## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK OLEH TENAGA MEDIS PADA RUMAH SAKIT IBNU SINA DAN ACHMAD MOCHTAR KOTA BUKITTINGGI

## Jonaidi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: jonaidi18@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  implementation  of  criminal  law  protection  to  victims  of  crime  as  regulated  medical inside namely the Criminal Code, Act No. 23 of 1992 on Health Law and Law No. 29  Year 2004 regarding Medical Practice in practice there are still many deviations from victims of criminal malpractice. The problem studied is how is the implementation of the protection of criminal law against the victims of malpractice crime in Kota Bukittinggi Hospital and how is the prospect of protection of criminal law against the victim of malpractice crime. Based on the research results obtained conclusion: First, Implementation of the protection of criminal law  against  victims  of  malpractice  crime  in  Bukittinggi  City  Hospital  has  not  been implemented  properly,  because  the  legal  protection  provided  only  in  the  form  of  mediation and  the  victim  is  only  given  a  compensation.  Second,  the  constraints  faced  by  malpractice victims  in  obtaining  legal  protection  in  criminal  legislation  related  to  medical  and  health problems  that  apply  today  are  still  weak,  so  that  in  the  practice  of  health  and  medical criminal  law  enforcement  criminal  acts  in  the  medical  field  seem  to  experience  immunity. This  obstacle  is  also  increasingly  emphasized  by  the  failure  to  harmonize  the legislation  in the  medical,  health  and  medical  practice  fields  well,  because  there  is  no  uniform  and consistent pattern in the regulation of criminal responsibility. Therefore, there is a need for reformulation of provisions regarding a criminal liability system that is uniform and oriented towards victims of medical crimes.
Keywords: Legal Protection, Malpractice Victims Patients.

## ABSTRAK
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  pidana terhadap  korban  tindak  pidana  sebagaimana  diatur dalam kedokteran di dalamnya yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Undang-Undang  Kesehatan  dan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  dalam  praktiknya  masih  banyak  terjadi  penyimpangan  dari  korban  malpraktik pidana.  Masalah  yang  dikaji  adalah  bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  hukum  pidana terhadap korban tindak pidana malpraktik di RSUD Kota Bukittinggi dan bagaimana prospek perlindungan  hukum  pidana  terhadap  korban  tindak  pidana  malpraktik.  Berdasarkan  hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban  tindak  pidana  malpraktik  di  RSUD  Kota  Bukittinggi  belum  terlaksana  dengan  baik, karena  perlindungan  hukum  yang  diberikan  hanya  berupa  mediasi  dan  korban  hanya diberikan  perlindungan  hukum.  kompensasi.  Kedua,  kendala  yang  dihadapi  korban malpraktik  dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  dalam  perundang-undangan  pidana
terkait  masalah  medis  dan  kesehatan  yang  berlaku  saat  ini  masih  lemah,  sehingga  dalam praktik  penegakan  hukum  pidana  kesehatan  dan  kedokteran  tindak  pidana  di  bidang  medis seolah-olah mengalami kekebalan. Kendala ini juga semakin dipertegas dengan tidak adanya harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  kedokteran,  kesehatan  dan  praktek kedokteran  dengan  baik,  karena  tidak  adanya  pola  yang  seragam  dan  konsisten  dalam pengaturan  pertanggungjawaban  pidana.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perumusan  kembali ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban  pidana yang seragam dan berorientasi pada korban kejahatan medis.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien Korban Malpraktek.

## PENDAHULUAN
Perlindungan  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia  di  bidang  kesehatan  terlihat  jelas masih  sangat  kurang.  Satu  demi  satu  terdapat  beberapa  contoh  kasus  yang  terjadi  terhadap seorang  pasien  yang  tidak  mendapatkan  pelayanan  semestinya,  yang  terburuk,  dan  kadang- kadang  akan  berakhir  dengan  kematian.  Kasus  tindak  pidana  di  bidang  medis  yang  banyak terjadi  dan  diekspos  di  berbagai  media  hanya  merupakan  beberapa  kasus  yang  menguap, sehingga  dapat  dikatakan  seperti  gunung  es (iceberg). Menguapnya  kasus-kasus  tindak pidana  tersebut  juga  merupakan  suatu  pertanda  kemajuan  dalam  masyarakat,  atas kesadarannya  akan  hak-haknya  yang  berkenaan  dengan  kesehatan  dan  pelayanan  medis, sekaligus kesadaran akan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di bidang kesehatan.
Malpraktek medis secara umum mencakup mengenai kesalahan dan kelalaian dokter dalam  melakukan  tindakan  medis.  Pengaturan  mengenai  tindakan  dokter  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran.  Undang-Undang  tersebut  mengatur  mengenai segala tindakan yang wajib dilakukan dokter dalam melakukan tindakan medis. Dokter atau tenaga medis lainnya dalam menjalankan tindakan medis tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan atau kelalaian dalam dunia medis disebut juga dengan  malpraktek  medis.  Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  diatur  dalam  Pasal  58  ayat (1),  sedangkan  ketentuan  pidananya  Pasal  190.  Malpraktek  medis  yang  terjadi  dapat merugikan  beberapa  pihak,  baik  pihak  dokter  maupun  pihak  pasien.  Pasien  yang  merasa dirugikan  oleh  dokter  dapat  mengadukan  serta  memintakan  pertanggungjawaban  kepada dokter  tersebut.  Dalam  Pasal  10  Kode  Etik  Kedokteran  menyebutkan  bahwa  setiap  dokter wajib  bersikap  tulus  ikhlas  dan  mempergunakan  segala  ilmu  dan  ketrampilannya  untuk kepentingan  pasien.  Dalam  hal  ia  tidak  mampu  melakukan  suatu  pemeriksaan  atau pengobatan,  maka  atas  persetujuan  pasien,  ia  wajib  merunjuk  pasien  kepada  dokter  yang mempunyai  keahlian  dalam  penyakit  tersebut.  Dalam  kode  etik  disebutkan  bahwa  profesi kedokteran  lebih merupakan  panggilan  pri  kemanusiaan  dengan  mendahulukan  keselamatan dan kepentingan pasien dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.
Sedangkan  pasien  adalah  setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi  masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
Pada  era  global  dewasa  ini,  tenaga  medis  merupakan  salah  satu  profesi  yang mendapatkan  sorotan  masyarakat,  karena  sifat  pengabdiannya  kepada  masyarakat  sangat
kompleks.  Akhir-akhir  ini,  masyarakat  banyak  yang    menyoroti  kinerja  tenaga  medis,  baik sorotan  yang  disampaikan  secara  langsung  ke  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  sebagai  induk organisasi  para  dokter,  maupun  yang  disiarkan  melalui  media  cetak  maupun  media elektronik.  Misalnya  kasus  Ny.  Hj.  Sumra  yang  meninggal  pada  tanggal  28  Februari  2016 setelah disuntik obat asma oleh dokter di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukittinggi dan dirawat 26 Hari (pewarta-indonesia.com/berita/hukum/rs-ibnu-sina-bukittinggi-diduga-malpraktek).
Timbul  persoalan,  apakah  kasus-kasus  yang  banyak  diberitakan  di  media  massa maupun elektronik tersebut dapat dikategorikan sebagai malpraktek. Kalau jawabannya dapat dikategorikan  sebagai  malpraktek, apakah  serangkaian  pihak  penegak  hukum  di  negara  kita ini  telah  siap  menyelesaikan  masalah  ini  secara  tuntas?  Karena  selama  ini  pengalaman menunjukkan  bahwa  kasus  malpraktek ini  sering  dijumpai  kandas  di  tengah  jalan,  macet  di pengadilan  atau mungkin  disalah tafsirkan  di  sidang  pemeriksaan  serta  belum  membuahkan hasil yang diharapkan, dalam hal ini penyelesaian yang adil berdasarkan hukum yang berlaku dan  bahkan  yang  lebih  parah  lagi  masyarakat  enggan  membawa  kasusnya  kepada  aparat penegak  hukum  dengan  dalih  tidak  percaya  dengan  sistem  peradilan  Indonesia  bahkan menganggapnya sebagai sebuah takdir.
Penilaian pasien terhadap rumah sakit/tenaga medis yang dikeluhkan tersebut di atas, sudah  barang  tentu  tidak  seluruhnya  benar  dan  bersifat  subyektif.  Namun  keluhan  tersebut secara faktual tidak dapat diabaikan begitu saja agar tidak menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan dan melelahkan.
Sikap  kurang  hati-hati,  kurang  teliti,  kesembronoan,  dan  kecerobohan  dari  tenaga medis,  baik  yang  dilakukan  oleh  dokter maupun  tenaga  medis  rumah  sakit,  yang  seringkali dikenal  dengan  istilah  malpraktek  medis (medical  malpractice). Tindakan  malpraktek menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai  korban.  Kasus  malpraktek  yang  ada  seringkali  berujung  kepada  penderitaan  pasien. Oleh  karena  itulah  kiranya  perlu  dikaji  bagaimana  upaya  untuk  memberikan  perlindungan hukum  bagi  pasien,  terutama  yang  menyangkut  masalah  hubungan  hukum    pasien  dengan rumah  sakit,  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  pertanggungjawaban  dan  aspek  penegakan hukumnya.
Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien korban malpraktek oleh tenaga medis pada Rumah Sakit Ibnu Sina dan Achmad Mochtar Kota Bukittinggi.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kendala-kendala  yang  dihadapi  pasien  korban malpraktek dalam memperoleh perlindungan hukum.

## METODE PENELITAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung  oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh  melalui  studi  lapangan  dan  studi  kepustakaan  yang  kemudian  di  analisis  secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Untuk  mendapatkan  data  yang  lengkap  dan  komprehensif  dalam  penyusunan penelitian  ini,  maka  data  yang  diperoleh  baik  data  sekunder  maupun  data  primer,  teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
1. Untuk  data  sekunder  dikumpulkan  melalui  penelitian  kepustakaan  dengan  cara  mencari dan  mempelajari  serta  menginventarisasasikan  dokumen-dokumen  atau  bahan-bahan hokum  kemudian  dianalisis  dan  dilakukan  pembahasan  sehingga  akan  tersusun  secara sistematis sesuai dengan permasalahn yang diteliti.
2. Untuk data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara secara mendalam dengan semi terstruktur.  Adapun  pihak-pihak  yang  di  wawancarai  dalam  penelitian  ini  adalah: beberapa orang korban malpraktek di Rumah Sakit Ibnu Sina dan Achmad Mochtar.

## PEMBAHASAN

## A. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  Korban  Malpraktek  Oleh  Tenaga  Medis  Pada Rumah Sakit Ibnu Sina Dan Achmad Mochtar Kota Bukittinggi
Pada  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  antara  pasien  dengan  rumah  sakit, dalam  hal  ini  terutama  dokter,  memang  merupakan  hubungan  antara  penerima  dengan pemberi  jasa.  Hubungan  antara  dokter  dan  pasien  pada  umumnya  berlangsung  sebagai hubungan  biomedis  aktif-pasif  (Danny  Wiradharma,  1996:  42).  Namun  perlu  disadari bahwa dokter tidak bisa disamakan dengan pemberi/ penjualan jasa pada umumnya.
Hubungan  ini  terjadi  pada  saat  pasien  mendatangi  dokter/  pada  saat  pasien bertemu dengan dokter dan dokterpun memberikan pelayanannya maka sejak itulah telah terjadi  suatu  hubungan  hukum  (Safitri  Hariyani, 2005:  10)  Hubungan  pasien  dengan dokter  adalah  suatu  Perikatan  Berusaha  ( Inspannings-verbintenis )  yaitu  di  mana  dalam melaksanakan  tugasnya  dokter  berusaha  untuk  menyembuhkan  atau  memulihkan kesehatan pasien.
Selain  itu,  dokter  sebagai  professional  menjadi  anggota  organisasi  profesi  yang memiliki  Peraturan  sendiri  ( Self  Regulation )  yang  diakui  keabsahannya  yang  disebut sebagai  Kode  Etik.  Dokter  juga  memiliki  sumpah/  janji  yang  harus  diucapkan  dan dihayati  dalam  hati  serta  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  perilakunya.  Tidak  kalah pentingnya adalah fungsi sosial yang melekat pada rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal  57  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang berbunyi  “Sarana  kesehatan  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan fungsi sosial”.
Dengan  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  yang  kemudian  dipertegas  dengan  Kode  Etik  Kedokteran  dan  Kode Etik  Rumah  Sakit  Indonesia,  maka  jelas  bahwa  rumah  sakit/  dokter  baik  pemerintah maupun  swasta  harus  memberikan  pelayanan  kesehatan  tanpa  mempertimbangkan keuntungan pribadi.
Salah  satu  hak  utama  yang  dimiliki  pasien  adalah  hak-hak  untuk  memperoleh informasi atau penjelasan, merupakan hak asasi pasien yang paling utama bahkan dalam tindakan-tindakan  khusus  diperlukan  persetujuan  tindakan  medis  yang  ditandatangani oleh pasien dan atau keluarga pasien.
Dokter  sebagai  tenaga  profesional  adalah  bertanggung  jawab  dalam  setiap tindakan  medis  yang  dilakukan  terhadap  pasien.  Dalam  menjalankan  tugas profesionalnya,  didasarkan  pada  niat  baik  yaitu  berupaya  dengan  sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan  standar  profesinya  untuk  menyembuhkan/menolong  pasien.  Antara  lain  adalah: (Endang Kusuma Astuti, 2003 ; 83)
1. Tanggung Jawab Etis
Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik  Kedokteran  Indonesia.  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  dikeluarkan  dengan Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No  434/Men  Kes/SK/X/1983.  Kode  Etik Kedokteran  Indonesia  disusun  dengan  mempertimbangkan international  Code  of Medical  Ethics dengan  landasan  idiil  Pancasila  dan  landasan  Strukturil  UUD  1945.
Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  ini  mengatur  hubungan  antar  manusia  yang mencakup  kewajiban  umum  seorang  dokter,  hubungan  dokter  dengan  pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.
2. Tanggung Jawab Profesi
Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan: (Hermien Hardiati Koeswadji, 1998 ; 131)
a. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain
Dalam  menjalankan  tugas  profesinya  seorang  dokter  harus  mempunyai  derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya.
b. Derajat risiko perawatan
Derjat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari  pengobatan  diusahakan  seminimal  mungkin,  sehingga  pasien  dapat  memilih alternatif dari perawatan yang diberitahukan oleh dokter.
c. Peralatan perawatan
Perlunya  dipergunakan  pemriksaan  dengan  menggunakan  peralatan  perawatan, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat.
Tanggung  jawab  hukum  dokter  adalah  suatu  “keterikatan”  dokter  terhadap ketentuan-ketentuan  hukum  dalam  menjalankan  profesinya.  Tanggung  jawab  seorang dokter dalam bidang hukum terbagi 3 (tiga) bagian, yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam  bidang  hukum  perdata,  tanggung  jawab  pidana  dan  tanggung  jawab  hukum administrasi (Ninik Maryati, 1998: 5).
Tanggung jawab pidana disini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan  profesional,  misalnya  kesalahan  dalam  diagnosis  atau  kesalahan  dalam  cara- cara pengobatan atau perawatan.
Dari  segi  hukum,  kesalahan/  kelalaian  akan  selalu  berkait  dengan  sifat  melawan hukumnya  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggungjawab apabila  dapat  menginsafi  makna  yang  kenyataannya  dari  perbuatannya,  dan  menginsafi perbuatannya  itu  tidak  dipandang  patut  dalam  pergaulan  masyarakat  dan  mampu  untuk menentukan niat/ kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.
Akibat dari kesalahan dan kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan:
1. Tanggung Jawab Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan
Jika  ditinjau  dari  segi  etika  profesi,  dengan  memilih  profesi  di  bidang  tenaga kesehatan  saja,  berarti  sudah  diisyaratkan  adanya  kecermatan  yang  tinggi,  demikian juga  dengan  berbagai  ketentuan  khusus  yang  berlaku  bagi  seorang  dokter.  Berarti dengan  tidak  mematuhi  peraturan  itu  saja  sudah  dianggap  telah  berbuat  kesalahan. Dilihat  dari  sudut  hukum,  kesalahan  yang  diperbuat  oleh  seorang  dokter  meliputi beberapa  aspek  hukum,  yaitu  aspek  hukum  pidana,  hukum  perdata,  dan  hukum administrasi  negara.    Ketiga  aspek  hukum  ini  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Jadi, untuk  dapat  menyatakan  bahwa  seorang  dokter  telah  melakukan  suatu  kesalahan, penilaiannya  harus  dilihat  dari  transaksi  terapeutik  terlebih  dahulu.  Transaksi terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien,  berupa  hubungan  hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
2. Tanggung Jawab Perdata dalam Pelayanan Kesehatan
Dengan  adanya  perjanjian  terapeutik  maka  kedudukan  antara  dokter  pasien adalah  sederajat,  dengan  posisi  yang  demikian  ini  hukum  menempatkan  keduanya memiliki  tanggung  gugat  hukum.  Oleh  karena  itu  pasien  dapat  menggugat  dokter apabila  merasa  dirugikan.  Gugatan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  dokter bersumber pada dua dasar, yaitu:
a. Berdasarkan pada wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPerdata.
b. Berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1365 KUHPerdata.
3. Tanggung Jawab Pidana dalam Pelayanan Kesehatan
Menurut  C.  Berkhouwer  dan  D.Vortman  seorang  dokter  dapat  dikatakan melakukan  kesalahan  profesional,  apabila  dia  tidak  memeriksa,  tidak  menilai,  tidak berbuat  atau  tidak  meninggalkan  hal-hal  yang  akan  diperiksa,  dinilai,  diperbuat  atau ditinggalkan  oleh  para  dokter  pada  umumnya  di  dalam  situasi  yang  sama.  Dari rumusan ini terlihat bahwa unsur kehati-hatian dalam melaksanakan profesi kesehatan sangat penting.
Tanggung  jawab  pidana  ini  berkaitan  erat  dengan  unsur  kesalahan  yang dilakukan  tenaga  kesehatan  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah pihak yang terikat didalam transaksi terapeutik, yaitu pasien dan dokter.
Standar  profesi  medis  yang  timbul  karena  kealpaan  yang  berbentuk: kewajiban; pelanggaran kewajiban, penyebab dan kerugian.
4. Tanggung Jawab Administrasi
Aspek hukum administrasi dinilai dari sudut kewenangan, yaitu apakah dokter yang  bersangkutan  berwenang  atau  tidak  melakukan  perawatan?  Jadi,  dapat disimpulkan  bahwa  untuk  melakukan  pekerjaan  dokter  diperlukan  berbagai persyaratan.
Kesalahan seorang dokter dalam perawatan  yang menimbulkan kerugian bagi pasien  atau  keluarganya,  selain  mengadung  tanggung  gugat  perdata  dan pertanggungjawaban pidana juga mengandung pertanggungjawaban di bidang hukum administrasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  UU  Kesehatan  yang mengatakan  bahwa  terhadap  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  atau kesalahan  dalam  melaksanakan  profesinya  dapat  dikenakan  tindakan  disiplin, misalnya pencabutan ijin untuk jangka waktu tertentu.

## B. Kendala  yang  Dihadapi  Pasien  Korban  Malpraktek  dalam  Memperoleh Perlindungan Hukum
1. Tidak  Berjalannya  Harmonisasi  Perundang  Undangan  di  Bidang  Medis, Kesehatan dan Praktek Kedokteran dengan Baik
Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap  seorang  pasien  yang  tidak  mendapatkan  pelayanan  semestinya,  yang terburuk,  dan  kadang-  kadang  akan  berakhir  dengan  kematian  seperti  pada  kasus Rumah Sakit Ibnu Sina dan Achmad Mochtar di Bukittinggi.
Berlakunya  Undang-undang  No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  memberi peluang  bagi  pengguna  jasa  atau  pasien untuk  mengajukan  gugatan/  tuntutan  hukum terhadap  pelaku  usaha  apabila  terjadi  konflik  antara  pelanggan  dengan  pelaku  usaha yang  dianggap  telah  melanggar  hak-haknya,  terlambat  melakukan/  tidak  melakukan/ terlambat  melakukan  sesuatu  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pengguna  jasa/ barang,  baik  kerugian  harta  benda  atau  cedera  atau  bisa  juga  kematian.  Hal  ini memberikan  arti  bahwa  pasien  selaku  konsumen  jasa  pelayanan  kesehatan  dapat menuntut/  menggugat  rumah  sakit,  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  jika  terjadi konflik. Oleh sebab itu tidak salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medik  penuh  dengan  ketidak  pastian  ( uncertainty )  dan  tidak  dapat  diperhitungkan secara  matematik.  Sampai  sekarang,  hukum  kedokteran  di  Indonesia  belum  dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktik belum bisa dirumuskan,  sehingga  isi  pengertian  dan  batasan-batasan  malapraktik  kedokteran belum  seragam  bergantung  pada  sisi  mana  orang  memandangnya.  Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66 ayat (1) mengandung kalimat yang  mengarah  pada  kesalahan  praktik  dokter  yaitu  “Setiap  orang  yang  mengetahui atau  kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan  dokter  atau  dokter  gigi  dalam menjalankan  praktik  kedokteran  dapat  mengadukan  secara  tertulis  kepada  ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Norma ini hanya memberi dasar hukum  untuk  melaporkan  dokter  ke  organisasi  profesinya  apabila  terdapat  indikasi tindakan  dokter  yang  membawa  kerugian,  bukan  pula  sebagai  dasar  untuk  menuntut ganti rugi atas tindakan dokter.
Pasal  itu  hanya  mempunyai  arti  dari  sudut  hukum  administrasi  praktik kedokteran.  Pasal  29  Undang  Undang  Kesehatan  No.36  Tahun  2009  hanya menyinggung  tentang  kelalaian  yang  berbunyi  “Dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Selanjutnya Pasal 58 ayat (1) undang- undang  yang  sama  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/  atau  penyelenggara  kesehatan  yang  seseorang, tenaga  kesehatan,  dan  /atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  diterimanya”. Sampai saat ini belum ada pasal dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik  Kedokteran  maupun  KUHP/  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang secara eksplisit menyebut kata malapraktik demikian pula dalam penjelasannya.
Penegakan  hukum  yang  proporsional  terhadap  tindakan  dokter  yang melakukan  tindakan  malapraktik  medik  selain  memberi  perlindungan  hukum  bagi masyarakat  sebagai  konsumen  dan  biasanya  mempunyai  kedudukan  yang  lemah, dilain pihak juga bagi dokter yang tersangkut dengan persoalan hukum jika memang telah  melalui  proses  peradilan  dan  terbukti  tidak  melakukan  perbuatan  malapraktik akan  dapat  mengembalikan  nama  baiknya  yang  dianggap  telah  tercemar,  karena hubungan dokter dan pasien bukanlah hubungan yang sifatnya kerja biasa atau atasan bawahan tapi sifatnya kepercayaan dan kerahasiaan.
Masyarakat yang dirugikan atas adanya malapraktik kedokteran membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada  pasien.  Untuk  menciptakan  suatu  bentuk  kepastian  hukum  dan  menjamin pelayanan  upaya  kesehatan  dalam  pertanggungjawaban  pidana  dokter  yang melakukan  malpraktik  serta  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  tersebut  selain  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter.
2. Belum  Adanya  Pola  yang  Seragam  dan  Konsisten  dalam  Pengaturan Pertangungjawaban Terhadap Malpraktek Medis
Tindak  pidana  ( crime )  dapat  diidentifikasikan  dengan  timbulnya  kerugian ( harm )  yang  kemudian  mengakibatkan  lahirnya  pertanggungjawaban  pidana  atau criminal  liablit  (Hyma  Gross,  1979:  114).  Jadi  pertanggungjawaban  pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana  atau kerugian yang dideritanya.
Pertanggungjawaban  pidana  dengan  mengedepankan  dan  menetapkan  pelaku tindak  pidana  sebagai  subyek  hukum  pidana  dalam  ketentuan  perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang  dilakukannya  sebagai  perwujudkan  tanggung  jawab  karena  kesalahannya terhadap  orang  lain  (korban).  Dapat  dipertanggung  jawabkannya  subyek  hukum pidana  tersebut  tentunya  akan  memberikan  deterren  efffect  untuk  tidak  melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan secara langsng mencegah adanya korban tindak pidana di kemudian hari.
Dalam  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  perumusan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana  bidang  medis  yang  berfungsi sebagai perlindungan pada korban tindak pidana bidang medis sebagaimana tertuang dalam  Pasal  80  sampai  Pasal  83,  yang  disertai  dengan  pertanggungjawaban  pidana dan pola pemidanaan.
Dalam  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran  perumusan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana  bidang  medis  yang  berfungsi sebagai perlindungan pada korban tindak pidana bidang medis sebagaimana tertuang dalam  Pasal  76  sampai  dengan  Pasal  80,  yang  disertai  dengan  pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaan.
Masalah pertanggungjawaban pidana tersebut, Rancangan KUHP menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 37 (1) bahwa “tidak seorang pun yang melakukan tindak
pidana  dipidana  tanpa  kesalahan“.  Hal  ini  memberikan  arahan  bahwa  Rancangan KUHP  menganut  sistem  pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  ( liability  based on fault ) atau prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas c ulpabilitas .
Formulasi  pertangungjawaban  pidana  pada  tindak  pidana  malpraktek  dalam perundang-undangan  pidana  terkait  masalah  medis  dan  kesehatan  yang  berlaku  saat ini masih ada kelemahan, sehingga dalam praktek penegakan hukum pidana kesehatan dan medis tindak pidana di bidang medis terkesan mengalami immunity. Kendala ini juga  semakin  dipertegas  dengan  tidak  berjalannya  harmonisasi  perundang  undangan di bidang medis, kesehatan dan praktek kedokteran dengan baik, karena belum adanya pola yang seragam den konsisten dalam pengaturan pertangungjawaban pidana. Oleh karenanya,  perlu  adanya  reformulasi  ketentuan  tentang  sistem  pertangungjawaban pidana  yang  seragam  dan  berorientasi  terhadap  korban  tindak  pidana  bidang  medis. Reorientasi dan reformulasi ketentuan tersebut sebagai langkah awal dapat
dilakukan terhadap perundang undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan masalah tindak pidana di bidang medis yang berlaku, sebelum dapat diberlakukannya hasil  dari  pembaharuan  hukum  pidana  dalam  bentuk  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum pidana  nasional  Indonesia  (Rancangan  KUHP)  yang  masih  dalam  pembentukan  dan penyempurnaan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  malpraktek  di  rumah  sakit  Kota Bukittinggi belum terlaksana dengan baik, karena perlindungan hukum yang diberikan hanya berbentuk mediasi dan kepada korban hanya diberikan pengganti kerugian.
Kendala  yang  dihadapi  Pasien  korban  malpraktek  dalam  memperoleh  perlindungan hukum dalam perundang-undangan pidana terkait masalah medis dan kesehatan yang berlaku saat  ini  masih  ada  kelemahan,  sehingga  dalam  praktek  penegakan  hukum  pidana  kesehatan dan  medis  tindak  pidana  di  bidang  medis  terkesan  mengalami  immunity.  Kendala  ini  juga semakin  dipertegas  dengan  tidak  berjalannya  harmonisasi  perundang  undangan  di  bidang medis,  kesehatan  dan  praktek  kedokteran  dengan  baik,  karena  belum  adanya  pola  yang seragam  dan  konsisten  dalam  pengaturan  pertangungjawaban  terhadap  malpraktek  medis. Oleh  karenanya,  perlu  adanya  reformulasi  ketentuan  tentang  system  pertangungjawaban pidana yang seragam dan berorientasi terhadap korban tindak pidana bidang medis.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian dipertegas dengan Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia