## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Pelaksanaan Penetapan Lokasi Tanah Milik Masyarakat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

## Sangga Yulia Sudrajat, Edith Ratna M.S.
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : Newsanggaayusdra@gmail.com

## Abstract
The consideration of the implementation of this research is that there are problems that arise in land owners who are the object of land acquisition for development for the public interest, as a result of the provisions of Article 27 paragraph 3 of Law No.  2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest, which is essentially "After determining the location of development for Public Interest, the Entitled Party  can  only  transfer  their  land  rights  to  the  agency  requiring  land  through  the  Land  Agency". Meanwhile, after the Determination of Location and the payment of compensation by the Government it takes a long time, under these conditions the community does not have certainty about their land ownership rights.    The  results  showed  that:  Land  acquisition  for  the  public  interest  according  to  the  laws  and regulations must be for the greatest prosperity of the people, carried out and owned by the Government, not for profit.  Its implementation according to laws and regulations is not entirely in line with the principles and  objectives  of  Land  Acquisition  for  Public  Interest.    This  research  is  a  juridical-normative  legal research, a qualitative form using secondary data consisting of primary legal materials.
Keywords: land acquisition; public interest.

## Abstrak
Pertimbangan  melaksanakan  penelitian  ini  yaitu  ada  permasalahan  di  masyarakat  pemilik  tanah  yang menjadi obyek pengadaan tanah sebagai onjek pembangunan untuk kepentingan umum, sebagai akibat dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Tahun 2012 No. 2 tentang Pengaadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum,  yang  intinya  “Setelah  penetapan  lokasi  pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui  Lembaga Pertanahan”. Sementara  itu,  sesudah Penetapan Lokasi hingga  pembayaran  ganti  rugi oleh Pemerintah memerlukan cukup lama waktu, dengan kondisi tersebut masyarakat tidak memperoleh kepastian tentang hak-hak kepemilikan tanahnya. Hasil penelitian memperlihatkan: Pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  menurut  hukum  peraturan  perundangan  harus  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat,  dijalankan  dan  dimiliki  oleh  Pemerintah,  tidak  mencari  keuntungan.  Pelaksanaannya  menurut peraturan perundangan tidak seluruhnya sesuai tujuan dan asas dari Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini ialah penelitian hukum  yuridis-normatif, berbentuk kualitatif melalui penggunaan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer.
Kata Kunci : pengadaan tanah; kepentingan umum.

## A. PENDAHULUAN
Pengadaan  tanah  artinya  menyediakan  tanah,  sedangkan  pengertian  secara  jelas  terhadap pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  belum  dapat  didefinisikan  secara  baku,  sedangkan Sedangkan  menurut  Selindeho,  (1988:40),  “kepentingan  umum  termasuk  kepentingan  bangsa  dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan  hamkamnas  atas  dasar-dasar  pembangunan  nasional  dengan  mengindahkan  ketahanan nasional serta wawasan nusantara.”
Pada saat ini dasar hukum pengadaan tanah demi kepentingan umum terdapat dalam UU Tahun 2012  No.  2  mengenai  “Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.”  yang mencakup  bab  2  (dua)  tentang  tujuan  dan  azas,  menjelaskan  bahwa  “pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum harus berdasarkan  azas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, terbuka, sepakat,  ikut  serta,  sejahtera  dan  selaras  dan  mempunyai  tujuan  untuk  menyediakan  tanah  bagi pelaksanaan  pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan dan  kemakmuran bangsa,  negara,  dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.”
Pelaksanaan UU Tahun 2012 No.2 tersebut banyak memunculkan permasalah berikutnya, yakni ketika proses pembebasan tanah, adapun masalah itu diantaranya mengacu di Pasal 26 ayat 1 bahwa “Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa lokasi  tersebut  akan  dilakukan  pembangunan  demi  kepentingan  umum  serta  yang  dimaksud  dalam Ayat 2 untuk memberitahukan kepada masyarakat, kemudian dalam pasal 27 ayat 3 mempunyai arti lokasi yang ditunjuk atau sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat mengalihkan kepada instansi yang membutuhkannya.”
Menurut pendapat dari (Soedharyo, 2001:34) mengemukakan “pada saat pelaksanaan kegiatan pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  Pemerintah  dibantu  oleh  Panitia Pengadaan Tanah. Panitia Pengadaan Tanah bukan merupakan panitia yang sifatnya tetap, sebab hanya untuk kegiatan pengadaan tanah yang ditentukan saja.”
