## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 Nomor 1, Agustus 2023 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis
ANALISIS  YURIDIS  TINDAK  PIDANA  PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  SECARA  MELAWAN  HUKUM    (Studi  Kasus 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn)
Dandy Geofani Silaban 1 Feby Florenza Br Sembiring 2 Annisa Puspitasari³ Parlaungan Gabriel Siahaan , Dewi Pika Lumban Batu
1,2,³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan
3,4 Tenaga Pengajar Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan Email: dandysilaban88@gmail.com 1 febyflorenza18@gmail.com ² annisapuspita287@gmail.com ³ parlaungansiahaan@unimed.ac.id Dewifika@gmail.com
Abstract. Crimes  whose  perpetrators  are  subject  to  universal  principles,  which  can  be described as acts or crimes that are categorized as crimes against the enemy of humanity, include:  narcotics  crimes,  terrorism,  airplane  hijacking,  genocide,  etc.  This  research contains narcotics crimes with Decision Number 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn. This research uses  secondary  data  or  library  materials  only.  This  research  is  included  in  the  library research  category.  The  problem  that  the  author  wants  to  study  is  the  stages  of implementation  of  the  decision  process  in  case  number  84/Pid.Sus/2023/PN  Mdn. Declare that the defendant Eriko Alias Eko has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "unlawfully or unlawfully acting as an intermediary in the sale and purchase of class I narcotics"; Sentencing the defendant to imprisonment for 5 (five) years and a fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah); Stipulating that if the fine is not paid it will be replaced by a prison sentence of 4 (four) month; Determines that the period of arrest and detention that has been served by the Defendant shall be reduced in full by the sentence imposed.
Keywords: Crime, Narcotics, Criminal Stage Based on Criminal Law and Decisions
Abstrak. Kejahatan  yang  pelakunya  ditundukkan  pada  asas  universal,  yang  dapat disebutkan  sebagai  perbuatan  atau  kejatahatan  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan
musuh umat  manusia,  antara  lain:  kejahatan  narkotika,  terorisme,  pembajakan  pesawat udara, genosida,dan lain-lain. Pada penelitian ini memuat tentang tindak pidana narkotika dengan  Putusan  Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN  Mdn.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  atau  bahan  pustaka  saja.  Penelitian  ini  termasuk  kedalam  kategori  penelitian kepustakaan.  Permasalahan  yang  ingin  dikaji  oleh  penulis  yaitu  bagaimana  tahapan pelaksanaan  proses  perkara  putusan  nomor 84/Pid.Sus/2023/PN  Mdn.  Menyatakan terdakwa  Eriko Alias Eko  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum  menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”;  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa   oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar  rupiah);Menetapkan  bahwa  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dengan  pidana yang dijatuhkan.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Tahap Pidana Berdasarkan Hukum Pidana dan Putusan

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  hal  yang  sejak  dulu  menjadi  permasalahan  dalam  masyarakat  dan membutuhkan  perhatian  khusus  adalah  penyalahgunaan  obat-obatan.  Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza  yaitu  Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Adiktif.  Sedangkan  menurut  UU  No.  35 Tahun  2009,  Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini.(Pasaribu et al., 2020)
Penyalahgunaan  narkotika  dan  obat  obatan  terlarang  di  kalangan  generasi  muda dewasa  ini  kian  meningkat.  Maraknya  penyimpangan  perilaku  generasi  muda  tersebut dapat  membahayakan  keberlangsungan  hidup  bangsa  ini  di  kemudian  hari.  Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyuluhan  ini  bertujuan  Sebagai  pengetahuan  bagi  para  remaja  tentang  jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya.
Dampak negatif penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: 1) Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian; 2) Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-
nilai  pelajaran;  3)  Menjadi  mudah  tersinggung  dan  cepat  marah;  4)  Sering  menguap, mengantuk, dan malas; 4) Tidak memedulikan kesehatan diri; dan 5) Suka mencuri untuk membeli narkoba.
Masalah  narkoba  di  Indonesia  masih  mendesak  dan  kompleks.  Masalah  ini  telah meluas selama dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna atau  pecandu  narkoba  secara  signifikan,  terus  terungkapnya  kasus  kejahatan  narkoba, semakin  beragamnya  pola  kejahatan,  dan  semakin  berkembangnya  jaringan  sindikat kriminal.  (Maudy  Pritha  Amanda,  Sahadi  Humaedi,  2017)  Dampak  penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa memandang sosial, kelas ekonomi, usia atau tingkat pendidikan. Hingga saat ini, peredaran narkoba telah mencapai tingkat yang bervariasi, tidak hanya di perkotaan namun juga menyentuh masyarakat pedesaan. Saat ini, penyebaran narkoba  hampir tidak bisa dihindari. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Saat ini permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba tersebar luas di lingkungan pendidikan perkotaan dan pedesaan, lingkungan kerja, siswa sekolah dasar, remaja, dan lingkungan perumahan. Jumlah pengguna narkoba mencapai 5,1 juta. Pada tahun  2006,  diperkirakan  jumlahnya  mencapai  2,3  juta  jiwa  atau  setara  dengan  1,5% penduduk Indonesia saat itu. (Hasibuan, 2017)Meningkatnya jumlah pecandu narkoba di tanah air telah menjadi permasalahan nasional, salah satunya ditengarai tidak konsisten bahkan  lemahnya  penegakan  hukum  atau  penegakan  hukum  atau  kebijakan  pidana. Indikasinya  dapat  dilihat  dengan  merujuk  pada  pengesahan  undang-undang  tentang narkotika,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 5 dan 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).
Menurut  Pasaribu  penyebaran  narkoba  saat  ini  sudah  hampir  tak  bisa  dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan  penegakan  hukum  memiliki  peranan  yang  besar  guna  menekan  dan mengendalikan  seminimal  mungkin  angka  penyalahgunaan  narkotika,  di  antara  aparat penegak  hukum  yang  juga  mempunyai  peran  penting  terhadap  adanya  tindak  pidana narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. (Pasaribu et al., 2020)
Penegakan hukum terhadap kasus pidana narkotika telah dilakukan secara maksimal oleh  aparat  penegak  hukum  dan  telah  banyak  yang  mendapat  kekuatan  hukum  tetap (putusan)  di  pengadilan.  Adanya  penegakan  hukum  ini  diharapkan  dapat  menjadi pencegah maraknya kasus narkoba, tetapi hal yang terjadi malah sebaliknya kasus narkoba menjadi  semakin  meningkat  menjangkit  jutaan  orang  Indonesia.  Penanganan  kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kebanyakan diberikan sanksi badan ataupun denda, namun di sisi lain rehabilitasi menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus penyalah guna narkotika.  Contohnya  pada  kasus  penyalahguna  narkoba  yang  dilakukan  ERIKO  Alias
EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ( satu) ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

## 2. Kajian Teori

## Pengertian Hukum Pidana
Pidana  berasal  dari  kata straf (Belanda)  yang  sering  didefinisikan  dalam  istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana
Menurut Pompe dalam (Suyanto, 2018) menyebutkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan atau aturan hukum yang didasari atas perbuatan-perbuatan yang dapat  dihukum  dan  aturan  pidananya.  Adapun  pengertian  menurut  Apeldoorn  yang memaparkan bahwa Hukum Pidana dapat dibedakan dan diberikan arti sebagai berikut :
a. Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab  perbuatan  tersebut  dapat  dikenakan  pidana,  yang  sebagaimana  perbuatan  pidana tersebut mempunyai dua bagian, yaitu :
Bagian objektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertetntangan dengan hukum pidana  positif,  sehingga  dalam  sifatnya  melawan  hukum  dan  menimbulkan  tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
Bagian  subjektif,  merupakan  kesalahan  yang  ditujukan  kepada  pelaku  untuk  dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Kemudian diartikan pula dalam hukum pidana formal yang diuraikan sebagai cara bagaimana hukum pidana materiil dapat di tegakkan.
Adapun  dikemukakan  Martiman  Prodjohamidjojo  dalam  (Suyanto,  2018) pelaksanaan dalam hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara dan memiliki dasar- dasar dan aturan-aturan untuk.:
a) Menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  atau  tidak  boleh  dilakukan, dengan  disertai  ancaan  atau  sanksi  pidana  tertentu  bagi  siapapun  yang melanggarnya.
b) Menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c) Menentukan  dengan  cara  bagaimana  dalam  pelaksanaan  pengenaan  pidana  itu dilaksanakan, apabila orang yang diduga telah melanggar peraturan atau ketentutan tersebut.
Hukum pidana berasal dari hukum privat yang berubah menjadi hukum pidana publik.  Aturan  pidana  hanya  untuk  mengatur  hubungan  negara  dengan  penjahat,  dan kemudian  memuat  ancaman  pidana  belaka.  Aturan  ini  dipergunakan  untuk  memidana
seseorang yang tidak dapat menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. (Andi Sofyan, 2016)

## Tindak Pidana
Tindak  pidana  merupakan  suatu  bentuk  perilaku  atau  perbuatan  yang menyimpang,  selalu  muncul  dan  melekat  pada  tiap  bentuk  masyarakat.  Perbuatan  atau tindakan pidana merupakan perilaku menyimpang disebabkan karena terjadinya seseorang yang  berusaha  melanggar  suatu  norma-norma  sosial  yang  dapat  menimbulkan  atau menyebabkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial.
Tindak pidana merupakan perbuatan yang menimbulkan masalah-masalah sosial di  dalam  tatanan  masyarakat.  Maka  dari  itu  Seiichiro  Ono  dalam  (Supriyadi,  2015) mengemukakan  bahwa  tindak  pidana  merupakan  masalah  sosial  yang  tidak  hanya merupakan masalah suatu masyarakat tertentu atau masalah nasional, tetapi tindak pidana adalah  sebuah  masalah  yang  dihadapi  seluruh  masyarakat  di  dunia  atau  masalah internasional  sehingga  dapat  pula  disebut  sebagai  “ a  universal  phenomenon ”.  Sebagai kejahatan  yang  menimbulkan  keresahan  atau  masalah  sosial.  Tindak  pidana  disebut menurut Beire dan James Messerchmidi sebagai perbuatan yang berawal dari perasaan yang menurut  seseorang  tidak  berasaskan  ketidakadilan  dikarenakan  bertentangan  dengan kaidah-kaiidah atau norma-norma pada masyarakat sebelum lahirnya ketetapan undang- undang yang mengacu pada perbuatan pidana.
Sudarto dalam (Sudaryono, 2017) mengungkapkan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama ,  istilah  tindak  pidana  telah  dipergunakan  secara  resmi  oleh pembentuk  undang-undang  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dan kedua ,  istilah  tindak  pidana  menurut  pandangan  sosiologi  diterima  secara  luas  dalam masyarakat yang artinya memiliki keberlakuan ( sociologische gelding ). Selanjutnya diuraikan juga Menurut E. Mezger mendefinisikan tindakan pidana sebagai suatu keseluruhan syarat dalam  adanya  pidana.  J.  Baumann  juga  mengartikan  tindak  pidana  merupakan  suatu perbuatan  yang  dipenuhi  dengan  rumusan  delik,  dan  sifatnya  melawan  hukum  dengan perbuatan yang salah di mata hukum pidana.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  Pada  Pasal  14  ayat  (1)  diistilahkan “peristiwa pidana”. Secara resmi dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan secara resmi dengan istilah tindak pidana. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 15 ayat  (1) RUU KUHP mengenai batasan pengertian terhadap tindak pidana, yaitu, perbuatan melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana.  Dalam  kategori  ruang lingkup perbuatan pidana dapat meliputi sebagai berikut: 1) perbuatan melakukan sesuatu, 2) perbuatan berupa tidak melalukan sesuatu
Simons  dalam  (Sudaryono,  2017)  mengemukakan  tindak  pidana  merupakan perbuatan  atau  tindakan  yang  melanggar  hukum,  dalam  perbuatannya  dapat  dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai  suatu  tindakan  yang  tentunya  dapat  dihukum.  Selanjutnya  mengenai  tindak pidana,  maka  berbicara  mengenai  unsur-unsur  yang  lebih  menguraikan  tindak  pidana.
Adapun unsur-unsur tersebut meliputi: 1) perbuatan orang, 2) akibat yang keliharan dari perbuatan itu, 3) terdapat keadaan tertentu yang menyertai atau mendukung perbuatan itu di  muka  umum  seperti  tercantum  dalam  Pasal  181  KUHP.  Selanjutnya  adalah  unsur subjektif,  unsur  subjektif  merupakan  unsur  yang  didalamnya  mencakup,  1)  orang  yang mampu bertanggung jawab, 2) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).
Berkesinambungan  dengan  unsur-unsur  maka  yang  menjadi  produk    Undang- Undang  yang  memuat  ketentuan  pidana,  pada  hakikatnya  dapat  dijabarkan  sebagai Undang-Undang pidana khusus. Dipaparkan oleh Sudario dalam (Supriyadi, 2015) bahwa Undang-Undang pidana khusus merupakan undang-undang pidana selain Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk dari peraturan hukum pidana. Undang-Undang Pidana dalam arti yang lebih luas, dijabarkan bertujuan untuk mengatur hak memberi pidana dari negara salah satu contohnya adalah KUHP. Sedangkan ketetapan hukum  pidana  dalam  Undang-Undang  sendiri  merupakan  peraturan-peraturan  yang bertujuan untuk memberi sanksi pidana aturan-aturan berkaitan dengan salah satu bidang yang berada di luar hukum pidana.

## Narkotika
Kejahatan yang pelakunya ditundukkan pada asas universal, yang dapat disebutkan sebagai  perbuatan  atau  kejatahatan  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan  musuh  umat manusia,  antara  lain:  kejahatan  narkotika,  terorisme,  pembajakan  pesawat  udara, genosida,dan lain-lain. Penyalahgunaan narkotika dirumuskan dalam Undang-Undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus.
Kejahatan  narkotika  dapat  terjadi  bahkan  sering  terjadi  karena  adanya  strategi dalam impor narkotika.(Andi Sofyan, 2016) Dalam uraian kasus yang diteliti bahwa pelaku terbukti  menawarkan  narkotika  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  jenis  Sabu.Narkotika merupakan pobat terlarang yang terbuat dari tanaman baik sistesis maupun semisintesis, yang  dalam  penggunaannya  seseorang  akan  mengalami  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat menimbulkan ketergantungan.
Pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  20019,  Dalam  Pasal  132  ayat  (1) menyebutkan bahwa percobaan atau perbuatan jahat melanggar hukum untuk melakukan pidana Narkotika dan Perkursor. Pelaku dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara yang sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009.(Supriyadi, 2015)

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika
Penegakan  hukum  menurut  Abdulkadir  Muhammad  dalam  (Rahmanto,  2019) adalah  usaha  melaksanakan  hukum  yang  bertugas  mengawasi  pelaksanannya  agar  tidak menimbulkan pelanggaran, apabila terjadi pelanggaran maka berupaya untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu dapat ditegakkan kembali. Dikemukakan pula menurut  Jimly Asshidiqie, dalam pengertian penegakan hukum dibedakan menjadi dua, dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses
pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara serta badan- badan  hukum  di  peradilan.  Sedangkan  dalam  arti  luas  merupakan  kegiatan  untuk melakukan dan menerapkan hukum serta menindak hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam tahap prosedur peradilan maupun proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
Penegakan  hukum  khususnya  dalam  lingkup  pidana  merupakan  pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menentukan tentang sesuatu yang pasti menurut hukum dan sesuatu yang bertentangan/melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat  dihukum/dipidana  sesuai  dengan  hukum  pidana  materiil  dan  sebagai  petunjuk dalam  bertindak  serta  berupaya  yang  dilakukan  agar  terlaksananya  keberadaan  hukum tersebut, baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan hukum pidana formil. Berdasarkan hubugnan hukum pidana dengan penegakan hukum maka diuraikan pula makna ketentuannya yaitu adanya kekuasaan yang harus dijalankan menurut fungsi hukum, sehingga dalam hal menegakkan hukum memiliki kesinambungan atau keterkaitan antara hukum dan kekuasaan (Suyanto, 2018)

## 3. Metode Penelitian
Pada penelitian ini memuat tentang tindak pidana narkotika dengan Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN  Mdn.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  atau  bahan pustaka  saja.  Penelitian  ini  termasuk  kedalam  kategori  penelitian  kepustakaan.  Amir Hamzah (2020 : 9) penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik  dan  bersifat  perspectif  emic,  yakni  memperoleh  data  bukan  berdasarkan  pada persepsi  peneliti,  tetapi  berdasarkan  fakta-fakta  konseptual  maupun  fakta  teoritis. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian  sebelumnya  sejenis  yang  berguna  untuk  mendapatakn  landasan  teori  yang mengenai masalah yang akan diteliti.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Hasil dan Pembahasan
Tahapan  Pelaksanaan  Proses  Perkara  Putusan  Nomor  84/Pid.Sus/2023/PN  Mdn berdasarkan hukum acara pidana:

## 1. Penyelidikan
Dalam hukum acara pidana penyelidikan adalah tahap pertama dalam hukum acara. Penyeledikan  dilakukan  oleh  aparat  hukum,  seperti  kepolisian  yang  ditugaskan mengumpulkan  bukti-bukti  yang  menunjukan  adanya  dugaan  tindak  pidana.  Selama penyelidikan  juga  petugas  wajib  tetap  memerikasa  tempat  kejadian  perkara, mengumpulkan keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti yang relavan.
2. Penyidikan
Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan  bukti-bukti  yang  lebih  mendalam  tentang  pidana  yang  diduga  terjadi. Selama  penyidikan  tersangka,  saksi,  dan  bukti-bukti  akan  diperiksa  lebih  lanjut  guna mengumpulkan bukti dan informasi.

## 3. Penuntutan
Setelah  penyidikan  selesai,  jaksa  penuntut  umum  akan  menuntukan  bukti  untuk mengajukan  dakwaaan  terhadap  tersangka  dan  jaksa  yang  akan  mempertimbangkan kekuatan  bukti  dan  kesusaian  hukum  dalam  memutuskan  apakah  akan  menuntut  atau menghentikan perkara.

## 4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Dalam persidangan melibatkan para pihak yang terlibat seperti, jaksa penuntut hukum, pengacara  pembela,  terdakwa,  saksi  dan  hakim.  Selama  persidangan  bukti-bukti  dan argument akan disajikan dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah apa tidak bersalah.

## 5. Putusan Pengadilan
Setelah mendengarkan argument dan bukti-bukti yang disajikan selama persidangan, hakim  mengeluarkan  putusan.  Jika  terdakwa  bersalah,  hakim  akan  memberikan  vonis, yaitu  hukuman  penjara,  denda,  hukuman  rehabilitas  atau  hukuman  lain  sesuai  dengan hukuman yang berlaku.

## 6. Upaya Hukum
Upaya hukum dilakukan ketika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan dan upaya hukum bisa berupa banding, kasasi atau peninjauan kembali.

## Identitas terdakwa
Adapun identitas terdakwa adalah Eriko alias Eko, lahir di medan 06 september 1974 berumur 48 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan Indonesia dengan agama islam, tempat tinggal Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.
Berikut  adalah  dakwaan  dalam  hukum  acara  pidana  pada  kasus  putusan  Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn:

## Kesatu :
Bahwa ia terdakwa ERIKO Als EKO pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan  untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa  pada  hari  Kamis  tanggal  17  November  2022  sekira  pukul  11.00  Wib  saksi Suharto,  saksi  Freddy  Haposan  Sinaga,  dan  saksi  Panji  Taufik  Hidayat  dari  Polrestabes Medan  mendapatkan  informasi  dari  masyarakat  yang  menerangkan  adanya  transaksi narkotika di Jalan Brigjen Katamso Gg Lampu I Bawah Kel Kampung Baru  Kec. Medan Maimun Kodya Medan , dan setelah mendapatkan tersebut para saksi penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada dilokasi tersebut, dimana saksi saksi Panji Taufik Hidayat  membeli paket seharga Rp 60.000  (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada  saksi  saksi  Panji  Taufik  Hidayat  ,  dan  saat  penyerahan  tersebut  lalu  para  saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari penangkapan terdakwa tersebut  ditemukan  barang  bukti  berupa  2  (dua)  buah  plastik  klip  kecil  yang  berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam  puluh  satu),  5  (lima)  buah  plastik  kosong,  1  (satu)  buah  timbangan  elektrik  yang ditemukan  di  tangan  kanan  terdakwa,  juga  ditemukan  uang  sebesar  Rp  60.000  (  enam puluh ribu rupiah) uang pembelian paket sabu-sabu tersebut.
Bahwa  terdakwa  memperoleh  paket  sabu-sabu  tersebut  dari  temannya  yang  bernama Ade yang dibeli terdakwa seharga Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah).  Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli  Narkotika  Golongan  I  (satu)  dan  berdasarkan  Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6983/ NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si., M.Farm.,Apt    dan  MUHAMMAD  HAFIZ  ANSARI,S.Farm.,Apt  bahwa  barang  bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama ERIKO Als EKO adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Kedua:
Bahwa ia terdakwa ERIKO Als EKO pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan  Negeri  Medan,  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”,  perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa  pada  hari  Kamis  tanggal  17  November  2022  sekira  pukul  11.00  Wib  saksi Suharto,  saksi  Freddy  Haposan  Sinaga,  dan  saksi  Panji  Taufik  Hidayat  dari  Polrestabes
Medan  mendapatkan  informasi  dari  masyarakat  yang  menerangkan  adanya  transaksi narkotika di Jalan Brigjen Katamso Gg Lampu I Bawah Kel Kampung Baru  Kec. Medan Maimun Kodya Medan , dan setelah mendapatkan tersebut para saksi penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli  (  undercover  buy)  dengan  menjumpai  terdakwa  yang  sedang  berada  dilokasi tersebut, dimana saksi saksi Panji Taufik Hidayat  membeli paket seharga Rp 60.000  (enam puluh  ribu  rupiah)  dan  kemudian  terdakwa  lalu  menyerahkan  1  (satu)  paket  sabu-sabu tersebut kepada saksi saksi Panji Taufik Hidayat , dan saat penyerahan tersebut lalu para saksi  penangkap  melakukan  penangkapan  terhadap  terdakwa,  dan  dari  penangkapan terdakwa  tersebut  ditemukan  barang  bukti  berupa  2  (dua)  buah  plastik  klip  kecil  yang berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, juga ditemukan uang sebesar Rp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah) uang pembelian paket sabu-sabu tersebut.
Bahwa  terdakwa  memperoleh  paket  sabu-sabu  tersebut  dari  temannya  yang  bernama Ade yang dibeli terdakwa seharga Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli  Narkotika  Golongan  I  (satu)  dan  berdasarkan  Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6983/ NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si., M.Farm.,Apt    dan  MUHAMMAD  HAFIZ  ANSARI,S.Farm.,Apt  bahwa  barang  bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama ERIKO Als EKO adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Adapun  putusan  yang  ditetapkan  oleh  hakim  pada  Putusan  Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn berdasarkan hukum acara pidana:

## MENGADILI:
Menyatakan  terdakwa  Eriko  Alias  Eko  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menjadi perantara dalam jual beli   narkotika golongan I”;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa   oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
Menetapkan barang bukti berupa:
-->2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan  berat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram;
-->5 (lima) buah plastic klip kecil kosong;
-->1 (satu) buah timbangan elektrik; dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
Membebani  terdakwa  agar  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Dengan barang bukti yang didapatkan dan saksi:
Jenis dan Uraian lengkap Barang Bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan serbuk kristas Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 ( nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, uang hasil penjualan sebesar Rp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah). Dan dengan saksi bernama Freddy Sinaga dan Panji Hidayat.

## MENUNTUT
Supaya Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
Menyatakan terdakwa ERIKO Als EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  melakukan  tindak  pidana  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  Narkotika  Golongan  I  (  satu)  ”,  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
Menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  terdakwa  ERIKO  Als  EKO  selama:6  (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyarrupiah) subsidair6 (enam) bulan penjara.
Menyatakan barang bukti berupa :
 2 (dua) buah plastic klipkecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotikaj enis sabu- sabu dengan berat netto 0,61 ( nolkomaenamsatu) gram;
 5 (lima) buah plastic klipkecil kosong;
 1 (satu) buah timbanga elektrik;
 Uang sebesarRp 60.000 ( enampuluhribu rupiah) Dirampas untuk negara.
 Menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

## 5. Kesimpulan
Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku atau perbuatan yang menyimpang, selalu muncul dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perbuatan atau tindakan pidana merupakan perilaku menyimpang disebabkan karena terjadinya seseorang yang berusaha melanggar  suatu  norma-norma  sosial  yang  dapat  menimbulkan  atau  menyebabkan ketegangan  individual  maupun  ketegangan  sosial.  Kejahatan  narkotika  dapat  terjadi bahkan sering terjadi karena adanya strategi dalam impor narkotika.(Andi Sofyan, 2016) Dalam  uraian  kasus  yang  diteliti  bahwa  pelaku  terbukti  menawarkan  narkotika  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu.Narkotika merupakan pobat terlarang yang terbuat dari tanaman  baik  sistesis  maupun  semisintesis,  yang  dalam  penggunaannya  seseorang  akan mengalami  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## 6. Saran dan Ucapan Terimaksih
Pengguna narkotika sebagian besar berada pada usia remaja, yaitu usia 15 hingga 25 tahun,  oleh  karena  itu  peran  serta  orangtua  sangat  diperlukan  dalam  meningkatkan pengawasan  terhadap  anak-anak  dan  lingkungan  bermainnya,  mengingat  pendidikan keluarga merupakan sekolah pertama sebelum ia terjun ke masyarakat. Remaja diharapkan mampu  menyaring  mana  lingkungan  yang  baik  dan  mana  lingkungan  yang  tidak  baik. Dalam  mengurangi  tingginya  angka  penyalahgunaan  narkotika,  Dengan  ini  penulis berterima kasih dan mengucap syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya . Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen yang membantu penulis dalam menyelesaikan artikel jurnal ini dan rekan-rekan di kampus serta keluarga atas dukungannya yang telah diberikan selama proses penyusunan dan  penyelesaian  artikel  jurnal  ini.  Penulis  berharap  jurnal  ini  bermanfaat  dan  dapat menjadi rujukan terhadap hukum Indonesia.

## Daftar Pustaka
Andi Sofyan, N. A. (2016). NUKU AJAR HUKUM PIDANA . Pustaka Pena Press.
Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. Jurnal Studia Didaktika , 11 (1), 33–44.
Maudy  Pritha  Amanda,  Sahadi  Humaedi,  M.  B.  S.  (2017).  PENYALAHGUNAAN NARKOBA  DI  KALANGAN  REMAJA  (ADOLESCENT  SUBSTANCE  ABUSE). Jurnal Penelitian & PPM , 4 (2).
Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, Nina Shabrina, & Krisnaldy. (2020). Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 177–180.
Rahmanto,  T.  Y.  (2019).  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAPTINDAK  PIDANA
PENIPUAN  BERBASIS  TRANSAKSI  ELEKTRONIK. Jurnal  Penelitian  Hukum ,
19 (1), 31–52.
Sudaryono, N. S. (2017). HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP . Muhammadiyah University Press.
Supriyadi.  (2015).  PENETAPAN  TINDAK  PIDANA  SEBAGAI  KEJAHATAN  DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS*. MIMBAR HUKUM , 27 (3), 369==89-403.
Suyanto. (2018). PENGANTAR HUKUM PIDANA (1st ed.). PENERBIT DEEPUBLISH.