## POLICY STRATEGY FOR THE USE OF CANTRANG FISHING TOOLS

## STRATEGI KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN CANTRANG
Azrin Syamsuddin 1a , Akhmad Fauzi 2
1 Universitas Djuanda, Indonesia
2 IPB University, Indonesia
a Korespondensi: Azrin Syamsuddin, E-mail: azrin.syamsuddin@unida.ac.id
(Diterima: 23-05-2023; Ditelaah: 15-06-2023; Disetujui: 18-08-2023)

## ABSTRACT
This study aims to: 1) recommendations on the use of cantrang fishing gear (API) in Paciran District, Lamongan Regency, East Java, 2) integrating a participatory approach for the government and cantrang fishermen in their activities. Quantitative method, and purposive sample selection. Data collection October  - November 2019. 20 respondents  were  selected  for  the  multi-criteria  assessment.  Stakeholders  consist  of  central  and  regional regulators, fisherman groups in the research location. Stakeholders know the options for action, and produce: 1) program-based evaluation of policies; 2) Evaluation based on Policies to Scenario. Hypotheses: a) Conservation, b)  Economy,  c)  Integration,  d)  Smartfish.  Data  were  analyzed  using  Multipol.  The  revitalization  program  and product  quality  are  closer  to  the  fish  map  and  fisherman  training  programs.  Conservation  policies,  closer  to infrastructure programs, marine tourism, fish maps, and fishermen training. Each policy scores on the scenario, superior production policies on the demand side scenario, raw material and income policies have a higher score on the supply side scenario. Best average score on revenue policy, followed by raw materials, conservation and production. Income, conservation, production and raw material policies can be implemented in supply-side and demand-side  scenarios.  Results  of  Actions  and  Policy,  the  highest  scores  on  marine  tourism,  infrastructure, fishermen training, and fish maps; The results of Action on Policy, marine tourism are determined by fishermen's infrastructure, and the quality of fishermen's products, raw material policies, supporting infrastructure programs, fish  maps,  and  fishermen's  training  with  the  highest  scores.  Development  of  raw  materials,  relying  on infrastructure, fish map technology, fishermen training, so that fishermen are more reliable. Scenario and Policy Results, policies on income, conservation, production and raw materials, can be implemented in supply side and demand side scenarios (infrastructure and marine tourism).
Keyword:, Cantrang, multipol, paciran,

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan:1) rekomendasi kebijakan penggunaan cantrang di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa  Timur,  2)  mengintegrasikan  pendekatan  partisipatif  bagi  pemerintah  dan  nelayan  cantrang  beraktivitas. Metode kuantitatif, dan pemilihan sampel secara tertuju (purposive). Pengumpulan data Oktober - November 2019. Terpilih 20 responden untuk penilaian multikriteria. Stakeholder terdiri atas, regulator pusat dan daerah, kelompok nelayan  di  lokasi  penelitian.  Stakeholder  mengetahui  pilihan  tindakan,  dan  menghasilkan:  1)  evaluasi  berbasis program terhadap kebijakan; 2) Evaluasi berbasis Policies to Scenario. Hipotesis: a) Konservasi, b) Ekonomi, c) Integrasi,  d)  Smartfish.  Data  dianalisis  menggunakan  Multipol.  Program  revitalisasi  dan  kualitas  produk  lebih dekat pada program peta ikan dan diklat nelayan. Kebijakan konservasi, lebih dekat pada program infrakstruktur, wisata bahari, peta ikan, dan diklat nelayan. Skor setiap policy terhadap skenario, kebijakan produksi unggul pada skenario demand side, kebijakan bahan baku dan pendapatan memiliki skor lebih tinggi pada skenario supply side. Nilai rerata terbaik pada kebijakan pendapatan, diikuti bahan baku, konservasi dan produksi. Kebijakan income, konservasi, produksi dan bahan baku, dapat diimplementasikan pada skenario supply side dan demand side. Hasil Actions dan Policy, skor tertinggi pada wisata bahari, infrastruktur, diklat nelayan, dan peta ikan; Hasil Action terhadap  Policy,  wisata  bahari  ditentukan  infrastruktur  nelayan,  dan  kualitas  produk  nelayan,  kebijakan  bahan baku, mendukung program infrastruktur, peta ikan, dan diklat nelayan dengan skor paling tinggi. Pengembangan bahan baku, mengandalkan infrastruktur, teknologi peta ikan, diklat nelayan, sehingga nelayan semakin handal. Hasil Skenario dan Policy, kebijakan income, konservasi, produksi dan bahan baku, dapat diimplementasikan pada skenario supply side dan demand side (infrastruktur, dan wisata bahari).
Kata Kunci: Cantrang, multipol, paciran.
Strategi Kebijakan Penggunaan Alat Penangkap Ikan
Syamsuddin, A., & Fauzi, A. (2023). Policy Strategy for The Use of Cantrang Fishing Tools. Jurnal Agribisains, 9 (2), 173-183.

