INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 12242-12258 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dampak Hinaan Masyarakat Sebagai Alasan Pemaaf dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)
Chania Dheameisya Putri 1 ✉ , Zuhad Aji Firmantoro 2
Universitas Al-Azhar
Email: chaniadheameisya@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengaturan hukum acara pidana yang memberikan peluang bagi tersangka suatu kasus pidana untuk mendapatkan keringanan melalui ketentuan pemaaf dapat disalahgunakan dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak berkesesuaian dengan asas lex dura sed ita scripta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berupa usaha untuk menemukan hukum in concreto yang layak untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum yang diambil oleh penulis. Menurut hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa: Pertama, kedudukan komentar buruk sebagai alasan pemaaf atau peringan di pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi dana bansos covid-19 oleh Juliari Batubara masih menjadi perdebatan karena di Indonesia sendiri masih belum ada tolok ukur yang jelas terkait peraturan mengenai hal tersebut. Kedua, dalam memutus suatu perkara baik itu pidana maupun perdata, hakim tetap wajib untuk mempertimbangkan asas-asas peradilan yang merupakan pilar keadilan. Dengan kata lain putusan hakim itu harus memuat tiga hal yang essensial, yaitu keadilan ( gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit) dan kepastian (rechtsecherheit).
Kata Kunci: Peradilan Pidana, Alasan Pemaaf, Korupsi

## Abstract
Criminal procedural law regulations which provide opportunities for suspects in criminal cases to obtain relief  through  forgiveness  provisions  can  be  misused  and  create  court  decisions  that  are  not  in accordance with the principles of lex dura sed ita scripta. This research uses normative legal research methods, namely research in the form of an attempt to find law in concreto that is suitable to be applied to resolve a legal case taken up by the author. According to the results of this research, the author found that: First, the position of bad comments as a reason for forgiveness or mitigation in court in the case of  the  criminal  act  of  corruption  in  Covid-19  social  assistance  funds  by Juliari Batubara  is  still  being debated because in Indonesia itself there are still no clear benchmarks regarding regulations about that. Second, in deciding a case, whether criminal or civil, the judge is still obliged to take into account the principles of justice which are the pillars of justice. In other words, the judge's decision must contain three  essential  things,  namely  justice  (gerechtigheit),  expediency  (zwachmatigheit)  and  certainty (rechtsecherheit).
Keywords: Criminal, Justice, Reason, for Forgiveness, Corruption

## PENDAHULUAN
Korupsi merupakan fenomena sosial yang terjadi dimana-mana dan menjadi sorotan utama, korupsi merajalela di berbagai sektor, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, dan melibatkan  berbagai unsur,  baik di sektor  publik  maupun  swasta. Perilaku koruptif tidak hanya  memberikan  dampak  serius  pada  keuangan  negara,  tetapi  juga  merusak  prinsip- prinsip moral, keadilan, dan akuntabilitas dalam tatanan pemerintahan. Kejahatan korupsi juga memberikan dampak buruk pada keuangan dan ekonomi negara, melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan  nasional  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera.  Selain  itu,  tindak pidana  korupsi  juga  merusak  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  dan  lembaga- lembaga negara. Ketidakpercayaan ini dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial, serta menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi dianggap sebagai tindakan yang tidak baik, tercela,  menerima  suap,  perilaku  yang  merendahkan  atau  mencemarkan  nama  baik, menyimpang  dari  nilai-nilai  kesucian,  dan  tidak  bermoral.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi. Sementara itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  yang  membahas  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana.
Seluruh negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, pada periode tahun 2020 hingga 2021  menghadapi  tantangan  dari  pandemi  berbahaya  yang  disebabkan  oleh  penyakit menular  yang  dikenal  sebagai Coronavirus  Disease  2019,  atau  COVID-19.  Dalam  masa pandemi  ini,  berbagai  faktor  dan  aspek,  termasuk  masalah  ekonomi,  terdampak  secara signifikan.  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2020,  terjadi  peningkatan persentase  kemiskinan  baik  di  perkotaan  maupun  di  desa,  menyebabkan  puluhan  juta penduduk memerlukan bantuan keuangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dapat diukur dari kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan  sandang,  pangan,  dan  papan.  Pemerintah  Indonesia  berupaya  menangani permasalahan  ekonomi  yang  muncul  akibat  pandemi  dengan  menyediakan  dana  untuk membantu  masyarakat  yang  terdampak  oleh Coronavirus  Disease – 19  atau  COVID-19. Sasaran utamanya adalah golongan masyarakat menengah ke bawah, yang dikenal dengan istilah  Bantuan  Sosial  (Bansos).  Bantuan  Sosial,  yang  berupa  sembako,  kerap diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pada tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020.
Dalam  proses  penyaluran  bantuan  tersebut,  terdapat  indikasi  penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada Tindak Pidana Korupsi. Pejabat Negara Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni Juliari P. Batubara, diduga melakukan tindakan korupsi dengan meminta commitment fee kepada penyedia Bantuan Sosial (Bansos) Sembako melalui Adi Wahoyono dan Matheus Joko Santoso. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa Juliari P. Batubara memotong atau mengambil fee sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  dari  setiap  bungkus  Bansos  Sembako.  Uang  yang  terkumpul  tersebut  kemudian digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  tanpa  memperhatikan  dampak  besar  yang ditimbulkan pada Masyarakat. Kerugian negara dari Tindak Pidana Korupsi ini diperkirakan mencapai Rp22,49 miliar, sedangkan nilai suap mencapai Rp23,43 miliar. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, menyatakan bahwa nilai tersebut masih tergolong rendah, namun disayangkan kasus korupsi ini terjadi di masa sulit akibat Pandemi Covid-19. Oleh  karena  itu,  korupsi  di  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa ( extra-ordinary crime), karena tidak hanya merugikan negara  secara materiil, tetapi juga merusak moral, politik, dan tatanan hukum serta keamanan nasional.
Peraturan  terkait  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penanganan korupsi, peran hakim sangat penting untuk menjatuhkan hukuman yang adil. Hakim mempertimbangkan bukti, niat pelaku, dan dampak perbuatan. Keputusan yang adil menjaga kepercayaan masyarakat. Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP,  dasar  hukum  putusan  harus  mencantumkan  keadaan  yang  memberatkan  dan meringankan terdakwa. Pada Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  UU  Kekuasaan  Kehakiman  menegaskan bahwa hakim memiliki peran sebagai pembuat undang-undang, karena sebagai penegak hukum, hakim berfungsi sebagai saluran bagi undang-undang ( la bouche des lois) untuk mewujudkan  keadilan  melalui  putusan-putusannya.  Putusan  berkualitas  mencerminkan akan kepiawaian dan kemampuan Hakim dalam memutus suatu perkara. Namun, umumnya sebagian  hakim  berfokus  pada  Kepastian  Hukum  (rechtszekerheid),  kurang mengedepankan  akan  Keadilan  (justicia)  demi  ketertiban  dan  kesejahteraan  Masyarakat. Regulasi mengenai keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan tidak diuraikan secara rinci dalam KUHAP, tetapi dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa "ketika mempertimbangkan tingkat keberatan hukuman, hakim diwajibkan memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa."
Dalam kasus korupsi dana Bansos Covid-19 melibatkan Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara,  mendapat  pertimbangan  hukum  yang  meringankan  karena  sopan  selama persidangan. Kurnia Ramadhan dari ICW mengusulkan Juliari dihukum seumur hidup karena melakukan kejahatan saat menjabat pejabat publik, praktik suap bansos di tengah pandemi, dan  tidak  mengakui  tindakannya  meskipun  dua  tersangka  lainnya  sudah  dinyatakan bersalah menyuap Juliari. Menurut Kurnia, memberikan hukuman berat kepada Juliari akan menjadi  contoh  yang  kuat  bagi  pejabat  publik  lainnya  agar  tidak  terlibat  dalam  praktik korupsi selama pandemi Covid-19. Dalam kasus tersebut, Juliari telah terbukti menerima suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sejumlah Rp32,482 miliar, ia kemudian divonis oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp500 juta pada tanggal 23 Agustus 2021. Namun, saat pembacaan putusan, hakim menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari diringankan dengan  berbagai  alasan.  Pertama,  karena  Juliari  mantan  Menteri  Sosial,  belum  pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Kedua, Juliari selalu disiplin hadir dalam sidang dan
tidak pernah mengganggu jalannya persidangan. Terakhir, hakim berpendapat bahwa Juliari telah cukup menderita karena mendapatkan ceceran, makian, dan hinaan dari masyarakat, padahal saat itu Juliari belum secara hukum dianggap bersalah.
Salah  satu  alasan  tersebut  adalah  hinaan  dari  masyarakat,  yang  dianggap  sebagai faktor yang memperingan hukuman bagi  Juliari. Akan tetapi, hal  ini mendapat berbagai tanggapan dari para ahli. MenurutiBonyamin Saiman, KoordinatornMasyarakat Anti Korupsi Indonesia,  juga  menyatakan  bahwa  pertimbangan  tersebut  seharusnya  tidak  seharusnya menjadi  faktor  yang  digunakan  oleh   Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  untuk memperingan  pidana.  Dalam  sejarah  peradilan  di  Indonesia,  hakim  sebelumnya  tidak pernah  menggunakan  alasan  hinaan  dari  masyarakat  terhadap  terdakwa  sebagai  dasar untuk  mengurangi  hukuman.  Meskipun  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan hukuman  maksimal,  seperti  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  mati,  terhadap  pelaku korupsi pada masa bencana. Sebagai penegak hukum, hakim bertanggung jawab atas tugas yudisial, termasuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hakim, sebagai pelaku penegak hukum dan keadilan, juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim diharapkan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Termasuk ketika memutuskan apa saja hal-hal  yang  terkandung  dalam  alasan  yang  dapat  meringankan  pidana.  Dalam pertimbangan untuk menetapkan berat ringannya pidana, hakim memiliki kewajiban untuk memperhatikan  sifat  baik  ( prior  good  acts)  dan  jahat  (prior  bad  acts)  dari  terdakwa, sebagaimana diatur  dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang  No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, ketika menentukan keadaan yang dapat meringankan dan mengurangkan hukuman terkait pengenaan pidana, hakim harus mempertimbangkan peran  pembuat  dan  pembantu  yang  terlibat,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  58  KUHP. Sanksi pidana utama mencakup pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.
Hinaan  masyarakat  melalui  media  sosial  dan  platform  komunikasi  dapat mempengaruhi persepsi kasus korupsi, membentuk narasi, dan menantang independensi hakim.  Pemahaman  interaksi  ini  esensial  untuk  mengukur  pengaruh  eksternal  terhadap keputusan  hukum  dan  integritas  peradilan.  Dalam  putusan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, disebutkan bahwa "Terdakwa sudah cukup menderita dicera, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah  bersalah,  padahal  secara  hukum  terdakwa  belum  tentu  bersalah  sebelum  adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Menyertakan hinaan dari masyarakat sebagai  faktor  meringankan  dalam  putusan  tidak  mencerminkan  pertimbangan  positif hakim.  Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  penegak  hukum  menunjukkan  keberanian memberantas  korupsi  untuk  menciptakan  tatanan  sosial  yang  lebih  baik.  Kompleksitas masalah korupsi di Indonesia tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial,  politik,  dan  ekonomi.  Upaya  pemberantasan  korupsi  harus  melibatkan  seluruh elemen masyarakat dan lembaga negara. Perlu dilakukan telaah mengenai pengaruh hinaan masyarakat pada kebijakan penegakan hukum dan keadilan sebagai alasan pemaaf tindak pidana di Indonesia.
Latar belakang ini mencerminkan kompleksitas isu yang ingin diteliti dan mendukung urgensi penelitian untuk menggali lebih dalam dampak dan implikasi hinaan masyarakat sebagai salah satu alasan pemaafan tindak pidana di Indonesia. Pada intinya, penelitian ini berupaya untuk membuka ruang pemahaman yang lebih luas terkait kebijakan peradilan pidana dalam menghadapi tantangan baru yang muncul era informasi dan komunikasi yang semakin canggih.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitan yang  dipergunakan  oleh  penulis  adalah  yuridis  normatif. Yaitu penelitian  Hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  disebut  dengan penelitian  Hukum  Kepustakaan.  Pertimbangan  penulis  dalam  mempergunakan  jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Dampak Hinaan  Masyarakat  Dalam  Putusan  Hakim  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus- Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst) Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statuta approach).  Penelitian  ini  menggunakan  jenis pendekatan  perundang-undangan  karena  yang  menjadi  bahan  kajian  utama  adalah peraturan  perundang-undangan  tentang  Dampak  Hinaan  Masyarakat  Dalam  Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hinaan  Masyarakat  Sebagai  Salah  Satu  Alasan  Pemaaf  Tindak  Pidana  Di Indonesia
Konsep  pemaafan  dalam  hukum  pidana  Indonesia  menjadi  landasan  utama  dalam memahami  bagaimana  negara  mengelola  pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  tindak pidana dengan mempertimbangkan aspek pemaafan. Dalam melakukan telaah terhadap
konsep  ini,  penting  untuk  memeriksa  regulasi  hukum  yang  mengatur  pemaafan  tindak pidana  di  Indonesia,  terutama  di  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Pasal  1 angka 3 KUHP menjadi titik awal untuk mendefinisikan konsep pemaafan dalam konteks hukum  pidana  Indonesia.  Pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa  pemaafan  adalah penghapusan seluruh atau sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan merinci definisi ini, regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pengakuan pemaafan sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan dalam penanganan tindak pidana. Namun, fokus tidak hanya sebatas pada definisi formal. Pasal 44  KUHP menjadi aspek  lain yang  perlu diperhatikan,  karena  pasal  ini  memberikan  wewenang  kepada  hakim  untuk  mengurangi hukuman berdasarkan pertimbangan yang bersifat pemaaf. Pasal ini menyiratkan bahwa hinaan  masyarakat  atau  respons  publik  dapat  diakui  sebagai  faktor  pemaaf  dalam memandang  tindak  pidana.  Pertimbangan  ini  menjadi  relevan  dalam  konteks  rumusan masalah yang membahas apakah hinaan masyarakat diakui sebagai alasan pemaaf tindak pidana.
Pertimbangan  hukum  menjadi  elemen  kunci  dalam  memahami  bagaimana  hinaan masyarakat diperhitungkan sebagai faktor pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Sebagai bagian  dari  proses  peradilan,  hakim  dapat  menyesuaikan  putusan  hukuman  dengan mempertimbangkan  kondisi  sosial,  norma,  dan  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam masyarakat. Dalam hal ini, hinaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pemaafan tindak pidana layak diterapkan atau tidak. Namun, dalam konteks  hukum  Indonesia,  aspek  ini  tidak  selalu  sederhana.  Terdapat  tantangan  dalam menentukan batas-batas yang jelas antara pertimbangan hinaan masyarakat dan keputusan hukum  yang  adil.  Pengakuan  pemaafan  seharusnya  tidak  hanya  bersifat  formalitas, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena  itu,  penerapan  pemaafan  dalam  konteks  hukum  Indonesia  juga  memerlukan keseimbangan yang cermat dan penuh pertimbangan. Kajian terhadap regulasi dan praktik penerapan pemaafan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya mendukung pemahaman tentang bagaimana hinaan masyarakat diakui sebagai faktor pemaaf tindak pidana, tetapi juga merinci kompleksitas dan tantangan dalam implementasinya. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, konsep pemaafan harus senantiasa diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan masarakat dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Dengan demikian, penelitian dalam konteks ini dapat memberikan sumbangan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan sistem hukum pidana Indonesia.
Dapat dilihat karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana ini adalah sebagai berikut:
1. Bentuknya  berupa  sifat,  perihal,  suasana,  atau  situasi  yang  berlaku  yang  berkaitan dengan tindak pidana. Secara singkat, sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana.
2. Rumusannya  ditemukan  diluar  dari  tindak  pidananya  itu  sendiri.  Jika  rumusan perbuatan  pidana  dapat  dilihat  dari  unsur-unsur  tindak  pidana,  maka  rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur- unsur  tindak  pidana,  namun  berkaitan  dengan  tindak  pidananya  itu  sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas. Pengertian keadaan memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan "keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik”, yaitu keadaan yang menyertai suatu pe rbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan  yang  datang  kemudian  sesudah  perbuatan  dilakukan,  seperti  keadaan  di muka  umum  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  170  Ayat  (1)  KUHP  tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan keadaan di luar perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan.
3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana atau tingkat bahayanya isi pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ketiga ini  membatasi  pengertian  "berkaitan  dengan  tindak  pidana",  yaitu  terbatas  pada segala  sesuatu  yang  memberikan  gambaran  tingkat  keseriusan  tindak  pidana  atau tingkat bahayanya isi pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
Contoh pertimbangan keadaan meringankan dapat dilihat antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:
1. Putusan  PN  Jakarta  Timur  Nomor  151/Pid.Sus/2013/PN  Jkt.  Tim.,  dalam  perkara Terdakwa  M.  Rasyid  Amrullah  Rajasa,  yang  menjatuhkan  pidana  percobaan  dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka,  dan  kerusakan  barang,  dengan  pertimbangan  keadaan  meringankan  sebagai berikut:  -Terdakwa  berlaku  sopan  dan  tidak  mempersulit  jalannya  persidangan;  - Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa; -Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, terdakwa dan/atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi  keluarga  korban,  menghadiri  pemakaman  korban,  memberikan
santunan  dan  biaya  pemakaman,  mengganti  kerugian  kendaraan  yang  rusak, membiayai  perawatan  korban  yang  sakit,  dan  membiayai  pendidikan  anak  korban yang meninggal dunia; Terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban.
2. Putusan  No.  499/Pid.B/2009/PN  Jkt  Sel.  dengan  Terdakwa  Selviana  alias  Selvi, menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara penggelapan dalam jabatan dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut:  -Terdakwa mengakui dengan jujur  dan  menyesali  perbuatannya;  -Terdakwa  belum  pernah  dihukum;  -Terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya.
Pertimbangan-pertimbangan  seperti  telah  adanya  pemberian  maaf  dari  keluarga korban,  pemberian santunan, pembayaran  ganti rugi atas segala kerugian korban,  serta pengembalian  kerugian  perusahaan,  sesuai  dengan  batasan  yang  termasuk  keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  tingkat  keseriusan  dari  tindak  pidana. Pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif  yang  dilakukannya  mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  dan  terdakwa hanya  menikmati  sebagian  kecil  dari  hasil  kejahatan,  sesuai  dengan  batasan  keadaan meringankan.  Keadaan-keadaan  tersebut  terkait  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan, yang  mengurangi  tingkat  keseriusan  dari  tindak  pidananya  atau  ancaman  bahaya  dari pelakunya. Pertimbangan tentang keadaan seperti tersebut  di atas juga terjadi misalnya dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas.  Dimungkinkan  kecelakaan  lalu  lintas  terjadi  tidak semata-mata akibat kesalahan  pelaku, melainkan terdapat pula faktor kesalahan korban, kondisi  jalan  yang  rusak  atau  marka  jalan  yang  tidak  jelas.  Hal  tersebut  dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan  sikap  menyesal  yang  ditunjukkan  terdakwa,  sepenuhnya  termasuk  dalam  ranah penilaian subjektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan,  dengan pertimbangan bahwa hal  tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.
Pertimbangan-pertimbangan  bahwa  terdakwa  berada  dalam  keadaan  sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya  dari  pelakunya.  Pertimbangan  tentang  keadaan  tersebut  di  atas  juga  terjadi misalnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas terjadi tidak semata-
mata akibat kesalahan pelaku, melainkan terdapat  pula faktor kesalahan korban, kondisi jalan rusak, atau marka jalan yang tidak jelas. Hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subjektif hakim. Namun demikian  hal  ini  dapat  dipertimbangkan  sebagai  keadaan  meringankan,  dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa. Di samping itu, dalam  putusan-putusan  pengadilan  di  Indonesia  terdapat  hal-hal  lain  yang  merupakan pertimbangan  dari  aspek  sosiologis,  untuk  mencapai  kemanfaatan  dalam  penjatuhan putusan. Sebagian di antaranya, yaitu:
1. Terdakwa  masih  berusia  muda  dan  masih  berstatus  sebagai  pelajar.  Hal  ini dipertimbangkan  dengan  harapan  terdakwa  masih  memiliki  kesempatan  yang  luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat.
2. Terdakwa  memiliki  tanggungan  keluarga.  Hal  ini  dipertimbangkan,  mengingat pemidanaan  tidak  semata-mata  berdampak  pada  terdakwa,  tetapi  juga  pada keluarganya  yang  ditinggalkan  selama  terdakwa  menjalani  pidana  perampasan kemerdekaan.
3. Terdakwa  pernah  berjasa  pada  negara  dan  masyarakat.  Hal  ini  dipertimbangkan terkait dengan sifat baik yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  harus  dipertimbangkan  di  samping pertimbangan sifat jahat terdakwa.
Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sejalan dengan pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat ( prior bad acts) tetapi menolak  meringankan  pidana  atas  dasar  sifat  baik  ( prior  good  acts),  menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan.
Dampak  Hinaan  Masyarakat  Kepada  Tersangka  dalam  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus- TPK/2021/PN.JKT.PST
Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst terhadap mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Peter Batubara yang melanggar Pasal 12 huruf a UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2021, yakni menerima suap sebesar Rp.32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial Covid-19, menjatuhkan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, hakim juga menghukum Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar  Rp. 14.597.450.000,00 (empat  belas  miliar  lima  ratus  sembilan  puluh  tujuh  juta empat  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  serta  pencabutan  hak  untuk  dipilih  dalam  jabatan publik  selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani  pidana  pokok.  Dalam mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana  pada  kasus  ini  terdapat  beberapa pertimbangan keadaan di dalamnya.
Reputasi  dan  kredibilitas  lembaga  peradilan  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  hukum.  Dalam  konteks  ini, penting untuk memahami bagaimana hinaan masyarakat dapat menjadi faktor krusial yang memengaruhi citra lembaga peradilan. Meneliti dampak hinaan masyarakat pada reputasi dan kredibilitas lembaga peradilan menggali lebih dalam tentang dinamika kompleks antara masyarakat,  media,  dan  lembaga  hukum.  Pertama-tama,  reputasi  lembaga  peradilan mencerminkan bagaimana masyarakat memandang integritas, transparansi, dan keadilan dari proses hukum. Hinaan masyarakat, baik melalui media tradisional maupun media sosial, dapat  secara  signifikan  merusak  citra  lembaga  peradilan.  Keberadaan  teknologi  dan ketersediaan platform online memungkinkan informasi dan opini berkembang secara cepat, yang dapat berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan. Salah satu contoh dampak yang signifikan adalah ketika lembaga peradilan dihadapkan pada kasus- kasus kontroversial atau keputusan yang kontroversial. Hinaan masyarakat dapat menjadi semakin intens dalam situasi-situasi ini, terutama jika masyarakat percaya bahwa keputusan tersebut  tidak  sejalan  dengan  nilai-nilai  atau  norma-norma  yang  mereka  anut.  Dalam beberapa kasus, opini publik yang kuat dapat menciptakan tekanan besar pada lembaga peradilan, mengancam kredibilitasnya.
