## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
CRITICISM ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INDONESIA'S ECONOMIC CRIMINAL POLICY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## ANALISIS KRITIK TERHADAP EFEKTIFITAS KEBIJAKAN
KRIMINAL EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

## HUKUM ISLAM 

## Muhammad Irkham Firdaus
Universitas Darussalam Gontor e-mail: irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

## Abstract
Economic crime rates tend to be high and generate large losses every year, because one of the  biggest  factors  is  the  ineffective  economic  crime policy  in  providing  deterrent  and  firmness  to the perpetrators. Economic crime policies play an important role in creating public welfare, if the economic  crime  rate  is  high,  it  means  that  the  welfare  of  the  community  has  not  been  created optimally, so there needs to be efforts to review and fix these criminal policies. This research aims to  determine  the  effectiveness  of  Indonesia's  criminal  policy  in  the  perspective  of  Islamic  law,  as well as to criticize the economic criminal policy in Indonesia. This research explores data sources from  various  data  on  the  facts  of  crimes  that  occur  in  Indonesia,  which  are  then  analyzed  by qualitative  methods  from  the  point  of  view  of  Islamic  law.  The  results  of  this  research  show  that economic  crime  policies  have  not  been  effective  in tackling economic  crimes, because  they  do  not provide a deterrent effect for perpetrators of economic crimes. Whereas in Islam, the prevention of economic crime is divided into two categories, namely jarimah hudud and jarimah ta'zir. Sanctions applied in Islamic law are more of a deterrent effect, because sanctions for serious economic crimes have been determined directly by Allah SWT, then economic criminal policies in Indonesia tend not to  achieve  their  essential  goals,  namely  welfare  and  social  protection  for  the  community,  this happens  because  there  are  shortcomings  in  the  three  stages  of  implementing  economic  criminal policies in Indonesia, namely the legislative stage, judicial stage, and executive stage. It is necessary to make a new formulation in the economic criminal policy in Indonesia, namely by specifying the sanctions  that  will  be  received  by  the  perpetrators  of  criminal  acts  with  the  sanctions  stated  in Islamic  law,  from  the  point  of  view  of  the  deterrent  effect  and  the  consequences  received  by  the perpetrators.
Keywords: Islamic Law; Economic Criminal Policy; Effectiveness; Criticism.

## Abstrak
Angka  kejahatan  ekonomi cenderung  tinggi  dan  menghasilkan  kerugian yang  besar  setiap tahunnya,  karena  salah  satu  faktor  terbesarnya  adalah  kebijakan  kriminal  ekonomi  yang  tidak efektif  dalam  memberikan  efek  jera  dan  ketegasan  bagi  para  pelakunya.  Kebijakan  krimanal ekonomi  berperan  penting  dalam  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat,  jika  angka  kejahatan ekonomi  tinggi  itu  artinya  kesejahteraan  masyarakat  belum  terscipta  secara  maksimal,  sehingga perlu  ada  upaya  dalam  mengkaji  dan  membenahi  kebijakan  kriminal  tersebut.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan kriminal indonesia dalam perspekti hukum Islam, sekaligus mengkritik kebijakn kriminal ekonomi di Indonesia. Pada penelitian ini menggali sumber data dari berbagai data fakta kejahatan yang terjadi di Indonesia, yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif  dari  sudut  pandang  hukum  Islam.  Hasil  penilitian ini,  bahwa  kebijakan kriminal ekonomi belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi, karena tidak memberikan efek
 Naskah diterima: 06 September 2022, direvisi: 25 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.570
jera  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  ekonomi.  Sedangkan  dalam  Islam  penanggulangan  tindak pidana ekonomi terbagi dalam dua kategori, yaitu jarimah hudud dan jarimah ta’zir. Sanksi yang diterapkan  dalam  hukum  Islam  lebih  memberikan  efek  jera,  karena  sanksi  bagi  tindak  pidana ekonomi berat telah ditentukan langsung oleh Allah Swt., kemudian kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia cenderung tidak mencapai tujuan hakikinya yaitu kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi  masyarakat,  hal  tersebut  terjadi  karena  terdapat  kekurangan  dalam  tiga  tahap  penerapan kebijakan  krimninal  ekonomi  di  indonesia,  yaitu  tahap  legislatif,  tahap  yudikatif,  dan  tahap eksekutif. Perlu dibuat formulasi yang baru dalam kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia, yaitu dengan  cara  mengqiyaskan  sanksi  yang  akan  diterima  oleh  pelaku  tindak  pidana  dengan  sanksi yang tertera dalam hukum Islam, dari sudut efek jera dan akibat yang diterima pelakunya.
Kata kunci: Hukum Islam; Kebijakan Kriminal Ekonomi; Efektifitas; Kritik.

## PENDAHULUAN
Tingkat  kriminalitas  di  Indonesia masih  terbilang  tinggi,  walaupun  data milik badan statistik
Indonesia menjelaskan  bahwa  angka  kejahatan  dan kriminalitas  di  Indonesia  cenderung menurun.  Akan  tetapi  nilai  kerugian negara  akibat  tindak  kejahatan  semakin tinggi  dari  beberapa  tahun  terakhir, terutama  tindak  pidana  yang  terjadi  pada sektor  ekonomi.  Faktor  meningkatnya kriminalitas di Indonesia dapat disebabkan  oleh  beberapa  hal,  seperti faktor  pendidikan,  faktor  hukum  atau undang-undang  yang  tidak  tegas,  dan faktor  pengangguran  yang  tinggi,  atau upah  yang  kurang  memadai.  (Khairani dan Ariesa 2019:100)
Faktor yang mempengaruhi meningkatnya  kriminalitas  di  Indonesia terbagi  dalam  dua  bentuk,  yaitu  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor internal meliputi kebutuhan ekonomi yang tinggi  dan  mendesak,  ketenagakerjaan yang upahnya kurang, pengangguran, dan faktor  kesejahteraan.  Sedangkan  faktor eksternal  meliputi  faktor  pendidikan  dan pergaulan atau lingkungan yang mempengaruhi  prilaku  dan  pola  pikir seseorang. (Putra et al. 2021:124–25)
Selain  itu  pada  masa  pandemi  covid- 19  kriminalitas  di  Indonesia  semakin meningkat,  hal  tersebut  disebabkan  oleh
faktor  ekonomi  yang  kuat.  Banyak masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaan dan sumber pemasukan. Kesulitan ekonomi itulah yang mendesak masyarakat  untuk  melakukan  kejahatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Akan tetapi  angka kriminalitas tinggi juga  dapat  disebabkan  oleh  faktor  hukum dan  kebijakan  kriminal  itu  sendiri. Dimana  kebijakan  kriminal  yang  tidak baik  dan  tidak  efisien,  maka  akan mempengaruhi pencapaian tujuan dibentuknya kebijakan kriminal itu sendiri.    Kebijakan  kriminal  merupakan sebuah upaya yang rasional dan terorganisasi  dari  suatu  masyarakat  untuk menanggulangi sebuah kejahatan. (Kenedi 2017:17)
Kebijakan  kriminal  di  Indonesia belum efektif dan efisien, terbukti dengan tingkat  kriminalitas  masih  tinggi,  dan banyak  dari  sebagian  masyarakat  di Indonesia  yang  kesejahteraannya  belum terpenuhi.  Karena  tujuan  pokok  dari kebijakan kriminal ini adalah kesejahteraan  sosial  masyarakat,  jika masih  banyak  masyarakat  yang  hidup dengan serba kemiskinan dan kekurangan, maka  kebijakan  kriminal  di  Indonesia belum efektif dalam mencapai tujuannya.
Kebijakan kriminal yang berpengaruh tinggi  pada  kesejahteraan  masyarakat adalah  kebijakan  kriminal  ekonomi. Banyak kasus  kriminal  yang masih tinggi
yang  membuat  kerugian  besar  bagi korban, dan bahkan mengakibatkan kerugian  besar  bagi  pendapatan  negara, yang secara tidak
langsung mempengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi fasilitas dan kecukupan penduduk  negaranya.  Sebagai  contoh pada  tahun-tahun  terakhir  pemerintah banyak  mencabut  dana  subsidi  bagi masyarakat,  seperti  subsidi  BBM  (Bahan Bakar  Minyak),  subsidi  gas,  subsidi pupuk pertanian, dan lain sebagainya.
Oleh  karena  itu  kebijakan  kriminal dalam  menanggulangi  tindak  pidana ekonomi harus dibuat sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, sebagaimana dalam Islam  menjelaskan  beberapa  hukum  yang kuat  dalam  menanggulangi  kejahatan ekonomi.  Kebijakan-kebijakan  tersebut tertulis  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadist, seperti  sanksi  yang  berupa  potong  tangan bagi  para  pencuri  baik  laki-laki  ataupun wanita.  Hukuman  ini  terdengar  kejam, akan  tetapi  memberikan  efek  jera  yang kuat bagi para pelaku, sekaligus memberikan  contoh  dan  mencegah  bagi orang  yang  ingin  meniru  tindakan kriminal tersebut.
Jarimah dalam  Islam  dijelaskan secara  detail  mengenai  aturan  dan sansinya  melalui  beberapa  ijtihad  ulama. Pada  hakekatnya  sanksi  yang  ditetapkan oleh  Allah  Swt.  merupakan  bentuk ketegasan,  keadilan  dan  kemanusiaan guna  mencegah  kezaliman  yang  akan terjadi  di  kemudian  hari.(Usman  2003:4) Itu  artinya  hukuman  yang  tegas  selain memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak pidana  atau  pelaku  kejahatan,  juga  akan memberikan  keadilan  dan  kemanusiaan yang  sebanding  bagi  para  korban  tindak pidana. Karena hukuman yang tidak tegas dan  efektif  akan  berdampak  buruk  pada
segala  sektor  kehidupan  dan  kenegaraan, seperti  sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR), bahwa sanksi yang dijatuhkan sama sekali tidak  memberikan  efek  jera  kepada pelakunya,  hal  tersebut  terbukti  dengan meningkatnya  angka  kejahatan  korupsi dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana  hadist  Nabi  Muhammad Saw.:
ِتَِّلا  ِةَّيِموُزْخَمْلا ِةَأْرَمْلا  ُنْأَش  ْمُهََّهََأ اًشْيَرُ ق  َّنَأ اوُلاَقَ ف  ، ْتَقَرَس
: ِالله  َلوُسَر  اَهيِف  ُمِ لَكُي  ْنَم ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص اوُلاَقَ ف ؟َمَّلَسَو : ِهْيَلَع ُئَِتََْيَ ْنَمَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله  ِلوُسَر  ُّبِح ،ُةَماَسُأ  َّلَِّإ ىَّلَص ِالله  ُلوُسَر  َلاَقَ ف ،ُةَماَسُأ ُهَمَّلَكَف ،َمَّلَسَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله
: « ِدوُدُح  ْنِم ٍّ دَح  ِفِ ُعَفْشَتَأ ؟ِالله » َف َماَق َُّثُ َلاَقَ ف ،َبَطَتْخا : « ،ُساَّنلا اَهُّ يَأ َقَرَس اَذِإ اوُناَك ْمُهَّ نَأ ْمُكَلْ بَ ق َنيِذَّلا  َكَلْهَأ اََّنَِّإ ُفيِعَّضلا ِمِهيِف َقَرَس اَذِإَو ،ُهوُكَرَ ت ُفيِرَّشلا ِمِهيِف َتْنِب َةَمِطاَف َّنَأ  ْوَل ِالله ُْيْاَو ،َّدَْلْا ِهْيَلَع اوُماَقَأ ٍّدَّمَُمُ اَهَدَي ُتْعَطَقَل ْتَقَرَس » “Sesungguhnya  orang-oraqng  Quraisy menghawatirkan  nasib  wanita  dari  bani Makhzumiyyah  yang  kedaptan  mencuri. Mereka berkata, ‘Saipa yang bisa melobi Rasulullah Saw.?’
Meraka pun menjawab,  ‘Tidak  ada  yang  berani kecuali  Usamah  bin  Zaid  yang  dicintai oleh Rasulullah Saw.’ Maka Usamah pun berkata  (melobi)    Rasulullah  untuk meringankan atau membebaskan Si wanita  tersebut  dari  hukuman  potong tangan. Rasulullah Saw. Kemudian bersabda,  ‘’  Apakah  Engkau  memberi syafa’at  (pertolongan)  berkaitan  dengan hukum Allah? Rasulullah pun berdiri dan berkhutbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan
orang-orang  sebelum  kalian  adalah  jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan)  di  antara  mereka  yang mencuri,  maka  mereka  biarkan  (tidak dihukum),  namun  jika  yang  mencuri adalah  orang  yang  lemah  (rakyat  biasa), maka  mereka  menegakkan  hukum  atas orang tersebut.  Demi Allah, sungguh jika Fatimah  binti  Muhammad  mencuri,  aku sendiri yang akan memotong tangannya’” (HR.  Bukhari  no.6788  dan  Muslim  no 1688).
Dalam hadist tersebut dapat disimpulkan  bahwa  jika  hukum  tidak dibuat  tegas  dan  memberikan  efek  jera bagi para pelakunya, maka akan menghancurkan umat tersebut di kemudian  hari.  Maka  dari  itu  kebijakan kriminalitas ekonomi harus dibuat semaksimal mungkin dan setegas mungkin,  supaya  indonesia  bersih  dari kejahatan yang sangat merugikan masyarakat  baik  secara  personal  maupun kerugian  menyeluruh  secara  umum  bagi masyarakat  dan  negara.  Apalagi  saat  ini kejahatan korupsi yang sangat merajalela, hal  tersebut  dibuktikan  dari  hasil  laporan Indonesian  Corruption  Watch  (ICW) bahwa  kerugian  negara  akibat  korupsi pada  tahun  2020  adalah  18,2  treliun rupiah,  meningkat  dari  tahun  2019  yang sebesar  6,9  triliun  rupiah.  (Indonesian Corruption  Watch  2021)  hasil  laporan tersebut  membuat  seolah-olah  kebijakan kriminal  ekonomi  yang  dibuat  oleh pemerintah Indonesia sangat tidak efektif.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif, yaitu  sebuah  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan  prilaku  yang  diamati.  (Nugrahani 2014:89)  Penelitian  kualitatif  juga  sering
disebut  dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif,  yang  artinya  sorang  peneliti menganalisis  data  dengan  berbagai  teori sesuai  dengan  bentuk  aslinya  seperti  data awal  yang  dijumpai  dan  dikumpulkan. (Nugrahani  2014)  Sedangkan  dalam artikel  ini  data  diambil  dari  berbagai dokumen  yang  telah  dipublikasikan, seperti  data  jumlah  kasus  kejahatan ekonomi yang diambil dari laporan Badan Statistika,  laporan  dari  ICW  (Indonesian Corruption Watch), dan beberpa penelitian yang telah dipublikasikan.
Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian  pustaka  (library  research), dimana  data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian    ini  adalah  studi  pustaka    yang berupa buku dan jurnal penelitian (Maruta 2017:249) yang berkaitan dengan kebijakan  kriminal  dalam  menanggulangi
tindak pidana ekonomi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas  Kebijakan  Kriminal  dalam Penanggulangan
Tindak
Pidana Ekonomi Indonesia Kebijakan  kriminal  adalah  usaha rasional  dan  terorganisasi  dari  suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan,  dalam  istilah  bahasa  lain  bisa dikenal  dengan  sebutan  politik  kriminal. Dalam penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat berbentuk penerapan  hukum  pidana,  pencegahan kejahatan  tanpa  pidana,  dan  doktrin  dan penjelasan wawasan tentang tindak kejahatan  dan  pemidanaan  melalui  media sosial. (Kenedi 2017)
Pada  hakekatnya  kebijakan  kriminal merupakan  upaya  perlindungan  bagi masyarakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat,  yang  mana  kesejahteraan masyarakat  mencangkup  segala  aspek kehidupan  (Situmeang  2019:31),  seperti
aspek  sosial,  mental,  fisik,  keluarga,  dan ekonomi.  Sehingga  kebijakan  kriminal harus  dibuat  berdasarkan  aspek-aspek kehidupan tersebut.
Salah  satu  aspek  terpenting  dalam kehidupan adalah ekonomi, dimana ekonomi tersebut sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan
manusia.  Oleh  karena  itu  negara  harus membuat sebuah kebijakan kriminal yang kuat  dalam  melindungi  hak  milik  atau harta masyarakatnya, termasuk juga harta atau aset milik negara. Kebijakan kriminal tersebut  adalah  kebijakan  kriminal  dalam tindak pidana ekonomi.
Kebijakan kriminal dalam penanggulangan  tindak  pidana  ekonomi mencakup  tiga  aspek  yaitu  aspek  hukum perdata,  aspek  hukum  administrasi  dan aspek  hukum  pidana.  (Jaya  2013:11) Ketiga aspek tersebut saling berhubungan dan  memberikan  akibat  hukum  yang berbeda-beda, berdasarkan peristiwa hukumnya masing-masing.
Kebijakan kriminal
dalam penanggulangan  tindak  pidana  ekonomi diatur  di  berbagai  undang-undang  yang telah  diberlakukan  di  Indonesia,  seperti undang-undang  Darurat  No.  7  Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi  Islam. Atau  tertera  juga  di  berbagai  undang- undang  yang  mencangkup  beberapa tindakan yang merugikan negara, maupun pihak  lain,  tindakan  tersebut,  seperti: (Lutfi dan Nuriadin 2016:6) tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, monopoli  dan  persaingan  tidak  sehat, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran  HAKI,  dan  tindak  pidana perbankan. Selain  itu  terdapat  pula  beberapa
parameter dalam hukum yang
mengandung nuansa hukum pidana seperti: berbuat curang, tindak manipulasi (penipuan), perbuatan menyesatkan informasi,  menyembunyikan  kebenaran informasi dan dokumen, melanggar sebuah kepercayaan dan perjanjian, mengakali sebuah peraturan, atau pengelakan peraturan. (Jaya 2013)
Tipe  tindak  pidana  ekonomi  menurut Ensiklopedi  Crime  and  Justice  dibedakan dalam  tiga  tipe  tindak  pidana  ekonomi yaitu  property  crimes,  regulatory  crimes, dan  tax  crimes.    Property  crime  ini meliputi  objek  yang  dikuasai  individu (perseorangan)  dan  juga  yang  dikuasai oleh  negara.  Regulatory  crimes  adalah semua  tindakan  yang  mengacu  pada pelanggaran terhadap regulasi yang dibuat oleh  pemerintah  yang  berkaitan  dengan usaha  di  bidang  perdagangan  atau pelanggaran  atas  aturan-aturan  tentang standarisasi dalam dunia bisnis. Termasuk dalam  regulatory  crime  ini  adalah  semua pelanggaran  atas  larangan  perdagangan illegal, seperti bisnis pelacuran, pelanggaran  terhadap  peraturan  lisensi atau  izin,  memalsukan  sebuah  laporan wajib yang dilakukan oleh badan usaha di bidang perdagangan, mencurangi ketentuan  upah  pegawai  dan  melakukan monopoli pasar di dunia bisnis.
(Hartiwiningsih 2017:89)
Kebijakan kriminal ekonomi Indonesia  diberlakukan  seiring  dengan undang-undang  tindak  pidana  tersebut diberlakukan,  sebagaimana  kitab  undang- undang  Hukum  Pidana  diberlakukan semenjak 1945, dan juga terdapat undang- undang tindak pidana korupsi yang sudah lahir  semenjak    1999,  atau  beberpa undang-undang  tindak  pidana  ekonomi lain  yang  hampir  rata-rata  lahir  sebelum tahun  2000an,  akan  tetapi  kebijakan
kriminal  tersebut  belum  maksimal  dalam menanggulangi  kejahatan.  Hal  tersebut dapat  dibuktikan  dengan  data  di  bawah ini.
Sejatinya jumlah kasus  tindak pidana ekonomi  di  Indonesia  menurun,  akan tetapi  total  kerugiannya  justru  semakin naik.  Jumlah  kasus  kejahatan  terhadap hak/milik  dengan  penggunaan  kekerasan pada tahun 2020 mencapai 6.538 menurun dari jumlah kejahatan pada tahun sebelumnya  tahun  2019  yaitu  7.321 kejadian. Sedangkan jumlah kasus kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan juga menurun dari 80.450  kejadian  di  tahun  2019  menjadi 73.264  kejadian.  (Badan  Pusat  Statistik 2021:24–25)
Jumlah kasus tindak pidana penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri  cenderung  menurun  dari  periode 2016  sampai  2020.  Pada  tahun  2020 jumlah  kasus  mencapai  37.097  kasus, menurun  dari  tahun  sebelumnya  yang jumlahnya mencapai 39.320 kasus. (Badan  Pusat  Statistik  2021)  Namun jumlah kerugian justru meningkat, terutama pada kasus korupsi. Berdasarkan hasil  laporan  Indonesian  Corruption Watch  (ICW)  bahwa  kerugian  negara akibat  korupsi  pada  tahun  2020  adalah 18,2  treliun  rupiah,  meningkat  dari  tahun 2019  yang  sebesar  6,9  triliun  rupiah, bahkan pada semester 1 tahun 2021 angka kerugian  meningkat  drastis  mencapai 47,63%  yang  nilainya  sebesar  26,83 triliun  rupiah,  dari  209  kasus  dari  jumlah tersangka 482 orang. (Indonesian Corruption Watch 2021)
Data-data tersebut menunjukkan bahwa  kebijakan  kriminal  ekonomi  di Indonesia  belum  efektif,  karena  undang- udang yang diupayakan dalam menanggulangi  kejahatan  ekonomi  tidak mencapai tujuan maksimal.
Jadi  efektifitas  hukum  dapat  dinilai dari  perbuatan  masyarakat  yang  sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana meraka harus berbuat, bahwa norma-norma tersebut  benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (Siregar 2018:2)
Tingkat  efektifitas  hukum  dalam tindak  pidana  ekonomi  Indonesia  rendah terjadi  karena  beberapa  faktor  yang mempengaruhi efektifitas hukum tersebut, yaitu:  kaidah  hukum  atau  peraturan  itu sendiri,  penegak  hukum,  sarana  atau fasilitas  hukum,  dan  warga  masyarakat. (Djaenab  2018:151–52)  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  kriminal ekonomi  di  Indonesia  masih  terdapat banyak  kekurangan  pada  faktor  internal dan eksternalnya.
Pada    faktor  internal  yaitu  lemahnya undang-udang dalam menanggulangi kejahatan ekonomi, entah dari aturan atau saksinya.  Kemudian  kurang  dukungan dan dorongan dari pihak penegak hukum, sekaligus  fasilitas  atau  sarana  yang kurang memadai dalam penegakan hukum.  Sedangkan  dari  faktor  eksternal adalah kemauan dan kesadaran
masyarakat  itu  sendiri,  dalam  mematuhi regulasi  hukum  yang  telah  dirumuskan oleh pemerintah.
Analisis Hukum Islam Terhadap Efektifitas Kebijakan Kriminal

## Ekonomi di Indonesia
Tindak pidana ekonomi secara umum terbagai  menjadi  dua,  yaitu  pengertian dalam  arti  sempit  dan  arti  luas.  Tindak pidana  dalam  arti  sempit  adalah  seluruh tindakan  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  Darurat  Nomoe  7  Tahun  1955 tentang  Pengusutan,  Penuntutan  dan Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi  Islam. Sebagai  contoh  seperti,  pelanggaran  di bidang  devisa,  prosedur  impor  dan ekspor/penyelundupan,  pelanggaran  izin, dan ketentuan pelanggaran barang-barnag yang  diawasi.  Dalam  arti  luas  tindak pidana  ekonomi  adalah  semua  tindak pidana di luar undang-undang Darurat No. 7  Tahun  1955.  Akan  tetapi  tindak  pidana mencangkup berbagai  tindak pidana  yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  lainnya  seperti  undang-undang tentang  korupsi,  perbankan,  persaingan perusahaan, asuransi, merek, paten, lingkungan  hidup  dan  lain  sebaginya.
(Hartiwiningsih  2017)  Pada  hakikatnya undang-undang  tersebut  banyak  yang bersifat  administratif    tetapi  disertai dengan  sanksi  pidana.  Namun  terdapat pula undang-undang yang khusus mengatur  tindak  pidana  tertentu,  undang- udang  yang  mengatur  seperti  tindak pidana korupsi. (Rinwigati 2016:1–4)
Tindak  pidana  ekonomi  adalah  suatu tindak  pidana  yang  mempunyai  motif ekonomi  dan  lazimnya  dilakukan  oleh orang-orang
yang
mempunyai kemampuan  intelektual  dan  mempunyai posisi  penting  dalam  masyarakat  atau pekerjaannya.  (Lutfi  dan  Nuriadin  2016)
Secara  akademis  tindak  pidana  ekonomi dapat ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang  yang  melanggar  peraturan pemerintah  dalam  lapangan  ekonomi. (Setiadi  dan  Yulia  2010:33)  Sedangkan kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi  dan  di  bidang  keuangan  serta mempunyai  saksi  pidana.  (Setiadi  dan Yulia  2010)  Menurut  Adi  Hamzah, hukum  pidana  ekonomi  adalah  bagian dari  hukum  pidana  yang  bercorak ekonomi.    (Rinwigati  2016)  Jadi  dapat disimpulakan bahwa hukum pidana ekonomi    adalah  sebagai  kumpulan peraturan  bidang  ekonomi  yang  memuat ketentuan-ketentuan
tentang keharusan/kewajiban  dan/atau  larangan yang diancam dengan hukuman. Peraturan tersebut  dapat  berupa peraturan administratif  dengan  sanksi  pidana  atau peraturan pidana. (Rinwigati 2016)
Tindak pidana dapat dikatakan sebagai  tindak  pidana  ekonomi  adalah perbuatan-perbuatan  melanggar  hukum yang  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut.
1. Tindakan  tersebut  dilakukan  dalam lingkup  kegiatan  ekonomi  yang  pada dasarnya normal dan legal.
2. Tindakan    tersebut  melanggar  atau merugikan  kepentingan  negara  atau masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu.
3. Perilaku  ini  juga  termasuk  perilaku yang  merugikan  perusahaan  atau individu lain dalam lingkungan bisnis.
(Setiadi dan Yulia 2010)
Menurut  Johanes  Andenaes,  bahwa karekteritik kejahatan ekonomi
mengandung tigal elemen, yaitu:
1. Pelanggaran ekonomi adalah
pelanggaran  yang  dilakukan  dalam kegiatan ekonomi, yang dengan sendirinya,  atau  setidaknya  berpura- pura menjadi, kegiatan bisnis yang sah secara hukum.
2. Delik  ekonomi  adalah  delik  yang merugikan  kepentingan  negara  atau masyarakat  pada  umumnya,  bukan hanya  korban  individu.  Kejahatan ekonomi  adalah  kejahatan  bisnis, tetapi  tidak  semua  kejahatan  bisnis adalah kejahatan ekonomi.
3. Kejahatan  ekonomi  termasuk  juga kejahatan  yang  dilakukan  dalam kehidupan  bisnis  terhadap  perusahaan bisnis  lain  atau  terhadap  orang pribadi,  atau  setidaknya  beberapa jenis pelanggaran
tersebut.
(Hartiwiningsih 2017)
Menurut  Edmund  Kitch  terdapat  tiga karekteristik  tindak  pidana  ekonomi, yaitu:
1. Pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya.
2. Tindak  pidana  ekonomi  biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya.
3. Tindak  pidana  ekonomi  memerlukan panangan  atau  pengendalian  secara khusus  dari  aparatur  penegak  hukum negara.  (Abiyoga,  A,  dan  Arjun 2021:6)
Sedangkan  Tindak  pidana  dalam Islam  terbagi  dalam  tiga  jenis,  yaitu: jarimah  hudud, jarimah  ta’zir, dan jarimah qishas diyat. (Rofiq, Pujiono, dan Arief  2021:242) Jarimah  hudud adalah jarimah yang  diancam  dengan  hukuman had . Had adalah pemisahan antara dua hal supaya  tidak  tercampur  dengan  lainnya, atau  batasan  antara  satu  dengan  lainnya.
(Surya  2018:531) Jarimah  Ta’zir adalah bentuk hukuman tindak pidana yang tidak ada  ketentuan  kadar  hukumannya  dalam syara’,    dimana  kentuntuanya  menjadi wilayah  kekuasaan waliyul  amri atau hakim.  (Idami  2015:25)  Jadi  bentuk hukuman  dalam jarimah  ta’zir tidak  ada ketetapan  secara  merinci  dan  tegas mengenai  hukuman  yang akan dijatuhkan kepada  pelaku  pindak  pidana  tersebut. (Syarbaini  2018:7) Jarimah  qishas  diyat adalah perbuatan-perbuatan yang pelakunya akan diancam hukuman berupa qisas dan diyat. Dimana  hukumannya telah  ditetapkan  batasannya,  yaitu  hak perseorangan yang menjadi batasnya, jadi jika  korban  memaafkan  pelaku,  maka hukumannya  akan  terhapus.  (Latifah 2016:135)
Tindak  pidana  ekonomi  dalam  Islam terbagi dalam dua kategori, yaitu: kategori hudud dan ta’zir .  (Jaenudin  dan  Faizal 2020:216)  Dalam  katagori Hudud terdiri dari:
1. Jarimah Sariqah
Jarimah Sariqah adalah tindak pidana pencurian  atau  mengambil  harta secara  diam-diam.  Pelaku  pencurian dapat  dikenai  had  atau  hukuman potong  tangan  apabila  telah  terpenuhi syarat-syarat  berikut:  pencuri  yang berakal  dan  baligh,  jadi  seorang  yang mengalami  gangguan  jiwa  dan  anak kecil  tidak  wajib  dikenai  had,  tapi harus  tetap  ada  ganti  rugi.  Kemudian syarat  selanjutnya,  harta  yang  dicuri harus  milik  sempurna  orang  lain,  dan hartanya harus berharga.
َ وٱ َ وَ ُقِرا َّسل ٱ َ فَُة قِرا َّسل ٱَ ق َ وُع  ط َ ي أَْا َ ا ز جَا مُه يِد َ  ءَ َا مِب َ  ك نَا ب  س ك َ ٗ ل َ  َ ِنَِّ ٱ َهَِّلل ََ و ٱ َ ميِك حٌَزيِز عَُ َّلل َََ
Laki-laki yang mencuri dan perempuan  yang  mencuri,  potonglah tangan keduanya (sebagai)
pembalasan  bagi  apa  yang  mereka kerjakan  dan  sebagai  siksaan  dari
Allah.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi Maha  Bijaksana. (Q.S.  Al-Maidah: 38)
2. Jarimah Haribah
Jarimah haribah adalah tindak pidana
perampokan atau perbuatan
mengambil  harta  orang  lain  dengan cara  terang-terangan  yang  dilakukan sendiri  atau  secara  kelompok.  Sanksi yang  diberikan  menurut  hukum  Islam sesuai  dengan  tingkat  kejahatan  yang dilakukan. Jadi sanksi terbagi menjadi 3 bagi perampok yang hanya menakut-nakuti saja sanksinya diasingkan. Perampok yang mengambil  harta  dengan  cara  terang- terangan tetapi melakukan
pembunuhan, sanksinya dipotong
tangan  kananya  dan  kaki  kirinya secara bersilang. Kemudian perampok yang mengambil harta dan melakukan
pembunuhan, sanksinya adalah dibunuh  dan  disalib.  Hal  ini  sesuai dengan  sanksi yang dinyatakan dalam wahyu Allah Swt.: َ  ز جَ ا مَّنِإ َ ْاُؤ ٱ َ  نوُبِرا ُيَُ  َ يِ َّلَّ ٱ َُ لوُس ر وَ   َّلل ۥَ َ س ي و َ و ع َ  ن َ ِفِ ٱ َ ل رۡ َ وُلَّت قُيَ ن أَ اًدا  س فَ ِض َ و أَ ْا َ َ وُبَّل  صُي َ و أَْا َ َ ي أَ ع َّط قُت َ مِهيِد َ َ ر أ و َ َ ِنَِّمُهُلُج َ َ  لِخ َ ٍف َ و أ َ َ و فنُي َ  َ َِِّْا ٱ َ ل رۡ َ  ِض ََ ذ َ مُه لَ  كِل َ َ زِخ َ ي َ َ ِفِ ٱ َ نُّلد َ ا ي َ َ مُه ل و َ َ ِفِ ٱ لۡأٓ ٌََميِظ عَ ٌبا ذ عَِة رِخ َ
Sesungguhnya  pembalasan  terhadap orang-orang  yang  memerangi  Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah mereka  dibunuh  atau  disalib,  atau dipotong  tangan  dan  kaki  mereka dengan  bertimbal  balik,  atau  dibuang
dari  negeri  (tempat  kediamannya). Yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu penghinaan  untuk  mereka  didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Maidah: 33) Sedangkan  dalam  kategori  ta’zir (Jaenudin dan Faizal 2020)
1. Jarimah risywah
Jarimah  risywah adalah  memberikan sesuatu  kepada  orang  lain  dengan maksud  supaya  orang  lain  tersebut melakukan sesuai dengan yang dikehendakinya. Jarimah risywah seperti  menyuap  dengan  tujuan  untuk membatilkan yang hak dan sebaliknya. Atau suap untuk memperoleh  jabatan  lain  yang  lebih tinggi. Suap seperti ini dilarang dalam Islam,  akan  tetapi  tidak  ada had atau sanksinya  yang  tertulis  dalam  hukum Islam,  hanya  saja  sanksi  menjadi kewenangan Uli al-Amr . Sebagaimana wahyu Allah:
َ أ تَ لَ و َ وُلُك َ ِّ أَ ْا َ  و َ ي بَ مُك ل َِبَ مُك ن ٱَ ل َ  ب َِلِط َُت و َ د َ ا هِبَ ْاوُل َ َ لَِإ ٱ َُ ل َ أ  ِتَ ِ  َّكَّام َٗقيِر فَْاوُلُك َ َ ِنَِّ ا َ َ ِّ أ َ  و َِل ٱ َِبَ ِساَّلن ٱ َِ ل َ ث َ مُتن أ وَِم َ َ ع ت

## َ نوُم ل
Dan  janganlah  sebahagian  kamu memakan  harta  sebahagian  yang  lain di  antara  kamu  dengan  jalan  yang bathil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan sebahagian  daripada  harta  benda orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)
2. Jarimah pencucian uang
Jarimah pencucian uang adalah sebagai  suatu  cara  untuk  mengubah harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari hasil kejahatan menjadi tampak seperti  hasil  yang  legal  atau  sah
karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.
3. Jarimah Tazwir Tazwir adalah  pemalsuan  dokumen resmi yang sanksinya diberikan kepada ulil amri atau pemimpin. Umar bin  Khattab  sebagai  khalifah  umat Islam  pernah  memberikan  sanksi  100 kali  cambuk  dan  menahan  Ma’an  bin
Zaidah yang telah memalsukan stempel Baitul Maal.
4. Jarimah Tazyif al-Nuqud Tazyif  al-Nuqud adalah  tindak  pidana pemalsuan uang.
Dari  paparan  diatas  menunjukkan bahwa  terdapat  perbedaan  yang  sangat komplek  dan  mendasar  pada  kebijakan kriminal  yang  diberlakukan  di  Indonesia dengan  kebijakan  kriminal  dalam  Islam. Negara Indonesia menganut sistem hukum  civil  law,  yang  artinya  udang- undang  atau  kodifikasi  peraturan  menjadi sumber  hukum  serta  landasan  utama hakim dalam memutuskan sebuah perkara,  sehingga  seorang  hakim  hanya menjadi corong
udang-undang.
(Ramadhan  2018:214)  Lebih  rincinya bahwa  terdapat  tiga  karakteristek  dalam sistem  hukum  civil  law,  yaitu  adanya kodifikasi  peraturan,  hakim  tidak  terikat kepada  presiden  atau  pemimpin  negara, oleh  karena  itu  undang-undang  menjadi sumber  yang  paling  utama,  dan  sistem peradilan  pada  negara  tersebut  bersifat inkuisitorial. (Nurhadianto 2015:36)
Sehingga  seluruh  kebijakan  kriminal di  Indonesia    yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  harus  berbentuk  undang- undang  atau  kodifikasi  hukum.  Sehingga dari  kebijakan  tersebut  mempunyai  arah yang jelas dalam menanggulangi kejahatan,  dan  tidak  bertentangan  dengan undang-undang  dan  norma  hukum  yang
ada.  Selain  itu  karena  Indonesia  adalah negara  hukum,  maka  segala  aspek penyelenggaraan  negara,  termasuk  dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan,  dan  kenegaraan,  harus berlandaskan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan, sedangkan undang-undang  adalah  sumber  hukum yang  paling  utama  di  sebuah  negara hukum.
Kebijakan kriminal
dalam penanggulangan  tindak  pidana  ekonomi bertujuan  untuk  menjaga,  memelihara, dan melindungi harta yang dimiliki secara pribadi  masyarakat,  dan  juga  harta  dan aset yang dimiliki bersama atau aset yang kategorinya menjadi milik negara. Sehingga dapat terciptanya sebuah kesejahteraan sosial masyarakat.
Melindungi  harta  benda  dalam Islam  hukumnya  wajib.  Maka  setiap muslim  harus  menjaga  harta  sebaik mungkin,  entah  itu  gangguan  dari  orang lain atau menjaga harta dengan memperoleh harta dengan cara yang halal dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Sebagaimana firman Allah Swt.
ََٰٓي اَهُّ ي ٱ أ َت  َلَّ ْاوُنَماَء  َنيِذَّل ٓوُلُك أمَأ ْا َٰو أ يَ ب مُكَل مُكَن ِبٱ أل َٰب َّٓلَِّإ  ِلِط َِٰت َنوُكَت نَأ أمُكنِ م ضاَرَ ت نَع ًةَر َلََّو أقَ ت ٓوُلُ ت أمُكَسُفنَأ ْا َّنِإ ٱ أمُكِب َناَك ََّللَّ اميِحَر
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang  kepadamu” (QS.  An-Nisa’:
29)
Hal tersebut selaras dengan Maqashid As-syariah, yaitu  tujuan  akhir  yang
dicapai  oleh tujuan hukum  Islam,  dimana terdapat  lima  pokok  dalam  tujuan dibuatnya  hukum  Islam  yaitu, hifdz  diin (menjaga  agama) ,  hifdz  nafs (menjaga jiwa ) , hifdz akl (menjaga akal) , hifdz nasl (menjaga  keturunan) ,  dan  hifdz  maal (menjaga  harta) . (Jamal  2015:8)  Salah satu maqashid adalah hifdz  maal atau menjaga  harta,  itu  artinya  menjaga  harta sangat  lah  penting,  karena  menjadi  salah satu bagian dari tujuan terciptanya hukum Islam itu sendiri.
Tindak  pidana  ekonomi  di  Indonesia telah  diatur  dalam  undang-undang  yang sesuai  dengan  bidang  dan  perkaranya. Sebagaimana  yang  dijelaskan  penulis, bahwa  tindak  pidana  ekonomi  adalah pelanggaran  hukum  yang  berhubungan dengan  ekonomi,  hal  tersebut  mencakup banyak  hal  seperti  tindak  pidana  korupsi yamg  diatur  pada  undang-undang  nomor 31  Tahun  1999  yang  kemudian  terdapat perubahan  dengan  undang-undang  nomor 20  tahun  2001.  Di  dalam  undang-undang tersebut  telah  mengatur  bentuk-bentuk pelanggaran hukum  yang termasuk dalam kategori korupsi, beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya.
Tindak pidana pencurian atau mengambil  harta  orang  lain  tanpa  seizin pemilik  telah  diatur  juga  di  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  pada pasal  362.  Tertera  juga  pengertian  tindak pidana pencurian, bentuk dan kategorinya, serta sanksi yang akan diperoleh si pelaku pelanggaran  hukum.  Selain  itu  tindak pidana ekonomi juga mencangkup pelanggaran  di  bidang  Hak  Kekayaan Intelektual  (HAKI)  yang  di  atur  dalam undang-undang  nomor  28  tahun  2014 tentang Hak Cipta. (Jaya 2013)
Selain itu tindak pidana ekonomi juga mencangkup  tindak  pidana  perbankan
yang diatur pada undang-udang nomor 10 tahun  1998  tentang  Perbankan.  Di  dalam undang-udang tersebut terdapat jenis-jenis tindak pidana perbankan, seperti penyalahgunaan aset perusahaan, pelanggaran  laporan  keuangan,  korupsi, selain  jenis  itu  terdapat  tindak  pidana berkaitan  dengan  perizinan,  rahasia  bank, pengawasaan,  dan  usaha  bank.  (Faridah 2018:113–18)  Dan  masih  banyak  lagi regulasi  yang  mengatur  tentang  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  perkara ekonomi.
Seluruh  regulasi  dibuat  dan  disahkan oleh perintah negara yang memiliki kuasa dan  wewenang  dalam  merancang  dan mensahkan  regulasi.  Dalam  hal  ini pembentukan  undang-undang  dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu DPR (Dewan Perwakilan  Rakyat)  dan  disahkan  oleh presiden.  (Wiyanto  2015:141)  Sehingga kebijakan  kriminal  pada  tindak  pidana ekonomi  di  Indonesia  termasuk  dalam kategori  jarimah ta’zir ,  karena  bentuk hukuman  yang  tertulis  di  undang-udang ditetapkan  oleh    wilayah  kekuasaan waliyul amri atau pemerintah.
Akan  tetapi  terdapat  beberapa  tindak pidana  yang  seharusnya  masuk  dalam kategori jarimah  hudud, karena  terdapat beberapa  tindak  pidana  ekonomi  yang telah  ditentukan  hukumannya  dalam Islam,  seperti  tindak  pidana  korupsi  dan pengambilan  hak  milik  orang  lain  tanpa sepengetahuan  pemilik  aslinya,  dapat dikiaskan  hukumannya  dengan jarimah syariqah. Sanksi jarimah syariqah berupa potong  tangan  apabila  telah  terpenuhi syarat-syaratnya,  yaitu:  pencuri  atau pelaku  korupsi  berakal  dan  baligh,  jadi jika koruptor tersebut mengalami gangguan jiwa dan anak kecil tidak wajib dikenai  had,  tapi  harus  tetap  ada  ganti
rugi.  Selain  itu jarimah potong  tangan tergantung  pada  nilai  harta  yang  dicuri jika mencapai nishabnya , yaitu seperempat dinar. (Mardani 2008:247) Sanksi potong tangan yang diterapkapkan  bagi  pelaku  tindak  pidana pencurian  dalam  Islam  dimaksudkan supaya memberi efek jera bagi pelakunya, karena  pencurian  berakibat  fatal  untuk kehidupan  korban  di  masa  yang  akan datang.  Dengan  demikian  sanksi  potong tangan ini juga berfungsi sebagai pencegahan, supaya pelaku jera dan tidak mengulangi  lagi,  sekaligus  memberikan pelajaran bagi orang lain suapaya menjauhi tindakan tersebut.
Sedangkan  dalam  tindak  pidana korupsi  dan  perampasan  hak  milik  orang lain  di  indonesia  hanya  dijeran  dengan hukuman  penjara  atau  denda  ganti  rugi sebagaimana  yang  telah  di  atur  dalam undang-undang. Bahkan keputusan hakim belum  tentu  sesuai  dengan  tuntutan  asli yang tertulis dalam undang-undang pidana  tersebut,  hal  tersebut  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor.  Sehingga  efek  jera bagai  para  pelaku  sangat  kecil,  dan cenderung merugikan korban dan negara.
Bahkan tindak pidana ekonomi
Indonesia  yang  dikategorikan  dalam jarimah ta’zir , seperti pemalsuan dokumen,  pencucian  uang,  suap  dan  lain sebagainya, dapat berpotensi besar kerugiannya  dibanding  dengan  kerupsi dan  pencurian  ( jarimah  hudud ).  Karena hal  tersebut  terjadi  berulang-ulang  dan tingkat  efek  jera  bagi  pelaku  dan masyarakat sangatlah rendah.
Jadi  efektifitas  kebijakan  kriminal ekonomi di Indonesia tidak sesuai dengan kebijakan  kriminal  dalam  hukum  Islam, karena  kebijakan  kriminal  di  indonesia terbukti  sangatlah  tidak  efektif  dan  tidak
memberikan  efek  jera  kepada  pelaku, sehingga  dapat  memberikan  kesempatan bagi  mantan    pelakunya,  atau  bahkan masyarakat  lain  untuk  melakukan  tindak pidana ekonomi yang serupa.
Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di  atas,  bahwa  angka  tindak  pidana ekonomi di Indonesia cenderung meningkat,  seperti  korupsi,  penipuan dokumen,  dan  pencurian,  bahkan  angka kerugian  negara  yang  diakibatkan  tindak pidana ekonomi juga meningkat drastis.
Hal  tersebut  terjadi  karena  ketentuan saknsi bagi pelaku tindak pidana ekonomi diputuskan  oleh  kehendak  pemerintah atau  pejabat  yang  berwenang,  sedangkan dalam Hukum  Islam sanksi  tindak pidana ekonomi  berat  masuk  dalam  katagori jarimah  hudud, yang  mana  kententuan sanksinya sudah tertera dalam Al-Qur’an, dan sudah jelas terbukti memberikan efek jera  bagi  para  pelakunya.  Sedangkan tindak  pidana  ekonomi  ringan  dapat dikatagorikan  dalam jarimah  ta’zir, yang hukumannya  ditentukan  oleh  pemerintah atau waliyyul  amri. Karena  jika  sanksi tindak pidana ekonomi semuanya ditentukan  oleh  pemerintah  atau  pejabat, maka  dapat  berakibat  pada  ketidakadilan dan  cenderung  berat  sebelah  dalam keputusannya,  apalagi  sumber  dan  dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan  sanksi  pelaku  tindak  pidana ekonomi  di  Indonesia  juga  masih  ringan, dan  tidak  memberikan  efek  jera  bagi pelakunya.
Kritik  Terhadap  Kebijakan  Kriminal dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana
Ekonomi di Indonesia
Tingkat  kriminalitas  di  Indonesia masih terlalu tinggi, hal tersebut diakibatkan  oleh  kurang  efisien  dan efektifnya kebijakan kriminal yang
diterapkan oleh pemerintah, entah itu dari segi penerapan hukum pidana, pencegahan  atau  pemahaman  masyarakat tentang pemidanaan. Sehingga berdampak besar  pada  kesejahteran  masyarakat, dimana kebijakan kriminal tersebut
difunsikan  untuk  mencapai  tujuan  (goals)
yang berupa kesejahteraan dan pelindungan  sosial,  karena  kebijakan kriminal tersebut  merupakan upaya untuk mencapai  kesejahteraan  sosial  (Sitepu 2006:327–28),  terutama  dalam  kebijakan krimina; tindak pidana ekonomi.
Kebijakan  krimanal  ekonomi  di Indonesia belum dilakukan secara maksimal  di  tiga  tahapan  penerapannya, yaitu (1) Tahap perumusan dan penyusunan  hukum  pidana  ekonomi (kebijakan legislatif/formulatif),
(2) Tahap  penerapan  hukum  pidana  ekonomi (kebijakan  yudikatif/aplikatif),  (3)  Tahap pelaksanaan  hukum  pidana  ekonomi (kebijakan eksekutif/ administratif).
(Mawardi 2020:309)
Peratama,  tahap  formulatif/legislatif. Regulasi  pidana  ekonomi  dibuat  kurang maksimal,  banyak  undang-undang  dibuat tidak  berdasarkan  kepentingan  publik, tapi  berdasarkan  kepentingan  oknum tertentu.  Seharusnya  regulasi  bertujuan untuk  melindungi  dan  mensejahterakan masyarakat.  Karena  pada  faktanya  angka kejahatan  di  Indonesia  masih  besar,  dan kerugian  yang  dihasilkan  oleh  kejahatan ekonomi  semakin  besar  dari  tahun- ketahun.
Pada  tahap  ini  penyusunan  regulasi tersebut  harus  melibatkan  ahli  hukum yang  sesuai  dengan  bidangnya,  tidak hanya  melibatkan  para  legislator  yang kemungkinan  besar  terpilih  tidak  sesuai bidang dan latar belakang pendidikannya. Karena  dalam  penyusunan  hukum  pidana
ekonomi  harus  jelas  peraturan  dan sanksinya,  supaya  tidak  terjadi  kesalahan penafsiran  oleh  para  pelaku  maupun  para penegak hukum, sehingga tujuan dibentuknya regulasi tersebut dapat tercapai dengan signifikan.
Sebagaimana  dalam  Islam jarimah hudud yang  aturannya  telah  termaktub jelas  dalam  Al-Qur’an  beserta  ketentuan sanksi  bagi  pelakunya.  Dimana  hukuman yang  dibuat  murni  dari  Allah  Swt. sehingga  memberikan  efek  jera  yang tinggi  bagi  para  pelaku,  dan  mencegah orang  lain  untuk  bertindak  hal  yang serupa.  Namun  jika  kita  lihat  pada  fakta tindak  pidana  ekonomi  korupsi,  setiap tahunnya  kerugiannya  dapat  mencapai angka  fantastis,  yang  artinya  hukuman bagi pelaku korupsi tidak efektif dan tidak memberikan  efek  jera  yang  signifikan bagi pelakunya.
Faktor  tersebut  juga  terjadi  karena tidak  ada  undang-udang  yang  khusus mengatur tentang pidana ekonomi. Undang-undang  pidana  ekonomi  saat  ini hanya  sekedar  mengatur  dan  memaksa pada tindak pidana tertentu, tidak dikomulatifkan  pada  satu  undang-undang pidana  ekonomi.  Sehingga  pencegahan tindak  pidana  ekonomi  kurang  maksimal, bahkan  cenderung  tidak  efektif.  Undang- undang  pidana  ekonomi  tersebut  akan menentukan kategori perbuatan-perbuatan apa  yang  masuk  dalam  tindak  pidana perekonomian. (Mawardi 2020)
Kedua, tahap aplikatif/yudikatif.
Penerapan undang-undang pidana ekonomi  oleh  para  penegak  hukum  dari kepolisian  sampai  pengadilan.  (Shafrudin 2009:189) Penerapan undang-undang tersebut harus berasaskan keadilan, karena  pada  kasus  tertentu  penerpan hukum  pidana  di  Indonesia  cenderung
berbeda bagi sebagian kalangan, terutama kalangan  bawah  atau  miskin,  dan  juga bagi  tersangka  pelaku  pidana  yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
Penerapan  tindak  pidana  ekonomi cenderung pada penegakan saja, sedangkan  pada  konteks  pencegahan masih  minim  sekali.  Jadi  para  penegak hukum  harus  melibatkan  pihak-pihak lembaga-lembaga  lain  atau  lembaga swasta untuk berkolaborasi dalam melakukan  pencegahan,  sehingga  tugas mencegah tidak hanya dibebankan kepada penegak  hukum  saja,  akan  tetap  seluruh masyarakat, termasuk dalam hal penanggulangan tindak pidana ekonomi.
Ketiga,  tahap  administratif/eksekutif. Tahap pelaksanaan hukum pidana ekonomi  oleh  aparat  hukum yaitu kepolisian,  jaksa,  advokad  (pengacara), dan  hakim  (pengadilan).  Pelaksanaan hukum  berdasarkan  undang-undang  yang disahkan  oleh  pemerintah  dan  lembaga pembuat  hukum  (undang-undang),  dari segi  penanganan  tindak  pidana  ekonomi, sampai  penjatuhan  keputusan  sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana ekonomi.
Pada  faktanya  banyak  keputusan yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada pelaku  tindak  pidana  ekonomi,  banyak yang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  yang tertulis  dalam  undang-undang.  Bahkan tuntutan  yang  diajukan  oleh  jaksa  juga tidak  sesaui  dengan  undang-undang.  Hal tersebut  terjadi  karena  beberpa  faktor kecil dan sepele.
Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak kekurangan  yang  ada  pada  sistem  dan mekanisme  kebijakan  kriminal  dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia dari tahap penyusunan, penerapan, dan pelaksanaan hukum
pidana.  Tahap  penyusunan  yang  tidak maksimal  akan  mempengaruhi  tahapan- tahapan selanjutnya. Penyusunan kebijakan  kriminal  di  Indonesia  yang berupa  undang-undang  dilakukan  oleh para  legislatif,  sedangkan  dalam  Islam, sanksi jarimah  hudud telah  ditentukan hukumannya  oleh  Allah  Swt.  dalam  Al- Qur’an,  sehingga  efek  jera  yang dihasilkan  lebih  efektif  dari  pada  sanksi yang  ditetapkan  oleh  manusia,  karena undang-udang  yang  dibuat  oleh  manusia pasti  tidak  akan  sempurna,  apalagi  jika ada unsur ketidakadilan dalam pembuatan sanksi  tersebut,  atau  bahkan  justru melindungi  pelaku  tindak  pidana  karena beberapa faktor tertentu.
Jika  tahap  penyusunan  kebijakan kriminal  ini  tidak  maksimal,  maka  akan mempengaruhi  tahap-tahap  selanjutnya. Sehingga berakibat pada tidak tercapainya tujuan    kebijakan  kriminal  tersebut,  yang merugikan  masyarakat  dan  negara.  Jika negara  mengalami  kerugian  besar,  maka negara tidak dapat memenuhi kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  sebab itulah  kesejahteraan,  dan  perlindungan sosial bagi masyarakat tidak tercipta.
Hukum Islam di Indonesia tidak akan sepenuhnya  dapat  diterapkan,  karena kesiapan  penerapan  hukum  Islam  harus memenuhi  segala  aspek  dalam  kehidupan masyarakat.  Seperti  dalam  penerapan hukum  Islam  pada  suatu  negara,  maka pemerintah negara tersebut wajib memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya, karena tindak  pidana  dapat  ditimbulkan  oleh kebutuhan  yang  mendesak,  sehingga orang  tersebut  terpaksa  untuk  melakukan tindak pidana.
Akan tetapi pemerintah dapat mengadopsi  beberapa  kebijakan  hukum
dalam  Islam.  Mengkategorikan  tindak pidana ekonomi dalam dua kategori  yaitu jarimah hudud dan jarimah ta’zir. Tindak pidana  ekonomi  berat  dikategorikan  pada jarimah  hudud ,  sedangkan  tindak  pidana ekonomi  ringan  dapat  dikategorikan  pada jarimah  ta’zir. Pengkategorian  tindak pidana  ini  dapat  ditentukan  berdasarkan jumlah  kerugian  yang  disebabkan  oleh tindakannya.  Sedangkan  sanksi  yang diterapkan bukan bentuk sanksinya, tetapi bentuk sanksi lain yang memiliki efek jera dan akibat yang sama bagi pelukanya.
Metode yang digunakan dalam menentukan  sanksinya  adalah  metode qiyas,  jadi  efek  jera  dan  akibat  dijadikan sebagai  ‘illat  dalam  penentuan  hukum yang  tepat  pada  pelaku  tindak  pidana ekonomi. Sedangkan sanksi tindak pidana yang  masuk  dalam  kategori jarimah ta’zir, harus  memiliki  efek  jera  ya maksimal,  walaupun  ketentuan  sanksinya dapat  ditentukan  oleh  pemerintah  atau walliyul amri.

## SIMPULAN
Tingkat efektifitas kebijakan kriminal ekonomi  di  Indonesia  sangat  rendah, karena  beberapa  faktor  yang  disebabkan oleh  peraturan  itu  sendiri,  penegak hukum,  sarana  atau  fasilitas  hukum,  dan warga masyarakat. hal tersebut dibuktikan dari berbagai paparan data yang menjelaskan  bahwa  angka  kejahatan  di Indonesia  masih  sangat  tinggi,  bahkan angka kerugian yang diakibatkan semakin besar dan meningkat pada setiap tahunnya.
Efektifitas kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia tidak sesuai dengan kebijakan  kriminal  dalam  hukum  Islam, karena  kebijakan  kriminal  di  indonesia terbukti  sangatlah  tidak  efektif  dan  tidak memberikan  efek  jera  kepada  pelaku,
sehingga  dapat  memberikan  kesempatan bagi  mantan    pelakunya,  atau  bahkan masyarakat  lain  untuk  melakukan  tindak pidana  ekonomi  yang  serupa.  Dalam Islam  tindak  pidana  ekonomi  terbagai dalam  dua  kategori,  yaitu jarimah  hudud dan jarimah ta’zir. Jarimah hudud adalah tindak  pidana  yang  sanksinya  sudah ditentukan  oleh  Allah  Swt.  dalam  Al- Qur’an,  sedangkan jarimah  ta’zir adalah sanksi hukuman tindak pidana  yang tidak ada  ketentuan  kadar  hukumannya  dalam syara’,    dimana  ketentuannya  menjadi wilayah  kekuasaan waliyul  amri atau hakim.
Kebijakan  kriminal ekonomi  di
Indonesia tidak mencapai tujuan hakikinya yaitu kesejahteraan dan perlindungan  sosial  bagi  masyarakat, karena masih banyak memiliki kekurangan  dalam  setiap  tahapannya, yaitu    tahap  perumusan  dan  penyusunan hukum pidana ekonomi (kebijakan legislatif/formulatif), tahap penerapan
hukum pidana ekonomi (kebijakan yudikatif/aplikatif), dan tahap
pelaksanaan  hukum  pidana  ekonomi (kebijakan eksekutif/ administratif). Terutama dalam tahap penyusunan hukum pidana  ekonomi  yang  dilakukan  oleh manusia  yang  cenderung  tidak  maksimal dan  menimbulkan  ketidakadilan,  maka diperlukan  formulasi  yang  baru  dalam menerapkan kebijakan kriminal di Indonesia, yaitu dengan cara mengqiyaskan  sanksi  yang  akan  ditrima oleh  pelaku  tindak  pidana  dengan  sanksi yang  tertera  dalam  hukum  Islam,  yaitu dengan  mengkategorikan  pada jarimah hudud dan jarimah  ta’zir, akan  tetapi bukan  bentuk  sanksinya  yang  menjadi ‘illatnya, tatapi  efek jera dan akibat  yang diterima pelakunya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  syukur  penulis  ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan Rahmat  serta  Hidayah-Nya,  sehingga penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan karya  ilmiyah  ini.  Ucapan  trima  kasih penulis  ucapkan  juga  kepada  seluruh civitas  akademik  Universitas  Darussalam Gontor  Ponorogo  yang  telah  memberi dukungan  dan  kesempatan,  sehingga penulisan  dan  penelitian  karya  tulis ilmiyah  ini  dapat  terselesaikan  dengan baik.  Dan  semoga  dengan  terbitnya tulisan  ini  dapat  memberikan  manfaat besar  bagi  kalangan  akademisi  dan praktisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiyoga,  Daffa,  Ivan  Taffarel  A,  dan
Donny Arjun. 2021. “Studi Pemetaan Hukum  Tindak  Pidana  Ekonomi  di
Indonesia.” COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum 1(1):1–12.
Badan  Pusat  Statistik.  2021. STATISTIK
KRIMINAL  2021  i .  Jakarta:  Badan Pusat Statistik. Djaenab. 2018. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” Jurnal Pendidikan Dan
Studi Islam Vol 4, No:hal 4.
Faridah, Hanna. 2018. “Jenis-jenis Tindak Pidana  Perbankan  dan  Perbandingan Undang-undang  Perbankan.” Jurnal Hukum Positum 3(2):106.
Hartiwiningsih, Lushiana Primasari. 2017. Hukum Pidana Ekonomi . Tangerang:
Universitas Terbuka.
Idami,  Z.  2015.  “Prinsip  Pelimpahan Kewenangan  Kepada  Ulil  Amri dalam  Penentuan  Hukuman  Ta’zir,
Macamnya  dan  Tujuannya.” Jurnal
Hukum Samudra Keadilan 10(1):34.
Indonesian  Corruption  Watch.  2021. “ICW:  Kerugian  Negara  Akibat Korupsi  Capai  Rp  26,8  Triliun  pada Semester 1 2021 | Databoks.”
Jaenudin  dan  Eceng  Arif  Faizal.  2020.
“SANKSI TINDAK PIDANA

## EKONOMI
DALAM FIKIH
PIDANA  ISLAM.” Adliya:  Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14(2).
Jamal,  Ridwan.  2015.  “Maqashid  Al- Syari’ah  dan  Relevansinya  dalam Konteks  Kekinian.” Syria  Studies 7(1):37–72.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra.  2013.
Hukum  dan  Hukum  Pidana  di Bidang Ekonomi . Semarang:
Universitas Diponegoro Press. Kenedi, John. 2017. “Kebijakan Kriminal (Criminal  Policy)  dalam  Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan  Masrarakat  (Sosial Welfare).” Al-Imarah: Jurnal
Pemerintahan  dan  Politik  Islam 2(1):17.
Khairani,  Rafida  dan  Yeni  Ariesa.  2019. “View  of  Analisis  Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi).” Jurnal JEPA: Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik 4(2):99–110.
Latifah,  M.  2016.  “Upaya  Transformasi
Konsep  Jarimah  Qisash-diyat  pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP.” Negara Hukum:
Membangun  Hukum  untuk  Keadilan
… 2(1):129–50.
Lutfi,  Anas  dan  Rusmin  Nuriadin.  2016. “Tindak  pidana  ekonomi  sebagai
upaya pembangunan di bidang ekonomi.” I(1):1–7.
Mardani,  Mardani.  2008.  “Sanksi  Potong Tangan  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Pencurian  dalam  Perspektif  Hukum
Islam.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA
IUSTUM 15(2):239–59. Maruta, Heru. 2017. “Pengertian,
Kegunaan,  Tujuan  Dan  Langkah- Langkah  Penyusunan  Laporan  Arus Kas.” Jurnal Akutansi Syariah 1(2).
Mawardi.  2020.  “Pelaksanaan  Politik
Hukum  Pidana  dalam  Penegakan Tindak Pidana Perdagangan
Manusia.” Jurnal  Kompilasi  Hukum
5(2).
Nugrahani, Farida. 2014. Metode
Penelitian  Kualitatif .  Solo:  Cakra Books.
Nurhadianto, Fajar. 2015. “Sistem Hukum dan  Posisi  Hukum  Indonesia.”
Jurnal  Tapis:  Teropong  Aspirasi Politik Islam 11(1).
Putra,  Andrian  Dwi,  Gracilia  Stevi Martha,  Muhammad  Fikram,  dan Risni  Julaeni  Yuhan.  2021.  “Faktor-
Faktor  yang  Memengaruhi  Tingkat
Kriminalitas  di  Indonesia  Tahun 2018.” Indonesian Journal of Applied Statistics 3(2):123.
Ramadhan,  Choky.  2018.  “Konvergensi
Civil  Law  dan  Common  Law  di Indonesia  dalam  Penemuan  dan
Pembentukan  Hukum.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30(2):213. Rinwigati,  Patricia.  2016. Tindak  Pidana
Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?. Jakarta:  Aliansi  Nasional
Reformasi KUHP. Rofiq,  Ahmad,  Pujiono,  dan  Barda Nawawi  Arief.  2021.  “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam Kehidupan  Masyarakat  Indonesia.” Journal of Judicial Review 23(2):241–56. Setiadi,  Edi  dan  Rena  Yulia.  2010. Hukum Pidana Ekonomi .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Shafrudin.  2009.  “Pelaksanaan  Politik Hukum  Pidana  dalam  Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.” Jurnal Hukum Pro Justitia 27(2).
Siregar,  Nur  Fitriani.  2018.  “Efektifitas
Hukum.” Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan  dan  Kemasyarakatan 18(2):1–16.
Sitepu, Sudirman. 2006. “Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal.” Syiar  Hukum:  Jurnal
Ilmu Hukum 8(3).
Situmeang,  Sahat  Maruli  Tua.  2019. “Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.” Res Nullius Law Journal 1(1):91–116.
Surya,  Reni.  2018.  “Klasifikasi  tindak pidana  hudud  dan  sanksinya  dalam perspektif  hukum  islam.” Samarah 2(2):530–47.
Syarbaini,  Ahmad.  2018.  “Teori  ta’zir dalam  hukum  pidana  islam.” Ius Civile:  Refleksi  Penegakan  Hukum dan Keadilan 2(2):1–10.
Usman, Ismail K. 2003. “Konsep Hukum
Islam  dalam  Al-Qur’an  (Antara
Keadilan dam Kemanusiaan).”
Jurnal Ilmiah: Al-Syir’ah 1(1).
Wiyanto,  Andy.  2015.  “Kekuasaan
Membentuk  Undang-Undang  Dalam Sistem  Pemerintahan  Presidensial Setelah  Perubahan  Undang-Undang
Dasar 1945.” Negara Hukum 6(2):1–
19.
Yunas,  Didi  Nazmi.  1992. Konsepsi
Negara  Hukum .  Jakarta:  Angkasa Raya.