## ANALISIS REGULASI PROFESI BIDANG IT STUDI KASUS : REGULASI KOMINFO
Farhan Muhammad Naufal 1) , Nabila Nur Fransiska R 2) , Dwi Suci Anggraeni 3) , Didi Juardi 4) 1,2,3,4 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang 41361 Co Responden Email: farhan.naufal18193@student.unsika.ac.id

## Article history
Received 25 April 2022 Revised 15 June 2022 Accepted 22 June 2022 Available online 30 June 2022
Keywords
IT Profession, Professional Regulations, KOMINFO
Abstract
Regulation is a rule or agreement made by certain parties or the government in an area  that  aims  to  regulate  something  so  that  it  becomes  orderly  and  good.  This journal was created based on this, because the thing that a professional, especially in the field of informatics, needs to know is a regulation that is applied. For this reason, it is necessary to understand the regulations that are applied so that an IT professional can carry out his profession in accordance with existing regulations. The Ministry of Information and Information Technology (KOMINFO) as one of the government agencies in charge of the IT sector in Indonesia, is expected to be able to become a forum for elements in the field of informatics in determining the direction of existing regulations in Indonesia, and can provide a legal umbrella for IT professionals. , so that it can be used as a basis when entering the world of work  or  business  later,  so  that  Human  Resources  (HR)  in  the  IT  field  have national-scale  competencies  that  have  competencies  according  to  applicable regulations and can compete in the global arena.
Riwayat
Diterima 25 April 2022 Revisi 15 Juni 2022
Disetujui 22 Juni 2022 Terbit 30 Juni 2022
Kata Kunci
Profesi IT, Regulasi Profesi,
KOMINFO Abstrak
Regulasi merupakan sebuah aturan atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu atau pemerintah dalam suatu daerah yang bertujuan untuk mengatur suatu hal, agar  menjadi tertib dan baik. Jurnal ini dibuat berdasarkan pada hal  tersebut, karena  hal  yang  perlu  diketahui  oleh  seorang  profesional  khususnya  dibidang informatika  adalah  sebuah  regulasi  yang  diterapkan.  Untuk  itu,  diperlukan pemahaman  tentang  regulasi  yang  diterapkan  agar  seorang  profesional  bidang  IT dapat  menjalankan  profesinya  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada.  Kementerian Informasi dan Informatika (KOMINFO) sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas  pada  bidang  IT  di  Indonesia,  diharapkan  mampu  menjadi  wadah  bagi elemen-elemen dibidang Informatika dalam menentukan arah regulasi yang ada di Indonesia, serta dapat memberikan payung hukum bagi para profesional di bidang IT, agar dapat menjadi landasan ketika terjun ke dunia kerja maupun usaha nantinya, sehingga  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dibidang  IT  memiliki  kompetensi  skala nasional  yang  memiliki  kompetensi  sesuai  regulasi  yang  diterapkan  dan  dapat bersaing di kancah global.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  sangat pesat  pada  era  modern  ini,  membuat  banyak profesi-profesi  mengenai  bidang  teknologi informasi  sangat  banyak.  Sehingga  perlu sebuah  aturan  atau  regulasi  yang  mengatur tentang  hal  tersebut.  Regulasi  tersebut diperlukan  untuk  membatasi  atau  sebagai payung  hukum  bagi  profesional  pada  bidang teknologi informasi.
Dalam  rangka  mewujudkan  regulasi tersebut  Indonesia  melalui  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  (KOMINFO) membuat sebuah peraturan tentang “Pemberlakukan  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  Bidang  Komunikasi  dan Informatika”  yang  dimuat  pada  peraturan Menteri komunikasi dan informatika nomor 24 tahun 2015.
Dikeluarkannya  aturan  tersebut  berguna untuk  mewujudkan  tenaga  kerja  bidang komunikasi  dan  informatika  yang  memiliki
kemampuan secara kompeten dan profesional dalam menjalankan pekerjaannya serta mampu meningkatkan  daya  saing  dari  sumber  daya manusia  indonesia  dalam  hal  teknologi informasi.
