## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 18 Januari 2024 ,   Diperbaiki: 17 Februari 2024, Diterbitkan: 20 Februari 2024
HAK  ASASI  MANUSIA  DAN  KEADILAN  BERMARTABAT: PERBANDINGAN TEORI DAN REALITAS DI INDONESIA

## Alexander Kennedy 1
1 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia Email: 01053230105@student.uph.edu
Corresponding Author: 01053230105@student.uph.edu
Abstract: Protection  of  Human  Rights  (HAM)  in  Indonesia  has  been  mandated  and maintained by the laws and regulations of the Republic of Indonesia. However, the reality on the ground shows that there are a number of obstacles, including human rights violations by individuals,  restrictions  on  freedom,  and  limitations  in  upholding  human  rights.  Therefore, contributions from the theory of dignified justice are needed to overcome this problem. The research  method  applied  in  this  research  is  a  normative  legal  study  using  a  statutory approach.  Then  the  research  results  will  be  analyzed  descriptively,  analytically  and prescriptively. The research results show that the theory of dignified justice places Pancasila as  the  highest  source  of  law,  linking  it  to  justice  and  political  ethics.  Dignified  justice emphasizes  that the law must  humanize humans  and create a dignified society. By focusing on  the  essence  of  law,  this  theory  creates  a  strong  connection  between  values  in  the  legal system. The reality of Human Rights (HAM) in Indonesia, as recognized by Law Number  39 of 1999, emphasizes that human rights are a gift from God that is inherent in human nature. Even though it is absolute and universal, there are serious challenges such as human rights violations,  restrictions  on  freedom,  and  suboptimal  enforcement.  Issues  involve  violence, child abuse, bullying, and the injustice of the legal system.
Keyword: Human rights, Dignified Justice, Indonesian
Abstrak: Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Indonesia  telah  diamanatkan  dan dijaga  oleh  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia.  Walaupun  demikian, kenyataan di  lapangan menunjukkan adanya sejumlah kendala, termasuk  pelanggaran HAM oleh individu, pembatasan kebebasan, dan keterbatasan dalam penegakan HAM. Oleh karena itu,  diperlukan  kontribusi  dari  teori  keadilan  bermartabat  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut.  Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  hukum normative  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undang.  Kemudian  hasil  penelitian akan di analisis secara deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori  keadilan  bermartabat  menempatkan  Pancasila  sebagai  sumber  hukum  tertinggi, mengaitkannya dengan keadilan dan etika politik. Keadilan bermartabat menegaskan hukum harus memanusiakan manusia dan menciptakan masyarakat bermartabat. Dengan fokus pada esensi  hukum,  teori  ini  menciptakan  keterhubungan  kuat  antara  nilai-nilai  dalam  sistem hukum.  Realitas  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Indonesia,  seperti  diakui  oleh  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  menegaskan  bahwa  HAM  adalah  anugerah  Tuhan  yang
melekat  pada  hakikat  manusia.  Meskipun  bersifat  mutlak  dan  universal,  terdapat  tantangan serius seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan penegakan yang belum optimal. Isu-isu melibatkan kekerasan, pelecehan anak, bulliying , dan ketidakadilan sistem hukum.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Keadilan Bermartabat, Indonesia

## PENDAHULUAN
Perkembangan  hak  asasi  manusia  telah  terjadi  di  seluruh  dunia,  termasuk  di  Asia, tempat  negara  Indonesia  berada.  Di  Asia,  perkembangan  hak  asasi  manusia  belum  diakui melalui sebuah piagam seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara di Eropa, Afrika, dan Amerika. Tradisi yang kuat dan pengaruh agama-agama besar di sebagian besar negara Asia menjadi penyebab ketiadaan piagam tersebut. Pengaruh agama dan tradisi juga memengaruhi pola  pikir,  tindakan,  dan  sikap  mayoritas  negara-negara  di  Asia,  (Evandri,  2010).  Dalam upaya mempercepat penghormatan terhadap hak asasi manusia, langkah-langkah yuridis telah diambil. Pada tahun 1928,  yaitu dengan diadakan Seminar on Approaches to Human Rights in  Asia di  New  Delhi,  yang  diselenggarakan  oleh United  Nation  University -Tokyo, UNESCO-Paris, dan Centre for Human Rights Education and Research New Delhi. Seminar ini  menghasilkan  beberapa  kesimpulan,  termasuk  keterkaitan  hak  asasi  manusia  dengan kemiskinan.  United  Nations,  (2002)  mengatakan  bahwa  dalam  seminar  tersebut,  ditegaskan peran  negara  dan  lembaga  sosial  dalam  mengawasi  pelanggaran  hak  asasi  manusia, pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam  masyarakat  yang  kurang  mampu  dalam  dimensi regional dan internasional, serta hubungan antara gerakan kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri dalam menegakkan hak asasi manusia.
Negara  Indonesia,  sebagai  negara  hukum,  mengedepankan  prinsip  keadilan  dan kepastian  hukum  bagi  seluruh  warganya.  Hukum  digunakan  untuk  mengatur  dan  menata masyarakat serta memastikan bahwa setiap subjek hukum dapat memenuhi kewajibannya dan mendapatkan  haknya,  (Lestari,  2019).  Menurut  pandangan  Philipus  M.  Hadjon,  (2007) perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan  mencegah  sengketa,  dan  perlindungan  hukum  represif  yang  bertujuan menyelesaikan sengketa.
Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama  bagi  terwujudnya  sebuah  masyarakat  yang  adil  dan  bermartabat.  Indonesia,  sebagai negara  yang  menganut  paham  demokrasi  dan  berdasarkan  hukum,  telah  menetapkan  HAM sebagai prinsip dasar dalam konstitusinya. Hal ini telah di realisasikan oleh Indonesia dengan diberlakukannya  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia.  Pasal  28A  dan  Pasal  28J  menyatakan  segala  norma  hukum  hak  asasi  manusia bersumber  pada  Pancasila  sebagai  prinsip  utama,  terutama  yang  terdapat  dalam  Pembukaan UUD  1945  dan  diperjelas  dalam  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar  1945  melalui pasal-pasal  HAM  yang  terkandung  dalam  bab  tersendiri.  Perkembangan  ini  juga  erat kaitannya dengan ratifikasi Indonesia terhadap beberapa instrumen hukum hak asasi manusia internasional.  Contohnya,  ratifikasi  melalui  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2005  yang menyetujui Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selain itu, ada juga  ratifikasi  melalui  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2005  yang  menyetujui  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik.  Semua  tindakan  ratifikasi  tersebut  secara berkesinambungan memperkaya regulasi hukum yang mengatur proses hukum di Pengadilan Hak  Asasi  Manusia,  termasuk  pengembangan  konsep  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang serius, (Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000).
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  keadilan  bermartabat  merupakan  dua  konsep  utama yang  mencerminkan  prinsip-prinsip  fundamental  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  adil dan  demokratis.  Meskipun  teori  HAM  telah  mendapatkan  pengakuan  secara  internasional,
implementasinya dalam konteks nyata sering kali menghadapi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Teori HAM menekankan pada hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi. Di Indonesia, landasan teoritis ini tercermin  dalam  konstitusi,  namun  realitasnya  seringkali  berbeda.  Tantangan  utama melibatkan  pembatasan  hak-hak  individu  oleh  pemerintah,  terutama  dalam  situasi  darurat atau  konflik  politik.  Keadilan  bermartabat,  sementara  itu,  mengacu  pada  pengakuan  dan perlakuan  setiap  individu  secara  adil  dan  layak  sebagai  warga  negara.  Namun,  realitas  di Indonesia seringkali menunjukkan adanya disparitas dalam sistem peradilan, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Perbandingan  antara  teori  HAM  dan  realitas  di  Indonesia  menunjukkan  kesenjangan yang  signifikan.  Meskipun  teori  HAM  menempatkan  hak-hak  individu  sebagai  prioritas, implementasinya sering terhambat oleh berbagai faktor seperti budaya, kebijakan pemerintah, dan  ketidaksetaraan  sosial.  Oleh  karena  itu,  tantangan  besar  bagi  Indonesia  adalah  untuk memastikan bahwa teori HAM dan keadilan bermartabat tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga mewujud dalam praktik sehari-hari untuk semua warganya.

## METODE
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  hukum  normatif. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai suatu sistem yang kompleks dengan struktur dan aturan yang tersendiri. Peter Mahmud Marzuki, (2011) menyatakan bahwa kerangka normatif mencakup  kajian  mendalam  terhadap  asas,  norma,  dan  kaidah  hukum  yang  bersumber  dari berbagai  sumber,  termasuk  peraturan  administratif,  putusan  pengadilan,  perjanjian  kontrak, dan doktrin hukum. Studi hukum normatif memberikan fokus pada analisis terhadap norma- norma  yang  mengatur  suatu  masalah  hukum.  Penelitian  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  teks perundang-undangan, tetapi juga melibatkan interpretasi dan penafsiran terhadap aspek-aspek normatif  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Peraturan  administratif  memberikan  dasar terhadap  bagaimana  kebijakan  dijalankan  dalam  praktik,  sementara  keputusan  pengadilan dapat memberikan preseden hukum yang menjadi pedoman interpretatif.
Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  analitis,  dengan  tujuan  untuk memperjelas  makna  hukum  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dan  peraturan,  (Mukti, 2010). Hal ini memungkinkan para sarjana untuk mendapatkan wawasan baru tentang makna konsep  hukum  dan  menguji  penerapannya  melalui  analisis  keputusan  pengadilan.  Langkah berikutnya  adalah  “pendekatan  undang-undang,”  atau  pemeriksaan  ulang  menyeluruh terhadap  semua  undang-undang  dan  peraturan  terkait  dengan  penyelidikan  hukum  yang tertunda, (Peter, 2010). Hasil dari penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis dan preskriptif.  Deskriptif  analitis  merujuk  pada  penjelasan  yang  rinci,  terstruktur,  dan menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fakta yang ada. Di sisi lain, pendekatan preskriptif menghasilkan solusi untuk isu hukum yang diajukan dan mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan  berdasarkan  analisis,  (Kurnia,  2013).  Secara  keseluruhan,  kombinasi  antara deskriptif  analitis  dan  preskriptif  memberikan  dimensi  lengkap  pada  hasil  penelitian  ini. Deskripsi  yang  cermat  dan  analitis  membantu  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  isu hukum, sementara pendekatan preskriptif memberikan arahan praktis untuk penyelesaian atau penanggapan terhadap isu tersebut. Ini menciptakan landasan yang kokoh untuk pemahaman dan aplikasi konsep dalam konteks praktis dan teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Teori Keadilan Bermartabat
Hukum  pertanahan  yang  mendasar  di  Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor  5 Dalam  bukunya  yang  berjudul  Pokok-pokok  filsafat  hukum,  Thomas  Aquinas,  seperti  yang diuraikan dalam karya Darji dan Sidharta (1995), menyajikan pemahaman mengenai keadilan yang  dibagi  menjadi  dua  kelompok  utama,  yaitu  keadilan  umum  ( justitia  generalis )  dan
keadilan khusus. Keadilan umum merujuk pada keadilan yang berdasarkan kehendak undang- undang, yang harus dipatuhi untuk kepentingan umum. Di sisi lain, keadilan khusus berkaitan dengan prinsip kesamaan atau proporsionalitas.
Adapun  keadilan  khusus  dalam  pandangan  Aquinas  memiliki  tiga  bentuk,  yaitu keadilan distributif ( justitia distributiva ), keadilan kamulatif, dan keadilan indikatif. Keadilan distributif  merupakan  bentuk  keadilan  yang  diterapkan  secara  proporsional  di  dalam  ranah hukum  publik  secara  umum.  Sebagai  contoh,  Aquinas  menyebutkan  bahwa  negara  hanya seharusnya menunjuk seseorang sebagai hakim jika orang tersebut memiliki kualifikasi atau kecakapan  yang  sesuai.  Keadilan  kamulatif,  dalam  konsep  Aquinas,  adalah  bentuk  keadilan yang  menyamakan  nilai  antara  prestasi  dan  kontraprestasi.  Sementara  itu,  keadilan  indikatif adalah keadilan  yang terlibat  dalam proses penentuan hukuman atau  ganti rugi  dalam kasus tindak  pidana.  Aquinas  menekankan  bahwa  seseorang  dianggap  adil  jika  hukuman  yang dijatuhkan,  baik  itu  berupa  hukuman  badan  atau  denda,  sesuai  dengan  seberapa  besar hukuman yang telah ditentukan untuk tindak pidana yang dilakukannya.
Dalam pandangan Notohamidjojo (2011), terdapat berbagai jenis keadilan, di antaranya adalah keadilan kreatif ( justitia creativa ) dan keadilan protektif ( justitia protectiva ). Keadilan kreatif  mengacu  pada  konsep  keadilan  yang  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  individu untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Sebaliknya, keadilan protektif adalah  bentuk  keadilan  yang  menitikberatkan  pada  memberikan  perlindungan  atau pengayoman kepada setiap orang di dalam masyarakat.
Roscoe  Pound,  seorang  pendukung Sociological  Jurisprudence ,  memberikan pandangan tambahan terkait pelaksanaan keadilan. Pound menyatakan bahwa keadilan dapat diimplementasikan  baik  dengan  bantuan  hukum  maupun  tanpa  melibatkan  hukum,  seperti yang  disebutkan  oleh  Radbruch  (1950).  Keadilan  tanpa  melibatkan  hukum  merujuk  pada pelaksanaan  keadilan  sesuai  dengan  keinginan  atau  intuisi  individu  yang  mengambil keputusan.  Dalam  konteks  ini,  pengambil  keputusan  memiliki  ruang  lingkup  diskresi  yang luas  dan  tidak  terikat  pada  perangkat  aturan  tertentu.  Dengan  demikian,  Notohamidjojo memperkaya  pemahaman  tentang  keadilan  dengan  mengidentifikasi  dua  aspek  utama,  yaitu keadilan  kreatif  dan  keadilan  protektif.  Sementara  itu,  pandangan  Pound  menambahkan dimensi bahwa keadilan bisa diwujudkan baik melalui proses hukum formal maupun melalui pengambilan keputusan berdasarkan keinginan atau intuisi, tanpa keterikatan pada peraturan yang telah ditentukan.
Keadilan,  yang  memiliki  akar  kata  dari  “adil,”  mengandung  makna  tidak  sewenang- wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Setidaknya, keadilan dapat diklasifikasikan menjadi  tiga  jenis,  yaitu  keadilan  umum  atau  keadilan  legal,  keadilan  khusus,  dan  aequitas. Keadilan  legal  merujuk  pada  keadilan  yang  sesuai  dengan  undang-undang,  yang  harus ditegakkan  demi  kepentingan  umum,  tetapi  pada  saat  yang  bersamaan  tidak  mengorbankan hak-hak  individu  manusia.  Keadilan  khusus,  di  sisi  lain,  adalah  keadilan  yang  didasarkan pada  prinsip  kesamaan  atau  proporsionalitas.  Aequitas,  dalam  konteks  ini,  merupakan keadilan yang berlaku secara umum, objektif, dan tidak memperhitungkan situasi khusus dari individu yang terlibat.
Teori  keadilan  bermartabat,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Teguh  dan  Abdul  (2011), merupakan  suatu  cabang  ilmu  hukum.  Lingkup  dari  teori  keadilan  bermartabat  dapat dicermati dari struktur atau lapisan dalam ilmu hukum. Pertama-tama, terdapat filsafat hukum ( philosophy  of  law )  sebagai  lapisan  awal,  diikuti  oleh  teori  hukum  ( legal  theory )  sebagai lapisan kedua, dogmatika hukum ( jurisprudence ) sebagai lapisan ketiga, dan akhirnya hukum dan  praktik  hukum  ( law  and  legal practice )  sebagai  lapisan  keempat.  Teori  keadilan bermartabat muncul dari dinamika tarik menarik antara lex eterna (arus atas) dan volksgeist (arus  bawah),  dengan  tujuan  memahami  hukum  sebagai  upaya  mendekati  pikiran  Tuhan dalam kerangka sistem hukum yang berlandaskan Pancasila.
Teori  keadilan bermartabat  mengadopsi pendekatan multidisiplin  dalam dunia hukum, mencakup  filsafat  hukum,  teori  hukum,  dogmatik  hukum,  dan  hukum  dan  praktik  hukum, dengan  menjalani  proses  dialektika  secara  sistematis.  Fokus  utama  dari  teori  keadilan bermartabat adalah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap esensi hukum. Dengan kata lain, tujuan yang dikejar dalam konsep keadilan bermartabat adalah menjelaskan hakikat sebenarnya  dari  hukum.  Dalam  pandangan  teori  keadilan  bermartabat,  tujuan  hukum  tidak terbatas  pada  sekadar  keberlakuan  aturan-aturan  formal  semata.  Sebaliknya,  tujuan  hukum yang  dikejar  lebih  menekankan  aspek  keadilan,  yang  diartikan  sebagai  pencapaian  suatu sistem hukum yang mampu memanusiakan individu. Keadilan dalam konteks ini memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akan martabat  manusia. Pandangan ini berbeda dengan konsep Barat, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, yang menggambarkan manusia  sebagai  makhluk  politik  yang  bersifat  serigala,  siap  memangsa  sesama  serigala dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  kehidupan  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya (Teguh, 2015).
Keadilan  bermartabat  merupakan  suatu  teori  hukum  yang  dikenal  dalam  literatur berbahasa Inggris sebagai konsep legal theory , jurisprudence , atau philosophy of law . Teori ini  juga  melibatkan  pemahaman  mendalam  mengenai  hukum  substansif  dari  suatu  sistem hukum  tertentu.  Lebih  lanjut,  teori  keadilan  bermartabat  membuka  tabir  terhadap  semua kaidah dan asas-asas  hukum  yang berlaku dalam suatu sistem hukum,  dengan  fokus khusus pada sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum yang berlandaskan Pancasila. Sistem Hukum  Pancasila  dianggap  sebagai  sistem  yang  bermartabat  karena  mendasarkan  diri  pada jiwa  bangsa  ( volksgeist ).  Pancasila,  sebagai  etika  positif,  diakui  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum.  Jiwa  bangsa  yang  terkandung  dalam  Pancasila  memiliki  kelengkapan  nilai- nilai  yang  diperlukan  untuk  penyelenggaraan  negara.  Sebagai  etika  positif,  Pancasila  tidak hanya berisi etika, tetapi juga nilai-nilai tertinggi yang dijunjung tinggi, termasuk etika politik yang  menjadi  landasan  moral.  Hal  ini  diharapkan  bukan  hanya  memberikan  pencerahan, tetapi juga membuka jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara (Teguh, 2015).
Teori Keadilan Bermartabat, yang termasuk dalam ranah legal theory atau teori hukum, merupakan  suatu  sistem  filsafat  hukum  yang  menyeluruh,  mengarahkan  seluruh  kaidah  dan asas,  termasuk substantive  legal  disciplines .  Dalam substantive  legal  disciplines ,  terdapat jejaring nilai  yang saling terikat, membentuk suatu keterhubungan yang kuat di antara nilai- nilai  tersebut.  Keberadaan  jejaring  nilai  ini  termanifestasi  dalam  berbagai  kaidah,  asas,  dan jejaring kaidah dan asas yang melekat padanya, bersama dengan nilai-nilai dan virtues yang saling  terkait.  Teori  Keadilan  Bermartabat  disebut  “bermartabat”  karena  teori  ini  mewakili suatu  pemahaman  dan  penjelasan  yang  ilmiah  terhadap  koherensi  konsep-konsep  hukum yang  terdapat  dalam  kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang  berlaku,  serta  doktrin-doktrin  yang sejatinya  mencerminkan  wajah,  struktur,  dan  ruh  dari  masyarakat  dan  bangsa  yang terkandung dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pemahaman ini diuraikan oleh teori keadilan bermartabat  itu sendiri,  menciptakan  gambaran menyeluruh tentang prinsip-prinsip hukum  yang  mencerminkan  esensi  dan  semangat  yang  melandasi  masyarakat  dan  bangsa dalam kerangka sistem hukum yang berakar pada Pancasila (Teguh, 2018).
Keadilan  bermartabat,  sebagai  suatu grand  theory hukum,  memandang  Pancasila sebagai  postulat  dasar  tertinggi.  Pancasila  dianggap  sebagai  sumber  dari  segala  sumber inspirasi  yuridis,  menjadi  landasan  utama  bagi  etika  politik,  khususnya  etika  kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran Pemilu dianggap sebagai manifestasi paling konkret dari demokrasi  yang  dapat  menciptakan  masyarakat  bermartabat.  Dalam  perspektif  ini,  hukum dianggap  sebagai  alat  yang  mampu  memanusiakan  manusia.  Hukum,  termasuk  kaidah  dan asas-asas  yang  mengatur  etika  penyelenggaraan  Pemilu  beserta  penegakannya,  dianggap sebagai  suatu  sistem  yang  secara  keseluruhan  memperlakukan  dan  menghormati  nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan hakikat dan tujuan hidupnya.
Pendekatan ini disampaikan dengan alasan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, sebagai  hasil  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  seperti  yang  tercermin  dalam  sila  ke-2 Pancasila,  yaitu  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Sila  tersebut  mengandung  nilai pengakuan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  dengan  segala  hak  dan  kewajibannya. Manusia  diharapkan  mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dari  sesama  manusia,  serta  meraih perlakuan  yang  setara  terhadap  dirinya  sendiri,  alam  sekitar,  dan  terhadap  Tuhan  (Teguh, 2013). Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat ( dignified justice ), membawa pandangan  teoretis  dengan  postulat  bahwa  setiap  aktivitas  dalam  suatu  negara  harus berasaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  konteks  keadilan  bermartabat,  Pancasila  dianggap  sebagai  peraturan perundangan  tertinggi  dan  menjadi  sumber  utama  segala  hukum.  Pengakuan  ini  disebabkan oleh  pandangan  bahwa  Pancasila  dalam  perspektif  keadilan  bermartabat  adalah  sebuah Perjanjian  Pertama.  Bagi  mereka  yang  mempelajari  hukum,  konsep  ini  dapat  dipahami melalui  ungkapan  “ pacta  sunt  servanda ”  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat,  sebagaimana  halnya  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Pancasila dianggap sebagai undang-undang yang memiliki kekuatan dan dapat dipaksakan,  terutama  bagi  mereka  yang  tidak  bersedia  untuk  mematuhi  atau melaksanakannya  (Teguh,  2018).  Sebagai  sumber  hukum  utama,  dalam  perspektif  keadilan bermartabat,  semua  peraturan  perundangan  dan  keputusan  hakim  di  Indonesia  dianggap sebagai derivasi atau bagian integral yang sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, semua aturan  hukum  dan  keputusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dianggap sebagai  bagian  dari  Pancasila,  karena  sesuai  dan  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila,  tidak bertentangan, dan tidak melawan semangat Pancasila (Teguh, 2018).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka,  teori  keadilan  bermartabat  menurut  Teguh Prasetyo dapat dijelaskan sebagai suatu ilmu hukum yang mencakup berbagai lapisan dalam ilmu  hukum,  meliputi  filsafat  hukum,  teori  hukum,  dogmatika  hukum,  hingga  hukum  dan praktik  hukum.  Teori  ini  memiliki  tujuan  utama  untuk  menjelaskan  apa  itu  hukum,  dengan penekanan  pada  keadilan  yang  diartikan  sebagai  tercapainya  hukum  yang  memanusiakan manusia.  Dalam  perspektif  keadilan  bermartabat,  Pancasila  dianggap  sebagai  peraturan perundang-undangan  tertinggi,  yang  harus  diikuti  dan  dilaksanakan  sebagaimana  undang- undang.  Semua  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  hakim  di  Indonesia  dianggap sebagai  derivasi  atau  belahan  jiwa  dari  Pancasila.  Dengan  demikian,  keadilan  bermartabat menegaskan bahwa hukum harus memanusiakan manusia dan menciptakan masyarakat yang bermartabat.  Teori  ini  memberikan  landasan  bagi  etika  politik,  khususnya  dalam  konteks penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat.

## Realitas Hak Asasi Manusia di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, dikemukakan bahwa  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat dan  eksistensi  manusia  sebagai  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  HAM  dianggap  sebagai anugerah-Nya  yang  harus  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh  Negara,  hukum, Pemerintah, serta setiap individu, dengan tujuan menjaga kehormatan dan melindungi harkat serta  martabat  manusia.  Oleh  karena  itu,  HAM  bersifat  tak  terpisahkan  dari  setiap  individu dan  memiliki  sifat  yang  mutlak,  tidak  dapat  dihapuskan  atau  dikurangi,  sesuai  dengan pemberian Tuhan kepada seluruh makhluk-Nya.
Hak asasi manusia ini bersifat universal dan tidak memandang derajat atau status sosial seseorang.  Dengan  kata  lain,  hak  ini  berlaku  bagi  semua  orang  tanpa  terkecuali.  HAM mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak mengalami  penyiksaan,  hak  untuk  memeluk  agama,  hak  untuk  diakui,  hak  untuk  tidak dituntut secara sewenang-wenang, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk keadilan, dan
masih banyak hak lainnya. Pentingnya hak asasi manusia dalam konteks ini terletak pada sifat mutlaknya,  yang  menjelaskan  bahwa  hak  tersebut  tidak  dapat  diubah  atau  dikurangi  dalam keadaan  apapun.  Dengan  demikian,  prinsip-prinsip  HAM  menjadi  dasar  yang  kuat  dalam membangun  masyarakat  yang  adil  dan  beradab.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Boediningsih (2023), HAM bukan hanya sekadar norma atau aturan, melainkan nilai-nilai yang mendasari perlakuan  manusia  terhadap  sesama,  yang  seharusnya  dijunjung  tinggi  tanpa  memandang latar belakang atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.
Isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sebetulnya telah muncul dalam jumlah yang  signifikan  sejak  lama.  Namun,  belakangan  ini,  terjadi  peningkatan  kasus  pelanggaran HAM  yang  mencuat  ke  permukaan.  Berbagai  laporan  berita  dan  media  mengungkapkan peristiwa  kekerasan,  pelecehan  terhadap  anak,  tindak  bulliying,  dan  ketidakadilan  dalam sistem  hukum.  Salah  satu  permasalahan  lain  yang  terkait  dengan  HAM  adalah  mengenai kebebasan berpendapat. Pemerintah akhir-akhir ini telah memberikan ruang yang lebih besar bagi  warga  negara  untuk  menyuarakan  pendapat  mereka.  Presiden  Joko  Widodo  bahkan mendorong  agar  rakyat  merasa  tidak  takut  dalam  mengkritik  kinerja  pemerintahan.  Banyak warga  yang  aktif  memberikan  komentar  terhadap  kinerja  pemerintah  yang  dinilai  buruk, bahkan  ada  yang  menyuarakan  keinginan  untuk  mengganti  presiden  beberapa  waktu  lalu. Mereka  merasa  lebih  leluasa  dan  merasa  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Saat  ini,  situasi  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  memiliki  beberapa  aspek  yang  perlu diperhatikan.  Meskipun  terdapat  beberapa  kemajuan,  masih  ada  beberapa  tantangan  dan permasalahan yang perlu diatasi. Berikut adalah gambaran umum mengenai realitas hak asasi manusia di Indonesia:
a. Kebebasan Berekspresi
Indonesia  memiliki  kebebasan  pers  dan  berekspresi  yang  relatif  baik.  Namun, terdapat  beberapa  kasus  pembatasan  kebebasan  berpendapat,  terutama  terkait  dengan kritik terhadap pemerintah atau isu-isu sensitif seperti Papua dan agama.
b. Perlindungan HAM Minoritas
Hak  asasi  manusia  minoritas  seperti  suku  bangsa  dan  agama  seringkali  masih menghadapi  tantangan.  Beberapa  kelompok,  seperti  orang  Papua  dan  kelompok  agama minoritas, menghadapi risiko diskriminasi dan kekerasan.
c. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak Meskipun ada langkah-langkah dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, masih terdapat kendala seperti rendahnya laporan kejadian dan kurangnya penegakan hukum yang memadai.
d. Hak Buruh
Perlindungan  hak  buruh  dan  kondisi  di  tempat  kerja  terus  menjadi  isu  kritis. Peningkatan upaya untuk memperbaiki kondisi kerja dan memberikan hak-hak yang lebih baik bagi pekerja sedang dalam perjalanan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan.
e. Penegakan Hukum
Kelemahan  dalam  sistem  penegakan  hukum  sering  kali  menjadi  hambatan. Keterbatasan  sumber  daya,  korupsi,  dan  kelemahan  sistem  peradilan  dapat  menghambat keadilan dan penegakan hak asasi manusia.
f. Hak Pribadi dan Privasi
Dalam  era  digital,  perlindungan  hak  pribadi  dan  privasi  juga  menjadi  perhatian. Undang-undang  yang  mengatur  penggunaan  data  pribadi  dan  keamanan  siber  perlu diperkuat untuk melindungi hak-hak individu.
Meskipun  masih  ada  tantangan,  pemerintah  Indonesia  telah  mengambil  langkah- langkah untuk  meningkatkan perlindungan hak asasi  manusia. Adanya  advokasi  masyarakat sipil, aktivis, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mendorong perbaikan lebih lanjut dalam realitas hak asasi manusia di Indonesia.

## Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Pada  prinsipnya,  hak  asasi  manusia  (HAM)  memang  memiliki  perlindungan  yang seragam  di  berbagai  negara,  walaupun  tujuan  implementasinya  dapat  berbeda,  artinya terdapat  persamaan  yang  harus  dijaga  dan  diatur,  namun  dengan  penyesuaian  pada  waktu yang  bersamaan.  Terdapat  perbedaan  interpretasi  mengenai  HAM  yang  diterapkan  di berbagai  negara.  Di  Indonesia,  perjuangan  untuk  HAM  menunjukkan  perkembangan  yang signifikan  baik  pada  masa  Orde  Baru  maupun  setelah  era  Reformasi,  di  mana  pemerintah melakukan  upaya  besar  untuk  memperjuangkan  hak  asasi  manusia  dengan  melibatkan organisasi sosial dan LSM, meskipun hasilnya masih jauh dari kesempurnaan. Pada periode sebelumnya, terutama pada masa Orde Baru, terdapat kemajuan yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.
Upaya  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  melibatkan  berbagai  pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aktor-aktor lainnya. Berikut adalah  beberapa  langkah  dan  upaya  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  dilakukan  di Indonesia:
a. Undang-undang dan Kebijakan
Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur hak asasi manusia, seperti  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pemerintah  Indonesia telah  mengesahkan  berbagai  instrumen  internasional  terkait  hak  asasi  manusia  dan berkomitmen untuk melaksanakannya di tingkat nasional.
b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komnas  HAM  berfungsi  sebagai  lembaga  independen  yang  bertugas  memantau, melaporkan, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran hak asasi manusia.
c. Pemberdayaan Masyarakat
LSM dan organisasi masyarakat berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami  hak-hak  mereka  dan  memperjuangkan  hak  asasi  manusia,  serta  mnegadakan gerakan advokasi dan kampanye dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu hak asasi manusia dan memobilisasi dukungan.
d. Peningkatan Sistem Peradilan
Upaya dilakukan untuk melakukan reformasi hukum guna memperkuat perlindungan hak  asasi  manusia  dan  meningkatkan  keadilan  dan  memberikan  pelatihan  kepada  aparat penegak  hukum  untuk  meningkatkan  pemahaman  mereka  terkait  hak  asasi  manusia  dan penerapannya.
Upaya  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  terus  berlangsung,  namun tantangan  seperti  korupsi,  ketidaksetaraan,  dan  perlakuan  diskriminatif  masih  perlu  diatasi secara  berkelanjutan.  Penguatan  kerja  sama  antara  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat  sipil menjadi  kunci  untuk  mencapai  kemajuan  yang  lebih  baik  dalam  perlindungan  hak  asasi manusia  di  Indonesia.  Dari  uraian  di  atas,  dapat  ditegaskan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia memiliki  kelebihan  dan  kelemahan  tertentu  dalam  konteks  konstitusi  yang  memberikan jaminan  yang  ketat.  Proses  mengubah  pasal-pasal  konstitusi,  seperti  yang  terjadi  dalam konstitusi  Indonesia  melalui  amandemen  dan  referendum,  terbukti  sulit  dan  memerlukan waktu  yang  cukup  lama.  Kelemahan  Hak  Asasi  Manusia  juga  dapat  terlihat  dalam keterbatasan aturan global yang diatur dalam konstitusi saat ini, seperti yang dijelaskan dalam UUD  1945.  Dalam  menghadapi  pelanggaran  HAM,  fokus  utamanya  adalah  pada pembentukan  instrumen  dan  institusi  HAM.  Namun,  sejumlah  faktor  yang  terkait  dengan upaya  individu,  masyarakat,  dan  negara  juga  dapat  menjadi  hambatan  terhadap  pemenuhan hak  asasi  manusia.  Beberapa  faktor  tersebut,  seperti  tanggung  jawab  masyarakat,  menjadi kunci  dalam  perlindungan  hak-hak  warga  negara,  sebagaimana  diamanatkan  dalam pembukaan UUD 1946 yang mencantumkan tujuan utamanya, yaitu:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Meningkatkan kecerdasan bangsa; dan
d. Berpartisipasi  dalam  mewujudkan  ketertiban  dunia  yang  didasarkan  pada  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, (Nurfatimah, 2023).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa teori keadilan bermartabat  oleh  Teguh  Prasetyo,  menyoroti  konsep  dan  implementasinya  dalam  hukum Indonesia. Teori ini, mencakup filsafat  hukum,  teori  hukum,  dogmatika  hukum,  dan hukum praktis,  menempatkan  Pancasila  sebagai  sumber  tertinggi,  memandangnya  sebagai  landasan utama  bagi  etika  politik  dan  keadilan.  Dalam  konteks  ini,  keadilan  bermartabat  bertujuan mencapai  hukum  yang  memanusiakan  individu  dan  masyarakat.  Adapun  realitas  hak  asasi manusia  (HAM)  di  Indonesia.  Meskipun  ada  kemajuan,  beberapa  tantangan  masih  ada, termasuk  pembatasan  kebebasan  berpendapat,  perlindungan  minoritas,  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak-anak,  serta  kelemahan  dalam  sistem  penegakan  hukum.  Meski demikian,  pemerintah  dan  LSM  telah  berupaya  meningkatkan  perlindungan  HAM.  Upaya perlindungan  HAM  di  Indonesia  mencakup  legislasi,  peran  Komnas  HAM,  pemberdayaan masyarakat,  dan  peningkatan  sistem  peradilan.  Meskipun  telah  ada  kemajuan,  tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan masih perlu diatasi. Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil diidentifikasi sebagai kunci untuk mencapai kemajuan yang lebih baik.

## REFERENSI
A. Masyhur Effendi, dan Evandri, Taufani S. 2010. HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial . Bogor: Ghalia Indonesia.
Boediningsih,  Widyawati.  2023.  Perkembangan  HAM  Di  Indonesia  Dan  Problematikanya. EDUCATION: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan . 3(2): 77-87. Darji  Darmodihardjo  &  Sidharta.  1995. Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hadjon, Philipus M. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia . Malang: Pustaka Peradaban.
Kurnia, Titon Slamet, dkk. 2013. Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Reorientasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lestari,  Lilis  Eka.  2019.  Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia Dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. 5(2): 12-25. Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
__________. 2011. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nations,  United.  2002. Human  Rights:  A  Compilation  of  International .  New  York:  United Nations.
Notohamidjojo,  O.  2011. Soal-Soal  Pokok  Filsafat  Hukum .  Editor  Tribudiyono.  Salatiga: Griya Media.
Nurfatimah.  2023.  Penegakan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia. Jurnal  Karimah Tauhid . 2(1): 249-255. Prasetyo, Teguh. 2013. Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila . Cetakan Pertama. Yogyakarta: Media Perkasa.
__________.  2015. Keadilan  Bermartabat  Perspektif  Teori  Hukum .  Cetakan  Kedua Bandung: Nusa Media.
__________. 2018. DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat . Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Radbruch, Gustav. 1950. Legal Philosophy, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, The Legal Philodophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by Kurt Wilk . Cambridge: Harvard University Press. Teguh  Prasetyo  dan  Barakatullah,  Abdul  Halim.  2011. Ilmu  Hukum  dan  Filsafat  Hukum, Studi  Pemikiran  Ahli  Hukum  Sepanjang  Zaman .  Cetakan  Keempat.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.