E - ISSN: 2598 - 6252 VOL. 2 NO. 1 (2018)

## Diskursus Gender Dalam Hukum Islam

## Mesraini
Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)
Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri
Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang Selatan Banten
Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi
Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam
Dani Ahmad Ramdani, Sutisna
Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum Muhammad Hasyim Asy’ari 1871 -1947 M Qosim Arsadani AS
Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat
Perspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi
Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna
Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam
Ahmad Mukri Aji
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 2 NO. 1 (2018)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI
1 Diskursus Gender Dalam Hukum Islam

## (Gender Discourse in Islamic Law)
Mesraini
13 Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)

## Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat
(Comparative StudyBetween Islamic Law and Dutch Civil Law (BW) About Marriage Guardians for Adopted Children)
Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri

## 29
Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang

## Selatan Banten
(Efforts to Prevent Corruption and Gratification in South Tangerang City of Banten)
Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
47 Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang

## Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam
(Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf al-Qardhawi about Shaking Hands Not Mahram in Islam)

## Dani Ahmad Ramdani, Sutisna
59 Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum
Muhammad Hasyim Asy’ari 1871-1947 M
(Ilhaq Law in Multi Culture Society of Indonesia; Legal Thought Muhammad Hasyim Asy'ari 1871-1947)

## Qosim Arsadani AS
75 Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar
Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi
(The Meaning of Fi Sabilillah As Mustahiq Zakat Perspective Sayyid Abu Bakar Asy- Syatho and Yusuf Qardhawi)
Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna
91 Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam
(Unsolicited-Qabul Transaction in Society Perspective of Islamic Law)

## Ahmad Mukri Aji
Vol. 2 No. 1 (2018), pp: 91-100. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.215

## Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam *
(Unsolicited-Qabul Transaction in Society Perspective of Islamic Law)

## Ahmad Mukri Aji
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: mukri.aji@uinjkt.ac.id
DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.215

## Abstract:
Buying and selling as a suggestion for help between humans has a strong foundation in the Koran and the sunnah of the Prophet Muhammad. There are so many verses of the Koran that talk about buying and selling, one of which is Surat al-Baqarah verse 275. Whereas in the words of the Prophet Muhammad SAW it was seen when asked by one of his friends about what was the best job It turned out that the answer was the  effort  of  the  human  hand  itself  and  every  blessed  sale  and  purchase.  But  what about  when  buying  and  selling  transactions  without  going  through  qabul,  even though he is a legitimate contract in buying and selling. Therefore the author wants to do an analysis in the perspective of Islamic law on this community tradition.
Keywords: Transactions, Ijab Kabul, Community Traditions

## Abstrak:
Jual  beli  sebagai  saran  tolong  menolong  antara  sesama  umat  manusia  mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, salah satunya adalah surat al-Baqarah ayat 275.  Sedangkan  dalam  sabda  Rasulullah  SAW  terlihat  ketika  ditanya  salah  seorang sahabat  mengenai  pekerjaan  (profesi)  apa  yang  paling  baik.  Ternyata  jawabanya adalah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Akan tetapi bagaimana ketika transaksi jual beli tanpa melalui ijab qabul, padahal ia merupakan akad  sah  dalam  jual  beli.  Oleh  karenanya  penulis  ingin  melakukan  analisis  dalam perspektif hukum Islam akan tradisi masyarakat ini.
Kata Kunci: Transaksi, Ijab Kabul, Tradisi Masyarakat
* Naskah diterima tanggal: 22 Maret 2018, direvisi: 22 Mei 2018, disetujui untuk terbit: 11 Juni 2018.

