Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## KEDUDUKAN DAN HAK ANAK TIRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA TIRINYA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM
Muhammad Rizal 1 , Muh. Jufri Ahmad 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: muhammadrizal08190@gmail.com , djufriahmad@untag-sby.ac.id

## Abstrak
The  existence  of  stepchildren  in  a  marriage  requires  legal  certainty  regarding  their  rights  to  the inheritance  of  their  adoptive  parents,  because  after  all  the  presence  of  stepchildren  is  deliberately included  in  a  legal  marriage  and  stepchildren  are  in  entitled  protection  to  ensure  they  are  future, regardless of status or status. position. Inheritance in Islamic law is an obligation must be fulfilled and is sometimes highly emphasized because the division of inheritance often causes adverse consequences for a family whose heirs are all left to die. The desire of humans who are too fond of property, often justifies various  ways  to  obtain  these  assets,  including  inheritance  from  their  own  heirs.  Basically,  people  who have  blood  relations  or  blood  relations  with  the  heirs  become  heirs,  because  of  marriage  to  the  heirs (husband  or  wife  of  the  heir).  Based  on  the  above,  the  author  can  formulate  several  related  issues, namely what is the position and rights of adopted children over the assets left by adoptive parents? and what about legal certainty regarding the rights of adopted children in the distribution of inheritance or gifts  from  adoptive  parents?  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  describe  the  position  of stepchildren in Islamic inheritance law, then to find out and describe the legal certainty of the rights of stepchildren in the distribution of inheritance or grants given by their adoptive parents. The method used is regulatory research, which is an approach by studying and analyzing existing laws and regulations. The conclusion of this article is that adopted children are not heirs in the family,
Keywords : legal certainty, inheritance rights, stepchildren, grants, Islamic law

## Abstrak
Keberadaan anak tiri dalam suatu perkawinan memerlukan kepastian hukum mengenai hak-haknya atas harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya,  karena  bagaimanapun  juga  kehadiran  anak  tiri  itu  dengan sengaja  diikutsertakan  dalam  suatu  perkawinan  yang  sah  dan  anak  tiri  memiliki  hak  mendapat perlindungan hukum untuk menjamin masa depannya, terlepas dari status atau posisi.Pewarisan dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan kadang-kadang sangat ditonjolkan karena pembagian  harta  warisan  sering  menimbulkan  akibat  yang  merugikan  bagi  suatu  keluarga  yang  ahli warisnya  ditinggal  mati  secara  keseluruhan.  Keinginan  manusia  yang  terlalu  menyukai  harta  benda, seringkali  membenarkan  segala  macam  cara  untuk  memperoleh  harta  tersebut,  termasuk  pewarisan dari ahli warisnya sendiri. Pada dasarnya orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan darah dengan ahli waris menjadi ahli waris, karena perkawinan dengan ahli waris (suami atau istri ahli waris). Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang berkaitan yaitu  bagaimana  kedudukan  dan  hak  anak  angkat  atas  harta  peninggalan  orang  tua  angkat?  dan bagaimana  dengan  kepastian  hukum  tentang  hak  anak  angkat  dalam  pembagian  harta  warisan  atau pemberian orang tua angkat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan status anak tiri dalam hukum waris Islam, kemudian untuk memahami dan mendeskripsikan  Kepastian hukum  tentang  kelayakan  anak  tiri  tatkala  pemberian  harta  peninggalan  dan  pemberian  orang  tua angkatnya.  Metodenya  adalah  penelitian  normatif,  ialah.  Penghampiran  yang  mengkaji  dan  menelaah hukum positif yang berlaku. Gagasan dan riset ini adalah bahwa anak tiri ialah tidak termasuk golongan ahli waris dalam hukum waris islam.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kata kunci: Kepastian hukum, hukum waris, anak tiri, hibah, hukum Islam

## PENDAHULUAN
Setiap  makhluk  yang  bernyawa  di  bumi  ini  pada  dasarnya  hanya  bersifat  sementara, karena  pada  kenyataan  bahwa  setiap  makhluk  akan  mati  sebagaimana  yang  telah  ditentukan dan  terjadi  pada  semua  makhluk-Nya.  Orang  yang  meninggal  tidak  secara  radikal mempengaruhi proses pengalihan dan pengalihan harta yang ditinggalkan oleh ahli waris.
Harta  benda  adalah  salah  satu  objek  paling  berharga  yang  dimiliki  seseorang.  Berkat harta ini, orang bisa mendapatkan segala  seuatu yang mereka inginkan. Salah satu cara untuk diperolehnya  harta  tersebut  adalah  melalui  pewarisan,  yaitu  penerimaan  sebagian  harta sebagai  akibat  kematian  pewaris.  Seharusnya  langkah  ini  juga  sejalan  pada  undang-undang, secara khusus undang-undang kewarisan dalam KHI.
‘’  Pada  hakekatnya  aturan  kewarisan  dilahirkan  dari  hukum  perdata  selaku  umum  dan menggambarkan  bagian  terpencil  dari  aturan  family.  Aturan  mengenai  kewarisan  amat  kuat hubungannya dalam cakupan khalayak insan, karena pada dasarnya semua orang niscaya dapat merasakan  suatu  prihal  hukum  yang  disebut  akhir  khayat.  Akibatnya  yang  tampak  dari timbulnya  perihal  hukum  meninggalnya  manusia  antara  lain  adalah  perkara  penyelenggaraan dan  penerusan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  orang  yang wafat.  ‘’ (Bahari,  Siafwan  dan Maulina Azmi, 2021)
‘’  Persoal an  hukum  waris  di  Indonesia  sebagian  besar  diatur  dengan  peraturan  yang  berlaku, akan  tetapi  tak  terlepas  pada  kenyataan  bahwa  ketetapan  waris  dalam  Negara  ini  banyak memakai ketetapan waris biasa. Bersumber pada undang-undang RI UU no. 62 Tahun 1958 seta Keputusan Presiden No. 240/1957 tentang pemberian harta warisan menggunakan daya upaya mengelompokkan  masyarakat  dihilangkan  dan  mengenai  hukum  kewarisan  inilah  mampu ditinjau pada hukum waris Islam ‘’ (Febriavanti dan Mansour, 2020)
‘’ hukum waris terutama melibatkan tiga unsur, yaitu: ‘’ (Qasim, 2016)
1) Adanya warisan atau harta milik ahli waris yaitu warisan;
2) Adanya  pewaris,  ialah  orang  yang  memberi  peralihan  atau  mempunyai  harta peninggalan dan mewariskannya;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## 3) Adanya keturunan, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan.
‘’  Faraid menempati  tempat  yang  sangat  penting  dalam  aturan  Islam  (Ahmad  Zahari,  1973). Naluri  seseorang  yang  mencintai  harta  seringkali  membuat  seseorang  membenarkan  segala upaya  untuk  memperoleh harta peninggalan itu,  mencakup  dengan  mewariskan  ahli  warisnya sendiri (Aseri 2018).