Banyak  masalah  yang  terjadi  sesudah  ditunjuk  atau  ditetapkannya  kebutuhan  lokasi  oleh Pemerintah hingga proses dibayarnya tanah oleh pemerintah kepada masyarakat memakan waktu cukup lama yakni  kurang  lebih 3 (tiga)  bulan, apabila  tidak  ada keberatan dari masyarakat  pemilik tanah atau masyarakat terkena dampak Pengadaan tanah, bidang yang telah ditetapkan lokasinya oleh Gubernur  untuk  obyek  pengadaan  Tanah  dimaksud,  permasalahan  dilapangan  diantaranya  terdapat penolakan dari masyarakat pemilik tanah, bukti-bukti kepemilikan yang tidak lengkap terutama terkait
tanah warisan dan lain sebagainya, masalah lain yang ada ialah keterbatasan para pelaksana pengadaan tanah  menjadi  salah  satu  faktor  kuat  permasalahan  keterlambatan  prosesnya.  Identifikasi  masalah dalam jurnal ini ialah akan membahas bagaimana pengadaan tanah oleh pemerintah menurut peraturan dan  undang-undang  yang  berlaku  dan  bagaimana  pelaksanaan  ditetapkannya  lokasi  untuk pembangunan kepentingan umum.
Kerangka teori penelitian ini meletakkan teori untuk menjawab dan membahas topik terkait, antara lain:
a. Teori Kepentingan Umum
Roscoe Pound berpendapat “fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial ( social engineering ).” Keadilan bukan sebagai hubungan sosial ideal atau bentuk- bentuk kebajikan. Namun sebagai hal tertentu dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan  perilaku  sehingga  tercipta  kebaikan,  alat  yang  memuaskan  keinginan  manusia  untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya  terletak  pada  konsep  kepentingan.”  Selanjutnya  Roscoe  menyatakan  “sistem hukum mencapai  tujuan  ketertiban  hukum  dengan  mengakui  kepentingan-kepentingan  itu,  dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang  dikembangkan  serta  diterapkan  oleh  proses  peradilan  memiliki  dampak  positif  serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.”
Pound  mengemukakan  “kebutuhan  akan  adanya  kontrol  sosial  bersumber  dari  fakta mengenai  kelangkaan.”  Kelangkaan  memunculkan  kebutuhan  sehingga  tercipta  sistem  hukum yang  dapat  mengkategorikan  bermacam  kepentingan  serta  menyahihkan  sebagian  dari kepentingan  tersebut.  Selanjutnya  Pond  juga  mengemukakan  “hukum  tidak  melahirkan kepentingan,  melainkan  menemukannya  dan  menjamin  keamanannya.  Hukum  memilih  untuk berbagai  kepentingan  yang  dibutuhkan  untuk mempertahankan  dan  mengembangan peradaban, serta  diakui  tumpang  tindih  dari  berbagai  kelompok  kepentingan,  yaitu  antara  kepentingan individual atau personal dengan kepentingan public atau sosial.Semua itu diamankan melalui dan ditetapkan dengan status hak hukum.”
Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilandasi dengan kesadaran dan dijalankan agar mengubah  keadaan  yang  dianggap  buruk  menuju  keadaan  lebih  baik.  Pembangunan  yang
dijalankan tentu saja mengacu hukum yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, proposional dan terarah dalam segi fisik ataupun non fisik
Sesuai  UU  tahun  2012  No.  2  mengenai  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum,  Bab  II  Azas  dan Tujuan,  Pasal  2  menyebutkan  “Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum  dilaksanakan  berdasarkan  asas  :  Kemanusiaan,  Keadilan,  Kemanfaatan, Kepastian,  Keterbukaan,  Kesepakatan,  Keikutsertaan,    Kesejahteraan,  Keberlanjutan  dan Keselarasan”,  sedangkan  Pasal  3  berbunyi  “Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan  kemakmuran  bangsa,  negara,  dan  masyarakat  dengan  tetap  menjamin  kepentingan  hukum Pihak yang berhak.” Namun pada pelaksanaannya menimbulkan berbagai macam permasalahan, yaitu  pada  saat  proses  pelaksanaan  pembebasan,  adapun  permasalahan  tersebut  diantaranya mengacu  Pasal  26  dan  Pasal  27,  UU  Tahun  2012  No.  2,  Pasal  26  ayat  1  berbunyi  “Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum” dan  Ayat 2  berbunyi “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum”, kemudian pada Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa “Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.”
Dalam mengkaji mengenai kepentingan umum tidak terlepas dari permasalahan yang timbul pada  suatu  jenis  kegiatan  tertentu  yang  melibatkan  hajat  hidup  orang  banyak  walaupun  pada prakteknya  seringkali  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  orang  banyak,  namum  sering  diklaim kegiatan  yang  dilakukan  untuk  khalayak  orang  banyak.  Kegiatan  yang  dilakukan  untuk kepentingan  umum  pada prinsipnya  harus memiliki nilai manfaat  bagi  kepentingan  masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan. Berbicara mengenai prinsip kepentingan umum tentunya tidak terlepas pada metode penerapan tiga aspek mencakup sifat dan bentuk kepentingan umum  serta  ciri-ciri  kepentingan  umum,  dengan  demikian  kriteria  kepentingan  umum  bisa diformulasikan dengan adil, pasti, dan bisa diterima masyarakat (Sutedi, 2009:70).
