatan. Aparat penegak hukum lain yang juga berperan dalam upaya penegakan hukum adalah jaksa sebagai penuntut umum yang diberi  wewenang  oleh  KUHAP  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan ketetapan  hakim.  Pada  akhirnya  yang  memegang  peranan  cukup  penting  dalam upaya  pengurangan  pelaku  perbuatan  pidana  adalah  hakim  yang  akan  memberi putusan terhadap pelaku kejahatan.
Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 1 ayat 8  menyebutkan tugas  hakim  untuk  mengadili  adalah  serangkaian  kegiatan  hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara baik perkara perdata maupun perkara  pidana  yang  masuk  kepadanya  dengan  berdasarkan  asas  kebebasan, kemerdekaan, jujur, dan tidak memihak kepada siapapun.
Kewajiban  dan  wewenang  lain  yang  dimiliki  hakim  adalah  melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap para narapidana. Tugas pengawas dan pengamatan  ini  merupakan  lembaga  baru  di  Indonesia,  seperti  diungkapkan  oleh Andi Hamzah bahwa :
“Ses ungguhnya  pengawasan  dan  pengamatan  putusan  hakim  yang  dilakukan  oleh hakim ini merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia”. 1 Semula  hal  ini  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2004 tentang  Kehakiman  Pasal  36  ayat  (2).  Pengaturan  tentang  hakim  pengawas  dan pengamat  dicantumkan  kembali  dalam  Undang-Undang  No.8  tahun  1981  tentang KUHAP.  Hakim  pengawas  dan  pengamat  ini  berfungsi  untuk  mengawasi  dan mengamati  jalannya  putusan  pengadilan  seperti  telah  dirumuskan  dalam  Pasal  277 ayat 1 KUHAP yang berbunyi : pada setiap Pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap  Putusan  Pengadilan  yang  menjatuhkan  pidana  perampasan  kemerdekaan. Hal  tersebut  juga  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  tentang ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman    Pasal  36  ayat    2  yang menyatakan bahwa : pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh  Ketua  Pengadilan  yang  bersangkutan,  diatur  lebih  lanjut dengan  Undang- undang.
Putusan  Pengadilan  yang  berupa  perampasan  kemerdekaan,  pelaksanaan putusannya  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  jaksa  saja  selaku  eksekutor  akan tetapi  juga  hakim  pengawas  dan  pengamat  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya. Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Purnomo bahwa :
“Hakim  harus  lebih  maju,  karena  dari  hakimlah  secara  nyata  adanya pelanggaran  hukum  yang  dijatuhi  pidana.  Dengan  harapan  agar  hukum  dan hukuman  dapat  bermanfaat  pada  hari  kini  dan  esok  untuk  membangun  bangsa Indones ia yang sadar dan taat pada hukum.” 2
Berdasarkan pendapat di atas memang sangatlah penting adanya aparat hakim yang  berkualitas  agar  tujuan  dari  pengawasan  dan  pengamatan  hakim  memberi manfaat  yang  diharapkan  bagi  para  narapidana.  Pendapat  lain  yang  mendukung betapa  penting  adanyapengawasan  terhadap  pelaksanaan  pemidanaan  adalah pendapat Bambang Purnomo Yaitu :
“  sesungguhnya  hasil  baik  atau  buruknya  pelaksanaan  pidana  penjara  berada ditangan manusia pelaksana.” 3
Permasalahan  yang  timbul  saat  ini  adalah belum  banyaknya  tulisan  yang membahas tentang hakim pengawas dan pengamat sehingga banyak hal yang belum diketahui  tentang  bagaimana  pelaksanaan  tugas  hakim  Pengawas  dan  Pengamat dalam praktek Pengadilan

## PEMBAHASAN

## A. ARTI PENTING DIBENTUKNYA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
Keadilan  dan  hukum  merupakan  dasar  kehidupan  manusia,  sehingga  tugas mengadili  yang  dibebankan  pada  lembaga  pengadilan  merupakan  suatu  tugas  yang
1 Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 293
2 Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi. Amarta Buku, Yogyakarta, 2003, hal 162
3 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana dengan system Pemasyarakatan. Liberty Yogyakarta, 2002, hal 71
memerlukan  kecermatan  dan  kematangan,  baik  dalam  menyusun  pertimbangan hukumnya  maupun  dalam  menetapkan  putusannya.  Oleh  karena  itu,  tugas  tersebut seharusnyalah  dihayati  dan  direnungkan  secara  mendalam  oleh  mereka  yang terpanggil bekerja di lingkungan peradilan, khususnya pengadilan pidana. 4
Di  dalam  KUHP  Pasal  10  tercantum  jenis-jenis pidana  yang  terdiri  dari  pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu : a. Pidana Pokok : 1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan
b. Pidana tambahan :
1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.
Pidana  yang  akan  dibahas  lebih  jauh  adalah  pidana  pokok  perampasan kemerdekaan,  hal  ini  berhubungan  dengan  tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat yang akan mengawasi pelaksanaan hukuman penjara atau perampasan kemerdekaan. Hakim merupakan salah satu unsur yang penting sebagai ujung tombak dalam upaya merubah  sikap  para  pelaku  kejahatan  menjadi  lebih  baik  dalam  rangka  menjaga ketertiban  dan  keamanan  kehidupan  masyarakat.  Hakim  dalam  putusannya  akan menentukan  apa  yang  harus  dijalani  selanjutnya    oleh  narapidana, disinilah  hakim memegang  peranan  penting  apakah  pidana  yang  dijatuhkannya  tersebut  sesuai dengan kebutuhan narapidana.
Di  harapkan  hakim  tidak  sewenang-wenang  dalam  menjatuhkan  putusannya, yang hanya berorientasi untuk melakukan pembalasan pada pelaku agar dia merasa menderita,  namun  diharapkan  putusan  hakim  tersebut  dapat  dijatuhkan  dengan melihat  manfaatnya  bagi  narapidana,  oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  penelitian apakah  putusan  yang  dijatuhkan  tersebut  membawa  pengaruh  seperti  yang diharapkan atau tidak.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat tidak  terbatas  hanya  mengamati  putusan  yang  telah  ada  apakah  bermanfaat  bagi narapidana  atau  tidak,  namun  mempunyai  tugas  mengawasi  apakah  putusan  yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dasar dalam Pasal 33 ayat 2 Undang- undang  Nomor  14  tahun  1970  Tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman. Dimana  Undang-Undang  ini  telah  mengalami  perubahan  dengan  adanya  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  1999.  Perubahan  yang  dilakukan  terhadap  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 hanya pada beberapa ketentuan saja yaitu pada pasal 11,  Pasal  12,  Pasal  22  dan  ada  penambahan  beberapa  Pasal  yang  disisipkan  yaitu Pasal 11A dan Pasal 40A tetapi kemudian telah diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36  ayat  (2)  yang mana dalam undang – undang ini Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dilakukan
4 Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2002 hal 1
oleh  Ketua  Pengadilan yang  bersangkutan  berdasarkan  undang-undang. Pengawasan  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  perubahan  tidak  menyentuh  bagian tentang hakim pengawas dan pengamat sehingga dalam penulisan hukum ini Pasal- Pasal  tentang  hakim  pengawas  dan  pengamat  yang  akan  digunakan  adalah  Pasal- Pasal  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  4    tahun  2004.  selanjutnya mengenai  pengamatan  terhadap  putusan  pengadilan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal 277 Pasal 283 KUHAP.
Dalam  rangka  pengawasan  dan  pengamatan  pelaksanaan  putusan  pengadilan ini, maka untuk bahan perbandingan dikemukakan sebelum lahirnya KUHAP sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965, LN 1965 No. 70, tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah agung :
1. Pasal  15  :  Kepala  pengadilan  mengadakan  pengawasan  dan  penelitian  atas pekerjaan daripada panitera dan panitera pengganti.
2. Pasal 24 ayat 1 : Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hakim wajib mengawasi kesempurnaan dari pelaksanaan putusan itu.
