https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

## POLICY IMPLEMENTATION FOR REDUCING THE USE OF PLASTIC BAGS
Iman Abdurrasyid Husain, Diana Hertati *
Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Limbah sampah plastik masih menjadi masalah publik yang sukar dipecahkan dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, maka pemerintah memberlakukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan implementasi dari hierarki pengelolaan sampah di beberapa daerah. Kemampuan sumber daya yang rendah dan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi yang masih tinggi tidak menunjukkan proses yang sistematis, menyeluruh,  dan  berkesinambungan  antara  pengurangan  dan  penanganan  sampah  plastik.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian  yang  digunakan  yakni  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, dokumentasi,  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengurangan  penggunaan  kantong plastik  di  Kabupaten  Bekasi  belum  terimplementasi dengan  optimal  dibuktikan  dengan  4  (empat)  faktor,  yaitu: 1) Faktor komunikasi menunjukkan adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi melalui sosialisasi kebijakan belum masif; 2)  Faktor  sumber  daya  memperlihatkan  kemampuan  dan  fasilitas  yang  dimiliki  yang  belum  memadai;  3)  Faktor disposisi menunjukkan komitmen dari masyarakat melalui pemahaman dan responsivitas yang kurang baik terhadap adanya kebijakan; 4) Faktor struktur birokrasi juga masih ditemukan kekurangan dan hambatan terkait fragmentasi dan standar operasional prosedur. Rekomendasi yang dapat diberikan ialah diperlukannya peningkatan sumber daya yang  memadai  dan  inovasi  kebijakan  yang  dapat  menstimulasi  masyarakat  untuk  terlibat  dan  berperan  aktif mengurangi sampah plastik.
Kata kunci : Implementasi, kebijakan, kantong plastik, pemerintah

## ABSTRACT
Plastic waste is still a public problem that is difficult to solve and causes various negative impacts on the environment, so the government enacted a policy to reduce the use of plastic bags as an implementation of the waste management hierarchy in several regions. Low resource capability and high use of plastic bags in Bekasi Regency do not indicate a  systematic,  thorough  and  sustainable  process  between  reducing  and  handling  plastic  waste.  This  study  aims  to analyze the implementation of policies to reduce the use of plastic bags in Bekasi Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The results of the study show that the policy to reduce the use of plastic bags in Bekasi Regency has not been implemented optimally  as  evidenced  by  4  (four)  factors,  namely:  1)  The  communication  factor  indicates  unclearness  and inconsistency  through  not  yet  massive  policy  outreach;  2)  The  resource  factor  shows  inadequate  capabilities  and facilities;  3)  The  disposition  factor  shows  commitment  from  the  community  through  poor  understanding  and responsiveness to the existence of policies; 4) The bureaucratic structure factor also found deficiencies and obstacles related to fragmentation and standard operating procedures. The recommendations that can be given are the need for an increase in adequate resources and policy innovations that can stimulate the public to be involved and play an active role in reducing plastic waste.
Keywords : Implementation, policy, plastic bag, goverment

## PENDAHULUAN
Plastik  telah  berkembang  seiring  dengan masyarakat.  Banyak  kemajuan  di  beberapa  sektor disebabkan  oleh  plastik  (Sousa,  2021).  Namun adanya  sampah  plastik  masih  menjadi  masalah publik  yang  sukar  dipecahkan.  Apalagi  penggu- naan bahan plastik semakin lama semakin meluas dan meningkat karena sifatnya kuat dan tidak mu- dah  rusak  oleh  pelapukan.  Di  Indonesia,  kebutu- han  plastik  terus  meningkat  hingga  mengalami
kenaikan  rata-rata  200  ton  per  tahun  (Arico  & Jayanthi,  2018).  Hal  ini  kemudian  menimbulkan limbah  sampah  plastik  (Qodriyatun  et  al.,  2019), karena  sangat  potensial  mencemari  lingkungan karena  berbahaya  bagi  kesehatan  (Anom  & Lombok, 2020).
Pencemaran  plastik  di  Indonesia  diperkir- akan  akan  terus  meningkat,  sebagai  dampak  dari pertumbuhan sektor dan industri pengguna plastik, seperti  industri  makanan  dan  minuman  yang
diperkirakan  akan  tumbuh  5-7  persen  dan  terus meningkat  pesat   (Napitupulu  et  al.,  2021).  Ter- lebih saat ini kapasitas pengolahan  limbah plastik masih  terbilang  minim.  Hal  itu  berkaitan  dengan data  dari  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (LHK)  RI  yang  menyebutkan  bahwa plastik  hasil  dari  100  toko  atau  anggota  Asosiasi Pengusaha  Ritel  Indonesia  (APRINDO)  dalam waktu  1  tahun  saja,  telah  mencapai  10,95  juta lembar  sampah  kantong  plastik.  Jumlah  tersebut ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik (Putra et al., 2021).
Kondisi  mengkhawatirkan  ini  harus  dita- ngani  cepat  tanggap  baik  dengan  pemerintah  se- tempat  atau  masyarakat  disekelilingnya  (Ismian- dini  et  al.,  2020).  Pemerintah  telah  memberlaku- kan  kebijakan  pelarangan  plastik  sekali  pakai. Beberapa daerah sedang gencar mengatur larangan terhadap  produk  kebijakan  penggunaan  kantong plastik, dengan menggunakan instrumen peraturan kepala  daerah.  Salah  satunya  yakni  Pemerintah Kabupaten  (Pemkab)  Bekasi  dengan  mengeluar- kan  kebijakan  melalui  Peraturan  Bupati  Bekasi Nomor  34  Tahun  2019  Tentang  Pengurangan  Pe- nggunaan Kantong Plastik. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh penggunaan kantong plastik. Dalam hal ini, sasaran kebijakan  terdiri  dari  pelaku  usaha,  pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dengan demikian dapat  menjaga  kelangsungan  kehidupan  makhluk hidup dan kelestarian ekosistem (Lestari & As’ari, 2022).
Sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan Bupati Bekasi  Nomor  34  Tahun  2019  Tentang  Pengura- ngan Penggunaan Kantong Plastik bahwa Pemkab Bekasi  mempunyai  tugas  memfasilitasi,  mengem- bangkan,  dan  melaksanakan  upaya  pengurangan penggunaan  kantong  plastik.  Akan  tetapi,  hingga saat  ini  Kabupaten  Bekasi  hanya  memiliki  kapa- sitas  layanan  800  ton  per  hari  dari  timbulan  sam- pah 2.400 ton per hari. Kondisi tersebut diper-parah dengan kondisi TPA Burangkeng yang berumur 21 tahun  dan  kapasitasnya  sudah  penuh  atau  dengan kata  lain  secara  akademis  tidak  layak  dilanjutkan karena memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Luas TPA tersebut hanya 11,6 ha.
Lebih  lanjut,  untuk  memperluas  TPA terkendala Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah mematok luas TPA hanya 11,6 ha.  Sehingga  membuat  TPA  Burangkeng  ti-dak bisa diperluas (KLHK, 2019). Diungkap oleh Noeh (2022)  yaitu  kondisi  TPA  yang  beroperasi  secara open dumping di mana setelah sampah diangkut di
TPA  Burangkeng,  sampah  yang  ter-angkut  hanya ditumpuk  dengan  metode open  dumping ,  padahal Pasal 44 Undang-Undang No-mor 18 Tahun 2008 Tentang  Pengelolaan  Sampah  telah  mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menutup TPA open dumping paling  lambat  tahun  2013  (Cetha  et  al., 2022).  Sistem open  dumping harus  direvitalisasi menjadi controlled landfill untuk kota sedang/kecil dan sanitary landfill un-tuk kota besar menyesuaikan  dengan  kondisi  tempat  pemrosesan akhir masing- masing wilayah. Hal ini dikarenakan terkendala ketersediaan lahan dan biaya konstruksi (Meidiana & Mashita, 2018).
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berusa- ha  membangun green  behavior masyarakat  de- ngan  menerapkan  kebijakan  “kantong  plastik berbayar” saat konsumen berbelanja di gerai-gerai perbelanjaan. Salah satunya melalui program Ber- seka  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  lingku- ngan  hidup  dan  kampung  yang  terlihat  kumuh menjadi lebih sehat dan bersih. Akan tetapi, pada kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  menge- luhkan  keberadaan  TPA  Burangkeng  yang  me- ngalami  kelebihan  kapasitas  (Republika.co.id, 2022).  Kondisi  TPA  yang  semakin  mengecil, kurangnya  dukungan  dan  sosialisasi  dari  pe- merintah  terhadap  pengelolaan  sampah  mengu- rangi  efisiensi  dalam  pengangkutan  sampah (Fadhlurrahman & Burhanuddin, 2021).
Penelitian Lestari & As’ari (2022) menunjuk- kan  bahwa  implementasi  kebijakan  pengurangan penggunaan  kantong  plastik  di  Kabupaten  Siak belum  berjalan  optimal  karena  sosialisasi  yang belum  menyeluruh,  hadirnya  pedagang  kaki  lima yang tidak tertib, tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggar, dan kebiasaan masyarakat yang sulit di ubah.  Abdurahman  et  al.  (2021)  mengemukakan implikasi  penerapan  pengurangan  penggunaan kantong  plastik  pada  mini  market  di  masyarakat pinggiran  sungai  tidak  efektif  selama  3  tahun. Faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  faktor  perilaku ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat.
Urgensi  penelitian  ini  sebagaimana  diung- kapkan  oleh  Ismiandini  et  al.,  (2020),  tujuan  dari dibentuknya  kebijakan  pengurangan  penggunaan kantong  plastik  ialah  salah  satu  strategi  peme- rintah  untuk menekan pertumbuhan kantong  plas- tik  yang  selama  ini  menjadi  pencemar  di  ling- kungan hidup. Oleh sebab itu, adanya pembatasan dalam  penggunaan  kantong  plastik  nantinya  akan berdampak  pada  lingkungan,  yaitu  berkurangnya sampah  plastik  yang  terdapat  di  TPA  serta masyarakat  dapat  beralih  menggunakan  kantong plastik yang tidak sekali pakai. Menurut Anom & Lombok  (2020)  limbah  sampah  plastik  sangat
potensial  mencemari  lingkungan  karena  akan memberikan  banyak  masalah  seperti  mengotori lingkungan  sekitar,  dan  jika  terjadi  kebakaran plastik  menimbulkan  zat-zat  yang  berbahaya  bagi kesehatan.
Uddin  (2019)  menjelaskan  bahwa  sifat implementasi  kebijakan  yang  operasional  ialah program  yang  memuat  substansi  yang  mudah dipahami  serta  dijalankan  oleh  pelaksana.  Ke- bijakan  tidak  hanya  memuat  tentang  kejelasan sasaran  serta  tujuan  tetapi  juga  secara  detail  telah mencerminkan  sumber  daya  yang  dibutuhkan. Dipertegas  Barberá  et  al.  (2019),  jika  sebuah  isu telah  menjadi  masalah  publik,  dan  mendapatkan prioritas  dalam  agenda  publik,  maka  isu  tersebut berhak  mendapatkan  alokasi  sumber  daya  publik yang  lebih  daripada  isu  lain.  Menurut  Edward  III dikutip  Nuzululita  A  et  al.,  (2020)  terdapat  4 (empat)  faktor  yang  mempunyai  pengaruh  ter- hadap  kesuksesan  suatu  pelaksanaan  kebijakan yang  penjabarannya  yaitu  komunikasi,  sumber daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Model  ini berupaya  guna  mempertajam,  meringkas  tentang sesuatu  sebenarnya  dipandang  utama  bagi  ke- bijakan publik.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan  deskriptif  kualitatif  agar  peneliti  dapat memberikan gambaran data dan fakta secara detail berbentuk kata atau gambar dalam tulisan bersifat naratif. Nantinya implementasi pengurangan peng- gunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi dapat digambarkan  dengan  jelas  dan  mudah.  Menurut Anggito  &  Setiawan  (2018),  penelitian  kualitatif merupakan  pengumpulan  data  pada  suatu  latar alamiah  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena yang  terjadi  di  mana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci. Selanjutnya  fokus  dalam  pene- litian  ini  menggunakan  model Edward  III  dikutip Nuzululita A et al., (2020) menggambarkan empat indikator  faktor  kritis  yang  mempengaruhi  keber- hasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan publik  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, dan struktur birokrasi.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan ialah  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara  de- ngan  yang  dipilih menggunakan  teknik purposive sampling .  Dalam  hal  ini,  informan  penelitian diantaranya  yaitu  Pelaksana  Tugas  Kepala  DLH Kabupaten  Bekasi,  Kepala  Bidang  Kebersihan DLH, dan masyarakat  sekitar  TPA  Burangkeng Kabupaten  Bekasi. Teknik  analisis  data  meng- gunakan  model  interaktif  menurut  Miles  et  al., (2019)  yang  memulai  analisis  dari  pengumpulan
data, kondensasi data, penyajian data hingga pada penarikan  kesimpulan.  Sementara,  uji  keabsahan data  yang  digunakan  yaitu  derajat  kepercayaan ( credibility )  yang  dilakukan  dengan  pengamatan lebih  cermat  dan  berkesinambungan,  triangulasi data,  menggunakan  bahan  referensi,  dan  meng- adakan membercheck agar  informasi  yang  di- peroleh valid dan kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  komprehensif  temuan-temuan  di  la- pangan  berdasarkan  pengamatan  penulis  pada kejadian  dan  peristiwa  yang  berkaitan  dengan fokus penelitian. Untuk menganlisis implementasi kebijakan  pengurangan  penggunaan  kantong plastik di Kabupaten Bekasi, maka mengacu pada fokus  penelitian  menurut  Edwards  III  dikutip Nuzululita  A  et  al.,  (2020),  menjelaskan  bahwa implementasi  menjadi  tahapan  pada  proses  ke- bijakan  memiliki  4  (empat)  faktor  yaitu,  komu- nikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birok- rasi,  yang  keseluruhan  mempunyai  pengaruh  ter- hadap kesuksesan suatu pelaksanaan kebijakan.

## Komunikasi
Menurut Edward III dikutip Nuzululita A et al., (2020), komunikasi merupakan hal penting dan mempengaruhi  dalam  implementasi  kebijakan publik. Pertama ,  proses  transimisi  guna  penya- luran  komunikasi  telah  terangkai  dalam  imple- mentasi  kebijakan  pengurangan  penggunaan  kan- tong plastik melalui website Kabupaten Bekasi dan media  sosial  seperti  instagram,  facebook  dan youtube,  serta  penyampaian  pesan  secara  audio- visual  melalui  radio  daerah.  Hal  ini  dilaksanakan melalui  pemberian  kewenangan  dan  tanggung jawab  kepada  DLH  selaku  implementor  ujung tombak  untuk  mensosialisasikan  dan  mendise- minasi kebijakan kepada para pelaku usaha, pusat perbelanjaan,  toko  modern,  penyedia  kantong plastik,  dan  pengguna  kantong  plastik.  Kewe- nangan yang dimiliki DLH didasarkan pada Pasal 1 Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bekasi  Nomor  34 Tahun 2019.
Masih  terdapat  masyarakat  yang  merasa bahwa  sosialisasi  kebijakan  pengurangan  peng- gunaan  kantong  plastik  tidak  menyasar  kepada semua  pihak  atau  belum  masif  dan  maksimal sehingga  mereka  masih  bebas  menggunakan  kan- tong plastik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di  daerah  perdesaan,  maupun  pengusaha  toko kelontong rumahan dan pasar tradisional. Menurut Samhsa (2019), faktor komunikasi sangat berperan guna  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, yang mana kegagalan ketika membangun
komunikasi  pelayanan  publik  menyebabkan  ter- ganggunya informasi pelayanan publik.
Kedua ,  berkaitan  dengan  kejelasan  dalam komunikasi  ditujukan  kepada  implementor  mau- pun  kelompok  sasaran.  Bagi  para  implementor harus  dan  telah  memahami  maksud,  tujuan,  sasa- ran,  substansi,  dan  materi  kebijakan  pengurangan penggunaan  kantong  plastik  di  Kabupaten  Bekasi sesuai  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati  Ka- bupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019. Kemudian bagi kelompok  sasaran diketahui beberapa pelaku usaha  terutama  waralaba  toko  ritel  modern,  telah menerapkan  kebijakan  ini  dengan  menggunakan kantong  atau  tas  ramah  lingkungan  sebagai  pe- ngganti  kantong  plastik.  Meskipun  himbauan  me- lalui  sosialisasi  kebijakan  tidak  menyasar  kepada semua pihak atau belum masif dan maksimal. Ke- jelasan  komunikasi  merupakan  hal  penting  dalam pendistribusian informasi, terutama informasi yang berkaitan  dengan  khalayak  ramai  (Maruf,  2019). Sudah  menjadi  kewajiban  pemerintah  melalui kebijakan  dan  aturan  yang  dikeluarkan  dengan komunikasi dan  pertukaran informasi pada semua pihak (Hyland et al., 2021).
Ketiga , sebelum memberikan perintah yang konsisten  dan  jelas  dari  implementasi  kebijakan pengurangan  penggunaan  kantong  plastik.  Ter- lebih  dahulu  dilakukan  upaya  oleh  implementor untuk  membaca,  mengerti,  dan  memahami  secara komprehensif Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor  34  Tahun  2019.  Termasuk  di  dalamnya memahami maksud, tujuan, sasaran, substansi, dan materi  dari  kebijakan  tersebut.  Sehingga  pelak- sanaan kebijakan dapat tepat sasaran dan optimal.