## Pendahuluan
Risalah  Islamiyah  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  telah diyakini  sebagai  ajaran  yang  universal  tidak  terbatas  dan  dibatasi  oleh  waktu dan  tempat  tertentu.  Isi  dan  muatan  ajarannya  mengandung  nuansa  kasih sayang  dan  rahmat  untuk  seluruh  lapisan  umat  manusia  di  mana  pun  berada, yang  mengantarkan  kebahagiaan  dan  kesuksesan  hidup  di  dunia  serta kebahagiaan dan keselamatan hidup di akhirat. 1
Ajaran  yang  bersifat  universal  ini  diharapkan  dapat  merespon  seluruh aspek  aktifitas  kehidupan  dan  kepentingan  manusia  di  sepanjang  zaman  yang mengacu kepada sumber ajaran al- Qur’an dan Hadis. 2 Implementasi dari seluruh aktifitas  manusia  untuk  mencapai  tujuan  yang  didambakannya  itu  diikat  oleh seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum. Semua itu teraktualitasasi dalam  bentuk  ayat-ayat  hukum  dan  hadis-hadis  hukum,  baik  yang  berkait dengan hubungan vertikal kepada Allah SWT, maupun secara horizontal antara sesama manusia dan lingkungannya. 3
Ayat-ayat  hukum  dan  hadis  hukum  yang  menjelaskan  aturan-aturan ibadah disebut dengan Ahkamul al-Ibadah atau disebut juga dengan fikih ibadah. Sedangkan  ayat-ayat  hukum  dan  hadist  hukum  yang  menerangkan  aturan- aturan atau norma-norma hubungan antar manusia disebut dengan Ahkamul al- Mua’amalah atau dikenal sebagai fikih Mu’amalah.
Mu’amalah  secara  harfiah  berarti  “pergaulan”  atau  hubungan  antara manusia.  Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, mu’amalah berarti perbuatan  atau  pergaulan  manusia  di  l uar  ibadah.  Mu’amalah  merupakan perbuatan  manusia  dalam  menjalin  hubungan  atau  pergaulan  antar  sesama manusia, sedang ibadah merupakan hubungan atau “pergaul an manusia dengan Tuhan. ”
Sebagai istilah khusus dalam hukum Islam, fikih mu’amal ah adalah fikih yang  mengatur  hubungan  antar  individu  dalam  sebuah  masyarakat.  Dengan pengertian yang luas ini, hubungan antar individu yang dikenal dengan bidang perkawinan, waris, dan lain sebagainya, selain ibadah, masuk dalam pengertian mu’amalah. 4
1 Lihat:  al- Qur’an  al -Karim  Q.S.  34  (Saba):  28  yang  berbunyi: “ Dan  kami  tidak  mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. Hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT Q.S. 21 (al-Anbiya): 107: “ Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi (rahmat) bagi semesta alam”. Lihat pula: Mahmud Syaltut, al- Islam ‘Aqidah wa Syari’ah, (Mesir: Dar al-Qalam, 1972), h. 9. 2 Abd al-Wahhad Khallaf, I’Im Usul al -Fiqh, (al-Qariah: Dar al-Khaitiyyah, 1942), h.11. lihat pula: ‘Abd al - Qadir ‘Audah, at -Tasyri al-Jinai al Islami, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), h. 16 3 Lihat pula: Mahmud Syaltut, al- Islam ‘Aqidah wa Syari’ah, h. 12-13 4 Ghufron  A.  Mas’adi, Fiqh  Mu’amalah  Kontekstual, (Jakarta,  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2002) h.1-2
Untuk mewujudkan hubungan antar individu dalam berbagai persoalan mu’amalah,  harmonis  dan  sejahtera.  Islam  melalui  fikih  mu’ amalah, mengikatkan  hubungan  tersebut  dengan  akad  atau  disebut  pula  dengan transaksi, akad ini bertujuan untuk mengikatkan kedua belah pihak yang saling membutuhkan  agar  tercipta  kepuasan  dan  kerelaan  antara  kedua  belah  pihak. Contoh  dari  hubungan  tersebut  adalah  pernikahan,  jual-beli, ‘ariah (pinjam meminjam), al-rahn (penggadaian),  dsb.  Namun,  aplikasi  akad  pada  saat  ini banyak terpengaruh dengan kemajuan ilmu pengetahua dan teknologi (Iptek) di berbagai  bidang.  Misalnya  di  bidang  ekonomi,  bisnis,  pendidikan,  sosial,  dsb. Pengaruh  kemajuan  iptek  ini,  menyebabkan  pergeseran  sendi-sendi  prinsipil dari akad.

