## PAMPAS: Journal of Criminal
Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di

## Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
Tri Nada Sari, Elly Sudarti, Yulia Monita Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: Trinada71@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  eksekusi  putusan  pengadilan  oleh jaksa  terhadap  pidana  pembayaran  uang  pengganti  pada  tindak  pidana korupsi  di  Kejaksaan  Negeri  Muaro  Jambi,  yang  dibahas  yaitu:  mengapa eksekusi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  tidak  dapat  dilaksanakan secara  maksimal  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  jaksa  selaku  eksekutor untuk  memaksimalkan  pidana  pembayaran  uang  pengganti  dalam  perkara tindak  pidana  korupsi  demi  mengembalikan  kerugian  negara.  Hasil penelitian  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  Eksekusi  pidana uang  pengganti,  pidana  uang  pengganti  sebagai  pidana  tambahan  pada tindak  pidana  korupsi  merupakan  pidana  tambahan,  pidana  pembayaran uang pengganti ini bersifat fleksible. Walaupun pembayaran uang pengganti ini hanya bersifat sebagai pidana tambahan, namun bobot berat-ringannya mendekati pidana pokok. 2) Upaya Jaksa eksekutor dalam memaksimalkan pidana  pembayaran  uang  pengganti,  pidana  uang  pengganti  merupakan bentuk  penerapan  pidana  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  kerugian keuangan  negara,  upaya  jaksa  eksekutor  dalam  memaksimalkan  pidana pembayaran  uang  pengganti  yaitu  dengan  memerintahkan  kepada terpidana  agar  membayar  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda yang  di  peroleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Jaksa  berwenang  menyita  dan melelang harta benda, serta melacak aset milik terpidana untuk membayar uang  pengganti,  apabila  harta  benda  terpidana  tidak  mencukupi  untuk membayar  uang  pengganti,  maka  dipidana  penjara  yang  lamanya  tidak melebihi ancaman pokok pidana penjara.
Kata Kunci: Eksekusi, jaksa, korupsi, pidana uang pengganti.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-07-01 Accepted: 2021-10-10 Publish: 2021-10-22
KEYWORDS: Execution,
prosecutor, corruption, substitute money.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  the  execution  of  court  decisions  by prosecutors  in  crime  of  paying  subtitute  money  in  criminal  deed  of corruption  at  Muaro  Jambi  District  Prosecutor’s  Offic e.  Aims  to discuss  is:  why  the  criminal  excecution  of  payment  of  subtitute money cannot be carried out optimally and the efforts made by the prosecutor  as  excecutor  to  maximizing  the  payment  of compensation  in  criminal  cases  of  corruption  in  order  to  recover state losses. The research results obtained in this research are: 1) the execution of substitute money punishment  but  the leniency is close to  the  main  criminal.  2)  the  efforts  of  executing  attorney  to maximize the penalty for paying subtitute money, substitute money punishment is from of criminal application aimed to recovering state financial  losses,  the  excecutor  prosecutor’s  efforts  to  maximize penalty  of  subtitute  money,  namely  by  ordering  convict  to  pay  as much  as  possible.  Obtained  from  corruption.  Prosecutor  has authority to confiscate and auction off property, and trace the assets of  convicted  person  to  pay  subtitute money,  if  convict’s  property  is insufficient  to  pay  subtitute  money,  then  he  will  sentence imprisonment  which  does  not  exceed  the  basic  threat  of imprisonment.

## A. PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  gejala  masyarakat  yang  di  setiap  bidang  kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. 1 Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan:
“ Setiap  orang  baik  pejabat  pemerintah  maupun  swasta  yang  secara  secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Formulasi sanksi dalam kejahatan korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  bersama  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , ada beberapa jenis  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  mereka  yang  melakukan kejahatan korupsi, yaitu: (1). Pidana mati; (2). Pidana penjara; (3). Pidana denda; (4). Pidana tambahan. 2
Praktik,  kebiasaan,  dan  maraknya  korupsi  harus  segera  diatasi  dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten,  dan  kontinyu,  baik  melalui  upaya  sarana  pencegahan  maupun  sarana penindakan.  Lembaga  penegak  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  KPK  harus menjalin  kerjasama  secara  sinergi  dalam  melakukan  pemberantasan  korupsi  serta mencegah  terjadinya  proses  saling  melemahkan  antara  penegak  hukum  yang  satu terhadap  yang  lainnya,  yang  justru  akan  menghambat  upaya  pemberantasan  korupsi itu sendiri. 3
Evi  hartanti  mengemukakan  dalam  bukunya Tindak  Pidana    Korupsi bahwa pengertian korupsi secara harfiah Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.  Jika  Membicarakan  tentang  korupsi  memang  akan  menemukan  kenyataan semacam  itu,  karena  korupsi  menyangkut  segi-segi  moral,  sifat  dan  keadaan  yang busuk,  jabatan  dalam  instansi  atau  aparatur  pemerintah,  penyelewengan  kekuasaan dalam  jabatan  karena  pemberian,  faktor  ekonomi  dan  politik,  serta  penempatan keluarga atas golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. 4
Black’s Law Dictionary memberikan pengertian korupsi adalah: “ the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with offial duty and the right of others; a fiduciary’s or official’s use of station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contary to the rights of others”
1 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 24.
2 Elly Sudarti, Sahuri L, The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law  System  To  Realize  The  Punishment  Goals, Ganesha  Law  Review,  Volume  1  Issue  2, November  2019,  hlm.  55-64.  https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/54, Diakses pada hari Rabu tanggal 19 februari 2020.
3 Bambang  Waluyo, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Cet.  Kedua,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2016, hlm. 8.
4 Evi Hartanti, Op.Cit, hlm. 9.
(perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  maksud  memberikan  suatu keuntungan  yang  tidak  resmi  dengan  hak-hak  dari  pihak  lain  secara  salah; menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak- hak dari pihak lain). 5
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  pengertian  korupsi  adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. 6
Sementara itu menurut Gurnar Myrdal adalah korupsi tersebut meliputi kegiatan- kegiatan  yang  tidak  patut  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan,  aktivitas-aktivitas pemerintah,  atau  usaha-usaha  tertentu  untuk  memperoleh  kedudukan  secara  tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan. 7
Pendapat para ahli mengenai tindak pidana korupsi berbeda-beda, ada juga yang berpendapat  bahwa  korupsi  adalah  suatu  penyimpangan  dari  tugas  formal  dalam kedudukan  resmi  pemerintah,  bukan  hanya  jabatan  eksekutif  tetapi  juga  legislatif, partai  politik,  auditif,  BUMN,  BUMD,  hingga  dilingkungan  pejabat  sektor  swasta.  Ada juga pendapat ahli yang menitik beratkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang  bertentangan  dengan  kepentingan  masyarakat  sehingga  merugikan masyarakat,  dari  tindakan  tersebut  baru  bisa  dinilai  apakah  merupakan  perbuatan korupsi oleh pejabat umum atau tidak. 8
Andi  hamzah  dalam  bukunya    Pemberantasan  Korupsi  mengatakan “ korupsi  itu tidak  pernah  membawa  akibat  positif.  Oleh  sebab  itu  tindak  pidana  korupsi  di golongkan kedalam Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa sehingga diperlukan usaha yang extra dalam pemberantasannya.” 9
Fakta-fakta  permasalahan  korupsi  di  Indonesia  menurut  Mohammad  Amari  dan Asep  dalam  bukunya  bahwa  pemahaman  terhadap  realitas  objektif  itu  akan  menjadi bahan  dan  dasar  pertimbangan  terhadap  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan berbagai  kebijakan,  baik  dalam  rangka  upaya-upaya  preventif  maupun  langkah- langkah represif berupa kegiatan penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Langkah-langkah  preventif  sebagai  bentuk  antisipatif  perkara  korupsi.  Langkah- langkah  preventif  sebagai  bentuk  antisipatif  untuk  mengelimir  akibat  dari  perilaku preventif,  tidak  terlepas  dari  realitasobjektif  terhadap  permasalahan  korupsi  yang dialami  oleh  bangsa  ini.  Berbagai  “catatan  merah”  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga survei  dan  penggiat  anti  korupsi  ,  semakin  memperlihatkan  kurang  efektifnya
5 Bettina Yahya, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,
P ublitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016, hlm. 11.
6 Indah Wahyu Utami dan Widi Nugrahaningsih, Waspada Korupsi Di Sekitar Kita, Istana Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.
7 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) , Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.
8 Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi , Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.
9 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.
penegakan  hukum  dan  masih  belum  maksimalnya  kebijakan-kebijakan  dalam penceghan dan penanggulangan kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime. 10
Aspirasi  masyarakat  untuk  memberantas  korupsi  dan  bentuk  penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan  kerugian  negara  yang  sangat  besar  yang  pada  gilirannya  dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan  korupsi  perlu  semakin  diintensifkan  dengan  tetap  menjunjung  tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. 11
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian lebih dalam pemberantasan tindak pidana  korupsi  adalah  bagaimana  mengembalikan  kerugian  keuangan    negara  yang hilang  sebagai  akibat  dilakukannya  perbuatan  korupsi,  baik  itu  dilakukan  oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan keuangan negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang  dilaku57kan  oleh  aparat  penegak  hukum  hanya  bisa  menyelamatkan  10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. 12
Pengembalian kerugian negara/harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  sehingga  untuk  mengembalikan  kerugian  tersebut  diperlukan  sarana  yuridis yakni  pidana  tambahan  dalam  bentuk  pembayaran  uang  pengganti.  “Pidana  uang pengganti  merupakan  salah  satu  instrumen  hukum  yang  digunakan  dalam  persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.” 13
Untuk  menutupi  unsur  kerugian  negara  diperlukan  upaya  paksa  ( dwang middelen ). Tindakan atau upaya paksa penegak hukum dalam rangka menyelamatkan uang  negara  itu  dapat  dilakukan  secara  bertahap,  yaitu: Pertama ,  pada  tahap  pra ajudikasi berupa tindakan atau upaya paksa penegak hukum dengan cara melakukan penyitaan  terhadap  harta  atau  benda  yang  ada  penguasaan  tersangka/terdakwa maupun  harta  atau  benda  yang  diduga memiliki  keterkaitannya  dengan  suatu  tindak pidana,  jadi  tidak  memiliki  sifat  limitatif  terhadap  eksistensi  status  harta  benda tersebut. Kedua, saat  pasca  ajudikasi,  berupa  tindakan  atau  upaya  penegak  hukum untuk melaksanakan realisasi uang pengganti. 14
“Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin kepada  para  koruptor  agar  mereka  jera,  serta  dalam  rangka  mengembalikan keuangan  negara  yang  hilang  akibat  suatu  perbuatan  korupsi,  dimana  upaya  ini
10 Mohamad Amari dan Asep Mulyana, Kontrak Kerja Kontruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Aneka Ilmu, Semarang, 2010, hlm. 58.
11 Sahuri Lasmadi, H. Usman, dan Elly Sudarti, Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota DPR Dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin  Sumatera. Jurnal  Komunikasi  Hukum,  Vol.  5  Nomor  2,  Februari  2019,  hlm.  1-20. http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16748, Diakses pada hari Rabu tanggal 18 februari 2020.
12 Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Demokrasi, Vol. VI Nomor 2 Tahun 2007, hlm. 44.
13 Intan Munira, Moh. Din, Effendi, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi ”, Jurnal Ilmu  Hukum,  Volume  19  Nomor  2  Tahun  2017,  hlm.  345-366.  http://jurnal.unsyiah. ac.id/kanun/article/view/6627, Diakses pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020.
14 Budi  Suhariyanto, Penerapan  Uang  Pengganti  Kepada  Korporasi  Dalam  Perkara  Korupsi  Demi Pemulihan  Kerugian  Keuangan  Negara ,  Jurnal  RECHTSVINDING,  Volume  7  Nomor  1,  Tahun 2018,  hlm.  113-130.  http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/213, Diakses pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020.
memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.” 15
Proses  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  berupa  pembayaran  uang pengganti  dalam  praktiknya  membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama  karena serangkaian  proses  hukum  yang  harus  berlangsung  dari  tahap  penyidikan  kerugian negara  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi  mulai  di  identifikasi  sampai  lahir  suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan baru bisa dilakukan eksekusi yaitu pelaksanaan putusan yang di dalamnya putusan tersebut termasuk pembayaran uang  pengganti  dengan  nilai  nominal  sesuai  yang  tercantum  dalam  suatu  putusan pengadilan,  pelaksanaannya  bisa  pembayaran  langsung  oleh  terpidana  atau  dari pelelangan  harta  benda  yang  telah  disita  oleh  jaksa  untuk  menutupi  pelunasan  uang pengganti tersebut.
Pada  dasarnya  pelaksanaan  eksekusi  pembayaran  uang  pengganti  tidak  jauh berbeda  dengan  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  orang  maupun  eksekusi  terhadap barang  dalam  perkara  tindak  pidana  pada  umumnya,  yang  membedakannya  adalah batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk  menutupi  pembayaran  uang  pengganti  apabila  terpidana  tidak  mampu membayarnya.
Dalam hal ini pelaksanaan putusan pidana yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap,  menurut  Pasal  270  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  serta  Pasal  30 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan  oleh  Jaksa  selaku  eksekutor.  Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Jaksa  adalah  pejabat  fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Pasal  30  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan.
b. Melaksanakan penetapan hakim.
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
“Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi, ditaati secara suka rela oleh pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara suka rela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum.” 16
Jaksa telah berupaya untuk menyelamatkan keuangan negara dengan melakukan beberapa tindakan hukum berupa pembayaran sejumlah uang pengganti, namun pada
15 K. Wantjik Saleh, Korupsi dan Suap , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 36.
16 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonsia, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 14.
kenyataannya kerugian keuangan negara tersebut belum dapat dikembalikan dengan kuantitas yang seharusnya dapat dikembalikan oleh Jaksa Eksekutor.
Dalam implementasi pembayaran uang pengganti, tidak sebanding antara jumlah yang harus dibayarkan dengan uang yang dibayarkan oleh terpidana. Bahkan sebagian kasus  lebih  memilih  untuk  menambah  masa  hukuman  dan  tidak  membayar  uang pengganti.  Oleh  karena  itu,  harus  ada  upaya  lebih  dari  jaksa  untuk  dapat mengembalikan keuangan negara.
Berikut merupakan tabel jumlah total uang pengganti di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi:
Tabel Jumlah Uang Pengganti Yang Harus Di Eksekusi Oleh Kejaksaan Negeri Muaro Jambi NO  TAHUN YANG HARUS DISETOR (Rp) YANG SUDAH DISETOR (Rp) YANG BELUM DISETOR (Rp) 1 2015 2.999.104.375 175.000.000 2.824.104.375 2 2016 6.817.660.067 790.000.000 6.027.660.067 3 2017 9.170.706.653 700.000.000 8.470.706.653 4 2018 14.989.390.871 284.552.653 14.704.838.236 JUMLAH 33.976.861.966 1.949.552.653 32.027.309.331 Sumber: Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
Pidana  pembayaran  uang  pengganti  belum  dapat  di  eksekusi  secara  maksimal, dari  tahun  2015  sampai  tahun  2019  eksekusi  mengenai  pidana  pembayaran  uang pengganti di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sangat rendah, hanya berkisar sekitar 5% yang  berhasil  di  eksekusi  oleh  jaksa  eksekutor.  Hal  tersebut  tidak  sebanding  dengan jumlah kerugian keuangan negara yang sangat besar akibat dari tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.
Dari tabel di atas terlihat terdapat jumlah total uang pengganti dari kasus tindak pidana  korupsi  yang  harus  dibayar  oleh  terpidana  untuk  menutupi  kerugian  negara yang  diakibatkan  dari  tindak  pidana  korupsi,  dimana  pada  tabel  diatas  tersebut pembayaran  uang  pengganti  yang  di  bayar  tidak  sebanding  dengan  total  uang pengganti  yang  seharusnya  dibayarkan  oleh  para  terpidana  sehingga  tidak  dapat memulihkan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut, banyak terpidana yang memilih untuk menjalani pidana pengganti ketimbang harus membayar uang  pengganti  yang  dibebankan  kepadanya,  sehingga  pidana  pembayaran  uang pengganti  yang  dijatuhkan  terkesan  seperti  basa-basi.  Selain  itu  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 Ayat (2)  dan  Ayat  (3)  menyatakan:  Jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b  paling  lama  1  (satu)  bulan  sesudah putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  Hukum,  yang  diperoleh  dari  studi perundang-undangan ( statute approach) , serta bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Eksekusi  Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Belum  Berjalan  Secara Maksimal
Belum  maksimalnya  Jaksa  dalam  mengeksekusi  uang  pengganti  dalam  tindak pidana korupsi, pada dasarnya bukan sesuatu yang dikehendaki atau disengaja, tetapi adanya  kesalahan  teknisdalam  melaksanakan  putusan  pengadilan  tersebut.  Guna mengetahui  eksekusi  pidana  tambahan  berupa  pidana  pembayaran  uang  pengganti terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di  Kejaksaan  Negeri  Muaro  Jambi,  perlu disimak penjelasan oleh aparat penegak hukum sebagai berikut.
Guna  mengetahui  eksekusi  pidana  tambahan  berupa  pidana  pembayaran  uang pengganti  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di  Kejaksaan  Negeri  Muaro  Jambi, perlu disimak penjelasan oleh aparat penegak hukum sebagai berikut.
Rudi  Firmansyah  selaku  Kasi  Tindak  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Negeri  Muaro Jambi menjelaskan:
Untuk  mempertanggung  jawabkan  perbuatan  yang  tidak  dibenarkan,  pelaku dituntut  dengan  pidana  penjara  dan  pidana  denda  serta  pidana  tambahan  berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Berkenaan  dengan  pidana  pembayaran uang  pengganti  dapat  dilaksanakan  1  (satu)  bulan  setelah  memperoleh  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  dalam  rangka  mengembalikan kerugian  keuangan  negara  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi,  dilakukan  investigasi terhadap  aset  milik  terdakwa  yang  dilakukan  bersama  dengan  Kasi  Intel  untuk dilakukan  penyitaan  apabila  terdakwa  tidak  bisa  membayar  uang  pengganti  dalam waktu  1  (satu)  bulan  setelah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta  dilakukan pelelangan  dan  hasilnya  akan  di  serahkan  ke  kas  Negara  guna  mengembalikan kerugian  keuangan  negara,    namun  pada  kenyatannya  ternyata  hasil  dari  lelang tersebut  tidak  cukup  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  akibat  dari tindak pidana korupsi tersebut sehingga terpidana harus menjalankan pidana penjara pengganti dari pidana tambahan tersebut. Dan juga aturan terkait uang pengganti guna pengembalian  kerugian  keuangan  negara  juga  belum  jelas,  sehingga  menimbulkan kendala bagi penegak hukum dalam mengupayakan pengembalian uag yang dicuri oleh pelaku korupsi. Pertama , dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 huruf  b,  hanya  menetapkan  rumusan  sederhana  mengenai  besarnya  uang  pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, hal ini dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  didakwakan.  Sehingga apabila  harta  benda  yang  diperoleh  dari  korupsi  ternyata  setelah  dihitung  ulang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih besar maka cara perhitungannya untuk mendapatkan  uang  itu  kembali  tidak  bisa  dipersamakan  dengan  nilai  kerugian keuangan  negara. Kedua ,  secara  yuridis  tidak  diatur  mengenai  pembayaran  uang
pengganti  dengan  cara  mencicil,  sehingga  apabila  Jaksa  ingin  berimprovisasi  akan terhambat dengan batasan lama waktu melunasi. 17
Kemudian  oleh  Julpadli  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Muaro Jambi    menjelaskan:  belum  maksimalnya  eksekusi  uang  pengganti  disebabkan  oleh beberapa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  mengeksekusi  pidana  pembayaran uang pengganti, antara lain:
1. Pelaku tidak sanggup membayar uang pengganti
2. Tidak adanya harta kekayaan yang tersisa.
3. Kasus korupsi dapat di ungkapkan setelah berjalan dalam waktu yang kurun lama  sehingga  sulit  untuk  menelusuri  uang  atau  hasil  kekayaan  yang diperoleh dari orupsi.
4. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sangat sulit terjangkau dengan hukum.
5. Adanya  pihak  ketiga  yang  menggugat  pemerintah  atas  barang  bukti  dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti
6. Terpidana  meninggal  dunia,  maka  segala  tuntutan  dianggap  gugur  demi hukum termasuk dengan uang penggantinya. Apabila Jaksa selaku pengacara negara  mengajukan  gugatan  perdata  kepada  ahli  waris  terpidana memrlukan waktu yang lebih panjang.
7. Belum ada aturan baku apabila terpidana tidak mampu membayar setengah dari  besaran  uang  pengganti.  Sehingga  Jaksa  pada  prakteknya,  meskipun terpidana  hanya  mampu  membayar  separuh,  terpidana  tetap  menjalani pidana penjara secara keseluruhan. 18
Kemudian oleh Novan Harpanta selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menjelaskan:  dalam  upaya  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  sering mengalami kendala-kendala dalam melacak aset terdakwa yang dihadapi yaitu sebagai berikut:
1. Aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dikaburkan  atau  dialihkan  kepada  pihak lain.  Aset-aset  tersebut  dikaburkan  dengan  diatas  namakan  orang  lain  dan sulit  diketahui  keberadaannya  maupun  orang  yang  menguasainya.  Orang yang menguasai aset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimilikinya hasil jerih payah orang tersebut dan  meminta  perlindungan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat  dimana  benda atau aset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian aset negara.
2. Aset hasil tindak pidana korupsi habis. Aset yang di perolehnya sudah habis atau sudah dijual terlebih dahulu.
3. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminkan kepada pihak lain.
4. Pelaku tindak pidana sudah meninggal dunia.
5. Aset  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  telah  dilarikan  ke  luar  negeri  guna menyimpan dan melindungi aset-aset hasil dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dengan sengaja melarikan asetdalam bentuk uang atau benda tetap
17 Wawancara dengan Rudi Firmansyah, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, tanggal 4 Februari 2020.
18 Wawancara dengan  Julpadli,  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Muaro  Jambi,  tanggal  4 Februari 2020.
atau surat berharga yang dianggap lebih aman dari pada di dalam negeri. Hal tersebutlah  yang  menyulitkan  Jaksa  penyidik  maupun  penyelidik  karena untuk  mengungkap  kasus  korupsinya  lebih  sulit  dan  dibatasi  waktu penyidikan.  Upaya  untuk  menelusuri  dan  melacak  serta  menyita  aset membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelit- belit  serta  waktu  yang  panjang  dikarenakan  harus  melibatkan  peguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak.
6. Sarana  dan  prasarana  bagi  Jaksa  dalam  upaya  pencarian  harta  hasil kejahatan terbatas, mulai dari waktu dan biaya proses lelang yang lama dan biaya  tinggi  serta  pembiayaan  terhadap  perawatan  barang  hasil  rampasan negara juga besar, misal barang bergerak, jika akan dilakukan upaya lelang harus dirawat agar hasil lelang tidak rendah.
7. Rendahnya  standar  kesejahteraan  dan  standar  moral  pejabat  public, sehingga output kinerjanya kurang profesional, kurang akuntable dan tidak transparan.
Dilandasi  penjelasan  para  aparat  penegak  hukum  terserbut  di  atas,  dapatlah diuraikan penyebab dari eksekusi pidana uang pengganti belum dapat berjalan secara maksimal di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi adalah sebagai berikut:
1. Pelaku tidak sanggup membayar uang pengganti
Dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi telah dijatuhi pidana dan harus mendekam  dalam  penjara,  sehingga  dia  tidak  dapat  beraktifitas  sebagaimana biasanya, termasuk dalam mengumpulkan dana, maka pelaku tidak sanggup untuk memenuhi  saluruh  atau  sebagian  dari  pidana  uang  pengganti  yang  dibebankan kepadanya,  akhirnya  pelaku  mencari  alternatif  pidana  pengganti  dari  uang pengganti  tersebut  berupa  pidana  penjara.  Akibatnya  tujuan  dari  penjatuhan pidana uang pengganti belum bisa tercapai.
2. Tidak adanya harta kekayaan terpidana yang tersisa Terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  dijatuhkan  pidana  uang pengganti  yang  tidak  bisa  langsung  membayarnya,  dapat  disita  harta  bendanya untuk  dijual  (lelang)  guna  untuk  membayar  uang  pengganti  dari  hasil penjualannya,  tetapi  yang  lebih  parah  lagi,  sudah  tidak  dapat  membayar  uang pengganti, harta benda pelaku yang diharapkan untuk membayar uang pengganti sudah  tidak  ada  lagi.  Hal  tersebut  dikarenakan  kasus  korupsi  yang  sangat  lama baru  dapat  diungkap  sehingga  terdakwa  dapat  berupaya  untuk  menghabiskan asetnya yang di peroleh dari tindak pidana korupsi tersebut
3. Adanya pengalihan aset tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana Dalam investigasi pelacakan aset milik terdakwa yang dilakukan oleh Kasi
Pidsus koordinasi bersama Kasi Intel ternyata sangat sulit menemukan aset milik terdakwa  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi  tersebut  dikarenakan  kasus korupsi sangat lama baru  bisa diungkap sehingga dikarenakan pelaku sudah niat melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  agar  dapat  mengamankan  uang  yang dikorupsinya  jika  perbuatannya  diketahui,  maka  pelaku  mengalihkan  atau menyimpan  uang  yang  dikorupsikan  kepada  anggota  keluarga  atau  teman- temannya, sehingga pada saat akan dilakukan penyitaan, harta kekayaan atas nama pelaku  tidak  ada  lagi  dan  pidana  uang  pengganti  sulit  dilaksanakan  dari  pelaku tindak pidana.
Dapat  disimpulkan  belum  maksimalnya  eksekusi  pidana  uang  pengganti dikarenakan beberapa sebab diantaranya pelaku sudah tidak mampu membayar uang pengganti dikarenakan sudah tidak bisa mencari uang dikarenakan harus mendekam di  penjara,  tidak  adanya  harta  yang  tersisa  serta  adanya  pengalihan  harta  yang dilakukan  oleh  terpidana  sebelumnya  guna  menghindari  agar  harta  yang  di  peroleh dari  hasil  korupsi  tidak  dapat  di  rampas  saat  perbuatannya  ketahuan,  sehingga membuat terhambatnya eksekusi pidana uang pengganti tersebut.
Disamping  itu,  jangka  waktu  pengembalian  uang  pengganti  cukup  singkat  dan bila  terpidana  tidak  mampu  membayar  uang  pengganti  maka  dialihkan  dengan hukuman  subsidair  berupa  pidana  penjara  yang  mana  pada  kenyataannya  kerugian negara  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi  tidak  dikembalikan  sepenuhnya  kepada negara.

## 2. Upaya Jaksa Dalam Memaksimalkan Uang Pengganti
Dalam  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  melalui  pidana  pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada para terpidana tindak korupsi, jaksa memiliki upaya dalam memaksimalkan uang pengganti. Guna mengetahui upaya yang dilakukan oleh  Jaksa  untuk  memaksimalkan  uang  pengganti,  perlu  disimak  penjelasan  aparat penegak  hukum  sebagai  berikut.  Julpadli  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menjelaskan:
Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  untuk    memaksimalkan pembayaran uang pengganti antara lain:
1. Melakukan penyitaan aset milik terpidana dan melelangnya, kemudian hasil dari lelang tersebut akan di masukkan ke kas negara.
2. Melakukan pengawasan terhadap harta benda dan kekayaan milik terdakwa dan keluarga yang disinyalir merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
3. Disamping  itu,  Jaksa  juga  berwenang  untuk  mengetahui  atau  meminta keterangan  pada  pihak  bank  atas  rekening-rekening  milik  terdakwa  untuk kepentingan penyidikan.
4. Jaksa  juga  dapat  memblokir  semua  rekening  milik  terdakwa  karena  akan dipindah  tangankan  kepada  orang  lain,  dan  apabila  terbukti  bahwa  hasil korupsi tersebut telah dipindah tangankan kepada ahli warisnya maka Jaksa Pengacara  Negara  dapat  melakukan  gugatan  secara  perdata  kepada  ahli warisnya,  hal  tersebut  diupayakan  guna  mengembalikan  keuangan  negara akibat tindak pidana korupsi. 19
Pada  saat  telah  dikeluarkan  putusan  berkekuatan  hukum  tetap,  Jaksa  selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan  putusan  ingkrah  Jaksa  memiliki  kewenangan  untuk  penyitaan.  Dalam  hal pelaksanaan  di  lapangan jika  terpidana  tidak  jujur  terkait  harta  benda  yang  dimiliki, maka melalui seksi intelijen  di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi melakukan penelusuran aset,  berkoordinasi  dengan  pihak  Bank,  Dispenda,  Badan  Pertanahan,  serta  pihak lainnya yang terkait guna mencari bukti apakah ada aset yang bergerak maupun tidak bergerak  yang  sah  dimiliki  oleh  terpidana,  setelah  mendapatkan  jawaban  dari  pihak ketiga maka dilakukan pengecekan di lapangan, kalau terbukti pada tahun yang sama terpidana melakukan tindak pidana korupsi maka akan dilakukan penyitaan aset dan
19 Wawancara dengan Julpadli, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, tanggal 4 Februari 2020.
melelangnya.  Setelah  itu  besarnya  kerugian  negara  akan  langsung  diberikan  ke  kas negara  melalui  instansi  terkait  sesuai  dengan  putusan  yang  sudah  diadili.  Jika terpidana  dalam  waktu  satu  bulan  setelah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  tidak memiliki  aset  yang  cukup  untuk  membayar  uang  pengganti  maka  terpidana menjalankan pidana yang di subsiderkan dalam putusan.
Untuk  memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan  suatu  tindak  pidana korupsi  yang  diduga  dilakukan  oleh  pejabat  negara,  termasuk  terhadap  penelusuran keuangan  tersangka  yang  disimpan  melalui  jasa  perbankan,  perlu  dilakukan  revisi terhadap  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  membatasi  upaya  aparat penegak  hukum  serta  perlu  dilakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang tidak.  Dan  yang  tidak  kalah  penting  adalah  memberikan  sanksi  hukum  yang  tegas kepada para aparat hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk menyelamatkan aset negara.
Kemudian  oleh  Rudi  Firmansyah  selaku  Kasi  Tindak  Pidana  Khusus  Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menjelaskan:
Untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti, Jaksa berupaya dalam hal  menyita  harta  benda  milik  terpidana  dan  melelangnya,  kemudian  hasil  dari lelang  tersebut  di  masukkan  ke  kas  negara,  dan  apabila  terpidana  tidak  mau membayar uang pengganti maka Jaksa akan menyerahkannya ke Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan secara perdata. 20
Berdasarkan  penjelasan  aparat  penegak  hukum  di  atas,  upaya  Jaksa  dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti diharapkan agar uang pengganti dapat  dilaksanakan  secara  maksimal  agar  dapat  mengembalikan  kerugian  keuangan negara  yang  diakbitkan  dari  tindak  pidana  korupsi,  dengan  memberikan  pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada para terpidana diharapkan agar terpidana merasakan efek jera dan tidak lagi melakukan perbuatannya tersebut.

## D. SIMPULAN
Upaya  Jaksa  untuk memaksimalkan  pidana  pembayaran  uang  pengganti  antara lain: melakukan penyitaan aset milik terpidana dan melelangnya, kemudian hasil dari lelang  tersebut  akan  dimasukkan  ke  kas  negara.  Melakukan  pengawasan  terhadap harta  benda  dan  kekayaan  milik  terdakwa  dan  keluarga  yang  dsinyalir  merupakan hasil  dari  tindak  pidana  korupsi.  Disamping  itu,  Jaksa  juga  berwenang  untuk mengetahui  atau  meminta  keterangan  pada  pihak  bank  atas  rekening-rekening  milik terdakwa untuk kepentingan penyidikan. Jaksa dapat memblokir semua rekening milik terdakwa  karena  takut  akan  dipindah  tangankan  kepada  orang  lain,  dan  apabila terbukti bahwa hasil korupsi tersebut telah dipindah tangankan kepada ahli warisnya maka Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan.
20 Wawancara dengan Rudi Firmansyah, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, tanggal 4 Februari 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1981  Nomor  76.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3209.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang PemberantasanTindak  Pidana  Korupsi  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, LNRI Tahun 1999 Nomor 140. TLNRI 3874.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara,  Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

## Buku
Amari,  Mohamad,  dan  Mulyana  Asep.  Kontrak  Kerja  Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana Korupsi. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu. 2010.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2008.
Arief,  Barda  Nawawi.  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru.  Ed.  2.  Cet.  2. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2010.
Bettina,  Yahya.  Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi , Publitbang  Hukum  Dan  Peradilan  Badan  Litbang  Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta. 2016.
DKK, Chaerudin. Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Penerbit PT. Revika Aditama. 2008.
Effendy, Marwan. Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya dari Perspektif Hukum . Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2007.
Effendy,  Marwan.  Korupsi  Dalam  Pengelolaan  Proyek  Pembangunan.  Cet.1.  Jakarta: Penerbit Akademika Presindo. 2010.
Effendy,  Marwan . Perbandingan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Berbagai Negar a. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2008.
Ermansjah,  Djaja.  Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi  Pemberantas Korupsi), Cet. 2. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2011.
Evi, Hartanti. Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2015.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika Offset. 2009.
Harahap, Erisna. Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung. Cet. I, Bandung: Penerbit PT. Grafiti. 2006.
Harahap, Yahya.Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata . Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
Muladi.  Kapita  Selekta  Hukum  Peradilan  Pidana . Semarang:  Universitas  Diponegoro. 1995.
Nasution,  Bahder  Johan.  Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum.  Bandung:  Penerbit  CV. Mandar Maju. 2008.
Saleh, K. Wantjik.  Korupsi dan Suap, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2008.
Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983.
Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 1993.
Surachmin,  dan  Suhandi  Cahaya.  Strategi  Dan  Teknik  Korupsi.  Cet.  1.  Jakarta:  Sinar Grafika. 2011.
Utami, Indah Wahyu dan Widi Nugrahaningsih. Waspada Korupsi Di  Sekitar Kita. Yogyakarta: Istana Media. 2015.
Waluyadi . Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju. Bandung, 2009.
Waluyo,  Bambang.  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Cet.  2.  Jakarta:  Penerbit Sinar Grafika, 2016.

## Jurnal
Effendi, Moh. Din, Intan Munira , “ Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi ”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 2, (2017).
Ismansyah, “ Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi ” , Jurnal Demokrasi, Vol. VI Nomor 2, (2007).
Lasmadi,  Sahuri,  H.  Usman,  Elly  Sudarti, “ Modus  Operandi  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi  Yang  Dilakukan  Anggota  DPR  Dalam  Pelepasan  Kawasan  Hutan Lindung  Pantai  Air  Telang  Kabupaten  Banyuasin  Sumatera  Selatan ” ,  Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 5 Nomor 1, (2019).
Sudarti, Elly dan Sahuri Lasmadi, “ The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To  Indonesian    Criminal  Law  System  To  Realize  The  Punishment  Goals ” , Ganesha Law Review , Volume 1 Issue 2, (2019).
Suhariyanto,  Budi, “ Penerapan  Pidana  Uang  Pengganti  Kepada  Korporasi  Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Keuangan Negara ” , Jurnal RECHTSVINDING, Volume 7 Nomor 1, (2018).