## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA
Oleh : Suzanalisa 

## ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online yang terjadi di Indonesia. Kajian ini merupakan kajian pendekatan yuridis  normatif  dan  empiris  dengan  menggunakan  alat  bantu  instrument  kemudian diperoleh  hasil  kajian  menurut  ilmu  dan  teori-teori  atau  pendapat  penyelidik  sendiri,  dan terakhir  menyimpulkannya.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahawa  kemajuan  teknologi informasi  melalui  internet  telah  dimanfaatkan  oleh  pelaku  pelacuran  terutama  mucikari melalui media social sebagai tempat promosi perempuan pekerja seks, dan juga disebabkan oleh  faktor  lain  salah  satunya  tempat  pelacuran  resmi  telah  ditutup  pemerintah  daerah  di Indonesia. Sehubungan dengan tindak pidana ini, Pemerintah Indonesia telah mempunyai perangkat hukum dalam mengatasi prostitusi online yaitu KUHP, Undang Undang Nomor 21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebabkan perempuan pekerja seks  yang  dipromosikan  lebih  banyak  anak-anak,  selanjutnya  telah  dimiliki  lex  specialist yaitu  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Perangkat  hukum  yang  dimiliki  ini kenyataan di lapangan prostitusi online masih terus berlangsung. Sehingga melalui kajian ini  penulis  memberikan  rekomendasi  bukan  hanya  kebijakan  hukum  pidana  penal  saja tetapi  juga  kebijakan  hukum  pidana  non  penal  yang  perlu  dipertingkatkan  iaitu  memberi pendidikan  seks  yang  benar  seperti  Pendidikan  Internet  di  sekolah  yang  meliputi penggunaan  internet  yang  berkesan,  terutama  dalam  bidang-bidang  pembangunan  ilmu pengetahuan, bekerja positif & mendekatkan diri kepada tuhan, menjalin hubungan akrab antara  orang  tua  dan  anak,  mengawasi  pergaulan  &  memilih  lingkungan  yang  positif, diperlukan  peranan  pemerintah  yang  tegas  namun  bersinergi  dalam mengambil  kebijakan dengan masyarakat.
Kata Kunci:  Kebijakan Hukum Pidana, Prostitusi Online, Indonesia

## A. Latar Belakang
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  telah  memberikan  banyak  keuntungan  disetiap lapisan  masyarakat  dan  diberbagai  bidang.  Kemajuan  teknologi  dimaksud  adalah  adanya jaringan  internet  yang  dapat  diakses  oleh  siapapun  dan  dimanapun,  namun  kemajuan teknologi  yang  dapat  dinikmati  oleh  siapapun  ini  telah  menjadi  peluang  untuk  dilakukan kejahatan  yang  menguntungkan  pribadi  maupun  korporasi  untuk  proses  lebih  cepat  dan biaya  ringan.  Salah  satu  kejahatan  yang  memanfaatkan  fasilitas  internet  adalah  pelacuran atau  prostitusi.  Masalah  prostitusi  adalah  masalah  yang  rumit,  banyak  hal  yang
 Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
berhubungan  disana  oleh  karena  itu  masalah  ini  sangat  perlu  perhatian  khusus  oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu  bisnis  yang  mendatangkan  uang  dengan  sangat  cepat.  Tidak  perlu  modal  banyak, hanya  beberapa  tubuh  yang  secara  profesional  bersedia  untuk  dibisniskan.  Karena  itulah sampai  kapanpun  bisnis  ini tidak akan  menemui masa  masa  sulit.  Prostitusi  bukan  hanya berdampak  pada  mereka  yang  melakukannya  yaitu  perlaku  dan  pemakai  jasanya  akan tetapi  juga  berimbas  kepada  masyarakat  luas,  prostitusi  atau  pelacuran  bahkan membahayakan  bagi  kehidupan  rumah  tangga  yang  terjalin  sampai  bisa  menimbulkan tindak  pidana  kejahatan  dan  lain  sebagainya.  Agama  sebagai  salah  satu  pedoman  dalam hidup  sama  sekali  tidak  dihiraukan  oleh  mereka  yang  terlibat  di  dalam  praktek  prostitusi ini  dan  benar-benar  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama.  Pelacuran  bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.
Sebagaimana diketahui bahwa tindakan prostitusi di Indonesia telah terjadi semenjak sebelum  kemerdekaan  yang  menjamah  dari  kaum  rakyat  jelata  sampai  kaum  elite. Prostitusi  atau  pelacuran  dalam  pandangan  masyarakat  Indonesia  adalah  salah  satu perbuatan yang tercela dan melanggar norma kesusilaan, adat istiadat dan agama. Namun persepsi  masyarakat  yang  memandang  perbuatan  ini  adalah  perbuatan  tercela  tidak menyurutkan praktik prostitusi di Indonesia.
Dalam  pengertian  yang  lain  kata  prostitusi  berasal  dari  perkataan  latin prostituere yang  berarti  menyerahkan  diri  dengan  terang-terangan  kepada  perzinahan.  Sedangkan secara  etimologi  berasal  dari  kata prostare artinya  menjual,  menjajakan.  Jadi  prostitusi adalah  suatu  transaksi  antara  si  perempuan  pelacur  dan  si  pemakai  jasa  pelacur  yang memberi  sejumlah  uang  untuk  interaksi  seksual 1 .  Aktivitas  dan  praktik  prostitusi  di Indonesia secara garis besar mewujud dalam dua bentuk yaitu prostitusi yang terdaftar dan terorganisir  dan  prsostitusi  yang  tidak  terdaftar.      Prostitusi  yang  terdaftar  dalam menjalankan  aktivitasnya.  Pelakunya  diawasi  oleh  bagian Vice  Control dari  kepolisian, yang  dibantu  dan  bekerja  sama  dengan  jawatan  sosial  dan  jawatan  kesehatan.  Pada umumnya meeka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan  diri  pada  dokter  atau  petugas  kesehatan,  dan  mendapatkan  suntikan  serta pengobatan,  sebagai  tindakan  dan  keamanan  umum.  Sebagaimana  Profesor  W.A  Bonger dalam  tulisannya Maatschappelijke  Oorzaken  der  Prostitutie menulis  defenisi  prostitusi
1 S Simandjuntak, Patologi Sosial, Tarsito, Bandung,  2012, hlm. 112
ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Menurut definisi ini Jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan  diri  sebagai  profesi  atau  mata  pencaharian  sehari-hari  dengan  jalan  melakukan relasi-relasi seksual. 2
Adapun prostitusi yang tidak terdaftar dalam menjalankan aktivitasnya yaitu  mereka yang  melakukan  prostitusi  secara  gelap-gelapan  dan  liar,  baik  secara  perorangan  maupun dalam  kelompok.  Perbuatannya  tidak  terorganisir,  tempatnya  pun  tidak  tertentu.  Bisa disembarang  tempat,  baik  mencari  mangsa  sendiri  maupun  melalui  calo-calo  dan panggilan.  Mereka  tidak  mencatatkan  diri  kepada  yang  berwajib.  Sehingga  kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.
Dibandingkan dengan prostitusi online, kegiatan yang dilaksanakan telah terorganisir dimana  terdiri  pekerja  seks  komersil ,  mucikari  atau  germo  (pimp)  dan  pelanggannya (client) ditambah  dengan  kemajuan  teknologi  melalui  internet  dimana  media  ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus  saling  bertemu  langsung  antara  seorang  pelaku  prostitusi  dengan  orang  yang  ingin memakai  jasanya.  Sebagaimana  kasus  prostitusi  online  yang  marak  terjadi  di  Indonesia cara  kerja  dimulai  Pekerja  seks  komersial  akan  mempromosikan  dirinya  melalui  media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian  berhubungan  melalui  media  sosial  dan  di  sambungkan  dengan  BBM  atau Whatsapp  setelah  ada  kata  deal  ingin  bertemu.  Biasanya  jika  proses  sebelum  deal  pria hidung  belang  di  harapkan  memberi  downpayment  terlebih  dahulu  untuk  meyakinkan pekerja  seks.  Dalam  iklan  yang  di  promosikan  di  media  sosial  para  pekerja  seks  sudah menentukan  secara  lengkap  layanan  yang  akan  diterima  oleh  para  pria  hidung  belang tersebut.  Setelah  berhubungan  melalui  BBM  atau  Whatsapp,  maka  akan  menentukan dimana  tempat  pelaksanaannya.  Setelah  selesai  biasanya  lelaki  hidung  belang  akan langsung  meminta  nomor  handphone  untuk  mempermudah  memanggilnya  kembali  suatu saat  jika  membutuhkan.  Cara  kerja  yang  telah  diuraikan  Kementian  Komunikasi  dan Informasi  Republik  Indonesia  sampai  tahun  2016  telah  memblokir  situs  sebanyak 900.000,- yang memiliki muatan porno dan prostitusi berdasarkan  Peraturan Menkominfo No.192 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
2 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.214

## B. Pernyataan Masalah
Negara  berkembang  seperti  Indonesia,  di  mana  terdapat  kesenjangan  tingkat pendidikan,  tingkat  sosial  dan  tingkat  ekonomi  antara  dokter  dan  pasien,  menuntut  peran aktif  dokter  baik  sebagai  pengirim  maupun  penerima  pesan  agar  pesan  yang  ingin disampaikan dapat dipahami sesuai dengan yang dimaksud.