Biasanya  dalam  rakyat  umumnya  persoalan  waris  dituntaskan  mandiri,  biasanya  bagi orang  yang  terlibat  di  dalamnya  melakukan  cara  pemufakatan.  Penuntasan  persoalan  waris dengan  cara  pemufakatan  banyak  dijumpai  pada  rakyat  karena  penuntasan  dengan  cara pemufakatan  ini  didasarkan  oleh  aturan  waris  Islam,  meskipun  bersifat  diwajibkan,  namun implementasinya  memungkinkan  pemufakatan  antar  ahli  waris.  Jika  tidak  ada  perselisihan  di antara  para  ahli  waris,  bahwa  mereka  akan  menyelesaikannya  melalui  pengadilan,  meskipun ada  ahli  waris  yang  tidak  membantah,  tetapi  tetap  meminta  untuk  menentukan  harta warisannya dan bagian masing-masing ahli waris dalam harta peninggalan ahli waris tersebut. ke pengadilan, yang disebut penyelesaian di luar pengadilan.
setela l h  diunda l ngka l nnya l Unda l ng-Unda l ng  Nomor  7  Ta l hun  1989  tenta l ng  Penga l dila l n Perwa l lia l n,  kompetensi  a l bsolut  Penga l dila l n  Perwa l lia l n  untuk  seluruh  Indonesia l menja l di  sa l ma l , ya l itu  seba l ga l ima l na l terca l ntum  da l la l m  Pa l sa l l  49  Unda l ng-Unda l ng  tersebut,  ya l ng  meliputi  bida l ng perka l wina l n, pewa l risa l n, wa l sia l t, hiba l h, wa l ka l f da l n sha l da l ka l . Sebelum berla l kunya l UU No. 7 Ta l hun 1989,  Penga l dila l n  A l ga l ma l di  Ja l wa l da l n  Ma l dura l ,  serta l bebera l pa l kependuduka l n  di  Ka l lima l nta l n Sela l ta l n da l n Ka l lima l nta l n Timur, tida l k berwena l ng menga l dili perka l ra l wa l ris, wa l sia l t, hiba l h, hiba l h da l n sedeka l h.
Uruta l n suksesi da l la l m Kumpula l n A l tura l n Isla l m (sela l njutnya l disebut kHI) dia l tur oleh Buku II  UU  Suksesi.  Diha l ra l pka l n  mela l lui  berba l ga l i  sya l ra l t  ya l ng  dia l tur  da l la l m  hukum  wa l ris  Isla l m, genera l si penerus kelua l rga l a l ta l u a l na l k, terma l suk a l na l k tiri da l ri sa l la l h na l sa l b sa l la l h sa l tu ora l ng tua l ya l ng  tela l h  meningga l l,  da l pa l t  mewa l risi  ha l rta l peningga l la l n  ora l ng  tua l nya l ta l npa l menza l limi  a l ta l u merugika l n. ora l ng la l in. da l n sinkron mengguna l ka l n meka l nisme ya l ng berla l ku.
Jika l pengertia l n pera l tura l n sa l ma l denga l n pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n, ma l ka l menurut Bentha l m tujua l n a l khir pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n a l da l la l h untuk mela l ya l ni sebesa l r-besa l rnya l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
keba l ha l gia l a l n  ba l gi  seba l nya l k-ba l nya l knya l ora l ng  (Priya l tno  da l n  A l ridha l ya l ndi  2018).  bia l sa l disebut denga l n  istila l h  sya l ri'a l t  da l ri  A l bdul  Wa l ha l b  Kha l lla l f,  bertujua l n  untuk  mewujudka l n  kema l sla l ha l ta l n ba l gi kehidupa l n ma l sya l ra l ka l t ya l ng terkena l ketentua l n a l tura l n (Muka l lla l f) (Supriha l tin 2020).
KHI  sa l ma l seka l li  tida l k  menyebut  sistem  pewa l risa l n  di  Indonesia l ,  a l na l k  tiri.  A l na l k  a l ngka l t seca l ra l implisit  suda l h  menja l di  a l nggota l kelua l rga l a l ya l h/ibu  tiri  ka l rena l mengguna l ka l n  kerela l a l n untuk  menika l h  denga l n  ora l ng  ya l ng  suda l h  memiliki  a l na l k,  sehingga l ia l juga l bersedia l menerima l keha l dira l n  a l na l k  tersebut  seba l ga l i  a l nggota l kelua l rga l nya l .  na l mun  fenomena l ya l ng  terja l di  di ma l sya l ra l ka l t dima l na l a l na l k tiri terka l da l ng tida l k diterima l oleh sa l la l h sa l tu ora l ng tua l (a l ya l h/ibu tiri), pa l da l ha l kika l tnya l a l na l k  tiri  berhubunga l n  era l t  denga l n  ora l ng  tua l a l ngka l tnya l (a l ya l h/ibu).  A l pa l la l gi ketika l seora l ng a l na l k tiri tingga l l bersa l ma l ora l ng tua l a l ngka l tnya l seja l k dini,    a l na l k tersebut tentu suda l h  seperti  a l na l k  ka l ndungnya l sendiri  ba l gi  ora l ng  tua l a l ngka l tnya l .  Dita l mba l h  la l gi,  jika l sema l sa l hidup sa l ng a l na l k memberi ma l nfa l a l t kepa l da l ora l ng tua l a l suh.
KHI tida l k menga l tur keduduka l n a l na l k tiri ba l ik da l la l m hukum perka l wina l n ma l upun hukum wa l ris. KHI tida l k mendefinisika l n a l na l k a l ngka l t. Pengertia l n umum a l na l k a l ngka l t a l da l la l h a l na l k ya l ng la l hir da l ri sua l mi a l ta l u istri ya l ng buka l n ha l sil perka l wina l n denga l n istri a l ta l u sua l mi ya l ng seka l ra l ng. da l la l m  empirisme  sosia l l  da l pa l t  diliha l t  ba l hwa l korela l si  a l nta l ra l a l na l k  tiri  da l n  a l ya l h  tirinya l sa l nga l t mirip denga l n  korela l si  a l nta l ra l a l na l k  da l n ora l ng  tua l ka l ndungnya l .  na l mun  tida l k  ja l ra l ng ditemuka l n a l na l k  a l suh  ya l ng  tida l k  suka l denga l n  keha l dira l n  ora l ng  tua l a l suh,  a l ta l u  ora l ng  tua l ya l ng  tida l k  pua l s denga l n a l na l k a l suhnya l (Putu et a l l., 2016).
Di sinila l h a l tura l n wa l ris Isla l m berpera l n penting da l la l m menya l mpa l ika l n kepa l stia l n norma l tif a l ga l r ha l k-ha l k a l na l k a l ngka l t dihorma l ti da l n pemba l gia l n ha l rta l wa l risa l n terja l di seca l ra l a l dil, seka l ligus memenuhi  tujua l n  a l tura l n  wa l ris  Isla l m,  ya l itu  menga l tur  ca l ra l -ca l ra l nya l .  wa l risa l n  diba l gi.  sehingga l da l pa l t berma l nfa l a l t ba l gi a l hli wa l ris seca l ra l a l dil da l n ba l ik (Putu) dkk., 2016).
Berda l sa l rka l n  ketera l nga l n  di  a l ta l s,  penulis  terta l rik  untuk  mengka l ji  keduduka l n  da l n  ha l k a l na l k tiri terha l da l p ha l rta l peningga l la l n ora l ng tua l a l ngka l t, ka l rena l jika l diliha l t da l ri keduduka l n a l na l k a l ngka l t da l n a l na l k tiri tida l k ja l uh berbeda l . Sta l tus kedua l nya l buka l nla l h a l na l k ma l upun a l hli wa l ris da l ri a l hli wa l ris, na l mun CHI sa l ma l seka l li tida l k mempenga l ruhi persoa l la l n ha l k wa l ris a l na l k tiri. da l ri sini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
penulis  lebih  menda l la l mi  keduduka l n  da l n  ha l k  a l na l k  tiri  terha l da l p  ha l rta l peningga l la l n  ora l ng  tua l a l ngka l tnya l , ta l npa l merugika l n a l ta l u mela l ngga l r ha l k a l hli wa l ris biologis.