Sesuai dengan uraian latar belakang diatas serta dengan tujuan memberikan ruang lingkup, permasalahan dibatasi sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pembangunan kepentingan umum menurut  peraturan  perundangan  dan  bagaimana  penetapan  lokasi  tanah  untuk  pembangunan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
kepentingan umum oleh Pemerintah terkait hak-hak kepemilikan tanah warga masyarakat, karena jika berdasarkan  azas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, terbuka, sepakat, ikut serta, sejahtera dan selaras, ketentuan pengadaan tanah UU Tahun 2012 No.2 Pasal 27 ayat 3 terdapat ketidak  sesuaian  dengan  azas  yang  menjadi  dasar  suatu  Pengadaan  tanah,  karena  setelah ditetapkannya lokasi untuk pembangunan kepentingan umum, masyarakat yang tanahnya terkena lokasi pembangunan tersebut tidak dapat mengalihkan haknya kepada siapapun terkecuali kepada instansi yang membutuhkan, sedangkan realisasi ganti-rugi tanah tersebut memakan waktu yang lama.
Jurnal  ini  ialah  karya  sendiri  yang  diolah  melalui  segi  pandang  hukum  berdasarkan pelaksanaan program pengdaan tanah demi kepentingan umum, sumber dalam jurnal ini terdapat dari  studi  kepustakaan  yang  menjadi  dasar,  serta  penggunaan  teori  dan  kutipan  yang  bisa dipertanggung  jawabkan  kebenarannya.  Peneliti  membandingkan  terhadap  3  penelitian sebelumnya yang termuat dan dirumuskan di bawah ini:
a) Judul:  “ Konflik  Tentang  Ganti  Rugi  Non  Fisik  pada  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum” (Dewi, 2017) . Permasalahan penelitian (1) Mengapa terjadi kon ﬂik ganti rugi non ﬁsik terhadap  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  di Desa  Lemahireng  Kab.  Semarang? Hasil  yang  diperoleh:  “ Hampir  setiap  warga  yang  berhak  di  Desa  Lemah  Ireng  merasa dirinya tertekan dengan jumlah uang ganti rugi yang tidak layak, dibuktikan dengan sulitnya mencari lahan baru sebagai pengganti tempat tinggal bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar  karena  tingginya harga  bahan bangunan dan masih ditambah lagi  dengan  kehilangan usaha/pekerjaan  yang  menopang  kehidupan  keluarganya.  Masyarakat  desa  yang  terkena pengadaan  tanah  mencari  tempat  pengaduan  (keberatan)  ke  wakil  rakyat  (DPRD  Provinsi Jawa  Tengah),  Komnas  HAM,  Ombusman  juga  KP2KKN  karena  mereka  merasa  tertekan karena intimidasi aparat  pemerintah sendiri,  tetapi akhirnya berubah  sikap menjadi anarkis karena tidak ada hasil dari pengaduan mereka tersebut.” (Dewi, 2017).
b) Judul: “ Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)” (Ekasetya, 2015). Permasalahan  yang  muncul  yaitu  Bagaimana  Prosedur  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dan penetapan pemberian ganti rugi bagi  pembangunan  jalan Tol Trans  Jawa  di Kab. Brebes?. Hasil yang diperoleh: Dalam    prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa  di Kab. Brebes kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI Tahun
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
2007 No.3 dan Perpres RI Tahun 2005 No.  36  Jo.  Perpres  RI  Tahun 2006 No.  65.  Hal tersebut  terlihat  dari  pemberian    ganti    rugi    kepada    warga    pemegang    hak  yang    hanya diberikan    dengan  memakai  pedoman  NJOP  saja.  Ganti  rugi  yang  diberikan  tidak memperhatikan  harga  pasaran  tanah  di sekitar  daerah  tersebut  dan  tidak  memperhatikan variabel yang berpengaruh terhadap harga tanah seperti pada Peraturan Kepala BPN Tahun 2007 No. 3 pasal 28 yaitu : letak dan lokasi tanah,  peruntukan tanah, status tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata  ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang sudah ada, sarana  dan prasarana yang tersedia (Ekasetya, 2015).
