Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan

## Legal Position of Intellectual Property Rights Copyright as Dowry in Marriage
Yenny Febrianty 1 , Ade Sathya Sanathana Ishwara 2 , Novita Angraeni 3 Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Bogor, Indonesia Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia yenny.febrianty@unpak.ac.id

## Abstract
This research  examines the legal position of copyright intellectual property rights in marriage in Indonesia, whether it can be considered a dowry, and the implications in the context of marriage law and separation of assets. The urgency of this research is to answer the factual habits of society regarding the practice of using Intellectual Property Rights as a dowry in marriage. This research uses normative legal research methods by referring to relevant laws and regulations, such as the Marriage Law and Intellectual Property Rights Law, and  data  analysis  based  on  legal  literature  and  case  studies.  The  research  results  show  that  Intellectual Property  Rights  (IPR)  have  an  important  role  in  the  context  of  marriage  in  Indonesia.  The  use  of  IPR, especially  copyright  as  a  dowry,  needs  to  be  done  carefully  and  based  on  a  clear  agreement  to  protect  the rights  of  both parties.  If  a  dispute arises  regarding  IPR  in the  form  of  copyright  in  marriage,  the  court  will play  an  important  role  in  assessing  the  existing  evidence  and  agreements  to  reach  a  fair  decision.  In marriage,  the  regulation  and  protection  of  intellectual  property  rights  used  as  dowry  significantly  impact economic justice and the separation of assets in the event of a divorce. IPR, especially copyright, is a valuable asset  that  can  affect  the  financial  dynamics  in  a  marriage.  Therefore,  couples  need  to  understand  the applicable legal regulations and, if necessary, draw up a clear and fair prenuptial agreement to regulate their rights and obligations regarding their intellectual property rights.
Keywords: Copyright; Dowry; Marriage

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum hak kekayaan intelektual hak cipta dalam perkawinan di Indonesia, apakah dapat dianggap sebagai mas kawin, dan implikasinya dalam konteks hukum perkawinan dan pemisahan harta. Urgensi penelitian ini untuk menjawab kebiasaan faktual masyarakat dengan adanya prakik penggunaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  mas  kawin  dalam  perkawnan.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, serta analisis data berdasarkan literatur  hukum  dan  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) memiliki peran yang penting dalam konteks perkawinan di Indonesia. Penggunaan HKI  khususnya hak cipta sebagai mahar perlu dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada perjanjian yang jelas untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa terkait HKI  berupa hak cipta dalam perkawinan, pengadilan akan memainkan peran penting dalam menilai bukti dan perjanjian yang ada untuk mencapai keputusan yang adil.  Dalam  perkawinan,  pengaturan  dan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  yang  dijadikan  mahar memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  keadilan  ekonomi  dan  pemisahan  harta  saat  terjadi  perceraian.  HKI khususnya  hak  cipta,  adalah  aset  berharga  yang  dapat  memengaruhi  dinamika  keuangan  dalam  pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dan, jika diperlukan, menyusun perjanjian pranikah yang jelas dan adil untuk mengatur hak-hak dan kewajiban terkait dengan hak kekayaan intelektual mereka.
Kata kunci: Hak Cipta; Mas Kawin; Perkawinan
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  perkawinan  merupakan  salah  satu  bidang  hukum  yang  mengatur  hubungan antara  suami  dan  istri  dalam  masyarakat. 1 Perkawinan  bukan  hanya  merupakan  ikatan emosional,  tetapi  juga  memiliki  dampak  hukum  yang  signifikan,  termasuk  dalam  hal  hak- hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Sedangkan  Hak  kekayaan  intelektual  adalah  hak hukum atas karya-karya intelektual, seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek dagang.
Indonesia  berkaitan  dengan  perkawinan  mengaturnya  dalam  UU  Perkawinan  yang telah disahkan pada tahun 1974. UU Perkawinan mengatur berbagai aspek dari perkawinan, termasuk  hak  dan  kewajiban  suami  dan  istri.  Salah  satu  aspek  yang  diatur  adalah  mas kawin,  yang  merupakan  pemberian  harta  dari  suami  kepada  istri  sebagai  lambang penghormatan terhadap pernikahan. Mas kawin ini adalah salah satu elemen yang memiliki signifikansi  penting  dalam  hukum  pernikahan  karena  dapat  berperan  sebagai  jaminan ekonomi bagi istri. 2 Pada praktiknya, terdapat kekosongan hukum di mana UU Perkawinan belum  secara  eksplisit  mengatur  apakah  hak  kekayaan  intelektual  dapat  dianggap  sebagai bagian dari mas kawin. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami bagaimana  kedudukan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  dalam  perkawinan,  apakah  dapat dianggap  sebagai  mas  kawin,  dan  jika  iya,  bagaimana  caranya  menilai  dan  membagi  hak kekayaan intelektual ini dalam konteks perceraian atau pemisahan harta. 3
Di Indonesia, telah ada undang-undang yang mengatur hak kekayaan intelektual sejak tahun 2014, yaitu undang-undang tentang hak kekayaan intelektual (HKI). Undang-undang ini mengatur berbagai jenis hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang,  dan  hak  rancang  industri.  UU  HKI  memberikan  perlindungan  hukum  kepada pemilik  hak  kekayaan  intelektual  dan  mengatur  berbagai  aspek  terkait,  termasuk  transaksi hak, pelanggaran hak, dan penggunaan bersama hak. 4
Pertanyaan yang muncul adalah apakah hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dapat  dianggap  sebagai  mas  kawin  dalam  perkawinan,  dan  bagaimana  hukum  Indonesia mengatur  hal  ini.  Kedudukan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  berupa  hak  cipta  dalam perkawinan adalah isu yang kompleks dan belum sepenuhnya terpecahkan. Beberapa aspek yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  mengkaji  hal  ini  yaitu  kontribusi  suami  dan  istri  yang meliputi sejauh mana suami atau istri berkontribusi pada pengembangan atau pemanfaatan hak  kekayaan  intelektual.  Jika  salah  satu  pihak  memberikan  kontribusi  yang  signifikan, maka  pertanyaan  mengenai  pembagian  hak  kekayaan  intelektual  tersebut  menjadi  lebih rumit.  Pemisahan harta saat perceraian sebagaimana UU Perkawinan mengatur pemisahan
1 Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan,” Diponegoro Private Law Review 02, no. 01 (2018): 161–69. https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p4.
2 Nur Annisa Asjaksan et al., “Sengketa Mahar Setelah Perceraian,” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2020): 72–85. https://doi.org/10.56765.
3 Esther Masri and Sri Wahyuni, “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan,” Jurnal Kajian Ilmiah 21, no. 1 (2021): 111–20. https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310.
4 Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda,” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 1 (Maret 2021): 39–44. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44.
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
harta bersama. Namun, apakah hak kekayaan intelektual harus dipisahkan juga? Ini menjadi pertanyaan  penting,  mengingat  nilai  ekonomi  yang  dapat  signifikan  dari  hak  kekayaan intelektual. HKI sebagai hak kebendaan merupakan hak pribadi. 5 Di sisi lain, argumen yang berlawanan dapat mengemuka bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak pribadi pencipta dan tidak boleh dicampuradukkan dengan harta bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip hak kekayaan  intelektual  yang  melindungi  pencipta  dari  penggunaan  tanpa  izin.  Pengkajian mengenai  hak  kekayaan  intelektual,  khususnya  hak  cipta  dalam  perkawinan  menjadi penting  karena  hak  kekayaan  intelektual  memiliki  aspek  ekonomi  yang  dalam  perkawinan dikategorisasikan sebagai harta bersama.
Penelitian ini menjadi penting karena hak kekayaan intelektual semakin relevan dalam masyarakat  modern,  di  mana  inovasi  dan  karya-karya  intelektual  memiliki  nilai  ekonomi yang  tinggi.  Ketidakjelasan  mengenai  kedudukan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  dalam perkawinan dapat mengakibatkan konflik dan ketidakadilan, terutama saat terjadi perceraian atau  pemisahan  harta.  Penelitian  terkait  dengan  aspek  mas  kawin  atau  mahar  dalam pekawinan  sejatinya  telah  dilakukan  penelitian  oleh  ketiga  peneliti  terdahulu,  yaitu: pertama,  penelitian  Zulaifi  (2022)  yang  membahas  perspekfi  mas  kawin  ditinjau  dari keempat  madzab  yang  kebaruannya  bahwa  secara  umum  keempat  madzab  menyepakati bahwa kedudukan mas kawin penting dalam perkawinan 6 Perbedaan pendapat dari keempat madzab  Islam  tersebut  hanya  soal  batas  minimal  nilai  ekonomis  dari  mas  kawin.  Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hanif  dan  Yunita  (2023)  yang  menganalisis  derajat  mahar dalam  perspektif  fikih  munakahat. 7 Kebaruan  dari  penelitian  Hanif  dan  Yunita  (2023) bahwa  derajat  mahar  dalam  perspektif  fikih  munakahat  menimbulkan  perbedaan  pendapat dari  para  ulama  karena  adanya  nilai  dan  konteks  yang  membuat  dirumuskannya  derajat mahar  oleh  masing-masing  pendapat  ulama.  Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Syahputra (2024) yang melihat mahar atau mas kawin dalam perspektif historis. 8 Kebaruan dari penelitian Syahputra (2024) yaitu bahwa praktik mahar selain merupakan ajaran agama juga bentuk perkembangan sejarah yang menempatkan kedudukan perempuan secara  lebih manusiawi. Dari ketiga penelitian di atas, pembahasan terkait dengan mas kawin atau mahar yang  berkaitan  dengan  dimensi  hak  kekayaan  intelektual  sejatinya  belum  menjadi  fokus analisis ketiga penelitian terdahulu sehingga penelitian ini adalah penelitian yang orisinal.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu: kedudukan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  berupa  hak  cipta  dalam  perkawinan  yang
5 Rahmat Setiawan and Firmansyah Fality, “The Jurisdiction of Intellectual Proprietary Rights of Nambo Weaving Affairs of Banggai Regency,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 2 (2021): 172-88. https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.294.
6 Zulaifi,  “Konsep  Mahar  Menurut  Pemikiran  Ulama  Empat  Mazhab  Dan  Relevansinya  Di  Era  Kontemporer,” Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming 16, no. 2 (2022): 105–20, https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.
7 Hamdan Arief Hanif Hamdan and Yoni Irma Yunita, “Derajat  Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat,” Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) 5, no. 1 (2023): 19–32, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2.
8 Perspketif  Mahar,  Dalam  Konteks,  and  Sejarah  Dan,  “Membongkar  Perundang-Undangan  Keluarga  Islam: Perspketif Mahar Dalam Konteks Sejarah Dan Kemanusiaan,” Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies 5, no. 2 (2023): 153–67, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7.
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
digunakan  sebagai  mas  kawin  dan  pengaturan  dan  perlindungan  HKI  di  bidang  hak  cipta dalam  perkawinan  berdampak  pada  keadilan  ekonomi  dan  pemisahan  harta  saat  terjadi perceraian.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan  penelitian  normatif  adalah  metode  yang  sering  digunakan  dalam  studi  hukum untuk menganalisis isu hukum dengan merujuk pada regulasi hukum yang berlaku. 9 Dalam penelitian  ini,  peneliti  akan  mendasarkan  pendekatannya  pada  peraturan  perundang- undangan. Sumber data penelitian akan utamanya terdiri dari peraturan hukum yang terkait dengan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  konteks  perkawinan,  seperti  Undang-Undang Perkawinan  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  hak  kekayaan  intelektual.  Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian ini akan melibatkan pencarian dan analisis teks peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan  yang  relevan,  serta  literatur  hukum yang sesuai. Data-data ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi mengatur hak  kekayaan  intelektual  dalam  konteks  perkawinan,  apakah  dapat  dianggap  sebagai  mas kawin, dan bagaimana penerapannya dalam praktek hukum.
Selanjutnya,  dalam  analisis  data,  penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  peraturan hukum  yang  relevan,  menguraikan  konsep-konsep  hukum  yang  terkait  dengan  hak kekayaan  intelektual  sebagai  mas  kawin,  dan  menganalisis  putusan  pengadilan  yang berkaitan  dengan  kasus  serupa.  Analisis  ini  akan  memberikan  pemahaman  mendalam tentang kedudukan hukum hak kekayaan intelektual dalam perkawinan, apakah hak tersebut dapat  dianggap  sebagai  mas  kawin,  dan  implikasinya  dalam  konteks  hukum  perkawinan. Dengan  demikian,  metode  penelitian  normatif  dan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan akan menjadi landasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Perkawinan  di  Indonesia yang Digunakan sebagai Mas Kawin
Pernikahan  dalam  konteks  hukum  Indonesia  adalah  sebuah  institusi  yang  kompleks dan  penuh  dengan  peraturan  yang  mengatur  berbagai  aspek,  termasuk  hak  dan  kewajiban pasangan  yang  menikah.  Salah  satu  aspek  yang  penting  dalam  pernikahan  adalah  mas kawin,  yang  merupakan  salah  satu  tradisi  budaya  dan  hukum  dalam  pernikahan  di Indonesia.  Dalam  hal  ini,  penting  untuk  memahami  kedudukan  hukum  HKI  dalam perkawinan  dan  bagaimana  HKI  ini  dapat  dianggap  sebagai  bagian  dari  mas  kawin. Meskipun  mas  kawin  tradisionalnya  terkait  dengan  harta  benda  dan  harta  kekayaan  fisik, pengakuan  yang  semakin  meningkat  terhadap  pentingnya  kreativitas  dan  inovasi  dalam masyarakat modern telah mendorong pertanyaan tentang bagaimana HKI, seperti hak cipta, paten,  dan  merek  dagang,  dapat  diperhitungkan  dalam  pembagian  mas  kawin  dan
9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
perlindungan  hukum  bagi  pasangan  yang  memiliki  HKI  tersebut. 10 Oleh  karena  itu, pembahasan  mengenai  kedudukan  hukum  HKI  dalam  perkawinan  di  Indonesia  menjadi relevan dan penting untuk memahami implikasi hukumnya dalam konteks perkawinan.
HKI adalah aset yang memiliki nilai ekonomi signifikan dalam masyarakat modern. 11 Di Indonesia, HKI mencakup hak-hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain yang  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  karya  intelektual  atau  inovasi. 12 HKI memberikan  pemiliknya  hak  eksklusif  atas  karyanya,  memungkinkan  mereka  untuk mengendalikan  penggunaan,  reproduksi,  dan  distribusi  karya  tersebut.  HKI  juga  dapat memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi,  terutama  jika  karya  tersebut  dijadikan  sumber penghasilan. 13 Di  Indonesia,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta,  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada pencipta atau pemilik karya ciptaan, baik yang bersifat moral maupun materiil, yang timbul karena  penghasilan  ciptaannya. 14 Oleh  karena  itu,  HKI,  seperti  hak  cipta,  adalah kepemilikan individu sebelum perkawinan dan dilindungi oleh hukum.
Dalam  beberapa  kasus,  HKI  dapat  digunakan  sebagai  mahar  dalam  perkawinan  di Indonesia. 15 Meskipun  biasanya  berupa  uang  atau  barang  berharga  lainnya,  tidak  ada ketentuan  yang  melarang  penggunaan  HKI  sebagai  mahar  selama  ada  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak.  Namun,  penggunaan  HKI  sebagai  mahar  perlu  diperhatikan  dengan cermat karena sifat HKI yang unik dan perlindungan hukum yang menyertainya. 16
Dalam konteks perkawinan di Indonesia, HKI dapat memiliki kedudukan hukum yang penting, terutama jika HKI tersebut digunakan sebagai mahar perkawinan. Mas kawin yang merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  perkawinan  di  Indonesia.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa mas kawin dapat  berupa harta benda atau jasa. Dalam konteks ini, mas kawin berupa harta benda mencakup semua harta yang  dimiliki  oleh  suami  atau  istri  sebelum  atau  setelah  perkawinan  berlangsung.  Ini mencakup  tanah,  bangunan,  uang,  barang  bergerak,  dan  aset  lainnya. 17 Hal  ini  terutama
10 Ismatul Maula, “Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam,” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam 1, no. 1 (November 2019): 1–17. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.16.
11 Trias  Palupi  Kurnianingrum,  ‘Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit  Perbankan  (Intellectual  Property As  Banking  Credit  Guarantee)’, Jurnal  Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan 8,  no.  1 (Juni 2017): 31-54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936.
12 Sutri  Helfianti  and  Iskandar,  ‘Manfaat,  Prosedur  dan  Kendala  Pendaftaran  Hak  Milik  Intelektual’, Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 12, no. 1 (Januari 2018), 31–44. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v12i1.131.
13 Fenti  Dwi  Sugiati  and  Mas  Anienda  Tien  F.,  “Proteksi  Hak  Cipta  Atas  Konten  Tiktok  Yang  Disiarkan  Pada Acara Televisi,” Unes Law Review 5, no. 4 (Juni 2023): 1930–48. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.515.
14 Hulman Panjaitan, ‘Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu’, To-Ra 5, no. 1 (April 2019), 19-25. https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193.
15 Ismatul Maula, “Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam.”
16 Pury Indah Agiliyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara) , Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam,Fakultas Syariah,  Univeritas  IslamNegeri  Prof.Saifuddin  Zuhri  Purwokerto (Purwokerto:  Universitas  Islam  Negeri  Prof.  K.H. Saifuddin Zuhri, 2021).
17 Supriadi Supriadi, “Hak Kepemilikan Mahar Berupa Tanah Dalam Hukum Perkawinan (Analis Menurut Undang- Undang Pokok-Pokok Agraria),” Al-Bayyinah 3, no. 1 (Juli 2019): 28–44. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.321.
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
relevan  ketika  salah  satu  pasangan  adalah  seorang  pencipta,  penemu,  atau  pemilik  merek dagang.
Di  Indonesia,  pernikahan  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Pasal  35  ayat  (1)  UU  Perkawinan  mengamanatkan  bahwa  Mas  kawin  adalah harta yang harus diserahkan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya. Mas kawin ini memiliki posisi yang sangat signifikan dalam perkawinan dan merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun rumah tangga. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  mengatur  bahwa  mas  kawin  bisa  berwujud  harta  benda  atau jasa. 18 Ini berarti bahwa mas kawin dalam perkawinan dapat berupa properti yang dimiliki oleh  suami  sebelum  atau  selama  pernikahan,  dan  ini  juga  termasuk  hak  kekayaan intelektual.  Dengan  demikian,  jika  calon  suami  memiliki  hak  cipta,  paten,  atau  merek dagang  sebelum  atau  selama  pernikahan,  hak-hak  tersebut  bisa  dijadikan  sebagai  mas kawin.
Mas  kawin  yang  digunakan  dalam  perkawinan  mencakup  hak-hak  seperti  hak  cipta, paten,  merek  dagang,  dan  lain-lain  yang  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  karya intelektual  atau  inovasi.  Penggunaan  HKI  sebagai  mahar  menunjukkan  pengakuan  akan nilai  ekonomi  yang  signifikan  dari  aset  ini  dalam  masyarakat  modern.  Konsep  mas  kawin ini memberikan fleksibilitas, memungkinkan mas kawin untuk berupa harta benda atau jasa sesuai  dengan  kesepakatan  antara  pihak  yang  menikah.  Dengan  demikian,  HKI  sebagai bentuk mas kawin menunjukkan kesadaran akan pentingnya melindungi aset intelektual dan inovasi  dalam  hubungan  pernikahan,  yang  dapat  memiliki  implikasi  ekonomi  yang signifikan  dalam  kehidupan  pasangan  suami-istri. 19 Khusus  dalam  konteks  mas  kawin  ini difokuskan pada hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Hal ini selain karena hak cipta memiliki nilai ekonomis, hak cipta juga dalam praktiknya pernah dijadikan sebagai  mahar dalam perkawinan.
Dalam konteks perkawinan, jika seorang pria memiliki HKI khususnya hak cipta yang diperoleh sebelum perkawinan, maka hak cipta tersebut akan dianggap sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Ini berarti bahwa hak atas hak cipta tersebut akan menjadi milik  bersama  antara  suami  dan  istri  setelah  perkawinan  terjadi. 20 Dengan  demikian,  jika suami memiliki hak atas suatu ciptaan sebelum perkawinan, harta tersebut akan menjadi hak bersama suami dan istri dalam pernikahan mereka. Hal ini menggarisbawahi prinsip bahwa harta  dalam  perkawinan  seringkali  dianggap  sebagai  harta  bersama  yang  dibagi  antara kedua pasangan, demi menjaga keadilan dan kebersamaan dalam hubungan perkawinan.
Penggunaan  hak  cipta  sebagai  mahar  dalam  perkawinan  memiliki  implikasi  yang signifikan  terhadap  kedudukan  hukum  suami  dan  istri.  Dalam  situasi  di  mana  salah  satu
18 Arianty  Anggraeny  Mangarengi  and  Yuli  Adha  Hanza,  “The  Position  of  the  Marriage  Law  on  Interfaith Marriages Abroad,” SIGn Jurnal Hukum 3, no. 1 (September 2021): 65–83. https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127.
19 Irvan  Alfian, Kadar  Mahar  Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Penerapan  Kadar  Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen) (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).
20 Wahyu Sasongko, “Theoretical Review: The Protection of Music Copyrights in the Radio,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 4 (November 2019): 307-20. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no4.1814.
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
pihak menyediakan HKI sebagai mahar, hal ini dapat berdampak pada hak kepemilikan atas HKI  tersebut.  Jika  suami  adalah  pemegang  HKI  yang  digunakan  sebagai  mahar,  hak  dan kepemilikannya atas HKI tersebut tetap terjaga. Namun, jika suami setuju untuk menjadikan HKI  sebagai  mahar,  ia  perlu  memiliki  dokumentasi  dan  bukti  yang  kuat  mengenai penggunaan  HKI  tersebut  sebagai  mahar  agar  haknya  terlindungi  secara  hukum.  Dengan demikian, transaksi ini harus didasarkan pada perjanjian yang jelas dan tegas, sehingga hak- hak  kedua  belah  pihak  terjaga  dan  terlindungi  dengan  baik  dalam  konteks  pernikahan. 21 Pemahaman  yang  mendalam  tentang  aspek  hukum  HKI  dalam  konteks  pernikahan  sangat penting untuk mencegah potensi konflik di masa depan dan untuk memastikan bahwa hak- hak individu dalam hubungan pernikahan tetap terjamin.
Simpulan  dari  pembahasan  ini  adalah  bahwa  HKI  berupa  hak  cipta  memiliki  peran yang  penting  dalam  konteks  perkawinan  di  Indonesia.  Hak  Cipta  dapat  menjadi  aset berharga  yang  dimiliki  oleh  salah  satu  pasangan  dalam  perkawinan.  Namun,  penggunaan HKI berupa hak cipta sebagai mahar perlu dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada perjanjian  yang  jelas  untuk  melindungi  hak-hak  kedua  belah  pihak.  Selain  itu,  dalam perkawinan,  hak  cipta  yang  dimiliki  sebelum  atau  selama  perkawinan  dapat  dianggap sebagai harta bersama, menggarisbawahi prinsip kebersamaan dalam hubungan perkawinan. Jika terjadi sengketa terkait hak cipta dalam perkawinan, pengadilan akan memainkan peran penting dalam menilai bukti dan perjanjian yang ada untuk mencapai keputusan yang adil.
3.2 Pengaturan  dan  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Berupa  Hak  Cipta dalam  Perkawinan  Berhubungan  dengan  Keadilan  Ekonomi  dan  Pemisahan Harta saat Terjadi Perceraian
Pengaturan  dan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  perkawinan  adalah  isu yang  semakin  penting  dalam  konteks  perkawinan  modern.  Hak  kekayaan  intelektual mencakup berbagai  aset  seperti  hak cipta, paten,  merek dagang, dan lain-lain,  yang sering kali  menjadi  bagian  integral  dari  kehidupan  ekonomi  pasangan  yang  menikah.  Dalam konteks  ini,  penting  untuk  mempertimbangkan  aspek  keadilan  ekonomi  dan  pemisahan harta  saat  terjadi  perceraian.  Pertanyaan-pertanyaan  tentang  bagaimana  aset  intelektual harus dikelola, dibagi, atau dilindungi dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, perlu penggalian lebih dalam tentang peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual dalam perkawinan, serta  bagaimana  pengaturan  tersebut  dapat  mempengaruhi  keadilan  ekonomi  di  antara pasangan yang bercerai.
Pengaturan  dan  perlindungan  HKI  dalam  konteks  mahar  perkawinan  dapat  memiliki dampak yang signifikan pada keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian. Hak  kekayaan  intelektual  merujuk  pada  hak-hak  legal  yang  diberikan  kepada  pencipta, penemu, atau pemilik KI atas karya-karya atau penciptaan intelektual mereka. KI mencakup
21 Hendri  Susilo  et  al.,  “Hak  Waris  Anak  Yang  Berbeda  Agama  Dengan  Orang  Tua  Berdasarkan  Hukum  Islam,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (Juni 2021): 175-89. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409.
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
hak  cipta,  paten,  merek  dagang,  dan  hak  desain  industri. 22 Di  Indonesia,  aturan  terkait  KI terdapat  dalam  beberapa  undang-undang,  seperti  Undang-Undang  Hak  Cipta,  Undang- Undang Paten, dan Undang-Undang Merek. Hal yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini  bahwa  belum  terdapat  ketentuan  yang  jelas  dalam  berbagai  UU  yang  mengatur  hak kekayaan intelektual mengenai kebolehannya untuk digunakan sebagai mahar.
Peraturan  mengenai  mahar  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  untuk perkawinan berdasarkan hukum Islam dan dalam  UU Perkawinan. 23 Mahar memiliki peran penting dalam perkawinan karena selain menjadi bagian dari perjanjian perkawinan, mahar juga  mencerminkan  tanggung  jawab  suami  untuk  memberikan  perlindungan  ekonomi kepada istri. 24
Pertama,  peraturan  KI  dalam  perkawinan  dapat  mempengaruhi  pemisahan  harta karena  kekayaan  intelektual  (KI)  adalah  aset  yang  memiliki  nilai  ekonomi.  Saat  pasangan menikah,  harta  mereka  seringkali  dianggap  sebagai  harta  bersama,  yang  kemudian  akan dibagikan  secara  adil  saat  perceraian.  Namun,  perlindungan  HKI  yang  dijadikan  sebagai mahar  perkawinan  dapat  mempengaruhi  cara  aset  ini  diperlakukan  dalam  pernikahan  dan proses  pemisahan  harta.  Sebagai  contoh,  jika  salah  satu  pasangan  adalah  seorang  penulis yang memiliki hak cipta atas karyanya, maka nilai royalti yang diterima dari penjualan atau penggunaan karya tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari aset perkawinan yang harus dipertimbangkan  dalam  proses  pembagian  harta  saat  perceraian.  Hal  ini  dapat  menjadi sumber  kompleksitas  dan  perdebatan,  terutama  jika  nilai  ekonomi  dari  KI  tersebut  sangat tinggi  atau  jika  ada  ketentuan  khusus  dalam  perjanjian  perkawinan  yang  mengatur pemisahan  aset.  Oleh  karena  itu,  dalam  perkawinan  di  mana  KI  menjadi  faktor  penting, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang  peraturan dan hak-hak yang terkait dengan  HKI  agar  proses  pemisahan  harta  dapat  dilakukan  dengan  adil  dan  sesuai  dengan hukum yang berlaku.
Kedua,  penting  untuk  memahami  bahwa  KI  biasanya  dianggap  sebagai  aset individual,  bukan  aset  bersama  dalam  perkawinan,  kecuali  ada  perjanjian  pranikah  yang menyatakan sebaliknya. 25 Ini berarti bahwa hak atas KI yang dibuat atau dimiliki oleh salah satu pasangan sebelum perkawinan cenderung tetap menjadi milik individu tersebut, tanpa melibatkan  pasangan  yang  lain.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  jika  pasangan  tersebut bersama-sama  menciptakan  atau  memiliki  HKI  selama  perkawinan,  ada  kemungkinan adanya  kewajiban  untuk  membagi  aset  tersebut  saat  terjadi  perceraian.  Hal  ini  sering  kali menjadi  isu  kompleks,  karena  menentukan  kontribusi  masing-masing  pasangan  terhadap
22 Sudaryat,  Dadang  Epi  Sukarsa,  and  Ahmad  M  Ramli,  “Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  Karya  Kreatif  Dan Inovatif  Bisnis  Startup  Di  Indonesia,” Acta  Diurnal  Jurnal  Hukum  Kenotariatan 4,  no.  1  (Desember  2020):  68–82. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270.
23 Hilmawati  Usman  Tenri  Beta  and  Muhammad  Habibi  Miftakhul  Marwa,  “Konsep  Tanggung  Jawab  Hukum Orang  Tua  Terhadap  Perkawinan  Anak,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1090, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823.
24 Momoe  Makino,  “Marriage,  Dowry,  and  Women’s  Status  in  Rural  Punjab,  Pakistan,” Journal  of  Population Economics 32, no. 3 (July 2019): 769–97, https://doi.org/10.1007/s00148-018-0713-0.
25 Andrean Syah and Ilham Tholatif, “Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan,” Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (September 2022): 2580–3883. https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.5017.
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
pengembangan KI dapat menjadi tugas yang sulit. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengonsultasikan  permasalahan  hukum  ini  dengan  pengacara  yang  berpengalaman  dalam bidang  teknologi  dan  hukum  keluarga  jika  diperlukan,  agar  dapat  memahami  dan menangani  hak-hak  dan  kewajiban  yang  berkaitan  dengan  KI  dalam  konteks  perkawinan dan perceraian.
Pengaturan  KI,  khususnya  berupa  hak  cipta  dalam  perkawinan  dapat  memengaruhi keadilan  ekonomi  dengan  beberapa  cara  yakni  sebagai  berikut:  pertama,  jika  salah  satu pasangan memiliki KI berupa hak cipta yang menghasilkan pendapatan yang signifikan, hal ini  dapat  memberikan  keunggulan  ekonomi  kepada  pasangan  tersebut  dalam  perkawinan. Keuntungan finansial ini dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dalam hubungan, dengan  pasangan  yang  tidak  memiliki  KI  atau  memiliki  KI  berupa  hak  cipta  dengan  nilai ekonomi  yang  lebih  rendah  mungkin  merasa  terpinggirkan.  Untuk  mengatasi  potensi ketidakseimbangan  ini,  pasangan  dapat  mempertimbangkan  untuk  menyusun  perjanjian pranikah atau perjanjian lainnya. Melalui perjanjian ini, mereka dapat mengatur pembagian pendapatan  yang  dihasilkan  dari  KI  selama  perkawinan.  Dengan  demikian,  perjanjian semacam  itu dapat  membantu  menciptakan transparansi,  keadilan, dan keamanan  finansial bagi kedua belah pihak, sehingga mereka dapat menjalani perkawinan dengan lebih tenang dan  harmonis,  tanpa  adanya  ketidakseimbangan  yang  berlebihan  dalam  hal  keuangan. 26 Kedua, ketika pasangan memiliki KI bersama, pembagian hak atas KI saat perceraian dapat menjadi sumber konflik. Pembagian HKI berupa hak cipta dalam kasus perceraian memang bisa  menjadi  sumber  konflik  yang  signifikan  antara  pasangan.  Oleh  karena  itu,  sangat penting  untuk  memiliki  peraturan  yang  jelas  dan  adil  dalam  menangani  hal  ini.  KI  dapat mencakup  berbagai  aset  seperti  hak  cipta,  paten,  merek  dagang,  dan  banyak  lagi.  Dalam menghadapi  perceraian,  peraturan  harus  memastikan  bahwa  hak-hak  masing-masing pasangan  dipertimbangkan  dengan  baik.  Hal  ini  melibatkan  penilaian  objektif  terhadap kontribusi  masing-masing  pasangan  terhadap  penciptaan  dan  pengelolaan  KI  selama pernikahan.  Pemisahan  harta  yang  adil  harus  menjadi  tujuan  utama,  sehingga  tidak  ada pasangan  yang  dirugikan  secara  tidak  adil.  Dengan  demikian,  peraturan  yang  tepat  dapat membantu  menghindari  konflik  berkepanjangan  dan  memastikan  bahwa  pembagian  KI dilakukan dengan adil. 27
Ketiga,  bagi  pemilik  hak  kekayaan  intelektual  sebelum  pernikahan,  pengaturan  yang jelas  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  klaim  yang  tidak  adil  atau  kehilangan  aset selama perceraian. Penting bagi pemilik hak kekayaan intelektual yang telah memiliki aset ini  sebelum  pernikahan  untuk  memiliki  pengaturan  yang  jelas  mengenai  kepemilikan  dan perlindungan  aset  tersebut.  Ini  tidak  hanya  merupakan  langkah  yang  bijak  dalam mengamankan hasil dari kreativitas dan inovasi mereka, tetapi juga berperan penting dalam
26 Linda  Kridahl  and  Ann-Zofie  Duvander,  “Financial  Disagreements  and  Money  Management  Among  Older Married  and  Cohabiting  Couples  in  Sweden,” Journal  of  Family  and  Economic  Issues 44,  no.  2  (June  2023):  394–411. https://doi.org/10.1007/s10834-022-09846-z.
27 Titie Rachmiati Poetri, “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam,” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 2 (April 2020): 344–57. https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6.
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
mencegah  klaim  yang  tidak  adil  atau  potensi  kehilangan  aset  selama  perceraian.  Dengan perjanjian  yang  tepat,  pemilik  hak  kekayaan  intelektual  dapat  memastikan  bahwa  hak-hak mereka diakui dan dijaga dengan baik, serta menghindari penyalahgunaan atau perampasan hak kekayaan intelektual yang dapat terjadi dalam situasi perceraian. Pengaturan ini bukan hanya menjadi perlindungan finansial, tetapi juga melibatkan pertimbangan etis dan hukum yang  penting  untuk  menjaga  integritas  kreativitas  dan  inovasi  yang  telah  mereka  hasilkan sebelum  pernikahan.  Keempat,  ketika  perceraian  terjadi,  cara  hak  kekayaan  intelektual dijadikan  mahar  dan  diperlakukan  selama  pernikahan  akan  memengaruhi  pembagian  harta bersama. Ketika hak-hak ini dianggap sebagai harta bersama, proses pembagian harta akan mempertimbangkan  nilai  aset  kekayaan  intelektual  tersebut.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan keadilan ekonomi bagi kedua pihak yang bercerai. Dengan demikian, jika salah satu  pihak  memiliki  hak  kekayaan  intelektual  yang  bernilai  tinggi  yang  diperoleh  selama pernikahan,  nilai  aset  tersebut  akan  dihitung  dan  menjadi  bagian  dari  harta  bersama  yang dibagi  secara  adil  antara  kedua  pihak.  Pendekatan  ini  penting  untuk  menghindari ketidakadilan  ekonomi  dan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  pihak  mendapatkan  bagian yang layak dari aset yang dihasilkan selama pernikahan mereka. 28
Agar  hak  kekayaan  intelektual  yang  dijadikan  mahar  dapat  diatur  dengan  jelas, pasangan  dapat  mempertimbangkan  pembuatan  perjanjian  pranikah.  Pembuatan  perjanjian pranikah adalah langkah bijak bagi pasangan yang memiliki hak kekayaan intelektual yang ingin  dijadikan  mahar,  karena  hal  ini  dapat  membantu  mengatur  dengan  jelas  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  terkait  dengan  hak  kekayaan  intelektual  tersebut.  Dalam perjanjian  pranikah,  pasangan  dapat  mengatur  beberapa  aspek  penting  yang  berkaitan dengan hak kekayaan intelektual  mereka. 29 Pertama, mereka dapat  menentukan bagaimana pendapatan  dari  hak  kekayaan  intelektual  akan  dibagi  selama  pernikahan.  Ini  mencakup sejauh  mana  hak  atas  pendapatan  tersebut  akan  dimiliki  secara  bersama-sama  atau dipisahkan, serta persentase yang akan  diterima oleh masing-masing pasangan. Pembagian pendapatan  ini  dapat  membantu  mencegah  perselisihan  di  masa  depan  dan  memastikan kedua belah pihak merasa adil. Kedua, perjanjian pranikah dapat membahas bagaimana aset yang dihasilkan dari hak kekayaan intelektual akan diperlakukan jika terjadi perceraian. Hal ini  bisa  mencakup  pembagian  properti,  hak  milik  intelektual,  dan  berbagai  aset  lain  yang terkait  dengan  hak  kekayaan  intelektual  tersebut.  Dengan  mengatur  hal  ini  di  awal, pasangan dapat menghindari konflik yang lebih besar dalam proses perceraian dan menjaga kestabilan  keuangan  mereka.  Terakhir,  perjanjian  pranikah  juga  dapat  digunakan  untuk melindungi hak pemilik asli atas hak kekayaan intelektual  tersebut  selama pernikahan dan perceraian. Ini dapat mencakup ketentuan yang menjamin bahwa hak kekayaan intelektual tersebut  tetap  menjadi  hak  eksklusif  dari  pemilik  asli,  serta  langkah-langkah  yang  akan diambil  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  atau  penyalahgunaan  hak  tersebut  oleh  salah  satu
28 Arsilliya  Rifda, Pembagian  Harta  Gono-Gini  (Harta  Bersama)  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
29 Edi  Purwanto, Implementasi  Regulasi  Perjanjian  Pranikah  Di  Kantor  Urusan  Agama  Se-Kabupaten  Jember (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
pasangan.  Dengan  merencanakan  secara  matang  melalui  perjanjian  pranikah,  pasangan dapat  menciptakan  kerangka  kerja  yang  adil  dan  jelas  terkait  dengan  hak  kekayaan intelektual  mereka,  menjaga  keharmonisan  pernikahan,  dan  mengurangi  potensi  konflik  di masa  depan.  Ini  adalah  langkah  bijak  untuk  mengatasi  isu-isu  kompleks  yang  berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam hubungan pernikahan.
Perlindungan  hak  KI  dalam  perceraian  adalah  hal  yang  penting.  Di  Indonesia,  ada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur masalah perceraian. Dalam  perceraian,  hak-hak  atas  KI  yang  dimiliki  oleh  salah  satu  pasangan  perlu dipertimbangkan secara adil. Selain itu, juga terdapat ketentuan mengenai pemisahan harta dalam  perceraian.  Pasal  35  menyatakan  bahwa  harta  bersama  yang  diperoleh  selama perkawinan  harus  dibagi  secara  adil  dalam  perceraian.  Namun,  harta  yang  merupakan kepemilikan  pribadi  masing-masing  pasangan  sebelum  perkawinan  tetap  menjadi  milik pribadi mereka. 30
Jika  KI  berupa  hak  cipta  tersebut  diperoleh  selama  perkawinan,  maka  KI  tersebut akan dianggap sebagai harta bersama yang perlu dibagi secara adil. Namun, jika salah satu pasangan  telah  memiliki  KI  sebelum  perkawinan,  maka  KI  tersebut  cenderung  tetap menjadi  milik  pribadi  pemiliknya.  Perjanjian  pranikah  adalah  alat  yang  dapat  digunakan oleh pasangan untuk mengatur pembagian harta, termasuk hak cipta , dalam perkawinan dan perceraian. Dalam perjanjian pranikah, pasangan dapat menentukan dengan jelas bagaimana hak  cipta  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pihak  akan  diperlakukan  selama  perkawinan dan  perceraian.  Perjanjian  ini  dapat  mencakup  pembagian  royalti,  kepemilikan  hak  cipta, atau hak atas KI lainnya.
Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia mengatur hak dan kewajiban dalam konteks  hak  cipta.  UUHC  memberikan  pemilik  hak  cipta  hak  eksklusif  untuk  mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya cipta mereka. Dalam konteks perkawinan, jika salah satu pasangan adalah pemilik hak cipta atas karyanya, UUHC akan memainkan peran penting  dalam  melindungi  hak  tersebut.  UUHC  juga  memberikan  hak  untuk  mendapatkan royalti  atau  pembayaran  lain  atas  penggunaan  karya  cipta.  Jika  pasangan  tersebut  sepakat untuk  menggunakan atau mengkomersialisasikan karya  cipta yang dimiliki oleh salah satu dari  mereka,  perjanjian  pranikah  atau  kesepakatan  tertulis  lainnya  dapat  digunakan  untuk mengatur pembagian royalti atau pendapatan dari karya cipta tersebut.
Pengaturan  dan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  yang  dijadikan  mahar  dalam perkawinan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian. Penting untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  yurisdiksi  yang  sesuai  dan,  jika  perlu,  membuat  perjanjian  pranikah  yang mengatur  hak  kekayaan  intelektual  tersebut.  Dengan  melakukan  ini,  pasangan  dapat memastikan  bahwa  hak  kekayaan  intelektual  mereka  diperlakukan  secara  adil  dan  sesuai dengan keinginan mereka, baik selama pernikahan maupun dalam kasus perceraian. Selain
30 Dwi  Mukti  Kelononingrum, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penyebab  Perceraian  Pada  Pengadilan  Agama  Kota Bontang (Bontang: Universitas Trunajaya Bontang, 2021).
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
itu,  perjanjian  semacam  ini  dapat  meminimalkan  potensi  konflik  dan  masalah  hukum  di masa depan.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan pada pemaparan hasil penelitian di atas, kesimpulan yang dapat di ambil yakni  HKI  memiliki  peran  yang  penting  dalam  konteks  perkawinan  di  Indonesia,  baik sebagai  bagian  dari  mas  kawin  maupun  sebagai  mahar.  HKI  khususnya  hak  cipta,  dapat menjadi  aset  berharga  yang  dimiliki  oleh  salah  satu  pasangan  dalam  perkawinan.  Namun, penggunaan  HKI  sebagai  mahar  perlu  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  didasarkan  pada perjanjian  yang  jelas  untuk  melindungi  hak-hak  kedua  belah  pihak.  Selain  itu,  dalam perkawinan,  HKI  berupa  hak  cipta  yang  dimiliki  sebelum  atau  selama  perkawinan  dapat dianggap  sebagai  harta  bersama,  menggarisbawahi  prinsip  kebersamaan  dalam  hubungan perkawinan.  Jika  terjadi  sengketa  terkait  HKI  dalam  perkawinan,  pengadilan  akan memainkan  peran  penting  dalam  menilai  bukti  dan  perjanjian  yang  ada  untuk  mencapai keputusan  yang  adil.  Dalam  perkawinan,  pengaturan  dan  perlindungan  hak  kekayaan intelektual yang dijadikan mahar memiliki dampak yang signifikan pada keadilan ekonomi dan  pemisahan  harta  saat  terjadi  perceraian.  Penting  bagi  pasangan  untuk  memahami peraturan  hukum  yang  berlaku  dan,  jika  diperlukan,  menyusun  perjanjian  pranikah  yang jelas  dan  adil  untuk  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban  terkait  dengan  hak  kekayaan intelektual  mereka.  Adanya  perjanjian  ini  akan  memastikan  keadilan  dalam  pembagian pendapatan dan pemisahan harta saat perceraian, serta melindungi hak pemilik asli atas hak kekayaan  intelektual  mereka.  Pengaturan  yang  cermat  dan  pemahaman  tentang  peraturan hukum  terkait  KI  dalam  perkawinan  adalah  langkah  bijak  untuk  menjaga  stabilitas  dan keadilan ekonomi dalam hubungan pernikahan. HKI berupa hak cipta dalam perkawinan di Indonesia,  langkah-langkah  yang  dianjurkan  meliputi  pendidikan  hukum,  pembuatan perjanjian  pranikah,  konsultasi  ahli  hukum,  transparansi,  pembaruan  perjanjian,  mediasi, pembaruan  peraturan,  dan  pemberian  hak  dan  kewajiban  yang  adil.  Hal  ini  penting  untuk memastikan  pemahaman  yang  baik  tentang  hak  KI,  menghindari  konflik,  dan  memastikan keadilan  ekonomi  serta  perlindungan  hak  KI  pasangan,  baik  selama  pernikahan  maupun dalam kasus perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Agiliyani, Pury Indah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah  (Studi  Kasus  Di  Toko  Hmahar  Kecamatan  Punggelan  Kabupaten Banjarnegara) . Skripsi,  Progam  Studi  Hukum  Keluarga  Islam,Fakultas  Syariah, Univeritas  IslamNegeri  Prof.Saifuddin  Zuhri  Purwokerto .  Purwokerto:  Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.
