Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 1 (2015), pp. 45-60, link: https://www.academia.edu/20371814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Politik Hukum Pemerintahan Islam Pasca Nabi Muhammad Saw
(Studi Kepemimpinan Umar Bin Khattab) *

## (THE LEADERSHIP TRANSITION AFTER PROPHET MUHAMMAD)

## Hidayatulloh
Sekolah Tinggi Agama Islam al Karimiyah Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta E-mail: dayatfsh@yahoo.co.id
Abstract: The  leadership  transition  after  Prophet  Muhammad  seems  to  be attractive which is seen from political legal administration. This article  examines the  period  of  Umar  bin  Khattab’s  leadership  as  the  second  caliph  of  Islamic history.  Many  legacies  of  national  policy  in  his  period  which  had  changed  the political  aspects  of  Islamic  administration  and  had  been  the  main  resources  for heads of state up to now. Responsive legal politics became one of the superiorities of others. Using normative legal research, this article used second sources taken from many scientific sources. Afterwards the author explains many sources with historical approach to get systematic knowledge.
Keywords: Legal Politics, Umar bin Khattab, Political Transition
Abstrak: Transisi  kepemimpinan  pasca  Nabi  Muhammad  SAW  memiliki  daya tarik  dari  sisi  politik  hukum  pemerintahan.  Tulisan  ini  mengkaji  masa kepemimpinan  Umar  bin  Khattab  sebagai  khalifah  kedua  dalam  sejarah  Islam. Banyak warisan kebijakan negara di masanya yang telah mengubah aspek-aspek politik  hukum  pemerintahan  Islam  dan  telah  menjadi  referensi  utama  bagi pemimpin  negara  hingga  saat  ini.  Politik  hukum  responsif  menjadi  salah  satu keunggulan dari banyak keunggulan lainnya. Dengan metode penelitian hukum normatif,  tulisan  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diambil  dari  beberapa literatur  ilmiah.  Kemudian  penulis  menguraikan  bebagai  sumber  data  dengan pendekatan sejarah untuk menghasilkan kajian yang sistematis.
Keywords: politik hukum, Umar bin Khattab, transisi politik
* Diterima tanggal naskah diterima: 12 April 2015, direvisi: 22 April 2015, disetujui untuk terbit: 25 Juni 2015.

## Pendahuluan
Islam  adalah al-din .  Dalam  bahasa  Inggris  disebut the  religion . 1 Istilah tersebut  hanya  terdapat  dalam  sumber  ajaran  umat  muslim  yaitu  Al-Quran. Ada  dua  ayat  yang  menyebutkan  secara  tegas  bahwa  Islam  adalah al-din . Pertama, surat Ali Imran (3): 19 yang berbunyi:

## . ُم َ لَ ْسِالإ  ِالله َدْنِع  َنْي ِ دلا  َّنِإ
Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam.
Dalam  ayat  lainnya  tercantum  dalam  surat  Al-Maidah  (5):  3  sebagai berikut:
.اًنْي ِد  َم َ لَ ْسِالإ ُم ُكَل  ُتْي ِضَرَو ي ِتَمْعِن ْمُكْيَلَع  ُتْمَمْتَأَو ْمُكَنْيِد ْمُكَل  ُتْلَمْكَأ ُمْوَيلا
Pada hari ini Kusempurnakan untuk kamu agamanu dan telah Kucukupkan nikmat- Ku dan telah Kuridhai Islam sebagai agama bagimu. 2
Perkataan al-din dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan  dengan perkataan “agama”. 3 Sesungguhnya secara konsepsional perkataan al-din dan “agama” mengandung konotasi masing-masing. Perkataan agama yang sudah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki konotasi sangat erat dengan tradisi dalam agama Hindu dan Budha. Perkataan al-din sebagaimana tercantum dalam dua ayat Al-Quran tersebut di atas  merupakan  suatu  konsep  yang  terdiri  dari  dua  komponen  pokok pengaturan hubungan antara manusia dengan Allah (hubungan vertikal) dan antara manusia dengan manusia dalam suatu masyarakat atau negara, bahkan
1 Dalam kamus Oxford kata religion berarti belief in the existence of god or gods, especially the  belief that  they  created the  universe and  gave  human  beings a  spiritual  nature  which  continues to exist  after  the  death  of  the  body .  Oxford  Advance  Learner  Dictionary.  5 th edition,  (New  York: Oxford University Press), hlm. 988.
2 Islam  sebagai  ajaran  yang  sempurna  bagi  seluruh  manusia.  Ayat  pertama menjelaskan  hal  tersebut.  Sedangkan  ayat  kedua  menjelaskan  kesempurnaan  Islam. Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua. Cet-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 20.
3 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  bagian  pertama,  cet-4. (Jakarta: Balai Pustaka, 1966), hlm. 21.
mungkin pula antar negara serta antar manusia dengan lingkungan hidupnya (hubungan horizontal). 4
Jadi istilah al-din dalam Al-Quran mengandung konsep bidimensional yang mencakup dua aspek kehidupan manusia yaitu aspek religious-spiritual dan  aspek  kemasyarakatan  yang  bertumpu  pada  ajaran tauhid (unitas).  Di sinilah letak sifat khas Islam sebagai al-din . Oleh karena itu dapat dibedakan, ketika  kita  menggunakan  istilah  agama,  penggunaannya  hanyalah  sekedar untuk  kemudahan  berkomunikasi.  Namun,  bila  digunakan  istilah  agama Islam,  konotasi  yang  dimaksud  adalah al-din  al-islami atau  konotasi al-din menurut konsep Al-Quran sebagaimana tersebut di atas. 5
Berdasarkan konsep Islam sebagai al-din tersebut, maka dalam sejarah pertumbuhan awal Islam di kota Madinah terbentuklah sebuah pemerintahan pertama  dalam  Islam. 6 Dalam  hal  ini  Nabi  Muhammad  SAW  bertindak sebagai  pemimpin  agama  sekaligus  pemimpin  negara.  Keberhasilan  nabi menyatukan  suku-suku  Arab  yang  ada  di  jazirah  Arab  adalah  sebuah keberhasilan sejarah pembentukan sebuah negara yang berprinsipkan negara teokrasi.

## Transisi Politik Pasca Nabi Muhammad Saw
Nabi  Muhammad  SAW  wafat  pada  usia  63  tahun  di  hari  Senin,  11 Rabiul  Awal  tahun  11  Hijriyah  atau  bertepatan  dengan  8  Juli  tahun  632 Masehi. 7 Nabi  Muhammad  SAW  adalah  pemimpin  agama  sekaligus pemerintahan.  Perannya  sebagai  pemimpin  agama  merupakan  representasi dari  tugasnya  sebagai  wakil  Tuhan  di  muka  bumi.  Melalui  dirinya,  Tuhan mengatur  aspek  kehidupan  manusia  serta  prinsip-prinsip  kebenaran  dan keadilan  dengan  menurunkan  firman-Nya  berupa  kitab  suci  Al-Quran.
4 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum:  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini, hlm. 27.
5 M.  Rasidi, Koreksi  Terhadap  Dr.  Harun  Nasution  tentang  Islam  Ditinjau  dari  Berbagai Aspeknya , (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 15. 6 Imam Ghazali Said, Antara Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia: Antara Idealisasi Syariat  Islam  dan  Lokalitas  Sosio-Kultural  Masyarakat  Indonesia .  Kumpulan  tulisan  dalam  buku Formalisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia:  Sebuah  Pergulatan  Yang  Tak  Pernah  Putus.  Cet-5. (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 109.
7 Umar  Abd  al-Jabbar, Khulashah  Nur  al-Yaqinfi  Siyarati  Sayyid  al-Mursalin .  Juz  2. Surabaya: Maktabah Muhammad  bin Ahmad Nabhan  wa Auladih, t.t., hlm. 89. Lihat pula A. Latif Osman, Ringkasan Sejarah Islam , Cet-30. (Jakarta: Widjaya, 2000), hlm. 39.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 48
Sedangkan  perannya  sebagai  pemimpin  pemerintahan  merupakan  tugas politik  yang  diembannya  sejak  membangun  Negara  Madinah  yang berlandaskan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam. 8 Pada  masa  itu,  pemerintahan Islam sudah melakukan hubungan politik luar negeri dengan Kerajaan Najasy dan Persia. 9
Negara  Madinah  yang  dipimpin  oleh  Nabi  Muhammad  SAW berdasarkan Perjanjian al-Aqabah I dan II serta Konstitusi Madinah. Perjanjian al-Aqabah  adalah  sebuah  perjanjian  antara  nabi  dengan  delegasi  penduduk Madinah  yang  telah  memilih  nabi  baik  sebagai  pemimpin  politik  maupun pemimpin agama. Perjanjian al-Aqabah I terjadi pada tahun 620 M, sedangkan Perjanjian al-Aqabah II terjadi pada tahun 621 M. 10
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Konstitusi  Madinah  adalah undang-undang dasar Negara Madinah yang terutama mengatur kewajiban- kewajiban dan hak-hak warga negaranya. Para pakar tentang Islam mengenal konstitusi ini sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. 11
8 Salah satu karakteristik agama Islam pada awal penampilannya adalah kejayaan di bidang  politik  melalui  serangkaian  ekspedisi  militer  di  bawah  kepemimpinan  Nabi Muhammad SAW. Kesuksesan spektakuler ini dilanjutkan oleh para sahabat pasca nabi wafat. Fakta  historis  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  Islam  adalah  terkait  dengan  persoalan kenegaraan.  Sehingga  tidak  heran  muncul  jargon  “Islam  adalah  agama  dan  negara”.  Lihat selengkapnya  elaborasi  Musdah  Mulia  yang  dikutip  oleh  Imam  Ghazali  Said, Antara  Piagam Madinah  dan  Konstitusi  Indonesia:  Antara  Idealisasi  Syariat  Islam  dan  Lokalitas  Sosio-Kultural Masyarakat  Indonesia .  Kumpulan  tulisan  dalam  buku  Formalisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia: Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Putus. Cet-5. (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 123.
9 Salah  satu  bukti  politik  negeri  pemerintahan  Islam  adalah  surat  Nabi  Muhammad SAW  yang  dikirimkan  kepada  Raja  Najasy  dan  Kisra,  Raja  Persia.  Syaikh  Syaifurrahman  Al- Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah . Penerjemah: Kathur Suhardi. Cet-1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 405.
10 Perjanjian  al-Aqabah  I  berisi  kesepakatan  antara  nabi  dan  wakil  kaum  madinah (dahulu bernama Yatsrib) berjumlah 12 orang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Mereka berbaiat kepada nabi untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak  berzina,  tidak  membunuh  anak-anak  mereka,  tidak  berdusta,  dan  tidak  mengingkari kebaikan.  Sedangkan  dalam  Perjanjian  al-Aqabah  II,  berbaiat  kepada  nabi  73  laki-laki  dan  2 perempuan  yang  isi  perjanjiannya  adalah  mereka  tidak  menyekutukan  Allah  dengan  sesuatu apapun,  dan  akan  membela  nabi  bila  berhijrah  dan  membangun  pemerintahan  di  Madinah. Umar  Abd  al-Jabbar, Khulashah  Nur  al-Yaqinfi  Siyarati  Sayyid  al-Mursalin ,  Juz  1.  (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladih, t.t.), hlm. 47.
11 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum:  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini. Edisi Kedua. Cet-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2004, hlm. 18 dan Imam Ghazali Said, Antara Piagam Madinah  dan  Konstitusi  Indonesia:  Antara  Idealisasi  Syariat  Islam  dan  Lokalitas  Sosio-Kultural
Pasca  wafatnya  nabi  tidak  menunjuk  sahabat  yang  menggantikan posisinya. 12 Sehingga  dalam  sejarah  tercatat  bahwa  muncul  sedikit  gesekan antara  golongan  Muhajirin  dan  golongan  Anshar. 13 Mereka  masing-masing berpendapat  bahwa  yang  berhak  menggantikan  nabi  sebagai  pemimpin politik  dan  pemerintahan  adalah  dari  golongan  mereka.  Golongan  Anshar lebih dahulu hendak melakukan suksesi dengan berencana mengangkat Sa’d bin  Ubadah.  Mereka  berkumpul  di  suatu  tempat  bernama  Saqifah  Bani Sa’idah.  Rencana  mereka  diketahui  oleh  golongan  Muhajirin  yang  dipimpin oleh  Abu  Bakar,  Umar,  dan  Abu  Ubaidah.  Terjadi  perselisihan  pendapat  di antara kedua golongan. Namun dengan ide cemerlang dari Umar bin Khattab, ia mengajak umat muslim untuk memilih Abu Bakar secara aklamasi dengan diplomasi  yang  menggunakan  pendekatan  lobi-lobi  sehingga  melunturkan hati  golongan  Anshar  yang  awalnya  bersikukuh  memilih  pemimpin  dari golongan mereka. 14

## Demokrasi dan Suksesi Kepemimpinan
Pengertian  tentang  demokrasi  yang  paling  umum  digunakan  adalah “pemerintahan oleh masyarakat”. 15 Dalam hal ini masyarakat memilih wakil- wakil mereka sebagai representasi keterwakilan mereka dalam pemerintahan.
Masyarakat  Indonesia .  Kumpulan  tulisan  dalam  buku  Formalisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia: Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Putus. Cet-5. (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 123.
12 Dalam  hal  ini  posisi  yang  tergantikan  adalah  sebagai  pemimpin  politik  dan pemerintahan, bukan sebagai nabi dan rasul yang notabene dalam Islam adalah tertutup karena Nabi  Muhammad  SAW  adalah  penutup  nabi  dan  rasul.  Tidak  ada  lagi  nabi  dan  rasul  yang diutus  oleh  Allah  ke  muka  bumi  ini.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Al-Quran  surat  Al-Ahzab:  40. Begitu pula dalam hadis riwayat Muslim. Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim . Juz 4, cet-1. (Beirut: Dar al-Hadis, 1997), hlm. 133. Kitab al-Fadhail, bab fi asma ihi , no hadis 2354.
13 Golongan  Muhajirin  adalah  imigran  muslim  dari  kota  Mekah  yang  berhijrah bersama  Nabi  Muhammad  SAW,  sedangkan  golongan  Anshar  adalah  kaum  pribumi  yang memeluk  agama  Islam  dan  bersama-sama  dengan  golongan  Muhajirin  menjadi  pembela  nabi dan menjadikannya kepala pemerintahan.
14 Abd al-Jabbar, Khulashah Nur al-Yaqinfi Siyarati Sayyid al-Mursalin , Juz 3. (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladih, t.t.), hlm. 8.
15 Model demokrasi identik dengan pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat. Konsep  demokrasi  memiliki  kemiripan  dengan  konsep  syura  dalam  Islam,  meskipun  tidak sama persis. Imam Ghazali Said, Antara Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia: Antara Idealisasi Syariat  Islam  dan  Lokalitas  Sosio-Kultural  Masyarakat  Indonesia .  Kumpulan  tulisan  dalam  buku Formalisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia:  Sebuah  Pergulatan  Yang  Tak  Pernah  Putus.  Cet-5. (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 109.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 50
Meskipun  model-model  demokrasi  memiliki  bentuk  yang  bervariasi,  secara umum  dikatakan  demokrasi  adalah  sebuah  pemerintahan  yang  diatur  oleh wakil-wakil representasi dari masyarakat. 16
Selanjutnya  Robert  A.  Dahl  menjelaskan,  sebagaimana  dikutip  oleh Arend  Lijphart,  bahwasanya  kehidupan  demokrasi  akan  eksis  jika pemerintahan  yang  berkuasa  menjalankan  delapan  jaminan  konstitusional sebagai berikut:
1. Freedom to form and join organizations;
2. Freedom of expression;
3. The right to vote;
4. Eligibility for public office;
5. The right of political leaders to compete for support and votes;
6. Alternative sources of information;
7. Free and fair elections;
8. Institutions  for  making  government  policies  depend  on  votes  and  other expressions of preference. 17
Demokrasi  memiliki  esensi  sebagai  bentuk  organisasi  politik. 18 Masyarakat memiliki akses untuk berpartisipasi secara luas terhadap aktivitas sosial politik dalam negara. Setiap individu dapat berkompetisi dengan bebas dalam mengeluarkan aspirasi dan keinginan politiknya.  Sehingga demokrasi menjadi  sebuah  kesatuan  hasil  atas  konflik-konflik  kepentingan  dan keinginan dalam masyarakat. 19
16 Arend  Lijphart, Democracies:  Patterns  of  Majoritarian  and  Consensus  Government  in Twenty-One  Countries .  Dalam  Politik  Hukum  1  yang  dikumpulkan  oleh  Satya  Arinanto, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Edisi 1, 2001, hlm. 25.
17 Arend  Lijphart, Democracies:  Patterns  of  Majoritarian  and  Consensus  Government  in Twenty-One  Countries .  Dalam  Politik  Hukum  1  yang  dikumpulkan  oleh  Satya  Arinanto, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Edisi 1, 2001, hlm. 26.
18 Adam Przeworski, Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts . Kumpulan tulisan dalam Constitutionalism and Democracy. Buku I Politik Hukum yang dikumpulkan oleh Satya Arinanto, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Edisi 1, 2001, hlm. 237.
19 Adam Przeworski, Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts . Kumpulan tulisan dalam Constitutionalism and Democracy. Buku I Politik Hukum yang dikumpulkan oleh Satya Arinanto, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Edisi 1, 2001, hlm. 233.
Bila kita membicarakan hubungan demokrasi dengan Islam, hubungan yang kita bicarakan notabenenya bersifat aksiomatis. Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalat  di  antara  manusia.  Berbeda  dengan  demokrasi  yang  hanya merupakan  sistem  pemerintahan  dan  mekanisme  kerja  antar  anggota masyarakat  serta  simbol  yang  membawa  banyak  nilai-nilai  positif.  Fahmi Huwaydi  berkesimpulan  bahwa  Islam  telah  dideskreditkan  oleh  dua  hal, yaitu  ketika  Islam  dibandingkan  dengan  demokrasi  dan  ketika  dikatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Pertimbangannya adalah Islam memiliki peradaban yang spesifik, sementara demokrasi inkonsisten. 20
Bila demokrasi mengatur sistem sukses dalam pemerintahan, berbeda dengan  Islam.  Al-Quran  dan  al-Sunnah,  keduanya  adalah  sumber  ajaran Islam  yang otoritatif,  tidak  menjelaskan  bagaimana  cara  memilih pemimpin. Bahkan  disebutkan  sebelumnya  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW  tidak menunjuk  penggantinya  sebagai  pemimpin  politik  atau  memberikan ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  suksesi  kepemimpinan  dalam Islam.  Model-model  suksesi  pemimpin  muncul  dari  ijtihad  para  sahabat. 21 Misalnya  suksesi  Abu  Bakar  menjadi  khalifah  pertama  dengan  metode musyawarah  atau syura yang  terpilih  secara  aklamasi  oleh  golongan Muhajirin dan golongan Anshar.
Berdasarkan pengalaman umat muslim dalam suksesi kepemimpinan, al-Mawardi merumuskan dua cara yang dilakukan dalam memilih pemimpin. Pertama , pemimpin dipilih oleh sebuah kelompok yang disebut Ahl al- ‘Aqdi wa al-Hilli ,  yaitu  sebuah  kumpulan  orang-orang  terkemuka  yang  memiliki  hak dan kewenangan memilih pemimpin melalui musyawarah di antara mereka. 22
20 Fahmi  Huwaydi, Demokrasi,  Oposisi,  dan  Masyarakat  Madani ,  Penerjemah: Muhammad Ghaffar. (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 151.
21 Ijtihad  adalah  aktivitas  melakukan  istinbath/menarik  garis  hukum-hukum  syara’ dari  dalil-dalilnya  yang  terperinci  dalam  syariat.  Ijtihad  dilakukan  terhadap  perkara-perkara yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah atau sudah dijelaskan namun tidak secara eksplisit.  Dalam  hal  ini  model  suksesi  kepemimpinan  adalah  ijtihad  terhadap  perkara  yang belum sama sekali diatur dalam syariat. Wahbah Zuhaili, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1999), hlm. 231.
22 Para cendikiawan muslim berbeda pendapat tentang jumlah anggota ahl al- ‘aqdi wa al-hilli .  Sebagian  berpendapat  harus  mayoritas  masyarakat  di  setiap  negeri  dalam  wilayah kekuasaan  sebagaimana  sewaktu  pemilihan  Abu  Bakar  sebagai  khalifah  pertama.  Pendapat lainnya tidak harus mayoritas masyarakat. Cukup lima orang ahli sebagai wakil representatif dari masyarakat. Abu al-Husain Ali bin Muhammad al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al- Wilayat al-Diniyah , Cet-3. (Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, 2006), hlm. 7.
Disyaratkan  bagi  anggota-anggota  tim  ini  adalah  bersifat  adil,  memiliki kapasitas  ilmu  dalam  menentukan  pemimpin,  dan  mampu  berijtihad  dan mendalami persoalan yang ditugaskan dalam pemilihan.
Kedua,  suksesi  kepemimpinan  berada  di  tangan  pemimpin sebelumnya. 23 Sebelum  pemimpin  berkuasa  meninggal  dunia,  ia  berwasiat atau  menunjuk  langsung  orang  yang  akan  menggantikannya.  Hal  ini  sering terjadi dalam sebuah pemerintahan yang berdasarkan dinasti atau kerajaan.

## Suksesi Umar Bin Khattab
Abu  Bakar  menjadi  khalifah  selama  dua  tahun,  yakni  tahun  11-13 H/632-634  M. 24 Sebelum  wafatnya,  ia  bermusyawarah  dengan  para  sahabat penting  dalam  pemerintahannya  tentang  keinginannya  menunjuk  Umar  bin Khattab sebagai penggantinya. Semua sahabat terkemuka yang dipanggilnya setuju  dengan  penunjukkan  Umar,  meskipun  mereka  memberikan  sedikit catatan  akan  perilaku  Umar  yang  terlalu  keras  dan  dikhawatirkan  memecah persatuan Islam. 25
Keinginan  Abu  Bakar  menjadikan  Umar  sebagai  pengantinya  adalah sebuah keputusan yang bebas dari intervensi dan kepentingan politik pribadi. Abu Bakar tidak memiliki hubungan kerabat dengan Umar apalagi hubungan bisnis.  Apa  yang  dilakukannya  adalah  merupakan  sebuah  pilihan berdasarkan kualitas dan kapabilitas Umar sebagai pemimpin umat. Apalagi tidak  dinafikan  dalam  sejarah  bahwa  Umar  memiliki  peran  penting  dalam membangun kekuatan Islam dan peradabannya yang luar biasa berkembang
23 Abu  al-Husain  Ali  bin  Muhammad  al-Mawardi, Al-Ahkam  al-Sulthaniyah  wa  al- Wilayat al-Diniyah , Cet-3. (Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, 2006), hlm. 7. 24 Muhammad  Husain  Haekal, Umar  bin  Khattab:  Sebuah  Telaah  Mendalam  Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu , Penerjemah: Ali Audah. Cet-10. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2009), hlm. 9.
25 Perdebatan tentang  penunjukkan  Umar sebagai  pengganti Abu  Bakar  berlangsung cukup  alot.  Namun  keteguhan  hati  Abu  Bakar  akan  pendiriannya  sunguh  kuat  hingga meyakinkan  para  sahabat  terkemuka  di  pemerintahannya.  Akhirnya  mereka  yakin  umat muslim  akan  patuh  dan  tunduk  kepada  Umar.  Berikut  kutipan  perkataan  Abu  Bakar  kepada para sahabat: “If I met Allah my God and He asked me about it, I said I made the best of your people as my successor. And he said: Do you accept whom I make my successor, I swear by Allah, I spared no effort or preferred a relative. I made Omar Ibn al-Khattab my successor. You have to listen him and obey him. Th ey said:  We  heard  and  obeyed.” Mohammad  Redha, Al-Farouk Omar Ibn  al-  Khattab  The Second Caliph , Cet-1. (Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, 1999), hlm. 7.
di  masa  itu.  Umar  tidak  hanya  cakap  sebagai  pemimpin,  tetapi  ia  juga memiliki  kesalehan  individu  dan  sosial  serta  jiwa  kesederhanaannya  yang membuatnya tidak terbuai oleh kekuasaan. 26

## Kepribadian Umar
Umar  adalah  putra  dari  Khattab,  seorang  pemimpin  kaum  Adi  di Mekah.  Dilahirkan  di  Mekah  pada  13  tahun  pasca  ‘Amm  al-Fiil. 27 Memiliki tubuh  tinggi,  besar,  dan  kekar.  Kulitnya  putih  kemerahan.  Ia  memiliki  sifat yang keras, pemberani, dan cerdas. Dia dikenal pandai bergulat dan berkuda. Kemahiran  tersebut  yang  membuatnya  beberapa  kali  dipilih  menjadi komandan  dalam  pertempuran  di  medan  perang.  Pada  awalnya  ia  sangat memusuhi  Islam  dan  menyiksa  orang-orang  Mekah  yang  memeluk  agama tersebut.  Namun  hal  itu  berubah  seratus  delapan  puluh  derajat  ketika  ia memeluk agama Islam pada usianya menginjak 26 tahun. Ia menjadi pembela Islam  dan  pemeluknya  yang  sangat  berani  dan  menjadi  sahabat  Nabi Muhammad SAW yang selalu berada di sampingya. 28
Umar  memiliki  kepercayaan  diri  yang  luar  biasa  dalam  hidupnya. Ia senang  belajar  dan  memburu  pengetahuan  sehingga  menjadikannya  sebagai pemikir  akan  nasib  masyarakatnya.  Ia  sangat  berpegang  teguh  atas pendiriannya dan tidak mau mengalah dalam perdebatan. Karena sikap keras dan  ketegarannya  itu  sehingga  dengan  fanatiknya  ia  bertindak  sewenang- wenang.  Ia  mempertahankan  sikapnya  dengan  tangan  besi  dan  ketajaman lidahnya. 29
26 Muhammad  Husain  Haekal, Umar  bin  Khattab:  Sebuah  Telaah  Mendalam  Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu , hlm. 16.
27 ‘Amm  al-Fiil  adalah  Tahun  Gajah  yang  dimulai  perhitungannya  ketika  Raja Abraham  dari  Abbesinia  menyerang  Ka’bah  yang  menjadi  pusat  ibadah  kaum  Arab.  A.  Latif Osman, Ringkasan Sejarah Islam , Cet-30. (Jakarta: Widjaya, 2000), hlm. 12. 28 Umar  menjadi  tokoh  yang  sangat  fenomenal  di  masa  awal  Islam.  Keputusannya memeluk agama Islam sungguh mengejutkan orang-orang Quraisy yang menentang Islam dan ajarannya  tersebar  di  tanah  Mekah.  Mohammad  Redha, Omar  bin  Khattab:  The  Second  Caliph . Cet-1.  (Beirut:  Dar  al-Kotob  al-Ilmiyah,  1999),  hlm.  14.  Muhammad  Husain  Haekal, Umar  bin Khattab:  Sebuah  Telaah  Mendalam  Tentang  Pertumbuhan  Islam  dan  Kedaulatannya  Masa  Itu . Penerjemah: Ali Audah. Cet-10. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2009), hlm. 9.
29 Muhammad  Husain  Haekal, Umar  bin  Khattab:  Sebuah  Telaah  Mendalam  Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu , hlm. 9.
Umar  bin  Khattab,  khalifah  kedua,  adalah  seorang  yang  luar  biasa, diakui  sebagai  salah  satu  pribadi  yang  kuat  dan  bijaksana.  Ia  memiliki pandangan  yang  jauh  ke  depan,  baik,  dan  jujur.  Kehidupannya  pantas menjadi  sebuah  pelajaran  yang  tepat.  Ia  adalah  seorang  pribadi  menjadi contoh keberanian, kewaspadaan, keadilan, kejujuran, dan kesederhanaan. Ia tidak  membedakan  dalam  melayani  siapapun  rakyatnya,  baik  kaya,  miskin ataupun terhormat dan rakyat biasa. 30

## Kebijakan Politik Umar
Sebagai pemimpin yang dikenal tegas dan berani, Umar disegani oleh kawan  maupun  lawan  politiknya.  Banyak  kebijakan  yang  lahir  pada  masa kepemimpinannya,  baik  yang  diterima  secara  luas  maupun  yang  menuai kontroversi.  Namun  begitulah  Umar,  keteguhan  hatinya  tidak  dapat digoyahkan  oleh  pihak  manapun.  Hidupnya  selalu  bebas  dari  intervensi pihak manapun. 31

## 1. Membebaskan Tawanan Pemberontak
Tak lama setelah para sahabat terkemuka membaiatnya sebagai bukti kesetiaan  dan  kesiapan  membelanya  sebagai  pemimpin  pemerintahan Islam, Umar  mengeluarkan  kebijakan  politik  kontroversial  di  100  hari kepemimpinannya. Keberaniannya dalam memutuskan perkara bukan hanya berdasarkan  hitung-hitungan  politis,  namun  aspek  kemanfaatan  bagi pemerintahan Islam yang diembannya yang masih berusia muda.
Kebijakan  pertamanya  adalah  membebaskan  tahanan  politik  Perang Yamamah. 32 Di masa Abu Bakar, muncul pemberontakan dari kabilah-kabilah
Jazirah Arab pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka
mendeklarasikan  untuk  keluar  dari  barisan  Islam  yang  dipimpin  Khalifah Abu  Bakar.  Salah  satu  bentuk  penolakan  mereka  untuk  memboikot
30 Mohammad Redha, Al-Farouk Omar Ibn al- Khattab The Second Caliph . Cet-1. (Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, 1999), hlm. 7.
31 Abd al-Jabbar, Khulashah Nur al-Yaqinfi Siyarati Sayyid al-Mursalin , Juz 3, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladih, t.t.), hlm. 89.
32 Perang  Yamamah  terjadi  pada  tahun  11  H/632  M.  Pemberontak  dipimpin  oleh tokoh-tokoh  yang  mengaku  sebagai  nabi  dan  mendeklarasikan  keluar  dari  barisan  Islam pimpinan Abu Bakar dan enggan membayar zakat. Para pemimpinnya adalah Musailamah al- Kazzab,  Sajah  Tamimiyah,  dan  Tulaihah  bin  Khuwailid.  A.  Latif  Osman, Ringkasan  Sejarah Islam , Cet-30. (Jakarta: Widjaya, 2000), hlm. 39.
pemerintahan  Abu  Bakar  adalah  keengganan  mereka  membayar  zakat sebagaimana yang mereka telah lakukan di masa nabi. Maka dengan hal ini, Abu Bakar memerangi mereka. 33
Umar  memiliki  alasan-alasan  yang  kuat  akan  keputusannya membebaskan  para  tawanan.  Secara  politis  ia  membutuhkan  dukungan seluruh kabilah di Jazirah Arab, karena saat itu eksistensi Islam terancam oleh Byzantium 34 dan Persia. 35 Kedua, demi menjaga persatuan dan kemaslahatan umat.

## 2. Ekspansi Islam
Umar melanjutkan ekspansi yang telah dimulai oleh Nabi Muhammad SAW  dan  Abu  Bakar.  Wilayah-wilayah  yang  menjadi  target  sasaran  adalah Roma Timur (Byziantium)  yang meliputi bagian Barat Asia dan pesisir utara Afrika, kemudian wilayah Imperium Persia sampai perbatasan Asia Tengah. Wilayah-wilayah  tersebut  adalah  ancaman  yang  berpotensi  menganggu eksistensi pemerintahan Islam yang berpusat di Jazirah Arab, yakni Madinah sebagai ibukota negara. 36
33 Muhammad  Husain  Haekal, Umar  bin  Khattab:  Sebuah  Telaah  Mendalam  Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu . Penerjemah: Ali Audah. Cet-10. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2009), hlm. 84.
34 Byzantium adalah sebuah kerajaan besar yang muncul tahun 527-1453 M. Sebelum Islam lahir di Mekah, kerajaan ini sudah lahir terlebih dahulu. Kemunculan Islam merupakan ancaman  bagi  eksistensi  mereka.  Karl  Krumbacher, The  History  of  Byzantine  Literature:  from Justitian to the end of the Eastern Roman Empire (527-1453) . (University of Notre Dame, 2001), hlm.
2. Diunduh dari
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=the%20history%20of%20byzantium%20and%20persi a.pdf&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.library.nd.ed u%2Fbyzantine_studies%2Fdocuments%2Fkrumbacher.pdf&ei=Q5- AUPLcFsSViAfkvIDQCg&usg=AFQjCNEU5rCCq5-aHdtWkXPiV1MFvVPCUQ . Lihat juga Beate Dignas and Engelbert Winter, Rome and Persia in Late Antiquity: Neoghbours and Rivals , Cet-1, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 13.
35 Kerajaan Persia adalah kerajaan yang ada di wilayah Iran dan sekitarnya. Dipimpin oleh Raja Kisra dan keturunannya. Beate Dignas and Engelbert Winter, Rome and Persia in Late Antiquity: Neoghbours and Rivals , Cet-1, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 13. 36 Dalam  sejarah  tercatat  bahwa  ekspansi  yang  dilakukan  oleh  Islam  bukanlah imperalisme  seperti  yang  dilakukan  Barat.  Islam  bertujuan  menjaga  eksistensinya  dari ancaman-ancaman  pihak  luar  terutama  Byzantium  dan  Persia  yang  selalu  menganggu  dan mengancam Islam. Paryadi, Umar bin Khattab: Founder and Administrator of Muslim . Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan , Volume 6  No. 10 Oktober 2008, hlm. 54.

## 3. Kebijakan Ekonomi
Umar  memiliki  pemikiran  akan  ekonomi  yang  luas.  Kecerdasan  dan keberaniannya melahirkan banyak kebijakan ekonomi yang berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya Abu Bakar. Berikut pemikiran Abu Bakar:
a. Negara mengambil kekayaan umum dengan benar dan tidak mengambil harta kharaj dan fai’ 37 yang mekanismenya untuk rakyat.
b. Negara  memberikan  subsidi  terhadap  kebutuhan  rakyat.  Hal  ini dilakukan  terutama  di  saat  terjadi  musim  kekeringan  yang  menyulitkan rakyat.
c. Pemasukan  negara  berasal  dari kharaj dan ghanimah. 38 Umar  mewajibkan rakyatnya  membayar  kharaj.  Selain  itu,  sebagaimana  sudah  dimulai zaman nabi,  negara  mendapatkan pemasukan sebagai kas  negara  berasal dari zakat, 1/5 harta rampasan perang, jizyah , 39 dan bea cukai.
d. Umar menjadikan Bait al-Mal sebagai lembaga keuangan negara. Dari kas inilah  negara  menggaji  pasukan,  pejabat  pemerintah,  dan  memberikan subsidi untuk rakyat. Lembaga ini dipimpin oleh Menteri Keuangan yang berada di bawah pengawasan khalifah. 40

## 4. Politik Hukum
Sebelum  dan  ketika  menjadi  khalifah,  Umar  terkenal  dengan sahabat yang  paling  sering  melakukan  terobosan  hukum  terhadap  perkara-perkara yang  belum  diatur  dalam  sumber  hukum  Islam,  yakni  Al-Quran  dan  Al- Sunnah. Berikut beberapa kebijakannya dalam bidang hukum:
37 Kharaj  adalah  pajak  tanah  yang  dikenakan  bagi  tuan  tanah  yang  menguasai wilayah-wilayah tertentu. Sedangkan fai adalah harta rampasan hasil perang yang didapatkan tanpa terjadi pertempuran. Khalid Ramadan Hasan, Mu’jam Ushul al -Fiqh , (Kairo: al-Raudhah, t.t.), hlm. 36.
38 Ghanimah  adalah  harta  rampasan  yang  didapatkan  dari  pertempuran  melawan musuh. Khalid Ramadan Hasan, Mu’jam Ushul al -Fiqh , (Kairo: al-Raudhah, t.t.), hlm. 30.
39 Jizyah  adalah  dana  yang  dipungut  dari  orang-orang  nonmuslim  sebagai  jaminan keamanan mereka menjadi warga negara Islam. Ini untuk  membedakan dengan muslim yang dikenakan kewajiban zakat. Khalid Ramadan Hasan, Mu’jam Ushul al-Fiqh , (Kairo: al-Raudhah, t.t.), hlm. 32.
40 Mohammad Redha, Al-Farouk Omar Ibn al- Khattab The Second Caliph , hlm. 38.
a. Umar  tidak  menghukum  seorang  pencuri  dengan  hukuman  maksimal yakni  potong  tangan  disebabkan  perbuatan  mencuri  yang  dilakukan adalah  karena  terdesak  akan  kesulitan  ekonomi.  Akhirnya  si  pencuri hanya  dihukum ta’zir yang  lebih  ringan.  Keputusan  Umar  ini  menjadi yurisprudensi bagi para ahli hukum Islam kemudian. 41
b. Bagian zakat kepada muallaf tidak lagi diberikan kepada mereka. Hal ini dilakukan  dengan alasan  perubahan  kondisi  pada  diri  mereka  dan  Islam yang sudah kuat. 42
c. Umar  merumuskan  kodifikasi  kitab  suci  Al-Quran  menjadi  sebuah mushaf  yang  kemudian  disebarkan.  Ini  merupakan  terobosan  kebijakan politik  hukum  tersebar  yang  dikenang  sepanjang  masa  oleh  umat muslim. 43

## Politik Hukum Responsif
Kebijakan politik hukum yang diambil Umar selama menjadi khalifah adalah kebijakan politik hukum responsif. Dalam kebijakan hukumnya, Umar tidak hanya berpatokan secara kaku terhadap aturan hukum yang sudah ada. Ia  berani  menerobos  aturan  hukum  yang  ada  dalam  kaidah-kaidah  yang sudah  tertulis.  Contoh  paling  menarik  adalah  tentang  peniadaan  hukuman potong  tangan  bagi  pencuri  dengan  alasan  kondisi  negara  yang  sedang paceklik, di mana kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Secara psikologipun, si pencuri  melakukan  kejahatan  pencurian  bukan  untuk  kesenangan,  tetapi untuk mengisi perutnya dan keluarganya yang kelaparan. 44

## Kesimpulan
Islam  adalah  agama  dan  negara.  Kesempurnaannya  mengatur  segala aspek  kehidupan  manusia  antara  lain  ibadah,  etika  atau  akhlak,  hubungan
41 Mohammad Redha, Al-Farouk Omar Ibn al- Khattab The Second Caliph , hlm. 79.
42 Muhammad  Husain  Haekal, Umar  bin  Khattab:  Sebuah  Telaah  Mendalam  Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu , hlm. 203.
43 A. Latif Osman, Ringkasan Sejarah Islam , Cet-30. (Jakarta: Widjaya, 2000), hlm. 78. 44 Bandingkan  konsep  politik  hukum  responsif  dalam  Phillipe  Nonet  dan  Philip Selzick, Law  and  Society  in  Transition:  Toward  Responsive  Law .  Kumpulan  tulisan  dalam Constitutionalism  and  Democracy.  Buku  I  Politik  Hukum  yang  dikumpulkan  oleh  Satya Arinanto, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Edisi 1, 2001, hlm. 233.
manusia  dan  masyarakat.  Maka  sangat  tidak  berlebihan  dalam  sejarah disebutkan  bahwa  Islam  di  Madinah  bukan  hanya  membangun  sebuah agama,  namun  juga  peradaban  sebuah  negara  dan  pemerintahan  yang berdaulat.
Islam  tidak  mengenal  sistem  demokrasi  dalam  ajarannya.  Meskipun demikian  Islam  memiliki  konsep  tersendiri  tentang  sistem  negara  dan pemerintahan.  Nabi  dan  para  sahabat  telah  membangun  konsep  sebuah sistem  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  ajaran  Islam  dan  pengalaman- pengalaman  empiris.  Ketika  demokrasi  memiliki  sistem  pemilihan  oleh rakyat, maka Islam memiliki model antara lain lembaga ahl al-aqdi wa al-hilli . Mereka adalah terdiri dari wakil-wakil yang menjadi representasi rakyat.
Masa  pemerintahan  Umar  bin  Khattab  dapat  menjadi  sebuah  contoh kebijakan  politik  hukum  responsif  dalam  sejarah  Islam.  Berbagai  terobosan kebijakan yang dilakukannya menghasilkan catatan-catatan penting bagi para ahli hukum Islam di masa kemudian.

## Pustaka Acuan
Al-Jabbar, Umar Abd. Khulashah Nur al-Yaqinfi Siyarati Sayyid al-Mursalin . Juz 1. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladih,
t.t.
------------------------------, Khulashah Nur al-Yaqinfi Siyarati Sayyid al-Mursalin . Juz 2. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladih,
t.t.
------------------------------, Khulashah Nur al-Yaqinfi Siyarati Sayyid al-Mursalin . Juz 3. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladih,
t.t.
Al-Mawardi, Abu al-Husain Ali bin Muhammad. Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah . Cet-3. Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, 2006.
Al-Mubarakfuri, Syaikh Syaifurrahman. Sirah Nabawiyah . Penerjemah: Kathur
Suhardi. Cet-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
Azhary,  Muhammad  Tahir. Negara  Hukum:  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip- prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode
Madinah  dan  Masa  Kini. Edisi  Kedua. Cet-2.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2004.
Dignas,  Beate  and  Engelbert  Winter. Rome  and  Persia  in  Late  Antiquity: Neoghbours  and  Rivals . Cet-1.  New  York: Cambridge  University  Press, 2007.
Haekal,  Muhammad  Husain. Umar  bin  Khattab:  Sebuah  Telaah  Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu . Penerjemah: Ali Audah. Cet-10. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2009.
Hasan, Khalid Ramadan. Mu’jam Ushul al -Fiqh . Kairo: al-Raudhah, t.t.
Huwaydi,  Fahmi. Demokrasi,  Oposisi,  dan  Masyarakat  Madani .  Penerjemah: Muhammad Ghaffar. Bandung: Mizan, 1996.
Krumbacher, Karl. The History of Byzantine Literature: from Justitian to the end of the Eastern Roman Empire (527-1453) . University of Notre Dame, 2001.
Lijphart, Arend. Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in  Twenty-One  Countries .  Dalam  Politik  Hukum  1  yang  dikumpulkan oleh  Satya  Arinanto,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Edisi 1, 2001.
Muslim,  Abu  al-Husain  bin  al-Hajjaj. Shahih  Muslim .  Juz  4, cet-1.  Beirut:  Dar al-Hadis, 1997.
Nonet,  Phillipe  dan  Philip  Selzick. Law  and  Society  in  Transition:  Toward Responsive  Law .  Kumpulan  tulisan  dalam  Constitutionalism  and Democracy.  Buku  I  Politik  Hukum  yang  dikumpulkan  oleh  Satya Arinanto,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia. Edisi 1, 2001.
Osman, A. Latif. Ringkasan Sejarah Islam . Cet-30. Jakarta: Widjaya, 2000.
Oxford Advance Learner Dictionary. 5 th edition. New York: Oxford University Press. 2008.
Paryadi, Umar bin Khattab: Founder and Administrator of Muslim . Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan , Volume 6  No. 10 Oktober 2008.
Przeworski, Adam. Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts . Kumpulan tulisan  dalam  Constitutionalism  and  Democracy.  Buku  I  Politik Hukum  yang  dikumpulkan  oleh  Satya  Arinanto,  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Edisi 1, 2001.
Rasjidi,  M. Koreksi  Terhadap  Dr.  Harun  Nasution  tentang  Islam  Ditinjau  dari Berbagai Aspeknya . Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
Redha,  Mohammad. Al-Farouk  Omar  Ibn  al-  Khattab  The  Second  Caliph .  Cet-1. Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, 1999.
Said,  Imam  Ghazali. Antara  Piagam  Madinah  dan  Konstitusi  Indonesia:  Antara Idealisasi  Syariat  Islam  dan  Lokalitas  Sosio-Kultural  Masyarakat  Indonesia . Kumpulan tulisan dalam buku Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah  Pergulatan  Yang  Tak  Pernah  Putus.  Cet-5.  Jakarta:  Renaisan, 2005.
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , bagian pertama, cet-4. Jakarta: Balai Pustaka, 1966.
Zuhaili,  Wahbah. Al-Wajiz  fi  Ushul  al-Fiqh .  Beirut:  Dar  al-Fikr  al-Mu’ashir,
1999.