## PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)

## Norman Susanto
Universitas Kristen Indonesia Jakarta
Email: bhandosusanto@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Korupsi, Aset Desa, Penyidik POLRI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dan  pendekatan  kasus (case  approach).  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  Jenis  dan  penyebab penyelahgunaan aset desa yang dikemukakan: a) Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme),  b)  Tidak  sesuai  rencana:  tidak  jelas  peruntukannya/tidak  sesuai spesifikasi,  c)  Tidak  sesuai  pedoman,  Juklak  (Petunjuk  Pelaksanaan),  Juknis (Petunjuk Teknis)  khususnya pengadaan barang dan jasa, d) Pengadministrasian laporan  keuangan:  mark-up  dan  mark-down,  double  counting,  e)  Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat  untuk  kepentingan pribadi,  f)  Tidak  dapat  mempertanggungjawabkan penggunaan, g) Penyelewengan aset desa: penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa  (Bengkok);  penyewaan  Tanah  Kas  Desa  (TKD)  yang  bukan  haknya, misalnya untuk perumahan bisnis property, h) Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor  27/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Bdg  bahwa  unsur  korupsi  tidak  ditemukan berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 maka Terdakwa harusnya dinyatakan secara sah tidak  terbukti  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  seperti  didakwakan dalam dakwaan subsidair.
ABSTRACT Keywords: Corruption, Village Assets, Police Investigators. This  research  uses  the  type  of  normative  juridical  research.  The  problem approach used in this study includes a statute approach, a conceptual approach and a case approach. Based on the results of the research, it was found that the types and causes of misuse of village assets were put forward: a) Errors due to ignorance  (mechanisms),  b)  Not  according  to  plan:  unclear  designation/not according  to  specifications,  c)  Not  according  to  guidelines,  operational guidelines  (implementation  guidelines),  technical  guidelines  (  Technical Instructions)  in  particular  the  procurement  of  goods  and  services,  d) Administration of financial reports: mark-up and mark-down, double counting, e) Reduction of Village Fund Allocation, for example village funds are used as the village head's "coffers" and tools for personal gain, f) Unable to account for use, g) Misappropriation of village assets: sale or exchange of village treasury land (Bengkok); rental of village treasury land (TKD) that is not rightfully theirs, for  example  for  property  business  housing,  h)  Analysis  of  the  Supreme  Court Decision  Number  27/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Bdg  that  elements  of  corruption were not found based on Article 3 Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of  Corruption  in  conjunction with  Law  no.  20  of  2001,  the  Defendant  must  be
declared legally not proven and convincingly committed a crime as charged in the subsidiary indictment.

## PENDAHULUAN
Pondasi  paling  penting  untuk  menjamin  keberlangsungan  pembangunan  nasional  salah satunya ialah terbentuknya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan melindunginya dari berbagai  macam  tindak  pidana.  Masyarakat  merasakan  kondisi  ketertiban  dan  keamanan  yang semakin  kondusif,  maka  akan  semakin  mudah  untuk  membangun  potensi  bangsa,  supaya terwujudnya  tujuan  pembangunan  nasional  yakni  masyarakat  yang  makmur  dan  adil,  serta sejahtera  lahir  dan  batin.  Kepedulian  masyarakat  kepada  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  kalah dengan kepedulian masyarakat kepada tindak pidana yang lain misalnya pencurian, pembunuhan, dan  terorisme,  bahkan  beberapa  tahun  terakhir  apa  yang  dibicaraan  berkaitan  dengan  korupsi banyak  menyorot perhatian  masyarakat  luas.  Hal  tersebut dinilai wajar  sebab  ketika  negara pada  kondisi yang memprihatinkan oleh keadaan ekonomi di saat itu melihat korupsi merajalela dan berkembang.
Dampak dari kejahatan korupsi, tidak saja menghancurkan harapan masyarakat baik di kota maupun  pedesaan,  akan  tetapi  juga  memberi  pengaruh  untuk  daya  saing  dan  kemajuan bangsa. Uang rakyat sebanyak ribuan triliun rupiah yang harusnya digunakan untuk menciptakan lapangan kerja,  membasmi  pengangguran  dan  kemiskinan,  meningkatkan  daya  saing  bangsa,  dan menggerakan sektor riil namun masuk ke kantong para pejabat yang korupsi. Mereka merasakan kehidupan yang serba mudah, mewah, dan berlimpah di tengah jeritan ratusan juta mayarakat yang hidup dengan tekanan ekonomi.
