Briyan  Dustin,  Hery  Firmansyah  (2023)  Analisis  Keberadaan  Senjata  Airsoft  Gun  dalam  Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## ANALISIS  KEBERADAAN  SENJATA  AIRSOFT  GUN  DALAM  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## Briyan Dustin, Hery Firmansyah
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: briyan.205200094@sttu.untar.ac.id

## Abstrak
Penyalahgunaan atas suatu benda yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sudah bukan lagi hal baru, akan tetapi akhir-akhir ini masyarakat sedang dihebohkan oleh suatu senjata replika yang kerap kali digunakan untuk tindakan pidana,  dan aparat penegak  hukum  sendiri  memang  sudah  kerap  kali  menindak  terhadap penyalahgunaan senjata replika tersebut, akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana posisi airsoft gun itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan kita dan apakah airsoft gun itu sendiri termasuk sebagai senjata api? serta bagaimana konsekuensi hukum secara normatif yang dapat diberikan kepada kepemilikan dan pengedaran airsoft  gun itu  yang  dilakukan  tidak  dengan  persyaratan  yang  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku?  Penelitian  ini  dilakukan  secara  normatif,  dan pendekatannya dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada ( Statute Approach ). Dan setelah ditelaah melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian terkait ditemukan bahwa airsoft gun merupakan senjata replika yang digolongkan sebagai senjata api untuk kepentingan olahraga, dan oleh karena itu  kepemilikan  dan  peredarannya  dapat  dijerat  secara  pidana  dengan  Undang- Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951  mengingat airsoft  gun yang  digolongkan sebagai  senjata  api,  hasil  penelitian  ini  tentunya  memiliki  kebaharuan  dengan penelitian terdahulu yang dilakukan dimana ditemukan bahwa airsoft gun bukanlah senjata  api  dan  kepemilikan  tanpa  izin  nya  dan  peredarannya  tidak  dapat  dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan kata lain penelitian yang dilakukan penulis ini memuat unsur kebaruan.
Kata kunci: Keberadaan, Senjata Api, Airsoft Gun , Peraturan Perundang-Undangan.

## Abstract
Misuse of an object that is not in accordance with its designation is no longer new, but  lately  the  public  is  being  shocked  by  a  replica  weapon  that  is  often  used  for criminal acts, and law enforcement officials themselves have often cracked down on the misuse of replica weapons, but the question is still what is the position of the airsoft gun itself in our laws and regulations and whether it is an airsoft gun  is itself included as a firearm? And what are the normative legal consequences that can be given to the ownership and distribution of airsoft guns that are carried out not with requirements in accordance with applicable regulations? This research is carried out normatively,  and  the  approach  is  carried  out  by  reviewing  existing  laws  and
regulations  (Statute  Approach).  And  after  examining  through  related  laws  and regulations and police regulations, it was found that airsoft guns are replica weapons classified  as  firearms  for  sports  purposes,  and  therefore  their  possession  and circulation  can  be  criminally  charged  with  Emergency  Law  Number  12  of  1951 considering  that  airsoft  guns  are  classified  as  firearms,  the  results  of  this  study certainly have novelty with previous research conducted where It was found that the  airsoft  gun  is  not  a  firearm  and  its  possession  without  permission  and  its circulation cannot be entangled with Emergency Law Number 12 of 1951, in other words the research conducted by this author contains an element of novelty.
Keywords: Presence, Firearms, Airsoft Gun, Laws and Regulations.

## Pendahuluan
Perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat yang kini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak dapat dipungkiri lagi Fauzi (2023), katakanlah dalam  11  tahun  belakangan  saja  penemuan  besar  yang  mengubah  dunia  dari  segi teknologi sudah terjadi dalam kehidupan manusia, misalnya saja teknologi tersebut hati buatan/ Artificial Heart yang ditemukan pada tahun 2001, penemuan smartphone pada tahun 2007, self balancing vehicle pada tahun 2000 dan masih banyak lagi.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  peradaban  umat  manusia  sedang  berada  di  titik perubahan  yang  tidak  terelakkan,  dimana  perkembangan  yang  semakin  maju  dalam kehidupan manusia ini, kendati dipelopori oleh perkembangan teknologi ternyata mampu menyentuh dan mencapai berbagai macam aspek dalam kehidupan manusia lainnya, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sebagaimana dengan zaman yang terus berkembang, hal-hal  lain  pun  harus  dinamis  untuk  bergerak  bersama  mengikuti  perkembangan teknologi yang semakin cepat.
Perkembangan  teknologi  yang  cepat  dan  masif  tersebut  juga  harus  diimbangi dengan perkembangannya yang ditinjau dari segi normatif, baik itu dari segi regulasinya, peraturannya,  apa  yang  dilarang  dan  tidak  dilarang  dan  seterusnya.  Hal  ini  tentunya merupakan  sesuatu  yang  menjadi  keharusan  unuk  diperhatikan,  karena  apabila perkembangan hukum di masyarakat maka hukum tersebut tidak akan dapat dijalankan dengan  baik,  dengan  kata  lain  pembaharuan  hukum  harus  selalu  tanggap  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam  masyarakat  (Jaya,  2016).  Hukum  harus  senantiasa  diperbahurui  mengikuti perkembangan  zaman  agar  dapat  mengakomodasi  berbagai  macam  aspek  kehidupan masyarakat berbangsa bernegara.