Penelitian  terdahulu  yang  membahas mengenai  regulasi  profesi  yang  ada  di Indonesia  yaitu  penelitian  dengan  judul “Tumpang  Tindih  Regulasi  Advokat  Di Indonesia”  dimana  penelitian  ini  membahas mengenai  kebijakan  Advokat  Indonesia  yang tidak  selaras  antara  satu  kebijakan  dengan kebijakan  lainnya,  sehingga  terjadi  tumpang tindih regulasi. Hal tersebut tentunya berdampak  kepada  kredibilitas  dan  integritas Advokat.Serta  masyarakat  yang  menilai bahwa  Advokat  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia  tidak  sesuai  dengan  kepentingan hukum  yang  ada.  Lebih  baik  ketika  semua pihak dapat bekerja sama membuat peraturan tentang  regulasi  Advokat  yang  memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Penelitian  lainnya  yaitu  penelitian  dari dengan  judul  “Keterkaitan  Antara  Profesi Akuntan  Publik  dengan  Kecurangan  dan Regulasi (Studi Literatur)” membahas tentang peran profesi akuntan publik sebagai pemeriksa  laporan  keuangan  harus  mampu menganalisis kemungkinan
terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan.
Sedangkan pemerintah berperan untuk pembuat kebijakan (regulasi) dengan memberantas korupsi dan kecurangan dengan menerbitkan  regulasi  dengan  pembentukan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang diharapkan  mampu  mendukung  pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dan kecurangan dilembaga pemerintahan
Indonesia.
Untuk itu sebuah etika dan profesionalisme seorang profesi belum mempunyai  aturan  yang  baku  di  Indonesia maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji aturan-aturan yang ada apakah dapat  memenuhi  standar  profesi  yang dibutuhkan pada sektor kerja nantinya.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode literature  review melalui  referensi  teori  yang signifikan  dengan  permasalahan  atau  kasus yang ditemukan. Menurut Creswell, John. W.
(2014;40)  yang  dikutip  oleh      mengatakan bahwa literature review merupakan ringkasan secara  tertulis  yang  bersumber  dari  buku, jurnal, maupun literatur lain yang menjelaskan teori serta informasi masa lampau hingga saat ini yang menyusun pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan.
Jenis  informasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan  melalui  literature  review  yang berhubungan  tentang  regulasi  profesi  bidang IT,  khususnya  regulasi  yang  telah  diterbitkan oleh Kementerian
Komunikasi dan
Informatika (KOMINFO). Informasi-informasi yang
telah didapatkan  selanjutnya  dianalisis  dengan metode  analisis  deskriptif.  Metode  ini dilakukan  dengan  menjelaskan  data  dan informasi  yang  kemudian  diikuti  dengan analisis, yang tidak hanya menguraikan tetapi juga memberikan penjelasan dan pengetahuan yang baru bagi pembacanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seiring  dengan  pemberlakuan  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)  pada  bidang  IT,  berikut  penjelasan dari beberapa profesi khususnya profesi yang berhubungan dengan bidang informatika yang banyak  dicari  oleh  dunia  kerja  berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (KOMINFO), antara lain yaitu ;
1. Jaringan Komputer
Jaringan  komputer  menjadi  sesuatu  hal yang  kita  temui  di  kehidupan  sehari-hari, semakin berkembang seiring dengan perkembangan  teknologi  saat  ini.  Standar Kompetensi  Kerja  Nasional  (SKKNI)  pada bidang  jaringan  komputer  yang  telah  sudah ditetapkan  pada  tahun  2006,  mengalami perubahan  dengan  menyesuaikan  pesatnya teknologi yang berkembang. Sehingga pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika merumuskan regulasi SKKNI pada  bidang  jaringan  komputer  pada  tahun 2016,  guna  menciptakan  regulasi  yang menyesuaikan  dengan  kebutuhan  Sumber Daya Manusia (SDM) dalam skala global.
