## TRANSPARANSI PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN HASRAT BELAJAR DAN KECERDASAN BANGSA

## Washington P. Napitupulu

## Abstract
National education transparency refers to periodic report that is honest about result reached in every education program. With the existence of the report, public can participate more actively and education program can take place better. The strong learning interest from public needs to be triggered and enhanced and is performed to build and develop learning- teaching society. If the transparency has been established, learning interest can be accelerated and the Indonesian people will become smart. Education is carried out by empowering society. Therefore there will be mutual complementary cooperation between government and society.
Keywords: education transparancy, empowering, learning-teaching society, compulsory learning, compulsory teaching.

## PENDAHULUAN

## PEMBAHASAN
Sudah tiba saatnya untuk menghentikan kegiatan yang sia-sia yang tidak produktif yakni tarik- menarik antara pusat dan daerah. Terutama antara pusat dan daerah kabupaten/kota mengenai pengertian ‘otonomi daerah’, seolah-olah dimungkin- kan adanya pusat yang tidak mempunyai daerah atau ada daerah yang tidak mempunyai pusat. Sudah tiba saatnya untuk membangun ‘harmoni’ antara pusat dan daerah (propinsi dan kabupaten/kota), karena hanya dengan berbuat demikian kita akan mampu ‘mengidentifikasi masalah, merumuskannya secara rinci dan tersurat serta memecahkan masalah yang mau-tidak-mau pasti akan timbul’. Hanya dengan berbuat demikian pula maka berbagai rencana dan program pembaharuan dan pembangunan negara- bangsa Indonesia ini akan dapat dilaksanakan dengan mangkus (efektif) dan sangkil (efisien) serta produktif.
Sebenarnya pendekatan lintas-sektoral ( cross- sectoral approach ) dalam pengertian komunikasi horizontal antardepartemen atau antarlembaga di dalam menanggulangi beragam masalah bersama yang timbul di dalam masyarakat dewasa ini sangat diperlukan dalam rangka mempercepat proses pembaharuan dan pembangunan masyarakat dan negara-bangsa kita. Yang dimaksud, terutama adalah komunikasi horizontal antarpejabat Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagai contoh, dapat dikemukakan pendekatan  lintas- sektoral terhadap masalah kemiskinan.

## Kemiskinan:   Masalah Bersama
Masalah kemiskinan bukanlah masalah Departemen Sosial saja, akan tetapi juga masalah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan tentu departemen dan lembaga lain yang ditugaskan langsung atau tidak langsung untuk memerangi atau memberantas kemiskinan itu. Sebenarnya, kemiskinan adalah masalah semua departemen/lembaga pemerintahan maupun swasta serta perorangan, tiada yang terkecuali. 1 Khusus untuk penulisan ini yang disoroti adalah pelaksanaan tugas tiga departemen tersebut di atas.
1.  Memang kemiskinan adalah sumber utama masalah sosial yang diurusi oleh Departemen Sosial, seperti masalah anak jalanan, anak terlantar, anak yatim- piatu, pekerja seks komersial, dan para pengungsi yang diakibatkan oleh bencana alam, gempa bumi, dan keamanan. Masalah-masalah sosial yang diusahakan menanggulanginya oleh Departemen Sosial, sebenarnya perlu dilakukan bersama-sama dengan departemen yang relevan, dalam hal ini umpamanya Departemen Pendidikan Nasional yang secara preventif harus berusaha agar beberapa masalah sosial yang disebut di atas tidak sampai terjadi. Itu berarti, bahwa Departemen Sosial perlu meninggalkan pendekatan lama ( charity approach ) dan beralih ke pendekatan baru ( developmental approach ). Pendekatan baru ini, pendekatan pembangunan, akan memanfaatkan manusia yang memerlukan bantuan sebagai subjek pembangunan
dan bukan hanya sebagai objek pem-bangunan. Manusia yang memerlukan bantuan berupaya untuk membantu dirinya sendiri ( self-help programs ). Manusia yang tadinya dianggap memerlukan bantuan, selangkah-demi-selangkah melalui program pemberdayaan ( empowering or enabling programs ) tertentu berubah menjadi manusia yang mampu membantu sesama yang memerlukan bantuan. Contoh di dunia maupun di Indonesia cukup banyak yang berhasil bergerak di bidang ini. Umpamanya, suatu ke lompok bela jar (kejar) usaha memerlukan bantuan dana (pinjaman, bukan hibah atau grant ; jika pinjaman ada tanggung jawab dan bersifat mendidik, sedangkan hibah atau hadiah Sinterklas tidak ada tanggung jawab dan tidak mendidik sifatnya), tanpa membayar bunga yang akan dikembalikan dengan menyimpan sedikit- demi-sedikit dari keuntungan hasil usahanya. Kemudian, sesudah terkumpul sebesar jumlah uang yang dipinjamnya–mungkin sesudah enam bulan atau satu tahun–uang pinjaman itu dikembalikan dengan cara memberikannya kepada kejar baru, namun dengan tanggung jawab untuk membantu penerima bantuan baru itu mengembangkan usahanya (jangan dianggap sebagai pengganti bunga uang, karena maknanya jauh lebih dalam daripada itu). Jika kejar baru ini sudah berhasil, kejar lain yang baru akan dibantu pula, demikian seterusnya. Inilah metode yang biasanya digunakan di jalur pendidikan luar sekolah untuk mengejar ketertinggalan, yakni metode ‘proses pelipatgandaan diri dengan sistem reaksi berantai mengikuti deret ukur naik’ ( the method of a multiplication process using a chain-reaction system with a geometric progression ): 1 – 10 – 100 – 1.000 – 10.000 – 100.000, dan seterusnya. Dengan berbuat demikian, bukan hanya jumlah orang yang dibantu benar-benar bertambah mengikuti deret ukur naik, akan tetapi tampak pula di sini satu hal yang sangat penting, yakni fungsi sosial dari satu dana yang dipinjamkan berulang-ulang dengan cara kejar itu (Kejar mempunyai tiga pengertian, pertama , arti harfiah kejar dalam pengertian mengejar ketinggalan; ke dua , kejar dalam pengertian kelompok belajar, dan ke tiga , kejar dalam pengertian bekerja sambil belajar atau belajar sambil bekerja).
Bukankah cara ini benar-benar sesuai dengan sistem sosial gotong-royong bangsa yang sangat perlu dihidupkan dan dihayati kembali serta dijadikan pedoman berbuat dan bertingkah-laku? Memang ada suatu keanehan di negeri tercinta ini, yaitu jika istilah asing yang digunakan, semua orang langsung mau atau berkenan menggunakannya, tetapi istilah Indonesia sendiri yang sesuai dengan sistem sosial
bangsa, kurang diminati. Yang dimaksud adalah istilah sinergi (asal-usulnya dari syn – sama-sama – energy ) yang dirangkul sedangkan istilah gotong- royong kurang diminati, padahal makna dua istilah tersebut tidak berbeda. Keanehan seperti itu pulalah yang menjadi sumber dari ‘merasa cepat puas dan bangga dengan sekedar mengetahui istilah asing tertentu’ walaupun tidak mampu atau tidak peduli untuk berbuat sesuai dengan konotasi istilah asing itu. Artinya, tanpa menyadarinya, bangsa ini mau- tidak-mau menjadi anggota nato ; ini tidak ada hubungannya dengan NATO ( North-Atlantic Treaty Organization ), secara sederhana hal ini cuma berarti n o a ction t alk o nly –ngomong melulu, tiada hasil, tiada tindakan atau perbuatan.
Dengan membantu mereka yang memerlukan bantuan agar mampu membantu dirinya sendiri, maka pendekatan pembangunan yang diuraikan di atas yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial akan tertuju pada penanggulangan kemiskinan yang merupakan sumber utama masalah-masalah sosial yang dihayati oleh bangsa kita.
2.  Disebut, bahwa kemiskinan adalah juga masalah Departemen Pendidikan Nasional; hal itu akan tampak dengan jelas jika diteliti dari sudut tiga sasaran pendidikan yaitu sebagai berikut. 2 a. Jika peserta didik tidak diberi informasi dan pengetahuan fungsional –sasaran pendidikan pertama–bagaimana ia mampu meningkatkan mutu dan taraf hidupnya? Bukankah mutu dan taraf hidup yang rendah identik dengan kemiskinan? Jika peserta didik diberi informasi, bahwa sayur-mayur hendaklah dimasak dengan tetap dipertahankan warnanya hijau, dan tidak memasaknya sampai berwarna hitam, alasannya adalah agar vitamin C di dalam sayur-mayur itu tidak terbang ke udara yang kita sendiri tidak berkemampuan untuk mengambilnya dari udara itu. Bukankah informasi yang sangat sederhana ini yang benar-benar membantu meningkatkan kualitas manusia melalui kualitas sayur-mayur yang dikonsumsi bermaksud juga memerangi kemiskinan?
b.  Jika peserta didik tidak diberi keterampilan yang relevan – sasaran pendidikan kedua – bagaimana ia mampu mencari nafkah sehari- hari dengan menggunakan keterampilan itu sebagai modalnya? Bukankah manusia yang tidak bekerja–menganggur–atau tidak pro- duktif, bukan hanya tidak mempunyai penghasilan akan tetapi juga menghayati
perasaan rendah diri? Keterampilan yang relevan adalah keterampilan yang dapat dimanfaatkan di lingkungan di mana peserta didik itu hidup; jadi sesuai dengan keterampilan yang diperlukan oleh pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. Ini berarti, bahwa analisis ekonomi di suatu daerah tertentu, umpamanya kabupaten, hendaklah mampu menunjukkan beragam keterampilan yang diperlukan penduduk (agar tidak miskin) untuk kepentingan pembaharuan dan pembangunan kabupaten itu.
c.  Jika di dalam diri peserta didik tidak ditanam, dipupuk dan dikembangkan sikap mental pembaharuan dan pembangunan –sasaran pendidikan ketiga–bagaimana ia mampu dan mau belajar sepanjang hayat, dan berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya? Bukankah absennya sikap mental pembaharuan dan pembangunan di dalam diri seseorang membuat peserta didik tidak mampu melihat ke masa depan dan merencanakan kehidupannya? Sikap mental pembaharuan dan pembangunan inilah modal utama dan yang fundamental sifatnya yang mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik hari ini daripada kemarin dan lebih baik besok daripada hari ini yang di dalam bahasa dan kebudayaan Jepang disebut Kaizen dan di dalam bahasa Inggris, continuous improvement (perbaikan terus-menerus atau berkelanjutan). Kiranya jelas, bahwa sasaran pertama, kedua dan ketiga pendidikan yang diuraikan di atas secara langsung menunjuk pada kenyataan, bahwa pendidikan memainkan peranan yang amat penting di dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan perkataan lain, kemiskinan material disebabkan antara lain juga oleh kemiskinan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan yang mangkus atau efektif hendaklah disajikan untuk kepentingan peserta didik, agar mereka kelak berkemampuan untuk turut aktif memberantas kemiskinan itu.
3. Disebut, bahwa kemiskinan juga merupakan masalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah berdasarkan alasan-alasan yang tidak terlalu jauh berbeda dari alasan-alasan pendidikan di atas, karena departemen ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang amat dibutuhkan oleh suatu negara-bangsa yang sedang membangun di segala bidang kehidupan. Departemen ini memang dapat menunjuk pada kelemahan pendidikan tenaga
kerja yang untuk mereka oleh Departemen Pendidikan Nasional dapat dipersiapkan program khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu. Umpamanya, para pekerja yang buta huruf dibantu oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan menyelenggarakan program pemberantasan buta huruf (Program Kejar Paket A) bagi kelompok itu; demikian pula bagi mereka yang putus sekolah dasar (Program Kejar Paket A juga). Bagi mereka yang hanya menamatkan sekolah dasar (disediakan Program Kejar Paket B), dan mereka yang putus sekolah menengah pertama (Program Kejar Paket B juga), sehingga di masa depan yang tidak jauh di Indonesia ini setiap orang yang sudah dewasa paling sedikit berpendidikan sekolah menengah pertama. Program transmigrasi dari departemen ini juga memerlukan program pendidikan, di samping untuk memotivasi para transmigran, tetapi juga untuk melatih mereka dalam berbagai keterampilan pertanian, agrobisnis, dan agroindustri, sehingga kehidupannya di daerah baru akan lebih cerah.

## Pendidikan Nasional dan Keindonesiaan
Di dalam laporan komisi internasional UNESCO yang dikutip pada penulisan ini, dijelaskan tentang dua buah prinsip pendidikan, yakni pertama , pendidikan atau belajar berlangsung sepanjang hayat ( lifelong education, lifelong learning ) dan kedua , terdapat empat sendi atau pilar pendidikan/belajar yang perlu diperhatikan keberadaannya di setiap program pendidikan atau pembelajaran, yakni (1) belajar untuk mengetahui ( learning to know ), termasuk belajar bagaimana belajar ( learning how to learn ); (2) belajar berbuat ( learning to do ); (3) belajar menjadi seseorang, mempunyai jati diri ( learning to be ); dan (4) belajar hidup bersama, hidup dengan orang lain ( learning to live together, to live with others ). Prinsip-prinsip ini sudah mulai diterapkan di dalam pendidikan kita, baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun di jenjang pendidikan tinggi. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, apa yang sekarang ini disebut ‘kurikulum berbasis kompetensi’ yang jika dilaksanakan dengan baik akan menghindarkan kita dari cengkeraman nato ( n o a ction t alk o nly ) yang sudah disebut di atas. Pengembangan dan pelaksanaan ‘kurikulum berbasis kompetensi’ merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia ini sudah tiga kali mempunyai undang-undang pendidikan, yaitu (1) 52 tahun yang lalu (1950 juncto 1954), Dasar-dasar
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah; jadi hanya membicarakan pendidikan sekolah, (2) 17 tahun yang lalu (No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) sudah membicarakan dua jalur pendidikan, yakni pertama , jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan kedua , jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal–termasuk pendidikan keluarga), dan (3) tiga tahun yang lalu (No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) membicarakan tiga jalur pendidikan, yakni pertama, pendidikan formal (pendidikan sekolah, mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi), kedua , pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah, mulai kelompok bermain, kelompok belajar, kursus, dan sebagainya), dan ketiga , pendidikan informal (adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sebenarnya yang disebut pertama, pendidikan keluarga lebih tepat dimasukkan ke dalam jalur pendidikan luar sekolah atau nonformal, sedangkan yang disebut terakhir lebih tepat digunakan istilah pembelajaran bukan pendidikan informal – istilah pendidikan selalu bermakna perbuatan yang etis- religius ‘baik’ yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana.
Undang-undang pendidikan sejak yang pertama sampai yang terakhir selalu jelas-jelas menyatakan, bahwa ‘Pendidikan nasional berdasar- kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’. Oleh karena itu, seyogianya dilakukan usaha atau upaya yang sungguh-sungguh untuk mendidik warga negara Indonesia ini menjadi ‘manusia Pancasila’ yaitu manusia yang di dalam kehidupannya sesehari mengungkapkan di dalam tingkah-lakunya lima nilai kardinal ( five cardinal values ) dari Pancasila itu (1. Ke- tuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). 3 Jika hal itu terwujud dengan baik, artinya sesudah merdeka lebih daripada 60 tahun, kita berhasil memusatkan perhatian dan upaya untuk mewujudkan manusia-manusia Pancasila penghuni Republik Indonesia tercinta ini sebagai hasil pendidikan kita, maka pertikaian atau konflik sosial yang dialami selama beberapa tahun belakangan ini di beberapa daerah tidak akan muncul lagi dan manusia-manusia yang tinggi rasa toleransinyalah yang terdapat di dalam masyarakat kita dari Sabang sampai ke Merauke. Hal ini akan diperkuat lagi oleh keberhasilan bangsa Indonesia mewujudkan sistem sosial gotong-royong ( synergy ) di
dalam kehidupan sehari-hari di dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional secara mangkus, sangkil, dan produktif.
Di dalam penjelasan atas Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional 4 dinyatakan, bahwa: “Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kutipan ini memang benar-benar mengungkapkan, bahwa kita masih harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan sehari- hari bangsa kita. Diperlukan upaya sosialisasi, termasuk pelaksanaan program pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang sungguh-sungguh tentang pengertian demokrasi , agar pelaksanaannya ‘tidak kebablasan’ seperti yang tampak sekarang ini di dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan program pendidikan yang bertujuan untuk membantu warga negara agar mampu memahami desentralisasi yang sebenarnya berarti bahwa semua layanan bagi rakyat sudah semakin dekat kepada rakyat dan mereka akan lebih mampu menjangkaunya, tetapi juga mengecamnya jika jasa-jasa tertentu tidak sampai ke tangan mereka. 5 Yang terakhir ini menyinggung pada nilai keadilan yang memperlakukan semua warga negara sama, bukan hanya di depan hukum, tetapi di dalam semua layanan masyarakat tidak boleh ada yang dianaktirikan. Nilai yang menjadi dasar bagi perlakuan yang sama terhadap sesama manusia adalah ‘ hak asasi manusia’ yang memang juga tidak terpisahkan dari ‘ kewajiban asasi manusia’ .
Memang di dalam kehidupan sesehari, manusia sering menuntut haknya dan sangat sering melupakan kewajibannya. Ini juga merupakan permasalahan pendidikan yang perlu diberi perhatian yang sungguh- sungguh guna kemaslahatan umat manusia, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hubungan ini ucapan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang terkenal itu dikutip karena fungsi pendidikannya yang baik, “ Don’t ask what the country can do for you, but what you can do for the country ” (Jangan tanyakan apa yang negara dapat perbuat untuk anda, tetapi apa yang dapat anda perbuat untuk negara). Selain itu, Bapak Kusbini yang menggubah lagu Padamu Negeri, langsung mengajak setiap warga negara berjanji, “Bagimu negeri, jiwa raga kami”
Jika perlakuan yang sama terhadap sesama manusia direnungpikirkan secara mendalam, maka dapatlah dikatakan, bahwa jika seseorang sudah mampu melihat dirinya di dalam diri orang lain maka
perlakuan yang adil atas sesama manusia akan menjadi kenyataan. Ini berarti, bahwa perdamaian dengan sesama manusia akan terwujud jika manusia merasa sama dengan sesama manusia. Agar manusia mudah memahami, bahwa ia adalah sama dengan sesama manusia yang lain maka perlu diingatkan kepadanya, bahwa “Tidak ada seorang manusia pun yang berhak memilih ibu-bapaknya, oleh karena itulah maka kita semua sama” (ini tidak berarti, bahwa yang ada cuma persamaan, perbedaan pun tetap ada).
Jika kenyataan atau fakta ini sudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari maka setiap orang akan berkemampuan untuk mengungkapkan umpamanya, “ I am an Acehnese Indonesian, a Javanese Indonesian, a Sundanese Indonesian, a Batak Indonesian, a Timorese Indonesian, dan seterusnya, dan bukan an Indonesian Acehnese, an Indonesian Javanese, an Indonesian Sundanese, an Indonesian Batak, an Indonesian Timorese. ” Yang terakhir ini berarti ia orang Aceh dulu baru orang Indonesia, ia orang Jawa dulu baru orang Indonesia, ia orang Sunda dulu baru orang Indonesia, ia orang Batak dulu baru orang Indonesia, ia orang Timor dulu baru orang Indonesia. Padahal, berhubung seseorang tidak berhak memilih ibu-bapaknya, sedangkan memilih menjadi orang Indonesia ia berhak maka ia secara kebetulan saja termasuk ke dalam salah satu etnik tertentu, bukan pilihannya. Jadi pada yang pertama, keIndonesia- annya sangat tinggi, sedangkan pada yang ke dua sangat rendah. Dengan demikian, mestinya “Saya orang Indonesia dulu, artinya kepentingan Indonesia yang terutama, baru kebetulan orang Batak, artinya kepentingan orang Batak sesudah kepentingan Indonesia”; inilah yang dituntut oleh Republik Indonesia ini dari setiap warganegaranya dan sikap inilah yang akan  mampu menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan tentang ‘tiada seorang manusia pun yang berhak memilih ibu-bapaknya’ tidak berarti bahwa seseorang tidak perlu menghormati orang tuanya. Hal itu tetap menjadi kewajiban, walaupun mereka bukan pilihan. Seseorang hendaklah tetap bersyukur dan berterimakasih karena ibu-bapaknya dijadikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai wahana bagi orang tersebut untuk datang ke dunia ini.
Masalah keindonesiaan ini merupakan salah satu masalah pendidikan dan masalah sosial yang terus-menerus akan dihadapi oleh negara-bangsa. Bukan terutama karena keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, tetapi juga karena generasi muda yang datang kemudian akan memerlukan pengertian itu – melalui pendidikan yang mangkus atau efektif –
semuanya dalam rangka pemahaman akan dan kemampuan untuk membangun NKRI yang utuh sepanjang masa.
Generasi muda, tetapi termasuk juga generasi tua yang belum mengerti, perlu dibantu untuk mampu memahami makna Bhinneka Tunggal Ika ( Unity in Diversity ). Bhinneka Tunggal Ika berlaku bukan hanya di NKRI yang majemuk ini, akan tetapi juga di seluruh dunia yang juga majemuk sifatnya (biarpun sekarang ini dikemukakan kata-kata global village –desa global –yang memang dimaksudkan untuk memotivasi setiap penduduk bumi ini untuk merasa bersatu). Generasi muda dan tua perlu dibantu untuk memahami, bahwa di dalam kehidupan manusia akan ditemukan ‘selalu dan serentak’ persamaan ( similarities ) dan perbedaan ( differences ), dan salah-satunya tidak mungkin dihilangkan. Itu adalah fakta yang mau-tidak-mau harus kita terima dan berupaya berdamai dengan kenyataan itu.
Hal ini menuntut kepada negara-bangsa Indonesia, agar diusahakan secara terus-menerus untuk mencari-menemukan ‘keseimbangan yang dinamis’ antara kebhinnekaan (perbedaan) dan ketunggalikaan (persamaan). Kemampuan negara- bangsa ini untuk menemukan ‘keseimbangan yang dinamis’ itu dan berbuat sesuai dengan tuntutannya, artinya melaksanakan berbagai program yang mempertahankan keseimbangan itu, akan menjamin keutuhan dan kedamaian negara-bangsa yang langgeng yang semua kita mengidamkannya.
Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika 6 mutlak perlu dijadikan program pendidikan. Ini perlu guna menjamin keutuhan NKRI di masa depan, terutama bagi generasi muda yang baru lahir. Ini berarti, bahwa diperlukan program pendidikan yang ditujukan khusus untuk memampukan atau memberdayakan setiap warga negara berperan serta di dalam pembaharuan dan pembangunan negara-bangsa yang utuh. Program seperti pertukaran pemuda antar- provinsi; wisata keluarga, anak dan remaja; dan program lain melalui pembelajaran adat-istiadat, bahasa, dan seni-budaya perlu dilaksanakan dalam rangka membangun keindonesiaan yang tinggi di dalam diri setiap orang Indonesia.

## Pendidikan Untuk Semua
Di dalam penjelasan atas Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) dikemukakan: “Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat
dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.
Sudahkah visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional diperbaharui melalui pembaharuan sistem pendidikan nasional itu? Artinya, apakah pendidikan nasional melalui sistemnya sudah berfungsi sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa? Apakah pendidikan nasional sudah sungguh-sungguh bergerak memberdayakan semua warga negara Indonesia agar mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan tegas, bahwa ‘semua itu sudah ada di atas kertas, terutama sebagai cita-cita di dalam buku kecil Undang-Undang RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Nomor 20 Tahun 2003), namun masih memerlukan waktu untuk atau belum menjadi realitas’. Mungkin pertanyaan tentang transparansi dimaksudkan untuk memicu dan memacu kita semua, agar hal-hal yang bunyinya indah di dalam undang- undang itu diwujudkan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Visi pendidikan nasional yang tercantum pada kutipan di atas sudah jelas, misi dan strategi yang lengkap dapat dibaca di dalam naskah undang- undang tersebut. Salah satu misi penting adalah ‘mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia’ sedangkan salah satu strategi yang penting yang sudah dikemukakan di atas adalah ‘pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi’.
Sejak bulan Februari tahun 1987, yakni sesudah Direktur Jenderal UNESCO memproklamasikan dari New Delhi, India, 7 pelaksanaan APPEAL ( Asia-Pacific Programme of Education for All ) yang meliputi tiga program yaitu (a) Pendidikan Dasar Semesta atau Universal; (b) Pemberantasan Buta Huruf; dan (c) Pendidikan Berkelanjutan untuk Pembangunan, maka dunia dibangunkan, lalu bergerak menyelenggarakan Konperensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 5-9 Maret 1990 di Jomtien, Thailand. 8 Konperensi itu berhasil mengumumkan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS), dan seluruh dunia dipicu dan dipacu untuk melaksanakan enam program PUS. Sesudah 10 tahun diadakanlah penilaian melalui penyelenggaraan suatu Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal di bulan April 2000, dan ternyata seluruh dunia ‘belum berhasil’ melaksanakan enam program yang penting itu, sehingga Forum Pendidikan Dunia mengingatkan lagi akan komitmen bersama dan
menyusun kembali enam program Dakar 9 yang tidak jauh berbeda dengan enam program yang ditetapkan di Jomtien, yaitu:
1. memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan tak beruntung;
2. menjamin bahwa menjelang tahun 2015, semua anak, khususnya para gadis, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik;
3.    menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup yang sesuai;
4.   mencapai perbaikan 50% pada tingkat keaksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, khususnya bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi orang dewasa;
5.   menghapus perbedaan gender di pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015, dengan suatu fokus jaminan bagi anak gadis atas akses yang penuh dan sama pada serta prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik; dan.
6.   memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat dicapai oleh semua, khususnya dalam keaksaraan, angka, dan kecakapan hidup yang penting.
Di samping menetapkan enam program, Forum Pendidikan Dakar juga berhasil mencantumkan 12 kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mensukseskan pelaksanaan enam program itu. Yang paling menarik adalah komitmen bahwa tiada satu negara pun yang sudah menyusun enam program PUS dengan baik yang tidak sampai melaksanakannya karena ketiadaan dana. Badan-badan donor sudah bersiap-siap sejak tahun 2000 yang lalu untuk mendukung usaha negara-negara di dalam melaksanakan program PUS yang enam itu. Dua belas kebijakan itu adalah sebagai berikut:
1. memobilisasi komitmen politik nasional dan internasional yang kuat bagi PUS, membangun rencana tindakan (aksi) nasional dan meningkatkan investasi yang besar di dalam pendidikan dasar;
2. mempromosi kebijakan PUS dalam kerangka sektor yang berlanjut dan terpadu-baik, yang secara jelas
terkait dengan strategi-strategi penghapusan kemiskinan dan pembangunan;
3. menjamin keterlibatan dan peran serta masyarakat madani dalam perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi-strategi untuk pembangunan pendidikan;
4. mengembangkan sistem pengaturan dan manajemen pendidikan yang tanggap, partisipatori, dan akuntabel;
5. memenuhi kebutuhan sistem pendidikan yang dilanda oleh pertikaian atau konflik, bencana alam dan ketakstabilan, dan melaksanakan program- program pendidikan dengan cara-cara yang mempromosi saling pengertian, perdamaian dan toleransi, serta yang membantu mencegah kekerasan dan konflik;
6. melaksanakan strategi terpadu untuk persamaan gender dalam pendidikan yang mengakui perlunya perubahan sikap, nilai, dan praksis;
7. melaksanakan sebagai sesuatu yang mendesak program dan tindakan pendidikan untuk memerangi pandemi HIV/AIDS; 10
8. menciptakan lingkungan sumber daya pendidikan yang aman, sehat, inklusif dan adil yang kondusif untuk keunggulan dalam pembelajaran dengan batasan tingkat prestasi yang jelas untuk semua;
9. meningkatkan status, semangat dan profesionalisme guru-guru;
10. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baru untuk membantu meraih tujuan- tujuan PUS;
11. memantau secara sistematis kemajuan ke arah tujuan-tujuan dan strategi-strategi PUS di tingkat nasional, regional, dan internasional; dan
12. membangun di atas mekanisme yang sudah ada guna mempercepat kemajuan ke arah PUS.
Indonesia sudah menyusun Rencana Aksi Nasional 11 untuk dilaksanakan dalam rangka bergerak mewujudkan enam tujuan PUS tersebut. Di dalam Rencana Aksi ini sudah diperhatikan proses desentralisasi dan demokratisasi pendidikan. Sudah sejak semula dipikirkan, bahwa PUS hanya akan berhasil jika kita mampu memotivasi setiap lembaga dan setiap orang – jadi bukan hanya mereka yang bertugas di jajaran Departemen Pendidikan Nasional atau di lembaga-lembaga yang ada  bidang pendidikannya – untuk berperan serta mensukseskan pelaksanaan pendidikan. Artinya, PUS (Pendidikan Untuk Semua – Education for All – EFA ) akan berhasil hanya jika SUP (Semua Untuk Pendidikan – All for Education – AFE ) dapat dikerahkan.
PUS berarti bahwa bagi setiap orang sesuai dengan usia dan kemampuan mentalnya hendaklah
disediakan ‘pendidikan’ dengan tiga buah sasaran yang sudah dikemukakan pada permulaan uraian ini: (a) informasi dan pengetahuan fungsional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup, (b) keterampilan yang relevan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah sesehari, dan (c) sikap mental pembaharuan dan pembangunan yang mempersiapkan manusia agar mampu mengharungi kehidupannya ke masa depan. Sedangkan SUP berarti bahwa setiap lembaga, baik yang bergerak di bidang pendidikan maupun yang tidak, dan setiap orang perlu dimotivasi dan diarahkan untuk berperan serta mensukseskan program-program pendidikan, karena sudah pasti bahwa hasil pendidikan yang diraih oleh setiap orang akan disumbangkan untuk kepentingan bersama. Yang dimaksud dengan setiap lembaga di sini adalah memang semua lembaga, bukan hanya lembaga pemerintah tetapi juga swasta, bukan hanya lembaga yang tugasnya di bidang eksekutif, akan tetapi juga yang tugasnya di bidang legislatif dan yudikatif, pendeknya semua, tiada yang terkecuali!
Khusus mengenai PUS dan SUP ini, kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah amat perlu dilibatkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk melaksanakan proses pembaharuan dan pembangunan negara-bangsa lebih mangkus, sangkil, dan produktif. Jika lembaga eksekutif dan legislatif saja sudah mampu bergandengan tangan di dalam melaksanakan PUS-SUP ini, maka banyak masalah dan hambatan yang selama ini dihayati mengenai pelaksanaan PUS-SUP akan dapat dipecahkan dan dihindari, dan Republik Indonesia akan mampu berlayar lebih pesat ke arah tujuan bersama yakni masyarakat adil-makmur material-spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

## Transparansi Pendidikan Nasional
Setiap orang Indonesia perlu diingatkan akan adanya tiga buah kegiatan utama manusia yang jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh setiap orang sepanjang hayat maka mutu dan taraf hidup manusia itu akan dapat ditingkatkan. Tiga buah kegiatan utama yang dimaksud adalah (a) belajar , (b) bekerja , dan (c) berdoa giat sepanjang hayat. Hasrat belajar yang tinggi dari masyarakat perlu dipicu dan dipacu serta diwujudkan dalam rangka pembangunan masyarakat yang gemar belajar- mengajar ( learning-teaching society ). Di dalam masyarakat yang gemar belajar-mengajar atau membelajarkan itu, setiap orang sudah mendarah- dagingkan hasrat belajar yang kuat, sehingga baginya
‘tiada hari tanpa membaca’; ‘tiada hari tanpa belajar’; ‘belajar untuk keperluan intelektual-mental- spiritualnya sama dengan makan nasi dan lauk-pauk untuk keperluan fisik-biologisnya’, dan itu harus dilaksanakan setiap hari! Jika masyarakat yang gemar belajar-mengajar sudah terbentuk  maka tidak akan ada lagi kesulitan untuk menggalakkan proses pembaharuan dan pembangunan negara-bangsa di segala bidang kehidupan. Mengenai dua buah kegiatan utama lain, ‘bekerja’ dan ‘ berdoa’ giat sepanjang hayat tidak akan diuraikan pada kesempatan ini, artinya cobalah saudara sendiri yang meneruskan dan mengembangkannya.
Indonesia sudah melaksanakan undang- undang wajib belajar ( compulsory learning ), dan sekiranya di jalur pendidikan luar sekolah (nonformal), umpamanya jumlah tutor dan fasilitator belajar yang dapat dikerahkan kurang memadai, maka perlu dicari jalan lain. Andaikata sistem sosial gotong- royong bangsa Indonesia sudah tidak mampu atau sudah ditinggalkan, sehingga akan sulit untuk memotivasi relawan-relawan, maka tidak ada salahnya jika negara-bangsa ini menyusun undang- undang wajib mengajar ( compulsory teaching ). Dalam hubungan ini sebelum opsi ini yang dipilih perlu melihat ke masa lalu, yakni kegagalan yang dialami bangsa ini pada waktu undang-undang wajib kerja sarjana diperlakukan.
Jika orang dewasa yang buta huruf sekarang ini berjumlah 20 juta orang, sekarang kurang dari 10%, maka warga negara Indonesia yang sudah melek huruf dan yang dapat dimanfaatkan sebagai tutor untuk kelompok belajar yang buta huruf itu berjumlah lebih dari 200 juta orang. Jika berpegang pada prinsip ‘ each one teach ten ’ (setiap orang mengajar sepuluh orang), maka tenaga kerja sukarela yang diperlukan untuk memberantas buta huruf itu hanya dua juta orang. Jika pernyataan di atas diterima sebagai kebenaran, yakni setiap orang Indonesia adalah tenaga kerja sukarela, maka merupakan hal yang mustahil jika dua juta orang yang benar-benar sukarela dan bersemangat tinggi tidak mungkin dipilih dan dikerahkan dari 200 juta orang itu.
Memperhatikan berbagai program pendidikan yang sudah dikemukakan di atas, dan dengan melihat pelaksanaan ‘desentralisasi dan demokratisasi pendidikan’ sebagai kebijakan nasional maka dapatlah dikatakan bahwa pendidikan nasional sebenarnya sudah transparan sifatnya guna meningkatkan hasrat belajar masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika jalur pendidikan sekolah (formal) yang diperhatikan maka dengan mudah masyarakat mampu
mengenali program-program, seperti Taman Kanak- kanak, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah serta Perguruan Tinggi dalam bentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. Lembaga-lembaga pendidikan formal ini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun  swasta terdapat di mana-mana, bukan hanya di daerah perkotaan akan tetapi juga di daerah perdesaan sesuai dengan keperluannya. Jalur pendidikan sekolah (formal) pun dipengaruhi oleh kebijakan ‘demokratisasi dan desentralisasi pendidikan’ atau perlu ditegaskan pada kesempatan ini, bahwa demokratisasi itu hendaklah dimulai di dalam keluarga dan di dalam kelas.
Apalagi jika diperhatikan program-program pendidikan luar sekolah (nonformal), seperti pendidikan anak usia dini (PAUD yang sekarang sedang bersungguh-sungguh menggerakkan Kelompok Bermain untuk anak-anak berusia 2-6 tahun), pendidikan kesetaraan (Paket A setara Sekolah Dasar, Paket B setara Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C setara Sekolah Menengah Atas), pendidikan masyarakat (keaksaraan fungsional dan pusat kegiatan belajar masyarakat), dan pendidikan kursus- kursus, dan lain-lain maka jelas kiranya bahwa sebenarnya tidak ada persoalan tentang transparansi pendidikan nasional.
Mungkin yang dimaksud dan dipertanyakan bukanlah transparansi dalam arti adanya dan dilaksanakannya berbagai program pendidikan tersebut di atas, akan tetapi laporan berkala yang jujur tentang hasil yang dicapai oleh setiap program pendidikan. Termasuk kesulitan yang dihadapi untuk melaksanakan program tertentu dengan sebaik- baiknya, perlu diungkap dan dijelaskan kepada masyarakat. Kesulitan yang dimaksud dapat saja mengenai upaya memotivasi warga belajar dalam rangka meningkatkan hasrat belajarnya, tetapi dapat juga mengenai manajemen program secara keseluruhan, termasuk mengenai tersedianya anggaran yang diperlukan. Dengan memperoleh laporan berkala yang jujur itu maka masyarakat mungkin dapat memberi iurannya, sehingga program- program pendidikan benar-benar berlangsung tertib, sangkil, mangkus, dan produktif dalam rangka meningkatkan hasrat belajar masyarakat dan mencerdaskan bangsa. “Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling
melengkapi dan memperkuat.” (Lihat Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 96).

## KESIMPULAN
Terkait dengan transparansi laporan berkala yang dikemukakan di atas, maka perlu ditegaskan pada kesempatan ini, bahwa ‘mengedarkan melalui pasar saja’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang lain tidaklah memadai. Diperlukan upaya pemasyarakatan atau sosialisasi yang khusus mengenai isi undang-undang tersebut dalam rangka membangun persepsi yang sama, teristimewa kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada-yang selanjutnya diharapkan mereka ini akan menyampai- kannya kepada masyarakat umum (metode proses pelipatgandaan diri dengan sistem reaksi berantai mengikuti deret ukur naik). Dengan berbuat demikian, maka nanti pelaksanaan program pendidikan dapat dilaporkan secara berkala dengan tepat.
Dalam hubungan ini kiranya perlu ditegaskan mengenai peranan ‘Biro Hubungan Masyarakat (Humas)’ di tiap departemen yang merupakan jembatan antara departemen dengan masyarakat yang dilayaninya. Petugas Humas adalah orang yang mestinya mengetahui benar keadaan departemennya, dan petugas inilah yang amat perlu diberdayakan agar menjadi kuat dan mampu menjadi ‘wakil’ departemen untuk hal-hal yang umum sifatnya. Hal-hal yang secara teknis bersifat khusus, tugas pemasyarakatan- nya tentu dapat dilaksanakan sendiri oleh direktorat jenderal yang relevan. Dengan berbuat demikian, dalam pendidikan tiada lagi yang tidak transparan, kecuali yang sudah disinggung di atas, yakni laporan berkala yang jujur kepada rakyat mengenai prestasi di dalam pelaksanaan berbagai program pendidikan amat penting atau perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan transparansi pendidikan nasional dalam meningkatkan hasrat belajar dan mencerdaskan bangsa!
Mungkin pernyataan di atas ini akan dapat disangkal, jika Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sudah benar-benar mampu menetapkan kebijakan-kebijakan pendidikan di lingkungan tugasnya. Pertanyaan besar sekarang ini adalah apakah sejak Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional itu diperlakukan–sudah berumur tiga tahun–program penataran besar-besaran yang bertujuan untuk memberdayakan Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sudah dilaksanakan?
Pertanyaan ini dikemukakan, karena diketahui bahwa ‘kebiasaan membaca’ belum didarahdaging- kan oleh bangsa Indonesia. Bangsa ini semua masih lebih senang ‘berbincang-bincang’ daripada ‘membaca, apalagi menulis’. Artinya, sebagaimana pernah dinyatakan dulu oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Daoed Joesoef, ‘jika dibandingkan kebudayaan lisan dengan kebudayaan tulisan, Indonesia ini masih lebih berat pada kebudayaan lisan.’  Inilah yang harus diubah melalui proses pendidikan yang mangkus, agar terdapat keseimbangan yang dinamis antara ‘kebudayaan lisan’ dengan ‘kebudayaan tulisan’ yang dapat sangat menguntungkan proses pembaharuan dan pembangunan negara-bangsa.
Jika memang program penataran yang amat diperlukan itu belum dilaksanakan sampai sekarang, dan mengingat bahwa hal ini erat kaitannya dengan persoalan tansparansi maka keperluan penataran atau sosialisasi itu saat ini sudah sangat mendesak untuk diselenggarakan.
Berhubung dengan penyelenggaraan penataran tersebut, bangsa Indonesia akan bergerak di jalur pendidikan luar sekolah (nonformal), maka prinsip pelipatgandaan diri atau penyebarluasan yang dikemukakan di atas kiranya dapat dipraktikkan:  1 – 10/20/30 – 100/200/300 – 1.000/2.000/3.000 – 10.000/20.000/30.000 – 100.000/200.000/300.000 – 1.000.000/2.000.000/3.000.000, dan seterusnya. Dengan berbuat demikian maka pemusatan perhatian khusus untuk penataran ini akan dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, dan dampak positifnya pun akan menjadi kenyataan yang sangat menguntungkan proses pembaharuan dan pembangunan negara-bangsa.

## CATATAN
1 Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS – Komite Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2005 sudah menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan,  2005-2009.
2 Pendidikan adalah usaha atau upaya yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah tingkah-laku manusia ke arah yang diinginkan. Lihat W.P. Napitupulu, Dimensi-Dimensi Pendidikan , Jakarta:  BPK Gunung Mulia, 1969 (suatu batasan pendidikan yang pendek dan sederhana).
3. Kekurangan pelatihan dan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dulu tentu hendaklah dihindarkan, namun jangan sampai pedoman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini ‘dilupakan’ atau dianggap tidak diperlukan oleh negara kepulauan terbesar di dunia ini dengan keanekaragaman hayati dan budaya tertinggi. Lihat juga, W.P. Napitupulu, Analisis Dampak Pendidikan Peribahasa Pilihan , suatu pembudayaan P4 . Jakarta:  Perum Balai Pustaka.
4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
5 (1) Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penye- lenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.  Lihat BAB XV, Pasal 54, Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2003, ibid.
6 Napitupulu, W.P. Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, dalam Ied Veda Sitepu, Penyunting, Agar Semua Menjadi Baru:  Refleksi 50 Tahun UKI. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2003.
7 ASIA-PACIFIC Programme Of Education For All (APPEAL). Bangkok, Thailand:  UNESCO PROAP, 1987; diproklamasikan dari New Delhi, India pada tanggal 23 Februari 1987.
8 World Declaration on Education for All and
Framework for Action to meet Basic Learning Needs. Jomtien, Thailand, 9 March 1990; sudah diterjemahkan oleh W.P. Napitupulu, ‘Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua dan Kerangka Tindakan untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar’. Lihat juga, Inter-Agency Commission, WCEFA, Final Report, World Conference On Education For All:  Meeting Basic Learning Needs, 5-9 March 1990, Jomtien, Thailand.
9 The Dakar Framework For Action. Education For
All:  Meeting Our  Collective Commitments. Dakar, Senegal:  26-28 April 2000. Lihat juga, UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific, Efa Planning Guide, Southeast and East Asia, Follow-up to the World Education Forum, Dakar, Senegal, April 2000. Education For All. Bangkok, Thailand:  UNESCO PROAP, 2001
10 HIV: H uman I mmunodeficiency V irus = Virus yang Mengurangi Kekebalan Manusia; AIDS: A cquired I mmune D eficiency S yndrome = Sindrom Kekurangkebalan yang Diperoleh.
11 Jalal, Ph.D., dr. Fasli, Direktur Jenderal Pendidikan
Luar Sekolah dan Pemuda/Ketua Forum Nasional Pendidikan untuk Semua, dkk. Regu Penyunting. National Plan Of Action:  Indonesia’s Education For All, 2003-2015. Jakarta:  National Coordination Forum of Education for All, 2003. Lihat juga, Pendidikan Untuk Semua, Persiapan Rencana Aksi Nasional, Pedoman Setiap Negara. Jakarta:  Ditjen PLSP, 2001. Lihat juga, (1) EFA Global Monitoring Report, 2005, Education For All, The Quality Imperative, Paris:  UNESCO Publishing, 2004 dan (2) EFA Global Monitoring Report, 2006, Education For All, Literacy For Life, Paris:  UNESCO Publishing, 2005. Dr. Koichiro Matsuura, UNESCO Director-General, “ We only have ten years left and we must not fail ”.

## DAFTAR PUSTAKA
BAPPENAS. (2005). Rencana aksi penanggulangan kemiskinan, 2005-2009 . Jakarta:  Komite Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS. Delors, J (Chairman). (1999). International commission on education for the twenty-first century, report to UNESCO, “Learning:  the treasure within” . Paris: UNESCO Publishing.
Jalal, F. (2001). Pendidikan untuk semua, persiapan rencana aksi nasional, Pedoman Setiap Negara . Jakarta:
Ditjen PLSP.
Jalal, F. & Editorial Team. (2003). National plan of action: Indonesia’ education for all, 2003-2015.  Jakarta: National Coordination Forum.
Napitupulu, W.P. (1967). Dimensi-dimensi pendidikan . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Napitupulu, W.P. (1991). Analisis dampak pendidikan peribahasa pilihan: Suatu pembudayaan P4.
Jakarta:  Perum Balai Pustaka.
Napitupulu, W.P. (2003). Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, dalam Ied Veda Sitepu, Penyunting, Agar Semua Menjadi Baru:  Refleksi 50 Tahun UKI . Jakarta:  Universitas Kristen Indonesia Press. The dakar framework for action. (2000). Education for all:  Meeting our collective commitments . Dakar,
Senegal, 26-28 April 2000.
Undang-undang Republik Indon esia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.
(2003). Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional.
UNESCO. (1987). ASIA-PACIFIC programme of education for all (APPEAL) . Bangkok, Thailand: UNESCO PROAP.

## KETERANGAN PENULIS
Prof. Em. W.P. Napitupulu, Ed.D., Profesor Emeritus di UNJ, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, mantan ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO,  menjadi pembicara dan nara sumber dalam berbagai seminar dan lokakarya.
UNESCO. (1990). Inter-Agency Commission WCEFA,
Final Report, World Conference on Education for All:  Meeting Basic Learning Needs, 5-9 March 1990. Jomtien, Thailand.
UNESCO Principal Regional Office for Asia and the
Pacific, EFA Planning Guide, Southeast and East Asia, Follow-up to the World Education Forum, Dakar, Senegal, April 2000, EDUCATION FOR ALL. (2001). Bangkok: UNESCO PROAP. UNESCO. (2004). EFA global monitoring report 2005, education for all, the quality imperative . Paris:
UNESCO Publishing.
UNESCO. (2005). EFA global monitoring report 2006, education for all, literacy for life . (2005). Paris:
UNESCO Publishing.
World declaration on education for all and framework for action to meet basic learning needs. Jomtien, Thailand:  9 March 1990.