Akan  tetapi  kerap  kali  karena  begitu  cepatnya  perkembangan  teknologi  yang terjadi,  terkadang  penegak  hukum  memiliki  kesulitan  dalam  melaksanakan  tugasnya dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  aparat  penegak  kerap  kali  mendapat  berbagai anttangan dalam untuk menegakan ketertiban dan hukum itu sendiri, sebut saja, dari segi sarana hukum, atau dari segi mentalitas aparat penegak hukum itu sendiri yang kerap kali terpengaruhi oleh hal-hal negatif sehingga menghambat penegakan hukum yang baik itu sendiri.  Kemudian  dari  segi  fasilitas  dan  sarana  yang  terkadang  tidak  memadai  dalam membantu aparat untuk menegakan hukum, Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman
Aspek-Aspek  Hukum  yang  dimiliki  oleh  aparat  penegak  hukum  sehingga  tidak  dapat melaksanakan penegakan dengan maksimal (Herlina, 2017).
Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan tantangan internal, tantangan internal dalam  penegakan  hukum  meliputi  korupsi,  mafia  peradilan,  dan  kurangnya  kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum (Wiranti & Arifin, 2020). Kemudian  perkembangan  teknologi  sendiri  merupakan  faktor  eksternal  yang  menjadi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang tepat (Setiadi & SH, 2017). Maka dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  perkembangan  teknologi  menjadi  salah  satu  aspek antangan  yang  membatasi  relevansi  atau  kebaharuan  peraturan  perundang-undangan terhadap suatu hal.
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu gencar, hal tersebut tidak  selalu  berdampak  positif terhadap  kehidupan  masyarakat,  memang  benar  dengan perkembangan  teknologi  masyarakat  sekarang  memiliki  kemudahan  Ameliola  (2013) dalam melakukan berbagai hal, apabila dikaitkan hubungannya dengan ilmu kehukuman, teknologi  memperbolehkan  masyarakat  untuk  bisa  lebih  mudah  dalam  mendapatkan layanan  hukum.  Misalnya  saja  dewasa  ini  keberadaan  berbagai  website  hukum  dan konsultan gratis secara online ataupun berbayar sudah mempermudah masyarakat apabila seseorang ingin mendapatkan informasi atau nasihat hukum secara mudah.
Akan  tetapi  sebagaimana  dengan  segala  sesuatunya  tentu  ada  hal  positif  dan negatif, seperti tentunya dengan perkembangan teknologi, tentunya ada dampak negatif yang dapat dirasakan jika dihubungi dengan ilmu kehukuman pula, misalnya saja dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu masif, perjudian ilegal secara online marak terjadi, ataupun misalnya layanan akses internet yang bebas menyebabkan konten-konten tidak  layak  dapat  diakses  oleh  berbagai  macam  lapisan  masyarakat  termasuk  lapisan masyarakat yang belum cukup umur untuk melihat hal-hal tersebut, atau misalnya dengan perkembangan  dunia  medis  dan  penemuan  senyawa  senyawa  kimia  yang  semakin komprehensif, obat-obatan dan zat adiktif ilegal semakin mudah untuk didapatkan dan masih banyak lagi, dengan kata lain Semakin tinggi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  semakin  tinggi  pula  intensitas  tindak  pidana  di  lingkungan  masyarakat (Bachrie, 2009).
Salah  satu  hasil  produk  yang  lahir  dari  perkembangan  zaman merupakan  suatu senjata  replika  yang  kerap  kali  disalah  gunakan  dan  juga  selama  sekian  lama dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  alat  yang  digunakan  sebagai  suatu  instrument  untuk melaksanakan tindak pidana, senjata replika tersebut adalah Airsoft Gun .
Dalam melakukan  tindak  pidana,  pelaku kejahatan  tidak  pernah  kehabisan  akal dalam memanfaatkan berbagai macam alat dan sarana untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, bahkan terkadang beberapa alat tersebut merupakan benda yang fungsinya tidak ditujukan untuk tindakan kejahatan tersebut, misalnya saja tindakan pengancaman yang dilakukan  dengan  pisau  daging  yang  dilakukan  oleh  YH  di  Bandung  Jawa  Barat,  atau kasus pemukulan dan penganiayaan dengan stik golf oleh RS & GN di Cirebon.
Dari dua kasus dan masih banyak contoh kasus lainnya dapat disimpulkan bahwa segala  jenis  alat  dan  prasarana  dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  tidak  pidana  dalam
melakukan tindakan kejahatan, bahkan alat-alat yang biasa digunakan dalam keseharian kita.  Ada  banyak  benda  lainnya  yang  dimanfaatkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dalam melaksanakan  tindak  kejahatannya,  akan  tetapi  akhir-akhir  ini  masyarakat  kerap  kali diresahkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan alat atau sarana yang tidak sesuai dengan fungsinya tersebut untuk melakukan tindak kejahatan, alat yang kerap kali disalahgunakan tersebut adalah Airsoft Gun .
Dahulu kala tidak pernah ada sebuah replika senjata api yang dapat berfungsi dan bekerja  seperti  senjata  api  pada  umumnya,  akan  tetapi  lagi-lagi  karena  perkembangan teknologi dan zaman hal ini memungkinkan untuk diciptakannya suatu replika senjata api yang  hampir  sama  dengan  senjata  api.  Pada  dasarnya airsoft sendiri  merupakan  suatu kegiatan  olahraga  tembak-menembak  yang  menggunakan  sebuah  senjaa  replika  yang memiliki kemiripan hingga 90% dengan senjata api sebagai alat permainannya.
