Al Tijarah : Vol. 1, No. 2, Desember 2015 (194-210) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948
Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah
Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah

## Rahma Yudi Astuti
Fakultas Ekonomi dan manajemen, Universitas Darussalam Gontor Email: rahmayudi67@gmail.com

## Abstract
Sharia Supervisory Board (SSB) comprehensively supervise the overall product of Islamic banks. SSB then serves also as auditor of sharia is the  answer  to  the  emerging  challenges  of  how  to  supervise  Islamic economic  institutions  to  remain  current  in  accordance  with  the provisions of Islamic Sharia. Based on the  above issues of  interest to delakukan  research  on  the  role  and  responsibilities  of  the  Sharia Supervisory  Board  of  Islamic  Banks.  Through  this  study  the  authors wanted  to  know  how  an  application  in  the  field  of  surveillance conducted  by  SSB,  by  analyzing  the  regulations  issued  either  BI  or National  Shariah  Council.  In  its  analysis  the  authors  use  an  empirical approach  and  an  analytical  approach  to  analyze  the  problem  was examined by field work with interviews and questionnaires for the next question was whether the line with the norms set by Bank Indonesia. The approach used is to better determine the extent to which the roles and responsibilities of SSB in the homeland. From the results obtained by  analysis  of  the  answers  that  the  surveillance  conducted  by  SSB against  Islamic  Bank  has  not  fully  maximized.  In  fact,  only  a  small portion has actually supervise properly. Then the realization that SSB is the  most  important  and  influential  in  the  Islamic  Bank  have  not  fully realized that in the end  SSB participation  in the daily activities of the bank  can  not  do.  Even  the  arrival  of  SSB  against  Islamic  Bank  to conduct surveillance is also very rare.
Keyword :  Sharia  Supervisory  Board,  performance  analysis,  Islamic banks

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  bank  syariah  menunjukkan  peningkatan  yang memuaskan,  ini  membuktikan  bahwa  bank  syariah  diterima  dan mendapat  tempat  dikalangan  penduduk  indonesia.  Bank  syariah menjadi  alternatif  bagi  masyarakat  Indonesia  sebagai  bank  yang meninggalkan  system  riba  dengan  menggunakan  system  bagi  hasil (profit and loss sharing system).
Perkembangan  bank  syariah  ditandai  dengan  beberapa kenyataan,  dengan bahasa-bahasa popular seperti terpercaya, aman, menguntungkan,  professional,  bermanfaat  dan  lain  sebagainya. Transformasi  harus  dilakukan  oleh  perbankan  syariah,  yang  tidak semata-mata  berorientasi  kepada  pengusaha  besar  melainkan  juga memperhatikan pengusaha kecil di daerah untuk menggerakkan sektor rill. Transformasi dalam bidang  ini diharapkan mampu meminimalisasi angka kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut.
Perbankan Syariah juga diharapkan mempelopori kredit murah kepada  pengusaha  kecil.  Hal  ini  diharapkan  agar  investasi  diarahkan kepada  investasi  usaha  yag  riil.  Dengan  investasi  ini  akan  menarik tenaga kerja dan dengan demikian mengurangi angka kemiskinan dan ketergantungan.  Perbankan  syariah  dengan  kelebihannya  dilandasi prisip-prinsip moral yang berbasiskan agama untuk menggerakan roda ekonomi  dan  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan.  Maka  dari  itu,  ada distingsi  yang  jelas  Antara  perbankan  syariah  dan  perbankan konvensional,  yaitu  system  bagi  hasil  dan  pengawasan  syariah  yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Bagan berikut menunjukkan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. (Widyaningsih, 2005).
Bank Syariah Bank Konvensional Akad dan Ospek legalitas Hukum Islam dan Hukum Positif Hukum Positif Lembaga Penyelesaian sengketa BASYARNAS/PA BANI Struktur Organisasi Ada DSN dan DPS Tidak ada DSN dan DPS Investasi Halal Halal dan Haram Prisip Operasional Bagi  hasil,  Jual  Beli, Sewa Perangkat Bunga
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
Tujuan Profit dan Falah Oriented Profit Oriented Hubungan Nasabah  Kemitraan Debitur dan Kreditur
Sumber: Wirdyaningsih, 2005.
Dewan  pengawas  syariah  adalah  suatu  dewan  yang  sengaja dibentuk  untuk  mengawasi  jalannya  bank  islam  sehingga  sesuai dengan  prinsip  muamalah  dan  Islam.  Dewan  pengawas  syariah memiliki kewajiban dasar untuk menjaga agar perbankan syariah tetap berada  dalam  rel  syariah.  Anggota  dewan  pengawas  syariah  dengan demikian  harus  berasal  dari  tenaga  ahli  syariah  yang  sedikit  banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak- kontrak  bisnis.  DPS  bersifat  independen  dan  kedudukannya  sejajar dengan dewan komisaris.
Tugas utama DPS sebagaimana diatur dalam keputusan Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  No.3  Tahun  2000  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penetapan  Anggota  DPS  pada  lembaga  kuangan  syariah adalah  mengawasi  kegiatan  usaha  lembaga  keuangan  syariah,  agar sesuai  dengan  ketentuan  dan  prinsip  syariah  yang  telah  difatwakan oleh  DSN.  Selain  itu  DPS  mendiskusikan  masalah-masalah  dan transaksi bisnis yang diharapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan syariah  Islam. (M. Syafi’I Antonio, 1999). Dengan demikian DPS merupakan lembaga pengawas syariah yang berfungsi menjalankan fatwa DSN.
DSN  sendiri  secara  kelembagaan  tidak  secara  tegas  diatur dalam  peraturan  per  undang-undangan.  Akibatnya  keputusan  DSN tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Terlebih jika sifat itu berupa  fatwa,  yang  status  hukumnya  dalam  Islam  boleh  diikuti  atau tidak.  Secara  hukum,  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  system  kerja  yang sedang digalakkan karena tidak memberi kepastian hukum.
Di  samping  fatwa  tidak  mengikat,  fatwa  juga  tidak  memiliki sanksi. Untuk itu perlu diperjelas dan diatur dalam aturan hukum yang pasti kedudukan dan kewenangan DSN ini. Setidaknya keputusan DSN sejajar dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BI. Sebagai pengawas, DPS  memiliki  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  sebagaimana diatur  dalam  pasal  27  Peraturan  Bank  Indonesia  No.6/24/PBI/2004 yang menyebutkan:
1. Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publik bank.
4. Mengkaji  produk  dan  jasa  baru  yang  belum  ada  fatwa  untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
5. Menyampaikan  laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap  6  (enam)  bulan  kepada  direksi,  komisaris,  Dewan  Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.
Karena  tugas  DPS  cukup  berat  terkait  dengan  pengawasan, maka  sesuai  PBI  No.6/24/PBI/2004  pasal  21  mensyaratkan  anggota DPS harus memenuhi kualifikasi: memiliki integritas baik, mempunyai kompetensi  yang  memadai,  dan  memiliki  reputasi  keuangan  yang baik.Disamping  itu  DPS  tidak  memiliki  kewenangan  yang  memadai sebagai  pengawas  karena  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  DPS  juga  tidak  memiliki  kewenangan  audit  secara  internal terhadap  bank,  untuk  memastikan  kesyariahan  produk  bank, semestinya tidak saja dengan pengawasan melainkan juga melakukan audit  internal  atas  bank  apakah  betul-betul  prinsip  syariah diimplementasikan dalam bank.
Tidak  hanya  tidak  memiliki  kewenangan  audit  internal,  DPS dan  DSN  juga  tidak  memiliki  kewenangan  eksekusi  jika  ada  temuan- temuan pelanggaran syariah. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis  Ulama’  Indonesia  yang  tugas  utamanya  memberikan  fatwa kesyariahan  suatu  produk  bank,  tapi  tidak  memiliki  kewenangan mengeksekusi  palanggaran  syariah.  Kewenangan  eksekusi  hanya dimiliki  oleh  Bank  Indonesia.  Hal  ini  tentu  mengganggu  proses pengawasan,  karena  kewenangan  yang  tidak  utuh  di  tubuh  DSN. Kelemahan  lain  dari  system  pengawasan  syariah  ini  adalah  tidak adanya  mekanisme  pengaduan  dan  monitoring  bagi  masyarakat  luas. Belum  ada  yang  mengatur  kewenangan  dan  tugas  Bank  Indonesia manakala  ada  syariah  komplain  dari  masyarakat.  Dengan  semakin pesatnya  perkembangan  bank  syariah  dan  meningkatnya  partisipasi masyarakat,  maka  tidak  bisa  dielakkan  munculnya  pengaduan  dari
masyarakat.  Untuk  itu,  segera  perlu  dibuat  aturan  yang  mengatur mekanisme komplain dari masyarakat dan penanganannya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Bank Syariah
Bank  syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah  Islam,  maksudnya  adalah  bank  yang  dalam operasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah  Islam,  khususnya yang  menyangkut  tata  cara  bermuamalah  secara  Islam.    Falsafah dasar  beroperasinya  bank  syariah  yang  menjiwai  seluruh  hubungan transaksinya  adalah  efesiensi,  keadilan,  dan  kebersamaan.  Efisiensi mengacu  pada  prinsip  saling  membantu  secara  sinergis  untuk memperoleh  keuntungan  sebesar  mungkin.  Keadilan  mengacu  pada hubungan  yang  tidak  dicurangi,  ikhlas,  dengan  persetujuan  yang matang  atas  proporsi  masukan  dan  keluarannya.  Kebersamaan mengacu  pada  prinsip  saling  menawarkan  bantuan  dan  nasihat  untuk saling  meningkatkan  produktivitas.Kegiatan  bank  syariah  dalam  hal penentuan  harga  produknya  sangat  berbeda  dengan  bank konvensional.  Penentuan  harga  bagi  bank  syariah  didasarkan  pada kesepakatan  antara  bank  dengan  nasabah  penyimpan  dana  sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.
a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah ).
b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musharakah).
c. Prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan ( murabahah ).
d. Pembiayaan barang modal berdasarkan  sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
e. Pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ).

## 2. Ketentuan Halal dan Haram
Islam mempersempit daerah haram. Kendatipun demikian soal haram  pun  diperkeras  dan  tertutup  semua  jalan  yang  mungkin  akan membawa  kepada  yang  haram  itu,  baik  dengan  terang-terangan maupun  dengan  sembunyi-sembunyi.  Setiap  yang  akan  membawa
kepada  haram,  hukumnya  haram  dan  apa  yang  membantu  untuk berbuat  haram,  hukumnya  haram  juga  dan  setiap  kebijakan  untuk berbuat  haram,  hukumnya  haram.  Para  ulama  ahli  fiqih  menetapkan suatu  prinsip  lain  pula,  yaitu: adh-dharuratu  tuqaddaru  biqadriha (darurat  itu  dikira-kira  menurut  ukurannya).  Oleh  karena  itu  setiap manusia  meskipun  dalam  keadaan  darurat,  tidak  boleh  menyerah begitu  saja  kepada  keadaan  tersebut,  dan  tidak  boleh  menyerah kepada  keadaan  darurat.  Tetapi  dia  harus  tetap  berusaha  mencari yang  halal.  Sehingga  dengan  demikian  dia  tidak  akan  tersentuh dengan haram atau mempermudah darurat.

## 3. Ketentuan Akad dalam Bank Syariah
Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan  atau  transaksi  dapat  diartikan  sebagai  komitmen  yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad  berarti  sesuatu  yang  menjadi  tekad  seseorang  untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan  sumpah,  maupun  yang  muncul  dari  dua  pihak,  seperti  jual  beli, sewa, wakalah, dan gadai.
Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran  pemindahan  kepemilikan)  dan qabul (pernyataan penerimaan  kepemilikan)  dalam  lingkup  yang  disyariatkan  dan berpengaruh  pada  sesuatu  (Santoso,  2003).  Rukun  dalam  akad  ada tiga,  yaitu:  1)  pelaku  akad;  2)  objek  akad;  dan  3) Shighah atau pernyataan  pelaku  akad,  yaitu ijab dan qabul .  Pelaku  akad  haruslah orang  yang  mampu  melakukan  akad  untuk  dirinya  ( ahliyah )  dan mempunyai  otoritas  Syariah  yang  diberikan  pada  seseorang  untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain ( wilayah ). Objek akad  harus  ada  ketika  terjadi  akad,  harus  sesuatu  yang  disyariatkan, harus  bisa  diserahterimakan  ketika  terjadi  akad,  dan  harus  sesuatu yang  jelas  antara  dua  pelaku  akad  Sementara  itu, ijab  qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul , dan bersambung antara ijab dan qabul . Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1. syarat berlakunya akad ( In’iqod )
2. syarat sahnya akad ( Shihah )
3. syarat terealisasikannya akad ( Nafadz )
4. syarat Lazim . Syarat In’iqod ada yang umum dan khusus.
Syarat  umum  harus  selalu  ada  pada  setiap  akad,  seperti  syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan Shighah akad, akad bukan  pada  sesuatu  yang  diharamkan,  dan  akad  pada  sesuatu  yang bermanfaat.  Sementara  itu,  syarat  khusus  merupakan  sesuatu  yang harus  ada  pada  akad-akad  tertentu,  seperti  syarat  minimal  dua  saksi pada  akad  nikah.  Syarat shihah ,  yaitu  syarat  yang  diperlukan  secara Syariah  agar  akad  berpengaruh,  seperti  dalam  akad  perdagangan harus  bersih  dari  cacat.  Syarat nafadz ada  dua,  yaitu  kepemilikan (barang  dimiliki  oleh  pelaku  dan  berhak  menggunakannya)  dan wilayah.  Syarat lazim ,  yaitu  bahwa  akad  harus  dilaksanakan  apabila tidak ada cacat.
Akad  atau  transaksi  yang  digunakan  bank  syariah  dalam operasinya  terutama  Akad  yang  digunakan  Bank  Syariah.  Akad  atau transaksi  yang  digunakan  bank  syariah  dalam  operasinya  terutama diturunkan  dari  kegiatan  mencari  keuntungan  ( tijarah )  dan  sebagian dari  kegiatan  tolong-menolong  ( tabarru’ ).  Turunan  dari  tijarah  adalah perniagaan  ( al  bai’ )  yang  berbentuk  kontrak  pertukaran  dan  kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yang akan dibahas meliputi akad perniagaan ( Al Bai’ ) yang umum digunakan untuk produk bank  syariah,  ditambah  akad-akad  lain  di  luar  perniagaan,  seperti qardhul hasan( pinjaman Kebajikan)
4. Penentuan Kesyariahan Bank Syariah
a. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit  sharing .  Dengan  prinsip  ini,  maka  bank  syariah  tidak menetapkan  tingkat  bunga  tertentu   bagi  para  penabung  dan  para debitur.  Hal  ini  merupakan  perbedaan  utama  antara  bank  syariah dan  bank  non  syariah.   Sistem loss  and  profit  sharing relatif  lebih rumit  apabila  dibandingkan  dengan  sistem  bunga.  Dengan  sistem ini,  masyarakat  nasabah  seolah  berada  dalam  ketidakpastian terhadap  keuntungan  yang  akan  diperoleh  apabila  mereka menabung  di  bank  syariah.  Demikian  juga  para  debitur,  tidak mendapatkan beban bunga dengan nilai nominal yang tetap apabila mereka mengambil kredit atau pinjaman pada bank syariah.
b.  Bank  syariah  lebih  menekankan  pada  pengembangan  sektor  riel. Karena diharamkannya bunga, maka bank syariah mencari strategi lain  untuk  menghasilkan  keuntungan.  Strategi  ini  dapat  berupa
pengembangan  sektor  riel  untuk  dibiayainya  ataupun  jual  beli dalam  pemenuhan  kebutuhan  konsumsi  nasabah.  Penekanan  bank syariah pada investasi sektor riel ini berdampak sangat positif bagi pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  pada  umumnya.  Masyarakat nasabah  tidak  dididik  untuk  konsumtif,  tetapi  lebih  dididik  untuk mengembangkan usaha sektor riel yang dijalankannya.
c. Bank syariah hanya bersedia membiayai  investasi yang  halal. Bank syariah  lebih  selektif  dalam  memiliki  investasi  yang  akan dibiayainya. Faktor yang menjadi  ukuran untuk dapat dibiayai oleh bank  syariah  bukan  hanya  faktor  keuntungan,  tetapi  juga  faktor kehalalan  bidang  usaha  yang  akan  dibiayai.  Bidang  usaha  yang haram,  misalnya  usaha  perjudian  dan  prostitusi,  tidak  akan  dapat dibiayai dari bank syariah. Sekalipun bidang usaha tersebut sangat menguntungkan,  bank  syariah  tetap  tidak mau  membiayainya.  Hal ini  berbeda  dengan  bank  non  syariah  yang  tidak  mempedulikan mengenai halal-tidaknya bidang usaha yang akan dibiayainya.
d.  Bank  syariah  tidak  hanya profit  oriented, tetapi  juga  berorientasi pada falah, sedangkan  bank  non  syariah  hanya  berorientasi  pada keuntungan. Falah memiliki  cakupan  yang  sangat  luas,  yakni kebaikan  hidup  di  dunia  dan  akhirat.  Bahkan,  kebaikan  hidup tersebut bukan hanya untuk bank syariah bersangkutan, tetapi juga bagi nasabahnya. Orientasi pada falah ini pada akhirnya menuntun bank syariah untuk peduli terhadap usaha/bisnis yang dilaksanakan oleh  nasabah  sehingga  antara  keduanya  dapat  sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan.
e.    Hubungan  antara  Bank  syariah  dan  nasabah  adalah  atas  dasar kemitraan (ta’awun ).  Dengan  hubungan  kemitraan  ini  maka  tidak terdapat  pihak  yang  merasa  dieksploitasi  oleh  pihak  lain.  Pihak nasabah  tidak  tereksploitasi  karena  harus  membayar  bunga  dalam jumlah  tertentu  seperti  halnya  hubungan  antara  nasabah  dengan bank non syariah. Bahkan bank syariah ikut peduli terhadap kinerja dunia  usaha/bisnis  yang  dilaksanakan  oleh  nasabah  (apalagi  jika akad  yang  disepakati  adalah musyarakah dan mudharabah ).  Pihak bank syariah juga tidak merasa tereksploitasi oleh penabung karena harus  membayar  bunga  seperti  yang  diperjanjikan  (misal  dalam deposito).  Imbalan yang diberikan kepada  penabung adalah sesuai dengan  keuntungan  yang  dihasilkan  pihak  bank  dalam  mengelola
dana  nasabah  tersebut.  Antara  nasabah  dan  bank  syariah   berada dalam kondisi saling menolong dan bekerja sama (ta’awun ).
f.    Seluruh  produk  dan  operasional  bank  syariah  didasarkan  pada syariat.  Produk  bank  syariah  harus  merupakan   produk  perbankan yang  halal.  Operasional  bank  syariah  pun  harus  sesuai  dengan syariat  Islam,  misalnya  etika  pelayanan  dan  pakaian  yang dikenakan  para  pegawai  bank  Islam  juga  harus  sesuai  dengan syariat  Islam.  Untuk  menjaga  agar  produk  dan  operasional  bank Islam  tetap  berada  dalam  koridor  syariat,  maka  bank  syariah dilengkapi/diawasi  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah.  Dewan  ini merupakan internal  control untuk  menjaga  kehalalan  produk  dan operasional  bank  syariah.  Di  samping  itu,  secara  nasional  juga terdapat Dewan Syariah Nasional yang menjadi rujukan bagi dewan syariah  pada  bank  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  bank syariah.

## 5. Prinsip dan Dasar Pengawasan Syariah
Perbankan  syariah  memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan perbankan  nonsyariah.  Bank  syariah  didirikan  atas  dasar  nilai-nilai syariat  yang  bersifat ilahiah (wahyu)  sedangkan  bank  non  syariah didirikan atas dasar hasil pemikiran manusia. Prinsip dasar operasional bank  syariah  meliputi:   1)  tidak  menerapkan  sistem  bunga,  tetapi sistem loss  and  profit  sharing, 2)  lebih  menekankan  pada pengembangan  sektor  riel,  3)  hanya  bersedia  membiayai  investasi yang  halal,  4)  tidak  hanya profit  oriented, tetapi  juga  berorientasi pada falah, 5) hubungan  antara  bank  syariah  dan  nasabah  dibangun atas dasar kemitraan (ta’awun ), dan 6) seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat. Dalam perkembangannya, bank syariah  memiliki  kekuatan  dan  kelemahan.  Kekuatannya  lebih  banyak disebabkan  oleh  konsep  dasar  yang  digunakannya,  sedangkan kelemahannya lebih banyak disebabkan oleh usianya yang masih relatif muda  apabila  dibandingkan  dengan  bank  non  syariah.  Dengan pengelolaan  yang  profesional  dan  berpegang  pada  syariat,  maka berbagai  kekuatan  yang  dimiliki  diharapkan  dapat  mengatasi kelemahan  yang  ada.  Dengan  demikian,  bank  syariah  diharapkan dapat  lebih  bersaing  dan  memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar dalam mensejahterakan masyarakat.

## Al Tijārah

## 6. Pengawasan oleh DPS dan DSN
Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk  menangani  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan aktivitas  lembaga  keuangan  syariah.  DSN  merupakan  bagian  dari Majelis  Ulama  Indonesia  DSN  membantu  pihak  terkait,  seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan  untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri  dari  para  ulama,  praktisi,  dan  para  pakar  dalam  bidang  yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh  MUI  dengan  masa  bakti  sama  dengan  periode  masa  bakti pengurus MUI Pusat 5 (lima) tahun.
a. Tugas dan Wewenang DSN
1. Menumbuh  kembangkan  penerapan  nilai-nilai  syariah  dalam kegiatan  perekonomian    pada  umumnya  dan  keuangan  pada khususnya
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah

## b. Wewenang DSN
1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
2. Mengeluarkan  fatwa  yang  menjadi  landasan  bagi  ketentuan/ peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  yang  berwenang,  seperti Depkeu dan BI.
3. Memberikan  rekomendasi  dan/  atau  mencabut  rekomendasi  naa- nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
4. Mengundang para ahli menjelaskan sautu masalah yang diperlukan dalam  pembahasan  ekonomi  syariah,  termasuk  otoritas  moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
5. Memberikan  peringatan  kepada  lembaga  keuangan  syariah  untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
6. Mengusulkan  kepada  instansi  yang  berwenang  untuk  mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  badan  yang  ada  dilembaga keuangan  syariah  tersebut.  Dewan  Pengawas  Syariah  diangkat  dan diberhentikan  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  melalui  RUPS  setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

## c. Fungsi Dewan Pengawas Syariah
1. DPS  melakukan  pengawasan  secara  periodik  pada  lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. DPS  berkewajiban  mengajukan  usul-usul  pengembangan  lembaga keuangan  syariah  kepada  pimpinan  lembaga  yang  bersangkutan dan kepada DSN.
3. DPS  melaporkan  perkembangan  produk  dan  operasional  lembaga keuangan  syariah  yang  diawasinya  kepada  DSN  sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS  merumuskan  permasalahan-permasalahan  yang  memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

## d. Struktur Dewan Pengawas Syariah
1. DPS  dalam  struktur  perusahaan  berada  setingkat  dengan  fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk- produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung  jawab  atas  pembinaan  akhlak  seluruh  karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut  mengawasi  pelanggaran  nilai-nilai  Islam  di  lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung  jawab  atas  seleksi  syariah  karyawan  baru  yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan pendekatan  evaluative  normative.  Pendekatan  evaluative  adalah penentuan  harga  atau  nilai  dari  beberapa  kebijaksanaan.  Sementara pendekatan  normative  digunakan  untuk  usulan  arah-arah  tindakan
yang  dapat  memecahkan  problem-problem  kebijaksanaan.  (N.  Dunn William:  2003).Penelitian  evaluative  ini  dilakukan  dengan  melakukan perbandingan  Antara  pengawasan  syariah  periode  sebelum  dan sesudah  Agustus  2006.  Bulan  Agustus  2006  merupakan  momen  titik tolak  standarisasi  pengawasan  syariah  dengan  keluaran  Surat  Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/2006.
Objek  perbandingan  itu  didasarkan  pada  sumber  data  baik yang  primer  maupun  sekunder.  Data  primer  berasal  dari  wawancara dengan  manajemen  bank  syariah,  anggota  DPS,  dan  pengurus  DSN. Data  primer  juga  didapat  dari  ketentuan  perundangan  baik  undang- undang,  peraturan  pemerintah,  maupun  ketentuan  yang  dikeluarkan Bank Indonesia. Data sekunder diperoleh dari aturan yang ditetapkan DSN,  dokumentasi  rapat,  fatwa  MUI,  dokumen  pustaka,  dan sebagainya. Informan ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan  keterwakilan  bank  umum  syariah  dan  unit  usaha syariah.

## D. PEMBAHASAN
Fungsi  dan  Peran  DPS  dalam  perbankan  syariah  sangat berhubungan kuat dengan manajemen resiko perbankan syariah, yaitu resiko  reputasi,  yang  memungkinkan  adanya  dampak  pada  resiko lainnya,  seperti  resiko  likuiditas.  Pemenuhan  pelanggaran   syariah yang  dibiarkan  DPS  atau  luput  dari  pengawasan  DPS,  jelas  akan merusak  citra  dan  kredibilitas  bank  syariah  di  mata  masyarakat, sehingga  dapat  menurunkan  kepercayaan  masyarakat  kepada  bank syariah  yang  bersangkutan.  Untuk  itulah  peran  DPS  di  bank  syariah harus  benar-benar  dioptimalkan,  kualifikasi  menjadi   DPS  harus diperketat,    dan  formalisasi  perannya  harus  diwujudkan  di  bank syariah  tersebut.  Peranan  Dewan  Pengawas  Syariah  sangat  strategis dalam  penerapan  prinsip  syariah  di  lembaga  perbankan  syariah. Menurut  Surat  Keputusan  DSN  MUI No.Kep-98/MUI/III/2001  tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005  bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :
a. Melakukan  pengawasan  secara  periodik  pada  lembaga  keuangan syariah.
b. Mengajukan  usul-usul  pengembangan  lembaga  keuangan  syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
c. Melaporkan  perkembangan  produk  dan  operasional  lembaga keuangan  syariah  yang  diawasinya  kepada  DSN  sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.
e. Untuk  menjalankan  tugas-tugas  tersebut,  seorang  DPH  haruslah memenuhi  kualifikasi  tertentu.  Bukan  kanya  orang  yang  mengerti ilmu keuangan perbankan namun juga tidak hanya mengerti hukum syar’I seperti ulama dan cendekia muslim pada umumnya.
Dengan demikian, seorang DPS harus mengerti dan memahami ekonomi  dan  sistem  perbankan  secara  hukum,  juga  hukum-hukum financial  melaui  berbagai  fatwa  Syariah.  Namun  fakta  di  lapangan ditemukan  bahwa  pengangkatan  DPS  bukan  didasarkan  pada keilmuannya,  maka  sudah  bisa  dipastikan,  fungsi  pengawasan  DPS tidak  optimal,  akibatnya  penyimpangan  dan  praktek  syariah  menjadi hal  yang  mungkin  dan  sering  terjadi.  Harus  diakui,  bahwa  perbankan syariah  sangat  rentan  terhadap  kesalahan-kesalahan  yang  bersifat syar’i.  Tuntutan  target,  tingkat  keuntungan  yang  lebih  baik,  serta penilaian  kinerja  pada  setiap  cabang  bank  syariah,  yang  masih dominan   didasarkan  atas  kinerja  keuangan,  akan  dapat  mendorong praktisi untuk  melanggar  ketentuan  syariah.  Hal  ini  akan  semakin rentan  terjadi  pada  bank  syariah  dengan  tingkat  pengawasan  syariah yang  rendah.  Oleh  karenanya,  tidak  heran,  jika  masih  banyak ditemukannya  pelanggaran  aspek  syariah  yang  dilakukan   oleh lembaga-lembaga  perbankan  syariah,  khususnya  perbankan  yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.
