## KONSTRUKSI TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM
(Konsep dan Dasar Seleksi Ayat Hukum Menurut al-Tahawi)
Ahmad Sholihin Siregar
STAIN Gajah Putih Takengon Jl. Yos Sudarso/A Diomot, Aceh Tengah, Aceh Email: ahmadsholihinsiregar@gmail.com
Amiur Nuruddin, Ahmad Qorib

## Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatra Utara Email: amiurnuruddinuinsu@gmail.com Email:ahmadqoribuinsu@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  ketiadaan  dasar  dalam  menyeleksi  ayat  hukum. Untuk  itu  penelitian  ini  bertujuan  membangun  dasar  seleksi  ayat  hukum  yang berangkat  dari  seleksi  yang  dilakukan  oleh  al-Tahawi.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal, dogmatis). Objek penelitian ini adalah ayat- ayat  hukum  seleksi  al-Tahawi  yang  didapatkan  dari Ahkam  al-Qur’an karya  al- Tahawi.  Objek  penelitian  didekati  menggunakan  pendekatan  mimetik  dan objektif. Ada dua dasar yang digunakan al-Tahawi dalam menyeleksi ayat hukum: tekstual  dan  kontekstual.  Dasar  tekstual  terdiri  ada  atau  tidaknya  perbuatan mukalaf  dalam  suatu  ayat.  Dasar  kontekstual  terdiri  dari: asbab  nuzul dan  hadis penjelas. Dari dasar seleksi  juga dibangun karakteristik ayat hukum, tekstual dan kontekstual.  karakteristik  tekstual  terdiri  dari  kata-kata  kunci  yang  menunjukkan muatan  hukum seperti: la> juna>h}a, laisa h}araj, h}urrima, uh}illa, kutiba, fari>d}ah, al- s}ala>t,  al-s}aum,  al-zaka>h,  al-h}ajj,  ar-rafas\ .  Karakteristik  kontekstual  terdiri  dari asba>b al-nuzu>l sebuah ayat hukum pasti peristiwa hukum dan ada  hadis penjelas yang menunjukkan adanya muatan hukum dalam suatu ayat.
Kata Kunci: ayat hukum, ahkam al-Qur’an, dasar seleksi, al-Tahawi, konstruksi

## Abstract
This  research  begins  from  unavailability  of  basis  in  selecting  legal  verses. Therefore,  this  research  aims  to  construct  foundation  of  selecting  legal  verses starting  from  the  selection  done  by  al-Tahawi.  This  research  is  a  normative  law research  (doctrinaire,  dogmatic).  The  research  object  is  legal  verses  of  al- Tahawi’s selection found in Ah}ka>m al-Qur’a>n . The object is approached by using mimetic and objective approach. There are two foundations used by al-Tahawi in selecting  legal  verses; textually and contextually. The textual  foundation consists of  the  availability  or  unavailability  of mukallaf action  in  a  verse.  The  contextual foundation  consists  of asba>b  al-nuzu>l and  explaining  hadis.  From  the  selection basis,  the  characteristic  of  legal  verses  is  also  constructed  textually  and contextually. The textual characteristic consists of key words showing law content such as: la> juna>h}a, laisa h}araj, h}urrima, uh}illa, kutiba, fari>d}ah, al-s}ala>t, al-s}aum,
al-zaka>h, al-h}ajj, ar-rafas\ . Contextual characteristic consists of: asba>b al-nuzu>l of a  legal  verse  should  be  related  to  a  legal  matter;  and  there  are  explaining  hadis showing the existence of law content in certain verses.
Keywords: legal  verses,  ahkam  al-Qur'an,  basic  selection,  al-Tahawi,
construction A. Pendahuluan Dalam Usul Fikih, hukum
didefinisikan  sebagai khita>>>>>>>>>>>>>>>>>bullah  al- muta’alliq  bi  af’a>>li  al-mukallafi>n  bil iqtid}a>’  aw  at-takhyi>r  aw  al-wad}’ (titah Tuhan yang berhubungan dengan perbuatan  orang-orang  mukallaf  baik untuk  dipenuhi  atau  dipilih  atau wad}’ ). 1
Wahbah  Zuhaili  mengkritik  definisi tersebut,  beranggapan  bahwa  salah  satu makna  substantif khitab adalah taujih
(pengarahan).
Menurutnya,
tidak mungkin taujih (pengarahan  perintah) merupakan hukum. Karena itu, 2 Wahbah lebih  setuju  dengan  definisi  hukum menurut  para  fukaha’  sebagai atsar (bekas/perwujudan) dari titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik tuntutan, pilihan atau wad’an. 3 Jadi bagi  Zuhaili  dan  para fuqaha’, hukum bukan khitab (titah/firman)  itu  sendiri, melainkan  perwujudan  atau  pemahaman dari khitab tersebut.
Meskipun  berkembang,  definisi hukum  Islam  selalu  dikaitkan  dengan perintah  Allah.  Joseph  Schahct  secara sederhana  mendefinisikan  hukum  Islam sebagai  sekumpulan  aturan  keagamaan yang merupakan keseluruhan dari
perintah  Allah  yang  mengatur  perilaku kehidupan umat muslim dalam keseluruhan aspek kehidupannya. 4 Fathurrahman Djamil menyebutkan
bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan
wahyu  Allah  dan  Sunah  Rasul  tentang tingkah  laku  manusia  mukallaf  yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat  untuk  semua  umat  yang beragama Islam. 5
Meskipun
hukum adalah
khit}bulla>h (titah  Tuhan),  tidak  semua ayat  dalam  al-Qur’an  termasuk  dalam kategori khit}bulla>h  al-muta’alliq  bi af’a>li  al-mukallaf ī n . Bahkan  lebih  dari itu,  tidak  semua  khitabullah  dalam  Al- Qur’an  berhubungan  dengan  perbuatan mukallaf.    Ayat  yang  artinya:  “jadilah kera  yang  tunduk”  terdiri  dari  perintah “jadilah”,  akan  tetapi  perintah  ini, disepakati oleh para ulama bukan bagian dari  khitabullah  yang  berhubungan dengan  mukallaf.  Perintah  lain  dalam ayat  lain  adalah:  “ kun  fayaku>n ”, 6 juga bukan  bagian  dari khit}bulla>h yang dimaksud.
Ushul  fikih,  yang  menentukan bahwa  hukum  itu  adalah khit ā bull ā h , tidak menentukan khitab mana saja yang masuk  dalam  kategori al-muta’alliq  bi af’ali al-mukallafin. Seharusnya, setelah mendefinisikan  hukum,  ushul  fikih menentukan khitab-khitab yang dimaksud  dalam  al-Qur’an.  Sekilas, identifikasi  terhadap  khitab  yang  masuk dalam kategori al-muta’alliq bi af’a>li al- mukallafi>n dilakukan oleh sebuah bidang  yang  dikenal  dengan tafsir  ayat ahkam, atau  juga  disebut  dengan tafsir fiqh.
Sesuai  dengan  namanya,  kerja utama  tafsir  ayat ahkam bukanlah identifikasi atau seleksi ayat ahkam atau al-muta’alliq  bi  af’a>li  al-mukallafi>n . Kerja  utama  tafsir  ayat ahkam adalah menafsirkan ayat. Karena  itu, tafsir ayat ahkam selalu  dikelompokkan  kepada tafsir  tematis,  bukan  kepada  disiplin ilmu  hukum  baik  usul  fikih  maupun fikih.  Identifikasi al-muta’alliq  bi  af’a>li al-mukallafi>n belum ada hingga
sekarang.  Hal  ini  terlihat  jelas  dalam karya-karya  tokoh-tokoh  tafsir  ayat Ahkam seperti  ali  al-Sayis, 7 al-Sabuni, 8
Syafi’i, 9 Abdul  Halim  Binjai.  Bahkan beberapa  tafsir  yang  dianggap  sebagai tafsir  hukum  seperti al-Jami’  li  Ahka>m al-Qura>n 10 karya  al-Qurtubi  dan  kitab tafsir  karya  an-Nasafi  menafsirkan seluruh Al-Qur’an.
Selain  itu,  karena  tugas  tafsir ayat ahkam pada  dasarnya  bukan identifikasi,  dapat  dimaklumi  bahwa tidak ada penjelasan utuh terhadap dasar atau  metode  seleksi  ayat.  Dalam  buku- buku  tafsir  ahkam  tidak  disebutkan sedikitpun  menyinggung  kriteria  atau dasar  seleksi  yang  digunakan  untuk memilih  ayat ahkam dari  yang  bukan ahkam. Selain  itu,  karena  tugas  tafsir ayat  ahkam  bukan  identifikasi  ayat ahkam,    terdapat  inkonsistensi  dalam seleksi yang mereka lakukan, seperti as- Sabuni  yang  tidak  menafsirkan  QS  al- Baqarah  226-227  yang  bermuatan  cerai dan  permasalahan  budak,  atau  QS  al- Baqarah  232  tentang  talak  sebagai  ayat ahkam ,  padahal  pada  ayat  lain  ia menafsirkan  permasalahan  cerai,  talak dan budak.
Kenyataan  bahwa  tujuan  utama tafsir  ayat ahkam adalah  tafsir  tematis, bukan  identifikasi  dan  seleksi  ayat, menimbulkan  permasalahan  lain  yakni perbedaan  yang  sangat  mencolok  antara jumlah ayat yang dianggap sebagai ayat- ayat  hukum.  Antara  Ali  al-Sayis,  al- Sabuni,  Syafi’i  dan  al-Tahawi  benar- benar  berbeda.    Al-Sayis  menafsirkan 305 11 ayat  tanpa  al-Fatihah,  al-Sabuni menafsirkan  225 12 tanpa  al-Fatihah, sementara  Syafi’i  menafsirkan  447 ayat, 13 sedangkan  at-Tahawi  hanya menafsirkan 148 ayat. 14 Bila dijumlahkan  secara  keseluruhan,  maka seleksi  kelima  tokoh  ini  menghasilkan 732 ayat ahkam , selain al-Fatihah. Lebih lanjut, menurut penelusuran penulis, dasar untuk menyeleksi  ayat-ayat  hukum  belum
pernah dibangun sebelumnya. Penelitian Konstruksi  Ayat-Ayat  Hukum  (Dasar Seleksi Ayat Hukum Menurut al-Tahawi) berusaha untuk menguraikan peta membangun  dasar    dalam  menyeleksi ayat hukum dari bukan hukum berdasarkan seleksi al-Tahawi.

## B. Biografi al-Tahawi
Nama  lengkap  penulis Ahkam al-Qur’an yang menjadi sumber penelitian  ini adalah Abu Ja`far Ahmad bin  Muhammad  Ibn  Salamah  `Abdil Malik Ibn Salama al-Azadi al-Tahawi. 15 Ia hidup dari tahun 239-321 H/853-933 M. Terdapat perbedaan pendapat tentang  tahun  kelahirannya.  Dalam Mifta>h  as-Sa`a>dah dijelaskan  bahwa  ia lahir pada tahun 227 H, dalam Dairatul Ma’a>rif dan Tadzkiratul  Huffa>z disebutkan  pada  tahun  237  H,  Ibnu Khalliqan  menyebut  kelahirannya  pada tahun  238  H,  Ibnu  Asakir  dan  Ibn Yunus  menyebut  tahun  239  H.  selain Ibn  Asakir,  Ibn  Katsir 16 menyebutkan bahwa al-Tahawi meninggal dunia pada tahun 321 H, pada umur 80 tahun, yang berarti kelahirannya adalah pada 239 H. Meskipun  terdapat perbedaan pendapat pada  tahun  lahirnya,  tidak  ditemukan perselisihan  lahirnya  pada  11  Rai`ul Awal. Al-Tahawi meninggal dunia pada 14  Dzulqa`dah  321  H,  pada  umur  80 tahun,  dan  dimakamkan  di  Qurafah Mesir.  Akan  tetapi  Ibnu  Nadim 17 beranggapan  bahwa  al-Tahawi  wafat pada tahun 322 H.
Ismail  Yahya  al-Muzani  (175- 264 H) seorang  murid terkemuka  imam Syafi`i  merupakan  paman  al-Tahawi (saudara  ibunya),  sekaligus  menjadi gurunya.  Dari  pengaruh  al-Muzani,  al- Tahawi  merupakan  seorang  pemikir bermazhab  Syafi`iyah.  Akan  tetapi  di umurnya  yang  ke-20,  al-Tahawi  lebih menyukai  pemikiran  Abu  Hanifah  dan memutuskan  untuk  mendalaminya. 18 Karena kekecewaanya kepada al- Muzani,  al-Tahawi  berpindah  dari
Syafi`iyyah  ke  Hanafiyah  dan  menjadi tokoh  Hanafiyyah  paling  terkemuka  di Mesir. 19
Untuk  mendalami  pemikiran Abu Hanifah, al-Tahawi berguru
kepada tokoh terkemuka mazhab Hanafiyah  di  Mesir,  Ahmad  bin  Abi Ibrahim,  yang  juga  merupakan  murid dari dua murid terkemuka Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan al-Syaibani. Pada tahun 268 H/882 M, al-Tahawi berangkat  ke  Syiria  untuk  melanjutkan studinya  atas  pemikiran  hukum  Abu Hanifah. Di Syiria kemudian, al-Tahawi berguru  kepada  Qadi  Qudhat  di Damaskus. 20 Di  bawah  pemikiran mazhab  Hanafiyah,  minat  keilmuan  al- Tahawi  terpuaskan,  hingga  ia  menjadi seorang  pemikir  fikih  Hanafiyah  yang terkemuka.  Bahkan,  berbagai  kritik keras dari penganut Syafi`iyah diarahkan  kepadanya,  membuktikan ketokohannya  pada  masa  itu,  seperti disebutkan  oleh  al-Kautsari  dalam al- Hawi . 21
Selain  ilmu  fikih,  al-Tahawi juga mendalami ilmu hadis. Ia kemudian meriwayatkan beberapa hadis kepada  beberapa  orang  yang  berguru kepadanya,  di  antaranya  adalah  al- Daudi, seorang tokoh Zahiri di Khurasan, juga at-Tabrani  yang dikenal baik  karena  karyanya  tentang  biografi para  periwayat  hadis.  Pengetahuan  al- Tahawi  tentang  hadis  tergambar  baik dalam  karyanya  berjudul Maa>ni>  al- Atsa>r . 22 Al-Tahawi  juga  mendalami teologi  Islam.  Karyanya al-Aq ī dah  al- Tahawiyah begitu  terkenal  di  kalangan sarjana Sunni hingga sekarang.
Al-Tahawi
hidup dan berkembang  pada  era  pertumbuhan dinamis ilmu fikih dan ilmu hadis. Pada saat  Bukhari  meninggal  dunia  tahun 256  H,  al-Tahawi  berumur  17  tahun. Pada  saat  imam  Muslim  meninggal dunia  pada  tahun  261  H,  al-Tahawi berumur 23 tahun. Pada saat Abu Daud
meninggal  dunia  pada  tahun  275,  al- Tahawi  berumur  36  tahun.  Ia  berumur 34  tahun  saat  Ibnu  Majah  meninggal dunia  pada  tahun  273,  Al-Tahawi berumur    64  tahun  pada  saat  an-Nasa’i meninggal  dunia  di  tahun  303.  Ia berumur 72 tahun saat Ibnu Khuzaimah meninggal dunia pada tahun 311 H.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  doktrinal (dogmatis, normatif)
23 dengan menganalisis  secara  induktif  kumpulan ayat-ayat ahkam yang  ditentukan  oleh at-Tahawi. Dari analisis tersebut, peneliti  mengidentifikasi  karakter  dan dasar-dasar seleksi dan klasifikasi ayat- ayat hukum. Penelitian ini menggunakan  dua  pendekatan  utama dalam  melihat  ayat  hukum  seleksi  al- Tahawi, yakni: pendekatan mimetik dan objektif. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang beranggapan  bahwa  sebuah  teks  adalah rekaman sosial, kejadian-kejadian sejarah dan masyarakat sosial. Pendekatan  dalam  kajian  ini
digunakan  untuk  melihat  fakta  historis yang terjadi di belakang teks. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang memberikan perhatian pada  teks  sebagai  sebuah  struktur otonom.  Dalam  pendekatan  ini  dikaji aspek  intrinsik  sebuah  teks,  baik  tata- bahasa,  diksi,  keindahan,  irama  dan sebagainya. 24 Pendekatan mimetik digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk melihat ayat ahkam tidak hanya semata- mata teks yang bermakna mantuq, akan tetapi  sebagai  sesuatu  yang  memiliki latar  belakang,  atau  hal  lain  di  luar dirinya.  Pendekatan  ini  nantinya  dapat menjelaskan  karakteristik  kontekstual ayat-ayat ahkam .  Pendekatan  objektif juga  digunakan  untuk  melihat  teks sebagai  teks  terlepas  dari  unsur  lain  di luar mafhum nya. Pendekatan ini nantinya  akan  menghasilkan  penjelasan karakteristik tekstual ayat ahkam .
Gabungan dari pendekatan mimetik dan objektif tentu akan menghasilkan penjelasan  yang  lebih utuh tentang ayat ahkam , dibandingkan dengan penjelasan yang dihasilkan satu dari dua pendekatan tersebut.
Gabungan dari
kedua pendekatan  tersebut  dalam  istilah  lain disebut  dengan  pendekatan  kontekstual memiliki  dua  arti  penting.  Pertama, bagian  dari  teks  yang  menetukan makna.  Kedua,  situasi  di  mana  suatu peristiwa  terjadi  berhubungan  dengan teks  tersebut. 25 Pendekatan  kontekstual pada  dasarnya  memperhatikan  aspek tekstual  dari  sebuah  teks,  akan  tetapi dalam usaha memahaminya tidak berhenti  sampai  di  situ,  pendekatan  ini melanjutkan  upaya  pemahaman  dengan mempertimbangkan segala latar belakang  yang  berhubungan  dengan teks tersebut. 26
Objek yang dikaji dalam penelitian  ini  adalah ayat  ahkam seleksi al-Tahawi  dalam  karyanya Ahka>m  al- Qur’a>n .  Data  utama  penelitian  di dapatkan  dari  buku Ahka>m  al-Qur’a>n karya  al-Tahawi  yang  terdiri  dari  dua jilid.  Selain  kitab  tersebut,  Al-Qur’an juga  merupakan  sumber  primer  dalam penelitian.  Hal  itu  disebabkan  bahwa pengutipan  ayat-ayat  hukum  dirujuk kepada  sumber  aslinya,  yakni  Al- Qur’an.
C. Ayat Hukum Menurut al-Tahawi
Dalam buku Ahka>m al-Qur’a>n, al- Tahawi  menuliskan  168. 27 Al-Tahawi tidak  secara  eksplisit  menunjukkan  ayat mana saja yang ia anggap sebagai bagian dari ayat-ayat hukum. Tidak semua ayat yang  berjumlah  168  di  atas  merupakan kajian utama al-Tahawi, karena sebagian ia gunakan untuk  menjelaskan ayat lain. Bahkan  sebagian  yang  lain  tunjukkan sebagai  dalil  hukum  pendapat  yang bertentangan dengan pendapatnya. Untuk  menemukan  ayat-ayat  hukum seleksi  al-Tahawi,  ada  dua  cara  yang
dapat dilakukan, yakni: identifikasi ayat- ayat  yang  menjadi  kajian  utama  al- Tahawi,  dan  identifikasi  ayat-ayat  yang ia  gunakan  dalam  menjelaskan  hukum syarak.
Secara implisist, al-Tahawi menunjukkan beberapa ayat-ayat hukum sebagai  kajian  utama.  Ayat  yang menjadi  kajian  utama  al-Tahawi  dapat ditemukan  dengan  melihat  dua  ciri, yakni: 28
1. Ayat-ayat  tersebut  dituliskan  di awal  paragraf  dan  di  bagian  atas halaman hingga lebih mudah dipahami sebagai judul sub kajian.
2. Al-Tahawi menyebutkan kata “ta’wi>l  qaul  Alla>h  taa>la>” sebagai judul kajian.
3. Al-Tahawi  meletakkan  ayat-ayat tersebut  di  awal  kajiannya  yang dikelompokkan  berdasarkan  tema- tema  fikih,  yakni thaharah, salat, zakat,  puasa,  iktikaf,  haji  dan Manasik, talak, dan budak mukatabah.
4. Biasanya,  untuk  ayat  yang  menjadi kajian utama, al-Tahawi
menyebutkan  satu  pertanyaan  yang berhubungan dengan ayat-ayat tersebut,  baik  sebelum  pengutipan ayat maupun setelahnya.
5. Mengawali  pengutipan  ayat,  al- Tahawi  menggunakan redaksi “ qaul Alla>h  taa>la>”  atau  “qa>la  All ā h  jalla tsan ā ’uhu”.
Berdasarkan analisis penulis, dari keseluruhan  ayat  yang  dikutip  dalam Ahka>m  al-Qur’a>n ,  baik  sebagai  kajian utama atau hanya dikutip dalam menjelaskan  suatu  ayat,  al-Tahawi hanya  menunjukkan  muatan  hukum dalam 115 ayat saja.
D. Dasar Seleksi Ayat Hukum Menurut al-Tahawi
Al-Tahawi  mengidentifikasi  115 ayat hukum dalam Ah}ka>m al-Qur’a>n al- Kari>m . Dari identifikasi yang ia lakukan, penulis menemukan beberapa dasar yang
digunakan  al-Tahawi  untuk  menentukan adanya  muatan  hukum  pada  ayat-ayat Al-Qur’an.
1. Perbuatan Mukalaf
Dasar  pertama  untuk  identifikasi muatan  hukum  dalam  ayat-ayat  yang ditunjukkan  al-Tahawi  adalah  bahwa ayat  tersebut  mengandung  perbuatan mukalaf.    Dasar  ini  menjadi  penting mengingat  definisi  hukum  syarak  itu sendiri adalah titah tuhan yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf. Definisi  tentu  menentukan  bahwa  setiap ayat  hukum  harus  berkaitan  dengan perbuatan mukalaf.
Kandungan suatu ayat atas perbuatan  mukalaf  dapat  dilihat  melalui istilah-istilah  kunci  yang  bermakna perbuatan  mukalaf  seperti  salat,  zakat, puasa,  wasiat,  haji,  umrah,  sa’i,  tawaf, ila, talak, nikah, berhutang,  makan, taat, membunuh,  berdoa,  berdagang,  berhaid dan zihar. Bila  suatu  ayat  mengandung perbuatan mukalaf, sangat mungkin ayat tersebut mengandung muatan hukum. Di antara  ayat-ayat  yang  mengandung perbuatan  mukalaf  adalah  seperti  Q.S. al-Baqarah:  43 29 ,  83,  110, 30 144, 31 183, 196, 32 226, 33 227, 34 229,  230, 35 231- 232, 36 Q.S.  an-Nisa’:  93, 37 dan  103, 38
QS  al-Ma’idah:  6, 39 92, 40 dan  95, 41 QS al-A`raf: 55, 42 Q.S. at-Taubah: 29 43 Q.S. al-Hajj:  27,  Q.S.  al-Jumu’ah:  9,  10,  dan 11. 44
Kandungan suatu ayat atas perbuatan  mukallaf  juga  dapat  dapat diidentifikasi  melalui  istilah-istilah  yang pada  dasarnya  bukan  perbuatan  akan tetapi yang berhubungan dengan perbuatan  mukalaf  seperti  orang  yang berhaid,  kafarat,  tempat  salat,  air  yang suci,  tempat  haji,  orang  yang  ditalak, orang  yang  mencuri,  bulan  Ramadhan atau  masa  tunggu  perceraian.  Contoh ayat  yang  menagandung  perbuatan hukum yang diidentifikasi melalui hubungannya  dengan  perbuatan  utama mukalaf  adalah  seperti:  QS  al-Baqarah:
125,  158,  189,  228,  dan  241,  QS  al- Ma’idah: 38, QS an-Nur: 2, QS at-Talaq: 4.
2. Asbab Nuzul Ayat-ayat yang diidenfitikasi berdasarkan kandungannya terhadap istilah-istilah yang menunjukkan
perbuatan  mukalaf  atau  yang  berkenaan dengannya  sangat  mudah  dipahami sebagai  ayat-ayat  hukum.  Akan  tetapi, tidak  semua  ayat  yang  diidentifikasi  al- Tahawi  mengandung  istilah-istilah  yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf. Sebagian  ayat  lain  yang  menurut  al- Tahawi bermuatan hukum tidak mengandung  istilah-istilah  kunci  yang menunjukkan perbuatan mukalaf, seperti
QS  al-Baqarah:  115, 45 atau    QS  al- Ma’idah: 101.
Untuk memahami ayat-ayat tersebut,  Al-Tahawi  beralih  kepada asbab nuzul dan
mendasarkan idenfitikasinya  terhadap  muatan  hukum dalam  ayat  Al-Qur’an  berdasarkan asbab nuzul. QS al-Ma’idah: 101 adalah contoh yang sangat baik dalam hal ini:
!"    # $%& $' () *+,- ./#    ./   ,  $'  ()  01 *$/"
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  menanyakan (kepada  Nabimu)  hal-hal  yang jika  diterangkan  kepadamu  akan menyusahkan  kamu  dan  jika kamu  menanyakan  di  waktu  Al- Qur’an  itu  diturunkan,  niscaya akan diterangkan kepadamu,
Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”
Sekilas,  berdasarkan  redaksinya, tidak  ditemukan  muatan  hukum  dalam ayat  tersebut.  Akan  tetapi,  al-Tahawi
mengidentifikasi  muatan  hukum  dalam ayat  tersebut  berdasarkan  latar  belakang historis  turunnya  ayat  tersebut,  dan menemukan bahwa ayat tersebut mengandung  hukum  bahwa  haji  tidak diwajibkan setiap tahun atas orang  yang mampu. 46
Contoh  lainnya  adalah  QS  al- Baqarah: 115:
23   43  5064#  7084 ./# .9# $
*$/ *:;# ./  ./
Dan  kepunyaan  Allah-lah  timur dan  barat,  Maka  kemanapun kamu  menghadap  di  situlah wajah Allah. Sesungguhnya
Allah  Maha  Luas  (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.
Sama  dengan  ayat  di  atas, berdasarkan  redaksinya,  tidak  terdapat istilah-istilah  khusus  perbuatan  mukalaf dalam ayat ini, dan sulit mengidentifikasi  muatan  hukumnya. Al- Tahawi menemukan muatan hukum ayat ini  sebagai  dasar  penentuan  kiblat  salat di  atas  kendaraan.  Ia  mengidentifikasi muatan hukum ayat tersebut berdasarkan asbab nuzul.
Beberapa  ayat  yang  diidenfitikasi al-Tahawi sebagai ayat hukum berdasarkan asbab nuzul adalah: Q.S. al- Baqarah:  115, 47 219, 48 Q.S.  al-Ma’idah:
91 49 dan  101, 50 Q.S.  al-A`raf:  204, 51
Q.S.  al-Isra’:  110, 52 Q.S.  at-Taubah:  28- 29, 53 Q.S. al-Jumu’ah: 11 54 .
Kadang kala, asbab nuzul menjadi satu-satunya  dasar  identifikasi  muatan hukum  yang  dilakukan  oleh  al-Tahawi seperti  pada  QS  al-Baqarah:  115 55 dan al-Ma’idah:  101. 56 Pada  kesempatan lain, asbab  nuzul digunakan  untuk memperkuat  muatan  hukum  pada  ayat tersebut.
3. Riwayat Selain hubungan dengan
perbuatan mukalaf dan penentuan berdasarkan asbab nuzul, al-Tahawi juga mengindentifikasi  muatan  hukum  dalam
suatu ayat berdasarkan penjelasan Hadis dari  Rasulullah  saw.  atau atsar dari sahabat maupun tabiin.
Contoh  yang  sangat  bagus  dalam hal  ini  adalah  QS  al-A`la:  1 57 dan  al- Haqqah:  1.  Al-Tahawi  mengutip  hadis dari  Rasulullah  saw.  untuk  bertasbih dengan  nama  tuhan  yang a`la pada  saat rukuk dalam salat, dan bertasbih dengan nama  Tuhan  yang `azhim pada  saat sujud dalam salat.
Selain kedua ayat tersebut, muatan hukum pada ayat QS Ali Imran: 97, 58 at-Taubah:  108  juga  diidenfitikasi al-Tahawi  berdasarkan  penjelasan  dari hadis atau atsar. 59
Bila dikelompokkan, dasar seleksi  yang  dibangun  oleh  al-Tahawi dapat  dibagi  kepada  dua,  dasar  tekstual dan  dasar  kontekstual.  Dasar  tekstual berarti  dasar  dalam  menyeleksi  ayat hukum  yang  didapatkan  dari  teks  ayat hukum.  Dasar  tekstual  menurut  al- Tahawi  adalah  bahwa  ayat  tersebut harus  mengandung  atau  berkenaan dengan  perbuatan  mukalaf.  Dengan demikian  kata  “salat,  puasa,  zakat, rukuk” menjadi penting dalam mengidentifikasi ayat hukum.
Dasar  kontekstual  yakni  dasar dalam  menyeleksi  ayat  hukum  yang berasal  dari  luar  teks  itu  sendiri.  al- Tahawi menyebutkan    dua  dasar kontekstual,  yakni asbab  nuzul dan riwayat. Asbab  nuzul sebagai  dasar seleksi  berarti  bahwa  setiap  ayat  hukum pasti  turun  berkenaan  dengan  peristiwa hukum baik berkenaan dengan Muhammad atau yang dilaporkan kepadanya.  Dasar  kontekstual  lainnya yakni riwayat, berarti bahwa ayat hukum dapat  dibuktikan  sebagai  ayat  hukum bila ada hadis yang menjelaskan muatan hukum di dalam ayat tersebut.
Menurut penulis, formulasi dari ketiga dasar  identifikasi  yang digunakan al-Tahawi memiliki kelemahan, khususnya  pada  dasar  pertama  yakni adanya  perbuatan  mukalaf  dalam  ayat
tersebut. Dengan dasar yang pertama, al- Tahawi  mengidentifikasi  muatan hukum dalam  QS  Ali  Imran:  43  dengan mengatakan  bahwa  dalam  ayat  tersebut Maryam diperintahkan untuk melakukan salat.  Pemahaman  salat  muncul  dari pemaknaan  kata qanata yang  diiringi dengan sujud dan rukuk. Ketiga perintah ini, uqnut, usjud dan irka`, memunculkan pemahaman perintah salat menurut  al-Tahawi. 60 Salat  merupakan perbuatan  mukalaf,  yang  berarti  ada muatan hukum dalam ayat tersebut.
Identifikasi  tersebut  menjadi aneh  dengan  mempertimbangkan  tiga hal,  yakni:  pertama,  salat  yang  ada dalam  hukum  syarak  baru  diwajibkan setelah  Muhammad  diutus  sebagai Rasul.  Tidak  ada  perintah  salat  dalam hukum  syarak  sebelum  Muhammad menjadi  Rasul,  termasuk  pada  masa Maryam.  Kedua,  ayat  tersebut  pada dasarnya  merupakan  pemaparan  Allah Swt.  kepada  Muhammad  tentang  kisah Maryam. Artinya, ayat tersebut merupakan kisah. Ketiga, perintah dalam kisah  tersebut  merupakan  ditujukan kepada  Maryam  yang  lahir  sebelum Muhammad.  Maryam  bukan  mukalaf, karena  syarat  mukalaf  adalah  sampai kepada dirinya kabar tentang syariat.
Menurut  penulis,  berdasarkan definisi  hukum  itu  sendiri  sebagai  titah tuhan, maupun implikasinya, yang berhubungan  dengan  perbuatan  mukalaf baik  yang  menuntut  adanya  perbuatan atau  melarangnya,  atau  berhubungan dengan  ketetapan  yang    menentukan perbuatan tersebut, maka dapat dirumuskan  empat  komponen  penting dalam ayat-ayat hukum, yakni:
a. Merupakan  titah  tuhan,  dan  tidak diragukan  lagi  bahwa  ayat-ayat  al- Qur’an merupakan titah Tuhan.
b. Ayat  tersebut  berhubungan  dengan perbuatan mukalaf.
c. Dalam ayat tersebut terdapat tuntutan  untuk  melakukan  atau
meninggalkan perbuatan, atau ketetapan yang menentukan tuntutan tersebut. d. Tuntutan  tersebut  ditujukan  kepada mukalaf. Berdasarkan komponen ayat
hukum  tersebut,  maka  dasar  paling substantif  dalam  identifikasi  ayat-ayat hukum  adalah  bahwa  ayat  tersebut mengandung  tuntutan  perbuatan  atau ketetapan  yang  menentukan  tuntutan perbuatan yang ditujukan kepada mukalaf.  Ini  merupakan  dasar  pertama dalam mengidenfitikasi ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an.
Dasar  ini  memiliki  tiga  bagian penting,  yakni:  pertama,  mengandung tuntutan perbuatan  mewakili  identifikasi hukum taklifi. Tuntutan dimaksud merupakan  tuntutan  bagi  mukalaf  untuk melaksanakan  perbuatan,  baik  yang mengikat  atau  tidak  ( jazm atau gairu jazm ), atau tuntutan untuk meninggalkan perbuatan  baik  mengikat  atau  tidak ( jazm atau gairu  jazm ),  atau  tuntutan bagi  mukalaf  untuk  melakukan  atau meninggalkan  perbuatan.  Kedua,  atau mengandung ketetapan yang menentukan  tuntutan  perbuatan  atas mukalaf mewakili hukum wadh’i. Ketetapan  bisa  berupa sabab,  syarat, mani`,  azimah,  rukshah,  sah atau batil. Ketiga,  mengandung  pengarahan  khitab kepada mukalaf, tidak kepada orang lain atau kelompok selain mukalaf. Secara tekstual,
tuntutan perbuatan  kepada  mukalaf  dalam  ayat- ayat hukum dapat diidentifikiasi  melalui tiga sudut pandang berbeda,  yakni:  ilmu nahwu,  sharf  maupun  balaghah.  Ketiga cara  pandang  ini  dapat  mengidentifikasi adanya  tuntutan  perbuatan  dalam  ayat dengan  melihat  keberadaan  kata  yang menunjukkan  adanya  tuntutan  atau dengan  melihat  makna  kalimat.  Dalam Perspektif  nahwu,  tuntutan  perbuatan dalam  suatu  ayat  dapat  diidentifikasi melalui  keberadaan fi`l  amr, atau fi`l
mud ā ri` yang didahului lam amr dan lam nahy atau ism fi`l amr atau ism ma`ani. Dengan menggunakan ilmu sharf, tuntutan  perbuatan  dapat  dilihat  melalui keberadaan fi`l  amr dan fi`l  an-nahy.
Sedangkan  melalui  illmu  balaghah, tuntutan  perbuatan  diwakili  dengan kalimat  thalabiyyah dan thalabiyah dengan makna khabariyyah.
E. Karakteristik Ayat Hukum Menurut al-Tahawi
Dari  dua  dasar  yang  digunakan al-Tahawi dalam mengindentifikasi muatan  hukum  dalam  sebuah  ayat, tekstual dan kontekstual, dapat dibangun dua  karakteristik  ayat  hukum,  yakni karakteristik tekstual dan kontekstual.
Tidak banyak karakteristik tekstual  ayat-ayat  hukum  yang  dapat diamati  dari  ayat-ayat  hukum  yang diseleksi  al-Tahawi.  Al-Tahawi  hanya menunjukkan  satu  karakteristik  ayat- ayat  hukum,  yakni  kata la  junaha. Kata la junaha dalam suatu ayat menunjukkan kandungan perbuatan mukalaf dalam ayat tersebut. Al-Tahawi sangat  sering  menjelaskan  kata la junaha dalam  mengidenfitikasi  muatan hukum  dalam  ayat-ayat  yang  ia  seleksi.
Bagi  al-Tahawi,  kata la  junaha bisa berarti  menunjukkan  kemubahan  suatu perbuatan  seperti  dalam  QS  al-Baqarah: 230,  juga  bisa  menunjukkan  perbuatan yang  harus  dilakukan  oleh  mukalaf seperti  pada  QS  al-Baqarah:  158. 61
Artinya, kata la junaha dalam suatu ayat merupakan  suatu  ciri  adanya  muatan hukum  hukum  dalam  ayat  tersebut. Dengan  memahami  substansi  dari  kata la  junaha yang  kadang  kala  berarti tuntutan  untuk  memilih  perbuatan,  dan kadang  kala  berarti  tuntutan  perbuatan yang  pasti,  maka  dapat  dipahami,  selain kata la  junaha tersebut,  ada  beberapa karakteristik  lain  dari  ayat-ayat  hukum menurut  al-Tahawi,  seperti  kata kutiba, uhilla,  hurrima,  laisa  haraj,  la  haraj, faridah, yang merupakan kata-kata yang
menunjukkan adanya tuntutan perbuatan dalam ayat tersebut.
Selain  itu,  karena  dasar  tekstual al-Tahawi dalam menyeleksi ayat hukum adalah adanya kandungan perbuatan  mukalaf  dalam  ayat,  dapat dipahami bahwa kata-kata kunci perbuatan mukalaf, seperti: salat, membayar  zakat,  haji,  puasa,  hubungan suami istri, 62 zina, mencuri, dan lainnya juga dapat dijadikan karakteristik tekstual ayat hukum.
Sesuai  dengan  dasar  kontekstual yang digunakan al-Tahawi, yakni: asbab nuzul dan  riwayat  penjelas,  maka  dapat dibangun  dua  karakteristik  kontekstual. Pertama,  ayat  hukum  pasti  turun berkenaan dengan peristiwa hukum, baik berkenaan  dengan  Rasul  atau orang  lain yang  dilaporkan  kepadanya.  Artinya asbab  nuzul ayat  hukum  pasti  peristiwa hukum.  Kedua,  ayat  hukum  memiliki hadis  penjelas,  karena  ayat  yang  turun berkenaan dengan peristiwa hukum pasti dijelaskan oleh Rasulullah  melalui  hadis mengingat  otoritasnya  sebagai  penjelas ayat-ayat Al-Qur’an.

## F. Penutup
Dari  115  ayat  hukum  yang ditunjukkan oleh al-Tahawi dapat dibangun  dua  dasar  seleksi  ayat  hukum, yakni:  tekstual  dan  kontekstual.  Dasar tekstual  berarti  dasar  dalam  menyeleksi ayat  hukum  yang  dikandung  dalam  teks ayat  tersebut.  Dasar  tekstual  dalam menyeleksi  ayat  hukum  adalah  bahwa ayat tersebut memuat perbuatan mukalaf. Dasar kontekstual berarti dasar dalam  menyeleksi  ayat  hukum  yang berasal  dari  luar  teks  ayat.  Al-Tahawi menggunakan  dua  dasar  kontekstual, yaitu asbab nuzul dan hadis.
Perbuatan  hukum  sebagai  dasar tekstual  yang  digunakan  al-Tahawi dalam  menyeleksi  ayat  hukum  memiliki kelemahan. Karena itu, perbuatan hukum  yang  dapat  dijadikan  dasar
seleksi  ayat  hukum  adalah  bahwa  ayat tersebut  mengandung  perbuatan  yang khitab- nya ditujukan kepada mukalaf.
Dari  dua  dasar  seleksi  ayat hukum,  tekstual  dan  kontekstual,  juga dapat  dibangun  dua  karakteristik  ayat hukum, tekstual dan kontekstual.
karakteristik  tekstual  terdiri  dari  kata- kata  kunci  penunjuk  muatan  hukum seperti la  junaha,  laisa  haraj,  kutiba, hurrima, uhilla, as-shalat, as-shaum, az- zakat,  al-hajj,  az-zina,  as-sariqah dan ar-rafats.

## Catatan Akhir:
1 Tim  Penulis, al-Bayan  fi  Ilmi  Usul  al- Fiqh (Ponorogo:  Darussalam  Press,  1998),  hlm.
11.    Lihat    Khudari  Bek, Usul  al-Fiqh, (Mesir: al-Maktabah  al-Mishriyyah  al-Kubra,    1969),  I: 20.    Az-Zarkasyi, al-Bhar  al-Muhith  fi  Usul  al- Fiqh (Kuwait: Wizarah  Auqaf  wa  as-Syu’un  al- Islamiyah . 2002), I: 117.
2 Wahbah Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami , (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), I: 37.
3 Tim  Penulis, al-Mausu’ah  al-Fiqhiyyah (Kuwait:  Kementerian  Pengembangan  Wakaf,
2001), XVIII: 65.
4 Joseph  Schacht, An  Introduction  To Islamic  Law (New  York:  Oxford  University Press, 1991), hlm. 1.
5 Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.
12
6 Q.S. Yasin ayat 21.
7 Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, jilid 1& 2 (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah,  t.t.).
8 Muhammad  Ali  as-Sabuni, Rawa’iul BayanTafsir  Ayat  al-Ahkam  Min  al-Qur’an (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980).
9 Muhmmad  bin  Idris  al-Syafi’i, Ahkam al-Qur’an (Kairo: Maktabah al-Khasyiji, t.t).
10 Lihat  Abu  Abdillah  Muhammad  al- Qurtubi, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an , jilid 1-23 (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah,  2006).
11 Al-Sayis, Tafsir, I: 243-246.  Al-Sayis, Tafsir, II: 197-199. 12 Al-Sabuni, Rawa’i’, I:  621-627,    dan Al-Sabuni, Rawa’i’, II: 633-637. 13 Al-Syafi’i, Ahkam, II: 232.
14 Abu  Za’far  Ahmad  at-Tahawi, Ahkam al-Qur’an, (Istanbul:  t.p, 1995), I: 487-491. Dan lihat juga Abu Za’far Ahmad at-Tahawi, Ahkam al-Qur’an, (Istanbul:  t.p, 1995), II: 485-489.
15 Berbagai  nama  dinisbatkan  kepada  al- Tahawi.  al-Tahawi  sendiri  diambil  dari  daerah kelahirannya,  Taha  sebuah  daerah  di  Mesir. Ayyub Ali, Tahawism, dalam M. M. Sharif. (ed).
A  History  of  Muslim  Philosophy (Pakistan: Royal Book Company, 1983), I: 244-245.  Nama al-Azadi  merupakan  bagian  dari  klan  al-Qattan yang  dinasabkan  kepada  al-Azadi  bin  al-Ghauts bin Malik bin Zaid bin Kahlan. `Ali Ibn Abi Izzi ad-Dimasyqi, Syarh  `Aqidah  al-Tahawi, terj. (Arab Saudi: `Imadat al-Bahtsi Lililmi, 2000), h. xiv.  Al-Hajari,  merupakan  cabang  kecil  dari keluarga  al-Azd  yang  dinisbatkan  kepada  Hajr bin  Jazilah  bin  Lakhm,  juga  dinisbatkan kepadanya. Ahmad Saed Palanpuri, The Biography of Imam al-Tahawi (India: Zamzami,
t.t.), hlm. 5.
16 Ibnu  Kasir, al-Bidayah  wa  an-Nihayah (Beirtu: Hajr, 1998), XV: 71.
17 Ibnu  Nadim, al-Fihris (Kairo:  al- Maktabah at-Tijariyah, 1348), hlm.  292.
18 Al-Dimasyqi, Syarh, hlm. xii.
19 Palanpuri, The Biography, hlm. 7.
20 Al-Dimasyqi, Syarh, hlm. x.
21 Muhammad Zahid al-Kautsari, Al-Hawi Fi  Sirah  al-Imam Abi  Za`far  al-Tahawi (Beirut: Matba`ah al-Anwar al-Muhammadiyah, t.t), hlm. 8.
22 Al-Tahawi, Syarh  Ma`ani  al-Atsar (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1399), jilid I.
23 Bila  merujuk  kepada  dua  kelompok penelitian  hukum:  empiris  dan  doktrinal.  Lihat Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1996), hlm.  103.  Lihat  juga  Faisar  Ananda  Arfa, Metodologi  Penelitian  Hukum  Islam (Bandung: Citapustaka  Media  Perintis,  2010), hlm.  34. Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1997), hlm. 83.
24 Jabrohim,  et.al., Metodologi  Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Hanindita, 2001),  hlm. 54.
25 Tim Penyusun, Kamus, hlm. 458.
26 Termasuk  ke  dalam  pendekatan kontekstual  adalah  aspek  reaksi  pembaca terhadap  teks.  Lihat  Noeng  Muhadjir, Metode Penelitian Kualititaf (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 263-264.
27 Hasil pembacaan menyeluruh atas kitab Abu Za`far Ahmad al-Tahawi, Ahkam al-Qur’an
(Istanbul:  T.p.,  1995),  jilid.  1,  dan  Abu  Za`far Ahmad  al-Tahawi, Ahkam  al-Qur’an (Istanbul: T.p., 1995), jilid 2. 28 Al-Tahawi, Ahkam, hlm. 166 . 29 Ibid .
30 Ibid., hlm.184. 31 Ibid., hlm.157. 32 Ibid., hlm. 211.
33 Al-Tahawi, Ahkam, II: 378. 34 Ibid., II: 381. 35 Ibid., II: 449. 36 Ibid., II: 176. 37 Ibid., II: 398.
38 Ibid., I: 232.
39 Ibid., I: 68.
40 Ibid., I: 184.
41 Ibid., II: 54 dan 272.
42 Ibid., I: 241.
43 Ibid., I: 133.
44 Ibid., I: 153.
45 Ibid., I: 150. 46 Ibid., II: 10. 47 Ibid., I: 166. 48 Ibid., II: 112.
49 Ibid., I: 432.
50 Ibid., II: 10.
51 Ibid., I: 243. 52 Ibid., I: 241.
53 Ibid., I: 133.
54 Ibid., I: 153.
55 Ibid., I: 150.
56 Ibid., II: 10.
57 Ibid., I: 242.
58 Ibid., II: 7. 59 Ibid., I: 131. 60 Ibid., I: 484.
61 Al-Tahawi, Ahkam, II: 93.
62 Q.S. al-Baqarah: 197. Ibid., II: 31.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfa, Faisar Ananda. Metodologi
Penelitian Hukum Islam. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
Ayyub,  Ali.  “Tahawism ” dalam  M.  M. Sharif.  ed. A  History  of  Muslim Philosophy. Pakistan: Royal Book Company, 1983. vol. 1. Bek,  Khudari. Usul  al-Fiqh, jil.  1. Mesir: al-Maktabah al- Mishriyyah al-Kubra,  1969.
Dimasyqi,  `Ali  Ibn  Abi  Izzi. Syarh `Aqidah  al-Tahawi. terj.  Arab
Saudi:  `Imadat  al-Bahtsi  Lililmi. 2000.
Djamil,  Fathurrahman. Filsafat  Hukum Islam. Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1999.
Jabrohim.  et.al. Metodologi  Penelitian Sastra. Yogyakarta:  Hanindita,
2001.
Kasir,  Ibnu. al-Bidayah  wa  an-Nihayah , jilid 15. Beirut: Hajr, 1998. Kausari,  Muhammad  Zahid. Al-Hawi  Fi Sirah  al-Imam  Abi  Za`far  al- Tahawi. Beirut:  Matba`ah  al- Anwar al-Muhammadiyah, t.t. Muhadjir,  Noeng. Metode  Penelitian Kualititaf. Yogyakarta: Rake
Sarasin, 2000.
Nadim,  Ibnu. al-Fihrist. Kairo:  al- Maktabah at-Tijariyah, 1348. Palanpuri,  Ahmad  Saed. The  Biography of Imam al-Tahawi. India:
Zamzami, t.t.
Tim  Penulis. al-Bayan  fi  Ilmi  Usul  al- Fiqh. Ponorogo: Darussalam Press, 1998.
al-Qurtubi,  Abu  Abdillah  Muhammad. al-Jami’  Li  Ahkam  al-Qur’an jilid 1-23 . Beirut: Mu’assasah ar- Risalah,  2006.
al-Sabuni,  Muhammad  Ali. Rawa’iul BayanTafsir  Ayat  al-Ahkam  Min al-Qur’an. Damaskus:  Maktabah al-Ghazali, 1980.
al-Sayis, Ali. Tafsir Ayat al-Ahkam, jil 1. Libanon: Dar al-Kutub al- Islamiyah, t.t.
________. Tafsir  Ayat  al-Ahkam, jil  2. Libanon: Dar al-Kutub al- Islamiyah, t.t.
Schacht,  Joseph. An  Introduction  To Islamic  Law. New  York:  Oxford University Press, 1991.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian  Hukum. Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996.
al-Syafi’i,  Muhmmad  bin  Idris. Ahkam al-Qur’an. Kairo:  Maktabah  al- Khasyiji, t.t.
al-Tahawi,  Abu  Za’far  Ahmad. Ahkam al-Qur’an. jil.  1.  Istanbul:    t.p, 1995.
________. Ahkam  al-Qur’an, jil.  2. Istanbul:  t.p, 1995.
________. Syarh Ma`ani al-Atsar, jil. 1.
Beirut:  Dar  Kutub  al-Ilmiyyah, 1399. Tim Penulis. al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, jil.  18 . Kuwait:  Kementerian
Pengembangan Wakaf, 2001.
Zarkasyi. al-Bhar  al-Muhith  fi  Usul  al-
Fiqh, jil.  1.  Kuwait: Wizarah Auqaf wa as-Syu’un al- Islamiyah. 2002.
al-Zuhaili,  Wahbah. Usul  al-Fiqh  al- Islami , juz 1. Beirut: Dar al-Fikr,
1986.