Putu Bayu Putra Mahendra. (2017). Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Terhadap Produktifitas Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat. International Journal of Social Science and Businnes . Vol.1 (1) pp. 1-13.

## Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Terhadap Produktifitas Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat
Putu Bayu Putra Mahendra *
1 Program Pascasarjana Universitas Udayana

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)  bidang  infrastruktur  dari  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM)  Mandiri  perkotaan  terhadap  produktivitas  kerja  masyarakat  di  Kecamatan Denpasar Utara. Untuk menganalisis pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bidang  infrastruktur  dari  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)
Mandiri  perkotaan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  melalui  produktivitas  kerja masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis dengan analisis paht. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  berpengaruh  positif  terhadap  Produktivitas di  Kecamatan  Denpasar  Utara  Produktivitas  berpengaruh  positif  terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  Kecamatan  Denpasar  Utara. Program PNPM Mandiri Perkotaan bidang infrastruktur berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Denpasar Utara.

## Pendahuluan
Perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik telah memberikan nuansa baru yang sama sekali berbeda dari situasi sebelumnya. Otonomi Daerah  juga  dapat  dimaknai  sebagai  hak  dan  wewenang  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  kebijakan,  prakarsa  dan  kemampuan  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat.  Otonomi  Daerah  telah  membuka  peluang  dan  kesempatan  luas  bagi  daerah  untuk merekonstruksikan  format  penyelenggaraan  pemerintahan  lokal  yang  sesuai  dengan  karakteristik masyarakat setempat, karena Otonomi Daerah harus dibarengi dengan basis kultural masyarakat lokal.
Sebagai  daerah  otonom,  semua  kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Bali  memilih  mengembangkan destinasi  pariwisata  sebagai  pendapatan  utamanya.  Misalnya  di  Kota  Denpasar,  status  Kota  Denpasar sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Bali berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat. Sesuai Peraturan Walikota Nomor 31 tahun  2014 akumulasi Pendapatan Asli daerah tahun 2013 mencapai Rp. 586,95 miliar atau 39,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 yaitu sebesar  Rp. 1,49 triliun. Dana Perimbangan menjadi kontributor utama sebesar Rp. 666,25 miliar atau 44,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013. Secara nominal Dana Perimbangan tahun 2013 lebih besar dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 614,15 miliar (Pemerintah Kota Denpasar, 2014).
Dengan  pendapatan  sebesar  itu,  masyarakat  Kota  Denpasar  memiliki  impian  hidup  yang sejahtera,  harmonis,  dan  bahagia.  Sejahtera  yang  dimaksud  adalah  kesejahteraan  menurut  Undang- Undang No 13 tahun 1998 yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual  yang  diliputi  oleh  rasa  takut,  keselamatan  kesusilaan  dan  ketentraman  lahir  dan  batin  yang memungkinkan  bagi  setiap  masyarakat  untuk  mengadakan  usaha  penemuan  kebutuhan-kebutuhan jasmani  dan  sosial  yang  sebaik-baiknya  bagi  diri,  keluarga  serta  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Namun kenyataannya masih banyak terdapat masyarakat  di  Kota  Denpasar  yang  belum  berkategori  sejahtera,  bahkan  masih  banyak  keluarga  yang tergolong  keluarga  pra  sejahtera  dengan  kategori  keluarga  miskin.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih banyaknya  msyarakat  Kota  Denpasar  yang  belum  memenuhi  5  indikator  kebutuhan  dasar  keluarga sejahtera yaitu: kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, produktifitas,
kesejahtraan msayarakat
Berdasarkan  Keputusan  Walikota  Denpasar  Tahun  2010  Kota  Denpasar  masih  memiliki penduduk miskin sejumlah 11.423 orang (Pemerintah Kota Denpasar, 2010). Sebaran jumlah penduduk miskin menurut Keputusan Walikota Denpasar sampai dengan tahun 2014 masing-masing kecamatan di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2010 s/d 2014
No Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 1 Denpasar Utara 4595 4112 3.585 3.466 2.991 2 Denpasar Timur 2334 2096 1.525 1.316 1.368 3 Denpasar Selatan 1684 1550 1.255 1.073 1.084 4 Denpasar Barat 2810 2358 1.816 1.580 1.519 Kota Denpasar 11.423 10.116 8.181 7.435 6.962
Berdasarkan  tabel  1  Pemerintah  Kota  Denpasar  memandang  masalah  kemiskinan  sebagai masalah  serius,  terutama  dengan  semakin  banyaknya  permasalahan  sosial  ekonomi  dan  politik  yang ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi di Kota Denpasar sering kali dituding sebagai pemicu, di antara  beberapa  pemicu  yang  lain,  yang  menyebabkan  Kota  Denpasar  mengalami  perkembangan  yang sangat  pesat  sehingga  mengundang  terjadinya  urbanisasi  dan  kemudian  komunitas-komunitas  kumuh atau daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan. Dengan melihat sisi kemiskinan di Kota Denpasar seperti masih adanya masyarakat yang menganggur, keterbelakangan dalam bidang pendidikan, dan  ketidakberdayaan  dalam  berdaya  saing  kerja,  maka  kemiskinan  di  Kota  Denpasar  merupakan masalah yang urgen dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar.
Salah  satu  program  yang  sedang  berkembang  dan  terus  disempurnakan  berkaitan  dengan kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan  yang  berbasis  pada  konsep  pemberdayaan masyarakat  adalah  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan  (P2KP).  Kebijakan  ini  telah dilaksanakan  sejak  tahun  1999  sebagai  suatu  upaya  pemerintah  untuk  membangun  kemandirian masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dalam  menanggulangi  masalah  kemiskinan  secara  mandiri. (www.p2kp.org,  2014).  Program  ini  di  bawahi  oleh  Departemen  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah (Kimpraswil)  selanjutnya  berkembang  menjadi  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri Perkotaan.
