## AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK

## Budi Ispriyarso
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang budiispriyarso@ymail.com

## Abstract
AEOI (Automatic Exchange Of Information) is a system that supports the exchange of taxpayer account  information  between  countries.  at  certain  times  periodically,  systematically,  and continuously from the country of income or the place to store wealth, to the taxpayer's resident country.  The  existence  of  this  AEOI  is  motivated  by  the  many  tax  evasion  conducted  by taxpayers. The problem is (1) how tax evasion is carried out by taxpayers, (2) how the role of AEOI is in preventing or reducing tax avoidance. Tax avoidance is done by taxpayers through tax avoidance and tax evasion. The role of AEOI in preventing or reducing tax avoidance is very important,  because  with  this  system,  taxpayers  who  open  accounts  in  other  countries  will  be tracked directly by the home country tax authorities. This system will also be useful to reduce tax evaders to avoid taxes, because the country more and more countries are joining this system.
Keywords : AEOI; Tax Avoidance; Tax Evasion

## Abstrak
AEOI  (Automatic  Exchange  Of  Information)  merupakan    sistem  yang  mendukung  adanya pertukaran  informasi  rekening  wajib  pajak  antar  negara.  pada  waktu  tertentu  secara  periodik, sistematis,  dan  berkesinambungan  dari  negara  sumber  penghasilan  atau  tempat  menyimpan kekayaan,  kepada  negara  residen  wajib  pajak.  Adanya  AEOI  ini  dilatarbelakangi  banyaknya penghindaran  pajak  yang  dilakukan  wajib  pajak.  Permasalahannya  adalah  (1)  Bagaimana penghindaran  pajak  dilakukan  wajib  pajak  di  Indonesia  (2)  bagaimana  peranan  AEOI  dalam mencegah  atau  mengurangi  penghindaran  pajak.  Penghindaran  pajak  dilakukan  wajib  pajak melalui  tax  avoidance  dan  tax  evasion.  Peranan  AEOI  dalam  mencegah  atau  mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistim ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga  akan  berguna  mengurangi  pengemplang  pajak  untuk  menghindari  pajak,  karena  negara- negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak.
Kata Kunci : AEOI; Penghindaran Pajak; Penggelapan Pajak

## A. Pendahuluan
Pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang  kegiatan  perekonomian  negara, mengerakan roda pemerintahan dan penyediaan  fasilitas  umum  bagi  masyarakat (Farouk,  2018).  Peranan  pajak  dalam penerimaan negara setelah dilakukannya tax reform terus  meningkat.  Namun  demikian
beberapa  tahun  yang  lalu  penerimaan negara,  tidak  mencapai  target  yang dicanangkan,  contohnya  setoran/pemasukan pajak    tahun  2016  hanya  81,54  atau  Rp. 1.105  triliun  dari  patokan  APBN  (Angaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  sebesar 1.355  triliun  di  tahun  2016 . Banyak  faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan  pajak,  salah  satu  penyebabnya
seperti  yang  disampaikan  oleh  mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Ken Dwijugiasteadi  antara  lain  adalah  karena kepatuhan  wajib  pajak  yang  masih  sangat rendah, disamping tax gap naik (Saskiananda, 2018).
Sebagaimana diketahui, masalah kepatuhan  wajib  pajak  ini  merupakan  hal yang  sangat  penting  untuk  keberhasilan pemungutan  pajak.  Sistem  self  asessment yang diterapkan dalam pemungutan perpajakan  saat  ini,  tidak  akan  berhasil apabila  tidak  ditunjang/didukung  dengan kepatuhan  pajak  yang  sangat  tinggi.  Oleh karena  itu,  pemerintah  terus  berupaya meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk keberhasilan  target  penerimaan  pajak  yang telah ditetapkan.
Tidak  dapat  dipungkiri,  kenyataanya masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum menjalankan  kewajibannya  sebagaimana mestinya.  Sebagian  dari  mereka  berusaha untuk  melakukan  berbagai  upaya  untuk tidak  melakukan  kewajibannya,  dengan penghindaran  pajak  maupun  penggelapan pajak.  Penghindaran  pajak  ini  dilakukan oleh  wajib  pajak  dilakukan  dalam  bentuk Tax Avoidance atau Tax Evasion . Keduanya sama-sama menyebabkan kerugian keuangan negara tetapi mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Tax  avoidance (Penghindaran  Pajak) merupakan  suatu  upaya penghindaran  pajak dengan  cara    mencari    kelemahan  (celah) dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga ditemukan titik kelemahan  dari  perundangan  tersebut. Sedangkan, tax evasion (Penggelapan Pajak) merupakan  upaya  yang  dilakukan  wajib pajak untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilanya atau melaporkan  tetapi  bukan  nilai  penghasilan yang sebenarnya.
Penghindaran  pajak  tersebut  dapat terjadi  karena  masih  terdapat  kelemahan yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Disamping  itu,  penghindaran  dapat  terjadi karena  wajib  pajak  dengan  sengaja melakukan  penggelapan  pajak.  Upaya
penagihan  pajak  oleh  pemerintah,  terhalang oleh  adanya  aturan  mengenai  kerahasiaan perbankan.
Akibatnya, negara kehilangan penerimaan  yang  cukup  besar  dari perbuatanwajib  pajak  yang  kurang/tidak patuh  ini.  Banyak  wajib  pajak  yang  gemar menyimpan  hartanya  di  luar  negeri khususnya  di  negara-negara  “ Tax  Haven ”. Kegemaran wajib pajak menyimpan dananya  di  luar  negeri,  alasanya  tarip pajaknya  lebih  rendah,  lebih  aman  karena kerahasiaan data nasabah terjamin.
Penyimpanan  dana  di  luar  negeri    ini  juga kadang-kadang
dimanfaatkan untuk menyimpan uang haram hasil  tindak pidana termasuk  korupsi.    Bahkan  uang  itu  bisa diputar  untuk  kepentingan  bisnis  melalui berbagai  instrumen  investasi  yang  ada  di negara tersebut. Harta-harta itu tidak pernah dilaporkan  kepada  negara.  Akibatnya, potensi  pajak  negara  menguap  begitu  saja (Sukmana, 2017).
Menghadapi kenyataan seperti, beberapa  waktu  yang  lalu  tepatnya  tahun 2016  pemerintah  membuat  suatu  kebijakan pengampunan  pajak  yang  dikenal  dengan istilah “ Tax Amnesty ” dengan mengeluarkan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016 tentang  Pengampunan  Pajak.  Salah  satu tujuan  dari  kebijakan  pengampunan  pajak ini adalah agar masyarakat khususnya wajib pajak  yang  menyimpan/menyembunyikan hartanya  di  luar  negeri,  mengalihkannya menginvestasikan di Indonesia. Kenyataanya,  tujuan  ini  tidak  tercapai khususnya  repatriasi  tidak  mencapai  target yang  ditetapkan  bahkan  pencapaiannya sangat jauh dari targetnya.  Keberhasilan tax amnesty , hanya dalam hal deklarasi. Bahkan dalam  deklarasi  ini,  Indonesia  menduduki ranking  yang  paling  tinggi  diantara  negara- negara  yang  pernah  menyelenggarakan tax amnesty .
Ketidakberhasilan tax amnesty khususnya  dalam  hal  menarik  dana  wajib pajak yang disembunyikan yang disimpan di luar negeri, tidak serta merta membuat wajib pajak  menjadi  aman  dalam  melakukan penginghindaran  pajaknya,  karena  masih
ada  sistem  lain  yang  dapat  “menghadang” penghindaran pajak tersebut. Sistem tersebut adalah sistem pertukaran informasi otomatis atau  yang  disebut  AEOI  ( Automatic Exchange Of Information ) antar negara yang gunanya  untuk  mengetahui  dan  melacak potensi  pajak  di  luar  negeri.  AEOI  adalah standar  global  baru  yang  nantinya  akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang  pajak  untuk  menghindari pembayaran  pajak.  Setelah  berlakunya AEOI, ini diharapkan akan dapat meningkatkan  kepatuhan  membayar  pajak sehingga berpotensi meningkatkan
penerimaan  negara  atas  sektor  pajak (Onasis, 2019).
Payung  hukum  sistem  AEOI  di Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2017  tentang    Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Permasalahan yang akan dibahas dalam hal  ini  adalah: pertama, bagaimana penghindaran  pajak  dilakukan  oleh  wajib pajak  di  Indonesia? kedua; bagaimana peranan  AEOI  untuk  mencegah  dan mengurangi  penghindaran  pajak  yang dilakukan wajib pajak? Kedua permasalahan ini akan menjadi ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini.

