Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020

## PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN WISATA BAHARI DI PROVINSI ACEH

## Taufik 1 , Lailatussaadah 2
Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2 taufik.fisip@ar-raniry.ac.id 1 , lailatussaadah@ar-raniry.ac.id 2

## Abstract
Tourism has become one of the sectors contributing to the country's economic growth. In order for tourism to be sustainable, community participation is needed in its management, one of them is the role of customary institutions. This qualitative study aims to categorizing the types of tourism in Aceh and analyze the roles and obstacles of "Panglima Laot" as a Traditional institution that has the  authority  regulate  maritime  affairs  in  local  wisdom  in  Aceh  Province.  Data  collection techniques such as interviews and documentation studies, in the form of collecting and analyzing from several relevant reports, data, articles and journals. The results showed that tourism in Aceh Province can be categorized as seven types, namely: religious tourism, indigenous and cultural tourism,  historical  tourism,  nature  tourism,  marine  tourism,  pilgrimage  tourism  and  culinary tourism. The role of “ Panglima Laot ” is very important in the sustainability of marine tourism in Aceh  Province.  Because  this  institution is  a  recognized  and  respected  existence  by  the  fishing community to regulate and implement marine customary law and other maritime affairs.  However, in  carrying  out  their  duties  there  are  various  obstacles,  including  the  development  of  human resource  capacity,  budget  and  regional  boundaries.  Therefore  we  need  support  from  the government for the strengthening of the “Panglima Laot” Institution in managing marine tourism and maintaining the survival of marine ecosystems in Aceh Province.
Keywords: Panglima Laot, customary institutions, Marine Tourism

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang  memiliki  kekayaan  alam  dan  budaya menjadi  salah  satu  daya  tarik  para  wisatawan untuk berkunjung. Kunjungan para wisatawan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data yang dirilis oleh World  Tourism  Organization yang merupakan  organisasi  internasional  yang bergerak di bidang pariwisata dunia
mengemukakan bahwa jumlah penerimaan dari wisatawan  mancanegara  ke  Indonesia  tahun 2017 sebesar US$ 12,5 miliar (UNWTO, 2017). Peningkatan devisa negara di sektor pariwisata tersebut  tidak  lepas  dari  pengaruh  kebijakan pemerintah. Pada tahun 2016, pemerintah telah melahirkan  kebijakan  baru  yang  terkait pariwisata  di  Indonesia  yaitu  Perpres  No.  21 tahun  2016  tentang  bebas  visa  kunjungan. Meskipun  kebijakan  ini  menuai  kontroversial,
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
namun hasil dari kebijakan ini dapat berdampak pada  peningkatan  kunjungan  wisatawan  asing ke Indonesia.
Secara  umum,  jumlah  kunjungan wisatawan  mancanegara  ke  Indonesia  tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 15,81 juta kunjungan,  dibandingkan  pada  tahun  2017 berjumlah  14,04  juta  kunjungan.  Kenaikan kunjungan  wisatawan  mancanegara  tersebut terjadi  di  tiga  pintu  masuk  udara  dengan persentase  kenaikan  tertinggi  tercatat  di Bandara Ngurah Rai, Bali yang mencapai 60,17 persen,  diikuti  Bandara  Juanda,  Jawa  Timur 14,65  persen  dan  Bandara  Sam  Ratulangi, Sulawesi Utara 2,66 persen (BPS, 2018).
Pariwisata  menjadi  salah  satu  sektor yang  berkontribusi  terhadap  pengurangan kemiskinan  (Carter,  et  al,  2015).  Masyarakat yang berketerampilan rendah dapat memanfaatkan  sektor  pariwisata  terhadap peningkatan
perekonomiannya. Hasil penelitian  dari  (Wedar  &  Bagus,  2018) menunjukkan  adanya  perubahan  pendapatan masyarakat  pantai  Tambakrejo  Kabupaten Blitar, yang semula masih terdapat masyarakat yang  berpenghasilan  di  bawah  Rp.  500.000. Namun  saat  berkembangnya  pariwisata  pantai Tambakrejo  tersebut,  tidak  ada  lagi  yang ditemukan masyarakat berpenghasilan dibawah Rp. 500.000, dan umumnya masyarakat beralih profesi menjadi pedagang.
Penelitian  terkait  pariwisata  sudah banyak  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyarto &  Amaruli,  2018)  tentang  Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di  Jawa  Tengah.  Temuan  dari  penelitian tersebut terdapat strategi dalam pengembangan wisata  budaya  loka  dengan  meningkatkan potensi budaya lokal melalui kerja sama dengan pemerintah  dan  swasta.  Kemudian,  penelitian (Amalia  &  Purwaningsih,  2017)  yang memetakan empat kluster kearifan wisata lokal di Kota Semarang, yaitu kluster budaya, religi, sejarah dan oleh-oleh.
Selanjutnya,
(Hendrayani & Darmastuti,  2019)  meneliti  tentang Local Government Partnership Strategy in Realizing Sustainable  Tourism  in  East  Lombok Indonesia. Temuan penelitiannya menunjukkan adanya  kemitraan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah dengan stakeholders dalam mengembangkan sektor pariwisata di Lombok Timur. Sementara, Carter, et al (2015) meneliti tentang Sustainable  tourism  and  its  use  as  a development  strategy  in  Cambodia:  a systematic literature review . Hasil kajian Carter mengungkapkan  salah  satu  strategi  Kamboja dalam  keberhasilan  keberlanjutan  pariwisata dengan  cara  adanya  keterlibatan  masyarakat dan stakeholders.
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
Senada  hal  itu,  penelitian  (Salim  & Purbani,  2015)  yang  meneliti  pengembangan pariwisata  bahari  berbasis  masyarakat.  Hasil penelitian  menemukan  terdapat  tiga  variabel utama  yang  harus  dititikberatkan  dalam pengembangan  wisata  bahari  di  Pulau Kaledupa  dan  sekitarnya,  yaitu  informatif, koordinasi  antar  instansi,  dan  sumber  daya alam.  Penitikberatan  pada  ketiga  variabel tersebut  diharapkan  dapat  menghilangkan kesalahpahaman dan kesalahan penafsiran atas informasi  yang  diberikan  sehingga  dapat menunjang  hubungan  yang  harmonis  antar pemangku  kepentingan  pengembangan  wisata bahari  di  Pulau  Kaledupa,  Kabupaten Wakatobi. (Sayogi & Demaroto, 2018) meneliti tentang  pengembangan  pariwisata  bahari  di
Kabupaten
Pacitan. Hasil penelitian menunjukkan  adanya  program  pemerintah teradap  pengembangan  pariwisata,  berupa pembangunan  fasilitas,  promosi,  peningkatan mutu  SDM  pengelola  pariwisata  dan pembangunan fasilitas dasar bagi pengunjung.
Hasil  penelitian  sebelumnya  terkait pariwisata  hanya  berfokus  pada  strategi peningkatan  pariwisata,  tata  kelola,  dan pelibatan stakeholders dalam  pengembangan pariwisata. Namun, belum ada yang membahas keterlibatan  sebuah  komunitas  lokal  yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Keberadaan lembaga adat di Indonesia diakui secara resmi
keberadaannya  sebagaimana  tertuang  dalam UUD  1945  pasal  18  B  ayat  2  bahwa  negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat  hukum  adat.  Disini  menjadi peluang  bagi  pemerintah  untuk  bersinergi dengan  lembaga  adat  dalam  mengembangkan pariwisata di Indonesia.
Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu daerah  khusus  yang  mengakui  keberadaan lembaga  adat  yang  diatur  dalam  Qanun (Peraturan  Daerah)  No.  10  tahun  2008.  Salah satu  lembaga  adat  yang  terkait  dengan  wisata bahari  adalah Panglima  Laot .  Lembaga  ini mempunyai  tugas  salah  satunya  memelihara ekosistem laut dari tindakan pengeboman ikan di  laut  serta  aksi  terlarang  lainnya mengakibatkan terumbu karang menjadi rusak. Sehingga,  di  sini  diperlukan  peran  lembaga panglima laot untuk menjaga kelestarian alam laut.  Selain  menjaga  bentuk  pelanggaran tersebut,  ada  agenda  tahunan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dan  bekerja  sama  dengan lembaga panglima  laot penyelenggaraan “ khanduri  laot ”  atau  kenduri  laut.  Tradisi  ini dilaksanakan sebagai wujud syukur masyarakat Aceh kepada Allah SWT terhadap capaian hasil musim lalu dan harapan lebih baik untuk musim mendatang.
Tradisi ini kebanyakan dilakukan dalam bentuk kumpulan sedekah, baik harta, maupun tenaga  untuk  menyiapkan  hidangan  bersama,
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
berdoa dan makan bersama dengan mengundang  anak  yatim  dan  seluruh masyarakat luas. Ini menjadi tradisi yang unik di Aceh dan menjadi daya tarik para wisatawan, karena  acara  ini  dilakukan  dalam  rangkaian kegiatan khanduri laot festival yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengategorisasi jenis wisata di Provinsi Aceh, dan  menganalisis  peran  dari panglima  laot sebagai  lembaga  adat  dalam  memelihara ekosistem laut di Aceh, serta mengidentifikasi hambatan panglima  laot dalam  menjalankan tugasnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus.    Studi  kasus  merupakan  suatu pendekatan  yang  mengekspolarasi  kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam  sistem  terbatas  (berbagai  kasus), melalui  pengumpulan  data  yang  detail  dan mendalam  yang  melibatkan  beragam  sumber informasi  atau  sumber  informasi  majemuk (misalnya:  pengamatan,  wawancara,  bahan audiovisual,  dokumen  dan  berbagai  laporan) (Creswell, W, 2014).
Tahapan  penelitian  dilakukan  terdiri dari pengumpulan data berdasarkan pengamatan  langsung  peneliti  terhadap program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan
panglima  laot terkait  keberlanjutan  pariwisata di  Aceh.  Pengumpulan  data  selanjutnya  yaitu menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan  penelitian,  seperti  data  jumlah kunjungan  wisatawan,  peran  dan  fungsi panglima  laot, maupun  dokumen  relevan lainnya.  Selanjutnya,  tahapan  terakhir  adalah melakukan  wawancara  yang  dilakukan  secara purposive sampling.
Analisis  data  dilakukan  dengan  cara, pertama  reduksi  data  yaitu  proses  pemilihan, pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakan,  dan  transformasi  data  kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Kedua, penyajian  data,  yaitu  menyajikan  sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan dan  pengambilan  tindakan.  Ketiga,  menarik kesimpulan/verifikasi  yaitu  suatu  tinjauan ulang  pada  catatan  lapangan  atau  melihat salinan  suatu  temuan  yang  disimpan  dalam perangkat data yang lain (Sugiyono, 2013).

## III. PEMBAHASAN
A. Konsep dan Jenis Pariwisata di Aceh Istilah  pariwisata  dikenal  dengan kegiatan  perjalanan  ke  suatu  tempat  dengan tujuan  untuk  bersenang-senang  dengan  objek atau  tempat  yang  memiliki  daya  tarik  untuk dikunjungi. World  Tourism  Organization mendefinisikan  pariwisata  sebagai  suatu aktivitas perjalanan ke suatu tempat dan tinggal
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
di  luar  lingkungan  mereka  sehari-hari  tidak lebih dari setahun dan bertujuan untuk istirahat atau  bersenang-senang,  bisnis,  dan  tujuan lainnya yang tidak terkait dengan aktivitasnya sehari-hari  selama  mereka  berada  di  daerah tujuan  wisata  (WTO,  2019).  Tujuan  dari pariwisata sebagaimana tertuang dalam UU No. 10  tahun  2009,  yaitu  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan  lingkungan  sumber  daya  alam, serta  memajukan  kebudayaan.  Dari  tujuan tersebut,  menjadi  peluang  bagi  pemerintah daerah untuk mengembangkan dunia pariwisata dengan  menggali  potensi  baik  alam,  maupun non alam yang ada di daerah.
Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu daerah  yang  menjadikan  pariwisata  sebagai peluang  untuk  peningkatan  perekonomian.
Besarnya  kontribusi  sektor  pariwisata  dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor  yang  paling  berpengaruh  besar  dalam pariwisata.  Dalam  kurun  waktu  2012-2016, kontribusi sektor ini menunjukkan perkembangan  yang  cukup  baik.  Hal  tersebut ditandai  dengan  peningkatan  kontribusinya setiap tahun. Diawali pada tahun 2012 dengan kontribusi  sebesar  0,97  persen  meningkat menjadi  1,19  persen  pada  tahun  2016.
Meskipun  kontribusi  yang  selalu  meningkat, namun  bila  dilihat  dari  laju  pertumbuhannya sektor  ini  justru  mengalami  tren  fluktuatif, dengan penurunan terendah terjadi pada tahun 2013 (6,17 persen)  dan  tertinggi  pada  tahun 2016  (8,39) (BPS, 2017).
Pergerakan  kunjungan  wisatawan  ke Provinsi  Aceh  dalam  empat  tahun  terakhir (2014-2018)  mengalami  kenaikan.  Hal  ini sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  dari  BPS tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

## Gambar 1. Pergerakan Kunjungan Wisatawan di
Aceh tahun 2014-2018

## Sumber: BPS Aceh, 2018
Data  di  atas  menunjukkan  adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh dari tahun  ke  tahun.  Aceh  memiliki  potensi  dalam pengembangan  pariwisata  dengan  dukungan keragaman  seni  budaya,  keindahan  alam,  dan peninggalan  tsunami,  serta  berlandaskan  pada nilai-nilai  Islam  yang  menjadikan  Provinsi Aceh  daerah  yang  tinggi  yang  diminati  oleh negara  serumpun.  Apalagi  memasuki  bulan Ramadhan, banyak dari para wisatawan seperti
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
Malaysia  ingin  melaksanakan  dan  merasakan suasana  ibadah  bulan  Ramadhan  di  Aceh. Berdasarkan data BPS, jumlah negara tertinggi yang melakukan kunjungan ke Aceh diduduki oleh Negara Malaysia sebagaimana yang tertera pada gambar di bawah ini:
Gambar 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Negara
Sumber: BPS Aceh, 2018 Faktor
pertimbangan mengapa Malaysia  menduduki  jumlah  wisatawan tertinggi  mengunjungi  Aceh  antara  lain disebabkan  adanya  kesamaan  budaya  dan serumpun. Di samping itu juga faktor geografis antara Malaysia dan Aceh berdekatan, sehingga dalam  melakukan  perjalanan  tidak  banyak menghabiskan  biaya,  terutama  tiket  pesawat. Faktor  budaya  dan  agama  maupun  alam menjadikan  peluang  bagi  Aceh  untuk mengembangkan  pariwisata.  Menyikapi  hal tersebut,  Pemerintah  Aceh  telah  melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar  salah  satu  diantaranya  infrastruktur kepariwisataan  terutama  aksesibilitas  menuju
objek wisata. Akses ini juga akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap penurunan isu ketimpangan wilayah yang sering dihadapi. Konektivitas  tersebut  akan  memberikan peluang  yang  besar  terhadap  pengembangan Pulau  Banyak  Aceh  Singkil  yang  merupakan salah  satu  objek  wisata  bahari  yang  strategis untuk  dikembangkan  selain  Sabang  (RPJMA 2017-2022).
Provinsi  Aceh  kaya  terhadap  destinasi wisata. Tidak hanya bermodalkan pada wisata religi dan wisata alam saja, namun ada berbagai jenis wisata lainnya yang perlu dikunjungi para wisatawan. Berbagai jenis wisata di Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Jenis Wisata di Aceh No. Jenis Wisata Tempat/Kegiatan* 1. 2. 3. 4. Wisata Religi Wisata Adat  dan Budaya Wisata Sejarah Wisata Alam Masjid Raya Baiturrahman
Festival  seudati,  rapa’i dan  tari  saman  Gayo, Maulid  Raya,  Pacuan Kuda.
Rumoh Aceh, Rumah Cut Nyak  Dhien,  Benteng Pertahanan  Jepang  di Lhokseumawe,  Museum Tsunami, Kapal Apung. Gunung Leuseur, Gunung salak,  Pemandian  Air
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
5.
6. 7. Wisata
Bahari
atau Maritim Wisata Ziarah Wisata Kuliner
Panas  Aceh  Besar  dan Aceh  Tengah,  Air  terjun Blang Kulam Aceh Utara,
Gua Sarang Sabang, Gua
Putri Pukes di Takengon.
Pantai  Iboh, Pantai  Lhok Nga, Pantai Pulau Banyak Singkil, Surfing di Simeulue,  Daiving  di Sabang,  Khanduri  Laot, Lomba Perahu Tradisional, Lomba Mancing  Mania  Pulau Banyak. Makam  Syiah  Kuala,
Makam  Sultan  Iskandar Muda,  Makam  Sultan Malikussaleh.
Festival  Sate  Matang,
Apam  Fair,  Festival  Mie
Aceh dan Kopi Aceh. Sumber: Hasil oleh peneliti dari berbagai sumber,
2019.
*Tempat/kegiatan wisata ini merupakan representatif  dari  tempat/kegiatan  yang  tidak mungkin disebutkan satu persatu.
Jenis  wisata  di  atas  yang  sering dikunjungi  umumnya  oleh  para  wisatawan adalah  Masjid  Raya  Baiturrahman,  Museum Tsunami  Aceh  dan  Kota  Sabang.  Karena  dua tempat wisata ini terletak di ibu kota Provinsi Aceh.  Sedangkan  ke  Kota  Sabang  dapat
ditempuh  dengan  lama  perjalanan  45  menit menggunakan kapal cepat. Selain itu, terdapat juga  kegiatan  dikemas  dalam  bentuk  kegiatan festival yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menarik para wisatawan datang ke Aceh. Seperti  festival  kuliner,  festival  minum  kopi, pacuan  kuda,  pentas  seni  budaya,  maupun festival-festival lainnya.

## B. Peran  Panglima  Laot  Mewujudkan Keberlanjutan  Wisata  Bahari  Di Provinsi Aceh
Dewasa  ini,  kunjungan  wisata  bahari semakin tinggi diminati oleh wisatawan. Hal ini dikarenakan  Indonesia  negara  kepulauan  dan kelautan, serta kaya dengan sumber daya alam. Keindahan  alam  menjadi  daya  tarik  para wisatawan  untuk  berkunjung  ke  Indonesia. Potensi  ini  dapat  menumbuhkan  kesadaran bagaimana  untuk  merawat  dan  melestarikan keindahan alam tetap terjaga di masa yang akan datang.  Oleh  karena  itu  diperlukan  partisipasi dari  segala  unsur,  tidak  hanya  pemerintah semata,  namun  adanya  unsur  di  luar pemerintah.  Salah  satunya  adalah  partisipasi dari lembaga adat.
Provinsi Aceh merupakan daerah yang mengakui  keberadaan  lembaga  adat.  Dalam kaitannya dengan wisata bahari, Aceh memiliki lembaga  adat  yang  disebut  dengan Panglima Laot . Panglima  laot merupakan  lembaga  adat yang memimpin dan mengatur adat istiadat di
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
bidang  pesisir  dan  kelautan.  Kedudukan panglima  laot dalam  masyarakat  nelayan sangat  penting  sebagai  pemimpin  adat (Munazir  &  Mujiburrahman,  2018).  Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Shaleh, 2016), bahwa peran lembaga adat dalam pengelolaan wisata  bahari  sangat  berpengaruh  besar  bagi keberlanjutan wisata bahari di Pantai Pandawa Desa  Adat  Kutuh  Badung-Bali.  Pendekatan pengelolaan wisata bahari berbasis masyarakat diharapkan tidak hanya meningkatkan dari sisi perekonomian,  namun  juga  dapat  menjaga kelestarian ekosistem laut.
Eksistensi Panglima  laot secara  resmi diatur  dalam  Undang-undang  Pemerintahan Aceh  (UUPA)  No.  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh.  Undang-undang  ini mengatur  lebih  eksplisit  terkait  kekhususan Aceh  pasca  perjanjian  damai  antara  RI  dan GAM.  Lebih  lanjut,  keberadaan lembaga  adat di  Aceh  kemudian  diperkuat  dengan  qanun (peraturan daerah) No. 10 tahun 2008 tentang lembaga  adat.  Dengan  demikian  keberadaan Panglima Laot memiliki landasan hukum yang kuat  sehingga  dapat  menjalankan  peran  dan fungsinya dengan baik di bidang kemaritiman.
Struktur  kelembagaan Panglima  Laot terdiri  dari  beberapa  tingkatan  yaitu;  (a) Tingkatan paling bawah yaitu, disebut sebagai Panglima  Laot  Lhok ,  sistem  pemilihan dilakukan  dengan  cara  pemilihan  yang  dipilih
oleh pawang-pawang boat (ahli perahu) secara musyawarah; (b) Tingkatan menengah, disebut Panglima  Laot Kabupaten/Kota,  sistem pemilihannya dipilih oleh Panglima Laot Lhok melalui  musyawarah;  dan  (c)  Tingkatan  atas, disebut  dengan Panglima  Laot  Aceh ,  yang dipilih  oleh  panglima  kabupaten/kota  setiap  6 tahun sekali. Berikut kedudukan panglima laot , disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1. Tingkatan Panglima Laot di
Provinsi Aceh Tingkat an Nama Pangli ma Laot Wilayah Kerja Sistem Pemiliha n Bawah Pangli ma Lhok Desa atau wilayah tertentu Dipilih oleh pawang boat secara musyawa rah Meneng ah Pangli ma Laot Kab/K ota Kabupaten/ Kota Dipilih oleh Panglima Lhok secara musyawa rah Atas Pangli ma Provinsi Dipilih oleh
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
Laot Aceh panglima laot Kab/Kot a  secara musyawa rah
Sumber:  Qanun  Aceh  No.  10  tahun  2008  tentang lembaga adat
Berdasarkan  tabel  di  atas  kedudukan dan  wilayah  kerja panglima  laot sangat  jelas sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 10 tahun  2008. Panglima  laot mempunyai wewenang yaitu:
a) Menentukan  tata  tertib  penangkapan ikan  atau meupayang dan  menentukan bagi  hasil  dan  menentukan  hari-hari pantang melaut.
b) Menyelesaikan  sengketa  adat  dan perselisihan  yang  terjadi  di  antara nelayan.
c) Menyelesaikan  sengketa  adat  yang terjadi antara panglima laot lhok.
d) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot , peningkatan sumberdaya  dan  advokasi  kebijakan bidang  kelautan  dan  perikanan  untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Wewenang  tersebut  diemban  oleh panglima  laot dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai lembaga adat yang bidang kemaritiman.  Peran Panglima  Laot dalam
mewujudkan  keberlanjutan  wisata  bahari sangat  didominasi  oleh  kegiatan  yang  bersifat kearifan  lokal.  Peran  tersebut  dapat  diuraikan sebagai berikut:
1. Sebagai  pelestari  fungsi  lingkungan kawasan  pesisir  dan  laut.  Peran  ini meliputi  menjaga  dan  merawat  serta mempertahankan  lingkungan  sekitar seperti  menjaga  dan  merawat  terumbu yang  merupakan  salah  satu  daya  tarik wisata bahari.
2. Sebagai aktor dalam perumusan hukum adat laot . Peran ini meliputi keterlibatan dalam  merumuskan  hukum adat  laot . Hukum adat laot ini merupakan hukum adat yang digunakan dalam penyelesaian  masalah  konflik  antar nelayan,  maupun  terkait  permasalahan laut  lainnya  secara  adat  istiadat  yang berlaku.
3. Sebagai  pemelihara  pelaksanaan  adat istiadat dan hukum adat laot agar tetap terjaga  dan  tidak  luntur  dalam kehidupan  masyarakat.  Peran  ini meliputi,  merawat,  menjaga  adat istiadat  dan  hukum adat  laot tetap terlaksana  dengan  baik.  Adat  istiadat yang  dimaksud  seperti khanduri  laot
dilakukan setiap tahun sebagai rangkaian  kegiatan  bentuk  syukur terhadap  rezeki  yang  diberikan  Allah
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
SWT.  Kegiatan  kenduri  laut  termasuk dalam  kategori  wisata  bahari  dengan budaya  yang  dilaksanakan  secara Islami.  Pada  tahun  2019  kenduri  laut dilaksanakan  secara  resmi  di  Kota Sabang.
4. Sebagai  pengawas  pelaksanaan  adat istiadat dan hukum adat laot . Kegiatan mengamati, mengendalikan dan menilai terhadap  pelaksanaan  adat  istiadat  dan hukum adat laot .
5. Sebagai  mitra  kerja  pemerintah  dalam bidang  perikanan  dan  kelautan.    Peran ini panglima laot membantu pemerintah dalam  menyelesaikan  permasalahan dibidang kemaritiman.
6. Sebagai mediator, peran ini melakukan mediasi  bila  terjadi  sengketa  antar nelayan. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka permasalahan tersebut  diserahkan  kepada  pemerintah
daerah.
7. Sebagai problem  solver pada  para nelayan dan keluarga nelayan. Peran ini merupakan keterampilan panglima laot dalam  kemampuan  mencari  informasi, menganalisa situasi, dan mengidentifikasi masalah dengan tujuan  untuk  menghasilkan  alternatif tindakan yang kemudian akan dipertimbangkan  alternatif  tersebut
sebagai  suatu  pelaksanaan  tindakan yang tepat yang terjadi di antara nelayan dan di lingkungannya.
Peran  yang  telah  dijalankan  oleh panglima laot tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan  diatas  memberikan  dampak  positif bagi  keberlanjutan  wisata  bahari  di  Aceh. Terutama dalam menjaga lingkungan laut dari penangkapan  ikan  dengan  cara  pengeboman maupun  dengan  cara  i llegal lainnya.  Cara seperti itu tentu mengakibatkan terumbu karang rusak. Kota Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang sangat diminati oleh para wisatawan  untuk  menikmati  wisata  bahari. Keindahan  laut  dan  terumbu  karang  di  Pantai Iboh Sabang menjadi salah satu destinasi yang banyak  dikunjungi.  Sebagian  para  wisatawan yang  datang  ke  Sabang,  mencoba  kegiatan diving dan  s norkling menikmati  keindahan alam di bawah laut.
Selain  itu,  adanya  agenda  tahunan berupa khanduri  laot yang  dilakukan  oleh pemerintah,  nelayan,  masyarakat  pesisir  dan panglima  laot  untuk  menarik  para  wisatawan datang ke Aceh. Secara resmi, pada tahun 2019 khanduri digelar di Kota Sabang. Filosofi yang terkandung  dalam  kegiatan  tersebut  adalah bentuk  rasa  syukur  seluruh  nelayan  terhadap apa yang didapatkan dari laut. Laut merupakan sumber  rezki  utama  bagi  masyarakat  pesisir. Kegiatan  ini  juga  menjadi  ritual  pemersatu
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
apabila  ada  sengketa  antar  nelayan.  Karena masyarakat  nelayan  secara  bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin tahunan ini.
Kegiatan khanduri  laot ini  dibuka dengan  penampilan  shalawat  dan  zikir. Kemudian diikuti penampilan penabuhan rapai, yang  merupakan  alat  musik  tradisional  Aceh, serta diikuti dengan penampilan berbagai tarian khas Aceh. Kegiatan ini mendapatkan antusias para  wisatawan  untuk  melihat  langsung kegiatan  khanduri  laut.  Karena  kegiatan  ini masuk dalam salah satu acara fesitival di tahun 2019.  Kesuksesan  kegiatan  ini  tidak  terlepas dari  peran  panglima  laot  dalam  menjaga keberlanjutan wisata bahari di Provinsi Aceh.
Namun  demikian,  dalam  pelaksanaan tugasnya, ada beberapa hambatan yang dialami oleh panglima lao t, antara lain:
a. Sumber  Daya  Manusia, panglima  laot
tidak  mendapatkan  akses  yang  cukup untuk
membangun kapasitas pengetahuan  dan  keterampilan  sebagai
panglima  laot .  Apalagi  dihadapkan pada  perkembangan  zaman,  teknologi dan memasuki era kompetitif. Terutama dalam  penggunaan  alat  atau  teknologi penangkapan ikan yang terus mengalami perkembangan yang mengakibatkan pada kerusakan
ekosistem  laut.  Sehingga  diperlukan
penguatan  kapasitas  SDM panglima laot.
b. Anggaran, kebutuhan terhadap operasional panglima  laot selama  ini hanya  mengandalkan  pada  pungutan bersumber dari nelayan yang bergantung  pada  hasil  tangkapan musiman. Tidak jarang mereka mengeluarkan  biaya  pribadi  untuk kebutuhan operasional lembaga panglima laot .
c. Batas  wilayah,  hal  ini  ini  berkaitan tentang  ketidakjelasan  batasan  wilayah tangkapan  dan  wilayah  kelola  antar panglima  lhok maupun  batas  antara wilayah  adat  dan  batas  administratif pemerintah,  sehingga  sangat  sulit terhindar dari konflik antar nelayan.
Mencermati  sejumlah  tantangan  tersebut, dibutuhkan  upaya  serius  pemerintah  untuk memperkuat  kelembagaan Panglima Laot dan mengembalikan  peran  dan  fungsinya  sebagai bagian  dari  struktur  adat  untuk  memimpin pelaksanaan hukum adat laut. Selain itu, butuh kejelasan  peran  dan  fungsi Panglima  Laot Kabupaten  dan  Provinsi dalam  koordinasi lembaga  adat  laot  dan  pemerintah.  Sehingga keberadaan  lembaga  ini  tetap  mendapatkan dukungan  dari  pemerintah  dan  diperkuat  dari sisi  kelembagaan  dan  keuangan,  demi
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
mewujudkan  kelestarian  ekosistem  laut  dan keberlanjutan wisata bahari di Provinsi Aceh.

