## PEMILIHAN PERANGKAT RETORIKA PADA PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPROMOSIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN
Noermanzah Univesitas Bengkulu noermanzah@unib.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemilihan perangkat retorika pada pidato presiden Republik Indonesia dalam mempromosikan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Metode penelitian menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan catat. Teknik analisis pada tiga kerangka dimensi yaitu pada teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Uji keabsahan data menggunakan uji validitas pakar dan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko  Widodo  dalam  menggunakan  perangkat  retorika,  baik  dalam  bentuk  kalimat,  diksi,  kohesi,  dan koherensi bukan hanya memberikan janji saja pada masyarakat dalam setiap bahasa yang disampaikan dalam pidatonya, tetapi benar-benar dilaksanakan khususnya pada program pendidikan. Walaupun ada beberapa program pendidikan yang menjadi janji dan harapan di masa yang akan datang, tetapi sebagian besar dilaksanakan pada masa kerjanya. Perlu diketahui bahwa perangkat retorika yang disusun pada pidato resmi di bidang pendidikan disusun oleh tim kerja kepresidenan. Berbeda dengan pidato tidak resmi lebih dominan disusun oleh presiden secara pribadi sehingga terlihat pidato yang disampaikan masih ada yang menggunakan kalimat minor dan mayor, diksi slang, diksi konotasi, diksi jargon, idiom, dan kohesi elipsis yang seharusnya dihindari dalam penggunaan pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia.
Kata kunci : perangkat retorika, pidato presiden, kebijakan pemerintah, bidang pendidikan

## Abstract
The objective of this research was to explain the selection of rhetorical instruments in the speech of the President of the Republic of Indonesia in promoting government policies in education. The research method used  is  Van  Dijk  model  of  critical  discourse  analysis.  Data  collection  techniques  using  documentation techniques, interviews, and notes. The analysis technique is based on three dimensional frameworks, namely the text, social cognition, and social context. The data validity test used expert validity test and data source triangulation. The results show that specifically President Susilo Bambang Yudhoyono and President Joko Widodo in using rhetorical tools, both in the form of sentences, diction, cohesion, and coherence, not only give promises to the  public in every language delivered in their speeches, but are actually implemented specifically  in  education  programs.  Although  there  are  several  educational  programs  that  have  made promises and hopes for the future, most of them were implemented during their tenure. It should be noted that the rhetoric set in formal speeches on education was compiled by the presidential working team. In contrast to informal speeches, the more dominant is composed by the president personally so that there are still speeches that use minor and major sentences, slang diction, connotation diction, jargon diction, idioms, and elliptical cohesion which should be avoided in the use of the state speech of the president of the Republic of Indonesia
Keywords: rhetoric devices, presidential speeches, government policies, education
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 4, No. 2, Agustus 2020

## A. PENDAHULUAN
Pidato  presiden  akan  baik  dan diterima  oleh  masyarakat  apabila memiliki  retorika  yang  baik  dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan  efektif.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Larrazabal  dan  Korta  (di dalam  Rochmawati,  2017:151)  dan Noermanzah (2016:17), bahwa retorika  sebagai  studi  kemampuan penggunaan  linguistik  atau  bahasa bisa  memberikan  kontribusinya dengan  bahasa  yang  persuasif  serta meyakinkan pendengar dengan tindak  tutur  perlokusi  yang  bersifat informatif.  Terlebih pidato presiden sebagai media elektronik massal yang menggunakan  bahasa  publik  dengan efek  retorika  yang  disusun  secara persuasif, memiliki kekuatan khusus untuk  menarik  perhatian  seluruh masyarakat karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (Lakoff, 2001:310). Ilmu retorika ini sudah dipelajari sejak abad kelima sebelum Masehi  oleh  kaum  Sofis  di  Yunani yang  awalnya  retorika  sebagai  seni berbicara  atau  berpidato  di  depan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan sekarang berkembang juga dalam seni menulis. Kaum  Sofis  berpandangan  bahwa, pemerintah  dipilih  berdasarkan suara  terbanyak  atau  demokrasi sehingga  diperlukan  adanya  usaha membujuk rakyat demi kemenangan dalam pemilihan pimpinan pemerintahan  (Effendy,  2015:53). Untuk  itu,  berkembanglah  seni berpidato yang terkadang membenarkan dengan cara memutarbalikkan  kenyataan  demi tercapainya tujuan. Penggunaan perangkat retorika, mulai  dari  pemilihan  kata  dan penyusunan gramatikal kalimat serta tepatnya  bahasa  tubuh  dengan perkataan  dalam  berpidato  mampu memengaruhi  perhatian  rakyat  dan akhirnya terbujuk untuk memilihnya. Selain itu, setelah menjadi pemimpin pemerintahan dalam setiap pidatonya  akan  mampu  menjadikan isi  dari  pidatonya  tersebut  sebagai ideologi  yang  menjadi  dasar  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai presiden di era reformasi, khususnya Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono  yang  sering disebut  SBY  dan  Joko  Widodo  yang sering  disebut  Jokowi  memiliki karakteristik dalam beretorika khususnya  dalam  berpidato.  Dari hasil pengamatan terhadap beberapa pidato kenegaraan di bidang pendidikan,  Presiden  SBY  dalam menggunakan retorika bahasa, secara umum benar-benar menggunakan bahasa Indonesia lisan yang cukup baku karena tidak terlihat dari daerah mana cara berbicaranya, sedangkan  Presiden  Jokowi  ketika berpidato masih menggunakan bahasa  Indonesia  yang  kurang  baku karena masih terlihat kedaerahannya yaitu menggunakan dialek Jawa. Livia & Soenarto (2015:69-78), menjelaskan  bahwa  SBY  dalam beretorika terlihat rapi pada penyusunan  teks  pidato  khususnya pidato  dalam  menanggapi  isu  ISIS yang  dilihat  dari  keterkaitan  antar kalimat yang ada. Pembawaan  pidato yang    tenang    dan    kalem menunjukkan  bahwa  SBY  memang percaya  diri  dalam  membawakan pidato  tersebut  yang  juga  didukung dengan  gerakan  tangan  steepling
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka
Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
selama  melakukan  pidato.    Hal  ini menunjukkan SBY memiliki kemampuan  beretorika  yang  perlu dianalisis secara lebih lanjut, khusunya  perangkat  retorika  secara menyeluruh dalam pidato kenegaraannya. Kemudian,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Humaidi  (2016:125- 126) menjelaskan bahwa karakteristik  yang  menarik  dari Presiden SBY dalam beretorika yaitu pada  struktur  teks  pidato,  pada struktur makro, Presiden SBY sangat piawai  dalam  menyajikan  topik tentang  perubahan  demokrasi  yang terjadi  di  Indonesia  yang  semakin dipercaya dan diterima oleh masyarakat.  Pada  struktur  mikro, Presiden  SBY    berusaha  memilih beberapa  kosakata  positif  dalam tindakannya dan menggunakan kosakata  negatif  dalam  menjelaskan kelompok di luar pemerintahan, serta menggunakan  pola  kalimat  aktif dalam untuk menonjolkan pemerintah dengan melakukan beberapa tindakan perubahan. Begitupun  presiden  RI,    yaitu Presiden Jokowi memiliki karakteristik  yang  menarik  dalam retorika berpidato pada setiap pidato kenegaraannya. Hasil penelitian yang dilakukan Asmara (2016:379) menunjukkan bahwa Presiden Jokowi  memiliki karakteristik  dalam menggunakan  perangkat  retorika khususnya dalam penggunaan strategi  kebahasaan,  yaitu  strategi leksikon,  stilistika,  pronomina,  dan sintaksis.    Dalam  menggunakan strategi  leksikon  dan  stilistika, Presiden Jokowi menggunakan kosakata  yang  bervisi  kelautan  dan kerja  sehingga  membedakannya
dengan  presiden  sebelumnya  dan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Presiden Soekarno. Sedangkan dalam menggunakan  strategi  pronomina, Jokowi berusaha mengacaukan struktur  dan  mengaburkan  makna pronomina:  saya,  kami,  kita,  dan rakyat sehingga membangkitkan rasa persatuan.