3. Pasal 24 ayat 2 : Untuk melaksanakan pengawasan tersebut dalam ayat 1 hakim berwenang  untuk  memasuki  segala  tempat  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan putusan pengadilan.
Berdasarkan ketentuan pada Pasal-Pasal di atas kita dapat simpulkan bahwa pada dasarnya pemikiran yang mengarah untuk  membentuk suatu lembaga pengawas dan pengamat sudah ada sebelum muncul KUHAP pada tahun 1981. Selanjutnya dengan Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2004,  LN  2004  No.  8  tentang  Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 :
1. Ayat 1 : pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Ayat  2  :  pengawasan  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) dilakukan oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang.
3. Ayat  3  :  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  dalam  perkara  perdata  dilakukan oleh Panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
4. Ayat  4  : Putusan  Pengadilan  dilaksanakan  dengan  memperlihatkan  nilai kemanusiaaan dan keadilan.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  ayat  2  Pasal  36 Undang-Undang  Nomor 4 tahun 2004 mengintrodusir  suatu  lembaga  baru  yang  belum  pernah  dijumpai  dalam kehidupan  hukum  di  Indonesia  dahulu.  Dalam  penjelasan  Pasal  demi  Pasal dikatakan bahwa untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana  mestinya,  Ketua  Pengadilan yang  bersangkutan  mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.
Dengan diaturnya dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  di  dalam  KUHAP  Bab  XX  mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan pada Pasal 277 - 283, hal  ini  jelas  bahwa  pengawasan  dilakukan  terhadap  pelaksanaan  putusan  dan pengamatan bukan terhadap  Lembaga Pemasyarakatan tapi terhadap tindakan  yang dilakukan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  putusan pengadilan yang mengandung pemasyarakatan.
Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 ayat (2) ditentukan  bahwa  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan putusan  hakim  adalah  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan,  artinya  tugas dan  kewenangan  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap  putusan  hakim  hanya ada pada Ketua Pengadilan Negeri. Pada dasarnya tugas harus diemban oleh Ketua Pengadilan  Negeri  begitu  berat  dengan  adanya  Keputusan - Keputusan  Pengadilan yang  memutuskan  pidana  perampasan  kemerdekaan  bagi  terpidana  yang  cukup melimpah  dan  dengan  adanya  tugas  Ketua  Pengadilan  yang  lain,  dengan  demikian diperlukan  suatu  lembaga  khusus  yang  diharapkan  dapat  membantu  pelaksanaan tugas  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan  pengamatan terhadap putusan Pengadilan.
Pengawasan  ditujukan  terhadap  pelaksanaan  putusan  Pengadilan,  agar  putusan Pengadilan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  dan  tidak  terjadi penyimpangan.
Sebelum adanya Lembaga hukum ini, hakim yang merupakan aparat Pengadilan dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  tidak  mengetahui  lagi  bagaimana  tindak  lanjut dan putusan yang dijatuhkan itu dan bagaimana nasib dan terpidana dalam menjalani putusan Pengadilan tersebut apakah putusan itu dapat memberi manfaat bagi diriinya dalam  usaha  perbaikan  sikap  dan  tingkah  laku  serta  usaha  untuk  diterima  kembali tatanan  kehidupan  masyarakat.  Dengan  adanya  lembaga  ini  maka  hakim  dapat melihat  semua  itu  dan  perkembangan  pembinaan  yang  dilakukan  para  petugas LAPAS.

## B. PENGERTIAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
Dalam kamus bahasa Indonesia diuraikan bahwa hakim pengawas dan pengamat terdiri  dari  kata Hakim  yang  berarti  orang  yang  mengadili  perkara  (di Pengadilan/Mahkamah).  Pengawas  berarti  orang  yang  mengawasi,  sedangkan pengamat lazim disamakan dengan pengawas. 5
Secara  yuridis  hakim  adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang oleh  Undang-Undang  untuk  mengadili.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  8 KUHAP. Pengawas  dan  pengamat  terdiri  dari  dua  kata,  pengawas  di  sini dimaksudkan sebagai  orang  yang  melakukan  kegiatan  mengawasi  pelaksanaan putusan  pengadilan  apakah putusan  tersebut  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya. Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  280  ayat  1  KUHAP.  Pengamat  adalah  orang  yang melakukan kegiatan mengamati jalannya pemidanaan yang ada di LAPAS.
Dalam  pengertian  di atas  ada  dua  lembaga  pokok  yang  akan  di  awasi  dan diamati  oleh  hakim  pengawas  dan  pengamat.  Untuk  pengawasannya  ini berhubungan    dengan    lembaga    kejaksaan,  sedangkan  untuk  pengamatannya ditujukan untuk lembaga pemasyarakatan. Jaksa sebagai salah satu petugas negara di bidang  penegakan  hukum  memiiki  hubungan  dengan  pelaksanaan  tugas  hakim sebagai pengawas.
Berdasarkan Pasal-Pasal di atas dapat diketahui  bahwa hubungan antara  hakim pengawas  dan  pengamat  dengan  jaksa  terletak  pada  tugas  hakim  wasmat  terutama
5 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept. P dan K, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakart, 1976.
pada sisi pengawasnya  yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang mana hal tersebut adalah wewenang dari jaksa selaku eksekutor.
Tugas hakim pengawas dan pengamat dalam mengawasi jaksa diuraikan dalam Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  7  Tahun  1985  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya hendaknya  hakim  pengawas  dan  pengamat  menitikberatkan  pengawasannya  antara lain  pada  apakah  jaksa telah  menyerahkan  terpidana  kepada  lembaga pemasyarakatan  tepat  pada  waktunya,  apakah  masa  pidana  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan  benar-benar  dilaksanakan  secara  nyata  dalam  praktek  oleh  Kepala LAPAS  dan  apakah  pembinaan  terhadap  narapidana  benar-benar  manusiawi  sesual prinsip-prinsip  pemasyarakatan,  yaitu  apakah  napi  memperoleh  hak-haknya sepanjang  persyaratan-persyaratan  prosedural  sesuai  system  pemasyarakatan  telah terpenuhi (missal pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi dll).

## C. PENGERTIAN NARAPIDANA
Istilah  bagi  para  pelaku  kejahatan  yang  telah  melalui  proses  pidana  dan mendapat  putusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  adalah  istilah narapidana  seperti  dikemukakan  oleh  Achmad  S.  Soema  Dipraja  dan  Romli Atmasasmita bahwa :
Atas dasar adanya kenyataan-kenyataan seperti dikemukakan diatas, maka bagi para hukuman dalam tulisan ini, akan di pergunakan istilah narapidana saja. 6
Istilah  narapidana  terdiri  dari  kata  nama  yang  berarti  orang  dan  pidana  yang mempunyai  arti  hukuman.  Dengan  demikian  istilah  narapidana  mengandung pengertian orang hukuman. 7
Pengertian  secara  yuridis  narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana hilang  kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  hal  ini  tercantum  dalam  pasal  1 angka  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995, pengertian  terpidana  itu  sendiri dicantumkan  dalam  Pasal  1 angka  6  yaitu  seseorang  yang  dipidana  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa narapidana  adalah  orang  yang  dijatuhi  hukurnan  pidana  hilang  kemerdekaan  oleh pengadilan karena telah melanggar Undang-undang atau peraturan yang berlaku.

## D. PENGERTIAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Istilah  penjara  bui,  masyarakat  mengetahuinya  sebagai  tempat  orang  dikurung sebagai  balasan  atas  kejahatan  yang  telah  mereka  lakukan.  Nama  Lembaga Pemasyarakatan  resmi  digunakan  dengan  dikelurkannya  Surat  Instruksi  Kepala Direktorat  Pemasyarakatan  No.  J.  H.  G.  8/506  tanggal  17  Juni  1964.  Lembaga Pemasyarakatan  mempunyai  pengertian  sebagai  tempat  orang  hukuman  hal  ini seperti diungkapkan oleh Soedjono Dirdjosisworo bahwa :
6 Achmad S. Soema Dipraja, et all, System Permasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2001, hal 18.
7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 117.
