PERAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TERUMBU KARANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Widayatun Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI. E-mail: wida1960@yahoo.com

## Abstract
As an Archipelago,  Indonesia consists of more than  18.000 islands,  locating at the heart of the World 'Coral Triangle'.  This country is well known as the highest coral reef biodiversity, especially in Raja Ampat, Selayar, Banda and Bunaken.  This potential resource, however, in some places has been destroyed, due to oveifishing and destructive fishing practices.  The Indonesian government,  to address these threats has developed Coral Reefs  Rehabilitation  and Management  Program  or Coremap  since the  2006. Coremap aims  to  manage,  rehabilitate and protect coral reefs  to  ensure sustainable utilization of these marine resources for reducing poverty of coastal community and increasing their welfare.  Coremap focuses on collaborative management by involving communities,  loca{and national governments,  NGOs and other relevant stakeholders. This paper is based on data from the 2008 and 2011 studies on socio-economic aspects of coral reefs in Coremap locations in the eastern part of Indonesia.  The studies applied a combination  between  quantitative  (survey)  and qualitative  (indepth  interview and focus group discussions)  approaches.  The study results  informed that community has quite high participation  in  the  management and their welfare also tends  to  increase during this period
Keywords: coral reefs rehabilitation,  community participation and roles,  welfare

## Abstrak
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas  lebih dari 18.000 pulau di jantung segitiga karang dunia yang terkenal akan keanekaragaman hayati, khususnya terumbu karang yang tertinggi di dunia. Wilayah perairan di sekitar Raja Ampat, Banda, Selayar,  dan  Bunaken  yang  terkenal  mempunyai  hamparan  terumbu  karang  dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Meskipun demikian, sumber daya laut yang kaya ini telah  mengalami  kerusakan di berbagai  lokasi  karena  pemanfaatan  berlebih dan kegiatan penangkapan yang merusak. Untuk menekan laju kerusakan terumbu karang tersebut,  Pemerintah  Indonesia  telah  meluncurkan  program  yang  bertujuan  untuk merehabilitasi  dan  melestarikan  terumbu  karang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan yang dikenal dengan Coral Reefs Rehabilitation and Management Program (Coremap ). Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Coremap  adalah  pengelolaan  berbasis  masyarakat  dengan  melibatkan  pemerintah,
lembaga  non-pemerintah,  dan stakeholders terkait.  Tulisan  ini  mendiskusikan  peran masyarakat dalam pelestarian terumbu karang melalui kegiatan Coremap dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Data dan informasi yang digunakan adalah studi aspek sosial- ekonomi terumbu karang yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011. Studi terse but dilakukan  dengan  menggunakan  kombinasi  pendekatan  kuantitatif (survei)  dan kualitatif (wawancara terbuka dan focus group discussion). Hasil studi menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pelestarian  terumbu  karang  cukup  tinggi  dan kesejahteraannya juga menunjukkan peningkatan pada peri ode terse but.
Kata Kunci: Pelestarian terumbu karang, peran masyarakat, kesejahteraan masyarakat

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di segitiga karang dunia (Coral Triangle). Wilayah Indonesia sangat luas, membentang sepanjang hampir 5.000 km dengan Iebar 2.000 km, terdiri atas 18.110 pulau, dengan panjang garis pantai  108.920,40 km.  Dengan  wilayah yang  cukup  luas  tersebut,  Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang besar di  antaranya terumbu karang. Luas terumbu karang dunia mencapai 284.300 km 2 , sekitar 18% (85.200 km 2 ) di antaranya berada di wilayah Indonesia. Terumbu karang Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, lebih dari 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang batu,  2.500 jenis moluska,  dan  1.500 jenis udang-udangan. Sampai  saat ini,  telah  tercatat 1ebih  dari  750 jenis karang yang termasuk ke dalam 75  marga terdapat di  Indonesia. Meskipun demikian, sebagian kondisi terumbu karang  di  Indonesia telah  mengalami kerusakan  karena faktor  alam maupun  akibat dari aktivitas  manusia.  Basil penelitian di  1.076  stasiun  oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP I) tahun 2011  menunjukkan bahwa 30,76% terumbu karang di Indonesia memiliki kondisi yang kurang baik atau rusak.  Sementara itu, terumbu karang yang berada dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,58%, 26,95% berkondisi baik, dan sisanya 36,90% cukup baik. 1
Kerusakan  terumbu  karang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yang  pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan manusia. Kerusakan karena aktivitas manusia berkaitan dengan penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak ekosistem ini, seperti penggunaan born, racun, ataupun pukat harimau.  Meningkatnya kerusakan terumbu karang dari  tahun ke tahun akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan penduduk yang tinggal di  wilayah  pesisir  dan  pulau kecil  yang  umumnya  sangat  menggantungkan kehidupan mereka pada pemanfaatan sumber daya laut.
1 Suharsono, 2010; www. Coremap.or.id; http://www.tempo.co/readl news/20 12/10/31/06143891 0/Sepertiga-Terumbu-Karang-di-Indonesia-Rusak

## 2 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Dalam  rangka  mengurangi  laju  kerusakan  terumbu  karang,  pemerintah Indonesia pada tahun 1998 meluncurkan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu  Karang  (Coremap-Coral Reef Management  and Rehabilitation Program). Coremap bertujuan untuk menyelamatkan terumbu karang Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Secara khusus,  program  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi,  merehabilitasi,  dan mengelola  pemanfaatan  terumbu  karang  serta  ekosistemnya  secara  lestari sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir.  Program  ini diimplementasikan di beberapa provinsi, meliputi delapan kabupaten di wilayah Indonesia bagian Barat dan tujuh kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur.
Upaya pelestarian terumbu karang melalui Coremap dilaksanakan melalui lima komponen utama, yaitu penguatan kelembagaan, penyadaran masyarakat, pengelolaan  berbasis  masyarakat,  riset,  dan  monitoring  serta  pengawasan pencegahan  dan  penegakan  hukum.  Sementara  itu,  pelaksanaannya  dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap inisiasi untuk tiga tahun pertama, tahap akselerasi untuk enam tahun kedua,  dan tahap pelembagaan untuk enam tahun terakhir. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Coremap adalah pengelolaan berbasis  masyarakat dengan  melibatkan  masyarakat mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring program. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya, masyarakat,  yang merupakan pengguna utama sumber daya laut,  diharapkan terlibat  aktif dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan pengelolaan terumbu karang yang ada di wilayahnya.
Tulisan ini bertujuan untuk memahami peran masyarakat dalam pelestarian terumbu karang melalui pelaksanaan kegiatan Coremap dan mengkaji dampak program  terhadap  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  lokasi  Coremap wilayah Indonesia bagian timur. Data dan informasi yang digunakan bersumber pada basil Benefit Monitoring and Evaluation (BME) sosial-ekonomi Coremap tahun  2008  dan  2011  di  tujuh  kabupaten  di  Indonesia  bagian  timur,  yaitu Kabupaten  Biak,  Raja Ampat,  Wakatobi,  Buton,  Pangkajene  Kepulauan (Pangkep ), Selayar, dan Sikka.
BME sosial-ekonomi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap  180-240 rumah tangga pada desa-desa  sampel  di  tiap  lokasi  (kabupaten).  Data kuantitatif meliputi karakteristik  demografi  anggota rumah  tangga  dan  kondisi  ekonomi  rumah tangga.  Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, focus  group  discussion/FGD, dan  kaji  bersama.  Pengumpulan data kualitatif dimaksudkan  untuk  menggali  lebih  dalam  kondisi  kehidupan masyarakat dan kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang.

## KEGIATAN  COREMAP
Pada awal program, kegiatan Coremap difokuskan pada kegiatan penyadaran masyarakat (public  awareness). Tujuan  utamanya  adalah  meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian terumbu karang.  Kegiatan  ini  sangat  penting  karena  kerusakan  terumbu  karang  di Indonesia terutama disebabkan oleh perilaku manusia yang merusak, di samping karena faktor alam. Kegiatan penyadaran masyarakat pada awal program secara intensif dilaksanakan di tingkat nasional melalui kampanye di media elektronik (Tv, radio), penyebaran leaflet dan brossure serta menyelenggarakan kegiatan seminar. Sementara itu, di tingkat kabupaten dan desa, penyadaran masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuluhan masyarakat, pemutaran film, penyebaran brosur dan poster serta papan pengumuman.  Selain itu,  Coremap juga mengembangkan pendidikan melalui jalur formal  dalam  bentuk muatan lokal terumbu karanglkelautan di sekolah-sekolah dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang pada anak-anak yang dimulai dari usia dini.
Untuk mendukung pelaksanaan Coremap dan  memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengelolaan  terumbu  karang,  di  tingkat  desa  dibentuk  kelembagaan  yang mengelola kegiatan Coremap. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang  (LPSTK)  dan  Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Di tingkat masyarakat dibentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang  terdiri  atas  Pokmas  putra,  kelompok perempuanlgender, dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas ).
Kegiatan  Coremap  di  tingkat  desa  di  antaranya  adalah  kegiatan  usaha ekonomi  produktif (UEP)  melalui  pemberian  dana  bergulir (seed fund), pembangunan sarana fisik desa (village grant), dan pengawasan terumbu karang serta pembentukan  Daerah  Perlindungan  Laut  (DPL).  Pelaksanaan  kegiatan UEP dilaksanakan dan dike lola oleh LKM. Kegiatan pembangunan sarana fisik dilaksanakan oleh LPSTK, sedangkan kegiatan pengawasan dan pembentukan DPL dilakukan oleh pokmaswas dan dikoordinasi oleh LPSTK. Pembentukan kelembagaan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2006.
UEP  merupakan  salah  satu  kegiatan  Coremap  yang  bertujuan  untuk pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  cara memberikan bantuan modal melalui dana bergulir pada kelompok masyarakat di  lokasi  Coremap.  Dana  tersebut  diharapkan  dapat  bergulir  kembali  untuk diberikan kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan. Pemberian bantuan  ini  merupakan  bentuk  insentif yang  diberikan  kepada  masyarakat

## 4 I Jurnal Kependudukan Indonesia
pesisir untuk digunakan sebagai modal melakukan kegiatan ekonomi produktif yang tidak merusak lingkungan. Besarnya modal yang diberikan melalui dana bergulir ini bervariasi untuk tiap desa yang disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan masing-masing. Jenis usaha ekonomi yang dikembangkan di tiap-tiap des~ cukup beragam,  di  antaranya kegiatan yang berkaitan dengan perikanan tangkap, budi daya (seperti budi daya rumput laut), dan kegiatan perdagangan (pembuatan kue, pedagang pengumpul ikan,  a tau pedagang sembako ).  Selain bertujuan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  berkembangnya  kegiatan ekonomi  produktif di  masyarakat  di  lokasi  Coremap juga diharapkan  dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya terumbu karang.
Pembangunan  sarana  fisik  desa  melalui village grant  dimaksudkan untuk  mendukung  kegiatan  pengelolaan  dan  pelestarian  terumbu  karang serta pemberdayaan masyarakat.  Jenis  sarana fisik  yang  dibangun diusulkan dan  disepakati  bersama  oleh  niasyarakat  sendiri  melalui  musyawarah  yang dikoordinasi  oleh  LPSTK.  Usulan dan kesepakatan  tentang jenis bangunan sarana fisik desa tersebut dicantumkan dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang yang ada di masing-masing desa lokasi Coremap. Jenis sarana fisik yang dibangun di antaranya adalah sarana MCK, dermaga,jembatan, pagar jalan desa, talut (pemecah ombak), instalasi listrik (genset), renovasi bangunan sanggar PKK, dan perbaikanlpemugaran sarana ibadah.
Kegiatan  pengawasan  terumbu  karang  dimaksudkan  untuk  mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang dapat merusak terumbu karang, seperti penggunaan bom,  bius,  dan  pukat  harimau  dalam  penangkapan  ikan.  Untuk mendukung kegiatan.ini, Coremap memfasilitasi perahu dan peralatan patroli, seperti lampu, senter, dan GPS.  Di tiap lokasi kegiatan ini  dilakukan oleh pokmaswas yang su~ dibentuk pada awal program.
Kegiatan  Coremap  yang  langsung  berkaitan  dengan  pelestarian  sumber daya laut adalah pembentukan daerah perlindungan laut (DPL). Pembentukan DPL  bertujuan  untuk  menghentikan  atau  menanggulangi  perusakan  habitat akibat  pemanfaatan  yang  berlebihan  terhadap  potensi  sumber  daya  pesisir dan  menjaga  keanekaragaman  hayati.  Adanya  DPL  diharapkan  menjadi lokasi  stok ikan dan bermanfaat bagi peningkatan produksi  ikan,  yang dapat menin~atkan kesejahteraan  masyarakat  nelayan.  Pembentukan  DPL juga bertujuan  meningkatkan  kemampuan  serta  kemandirian  masyarakat  dalam menjaga  dan  memelihara  sumber  daya  perairan.  Selain  itu,  DPL juga dapat dimanfaatkan sebagai sebagai sarana pendidikan dan laboratorium alam untuk kegiatan penelitian.
Vol. VI, No. 2,  2011 I 5

## PERAN MASYARAKAT DALAM  KEGIATAN COREMAP
Peran masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan suatu program pembangunan. Peran masyarakat merupakan upaya pengambilan bagian  dalam  suatu  kegiatan  bersama,  diindikasikan  dari  partisipasi  atau keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara  sadar  (Ndraha,  1990).  Sementara  itu,  World  Bank  mendefinisikan partisipasi  masyarakat  dalam  suatu  pembangunan  adalah A  process  through which stakeholders influence and share control over development initiatives, and the decisions and resources which affect them atau partisipasi masyar8kat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari  awal  sampai  tahap  akhir.  Oleh  karena itu,  partisipasi  masyarakat  dalam program  pemberdayaan  mencakup  empat jenjang meliputi  partisipasi  dalam proses pembentukan keputusan; pelaksanaan, pemanfaatan basil; dan partisipasi dalam evaluasi (World Bank,  1995).
Konsep tersebut memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara suka rela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika masyarakat mendapatkan manfaat dan merasa memiliki terhadap program, akan dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.
Dalam  upaya  melibatkan  partisipasi  masyarakat,  sebelum  dilakukan pembentukan kelembagaan, di tiap desa yang menjadi lokasi Coremap terlebih dahulu  dilaksanakan  sosialisasi  tentang  pentingnya  Coremap.  Kegiatan  ini dilakukan oleh pengelola Coremap di tingkat kabupaten dan fasilitator Coremap yang bertugas di desa. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, di antaranya pertemuan desa, rapat PKK, pertemuan remaja, dan pemasangan poster. Dalam sosialisasi,  masyarakat  diberikan  pemahaman  tentang  tujuan, ·program,  dan kegiatan Coremap yang akan dilaksanakan di desa. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan.
Peran dan partisipasi masyarakat dalam  kegiatan Coremap  dalam  kajian ini  dilihat  dari  keterlibatan  masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan  Coremap yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan dan pengembangan rencana kegiatan, yaitu pembentukan LPSTK dan pengembangan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK). Selanjutnya, peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Coremap juga dikaji dari keterlibatannya dalam pokmas UEP dan Pokmas Konservasi serta peran masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana desa serta pembentukan DPL.

## 6 I Jurnal Kependudukan Indonesia

## Keterlibatan dalam Pembentukan LPSTK
LPSTK.  merupakan  lembaga pengelola terumbu  karang  di  tingkat desa yang diharapkan berperan dalam mengkoordinir dan melaksanakan berbagai kegiatan Coremap  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  pengawasannya.  Struktur organisasi ini terdiri atas ketua, sekertaris bendahara, dan anggota dari masing- masing perwakilan Pokmas. Sesuai dengan pendekatan Coremap, pembentukan LPSTK. ini diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam panduan tentang pembentukan kelembagaan disebutkan bahwa pembentukan LPSTK. dan Pokmas melibatkan berbagai pihak di antaranya pemimpin formal dan informal, perwakilan masyarakat nelayan, dan perwakilan dari kelompok ibu-ibu.
Hasil BME sosial-ekonomi tahun 2008 menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat  dalam  pembentukan  LPSTK  cukup  bervariasi  menurut  lokasi. Keterlibatan yang cukup tinggi terdapat di Kabupaten Biak, Raja Ampat, dan Buton di mana lebih dari 50% responsden terlibat dalam pembentukan LPSTK.. Tingginya  partisipasi  masyarakat dalam  pembentukan LPSTK.  di  Kabupaten Biak dan RajaAmpat terkait dengan proses pembentukan yang melibatkan ''tiga tungku", yaitu pemimpin formal (kepala desa dan aparat), pemimpin adat, dan pemimpin agama serta anggota masyarakat lainnya. Keterlibatan ketiga unsur pimpinan  di  desa  tersebut  menjadi  faktor  pendorong  keikutsertaan  anggota masyarakat lainnya. Di sam ping itu, desa atau kampung di kedua kabupaten ini jumlah penduduknya relatif sedikit dan wilayahnya tidak terlalu luas sehingga memungkinkan  masyarakat  berpartisipasi  dalam  setiap  pertemuan  desa.  Di Kabupaten Buton, proses pembentukan LPSTK. dilakukan secara musyawarah dan dihadiri lebih dari 80 orang terdiri atas anggota masyarakat, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya (Romdiati dan Sri Sunarti P, 2011; Widayatun dan Situmorang, 2011 dan Asiati dkk., 2011 ).
Di  Kabupaten  Wakatobi  dan  Sikka,  keterlibatan  masyarakat  dalam pembentukan LPSTK. relatifrendah. Hal ini terkait dengan proses pembentukan di  tiap desa yang tidak semuanya melibatkan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat. Mengacu pada ketentuan yang ada, pembentukan LPSTK. difasilitasi oleh pengelola  Coremap  dari  kabupaten  dan  fasilitator  desa  yang  dihadiri oleh peserta dari pemimpin formal,  informal, dan perwakilan masing-masing lingkungan.  Meskipun demikian, tidak semua pembentukan LPSTK di  desa- desa kedua kabupaten ini melibatkan berbagai pihak tersebut. Alasannya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tidak ada perwakilan karena tempat tinggalnya cukup jauh dan adanya pemekaran desa (Hidayati dkk.,  2011 dan Daliyo dkk., 2011).
Vol. VI, No. 2,  2011 I 7

## Keterlibatan dalam Pengembangan RPTK
RPTK merupakan acuan pentin g untuk pelaksanaan kegiatao Co r emap di tingkat desa. Oleb karena itu, ide a l nya penyusunan RPTK dilakukan secara terpadu dan kompreben sif yang mencakup semua kegiatan  pemanfaatan terumbu karang seca r a berkelanjut an untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Rencana kegiatan yang dituangkan dalam RPTK disusun dan dikembangkan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang me njadi pengguna uta rna dari sumber dayalaut.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan  RPTK  di wilayah  Co r emap Indone s ia bagian  timur cukup bervari sas i.  Terdapat  dua  kabupaten yang keter li ba t an ma syarakat nya dalam  penyusunan  RPTK r e l atif baik , ya itu Kab up aten B i ak dan Buton. Sementara itu , di  kabupaten l a in nya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan  RPTK  masib  relatif rendah.  Bervariasinya keterl i batan ma syarakat dalam  penyusunan  RPTK berkait a n dengan proses penyusunan yang b erbe da-b eda.  Te rdapa t  sedik itnya  dua  pola  dalam prose s p e nyusun a n RPTK di  tujuh  kabupaten  lokasi Coremap. Po l a  pertama  adalab penguru s LPSTK dan  LKM didampingi o l e b fasi li tator dalam m embuat draft rancangan RPTK . Sete l ah draft rancangan se l esai di s usun , draft di sa mpa ikan da l am forum pertemuan yang dihadiri o leh berbagai unsur ma syarakat. Pola yang ked u a adalah LPSTK dan LKM didampingi oleb fasilitator membuat draft RPTK dan  per a n fas i lit ato r cuku p dominan  dalarn  penyusunan  rancangan tersebut. Sete l ab draft rancangan tersusun , draft didiskusikan ke dalam ke l ornpok kecil ya ng dibadari oleh warga  masyarakat , tetap i sifatnya terbatas.
Sumber: BME Sosial-Ekonomi , Coremap -LIPI , t a hun 2008 Diagram 1. Ket er lib ata n masyarakat dalam pembentukan LPSTK , pembentukan pok- mas , dan pengembangan RPTK di Lokasi Coremap Ind onesia Bagian Timur, 2008
8 I Jurnal Kep e ndudukan Ind o n esia

## Usaha Ekonomi Produktif {UEP)
Jenis kegiatan UEP yang dilaksanakan oleh masyarakat pada tiap desa lokasi Coremap  disesuaikan  dengan  ketrampilan  dan  potensi  sumber daya  alam lokal  yang  ada  dan  bisa  dikembangkan.  Masyarakat  yang  terlibat  dalam kegiatan ini tidak hanya kelompok nelayan, tetapi juga ibu-ibu rumah tangga yang  sebelumnya  tidak  bekerja.  Kegiatan  usaha  ekonomi  produktif yang dikembangkan cukup beragam meliputi kegiatan penangkapan hasillaut, budi daya di bidang perikanan, pengolahan hasillaut serta kegiatan perdagangan dan pertanian.  Kegiatan budi  daya bidang perikanan  di  antaranya adalah rumput laut,  sedangkan  usaha  yang  berkaitan  dengan  pengolahan  basil  laut  adalah pengolahan ikan asin.
Hasil survei menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UEP  cukup  bervariasi  antarkabupaten  lokasi  Coremap.  Di  Kabupaten  Raja Ampat dan Biak, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UEP cukup tinggi, mencapai sekitar 85%. Tingginya keterlibatan masyarakat di kedua kabupaten ini  berkaitan  dengan  kesepakatan  masyarakat  dan  pengurus  LPSTK  untuk melibatkan  semua  kepala  keluarga  (rumah  tangga)  untuk  menjadi  anggota pokmas. Mereka mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan modal usaha melalui  dana bergulir.  Dengan kesepakatan ini,  hampir semua rumah  tangga mendapatkan pinjaman dana bergulir untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Hampir  semua rumah  tangga  mendapatkan  akses  untuk  menggunakan  dana bergulir. Oleh karena itu, nilai pinjaman dana bergulir untuk tiap rumah tangga menjadi kecil, rata-rata Rp500.000 sampai dengan Rp 1.000.000. Kecilnya nilai pinjaman ini mengakibatkan penggunaan dana bergulir untuk modal berusaha menjadi kurang efektif. Modal pinjaman tersebut umumnya digunakan untuk modal jualan pinang, makanan kecil, dan ongkos melaut (Widayatun, 2011  dan Romdiati, 2011 ).
Di beberapa kabupaten  lainnya,  keterlibatan  masyarakat dalam kegiatan UEP masih  terbatas.  Hal  ini  berkaitan  dengan  relatif kecilnya  alokasi  dana bergulir yang disalurkan, sementara jumlah masyarakat yang akan mengakses dana bergulir cukup banyak.  Di sebagian lokasi Coremap,  sosialisasi tentang adanya  dana  bergulir  masih  belum  optimal  sehingga  tidak  menjangkau keseluruhan masyarakat yang membutuhkan (Noveria dkk., 2011 dan Hidayati dkk., 2011).
Dalam perkembangannya,  kegiatan UEP ini  cukup beragam antarlokasi. Pada sebagian lokasi  Coremap,  kegiatan usaha ekonomi produktifnya cukup berhasil, namun sebagian lagi belum menghasilkan. Dari usaha kegiatan ekonomi produktif yang  dilakukan,  masyarakat  sudah  merasakan  manfaatnya,  yaitu menambah penghasilan keluarga. Kegiatan ekonomi produktifyang berkembang cukup baik di antarnya budi daya rumput laut di Kabupaten Sikka, Pangkep,
dan  Selayar;  kegiatan perda gangan di Kabupetan Wakatobi  dan Buton; serta kegiatan pertanian di Kabupaten Raja Ampat dan Biak .
90 80 7 0 60 5 0 40 30 20
Surnber: BME Sos i a l - Ek o n o mi Cor e rn ap - LIPI , 2008
Diagram 2 . Keterlibatan mas y ar ak at  d a l a m  p o kmas UEP dan  Pokma s Konserva s i di loka s i C o remap wi l ayah indoen s ia B a gian Timur , 2008.
Keterlibatan dalam Pokmas Konservas i dan Pembentukan DPL
Pokmas Konservasi a t a u Pokma s was merupakan wadah bagi masyarakat untuk t e rlibat dalarn kegiatan pengaw asan te rumbu karang di perai.ran ! aut. Ke gia tan ini penting untuk me n gura n g i k egiatan-kegiatan ilegal ya n g merusak karang. Untuk mendukung kegiatan pokmaswa s Coremap memfas ili tasi perahu dan pera l atan patro l i d e n gan  ke l engka pan dan kapasitas  yang cukup  beragam  antarde s a. Sebagian desa  menyediakan  bahan bakar d an biaya patro li pokmasw a s , sementara desa lainn ya tidak m engalokasi.kan dana. Akibatnya, kegiatan patroli pokmaswas j u ga b eragam antard esa, t ergantung pad a keaktifan ma syaraka t serta ketersediaan p erah u  dan kondi s i  peralatan  penunjang serta dana operasional pa da masi.ng-mas in g d esa. Seba g ian pokma s was cukup akt i fmelakukan patroli. Seba likn ya, te rd apat pula Pokmaswas yang bel urn melakukan tu gasnya karena berbagai  kendala, seperti tidak  tersedianya  perahu , kurangnya baha n bakar, dan tidak tersedianya biaya operasional untuk melakukan patroli.  Data survei menunjukkan b a h wa ke terlib atan masyarakat da l am kegiatan pokma swas di Kabu paten  R a ja Ampat, But on, Si.k.ka , dan B iak relatif baik. Sementara it u, di  Kabupaten Wakatobi,  Selayar,  dan  Pangkep,  partisipasi m asyaraka t dalam kegiatan pokma s wa s masih re l atifrendah (Diagram 2) .
Keterlibatan masyarakat d a l am pengawasan terumbu karang tid ak ha nya t eridentifikas i dalarn keikutsertaann y a pada keg i atan Pokmas Konservasi atau pokmaswas. Pe nin gkatan kesadaran dan kepedulian masyaraka t akan pentingn y a
10 I Jurnal K e pendudukan Ind o n es i a
penyelamatan terumbu karang di lokasi Coremap telah mendorong tumbuhnya pengawasan mandiri masyarakat. Pengawasan mandiri merupakan kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat untuk mengawasi kawasan terumbu karang dalam upaya menjaga dan melestarikan terumbu karang. Pengawasan mandiri dalam konteks ini tidak dilakukan oleb Pokmas Konservasi bentukan Coremap, tetapi pengawasan yang dilakukan oleb masyarakat secara sukarela. Kegiatan pengawasan mandiri oleb masyarakat di  lokasi Coremap umumnya dilakukan bersamaan dengan kegiatan melaut maupun ketika berada di lingkungan tempat tinggal  karena  lokasi  kawasan  terumbu  karang,  khususnya  yang  dijadikan sebagai daerah perlindungan laut (DPL ), terletak di dekat permukiman penduduk.
Dampak  dari  pengawasan  mandiri  tersebut  telab  memberikan  manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Manfaat ekonomi terlihat dari meningkatnya basil tangkapan sebagai dampak meningkatnya tutupan karang bidup di  DPL yang menjadi tempat tumbuh-kembangnya ikan-ikan di sekitar kawasan DPL. Sementara  itu,  manfaat  sosial  diperlibatkan  dari  adanya  rasa  kebersamaan untuk menjaga DPL karena mereka sudah mengetahui manfaat DPL terbadap kebidupannya. Manfaat yang dirasakan adalah jumlah ikan terlibat bertambah sebingga  basil  tangkapan  mereka juga meningkat.  Selain jumlah ikan,  jenis ikan yang sebelumnya sudah tidak bisa ditemukan di pantai, sekarang muncul lagi.  Kenyataan  ini  membuat masyarakat  nelayan  untuk terus  menjaga DPL, misalnya dengan membuat kesepakatan bersama untuk menjaga dan melindungi DPL, walaupun dengan berbagai keterbatasan sarana pengawasan yang dimiliki (Romdiati dan Sri Sunarti P, 2011; Widayatun dan Augustimi Situmorang, 2011 ).

## Kegiatan Pembangunan Sarana Desa (Yillage Grant)
Jenis bangunan sarana dan prasarana desa yang dibangun melalui Coremap di wilayah Indonesia timur umumnya berkaitan dengan penyediaan sarana ekonomi (TPI,  jembatan,  dermaga,  instalasi  listrik)  dan  sarana  perbaikan  lingkungan (pembangunan turap, pemecah ombak, penanaman mangrove). Selain itu, jenis bangunan  lainnya  adalah  bangunan  yang  berkaitan  dengan  perbaikan  sarana sanitasi lingkungan (penyediaan bak sampah, sarana air bersih, MCK) dan sarana sosiallainnya (tempat ibadah, bangunan taman kanak-kanak, gedunglbangunan tempat  pertemuan  desa).  Pembangunan  berbagai  sarana  tersebut,  idealnya mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana desa juga disesuaikan dengan potensi kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan sebingga dirasakan manfaatnya.
Penentuanjenis sarana dan prasarana desa yang akan dibangun secara umum telah tertuang di dalam RPTK. Jika penyusunan RPTK melibatkan masyarakat, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa  idealnya  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan masyarakat. Rencana yang tertuang dalam RPTK tidak kaku. Artinya
Vol. VI, No.2,  2011 Ill
apabila dalam perkembangannya masyarakat memerlukan jenis prasarana dan sarana desa yang tidak sesuai dengan yang ada di RPTK, masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan melalui musyawarah.
Teknis  pembangunan  berbagai jenis  sarana  dan  prasarana  desa  tersebut juga cukup bervariasi antardesa dan lokasi Coremap. Sebagian desa melibatkan partisipasi  masyarakat dalam  melaksanakan  pembangunan  dengan  mendapat upah  sesuai  standar yang  berlaku.  Sementara  itu,  di  desa  lainnya  ada  yang dilakukan secara bersama-sama melalui gotong-royong dan ada pula yang teknis pembangunannya dilakukan oleh pemborong.
Pembangunan  berbagai jenis  sarana  dan  prasarana  desa  di  beberapa lokasi Coremap di Indonesia bagian timur secara umum telah mengakomodasi kepentingan  masyarakat.  Masyarakat dalam  prosesnya berperan menentukan jenis  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  kondisi  wilayah tempat  tinggalnya  sehingga  mereka  bisa  merasakan  manfaat  dari  adanya pembangunan sarana dan prasarana tersebut. Di Kabupaten Wakatobi, khususnya desa-desa di  Mola,  pembangunan jembatan titian telah memberikan  manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Jembatan-jembatan titian  yang  dibangun  tidak  hanya  memudahkan  hubungan  antarwilayah  di dalam  desa  itu sendiri,  tetapi juga dengan wilayah  luar desa  dan  berdampak secara tidak langsung terhadap kemajuan kegiatan ekonomi penduduk desa dan penduduk  sekitarnya.  Wilayah-wilayah  yang  tadinya  hanya  dapat  dijangkau dengan menggunakan sampan a tau perahu, sekarang sudah dapat dicapai dengan berjalan kaki atau  menggunakan  sepeda motor.  Para pedagang keliling yang sebelumnya  menggunakan  sampanlperahu  dalam  menjajakan  dagangannya, sejak adanya jembatan,  dapat  melakukannya  dengan  berjalan kaki  atau naik motor. Hal ini membawa pengaruh yang positifterhadap wilayah pemasaran dari kegiatan perdagangan yang dilakukan penduduk setempat. Sebelum dibangunnya jembatan, tidak banyak penduduk yang berdagang sampai ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau karena belum adanya jembatan terse but. Penduduk daerah setempatlah yang harus pergi keluar untuk membeli semua keperluan hidupnya. Namun,  setelah  dibangunnya jembatan-jembatan tersebut,  banyak pedagang yang datang untuk menawarkan dagangannya sehingga warga setempat tidak perlu bersusah payah ke pasar bahkan sebagian ada yang membuka usaha di rumah sehingga memajukan perekonomian di  daerah tersebut (Hidayati dkk., 2011).
Demikian pula dengan pembangunan sarana air bersih di lokasi Coremap Wakatobi  dan  Sikka.  Masyarakat  dapat merasakan  manfaat sarana air bersih dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penyediaan sarana air bersih ini tentunya sangat membantu masyarakat karena sebelum adanya sarana ini, mereka harus membeli  air  bersih  dari  pedagang  air keliling.  Dalam  sehari,  paling  tidak
121 Jurnal Kependudukan Indonesia
masyarakat barus membeli  empat jerigen air untuk memenuhi kebutuhan air bersih,  seperti  untuk masak dan minum.  Namun  saat ini,  dengan  adanya air bersib dari Coremap, mereka tidak perlu lagi membeli air sebingga uang untuk membeli air dapat mereka manfaatkan untuk keperluan lainnya.
Manfaat  dari  pembangunan  sarana  desa  yang  lainnya  adalah  tambatan perahu ( dermaga/pelantar) yang telah memberikan manfaat sangat besar bagi nelayan dan masyarakat pesisir di  lokasi Coremap.  Dengan adanya tambatan perahu,  nelayan  menjadi  lebih mudah menambatkan perahunya,  proses  naik turun nelayan/penumpang dan basil tangkapan pun menjadi lebih mudah serta konstruksinya  yang kokob  pun  membuat  perahu  yang  ditambatkan  menjadi lebih aman.  Selain itu,  dengan terpusatnya kegiatan menurunkan basillaut di satu tempat, yaitu di tambatan perahu, mengundang para pembeli basil tangkap, seperti  tengkulak maupun  konsumen  rumah  tangga,  untuk  datang  langsung membeli ikan. Hal ini mempermudah nelayan memasarkan basil tangkapannya.

## DAMPAK COREMAP TERHADAP PENINGKATAN

## KEsEJAHTERAAN MAsvARAKAT
Dampak keberbasilan  Coremap  dari  aspek sosial-ekonomi  yang  dibarapkan adalab  terjadinya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  lokasi  program. Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika mempunyai pendapatan per kapita di atas kebutuhan fisik  minimum/ garis kemiskinan. Artinya, setiap individu  telab  terpenuhi  kebutuban  fisiknya  untuk  hidup  layak.  Dengan demikian,  gambaran  terjadinya peningkatan kesejahteraan  masyarakat dapat diketahui dari adanya kenaikan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata dari seluruh penduduk baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Pendapatan per kapita ini diperoleb dari penjumlahan pendapatan seluruh penduduk yang bekerja di  berbagai  bidang  pekerjaan dibagi  dengan jumlah seluruh penduduk, baik penduduk yang bekerja maupun tidak bekerja.
Hasil  kajian  sosial-ekonomi  yang  dilakukan  pada  tabun  2008  dan 2011  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  Coremap  di  Indonesia  bagian timur mempunyai  dampak positif terbadap  peningkatan kesejahteraan  masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat di tujuh kabupaten di Indonesia timur naik sebesar  13,13% per tahun.  Kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang paling tinggi  di  lokasi  Coremap Kabupaten  Sikka,  dengan kenaikan  sebesar 28,3%. Kabupaten 1ainnya yang mengalami kenaikan pendapatan per kapita di atas rata-rata adalah kabupaten Wakatobi, RajaAmpat, Biak, dan Pangkep. Ada dua kabupaten yang mengalami kenaikan pendapatan di bawah rata-rata, yaitu Kabupaten Selayar dan Buton (Diagram 3).
Tingginya kenaikan pendapatan per kapita di l okasi  Corernap Kabupaten Sikka disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kenaikan basil panen rurnput laut. Setelah mengalami  rnasa  paceklik se lama beberapa tahun (panen rum put  taut gaga!)  karena hama "ice-ice", masyarakat di  Iokasi Coremap Kabupaten  Sikka  (terutama  yang  di  wilayah  pulau,  Kojagete,  Kojadoi,  dan Pemana )  s udah mulai m erasakan hasil p ane n rumput !aut yang membaik. Meskipun be lu m optimal, ha s il pan en rum put taut dapat menamba h pendapata n keluarga. Kegiatan Coremap  mempunyai  kontribusi  pada peningkatan  h as il panen rum put !aut di Kabupaten Sikka. Sebagian ma syaraka t yang mempunyai usaha budi daya  rumput !aut ini mendapat pinjaman  moda l dari da n a bergulir Coremap untuk bia ya produk s i budi  daya rumput !aut ( bibit rurnput !aut, t al i , tiang). Modal tersebut sangat diperlukan mengingat beberapa tahun sebelumnya para petani rum put laut ini terpuruk kondisi ekonominya karena pa n en rum put !aut yang gaga!.
Secara umurn , peningkatan  pendapatan  per  kapita  di  kabupaten  lokasi Core map  di  Indonesia bagian  timur dipen ga ru h i oleh na i knya  pendapa t an nelayan.  Hampir  di sern ua kabupaten  lokasi  Corernap di wilayah  timur pendapatan  nelayan  naik  cukup signifikan dengan  kenaikan rata-rata semua lokasi sekitar 1 5%. Pendapatan ne l aya n di Kabupaten Sikka n aik sebesar 69% dan di Kab u paten Wakatobi , Selayar, dan Pangkep naik sekitar 20%. Kabupa ten yang  me n unjukkan  penurunan pendapatan  ne l ayan  ada l ah Kabupaten Buton (D i agram 4).
800,000 j 700,000 f 600,000 ... ~ 500,000 l 400.000 c i 300,000 • ~ 200,000 . ... 100 ,000 Ra' Blak Am~: t I Wakatobll Buton r si"'Per - kapita/bula~(2oos @2 74 !433.:.. 454 . 197 , no T 273 , 045 · 225 , 149  216,664
•  Per-kdplta/bulan (2011) 742 , 665 644,180 316,794  285,805 298 ,098 308,980
S'kk Semua
1 a lokasi m , 39t+'2s3 , s41 _._
328 , 230 395,630 w Kl>naika n per tahun 13.8 16.2 20.07 1.56 10.80 14 . 2 28.34 13.13
Sumbe r : BME Sosiai-Ekonom i , Coremap-LIP I , Tahun 2008 dan 2011
Diagram 3. Perk embangan pendapatan per kapita di lokasi Core map Indonesia Bagian Timur (2008-20 II)
14 1 Jurnal Kependudukan Indonesia
3,000,000 ~
2.500 , 000 'li. 2,000 , 000 .E. ] , 500 ,0 0 0 c ~ ] , 000 ,0 00
li 500,000 ! 0 ., - 500 , 000 ; ... -1 , 000 ,000 Raja Wakato Panake Se mua 1 Blak A mp at bi B ut on Se l ayar P S ikk a Loka si
• Pend a patan RT Ke n elaya nan 2008 :1.,266,944;1 , 443 , 165 8~6 ,3 18 l , 237,359 470,186~3 , 419 388 , 989 966 , 637
• P e nd a patan RT Ke n e la yana n 2011 2 , 373, 0 ~{·08 0 ,777;1,300,276 79 0 , 1 46 756 ,428 >1 ,3 04 , 37S J.2 00 , 751f,413,699 K e n a ik an2008- 2011 !1,106 , 090 637 , 612 4_:J3 , 958  -447 ,! 13 286, 242 5 10 ,95 6  8 11 , 767  447 , 0 62 • Kena ika np e rt ah u n 29.1 14 . 73 20.42 12.05 20.2 9 21 . 47 69.56 15 .42
Sumber:  BME Sosiai-Ekonomi , Co r e map - LIPI, Tahun 2 00 8 dan 20 11 Diagram  4. Perkemban ga n pe nd a paran rum ah tan gga d ar i ke g i atan k e nela yanan t a hun 2008-20 11
Berkur a ngnya  kegiatan pen angkapan seca r a ile gal (penggunaan  born, biu s, dan puka t h ari mau ) sejak pela ksa naan Coremap t e lah b e rdampak positif pada meningkatnya popula s i ikan . Pada awal penerapan lar angan penangkapan ikan secara  ilegal , hasil t a ngkapan  nelayan m e nurun. Nam un , s eiring dengan b e rkurangnya kegiatan p e nangkap an ilegal , populasi ikan mulai bertambah dan basil tangkap nelayan m eningkat. Selain berkurangn y a kegiatan penangkapan ilegal, naiknya p e ndapatan n elayanjuga dipen g aruhi o l eh penin gkatan teknologi dan armada tan g kap . Penin gka tan teknologi  dan  armada  tangkap ini terlihat dari semakin tingginya kep e milik an perahu motor p ada m asya rakat n e l aya n di lokasi Coremap . Kemudahan pemasaran h asi ll aut ju ga berkontribu s i terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Kegiatan p e mbangunan da ri berbagai sektor terkait , termasuk  di  antaranya  oleb  Coremap yang telab  dilaksanakan  di d es a-d esa tersebut , sepert i pemban guna n sarana dan prasarana sosia l-ekonomi (misalnya  pa s ar , dermaga,  jembatan) , sarana komunikasi  dan  transportasi sangat menunjang  kemudahan  pemasaran  ba s il tan g kap  ne . layan yang pada akhirnya mempengaruhi peningkatan pendapatan. Kondisi ini t e rutam a terjadi di Kabupaten Raja Ampat , Biak, Wakatobi , dan Pangkajene Kepulauan .
Berbagai  program pemberdayaan  masyarakat y ang  sifatnya pemberian bantuan/pinjaman (cash program) juga memberikan peluang kepad a masyarakat untuk melakukan k egi atan u sa ba e konomi produktif di luar bidang kenelayanan. Salah satu kegiatan p e mb e rdayaan masyarakat yang dilakukan m e lalui Coremap di wilayab Indonesia bagi a n timur ada lab kegiatan UEP yang mendapat bantuan modal dari dana bergulir. Melalui kegiatan UEP masyarakat dib e ri pelatihan dan bantuan modal untuk mengemban gka n usab a, seperti usaha budi daya rumput !aut , b e rjualan ikan,  warung sembako, dan jual bahan bakar (BBM). Adanya
Vol. VI, No.2, 2011 1 15
kegiatan  UEP  ini  bagi  sebagian  masyarakat  dapat  menambah  pendapatan keluarga. Kegiatan UEP yang berkembang cukup baik antara lain di Kabupaten Sikka, Wakatobi, dan Buton serta kegiatan pertanian di Kabupaten RajaAmpat dan Biak.
Di samping naiknya pendapatan nelayan dan peningkatan pendapatan dari kegiatan UEP, meningkatnya pendapatan per kapita di lokasi Coremap tersebut juga dipengaruhi oleh semakin bervariasinya sumber penghasilan masyarakat. Bervariasinya sumber penghasilan tersebut berkaitan dengan adanya kegiatan pembangunan  di  lokasi  Coremap  yang  telah  menciptakan  kesempatan  kerja di  luar bidang kenelayanan,  seperti  tumbuhnya  usaha  perdagangan  (warung sembako, warung makan, jual ikan) dan jasa ( ojek, sopir, tukang). Kondisi ini terjadi di Kabupaten Wakatobi dan Raja Ampat. Sebagai kabupaten baru yang sedang berkembang, pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik dan nonfisik di Kabupaten Wakatobi masih berlangsung hingga saat ini. Dampak dari adanya berbagai  program pembangunan,  baik  yang  bersifat fisik  maupun  nonfisik tersebut adalah kegiatan ekonomi masyarakatjuga berkembang. Lapangan kerja menjadi terbuka di berbagai sektor,  baik pemerintah maupun nonpemerintah. Kondisi  ini  turut  memengaruhi  pendapatan  masyarakat.  Pendapatan  yang diterima  keluarga tidak  hanya  bersumber pada  satu jenis  pekerjaan.  Rumah tangga nelayan,  selain  mendapatkan  penghasilan  dari  basil  menangkap  ikan juga mendapat  tambahan  pendapatan  dari  sumber lain,  misalnya dari sektor jasa (menjadi tukang ojek, usaha warungan atau menjadi pekerja serabutan di berbagai proyek pe~bangunan yang sedang berjalan). Meskipun masih dalam skala kecil pembangunan sarana dan prasarana desa yang telah dilaksanakan oleh Coremap seperti jembatan desa dan fasilitas air bersih juga berkontribusi terbadap peningkatan pendapatan masyarakat. Adanya jembatan memudahkan para  pedagang  keliling  dalam  menjajakan  dagangannya.  Sementara  itu, pembangunan  sarana  air  bersib  membantu  menghemat  pengeluaran  rumah tangga (Hidayati dkk., 2011 ).
Kabupaten RajaAmpat sebagai kabupaten barujuga sedang melaksanakan pembangunan  fisik  dan  nonfisik  yang  telab  dimulai  sejak  tahun  2006. Pelaksanaan  pembangunan  difokuskan  di  wilayah  Waigeo  Selatan,  terutama sekitar Waisai sebagai ibu kota Kabupaten RajaAmpat. Kegiatan pembangunan ini berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan menciptakan berbagai peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kegiatan nelayan menjadi  lebib  berkembang  karena  tersedianya  pangsa  pasar  basil  tangkap nelayan berkaitan dengan meningkatnya permintaan kebutuhan ikan. Kenaikan permintaan ikan ini karena adanya peningkatanjumlah penduduk di Waisai dan desa-desa  sekitarnya.  Jumlah penduduk di Waisai  dan  sekitarnya  meningkat karena adanya perpindahan penduduk dari  Sorong dan  desa-desa di wilayah
16 I Jurna/ Kependudukan Indonesia
Kabupaten  Raja Ampat  untuk  bekerja  di  pemerintaban  ataupun  sektor  lain, seperti perdagangan dan jasa, konstruksi, dan pendidikan.  Selain peningkatan permintaan  ikan,  bertambahnya penduduk  di  di  Waisai  dan  sekitarnya juga berdampak pada meningkatnya permintaan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan penghasilan tambaban  dari  kegiatan  pertanian/perkebunan.  Kegiatan  bertanam  sayuran dan buab-buahan umumnya  dilakukan oleb para ibu karena para bapak lebih mementingkan  untuk  bekerja  mencari  ikan  di  laut.  Oleb  karena  itu,  dengan berkembangnya kegiatan pertanian ini, para ibu juga berperan meningkatkan pendapatan  keluarga.  Dalam  melaksanakan  usaba  pertaniannya para  ibu memperoleb  bantuan pinjaman  modal  untuk  membeli  bibit sayuran  (bayam, kacang,  buncis)  dan  pupuk  serta  obat-obatan  dari  dana  bergulir  Coremap (Widayatun, 2011 ).
Peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Buton, menempati urutan terendah dibandingkan kabupaten lainnya di Indonesia bagian timur. Pendapatan per kapita di kabupaten ini banya meningkat sebesar 1,56% per tahun selama kurun  waktu  2008-2011.  Rendahnya  peningkatan  pendapatan  per kapita  di kabupaten  ini berkaitan dengan menurunnya basil tangkap nelayan.  Sebagian nelayan  di  wilayah  ini  merupakan  nelayan  yang  target tangkapannya  adalah ikan teri. Produksi ikan teri menunjukkan penurunan yang besar selama enam bulan terakhir.  Sebagian nelayan menyebutkan babwa pada tahun awal tahun 2011  merupakan  bulan-bulan musim  "paceklik", produksi  ikan teri menurun cukup drastis. Hal ini cukup berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga, terutama  rumab  tangga  yang  banya  mengandalkan  sumber  pendapatan  dari usaha  hagan  ikan  teri.  Data tentang  pendapatan  rumah  tangga  dari kegiatan kenelayanan menujukkan bahwa selama kurun waktu 2008-2012 basil tangkap nelayan turun. Penurunan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan mencapai lebih dari 12% selama kurun waktu 2008-2012.
Sementara itu, pelaksanaan dana bergulir belum bisa menambah pendapatan rumah tangga secara signifikan. Pemanfaatan dana bergulir sebagian besar untuk usaha perdagangan  ( dagang kue,  warungan, jual ikan) dan untuk menambah modal  melaut.  Pemanfaatan  dana  bergulir untuk kepentingan  nonekonomi, seperti untuk biaya pendidikan dan  konsumsi  rumah  tangga di  kabupaten ini relatifkecil. Namun, karena skala usaha perdagangan relatifkecil maka basilnya belum  dapat  menambah  pendapatan  rumah  tangga.  Sementara  itu,  usaha  di bidang kenelayanan (hagan ikan teri) sedang mengalami masa "paceklik".

## PENUTUP
Peran masyarakat pesisir dan pulau kecil sebagai pengguna utama sumber daya laut sangat menentukan keberbasilan upaya pelestarian terumbu karang yang
dilaksanakan  melalui  Coremap.  Peran  dan  keterlibatan  masyarakat tersebut dipengaruhi  oleh pemahaman mereka  terhadap  maksud dan tujuan Coremap serta manfaat yang diperoleh dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam upaya melibatkan masyarakat, pada awal program, Coremap melakukan berbagai  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  tentang pentingnya  pelestarian  terumbu  karang  dan  manfaatnya  bagi  kehidupan masyarakat.  Kegiatan  ini  penting  untuk  mendorong keterlibatan  masyarakat dalam pengelolaan program.
Berdasarkan basil  kajian  sosial-ekonomi  Coremap yang  dilakukan  pada tahun 2008 dan 2011, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan  monitoring kegiatan  Coremap  di  wilayah  Indonesia bagian timur secara umum belum optimal.  Di sebagian kabupaten,  seperti Kabupaten Biak,  Raja Ampat,  dan  Buton  peran  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan kegiatan Coremap relatif tinggi.  Hal tersebut terindikasi  dari  keterlibatannya dalam  pembentukan  kelembagaan,  penyusunan  RPTK,  kegiatan  UEP,  dan pengawasan serta pembentukan daerah perlindungan laut (DPL ). Semen tara itu, di kabupaten lainnya, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan Coremap  masih  terbatas.  Berbagai  faktor  yang  memengaruhi  terbatasnya peran  dan  keterlibatan  masyarakat  tersebut  di  antaranya  masih  kurangnya pemahaman masyarakat ten tang beberapa kegiatan Coremap yang dilaksanakan di wilayahnya.
Pelaksanaan kegiatan Coremap  di  wilayah  Indonesia bagian timur telah membawa  dampak positif terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. lndikasinya adalah pendapatan per kapita di semua kabupaten lokasi Coremap di  wilayah  ini  menunjukkan  kenaikan.  Hasil  BME menunjukkan  kenaikan pendapatan per kapita per tahun mencapai sekitar 13%. Gambaran peningkatan pendapatan per kapita untuk tiap kabupaten bervariasi, berkisar antara 1 0,80% sampai dengan 28,54%. Kabupaten dengan kenaikan pendapatan per kapita yang cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Sikka, Wakatobi, Biak, dan Raja Ampat. Sementara itu, peningkatan pendapatan per kapita untuk dua kabupaten lainnya, Kabupaten Buton dan Selayar, relatif kecil.
Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di lokasi Coremap di Indonesia bagian  timur  tersebut  tidak  semata-mata  sebagai  dampak  langsung  dari kegiatan  Coremap.  Namun,  berbagai  kegiatan  Coremap  telah  meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Penurunan kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan dengan  menggunakan  born,  bius,  dan  pukat  harimau,  sebagai  dampak dari  keberhasilan Coremap  dalam  penyadaran  masyarakat berpengaruh  pada peningkatan  pendapatan nel~yan dari  kegiatan  kenelayanan.  Kondisi  ini hampir terjadi di seluruh kabupaten  lokasi Coremap.  Sementara itu,  kegiatan Coremap lainya seperti UEP serta pembangunan sarana dan prasarana desa juga
telah  menjadi  faktor pendorong  masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asiati, Devi dkk. 2011. Pengelo/aan Sumber Daya Laut dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buton. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap- LIPI
Biro Pusat Statistik. 2011. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
Daliyo,  Zainal  Fathoni,  Soewartoyo,  dan  Sumono.  2011. Pelestarian  Sumber  Daya Laut, Partisipasi dan Kesejahteraan Penduduk. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
Hidayati,  Deny,  Ngadi  dan  Rusli  Cahyadi.  2011. Pengelolaan  Terumbu  Karang Melalui  Coremap  di  Wakatobi  Peran  Masyarakat  dan  Dampaknya  terhadap Pendapatan. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
Ndraha,  Taliziduhu.  1990. Pembangunan  Masyarakat:  Mempersiapkan  Masyarakat 1ingga/ Landas. Jakarta: Rieneka Cipta.
Ngadi, Toni  Soetopo,  Suko Bandiyono dan Masyhuri Imron.  2011. Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepu/auan Selayar.  Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
Noveria,  Mita,  Dewi  Harfina,  dan Maeirina Ayumi  Malamassam.  2011. Pelestarian Terumbu Karang Berbasis Masyarakat Suatu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  di  Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan.  Jakarta:  Leuser  Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
Romdiati,  Haning  dkk.  2011. Pelestarian  Terumbu  Karang  Upaya  Meningkatkan Pendapatan  Masyarakat  di  Kabupaten  Biak  Numfor.  Jakarta:  Leuser  Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
Suharsono.  2007.  "Pengelolaan Terumbu  Karang  di  Indonesia". Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang 1/mu Oseanograji.  Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi- LIPI.
Widayatun  dan  Augustina  Situmorang .. 2011. Penyelamatan  Terumbu  Karang  di Kabupaten  Raja Ampat:  Partisipasi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat.  Jakarta:
Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
World Bank. 1995. Understanding Community Participation. Washington D.C.: World Bank.
Tempo. 2012. http://www.tempo.co/read/news/20 12110131/06143891 0/Sepertiga- Terumbu-Karang-di-lndonesia-Rusak.