c) Judul: “ Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Pembangunan Bendungan Di Desasaneo Kecamatam  Wojakabupaten  Dompu”  (Darmansyah,  2018).  Permasalahan  yang  diteliti  1. Untuk mengetahui mekanisme pengadaan tanahataspembangunan bendungandi Desa Saneo Kec.  Woja  Kab.  Dompu;  2.  Untuk  melihat  kendala  dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  bendungan dan upaya  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  daerah Kabupaten Dompu  dalam    mengatasi    kendala-kendala    pada    proses    pengadaan    tanah  untuk pembangunan bendungan di Desa Saneo Kec. Woja Kab. Dompu. Hasil yang diperoleh: 1. Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan di Desa Saneo Kec. Woja  Kab.  Dompu  sudah  sesuai  peraturan  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Hal  tersebut terlihat dari pemberian ganti rugi kepada warga yang mempunyai hak atas tanah, dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sudah begitu sangat baik, hal tersebut terlihat dari berbagai inovasi  yang  dilakukan  pada  saat  pembayaran  ganti  rugi  yang  dilakukan;  2.  Pelaksanaan pengadaan  tanah  untuk pembangunan bendungan  di  Desa  Saneo  Kec.  Woja  Kab.  Dompu, mengalami  beberapa kendala, antara lain:  Ada beberapa warga yang bertransaksi jual beli lahan (tanah dijual) oleh pemilik tanah secara bebas, tanpa  melapor  ke  pihak-pihak  yang berwenang terhadap  persoalan  pertanahan.  Jual  beli  tersebut  dilakukan  sesudah  tanah tersebut ditetapkan sebagai lokasi untuk proyek pembangunan  bendungan dan terjadi proses waris,  akan  tetapi masih belum ditindak  lanjuti dengan proses balik nama, sehingga  antara dokumen  legal  dengan  realita  kepemilikan  tanah    berbeda.  Hal  tersebut  tentunya    perlu penelusuran ulang supaya memastikan siapa pihak yang berhak terhadap tanah tersebut dan dengan  kepemilikan  in-absentia,      dimana  pemilik  tanah  tidak  berada/atau  berdomisili  di wilayah dimana tanah tersebut berada (Darmansyah, 2018).

## B. METODE PENELITIAN
Searah  dengan tipologinya,  jurnal  ini  berbentuk yuridis-normatif didukung  data  sekunder  dan bahan  hukum  primer,  mencakup  doktrin-doktrin  hukum,  peraturan  perundangan,  Dalam  jurnal  ini menggunakan  tipe  penelitian  analisis  deskriptif,  penulis  akan  menggambarkan  permasalahan  yang terjadi lalu diolah serta menganalisisnya, Penelitian Deskriftif Analisis ialah metode di penelitian status kelompok objek, set kondisi, sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk membuat analisa secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta dan sifat serta keterkaitan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Peraturan Perundangan.
a. Pengertian Kepentingan Umum
Pembangunan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, senantiasa bertujuan  untuk kepentingan umum,  namun  kriteria  dan  batasan  dari  kepentingan  umum  itu  sendiri  harus  jelas  agar  tidak menimbulkan multi tapsir dan kerancuan dalam memahaminya ataupun menapsirkannya.
Dalam  mengkaji  mengenai  kepentingan  umum  tidak  terlepas  dari  permasalahan  yang timbul pada suatu jenis kegiatan tertentu yang melibatkan hajat hidup orang banyak walaupun pada  prakteknya  sering  kali  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  orang  banyak,  namun  sering diklaim kegiatan yang dilakukan untuk khalayak orang banyak.
Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum pada prinsipnya harus memiliki nilai manfaat bagi kepentingan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan. Berbicara mengenai prinsip kepentingan umum tentunya tidak terlepas pada metode penerapan tiga aspek mencakup sifat, bentuk, dan ciri-ciri kepentingan umum, sehingga kriteria kepentingan umum bisa diformulasikan secara adil, pasti dan bisa diterima masyarakat (Sutedi, 2009).
Berbicara mengenai konsep kepentingan umum tidak dapat dirumuskan secara memadai dalam hukum positif, hal tersebut merupakan konsekuensi dari konsep kepentingan umum yang tidak bisa didefinisikan, kepentingan umum hanya konsep yang bisa ditentukan kriterianya saja dan  tidak  bisa  dirumuskan  definisinya.  Menurut  Gunanegara,  (2018)  mengemukakan “kepentingan  umum  adalah  konsep  hukum  yang  kabur  hanya  untuk  alasan  praktis  konsep kepentingan umum diterapkan.”

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Batasan  dan  kriteria  dari  kepentingan  umum  sangatlah  penting  untuk  ditegaskan  oleh pemerintah, khususnya dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, karena dikemudian hari akan terjadi bentrokan dan tarik menarik antara kepentingan umum dan kepentingan individu.
Kepentingan umum dijelaskan dalam 2 hal yaitu:
1. Penjelasan kepentingan umum di daftar aktivitas.
2. Merupakan  pedoman  umum  sebagaimana  melakukan  pengadaan  tanah  atas  dasar  alasan kepentingan umum melalui berbagai istilah dikarenakan berupa pedoman, hal tersebut bisa mendorong  eksekutif  dengan  bebas  menyatakan  proyek  tertentu  memenuhi  syarat kepentingan  umum.  Dalam  praktek  kedua,  menempuh  cara  ini  dengan  bersama-sama (Sumarjono, 2006).
Selanjutnya menurut Sumarjono (2006) mengemukakan “konsep kepentingan umum harus memenuhi dua hal yakni Pertama peruntukannya yakni ditujukan untuk kegiatan apa dan kedua kemanfaatannya apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.”
Pemerintah  harus  memberikan  jawaban  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap pendapat  dan  pemikiran  masyarakat,  yang  beranggapan  bahwa  Pemerintah  bersifat  otoriter, sewenang  wenang  dalam  mengambil  atau  mencabut  hak  masyarakat  (individu)  untuk kepentingan umum.