Pemerintah Indonesia telah melakukan pemblokiran situs-situs yang memiliki konten transaksi  prostitusi  online  sebanyak  900.000  situs  yang  memiliki  muatan  porno  dan prostitusi,  namun  hal  ini  bukanlah  situs  prostitusi  online  menjadi  berkurang  malah menimbulkan  permasalahan  baru  situs  –situs  tersebut  berkembang  menjadi  dua  kali  lipat jumlahnya  yang  dapat  mudah  dibrowsing  oleh  pengguna  internet  sehingga  konten  situs yang  menawarkan  pekerja-pekerja  seks  masih  terus  berkembang  dengan  berbagai  modus untuk mendapatkan pelanggan. Prostitusi online yang terus berkembang membawa dampak negative  terhadap  Negara  Indonesia  antara  lain  merusak  moral  bangsa  terutama  genrasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga  dapat mengancam kelangsunagn hidup  bangsa  dan  Negara  di  masa  mendatang,  Lunturnya  nilai-nilai  Pancasila  sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai- nilai  agama,  moral,  dan  social  akan  tersisihkan,  dan  hanya  akan  tertinggal  kebudayaan liberalisme,  prostitusi  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  luar  untuk  merusak  ketahanan nasioanal,  menjatuhkan    jati    diri    bangsa    Indonesia    yang    tersohor    dengan    luhur budinya    dan menjunjung  tinggi  nilai  budaya  ketimuran  dan  agamanya  dan  prostitusi online  dapat  menimbulkan  dan  menyebarluaskan  penyakit  kelamin  dan  kulit.  Prostitusi online merupakan tindak pidana dan untuk itu dibutuhkan kehadiran hukum pidana.
Kehadiran  hukum  pidana,  pada  dasarnya,  kehadiran  hukum  pidana  di  tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam  masyarakat  dalam  melaksanakan  aktifitas  kesehariannya.  Rasa  aman  yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun  perbuatan  yang  dapat  merugikan  antar  individu  dalam  masyarakat.  Kerugian sebagaimana  dimaksud  tidak  hanya  terkait  kerugian    di  tengah  masyarakat  dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan  tenang,  tanpa  ada  kekhawatiran  akan  ancaman  ataupun  perbuatan  yang  dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya
terkait  kerugian  sebagaimana  yang  kita  pahami  dalam  istilah  keperdataan,  namun  juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait  dengan  nyawa  seseorang,  jiwa  dalam  hal  ini  mencakup  perasaan  atau  keadaan psikis. 3
Hal  ini  menjadi  ketertarikan  penulis  untuk  melakukan  kajian  tentang  kebijakan hukum  pidana  dalam  pemberantasan  prostitusi  online  dengan  melakukan  perhatian terhadap aturan-aturan perundang undangan terhadap prostitusi online di Indonesia, factor- faktor penyebab maraknya prostitusi online di Indonesia dan memberikan masukan melalui kajian  mengenai  upaya  kebijakan  hukum  pidana  dalam  pemberantasan  tindak  pidana prostitusi online di Indonesia sehingga dapat meminimumkan prostitusi online yang dapat mengganggu ketahanan dan kestabilan Negara Indonesia.

