## HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM KHALEED ABOU EL FADL: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI
Oleh;Muzayyin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta muzayyinqori@gmail.com
Abstrak. One  of  the  great  thinkers  in  the  contemporary  era  is  Khaleed  Abou  El  Fadl,  a prominent public intellectual on Islamic law. Through his works, Speaking in The God’s Name: Islamic Law, Authority, and Woman, Abou El Fadl offers a frame of new methodology in the study of Islamic law by using a hermeneutics approach. Abou El-Fadl’s hermeneutics can be called  the  negotiated  hermeneutics  because  the  core  of    his  hermeneutics  analysis  is  to negotiate the role of the text (al-Qur’an, hadits, and fatwa), author (Mufti, special agent), and reader (Islamic  society,  common  agent)  in  determining  the  meaning  of  authoritative  text. These three parties should be a balancing and negotiating progress in which that one party ought  not  to  dominate  the  determination  of  meaning.  Abou  El  Fadl’s  hermeneutics  theory embraces  the  idea  of  autonomous  and  open  texts.  Therefore,  the  interpretation  of  the  text does not always focus on efforts to locate the author’s desired intent. Hence, He further argues that integrity of text being damaged, not dynamic, and be unable to perform  its functions in responding  the  challenges  and  demand  of  the  global  era  due  to  the authoritarianism, or interpretative  despotism by  way  of  locking  the  will  of  the  divine  behind  the  text,  its interpretation, or fatwa based on certain ideology as performed by those Mufti who speak in God’s  name.  in  short,  From  above  description  emphasis  the  significance  of  Abou  El  Fadl’s hermeneutics in contemporary Islamic law studies is to stem the authoritarianism that has become    a  common  phenomenon  in  the  contemporary  era.  This  paper    using  the  critical- analysis of method to examines or look at critically Mufti in making various judicial decision and  legal  opinion (fatwa) in  case  of Permanent  Council  for  Specific  Research  And  Legal Opinion (CRLO) in Egypt and Indonesian Council of Ulama (MUI) in Indonesia that assessed reap much controversy and even rejections from part of Muslim community.
Keywords: Islamic law, hermeneutics, authoritarianism, legal opinion, MUI
Abstrak . Salah  satu  pemikir  besar  di  era  kontemporer  adalah  Khaleed  Abou  El  Fadl  , seorang intelektual publik terkemuka tentang hukum Islam. Melalui karyanya , Speaking in The God’s Name: Islamic Law, Authority, and Woman, Abou El Fadl menawarkan kerangka metodologi  baru  dalam  studi  hukum  Islam  dengan  menggunakan  pendekatan hermeneutika  .  Hermeneutika  Abou  El  Fadl  disebut  hermeneutika  negosiasi  karena  inti
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 dari analisis hermeneutikanya adalah menegosiasikan peran teks ( al-Qur'an , hadits , dan fatwa  ),  pengarang  (  Mufti  ,agen  khusus),  dan  pembaca  (masyarakat  Islam,agen  umum) dalam menentukan makna teks otoritatif .Ketiga pihak harus seimbang dan bernegosiasi di mana  salah  satu  pihak  tidak  seharusnya  mendominasi  penentuan  makna.Teori hermeneutika  Abou  El  Fadl  yang  mencakup  gagasan  teks  otonom  dan  terbuka  sehingga penafsiran  teks  tidak  selalu  fokus  pada  upaya  untuk  mencari  maksud  penulis  yang diinginkan  .  Oleh  karena  itu,  Abou  El-Fadl  menyatakan  bahwa  integritas  teks  menjadi rusak, tidak dinamis , dan tidak dapat menjalankan fungsinya dalam merespon tantangan dan  tuntutan  era  global  karena otoritarianisme ,  atau penafsiran  despotic dengan  cara mengunci kehendak Tuhan di belakang teks, interpretasi, atau fatwa berdasarkan ideologi tertentu seperti yang dilakukan oleh mereka para Mufti yang mengatas namakan dirinya sebagai  pembicara  atas  nama  Tuhan.  Singkatnya  ,  dari  uraian  di  atas  pentingnya hermeneutika  Abou  El  Fadl  dalam  studi  hukum  Islam  kontemporer  adalah  untuk membendung otoritarianisme yang  telah  menjadi  fenomena  umum  di  era  kontemporer. Makalah ini menggunakan metode kritis-analisis untuk menguji atau melihat secara kritis seorang  Mufti  dalam  membuat  berbagai  keputusan  hukum  atau  fatwa  dalam  kasus Indonesian Council of Ulama ( MUI ) di Indonesia yang dinilai menuai banyak kontroversi dan bahkan beberapa penolakan dari sebagian masyarakat Muslim Kontemporer . Kata kunci : hermeneutika, hokum Islam, otoritarianisme, fatwa , MUI

## A. Pendahuluan
Problem interpretasi terhadap teks keagamaan seringkali menimbulkan ketegangan. Ketegangan  kerapkali  terjadi karena  masing-masing  pihak,  baik  tokoh masyarakat,  kelompok,  organisasi  dan institusi  fatwa  keagamaan    (  seperti Permanent  Council  for  specific  Research And  Legal  Opinion  (CRLO),  Bahsul  Masail, Majlis Tarjih, Dewan Hisbah, Komisi Fatwa MUI) ,  Mazhab,  dan  aliran  keagamaan tertentu, 1 mengklaim  bahwa  tafsirannya sebagai  yang  absolut  mewakili  maksud
1 Amin Abdullah, Mendengarkan “Kebenaran”  Hermeneutika, dalam  kata  pengantar buku Fahruddin Faiz, Hermeneutika al- Qur’an Tema - tema Kontroversial.(Yogyakarta:eLSAQ Press, 2005).hlm.xix.kemudian diringkas Mendengarkan.
Tuhan,  sembari  menuduh  tafsir  lain  yang berbeda  dengannya  sebagai  sesat. 2 Tanpa sadar  bahwa  mereka  terjebak  pada
2 Fenomena polisi kebenaran dalam kehidupan  beragama  belakangan  ini  tidak  lepas  dari sikap  sekelompok orang  yang  merasa paling tahu dan paling  bisa  menerjemahkan  ajaran  ajaran  Tuhan, sehingga  setiap  penafsiran  maupun  pemahaman  yang tidak  sesuai  dengan  dia  dan  kelompoknya  merasa perlu  untuk  diluruskan  dan  jika  perlu  disingkirkan dengan jalan kekerasan sekalipun. Akibatnya, kelompok  lain  yang  berbeda  siap  untuk  disesatkan, dipandang sebagai pelaku bid’ah, dituduh murtad, atau bahkan  divonis  kafir  sehingga  halal  darahnya.  Lihat pembahasan  tentang  nasib  orang  orang  yang  divonis murtad  dalam  artikel  Guntur  Romli  yang  berjudul “kekerasan  Atas  Nama  Fatwa”. Dalam  situs http://islamlib.com/id/index.php?page=article.diakses 28  November  2007.  Dikutip  dari  Abdul  basit  Junaidi dan  Abid  Rohmanu,dkk. Islam  Dalam  Berbagai Pembacaan  Kontemporer.  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,2009).hlm.154;  kemudian  diringkas  Islam. Uraian rinci mengenai akar penyesatan dan memposisikan  keragaman  bisa  dilihat  dalam  karya Fahruddin  Faiz, Hermeneutika  al- Qur’an  Tema -tema Kontroversial.(Yogyakarta:eLSAQ Press, 2005).hlm.143. kemudian diringkas Hermeneutika.
HERMEUNITIKA HUKUM ISLAM  KHALED ABOU EL FADL– Muzayin
tindakan “otoritarianisme  penafsiran” .
Fenomena  klaim  kebenaran  absolut (Absolute truth claim) semacam  ini banyak merisaukan  dan  dipandang  sangat problematic, 3 terlebih  ketika  masing- masing  dari  mereka  mendaku  sebagai pemegang  otoritas  yaitu  wakil  Tuhan. 4
Oleh  karena  itu, Pemahaman  dan penafsiran    terhadap  teks    seharusnya tidak  boleh  hanya  ditentukan  secara sepihak  baik  oleh  individu,  kelompok, maupun  institusi  tertentu.  Tidak  perlu seseorang atau sekelompok orang merasa menjadi satu satunya “juru  bicara Tuhan” yang terpilih untuk menjelaskan kehendak Tuhan  seperti  yang  tertuang  dalam  kitab suci  al-Qur’an.  jika  hal  ini  terjadi  dan dilakukan,  pada  dasarnya  ia  telah melakukan  otoritarianisme  tafsir  dan cenderung  akan  melahirkan  penafsiran serta  pemahaman  yang despotic atau interpretative despotism. (kesewenang-
3 Dalam  bukunya  “Kala  Agama  Jadi Bencana”,  Ch arles  Kimball  menjelaskan  bahwa  ada lima  tanda  yang  bisa  membuat  agama  busuk  atau korup.  Pertama,  klaim  kebenaran  mutlak  hanya  pada agamanya. Kedua, taqlid secara membabi buta kepada pemimpin  agamanya  .  ketiga,  mengidealisasikan zaman  ideal  masa  lalu  dan  ingin  mewujudkan  pada zaman  sekarang.  Keempat,  pencapaian  tujuan  dengan membenarkan  segala  cara.  Kelima,  menyerukan perang  suci.  Lihat,  Charles  Kimball, Kalam  Agama Jadi Bencana, Terj. Nurhadi (Bandung: Mizan, 2003) 4 Amin Abdullah, Mendengarkan.hlm.xix-xx.
wenangan  penafsiran). 5 Sehingga  ujung- ujungnya  adalah  adanya  sikap  menutup rapat-rapat  keinginan  Tuhan (the  will  of the divine) , dan tindakan pengambil alihan begitu saja otoritas author (Tuhan). 6
Merebaknya sikap yang memonopoli kebenaran  atau  lebih  sempit  lagi memonopoli  tafsir  yang  dicirikan  dengan sikap  menganggap  tafsir  kelompoknya sajalah  yang  benar  sikap  intoleran, penafsiran  yang  cenderung  harfiah  dan mengabaikan maqashid  asy-syari’ah, anti rasional  dan  Barat,  mendorong  Khaleed Abou  El  Fadl  untuk  turun  tangan meluruskan berbagai penyimpangan sikap dan  pendirian  kelompok  tersebut.  Oleh karena  itu,  Artikel  berikut  ini  mencoba untuk  menyelesaikan  persoalan  itu  dalam konteks keindonesiaan, maka penulis akan menghadirkan    tawaran  hermeneutika yang digagas oleh Khaled M. Abou El Fadl, 7
5 Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa
Keagamaan”, Pengantar  pada  buku Atas  Nama
Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Cet.I, Jakarta:  Serambi  Ilmu  Semesta,  2004,  hlm.xii. kemudian diringkas Pendekatan.
6 Amin Abdullah, Mendengarkan.hlm.xx
7 Khaled  Abou  El  Fadl  adalah  Profesor Hukum  Islam  di  Fakultas  Hukum  UCLA,  Amerika Serikat. Lulusan Yale dan Princeton. Ia adalah seorang pengarang yang produktif dan juga intelektual ternama dalam  hal  hokum  Islam  dan  soal  soal  yang berhubungan  dengan  Islam  dan  soal  soal  yang berhubungan  dengan  Islam.  Beberapa  karya  karyanya ialah Islam  and  the Chelllengge of  Democracy (Princeton University  Press,  2004), The  Place  of
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 dalam  salah  satu  karyanya Speaking  in God’s  Name;  Islamic  Law,  Authority,  and Women, 8 yang  mencoba  mengurai persoalan mengenai hubungan antara teks, author,  dan  reader  dalam  diskursus eksegesis  dan  penentuan  makna  teks. Dialog antara ketiga unsur ini dimakudkan untuk  menghindari  sikap otoritarianisme 9
Tolerance  in  Islam (Cambridge  University,  2001), Rebellion dan Violence  in  Islamic  Law (  Cambridge University,  2001), Speaking  in  Gods Name:  Islamic Law,  Authority, dan Woman ( Oneworld Publication, 2001), And God knows the Soldiers: The Authoritative and  Authoritarian  in  Islamic  Discourse (2001), Conference  of  The Books:  The  Search  for  the  Beauty in  Islam  (2001).dikutip  dari Abdul  Basit  Junaidi  dan Abid Rohmanu,dkk.Islam Dalam Berbagai Pembacaan  Kontemporer.  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009).hlm.158-159
8 Sebagaimana  disebutkan  sendiri  oleh  Abou El  Fadl,  latar  tulisan  dan  karyanya  adalah  sebagai respons  atas  munculnya  fatwa-fatwa  keagamaan  yang dikeluarkan  oleh  SAS  (The  Society  for  Adherence  to the  Sunnah/Masyarakat  Taat Sunnah)  di  Amerika  dan CRLO  (Council  for  Scientific  Research  and  Legal Opinions/Al-Lajnah  al- Da’ imah  li  al-Buhuts  al- ‘Ilmiyyah  wa  al - Ifta’/ Lembaga  Pengkajian  Ilmiah  dan Fatwa)  di  Arab  Saudi.  Ia  melihat  dalam  fatwa-fatwa dua  lembaga  keagamaan  tersebut  terdapat  sejumlah keganjilan.  Keganjilan  tersebut  terlihat  dari  rujukan Hadis  yang  dijadikan  dasar  pijakan  fatwa  dan penggunaan logika yang juga ganjil.
9 Otoritarianisme  yaitu  penganugerahan otoritas  pada  yang  tidak  otoritatif  atau  juga  bisa disebut  sebagai  sikap  kesewenang-wenangan  dalam diskursus pemikiran hukum Islam, seperti fatwa-fatwa CRLO  yang  oleh  Abou  El-Fadl  dianggap  terjebak pada  sikap  otoritarianisme  yang  bias  gender  (tidak menjunjung  tinggi  martabat  perempuan). Lihat. Khaled  Abou  El  Fadhl, Atas  Nama  Tuhan,  Dari  Fiqh Otoriter  ke  Fikih  Otoritatif, Alih  Bahasa:  R.  Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004).hlm. 385-425; kemudian  diringkas  Atas  Nama.  Pembahasan  secara khusus  mengenai Otoritarianisme dibahas  oleh Asnawi  Ihsan,  tidak  jauh  berbeda  secara  esensial  apa yang  dimaksud  dengan  otoritarianisme  adalah  faham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang, kelompok
dalam proses penentuan makna termasuk penetapan  fatwa  hokum  MUI  tentang haramnya merokok.
B. Pro dan Kontra Penerapan

## Hermeneutika  Dalam  Penafsiran Al-Qur’an
Perdebatan  tentang  kemungkinan pengembangan  Ulumul  Qur’an  melalui hermeneutika  dan  tentang  penerapan hermeneutika  dalam  penafsiran  al-Qur’an hingga  saat  ini  masih  menimbulkan perdebatan  di  kalangan  para  ulama  dan sarjana  Islam. Sebagian  dari  mereka menolak  secara  totalitas,  sebagian  yang lain menerimanya secara keseluruhan dan sebagian  yang  lain  berusaha  menengah- nengahi  perbedaan  pendapat  tersebut dengan mengatakan bahwa sebagian teori
atau  institusi  untuk  menyatakan  bahwa  pandangan keagamaannya  (tafsir  atas  teks  suci)  paling  benar  dan itulah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Sementara interpretasi  yang  dikemukakan  pihak  lain  dianggap salah  dan  bukan  kehendak  Tuhan  atau  bahkan  pada titik  tertentu  dituding  sesat  dan  menyesatkan. lihat.Asnawi Ihsan,“Otoritarianisme:CatatanKelamPera dabanIslam”,dalamsitus:// http://asnawiihsan.blogsp ot.com/2007/03/otoritarianisme-catatan-hitam- peradaban.html .diakses  8  Januari  2015.kemudian diringkas Otoritarianisme. Uraian secara rinci mengenai konstruksi otoritarianisme bisa dilihat dalam Khaleed  M. Abou  El  Fadl, Speaking  in  God’s  Name: Islamic  Law,  Authority,  and  Women. (Oxford: Oneworld Publications, 2001).hlm.141.kemudian diringkas Speaking.
HERMEUNITIKA HUKUM ISLAM  KHALED ABOU EL FADL– Muzayin
hermeneutika dipandang acceptable dalam kajian keislaman. 10
Munculnya  penolakan  terhadap teori hermeneutika salah satunya disebabkan  oleh  factor  teologis.  Di  antara pihak  yang  kontra  adalah  Adnin  Armas, Adian  Husaini,  dan  Muhammad  Mahmud Kalu.  Mereka  menegaskan  penolakannya dengan  alasan  bahwa  hermeneutika merupakan  terminology  Barat  yang awalnya  digunakan  untuk  menafsirkan Bible. Menurut Adnin Armas, hermeneutika hanya bertujuan menyerang Islam,  al-Qur’an  dan  Hadis.  Penggunaan terminology Barat tersebut dapat membawa  dampak  buruk  bagi  keteguhan iman umat Islam tentang status al-Qur’an, sebab  otentisitasnya  sebagai  kalam  Allah akan tergugat. 11 Al-Qur’an akan diperlakukan sama dengan teks teks yang lain  dan  dianggap  sebagai  teks  historis,
10 Sahiron  Syamsuddin, Hermeneutika  dan Pengembangan Ulumul Qur’an , (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009).hlm1 11 Mahmud  Kalu  menegaskan  perbedaan antara  tafsir  Bible  dan  tafsir  al- Qur’an.  keduanya memiliki problem  yang  sangat  mendasar. Sebab tafsir Bible  muncul  untuk  mengungkap  problem-problem validitas  teks  teks.  Sementara  tafsir  al- Qur’an bertujuan  untuk  mengungkap  mekna-makna  yang tersimpul  di  balik  teks  yang  diyakini  sumbernya  dari Tuhan.  Mahmud  kalu,  al- Qira’at  al - Mu’asirah  li  al - Qur’an    al - Karim  fi  Daw’I  Dawabit  al -Tafsir,  (Suria: Dar al-Yaman, 2009).hlm.62
padahal  sebenarnya  ia  adalah  tanzil. 12
Ilmu tafsir yang sudah mapan dalam Islam, lanjut  Adnin,  masih  tetap  relevan  untuk studi  tafsir  al-Qur’an  sehingga  tidak membutuhkan  “barang  baru”  seperti hermeneutika. 13
Sementara pihak lain yang menerima  teori  hermeneutika  cenderung melihat  dari  subtansinya.  Bagi  mereka, hermeneutika merupakan ilmu yang telah mengalami  perkembangan  pesat  melalui para  tokoh  dan  alirannya.  Sahiron Syamsuddin, misalnya, menerima penggunaan hermeneutika sebagai metodologi  tafsir  al-Qur’an  karena beberapa alasan sebagai berikut; Pertama, secara  terminology;  hermeneutika  dalam arti  ilmu  tentang  “seni  menafsirkan”  dan ilmu  tafsir  pada  dasarnya  tidaklah berbeda. keduanya mengajarkan bagaimana cara memahami dan
12 Menurut  Adian  Husaini,  tanpa  memahami hakikat perbedaan antara teks al- Qur’an dan Bible  dan metode penafsirannya, banyak sarjana yang telah latah menjiplak  istilah  istilah  yang  digunakan  studi  Bible, seperti istilah “Islam Fundamental”, “Islam eksklusif”, “Islam Radikal” dan sejeni snya, yang diidentifikasikan sebagai  orang  orang  yang  menafsirkan  al- Qur’an secara  tekstual  atau  literal.  Sebaliknya,  kata  Adian, kelompok yang berpaham liberal, inklusif dan pluralis adalah  mereka  yang  menafsirkan  al- Qur’an  secara kontekstual.  Adin  Husaini  dan  Abdurrahman  al- Baghdadi,  Hermeneutika  dan  Tafsir  al- Qur’an,
(Jakarta:Gema Insani. 2007).hlm.26.
13 Adnin  Armas, Tafsir  al- Qur’an  atau Hermeneutika  al- Qur’an ,  Dalam  Islamia,  1,1  2004, hlm.45
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 menafsirkan teks secara benar dan cermat.
Kedua, aspek  yang  membedakan  antara keduanya,  selain  sejarah  kemunculannya, adalah  ruang  lingkup  dan  obyek pembahasannya: hermeneutika mencakup seluruh obyek penelitian dalam ilmu social dan  humaniora  (termasuk  di  dalamnya bahasa  atau  teks),  sementara  ilmu  tafsir secara  umum  hanya  berkaitan  dengan teks.  Teks  sebagai  obyek  inilah  yang mempersatukan antara hermeneutika dan ilmu tafsir.
Ketiga, meskipun al-Qur’an diyakini oleh  umat  Islam  sebagai  wahyu  Allah secara verbatim dan Bibel dipercaya kaum Kristiani  sebagai  wahyu  Tuhan  dalam bentuk  inspirasi,  namun  bahasa  yang digunakan  untuk  mengkomunikasikan pesan ilahi kepada manusia adalah bahasa manusia  yang  bisa  diteliti  baik  melalui hermeneutika  maupun  ilmu  tafsir. Keempat, setelah  menelaah  teori  teori hermeneutika Gadamer, Sahiron Syamsuddin  berkeyakinan  bahwa  teori teori  tersebut  dapat  memperkuat  konsep konsep metodis yang selama ini telah ada dalam ilmu tafsir. 14
14 Sahiron Syamsuddin, Integrasi
Hemeneutika  Hans  George  Gadamer  ke  dalam  Ilmu Tafsir,  Sebuah  Proyek  Pengembangan  Metode Pembacaan  al- Qur’an  pada  Masa  Kontemporer,  Draft Makalah  pada  “Annual  Conference  Kajian  Islam”

## C. Hermeneutika  Khaleed  Abou  El
Fadl  dan  Relevansinya  dengan aliran    Hermeneutika Objektivis- Cum-Subjektivis dalam  Tradisi Barat
Problem  hermeneutis  pada  intinya terkait  dengan  proses  menafasirkan  teks yang timbul  ketika  seseorang  mengalami alienasi  terhadap  teks  dan  maknanya . 15 Persoalannya  kemudian apakah    makna yang  dihasilkan  dari  proses  interpretasi bersifat objektif ataukah  makna subjektif. Perbedaan  penekanan  pencarian  makna pada  ketiga  unsure  hermeneutika: penggagas, teks, dan pembaca ,  menjadi titik beda dari masing masing hermeneutika. 16 Oleh karena itu, sebelum melangkah  pada  teori  hermeneutika negosiasi  yang  dikembangkan  oleh Khaleed,  maka  terlebih  dahulu  penulis ingin  melihat  pemetaan  atau  klasifikasi secara  jelas  mengenai  tiga  paradigma dalam  menyikapi  apa  yang  dirumuskan sebagai problem hermeneutis.
Sebelum  melangkah  pada  teori hermeneutika negosiasi yang
yang  dilaksanakan  oleh  Dipertais  DEPAG  RI  pada tanggal 26-30 November 2006 di Bandung, hlm.9-10
15 Ilham B. Saenong, Hermeneutika Pembebasan. (Jakarta: TERAJU, 2002).hlm.34.
16 Aksin Wijaya, Teori interpretasi Al- Qur’an Ibnu Rusyd Kritik Ideologis hermeneutis.(Yogyakarta:LKiS,2009).hlm.25
HERMEUNITIKA HUKUM ISLAM  KHALED ABOU EL FADL– Muzayin
dikembangkan  oleh  Khaleed,  maka terlebih  dahulu  penulis  ingin  melihat pemetaan  atau  klasifikasi  secara  jelas mengenai tiga paradigma dalam menyikapi  apa  yang  dirumuskan  sebagai problem  hermeneutis.  Dengan  tiga klasifikasi  ini  nantinya  akan  diketahui kecendrungan  dari  model  hermeneutika Khaleed  masuk  ke  dalam  klasifikasi  yang mana.  Tiga  klasifikasi  model  paradigma hermeneutis  yang  dimaksud  ialah Pertama, Hermeneutika Teoretis, problem hermeneutisnya adalah metode.pandangan  ini  mempersoalkan metode apa yang sesuai untuk menafsirkan  teks  sehingga  mampu menghindarkan  seorang  penafsir  dari kesalahpahaman. 17 Dengan  kata  lain, bentuk hermeneutika seperti ini menitikberatkan  kajiannya  pada  problem pemahaman,  yakni  bagaimana  memahami dengan  benar.  Sedangkan  makna  yang menjadi tujuan pencarian dalam hermeneutika  ini  adalah  makna  yang dikehendaki  oleh  penggagas  teks.  Oleh karena  itu,  hermeneutika  model  ini dianggap  juga  sebagai  hermeneutika romantic yang bertujuan untuk
17 Ilham B. Saenong, Hermeneutika. hlm.34
merekonstruksi  makna. 18 Adapun  tokoh- tokohnya  ialah  Schleiemacher,  W.  Dilthey dan  Emilio  Betti. 19 Sahiron  Syamsuddin memasukkan  kelompok  ini  ke  dalam aliran Objektivis . 20
Kedua, Hermeneutika  filosofis. Problem  utama  dari hermeneutika  model ini  bukanlah  bagaimana  memahami  teks dengan  benar  dan  objektif  sebagaimana hermeneutika  teoritis.  Problem  utamanya adalah  bagaimana  “tindakan  memahami” itu sendiri. Tokoh-tokohnya ialah Heideger,  Jorge  Gracia,  dan  Gadamer. 21 Gadamer  berbicara  tentang  watak interpretasi  bukan  teori  interpretasi. Karena  itu,  dengan  mengambil  konsep fenomenologi  Heideger  tentang Dassein (ke-Ada-annya  di  dunia),  Gadamer menganggap  hermeneutikanya  bertujuan sebagai risalah ontology, bukan
18 Aksin  Wijaya. Arah  Baru  Studi Ulum  al-
Qur’an . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).hlm.185- 6. Kemudian diringkas Arah Baru.
19 Uraian  lebih  rinci  mengenai  teori hermeneutika  yang  dikembangkan  oleh  ketiga  tokoh tersebut  bisa  dilihat  dalam  Aksin  Wijaya. Arah  Baru. hlm.186; Fahruddin Faiz, Hermeneutika. hlm.8; Ilham B. Saenong, Hermeneutika. hlm.34
20 Aliran Objektivis  yaitu aliran hermeneutika yang  lebih  menekankan  pada  pencarian  makna  asal dari  obyek  penafsiran  (teks  tertulis,  teks  diucapkan, prilaku, simbol-simbol kehidupan dll.). Jadi, penafsiran  disini  adalah  upaya  merekonstruksi  apa yang  dimaksud  oleh  pencipta  teks.lihat.  Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul  Qur’an (Yogyakarta:  Pesantren  Nawesea Press, 2009),
hlm.26.kemudian diringkas
Hermeneutika.
21 Fahruddin Faiz, Hermeneutika, hlm.8
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 metodologi. Dalam rumusan hermeneutikanya,  Gadamer  menolak anggapan  hermeneutika  teoritis  yang menganggap  hermeneutika  bertujuan menemukan  makna  objektif.  Gadamer menggap  tidak  mungkin  diperoleh pemahaman  objektif  dari  sebuah  teks sebagaimana  digagas  para  penggagas hermeneutika  teoritis,  karena  dua  alasan pertama ,  orang  tidak  bisa  berharap menempatkan  dirinya  dalam  posisi pengarang  asli  teks  untuk  mengetahui makna  aslinya. Kedua, memahami bukanlah  komunikasi  misterius  jiwa  jiwa di  mana  penafsir  menggenggam  makna teks yang subjektif. Memahami menurutnyaadalah  sebuah  fusi  horizon- horizon:  horizon  penafsir  dan  horizon teks. 22 Sahiron Syamsuddin menggolongkan model hermeneutika yang dikembangkan  oleh  Gadamer  ini  kepada aliran Objektivis-cum-Subjektivis . 23
Ketiga , hermeneutika kritis.
Hermeneutika  model  ini  bertujuan  untuk mengungkap  kepentingan 24 di  balik  teks.
22 Aksin Wijaya. Arah Baru. hlm.189-190
23 Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika. hlm.26 24 Menurut  Paul  Ricoeur,  ada  tiga  bentuk kepentingan  yang  ditelusuri  Habermas.  Pertama, kepentingan  tknis  atau  kepentingan  instrumental  yang menguasai  ilmu pengetahuan  empiris  analitis;  kedua, teknis dan praksis, yakni ranah komunikasi intersubjektif yang menjadi wilayah ilmu pengetahuan
Hermeneutika  kritis  memberikan  kritik terhadap  model  hermeneutika  seperti disebutkan sebelumnya. Menurut pendirian  hermeneutika  kritis,  baik hermeneutika filosofis maupun hermeneutika  teoritis,  mengabaikan  hal hal  di  luar  bahasa  seperti  kerja  dan dominasi  yang  justru  sangat  menentukan terbentuknya  konteks  pemikiran  dan perbuatan. 25 Adapun concern dari hermeneutika kritis bukan untuk mengklarifikasi kebenaran tersebut, tetapi untuk mendemistifikasi. Dengan kata lain, teks  lebih  banyak  dicurigai  daripada diafirmasi,  dan  tradisi  bisa  jadi  menjadi tempat persembunyian kesadaran palsu. 26
Tokohnya  ialah  Habermas.  Sahiron Syamsuddin menempatkan model hermeneutika  kritis  ke  dalam  aliran subjektivis. 27
historis-hermeneutis;  ketiga,  kepentingan  emansipasi, yang menjadi wilayah garapan ilmu social kritis, Paul Ricoeur, Hermeneutika  Ilmu  Sosial,  terj.  Muhammad Syukri,  (Yogyakarta:  Kreasi  Wacana,  2006).hlm.108- 111. Kemudian diringkas Hermeneutika
25 Josef Bleicher. Contemporary
Hermeneutics:  Hermeneutics  as  Method,  Philosophy and  Critique. (London:  Routledge  and  Kegan  Paul, 1980).hlm.3. kemudian diringkas Contemporary.
26 Ilham  B.  Saenong, Hermeneutika. hlm.42- 43
27 Aliran  Subjektivis  ialah  aliran  yang  lebih menekankan pada peran para pembaca/ penafsir dalam pemaknaan  terhadap  teks.  Menurutnya,  pemikiran- pemikiran  dalam  aliran  ini  terbagi  menjadi  tiga.  Ada yang  sangat  subjektivis,  yaitu  ‘dekonstruksi’  dan reader-response  critism. Ada  yang  agak  subjektivis seperti  post-strukturalisme  dan  ada  yang  kurang
HERMEUNITIKA HUKUM ISLAM  KHALED ABOU EL FADL– Muzayin
Setelah melihat kecenderungan dari aliran-aliran  hermeneutika  umum  dari tradisi Barat yaitu; aliran objektivis , aliran subjektivis dan objektivis-cum-subjektivis, maka penulis menilai bahwa hermeneutika  Khaleed  M.  Abou  El  Fadl memiliki kemiripan dengan hermeneutika filosofis  Hans-George-Gadamer  sebagai aliran objektivis-cum-subjektivis .
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Gadamer bahwa  makna  suatu  teks  tetap  terbuka dan  tidak  terbatas  pada  maksud  si pengarang  dengan  teks  tersebut. 28
Interpretasi  dapat  memperkaya  makna suatu  teks.  Karena  itu,  interpretasi  tidak bersifat reproduktif melainkan produktif. 29 Argumentasi  Gadamer  inilah yang akan kita lihat kesamaannya dengan hermeneutika  yang  dikembangkan  oleh Khaleed.M. Abou El Fadl pada pembahasan selanjutnya.
D. Problem  Interpretasi:  fase  awal sebelum munculnya teori hermeneutika Khaleed Abou El Fadl
subjektivis, yakni strukturalisme.lihat. Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika. hlm.26 28 Uraian  mengenai  keterbukaan  teks  dalam pandangan  Khaleed  bisa  dilihat Khaleed  M. Abou  El Fadl, Speaking.hlm.146; sementara pembahasan mengenai hal ini akan dibahas dalam makalah ini pada halaman 13.
29 Hans-George-Gadamer, Truth and Method, (New York: The Seabury Press, 1975).hlm.264;
Sebelum melangkah pada pembahasan mengenai teori hermeneutika Khaleed,  penulis  merasa  penting  untuk melacak factor apa yang melatarbelakangi munculnya  teori  hermeneutikanya.  Untuk mengetahui itu, maka penulis menggunakan  kerangka  pikir  sosiologi pengetahuan yang berusaha
menghubungkan  antara  posisi  Khaleed dengan konteks social yang mempengaruhinya.  Dorongan  Khaleed untuk memunculkan teori hermeneutikanya  dilatarbelakangi  oleh adanya problem interpretasi terhadap teks yang  mana  praktek  penafsirannya cenderung literlek, adanya sikap menutup rapat-rapat  keinginan  Tuhan (the  will  of the divine), dan tindakan pengambil alihan begitu saja otoritas Tuhan (author). 30
Tindakan  kesewenang-wenangan ini  dilakukan  oleh  pihak  kuasa,  Khaleed menyebutkan  seperti  CRLO  ( Council  for Scientific  Research  and  Legal Opinion ), yang mendaku dirinya sebagai “Juru Bicara Tuhan” yang  oleh  Khaleed  distilahkan seperti  dalam  judul  bukunya “Speaking  in God’s  Name”. di  mana  tindakan  mereka dinilai  Abou  El  Fadl  telah  terjebak  pada sikap otoritarianisme .  Dikatakan  terjebak
30 Amin Abdullah, Mendengarkan.hlm.xx
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 pada sikap otoritarianisme karena mereka bertindak secara sewenang-wenang dalam mengeluarkan  fatwa-fatwa  hukum. 31
31 Fatwa  fatwakeagamaan  yang  dikeluarkan CRLO  dan  dirasa  problematis  atau  bahkan  biasa gender  oleh  Khaleed,  semisal  larangan  bagi  kaum perempuan  untuk  mengunjungi  makam  suaminya, larangan  mengeraskan  suaranya  dalam  berdoa, larangan  mengendarai  atau  mengemudi  mobil  sendiri, ia  harus  didampingi  seorang  pria  mahramnya.  Fatwa- fatwa  tersebut  dinilai  oleh  banyak  kalangan  termasuk Abou  El  Fadl  sebagai  tindakan    merendahkan  wanita yang  tidak  dapat  ditoleransi  pada  era  sekarang  ini. Dampaknya  tidak  hanya  bagi  kalangan  mayoritas Muslimah,  bahkan    muslimah  minoritas  di  AS  dan Negara  Eropa  lainnya.  Di  samping  itu,  fatwa  yang merujuk pada nashsh-nashsh keagamaan dengan tidak memperhatikan konteks social-historisnya akan kehilangan  relevansi  dan  urgensi  terutamanya  jika diambil  begitu  saja  secara  serampangan  dan  tidak berdasar.  Lihat.  Amin  Abdullah, Pendekatan.hlm.ix; lihat juga Abdul basit Junaidi dan Abid Rohmanu,dkk. Islam  Dalam  Berbagai  Pembacaan  Kontemporer. (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,2009).hlm.155;  Fatwa fatwa  ini  dikatakan  berlindung  di  bawah  teks  (nash) yang  mengklaim  bahwa  itulah  yang  sebenarnya “dikehendaki  oleh  Tuhan”.  Di  sinilah  Abou  El  Fadl mengatakan  hampir  semua  fatwa  yang dikeluarkan oleh  ahli  hukum  tersebut  menganut  salah  satu madzhab  pemikiran  hokum  Wahabi,  ada  dua  alasan Abou  El  Fadl  melihat  fatwa  fatwa  tersebut; Pertama, produk  intelektual  para  ahli  hokum  dari  madzhab tersebut  melambangkan  bentuk  “otoriatarianisme” interpretative. Kedua, madzhab  ini  telah  menjadi dominan  di  dunia  Islam  dewasa  ini.lihat.  Dikutip  dari Ahmad  Zayyadi. Teori  Hermeneutika  Khaleed  M. Abou  El  Fadl  dan  Nashr  Hamid  Abu  Zaid  Dalam Interpretasi  Konsep  Otoritas  Hokum  Islam.  Skripsi, Universitas  Islam  Negeri  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.  2007.hlm.96;  Abou  El  Fadl  melihat terdapat sejumlah persoalan pada fatwa-fatwa itu yang dapat  merendahkan  perempuan. Pertama, kompetensi atau  kualifikasi  hadis-hadis  yang  dijadikan  sebagai landasannya  sangat  tidak  memadai.  Kalaupun  ada yang  otentik,  otentisitasnyapun  tidak  proporsional alias tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan  oleh  fatwa  tersebut  dalam  aspek  hukum, sosial, teologi maupun budaya. Dalam penelitian Abou al- Fadl,  umumnya  hadis  tersebut ahad (tidak mutawatir)  dengan  kualitas  yang  lebih  banyak dhaif sementara  dampak  yang  ditimbulkan  sangat  serius, perempuan  kemudian  termarjinalisasi,  disingkirkan
Menurut  Khaleed  mereka  merasa  berhak menyingkirkan  dan  menyeleksi  sebagai produk  hokum  yang  lahir  dari  luar mereka,  sembari  memaksakan  produk fatwa  hokum  mereka  sebagai  Tuhan menghendaki demikian. 32
Bertolak  pada  kasus  di  atas, Khaleed  merasa  gelisah  dengan  hilangnya landasan  epistimologi  hokum  Islam  dan tindakan  otoriter  tersebut.  maka  untuk menghindari diri dari sikap otoriter dalam proses  interpretasi  atau  pencarian  makna teks  khususnya  dalam  pengambilan keputusan  hukum,  Khaleed  mengajukan teori  interpretasi  yang  dianggapnya mampu menyeesaikan persoalan tersebut. Uraian  dibawah  ini  akan  mengeksplorasi tentang teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Khaleed.
dari  ruang  publik. Abou  El  Fadl  memandang  bahwa semakin  besar  dampak  yang  akan  ditimbulkan  oleh sebuah  hadis  maka  akan  semakin  ketat  pula kompetensi  yang  harus  dimiliki. Kedua, metode penetapan  yang  digunakan  oleh  para  ahli  hukum dalam  lembaga  itu  terkesan  sewenang-wenang  karena tidak  mengikuti  prasyarat-prasyarat  yang  seharusnya dilalui. Ketiga, sikap  mereka  yang  cenderung  otoriter dengan  ‘mengunci’  penafsiran  lain  dan  menyajikan penafsiran  mereka  sebagai  sesuatu  yang  pasti  dan absolute. Keempat,  gejala  penafsiran  seperti  ini  sudah mulai tampak di negara-negara muslim lain, dan tentu akan  sangat  membahayakan  dinamika  hukum  Islam sendiri. Lihat.Abdul Majid, HERMENEUTIKA HADIS  GENDER  (Studi  Pemikiran  Khaled  M.  Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God’s Name; Islamic Law,  Authority  And  Women).  Dalam  Jurnal  Al-Ulum Volume 13 Nomor 2, Desember 2013.hlm.296-298.
32 Amin Abdullah, Pendekatan.hlm.ix

## HERMEUNITIKA HUKUM ISLAM  KHALED ABOU EL FADL– Muzayin
E. Teori  Hermeneutika  Negosiatif  : antara teks, author, dan reader
Hermeneutika Abou El Fadl adalah “hermeneutika negosiatif”. 33 Disebut seperti itu karena proses pencarian makna mengharuskan terjadinya interaksi antara pengarang , teks ,  dan pembaca, di  mana menurut Khaleed  ketiga elemen  itu harus ada  keseimbangan dan  harus  melakukan proses negosiasi. Hal penting yang dicatat oleh  Khaleed  dari  proses    negosiasi    itu ialah  salah  satu  pihak  tidak  boleh mendominasi  dalam  proses  penetapan makna. 34 Dengan  kata  lain,  hilangnya proses  negosiasi  ini  akan  menyebabkan sikap otoritarianisme atau penafsiran yang dispotik (despotic  interpretation) dalam diskursus hokum Islam.
Secara  spesifik,  dalam  konteks hukum Islam peran pembagian yang sama
33 Hermeneutika  Khaleed  dapat  pula  disebut “hermeneutika otoritatif” sebagai lawan dari “hermeneutika dispotik”.Lihat. Imam Annas Muslihin, Signifikansi.hlm.191; Teori hermeneutika yang digunakan oleh Khaleed Abou El Fadl berbeda dengan pendekatan hermeneutika yang digunakan di lingkungan  atau  dalam  tradisi  biblical  studies  yang menganggap  pengarang  teks  telah  meningggal (the death  of  author). Khaleed  menjelaskan  bahwa pengarang  al- Qur’an  adalah  abadi,  hidup  terus menerus  mengurusi  mahkluk-NYa,  pengarang  al- Qur’an  tentu  saja tidak rela jika  karya  magnum opus - NYa  diselewengkan  dan  dijadikan  legitimasi  “atas nama Tuhan”.Lihat.Supriatmoko, Konstruksi Otoritarianisme  Khaleed  Abou  El  Fadl,  dalam Hermeneutika  al- Qur’an  &  Hadits .  (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).hlm.280 34 Khaleed M.
Abou El Fadl,
Speaking.hlm.90
dari  masing-masing  unsur  antara teks, author dan reader, dalam  hal  ini  adalah para  ahli  hukum  (wakil  Tuhan)  dalam proses  pencarian  makna  atau  hukum Tuhan. Sehingga masing-masing melakukan  negosisasi  untuk  tidak  saling mendiskreditkan terlebih menghindari diri dari  adanya  ketegangan  dari  masing masing unsur tersebut.
Metode  dan  langkah -langkah praktis  “hermeneutika  negosiatif”  yang digagas  Abou  El  Fadl  dan  diterapkan dalam hokum Islam dapat dilihat sbb;
1. Langkah  pertama:  (pemahaman tentang teks)
 Teks  memiliki  kaidah  bahasa sendiri
 Teks  tidak  memuat  kehendak pengarang
 Teks bersifat otonom dan terbuka
2. Langkah kedua: (Pengujian autentisitas teks)
 Teks  al-Qur’an  dan  Sunnah sebagai sumber hokum
 Teks  al-Qur’an  dan  Sunnah bersifat terbuka
 Teks  al-Qur’an  tidak  diragukan lagi autentisitasnya
 Teks sunnah harus diuji autentisitasnya
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018

## 3. Langkah ketiga:  Penetapan  makna
teks
 Teks  sebagai  titik  pusat  yang  bersifat terbuka
 Melacak  maksud  awal  pengarang teks
 Memahami  komunitas  makna  di sekitar teks
 Memahami  pesan  moral  dari universalitas teks
 Menganalisis asumsi asumsi dalam  komunitas  interpretasi (asumsi berbasis nilai, metodologi,
akal, dan iman)
 Menganalisis  keseluruhan  bukti terkait  teks  (jujur,  sungguh sungguh,  menyeluruh,  rasional,
pengendalian diri)
 Menemukan  makna  baru  dan aplikasi teks pada masa kini

 Memisahkan subjektivitas penafsiran dari teks. 35
35 Annas Muslihin,
Signifikansi Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer:  studi  atas  pemikiran Khaled  Abou  El- Fadl, DISERTASI,  UIN  Yogyakarta,  2013.hlm.189- 190

Bagan 1: Struktur Triadik Hermeneutika Negosiatif. 36
36 Bagan ini dibuat oleh penulis sendiri dari hasil proses analisa terhadap hermeneutika Khaleed.

## meaning
 The  Fusion  of  Horizon  (horizon Text, Author, and Reader)  Negotiating  process  Text,  Author and Reader.

## SPECIAL AGENT
 CRLO, Komisi Fatwa MUI, Bah
Sul Masail, Majlis Tarjih,dll
 They  have  power  to  decide  a law, to controlling and monitoring common agent.  Otoritas Koersif
Text Author
Reader COMMON AGENT  Muslim scholar
 Non-muslim scholar
 Muslim community
 Otoritas Persuasif
Authority of text (al-Qur’an & sunnah)  Al- Qur’an (absolute text)  Sunnah/hadits (absolute cum semi absolute)
 Teks terbuka
 Tidak memuat seluruh kehendak
pengarang
Sebab sebab Terjadinya Interpretasi Dispotik;
 Tidak menyadari segala keterbatasan keterbatasan
 Bertindak  melampui batas
 Mengambil alih posisi Tuhan
 Bersikap arogan atas tafsirannya  Menutup makna teks secara rapat rapat
Lima Syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang merasa dirinya sebagai wakil Tuhan (special
agen & common agent) dalam menghindari interpretasi dispotik  Honesty : kejujuran  Diligence: kesungguhan
 Comprehensive : keseluruhan
 Reasonableness : rasionalitas
 Self-restraint : pengendalian diri
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 F. Langkah Operasional

## Hermeneutika Negosiatif: upaya menemukan makna di balik Teks
Salah  satu  inti  dari  Hermeneutika yang  dikembangkan  Khaleed  dengan menjadikan  struktur  triadic  secara proporsional  sebagai  basis  untuk menganalisis persoalan penetapan makna ialah  dimaksudkan  untuk  menghindari adanya otoritarianisme atau despotic interpretation. Atas  dasar  itu,  untuk menjaga  sikap  otoriter  atau  otoritarian dalam  konteks  hokum  Islam,  maka Khaleed  berusaha  membangun  kerangka konseptual  dengan  gagasan  tentang otoritas  dan otoritarian. 37 Pembahasan tentang  otoritas  akan  berkaitan  dengan persoalan  kompetensi  atau  autentisitas teks, 38 dan penetapan makna. 39
Sedangkan  otoritarian  erat  kaitannya
37 Pembahasan  otoritas  dalam  hokum  Islam sangat  penting  karena  tanpa  otoritas  akan  tampak subjektif,  relative,  dan  bahkan  individual.  Oleh karena  itu,  pembahasan  otoritas  bertujuan  untuk menari  hal  hal  yang  baku  dalam  beragama.lihat. Khaleed  M.  Abou  El  Fadl, Islam  dan  Tantangan Demokrasi, (Jakarta: Ufuk Press, 2004).hlm.42-50.
38 Kompetensi  berfungsi untuk  melihat  serta menguji  otentisitas  teks  antara  yang  absolut  dan relatif.
39 Penetapan  makna berfungsi untuk  mencari makna  sesungguhnya  sebagaimana  yang  dimaksud oleh  pengarang  teks  (Allah),  apakah  teks  yang diinterpretasikan oleh komunitas interpreter mewakili maksud pengarang teks.
dengan  persoalan  perwakilan, 40 tertuju pada  seorang  penafsir (reader) yang mendaku dirinya sebagai wakil Tuhan.
a. Kompetensi (autentisitas)
Persoalan utama mengenai kompetensi  ialah  sarana  apa  untuk mengetahui  kehendak  Tuhan?  Jawaban atas  pertanyaan  ini  seperti  dikemukakan Khaleed  ialah  sarana  yang  paling meyakinkan adalah al-Qur’an dan sunnah. Menurutnya,  dua  sumber  Islam  inilah menduduki posisi tertinggi berisi tentang seperangkat  perintah  yang  berfungsi sebagai  sarana  mengetahui  apa  yang dikehendaki  Tuhan.  Berikut  kutipan  dari Khaleed;
“The Qur’an and Sunnah are texts in the sense that they are comprised of symbol  (letters  and  words)  that invoke  meaning  in  a  reader.  These texts  have  an  author  and  use linguistic symbols to signify meaning. One  could  consider  the  Qur’an  and Sunnah  to  be,  in  part,  a  set  of instructions  intended  to  address  an an  audience.  Their  authoritativeness in  derived  from  the  fact  that  they either come from God or that they tell us  something  about  what  God  is instructing us to do.” 41
40 Perwakilan  berkaitan  dengan  persoalan posisi seorang penafsir dalam berdialog dengan teks. Persoalan  perwakilan  Khaleed  membaginya  menjadi dua  yaitu;  Wakil  khusus  dan  wakil  umum.  Uraian mengenai  hal  ini  akan  dijelaskan  pada  pembahasan selanjutnya.
41 Khaleed M. Abou El Fadl,
Speaking.hlm.86

## HERMEUNITIKA HUKUM ISLAM  KHALED ABOU EL FADL– Muzayin
Pertanyaan  selanjutnya  ialah  bagaimana kita mengetahui bahwa perintah tersebut benar benar datang dari Tuhan dan Nabi- NYa  ?  jawaban  Khaleed  adalah  dengan melakukan  uji  kualifikasi  atas  teks tersebut. 42 Apa  yang  dimaksud  uji kualifikasi atas teks, berikut kutipan dari pernyataan Khaleed;
“By  qualifications  I  mean  the authority  of  the  text to  speak  for  or about  God.  For  instance,  if  a  text  is traced  back  to  God  (Tuhan  sebagai pengarang) or the prophet then it is eminently  qualified  to  speak  for  or about the Divine. If the text goes back to  a  Companion  speak  for  the Prophet, in turn, God. If the text goes back  to  a  pious,  intelegent,  or knowledgeable person, we must pose the  same  question.we  are  simply asking:  What  competence  does  a particular source have to speak for or about  God?  This  question  relates  to the  authenticity  of  the  medium  that transmitted the authoritative instructions of the Divine” 43
Arti bebasnya: kualifikasi yang saya maksud  ialah  ialah  otoritas  teks  untuk mewakili  atas  nama atau  tentang  Tuhan. Mislanya,  jika  terbukti  bersumber  dari Tuhan  (Tuhan  sebagai  pengarangnya) atau  dari  Nabi,  maka  sebuah  teks  sangat memenuhi  syarat  untuk  mewakili  atas
42 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.86 43 Khaleed
M. Abou
El Fadl, Speaking.hlm.86-87
nama  Tuhan.  Jika  sebuah  teks  terbukti berasal  dari  seorang  sahabat  Nabi,  maka kita harus mempertanyakan sejauh mana teks  itu  dapat  mewakili  atas  nama  nabi, dan akhirnya atas namaTuhan.jika sebuah teks  ternyata  berasal  dari  seorang  yang saleh, cerdas, atau berilmu, maka kita juga harus  mempertanyakan  hal  serupa.  Kita hanya  memepertanyakan  kompetensi macam  apakah  yang  dimiliki  sumber tersebut untuk mewakili atas nama Tuhan ?  pertanyaan  ini  terkait  dengan autentisitas  media  yang  menyampaikan perintah  perintah  otoritatif  Tuhan Tersebut.
Bertolak  daripada  uraian  di  atas, Khaleed  menambahkan  bahwa  dalam menganalisis  masalah  kompetensi,  ia membuat  asumsi  berbasis  iman  yang menunjukkan  bahwa  al-Qur’an  adalah firman  Allah  yang  abadi  dan  terpelihara kemurniannya.Oleh karena itu, kompetensi  al-Qur’an  tidak  bisa  digugat. Khaleed  tidak  banyak mempersoalkan masalah  autentisitas  al-Qur’an,  sebab yang  terpenting  dan  relevan  baginya sekarang  ialah  bagaimana  menetukan maknanya. 44 Berbeda  dengan  al-Qur’an yang  sudah  jelas  terjamin  keasliannya
44 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.87
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 sehingga  kompetensi  al-Qur’an  tidak perlu  dipersoalkan  lagi.  Sementara pengujian  kompetensi  hanya  berlaku pada  sunnah.  Kompetensi  sunnah  perlu dipertanyakan agar benar-benar otoritatif dalam  mewakili  Nabi. 45 Hal  ini  dipicu dengan  adanya  pemalsuan  hadits  dan merebaknya  beragam  sumber  riwayat yang  mana  dalam  prakteknya  terdapat klasifikasi  hadis  yang  diterima  dan tertolak  sehingga  diperlukan  penelitian lebih  lanjut.  Analisis  ini  dilakukan  guna melihat  sejauh  mana  otoritas  sunnah benar benar mewakili perkataan Nabi.
b. Penetapan makna
Persoalan  yang  tak  kalah  pentingnya setelah  melakukan  pengujian  terhadap dua  sumber  Islam  tersebut  ialah penetapan  makna.  Penetapan  makna berarti sebuah tindakan untuk menentukan    makna  sebuah  teks. Pertanyaannya  adalah  siapakah  yang memiliki  otoritas untuk  menentukan makna sebuah teks? Khaleed menjawabnya  selama  perintah  perintah Tuhan  itu  bersandar  pada  sebuah  teks maka  perintah  perintah  tersebut  juga bersandar  pada  sebuah  media  bahasa.
45 Uraian  dalam  makalah  ini  tidak  akan  menyajikan secara detail mengenai persoalan ini, oleh karena itu, selengkapnya bisa dilihat dalam Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.87-88
Bahasa inilah yang seringkali menimbulkan perdebatan dalam sepanjang  sejarah  manusia,  karena  ia adalah  hasil  budaya  manusia  yang  relatif dan  tentatif,  sehingga  tidak  salah  bila Khaleed  mengatakan  bahwa  bahasa menjadi  sebuah  wahana  yang  bisa menyesatkan,  huruf,  kata,  frasa  dan kalimat  bergantung  pada  sebuah  system symbol,  yang  kemudian    melahirkan  ide, gambaran,  dan  emosi  khusus  dalam  diri seorang  pembaca  yang  bisa  berubah sepanjang waktu. 46
Dengan  begitu  bahasa  memiliki sebuah realitas objektif karena maknanya tidak  dapat  ditentukan  secara  terpisah baik  oleh  pengarang (author) maupun pembaca (reader) . Oleh karena itu, ketika seseorang atau sekelompok orang (CRLO, MUI,  Bahsul  Masail,  Institusi  lainnya) menggunakan  perantara  bahasa  sebagai media  komunikasi  dalam  menuangkan ide,  secara  otomatis  mereka  harus memahami keterbatasan-keterbatasan yang  melekat  di  dalamnya.  Keterbatasan manusia akan bahasa dengan pengalaman  yang  melatarbelakanginya sehingga  menghasilkan  pemahaman  atau kesan  yang  berbeda  ketika  dihadapkan
46 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.89
HERMEUNITIKA HUKUM ISLAM  KHALED ABOU EL FADL– Muzayin
dengan  objeks  yang  sama.  Diilustrasikan oleh  Khaleed  pada  satu  objek  gambar yang  cenderung  interpretatif  di  mana orang memaknainya. Khaleed  mengtakan sbb:
“……….,some  people  might  think  that my image is referring to the story of Adam  and  Eve,  others  might  think  I am  referring  to  two  people  in  love, others  will think  I  am  expressing boredom  or  that  I  am  expressing loneliness, and crying for companionship. 47
Kutipan di atas menunjukkan bahwa betapa  pemahaman  menjadi  sangat plural.  Pluralitas  pemahaman    tidak  lain dan  tidak  bukan  karena  keterbatasan, baik  pengalaman,  pendidikan,  bahasa yang  melekat  pada  diri  masing  masing orang. Oleh karena kompleknya persoalan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  penentu makna,  maka  pemahaman    terhadap sebuah  teks tidak dapat ditentukan oleh kelompok mana pun, baik oleh pengarang maupun  oleh  pembaca  secara  sepihak. Memang seorang pembaca sangat berhak menafsirkan  makna  apapun  sesuai  apa yang  dikehendaki  pembaca,  akan  tetapi legitimasi  atas  penetapan    makna  dari seorang pembaca tergantung pada sejauh mana pembaca itu menghormati
47 Khaleed M. Abou El Fadl, Speakin.hlm .90
integritas maksud pengarang dan teks itu sendiri. 48
Atas  dasar  itu,  Tuhan  telah menggunakan  dua  sarana;  teks  dan manusia, teks diharapkan dapat membentuk  sikap  dan  perilaku  pribadi manusia,  sedangkan    manusia  berperan penting  untuk  menyingkap  sekaligus membentuk  makna  sebuah  teks.  Akan tetapi, peranan manusia dalam membentuk makna teks akan memunculkan  persoalan  baru  yang sangat  begitu  komplek,  yaitu  tentang kemampuan  manusia  dalam  proses penetapan  makna,  apakah  sesuai  dengan apa  yang  dikehendaki  Tuhan  dan  Nabi  ? Jawaban  Khaleed    adalah    penetapan makna  merupakan  kesepakatan  bersama melalui proses negosiasi antara pengarang, 49 teks, 50 dan  pembaca, 51 yang
48 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.90 49 Khaleed  mengatakan  seorang  pengarang adalah  pihak  yang  menggunakan  bahasa,  biasanya untuk  menyampaikan  makna.  Akan  tetapi,  ia  tidak dapat  mengendalikan  makna  yang  disampaikan. Bahasa  bersifat  otonom.  Bahasa  menambahkan aturan  dan  batasannya  sendiri  dan  membentuk  serta menyalurkan makna. Lihat.Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.90 50 Sedangkan  teks  menurut  Khaleed, hanyalah  perkiraan  yang  paling  mendekati  maksud pengarang,  terutama  karena  bahasa  itu  sendiri  tidak tetap  dan  berubah  selamanya. Lihat Khaleed  M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.90
51 Sementara  seorang  pembaca  ialah memiliki kemampuan untuk memaksakan makna apa pun  yang  ia  kehendaki  atas  sebuah  teks.  Seorang
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 mana  salah  satu  dari  ketiga  pihak  tidak boleh  mendominasi  dalam  penetapan makna. 52 Tidak  boleh  mendamonasi, menekan,  dan    menutup  rapat  rapat penetapan  makna  satu  sama  lain  agar pencarian  makna  bisa  terbuka  terus. Dengan  demikian,  sikap  otoriatrianisme dalam  proses  penetapan  makna  setidak tidaknya akan terhindari.
c. Perwakilan Persoalan  ketiga  dalam  mengkaji konstruks otoritas dalam dikursus hokum Islam terkait dengan perwakilan. Namun, persoalan  yang  muncul  kemudian siapakah yang berhak untuk memastikan dan menyelesaikan persoalan kompetensi dan penetapan makna, sekaligus bagaimana  format  kelembagaan  untuk menentukan  otentisitas,  makna,  dan pelaksaannya, apakah persoalan tersebut diserhkan  kepada  kreatifitas  individu para  pengikut  agama  atau  haruskan dibentuk  sebuah  institusi  khusus  ? Khaleed  menyebut  persoalan  ini  sebagai
pembaca  bisa  saja  membaca  buku  ini  dan berkesimpulan  bahwa  buku  ini  adalah  tentang petualangan  menyenangkan  di  sebuah  dunia  yang penuh  kenikmatan,  atau  bahwa  buku  ini  dipandang sebagai  pesan  pesan  rahasia  untuk  kaum  teroris dunia.lihat Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.90
52 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.90
persoalan  perwakilan. 53 Dalam  hal  ini Khaleed menyatakan sbb;
“……akan  tetapi,  saat  ini  penting dicatat  bahwa  ketiga  persoalan  itu (kompetensi, penetapan, dan perwakilan)  memainkan  peranan penting
dalam membentuk pemegang  otoritas  dalam  diskursus keislaman. Meskipun  kita  berasumsi bahwa  apapun  yang  berasal  dari Tuhan  dan  Nabi-NYa  itu  bersifat otorotatif,  masih  tersisa  sejumlah ketidak jelasan yang harus dibicarakan  lebih  dahulu  sebelum kita  memastikan  bahwa  gagasan tentang keberwenangan Tuhan telah dipahami  dengan  jelas.  Gagasan tentang  keberwenangan  Tuhan  itu terkandung  dalam  pengertian  Islam itu sendiri, yang bermakna ketundukan  mutlak  kepada  Tuhan menerima  Tuhan  sebagai  satu satunya penguasa tanpa sekutu. 54
Terlepas  dari  asumsi  bahwa  Tuhan yang mempunyai otoritas dalam menentukan  hokum, manusia  juga  diberi mandat  atau  peran  sebagai  penentu hokum  untuk  mewakili  suara  Tuhan  dan Nabi (Khalifah  fi  al-ard). Tuhan  telah memilih  dan  memberikan  wewenang kepada  manusia  dalam  membuat penetapan makna sebagai wakil Tuhan. 55
53 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.25
54 Khaleed M. Abou El Fadl,
Speaking.hlm.25-26 55
Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.91
Dalam  konteks  perwakilan,  Khaleed membedakan    manusia  dalam  dua kelompok, yang disebutnya dengan wakil umum  dan  wakil  khusus.  Wakil  umum adalah  orang  orang  Islam  yang  beriman dan saleh yang menundukkan keinginannya dan menyerahkan sebagian keputusannya  kepada  kelompok  orang atau  wakil  dari  gologan  tertentu  (para ahli  hokum). 56 Adapun  wakil  khusus adalah  kelompok  ahli  hokum  yang memiliki  kompetensi  khusus  dalam memahami  dan  menganalisis  perintah Tuannya. 57 Ketundukan  wakil  umum kepada wakil khusus yaitu karena mereka wakil  umum  memandang  wakil  khusus memiliki  otoritas.  kelompok  khusus  ini menjadi  otoritatif  karena  dipandang otoritatif  karena  dipandang  memiliki kompetensi  dan  pemahaman  khusus terhadap  perintah  Tuhan.  Kelompok khusus  ini  dipandang  otoritatif  bukan karena  mereka  memangku  otoritas jabatan  formal,  tapi  karena  persepsi masyarakat  menyangkut  otoritas  mereka berkaitan  dengan  seperangkat  perintah
56 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.53
57
Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.53
(petunjuk)  yang  mengarah  pada  jalan Tuhan. 58
Kedua  istilah  ini  dipakai  oleh Khaleed untuk menganalisis dan membedakan  antara  yang  otoritatif  dan yang  otoriter  dalam  diskursus  hokum Islam  (sumber  otoritas). 59 Namun, penting dicatat bahwa baik wakil khusus maupun wakil umum pelimpahan otoritas Tuhan  kepada  keduanya  akan  membuka ruang  otoritarianisme,  jika  keduanya menyalahgunakan  otoritas  atau  mandat Tuhan  dengan  melakukan  tindakan  di luar  batas  kewenangan  hokum  yang dimilikinya terlebih menuhankan dirinya, dengan  menutup  teks  secara  rapat  rapat (menutup pintu ijtihad). 60
58 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.53
59 Sementara  kaitannya  dengan  konsep otoritas, Khaleed membedakan otoritas ke dalam dua jenis, yaitu otoritas  yang bersifat koersif dan otoritas yang  bersifat  persuasif.  Otoritas  koersif  merupakan kemampuan  untuk  mengarahkan  perilaku  orang  lain dengan  cara  membujuk,  mengambil  keuntungan, mengancam,  atau  menghukum.  Otoritas  jenis  ini sifatnya  memaksa orang  lain  untuk  tunduk  pada pikiran dan kehendaknya. Adapun otoritas persuasive merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan  atau  perilaku  orang  lain  atas  dasar kepercayaan. Otoritas jenis ini melibatkan kekuasaan yang  bersifat  normative. Khaleed  M. Abou  El  Fadl, Speaking.hlm.18.
60 Sikap  ekstrim  seperti  “membatasi”  atau “mengunci teks” dalam sebuah makna tertentu seperti itu  menurut  Khaleed  dapat  merusak  integritas  teks  . seperti dalam pernyataan Khaleed sbb; “if the reader attempt to lock the text in a specific meaning, this act risks  violating  the  integrity  of  the  author  and text.effectively,  the  reader  is  saying:  “I  know  what
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
G. Syarat-syarat  bagi  Wakil Tuhan
Menghindari Otoritarianisme

## Dalam Penetapan Makna Teks.
Abou El Fadl menggunakan istilah wakil  umum (common  agent) dan  wakil khusus (special agent) untuk menganalisis  dan  membedakan    mana yang  otoritatif  dan  yang  otoriter  dalam diskursus hokum Islam khususnya dalam proses  penetapan  makna  dari  hukum Islam.    Proses  penetapan    makna  akan menjadi  problematis  apabila  komunitas interpretasi,  baik  wakil  khusus  maupun wakil  umum  yang  memposisikan  dirinya sebagai  wakil  Tuhan  tidak  memenuhi lima syarat yang diajukan oleh Khaleed;
1. Kejujuran, (honesty), yaitu sikap  tidak  berpura  pura dalam  memahami  apa  yang sebenarnya  tidak  ia  ketahui dan  bersikap  terus  terang tentang sejauh mana ilmu dan
the author means, and I know what the text is saying; my knowledge ought to be conclusive and final.” Arti singkatnya, jika seorang pembaca berusaha “mengunci” teks dalam sebuah makna tertentu, maka tindakan  itu  akan  merusak  integritas  pengarang  dan teks  tersebut.  Dengan  begitu,  ia  telah  menyatakan: “saya tahu apa yang dikehendaki pengarang dan saya tahu juga apa yang diinginkan teks, pengetahuan saya bersifat  menentukan  dan  meyakinkan.Lihat. Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.92
kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan
2. Kesungguhan (diligence), yaitu upaya yang keras dan hati hati karena  bersentuhan  dengan hak orang lain. Harus dihindari sikap  yang  dapat  merugikan hak orang lain. Harus dihindari sikap  yang  dapat  merugikan hak orang lain. Semakin besar pelanggaran  terhadap  orang lain,  semakin  besar  pula pertanggungjawaban  di  sisi Tuhan.
3. Keseluruhan (comprehensiveness), yaitu
upaya  untuk  menyelidiki kehendak
Tuhan secara menyeluruh dan mempertimbangkan semua
nashsh yang relevan.
4. Rasionalitas (reasonabless), yaitu  upaya  penafsiran  dan analisis terhadap nashsh secara rasional.
5. Pengendalian diri (self- restraint), yaitu tingkat kerendahatian dan pengendalian  diri  yang  layak
HERMEUNITIKA HUKUM ISLAM  KHALED ABOU EL FADL– Muzayin
dalam  menjelaskan  kehendak Tuhan. 61

## H. Contoh  Aplikasi  Hermeneutika
Negosiatif    Dalam    Membendung Otoritarianisme Fatwa-fatwa MUI
Gagasan  hermeneutika  Khaleed Abou El Fadl yang dikaji dalam  karyanya Speaking in God’s Name, ini sebagai pisau analisis dalam merespon terhadap adanya penafsiran  bias  gender  dari  sejumlah fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh ahli-ahli hukum pada CRLO ( Council for Scientific Research and Legal Opinion ), yang oleh Khaleed dianggap terjebak pada sikap otoritarianisme. Maka sebagai dasar pijakan,  Penulis  dalam  hal  ini  berusaha melanjutkan gagasan hermeneutika Khaleed  untuk    melakukan  pembacaan ideologis hermeneutis  terhadap  fatwa MUI.  Pilihan  atas  hermeneutika  Khaleed didasarkan pada beberapa pertimbangan.
Pertama, hermeneutika  negosiatif  dapat digunakan  untuk  mengetahui  model penetapan hokum atau fatwa MUI, apakah di  dalam  penetapan  fatwa  pihak  MUI melakukan  negosiasi  antara  fatwa, realitas  social,  penggagas  dan  pembaca atau  audiens  yang  menjadi  sasaran  awal.
61 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.142-143 .
Kedua, hermeneutika  negosiatif  juga dapat  digunakan  untuk  melihat  ada  dan tidaknya  jejak  otoritarianisme  dalam proses  penetapan  hokum  atau  fatwa. Ketiga, hermeneutika  negosiatif  ini  juga menawarkan  langkah  langkah  strategis dengan  mengambangkan  lima  prinsip moral,  yaitu  agar  seseorang  atau  komisi fatwa tidak terjebak pada sikap otoriter.
Melalui  ijma’  Ulama  Komisi  Fatwa MUI  ke  III,  tanggal  24-26  Januari  2009, tentang  hokum  merokok  dijelaskan bahwa Pertama; ijtima’  Ulama  Komisi Fatwa  se-Indonesia  III  sepakat  adanya perbedaan  pandangan  mengenai  hokum merokok, yaitu antara makruh dan haram (khilaf ma bayna al-maruh wa al-haram) . Kedua ,  peserta  Ijtima’  Ulama  Komisi Fatwa  se-Indonesia  III  sepakat  bahwa merokok  hukumnya  haram    jika dilakukan:  di  tempat  umum,  oleh  anak anak dan oleh wanita hamil . 62
Kemunculan fatwa haramnya merokok  tersebut  menimbulkan  reaksi atau  problem  yang  sangat  besar di lapangan.  Beberapa  guru  besar  agama Islam dan ulama termasuk pengurus MUI daerah  menolak  pengharaman  itu.
62 Keputusan  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  se - Indonesia,  (Jakarta:  Majelis  Ulama Indonesia, 2009).hlm.56
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 Bahkan, Institute for Social and Economic Studies (ISES) Indonesia menyelenggarakan  pertemuan  tandingan yang diikuti para ulama kontra fatwa MUI, para buruh perusahaan rokok, dan petani tembakau,  di  Padang  Panjang.  Mereka meminta pencabutan fatwa MUI tersebut, karena dikhawatirkan akan menghancurkan  ekonomi  masyarakat yang  menyandarkan  hidupnya  pada bisnis tembakau ini.
Fatwa
MUI pusat yang mengharamkan merokok telah menudutkan  MUI  di  Madura.  Pasalnya masyarakat  di  pulau  garam  ini menganggap  rokok  sebagai  bagian  dari kebutuhan hidup. Bahkan untuk sebagian kalangan  masyarakat  di  Madura,  rokok menjadi  pilihan  tanaman  yang  paling diprioritaskan.  “Pengharaman  rokok, selain berdampak pada kehidupan warga Madura  juga  nama  baik  MUI  kini tercoreng,”  kata  ketua  MUI  cabang Kabupaten  Sumenep,  KH  Ahmad  Syafraji di  Sumenep.  Kyai  Ahmad  Syafraji menyesalkan  MUI  Pusat    yang  tidak mengkomunikasikan persoalan pengharaman  rokok  ini  dengan  MUI  di tingkat daerah. Berikut kutipannya: “saya sendiri  sebagai  orang  MUI  daerah  tidak pernah  ada  komunikasi  dari  MUI  Pusat
jika  akan  mengeluarkan  fatwa  rokok haram,” 63 MUI  Daerah  sendiri  sangat berhati  hati  dalam  mempertimbangkan antara  positif  dan  negative  merokok. Sebab  sejak  dulu  hokum  rokok  menjadi perdebatan para ulama. Dengan demikian,  KH  Ahmad  Syafraji  telah mengirim  surat  kepada  MUI  pusat  untuk mengklarifikasi tentang fatwa pengharaman rokok tersebut.
Dalam artikelnya, “MUI dan Fatwa Pengharaman  Merokok”, ditulis  Muqsith Ghazali. Ia memberikan beberapa analisis yang  mesti  diperhatikan  oleh  MUI  yang mengelurakan  fatwa  tersebut. Pertama, keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh  al-Qur’an  dan  Hadits,  melainkan merupakan  hasil  produk  penalaran  para pengurus MUI, sehingga bisa jadi menurut Ghazali  bisa  benar  bisa  salah.  Dengan demikian  menurut  Ghazali,  keharaman rokok  tidak  sama  dengan  keharaman khamr .jika  haramnya  minuman  khamr bersifat manshushah (ditunjuk  langsung oleh  teks  al-Qur’an),  maka  keharaman merokok  bersifat mustanbathah (hasil ijtihad para ulama). Kedua, yang menjadi causa  hokum  (‘illat  al-hukm)  nya,  yang
63 http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail- ids,1-id,13646-lang,id-c,warta  Fatwa  Haram  Rokok Sudutkan  MUI  Madura.phpx.diakses  pada  tanggal  8 Januari 2015
HERMEUNITIKA HUKUM ISLAM  KHALED ABOU EL FADL– Muzayin
menurut  ulama  MUI  adalah  karena merokok  termasuk  perbuatan  yang mencelakakan  diri  sendiri.  Rokok mengandung zat yang merusak tubuh.
Dengan  menggunakan  mekanisme masalikul ‘illat dalam metode qiyas ushul fikh,  Ghazali  menilai  bahwa  alasan mencelakakan diri sendiri tidak memenuhi  syarat  dan  kualifikasi  sebagai illat al-hukm. Sebab hal itu terlalu umum, sekiranya  mencelakakan  diri  sendiri ditetapkan  sebagai  causa  hokum,  maka semua barang yang potensial menghancurkan  tubuh  bisa  diharamkan. Ghazali  mencontohkan  misalnya;  Gula yang  dikonsumsi  dalam  waktu  lama  bisa menimbulkan  diabetes.  Begitu  juga makanan lain yang mengandung kolesterol tinggi bisa diharamkan karena akan  menyebabkan  timbulnya  beragam penyakit.  Oleh  karena  itu,  Ghazali menyatakan  bahwa  diperlukan  keahlian sekaligus kehati-hatian dalam menentukan alasan hokum pengharaman sebuah  tindakan.  Para  ahli  ushul  fiqh sepakat  bahwa  causa  hukm  sebuah perkara,  di  samping  ditetapkan  nash  al- Qur’an  dan  Hadits,  juga  diputuskan  oleh ulama  yang  telah  memenuhi  kualifikasi seorang  mujtahid. Ketiga, merumuskan hokum  dan  menerapkan  hokum  dua
subjek  yang  berbeda.  jika  perumusan hokum  membutuhkan  perlengkapan teknis intelektual untuk menganalisa dalil dalil  normative,  maka  menerapkan hokum  memerlukan  analisa  social ekonomi  dan  politik;  apakah  sebuah fatwa potensial menggulung sumber daya ekonomi masyarakat atau tidak. Dari sini jelas bahwa pengharaman rokok menurut Ghazali  ketika  kondisi  perekonomian masyarakat  lagi  sekarat  tidak  cukup bijaksana. 64
Perdebatasan tentang status fatwa di  atas  menjadi  peristiwa  hermeneutis yang  bisa  dianalisis  dengan  model pendekatan  hermeneutika Khaleed  yaitu “hermeneutika  negosiasi”.  Bila  melihat fakta  dari  argumentasi  baik  antara pembuat  fatwa  dengan  pembaca  atau masyarakat  sebagai  sasaran  fatwa, tidaklah  sebanding  lurus  antara  realitas yang diharapkan. Artinya bahwa penetapan fatwa cenderung
menimbulkan  ketegangan  bukan  malah ketanangan. Apa penyebabnya ? Ketegangan  terjadi  antara  ulama  MUI Pusat  dengan  ulama  MUI  tingkat  daerah
64 Abd.  Muqsid  Ghozali,  MUI  dan  Fatwa Pengharaman Merokok, http://islamlib.com/?site=1&aid=1292&cat=content& cid=13&title=mui-dan-fatwa-pengharaman-merokok . Diakses pada 8 Januari 2015
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 dalam    upaya  penetapan  fatwa  haram rokok,  tidak  lain  karena  tidak  adanya negosiasi  antara  kedua  belah  pihak.
Ulama  MUI pusat  meminjam  istilah Khaleed  sebagai  wakil  khusus (special agent) dianggap  otoriter  atau    bertindak sewenang  wenang  dalam  penetapan fatwa bisa jadi karena telah menghilangkan  lima  prinsip  moral  yang diajukan  oleh  Khaleed  seperti kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas,  pengendalian  diri. Hilangnya lima  prinsip  itu  dari  mereka  yang mendaku  sebagai  wakil  Tuhan  akan menyebabkan  tindakan  otoritarianisme. Otoritarianisme  baik  terhadap  audien yang menjadi sasaran di mana fatwa akan diberlakukan dan otoritarianisme terhadap  realitas  social  yang  abai terhadap kondisi ekonomi yang melingkupi  audien.  Dengan  demikian, keputusan  fatwa  yang  terjadi  secara sepihak  tanpa  mempertimbangkan  pihak lain  inilah  yang  menurut  Khaleed  akan menciderai  integritas  teks (fatwa).  Teks atau  fatwa  bersifat  eksklusif  hanya  milik MUI  pusat  sebagai  pengarang (author).
Dengan  kata  lain,  fatwa  akan  menjadi tertutup,  maka  apabila  ini  terjadi
meminjam  bahasanya  Khaleed  integritas teks akan menjadi rusak. 65

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  teori  hermeneutika Khaleed  Abou  El  Fadl  terkait  peran otonomi  teks,  pengarang  dan  pembaca dalam  mengungkap  makna  di  balik  teks memiliki  sumbangan  yang  sangat  besar dalam  memberikan  keseimbangan  dalam proses interpretasi.Tujuannya agar seseorang  atau  sekelompok  orang  yang bernaung  di  belakang  institusi  seperti MUI  tidak  mudah  terjebak  pada  sikap otoritarianisme, yang  berujung  pada despotic  interpretation dengan  cara mengunci  teks  atau  fatwa  dalam ideologinya.  Akibatnya,  integritas  teks menjadi  rusak,  tidak  dinamis,  dan  tidak mampu  menjalankan  fungsinya  dalam merespon  tantangan  dan  problematika social  yang  dihadapi  oleh  masyarakat muslim  di  era  global.  Oleh  karena  itu, signifikansi  dari  hermeneutika  hokum Islam dengan pola negosiasi yang digagas oleh  Khaleed  dirasa  penting  untuk membendung  sikap  otoriter  dari  para
65 Khaleed M. Abou El Fadl, Speaking.hlm.92
pemangku  otoritas  yang  berbicara  atas nama Tuhan seperti Mufti

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Basit Junaidi dan Abid Rohmanu,dkk. 2009. Islam  Dalam  Berbagai  Pembacaan Kontemporer . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
Abdul  Majid,  2013. HERMENEUTIKA  HADIS GENDER  (Studi  Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God’s Name; Islamic  Law,  Authority  And Women). Dalam  Jurnal  Al- Ulum  Volume  13  Nomor  2, Desember 2013.
Abid  Rohmanu,dkk.2009.
Islam  Dalam Berbagai
Pembacaan Kontemporer .  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar).
Ahmad  Zayyadi.  2007. Teori  Hermeneutika Khaleed  M.  Abou  El  Fadl  dan Nashr Hamid Abu Zaid Dalam Interpretasi  Konsep  Otoritas
Hokum Islam . Skripsi, Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Aksin  Wijaya.  2009. Arah  Baru  Studi  Ulum al-Qur’an . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
____________,2009. Teori interpretasi Al-Qur’an Ibnu Rusyd Kritik Ideologis hermeneutis .(Yogyakarta:LKiS). Amin Abdullah, 2004. “Pendekatan
Hermeneutik  dalam  Studi  Fatwa- fatwa  Keagamaan”, Pengantar pada buku Atas Nama Tuhan: dari Fikih  Otoriter  ke  Fikih  Otoritatif,
Cet.I,  Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta.
____________, Mendengarkan “Kebenaran”
Hermeneutika, dalam kata pengantar  buku  Fahruddin  Faiz, Hermeneutika al-Qur’an Tema-tema Kontroversial .(Yogyakarta:eLSAQ Press, 2005).
Annas Muslihin,2013. Signifikansi Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam  Kontemporer:  studi  atas pemikiran  Khaled  Abou  El-Fadl, DISERTASI,  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Charles  Kimball, Kalam  Agama  Jadi Bencana ,  Terj.  Nurhadi  (Bandung:  Mizan,
2003)
Fahruddin  Faiz,2005 Hermeneutika  al- Qur’an
Tema-tema Kontroversial .(Yogyakarta:eLS
AQ Press).
Charles  Kimball,  2003. Kalam  Agama  Jadi Bencana , Terj. Nurhadi (Bandung: Mizan) http://en.wikipedia.org/wiki/Khal ed_Abou_El_Fadl.
http://gazali.wordpress.com/2008/01/01/k haled-abou-el-fadl-fikih-otoritatif- untuk-kemanusiaan/ diakses  8 Januari 2015 Abd  Muqsid  Ghozali,  MUI  Dan  Fatwa Pengharaman
Merokok, dalam http://islamlib.com/?site=1&aid=12 92&cat=content&cid=13&title=mui- dan-fatwa  pengharaman-merokok . diakses 8 Januari 2015 http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic- s,detail-ids,1-id,13646-lang,id-
c,warta  Fatwa  Haram  Rokok Sudutkan MUI
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 1, Januari - Juni 2016
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
Madura.phpx.diakses  pada  tanggal 8 Januari 2015.
/ http://asnawiihsan.blogspot.com/2007/0 3/otoritarianisme-catatan-hitam- peradaban.html .diakses  8  Januari 2015.
http://id.wikipedia.org/ wiki/Doktor#Amerika_Serikat.  Diadopsi pada tgl 8 Januari 2015
Ilham  B.  Saenong,  2002. Hermeneutika Pembebasan. (Jakarta: TERAJU).
Josef Bleicher.  1980. Contemporary Hermeneutics:  Hermeneutics  as Method,  Philosophy  and  Critique. (London:  Routledge  and  Kegan Paul).
Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009).
Khaled  Abou  El  Fadl. Melawan  Tentara Tuhan:  Yang  Berwenang  dan  Yang sewenang-wenang  dalam  wacana Islam, Terj.Kurniawan  Abdullah (Jakarta: Serambi.2003).
___________, Islam  dan  Tantangan  Demokrasi, (Jakarta: Ufuk Press, 2004).
___________, Speaking  in  God’s  Name:  Islamic Law,  Authority,  and  Women. (Oxford:  Oneworld  Publications, 2001).
.Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckman.
1966. Social Construction of Reality: A  Treatise  in  the  sociology  of knowledge ,  (London:  Penguin Books).
Paul  Ricoeur,  2006. Hermeneutika  Ilmu Sosial ,  terj. Muhammad  Syukri, (Yogyakarta: Kreasi Wacana).
Sahiron  Syamsuddin,  2009. Hermeneutika dan  Pengembangan  Ulumul  Qur’an (Yogyakarta:  Pesantren  Nawesea Press)
Supriatmoko,
2010. Konstruksi Otoritarianisme  Khaleed  Abou  El Fadl ,  dalam Hermeneutika al- Qur’an  &  Hadits .  (Yogyakarta: eLSAQ
Press)