## Pengertian Akad
Kata akad diadopsi dari kata bahasa Arab, yaitu al- ‘aqd berarti perikatan, perjanjian,  dan  permufakatan. 5 Menurut  Musthafa  al-Zarqa,  dalam  kitabnya al- Madkhal  al-Fiqh  al- ‘amm, mengartikan  akad  dengan al-rabth: “ikatan  atau mengikat. ” Kemudian  beliau  mendefinisikannya,  yang  berisi “al -rabth ,  yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengakibatkan salah satu pada lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. ” 6
Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut:
ِ ا
ِ ه  لَحَمِي فُِهُرثأُِتُبتَيِعوُرشَمٍِهج َوِىَلَعٍِلوُبَق بٍِباَجي إُِطاَب تر
“Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. ”
Yang  dimaksud  dengan ijab dalam  definisi  akad  adalah  ungkapan  atau pernyataan  kehendak  melakukan  perikatan  (akad)  oleh  suatu  pihak,  yang mengandung  keinginannya  secara  pasti  untuk  mengikatkan  diri,  biasanya disebut  sebagai  pihak  pertama.  Sedangkan qabul adalah  pernyataan  atau ungkapan  pihak  lain  yang  menunjukkan  persetujuannya  untuk  mengikatkan diri,  biasanya  dinamakan  pihak  kedua,  menerima  atau  menyetujui  pernyataan ijab. Atas  dasar  ini,  setiap  pernyataan  pertama  yang  dikemukakan  oleh  salah satu  pihak  yang  ingin  mengikatkan  diri  dalam  suatu  akad  disebabkan  dengan mujib (pelaku  ijab)  dan  setiap  pernyataan  kedua  yang  diungkapkan  oleh  pihak lain setelah ijab disebut dengan qabil (pelaku kabul); tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama tersebut. 7
5 Ensiklopedia  Hukum  Islam, (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Van  Hoeve,  1999)  Cet.  Ke-3  hlm.  63 Wahbah Zuhaili mengartikan akad sebagai pertalian “pertalian antara dua ujung sesuatu”, dalam al-fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Darul Fikri, 1995), jilid 4., h. 80
6 Musthafa al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al- ‘amm, (Beirut: Darul Fikri, 1967-1968) jilid I, h. 8 7 Ensiklopedia Hukum Islam, h. 64
Misalnya dalam akad jual beli, jika pernyataan untuk melakukan jual beli datangnya dari penjual, maka penjual disebut dengan mujib sedangkan pembeli disebut  dengan qabil. Pernyataan  ijab  tidak  selalu  datangnya  dari  pembeli, melainkan  boleh  juga  datangnya  dari  penjual.  Apabila  ijab  kabul  tersebut  telah memenuhi syara’, maka terjadilah perikatan antara pihak -pihak yang melakukan ijab  dan  kabul  tersebut  dan  muncullah  segala  akibat  hukum  dari  akad  yang disepakati  tersebut.  dalam  kasus  jual  beli,  akibatnya  adalah  berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga  barang.  Ijab  dan  kabul  ini  dalam  istilah  fikih  disebut sigah  al- ‘aqd (ungkapan/pernyataan akad).
Maksud term “yang dibenarkan oleh syara’ ( ‘ala wajhin masyru’in) adalah bahwasanya  setiap  akad  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  syariat Islam.  Term  ini  merupakan  batasan  yang  normatif  yang  sangat  prinsip  dalam fikih  mu’amalah. 8 Misalnya,  mengkonsumsi  narkoba  menurut  ajaran  Islam hukumnya haram, maka segala hal yang terkait dengan produksi dan distribusi narkoba  (termasuk  akad-akad  yang  terkait  dengannya)  juga  bertentangan dengan ajaran Islam, karena itu hukumnya adalah haram juga.
Akad  seperti  yang  disampaikan  dalam  definisi  diatas  merupakan  salah satu  perbuatan  atau  tindakan  hukum.  artinya  akad  (transaksi)  tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam fikih mu’amalah dinamakan tasharruf. 9

