AKUNTABILITAS Vol. VIII, No. 1, April 2015 P-ISSN: 1979-858X Halaman 01 - 17

## PRAKTIK AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

## Qonita Mardiyah
Sepky Mardian 1

## Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
ABSTRACT: Islamic financial institutions (IFIs) have grown rapidly since the last few years. It  raises  the  issue  of  shariah  compliance  in  IFIs  and  the  need  for  a  new  audit  function, shariah  audit.  It’s  functions  to  ensure  accountability  of  financial  statements  prepared  by management and also ensuring shariah aspects are met perfectly by IFIs. Because if there is a failure in the implementation of shariah complience, stakeholders will loss their trust in the  IFIs  even  Islam  itself.  Therefore,  this  study  will  discuss  about  the  current  practice  of audit shariah in Indonesia. the discussion of shariah auditing practices are focused on four main  issues  shariah  audit,  i.e  the  framework,  scope,  qualifications  and  independence  of auditors  of  sharia.  This  study  was  conducted  using  a  survey  method,  in  the  form  of questionnaires  that  measured  with  a  likert  scale  to  the  three  groups  of  respondents  (SSB and  internal  auditors;  external  auditors,  accounting  academicians).  These  studies  suggest that the audit practice of sharia in Indonesia has been going well
Keywords: Shariah Audit, SSB, Stakeholder, IFIs
ABSTRAK: Lembaga keuangan Syariah (LKS) telah berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir. Ini menimbulkan masalah sesuai Syariah di LKS dan kebutuhan baru fungsi audit, audit  Syariah.  Fungsi  untuk  memastikan  akuntabilitas  laporan  keuangan  disiapkan  oleh manajemen  dan  juga  memastikan  Syariah  aspek  dipenuhi  dengan  sempurna  oleh  LKS. Karena  jika  ada  kegagalan  dalam  pelaksanaan  complience  Syariah,  stakeholder  akan kehilangan kepercayaan mereka dalam Islam bahkan LKS sendiri. Oleh karena itu, studi ini akan membahas tentang praktek audit Syariah di Indonesia saat ini. Diskusi tentang syariah audit  praktik  berfokus  pada  empat  masalah  utama  Syariah  audit,  yaitu  kerangka,  ruang lingkup,  kualifikasi  dan  independensi  dari  auditor  Syariah.  Penelitian  ini  dilakukan menggunakan  metode  survey,  dalam  bentuk  kuesioner  yang  diukur  dengan  Skala  Likert kepada  tiga  kumpulan  responden  (DPS  dan  auditor  internal,  auditor  eksternal,  akademisi akuntansi). Studi ini menunjukkan bahwa praktek audit Syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Audit Syariah, DPS, Pemangku Kepentingan, LKS
1 Draft pertama:  20 November 2014; Revisi: 3 Januari 2015; Diterima: 1 Februari 2015 Penulis dapat dikontak melalui: sepky.mardian@gmail.com

## PENDAHULUAN
Market share perbankan syariah saat ini masih berada pada kisaran 5% dari pangsa pasar  nasional.  Ini  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  masyarakat  secara  umum  masih rendah  terhadap  LKS,  diantaranya  terhadap  kepatuhan  syariah  (shariah  compliance)  LKS. Kepatuhan  syariah  merupakan  pilar  utama  dan  pembeda  LKS  dengan  lembaga  keuangan konvensional  (Mardian,  2015).  Masih  terdapat  adanya  keraguan  masyarakat  terhadap kepatuhan syariah di bank syariah (Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor, 2004).
Dalam  penelitian  tentang  perilaku  nasabah  Islamic  Bank  di  Bahrain  ditemukan bahwa  keputusan  nasabah  memilih  bank  syariah  lebih  didorong  oleh  faktor  keagamaan terkait  ketaatan  perbankan  terhadap  prinsip-prinsip  Islam.  Selain  itu,  menurut  Chapra (2002)  dalam  (Junusi,  2012),  kegagalan  dalam  penerapan  prinsip  syariah  akan  membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Junsu (2012) menjelaskan, hasil penelitian Bank Indonesia  menyatakan  bahwa  nasabah  yang  menggunakan  jasa  bank  syariah,  sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi  penerapan  prinsip  syariah.  Dengan  demikian  pemenuhan  prinsip  syariah  oleh pengelola  bank  syariah  dibutuhkan  untuk  menumbuhkan  kepercayaaan  seluruh stakeholders (Wardayati, 2011).
Kebutuhan  atas  kepastian  pemenuhan  syariah  ini  mendorong  munculnya  fungsi audit  baru,  yaitu  audit  syariah.  Dalam  hal  ini,  auditor  syariah  memegang  peran  krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga stakeholder  merasa  aman  berinvestasi  dan  dana  yang  dimiliki  oleh  LKS  dapat  dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam.
Audit yang ada saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang lebih  menilai  aspek  ekonomi  saja.  Seiring  perkembangan  keilmuan  dan  teknologi,  aspek diluar ekonomi mulai menjadi sorotan untuk dinilai dalam audit. Hal ini ditandai dengan munculnya lingkup audit lain seperti performance audit, social and enviromental audit dan saat ini mulai berkembang pula audit syariah (Ibrahim, 2008)
Namun dalam penerapannya audit syariah memiliki tantangan tersendiri. Menurut (Kasim,  Ibrahim,  Hameed,  &  Sulaiman,  2009)  bahwa  ada  gap  antara  harapan  dan  praktik audit  syariah  yang  berlangsung  saat  ini.  Setidaknya  ada  4  faktor  utama  yang  menjadi kendala  besar  penerapan  audit  yang  berdasarkan  hukum  syariah  tersebut,  yaitu  kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan isu terkait independensi. Tantangan lain adalah peran dewan pengawas syariah (DPS) sebagai auditor syariah. DPS tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa seperti seharusnya. DPS hanya sebatas mengeluarkan fatwa tanpa kekuasan  hukum  yang  mampu  memaksa  menerapkan  hal  tersebut  dan  juga  proses pengangkatannya yang dipilih langsung oleh LKS itu sendiri, hal ini juga menimbulkan isu independensi (Abdul-Razzaq, 2009).
Di  Indonesia  sendiri  menurut  penelitian  yang  dilakukan  (Kasim,  Sanusi, Mutamimah,  &  Handoyo,  2013),  terlihat  bahwa  praktisi  audit  di  Indonesia  masih  mencari pedoman  aturan  yang  tepat  bagi  lingkup,  regulasi  kerangka  kerja,  kualifikasi  dan independensi  auditor  syariah.  Sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduknya  adalah muslim,  jumlah  auditor  syariah  yang  dimiliki  masih  sangat  terbatas.  Hingga  tahun  2014 hanya sekitar 54 orang yang memiliki Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia(IAI, 2013). Dan akuntan publik yang dapat mengaudit LKS berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru berjumlah sekitar 30 KAP.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Konsep Umum Good Corporate Governance
Cadburry Commite mendefinisikan GCG sebagai berikut : “ Corporate  Governance adalah  sistem  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan perusahaan  dengan  tujuan  agar  mencapai  keseimbangan  antara  kekuatan kewenangan  yang  diperlukan  oleh  perusahaan,  untuk  menjamin  kelangsungan eksistensinya  dan  pertanggungjawaban  kepada  Stakeholders.  Hal  ini  berkaitan dengan  peraturan  kewenangan  pemilik,  direktur,  manajer,  pemegang  saham  dan sebagainya.” (Lewis & Algoud, 2007)
GCG  adalah  sebuah  bentuk  akuntabilitas  manajemen  kepada  para  stakeholder. Namun,  tidak  demikian  dengan  GCG  dalam  LKS  atau  yang  dikenal  dengan  SCG  (Shariah Corporate  Governance).  SGC  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas.  Akuntabilitas  perusahaan tidak hanya ditujukan pada stakeholder namun pada tujuan yang lebih tinggi, Allah SWT. Sehingga,  LKS  memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi  prinsip-prinsip  syariah  (sharia compliance) dan etika Islam dalam menjalankan bisnisnya.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  dalam  sudut  pandang  fungsional  GCG  dan SGC  memiliki  kesamaan  yaitu  untuk  menjaga  hak  dan  kepentingan  stakeholder  atas akuntabilitas kinerja manajemen. Dan kedua konsep tata kelola tersebut menjadikan audit sebagai sebuah elemen penting untuk menjaga akuntabilitas tersebut. Namun, GCG dalam Islam  yang  bukan  hanya  bentuk  akuntabilitas  kepada  stakeholder  tetapi  juga  pada  Allah SWT, menjadikan pengawas terhadap syariah adalah hal yang mutlak.

## Auditing dalam Pandangan Islam
Auditing  dalam  pandangan  Islam  adalah  bukan  sesuatu  yang  relatif  baru.  Audit muncul  setelah  kemunculan  lembaga  keuangan  syariah  sekitar  tahun  1980-an  yang membutuhkan  fungsi  audit  berdasarkan  pada  prinsip  Islam.  Dalam  sejarah  Islam,  pada masa  Nabi  Muhammad  SAW  dan  khulafah  rasyidin  terdapat  sebuah  lembaga  yang berfungsi  seperti  auditor,  yaitu  lembaga  hisbah  yang  bertujuan  untuk  membantu  umat manusia dalam beribadah kepada Allah dengan memastikan bahwa hak Allah maupun hak asasi  manusia  lainya  telah  diperhatikan  dan  dilaksanakan  dengan  benar  (Shafeek,  2013; Kasim  N.  ,  2010;  Imran,  Ahmad,  &  Bhuiyan,  2012).  Murtuza  (2000)  menyebut  lembaga hisbah  ini  terus  ada  dan  berperan  sampai  Islam  tersebar  di  Spanyol  (Kasim  N.  ,  2010). Yacoob  (2012)  menyatakan  pula  bahwa  peran  auditor  syariah  menyerupai  peran muhtasib dalam lembaga hisbah tradisional pada masa awal keIslaman. Dalam Alquran pun terdapat ayat-ayat atau dalil yang apabila ditafsirkan maka akan menunjukan bahwa Islam mengenal fungsi audit yang ada saat ini seperti dalam QS. Al Insiqaq: 6-9, Al Infithar: 10-12, An Naml: 20-21; dan Albaqarah 282.
Harahap  (2002)  menyatakan  fungsi  audit  dilakukan  berdasarkan  pada  sikap ketidakpercayaan  atau  kehati-hatian  terhadap  kemungkinan  laporan  yang  disajikan  oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak  memiliki  kemampuan  akses  terhadap  sumber  informasi.  Dalam  fungsi  ini  disebut sebagai  “tabayyun”  atau  mengecek  kebenaran  berita  yang  disampaikan  dari  sumber  yang kurang dipercaya sebagaimana dinyatakan dalam Al Hujuraat (49) ayat 6.
Seorang  auditor  memiliki  kewajiban  untuk  menyaksikan  bahwa  informasi  yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar atau tidak. Apabila dikomparasikan dalam konteks sistem keuangan Islami, audit syariah hadir sebagai sebuah sistem yang memeriksa kepatuhan  operasi-operasi  keuangan  syariah  berdasarkan  hukum  syariah  (Shafeek,  2013). Sehingga,  dapat  disimpulkan  Islam  telah  mengenal  fungsi  audit  sejak  lama,  yaitu  dalam bentuk lembaga hisbah yang memiliki tugas serupa dengan konsep audit (Harahap, 2002).

## Praktik Audit Syariah dalam LKS
Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas  LKS  terhadap  prinsip  syariah  yang  meliputi  laporan  keuangan,  produk, penggunaan  IT,  proses  operasi,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  aktivitas  bisnis  LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktvitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah (Sultan, 2007; Yaacob, 2012)
Tujuan utama auditing LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara bersangkutan. Dengan  kata  lain  audit  dalam  LKS  tidak  hanya  terbatas  pada  peraturan  umum  audit financial tetapi juga pandangan syariah (Hanifa, 2010).

## Key Player dalam Audit Syariah
Hanifah (2010), menjabarkan bahwa dalam audit syariah terdapat beberapa pemain kunci yang memiliki peranannya masing-masing:
a. DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Internal Auditor DPS  merupakan  pihak  yang  memainkan  peran  kunci  dalam  keseluruhan  audit  dan kerangka  tata  kelola  perusahaan  dalam  LKS  (Kasim  &  Sanusi,  2013;  Karim,  1990).  DPS berperan untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam  kegiatan  mereka,  termasuk  persetujuan  atas  produk  yang  dikeluarkan  dan  juga melakukan  shariah  review,  yang  merupakan  pemeriksaan  untuk  memastikan  bahwa kegiatan  yang  dilakukan  oleh  LKS  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Dalam menjalankan peran sebagai shariah review DPS dibantu oleh auditor internal sebagai pelaksana  harian.  Yacoob  (2012)  berpendapat  bahwa  internal  auditor  dapat  menjalankan fungsi  auditor  syariah  bila  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  syariah  yang  memadai. Tujuan  utamanya  adalah  untuk  memastikan  sistem  pengendalian  intern  yang  baik  dan efektif yang mengikuti syariah secara ketat.

## b. Auditor Eksternal
Auditor  eksternal  memiliki  peran  yang  unik  dalam  audit  syariah,  bukan  hanya  berperan dalam  melakukan  audit  keuangan  tetapi  juga  melakukan  shariah  compliance  test  untuk memastikan kepatuhan shariah dari perusahaan atau LKS. Proses audit tersebut dilakukan secara terstruktur, dimulai dengan perencanaan audit dan diakhir dengan pemberian opini oleh  auditor  terkait  laporan  keuangan  yang  disiapkan  telah  sesuai  fatwa,  AAOIFI  serta standar dan praktik akuntansi yang berlaku dalam negeri yang bersangkutan.

## Framework Audit Syariah
Framework  (kerangka  kerja)  audit  merupakan  aturan,  arahan  dan  acuan  seorang auditor  dalam  melaksanakan  audit  sehingga  hasil  audit  berkualitas,  dapat dipertanggungjawabkan  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  sehingga  dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para stakeholder dalam mengambil keputusan.
Apabila framework tersebut dikombinasikan dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku,  maka  audit  syariah  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Hal  tersebut disebabkan  konsep  audit  syariah  dilaksanakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  organisasi mematuhi  aturan  dan  regulasi  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  dan  bukan  sekedar  untuk memastikan  keadilan  dan  kebenaran  laporan  keuangan  yang  disiapkan  manajemen (Rahman, 2008).
Menurut  (Yaacob  &  Donglah,  2012)  dan  penelitian  (Kasim,  Ibrahim,  Hameed,  & Sulaiman, 2009), mayoritas responden sepakat berpendapat bahwa kerangka audit syariah
harus berbeda dari kerangka audit yang konvensional. Hal tersebut disebabkan framework audit  konvensional  dianggap  tidak  mampu  meng-cover  tujuan  utama  audit  syariah,  yaitu memastikan  bahwa  LKS  dalam  seluruh  aktivitasnya  telah  mengimplementasikan  dan memenuhi prinsip dan aturan syariah yang diperlukan.

## Ruang Lingkup Audit Syariah
Hanifah (2010) menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih  luas  dibandingkan  dengan  audit  konvensional.  Audit  syariah  harus  memastikan kebenaran,  keadilan  dan  relevansi  laporan  keuangan  yang  diterbitkan  manajemen  dan memastikan  bahwa  manajemen  telah  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  hukum  dan prinsip  Islam,  serta  memastikan  manajemen  telah  berusaha  melaksanakan  tujuan  syariah (maqasid al-shariah) sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia  dalam  semua  dimensi.  Sedangkan  menurut  (Yaacob  &  Donglah,  2012),  lingkup audit  syariah  lebih  luas  yaitu  mencakup  “social  behavior”  (perilaku  social)  dan  kinerja organisasi termasuk hubungannya dengan selruh stakeholder. Ruang lingkup audit syariah dalam  LKS  yaitu  laporan  keuangan;  operasional;  struktur  organisasi  dan  manajemen;  dan sistem informasi teknologi (Sultan, 2007).
Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa lingkup audit syariah bukan hanya terkait  aktivitas  ekonomi  dan  laporan  keuangan  manajemen  namun  juga  mengaitkan pengaruh  sosial  dan  lingkungan  dalam  proses  pengauditannya  hal  ini  tidak  lepas  dari hukum  Islam  yang  memang  secara  luas  mengatur  setiap  sendi  kehidupan  manusia  dan tujuan  besarnya  adalah  mempertemukan  antara  konsep  audit  dengan  maqosid  syariah (Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009; Yaacob & Donglah, 2012; Shafeek, 2013).

## Kualifikasi Auditor Syariah
Menurut  standar  yang  dikeluarkan  oleh  AAOIFI  (2010)  seorang  auditor  selain memiliki  pengetahuan  dibidang  akuntansi/auditing  juga  harus  memiliki  pengetahuan terkait prinsip dan hukum Islam tetapi tidak perlu sedetail pengetahuan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh (Kasim, Ibrahim,  Hameed,  &  Sulaiman,  2009)  hanya  5,9  %  dari  responden  yang  memiliki  kedua kualifikasi  (akuntansi/auditing  dan  syariah)  tersebut,  sedangkan  jumlah  praktiksi  audit syariah  LKS  di  Malaysia  yang  menjadi  responden  sebanyak  69%.  Sedangkan  menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyani (2007) dalam (Ibrahim, 2008) seorang auditor harus  memiliki  kualifikasi  dibidang  akuntansi  yang  kemudian  memiliki  sertifikat spesialisasi  dalam  bidang  auditing  syariah.  Dan  dalam  penelitian  lain  pun  demikian, mayoritas responden mengemukakan bahwa auditor syariah perlu memiliki dua kualifikasi yang  mumpuni,  yaitu  dibidang  akuntasi/auditing  dan  di  bidang  syariah  (terutama  fiqh muamalah) (Khan, 1985).

## Independensi Auditor Syariah
Menurut  Kasim  (2009),  audit  dalam  keuangan  Islam  memiliki  fungsi  sosial  yang harus memberikan manfaat bagi umat. Manfaat sepenuhnya dari audit syariah tidak akan bisa  direalisasikan  apabila  auditor  syariah  tidak  berdiri  secara  mandiri.  Peran  utama  dari seorang auditor syariah adalah untuk menjaga atau mengawasi syariah compliance lembaga keuangan syariah. Auditor perlu dan harus independen dalam sikap maupun kelembagaan (Kasim & Sanusi, 2013; Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009; Yaacob & Donglah, 2012; Shafeek, 2013).

## Penelitian Terdahulu
Kasim,  et.al  (2009)  mengungkapkan  empat  hal  (kerangka  kerja,  ruang  lingkup, kualifikasi  dan  independensi)  yang  memiliki  gap  apa  yang  benar-benar  inginkan  tidak sesuai  dengan  praktek  yang  sebenarnya.  Minarni  (2013)  menyatakan  adanya  pengawasan pada  bank  syariah,  audit  syariah  dan  GCG  tidak  berarti  dapat  menggantikan  tugas manajemen  bank  dan  tidak  menjamin  bank  bebas  dari  krisis,  kerugian  maupun kebangkrutan.  Selanjutnya  Kasim,  et.al  (2013)  menemukan  praktek  syariah  audit  di  LKS menjadi regulasi, baik di Indonesia, Malaysia, atau bagian lain dunia yang mempraktikkan Islam  perbankan  dan  keuangan.  Malaysia  adalah  satu  negara  yang  sudah  mulai  mengatur praktik audit syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  deskrptif  ini  berupaya  untuk  menggambarkan  situasi  dan  kondisi lapangan  mengenai  variabel  praktik  audit  syariah  di  Indonesia.  Variabel  yang  digunakan adalah praktik audit syariah di Indonesia, yang difokuskan pada empat hal yaitu kerangka kerja  (framework)  audit  syariah,  lingkup  (scope)  audit  syariah,  independensi (independence) auditor syariah dan kualifikasi (qualification) auditor syariah
Tabel 1. Instrumen Penelitian Sub Variabel Indikator (Harapan) Sumber Praktik Audit Syariah a. Kerangka  kerja  audit  yang  digunakan  telah mengakomodir prinsip dan aturan syariah b. Kerangka  kerja  audit  yang  dipergunakan  berbeda dengan kerangka kerja audit konvensional (kerangka kerja khusus audit syariah) c. Lingkup  pemeriksaan  audit  syariah  harus  lebih  luas dari audit konvensional, yaitu  mencakup empat hal : - Financial  Statements  Audit  (Audit  Laporan Keuangan) - Operational  Aspects  of  Islamic  Banks  (Aspek  – aspek Operasional Bank Syariah) - Organizational Structure and personnel Management  (Struktur  organisasi  dan  personil manajemen) - Information  and  Technology  Systems  (Sistem Teknologi dan Informasi) d. Seorang auditor syariah harus memiliki pengetahuan (kualifikasi)  dibidang  akuntansi/auditing  maupun syariah  (fiqh  muamalah)  baik  dalam  bentuk  gelar profesional, trainning maupun sertifikasi e. Auditor  independen  secara  mental/sikap  dan Auditor independen secara penampilan/kelembagaan Kasim (2009), Rahman (2013) Sultan (2007)
Kasim (2009); Yacoob & Donglah (2012); Rahman (2013); ASIFI-AAOIFI (2009)
Kasim (2009)
Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  purposive  sampling, dengan jumlah data 60 responden, yang terlibat langsung sebanyak 30 responden dan yang tidak  terlibat  langsung  30  responden.  Puposive  sampling  dipilih  karena  beberapa  faktor
yaitu, kendala sumberdaya yang terbatas dan ketepatan sampel yang dipilih. Kriteria sampel yang dipilih adalah responden yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai mekanisme kerja  LKS  dan  memiliki  pengetahuan  dasar  tentang  audit  konvensional/syariah  ataupun sistem  pengawasan  LKS.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  responden  penelitian  ni  adalah DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah),  Internal  Auditor,  Eksternal  Auditor  mewakili  responden yang terlibat langsung dan Mahasiswa/i yang mempelajari akuntansi syariah dan/atau audit pada LKS (audit syariah) mewakili responden yang tidak terlibat secara langsung.
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh  melalui  survey  lapangan  dengan  metode  pengumpulan  data  menggunakan menggunakan  kuisioner.  Data  sekunder  berupa  data  yang  diperoleh  melalui  sumber- sumber yang tersedia dan dipublikasikan kepada masyarakat. Data tersebut bisa merupakan data  internal  atau  eksternal  organisasi  dan  dapat  diakses  melalui  internet  maupun penelusuran dokumen.

## Karakteristik Responden
Dalam  penelitian  ini,  kuesioner  disebarkan  kepada  pihak  yang  terlibat  langsung maupun yang tidak terlibat langsung dalam praktik audit syariah di Indonesia. Pihak yang terlibat langsung diwakili oleh DPS/Internal Audit  dan Eksternal Auditor sedangkan pihak yang tidak terlibat langsung diwakili oleh mahasiswa/i yang mempelajari akuntansi syariah dan atau auditing syariah. Kuesioner disebar baik secara langsung maupun melalui media internet  berupa  kuesioner  elektronik  yang  disediakan  oleh  google  form.  Kuesioner  yang terkumpul adalah sebanyak 60 kuesioner dari sekitar 100 kuesioner yang disebar. Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini adalah 60 responden yaitu, 30 responden (50%)  adalah  mahasiswa/i  akuntansi  dan/auditing  syariah;  19  responden  (32%)  adalah DPS/Internal Auditor dan 11 responden (18%) adalah Eksternal Auditor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik Audit Syariah di Indonesia
Variabel praktik audit syariah di Indonesia yang digunakan dalam pada penelitian ini yaitu,  kerangka  kerja,  ruang  lingkup,  kualifikasi  dan  independensi  auditor  syariah. Berdasarkan pada keempat isu tersebut akan diketahui bagaimana praktik audit syariah di Indonesia berjalan, apakah sesuai dengan harapan atau terjadi gap antara harapan tersebut dan kenyataannya. Untuk itu, terdapat 9 pernyataan dari 4 indikator yang digunakan untuk menilai praktik audit syariah tersebut.

## Kerangka Kerja Audit Syariah
Kerangka  kerja  dalam  pelaksanaan  audit  merupakan  hal  yang  sangat  penting. Kerangka  kerja  berfungsi  sebagai  acuan  bagi  auditor  melaksanakan  pemeriksaan  pada perusahaan. Sehingga tidak semua aspek harus diperiksa oleh auditor, hanya yang memiliki resiko  dan  yang  terkait  yang  harus  diuji.  Namun,  kerangka  kerja  audit  yang  ada  saat  ini adalah  kerangka  kerja  audit  yang  berdasarkan  pada  standar  maupun  aturan  untuk perusahaan  konvensional.  Landasan  utama  audit  konvensional  hanya  berorientasi  pada hukum–hukum  yang  berasal  dari  konsensus  masyarakat  baik  nasional  maupun internasional.  Sedangkan  audit  syariah  memiliki  landasan  hukum  tambahan  yaitu  aspek syariah berupa hukum dan prinsip Islam yang berasal dari Allah SWT. Aspek religiusitas ini tidak  diakomodir  oleh  standar  audit  konvensional.  Sehingga,  audit  syariah  memerlukan standar  acuan  yang  berbeda.  Dan  kerangka  kerja  audit  syariah  haruslah  memiliki  acuan tersendiri.
Dengan  demikian  harapan  bagaimana  kerangka  kerja  yang  digunakan  untuk melaksanakan audit syariah seharusnya adalah kerangka kerja yang mengakomodir prinsip
dan  hukum  Islam  dan  juga  memiliki  kerangka  kerja  khusus  yang  berbeda  dari  audit konvensional.  Untuk  melihat  bagaimana  kesesuaian  kerangka  kerja  audit  syariah  dengan harapan tersebut di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

## Tabel 2. Jawaban Responden Mengenai Kerangka Kerja Audit Syariah
No. Item Pertanyaan DPS/Internal Auditor Eksternal Auditor Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Syariah Total 1  Kerangka kerja (framework) audit pada LKS saat ini telah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah F % F % F % F % STS 0 0  0 0 0 0 0 0 TS 0 0 1 9,1 5 16,7 6 10 N 7 36,8 5 45,5 12 40  24 40 S 10 52,6 5 45,5 12 40  27 45 SS 2 10,5  0 0 1 3,3 3 5 Total 19 100  11 100 30 100  60  100 Mean 3,74 3,36 3,3 3,47 2.  Kerangka kerja (framework) audit pada LKS saat ini telah mencakup semua aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit syariah STS 0 0  0 0 0 0 0 0, TS 4 21 1 9,1 11 36,7  16  26,7 N 6 31,6  4 36,4 5 17  15  25,0 S 7 36,8  6 54,5 14 47  27  45,0 SS 2 10,5  0 0 0 0 2 3,3 Total 19 100  11 100 30 100  60  100 Mean 3,37 3,45 3,1 3,31 3.  Indonesia telah memiliki kerangka kerja (Framework) audit khusus yang membantu auditor syariah (DPS/Internal Auditor/Eksternal Auditor) dalam praktik audit pada LKS (audit syariah) STS 0 0  0 0 0 0 0 0 TS 3 15,8 5 45,5 9 30,0  17 28 N 8 42,1 1 9,1 13 43,3  22 37 S 7 36,8 5 45,5 7 23,3  19 32 SS 1 5,3  0 0,0 1 3,3 2 3 Total 19 100  11 100 30 100  60  100 Mean 3,32 3,0 3,0 3,11 Total Mean 3,44 3,27 3,13 3,29
Sumber: data diolah (2015)
Berdasarkan  tabel  diatas,  jumlah  skor  rata-rata  tanggapan  responden  tentang kerangka  kerja  audit  syariah  di  Indonesia  adalah  skor  responden  DPS/internal  auditor sebesar  3,44;  rata-rata  skor  responden  eksternal  auditor  sebesar  3,27  dan  rata-rata  skor responden  mahasiswa/i  akuntansi  syariah  sebesar  3,13  dengan  total  rata-rata  skor  seluruh reponden sebesar 3,29. Dalam pengklasifikasian melalui garis kontinum jumlah total rata- rata skor seluruh reponden termasuk dalam kategori cukup sesuai.
Merujuk  pada  pengklasifikasian  tersebut,  maka  dapat  diartikan  bahwa  tanggapan responden tentang kerangka audit syariah di Indonesia cukup sesuai dengan harapan, yakni telah  cukup  sesuai  dan  cukup  mengakomodir  aspek  syariah  dalam  kerangka  kerja  yang digunakan  dan  telah  memiliki  kerangka  kerja  khusus  yang  cukup  untuk  melaksanakan audit  LKS  (audit  syariah).  Namun,  dikarenakan  hanya  termasuk  ke  dalam  kategori  cukup sesuai  dengan  harapan,  maka  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kerangka  kerja  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  harapan  yang  diinginkan  dan  perlu  untuk  ditinjau  serta diperbaiki.
Akan  tetapi,  kerangka  kerja  yang  dimaksud  di  atas,  yang  digunakan  untuk melaksanakan audit pada LKS, baru sebatas panduan audit syariah yang dikeluarkan oleh IAI  (Ikatan  Akuntan  Indonesia)  pada  tahun  2005  dan  masih  berkisar  pada  audit  laporan keuangan.  Seiring  berjalannya  waktu  banyak  terjadi  revisi  pada  PSAK  Syariah  sehingga panduan tersebut perlu untuk direvisi kembali. Saat ini audit laporan keuangan LKS, yang telah berjalan dengan baik karena sudah adanya PSAK Syariah sebagai pedoman yang telah mengakomodir aspek syariah di dalamnya. Walaupun teknik audit yang digunakan masih bedasarkan  audit  konvensional.  Artinya  auditor  melakukan  pemeriksaan  dengan  cara konvensional pada LKS. Namun, hal ini tetap perlu diapresiasi mengingat memang masih terjadi lack terhadap kerangka kerja lengkap audit syariah beserta prosedurnya yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Minarni  (2013),  kegiatan  audit  pada  LKS  di Indonesia  terdiri  dari  tiga  lapis,  pertama,  auditor  internal  melakukan  pengujian  pada laporan  keuangan  LKS  memastikan  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  yang  berlaku umum  dan  tidak  terjadi  salah  saja  material;  kedua,  auditor  eksternal  melaksanakan pengujian  atas  hasil  kinerja  auditor  internal  tersebut,  dan  ketiga,  auditor  eksternal  yang memiliki sertifikasi SAS melakukan pemeriksaan untuk memastikan produk dan transaksi LKS  telah  sesuai  dengan  prinsip  dan  aturan  syariah  yang  berkenaan  dengan  laporan keuangan.
Dalam  praktiknya,  menyangkut  pada  audit  syariah  di  luar  aspek  laporan  keuangan saat ini, merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan mengenai kerangka  kerja  pelaksanaan  tugas  DPS  sebagai  auditor  syariah  hingga  saat  ini  Indonesia masih  belum  dimiliki.  Kerangka  besar  tugas  dan  wewenang  DPS  memang  telah  diatur melalui UU No. 21/2008 dan Peraturan Bank Indonesia terkait, akan tetapi aturan tersebut belum memberikan arahan prosedur yang jelas bagi pekerjaan DPS. Sehingga belum terjadi standarisasi  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  DPS.  Dengan  demikian  pemeriksaan  yang dilakukan  antara  DPS  yang  satu  dengan  DPS  yang  lain  bisa  saja  berbeda  satu  sama  lain. Adapun kerangka kerja DPS diatur dalam panduan Surat Edaran BI No. 8/19/DPBS tanggal 24  Agustus  2006  Perihal  Pedoman  Pengawasan  Syariah  dan  Tata  Cara  Pelaporan  Hasil Pengawasan bagi DPS. Laporan hasil pengawasan Syariah beserta kertas kerja pengawasan yang  telahdisusun  oleh  DPS,  sesuai  dengan  peraturan  ini,  disampaikan  kepada  Direksi, Komisaris, DSN, dan juga BI. Selain itu dalam surat edaran tersebut juga dibahas mengenai Laporan hasil pengawasan.
Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  (Kasim,  Sanusi,  Mutamimah,  &  Handoyo,  2013)  di  Indonesia,  yang menghasilkan temuan bahwasanya Indonesia masih mencari kerangka kerja yang tepat bagi pelaksanaan  audit  syariah  di  dalam  negeri.  Dan  untuk  mengatasi  hal  tersebut  Indonesia menyusun panduan audit syariah untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan audi saat ini. Dan  responden  menilai  bahwa  keberadaan  panduan  yang  dikeluarkan  IAI  dan  Bank Indonesia tersebut cukup baik.
Oleh  karena  itu,  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  belum  memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun, telah  memiliki  panduan  audit  syariah  tersendiri  yang  mengakomodir  prinsip  dan  hukum
syariah  untuk  melaksanakan  audit  laporan  keuangan  LKS,  dengan  adanya  PSAK  syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Meskipun kerangka kerja tersebut masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara  komprehensif  sebagaimana  yang  telah  dimiliki  standar  audit  konvensional  serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah  dalam  LKS  disebabkan  hal  yang  sama  terjadi  pula  pada  kerangka  kerja  DPS  yang saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

## Ruang Lingkup Audit Syariah
Ruang  lingkup  pemeriksaan  audit  kini  tidak  hanya  terbatas  pada  laporan  keuangan. Namun,  saat  ini  sejalan  dengan  kebutuhan  masyarakat  maka  lingkup  audit  pun  semakin berkembang  luas  pada  hal-hal  diluar  laporan  keuangan,  yakni  seperti  audit  kinerja,  audit lingkungan,  audit  SDM  dan  lain-lain.  Lingkup  audit  tersebut  tidak  lagi  hanya  berkaitan dengan laporan keuangan ataupun aktivitas ekonomi perusahaan tetapi hal yang lebih luas di luar itu.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  beberapa  tahun  belakangan  audit  syariah  mulai berkembang  seiring  pesatnya  perkembangan  LKS  saat  ini.  Audit  syariah  sangat  berbeda dengan audit konvensional. Aspek religiusitas menjadi landasan utamanya, hal ini lah yang tidak tercover oleh apapun bentuk audit konvensional saat ini. Karena tujuan utama audit syariah  adalah  memastikan  perusahaan  telah  melaksanakan  semua  hukum  ekonomi  yang berlaku, termasuk hukum dan prinsip Islam  terkait hal itu.
Untuk  mengetahui  apakah  lingkup  audit  syariah  di  Indonesia  saat  ini  telah  sesuai dengan harapan atau belum, maka dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 3. Hasil Jawaban Responden Mengenai Ruang Lingkup Audit Syariah
N o Item Pertanyaan DPS/Intern al Auditor Eksterna l Auditor Mahasisw a/i Jurusan Akuntans i Syariah Total 4  lingkup area audit dalam LKS yang dicakup oleh audit saat ini telah mencakup semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah F % F % F % F % STS 0 0 0 0 0 0 0 0 TS 0 0 1 9 8 26, 7 9 15 N 4 21,1 5  45,5
9 30, 0 18 30 S 13  68,4 5  45,5 10  33,3 28  46,7 SS 2 10,5 0 0 3  10,0 5 8,3 Total 19 100  11 100 30  100 60 100 Mean 3,89 3,36 3,27 3,51 5  lingkup audit pada LKS saat ini telah mencakup STS 0 0 0 0 0 0 0 0 TS 0 0,0 0 0,0 11  36,7 11 18,3 N 2 10,5 6  54,5 8 26, 16  26,7
Berdasarkan  tabel  di  atas,  jumlah  rata-rata  skor  ruang  lingkup  audit  syariah  di Indonesia  adalah  untuk  responden  DPS/internal  auditor  sebesar  3,79  ;  rata-rata  skor responden  eksternal  auditor  sebesar  3,32  dan  rata-rata  skor  responden  mahasiswa/i akuntansi  syariah  sebesar  3,35  dengan  total  rata-rata  skor  seluruh  reponden  sebesar  3,49. Dalam  pengklasifikasian  melalui  garis  kontinum  jumlah  total  rata-rata  skor  seluruh reponden termasuk dalam kategori sesuai. Merujuk pada pengklasifikasian tersebut, maka dapat  diartikan  bahwa  tanggapan  responden  tentang  ruang  lingkup  audit  syariah  di Indonesia  sesuai dengan harapan.
aspek diluar audit laporan keuangan seperti aspek – aspek operasional LKS (akad/kontrak, prosedur bisnis,dll), struktur organisasi dan personil management dan sistem teknologi dan informasi 6 S 13  68,4 5  45,5 11  36,7 29  48,3 SS 4 21,1 0 0,0 0 0 4 6,7 Total 19 100  11 100 30  100 60 100 Mean 4,11 3,45 3,00 3,5 6  Pemeriksaan kesyariaahan produk LKS termasuk ruang lingkup audit saat ini STS 0 0 0 0 0 0 0 0,0 TS 0 0,0 1 9,1 4  13,3 5 8,3 N 6 31,6 4  36,4 6 20, 0 16  26,7 S 10 52,6 6  54,5 18  60, 0 34  56,7 SS 3 15,8 0 0,0 2 6,7 5 8,3 Total 19 100  11 100 30  100 60 100 Mean 3,84 3,45 3,60 3,6 7  Lingkup audit pada LKS telah mencakup islamic social report dan atau CSR STS 0 0 0 0 0 0 0 ,0 TS 2 10,5 2  18,2 3 10 7 11,7 N 10 52,6 7  63,6 11  36,7 28  46,7 S 6 31,6 2  18,2 13  43,3 21  35,0 SS 1 5,3 0 0,0 3 10 4 6,7 Total 19 100  11 100 30  100 60 100 Mean 3,32 3,00 3,53 3,3 Total Mean 3,79 3,32 3,35 3,49
Hal ini tidak sejalan dengan hasil temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kasim,  Sanusi,  Mutamimah,  &  Handoyo,  2013)  yang  menemukan  bahwa,  bukan  hanya kerangka  kerja  audit  syariah  saja  yang  masih  mencari  pedoman  yang  tepat,  tetapi  begitu pula  dengan  ruang  lingkup  audit  syariah  di  Indonesia  masih  belum  dilaksanakan  sesuai dengan  harapan,  yakni  lebih  luas  dari  audit  konvenional.  Dalam  penelitian  itu  juga diterangkan bahwa saat dilakukan interview, mayoritas responden sepakat bahwa lingkup audit syariah harus lebih luas dari sekedar hanya melakukan pemeriksaan pada kepatuhan syariah (shariah compliance) produk LKS saja.
Terkait  hal  tersebut  saat  ini,  lingkup  pemeriksaan  audit  syariah  di  Indonesia  baru mencakup  dua  hal  yaitu,  pemeriksaan  audit  pada  laporan  keuangan  (termasuk  Islamic Social Report dan CSR) dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal dan pemeriksaan kepatuhan  syariah  produk  LKS  yang  dilakukan  oleh  DPS.  Diluar  kedua  aspek  tersebut belum  jelas  apakah  sudah  dicakup  dalam  pemeriksaan  DPS  atau  belum.  Mengingat  DPS belum  memiliki  pedoman  pemeriksaan  yang  jelas,  sehingga  bisa  saja  DPS  yang  satu  telah melakukan pemeriksaan di luar aspek kepatuhan syariah produk LKS sedangkan yang lain belum.
Didasarkan  pada  penjelasan  di  atas  mengindikasikan  audit  syariah  yang  berjalan mayoritas  cakupannya  adalah  perihal  kesesuaian  laporan  keuangan  dengan  standar  yang berlaku serta kesyariahan produk.
Sedangkan  yang  menjadi  penyebab  utama  responden  berpendapat  bahwa  saat  ini ruang lingkup audit syariah di Indonesia telah mencakup aspek yang lebih luas dan telah sesuai harapan, sebagaimana yang dijelaskan (Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009) bahwa  lingkup  audit  syariah  harus  lebih  luas  dari  audit  konvensional,  didasarkan  pada peraturan  bank  Indonesia  Nomor  11/  3  /Pbi/2009  tentang  bank  umum  syariah,  dijelaskan DPS bertugas dan bertanggung jawab mengawasi kegiatan Bank (LKS) agar sesuai dengan prinsip  syariah.  Yang  diartikan  bahwa  DPS  bertanggung  jawab  memeriksa  semua  aspek syariah  LKS  secara  menyeluruh  bukan  hanya  mengenai  kepatuhan  syariah  pada  produk saja,  tetapi  juga  pada  aspek  opersional  dan  manajerial  lembaga.  Sehingga  mulai  dari produk, operasinal hingga majemen LKS dapat dipastikan kepatuhanya terhadap syariah.
Akan tetapi, dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik apa saja yang perlu  diawasi  dan  diperiksa  oleh  DPS  untuk  menjaga  kepatuhan  syariah  LKS.  Hal  ini ditambah  masih  belum  jelasnya  kerangka  kerja  DPS  untuk  melakukan  pemeriksaan kepatuhan  syariah  pada  LKS,  sehingga  belum  dapat  dibuktikan  sepenuhnya  bahwa  ruang lingkup  audit  LKS  selain  laporan  keuangan  dan  kepatuhan  syariah  produk  LKS  telah termasuk lingkup yang dicakup dalam pemeriksaan audit syariah di Indonesia.

## Kualifikasi Auditor Syariah
Pembeda  audit  syariah  dan  audit  konvensional  adalah  aspek  syariah  yang  menjadi landasan  utama  pelaksanaan  audit  syariah  yang  tidak  diakomodir  di  dalam  audit konvensional.  Untuk  itu  pelaksana  audit,  auditor  syariah  membutuhkan  dua  kualifikasi, yaitu  keuangan  ataupun  perbankan  dan  syariah.  Bidang  syariah  yaang  dimaksud  disini adalah utamanya mengenai fiqih muamalah. Lebih baik lagi jika menguasi ilmu akuntansi ataupun  auditing  syariah  karena  lebih  komprehensif  bagi  seorang  auditor  syariah,  sebab baik  aspek  syariah  maupun  aspek  keuangan  dipelajari  keduanya.  Sehingga,  auditor  dapat langsung  menguasai  kedua  kualifikasi  tersebut.  Untuk  mengetahui  pendapat  responden kualifikasi auditor syariah ini, dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

## Tabel 4. Hasil Jawaban Responden Mengenai Kualifikasi Auditor Syariah
No Item Pertanyaan DPS/Internal Auditor Eksternal Auditor Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Syariah Total 8  Auditor syariah harus memiliki sertifikasi keahlian audit syariah F % F % F % F % STS 1 5,3 0 0,0 0 0,0 1 1,7 TS 0 0,0 0 0,0 1 3,3 1 1,7 N 5 26,3 3 27,3 4 13,3  12  20,0 S 9 47,4 7 63,6 15 50,0  31  51,7 SS 4 21,1 1 9,1 10 33,3  15  25,0 Total 19 100  11 100 30 100  60  100 Mean 3,79 3,82 4,13 3,91
Berdasarkan  pada  tabel  tersebut,  tanggapan  responden  mengenai  keharusan seorang auditor syariah memiliki dua kualifikasi, baik dibidang syariah maupun keuangan yang  dibuktikan  melalui  sertifikasi  yaitu  sertifikasi  keahlian  audit  syariah  diperoleh  rata- rata  skor  responden  DPS/internal  auditor  sebesar  3,79;  skor  rata-rata  eksternal  auditor sebesar  3,82  dan  skor  rata-rata  responden  mahasiswa  sebesar  4,13  dengan  total  rata-rata seluruh  responden  mencapai  3,91.  Bila  skor  terendah  1  adalah  tidak  setuju  dan  5  adalah sangat  setuju,  dengan  total  rata-rata  skor  seluruh  responden  adalah  3,91  maka  tergolong dalam kategori setuju, maka hal ini mengindikasikan bahwa seluruh responden sepakat dan setuju bahwa hanya auditor yang memiliki sertifikasi tersebut yang boleh menjalakan fungsi audit syariah.
Hal  ini  sejalan  dengan  aturan  yang  berlaku,  yakni  berdasarkan  ketentuan  Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 7/57/DPbS  22  sejak  Desember  2005  dijelaskan,  yang  dapat mengaudit  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah, hanya   Akuntan  Publik  yang  memiliki  sertifikat  pendidikan  atau  pelatihan  di  bidang perbankan syariah. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi tidak semua auditor memahami aspek  syariah  dari  LKS  yang  merupakan  aspek  utama  aktivitas  bisnisnya.  Begitu  pula dengan DPS, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /Pbi/2009 Tentang Bank Umum  Syariah  kompetensi  minimum  seorang  DPS  adalah  paling  tidak  memiliki pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang  syariah  mu’amalah  dan  pengetahuan  di  bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
Dengan  demikian  baik  hasil  tanggapan  responden  maupun  aturan  hukum  yang berlaku di Indonesia sepakat bahwa auditor yang berhak melaksanakan audit syariah atau dikenal dengan istilah auditor syariah adalah auditor yang memiliki kompetensi dalam dua kualifikasi  yaitu  kualifikasi  dalam  bidang  keuangan  (akuntansi/audit/perbankan)  dan syariah (fiqh muamalah terutama). Maka dari itu, sertifikasi di bidang audit syariah sangat lah diperlukan. Untuk saat ini, Indonesia sudah memiliki Sertifikasi Akuntan Syariah (SAS) meskipun belum ada sertifikasi khusus auditor syariah. Walaupun pemegang sertifikasi ini
masih sangatlah minim, hingga tahun 2014 berdasarkan data yang dikeluarkan IAI jumlah auditor yang memiliki gelar SAS baru sebanyak 54 orang.
Hasil  penelitian  ini  ternyata  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kasim, Ibrahim,  Hameed,  &  Sulaiman,  2009),  bahwa  seorang  auditor  syariah  harus  memiliki  dua kualifikasi, yakni kualifikasi syariah (fiqh muamalah) maupun di bidang keuangan. Dalam penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  (Kasim,  Sanusi,  Mutamimah,  &  Handoyo,  2013)  di Indonesia,  diketahui  bahwa  terjadi  lack  pada  aspek  kualifikasi  auditor  syariah.  Lack  ini terjadi  dikarenakan  hingga  saat  ini  di  Indonesia,  lembaga  pendidikan  yang  mencetak akuntan  syariah  sangatlah  minim  yang  berimbas  pada  praktisi  auditor  syariah  yang terbatas.
Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terbatasnya lingkup audit syariah saat ini karena  minimnya  praktisi  auditor  syariah  yang  mememiliki  kualifikasi  mumpuni  untuk menjalankan pemerikasaan audit syariah secara komprehensif. Ditambah tidak semua DPS memahami  mekanisme  audit  syariah,  karena  di  Indonesia  rata-rata  perbandingan  dua kualifikasi yang dimiliki DPS saat ini belum 50:50, rata-rata penguasaan ilmu syariah yang lebih  tinggi.  Dan  belum  maksimalnya  peran  internal  auditor  yag  dapat  bersinergi  dengan DPS  melalui  internal  syariah  review  belum  dimiliki  oleh  mayoritas  LKS.  Meskinpun  kini tiap  LKS  wajib  memiliki  direktur  kepatuhan  termasuk  kepatuhan  syariah  (shariah compliance)  yang  seharusnya  bisa  mengakomodir  kebutuhan  ini.  Aturan  tersebut  tertera dalamPBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain mengatur pula bahwa BUS wajib  memiliki  1  (satu)  orang  direktur  yang  bertugas  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## Independensi Auditor Syariah
Dalam  menjalankan  tugasnya  seorang  auditor  tidak  hanya  dituntut  memiliki kualifikasi  dan  keahlian  yang  memadai  namun  juga  sikap  independensi.  Kepercayaan stakeholder  pada  auditor  sangat  bergantung  pada  hal  ini.  Untuk  itu  auditor  harus  harus independen secara sikap dan mental maupun kelembagaan. Berikut ini tanggap responden mengenai  independensi  pemeran  kunci  audit  syariah  di  Indonesia  yakni  DPS,  internal auditor dan eksternal auditor dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

## Tabel 5. Hasil Jawaban Responden Mengenai Independensi Key Player Audit Syariah
No Item Pertanyaan DPS/Internal Auditor Eksternal Auditor Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Syariah Total
F
% F % F % F % 9  Auditor syariah (DPS, internal auditor LKS, eksternal auditor) saat ini independen atas organisasi atau lembaga tempat mereka bekerja STS 0 0  0 0 0 0 0 0 TS 0 0  0 0 7 23,3 7  11,7 N 2 10,5 5 45,5 11 36,7  18  30 S 12 63,2  6 54,5 12 40,0  30  50 SS 5 26,3  0 0 0 0 5  8,3
Qonita Mardiyah: Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia 15 Total 19 100  11 100 30 100  60  100 Mean 4,16 3,55 3,17 3,6
Berdasarkan  pada  tabel  tersebut,  jumlah  skor  rata-rata  tanggapan  responden mengenai independensi key player audit syariah adalah untuk skor responden DPS/Internal Auditor sebesar 4,16; rata-rata skor responden eksternal auditor sebesar 3,55 dan rata-rata skor responden mahasiswa/i akuntansi syariah sebesar 3,17 dengan keseluruhan total skor ketiga  kelompok  responden  sebesar  3,60.  Apabila  digambarkan  dalam  garis  kontinum berikut,  berdasarkan  pada  pengklasifikasian  jumlah  skor  rata-rata  tanggapan  responden berada  pada  kategori  independen.  Artinya  tanggapan  responden  mengenai  independensi key player auditor di Indonesia adalah independen.
Berdasarkan  pada  tabel  dan  disesuaikan  dengan  garis  kontinum,  maka  terlihat DPS/internal  auditor  dan  eksternal  sebagai  key  player  audit  syariah  di  Indonesia menganggap  mereka  independen  baik  secara  mental  maupun  kelembagaan.  Namun, apabila  melihat  tanggapan  kelompok  responden  mahasiswa/i  yang  bukan  merupakan  key player  dan  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  praktik  audit  syariah  dan  dinilai  lebih objektif,  menganggap  bahwa  independensi  key  player  audit  syariah  di  Indonesia  hanya sampai  pada  kategori  cukup  independen  dengan  jumlah  skor  rata-rata  tanggapan  yang diperoleh  sebesar  3,17.  Artinya  kelompok  responden  mahasiswa/i  meanggap  adanya  aspek yang belum independen di antara ketiga key player tersebut.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009),  dihasilkan  temuan  bahwasanya  manfaat  penuh  dari  audit  syariah  tidak  dapat direalisasikan  jika  auditor  dan  DPS  tidak  sepenuhnya  atau  benar-benar  independen. Terutama  ancaman  terbesar  datang  kepada  DPS  yang  perlu  untuk  memiliki  garis  jelas mengenai pemisahan tugas DPS sebagai pelaksana fatwa dan juga pelaksana audit syariah.
Realita tersebut juga terjadi di Indonesia DPS yang merupakan pemeran utama dari praktik  audit  syariah,  berada  di  dalam  LKS  dan  digaji  oleh  tempat  mereka  bekerja mekasanakan tugas dan wewenangnya. Arti sederhananya DPS mengaudit hasil pekerjaan mereka sendiri, akibatnya munculah isu-isu independensi seperti isu konflik kepentingan. Selain itu, hasil pendapat yang dikeluarkan oleh DPS tidak dilakukan pengecekan kembali oleh  auditor  eksternal  atau  akuntan  publik    sebagaimana  laporan  keuangan  yang dikeluarkan manajemen sehingga terjadi check and balance terhadap hasil laporan tersebut yang  membuatnya  semakin  terpercaya.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  (Kasim, Sanusi,  Mutamimah,  &  Handoyo,  2013)  di  Indonesia,  yang  menghasilkan  temuan  bahwa selain ketiga isu yang dijelaskan sebelumnya mengalami lack dalam praktik audit syariah di Indonesia  ternyata  independensi  juga  mengalami  hal  yang  sama.  Artinya  penelitian  ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu dan kondisi yang terjadi.
Hal  ini  disebabkan  responden  sendiri  adalah  pelaku  dan  pemeran  kunci  praktik audit syariah di Indonesia, yaitu DPS/internal auditor dan eksternal auditor sehingga jelas memandang  bahwa  mereka  telah  independen.  Tetapi  hal  ini  bukan  tanpa  sebab,  DPS berpendapat  bahwa  mereka  independen  mengacu  pada  posisi  mereka  didalam  lembaga yang  sejajar  dengan  direksi  dan  tidak  terlibat  aktivitas  operasi  serta  berada  di  atas manajemen.  Sedangkan  internal  auditor  berada  di  bawah  komite  audit  dan  bertanggung jawab langsung pada direktur. Dan eksternal auditor merasa independen karena posisinya di luar lembaga dan bertanggung jawab langsung pada semua stakeholder serta masyarakat serta harus menjaga nama baik kantor akuntan publiknya agar tetap terpercaya.
Terlepas dari hal tersebut, isu-isu mengenai independensi memang selalu mengiring keberadaan sebuah fungsi pengawasan. Bahkan pada Akuntan Publik (AP) sekalipun resiko akan hal ini mungkin terjadi, seperti apa yang terjadi pada kasus fraud Enron. Inc dan KAP
Andersen yang sangat merusak citra auditor. Apa lagi internal auditor yang memang fungsi utamanya  adalah  pengawas  internal  lembaga  yang  membantu  manajemen  untuk mendorong efektifitas dan efisiensi perusahaan. Untuk itu, hal yang paling penting adalah kesadaran  auditor  syariah  (DPS,  Internal/Eksternal  Auditor)  bahwasanya  pengawasan paling  utama  adalah  Allah  SWT  dan  tujuan  utamanya  adalah  meraih  kebahagiaan  dunia dan akhirat serta bekerja untuk kemaslahatan umat.

## SIMPULAN
Mengacu pada hasil pembahasan diketahui bahwa mayoritas responden menganggap bahwa praktik audit pada LKS telah berjalan dengan cukup sesuai. Hal ini tergambar dari keseluruhan jumlah total rata-rata tiga kelompok responden terhadap 9 pernyataan untuk 4 indikator  tersebut  termasuk  dalam  kategori  baik.  Untuk  pernyataan  kerangka  kerja  audit syaariah diperoleh jumlah  rata- rata skor responden dari 60 responden sebesar 3,29 yang berdasarkan  pada  pengklasifikasian  tergolong  pada  kategori  cukup  sesuai.  Untuk pernyataan ruang lingkup audit syariah diperoleh jumlah rata-rata skor responden sebesar 3,49    dan  tergolong  pada  kategori  sesuai.  Untuk  jumlah  skor  rata-rata  seluruh  responden mengenai kualifikasi yang harus dimiliki auditor syariah diperoleh angka sebesar 3,91 yang artinya mayoritas responden sepakat bahwa auditor syariah perlu memiliki dua kualifikasi dibuktikan  melalui  kepemilikan  sertifikasi  keahlian  di  bidang  auditing  syariah/akuntansi syariah.  Dan  terakhir  terkait  independensi  diperoleh  hasil  skor  rata-rata  dari  seluruh respondensebesar 3,6 yang artinya mayoritas reponden menganggap bahwa key player audit syariah  di  Indonesia,  yaitu  DPS,internal  auditor,  eksternal  auditor  telah  independen  dari tempat mereka bekerja.

## PUSTAKA ACUAN
Abdul-Razzaq,  A.  A.  (2009).  Sharia  Supervision  as  a  Challenge  for  Islamic  Banking  in Nigeria.  Oloyede  I.O.  (ed.),  Al-Adl  (The  Just):  Essays  on  Islam,  Islamic  Law  and Jurisprudence .
Bank  Indonesia  dan  Institut  Pertanian  Bogor.  (2004).  Potensi,  Preferensi  dan  Perilaku Masyarakat  terhadap  Bank  Syariah  di  Wilayah  Kalimantan  Selatan.  Jakarta:  Bank Indonesia.
Harahap, D. S. (2002). “Auditing Dalam Prespektif Islam” . Jakarta: PT. Pustaka Quantum. IAI. (2013). Pemegang SAS. Retrieved 03 23, 2014, from Sertifikasi Ikatan Akuntan Indonesia (Sertifikasi IAI): http://iaisertifikasi.blogspot.com/p/pemegang-cpsak.html?view=sna- pshot
Ibrahim, S. H. (2008). The case for Islamic auditing. International Accountant , 21-25. Imran,  M.  S.,  Ahmad,  A.,  &  Bhuiyan,  M.  Z.  (2012).  Auditing  in  Islamic  Perspective  and Auditing as Practiced in some selected Islamic Banks Operating in Bangladesh. IIUC STUDIES , 9, 293-306.
Junusi,  R.  E.  (2012).  Implementasi  Syariah  Governance  Serta  Implikasinya  Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), (pp. 1828-1848). Surabaya.
Karim,  R.  A.  (1990).  The  Independence  of  Religious  and  External  Auditor:  The  Case  of Islamic Banks. AAAJ , 3 (3), 34-44.
Kasim, N. (2010). Auditing from the Islamic Perspective. Accountants Today , pp. 28-31. Kasim,  N.,  &  Sanusi,  Z.  M.  (2013).  Emerging  issues  for  auditing  in  Islamic  Financial Institutions:. Empirical evidence from Malaysia , 8 (5), 10-17.
Kasim,  N.,  Ibrahim,  M.,  Hameed,  S.,  &  Sulaiman,  M.  (2009).  Shariah  auditing  in  Islamic financial  institutions:  exploring  the  gap  between  the"  desirable"  and  the"  actual". Global Economy & finance journal, 2(2) , 127-137.
Kasim,  N.,  Sanusi,  Z.  M.,  Mutamimah,  T.,  &  Handoyo,  a.  S.  (2013).  Assessing  the  current practice  of  Auditing  in  Islamic  Financial  Institutions  in  Malaysia  and  Indonesia. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 4, No. 6, December .
Khan, M. A. (1985). Roles of the Auditor in an Islamic Economy. J. Res. Islamic Econ , 3 (1),
31-42.
Lewis, M. K., & Algoud, L. M. (2007). Perbankan Syariah. PT. Serambi Ilmu Semesta.
Mardian,  S.  (2015).  Tingkat  Kepatuhan  Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam , 3 (1), 56 - 67.
Rahman,  A.  R.  (2008).  Shariah  Audit  for  Islamic  Financial  Services:  The  Needs  and Challenges. ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS) (pp. 1-14). Kuala Lumpur: ISRA.
Shafeek,  F.  (2013).  Exploring  Undergraduate  Students’  Understanding  of  Shari’ah  Based Audit: Implications for the Future of Shari’ah Auditing Labor Market in Brunei. Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 5, No. 2 .
Sultan,  S.  A.  (2007).  A  Mini  Guide  to  Shari'ah  Audit  for  Islamic  Financial  Institutions-A Primer. CERT Publications Sdn Bhd.
Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan. Walisongo, Volume 19
Yaacob,  H.  (2012).  Issues  and  Challeges  of  Shariah  Audit  in  Islamic  Finance  Institution:  A Contemporary  View.  3rd  International  Conference  On  Business  And  Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeeding. Bandung.
Yaacob,  H.,  &  Donglah,  N.  K.  (2012).  Shari’ah  Audit  in  Islamic  Financial  Institutions:  The Postgraduates’  Perspective.  International  Journal  of  Economics  and  Finance;  Vol.  4, No. 12 .