Sesuai dengan pertimbangan inilah, tindak pidana korupsi tidak lagi bisa dikelompokan ke dalam  kejahatan  biasa  yang  bisa  diberantas  melalui  upaya-upaya  yang  konvensional.  Ditinjau berdasarkan  sifatnya,  korupsi  sudah  menjadi  sebuah  tindak  pidana  khusus  yang  sifatnya extra ordinary crime (luar biasa) dengan demikian membutuhkan juga suatu upaya untuk memberantas secara luar biasa (extra ordinary treatment) (Effendy, 2007).
Membahas  mengenai  korupsi  perlu  mengetahui  asal  usul  kata  Etimologi.  Korupsi bersumber  dari Bahasa Latin Corruptus atau Corruptio (Semma, 2008). Selanjutnya pada bahasa Inggris  dan  Francis Coruption ,  dalam  bahasa  Belanda Korruptie, kemudian di bahasa Indonesia yang  disebut Korupsi mengartikan  korupsi  sebagai  pencurian  dengan  menipu  pada  keadaan yang  mengkhianati kepercayaan. Korupsi sebagai wujud tindakan immoral yaitu dorongan untuk mendapatkan  suatu  hal  melalui  mencuri  dan  menipu.  Pengertian  dan  pembahasan  mengenai korupsi  sangat  banyak,  akan  tetapi  secara  menyeluruh  memaknai  sebagai  perbuatan  kotor, menjijikan, pengkhianatan dan sebagainya.
Semakin  berkembangnya  korupsi  bisa  ditinjau  dari  jenisnya,  pelaku  ataupun  dari  modus operandi,  dan  pada  ruang  lingkup  dan  bentuknya,  korupsi  bisa  memberikan  rezim  yang menghancurkan  perekonomian  negara,  menyengsarakan  rakyat,  membuat  rasa  percaya  investor luar  negi  dan  publik  menjadi  berkurang  (Susanto,  2023).  Berkaitan  terhadap  korupsi  bisa
menghancurkan  ekonomi  negara,  Abyadi  Siregar  menyebutkan  bahwa:  (Susanto,  2023) “Permasalahan  korupsi  ialah  persoalan  yang  menghambat  dan  mengganggu  pembangunan nasional sebab korupsi berdampak pada kejadian kebocoran keuangan negara yang bahkan sangat membutuhkan dana yang besar pada waktu timbulnya krisis moneter dan ekonomi. Keterpurukan ekonomi Indonesia yang selalu bisa memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.”
Romli  Atmasasmita  mengungkapkan  dunia  internasional  menyepakati  korupsi  sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa atau “extra ordinary crime” . Korupsi dilihat bukan saja sebagai tindak pidana pada suatu sendi yaitu keuangan negara, namun secara umum korupsi ialah tindak pidana yang memberi ancaman pada keberlangsungan kemakmuran masyarakat pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara internasional.
Terutama  di  negara  miskin,  korupsi  bisa  menurunkan  perkembangan  perekonomian, menghambat pertumbuhan perekonomian yang dampak berikutnya bisa membuat ketidakstabilan politik dan kemiskinan semakin buruk. Tidak sama halnya dengan korupsi di negara maju yang tidak  berdampak  besar  terhadap  ekonomi  negara,  contohnya  negara  miskin,  namun  korupsi  di negara maju masih bisa membuat goyah situasi politik di negara demokrasi yang maju. Korupsi bisa juga membuat hancur semua negara yang tengah mengalami transisi (berkembang) misalnya di  Indonesia,  jika  tidak  dihentikan,  korupsi  bisa  menghalangi  implementasi  stabilitas  dan demokrasi ekonomi pasar di Indonesia (Kimberly, 1999).
Korupsi  berhubungan  kuat  dengan  kekuasaan,  melalui  penyalahgunaan  kekuasaan, mengakibatkan sulitnya pemberantasan perkembangan korupsi, karena sistem penyelenggaraannya yang tidak diawasi dengan baik dan tidak ditata dengan tertib. Dasar hukum yang  dipakai  juga  terdapat  banyak  kekurangan  pada  penerapannya.  Diperkuat  juga  oleh  sistem check and balances yang lemah di antara ketiga kekuasaan pemerintahan (yudikatif, legislatif, dan eksekutif)  menjadikan korupsi menjadi membudaya (Atmasasmita, 2004).
Sesuai dengan pendapat Edi Yunara, sulitnya menjerat atau mengungkap pelaku kejahatan korupsi,  juga  disebabkan  sulitnya  jaksa  penuntut  umum  pada  pemberian  alat  bukti  yang  bisa memperkuat keyakinan hakim, apalagi pengungkapan tindak pidana korupsi terlibat rumit karena penanganan  yang  membutuhkan  kecermatan  dan  konsentrasi  selain  pemahaman  yang  cukup terkait Undang-Undang (Edi, 2005).
Seperti yang telah dikemukakan, korupsi sangat terkait dengan kekuasaan, dibenarkan Sri Soemantri  Martosoewingjo,  menyatakan:  "Beberapa  abad    sebelumnya,  Lord  Action  (John Emerich Edward Delberg- Action) dalam suratnya pada Bishop Mandell Creighton menulis suatu ungkapan yang mengaitkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan” yaitu: “ power tends to corrupt and  absolute  power  corrupts  absolutely ”,  dimana  memiliki  arti,  “kekuasaan  yang  absolut cenderung korupsi absolut dan kekuasaan cenderung untuk korupsi”.
Berdasarkan  pernyataan  Lord  Action  tersebut,  dibenarkan  oleh  mantan  Hakim  Agung, Muchsin  di  tahun  2006, berikutnya oleh Miriam Budiardjo, yang menyebutkan, “manusia yang
memiliki kekuasaan relatif melakukan penyalahgunaan, namun manusia yang memiliki kekuasaan absolut tentu akan menyalahgunakannya. Pemberitaan  secara terus-menerus  mengenai  korupsi di  media cetak, media elektronik, maupun media massa semakin menghambat harapan masyarakat dalam memperbaiki nasib bangsa ke arah yang semakin baik. Semua elemen bangsa yang melibat asanya  kepada  pejabat  negara  di pemerintahan, serta merta dengan segenap pertanggungjawaban  yang  diamanahkan  terhadapnya.  Pembahasan  korupsi  membentuk pandangan  di mata  masyarakat  awam  bahwa  korupsi  adalah tindak pidana  mengambil  uang Negara  atau  merampok.  Padahal  apabila  Korupsi  dilakukan  kajian  secara  lebih  tentu  saja memiliki makna yang  kompleks.  Definisi sosiologis  mengenai korupsi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada definisi hukum pidana.
Terwujudnya  ketentraman  dan  rasa  aman  yang  diperoleh  masyarakat,  berhubungan  kuat terhadap kemampuan penegak hukum pada  perlindungan masyarakat,  dari semua bentuk  tindak pidana dan pelanggaran hukum yang lain.  Pada sistem pelaksanaan fungsi-fungsi negara, fungsi pemeliharaan  ketentraman,  keamanan,  dan  ketertiban  masyarakat,  dilaksanakan  oleh  Polri (Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia). Hal tersebut  yakni disampaikan  pada Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (berikutnya dinamakan Undang-Undang Kepolisian).
Landasan pertimbangan terhadap huruf b pengesahan Undang-Undang di Jakarta di tanggal 8 Januari 2002, dan dicantumkan  pada Lembaran Negara  Republik    Indonesia    Tahun    2002 Nomor    2    itu,    disampaikan  bahwa  pemeliharaan  keamanan  dalam  negera,  dengan  upaya pelaksanaan  fungsi  Kepolisian  yang  mencakup  pemeliharaan  ketertiban  dan  keamanan masyarakat, perlindungan, penegakan hukum, pelayanan, dan pengayoman terhadap masyarakat diberikan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  sebagai  aparat  negara  dengan  bantuan masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  HAM.  Dalam  pelaksanaan  fungsi  Kepolisian  itu,  terutama fungsi  penegakan  hukum  perihal  timbulnya  tindak  pidana,  Pasal  14  huruf  g  Undang-  Undang Kepolisian  menyatakan  bahwa  Polri  memiliki  tugas  dalam  melakanakan  penyidikan  dan penyelidikan  pada  seluruh  tindak  pidana  berdasarkan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundang-undangan lain.