Mulai  tahun  2007  Pemerintah  Indonesia  mencanangkan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM  Mandiri  wilayah  khusus  dan  desa  tertinggal.  PNPM  Mandiri  Pedesaan  adalah  program  untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan  merupakan  pengembangan  dari  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK),  yang  selama  ini dinilai  berhasil.  Beberapa  keberhasilan  PPK  adalah  berupa  penyediaan  lapangan  kerja  dan  pendapatan bagi  kelompok  rakyat  miskin,  efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan,  serta  berhasil  menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan  kemandirian  masyarakat  miskin  pedesaan.  Kesejahteraan  berarti  terpenuhinya  kebutuhan  dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah: (1) peningkatankapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2)  pelembagaan  sistem  pembangunan  partisipatif;  (3)  pengefektifan  fungsi  dan  peran  pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan  jaringan  kemitraan  dalam  pembangunan.  Dalam  rangka  mencapai  visi  dan  misi  PNPM Mandiri  Pedesaan,  strategi  yang  dikembangkan  PNPM  Mandiri  Pedesaan  yaitu  menjadikan  masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM  Mandiri  Pedesaan  diharapkan  masyarakat  dapat  menuntaskan  tahapan  pemberdayaan  yaitu tercapainya  kemandirian  dan  keberlanjutan,  setelah  tahapan  pembelajaran  dilakukan  melalui  Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP)  dilaksanakan  di  Provinsi  Bali  sejak tahun  1999  sebagai  suatu  upaya  pemerintah  untuk  membangun  kemandirian  masyarakat  dalam menanggulangi  kemiskinan  secara  berkelanjutan.  Pada  tahun  2008  keberlanjutan  P2KP di  Provinsi  Bali diperluas  lagi  menjadi  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  dengan  mengalokasikan  tambahan  dana  yang  cukup signifikan pada tahun anggaran 2008 yang mencakup 8.813 Kelurahan tersebar pada 245 kota/kabupaten (http://www.pnpm-perkotaan.org,  2014 ). Pelaksanaan  PNPM  Mandiri  perkotaan  ini  mencakup serangkaian  kegiatan  yang  berorientasi  pada  siklus  rembug  kesiapan  masyarakat  dan  kerelawanan, refleksi  kemiskinan,  pemetaan  swadaya  berorientasi  IPM-MDGs,  pembentukan  Badan  Keswadayaan Masyarakat  (BKM),  perencanaan  partisipatif  menyusun  Program  Jangka  Menengah  Program Penanggulangan  Kemiskinan  (PJM  Pronangkis)  berorientasi  kinerja  peningkatan  IPM-MDGs  dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat dengan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM).
BLM  adalah  dana  stimulan  keswadayaan  yang  diberikan  kepada  kelompok  masyarakat  untuk membiayai  sebagian  kegiatan  yang  direncanakan  oleh  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. Dana BLM besifat stimulan untuk memberi peluang kepada masyarakat  agar  dapat  secara  nyata  belajar  melaksanakan  dan  mengelola  kegiatan  penanggulangan kemiskinan yang sudah direncanakan dan tercantum dalam PJM Pronangkis.
Sumber pendanaan kegiatan masyarakat dalam bentuk BLM PNPM Mandiri Perkotaan memakai pola  dana  pendamping  ( cost-sharing )  antara  pusat  dengan  daerah  berdasarkan  kapasitas  fiskal  masing- masing  kabupaten  sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  73/PMK.02/2006  tanggal  30  Agustus 2006.  Sesuai  dengan  surat  dari  Departemen  Pekerjaan  Umum  Nomor  :  PR.01.03-DC/664  tanggal  30 Nopember  2009  tentang  lokasi  dan  alokasi  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  Dana  yang  dialokasikan  di  Kota Denpasar pada Tahun 2010 Sebesar Rp. 3.830.000.000,- yang dapat terealisasi  sebesar Rp. 2.820.000,- . Kemudian  di  tahun  2011  sesuai  surat  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Nomor  :  Ku.0809-C6/394 tanggal 14 April 2011 Perihal : Daftar rincian Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan T.A. 2011, besar Dana BLM yang dialokasikan di Kota Denpasar Sebesar Rp. 3.890.000.000,- yang terealisasi Rp.  2.701.217.000,-.  Selanjutnya  Pemerintah  Kota  Denpasar  menindaklanjuti  dengan  menerbitkan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/728/HK/2010 yang ditetapkan tanggal 24 November 2010 tentang Pembentukan  Tim  Kelompok  Kerja  Paket  dalam  Pelaksanaan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di Perkotaan  Kota  Denpasar  Tahun  Anggaran  2010.  Pada  lima  tahun  terakhir  rincian  Realisasi  dana  BLM yang  diterima  pemerintah  Kota  Denpasar  untuk  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel. 2 Realisasi Dana BLM Kota Denpasar T.A 2010-2014
No Kecamatan Alokasi anggaran ( dalam ribu) 2010 (Rp) 2011(Rp)  2012(Rp)  2013(Rp)  2014(Rp)  TOTAL(Rp) 1 Denpasar Utara 790,000 691,009 850,000 850,000 850,000 4,031,009 2 Denpasar Timur 750,000 691,009 750,000 825,000 825,000 3,841,009 3 Denpasar Selatan 600,000 628,190 600,000 750,000 750,000 3,328,190 4 Denpasar Barat 680,000 691,009 800,000 825,000 825,000 3,821,009, Kota Denpasar 2.820.000  2,701,217  3,000,000  3,250,000  3,250,000 15,021,217
Berdasarkan tabel 2 total realisasi BLM di Kota Denpasar adalah Rp.15.021.217.000,- dan realisasi jumlah  orang  yang  dilibatkan  dalam  penerimaan  bantuan  PNPM  Mandiri  tersebut  adalah  46.022  orang tersebar merata di seluruh Kota Denpasar. Secara rinci ralisasi penyebaran penerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel. 3 Lokasi dan Jumlah Penerima BLM Kota Denpasar Tahun 2010-2014
No Nama Daerah Jumlah Penerima BLM (orang) Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan  Denpasar Utara 5.971 3.641 2.217 3.338 649 15.816 2 Kecamatan  Denpasar Timur 4.659 2.270 1.227 431 348 8.935 3 Kecamatan  Denpasar Selatan 4.338 1.739 1.085 2.047 265 9.474 4 Kecamatan  Denpasar Barat 4.933 1.881 1.452 2.948 583 11.797 Jumlah 19.901 9.531 5.981 8.764 1.845 46.022
Menurut  Sekretariat  PNPM  Mandiri  Perkotaan  Kota  Denpasar,  realisasi  penerima  manfaat  BLM tahun  2010  di  Kota  Denpasar  mencapai  19.901  orang  yang  tersebar  di  4  Kecamatandan  43 Desa/Kelurahan. Kecamatan Denpasar Utara Merupakan Kecamatan dengan realisasi penerima manfaat terbesar  di  antara  4  Kecamatan  di  Kota  Denpasar  yaitu  sebesar  5971  Orang.    Dalam  PNPM  Mandiri perkotaan di Kota Denpasar, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu : perbaikan lingkungan (infrastruktur), sosial, dan ekonomi yang dikenal  dengan tridaya .  Total  kegiatan  yang  sudah  dilaksanakan  berdasarkan  program tridaya dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel. 4 Rekapitulasi  Kegiatan BLM Tridaya Tahun 2010-2014 Tahun Lingkungan (keg) Ekonomi (keg) Sosial (keg) Jumlah (keg) 2010 217 22 31 270 2011 174 9 7 190 2012 139 16 29 184 2013 172 10 21 203 2014 142 10 59 211 Jumlah 844 67 147 1.058
Berdasarkan Tabel 4 dapat dideskripsikan bahwa total kegiatan yang dilaksanakan selama empat tahun  terakhir  di  Kota  Denpasar  adalah  1.058  kegiatan.  Dari  1.058  kegiatan  tersebut  jumlah  penduduk miskin yang terlibat mencapai 46.022 orang (Sekretariat PNPM Mandiri perkotaan Kota Denpasar, 2014). Salah satu jenis kegiatan tridaya yang sudah dilakukan di Kota Denpasar adalah PNM Mandiri Perkotaan bidang  lingkungan  (infrastruktur) . Dalam  pengambilan  keputusan  maupun  pelaksanaan  kegiatan  yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, maka didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan  baik  lingkungan  alami  maupun  buatan  termasuk  perumahan  dan  permukiman,  yang  harus layak,  terjangkau,  sehat,  aman,  teratur,  serasi  dan  produktif.  Termasuk  didalamnya  adalah  penyediaan prasarana  dan  sarana  dasar  perumahan  yang  kondusif  dalam  membangun  solidaritas  sosial  dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
Kegiatan  infrastruktur  yang  sudah  dibangun  dari  BLM  PNPM  Mandiri  Perkotaan  di  Kecamatan Denpasar Utara dalam kurun waktu 2010 – 2014 antara lain: Pembangunan Drainase (47.913 m); Sumur Bor (118 unit); Sumur Umum (9 unit); Hidran Umum (6 unit); Jalan Rabat Beton (2.719 m); Jalan Sirtu (12.485 m); Jalan Paving Block (14.377 m); Jalan Onderlaagh (1.030 m); Jalan Lapen (300 m); Jembatan Beton  (8  unit);Pembangunan  Jembatan  Gantung  (1  unit);  Rehab  Jembatan  Gantung  (2  unit);  Gedung Poskeskel (3 unit); Gedung Serba Guna (1 unit); Sarana MCK (15 unit); Tempat Pembuangan Sementara atau  TPS  (4  unit);  Generator  Penerangan  (31  unit);  Talud  (1.142  m);  Gorong-gorong  Plat  Decker  (251 Unit) dan beberapa kegiatan infrastruktur ringan lainnya.
Jadi infrastruktur yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan adalah infrastruktur dasar yang memiliki  daya  dukung  terhadap  pengembangan  ekonomi  dan  akses  masyarakat,  seperti  jalan  dan jembatan.  Kemudian,  infrastruktur  sanitasi  untuk  meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat,  seperti
penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor, hidran umum, sumur umum, drainase, gorong- gorong, sarana MCK, TPS dan gerobak sampah.
Disisi  lain,  PNPM  Mandiri  Perkotaan  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  kerja masyarakat. Produktivitas kerja masyarakat yang dimaksud adalah suatu kemampuan untuk  melakukan kegiatan  yang  menghasilkan  suatu  produk  atau  hasil  kerja  sesuai  dengan  mutu  yang  ditetapkan  dalam waktu yang lebih singkat sehingga senantiasa berkarya lebih dari apa yang  telah dan sedang diusahakan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dari suatu usaha. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kinerja adalah pendidikan, keterampilan, sikap dan etika kerja, tingkat penghasilan, jaminan sosial,  tingkat  sosial  dan  iklim  kerja,  motivasi,  gizi  dan  kesehatan,  hubungan  individu,  teknologi,  dan produksi.
Konsep produktivitas erat hubungannya dengan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi yang  tinggi  akan  menghasilkan  produktivitas  yang  tinggi.  Atinya  apabila  produktivitas  naik  hanya dimungkinkan  oleh  adanya  peningkatan  efisiensi  (waktu,  bahan,  tenaga)  dan  sistem  kerja,  teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dengan meningkatnya produktivitas kerja masyarakat, pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Hal itu karena produktivitas kerja masyarakat akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan Tabel 2 sangat jelas dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar melalui PNPM Mandiri Perkotaan sangat besar dengan melibatkan jumlah orang yang sangat banyak. Jika dikaitkan dengan Tabel 1, Tabel 3 dan Tabel 4 dimana penduduk miskin, dan  realisasi  penerima  manfaat  BLM  terbanyak  berada  di  Kecamatan  Denpasar  Utara.  Maka  program PNPM  MP  di  Kecamatan  Denpasar  Utara  layak  dan  perlu  dilakukan  evaluasi.  Evaluasi  dapat  dilakukan dengan melihat sejauh mana pengaruh PNPM MP dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Denpasar Utara. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari bagaimana pengaruh kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM Mandiri  Perkotaan  terhadap  produktivitas  kerja  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kecamatan  Denpasar Utara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pengaruh BLM PNPM Mandiri perkotaan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  produktivitas  kerja  masyarakat  di Kecamatan  Denpasar  Utara.  Dan  jenis  BLM  yang  diteliti  akan  difokuskan  pada  BLM  bidang  lingkungan (infratsruktur) di Kecamatan Denpasar Utara.

## Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  expost  facto  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Denpasara  Utara dengan melibatkan 11 keluarahan. Populasi dalam penelitian ini adalah 5971 orang dan sampelnya adalah 98  orang.  Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  kuesioner  yang  dipertegas  dengan  kegiatan observasi  dan  wawancara.    Observasi  lapangan  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yang  berasal  dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rumusan masalah. Penyeberan kuesioner dilakukan untuk mendapat  umpan  balik  dari  masyarakat  tetang  progrma  PNPM  Mandiri  Perkotaan.  Kuesioner  bisa dijawab  sendiri  atau  dibantu  oleh  orang  lain  yang  dipercaya.  Wawancara  mendalam  merupakan  proses mencari informasi secara mendalam, terbuka, bebas dengan masalah yang difokuskan dalam penelitian. Wawancara  dilakukan  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  yang  sebelumnya  telah  disusun  untuk ditanyakan kepada informan sebagai acuan dan sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan baru yang muncul pada saat wawancara. Informan yang dimaksudkan antara lain tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lainnya yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang pokok permasalahan yang dicari. Data yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  adalah  data  primer  yang  diperoleh  melalui  kuesioner  tertutup dengan  skala  Linkert  yang  mana  masing-masing  variabel  berjumlah  30  item.  Sebelumnya  kuesioner tersebut sudah uji validtas dan reliabilitasnya. Kuesioner ini merupakan persepsi dari responden tentang variabel  penelitian  yang  kemudian  dikuantifikasikan  agar  dapat  dilakukan  uji  statistik.  Untuk  menguji kelayakan  instrumen  tersebut  dilakukan  validasi  instrumen,  yang  meliputi  uji  validitas  dan  reliabilitas instrumen. Untuk validasi instrumen, instrumen di uji cobakan di masyarakat penerima PNPM Mandiri di Kecamatan Denpasar Utara. Hasil uji coba masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Deskriptif  variabel  bertujuan  untuk  membuat  analisis  terhadap  jawaban  tiap-tiap instrumen  dengan  menggunakan  skor  rata-rata  sehingga  dapat  diketahui  posisi  kinerja  tiap-tiap instrumen yang membentuk dimensinya. Pada akhirnya nilai total yang diperoleh dari penjumlahan rata- rata  skor  tiap-tiap  instrumen  membentuk  skor  penilaian  bagi  tiap-tiap  dimensi  (variabel  laten).  Tinggi rendahnya nilai total yang diperoleh oleh tiap-tiap instrumen ditentukan oleh proposi jawaban responden sesuai dengan skala penilaian (sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, sangat tidak setuju).
Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  di  Kecamatan  Denpasar  Utara  yang dikaitkan  dengan  kesejahteraan  masyarakat,  produktivitas  dan  kemandirian  masyarakat.  Analisis deskriptif  dalam  penelitian  ini  didasarkan  atas  data  yang  dihimpun  melalui  kuesioner,  seperti  terlihat pada Tabel 5.
Tabel. 5 Hasil Analisis Deskriptif Masing-Masing Variabel Penelitian No   Varabel Penelitian Item Pertanyaan Kisaran Teoritis Kisaran Aktual Rata-rata skor total Standar Deviasi 1 Kesejahteraan masyarakat 8 8 – 40 19 – 40 4,165813 4,09620 2 PNPM Mandiri Bidang Infrastruktur 11 11 – 55 31 - 55 4,068645 5,14143 3 Produktivitas kerja 7 7 – 35 18 - 35 4,243443 3,41074
Tabel  5  mendeskripsikan  bahwa  berdasarkan  hasil  pengumpulan  kuesioner  diperoleh kesejahteraan  masyarakat  di  Kecamatan  Denpasar  Utara  berada  diantara  nilai  kisaran  aktual  minimum dengan skor 19 dan skor 40 untuk kisaran aktual maksimum. Skor rata – rata keseluruhan alat ukur yang digunakan  untuk  mengukur  kesejahteraan  masyarakat  di  Kecamatan  Denpasar  Utara  sebesar  4,165813 dengan  standar  deviasi  4,09620  tergolong  baik.  Jika  dibuatkan  dalam  bentuk  grafik  dapat  disajikan seperti Gambar 1.

## Gambar 1 Histogram Kesejahteraan masyarakat Pemerintah
Nilai kisaran aktual pelaksanaan program PNPM Mandiri Bidang Infrastruktur minimum 31 dan maksimum 55. Skor rata – rata keseluruhan alat ukur yang digunakan untuk mengukur program PNPM Mandiri  Bidang  Infrastruktur  di  Kecamatan  Denpasar  Utara  sebesar  4,068645,  dengan  standar  deviasi 5,14143 tergolong baik. Jika dibuatkan dalam bentuk grafik dapat disajikan seperti Gambar 2.
Gambar 2 Historgram Variabel PNPM Mandiri Bidang Infrastruktur
Nilai  kisaran  aktual  produktivitas  kerja  yaitu  masing  –  masing  skor  18  untuk  kisaran  aktual minimum dan 35 untuk kisaran aktual maksimum. Skor rata – rata keseluruhan alat ukur yang digunakan
untuk  mengukur  Produktivitas  kerja  Di  Kecamatan  Denpasar  Utara  sebesar  4,243443,  dengan  standar deviasi 3,41074 tergolong baik. Jika dibuatkan dalam bentuk grafik dapat disajikan seperti Gambar 3.

## Gambar 3 Historgram Variabel Produktivitas kerja
Model pengukuran untuk analisis faktor konfirmatori dilakukan secara terpisah untuk konstruk- konstruk  eksogen  dan  endogen  dimana  prosedur  analisis  konfirmatori  mengacu  pada  analisis overall model  fit, analisis factor  loading dan  signifikansi factor  loading (Hair  et.al,  1995).  Sebelum  dilakukan analisis konfirmatori terlebih dahulu akan dilakukan pengujian undimensional variabel eksogen.
GFI adalah sebuah ukuran non statistical yang mempunyai rentang nilai antara 0 ( poor fit ) sampai dengan 1,0 ( perfect fit ). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah better fit. GFI merupakan analog  dari  R 2 dalam  regresi  berganda.  AGFI  untuk  menguji  diterima  tidaknya  model,  bahwa  tingkat peneriman yang direkomendasikan adalah apabila AGFI mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 0,547. Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa ketiga variabel yaitu Program PNPM Mandiri Perkotaan bidang infrastruktur, Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat memiliki nilai GFI mendekati nilai 1 (perfect fit) , maka syarat yang diinginkan sudah terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut adalah fit . Berdasarkan  hasil  output  dari  SEM  pada  Gambar  3  yaitu  output  model  fit,  maka  dibuatkan rangkuman  hasil  Indeks  Pengujian  Kelayakan  Struktural  Equation  Model  dari  masing-masing  output. RMSEA  adalah  sebuah  indeks  yang  dapat  digunakan  untuk  mengkompensasi chi  square  statistic dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan Goodness of fit yang dapat diharapkan bila model estimasi dalam  populasi.  Berdasarkan  Tabel  5  kriteria  RMSEA  dapat  dikatakan  dapat  diterima  secara  marginal karena  nilainya  lebih  besar  atau  sama  dengan  dari  0,08.  Nilai  0,08  merupakan  indeks  untuk  dapat diterimanya  model  yang  menunjukkan  sebuah  close  fit  dari  model  itu  berdasarkan degree  of  freedom (Browne & Cudeck, 1993). Hasil pengolahan model SEM dapat ditunjukkan pada Gambar 4 dan tabel 6.