Selain itu, dampak hinaan masyarakat terhadap reputasi lembaga peradilan juga dapat bersifat jangka panjang. Jika suatu lembaga peradilan sering kali menjadi sasaran hinaan dan kontroversi, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih  lama.  Masyarakat  mungkin  kehilangan  keyakinan  pada  keadilan  dan  netralitas lembaga peradilan. Perlu upaya restorasi reputasi melalui transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi  efektif.  Media  sosial  berperan  penting  dalam  menyebarkan  hinaan  terhadap lembaga tersebut. Informasi yang tidak akurat dapat merugikan reputasi. Oleh karena itu, lembaga peradilan harus responsif dan transparan. Memberikan akses kepada masyarakat tentang proses peradilan, menjelaskan keputusan dengan jelas, dan menerima umpan balik dapat  membantu  meredakan  ketegangan  dan  membangun  kembali  kepercayaan.
Pendidikan hukum yang lebih baik diperlukan agar masyarakat memahami kompleksitas keputusan peradilan yang sering memerlukan pertimbangan yang cermat.
Selain itu, pendekatan proaktif untuk berkomunikasi dengan masyarakat juga penting. Lembaga peradilan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses hukum, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas pengambilan keputusan, dan menjelaskan secara terbuka ketika keputusan sulit harus diambil. Pendidikan hukum yang lebih baik dapat membantu masyarakat memahami bahwa keputusan peradilan tidak selalu  dapat  memuaskan  semua  pihak  dan  seringkali  memerlukan  pertimbangan  yang cermat.
Secara  keseluruhan,  meneliti  bagaimana  hinaan  masyarakat  dapat  memengaruhi reputasi  dan  kredibilitas  lembaga  peradilan  melibatkan  pemahaman  mendalam  tentang keterkaitan  antara  opini  publik,  media,  dan  sistem  hukum.  Dengan  menyadari  dampak potensial dari hinaan masyarakat, lembaga peradilan dapat mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk menjaga integritasnya, membangun kembali kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan hukum tetap didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan  kebenaran.  Keadilan  menjadi  pondasi  utama  dalam  sistem  peradilan  pidana, menyeluruh, dan menyentuh esensi dari keberlanjutan keadilan. Kerangka teori ini bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  prinsip-prinsip  keadilan  yang menjadi  landasan  bagi  peradilan  pidana,  termasuk  aspek-aspek  kunci  seperti  prinsip presumsi tak bersalah, hakim yang tidak memihak, dan perlakuan yang adil.
Menilai  dampak  ekspresi  hinaan  masyarakat  terhadap  penerimaan  dan  tingkat kepatuhan terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst membutuhkan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan. Ekspresi hinaan masyarakat dapat menciptakan dilema di antara masyarakat yang mencoba  memahami  keputusan  hukum  tersebut.  Penerimaan  terhadap  suatu  putusan pengadilan tidak hanya bergantung pada substansi keputusan itu sendiri, tetapi juga pada keyakinan  masyarakat  akan  integritas  dan  objektivitas  proses  hukum.  Penting  untuk mengevaluasi sejauh mana hinaan masyarakat berasal dari informasi yang benar dan akurat. Jika hinaan tersebut didasarkan pada pemahaman yang salah atau tidak lengkap terhadap proses hukum, maka upaya untuk memperbaiki pemahaman publik menjadi aspek yang krusial. Lembaga peradilan harus secara aktif terlibat dalam menyebarkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai pertimbangan yang membentuk suatu keputusan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan adanya alternatif dan ruang untuk memberikan umpan balik  dari  masyarakat  terkait  dengan  putusan  tersebut.  Membuka  dialog  dengan  pihak-
pihak  yang  terkait  dan  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  menyuarakan pandangannya  dapat  membantu  membangun  pemahaman  yang  lebih  baik  dan meningkatkan penerimaan terhadap putusan.
Pengawasan  dan  akuntabilitas  lembaga  hukum  harus  diperkuat  untuk  memastikan keputusan diambil tanpa tekanan eksternal. Prioritas utama adalah pemberantasan korupsi dan  praktik  merugikan  keadilan.  Upaya  edukasi  diperlukan  untuk  meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  sistem  hukum.  Literasi  hukum  yang  lebih  tinggi  akan membantu  masyarakat  memahami  kompleksitas  keadilan.  Memahami  peran  lembaga hukum dan masyarakat dalam mendukung keadilan akan membangun kepercayaan yang lebih  kuat. Analisis dampak hinaan masyarakat terhadap kepercayaan terhadap keadilan adalah langkah penting dalam memperkuat sistem hukum.
Dalam kasus ini, pertimbangan hakimnya adalah Menimbang, bahwa  sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur "padahal diketahui atau patut diduga  bahwa  hadiah  tersebut  diberikan  sebagai  akibat  atau  disebabkan  karena  telah melakukan sesuatu dalam jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya" di atas, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf b ini. Unsur kesalahan ini ada dalam dua bentuk, yaitu (1) bentuk kesengajaan berupa suatu  pengetahuan  yang  ditujukan  pada  "bahwa  hadiah  atau  janji  itu  diberikan  untuk menggerakkannya  agar  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban jabatannya", dan (2) bentuk culpa/kealpaan, yaitu isi pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat  atau  disebabkan  karena  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya itu telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya telah terpenuhi pula adanya kesalahan pada diri para terdakwa dalam menerima hadiah berupa uang sebagaimana dimaksud di atas.
Dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon kepada Majelis agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah menjalani pidana pokok. Jabatan  terdakwa  sebagai  Menteri  Sosial  RI  merupakan  "Jabatan  Publik",  diharapkan memberikan  teladan  baik  dengan  tidak  melakukan  korupsi.  Namun,  terdakwa  bersama- sama  dengan  saksi  lain  menerima  uang  dari  penyedia  Bansos  Sembako.  Tindakan  ini
merendahkan amanatnya dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.  Pencabutan  hak  ini  bertujuan  untuk  melindungi  warga  masyarakat  agar  tidak memilih  kembali  pejabat  publik  yang  koruptif,  sambil  memberi  kesempatan  kepada terdakwa untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum di atas, setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka majelis hakim memutuskan keadaan yang meringankan:  -Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;  -Terdakwa sudah cukup menderita dicemooh, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam- macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk  dirinya  sendiri  selaku  terdakwa,  terdakwa  juga  harus  hadir  sebagai  saksi  dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.
Hukuman majelis hakim terhadap Juliari Batubara belum memberi efek jera. Bahkan, pidana tambahan berupa 14 miliar belum cukup untuk memulihkan kerugian negara. Karena itu, hukuman tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat meski vonisnya atas tuntutan jaksa atau ultra petitum. Cacian masyarakat sebenarnya tak perlu menjadi hal yang meringankan.  Sebab,  cacian  masyarakat  merupakan  sanksi  sosial  dari  masyarakat  bagi pelaku  korupsi  sebagai  sebuah  keniscayaan  akibat  kekecewaan  masyarakat  di  tengah pandemi. Cacian masyarakat seharusnya memberi trigger bagi majelis hakim memasukkan dalam  pertimbangan  hal-hal  yang  memberatkan  terdakwa.  Sebab,  hal  tersebut  menjadi fakta  masyarakat  merasa  dirugikan  atas  perilaku  terdakwa,  bukan  malah  menjadi pertimbangan hal meringankan majelis hakim bagi Juliari.
Semua  kepentingan,  termasuk  kepentingan  negara,  dipertimbangkan  oleh  hakim dalam sidang, yang terjadi dalam kasus korupsi Bansos Juliari, negara menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konteks ini. Di antara upaya penyelesaian, terdakwa memiliki hak untuk  mengajukan  banding.  Fungsi  hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia memandang  tujuan  hukum  yang  melibatkan  penciptaan  tatanan  sosial  yang  tertib  dan seimbang. Dengan mencapai ketertiban ini, kepentingan manusia akan terlindungi. Hukum bertanggung jawab membagi hak dan kewajiban antar perorangan, mengatur wewenang, serta menyelesaikan masalah hukum untuk menjaga kepastian hukum. Dalam putusannya, Juliari dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun, serta
denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)dengan alternatif kurungan selama 6  (enam)  bulan  jika  denda  tidak  dibayar.  Selain  itu,  dia  diwajibkan  membayar  uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000,00. (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap,  harta  benda  terpidana  akan  dirampas.  Jika  harta bendanya tidak mencukupi, pidana penjara selama 2 (dua) tahun akan diganti. Juliari juga kehilangan haknya untuk dipilih.
Jika  dirujuk  dari  dua  konsep  yang  pertama  serta  terkait  dengan  Putusan  Juliari Batubara.  Sudah  seharusnya  dalam  kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Juliari  Batubara, beliau  pasti  sudah  mengetahui  boleh  atau  tidaknya  hal  semacam  itu  dilakukan.  Atau setidaknya melihat tugas dan Fungsinya sebagai Menteri Sosial yakni menyelenggarakan urusan  di  bidang  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan  negara.  Tentu  seharusnya  Menteri  Sosial  tidak  cuci  tangan  terhadap Fungsinya  melihat  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  kala  itu  adalah  Pandemi  yang  mana masyarakat  harus  bertahan  hidup  dalam  wabah  sehingga  masyarakat  pun  memerlukan kepedulian pemerintah akan masalah yang dihadapinya sebagaimana disebutkan bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan transnasional sebagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 58/4, tanggal 31 Oktober 2003, yang dibuka dan ditandatangani pada 9 Desember  2003  di  Merida,  Meksiko  yang  menerbitkan  Konvensi  PBB  melawan  Korupsi (United Nations Conventions Against Corruption / UNCAC).
Pada  intinya  sebagaimana  juga  Juliari  Batubara  adalah  Menteri  Sosial  kala  itu seharusnya pun juga sudah mengetahui bahwa Suap juga bagian dari Korupsi yang tidak boleh  dilakukan  oleh  Pejabat  Negara  apalagi  setingkat  Menteri  yang  dalam  arti  lain Pembantu Presiden yang juga amanah atas tanggung jawabnya memastikan rakyat yang terdampak  pandemi  mendapatkan  haknya  secara  utuh.  Jika  melihat  unsur  yang dikemukakan oleh Bentham yakni baik dan buruk mengenai tujuan dan evaluasi hukum, haruslah Putusan yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dalam hal ini korupsi  bansos  yang  dilakukan  mantan  menteri  sosial  Juliari  Batubara  juga  harus menimbang  akan  permasalahan  kasus  korupsi  yang  akan  datang  atau  bahkan  putusan tersebut jadi acuan akan tidak adanya lagi kasus korupsi serupa yang dilakukan dikemudian hari. Melihat akan rendahnya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi apalagi korupsi ini dilakukan disaat gempuran wabah melanda dimana rakyat juga harus bertahan hidup. Sehingga  pemberatan  hukuman  juga  seharusnya  bisa  dilaksanakan  agar  Putusan  serta
Hukuman yang diterapkan mampu memberikan manfaat berupa efek jera kepada pelaku dan menjadi bahan pertimbangan bagi  pejabat-pejabat negara yang  lainnya yang  ingin melakukan korupsi.
SIMPULAN Pertanggungjawaban pidana
dalam perkara Putusan No.29/Pid.SusTpk/2021/PN.Jkt.Pst yang menyeret Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sejatinya  sudah  memenuhi  semua  unsur  seperti  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku, tidak  ditemukannya  juga  alasan  Pemaaf  dan  Pembenar,  dan  juga  adanya  kesalahan Pelaku.  Oleh  karena  itu  Pelaku  dikenakan  Hukuman  sesuai  dengan  Pasal  12  huruf  b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan  dan  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  Putusan  No.29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst  sudah  terpenuhi  dan  terbukti  berdasarkan  unsur  dan  fakta hukumnya.  Namun  jika  dilihat  dari  kacamata  tujuan  hukum  menilai  Putusan  kurang memberikan sanksi yang tegas melihat rendahnya putusan akan berpotensi menimbulkan kasus  korupsi  di  kemudian  hari  dan  dapat  mengecewakan  rasa  keadilan  masyarakat. Menurut penulis keputusan hakim untuk memutus Juliari Batu Bara dengan pasal pasal 12 b huruf b Juncto Pasal 18 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kurang tepat, karena rakyat atau masyarakat merasa dirugikan akibat korupsi yang dilakukan oleh Juliari  Batubara  di  tengah  kondisi  kesehatan  dan  ekonomi  masyarakat  yang  ambruk karena pandemi COVID waktu itu, sehingga hinaan tidak sebanding dengan penderitaan yang diderita masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum, 2(1), Hlm 169 – 192.
Amir  Ilyas  (2012).  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Memahami  Tindak  Pidana  Dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan  (Disertai  Teori-Teori Pengantar  Dan  Beberapa  Komentar),  Rangkang  Education  Yogyakarta  &  PuKAP- Indonesia: Yogyakarta, Hlm 52.
Andi  Hamzah  (1991).  Korupsi  di  Indonesia  dan  Pemecahannya,  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Hlm 7.
Busro, Ahmad (2011). Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan Dan Atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar
Kerugian Keperdataan. Universitas Diponegoro.
Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2005). Cyber Law-Aspek Hukum  Teknologi Informasi, Bandung, PT Refika Aditama, Hlm 22.
Ginting, Jamin. (2020). Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Korupsi Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, no. 3.
Munir Fuady (2009). Teori Negara Modern (Rechstaat), Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 3.
Noerkaisar, Noni. (2021). “Efektivitas Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak
COVID- 19 Di Indonesia".” Jurnal Manajemen Perbendaharaan. Hlm 83 -104.
Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1).
P.A.F. Lamintang (2023) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181.
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Agustus 2021, Hlm 661.
Saipuddin Zahri (2016). Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2016. Hlm 1.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Wijoyo,  H.  (2021).  “Dampak  Pandemi  Terhadap  Kehidupan  Manusia:  (Ditinjau  Dari Berbagai Aspek).” Icm Publisher.
Artikel Tempo.co: "Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara: Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat" https://nasional.tempo.co/read/1619783/kronologi-korupsi-bansos- juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat
Artikel Suara.com: "Miris, Saat Pandemi Tahun 2020-2021 Ada 30 Kasus  Korupsi Dana Covid-19,
ICW Paling Banyak Menyunat Dana Bansos" https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020- 2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat-dana- bansos.