Kata  Lembaga  Pemasyarakatan  terdiri  dari  kata  lembaga  dan  pemasyarakatan. Lembaga  adalah  badan  atau  organisasi  yang  tujuannya  melakukan  suatu penyelidikan  keilmuan  atau  melakukan  suatu  usaha  sedangkan  pemasyarakatan mempunyai  arti  hal  atau  tindakan  masyarakat,  memasukkan  ke  dalam  masyarakat atau menjadi sebagai anggota masyarakat. lstilah LAPAS berasal dari kata lembaga dan pemasyarakatan namun istilah ini mempunyai arti tersendiri tempat orang-orang menjalani pidana penjara. 8
Pengertian  lembaga  pemasyarakatan  secara  yuridis  dapat  kita  lihat  di  dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 1 dan 3. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1  angka  2  disebutkan  pengertian  system  pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  Iingkungan  masyarakat.  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga yang  baik  dan bertanggung  jawab.  Pengertian  warga  binaan  itu  sendiri  adalah  narapidana,  anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

## E. TAHAP PEMBINAAN NARAPIDANA
Adapun bagian-bagian yang dimaksud dalam sistem pemasyarakatan antara lain :
1. Pendekatan Lembaga Pemasyarakatan
2. Pembinaan dan bimbingan
3. Narapidana
4. Masyarakat
5. Peraturan Perundang-undangan
Petugas lembaga berfungsi sebagai pembimbing dan pengawas para narapidana dalam  setiap  pemberian  program  bimbingan  dan  pembinaan  yang  dilaksanakan berdasarkan  Pancasila,  antara  lain  penanaman  Jiwa  kekeluargaan,  ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
Di  dalam  LAPAS  sesuai  gagasan  Saharjo  guna  mencapai  tujuan  pembinaan narapidana harus dipisahkan antara :
1. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
2. Laki-laki dan wanita
3. residivis dan bukan residivis
4. Orang terpidana dan orang tahanan.
8 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, Hal 512
Adanya  pemisahan  tersebut  selain  untuk  mencegah  terjadiriya  hal-hal  yang tidak diinginkan juga untuk membedakan cara pembinaan yang akan diberikan. 9 Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan dan Pembimbingan;
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
6. Terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang tertentu.
Hal  tersebut tercantum  dalam  Pasal  5  UU  Nomor  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  para  petugas  lembaga  dalam melakukan pembinaan terhadap para napi tidak boleh bertindak sewenang-wenang namun  harus  berdasarkan  cara  dan  metode  yang  tepat  yang  telah  ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada.

## F. TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dalam  perkembangannya  hakim  mempunyai  tugas  yang  tidak  hanya menjatuhkan  putusan  bagi  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan,  namun  berlanjut sampai  pada  pelaksanaan  putusan  tersebut.  Hal  ini  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  kita  yang  dimulai  dengan adanya  Undang-undang  Nomor  14 tahun  1970  Tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang  selanjutnya dicantumkan  kembali  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang KUHAP.
Tugas hakim pengawas dan pengamat tercantum dalam:
1. Pasal 33 ayat 2 UU No. 14Th. 1970 : Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Ketua pengadilan diatur Iebih lanjut dengan Undang-Undang.
2. Pasal 277 KUHAP:
Membantu  ketua  pengadilan  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
3. Pasal 280 ayat 1 : Mengadakan  pengawasan  guna  memperoleh  kepastian  bahwa  putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Pasal 280 ayat 2 : Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan.
5. Pasal 280 ayat 3:
Pengamatan tetap dilakukan setelah terpidana menjalani pidananya.
9 Andi Hamdah, Sistem Pidana dan Pemindanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hal 1
6. Pasal 280 ayat 4 :
Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. 7. Pasal 281
Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala LAPAS menyampaikan informasi secara berkala tentang perilaku napi.
8. Pasal 282 : Hakim  pengawas  dan  pengamat  dapat  membicarakan  dengan  kepala  LAPAS tentang cara pembinaan.
9. Pasal 283 :
Hasil  pengawasan  dan  pengamatan  dilaporkan  oleh  hakim  kepada  Ketua Pengadilan.
Tugas  pengawasan  oleh  hakim  yang  tercantum  dalam  Pasal-Pasal  di  atas bertujuan  agar  pelaksanaan  putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  hakim  terlaksana dengan sebagaimana mestinya.
Hakim  pengawas  dan  pengamat  selain  bekerjasama  dengan  petugas LAPAS dapat juga bekerjasama dengan lembaga ini karena lembaga ini bertugas :
1. Memberi  saran  mengenai  bentuk  dan  program  pembinaan  dan  pembimbingan dalam melaksanakan system pemasyarakatan.
2. Membuat  penilaian  atas  pelaksanaan  program  pembinaan  dan  pembimbingan, dan
3. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pengamatan yang ditugaskan pada hakim tidak hanya terhadap narapidana yang berbeda  dalam  lembaga  Pemasyarakatan  akan  tetapi  diperluas  sehingga  meliputi narapidana  setelah  mereka  selesai  menjalani  pemidanaannya,  sebagaimana dirumuskan dalam pasal 280 ayat 3 KUHAP. Di samping itu tugas hakim pengawas dan pengamat meliputi juga narapidana dengan pidana bersyarat seperti dirumuskan dalam pasal 280 ayat 4 KUHAP.
Di sisi lain terkandung dalam Pasal 280 ayat 2 KUHAP ialah kewajiban yang dibebankan  kepada  hakim  untuk  mengadakan  penelitian  dan  selanjutnya  memberi saran-saran  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  mengenai  pemidanaan.  Di  sini  hakim pengawas  dan  pengamat  mempunyai  peranan  penting  karena selain  turut berkecimpung  dalam  cara-cara  pembinaan  ia  juga  akan  dapat  membantu memperbaiki  kebijakan-kebijakan  hakim  pidana  yang  direalisasikan  dalam  bentuk penjatuhan  pidana  bagi  para  pelaku  kejahatan.  Agar  tugasnya  dapat  dilaksanakan dengan baik seharusnya setiap hakim pengawas dan pengamat mempunyai program pembinaan yang baik dan kontinu yang dapat disusun bersama-sama dengan pejabat Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 282 KUHAP.
Pasal-Pasal  dalam  KUHAP  beserta  penjelasannya  tidak  mengatur  Iebih terperinci  bagaimanakah  pembinaan  dan  pengamatan  narapidana  itu  harus dilaksanakan.
Pelaksanaan  tugas  ini  akan  membuat  hakim  harus  berhubungan  dengan lembaga lain sebagai pelaksana putusan hakim yaitu jaksa selaku eksekutor, namun tugas  hakim tidak  akan  berhenti  sampai  di  sini,  karena  pelaksanaan  putusan  akan berlanjut  dalam  bentuk  pemidanaan  yang  harus  dijalani  oleh  narapidana  dalam jangka waktu tertentu.
Pelaksanaan  tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat  diuraikan  dalam  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  No.  7  Tahun  1985  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, tugas pengawasan dirincikan sebagai berikut :
1. Memeriksa  dan  menandatangani  register  pengawasan  dan  pengamatan  yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Mengadakan checking on the spot paling sedikit tiga bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan  yang  ditanda  tangani  oleh  jaksa,  kepala  lembaga  pemasyarakatan dan terpidana.
3. Mengadakan  obseriasi  terhadap  keadaan,  suasana  dan  kegiatan-kegiatan  yang berlangsung  di  dalam  lingkungan  tembok-tembok  lembaga,  khususnya  untuk menilai  apakah  keadaan  lembaga  pemasyarakatan  tersebut  sudah  memenuhi pengertian  bahwa  “Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan tida k diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata  kepala  sendiri  perilaku  narapidana  sehubungan  dengan  pidana  yang dijatuhkan kepadanya.