Konsistensi berarti kebijakan tersebut harus dilaksanakan  tanpa  adanya  perubahan.  Namun mengingat sampah di TPA Burangkeng masih dan kian  menumpuk  dengan  didominasi  oleh  sampah plastik, menandakan kebijakan pengurangan peng- gunaan  kantong  plastik  belumlah  konsisten  dan jelas untuk dijalankan. Terlebih masih adanya ke- lompok  sasaran masyarakat dan pelaku  usaha ter- utama di desa yang masih dan tetap menggunakan kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini diperparah  dengan  respon  dari  sebagian  besar masyarakat underestimate dan  tidak  yakin  bahwa kebijakan  pengurangan  penggunaan  kantong plastik  dapat  berhasil  untuk  diwujudkan  dengan signifikan dan optimal. Padahal menurut Febrianti et  al.,  (2022),  partisipasi  publik  sangat  menentu- kan dalam program penanganan sampah plastik.

## Sumber Daya
Nuzululita  A  et  al.,  (2020)  mengemukakan keberhasilan  dari  sebuah  implementasi  kebijakan
perlu adanya dorongan yang berasal dari berbagai jenis  sumber  daya. Pertama ,  staf  terkait  dengan jumlah dan kemampuan yang dimiliki oleh imple- mentor  lapangan  bagi  kebijakan  pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi, belum  sesuai  dengan  kebutuhan  di  lapangan,  ter- utama  jumlah  petugas  pada  wilayah  padat  pen- duduk.  Bahkan  petugas  dilapangan  yang  bertugas untuk  menyapu  jalan  juga  masih  kurang  mencu- kupi. Selain itu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh implementor di lapangan juga belum memadai. Alhasil, kekurangan petugas ya-ng sigap, cakap,  dan  kompeten  di  lapangan  meng-hambat pelaksanakan  kebijakan  pengurangan  penggunaan kantong  plastik.  Kecukupan  baik  kua-litas  dan kuantitas implementor diperlukan untuk melingkupi  seluruh  kelompok  sasaran.  Dikarena- kan,  tanpa  kehandalan  implementor  akan  me- nyebabkan  kebijakan  menjadi  lambat  dan  kurang energik (Nasution et al., 2022) .
Kedua ialah  informasi.  Dalam  menyampa- ikan  informasi,  para  implementor  berpedoman pada  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bekasi  Nomor 34  Tahun  2019.  Tidak  hanya  itu,  juga  terdapat ketersediaan  petunjuk  pelaksanaan  (Juklak)  dan petunjuk  teknis  (Juknis)  yang  digunakan  oleh UPTD  Bidang  Kebersihan  dan  Pengelolaan  Per- sampahan guna mengatasi dan menangani masalah sampah.  Nantinya,  sebelum  petugas  bekerja  baik pedoman  yang  berupa  regulasi  Juklak  dan  juknis akan dijabarkan dan dijelaskan kembali oleh koor- dinator  petugas  di  lapangan  kepada  para  anggo- tanya untuk pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.  Penyampaian  informasi  kepada kelompok  sasaran,  dilaksanakan  oleh  DLH  mela- lui  cara dan  media komunikasi baik konvensional maupun  modern,  visual  maupun  audiovisual  ke- pada  para  kelompok  sasaran.  Misalnya,  mengin- truksikan toko modern untuk menggunakan tas dan kantong  ramah  lingkungan,  seperti goody  bag maupun paper bag.
Gambar  1. Penggunaan K antong R amah L ingkungan pada Ritel M odern
Ketiga adalah  kewenangan,  diketahui  bah- wa  kewenangan  dan  tugas  dari  Pemkab  Bekasi termasuk di dalamnya DLH telah diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor  34  Tahun  2019.  Dalam  melak-sanakan kewenangan  dan  tanggung  jawab,  ter-dapat masalah  yang  berkaitan  kewenangan  berupa kurangnya  koordinasi  antar  instansi,  dan  kurang- nya  sinergitas  dan  integrasi  antar  pihak.  Oleh karena  itu,  Pemkab  Bekasi  termasuk  DLH berinisiatif  untuk  membentuk  Satgas  Penanganan Permasalahan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  yang memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam mempercepat  penanganan  masalah  sampah  dan pencemaran lingkungan.
Adapun  Satgas  ini  masih  sampai  di  tahap untuk  menunggu  Surat  Keputusan  (SK).  Pem- bentukan  Satgas  PPLH  dan  Peraturan  Bupati Kabupaten  Bekasi  Nomor  34  Tahun  2019  saling berhubungan  satu  sama  lain.  Hal  ini  dikarenakan, keduanya  sama-sama  didasarkan  pada  semangat sinergitas  dan  kolaborasi  melalui  pelibatan  ber- bagai stakeholder ,  mulai  dari  pemerintah  daerah, instansi  terkait,  akademisi,  pelaku  usaha,  dan masyarakat.  Proses  ini  berguna  agar  kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik, serta untuk  menentukan  pembagian  tugas  masing- masing stakeholder dalam menjalankan kerjasama yang  terjalin  (Hendriks,  2019).  Sehingga  dapat terciptanya  lingkungan  hidup  yang  bersih,  sehat, dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Gambar  2. Penggunaan  Sarana  dan  Prasarana  dan Kondisi Penumpukan Sampah Pada TPA Burangkeng
Keempat adalah  fasilitas,  keberadaan  fasili- tas  fisik  berupa  sarana  dan  prasana  yang  tersedia dibagi  secara  umum  untuk  permasalahan  sampah dan  lingkungan,  dan  secara  khusus  untuk  kebija- kan  pengurangan  penggunaan  kantong  plastik. Adapun  sarana  dan  prasarana  untuk  masalah
sampah secara umum di Kabupaten Bekasi berupa ketersediaan  1  TPA  yang  berlokasi  di  Desa Burangkeng  Kecamatan  Setu  dengan  sistem open dumping yang  kemudian  digantikan  sistem sanitary  landfill .  Akan  tetapi,  keadaan  TPA  ini melebihi  kapasitas  dari  standar  yang  telah  di- tentukan. Pada TPA Burangkeng terdapat fasilitas lainnya mulai dari ketersediaan alat angkutan truk, buldoser,  ekskavator, wheel  loader dan  gerobak sampah.  Juga  ditunjang  dengan  keberadaan  unit pengelolahan leachate (air  lindi) dan  gas.  Namun fasilitas fisik ini memang masih kurang dan belum canggih.
Berbeda  halnya  dengan  fasilitas  berupa  sa- rana  dan  prasana  yang  secara  khusus  untuk  ke- bijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, hanya  berupa  spanduk,  baliho,  poster,  dan  media komunikasi  visual  lainnya  guna  memberikan sosialisasi  bagi  kelompok  sasaran  terutama masyarakat. Juga media audiovisual melalui siaran di  radio.  Akan  tetapi  fasilitas  untuk  menunjang kebijakan  pengurangan  penggunaan  kantong plastik  masih  kurang  memadai,  apalagi  belum adanya laboratorium beserta alat uji kandungan zat kimia  pada  kantong  plastik.  Dalam  kebijakan pengurangan  sampah,  harus  didukung  dengan fasilitas  yang  dapat  berfungsi  dengan  optimal (Marazzi et al., 2020; Van et al., 2021).

## Disposisi
Disposisi  merupakan  karakteristik  atau watak yang dimiliki pelaksana, meliputi kejujuran, komitmen, kesetiaan,  dan sifat demokratif (Nuzu- lulita  A  et  al.,  2020).  Jika  pelaksana  mempunyai watak yang baik, implementor bisa melaksanakan kebijakan dengan optimal pula sebagaimana yang diharapkan pembuat kebijakan. Pada poin kognisi, diketahui  bahwa  para  petugas  dari  semua  ting- katan manajemen baik puncak, menengah, dan lini pertama  di  Kabupaten  Bekasi  harus  dan  telah membaca,  mengerti,  dan  memahami  secara  men- dalam  materi  dan  substansi  dari  Peraturan  Bupati Kabupaten Bekasi Nomor  34 Tahun 2019 dengan baik.  Adanya  pemahaman  petugas  akan  isi  ke- bijakan  menimbulkan  kemauan  yang  sungguh- sungguh dari dalam diri mereka untuk melaksana- kan kebijakan tanpa adanya paksaan. Alhasil, para petugas  telah  memiliki  sikap  yang  sesuai  keten- tuan  pelaksanaan  kebijakan  untuk  dapat  bekerja dengan  terstruktur  dan  sistematis  sesuai  tugas pokok  dan  fungsi  masing-masing  dalam  mem- berikan  pengarahan  dan  pemahaman  kepada  ke- lompok sasaran.
Tingkat  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  pe- tugas  implementor  selain  berasal  dari  upaya  diri
sendiri  dengan  membaca  ketentuan  dalam  Pera- turan  Bupati  Kabupaten  Bekasi  Nomor  34  Tahun 2019.  Juga  dibangun  melalui  proses  arahan  pada apel/upacara  pagi  baik  di  DLH  maupun  UPTD Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan yang disampaikan kepala dinas, sekretaris daerah, ataupun  koordinator  petugas  lapangan.  Kemudian juga berasal Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para petugas  baru  di  lapangan  oleh  UPTD.  Berbeda halnya  dengan  pemahaman  yang  dimiliki  pelaku usaha  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kebija- kan  ini,  terbagi  menjadi  pihak  pro  dan  kontra. Adapun masyarakat yang pro dan sudah menerap- kan hanyalah sebagian saja, terutama pelaku usaha waralaba  toko  ritel  modern.  Kebanyakan  masya- rakat  yang  kontra  masih  mengganggap  hal  ini kurang  penting  dengan  persepsi  bahwa  kebijakan ini  hanya  sekedar  himbauan  yang  tidak  mem- berikan sanksi bagi mereka, terutama yang tinggal di  daerah  perdesaan,  maupun  pengusaha  toko kelontong rumahan dan pasar tradisonal.
Pada  poin  arahan  dan  tanggapan  dari  im- plementor  kebijakan  yaitu  pihak  DLH  dan  UPTD Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, telah  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang diatur dalam kebijakan. Sehingga apabila ada sua- tu masalah yang terjadi di lapangan, dapat diberi- kan  solusi  secara  langsung.  Segala  arahan  yang diberikan  oleh  implementor  kepada  kelompok sasaran  dilaksanakan  dalam  bentuk  persuasif  be- rupa  himbauan.  Namun  arahan  dan  tanggapan pelaksana  belumlah  adil,  tegas,  dan  konsisten. Dikarenakan  tidak  semua  kelompok  sasaran, terutama  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah perdesaan,  maupun  pengusaha  toko  kelontong rumahan dan pasar tradisional yang masih dengan bebas  menggunakan  kantong  plastik  yang  jelas tidak ramah lingkungan.
Poin  terakhir  yaitu  intensitas  respon  dan tanggapan pelaksana. Pihak instansi dan OPD yang ada  di  Kabupaten  Bekasi,  terutama  DLH  telah menunjukkan  komitmennya  dalam  menyi-kapi keberadaan  kebijakan  dan  memerangi  sam-pah plastik.  Yang  mana,  mereka  merespon  kebija-kan dengan komitmen melalui perilaku untuk mengurangi  penggunaan  kantong  plastik.  Hal  ini juga  terlihat  dari  upaya  mereka  yang  meniadakan dan mengganti penggunaan bahan yang berpotensi jadi sampah terutama ketika mengadakan acara dan rapat, seperti nasi kotak, gelas dan botol dari bahan plastik sekali pakai dengan penggunaan prasmana dan  penyediaan  dispenser  air.  Juga  menghimbau pegawai  untuk  membawa reusable  bag dan tumbler .  Meskipun  awalnya  sulit  untuk  dilakukan oleh para implementor. Sebab, kendala vital dalam
mengonversikan penggunaan plastik ialah mengubah  kebiasaan  menerapkan  kantong  plastik (Liu et al., 2021).
Gambar 3. Talkshow oleh DLH Kabupaten Bekasi
Secara  keseluruhan  upaya  Pemkab  Bekasi termasuk  DLH  melakukan  kampanye  dan  sosia- lisasi  langsung  pada  setiap  waktu  tertentu  seperti kegiatan car  free  days di  jalan  protokol  dan talk- show .  Juga  menyediakan  bank  sampah  di  setiap kecamatan  bahkan  tingkat  RT/RW  dan  gerakan sedekah sampah, yang mana upaya-upaya ini ber- tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam  memilah  dan  mengelolah  sampah.  Bahkan pihak  DLH  telah  merencanakan  untuk  mem- berikan  penghargaan  kepada  petugas  yang  telah melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dengan baik  untuk  ditetapkan  sebagai  Pegawai  Teladan oleh  Pemkab  Bekasi.  Nantinya  DLH  akan  mem- berikan peningkatan nilai kinerja dan insentif yang tidak  bertentangan  dengan  regulasi  yang  berlaku kepada  Pegawai  Teladan.  Keadaan  berbeda  di- tunjukkan oleh kebanyakan dari kelompok sasaran terutama masyarakat merespon hadirnya kebijakan ini  dengan underestimate dan  tidak  yakin  dapat berhasil  diwujudkan  dengan  signifikan  dan optimal.
Penjelasan  temuan  terkait  sub  fokus  yaitu kognisi,  arahan  dan  tanggapan  pelaksana,  dan  in- tensitas respons dan tanggapan pelaksana pada fo- kus disposisi di atas dapat dipahami, sebab apabila para  implementor  mempunyai  kecenderungan bersikap  positif  dan  mendukung  suatu  kebijakan maka  implementasi  kebijakan  berkemungkinan besar  sesuai  dengan  keputusan  awal.  Begitupun sebaliknya,  menurut  Awaliyah  et  al.,  (2022)  jika para  implementor  cenderung  bersikap  negatif  dan menolak  kebijakan  akibat  konflik  kepentingan maka  implementasi  akan  mengalami  berbagai kendala yang cukup serius.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  menekankan  dibutuh- kannya  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang mengatur tata birokrasi diantara para implementor (Nuzululita  A  et  al.,  2020).  Selain  itu,  berkaitan dengan  adanya  fragmentasi  atau  pembagian  tang- gung jawab kerja. Dalam proses implementasi pe- ngurangan  penggunaan  kantong  plastik  di  Kabu- paten  Bekasi  telah  memiliki  alur  struktur  orga- nisasi  yang  cukup  jelas  berkaitan  dengan  pem- bagian  tugas  dan  tanggung  jawab  (fragmentasi), sehingga  tidak  tumpah  tindih  dan  terstruktur. Koordinasi  dan  kerjasama  terkontruksi  diantara DLH  Kabupaten  Bekasi  dengan  UPTD  Bidang Kebersihan  dan  Pengelolaan  Persampahan  yang bertugas  melaksanakan  kegiatan  teknis  operasio- nal  dan  penunjang.  Selain  itu,  DLH  senantiasa berkoordinasi  dan  bekerja  sama  dengan  pihak eksternal yaitu aparat UPTD pengelola pasar tradi- sional  mengingat  banyaknya  penggunaan  kantong plastik  di  wilayah  tersebut  serta  dengan  instansi yang menangani sungai dan sumber daya air.
Selama ini, DLH juga berkoordinasi dengan Dinas  Perdagangan  dan  Pasar,  Dinas  Perindus- trian, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu,  Satpol  PP,  dan  pihak  Kecamatan  maupun Desa. Terlebih lagi pentingnya keterlibatan semua instansi  dan  OPD  pada  Pemerintahan  Kabupaten Bekasi  melalui  koordinasi  yang  dilakukan,  me- ngingat  penggunaan  kantong  plastik  menjadi  ma- salah  bersama  baik  yang  terkait  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Koordinasi  dalam  proses komunikasi  antar  organisasi  menjadi  faktor  yang menilai sejauh mana para aktor bertanggung jawab akan implementasi kebijakan (Arruada & Buainain, 2018).
Meskipun begitu, masih disayangkan adanya kekurangan  dan  hambatan  di  dalam  proses koordinasi  yang  dilakukan  oleh  DLH  Kabupaten Bekasi.  Mulai  dari  rapat  koordinasi  secara  formal yang  harusnya  diselenggarakan  3  bulan  sekali, hanya  menjadi  wacana  disebabkan  koordinasi dilakukan  secara  informal  dalam  bentuk  obrolan. Selain  itu,  dalam  menunaikan  proses  koordinasi ditemukan  hambatan  terkait  penentuan  waktu, penentuan koordinator yang memiliki kewenangan dalam  mengkoordinir,  dan  terkait  anggaran.  Da- lam implementasi suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas  dari  berbagai  macam  permasalahan  yang ada. Masalah implementasi kebijakan ini berkaitan dengan  tujuan-tujuan  kebijakan  dengan  realisasi dari kebijakan tersebut. Permasalahan yang terjadi dapat  dilihat  berdasarkan  kendala-kendala  dalam pencapaian  tujuannya  (Kusmayadi  &  Hertati, 2022).
Jika  dikaitkan  pada  SOP  dalam  kebijakan pengurangan  penggunaan  kantong  plastik  me- ngacu  pada  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bekasi Nomor  34  Tahun  2019.  Namun  masih  belum adanya  SOP  khusus  yang  disediakan  oleh  Peme- rintah  Kabupaten  Bekasi  termasuk  DLH  sebagai aturan  pendukung  dalam  kebijakan  pengurangan penggunaan  kantong  plastik.  Mengatasi  kekura- ngan dan hambatan dalam alur struktur organisasi terkait  fragmentasi  dan  SOP  menjadi  penting, karena  kedua  hal  tersebut  merupakan  bentuk karakteristik  utama  dari  suatu  birokrasi  serta  juga untuk  menerapkan  kebijakan  secara  efektif  dan efisien (Adam et al., 2017).
Kehadiran  Tim  Satgas  PPLH  melalui pelibatan  seluruh  instansi  dan  OPD  Pemerintahan Kabupaten  Bekasi,  dapat  berwenang  dan  bertang- gung  jawab  untuk  mempercepat  penanganan masalah sampah dan pencemaran lingkungan. Juga Tim Satgas ini akan ditunjang oleh adanya struktur organisasi  disertai  tugas  pokok  dan  fungsi  yang jelas.  Namun  hingga  saat  ini  Tim  Satgas  be-lum terbentuk,  karena  masih  menunggu  keluarnya  SK pembentukan.  Menurut  Nyathi  &  Togo  (2020), keefektifan legislasi tergantung dengan penegakan secara konsisten dalam mendidik mas-yarakat guna mewujudkan dukungan lingkungan.

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  menggunakan  mo- del  Edwards  III  terdiri  dari  faktor  komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang secara keseluruhan memengaruhi terhadap kesuksesan  pelaksanaan  kebijakan  pengurangan penggunaan  kantong  plastik. Pertama ,  faktor komunikasi  telah  terlaksana  meskipun  ditemukan kekurangan  terkait  ketidakjelasan  dan  inkonsis- tensi  melalui  sosialisasi  kebijakan  yang  tidak menyasar  kepada  semua  pihak  terkait  atau  belum masif  dan  maksimal. Kedua ,  sumber  daya  telah terimplementasi  walaupun  masih  belum  memadai baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas. Ketiga , disposisi  telah  hadir  dalam  implementasi  kebija- kan tetapi masih dapat dinilai bahwa implementor belumlah  adil,  tegas,  dan  konsisten,  terlebih  mas- yarakat  merespon  hadirnya  kebijakan  ini  dengan underestimate dan  tidak  yakin  dapat  berhasil  di- wujudkan  dengan  signifikan  dan  optimal. Ke- empat ,  struktur  birokrasi  telah  terimplementasi meskipun  ditemukan  hambatan  terkait  alur  stru- ktur  organisasi  berkenaan  fragmentasi  dan  SOP yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui upaya percepatan pembentukan Satgas PPLH.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, H., Suryadi, B., Fitri, M. R., Alisa, F.
N., Dwi, D., Astuti, I., Adina, S., Rasyid, R.
M., & Renita, L. (2021). Dampak Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Masyarakat Pinggiran Sungai Kota Banjarmasin. Prosiding  Seminar  Nasional Lingkungan Lahan Basah , 6 (1–5).
Adam, C., Fernandez-i-Marín, & Xavier, C. K. &. (2017).  Rule  growth  and  government effectiveness:  why  it  takes  the  capacity  to learn and coordinate to constrain rule growth. Policy  Sciences,  Springer;  Society  of  Policy Sciences ,
50 (2), 241–268. https://doi.org/10.1007/s11077-016-9265-x
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . CV Jejak.
Anom,  I.  D.  K.,  &  Lombok,  J.  Z.  (2020). Karakterisasi  Asap  Cair  Hasil  Pirolisis Sampah  Kantong  Plastik  sebagai  Bahan Bakar Bensin. Fullerene Journal of Chemistry , 5 (2), 96–101.
https://doi.org/10.37033/fjc.v5i2.206
Arico,  Z.,  &  Jayanthi,  S.  (2018).  Pengolahan Limbah  Plastik  Menjadi  Produk  Kreatif Sebagai  Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir. Martabe :  Jurnal  Pengabdian
Kepada Masyarakat , 1 (1), 1–6.
https://doi.org/10.31604/jpm.v1i1.1-6
Arruada,  J.  P.  de,  &  Buainain,  A.  M.  (2018).
Organizational Coordination in Public Policy Implementation:  Practical  Dimensions  and Conceptual  Elements. Central  European Journal of Public Policy , 7 (2), 138–139. Awaliyah,  A.,  Aslinda,  A.,  Guntur,  M.,  Studi,  P., Administrasi,  I.,  Sosial,  F.  I.,  &  Kusuma,  S. (2022).  Implementasi  Program  Unit  Reaksi Cepat ( URC ) dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba Implementation of the Rapid Response Unit ( RRC ) Program in Overcoming  Poverty  in  Bulukumba  District Jurnal  Aktor. Jurnal  Aktor , 1 (2),  12–21. https://ojs.unm.ac.id/Aktor/article/view/3131 7
Barberá,  P.,  Casas,  A.,  Nagler,  J.,  Egan,  P.  J., Bonneau,  R.,  Jost,  J.  T.,  &  Tucker,  J.  A. (2019). Who Leads? Who Follows? Measuring  Issue  Attention  and  Agenda Setting  by  Legislators  and  the  Mass  Public Using Social Media Data. American Political Science Review , 113 (4), 883–901. https://doi.org/10.1017/S0003055419000352
Cetha, D. T. R., Meidiana, C., & Sari, K. E. (2022).
Potensi Rehabilitasi Sel Penimbunan Sampah TPA Sowi Dengan Landfill Mining. Planning for  Urban  Region  and  Environment , 11 (3), 165–176.
https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/ar ticle/view/429 Fadhlurrahman, M. W., & Burhanuddin, H. (2021).
Kajian  Daya  Tampung  Tempat  Pemrosesan Akhir  (TPA)  Jatiwaringin  Di  Kabupaten Tangerang. Prosiding  Perencanaan  Wilayah Dan Kota , 7 (2), 377–385. https://doi.org/10.29313/pwk.v0i0.29155
Febrianti,  R.,  Dewi,  R.,  &  Mardiah,  A.  (2022).
Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan  Sampah  di  Kecamatan  Tuah Madani  Kota  Pekanbaru. PUBLICNESS: Journal  of  Public  Administration  Studies , 1 (2), 103–116. https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.16
Hendriks,  F.  (2019).  Democratic  innovation beyond deliberative reflection: the plebiscitary rebound and the advent of action- oriented democracy. Democratization , 26 (3), 444–464. https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1547 896
Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J., & Ecker, U.  K.  H.  (2021).  Toward  effective government  communication  strategies  in  the era  of  COVID-19. Humanities  and  Social Sciences  Communications , 8 (30),  1–11. https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w Ismiandini, A. A., Yuniar, R., & Hikmawan, M. D. (2020).  Implementasi  Kebijakan  Plastik Berbayar di Kota Cilegon. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 4 (1), 49–61. https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.101
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK).  (2019). Pengelolaan  Sampah: Kapasitas TPA menjadi Sampah . http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/ho me/index.php?page=detail_news&newsid=7 49 (15 Juni 2022).
Kusmayadi,  N.  W.,  &  Hertati,  D.  (2022). Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan HIV/AIDS. Jurnal  Kebijakan  Publik , 13 (2), 122–129.
https://doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8004
Lestari,  N.,  &  As’ari,  H.  (2022).  Implementasi
Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong  Plastik  di  Kabupaten  Siak  (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah). Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 8 (1), 43–58. https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).92 13
Liu,  C.,  Nguyen,  T.  T.,  &  Ishimura,  Y.  (2021). Current  situation  and  key  challenges  on  the use  of  single-use  plastic  in  Hanoi. Waste
Management , 121 , 422–431. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.12.03
3
Marazzi, L., Loiselle, S., Anderson, L. G., Rocliffe,
S., & Winton, D. J. (2020). Consumer-based actions to reduce plastic pollution in rivers: A multi-criteria  decision  analysis  approach.
PLoS ONE , 15 (8), 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.023641 0
Maruf, M. (2019). Indonesia Response and Recent
Development  of  Law  and  Policy  in Addressing  Marine Plastic Litter. Journal of Indonesian  Legal  Studies , 4 (2),  167–188. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v 4i2.34757
Meidiana,  C.,  &  Mashita,  D.  (2018).  A  Mass Balance  Method  for  Assessing  Emergy Benefit of Waste Mining for Refuse Derived Fuel  Production. International  Journal  of Environmental  Science  and  Development , 8 (6),
448–453. https://doi.org/10.18178/ijesd.2017.8.6.995
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldaña,  J.
(2019). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). SAGE Publications Inc. Napitupulu, L., Hamzah, H., & Haniy, S. U. (2021). 3  Intervensi  Penting  untuk  Mendukung Pembatasan  Penggunaan  Plastik  Sekali Pakai . WRI Indonesia. https://wri- indonesia.org/id/blog/3-intervensi-penting- untuk-mendukung-pembatasan-penggunaan- plastik-sekali-pakai#:~:text=Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen,dan alat makan sekali pakai (5 Juni 2022).
Nasution,  M.  F.,  Zainuddin,  Z.,  &  Hartono,  B. (2022).  Implementasi  Kebijakan  Sistem Pelaporan  Terintegrasi  Aplikasi  Software Pada  Bidang  Sumber  Daya  Aparatur  Pada Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi Sumatera  Utara. Journal  of  Education, Humaniora  and  Social  Sciences  (JEHSS) , 5 (2),
876–891. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1394 Noeh,  M.  F.  (2022). Naskah  Kebijakan  Solusi Penangan Darurat Sampah TPST “Transformasi Pengelolaan Sampah Terpadu.” Nuzululita A, L., Ramadhani, A. S., & Hardjati, S. (2020).  Implementasi  Kebijakan  Command Center 112 di Surabaya.
Public
Administration  Journal  of  Research , 2 (2), 209–222. https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.53
Nyathi,  B.,  &  Togo,  C.  A.  (2020).  Overview  of Legal and Policy Framework Approaches for Plastic  Bag  Waste  Management  in  African Countries. Journal  of  Environmental  and Public Health , 2020 , 1–8.
https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2020/8 892773 Peraturan  Bupati  Bekasi  Nomor  34  Tahun  2019
Tentang  Pengurangan  Penggunaan  Kantong Plastik.
Putra,  R.  D.,  Darto,  D.,  &  Halim,  H.  A.  (2021). Kapasitas  Organisasi  Dinas  Lingkungan Hidup  Dan  Kebersihan  Dalam  Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota  Bandung. JANE  -  Jurnal  Administrasi
Negara , 13 (1), 62–73. https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35032
Qodriyatun, S. N., Nurhayati, S., Yulia, Q., Elga, I., Anih,  A.,  Suryani,  S.,  &  Prasetyawan,  T. (2021). Sampah  Plastik  Dan  Implikasi Kebijakan  Pembatasan  Plastik  Sekali  Pakai Terhadap  Industri  Dan  Masyarakat .  Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Republika.co.id. (2022). Warga Keluhkan Keberadaan TPA Burangkeng yang Semakin Menggunung . 8 Juni 2022. https://www.republika.co.id/berita/rd4z4t484 /warga-keluhkan-keberadaan-tpa-
burangkeng-yang-semakin-menggunung  (20
Agustus 2022)
Sousa,  F.  D.  B.  de.  (2021).  The  role  of  plastic concerning  the  sustainable  development goals:  The  literature  point  of  view. Cleaner and Responsible Consumption , 3 (100020), 1– 24.
https://doi.org/10.1016/j.clrc.2021.100020
Substance  Abuse  and  Mental  Health  Services
Administration (SAMHSA). (2019). Communicating  in  a  Crisis.  In Risk Communication Guidelines for Public
Officials .  SAMHSA  (Substance  Abuse  and Mental  Health  Services  Administration) Publication.
Uddin,  N.  (2019).  Empowerment  Through Participation in Local Governance: The Case of  Union  Parishad  in  Bangladesh. Public Administration  and  Policy , 22 (1),  40–54. https://doi.org/10.1108/pap-10-2018-0002
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Van,  L.,  Hamid,  N.  A.,  Ahmad,  M.  F.,  Aizat Ahmad,  A.  N.,  Ruslan,  R.,  &  Muhamad Tamyez, P. F. (2021). Factors of Single Use Plastic  Reduction  Behavioral  Intention. Emerging  Science  Journal , 5 (3),  269–278. https://doi.org/10.28991/esj-2021-01275