## PENDAHULUAN
Kebijakan pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan dibedakan menjadi empat dimensi (ekonomi, ekologi, sosial dan kelembagaan). Nelayan (terutama ABK) sangat sulit  untuk  beralih  menggunakan  alat  tangkap ikan  lain  yang  tidak  dilarang  seperti  nelayan cantrang beralih ke alat tangkap yang memiliki nilai  produktivitas  lebih  rendah  karena  dengan beralih  pada  alat  tangkap  lain  secara  jelas  dan faktual akan menurunkan tingkat kesejahteraan mereka (Nababan et al ., 2018).
Keengganan nelayan menyebabkan kebijakan tersebut tidak dapat berhasil sepenuhnya di tingkat nelayan. Pandangan para ahli  mengenai  kebijakan  alat  tangkap  cantrang di Jawa Timur selama ini belum pernah dikaji. Adanya  alternatif  kebijakan  yang  sesuai diharapkan  mampu  memberikan  input  pilihan kebijakan  bagi  pemerintah  dan  kepastian  bagi nelayan cantrang dalam melakukan aktivitasnya.  Alternatif  yang  disediakan  oleh pemerintah  sebagai  solusi  atas  kebijakan  ini yaitu penggantian alat tangkap.
Formulasi  kebijakan  yang  dibangun berdasarkan kebijakan-kebijakan eksisting yang telah dilakukan maupun kebijakan yang sedang berjalan  sehingga  dapat  dirumuskan  formulasi rekomendasi kebijakan penggunaan alat penangkap ikan (API) kedepan dalam mewujudkan  pembangunan  perikanan  tangkap berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan memformulasikan rekomendasi kebijakan pengoperasian  alat  penangkap  ikan  (API) cantrang  di  Kecamatan  Paciran  Kabupaten Lamongan  Jawa  Timur  dan  mengintegrasikan pendekatan  partisipatif  melalui  keterlibatan stakeholder  ke  dalam  penilaian  multikriteria sebagai  alternatif  kebijakan  yang  memberikan input pilihan bagi pemerintah dan kepastian bagi nelayan cantrang dalam melakukan aktivitasnya.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif yang pemilihan sampelnya dilakukan secara tertuju ( purposive ). Pengumpulan  data  dilakukan  pada  bulan Oktober  -  November  2019.  Terpilih  20 responden (stakeholders) ke dalam penilaian multikriteria. Stakeholder terdiri atas, regulator  pusat  dan  daerah,  kelompok nelayan di tiga lokasi penelitian. Stakeholder ini  dianggap  mengetahui  pilihan  tindakan ( actions )  atau  alternatif  program  bukan hanya  terhadap  kriteria  yang  digunakan, namun  juga  merupakan  interaksi  tiga komponen,  yaitu, Actions,  Policy, dan Scenarios .  Integrasi  tiga  komponen  ini menghasilkan  dua  tipe  evaluasi  (Stratigea, 2013):  1)  evaluasi  berbasis  (program terhadap  kebijakan);  2)  Evaluasi  berbasis Policies to Scenario (menentukan Actions to Policy  kebijakan  apa  untuk  skenario tertentu).  Terdapat  Empat  jenis  hipotesis kebijakan  yang  mewakili  kondisi  perikanan cantrang  di  kecamatan  tersebut  yaitu  a) Konservasi  ( conser ),  b)  Ekonomi  ( econ ),  c) Integrasi ( integ ), d) Smartfish ( smartf ).
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan  teknik  analisis  data  Multipol yang  diciptakan  oleh  Michael  Godet  dan dikembangkan  oleh  LIPSOR  (Fauzi,  2019). Teknik  ini  bertujuan  untuk  menggali informasi  dari  stakeholder  melalui  fokus group  diskusi  (FGD)  secara  timbal  balik. Hasil  FGD  tahap  1,  kemudian  digunakan sebagai input dalam software Multipol. FGD didasarkan  pada  beberapa  pertanyaan  kunci menyangkut  kriteria  evaluasi,  pembobotan yang  berkaitan  dengan  skenario  dan kebijakan  ( policy ),  serta  dampak  dari tindakan,  kebijakan,  dan  skenario  terhadap tujuan  yang  ingin  dicapai  (Stratigea,  2013). Hasil  FGD  tahap  1  dikonfirmasi  kembali melalui  FDG  tahap  2  sehingga  dihasilkan
outcomes  yang  diinginkan  seperti  hirarki kebijakan,  tindakan,  dan  Policy  Framework (Fauzi, 2019).
Kerangka kerja tersebut diperinci melalui langkah  berturut-turut  seperti  terlihat  pada Gambar  nomor1  1.  Blok  pertama  dan  kedua, yaitu  penentuang  scenario,  actions,  policy, kriteria,  serta  bobot,  merupakan  langkah  atau pendekatan partisispatif. Multipol menggunakan  bobot  yang  berbeda  untuk skenario,  policy,  dan  actions.  Untuk  skenario, nilai  bobor  berkisar  antara  1  sampai  6, sementara untuk policy dan actions, nilai bobot keduanya berkisar dari 0 sampai 100.
Blok  berikutnya,  yaitu  blok  ketiga  sampai blok  kelima,  merupakan  blok  perangkat Multipol  dimana  software  akan  menentukan hierarki  tindakan  ( actions )  yang  terbaik berdasarkan  policy  dan  skenario  yang  telah ditentukan  pada  dua  blok  pertama  yang  dapat dilihat  pada  Gambar  1.  Penentuan  hierarki  ini didasarkan  pada  skor  untuk  komponen  actions berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan, dengan  kisaran  skor  dari  0  sampai  20 (Panagiotopoulou dan Stratigea, 2014).
Gambar 1. Penggunaan Software Multipol

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan terkait pembangunan perikanan  tangkap  berkelanjutan  dibedakan menjadi  empat  dimensi  (ekonomi,  ekologi, sosial dan kelembagaan) sehingga formulasi kebijakan yang dibangun berdasarkan kebijakan-kebijakan  eksisting  yang  telah dilakukan  maupun  kebijakan  yang  sedang berjalan sehingga dapat dirumuskan formulasi rekomendasi kebijakan penggunaan  alat  penangkap  ikan  (API) kedepan  dalam  mewujudkan  pembangunan perikanan  tangkap  berkelanjutan.  Formulasi Rekomendasi Kebijakan Penggunanaan Alat Penangkap Ikan (API) cantrang di Kecamatan Paciran.

## 1. Evaluasi Action terhadap Kriteria
Hasil  FGD  menunjukkan  skor  dan bobot seperti terlihat pada Gambar 2 berikut:
Gambar  2.  Matriks  Pengisian  Actions terhadap Kriteria
Gambar 2 menunjukkan bahwa program  revitalisasi  dan  wisata  bahari memberikan pendapatan bagi nelayan Paciran  dengan  nilai  masing-masing  20, sedangkan  program  revitalisasi  memberikan peningkatan kualitas produk nelayan (20).
2. Evaluasi Kebijakan Terhadap Kriteria Pendekatan Partisipator Penggunaan Software Multipol
Strategi Kebijakan Penggunaan Alat Penangkap Ikan
Gambar  3.  Matriks  Pengisian  Policy terhadap Kriteria
Gambar 3, menunjukkan bahwa  kebijakan bahan  baku  memberikan  kemampuan  daya saing  yang  tinggi  (25),  dan  konservasi.(20). Sedangkan  kebijakan  Produksi  memberikan pengaruh  terhadap  peta  ikan  (25),  dan  polusi (20).

## 3. Evaluasi Skenario Terhadap Kriteria
Gambar  4.  Matriks  Pengisian  Skenario terhadap Kriteria
Gambar  4,  skenario  terhadap  kriteria menunjukkan  bahwa  kebijakan  supply  side dapat diterapkan pada program Income, New bisnis,  dan  menyurangi  Polusi.  Sedangkan pada kebijakan supply side dapat diterapkan pada  program  diklat  nelayan,  Daya  saing nelayan, Income, dan New bisnis nelayan.
4. Evaluasi berdasarkan Actions dengan Policy
Gambar 5. Evaluasi Action dengan Policy
Gambar  5,  evaluasi  action  dengan policy  menunjukkan  bahwa  skor  tertinggi pada wisata bahari (11,1), infrastruktur (11), diklat nelayan (10.4), dan peta ikan (10.1).
Tabel 1.  Evaluasi Berdasarkan Actions dan Policy
Actions Policy Nilai Rerata (Mean Value) Sim pangan Baku Posisi Konser vasi Pro duksi Bahan Baku Penda Patan Revitalisasi 9.8 11.2 7.9 10.4 9.8 1.2 1 Infrastruktur 11.0 8.0 13.6 11.2 11 2.0 5 Kual Prod 10.1 9.3 9.5 10.6 9.9 0.5 2 Peta Ikan 10.6 8.5 11.3 10 10.1 1.0 3 Wisata Bahari 10.9 12.9 9.4 11.1 11.1 1.2 6 Diklat Nel 10.4 9.1 11.9 9.9 10.4 1.0 4
Sebagaimana  terlihat  pada  Tabel  1,  skor tertinggi diperoleh pada program wisata bahari, infrastruktur,  diklat  nelayan,  dan  peta  ikan. Program  peningkatan  kualitas  produk  nelayan walaupun memiliki simpangan baku yang kecil (0.5),  skor  yang  diperoleh  untuk  setiap  policy memiliki nilai yang cukup besar dan menduduki posisi kedua.
Nelayan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berperan dalam menyediakan  sumber  protein  hewani,  juga menjadi penyerap banyak tenaga kerja serta selah satu alternative pengentasan kemiskinan  (Shigueto et  al .,  2010),  belum mendapat  perhatian  dalam  meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan.
Disamping  itu  hasil  penelitian  Ismail et al .,  (2021)  menunjukkan  adanya  kemudahan bagi nelayan mempromosikan hasil tangkapannya  melalui  media  sosial.  Sejalan dengan  penelitian  Asirin  &  Argo  (2017) pengembangan kapasitas nelayan menggunakan TIK yang inovatif bermanfaat untuk ketangguhan mata pencaharian nelayan.
Teknologi  Informasi  bukan  lagi  menjadi barang  baru  dalam  kehidupan  manusia. Keduanya bersanding saling memberi pengaruh untuk perkembangan dunia. Dampaknya merubah  kualitas  kehidupan  manusia  tanpa memandang  status  pekerjaan,  waktu  dan  sekat geografis.  Nelayan  sebagai  salah  satu  profesi juga  berdampak  atas  kemajuan  teknologi informasi ini. Faktor yang menghambat nelayan untuk  dapat  mengakses  teknologi  informasi adalah faktor SDM (Takariani, 2015;Yenida & Sumiarti,  2015).  Hasil  pretest  dan  pertanyaan yang diajukan memberikan bukti atas rendahnya SDM nelayan.
Gambar 6. Peta Action terhadap Policy
Pada  Gambar  6,  terlihat  bahwa  wisata bahari  sangat  ditentukan  oleh  dukungan infrastruktur  penunjang  kegiatan  nelayan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas produk nelayan,  ditentukan  oleh  dukungan  diklat (SDM)  nelayan  dan  teknologi  peta  ikan sehingga  nelayan  dapat  mengetahui  lokasi tangkapan yang memberikan hasil terbaik.
Infrastruktur  merupakan  suatu  sistem yang  menunjang  sistem  sosial  dan  ekonomi yang  dibutuhkan  dalam  mendukung  setiap kegiatan  masyarakat.  Dengan  kata  lain,
infrastruktur  merupakan  semua  fasilitas, berupa fisik maupun non fisik yang dibangun oleh  pemerintah  maupun  individu  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat dalam  lingkup  sosial  dan  juga  ekonomi. Adapun yang termasuk ke dalam infrastruktur  pariwisata  adalah  fasilitas- fasilitas  pendukung  pariwisata  antara  lain: sarana akomodasi seperti villa dan hotel, alat transportasi  jaringan  air  bersih,  air  limbah, gas, listrik dan telepon, drainase, jalan raya, rel  kereta  api,  bandara,  stasiun  kereta  api, terminal,  restoran,  pusat  perbelanjaan, tempat-tempat  hiburan,  museum,  pertokoan dan infrastruktur lainnya (Evita et al ., 2012; Kartika & Wahyono, 2019). Oleh karena itu, infrastruktur pariwisata perlu dikembangkan untuk  meningkatkan  kualitas  objek  wisata sehingga menambah daya tarik wisata untuk dikunjungi. Selain  faktor  lokasi dan infrastruktur, pengembangan pariwisata dari segi  promosi  sangatlah  penting  karena promosi  merupakan  faktor  keberhasilan suatu program pemasaran untuk
mempengaruhi  konsumen  dalam  kegiatan pembelian  atau  penggunaan  jasa  sesuai dengan kebutuhannya (Tjiptono, 2019).
Berkualitasnya  suatu  produk,  bila konsumen  belum  pernah  mendengar  suatu produk  dan  tidak  mengetahui  manfaat produk  tersebut  baginya  maka  konsumen tidak akan membelinya. Begitu juga dengan objek wisata, seberapapun menariknya suatu objek  wisata  jika  wisatawan  belum  pernah mendengarnya  maka  tidak  ada  yang  akan mengunjunginya.  Dengan  promosi  para wisatawan  dapat  mengetahui  destinasi- destinasi  yang  baru  dan  dapat  dikunjungi, terlebih  saat  ini  promosi  mudah  dilakukan karena  akses  internet  sebagian  besar  sudah menyebar  ke  pelosok-pelosok  desa.  Para pemandu  wisatawan  atau  pengelola  daerah wisata  dapat  menggunakan  internet  untuk memperkenalkan  destinasi-destinasi  baru kepada  konsumen  atau  wisatawan,  ini  tentu lebih  menguntungkan  karena  lebih  minim biaya  dan  efisien.  Selain  itu,  promosi berpengaruh  dalam  meningkatkan  kepuasan pengunjung  dalam beriwisata (Mardiyani  & Murwatiningsih, 2015).
Strategi Kebijakan Penggunaan Alat Penangkap Ikan

## 5. Pengembangan Inftastruktur
Gambar  7.  Profile  Map  Pengembangan Infrastruktur
Profile  map  yang  menghubungkan  skor untuk setiap program ( actions ) dengan kebijakan  ( policy ).  Seperti  pada  Gambar  7, program infrastruktur unggul di empat kebijakan, yaitu kebijakan konservasi, produksi, bahan  baku,  dan  pendapatan.  Sementara  untuk kebijakan  berbasis  bahan  baku,  menunjang program pengembangan infrastruktur, peta ikan, dan  diklat  nelayan  merupakan  program ( actions )  dengan  skor  paling  tinggi,  dari  pada program lainnya. Hal ini patut difahami karena pengembangan bahan baku banyak mengandalkan jaringan infrastruktur, dukungan teknologi  peta  ikan,  diklat  (SDM)  nelayan, sehingga  melalui  diklat  ini  pengetahuan  dan keterampilan nelayan semakin handal.
Ada  pengakuan  yang  semakin  besar perlunya menetapkan rencana pengelolaan yang efektif  atas penangkapan ikan di  daerah pantai guna  menjamin  terpeliharanya  hasil-hasil  yang tinggi  untuk jangka panjang. Sumberdaya ikan perlu  dikelola  secara  baik  untuk  menjamin kelestariannya, karena sumberdaya ikan memiliki kelimpahan yang terbatas, sesuai daya dukung  habitatnya.  Sumberdaya  ikan  dikenanl sebagai sumberdaya milik bersama yang rentan overfishing  (Monintja  dan  Yusfiandayani 2013). Salah satu tugas pengelolaan sumberdaya  ikan  adalah  menentukan  jumlah tangkapan yang dibolehkan yang akan didistribusikan menjadi porsi nasional.
Rekomendasi dari akdemisi, pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus dilakukan, perlu peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan nelayan  lebih  besar  porsinya  ketimbang kelestarian ekosistem, pengurangan/pengendalia penangkapan ikan sesuai jumlah tangkapan yang diperbolehkan yaitu  80%  dari  Maximum  Sustanabli  Yield (MSY)  sumberdaya  ikan.  Pada  kondisi  ini akan  diperoleh  keuntungan  tercapai  dan terjaganya  kelestarian  sumberdaya  ikan  di setiap fishing ground, sehingga peningkatan produktivitas, produksi, efisiensi, daya saing, inklusivitas,  dan  sustainability  perikanan dapata tercapai (Zulbainarni, 2021).
Menurut  Yuniarta  (2011)  melalui pengelolaan  yang  tepat  dan  optimal,  maka dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan nelayan. Dalam konsep perikanan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan  oleh  FAO  melalui  perikanan yang bertanggungjawab (code of conduct for responsible  fisheries/CCRF)  kelangsungan dan  kelestarian  sumberdaya  ikan  harus menjadi perhatian dunia.
Sumberdaya  ikan  sangat  penting  bagi pembangunan  yang  berbasis  sumberdaya ( resourcebased development ). Tanpa sumberdaya,  pembangunan  perikanan  tidak akan  ada.  Jika  ada  upaya  untuk  mengelola sumberdaya ikan, secara implisit hal tersebut berarti  menyusun  langkah-langkah  yang membangun  perikanan.  Oleh  karena  itu, tujuan mengelola sumberdaya sering disamakan  dengan  tujuan  pembangunan perikanan (Mulyani, 2015).

## 6. Action/Policy Map
Gambar 8. Keterkaitan Policy dan Actions (Clossenes Map)
Gambar  8  menyajikan  hasil  Multipol dalam bentuk closeness map atau kedekatan antara  program  ( actions )  dan  kebijakan ( policy ).  Pada  Gambar  8,  ditemukan  bahwa program revitalisasi dan peningkatan kualitas produk lebih dekat untuk program peta ikan dan  diklat  nelayan.  Untuk  kebijakan konservasi,  lebih  dekat  dengan  program perbaikan  infrakstruktur,  wisata  bahari,  dan peta ikan serta diklat nelayan.
Tabel 2.  Skor Kebijakan terhadap Skenario
Policy Skenario DS Skenario SS Nilai Rerata Simpangan Baku Posisi Konservasi 11.2 10.6 10.9 0.3 2 Produksi 12 9.2 10.6 1.4 1 Bahan Baku 10.7 12.2 11.5 0.8 3 Income 11.8 11.4 11.6 0.2 4
Tabel  2  dan  Gambar  8  menyajikan  skor setiap policy terhadap  skenario.  Dari  Tabel  2 dan Gambar 8 tampak bahwa program produksi unggul  pada  skenario  demand  side,  sementara kebijakan berbasis bahan baku dan pendapatan memiliki skor lebih tinggi dari kedua policy lain pada skenario supply side. Jika dilihat dari nilai rerata  kedua  skenario,  posisi  terbaik  diperoleh pada  kebijakan  pendapatan,  diikuti  dengan bahan baku, konservasi dan kebijakan produksi.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  Actions  dan Policy,  skor  tertinggi  diperoleh  pada  kegiatan wisata  bahari,  pengembangan  infrastruktur, diklat  nelayan,  dan  peta  ikan.  Program peningkatan kualitas produk nelayan walaupun memiliki simpangan baku yang kecil (0.5), skor yang  diperoleh  untuk  setiap  policy  memiliki nilai  yang  cukup  besar  (11)  dan  menduduki posisi  kedua.  Program  Revitalisasi  dan  Wisata bahari  memberikan  pendapatan  bagi  nelayan Paciran  dengan  nilai  masing-masing  20, sedangkan  program  Revitalisasi  memberikan
peningkatan  Kualitas  produk  nelayan  (20) (Syamsuddin,  2021).

## Grafik Kebijakan terhadap Skenario
Gambar 9. Profile map untuk Policy terhadap Skenario
Gambar 9, menunjukkan bahwa kebijakan  bahan  baku,  income,  konservasi, dan produksi dapat diterapkan pada berbagai skenario  yang  ada  baik  pada  demand  side maupun pada supply side.
Hasil  evaluasi  terhadap  Profile  Map, bahwa  skor  untuk  setiap  program  ( actions )
180 Syamsuddin & Fauzi
Strategi Kebijakan Penggunaan Alat Penangkap Ikan
dengan kebijakan (policy) menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur, program infrastruktur  unggul  di  empat  kebijakan,  yaitu kebijakan  konservasi,  produksi,  bahan  baku, dan  pendapatan.  program  infrastruktur  unggul di empat kebijakan, yaitu kebijakan konservasi, produksi,  bahan  baku,  dan  pendapatan. Sementara  untuk  kebijakan  berbasis  bahan baku,  pengembangan  infrastruktur,  peta  ikan, dan diklat nelayan merupakan program (actions) dengan  skor  paling  tinggi,  dari  pada  program lainnya.  Pengembangan  bahan  baku  banyak mengandalkan jaringan infrastruktur, dukungan teknologi  peta  ikan,  diklat  (SDM)  nelayan, sehingga  melalui  diklat  ini  pengetahuan  dan keterampilan nelayan semakin handal (Syamsuddin, 2021).
Terdapat beberapa aspek yang berpengaruh dalam kegiatan perikanan tangkap untuk  dikembangkan  dalam  suatu  kawasan konservasi,  antara  lain:  (1)  aspek  biologi, berhubungan dengan sediaan sumberdaya ikan, penyebarannya, komposisi ukuran hasil tangkapan  dan  spesies;  (2)  aspek  teknis, berhubungan dengan unit penangkapan, jumlah kapal,  fasilitas  penanganan  di  kapal,  fasilitas pendaratan,  dan  fasilitas  penanganan  ikan  di darat;  (3)  aspek  sosial,  berkaitan  dengan kelembagaan  dan  tenaga  kerja  serta  dampak usaha  terhadap  nelayan;  (4)  aspek  ekonomi, berkaitan dengan hasil produksi dan pemasaran serta efisiensi biaya operasional yang berdampak kepada pendapatan bagi stakehorders (Charles, 2014).
7. Klasifikasi Sensivitas
Gambar 10. Closeness Map antara Skenario dan Policy
Seperti  terlihat  pada  Gambar  10, kebijakan income, konservasi,  produksi  dan bahan  baku,  dapat  diimplementasikan  pada skenario  supply  side  dan  demand  side (pengembangan  infrastruktur,  dan  wisata bahari).
Syamsuddin (2021)
dalam penelitiannya  menyebutkan  bahwa  hasil evaluasi  antara  Skenario  dan  Policy, kebijakan income, konservasi,  produksi  dan bahan  baku,  dapat  diimplementasikan  pada skenario  supply  side  dan  demand  side (pengembangan  infrastruktur,  dan  wisata bahari). Wisata bahari adalah salah satu jenis daya tarik wisata yang potensial dikembangkan  bagi  wilayah  yang  memiliki potensi  kekayaan  alam  berupa  laut  atau pantai. Menurut Muljadi & Warman (2014), wisata  bahari  adalah  aktivitas  perjalanan yang berhubungan dengan laut atau keairan. Aktivitas  wisata  bahari  dapat  berupa menikmati keindahan alam maupun melakukan  aktivitas  olahraga  terkait  air. Selain  berkontribusi  bagi  aspek  ekonomi, wisata  bahari  berprinsip  pada  kelestarian alam,  seperti  tidak  merusak  dan  mencemari ekosistem laut (Muljadi & Warman, 2014).
Lebih lanjut, hasil penelitian Nastiti & Umilia (2013). menunjukkan beberapa faktor yang  dapat  mempengaruhi  perkembangan wisata  bahari,  meliputi  daya  tarik  wisata, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas  wisata,  partisipasi  masyarakat setempat, keberadaan dan peran kelembagaan pariwisata, kesempatan
investasi,  kualitas  lingkungan,  perlindungan sumberdaya,  kebijakan  pemerintah,  dan pemasaran.  Keberadaan  wisata  bahari  dapat menjadi  alternatif  bagi  suatu  daerah  untuk menambah  sumber  pendapatan  daerah. Beberapa penelitian menunjukkan mengenai peran wisata bagi bagi peningkatan ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat,  meliputi tingkat  pendapatan  masyarakat,  kesempatan bekerja,  harga-harga,  dan  jasa  akomodiasi wisata  di  suatu  wilayah  (Hiariey  &
Sahusialawane,  2013;  Rahman  &  Muktialie, 2014;  Shantika  &  Mahagangga,  2018).  Begitu pula wisata bahari yang memiliki dampak bagi pendapatan masyarakat.
Penelitian  Muawanah et  al .,  (2020) mengenai  dampak  wisata  bahari  di  Pulau  Alor menunjukkan  bahwa  ekowisata  di  Pulau  Alor dapat  memberikan  multiplier  income  bagi pendapatan  masyarakat  lokal.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  peran  stakeholder  pendukung seperti agen perjalanan dan LSM yang berperan dalam  pemasaran  ekowisata.  Serupa  dengan temuan  Fyka et  al .,  (2018)  mengenai  dampak wisata  bahari  di  Pulau  Bokori  bahwa keberadaan wisata mampu memberi variasi bagi mata pencaharian penduduk, seperti munculnya usaha jasa penyeberangan, pedagang kaki lima, penyewaan alat-alat, dan penjual makanan. Dari aspek  sosial,  keberadaan  wisata  bahari  juga mempengaruhi  perilaku  sosial  masyarakat, seperti  gaya  hidup  dan  cara  berkomunikasi. Begitu  pula  dengan  temuan  Dritasto  & Anggraeni (2013) bahwa aktivitas wisata bahari mampu  memberikan  dampak  luas  bagi peningkatan  perekonomian  masyarakat  karena mendorong terjadinya perputaran uang, munculnya  usaha-usaha  baru,  dan  menyerap tenaga kerja.
Menurut DKP (2014), dalam pemanfaatan sumberdaya  ikan  yang  bertanggungjawab ( responsible  fisheries )  harus  mengedepankan prinsip-prinsip  kehati-hatian  ( precautionary approach ), baik dalam pengelolaan, penelitian, teknologi,  dan    introduksi  spesies.  Dalam pendekatan kehati-hatian ini perhitungan ketidakpastian  dalam  181indak  perikanan  dan kebutuhan  mengambil  181indakan  dengan pengetahuan terbatas.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skor setiap  policy  terhadap  skenario,  produksi unggul  pada  skenario  demand  side,  kebijakan bahan baku dan pendapatan memiliki skor lebih tinggi  pada  skenario  supply  side.  Nilai  rerata terbaik  pada  kebijakan  pendapatan,  diikuti bahan baku, konservasi dan produksi.
Kebijakan  income,  konservasi,  produksi dan bahan baku, dapat diimplementasikan pada skenario  supply  side  dan  demand  side
(infrastruktur,  dan  wisata  bahari).  Hasil Actions  dan  Policy,  skor  tertinggi  pada wisata  bahari,  infrastruktur,  diklat  nelayan, dan peta ikan;
Hasil  Action  terhadap  Policy,  wisata bahari  ditentukan  infrastruktur  nelayan,  dan kualitas  produk  nelayan,  ditentukan  diklat nelayan  dan  teknologi  peta  ikan  sehingga nelayan mengetahui lokasi tangkapan dengan hasil terbaik.
Kebijakan bahan baku, infrastruktur, peta ikan, dan diklat nelayan merupakan program dengan  skor  paling  tinggi.  Pengembangan bahan  baku,  mengandalkan  infrastruktur, teknologi peta ikan, diklat nelayan, sehingga nelayan semakin handal.
Hasil  Skenario  dan  Policy,  kebijakan income,  konservasi,  produksi  dan  bahan baku, dapat diimplementasikan pada skenario  supply  side  dan  demand  side (infrastruktur, dan wisata bahari).
Penelitian  pertama  di  Indonesia  yang menggunakan analisis keberlanjutan, sehingga memberikan banyak pilihan dalam analisinya  dan  memberikan  kombinasi pendekatan  kuantitative  ke  pendekatan kualitatif,  baik  dari  aspek  ekonomi,  social, lingkungan dan kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asirin,  A.,  &  Argo,  T.  A.  (2017). Penggunaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  dan  Implikasinya  terhadap Ketangguhan Mata Pencaharian Nelayan. Journal of Regional and Rural Development Planning , 1(1), 1. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1 .1-15 Charles,  A.  T.  (2014).  Sustainable  Fishery System. Willey-Blackwell Science. Oxford.
DKP.  (2014).  Prociding  Lokakarya  Draft Pedoman  Umum  Pengelolaan  Kawasan Teluk Jakarta, Tanggal 24-26 Mei 2004. Dritasto,  A.,  &  Anggraeni,  A.  A.  (2013). Analisis  Dampak  Ekonomi  Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Tidung. Reka Loka , 1–8.
182 Syamsuddin & Fauzi
Strategi Kebijakan Penggunaan Alat Penangkap Ikan
Evita, R., Sirtha, I. N., & Sunartha, I. N. (2012).
Dampak perkembangan pembangunan sarana akomodasi wisata terhadap pariwisata  berkelanjutan  di  bali.  Jurnal Ilmiah Pariwisata, 2(1), 109– 222. Fauzi, A. (2019). Ekonomi Sumber Daya Alam Dan  Lingkungan .  Jakarta  (ID):  Gramedia Pustaka Utama.
Fauzi, A. (2019). Teknik Analisis
Keberlanjutan . Jakarta  (ID): PT. Gramedia Pusaka Utama.
Fyka, S., Yunus, L., Limi, M.,  Hamzah, A., & Darwan,  D.  (2018).  Analisis  Dampak Pengembangan Wisata Pulau Bokori Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi
Masyarakat  Bajo  (Studi  Kasus  di  Desa Mekar Kecamatan Soropia). Habitat , 29(3),
106–112.
https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2018.02 9.3.13
Hiariey,  L.  S.,  &  Sahusialawane,  W.  (2013). Dampak Parisata Terhadap Pendapatan dan Tingkat  Kesejahteraan  Pelaku  Usaha  di Kawasan  Wisata  Pantai  Natsepa,  Pulau Ambon. Jurnal Organisasi dan Manajemen , 9(1), 87–105.
Ismail, I., Gunaisah, E., Ulat, M. A., & Poltak, H.  (2021).  Pelatihan  teknologi  sistem informasi bagi nelayan pada masa covid-19 di era digital. Dinamisia:
Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat , 5 (3), 566-
574.