Kemudian,  pada  strategi  sintaksis digunakan kalimat positif dan negatif untuk  menokohkan  diri  (glorifikasi).
Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan penggunaan  klausa  persuasifnya, bahwa Jokowi berusaha membentuk keyakinan subjektif khalayak, mengumpulkan  setiap  dukungan, memanipulasi opini publik, mengkonstruksi  kesadaran  politik publik  atau  legitimasi  kekuatan politik,  dan  untuk  menghindari konfrontasi dengan presiden sebelumnya yaitu SBY. Presiden  Jokowi  dalam  pidato debat  calon  presiden  juga  piawai dalam  menggunakan  diksi  yang berjenis kata asing, serapan, khusus, umum,  populer,  abstrak,  konkret, ilmiah, konotasi, dan jargon (Setiana dkk., 2015:1). Dengan menggunakan variasi  diksi  tersebut  menunjukkan Jokowi berusaha untuk mempersuasi masyarakat  pendengar  agar  tidak menimbulkan kebosanan saat mendengarkan  pidato  debatnya. Selanjutnya, menurut Malikha (2017:121),  dalam  hal  pemakaian kalimat,  Jokowi  sebagian  besar mendayagunakan  kalimat  deklaratif, kalimat  imperatif,  dan  kalimat interogatif  dalam  teks  pidato  tahun 2015.  Penggunaan kalimat deklaratif lebih  mendominasi  dalam  setiap pidatonya dan pidato yang digunakan mengandung  makna  bahwa  pidato
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
presiden  berperan  sebagai  pemberi informasi, sementara itu, masyarakat Indonesia sebagai penerima informasi. Merrita  (2012:iii)  menjelaskan pidato  Jokowi  khususnya  pidato kampanye Pilkada DKI 2012, terdapat empat puluh lima proposisi makro,  sejumlah  nilai  ideologis kepemimpinan Jokowi, seperti antidiskriminasi  etnis,  kerakyatan, kesediaan  untuk  terjun ke  lapangan,
kooperatif, kekonsistenan, dan kecenderungan  untuk  menghindari konflik kekerasan. Penelitian relevan ini  lebih  fokus  memaknai  ideologi kepemimpinan  Jokowi  dalam  pidato kampanye  dilihat  dari  penggunaan perangkat  retorika  yaitu  proposisi dalam setiap kalimat yang ada dalam pidato  kampanye.  Hal  ini  berbeda pada  hasil  penelitian  ini,  lebih  fokus menganalisis perangkat retorika dari aspek  penggunaan  kalimat,  diksi, kohesi, dan koherensinya.
Kemudian,  kajian  terhadap perangkat  retorika  pada  pidato presiden  RI  juga  sudah    dilakukan oleh  Noermanzah  (2018:435)  hanya saja  penelitiannya  menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough sedangkan dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis wacana  kritis  model  Van  Dijk.  Dari beberapa  hasil  penelitian  relevan berkaitan dengan karakteristik retorika pidato SBY dan Jokowi, perlu dilakukan  penelitian  pada  aspek- aspek  retorika  yang  belum  diteliti, mulai  dari  aspek  perangkat  retorika khususnya  pidato  kenegaraan  pada bidang  pendidikan.  Difokuskan  pada bidang  pendidikan,  dikarenakan pendidikan  adalah  unsur  utama dalam  pembangunan  suatu  bangsa
dan permasalahan pendidikan masih menjadi permasalahan bangsa Indonesia  yang  belum  terselesaikan. Selain  itu,  peneliti  sebagai  abdi negara yang berprofesi dalam bidang pendidikan sehingga dapat memberikan  pemahaman  tersendiri dalam mengkajinya sehingga bermanfaat  secara  langsung  dalam pengembangan profesionalisme sebagai  tenaga  pendidik  terutama dalam  mengajar  materi  wacana pidato.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan motode analisis wacana kritis (AWK) model  Van  Dijk.  Data  utama  dalam penelitian  ini  adalah  perangkat retorika  dalam  pidato  kenegaraan Presiden SBY dan Jokowi khususnya dalam bidang pendidikan. Kemudian, sumber data utama dalam penelitian ini difokuskan pada pidato kenegaraan  yang  memiliki  unsur kebijakan  di  bidang  pendidikan sehingga diperoleh sumber data yaitu 6  pidato  Presiden  SBY  tahun  2013- 2014  dan  6  pidato  Presiden  Jokowi tahun 2015-2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah teknik dokumentasi, wawancara,  dan  catat.  Teknik dokumentasi  sebagai  teknik  utama berupa  pengambilan  dokumentasi video pidato Presiden SBY dan Jokowi yang diperoleh dari bagian Pengarsipan  dan  Biro  Pers,  Media, dan Informasi Kementerian Sekretariat Negara RI, TVRI Nasional Pusat  Jakarta,  dan  pada  laman https://www.youtube.com .
Teknik  analisis  data  dalam penelitian ini menghubungkan unsur
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka
Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
mikro,  meso,  dan  makro  pada  tiga kerangka dimensi yaitu: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Kemudian, untuk  menjamin  keabsahan  data maka  dilakukan  teknik  pengujian melalui  cara:  kredibilitas  dengan triangulasi  sumber  data  validitas pakar wacana, transferabilitas dengan  penyajian  yang  sistematis dan  objektif,  dependabilitas  dengan menyusun  seluruh  proses  penelitian berdasarkan data, dan konfirmabilitas dengan mendokumentasikan  seluruh  data penelitian. C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Temuan  perangkat  retorika dalam  pidato  kenegaraan  Presiden SBY  dan  Jokowi  khususnya  dalam bidang  pendidikan  terbagi  menjadi empat  perangkat  retorika,  yaitu kalimat,  pilihan  kata  atau  diksi, kohesi,  dan  koherensi.  Perangkat retorika yang terdapat dalam pidato kenegaraan presiden SBY dan Jokowi, dapat  dijelaskan  dalam  subbab khusus berikut. a) Kalimat dalam Pidato Kenegaraan Kalimat  yang  digunakan  dalam pidato  kenegaraan  presiden  RI khususnya Presiden SBY dan Jokowi cukup  bervariasi,  mulai  dari  kalimat minor,  kalimat  mayor,  kalimat melepas,  kalimat  berimbang,  dan kalimat  berklimaks.  Sebagian  besar menggunakan  kalimat  melepas  dan beberapa  kalimat  berimbang  dan sedikit  menggunakan  kalimat  minor dan berklimaks. Kemudian, berdasarkan  struktur  pidato,  pada bagian  pendahuluan  menggunakan kalimat  mayor,  minor,  melepas,  dan
berimbang. Pada bagian batang tubuh atau  isi  lebih  banyak  menggunakan kalimat  melepas  dan  sesekali  diapit oleh  kalimat  berimbang  dan  sedikit sekali ditemukan kalimat berklimaks.
Kemudian, pada bagian penutup sebagian besar menggunakan  kalimat  melepas  dan sesekali diapit kalimat minor, mayor, dan berimbang. Ciri khas penggunaan kalimat  oleh  Presiden  SBY  dalam pidato kenegaraan khususnya dalam bidang pendidikan, pada pidato resmi yaitu:  1)  pada  bagian  pendahuluan menggunakan  pola  kalimat:  (a) mayor, melepas, berimbang, berklimaks; dan (b) mayor, melepas, berimbang.  2)  Pada  bagian  batang tubuh menggunakan pola kalimat: (a) melepas, berimbang, berklimaks; dan (b)  mayor,  melepas,  berimbang. Kemudian,  3)  pada  bagian  penutup menggunakan  pola  kalimat  melepas, berimbang,  minor;  dan  (b)  kalimat melepas.  Sedangkan,  penggunaan kalimat dalam pidato tidak resmi atau nonformal  menggunakan  pola:  1) pada bagian pendahuluan menggunakan  pola  kalimat:  (a) mayor,  melepas;  dan  (b)  mayor, melepas,  berimbang,  berklimaks.  2) pada  bagian  batang  tubuh  atau  isi menggunakan  pola  kalimat:  (a) melepas,  berimbang,  berklimaks, minor, mayor; (b) melepas, berimbang,  berklimaks;  dan  (c) melepas,  berimbang.  Kemudian,  3) pada  bagian  penutup  menggunakan pola  kalimat:  (a)  melepas,  mayor, minor;  (b)  melepas,  berimbang;  dan (c) berimbang, mayor. Selanjutnya,  pada  penggunaan kalimat  oleh  Presiden  Jokowi  dalam pidato kenegaraan khususnya dalam bidang pendidikan, pada pidato resmi
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
yaitu:  1)  pada  bagian  pendahuluan menggunakan  pola  kalimat:  (a) mayor,  melepas,  dan  berimbang.  2) Pada  bagian  batang  tubuh  atau  isi menggunakan pola kalimat: melepas, berimbang, dan berklimaks.
Kemudian,  3)  pada  bagian penutup menggunakan pola kalimat:
(a) berklimaks, melepas, berimbang; dan (b)  melepas, berimbang, minor. Penggunaan  kalimat  dalam  pidato tidak resmi atau nonformal menggunakan  pola:  1)  pada  bagian pendahuluan  menggunakan  pola kalimat: mayor dan melepas. 2) Pada bagian  batang  tubuh  atau  isi menggunakan  pola  kalimat:  (a) melepas,  berimbang;  (b)  melepas, berimbang,  mayor;  dan  (c)  melepas, berimbang, berklimaks. Kemudian, 3) pada  bagian  penutup  menggunakan pola  kalimat:  (a)  melepas;  (b) melepas, berimbang; dan (c) melepas dan minor.
b) Pilihan Kata atau Diksi dalam Pidato Kenegaraan Diksi  yang  digunakan  dalam pidato  kenegaraan  presiden  RI khususnya Presiden SBY dan Jokowi cukup  bervariasi,  yaitu:  denotasi, denotasi,  populer,  baku,  ilmiah, disisipi  bahasa  asing,  konkrit,  slang, abstrak,  istilah  asing  dan  daerah, khusus,  umum,  artifal,  konotasi, idiom,  jargon.  Untuk  konteks  pidato yang resmi lebih dominan digunakan diksi  populer,  ilmiah  dengan  bahasa Indonesia  baku  atau  resmi  pada bagian  pendahuluan,  batang  tubuh, dan penutup. Kemudian, konteks pidato yang kurang resmi lebih dominan digunakan  diksi  populer  dan  slang atau  bahasa  sehari-hari  pada  bagian
pendahuluan,  batang  tubuh,  dan penutup.  Kemudian,  untuk  bagian pendahuluan  diawali  dengan  diksi populer  istilah  Arab,  Hindu,  dan Budha  sebagai  salam  pembuka,  dan diksi  artifal.  Pada  bagian  penutup juga  diakhiri  dengan  diksi  populer istilah Arab, Hindu, Budha, dan diksi artifisial yang disusun secara seni.

## c) Kohesi dalam Pidato Kenegaraan
Kohesi  yang  digunakan  dalam pidato  kenegaraan  presiden  RI khususnya Presiden SBY  dan Jokowi bervariasi,  yaitu anafora  klasik, repetisi, subtitusi, elipsis, superordinat,  sinonimi,  antonimi, eksofora,  endofora,  kolokasi,  intonasi naik dan turun, konjungsi penegas/konsekuensi, konjungsi syarat,  konjungsi  cara,  konjungsi pertentangan,  konjungsi  petunjuk, konjungsi aditif, konjungsi pembenaran, konjungsi perbandingan,  konjungsi  pemiripan, konjungsi  sebab,  konjungsi  akibat, konjungsi pilihan, konjungsi urutan/penambahan, konjungsi pengandaian, konjungsi waktu, konjungsi korelatif, konjungsi pengulangan, dan konjungsi  tak bersyarat . Pada bagian pendahuluan lebih dominan menggunakan kohesi sinonimi, anafora klasik , dan repetisi . Pada  bagian  batang  tubuh  lebih dominan menggunakan kohesi klasik, repetisi,  subtitusi,  konjungsi  sebab, konjungsi  akibat,  konjungsi  waktu, konjungsi  cara,  konjungsi  syarat, konjungsi tujuan, konjungsi kondisional,  konjungsi  urutan ,  dan konjungsi  pertentangan .  Kemudian, pada  bagian  penutup  lebih  dominan
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka
Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
menggunakan  konjungsi  penegas akhirnya,  dengan  demikian,  dan demikianlah.
d) Koherensi dalam Pidato Kenegaraan Koherensi  yang  digunakan dalam pidato kenegaraan presiden RI khususnya Presiden SBY dan Jokowi cukup  bervariasi,  yaitu koherensi penegas, syarat, pertentangan, setara, kelanjutan, pembenaran, perbandingan, persamaan, pemiripan, akibat, sebab, timbal balik,  hubungan tujuan,  cara,  pilihan,  persetujuan, menguatkan  keadaan,  pertanyaan lanjutan,  instruksi,  pengandaian, waktu,  penjelas,  objek,  penolakan, intensitas,  kondisional,  pemakluman, pengulangan,  konsesif, dan tak bersyarat .  Pada  bagian  pendahuluan menggunakan koherensi  hubungan kesamaan makna salam pembuka doa dan penghormatan, hubungan tujuan, hubungan  waktu,  hubungan  sebab, hubungan  akibat,  hubungan  cara, hubungan  kondisional,  hubungan syarat,  hubungan  setara,  hubungan pertentangan, hubungan perbandingan,  hubungan  pemiripan, hubungan  penjelas, dan hubungan kelanjutan .
Pada bagian batang tubuh atau isi  digunakan  bervariasi koherensi, yaitu  hubungan  waktu,  hubungan tujuan,  hubungan  cara,  hubungan kondisional, hubungan perbandingan, hubungan  persamaan,  hubungan pembenaran, hubungan pertentangan,  hubungan  penjelas, hubungan syarat, hubungan menguatkan pernyataan/keadaan sebelumnya, hubungan penegas, hubungan  setara,  hubungan  jumlah/ intensitas, hubungan pemiripan,
hubungan  timbal-balik,  hubungan menyatakatan  akibat,  hubungan sebab, hubungan penambahan/ kelanjutan, hubungan urutan, hubungan pemakluman/tanpa syarat, hubungan  pengulangan,  hubungan penyangkalan/  penolakan,  hubungan pilihan, hubungan penunjuk, hubungan pengandaian, dan hubungan  konsesif/  menyatakan kesediaan yang berbeda dengan yang dinyatakan dengan kalimat sebelumnya,  hubungan  pembatasan, hubungan sasaran, hubungan persetujuan,  hubungan  pertanyaan lanjutan, hubungan intruksi/ permintaan/  permohonan/  perintah, hubungan jawaban, hubungan keterangan tempat, hubungan keterangan diri, hubungan perubahan,  hubungan  penghargaan, dan hubungan mempersilakan. Kemudian, pada bagian penutup  menggunakan koherensi hubungan  menegaskan,  hubungan tujuan,  hubungan  cara,  hubungan sebab,  hubungan  sebab,  hubungan syarat, hubungan pertentangan, hubungan  perbandingan,  hubungan pilihan, hubungan penjelas, hubungan kondisional, hubungan urutan, hubungan penghargaan, doa, hubungan  amanat,  hubungan  waktu, hubungan  pertanyaan  kelanjutan, hubungan penunjuk, hubungan setara, hubungan  intensitas,  hubungan  cara, dan hubungan salam penutup .

## 2. Pembahasan
Perangkat  retorika  berupa kalimat,  diksi,  kohesi, dan koherensi yang  digunakan  oleh  Presiden Republik Indonesia khususnya Presiden  SBY  dan  Presiden  Jokowi dalam pidato kenegaraannya
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
menunjukkan  seberapa  mahirnya mereka  dalam  mengolah  bahasa  di depan umum secara ekspresif (Muji & Kusmana,  2019:3).  Perlu  diketahui bahwa  dalam  menyusun  pidato kenegaraan  terbagi  menjadi  dua jenis, yaitu penyusunan pidato resmi dan  pidato  tidak  resmi.  Penyusunan untuk  kedua  jenis  pidato  ini  sama, yaitu disusun dengan tahap inventio (penemuan)  bersama  tim  penyusun pidato kenegaraan, dispositio (penyusunan), elocutio (gaya), memoria (memori), dan pronuntiatio (penyampaian) (Rakhmat, 2019:6-8) Dalam hal ini, yang membedakannya adalah cara pronuntiatio (penyampaian), apabila pidato resmi disampaikan secara manuskrip dengan  diksi  populer  dan  ilmiah, sedangkan  pidato  tidak  resmi disampaikan secara memoriter (mengingat  kata  demi  kata)  dan ekstempore  (persiapan  garis  besar topik  saja  atau  out  line)  dengan menggunakan  diksi  populer  dan slang atau bahasa sehari-hari. Khusus  untuk  Presiden  SBY memiliki keunikan dalam hal pronuntiatio  (penyampaian),  yaitu untuk  pidato  resmi  maupun  tidak resmi lebih dominan menyampaikan pidatonya  secara  memoriter  dan ekstemporer  yang  mengandalkan ingatan  dan  pengalaman.  Sedangkan Presiden  Jokowi    lebih  banyak mengandalkan  teks  atau  manuskrip ketika  menyampaikan  pidatonya, terutama pada konteks pidato resmi. Selain itu, keunikan yang dimiliki oleh Presiden SBY yaitu jumlah kata yang digunakan  dalam  setiap  pidatonya mencapai  rata-rata  5400  sedangkan Presiden  Jokowi  jumlahnya  hanya 3800  kata.  Hal  ini  menunjukkan
bahwa  Presiden  SBY  lebih  memiliki retorika  yang  panjang  dibandingkan Presiden Jokowi.
Presiden SBY dan Jokowi dalam menggunakan  perangkat  retorika, baik  dalam  bentuk  kalimat,  diksi, kohesi,  dan  koherensi  bukan  hanya memberikan janji saja pada masyarakat dalam setiap bahasa yang disampaikan dalam pidatonya, tetapi benar-benar dilaksanakan khususnya pada program pendidikan. Walaupun ada  beberapa  program  pendidikan yang  menjadi  janji  dan  harapan  di masa  yang  akan  datang,  tetapi sebagian  besar  dilaksanakan  dalam masa kerjanya.
Program  pendidikan  Presiden SBY  yang  sesuai  dengan  yang disampaikan melalui perangkat retorika  dalam  pidatonya  yaitu peningkatan  program  pendidikan Lemhannas,  berkeliling  Indonesia bertemu guru, peningkatan kesejahteraan guru, program Bidikmisi, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bagi yang berprestasi, beasiswa bagi golongan  tidak  mampu,  beasiswa reguler, Beasiswa Presiden (Indonesia Presidential Scholarship), peresmian  perguruan  tinggi  negeri, beasiswa untuk S-2 dan S-3 di dalam maupun  di  luar  negeri,  program keikutsertaan dalam olimpiade internasional, program afirmasi yaitu lulusan-lulusan  sekolah  menengah yang  tinggal  di  wilayah  timur Indonesia,  seperti  Papua  dan  Papua Barat  dan  daerah  perbatasan, mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi  terbaik  di  Indonesia,  program Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah, program Pendidikan
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka
Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
Menengah  Universal,  program  wajib belajar 12 tahun, anggaran pendidikan  meningkat  6  kali  lipat dari  Rp62,7  triliun  menjadi  Rp375,4 triliun, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan tahun 2014 anggaran pendidikan telah mencapai
Rp375,4  triliun  dan  tahun  2015 mendatang  direncanakan  sebesar
Rp404  triliun,  dan  alokasi  anggaran pada  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan sebesar Rp67,2 triliun. Jenis  kalimat  yang  digunakan oleh  Presiden  SBY  dalam  pidato kenegaraannya lebih dominan menggunakan  kalimat  melepas  dan berimbang dibandingankan mengunakan  kalimat  mayor,  minor dan berklimaks dalam menyampaikan program pendidikannya sehingga memberikan informasi yang sistematis.  Hal  ini  dikarenakan kalimat melepas memberikan informasi dimulai dari induk kalimat atau  informasi  utama  dan  diikuti anak kalimat atau informasi tambahan sedangkan kalimat berimbang menyajikan struktur yang memperlihatkan  kesejajaran  bentuk dan  informasinya  dituangkan  ke dalam bangun kalimat yang simetris yang  memiliki  sebab  akibat  yang sama  pentingnya.  Berikut  contoh kalimat  melepas  yang  mengandung unsur  informatif  dalam  pidato kenegaraan Presiden SBY.
Saya sungguh memberikan atensi yang tinggi  kepada  guru.  Saya  masih  ingat satu  bulan  setelah  saya  menjadi presiden,  saya  cek  gaji  guru  dan  PNS golongan  I/a  itu  600  ribu.  Saya mengumpulkan anggota kabinet, menteri-menteri  terkait,  salah  satu saksinya  adalah  Pak  Sudi  Silalahi, nampaknya 600 ribu dikaitkan dengan tugas, tanggung jawab dan
pengorbanannya  terlalu  kecil.  Oleh karena  itulah  kami  bertekad  dulu, sejalan  dengan  kemampuan  negara dan  pertumbuhan  perekonomian  kita, minimal  gaji  guru  haruslah  mencapai Rp. 2,5 juta. Itu awal. (PRSBY-132)
Dari  kutipan  pidato  Presiden SBY  di  atas,  dapat  kita  lihat  dalam paragraf tersebut hampir seluruhnya menggunakan  kalimat  melepas  dan hanya  satu  yang  menggunakan kalimat  mayor  yaitu  “Itu  awal”. Kalimat  melepas  yang  disusun tersebut  misalnya  satu  contoh kalimat:
“Saya mengumpulkan anggota  kabinet,  menteri-menteri terkait,  salah  satu  saksinya  adalah Pak  Sudi  Silalahi,  nampaknya  600 ribu dikaitkan dengan tugas, tanggung jawab dan pengorbanannya terlalu  kecil.”  Dari  kalimat  ini menunjukkan terdapat induk kalimat yaitu  “Saya  mengumpulkan  anggota kabinet,  menteri-menteri  terkait, salah  satu  saksinya  adalah  Pak  Sudi Silalahi,” dan anak kalimat kalimatnya  “nampaknya  600  ribu dikaitkan  dengan  tugas,  tanggung jawab  dan  pengorbanannya  terlalu kecil”.
Pola  kalimat  melepas  yang disusun memberikan informasi yang cukup jelas dan tidak bertele-tele dan membuat  pendengar  terutama  guru menjadi  penasaran  karena  maksud dan    tujuan    kalimat  tersebut  akan dijawab  langsung  pada  kalimat berikutnya.  Kalimat  jawabannnya pun  dalam  kalimat  melepas  yaitu: “Oleh  karena  itulah  kami  bertekad dulu,  sejalan  dengan  kemampuan negara
dan pertumbuhan perekonomian kita, minimal gaji guru haruslah  mencapai  Rp.  2,5  juta.” Kalimat  melepas  tersebut,  benar-
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
benar  dilakukan  oleh  pemerintahan SBY bahwa gaji guru khususnya yang PNS  dari  tahun  ke  tahun  mengalami kenaikan misalnya saja di tahun 2013 untuk  THP  guru  dalam  pangkat terendah  golongan  II/a  tidak  kawin memiliki penghasilan sebesar Rp3.049.500,00 per bulan belum lagi ditambah dengan tunjangan sertifikasi  yang nilainya  sebesar  gaji pokok.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Presiden SBY pada pemerintahannya sangat memperhatikan aspirasi guru yang tingkat kesejahteraannya sangat kurang di zaman orde lama dan orde baru.
Kemudian, saat menyampaikan program  pendidikan  dalam  pidato kenegaraan, Presiden SBY dan Jokowi menggunakan kohesi  anafora  klasik, repetisi, subtitusi, elipsis, superordinat,  sinonimi,  antonimi, eksofora,  endofora,  kolokasi,  intonasi naik dan turun, konjungsi penegas/konsekuensi, konjungsi syarat,  konjungsi  cara,  konjungsi pertentangan,  konjungsi  petunjuk, konjungsi aditif, konjungsi pembenaran, konjungsi perbandingan,  konjungsi  pemiripan, konjungsi  sebab,  konjungsi  akibat, konjungsi pilihan, konjungsi urutan/penambahan, konjungsi pengandaian, konjungsi waktu, konjungsi korelatif, konjungsi pengulangan, dan konjungsi  tak bersyarat .  Pada  bagian  pendahuluan lebih  dominan  menggunakan kohesi sinonimi, anafora klasik , dan repetisi . Pada bagian batang tubuh lebih dominan menggunakan kohesi klasik,
repetisi,  subtitusi,  konjungsi  sebab, konjungsi  akibat,  konjungsi  waktu, konjungsi  cara,  konjungsi  syarat, konjungsi
tujuan, konjungsi
kondisional,  konjungsi  urutan, dan konjungsi pertentangan . Kemudian, pada bagian penutup lebih dominan menggunakan konjungsi  penegas akhirnya, dengan demikian, demikianlah.  Dari  variasi  perangkat kohesi tersebut Presiden SBY benar- benar meyakinkan pendengar sehingga  masyarakat  yakin  dengan apa yang disampaikan melalui pidato kenegaraannya  terutama  tentang program-program pendidikan (Noermanzah dkk., 2017: 221-222). Kemudian,  koherensi  yang digunakan  dalam  pidato  kenegaraan presiden  Presiden  SBY  dan  Jokowi khususnya  dalam  pidato  dalam bidang pendidikan cukup bervariasi, yaitu koherensi  penegas,  syarat, pertentangan,  setara,  kelanjutan/ penambahan, pembenaran, perbandingan, persamaan, pemiripan, akibat, sebab, timbal balik,  hubungan tujuan,  cara,  pilihan,  persetujuan, menguatkan  keadaan,  pertanyaan lanjutan,  instruksi,  pengandaian, waktu,  penjelas,  objek,  penolakan, intensitas,  kondisional,  pemakluman, pengulangan,  konsesif, dan tak bersyarat .  Pada  bagian  pendahuluan menggunakan koherensi  hubungan kesamaan makna salam pembuka doa dan penghormatan, hubungan tujuan, hubungan  waktu,  hubungan  sebab, hubungan  akibat,  hubungan  cara, hubungan  kondisional,  hubungan syarat,  hubungan  setara,  hubungan pertentangan,
hubungan perbandingan,  hubungan  pemiripan, hubungan  penjelas, dan hubungan kelanjutan . Pada bagian batang tubuh atau isi  digunakan  bervariasi  koherensi, yaitu hubungan  waktu,  hubungan
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka
Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
tujuan,  hubungan  cara,  hubungan kondisional, hubungan perbandingan, hubungan  persamaan,  hubungan pembenaran, hubungan pertentangan,  hubungan  penjelas, hubungan syarat, hubungan menguatkan  pernyataan/  keadaan sebelumnya, hubungan penegas, hubungan  setara,  hubungan  jumlah/ intensitas, hubungan pemiripan, hubungan  timbal-balik,  hubungan menyatakatan  akibat,  hubungan sebab, hubungan penambahan/ kelanjutan, hubungan urutan, hubungan pemakluman/ tanpa syarat, hubungan pengulangan, hubungan  penyangkalan/  penolakan, hubungan pilihan, hubungan penunjuk,  hubungan  pengandaian, dan  hubungan  konsesif/  menyatakan kesediaan yang berbeda dengan yang dinyatakan dengan kalimat sebelumnya,  hubungan  pembatasan, hubungan sasaran, hubungan persetujuan,  hubungan  pertanyaan lanjutan, hubungan intruksi/ permintaan/  permohonan/  perintah, hubungan jawaban, hubungan keterangan tempat, hubungan keterangan diri, hubungan perubahan,  hubungan  penghargaan, dan hubungan mempersilakan . Selanjutnya, pada bagian penutup  menggunakan  koherensi hubungan  menegaskan/kesimpulan, hubungan  tujuan,  hubungan  cara, hubungan  sebab,  hubungan  sebab, hubungan syarat, hubungan pertentangan, hubungan perbandingan,  hubungan  pilihan, hubungan penjelas, hubungan kondisional, hubungan urutan, hubungan penghargaan, doa, hubungan  amanat,  hubungan  waktu, hubungan  pertanyaan  kelanjutan, hubungan penunjuk, hubungan setara, hubungan
intensitas/jumlah,
hubungan cara, dan hubungan salam penutup .  Berbagai  jenis  pengunaan koherensi  ini  menunjukkan  bahwa Presiden  SBY  dan  Jokowi  piawai dalam mengolah bahasa dan tentunya menghindari kejenuhan dari pendengar. Kohesi  yang  lebih  dominan digunakan  oleh  Presiden  SBY  dan Jokowi  adalah  kohesi  anafora, repetisi,  subtitusi,  dan  kohesi  sebab akibat  dan  sebaliknya,  serta  kohesi waktu. Kohesi anafora karena kohesi ini  merujuk silang pada unsur yang disebutkan terdahulu sehingga pendengar terbantu untuk memahami  setiap  gagasan  yang didengarnya  dan  tidak  mengalami kejenuhan saat mendengarkan pidato kenegaraan.  Kohesi  repetisi  juga mengulang  kata  yang  sama  meujuk pada  kalimat  sebelumnya.  Subtitusi merupakan  anafora  yang  mengacu pada  anteseden  namun  pronomina referensial  atau  kata-kata  yang digunakan untuk mengganti anteseden  itu  tidak  sesuai  dengan anafora  klasik  atau  bahkan  tidak sama  dengan  kata-kata  yang  tertera pada  antesedennya.  Kohesi  sebab akibat  menjelaskan  sebab  hadirnya suatu  program  dan  dijelaskan dampaknya dalam bentuk akibat dan sebaliknya.  Kemudian,  kohesi  waktu lebih  banyak  menjelaskan  waktu program pendidikan yang dilaksanakan  dan  membandingkan dengan program pendidikan di masa lalu sehingga pendengar benar-benar memahami gagasan yang disampaikan. Misalnya bisa kita lihat pada contoh kutipan pidato berikut. Saya dapat katakan bahwa pemandangan  yang  paling  indah  di
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
Indonesia bukan hanya gunung tinggi,
hutan  yang  lebat  dan  laut  biru.