## METODE PENELITIAN
Da l la l m  penelitia l n  ini,  penulis  mengguna l ka l n  studi  regula l si.  Penelitia l n  hukum  a l da l la l h proses  meneliti,  mengidentifika l si  da l n  menemuka l n  sua l tu  a l sa l s  hukum,  ka l ida l h  hukum  a l ta l u doktrin  hukum  ya l ng  a l ka l n  diguna l ka l n  untuk  memeca l hka l n  ma l sa l la l h  hukum  ya l ng  a l da l .(Peter Ma l hmoud Ma l rzouki, 2012).
Penulis  da l la l m  mela l kuka l n  penelitia l n  ini  mengguna l ka l n  pendeka l ta l n  norma l tif  ya l itu mela l lui  ka l jia l n  terha l da l p  berba l ga l i  pera l tura l n  ya l ng  berka l ita l n  denga l nKeppres  No  1  Ta l hun  1991 tenta l ng  Penyusuna l n  Hukum  Isla l m,  UU  No  16  Ta l hun  2019  menguba l h  UU  No  1  Ta l hun  1974 tenta l ng  Perka l wina l n,  Kemudia l n  pendeka l ta l n  konseptua l l  a l da l la l h  mempela l ja l ri  pa l nda l nga l n, doktrin, konsep da l n a l sa l s hukum da l la l m ilmu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sta l tus da l n ha l k-ha l k a l na l k tiri da l la l m hubunga l nnya l denga l n ha l rta l peningga l la l n ora l ng tua l nya l Berda l sa l rka l n pa l sa l l 42 Unda l ng-Unda l ng Nomor 1 Ta l hun 1974 tenta l ng Perka l wina l n, a l na l k sa l h  a l da l la l h  a l na l k  ya l ng  la l hir  di  da l la l m  a l ta l u  di  lua l r  perka l wina l n  ya l ng  sa l h.  Kemudia l n  Pa l sa l l  43 menya l ta l ka l n  ba l hwa l a l na l k  ya l ng  la l hir  di  lua l r  nika l h  ha l nya l mempunya l i  hubunga l n  keperda l ta l a l n denga l n ibunya l da l n kelua l rga l ibunya l .
Jika l kita l menga l na l lisis  lebih  da l la l m  ketentua l n  hukum  wa l ris  Isla l m,  ya l ng  menja l di  a l la l sa l n seseora l ng  menerima l wa l risa l n  a l ta l u  menja l di  a l hli  wa l ris,  da l pa l t  dikla l sifika l sika l n  seba l ga l i  berikut: (Firda l wa l ty 2019)
1. ka l rena l perka l wina l n.  seseora l ng  da l pa l t  menerima l wa l risa l n  (seba l ga l i  a l hli  wa l ris)  ka l rena l a l da l nya l hubunga l n  perka l wina l n  a l nta l ra l ya l ng  meningga l l da l n  ora l ng  ya l ng terma l suk  da l la l m pemba l gia l n terstruktur mengena l i ha l l itu a l da l la l h sua l mi a l ta l u istri da l ri ya l ng meningga l l;
2. ka l rena l hubunga l n  da l ra l h.  seseora l ng  da l pa l t  menerima l wa l risa l n  (menja l di  a l hli  wa l ris) berda l sa l rka l n  hubunga l n  kekera l ba l ta l n  a l ta l u  da l ra l h/kekera l ba l ta l n  denga l n  a l lma l rhum,  ya l ng
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
terma l suk da l la l m pemba l gia l n terstruktur mengena l i ha l l ini: ibu, a l ya l h, ka l kek, nenek, a l na l k, cucu,  cicit,  sa l uda l ra l la l ki-la l ki  da l n  sa l uda l ra l perempua l n,  a l na l k  da l ri  sa l uda l ra l la l ki-la l ki  da l n perempua l n, da l n la l in-la l in;
3. untuk  pembeba l sa l n  Ma l yit;  seseora l ng  da l pa l t  menerima l wa l risa l n  (seba l ga l i  a l hli  wa l ris) denga l n  ketentua l n  ba l hwa l a l lma l rhum  la l hir  da l ri  seseora l ng  ya l ng  a l ka l n  membeba l ska l n a l lma l rhum da l ri perbuda l ka l n, da l la l m ha l l itu da l pa l t la l ki-la l ki a l ta l u perempua l n;
4. ka l rena l sesa l ma l muslim.  seora l ng  Muslim  ya l ng  meningga l l  dunia l ,  da l n  dia l tida l k  memiliki a l hli wa l ris sa l ma l seka l li (puna l h), ma l ka l wa l risa l nnya l a l ka l n bera l lih menja l di milik Ba l itul, da l n di ma l sa l depa l n a l ka l n diguna l ka l n untuk kepentinga l n uma l t Isla l m.
pa l da l poin  kedua l ,  tenta l ng  fa l kta l ba l hwa l seseora l ng  menerima l wa l risa l n,  ini  a l da l la l h hubunga l n  da l ra l h  denga l n  a l lma l rhum  a l ta l u  a l hli  wa l risnya l .  Ha l l  ini  menunjukka l n  ba l hwa l jika l a l na l k a l ngka l t a l da l la l h a l na l k lua l r nika l h da l ri ibunya l , da l n ibu ya l ng meningga l l a l da l la l h ibunya l , ma l ka l a l na l k a l ngka l t  tersebut  berha l k  mewa l ris  seba l ga l i  a l hli  wa l ris  da l ri  ibu  ka l ndungnya l ,  seka l lipun  ibu ka l ndungnya l bersta l tus da l la l m kelua l rga l ba l ru. a l da l la l h a l na l k tiri. seba l liknya l , jika l a l na l k tiri dipa l ha l mi seba l ga l i  a l na l k  ya l ng  la l hir  da l ri  seora l ng  a l ya l h,  da l n  ya l ng  meningga l l  seca l ra l globa l l  a l da l la l h  a l ya l h ka l ndungnya l , ma l ka l a l na l k tiri tersebut berha l k mewa l risi seba l ga l i a l hli wa l ris da l ri a l ya l h ka l ndungnya l , seka l lipun  sta l tusnya l da l la l m  perka l wina l n  a l ta l u  kelua l rga l ba l ru  a l ya l h  ka l ndungnya l bera l rti  a l na l k a l ngka l t.
Sela l in  bebera l pa l a l la l sa l n,  seseora l ng  menerima l wa l risa l n  ya l ng  lebih  tinggi.  Hukum  wa l ris Isla l m meneta l pka l n 25 ora l ng a l hli wa l ris ya l ng da l pa l t mewa l ris ha l rta l seora l ng a l hli wa l ris, ya l ng terdiri da l ri 15 la l ki-la l ki da l n 10 perempua l n (Susa l nto, Puspita l sa l ri da l n Ma l rwa l , 2021).