4. Mengadakan  wawancara  dengan  para  petugas  pemasyarakatan  (terutama  para wali  pembina  narapidana-narapidana  yang  bersangkutan  )  mengenal  perilaku serta  hasil-hasil  pembinaan  narapidana,  baik  kemajuan-kemajuan  yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
5. Mengadakan  wawancara  langsung  dengan  para  narapidana  mengenai  hal ikhwal  perlakuan  terhadap  dirinya,  hubungan-hubungan  kemanusiaan  antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga.
6. Menghubungi  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Ketua  Dewan  Pembina Pemasyarakatan  (DPP),  dan  jika  dipandang  perlu  juga  menghubungi koordinator  pemasyarakatan  pada  kantor  wilayah  Departemen  Kehakiman dalam rangka tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta  berkonsultasi  (dalam  suasana  koordinatif)  mengenai  tata  perlakuan terhadap  para  narapidana  yang  bersifat  teknis,  baik  tata  perlakuan  di  dalam tembok lembaga maupun diluarnya.
Dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  hakim  pengawas  dan  pengamat diharapkan menitik beratkan pada hal-hal :
1. Apakah  jaksa  telah  menyerahkan  terpidana  kepada  LAPAS  tepat  pada waktunya,
2. Apakah  masa  pidana yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala LAPAS,
3. Apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesual prinsip- prinsip pemasyarakatan.
Perincian tugas hakim dalam pengamatan adalah :
1. Mengumpulkan  data-data  tentang  perilaku  narapidana,  yang  dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya.
2. Mengadakan  evaluasi  mengenai  hubungan  antara  perilaku  narapidana  tersebut dengan  pidana  yang  dijatuhkan,  apakah  Iamanya  pidana  yang  dijatuhkan terhadap  narapidana  dengan  perlaku  tertentu  sudah  tepat  untuk  melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana
tersebut  sudah  dapat  menjadi  anggota  masyarakat  yang  baik  dan  taat  pada hukum.

## G. PERANAN HAKIM PEGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA.
Dalam  melakukan  pembinaan  pada  narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan melakukannya  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tehtang Pemasyarakatan  yang  kemudian  diatur  daIam  Peraturan  Pelaksanaannya  yaitu Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  3  bahwa  pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi pembinaan yang berkaitan dengan :
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
c. Intelektual
d. Sikap dan perilaku
e. kesehatan jasmani dan rohani
f. Kesadaran hukum
g. Reintregasi sehat dengan masyarakat
h. Keterampilan kerjanya
i. Latihan ketja dan produksi
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  maka  Lembaga  Pemasyarakatan Samarinda memberikan pembinaan-pembinaan yang dapat memenuhi pokok pikiran seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999. jenis pembinaan yang diberikan diantaranya :
a. Pemberian  kebebasan  untuk  beribadah,  seperti  diberikan  waktu  untuk  sholat pada saat adzan berkumandang
b. Pemberian  kebebasan  bermain  atau  melakukan  kegiatan  yang  disenanginya  di dalam gedung.
c. Pemberian  pelatihan,  sarana  dan  prasarana  bagi  narapidana  agar  dapat memperoleh keterampilan untuk bekal setelah keluar dari LAPAS.
d. Pemberian  kebebasan  untuk  melakukan  kegiatan  di  sekitar  gedung  namun masih  dalam  pengawasan  petugas  LAPAS,  kegiatan  yang  dilakukan  biasanya membuat berbagai kerajinan.
e. Mendatangkan pemuka agama untuk memberikan siraman rohani
f. Adanya kegiatan olah raga
g. Adanya  pemberian  asimilasi  di  luar  kantor  pada  narapidana  yang  telah menjalani  2/3  dari  masa  pidananya,  hal  ini  biasanya  berwujud  penempatan narapidana  di  bengkel-bengkel  dengan  adanya  pengawasan  dan  petugas LAPAS.
h. Dalam  usahanya  memberdayakan  narapidana  agar  dapat Iebih  bermanfaat apabila  telah  keluar  dan  LAPAS,  maka  Lembaga  Permasyarakatan  Samarinda mengusahakan  adanya  pelatihan  pembuatan  meubel  yang  diberikan  pada  para narapidana.  Di  sini  telah  disediakan  alat-alat  yang  mendukung  pemberian pelatihan keterampilan tersebut seperti alat potong, alat serut dan alat ukir yang
sebagian  besar  sudah  modern.  Usaha  ini  bahkan  telah  menghasilkan  meubel- meubel yang telah dijual ke pasaran umum.
Pengawasan lain yang tak kalah pentingnya harus dilakukan oleh hakim wasmat adalah  terhadap  terpidana  bersyarat.  Pengaturan  tentang  terpidana  bersyarat  telah dicantumkan  pada  Pasal  14  s/d  14f  KUHP.  Ditentukan  bahwa  terpidana  bersyarat tidak  perlu  menjalani  pidananya  di  dalam  Lembaga  Permasyarakatan  dengan  suatu ketentuan  bahwa  Ia  harus  memenuhi  syarat  umum  dan  khusus  seperti  yang  telah ditentukan.  Syarat  umum  yang  harus  dipenuhi  adalah  terpidana  yang  tidak  boleh melakukan  delik  apapun  dalam  waktu  yang  ditentukan,  sedangkan  syarat  khusus akan  ditentukan  oleh  hakim.  Pidana  akan  menjalani di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  apabila  terpidana  rnelanggar  syarat  umum  dan  syarat  khusus  yang telah ditentukan.
Selama  terpidana  bersyarat  tidak  menjalani  pidananya  didalam  LAPAS  maka terpidana dapat bergerak bebas di masyarakat peran hakim wasmat akan diperlukan di sini untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku terpidana bersyarat.
Pelaksanaan  pengawasan  dan  pengamatan  oleh  hakim  wasmat  terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terhadap terpidana bensyarat seperti  diatur  dalam SEMA  Nomor  7  tahun  1985  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dilakukan  dengan  cara  hakim  wasmat mengadakan  kerjasama  dengan  aparat  pemerintah  desa,  sekolah-sekolah,  yayasan- yayasan  yang  berkecipung  dalam  bidang  sosial  yang  sudah  bisa  membantu pembinaan  bekas  narapidana,  seperti  baIa  BISPA,  Direktorat  Rehabilitasi  Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.

## KESIMPULAN
Bahwa pelaksanaan tugas pengawas dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat yang dilakukan di Lembaga Permasyarakatan berjalan cukup baik namun kunjungan  berkala  yang  dilakukan  masih  belum  memenuhi  pedoman  pelaksanaan tugas hakim wasmat yang diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamat. Dalam petunjuk pelaksanaan tugas  hakim  wasmat  ditentukan  bahwa  kunjungan  berkala  yang  dilakukan  oleh hakim wasmat ke LAPAS dilakukan paling sedikit  3 bulan sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah  ,  Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Ghalia  Indonesia, Jakarta,
Achmad S. System Permasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2001
Andi hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
Andi  Hamdah,  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  Retribusi  ke Reformasi, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
Bambang  Purnomo,  Orientasi  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  ,  Amarta  Buku, Yogyakarta, 2003
Bambang  Purnomo,  Pelaksanaan  Pidana  dengan system  Pemasyarakatan.  Liberty Yogyakarta
Bambang  Pumomo,  Pola  Dasar  Teori  Asas  Umum  (Hukum  Acara  Pidana  dan Penegakan Hukum Pidana), Liberty, Yogyakarta.
C.I. Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta
Djisman  Samosir,  Fungsi  Pidana  Penjara  dalam  Sistem  Pemidanaan Di  Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2002
Eddy  Junaedi  Kusumadirja,  Beberapa  Pedoman  Pemidanaan  dan  Pengamatan Narapidana, Jakarta,
E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
Soedjono  Dirjosisworo,  Sejarah  dan  Azas-Azas  Penalogi  (Permasyarakatan), Armico, Bandung
Sentosa  Sembiring,  Himpunan  Lengkap  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Badan Peradilan dan Penegakan Hukum, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.