Yang  juga  mengherankan  lagi  adalah,  sering  kali  kasus-kasus yang  menyimpang  dari  syariah  Islam  di  bank  syariah,  lebih  dahulu diketahui  oleh  Bank  Indonesia  daripada  oleh  DPS,  sehingga  DPS  baru mengetahui adanya penyimpangan syariah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia.
Demikianlah lemahnya pengawasan DPS di bank-bank syariah. Bank  syariah  harus  menyadari  bila  mereka  sering  mengabaikan kepatuhan  prinsip  syariah,  mereka  akan  menghadapi  risiko  reputasi (reputation-risk)  yang  bermuara  pada  kekecewaan  masyarakat  dan sekaligus  merusak  citra  lembaga  perbankan  syariah.  Bank  Indonesia
selalu  menyampaikan  banyaknya  indikasi  pelanggaran  syariah  yang dilakukan  oleh  lembaga  perbankan  syariah  dalam  praktek operasionalnya. (Bisnis Indonesia, 12/2/04).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim
mengatakan, “Dari  indikator  pengawasan  dan  pemeriksaan  yang dilaporkan Bank Indonesia, masih ditemui berbagai sistem operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip kepatuhan pada nilai- nilai syariah,” Hal itu diungkapkannya dalam seminar bertajuk Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI, di Jakarta, 10 Pebruari 2004.
Melihat  fenomena  tidak  syariahnya  bank  syariah  tersebut, sampai-sampai  Ketua  Umum  Asosiasi  Bank  Syariah  Indonesia (Asbisindo),  Wahyu  Dwi  Agung  mengatakan  Bank  Indonesia seharusnya segera meluruskan pihak manajemen bank syariah terkait. (Bisnis  Indonesia,  12/2/04).  Deputi  Gubernur  BI   dalam  orasinya menuliskan,” Sejak dini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawas bank  syari’ah,  harus  meluruskan  penyimpangan-penyimpangan  yang terjadi di bank syari’ah. Hal ini penting agar bank syariah tidak menjadi bank yang bermasalah. Khusus terhadap prinsip-prinsip syariah, bankir syariah  harus  sepenuhnya  konsisten  terhadap  penerapan  prinsip- prinsip  syariah, karena umumnya di dunia ini kegagalan bank  syariah dapat  terjadi,  karena  ketidak-konsistenan  dalam  menjalankan  prinsip syariah”(28/5/05).
Maulana  Ibrahim  selanjutnya  mengatakan,  bahwa  peran  DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syariah agar tetap memenuhi  prinsip-prinsip  syariah.  DPS  harus  secara  aktif  dan  rutin melakukan pengawasan terhadap bank syariah.
Secara  kasat  mata  dan  dari  beberapa  diskusi  yang  dilakukan dengan  beberapa  praktisi  perbankan  syariah  didapatkan  kesimpulan bahwa,  tugas  dan  fungsi  yang  telah  di  atur  oleh  DSN  tersebut  belum berjalan  sebagaimana  mestinya.  Terkadang  ada  DPS  yang mengunjungi  Bank  Syariah  hanya  satu  kali  dalam  sebulan,  ada  juga yang  hanya  bisa  dihubungi  via  telepon.  Karena  kesibukan  mereka  di dunia  luar,  fungsi-fungsi  yang  harusnya  dijalankan  tidak  bisa dilaksanakan.  DPS  hanya  dijadikan  sebagai  objek  pelengkap  pada sebuah  institusi  perbankan  syariah  sehingga  struktur  yang  telah  ada bisa  terisi  dengan  baik.  Jika  hal  ini  terus  dibiarkan,  mau  dibawa kemana industri perbankan syariah ini kedepan?
DPS  malas-malasan  menerapkan  tugas  dan  fungsinya, sedangkan  manajemen  bank  juga  tidak  memaksimalkan  peran  dari DPS.  Saya  pernah  berpikiran  cukup  ekstrim  dengan  peran  DPS  ini, “Apakah  honor  yang  mereka  terima  dari  Bank  Syariah  bisa  mereka ambil  walaupun  tidak  melakukan  tugas  dengan  benar,  atau  bisa dikatakan  mereka  memakan  gaji  buta  saja”.  Dengan  pemahaman tentang  agama  yang  cukup  komprehensif  seharusnya  para  DPS  bisa mengilhami  “Bayarlah  upah  sebelum  keringat  tersebut  mengering”, apakah  mereka  pernah  mengeluarkan  keringat  dengan  pekerjaan mereka  tersebut?  (Honor  seorang  DPS  cukup  besar,  karena  posisinya yang berada setara dengan fungsi Komisaris ataupun Dewan Pengawas Bank).  Selain  masalah  tugas  dan  peran,  DPS  juga  mempunyai tanggung  jawab  dan  komitmen  untuk  mengembangkan  keuangan syariah  tersebut  dalam  artian  luas,  baik  untuk  Bank  Syariah  yang mereka  awasi  dan  juga  untuk  pengembangan  ekonomi  syariah  di daerah tersebut.

## E. PENUTUP 1. Simpulan
a.  Pengawasan  syariah  selama  ini  dilakukan  oleh  DPS  tidak  memiliki pedoman  yang  standart  bagi  semua  anggota  DPS,  tata  cara pengawasan  dan  pelaporan  sepenuhnya  diserahkan  kepada anggota  DPS.  Sehingga  Antara  satu  DPS  di  bank  syariah  dengan bank syariah lainnya dapat berbeda tata cara pengawasannya dan pelaporannya.  Ketiadaan  pedoman  pengawasan  ini  berdampak pada  sulitnya  mengukur  kualitas  kinerja,  karena  sejauhmana kinerja  pengawasan  tidak  ada  ukurannya.  Hasil  pengawasan syariah  pun  merupakan  hasil  penilaian  anggota  DPS  atas kesesuaian  bank  syariah  terhadap  fatwa  DSN  yang  tidak  ada acuannya. Sehingga kualitas pengawasan sangat bergantung pada komitmen dari masing-masing anggota DPS, ketersediaan  sarana dan prasarana serta biaya yang memadai.
b.    Standarisasi  pengawasan  syariah  dan  tata  cara  pelaporan  hasil pengawasan syariah baru ditetapkan setelah agustus 2006 dengan dikeluarkannya surat edaran
Bank Indonesia Nomor
8/19/Dps/2006  tentang  pedoman  Pengawasan  Syariah  dan  Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Anggota Dewan Pengawas
Syariah.  Standarisasi  ini  meliputi  proses  dan  prosedur pengangkatan  anggota  DPS  dan  kriteria  serta  kompetensi  yang harus  dimiliki  oleh  calon  anggota.  Standarisasi  ini  memberikan acuan  kriteria  dan  kualifikasi  produk  perbankan  syariah  yang sesuai  dengan  prinsip  syariah.  DPS  melakukan  pengawasan syariah  dengan  menguji  kesesuaian  praktik  perbankan  dengan kriteria  dan  acuan  ini  menjadi  standart  umum  dan  minimal  bagi pengawasan  syariah  distandarkan  dengan  mengisi  kertas  kerja yang  formatnya  telah  ditentukan  oleh  Bank  Indonesia. Standarisasi  ini  merupakan  langkah  maju  untuk  memaksimalkan peran  pengawasan  syariah  yang  dilakukan  oleh  DPS.  Upaya memaksimalkan kinerja pengawasan ini juga memberikan standar kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank syariah terhadap DPS.

## 2. Saran
a. Kepada  bank  syariah  diharapkan  secara  sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah. Dalam persaingan perbankan syariah yang  semakin  kompetitif  dikhawatirkan  terjadi  penyimpangan syariah.  Untuk  itu  diharapkan  komitmen  perbankan  untuk konsisten  menerapkan  prinsip  syariah.  Perbankan  syariah  juga diharapkan  segera  melaksanakan  kewajibannya  kepada  DPS sesuai ketentuan SEBI Nomor 8/19/Dpbs/2006
untuk
meningkatkan professionalisme kerja DPS.
b. Kepada  Masyarakat  diharapkan  mempertimbangkan  untuk menjadi  nasabah  bank  syariah.  Pertimbangannya  tidak  semata karena  kesesuaiannya  dengan  syariah  melainkan  juga  daya kompetensi  bank  syariah  dengan  bank  konvensional  tidak  kalah. Bank syariah terbukti selamat dari ancaman badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia
Vol. 1, No. 2, Desember 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Al-  Amin,  Mutham.  (2006). Manajemen  Pengawasan .  Ciputat:  Kalam Indonesia.
Capra, M Umer. (2000). Islam dan tantangan Ekonomi . Jakarta: Gema Insani Press.
Firdaus,  Muhammad.  (2005). Sistem  dan  Mekanisme  Pengawasan Syariah . Jakarta: Renaisan.
Hilman,  Iman  dkk.  (2003). Perbankan  Syariah  Masa  Depan. Jakarta: Senayan Abadi Publising.
Hanafi, Ahmad. (1995). Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Rahmad, Jalaluddin. (1996). Ijtihad Dalam Sorotan. Bandung: Mizan.
Syafii, Rahmad. (2004) . Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
Sumitro,  Warkum.  (1997). Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga Lembaga Terkait di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Zuhaili-al. Wahbah. (1989). Al-Fiqh al Is-lamy. Beirut: Dar al-Fikr.