Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara

## PASAL IMUNITAS UNDANG-UNDANG ‘CORONA’ DAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA
Kusnadi Umar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kusnadi.umar@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
Article 27 paragraph (1) of Law No. 2 of 2020 (Corona Law) in particular the phrase "is not a state financial loss", is regarded as an article of immunity and its  existence  is  deemed  to  be  able  to  enforce  the  authority  of  the  BPK  as  an authoritative state institution in assessing or establishing a financial loss of state. Provisions  governing  the  authority  of  the  BPK  and  the  financial  losses  of  the State,  not  including  part  of  the  provisions  which  are  expressly  revoked  and/or otherwise  void  in  the  provisions  of  Article  28  of  the  Corona  Law,  which specifically contains and confirms the invalidity of the clauses of the various laws. While the phrase "is not a state financial loss" can not be justifying, because the formulation  is  still  common,  it  tends  to  potentially  cause  disharmony  between regulations. So in a juridical, the existence of Article 27 paragraph (1) of Corona Law,  cannot  enforce  the  authority  of  the  BPK  in  assessing  or  establishing financial losses of state.
Keywords: Corona law; BPK; State losses; Covid-19

## Abstrak
Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (Undang-undang Corona)  khususnya  frasa  “bukan  merupakan  kerugian  negara”,  diperspektifkan sebagai  pasal  imunitas  dan  keberadaannya  dianggap  dapat  menegasikan kewenangan  BPK  sebagai  lembaga  Negara  yang  otoritatif  dalam  menilai  atau menetapkan  kerugian  Negara.  Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai kewenangan  BPK  maupun  kerugian  Negara,  tidak  termasuk  bagian  dari ketentuan-ketentuan  yang secara tegas dicabut  dan/atau dinyatakan tidak berlaku dalam  ketentuan  Pasal  28  Undang-undang  Corona,  yang  secara  khusus  memuat dan  menegaskan  ketidakberlakuan  pasal-pasal  dari  pelbagai  Undang-undang. Sementara  frasa  “bukan  merupakan  kerugian  negara”  tidak  dapat  dijadikan justifikasi, karena  rumusannya  masih  bersifat  umum,  bahkan  cenderung berpotensi  menimbulkan  disharmonisasi  antar  peraturan  perundangan-undangan. Sehingga  secara  yuridis,  keberadaan  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-undang  Corona, tidak  dapat  menegasikan  kewenangan  BPK  dalam  menilai  atau  menetapkan kerugian Negara.
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Kusnadi Umar
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
Kata Kunci: Undang-Undang Corona, BPK, Kerugian Negara, Covid-19.

## PENDAHULUAN
Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  telah  mewabah  kepelbagai  negara, bahkan telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO). 1 Di  Indonesia,  kasus  positif  pertama  diumumkan  secara  resmi  oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020, setelah sebelumnya dibantah dan diyakini oleh  beberapa  menteri  bahwa  Covid-19  tidak  akan  masuk  ke  Indonesia  dengan beragam  alasan,  yang  secara  ilmiah  sulit  diterima  akal  sehat. 2 Bantahan  dan optimisme  yang  dipertontonkan  beberapa  menteri,  oleh  sebagian  kalangan dianggap  sebagai  sikap  yang  meremehkan  dan  terkesan  tidak  serius  dalam mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap penyebaran Covid-19.
Memasuki  minggu  ketiga  bulan  Maret,  jumlah  kasus  positif  telah  mencapai 1.414. 3 Trend  penyebaran  yang  terus  mengalami  peningkatan,  serta  telah berdampak pada pelbagai aspek, khususnya aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi ‘memaksa’ pemerintah untuk bergerak cepat merumuskan kebijakan dan langkah- langkah  penanganan.  Salah  satu  kebijakan  ( beleid )  yang  dikeluarkan  adalah Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Menangani  Pandemi  Covid-19  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan. 4
Perppu  tersebut,  dijadikan  payung  hukum  untuk  memperkuat  kewenangan lembaga-lembaga  negara  disektor  keuangan,  dalam  merumuskan  dan  mengambil
1 Direktur  Jenderal  World  Health  Organization  (WHO),  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus, secara  resmi  mengumumkan  status  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  sebagai  Pandemi Global pada tanggal 11 Maret 2020 di Jenewa - Swiss. https://www.kompas.com/tren/read/2020 /03/12/003124065/menyebar-hingga-118-negara-virus-corona-ditetapkan-who-sebagai-pandemi Diakses pada tanggal 20/05/2020.
2 Hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan,  Penerangan  Ekonomi Sosial  (LP3ES)  menyimpulkan  telah  terjadi  37  pernyataan  blunder  pejabat  pemerintahan  baik sebelum maupun setelah krisis berlangsung, pernyataan-pernyataan blunder tersebut dilakukan antara lain oleh Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perekonomian,  Menteri  Perhubungan,  Kepala  BNPB,  Menteri  Pariwisata,  Juru  Bicara  Presiden, Juru  Bicara  Pemerintah  untuk  Penanganan  Covid.  Lihat.  https://nasional.kompas.com/read/ 2020/04/06/17522121/lp3es-catat-ada-37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-covid-19 Diakses pada tanggal 20/05/2020.
3 Tirto.id  “Update  Corona  30  Maret  2020:  Data  di  Indonesia,  31  Provinsi  &  Dunia” https://tirto.id/update-corona-30-maret-2020-data-di-indonesia-31-provinsi-dunia-eJJx  Diakses tanggal 20/05/2020.
4 Perppu  merupakan  salah  satu  hak  konstitusional  Presiden  yang  diatur  dalam  Pasal  22 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
kebijakan  serta  langkah-langkah  luar  biasa  ( extra  ordinary ),  dalam  rangka penyelamatan  perekonomian  nasional.  Dengan  fokus  pada  peningkatan  belanja untuk  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial  ( sosial  safety  net ),  dan  pemulihan perekonomian,  melalui  realokasi  dan refocusing Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN), termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi Pemerintah Daerah. 5
Sejak  pertama  kali  diberlakukan,  Perppu  Corona 6 telah  menuai  kontroversi. Ada  yang menanggapi  secara positif, tetapi  tidak sedikit  yang mengkritisi,  mulai dari politisi, tokoh nasional, akademisi, praktisi, dan penggiat anti korupsi, bahkan beberapa  kelompok  masyarakat  telah  mengajukan judicial  review ke  Mahkamah Konstitusi. 7 Meskipun,  Perppu  Corona  masih  harus  memperoleh  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  tetapi  publik  sudah  bisa  membaca  dan memprediksi  sikap  DPR  dengan  melihat  konfigurasi  dan  peta  koalisi  partai politik.  Akhirnya  prediksi  tersebut  terbukti  setelah  pada  tanggal  16  Mei  2020, DPR menyetujui 8 Perppu Corona menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk  Menangani  Pandemi  Covid-19  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas Sistem Keuangan. 9
Setelah  memperoleh  persetujuan  DPR,  pada  tanggal  18  Mei  2020,  Perppu Corona  secara  resmi  diundangkan  dalam  lembaran  negara.  Persetujuan  Perppu Corona  menjadi  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2020  (selanjutnya  disebut Undang-undang  Corona),  ternyata  tidak  menjadikan  kontroversi  diruang-ruang
5 Berita Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  Negara  Hadapi  Covid-19”.  https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan- keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/ Diakses 20/05/2020.
6 Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  diundangkan  pada  tanggal  31  Maret  2020,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  87,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6485.
7 Berita  Humas  Mahkamah  Konstitusi  RI,  “Sejumlah  Masyarakat  Gugat  Konstitusionalitas Perppu corona”. https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16330&menu=2 Diakses 20/05/2020.
8 Ketentuan  Pasal  22  Ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 berbunyi “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam  persidangan  yang  berikut”.  Secara  eksplisit,  ketentuan  tersebut  hanya  memberikan kewenangan  kepada  DPR  untuk  memberikan  persetujuan  atau  tidak  memberikan  persetujuan terhadap  Perppu  yang  diajukan  oleh  Presiden.  Lihat  juga  Pasal  52  Ayat  (3)  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, disahkan tanggal 16 Mei 2020, dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
publik  otomatis  terhenti,  bahkan  masih  mempersoalkan  ketentuan  dengan substansi  yang  sama,  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Perppu  Corona, 10 salah satunya  yaitu  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-undang  Corona  yang  lengkapnya berbunyi  “ Biaya  yang  telah  dikeluarkan  Pemerintah  dan/atau  lembaga  anggota KSSK  dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan  pendapatan  negara  termasuk kebijakan  dibidang  perpajakan,  kebijakan  belanja  negara  termasuk  kebijakan  di bidang  keuangan  daerah,  kebijakan  pembiayaan,  kebijakan  stabilitas  sistem keuangan,  dan  program  pemulihan  ekonomi  nasional,  merupakan  bagian  dari biaya  ekonomi  untuk  penyelamatan  perekonomian  dari  krisis  dan  bukan merupakan kerugian negara”.
Frasa  “bukan  merupakan  kerugian  negara”  dalam  rumusan  pasal  di  atas, diperspektifkan sebagai imunitas bagi pemerintah dan KSSK 11 untuk menghindari delik korupsi dalam pengelolaan dana penanganan pandemi Covid-19. Pandangan tersebut nampaknya tidak berlebihan, sebab sejarah panjang penanganan bencana, selalu menyisakan aksi-aksi tidak terpuji dari oknum-oknum yang memanfaatkan situasi.  Apalagi  unsur  kerugian  Negara,  merupakan  salah  satu  unsur  yang menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana korupsi atau bukan, khususnya  setelah  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  Nomor  25/PUU- XIV/2016, 12 mengubah  delik  formil  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  Ayat  (3)  Undang- undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Undang-undang  PTPK)  menjadi delik materil.
Kerugian  negara  merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  ada  dalam  tindak pidana korupsi, dalam pengertian inti selain perbuatan-perbuatan korupsi lainnya seperti  gratifikasi.  Unsur  kerugian  Negara,  merupakan  unsur  pokok  selain  unsur
10 Pasal  1  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2020  menegaskan  bahwa  Perppu  Corona menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.
11 KSSK adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
12 Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang PTPK bertentangan dengan UUD  NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan bahwa  pencantuman  kata  “dapat”  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-undang  PTPK tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  berpotensi  terjadinya  penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan konsepsi actual  loss  lebih  memberikan  kepastian  hukum  yang  adil.  Lihat.  Supriyanto,  dkk.,  “Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Amanna Gappa Volume 25 Nomor 2 (September 2017), h. 14.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
subyek  hukum  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Untuk  itu  adanya  kerugian  negara menjadi salah satu perhatian dalam penanganan tindak pidana korupsi. 13
Penegasan dalam rumusan Pasal 27 Ayat (1) bahwa pengelolaan dana pandemi Covid-19  bukan  merupakan  kerugian  negara,  juga  dipandang  sebagai  ketentuan yang dapat menegasikan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, selain  berwenang  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan  negara, BPK  juga  berwenang  menetapkan  jumlah  kerugian  negara,  jika  dari  hasil pemeriksaan  ditemukan  berkurangnya  uang,  surat  berharga,  dan  barang  (milik negara). Selain itu, keberadaan pasal tersebut juga dianggap akan mereduksi peran dan  fungsi  saling  control  dan  saling  mengimbangi  antar  lembaga  negara  sebagai perwujudan  dari  penerapan  konsep  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power ) dengan  prinsip check  and  balances, yang  dimaksudkan  untuk  menghindari terjadinya abuse of power . 14
Dari  uraian  singkat  di  atas,  penulis  kemudian  tertarik  melakukan  penelitian, untuk menelusuri bagaimana implikasi dari ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang- undang  Corona,  terhadap  kewenangan  BPK  dalam  menilai  atau  menetapkan kerugian Negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk diteliti. 15 Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual  dan perundang-undangan  ( conceptual  and  statute  approach ).  Data  dalam  penelitian ini  diperoleh  melalui  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tertier.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik deskriptif-analitis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Struktur Ketatanegaraan Ide  pembentukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  berasal  dari Raad  van Rekenkamer pada zaman Hindia  Belanda sebagai perpanjangan tangan  Gubernur Jenderal  dibidang  keuangan.  Pengaruh Raad  van  Rekenkamer itu  jugalah  yang memengaruhi  pembentukan  lembaga  serupa  dalam  perumusan  Undang-undang
13 Bagus  Priyo  Atmojo,  Eksistensi  Penentuan  Kerugian  Negara  dalam  Penyidikan  Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, h. 700.
14 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005). h. 58.
15 Seorjono  Seokanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). h. 13-14.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
Dasar 1945. 16 BPK sendiri merupakan external auditor terhadap kinerja kuangan Pemerintah,  yang  telah  banyak  dipraktikan  oleh  Negara-negara  maju  saat sekarang  ini,  dan  diposisikan  sebagai  salah  satu  pilar  kelembagaan  Negara  yang penting.
Pengaturan BPK dalam Undang-undang Dasar 1945 (pra perubahan) disatukan dalam  BAB  VIII  tentang  Hal  Keuangan,  sementara  pasca  perubahan, pengaturannya  diatur  secara  tersendiri  dalam  BAB  VIIA  Pasal  23E,  Pasal  23F, dan  Pasal  23G  dengan  total  7  ayat.  Perubahan  dan  pengaturan  pada  BAB tersendiri  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945),  menjadi  bukti  adanya political  will untuk  memperkuat kelembagaan BPK dalam struktur ketatatanegaraan.
Penguatan  terhadap  kelembagaan  BPK,  setidaknya  dapat  dilihat  dalam  dua aspek,  yaitu  aspek  struktural  dan  fungsional.  Secara  struktural,  salah  satunya adalah, diamanatkannya pembentukan kantor perwakilan di seluruh provinsi, yang sebelumnya  hanya  terdapat  dibeberapa  provinsi.  Kemudian  dari  segi  fungsional, Menurut  Ni’matul  Huda,  terdapat  tiga  perluasan  fungsi  BPK  pasca  perubahan UUD  NRI  1945,  yaitu Pertama ,  perluasan  objek  pemeriksaan,  yang  sebelumnya hanya  terhadap  pelaksanaan  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) diperluas mencakup juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kekuangan  dan  kekayaan  Negara  dalam  arti  luas; Kedua, perluasan  terhadap penyampaian  hasil  pemeriksaan,  yang  sebelumnya  hanya  di  sampaikan  kepada DPR,  tetapi  sekarang  termasuk  ke  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota  sesuai  tingkatan  kewenangannya  masing-masing;  dan Ketiga, perluasan  terhadap  lembaga  yang  menjadi  objek  pemeriksaan,  yang  sebelumnya hanya  terhadap  lembaga  Negara/pemerintahan  yang  merupakan  subjek  Hukum Tata  Negara  dan  Administrasi  Negara,  meluas  dan  mencakup  organ-organ  yang merupakan  subjek  hukum  perdata  (BUMN/BUMD)  maupun  perusahaan  swasta yang didalamnya terdapat kekayaan Negara. 17
Penguatan kelembagaan terhadap BPK, khususnya pasca perubahan UUD NRI 1945,  diharapkan  berimplikasi  terhadap  peningkatan  kinerja  BPK  dalam melakukan  pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan Negara  dalam  kapasitasnya  sebagai external  auditor .  Sehingga  tata  kelola keuangan Negara semakin terbuka, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
16 Jimly  Asshiddiqie,  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 159.
17 Ni’matul  Huda,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  (Jakarta:  PT.  Rajagrafindo  Perasada. 2006). h. 208.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
Sebagai  salah  satu  lembaga  Negara  yang  nama,  bentuk,  dan  kewenangannya disebutkan  langsung  UUD  NRI  1945.  Jimly  Asshiddiqie  kemudian mengelompokkan  BPK  sebagai primary constitutional  organs, dan  disejajarkan dengan  kedudukan  lembaga-lembaga  Negara  lainnya,  seperti  Presiden,  DPR, DPD,  MPR,  Mahkamah  Agung,  dan  Mahkamah  Konstitusi. 18 Dengan  demikian, maka  secara  hierarki  dasar  hukum  pembentukannya,  kedudukan  BPK  dalam struktur ketatanegaraan dapat disebut sebagai lembaga Negara utama ( main state organs ).
B. Konsep  Pemisahan  Kekuasaan  (Separation  Of  Power)  Dan  Prinsip  Check

## And Balances
Salah  satu  unsur  Negara  hukum  ( rechtsstaat )  menurut  Frederich  Julius  Stahl, adalah adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dimaksudkan sebagai bentuk  pembatasan  terhadap  penggunaan  kekuasaan,  agar  tidak  terjadi penumpukan  fungsi-fungsi  kekuasaan  pada  satu  orang.  Kekuasaan  yang menumpuk pada satu orang cenderung akan melahirkan kekuasaan yang tiran dan otoriter. 19
Ide pembagian kekuasaan ( distribution of power ) juga berkaitan dengan konsep pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power ),  yang  secara  doktrinal  lazimnya, merujuk  pada  konsep Trias  Politica dari  Baron  de  Montesquie,  yang  membagi tiga  cabang  kekuasaan,  yaitu  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  eksekutif,  dan kekuasaan  yudikatif. Moentsquie, mengimpikan  pemisahan tiga poros kekuasaan tersebut bersifat mutlak dan tidak saling mencampuri. 20
Indonesia,  khususnya  pasca  amandemen  UUD  1945,  pada  dasarnya  telah menerapkan  sistem  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power ),  tetapi  tidak memberlakukan teori Trias Politica ala Montesquie secara mutlak, karena ketiga poros  kekuasaan  (legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif)  masih  memiliki  hubungan fungsional  dengan  menerapkan  prinsip check  and  balances. 21 Seperti  hubungan Presiden  dengan  DPR  dalam  menyusun  dan  menetapkan  APBN,  hubungan Presiden  dengan  MA  dalam  memberikan  pertimbangan  mengenai  pemberian
18 Jimly Asshiddiqie, op.cit, h. 111-115.
19 Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media.  1999), h. 23.
20 Jimly  Asshiddiqie,  Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II,  (Jakarta:  Sekretarial  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi). h. 15.
21 Menurut  Harold  Berman  sebagaimana  dikutip  oleh  Tahegga  Primananda  Alfath,  Check and  balances  adalah  adalah kontrol  konstitusional  yang  dimana  pada  setiap  pembagian  cabang (kekuasaan) pada pemerintahan membatasi kekuasaan satu dengan yang lainnya, jadi tidak ada cabang  (kekuasaan)  yang  dapat  menjadi  paling  tinggi.  Lihat.  Tahegga  Primananda  Alfath, “Kedudukan  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia”, Jurnal The Spirit of Law, Volume 1 Nomor 1 Maret 2015, h. 50.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
grasi. Demikian pula hubungan antara DPR dengan BPK dalam hal pemeriksaan dan pengawasan penggunaan keuangan Negara.
Jika  menggunakan  konsep Trias  Politica ala  Montesquie,  dengan  melihat struktur  kelembagaan  Negara  pasca  amandemen  UUD  1945,  maka  kekuasaan legislatif  dijalankan  oleh  DPR,  DPD,  dan  MPR.  Kekuasaan  eksekutif  dijalankan oleh  Presiden  dan  Wakil  Presiden  (dibantu  menteri-menteri). Sedangkan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah  Agung  (MA),  sementara  Komisi  Yudisial  bersifat  penunjang ( auxiliary )  terhadap  MA  dan  MK. Pertanyaannya,  dimana  posisi  BPK  dalam ketiga  cabang  kekuasaan  di  atas,  apakah  berada  dalam  rumpun  kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif.?
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  kedudukan  BPK  berada  dalam  ranah  kekuasaan legislatif  atau  sekurang-kurangnya  berhimpitan  dengan  fungsi  pengawasan  yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 22 Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR dan BPK mempunyai hubungan fungsional secara timbal balik yaitu hasil temuan pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh BPK merupakan bahan  bagi  DPR  untuk  melaksanakan  fungsi  pengawasan. 23 Relasi  antara  BPK dan  DPR  juga  dapat  dibaca  dalam  Pasal  23E  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945 . Adanya kewajiban  BPK  menyerahkan  hasil  laporan  kepada  DPR,  DPD,  dan  DPRD Provinsi  dan  Kab/Kota  semakin  memperkuat  tesis  yang  mengelompokkan  BPK secara fungsional kedalam ranah legislatif.
Sedangkan  hubungan  BPK  dengan  Presiden,  adalah  berkaitan  dengan pemeriksaan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  Negara,  dimana Presiden  memegang  kuasaan  atas  pengelolaan  keuangan  Negara. 24 Sementara disisi  lain,  BPK  sebagai external  auditor, ditugaskan  oleh  konstitusi  untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan Negara.
Dengan  demikian,  maka  rangkaian  pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  dan tanggungjawab  keuangan  negara  oleh  BPK,  termasuk  dalam  menilai  dan menetapkan  kerugian  negara  adalah  tugas  dan  kewenangan  konstitusional  dalam rangka menjalankan fungsi kontrol dan saling mengimbangi ( check and balances ) antara  lembaga  negara  untuk  meminimalisir  terjadinya  penyalahgunaan kewenangan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  sekaligus  untuk  memastikan
22 Jimly Asshiddiqie, op.cit, h. 153.
23 AD. Basniwati, Hubungan DPR dan BPK dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 30 Nomor 1 Oktober 2015, h. 131.
24 Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
pengelolaan  keuangan  negara  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
C. Implikasi  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-Undang  Corona  Terhadap Kewenangan BPK Dalam Menetapkan Kerugian Negara Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-undang  Corona,  berbunyi “Biaya  yang  telah dikeluarkan Pemerintah  dan/atau  lembaga  anggota  KSSK  dalam  rangka pelaksanaan  kebijakan  pendapatan  negara  termasuk  kebijakan  di  bidang perpajakan,  kebijakan  belanja  negara  termasuk  kebijakan  di  bidang  keuangan daerah,  kebijakan  pembiayaan,  kebijakan  stabilitas  sistem  keuangan,  dan program  pemulihan  ekonomi  nasional,  merupakan  bagian  dari  biaya  ekonomi untuk  penyelamatan  perekonomian  dari  krisis  dan  bukan  merupakan  kerugian Negara”.
Keberadaan  pasal  di  atas,  dianggap  akan  menegasikan  kewenangan  BPK sebagai  lembaga  yang  otoritatif  dalam  menilai  dan/atau  menetapkan  kerugian negara,  karena  ketentuan  di  atas  secara  limitatif  mengatur  bahwa  seluruh  biaya yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  dan/atau  KSSK  hanya  merupakan  biaya ekonomi dan bukan merupakan kerugian Negara. Sementara, penentuan kerugian dalam  pengelolaan  keuangan  Negara  haruslah  melalui  proses  atau  mekanisme pemeriksaan  ( audit )  untuk  menentukan  secara  pasti  berapa  jumlah  kerugian negara, karena jika merujuk pada pengertian kerugian Negara dalam Pasal 1 Ayat (22) Undang-undang Perbendaharaan Negara, maka kerugian Negara harus nyata dan pasti jumlahnya yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. 25
Frasa  akibat  perbuatan  melawan  hukum  yang  terkandung  pada  norma  pasal tersebut,  bermakna bahwa tidak semua kondisi  dimana berkurangnya uang, surat berharga,  dan  barang  (milik  negara)  dapat  dinyatakan  sebagai  kerugian  negara. Tetapi harus diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. 26 Sehingga tanpa proses  pemeriksaan , tentu  akan  sulit  untuk  menentukan  apakah  kerugian  Negara yang  terjadi  diakibatkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum  atau  bukan,  termasuk perhitungan mengenai jumlahnya yang harus nyata dan pasti ( actual loss ).
25 Pasal  1  Ayat  (22)  Undang-undang  Perbendaharaan  Negara,  “Kerugian  Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai”.  Pengertian  yang  sama  juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang BPK.
26 Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Perppu Corona,”  “Adalah” Buletin Hukum & Keadilan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2020), hlm. 42.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
Pemeriksaan 27 terhadap  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan  Negara, merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 23 E Ayat (1) UUD NRI 1945 “Untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  tentang  keuangan negara  diadakan  satu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  bebas  dan  mandiri” . Pasal  tersebut,  sekaligus  menegaskan  lembaga  yang  otoritatif  dalam  melakukan pemeriksaan,  yaitu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dalam  posisinya  sebagai external auditor .
Indroharto, pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disebut atribusi. 28 Pendapat yang sama juga diungkapkan  oleh  Ridwan  HR.  Menurutnya,  kewenangan  organ  pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari redaksi  pasal  tertentu dalam suatu  peraturan perundang-undangan  disebut  sebagai  kewenangan  atribusi. 29 Oleh  karena kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara,  merupakan  kewenangan  yang  disebut  langsung  dalam  konstitusi,  maka dapat  dikatakan  bahwa  kewenangan  BPK  dalam  memeriksa  pengelolaan keuangan Negara sebagai kewenangan konstitusional yang bersifat atributif, yang kemudian  secara  operasional  diatur  melalui  Undang-undang  BPK,  dan  beberapa perundang-undangan lainnya. 30
Sedangkan kewenangan BPK dalam menilai atau menetapkan kerugian negara dapat dibaca dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang BPK, yang berbunyi “BPK menilai  dan/atau  menetapkan  jumlah  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  yang  dilakukan  oleh bendahara,  pengelola  BUMN/BUMD,  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”
Nurwahyu Safitri, dkk., bahwa lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK, karena dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD NRI 1945,  telah  jelas  di  terangkan  bahwa  BPK  memiliki  tugas  dan  kewenangan  atas pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  negara  sebagai  fungsi  kontrol  dalam
27 Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang BPK “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis,  dan  evaluasi  yang  dilakukan  secara  independen,  objektif,  dan  profesional  berdasarkan standar  pemeriksaan,  untuk  menilai  kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.
28 Nur  Basuki  Minarno,  Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Pengelolaan Keuangan Negara, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008), h. 70.
29 Ridwan HR, Hukum Administrasi, (Jakarta: Rajawali Pers. 2018), h. 105.
30 Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
pengeluaran  pembiayaan  oleh  pejabat  yang  berwenang  yakni  bendahara  atau pemegang kekuasaan pada lembaga tersebut. 31
Kemudian,  jika  menggunakan  pendekatan  tiga  fungsi  BPK,  yaitu  fungsi operatif,  fungsi  yudikatif,  dan  fungsi advisory . 32 Maka  penilaian  atau  penetapan kerugian  Negara  merupakan  wujud  dari  fungsi  yudikatif,  sementara  proses pemeriksaan  merupakan  fungsi  operatif.  Fungsi-fungsi  tersebut  saling  berkaitan antara satu dengan lainnya, dimana fungsi  yudikatif merupakan fungsi yang lahir dari  hasil  pemeriksaan  yang  merupakan  fungsi  operatif.  Sehingga,  meskipun kewenangan menetapkan kerugian Negara tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi,  tetapi  penilaian  atau  penetapan  kerugian  Negara  merupakan  bagian yang  berkaitan  erat  dengan  kewenangan  pemeriksaan  yang  dimiliki  oleh  BPK. Dalam  artian,  bahwa  penilaian  atau  penetapan  kerugian  Negara  bersifat  temuan yang diperoleh dari dari hasil pemeriksaan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, BPK adalah salah satu lembaga Negara yang otoritatif dalam menilai atau menetapkan jumlah kerugian Negara. 33 Lalu  bagaimana  implikasi  dari  dari  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-undang  Corona, khususnya frasa “…bukan merupakan kerugian Negara”? Jika ketentuan Pasal 10 Ayat  (1)  mengenai  kewenangan  BPK  dalam  menetapkan  kerugian  negara,  dan Pasal  1  Ayat  (15)  Undang-undang  BPK  serta  Pasal  1  Ayat  (22)  Undang-undang Perbendaharaan  Negara  yang  mengatur  mengenai  kerugian  Negara  dikaitkan dengan  rumusan  Pasal  27  Ayat  (1)  UU  Corona,  maka  jelas  terjadi  kontradiktif. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang BPK dan pasal 1 Ayat (15) Undang- undang  Perbendahraan  Negara  mengatur  mengenai  bagaimana  dan  siapa  pihak yang  berwenang  menyatakan  kerugian  Negara.  Sementara  ketentuan  Pasal  27 Ayat  (1)  Undang-undang  Corona  secara  limitatif  mengatur  bahwa  seluruh  biaya yang telah dikeluarkan bukan merupakan kerugian Negara.
Untuk  menentukan,  apakah  secara  implementatif  ketentuan  Pasal  27  Ayat  (1) Undang-undang Corona, dapat menegasikan kewenangan BPK dalam menilai dan menetapkan  kerugian  Negara  atau  tidak,  maka  dapat  digunakan  analogi pencabutan  perundang-undangan  yang  diatur  dalam  Lampiran  II  Nomor  144 sampai  Nomor  147  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  sebagaimana  telah
31 Nurwahyu Safitri, dkk. Penetapan Kerugian Keuangan Negara Merupakan Kewenangan BPK atau BPKP, Jurnal Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2019, h. 220.
32 Jimly Asshiddiqie, loc. cit, h. 168.
33 Disebut  salah  satu,  karena  selain  BPK,  BPKP  juga  adalah  lembaga  yang  berwenang menetapkan kerugian Negara, yang kewenangannya telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  31/PUU-X/2012.  Lihat.  R.  Bayu  Fedian,  dkk.,  “Penetapan  Kerugian  Negara dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi”  Syiah  Kuala  Law  Journal  Volume  2  Nomor  3  (Desember 2018), hlm. 320.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang intinya mengatur bahwa untuk  menyatakan ketidakberlakuan  atau  pencabutan  terhadap  perundang-undangan,  maka  harus dimuat secara tegas ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. 34
Jika menggunakan analogi di atas, maka untuk dapat menegasikan kewenangan BPK  dalam  menilai  dan  menetapkan  kerugian  negara,  maka  seharusnya  seluruh ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  BPK  dan  kerugian Negara  haruslah  secara  tegas  dicabut  dan/atau  dinyatakan  tidak  berlaku.  Tetapi faktanya,  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  BPK maupun  kerugian  Negara,  tidak  termasuk  bagian  dari  ketentuan-ketentuan  yang secara  tegas  dicabut  dan/atau  dinyatakan  tidak  berlaku  dalam  Pasal  28  Undang- undang  Corona,  yang  secara  khusus  memuat  dan  menegaskan  ketidakberlakuan pasal-pasal  dari  pelbagai  Undang-undang.  Sementara  frasa  “bukan  merupakan kerugian  negara”  tidak  dapat  dijadikan justifikasi, karena  rumusannya  masih bersifat  umum,  bahkan  cenderung  berpotensi  menimbulkan  disharmonisasi  antar peraturan  perundangan-undangan.  Dengan  demikian,  maka  secara  yuridis, keberadaan  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-undang  Corona,  tidak  dapat  menegasikan kewenangan BPK dalam menetapkan kerugian Negara.
Sepanjang  dari  hasil  pemeriksaan  pengelolaan  dana  penanganan  pandemi Covid-19, ditemukan berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik Negara yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum,  maka  BPK  tetap  berwenang menetapkan  kerugian  Negara.  Bahkan,  jika  dalam  proses  pemeriksaan,  BPK menemukan  unsur  pidana,  maka  BPK  wajib  menyampaikan  temuan  tersebut kepada aparat penegak hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang BPK. Ayat (3) “Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana,  BPK  melaporkan  hal  tersebut  kepada  instansi  yang  berwenang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  paling  lama  1  (satu)  bulan sejak  diketahui  adanya  unsur  pidana  tersebut” Ayat  (4)  “ Laporan  BPK sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dijadikan  dasar  penyidikan  oleh  pejabat penyidik  yang  berwenang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”. Ketentuan  dengan  substansi  yang  sama  juga  terdapat  dalam  Pasal  62  Ayat  (2) Undang-undang  Perbendaharaan  Negara  Dan  Pasal  14  Undang-undang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
34 Meskipun  yang  dimaksud  dalam  Lampiran  II  Nomor  144  sampai  Nomor  147  adalah pencabutan  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  menurut  penulis,  susbstansi  dari  proses pencabutan  tersebut  juga  harusnya  diterapkan  dalam  proses  pencabutan  pasal-pasal  tertentu dalam pelbagai perundang-undangan untuk menghidari terjadinya ketidakpastian hukum.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka disimpulkan sebagai berikut :
1) Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  BPK  maupun kerugian Negara, tidak termasuk bagian dari ketentuan-ketentuan yang secara tegas  dicabut  dan/atau  dinyatakan  tidak  berlaku  dalam  ketentuan  Pasal  28 Undang-undang  Corona,  yang  secara  khusus  memuat  dan  menegaskan ketidakberlakuan  pasal-pasal  dari  pelbagai  Undang-undang.  Sementara  frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dapat dijadikan justifikasi, karena rumusannya masih bersifat umum, bahkan cenderung berpotensi
menimbulkan  disharmonisasi  antar  peraturan  perundangan-undangan. Sehingga  secara  yuridis,  keberadaan  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-undang Corona,  tidak  dapat  menegasikan  kewenangan  BPK  dalam  menetapkan kerugian Negara.
B. Saran
1) Diharapakan  perumusan  atau  pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  (Perppu)  agar  tetap  memerhatikan  dan  berpedoman  pada asas-asas  atau  ketentuan-ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  ketika  ditetapkan menjadi  Undang-undang,  keberadaannya  tidak  menambah  daftar  panjang peraturan perundang-undangan yang tidak selaras.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Jimly  Asshiddiqie. Konstitusi  dan  Konstitualisme  Indonesia .  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
_______________. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Jilid  I .  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 2006.
_______________. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II .  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Ni’matul  Huda. Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Perasada. 2006.
Nur  Basuki  Minarno. Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Seorjono Seokanto  & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu  Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

## Jurnal dan Prosiding
AD.  Basniwati. Hubungan  DPR  dan  BPK  dalam  Melaksanakan  Fungsi Pengawasan .  Jurnal  Hukum  Jatiswara, Volume  30  Nomor  1  Oktober 2015.
Bagus  Priyo  Atmojo. Eksistensi  Penentuan  Kerugian  Negara  Dalam  Penyidikan Tindak  Pidana  Korupsi .  Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah,  Volume  12 Nomor 4 Desember 2017.
Nurwahyu  Safitri,  dkk. Penetapan  Kerugian  Keuangan  Negara  Merupakan Kewenangan  BPK  atau  BPKP .  Jurnal  Halu  Oleo  Legal  Research, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2019.
R. Bayu Fedian, dkk. Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .  Syiah  Kuala  Law  Journal,  Volume  2  Nomor  3  Desember 2018.
Siti  Nurhalimah. Menyoal  Kegentingan  dan  Pasal  Impunitas  Perppu  Corona . Buletin  Hukum  &  Keadilan  Pusat  Studi  Konstitusi  dan  Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020.
Supriyanto,  dkk. Redefinisi  Unsur  “yang  Dapat  Merugikan  Keuangan (Perekonomian)  Negara”  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi .  Jurnal Amanna Gappa, Volume 25 Nomor 2 September 2017.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
Tahegga  Primananda  Alfath. Kedudukan  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia .  Jurnal  The  Spirit  of  Law,
Volume 1 Nomor 1 Maret 2015. Website Direktur Jenderal World Health Organization (WHO), https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/003124065/menyebar- hingga-118-negara-virus-corona-ditetapkan-who-sebagai-pandemi [diakses pada tanggal 20/05/2020]. Humas Mahkamah Konstitusi R.I., “Sejumlah Masyarakat Gugat Konstitusionalitas Perppu corona”. https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16330&menu=2  Diakses tanggal 20/05/2020. Lembaga  Penelitian,  Pendidikan,  Penerangan  Ekonomi  Sosial  (LP3ES) https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/17522121/lp3es-catat-ada- 37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-covid-19 Diakses tanggal 20/05/2020. Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia,  “Isi  Perpu  Kebijakan  Keuangan  Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Hadapi Covid-19”. https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas- sistem-keuangan-hadapi-covid-19/ Diakses tanggal 20/05/2020.
Tirto.id “Update Corona 30 Maret 2020: Data di Indonesia, 31 Provinsi & Dunia”
https://tirto.id/update-corona-30-maret-2020-data-di-indonesia-31- provinsi-dunia-eJJx Diakses tanggal 20/05/2020.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Republik  Indonesia.  Undang-undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara.
Republik  Indonesia.  Undang-undang  RI  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan
Pemeriksa Keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara
Republik  Indonesia.  Undang-undang  RI  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1
Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  untuk  Menangani  Pandemi  Covid-19  dan/atau  dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang  penetapan peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  nomor  1  tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) dan/atau  dalam  rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  menjadi Undang-Undang.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.