Pemandangan  yang  paling  indah adalah anak-anak kita yang setiap pagi berjalan  ke  sekolah  dengan  seragam yang  bersih  dan  penuh  ceria.    Kita semua  mempunyai  kewajiban  agar mereka  dapat  belajar  dalam  sarana sekolah yang nyaman, bersih dan sehat. Karena  itulah,  kita  terus  membangun sekolah  baru  dan  ruang  kelas  baru, serta  merehabilitasi  ruang  kelas  yang sudah rusak.  Sejak tahun 2010, melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi  Gedung  Sekolah  telah diperbaiki hampir  300.000 ruang kelas di seluruh Indonesia. (PRSBY-157).
Dari  kutipan  di  atas,  kalimat kedua  dan  selanjutnya  merupakan kalimat  yang  mengacu  pada  kalimat pertama  sehingga  bisa  dikatakan menggunakan anafora klasik. Kemudian,  penggunaan  kata  kita, sekolah,  ruang  kelas  menunjukkan dalam beberapa kalimat menggunakan  repetisi.  Penggantian persona saya menjadi kita merupakan subtitusi persona. Penggunaan  kata  karena  itulah menunjukan kohesi akibat yang mana kalimat  sebelumnya  merupakan sebab.  Kemudian,  penggunaan  kata sejak    di  awal  kalimat  ke  lima menunjukkan bahwa kalimat tersebut menggunakan kohesi waktu. Dengan  hadirnya  variasi  kohesi tersebut  maka  secara  otomastis kalimat tersebut pun akan koheren.
Koherensi  ditandai  dengan hubungan  penjelas: bahwa dan adalah ,    hubungan  tujuan: agar , hubungan  yang  menyatakan  akibat: karena itulah , hubungan waktu: sejak, dan  hubungan  cara  yaitu melalui .
Dengan menggunakan variasi kohesi dan  koherensi  tersebut  menjadikan paragraf  tentang  program  Gerakan Nasional Rehabilitasi Sekolah tersebut  mudah  dipahami  oleh pendengar.  Selain  itu,  program pendidikan tersebut pada kenyataan di masyarakat memang sudah benar- benar dilaksanakan. Walaupun masih banyak sekolah yang statusnya rusak berat, tetapi semuanya adalah proses yang  lambat  laun  akan  teratasi  bila dilaksanakan  secara  bertahap  dan sesuai regulasinya.
Selanjutnya, khusus untuk Presiden Jokowi tidak begitu banyak berbicara mengenai program pendidikan. Beberapa program pendidikan  yang  disampaikan,  yaitu Kampus  IPDN  yang  representatif, penghargaan  kepada  kepala  sekolah berintegritas dalam penyelenggaraan Ujian  Nasional,  konsep green  school , hasil  penelitian  dosen  yang  harus diimplementasikan dalam masyarakat,  Konferensi  Nasional Forum  Rektor  Indonesia,  sistem pendidikan vokasional, Kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  untuk  anak usia  sekolah  6-21  tahun,  regulasi yang cepat, revolusi karakter mental dalam keberagaman, penyempurnaan bantuan biaya pendidikan  dengan  memperbaiki sistem  penyaluran  dan  akurasi  data penerima.  Tidak  begitu  banyak program pendidikan yang disampaikan  dalam  pidato  Presiden Jokowi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Presiden  Jokowi  tidak  menonjolkan program pendidikan, yang diutamakannnya lebih pada penjelasan  berupa  arahan  tentang bagaimana cara melakukan perubahan  karakter  dan  lebih memprioritaskan  pendidikan  pada masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi  dan  akses  pendidikan  di
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka
Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
daerah 3-T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Karakteristik penggunaan kohesi  dalam  pidato  kenegaraan Presiden Jokowi yaitu menggunakan kohesi  anafora  klasik,  repetisi, subtitusi,  kohesi  syarat:  kalau, konjungsi  sebab:  oleh  karena  itu, konjungsi  tujuan:  untuk,  konjungsi penegas: untuk itu, konjungsi waktu: selama ini, dan konjungsi pertentangan:  padahal.  Sedangkan jenis kalimatnya didominasi penggunaan  kalimat  melepas  dan disisipi  kalimat  berimbang.  Kalimat melepas  dan  berimbang  yang digunakan dapat juga disebut kalimat deklaratif yang tujuannya sama-sama menyampaikan  informasi.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  Malikha (2017:129) bahwa dalam hal pemakaian  kalimat,  Jokowi  sebagian besar  mendayagunakan  kalimat deklaratif dalam teks pidato. Penggunaan  kalimat  deklaratif  lebih mendominasi dalam setiap pidatonya dan pidato yang digunakan mengandung  makna  bahwa  pidato presiden  berperan  sebagai  pemberi informasi, sementara itu masyarakat Indonesia sebagai penerima informasi. Dengan  penggunaan  kalimat melepas  dan  berimbang  serta beberapa  jenis  kohesi  oleh  Presiden
Jokowi mampu menjelaskan program pendidikan dengan singkat dan padat dengan  bahasa  yang  populer  dan bahasa  sehari-hari  atau  slang khususnya pada pidato tidak resminya.  Berikut  salah  satu  contoh penggunaan  kohesi  dan  kalimat dalam  pidato  kenegaraan  Presiden
Jokowi.
Inilah  keberagaman  yang  harus disampaikan  kepada  anak  didik  kita
bahwa kita semua ini adalah saudara, NKRI,  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia.  Inilah  yang  saya  minta kepada Bapak/Ibu guru selalu sampaikan  hal-hal  ini  kepada  anak didik kita agar kita semuanya bisa satu, bisa rukun di antara saudara-saudara kita. Kita memang berbeda-beda, beda kulit,  beda  rambut,  beda  mata. Semuanya  memang  beda.  Karena hanya kepada Bapak/Ibu gurulah saya ingin  menyampaikan  ini  agar  anak didik  kita,  bangsa  ini  ke  depan  tetap satu  NKRI  ini  dalam  keadaan  dan situasi apapun. Karena yang menjadikan  seseorang  itu  menjadi jenderal,  yang  menjadikan  seseorang itu  menjadi  menteri,  dan  saya  sendiri bisa  berdiri  di  sini  menjadi  Presiden juga  karena  Bapak  dan  Ibu  guru. (PRJW-167)
Dari  kutipan  pidato  Presiden Jokowi memberikan penjelasan bahwa beberapa kohesi yang digunakan yaitu,     1) kohesi anafora klasik yang ditandai dengan pengacuan  relasi  bentuk  kalimat kedua yang mengacu kepada kalimat pertama,  kalimat  ketiga  mengacu kepada kalimat kedua dan seterusnya dengan  pola  pengacuan  kalimat kepada kalimat yang telah disebutkan sebelumnya;  2)  pengunaan  kohesi repetisi  yang  ditandai  dengan pengulangan  kata  yang  sama  yang mengacu  pada  kalimat  sebelumnya, misalnya  pengulangan  kata  inilah, anak  didik,  saya,  kita,  NKRI,  beda, Bapak/Ibu  guru;  3)  kohesi  subtitusi yang  ditandai  dengan  pengantian kata  persona  saya  menjadi  kita  atau sebaliknya,  kita  menjadi  semuanya; 4)  konjungsi  sebab  sekaligus  akibat ditandai  dengan  penggunaan  kata hubung  karena.  Kemudian,  kalimat yang  digunakan  juga  lebih  banyak jenis kalimat melepas misalnya pada kalimat  awal  “Inilah  keberagaman
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
yang harus disampaikan kepada anak didik  kita  bahwa  kita  semua  ini adalah  saudara,  NKRI,  Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dari  kalimat  ini  dapat  kita tunjukkan  bahwa  terdapat  induk kalimat  yaitu  “Inilah  keberagaman yang harus disampaikan kepada anak didik  kita”,  kemudian  dilanjutkan dengan  anak  kalimat  yaitu  “bahwa kita semua ini adalah saudara, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penggunaan  kalimat melepas  dan  variasi  kohesi  yang digunakan Presiden Jokowi bertujuan agar memudahkan pendengar memahami setiap gagasan yang akan disampaikan  dalam  hal  ini  presiden ingin  memotivasi  guru  untuk  terus berjuang dalam menciptakan lulusan terbaik bangsa. Karakterististik penggunaan koherensi  dalam  pidato  kenegaraan Presiden  Republik  Indonesia  yaitu pada bagian pendahuluan menggunakan  hubungan  kesamaan makna salam pembuka dan penghormatan. Salam pembuka diawali dengan doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim (dengan menyebut  nama  Allah  Yang  Maha Pengasih  dan  Penyayang)  yang menunjukkan presiden yang religius, salam  pembuka  untuk  umat  Muslim yaitu Assalamualaikum warahmatullahi  wabarakatuh, salam pembuka  untuk  umat  Hindu  yaitu oom  swastiastu,  salam  pembuka untuk  umat  Budha  yaitu  namo buddhaya,  dan  salam  pembuka secara  umum  atau  salam  umat
Kristiani yaitu salam sejahtera untuk kita semua. Hal  ini  menunjukkan  di  masa reformasi yang serba dengan
kebebasan  dalam  berbicara,  tetapi kebebasan  yang  memiliki  aturan karena  Indonesia  begitu  beragam agamanya  sehingga  menghindari konflik  dan  semakin  mempersuasi pendengar  sebagai  anggota  dari kegiatan  pidato  kenegaraan  (Putra,
2017 dan Noermanzah dkk., 2018:119-120).  Pada  bagian  batang tubuh  koherensi  yang  digunakan sangat  bervariasi,  tetapi  yang  lebih dominan untuk menjelaskan program pendidikan  digunakan  koherensi sebab,  akibat,  syarat,  cara,  tujuan, waktu,  penegas  atau  kesimpulan. Dengan  koherensi  tersebut,  mampu menjelaskan  program  pendidikan secara  detail  dan  meyakinkan pendengar. Kemudian, pada bagian penutup yang menarik juga digunakan  koherensi  penegas  atau kesimpulan  sebagai  tanda  penutup pidato,  ucapan  terima  kasih  dan harapan sebagai penghargaan terhadap keberadaan pendengar dan bertujuan  memengaruhi  pendengar serta  diakhiri  dengan  beberapa bentuk  salam  penutup  doa  yaitu salam penutup umum, salam penutup Hindu,  salam  penutup  Budha,  salam penutup  Muslim.  Sebaiknya,  karena di  Indonesia  ini  terdapat  agama Kristiani  dan  Khonghucu  maka digunakanlah  salam  pembuka  dan penutup  dari  agama  tersebut, terlebih  kita  hidup  di  era  reformasi yang  berasaskan  Pancasila.  Salam penutup  doa  ini  sudah  menjadi bagian  yang  wajib  dalam  menutup pidato.
Perlu diperhatikan bahwa penggunaan  bahasa  Indonesia  yang lebih  baku  secara  kalimat,  diksi, kohesi, dan koherensi adalah
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka
Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
digunakan  oleh  Presiden  SBY dibandingkan dengan Presiden Jokowi.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan intensitas  penggunaan  kata  slang atau  bahasa  tidak  baku  sehari-hari dilakukan  oleh  Presiden  Jokowi terutama dalam pidato tidak resminya lebih banyak dibandingkan dengan Presiden SBY. Untuk itu, ada baiknya kita lebih mencontoh model retorika  pidato  Presiden  SBY  dalam menggunakan  perangkat  retorika dan  dialeknya  pun  tidak  terlihat kedaerahannya. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009  tentang  Bendera,  Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan  pada  bagian  kedua  dari UU  tersebut  dikemukakan  tentang penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundangan, dokumen resmi negara, dan pidato resmi presiden/wakil presiden/pejabat negara yang disampaikan di dalam/di luar  negeri.  Lebih  khusus  dijelaskan dalam pasal 28 UU No. 24 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Bahasa Indonesia  wajib  digunakan  dalam pidato resmi presiden, wakil presiden,  dan  pejabat  negara  yang lain yang disampaikan di dalam atau di  luar  negeri”.  Dari  bunyi  pasal tersebut sangatlah jelas dan terperinci bahwa para pejabat negara di  dalam  menyampaikan  pidatonya wajib menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan  agar  seorang  pejabat yang  bertugas  sebagai  tokoh  publik, mampu  menjadi  panutan  banyak orang untuk menghargai dan menjunjung  tinggi  bahasa  nasional,
bahasa Indonesia. Selanjutnya ditentukan bahwa presiden dan wakil presiden serta pejabat negara lainnya ketika membalas pidato resmi harus menggunakan bahasa Indonesia pada saat  menerima  pejabat,  seperti kepala negara/kepala pemerintahan, wakil  kepala  negara/wakil  kepala pemerintahan,  Sekretaris  Jenderal PBB/pimpinan  tertinggi  organisasi internasional, yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Kemudian,  penggunaan  bahasa Indonesia  baku  juga  diamanatkan dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010 bahwa presiden dalam penyampaian pidato  harus  menggunakan  bahasa Indonesia di dalam forum resmi yang diselenggarakan  oleh  PBB  dan organisasi internasional dapat didampingi  penerjemah  atau  diikuti transkrip  pidato  dalam  bahasa Inggris  untuk  memperjelas  makna yang akan disampaikan. Harapannya bahasa  Indonesia  tetap  ada  sebagai jati diri bangsa. Terlebih lagi apabila bahasa  Indonesia  sudah  dikenal  di tingkat internasional bisa jadi bahasa Indonesia  bisa  menjadi  salah  satu bahasa  Internasional  yang  semakin memudahkan kita dalam berinteraksi baik  dalam  bentuk  lisan  maupun tulisan.  Tentunya  jangan  berharap bahwa  bahasa  Indonesia  dihormati dan  dihargai  oleh  bangsa  lain  jika tidak  dihormati  dan  dihargai  oleh bangsa  sendiri.  Dalam  hal  ini tentunya  tugas  pertama  sebagai teladan  bangsa  yaitu  Presiden  RI dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya:  1)  di  dalam  pidato  resmi, tetapi juga dalam pidato tidak resmi dan 2) bukan hanya pidato di dalam
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
negeri,  tetapi  juga  pidato  di  luar negeri.
Dengan  demikian,  perangkat retorika, baik diksi, kohesi, koherensi maupun kalimat yang digunakan oleh Presiden SBY dan Presiden Jokowi di bidang  pendidikan  bukan  hanya retorika  belaka  atau  alat  penguasa, tetapi benar-benar digunakan sebagai  alat  untuk  menyampaikan program pendidikan yang direncanakan  dan  yang  sudah dilaksanakan. Walaupun ada beberapa kekurangan seperti penyaluran  program  pendidikan yang belum merata, waktu penerimaan  program  pendidikan yang  terkadang  tidak  tepat  waktu, dan  informasi  tentang  program pendidikan  yang  belum  merata diterima  masyarakat  Indonesia.  Hal ini  sesuai  pendapat  Alo  (2012:88) dan  Noermanzah  (2019:1794-1795) bahwa  pidato  politik  jenis  pidato kenegaraan  bertujuan  menunjukkan kebijakan publik dan dimotivasi oleh keinginan  untuk  membujuk  dan meyakinkan bangsa atau masyarakat dan membiasakan pendengar dengan kebijakan,  rencana,  dan  tindakan sosial ekonomi.  Pidato presiden juga memengaruhi  masyarakat,  berpikir tentang  realitas  sosial  politik  yang ada.  Untuk  itu,  mengapa  di  antara berbagai  pidato  yang  disampaikan presiden, pidato kenegaraan menempati  posisi  yang  sangat penting. Kemudian, kalimat, diksi, kohesi,  dan  koherensi  yang  disusun, bukan  semata-mata  disusun  oleh presiden, tetapi khusus untuk pidato resmi  di  bidang  pendidikan  disusun oleh  tim  kerja  kepresidenan,  mulai dari Staf Ahli Presiden, Kementerian Segneg, Sekreterais Kabinet, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti,  kementerian  terkait, serta  para  pakar  atau  pihak-pihak yang terkait dengan tema pendidikan.