A l na l k a l suh tida l k seca l ra l priba l di terma l suk da l la l m kela l spa l ka l rsuksesi Isla l m. Na l mun buka l n bera l rti  a l na l k  a l ngka l t  tida l k  da l pa l t  menerima l wa l risa l n.  A l na l k  a l ngka l t  tida l k  berhubunga l n  la l ngsung denga l n  a l ya l h  a l ta l u  ibu  tirinya l .  teta l pi  a l na l k  a l ngka l t  (ya l ng  la l hir  da l ri  ibu  a l ta l u  a l ya l h  ka l ndung  da l ri perka l wina l n  sebelumnya l )  da l la l m  sta l tus  perka l wina l n  ba l ru  a l ta l u  da l la l m  kelua l rga l ba l ru  berha l k mewa l risi  seba l ga l i  a l na l k  ka l ndung  da l ri  ibu  a l ta l u  a l ya l h  ka l ndungnya l .  A l na l k  a l suh  a l ta l u  a l ngka l t  tida l k berhubunga l n  seca l ra l priba l di  denga l n  ora l ng  tua l a l ngka l tnya l .  teta l pi  a l pa l bila l tela l h  terja l di perka l wina l n ya l ng sa l h, ma l ka l seca l ra l sa l h a l na l k tiri a l ta l u a l na l k ka l ndung tersebut tela l h mempunya l i
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hubunga l n  ya l ng  sa l h  denga l n  kelua l rga l ba l runya l .  A l da l nya l hubunga l n  pera l tura l n  menimbulka l n a l kiba l t hukum a l da l nya l a l na l k tiri ba l gi ibu da l n a l ya l h tiri ketika l menerima l wa l risa l n (Firda l wa l ty 2019). Muha l mma l d A l li A l sh Sha l buniy ba l hwa l meskipun da l la l m ka l sus Ga l ra l ki berpenda l pa l t ba l hwa l a l na l k  a l ngka l t  tida l k  menda l pa l t  ba l gia l n  a l pa l pun  da l ri  ha l rta l peningga l la l n  ibu  a l ta l u  a l ya l h  tirinya l , na l mun  di  ba l gia l n  la l in  ia l menya l ta l ka l n  ba l hwa l a l na l k  a l ngka l t  juga l da l pa l t  menja l di  Hija l b  Nuksha l n (Ha l mba l ta l n  ya l ng  menga l kiba l tka l n  kepa l da l seba l gia l n  a l hli  wa l ris)  kepa l da l ibu  a l ta l u  a l ya l h  tirinya l , sesua l i  denga l n  firma l n  A l lla l h  SWT.  pa l da l CS.  A l n-Nisa l `  a l ya l t  12,  denga l n  penjela l sa l n  ba l hwa l sua l mi menerima l seperempa l t  ba l gia l n  jika l istri  mempunya l i  a l na l k  a l ta l u  a l na l k  da l ri  a l na l k  (cucu)  da l n seterusnya l ke  ba l wa l h,  ba l ik  a l na l k  da l ri  sua l mi  ta l di,  ma l upun  a l sa l l  ya l ng  la l in  (ex.  -sua l mi).  Istri menda l pa l t seperempa l t ba l gia l n jika l sua l mi tida l k mempunya l i a l na l k a l ta l u a l na l k da l ri a l na l k (cucu) da l n seterusnya l ke ba l wa l h, ba l ik da l ri istri ma l upun da l ri istri la l in.
A l na l k  tiri  keba l nya l ka l n  a l da l la l h  a l na l k  da l ri  sua l mi  a l ta l u  istri  da l ri  perka l wina l n  sebelumnya l . ya l ng  menurut  unda l ng-unda l ng  berka l ita l n  denga l n  perka l wina l n  ba l ru  a l ya l h  a l ta l u  ibu  ya l ng  sa l h, a l pa l bila l a l na l k  ya l ng  la l hir  da l ri  sua l mi  a l ta l u  istri  itu  bersta l tus  a l na l k  a l ngka l t  da l la l m  kelua l rga l a l ta l u perka l wina l n ba l ru a l ya l h a l ta l u ibunya l . Sta l tus a l na l k tiri tida l k menghila l ngka l n ha l k wa l ris a l na l k tiri da l ri menja l di  a l na l k  ka l ndung  da l ri  a l ya l h  a l ta l u  ibu  ka l ndung  ya l ng  mela l ngsungka l n  perka l wina l n  ba l ru denga l n  a l na l k  tiri,  da l n  keduduka l n  a l na l k  tiri  da l la l m  ha l k  wa l ris  juga l dia l kui  seca l ra l hukum  da l la l m pewa l risa l n Isla l m. hukum seba l ga l i hija l b nuskha l n
Kepa l stia l n hukum terha l da l p ha l k a l na l k tiri da l la l m pemba l gia l n wa l risa l n a l ta l upun hiba l h da l ri ora l ng tua l a l ngka l t
Diba l ndingka l n  denga l n  keduduka l n  a l na l k  tiri,  keduduka l n  a l na l k  tiri  terka l da l ng  tida l k  lebih ba l ik  ba l gi  a l na l k  a l ngka l t  diba l ndingka l n  a l na l k  a l ngka l t.  jika l keha l dira l n  a l na l k  a l ngka l t  diterima l sepenuhnya l oleh  kedua l ora l ng  tua l nya l ,  dia l dibesa l rka l n  ka l rena l sa l nga l t  menginginka l n keha l dira l nnya l ,  ma l ka l kea l da l a l nnya l berbeda l denga l n  a l na l k  tiri.  Memiliki  a l na l k  tiri  terka l da l ng  tida l k sepenuhnya l diterima l oleh ibu a l ta l u a l ya l h tiri. mungkin sa l ja l seseora l ng ha l nya l bisa l menda l pa l tka l n ibu  a l ta l u  a l ya l h  (da l ri  a l na l k  tiri).  ka l rena l ya l ng  dinika l hi  bera l rti  ibu  a l ta l u  a l ya l h  (sa l ja l ),  buka l n  a l na l k (a l na l k  tiri).  Pa l nda l nga l n  tersebut  tentu  sa l ja l da l ta l ng  da l ri  mereka l ya l ng  meya l kini  ba l hwa l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
perka l wina l n  ha l nya l mengika l t  mereka l berdua l (sua l mi  da l n  istri),  tida l k  lebih  da l n  tida l k  kura l ng (Setyowa l ti et a l l. 2016).
Keduduka l n  a l na l k  a l ngka l t  mirip  denga l n  di  a l ta l s,  ja l di  ba l gi  a l na l k  a l ngka l t  ya l ng  ora l ng  tua l ka l ndungnya l berkecukupa l n, “mungkin” buka l n ma l sa l la l h besa l r. teta l pi jika l ora l ng tua l ka l ndungnya l (a l na l k  a l ngka l t)  tida l k  berfungsi,  ma l ka l ma l sa l la l h  ha l rta l menja l di  sa l nga l t  penting  ba l ginya l ,  guna l memeliha l ra l keseja l htera l a l nnya l di ma l sa l seka l ra l ng da l n ya l ng a l ka l n da l ta l ng, ba l ik untuk pendidika l n, ma l upun untuk pengoba l ta l n, da l n pembina l a l n la l innya l . (Setyova l ty et a l l., 2016)
Menurut  a l ya l t  (1)  Pa l sa l l  174  KUHP,  Pa l sa l l  201  da l n  Pa l sa l l  211,  penerima l a l n  wa l risa l n dila l kuka l n:(Supriha l tin 2020)
a) Berda l sa l rka l n hubunga l n da l ra l h, keturuna l n, hubunga l n a l ga l ma l da l n hubunga l n perka l wina l n.
b) Berda l sa l rka l n wa l sia l t.