Senjata airsoft  gun sendiri  merupakan  suatu  replika  atau  benda  tiruan  yang menyerupai  senjata  api,  dimana  arti  kata Air dalam airsoft  gun memiliki  pengertian sebagai  sebuah  senjata  tiruan  yang  memiliki  tekanan  udara  ataupun  gas  yang  lembut (Soft) lembut  disini  maksudnya  gas  atau  juga  udara  yang  bertekanan  rendah sebagai tekanan atau pendorongnya dan juga Gun atau berarti senjata dalam bahasa Inggris, maka dapat  ditarik  pengertian  bahwa airsoft  gun merupakan  sebuah  senjata  tiruan  yang memiliki wujud, dan bentuk seperti senjata api sesungguhnya yang menggunakan unsur udara atau gas lembut sebagai tekanan/tenaga pendorongnya (Masngoedi, 2015).
Airsoft gun diciptakan untuk memenuhi hasrat pecinta senjata api (positif) untuk mengalami  pengalaman  menembakkan  senjata  yang  relatif  aman  untuk  pengguna individu  dan  pengaplikasian  strategi  pertempuran  dalam  permainan  perang- perangan/ skirmish ( war game ) jika dalam suatu komunitas. Setiap komunitas yang baik dan  bertanggung jawab  selalu  memiliki  kode  etik tersendiri, tetapi memiliki  kesamaan prinsip demi keamanan dan kelangsungan hobi ini sendiri. Hobi ini termasuk hobi unik yang berbeda dengan hobi-hobi lainnya.
Sementara itu jika ditilik dari peraturan perundang-undangan, airsoft gun sendiri sudah  diberikan  definisi  menurut  Peraturan  Kepolisian  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis airsoft gun dan Paintball . Bahwa airsoft gun merupakan benda yang bentuk, sistem kerja dan fungsinya menyerupai senjaa api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang  dapat  melontarkan Ball  Bullet dengan  menggunakan  tenaga  tekanan  udara  yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule . Airsoft gun pertama kali hadir di Jepang, pada tahun 1970-an, dimana masyarakat Jepang sendiri tidak diperkenankan untuk memiliki senjata api, akan tetapi hal ini menjadi masalah  bagi  sebagian  segmen  masyarakat  Jepang  yang  memiliki  kegemaran  dalam melakukan olahraga tembak menembak dimana  kemudian para pencinta senjata api lalu mencari  alternatif  yang  legal  untuk  melakukan  hobi  mereka.  Dan  sekarang  kegiatan airsoft paling populer di Jepang, Tiongkok, Hongkong, Macau, China, Thailand Filipina
dan  juga  Indonesia  (Fe,  2017).  Kemudian  hal  ini  menarik  minat  produsen  mainan  di Jepang yang kemudian mulai memprodukasi senjata airsoft gun secara massal.
Setelah populer di Jepang barulah kemudian airsoft gun mulai diekspor ke negara- negara Asia lainnya, dan mulai memasuki  pasaran Indonesia di tahun 1990-an. Airsoft gun juga dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan komponen pendorong dan cara kerjanya,  tanpa  memerhatikan  ukuran  dari airsoft  gun tersebut  baik  pistol,  karabin, senapan gotri, senapan runduk, senapan serbu, semuanya tetap dibagi berdasarkan kedua hal tersebut, dimana pada umumnya dibagi menjadi 4 berdasarkan komponen pendorong dan cara kerjanya yaitu;

## 1. Spring
Jenis airsoft yang menggunakan tenaga pegas untuk melontarkan peluru dengan mode  single  shot  atau  sekali  kokang  tembak.  Setelah  ditarik  ke  belakang,  pegas dilepaskan  dan  memberikan  tenaga  dorongn  terhadap  peluru.  Spring  seperti  namanya menggunakan per sebagai daya pendorongnya, dimana per tersebut diberikan kokangan terlebih dahulu.

## 2. AEG ( Automatic Electric Gun )
Jenis airsoft gun ini menggunakan tenaga baterai dengan kekuatan voltase yang beragam. Dinamo ini akan bertugas menggerakkan mesin sehingga piston bisa bekerja mengumpulkan angin dan menekannya sehingga udara bisa keluar cepat dengan tenaga maksimal  mendorong  BB  keluar  dari  laras  meluncur  menuju  ke  sasaran.  Biasanya digunakan pada tipe senapan serbu.

## 3. Gas Powered Airsoft
Seperti namanya, airsoft guns jenis ini menggunakan gas sebagai sumber utama tenaganya. Gas yang lazim digunakan untuk unit ini seperti green gas, propane, HFX- 134a,  red  gas,  HCFC-22,  R22,  CO2,  dan  nitrogen  atau  udara  bertekanan  tinggi.  Unit airsoft  berjenis  ini  biasanya  punya  harga  yang  cenderung  lebih  tinggi  dari  AEG.    Gas powered Airsoft punya varian seperti Gas Blowback atau GBB dengan efek recoil blow- back yang menyerupai aslinya lalu ada Gas Non Blow-back yang tidak punya efek recoil blow-back dan punya fps tinggi ketimbang GBB. Di indonesia tipe ini yang paling banyak disalahgunakan  oleh  pelaku  tindak  pidana  pengancaman,  hal  ini  karena  bentuk  dan kemampuan  menembak airsoft ini  yang  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan airsoft bertenaga pegas dan lebih praktis jika dibandingkan dengan tipe electric .

## 4. High Pressure Air (HPA)
Untuk unit airsoft gun satu ini menggunakan sistem tekanan angin tinggi untuk memberikan daya tembak yang lebih konsisten dan akurat. Pada dasarnya sistem HPA ini adalah sebuah tabung yang berisi udara bertekanan tinggi yang terhubung ke mekanisme pelontar BB melalui selang. Kelebihan dari unit ini adalah tembakanya yang konsisten dan akurat karena udara bisa diatur dengan presisi dan punya biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem lain. Akan tetapi jenis HPA ini jarang ditemukan dan
dimiliki oleh masyrakat awam karena sistem kerjanya yang cukup rumit, perawatannya yang tidak murah dan harganya yang lebih tinggi.
Setelah mengetahui definisi, sejarah, dan perkembangan serta jenis-jenis airsoft gun itu, dapat disimpulkan bahwa airsoft gun sebagai sebuah senjata replika yang lahir dari kemajuan teknologi merupakan suatu teknologi yang baru, dan sangat sering sekali disalahgunakan,  sama  seperti  beberapa  kasus  diatas, airsoft  gun kerap  kali disalahgunakan sebagai senjata untuk melakukan tindak pidana, baik itu pengancaman, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2023  dimana David Yulianto yang mengancam pengemudi mobil lain dengan senjata, yang belakangan diketahui airsoft gun , di ruas Tol Tomang.
Dimana  aksi  ini  dilakukan  karena  David  Yulianto  yang  menjadi  emosi  karena terserempet mobil lain. Atau kasus lain dimana airsoft gun dimanfaatkan untuk senjata dalam merampok bank di Bandar Lampung, dimana Uang sebesar Rp 300 juta berhasil dibawa pergi oleh Heri Gunawan (HG), dan dua perampok Bank Arta Kedaton Makmur, Bandar Lampung, lainnya. Heri Gunawan sendiri sudah diamankan polisi, sedangkan dua pelaku lain masih buron. Heri Gunawan adalah eksekutor perampokan yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2023. Heri dan komplotannya beraksi menggunakan airsoft gun jenis revolver  dan  glock.  Adapun  dua  kawannya  bertugas  mengawasi  dari  sepeda  motor. Tempat kejadian perkara hanya berjarak 50 meter dari Pos Polisi Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.
Tiga orang menjadi korban penembakan dengan menggunakan airsoft gun . Dua di  antaranya  merupakan  petugas  keamanan  kedua  bank:  Kismanto,  petugas  keamanan Bank  Mayora  yang  mengalami  luka  tembak  pada  bagian  pinggang  dan  tangan  kanan; serta Tito Alexander, petugas keamanan Arta Kedaton yang mengalami luka tembak pada perut samping sebelah kiri. Satu korban lainnya adalah Hance Chandra, pegawai Bank Arta Kedaton. Luka tembaknya pada perut, dada, dan tangan sebelah kanan. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Ino Harianto menyampaikan, berdasar keterangan saksi dan olah  tempat  kejadian  perkara,  perampokan  itu  berawal  dari  tiga  karyawan  Bank  Arta Kedaton Makmur mengambil uang Rp 300 juta yang dimasukkan ke dalam tas dari Bank Mayora.  Lokasi  dua  bank  tersebut  berjarak  100  meter  di  kawasan  Jalan  Laksamana Malahayati.
Dua kasus ini menunjukan suatu permasalahan hukum yang jelas yaitu airsoft gun sebuah alat yang fungsi utamanya merupakan alat untuk kepentingan rekreasi olahraga tembak  menembak  kerap  kali  disalahgunakan  dan  dijadikan  sebagai  sarana  untuk melaksanakan  tindak  pidana,  oleh  sebab  itu  muncul  suatu  pertanyaan  atas  bagaimana sesungguhnya posisi atau kedudukan airsoft gun sebagai suatu senjata repika yang kerap kali  disalahgunakan  dalam  kehidupan  masyarakat  dewasa  ini?  Apakah airsoft  gun memiliki pengaturan hukum yang jelas?
Dengan  seringnya    terjadi  kasus  penyalahgunaan airsoft  gun ini  akademisi  dan masyarakat  kerap  kali  bertanya  sesungguhnya  bagaimana  pengaturan  dan  kedudukan airsoft gun tersebut dalam peraturan perundang-undangan kita? Apakah aparat penegak hukum  sudah  memiliki  instrument  yang  mumpuni  dalam  menangani  kepemilikan,
penggunaan dan penyalahgunaan airsoft gun ? Sebagaimana seperti yang sudah di uraikan sebelumnya  bahwa  dalam  menangani  tindak  pidana  dan  menegakan  hukum,  aparat penegak hukum harus memiliki istrument yang tepat agar dapat melaksanakan penegakan hukum  dengan  maksimal,  disamping  itu  bentuk  peraturan  dan  regulasi  tersebut  harus jelas.
Agar  tercapai  suatu  kepastian  hukum,  karena  sebagaimana  seperti  yang  sudah dibuktikan  pada  penelitian  sebelumnya  bahwa  praktik  peredaran,  penyalahgunaan  dan kepemilikan tanpa izin terhadap airsoft gun masih kurang dipahami dengan komprehensif oleh  masyarakat,  Padahal,  dampaknya  sangat  besar  bagi  masyarakat  di  sekeliling, walaupun  hanya  sebatas  senjata  untuk  kepentingan  berolahraga  saja  (Erwin,  2017). Dengan  kata  lain  posisi  dan  keberadaan airsoft  gun harus  jelas  dalam  peraturan perundang-undangan  agar  dapat  diketahui  sesungguhnya  bagaimana airsoft  gun itu sendiri  dalam  hukum  negara  Indonesia,  dan  dengan  demikian  penyalahgunaan  dapat dihindari lebih lagi dan masyarakat dapat semakin memahami bahwa airsoft gun kendati sebagai senjata menembak kepentingan berolahraga diatur secara serius oleh perundang- undangan.