Alfian,  Irvan. Kadar  Mahar  Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen) . Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
Asjaksan,  Nur  Annisa,  Zainuddin,  Rustan,  and  Muhammad  Said  P.  “Sengketa  Mahar Setelah Perceraian.” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2020): 72–85.
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105

## Beta,  Hilmawati  Usman  Tenri,  and  Muhammad  Habibi  Miftakhul  Marwa.  “Konsep
Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak.” Jurnal  USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1090. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823. Hamdan,  Hamdan  Arief  Hanif,  and  Yoni  Irma  Yunita.  “Derajat  Mahar  Dalam  Proses Perkawinan  Tinjauan  Fikih  Munakahat.” Al-Mawarid  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum (JSYH) 5, no. 1 (2023): 19–32. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2. Helfianti,  Sutri,  and  Iskandar.  “Manfaat,  Prosedur  Dan  Kendala  Pendaftaran  Hak  Milik Intelektual.” Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 12, no. 1 (2018): 31–44.
Ismatul Maula.  “Mahar,  Perjanjian Perkawinan  Dan Walimah Dalam  Islam.” Khuluqiyya: Jurnal  Kajian  Hukum  Dan  Studi  Islam 1,  no.  1  (November  2019):  1–17. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.16.
Kelononingrum,  Dwi  Mukti. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penyebab  Perceraian  Pada Pengadilan Agama Kota Bontang . Bontang: Universitas Trunajaya Bontang, 2021. Kridahl,  Linda,  and  Ann-Zofie  Duvander.  “Financial  Disagreements  and  Money Management Among Older Married and Cohabiting Couples in Sweden.” Journal of Family and Economic Issues 44, no. 2 (June 2023): 394–411. https://doi.org/10.1007/s10834-022-09846-z.
Kurnianingrum,  Trias  Palupi.  “Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit Perbankan  (Intellectual  Property  As  Banking  Credit  Guarantee).” Jurnal  Negara Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan 8,  no.  1  (2017). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936.
Mahar, Perspketif, Dalam Konteks, and Sejarah Dan. “Membongkar Perundang-Undangan Keluarga  Islam:  Perspketif  Mahar  Dalam  Konteks  Sejarah  Dan  Kemanusiaan.” Al- Syakhsiyyah  Journal  of  Law  &  Family  Studies 5,  no.  2  (2023):  153–67. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7.
Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Desain  Industri  Yang  Sama Dengan Merek Yang Berbeda.” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 1 (March 2021): 39– 44. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44.
Makino,  Momoe.  “Marriage,  Dowry,  and  Women’s  Status  in  Rural  Punjab,  Pakistan.” Journal of Population Economics 32, no. 3 (July 2019): 769–97. https://doi.org/10.1007/s00148-018-0713-0.
Mangarengi, Arianty Anggraeny, and Yuli Adha Hanza. “The Position of the Marriage Law on  Interfaith  Marriages  Abroad.” SIGn  Jurnal  Hukum 3,  no.  1  (2021):  65–83. https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127.
Masri, Esther, and Sri Wahyuni. “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah  Perkawinan.” Jurnal  Kajian  Ilmiah 21,  no.  1  (2021):  111–20. https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020.
Panjaitan,  Hulman.  “Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Dan Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  Karya  Cipta  Musik  Dan  Lagu.” To-Ra 5,  no.  1 (May 2019): 19. https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193.
Poetri, Titie Rachmiati. “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta  Bersama  Dalam  Perceraian  Islam.” Jurnal  Lex  Renaissance 5,  no.  2  (April 2020). https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6.
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni e-ISSN: 2621-4105
Purwanto,  Edi. Implementasi  Regulasi  Perjanjian  Pranikah  Di  Kantor  Urusan  Agama  Se- Kabupaten Jember . Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
Rifda,  Arsilliya. Pembagian  Harta  Gono-Gini  (Harta  Bersama)  Dalam  Perspektif  Hukum Islam  Dan  Hukum  Positif  (Analisis  Putusan  Nomor:  115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
Sasongko, Wahyu. “Theoretical Review: The Protection of Music Copyrights in the Radio.”
Fiat Justisia:Jurnal Ilmu
Hukum 13, no. 4 (2019): 307.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no4.1814.
Setiawan,  Rahmat,  and  Firmansyah  Fality.  “The  Jurisdiction  of  Intellectual  Proprietary Rights  of  Nambo  Weaving  Affairs  of  Banggai  Regency.” JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) 6, no. 2 (2021): 172. https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.294. Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, and Ahmad M Ramli. “Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia.” Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan 4, no. 1 (2020): 68–82.
Sugiati, Fenti Dwi, and Mas Anienda Tien F. “Proteksi Hak Cipta Atas Konten Tiktok Yang Disiarkan Pada Acara Televisi.” Unes Law Review 5, no. 4 (2023): 1930–48.
Supriadi,  Supriadi.  “Hak  Kepemilikan  Mahar  Berupa  Tanah  Dalam  Hukum  Perkawinan (Analis  Menurut  Undang-Undang  Pokok-Pokok  Agraria).” Al-Bayyinah 3,  no.  1 (2019): 28–44. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.321.
Susilo,  Hendri,  Muhammad  Junaidi,  Diah  Sulistyani  RS,  and  Zaenal  Arifin.  “Hak  Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 175. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409.
Syah,  Andrean,  and  Ilham  Tholatif.  “Urgensi  Perjanjian  Pranikah  Sebagai  Kesepakatan Awal Perkawinan.” Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2022): 2580–3883.
Widanarti,  Herni.  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Harta  Perkawinan.”
Diponegoro Private Law Review 02, no. 01 (2018): 161–69.
Zulaifi.  “Konsep  Mahar  Menurut  Pemikiran  Ulama  Empat  Mazhab  Dan  Relevansinya  Di Era  Kontemporer.” Qawwam:  Journal  for  Gender  Mainstreaming 16,  no.  2  (2022): 105–20. https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.