Muhammadiyah Law Review 6 (1),Januari 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA

## Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia

## Universitas Lampung

## ABSTRAK
Korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa  mendorong  setiap  negara  untuk  menanganinya  dengan  tindakan-tindakan  yang luar biasa pula. Korupsi mengakibatkan efek domino bagi sistem pembagunan sebuah negara. Untuk menyelamatkan negara  dari  penurunan  kesejahteraan,  terdapat  kecenderungan  global  yang  ditunjukkan  dengan  maraknya  penerapan sita hasil tindak pidana ( asset recovery ). Hukum internasional menganggap korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang  dapat  dilakukan  secara  lintas  batas,  dan  karena  itu  harus  diatur  dalam  Hukum  Internasional.  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  menetapkan  instrumen  pemberantasan  korupsi  pada  tahun  2003  yaitu  United  Nations Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  sebagai  pedoman  bagi  negara-negara  anggota  PBB  yang  memiliki komitmen  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif- deskriptif dengan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini bertujuan  untuk  menjelaskan lebih lanjut terkait sejauh mana  hukum  internasional  mengatur  pengembalia  aset  dan  implementasinya  dalam  hukum  Indonesia.  Penelitian  ini menunjukkan bahwa hukum internasional mengatur pengembalian aset pada Pasal 51 UNCAC dan hukum Indonesia memuat ketentuan ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Namun undang-undang saat ini masih menitikberatkan pada pemenjaraan terhadap pelaku daripada pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi, padahal sebenarnya tujuan utama pemberantasan korupsi adalah pengembalian aset yang hilang untuk dikembalikan kepada negara.
Kata Kunci: Pengembalian aset, Hukum Internasional, Hukum Nasional

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi berasal dari kata Latin untuk “ corrupti ” dan kata Belanda untuk “ corruptive ”Sedangkan menurut International News Agency di Lebanon, korupsi didefinisikan sebagai perlakuan terhadap individu  dan  pejabat  pemerintah  yang  menyimpang  dari  tugasnya,  menggunakan  posisi  atau kekuasaannya untuk mencapai tujuan pribadi atau melindungi kepentingan individu. Secara umum korupsi  dikenal  sebagai  penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  rakyat  untuk  memenuhi kepentingan  pribadi  pelaku  kejahatan  (pejabat  korup).  Keberadaan  korupsi  dianggap  sebagai ancaman karena sifatnya yang dapat merusak moralitas lembaga negara, nilai-nilai demokrasi dan etika kenegaraan dalam hal pembangunan dan penegakannya. Dampak korupsi pada suatu negara menjadikannya sebagai kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) karena korupsi yang dilakukan oleh individu berdampak buruk bagi pembangunan negara. 1
*Coresponding author.
E-mail address : danidk159@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
1 WiciptoSetiadi, (2018), Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, HambatandanUpayaPemberantasan, Serta Regulasi),
. Legislasi Indonesia. Vol. 15 No.3,,hlm. 250.

## PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
Tingginya  tingkat  korupsi  di  negara  ini  akan  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  dan berbanding  lurus  dengan  penurunan  kesejahteraan  rakyat.  Dengan  demikian,  korupsi  sebagai kejahatan  luar  biasa  memerlukan  penanggulangan  luar  biasa  ( extraordinary  coercion )  dan tindakan  luar  biasa  ( extraordinary  measures ).  Sebagai  salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi negara-negara  di  dunia,  masyarakat  internasional  melalui  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) menetapkan instrumen pemberantasan korupsi pada tahun 2003 yaitu United Nations Convention AgainstCorruption (UNCAC) . Konvensi  ini  merupakan  pedoman  bagi  negara-negara  anggota PBB yang memiliki komitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Tingkat korupsi negara-negara di dunia terukur dari indeks persepsi korupsi dengan sistem skor, yaitu skor 0  yang  berarti  sangkat  korup  dan  100  sangat  bersih.  Berdasarkan Corruption  Perception  Index (CPI) pada tahun 2020 peringkat pertama ditempati oleh New Zealand dengan skor 88 dari 100. 2 Data tersebut dicantumkan pada tabel berikut: 3
Tabel 1
Indeks Persepsi terkait 10 Negara Terbaik dalam Menanganai Korupsi
Country Score Rank Selandia Baru 88 1 Denmark 88 1 Finland 85 3 Switzerland 85 3 Singapura 85 3 Swedia 85 3 Norwegia 84 7 Belanda 82 8 Luxembourg 80 9 Jerman 80 9
Sumber: Dihimpun dari Indeks Persepsi Korupsi Transparency International , 2020.
Menurut  data Transparency  International ,  pada  2020  Indonesia  tercatat  berada  diperingkat102 dari 180 negara dengan skor 32. Sedangkan, menurut Statista Research Department menempatkan Indonesia  pada  peringkat  ketujuh  Negara  anggota  ASEAN  dengan  skor  37  dibawah  Singapura, Malaysia  dan  Timor  Leste. 4 Indeks  persepsi  korupsi  menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  dengan  tingkat  korupsi  yang  memprihatinkan.Korupsi  dalam  sistem  hukum Indonesia telah dirumuskan sebagai kejahatan khusus dengan ciri-ciri kejahatan luar biasa. Praktik korupsi  ditetapkan  sebagai  suatu  tatanan  yang  terorganisir,  terstruktur,  dan  sistematis  dengan berbagai  modus  operandi.Korupsi  telah  masuk  ke  ranah  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan
2 Transparancy International, “Corruption Perception Index”, www.transparancy.org/cpi, diaksespadaTanggal 22 Maret 2021
3 Ibid
4 Statista Research Department, “ASEAN Corruption Data”, diakses: https://www.statista.com/statistics/651015/most- corrupt-countries-asean-region/ pada 9 Juni 2021.

## PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA
Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
yudikatif  dan  dilakukan  oleh  aktor-aktor  dengan  status  sosial,  ekonomi,  dan  intelektual  yang tinggi. Korupsi di  Indonesia diyakini telah meluas dan mengakar, pada akhirnya menghancurkan masyarakat  itu  sendiri  (karena  pelaku  korupsi  adalah  warga  suatu  negara  tersebut).  Kerugian keuangan  negara  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  tergolong  kritis. Korupsi  di Indonesia merupakan masalah nasional yang berulang dan darurat yang dihadapi bangsa Indonesia relatif  lama. Tercatatnya  Indonesia  pada  peringkat  102  dari  180  negara  menempatkan Indonesiamenjadi negara yang sangat korup. 5
Kerugian  negara  akibat  korupsi,  menurut  data  tahun  2015  mencapai  152,01  triliun  rupiah, sedangkan pemulihannya hanya mencapai 15,9 triliun rupiah atau hanya 10,4% dari jumlah yang dikorupsi. Padahal  tujuan  utama  pemberantasan  korupsi  adalah  untuk  mengembalikan  kerugian negara. Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan mengatur  bahwa  tanggung  jawab  kerugian  negara  dibagi  menjadi  tanggung  jawab  administratif dan  pidana. Namun,  tampaknya  tanggung  jawab  administratif  untuk  pemulihan  kerugian  negara belum  sepenuhnya  dilaksanakan. Secara  substansial,  pemulihan  aset  merupakan  bagian  penting dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana,  khususnya  korupsi.  Mempertimbangkan perlunya perangkat hukum yang memadai untuk memberantas korupsi serta perlunya penyesuaian paradigma  dan  ketentuan  serta  instrumen  internasional  yang  optimal,  maka  perlu  disusun  dan diundangkan  RancanganUndang-Undang  Pemulihan  Aset  Pidana. RUU  Pemulihan  Aset diharapkan dapat menjadi alat bagi Negara dalam memulihkan status keuangannya ke tingkat yang lebih  besar. 6 Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  ditujukan  untuk  membahas  tentang  pentingnya pemulihan  aset  melalui  perampasan  dalam  tindak  pidana korupsi  terhadap  pemulihan  keuangan negara, dalam penelitian yang berjudul “Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia”.

## 1. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif .Penelitian normatif adalah metode untuk menemukan suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Hasil kajian hukum  berupa  argumentasi,  teori,  atau  konsep  baru  sebagai  resep  dalam  memecahkan  masalah
5 Jean-Pierre Brun dan Molly Silver, Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases , Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases (Washington, DC: World Bank, 2020), https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1438-9.
6 Idris Sihite dan M Mustofa, “View of Asset recovery policy strategy of corruption proceeds placed abroad within the perspective of the state as a victim,” Technisium Social Sciences Journal 19 (2021): undefined, https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3117/1211.
PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
yang dihadapi. 7 Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari sumber hukum internasional dan nasional, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal hukum.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  apa  yang  dimaksud dengan  pengembalian  aset  dan  bagaimana  pengaturan  pengembalian  aset  dalam United  Nations Convention Against Corruption 2003, serta sejauh mana Indonesia mengadopsi ketentuan tersebut melalui hukum nasionalnya.
1. Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi
Pemulihan  aset  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  melalui  penegakan hukum  untuk  mengembalikan  uang  atau  barang  yang  diperoleh  dari  tindakan  pidana  atau perdata  oleh  orang  (yang  memiliki  hak  dan  kewajiban)  di  suatu  negara.  Pemulihan  aset menjadi kompleks jika melibatkan lebih dari satu negara. Kompleksitas muncul jika hubungan kenegaraan  antara  pihak  terkait  tidak  terjalin  dengan  baik.  Untuk  memulihkan  aset,  Hiariej menyatakan bahwa kemauan politik suatu negara memegang peranan penting dan merupakan titik  awal  gerakan  yang  dibutuhkan  dalam  memberantas  setiap  negara.  Setelah  kemauan politik  muncul  maka  langkah  selanjutnya  adalah  membuat  peraturan  perundang-undangan yang  dapat  dimulai  dari  pelacakan  aset,  pembekuan  aset,  penyitaan  aset,  penyitaan  aset, pengelolaan  aset,  pengalihan  aset  hingga  pemanfaatan  dan  pengawasan  aset  yang  telah diserahkan.  Lebih  lanjut,  Hiariej  menyatakan  bahwa  jika  parlemen  dan  yudikatif  memiliki kemauan  politik,  maka  langkah  selanjutnya  yang  diperlukan  adalah  penyusunan  undang- undang. Hal tersebut merupakan jaminan utama bagi aparat penegak hukum untuk bertindak bebas sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya tekanan atau beban psikologis. 8
Pemulihan aset adalah inti dari masalah yang diteliti dalam penelitian ini. UNCAC tidak menjelaskan  definisi  pengembalian  aset.  Demikian  juga,  masyarakat  internasional  tidak memiliki  definisi  pengembalian  aset  yang  disepakati  bersama.  Fleming  (2005)  melihat pengembalian  aset  dari  beberapa  perspektif.  Pertama,  pengembalian  aset  adalah  proses perampasan, pengambilalihan, pemindahan. Kedua, apa yang dicabut, disita, atau dihilangkan merupakan  hasil  atau  keuntungan  dari  suatu  tindak  pidana.  Ketiga,  salah  satu  tujuan pencabutan,  penyitaan,  atau  penghilangan  adalah  agar  pelaku  tidak  menggunakan  hasil  dan
7 Theresia A Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Laws as an Object,” Social and Behaviour Sciences 219 (2016): 201–7, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006.
8 Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum PRIORIS 6, no. 1 (2017).
PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
manfaat tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. Pada hakikatnya  pengembalian  harta  kekayaan  merupakan  suatu  sistem  penegakan  hukum  yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, menyita, dan mencabut hak atas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme. Baik pidana maupun perdata, harta kekayaan yang berada di dalam atau disimpan di luar negeri, yang ditelusuri, dibekukan, disita, dan dikembalikan ke negara hasil tindak pidana korupsi, untuk memulihkan kerugian finansial akibat tindak pidana korupsi.  Termasuk  juga  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan/atau  calon  pelaku  korupsi. Dengan  diaturnya  ketentuan  mengenai  mutual  legal  assistance  di  UNCAC,  upaya pengembalian  aset  dapat  dilakukan  secara  maksimal.  Cara  termudah  untuk  memproses pengembalian  aset  yang  berada  di  luar  yurisdiksi  negara  korban  adalah  melalui  bantuan hukum timbal balik. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi  ditempatkan di luar negeri,  negara  korban  dapat  meminta  kerjasama  dengan  negara  penerima  untuk  melakukan proses  pengembalian  harta  kekayaan  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam Pasal 46 UNCAC, di mana negara penerima aset harus membantu negara korban dalam proses pengembalian aset. 9
Filosofi  perampasan  aset  harus  didasarkan  pada  premis  bahwa  tidak  ada  orang  yang memiliki  hak  sedikit  pun  atas  aset  hasil  kejahatan.  Berdasarkan  premis  ini,  kewenangan perampasan aset  tetap melekat  jika kepemilikan  aset  tersebut  merupakan  tindak pidana, atau kepemilikan  aset  tersebut  berkaitan  dengan  tindak  pidana  sedangkan  aset  tersebut  tidak berkaitan  dengan  kejahatan,  pengaturan  tersendiri  dengan  instrumen  perdata.  dibutuhkan. Artinya, penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui jalur perdata tidak serta  merta  melanggar  asas  praduga  tak  bersalah,  meskipun  tidak  perlu  dibuktikan kesalahannya  oleh  tersangka.  Sedangkan  perampasan  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana melalui jalur pidana harus terlebih dahulu dibuktikan bersalahnya orang yang menguasai harta kekayaan  itu  sampai  ada  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Penelitian  Simser  (2010) menemukan bahwa upaya penyitaan aset tidak hanya dilakukan melalui tindakan pidana atau perdata tetapi juga dengan kebijakan transparansi keuangan dan tindakan pencegahan. Hal itu dilakukan dengan mengikuti arus keuangan dan aset para koruptor di negara lain. Oleh karena itu,  pemerintah  perlu  melakukan  kerjasama  timbal  balik  dengan  negara  lain  dalam  hal pertukaran  informasi  formal  untuk  menciptakan  kerjasama  antar  negara.  Leasure  (2016) menekankan  bahwa  sinkronisasi  sistem  hukum  yang  berlaku  antar  negara  harus  dilakukan
9 Fikry Iatukau dan Widati Wulandari, “PENGADOPSIAN UNCAC MENGENAI PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI YANG DIBAWA ATAU DISIMPAN KE LUAR NEGERI DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA,” Jurnal Belo 5, no. 1 (Juli 2020).
PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
agar upaya pemulihan aset berjalan optimal. 10
Di Indonesia, studi Suud (2020) mengemukakan bahwa Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai unit kerja pemulihan aset  yang ditangani oleh Kejaksaan, tidak hanya bekerja dalam lingkup  Kejaksaan  tetapi  dapat  menerima  dan  melakukan  pemulihan  aset  dari  pihak  lain. kementerian atau lembaga. Suud menemukan keberadaan PPA tumpang tindih dengan KP dan Rupbasan Laboratories di Kementerian Hukum dan HAM sehingga terjadi tarik ulur antar unit penegak hukum. Lukito (2020) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa dalam upaya pemulihan  aset  yang  perlu  dikembangkan  adalah  etika  bisnis  perusahaan.  Dalam  banyak kasus,  perusahaan  digunakan  sebagai  tempat  untuk  menyembunyikan  kekayaan.  Cara  ini banyak digunakan oleh pelaku, karena lemahnya kerangka hukum penanganan dan pengajuan gugatan  terhadap  perusahaan.  Dalam  Undang-Undang  no.  20  Tahun  2001  dan  Undang- Undang  No.  8  Tahun  2010,  pemerintah  secara  implisit  mengatur  kemungkinan  perampasan aset atas dasar non-keyakinan. Namun, pemerintah perlu menetapkan undang-undang sita aset sebagai  payung  hukum  penyitaan  aset,  baik  perorangan  maupun  badan  hukum.  Dengan ketentuan ini, penegak hukum tidak hanya fokus mengejar pelaku, tetapi juga mengejar dana ilegal milik perusahaan. Seperti di Rwanda, penyitaan aset mengacu pada penyitaan properti oleh  keputusan  pengadilan  yang  berwenang,  dengan  mengalihkan  kepemilikan  aset  kepada negara. 11
2. Pengaturan  Pengembalian  Aset  dalam United  Nations  Convention  Against  Corruption
2003
Masyarakat  internasional  melihat  perlunya  pedoman  global  yang  secara  tegas  dan eksplisit mengatur demonstrasi kriminal yang biasanya disinggung sebagai pelanggaran kelas menengah.  Kewajiban  global  untuk  mengatasi  tindak  pidana  korupsi  ditunjukkan  dengan diperkenalkannya United Nations Convention Against Corruption , 2003 (UNCAC 2003) yang diakui  oleh United  Nations  General  Assembly (UNSMU)  pada  tanggal  31  Oktober  2003 melalui  UN Resolution A/58/  4  yang  menyatakan  bahwa  Konvensi  terbuka  untuk ditandatangani  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  kesempatan  luar  biasa  di  Merida, Meksiko pada 9-13 Desember 2003. Sejauh ini telah ada 140 negara penandatangan dan 107 tuan  rumah  mengajukan  diri  sebagai  pertemuan  negara.  Konvensi  ini  berlaku  sejak  14
10 Hendra Karianga, “Law Reform and Improving Asset Recovery in Indonesia: Contemporary Approach,” Journal of Law, Policy and Globalization 93 (2020): 2020, https://doi.org/10.7176/JLPG/93-15.
11 Tommaso Trinchera, “Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime,” Criminal Law Forum 31, no. 1 (27 Maret 2020), https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1.
PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
Desember 2005 dan merupakan Perjanjian Antikorupsi Global Pertama yang Mengikat Secara Hukum. 12
Konvensi  ini  (UNCAC)  memberikan  implementasi  kepada  negara  pihak  (stateparty) untuk  menyelesaikan  komitmen  yang  terkandung  di  dalamnya,  termasuk  sanksi  bagi  negara pihak  yang  tidak  memenuhi  komitmennya.  Salah  satu  substansi  penting  dari  Konvensi tersebut  adalah  berkenaan  dengan  pengembalian  dan  pemulihan  aset  yang  berasaldari partisipasi  global. 13 Konvensi  ini  adalah  pandangan  masyarakat  internasional  dalam memusnahkan  kemerosotan  secara  internasional.  Secara  khusus,  pemulihan  sumber  daya terkandung dalam Bab V Pemulihan Aset UNCAC Pasal 51 UNCAC menetapkan bahwa:

## “Thereturn of resources in accordance with this section is a crucial standard of this
Convention,and Parties will manage the cost of each other the broadest proportion of collaboration and help with this respect”
Muatan  tersebut  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa  pengembalian  adalah  aturan  utama  di mana  negara-negara  diharuskan  untuk  saling  membantu  dalam  proses  pengembalian  aset sebagai  hasil  tindak  pindana  korupsi.  Pengaturan  lanjutan  terkait  pengembalian  aset  diatur dalam  Pasal  31  UNCAC  yang  mengatur  tentang  pembekuan  dan  penyiataan  aset,  sebagai berikut: 14
Pasal 31 UNCAC:
(1) Setiap  Negara  Pihak  akan  mengambil,  sejauh  mungkin  di  dalam  perangkat  hukum  umum dalam  negerinya,  tindakan-tindakan  yang  mungkin  penting  untuk  memberdayakan penyitaan:
(a) Hasil  kekayaan  diperoleh  dari  pelanggaran  yang  diatur  sesuai  dengan  Konvensi  ini atau aset yang nilainya sebanding dengan yang berlanjut;
(b) Harta  benda,  perlengkapan  atau  alat-alat  lain  yang  digunakan  dalam  atau  terikat untuk digunakan dalam kejahatan yang diatur menurut Konvensi ini.
12 Rinaldy Amrullah dan Rudi Natamiharja, “Asset Recovery in the Criminal Act of Corruption in ASEAN,” Konferensi Nasional Hukum Pidana (Unpublished) , 2019, https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss2.69.pp193-202.
13 Ridwan Arifin, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo, “UPAYA PENGEMBALIAN ASET KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (ASSET RECOVERY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA,” IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) 1, no. 1 (18 Agustus 2017): 105–37, https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810.
14 Brun dan Silver, Going Broke Insolv. Tools to Support Cross-Border Asset Recover. Corrupt. Cases .
PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
(2) Setiap  Negara  Pihak  akan  menerima  tindakan-tindakan  yang  dianggap  penting  untuk memperkuat pembuktian pembeda, mengikuti, membekukan atau menangkap segala sesuatu yang disebutkan dalam bagian 1 pasal ini dengan tujuan akhir kemungkinan penyitaan.
(3) Setiap  Negara  Pihak  akan  menerapkan,  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  di negaranya,  tindakan-tindakan  otoritatif  dan  berbeda  yang  mungkin  penting  untuk mengendalikan  organisasi  oleh  para  ahli  yang  cakap  atas  properti  yang  dibekukan,  disita, atau disita yang dibahas dalam bagian 1 dan 2 pasal ini.
(4) Dalam  hal  aset  tersebut  telah  diubah  atau  diubah,  sampai  tingkat  tertentu  atau  seluruhnya, menjadi  milik  lain,  aset  tersebut  akan  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  disebutkan dalam artikel ini daripada pengembalian.
(5) Dalam  hal  aset  tersebut  telah  dicampur  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  sumber- sumber  asli,  harta  benda  tersebut  akan,  tanpa  bias  terhadap  kekuatan  apa  pun  yang mengidentifikasi dengan pembekuan atau penyitaan, berisiko untuk disita hingga nilai yang disurvei dari kesinambungan campuran tersebut.
(6) Bayaran  atau  keuntungan  lain  yang  diperoleh  dari  aset  tersebut,  dari  harta  benda  yang diubah atau diubah terus-menerusnya itu atau dari harta yang dengannya kesalahan itu terus- menerus  dicampurkan,  juga  akan  beresiko  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  disebutkan dalam artikel ini, dengan cara yang sama dan seperti melanjutkan kesalahan.
(7) Setiap Negara Pihak akan memungkinkan pengadilannya atau ahli lainnya yang cakap untuk mengatur  agar  catatan  bank,  moneter  atau  bisnis  dapat  diakses  atau  disita.  Suatu  Negara Pihak tidak akan mengurangi untuk bertindak berdasarkan pengaturan bagian ini atas dasar kerahasiaan bank.
(8) Negara-Negara  Pihak  dapat  mempertimbangkan  untuk  mengharuskan  pelaku  tindak  pidana menunjukkan  permulaan  yang  sah  dari  berlanjutnya  perbuatan  salah  atau  aset  lain  yang wajib disita, sejauh prasyarat tersebut sesuai dengan standar utama hukum lokal mereka dan dengan gagasan hukum dan prosedur yang berbeda.
(9) Pengaturan artikel ini tidak akan dipahami sedemikian rupa sehingga membiaskan hak-hak istimewa salah satu pihak.
Tidak ada yang terkandung dalam pasal ini akan mempengaruhi aturan bahwa tindakan yang disinggung  akan  dicirikan  dan  dilakukan  sesuai  dan  tunduk  pada  pengaturan  hukum  lokal dari suatu Negara Pihak.
United Nations Convention against Corruption diadopsi pada tanggal 31 Oktober 2003, dan mulai  berlaku  serta  dapat  diadopsi  oleh  negara-negara  anggota  PBB  pada  tanggal  14  Desember
PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA
Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
2005. 15 Selain UNCAC, instrumen pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi telah didorong oleh sejumlah instrumen internasional. Contohnya adalah OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OECD Anti-Bribery Convention ), yang  ditandatangani  pada  17  Desember  1997,  dan  mulai  berlaku  pada  15  Februari  1999.  Baik Pasal  3(3)  Konvensi  Anti-Suap  OECD  dan  Pasal  31  UNCAC  mewajibkan  Negara-negara  Pihak untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan penyitaan hasil tindak pidana  korupsi.  Di  tingkat  regional,  penerapan  rezim  penyitaan  aset  juga  direkomendasikan  oleh Pasal XV(1) Konvensi InterAmerika Menentang Korupsi (IACAC), Pasal 19(3) Konvensi Hukum Pidana  tentang  Korupsi  Dewan  Eropa,  dan  Pasal  16(1)  dari  Konvensi  Uni  Afrika  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AUCC). 16
Upaya negara-negara Pihak Konvensi, termasuk Indonesia untuk mengembalikan aset terjadi karena tindak pidana yang berada di luar yurisdiksi wilayah negara, tentu akan dapat diatasi dengan adanya pengaturan yang secara tegas menyatakan bahwa upaya untuk memulihkan aset merupakan aturan utama yang harus diperhatikan dan dieksekusi oleh pihak negara-negara ini. 17 Pentingnya pemulihan aset juga terlihat jelas dari upaya Bank Dunia (World Bank ) dan PBB dalam mengirimkan dorongan lain untuk memahami kelayakan UNCAC di komando pusat PBB di New York pada tanggal 18 September 2007 untuk menciptakan Inisiatif Pemulihan Aset yang Dicuri ( Stolen AssetRecovery Initiative (StAR). Konvensi ini dibentuk untuk membantu menerapkan pola berpikir pelaku kejahatan bahwa sulit untuk menyembunyikan aset di negara- negara berkembang. 18

## 3. Pengaturan Pengembalian Aset dalam Hukum Nasional Indonesia
Korupsi  dianggap  sebagai  kesalahan  yang  sangat  mungkin  paling  luar  biasa  karena  korupsi merugikan  keuangan  negara  dan  mengabaikan  hak-hak  sosial  dan  moneter  negara  tersebut. Dalam  hukum  pidana  Indonesia,  tindak  pidana  demonstrasi  pencemaran  nama  baik  diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana.  korupsi. Undang-Undang  Antikorupsi  dibingkai  dengan  kesadaran  publik  karena  dapat  merugikan
15 United Nations, “Working Group on Asset Recovery,” diakses 9 Juni 2021, https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/working-group-on-asset-recovery.html.
16 “The legal basis of the StAR Initiative: The United Nations Convention against Corruption Prevention International Cooperation Asset Recovery Criminalization,” n.d.
17 Ibid.
18 Aghia Suud, “OPTIMIZATION OF THE ROLE OF ASSET RECOVERY CENTER (PPA) OF THE ATTORNEY-GENERAL’S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN ASSET RECOVERY OF CORRUPTION CRIME RESULTS,” Jurnal Hukum dan Peradilan 9, no. 2 (2020): 211–31, https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.211-231.

## PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA
Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
keuangan  negara  dan  mungkin  dapat  mengganggu  pembangunan  publik.  Dengan  demikian, penyelenggara  negara  memandang  kesungguhan  untuk  membentuk  pedoman  pemberantasan pencemaran  nama  baik  untuk  mewujudkan  masyarakat  sejahtera  yang  bergantung  pada Pancasila dan UUD 1945. 19
Menurut i Undang-Undang i No. i 31 i Tahun i 1999 i junto i Undang-Undang i No. i 20 Tahun i 2001, i ketentuan i tentang i perampasan i aset i dalam i Pasal i 31 i Konvensi Anti Korupsi i sebagian i besar i telah i diakomodasi i dalam i beberapa i ketentuan, seperti Undang-Undang i No. i 31 i Tahun i 1999 i junto . i Undang-undang i Nomor i 20 tahun 2001. i Ketentuan i everal i telah i diatur i penyitaan i aset i pelaku i korupsi. Namun berdasarkan i ketentuan i tersebut, i pemulihan i aset i melalui i penyitaan hanya i dapat dilakukan i setelah i pelaku i terbukti i secara i sah i dan i dipidana i karena i melakukan tindak i pidana. i Pengembalian i aset i hasil i tindak i pidana i korupsi i diatur i dalam Undang-Undang i No. i 31 i Tahun i 1999 i junto . i Undang-Undang i No. i 20 i Tahun 2001 i mengadopsi i mekanisme i pidana i dan i perdata. i 20 Pengembalian i harta kekayaan i melalui i perampasan i menurut i pendekatan i hukum i pidana i hanya i dapat dilakukan i kepada i terpidana, i sedangkan i dalam i hal i pertanggungjawaban i pihak lain di i luar i terpidana i dapat i ditempuh i melalui i gugatan i perdata i oleh i Penuntut i Umum atas i nama i negara. 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengadopsi mekanisme pidana dan perdata. 22 Pengembalian harta kekayaan melalui perampasan  menurut  pendekatan  hukum  pidana  hanya  dapat  dilakukan  kepada  terpidana, sedangkan  dalam  hal  pertanggungjawaban  pihak  lain  di  luar  terpidana  dapat  ditempuh  melalui gugatan  perdata  oleh  Penuntut  Umum  atas  nama  negara. 23 Selain  itu,  Pasal  17 jo. Pasal  18 Konvensi  Pemberantasan  Korupsi  menyatakan  bahwa  para  koruptor  dianggap  memulihkan keuangan  negara  dengan  mengembalikan  semua  dana  yang  telah  dikorupsi  sebagai  tambahan hukuman pokok jika tidak, aset para koruptor akan disita dan dilelang.
Jika  diperhatikan,  ketentuan  dari  Pasal  18 Undang-Undang Tipikor  mengadopsi  banyak muatan dari Pasal 51 UNCAC 2003. Ini merupakan upaya penegakkan komitmen Indonesia dalam menerapkan  UNCAC  2003  kedalam  hukum  nasionalnya.  Namun,  sampai  saat  ini  pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih jauh dari kata efektif. Data dari penelitian dan
19 Zaenudin et al., “Norm of Recovery of State Financial Loss because of Criminal Law of Corruption in Indonesia,” Journal of Law, Policy and Globalization 71 (2018), https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jawpglob71&id=159&div=&collection=.
20 Ibid.
21 Seno Wibowo Gumbira dan Kukuh Tejomurti, “Strategies for Preventing and Enforcing the Corruption Law in the Return of Corruption Assets in a Foreign Country that Does Not Have Diplomatic Relations with Indonesia,” LINGUISTICA ANTVERPIENSIA , 27 Mei 2021, 107–14, www.hivt.be.
22 Ibid.
23 Seno Wibowo Gumbira dan Kukuh Tejomurti, “Strategies for Preventing and Enforcing the Corruption Law in the Return of Corruption Assets in a Foreign Country that Does Not Have Diplomatic Relations with Indonesia,” LINGUISTICA ANTVERPIENSIA , 27 Mei 2021, 107–14, www.hivt.be.

## PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA
Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
pengembangan pusat dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  nilai  kerugian  negara  akibat  tindak pidana  Korupsi  di  Indonesia  selama  2003-2015  mencapai  Rp. 153,01  triliun. Sementara  itu, jumlah sanksi denda yang berhasil memulihkan kerugian negara berupa denda, penyitaan aset, dan pembayaran  uang  pengganti  hanya  terkumpul  sebesar  Rp15.957.821.529.773,  atau  sekitar 10,4%. Total kerugian negara berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa. 24 Data ini menunjukkan bahwa sanksi pidana korupsi cenderung kurang optimal, lebih rendah dari kerugian negara akibat Korupsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyitaan harta kekayaan hasil Tindak Pidana Korupsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara tidak seluruhnya berhasil. Padahal, tujuan utama pemberantasan Korupsi adalah untuk memulihkan kerugian negara. Salah satu unsur tindak  pidana  korupsi  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UU Tipikor)  adalah unsur  kerugian  keuangan  negara,  unsur  ini  mempunyai  konsekuensi,  bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor dengan hukuman penjara  yang  berat  tetapi  juga  memulihkan  keuangan  negara  akibat  korupsi  sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan dan penjelasan umum UU Tipikor. 25
UU Tipikor i mengatur i mekanisme i atau i tata i cara i yang i dapat i diterapkan i dalam pengembalian aset i melalui i jalur i pidana i dan i pengembalian i aset i melalui i jalur perdata. i Selain i Undang- Undang i Pemberantasan i Korupsi, i Undang-Undang i Nomor 7 i Tahun i 2006 i tentang i Pengesahan i Konvensi i Antikorupsi i (UNCAC) i 2003 i juga mengatur i bahwa i pemulihan i aset i dapat dilakukan i melalui i tindakan i hukum (pengembalian i aset i tidak i langsung i melalui i pemulihan pidana) i dan i perdata tindakan i pribadi i (pemulihan i aset i langsung/melalui i pemulihan i sipil). Secara teknis, i UNCAC i mengatur i pengembalian i aset i pelaku i korupsi i melalui pengembalian langsung i dari i proses i pengadilan i berdasarkan i “permohonan negosiasi” i atau i “ multiple bargaining i system ” i dan i secara i tidak i langsung i melalui proses i penyitaan i berdasarkan putusan pengadilan. 26 Litigasi i perdata i perlu ditempatkan i sebagai i upaya i hukum i utama i di i samping tindakan i pidana, i bukan hanya i sebagai i tindakan i fakultatif i atau i pelengkap i dari i hukum pidana, sebagaimana i diatur i dalam i Undang-Undang i Pemberantasan i Tindak i Pidana Korupsi. Oleh karena i itu, i diperlukan i konsep i pembayaran i kembali i keuangan negara i yang i progresif, misalnya i dengan i mengimplementasikan i secara keseluruhan i United i Nations i Convention Against i Corruption i (UNCAC) i 2003.  Sayangnya,  pemerintah  tidak  responsif  terhadap  amanat
24 Eri Satriana, Dewi Kania Sugiharti, dan Muhammad Ilham Satriana, “Asset Recovery of Detrimental to The Finances of The State From Proceeds of Corruption in The Development of National Criminal Law System,” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 2 (22 Desember 2019): 350, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2474.
25 Ade Mahmud, “PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI,” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (26 Desember 2018): 347, https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262.
26 Ibid.

## PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA
Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi, yang meminta Negara pihak termasuk Indonesia,  untuk  menyesuaikan  perubahan  undang-undang  pemberantasan  korupsi  setelah  satu tahun ratifikasi. 27
Peraturan pengembalian aset masih dianggap lemah sehingga hukum terlihat hanya fokus kepada pemidanaan pelaku daripada pengembalian kerugian negara. I ndonesia bisa melihat contoh konsep revolusioner  pemberantasan  korupsi  di  negara  Arab  Saudi. Negara  memiliki  mekanisme pengembalian aset negara hasil korupsi dengan menyita rata-rata 70% dari total aset yang dimiliki oleh  terdakwa  korupsi,  sebagaimana  tertuang  dalam  perjanjian  keuangan. Selanjutnya,  setelah penandatanganan  perjanjian  keuangan  ini,  putra  mahkota,  sebagai  ketua  komite  anti-korupsi, mengeluarkan  perintah  kerajaan  untuk  membebaskan  terdakwa  korup  dari  semua  tuduhan hukuman. Konsep  revolusioner  pemberantasan  korupsi  melalui  penarikan  kekayaan  koruptor inilah  yang  perlu  dijadikan  acuan  Indonesia,  yaitu  menempatkan  pemulihan  kerugian  negara melalui penyitaan harta benda tersangka. 28

## 1. PENUTUP
Korupsi  merupakan  penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  rakyat  untuk  memenuhi kepentingan  pribadi  pelaku  kejahatan.  Tindak  pidana  korupsi  dianggap  sebagai extraordinary crimes karena  sifatnya  yang  merugikan  negara  dan  memberikan  efek  domino  bagi  kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  enanganan  tindak  pidana  korupsi  harus  juga  memperhatikan  unsur pengembalian  aset  sebagai  pemulihan  kekayaan  negara.  Korupsi  dianggap  permasalahan  global karena  telah  terjadi  hamper  diseluruh  negara  di  dunia.  Oleh  karena  itu,  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  pada  tahun  2003  menetapkan United  Nations  Convention  Against  Corruption sebagai pedoman penanganan tindak pidana korupsi di negara-negara anggota konvensi. Indonesia i telah i meratifikasi i Konvensi i ini i melalui Undang-Undang i No i 7 i Tahun i 2006. i Namun, i Pelaksanaan i pemberantasan i korupsi i di Indonesia i melalui i Undang-Undang i Nomor i 31 i Tahun i 1999 i sebagaimana i telah i diubah dengan i Undang-Undang i Nomor i 20 i Tahun i 2001 i tentang i Perubahan i atas i Undang-Undang i Nomor. i 31 i Tahun i 1999 i tentang i Pemberantasan i Tindak i Pidana i Korupsi nampaknya i belum i mendapatkan i hasil i yang i optimal; i undang-undang i saat i ini i masih menitikberatkan i pada i pemenjaraan i badan i terhadap i pelaku i daripada i pengembalian
27 UMMI KULSUM, “KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC),” 27 Januari 2014, http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25712.
28 Jamin Ginting, “Asset Recovery Principles in the United Nations Convention against Corruption 2003 (UNAC 2003) to Support Corruption Eradication in Indonesia,” Indonesian Journal of International Law 8 (2010), https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/indjil8&id=501&div=&collection=.

## PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA
Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
aset negara i yang i hilang i akibat i korupsi, i padahal i sebenarnya i tujuan i utama i pemberantasan korupsi i adalah i pengembalian i aset i yang i hilang i untuk i dikembalikan i kepada i negara i dan dimanfaatkan i sebesar-besarnya i untuk i kemakmuran i rakyat. i Menurut i data i dari i penelitian dan i pengembangan i pusat i dari i Komisi i Pemberantasan i Korupsi i di i Indonesia, i kerugian negara i dari i 2003-2015 i sebesar i Rp. i 153,01 i triliun i dan i hanya i Rp. i 15.957.821.529.773 atau i 10,4% i dari i dana i yang i berhasil i dikembalikan i ke i negara. i Oleh i karena i itu, pemerintah i Indonesia i harus i segera i mengesahkan i undang-undang i perampasan i aset sebagaimana i diamanatkan i oleh i United i Nations i Convention i Against i Corruption (UNCAC) i 2003 i untuk i menghindari i kerugian i negara i yang i lebih i banyak i dan i sebagai solusi i agar i aset i hasil i tindak i pidana i korupsi i dapat i dikembalikan i kepada i negara.

## Daftar Pustaka
Amrullah, Rinaldy, dan Rudi Natamiharja. “Asset Recovery in the Criminal Act of Corruption in ASEAN.” Konferensi Nasional Hukum Pidana (Unpublished) , 2019.
https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss2.69.pp193-202.
Arifin, Ridwan, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo. “UPAYA PENGEMBALIAN ASET
KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (ASSET RECOVERY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.” IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) 1, no. 1 (18 Agustus 2017): 105–37. https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810.
Brun, Jean-Pierre, dan Molly Silver. Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases . Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross- Border Asset Recovery in Corruption Cases . Washington, DC: World Bank, 2020.
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1438-9.
Christiani, Theresia A. “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Laws as an Object.” Social and Behaviour Sciences 219 (2016): 201–7. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006.
Ginting, Jamin. “Asset Recovery Principles in the United Nations Convention against Corruption 2003 (UNAC 2003) to Support Corruption Eradication in Indonesia.” Indonesian Journal of International Law 8 (2010).
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/indjil8&id=501&div=&collection=. Iatukau, Fikry, dan Widati Wulandari. “PENGADOPSIAN UNCAC MENGENAI
PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI YANG DIBAWA ATAU DISIMPAN KE LUAR NEGERI DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA.” Jurnal Belo 5, no. 1
PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
(Juli 2020).
Karianga, Hendra. “Law Reform and Improving Asset Recovery in Indonesia: Contemporary Approach.” Journal of Law, Policy and Globalization 93 (2020): 2020. https://doi.org/10.7176/JLPG/93-15.
KULSUM, UMMI. “KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC),” 27 Januari 2014.
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25712.
Mahmud, Ade. “PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI.” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (26 Desember 2018): 347. https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262.
Nations, United. “Working Group on Asset Recovery.” Diakses 9 Juni 2021.
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/working-group-on-asset- recovery.html.
Prakarsa, Aliyth, dan Rena Yulia. “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum PRIORIS 6, no. 1 (2017).
Satriana, Eri, Dewi Kania Sugiharti, dan Muhammad Ilham Satriana. “Asset Recovery of
Detrimental to The Finances of The State From Proceeds of Corruption in The Development of National Criminal Law System.” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 2 (22 Desember 2019): 350. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2474.
Sihite, Idris, dan M Mustofa. “View of Asset recovery policy strategy of corruption proceeds placed abroad within the perspective of the state as a victim.” Technisium Social Sciences Journal 19 (2021): undefined.
https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3117/1211.
Suud, Aghia. “OPTIMIZATION OF THE ROLE OF ASSET RECOVERY CENTER (PPA) OF

## THE ATTORNEY-GENERAL’S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN
ASSET RECOVERY OF CORRUPTION CRIME RESULTS.” Jurnal Hukum dan Peradilan 9, no. 2 (2020): 211–31. https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.211-231.
“The legal basis of the StAR Initiative: The United Nations Convention against Corruption Prevention International Cooperation Asset Recovery Criminalization,” n.d.
Trinchera, Tommaso. “Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And
Corruption Crime.” Criminal Law Forum 31, no. 1 (27 Maret 2020).
https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1.
Wibowo Gumbira, Seno, dan Kukuh Tejomurti. “Strategies for Preventing and Enforcing the

## PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA
Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
Corruption Law in the Return of Corruption Assets in a Foreign Country that Does Not Have Diplomatic Relations with Indonesia.” LINGUISTICA ANTVERPIENSIA , 27 Mei 2021,
107–14. www.hivt.be.
Zaenudin, Sudarsono, Abdul Rachmad Budiono, dan Bambang Winarno. “Norm of Recovery of State Financial Loss because of Criminal Law of Corruption in Indonesia.” Journal of Law, Policy and Globalization 71 (2018).
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jawpglob71&id=159&div=&collecti on=.