Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN :2745-5254 Vol. 3, No., 2 Februari 2022
PENGUATAN  FUNGSI  KEIMIGRASIAN DALAM  RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DALAM PENGIRIMAN BURUH MIGRAN NON PROSEDURAL DI WILAYAH PERBATASAN
Santoso 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 ,Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia 1,3,4 dan 5 , Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 2 Email:  santoso2909@dephub.go.id 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , bambangsetiawan@poltektranssdppalembang.ac.id 4 dan purboyo58@gmail.com 5

## Abstrak
Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang semakin banyak terjadi  di  dalam  dan  di  luar  batas  negara,  sehingga  semakin  sulit  diprediksi.  Bisa  juga dibandingkan dengan fenomena gunung es yang terlihat kecil di permukaan tetapi besar di bawah. Ini berarti bahwa angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar daripada yang muncul  di  permukaan.  Hak-hak  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  dan  hubungannya  dengan Kebebasan  Sipil.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengetahui  fungsi penguatan  keimigrasian  untuk  mencegah  kejahatan  transasional.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksposisi, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menyajikan secara  sistematis  dari  segi  objek  atau  topik  yang  diteliti,  kemudian  menganalisisnya  dari perspektif  hukum  dan  hak  asasi  manusia  untuk  memberikan  laporan  yang  komprehensif. Berdasarkan sifat data yang dikumpulkan, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan pengawasan pengiriman Buruh Migran non prosedural di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di wilayah perbatasan dilaksanakan Petugas Imigrasi pada saat memberikan pelayanan penerbitan paspor. Upaya yang dilakukan untuk mencegah TPPO, maka dalam pelayanan penerbitan paspor terhadap  Buruh  Migran,  Petugas  Imigrasi  meminta  memohon  agar  melampirkan  tambahan persyaratan,  melalui  sistem  f.oto  berbasis  biometrik,  melaksanakan  proses  wawancara, melakukan penundaan atau penolakan permohonan paspor, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait apabila terindikasi TPP.
Kata kunci : Fungsi Keimigrasian; Pencegahan; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Buruh; Migran

## Abstract
Human trafficking is a form of international crime that is increasingly occurring inside and outside national borders, making it increasingly difficult to predict. Can also be compared with the phenomenon of icebergs that look small on the surface but big below. This means that the number hidden beneath the surface is much larger than what appears on the surface. Trade Union/Labor Union rights and their relation to Civil Liberties. This study aims to identify and determine the function of immigration strengthening to prevent transational crime. This study uses  a  qualitative  descriptive  exposition  approach,  which  aims  to  describe  and  present systematically in terms of the object or topic under study, then analyze it from the perspective of law and human rights to provide a comprehensive report. Based on the nature of the data
Penguatan Fungsi Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural di Wilayah Perbatasan
collected, qualitative analysis was used to analyze the research data. Based on the description above,  it  can  be  concluded  that  the  implementation  of  supervising  the  delivery  of  non- procedural Migrant Workers at Immigration Checkpoints (TPI) in border areas is carried out by Immigration Officers when providing passport issuance services. Efforts are being made to prevent TIP, so in the service of issuing passports to Migrant Workers, Immigration Officers request  that  they  attach  additional  requirements,  through  a  biometric-based  photo  system, carry out the interview process, postpone or reject passport applications, as well as cooperate with relevant agencies. if indicated TPP.
Keywords: Immigration  Function;  Prevention;  Criminal  act  of  people-trafficking;  Laborer; Migrant

## Pendahuluan
Perdagangan  manusia  sering  terjadi  dalam  konteks  kelompok  rentan,  dimana korbannya seringkali adalah perempuan dan anak-anak yang tergolong kelompok rentan (Wulandari & Wicaksono, 2014). Banyaknya kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak ini disebabkan karena status perempuan dalam keluarga bukan kepala rumah tangga (dianggap sebagai pembantu rumah tangga) (Turatmiyah & Annalisa, 2013), kesulitan pekerjaan  dan  kemiskinan  atau  masalah  ekonomi  menjadi  alasan  utama  dan  dengan demikian perdagangan manusia. terus meningkat (Daniah & Apriani, 2018).
Globalisasi  yang  terjadi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  dalam  pergaulan  antar bangsa-bangsa  di  dunia  (Rohmah,  2019)  pada  saat  ini  telah  merubah  pola  mobilitas penduduk  dari  satu  negara  ke  wilayah  negara  lain  (Takdir,  2020).  Pola  mobilitas penduduk antar negara tersebut selama ini diatur dalam instrumen hukum Internasional (Wijaya & Nurhajati, 2018) dalam berbagai macam bentuk yang memberikan hak dan wewenang kepada masing-masing negara untuk menjalankan yurisdiksi dalam lingkup wilayah kedaulatannya (Suprapto, 2015). Salah satu aspek yang diatur adalah masalah keimigrasian.  Menurut  Wahyudin  Ukun,  secara  konseptual  aspek  keimigrasian  terkait dengan  pengaturan  terhadap  mobilitas  penduduk  antar  negara  memiliki  sifat  yang universal karena dipraktikkan oleh semua negara di dunia (Wardana, 2019), namun isi pengaturannya  didasarkan  kepada  kekhususan  masing-masing  negara  (Arifin,  2019). Oleh karena itu lazim bagi setiap negara-negara di dunia ini untuk menetapkan peraturan perundang-undangan keimigrasian sebagai instrumen hukum nasional (Zamzami, 2020).
Indonesia  sebagai  Negara  yang  berdaulat  berkepentingan  menetapkan  instrumen hukum  keimigrasian  nasional  yang  merupakan  atribut  yang  sangat  penting  dalam menegakkan  kedaulatan  hukum  dan  wilayah  teritorial  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (Hasan,  2015).  Instrumen  hukum  keimigrasian  nasional  tersebut  adalah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Di  dalam  konsideran (menimbang) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa:
Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia  merupakan  hak  (Mohede,  2011)  dan  wewenang  Negara  Republik  Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Respationo, 2013).
Wilayah teritorial Indonesia terdiri dari pulau-pulau memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan negara tetangga baik darat, laut dan udara, atau yang disebut batas wilayah Negara yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum  internasional  (Iriansyah,  2018).  Bagian  dari  wilayah  teritorial  Indonesia  yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain merupakan
Santoso 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 ,Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5
kawasan perbatasan. Sebagai wilayah pemisah kedaulatan negara, kawasan perbatasan tersebut  merupakan  gerbang  keluar  masuknya  pelintas  batas  wilayah  Negara  (baik manusia maupun barang), sehingga pada tempat perlintasan tersebut didirikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Fungsi PLBN bersifat lintas sektoral yang dilengkapi fasilitas pelayanan terpadu antara lain Bea Cukai, Imigrasi, Balai Karantina, serta pertahanan dan keamanan yang masing-masing sektor tersebut dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Secara khusus pada sektor imigrasi, fungus PLBN tersebut adalah sebagai tempat pemeriksaan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia. Lembaga yang melaksanakan fungsi imigrasi pada PLBN tersebut adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang melintasi PLBN tersebut untuk berbagai kepentingan, yang salah satunya adalah sebagai jalur lintas batas pengiriman buruh migran yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Lyzia  Permata  Mardiana  dan Syamsir,  pengiriman  buruh  migran  ada  yang  dilaksanakan  secara  procedural  karena memenuhi  semua  ketentuan  yang  dipersyaratkan  perundang-undangan  nasional  di Indonesia. Namun, sebagian lagi pengiriman buruh migran tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan  prosedur  yang  ditetapkan  perundang-undangan,  sehingga  dalam  praktik karena  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  prosedur  pengiriman,  maka  dalam  partik disebut buruh migran non prosedural yang potensial terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dengan  demikian  buruh  migran  non  procedural  tersebut  di  atas  adalah  Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar/non procedural sebagai illegal stay, illegal entry, atau illegal entry and illegal stay. Secara konseptual illegal stay diartikan sebagai orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah, tetapi masa berlakunya habis. Hal itu atau orang yang demikian disebut  over  stay.  Sedangkan  illegal  entry  adalah  orang  dimana  masuknya  ke  suatu Negara  secara  tidak  sah,  yaitu  tidak  melalui  pemeriksaan  pejabat  Imigrasi  dengan menggunakan  dokumen  atau  surat  perjalanan  dan  atau  visa  palsu  atau  dipalsukan. Terakhir  yang  dimaksud  dengan  illegal  entry  and  illegal  stay  adalah  orang  yang  baik masuknya maupun keberadaannya secara tidak sah.
Selanjutnya  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  TPPO  dalam  pengiriman  buruh migran non procedural, maka Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai organ pemerintahan yang  mempunyai  kewenangan  menerbitkan  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia (DPRI) mempunyai peran, tugas dan tanggungjawab untuk mencegah terjadinya TPPO dalam pengiriman buruh migran non procedural yang menggunakan PLBN sebagai jalur lintas batas pengiriman buruh migran ke luar negeri.
Secara  preventif  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia  (DPRI)  dapat dimaksimalkan oleh pihak imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagai instrumen perizinan yang ketat untuk mencegah pengiriman buruh migran non procedural ke luar negeri, sehingga akan memberikan dampak menekan TPPO dengan korban buruh migran. Prinsip kehati-hatian dan sense of security dalam penerbitan DPR sebagai instrumen perizinan dalam pengiriman buruh migran menjadi hal sangat krusial. Secara khusus dalam penulisan makalah ini akan dianalisis dan dilakukan pembahasan implementasi penerbitan DPR RI di PLBN sebagai jalur lintas pengiriman buruh migran ke luar negeri.
Penguatan Fungsi Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural di Wilayah Perbatasan

## Metode Penelitian
Berdasarkan penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan deskripsi deskriptif, yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  objek  atau  topik  yang  diteliti  sesuai  dengan esensinya  dan  menyajikannya  secara  sistematis  kemudian  menganalisisnya  untuk memberikan  laporan  yang  komprehensif,  baik  dari  perspektif  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Analisis  data  penelitian  menggunakan  analisis  kualitatif  sesuai  dengan  sifat  data yang dikumpulkan, yang menurut Arikunto merupakan uraian kalimat (data naratif) dan tidak dapat diubah secara numerik. Artinya, menggambarkan hasil data lapangan yang diperoleh dari data mentah, kemudian mereduksi semua informasi yang diperoleh untuk fokus  pada  masalah  utama.  Dasar  peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif  adalah bahwa proses penelitian dirancang untuk memahami isu-isu sosial yang muncul dalam penanganan kasus TPPO. Dokumen terkait dan wawancara dengan informan lapangan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dimana informan sengaja dipilih dan dianggap benar-benar berpengetahuan atau berhubungan langsung.
Setelah  data  terkumpul,  data  dikategorikan  dengan  anotasi  singkat  dan  disajikan dalam  bentuk  deskriptif  untuk  memudahkan  pemahaman  secara  keseluruhan  dan  juga untuk menarik kesimpulan untuk analisis dan penelitian lebih lanjut.

## Hasil dan Pembahasan

## Fungsi Pengawasan Imigrasi sebagai Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan
Berdasarkan pembidangan hukum yang selama ini dikenal, Hukum Keimigrasian dimasukkan  dalam  kategori  hukum  publik,  yaitu  cabang  hukum  mengatur  hubungan antara  individu  dan  negara.  Menurut  Herlin  Wijayanti,  keterkaitan  strategis  antara kepentingan Negara tersebut terhadap hal ikhwal keimigrasian yang bersinggung pada aspek  pendekatan  keamanan  negara  dan  aspek  pendekatan  kesejahteraan  yang mengakibatkan  hukum  keimigrasian  bukan  lagi  sebagai  hukum  administratif  yang bersifat umum.
Dalam studi Hukum Administrasi Negara, sistem hukum keimigrasian merupakan sebagian  kebijakan  organ  administrasi  (negara)  yang  melaksanakan  kegiatan pemerintahan  dilakukan  negara  dalam  keadaan  bergerak.  Dalam  konteks  Indonesia, fungsi  dan  kewenangan  keimigrasian  dilaksanakan  oleh  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.
Di  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, dirumuskan Keimigrasian sebagai berikut:
Keimigrasiannya  adalah  hal  ikhwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Negara  Republik  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga tegaknya kedaulatan Negara.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka  dapat  disimpulkan,  bahwa  yang  menjadi lapangan (obyek) Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian. Sedangkan subyek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Bagir Manan, jika dilihat dari sistem Hukum Keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintah  (administrasi  negara)  berupa  perbuatan  hukum  pemerintah  yang  dilakukan Negara  dalam  keadaan  bergerak  ( staat  in  beweging ).  Dengan  demikian  Hukum Keimigrasian  menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu
Santoso 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 ,Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5
merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara (HAN). Fungsi dan kewenangan keimigrasian  di  Indonesia  dilaksanakan  oleh  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  yang  secara  khusus  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Dalam kaitannya  dengan  hal  tersebut,  Prajudi  Atmosudirdjo  menyebutkan  bahwa  Hukum Keimigrasian  sebagai  hukum  mengenai  pemerintah  dalam  kedudukan  dan  fungsinya sebagai Administrator Negara.