Berdasarkan  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  (SKKNI)  pada  kategori
jaringan  komputer,  tujuan  dibentuk  standar kompetensi kerja yaitu :
1. Menetapkan  standar  dasar  keterampilan teknis  dan  manajemen  jaringan  komputer dalam pengelolaan jaringan komputer bagi institusi.
2. Mengembangkan keterampilan secara formal  untuk  Sumber  Daya  Manusia (SDM) di bidang jaringan komputer.
3. Verifikasi dalam pengetahuan dan keterampilan  tenaga  kerja  bidang  jaringan komputer  melalui  pengujian  sertifikasi standar.
Penggunaan  regulasi  Standar  Kompetensi Kerja  Nasional  (SKKNI)  sangat  diperlukan oleh  beberapa  lembaga  atau  institusi  yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia khusus di bidang jaringan komputer. Berikut  penggunaan  SKKNI  sesuai  dengan kebutuhan  yang  ada  pada  dunia  kerja,  antara lain:
1. Lembaga Pendidikan
Memberikan  informasi  tentang  regulasi pengembangan  kurikulum  dan  sebagai  acuan penyelenggaraan suatu penilaian.
2. Dunia Usaha dan Industri
Penerapan SKKNI dapat membantu dalam
proses  rekrutmen,  proses  penilaian  kinerja,
menyusun uraian jabatan, dan mengembangkan  program  pelatihan  yang spesifik  sesuai  kebutuhan  dunia  usaha  dan industri.
3. Lembaga Sertifikasi Sebagai acuan dalam merumuskan program
sertifikasi  di  bidang  jaringan  komputer  serta acuan dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi.

## 2. Pengolah Data
Pusat  data  merupakan  fasilitas  dari  pusat kegiatan  operasional  TIK  beserta  seluruh komponen didalamnya dan merupakan sebuah wadah  dimana  sebuah  institusi  atau  suatu organisasi menyimpan, mengelola, dan menyebarkan suatu data. Oleh sebab itu,  data menjadi  aspek  penting  bagi  keberlangsungan suatu organisasi sehingga keandalan pusat data menjadi prioritas utama bagi tiap organisasi.
Keterampilan  dan  keahlian  mengelola sebuah pusat data merupakan hal yang sangat dibutuhkan  oleh  Sumber  Daya  Manusia (SDM) pada bidang pengelola data, dikarenakan  mereka  memiliki  tugas  dang
tanggung  jawab  untuk  mengelola  pusat  data suatu organisasi.
Untuk  memenuhi  hal tersebut,  pemerintah Indonesia  melalui  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  (KOMINFO)  bekerjasama dengan  para  ahli  dari  akademisi,  pemerintah dan  sektor  swasta  pada  bidang  pengelolaan data  untuk  menetapkan  suatu  regulasi  yang akan  menjadi  sebuah  standar  nasional  untuk profesi  bidang  pengelola  data.  Sehingga disusun  sebuah  regulasi  yaitu  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada bidang pengelolaan pusat data yang telah diresmikan pada tahun 2015. Berdasarkan  Standar  Kompetensi  Kerja
Nasional  Indonesia  (SKKNI)  yang  telah ditetapkan  pada  kategori  pengolahan  data, tujuan  dibentuk  standar  kompetensi  kerja antara lain :
1. Menetapkan  keterampilan  teknis  dan manajemen  pengelolaan  pusat  data  pada
SDM yang melaksanakan fungsi keamanan  data  informasi  dalam  suatu organisasi.
2. Mengembangkan  keterampilan  untuk tenaga kerja bidang pengelolaan informasi pusat data.
3. Melakukan  verifikasi  pengetahuan  dan keterampilan tenaga kerja bidang pengelolaan pusat data dengan melakukan pengujian sertifikasi standard.
Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia  (SKKNI)  diperlukan  untuk  suatu lembaga / organisasi pada bidang pengelolaan data.  Penerapan  regulasi  SKKNI  berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan masing- masing,  berikut  penjabaran  dari  penerapan regulasi SKKNI:
1. Pada bidang Pendidikan
Menjadi  acuan  dalam  proses  pembuatan kurikulum  dan  program  pendidikan  yang sesuai dengan regulasi.
2. Pada dunia usaha dan industry Menjadi acuan dalam proses penerimaan pegawai  pada  bidang  pengelolaan  data  serta membantu  dalam  menyusun  program  kerja yang berkaitan pada bidang pengelolaan data.
3. Pada lembaga sertifikasi Menjadi acuan dalam membuat program-
program pelatihan yang sesuai dengan regulasi SKKNI serta dapat mengembangkan
kurikulum  pelatihan  yang  sesuai  dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## 3. Programmer
Perangkat  lunak  merupakan  sebuah  hasil dari rekayasa teknologi yang ada pada saat ini. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengembangan perangkat lunak sangat bervariasi  sejalan  dengan  kebutuhan  global. Untuk itu diperlukan sebuah regulasi di bidang pemrograman  dimana  regulasi  tersebut  dapat memenuhi.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (SKKNI)  di  bidang  pemrograman telah ada sejak tahun 2005 dan karena pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi di bidang software development, maka SKKNI diperlukan  penyesuaian  kembali  untuk  dapat mengikuti  perkembangan  teknologi  dan informasi.
Berdasarkan  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  (SKKNI)  pada  kategori programmer, tujuan dibentuk standar kompetensi kerja yaitu :
1. Dikembangkan  berdasarkan  kebutuhan stakeholder.
2. Menggunakan  acuan  dan  rujukan  dari standar  yang  sesuai  dengan  skala internasional yang sudah ditetapkan.
3. Disusun  melalui  perwakilan  profesi, sehingga  dapat  menjadi  acuan  sebagai pengakuan  serta  pemberlakuan  secara nasional.
Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia  (SKKNI)  diperlukan  untuk  suatu lembaga / organisasi pada bidang pengembangan  perangkat  lunak  khususnya pemrograman.  Penerapan  regulasi  SKKNI berkaitan  dengan  pengembangan  Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu profesi programer yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berikut  penjabaran  dari  penerapan  regulasi SKKNI:
1. Pada bidang Pendidikan Menjadi  acuan  dalam  proses  pembuatan kurikulum  dan  program  pendidikan  bidang pengembangan  perangkat  lunak  yang  sesuai dengan regulasi.
2. Pada dunia usaha dan industry Menjadi acuan dalam proses penerimaan pegawai  pada  bidang  pengelolaan  data  serta membantu  dalam  menyusun  program  kerja yang berkaitan pada bidang pengelolaan data.
3. Pada lembaga sertifikasi
Menjadi acuan dalam membuat program-
program pelatihan yang sesuai dengan regulasi SKKNI serta dapat mengembangkan kurikulum  pelatihan  yang  sesuai  dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## 4. Keamanan Informasi
Kecepatan
perubahan teknologi
menyebabkan  budaya  masyarakat  berubah menjadi  budaya  digital,  oleh  sebab  itu komposisi  teknologi  informasi  khususnya pada  bidang  keamanan  informasi  diperlukan sebuah  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang kompeten  dalam  menjaga  suatu  keamanan sistem informasi.
Atas  dasar  tersebut,  pemerintah  Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika  (KOMINFO)  membuat  suatu upaya  yang  diperlukan  untuk  membangun dasar bagi pengembangan program sertifikasi keamanan  dengan  bekerja  sama  dengan  para ahli  akademisi  bidang  keamanan  informasi yang  akan  diterima  secara  luas  oleh  sektor publik dan swasta.
Untuk  itu  dibuat  sebuah  kerangka  standar bidang  keamanan  informasi  yang  menitik beratkan  kepada  kompetensi  yang  harus memiliki  oleh  tiap  individu  yang  menjadi sumber  daya  manusia  (SDM)  di  bidang keamanan informasi. Maka dibuatlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi sub-bidang keamanan informasi. Berdasarkan  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  (SKKNI)  pada  kategori keamanan  informasi,  tujuan  dibentuk  standar kompetensi kerja yaitu :
1. Menetapkan  pada  keterampilan  dan manajemen  keamanan  informasi  dalam organisasi.
2. Mengembangkan  keterampilan  untuk tenaga  kerja  bidang  keamanan  informasi yang terdiri dari beragam model pelatihan serta program magang.
3. Verifikasi  pada  keterampilan  melalui pengujian standar sertifikasi pada bidang keamanan informasi.
Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia  (SKKNI)  diperlukan  untuk  suatu lembaga  /  organisasi  pada  bidang  keamanan informasi. Penerapan regulasi SKKNI berkaitan  dengan  pengembangan  Sumber
Daya  Manusia  (SDM)  yang  sesuai  dengan bidang keamanan informasi, berikut penjabaran dari penerapan regulasi SKKNI: 1. Untuk bidang Pendidikan
Memberikan sebuah acuan dalam
membentuk  kurikulum  dan  proses  penilaian pada  bidang  keamanan  informasi  di  sektor pendidikan.
2. Untuk dunia usaha / industry
Membantu  dalam  melakukan  proses penerimaan  karyawan  dibidang  keamanan informasi
serta dapat membantu pengembangan  program  khusus  dibidang keamanan  informasi  bagi  pelaku  dunia  usaha dan industri.
3. Untuk lembaga sertifikasi
Menjadi acuan dalam membuat program- program pelatihan yang sesuai dengan regulasi SKKNI serta dapat mengembangkan kurikulum  pelatihan  yang  sesuai  dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## 4. Cloud Computing
Kehadiran  internet  membawa  perubahan yang  sangat  berarti  bagi  para  pengguna  yang menggunakan  layanan  komputasi.  Satu  sama lain  komputer  saling  terhubung  dan  juga server-server  yang  berada  pada  suatu  lokasi yang  saling  terhubung  biasa  dikenal  dengan layanan  cloud.  Sarana  komputasi  sendiri memberikan efek yang sangat pesat bagi para pelaku dunia industri yang ingin menggunakan layanan  data  center  yang  semula  harus memiliki  perangkat  yang  mumpuni  seperti peralatan  komputer  dan  jaringan,  dengan adanya  layanan  cloud  semua  peralatan  fisik tersebut beralih menjadi suatu sarana komputasi  yang  dimiliki  oleh  perusahaan penyedia jasa layanan cloud.
Untuk  itu  diperlukan  suatu  SDM  yang dapat membantu organisasi atau industri dalam bidang cloud computing . Pemerintah Indonesia  melalui  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  (KOMINFO)  bekerja  sama dengan  para  ahli  mengembangkan  sebuah kerangka  yang  dapat  menjadi  sebuah  standar untuk  keterampilan  yang  harus  dimiliki  oleh para praktisi pada bidang cloud computing.
Atas dasar tersebut, Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  (KOMINFO), Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER), serta lembaga lainnya membuat  sebuah  kerangka  standar  bidang cloud computing yang menitikberatkan kepada
kompetensi  yang  harus  dimiliki,  dengan membuat  sebuah  program  pelatihan  dan pendidikan serta regulasi Standar Kompetensi Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI)  bidang cloud  computing  yang  digunakan  untuk memberikan  suatu  panduan  sertifikasi  dan mendukung  fungsi  SDM  bidang  cloud computing dalam implementasi layanan cloud computing.
Berdasarkan  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  (SKKNI)  pada  kategori cloud  computing,  tujuan  dibentuk  standar kompetensi kerja yaitu :
1. Menetapkan sistem  keterampilan  dalam layanan  cloud  computing  bagi  SDM dalam suatu organisasi.
2. Mengembangkan  skema  pelatihan  untuk tenaga  kerja  dalam  layanan  cloud computing.
3. Melakukan    proses    verifikasi    melalui pengujian standar sertifikasi pada bidang cloud computing.
Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia  (SKKNI)  diperlukan  untuk  suatu lembaga  /  organisasi  pada  bidang  keamanan informasi. Penerapan regulasi SKKNI berkaitan  dengan  pengembangan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  sesuai  dengan bidang keamanan informasi, berikut penjabaran dari penerapan regulasi SKKNI: 1. Untuk bidang Pendidikan
Memberikan sebuah acuan dalam membentuk  kurikulum  dan  proses  penilaian pada  bidang  cloud  computing  di  sektor pendidikan.
2. Untuk dunia usaha / industry
Membantu  dalam  melakukan  proses
penerimaan karyawan dibidang cloud computing serta dapat membantu pengembangan  program  khusus  dibidang cloud computing bagi pelaku dunia usaha dan industri  yang  memiliki  layanan  komputasi dalam penerapan sistem usahanya.
3. Untuk lembaga sertifikasi
Menjadi acuan dalam membuat program- program pelatihan yang sesuai dengan regulasi SKKNI serta dapat mengembangkan kurikulum  pelatihan  yang  sesuai  dengan perkembangan teknologi dan informasi.
4. Desain  Grafis  dan  Desain  Komunikasi
Visual Era perdagangan bebas saat ini menciptakan  ruang  pekerjaan  yang  luas, khususnya di regional ASEAN. Diterapkannya Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  pada  31 Desember  2015,  menyebabkan  banyaknya tenaga  kerja  asing  yang  masuk  ke  Indonesia serta  membuka  ruang  untuk  tenaga  kerja Indonesia  bersaing  di  kancah  internasional khususnya dalam kawasan ASEAN.
Untuk  Menyediakan  SDM  yang  memiliki daya  saing  global,  perlu  adanya  sebuah tindakan  melalui  proses  pendidikan  formal, nonformal dan informal. Dari proses pendidikan tersebut diharapkan setiap peserta didik yang telah lulus mendapatkan pengakuan yang  sama  sesuai  dengan  standar  nasional pendidikan.
Proses  pendidikan  diharapkan  mampu menghasilkan  SDM  yang  sesuai  dengan kebutuhan  pasar  industri  nasional  maupun global.  Dengan  SDM  yang  berkualitas  dapat menjamin  dari  kesinambungan  industri  yang berlangsung.  Untuk  itu  diperlukan  sebuah standar  untuk  mewujudkan  kualifikasi  SDM yang  dibutuhkan,  sehingga  dibentuk  Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Bidang  desain  grafis  saat  ini  merupakan sebuah  profesi  yang  sangat  digemari.  Bidang ini  sering  dikenal  dengan  nama  Desain Komunikasi  Visual,  dengan  orang  yang menjalankan profesi tersebut bernama desainer  grafis.  Seorang  desainer  harus mampu  merancang sebuah komunikasi visual sesuai  kebutuhan  industri  dan  lembaga lainnya.
Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah sebuah standardisasi yang dapat menjadi acuan untuk para  profesional  dibidang  Desain  Grafis  /
Desain Komunikasi Visual. Dimana penggunaan standar ini akan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang terkait dengan  bidang  Desain  Komunikasi  Visual, seperti  sektor  pendidikan  dalam  membentuk sebuah  kurikulum  dan  penyelenggaraan sertifikasi, sektor
Industri dalam
mengembangkan  dan  merekruitmen  para pekerja,  dan  masih  banyak  sektor-sektor lainnya.

## 5. Multimedia
Saat  ini  teknologi  informasi  sudah berkembang  dengan  pesatnya,  sehingga membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat.  Saat  ini,  genereasi  sekarang merupakan  generasi  digital  yang  terhubung secara  dunia  maya  satu  dengan  lainnya, menggunakan  media  sosial.  Media  sosial merupakan  platform  yang  digunakan  untuk menyalurkan pendapat yang dimiliki. Kondisi ini menyebabkan perubahan-perubahan dalam kegiatan  mereka,  seperti  kegiatan  belajar mengajar  dengan  menggunakan  perangkat media smartphone.
Multimedia merupakan sebuah alat komunikasi  dan  informasi  yang  didalamnya terdapat teks, grafis, audio, video, animasi, dan image  yang  dikemas  menjadi  satu  kesatuan. Sehingga  bidang  multimedia  saat  ini  cukup digemari  dan  banyak  instansi  atau  lembaga yang  membutuhkan  seorang  profesional dibidang Multimedia.
Pembuatan  standar  kompentesi  diperlukan untuk menjadi sebuah acuan serta regulasi oleh para  profesional  dalam  bidang  multimedia serta mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)  bidang  Multimedia  dalam  bersaing dikancah  nasional  maupun  bersaing  dikancah global.
KOMINFO selaku lembaga yang bergerak pada bidang Teknologi Informasi di Indonesia, telah  menetapkan  standar  kompetensi  kerja nasional Indonesia (SKKNI) dalam mengembangkan  Sumber  Daya  Manusia bidang  Multimedia,  yang  sesuai  dengan kebutuhan kerja. Diantaranya adalah :
1. Sektor Pendidikan
Penggunaan  SKKNI  dapat  memberikan sebuah  informasi  yang  diperlukan  untuk mengembangkan sebuah program dan kurikulum yang berlaku.
2. Sektor Industri Penggunaan  SKKNI  dapat  memberikan sebuah  acuan  dalam  proses  rekruitmen perusahan, khususnya spesifikasi pada bidang Multimedia.
3. Lembaga Sertifikasi Penggunaan  SKKNI  diperlukan  sebagai dasar  dalam  melakukan  sebuah  pelatihan penilaian dan proses sertifikasi profesi bidang Multimedia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  dilakukan dalam regulasi profesi pada bidang informatika yang diterbitkan oleh Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (KOMINFO)  serta  lembaga  lainnya,  yang dimuat  dalam  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  (SKKNI)    dapat  ditarik kesimpulan yaitu dalam komponen-komponen penyusun  SKKNI  harus  memuat  aspek  yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga diharapkan SDM bidang IT di Indonesia mampu bersaing secara global.  Dalam  peraturan  Standar  Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
menyatakan  bahwa  etika  dalam  profesi  harus selalu diutamakan, sehingga tenaga kerja dapat memiliki  kualitas  yang  lebih  maksimal. Sehingga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (SKKNI)  dapat  menjadi  acuan regulasi  profesi  bagi  masyarakat  Indonesia, sehingga suatu usaha atau institusi mendapatkan  SDM  yang  kompeten  pada bidangnya.

## REFERENSI
BPPTIK. (2021). SKKNI yang Terkait dengan Bidang TIK. Retrieved from https://bpptik.kominfo.go.id/skkni/ Habsy,  B.  A.  (2017).  Seni  Memehami
Penelitian  Kuliatatif  Dalam  Bimbingan Dan    Konseling :  Studi  Literatur.
JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa , 1 (2), 90. https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56
KOMINFO.  (2015).  Uji  Publik  Rancangan
Peraturan Menteri mengenai Pemberlakuan  dan  Penerapan  Standar Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia Bidang  Komunikasi  dan  Informatika. Retrieved from https://kominfo.go.id/content/detail/490
4/siaran-pers-no27pihkominfo52015- tentang-uji-publik-rancangan-peraturan- menteri-mengenai-pemberlakuan-dan- penerapan-standar-kompetensi-kerja- nasional-indonesia-bidang-komunikasi- dan-informatika/0/siaran_pers Marini,  S.  (2018).  Kajian  digital  Forensik dalam  Regulasi  di  Indonesia. Seminar Nasional Energi & Tek , 103–106.
Primasari,  nora H. (2014). Keterkaitan Antara Profesi Akuntan Publik Dengan Kecurangan Dan Regulasi. Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan , 3 (1),  199– 218.
Rumata,  V.  M.,  &  Nugraha,  D.  A.  (2020). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian  kominfo:  Survei  literasi digital  pada  instansi  pemerintah. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications  Studies) , 4 (2),  467. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2230
Sudyana,  D.,  &  Soni.  (2020).  Etika  dan Profesionalisme  Saksi  Ahli. Jurnal Computer  Science  and  Information Technology , 1 (1), 13–20.
Tsani,  M.  U.  (2021).  TUMPANG  TINDIH
REGULASI ADVOKAT DI INDONESIA. Jurnal  Hukum , 13 ,  153– 167.