## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.912            pp.  114-134

## Research Article

## Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan
Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI dengan AAOIFI)
Irham Maulana 1 , Imron Rosyadi 2 , Rizka 3
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; Aboe.nizar@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; imron.Rosyadi@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta; rizka@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  September 19, 2023 Revised :  October 25, 2023 Accepted :  November 17, 2023 Available online    :  January 03, 2024
How to Cite: Irham Maulana, Imron Rosyadi and Rizka (2024) “Analysis of the Legal Status of Fees/Ujroh in Multiservice Financing with Kafalah Agreements (Comparison of DSN-MUI Fatwa with AAOIFI)”, al- Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 114–134. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.912.
Analysis of the Legal Status of Fees/Ujroh in Multiservice Financing with Kafalah Agreements (Comparison of DSN-MUI Fatwa with AAOIFI)
Abstract. Since  the  introduction  of  Islamic  banking  in  1991,  the  Islamic  economy  has  experienced significant  growth.  Many  products  and  services  have  been  introduced  by  sharia  banks  and  other financial institutions to facilitate this need, with reference to various fatwas from the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). One of the services provided by sharia banking is multiservice  financing,  which  is  recognized  as  sharia  valid  through  DSN-MUI  Fatwa  No:  44/DSN- MUI/VIII/2004.  The  focus  of  this  research  is  on  kafalah  contracts,  because  DSN-MUI  Fatwa  No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 allows multiservice financing using ijarah and kafalah contracts. Kafalah bil ujrah, as defined in the fatwa, is a guarantee transaction provided by a bank in exchange for wages.

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
However, the legality of this contract is controversial because the arguments put forward by DSN-MUI are different from the standard arguments applied by AAOIFI, which actually prohibits it. Therefore, creative thinking is needed to find alternative contracts that can overcome this controversy and enable further developments in Islamic banking. The problem studied in this research is the concept of the kafalah contract according to  the fatwa of  the two  institutions and  the method of determining the fatwa (istinbath) of the two institutions regarding the kafalah contract. This research is library research with  qualitative  analysis.  The  method  used  is  descriptive-comparative  with  the  bayani,  ta'lili  and istislahi approaches.
Keywords: Fatwa; DSN-MUI; AAOIFI; Kafalah; Multiservice
Abstrak. Sejak  perkenalan  perbankan  syariah  pada  tahun  1991,  ekonomi  Islam  telah  mengalami pertumbuhan yang signifikan. Banyak produk dan layanan telah diperkenalkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk memfasilitasi kebutuhan ini, dengan merujuk kepada berbagai fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu layanan yang disediakan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan multijasa, yang diakui sebagai sah secara syariah melalui Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VIII/2004. Fokus penelitian ini adalah pada akad kafalah, karena Fatwa  DSN-MUI  No:  44/DSN-MUI/VIII/2004  memungkinkan  pembiayaan  multijasa  menggunakan akad  ijarah  dan  kafalah.  Kafalah  bil  ujrah,  seperti  yang  didefinisikan  dalam  fatwa,  adalah  transaksi penjaminan  yang  disediakan  oleh  bank  dengan  imbalan  upah.  Namun,  legalitas  akad  ini  menjadi kontroversial  karena argumen  yang diajukan  oleh  DSN-MUI berbeda dengan argumen standar yang diterapkan oleh AAOIFI, yang sebenarnya melarangnya. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran kreatif untuk mencari alternatif akad yang dapat mengatasi kontroversi ini dan memungkinkan perkembangan lebih lanjut dalam perbankan syariah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep  akad  kafalah  menurut  fatwa  dua  lembaga  tersebut  dan  bagaimana  metode  penetapan  fatwa (istinbath)  kedua  lembaga  tersebut  tentang  akad  kafalah.  Penelitian  ini  adalah  riset  kepustakaan (library  research)  dengan  analisis  kualitatif.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif-komparatif dengan pendekatan bayani, ta’lili dan istislahi.
Keywords: Fatwa; DSN-MUI; AAOIFI; Kafalah; Multijasa

## PENDAHULUAN
Sejak terbentuknya bank syariah pertama pada tahun 1991, ekonomi syariah telah menjadi sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat. Ekonomi syariah sendiri  mendasarkan  layanan  dan  sistem-sistemnya  kembali  kepada  petunjuk  ilahi yang  bertujuan  menghadirkan  keadilan  kepada  masyarakat  serta  memenuhi kebutuhan dunia dan ukhrawi pelakunya. Untuk kebutuhan semua itu, untuk level nasional  dibentuk  Dewan  Syariah  nasional  -  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI), sedangkan untuk level internasional salahsatunya dibentuk AAOIFI ( Accounting and Auditing Organization For Islamic Finance Institution ) yang berpusat di Bahrain. DSN-MUI  merupakan  mitra  lembaga  pemerintah  yang  menjadi  regulator dalam mengatur lembaga keuangan syariah. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya domain  kesyariahan  yang  terkait  dengan  lembaga  keuangan  syariah  kepada  DSN- MUI, misalnya dalam hal memverifikasi. Selain itu dalam hal produk dan akad-akad yang  dipergunakan  lembaga  keuangan  syariah  untuk  menjalankan  operasionalnya juga harus didasarkan atas ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
Sedangkan AAOIFI kepanjangan dari Accounting and Auditing Organizations for  Islamic  Financial  Institutions yang  dalam  Bahasa  arab  disebut Haiah  Al- Muhasabah  wa  al-Muraja’ah  li  al-Muassasat  al-Maliyyah  al-Islamiyyah .  AAOIFI

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
merupakan  Lembaga  resmi  internasional  non  profit  yang  konsen  pada pengembangan  dan  penerbitan  standar  akuntansi  bagi  industri  keuangan  syariah secara internasional.
Meskipun  kedua  lembaga  ini  memiliki  misi  yang  sama  yaitu  mengeluarkan keputusan yang bisa menjadi pedoman transaksi finansial kontemporer, ditemukan sejumlah  pandangan  yang  berbeda.  Semisal  dalam  fatwa  kafalah,  pada  butir  fatwa DSN  no.  11/DSN-MUI/VI/2000  dalam  ketentuan  umum  kafalah  pada  butir  2  dan  3 berbunyi : 1).  Dalam akad Kafalah, penjamin dapat menerima upah (fee) selama tidak memberatkan,  2).  Kafalah  dengan  imbalan  bersifat  mengikat  dan  tidak  boleh dibatalkan  sepihak.  Sedang  AAOIFI  melarang  penarikan  upah  (fee)  dalam  akad kafalah.  Pada  fatwa  no.5  tentang  Dhamanat  (Penjaminan  Syariah)  pasal  3.1.5 menyatakan: bahwa “Tidak diperbolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan ujrah (fee) atas imbalan kafalah”.
Perbedaan  pandangan  diantara  dua  lembaga  ini  menarik  untuk  dikaji  lebih serius, mengingat kedudukan penting dua lembaga tersebut, yakni DSN- MUI di level nasional  dan  AAOIFI  di  level  internasional.  Hal  ini  diperhatikan  karena  DSN-MUI berperan sebagai otoritas hukum bagi produk-produk lembaga keuangan syariah di Indonesia  dan  standar  AAOIFI  seharusnya  juga  diterapkan  oleh  semua  anggota AAOIFI,  termasuk  Indonesia  melalui  Bank  Indonesia  yang  merupakan  salah  satu anggota AAOIFI.
Penelitian  ini  akan  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  konsep  akad kafalah sesuai dengan pandangan dari DSN-MUI dan AAOIFI, serta mengkaji metode yang  digunakan  oleh  kedua  lembaga  dalam  menentukan  hukum  ( istinbat )  terkait akad kafalah dalam konteks pembiayaan multijasa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  metode penentuan fatwa dan penjelasan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam akad kafalah. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pemahaman dalam studi ekonomi Syari’ah, terutama semua  transaksi  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  akad  kafalah  dalam  pandangan hukum  Islam.  Mengingat  bahwa  multijasa  adalah  produk  perbankan  yang  ramai diminati nasabah dan  kafalah merupakan salah satu akad yang menjadi solusi dalam pembiayaan  multijasa  yang  ditawarkan  oleh  DSN-MUI,  sambil  memperhatikan adanya perbedaan antara fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi AAOIFI dalam pembiayaan multijasa, penelitian ini menjadi menarik untuk diselidiki lebih lanjut.

## Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teoritik
Penelitian yang spesifik mengenai komparasi fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi AAOIFI sepandek telaah yang telah kami lakukan masih tergolong sedikit, bahkan  ada  kecenderungan  kurang  familiar  dan  kurang  diminati  untuk  menjadi bahan penelitian, padahal menurut hemat kami, sekalipun DSN-MUI adalah lembaga satu-satunya yang menjadi payung hukum untuk berbagai transaksi yang dilakukan oleh  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia,  sehingga  tidak  boleh  ada  ketentuan Lembaga syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun Indonesia dengan diwakili  Bank  Indonesia  dan  Bank  Muamalat  merupakan  anggota  AAOIFI  dalam

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
skala  internasional.  Sehingga  kajian  komparasi antara  dua  Lembaga  tersebut  perlu untuk difamiliarkan ke khalayak umum atau khususnya pada akademisi.
Penelitian  terdahulu  mengenai  komparasi  fatwa  DSN-MUI  dan  standar transaksi AAOIFI adalah riset yang dilakukan oleh Muhammad Nabhani yang telah mengadakan  penelitian  mengenai  “Analisis  Muwa'adah  dalam  Transaksi  Hedging Syariah (Studi Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI), hasilnya ada  perbedaan  pandangan  antara  fatwa  DSN-MUI  dengan  AAOIFI.  DSN-MUI berpandangan bahwa muwa’adah bisa digunakan sebagai instrumen hedging syariah sedangkan AAOIFI tidak mengizinkan hal tersebut.
Disertasi  yang  diajukan  saudara  Aris  Munandar  berjudul  “Kontekstualisasi Fiqih  Muamalat  Maliyah  (Studi  Atas  Fatwa-Fatwa  DSN  MUI  dengan  Standar Transaksi  Accounting  And  Auditing  Organization  For  Islamic  Finance  Institution untuk Transaksi Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah)” kesimpulan penelitian menunjukan  bahwa ada empat stategi yang dilakukan  oleh DSN-MUI dan  AAOIFI dalam melakukan aktivitas kontekstualisasi 1) Melakukan modifikasi transaksi baik dalam  bentuk  pengembangan  dari  transaksi  bernama  (musamma)  ataupun memunculkan transaksi yang benar-benar baru (transaksi ghairu musamma) semisal ijarah muntahiyah bi at-tamlik yang merupakan modifikasi dari transaksi ijarah dan transaksi  asuransi  syariat  yang  merupakan  penggabungan  antara  transaksi mudharabah  dan  hibah,  2).  Membuat  ketentuan  baru  dalam  transaksi  semisal ketentuan  uang  muka  atau  hamisy  jiddiyyah  dan  ketentuan  yang  membolehkan denda finansial pada debitur mampu namun menunda pembayaran. Denda finansial ini difungsikan sebagai dana sosial dan tidak menjadi kekayaan kreditur. 3). Membuat generalisasi ruang lingkup transaksi semisal ruang lingkup transaksi mudharabah dan musyarakah  adalah  semua  sektor  produktif.  Sedangkan  dalam  kajian  fiqih  klasik ruang  lingkup  transaksi  mudharabah  dan  musyarakah  itu  terbatas  pada  sektor perdagangan. 4). Adopsi pendapat yang paling sesuai dengan semangat zaman meski tidak  sejalan  dengan  mayoritas  ulama  semisal  melegalkan  transaksi  urbun  dan kebolehan modal transaksi mudharabah dan musyarakah berupa barang dan aset.
DSN  dan  AAOIFI  terbukti  melakukan  kontekstualisasi  dalam  hal-hal  yang krusial sehingga ketentuan dalam fiqih muamalat maliyah bisa lebih membumi dan selaras  dengan  semangat  zaman  yang  berorientasi  praktis  dan  mudah  tanpa melanggar  koridor  syariat.  Untuk  mewujudkan  fiqih  muamalah  maliyah  yang membumi,  produk  hukum  harus  berorientasi  memberikan  kemudahan  dibarengi spirit sadd zariah agar tetap dalam koridor syariat.
Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana telah dijabarkan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan  oleh peneliti lainnya. Penelitian kami fokus pada perbedaan dan persamaan ketentuan fatwa yang terjadi antara DSN- MUI dan AAOIFI khusus dalam hal akad kafalah untuk pembiayaan multijasa.
Kerangka  teoritik  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  bertahap  dengan pengumpulan  data  menggunakan  metode  deskriptif-komparatif.  Metode  deskriptif dimulai  dengan  melacak  dan  mengumpulkan  data  kepustakaan  yang  dibutuhkan berupa dokumen fatwa DSN-MUI dan AAOIFI yang relevan dengan akad kafalah dan multijasa.

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
Adapun teori yang digunakan untuk penelitian ini yaitu teori Akad. Teori akad adalah teori yang paling mendasar dalam hukum ekonomi syariah. Hal disebabkan kedudukan akad yang sangat penting dalam berinteraksi dalam bidang bisnis. Teori akad  dalam  hukum  Islam  dipahami  ikatan  yang  ditetapkan  dengan  ijab-qobul berdasarkan  ketentuan  syara’  yang  berdampak  pada  objeknya.  Alat  ukur  untuk menentukan  apakah  sebuah  akad  itu  shahîh  atau  ghayr  al-shahîh,  antara  lain, ditentukan oleh pemenuhan pada rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah unsur- unsur pembentuk akad yang meliputi (1) subjek/pelaku akad, (2) objek akad, dan (3) shighah atau bentuk akadnya. Adapun syarat akad adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh  ketiga unsur dalam rukun akad. Tidak terpenuhinya salah satu unsur di atas menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan  kebatalan,  baik  dalam  bentuk  dapat  dibatalkan  (jika  terdapat  pelanggaran terhadap  unsur  subyektif),  maupun  batal  demi  hukum  (tidak  terpenuhinya  unsur obyektif).  metode  ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  fatwa dalam  perspektif  fiqih  dalam  penelitian  ini  analisis  ini  dilakukan  dengan  cara membandingkan argumen masing-masing lembaga.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini berupa liberary research yang bersifat kualitatif dengan metode berfikir  deduktif  yaitu  penyelidikan  keputusan  dengan  mengumpulkan  data  yang dibutuhkan  melalui  telaah  terhadap  data-data  tertulis  pada  fatwa  DSN-MUI  dan AAOIFI mengenai akad kafalah dan pembiayaan multijasa, demikian juga telaah pada buku, ensiklopedi, surat kabar, internet research, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian.  Analisis  kualitatif  dengan  metode berfikir deduktif, yaitu penelitian  analisis dari yang umum ke khusus untuk diambil kesimpulan.
Tahap pertama, semua data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode deskriptif  dan  komparatif.  Metode  deskriptif  digunakan  untuk  menemukan interprestasi  yang  tepat  untuk  memahami  akad  kafalah  menurut  sudut  pandang kedua lembaga berdasarkan logika keilmuan fikih muamalah khususnya teori akad agar lebih mudah dipahami. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan dua  pendapat  DSN-MUI  dan  AAOIFI  mengenai  akad  kafalah  menurut  perspektif ushul fikih.
Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  istislahi. Pendekatan ini memiliki kegunaan untuk mengupas pemikiran yang dikemukakan oleh ahli fikih dalam menghadapi masalah penerapan hukum ketika tidak ditemukan ketentuan  dalam  Alquran  dan  hadis secara  jelas.  Sedangkan  pendekatan  usul  fikih bermanfaat untuk meneliti argumentasi dan landasan hukum yang digunakan oleh lembaga  yang  mengeluarkan  hukum  mengenai  ketentuan-ketentuan  akad  kafalah pada pembiayaan multijasa.
Proses penelitian berikutnya, peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Pada proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap pertama untuk memfokuskan  pada masalah yang berkaitan dengan multijasa berasas akad kafalah. Pada tahap reduksi ini, peneliti meyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru. Data yang