Kartika, F. P., & Wahyono, H. (2019). Pengaruh
Perkembangan Infrastruktur Dasar Pariwisata  Terhadap  Minat  Kunjungan Wisatawan Candi Gedong Songo Kecamatan Bandungan. Teknik PWK
(Perencanaan  Wilayah  Kota) ,  8(4),  217– 225.
Mardiyani,  Y.,  &  Murwatiningsih,  M.  (2015). Pengaruh  Fasilitas  dan  Promosi  terhadap Kepuasan  Pengunjung  melalui  Keputusan Berkunjung  sebagai  Variabel  Intervening pada  Objek  Wisata  Kota  Semarang. Management Analysis Journal , 4(1). Mulyati, Y., & Afrinata, M. (2018).
Monintja,  D.R  &  Yusfiandayani,  R  (2013).
Pemanfaatan  Sumberdaya  Pesisir  dalam Bidang  Perikanan  Tangkap.  Prosiding
Pelatihan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Terpadu. Institut Pertanian Bogor-Bogor. Muawanah, U., Triyanti, R., & Soejarwo, P. A.  (2020).  Dampak  Ekonomi  Wisata Bahari di Kabupaten Alor. Jurnal Sosial
Ekonomi  Kelautan  Dan  Perikanan ,
15(1),
33–46.
https://doi.org/10.15578/jsekp.v1i1.8841
Muljadi,  M.,  &  Warman,  A.  (2014). Kepariwisataan  dan  Perjalanan .  Raja Grafindo Persada.
Mulyani,  S.  (2015).  Strategi  pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem. Oseatek , 9 (01).
Nababan,  B.  O.,  Solihin,  A.,  Christian,  Y.
(2018). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan  Larangan  Pukat  Hela  dan Tarik  di  Pantai  Utara  Jawa.  Laporan Penelitian.  Indonesia  Marine  Fellows Program  –  MFP.  Conservation  Strategy Fund– Yayasan Strategi Konservasi  dan IPB.
Nastiti, C. E. P., & Umilia, E. (2013). Faktor Pengembangan  Kawasan  Wisata  Bahari di  Kabupaten  Jember. Jurnal  Teknik POMITS , 2(2), 164–167.
Panagiotopoulou, M., & Stratigea, A. (2014).
A participatory methodological framework  for  paving  alternative  local tourist  development  paths—the  case  of Sterea Ellada Region. European Journal of Futures Research , 2 (1), 1-15. Rahman,  Y.,  &  Muktialie,  M.  (2014). Pengaruh  Aktivitas  Pariwisata  Pantai Taplau Kota Padang Terhadap Ekonomi, Sosial  Masyarakat,  dan  Lingkungan. Jurnal Teknik PWK , 3(4), 979–990.
Shantika,  B.,  &  Mahagangga,  I.  G.  A.  O.
(2018). Dampak Perkembangan
Pariwisata  Terhadap  Kondisi  Sosial Ekonomi  Masyarakat  di  Pulau  Nusa Lembongan. Jurnal Destinasi Pariwisata , 6(1), 177–183.
https://doi.org/10.24843/jdepar.2018.v0 6.i01.p27
Shigueto, A., Mangel, J., Pajuelo, J., Dutton, P.,  Seminoff,  J.,  &  Godley,  B.  (2010). Fisheries  Research. Fisheries  Research , 106, 8–17.
Stratigea,  A.  (2013).  Participatory  Policy
Making in Foresight Studies at the Regional
Level  –  A  Methodological  Approach. Journal of Regional Science Inquiry . Vol 5
(1): 145 – 161.
Stratigea,  A.,  Chrysaida,  P.  (2013).  Foresight
Analysis  at  the  Regional  Level  –  A Participatory  Methodological  Framework. Journal of Management  and Strategy . Vol.
4 (2): 1 – 16.
Syamsuddin,  A.  (2021).  Dinamika  Kebijakan
Pengaturan Penggunan Alat Penangkap Ikan (API) Cantrang: Analisis Prospektif. Disertasi Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika. Sekolah PascaSarjana  IPB-Bogor.
7 Mei 2021. 187 h.
Takariani,  C.  S.  D.  (2015).  Opini  Nelayan
Tentang  Akses  Informasi  Publik. Jurnal
Penelitian  Komunikasi ,  18(2),  101–114.
https://doi.org/10.20422/jpk.v18i2.40 Tjiptono,  F.  (2019). Strategi  pemasaran . Yogyakarta.
Yenida, Y., & Sumiarti, E. (2015). Karakteristik
Geografis  dan  Kondisi  Masyarakat  dan Kondisi  Masyarakat  Miskin  (Nelayan)  di
Wilayah  Pesisir  Pantai  Sumatera. Jurnal Poli Bisnis , 7(2).
Yuniarta, S., Wisudo, S. H., & Iskandar, B. H. (2011).  Strategi  Pengembangan  Kinerja Perizinan USAha Penangkapan Ikan. Buletin PSP , 19 (1).
Zulbainarni,  N.  (2021).  Platform  Perikanan Nasional  untuk  mencapai  SDG’S  14.  IPB Press.            PT. Penerbit IPB Press. Jalan Taman  Kencana  No.  3  Kota  Bogor- Indonesia.