Kepastian hukum sendiri adalah salah satu poin penting yang akan menjadi alasan atas  mengapa  penelitian  ini  dilakukan,  sebagaimana  yang  dikatakan  Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.  Hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan  kehilangan  makna  karena  tidak  dapat  lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah  satu  tujuan  dari  hukum.  Apabila  dilihat  secara  historis,  perbincangan  mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.
Keteraturan  masyarakat  berkaitan  erat  dengan  kepastian  dalam  hukum,  karena keteraturan  merupakan  inti  dari  kepastian  itu  sendiri.  Keteraturan  menyebabkan  orang dapat  hidup  secara  berkepastian  sehingga  dapat  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang diperlukan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Lebih  lanjut  lagi  antara  hubungannya dengan  kepastian  hukum,  Nusrhasan  Ismail  (2006  :  39-41)  berpendapat  bahwa  bahwa penciptaan  kepasian  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.
Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang  digunakan.  Norma  hukum  berisi  deskripsi  mengenai  perilaku  tertentu  yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari  lembaga  pembentuk  peraturan  perundang-undangan.  Kejelasan  hirarki  ini  penting karena  menyangkut  sah  atau  tidak  dan  mengikat  atau  tidaknya  peraturan  perundang- undangan  yang  dibuatnya.  Kejelasan  hirarki  akan  memberi  arahan  pembentuk  hukum yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan tertentu.  Ketiga,  adanya  konsistensi  norma  hukum  perundang-undangan.  Artinya ketentuan-ketentuan  dari  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
Sejalan dengan yang sudah dicetuskan Wauran (2020), bahwa kepastian hukum harus memiliki kejelasan konsep yang digunakan, harus jelas akan penggolongan airsoft gun itu  sendiri,  apakah airsoft  gun tersebut  tergolong  sebagai  senjata  api,  seperti hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  kajian  literatur terdahulu,  ataukah airsoft  gun hanyalah senjata replica  atau mungkin airsoft gun tersebut sebagaimana sesuai dengan pandangan Masyarakat awam merupakan suatu senjata mainan saja?
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  dilakukan  agar  dengan  kata  lain  apabila  ditarik hubungannya dengan masalah hukum penelitian artikel ini yaitu harus ada suatu kejelasan atas kebijakan airsoft gun dan posisinya dalam peraturan perundang-undangan kita agar kiranya  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  penggunaan,  kepemilikan,  dan penyalahgunaan airsoft  gun tersebut  dapat  diketahui  oleh  Masyarakat  dan  diikuti peraturannya, karena masih banyaknya kebingungan dan kekaburan atas posisi airsoft gun itu sendiri di dalam Masyarakat maka perlu diadakan suatu penelitian yang konkret untuk  mencari  tahu  mengenai  keberadaan airsoft  gun itu  sendiri  dalam  peraturan perundang-undangan negara kita, baik itu bagaimana penggolongannya, dan juga apakah kepemilikan airsoftgun tersebut  dapat  dipidana  melalui  peraturan  perundang-undangan yang sudah ada.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  permasalahan  yang  akan  diangkat dalam  penelitian  artikel  ini  adalah;  1)  Bagaimana  posisi  keberadaan airsoft  gun dalam peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia?  2)  Jika  dianalisa  secara  normatif apakah ada bentuk hukuman yang dapat diberikan terhadap kepemilikan senjata airsoft gun ?
Sementara itu adapun kajian literatur terdahulu artikel ini adalah penelitian yang dilakukan  oleh  Saudara  Muhammad  Erwin  dalam  penelitian  nya  yang  berjudul: “Eksistensi  Senjata  Airsoft  Gun  dalam  Perspektif  Undang-Undang  Darurat”.  Adapun unsur  kebaharuan  dari  pembahasan  artikel  ini  dilakukan  dari  segi  peraturan  yang  akan dikaji, dimana beberapa peraturan dan metode penelitian yang dilakukan oleh saya dalam artikel ini akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh kajian literatur terdahulu.

## Metode Penelitian
Didalam penelitian hukum jenis poenelitian selalu dibagi menjadi 2 secara besar yaitu jenis penelitian normatif dan juga jenis penelitian empiris, penelitian empiris atau dapat  disebut  juga  penelitian  empiris,  objek  penelitian  ini  pada  umumnya  mengkaji tentang  hal-hal  atau  fenomena  yang  berlangsung  di  masyarakat  (Nasution,  2008). Sedangkan  itu  penelitian  normatif  menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  kepustakaan  mencakup  lima  obyek  yang diteliti, yaitu: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) penelitian terhadap perbandingan hukum; (5) penelitian terhadap sejarah hukum.
Karena penelitian artikel ini membahas tentang keberadaaan dan posisi airsoft gun dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dikatakan metode penelitian normatif merupakan  metode  penelitian  yang  cocok  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena
membahas tentang sistematika hukum (Soekanto, 1985). Disamping itu metode penelitian normatif  digunakan  penulis  karena  teknik  pengumpulan  bahan  atau  data  terkait  akan dilakukan melalui studi kepustakaan.
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  jenis  pendekatan  ada  5  macam,  diantaranya yaitu  pendekatan  kasus  ( Case  Approach ),  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach) ,  pendekatan  historis  ( Historical  Approach ),  pendekatan  perbandingan ( Comparative  Approach), dan  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach) . Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  (Ibrahim,  2005).  Karena kedudukan objek  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  artikel  ini  akan  dikaji  melalui peraturan  dan  perundang-undangan  yang  ada  dapat  disimmpulkan  bahwa  pendekatan yang  akan  digunakan  merupakan  pendekatan  undang-undang,  yaitu  memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melakukan pendekatan, dengan kata lain pendekatan penelitian artikel ini adalah Statute Approach .
Dalam hal ini peraturan yang akan saya gunakan sebagai kajian yaitu; a) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis airsoft gun dan Paintball . b) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. c) Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang Perizinan,  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api  Standar  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Senjata  Api  Non  Organik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia/tentara  Nasional  Indonesia,  dan  Peralatan  Keamanan  yang  Digolongkan Senjata Api.
Keberadaan data dalam suatu penelitian sangatlah penting, bagaimana tidak suatu penelitian  tidak akan memiliki  relevansi  jika  sumber  data  dan jenis  data  tersebut tidak memiliki  kredibilitas.  Dalam  penelitian  hukum  pada  umumnya  sumber  data  kerap  kali dibagi  menjadi  3  yaitu  sumber  data  primer  yang  pada  umumnya  meliputi  peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun putusan pengadilan.
Kemudian sumber data sekunder yang biasanya meliputi buku, jurnal dan artikel ilmiah.  Yang  terakhir  tersier  biasanya  meliputi  kamus  hukum  akan  tetapi  selama melakukan penelitian dan pencarian data penulis tidak menggunakan sumber data tersier oleh  karena  itu  penelitian  ini  hanya  memanfaatkan  sumber  data  hukum  primer  dan sekunder saja. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah:
Sumber  Data  Primer:  a)  Peraturan  Kepolisian  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis airsoft gun dan Paintball. b) Undang Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951.  c)  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Perizinan,  Pengawasan  dan  Pengendalian Senjata  Api  Standar  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Senjata  Api  Non  Organik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia/tentara  Nasional  Indonesia,  dan  Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.
Sumber Data Sekunder: a) Buku Penelitian Hukum karangan Prof. Peter Mahmud Marzuki  yang  diterbitkan  pada  tahun  2019.  b)  Buku  Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum karangan Bahder Johan Nasution yang diterbitkan pada tahun 2008. c) Buku Penelitian
Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, karangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang diterbitkan pada tahun 2010.
Mengingat  jenis  metode  penelitian  yang  dipakai  dari  studi  putusan  ini  adalah Normatif, yang mana merupakan studi kepustakaan dan datanya diambil dari sumber data sekunder yang bersifat diambil tidak langsung dari lapangan, maka teknik pengumpulan data sebagian besar dilakukan oleh penulis melalui internet, pencarian online, buku dan juga dikumpulkan dengan berkunjung ke perpustakaan.

## Hasil dan Pembahasan
Guna memahami atas bagaimana posisi keberadaan senjata airsoft gun di dalam peraturan perundang-undangan perlu kita memahami lagi apa yang dimaksud dari aitsoft gun karena penelitian ini merupakan penelitian hukum dan mengacu terhadap peraturan perundang-undangannya  sebagai  sumber untuk  melakukan  penelitian  ini  maka  definisi airsoft gun yang diambil tersebut akan diambil dari definisi Peraturan Kepolisian Nomor 5  Tahun  2018,  dimana airsoft  gun merupakan  benda  yang  bentuk,  sistem  kerja  dan fungsinya  menyerupai  senjaa  api  yang  terbuat  dari  bahan  plastik  atau  logam  atau campuran  bahan  plastik  dan  logam  yang  dapat  melontarkan Ball  Bullet dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah  atau  pegas  yang  digerakkan  oleh  tenaga  manusia  atau  motor  listrik  dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule .
Adapun  posisi  dan  keberadaan  yang  akan  dipertanyakan  dalam  penelitian  ini adalah  apakah airsoft  gun merupakan  suatu  senjata  api  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan?  Mengingat  cara  kerja,  komponen  dan  bentuknya  yang  hampir menyerupai senjata api. Apabila dibandingkan dengan definisi senjata api yang berbunyi ”Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai  komponen  atau  alat  mekanik  seperti  laras,  pemukul  atau  pelatuk,  triger, pegas,  dan  kamar  peluru  yang  dapat  melontarkan  anak  peluru  atau  gas  melalui  laras dengan bantuan bahan peledak. (Temarwud et al., 2022)”
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  senjata airsoft  gun memiliki  kesamaan  dengan senjata api, keduanya sama-sama memiliki kamar peluru, pelatuk,  dan laras, sementara itu bahan komponennya sendiri juga hampir sama dengan senjata api, yang mana senjata airsoft gun memiliki berat kurang lebih sama dengan senjata api. Disamping kesamaan komponen, cara kerja airsoft gun yang sama dengan senjata api juga menjadi salah satu fakta  atau  unsur  yang  memungkinkan  untuk  senjata airsoft  gun digolongkan  sebagai senjata api, kendati tujuan awal dari airsoft gun itu sendiri adalah senjata replika untuk tujuan kepentingan olahraga menembak.
Cara  kerja  yang  dimaksud  adalah  kesamaan  antara  senjata  api  dan airsoft  gun dimana keduanya sama sama merupakan suatu alat yang dapat memuntahkan proyektil atau  peluru  karena  adanya  daya  dorong,  kendati  memang  proyektil  yang  dimuntahkan tentu  berbeda,  dimana  senjata  api  pada  umumnya  memuntahkan  butiran  peluru  tajam yang berisi timah dan berkepala tajam sehingga akan mematikan jika ditembakan, luka serius bahkan kematian dapat menjadi akibatnya.
Meskipun  memang  peluru  senjata  api  memiliki  banyak  jenis  seperti  FMJ  ( Full Metal Jacket ) AP ( Armor Piercing Round ) Hollow Point dan masih banyak lagi, peluru tajam  lah  yang  biasanya  digunakkan  dalam  senjata  api,  dan  sama  seperti airsoft  gun peluru/proyektil dan dimuntahkan tersebut terjadi karena adanya hasil pembakaran yang disebabkan  oleh  bubuk  mesiu  yang  memuntahkan  peluru  tersebut  dengan  kecepatan tinggi.
Adapun  dalam  kasusnya  pada airsoft  gun peluru  yang  dimuntahkan  pada umumnya  berbahan  dasar  plastik,  dengan  diameter  yang  kecil,  Meskipun  dianggap berenergi  rendah  dan  relatif  "aman"  untuk  digunakan  anak-anak,  namun  dapat menyebabkan  cedera  parah,  seperti  pada  mata,  dan  bahkan  organ  perut. Proyektilnya dapat menembus hingga kedalaman 25 mm pada jarak 1 meter dan hingga 15 mm pada jarak 5 meter.
Kendati tidak berbahaya ketika ditembakan akan tetapi jika ditembakkan terhadap organ  vital  maka  senjata airsoft  gun tersebut  dapat  berbahaya  dan  mengancam.  Oleh sebab itu penyalahgunaan airsoft gun yang tidak seharusnya oleh pelaku tindak pidana sesungguhnya  dapat  berakibat  fatal  dan  membahayakan,  oleh  karena  itu  urgensi  dan bahaya dari senjata airsoft gun itu sendiri hampir sama dengan senjata api kendati tidak dapat membunuh, tetapi bisa menimbulkan luka serius ataupun konsekuensi yang buruk.
Oleh karena itu tidaklah heran jika airsoft gun dikategorikan atau digolongkan sebagai  senjata  api  mengingat  cara  kerja,  komponen  nya,  juga  karena  akhir-akhir  ini airsoft gun sering sekali disalah gunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana tidak heran penggolongan ini dilakukan agar, kepemilikannya dapat lebih diatur lagi, dan juag penyalahgunaannya ditekan.
Setelah  membahas  kesamaan  antara  definisi  dan  juga  cara  kerja  serta komponennya  yang  membuktikan  bahwa airsoft  gun memang  digolongkan  sebagai senjata  api,  kita  perlu  melihat  aspek  hukumnya,  memang  benar  bahwa  secara  definisi menurut  peraturan  kepolisian  senjata airsoft  gun secara  tidak  langsung  sudah dikatgeorikan sebagai senjata api akan tetapi penekanan itu sendiri baru terlihat didalam Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang Perizinan,  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api  Standar  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Senjata  Api  Non  Organik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia/tentara  Nasional  Indonesia,  dan  Peralatan  Keamanan  yang  Digolongkan Senjata Api, yaitu dalam Pasal 102 Ayat 1 yang berbunyi;
Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api dapat berupa: a) senjata bius; b) senjata signal; c) senjata gas; d) pepper gun; e) senjata replika, paling sedikit meliputi airsoftgun dan paintball ; f) senjata angin, paling sedikit meliputi pistol angin dan senapan angin; g) harpun dengan pegas; h) senjata semprotan gas; i) crossbow; j) alat pemancang paku beton; k) power load; l. alat kejut listrik; m) catching net; dan n) panahan.
Dengan  penjabaran  ini  maka  sudah  jelas  bahwa airsoftgun kini,  semenjak peraturan  ini  berlaku  bukanlah  senjata  mainan,  akan  tetapi  peralatan  keamanan  yang digolongkan  sebagai  senjata  api  dan  untuk  kepentingan  berolahraga,  dengan  kata  lain kendati airsoftgun bukanlah  senjata  api  yang  biasanya  digunakan  untuk  penegakan
hukum,  ataupun  beladiri,  ia  adalah  senjata  api  yang  diperuntukkan  sebagai  senjata  api untuk kepentingan olahraga, yang mana kepemilikan nya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018,
Persyaratan  kepemilikan  menurut  Pasal  7:  a)  Mempunyai  kartu  tanda  anggota klub menembak yang berada di bawah pengawasan Polri, yaitu  Persatuan Berburu dan Menembak Seluruh Indonesia, Perbakin. b) Berusia minimal 15 tahun dan maksimal 65 tahun. c) Sehat secara jasmani dan rohani. Hal ini dibuktikan melalui Surat Keterangan dari  dokter  dan  psikolog  Polri.  d)    Mempunyai  kemampuan  dan  keterampilan  dalam menembak. Hal ini dibuktikan melalui surat keterangan yang dikeluarkan langsung oleh klub  Perbakin.  e)  Untuk  persyaratan  usia  dalam  kepemilikan airsoft  gun dapat dikecualikan  bagi  atlet  olahraga  menembak  yang  berprestasi.  Dengan  catatan,  telah mendapat rekomendasi dari pengurus besar Perbakin.
Sementara  itu  prosedur  perizinannya  menurut  Pasal  18  izin  kepemilikan  dan penggunaannya harus diajukan kepada Kepala Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi oleh; a) Rekomendasi Pengda induk organisasi olahraga airsoft gun dan Paintball yang menjadi  anggota  Federasi  Olahraga  Rekreasi  Masyarakat  Indonesia  (FORMI);  b) fotokopi surat izin impor dan atau pembelian dalam negeri Replika Senjata Jenis airsoft gun dan Paintball; c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;  d) Surat keterangan kesehatan dari dokter;  e) Surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;  e) Sertifikat menembak/ penataran dari induk organisasi olahraga airsoft gun dan Paintball yang  menjadi  anggota  Federasi  Olahraga  Rekreasi  Masyarakat  Indonesia  (FORMI); Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk organisasi  olahraga airsoft  gun dan  paintball  yang menjadi  anggota  Federasi  Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); f) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); g) Daftar riwayat hidup; dan h) Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan - 17 - ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar.  i)  Bagi  pemilik  Replika  Senjata  Jenis airsoft  gun yang  telah  memiliki  paling banyak  7  (tujuh)  pucuk  dan  akan  mengganti  dengan  Replika  Senjata  Jenis airsoft  gun lain, Replika Senjata Jenis airsoft gun lama dihibahkan kepada atlet lain yang memenuhi persyaratan atau diajukan untuk dimusnahkan.
Dengan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses persyaratan dan kepemilikan airsoft  gun tidaklah  mudah  dan  rumit,  akan  tetapi  perizinan  ini  berbeda dengan  perizinan  kepemilikan  senjata  api.  Kendati  perizinannya  berbeda airsoft  gun tetaplah  termasuk  sebagai  golongan  senjata  api,  oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan pelanggaran  kepemilikannya  yang  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Kepolisian  Nomor  5 Tahun 2018 dapat dijerat dengan Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dimana undang-undang  ini  merupakan  undang-undang  yang  dapat  dijeratkan  terhadap pelanggaran kepemilikan dan peredaran senjata api tanpa izin. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa secara normatif bentuk kepemilikan dan peredaran airsoft gun tanpa izin dapat dijerat pidana dengan hukuman yang tertera didalam Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut.

## Kesimpulan
Sebagaimana dengan perumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas kini dapat disimpulkan  bahwa  senjata airsoft  gun merupakan  senjata  replika  yang  digolongkan sebagai senjata api untuk kepentingan berolahraga menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Perizinan,  Pengawasan  dan Pengendalian  Senjata  Api  Standar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Senjata Api Non  Organik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia/tentara  Nasional  Indonesia,  dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.
Disamping  itu  karena  memiliki  cara  kerja,  komponen  dan  juga  definisi  yang hampir  sama  menurut  peraturan  perundang-undangan  maka  dapat  dikatakan  bahwa airsoft  gun merupakan  senjata  api, airsoft  gun digolongkan  sebagai  senjata  api  juga karena sampai saat ini belum ada suatu ketetapan normatif atau peraturan khusus yang mengatur  tentang  kepemilikan  senjata airsoft  gun tanpa  izin,  oleh  karena  itu  hingga sekarang pemberian sanksinya hanya dapat diberikan melalui penerapan Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

## BIBLIOGRAFI
Ameliola, S., & Nugraha, H. D. (2013). Perkembangan media informasi dan teknologi terhadap  anak  dalam  era  globalisasi. Prosiding  In  International  Conference  On Indonesian Studies" Ethnicity And Globalization , 362–371.
Bachrie,  S.  (2009).  Merekonstruksi  Paradigma  Membangun  Supremasi  Hukum  yang Berkeadilan. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa , 17 (4).
Erwin,  M.  (2017).  Eksistensi  Senjata  Airsoft  Gun  dalam  Perspektif  Undang-Undang Darurat. Amanna Gappa , 70–78.
Fauzi,  A.  A.,  Kom,  S.,  Kom,  M.,  Budi  Harto,  S.  E.,  Mm,  P.  I.  A.,  Mulyanto,  M.  E., Dulame,  I.  M.,  Pramuditha,  P.,  Sudipa,  I.  G.  I.,  &  Kom,  S.  (2023). Pemanfaatan Teknologi  Informasi  di  Berbagai  Sektor  Pada  Masa  Society  5.0 .  PT.  Sonpedia Publishing Indonesia.
Fe, E. (2017). Buku pintar olahraga & permainan tradisional . Laksana.
Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 3 (2), 162–176.
Ibrahim,  J.  (2005).  Teori  dan  metode  penelitian  hukum  normatif. Malang:  Bayumedia Publishing .
Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Masalah-Masalah Hukum , 45 (2), 123–130.
Masngoedi,  D.  (2015).  Pelaksanaan  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Senjata  Api  untuk  Kepentingan  Olahraga  dikaitkan  dengan  Pengawasan  dan
kepemilikan Senjata Airsoft Gun tanpa ijin di Wilayah Kota Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 3 (3).
Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum . Bandung: Mandar Maju.
Setiadi,  H.  E.,  &  SH,  M.  H.  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem Penegakan Hukum di Indonesia . Prenada Media.
Soekanto, S. (1985). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Temarwud,  S.  H.,  Qamar,  N.,  &  Muhdar,  M.  Z.  (2022).  Penegakan  Hukum  Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan. Journal of Lex Philosophy (JLP) , 3 (2), 347–356.
Wauran, R. V. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338. Lex Privatum , 8 (4).
Wiranti, Y., & Arifin, R. (2020). Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Kosmik Hukum , 20 (1), 45–55.

## Copyright holder:
Briyan Dustin, Hery Firmansyah (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: