## ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DAYA DUKUNG PELAKSANAAAN PROGRAM SUMBER DAYA AIR DAN KETAHANAN PANGAN

## Eko Aristanto
Email: aristanto90@gmail.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64, Malang - Jawa Timur

## ABSTRAK
Keberhasilan  program  sumber  daya  air  dan  ketahanan  pangan  yang  sedang  dilaksanakan  sangat bergantung  dukungan  dan  komitmen  pemerintah  daerah,  termasuk  di  dalamnya  keterdukungan  dan kemampuan  pembiayaan  kegiatan  tersebut  oleh  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  i) menganalisis  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  dan  ii)  menganalisis  keuangan  daerah sebagai  daya  dukung  pelaksanaan  program  sumber  daya  air  dan  ketahanan  pangan.    Penelitian  ini mengunakan metode penelitian deskriptif, metode pengambilan sampel  mengunakan purposive sampling dengan  kriteria  kabupaten  yang  menerima  Program  Integrated  Participatory  Development  and Management of Irrigation Program (IPDMIP) sebanyak 74 kabupaten. Metode analisis data  mengunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD), Rasio Kemampuan Rutin Daerah (RKRD), Rasio Derajat Otonomi  Fiskal  (RDOF)  dan  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD)  dengan  periode  pengamatan  tahun 2018  dan  2019.  Hasil  analisis    kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  dengan  mengunakan  4 variabel  RMKD,  RKRD,  RDOF  dan  IKFD  menjelaskan  mayoritas  kemampuan  dan  kemandirian keuangan daerah  berada di rentang sangat rendah  sampai dengan sedang sejumlah  60 atau 80,4% dari 74  kabupaten  penerima  IPDMIP.  Rekomendasi  penelitian  mendorong  pemerintah  daerah  mencapai Disbursement Linked Indicators (DLI) yang telah disepakati dalam skema modalitas Result Based Lending, agar anggaran yang digunakan dalam program IPDMIP dapat reimbursement.

## Kata Kunci : Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah, Program IPDMIP

## ABSTRACT
The success of the water resources and food security program that is being carried out is very dependent on the  support  and  commitment  of  the  local  government  including  the  support  and  ability  to  finance  these activities  by  the  local  government.This  study  aims  i)  to  analyze  the  ability  and  independence  of  regional finances  and  ii)  analyze  regional  finances  as  a  support  for  implementing  water  resources  and  food  security programs. This study uses a descriptive research method, the sampling method uses purposive sampling with the criteria of districts that receive 74 districts of the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). The data analysis method uses the Regional Financial Independence Ratio (RMKD),  Regional  Routine  Capacity  Ratio  (RKRD),  Fiscal  Autonomy  Degree  Ratio  (RDOF)  and  Regional Fiscal  Capacity  Index  (IKFD)  with  observation  periods  in  2018  and  2019.  The  results  of  the  analysis  of regional financial capability and independence using 4 variables of RMKD, RKRD, RDOF and IKFD explain the  majority  of  regional  financial  capability  and  independence  are  in  the  range  of  Very  Low  to  Medium totaling  60  or  80.4%  of  74  districts  receiving  IPDMIP.  Research  recommendations  encourage  local governments to achieve Disbursement Linked Indicators (DLI) agreed in the Result Based Lending modality scheme, so that the budget used in the IPDMIP program can be reimbursed.
Keyword : Regional Financial Ability and Independence, IPDMIP Program

## PENDAHULUAN
Ketahanan  Pangan  merupakan  agenda  strategis  yang  dilaksanakan  pemerintah  dalam rangka  menjaga  ketersediaan  dan  kecukupan  pangan  bagi  masyarakat  di  Indonesia.  Dengan jumlah  penduduk  Indonesia  pada  tahun  2019  sebanyak  268.074.600  jiwa,  maka  konsumsi beras sebagai bahan pangan pokoknya mencapai 37,97 juta ton atau 7,88% dari total konsumsi domestik  beras  dunia  (Kementerian  Pertanian,  2019).  Sementara  data  Badan  Pusat  Statistik tahun 2019 memperkirakan luas panen padi dari 10,68 juta hektar luas mampu menghasilkan beras  mencapai  31,31  juta  ton.  Dengan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  nasional terdapat  defisit  ketersediaan  beras  sebesar  6,66  juta  ton.  Merujuk  kondisi  tersebut,  beras merupakan komoditas pangan strategis yang harus dijamin ketersediaannya melalui intervensi pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan pembangunan nasional (Purwanto, 2018).
Dengan  memperhatikan  hal  di  atas,  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  dibutuhkan upaya  nyata  melalui  reformasi  di  bidang  pertanian.  Salah  satu  reformasi  dengan  melakukan pembangunan  di  bidang  sumber  daya  air  dengan  memperhatikan  pelaksanaan  pembangunan wilayah  (Aristanto,  2007).    Pembangunan  di  bidang  sumber  daya  air  ini,    dilakukan  melalui kegiatan  pembanguna  irigasi  baru  dan  rehabilitasi  daerah  irigasi  untuk  mendorong ketersediaan, kecukupan dan ketahanan air yang dapat meningkatkan produktivitas pada lahan pertanian. Namun beberapa hambatan peningkatan produktivitas petani di Indonesia meliputi : (i)  Kelembagaan  petani,  air  dan  irigasi  lemah;  (ii)  Sistem  irigasi  kurang  dan  buruk pemeliharaanya  (Aminah  &  Budhi  G.S,  2009;  Tri  Purwantini  &  Suhaeti,  2017);  (iii)  kurang tenaga  dan  lemahnya  penyuluhan  pertanian;  (iv)  infrastruktur  kurang  dan  buruk pemeliharaanya;  (v)  akses  petani  penggarap  kepada  sumber  pembiayaan  desa  terbatas (Supriyati & Suryani, Erma, 2006); (vi) kepemilikan lahan tidak jelas (Aristanto, 2020b); dan (vii)  kesenjangan  teknologi.    Disamping  fakta  lain  menunjukkan  diperkirakan  kurang  lebih 100  ribu  hektar  lahan  pertanian  telah  beralih  fungsi  menjadi  non  pertanian  tiap  tahunnya. Disamping alih fungsi lahan, masalah lain yang dihadapai adalah degradasi kondisi prasarana irigasi.  Sementara  faktor  lain  yang  mendorong  mendesaknya  peningkatan  kapasitas produktivitas  dari  luas  lahan  pertanian  yang  ada,  khususnya  padi,  adalah  potensi  laju pertumbuhan  penduduk  Indonesia  yang  mencapai  1,4  %  per  tahunnya  yang  diikuti  dengan pertumbuhan kebutuhan pangannya (Aristanto, 2020c).
Pembangunan di bidang sumber daya air dilakukan dengan pengembangan prasarana irigasi baru  yang  bertujuan  untuk  menyediakan  prasarana  irigasi  pada  daerah  yang  belum  ada prasarana  irigasi  sebelumnya  dan  rehabilitasi  prasarana  irigasi  untuk  menjaga  dan mengamankan  prasarana  irigasi  agar  selalu  dapat  berfungsi  dengan  baik  guna  memperlancar pelaksanaan  operasi  dan  mempertahankan  kelestariannya  (Aristanto,  et  al.,  2020).  Dalam Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 14/PRT/M/2015  tentang  Kriteria  dan  Penetapan  Status  Daerah  Irigasi,  menjelaskan  jumlah daerah  irigasi  secara  nasional  (kewenangan  pusat,  provinsi  dan  kabupaten)  sebanyak  66.391 DI  dengan  luasan  9.146.027    Ha  menyebar  pada  34  Provinsi  dan  Kabupaten  416  Kabupaten (Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  2015).  Penilaian  cepat  ( rapid assessment ) yang dilakukan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjelaskan daerah irigasi (DI)  target  baik  di  Provinsi  dan  Kabupaten  adalah  yang  memiliki  kondisi  jaringan  irigasi rusaknya  rusak  sedang  hingga  berat  yang  tidak  sepenuhnya  dapat  ditanggulangi  dengan alokasi DAK hingga saat ini.
Upaya  untuk  mengoptimalisasi  fungsi  irigasi,  maka    pemerintah  melaksanakan  Program Integrated  Participatory  Development  and  Management  of  Irrigation  Program (IPDMIP). Program  ini  akan  memprioritaskan  rehabilitasi  jaringan  irigasi  air  permukaan  di  daerah lumbung pangan  yang  belum  ditangani  oleh  kegiatan  lain (Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat,  2017).  Cakupan  program  IPDMIP  adalah  mendukung  upaya penguatan  kapasitas  kelembagaan  SDA,  pengelola  irigasi  dan  kapasitas  pemerintah  dalam melaksanakan  operasi  dan  pemeliharaan  serta  pengelolaan  sistem  irigasi.  Program  ini diharapkan  akan  mendorong  pembaharuan-pembaharuan  dalam  pemerintahan  sektor  irigasi dalam  upaya  menjamin  berkelanjutannya  peningkatan  infrastruktur  dan  OP  dan  perbaikan pengelolaan.
Program Integrated  Participatory  Development  and  Management  of  Irrigation  Project (IPDMIP)  memiliki  cakupan  wilayah  program  di  74  Kabupaten  di  dalam  16  provinsi  di Indonesia, untuk  periode tahun 2017  –  2022.   Pelaksanaan program Integrated Participatory Development  and  Management  of  Irrigation  Program  (IPDMIP) secara  efektif  dilaksanakan tahun  2017  setelah  penandatangan  Perjanjian  Pinjaman  ADB  No.  3529-INO  dan  8327-INO (AIF)  antara  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko  atas  nama  Pemerintah

## Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 6, No.1 (2020) 62-78
Indonesia  dengan  Asian  Development  Bank  dan International  Fund  for Agricultural Development (Aristanto,  2020a).  Total  anggaran  program  ini  diperkirakan  sebesar  Rp.  22 triliun  (USD  1,679  juta)  yang  bersumber  dari  pemerintah  indonesia  (APBN  dan  APBD) diperkirakan sebesar Rp 14 triliun (USD 1,079 juta) dan sisanya sebesar Rp 8 triliyiun (USD 600  juta)  diperoleh  dari  sumber  lainnya.    Skema  pinjaman  yang  bersumber  dari  ADB  ( co- financing AIF)  menggunakan  skema Result Based  Lending (RBL).  Dimana Result Based Lending (RBL) merupakan suatu modalitas pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam bentuk project /program dengan berbasis pada pencapaian hasil kegiatan ( result based ).
Tabel 1. Rencana Penggunaan Pinjaman ADB & AIF untuk Program IPDMIP
Komponen Anggaran (x1000) IDR USD % Komponen 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Irigasi Pertaian yang berkelanjutan 611.197.885 47.015 6,73% Komponen 2. Peningkatan Sistem dan Kapasitas Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Irigasi 632.391.423 48.645 6,96% Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi 6.556.410.692  504.339  72,20% Total ADB/AIF 7.800.000.000  600.000 86% Komponen 4 Meningkatkan Pendapatan Irigasi Pertanian 1.280.500.000 98.500 14% Total ADB/AIF + IFAD 9.080.500.000  698.500 100%

## Sumber : Pedoman Pelaksanaan IPDMIP (2019)
Melalui  skema  modalitas Result Based  Lending (RBL),    maka  pemerintah  daerah menyusun seluruh kegiatan Program Integrated Participatory Development and Management of  Irrigation  Project (IPDMIP)  ke  dalam Overall  Work  Plan (OWP)  pemerintah  kabupaten dan  rencana  kegiatan  pertahun  tertuang  dalam Annual  Work  Plan (AWP)  tahun  2018-2022. Implementasi di lapangan, terhadap penyusunan Overall Work Plan (OWP) dan Annual Work Plan (AWP) bagi  kabupaten  IPDMIP berdampak penyediaan  anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut  yang  bersumber  dari  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  masing-masing kabupaten  IPDMIP.  Walaupun  pada  akhirnya  dana  tersebut  akan  diganti  melalui  pencairan
pinjaman dilakukan setelah hasil kegiatan tercapai berdasarkan indikator yang disusun dalam Disbursement  Linked  Indicators (DLI)  yang  telah  disepakati  dan  diverifikasi  BPKP (Kementerian Keuangan, 2019).
Dengan memperhatikan skema modalitas Result Based Lending (RBL), pada akhirnya akan mempengaruhi  prioritas  penganggaran  rutin  dan  pembangunan  daerah.  Hal  tersebut  menjadi pertimbangan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  penganggaran,  manakala  kebijakan penganggaran  berorientasi  pada  desentralisasi  fiskal  (Didi  Ahmadi,  2015).    Dengan pengelolaan  fiskal  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  berorientasi  desentralisasi  fiskal,  yang lebih lanjut  dijelaskan pada  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan  kewenangan  dan  otonomi  secara  luas  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab kepada  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  dimilikinya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Aisza  Faradiba  Alfi,  &  Nuraini,  2018). Desentralisasi  fiskal    ini  mengacu  pada  teori fiscal  federalism yang  mengedepankan  prinsip maksimalisasi kesejahteraan (Schneider,  2003).
Kebutuhan  dan  keberhasilan  pelaksanaan  Program Integrated  Participatory  Development and  Management  of  Irrigation  Project (IPDMIP)  bagi  pemerintah  daerah,  tentunya  akan sangat  bergantung  komitmen  dan  APBD.  Komitmen  pemerintah  ditunjukkan  pada  sisi penganggaran program selama 2018 s.d 2022 pada APBD kabupaten pelaksana IPDMIP. Hal tersebut tentunya menuntut kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, dimana keuangan merupakan  faktor  penting  dalam  mengukur  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan otonominya (Sumardjoko, 2019). Otonomi desentralisasi fiskal (local fiscal autonomy) adalah kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  otonomi  daerah  (Saputra,  2017).  Kemampuan daerah  yang  dimaksud  adalah  sampai  seberapa  jauh  daerah  dapat  menggali  sumber-sumber keuangannya  sendiri  guna  membiayai  kebutuhan  daerah  tanpa  harus  selalu  menggantungkan diri  pada  bantuan  dan  subsidi  dari  pemerintah  pusat  (Rante  et  al.,  2017;  Aristanto  & Ratnaningsih, 2019).
Menurut  pendapat    Halim  (2008)  menjelaskan  ciri  utama  daerah  yang  mampu melaksanakan  desentralisasi  fiskal    yaitu:  (1).  Kemampuan  keuangan  daerah,  artinya  daerah harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber  sumber  keuangan,
mengelola  dan  menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahannya.  (2).  Ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  harus seminimal  mungkin,  agar  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  harus  menjadi  bagian  sumber keuangan  terbesar,  yang  didukung  oleh  kebijakan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah, sehingga  peranan  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  besar.    Namun  kenyataan  menunjukkan terdapat  beberapa  faktor  penyebab  utama  rendahnya  kemandirian  daerah  pada  beberapa pemeritah  daerah  meliputi  :  1)  rendahnya  potensi  PAD  daerah  bersangkutan;  atau  2)  beban belanja APBD yang relatif besar di era desentralisasi fiskal         ( Hidayat, 2016) (Risyanto, 2015).  Dengan  mendasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  :  i) menganalisis  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  dan  ii)  menganalisis  keuangan daerah  sebagai  daya  dukung  pelaksaaan  program  sumber  daya  air  dan  ketahanan  pangan. Adapun penelitian ini melakukan analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten  pelaksana  Program Integrated  Participatory  Development  and  Management  of Irrigation Project (IPDMIP) tahun 2018 s.d  2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif  bertujuan  melakukan pengukuran kemampuan dan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten penerima program Integrated  Participatory  Development  and  Management  of  Irrigation  Program (IPDMIP). Data  yang  digunakan  adalah  data time  series yang  membandingkan  rasio-rasio  keuangan daerah  periode  tahun  2018  dan  2019.  Adapun  metode  pengambilan  sampel  mengunakan purposive  sampling dengan  dasar  pertimbangan  sampel  penelitian  adalah  kabupaten  yang mendapat intervensi program IPDMIP. Adapun sampel penelitian adalah kabupaten penerima program IPDMIP sebagai berikut :
Tabel 2.  Kabupaten penerima program IPDMIP sebagai sampel penelitian.
No Provinsi Kabupaten Program 1. Aceh Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen 2. Sumatera Utara
Asahan, Simalungun, Tapanuli Tengah, Humbang
Hasundutan
3. Sumatera Barat
Pasaman,  Limapuluh  Kota,  Sijunjung,  Pasaman  Barat, Pesisir Selatan
No Provinsi Kabupaten Program 4. Sumatera Selatan Musi  Rawas,  Empat  Lawang,  OKU  Selatan,  Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim dan Lahat 5. Lampung Pesawaran,  Tulangbawang,  Tanggamus,  Lampung  Tengah, Mesuji, Lampung Selatan 6. Banten Pandeglang, Serang 7. Jawa Barat
Indramayu, Garut, Kuningan, Ciamis, Sukabumi,
Majalengka 8. Jawa Tengah Kebumen,  Banjarnegara,  Pati,  Purworejo,  Pekalongan, Banyumas, Cilacap 9. Jawa Timur Jombang,  Bojonegoro,  Ngawi,  Lamongan,  Kediri,  Madiun, Lumajang, Jember, Tuban 10.  Kalimantan Barat Sambas, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya 11.  Kalimantan Selatan Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Barito Kuala 12.  Sulawesi Utara Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow 13.  Sulawesi Tengah Toli-Toli, Poso, Bangai 14.  Sulawesi Selatan Wajo, Pinrang, Sidenreng Rappang, Soppeng, Bone 15.  Nusa Tenggara Barat Lombok Timur, Bima, Lombok Tengah, Dompu 16.  Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur, Manggarai Barat
Metode  pengumpulan  data  dan  informasi  adalah  desk  dokumen  keuangan  daerah  yang bersumber dari masing-masing APBD penerima program IPDMIP tahun 2018 dan 2019.
Adapun variabel, sub variabel, pengukuran dan skala kemampuan dan kemandirian keuangan daerah pada tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 3. Variabel, Sub Variabel, Pengukuran dan Skala  Kemampuan dan Kemandirian
Keuangan Daerah Variabel Sub. Variabel Pengukuran Skala Keuangan Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD) Rasio Kemampuan Rutin Daerah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKRD) Rasio Derajat Otonomi Fiskal Rasio Derajat Otonomi Fiskal (RDOF) Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Rasio Sumber : Data Sekunder, 2019 (diolah)
Adapun  analisis  dan  pengujian  data  dalam  penelitian  ini  mengunakan  4  (empat)  teknik analisis  data  keuangan  daerah  (Halim,  Abdul,  2008;  Mardiasmo,  2007),  yaitu  :  1)  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RMKD);  2)  Rasio  Kemampuan  Rutin  Daerah  (RKRD);  3) Rasio Derajat Otonomi Fiskal (RDDF) dan 4). Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Adapun masing-masing rumus rasio kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, sebagai berikut :
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD) = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 .............1) Rasio Kemampuan Rutin Daerah (RKRD) = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 .............2) Rasio Derajat Otonomi Fiskal (RDOF) = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ .............3) Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) = Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2018 dan 2019 .............4)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  sumber daya  air dan ketahanan pangan  yang menjadi fokus penelitian ini adalah Integrated  Participatory  Development  and  Management  of  Irrigation  Program (IPDMIP) yang sedang berjalan mulai tahun 2018 s.d 2022. Penelitian ini mengambil sampel kabupaten yang sedang melaksanakan Program Integrated Participatory Development and Management of  Irrigation  Program (IPDMIP)  dengan  jumlah  sampel  74  sebanyak    kabupaten.  Variabel penelitian adalah kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan indikator yaitu  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RMKD),  Rasio  Kemampuan  Rutin    Daerah  (RKRD),  Rasio Derajat  Otonomi  Fiskal  (RDOF)  dan  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD)  .  Adapun deskripsi data kemampuan dan kemandirian keuangan daerah mengunakan deskripsi data yang meliputi  maksimum,  minimum,  rata-rata  ( mean )  dan    nilai  standar  deviasi  masing-masing variabel kemampuan dan kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :
Tabel 3. Deskripsi Data Variabel Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Desciptive Statistic N Minimum Maximum Mean Std. Deviation RMKD 148 0,029 0,416 0,137 0,068 RKRD 148 0,076 0,923 0,385 0,157 RDOF 148 0,027 0,248 0,099 0,041 IKFD 148 0,095 5,307 1,086 0,669
Sumber: Hasil Pengolahan, 2020
Deskripsi  data  variabel  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah    di  atas,  yang meliputi  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RMKD),  Rasio  Kemampuan  Rutin    Daerah (RKRD),  Rasio  Derajat  Otonomi  Fiskal  (RDOF)  dan  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD) memiliki  nilai mean lebih  besar  dari  standart  deviasi  menjelaskan  bahwa    data  memiliki kecenderungan angka yang hampir sama satu sama lainnya.

## Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD)
Variabel Kategori Kabupaten Nilai Makna Jumlah % Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD) 0 – 25% Sangat Rendah 138 93,2 26% - 50% Rendah 10 6,8 51% - 75% Sedang - 76% - 100% Tinggi - Jumlah 148 100
Sumber : Analisis Data, 2020
Hasil  analisis  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RMKD)  terhadap  74  kabupaten IPDMIP  menunjukan  kabupaten  dengan  nilai  terendah  pada  tahun  2018  sebesar  2,91%  dan nilai terendah pada tahun 2019 sebesar 3,22 % adalah Kabupaten Kayong Utara.  Untuk  rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dengan nilai tertinggi pada tahun 2018 sebesar 37,47 %  adalah  Kabupaten  Simalungun,  sedangkan  kabupaten  dengan  nilai  tertinggi  pada  tahun 2019  sebesar  41,64  %  adalah  Kabupaten  Serang.    Pola  penyebaran  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah  (RMKD)      menunjukkan  kabupaten  yang  terbanyak  pada  kategori  sangat sebanyak 138 (93,2%) kabupaten dan kabupaten yang terendah pada kategori rendah sebanyak 10  (6,8%).  Kondisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  kemampuan  keuangan  daerah  dengan
mengunakan  indikator  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RMKD)    mayoritas  berada  di rentang  Sangat  Rendah  s.d  Rendah  sejumlah    148  atau  100%  dari  74  kabupaten  penerima IPDMIP. Kondisi tersebut, menjelaskan bahwa secara mayoritas kabupaten penerima program IPDMIP  menunjukkan  tingginya  ketergantungan  pemerintah  kabupaten  program  IPDMIP terhadap  transfer  pemerintah  pusat  dan  provinsi  di  banding  dengan  kemampuan  pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor ekonomi. Rendahnya rasio  kemandirian  keuangan  daerah  tersebut,  menunjukan  upaya  pemerintah  daerah  dalam mengali  sumber-sumber  penerimaan  daerah  belum  optimal.  Kondisi  tersebut  membutuhkan kemauan dan kreativitas pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Kemampuan Rutin  Daerah (RKRD)
Variabel Kategori Kabupaten Nilai Makna Jumlah % Rasio Kemampuan Rutin  Daerah (RKRD) 0 – 10% Sangat Rendah 2 1,4 10,01% - 20,00% Rendah 13 8,8 20,01% - 40,00% Sedang 70 47,3 40,01% – 50,00%  Tinggi 32 21,6 >50,01 Sangat Tinggi 31 20,9 Jumlah 148 100
Sumber : Analisis Data, 2020
Hasil  analisis    Rasio  Kemampuan  Rutin    Daerah  (RKRD)  menunjukan  kabupaten  dengan nilai terendah pada tahun 2018 sebesar 7,6 %  dan tahun 2019 sebesar 8,4 % adalah Kabupaten Kayong  Utara.  Untuk    Rasio  Kemampuan  Rutin    Daerah  (RKRD)  menunjukan  kabupaten dengan  nilai  tertinggi  pada  tahun  2018  sebesar  92,3  %  adalah  Kabupaten  Simalungun, sedangkan kabupaten dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 76,8 % adalah Kabupaten Serang.  Pola penyebaran Rasio Kemampuan Rutin  Daerah (RKRD)  menunjukkan kabupaten yang  terbanyak  pada  kategori  sedang  sebanyak  70  (47,2%)  kabupaten  dan  kabupaten  yang terendah pada kategori sangat rendah sebanyak 2 (1,4%). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah dengan mengunakan indikator Rasio Kemampuan Rutin  Daerah (RKRD) mayoritas berada di rentang Sangat Rendah s.d Sedang sejumlah  85 atau 57,4% dari
74  kabupaten  penerima  IPDMIP.  Merujuk  pada  hasil  perhitungan  Rasio  Kemampuan  Rutin Daerah (RKRD) menunjukan 57,5% dari sampel kabupaten penerima program IPDMIP  masih memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  daerahnya.  Belanja  rutin  merupakan  elemen  penting dalam  proses  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  di  daerah,  ketidakmampuan  pemerintah daerah  dalam  memenuhi  belanja  rutin  akan  sangat  menganggu  kinerja  pemerintah  dalam dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan  pembangunan.  Kecenderungan  yang  terjadi  pada 74  kabupaten  penerima  Program  IPDMIP  menjelaskan  masih  rendahya  kemampuan pemerintah daerah dalam mengali  pendapatan asli daerah dalam membiayai berbagai belanja rutin.
Tabel 6.  Hasil Perhitungan Rasio Derajat Otonomi Fiskal (RDOF) Variabel Kategori Kabupaten Nilai Makna Jumlah % Rasio Derajat Otonomi Fiskal (RDOF) 0 – 10% Sangat Kurang 87 58,8 10,01% - 20,00% Kurang 58 39,2 20,01% - 40,00% Sedang 3 2,0 40,01% – 50,00% Baik - >50,01 Sangat Baik - Jumlah 148 100
Sumber : Analisis Data, 2020
Hasil analisis  Rasio Derajat Otonomi Fiskal (RDOF) menunjukan kabupaten dengan nilai tertinggi  pada  tahun  2018  sebesar  2,7  %    dan  tahun  2019  sebesar  2,9  %  adalah  Kabupaten Kayong  Utara.  Untuk    rasio  Rasio  Derajat  Otonomi  Fiskal  (RDOF)  menunjukkan  kabupaten dengan  nilai  tertinggi  pada  tahun  2018  sebesar  23,5  %  adalah  Kabupaten  Simalungun, sedangkan kabupaten dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 24,8 % adalah Kabupaten Serang.  Pola  penyebaran  Rasio  Derajat  Otonomi  Fiskal  (RDOF)    menunjukkan  kabupaten yang  terbanyak  pada  kategori  sangat  rendah  sebanyak  87  (58,8%)  kabupaten  dan  kabupaten yang terendah pada kategori sangat rendah sebanyak 3 (2,0 %). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa  kemampuan  keuangan  daerah  dengan  mengunakan  indikator  Rasio  Derajat  Otonomi Fiskal  (RDOF)    mayoritas  berada  di  rentang  Sangat  Rendah  s.d  Sedang  sejumlah    148  atau 100  %  dari  74  kabupaten  penerima  IPDMIP.  Merujuk  pada  hasil  perhitungan  Rasio  Derajat
Otonomi  Fiskal  (RDOF)  menjelaskan  bahwa  kemampuan  daerah  untuk  menghasilkan pendapatan  asli  daerah  untuk  mendukung  pendapatan  daerah  yang  masih  terbatas. Keterbatasan  pendapatan  asli  daerah    yang  belum  mampu  dioptimalkan  tersebut mengakibatkan pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan provinsi  dalam  membiayai  berbagai  pos  belanja  rutin  dan  pembangunan  yang  harus dilaksanakanan oleh pemerintah daerah.
Tabel 7. Hasil Perhitungan Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)
Variabel Kategori Kabupaten Nilai Makna Jumlah % Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) IFKD < 0,53 Sangat Rendah 19 12,8 0,53 ≤ IFKD < 0,72  Rendah 30 20,3 0,72 ≤ IFKD < 1,14  Sedang 46 31,1 1,14 ≤ IFKD < 2,05  Tinggi 41 27,7 IFKD ≥ 2,05 Sangat Tinggi 12 8,1 Jumlah 148 100
Sumber : Analisis Data, 2020
Untuk    Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD)  menunjukan  kabupaten  dengan  nilai terendah  pada  tahun  2018  sebesar  0,095  adalah  Kabupaten  Bima,  sedangkan  kabupaten dengan  nilai  terendah  pada  tahun  2019  sebesar  0,218  adalah  Kabupaten  Aceh  Besar. Sedangkan  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD)  dengan  nilai  tertinggi  pada  tahun  2018 sebesar  2,703  adalah  Kabupaten  Jember,  sedangkan  kabupaten  dengan  nilai  tertinggi  pada tahun  2019  sebesar  5,307  adalah  Kabupaten  Bojonegoro.  Pola  penyebaran  Indek  Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan kabupaten yang terbanyak pada kategori sedang sebanyak 46 (31,5%) kabupaten dan kabupaten yang terendah pada kategori sangat tinggi sebanyak 12 (8,3%).  Kondisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  kemampuan  keuangan  daerah  dengan mengunakan  indikator  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD)  mayoritas  berada  di  rentang Sangat  Rendah  s.d  Sedang  sejumlah    95  atau  64,2%  dari  74  kabupaten  penerima  IPDMIP. Merujuk  pada  hasil  perhitungan  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD)    mejelaskan  bahwa sebagai besar kabupaten penerima Program IPDMIP merupakan daerah-daerah yang memiliki kapasitas  sangat  rendah  s.d  sedang.  Dengan  kapasitas  fiskal  yang  sangat  terbatas, mengakibatkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  agenda  pembangunan
yang  bersifat  pembangunan  infrastruktur  sangat  terbatas.    Dalam  kontek  Program  IPDMIP menunjukan  bahwa  keberadaan  program  tersebut  dapat  mendorong  pemerintah  daerah  dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan sumber daya air dalam bentuk pembangunan  rehabilitasi  bendungan  dan  rehabilitasi  jarigan  irigasi  dengan  skema  pinjaman luar  negeri.  Hal  tersebut  membantu  pemeritah  daerah  yang  memiliki  keterbatasan  keuangan untuk  melakukan  perbaikan  berbagai  bendungan  dan  rehabilitasi  daerah  irigasi  yang  sangat penting,  menginggat  kabupaten  penerima  Program  IPDMIP  merupakan  daerah-daerah penyedia/lumbung pangan nasional.
Gambar 1.  Sebaran variabel RKMD, RKRD, RDOF dan IKFD dari 74 Kabupaten IPDMIP Periode 2018-2019
Merujuk pada gambar 1 dijelaskan pola sebaran data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD),    Ketergantungan  Keuangan  Daerah  (RKKD),  Rasio  Derajat  Otonomi  Fiskal (RDOF)  dan  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD)  menunjukkan  nilai  rata-rata  lebih  tinggi dengan  nilai  standar  devisasi  menunjukan  kecenderungan  pola  data  yang  relatif  sama (homogen) terhadap data 74  kabupaten IPDMIP selama periode 2018 sd 2019.   Berdasarkan hasil  analisis  terhadap  seluruh  variabel  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  yang Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD),  Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD), Rasio  Derajat  Otonomi  Fiskal  (RDOF)  dan  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD)    dan menjelaskan bahwa : i) kabupaten dengan kategori sangat rendah sejumlah 62 atau 41,6 %; ii) kabupaten  dengan  kategori  rendah  sejumlah  28  atau    18,8%;  iii)  kabupaten  dengan  kategori cukup sejumlah  30 atau  20,1 %; iv) kabupaten dengan kategori tinggi sejumlah  18 atau 12,3 %;  dan  i)  kabupaten  dengan  kategori  sangat  tinggi  sejumlah  11  atau  7,3%.  Analisis
0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1 13 25 37 49 61 73 85 97 10 9 12 1 13 3 14 5
RMKD RKRD RDOF
kemampuan  dan  kemampuan  daerah  keuangan  daerah  dengan  mengunakan  seluruh  variabel mayoritas  berada  di  rentang  Sangat  Rendah  s.d  Sedang  sejumlah    60  atau  80,4%  dari  74 kabupaten  penerima  IPDMIP.  Kecenderungan  yang  terjadi  pada  beberapa  indikator  di  atas, menjelaskan  bahwa  kabupaten  penerima  Program  IPDMIP  merupakan  kabupaten  yang memiliki  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  yang  rendah.  Terdapat  beberapa faktor  yang  secara  umum  mengakibatkan  hal  tersebut,  antara  lain  belum  optimalnya pemerintah  daerah  dalam  mengali  berbagai  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah,  terdapat kabupaten  pemekaran  baru  pada  penerima  Program  Program  IPDMIP  yang  kemampuan pengelolaan  keuangan  daerahnya  masih  rendah,  ketergantungan  yang  masih  tinggi  pada penerimaan  yang  bersumber  dari  transfer  pemeritah  pusat  dan  provinsi.  Melalui  Program IPDMIP  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  dapat  melakukan  rehabilitasi  bendungan  dan jaringan  irigasi,  dengan  mengunakan  skema  pinjaman  luar  negeri.  Hal  tersebut  memberikan keuntungan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  manfaat  pembiayaan  pembangunan  yang berkaitan dengan sumber daya air yang mendukung kegiatan pertanian. Namun yang perlu dan penting  dipahami  pemerintah  daerah  dengan  skema  modalitas Result  Based  Lending pada Program  IPDMIP,  maka  pemerintah  harus  membiayai  terlebih  dahulu  pelaksanaa  kegiatan rehabilitasi  bendungan  dan  jaringan  irigasi  sebagai  bentuk  kesungguhan  dan  komitmen pemerintah  daerah  dalam  program  ini,  setelah  verifikasi  dan    ketercapaian Disbursement Linked  Indicators (DLI)  yang  telah  disepakati  sangat  penting,  maka  anggaran  APBD  yang telah  digunakan  dalam  Program  IPDMIP  dapat  di reimbursement ,  untuk  dikembalikan kembali  pada  APBD  kabupaten  IPDMIP  sehingga  dapat  melakukan  pembiayaan pembangunan lainnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan bahwa  :  1)    Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RMKD)      menunjukkan  kabupaten  yang terbanyak pada kategori sangat sebanyak 138 (93,2%) kabupaten dan kabupaten yang terendah pada  kategori  rendah  sebanyak  10  (6,8%);  ii)  Rasio  Kemampuan  Rutin    Daerah  (RKRD) menunjukkan kabupaten yang terbanyak pada kategori sedang sebanyak 70 (47,2%) kabupaten dan  kabupaten  yang  terendah  pada  kategori  sangat  rendah  sebanyak  2  (1,4%);  iii)  Rasio Derajat  Otonomi  Fiskal  (RDOF)    menunjukkan  kabupaten  yang  terbanyak  pada  kategori
sangat  rendah  sebanyak  87  (58,8%)  kabupaten  dan  kabupaten  yang  terendah  pada  kategori sangat  rendah  sebanyak  3  (2,0  %);  dan  iv)  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD) menunjukkan kabupaten yang terbanyak pada kategori sedang sebanyak 46 (31,5%) kabupaten dan kabupaten yang terendah pada kategori sangat tinggi sebanyak 12 (8,3%).
Analisis  terhadap  seluruh  variabel  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  yang Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RMKD),  Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD), Rasio  Derajat  Otonomi  Fiskal  (RDOF)  dan  Indek  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (IKFD)    dan menjelaskan bahwa : i) kabupaten dengan kategori sangat rendah sejumlah 62 atau 41,6 %; ii) kabupaten  dengan  kategori  rendah  sejumlah  28  atau    18,8%;  iii)  kabupaten  dengan  kategori cukup sejumlah  30 atau  20,1 %; iv) kabupaten dengan kategori tinggi sejumlah  18 atau 12,3 %; dan i) kabupaten dengan kategori sangat tinggi sejumlah 11 atau 7,3%. Dengan demikian menunjukkan  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah,  secara  mayoritas  berada  di rentang  Sangat  Rendah  s.d  Sedang  sejumlah    60  atau  80,4%  dari  74  kabupaten  penerima IPDMIP.  Hasil  tersebut  memberikan  temuan  bahwa  kabupaten  penerima  Program  IPDMIP merupakan  kabupaten  yang  memiliki  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  yang rendah. Faktor –faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah,  antara  lain  belum  optimalnya  pemerintah  daerah  dalam  mengali  berbagai  sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah,  terdapat  kabupaten  pemekaran  baru  pada  penerima  Program Program  IPDMIP  yang  kemampuan  pengelolaan  keuangan  daerahnya  masih  rendah  dan ketergantungan  yang  masih  tinggi  pada  penerimaan  yang  bersumber  dari  transfer  pemeritah pusat  dan  provinsi.  Rekomendasi  penelitian  mendorong  pemerintah  daerah  mencapai Disbursement  Linked  Indicators (DLI)  yang  telah  disepakati  dalam  skema  modalitas Result Based Lending, agar anggaran yang digunakan dalam program IPDMIP dapat reimbursement.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisza Faradiba Alfi, Syarifah, & Nuraini, Ida. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi , Vol. 2, Jilid 3 , 500–513.
Aminah, Mimin, & Budhi G.S. (2009). Pattern of Farmers’ Participation: Lessons from Pump Irrigation Project. Analisis Kebijakan Pertanian , Vol.  7  No. 4 , 251–368.
Aristanto, Eko. (2007). Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Kawasan di Propinsi Jawa Timur . Universitas Merdeka Malang, LPPM.
Aristanto,  Eko.  (2020a).  Capaian  Konsultan  Pendukung  Dalam  Pelaksanaan  Program Integrated  Participatory  Development  &  Management  of  Irrigation  Program  (IPDMIP) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Buletin Pembangunan Daerah , Vol. 1, No. 1 , 1–5.
Aristanto,  Eko.  (2020b). Pemetaan  Aspek  Sosial,  Ekonomi  dan  Kelembagaan  Sebagai  Daya Dukung Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Ciliman Provinsi Banten . LPPM Universitas Merdeka Malang.
Aristanto,  Eko.  (2020c). Profil  dan  Kinerja  Kelembagaan  Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air (P3A)  Daerah  Irigasi  (DI)  Ciliman  di  Kabupaten  Lebak  dan  Kabupaten  Pandeglang . LPPM Universitas Merdeka Malang.
Aristanto,  Eko,  Hidayatullah,  Syarif,  Dinata,  Chandra,  &  Adi  Prabowo,  Kuncoro.  (2020). Perancangan  Dashboard  Perencanaan  Pembangunan  Irigasi  Daerah  Mendukung Ketahanan Pangan. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat   MEMBANGUN NEGERI , Vol. 4, No. 1 , 84–97.
Aristanto, Eko, & Sri Ratnaningsih, Christina. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan  Daerah  Calon  Penerima  Pinjaman  dan  Hibah  Luar  Negeri  Program  Air Bersih dan Sanitasi pada Kegiatan Green Book 2018 dan Indikasi Kegiatan Blue Book 2019 . LPPM Universitas Merdeka Malang.
Didi  Ahmadi.  (2015).  Desentralisasi  dan  Pembangunan  Daerah  di  Indonesia:  Menciptakan Pemerintah  Daerah  yang  Efektif,  Responsif  dan  Akuntabel. Jurnal  Pembangunan Daerah , III , 23–40.
Halim,  Abdul.  (2008). Akuntansi  Sektor  Publik    Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Salemba Empat.
Hidayat,  Muhammad.  (2016).  Analisis  Kemampuan  Keuangan  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera Barat dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Sungkai , Vol. 4, No. 2 .
Kementerian  Keuangan.  (2019). Penarikan  Pinjaman  Luar  Negeri:  Mekanisme  Rekening Khusus  Result  Based  Lending  (RBL) .  Direktorat  Pengelolaan  Kas  Negara,  Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  14/PRT/M/2015  tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  14/PRT/M/2015  tentang  Kriteria  dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2017). Pedoman  Pelaksanaan Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) . Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kementerian  Pertanian.  (2019).  Konsumsi  dan  Neraca  Penyediaan—Penggunaan  Beras.  In Buletin  Konsumsi  Pangan:  Vol.  Vol.  10,  No.  1 .  Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.
Mardiasmo. (2007). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi 2). Andi Publisher.
Paramita  Purwanto,  Niken.  (2018).  Ketersediaan  Pasokan  dan  Distribusi  Beras  Nasional. Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis  Bidang  Ekonomi  Dan  Kebijakan Publik , Vol. X, No. 18 , 19–24.
Purwantini,  Tri  Bastuti,  &  Nur  Suhaeti,  Rita.  (2017).  Irigasi  Kecil:  Kinerja,  Masalah  dan Solusinya. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 35 No. 2 , 91–105.
Rante,  Aris,  Saleh  Mire,  Muhammad,  &  Paminto,  Ardi.  (2017).  Analisis  Kemandirian Keuangan Daerah. INOVASI , Volume 13 (2) , 92–103.
Risyanto, Hilmi. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah  serta  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Garut  Tahun Anggaran 2004-2013. Competition , Vol. VI, No. 1 , 21–33.
Saputra, Rinaldi. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di  Aceh  Tamiang. Jurnal  Samudra  Ekonomika , Vol. 1, No. 1 , 12–21.
Schneider,  Aaron.  (2003).  Decentralization:  Conceptualization  and  Measurement. Studies  in Comparative International Development , 38 (3), 32–56.
Sumardjoko,  Imam.  (2019).  Penguatan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Wilayah  Kepulauan  dan Implikasinya terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi Dan Keuangan Daerah , Volume V, Edisi 5 , 1–23.
Supriyati,  &  Suryani,  Erma.  (2006).  Peranan,  Peluang  dan  Kendala  Pengembangan Agroindustri di Indonesia. Forum Penelitian Agra Ekonomi , 24 No. 2 , 92–106.