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
dirasa tidak terpakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data- data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai katagori yang ditetapkan sebagai  fokus  penelitian.  Selanjutnya  setelah  dari  data  primer  disortir  serta menyertakan informasi dari buku-buku teks, jurnal akademik, dan laporan penelitian terkait,  kemudian,  peneliti  akan  menganalisis  teks-teks  ini  secara  deskriptif, menjelaskan  konsep  akad  kafalah  dan  perbandingannya  antara  pandangan  kedua lembaga  tersebut.  Selanjutnya,  pendekatan  istislahi  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  dengan  cara  penalaran  dan  dengan  memperhatikan  nilai-nilai mashlahah,  apakah  pandangan-pandangan  ini  mendukung  nilai-nilai  Islam  dan kepentingan umum dalam masyarakat Islam.
Hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian tahap ketiga yaitu dianalisis dengan  menggunakan  teknik  analisis  isi  untuk  dapat  diambil  kesimpulan.  Jika ternyata peneliti tidak merasa puas dengan hasil kesimpulan atau belum dirasa cukup untuk  membuat  kesimpulan  dan  verifikasi,  peneliti  akan  kembali  melakukan komponen analisis data mulai kembali mengumpulkan data, mereduksinya kembali dan  menarik  kesimpulan  atau  verifikasi  ketika  pengumpulan  data  sudah  dianggap cukup. Kegiatan ini terus dilakukan sampai dirasa cukup memadai..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembiayaan Multijasa dan Kafalah
Pembiayaan  multijasa  ini    didefinisikan  oleh  fatwa  DSN  MUI  sebagai pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam buku Kodifikasi Produk Perbankan Syaraih (2008), pembiayaan ini dilakukan melalui dua cara:
1. Akad Ijarah :  Transaksi  sewa  menyewa  atas  suatu  barang  dan  atau  jasa,  antara pemilik  obyek  sewa  ( ajir )  termasuk  kepemilikan  hak  pakai  atas  obyek  sewa dengan penyewa ( musta’jir ) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.
2. Akad Kafalah : Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggu ( kafil ) kepada pihak  ketiga  atau  yang  tertanggung  ( makful  lahu )  untuk  memenuhi  kewajiban pihak kedua ( makful ‘anhu / ashil ). 1
Pembiayaan ini bisa dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Ketiga jenis perbankan syariah ini bisa mengeluarkan produk  pembiayaan  multijasa.  Dalam  pembiayaan  multijasa  dengan  Akad  Kafalah, Bank syariah bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Obyek penjaminan harus merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan, jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan  syariah. Bank  dapat  memperoleh  imbalan  atau  fee  yang  disepakati  di  awal serta  dinyatakan  dalam  jumlah  nominal  yang  tetap.  Bank  juga  meminta  jaminan berupa cash collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan. Dalam hal nasabah  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  kepada  pihak  ketiga,  maka  Bank
1 Lihat, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah , Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2008, hal. B-16.

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
melakukan  pembenuhan  kewajiban  nasabah  kepada  pihak  ketiga  dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Kafalah yang harus diselesaikan oleh nasabah.
Kesimpulannya Akad kafalah yang dimaksudkan  adalah akad kafalah bil ujrah , akad  yang  menjadi  layanan  ekonomi  syariah  yang  digunakan  cukup  luas  dalam beberapa  prodak  layanan  dan  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  lembaga keuangan syariah sebagai penanggungjawab ( kafil ) kepada pihak ketiga ( makful lahu ) untuk memenuhi kewajiban nasabah sebagai pihak kedua ( makful anhu/ashil ).
Salah satu akad yang utama menjadi asas layanan jasa ekonomi syariah adalah akad kafalah  bil  ujrah yang  banyak  digunakan  dalam  berbagai  produk  jasa  dan memberikan  pendapatan  lembaga  keuangan  syariah  dengan  bertindak  sebagai penanggung  jawab  ( kafil )  kepada  pihak  ketiga  ( makful  lahu )  untuk  memenuhi kewajiban nasabah sebagai pihak kedua ( makful anhu/ashil ).
Dalam sudut pandang hukum fiqih, akad kafalah sebenarnya dibolehkan dan dihalalkan. Adapun definisinya secara bahasa yaitu :
مضلا ةغل ةلافكلا
“ al-Kafalah  secara  bahasa  bermakna  menggabung,  menyatukan,  menghimpun,  atau mengumpulkan ”
Dalil bahwa konsep kafalah ini disahkan dalam syariat antara lain : ِب ۠اَنَأَو ريِعَب ُلۡمِح ۦِهِب َءٓاَج نَمِلَو
ميِعَز ۦِه
“ Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan diberikan bahan makanan (seberat) beban  unta,  dan  aku  akan  menjaminnya ”.(Q.S.Yusuf  :  72).  Ibnu  Abbas  menafsirkan bahwa “ zaim” adalah kafil .
Adanya berbagai atsar riwayat yang berbeda dalam praktik kafalah masa silam menjadi  penyebab  perbedaan  pendefinisian  para  ulama  dalam  pengertian  kafalah secara istilah. Namun paling tidak, semua ulama sepakat dengan penafsiran bahwa kafalah adalah akad jamin-menjamin.
ا

## يف ليصلأا ةمذ ىلإ ليفكلا ةمذ مض يه : ةلافكل ةبلاطملا
“Menggabungkan kewajiban tanggung jawab untuk menenuhi tuntutan pihak terjamin dengan penjamin.”
Kaitannya  dengan  pembiayaan  multijasa,  yang  bertindak  sebagai  penjamin adalah  bank  penerbit  surat  jaminan  (garansi),  yang  yang  menjadi  terjamin  adalah nasabah  bank  tersebut.  Dengan  kata  lain,  pihak  bank  menjadi  penjamin  semua pembayaran  transaksi  yang  dilakukan  oleh  nasabah  terjamin  dalam  hal terselesaikannya segala proses pembayaran transaksi yang dilakukannya.
Jadi ketika seorang nasabah telah memiliki surat jaminan bank atau garansi bank  yang  diberikan  oleh  pihak  bank  kepadanya,  hal  itu  menjadi  sebuah  jaminan tertulis dari bank dalam memenuhi sebuah kewajiban nasabah, di mana apabila suatu hari  pihak  terjamin  (nasabah) -qadullah- tidak  mampu  menunaikan  segala kewajibannya tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pihak lain  sebagai  mitra  bisnisnya,  maka  pihak  bank  selaku  penjamin  siap  melakukan

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
tindakan untuk menjadi pengganti nasabah dalam memenuhi kewajibannya tersebut kepada  pihak  penerima  jaminan.  Sehingga  bisa  dibilang,  pihak  penerima  jaminan sebagai  pihak  ketiga  tidak  perlu  khawatir  dan  risau  ketika  melakukan  kontrak perjanjian  yang  telah  dibuatnya  dengan  nasabah  pemilik  surat  jaminan,  sekalipun perjanjiannya berbentuk hutang tertanggung yang perlu dilunasi dikemudian hari.

## Rukun Kafalah dan Impelentasinya pada Pembiayaan Multijasa
Dalam fitur pembiayaan multijasa ini, bank syariah berperan sebagai pemberi jaminan ( kafil ) bagi nasabahnya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga  yang  menjadi  mitra  usaha  nasabah.  Akad  penjaminan  ( kafalah )  ini  memuat kesepakatan antara bank dengan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan pernyataan penerima jaminan. Bank dapat memperoleh biaya (ujrah, atau biaya) yang disepakati  yang  dinyatakan  dalam  jumlah  nominal  tetap  dan  bukan  persentase dengan jaminan ini. Sehingga akadnya bukan sekedar kafalah namun menjadi akad kafalah bil ujrah . Bank juga dapat meminta jaminan lain berupa cash collateral , atau bentuk jaminan lain atas nilai penjaminan sesuai kesepakatan
Dalam  hal  ini,  obyek  penjaminannya  disyaratkan  harus:  (1)  Merupakan kewajiban pihak yang meminta jaminan ( makful anhu ); (2) Spesifikasi dan nilainya jelas,  termasuk  mata  uang  dan  cara  pembayarannya;  (3)  Tidak  melanggar  hukum syariah;  (4)  Apabila  nasabah  yang  meminta  jaminan  ( makful  'anhu )  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  kepada  pihak  ketiga  ( makful  lahu ),  maka  bank menyediakan  dana  talangan  sebagai  pembiayaan  atas  dasar qardh yang  harus diselesaikan oleh nasabah.
Fatwa  DSN-MUI  mengenai  kafalah  telah  menjelaskan  rukun  dan  syarat kafalah , yaitu sebagai berikut:
1- Pihak Penjamin ( Kafiil ):
a- Baligh (dewasa) dan berakal sehat;
b- Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela ( ridha ); dengan tanggungan Kafalah tersebut.
2- Pihak Orang yang berutang ( Ashiil atau Makfuul ‘anhu ):
a- Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin;
b- Dikenal oleh penjamin.
3- Pihak Orang yang Berpiutang ( Makfuul Lahu ):
a- Diketahui identitasnya;
b- Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;
c- Berakal sehat.
4- Obyek Penjaminan ( Makful Bihi ):
a- Merupakan  tanggungan  pihak/orang  yang  berutang,  baik  berupa  uang, benda, maupun pekerjaan;
b- Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
c- Harus  merupakan  piutang  mengikat  ( lazim ),  yang  tidak  mungkin  hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
d- Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
e- Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…

## Pokok-Pokok Fatwa dan Skema yang Menjadi Landasan Pembahasan
Legalitas  syariah  yang  digunakan  oleh  LKS  untuk  mengeluarkan  produk  ini adalah fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah . Fatwa ini sendiri menjelaskan ketentuan umum tentang kafalah sebagai berikut:
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam  akad  Kafalah,  penjamin  dapat  menerima  imbalan  ( fee )  sepanjang  tidak memberatkan.
3. Kafalah  dengan  imbalan  bersifat  mengikat  dan  tidak  boleh  dibatalkan  secara sepihak.
Fatwa ini juga menggariskan klausul tentang perselisihan. Jika tidak ada pihak yang  memenuhi  kewajibannya  atau  jika  ada  perselisihan,  Dewan  Arbitrase  Syariah digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  jika  tidak  tercapai  kesepakatan melalui proses musyawarah.
Skema  fatwa  diatas  hanya  menjelaskan  akad kafalah  bi  haq  ar-ruju' pada umumnya, yaitu seorang kafil (bank) membayar utang makful ‘anhu (nasabah yang dijamin) kepada pihak ketiga dengan syarat bank berhak menagih kembali uang yang telah dibayarkan kepada nasabah tersebut. Hanya saja yang menjadi permasalahan, skenario tambahan di mana kafil meminta makhful anhu untuk tambahan upah atau biaya  atas  akad  kafalah  tersebut.  Sehingga  akad  itu  bukan  sekedar  kafalah  namun menjadi akad kafalah bil ujroh .
Sebenarnya  tidak  ada  yang  salah  dengan  fatwa  tentang  akad Kafalah ;  yang menjadi polemiknya adalah apa saja ketentuan halal tentang upah atau fee pada akad kafalah, sekalipun pada dasarnya Bank dapat menerima  biaya administrasi, seperti imbalan  ( ujrah )  atas  jasa  pembiayaan  multijasa,  namun  biaya  tersebut  disyaratkan harus  ditetapkan  secara  jelas  dan  tetap  serta  tidak  terkait  dengan  nilai  nominal jaminan dalam bentuk persentase dan masa garansi penjaminannya.

## Dasar  Hukum  DSN-MUI  pada  Pembiayaan  Multijasa  dan  Kesesuainnya dengan Akad Kafalah bil Ujrah.
Adapun  dasar  yang  digunakan  dalam fatwa  ini  adalah  al-Qur’an,  as-Sunnah dan kaidah fiqh.
1. Al-Qur’an, fatwa ini merujuk pada surat Yusuf [12]: 72 yang menyatakan:
نَمِلَو ِكِلَمْلٱ َعاَوُص ُدِقْفَ ن ۟اوُلاَق ميِعَز ۦِهِب
۠اَنَأَو ٍريِعَب ُلْمِح ۦِهِب َءٓاَج “Penyeru-penyeru  itu  berseru,  ‘Kami  kehilangan  piala  Raja;  dan  barang  siapa  yang dapat  mengembalikannya,  akan  memperoleh  bahan  makanan  (seberat)  beban  unta, dan aku menjamin terhadapnya.”
Surat Yusuf di atas menjadi dalil bolehnya membayar orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu; dalam bab fikih muamalah, praktik ini dikenal dengan istilah ju'alah (sayembara), dan dari ayat ini juga terdapat dasar hukum kafalah (jaminan) secara umum. Pengambilan fee/upah pada pada kafalah bil-ujrah dianalogikan  DSN-

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
MUI  kepada  transaksi  jua’alah.  Namun,  jaminan  di  atas  berarti  komitmen  janji, karena siapa pun yang menemukan barang yang dicari akan dijamin mendapatkan hadiah. Namun jika kita kaji lebih dalam, ayat ini berbeda dengan konsep kafalah bil ujroh dalam beberapa hal:
a) Dalam  ayat  ini  bentuk  kafalahnya  adalah  kafalah  tanpa  hak  ruju'  dan  upah, sedangkan kafalah bil ujroh adalah kafalah dengan hak ruju' plus tambahan upah.
b) Kafalah adalah akad tabarru’ yaitu akad tolong menolong; sedangkan dalam ayat diatas,  jenis  akad  sebenarnya  merupakan  jaminan  komitmen  janji  diri  sendiri untuk memberikan upah atau imbalan pada orang yang dapat menemukan piala raja, bukan kafalah yang menjamin kewajiban orang lain. Akibatnya kafalah dalam ayat ini sangat berbeda dengan kafalah bil ujroh .
2. Surat al-Ma’idah [5]: 2, yang menyatakan:
ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِلإْا ىَلَع اْوُ نَواَعَ ت َلاَو ،ىَوْقَّ تلاَو ِِّرِبْلا ىَلَع اْوُ نَواَعَ تَو “Dan  tolong-menolonglah  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  taqwa,  dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”
Allah memerintahkan kita untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa dalam ayat di atas. Hal ini relevan jika untuk akad kafalah namun tanpa upah, kafalah yang  masih  murni  menjaga  keasliannya  sebagai  akad  sosial  atau  tolong  menolong ( tabarru' ). Sedangkan kasus yang dibahas adalah kafalah bil ujroh , relevansi ayat ini dengan kafalah  bil  ujroh masih  sangat  jauh.  Sebab  hakekat kafalah  bil  ujroh telah berubah  dari  akad  tabarru'  (sosial)  menjadi  akad  komersil  dengan  adanya kesepakatan upah tersebut.
3. Hadits dari Salamah bin Al-Akwa’, ia meriwayatkan :
ِهِلآَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ عوكلأا نب ةملس نع َجِب َيِتُأ َمَّلَسَو : ََاَقَ ف ،اََْ يَلَع َيِِّلََُيِل ٍٍَزاَن َلَع ْلَه :ََاَقَ ف ،ىَرْخُأ ٍٍَزاَنَجِب َيِتُأ َّمُث ،ِهْيَلَع ىَّلَََف ،َلا :اْوُلاَق ؟ٍنْيَد ْنِم ِهْيَلَع ْلَه ؟ٍنْيَد ْنِم ِهْي
ْوُ بَأ ََاَق ،ْمُكِبِحاَص ىَلَع اْوُّلَص :ََاَق ،ْمَعَ ن :اْوُلاَق
َي ُهُنْ يَد َّيَلَع :ٍََداَتَ ق ِهْيَلَع ىَّلَََف ،ِهللا ََْوُسََا
Rasulullah shallallahu  alaihi  wa  sallam menyatakan, “Telah  dihadapkan  kepada Rasulullah saw jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah  ia  mempunyai  utang?’  Sahabat  menjawab,  ‘Tidak’.  Maka,  beliau mensalatkannya.  Kemudian  dihadapkan  lagi  jenazah  lain,  Rasulullah  pun  bertanya, ‘Apakah  ia  mempunyai  utang?’  Sahabat  menjawab,  ‘Ya’.  Rasulullah  berkata, ‘Salatkanlah  temanmu  itu’  (beliau  sendiri  tidak  mau  mensalatkannya).  Lalu  Abu Qatadah  berkata,  ‘Saya  menjamin  utangnya,  ya  Rasulullah’.  Maka  Rasulullah  pun menshalatkan jenazah tersebut.” (H.R . Bukhari’).

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
Dengan  menggunakan  metode ibarah  an-nash, yaitu metode  merumuskan hukum  berdasarkan  makna  lafadz  yang  terangkai.  Berangkat  dari  hadits  tersebut, Fatwa DSN-MUI membuat ketentuan, rukun dan syarat akad kafalah. 2
Konteks keberadaan akad kafalah dalam hadits sangat jelas, namun hadits ini hanya  boleh  dijadikan  dalil  sahnya  akad  kafalah  tanpa  upah.  Hal  itu  kurang  tepat dijadikan  dalil  kebolehan kafalah  bil  ujroh karena  tujuan  sahabat  yang  mulia  Abu Qotadah radhiallahu  ‘anhu hakikatnya  hanya  ingin  membantu  almarhum  untuk menjadi kafil dengan menjamin utang mayit agar Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam berkenan  menshalatinya  tanpa  bertujuan  untuk  menarik  fee  atau  upah  atas jaminannya tersebut.
4. Hadits Nabi yang menyatakan,
ِهْيِخَأ ِنْوَع ْيِف ُدْبَعْلا َناَكاَم ِدْبَعْلا ِنْوَع ْيِف ُهللاَو “Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”
Konteks hadits di atas memang tepat untuk kafalah, namun tentunya tanpa upah,  yang  tetap  mempertahankan  esensi  sosialnya,  dan  itu  termasuk  dalam membantu  saudara-saudara  Muslim.  Hadits  ini  tidak  relevan  untuk  dijadikan argumen kafalah dengan adanya tambahan upah yang diminta, karena mensyaratkan upah  dalam  akad tabarru’ (derma/sosial)  jelas  telah  merubah  akad  tersebut  dari esensi tabarru’nya , ditambah lagi polemik seputar kehalalan fee dan upah tersebutlah yang menjadi inti pembahasannya.
5. Hadis Nabi riwayat at-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf yang menyatakan,
ىَلَع َنوُمِلْسُمْلاَو اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًحْلُص َّلاِإ َنيِمِلْسُمْلا َنْيَ ب  زِئاَج ُحْلَُّلَا ْمَِِطوُرُش
اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًطْرَش َّلاِإ
“Perdamaian  dapat  dilakukan  di  antara  kaum  Muslim  kecuali  perdamaian  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslim terikat dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram.”
Hadits diatas dapat menjadi dasar dalil yang mendukung kebolehan membuat shulh (perdamaian)  atau  kesepakatan,  asalkan  perbuatan  tersebut  tidak mengarahkan pelakunya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Allah ta'ala.  Selain  itu,  pada  asalnya  membuat  syarat-syarat  dalam  akad  hukumnya diperbolehkan  selama  tidak  mengharamkan  yang  halal  atau  membenarkan  yang haram.
Dalam hadits yang lainnya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Barangsiapa yang membuat syarat, tapi syarat tersebut tidak ada didalam kitabullah, maka syarat tersebut batil”
2 ) Rosyadi, Imron & Basri, Muhammad Muinudinillah. (2020). Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah, hlm : 314.

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
“ Syarat-syarat  yang  tidak  ada  dalam  kitab  Allah” maksudnya  adalah  syarat- syarat yang melanggar syariat islam. Pertanyaan “apakah boleh menetapkan ujroh/fee dalam  akad  kafalah?” maka  harus  dipertimbangkan.  Sebaliknya,  akad  qordh (pinjaman  hutang)  tidak  diperbolehkan  mempersyaratkan  manfaat  atau  upah atasnya,  sedangkan  akad  kafalah  hanya  baru  “bersedia”  memberikan  pinjaman (qordh) jika pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya. Secara alami, tentu  sebatas  “bersedia”  lebih  utama  untuk  tidak  diizinkan  memungut  upah  atau pembayaran. Logikanya, jika mengambil upah hanya karena kesediaan memberikan pinjaman  utang  saja  diperbolehkan,  seharusnya  lebih  boleh  tentunya  mengambil upah atas qordh pinjaman langsung yang diberikan bank, namun ternyata tidak ada yang  berpendapat  demikian,  karena  semua  sepakat  setiap  pinjaman  yang menghasilkan keuntungan adalah riba.
6. Kaidah Fikih.
اََِمْيِرْحَت ىَلَع  لْيِلَد ََُّدَي ْنَأ َّلاِإ ُةَحاَبِلإْا  ِتَلاَماَعُمْلا ىِف ُلْصَلأَا “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Beberapa ulama memang menggunakan kaidah standar ini untuk memahami bahwa tidak adanya teks atau nash syar'i secara khusus yang melarang kafalah bil- ujroh . Tentu saja kaidah ini dapat digunakan untuk membenarkan akad kafalah yang diperbolehkan yaitu kafalah tanpa upah. Namun, jika menyangkut akad kafalah yang memang memasukkan upah sebagai persyaratannya, ternyata cukup banyak ulama bahkan  nukilan  ijma’  ulama  yang  memberikan  pendekatan  fikih  ( takyif  fiqh )  yang menjelaskan bahwa hukum kafalah bil ujroh telah menyimpang dari esensi sosialnya, dimana jika kafalah dipersyaratkan adanya upah, akad kafalah tersebut lebih mirip dengan akad qordh yang dipersyaratkan kemanfaatan (upah) yang lebih mendekati hakikat riba yang terlarang.
7. Kaidah Fikih
َُاَزُ ي ََُرَّضلا
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”
Dimungkinkan  kaidah  ini  digunakan  dengan  maksud  akad kafalah bil ujroh memiliki  fungsi  dan  manfaat  yang  dapat  menutupi  resiko  atau  menekan  kerugian yang disebabkan adanya wanprestasi serta kegagalan yang bersifat dharar (bahaya), jika  sekiranya  dengan  membayar  fee  atau  upah  kepada  penjamin  dharar  ini  dapat dihilangkan,  maka  boleh  saja  digunakannya  akad  kafalah  bil  ujroh  ini.  Namun tanggan kami, kaidah diatas masih bersifat umum, jangan sampai kita terjebak dalam perkara yang masih diragukan mengenai kehalalan kafalah bil ujroh selama solusi dan pendekatan alternatif lainnya masih bisa ditempuh. Dimana pihak bank dapat saja mensyaratkan agunan yang sah disertai salinan legalitas usaha yang masih berlaku

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
baik akte pendirian/perubahan berikut pengesahannya dan mencukupkan biaya atau upah pada biaya admistrasinya saja. Bank juga dapat meminta jaminan berupa cash collateral , atau bentuk jaminan lain atas nilai penjaminan.
Dari  aspek dalalah,  wajh  al-istidlal dan thariq  al-istidlal hadis-hadis  di  atas sebelumnya  telah  dijelaskan.  Ini  dari  aspek dalalah,  wajh  al-istidlal dan thariq  al- istidlal ,  baik  yang  ditunjukkan  oleh  nas  al-Qur’an  maupun  hadis-hadis  yang digunakan dalam fatwa ini. Adapun dasar hukum dari ijma’, maka para ulama telah bersepakat bahwa kafalah diperbolehkan karena kafalah dibutuhkan manusia untuk memudahkan  muamalah  diantara  mereka,  terlebih  lagi  sebelumnya  penjual  tidak mengetahui  tentang  para  pelanggan  dan  karena  kafalah  termasuk  tujuan  dan maslahat akad.
Perlu kami tegaskan kembali, semua dalil dan argumen yang dijelaskan dalam fatwa  DSN-MUI  diatas  hanya  menjelaskan  akad kafalah  bi  haq  ar-ruju' pada umumnya, yaitu seorang kafil (bank) membayar utang makful ‘anhu (nasabah yang dijamin) kepada pihak ketiga dengan syarat bank berhak menagih kembali uang yang telah  dibayarkan  kepada  nasabah  tersebut,  tentunya  hal  ini  telah  disepakati  akan kehalalannya, sehingga isi fatwa dalam konteks bahasan kehalalal kafalah atau akan penjaminan  sudah  benar  adanya.  Hanya  saja  yang  menjadi  fokus  situasi  di  mana pihak bank meminta tambahan upah atau biaya atas akad kafalah tersebut. Sehingga akad itu bukan sekedar kafalah namun menjadi akad kafalah bil ujroh yang menjadi bahasan kontroversial para ulama.

## Tambahan  argumen  kebolehan  mengadakan  kesepakatan  adanya  fee  pada akad kafalah :
Dasar diperbolehkan nya adanya imbalan dalam akad alkafalah adalah bahwa para  ulama  fiqh  memperbolehkan  pemberian  upah  atau  imbalan  karena  memang dibutuhkan  demi  terlaksananya  amal-amal  kebaikan  dan  ketaatan  seperti mengajarkan Al-Qur ‟ an dan menunaikan syiar dan perintah-perintah agama. Seperti halnya Ulama Fiqh juga memperbolehkan pemberian sejumlah harta dalam bentuk risywah  (suap)  untuk  mendapatkan  hak  atau  kezhaliman.  Mereka  juga memperbolehkan memberikan harta (menyuap) kepada pihak musuh dengan tujuan melindungi Negara dari ancaman mereka. Sebagaimana pula biaya yang diserahkan kepada bank mungkin untuk dianggap sebagai upah atas jasa yang di berikan dalam perealisasian transaksi al-kafalah. 3

## Argumen  AAOIFI    yang  Melarang  Pengambilan  Upah  Akad  Kafalah  dalam Pembiayaan Multijasa
AAOIFI  di  dalam  Standar  Syariah  bab  Dhaman  pasal  3/1/5,  menyebutkan  : “Dilarang  secara  mutlak  menerima  atau  memberikan  upah  untuk  kontrak  Kafalah semata’’.  Dasar  hukum  yang  melarangnya  diterangkan  AAOIFI,  hal  itu  karena:  (1) Akad  Kafalah  adalah  akad  Sosial  (2)  Adanya  (ijma’)  para  ahli  fikih,  dan  (3)  karena kafalah  sejatinya  adalah  kesiapaan  pemberian  pinjaman  (dengan  membayar  utang
3 ) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 75- 76

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
pihak yang dijamin lalu menagihnya kembali) maka tidak diperbolehkan mengambil upah atas transaksi ini, (4) karena pinjaman (qardh)  sendiri tidak boleh dikenakan biaya tambahan dan itu dianggap sebagai riba”.
AAOIFI  di  dalam  Standar  Syariah  bab  Dhaman  pasal  6/1/1  tentang  Berkas Jaminan, menyebutkan 4 : ٍداع اَيف يعاري يتلاو ،نامضلا درجم ءاقل نامضلا باطخ ىلع ٍرجلأا ذخأ زوجي لا هنودب مأ ءاطغب ناكأ ءاوس ،هتدمو نامضلا غلبم
“ Tidak  diperbolehkan  mengambil  ujrah  atau  upah  dari  berkas  jaminan  atau  bank garansi sebagai imbalan dari penjaminan yang besarnya ujrah biasanya berdasarkan jumlah  uang  yang  dijamin  dan  tempo  waktu  pelunasan  baik  surat  jaminan  tersebut disertai dengan deposit uang ataupun tidak ” 5 .
Menurut AAOIFI karena penjaminan tersebut merupakan kafalah, dan kafalah termasuk  akad  kebajikan  atau  sosial,  maka  tidak  boleh  mengambil  upah  untuk ditukar dengan jaminan itu. Mengambil komisi dari pinjaman juga melanggar hukum apalagi  kafalah  sejatinya  hanyalah  merupakan  kesediaan  untuk  memberikan sejumlah  pinjaman.  Sehingga  larangan  mengambil  upah  atau  bayaran  dari  akad penjaminan telah disepakati oleh para ahli fikih 6 .
Dari  pemaparan  yang  disampaikan  maka  dapat  dijabarkan  mengenai pandangan  AAOIFI  akan  larangan  mengambil  upah  atau  bayaran  dari  akad penjaminan, sebagai berikut :
1) Dasar  hukum  tidak  diperbolehkannya  mengambil  upah  atas  kafalah  adalah karena  akad  kafalah  termasuk  perbuatan  kebajikan  (sosial).  Berdasarkan  teori akad,  akad-akad  tabarruat  pada  asalnya  adalah  tidak  dibenarkan  untuk mengambil upah darinya.
2) Akad  kafalah  merupakan  kesiapan  untuk  melakukan  akad  qard  dengan pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  penjamin  dan  penagihan  kepada  pihak yang dijamin dan karena  tidak boleh mengambil keuntungan dari Qard karena hal tersebut adalah riba. Hal ini bisa diperjelas dengan melihat hasil akhir dari akad kafalah bil ujroh yang hasil akhirnya berhulu pada dua keadaan :
a. Jika kafil (bank) menalangi nasabah dengan membayar utang nasabah kepada pihak ketiga , maka akad ini sejatinya adalah akad pinjam ganti ( qordh ), jika kemudian bank meminta pengembalian kembali dana talangan tersebut plus
4 )  Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  Majma  Fikih  Islami  pada  Muktamar  kedua  di  Jeddah  pada tanggal 22 – 28 Desember 1985 pada akad kafalah/ garansi penjaminan.
نامضلا ةيلمع ءاقل هيلع رجلأا ذخأ زوجي لا نامضلا باطخ نإ - نامضلا غلبم ةداع اهيف ىعاري يتلاو
هتدمو - هنودب مأ ءاطغب ناكأ ءاوس
“Tidak  diperbolehkan  mengambil  upah  dari  berkas  jaminan  sebagai  imbalan  dari  penjaminan  (yang biasanya besarnya ujrah berdasarkan jumlah uang yang dijamin dan tempo waktu pelunasannya) baik surat jaminan tersebut disertai dengan deposit uang ataupun tidak.
5 ) Al-Ma’ayir Asy-Syar’iyah , No.6, tentang Dhaman pasal 6/1/1 tentang Berkas Jaminan, hlm : 104
6 ) Al-Ma’ayir Asy-Syar’iyah, No.6,  hlm : 113

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
tambahan  upah  kafalahnya  kepada  nasabah  sebagai makful  'anhu, maka hakikatnya  adalah  akad  qord  yang  disertai  tambahan,  yang  jelas  terdapat unsur riba yang dilarang oleh prinsip syariah.
b. Jika makful ‘anhu dapat membayar hutangnya sendiri kepada makful lahu dan sehingga  tidak  ada  akad  qardh  pada  bank,  namun  jika  ia  tetap  diharuskan membayar  upah  kafalahnya  kepada  kafil  (bank)  maka  kafil  telah  menerima upah padahal tidak melakukan apa-apa 7 .
Prinsip syariah adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain berdasarkan hukum  Islam,  setidaknya  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  untuk  kegiatan  pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa standar (peraturan) yang dipatuhi oleh kerangka keuangan Islam, antara lain:
 Penentuan pinjaman dengan nilai yang berbeda disaat pengembaliannya dari nilai pinjamannya jelas tidak diperbolehkan karena mengandung riba.
 Sebagai hasil dari usaha lembaga, pemberi dana diwajibkan berbagi keuntungan dan kerugian.
 Muslim  dilarang  "menghasilkan  uang  dari  uang."  Uang  tidak  memiliki  nilai intrinsik, jadi hanya alat tukar dan bukan komoditas.
 Komponen  gharar  (kerentanan/hipotesis  spekulasi)  tidak  diperbolehkan.  Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
 Hanya bisnis Islami yang diizinkan menerima investasi. Bisnis alkohol, misalnya, tidak boleh dibiayai atau dijamin oleh perbankan syariah.
Sehingga jelaslah tidak diperbolehkannya mengambil upah atas penjaminan yang diberikan adalah karena penjaminan tersebut merupakan kafalah dan kafalah termasuk  akad  kebajikan  sosial  seperti  qordh  sekalipun  akhirnya  meminta pengembalian,  dan  juga    karena  kafalah  sejatinya  hanyalah  merupakan  kesediaan untuk  memberikan  sejumlah  pinjaman  maka  barang  tentu  lebih  tidak  boleh mengambil komisi dari pinjaman tersebut.
Sebagai  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) kepada  nasabah  dalam  memperoleh  manfaat  atas  suatu  jasa,  dengan akad  kafalah, pada  dasarnya  merupakan  transaksi  pembiayaan,  tepatnya  hutang-piutang,  antara Bank  dengan  nasabah.  Hanya  saja,  karena  dalam  akad  qardh,  tidak  diperbolehkan adanya ujrah atau fee, maka akad kafalah ini bisa menjadi hilah (siasat), agar Bank bisa mendapatkan ujrah atau fee tersebut atas apa yang dinamai dengan akad kafalah.
3) Sifat  akad  kafalah  bergeser  dari  tabarru'  (hibah)  atau  tautsiq  (penguat  akad) menjadi akad mu’awadhah (komersil) ketika upah diambil dari kafalah padahal sejatinya tidaklah berhak mendapatkan upah, dan ini menghilangkan maksud dan peran  fungsi  dari  akad  kafalah.  Hubungan  bank-nasabah  sebenarnya  bukan hubungan ta'awun (sosial)  karena  lebih  didasarkan  pada  prinsip  ekonomi  dan
7 )

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
benefit.  Menurut  mazhab  fuqaha  manapun,  akad  kafalah  atau  dhaman  tidak pernah memasukkan fee atau imbalan karena hubungan antara para pihak, yaitu nasabah  sebagai  pihak  yang  dijamin  ( al-madhmun  'anhu ),  dan  bank  sebagai penjamin ( al-dhamin ), merupakan salah satu hubungan sosial dan kemanusiaan. Akibatnya, fakta kafalah itu sendiri dilanggar oleh status fee yang diterima Bank dari  nasabah  dalam  akad  kafalah  ini.  Alhasil,  penggunaan  kafalah  dalam pembiayaan multijasa ini mendukung kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan sifat  akad  dari  sosial  menjadi  hilah  (taktik)  agar  fee  atas  pembiayaan  multijasa diperbolehkan.
Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.  Dalam  akad  ini,  pihak  yang  berbuat  kebaikan  tersebut  tidak  berhak mensyaratkan  imbalan  apa  pun  kepada  pihak  lainnya.  Imbalan  dari  akad tabarru’adalah  dari  Allah  SWT.,  bukan  dari  manusia.  Namun  demikian,  pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar  menutupi  biaya  operasional  administrasi  (cover  the  cost)  yang dikeluarkannya  ketika  melakukan  akad  tabarru’terebut.  Namun  ia  tidak  boleh sedikit  pun  mengambil  laba  dari  akad    tabarru’itu.  Contoh  akad-akad tabarru’adalah  pinjaman  (qardh),  gadai  (rahn),  pengalihan  hutang-piutang (hiwalah),    wakalah,  penjaminan  (kafalah),  titipan  (wadi’ah),    hibah,    waqaf, shadaqah, hadiah, dan  lainlain.  Jika akad    tabarru’sudah  disepakati,  maka akad terebut  tidak  boleh  diubah  menjadi akad    tijarah,  karena  dikhawatirkan  terjadi riba jahiliyah. Sebaliknya, jika akad  tijarahsurah disepakati, maka akad tersebut boleh diubah menjadi akad tabarru’. 8
4) Kias kepada akad rahn, sebagaimana murtahin terlarang mengambil keuntungan atau manfaat dari akad rahn, maka kafil atau penjamin juga terlarang mengambil keuntungan  dari  akad  kafalahnya,  kecuali  hanya  sekedar  biaya  rill  administrasi pengadaan akad-akad tersebut berdasarkan prinsip ijarah. Dimana besaran biaya tidak dikaitkan dengan nilai dan jangka waktu utang atau pinjaman. Kesamaan ilat antar keduanya adalah karena kafalah dan rahn sama-sama akad penjaminan semata  yang  berasaskan  akad tausiqat (penguat  akad)  semata  bukan  akad mua’wadhat (komersil).
5) Para  ahli  fiqih  telah  bersepakat  atas  terlarangnya  mengambil  upah  dari  akad penjaminan 9 .  Hal  ini  sudah  menjadi  ijma’  (konsensus)  dikalangan  para  ulama mutaqoddimin  yang  melarang  adanya  upah  dalam  akad  kafalah  sebagaimana berikut ini :
Berkata Ibnu Mundzir :
لا ليمحلا هذخأي لعجب ةلامحلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم ظفحن نم لك عمجأ جت لاو لحت زو
“Seluruh ulama yang kami hafal telah bersepakat bahwa hamalah (kafalah) dengan upah yang diambil oleh penjamin tidaklah halal dan tidak pula diperbolehkan” 10 .
8 ) Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, 69-70.
9 )  Hamd,  Ibn  Muhammad, Al-Qawaid  wa  Al-Dhawabith  al-Fiqhiyyah  fii  adh-Dhaman  Al- Maaliy , hlm : 310.
10 ) Ibnu Mundzir, Al-Ijma’ , hlm 141.

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
Namun  terkait  biaya-biaya  adminstrasi,  pada  pasal  6/1/2  AAOIFI diterangkan akan kehalalannya :
َادصلا نامضلا باطخ بلاط ىلع تامدخلا لباقمو ةيَادلإا تافورَملا ليمحت نإ ٍرجأ ىلع ٍدايزلا مدع ٍاعارم عم ،اعرش زئاج )يئاَتنلااو يئادتبلاا( هيعونب نامضلا باطخ .لثملا
" Membebankan  biaya-biaya  administrasi  dan  biaya-biaya  layanan  kepada  nasabah yang meminta penerbitan surat jaminan dalam kedua bentuknya (pendahuluan atau final), adalah diperbolehkan secara syari'at dengan syarat tidak boleh lebih dari biaya rill yang dibutuhkan " .
Hal itu karena penerbitan surat/berkas jaminan merupakan jasa atau layanan pihak bank yang diperbolehkan diambil upah darinya. Serta pada pasal 6/1/3 AAOIFI menerangkan: “ LKS tidak diperbolehkan menerbitkan berkas jaminan bagi pihak yang ingin mendapatkan pinjaman ribawi atau transaksi yang diharamkan syari'at.”
Dasar hukum terlarangnya menerbitkan surat jaminan untuk tindakan yang melanggar  syari'at  adalah  karena  tersebut  tolong  menolong  dalam  perbuatan  dosa dan juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu 'alayhi wasallam :
ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهَّللا َُوُسََ َنَعَل َو ُهَبِتاَكَو ُهَلِكوُمَو اَبِِّرلا َلِكآ َمَّلَسَو ِهْيَدِهاَش "Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulis akad, dan kedua saksinya" (HR Muslim)
Dan  pihak  penjamin  atas  akad  riba  memiliki  peran  yang  lebih  besar  dari pencatat dan saksi dalam transaksi riba.

## Implementasi Fatwa DSN -MUI untuk Produk Pembiayaan Multijasa
Fatwa DSN MUI No: 44/DSN-MUI/VIII/2004  menunjukkan asas penerapan akad  kafalah  pada  produk  pembiayaan  multijasa  yang  menyatakan  bahwa pembiayaan mutlijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunkan akad ijarah dan kafalah. Kesaksian pihak ketiga sebagai penerima jaminan dicantumkan dalam akad penjaminan (kafalah) ini, yang memuat kesepakatan antara Bank dengan pihak kedua yang  dijamin.  Biaya  administrasi  ( ujroh )  dapat  dinegosiasikan  oleh  bank  dalam jumlah nominal yang tetap, bukan berupa persentase dari nilai nominal yang dijamin. Bank juga dapat meminta agunan berupa agunan tunai ( Cash Collatera) atau agunan lainnya.
Objek  akad  jaminan  dalam  hal  ini  adalah:  1)  Pihak  yang  meminta  jaminan memintanya  ( makful  anhu );  2)  Spesifikasi  dan  nilai,  serta  mata  uang  dan  cara pembayarannya  jelas;  (3)  Tidak  bertentangan  dengan  hukum  syariah;  4)  Bank menyediakan dana talangan sebagai pembiayaan secara qardh apabila nasabah yang meminta  jaminan  ( makful  'anhu )  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  kepada pihak  ketiga  ( makful  lahu ),  kemudian  nasabah  wajib  menyelesaikan  pengembalian pembiayaan tersebut.

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
Implementasi kafalah di Bank Syariah Indonesia, untuk produk seperti tender ( Tender  Guarantee/Bid  Bond ),  sanggah,  uang  muka  ( Advance  Payment  Bond ), Performance ( Performance Guarantee ), pemeliharaan ( Retention/Maintenance Bond ), pembayaran  jasa  pendidikan,  umrah  dan  haji,  dapat  dilaksanakan.  Sepanjang terpenuhi  persyaratannya  penyerahkan  cover  /  agunan,  mengisi  permohonan  dan kontrak penerbitan berkas kafalah, membayarkan biaya, atau penyerahan underlying untuk penerbitan berkas kafalah dapat dipenuhi.
Di  Bank  Syariah  Indonesia,  pembiayaan  bisa  dimulai  dari  Rp.  Rp  200  juta sampai dengan 25 miliar, sesuai kontrak antara nasabah dengan penerima jaminan, dengan  jangka  waktu  pelunasan  maksimal  24  bulan  selama  masa  kontrak.  Namun nasabah  yang  berbadan  hukum,  seperti  yayasan,  koperasi,  persekutuan,  dan sebagainya, yang telah beroperasi minimal tiga tahun yang hanya berhak atas jaminan ini,  dengan  syarat  laporan  keuangan  perusahaan  tidak  dalam  keadaan  yang mengakibatkan  dalam  kerugian.  Namun,  mengenai  biaya  komisi  dan  administrasi kebijakannya tergantung pada jumlah dan jangka waktu kafalah.

## Tinjauan Kritis Implementasi Fatwa
Hasil  tinjauan  penulis,  walaupun  skim  kafalah  memang  lebih  jarang digunakan  dalam  aplikasi  dan  implemaentasi  pembiayaan  multijasa  dibanding dengan  skim  akad  ijarah,  namun  perlu  tetap  dikritisi  karena  terdapat  perbedaan antara fatwa dan cara penerapannya di bank mengenai produk pembiayaan multijasa ini.
Dilihat dari fatwa DSN-MUI tentang akad kafalah sebenarnya tidak ada yang menyimpang, hanya saja perlu diperjelas syarat upah atau honorariumnya. Misalnya, hanya  diperbolehkan  untuk  menerima  biaya  administrasi  yang  mencakup kompensasi  (ujrah)  atas  izin  penggunaan  fasilitas  layanan  penerbitan  surat-surat jaminan (kafalah). Semua biaya tersebut di atas harus secara jelas dan tetap, dapat dicantumkan  dalam  surat  jaminan  (kafalah),  dan  tidak  boleh  dikaitkan  dengan jumlah  nilai  nominal  jaminan  dalam  bentuk  persentase  atau  jangka  waktu penjaminan (kafalah).
Bank  penerbit  tidak  boleh  menerima  fee  dari  pihak  yang  dijamin  untuk  fee tunggal  semata-mata  hanya  karena  pemberian  akad  kafalah.  Namun  jika diperhatikan,  maka  dalam  pelaksanaannya,  nasabah  telah  membayar  biaya  (ujrah) kepada bank karena bank telah memberikan jaminan kepada nasabah dengan biaya administrasi dan biaya komisi/fee yang disesuaikan dengan nilai dan jangka waktu kafalah. Ini jelas menyimpang dari ketentuan syariah akad Kafalah.

## KESIMPULAN
Menurut  lembaga  yang  dianggap  terpercaya  dalam  bidangnya,  pembiayaan multijasa  merupakan  produk  perbankan  syariah  dalam  kategori  jasa  yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan nilai-nilai syariah. Sudah  selayaknya produk perbankan syariah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Dalam  fatwa  ini,  dasar  hukum  untuk  pembiayaan  multijasa  menggunakan akad kafalah berdasar pada al-Qur'an, as-Sunnah (hadis), dan kaidah fiqh. Ayat-ayat

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
al-Qur'an,  seperti  Surat  Yusuf  [12]:72  dan  Surat  al-Ma'idah  [5]:2,  digunakan  untuk menggambarkan  konsep  kerjasama  dan  tolong-menolong  dalam  Islam.  Selain  itu, hadis  Nabi,  seperti  hadis  tentang  pemakaman  yang  disebutkan  dalam  Bukhari, memberikan  contoh  tentang  pentingnya  memberikan  jaminan  atau  kafalah  dalam konteks sosial.
Selain  itu,  fatwa  kafalah  tersebut  juga  mencantumkan  kaidah  fikih  yang menyatakan bahwa bahaya harus dihilangkan (ad-darar yuzalu). Ini digunakan untuk mendukung  argumen  bahwa  jika kafalah  bil  ujroh dapat  mengurangi  risiko  atau bahaya yang terkait dengan wanprestasi atau mangkir dari kewajibannya, maka akad ini bisa diperbolehkan.
Penekanan  dalam  penelitian  ini  adalah  pada  pertimbangan  ulama  terkait kafalah  dengan  upah  (ujrah).  Beberapa  ulama  menganggap  bahwa  kafalah  dengan upah  telah  menyimpang  dari  akad  sosialnya  dan  lebih  mendekati  akad  qordh (pinjaman hutang) yang meminta pembayaran atas manfaat atau upah.
Semua argumen yang disajikan dalam fatwa multijasa yang berkaitan dengan akad kafalah secara umum, sedangkan fokus utama penelitian adalah kafalah bil ujroh yang melibatkan pembayaran upah. Semua dalil dan argumen yang dijelaskan dalam fatwa  DSN-MUI  diatas  hanya  menjelaskan  akad kafalah  bi  haq  ar-ruju' pada umumnya, yaitu seorang kafil (bank) membayar utang makful ‘anhu (nasabah yang dijamin) kepada pihak ketiga dengan ketentuan bank berhak menagih kembali uang yang  telah  dibayarkan  kepada  nasabah  tersebut,  tentunya  hal  ini  telah  disepakati akan kehalalannya, sehingga isi fatwa dalam konteks bahasan kehalalal kafalah atau akan penjaminan sudah benar adanya. Hanya saja yang menjadi fokus situasi di mana pihak bank meminta tambahan upah atau biaya atas akad kafalah tersebut. Sehingga akad itu bukan sekedar kafalah namun menjadi akad kafalah bil ujroh yang menjadi bahasan  kontroversial  para  ulama  dan  dapat  memicu  kesalahan  dalam implementasinya.
Tanpa  mengurangi  rasa  hormat  terhadap  DSN-MUI  yang  telah  melakukan ijtihad  bersama  seluruh  jajaran  para  ulama  yang  terlibat  didalamnya  dalam mengeluarkan  fatwa,  penulis  percaya  bahwa  revisi  dan  penjelasan  yang  lebih mendalam  tentang  ujroh,  atau  biaya,  yang  diberlakukan  untuk  akad  kafalah  pada fatwa DSN-MUI sangatlah penting.
Kajian,  penelitian,  dan  analisis  terhadap  fatwa  DSN-MUI  menghasilkan kesimpulan  bahwa  fatwa  tersebut  secara  keumumannya  telah  benar;  Namun demikian, hal tersebut tidak menjamin bahwa implementasi pembiayaan multijasa berdasarkan akad kafalah  juga  benar pelaksanaanya.  Hal  ini  disebabkan  terkadang antara  fatwa  dan  cara  pelaksanaannya  berbeda-beda,  bahkan  terkadang pelaksanaannya bertentangan dengan apa yang tertera dalam fatwa.
Dengan  penelitian  ini,  DSN-MUI  diharapkan  dapat  mempertimbangkan beberapa solusi yang diberikan oleh penulis, misalnya, bahwa bank dapat meminta jaminan  atau  agunan  yang  sah  sebagai  gantinya,  atau  mengenakan  biaya  ( ujroh ) administrasi penerbitan surat jaminan. Besaran biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah  utang  yang  terjaminkan  dalam  surat  jaminan.  Revisi  fatwa  selanjutnya berkenaan  dengan  akad  kafalah  atau  penjaminan  dengan  perincian  menganai  fee (ujroh)  sangat  diharapkan,  sehingga  layanan  penjaminan  syariah  dapat  dilakukan

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
dengan cara yang lebih disepakati validitas keabsahan akadnya. Mengingat tingginya permintaan  terhadap  jasa  penjaminan  syariah  pada  umumnya  dan  produk pembiayaan multijasa secara khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI, Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions.
2022. al-Ma’ayir asy-Syar’iyyah. Al-Manamah Bahrain. Abdurrahman, Hafidz. 2012. Menggugat Bank Syariah . Bogor; Al Azhar Press. Al-Anzy,  Iyadh.  2009. Asy-Syuruth  at-Ta’widhiyah  Fii  al-Mu’amalat  al-Maliyah . Riyadh: Dar Kunuz Isybilia.
An-Nawawi,  Al-Imam  Muhyiddin.  1996. al-Majmu’  Syarh  al-Muhadzdzab ,  Beirut: Dar al-Fikr.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2021. Bank Syariah dati Teori ke Praktik .  Yogyakarta; Gema Insani Press,.
Baits,  Ammi  Nur. 2021. Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Yogyakarta; : Muamalah Publishing.
Bank Indonesia, 2008. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah . Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia.
DSN-MUI.  2006. Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia , edisi revisi Cet. III. Jakarta: DSN-MUI dan BI.
Hanbali, Ibnu Qudamah al-.1432 H. al-Mughni. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub. Hisni, Taqiyuddin al-. Kifayah al-Akhyar. Cet. Pertama. Jeddah : Dar al-Minhaj,. https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1616380906bsi-bank-garansi. Ibn Taimiyyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyyah , Beirut (t.t.), Dar ‘Alami al-Kutub. Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz al-, 2010. Syarh ‘Umdah al-Fiqh. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz al-, 2010. Syarh ‘Umdah al-Fiqh . Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
Khatslan, Saad bin Turki al-. 2012. Fiqh al-Muamalah al-Maliyah al-Mu’ashirah. Cet. Ke-2. Riyadh: Dar al-Shuma’i. Ma’ârif. Cet.X.
Majelis Ulama’ Indonesia,  Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia, Nomer: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
Majelis Ulama’ Indonesia,  Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis  Ulama’  Indonesia,  Nomer:  44/DSN-MUI/VII/2004  tentang Pembiayaan Multijasa.
Munandar,  Aris.  2020.  Kontekstualisasi  Fikih  Muamalat  Maliyyah,  Disertasi  S3, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
Musyaiqih, Khalid al-. 1434 H. al-Mukhtashar fi al-Mu’amalat. Riyadh: Maktabah ar- Rusyd.
Nafis, M.Cholil. 2011. Teori Hukum Ekonomi Syariah , cet. Ke 1. Jakarta: Universitas Indonesia/UI-Press.
Syahin,  Adil.  2011. Aqdut  Taurid;  Haqiqatuhu  wa  Ahkamuhu  fi  Fiqhi  al-Islami. Riyadh: Dar Kunuz Isybilia.
Tarmidzi,  Erwandi.  2019. Harta  Haram  Muamalah  Kontemporer .  Bogor:  Berkat Mulia Insani,.

## Irham Maulana, Imron Rosyadi, Rizka
Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI…
Umrani,  Abdullah  al-.  2006. Al-Uquud  al-Maliyah  al-Murakkabah .  Riyadh:  Dar Kunuz Isybilia.
Rizka, R., Bakhtiar, A., & Rosyadi, I. (2021). Sadd Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya pada Fatwa  Bidang  Kesehatan  Majelis  Ulama  Indonesia .  Syntax  Literate;  Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(2), 935-947.
Rosyadi,  Imron  &  Basri,  Muhammad  Muinudinillah.  (2020). Usul  Fikih Hukum Ekonomi Syariah. Muhammadiyah University Press
Dariana,  D.,  &  Ismanto,  W.  (2020). Analisis  Pembiayaan  Multijasa  Dengan  Akad Ijarah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah) , 1(1), 1-14.
https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195
Kasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.191
Zulfikar, M., & amp; Bahri, S. (2023). Mudharabah menurut AAOIFI dan DSN mui.
Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan  Dan  Perbankan Syariah, 3(1), 47.
https://doi.org/10.35194/arps.v3i1.3244