## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 1126-1132 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2323

## Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

## Daniar Seri Firdausi*, Diana Hertati
Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1 *Correspondence email: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id
Abstrak. Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  merupakan  bantuan  pangan  yang  disalurkan  secara  non  tunai  dari  pemerintah kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  setiap  bulan,  melalui  mekanisme  akun  elektronik  yang  digunakan  hanya  untuk membeli  bahan  pangan  di  tempat  yang  telah  bekerjasama  dengan  bank  himpunan.  Namun  dalam  pelaksanaannya  BPNT  masih menuai  banyak  permasalahan  dan  kendala.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  penelitian  ini  yakni  sumber  data  primer  yang  mana  didapatkan  dari  informan  penelitian  dan sumber  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  buku,  jurnal,  serta  dokumen  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Kemudian  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yakni  wawancara  dengan  metode  purposive  sampling,  observasi  secara langsung  ( non  participants ),  serta  dokumentasi  dengan  data  terkait.  Selain  itu  teknik  analisis  data  yang  digunakan  yakni menggunakan analisis data interaktif. Serta uji keabsahan data yang digunakan yakni  dalam penelitian kualitatif yaitu credibility (derajat  kepercayaan), transferability (keteralihan), dependability (standar  ketergantungan), confirmability (kepastian).  Hasil penelitian  ini  menemukan  bahwa  pelaksanaan  BPNT  di  Desa  Glagahan  dalam  pelaksanaannya  dinilai  belum  optimal  dan  baik secara  keseluruhan.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  pada  aspek  efisiensi,  perataan,  responsibilitas,  dan  ketepatan  dinilai  sudah  baik dan tepat pelaksanaannya. Namun sayangnya pada efektivitas dinilai bahwa kurang tepatnya metode sosialisasi dan pemantauan yang belum dilakukan dengan baik. selain itu pada aspek fokus kecukupan dinilai BPNT hanya dapat memberikan manfaat secara terbatas karena bantuan yang diterima tidak cukup hingga periode bantuan selanjutnya.
Kata kunci : Bantuan pangan non tunai; evaluasi kebijakan; program bantuan.
Abstract. Non-Cash Food Assistance (BPNT) is food assistance that is distributed non-cash from the government to Beneficiary Families  (KPM)  every  month,  through  an  electronic  account  mechanism  that  is  used  only  to  buy  food  at  places  that  have collaborated with association banks. However, in its implementation, BPNT still reaps many problems and obstacles. This study aims to determine the Policy Evaluation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Glagahan Village, Perak District, Jombang  Regency.  The  type  of  research  used  by  the  author  in  this  study  is  descriptive  qualitative.  The  data  sources  of  this research  are  primary  data  sources  which  are  obtained  from  research  informants  and  secondary  data  sources  obtained  from books, journals, and documents  related to  this  research. Then the data  collection techniques used  in  this study  were interviews with  purposive  sampling  method,  direct  observation  (non-participants),  and  documentation  with  related  data.  In  addition,  the data  analysis technique used is using interactive  data  analysis. As  well as the  validity of the data  used in  qualitative  research, namely  credibility  (degree  of  trust),  Transferability  (transferability),  Dependability  (standard  dependence),  Confirmability (certainty).  The  results  of  this  study  found  that  the  implementation  of  BPNT  in  Glagahan  Village  in  its  implementation  was considered not optimal and overall good. It can be seen that in the aspects of efficiency, leveling, responsibility, and accuracy, the implementation is considered good and appropriate. Unfortunately, the effectiveness is assessed that the method of socialization and monitoring has not been carried out properly. In addition, in the aspect of focus on adequacy, BPNT is considered to be able to only provide limited benefits because the assistance received is not sufficient until the next period of assistance.
Keywords : Non-cash food assistance; policy evaluation; assistance program.

## PENDAHULUAN
Pembangunan dalam suatu negara pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mengubah  setiap  aspek  kehidupan  negara  dari  kondisi yang ada kearah yang lebih baik kedepannya. Salah satu pembangunan  yang  sedang  dilakukan  oleh  pemerintah khususnya negara berkembang yakni masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah  serius  yang  hingga  kini  sedang  dialami  negara kawasan  Asia  seperti  Indonesia  (Razali  &  Putri,  2020). Menurut  Tlonaen  et  al.  (2014)  bahwa  kemiskinan  yakni kondisi  saat  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang tidak  mampu  memenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk
mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang bermartabat.  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal  34  Ayat  1  disebutkan  bahwa  fakir  miskin  dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Adanya kemiskinan  ditandai  dengan  rendahnya  kualitas  hidup penduduk,  pendidikan,  kesehatan,  dan  gizi  (Tlonaen  et al., 2014).
Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi  penghambat  dalam  pembangunan,  karena masalah  kemiskinan  sudah  menjadi  masalah  yang kompleks  sehingga  suatu  negara  tidak  mampu  untuk mengatasi  kemiskinan  secara  sendirian.  Hal  ini  berarti untuk  menanggulangi  kemiskinan  harus  dilakukan
Daniar Seri Firdausi dan Diana Hertati, Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
secara  komprehensif  dan  terdapat  dukungan  dari berbagai  pihak.  Berdasarkan  Berita  Resmi  Statistik Nomor  16/02/Th.  XXIV  pada  15  Februari  2021 memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan. Dari Maret 2013  hingga  September  2019  jumlah  dan  persentase penduduk  miskin  di  Indonesia  terus  mengalami penurunan hingga mencapai 24,79 juta penduduk miskin atau  setara  dengan  9,22%.  Namun  pada  periode  Maret 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami  kenaikan  dan  mencapai  26,42  juta  jiwa  atau setara  dengan  9,78%.  Yang  kemudian  mengalami kenaikan  kembali  pada  periode  September  2020  yang mana jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa atau  setara  dengan  10,19%.  Kenaikan  jumlah  dan persentase  penduduk  miskin  diatas  tentunya  disebabkan karena beberapa faktor yang salah satunya yakni adanya pandemi  yang  melanda  Indonesia.  Kenaikan  jumlah penduduk  telah  menjadi  isu  yang  semakin  parah  akibat adanya pandemi. Artinya dalam jangka pendek Covid-19 dapat  memberi  dampak  berupa  peningkatan  kemiskinan yang dapat membalikkan sepuluh tahun kemajuan upaya penanggulangan  kemiskinan  (Sumber  dalam  Yandra  et al., 2020).
Penduduk miskin di Indonesia tentunya tersebar di berbagai  pulau.  Pulau  Jawa  merupakan  salah  satu  pulau yang  ada  di  wilayah  Indonesia  yang  dihuni  lebih  dari 56%  total  penduduk  di  Indonesia  (Ananda,  2021). Dengan  demikian  lebih  dari  setengah  penduduk Indonesia  berada  di  Pulau  Jawa.  Dalam  hal  ini  tidak hanya  dihuni  sebagian  besar  penduduk  di  Indonesia, melainkan  Pulau  Jawa  juga  merupakan  pulau  yang memiliki  angka  dan  persentase  penduduk  miskin tertinggi di Indonesia. Kemudian Jawa Timur merupakan  salah  satu  provinsi  yang  ada  di  Pulau  Jawa. Yang  dalam  hal  ini  pada  September  2020  Jawa  Timur memiliki persentase penduduk miskin  sebanyak 11,46% melebihi  persentase  nasional  yakni  sebesar  10,19%. Mengingat  angka  persentase  penduduk  miskin  di Indonesia  masih  cukup  tinggi  dan  bahkan  beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan persentase penduduk miskin, maka pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  membuat  berbagai  program  dalam mengurangi angka persentase penduduk miskin tersebut. Program-program  mengenai  pengentasan  kemiskinan, dimulai  oleh  pemerintah  dengan  menerbitkan  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2010 Tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan.  Dari diterbitkannya  Peraturan  Presiden  tersebut,  maka dibentuklah  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keaggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat,  dunia  usaha,  dan  pemangku  kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  Provinsi  dan Kabupaten/Kota.  Pada  saat  ini,  telah  banyak  program-
program  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan,  pendidikan, ekonomi,  dan  mengurangi  beban  masyarakat  dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
BPNT merupakan bantuan pangan yang disalurkan  secara  non  tunai  dari  pemerintah  kepada Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  setiap  bulan, melalui  mekanisme  akun  elektronik  yang  digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama  dengan  bank  himpunan  Bank  Negara (Julianto,  2020).  Penyelenggaraan  Program  BPNT memiliki  beberapa  manfaat  yaitu:  (1)  meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sekaligus sebagai mekanisme  perlindungan  sosial  dan  penurunan  angka kemiskinan;  (2)  meningkatnya  transaksi  yang  dilakukan secara  non  tunai;  (3)  meningkatnya  pengetahuan masyarakat  terhadap  layanan  keuangan  dan  perbankan; (4)  meningkatnya  efisiensi  penyaluran  Bantuan  Sosial; dan  (5)  meningkatnya  kondisi  ekonomi  di  daerah, terutama  pada  usaha  mikro  dan  kecil  di  bidang perdagangan (Tan & Epriadi, 2021). Mengingat program BPNT  merupakan  program  dari  pemerintah  pusat  serta melihat angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang  mengalami  kenaikan,  sehingga  Kabupaten Jombang  merupakan  salah  satu  wilayah  sasaran diterapkannya  program  tersebut.  Pelaksanaan  program BPNT  dilakukan  secara  bertahap  terhadap  komoditi tambahan  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  potensi lokal daerah seperti daging ayam.
Desa  Glagahan  Kecamatan  Perak  merupakan salah  satu  wilayah  pedesaan  yang  berada  di  Kabupaten Jombang  dengan  total  penerima  BPNT  yakni  sebanyak 212  KPM.  Mengingat  jumlah  KPM  BPNT  yang  cukup banyak,  hal  ini  tentunya  perlu  perhatian  lebih  dalam implementasi program BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat.  Sehingga bantuan tersebut  sesuai dengan yang diharapkan  sebelumnya.  Namun  dalam  pelaksanaan suatu  kebijakan  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  berbagai macam  permasalahan  yang  ada,  hal  ini  dapat  dilihat berdasarkan kendala-kendala dalam pencapaian tujuannya.  Dalam  implementasi  progam  BPNT  di  Desa Glagahan  Kecamatan  Perak  Kabupaten  Jombang  masih menghadapi  berbagai  kendala  dan  hambatan.  Seperti permasalahan  yang  dialami  13  KPM  BPNT  terkait penggantian  komoditas  program  BPNT.  Permasalahan juga  terjadi  pada  kualitas  salah  satu  komoditas  yang diberikan  kepada  KPM  BPNT  dimana  ayam  yang diberikan  belum  sepenuhnya  layak  konsumsi  tedapat  25 KPM  menerima  ayam  busuk.  Kemudian  juga  terdapat agen  yang  tidak  memiliki  izin  menyalurkan  BPNT. Selain  itu  dari  data  Dinas  Sosial  Kabupaten  Jombang, pada  bulan  Agustus  2020  kurang  lebih  terdapat  sekitar 840  orang  KPM  BPNT  yang  mengalami  masalah  pada kartu keluarga sejahteranya. Diantarannya saldo kosong, kartu  baru  atau  instan,  KKS  terblokir  dari  total  97.186 orang  KPM  BPNT  di  Kabupaten  Jombang.  Terdapat
Daniar Seri Firdausi dan Diana Hertati, Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
permasalahan  juga  pada  data  KPM  BPNT  yang  dinilai banyak  data  ganda.  Masih  terdapat  masyarakat  yang mendapatkan  bantuan  ganda,  namun  disisi  lain  juga terdapat masyarakat yang tidak termasuk  kedalam KPM BPNT  merasa  berhak  mendapatkan  bantuan  tersebut (Yunus, 2019).
Setelah  melihat  permasalahan  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Kabupaten  Jombang  dalam  imlementasi program  BPNT,  maka  perlu  dilihat  evaluasi  dari pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kurniawan et al. (2021) bahwa suatu kebijakan program yang telah dilaksanakan haruslah diukur melalui evaluasi agar hasil yang dicapai diketahui, apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan apa yang  diharapkan  atau  hasil  tersebut  jauh  menyimpang dari yang diharapkan. Selain itu dengan adanya evaluasi dapat  memberikan  masukan  bagi  proses  pengambilan kebijakan  yang  akan  datang  agar  tidak  melakukan kesalahan  yang  sama  (Razali  &  Putri,  2020).  Evaluasi kebijakan  akan  lebih  mudah  dipahami  apabila  dalam memahaminnya menggunakan suatu kerangka pemikiran tertentu.  Yunus  (2019)  menemukan  bahwa  BPNT memiliki  beberapa  faktor  penentu  sikap  yang  kurang berhasil dalam implementasi program tersebut. Sedangkan  Julianto  (2020)  menyatakan  bahwa  program BPNT dalam penyalurannya telah tepat sasaran dan tepat waktu. Namun Kawung et al. (2020) mengatakan bahwa implikasinya tidak sampai dengan pengetahuan masyarakat mengenai siapa saja yang menjadi pelaksana dan  mekanisme  program  BPNT,  namun  yang  berjalan secara  keseluruhan  hanya  sumber  daya  finansial  atau dana  program  BPNT  yang  di  tetapkan  oleh  pemerintah pusat  atau  kementerian  sosial.  Selain  itu  Hotimah  & Koesbandrijo (2019) mengemukakan bahwa di masyarakat  banyak  yang  tidak  mengetahui  mengenai ketentuan BPNT sehingga masyarakat memiliki pemikiran  kalau  pembagian  bantuan  tersebut  tidak diambil  pada  saat  waktu  yang  sudah  ditentukan  akan habis  atau  jatahnya  akan  hilang.  Kemudian  Mulyadi (2019)  secara  tegas  menyatakan  bahwa  pelaksanaan penyaluran BPNT tidak sesuai dengan aturan. Ditambahkan  Wiwit  et  al.  (2020)  bahwa  dalam penyaluran  BPNT  terdapat  faktor  penghambat  yaitu kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  waktu.  Sedangkan pada  penelitian  ini  secara  khusus  akan  meneliti  dalam kerangka  pemikirian  Dunn  (2003)  yaitu  meliputi efektivitas,  efisiensi, kecukupan, perataan, responbilitas, dan  ketepatan  untuk  mengisi  celah  penelitian  yang belum  ada  sebelumnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Desa  Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  tergolong  penelitian deskriptif,  pendekatan  kualitatif,  yang  bertujuan    untuk mengetahui    Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan
Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Desa  Glagahan Kecamatan  Perak  Kabupaten  Jombang.    Menurut Hardani  et  al.  (2020)  penelitian  deskriptif    kualitatif adalah  disebut  juga  penelitian  deskriptif  naturalistik. Disebut  deskriptif  naturalistik  karena  bersifat  wajar sebagaimana  adanya  di  lapangan.  Kemudian  penelitian ini dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan  Dunn  (2003)  yaitu  efektivitas,  efisiensi, kecukupan,  perataan,  responsibilitas,  dan  ketepatan. Teknik  pengumpulan  data  adalah  dengan  menggunakan observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.    Menurut Anggito  &  Setiawan  (2018)  mengemukakan  bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses  yang    tersusun    dari    berbagai      proses    biologis dan  psikologis.  Menurut Nugrahani (2014) wawancara adalah    merupakan  pertemuan  dua    orang    untuk bertukar    informasi    dan    ide    melalui    tanya    jawab, sehingga    dapat  dikonstruksikan    maka    dalam    suatu topik  tertentu.  Wawancara  dilakukan  kepada informan penelitian  secara  terstruktur  dengan  pertanyaan  pada pedoman  wawancara, sehingga  mempermudah  peneliti membuat  rangkuman    yang    lebih  sistematis  dari  hasil wawancara tersebut.
Teknik   analisis  data  menurut   Sugiyono (2017) teknik  analisis  data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistemtis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan  dokumentasi, dengan cara    mengorganisasikan  data  ke  dalam  kategori, menjabarkan  ke  dalam  unit-unit,    melakukan  sintesa, menyusun kedalam  pola,  memilih  mana  yang  penting dan    yang    akan    dipelajari,    dan    membuat  kesimpulan sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun orang  lain.  Proses    analisis    data    dimulai    dengan menelaah    seluruh    data    yang    tersedia    dari  berbagai sumber,    yaitu    wawancara,    pengamatan    yang    sudah dituliskan    alam    catatan  lapangan,  dokumen  pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapat  dari hasil pengamatan, hasil wawancara, beserta dokumentasi foto,  maupun  memperhatikan  arsip  yang  berhubungan dengan  fokus  penelitian,  sebelum  menarik  kesimpulan maupun  setelah  kesimpulan  yang  didapat  perlu  lagi adanya  pengecekan  kembali  sampai  mendapatkan sebuah  kesimpulan  akhir.  Peneliti  melakukan  observasi dan  wawancara  kepada  pihak  terkait  BPNT  yaitu  Dinas Sosial  Kabupaten  Jombang,  TKSK  Kecamatan  Perak. Agen Penyalur di Desa Glagahan serta pada  masyarakat glagahan  sebagai  sasaran  penerima  bantuan.  Untuk mengukur  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  program BPNT, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan  teori  William  N.  Dunn.  Berikut  secara rinci  dari  setiap  kriteria  evaluasi  menurut  Dunn  dikutip Nugroho (2018)
Daniar Seri Firdausi dan Diana Hertati, Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

## Efektivitas
Efektivitas  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan suatu  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  dengan memberikan  fokus  pada  tujuan  yang  diinginkan. Keinginan  pemerintah  dalam  merumuskan  suatu kebijakan  merupakan  bentuk  penyelesaian  masalah- masalah  publik  yang  berada  dilingkungan  masyarakat dapat  teratasi  dengan  maksimal.  Efektivitas  program BPNT  nantinya  diharapkan  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Sosial  yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan  kebutuhan  pangan,  memberikan  gizi  yang lebih  seimbang  kepada  KPM,  meningkatkan  ketepatan sasaran  dan  administrasi,  dan  memberikan  pilihan  dan kendali  kepada  KPM  dalam  memenuhi  kebutuhan pangan  sebagai  upaya  penanggulangan  kemiskinan. Dalam  melihat  tingkat  keefektifan  dari  BPNT  di  Desa Glagahan  terdapat  4  sasaran  kajian  yang  digunakan yakni  menurut  Maijun  &  Utama  (2013)  sebagai  dasar pengetahuan  apakah  program  tersebut  sudah  berjalan seperti  yang  diharapkan  yakni  ketepatan  sasaran program,  sosialisasi  program,  tujuan  program,  dan pemantauan  program.  Berdasarkan  hasil  pengamatan yang penulis temukan di  lapangan yaitu program BPNT cukup  tepat  sasaran  dalam  membantu  mereka  dalam meringankan  beban  hidup  meskipun  tidak  memberikan dampak  yang  sangat  besar  serta  bantuan  yang  diberikan telah membantu KPM memenuhi gizi dengan seimbang. Selain itu juga adanya pemantauan oleh pemerintah yang terlibat  terkait  program  BPNT  ini,  namun  kurangnya pengawasan  mengenai  kualitas  bantuan  yang  diberikan sehingga  terkadang  bantuan  yang  diberikan  kualitasnya dibawah  standarnya.  Bahkan  untuk  sosialisasi  program juga  mengenai  metode  yang  diberikan  masih  kurang menyeluruh  ke  masyarakat  sehingga  masih  ada masyarakat  yang  belum  mengetahui  mengenai  program BPNT.  Pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa efektivitas  program  BPNT  masih  belum  sesuai  dengan teori  Damanik  &  Marom  (2016)  mengenai  pemenuhan kriteria efektivitas.

## Efisiensi
Efisiensi  berkenaan  dengan  seberapa  banyak usaha  yang  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  dari  yang diinginkan.  Fokus  dari  kriteria  ini  adalah  banyaknya usaha  yang  diperlukan  untuk  mencapai  keberhasilan program  BPNT  meliputi  sumber  daya  yang  digunakan baik  alokasi  tenaga  (SDM),  estimasi  waktu,  dan  biaya yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Proses  kegiatan operasional  dapat  dikatakan  efisiensi  apabila  suatu produk  atau  hasil  kerja  tertentu  dapat  dicapai  dengan penggunaan  sumber  daya  dan  dana  yang  serendah- rendahnya.  Untuk  melihat  tingkat  kefisiensian  dari BPNT di Desa Glagahan terdapat 2 (dua) sasaran kajian yang  digunakan  yakni  menurut  Rusydiana  (2018) ada dua  hal  yang  menjadi  sasaran  kajian  yakni  efisiensi sumber  daya  dan  efisiensi  waktu.  Berdasarkan  hasil
pengamatan  yang  penulis  temukan  di  lapangan  yaitu program BPNT cukup banyak menggunakan SDM yang diperlukan  dalam  pemantauan  dan  penyaluran  bantuan mulai dari Dinas Sosial, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan  Kabupaten  Jombang,    Pendamping  Sosial  dari Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK), Kepala  Desa  dan  Agen  penyalur  BPNT.  Penyaluran bantuan  sudah  tepat  waktu  bahkan  beberapa  kali penyaluran  bantuan  digabung  dalam  satu  waktu  diawal. Selain  itu  waktu  pengambilan  bantuan  juga  tidak membutuhkan  waktu  yang  lama  karena  terdapat beberapa  pegawai  dengan  melaksanakan  tugas  masing- masing.  Pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa efisiensi  program  BPNT  sudah  sesuai  dengan  teori  dari Rusydiana  dikutip  Abdiana  (2020)  yaitu  terpenuhinya SDM dan sedikit waktu yang diperlukan dalam program ini.

## Kecukupan
Fokus kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Kriteria  ini  lebih  mempersoalkan  kecukupan  hasil kebijakan  dalam  mengatasi  masalah  kebijakan  atau seberapa  jauh  pencapaian  tujuan  yang  sudah  dirasakan dalam  menjawab  persoalan  yang  dialami  masyarakat miskin.  Untuk  melihat  tingkat  kecukupan  dari  BPNT  di Desa Glagahan dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  menurut  Damanik &  Marom  (2016)  yakni  program  BPNT  memecahkan permasalahan  masyarakat  akibat  kemiskinan  dan ketimpangan pangan serta perubahan sikap, perilaku dan pola pikir masyarakat setelah adanya BPNT. Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  penulis  temukan  di lapangan  yaitu  program  BPNT  dapat  membantu memenuhi  kebutuhan  pangan  masyarakat  penerima. Namun hal tersebut hanya memberikan manfaat terbatas karena bantuan yang diterima tidak cukup sampai waktu penyaluran  bulan  berikutnya  yakni  bantuan  yang diberikan  hanya  mampu  digunakan  dalam  memenuhi kebutuhan  pangan  selama  1  sampai  2  minggu.  Dengan kata  lain  program  ini  belum  cukup  memecahkan permasalahan  yang  ada  di  masyarakat.  Selain  itu, program BPNT ini dapat mengubah sikap, perilaku, dan pola  pikir  masyarakat  tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena mereka  dapat  lebih  bersyukur  dan  bersikap  terbuka  atas bantuan  yang  telah  ada  meskipun  dengan  jumlah bantuan yang terbatas. Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa  kecukupan  program  BPNT  masih  belum  sesuai dengan teori dari Damanik & Marom (2016) yaitu belum terpecahkannya  permasalahan  masyarakat  mengenai banyaknya  pengeluaran  dalam  memenuhi  kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat.

## Perataan
Perataan berkenaan dengan  apakah biaya manfaat didistribusikan  dengan  merata  kepada  kelompok- kelompok  yang  berbeda.  Kriteria  perataan  dalam
Daniar Seri Firdausi dan Diana Hertati, Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
kebijakan  publik  dapat  juga  diartikan  suatu  keadilan yang  diberikan  dan  diperoleh  dari  suatu  kebijakan publik.  Dalam  hal  ini  yaitu  untuk  menganalisis pendistribusian secara merata kepada kelompok masyarakat,  khususnya  kelompok  penerima  manfaat BPNT.  Untuk  melihat  tingkat  perataan  dari  BPNT  di Desa Glagahan dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  Duri  &  Rahmah (2020)  yakni  pemerataan  penddistribusian  BPNT  dan berkurangnya  masyarakat  miskin.  Berdasarkan  hasil pengamatan  yang  penulis  temukan  di  lapangan  yaitu bantuan  yang  ada  sudah  dapat  dikatakan  merata  ke masyarakat miskin, bahkan terdapat beberapa masyarakat  yang  lebih  memilih  untuk  melakukan pengunduran  diri.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  selalu dilakukan  verifikasi  dan  validasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa mengenai kelayakan penerima bantuan. Sehingga  selalu  ada update data  mengenai  penerima BPNT.  Program  BPNT  juga  dapat  dikatakan  merata apabila  dapat  mengurangi  jumlah  masyarakat  miskin, program  BPNT  tidak  bisa  mengetahui  apakah  program ini  dapat  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  atau tidak.  Karena  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  tidak hanya  akibat dari pemberian BPNT saja melainkan juga ada  bantuan  lain  yang  diberikan  kepada  masyarakat. Selain  itu  dari  data  yang  ada  Tahun  2020  angka penduduk  miskin  mengalami  peningkatan  karena pandemi  telah  melanda  seluruh  wilayah  di  Indonesia. Dari  pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  perataan program BPNT masih belum sesuai dengan teori Duri & Rahmah (2020) yaitu pendistribusian sudah merata namun belum  diketahui  berkurang  atau  bertambahnya  jumlah masyarakat miskin

## Responsibilitas
Responsibilitas berkenaan dengan apakah kebijakan  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai kelompok-kelompok  tertentu.  Kriteria  ini  lebih  kepada aspek  kepuasan  masyarakat  khususnya  kelompok sasaran  atas  hasil  kebijakan.  Apakah  hasil  kebijakan yang  dicapai  telah  memuaskan  kebutuhan,  preferensi, atau  nilai  kelompok  masyarakat  tertentu  atau  tidak. Untuk  melihat  tingkat  perataan  dari  BPNT  di  Desa Glagahan  dapat  dilihat  dengan  sasaran  kajian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  menurut  Akibu (2014)  yakni  tanggapan  kelompok  sasaran  mengenai pemenuhan BPNT terhadap kebutuhannya dan kelompok rentan dan terdampak mendapatkan preferensi (prioritas) program BPNT. Berdasarkan hasil pengamatan  yang  penulis  temukan  di  lapangan menjelaskan  bahwa  masyarakat  cukup  merasa  puas dengan bantuan yang ada. Pada dasarnya program BPNT mampu membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan. Masyarakat  merasa  cukup  terbantu  meskipun  bantuan yang  ada  tidak  dapat  bertahan  hingga  penerimaan bantuan  di  bulan  berikutnya.  Selain  itu  juga  terdapat
prioritas  kepada  kelompok  rentan  khususnya  pada  para penerima  PKH  yang  telah  terdaftar  dalam  DTKS.  Dari pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  responsibilitas program  BPNT  telah  sesuai  dengan  teori  Akibu  (2014) yaitu masyarakat masih sudah puas dan terdapat prioritas penerima BPNT.

## Ketepatan
Kriteria  ketepatan  ini  menganalisis  tentang kebergunaan  hasil  kebijakan,  yaitu  apakah  hasil  yang telah  dicapai  benar-benar  berguna  bagi  masyarakat khususnya  kelompok  sasaran.  Untuk  melihat  tingkat perataan  dari  BPNT  di  Desa  Glagahan  dapat  dilihat dengan  sasaran  kajian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  yakni  menurut  Lejiu  (2014)  yakni  hal  yang  dicapai bermanfaat dan bernilai serta membandingkan mekanisme  di  peraturan  serta  di  realita.  Berdasarkan hasil  pengamatan  yang  penulis  temukan  di  lapangan menjelaskan bahwa program BPNT bermanfaat membantu  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka meskipun  bantuan  yang  diberikan  tidak  sebanding dengan  kebutuhan  pangannya  hingga  bulan  selanjutnya. Selain  itu  juga  program  BPNT  sudah  berjalan  sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu  saling  berkoordinasi  atau  bekerjasama  dengan lembaga  terkait.  Dari  pernyataan  diatas  dapat  diketahui bahwa  responsibilitas  program  BPNT  sudah  sesuai dengan  teori  Lejiu  (2014:524)  yaitu  hasil  dari  BPNT bermanfaat  dan  telah  sesuainya  isi  peraturan  yang  ada dengan kenyataan yang ada di lapangan
Penelitian  ini  sama  dengan  penelitian  Yunus (2019)  menemukan  bahwa  BPNT  memiliki  beberapa faktor  penentu  sikap  yang  kurang  berhasil  dalam implementasi  program  tersebut.  Kemudian  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Julianto (2020)  menyatakan  bahwa  program  BPNT  dalam penyalurannya telah tepat sasaran dan tepat waktu. Serta sejalan  dengan  Hotimah  &  Koesbandrijo  (2019) mengemukakan bahwa di masyarakat banyak yang tidak mengetahui  mengenai  ketentuan  BPNT  sehingga masyarakat  memiliki  pemikiran  kalau  pembagian bantuan  tersebut  tidak  diambil  pada  saat  waktu  yang sudah  ditentukan  akan  habis  atau  jatahnya  akan  hilang. Karena  BPNT  di  Desa  Glagahan  dalam  pelaksanaannya sosialisasi  belum  dilakukan  secara  keseluruhan  yang mana  mengakibatkan  banyak  penerima  bantuan  yang kurang mengetahui mengenai BPNT.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti mengenai  Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BPNT di Desa Glagahan dalam pelaksanaannya  dinilai  belum  optimal  dan  baik  secara keseluruhan.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  pada  aspek
Daniar Seri Firdausi dan Diana Hertati, Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
efisiensi,  perataan,  responsibilitas,  dan  ketepatan  dinilai sudah baik dan tepat pelaksanaannya. Namun sayangnya pada  efektivitas  dinilai  bahwa  kurang  tepatnya  metode sosialisasi  dan  pemantauan  yang  belum  dilakukan dengan  baik.  selain  itu  pada  aspek  fokus  kecukupan dinilai  BPNT  hanya  dapat  memberikan  manfaat  secara terbatas  karena  bantuan  yang  diterima  tidak  cukup hingga periode bantuan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdiana  Ilo,  W.  D.  F.  Z.  2020.  Evaluasi  Pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  (Pkh)  Di  Nagari Tanjuang  Bungo  Kecamatan  Suliki  Kabupaten Limapuluh  Kota. Jurnal  Manajemen  Kompeten ,
2 (2),
66–74. https://doi.org/10.51877/mnjm.v2i2.120
Akibu,  R.  S.  2014.  Evaluasi  Kebijakan  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  di  SMA  Negeri  1 Ampibabo  Kecamatan  Ampibabo  Kabupaten Parigi Moutong. E-Jurnal Katalogis , 2 (1), 8–14. Ananda,  C.  F.  2021. Jawa-Sentris  dan  Pertumbuhan Ekonomi  Baru .  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis
Universitas Brawijaya. https://feb.ub.ac.id/id/jawa-sentris-dan-
pertumbuhan-ekonomi-baru.html Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  2018. Metode  Penelitian Kualitatif . CV Jejak.
Berita Resmi Statistik Nomor 16/02/Th. XXIV. Damanik, Y. T., & Marom, A. 2016. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Program
Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota
Semarang. Public  Policy  and  Management Review , 5 (3), 221–232.
Dunn,  W.  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik . Gadja Mada University Press.
Duri,  R.,  &  Rahmah,  M.  2020.  Evaluasi  Pemekaran
Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat. Jurnal  Kebijakan  Pemerintahan ,
3 (1), 43–52.
Hardani,  Andriani,  H.,  Auliya,  N.  H.,  Fardani,  R.  A.,
Ustiawaty,  J.,  Utami,  E.  F.,  Sukmana,  D.  J.,  & Istiqomah,  R.  R.  2020. Buku  Metode  Penelitian Kualitatif  dan  Kuantitatif (Issue  March).  CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
Hotimah,  S.,  &  Koesbandrijo,  B.  2019.  Implementasi Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  11  Tahun  2018 Tentang  Penyaluran  Bantuan  Pangan  Non  Tunai. Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 5 (2).
Julianto,  P.  2020.  Implementasi  Program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. Qawwam : The Leader’s Writing , 1 (1).
Kawung,  A.,  Lumolos,  J.,  &  Sampe,  S.  2020.  Evalusi Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  Kepada Keluarga  Penerima  Manfaat  di  Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur
Kecamatan  Wenang  Kota  Manado. EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 4 (4).
Kurniawan,  A.,  Hakim,  L.,  &  Ramdani,  R.  2021. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten
Karawang. Government  and  Political  Studies , 4 (1), 40–51.
Lejiu,  A.,  Masjaya,  &  Irawan,  B.  2014.  Evaluasi
Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di
Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long  Hubung  Kabupaten  Mahakam  Ulu). Jurnal Administrative Reformeform , 2 (4), 515–526. Maijun,  &  Utama,  S.  J.  2013. Efektivitas  Pelaksanaan Program  Urban  Farming  di  Kelurahan  Medokan Ayu  Kecamatan  Rungkut  Kota  Surabaya (pp.  1– 12).
Mulyadi,  A.  2019.  Implementasi  Kebijakan  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi . Nugrahani, F. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa . Cakra Books. Nugroho,  R.  2018. Public  Policy (Y.  Masda  (ed.);  6th ed.). PT Elex Media Komputindo. https://doi.org/718061277 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Razali,  M.  T.,  &  Putri,  M.  D.  2020.  Evaluasi Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh) Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Desa  Sungai Asam  Kecamatan  Belat  Kabupaten  Karimun Tahun 2018. Jurnal Kemunting , 1 (1), 58–134.
Rusydiana,  A.  S.  2018.  Indeks  Malmquist  untuk Pengukuran  Efisiensi  dan  Produktivitas  Bank Syariah di Indonesia.
Jurnal Ekonomi Pembangunan , 26 (1), 47–58. Sugiyono.  2017. Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Tan,  T.  J.,  &  Epriadi,  D.  2021.  Evaluasi  Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam. Jurnal Administrasi , 3 (1).
Wiwit,  Sulistyaningsih,  T.,  &  Kamil,  M.  2020.
Monitoring  dan  Evaluasi  Kebijakan  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Dalam Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Batu. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 13 (1).
Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T.  2020.  Evaluation  of  Family  Hope  Program (PKH)  in  Rumbai  District,  Pekanbaru  City. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 168– 176. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.119 Yudid  B  S  Tlonaen,  Hardianto,  W.  T.,  &  Diahloka,  C. 2014.  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  Miskin. JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (1), 29–37.
Daniar Seri Firdausi dan Diana Hertati, Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
Yunus,  E.  Y.  2019.  Implementasi  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Reformasi , 9 (2).