## B. Pembahasan
1. Automatic  Exchange  Of  Information (AEOI)
Sebagaimana tersebut di atas pengertian AEOI ( Automatic Exchange Of Information ) adalah  standar  global  baru  yang  nantinya akan  berguna  untuk  mengurangi  peluang pengemplang  pajak  untuk  menghindari pembayaran  pajak.  AEOI  merupakan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis yang dipergunakan untuk mengetahui  dan  mengawasi  potensi  pajak dalam dan luar negeri. AEOI adalah  sebuah rencana  dari negara G20  dan  diinisiasi  oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Sistem  kerja  AEOI  yaitu  melalui pertukaran  data  keuangan  warga  negara asing  yang  tinggal  di  sebuah  negara. Pertukaran data keuangan tersebut dilakukan dilakukan  antar  otoritas  pajak  yang berwenang  di  setiap  negara.  Setiap  negara yang  telah  bergabung  dengan  sistem  AEOI akan  mengirimkan  dan  menerima  informasi awal (pre-agreed  information) ,  setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.
AEOI  diperlukan  bagi  suatu  negara, karena otoritas perpajakan  dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan  melalui  transaksi  perbankan yang  dilakukan  wajib  pajak  di  luar  negeri. Selama  ini  di  Indonesia,  permintaan  Dirjen Pajak untuk meminta  data  perbankan  selalu terbentur  dengan  adanya  aturan  mengenai kerahasiaan  perbankan.  Setelah  berlakunya AEOI, ini diharapkan akan dapat meningkatkan  kepatuhan  membayar  pajak sehingga berpotensi
meningkatkan penerimaan negara atas sektor pajak.
Payung  hukum  sistem  AEOI  di Indonesia adalah  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2017  tentang    Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
2. Penghindaran  Pajak  oleh  Wajib
Pajak Salah  satu  tujuan  diadakannya tax reform di Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.  Sektor  perpajakan  dijadikan sumber  penerimaan  negara  yang  akan menggantikan sumber migas yang sebelumnya menjadi sumber utama penerimaan  negara.  Beberapa  undang- undang  telah  diterbitkan  pemerintah  dalam rangka tax  reform, salah  satunya  adalah undang-undang  yang  mengatur  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP , diatur tentang sistem baru dalam sistem pemungutan pajak di  Indonesia  ,  yaitu  sistem self  assessment . Self  Asse ssment  ini    merubah    sistem
pemungutan  yang  ada  sebelumnya  yaitu official  assesment . Self  assessment ini menuntut  keaktifan  wajib  pajak  dalam melakukan  kewajibannya,  karena  dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk
melakukan  sendiri  besarnya  utang  pajak yang harus dibayar.
Self  assessment system diterapkan  atas dasar  kepercayaan  otoritas  kekuasaan  yang diberikan  kepada  kepada  wajib  pajak dimana  wajib  pajak  diberikan  kebebasan dalam  melaksanakan  kewajiban  pajaknya. Ketentuan  pemungutan self  assessment system berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak  yang  baik,  disiplin  pajak  yang  tinggi yang  meliputi  kepercayaan  wajib  pajak terhadap  negara.  Penerapan self  assessment system ini  mensyaratkan  agar  masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan  pajak  dan  peraturan  perpajakan yang berlaku (Lasmaya, 2017, p. 71). Seperti  dengan  sistem  pemungutan pajak  yang  lainnya,  dalam self  assessment masalah  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan hal  yang  sangat  penting.  Salah  satu  dasar penerimaan  pajak  sesuai  target  adalah kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan  Wajib Pajak  adalah  kondisi  dimana  Wajib  Pajak memenuhi  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakan  (Rohmawati dkk, 2012:5). Kepatuhan  wajib  pajak  yang baik    akan    dapat    dilihat    dari keteraturannya  untuk  menyetorkan  pajak (Wardani,  2018) . Kepatuhan  Wajib  Pajak menurut  Kirchler,  (2007);  Kichler,  Hoelzle & Wahl, (2008); Sidharta (2017) merupakan tindakan wajib pajak atas kewajibanperpajakannya  yang  diatur  oleh perundang-undangan yang berlaku. Kerangka  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dilihat  dari  kepercayaan  wajib  pajak  dan otoritas  pajak  selaku  fiskus.  Hal  ini berkaitan  dengan  moral  pajak,  disiplin pajak,  pengetahuan,  denda,  auditpajak, tingkat  pajak,  sikap,  norma  dan  keadilan mengacu  pada  kekuatan  otoritas  pajak  dan kepercayaan wajib pajak.
Terdapat  2  dimensi  dalam  kepatuhan wajib  pajak  menurut  Kirchler,  E.  (2007); Kichler, E., Hoelzle. & Wahl, I. (2008) yaitu kepercayaan  wajib  pajak  dan  kekuasaan otoritas pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi  oleh  masalah-masalah  sosial, seperti dukungan masyarakat,pengaruh masyarakat,  perilaku,  dan  latar  belakang gender  seperti  masalah  ras  dan  budaya (Ajzen,  1985;  Fishbein  &  Ajzen,1975). Kepatuhan  Wajib  pajak  juga  dipengaruhi oleh  norma  subjektif.  Norma  subjektif merupakan  bagian  dari  teori  perilaku terencana. Norma subjektif adalah pengaruh dari  lingkungan  sosial  yang  ada  disekitar individu,yang  kemudian  dipertimbangkan untuk  dilakukan  atau  melakukan  suatu perilaku (Lasmaya, 2017, p. 72).
Mengenai  masalah  kepatuhan  ini, kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia  masih rendah. Kepatuhan yang rendah ini tentunya kurang  mendukung  tercapainya  target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Menteri  Keuangan    (Menkeu)  Sri Mulyani    pada  kuliah  pada  kuliah  umum dengan  materi  berjudul  “Reformasi  Fiskal: Necessary  Condition untuk  Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkualitas” di Auditorium Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Indonesia (UI), menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak  di  Indonesia  masih  rendah (“Menkeu:  Kepatuhan  Membayar  Pajak Masih Rendah,” 2018). Kepatuhan yang  rendah  itu  antara  lain  terlihat  dari banyaknya  wajib  pajak  yang  belum melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.  Diantara  wajib  pajak  tersebut, melakukan berbagai upaya untuk
penghindaran  pajak.  Salah  satu  upaya penghindaran  pajak  dilakukan  oleh  wajib pajak dengan menyembunyikan
penghasilannya  atau  aset  keuangannya  di luar negeri. Upaya  penghindaran  pajak  dapat dibedakan
antara tax avoidance
(penghindaran  pajak)  dan tax  evasion (penggelapan pajak). Kedua istilah ini sering dipergunakan  untuk  hal-hal  yang  berkaitan
dengan  penghindaran  pajak.  Kedua  istilah tersebut, mempunyai perbedaan makna yang cukup mendasar.
Tax  avoidance memiliki  makna  upaya yang  dilakukan  untuk  menghindari  pajak (penghindaran  pajak).  Lebih  jelasnya  , tax avoidance dapat didefinisikan sebagai suatu upaya  mencari    celah  dalam  ketentuan perundang-undangan  perpajakan  sehingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya  penghindaran  pajak  yang dapat  menghemat  besaran  pajak  yang terutang.Berdasarkan  pengertian    tersebut, tax  avoidance merupakan    upaya  yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun  badan  hukum  atau  usaha  untuk meminimalisir pembayaran pajak
(“Perbedaan  Tax  Avoidance  dengan  Tax Evasion,” n.d.). Ditinjau dari aspek  hukum, tax  avoidance merupakan  tindakan  legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan tax  avoidance , tax  evasion upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari  pajak  secara  ilegal  dengan tidak  melaporkan  penghasilanya  atau melaporkan  tetapi  bukan  nilai  penghasilan yang  sebenarnya. Tax  evasion sering diartikan  sebagai  penggelapan  pajak. Tax evasion dilakukan  antara  lain  dengan  cara sebagai berikut : (a) Tidak melaporkan SPT (Surat  Pemberitahuan  Tahunan)  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan; (b) Merekayasa laporan keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan, dengan memperbesar biaya dan memperkecil  penghasilan  atau  laba  usaha atau  menyusun  laporan keuangan    sehingga wajib pajak seolah-olah mengalami kerugian; (c) Menyembunyikan
/
menyelundupkan  harta  kekayaan  yang menjadi  objek  pajak  secara  sengaja  agar tidak dikenai beban pajak.
Tax evasion merupakan tindakan ilegal, karena  dilakukan  dengan  melanggar  hukum sehingga  praktiknya  tidak  diperkenankan. Tindakan tax evasion merupakan kecurangan,  karena  wajib  pajak  berusaha
untuk  merekayasa  transaksi  agar  timbul biaya-biaya  yang  mengurangi  penghasilan bahkan  menyebabkan  kerugian  negara (“Perbedaan  Tax  Avoidance  dengan  Tax Evasion,”  n.d.).  Meskipun  kedua  istilah tersebut  mempunyai  perbedaan  makna  dari aspek  legalnya,  namun  kedua  perbuatan penghindaran  pajak  menyebabkan  kerugian terhadap  penerimaan  negara  dari  sektor perpajakan.

## 3.   Peranan  AEOI  untuk  Mengatasi Upaya Penghindaran Pajak
Keterbatasan akses informasi khususnya bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk mengakses informasi keuangan, menyebabkan    praktek  penghindaran  pajak terus terjadi. Banyak wajib pajak yang tidak patuh  untuk  melaporkan  penghasilan  dan hartanya  sesuai  dengan  kenyataan  yang sebenarnya.  Hal  ini  dilakukan  wajib  pajak dengan  asumsi  bahwa  tindakannya  untuk menyembunyikan penghasilannya dan hartanya  tersebut  tidak  akan  diketahui  oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak).
Salah  satu  modus  penghindaran  pajak tersebut  adalah  menggeser  profit  dan menyimpan uang ke negara suaka pajak ( tax havens )  atau Offshore  Financial  Center (Sudjarwadi,  2017).  Berkaitan  dengan penghindaran pajak ini, sebagaiman diuraikan  di  atas,  pemerintah    telah membuat  suatu  kebijakan  di  bidang perpajakan yang dikenal dengan “Pengampunan Pajak” atau Tax Amnesty .
Berdasarkan  program  amnesti  pajak dapat  dibuktikan  banyak  wajib  pajak  yang menyimpan asetnya di luar negeri, diketahui bahwa aset wajib pajak Indonesia  sebagian besar  tersimpan  di  5  (lima)  negara  ,  yaitu Singapura,
British Virgin Islands,
Hongkong,  Cayman  Island  dan  Australia (Sub  Direktorat  Bantuan  Hukum  Direktorat Peraturan  Perpajakan  II,  2018).  Di Singapura,  harta  milik  warga  negara Indonesia  yang  disimpan    diperkirakan mencapai 60% dari seluruh kekayaan warga Indonesia di luar negeri (Akmam, 2017a).
Salah  satu  tujuan tax  amnesty adalah agar wajib pajak membawa aset yang selama
ini  disimpan  di luar  negeri  ke dalam  negeri dengan  membayar  uang  tebusan  yang  telah ditentukan.  Namun  meskipun  demikian sebagaimana diketahui, meskipun banyaknya  yang  mendeklarasikan  asetnya namun  tetap  saja  perolehan  negara  tidak berhasil  mencapai  target  tebusan  negara khususnya  dari  repatriasi.Unsur  penerimaan tax amnesty yakni repatriasi yang berdampak  pada  peningkatan  subjek  dan objek pajak baru tidak terpenuhi (Harvelllian, 2017).
Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah melalui  DJP  (Direktorat  Jenderal  Pajak)
mulai menjalankan fasilitas sistem
pertukaran  informasi  otomatis  atau  yang disebut  AEOI (Automotic  Exchange  Of Financial Account Information) antar negara yang  gunanya  untuk  mengetahui  dan melacak  potensi  pajak  di  luar  negeri. Sebelum adanya AEOI, pertukaran informasi  mengenai  data  wajib  pajak pertama  kali  ditetapkan  oleh  pemerintah Amerika  Serikat  (AS)  melalui  Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)(Akmam, 2017b). Adanya  AEOI  ini  merupakan  sebuah terobosan  legislasi,  dengan  dikeluarkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam
perkembangannya  perpu  ini  kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Penerbitan UU Nomor 9 Tahun 2017, menandai berakhirnya era kerahasiaan perbankan  dan  sektor  keuangan  lainnya untuk  kepentingan  perpajakan.  UU  Nomor 9  Tahun  2017  merupakan  landasan  hukum untuk pelaksanaan AEOI di Indonesia.