Untuk memberantas tindak pidana korupsi, sudah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia  No.31  Tahun  1999  seperti  halnya  yang  diganti  menjadi  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  berikutnya dinamakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peran serta Kepolisian dalam Penyidikan  Tindak  Pidana  korupsi  adalah  bagian  dari upaya yang dilakukan untuk menegakkan  hukum  dalam memberantas tindak  pidana  korupsi. Keberhasilan upaya memberantas tindak  pidana korupsi sangat bergantung pada peranan aparatur penegakan  hukum  yang  mengawasi,  memelihara  hukum  tersebut bisa ditegakannya, memiliki kepastian  pada  penyelenggarannya,  dan  berwibawa.  Proses  perkara  pidana  sampai dengan penyelesaian  kewenangan  dan  tugas  fungsi  berbeda-beda  oleh  lembaga  masing-masing.  Polisi
sebagai  penyidik  melaksanakan  penyidikan  dan  penyelidikan,  contohnya  pemeriksaan  surat, penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan  penangkapan. Jaksa sebagai penuntut umum menuntut sesuai  dengan  hasil  penyidikan  yang  dinyatakan  penyidik.  Hakim  berdasarkan  dakwaan penuntut umum  melaksanakan pemeriksaan  pada persidangan  pengadilan.
Meninjau  hal  tersebut,  akibat  yang  dimunculkan  dan  sulitnya  menungkap  perkara  pidana korupsi, dengan demikian dibutuhkan komitmen dan kemampuan yang tinggi dari penegak hukum dalam hal ini Polri dan penyidik pada pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan sedemikian rupa, dengan demikian kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak kepolisian bisa  dilaksanakan  secara  maksimal,  dikarenakan  masih  belum  optimalnya  penegakkan  Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian.
Pertanyaan  yang  mendasar  ialah  mengapa  lembgaga  pemerintah  yang  mengatasi  perkara tindak  pidana  korupsi,  contohnya  Polri,  tidak  terlaksana  secara  efisien  dan  efektif  pada pemberantasan tindak pidana korupsi, atau secara jeli faktor-faktor apakah yang mengakibatkan kinerja  Polri  pada  penyidikan  dan  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi  dianggap  masih  rendah. Dalam memberi jawaban pertanyaan itu, legal system theory (teori sistem hukum) dari Lawrence M.  Friedman,  bisa  menjadi  tolak  ukur.  Lawrence  M.  Friedman  secara  umum  menyatakan keberhasilan penegakan hukum bergantung dari 3 unsur sistem hukum, yaitu budaya hukum ( legal culture ), struktur hukum ( legal structure ), dan substansi hukum ( legal substance ). Struktur hukum menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum  mencakup  budaya  hukum  dan  perangkat perundang-undangan adalah living law (hukum yang hidup) yang berlaku pada masyarakat.
Dilihat melalui pandangan substansi hukum, wewenang Polri melaksanakan penyidikan dan penyelidikan  pada  tindak  pidana  korupsi,  tercantum  pada  Pasal  4  jo  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Hukum Acara Pidana), Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang- Undang  Kepolisian,  dan  Pasal  26  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Meninjau  kasus-kasus  korupsi  yang  ada  di  Indonesia,  memperlihatkan  bahwa  korupsi dilaksanakan  orang-orang  yang  menempati  suatu  kekuasaan,  seakan-akan  koruptor  (pelaku korupsi) tidak menunjukan rasa takut dan malu bahkan memamerkan hasil korupsi yang dilakukan. Padahal korupsi adalah permasalahan yang sangat krusial pada sebuah negara, sebab tindak pidana korupsi bisa mengancam kestabilan keamanan mayarakat dan negara, mengancam perkembangan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat, bisa juga menghambat nilai-nilai demokrasi, mengurangi tingkat kepercayaan negara-negara di dunia agar melakukan investasi dalam dunia bisnis.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Pendekatan  masalah  yang dipakai  penelitian  ini  meliputi  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  pendekatan  undang-undang ( statute approach ), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis
sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder kemudian untuk menganalisa tindak pidana korupsi tanah kas desa pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Di Desa Satria Jaya  Kec.  Tambun  Utara  Kab.  Bekasi  Jawa  Barat  Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.
Jenis  penelitian  yang  dilaksanakan  untuk  menyusun  tesis  ini  adalah  penelitian  yuridis normative. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum  normatif yakni penelitian yang merujuk terhadap asas-asas dan norma-norma yang tercantum pada putusan dan peraturan perundang-undangan (Nasution, 2003). Sebagai  bahan  hukum  primer  pada penelitian ini ialah Dokumen peraturan  yang  mengikat  dan  ditentukan  pihak  berwajib (Mertokusumo, 1919).  Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  yang  bisa memberi keterangan tentang  bahan hukum  primer  yang  meliputi  jurnal-jurnal, buku-buku teks,  pendapat  para  ahli, buku-buku teks,  media  internet,  dan  makalah-makalah (Soemitro,  1990).  Teknik  pengumpulan  data, menggunakan  Library  Research  (Penelitian  Kepustakaan),  dan  Field  Research  (Penelitian Lapangan). Seluruh data pada penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif tersebut akan disajikan berupa pemaparan yang sistematik melalui memaparkan hubungan antara berbagai jenis datanya (Moleong, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Kewenangan  Penyidik  Kepolisian  dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi
Kepentingan tarik menarik antara Kepolisian dan Jaksa untuk tugas penyidikan padadalam tindak pidana korupsi. Pihak Kejaksaan memakai landasan hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan sudah diganti menjadi Undang- undang No. 20 tahun 2001, sementara pihak Kepolisian mempergunakan landasan hukum Undang- undang No. 2 Tahun 2002. Pergantuan peraturan perundang-undangan belum juga memperoleh keberhasilan  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Melalui  terdapatnya sejumlah institusi penegak hukum di Indonesia memunculkan kekaburan wewenang atau menjadi tumpang  tindih  kewenangan  yang  diberi  padanya  oleh  negara,  dengan  demikian  memunculkan persepsi yang salah. Terdapatnya tumpang tindih dan kerancuan wewenang tersebut memunculkan kesan yang relatif  apriori dan seakan-akan menjadi rebutan dalam mengatasi penyidikan tindak pidana korupsi sebagai lahan basah, terlebih tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama pada penegakan hukum pidana pada khususnya dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Meskipun telah terdapat lembaga KPK yang dengan cara khusus menyidik perkara korupsi tapi tidak berarti penyidik kepolisian tidak memiliki hak mengatasi kasus korupsi, sebab kepolisian pun mempunyai kewenangan  dalam  melaksanakan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Kepolisian  pun  memiliki wewenang  dalam  melaksanakan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  sebab  hal  itu  pun  menjadi komponen dari tugas pokok kepolisian dalam memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat.
Kepolisian diberikan peran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada penyelidikan dan penyidikan,  dengan  demikian  pada  dasarnya  diberikan  wewenang  dalam  melaksanakan penyelidikan  dan  penyidikan  pada  seluruh  jenis  tindak  pidana,  hal  itu  tercantum  pada  Undang- undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  contohnya  untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan pada kebijakan Pasal 14 ayat 1 huruf g itu.
Berdasarkan  pendapat  Mursalim  (2017)  Kewenangan  Penyidik  Polri  sebagai  penegak hukum  pada  tindak  pidana  yakni  menangkap  seseorang  yang  terduga  berbuat  tindak  pidana, menahan  tersangka  jika  telah  cukup  bukti  demi  kepentingan  penyidikan,  memeriksa  tersangka dalam memperoleh sebuah keterangan pada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berhubungan terhadap  tindak  pidana  korupsi  ada  sejumlah  lembaga  penegak  hukum  yang  diberi  wewenang penyidikan,  yaitu  kewenangan  penyidikan  yang  diberi  keKepolisian  seperti  halnya  yang dicantumkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (UU  Kepolisian)  (Assa,  2017).  Adapula  berdasarkan  pendapat (Siahaan  et  al.,  2019)  pengaturan  peranan  kepolisian  pada  penyidikan  tindak  pidana  korupsi didapati pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi seperti halnya yang sudah diganti menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dari semua kebijakan itu memaparkan bahwa  penyidik  yang  tergolong  pada  kasus  tindak  pidana  korupsi  ialah  Pejabat  Polisi  Negara Republik Indonesia.

## Peranan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP
Sebagaimana  dengan  tindak  pidana  pada  umumnya,  maka  berkaitan  dengan  tindak pidana korupsi, Ketentuan dalam KUHAP Pasal 6 ditentukan ada 2 macam badan yang diberi wewenang  penyidikan  yaitu  pejabat  Kepolisian  dan  pejabat  PNS  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  UU.    Penyidik  PPNS  memiliki  wewenang  berdasarkan  UU  yang menjadi  landasannya  hukumnya  masing-masing  dan  pada  penyelenggaraan  tugasnya  berada dalam koordinasi kepolisian dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PPNS secepatnya menyerahkan hasil penyidikan pada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara RI.
Menurut  KUHAP,  penetapan  seseorang  sebagai  tersangka,  penangkapan  berikut penahanannya adalah kewenangan Polri sebagai penyidik. Kewenangan tersebut berdasarkan penilaian  subyektif  aparat  penyidik  terhadap  bukti  permulaan  yang  ada.  Agar  kewenangan yang  bersifat  subyektif  itu  tidak  disalahgunakan  penyidik,  maka  untuk  menilainya  harus berdasarkan  fakta  yang  obyektif,  khususnya  berkaitan  dengan  bukti  permulaan.  Berikutnya, dalam mengetahui kadar bukti permulaan sangat brgantung pada pasal yang akan disangkakan terhadap tersangka, karena secara umum pasal yang akan dijatuhkan memuat rumusan delik yang  pada  konteks  hukum  acara  pidana  memiliki  fungsi  sebagai  unjuk  bukti.  Maka,
pembuktian terdapatnya tindak pidana itu harus bertolak ukur terhadap elemenelemen tindak pidana  yang  terdapat  pada  sebuah  pasal.  Untuk  menghindari  kesewenang-wenangan  dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun penahanan dan penangkapan, tiap-tiap bukti permulaan harus saling dikonfrontasikan, salah satunya dengan calon tersangka. Mengenai hal tersebut,  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  kita  tidak  diwajibkan  penyidik dalam menunjukan bukti yang ada padanya terhadap si tersangka, namun sesuai dengan doktrin hal tersebut diperlukan dalam menghindari apa yang dinamakan persangkaan yang tidak wajar atau unfair prejudice. Penahanan terhadap seseorang dilakukan oleh penyidik polisi semata- mata  untuk  kepentingan  penyidikan  (idealnya)  guna  menemukan  kebenaran  materil berdasarkan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan azas pembuktian minimal  Pasal  183 dan Pasal 184 KUHAP.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari penelitian ini Desa merupakan kelompok masyarakat hukum yang mempunyai  batasan  daerah  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  mengatur  dan  mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian  wilayah  administratif  Indonesia  berada  di  bawah  kecamatan,  Desa  dipimpin  oleh seorang  kepala  desa.  Penyelenggara  pemerintahan  desa  ialah  sub  sistem  dari  penyelenggaraan pemerintahan, sehingga  desa memiliki kewenangan untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.  Kedudukan  sebuah  desa  secara  yuridis  formal  diakui  dalam  UU  No.  23  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis dan  penyebab  penyelahgunaan  aset  desa  yang  dikemukakan,  Kesalahan  karena  ketidaktahuan (mekanisme),  Tidak  sesuai  rencana:  tidak  jelas  peruntukannya/tidak  sesuai  spesifikasi,  Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis)  khususnya pengadaan barang dan jasa, Pengadministrasian laporan keuangan: mark-up dan mark-down, double counting, Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat  untuk  kepentingan  pribadi,  Tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  penggunaan, Penyelewengan  aset  desa:  penjualan  atau  tukar  guling  Tanah  Kas  Desa  (Bengkok);  penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis property.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  R.  (2004). Sekitar  Masalah  Korupsi:  Aspek  nasional  dan  aspek  internasional . Mandar Maju.
Edi, Y. (2005). Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal , 69 .
Effendy, M. (2007). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis . Surabaya.
Kimberly, A. E. (1999). Korupsi dan Ekonomi Dunia. Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta .
Mertokusumo, S. (1919). Mengenal hukum: Suatu pengantar . -.
Moleong, L. J. (2007). Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya .
Nasution, B. (2003). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum disampaikan pada  dialog  interaktif  tentang  penelitian  hukum  dan  hasil  penulisan  hukum  pada  majalah akreditasi. Fakultas Hukum USU, Tgl , 18 . Semma,  M.  (2008). Negara  dan  korupsi:  pemikiran  Mochtar  Lubis  atas  negara,  manusia Indonesia, dan perilaku politik . Yayasan Obor Indonesia.
Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 1 (2), 137–147.
Soemitro, R. H. (1990). Metode penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta . Susanto, N. (2023). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid. Sus-TPK/2021/PN Bdg) . Universitas Kristen Indonesia.