## PERKEMBANGAN POLITIK ISLAM DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

## Handoko
STAI Ma’had Aly Al -Hikam Malang Email: hokohan@yahoo.co.id
Abstrak: Perkembangan politik di Indonesia sejak zaman orde lama, orde baru sampai era reformasi yang terjadi di Indonesia merupakan  sejarah Panjang yang  memiliki implikasi terhadap berbagai  bidang kehidupan di antaranya yaitu dalam bidang Pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan politik yang muncul pada berbagai orde tersebut tntu sangat  berpengaruh  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  ada  dalam  Pendidikan  Islam.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  Pustaka  dengan  mengkaji  literatur-literatur  yang  sesuai  dengan  topik  perkembangan  politik  Islam  di Indonesia dan kaitannya dengan Pendidikan Islam. Hasil dari pembahasan ini di antaranya yaitu kesenjangan antara Pendidikan  Islam  dengan  Pendidikan  umum,  kebijakan  terhadap  legalitas  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  dalam Sistem Pendidikan Nasional, dan porsi pembelajaran PAI di lembaga pendidikan umum.

## Kata kunci: Politik Islam Indonesia, Pendidikan Islam
Abstract: Political developments in Indonesia since the old era (orde lama) , the new era (orde baru) until the reform era (pasca-orde baru/reformasi) that occurred in Indonesia is a long history that has implications for various fields of life, including in the field of Islamic education. The political policies that emerged in these various orders certainly greatly  influenced  the  existing  policies  in  Islamic  education.  This  research  is  library  research  by  reviewing  the literature that is in accordance with the topic of the development of Islamic politics in Indonesia and its relation to Islamic education. The results of this discussion include the gap between Islamic education and general education, policies on the legality of Islamic Education in the National Education System, and the portion of Islamic education learning in general education institutions.

## Keywords: Indonesian Islamic Politics, Islamic Education

## Pendahuluan
Ajaran Islam sebagai ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, juga diyakini mengandung kajian mengenai masalah politik dan keagamaan. 1 Eksistensi politik dalam Islam  dapat  diketahui  melalui  pemahaman  yang  utuh  terhadap  cakupan  ajaran  Islam  itu sendiri, 2 bahwa Islam memiliki konsep tentang politik. Keterkaitan agama Islam dengan aspek politik dapat dirujuk ulang pada persoalan pertama yang timbul dalam Islam, menurut sejarah bukanlah persoalan tentang keyakinan melainkan persoalan politik. 3
Lepas dari adanya penolakan terhadap keterkaitan Islam dengan politik dan hubungannya dengan urusan keagamaan, 4 artikle ini berusaha menyajikan politik Islam khususnya di Indonesia sebagai realitas yang ada dan hadir dalam kehidupan. Indonesia dengan mayoritas umat Islamnya, pastinya  terimbas  oleh  berbagai  permasalahan  yang  berkait  erat  dengan  politik,  seperti
1 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam: Eksistensi Politik dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet.VI, 269.
2 Abudin Nata dalam Metodologi Studi Islam: Model Penelitian Politik (2001: 267).
3 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid II, (Jakarta: UI Press, 1979), cet. I, 92.
4 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam: Eksistensi Politik dalam Islam, 265.
perseteruan antara negara dan agama, perseteruan Islam politik dengan Islam kultural, polarisasi politik,  fragmentasi  politik,  repolitisasi  dan  politisasi  agama,  integrasi  politik  yang  berkedok sebagai integrasi umat, terbebasnya publik politik dari belenggu kultural dan struktural ( democracy abuse ), dan polarisasi sosial yang berdampak terhadap pendidkan Islam di Indonesia.

## Pembahasan

## A. Politik Islam Masa Orde Baru
Pembahasan mengenai Islam pada masa Orde Baru ditandai dengan perubahan besar, baik secara  institusional 5 maupun  dalam  bentuk  perubahan  pemikiran 6 berbagai  ajaran  agama  ini, setidaknya selama satu dasawarsa terakhir. Perubahan itu tampak jelas pada perkembangan Islam dewasa  ini  dibanding  dengan  masa  awal  Orde  Baru,  dan  lebih-lebih  lagi  kalau  ditelusuri  jauh kebelakang sampai awal abad ini.
Perubahan besar tersebut, pada perkembangannya menyisakan permasalahan yang tidak bisa  lepas  dari  faktor  penyebab  perubahan,  yaitu  munculnya  perdebatan  dikalangan  para pengamat  mengenai  faktor-faktor  yang  menyebabkan  perubahan.  Sebagian  pengamat berpendapat  bahwa  perubahan  yang  dialami  Islam  dalam  bidang  politik  dan  pemikiran keagamaan pada masa Orde Baru ini merupakan konsekuensi logis dari proses modernisasi dan desakan politik pemerintah selama lebih dua dasawarsa.
Proses modernisasi membawa perubahan institusional dan wawasan umat. Salah satu inti modernisasi  adalah  rasionalisasi,  sehingga  umat  dapat  lebih  terdorong  untuk  bersikap  lebih rasional  dan  realistis.  Sedangkan  desakan  politik  pemerintah  menyebabkan  umat  harus  ikhlas menerima  fusi  partai  dan  penetapan  asas  tunggal  Pancasila.  Karena  kedua  hal  ini  merupakan bagian dari kebijaksanaan besar pembangunan politik Orde baru yang tidak dapat ditawar lagi. Namun, tidak sedikit pula pengamat Islam yang menilai perubahan Islam bukan karena faktor modernisasi dan desakan politik Orde Baru, 7 tetapi lebih merupakan kelanjutan dialog internal yang telah berjalan dikalangan umat Islam.
Di dalam penelitiannya, Din Syamsuddin menyatakan bahwa Islam Indonesia dihadapkan pada  kenyataan  tentang  kuatnya semangat  pribumi  ( indigenous )  di  kalangan  umat  Islam sendiri yang tidak menghendaki “Islam Politik”. Mereka ini dominan di pentas politik nasional. Maka
5 Tebba, Sudirman. (1993), Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan , (Yogjakarta: Tiara Wacana), xv.
6 Bahtiar  Effendy, Islam  dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta: Paramadina, 1998), 115.
7 Bahtiar Effendy dalam Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , (Jakarta: Paramadina, 1998), 112
kemudian  Islam  tidak  banyak  dihadirkan  di  arena  politik  praktis  untuk  merebut  kekuasaan, melainkan dalam dakwah, yang secara substansial juga mengandung muatan politik: amar ma’ruf nahy munkar . Perubahan dari Islam politik ke dakwah ini merupakan hasil intropeksi budaya, yang merupakan akibat dari hubungan tidak seimbang antara Islam dan negara: Islam berada pada posisi inferior sedangkan negara berada pada posisi superior . 8
Dalam  perkembangannya  kemudian  setelah  banyak  orang  Islam  yang  berpendidikan, agama, dan umum, umat lalu mengalami suatu masalah baru tentang kesenjangan antara yang berpengetahuan  agama  dengan  berpendidikan  umum.  Masalah  ini  membawa  polarisasi  dalam kehidupan poltik, yakni antara mereka yang berafiliasi kepada partai Islam dengan orang-orang Islam yang tergabung dalam partai-partai politik yang tidak membawa bendera Islam.
Polarisasi politik ini berpengaruh pada munculnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam pada awal 1970-an. Salah satu inti gerakan ini adalah perlunya perwujudan integrasi umat dengan melihat kembali (memperbaharui) paham agama yang dianut umat Islam selama ini. Integrasi umat  ini  diwujudkan  dengan  menghilangkan  perpecahan  politik  dan  membangun  kehidupan sosial baru yang yang maju di segala bidang. Karena kehidupan sosial yang sejahtera dan diridhoi Tuhan  ( baldatun  thayyibah  wa  rabbun  ghafur )  merupakan  substansi  politik  Islam.  Sedang  partai politik, parlemen, dan negara bukan tujuan politik Islam, tetapi hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. 9
Setelah penerapan serangkaian kebijaksanaan politik Orde Baru, yakni fusi partai politik Islam  yang  melahirkan  PPP  tahun  1973  dan  penetapan  asas  Pancasila 10 bagi  PPP  tahun 1984,  integrasi umat seakan-akan sudah tercapai. Wujud adanya intergrasi itu tidak berarti bahwa persoalan  umat  sudah  selesai.  Karena  yang  terwujud  hanyalah  integrasi  politik.  Sedangkan integrasi  sosial  masih  menghadapi  tantangan  yang  berat  dengan  terjadinya  kesenjangan sosial 11 yang tajam termasuk dalam bidang Pendidikan Islam.

## B. Islam Politik Pasca-Soeharto
Dinamika  kehidupan  politik  Indonesia yang  merangkak  dalam  pergerakan  reformasi, menjelaskan  wajah  Islam  politik  serta  manuver-manuver  politik  partai-partai  Islam  pasca- Soeharto.  Islam  politik  secara  umum  dipahami  sebagai  Islam  yang  ditampilkan  sebagai  basis
8 M.  Din  Syamsuddin, Islamic  Political  Thought  and  Cultural  Revival  in  Modern  Indonesia ,  Studia  Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 2, No. 4, 1995.
9 Sudirman Tebba, Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan , (Yogjakarta: Tiara Wacana, 1993), xvii
10 Masdar Hilmy, Muslims’ Approaches to Democracy: Islam and Democracy in Contemporary Indonesia , Journal of Indonesian Islam, Volume 01, No. 01, June 2007.
11 (Tebba, 1993: xviii-xix).
ideologi  yang  kemudian  menjelma  dalam  bentuk  partai  politik  atau  Islam  yang  berusaha diwujudkan dalam kelembagaan politik resmi. 12
Gagasan  pendekatan  kultural  dari  pada  pendekatan  politik  Islam  dalam  Islamisasi Indonesia  membuka  ruang  bagi  mungkinnya  pribumisasi  Islam,  yakni  mewujudkan  nilai-nilai universal Islam ke dalam kultur bangsa Indonesia yang beragam. Dalam konteks ini pula kultur Islam harus dipandang hanya sebagai salah satu dari sekian banyak kultur bangsa. Ia hanya bersifat komplementer terhadap kultur Indonesia secara keseluruhan. Dengan pemikiran ini diharapkan masyarakat  Muslim  punya  kesadaran  kebangsaan,  dan  negara  Indonesia  harus  dibangun  atas kesadaran ini. 13
Strategi kultural ini cukup berhasil dengan banyaknya kaum terdidik dari kalangan Islam yang memberikan polesan wajah Islam yang ramah, santun, dan menyejukan dan Islam kultural ini relatif bisa diterima oleh rezim penguasa. Namun, ketika era reformasi, Islam politik yang dulu ditekan oleh rezim otoriter Orde Baru telah menemukan ruang politiknya kembali. Islam politik mengalami euforia kebebasan yang luar biasa. Islam politik menyeruak ke permukaan dan sempat menimbulkan kekhawatiran akan menyebabkan tenggelam kembali Islam kultural.
Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah euforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk  berserikat  dan  berkelompok  yang  selama  32  tahun  telah  terkungkung  oleh  kekuasaan absolut sentralistik. 14
Dengan terbukanya pintu liberalisasi tersebut, publik politik Indonesia merasa terbebaskan dari belenggu kultural dan struktural yang selama ini menyulitkan dan membatasi mereka untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik  nasional  serta  dalam  melakukan  kontrol  sosial  politik terhadap  proses  penyelenggaraan  negara.  Sebagai  akibatnya,  muncul  berbagai  partai  sebagai kendaraan politik Islam, baik yang berasas Islam maupun yang tidak. Inilah barangkali yang akan mewarnai wacana politik Islam pasca Orde Baru. Dalam konteks ini, sesungguhnya masyarakat tidak perlu khawatir, bahwa hadirnya partai yang menggunakan idiom dan simbol Islam, bukan
12 Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), Cet. I ( 16 Agustus 2003 kompas.com).
13 M.  Din  Syamsuddin, The  Muhammadiyah Da’wah  and  Allocative  Politics  in  the  New  Order  Indonesia ,  Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 2, No. 2, 1995.
14 M. Rozi T.B, Politik Islam Indonesia di Masa-Masa yang Akan Datang, Prospek dan Tantangan-tantangannya, Pusat Kajian Islam , http://www.alislamu.com, 17 January 2003
merupakan sejarah ulangan periode 50-an. Penggunaan idiom dan simbol Islam itu tampaknya hanya diarahkan untuk mencari dukungan publik yang secara mayoritas beragama Islam. 15
Menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana peta Islam politik pasca-Soeharto atau era reformasi. Dalam konteks ini, wujud Islam politik berupa partai-partai politik yang berbasiskan Islam dengan tidak lagi memiliki imajinasi politik berdirinya negara Islam. Generasi baru umat Islam yang mendirikan partai politik dalam era reformasi adalah generasi yang berbeda visi dan orientasinya, dimana mereka lebih pragmatis dan realistis memasuki sistem politik yang tersedia guna  meraih  peluang  dan  kesempatan  yang  sebesar-besarnya  dengan  tetap  berpijak  kepada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai etik.
Lebih dari itu, arus formalistik menekankan penggunaan bentuk-bentuk Islam yang diikuti secara  ketat  dan  simbol-simbol  budaya  Arab  yang  dipercaya  sebagai  Islam  yang  murni. Penekanaan  penggunaan  terma-terma  budaya  Arab  di  negara  non-Arab  seperti  Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi mereka formalisasi keagamaan. Makna-makna substansif yang bisa diungkapkan dengan bahasa lain dipandang kurang penting dibanding kalau diungkapkan dalam bahasa Arab. Tekanannya di sini terletak pada pengaruh nyata dari kata-kata dari pada makna epistemologis dari pemahaman. 16
Pada akhirnya, wujud Islam politik dengan berbagai partai politik yang berbasiskan Islam hanya memecah bela kesatuan Muslim Indonesia. Fragmentasi politik pun tidak bisa dipungkiri menajadi ciri tersendiri Islam politik era reformasi. Fragmentasi politik, 17 hal ini ditandai dengan keinginan dari semua elit politik Islam yang ingin menjadi pemimpin daripada mendahulukan untuk perjuangan kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Berdirinya 40 partai politik Islam yang kemudian menyusut karena proses seleksi adalah bentuk dari terfragmentasi umat Islam karena  ulah  para  pemimpinnya  yang  hanya  mementingkan  kepentingan  sendiri  dan kelompoknya. 18
Banyaknya  pemimpin  atau  elite  politik  Islam  yang  mendirikan  partai  politik, menurut  Nurcholis Madjid, cerminan dari egoisme politik yang merasuki kalangan elit politik, sedangkan  Azyumardi  Azra  melihat  elite  politik  Islam  yang  mendirikan  partai  politik  yang
15 Yayan Suryana, Wacana Politik Islam Pasca Orde Baru , http://www.geocities.com.
16 M.  Din  Syamsuddin, Islamic  Political  Thought  and  Cultural  Revival  in  Modern  Indonesia ,  Studia  Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 2, No. 4, 1995.
17 Muhtadi dalam resensi “Potret Islam Politik di Era Reformasi”, http://www.sinarharapan.co.id.
18 Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), Cet. I, 3.
berbeda-beda adalah cerminan dari motivasi yang hanya untuk mengejar kekuasaan belaka, bukan demi kepentingan umat Islam. 19
Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena kemunculan partai-partai Islam, dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau yang secara salah kaprah diistilahkan sebagai “repolitisasi Islam”. Penilaian yang pertama bernada positif, karena seperti agama -agama lain, Islam memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Penilaian kedua, jika istilah itu dipahami secara  benar,  adalah  negatif.  Istilah  “politisasi”  terhadap  apa  saja  termasuk  agama,  selalu merupakan bagian dari rekayasa yang bersifat pejoratif atau manipulatif. Bisa dibayangkan apa jadinya  jika  hal  tersebut  dikenakan  pada  sesuatu  yang  mempunyai  sifat  ilahiah  ( devine )  seperti agama Islam. 20
Diluar partai-partai Islam yang telah mengalami fragmentasi, partai lain yang menggusung Gerakan Islam Transnasional, terwakili oleh-dengan diberikannya keleluasaan berserikat kepada- Hizbut  Tahrir  Indonesia  menunjukkan  hal  lain  dalam  diskursus  politik  Muslim  di  Indonesia pasca-Soeharto.
Gerakan Islam Transnasional di mata Hasyim Muzadi, sepenuhnya adalah Arab yang latar budaya, pemikiran dan sosialnya tidak sama dengan Indonesia. Dengan kata lain, bahwa ideologi transnasional  tidak  berasal  dari  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Gerakan  Islam  Transnasional bukanlah  murni  gerakan  keagamaan  namun  merupakan  gerakan  politik.  Untuk  menjalankan aktivitasnya, tugas agama dan politik disatukan. Menurut Hasyim, keduanya mempunyai tujuan berbeda.  Agama  dengan  dakwahnya,  bertujuan  mulia,  yaitu  menyebarluaskankan  ajaran  Islam sedangkan  politik  bertujuan  jangka  pendek,  yakni  kekuasaan.  Bahasa  sederhananya  adalah politisasi agama. 21
Di Indonesia, jalan pintas bagi tegaknya keadilan dengan me laksanakan syari’at Islam me - lalui kekuasaan, ditempuh lebih dikarenakan miskinnya pengetahuan kelompok-kelompok Islam Transnasional tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana disamping dise- babkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan  terciptanya  kesejahteraan  yang  merata  bagi  seluruh  rakyat.  Jika  secara  nasional  belum mungkin, maka diupayakan melalui Perda-Perda (Peraturan Daerah).
Menyertai   keprihatinan   kelompok-kelompok  fundamentalis  tentang  kondisi  Indonesia yang jauh dari keadilan, tetapi cara-cara yang mereka gunakan sama sekali tidak akan semakin
19 Muhtadi dalam resensi “Potret Islam Politik di Era Reformasi”, http://www.sinarharapan.co.id.
20 M. Rozi T.B, Politik Islam Indonesia di Masa-Masa yang Akan Datang, Prospek dan Tantangan-tantangannya , Pusat Kajian Islam, http://www.alislamu.com, 17 January 2003.
21 Yudi Helmi dalam situs pribadinya, Muhammadiyah, NU, dan Gerakan Transnasional , 19 Mei 2007.
mendekatkan negeri ini kepada cita-cita mulia kemerdekaan, malah akan membunuh cita-cita itu di tengah jalan, Syafii Maarif menyimpulkan bahwa masalah Indonesia,  bangsa Muslim terbe- sar   di   muka  bumi,   tidak  mungkin  dipecahkan   oleh   otak-otak   sederhana   yang   lebih   me- milih  jalan pintas, kadang-kadang dalam bentuk kekerasan. 22
Hal lain yang menarik untuk dicermati-meski terlalu naïf untuk dilakukan-dalam diskursus politik  Islam  era  reformasi,  disamping  meningkatnya  eskalasi  tindak  kekerasan  atas  nama agama, 23 adalah adanya fenomena penyebaran perjuangan penegakkan syariat Islam ke daerah- daerah mengiringi pemberlakuan kebijakan desentralisasi.
Perjuangan menegakkan syariat Islam sekarang mengalami lokalisasi. Kalau pada masa lalu ide  tersebut  terfokus  pada  usaha  untuk  mengubah  dasar  negara  dan  sistem  pemerintahan, sekarang ide tersebut terfokus pada usaha untuk memberi warna ‘syariat’ pada peraturan daerah. Lalu, lahirlah apa yang disebut peraturan daerah (perda) syariat Islam- selanjutnya ditulis ‘perda syariat’ -yang  merupakan ekspresi  politik  Muslim  Indonesia  pasca-Soeharto  yang  paling  sering mendapat sorotan.
Dalam kasus perda syariat, kerinduan terhadap otentisitas keagamaan berhasil menggalang solidaritas  yang  dibutuhkan  oleh  sebuah  masyarakat  yang  sedang  resah.  Produk  perundang- undangan yang ada, selama ini dianggap sebagai produk Barat yang telah gagal, oleh karena itu harus segera diganti dengan produk baru yang lebih otentik. Dengan kata lain, islamisasi peraturan daerah perlu diwujudkan.
Padahal, jika melihat UU No. 22/1999, persoalan agama tidak dilimpahkan kewenangan pengaturannya  ke  daerah. 24 Namun,  fakta  menunjukan  lain.  Akibatnya,  selain  menimbulkan permasalahan karena seringkali bertentangan dengan produk hukum di atasnya, kehadiran perda syariat ini secara umum menunjukan ketidakmampuan negara berdiri di atas semua elemen warga negara yang berbeda-beda.
Berangkat  dari  fakta  demografis  yang  menunjukan  penduduk  Indonesia  sebagian  besar adalah  Muslim,  mereka  berpendapat  bahwa  Muslim  adalah  kelompok  yang  paling  berhak menentukan  arah  perjalanan  politik  bangsa  ini.  Yang  menarik,  sekaligus  agak  mengejutkan,
22 Ahmad Syafii Maarif , Prologue: Masa Depan Islam di Indonesia dalam Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia , (Jakarta: Desantara Utama Media, 2009),  7.
23 Fawaizul Umam, Membakar Massa dengan Fatwa , Newsletter, CRCS, April 2008.
24 Taufik  Adnan  Amal  dan  Syamu  Rizal  Panggabean, Politik   Syariat  Islam:  Dari  Indonesia  hingga Nigeria (Jakarta: Alvabet, 2004), 98.
mereka menggunkan terma-terma politik modern dalam mengungkapkan argumentasinya, seperti seringnya menggunakan alasan demokrasi untuk memaknai kehadiran mereka dalam politik. 25
Diskursus politik Islam dalam dua sejarah, baik Orde Baru maupun era Reformasi (pasca Soeharto) ditandai dengan adanya perubahan besar secara institusional maupun dalam bentuk pemikiran, telah memberi gambaran ketidakharmonisan sebuah hubungan.  Di rezim Soeharto, hubungan  politik  ditandai  oleh  permusuhan  timbal-balik.  Adanya  antagonisme  politik  antara Islam dan negara antara lain disebabkan oleh idealisme dan aktivisme Islam politik yang bercorak legalistik dan formalistik.

## C. Keterkaitan Politik Islam dengan Pendidikan Islam di Indonesia
Kebijakan  pemerintah  kolonial  terhadap    pendidikan    agama    sangat  sarat    akan kepentingan    politik.  Kolonial  sadar  bahwa  pendidikan  agama  menanamkan  sikap-sikap  yang mengancam     kekuasaan     pemerintah kolonial.    Oleh    karenanya,    berbagai kebijakan  dari kolonial  ini  dibuat  agar pendidikan  agama  tidak  berkembang. Agama (khususnya Islam) tidak memberikan    konsep    negara    secaradetail.  Oleh  karenanya,  berbagai  kajian mengenai hubungan antara negara dan agama masih berlangsung sampai abad modern. Berbagai kajian ini membentuk berbagai 3 golongan,  yaitu  golongan yang  berpendapat  bahwa  negara  dan agama adalah  dua  hal  yang  terpisah, golongan  yang  berpendapat sebaliknya yaitu negara dan agama adalah dua hal yang    saling    berkaitan    erat,    serta golongan  ketika  yang  mencoba  berada di titik tengah antar keduanya. 26
Kebijakan pemerintah  terkait  dengan  pendidikan agama  sebelum  tahun  2003  ditandai dengan  berubah  dan  berkembangnya kurikulum   pendidikan   nasional.   Dari adanya pengaruh demokrasi terpimpinnya Soekarno dalam pendidikan,  pengaruh   dibubarkannya PKI  terhadap dunia  pendidikan,  serta mulai     adanya     dualisme     kebijakan pendidikan    nasional,    yaitu adanya  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian      Pendidikan,      Pengajaran,  dan Kebudayaan  dengan  Departemen Agama. Kebijakan   pemerintah   terkait dengan  pendidikan setelah    tahun    2003  sangat        dipengaruhi        oleh        Undang-undang  yang  mengatur  Sistem Pendidikan  Nasional  (sisdiknas)  tahun 2003.   Berbagai   kebijakan   pendidikan Islam    setelah tahun    2003    adalah mencakup   kurikulum,   anggaran,   dan kelembagaan. 27
25 Amin Mudzakkir, Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya , di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik, “ Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang / Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara”. Salatiga, 15 -18 Juli 2008.
26 Ahmad Fikri Sabiq, Kebijakan Politik dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia, Lentera: Jurnal Diklat Keagamaan Padang, vol. 5, No. 2, Juni 2021, 12-13
27 Ahmad Fikri Sabiq, Kebijakan Politik dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia, 13.

## Kesimpulan
Substansi  politik  yang  dikonseptualisasikan  dalam  konstruk  kesatuan  nasional  negara Pancasila  sebagai  ideologinya,  dipandang  sebagai  tatanan  politik  sekuler. Sedangkan  wacana politik Islam pasca Orde Baru merupakan sebuah babakan baru perjalanan sejarah setelah dalam beberapa dasawarsa mengalami eksperimentasi politik. Politik Islam pasca Orde Baru (reformasi) bukan merupakan “daur ulang” politik masa lampau, dalam pengertian muatan pembentukan pemerintahan Islam, tetapi berakar dari pilihan intelektual setelah mengalami intellectual exercise . Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Adapun implikasinya terhadap kebijakan-kebijakan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  yaitu:  (1)  Kebijakan  pemerintah  terkait dengan  pendidikan agama  sebelum  tahun  2003  ditandai dengan  berubah  dan  berkembangnya kurikulum   pendidikan   nasional serta mulai     adanya     dualisme     kebijakan pendidikan nasional,    yaitu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian   Pendidikan,   Pengajaran, dan  Kebudayaan  dengan  Departemen Agama. (2) Kebijakan   pemerintah   terkait dengan pendidikan  setelah  tahun  2003 sangat    dipengaruhi    oleh    Undang-undang yang mengatur Sistem Pendidikan  Nasional  (sisdiknas)  tahun 2003.   Berbagai   kebijakan   pendidikan Islam setelah    tahun    2003    adalah mencakup   kurikulum,   anggaran,   dan kelembagaan.

## Referensi
Adnan  Amal,  Taufik  dan  Syamu  Rizal  Panggabean.  (2004), Politik   Syariat  Islam:  Dari Indonesia hingga Nigeria , Jakarta: Alvabet.
Amir,  Zainal  Abidin.  (2003), Peta  Islam  Politik  Pasca-Soeharto, cet.  I, Jakarta:  Pustaka LP3ES Indonesia, sdm/litbang kompas resensi.
Effendy,  Bahtiar.  (1998), Islam  dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik Islam  di Indonesia , terj. Ihsan Ali-Fauzi, Jakarta: Paramadina.
Hilmy,  Masdar.  (2007), Muslims’ Approaches  to  Democracy:  Islam  and  Democracy  in Contemporary Indonesia , Journal of Indonesian Islam, Volume 01, No. 01.
Muhtadi, resensi buku bertopik “Potret Islam Politik di Era Reformasi”,www.sinarharapan.co.id. Mudzakkir, Amin. Politik  Muslim  dan  Ahmadiyah  di  Indonesia  Pasca  Soeharto:  Kasus  Cianjur dan Tasikmalaya , http://penelitianku.wordpress.com.
Nasution, Harun. (1979), Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , jilid II, cet. I, Jakarta: UI Press. Nata, Abudin. (2001), Metodologi Studi Islam, cet. VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sabiq, Ahmad Fikri. Kebijakan Politik dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia, Lentera: Jurnal Diklat Keagamaan Padang, vol. 5, No. 2, Juni 2021
E-ISSN 2622-9889 (Online)
Syamsuddin,  M.  Din.  (1995), The  Muhammadiyah  Da’wah  and Allocative  Politics  in  the New  Order Indonesia , Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies Vol. 2, No. 2.
Syamsuddin, M. Din. (1995), Islamic Political Thought and Cultural Revival in Modern Indonesia , Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 2, No. 4.
Suryana, Yayan. Wacana Politik Islam Pasca Orde Baru , http://www.geocities.com.
T.B,  M.  Rozi, Politik  Islam  Indonesia  di  Masa-Masa  yang  akan  Datang,  Prospek  dan Tantangan- tantangannya , Pusat Kajian Islam, http://www.alislamu.com, 17 January
Tebba,  Sudirman.  (1993), Islam  Orde  Baru:  Perubahan  Politik  dan  Keagamaan , Yogjakarta:  Tiara Wacana.
Umam, Fawaizul. Membakar Massa dengan Fatwa , Newsletter, CRCS, April 2008.