Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Aplikasi Whatsapp Bajakan sebagai Ancaman Kejahatan Siber di Indonesia

## INFO PENULIS
Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus Universitas Panca Bhakti apmchristys@upb.ac.id
Agustinus Astono* Universitas Panca Bhakti
agustinusastono@upb.ac.id*

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 1, April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
*Korespondensi Author
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Sitorus, A. P. M. C., & Astono, A. (2024). Aplikasi Whatsapp Bajakan sebagai Ancaman Kejahatan Siber di Indonesia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (1), 157-162

## Abstrak
Fenomena penggunaan aplikasi WhatsApp bajakan menjadi sorotan penting dalam ranah keamanan siber  di  Indonesia.  Meskipun  menawarkan  fitur-fitur  menarik,  seperti  pesan  anti-lihat  dan penyembunyian status online, aplikasi ini melanggar hak cipta serta menimbulkan ancaman terhadap privasi  data  pengguna.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  peran  dan  dampak  penggunaan aplikasi WhatsApp bajakan terhadap keamanan siber di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis  normatif  dan  analisis  kualitatif  terhadap  data  hukum  dan  literatur  terkait,  studi  ini mengungkap  bahwa  penggunaan  aplikasi  WhatsApp  bajakan  memicu  risiko  kebocoran  data  pribadi dan pelanggaran hak cipta yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kesadaran masyarakat  akan  risiko  penggunaan  aplikasi  bajakan  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  menjadi kunci dalam melindungi keamanan dan privasi di era digital yang semakin kompleks.
Kata Kunci : Ancaman privasi, Fouads Mod, Keamanan siber, WhatsApp bajakan, Whatsapp Mod

## Abstract
TThe  phenomenon  of  using  pirated  WhatsApp  applications  has  become  an  important  focus  of cybersecurity in Indonesia. Despite offering attractive features, such as anti-view messages and online status hiding, these apps infringe copyrights and pose a threat to users' data privacy. This study aims to reveal  the  role  and  impact  of  pirated  WhatsApp  applications  on  cybersecurity  in  Indonesia.  Using  a normative  juridical  approach  and  qualitative  analysis  of  legal  data  and  related  literature,  this  study reveals  that  the  use  of pirated  WhatsApp  applications  triggers  the  risk  of personal  data  leakage  and copyright  infringement  with  potentially  serious  legal  consequences.  Public  awareness  of the  risks  of using  pirated  apps  and  effective  law  enforcement  is  key  to  protecting  security  and  privacy  in  an increasingly complex digital era.
Key Words :  Privacy threats, Fouads Mod, Cybersecurity, pirated WhatsApp, Whatsapp Mod

## A. Pendahuluan
Pada  masa  ini,  teknologi  berkembang  dengan  sangat  cepat.  Perkembangan  teknologi tersebut  menciptakan  inovasi  yang  kemudian  memudahkan  manusia  untuk  melakukan aktivitasnya. Adapun kemudahan manusia untuk melakukan aktivitas sekaligus interaksi dilihat dari  semakin  berkembangnya  akses  komunikasi  sosial  yang  mana  bermanfaat  tidak  hanya untuk  melakukan  interaksi  manusia  semata  tetapi  dapat  juga  digunakan  sebagai  sarana  lain seperti perdagangan dan akses pembelajaran. Berdasarkan data dari Databoks yang merupakan platform  statistik  ekonomi  dan  bisnis  yang  merupakan  bagian  dari  Katadata,  sebuah perusahaan  yang  bergerak  dalam  riset  dan  media  daring,    pada  bulan  Januari  tahun  2024, mendapatkan  data  bahwa  aplikasi  media  sosial  yang  paling  banyak  digunakan  adalah Whatsapp, Instagram, Facebook, TikTok dan Telegram (Annur, n.d.).
Whatsapp sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia, tidak terlepas dari fitur-fiturnya yang memudahkan penggunanya. Fitur-fitur tersebut antara lain ialah menerima dan mengirim berbagai macam media seperti teks, video, foto, suara, dan sebagainya (Koten et al.,  2022).  Whatsapp  sebagai  media  komunikasi  dengan  pengguna  yang  banyak  kemudian menambahkan  beberapa  fitur  untuk  menjaga  keamanan  para  penggunanya,  fitur  tersebut seperti  pesan  sekali  lihat,  pemblokir  kontak,  dan  verifikasi  keamanan  dua  langkah.  Adapun dengan  beberapa  fitur  canggih  tersebut  tidak  menjamin  keamanan  para  pengguna  Whatsapp asli  terhadap  para  pengguna  atau  dalam  hal  ini  pembajak  yang  menggunakan  Whatsapp modifikasi atau yang biasa disingkat menjadi WA Mod .
Aplikasi  Whatsapp  modifikasi  merupakan aplikasi  tiruan  atau  bajakan aplikasi  Whatsapp asli.  Adapun fitur-fitur  yang disediakan  oleh  aplikasi  Whatsapp  bajakan  antara  lain ialah  fitur pesan anti sekali lihat, menonaktifkan pesan dibaca, menyembunyikan pengguna melihat status yang  dibagikan  orang  lain,  menonaktifkan  status  online,  mengirim  foto  tidak  terbatas  dan mengirim  durasi  video  panjang  dengan  ukuran  yang  tidak  terbatas.  Adapun  pada  saat  ini, pengembang  aplikasi  Whatsapp  bajakan  di  dunia  siber  sangat  banyak,  salah  satu pengembangnya  ialah  seperti  Fouads  Mod  atau FMWA .  Berdasarkan  beberapa  fitur  canggih yang  ada  dalam  Whatsapp  bajakan  yang  dikembangkan  oleh  berbagai  pengembang  aplikasi tersebut,  memunculkan  kekhawatiran  terkait  dengan  tindakan  kejahatan  siber  dalam  bidang komunikasi yang dapat dilakukan oleh para penggunanya (Tayebi et al., 2020).
Kejahatan  siber  adalah  aktivitas  melanggar  hukum  apa  pun  yang  dilakukan  melalui komputer atau jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain (Dubey & Pateriya, 2023). Adapun kegiatan  kejahatan  siber  sebagian  besar  didasarkan  atas  keuntungan  materil,  tetapi  ada  pula yang  bertujuan  untuk  mengganggu  atau  membongkar  sistem  dan  fitur  pertahanan  tertentu. Kejahatan siber menggunakan internet sebagai medianya untuk menyebarkan virus, data ilegal, atau  konten  yang  tidak  pantas.  Kejahatan  siber  secara  khusus  menyerang  seluruh  hal  yang tersambung  dengan  media  internet,  seperti  menginfeksi  komputer  atau smartphone dengan virus  yang  dapat  menyebar  ke  seluruh  jaringan  perangkat  tersebut.  Penyimpangan  siber  ini menimbulkan  kerugian  finansial,  seperti  serangan ransomware ,  penipuan  online,  pencurian identitas,  dan  upaya  mencuri  informasi  keuangan  sensitif  seperti  rincian  rekening  bank  atau kartu kredit dan sebagainya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  aktivitas  pembajakan  sebagaimana  dalam dilakukan  dalam  Whatsapp  modifikasi  dapat  dikenakan  pidana  dengan  ketentuan  Pasal  113 ayat  (3)  dan  (4).  Sedangkan,  berdasar  pada  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Transaksi  dan  Informasi  Elektronik  (UU  ITE),  kegiatan  pembajakan  dapat  diartikan sebagai  kegiatan  yang  sengaja  dan  tidak  sah  atau  melanggar  hukum  melakukan  modifikasi, pembuatan,  perubahan,  penghapusan,  atau  merusak  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  dengan  maksud  untuk  membuat  informasi  tersebut  terlihat  autentik.  Adapun ketentuan  pidana  terkait  dengan  aktivitas  pembajak  didalam  UU  ITE  dapat  ditemukan  dalam Pasal  51  ayat  (1),  yang  menyatakan  bahwa  setiap  individu  yang  memenuhi  kriteria sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35 dapat dikenakan hukuman pidana penjara dengan maksimal  durasi  12  tahun  dan/atau  denda  setinggi  Rp12.000.000.000,00  (dua  belas  miliar rupiah).
Kegiatan  pembajakan  aplikasi  Whatsapp  tidak  hanya  menimbulkan  kerugian  bagi pengembang  aplikasi  Whatsapp,  kerugian  lain  yang  dapat  ditimbulkan  ialah  pengguna
Whatsapp  asli  sangat  rentan  terkait  dengan  kebocoran  data  pribadinya  saat  melakukan komunikasi  dengan  para  pengguna  Whatsapp  bajakan.  Kebocoran  data  ini,  antara  lain  dapat disebabkan  oleh  hilangnya  fitur  sekali  kirim/sekali  lihat  dalam  Whatsapp  bajakan  sehingga pengguna  Whatsapp  bajakan  leluasa  mengakses  pesan  elektronik  yang  telah  dikirimkan  oleh pengguna  Whatsapp  asli.  Penggunaan  terkait  dengan  aplikasi  Whatsapp  bajakan  sangatlah berbahaya  terutama  pada  data-data  pribadi  pemilik  maupun  kontak-kontak  yang  pemilik simpan karena rentan dibobol oleh pengembang aplikasi whatsapp bajakan tersebut.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  kajian  ini  berjudul  " Aplikasi  Whatsapp Bajakan  sebagai  Ancaman  Kejahatan  Siber  di  Indonesia ".  Rumusan  masalahnya  ialah mengapa aplikasi Whatsapp bajakan sebagai ancaman kejahatan siber di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk melakukan riset peranan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh penggunaan aplikasi  WhatsApp  bajakan  sebagai  ancaman  terhadap  keamanan  siber  di  Indonesia.  Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai tren penggunaan aplikasi Whatsapp bajakan serta risiko potensial terkait kejahatan siber, sehingga dapat memberikan landasan bagi perumusan kebijakan dan strategi mitigasi yang efektif dalam menghadapi permasalahan ini.

## B. Metodologi
Dalam  konteks  penelitian  yang  berjudul  "Aplikasi  Whatsapp  Bajakan  sebagai  Ancaman Kejahatan  Siber  di  Indonesia",  pendekatan  metodologi  yang  diterapkan  menekankan  pada pendekatan  yuridis  normatif.  Data  yang  dikumpulkan  mencakup  dokumen-dokumen  hukum seperti  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan  terkait  kejahatan  siber,  dan laporan  resmi  pemerintah  yang  relevan.  Selain  itu,  literatur  hukum  seperti  buku,  jurnal,  dan opini  para  ahli  juga  menjadi  sumber  data.  Dengan  memanfaatkan  metode  analisis  kualitatif, penelitian  ini  menginterpretasikan  informasi  hukum  dengan  cermat  untuk  mengidentifikasi dampak  dan  implikasi  dari  penyebaran  aplikasi  WhatsApp  bajakan  dalam  konteks  kejahatan siber  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  melalui  pendekatan  ini,  penelitian  tersebut  bertujuan untuk  menyajikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  fenomena  tersebut  dan  memberikan kesimpulan yang didasarkan pada konteks hukum yang relevan.

## C. Hasil dan Pembahasan
Penggunaan  situs  media  sosial  seperti  Line,  Facebook,  Telegram,  Blackberry  Massanger, WhatsApp, dan platform lainnya telah menjadi kegiatan umum di masyarakat, yang dipengaruhi oleh  kemajuan  teknologi  informasi.  Seiring  dengan  perkembangan  media  sosial,  terjadi perubahan  dalam  pola  perilaku  masyarakat  terkait  budaya,  etika,  dan  norma  yang  diterima. Privasi  menjadi  isu  krusial  bagi  individu  dan  lembaga  yang  terlibat  dalam  interaksi  dengan orang lain atau institusi lainnya. Pelanggaran privasi dapat menyebabkan kerugian baik secara finansial  maupun  non-finansial,  terutama  jika  informasi  yang  diungkapkan  berkaitan  dengan kekuatan  dan  strategi  organisasi  yang  dapat  digunakan  dalam  persaingan  dengan  pesaing. Kerentanan terhadap pencurian informasi pribadi, seperti tanggal lahir, email, dan foto pribadi, merupakan hasil umum dari kegagalan dalam mengatur privasi dalam layanan online.
Kerentanan  terhadap  keamanan  privasi  dan  kebocoran  data  merupakan  diskursus  yang esensial pada masa ini. Hal tersebut disebabkan oleh ketergantungan manusia terhadap inovasi teknologi yang terjadi dalam hal ini khususnya sosial media, sehingga membuka peluang besar bagi para peretas untuk mencuri data pribadi orang lain yang terdapat dalam sosial medianya. Kasus seperti peretasan terhadap suatu aplikasi media sosial seperti Whatsapp sering terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, kasus yang menimpa Narasi TV, sebuah perusahaan jurnalisme dan berita  di  Indonesia,  adalah  saat  sebagian  besar  akun  WhatsApp  karyawannya  diretas  pada tahun 2022. Contoh lainnya ialah pada tahun 2023, peretasan akun Whatsapp milik selebritis bernama  Baim  Wong  yang  mana  peretas  menggunakan  modus phising seperti  mengirimkan tautan link, gambar, aplikasi yang telah dimodifikasi dengan virus berbahaya.
Modus-modus  dalam  pencurian  data  pribadi  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  adapun secara  khusus  dalam  perangkat smartphone modousnya  pencurian  data  pribadi  dilakukan dengan cara, antara lain:
1. Aplikasi Berbahaya
Metode  umum  bagi  pelaku  pencurian  data  pribadi  dalam  mengambil  data  pribadi pengguna lain dari perangkat seluler adalah dengan menggunakan aplikasi berbahaya yang sering  kali  menyamar  sebagai  perangkat  lunak  yang  sah  (Wang  et  al.,  2019).  Aplikasi tersebut, dengan mungkin meminta izin agar dapat mengakses sejumlah besar data pribadi seperti  kontak,  email,  dan  informasi  keuangan  dari  pengguna.  Setelah  diinstal,  aplikasi tersebut  secara  diam-diam  mengirimkan  data  tersebut  ke  server  jarak  jauh  yang dikendalikan oleh pelaku pencurian data pribadi.

## 2. Serangan Phishing
Pelaku  pencurian  data  pribadi  umumnya  melancarkan  serangan phishing pada perangkat  seluler  melalui  email,  SMS  atau  panggilan suara.  Pelaku pencurian data  pribadi memanipulasi  pengguna  dengan  pesan  yang  tampaknya  berasal  dari  sumber  yang  sah, dengan tujuan membuat pengguna memberikan informasi sensitif seperti kredensial login atau  nomor  kartu  kredit  .  Tautan  atau  lampiran  berbahaya  dalam  pesan  tersebut mendorong  pengguna  untuk  melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pelanggaran  data (Kim et al., 2015).
3. Spyware dan Stalkerware
Spyware dan stalkware merupakan  jenis malware yang  telah  didesain  khusus  untuk memantau  serta  merekam  aktivitas  yang  terjadi  pada  perangkat  seluler  tanpa sepengetahuan  pengguna  (Cha  &  Pak,  2018).  Perangkat  lunak  atau  aplikasi  tersebut memiliki  kemampuan  untuk  melacak  lokasi,  merekam  panggilan,  mencatat  penekanan tombol,  serta  mengakses  pesan dan  email.  Informasi  yang  terkumpul  dapat  dimanfaatkan untuk  berbagai  tujuan  yang  bersifat  merugikan,  termasuk  pencurian  identitas  dan pemerasan (Shridhar Kakade & Khaiyum, 2023).

## 4. Sistem Operasi dan Aplikasi Outdate
Pelaku  pencurian  data  pribadi  sering  memanfaatkan  kerentanan  keamanan  yang  ada pada sistem operasi dan aplikasi yang keamanannya sudah tidak relevan atau kadaluwarsa untuk mendapatkan akses tidak sah ke perangkat seluler (Astono, 2022).  Setelah berhasil mendapatkan akses, pelaku pencurian data pribadi dapat mengambil data pribadi pengguna lain dan bahkan mengendalikan seluruh perangkat.
Berdasarkan  metode-metode  pencurian  data  pribadi  tersebut,  aplikasi  Whatsapp  bajakan merupakan  aplikasi  berbahaya  dengan  modus  pencurian  data  pribadi  dengan  cara spyware . Adapun  aplikasi  Whatsapp  bajakan  didesain  mirip  dengan  aplikasi  yang  aslinya,  kemudian aplikasi tersebut ditambahkan berbagai fitur khusus agar menjadi daya tarik dan di-install oleh orang lain. hal ini kemudian menimbulkan akses tidak sah terhadap perangkat orang lain.
Akses  tidak  sah  adalah  sebuah  kegiatan  atau  tindakan  akses  tidak  sah  ke  sistem  dan perangkat smartphone merujuk  pada  upaya  untuk  memperoleh  akses  tanpa  izin  ke  jaringan, sistem, aplikasi perangkat lunak, data, atau sumber daya lainnya (Kyrychenko, 2018). Tindakan semacam ini melanggar kebijakan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemilik perangkat, dan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara digital maupun fisik. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan  aplikasi  Whatsapp  bajakan  dapat  menimbulkan  implikasi  kebocoran  data  bagi penggunanya. Selain hal tersebut, penggunaan aplikasi Whatsapp bajakan juga berakibat hukum bagi para penggunanya dikarenakan pengguna menginstall sebuah aplikasi bajakan atau yang dilarang.
Berdasarkan  ketentuan  hukum  internasional,  penggunaan  aplikasi  bajakan  sudah  diatur dalam  beberapa  konvensi  internasional.  Aturan  internasional  yang  mengatur  penggunaan aplikasi bajakan utamanya didasarkan pada hukum dan perjanjian hak cipta, di mana Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ( United Nations Convention on the Law of the Sea )  dan  Organisasi  Kekayaan  Intelektual  Dunia  ( World  Intellectual  Property  Organization )
menjadi  fondasi  awal  terkait  dengan  munculnya  aturan  terkait  dengan  pembajakan  aplikasi (Danaher et al., 2014). Aturan internasional tersebut kemudian berkembang melalui beberapa konvensi seperti konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, Perjanjian TRIPS tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, serta Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT),  menguraikan  perlindungan  hak  cipta  bagi  pencipta  dan  penulis  secara  internasional. Meskipun tidak secara spesifik menyinggung “aplikasi bajakan,” kerangka kerja ini memberikan dasar  bagi  perlindungan  hak  cipta,  yang  dapat  dilanggar  oleh  praktik  pembajakan  seperti penggunaan aplikasi bajakan (Rahman & Pandey, 2020).
Di  Indonesia  aturan  terkait  pembajakan  aplikasi  dapat  ditemukan  dalam  beberapa ketentuan  hukum  seperti  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, aktivitas pembajakan atau penggunaan aplikasi bajakan sebagaimana dalam  dilakukan  dalam  Whatsapp  modifikasi  dapat dikenakan  pidana,  yang  mana  disebutkan bahwa  seseorang  yang  tanpa  izin  dari  Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta, seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf  b,  huruf  e,  dan/atau  huruf  g  untuk  kepentingan  komersial,  dapat  dikenai  hukuman penjara  hingga  empat  tahun  dan/atau  denda  maksimum  satu  miliar  rupiah.  Jika  pelanggaran tersebut terjadi dalam bentuk pembajakan, maka hukumannya adalah penjara hingga sepuluh tahun  dan/atau  denda  maksimum  empat  miliar  rupiah.  Ketentuan  hukum  pidana  dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut dapat dimaknai bahwa pengguna aplikasi bajakan maupun pelaku yang melakukan pembajakan atau memodifikasi suatu aplikasi tanpa izin yang memiliki hak cipta tidak terlepas dari ancaman hukuman pidana (Koen & Im, 1997).
Berdasarkan  Pasal  35  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik,  dinyatakan bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  izin  atau  melanggar  hukum  melakukan tindakan seperti manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  maksud  agar  informasi  tersebut  dianggap sebagai data yang otentik. Berdasarkan Pasal 35 tersebut, mengindikasikan bahwa pelaku yang melakukan  pembajakan  dalam  hal  ini  yang  melakukan  modifikasi  aplikasi  Whatsapp  menjadi bajakan dikategorisasikan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan hukum.  Oleh sebab itu, pada  Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik,  kemudian  sanksi pidana  yang  menyatakan  bahwa,  “Setiap  orang  yang  memenuhi  syarat  sebagaimana  yang dijelaskan dalam Pasal 35 dapat dihukum dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun dan/atau denda maksimum dua belas miliar rupiah”.
Meskipun pengguna mendapatkan berbagai macam fitur premium pada aplikasi Whatsapp bajakan, pengguna aplikasi tersebut juga dapat memicu resiko bocornya data pribadi pengguna yang mana dapat merugikan secara secara materiil. Penggunaan aplikasi Whatsapp bajakan juga beresiko  melanggar  hukum  karena  dianggap  melanggar  hak  cipta  dan  melakukan  modifikasi secara  ilegal  tanpa  sepengetahuan  pemilik  hak  cipta.  Berdasarkan  hal  tersebut,  selain menghadapi  risiko  keamanan  data  pribadi,  pengguna  juga  terlibat  dalam  pelanggaran  hukum yang dapat memiliki konsekuensi hukum serius (Tomczyk, 2021).

## D. Kesimpulan
Penggunaan  aplikasi  WhatsApp  bajakan  telah  menjadi  sumber  kekhawatiran  terkait dengan  ancaman  keamanan  siber  di  Indonesia.  Meskipun  aplikasi  ini  menawarkan  fitur tambahan  yang  menarik  bagi  pengguna,  seperti  pesan  anti-lihat  dan  kemampuan  untuk menyembunyikan  status  online,  penggunaan  aplikasi  ini  melanggar  hak  cipta  dan  berpotensi membahayakan  data  pribadi  pengguna.  Pelanggaran  hak  cipta  ini  merujuk  pada penyalahgunaan  software  yang  dilindungi  oleh  undang-undang  hak  cipta  tanpa  izin  dari pemegang  hak  cipta,  yang  merupakan  tindakan  ilegal  dan  dapat  berdampak  serius  bagi pengembang  asli  dan  pengguna  aplikasi  tersebut.  Selain  hal  tersebut,  aplikasi  WhatsApp bajakan juga berpotensi membocorkan data pribadi pengguna karena seringkali tidak memiliki standar  keamanan  yang  sama  dengan  aplikasi  resmi.  Implikasi  hukum  dari  penggunaan WhatsApp bajakan juga patut diperhatikan, dengan adanya sanksi pidana yang dapat dikenakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan penggunaan aplikasi bajakan dan mengambil langkah-langkah untuk  melindungi  keamanan  dan  privasi  mereka,  seperti  menggunakan  aplikasi  resmi  yang disediakan  oleh  pengembang  yang  sah.  Di  samping  hal  tersebut,  pemerintah  dan  lembaga terkait juga memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menerapkan kebijakan yang efektif  untuk  melindungi  masyarakat  dari  ancaman  kejahatan  siber  yang  semakin  kompleks. Upaya bersama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi masalah  ini  dan  menciptakan  lingkungan  digital  yang  lebih  aman  dan  terpercaya  bagi  semua orang.

## E. Referensi
Annur, C. M. (n.d.). Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024 . Retrieved April  1,  2024,  from  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media- sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024
Astono,  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Mengenai  Kebocoran  Data  Pribadi  Terhadap  Akun Microsoft  Office  365  Yang  Dibeli  Melalui  Shopee. Justitia  et  Pax , 38 (2),  111–145. https://doi.org/10.24002/jep.v38i2.6339
Cha, Y., & Pak, W. (2018). Protecting contacts against privacy leaks in smartphones. PLOS ONE , 13 (7), e0191502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191502 Danaher, B., Smith, M. D., & Telang, R. (2014). Piracy and Copyright Enforcement Mechanisms. Innovation Policy and the Economy , 14 , 25–61. https://doi.org/10.1086/674020 Dubey,  P.,  &  Pateriya,  S.  (2023).  Social  Media  and  Cybercrime:  A  Sociodemographic  Study  of Awareness Level Among Indian Youth. In Cybercrime in Social Media (pp. 23–40). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781003304180-2
Kim,  Y.,  Oh,  T.,  &  Kim,  J.  (2015).  Analyzing  User  Awareness  of  Privacy  Data  Leak  in  Mobile
Applications. Mobile Information Systems , 2015 , 1–12. https://doi.org/10.1155/2015/369489 Koen,  C.  M.,  &  Im,  J.  H.  (1997).  Software  piracy  and  its  legal  implications. Information  &
Management , 31 (5), 265–272. https://doi.org/10.1016/S0378-7206(96)01090-7 Koten, F. P. N., Jufriansah, A., & Hikmatiar, H. (2022). Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp sebagai  Media  Informasi  dalam  Pembelajaran:  Literature  Review. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara , 14 (1), 72–84. https://doi.org/10.37640/jip.v14i1.1409 Kyrychenko,  V.  (2018).  “Piracy  is  a  Land-Based  Crime”:  Analysis  of  Definition,  Drivers,  and Governmental  Policy. Journal  of  Maritime  Studies  and  National  Integration , 2 (1),  45. https://doi.org/10.14710/jmsni.v2i1.3060
Rahman, F., & Pandey, P. (2020). Online Software Piracy and Its Related Laws. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3648512
Shridhar  Kakade,  A.  S.,  &  Khaiyum,  S.  (2023).  Data  Leaks  and  Its  Prevention  In  Mobile Application. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) , 11 (6), 1–8. https://doi.org/10.17577/NCRTCA-PID-047
Tayebi,  M.  A.,  Glässer,  U.,  &  David  B.  Skillicorn.  (2020). Open  Source  Intelligence  and  Cyber Crime: Social Media Analytics (M.  A.  Tayebi,  U.  Glässer,  &  D.  B.  Skillicorn,  Eds.).  Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41251-7
Tomczyk,  Ł.  (2021).  Evaluation  of  Digital  Piracy  by  Youths. Future  Internet , 13 (1),  11. https://doi.org/10.3390/fi13010011
Wang,  Y.,  Chen,  Y.,  Ye,  F.,  Liu,  H.,  &  Yang,  J.  (2019).  Implications  of  smartphone  user  privacy leakage  from  the  advertiser’s  perspective. Pervasive  and  Mobile  Computing , 53 ,  13–32. https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2018.12.006