## Rukun akad dan syaratnya
Terdapat  perbedaan  pandangan  di  kalangn  fuqaha  berkenaan  rukun akad. Menurut jumhur fuqaha’ rukun akad terdiri atas:
1. Al-Aqidah, maka akad dalam jual beli terdiri dari pembeli dan penjual
2. Mahal al-Aqd, yakni obyek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan
3. Sighat  al- ‘Aqd, yakni  pernyataan  kalimat  akad,  yang  lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan kabul. 10
Ulama Madzhab Hanafi berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yakni,  sedangkan  pihak-pihak  yang  berakad  dan  objek  akad  menurut  mereka tidak  termasuk  rukun  akad,  tetapi  syarat  akad.  Karena  menurut  hemat  mereka
8 Ghufron A. Mas’adi, op.cit., h. 77 9 At-Tasharruf adalah  segala  (perbuatan)  yang  bersumber  dari  kehendak  seseorang  dan syara’  menetapkan  atasnya  sejum lah  akibat  hukum  (hak  dan  kewajiban).  Ini  adalah  pengertian yang  disampaikan  oleh  Musthafa  al- Zarqa’,  op.cit,. h.288.  Wahbah  al-Zuhaily  menyampaikan definisi  yang  hampir  serupa, At-Tasharruf adalah  segala  sesuatu  yang  bersumber  dari  kehendak seseorang dan syara’ menetapkan sejumlah akibat hukum, op.cit., h.83
10 Wahbah Zuhaili, op.cit,. h.92
yang  dikatakan  rukun  itu  adalah  suatu  esensi  yang  berada  dalam  akad  itu sendiri, sedangkan akad pihak-pihak yang berakad dan objek akad sudah berada diluar esensi akad.
Sigah  al- ‘aqd (formula  transaksi) merupakan  rukun  akad  yang  terpenting, karena  melalui  pernyataan  inilah  diketahui  maksud  setiap  pihak  yang melakukan transaksi atau akad. Sigah al- ‘aqd dapat diwujudkan melalui ijab dan kabul.
Dalam kaitannya dengan ijab dan kabul, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, mensyaratkan:
a. Kejelasan  bentuk  pernyataan  ijab  dan  kabul, artinya  setiap  pernyataan  ijab dan  kabul  harus  jelas  menunjukkan  maksud  tiap-tiap  pelaku  akad, sehingga  dapat  dipahami  dari  pernyataan  itu  jenis  akad  yang dikehendaki,  karena  akad-akad  itu  sendiri  berbeda  dalam  sasaran  dan hukumnya.
b. Antara  ijab  dan  kabul  terdapat  kesesuaian, artinya  antara  pernyataan  ijab tidak bertentangan dengan pernyataan kabul.
c. Bersatunya  antara  ijab  dan  kabul, artinya  ijab  dan  kabul  harus  dalam  satu situasi dan kondisi.
Pengertian jual beli ( bay’)
Al- bay’ secara  harfiyah  berarti  menjual,  mengganti,  dan  menukar. Adapun secara istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fikih. Di kalangan ulama madzhab Hanafi terdapat dua definisi. Pertama saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Kedua, tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
Definisi lain dikemukakan ulama madzhab Maliki, Syafi’ i,  dan  Hanbali. Menurut  mereka,  jual  beli  adalah  “saling  menukar  harta  dengan  harta  dalam bentuk  pemindahan  milik  dan  kepemilikan. ” Karena  ada  juga  tukar  menukar harta tersebut sifatnya bukan pemilikan, seperti ijarah (sewa menyewa).

