## PESAN PIAGAM MADINAH

## DALAM PLURALISME DI INDONESIA
Nurdinah Muhammad Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Jl. T. Nyak Arief No. 128, Asrama Haji, Kota Banda Aceh Email: nurdinah@yahoo.com

## ABSTRACT
Every  religion  has  the  truth.  The  faith  to  the  truth  is  relied  on  God  as  the  only source  of  it.  Sociologically,  the  claim  on  the  it  turn  to  be  a  religious  symbol, which  is  subjectively  understood  by  a  believer.  It  is  no  longer  concrete  and absolute. The plurality of mankind makes the truth become different in discussion and  understanding.  The  difference  is  caused  by  various  references  and backgrounds of believers whose ideal conception turns to be culturally normative. Generally,  it motivated  religious  movements  to  argue  against as they claim that they understood,  possessed even has performed the scared value in pure way with all  consequence  resulted  from.  As  recorded  in  history,  ideas  and  religious  rules inspired an individual or a devoted group the leave the earthly need for reaching higher  values  and  truths.  As  an  ideology  and  political  movement,  the  pluralism was  instantiated  by  prophet  Muhammad  to    Umar  ibn  Khattab  which  was  then continued to other khalifah s to unite the divergent groups of religion and various ethics  and  nation  under  the  system  of  moderate  and  tolerant  Islamic  community that respect the equality of rights and obligations.
Kata Kunci : Piagam Madinah, Pluralisme, Indonesia

## A. Pendahuluan
Hubungan antara manusia dan agama merupakan hubungan totalitas. Atau dalam  pengertian  lain,  bagaimanapun,  manusia  tidak  bisa  dipisahkan  dengan agama.  Kedua  sifat  tersebut  dihayati  oleh  manusia  sekaligus  dalam  menempuh kehidupan di dunia.
Namun,  karena  agama  yang dianut manusia tidak hanya satu,  maka tentu saja  klaim  kebenaran  dari  masing-masing  agama  akan  selalu  muncul  ke permukaan.  Jika  klaim  itu  dihadapkan  pada  penganut  agama  lain,  maka  sudah dapat  diduga  akan  terjadi  benturan  antar  penganut  agama,  yang  masing-masing memiliki klaim kebenaran.
Namun  seiring  dengan  bangkitnya  agama-agama  itu,  kejahatan  dan kekerasan  dalam  beragam  bentuknya  juga  mengalami  eskalasi  yang  cukup mengagetkan.  Saat  ini  misi  pendewasaan  dan  pencerahan  manusia  yang  bersifat transformatif  dalam  rangka  menuju  kehidupan  yang  damai,  kasih,dan  penuh rahmat yang diemban agama nyaris tidak menemukan lahan yang cukup subur di bumi ini.
Yang tampak ke permukaan, dari sisi  lain bahwa terjadinya konflik  antar agama  bisa  sebagai  akibat  kesenjangan  ekonomi  (kesejahteraan).  Perbedaan kepentingan  politik,  ataupun  perbedaan  etnis.  Akhirnya,  konsep  kebenaran  dan kebaikan  yang  berakar  dari  ideologi  politik  atau  wahyu  Tuhan  sering  menjadi alasan pembenar penindasan kemanusiaan. 1
Sejarah menunjukkan bahwa cinta kasih, pengorbanan diri,dan pengabdian kepada  orang  lain  sering  kali  barakar  begitu  mendalam  pada  pandangan  dunia keagamaan.  Pada  saat  yang  sama,  sejarah  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa agama  sering  kali  dikaitkan  secara  langsung  dengan  contoh  terburuk  prilaku manusia.  Kedengarannya  usang,  tetapi  sayang,  jika  dikatakan  dalam  sejarah manusia,  perang,  membunuh  orang,  kini  semakin  banyak  lagi  kejahatan  lebih sering dilakukan atas nama agama dibandingkan atas nama kekuatan institusional lain.  Akibatnya,  mereka  menjadi  makhluk  yang  sangat  rentan,  dan  emosional, yang  lebih  mengedepankan  kekuatan  otot  dan  tindak  kekerasan  dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dibandingkan dengan penyelesaian yang manusiawi, sistematis dan berjangkauan jauh ke depan.
Melihat fenomena yang berkembang tersebut, telaah kritis atas pandangan Islam mengenai pluralisme perlu diangkat ke permukaan. Dari pandangan itu, kita mencoba memahami akar-akar kekerasan, terutama yang dikaitkan dengan agama. Dari sini, rencana strategis ke depan dalam rangka memutus, minimal mengurangi kekerasan  menjadi  niscaya  untuk  dibahas  secara  arif,  kritis,  serta  penuh keterbukaan.

## B. Piagam Madinah dan Pluralisme di Indonesia
Ketika Rasulullah saw. datang ke Yasthrib (sebutan kota Madinah sebelum Islam), di mana beliau mendirikan dan merintis sebuah negara Islam pertama dan “pemerintahan  madani  konstitusional”  pertama,  beliau  membuat  landasan konstitusional  masyarakat  kota  ini  yang  kemudian  dikenal  dengan  “Piagam Madinah”  atau  “Konstitusi  Madinah”.  Piagam  ini  memberikan  teladan  tentang keadilan  dan  toleransi  yang  luar  biasa  indah  bagi  pola  hubungan  bermasyarakat yang  pluralistik  yang  sangat  modern,  atau  dalam  bahasa  Bellah  “terlalu  modern untuk ukuran zamannya”, sekiranya memberikan pengakuan de jure kepada orang Yahudi  (salah  satu  penanda  tangan  piagam  ini  dari  non-Muslim)  agama  mereka dan  sebagai  umat  yang  independen  dengan  status  “otonomi”  di  bawah pemerintahan  Islam.  Pengakuan  ini  seperti  yang  termaktub  dalam  salah  satu klausul teks piagam ini yang berbunyi.
“Bahwa  bangsa  Yahudi  dari  Bani  Auf  merupakan  sebuah  umat  bersama orang-orang yang beriman (Muslim), bagi bangsa Yahudi agama mereka (sendiri) dan  bagi  umat  Islam  juga  agama  mereka  (sediri)...Bangsa  Yahudi  harus menanggung  biaya  perang  bersama-sama  umat  islam  selama  mereka  semuanya berperang  bersama-sama.  Selain  dalam  perang  bersama,  masing-masing  kaum Yahudi  dan  Muslim  harus  menanggung  biaya  mereka  sendiri-sendiri.  Dan  di antara  mereka  harus  saling  membantu  dalam  menghadapi  pihak-pihak  yang menyerang para penandatanganan piagam ini, dan juga harus saling mengingatkan serta menjunjung tinggi kebaikan selain kejahatan dan dosa 2 .
1 Azyumardi  Azra,  et.  all, Nilai-nilai  Pluralisme  dalam  Islam :  Bingkai  Gagasan  yang Berserak, Cet. I, (Bandung: Nuansa, 2005),  135
2 Ibnu Hisyam, Sirah An-Nabawiyah, ( Mesir, tt) , 501-504.
Piagam Madinah tersebut memang hanya mengatur hubungan umat Islam dan umat yahudi, karena komposisi masyarakat kota yasthrib pada saat itu hanya terdiri  dari dua  golongan ini. Ketika kekuasaan negara  Islam di  bawah pimpinan Rasulullah saw, mulai meluas daerah wilayahnya, maka negara ini menjadi lebih pluralistik  sehingga  mencakup  umat  kristen  Arab  dari  Nejran..  Maka  ketika mereka  tetap  bersikukuh  memilih  kekristenannya, 3 Rasulullah  saw.  Kemudian memperlakukan  mereka    dengan  perlakuan  yang  sama  seperti  yang  di  berikan kepada umat Yahudi yakni keadilan, toleransi, dan status otonomi untuk mengatur urusan  mereka  sendiri,  sebagaimana  termaktub  dalam  perjanjian  yang  ditanda tangani Rasulullah saw kepada mereka.
“Suku  Najran  dan  sekitarnya  mendapat  perlindungan  Allah  dan tanggungan Nabi Muhammad Rasullah, atas diri mereka ,agama,tanah, harta ,yang hadir  dan  tidak  hadir,  rumah-rumah  peribadatan  dan  salat-salat  mereka.  Mereka tidak berhak merubah seseorang uskup dari  keuskupannya dan seorang pewakaf dari  wakafnya,  juga  segala  sesuatu  yang  ada  dibawah  kekuasaan  mereka,  sedikit maupun banyak. Apabila di antara mereka ada yang menuntut sesuatu  hak, maka di  antara  mereka  berlaku  keadilan  tidak  ada    yang  menzalimi  ataupun  dizalimi. Tidak  seorang  pun  di  antara  mereka  dapat  dituntut  atas  kesalahan  pihak  lain. Perjanjian ini menjadi tanggungan Allah dan Rasul-Nya selamanya hingga Allah memutuskan  ketentuan-Nya,  dengan  syarat  jika  mereka  tulus  dan committed terhadap kewajiban mereka. 4
Perjanjian-perjanjian  serupa  juga  dibuat  oleh  Rasulullah  saw,  dengan komunitas-komunnitas  yahudi  di  wilayah  utara  semenanjung  Arabia,  setelah perang  khaybar  (tahun  7  H)  dan  tahun-tahun  berikutnya,  seperti  dengan  Bani Junbah  di  Muqna  dekat  Ilah  di  teluk    Aqabah,  di  mana  Rasulullah  saw,  menulis kepada mereka:
“Apabila suratku sampai kepada kalian ,maka kalian aman, kalian menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Dan Rasulnya mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian, tiada kezaliman apapun bagi kalian juga tidak ada kesalahan . Sesungguhnya Rasulullah melindungi kalian dari apa saja seperti melindungi diri sendiri,  dan  sebagai  imbalannya  kalian  wajib  menyerahkan  seperempat  hasil kurma kalian, seperempat hasil buruan kalian ,seperempat hasil tenun perempuan- perempuan kalian, dan setelah itu kalian bebas dari jizyah atau sakhrah . Maka jika kalian tunduk dan patuh, Rasulullah berkewajiban memuliakan orang yang mulia di antara kalian dan mengampuni pelaku kesalahan , dan tidak ada pimpinan bagi kalian kecuali dari kalian sendiri atau ahli Rasulullah.
Nabi Muhammad juga menulis kepada Bani Ghadiya, bahwa “sesungguh- nya  mereka  berhak  mendapatkan  perlindungan  dan  kewajiban  membayar jizyah juga  menulis  kepada  yahudi  Bani  Uraid  dan  penduduk  jarba‟  dan  Adhruh  yang menentukan apa saja yang wajib mereka bayarkan kepada kaum Muslimin sebagai imbalan perlindungan bagi mereka. 5
Tidak  hanya  dengan  umat  yahudi,  Rasulullah  saw.  Juga  membuat perjanjian  serupa  dengan  pemeluk  agama  Majusi  di  wilayah  timur  semenanjung
3 Abu  Jusuf,  Ja‟qub  Ibn  Ibrahim, Kitab  Al-Kharaj ,  Cet.  5,  (Cairo:  Al-  Matha‟ah  al- Salafiyyah), 78
4 Ibnu  „Asakir, Tarikh  Dimashq  Al-Kabir, jilid  I,  Ut.2,  (Beirut:  Dar  Al-  Masirah,  1399 H/1979 M), 116.
5 Ibnu‟ Asakir, Tarikh ...120.
Arabi,  seperti  Bahrain,  dan  penduduk  Hajr.  Beliau  memerintahkan  para gubernur/administrator  agar  mereka  diperlakukan.  Ahli  kitab,  yaitu  mereka mendapatkan  hak  perlindungan  seperti  layaknya  penduduk  dengan  kewajiban membayar jizyah 6
Demikianlah Rasulullah saw, memberikan sunnah dan teladan yang mulia dalam  menyatukan  kelompok-kelompok  agama  yang  beragam;  Yahudi,  Kristen, dan Majusi, di bawah sistem kemasyarakatan Islami yang modern adil dan toleran dengan  persamaan  hak  dan  kewajiban.  Lebih  dari  itu,  setiap  kelompok  agama diberikan kebebasan mengamalkan agama dan keyakinannya, dan diberikan status “otonomi”  untuk  mengatur  urusan  kehidupan  masyarakatnya  sesuai  dengan konsep dan sistem yang di yakini.
“Piagam Madinah” adalah sebutan bagi al-shahifah (yang berarti lembaran tertulis, disebut sebanyak 8 kali) dan al-kitab (yang berarti buku, disebut sebanyak 2 kali) yang dibuat oleh Nabi Saw bersama warganya. Kata “Madinah” menunjuk pada  tempat  dibuatnya  naskah.  Sementara  kata  “piagam”  berarti  “surat  resmi.... yang berisi pernyataan pemberian hak , ... atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu”. 7 Sumber lain menyebutkan bahwa “piagam” (charter)  adalah dokumen tertulis  yang dibuat oleh penguasa atau badan pembuat undang-undang yang  mengakui  hak-hak  rakyat,  dan  hak-hak  kelompok  sosial  maupun  hak-hak individu. 8
Melihat  proses  perumusannya,  Piagam  Madinah  adalah  dokumen  politik penting  yang  dibuat  oleh  Nabi  Saw  sebagai  perjanjian  antara  kaum  golongan- golongan  Muhajirin,  Anshar,  dan  Yahudi.,  serta  sekutunya.  Dokumen  itu mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak- hak  mereka  dan  menetapkan  kewajiban-kewajiban  mereka  sebagai  dasar  bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik.
Terlepas dari polemik historitas penyusunan dan otentisitas naskah Piagam Madinah, tampak dari berbagai studi yang dilakukan para ahli. 9 Piagam Madinah yang  digunakan  adalah  yang  telah  disistematisasi  menjadi  47  pasal.  Piagam  ini tidak  saja  menggambarkan  komposisi  penduduk  Madina  saat  itu,  melainkan menjadi  bukti  historis  situasi  sosial-politik  komunitas  Madinah  yang  menjalani perjanjian aliansi  (Treaty of Alliance). Sebagai  perjanjian aliansi  segi  tiga antara Muhajirin,  Anshar,  dan  Yahudi  paling  tidak  bisa  dilihat  karena  dua  alasan.
Pertama , karena  perjanjian  itu  merupakan  suatu  usaha  Nabi  Saw  untuk mengadakan rekonsiliasi  antara suku-suku sebagai  perjanjian persahabatan untuk meleburkan (fusi) semua pluralitas dalam satu komunitas yang integrated. Untuk itu,  Nabi  bekerja  keras  menumbuhkan  sikap  loyal  mereka  kepada  agama  dan komunitas  baru  itu. Kedua , perjanjian  itu  sebagai  aliansi  antara  suku-suku Yahudi  sebagai  satu  golongan  lain.  Setiap  suku  dari  Yahudi  adalah  satu  bangsa
6 Jizyah  atau  upeti  merupakan  kewajiban  finansial  terhadap  negara  bagi  penduduk  non muslim,  ini  karena  mereka  tidak  dikenakan  kewajiban  finansial  melalui  institusi  zakat  seperti yang dikemukakan kepada penduduk muslim.
7 Tim  Penyusun  Kamus,  Pusat  pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Departemen Pendidikan  dan  kebudayaan  ,  Kamus  Besar  Bahasa    Indonesia,  cet.  10,  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1999 ), 680
8 James,  A.H  Murray,  et.ell,  The  Oxford  English  dictionary,  Vol  II  (London:  Oxford  at the Clarendon Press, 1978),  294
9 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Jakarta: UI Press, 1995), 209
dengan  orang-orang  beriman,  sekalipun  mereka  (Yahudi)  tetap  dalam  agama mereka. 10
Oleh karena itu, diakui  bahwa dengan penetapan ( arrengement ) itu, Nabi Muhammad  berhasil  membangun  masyarakat  yang  bersatu  dari  keragaman agama:  Muslim,  Yahudi,  dan  penganut  Paganisme.  Ini  tidak  lain  karena  Nabi Muhammad  Saw  tatkala  membuat  Pigam  tersebut  bukan  hanya  memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Muslim, melainkan juga memperhatikan  kemaslahatan  masyarakat  Non-Muslem.  Dengan  kata  lain, paradigma  sosial  yang  digunakan  Nabi,  baik  dalam  membaca  realitas  maupun mengambil  keputusan  politik,  adalah  inklusifisme-egaliterianisme.  Hal  ini  juga diperkuat  dengan  kenyataan  adanya  pengakuan  bahwa  kebiasaan-kebiasaan (tradisi,  konvensi)  masyarakat  Madinah  sepenuhnya  diakui  sebagai  hukum  yang hidup  oleh  Piagam  Madinah.  Oleh  karenanya,  ketetapan-ketetapan  Piagam Madinah  menjamin  hak  semua  kelompok  sosial  dan  persamaan  hukum  dalam segala urusan publik. Fakta historis ini, menurut Phillip K.Hitti, merupakan bukti nyata  kemampuan  Muhammad  melakukan  negosiasi  dan  konsolidasi  dengan berbagai golongan masyarakat Madinah. 11
Maka tidak apologetis, apabila piagam  ini dinyatakan mempunyai  angan- angan  sosial-politik  untuk  mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan  semua  unsur pluralisme  (suku,  agama,  golongan,  dan  kepentingan)  menjadi  satu  bangsa ( ummat ) untuk  hidup  berdampingan  secara  damai,  menjunjung  tinggi  moralitas, ketentuan-ketentuan  hukum,  dan  keadilan  sosial  atas  dasar  keimanan  dan ketakwaan.  Dengan  kata  lain,  angan-angan  sosial-politik  Islam  adalah  suatu masyarakat  yang  ultramodern  di  dalam  segala  hal,  di  mana  berlaku  nilai-nilai Islam  secara  konsisten,  harmonis  dengan  sifat  asasi  manusia.  Yakni,  suatu masyarakat  egaliter, adil dan makmur, dan sejahtera bagi  setiap  warganya, tanpa perbedaan apapun di mata hukum. Di dalam tatanan masyarakat demikian ini akan hidup  dengan rukun dan damai segala macam  ragam  manusia dari seluruh aliran agama dan suku bangsa.
Prinsip-prinsip  substansial  ini  memang  sungguh-sungguh  terefleksikan secara  eksplisit  dalam  diktum  naskah  Piagam  Madinah.  Namun,  beberapa  ahli, seperti  Muhammad  Khalid 12 ,  Muhammad  Jalal  al-Din  Surur,  Hasan  Ibrahim Hasan, dan Maulvi Muhammad Ali, serta Zainal Abidin Ahmad, Ahmad Sukarja dan  J.  Suyuthi  Pulungan,  dalam  bukunya  masing-masing  berbeda  dalam merumuskan  prinsip-prinsip  dasar  “kehidupan  demokratis”  dalam  angan-angan sosial-politik  Piagam  Madinah  yang  hanya  berjumlah  47  Pasal.  Namun,  dari keragaman  rumusan  ini  secara  singkat  dapat  ditarik  poin-poin  umum  bahwa prinsip-prinsip  dasar  yang  menjadi  landasan  bagi  kehidupan  demokratis  untuk segala zaman dan tempat itu adalah:
1. Prinsip kesatuan umat, bangsa, dan komunitas ( ummat wahidah)
2. Kolektivitas dan solidaritas sosial
3. Perlindungan dan pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas
4. Keadilan sosial
10 J  Suyuthi  Pulungan, Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  Dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an, (Jakarta: LSIK, 1994),  55
11 Phillip  K.  HItti, Capital  Cities  of  Arab  Islam ,  (Minuapolis:  University  of  Minuesofa, 1973),  35-36
12 Azyumardi Azra, et.all, Nilai-Nilai Pluralisme ..., 103-104
5. Perdamaian antar sesama dan lingkungan
6. Persamaan di depan hukum
7. Kebebasan berpendapat, berorganisasi, berekspresi, dan beragama
8. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
9. Nasionalisme
10. Equalitas sosial
11. Musyawarah
Dalam  konteks  ini  Islam  tampaknya  memang  didesain  untuk  bisa  menata kehidupan sosial yang pluralistik. Sebagaimana bisa dilihat dalam perumusan dan pelaksanaan  butir-butir  Piagam  Madinah,  paradigma  pluralisme  ini  merupakan sebuah  terobosan  yang  luar  biasa  maknanya  dalam  mengarahkan  sejarah kemanusiaan. Piagam Madinah hadir mempertahankan “gagasan baru” bagi suatu bentuk tatanan “masyarakat baru” yang disebut ummat (community) dalam sejarah umat manusia.
Prinsip-prinsip di atas pada dasarnya adalah prinsip universal yang diakui oleh  kalangan  internasional  sebagai  prasyarat  untuk  mewujudkan  kehidupan sosial- politik yang egaliter dan demokratis.
Sebagaimana  dijelaskan  olehh  kalangan  ahli,  pembentukan  Departemen Agama  RI  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembentukan  negara  kesatuan  RI.  Para pendiri negara ini bertekad untuk tidak menganut paham negara teokrasi dan juga tidak  menganut  paham  negara  sekuler.  Di  negara  berpaham  teokrasi,  negara membentuk  undang-undang  dasar  atau  konstitusi  bersumber  pada  hukum  agama tertentu,  sedangkan  di  negara  berpaham  sekuler,  negara  sama  sekali  tidak  boleh mencampuri  urusan-urusan  agama.  Hal  ini  lazimnya  disebut  sebagai  pemisahan yang  tegas  antara  negara  dan  gereja,  atau  antara  politik  dan  agama.  Kedua pemahaman  kenegaraan  seperti  itu  ditolak  dengan  terbentuknya  negara  RI  yang ber-Pancasila. Sesuai dengan isi UUD 45 pasal 29, maka negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan beribadah menurut  agamanya dan kepercayaannya  itu.  Dengan  demikian,  di  satu  pihak,  negara  tidak  dapat mencampuri  urusan  dan  perumusan  ajaran-ajaran  agama.  Namun,  di  pihak  lain, negara  berkewajiban  mengusahakan  peningkatan  penghayatan  hidup  keagamaan warga  negara  Indonesia,  sehingga  dengan  sendirinya  berkewajiban  menjaga  dan mengusahakan terciptanya kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama,  serta  kerukunan  antara  umat  beragama  dengan  pemerintah. Pengembangan tugas dan kewajiban negara seperti itulah yang dilaksanakan oleh Departemen  Agama.  Landasan  empiris  keagamaan  di  Indonesia,  yaitu  adanya pluralitas  agama,  memberikan  alasan  yang  logis  bagi  Departemen  Agama  untuk melaksanakan hal-hal di atas 13 .
Akhirnya dalam menegaskan pentingnya Islam Pluralis, bangsa Indonesia bisa  menyebut  juga  bahwa  Pancasila  adalah  sumber  segala  sumber  pandangan kemasyarakatan  dan  kenegaraan,  karena  ia  adalah  dasar  negara.  Lepas  dari kenyataan bahwa ungkapan-ungkapan serupa itu, terdengar sloganistik  dan klise, namun  jelas  tetap  mengandung  kebenaran.  Masalahnya  di  sini  ialah  bagaimana melihatnya  secara  relevan.  Ini  mulai  dengan  menyadari  bahwa  nilai-nilai Pancasila  adalah  “titik  temu”  semua  pandangan  hidup  yang  ada  di  negeri  kita,
13 Victor  I.  Tanja, Pluralisme  Agama  dan  Problema  Sosial:  Diskursus  Teologi  Tentang Isu-isu Kontempore r, (Jakarta: PT. Pustaka CINDESINDO, 1998),  3-4
termasuk pandangan hidup yang dirangkum oleh agama-agama di Indonesia. Dan nilai-nilai  Pancasila  itu,  baik  potensial  maupun  aktual,  telah  terkandung  dalam ajaran  semua  agama  yang  ada  (jika  tidak,  maka  bagaimana  mungkin  kita mendapatkan makna dan tujuan hidup dalam agama itu dapat menerima nilai-nilai Pancasila).  Oleh  karena  itu,  Pancasila  dapat  dipandang  sepenuhnya  sebagai  titik temu  agama-agama  di  Indonesia  juga.  Dan  karena  mencari,  menemukan  dan mengajak  kepada  titik  temu  antara  umat  yang  berbeda-beda  itu  sendiri  adalah perintah  agama,  (yang  dalam  Alquran,  perintah  untuk  menuju  kepada  titik  temu itu  dinyatakan  dalam  surat  Ali  Imran  (3):64),  yang  artinya  ialah: Katakanlah (wahai  Muhammad):  wahai  para  pengikut  kitab  suci,  marilah  menuju  ajaran sama  (kalimat  sawa’)  antara  kami  dan  kamu  sekalian,  yaitu  bahwa  kita  tidak menyembah selain Allah, dan tidak memperserikatkan-Nya dengan apapun juga, dan  bahwa  kita  tidak  mengangkat  sebagian  dari  kalangan  kita  sendiri  (umat manusia) menjadi tuhan-tuhan selain Allah.
Adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku,  warna  kulit,  agama,  maupun  aspirasi  politik.  Dalam  sudut  pandang  Islam, hal  itu  dianggap  sebagai  sebuah sunnatullah atau  hukum  alam  yang  harus  kita hargai dan kita biarkan berkembang sesuai khittah-nya masing-masing. Namun di sisi  lain,  faktanya  yang  menjadi  keprihatinan  kita,  akhir-akhir  ini  sering  kita menyaksikan  hubungan  antara  penganut  agama  mulai  goyah,  setidaknya  mulai terusik  bahkan di  beberapa daerah konflik di  Poso, Ambon, Pontianak, dan lain- lain telah menelan banyak korban, anak-anak dan perempuan, tidak terhitung juga beberapa milyar yang harus dibayar karena konflik ini. Pertanyaannya adalah, ke mana nurani dan kultur kita yang selama ini dikenal dengan negara yang memiliki toleransi dan tingkat kerukunan antar umat beragama dan seolah hilang di tengah krisis  multi  dimensional  yang  telah  melanda  negeri  ini.  Kenyataan    tersebut sungguh  sangat  ironis.  Terjadinya  di  saat  demokrasi  didengungkan  di  berbagai kalangan.  Namun  dibalik itu suatu kenyataan negara  Indonesia adalah salah satu contoh dari banyak negara di dunia ini, yang umat beragamanya mengembangkan sikap hidup saling toleransi. Di Indonesia terdapat enam agama resmi yang diakui pemerintah.  Keenam  agama  tersebut  adalah  Islam,  Kristen  Katolik,  Protestan, Hindu,  Budha  dan  Konghucu.  Keenam  agama  itu  hidup  berdampingan,  saling rukun, damai dan saling menyapa satu sama lain.
Sikap toleransi semacam itu juga telah dikembangkan oleh Gereja Katolik Roma, di mana beberapa keputusan konsili Vatikan II telah menumbuhkan sikap yang  lebih  positif  terhadap  keberadaan  agama-agama  lain.  Dalam    kalangan Protestan  selama  tahun  1970  an,  Dewan  Gereja-gereja  Dunia  juga  menganggap semakin  penting  artinya  menggalakkan  dialog  dengan  agama-agama  selain Protestan. Selanjutnya Keputusan Dewan Gereja-gereja Dunia turut mengeluarkan pedoman untuk berdialog  yang sekarang tetap menjadi pembahasan dalam setiap gereja  yang  menjadi  anggotanya.  Kemudian  umat  Kristen  mulai  meninggalkan sikap eksklusif yang menganggap agama lain sebagai agama penyembah berhala, yang  perlu dikristenkan 14 .
Pada  mulanya,  agama  kristen  adalah  agama  yang  paling  sulit  menerima kebenaran  agama  lain.  Bagi  mereka  “keselamatan  hanya  ada  dalam  Kristus” Namun  dalam  perkembangan  selanjutnya,  Agama  Kristen  menunjukkan  suatu
14 Harold  Coward, Pluralisme,  Tantangan  bagi  Agama-agama, (Yogyakarta:  Kanisius, 1989),  47.
sikap  yang  berbeda  dan  lebih  positif  terhadap  ajaran  atau  agama  selain  Kristen, seiring dengan terciptanya kemajuan berfikir di dunia Barat.
Dalam  ajaran  Protestan  diajarkan  bahwa  hidup  yang  rukun  dalam beragama  adalah  seperti  yang  terdapat  dalam  Al-kitab,  yaitu  “hukum  kasih”. Hukum  kasih  adalah  mengasihi  sesama  manusia  (mat  22:37;  Rum  13:  10;  Kor 13:4-7,13) yang merupakan “hukum utama” dalam kehidupan mereka.
Selanjutnya  gereja  Katolik  menegaskan  dalam  formulasinya,  gereja mengajak kepada putranya, supaya memulai dialog dengan para penganut agama- agama  lain,  yang  dilakukan  secara  bijaksana  dan  dengan  cinta  kasih  serta  dalam kesaksian  agama  dan  hidup.  Kristiani  yang  mereka  akui,  memelihara  dan mengembangkan  hal-hal  yang  baik,  spiritualitas  dan  moral,  maupun  nilai-nilai rasio kultural yang terdapat di kalangan orang-orang itu.
Pandangan  serupa  juga  diriwayatkan  dalam  kisah  Rasul-rasul  17:26  yang berbunyi: “Adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat, dan asalnya pun juga,  karena  Allah  menjadikan  seluruh  bangsa  manusia  untuk  menghuni  seluruh bumi 15 .
Dalam  agama  Hindu  kerukunan  hidup  antar  umat  beragama  merupakan landasan hidup  yang harmonis, saling kasih sayang, dan adanya pandangan asah, asih dan asuh, seperti yang terdapat dalam ajaran” Catur Marga ” 16 . Catur Marga terdiri  atas: dharma,  artha,  kama  dan  moksa 17 . Dharma artinya  sila  dan  budi pekerti  yang  luhur,  penuntun  umat  manusia  dalam  mencapai  kebenaran  dan kesempurnaan lahir dan batin, juga bermakna hukum untuk mengatur hidup, dan segala  perbuatan  manusia  yang  di  dasarkan  kepada  pengabdian  keagamaan  juga sebagai suatu tugas sosial dalam masyarakat. Artha adalah meyakini suatu meteri atas  kekayaan  dalam  keduniawian  sebagai  alat  untuk  kepuasan  hidup,  dan  juga berarti  tujuan.  Oleh  karena  itu  dalam  mencari  kekayaan  harus  dilandasi dharma. Bagian ketiga dari catur Marga adalah kama, yaitu kenikmatan, keinginan, nafsu, kesenangan dan kepuasan terhadap duniawi dan naluri hidup, karena kodrat alam semua makhluk seperti lapar, haus dan birahi sukar untuk dikekang. Kama dapat dipuaskan  oleh artha, karena  dalam  mencari artha harus  berdasarkan dharma. Apabila ingin mencari artha dan kama, maka harus terlebih dahulu melaksanakan dharma, sehingga  keduanya  ( artha dan kama )  dapat  diperoleh. Artha dan kama tidak  boleh  menyimpang  dari dharma. Moksa adalah  kebahagian  hidup  yang abadi,  yakni  terlepasnya atma dari  lingkaran samsara.  Moksa berarti  bersatunya kembali atma dengan paramatma. Moksa adalah tujuan akhir dari ajaran  Agama Hindu yang setiap saat mereka cari sampai tercapai dan berhasil 18 .
Pandangan agama Budha tentang kerukunan hidup beragama dapat dicapai dengan bertitik-tolak kepada empat kebenaran, yaitu:
1. Hidup itu adalah suatu penderitaan
2. Penderitaan disebabkan keinginan rendah
3. Apabila tahta (keingin rendah) dapat dihilangkan, maka penderitaan akan berakhir.
15 Zakiah Daradjat, dkk, Perbandingan Agama 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), 40
16 Catur  Marga  adalah  ajaran  untuk  membina  hubungan  yang  harmonis  antar  sesama manusia dan makhluk hidup lainnya sesuai dengan tujuan tata susila Agama Hindu.
17 M.  Mansyur  Amin  (ed), Moralitas  Pembangunan:  Perspektif  Agama-agama  di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994),  80.
18 Zakiah Daradjat, et. all, Perbandingan..., 141
4. Jalan  untuk  menghilangkan  keinginan  rendah  ialah  melaksanakan  8 (delapan) jalan utama, yaitu: pengertian yang benar; perbuatan yang benar; kesadaran  yang  benar;  mata  pencaharian  yang  benar;  daya  upaya  yang benar; dan pemusatan pemikiran yang benar. 19
Agama  Islam  secara  positif  juga  sangat  mendukung  kerukunan  hidup beragama.  Sikap  kerukunan  hidup  yang  tenteram  dalam  setiap  pribadi  muslim didasarkan pada ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah. Allah SWT berfirman dalam surat al-,  bagi  kami  amalan-amalan  kami  dan  bagi  kamu  amalan  kamu.  Tidak  ada pertengkaran  antara  kami  dan  kamu.  Allah  mengumpulkan  antara  kita  dan  pada Nya-lah kita kembali Syura‟ ayat 15 yang artinya: “...Allah tuhan kami dan Tuhan kamu”.
Zakiah Daradjat juga mengatakan:
Jadi  Umat  Islam  sudah  terpimpin  dengan  Al-Qur‟an  untuk  hidup  rukun bersama umat agama lain. Dan dalam berdakwah pun orang Islam diberikan garis yang jelas yaitu tidak melakukan pemaksaan untuk menarik orang yang berlainan agama menjadi penganut agama Islam 20
Seperti    yang  telah  diungkapkan  sebelumnya,  pluralitas  berarti  adanya saling  hubungan  dan  ketergantungan  di  antara  hal-hal  yang  berbeda.  Sebagai akibat  logisnya,  pluralitas  mengacu  kepada  adanya  kebersamaan  dan  keutuhan. Dengan demikian, kita tidak lagi dapat membatasi diri pada pembicaraan tentang pluralitas itu sendiri. Banyak sekali perubahan penting yang terjadi di depan kita, yang  melampaui  batas-batas  nasional  dan  regional.  Perubahan  ini  juga  terkait dengan globalisasi yang dialami oleh para penganut agama-agama.
Walaupun  ada  faktor  perbedaan  di  antara  agama-agama,  namun  juga terdapat  sejumlah  kesamaan  cukup  berarti  di  antara  mereka.  Pengertian  terhadap saling  ketergantungan  telah  mengukuhkan  suatu  paradigma  tentang  kesatuan dalam bentuk baru. Salah satu indikasinya adalah agama membawa dampak yang luas  terhadap  seseorang,  baik  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  fisik,  ekonomi, politik, maupun agama itu sendiri. Dan jika kebutuhan-kebutuhan tersebut saling tumpang-tindih,  maka  dengan  kesadarannya  agama  yang  dimilikinya,  seseorang akan memberikan penilaian etis terhadap apa yang dilakukannya.
Untuk mencapai pemecahan atas segala sikap destruktif , banyak tawaran teoretis  maupun  praktis  yang  dikemukakan  oleh  mereka  yang  peduli  terhadap kerukunan  antar  agama.  Antara  lain,  dan  paling  keras  gemanya,  adalah  upaya untuk  menciptakan  suasana  dialog  antar  umat  beragama.  Sudah  saatnya  umat beragama meninggalkan era monolog untuk beranjak kepada era dialog.
Melalui  dialog,  umat  beragama  mempersiapkan  diri  untuk  melakukan diskusi  dengan  umat  agama  lain  yang  berbeda  pandangan  tentang  kenyataan hidup.  Dialog  tersebut  dimaksudkan  untuk  saling  mengenal  dan  saling  menimba pengetahuan  baru  tentang  agama  yang  menjadi  mitra  dialog.  Dialog  tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan  yang  dapat  dijadikan  landasan  hidup  rukun  dalam  suatu masyarakat.
Yang perlu digaris bawahi di sini adalah, apabila konsep pluralisme agama di atas hendak diterapkan di Indonesia maka ia harus bersyaratkan satu hal, yaitu
19 Nurdinah  Muhammad,  dkk, Ilmu  Perbandingan  Agama, (Banda  Aceh:  Ar-Raniry Press, Cet. I, 2004),  351-359.
20 Zakiah Daradjat, dkk, Perbandingan ..., 143.
komitmen  yang  kokoh  terhadap  agama  masing-masing.  Seorang  pluralis,  dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar  dan  menghormati  mitra  dialognya.  Tetapi  yang  terpenting  ia  harus committed terhadap  agama  yang  dianutnya.  Hanya  dengan  sikap  demikian  kita dapat  menghindari  relativisme  agama  yang  tidak  sejalan  dengan  semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Tantangan yang dihadapi oleh umat beragama di Indonesia tidaklah kecil. Kalau sampai saat ini kita dapat berbangga atas prestasi yang telah dicapai dalam membina  dan  memupuk    kerukunan  antar  umat  beragama,  namun  tugas  yang terbentang di hadapan kita masih jauh dari rampung. Adalah tanggung jawab kita bersama  untuk  membudayakan  sikap  keterbukaan,  menerima  perbedaan,  dan menghormati  kemajemukan  agama,  dibarengi  loyalitas  dan  komitmen  terhadap agama masing-masing. 21
Pengertian  pluralisme  agama  yang  bersyarat  inilah  yang  terekam  dalam anjuran  Allah  dalam  Al-Qur‟an  surah  Saba‟:  24-26,  dan  Al-Baqarah:  148. pluralisme  sebagai  ideologi  dan  gerakan  politik  juga  pernah  diteladankan  oleh Nabi  Muhammad  SAW  kepada  Umar  dan  diteruskan  kepada  para  Khalifah lainnya.  Bukti-bukti  empiris  pluralisme  Islam  terjadi  dalam  kehidupan  sosial, budaya  dan  politik  di  Andalusia,  Spanyol,  pada  masa  pemerintahan  Khalifah Umawi.  Pemerintahan  tersebut  secara  konsisten  menegakkan  nilai-nilai  plural berdasarkan  Al-Qur‟an  dan  Hadist  yang  menciptakan  iklim  kemajemukan  dalam masyarakat.  Mereka  menghargai  eksistensi  kebudayaan  lain  di  luar  Islam  seperti Kristen dan Yahudi 22 .
Pada  masa  modern  keberagaman  semacam  itu  merupakan  anutan mayoritas  umat  Islam  di  Indonesia.  Salah  satu  organisasi  sosial  keagamaan terbesar  di  Indonesia,  Nadhatul  Ulama  (NU)  yang  didirikan  pada  tahun  1926, sangat mengedepankan prinsip keberagaman yang mengedepankan nilai-nilai dari pola tawassuth (moderat) , i’tidal ( proporsional), tasamuh (toleran), dan tawazum (keseimbangan). 23 Melalui  pola  keberagaman  yang  disebut  Ahli  Sunnah  wal Jama‟ah  (Aswaja)  ini,  NU  menyatakan  bahwa  Indonesia  dalam  bentuk  negara yang  berdasarkan  UUD  1945  merupakan  bentuk  final  bagi  umat  Islam Indonesia. 24 Penerimaan dan Pengakuan NU terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia  tersebut  merupakan  bentuk  konkrit  dari  sikap  moderasi  keberagaman NU yang menggambarkan secara jelas tentang pluralisme yang dianutnya.
Terkait dengan itu, konsep persaudaraan dalam perspektif NU merupakan ikatan universal yang meliputi persaudaraan sesama muslim ( ukhuwah Islamiyah ), persaudaraan kebangsaan ( ukhuwah Wathaniyyah ), dan persaudaraan kemanusiaan  ( ukhuwah  Basyariyyah ) 25 .  Hal  ini  memperlihatkan  secara  nyata
21 Alwi  Shihab, Islam  Inklusif  Menuju  Sikap  Terbuka  dalam  Beragama, (Bandung: Mizan, 2001),  40
22 M. Qurais Shihab, et.all, Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas”
Konflik, (Bandung: Pustaka Hidayah, cet.I 1998),  165
23 Said  Aqiel  Siradj,  “Ahlusunnah  wal-jamaah  di  awal  abad  XXI”  dalam  Imam  Baehaqi (ed),  kontroversi  Aswaja: Aula  Perdebatan  dan  Reinterprestasi ,  cet  I  (Jogjakarta:LKIS,  1999), 139.
24 Andre  Frillard,  “Nahdhatul  Ulama  dan  Negara: Fleksibelitas,  Legitimasi  dan Pembaruan , cet.I, (Jogjakarta: LKIS, 1994), 26
25 Martin  Van  Bruinessen, NU,  Tradisi,  Relasi-relasi  Kuasa,  Pencarian  Wacana  Baru , cet. I, (Jogjakarta: LKIS-Pustaka Pelajar , 1994),  146-147
tentang  komitmen  NU  untuk  mengembangkan  kehidupan  yang  penuh  moderasi dan toleransi dalam seluruh aspek kehidupan. NU diyakini oleh banyak kalangan sebagai  kelompok  yang  sangat  menekankan  pluralisme  dan  toleransi,  yang meletakkan  pluralisme  dan  kemajemukan  sebagai  perbedaan  alami  yang  harus dihormati  dan  tidak  boleh  dipertentangkan.  Semua  itu  ditujukan  dalam  rangka pengembangan kehidupan yang penuh kedamaian, dan kesejahteraan.
Tanpa menafikan adanya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, pola keberagaman  yang  bernuansa  pluralistik  itu  juga  menjadi  panutan  dari Muhammadiyah.  Sebagaimana  dinyatakan  Streenbrink  yang  dikutip  Azra, kemunculan  organisasi-organisasi  modern  Islam,  khususnya  Muhammadiyah, adalah dalam rangka memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak non-Muslim , terutama Kristen. 26 Dengan demikian, Muhammadiyah bersama NU sebagai dua organisasi  yang  dianut  mayoritas  umat  Islam  Indonesia  sampai  batas-batas tertentu  mepresentasikan  Islam  Indonesia  sebagai  Islam  yang  berwajah  ramah, toleran, an pluralistik.
Dari gambaran-gambaran di atas dapat di pahami bahwa makna atau pesan “Piagam Madinah” sangat membawa pengaruh yang besar terhadap pluralisme di Indonesia seperti tercermin dalam hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah bahwa hubungan (agama  dan negara) ini dalam perspektif  Indonesia  secara  substansial  didasari  beberapa  hal  sebagai  berikut:
Pertama, negara  berlandaskan  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sehingga  dalam pengelolaan  negara,  sudah  selayaknya  diatur  dalam  koridor  norma  yang  tidak bertentangan  dengan  nilai  ketuhanan  (keagamaan). Kedua, negara  menjamin setiap  warga  negara  untuk  memilih  dan  beribadah  menurut  agama  dan kepercayaannya.  Dengan  demikian  negara  tidak  berhak  untuk  membatasi,  dan apalagi melarang setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya sejauh  tidak  berada  dalam  ruang  publik  dan  memaksakan  aturan  agama  tertentu pada pemeluk agama lain. Ketiga, negara mempunyai kewajiban untuk melayani hajat keberagaman warganya secara adil tanpa diskriminasi.
Dengan  demikian  dalam  kehidupan  agama  di  Indonesia  yang  pluralistis, sebagaimana  yang diungkapkan di atas, bahwa nilai yang tertinggi dipilih adalah kebebasan  atau  kemerdekaan,  suatu  nilai  yang  menyentuh  keluhuran  martabat manusia.

## C. Penutup
Pluralisme adalah gagasan atau pandangan yang mengakui adanya hal-hal yang  sifatnya  banyak  dan  berbeda-beda  (heterogen)  di  suatu  komunitas masyarakat. Semangat pluralisme sebagai penghargaan atas perbedaan-perbedaan dan  heterogenitas  merupakan  moralitas  yang  harus  dimiliki  manusia.  Terlebih- lebih  di  Indonesia,  proses  membumikan  semangat  pluralisme  menjadi  urgen mengingat  fenomena sosio-historis,  kultural,  dan geografis masyarakat  Indonesia sarat  dengan  heterogenesis  yang  ditandai  dengan  banyaknya  pulau,  perbedaan adat  istiadat,  agama,  dan  kebudayaan.  Terlebih-lebih  di  Indonesia  yang  secara sosio-historis  masyarakatnya  heterogen,  yang  terdiri  atas  berbagai  macam  suku, adat  istiadat,  agama  dan  budaya,  persamaan  status,  serta  perlakuan  secara konstitusional  bagi  semua  warga  tanpa  memandang  asal  usul  agama  dan  etnis harus tetap dijadikan perhatian utama seluruh komponen bangsa.
26 Azyumardi Azra , Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam , Cet.I. (Jakarta, Penerbit Pramodina,1999) hal 40

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Jusuf, Ja‟qub Ibn Ibrahim, Kitab  Al-Kharaj ,  Cet.  5  Cairo:  Al-  Matha‟ah  al- Salafiyyah.
Adeng Muchtar Gazali, Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama , Cet, I, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar  Hidup  Bersama  Dalam  Masyarakat  Yang  Majemuk Jakarta:  UI Press, 1995.
Alwi  Shihab, Islam  Inklusif  Menuju  Sikap  Terbuka  dalam  Beragama, Bandung: Mizan, 2001.
Andre  Frillard,  “Nahdhatul  Ulama  dan  Negara: Fleksibelitas,  Legitimasi  dan Pembaruan , cet.I Jogjakarta: LKIS,1994.
Azyumardi  Azra,  et.  all, Nilai-nilai  Pluralisme  dalam  Islam :  Bingkai  gagasan yang Berserak, Cet. I, Bandung: Nuansa, 2005.
Azyumardi  Azra ,  Konteks  Berteologi  di  Indonesia:  Pengalaman  Islam ,  Cet.I. Jakarta, Penerbit Pramodina,1999.
Buddhy Munawar Rachman, Islam Pluralis  Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Cet.I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
Harold  Coward, Pluralisme,  Tantangan  bagi  Agama-agama, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
Ibnu Asakir, Tarikh Dimashg Al-Kabir, jilid I, Ut.2, Beirut: Dar Al-Masirah, 1399 H/1979 M.
Ibnu Hisyam, Sirah An-Nabawiyah , Mesir, TT.
J  Suyuthi  Pulungan, Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  Dalam  Piagam  Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an, Jakarta: LSIK, 1994.
James, A.H Murray, et.ell, The Oxford English dictionary , Vol II London: Oxford at the Clarendon Press, 1978.
M.  Mansyur  Amin  (ed), Moralitas  Pembangunan:  Perspektif  Agama-agama  di Indonesia (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
M.  Quraish  Shihab,  et.all, Atas  Nama  Agama: Wacana  Agama  Dalam  Dialog “Bebas” Konflik, Bandung: Pustaka Hidayah, cet.I 1998.
Martin  Van  Bruinessen,  NU, Tradisi,  Relasi-relasi  Kuasa,  Pencarian  Wacana Baru , cet. I, Jogjakarta: LKIS-Pustaka Pelajar , 1994.
Muhammad  Legenhausen, Islam  And  ReligiOne  Pluralisme,  dalam  Al-Tauhid, Vol. 14, No. 3, 1997.
Nasr, Seyyed Hossein, Ideals an Realities Of Islam Lahore: Suhail Academy, 1994.
Nurdinah Muhammad, dkk, Hubungan Antar Agama, cet. I Yogyakarta: AK grup, 2006
Nurdinah  Muhammad,  dkk, Ilmu  Perbandingan  Agama, Banda  Aceh:  Ar-Raniry Press, Cet. I, 2004.
Phillip  K.  HItti, Capital  Cities  of  Arab  Islam ,  Minuapolis:  University  of Minuesofa, 1973.
Said  Aqiel  Siradj,  “ Ahlusunnah  wal-jamaah  di  awal  abad  XXI” dalam  Imam Baehaqi (ed), kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterprestasi , cet I (Jogjakarta:LKIS, 1999.
Victor  I.  Tanja, Pluralisme  Agama  dan  Problema  Sosial:  Diskursus  Teologi Tentang  Isu-isu  Kontempore r,  (Jakarta:  PT.  Pustaka  CINDESINDO, 1998.
Zakiah Daradjat, dkk, Perbandingan Agama 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1984.