Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 10 No. 2 Desember 2015 | 125-138
JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
p-ISSN : 1907-2902 (Print) e-ISSN : 2502-8537 (Online)

## EKOLOGI POLITIK DAN DINAMIKA SOSIO-EKONOMI DI DATARAN TINGGI KABUPATEN PEMALANG, JAWA TENGAH

## (POLITICAL ECOLOGY AND SOCIO-ECONOMY DYNAMICS IN UPLAND PEMALANG DISTRICT, CENTRAL JAVA)
Nur Rosyid*)
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Korespodensi Penulis: nur.rosyid@mail.ugm.ac.id

## Abstract
This paper explain the role  of state in ecological aspects in the  forming  of  socio  economis  dynamics  in  upland Pemalang  District,  especially  in  migration  dynamic,  the expansion and constriction of labours, and their negotiation to the ecological changes. So far, many scholars set out the demographic  problems  by  the  issues  of  poverty,  inequality resources,  increase  of  population,  labour  surplus,  and  so on.  This  causal  explanation  was  lack  in  question  on  what kind  of  possibilities  force  those  problems  happened.  The research  has  been  done  in  the  upland  of  Watukumpul, Pemalang,  Central  Java,  try  to  understand  how  the  upland demographical dynamics situated by political-economic and ecological  forces.  This  area  is  suitable  because  of  vast spreading  in  changing  of  farming  system:  from  rice  and glagah  cultivation  to  cash  crop  of  Albasia  through  the reforestation  programs  and  Green  campaign.  By  using quantitative  and  qualitative  method  and  political  ecology aproaches. I assume that the ecological changes are forced and  situated  by  political  economic  state  interventions through  policies  and  environmental  condition  which  both farmer  and  state  negotiation  be  possible.  The  result  show, there was a changing to develop the new rural econonomic (new plantation) and migration pattern as a part of farmer strategies  concerning  to  the  econ  omic  opportunities  and state  intervention  through  reforestation  programs.  These choices  imply  to  the  changing  of  farmer’s  daily  rutinities and their household production.
Keyword: Demography,  Political  Ecology,  Economic  and Environmental  Change,  Farmer  Strategies,  Migration Pattern
Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  peran  Negara  di  sektor  ekologi dalam  membentuk  dinamika  sosial  ekonomi  dataran  tinggi Kabupaten Pemalang, khususnya dinamika migrasi, penyempitan and perluasan sektor pekerjaan, dan negosiasinya  dengan  perubahan  ekologi.  Selama  ini,  studi mengenai  permasalahan  kependudukan  berangkat  dari  isu kemiskinan,  ketimpangan  sumber  daya,  lonjakan  populasi, dan  surplus  tenaga  kerja,  cenderung  menganalisis  dari  sisi hubungan  kausalitas.  Penjelasan  kausalitas  ini  mempunyai kelemahan  dalam  menjawab  apa  yang  memungkinkan kondisi  tersebut  dapat  terjadi.  Penelitian  yang  dilakukan  di dataran  tinggi  Watukumpul,  Pemalang,  Jawa  Tengah, mencoba  memahami  bagaimana  dinamika  kependudukan dataran  tinggi  disituasikan  oleh  kekuatan  ekonomi  politik dan  kondisi  ekologis.  Permasalahan  di  daerah  tersebut cukup  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  karena  ada  praktik pengubahan  jenis  tanaman  produksi  dalam  waktu  yang relatif  singkat:  dari  tanaman  glagah  dan  padi  ke  tanaman Albasia  yang  cukup  masif  melalui  program  penanaman pohon dan kampanye penghijauan. Metode penelitian adalah kombinasi  kuantitatif  berdasarkan  data  sekunder  dan kualitatif    serta  menggunakan  pendekatan  ekologi  politik. Terdapat  asumsi  bahwa  perubahan  ekologi  yang  terjadi bukan  dikarenakan  rasionalitas  penduduk  setempat  saja, melainkan  ada  intervensi  politik-ekonomi  negara  melalui kebijakannya, serta kondisi lingkungan yang memungkinkan kedua itu bisa berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan,  terdapat  beberapa  perubahan  strategi  petani dalam  mengembangkan  produksi  tanaman  barunya  dan pola-pola  migrasi  sebagai  bagian  dari  siasat  membaca peluang-peluang ekonomi. Pilihan ini berimplikasi terhadap perubahan rutinitas dan keseharian pola produksi di tingkat keluarga petani.
Kata  Kunci: Kependudukan,  Ekologi  Politik,  Perubahan Ekonomi dan Lingkungan, Strategi Petani, Pola Migrasi
*) Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pujo Semedi atas kesempatan penelitian lapangan yang diberikan. Terimakasih juga kepada

## STUDI  DATARAN  TINGGI  DAN  UPAYA- UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Tema  kependudukan  yang  hendak  dibahas  di  dalam tulisan  ini  berangkat  dari  persoalan  ekologi  dan ekonomi-politik.  Berbagai  studi  kependudukan  pada umumnya berangkat dari perubahan kuantitas demografi  yang  kemudian  diarahkan  untuk  mencari sebab-musabab (probabilitas kausal) terjadinya perubahan  tersebut.  Banyak  pustaka  demografi mengangkat masalah-masalah dampak migrasi (Singarimbun,  1996;  Khoo,  Platt,  Sukamdi.  2015) akibat  kondisi  pedesaan,  seperti  kemiskinan  dataran tinggi  (Li  [eds],  2002);  rendahnya  pemasukan (Manning,  2005)  lonjakan  populasi  (Firman,  2015) maupun  masalah  krisis  yang  luas  pada  aspek lingkungan,  ekonomi  dan demografi (de  Haan,  1999). Migrasi  pun  dipahami  sebagai  strategi  mengatasi kemiskinan (lihat Khotari, 2002; Ellis, 2003). Contoh- contoh  kajian  tersebut  terlalu  menyederhanakan persoalan-persoalan  kependudukan  tanpa  melihat bagaimana dampak dan penyebab tersebut disituasikan dan  dikondisikan  oleh  kekuatan-kekuatan  politik- ekonomi dan situasi ekologi-geografis.
Persoalan intervensi politik-ekonomi mengenai ekologi  bisa  berimbas  ke  permasalahan  yang  luas seperti  isu-isu  kependudukan.  Artinya,  dinamika kependudukan  harus  dibaca  dan  dipahami  dari berbagai sudut dan konteks yang luas. Pokok persoalan yang  hendak  saya  angkat  dalam  tulisan  ini ialah  studi dataran  tinggi  dan  konteks  perubahan  ekologi  dan sektor  ekonomi  akibat  intervensi  dari  luar  dan bagaimana  masyarakat  setempat  bernegosiasi  dan berstrategi terhadap intervensi tersebut.
Program-program peningkatan kesejahteraan (pembangunan)  di  pedesaan  seringkali  menyangkut perbincangan mengenai peningkatan produksi pertanian,  termasuk  tanaman  pangan.  Permasalahan kerentanan pangan misalna, tampak krusial yang dapat kita  lihat  dari  kasus  malnutrisi  atau  kasus  kematian akibat  kelaparan  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia. Berdasarkan  pemberitaan  di  harian  Kompas,  angka anak  di  bawah  lima  tahun  tidak  terpelihara  di Indonesia,  telah  meningkat  dari  1,8  juta  pada  tahun 2005  sampai  ke  angka  2,3  juta  pada  tahun  2006. Angka  ini  memperlihatkan  persoalan  pangan  di Indonesia menjadi isu paling penting dan harus segera dicarikan solusinya 1 .
1 Lihat harian Kompas, “Malnutrisi, Sebuah Keteledoren Bangsa”. 7 Oktober 2006
Salah  satu  isu  besar  yang  dicanangkan  pemerintah dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  pangan  nasional ialah  peningkatan  produksi  tanaman  pangan.  Isu  ini direspon oleh Kementerian Pertanian dengan dicanangkannya program P2BN (Peningkatan Produksi  Beras  Nasional).  Program  tersebut  menarget surplus beras nasional pada tahun 2014 sebesar 10 juta ton 2 .  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  mengambil inisiatif  untuk  mendukung  program  tersebut  dengan menetapkan sasaran produksi padi sebanyak 10.534.958  ton.  Jumlah  ini  akan  ditarget  dengan  luas lahan  1.797.671  ha  dan  produktivitas  sebanyak  58,60 kwintal  per  hektar 3 .  Rencana  tersebut  dijalankan melalui  berbagai  upaya,  antara  lain:  meningkatkan produktivitas,  melakukan  perluasan  dan  pengelolaan lahan, menurunkan konsumsi beras, menyempurnakan manajemen, dan dukungan kebijakan dan regulasi dari kementerian  maupun  lembaga  lainnya 4 .  Berdasarkan laporan  Jhantami,  upaya  peningkatan  produksi tanaman  pangan,  khususnya  beras,  menemui  beragam kendala.  Produksi  beras  pada  tahun  1990-an  yang mencapai  3,52%  dari  dekade  sebelumnya,  terus mengalami penurunan sebesar 1,04 % per tahun. Tidak adanya peningkatan signifikan ini, dikarenakan tingkat produktivitas hanya mencapai 0,05 % per tahun 5 .
Penurunan  ini,  berdasarkan  penelitian  Surono,  mulai terjadi  secara  tajam  semenjak  krisis  ekonomi  tahun 2007 6 .  Pada  tahun  tersebut,  penurunan  angka produktivitas beras mencapai 3,4% dan di tahun 2008 mencapai  4,6  %.  Tidakkah  jumlah  tersebut  menjadi permasalah  krusial  dalam  ketahanan  pangan  nasional kita? Surono berasumsi hal ini disebabkan oleh gejala alam,  yakni  gejalan  El  Nino  yang  menyerang Indonesia  waktu  itu.  Pengaruh  lainnya  yaitu:  dampak penggunaan  pestisida  atau  obat-obatan  tanaman, fluktuasi  iklim  dan  bencana  alam,  dan  kemerosotan basis sumber daya alam.
2 Lihat http://ditjen.deptan.go.id/index.php/lokasi/452-target- surplus-beras-10-juta-ton-optimis-tercapai-pada-2014,  diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 01.25 WIB.
3 Lihat http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=26783, diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 01.28 WIB.
4 ditjen.deptan.go.id, ibid
5 Lihat  Swastika  dkk,  dalam  Jhantami, Putting  Food  First: Toward  community-based  food  security  system  in  Indonesia . Yogyakarta: Insist Press. 2008. hlm: 29
6 Lihat  Surono,  “48  anak  kekurangan  gizi  di  Jawa  Tengah meninggal  dunia;  Indonesian  Nutrition  Network  [online]; diakses dari: http://www.gizi.net/cgibin/berita/fullnews.cgi?newsid11267611
28,15743; diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 02:53
Akan tetapi, Jhamtani tidak sepenuhnya setuju dengan melihat  aspek  ekologi  di  atas  sebagai  faktor  yang mempengaruhi  penurunan.  Dalam  studinya  mengenai sekuritas dan insekuritas kebijakan tanaman pangan di Indonesia,  dia  memberikan  kerangka  kontekstualisasi permasalahan,  meliputi:  manajemen  sumber  daya alam,  pembangunan  desa,  dan  perdagangan.  Ia berpendapat,
“ A  discussion  on  food  security  (or insecurity)  in  Indonesia  would  be meaningless  without  analysis  on  the situation of rice, the most important and most  commonly  eaten  staple  food.  Rice is  consumed  by  90%  of  the  population and  such  rice  production,  distribution, and  consumption  is  a  complex  issue  in with socio-economic and political dimensions. Most cases of food insecurity,  particularly  in  the  past,  was indicated  by  rice  availability  and consumption,  and  responded  to  through providing food aid in the form of rice ” 7 .
Pernyataan  ini  mengindikasikan,  persoalan  tanaman pangan  bukan  melulu  masalah  ekologis,  tetapi  juga merujuk pada permasalahan ekonomi politik.
Menariknya,  dari  angka  10  juta  ton  tersebut,  Jawa Tengah  menyuplai  cadangan  Beras  Nasional  sebesar 57%. Padahal faktanya, Provinsi Jawa Tengah sebagai salah  satu  wilayah  yang  mengalami  pertumbuhan ekonomi  paling  signifikan,  didapati  kasus  alih  fungsi lahan  yang  cukup  masif.  Selama  tahun  2005,  terdapat 13.449  kasus,  khususnya  di  daerah  gersang  dan terdeforestasi.  Artinya,  penurunan  produksi  tanaman pangan  di  Jawa  Tengah  di  sebabkan  oleh  alih  fungsi lahan  pertanian.  Pemerintah  mengindikasi  alih  fungsi ini disebabkan karena ekspansi pembangunan gedung, perumahan, maupun bangunan fisik lain 8 .
Saya  berasumsi,  penurunan  produksi  tanaman  pangan di  Jawa  Tengah,  tidak  selamanya  disebabkan  oleh ekspansi  pembangunan  fisik.  Jika  didalam  laporan  di atas  disebutkan,  alih  fungsi  ini  terjadi  terutama  di daerah gersang dan terdeforestasi, maka dataran tinggi merupakan  wilayah  yang  perlu  disorot  lebih  lanjut. Apalagi  selama  ini,  dataran  tinggi  seringkali
7 Jhamtani, ibid:28
8 Mengenai alih fungsi lahan sawah bisa dilihat di http://www.pekalongankab.go.id/fasilitas- web/artikel/pertanian/2220-target-surplus-beras-10-juta- terkendala-alih-fungsi-lahan-pertanian.html, diunduh pada tanggal 14 juni 2012 pukul 02.40 WIB
mengalami  praktik-praktik  peminggiran.  Sebagaimana disebutkan  oleh  Tania  Li,  masyarakat  dataran  tinggi justru  telah  terbentuk  sebagai  wilayah  yang  tersisih melalui  perjalanan  sejarah  keterlibatan  politik, ekonomi,  dan  sosial  dengan  daerah  dataran  rendah, yang  sudah  lama  dan  masih  terus  berlangsung 9 . Poffenberger sepakat dengan pandangan ini. Menurutnya,  “karena  alasan  praktis  dan  politis, penduduk  di  dataran  tinggi  di  Asia  Tenggara  masih tidak  banyak  mendapatkan  perhatian” 10 .  Ketersisihan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat pegunungan  dan  masyarakat  pedalaman,  identik dengan masyarakat terisolir. Padahal menurut Colombijn 11 , pusat-pusat konsentrasi penduduk Indonesia  pada  masa  prakolonial  bukanlah  di  daerah pesisir,  melainkan  di  daerah  pedalaman,  khususnya  di lembah-lembah dan dataran tinggi pegunungan.
Oleh  karena  itu,  dataran  tinggi  perlu  mendapat perhatian  lebih  lanjut  sebagai  bagian  dari  studi dinamika  kependudukan,  kontestasi  ekologi,  dan wilayah  studi  ekonomi-politik.  Dengan  demikian, paradigma  ekologi-politik,  sangat  relevan  dipakai dalam studi ini.

## EKOLOGI POLITIK SEBAGAI PENDEKATAN
Pendekatan Ekologi-Politik berkembang dalam cabang Antropologi  Ekologi 12 .  Pendekatan  ini  sebagai  salah satu  paradigma  dalam  Antropologi  Ekologi,  mulai berkembang sejak permasalahan degradasi lingkungan akibat  deforestasi  di  berbagai  wilayah  dunia  semakin meningkat.  Pendekatan  ini  dikembangkan  oleh beberapa  pakar  lingkungan  seperti  Peterson  (2000), Bryant  (1992),  Baikie  dan  Brookfield  (1987),  Abe- Ken-Ichi  (2003).  Pendekatan  Ekologi  Politik,  oleh Peterson,  merupakan  salah  satu  pendekatan  yang menggabungkan masalah lingkungan (Ekologi Budaya) dengan Politik Ekonomi dan dinamika antara lingkungan dengan manusia: antara kelompok bermacam-macam  di  dalam  masyarakat  dalam  skala dari  individu-lokal  kepada  transnasional  secara keseluruhan 13 .
9 Tania  Li,  Proses  Transformasi  Daerah  Pedalaman  di  Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002
10 Poffenberger 1990, hlm: xxi, dalam Tania Li. 2002. Ibid, hlm:xv
11 Tania Li, dikutip dari Anthony Reid. 1988. Ibid, hlm
12 Benyamin  Orlove  mendefinisikan  disiplin  Antropologi  Ekologi sebagai  studi  tentang  relasi  dinamika  kependudukan,  organisasi sosial,  pola-pola  kultural  manusia,  dan  lingkungan  dimana mereka tinggal. Lihat Benyamin Orlove.  “Ecological Anthropology”  dalam Annual  Review  of  Anthropology  IX . Tahun 1980. hlm: 235-6
13 Peterson.  2002,  dalam  Herman  Hidayat,  John  Haba,  &  Robert Siburian  (eds)  (2011).  Politik  Ekologi:  Pengelolaan  Taman
Asumsi  dari  pendekatan  ini,  berdasarkan  pandangan Naess,  pemberlakuan  manusia  dilihat  sebagai  nilai paling  penting  dalam  melihat  degradasi  lingkungan 14 . Paradigma  ini  lahir  dari  kritik  terhadap  studi  ahli lingkungan  yang  melihat  kerusakan  alam  akibat  ulah penduduk setempat sehingga mereka harus bertanggung  jawab  terhadap  kerusakan  itu 15 ;  maupun akibat  dari  aktivitas  ekonomi  yang  semakin  bebas, meningkatnya  investasi  secara  global,  sehingga mereka  dianggap  sebagai  pihak  yang  bertanggung jawab menangani persoalan ini 16 .
Konsep di atas, dipersempit oleh Sinead Bailey dalam bukunya, Third  World  Poltical  Ecology pada  tahun 1997. Melalui buku itu, dia mencoba memberikan arah bagaimana  pandangan  Pett  dan  Watts  di  atas, digunakan  dalam  memahami  proses-proses  perubahan ekologi di Dunia Ketiga. Menurutnya, seorang ekolog politik  harus  melihat  perubahan  lingkungan  Dunia Ketiga  dan  konflik  dalam  terma  problem  lingkungan (permasalahan ekologi), konsep pembangunan berkelanjutan,  karakteristik  sosial  ekonomi,  aktor- aktor  (negara  dan  pasar),  serta  wilayah  khusus 17 . Bailey sudah memberikan arah, bagaimana perubahan lingkungan  secara  politis  tersebut  dapat  dipahami. Menurutnya,  pendekatan  ini  berawal  dari  penjelasan bagaimana  perubahan  lingkungan  tersebut  bisa berlangsung.  Selanjutnya,  perubahan  itu  direlasikan dengan proses-proses politik ekonomi 18 .
Kerangka  tersebut  saya  gunakan  untuk  memahami fenomena  kependudukan  kaitannya  dengan  perubahan ekologi,  negosiasi,  dan  strategi  petani  terhadap intervensi  dari  luar.  Penelitian  ini  dilakukan  di kecamatan Watukumpul, Pemalang selama pertengahan  bulan  Januari  hingga  pertengahan Februari  2012.  Penelitian  ini  merupakan  program Jurusan Antropologi UGM untuk memahami pertumbuhan  ekonomi  baru  di  wilayah  dataran  tinggi Jawa:  Dieng,  Pekalongan,  dan  Pemalang.  Tema  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  “Producing Wealth  and  Poverty  in  Indonesia’s  New  Rurals
Nasional Era Otda (edisi ke-1, cetakan ke-1). Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia. 2011, hlm: 8
14 Naess  (1987)  dalam  Peet,  Richard, Paul  Robbins,  dan  Michael J.  Watts. Global  Political  Ecology .  London  and  New  York: Routledge. 1996, hlm: 23-24
15 Lihat  juga  Grossman. The  Political  Ecology  of  Bananas: Contract  Farming,  Peasants,  and  Agrarian  Change  in  Eastern Carribean . University of North Carolina Press. tahun 1997
16 Lihat Richard Peet dan Watt. Ibid: 24
17 Lihat  Sinead  Bailey  “Introduction”,  dalam Third  World Political Ecology . 1997 hal: 1
18 Bailey, ibid: 27-28
Economics” kerjasama Jurusan
Antropologi Universitas  Gadjah  Mada  dengan  University  of Toronto, Kanada 19 .

## INTRODUKSI TANAMAN ALBASIA DI WATUKUMPUL DAN KONVERSI LAHAN
Watukumpul  merupakan  daerah  yang  berbatuan. Hampir  di  tiap  ruas  petak  rumah,  terdapat  batu-batu besar  yang  mencuat.  Secara  demografis,  penduduk desa  Watukumpul  berjumlah  4.994  jiwa:  terdiri  dari 2.475  jiwa  laki-laki  dan  2.519  jiwa  perempuan. Sedangkan  kepadatannya  mencapai  884  jiwa/km2. Laju  pertumbuhan  penduduk  Desa  Watukumpul  pada tahun  2011  sebesar  1,01  %.  Jumlah  tersebut terdistribusi  berdasarkan  umur:  643  jiwa  (0-5  tahun), 1.338  jiwa  (6-20  tahun),  2.659  jiwa  (21-60),  dan  354 jiwa (60 tahun keatas).
Kondisi  topografi  wilayah  Watukumpul  terdiri  dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 450- 800  meter  di  atas  permukaan  air  laut.  Wilayah  desa Watukumpul  merupakan  daerah  yang  berbukit-bukit, baik  yang  memiliki  kemiringan  landai  dan  curam. Jenis  tanah  di  Wilayah  Desa  Watukumpul  terdiri  dari tanah  regosol  batu-batuan  pasir  dan  intermedier  dan tanah latosal yang terdiri dari batu bekuan pasir 20 .
Masyarakat  Watukumpul  mengembangkan  strategi pertanian  sawah  tadah  hujan;  menanam  glagah ( Saccharum  spontaneum ),  nilam  ( Pogostemon  sp. ), dan  cengkih  ( Syzygium  aromaticum ).  Bahkan  ada petani  yang  menanam  palawija  di  wilayah  Hutan Negara. Tanaman produktif terakhir yang dikembangkan  di  sana  adalah  albasia (Albizia falcataria) .  Beragamnya  strategi  yang  dikembangkan ini,  dapat  dipahami  dalam  konteks  sejarahnya. Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Tania  Murray  Li, Pola perubahan ekologi berjalan bersama-sama dengan interaksi  masyarakat  terhadap  lingkungannya.  Proses ini  tidak  dapat  dipahami  dengan  baik  kecuali  dalam hubungannya  dengan  sejarah  kontak  (langsung  atau tidak)  antara  masa  kolonial,  pemerintah  Orde  Baru, orang-orang  kota,  pedagang,  dan  penduduk  yang bermigrasi 21 .
19 Program  ini  diprakarsai  oleh  Dr.  Pujo  Semedi  Hargo  Yuwono dari Antropologi UGM bekerjasama dengan Prof. Tania Murray Li  dari  University  of  Toronto.  Informasi  lebih  mengenai program kerjasama penelitian ini dapat diakses di www.ruraleconomics.fib.ugm.ac.id
20 Data  demografis  Watukumpul  diambil  dari  buku  Laporan Penyelenggaraan  Desa  Watukumpul  yang  disusun  pada  tahun 2011.  Saya  menggunakan  data  ini  atas  seijin  Sekretaris  Desa setempat.
21 Ibid :xxii
Proses  introduksi  tanaman  albasia  dan  pinus  di Watukumpul dilakukan dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan teologis dimana nilai-nilai agama  menjadi  bagian  dari  advokasi.  Eri,  salah seorang  pegiat  Kebun  Bibit  Rakyat,  menjelaskan, orang-orang  Watukumpul  harus  disadarkan  untuk menanam pohon. “ Mengurus makhluk yang bernyawa itu  merupakan  urusan  berat  kepada  Tuhan,  manusia tidak  boleh  seenaknya.  Berat  lho  itu  mas,  beda  kalau suruh  buat  jembatan  atau  mbenahi  jalan,  lha  ini urusannya  sama  Yang  Kuasa,  kalau  sampai  mati akhirat  mau  gimana…? ”  terangnya 22 .  Seorang  kepala desa dalam sosialisasi berbarengan dengan Musrenbang  Desa  menekankan  pembicaraannya, “ Silahkan  pohon  itu  nanti  ditanam,  pohon  itu  ibarat anak  kecil,  kalau  tidak  kita  sayangi,  tidak  kita  rawat, besok kita tidak akan menikmati hasilnya ”. Introduksi penanaman  pohon  sebagai  agenda  dunia  dalam menangani pemanasan global, tidak dilakukan dengan kerangka  pemikiran  akademis.  Alasan  dan  tujuan penanaman  pohon  albasia  tersebut  diintroduksikan sesuai  nalar  masyarakat  setempat.  Secara  politis, introduksi semacam  ini  menjadi  strategi  mempercepat penerimaan  masyarakat  setempat  terhadap  tanaman baru.
Introduksi  tanaman  produktif  di  Watukumpul  dimulai melalui  penanaman  pohon  pinus  dan  glagah. Berdasarkan data lapangan, pada tahun 2010 penduduk setempat mendapatkan bantuan pohon pinus dari dinas provinsi  sebanyak  10.000  batang,  dimana  tiap  KK mendapatkan  25  batang.  Selain itu,  desa  Watukumpul lewat  program  KBR  tahun  2010  mendapatkan  pinus sebanyak  2000  batang  dari  60.000  batang  yang diproduksi. Bibit-bibit tersebut diberikan secara cuma- cuma  kepada  penduduk  setempat  dengan  jumlah  50 batang/KK.  Jumlah  ini  untuk  ditanam  di  lahan penduduk cukup besar.
Berdasarkan penelitian
Nugroho
Priyono 23 , Penanaman  pinus  di  Jawa  yang  dimulai  pada  tahun 1970-an  dimaksudkan  untuk  mereboisasi  hutan gundul,  selain  disamping  sebagai  pemasok  kebutuhan bakan  baku  kayu  untuk  industri  kertas.  Kualitas  kayu pinus  dinilai  sangat  cocok  karena  serat  dan  warnanya yang  bagus.  Selain  pohon pinus,  warga  setempat juga mengembangkan  pertanian  glagah  untuk  mendukung keberlanjutan  industri  sapu  yang  berkembang  sejak tahun  1990-an.  Ada  juga  pohon  nilam  yang  ditanam
22 Catatan lapangan tanggal 28 Januari 2012
23 Lihat  Priyono,  C.  Nugroho.  “Hutan  Pinus  dan  Hasil  Air”  pdf format,  2002.  Diunduh  dari  www.scribd.com/doc/770715/ Hutan-pinus-dan-hasil-air  pada  tanggal  10  april  2012  pukul 03.00 WIB.
untuk industri suling minyak. Pernah suatu ketika pak J bercerita kalau pernah punya lahan glagah 3,5 hektar. Dia  menanam  nilam  ini  karena  melihat  pangsa  pasar begitu  menjanjikan,  yang  biasanya  250  ribu  per liternya. Akan tetapi pernah mencapai 1,25 juta rupiah. Melihat  hal  ini,  ia  menebang  separuh  glagahnya  dan menggantinya  dengan  nilam.  Dia  juga  bercerita  kalau nilam  waktu  menjanjikan  itu,  pernah  ada  seorang juragan  yang  punya  uang  Rp  25.000.000.  Meskipun hanya  meminjam,  uang  sebesar  itu  dipakai  untuk bisnis nilam. Biasanya dia membeli dari petani seharga biasa.  Akan  tetapi  terus  ditimbun  menunggu  harga tinggi.  Sehingga  sewaktu  harga  mencapai  1,2  juta  itu dia  bisa  untung  500%nya.  Sehingga  dia  bisa mengembalikan lebih dari uang yang ia pinjam 24 .
Gambaran sebagaimana dikemukakan di atas memperlihatkan  dua hal  penting  mengenai  bagaimana masyarakat ‘membaca’ peluang-peluang baru. Pertama,  pergantian  tanaman  yang  dilakukan  oleh penduduk setempat tidak dilakukan secara menyeluruh,  tetapi  hanya  sebagian  dan  perlu percobaan. Pilihan ini tentu saja muncul atas intervensi wali masyarakat (pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan  program  KBR  (Kebun  Bibit  Rakyat)  maupun NGO  seperti  BCL  (Banowati  Cinta  Lingkungan) sebagai  program  dominan  pengembangan  ekologi beberapa  tahun  terakhir.  Kedua,  perubahan  tanaman ini  dipengaruhi  oleh  kondisi  pangsa  pasar:  prospektif atau  tidak.  Masyarakat  mendasarkan  keputusannya atas  pertimbangan  seberapa  besar  permintaan  pasar yang terlihat pada besar kecilnya harga.
Hal yang sama juga terjadi dengan penanaman albasia. Berdasarkan  keterangan  seorang  pengelola  hutan rakyat,  jenis  pohon  ini  belum  bisa  ditentukan  kapan awalnya berkembang di sini. Saya mengira, introduksi albasia  dibawa  oleh  pedagang  pedagang  sapu  atau pedagang  luar.  Kemudian  di  tahun  2010  didirikan empat  tempat  KBR  (Kebun  Bibit  Rakyat)  di  empat desa  sebagai  program  pembibitan  secara  mandiri. Empat desa tersebut meliputi: Watukumpul, Majakerta,  Medayu  dan  Tundagan.  Pelaksanaannya dibantu  oleh  Bank  BRI.  Pendirian  KBR  ini, berdasarkan keterangan salah satu elit setempat, yakni “untuk  memberikan  pembelajaran  kepada  masyarakat agar bisa membuat bibit sendiri”. Menurutnya, selama ini  masyarakat  masih  membeli  bibit  albasia  dari pedagang-pedagang  keliling  yang  berasal  dari  daerah lain.
Ada  berbagai  informasi  mengenai  pembagian  bibit albasia  di  Watukumpul  ini.  Pertama  program  KBR
pada  tahun  2010  dan  2011,  melalui  program  ini, masyarakat  mendapatkan  jatah  bibit  gratis  rata-rata 100  batang.  Semuanya  berjumlah  106  petani  yang mendapatkan.  Akan  tetapi  ada  beberapa  yang mendapat lebih, yakni 150, 200, dan bahkan 300. Ada 5  orang  yang  mendapat  jatah  300.  Selain  itu  ada  dua orang  yang  mendapatkan  250  batang.  Semua  bibit yang  dibagikan  tidak  mencapai  20.000,  akan  tetapi ketika saya rekap, semuanya hanya 18.600 batang. 400 batang rusak.
Selain  KBR,  ada  program  dari  BRI  bernama  ‘Peduli Kasih’.  Program  yang  berjalan  pada  tahun  2011  ini berbentuk pemberian bibit albasia gratis kepada petani sebanyak  3.000  batang.  Penanaman  albasia  ini  juga disediakan  biaya  perawatan.  Artinya  petani  mendapat uang dari keikutsertaannya dalam penanaman tersebut. Instansi  kecamatan  lain  juga  ikut  membantu  bantuan bibit  pohon  sejumlah  7.500  batang  seperti  dari  Dinas Pertanian,  Perhutani,  dan  kecamatan  ditambah Koramil.
Menggemanya  isu  penanaman  pohon  di  daerah Watukumpul  tidak  lepas  dari  banyak  faktor  yang  ikut berpengaruh.  Perlu  di  catat,  gema  tanam  albasia  tidak hanya  atas  pertimbangan  otonom  petani  melihat prospek  pasar.  Penanaman  ini  pada  mulanya digunakan  untuk  menanggulangi  seringnya  longsor  di daerah  tersebut 25 .  Pemerintah  setempat  merespon kasus  tersebut  dengan  program  Gerakan  Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). Program ini dijalankan  dengan  pengajuan  penduduk  setempat bekerja  sama  dengan  pemerintah  desa,  dimana  lahan- lahan  atau  lereng  yang  kritis  disarankan  untuk ditanami albasia 26 . Bibit-bibit tersebut diberikan secara cuma-cuma  dan  boleh  di  panen  jika  layak  tebang: sistem  ‘tebang  pilih’.  Maksudnya,  penduduk  yang menebang satu pohon, diwajibkan untuk menggantinya dengan lima atau sepuluh bibit baru 27 . Tidak hanya itu
25 Kasus longsor adalah satu satu bencana alam yang sering terjadi di daerah Watukumpul. Ada informasi kalau longsor ini pernah menimbulkan  banyak  korban,  bahkan  satu  dusun  pernah dipindah.  Pada  saat  penelitian  berlangsung,  hampir  tiap  hari beberapa  titik  lereng  terjadi  longsor  kecil  yang  mengganggu jalan.
26 Lihat  juga  Roy  Ellen,  ibid:  xxi-xxii.  Dia  menjelaskan  kalau masing-masing bentuk produksi di pedesaan seperti peladangan berpindah,  produksi  tanaman  yang  langsung  dijual,  hasil perkebunan,  aturan  kontrak  pengusahaan  pertanian,  pekerja upahan  dalam  industri  hasil  hutan,  semuanya  ini,  “dipengaruhi oleh  akses  pasar  yang  makin  meningkat,  introduksi  teknologi baru, yang kadang-kadang disponsori oleh pemerintah, tetapi di pedalaman paling sering diadopsi atas dasar inisiatif setempat”.
27 Banyaknya  bibit  yang  harus  diganti  ini  ternyata  bermacam- macam.  Kasus  di  desa  Bongas,  petani  yang  menebang  alba pemberian  program  Gerhan,  diwajibkan  mengganti  dengan  10
saja,  melalui  penanaman  pohon  ini,  jelas  pemerintah mempunyai  kepentingan  dalam  menanggapi  isu perubahan  iklim  dan  perdagangan  karbon.  Dalam perspektif  pemerintah,  sistem  ini  memungkinkan upaya  reforestasi  hutan  terus  berlangsung  dan  tetap terjaga. Dengan demikian, intervensi terhadap preferensi masyarakat terhadap peluang-peluang ekonomi  berangkat  dari  kondisi-kondisi  ekologis seperti ini.
Di  samping  itu,  masifnya  penanaman  albasia  juga tidak  bisa  dilepaskan  dari  keberadaan  Hutan  Pinus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nugroho Priyono di atas,  penanaman  pinus  pada  mulanya  dimaksudkan sebagai  pemasok  kayu.  Saya  melihat  ternyata rencana ini  tidak  dijalankan  dengan  semestinya.  Pinus  di sekitar  Watukumpul  tidak  lagi  diproduksi  sebagai pemasok  kebutuhan  kayu,  tetapi  diambil  getahnya. Apalagi semakin tua pohon itu, semakin banyak getah yang dihasilkan. Sehingga kebutuhan kayu pasar harus segera  dipenuhi  dari  jenis  pohon  yang  lain. Berdasarkan  keterangan  yang  saya  dapatkan  dari SKAU  (Surat  Keterangan  Asal-Usul) 28 ,  “ Sekarang pinus  kalau  apa-apa  harus  ada  ijin,  atau  menebang dalam  kapasitas  besar  maupun  kecil ”.  Padahal kebutuhan  kayu  dunia  semakin  besar.  Sedangkan, hutan-hutan  produktif  di Jawa  hanya  sedikit  dari  total keseluruhan  hutan  yang  dikelola.  Hutan  produksi terbatas  23.398.154  hektar  dan  hutan  produksi  tetap 35.925.314  hektar.  Dengan  demikian  hutan  lindung yang  luasnya  32.221.389  hektar  hanya  23%  dari  luas kawasan  hutan 29 .  Artinya,  kemungkinan  perluasan produksi kayu tidak dapat diandalkan dari luasan areal hutan  negara  yang  tersedia.  Untuk  itulah  tanaman albasia  mempunyai  peran  ganda  dalam  menjawab persoalan tersebut, selain fungsinya sebagai pereduksi emisi carbon. Pilihan ini cukup logis secara ekonomis, karena  masa  pertumbuhannya  yang  relatif  cepat. Albasia  sudah  bisa  dipanen  dalam  jangka  4-5  tahun, tetapi  terkadang  petani  memanennya  berumur  2-3 tahun.
Albasia  bagi  petani  setempat  menjadi  pilihan  yang lebih  menjajikan  daripada  jenis  tanaman  lain,  seperti padi  maupun  glagah.  Saya  mendapatkan  informasi
bibit  baru.  Sedangkan  di  desa  Wisnu  dan  sekitar  kecamatan, petani diwajibkan untuk menggantinya dengan 5 bibit baru.
28 SKAU  ini  merupakan  semacam  firma  yang  dimiliki  pemilik penggergajian  kayu  bekerjasama  dengan  kehutanan,  khususnya HPH  untuk  menangani  kontrol  penebangan  kayu.  Setiap  sekali ijin  pengangkutan,  dikenakan  biaya  Rp  25.000/mobil/sehari.  Di Watukumpul, terdapat 4 cabang SKAU.
29 Diunduh
dari http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1622 pada tanggal 14 April 2012
menarik  mengenai  penjelasan  seorang  petani terhadap sepetak  sawah  di  pinggiran  hutan  pinus.  Suatu  hari saya  dengan  pak  J  jalan-jalan  ke  sawah.  Di  depan, terlihat  sepetak  sawah  dengan  bekas  potongan- potongan  batang  padi. Katanya,  padi  itu  baru  dipanen beberapa hari yang lalu. Luasnya sekitar 50x50 meter. Lahan  seluas  ini  hanya  mampu  ditanami  satu  kilo, bahkan  hanya  mampu  menghasilkan  satu  kuintal gabah.  Akan  tetapi  kalau  ditanami  dengan  albasia, ketika  kutanyakan,  lahan  seluas  itu  bisa  ditanami sekitar 20 batang. Kira-kira untung mana pak? “Sama aja”,  jawabnya.  Dia  pun  menjelaskan  maksudnya sembari  memberikan  perhitungannya  terhadap  dua pilihan.  Kalau  ditanami  padi,  dalam  jangka  empat bulan mampu menghasilkan Rp 300.000/karung (± 50 Kg)  dengan  catatan  itu  musim  panen.  Sedangkan albasia  baru  akan  bisa  dipanen  setelah  berumur  tiga tahun.  Dengan  harga  per  batangnya  sekitar  dua  ratus ribu  rupiah.  Kalau  ditimbang  mungkin  akan  begini, dengan  melihat  waktu  yang  sama,  artinya  tiga  tahun, maka hasil padi sama dengan Rp 300.000 x 4 x 3 = Rp 3.600.000.  Sedangkan  kalau  albasia  hasilnya  Rp 200.000  x  20  =  Rp  4.000.000.  Hitungan  seperti  ini masih  kasar.  Hasil  tersebut  belum  dikurangi  untuk modal  pupuk  dan  tenaga  intensif  sejak  penanaman hingga  panen.  Sedangkan,  kalau  dia  menanam  pohon, dia  tidak  perlu  mengeluarkan  banyak  tenaga  selama perawatan.  Bahkan,  dia  dapat  memanfaatkan  rumput yang tumbuh di bawahnya untuk pakan ternak 30 .
Masifnya  penanaman  tersebut  juga  didorong  oleh meningkatnya pendidikan di dataran tinggi. Penduduk sekitar Watukumpul beberapa tahun belakangan, mulai sadar akan pendidikan bagi anaknya. Bahkan sekarang mulai  muncul  kesadaran  orang  tua  untuk  wajib menyekolahkan  anaknya.  Rasa  ‘malu’  menjadi pertimbangan  bagi  mereka,  jika  anak  tidak  bisa merasakan  bangku  sekolah.  ‘Malu’  juga  dirasakan seorang  anak  tersebut jika ia  setelah  sekolah,  menjadi orang  terdidik,  harus  kembali  mengolah  lahan  sawah tadah  hujan  orang  tuanya.  Sebagaimana  disebutkan oleh  Nicolaas  Warouw  dalam  studinya  mengenai pekerja  di  Tangerang 31 ,  introduksi  terhadap  gagasan tentang pembangunan pada gilirannya telah
30 Catatan lapangan tanggal 30 Januari 2012
31 Makalah  Disampaikan  pada  Seminar  “Menentukan  Lokasi Perjuangan  Sosial  Melalui  Reformasi  Pendidikan  di  Indonesia (Refleksi Kritis Gagasan ‘ Field of Struggles ’ Pierre Bordieu), 24 Maret  2008,  diselenggarakan  oleh  Jurusan  Sosiologi,  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Politik  –  Universitas  Gadjah  Mada.  Paper  ini merupakan  penulisan ulang  atas  makalah  penulis  yang  berjudul “Tercerabutnya  Peserta  Didik  dari  Dunianya:  Sebuah Pengalaman atas Penyeragaman Kurikulum Sekolah” disampaikan  pada  Lokakarya  Pusat  Kurikulum  Departemen Pendidikan Nasional pada 13-15 Mei 2007 di Cisarua, Bogor.
memberikan  beban  pada  anak-anak  desa  berupa sebuah  citra  mengenai  dirinya  yang  menjadi  bagian dari  keterbelakangan  kawasan  pedesaan.  Wacana pembangunan  dalam  banyak  buku  teks  sekolah  lebih banyak  mengabadikan  gambar  jalan-jalan  beraspal, gedung  pencakar  langit,  kota  yang  tertata  baik, pesawat terbang, dan pabrik beserta cerobong asapnya sebagai simbolisasi industrialisasi di Indonesia.
Beberapa  orang  yang  berprofesi  karena  latar pendidikan, seperti PNS maupun guru. memlilih untuk menanami sawahnya dengan albasia. Saya menemukan kasus, banyak orang tua yang tidak ingin mengantisipasi  masa  depan  anak-anak  mereka  untuk tetap  mendapatkan  kehidupannya  dari  pertanian. Sehingga  masuk  akal  jika  mereka  menginvestasikan keuntungannya  untuk  keperluan  pendidikan  dan  gaya hidup perkotaan.
Faktor  terakhir  yang  ikut  mempercepat  proses masuknya  tanaman  albasia  adalah  lewat  organisasi pemuda setempat yang bernama BCL (Banowati Cinta Lingkungan).  Organisasi  ini  bergerak  di  bidang konservasi  lingkungan,  yang  lahir  sebagai  respon terhadap  maraknya  penggundulan  hutan  di  gunung Banowati.  Salah  satu  kegiatannya  adalah  kemah  alam dan  penanaman  pohon.  Keterlibatan  LSM  lokal  ini cukup  berpengaruh  terhadap  pengenalan  kesadaran akan  “indahnya  lingkungan  yang  hijau”.  Kesadaran yang  dikerangkai  dalam  bingkai  konservasi  hutan maupun penanaman tanaman keras.
Informasi-informasi  tersebut  semakin  memperlihatkan adanya  kontestasi  kepentingan  dalam  pengelolaan ekologi  di  dataran  tinggi.  Kontestasi  ini  pada gilirannya  turut  mempengaruhi  pembacaan  petani maupun  aktor  lainnya  dalam  menentukan  pilihan, orientasi,  dan  strategi  pemanfaatan  suatu  peluang tertentu.

## DAMPAK PENANAMAN ALBASIA TERHADAP SEKTOR AGRARIA PEDESAAN
Sebelum  menelusuri  dampak  pergantian  tanaman terhadap  produksi  pangan  di  Watukumpul,  perlu diketahui  terlebih  dahulu  seberapa  banyak  bantuan bibit  pohon  yang  disumbangkan.  Di  bawah  ini  data jumlah  pohon  yang  sempat  dibagikan  kepada masyarakat  Desa  Watukumpul  selama  dua  tahun terakhir.  Selain  itu  juga  seberapa  luas  lahan  pertanian yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

## Tabel 1. Jumlah Bantuan Bibit Pohon Selama Dua Tahun (2011-2012)
No. Tahun Tanaman Asal Jumlah Jatah per KK 1 2010 Albasia Pinus, Surian, Kalitus Provinsi KBR I 10.000 60.000 ± 25
± 50
2 2011
Albasia
KBR II
BRI Instansi Kecamatan 60.000 3.000
7.500 ± 100-300 }± 25 Jumlah 41.100 ± 200-400
Sumber: Data diperoleh dari KBR Watukumpul dan wawancara
Tabel  tersebut  terdapat  informasi  mengenai  seberapa besar  bantuan  yang  diberikan  beberapa  instansi setempat terhadap masyarakat petani. Ternyata, selama tahun  2010-2011,  seorang  petani  atau  KK,  mendapat bantuan  bibit  pohon  sebanyak  200-500  batang. Setidaknya, rata-rata setiap petani mendapat jatah 300 batang selama dua tahun.
Secara  sekilas,  jumlah  ini  tidak  terlalu  banyak.  Akan tetapi  sangat  signifikan  bagi  masyarakat  setempat. Berdasarkan keterangan salah satu informan, penanaman bibit albasia harus dilakukan dengan jarak 3x3  meter.  Sehingga,  setidaknya  penanaman  bibit pohon  sejumlah  300  batang  tiap  keluarga  akan membutuhkan lahan seluas 2.700 meter 2 .
Tabel  2.  Tingkat  kepemilikan  lahan  di  Watukumpul tahun 2012
Tingkat kepemilikan lahan 32 Jumlah petani 1 : petani besar ( > 1,0 hkt) 2 : petani menengah (0,50-0,99 hkt) 3 : petani kecil (0,25-0,49) 4 : petani guram (0,10-0,24) 149 KK 473 KK 1.543 KK 1.338 KK Jumlah 3.503 KK Tabel  3.  Kepemilikan  tanah  berdasarkan  jenis  lahan tahun 2012 No. Jenis Lahan Jumlah pemilik 1 Sawah 1.847 KK 2 Lahan Kering (Tegal) 662 KK 3 Sawah + Tegal 1.034 KK Jumlah 3.503 KK
Distribusi  tanah  berdasarkan  tingkat  kepemilikan  dan jenis  lahan  di  atas,  kalau  digabungkan,  maka setidaknya  jumlah  lahan  yang  diperlukan  untuk penanaman  pohon  albasia,  seluas  ±  2.000-3.000 meter 2 .  Dalam  penafsiran  saya,  terjadinya  konversi lahan  tanah  pertanian  untuk  tanaman  pohon  lebih banyak  terjadi  pada  petani kecil  dan  guram.  Pada  dua kelas  petani  ini,  mereka  harus  melakukan  konversi
32 Kriteria  ini  dipinjam  dari  konsep  distribusi  kepemilikan  tanah dari  Amri  Marzali,  mengenai  “Strategi  Peisan  Cikalong  dalam Menghadap  Kemiskinan.  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia. 2003
tanah sawah  maupun tanah keringnya untuk penanaman albasia. Jelas, jumlah tersebut sangat besar dan  cukup  signifikan  dalam  melihat  proses-proses konversi  lahan  padi  maupun  lahan  kering  yang sebelumnya ditanami glagal dan nilam,  menjadi lahan tanaman albasia.
Dampak penanaman albasia tidak hanya sampai di sini saja. Ada informasi yang menarik dari data demografi desa  setempat  yang  memperlihatkan  beragamnya sektor  pekerjaan  masyarakat  pada  saat  penelitian  ini dilakukan, yakni  tahun  2011.  Berikut  ragam persebaran jenis pekerjaan yang ada di Watukumpul.
Tabel 4.   Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 33

## Sumber : monografi Desa Watukumpul tahun 2012
Data  di  atas  merupakan  berbagai  macam  pekerjaan yang digeluti oleh warga desa Watukumpul pada tahun 2011.  Tabel  tersebut  memperlihatkan  beberapa informasi.  Pertama,  ternyata  jumlah  pemilik  tanah  di desa Watukumpul hanya sedikit, yakni 625 warga usia produktif  dari  3.503  jiwa.  Artinya  warga  yang  masih mengolah  lahan  dan  memperkerjakan  buruh  untuk pertanian sawah, hanya sekitar 17,84 %. Sedangkan di sektor  buruh  penyekap  dan  buruh  tani  masing-masing melebihi  pemilik  tanah,  yaitu  18,95  %  dan  18,18  %.
33 Sumber dari Monografi Desa Watukumpul tahun 2011
No . Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 1 Petani Pemilik tanah 625 17,84 % Penggarap lahan 165 4,71 % Penggarap penyekap 664 18,95 % Buruh tani 637 18,18 % 2 Nelayan - 3 Pengusaha sedang/besar - 4 Pengrajin.\/industri kecil 36 1,02 % 5 Buruh Industri 131 3,73 % Bangunan 495 14,13 % Pertambangan - Perkebunan - 6 Pedagang 477 13,61 % 7 Pengangkutan 48 1,37 % 8 PNS 93 2,65 % 9 Polri 3 0,08 % 10 Pensiunan 86 2,45 % Jumlah 3.503 100 %
Kedua, warga yang bekerja di sektor non-farm maupun off-farm 34 ,  seperti:  bangunan;  industri;  maupun perdagangan, terlihat cukup besar, 17,86 %. Informasi dari  tabel  tersebut  adalah  telah  terjadi  pengurangan jumlah  warga  yang  bekerja  di  sektor  pertanian, khususnya  menggarap  sawah  atau  tegal.  Dengan demikian,  maka  penanaman  albasia,  atau  program tanam  pohon  yang  selama  ini  dijalankan  berdampak pada dua hal, yakni konversi lahan dan orientasi jenis pekerjaan.
Berdasarkan  keterangan  dan  hasil  observasi,  saya melihat  mulai  ada  pengaruh  yang  cukup  signifikan terhadap  pola  keseharian  petani.  Masuknya  tanaman baru  ini,  membuat  waktu  luang  mereka  menjadi semakin  panjang.  Di  sini  waktu  luang  merupakan  hal yang  juga  perlu  diperhatikan  lebih  lanjut.  Kalau sebelumnya,  ketika  penanaman  padi  masih  besar, petani  mempunyai  tradisi  ‘migrasi  singkat’.  Migrasi yang  saya  maksud  di  sini  adalah  migrasi  dilakukan ketika  seusai  masa  tanam  sampai  masa  panen,  sekitar 2-3  bulan.  Dalam  rentang  waktu  ini,  kaum  laki-laki memilih  untuk  pergi  ke  kota  atau  daerah  lain  untuk mencari  pekerjaan,  entah  di  bangunan,  sopir,  atau toko, dll. Sedangkan pengurusan sawahnya diserahkan kepada  perempuan.  Jika  waktu  2-3  bulan  saja membuat  mereka  harus  mencari  pekerjaan  di  kota, lantas  bagaimana  dengan  tanaman  albasia?  Apa signifikansinya terhadap transformasi pedesaan dataran  tinggi?  Sub  bab  berikut  akan  dijelaskan  lebih jauh
NEGOSIASI    PETANI    DAN  ORIENTASI KERJA: DISKUSI

## DALAM KONTEKS KEPENDUDUKAN
Pendekatan  Ekologi  Politik  telah  memberikan  banyak pemahaman  baru  mengenai  situasi  kependudukan  dan ekologi di dataran tinggi Jawa, khususnya Watukumpul. Digunakannya pendekatan ini dikarenakan  ada  asumsi  bahwa  perubahan  lingkungan tidak  lepas  dari  peran  politik-ekonomi  negara; pengetahuan,  strategi,  dan  keputusan  penduduk setempat;  serta  pasar  dan  kapitalisme  global. Sebagaimana  Tania  Li  menjelaskan 35 ,  proyek-proyek kebudayaan,  ekonomi,  dan  politik,  yang  diikuti  oleh masyarakat  pedalaman--yaitu    hal-hal  yang  mereka sendiri  memang  berusaha  untuk  mencapainya--
34 Mengenai  konsep  pembagian  jenis  pekerjaan  ini,  lihat  Masri Singarimbun, “Penduduk dan Perubahan”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  1996.  Kategori  (1)  merupakan  pekerjaan  pertanian,  (2) pekerjaan  luar  pertanian  (masih  ada  kaitannya  dengan  kegiatan pertanian),  dan  (3)  pekerjaan  bukan  pertanian  (tidak  ada hubungannya dengan pertanian).
35 Lihat Tania Li, ibid.2002: 5.
terbentuk  melalui  hubungannya  dengan  berbagai agenda hegemoni, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada  hegemoni  ini  karena  tidak  ada  satu  bentuk hegemoni  yang  benar-benar  dominan.  Pada  dasarnya masyarakat  memiliki  pemikiran  dan  alternatifnya sendiri.  Ketiga  faktor  tersebut  tidak  berada  dalam hubungan  linear  dimana  lingkungan  baru  adalah hasilnya.  Di  sana  ada  proses  dialektis  cukup  rumit antar ketiganya dalam waktu lama dan masing-masing mempunyai kuasa yang relatif sama berdasarkan posisi dan kelasnya.
Permasalahan mengenai kurang berkembangnya pertanian  di  daerah  tropis,  yang  dalam  pandangan Borgstrom  (1973),  disebabkan  karena  kurangnya ‘modal  alami’  yang  tersedia  dari  hasil  eksploitasi jangka  pendek.  Hasil  panen  suatu  tanaman  pada  saat tertentu, seharusnya sebagian besar dianggarkan untuk pembiayaan  pengelolaan  tanaman  musim  selanjutnya. Dalam  tahun-tahun  belakangan,  telah  mulai  disadari oleh petani setempat, dengan lahirnya metode tumpang sari dan atau agrisilvikultur 36 . Modal ini bisa diperoleh dengan  mudah  jika  tanaman  yang  diproduksi dibutuhkan oleh pasar. Artinya petani harus menanam suatu  tanaman  tertentu  yang  lebih  propektif  terhadap pasar  untuk  memperbesar  perolehan  uang.  Saya melihat,  tanaman  albasia  menawarkan  itu  kepada penduduk  setempat.  Sehingga  introduksi  albasia mendorong perubahan ini menjadi lebih cepat.
Proses  introduksi  tanaman  albasia  di  Watukumpul tidak  dijalankan  dengan  paksaan,    tetapi  dengan pendekatan  kultural.  Bentuk  introduksi  ini  terlihat melalui analogi pohon albasia dengan anak kecil yang bakal  membahagiakan  pemiliknya  di  kemudian  hari. Bentuk  lainnya  adalah  penekanan  albasia  sebagai makhluk  bernyawa  “ bakal  ada  urusannya  dengan Tuhan ”,  dalam  bahasa  informan.  Selain  itu,  faktor perkembangan  di  dataran  tinggi  juga  ikut  merubah cara pandang masyarakat kaitannya dengan status dan pemahaman mengenai dunia pasar global.
Proses awal masifnya penanaman pohon di Watukumpul,  dilakukan  di  tebing-tebing  kritis  dan daerah  lahan  kering.  Proses  ini  terus  berkembang  ke areal  persawahan,  seperti  yang  terlihat  di  sepanjang jalan  dari  Watukumpul  sampai  ujung  kecamatan, seperti  desa  Tundagan,  Gapura,  Pagilaran,  maupun Bodas.  Daerah  tersebut  berada  di  perbatasan  dengan
36 Agrisilvikultur adalah sistem agroforestri yang mengkombinasikan  komponen  kehutanan  (atau  tanaman berkayu/ woody  plants )  dengan  komponen  pertanian  (atau tanaman  non-kayu).  Tanaman  berkayu  dimaksudkan  yang berdaur  panjang  (tree  crops)  dan  tanaman  non-kayu  dari  jenis tanaman semusim ( annual crops ).
wilayah Perhutani terdapat lautan albasia yang hampir siap  panen.  Begitu  juga  dengan  daerah  pinggir  jalan, terdapat  pohon-pohon  albasia  ditanam  memenuhi petak  sawah  maupun  hanya  ditanam  di  pinggiran sawah.  Dalam  waktu  tidak  relatif  lama,  daerah Watukumpul  sudah  terlihat  hijau  seperti  pematang hutan albasia.
Foto: Wilayah pertanian Watukumpul yang telah mengalami pergantian tanaman
Foto  di  atas  memberikan  gambaran  seperti  apa  yang saya  maksudkan  di  atas.  Foto  ini  diambil  dari  pinggir jalan  Watukumpul-Majalangu.  Di  bagian  atas  terlihat hutan  negara  berkomoditas  pinus,  berdampingan dengan  hutan  kelola  yang  dikembangkan  oleh  LMDH (Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan)  setempat.  Di bagian bawah terlihat sawah berdekatan dengan kebun albasia  dipadu  dengan  tanaman  jagung  dan  pisang. Ekologi  baru  ini  merupakan  hasil  dari  interaksi  dan modifikasi  manusia  secara  selektif  selama  beberapa generasi dengan sengaja atau tidak. Dalam pandangan saya,  ekspansi  albasia  ini  akan  terus  berlanjut mengingat  kampanye  penanaman  pohon  sebagai bagian  dari  reduksi  pemanasan  global  dan  isu degradasi  lingkungan  lingkungan  masih  cukup  ramai belakangan ini.
Perubahan  ekologi  melalui  introduksi  albasia  tersebut telah  mendorong  adanya  differensiasi  sosial-ekonomi terutama  sektor  pekerjaan  di  pedesaan  dataran  tinggi Pemalang.  Sektor non-farm maupun  sektor off-farm mulai  banyak  berkembang  di  pedesaan,  sedangkan sektor farm sendiri  mengalami  penurunan,  terutama pertanian dengan pengelolaan intensif seperti persawahan. Sektor non-farm yang berkembang adalah pengolahan  kayu,  sektor  peternakan  kambing,  dan pengolahan  sapu  dari  glagah  yang  ditumpangsarikan dengan  albasia.    Sedangkan  sektor off-farm yang berkembang adalah pertukangan, buruh bangunan, dan perdagangan. Sektor-sektor ini membutuhkan mobilitas ke berbagai daerah.
Perubahan komoditas dalam situasi ekologis watukumpul  tersebut  membawa  implikasi  yang signifikan  terhadap  pola  migrasi  penduduk  dataran tinggi,  di  luar  rendahnya  pemasukan  dari  pertanian (Manning,  2005)  atau  kemiskinan  (Khotari,  2002; Ellis,  2003)  akibat  meningkatnya  populasi  pedesaan (Firman,  2015)  maupun  daya  tarik  perkotaan (Warouw, 1996; 2007) dan meningkatnya akses untuk memperoleh pekerjaan jangka panjang (Khoo, Platt, & Sukamdi.  2015).  Rentang  waktu  yang  diciptakan  oleh model pertanian sawah hanya berlangsung ketika masa bera  dan  antara  masa  tanam  dengan  masa  panen. Sedangkan,  penanaman  albasia  dengan  masa  panen yang  lama,  membuat  petani  memiliki  waktu  luang yang relatif lebih lama. Sehingga, adanya waktu luang yang  panjang  ini,  membuat  mereka  harus  menyusun strategi  untuk  mengakses  pekerjaan  lain.  Secara otomatis,  peluang  yang  tersedia  ialah  di  sektor non- farm dan off-farm .
Kasus petani di Watukumpul semasa pertanian sawah, mereka  memanfaatkan  waktu  luang  dua  sampai  tiga bulan  untuk  bekerja  di  kota  sekitarnya,  seperti: Pekalongan, Yogyakarta, Solo, bahkan sampai Jakarta. Seusai  habis  masa  tunggu  panen  ini,  mereka  akan pulang dan kembali bekerja di Sawah. Cara ini sebagai strategi  petani  setempat  mengatasi  lahan  terbatas  dan hasil  panen  yang  tidak  mencukupi  untuk  konsumsi rumah tangga sampai masa tanam berikutnya.
Strategi yang berbeda dikembangkan petani Watukumpul  ketika  waktu  luang  dalam  penanaman Albasia menjadi dua sampai empat tahun. Kesempatan ini membuka peluang untuk bermigrasi ke daerah yang jauh  dengan  peluang  tabungan  ( saving )  yang  lebih besar  dari  penghasilan  di  perantauan.  Kasus  petani- petani Watukumpul  memilih  untuk  bermigrasi  ke  luar Jawa,  seperti:  Kalimantan  Timur  dan  Barat,  Batam, Papua,  Sumatera,  dan  beberapa  tempat  di  Malaysia. Dengan  demikian,  telah  terjadi  adanya  perluasan migrasi  orang-orang  dataran  tinggi  ke  dataran rendah, ke kota, sampai ke luar pulau.
Dorongan  migrasi  ini  juga  ditentukan  adanya  nilai ‘prestise’  yang  di  bawa  oleh  orang-orang  yang sebelumnya pernah ke kota. Mereka kemudian pulang dan  bercerita  sambil  memperlihatkan  keberhasilannya bekerja  di  sana.  Motor  baru,  mobil,  HP,  dan sebagainya  adalah  simbol  bagi  keberhasilan  itu. Sebagaimana  yang  pernah  dinyatakan  oleh  Nico Warouw,  besarnya  arus  migrasi  ke  perkotaan disebabkan  karena  desa  semakin  kehilangan  daya tariknya  akibat  ditinggal  oleh  generasi  mudanya, tenaga  kerja  potensial.  Mereka  yang  sedemikian terobsesi terhadap kemajuan perkotaan beserta dengan
kehidupan  dan  gaya  hidup  yang  dianggap  menjadi representasi modernitas 37 .
Nilai  ‘prestise’  muncul  karena  adanya  tingkat saving yang  tinggi  dibandingkan  pendapatan  yang  diperoleh di  desa.  Tingkat saving yang  lebih  tinggi  ini  menjadi pertimbangan baru bagi petani. Orientasi ini tidak saja merubah  lahan  pertanian  menjadi  lahan  kayu  keras, tetapi  turut  mentransformasi  status  petani  menjadi buruh  atau  tenaga  kerja.  Sebagaimana  disebutkan Manning 38 ,  tingginya  angka  keterlibatan  penduduk Jawa  pada  sektor  pertanian  hanya  menghasilkan pendapatan  yang  rendah  bagi  tiap  pelakunya.  Akan tetapi  Manning  berpendapat,  sektor  pertanian  di pedesaan Jawa mengalami kejenuhan dalam menampung  tambahan  angkatan  kerja  baru  setiap tahun.  Sementara,  sektor  non-pertanian  pedesaan belum  mampu  menyerap  tenaga  kerja  baru  dalam pendapatan  yang  memadai,  yang  dalam  bahasa Manning  sebagai  ekonomi  tingkat  rendah  ( low  level economy ).
Upah yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan di desa nilainya  hanya  sedikit.  Meskipun  mereka  mulai diperbolehnya  mengolah  tanah  Perhutani  (hutan produksi),  tetap  saja  aksesnya  masih  terbatas.  Akses mengelola hutan yang dibuka Perhutani dengan tujuan sebagai bentuk ‘kerjasama’ dengan penduduk setempat untuk  mengelola  hutan 39 .  Diperbolehkannya  petani menanami  palawija,  diharapkan  petani  tidak  akan menebangi pinusnya karena dibawahnya ada tanamannya sendiri. Akses masyarakat untuk meningkatkan  kapasitas  pendapatan  tetap  terbatas. Lahan-lahan  yang  bisa  diolah  petani  hanya  wilayah yang  berdekatan  dengan  sawah  atau  kampung.  Tentu saja luasan lahan tersebut bisa tidak terlalu luas untuk
37 Nicolaas  Warouw,  Makalah  Disampaikan  pada  Seminar “Menentukan  Lokasi  Perjuangan  Sosial  Melalui  Reformasi Pendidikan  di  Indonesia  (Refleksi  Kritis  Gagasan  ‘ Field  of Struggles ’ Pierre Bordieu), 24 Maret 2008, diselenggarakan oleh Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik – Universitas Gadjah  Mada.  Paper  ini  merupakan  penulisan  ulang  atas makalah  penulis  yang  berjudul  “Tercerabutnya  Peserta  Didik dari  Dunianya:  Sebuah  Pengalaman  atas  Penyeragaman Kurikulum  Sekolah”  disampaikan  pada  Lokakarya  Pusat Kurikulum  Departemen  Pendidikan  Nasional  pada  13-15  Mei 2007 di Cisarua, Bogor.
38 1987:  78-82  dalam  Warouw, Pemogokan  Buruh:  Studi  Kasus pada Suatu Komunitas Buruh Industri di kabupaten Tangerang, Jawa  Barat .  Skripsi  jurusan  Antropologi  UGM.  1996:30  Lihat juga  Manning,  2005. Migration  in  World  History .  New  York and London: Routledge
39 Mengenai  pembatasan  akses  masyarakat  terhadap  hutan  di Indonesia  dapat  dilihat  Herman  Hidayat,  et.al,  Politik  Ekologi: Pengelolaan  Taman  Nasional  Era  Otda.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia. 2002
sejumlah  keluarga  di  Desa  Watukumpul  maupun sekitarnya.  Di  samping  itu,  berdasarkan  kasus  petani setempat, sektor pertanian tidak mengalami kejenuhan dan  menampung  angkatan  kerja  baru  sebagaimana disebutkan  Manning.  Pengalaman  petani  setempat ketika  mengolah  lahan,  justru  kesusahan  untuk mencari  tenaga  kerja.  Minimnya  ketersediaan  tenaga- kerja  disebabkan  karena  banyaknya  pemuda  merantau atau melanjutkan pendidikan di kota 40 .
Berbicara  mengenai  akses  petani  terhadap  lahan  di dataran  tinggi,  akses  tersebut  tidak  menyempit  atau berkurang disebabkan adanya lonjakan angka kelahiran  (faktor  demografi).  Dalam  konteks  ini, menyempitnya akses tersebut terjadi melalui kebijakan dan  gerakan  konservasi  yang  mendorong  petani menanam  tanaman  kayu.  Menyempitnya  akses  petani terhadap lahan pertanian produksi pangan, mendorong mereka  untuk  mengakses  sumber-sumber  ekonomi non-pertanian di luar daerahnya sendiri.  Hal ini cukup berpengaruh  terhadap  semakin  meningkatnya  arus urbanisasi  dan  atau  migrasi  dari  dataran  tinggi  ke rendah, dari desa ke kota, atau dari Jawa ke Luar Jawa. Dengan  demikian,  ada  satu  catatan  penting,  setiap pengembangan sumber ekonomi memunculkan beragam  peluang  yang  setiap  orang  bebas  untuk memilih. Akan tetapi, pilihan untuk memilih salah satu peluang  bisa  terjadi  karena  dikondisikan  dan  dibatasi melalui  intervensi  dari  luar.  Oleh  karena  itu, penyempitan  akses  petani  terhadap  lahan  tidak sesederhana  berkurangnya  kepemilikan  tanah,  tetapi pengkondisian  alih-fungsi  lahan  dari  tanaman  pangan ke tanaman keras.

## KESIMPULAN
Studi  ini  memberi  gambaran  yang  lebih  luas  dalam kajian  dinamika  kependudukan  sejalan    dengan dinamika  kebijakan  pengelolaan  dataran  tinggi  dan perekonomian  masyarakat  setempat.  Dinamika  akses petani di dataran tinggi terhadap tanah sebagai bagian paling  penting  dalam  membangun  tempat  tinggal, ekonomi,  hingga  persoalan  lain  yang  lebih  luas. Dinamika  akses  terhadap  tanah  ini  tidak  hanya semakin  menyempit  atau  berkurang  disebabkan lonjakan angka kelahiran (faktor demografi) dari tahun ke  tahun.  Dalam  konteks  kajian  di  dataran  tinggi Pemalang,  menyempitnya  akses  tersebut  terjadi melalui  kebijakan  dan  gerakan  konservasi  yang mendorong petani menanam tanaman kayu.
40 Berkurangnya  jumlah  tenaga  kerja  di  pedesaan  semenjak pemerintahan Orde Baru, sebagaimana disebutkan oleh Nicolaas Warouw,  didorong  pertumbuhan  industri  menufaktur  di perkotaan yang sifatnya labour-intensive .
Menyempitnya  akses  petani  terhadap  lahan  pertanian produksi pangan, mendorong mereka untuk mengakses sumber-sumber  ekonomi  non-pertanian  di  luar daerahnya  sendiri.    Hal  ini  cukup  berpengaruh terhadap  semakin  meningkatnya  arus  urbanisasi  dan atau migrasi dari dataran tinggi ke rendah, dari desa ke kota,  atau  dari Jawa  ke  Luar Jawa.  Dengan  demikian, ada satu catatan penting, setiap pengembangan sumber ekonomi  memunculkan  beragam  peluang  yang  setiap orang bebas untuk memilih. Akan tetapi, pilihan untuk memilih  salah  satu  peluang  bisa  terjadi  karena dikondisikan  dan  dibatasi  melalui  intervensi  dari  luar. Oleh  karena  itu,  penyempitan  akses  petani  terhadap lahan  tidak  sesederhana  berkurangnya  kepemilikan tanah,  tetapi  pengkondisian  alih-fungsi  lahan  dari tanaman pangan ke tanaman keras.
Suatu  pertimbangan  serius  lain  dari  studi  ini  ialah introduksi albasia telah membawa perubahan terhadap produksi  tanaman  pangan  di  dataran  tinggi.  Saya berpendapat,  produksi  beras  di  dataran  tinggi Watukumpul  akan  berkurang  akibat  adanya  perluasan wilayah  tanam  pohon  albasia  sebagaimana  beberapa perhitungan  dari  pak  J  di  atas.  Tentu  saja permasalahan  ini  ikut  berdampak  terhadap  isu swasembada  beras  Jawa  Tengah  yang  dicanangkan gubernur  dengan  target  surplus  dua  juta  ton  di  tahun 2014.  Melihat  kondisi  pertanian  di  dataran  tinggi begitu  ‘suram’,  target  yang  dicanangkan  pemerintah provinsi  Jawa  Tengah  menjadi  terkesan  naif.  Dengan demikian, pemerintah harus segera mengantisipasi atau merumuskan ulang kebijakan peningkatan swasembada  pangan,  konservasi  ekologi,  peningkatan sumber  daya  manusia,  maupun  pengelolaan  migrasi dan tenaga kerja terintegrasi.
Pada  Akhirnya,  persoalan  dinamika  kependudukan menjadi sangat kompleks dan   berkelindan. Untuk itu, tidak mudah untuk  mereduksi fakta-fakta di lapangan ke  dalam  ‘medan’  studi  yang  bisa  dikontrol  secara sederhana.  Misalnya,  persoalan  kependudukan  hanya dipahami  dalam  kerangka  kependudukan  saja,  begitu juga  dengan  dinamika  sosial-budaya  yang  lain. Pengalaman  di  Watukumpul  menunjukkan  dinamika kependudukan  bersinggungan  dengan  faktor  ekologis, bentuk kebijakan ekonomi program penanaman pohon yang  bersinggungan  dengan  program  swasembada beras  dengan  areal  sasaran  yang  berbarengan.  Di  sisi lain, kita perlu melihat kemampuan petani menanggapi intervensi dan perubahan ekologis tersebut. Pentingnya sisi  ekologi  terlihat  dari  jenis  tanaman  yang dikembangkan  oleh  petani  ikut  menentukan  dan mencerminkan  bagaimana  strategi  masyarakat  dan model  orientasi  kerja.  Ditanamnya  albasia  dan  pohon jagung  maupun  beras,  memungkinkan  salah  seorang
dari  sebuah  keluarga  bisa  merantau  tanpa  harus kehilangan  pemasukan  dari  sektor  pertanian  atau perkebunan. Kayuan-kayuan mempunyai nilai tabungan  ( saving )  yang  cukup  besar  untuk  masa depan, sedangkan tanaman jagung atau padi digunakan untuk  kepentingan  subsistensi  sehari-hari  yang ditopang  dengan  pendapatan  dari  pekerjaan  di perantauan.
Dengan demikian, persoalaan pangan harus ditempatkan  sebagai  persoalan  dampak  signifikan terhadap  persoalan  migrasi  dan  ketenagakerjaan.  Hal ini  menunjukkan  semakin  kompleksnya  persoalan mengenai kehidupan di dataran tinggi Jawa . Untuk itu, ke  depan  kita  harus  mencoba  untuk  melihat  dinamika kependudukan  bukan  dari  aspek  demografis  saja, melainkan  dari  beragam  sisi.  Sebab,  perubahan  sosial dapat  terjadi  dari  dan  dalam  berbagai  aspek  dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irwan. 2002. “Studi Mobilitas Penduduk:  Antara Masa Lalu dan Masa Depan”. Dalam Tukiran, dkk. Mobilitas Penduduk  Indonesia:  Tinjauan  Lintas Disiplin .  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
Ahimsa  Putra,  Heddy  Shri.  1994.  Antropologi  Ekologi:
Beberapa Teori dan Perkembangannya. Masyarakat  Indonesia. LIPI  Jakarta  Tahun  XX, No. 4
Borgstrom,  Georg.  1973. The  Food  and  The  People Dilemma:  The  Man-Environment  Systems  in  the Late Twentieth Century . Massachusets: Duxbury
Bryant,  Raimon  L.  dan  Sinead  Bailey.  1997. Third  Worlds Political  Ecology .  London  and  New  York: Routledge
Ellis,  Frank.  2003.  “A  Livelihoods  Approach  to  Migration and Poverty Reduction”, Naskah disampaikan oleh Department  of  International  Development  (DFID), hl: 1-21
Firman,  Tommy.  2015.  “Demographic  Patterns  of Indonesia’a  Urbanization,  2000-2010:  Continuity and  Change  at  the  Macro  Level”.  Makalah diseminarkan  dalam  tema  Pembangunan,  Migrasi dan  Kebijakan  di  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Forsyth,  Timothy.  2003. Critical  political  ideologi:  the politics of environmental science . London and New York: Routledge
Geertz,  Clifford.  1983. Involusi  Pertanian:  Proses Perubahan  Ekologi  di  Indonesia, terjemahan Sayogyo. Jakarta: Bharata Karya Aksara
de Haan, Arjan. 1999. “Livelihoods and poverty: The  Role of  Migration.  A  Critical  Review  of  the  Migration Literature”, Journal of Development Studies 36(2): 1-47
Hardesty,  Donald  L.  1977. Ecological  Anthropology . Canada: John Wiley & Sons.
Harian  Kompas.  2006.  “Malnutrisi,  keteledoran  sebuah bangsa”; 7 Oktober
Harris,  Marvin.  2008.  “The  Cultural  Ecology  of  Indian’s Sacred Cattle” dalam Michael Dove dan Carpenter,
Environmental  Anthropology:  A  historical  Reader .
Australia. Blackwell Publising.  hl:138-153
Hidayat,  Herman,  John  Haba,  &  Robert  Siburian  (eds).
2011. Politik  Ekologi:  Pengelolaan  Taman Nasional  Era  Otda .  Jakarta:  LIPI  Press  dan Yayasan Obor Indonesia
Jhamtani,  Hira.  2008.  “ Putting  Food  First:  Toward community-based food security system in Indonesia ”. Yogyakarta.: Insist Press
Khoo,  Choon  Yen;  Mara  Platt,  Sukamdi.  2015. Pola  dan Dampak  Migrasi  Pekerja  di  Kecamatan  Sampung, Ponorogo .  Ringkasan  hasil  penelitian  kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas  Gadjah  Mada  bekerja  sama  dengan National University of Singapore
Khotari,  Uma.  2002.  “Migration  and  Chronic  Poverty”,
Naskah  disampaikan  dalam  presentasi  Chronic
Poverty Research Centre, Institute for Development  Policy  and  Management,  University of Manchester, Working Paper No. 16 (Maret)
Li,  Tania  (eds).  2002. Proses  Transformasi  Daerah Pedalaman  di  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia
Li,  Tania.  2007.  Articulating  Indigenous  Identity  in Indonesia:  Resouce  Politics  and  the  Tribal  Slot.
Dalam Michael Dove dan Carpenter,
Environmental  Anthropology:  A  historical  Reader .
Australia. Blackwell Publising. hl:339-362
Manning,  Patrick.  2005. Migration  in  World  History .  New York and London: Routledge
Marzali,  Amri.  2003. Strategi  Peisan  Cikalong  dalam Menghadapi  Kemiskinan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia
Mubyarto.  1993. Sejarah  Penelitian  Pedesaan:  Dua  Puluh Tahun  Penelitian  Pedesaan .  Yogyakarta:  P3PK UGM dan Aditya Media
Orlove,  Benjamin  S.  1980. Ecological  Anthropology dalam Annual Review of Anthropology .  IX, 235-37
Peet,  Richard,  Paul  Robbins,  dan  Michael  J.  Watts  .  1996.
Global  Political  Ecology .  London  and  New  York: Routledge.
Potter,  Lesley.  “New transmigration ‘paradigm’  in Indonesia:  Examples  from  Kalimantan”,  dalam Asia  Pacific  Viewpoint ,  Vol.  53,  No.  3,  December 2012, hl: 272–287
Priyono,  C.  Nugroho.  2002.  “Hutan  Pinus  dan  Hasil  Air” (online) http://www.scribd.com/doc/770715/Hutan- pinus-dan-hasil-air (10 April 2012)
Semedi,  Pujo.  2006.  Petungkriyono:  Mitos  Wilayah Terisolir.  Dalam  Ahimsa-Putra,  Heddy  Shri. Esai- Esai Antropologi: Teori, Metodologi, dan Etnografi . Yogyakarta: Jurusan Antropologi Budaya UGM bekerjasama dengan Kepel Press
Singarimbun,  Masri,  dkk.  1996. Penduduk  dan  Perubahan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sirait,  Martua.  2009. Indigenous  Peoples  and  Oil  Palm Plantation Expansion in West Kalimantan Indonesia .  Universiteit  van  Amsterdam  bekerja sama dengan Cordaid Memisa
Sumartana,  et.al.  1996. Kisah  dari  Kampung  Halaman . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Surono, S. 2007. “48 anak kekurangan gizi di Jawa Tengah meninggal  dunia; Indonesian  Nutrition  Network [online]; diakses dari:
http://www.gizi.net/cgibin/berita/fullnews.cgi?new sid1126761128,15743;  (14 Juni 2012)
Warouw, J. Nicolaas. 1996. Pemogokan Buruh: Studi Kasus pada Suatu Komunitas Buruh Industri di kabupaten Tangerang, Jawa Barat . Skripsi jurusan
Antropologi UGM. 1996 _______.  2007. Tercerabutnya  Peserta  Didik  dari Dunianya: Sebuah Pengalaman atas Penyeragaman Kurikulum Sekolah . Makalah disampaikan  pada  Lokakarya  Pusat  Kurikulum Departemen  Pendidikan  Nasional  pada  13-15  Mei di Cisarua, Bogor.