Gambar 4. Hasil Pengolahan Data dengan SEM
2,83 F1 ,19 Y1 e1 ,44 ,48 Y2 e2 ,69 ,02 Y3 e3 ,15 ,05 Y4 e4 ,29 Y5 e5 ,54 ,20 Y6 e6 ,44 ,03 Y7 e7 ,18 F2 ,08 X1 e8 ,29 ,03 X2 e9 ,18 ,00 X3 e10 ,02 ,16 X4 e11 ,40 ,01 X5 e12 ,11 ,02 X6 e13 ,14 ,00 X7 e14 ,00 ,13 X8 e15 ,37 ,01 X9 e16 ,08 ,00 X10 e17 ,05 ,03 X11 e18 -,18 -,23 -,16 F3 ,86 Z1 e19 ,93 ,00 Z2 e20 ,07 ,01 Z3 e21 ,09 ,00 Z4 e22 ,01 ,00 Z5 e23 ,07 ,02 Z6 e24 ,15 ,01 Z7 e25 ,10 ,64 Z8 e26 ,80 e27 e28 Goodness of Fit: ChiSquare : 916,763
Sig.Probability : ,000 RMSEA : ,147
GFI : ,618 AGFI : ,547
CMIN/DF:3,097 TLI : ,205 CFI : ,276 DF : 296 1,68 ,48 -,29

## Tabel 6. Hasil Pengolahan Data dengan SEM
Goodness of Fit Index Cutt- of Value Hasil Analisis Evaluasi Model RSMEA ≤ 0,08 0,147 Marginal GFI ≥0,90 0,618 Marginal AFGI ≥0,90 0,547 Marginal CMIN/DF ≥2,00 3,097 Marginal
GFI adalah sebuah ukuran non statistical yang mempunyai rentang nilai antara 0 ( poor fit ) sampai dengan 1,0 (perfect fit ). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah better fit. GFI merupakan analog  dari  R 2 dalam  regresi  berganda.  AGFI  untuk  menguji  diterima  tidaknya  model,  bahwa  tingkat peneriman yang direkomendasikan adalah apabila AGFI mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 0,90. Dalam penelitian ini nilai GFI dan AGFI diterima secara marginal. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji terhadap model menunjukkan bahwa model ini cukup fit terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini. SEM  sebagaimana  analisis  multivariate  lainnya  mensyaratkan  terpenuhinya  berbagai  asumsi meskipun  SEM  dipandang  fleksibel  (interpretasi  tetap  dapat  dilakukan  meskipun  ditemukan  problem multikolinearitas).  Asumsi-asumsi  penting  yang  harus  dipenuhi  dalam  SEM  adalah  distribusi  data-data yang muncul (khusus normalitas dan multivariate), tidak ada multikolinearitas maupun singularitas dan tidak  ada  outlier. Asumsi  normalitas  data  harus  dipenuhi  agar  data  dapat  diolah  lebih  lanjut  untuk permodelan  SEM.  Jika  teknik  estimasi  yang  digunakan  adalah  MLE  ( Maximum  Likelihood  Estimation ), maka asumsi multivariate normality mutlak harus dipenuhi (Hair et al, 1995). SEM  mensyaratkan  dipenuhinya  asumsi  normalitas.  Untuk  menguji  normalitas  distribusi  data dapat  digunakan  uji  statistik.  Uji  yang  paling  mudah  adalah  dengan  mengamati  kurtosis  dari  data  yang digunakan. Nilai statistik yang digunakan untuk menguji normalitas itu disebut Z-value. Bila nilai Z lebih besar  dari  nilai  kritis  maka  dapat  diduga  bahwa  distribusi  data  tidak  normal.  Nilai  teoritis  dapat ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi yang dikehendaki. Normalitas data dapat ditunjukkan dengan adanya Critical Ratio (CR) dengan nilai ambang batas sebesar ± 2,58 pada tingkat signifikansi 0,01 (1%) (Ferdinan, 2000). Tabel 5. menunjukkan bahwa tidak terdapat CR yang nilanya melebihi ±2,58. Jadi dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. (ada beberapa data yang di atas 3).
Outlier adalah  observasi  yang  muncul  dengan  nilai-nilai  ekstrim  baik  secara  univariat  maupun multivariat yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya. Pada dasarnya outlier dapat muncul dalam 4 hal. Pertama, outlier muncul  karena  kesalahan  dalam  mengkoding  data.  Kedua,  outlier  dapat  muncul  karena  keadaan yang  benar-benar  khusus  yang  memungkinkan  profil  datanya  lain  daripada  yang  lain,  tetapi  peneliti mempunyai  penjelasan  mengenai  penyebab  munculnya  nilai  ekstrim  ini.  Ketiga, outlier dapat  muncul karena  adanya  sesuatu  alasan  tetapi  peneliti  tidak  dapat  mengetahui  apa  penyebabnya  atau  tidak  ada penjelasan  mengenai  sebab-sebab  munculnya  nilai  ekstrim  ini.  Keempat,  outlier  dapat  muncul  dalam range nilai yang ada, tetapi bila dikombinasi dengan variabel lainnya kombinasinya menjadi tidak lazim atau sangat ekstrim (Ferdinand, 2000).
Evaluasi  terhadap multivariate  outliers perlu  dilakukan  sebab  kendati  data  yang  dianalisis menunjukkan tidak ada outlier pada tingkat univariat, observasi tersebut bisa menjadi outlier bila sudah saling dikombinasikan (Ferdinand, 2000). Uji outlier multivariate dilakukan dengan menggunakan kriteria jarak mahalonobis pada tingkat p < 0,01 dengan 26 indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah χ 2 (26;0,01)  =  34,805.  Jarak  mahalanobis  ini  dievaluasi  dengan  menggunakan chi-square pada  derajat bebas sebesar jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian. Data yang memiliki jarak mahalanobis yang lebih besar dari 45,647 merupakan multivariate outlier .
Dalam proses analisis tidak ditemukan data yang outlier, dimana data mahalanobis distance tidak ada  yang  nilainya  lebih  dari  69,647.  Pengujian  kesesuaian  model  penelitian  adalah  untuk  menguji seberapa  baik  tingkat goodness  of  fit dari  model  penelitian,  penelitian  ini  digunakan  beberapa  kriteria yang  disyaratkan  oleh  SEM  dari  hasil  pengolahan  data  kemudian  dibandingkan  dengan  batas  statistik yang telah ditentukan. Model yang baik mempunyai Standardized Residual Covariances yang kecil. Angka sebesar  2.58  merupakan  batas  nilai Standardized  Residual yang  disyaratkan.  Nilai residual  values yang lebih besar atau sama dengan ± 2,58 diinterpretasikan sebagai signifikan secara statistik pada tingkat 1% (Ferdinand, 2000). Pengujian terhadap nilai residual tersebut menunjukkan bahwa model tersebut sudah signifikan karena tidak ada angka yang lebih besar dari ± 2,58. Dengan demikian, model ini tidak perlu dimodifikasi.
Setelah  asumsi  permodelan  SEM  terpenuhi,  maka  selanjutnya  akan  dilakukan  analisis  dan interpretasi  terhadap  parameter  estimasi  ( standardized  regression  weight )  antar  konstruk  laten. Parameter  estimasi  antar  variabel  laten  yang  dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis-hipotesis  yang
diajukan  dalam  penelitian  ini.  Adapun  hasil  estimasi  untuk  parameter  estimasi  antar  variabel  laten beserta keputusan yang diambil.
Berdasarkan hasil ouput terlihat bahwa ketiga variabel berhubungan nyata dan signifikansi pada alpha  5%  yaitu  hubungan  antara  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  dengan Produktivitas, Kesejahteraan Masyarakat dengan Program PNPM Mandiri Perkotaan bidang infrastruktur dan hubungan antara Produktivitas dengan Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa semua indikator berpengaruh secara signifikan dilihat dari nilai probabilitasnya yang kurang dari 5%. Indikator yang berkontribusi paling tinggi dilihat pada Hal ini menunjukkan bahwa ketika melakukan pendekatan  kepada  masyarakat  berjalan  sukses  namun  ketika  eksekusi  program  berjalan  dengan  tidak efektif,  mulai  dari  ketidaksesuaian  anatar  program  dengan  realita  sampai  pada  keterlambatan pelaksanaan  program.  Oleh  sebab  itu,  masyarakat  lebih  memilih  untuk  memberi  sumbangan  berupa material  seperti  makanan  dan  minuman  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan berlangsung. Dalam hal sosialisasi masyarakat masih kurang tahu tentang adanya PNPM itu sendiri.
Indikator  yang  berkontribusi  paling  tinggi  pada  variabel  Produktivitas  adalah  kompetensi professional  masyarakat  (skill  masyarakat)  dan  paling  rendah  adalah  pemahaman  atas  pekerjaanya sendiri.  Dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  memiliki  skill  yang  bagus  terhadap  pekerjaanya  tetapi  tidak memahami secara utuh begaimana pekerjaan yang dilakoninya.
Indikator  yang  berkontribusi  paling  tinggi  pada  variabel  Kesejahteraan  Masyarakat  adalah kemudahan dalam mendapatkan alat transportasi dan yang paling rendah adalah kesulitan mendapatkan tempat  tinggal  yang  layak  huni.  Kebanyakan  masyarakat  di  Kecamatan  Denpasar  Utara  memiliki kendaraan sebagai alat transportasi tetapi tidak memiliki tempat huni yang layak.
Berdasarkan Tabel 5 mengenai rangkuman hasil kuiesioner berdasarkan skala likert dapat dilihat bahwa pada Program PNPM Mandiri Perkotaan bidang infrastruktur kecenderungan masyarakat memilih jawaban S dan R , dimana dalam skala likert jawaban tersebut memiliki skor yang sedang, jadi partisipasi msyarakat dapat digolongkan sedang, dukungan masyarakat kepada seorang pemimpin dapat dikatakan tinggi,  begitu  pula  Kesejahteraan  Masyarakat  yang  dikategorikan  cukup  tinggi  karena  kecenderungan masyarakat memilih jawaban SS dan R .
Pengujian  hipotesis  didasarkan  atas  pengolahan  data  penelitian  dengan  menggunakan  alat analisis SEM dengan cara menganalisis nilai regresi pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai CR dan nilai P pada hasil Regresion Weights Full Model , dibandingkan dengan batas statistik yang disyaratkan, nilai probabilitas kurang dari dari 0,05 Apabila hasil Regresion Weights Full Model menunjukkan nilai yang memenuhi syarat tersebut, maka hipotesis penelitian akan diterima.
Hipotesis  1:  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  berpengaruh  positif terhadap  Produktivitas  di  Kecamatan  Denpasar  Utara.  Dari  Tabel  5  tersebut  terlihat  bahwa  hubungan antara  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  dan  Produktivitas  ditunjukkan  dengan nilai  probabilitas  sebesar  0,019  yang  signifikan  pada  alpha  0,05  (5%).  Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  berpengaruh  positif  terhadap Produktivitas  di  Kecamatan  Denpasar  Utara.  Hasil  pengujian  Hipotesis  pertama  yang  diterima membuktikan  bahwa  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  berpengaruh  positif terhadap Produktivitas di Kecamatan Denpasar Utara. Faktor Program PNPM Mandiri Perkotaan bidang infrastruktur ikut mempengaruhi karena dalam salah satu kunci kesuksesan keberhasilan produktivitas mayarakat  dalam  bekerja  dapat  dilihat  pada  adanya  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang infrastruktur  yang  dapat  digunakan  atau  difungsikan  dengan  baik  oleh  masyarakatnya  terutama  dalam membantu pekerjaan sehari-hari masyarakat.
Hipotesis  2:  Produktivitas  berpengaruh  positif  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  PNPM Mandiri  Perdesaan  di  Kecamatan  Denpasar  Utara.  Dari  tabel  5  tersebut  terlihat  bahwa  hubungan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat dengan nilai probabilitas sebesar 0,017 yang signifikan pada alpha  0,05  (5%).  Dengan  demikian  H 2 yang  menyatakan  Produktivitas  berpengaruh  positif  terhadap Kesejahteraan  Masyarakat.  Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  yang  diterima  membuktikan  adanya hubungan positif antara Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini menujukkan bahwa peran Produktivitas kerja sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hipotesis  3:  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  berpengaruh  positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Denpasar Utara.  Dari Tabel 5  tersebut  terlihat  bahwa  hubungan  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  Kecamatan  Denpasar  Utara  dengan  nilai probabilitas sebesar 0,034 yang signifikan pada alpha 0,05 (5%). Dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  berpengaruh  positif  terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  Kecamatan  Denpasar  Utara.  Hasil  pengujian hipotesis yang diterima ini membuktikan bahwa Program PNPM Mandiri Perkotaan bidang infrastruktur
berpengaruh  positif  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  Kecamatan Denpasar Utara. Apabila terjadi perubahan pada Program PNPM Mandiri Perkotaan bidang infrastruktur maka  Kesejahteraan  Masyarakatnya  pun  akan  berubah.  Perubahan  yang  terjadi  searah  karena  kedua persamaan  tersebut  bertanda  positif  sehingga  peningkatan  pada  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan bidang  infrastruktur  akan  membawa  peningkatan  pada  pencapaian  Kesejahteraan  Masyarakat.  Dengan kata  lain  semakin  tinggi  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  pada  proyek  PNPM Mandiri Pedesaan maka akan semakin tercapai tingkat keberhasilan dari proyek tersebut. Hal sebaliknya terjadi jika partisipasi warga menurun atau lebih rendah.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai  berikut. Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  infrastruktur  berpengaruh  positif  terhadap  Produktivitas  di Kecamatan Denpasar Utara. Produktivitas berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Denpasar Utara. Program PNPM Mandiri Perkotaan bidang infrastruktur berpengaruh  positif  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  Kecamatan Denpasar Utara.
Berasarkan simpulan hasil penelitian di atas maka dapat direkomendasikan beberapa saran untuk implementasi  hasil  penelitian  dan  pengembangan  hasil  penelitian  lebih  lanjut  sebagai  berikut.  pertama Bagi  Aparatur  Pemerintah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang  Infrastruktur  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  secara  langsung maupun tidak langsung melalui produktivitas kerja masyarakat. Oleh sebab itu disarankan Bagi aparatur pemerintah secara umum dan pemerintah kecamatan Denpasar Utara secara khusus agar menggunakan hasil  penelitian  ini  sebagai  dasar  untuk  mengambil  kebijakan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya,  misalnya  dengan  memperhatikan  variabel  yang  berkaitan  dengan  PNPM  Mandiri Perkotaan bidang Infrastruktur, produktivitas kerja masyarakat. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan  dan  pendidikan  yang  disertakan  dalam  program  PNPM  Mandiri  baik  dengan  materi  eksplisit maupun dengan materi implisit. Kedua Bagi peneliti lain dan praktisi manajemen.
Untuk  pengembangan  penelitian  lebih  lanjut  agar  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut.  (a) Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mencari  kejelasan  pengaruh  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bidang Infrastruktur  terhadap  kesejahteraan  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  produktivitas kerja  masyarakat.  Banyak  variabel  lain  yang  juga  mungkin  mempengaruhi  hubungan  antara  PNPM Mandiri Perkotaan bidang Infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti diantarannya faktor sosial,  pendidikan,  kemandirian,  dan  lingkungan  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan (job  relevant information ) , pusat  kendali (locus  of  control )  dan  lain  sebagainya  tidak  diungkap  dalam  penelitian  ini. disarankan untuk penelitian lebih lanjut agar mengungkap variabel lain yang berkaitan dengan penelitian ini. (b) Populasi penelitian ini hanya difokuskan pada masyarakat penerima bantuan langsung masyarakat di  kecamatan  Denpasar  Utara,  tanpa  melihat  unsur  –  unsur  lain  yang  terlibat  langsung  maupun  tidak langsung  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  masyarakat  disarankan  untuk  penelitian  lebih  lanjut menggunakan  ruang  lingkup  yang  lebih  luas  dan  berbeda  sehingga  fokus  penelitian  menjadi  lebih  luas. Dan  (c)  Instrumen  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  penggunaan kuesioner dengan penilaian secara persepsi pribadi (self rating ), tanpa melakukan wawancara mendalam dengan para responden, sehingga faktor subjektivitas dan kemungkinan responden tidak memperlihatkan kesungguhan  dapat  mempengaruhi  hasil  penelitian  ini.  disarankan  untuk  penelitian  selanjutnya  agar menggunakan instrumen lain dalam pengumpulan data.

## Daftar Pustaka
Aisyiah. (2001). Potret Kemiskinan dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Surakata FE UMS, Vol 2 (8), 62- 84.
Akyeampong, K,. Djangmah, J., Seidu, A., Oduro,A. and Hunt,F. (2007) Access to Basic Education In Ghana : The Evidence And The Issues. Available At www.create-rpc.org
Amartya Sen. (2008) Perkembangan dan prospek kemandirian pangan, PT Citra Praya, bandung Anoraga, Panji. (1997). Manajemen Bisnis. Cet1. Jakarta: Rineka Cipta
Angahar.  Paul  A.  (2012).  “ Personal  income  tax  administration  in  Nigeria:  challenges  and  prospects  for increased  revenue  generation  from  self  employed  persons  in  the  society ”, Global  Business  and Economics Research Journal . Vol: 1. No. 1. hlm. 1-11.
Adrian Payne. (2007). The Essence of Service Marketing (Pemasaran Jasa) . Jakarta: Salemba Empat.
Ambar  Teguh  Sulistyani.  (2004). Kemitraan  dan  Model-Model  Pemberdayaan ,  Gaya.  Yogyakarta:  Gava Media.
Angahar.  Paul  A.  (2012).  “Personal  income  tax  administration  in  Nigeria:  challenges  and  prospects  for increased  revenue  generation  from  self  employed  persons  in  the  society”, Global  Business  and Economics Research Journal . Vol: 1. No. 1. hlm. 1-11.
Ardiawan,  Muhammad.  (2007). Dampak  Bantuan  Modal  Kerja  Bergulir  Program  Penanggulangan Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP)  Bagi  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  Terhadap  Peningkatan Pendapatan  Penerima  Bantuan  Di  Kecamatan  Abeli  Kota  Kendari ,  Tesis,  Sekolah  Pascasarjana UGM : Yogyakarta.
Bappeda Denpasar. (2008). Perencanaan Jangka Menengah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PJM-PNPM) :Kota Denpasar.
BPS. (2004). Profil Usaha Kecil dan Menengah , Badan Pusat Statistik : Jakarta.
Badrudin. (2013). Dasar–dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta
Bappenas. (2004). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jakarta : Bappenas Bintarto, R. (1989). Interaksi Desa-Kota dan Peermasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Blocher,  Edward  J,  Chen,  Kung  H,  Cokins,  Gary,  Lin  Thomas  W.  (2007).  “Manajemen  Biaya  Penekanan Strategis” ,Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
Brown, T. (2005). Empower the People . New York: Quill William Morrow.
Chambers, Robert. (2005). Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts , Discussion Paper 347, Brighton : Institute of Development Studies.
Cornwall,  A.  dan  Brock,  K.  (2005).  “What  do  Buzzword  do  for  Development  Policy?  A  Critical  Look  at ‘Participation’,  ‘Empowerment’  and  ‘Poverty  Reduction’, Third  World  Quarterly, Vol:  26.  No.  7. hlm. 1043-1060.
Cox. (2004). Poverty alleviation programs in the Asia-Facific Region , Seminar , 3 rd March : Jakarta.
Dale   Timpe.  (1992). Kinerja ;   penerjemah,   Sofyan  Cikmat,   Seri  6  :  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Jakarta : Elex Media Komputindo.
Departemen  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2008).  Petunjuk  Teknis  Operasional  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandri Perdesaan, Jakarta
Dunham, B.R., Jean, A.C., and Maria, B.C. (1999). Organizational Comitment : The Utility of an Integrative Definition. Journal of Applied Psychology. Vol. 79: 370 - 380.
Eyben,  R.,  T.  Kidder,  J.  Rowlands,  and  A.  Bronstein.  (2008).  “Thinking  about  change  for  development practice: a case study from Oxfam GB”. Development in Practice , Vol: 18. No. 2. hlm. 201-212.
Friedmann, John Empowermen. (2002). The Politics of Alternative Development, Blackwell : Cambridge.
Friedmann,  John.  (2002). Empowerment:  The  Politics  of  Alternative  Development .  Chambridge:  Blackwell Publishers.
Friedman. (2004). Family Nursing Research Theory and Practice . 5 th Ed. Stamford : Appieton & lange
Hadi,  A.P.  (2009).  Tinjauan  Terhadap  Berbagai  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Indonesia,  Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)
Hadiyanti,  P.  (2006).  Kemiskinan  dan  Upaya  Pemberdayaan  Masyarakat, Jurnal  Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 2 No 1: Hal 33.
Harumy, T. Henny Febriana., Syaad Affifuddin, Rujiman. (2013). Analisis Pengaruh Bantuan Modal Sosial Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Produk UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten langkat. Jurnal. Jurnal Eksis Volume 1 No 4 November 2013.
Handari  Nawawi.  (1990).  Administrasi  Personel  untuk  Peningkatan  Produktivitas  Kerja.  Jakarta  :  Haji Masagung.
Hikmat, H. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Humaniora.
Husein, Umar. (1999). Riset SDM dalam Organisasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
Ibrahim F. Akoum. (2008) Globalization, growth, and poverty: the  missing link. : International Journal of Sosial  Ekonomi  Volume:  35  Issue:  4  2008.  http://ww.  emeraldinsight.com/journals.htm? articleid=1889581
Keputusan Walikota Nomor : 188.45/728/HK/2010 yang ditetapkan tanggal 24 November 2010 tentang Pembentukan  Tim  Kelompok  Kerja  Paket  dalam  Pelaksanaan  Program  Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010
Kementrian Pekerjaan Umum. (2012). Pedoman teknis tri daya (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan).
Komaruddin. (1992), Ensiklopedia Manajemen , Jakarta: Bumi Askara.
Krisno Dwipoyono, I Gusti Bagus. (2009). Efektivitas Penyaluran dan Dampak Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumahtangga Miskin di  Kota  Denpasar, Tesis Program  Pasca  Sarjana  Magister  Ekonomi  Pembangunan,  Denpasar  : Universitas Udayana
Kuncoro, Mudrajad. (2001). Metode kuantitatif teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi edisi pertama, AMP YKPN: Jakarta.
Kusriyanto,  Bambang.  (1993).  Meningkatkan  Produktivitas  Karyawan,  Jakarta,  PT.  Pustaka  Binaman Pressindo
Midgley,james. (2005). Pembangunan Sosial, perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial . Jakarta : Ditperta Islam
Moekijat. (1998). Analisis Jabatan. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
Muchdarsyah Sinungan. (2005). Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara Muhadjir, Noeng. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Penerbit Rave Sarasin.
Muhajir Efendi. (2002). Masyarakat Equilibrium Yogyakarta: Bentang Budaya.
Mulia Nasution. (1994). Manajemen Personalia . Jakarta: Erlangga.
Nasikun. (1993). Sistem sosial indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Ravianto, S. (1995). Kinerja dan Pengembangan Karyawan. Jakarta: Group Gramedia.
Rusli Syarif. (1991) Produktivitas , Angkasa Bandung,
Sen, A. (2000) Development as Freedom , Oxford University Press: New Delhi
Sripeni,  R.  (2008).  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Melalui  Pelatihan  Keterampilan  dan  Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga, Jurnal Sosial, Vol. 9. No 2. Hal 46. http;//pdii.lpi.go.id/admin/31075466.pdf
Subagiyo,  Ahmad  Wito.  (2000). Efektivitas  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  dalam  Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Yogyakarta: UGM
Sudira,  I  Made.  (2004).  Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  (Studi  Kasus  di  Kecamatan Tabanan  Kabupaten  Tabanan), Tesis Program  Pasca  Sarjana  Magister  Ekonomi  Pembangunan, Denpasar: Universitas Udayana.
Sugiarta, Eddy. (2007). Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya. Jurnal Eksekutif. Vol. 4. No 2.
Simanjuntak, J Payaman. (1987). Pengukuran Produktivitas. Jakarta : Ghalia Indonesia
Soeharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT. Refika Aditama, Bandung.
Sutrisno. (2009). Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi.Yogyakarta: Ekonisia Suud, Mohammad. (2006). 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Prestasi Pustaka
Swastha,  Basu  dan  Ibnu  Sukotjo.  (1995).  Pengantar  Bisnis  Modern  Pengantar  Ekonomi  Perusahaan Modern. Liberty, Yogyakarta.
Takehara. (2005). http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2010-2-00328-JP%20bab %202.pdf, diakses 5 Februar 2014)
Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat
Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1
Undang-undang no 13 tahun 1998 tentang-tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Wilensky, Harold L. (1965). “The Problems and Prospects of the Welfare State” dalam Industrial Society and Social Welfare. ed. Wilensky and Lebeaux. New York : The Free Press.
Woekirno Sumardi. (1979). Faktor-FaktorProduktivitas Karyawan. Jakarta: Gramedia.
Zikrullah, Y dan Adam. (2000). Struktur Ekonomi dan Pengentasan kemiskinan , Media Partisipatif - P2KP, No. 07 Edisi Oktober.
Zoe Oxaal. (1997). Education and Poverty: A Gender Analysis. Report Prepared for the Gender Equality Unit,
Swedish International Development Coorporation Agency (Sida), Juni 1997 http://www.ids.ac.uk/bridge/