INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4657-4666 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Fenomena Money Politik Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka (Studi Kasus : Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Periode Tahun 2019-2024)
Desmon Jogi Pardede 1 ✉ , Johnson Pasaribu 2 , Maringan Panjaitan 3
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen Email: 1desmonpardede@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toba, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama, apa saja  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  praktek  money  politik  pada  Sistem  Pemilihan  Umum Proporsional Terbuka . Kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriktif  dengan  pengumpulan  data  yang bersumber dari data primer yaitu observasi dan wawancara dan dari data sekunder yaitu dokumentasi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah faktor kurangnya pengawasan, peserta pemilu (calon legislatif), pendidikan, budaya/kebiasaan, dan ekonomi. 2) Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik adalah melakukan sosialisasi, memperbaiki sistem rekrutmen caleg, peningkatan  budaya  politik,  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  para  pelaku  praktek  money politik, dan peningkatan pengawasan.
Kata kunci: money politik, sistim pemilihan umum propoesional terbuka

## Abstract
This research was conducted in Toba Regency, the research aims to find out first, what factors cause the practice of money politics in the Open Proportional General Election System. Second, efforts can be  made  to  prevent  the  practice  of  money  politics.  This  research  uses  a  descriptive  qualitative approach with data collection sourced from primary data, namely observations and interviews and from secondary data, namely documentation. The research results show that, 1) The factors causing the  practice  of  money  politics  in  the  open  proportional  general  election  system  are  the  lack  of supervision, election participants (legislative candidates), education, culture/customs, and economics. 2) Efforts that can be made to prevent the practice of money politics include conducting outreach, improving  the  legislative  candidate  recruitment  system,  improving  political  culture,  strict  law enforcement against perpetrators of the practice of money politics, and increasing supervision. Keyword: political money, open professional election system

## PENDAHULUAN
Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai pergeseran, mulai dari sistem proporsional tertutup hingga sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka mulai diberlakukan  pada  pemilihan  umum  tahun  2004  meskipun  masih  relatif  tertutup sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang  pemilihan  umum  anggota  DPR,DPD,  dan  DPRD  dimana  calon  legislatif  dapat menduduki kursi yang  didapat oleh partai jika mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut dengan bilangan  pembagi pemilih (BPP).
Pada  pemilu  2019  Indonesia  masih  menerapkan  sistem  pemilihan  umum  dengan model proporsional terbuka. Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia.  Pada  pemilu  2019  ada  tiga  sistem  pemilu  yang digunakan pada satu hari pemungutan suara. Yaitu, sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sistem distrik berwakil  banyak  untuk  memilih  anggota  DPD,  dan  sistem  mayoritas  dua  putaran  untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu pijakan demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019. Kabupaten Toba, sebagai salah satu kabupaten di Indonesia, juga mengadakan pemilihan DPRD pada 17 April tahun 2019. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem pemilihan proporsional terbuka, di mana pemilih memiliki kebebasan untuk memilih partai politik maupun calon anggota legislatif. Pemilihan ini memiliki dampak penting
terhadap proses demokrasi, representasi politik, dan keadilan dalam distribusi kursi di DPRD Kabupaten  Toba.  Sistem  pemilu  proporsional  terbuka  memang  merupakan  sistem  yang berkembang    di  Indonesia,  sistem  ini  memungkinkan  pemilih  memberikan  suara  kepada calon  perseorangan,  bukan  parpol.  Meskipun  sistem  pemilihan  proporsional  terbuka dianggap  sebagai  mekanisme  yang  demokratis,  terdapat  berbagai  faktor  yang  dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan sistem tersebut.
Sistem pemilihan umum  terbuka merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam  proses  demokrasi  di  Indonesia.  Tujuan  dari  sistem  ini  adalah  untuk  menjamin keterwakilan partai politik secara proporsional dalam komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  Sistem ini memungkinkan  pemilih untuk mengidentifikasi calon legislatif pilihannya tanpa dibatasi oleh urutan calon yang ditentukan oleh partai politik.  Oleh karena itu, calon legislatif harus berupaya  meraih dukungan pemilih secara langsung untuk merebut kursi di DPRD.
Terjadinya money politik dalam pemilihan umum proporsional terbuka menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Calon-calon dengan kemampuan finansial baik yang akan paling diuntungkan karena mampu menggelontorkan dana besar untuk membeli suara. Sementara  calon-calon  yang  kurang  mampu  secara  finansial  menjadi  kalah  meskipun memiliki visi dan kapabilitas yang lebih baik. Sehingga, kompetisi tidak lagi didasarkan pada kualitas  dan  kemampuan  dari  setiap  calon,  melainkan  karena  kekuatan  finansial.  Dengan demikian, praktek money politik dapat merusak integritas demokrasi. Para pemilih  tidak lagi memilih  berdasarkan  hati  nurani,  mempertimbangkan  visi,  misi  dan  kualitas  dari  setiap kandidat  calon,  melainkan  pemilih  cenderung  akan  memilih  calon-calon  yang mempraktekkan money politik.
Dalam  Pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Toba periode  tahun 2019-2024, terdapat kekhawatiran bahwa money politik ambil andil dalam menentukan hasil pemilihan. Sejumlah temuan menunjukkan bahwa terjadi praktek money politik yang dilakukan oleh sejumlah oknum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba periode tahun 2019-2024. Para kandidat calon memberikan sejumlah uang kepada masyarakat agar memberikan suara kepada mereka.

## Studi Literatur

## Good Government Governance
Untuk  menghasilkan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  maka  perlu  diterapkan konsep Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Pengertian  good  governance  menurut  LAN  (dalam  Manossoh,  2015)  adalah  suatu
penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif,  dengan  menjaga  kesinergian  interaksi  yang  konstruktif  diantara  domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (state, private sector and society).

## Money Politik
Menurut B. Herry Priyono, istilah politik uang digunakan setidaknya pada dua gejala. Pertama,  istilah  itu  menunjuk  kepada  fakta  tentang  kekuatan  uang  dalam  perebutan kekuasaan.  Kedua,  istilah  money  politic  menunjuk  gejala  pembusukan  yang  dibawa  oleh kuasa  uang  dalam  menentukan  proses  pencalonan,  kampanye,  dan  hasil  pemilu  para anggota legislatif ataupun presiden (Siti, 2010: 210 dalam Umar, 2016).

## Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka
Sistem proporsional terbuka  juga merupakan sistem pemilihan umum yang dimana  kursi  yang  tersedia  di  parlemen  pusat  akan  diperebutkan  oleh  setiap  partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan perimbangan suara yang diperoleh setiap partai politik tersebut.Sistem ini mempunyai derajat keterwakilan yang cukup tinggi serta memiliki keadilan yang tinggi untuk setiap caleg peserta pemilu.

## METODE PENELITIAN
. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  Menurut  Creswell  (2016)  penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal  dari  masalah  sosial.  Penelitian  kualitatif  secara  umum  dapat  digunakan  untuk penelitian  tentang  kehidupan  masyarakat,  sejarah,  tingkah  laku,  konsep  atau  fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian, karena tujuan dari peneliti adalah mendapatkan data. Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktek Money Politik Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka
Fenomena  praktik  money  politik  atau  politik  uang  yang  terjadi  pada  sistem pemilihan  umum  proporsional  terbuka  seakan-akan  sudah  menjadi  sesuatu    yang  wajar, bahkan sudah menjadi keharusan. Idealnya seorang yang mencalonkan diri sebagai seorang kandidat  dalam  suatu  partai  politik  untuk    mengikuti  suatu  pemilihan  legislatif  ataupun eksekutif  haruslah  memiliki    pengetahuan  dan  pengalaman  politik    yang  cukup  sehingga bukan hanya sekedar terkenal dan memiliki  finansial yang baik. Dalam pemilihan umum pada umumnya dapat dilihat bahwa praktik money politik  masih ikut mewarnai pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung di indonesia. Dalam standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan  oleh  satu  individu  terhadap  individu  lain,  dalam  hal  ini  aktor  politik  lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam  rangka memperjuangkan kepentingan publik  atau  masyarakat.  Besarnya  uang  yang  diperlukan    untuk  membeli  suara  sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi  masyarakat daerah tersebut.
Maraknya  praktek  politik  uang  yang  terjadi  pada  sistem  pemilihan  umum proporsional  terbuka  menjadi  salah  satu  faktor    yang  menyebabkan  demokrasi  berbiaya tinggi  sehingga  mengakibatkan  setiap  orang  tahu  bahwa    kasus-kasus  politik  uang merupakan hal yang lumrah dalam pemilu. Demokrasi  perwakilan yang mengandalkan suara dengan  mudah  diubah  menjadi  sebuah    komoditas  yang  akan  dijual  pada  saat  sudah diperoleh dan dibeli saat belum  diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik  dan dijual  pula   dengan segala teknik. Money  politik menjadi salah  satu alat yang digunakan oleh  calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon kandidat. Praktik money politik yang terjadi pada sistem pemilihan umum proporsional disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
1. Lemahnya Pengawasan
Lemahnya pengawasan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik money politik dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Hal ini juga dikatakan oleh  ketua  Bawaslu  kabupaten  Toba  bahwa  Yah,  faktor  budaya  dan  kebiasaan  dari masyarakat  itu  sendiri  menjadi  faktor  terjadinya  money  politik.  Bawaslu  selaku  pengawas pemilu sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Perbawaslu 5 Tahun 2022 menjadi ujung tombak dalam pengawasan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu masih kurang efektif yang dimana pada pemilu 2019 Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mencatat pihaknya menerima 15.052 laporan/temuan
pelanggaran  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  2019  yang  sudah  teregistrasi  di Bawaslu hingga 28 Mei 2019.

## 2. Peserta Pemilu (Calon Legislatif)
Kandidat atau caleg menjadi salah satu faktor terjadinya praktik money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Seperti yang di sampaikan ketika wawancara yang dilakukan oleh  penulis  oleh  ketua Bawaslu kabupaten Toba Sahat Sibarani bahwa “F aktor yang pertama sekali ialah tentunya itu dari  peserta pemilu, para peserta pemilu ini di dalam praktek  kampanyenya  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada peserta”.  Dalam  proses  kampanye  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi merupakan  tindakan  yang  dilarang  seperti  yang  telah  dia  atur  dalam  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun  2018  pasal  69  ayat  (1)  tentang  Kampanye  Pemilihan Umum. Pada dasarnya para kandidat ini menyadari bahwa tindakan praktik money politik ini adalah  tindakan  yang  ilegal  dan  melanggar  hukum  dan  aturan,  mereka  juga  memahami bahwa praktik politik uang ini dapat merusak demokrasi dan merugikan masyarakat, namun sebagian kandidat tidak yakin bahwa mereka dapat menang dalam pemilu dengan cara yang jujur dan bersih sehingga melakukan praktik money politik, kemudian banyaknya calon yang berkontestasi  membuat  persaingan  menjadi  sangat  ketat,  para  calon  berusa  menarik perhatian para pemilih dengan melakukan berbagai cara, termasuk melakukan praktik money politik. Faktor   yang  paling dominan  dalam terjadinya  praktek money  politik pada  sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah dari para peserta pemilu (Caleg) itu sendiri, kalau peserta pemilih tidak menjanjikan sesuatu dalam proses kampanye makan si pemilih tidak akan mendapat sesuatu.
3. Pendidikan
Faktor yang cukup berpengaruh dalam praktik money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang secara langsung dapat mempengaruhi pastisipasi politik dan kesadaran politiknya, jika pendidikan nya cukup maka para  pemilih  tidak  akan  tergoda,  hal  ini  juga  sejalan  dengan  yang  di  katakan  oleh  ketua bawaslu  Toba  “bahwa  tingkat  pendidikan  masyarakat  juga  menjadi  salah  satu  faktor  dari terjadinya money politik tersebut, jika pendidikan nya cukup maka para pemilih tidak akan tergoda “. Dengan pendidikan yang lebih baik, maka seorang pemilih dapat berpikir lebih maju  dan  memandang  suatu  masalah  secara  mendalam  dan  lebih  baik,  termasuk  ketika pemilihan calon legislatif. Berbeda dengan pemilih atau masyarakat kalangan kelas bawah yang memiliki pendidikan yang rendah yang cenderung akan mengabaikan dan buta akan masalah dari praktik money politik.
4. Budaya/Kebiasaan
Faktor  budaya/kebiasaan  sangat  berperan  dalam  budaya  atau  terjadinya  praktik  money politik yang dilakukan oleh calon legislatif dalam menjelang pelaksanaan pemilihan. Persepsi masyarakat mengenai pemilihan umum yaitu adanya uang, pasti ada pembagian uang secara langsung ataupun tidak lansung yang dilakukan oleh timses dari calon atau individu tertentu. Budaya politik uang dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka menjadi faktor yang cukup kuat, praktek ini sulit untuk dihilangkan karena terbiasa sejak dulu..
5. Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima money politik yang  ditawarkan  oleh  calon  kandidat.  Kondisi  ekonomi  masyarakat  masih  banyak  yang kehidupannya jauh  dari kesejahteraan, sehingga dengan adanya pemberian  uang kepada pemilih menjadi semacam gambaran kekurangan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini juga di pertegas  oleh  mangapul  siahaan  selaku  calon  legislatif  pada  tahun  2019  saat  penulis melakukan  wawancara  bahwa  “tentu  budaya  politik  masyarakat,  kondisi  ekonomi,  dan perilaku sebagian pemilih yang pragmatis dapat menjadi faktor pendukung terjadinya money politik”. Masyarakat dengan ekonomi menengah kebawa menjadi target dari para tim suskses setiap calon untuk mendapatkan suara. Sebagian masyarakat yang memiliki ekonomi kurang baik selalu mengharapkan ajang pemilihan umum sebagai ajang bagi-bagi uang. Lemahnya ekonomi  atau  kurangnya  pendapatan  masyarakat  memang  sering  memaksa  masyarakat untuk melakukan atau terlibat dalam praktik money politk yang merupakan tindakan yang melanggar hukum, hal ini menjadikan masyarakat menjadi tidak sepenuhnya menjalankan partisipasi pemilu dengan demokrasi melainkan karena adanya faktor uang yang mendorong mereka.
Sejalan  dengan  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Andi Akbar dengan judul “Pengaruh Money Politics Terhad ap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba ( Stusi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa), pada penelitan yang  dilakukan  oleh  Andi  Akbar,  mengidentifikasi  bahwa  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  praktik  money  politik  yaitu  ekonomi,  pendidikan,  dan  kebiasaan.  Begitu  juga dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sitta Al Savira dengan judul “Ppolitik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013”, pada penelitian yang telah dila kukan oleh Sitaa Al Savira mengidentifikasi bahwa faktor-faktor  yang  mendorong  terjadinya  praktik  money  politik  adalah  faktor  budaya, ekonomi, pendidikan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ada kesamaan antara faktor- faktor penyebab terjadinya praktik money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang telah diidentifikasi penulis dengan penelitian sebelumnya oleh Andi Akbar dan
Sitta Al Savira. Khususnya, faktor ekonomi dan  pendidikan tampak selalu muncul sebagai pemicu terjadinya money politik baik dalam penelitian penulis maupun studi terdahulu oleh Andi Akbar dan Sitta Al Savira
Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Praktek Money Politik
Praktek  money  politik  atau  politik  uang  sudah  menjadi  fenomena  yang memprihatinkan  dalam  setiap  pelaksanaan  pemilihan  umum  maupun  pemilihan  kepala daerah  di  indonesia.  Tindak  pidana  politik  uang  diatur  dalam  Pasal  523  ayat  (1)  sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Meski aturan yang melarang praktek money politik sudah cukup ketat, namun penegakan hukum yang masih lemah dan pemanfaatan celah hukum oleh para calon membuat praktek money politik ini tetap saja terjadi di setiap periode pemilihan. Praktek money politik ini jelas dapat merugikan demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Praktek money politik ini mendorong calon-calon tertentu untuk  melakukan  korupsi  setelah  terpilih,  guna  mengembalikan  biaya  politik  yang  telah dikeluarkan selama proses pemilu.
Penanggulangan  atau  pencegahan  perlu  dilakukan  untuk  mencega  terjadinya praktek money politik. Badan pengawas pemilu dalam menaggulangi praktek politik uang ini harus  bekerja  sangat  ekstra  sehingga  dapa  diketahui  akar  masalahnya  termasuk  cara memberangusnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya praktek money politik adalah antara lain :
Pertama, melakukan sosialisasi kepada stekholder, toko masyarakat, pada sekolah- sekolah, partai politik, dalam hal ini Bawaslu harus bisa semaksimal mungkin memberi edukasi politik  kepada  masyarakat  dengan  menggandeng  partai  politik  untuk  mencerdaskan masyarakat  baik  itu  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah    tentang  money  politik  untuk mencegah  terjadinya  pelanggaran  pemilu.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  dapat  disehatkan pikirannya sehingga mereka mampu menyadari bahwa demokrasi yang sehat hanya akan lahir  dari  pikiran  masyarakat  yang  sehat  sehingga  melahirkan  pemimpin  yang  sehat  dari korupsi.
Kedua, memperbaiki sistem rekrutmen caleg, memperbaiki sistem rekrutmen caleg ini dapat mencegah praktik money politik karena  hal ini berkaitan  dengan kualitas caleg. Dengan  memperketat  kriteria  rekrutmen  caleg  seperti  pendidikan,  rekam  jejak,  serta memberikan  pendidikan  politik  dan  pemahaman  kepada  caleg  untuk  mecegah  niat melakukan praktek money politik.
Ketiga, peningkatan budaya politik, dalam hal ini pihak yang berwenang berupaya
untuk meningkatkan budaya politik masyarakat dengan mendorong pendidikan politik sejak dini disekolah dan universitas. Pendidikan ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang bahaya money politik.
Keempat,  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  para  pelaku  praktek  money politik. Penegakan hukum adalah hal yang sangat penting dalam upaya mencegah praktek money politik . Secara khusus mengenai tindak pidana politik uang, diatur pada Pasal 523 ayat 1 sampai 3, yaitu :
1. Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan  kepada  peserta  Kampanye  Pemilu  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24. 000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau  materi  lainnya  kepada  Pemilih  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan  hak  pilihnya  atau  memilih  Peserta  Pemilu  tertentu  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

## SIMPULAN
Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang dilakukan oleh peneliti, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
- Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  praktik  money  politik  pada  sistem  pemilihan umum  proporsional  terbuka  adalah  faktor  kurangnya  pengawasan,  peserta  pemilu  (calon legislatif),  pendidikan,  budaya/kebiasaan,  dan  ekonomi  sehingga  masyarakat  cenderung terbuka  dan  menerima  praktik  money  politik  yang  dilakukan  oleh  calon  kandidat  dan menerima  segala  macam  bentuk  pemberian.  Faktor-  faktor  yang  mendasari  terjadinya praktek  money  politik  pada  sistem  pemilihan  umum  proporsional  terbuka  ini  sudah
mendarah daging, bahkan sudah dari tahun ke tahun, periode ke periode. Bahkan praktik ini akan terus berlangsung hingga ada hukum dan pengawasan yang  tegas akan hal praktik money politik ini.
- Upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak terkait untuk mecegah terjadinya praktik money politik  adalah  melakukan  sosialisasi,  memperbaiki  sistem  rekrutmen  caleg,  peningkatan budaya politik, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku praktek money politik, dan peningkatan pengawasan. Dengan penerapan pokok – pokok tersebut maka diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek money politik
-

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. (2022). Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo. Perspektif, 11(2), 615 – 624.
Alfaz, P., & Suswanta, S. (2021). Bentuk Dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK), 2(3), 170 – 183. Creswell, John w. (2015). “ Penelitian Kualitatif dan Desain Riset ”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, 1(1), 53 – 61.
Kuswandi,  A.  (2010).  Membangun  Gerakan  Budaya  Politik  dalam  Sistem  Politik  Indonesia. Jurnal Pascasarjana : GOVERNANCE, 1(1), 41 – 50.
Manossoh,  H.  (2015).  the  Implementation  of  Governmental  Accounting  System  To  Initiate  Good Government Governance in North Sulawesi Province. Berkala Ilmiah Efiensi, 15(05), 786 – 787. Sulaiman, B., & Rohaniah, Y. (n.d.). Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka. 88 – 105.
Sugiarti, Tutut. (2023). Money Politic : Tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan Keptusan Memilih Masyarakat. Lombok Tengah : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia. Sugiyono. (2016). Analisis Data Kualitatif. Bandung : Penerbit Pustaka Ramadhan
Tanjung,  T.  (2023).  Mengenal  Sistim  Proporsional  Terbuka  Di  Indonesia  Menuju  Pemilihan  Umum Tahun 2024. BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(1), 125 – 133.
Umar,  M.  (2016).  Money  Politic  dalam  Pemilu  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Analisis  Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, 2(1), 102 – 135.