## Dasar hukum Jual Beli
Jual  beli  sebagai  saran  tolong  menolong  antara  sesama  umat  manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al- Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW.
Banyak  sekali  ayat  Al- Qur’an  yang  berbicara  tentang  jual  beli,  salah  satunya adalah  surat  al- Baqarah ayat 275, yang artinya: “A llah  telah  menghalalkan  jual beli dan mengharamkan riba”. Sedangkan  dalam  sabda  Rasulullah  SAW,  salah satunya  adalah  hadis  dari  Rifa’ah  bin  Rafi’  al -Bazzar  dan  al-Hakim  yang menyatakan  bahwa  Rasulullah  pernah  bersabda,  ketika  ditanya  salah  seorang
sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.
Maknanya adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT.
Dari kandungan ayat al-Quran dan hadis di atas, ulama fikih menyatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah muah (boleh).

## a. Rukun dan syarat
Dalam  menentukan  rukun  jual  beli  ini  terdapat  pula  perbedaan pendapat,  seperti  halnya  masalah  rukun  dalam  akad.  Perbedaan pendapat  itu  masih  ditonjolkan  pula  oleh  ulama  madzhab  Hanafi  dan jumhur  ulama.  Ulama  Hanafiah  masih  berpendirian  bahwa  rukun  jual beli hanya satu, yakni ijab dan kabul.
Hal  ini  berbeda  dengan  pendapat  jumhur  ulama,  yang menyatakan  rukun  jual  beli  ada  empat,  yaitu:  (a).  Orang  yang  berakad (penjual  dan  pembeli),  (b).  Shigat  (ungkapan  ijab  dan  kabul),  (c).  Ada barang yang dibeli, (d). Ada nilai tukar pengganti barang.
Adapun  syarat  jual  beli  sesuai  dengan  rukun  jual  beli  yang dikemukakan jumhur ulama, adalah sebagai berikut:
1. Syarat orang yang berakad, diantara syarat ini adalah:
a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan dengan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumya tidak sah.
b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat  bertindak  dalam  waktu  yang  bersamaan  sebagai  penjual sekaligus pembeli.
2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul. Menurut jumhur ulama, syarat- syarat itu yaitu:
a. Orang yang mengucapkan telah akil, baligh, dan berakal
b. Kabul sesuai dengan ijab
c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis
3. Syarat barang yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut:
a. Barang  itu  ada,  atau  tidak  ada  di  tempat  tetapi  pihak  penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
c. Milik seseorang
d. Bisa  diserahkan  saat  akad  berlangsung,  atau  pada  waktu disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat nilai tukar (harga barang), yaitu:
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
b. Bisa diserahkan pada waktu akad.

## Pokok-Pokok Masalah
Setelah  dijelaskan  secara  global  landasan  teoritis  dari  akad/transaksi, kami  ingin  mengajak  para  diskusan  untuk  memberikan  pandangan  terhadap fenomena  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat,  khususnya  masalah  jual beli yang aktual saat ini. Proses dan cara bertransaksi khususnya jual beli pada saat ini mengalami kemajuan yang pesat.
Di daerah perkotaan misalnya Jakarta, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya kita sering menemukan tempat-tempat belanja yang sudah memakai sistem jual beli mutakhir,  managemennya  pun  sudah  mengikuti  perkembangan  zaman. Misalnya  tempat  perbelanjaan  hypermarket  contoh  Carrefour  di  Lebak  Bulus, Supermarket,  contohnya  Tip  Top  di  Ciputat,  Minimarket,  contohnya  AA Swalayan di Parung, dan lain sebagainya.
Di  tempat-tempat  perbelanjaan  yang  berbau  market  tersebut,  contohnya di Mini market AA Swalayan Parung-Bogor seorang pembeli yang berbelanja di tempat  tersebut  diberikan khiyar 11 untuk  memilih  dan  menentukan  barang- barang yang ia kehendaki dan sesuai dengan kebutuhannya. Ia tidak perlu lagu memutar otak bahkan mengeluarkan jurus-jurus rayuan untuk
mengkompromikan  harga  barang.  Di  tempat  tersebut  tiap-tiap al- maby’ yaitu objek  barang  yang  di  jual,  sudah  memiliki  harga  tetap  sehingga  tidak  ada  lagi proses  tawar  menawar  barang.  Harga  tetap  tersebut  dapat  dilihat  dari  bandrol barang-barang tersebut.
Ketika pembeli tersebut sudah merasa sesuai dengan barang-barang yang dihajatkannya, kemudian dia menyerahkannya ke penjual yang diwakilkan oleh para  pramuniaga  di  tempat  kasir.  Petugas  kasir  kemudian  menghitung  jumlah harga  barang  yang  harus  dibayar  pembeli.  Setelah  petugas  kasir  menghitung dengan  rapi  dan  transparan  dan  pembeli  sudah  mengetahui  harga  yang  harus dibayarkan lalu tanpa mengucapkan sepatah dua patah kata ia membayarkannya.  Kemudian  keluarlah  bukti  pembayaran  yang  berupa struk pembayaran.
Fenomena tersebut benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan kita pun pernah bahkan sering berbelanja dengan cara tersebut. Dengan cara  tersebut,  kita  tidak menemukan  dengan  jelas  rukun  terpenting  dari proses transaksi/akad,  yaitu shigat  al-  aqd yang  berupa  ijab  kabul.  Sedangkan  kita
11 Hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli
mengetahui  bersama  bahwa  rukun  merupakan  suatu  hal  yang  apabila  tidak dijalankan,  maka  hukum  perbuatan  kita  tidak  sah.  Begitupun  halnya  dengan shigat  al-aqd ,  yang  pada  esensinya  merupakan  rukun  dari  akad  jual  beli.  Maka apabila  kita  tidak  mengucapkan shigat  al-aqd maka  hukum  jual  beli  yang  kita laksanakan  tidak  sah.  Walaupun  demikian  ketidakabsahan  jual  beli  tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama fikih.

## Analisis dan Pembahasan
Dalam kasus akad jual beli diatas, para ulama masih berbeda pandangan tentang akad jual beli tanpa ungapan ijab dan kabul, yang kemudian para ulama fikih menamakannya dengan bai’ al - mua’atah atau at- ta’athi atau al-murawadhohn 12
Untuk  menentukan  keabsahan  jual  beli  tanpa  ijab  kabul  ini  terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual  beli  seperti  ini  hukumnya  boleh,  apabila  hal  tersebut  sudah  merupakan kebiasaan  suatu  masyarakat  di  suatu  negeri;  karena  hal  itu  telah  menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam  transaksi  jual  beli  adalah  suka  sama  suka  ( at-taradi) ,  sesuai  dengan kandungan surat an-Nis a’ ayat 29, Allah SWT berfirman: “… Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama- suka diantara kamu….”
Perilaku  mengambil  barang  dan  membayar  harga  barang  oleh  pembeli, menurut mereka, telah menunjukan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan. Akan  tetapi,  Ulama  Madzhab  Syafi’ i  berpendapat,  transaksi  jual  beli harus  dilakukan  dengan  ucapan  yang  jelas  atau sindiran,  yaitu  dengan  kalimat ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka, bay’ al - mua’atah hukumnya tidak sah, baik jual beli tersebut dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan mereka, adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka, adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati. Karena itu kerelaan perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul, apalagi persengketaan dalam jual beli bisa terjadi dan berlanjut ke pengadilan.
Namun demikian, sebagian ulama Madzhab Syafi’ i  generasi  belakangan seperti Imam an-Nawawi dan al-Bagawi menyatakan bahwa jual beli al- mu’atah tersebut  dengan  sah,  apabila  sudah  merupakan  kebiasaan  suatu  masyarakat  di daerah  tertentu.  Sebagian  ulama  Madzhab  Syafi’ i  lainnya  membedakan  antara jual  beli  dalam  partai  besar  dan  partai  kecil.  Menurut  mereka,  apabila  yang diperjualbelikan itu dalam partai besar, maka jual beli al- mu’atah tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam partai kecil, maka jual beli al- mu’atah hukumnya sah.
12 Wahbah  Zuhaili  mengartikan al- mu’atah sebagai  transaksi  yaitu  dengan  saling memberikan  reaksi  berupa  perbuatan  atau  tingah  laku  yang  menunjukan  kerelaan  antar  kedua belah pihak tanpa melafazkan dengan ijab dan kabul, op.cit., h.99.
Terkait  dengan  masala  hijab  dan  kabul  ini  adalah  jual  beli  melalui perantara,  baik  melalui  orang  yang  diutus  maupun  melalui  media  tertentu, seperti  surat  menyurat,  telepon,  facsimile,  internet.  Ulama  fikih  sepakat menyepakati bahwa jual beli melalui perantara baik dengan mengutus seseorang atau  melalui  perantara  baik  dengan  mengutus  seseorang  atau  melalui  media tertentu  adalah  sah,  apabila  antara  ijab  dan  kabul  sejalan.  Oleh  sebab  itu, sekalipun  dalam  fikih  klasik  belum  di  temui  pembahasan  tersebut,  ulama  fikih kontemporer,  Musthafa  Ahmad  az-Zarqa  dan  Wahbah  az-Zuhaili  (guru  besar fikih  islam  di  Universitas  Damaskus,  Suriah),  mengatakan  bahwa  jual  beli melalui  perantara  tersebut  dibolehkan.  Menurut  mereka,  satu  situasi  dan  satu kondisi,  sekalipun  diantara  keduanya  berjauhan,  tepati  topic  yang  dibicarakan adalah jual beli tersebut.

## Kesimpulan
Setelah  dibahas  secara  cermat  tentang  transaksi  atau  akad  tanpa  ijab kabul  di  kalangan  masyarakat,  pemakalah  setelah  mempelajari  berbagai literature yang ada, menyimpulkan bahwa kasus akad tanpa pernyataan ijab dan kabul yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang ada, yaitu shigat al- ‘aqd yang  berbentuk  perkataan  atau  ucapan  saja.  Karena  pada  hakekatnya  bentuk pernyataan  ijab  kabul  bukan  hanya  melalui  perkataan  saja  akan  tetapi pernyataan tersebut dapat berbentuk tulisan, perbuatan, dan isyarat. Pembagian bentuk pernyataan ijab kabul ini didukung pula oleh tulisan Wahbah Zuhaili. 13
Dari  berbagai  penjelasan  diatas,  dapat  ditarik  garis  besar  dari  kasus  ini bahwa  transaksi  atau  akad  dengan  ijab  kabul  masih  sesuai  dengan  zaman bahkan  sangat  dibutuhkan  perwujudannya,  karena  dengan  ada  pernyataan ijab kabul  pihak  yang  melakukan  transaksi  tersebut  sudah  menimbulkan  akibat hukum  diantara  mereka,  yaitu  hak  dan  kewajiban.  Si  pembeli  berhak mendapatkan  barang  yang  diinginkan  dan  berkewajiban  membayar  harga barangnya  dengan  imbalan  setimpal.  Begitupula  dengan  si  penjual,  ia  berhak mendapatkan  imbalan  dan  berkewajiban  memberikan  barang  yang  diinginkan pembeli sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan.

## Daftar Pustaka
Syaltut, Mahmud, al- Islam ‘Aqidah wa Syari’ah, Mesir: Dar al -Qalam, 1972
Khallaf, Abd al-Wahhad, I’Im Usul al -Fiqh, al-Qariah; Dar al-Kwaitiyyah, 1942
‘Audah’, ‘Abd al -Qadir, at-Tasyri al-Jinai al Islami, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994
13 Wahbah  Zuhaili  membagi  bentuk  pernyataan  akad  menjadi  4  macam,  yaitu  ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Op.cit., h. 97-103
Ghufron A. Mas’adi, Drs. MA., Fiqh Mu’amalah Kontekstual, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1999, Cet. Ke-3
Al-Zarqa, Musthafa, Al-Madkhal al-Fiqh al- ‘amm, Beirut: Darul Fikri, 1967-1968
Zuhaili, Wahbah, Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Darul Fikri, 1995, jilid 4…