Berda l sa l rka l n pa l ra l gra l f (f) pa l sa l l 171 KHI, wa l sia l t a l da l la l h pemberia l n sesua l tu kepa l da l ora l ng a l ta l u  lemba l ga l la l in  ya l ng  berla l ku  setela l h  kema l tia l n.  Menurut  KHI,  sua l tu  wa l sia l t  da l pa l t dibua l t  seca l ra l lisa l n  di  ha l da l pa l n  dua l ora l ng  sa l ksi,  a l ta l u  seca l ra l tertulis  di  ha l da l pa l n  dua l ora l ng  sa l ksi,  da l n  da l pa l t  juga l dida l fta l rka l n  pa l da l nota l ris.  Ha l l  itu  sesua l i  denga l n  ka l ta l -ka l ta l a l ya l t  (1)  Pa l sa l l  195.  Ma l ka l denga l n  wa l sia l t,  ia l memperbolehka l n  ora l ng  ya l ng  mempunya l i ha l rta l lebih  untuk  menyisihka l n  seba l gia l n  da l ri  ha l rta l itu  da l n  tida l k  mema l sukka l nnya l ke da l la l m  jumla l h  ha l rta l wa l risa l n,  ya l ng  a l ka l n  diba l gi  di  a l nta l ra l a l hli  wa l ris  mereka l .  Kemudia l n setela l h  mempertimba l ngka l n  kebutuha l n  a l hli  wa l ris,  ma l ka l seba l gia l n  da l ri  ha l rta l itu  a l ka l n dia l lihka l n kepa l da l piha l k la l in ya l ng ma l sih membutuhka l nnya l .
c) Berda l sa l rka l n hiba l h
Hiba l h  a l da l la l h  pemberia l n  sela l ma l pemilik  ha l rta l ma l sih  hidup,  seda l ngka l n  wa l risa l n diberika l n  ketika l pemilik  ha l rta l tela l h  meningga l l  dunia l .  Meskipun  wa l ktu  pemberia l nnya l berbeda l -beda l ,  na l mun  kedua l nya l memiliki  hubunga l n  ya l ng  sa l nga l t  era l t,  teruta l ma l pemberia l n  hiba l h  kepa l da l a l na l k  a l ta l u  a l hli  wa l ris,  ka l rena l a l ka l n  menentuka l n  ba l gia l n  ha l rta l peningga l la l n jika l hiba l h tersebut tida l k disetujui oleh a l hli wa l ris, a l ta l u setida l k-tida l knya l a l da l a l hli  wa l ris.  Oleh  ka l rena l itu  sering  timbul  perselisiha l n  a l nta l ra l a l hli  wa l ris,  sa l tu  piha l k menya l ta l ka l n ba l hwa l hiba l h ya l ng diberika l n berbeda l denga l n ha l rta l wa l risa l n, da l n piha l k la l in
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(a l hli wa l ris ya l ng tida l k menerima l hiba l h) menya l ta l ka l n ba l hwa l hiba l h ya l ng diterima l a l da l la l h ha l rta l wa l risa l n.  ya l ng  diba l gi. Oleh  ka l rena l itu,  a l hli  wa l ris  ya l ng  menerima l hiba l h  tida l k  la l gi menerima l wa l risa l n.
Berka l ita l n  denga l n  ma l sa l la l h  tersebut  di  a l ta l s,  pa l sa l l  211  kompila l si  hukum  isla l m mengusulka l n  ja l la l n  kelua l rnya l ,  ya l itu  pengguna l a l n  hiba l h  ya l ng  diberika l n  oleh  ora l ng  tua l kepa l da l a l na l knya l da l pa l t  diperhitungka l n  seba l ga l i  wa l risa l n.  Pengertia l n  “boleh”  pa l da l pa l sa l l  sebelumnya l tida l k bera l rti sua l tu keha l rusa l n (wa l jib), teta l pi bera l rti sa l la l h sa l tu ca l ra l la l in ya l ng da l pa l t diguna l ka l n untuk menyelesa l ika l n sengketa l wa l ris. Sela l ma l tida l k a l da l a l hli wa l ris ya l ng mera l guka l n pemberia l n ya l ng diterima l oleh seba l gia l n a l hli wa l ris, ma l ka l ha l rta l peningga l la l n ya l ng tida l k dihiba l hka l n itu boleh diba l gi  di  a l nta l ra l semua l a l hli  wa l ris  ya l ng  bersepa l ka l t  untuk  mengguna l ka l n  ba l gia l nnya l ma l sing- ma l sing.
teta l pi  jika l a l da l a l hli  wa l ris  ya l ng  mera l guka l n  pemberia l n  kepa l da l a l hli  wa l ris  la l innya l ,  ma l ka l menurut  pa l sa l l  201  kompila l si  hukum  isla l m  pemberia l n  da l pa l t  diperhitungka l n  seba l ga l i  wa l risa l n, denga l n  menghitung  pemberia l n  ya l ng  diterima l da l ri  ba l gia l n  wa l risa l n  ya l ng  seha l rusnya l diterima l , jika l pemberia l n  ya l ng  diterima l itupun  kura l ng  da l ri  ba l gia l n  ha l rta l wa l risa l n,  tingga l l  mena l mba l h ba l gia l n ya l ng hila l ng, da l n jika l melebihi ba l gia l n wa l risa l n, ma l ka l kelebiha l n itu da l pa l t dita l rik kemba l li untuk dia l lihka l n kepa l da l a l hli wa l ris ya l ng kekura l nga l n ba l gia l n itu.
A l da l 2 ja l lur ya l ng bisa l dipilih ba l ik seca l ra l a l lterna l tif ma l upun ga l bunga l n, ya l itu:
1. Ja l la l n  Kiya l s  pa l da l a l na l k  a l ngka l t  Kiya l s  a l da l la l h  menya l tuka l n  a l ta l u  menya l ma l ka l n,  ya l itu memutuska l n a l tura l n sua l tu perka l ra l ba l ru ya l ng dulunya l tida l k a l da l , teta l pi mempunya l i kesa l ma l a l n  seba l b,  kelebiha l n,  ba l ha l ya l da l n  berba l ga l i  segi  denga l n  ka l sus  sebelumnya l , sehingga l mereka l dihukum sa l ma l . da l la l m Isla l m, ijma l da l n qiya l s sifa l tnya l lua l r bia l sa l , jika l mema l ng  a l da l persoa l la l n  ya l ng  belum  ditentuka l n  pa l da l ma l sa l -ma l sa l sebelumnya l (Setyova l ti  et  a l l.  2016)  berda l sa l rka l n  pertimba l nga l n-pertimba l nga l n  tersebut  di  a l ta l s, ma l ka l a l ga l knya l ka l sus  a l na l k  tiri  ini  da l pa l t  ditentuka l n  denga l n  keduduka l n  da l n  ha l k- ha l knya l untuk  mema l nfa l a l tka l n  a l na l k  a l ngka l t,  ka l rena l a l na l k  a l ngka l t  da l n  a l na l k  lua l r memiliki fenomena l seba l b (illa l t) ya l ng sa l ma l , ya l itu a l na l k ora l ng la l in, ya l ng seca l ra l sa l da l r dima l sukka l n  ke  da l la l m  kelua l rga l .  ba l hwa l ta l nggung  ja l wa l b  mereka l bera l sa l l  da l ri  ora l ng
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tua l mereka l .  a l na l k  a l ngka l t,  ya l ng  buka l n  a l hli  wa l ris,  menerima l ha l nya l 1/3  da l ri  ha l rta l wa l risa l n  da l ri  ibu  a l ta l u  a l ya l h  tirinya l .  A l lla l h  SWT.  juga l merekomenda l sika l n  tinda l ka l n pertolonga l n tersebut, sesua l i denga l n Firma l n A l lla l h SWT. da l la l m a l ya l t kelima l A l L.Qur'a l n QSA l L  A l hza l a l b  “na l bi  itu  lebih  uta l ma l ba l gi  ora l ng-ora l ng  mukmin  da l ripa l da l dirinya l sendiri,  da l n  istri-istrinya l a l da l la l h  ibu-ibu  ora l ng  mukmin.  da l n  ora l ng-ora l ng  ya l ng  a l da l hubunga l n  da l ra l h,  seba l gia l n  mereka l denga l n  seba l gia l n  ya l ng  la l in  lebih  berha l k (mewa l risi)  di  da l la l m  Kita l b  A l lla l h  da l ripa l da l ora l ng-ora l ng  ya l ng  berima l n  da l n  berhijra l h, jika l ka l mu tida l k berbua l t ba l ik kepa l da l sa l uda l ra l -sa l uda l ra l mu (seka l lipun ha l k wa l ris tida l k berla l ku  untuk  ora l ng  ya l ng  tida l k  a l da l hubunga l n  da l ra l h,  teta l pi  direkomenda l sika l n seba l ga l i ha l dia l h, terma l suk wa l sia l t tida l k lebih da l ri sepertiga l ). Demikia l n tertulis da l la l m kita l b A l lla l h” (Na l sir da l n Ba l sit, 2021). da l la l m a l ya l t kelima l A l L.Qur'a l n QSA l L A l hza l a l b “na l bi itu lebih uta l ma l ba l gi ora l ng-ora l ng mukmin da l ripa l da l dirinya l sendiri, da l n istri-istrinya l a l da l la l h ibu-ibu ora l ng mukmin. da l n ora l ng-ora l ng ya l ng a l da l hubunga l n da l ra l h, seba l gia l n mereka l denga l n  seba l gia l n  ya l ng  la l in  lebih  berha l k  (mewa l risi)  di  da l la l m  Kita l b  A l lla l h da l ripa l da l ora l ng-ora l ng  ya l ng  berima l n  da l n  berhijra l h,  jika l ka l mu  tida l k  berbua l t  ba l ik kepa l da l sa l uda l ra l -sa l uda l ra l mu  (seka l lipun  ha l k  wa l ris  tida l k  berla l ku  untuk  ora l ng  ya l ng tida l k  a l da l hubunga l n  da l ra l h,  teta l pi  direkomenda l sika l n  seba l ga l i  ha l dia l h,  terma l suk wa l sia l t  tida l k  lebih  da l ri  sepertiga l ).  Demikia l n  tertulis  da l la l m  kita l b  A l lla l h”  (Na l sir  da l n Ba l sit,  2021).  da l la l m  a l ya l t  kelima l A l L.Qur'a l n  QSA l L  A l hza l a l b  “na l bi  itu  lebih  uta l ma l ba l gi ora l ng-ora l ng mukmin da l ripa l da l dirinya l sendiri, da l n istri-istrinya l a l da l la l h ibu-ibu ora l ng mukmin.  da l n  ora l ng-ora l ng  ya l ng  a l da l hubunga l n  da l ra l h,  seba l gia l n  mereka l denga l n seba l gia l n  ya l ng  la l in  lebih  berha l k  (mewa l risi)  di  da l la l m  Kita l b  A l lla l h  da l ripa l da l ora l ng- ora l ng  ya l ng  berima l n  da l n  berhijra l h,  jika l ka l mu  tida l k  berbua l t  ba l ik  kepa l da l sa l uda l ra l - sa l uda l ra l mu (seka l lipun ha l k wa l ris tida l k berla l ku untuk ora l ng ya l ng tida l k a l da l hubunga l n da l ra l h,  teta l pi  direkomenda l sika l n  seba l ga l i  ha l dia l h,  terma l suk  wa l sia l t  tida l k  lebih  da l ri sepertiga l ).  Demikia l n  tertulis  da l la l m  kita l b  A l lla l h”  (Na l sir  da l n  Ba l sit,  2021).  jika l A l nda l tida l k berbua l t ba l ik kepa l da l sa l uda l ra l -sa l uda l ra l A l nda l (seka l lipun ha l k wa l ris tida l k berla l ku untuk ora l ng ya l ng tida l k memiliki hubunga l n da l ra l h, teta l pi dia l njurka l n seba l ga l i ha l dia l h,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
terma l suk  wa l sia l t  tida l k  lebih  da l ri  sepertiga l ).  Demikia l n  tertulis  da l la l m  kita l b  A l lla l h” (Na l sir da l n Ba l sit, 2021). jika l A l nda l tida l k berbua l t ba l ik kepa l da l sa l uda l ra l -sa l uda l ra l A l nda l (seka l lipun ha l k wa l ris tida l k berla l ku untuk ora l ng ya l ng tida l k memiliki hubunga l n da l ra l h, teta l pi  dia l njurka l n  seba l ga l i  ha l dia l h,  terma l suk  wa l sia l t  tida l k  lebih  da l ri  sepertiga l ). Demikia l n tertulis da l la l m kita l b A l lla l h” (Na l sir da l n Ba l sit, 2021).
2. A l na l k  tiri  menerima l wa l risa l n  mela l lui  wa l sia l t  da l n/a l ta l u  hiba l h.  Denga l n  demikia l n, pentingnya l wa l sia l t  da l la l m  hukum  Isla l m  a l da l la l h  A l l-Qura l n  seca l ra l la l ngsung  da l n  jela l s memberika l n  petunjuk  mengena l i  wa l sia l t  a l ta l u  wa l sia l t.  A l ya l t-a l ya l t  ya l ng  berka l ita l n denga l n ka l runia l wa l sia l t ini terca l ntum da l la l m:(Setyova l ty et a l l., 2016)
a. Sura l t A l l-Ba l qa l ra l h (QS 2: a l ya l t 180, 181, 182), ya l itu:
A l ya l t  180 :  “Wa l jib  ba l gimu,  ketika l seseora l ng  deka l t  denga l n  kema l tia l n,  jika l dia l meningga l lka l n  ha l rta l ,  membua l t  wa l sia l t  untuk  ora l ng  tua l da l n  kera l ba l tnya l denga l n ca l ra l ya l ng tepa l t, seba l ga l i kewa l jiba l n ba l gi ora l ng ya l ng berta l kwa l .”
A l ya l t 181 : “Ma l ka l ba l ra l ng sia l pa l menguba l h (a l ka l n) mendenga l rnya l , ma l ka l dosa l nya l ha l nya l la l h pa l da l ora l ng ya l ng menguba l hnya l . Sesungguhnya l A l lla l h Ma l ha l Mendenga l r la l gi Ma l ha l Mengeta l hui.”
A l ya l t 182 : “Ba l ra l ngsia l pa l kha l wa l tir pembua l t wa l sia l t a l ka l n berpra l sa l ngka l buruk a l ta l u mela l kuka l n  dosa l ,  dia l menda l ma l ika l n  mereka l (kelua l rga l ),  ma l ka l tida l k  a l da l dosa l ba l ginya l . Sesungguhnya l A l lla l h Ma l ha l Penga l mpun la l gi Ma l ha l Penya l ya l ng.” b. Sura l h a l l-Ba l qa l ra l h, a l ya l t 240: “Da l n ora l ng-ora l ng ya l ng (meningga l l) di a l nta l ra l ka l mu, seka l lipun  a l da l ya l ng  meningga l lka l n  istrinya l ,  bia l rla l h  mereka l membua l t  wa l sia l t untuk  istrinya l (ya l itu)  menda l pa l t  na l fka l h  sa l mpa l i  sa l tu  ta l hun  (ta l nggung  ja l wa l b untuk bia l ya l hidup da l n peruma l ha l n).) ta l npa l perinta l h (mereka l ) pinda l h. (Dengaln kema l tia l n  sua l minya l ,  istri  tida l k  wa l jib  kelua l r  ruma l h)  teta l pi  jika l mereka l pinda l h (sendiria l n),  ma l ka l tida l k  a l da l dosa l ba l gi  A l nda l (wa l li  a l ta l u  a l hli  wa l ris  a l lma l rhum) untuk  membia l rka l n  mereka l mela l kuka l n  a l pa l ya l ng  seha l rusnya l untuk  mereka l . (setela l h  menyelesa l ika l n  ma l sa l idda l h  4  bula l n  10  ha l ri,  dia l berha l k  memilih  ja l la l n hidupnya l ) da l n A l lla l h Ma l ha l Perka l sa l la l gi Ma l ha l Bija l ksa l na l .(Setyova l ty et a l l., 2016)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
c. Sura l t A l n Nisa l ` (QS IV: 11 da l n 12), seba l ga l i berikut:(Setyova l ty et a l l., 2016)
A l ya l t  11: “Pemba l gia l n  tersebut  di  a l ta l s  dila l kuka l n  a l ta l s  wa l sia l tnya l a l ta l u  setela l h peluna l sa l n  sua l tu  uta l ng.  A l da l pun  kedua l ora l ng  tua l mu  da l n  a l na l k-a l na l kmu,  ka l mu tida l k mengeta l hui sia l pa l di a l nta l ra l mereka l ya l ng lebih deka l t denga l nmu, ya l ng lebih ba l ik ba l gimu, ini a l da l la l h ta l kdir da l ri A l lla l h.
A l ya l t  12 :  “Jika l ka l mu  mempunya l i  a l na l k,  pa l ra l istri  menerima l seperdela l pa l n  da l ri ha l rta l ya l ng ka l mu tingga l lka l n setela l h memba l ya l r huta l ng.”
A l tura l n  Isla l m  membolehka l n  seseora l ng  untuk  mentra l nsfer  a l ta l u  memberika l n  seba l gia l n a l ta l u  seluruh  keka l ya l a l nnya l sa l a l t  ma l sih  hidup  kepa l da l ora l ng  la l in  ya l ng  dia l ngga l p  “a l nta l ra l ya l ng hidup” (Hizbulla l h da l n Ha l idir 2021). Hiba l h sema l sa l hidup ini bia l sa l dikena l l denga l n istila l h “hiba l h” da l la l m  a l tura l n  Isla l m,  jumla l h ha l rta l seseora l ng  ya l ng  da l pa l t  dihiba l hka l n tida l k  diba l ta l si,  tida l k  sa l ma l denga l n pengguna l a l n hiba l h seseora l ng da l la l m wa l sia l t, ya l itu terba l ta l s pa l da l 1/3 da l ri a l sa l l wa l risa l n, ya l ng murni.
Kenya l ta l a l nnya l , semua l jenis ha l rta l ya l ng da l pa l t dija l dika l n ha l k milik da l pa l t dihiba l hka l n, ba l ik pusa l ka l kelua l rga l ma l upun ha l rta l perora l nga l n, benda l teta l p,  ma l upun  benda l bergera l k  da l n  sega l la l jenis piuta l ng da l n ha l k tida l k berwujud juga l da l pa l t dihiba l hka l n oleh pemiliknya l .
Ketentua l n ya l ng berka l ita l n denga l n hiba l h a l ka l n terdiri, a l nta l ra l la l in:
1. A l l  Muushii,  ya l itu  ora l ng  ya l ng  membua l t  wa l sia l t  ha l rus  ma l mpu  da l n  bertinda l k  seca l ra l suka l rela l ta l npa l pa l ksa l a l n, da l n ia l ha l rus memiliki ha l k untuk mewa l riska l n ha l rta l ;
2. A l l musha l bihi, ya l itu ba l ra l ng ya l ng a l ka l n dihiba l hka l n denga l n wa l sia l t, wa l jib ditra l nsfer ta l npa l ga l ga l l.  hiba l h  wa l sia l t  tida l k  boleh  melebihi  sepertiga l (1/3)  da l ri  ha l rta l ya l ng  tela l h  selesa l i dikura l ngi seluruh uta l ng, ka l rena l kelebiha l n sepertiga l bera l rti berkura l ngnya l ha l k a l hli wa l ris ya l ng a l ka l n meningga l l dunia l ” (Mulya l na l 2020).
3. A l sj  Sigha l t,  ya l itu  isi  wa l sia l t  ha l rus  jela l s  da l n  jela l s,  tida l k  menimbulka l n  kera l ncua l n,  tida l k bertenta l nga l n denga l n a l tura l n ya l ng tela l h diteta l pka l n da l n dila l ksa l na l ka l n denga l n minima l l 2 ora l ng sa l ksi.
jika l ternya l ta l a l da l hiba l h  wa l sia l t  ya l ng  melebihi  sepertiga l da l ri  ha l rta l wa l risa l n,  ma l ka l diselesa l ika l n denga l n sa l la l h sa l tu ca l ra l berikut:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
1. Dikura l ngi sa l mpa l i ba l ta l s sepertiga l da l ri ha l rta l wa l risa l n.
2. Kepa l da l seluruh  a l hli  wa l ris  ya l ng  pa l da l sa l a l t  itu  berha l k  menerima l wa l risa l n  dita l nya l ka l n a l pa l ka l h  mereka l bersedia l menerima l kelebiha l n  da l ri  ya l ng  ketiga l itu.  Jika l a l hli  wa l ris menya l ta l ka l n ikhla l s, ma l ka l pemberia l n wa l sia l t lebih da l ri sepertiga l nya l a l da l la l h sa l h.
Ha l l  ini  juga l dia l tur  da l la l m  Kompila l si  Hukum  Isla l m,  Pa l sa l l  201,  ya l ng  menya l ta l ka l n:  “Jika l wa l sia l t  melebihi  sepertiga l da l ri  ha l rta l wa l risa l n  da l n  a l hli  wa l ris  tida l k  setuju,  ma l ka l wa l sia l t  ha l nya l a l ka l n dila l ksa l na l ka l n sa l mpa l i denga l n 1/3 ha l rta l wa l risa l n. .

## KESIMPULAN
1. A l na l k  tiri  umumnya l merujuk  pa l da l a l na l k  da l ri  sua l mi  a l ta l u  istri  da l ri  perka l wina l n sebelumnya l . mempunya l i hubunga l n hukum denga l n perka l wina l n ba l ru a l ya l h a l ta l u ibu ya l ng sa l h,  dima l na l a l na l k  ya l ng dila l hirka l n  oleh  sua l mi  a l ta l u  istri  tersebut  bersta l tus  a l na l k  a l ngka l t da l la l m kelua l rga l a l ta l u perka l wina l n ba l ru a l ya l h a l ta l u ibu tersebut. Sta l tus a l na l k a l ngka l t tida l k menghila l ngka l n ha l k wa l ris a l na l k a l ngka l t untuk menja l di a l na l k ka l ndung da l ri a l ya l h a l ta l u ibu ka l ndungnya l ,  ya l ng  memba l wa l a l na l k  a l ngka l t  tersebut  ke  da l la l m  perka l wina l n  ba l ru,  da l n keduduka l n a l na l k a l ngka l t da l la l m ha l k wa l ris juga l dia l kui seca l ra l hukum da l la l m Isla l m. hukum wa l ris seba l ga l i hija l b nuksha l n (pengha l la l ng ya l ng mengura l ngi ba l gia l n a l hli wa l ris).
2. A l na l k  a l ngka l t  da l la l m  hukum  wa l ris  Isla l m  tida l k  seca l ra l eksklusif  digolongka l n  seba l ga l i  a l hli wa l ris ka l rena l tida l k a l da l da l sa l r pewa l risa l n (a l sba l bul miira l ts). na l mun bila l mengguna l ka l n ca l ra l pewa l risa l n  hukum  Isla l m  la l innya l ,  a l na l k  a l ngka l t  tida l k  a l ka l n  kehila l nga l n  ha l k  perlindunga l n da l ri  ora l ng  tua l nya l ,  seperti  a l na l k  ka l ndung  da l ri  a l ya l h  da l n  ibu  ka l ndungnya l .  da l n  menurut a l tura l n  wa l ris  Isla l m,  a l na l k  a l ngka l t  da l pa l t  mewa l risi  da l ri  perka l wina l n  ba l pa l k  a l ta l u  ibu ka l ndungnya l ya l ng ba l ru (kelua l rga l ba l runya l ) mela l lui qiya l s da l n kewa l jiba l n mewa l ris sa l mpa l i sepertiga l nya l .
DAFTAR PUSTAKA
A l hma l d Za l cha l ry. 1973. Fikhul Ma l wa l ris. Ja l ka l rta l : Perpusta l ka l a l n A l zza l m.
A l sri,  Muhsin.  2018.  “KEBIJA l KA l N  HUKUM  ISLA l M  DI  INDONESIA l ”.  A l l-Ka l la l m:  Jurna l l  Ilmu Kea l ga l ma l a l n da l n Sosia l l. https://doi.org/10.35931/a l q.v0i0.57.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Ba l ha l ri,  A l nisa l ,  Ha l vid  Sia l fwa l n  a l nd  Sri  Rezki  Ma l ulina l A l zmi.  2021.  “Mewujudka l n  Sa l ra l na l Eduka l si Multimedia l Intera l ktif  Untuk  Pemba l gia l n  Wa l risa l n  Sesua l i  Isla l m.”  YUTSI  (Jurna l l  Teknologi da l n Sistem Informa l si) 1 (1). https://doi.org/10.33330/jutsi.v1i1.1026. Febria l va l nti,  Dinta l da l n  Inta l n  A l priya l nti  Ma l nsour.  2020.  “Dina l mika l Hukum  Suksesi  A l da l t  Da l la l m Ma l sya l ra l ka l t Ba l li Sa l a l t Ini”. Media l Juris 3 (2). https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754. Firda l wa l ti, Linda l . 2019. “WA l RISA l N PUSA l KA l YA l NG TINGGI BA l GI PEREMPUA l N DI MINA l NG KA l BA l U DA l LA l M  PERSPEKTIF  PERLINDUNGA l N  PEREMPUA l N  DA l N  HUKUM  ISLA l M.”  A l SA l S  10(02). https://doi.org/10.24042/a l sa l s.v10i02.4533.
Hizbulla l h,  Muha l mma l d  da l n  Ha l idir  Ha l idir.  2021.  “Din,  Sya l ria l h,  Fikih,  Kul, Fa l tdin,  Sya l ria l h,  Fikih, Kul, Fa l twa l , Qa l nin/Konun da l n Qa l dha l da l la l m Hukum Isla l m, Qa l nin/Konun da l n Qa l dha l da l la l m Hukum Isla l m.” Jurna l l ilmia l h META l DA l TA l 3 (1).
Ka l sim,  Isha l k.  2016.  “Pera l tura l n  tenta l ng  Ha l k  Wa l ris  A l na l k  Berda l sa l rka l n  Perba l ndinga l n  Hukum A l da l t, Hukum Isla l m da l n Hukum Perda l ta l .” Lex et Societa l tis 4(5).
Mulya l ni,  A l de. 2020.  “EPISTEMOLOGI,  ONTOLOGI  DA l N  A l XIOLOGI  HUKUM  ISLA l M”. MUA l MA l LA l TUN 11 (1). https://doi.org/10.37035/mua l .v11i1.3324.
Na l sir,  A l min  da l n  Moha l mma l d  A l bdul  Ba l sit.  2021.  "Ta l lim  a l l-Mufra l da l t  a l l-A l ra l biya l a l la l Ta l riqa l ti  a l l- Istidzka l r  Mnemonic  Lil  a l l-Ka l lima l t  a l l-Mifta l hiya l ."  A l libba l a l :  Jurna l l  Penga l ja l ra l n  Ba l ha l sa l A l ra l b 2(1). https://doi.org/10.19105/a l lb.v2i1.3944.
Peter Ma l hmoud Ma l rzouki. 2012. Penelitia l n Hukum. Ja l ka l rta l : Kenca l na l Prena l da l Media l Group. Ba l gus,  Dwija l da l n  M.  Ra l ndy  A l ridhya l ndi.  2018.  Beda l h  Buku  (Book  Review)  oleh  Sa l tjipto Ra l ha l rdjo, Ilmu Hukum, Ba l ndung: PT. Chitra l A l ditya l , 2014. Jurna l l Hukum Pulpit Justitia l 2(2). https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36.
Putu,  Oleh:,  A l ri  Sa l ra l h,  Devia l nti  Ma l de,  Sukshma l Prija l ndhini  da l n  Devi  Sa l lein.  2016.  “Ha l k  A l suh A l na l k  A l suh  da l n  Hiba l h  Ora l ng  Tua l ,  Menimba l ng  Hukum  Suksesi  Isla l m.”  Jurna l l  Kerta l Sema l i 5(2): 1 – 5.
Setyowa l ti, Ro, Kurikulum, S Sa l ins, Fa l kulta l s Hukum da l n Universita l s Diponegoro. 2016. “Sya l ria l h Isla l m disetujui A l bdulla l h ibn Ja l hsi: Ra l sululla l h. Jurna l l Hukum Diponegoro 5(3).
Supriha l tin.  2020.  “Konsep  Da l sa l r  Hukum  Seba l ga l i  Norma l Sosia l l:  Ka l jia l n  da l la l m  UU  No.  1  Ta l hun 1974 da l n Kompendium Hukum Isla l m.” KRTHA l BHA l A l YA l NKA l RA l 14(1).
https://doi.org/10.31599/krtha l .v14i1.40.
Susa l nto, Muha l mma l d Ha l jir, Yonica l Puspita l sa l ri a l nd Muha l mma l d Ha l bibi Mifta l hool Ma l rwa l . 2021. “Regula l si  Ha l k-Ha l k  Sipil  Ba l gi  A l na l k  Dilua l r  Sa l h  Perspektif  Hukum  Isla l m.”  A l TURA l N  7(2). https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349.