Trisugiarto, Efektivitas Sistem Informasi...
ISSN : 1412-5366 e-ISSN : 2459-9816

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PENGANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA
Teguh Trisugiarto 1 sendietera@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  identify  effectiveness implementation  of  performance-based  budgeting  system  and performance achievements. The concept of budgeting is based on the logic  models  that  find  the  relationship  between  inputs,  processes, outputs and outcomes also customer oriented (external perspective). This study uses literature study and compare with other studied. From this  studied,  the  results  then  compared  with  the  provisions  and  the purpose  of  performance  achievement.  The  result  shows  that  the performance-based  budgeting  system  can  applied  and  support  in achieving the vision and mission as well as the effect on performance. But  the  performance  measurement  only  on  budget  absorption. Moreover,  there  are  inconsistencies  when  use  performance indicators.
Keywords: Budgeting system, Performance, Logic Model

## 1. PENDAHULUAN
Seiring dengan berjalannya reformasi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan paket  Undang-Undang  di  bidang  keuangan  negara  yang  meliputi  Undang-undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan    Negara.  Ketiga paket  undang-undang  ini  menjadi  tonggak  reformasi  pengelolaan  keuangan  negara. Undang-undang  Keuangan  Negara  Pasal  3  ayat  1  menyatakan  bahwa  Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan. Hal  ini mendorong Pemerintah agar lebih profesional dalam pengelolaan keuangan. Banyak perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  sampai  dengan  pertanggungjawaban dan pemeriksaan oleh pengawas.
Sebelum  reformasi  di  bidang  keuangan,  sistem  perencanaan  dan  penggaran yang  berlaku  menggunakan  pendekatan line  item dan incremental (BPG:2014), dimana  dalam  pendekatan line  item lebih  berorientasi  pada  input  sedangkan  pada pendekatan incremental lebih pada perspektif tahunan. Setelah munculnya Undang- Undang  Keuangan  Negara,  sistem  perencanaan  dan  penganggaran  mengalami
1 Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Trisugiarto, Efektivitas Sistem Informasi...
perubahan. Ada 3 (tiga) jenis pendekatan yang dilakukan, yaitu Kerangka Pengeluaran Jangka  Menengah  (KPJM),  Penganggaran  Terpadu,  dan  Penganggaran  Berbasis Kinerja  (PBK)  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  tentang Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  yang merupakan amanat dari Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.
Dalam Better Pactice Guide (2014) pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah diartikan sebagai pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dimana dalam pengambilan keputusan menimbulkan dampak anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Artinya dalam beberapa tahun kedepan perencanaan anggaran sudah dapat diprediksi. Sedangkan pendekatan Anggaran Terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan di Kementerian/Lembaga. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari duplikasi anggaran yang nantinya akan  dikelola  oleh  Kementerian/Lembaga.    Sementara  itu  Penganggaran  Berbasis Kinerja  merupakan  sistem  perencanaan  penganggaran  belanja  negara  yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan  atas  alokasi  belanja  tersebut,  serta  memperhatikan  efisiensi  dan  dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Penjelasan PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Pentunjuk  Penyusunan  dan  Penelaahan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian Negara/Lembaga.
Dalam pelaksanaan penganggaran sektor publik, masyarakat selalu menyoroti pengeluaran  anggaran  dan  kinerja  Pemerintah.  Sebab  pengeluaran  Pemerintah mencerminkan  kebijakan  Pemerintah  (Guritno  Mangkoesoebroto:2001).  Mereka mempunyai  harapan  bahwa  sudah  sepatutunya  pemerintah  menunjukan  kinerjanya sesuai  dengan  anggaran  yang  dikelola.  Anggaran  adalah  alat  akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan Ekonomi (Mulia P. Nasution:2014). Sehingga perencanaan dan penganggaran mempunyai peran yang sangat penting. Jika sistem perencanaan dan penganggaran  sudah  disusun  secara  matang,  terukur,  dan  terarah  maka  diharapkan target kinerja dapat tercapai.

## 2. PERMASALAHAN
Jika melihat dari sisi anggaran, maka cukup mudah untuk melakukan penilaian atas  pencapaian  kinerja,  yaitu  melihat  capaian  realisasi  anggaran.  Dengan menggunakan  prinsip value  for  money ,  kemudian  akan  dinilai  dari  sisi  efisiensi, efektifitas,  dan  ekonomis.  Efisiensi  akan  melihat  selisih  dana  dengan  realisasi  yang berasal  dari  penghematan.  Efektifitas  melihat  terlaksananya  kegiatan  sesuai  dengan rencana  atau  tercapainya  target  realistis.  Sedangkan  ekonomis  artinya  bertindak dengan menggunakan prinsip ekonomi.
Kemudian dari sisi hasil, sebelum penerapan logic model , fokus capaian kinerja hanya  sampai  pada  tahap  output.  Hal  ini  tentu  saja  sangat  mungkin  untuk  dihitung capaian realisasinya karena tahap output lebih bersifat fisik. Tetapi kemudian masalah yang  selanjutnya  muncul  adalah  apakah  pengukuran  kinerja  terhadap outcome dan impact dari pelaksanaan anggaran itu bisa dilakukan dan benar-benar dapat dilakukan?

## 3. PEMBAHASAN
Sistem  informasi  penganggaran  di  Indonesia,  seperti  yang  telah  dijelaskan diatas,  dilaksanakan  dengan  berbagai  pendekatan  dalam  penyusunannya.  Ketiga sistem  penganggaran  tersebut  dilaksanakan  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan
Trisugiarto, Efektivitas Sistem Informasi...
ISSN :1412-5366 e-ISSN :2459-9816
kepada  masyarakat  dengan  tetap  menjaga  akuntabiltas  dan  tranparansi  serta berpedoman pada efisiensi dan efektifitas.
“Sistem  perencanaan  yang efektif merupakan persyaratan dalam organisasi  sektor  publik  sehingga  akuntansi  manajemen  merupakan bagian penting sebagai penyedia informasi untuk menjalankan sistem. Di  dalam  proses  perencanaan  strategi,  manajemen  membuat  tujuan organisasi  dan  tujuan  utama  strategi.  Secara  konseptual,  proses pemrograman mengacu pada tujuan-tujuan dan strategi yang diberikan dan  mengidentifikasi  program  yang  akan  memfasilitasi  tujuan  dan strategi tersebut. (Bastian:2001, hal 81).”
Seperti yang disampaikan oleh Hansen & Mowen (2005), bahwa sebuah sistem penganggaran yang ideal apabila sistem tersebut bisa mewujudkan goal congruence serta mampu mendorong para manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara- cara yang etis. Oleh karena itu, agar sistem penganggaran bisa efektit, maka kegiatan- kegiatan  yang disusun harus mencerminkan upaya untuk mendukung tujuan negara. Selain  itu  bahwa  sistem  penganggaran  yang  ada  hendaknya  bisa  diwujudkan  sesuai dengan ketentuan serta menghindari dari kemungkinan penyalahgunaan.
Anggaran  dapat  diinterprestasikan  sebagai  paket  pernyataan  perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian: 2001, 79). Anggaran ini merupakan cerminan dari apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk didalamnya adalah kebijakan. Karena didalam  anggaran  terdiri  dari  pos  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  berpengaruh terhadap  masyarakat.  Secara  lebih  detail  anggaran  mempunyai  beberapa  fungsi (Bastian: 2001, 80), antara lain:
1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran  merupakan  cetak  biru  aktivitas  yang  akan  dilaksanakan  di  masa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai pengendali unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapain visi organisasi.
6. Anggaran merupakan intrumen politik.
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.
Siklus penganggaran di Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Trisugiarto, Efektivitas Sistem Informasi...
ISSN :1412-5366 e-ISSN :2459-9816
Seperti  terlihat  pada  gambar,  sistem  penganggaran  di  Indonesia  dimulai setahun  sebelum  pelaksanaan  anggaran  itu  sendiri.  Artinya,  anggaran  yang  kita sususun memang dirancang dengan sangat matang dan melibatkan berbagai elemen. Selain  itu,  masyarakat  dapat  juga  ikut  memantau  dalam  perencanaan  anggaran, sehingga  ini  merupakan  salah  satu  kontrol  atau  sistem  pengendalian  dalam penyusunan anggaran. Dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran APBN pada bulan Januari - Juli kemudian dilakukan pembahasan pada bulan Agustus - Oktober. Penetapan APBN sendiri dilaksanakan pada akhir bulan Oktober.
Kinerja merupakan pencapaian atau keberhasilan dari tahap perencanaan yang sudah disusun dengan berpedoman pada visi dan misi yang sudah ditetapkan. Untuk dapat  mengukur  pencapaian  tersebut,  maka  diperlukan  tolak  ukur  atau  indikator kinerja.  Indikator  kinerja  merupakan  ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif  yang menggambarkan  tingkat  pencapaian  sasaran  atau  tujuan  yang  ditetapkan,  dengan memperhitungkan  elemen  indikator  yang  terdiri  atas  indikator  masukan  ( inputs ), keluaran  ( outputs ),  hasil  ( outcomes ),  manfaat  ( benefits )  dan  dampak  ( impacts ) (Bastian,  Indra,  2001).  Input  ini  akan  digunakan  untuk  menghasilkan  output. Kemudian jika memang output ini berhasil sesuai dengan  yang direncanakan, maka hal  ini  akan  tercermin  dalam  outcome.  Outcome  ini  merupakan  perubahan  sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan kondisi, entah itu yang bersifat positif atau justru bersifat negatif. Konsep seperti ini dikenal dengan istilah logic model. Secara sederhana, konsep logic model dapat digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 1: Siklus Penyusunan APBN
Sumber: Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia, 2014
Trisugiarto, Efektivitas Sistem Informasi...
ISSN :1412-5366 e-ISSN :2459-9816
Bastian  dan  Indra  (2001)  dalam  Akuntansi  Sektor  Publik  di  Indonesia menyampaikan tahapan dalam menyusun indikator kinerja sebagai berikut:
a. Menyusun dan menetapkan rencana strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran.
b. Mengidentifikasi  data/informasi  yang  dapat  dikembangkan  dan  dijadikan indikator kinerja.
c. Memilih indikator kinerja yang paling relevan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.
Seperti  disebutkan  diawal,  sistem  perencanaan  penganggaran  memegang peranan penting dalam pencapaian kinerja. Tetapi  pada akhirnya untuk  memastikan hal  tersebut  harus  dilakukan  pengukuran  hasil  dari  pelaksanaan  anggaran  tersebut dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  secara berkesinambungan  akan  memberikan  suatu  perbaikan  bagi  sistem  perencanaan  dan pelaksanaan anggaran ditahun-tahun berikutnya.
Beberapa penelitian dan literatur terkait hubungan antara sistem penganggaran dan pencapaian kinerja anatara lain sebagai berikut:
1. Timothy  D.  West  dkk  (2010)  menyebutkan  bahwa  sistem  penganggaran berbasis  kinerja  dengan  penyesuaian  (Performance  Based  Adjustment Model/PBAM)  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pada  U.S  Army Medical  Command  (MEDCOM)  melalui  tulisannya  dalam Accountability Through  Performance  Based  Budgeting .  Akuntabilitas  yang  dimaksudkan disini  adalah  kinerja  yang  berhubungan  dengan  keputusan  yang  diambil langsung  oleh  pihak  manajemen.  Selain  itu  diketahui  pula  bahwa  dengan meningkatnya anggaran maka pengawasan yang dilakukan juga lebih ketat.
2. Dwi Sudaryanti (2013) melakukan penelitian terkait pengaruh penganggaran terhadap  kinerja  aparat  Pemda  melalui  sistem  informasi  keuangan  daerah. Hasilnya  adalah  penganggaran  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kinerja.  Tetapi  dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah (SIKD) sebagai alat pengendalian terhadap pencapaian kinerja penganggaran berpengaruh secara signifikan.
3. Kajian  yang  dilakukan  oleh  Noor  Cholis  Madjid  dan  Hasan  Ashari  (2012) tentang  penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM)  pada Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan  Kementerian  Keuangan menyebutkan  bahwa  perencanaan  dan  penganggaran  telah  disusun  sesuai dengan ketentuan. Namun demikian tujuan yang dibuat dalam renstra (rencana strategis,  turunan  dari  visi  misi)  ternyata  tidak  dapat  dibandingkan  dengan RKA  KL  (Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian/Lembaga).  Hal  ini mengindikasikan ada masalah pada sistem perencanaan yang harus dibenahi.
4. Tahun  2012  Puji  Agus  dan  Riyanto  melakukan  kajian  akademis  tentang Pengaruh  Implementasi  Penganggaran  Terpadu,  Penganggaran  Berbasis
INPUT PROSES
OUTCOME
Gambar 2: Logic Model
Trisugiarto, Efektivitas Sistem Informasi...
ISSN :1412-5366 e-ISSN :2459-9816
Kinerja,  dan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah  Terhadap  Kinerja. Hasilnya  menunjukan  bahwa  Penganggaran  Terpadu  dan  Penganggaran Berbasis  Kinerja  berpengaruh  terhadap  kinerja.  Kinerja  yang  digunakan sebagai tolak ukur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  Pelaporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan.  Kedua  jenis  pelaporan  kinerja  ini mengukur capaian realisasi dan capaian output.
5. Analisis  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Studi  Kasus  pada  Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan)  oleh  Noor  Cholis  Madjid  dan  Hasan Ashari (2013). Hasilnya menunjukan outcomes yang terdapat dalam Rencana Strategis  (Renstra)  dan  Rencana  Kerja  (Renja)  berbeda.  Namun outcomes dalam Renja Sudah sama dengan dokumen RKA KL. Selain itu output dalam Renstra tidak dapat langsung dijabarkan dalam renja. Hal ini menunjukan tidak konsistennya dalam tahap perencanaan sehingga akan sulit dalam melakukan pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPPK baru sebatas pada penyerapan anggaran.
6. Fatchan  Achyani  dan  Bayu  Tri  Cahya  (2011)  melakukan  Analisis  Aspek Rasioanl dalam Penganggaran Publik Terhadap Efektivitas Pengimplementasian  Anggaran  Berbasis  Kinerja  pada  Pemerintah  Kota Surakarta.  Hasilnya  menunjukan  sistem  Anggaran  Berbasis  Kinerja  masih belum bisa diukur dari sisi kinerja secara keseluruhan, bahkan dari sisi capain output sekalipun. Hal ini karena masih kentalnya paradigma lama dalam sistem penganggaran yang hanya berorientasi sekedar untuk menghabiskan anggaran.
7. Dalam Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan (Anita Wahyu, et al: 2012) diperoleh data penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten  Pasuruan  menunjukkan  kurangnya  pemahaman  terkait  indikator kinerja  oleh  pegawai  yang  bertugas  di  bagian  perencanaan.  Hal  ditunjukan dengan  adanya  perbedaan  indikator outcome untuk  kegiatan-kegiatan  dalam satu  program  dan  adanya  perbedaan  target  kinerja  sasaran  renstra  SKPD dengan RPJMD.
8. Penelitian  tentang  Analisis  Kinerja  Belanja  Dalam  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado (Palilingan, Anastasia F,  et  all  :  2015)  menunjukan  hasil  kinerja  yang  relatif  baik  karena  realisasi anggaran tidak melebihi dari yang dianggarkan dengan capaian rata-rat 90,75% untuk periode tahun 2009-2013. Dapat dilihat bahwa orientasi penelitian masih berfokus pada sebatas capaian realiasasi.
9. Wahyu Sulistiadi (2008) menulis tentang Sistem Anggaran Rumah Sakit yang Berorientasi Kinerja untuk Meningkatkan Kualitas Keuangan Publik. Hasilnya menunjukan bahwa sistem anggaran yang berorientasi pada kinerja memberi dampak  yang  postif,  antara  lain  dengan  dana  yang  terbatas  dapat  digunakan untuk menangani keperluan rumah sakit yang sangat banyak, walaupun dengan cara bertahap. Tetapi masih ada kendala terkait output measurement pelayan rumah sakit yang masih abstrak.
10. Penelitian  terkait  Evaluasi  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  pada Badan Layanan Umum (BLU) (Studi pada Fakultas “X” Universitas “Y”) oleh Kurnia  Mursitawati  (2014)  didapatkan  hasil  penyusunan  anggaran  berbasis kinerja  secara  administrasi  telah  sesuai  dengan  ketentuan.  Tetapi  masih  ada
Trisugiarto, Efektivitas Sistem Informasi...
yang  beberapa  hal  yang  belum  dilakukan  antara  lain  menghitung  capaian kinerja, jadwal  penyusunan anggaran  yang tidak sesuai  dengan jadwal,  serta tidak  ada  indikator  kinerja  sebagai  salah  satu  intrumen  untuk  pengukuran kinerja.
Dari beberapa penelitian tersebut diatas, sistem penganggaran sudah mengarah pada  penyusunan  anggaran  dengan  berorientasi  pada  kinerja  yang  akan  dihasilkan. Selebihnya tidak ada masalah terhadap sistem penganggaran yang digunakan, hanya kendala  pada  pemahaman  dan  persyaratan  administrasi.  Berdasarkan  konsep logic model ,  maka  sistem  penganggaran  dilakukan  dengan  melihat  hubungan  tiap  proses, mulai  dari input ,  aktivitas, output ,  sampai  dengan outcome ,  pelaksanaan penganggaran. Tetapi pada pelaksanannya baru sebatas pada taraf menghitung kinerja dari sisi realiasasi anggaran. Selain itu masih terdapat perbedaan dalam menentukan indikator kinerja.
Hal  ini  senada  dengan  hasil  penelitian  yang  disampaikan  oleh  Madjid  dan Hasan  (2013)  bahwa  telah  dilakukan  evaluasi  kinerja,  walau  baru  hanya  dari  aspek penyerapan  anggaran.  Disisi  lain,  Agus  dan  Riyanto  (2012)  menyampaikan  bahwa pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) secara rata-rata  pada  satuan  kerja  pemerintah  pusat  di  Jawa  Barat  masih  tergolong  rendah yaitu  sebanyak  46  %  dari  kondisi  ideal.  Namun  hal  ini  dapat  dipahami,  mengingat bahwa pengimplementasiannya bukan merupakan hal yang mudah, namun tetap ada upaya ke arah perbaikan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Penyusunan  anggaran  mempunyai  peran  penting  dalam  pelaksanaan pembangunan. Karena dengan sistem penganggaran yang sesuai dan tepat maka visi dan misi yang ditargetkan bisa dicapai. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem penganggaran yang berorientasi pada kinerja bisa dan dapat diterapkan dalam rangka  pencapaian  visi  dan  misi  yang  ditetapkan  dan  berpengaruh terhadap kinerja.
2. Penilaian  kinerja  didasarkan  pada  perbandingan  dana  yang  dianggarkan  dan realisasi pengunannya serta capaian output.
3. Terdapat  perbedaan  keterkaitan  antara  dokumen  perencanaan  (renstra)  dan dokumen penganggaran.
Saran  dapat  disampaikan  bagi  pengembangan  sistem  penganggaran  dan penelitian berikutnya antara lain:
1. Perlunya penyempurnaan sistem penganggaran dan dukungan pengembangan agar dapat digunakan oleh semua pihak dan mudah dalam pengaplikasiannya.
2. Pengukuran kinerja tidak terbatas pada capaian realisasi anggaran dan output, tapi  agar  bisa  mengukur  outcome  yang  dihasilkan  bahkan  dampak  yang ditimbulkan  dalam  jangka  panjang  juga  agar  bisa  diperhitungkan  dalam perencanaan anggaran.
3. Keterkaitan  antar  dokumen  (indikator  kinerja)  perlu  mendapat  perhatian khusus agar kinerja yang dicapai “ comparable ”.
Trisugiarto, Efektivitas Sistem Informasi...

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Puji,  Riyanto,  2012.  Pengaruh  Implementasi  Penganggaran  Terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Terhadap Kinerja. Kajian Akademis BPPK
Achyani,  Fatchan,  Bayu  Tri  Cahya,  2011.  Analisis  Aspek  Rasional  dalam Penganggaran  Publik  Terhadap  Efektivitas  Pengimplementasian  Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Surakarta. Maksimum Vol. 1 No. 2 : 68- 77
Hansen, Don R., Maryanne M. Mowen, 2005. Managerial Accounting : Eighth Editon . US : Thomson South-Western.
Madjid,  Noor  Cholis,  Hasan  Ashari,  2012.  Kajian  Terhadap  Penerapan  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM)  pada  Kementerian  Keuangan.  Kajian Akademis BPPK
Madjid, Noor Cholis, Hasan Ashari, 2013. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Kajian Akademis BPPK
Mursitawati, Kurnia, 2014. Evaluasi  Implementasi  Anggaran  Berbasis Kinerja pada Badan Layanan Umum (BLU) (Studi pada Fakultas “X” Universitas “Y”). Jurnal Ilmiah FEB UB
Palilingan, Anastasia F, et al, 2015. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado
Sudaryanti,  Dwi,  2013.  Pengaruh  Penganggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat  Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 12 : 11-24
Sulistiadi, Wahyudi, 2008. Sistem Anggaran Rumah Sakit yang Berorientasi Kinerja untuk Meningkatkan Kualitas Keuangan Publik. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2 No. 5: 234-240
West, Timothy D., et al, 2010. Increasing Accountability Through Performance-Based Budgeting. Journal of Financial Management: Increasing : 51-55
Wijayanti,  Anita  Wahyu,  et  al,  2012.  Perencanaan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  di Kabupaten Pasuruan. Wacana Vol. 15 No. 3 :10-17
Kementerian Keuangan, 2014. Better Practice Guide: Penganggaran Berbasis Kinerja Kementerian Keuangan, 2014. Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia
Nasution,  Mulia  P,  2014. Kebijakan  Fiskal:  Pemikiran,  Konsep,  dan  Implementasi . Jakarta: Kompas Media Nusantara
Mangkoesoebroto,  Guritno,  2001. Ekonomi  Publik  (Edisi  3) .  Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta
Bastian,  Indra,  2001.  Akuntansi  Sektor  Publik  di  Indonesia.  Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta
Trisugiarto, Efektivitas Sistem Informasi...
ISSN :1412-5366 e-ISSN :2459-9816

## Peraturan Perundangan
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peratruran  Menteri  Keuangan  Nomor  136/PMK.02/2014  tentang  Pentunjuk Penyusunan  dan  Penelaahan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian Negara/Lembaga