Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Udiyo Basuki ** Abdul Kadir Jaelani ** ** Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  E-mail:  udiyobee@gmail.com
** Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, E-mail: zaelanialan@ymail.com Info Artikel Abstract Masuk: 5/9/2018. Revisi: 17/9/2018.
Diterima: 23/9/2018. Terbit: 15/12/2018.

## Keywords:
Decision  of  the  Constitutional Court,  Four  Pillars  of  Nation and Pancasila. In the legislative system, Pancasila is a basic norm (staatsfundamental), which successively  then  verfassungnorm  UUD  1945,  grundgezetznorm  or  MPR provisions, and gezetznorm or the Act. But in reality, Pancasila is equalized and equated  with  the  1945  Constitution,  the  Unitary  State  of  the  Republic  of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which is then referred to as the Four Pillars of  Nation  and  State.  The  Constitutional  Court  as  the  constitution  gatekeeper institution returns the position of the Pancasila as the state foundation through the Decision of the Constitutional Court Number 100/PUU-XI/2012. The decision is part of the implementation of the authority of the Constitutional Court which  has  4  (four)  authorities  and  1  (one)  obligation  as  stipulated  in  Article 24C paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution. In addition to being a guardian of democracy ) The Constitutional Court is also the Protector of the state's foundation and legal source.

## Abstrak
Kata kunci:
Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Empat  Pilar  Berbangsa  dan Pancasila.
P-ISSN: 1412-310x
E-ISSN: xxxxxxx
Dalam sistem peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan norma  dasar  ( staatsfundamental ),  yang  berturut  turut  kemudian verfassungnorm UUD  1945,  grundgezetznorm  atau  ketetapan  MPR, serta gezetznorm atau  Undang-Undang.  Namun  dalam  kenyataannya,
Pancasila  disamakan  kedudukannya  dan  disejajarkan  dengan  UUD 1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Bhinneka  Tunggal  Ika yang  kemudian  disebut  dengan  istilah  Empat  Pilar  Berbangsa  dan Bernegara.  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  penjaga  gawang konstitusi mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012. Putusan  tersebut  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat  (2)  UUD  1945.  Selain  sebagai  lembaga  negara  pengawal demokrasi,  Mahkamah  Konstitusi  juga  sebagai  Pelindung  dasar negara dan sumber hukum.

## PENDAHULUAN
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 1 Amanat ini adalah pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 2 Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  ketertiban,  keadilan,  kebenaran  dan
1 Rimdan, 2013, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta: Kencana, p.1.
2 Setelah  Amandemen  Ketiga  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  negara  indonesia  adalah  negara hukum.
kepastian  hukum  yang  mampu  memberikan  pengayoman  kepada  masyarakat. 3 Keberadaan Indonesia  sebagai  negara  hukum,  dibuktikan  dengan  eksisnya  lembaga-lembaga  pelaksana kekuasaan  kehakiman.  Dimensi  operasional  kekuasaan  kehakiman  mencakup  kekuasaan  negara yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  pancasila  dan  konstitusi  demi  terselenggaranya  negara  hukum  Republik  Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi kata kunci dalam implementasi terwujudnya negara hukum, tanpa eksisnya kekuasaan kehakiman yang independen, maka cita-cita negara hukum tidak mungkin terwujud dalam realita. 4
Menyadari  untuk  memastikan  terwujudnya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  diperlukan jaminan  yang  tegas  dalam  konstitusi,  langkah  besar  yang  dihasilkan  dalam  Amandemen  UUD NRI 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 5 Pasal 24C UUD NRI  1945 6 menyebutkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap konstitusi,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  pengawal konstitusi,  pengawal  demokrasi  dan  sebagai  pelindung  hak  asasi  manusia, 7 sedangkan  Pataniari Siahaan  menambahkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  penafsir  dan  Penguji Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar ( the final judicial interpreter of the constitution). 8
Pengujian  Undang-Undang  (PUU)  adalah  tindakan  pengujian  oleh  Mahkamah  Konstitusi (MK)  untuk  menguji  konstitusionalitas  suatu  undang-undang,  baik  secara  keseluruhan  maupun sebagian.  Pengujian  konstitusionalitas  yang  dimaksud  menggunakan  konstitusi  yaitu  UUD  NRI 1945  sebagai  batu  ujinya.  Undang-Undang  dinyatakan  konstitusional  ketika  normanya berkesesuaian  dengan  norma  UUD  NRI  1945,  dan  dinyatakan  tidak  konstitusional  ketika normanya  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945. 9 Memaknai  seberapa  penting  pengujian Undang-Undang  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  John  Marshall,  Hakim  Agung  Amerika  Serikat, hakim  pertama  di  dunia  yang  melakukan judicial  review terhadap Judiciary  Act (1789)  menyatakan alasannya  sebagai  berikut: Pertama, Hakim  bersumpah  menjunjung  konstitusi. Kedua, konstitusi adalah the  supreme  law  of  the  land ,  sehingga  harus  ada  peluang  pengujian  terhadap  peraturan dibawahnya  agar  isi  konstitusi  tidak  dilanggar. Ketiga, Hakim  tidak  boleh  menolak  perkara. 10 Sejalan dengan John Marshall, Moh. Mahfud MD menambahkan satu alasan lagi mengapa judicial review penting  untuk  menjaga  konsistensi  politik  hukum  agar  tetap  pada  rel  konstitusi,  karena hukum merupakan produk politik. 11 Lebih lanjut Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa minimal terdapat  2  alasan  yang  menyebabkan  sebuah  undang-undang  berisi  hal-hal  yang  bertentangan
3 Rimdan, 2013, Op.Cit, p.2.
4 Anwar Usman,  “Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman” Desertasi, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010, p.2.
5 Siti Fatimah,  “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, p.29.
6 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konpress, p. 156.
8 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, p. 78
9 Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, p. 197.
10 Federal & State Cases, 1803, Combined Marbury and Madison, Supreme Court of the United States, February 24, 1803, Decided, p. 3-30.
11 Moh. Mahfud MD, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen, Jakarta: LP3ES, p. 96.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
dengan  UUD  NRI  1945  atau  konstitusi: Pertama, Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  sebagai  lembaga  legislatif  yang  membentuk  undang-undang  adalah  lembaga  politik  yang sangat  mungkin  membuat  undang-undang  atas  dasar  kepentingan  mereka  atau  kelompok  yang dominan di dalamnya. Kedua, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik dalam faktanya lebih banyak berisi orang-orang bukan ahli hukum atau kurang dapat berfikir menurut logika hukum. 12 Pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah  Konstitusi  memang  bukan  merupakan  bagian  dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Presiden 13 dan Dewan Perwakilan Rakyat 14 sebagai  pembentuk  undang-undang, 15 harus  dapat  memberikan  keterangan  ataupun  penjelasan yang  diperlukan  dalam  persidangan  permohonan  pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah Konstitusi. 16 Berdasarkan  prinsip  dan  alasan  tersebut,  kiprah  lembaga  yudikatif  dalam  menjaga konsitensi UU terhadap UUD 1945 dapat dilihat antara lain dari banyaknya perkara dan putusan dalam  pengujian.  Misalnya  dari  tahun  2014-2018,  MK  telah  menangani  perkara  pengujian peraturan  perundang-undangan  sebanyak  310  perkara,  yang  amar  putusannya  menolak, mengabulakan atau tidak diterima. 17 Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan  undang-undang  masih  bersifat  sektoral  baik  di lingkungan Pemerintah maupun di lingkungan DPR dan DPD, hal ini ditandai dengan banyaknya UU yang di judicial review dan usulan RUU dalam prolegnas belum berdasarkan kebutuhan akan suatu  UU  dan  kebutuhan  yang  objektif  dan  empirik. 18 Prolifersai  kewenangan  legislasi  tersebut, tidak  diiringi  oleh  fungsi  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang optimal.  Masing-masing  pihak  memiliki  argumen  yang  kuat  dalam  mempertahankan  suatu peraturan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 19
Akibatnya,  kondisi  tersebut  melahirkan  situasi  hukum  yang  serba  multitafsir,  konfliktual  dan tidak taat asas. Hal ini juga mengakibatkan lemahnya efektivitas implementasi regulasi yang pada ujungnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review . 20 Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dalam amar Putusannya terdiri dari dua macam, yaitu dikabulkan dan ditolak. Suatu permohonan dikabulkan manakala inkonstitusionalitas suatu undang-undang yang didalilkan Pemohon  terbukti  menurut  hukum,  sedangkan  suatu  permohonan  ditolak  manakala  Pemohon tidak  dapat  membuktikan  atau  Mahkamah  tidak  dapat  menemukan inkonstitusionalitas undang- undang  yang  dimohonkan  dalam  pengujian.  Baik  dalam  hal  amar  putusan  menyatakan permohonan dikabulkan atau permohonan ditolak, MK dapat memberikan syarat bagi dikabulkan atau ditolaknya permohonan Pemohon. 21
12 Moh. Mahfud MD, 1999, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi , Jakarta: LP3ES, p. 130.
13 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14 Lihat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15 Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16 Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
17 Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, https:// mkri. id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5, diakses pada Tanggal 29 April 2016, Pukul 14.00 WIB.
18 Bayu  Dwi  Anggono,  “The  Politics  of  Law  On  The  Formation  of  Responsive,  Participative  and  Populist Legislation “, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 , April 2016, p. 85.
19 Siti  Fatimah,    “Proliferasi  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah  Perubahan  UUD  1945” Disertasi ,  Program  Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, p. 50.
20 Akhmad  Adi  Purawan,  “Korupsi  Legislasi  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 3 Desember 2014, p. 347-348.
21 Mahkamah  Konstitusi  RI,  2010, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta :  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , p. 56.
Syarat yang disandangkan demikian disebut konstitusional bersyarat ( conditionally constitutional ) 22 maupun inkonstitusional bersyarat ( conditionally inconstitutional ). 23 Putusan konstitusional bersyarat, MK merumuskan syarat-syarat atau membuat tafsir agar suatu norma undang-undang yang diuji dapat  dinyatakan  sesuai  dengan  UUD  NRI  1945,  sedangkan  dalam  putusan  inkonstitusional bersyarat,  MK  membuat  tafsir  secara  negatif,  artinya  suatu  norma  undang-undang  dinyatakan inkonstitusional ketika  ditafsirkan  seperti  rumusan  atau  tafsiran  MK. 24 Putusan  Mahkamah Konstitusi bersifat final, 25 tapi fakta menunjukkan bahwa putusan final MK sering tidak direspon positif  oleh  lembaga  negara  lain,  putusan  final  tidak  jarang  memperoleh  tantangan  sengit  dari segelintir  aktor-aktor  negara  non-yudisial. 26 Meminjam  pendapat  Hamilton,  lembaga  yudikatif merupakan cabang yang paling lemah, bahkan untuk dapat mengeksekusi putusannya, peradilan harus  dibantu  oleh  cabang  eksekutif  dan  legislatif,  karena  eksekutif  memiliki  pedang  (senjata), sedangkan  legislatif  menentukan  atas  keuangan  negara  (dompet).  Sebaliknya,  cabang  yudikatif (judiciary  power )  hanya  berwenang  memutus  perkara. 27 Beberapa  negara,  kondisi  ini  cenderung merepresentasikan krisis konstitusional. Akibatnya, putusan MK tidak implementatif karena selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final. 28 Persoalan  tersebut  terlihat  jelas  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  100/PUU- XI/2013  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik. Putusan tersebut membatalkan Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang  menyatakan  bahwa    Pancasila  tidak  boleh  disetarakan  kedudukannya  dengan  UUD  1945, NKRI,  dan  Bhinneka  Tunggal-Ika.  Pancasila  adalah  dasar  negara  dan  sumber  nilai  bagi  ketiga prinsip-prinsip  lainnya,  yaitu  UUD  1945,  NKRI,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika, 29 namun  putusan tersebut  tidak  direspon  baik  oleh  MPR,  DPR  dan  DPD  dengan  tetap  membuat  program sosialisasi pancasila melalui program empat pilar berbangsa dan bernegara. 30 Padahal Pasal 2 Ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan secara ekplisit menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.  Dalam  dinamika  proses  kemasyarakatan,  Pancasila  diwujudkan  dalam  berbagai  bidang kehidupan, juga pada bidang hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran
22 Konstitusional  bersyarat  adalah  kondisi  suatu  norma  UU  dinilai  bersesuaian  dengan  UUD  1945  jika  kelak ditafsir sesuai dengan syarat atau parameter yang telah ditetapkan oleh MK.  Disarikan dari  Mardian Wibowo, Op.Cit, p.198.
23 Adapun  inkonstitusional  bersyarat  adalah  sebaliknya,  yaitu  norma  UU  yang  dimohonkan  pengujian  secara kekinian bersesuaian dengan UUD 1945, namun ada potensi menjadi inkonstitusional ketika kelak ditafsirkan secara berbeda. Mardian Wibowo, Op.Cit, p.199.
24 Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta: Konpress, p. 9-11.
25 Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baca juga Pasal 10 Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
26 Fajar  Laksono  Soeroso,  “Pembangkangan  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Kajian  Putusan  Nomor 153/G/2011/PTUN_JKT” Jurnal Yudisial Komisi Yudisial, Vol.6 No.3 Desember Tahun 2013, p. 228.
27 Alexander Hamilton, 1995, Federalist 78. In The Federalist Papers , New York: Mentor, p. 30.
28 Inosentius  Samsul,  2009, Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, p. 4. Baca juga Dri Utari Christina R dan Ismail Hasani  (Ed),  2013, Masa  Depan  Mahkamah  Konstitusi  RI:  Naskah  Konferensi  Mahkamah  Konstitusi  dan    Pemajuan  Hak Konstitusional Warga, Jakarta: Setara Press, p. 3.
29 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30 Hastangka, Armaidy Armawi dan Kaelan, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No. 2 Juni 2018 .
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai  hukum  positif  tumbuh  dari  dalam  dan/atau  dibuat  oleh  masyarakat  Indonesian  untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. 31
Rumusan  Pancasila  tersebut  berlaku  dan  mengikat  seluruh  lembaga  negara,  lembaga masyarakat  dan  setiap  warga  negara,  tanpa  kecuali.  Rumusan  pancasila  secara  imperatif  harus dilaksanakan  oleh  rakyat  Indonesia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Setiap  sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral , yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; selaras dengan visi kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  kebangsaan,  demokrasi  permusyawaratan  yang menekankan  konsensus,  serta  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. 32 Dalam  sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia  secara  keseluruhan  merupakan  suatu  sistem  yang  hierarkhis  (berjenjang).  Pancasila sebagai dasar negara dalam hukum Indonesia merupakan sumber karena merupakan norma dasar ( staatsfundamental), yang  berturut  turut  kemudian verfassungnorm UUD  1945, grundgezetznorm atau ketetapan  MPR,  serta gezetznorm atau  Undang-Undang.  Pancasila  merupakan  esensi  dari staatsfundamentalnorm, sehingga  berkedudukan  sebagai staatsfundamentalnorm dalam  sistem  tertib hukum  nasional.  Konsekuensinya  Pancasila  merupakan  sumber  bagi  pembentukan  pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan peraturan di  bawahnya. 33 Tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  berbagai  permasalahan  diantaranya kedudukan  pancasila  sebagai  dasar  negara  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 100/PUU-XI/2013  dan  problematika  pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 100/PUU-XI/2013  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai  lembaga  legislatif  yang membentuk Undang-Undang.

## PEMBAHASAN
Kedudukan  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013
Pertumbuhan  dan  perkembangan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan pengalaman positif bagi pemahaman filosofis bangsa  dalam  menuju  tercapainya  cita-cita  kesejahtraan  rakyat.  Para  pendiri  bangsa  ini  dengan penuh  ketulusan  merumuskan  dan  menggali  nilai-nilai  filosofis  bangsa,  di  tengah-tengah perbedaan kepentingan ideologi antara liberalisme, nasionalisme, islamisme, sosialisme, dan komunisme , 34 yang  diakhiri  secara  konstitusional  tanggal  18  Agustus  1945  bertepatan  dengan  disahkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai tindak lanjut dari pernyatataan kemerdekaan Indonesia melalui naskah proklamsi 17 Agustus 1945. 35 Pancasila sebagai dasar negara 36 dan sumber hukum negara 37
31 Soediman Kartohadiprodjo, 2010, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Gatra Pustaka, p. 41.
32 Sudjito Atmoredjo, 2018, Ideologi Hukum Indonesia: Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia, Yogyakarta: Lingkar Media, p. 5-10.
33 Pandji  Setijo,  2009, Pendidikan  Pancasila,  Perspektif  Sejarah  Perjuangan  Bangsa ,  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia, p. 66.
34 Udiyo  Basuki,  “Qua  Vadis  UUD  1945:  Refleksi  67  Tahun  Indonesia  Berkonstitusi,  dalam Jurnal  Kajian  Ilmu Hukum Supremasi Hukum, Vol.1, No.1, Juni 2012.
35 Secara  Filosofis  kemerdekaan  merupakan  wujud  dari  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan  karena  segala  bentuk penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan. Selain itu refleksi filosofis yang lain dari makna sebuah kemerdekaan  bangsa Indonesia dapat dilacak dari konsepsi manusia sebagai mahluk individu (mahluk Tuhan) yang  telah  diberikan  kebebasan  dalam  menentukan  pilihannya  secara  bertanggung  jawab.  Sebagai  bangsa,  rakyat Indonesia juga dilekati hak untuk menentukan nasibnya sendiri ( self determination) sebagai bangsa yang merdeka, karena
merupakan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat: 38
Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam    Permusyawatan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam  hal  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  secara  ekplisit menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam dinamika proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang hukum.  Penerapan  atau  realisasi  Pancasila  pada  bidang  kehidupan  hukum  itu  menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada  bidang  hukum,  dapat  disebut  Hukum  Pancasila.  Hukum  Pancasila  sebagai  hukum  positif tumbuh  dari  dalam  dan/atau  dibuat  oleh  masyarakat  Indonesian  untuk  mengatur  dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. 39
Rumusan Pancasila itulah  dalam hukum positif Indonesia secara konstitusional, berlaku, dan mengikat  seluruh  lembaga  negara,  lembaga  masyarakat,  dan  setiap  warga  negara,  tanpa  kecuali. Rumusan  pancasila  secara  imperatif  harus  dilaksanakan  oleh  rakyat  Indonesia  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral , yang saling mengandaikan  dan  saling  mengunci.  Ketuhanan  dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan  bernegara, tetapi  diletakkan  dalam  konteks  negara  kekeluargaan  yang  egaliter,  yang  mengatasi  paham perseorangan  dan  golongan,  selaras  dengan  visi  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 40
Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum Negara  Republik  Indonesia  secara  keseluruhan  merupakan  suatu  sistem  yang  hierarkhis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar negara dalam hukum Indonesia merupakan sumber karena merupakan norma dasar ( staatsfundamental), yang berturut turut kemudian verfassungnorm atau UUD 1945, grundgezetznorm atau  ketetapan  MPR,  serta gezetznorm atau  Undang-Undang.  Pancasila
sesungguhnya  kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa.    Secara  politik,  kemerdekaan  terletak  pada  realitas  bahwa proklamasi  merupakan  tindakan  politik  tunggal  yang  menyatakan  kemerdekaan  bangsa  dan  negara  Indonesia. Sedangkan secara sejarahahnya adalah apakah kemerdekaan RI ini merupakan pemberian atau hadiah dari penjajah jepang. Disarikan dari Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, p. 6.
36 Kaelan,  2013, Negara  Kebangsaan  Pancasila:  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan  Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma, p. xi.
37 Siti Fatimah,  2013, Legal Drafting, Yogyakarta: Daras, p. 5.
38 Hendarmin Ranadireksa,  2013, Dinamika Konstitusi Indonesia, Bandung: Fokusmedia, p. 10.
39 Soediman Kartohadiprodjo, 2010, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Gatra Pustaka, p. 41.
40 Kaelan, 2013, Op.Cit, p. 544.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
merupakan esensi dari staatsfundamentalnorm, sehingga berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm dalam  sistem  tertib  hukum  nasional.  Konsekuensinya  Pancasila  merupakan  sumber  bagi pembentukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan peraturan di bawahnya. 41
Namun dalam kenyataannya, Pancasila yang sudah disepakati menjadi Dasar Negara Republik Indonesia  disamakan  kedudukannya  dan  disejajarkan  dengan  UUD  1945,  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  kemudian  disebut  dengan istilah  "Empat  Pilar Berbangsa dan Bernegara". 42 Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan  berlandaskan  karakter  kepribadian  bangsa  Indonesia  sendiri.  Setiap  penyelenggara negara  dan  segenap  warga  negara  Indonesia  harus  memiliki  keyakinan,  bahwa  itulah  prinsip- prinsip  moral  keindonesian  yang  memandu  tercapainya  perikehidupan  bangsa  yang  merdeka, bersatu,  berdaulat,  adil  dan  makmur.  Dalam  negara  yang  berasaskan  kekeluargaan,  para penyelenggara  negara  wajib  memelihara  budi  pekerti  kemanusiaan  yang  luhur  dan  memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 43
Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  harus dipahami  oleh  para  penyelenggara  negara  bersama  seluruh  masyarakat  dan  menjadi  panduan dalam  kehidupan  berpolitik,  menjalankan  pemerintahan,  menegakkan  hukum,  mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan  berbangsa  lainnya.  Dengan  pengamalan  prinsip  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara,  diyakini  bangsa  Indonesia  akan  mampu  mewujudkan  diri  sebagai  bangsa  yang  adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. 44 Kenyataan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 34 ayat (3b)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:
a. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diprioritaskan  untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
41 Pandji Setijo, 2009, Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa , Jakarta: Gramedia, p. 66.
42 Dimasukkannya  Pancasila  sebagai  bagian  dari  Empat  Pilar,  semata-mata  untuk  menjelaskan  adanya  landasan ideologi  dan  dasar  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  Pancasila,  yang  menjadi  pedoman penuntun  bagi  pilar-pilar  kebangsaan  dan  kenegaraan  lainnya.  Pilar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan Bhinneka  Tunggal  Ika  sudah  terkandung  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai  ideologi  dan  dasar  negara  harus  menjadi  jiwa  yang  menginspirasi  seluruh  pengaturan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa  kali  mengalami  pergantian  dan  perubahan  konstitusi.  Ini  menunjukkan  bahwa  Pancasila  merupakan konsensus  nasional  dan  dapat  diterima  oleh  semua  kelompok  masyarakat  Indonesia.  Pancasila  terbukti  mampu memberi  kekuatan  kepada  bangsa  Indonesia,  sehingga  perlu  dimaknai,  direnungkan,  dan  diingat  oleh  seluruh komponen bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya.  Oleh  karena  itu,  dalam  negara  yang  menganut  paham  konstitusional  tidak  ada  satu  pun  perilaku penyelenggara  negara  dan  masyarakat  yang  tidak  berlandaskan  konstitusi.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia merupakan  bentuk  negara  yang  dipilih  sebagai  komitmen  bersama.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah pilihan  yang  tepat  untuk  mewadahi  kemajemukan  bangsa.  Oleh  karena  itu  komitmen  kebangsaan  akan  keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjadi  suatu  “keniscayaan”  yang  harus  dipahami  oleh  seluruh  komponen bangsa.  Disarikan  dari  Pimpinan  MPR  dan  TIM  Kerja  Sosialisai  MPR  Periode  2009-2014, Empat  Pilar  Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Sekretariat MPR, p. 6-7.
43 Ibid.
44 Ibid , p. 8.
b. Pendidikan  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3a)  berkaitan  dengan kegiatan:
1. Pendalaman  mengenai  empat  pilar  berbangsa  dan  bernegara  yaitu  Pancasila,  UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik
3. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan
Apabila  posisi  Pancasila  disejajarkan  dengan  UUD  1945,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  Bhinneka  Tunggal  Ika  maka  ini  artinya  posisi  Pancasila  mengalami  degradasi  serta bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 Alinea keempat berbunyi sbb: 45
Maka  disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam    suatu  Undang- Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentu  dalam  suatu  susunan  Negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasarkan  kepada: Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab.  Persatuan Indonesia;  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan harga mati bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia . Pancasila sebagai dasar negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 ( Philosophiche Grondslag ) itu diubah menjadi Pilar maka ini sama halnya dengan mengubah dan membubarkan negara proklamasi 1945. Di sisi lain menyamakan "Dasar Negara" dengan "Pilar" merupakan kekeliruan yang sangat fundamental, bahkan  fatal,  artinya  telah  mengubah  Dasar  Negara  Republik  Indonesia. 46 Melihat  realitas tersebut, sebagai upaya mengembalikan Dasar Negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga  negara  penjaga  konstitusi  telah  mengambil  langkah  progresif  dalam  putusannya No.100/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Putusan tersebut membatalkan empat pilar yang berisi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan  Bhinneka Tunggal Ika. Pada  pokoknya,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa  Pancasila  tidak  boleh disetarakan  kedudukannya  dengan  UUD  1945,  NKRI,  dan  Bhinneka  Tunggal-Ika.  Pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai bagi ketiga prinsip-prinsip lainnya, yaitu UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 47
Tindakan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tersebut  merupakan  sebuah  langkah  yang  tepat.  MK telah  berada  pada  jalan  konstitusi  yang  benar,  mewujudkan  cita  negara  hukum  dan  demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan bernegara yang bermartabat. Putusan MK tersebut merupakan sebuah  pilihan  bijaksana  serta  langkah  maju  di  bidang  hukum  khususnya  sistem  hukum  yang mendudukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 48 Menurut Kaelan, sistem hukum adalah suatu  tatanan  berupa  kaidah  tentang  yang  seharusnya  menuju  tujuan  kesatuan.  Bertolak  dari pengertian tersebut, maka seluruh peraturan hukum merupakan suatu sistem, yang memiliki unsur dan bagian sehingga memiliki hubungan secara konsisten. Konsisten dalam hukum di Indonesia
45 Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila , Jakarta: PT Gramedia, p. 57.
46 Sudjito Atmoredjo, 2017, Hukum dalam Pelangi Kehidupan, Yogyakarta: Dialektika, p. 87.
47 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
48 Sudjito Atmoredjo, 2018, Ideologi Hukum Indonesia: Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia, Yogyakarta: Lingkar Media, p. 5-10.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
sekaligus  menyangkut  norma-norma  dan  kaidah  yang  terkandung  di  dalamnya  secara  koheren antara unsur satu dengan lainnya. 49
Problematika  Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  100/PUU-XI/2013 oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang.
Sejak awal  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  didesain  untuk  mengawal konstitusi  dalam  arti menjaga  agar  UU  konsisten,  sejalan  dan  tidak  bertentangan  dengan  UUD.  Dalam  hal  ini,  ada semacam sekat konstitusionalisme yang membatasi secara tegas MK sebagai peradilan konstitusi untuk  tidak  mencampuri  ranah  kekuasaan  legislatif,  karena  itu  sebagai  lembaga  yudikatif  MK prinsipnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh UU bertentangan atau tidak  bertentangan  dengan  konstitusi. 50 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  termasuk  jenis  putusan akhir.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.  Pelaksanaan  putusan  MK  dikategorikan menjadi dua jenis putusan yaitu pertama, putusan yang bersifat self executing. Artinya, putusan MK dapat  dilaksanakan  tanpa  pengaturan  lebih  lanjut  oleh  lembaga  negara  yang  berwenang. Kedua, putusan yang bersifat non self executing yakni putusan yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. 51
Semua  jenis  putusan  MK  tetap  membutuhkan  tindak  lanjut  implementasinya  dalam  kasus- kasus konkret oleh pihak-pihak yang berwenang, karena norma dalam UU adalah satu kesatuan sistem  yang  terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Oleh  karenanya,  ada pelaksanaan  putusan  yang  harus  melalui  tahapan-tahapan  tertentu,  ada  pula  yang  dapat berlangsung tanpa tahapan yang rumit, bergantung pada subtansi putusan sendiri. Putusan yang berlangsung  dapat  dilaksanakan  adalah  putusan  membatalkan  norma  tertentu  yang  tidak mengganggu sistem norma yang ada karenanya tidak perlu pengaturan lebih lanjut. Tindak lanjut putusan  MK  seperti  ini  dapat  berupa  UU,  Perpu,  PP  ataupun  peraturan  pelaksana  lainnya  dari instansi  terkait. 52 Pada  konteks  putusan  MK  Nomor  100/PUU-XI/2013,  putusan  tersebut termasuk yang bersifat self executing y aitu putusan yang dapat dilaksanakan tanpa pengaturan lebih lanjut  oleh  lembaga  negara  yang  berwenang,  putusan  tersebut  juga  dapat  berlangsung  tanpa tahapan  yang  rumit,  karena  putusan  tersebut  membatalkan  norma  tertentu  yang  tidak mengganggu sistem norma yang ada karenanya tidak perlu pengaturan lebih lanjut. Tindak lanjut putusan MK tersebut seharusnya melalui UU dan TAP MPR.
Namun, pada tahap pelaksanaannya putusan tersebut yang seharusnya menghapus sosialisasi empat pilar kebangsaan (berbangsa dan bernegara) yang berada di dalam Pasal 34 Ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Putusan itu memilki arti bahwa segala  bentuk  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  mensosialisasikan  ajaran  empat  pilar kebangsaan harus di stop. Putusan tersebut keluar pada bulan April tahun 2014. Artinya semenjak tahun  2014  seharusnya  segala  unsur  yang  biasanya  melakukan  kegiatan  sosialisasi  empat  pilar kebangsaan  harus  memberhentikan  kegiatan  sosialisasinya,  namun  nyatanya  MPR  tetap
49 Kaelan, 2018, Negara Kebangsaan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, p. 20.
50 Martitah, 2013, Op.Cit, p. 174.
51 Bambang  Sutiyoso,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  Terhadap  Pencari  Keadilan”, Jurnal Hukum, Vol.15, No.3, Juli Tahun 2018.
mensosialisasikan kedudukan pancasila sebagai empat pilar dengan merubah nama menjadi empat pilar  kebangsaan  ataupun  Empat  Pilar  MPR  RI.  Perubahan  tersebut  bukan  tindak  lanjut  dari putusan MK yang berupa produk hukum, melainkan berdasarkan hasil kajian yang sampai saat ini belum memberikan hasil yang jelas, bahkan belum ditemukan dasar penyusunan ilmiahnnya. 53 Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  bahwa  perubahan  nama  tersebut  hanyalah  perubahan redaksional  semata,  namun  isinya  tetap  saja.  Sementara  yang  menjadi  permasalahan  selama  ini adalah  isi  dan  makna  dari  empat  pilar  yang  tidak  tepat,  apalagi  melihat  Pancasila  adalah  dasar negara, tetapi di dalam teori empat pilar malah disejajarkan dengan pilar yang lainnya. Tindakan MPR  tersebut  salah  satu  disebabkan  oleh  anggaran  sekali  mengadakan  sosialisasi  empat  pilar kebangsaan,  Negara  menganggarkan  Rp.  37.800.000,00,  dengan  ditambah  ongkos  perjalanan sedangkan jumlah anggota DPR RI ada 560 orang, dan jumlah anggota DPD RI ada 136 orang. Jadi total ada 696 orang jumlah anggota DPR/MPR RI yang mendapat fasilitas anggaran untuk melakukan  kegiatan  sosialisasi  tersebut.  Anggota  DPR/MPR  RI  untuk  melakukan  kegiatan tersebut yang nominalnya disesuaikan jarak daerah pemilihannya masing-masing. 54
Putusan  MK  bersifat  final,  artinya  pertama  dan  terakhir,  tidak  ada  upaya  hukum  lainnya. Konsekuensi  dari  putusan  final  adalah  langsung  berlaku  mengikat  sejak  dibacakannya  putusan ( binding ).  Namun  pada  kenyatannya  di  lapangan  terjadi  kesenjangan  antara  teori  dan  praktek. Maksudnya,  apa  yang  diharapkan  dari  teori  putusan  bersifat  final  dan  mengikat,  ternyata  pada level implementasinya kerap tidak terjadi demikian. Putusan Mahkamah Konstitusi banyak yang dianulir  atau  tidak  dipedulikan  oleh  organ  pembentuk  undang-undang.  Akibatnya,  putusan  MK sepertinya  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat declaratoir  constitutif secara  implisit  menempatkan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai negative  legislator , yang menciptakan suatu hukum berdasarkan suatu pemyataan. 55 Implikasi  dari  putusan declaratoir  constitutif ialah  lahirya  suatu  keadaan  hukum  baru,  terkait dengan  jenis  putusannya  yang  bersifat declaratoir .  Menurut  Maruarar  Siahaan,  salah  satu  mantan hakim  konstitusi,  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  tidak  membutuhkan  organ  atau  aparat  khusus yang bertugas sebagai lembaga eksekutorial atau aparat yang bertugas melaksanakan putusannya. Jika organ pembentuk undang-undang (pemerintah atau lembaga negara lainnya) tidak mentaati putusan  Mahkamah  Konstitusi,  dan  sebaliknya  justru  tetap  menjalankan  undang-undang  yang tidak lagi memiliki kekuatan mengikat, maka menurut Maruarar, praktek tersebut diluar tanggung jawab Mahkamah Konstitusi, melainkan satu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum  dan  tatanegara  itu  sendiri.  Lebih  lanjut  Maruarar  menyebutkan,  bahwa  perbuatan  yang dilaksanakan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak berlaku mengikat, merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum.  Jika  dikemudian  terjadi  kerugian  atas  tindakan aparat  pemerintah  tersebut,  justru  mereka  harus  mempertanggungjawabkannya  secara perseorangan ( personal liability ). 56
Terkait  dengan  kekuatan  eksekutorial  yang  dimiliki  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  secara eksplisit memang susah diwujudkan pada perkara pengujian undang-undang, tetapi seperti halnya putusan  pengadilan  biasa,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tetap  memiliki  kekuatan  eksekutorial, misalnya  ada  penyatuan  atau  integrasi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  undang-undang yang telah diajukan, sehingga khalayak umum bisa tahu secara jelas, bahwa pada bagian tertentu
53 Akhmad  Adi  Purawan,  “Korupsi  Legislasi  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 3 Desember 2014, p. 347-348.
54 Andra  Bani  Sagalane,  “Implementasi  dan  Implikasi  Sosialisasi  Empat  Pilar  Berbangsa  dan  Bernegara  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Legalitas, Vol. 9 No. 1 Januari 2015, p. 2.
55 Bambang  Sutiyoso,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  Terhadap  Pencari  Keadilan”, Jurnal Hukum, Vol.15, No.3, Juli Tahun 2018.
56 Denny  Indrayana  dan  Zainal  Arifin  Mochtar,  “Komparasi  Sifat  Mengikat  Putusan Judicial  Review Mahkamah Konstitusi dan Peradila Tata Usaha Negara”, Mimbar Hukum, Vol. 19, No.3, Oktober 2007, p. 441.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
undang-undang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, meski putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial, hal itu tidak memberi hak kepada  pemohon  untuk  meminta  pelaksanaan  putusan  tersebut,  misalnya  saja  menuntut diadakannya perubahan undang-undang. 57
Dalam tradisi judiciary yang telah berkembang sejak lama, suatu putusan pasti mempunyai sifat atau  kekuatan  mengikat  (binding),  karena  hal  ini  terkait  dengan  kewenagan absolut lembaga peradilan,  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  melakukan  penghakiman  ( judgement ).  Tentunya  tidak berguna,  jika  suatu  putusan  yang  proses  pen  gambilannya  kadang  membutuhkan  tempo  yang sangat  panjang  dan  melelahkan,  akan  tetapi  pada  akhimya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat,  hasilnya  hanya  sebuah  kesia-siaan  belaka.  Problem  pada  level  implementasi/eksekusi putusan  seperti  inilah  yang  kerap  menghinggapi  organ  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan Mahkamah  Konstitusi,  karena  tidak  adanya  lembaga  eksekutorial  bagi  putusan-putusan  kedua peradilan  tersebut,  serta  tidak  adanya  ancaman  sanksi  yang  serius  apabila  tidak  melaksanakan putusan.  Selama  ini  pelaksanaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  hanya  mengandalkan kerjasama/hubungan  yang  baik  antara  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga judicial dengan organ-organ  pembentuk  undang-undang  (DPR  dan  Presiden),  serta  organ  pelaksana  undang- undang (pemerintah). 58
Jika  tidak  ada  itikad  baik  dari  ketiga  organ,  yang  terkena  implikasi  dari  keluarnya  putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya putusan Mahkarnah Konstitusi hanya menjadi kesia-siaan belaka, atau  sekedar  menjadi  macan  kertas,  yang  tidak  memiliki  kekuatan  implementatif.  Menurut pandangan  beberapa  ahli  hukum,  cabang  kekuasaan  yudikatif  adalah  cabang  paling  lemah  dari ketiga  cabang  kekuasaan  yang  ada,  karenanya  kewenangannya  hanya  sebagai  pemutus  perkara. Selebihnya untuk mengeksekusi putusan yang dikeluarkan, organ yudikatif membutuhkan campur tangan dari pihak eksekutif untuk menjadi eksekutor. 59 Meskipun Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki  kewenangan  yang  luar  biasa  tinggi,  yakni  sebagai  organ  yang  berwenang  untuk melakukan constitutional  review ,  yang  artinya  berfungsi  untuk  membatasi  dan  mengawasi  organ- organ  negara  lainnya  agar  berjalan  dalam  koridor-koridor  yang  telah  ditetapkan  oleh  konstitusi, namun hal ini belum bisa menjamin pelaksanaan dari ketentuan yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan seringkali diingkari. Apalagi sekarang dengan kecenderungan yang mengarah pada judicial  activism (peradilan  aktif),  di  mana  peran  dari  lembaga judicial sebagai  penjamin konstitusi  akan  semakin  dominan,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  akan  mendapat  tantangan sengit dari aktor-aktor negara non-yudisial yang terkena imbas dari putusan MK. 60
Apabila menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1), di situ memang hanya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang  putusannya  bersifat  final,  jadi  memang  secara  eksplisit  tidak  pernah  dicantumkan  bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat ( binding ). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  hanya  menyebutkan  demikian,  bahwa  putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar bersifat final, artinya pertama dan terakhir, serta tidak ada upaya  hukum  lain  yang  bisa  ditempuh  sesudahnya,  sifat binding tidak  turut  serta  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi. Kejadian ini merupakan kesalahan fatal organ pembentuk undang-undang dalam  mengarti-kulasikan  tenninologi  putusan  final,  artikulasi  putusan  final  ialah  tidak  dapat
57 Ibid, p. 443.
58 Jimly Asshiddiqie, “Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, No.2 Juli 2015.
59 Ibid.
60 Pan Mohamad Faiz, “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.2 Juni 2016.
dibanding  atau  tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang  dapat  ditempuh,  oleh  karenanya  konsekuensi normatif dari putusan final adalah hams mengikat. 61
Oleh  karenanya  di  negara  manapun,  kecuali  Indonesia,  konstitusi  dan  pengaturan  yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencantumkan kata-kata bersifat final tentu selalu  diikuti  dengan  kata  mengikat  ( final  and  binding ).  Meski  telah  dicantumkan  secara  eksplisit, seringkali putusan Mahkamah Konstitusi diingkari atau tidak dipedulikan oleh organ pembentuk undang-undang dan/atau aktor-aktor non yudisial Iainnya, apalagi jika kedua kata tersebut tidak dicantumkan  secara  berdampingan  dan  eksplisit,  sangat  dimungkinkan  terjadi  penafsiran  bahwa putusan yang bersifat final belum tentu mengikat, karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya. 62 Akibatnya,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  berwatak  implementatif,  ketika mencapai  tahap  aplikasi,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  akan  dihadang  oleh  sekian  banyak rintangan  yang  menggangu  eksekusi  putusan.  Oleh  karenanya  perlu  adanya  suatu  strategi kesadaran  kolektif  dari  seluruh  lembaga  negara  dan  organ-organ  non  negara  lainnya,  untuk bersama-sama  mengaplikasikan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada  kondisi  yang  secara  jelas dikehendaki  oleh  konstitusi.  Pengimplementasian  putusan  Mahkamah  Konstitusi  akan  sangat absurd tanpa adanya respon positif dari organ pembentuk undang-undang dan pemerintah pada umumnya.  Selama  ini  kerap  kali  terjadi  kesenjangan  dan  disparitas  antara  tahap  pembacaan dengan  implementasi  putusan  final  di  lapangan.  Jika  persoalan  besar  ini  ternsdibiarkan,  niscaya putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan memiliki kekuatan simbolik yang menghiasi lembaran berita negara. 63
Ke  depan,  organ  Mahkamah  Konstitusi  sebaiknya  tidak  sekedar  memiliki  kewenangan  yang besar  dalam  hal  pengujian  konstitusionalitas,  melainkan  juga  hams  dibekali  kewenangan  untuk mengawasi  putusannya,  artinya  putusan  final  yang  disertai  dengan judicial  order yang  diarahkan kepada  perorangan  ataupun  institusi  negara.  Selanjutnya  harus  pula  diadakan  ketentuan  formal yang  mengatur  implementasi  putusan  final  dan  mengikat,  selain  diperkuat  dengan  adanya kesepakatan  kolektif  dari  lembaga-Iembaga  negara  dan  aktor  negara  untuk  melakukan  tindakan koordinatif dankolaboratif yang mendukung pelaksanaanl implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi.  Disertai  dukungan  publik  yang  massif  untuk  "menekan"  organ-organ  negara  dalarn melaksanakan putusan yang telah digariskan. 64

## PENUTUP
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 yang membatalkan empat pilar yang berisi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka  Tunggal  Ika.  Pada  pokoknya,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa Pancasila  tidak  boleh  disetarakan  kedudukannya  dengan  UUD  1945,  NKRI,  dan  Bhinneka Tunggal-Ika.  Pancasila  adalah  dasar  negara  dan  sumber  nilai  bagi  ketiga  prinsip-prinsip  lainnya, yaitu UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, problematika pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang adalah terkait dengan kekuatan eksekutorial yang  dimiliki  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  secara  eksplisit  memang  susah  diwujudkan  pada
61 Ahmad Syahrizal. "Problem lmplementasi Putusan MK" Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor I, Maret 2007,  p. 115.
62 Jimly Asshiddiqie, “Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, No.2 Juli 2015.
63 Denny  Indrayana  dan  Zainal  Arifin  Mochtar,  “Komparasi  Sifat  Mengikat  Putusan Judicial  Review Mahkamah Konstitusi dan Peradila Tata Usaha Negara”, Mimbar Hukum, Vol. 19, No.3, Oktober 2007, p. 445.
64 Ibid, p. 450.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
perkara  pengujian  undang-undang,  tetapi  seperti  halnya  putusan  pengadilan  biasa,  putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan eksekutorial, misalnya ada penyatuan atau integrasi putusan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  undang-undang  yang  telah  diajukan,  sehingga  khalayak umum bisa tahu secara jelas, bahwa pada bagian tertentu undang-undang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, meski putusan Mahkamah Konstitusi memiliki  kekuatan  eksekutorial,  hal  itu  tidak  memberi  hak  kepada  pemohon  untuk  meminta pelaksanaan  putusan  tersebut,  misalnya  saja  menuntut  diadakannya  perubahan  undang-undang. Fenomena tersebut seolah memperkuat pernyataan Hamilton, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar  yang  menyatakan  bahwa lembaga  yudikatif  merupakan  cabang  yang  paling  lemah, bahkan untuk dapat mengeksekusi putusannya, peradilan harus dibantu oleh cabang eksekutif dan legislatif,  karena  eksekutif  memiliki  pedang  (senjata),  sedangkan  legislatif  menentukan  atas keuangan  negara  (dompet).  Sebaliknya,  cabang  yudikatif (judiciary  power )  hanya  berwenang memutus perkara.

## REFERENCES
Anggono, Bayu Dwi, “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation “, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.
Asshiddiqie,  Jimly,  “Upaya  Perancangan  Undang-Undang  tentang  Larangan  Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, No.2 Juli 2015. ____________________,  2006, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Jakarta: Konpress. Atmoredjo, Sudjito, 2017, Hukum dalam Pelangi Kehidupan, Yogyakarta: Dialektika. ____________________,  2018, Ideologi  Hukum  Indonesia:  Kajian  tentang  Pancasila  dalam  Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia, Yogyakarta: Lingkar Media.
Basuki, Udiyo, “Qua Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi, dalam Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum, Vol.1, No.1, Juni 2012. Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah  Konstitusi  dan  Peradila  Tata  Usaha  Negara”, Mimbar  Hukum, Vol.  19,  No.3, Oktober 2007.
Faiz,  Pan  Mohamad,  “Dimensi Judicial  Activism dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.2 Juni 2016.
Fatimah,  Siti,    “Proliferasi  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah  Perubahan  UUD  1945” Disertasi , Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.
_____________, 2013, Legal Drafting, Yogyakarta: Daras.
Federal & State Cases, 1803, Combined Marbury and Madison, Supreme Court of the United States, February 24, 1803, Decided. Hamidi,  Jazim,  2006, Revolusi  Hukum  Indonesia:  Makna,  Kedudukan,  dan  Implikasi  Hukum  Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press. Hamilton, Alexander, 1995, Federalist 78. In The Federalist Papers , New York: Mentor. Hastangka, Armaidy  Armawi  dan  Kaelan,  “Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 100/PUU-XI/2013  tentang  Pembatalan  Frasa  4  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No. 2 Juni 2018 . Indrayana, Denny dan Zainal Arifin Mochtar, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah  Konstitusi  dan  Peradila  Tata  Usaha  Negara”, Mimbar  Hukum, Vol.  19,  No.3, Oktober 2007.
Kaelan,  2013, Negara  Kebangsaan  Pancasila:  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan  Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma.
__________, 2018, Negara Kebangsaan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma. Kartohadiprodjo, Soediman, 2010, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Gatra Pustaka.
Latif,  Yudi,  2011, Negara  Paripurna.  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila ,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Mahkamah Konstitusi RI, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi . Mahkamah  Konstitusi,  “Rekapitulasi  Perkara  Pengujian  Undang-Undang”, https://  mkri. id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5, diakses  pada  Tanggal  29  April  2016,  Pukul  14.00 WIB.
Martitah,  2013, Mahkamah  Konstitusi  Dari  Negative  Legislature  ke  Positive  Legislature, Jakarta: Konpress.
MD, Moh. Mahfud,  2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen, Jakarta: LP3ES. ___________________, 1999, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi , Jakarta: LP3ES. Pimpinan  MPR  dan  TIM  Kerja  Sosialisai  MPR  Periode  2009-2014, Empat  Pilar  Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Sekretariat MPR. Purawan,  Akhmad  Adi,  “Korupsi  Legislasi  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 3 Desember 2014. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  100/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ranadireksa, Hendarmin,  2013, Dinamika Konstitusi Indonesia, Bandung: Fokusmedia. Rimdan, 2013, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta: Kencana, Jakarta. Sagalane,  Andra  Bani,  “Implementasi  dan  Implikasi  Sosialisasi  Empat  Pilar  Berbangsa  dan Bernegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Legalitas, Vol. 9 No. 1 Januari 2015. Samsul,  Inosentius,  2009, Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Setijo, Pandji, 2009, Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa , Jakarta: Gramedia. Soeroso,  Fajar  Laksono,  “Pembangkangan  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Kajian Putusan  Nomor  153/G/2011/PTUN_JKT” Jurnal  Yudisial  Komisi  Yudisial, Vol.6  No.3 Desember Tahun 2013.
Sutiyoso,  Bambang,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  Terhadap  Pencari Keadilan”, Jurnal Hukum, Vol.15, No.3, Juli Tahun 2018. Syahrizal,  Ahmad, "Problem  lmplementasi  Putusan  MK" Jurnal  Konstitusi, Volume  4  Nomor  I, Maret 2007.
Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi,  2010,  Jakarta :  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Usman,  Anwar,    “Bentuk-Bentuk  Intervensi  Terhadap  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman”
Desertasi, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010.
Wibowo,  Mardian,  “Menakar  Konstitusionalitas  sebuah  Kebijakan  Hukum  Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.