Berbeda  dengan  pidato  tidak  resmi lebih dominan disusun oleh presiden secara  pribadi  sehingga  terlihat pidato  yang  disampaikan  masih  ada yang  menggunakan  kalimat  minor dan mayor, diksi slang, diksi konotasi, diksi jargon, idiom, dan kohesi elipsis yang  seharusnya  dihindari  dalam penggunaan pidato kenegaraan
Republik Indonesia. D. SIMPULAN DAN SARAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dan  Presiden  Joko Widodo dalam menggunakan perangkat  retorika,  baik  dalam bentuk  diksi,  kohesi,  koherensi,  dan kalimat  bukan  hanya  memberikan janji  saja  pada  masyarakat  dalam setiap  bahasa  yang  disampaikan dalam pidatonya, tetapi benar-benar dilaksanakan khususnya pada program  pendidikan.  Walaupun  ada beberapa  program  pendidikan  yang menjadi  janji  dan  harapan  di  masa yang  akan  datang,  tetapi  sebagian besar  dilaksanakan  dalam  masa kerjanya.
Perlu  diketahui  bahwa  diksi, kohesi,  koherensi,  dan  kalimat  yang disusun, bukan semata-mata disusun oleh presiden RI, tetapi khusus untuk pidato  resmi  di  bidang  pendidikan disusun oleh tim kerja kepresidenan, mulai  dari  Staf  Ahli  Presiden,
Kementerian  Segneg,  Sekreterais Kabinet,  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti,  kementerian  terkait,
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka
Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
serta  para  pakar  atau  pihak-pihak yang terkait dengan tema pendidikan. Berbeda  dengan  pidato  tidak  resmi lebih dominan disusun oleh presiden secara  pribadi  sehingga  terlihat pidato  yang  disampaikan  masih  ada yang  menggunakan  kalimat  minor dan mayor, diksi slang, diksi konotasi, diksi jargon, idiom, dan kohesi elipsis yang  seharusnya  dihindari  dalam penggunaan pidato kenegaraan Republik Indonesia. Dari  penggunaan  perangkat retorika  yang  variatif  dan  ekspresif mulai  dari  diksi,  kohesi,  koherensi, dan kalimat pada pidato kenegaraan Republik Indonesia khususnya Presiden SBY dan Presiden Jokowi di bidang  pendidikan,  bisa  dijadikan salah satu model dalam pembelajaran pidato  di  tingkat  sekolah  menengah pertama, sekolah menengah atas, dan tingkat perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alo,  M.  A.  (2012).  A  Rhetorical Analysis  of  Selected  Political Speeches  of  Prominent  African Leaders. British  Journal  of  Arts and Social Sciences , 10(1), 88. Effendy, O. U. (2015). Ilmu
Komunikasi:  Teori  dan  Praktik . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Humaidi,  A.  (2016).  Struktur  Teks, Kognisi  Sosial,  dan  Dimensi Sosial  Pidato  Susilo  Bambang Yudhoyono. Jurnal Bahasa, Sastra,  dan  Pembelajarannya (JBSP) 6(1), 125-126, http://dx.doi.org/10.20527/jbsp .v6i1.3744 Lakoff,  R.  T.  (2001).  The  Rhetoric  of the  Extraordinary  Moment:  the Concession and Acceptance Speeches  of  Al  Gore  and  George W. Bush in the 2000 Presidential
Election. Pragmatics , 11(3), 310. Livia  &  Soenarto.  (2015).  Retorika
Barack  Hussein  Obama  dan Susilo  Bambang  Yudhoyono dalam    Menanggapi  Isu  ISIS  di Dunia. Jurnal Komunikasi, Universitas Taruma Nagara, 7(1), 69-78. http://dx.doi.org/10.24912/jk.v 7i1.8 Malikha,  U.  (2017).  Penggunaan
Bahasa  Presiden  Jokowi  dalam Teks  Pidato  Tahun  2015. Jurnal NOSI , 3(1), 121-129. Merrita, D. (2012). “Ideologi Kepemimpinan: Analisis Wacana Kritis  Pidato  Kampanye  Joko Widodo  dalam  Pilkada  DKI Jakarta”. Tesis , Universitas Indonesia. Muji,  &  Kusmana,  S.  (2019). Pengembangan Bahan Ajar Pidato Berdasarkan Karakteristik Pidato serta Implikasinya dalam Pembelajaran  di  Sekolah  Dasar. Jurnal Tuturan , 8(1), 3. doi:10.33603/jt.v8i1.2676 Noermanzah, Emzir, & Lustyantie, N.
(2018). President Joko Widodo’s Rhetorical Technique of Arguing in  the  Presidential  Speeches  of the  Reform  Era. International Journal of Applied Linguistics and English Literature , 7(5), 119-120.
doi:10.7575/aiac.ijalel.v.7n.5p.1
17
Noermanzah,  N.,  Emzir,  E.,  & Lustyantie,  N.  (2017).  Variety  of Rhetorics  in  Political  Speech
Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 4, No. 2, Agustus 2020
President  of  the  Republic  of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono  and  Joko  Widodo  in Educational  Field. Humanus , 16(2), 221-222. doi:10.24036/humanus.v16i2.81 03 Noermanzah,  Wardhana,  D.  E.  C., Friantary,  H.,  Arsyad,  S.  (2019). Joko Widodo's Rhetorical Structure  in  the  Presidential Speeches for Addressing Educational Problems. International Journal of Scientific and  Technology  Research ,  8(10).
1794-1795,
http://www.ijstr.org/paper- references.php?ref=IJSTR-1019- 22878 Noermanzah. (2016). Sermon Rhetoric  Patterns  of  President Joko  Widodo’s  Oration  in  the Occasion of Bung Karno's Oration on June 1, 1945 Commemoration.
Journal  of  Indonesian  Language Education  and  Literary (JILEL), 1(2), 17, http://usnsj.com/index.php/JIL EL/article/view/JILEL003/pdf. Noermanzah.  (2018).  “Rhetorical
Devices  in  the  Presidential Speeches of the President of  the Republic  of  Indonesia  in  the
Reformation  Era”. In  the  1st International Seminar on Language, Literature and Education,  KnE  Social  Sciences , pages 435. DOI 10.18502/kss.v3i9.2705 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang  Penggunaan  Bahasa Indonesia  dalam  Pidato  Resmi Presiden dan/atau Wakil
Presiden  serta  Pejabat  Negara Lainnya. Putra, N. (2017). Implikasi Kebebasan Pers  Terhadap  Dinamika  Politik
Islam  di    Sumatera  Utara  Pada Masa  Reformasi  Periode  1998- 2011.  Al- Muaddib : Jurnal  Ilmu- Ilmu  Sosial  &  Keislaman ,  2(1). doi:10.31604/muaddib.v2i1.153 Rakhmat, J. (2009). Retorika Modern: Pendekatan Praktis . Bandung: PT
Remaja Rosdakarya. Rochmawati,  D.  (2017).  Pragmatic and  Rhetorical  Strategies  in  the English-Written Jokes. Indonesian  Journal  of  Applied Linguistics , 7(1), 151. https://doi.org/10.17509/ijal.v7 i1.6868 Setiana,  A.,  Munaris,  &  Fuad  M. (2015).    Aspek  Kebahasaan Jokowi pada Debat Calon Presiden dan Kegunaannya dalam Pembelajaran. Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya) , 3(3), http://jurnal.fkip.unila.ac.id/ind ex.php/BINDO1/article/view/82 38 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2009  tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.