## VI. KESIMPULAN
Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu daerah  yang  memiliki  daya  tarik  wisatawan untuk berkunjung ke Aceh. Terdapat tujuh jenis wisata  di  Aceh,  diantaranya:  wisata  religi, wisata adat dan budaya, wisata sejarah, wisata alam,  wisata  bahari,  wisata  ziarah  dan  wisata kuliner. Namun, dari jenis wisata tersebut yang paling  banyak  diminati  adalah  wisata  religi seperti  Masjid  Raya  Baiturrahman,  wisata sejarah  berupa  museum  tsunami,  dan  wisata bahari  di  Kota  Sabang.  Tingginya  minat kunjungan ini disebabkan letak geografis di ibu kota Provinsi Aceh, sehingga sangat terjangkau untuk dikunjungi.
Keberlanjutan  wisatawan  bahari  di Aceh  tidak  terlepas  dari  perannya  panglima laot.  Sebagai  lembaga  adat,  panglima  laot mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur terkait  kemaritiman  di  Aceh.  Namun, eksistensinya  perlu  mendapatkan  dukungan dari pemerintah, terutama dari sisi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, maupun  sisi  anggaran  dan  batas  wilayah.
Sehingga, peran panglima laot perlu dioptimalkan  dalam  keberlanjutan  wisata bahari di Aceh, karena lembaga ini yang lebih berwewenang dalam menjaga kelestarian alam laut secara kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  U.  T.,  &  Purwaningsih,  E.  (2017).
Local  Wisdom  Tourism  Development  of Semarang With Tourism Cluster System as an  Action  for  Sustainable  Economic Development . 871–879.
BPS.  (2018). Provinsi  Aceh  Dalam  Angka 2018 .
Carter, R. W. (Bill), Thok, S., O’Rourke, V., &
Pearce, T. (2015). Sustainable tourism and its  use  as  a  development  strategy  in Cambodia : a systematic literature review. Journal  of  Sustainable  Tourism , 23 (5),
797–818.
https://doi.org/10.1080/09669582.2014.9 78787
Creswell,  W,  J.  (2014). Penelitian  Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan.  (edisi  terjemahan) .  Pustaka Belajar.
Hendrayani,  Y.,  &  Darmastuti,  S.  (2019).
International Journal of Multicultural and
Multireligious Understanding Local
Government  Partnership  Strategy  in Realizing  Sustainable  Tourism  in  East Lombok Indonesia . 43–53.
Mujiburrahman,  M.  &.  (2018).  Strategi Lembaga  Adat  Panglima  Laot  dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat  Nelayan  di  Kabupaten  Pidie
Provinsi  Aceh. Jurnal  Humaniora , 2 (2),
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
110–117. Salim,  H.  L.,  &  Purbani,  D.  (2015). Pengembangan Pariwisata Bahari
Berbasis  Masyarakat  di  Pulau  Kaledupa,
Kabupaten  Wakatobi,  Provinsi  Sulawesi
Tenggara. Manusia  Dan  Linkungan, Vol.
22,  No.  3,  November  2015:  380-387 ,
22 (3), 380–387.
Sayogi,  K.  W.,  &  Demartoto,  A.  (2018). Pengembangan  Pariwisata  Bahari  (Studi Deskriptif  Pada  Perilaku  Pengembangan Pariwisata  Bahari  Pantai  Watukarung
Desa  Watukarung  Kecamatan  Pringkuku Kabupaten Pacitan). Journal of Development and Social Change , 1 (1), 9– 17. https: //jurnal.uns.ac.id/jodasc
Shaleh.  (2016).  Peran  Lembaga  Adat  Dalam Pengelolaan Wisata Bahari ( Studi Kasus
Di  Pantai  Pandawa  Desa  Adat  Kutuh
Badung-Bali ). Prosising Seminar
Nasional Tahunan Ke - V Hasil Penelitian Perikanan Dan Kelautan , 354–365.
Sugiyarto  &  Amaruli.  (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Pendahuluan Hasil dan
Pembahasan  Gambaran  Umum  Budaya Lokal Metode . 7 , 45–52.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian
Kombinasi (Mixed Methods) . Alfabeta.
UNWTO.  (2017). Annual  Report  World Tourism Organization . http://publications.unwto.org/publication/ unwto-annual-report-2017
Wedar,  G.,  &  Bagus,  I.  (2018). Dampak Perkembangan Pariwisata Pantai Tambakrejo Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Tambakrejo Kabupaten
Blitar . 6 (1), 40–45.

## Peraturan dan Dokumen :
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Qanun  Aceh  No.  10  Tahun  2008  tentang Lembaga Adat Aceh BPS. 20018. Pergerakan Kunjungan Wisatawan di Aceh tahun 2014-2018 Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Aceh tahun 2017-2022