Beberapa aturan  lain  selain UU  Nomor 9 Tahun 2017 yang telah dimiliki Indonesia sebagai aturan domestik terkait AEOI, yaitu (Selvi,  2018):  (a)  Perpres  No.  13  Tahun 2018  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pemilik  Manfaat  dari  Korporasi  dalam rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak Pidana  Pendanaan  Terorisme;  (b)  PMK Nomor  70/PMK.03/2017  tentang  Petunjuk
Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk  Kepentingan  Perpajakan;  (c)  PMK Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas  PMK  Nomor  70/PMK.03/2017  tentang Petunjuk  Teknis  mengenai  Akses  Informasi Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan; (d)  PMK  Nomor  19/PMK.03/2018  tentang Perubahan  Kedua  atas  PMK  Nomor 70/PMK.03/2017  tentang  Petunjuk  Teknis mengenai Akses Informasi  Keuangan untuk Kepentingan  Perpajakan;    (e)  Peraturan Dirjen  Pajak  Nomor  PER-04/PJ/2018 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  bagi Lembaga  Keuangan  dan  Penyampaian Laporan  yang  berisi  informasi  Keuangan secara  Otomatis;  (f)  Peraturan  OJK  Nomor 25  /POJK.03/2015  tentang  Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
(g) Peraturan OJK Nomor 12
/POJK.01/2017  tentang  Penerapan  Program Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan  Terorisme  di  Sektor  Jasa Keuangan; (h) Surat Edaran OJK Nomor 16
/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran
Informasi  Secara  Otomatis  Antarnegara dengan  Menggunakan  Standar  Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard).
Adanya  AEOI,  diharapkan  peranannya dapat  mengurangi/mencegah  penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion). Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki  akses  atas  data  nasabah  bank  dan lembaga  keuangan  nonbank,  baik  secara nasional  maupun  internasional.  Undang- undang  yang  memuat  rahasia  bank  dapat “ditembus” untuk kepentingan perpajakan.
Pasal  8  Lampiran  UU  Nomor  9  Tahun 2017  menyatakan  tidak  berlaku  beberapa undang-undang    yang  terkait  ketentuan rahasia  bank  dengan  memberi  batasan “......sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan...”. Selanjutnya bagi masyarakat  yang  selama  ini  gemar meyimpan/menyembunyikan asetnya di luar negeri,  harus  berhati-hati  karena  adanya AEOI  ini  membuat  akses  data  terbuka  dan
lebih lanjut pemerintah dapat melacak wajib pajak yang menyimpan asetnya tersebut.
Sistem  kerja  AEOI    yaitu  pertukaran data  keuangan,  pertukaran  data  keuangan dilakukan  antar  otoritas  pajak  yang berwenang  di  setiap  negara.  Setiap  negara yang  telah  bergabung  dengan  sistem  AEOI akan  mengirimkan  dan  menerima  informasi awal, setiap tahunnya tanpa harus
mengajukan  permintaan  khusus.  Sehingga dengan  adanya  AEOI  maka  Dirjen  Pajak dapat melakukan pengawasan dan penggalian  potensi  perpajakan  melalui transaksi  perbankan  yang  dilakukan  wajib pajak  di  luar  negeri.  Kehadiran  AEOI menjadi  penting  dapat  meningkatkan probabilitas  tertangkap  dari  pengemplang pajak, dapat mengakibatkan peluang “pengemplang  pajak”  tertangkap  menjadi lebih besar.
Kerja  sama  internasional  pertukaran data  keuangan  secara  otomatis    melalui AEOI  mulai  menuai  hasil.  Direktorat Jenderal  Pajak  telah  menerima  data  ribuan triliun  aset  keuangan  di  luar  negeri  milik wajib pajak Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada  yang  terindikasi  sebagai  aset  yang tersembunyi  terindikasi  sebagai  harta tersembunyi  karena  wajib  pajak  belum melaporkannya  kepada  Ditjen  Pajak.  Harta di  luar  negeri  ada  yang  belum  dilaporkan dalam  SPT  dan tax  amnesty (Alika,  2019). Ditjen Pajak sudah menerima data keuangan dari  negara  surga  pajak  lainnya  seperti Panama, Cayman Islands, Bahama,
Guernsey,  Singapura,  dan  Hong  Kong (Thertina, 2018).

## C.   Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  penghindaran  pajak dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk tax avoidance dan tax  evasion ,  keduanya mempunyai  makna  yang  berbeda  tetapi keduanya  merugikan  keuangan  negara. Peranan AEOI terhadap penghindaran pajak baik melalui tax avoidance dan tax evasion , adalah untuk mengurangi/mencegah penghindaran  pajak  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  karena  dengan  adanya  AEOI
dengan payung hukum UU Nomor 9  Tahun 2017,    dapat  membuka  akses  data  wajib pajak,  pertukaran  data  keuangan  dilakukan antar  otoritas  pajak  yang  berwenang  di setiap  negara.  Dirjen  pajak  dapat  melacak persembunyian aset wajib pajak. Probabilitas  penghindaran  pajak  akan semakin mudah terungkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmam,  S.  (2017a).  Pertukaran  Otomatis dalam  Informasi:  Perspektif  Ekonomi Politik. Jurnal Hubungan Internasional ,
10 (2), 28.
Akmam,  S.  (2017b).  Pertukaran  Otomatis dalam  Informasi:  Perspektif  Ekonomi Politik. Jurnal Hubungan Internasional ,
10 (2), 30.
Alika,  R.  (2019).  Pajak  Terima  Data  Rp
1.300  T  Aset  Keuangan  WNI,  Ada Harta  Tersembunyi.  Retrieved  January 7, 2020, from https://katadata.co.id/berita/2019/03/14/ pajak-terima-data-rp-1300-t-aset-
keuangan-wni-ada-harta-tersembunyi
Farouk,  M.  (2018). Hukum  Pajak  di Indonesia . Jakarta: Premamedia Group.
Harvelllian,  A.  (2017).  Implikasi  Hukum dan  Legalitas  Tax  Amnesty  Terhadap Tingkat  kepatuhan  Wajib  pajak  di Indonesia. Jurnal Yudisial , 10 (3).
Lasmaya,  L.  (2017).  Pengaruh  Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Pajak. Computech & Bisnis , 11 (2), 71.
Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah.  (2018).  Retrieved  January  6, 2020, from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ berita/menkeu-kepatuhan-membayar- pajak-masih-rendah
Onasis,  D.  (2019).  Pengaruh  Penerapan AEOI ( Auc Exchange Of Information), Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib pajak
Terhadap Kepatuhan Membayar PajakPada  KPP  Pratama  Pekan  Baru
Senapelan. Jurnal  Ilmu  Komputer  Dan Bisnis , 10 (1), 2135.
Perbedaan  Tax  Avoidance  dengan  Tax
Evasion.  (n.d.).  Retrieved  January  6,
2020, from https://www.simulasikredit.com/perbed aan-tax-avoidance-dengan-tax-evasion/ Saskiananda,  N.  (2018).  Peran  Pajak  untuk Pembangunan Bangsa. Retrieved January 5, 2020, from https://www.kompasiana.com/nabilahsa skia/5c29763aaeebe14af94539e8/peran- pajak-untuk-pembangunan-bangsa
Selvi,  S.  (2018).  Automatic  Exchange  of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan. Jurnal  Transparansi , 1 (1), 128–133.
Sub  Direktorat  Bantuan  Hukum  Direktorat
Peraturan  Perpajakan  II.  (2018). Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan . Sudjarwadi,  D.  (2017).  Sosialisasi  Akses
Informasi  Keuangan  Bagi  Perpajakan. Semarang.
Sukmana, Y. (2017). Enaknya Sembunyikan
Harta  di  Luar  Negeri,  Mungkin  Tak Akan  Ada  Lagi...  Retrieved  January  5, 2020, from
https://money.kompas.com/read/2017/0
3/08/193000026/enaknya.sembunyikan. harta.di.luar.negeri.mungkin.tak.akan.ad a.lagi.?page=all
Thertina,  M.  R.  (2018).  Data  Keuangan
Orang  Kaya  Indonesia  di  Swiss Terbongkar  September  2019.  Retrieved January 7, 2020, from https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/ data-keuangan-orang-kaya-indonesia- di-swiss-terbongkar-september-2019
Wardani,  D.  K.  E.  wati.  (2018).  Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. JURNAL NOMINAL , 7 (1), 22.