Persoalan  yang  sering  muncul  yaitu  sifat  dari  suatu  kegiatan  yang  berkaitan  dengan kepentingan umum apakah mendominasi secara kuat untuk kepentingan masyarakat atau hanya menjadi  bagian  dari  kepentingan.  Oleh  karena  itu  sifat  dari  suatu  kepentingan  umum  secara konkrit adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dimana kepentingan suatu negara identik dengan kepentingan masyarakat secara umum tergantung pada faham negaranya.
Secara  operasional,  sifat  dari  suatu  kepentingan  umum  penafsirannya  dapat  disimpangi oleh  karena  itu  pada  kajian  mengenai  kepentingan  umum  perlu  dibahas  mengenai karakteristiknya agar kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum banar-benar untuk kepentingan  hidup  orang  banyak.  Seperti  telah  diulas  sebelumnya  bahwa  ada  prinsip  utama dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, sebagai berikut:
1. Kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah dan dimiliki oleh pemerintah, artinya bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak dikuasai oleh pihak  swasta  atau perorangan.  Dengan demikian pihak  swasta  maupun

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
individu  secara  perorangan  tidak  bisa  memiliki  jenis  kegiatan  yang  berhubungan  dengan bentuk  kepentingan  umum  yang  dalam  pelaksanaan  kegiatannya  memerlukan pembebasan hak-hak atas tanah.
2. Penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum diperankan oleh pemerintah melalui proses perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Pemerintah  sebagai  penyelenggara  kegiatan  kepentingan  umum  tidak  mencari  suatu keuntungan  secara  profit  dengan  membatasi  fungsi  pelaksanaan  kegiatan,  akan  tetapi memberikan suatu benefit bagi kepentingan umum, dengan demikian pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum terkualifikasi tidak mencari keuntungan untuk kepentingan tertentu akan tetapi memberikan nilai manfaat kepada kepentingan umum secara menyeluruh bagi pembangunan (Sumarjono, 2006).
Menurut Chomzah (2002) mengemukakan “Pengambilan keputusan oleh Pemerintah pada setiap  jenjang  pemerintahan  untuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  harus  selalu didasarkan  pada kebutuhan  tanah  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  dalam  rangka  mencapai tujuan negara sebagaimana dirumuskan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.”
Dengan  demikian  dapat  ditarik  suatu  benang  merah  tujuan  dari  penarikan  tanah  oleh pemerintah  sepenuhnya  dipergunakan  untuk  pembangunan  bagi  kepentingan  umum  dalam rangka mensejahterakan kehidupan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu ketika pemerintah membutuhkan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka pengambilan hak atas tanah dari masyarakat haruslah ditempuh melalui prosedur hukum yang jelas sesuai peraturan dan undang-undang sehingga tujuan dari kepentingan umum untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.
Dalam  konteks  kepentingan umum dalam pengadaan tanah  yang  dilakukan dengan  cara langsung  dapat  dilakukan  tanpa  melalui  panitia  pengadaan  tanah,  menurut  Imam  (2011), mengemukakan “di mana Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui unit kerja yang berwenang untuk itu dapat langsung mempersiapkan pelaksanaan jual beli untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi pembangunan.”
Sementara  itu  kegiatan  pengadaan  tanah  hanya  sah  apabila  memenuhi  syarat  sebagai berikut:
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
1. Klasifikasi  kegiatannya terbatas pada tujuh butir yang telah ditentukan Pasal 10 UU  No. 2 Tahun 2012, Pembangunan untuk kepentingan umum hanya terbatas pada 15 butir kegiatan pembangunan  yang  disebutkan  pada  Pasal  10  tersebut  di  atas,  di  luar  itu  maka  bukan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Kegiatan pembangunan oleh Pemerintah atau Pemda, persyaratan tersebut memberi batasan bahwa  proses  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  hanya  dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah. Pemerintah daerah berwenang melaksanakan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  sesuai  dengan  salah  satu kewajibannya  dalam  menyelenggarakan  otonomi  yaitu  menyediakan  fasilitas  sosial  dan fasilitas  umum  yang  layak  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  22  huruf  g  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Kemudian dimiliki atau akan dimiliki Pemerintah atau Pemda, persyaratan tersebut memberi batasan  aktivitas  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  tidak  bisa  dikuasai  swasta  atau perseorangan. Pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah untuk pemenuhan kebutuhan tanah terhadap pembangunan hanya hanya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
4. Dalam konteks kajian ini sehingga dapat diketahui bahwa pemerintah dalam melaksanakan pembangunan  bagi  kepentingan  umum  yang  dalam  kegiatannya  memerlukan  tanah,  maka pada proses pengadaan  tanah  dilakukan  melalui  penyerahan  atau pelepasan  hak  atas  tanah melalui  proses  jual  beli  dengan  pihak  masyarakat  yang  memiliki  hak  atas  tanah  maupun dengan  cara lain  yang  telah disepakati  antara pemegang hak  atas tanah dengan pemerintah (Sitorus & Limbong, 2004).

## b. Dasar Hukum Pengadaan Tanah
Program tersebut sebagai upaya pemerintah untuk penyediaan lahan untuk pembangunan kepentingan  umum,  yang  tentunya  pembangunan  tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera sesuai amanat UUD 1945. Pengertian pengadaan tanah itu  sendiri  telah  tertuang dalam beberapa  peraturan perundangan   yang  sudah ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain :
1. Pengertian Pengadaan Tanah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Tahun 2006 No.  65,  yaitu  “Pengadaan  tanah  memiliki  arti  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  dapat

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
melakukan tugas pemerintahan disuatu tempat yang mana tempat tersebut bukan milik negara, sehingga negara harus memberi ganti rugi kepada pemilik hak tersebut.”
2. Pengertian  pengadaan  tanah  sebagaimana  di  atur  dalam  Perundangan  yang  terbaru  yaitu berdasarkan UU Tahun 2012 No. 2 “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”
Beberapa  definisi  pengadaan  tanah  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  bisa  di  simpulkan, pengertian  pengadaan  tanah  secara  umum  ialah  upaya  Pemerintah  dalam  menyediakan  tanah untuk pembangunan kepentingan umum, melalui pemberian ganti rugi yang layak terhadap tanah dan bangunan atau benda yang ada di atasnya yang diberikan kepada pihak yang memiliki tanah terkena dampak.

## c. Arti Kepentingan Umum
Definisi  dan  kriteria  kepentingan  umum  harus  didefinisikan  secara  jelas  dan  tegas, sehingga  tidak  menimbulkan  keraguan  dan  tanda  tanya  dimasyarakat,  karena  tidak  menutup kemungkinan kegiatan pembangunan yang tadinya di susun dan direncanakan untuk kepentingan umum,  dikemudian  hari  berubah  menjadi  untuk  kepentingan  bisnis  dan  mencari  keuntungan untuk golongan tertentu.
Pengertian  kepentingan  umum  menurut  UU  Tahun  2012  No.  2,  memiliki  arti  bahwa kepentingan umum ialah sebesar-besarnya demi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.
Pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini diatur oleh UU Tahun 2012 No. 2 mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan UU Tahun 2012 No. 2 Pasal 53 Ayat 3 menjelaskan bahwa “pengadaan tanah akan diatur oleh Peraturan Presiden (PP) Sedangkan berdasarkan Pasal 59, Pemerintah menetapkan Peraturan  Presiden  Nomor  71  tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP No.71 tahun 2012).” Selanjutnya untuk efektivitas dan percepatan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan perubahan pada PP tahun 2012 No.71, dengan perubahan terakhirnya ialah Peraturan Presiden Tahun 2015 No. 148 mengenai “Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum (PP No.148 Tahun 2015).”
Kemudian  sebagai  tindak  lanjut  dari  UU  Tahun  2012  No.2  dan  Peraturan  Presiden sebagaimana diuraikan di atas, diterbitkan Peraturan Kepala BPN Tahun 2012 No. 5 mengenai

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
“Petunjuk Teknis  Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2015.”

## 2. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Penyelenggaraan  pengadaan   tanah berdasarkan  UU    Tahun  2012  No. 2,  melalui beberapa tahapan pokok, yaitu:
1. Tahap Perencanaan
UU Tahun 2012 No.2 Pasal 14 ayat 2 antara lain menyebutkan “Perencanaan Pengadaan Tanah  untuk  kepentingan  umum  didasarkan  atas  rencana  tata  ruang  wilayah  dan  prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan.”
Dalam  tahap  perencanaan,  Instansi  terkait  harus  benar-benar  mengkaji  kesesuaian  Tata Ruang Wilayah setempat, agar pembangunan yang akan dilaksanakan tidak menimbulkan hal- hal yang merugikan masyarakat setempat yang terkena dampak.
Di  UU  Tahun  2012  No.  2  Pasal  15,  disebutkan  bahwa  perencanaan  tersebut  dibuat berbentuk  dokumen  yang  memuat  maksud  serta  tujuan  pembangunan  sesuai  dengan  RT/RW daerah  dimana  lokasi  ditetapkan,  yang  isinya  memuat  letak  tanah,  luas  tanah,  status  tanah, estimasi  waktu  pembangunan,  harga  tanah  dan  rencana  pembiayaan.  Penyusunan  dokumen perencanaan pengadaan tanah atas dasar studi kelayakan dari instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada Pemprov.
2. Tahapan persiapan
Berdasarkan  dokumen  perencanaan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Instansi  yang memerlukan  tanah  bersama-sama  dengan  Pemerintah  Provinsi  memberitahukan  rencana pembangunan,  pendataan  awal  lokasi  rencana  pembangunan  dan  konsultasi  publik  rencana pembangunan, hal tersebut seperti dijelaskan pada UU Tahun 2012 No. 2 Pasal 16.
Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengundang masyarakat, baik masyarakat sebagai pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah ataupun masyarakat yang tanahnya terkena dampak dari pembangunan kepentingan umum tersebut. Kemudian disebutkan pada  Pasal  17  UU  Tahun  2012  No.  2  yaitu  pemberitahuan  pembangunan  untuk  kepentingan umum  dapat  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  baik  secara  langsung  ataupun  melalui  media informasi.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Pemberitahuan rencana  pembangunan  harus di  sampaikan  kepada masyarakat  setempat, dengan  transfaran  dan  sejelas-jelasnya,  agar  masyarakat  mengetahui  apa  maksud  dan  tujuan pengambilan hak atas tanahnya. Ketika konsultasi publik ini pihak yang berhak biasanya sudah menanyakan  berapa  ganti  ruginya  dan  bahkan  menanyakan    dan  atau  minta  dokumen perencanaan  untuk  dibuka  berapa  anggaran  ganti  kerugian  yang  tercantum  dalam  dokumen perencanaan.
UU Tahun 2012 No. 2  Pasal 18  menjelaskan dalam  tahapan pendataan awal para  pihak yang objek tanahnya terkena dampak, dilakukan selama 30 hari sejak diumumkan, data tersebut nantinya  akan  dipakai  untuk  konsultasi  publik  rencana  pembangunan,  dalam  pelaksanaan konsultasi  publik  rencana  pembangunan  para  pihak  yang  berhak  ataupun  yang  mewakili (dibuktikan dengan surat kuasa) serta pihak yang terkena dampak diharapkan dapat hadir, agar dapat dicapai kesepakatan lokasi rencana pembangunan, dan dapat mengetahui dengan sejelas- jelasnya mengenai rencana pembangunan dan perkiraan besarnya ganti kerugian yang kepastian besarannya akan dinilai tim Appraisal (tim penilai).
UU Tahun 2012 No. 2 pasal 21 menyebutkan “dalam hal konsultasi ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat.” Sebagai respon keberatan rencana lokasi pembangunan, dibentuklah tim gabungan oleh Gubernur diantaranya :
a. Sekda Provinsi atau pejabat penunjukan sebagai ketua merangkap anggota.
b. Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai sekretaris merangkap anggota.
c. Instansi terkait penanganan urusan pada bidang perencanaan pembangunan sebagai anggota.
d. Kepala Kantor Wilayah KEMENKUMHAM sebagai anggota.
e. Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
f. Akademisi sebagai anggota
Pembentukan  tim oleh  gubernur  bertugas  melakukan inventarisir  masalah  yang  menjadi keberatan dan pada pihak yang keberatan, sealnjutnya menyusun rekomendasi diterimanya atau di  tolaknya  keberatan.  Sesudah  tim  melakukan  kajian  akan  menghasilkan  rekomendasi diterimanya atau ditolak keberatan rencana lokasi pembangunan pada periode 14 hari kerja yang dihitung dari permohonan gubernur yang sudah diterima. Atas dara rekomendasi itu, Gubernur mengeluarkan surat diterimanya atau ditolak keberatan atas rencana lokasi pembangunan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Kemudian  dalam  Pasal  22  UU  Tahun  2012  No.  2,  disebutkan  “dalam  hal  Gubernur mengeluarkan keputusan menolak keberatan atas rencana lokasi pembangunan maka gubernur menetapkan  lokasi  pembangunan.  Sebaliknya  apabila  diterima,  gubernur  memberitahukan kepada  instansi  yang  memerlukan  tanah  untuk  mengajukan  rencana  lokasi  pembangunan  di tempat lain.”
Tim  kajian  keberatan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  hendaknya  mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pihak, walaupun pembangunan tersebut untuk kepentingan umum, namun tetap harus menghormati hak-hak individu ataupun golongan.
Pasal  26  UU  Tahun  2012  No.  2  berbunyi    “Gubernur  bersama  dengan  instansi  yang memerlukan  tanah mengumumkan penetapan  lokasi pembangunan untuk  kepentingan umum” (ayat  1),  kemudian  pada  ayat  2  disebutkan  bahwa  pengajuan  pelaksanaan  pengadaan  tanah tersebut mencakup :
1) Inventarisir dan identifikasi pemilikan, pemanfaatan dan pemakaian tanah
2) Musyawarah penetapan ganti kerugian.
3) Menilai ganti kerugian.
4) Memberikan ganti kerugian.
5) Pelepasan tanah instansi.
Pasal 27 ayat 3 UU Tahun 2012 No. 2 berbunyi “ Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan”.
Hal  inilah  yang  banyak  menimbulkan  kerancuan  dan  kekisruhan  di  masyarakat,  karena setelah  ditetapkannya  lokasi  pengadaan  tanah  oleh  Gubernur,  pemilik  tanah  tidak  dapat mengalihkan tanahnya ke pihak  lain, dengan  kata lain  tanahnya menjadi  “status quo”. Dalam kondisi  seperti  ini  diperlukan  kepastian  dan  ketepatan  waktu  dari  Pemerintah,  agar  tidak menciptakan kebingungan dan kesengsaraan masyarakat. Penilaian ganti kerugian oleh penilai biasanya  diatas harga  pasar dan  atau diatas  pagu  anggaran instansi  yang  bersangkutan,  dilain pihak masyarakat masih banyak yang bertanya tentang  nilai kelayakan ganti kerugian.
Pasal 36 UU Tahun 2012 No. 2 menjelaskan, ganti rugi bisa dilakukan tidak hanya dengan uang  saja,  tetapi bisa  juga dengan  tanah pengganti  atau hal  lain yang disepakati  kedua  pihak. Setelah  tahapan  tersebut  instansi  yang  memerlukan  tanah  sudah  bisa  melakukan  kegiatan pembangunan  sesudah  serah  terima  hasil  Pengadaan  Tanah.  Dalam  rangka  pemantauan  dan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
evaluasi,  Pasal  51  UU  Tahun  2012  No.  2  menyebutkan  bahwa  “pemantauan  dan  evaluasi penyelenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dilakukan  oleh  pemerintah. Pemantauan  dan  evaluasi  hasil  penyerahan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang sudah didaptkan dilakukan oleh lembaga pertanahan.”
Sementara  itu  berkaitan  dengan  kepastian  hukum  menurut  (Salle,  2007:70), mengemukakan “pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak terlepas dari  ganti  rugi  kepada  masyaraat,  dimana  ganti  rugi  atas  tanah  dalam  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  ditentukan  oleh peraturan perundang-undangan yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak kontradiktif sehingga dapat dilaksanakan dan masing-masing pihak dapat mengetahui dengan jelas mengenai hak dan kewajibannya.”

## D. SIMPULAN
Pembangunan  kepentingan  umum  menurut  hukum  peraturan  perundangan  sebagaimana termaktub dalam Keputusan Presiden Tahun 1993 Nomor 55, Peraturan Presiden Tahun 2005 Nomor 36,  Peraturan Presiden Tahun 2006 Nomor 65 serta Undang-Undang Tahun 2012 Nomor 2, secara umum bisa diambil kesimpulan bahwa kepentingan umum harus memenuhi kriteria di bawah ini : a. Tujuan pembangunan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
b. Pelaksanaan aktivitas pembangunan oleh Pemerintah dan langsung dimiliki Pemerintah;
c. Pembangunan yang dilaksanakan tidak mencari keuntungan
d. Pengadaan tanah  untuk pembangunan bagi kepentingan  umum  bertujuan untuk  mensejahterakan kehidupan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu ketika pemerintah membutuhkan tanah untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum,  maka  pengambilalihan  hak  atas  tanah  dari  masyarakat haruslah  ditempuh  melalui  prosedur  hukum  yang  jelas  sesuai  peraturan  dan  undang-undang sehingga tujuan dari kepentingan umum untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.
Penetapan  lokasi  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  terkait  hak-hak  kepemilikan tanah warga masyarakat atas dasar hukum peraturan dan undang-undang terutama mengacu pada Pasal 27 ayat 3, Undang-undang Tahun 2012 Nomor 2, pihak yang berhak hanya bisa melakukan pengalihan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan, Pemerintah terkesan  kurang  memberi  perlindungan  serta  penghormatan  terhadap  HAM,  hal  itu  bertentangan dengan  Pasal 17.2 dalam  Deklarasi Umum  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  yang berbunyi  : “Tidak
seorangpun  dapat  dirampas  harta  bendanya  secara  sewenang-wenang.”,  serta  bertentangan  dengan UUD 1945 pasal 28G Ayat  (1)  yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Chomzah, A. A. (2002). Hukum Pertanahan . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Gunanegara. (2018). Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Jakarta: Tatanusa.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian . Jakarta: Salemba Empat.
Salle, A. (2007). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Yogyakarta: Kreasi Total Media. Selindeho, J. (1988). Masalah Tanah Dalam Pembangunan , Cetakan Ke Dua . Jakarta: Sinar Grafika. Sitorus, O., & Limbong, D. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia . Yogyakarta: STIP.
Soedharyo, S. (2001). Status Hak dan Pembebasan Tanah . Jakarta: Sinar Grafika.
Sumarjono, M. S. (2006). Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi (Revisi). Jakarta: Kompas.
Sutedi, A. (2009). Good Corporate Governance . Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal:
Darmansyah. (2018). Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Pembangunan Bendungan Di Desasaneo Kecamatam Woja Kabupaten Dompu . Universitas Mataram.
Dewi, I. G. A. G. S. (2017). Konflik tentang ganti rugi non fisik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masalah-Masalah Hukum , 46 (3), 282–290.
Ekasetya, M. P. (2015). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes) . Universitas Negeri Semarang.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia no.3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2015
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Undang-undang Tahun 2012 Nomor 2 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah

## Sumber Online:
Imam, U. (2011). Memahami Lembaga Jual Beli Tanah. Diambil 19 Maret 2017, dari http://urai28imam.blogspot.com/2011/03/memahami-lembaga-jual-beli-tanah-di.html