## C. Pengaturan  Penegakan  Hukum    Terhadap    Prostitusi  Online  Yang  Marak  Terjadi  Di Indonesia
Semakin maju teknologi informasi melalui internet telah menimbulkan peluang bagi para pekerja seks, mucikari maupun para pengguna (client) untuk memanfaatkan dan lebih aman  untuk  memperlancar  aksinya,  lebih  aman  dari  razia  petugas,  terutama  bagi  pekerja seks  yang  tidak  perlu  menjajakan  dipingir-pinggir  jalan  raya.  Hal  inilah  tumbuh  berbagai macam  situs-situs  prostitusi  online,  adanya  media  ini  seseorang  bisa  lebih  leluasa  dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang  yang  ingin  memakai  jasanya.  Sehingga  prostitusi  online    menjadi  gejala  sosial, sistemnya  terletak  pada  faktor  kondisional  khususnya  sifat  biologis  pria  dan  wanita  serta hubungan  dengan  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  yang  kompleks,  sehingga  mustahil untuk  dapat  dihilangkan  sama  sekali.  Maka  berbagai  usaha  dan  tindakan  menghadapi masalah  ini  targetnya  pun  tidak  sampai  dengan  pelenyapan  sama  sekali  yang  pasti  tidak mungkin,  melainkan  pengarahan  untuk  membendung  meluasnya  dan  mencegah  berbagai akibatnya. 4
Sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia pada Pasal 28 J Ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  dan  Pasal  28  J  ayat  (2)  UUD  1945 bahwa  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada
3 Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Memahami  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana sebagai Syarat Pemidanaan , Mahakarya Rangkang Offset , Yogyakarta, 2012, Hlm. 1-2.
4 Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm. 361.
pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan.dihubungkan dengan prostitusi online yang telah menimbulkan dampak negative berupa  merusak  moral  bangsa  terutama  genrasi  penerus  bangsa  sebagai  estafet  penerus bangsa  sehingga  dapat  mengancam  kelangsunagn  hidup  bangsa  dan  Negara  di  masa mendatang,  Lunturnya  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ideology  bangsa  yang  dijadikan sebagai  dasar  pijakan  berdirinya  Negara  Indonesia.  Nilai-nilai  agama,  moral,  dan  social akan  tersisihkan,  dan  hanya  akan  tertinggal  kebudayaan  liberalisme,  prostitusi  dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasioanal, menjatuhkan   jati   diri bangsa   Indonesia   yang   tersohor   dengan   luhur   budinya   dan menjunjung tinggi nilai budaya  ketimuran  dan  agamanya  dan  prostitusi  online  dapat  menimbulkan  dan menyebarluaskan  penyakit  kelamin  dan  kulit  maka  perlunya  pengaturan  dari  Pemerintah Indonesia
Berdasarkan pertimbangan ini, maka Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundang  undangan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  prostitusi  online  yang  marak terjadi di Indonesia  yaitu Kitab Undang  Undang  Hukum Pidana, Undang Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang- Undang  RI  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,    Undang-Undang  RI  No.19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang    Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Di  dalam  KUHP,  terdapat  3  (tiga)  Pasal  yang  berhubungan  dengan  perbuatan prostitusi  yang  memberikan  penjelasan  lebih  jelas  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana prostitusi yang yang selengkapnya menyatakan bahwa :
Pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh  orang  lain,  dan  menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,
Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa   “Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “
dan  Pasal  506  yang  menyatakan  bahwa  “  Barangsiapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan  menjadikan  sebagai  pencarian,  diancam  dengan kurungan paling lama satu tahun”.
Penelusuran selanjutnya  Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menggariskan bahwa :
pasal 23 yang menyatakan bahwa:
(1)   Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
(2)  Setiap  orang  bebas  untuk  mempunyai,  mengeluarkan  dan  menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun  elektronik  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama,  kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
Pasal 73 yang menyatakan bahwa:
“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan  berdasarkan  undang-undang,  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan  dasar  orang  lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa
Tindak pidana Prostitusi online merupakan tindakan perdagangan orang, maka hal ini melanggar  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Perdagangan  orang  dimaksud  dalam tulisan  ini  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan  dari  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  dalam  Negara  maupun  antar Negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  tereksploitasi.  Ketentuan  sanksinya beragam,  yaitu  penjara  berkisar  minimum  tiga  tahun  hingga  seumur  hidup  dan  denda berkisar  minimum  Rp.  120.000.000,-  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  hingga  Rp. 5.000.000.000,-  (lima  milyar  rupiah),  tergantung  pada  kategori  tindakannya  sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 2
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut di  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
(2) Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Unsur-unsur pidana yang dipenuhi didalam Undang Undang ini adalah  setiap orang, yang melakukan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan dari  orang  lain  tersebut.  Selanjutnya  perbuatan  tersebut  di  atas  harus  mempunyai  tujuan untuk  mengeksploitasi  (perhatikan  ketentuan  pasal  2  ayat1)  atau  mengakibatkan tereksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2).
Konten-konten  yang  ditawarkan  mengenai  criteria,  cirri-ciri,  foto-foto  pekerja  seks dan  jasa  prostitusi  di  dalam  situs-situs  prostitusi  online  juga  telah  melanggar  Undang- Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih lengkapnya terdapat pada Pasal 4, 7sebagai berikut :
Pasal 4 (1)   Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  yang  secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.
(2)   Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a.  menyajikan  secara  eksplisit  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan ketelanjangan;
b.  menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c.  mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d.  menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung layanan seksual.
Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 29 Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## Pasal 30
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah).
Tindak  pidana  prostitusi  online  selanjutnya  melanggar  Undang  Undang  RI    No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Undang  Undang  RI    No.19  Tahun  2016  merupakan  perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  keamanan  dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis  perlu  dilakukan  perubahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  agar  terwujud  keadilan,  ketertiban  umum,  dan  kepastian  hukum.  Sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11  Tahun  2008  ,  berbunyi.  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  dengan ancaman pidana diatur didalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa :
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## D. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya prostitusi online di Indonesia
Prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan media internet atau  online  sebagai  sarana  transaksi  bagi  mereka  pekerja  seks  dan  yang  ingin menggunakan  jasanya  dimana  pekerja  seks  tidak  perlu  menunggu  dipinggir  jalan  dengan menggunakan  media  internet  sebagai  sarana  penghubung  antara  psk  dengan  yang  ingin menggunakan  jasanya.  Jadi    internet  hanya  sebagai  sarana  penunjang  atau  penghubung saja.  latar  belakang  seseorang  menyambangi  pekerjaan  prostitusi  sangatlah  sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu kesebab yang lainnya. Adapun factor penyebab seseorang menjadi profesi pekerja seks melalui media online sebagai berikut :
1. Faktor Moral atau Akhlak, terdiri dari
a.  rendahnya faktor moral, ketakwaan seseorang terhadap ajaran agamanya.
b.  pemahaman  pentingnya  Pendidikan  yang  ada  didalam  keluarga  sehingga mempengaruhi pola pikir
c.  mudahnya  akses  pornografi  dikarenakan  kurang  pengawasan  dari  keluarga  secara bebas.
2. Faktor Ekonomi
Tingkat kehidupan yang susah dan miskin didukung oleh keinginan untuk hidup mewah tanpa harus kerja keras, merasa tidak memiliki kemampuan, keterampilan khusus, tingkat pendidikan rendah sehingga memiliki pemikiran segala hal ditempuh sehingga pekerja seks akan ditempuh.
3. Faktor Sosiologis
a.  Ajakan  dari  teman-teman  sedaerahnya  yang  sudah  lebih  dahulu  terjun  ke  dunia prostitusi
b.  Pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka dengan mudah terbujuk  dan  terkena  tipuan  dari  pria.  Terutama  dengan  menjanjikan  pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat prostitusi.
4. Faktor Psikologis
Pengalaman-pengalaman  hidup  semenjak  kecil  maupun  yang  ditemui  setelah  dewasa baik dari keluarga maupun lingkungan  seperti kekerasan seksual, perceraian orang tua, kegagalan  dalam  perkawinan,  dimadu,    menimbulkan  luka  jiwa  sehingga  prostitusi sebagai  pelarian  untuk  menikmati  kesenangan  dan  obat  terhadap  luka  jiwa  yang dialaminya.

## 5. Faktor kemalasan
Faktor  kemalasan  biasanya  diakibatkan  oleh  psikis  dan  mental  yang  rendah,  tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.
6. Faktor Biologis
Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.
7. Faktor Pendukung
Kemajuan teknologi dan informasi yaitu internet dan handphone yang telah bermigrasi sebagai  android  sehingga  memudahkan  akses  internet  tanpa  harus  memakai  computer membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.
Faktor-faktor yang diuraikan diatas berdasarkan hasil penelitian ditemukan maraknya prostitusi online lebih banyak dipilih dikarenakan faktor utama yaitu :
1. Ditutupnya lokalisasi prostitusi di daerah-daerah
Adanya  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  terkait  dengan  lokalisasi prostitusi  di  Indonesia  dalam  mendukung  program  Pemerintah  bebas  lokalisasi prostitusi Tahun 2019 seperti lokalisasi “Gang Dolly” di Kota Surabaya yang dijuluki sebagai  Lokalisasi  pelacuran  tertua  dan  terbesar  di  Indonesia,  Lokalisasi  “Kramat Tunggak”,  Lokalisasi  “Kalijodo”  di  Kota  Jakarta,  Lokalisasi  “Saritem”  di  Kota Bandung,  Lokalisasai  “Dulu  Joboan”  di  Kota  Purbalingga  diikuti  oleh  beberapa lokalisasi  lainnya  di  kota-kota  Indonesia  seperti  Jambi,  Yogya,  Samarinda  , sebagaimana  disampaikan  oleh  Kementrian  social  di  Indonesia  bahwa  telah  ditutup lokalisasi  sebanyak  39  dari  total  target  139  dan  Indonesia.  Walaupun  pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah ditempat lokalisasi telah melakukan kebijakan  pemberian  pesangon  dan  lapangan  kerja  untuk  para  pekerja  seks  dan mucikari  namun  hal  ini  tidak  menghentikan  prostitusi,  melalui  media  social dimanfaatkan  sebagai  sarana  transaksi  prostitusi  dengan  aman  dan  mudah  dalam mendapatkan client.
2. Bagi Pekerja Seks
a. Harga jual lebih mahal
Tawaran  yang  diberikan  di  situs  prostitusi  online  lebih  mahal  dibandingkan  di jalanan  maupun  di  lokalisasi  dan  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam mendapatkan persetujuan hal ini memberikan keuntungan kepada pekerja seks
b. Lebih aman
Melalui  media  prostitusi  online  keuntungan  lainnya  yang  didapatkan  adalah keamanan  kepada  pekerja  seks,  karena  telah  jelas  dimana  tempat  pertemuan,    dan perjanjian  –  perjanjian  segala  sesuatu  telah  dilaksanakan  oleh  mucikari  dan pelanggan  lebih  mematuhinya  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  rata-rata pelanggan yang diperoleh dari prostitusi online adalah orang-orang yang tergolong pendidikan dan keuangan lebih baik dari prostitusi di jalanan atau lokalisasi
c. Tidak beresiko berurusan dengan hukum
Prostitusi  di  jalanan  lebih  beresiko  dari  razia-razia  oleh  penegak  hukum  baik  di hotel-hotel  sehingga  baik  pekerja  seks  maupun  pelanggan  merasa  tidak  nyaman berbanding  terbalik  apabila  melalui  prostusi  online  segala  sesuatu  telah  diatur dengan baik dan memberikan kenyamanan kepada pekerja seks
3. mucikari atau germo (pimp)
a. Lebih cepat proses transaksi
Melalui media social prostitusi yang ditawarkan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menemukan kata sepakat  dan pembayaran yang cepat pula sebagaimana  cara  kerja  dimulai  Pekerja  seks  komersial  akan  mempromosikan dirinya  melalui  media  sosial  oleh  mucikari  selanjutnya  pria  hidung  belang menemukan  iklan  pekerja  seks  tersebut  kemudian  berhubungan  melalui  media sosial dan di sambusngkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu.  Biasanya  jika  proses  sebelum  deal  pria  hidung  belang  di  harapkan memberi  downpayment  terlebih  dahulu  untuk  meyakinkan  pekerja  seks.  Dalam iklan  yang  di  promosikan  di  media  sosial  para  pekerja  seks  sudah  menentukan secara lengkap  layanan  yang  akan  diterima  oleh  para  pria  hidung  belang  tersebut. Setelah berhubungan melalui BBM atau Whatsapp, maka akan menentukan dimana tempat  pelaksanaannya.  Setelah  selesai  biasanya  lelaki  hidung  belang  akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan.
b. lebih banyak untung dalam hal pembagian hasil
harga  jual    atau  penawaran  yang  diberikan  melalui  prostitusi  online  lebih  mahal dibandingkan prostitusi jalanan / di lokalisasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi kepada keuntungan yang diperoleh oleh mucikari
c. lebih  mudah diawasi keselamatan pekerja seksnya
sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  bahwa  melalui  cara  kerja  prostitusi  online langsung ditentukan tempat pertemuan antara pekerja seks dengan client yang telah diatur oleh mucikari, hal ini memberikan keuntungan lainnya bahwa mucikari akan lebih  mudah  mengawasi  keselamatan  pekerja  seks  dari  tindakan-tindakan  client yang melanggar perjanjian
4. pelanggan (client).
a. Kehormatan (nama baik) lebih terjaga
Prostitusi online sangat memberikan keuntungan kepada client yang memakai jasa pekerja seks dibandingkan client yang harus datang ke lokalisasi pelacuran ataupun mencari  pekerja  seks  di  jalanan  dikarenakan  dapat  menjaga  nama  baik  dan keututuhan rumah tangga bagi client sehingga melalui prostitusi online tidak akan diketahui bahwa pribadi-pribadi client yang suka memakai jasa pekerja seks
b. lebih banyak pilihan dengan tarif yang diinginkan
melalui  prostitusi  online memberikan  keuntungan  juga  kepada  client  bahwa  telah tersedia  tawaran-tawaran  jasa  dari  pekerja  seks  dan  criteria,  cirri-ciri  yang memenuhi keinginan client yang dapat dilihat melalui situs-situs yang telah tersedia sehingga melalui prostitusi online t sebagai sarana pemenuhan kebutuhan client,

## E. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Prostitusi Online Di Indonesia
Hakekatnya  kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  prostitusi  online merupakan  upaya  masyarakat  untuk  mencapai  atau  menciptakan  ketertiban  dengan melakukan  reaksi  secara  rasional  terhadap  perubahan  modus  tindak  pidana  prostitusi dikarenakan  adanya  kemajuan  teknologi  dalam  mempermudah  segala  akses  bagi masyarakat.  Pemerintah  Indonesia  telah  memiliki  perangkat  –  perangkat  peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan prostitusi online dikenal dengan kebijakan hukum pidana penal namun tindak pidana ini terus berkembang.
Kejahatan yang terus berkembang didapati bahwa ada Dua masalah sentral dalam kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  penal  policy  (hukum  pidana)  yakni  mengenai penentuan  yaitu  Perbuatan  apa  yang  seharusnya  dijadikan  tindak  pidana  dan  Sanksi  apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar 5 .  Dua masalah sentral ini
5 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 36.
tidak  dapat  dilepaskan  dari  konsepsi  integral  antara  kebijakan  kriminal  dengan  kebijakan sosial.  Hal  ini  berarti  pemcahan-pemecahan  masalah  di  atas  harus  diarahkan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  dari  kebijakan  sosiopolitik  yang  telah  ditetapkan.  Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menangani dua masalah sentral di atas,  harus  pula  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan  (policy oriented approach).
Sebagaimana  pendapat  Barda  Nawawi,    pola  hubungan  antar  kebijakan  hukum pidana (penal policy) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan  sarana  penal  merupaka  Penal  Policy  (Penal  Law  Enforcement  Policy),  yang fungsionalisasinya  melalui  beberapa  tahap  seperti  tahap  Formulasi  (kebijakan  legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi. (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana. Secara garis  besar  upaya  penanggulangan  kejahatan  dabat  dibagi  dua,  yaitu  lewat  jalur  “penal” (hukum pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di  luar  hukum  pidana).  Menurut  G.  P.  Hoefnagles,  upaya  penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:
a.   Penerapan hukum pidana (criminal law application);
b.   Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
c.   Memengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).  Upaya-upaya  yang  disebutkan  oleh  G.  P.  Hoefnagles  diatas  pada  butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal” 6 .
Terkait dengan tindak pidana prostitusi online, ditemukan  keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang dengan jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk  mengatasai  masalah-masalah  sosial  seperti  dikemukakan  di  atas  adalah  lewat  jalur “kebijakan  sosial”.  Kebijakan  sosial  pada  dassarnya  adalah  kebijakan  atau  upaya-upaya yang secara rassional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan uraian diatas point b, pencegahan tanpa pidana merupakan kebijakan hukum pidana non penal.
6 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 45
Lebih jelasnya kebijakan hukum pidana nonpenal dalam memberantas tindak pidana prostitusi  online  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan  untuk  terjadinya  kejahatan,  maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor  kondusif  itu  antara  lain,  berpusat  pada  masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  kejahatan.  Dilihat  dari sudut  pandang  politik  kriminal  secara  makro  dan  global,  maka  upaya-upaya  nonpenal menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dalam  menanggulangi  sebab-sebab  dan  kondisi- kondisi  yang  menimbulkan  kejahatan.  Adapun  upaya  kebijakan  hukum  non-penal dimaksud melalui penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara  individual  sebagai  anggota  masyarakat  maupun  kesejahteraan  keluarga,  serta masyarakat  luas  pada  umumnya.  Apabila  dilihat  dari  penjelasan  sebelumnya,pendidikan agama  dan  berbagai  bentuk  media  penyuluhan  keagamaan  dalam  memperkuat  kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting  dan  strategis  peranannya.  Pendidikan  dan  penyuluhan  agama  yang  efektif,  tidak hanya  diharapkan  terbinanya  pribadi  manusia  yang  sehat  jiwa/rohaninya  tetapi  juga terbinanya  keluarga  yang  sehat  dan  lingkungan  sosial  yang  sehat.  Hal  ini  berarti penggarapan  kesehatan  masyarakat  atau  lingkungan  sosial  yang  sehat  (sebagai  slah  satu upaya  nonpenal  dalam  strategi  politik  kriminal),  tidak  hanya  harus  berorientasi  pada penddekatan  religius  tetapi  juga  berorientasi  pada  pendekatan  identitas  budaya  nasional, dengan upaya-upaya sebagai berikut :
a. Memberi  pendidikan  seks  yang  benar  seperti  Pendidikan  Internet  di  sekolah yang  meliputi  penggunaan  internet  yang  efektif, terutama  dalam  bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan
b. Beraktivitas Positif & Mendekatkan diri kepada Tuhan
c. Menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak
d. Memantau pergaulan & Memilih lingkungan yang positif
e. Diperlukan  peran  pemerintah  yang  tegas    namun  bersinergi  dalam  mengambil kebijakan

## F. Kesimpulan
Prostitusi  online  di  Indonesia  terus  berkembang  di  Indonesia  walaupun  pemerintah Indonesia  telah  melakukan  upaya  penal    berupa  telah  memiliki  peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang
Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Undang-Undang  RI  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,    Undang-Undang  RI  No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  dikarenakan  adanya  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  yaitu Indonesia  bersih  lokalisasi  prostitusi  Tahun  2019.  Kebijakan  pemerintah  ini  tidak  hanya menutup secara paksa namun para pekerja seks, mucikari diberikan pesangon dan lapangan pekerjaan  baru,  selanjutnya  upaya  pemerintah  Indonesia  adalah  melakukan  penutupan situs-situs  porno  namun  kenyataannya  hari  ini  ditutup  besok  tumbuh  duakali  lipat  situs- situs yang menawarkan jasa prostitusi. Sehingga ditemukan keterbatasan kebijakan hukum penal maka diperlukan kebijakan hukum non penal sebagai media penyuluhan keagamaan dalam  memperkuat  kembali  keyakinan  dan  kemampuan  manusia  untuk  mengikuti  jalan kebenaran  dan  kebaikan  sangat  penting  dan  strategis  peranannya.  Pendidikan  dan penyuluhan agama  yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia  yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat dengan kata lain sebagai upaya penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial  yang  sehat  melalui  upaya  memberikan  pendidikan  seks  yang  benar,  beraktivitas Positif & mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak  memantau  pergaulan  &  Memilih  lingkungan  yang  positif  dan  sinergitas  peran pemerintah yang tegas  namun bersinergi dalam mengambil kebijakan

## G. Daftar Pustaka
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana , Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban  Pidana  sebagai  Syarat  Pemidanaan ,  Mahakarya  Rangkang Offset , Yogyakarta, 2012
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru), Prenadamedia Group, Semarang, 2014
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013 Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi. Refleksi Aditama: Bandung 2010