Selanjutnya  Prajudi  Atmosudirdjo  mengatakan  bahwa  di  dalam  negara  modern terdapat  lima  fungsi  pokok  dalam  pemerintahan  dimana  salah  satunya  adalah  fungsi Administrasi  Negara,  yaitu  melaksanakan  dan  menyelenggarakan  kehendak-kehendak (strategi)  serta  keputusan-keputusan  pemerintah  secara  nyata  dan  penyelenggarakan undang-undang  (menurut  pasal-pasalnya)  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang ditetapkan oleh pemerintah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hukum  keimigrasian  yang  merupakan  hukum administrasi  negara  bertujuan  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  semua  aspek keimigrasian yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan keimigrasian. Dengan demikian Hukum Keimigrasian merupakan himpunan petunjuk yang mengatur tata  tertib  orang-orang  yang  berlalu  lintas  masuk  keluar  wilayah  Indonesia  dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan/atau lalu lintas WNI ke luar wilayah teritorial Indonesia (luar negeri).

## Kasus TPPO dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural
Negara Indonesia pengerahan TKI ke luar negeri sudah berlangsung sejak zaman penjajahan (sebelum Indonesia merdeka) dan masih berlangsung hingga sekarang.  TKI yang  bekerja  di  luar  negeri  adalah  buruh  migran  yang  pengirimannya  dilaksanakan berdasarkan  prosedur  dan  ketentuan  yang  ditetapkan  peraturan  perundang-undangan nasional Indonesia. Namun dalam praktik, meningkat kecenderungan pengiriman buruh migran tersebut dilaksanakan secara ilegal karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga mereka merupakan buruh migran non prosedural.
Kondisi kontemporer, saat ini terdapat kecenderungan pengiriman Buruh Migran non  procedural  yang  terindikasi  TPPO.  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu)  mencatat bahwa sejak tahun 2013 hinggal awal Agustus 2016, terdapat 1.328 kasus WNI korban Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  di  luar  negeri.  Jumlah  itu  terdiri  dari  188 kasus  pada  tahun  2013,  326  kasus  pada  tahun  2014,  dan  548  kasus  pada  tahun  2015. Sementara  itu,  data  Migrant  Care  menunjukkan  bahwa  dalam  kurun  waktu  Mei  2015 sampai dengan Mei 2016 terdapat 2.644 WNI terjebak di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Yordania, Qatar, dan Kuwait.
Laporan Tahunan (Tahun 2018) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan:
Berdasarkan Laporan Bareskrim, POLRI tahun 2018, korban perempuan 70 persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan  18  orang,  sedangkan  sisanya  korban  laki-laki  dewasa  dan  anak  laki-laki. Kementerian  Luar  Negeri  melaporkan  pada  tahun  2018  menangani  162  kasus  Warga Negara  Indonesia  (WNI)  korban  TPPO  di  luar  negeri  -  Timur  Tengah  74  orang,  Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah 1 orang. Dari jumlah kasus tersebut, yang diselesaikan 88 kasus (54%) dan yang sedang berproses 74 kasus (46%).
Data  korban  TPPO  Kementerian  Sosial  Tahun  2016  s/d  2019  menunjukkan  tren peningkatan  kasus  TPPO.  Dari  Tahun  2016  sampai  pertengahan  Tahun  2019,  jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus. [8] Selanjutnya dalam Laporan Tahunan
Penguatan Fungsi Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural di Wilayah Perbatasan
Perdagangan Orang (Tahun 2020) Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, masih menempatkan  Indonesia  pada  Tingkat  2.  Di  dalam  laporan  tahunan  disebutkan  Profil Perdagangan Orang di Indonesia sebagai berikut:
Seperti  yang  dilaporkan  selama  5  tahun  terakhir,  pelaku  perdagangan  orang mengeksploitasi  korban  domestik  dan  asing  yang  berada  di  Indonesia.  Pelaku  juga mengeksploitasi  korban  asal  Indonesia  di  luar  negeri.  Setiap  provinsi  (34  provinsi)  di Indonesia  merupakan  daerah  asal  dan  tujuan  perdagangan  orang.  Pemerintah memperkirakan  setidaknya  dua  juta  dari  6-8  juta  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri, sebagian  besar  adalah  perempuan,  tidak  memiliki  dokumen  atau  telah  melebihi  batas waktu  tinggal  yang  tercantum  pada  visa  mereka.  Pelaku  perdagangan  orang mengeksploitasi banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Asia dan Timur Tengah melalui  kekerasan  dan  paksaan  berbasis  utang-piutang,  terutama  para  pekerja  rumah tangga, pabrik, konstruksi, manufaktur, dan perkebunan kelapa sawit di Malaysia serta pekerja  di  kapal  penangkap  ikan  di  seluruh  Samudra  Hindia  dan  Pasifik,  Singapura, Malaysia, Hong Kong. Negara-negara Timur Tengah menampung banyak pekerja rumah tangga  asal  Indonesia  yang  tidak  dilindungi  undang-undang  ketenagakerjaan  setempat dan  sering  mengalami  berbagai  indikator  TPPO,  termasuk  jam  kerja  yang  panjang, ketiadaan kontrak resmi, dan upah yang tidak dibayarkan.
Beberapa kerugian yang akan dihadapi oleh Warga Negara Indonesia yang menjadi pekerja migran/tenaga kerja ilegal/non-prosedural, antara lain: sponsor/calo/orang yang menjanjikan pekerjaan dapat melarikan uang yang telah disetor oleh calon TKI (ditipu). Tidak aman, karena tidak mendapat jaminan perlindungan di negara tujuan penempatan. Diperlakukan  tidak  manusiawi  mulai  dari  penampungan  sampai  ke  luar  negeri.  Gaji sangat rendah, bahkan ada yang tidak dibayar, karena tidak memiliki kekuatan hukum. Dibatasi hak dan kewajibannya oleh majikan. Selalu merasa khawatir akan kemungkinan ditangkap  oleh  aparat  keamanan  negara  setempat.  Jika  tertangkap,  akan  dipenjara  dan dipulangkan paksa (deportasi). Tidak mendapat jaminan asuransi jika mengalami sakit, musibah, kecelakaan, atau kematian.
Data faktual yang menunjukkan kecenderungan meningkatnya TPPO, khususnya dalam pelaksanaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (BMI) secara non-prosedural di  wilayah  perbatasan,  justru  terjadi  bersamaan  kebijakan  Pemerintah  membenahi infrastruktur kawasan perbatasan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2015  tentang  Percepatan  Pembangunan  7  (Tujuh)  Pos  Lintas  Batas Negara   Terpadu  dan  Sarana  Prasarana  Penunjang  di  Kawasan  Perbatasan,  yaitu  Pos Lintas  Batas  Negara   (PLBN)  Aruk  Kabupaten  Sambas,  PLBN  Entikong  Kabupaten Sanggau,  PLBN  Nanga  Badau,  Kabupaten  Kapuas  Hulu,  PLBN  Motaain,  Kabupaten Belu,  PLBN  Motamasin,  Kabupaten  Malaka,  PLBN  Wini,  Kabupaten  Timor  Tengah Utara, dan PLBN Skouw, Kota Jayapura.
Urgensi  Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Imigrasi  untuk  Mencegah  TPPU  dalam Pengiriman Buruh Migran di Wilayah Perbatasan
Secara  yuridis  Pengawasan  Keimigrasian  adalah  ”Serangkaian  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  serta  menyajikan  data  dan  informasi keimigrasian  warga  negara  Indonesia  dan  orang  asing  dalam  rangka  memastikan dipatuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  keimigrasian. Sedangkan  pengertian  pengawasan  dalam  fungsi  keimigrasian  merupakan  keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
Santoso 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 ,Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5
Dirjen  Imigrasi  melalui  Surat  Edaran  Nomor  IMI-0277.GR.02.06  Tahun  2017 tentang  Pencegahan  TKI  Non  Prosedural  dan  Surat  Dirlantaskim  Nomor  IMI.2- GR.01.01-0331  tanggal  24  Februari  2017  mengenai  pencegahan  tki  nonprosedural  di dalam proses penerbitan paspor dan pemberian izin keluar di TPI memberikan arahan kepada seluruh Kantor Imigrasi untuk melakukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam upaya mencegah timbulnya TKI Nonprosedural, yaitu dengan cara sebagai berikut:
a. Mengontrol  pemberian  paspor  RI  melalui  pemeriksaan  keaslian  dan  kelengkapan dokumen.
Proses  pengawasan  yang  dilakukan  pihak  imigrasi  berawal  dari  proses pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dari pada dokumen-dokumen yang menjadi syarat dari pada proses permohonan paspor, hal ini dilakukan untuk meneliti tentang kebenaran dari dokumen yang dilampirkan apakah sesuai dengan diminta atau tidak. Pertimbangan  tentang  keaslian  dokumen  tersebut  sangat  penting karena  dari  hal tersebut dapat dilihat tentang kebenaran dari permohonan tersebut benar-benar untuk untuk  memperoleh  paspor.  Ketelitian  pihak  imigrasi  sangat  dibutuhkan  dalam menyeleksi  keaslian  dokumen  pengajuan  paspor  dimana  pada  saat  itulah  menjadi awal  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  dari  fungsi  paspor,  bentuk penelitian  terhadap  dokumen-dokumen  persyaratan  paspor  dapat  berupa  Keaslian Dokumen,  Kesesuaian  nama  pemohon  dengan  nama  yang  tertera  pada  dokumen, Kecukupan umur dari pemohon paspor TKI dan Kelengkapan dokumen.
Berdasarkan bentuk-bentuk di atas pihak imigrasi dapat mencegah terjadinya TKI Nonprosedural tersebut dari segi penyeleksian berkas-berkas dokumen dimana pihak  imigrasi  berhak  untuk  tidak  mengeluarkan  paspor  sesuai  permohonan  dari pemohon,  selain  itu  pihak  imigrasi  juga  dapat  melakukan  tindak  lanjut  dari kejanggalan  yang  ditemukan  dalam  proses  penelitian  berkas  pemohon  dengan melakukan  koordinasi  dengan  pihak  yang  terkait  dalam  hal  pengeluaran  berkas permohonan paspor. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab dari imigrasi dalam mencegah timbulnya TKI Nonprosedural. Ketelitian dan kejelian  dari  pihak  imigrasi  dalam  meneliti  dokumen-dokumen  tersebut  sangatlah penting untuk mencegah timbulnya TKI Nonprosedural.
b. Melaksanakan Proses wawancara Wawancara  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  proses  penelitian kelayakan dari seseorang memperoleh paspor dimana wawancara merupakan proses penelitian kelayakan pemberian paspor dengan cara langsung antara petugas imigrasi dengan  calon  pemegang  paspor.  Wawancara  yang dilakukan  bertujuan  untuk mengetahui  kebenaran  dokumen  yang  dilampirkan  dengan  pernyataan  yang dikeluarkan oleh pemohon.
Pada proses ini pihak imigrasi yang melakukan wawancara dituntut harus bisa mengungkap  keserasian  dokumen  dengan  pernyataan  yang  dikeluarkan  pemohon melalui  pertanyaan-pertanyaan  yang  ditanyakan  oleh  petugas  wawancara  tersebut. Petugas wawancara yang ditunjuk oleh kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor haruslah orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai letak tempat, nama-nama kota  atau  lainnya  untuk  mengungkapkan  kebenaran  dari  data  yang  ada  didalam berkas  persyaratan  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  pemohon  melalui pertanyaan yang dikeluarkan oleh petugas. Bentuk pertanyaan yang dikeluarkan oleh petugas  dapat  bermacam-macam  tergantung  situasi  dan  kondisi  pada  saat berlangsungnya wawancara.
Penguatan Fungsi Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural di Wilayah Perbatasan
Selain  itu  penguasaan  pembicaraan  oleh  petugas  wawancara  sangat  penting dalam  suatu  wawancara  dimana  petugas  wawancara  harus  mampu  mengeluarkan pertanyaan  yang  dapat  menjebak  pemohon  untuk  mengeluarkan  pernyataan  yang sebenarnya  apabila  pada  saat  proses  wawancara  petugas  menemukan  adanya ketidaksesuaian antara berkas pemohon dengan pernyataan yang dikeluarkan. Pada umumnya kasus ketidaksesuaian antara keterangan yang terdapat pada berkas dengan pernyataan yang dikeluarkan pemohon sering terjadi pada TKI dimana berkas yang dilampirkan oleh pemohon merupakan berkas palsu yang dibuat oleh PJTKI untuk memudahkan  proses  permohonan  paspor  dan  mengelabui  petugas  agar  TKI  yang berada dibawah perusahaan mereka dapat memperoleh paspor tanpa harus memiliki dokumen  yang  resmi.  Dari  temuan  tersebut  pihak  imigrasi  bisa  membatalkan pemberian  paspor  kepada  TKI  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya Human Trafficking pada TKI dan menindak lanjuti PJTKI yang menjadi penanggung jawab dari pemohon tersebut

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengiriman Buruh Migran non prosedural di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)  di  wilayah  perbatasan  dilaksanakan  Petugas  Imigrasi  pada  saat  memberikan pelayanan penerbitan paspor. Upaya yang dilakukan untuk mencegah TPPO, maka dalam pelayanan  penerbitan  paspor  terhadap  Buruh  Migran,  Petugas  Imigrasi  meminta memohon  agar  melampirkan  tambahan  persyaratan,  melalui  sistem  photo  berbasis biometrik,  melaksanakan  proses  wawancara,  melakukan  penundaan  atau  penolakan permohonan  paspor,  serta  melakukan  kerjasama  dengan  instansi  terkait  apabila terindikasi TPP.
Santoso 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 ,Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5

## Bibliografi
Arifin, Muhammad Ya’rif. (2019). Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Celebes Equilibrum Journal , 1 (1), 26–31. Buana,  Mirza  Satria.  (2021). Menimbang  Lembaga  Peradilan  Khusus  Pemilu:  Studi Perbandingan Hukum Tata Negara .
Daniah,  Rahmah,  &  Apriani,  Fajar.  (2018).  Kebijakan  nasional  anti-trafficking  dalam migrasi internasional. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 8 (2).
Hasan, Alan. (2015). Pengawasan dan penindakan Keimigrasian bagi orang asing Yang melebihi batas waktu izin Tinggal di Indonesia. Lex et Societatis , 3 (1).
Iriansyah,  Herinto  Sidik.  (2018).  Manajemen  Strategi  Pengamanan  Wilayah  Nasional dalam  Prespektif  Geopolitik  dan  Geostrategi  Perbatasan  NKRI. Jurnal  Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara , 9 (2), 1–16.
Mohede,  Noldy.  (2011).  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Keimigrasian.
Jurnal Hukum Unsrat , 19 (4), 40–52.
Respationo, H. M. Soerya. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. Masalah-Masalah Hukum , 42 (3), 356–361. Rohmah, Sari Nur. (2019). Eksistensi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Dalam Ilmu Pengetahuan di Era Globalisasi .
Suprapto, Putu Adi. (2015). Dampak Pembangunan By Pass Ida Bagus Mantra Terhadap Alih  Fungsi Lahan  Pertanian di  Provinsi  Bali. Jurnal  Komunikasi Hukum  (JKH) , 1 (1).
Takdir,  M.  Iqrar.  (2020).  Pengaruh  Mobilitas  Penduduk  Dan  Remitan  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kota  Makassar. Skripsi  Universitas  Muhammadiyah Makassar. Makassar .
Turatmiyah, Sri, & Annalisa, Y. (2013). Pengakuan hak-hak perempuan sebagai pekerja rumah  tangga  (domestic  workers)  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  menurut hukum positif Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (1), 49–58.
Wardana, I. Gusti Putu Anom Kresna. (2019). Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. Journal of Law and Border Protection , 1 (1), 73–86.
Wijaya, Amelia Tharuni, & Nurhajati, Lestari. (2018). Implementasi CRPD dalam Aspek Aksesibilitas Transportation Publik di DKI Jakarta. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 4 (02), 180–209.
Wulandari, Cahya, & Wicaksono, Sonny Saptoajie. (2014). Tindak pidana perdagangan orang  (human  trafficking)  khususnya  terhadap  perempuan  dan  anak:  Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. Yustisia Jurnal Hukum , 3 (3), 15–26.
Zamzami,  Abid.  (2020).  Pelaksanaan  Fungsi  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang .