PERBANDINGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

## DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN: KAJIAN 5 ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH
The Comparison Between Waste Management System in Indonesia and South Korea:
5 Aspects of Waste Management Analysed

## Yulia Hendra
Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Naskah diterima: 28 Maret 2016 Naskah dikoreksi: 15 Mei 2016 Naskah diterbitkan: Juni 2016
Abstract :  Government  of  Indonesia  still  faces  many  challenges  in  the  implementation  of  waste  management sistems, especially in order to achieve the universal access target on sanitation by 2019, such as: low of services access , low public awareness of practicing good hygiene and healthy, low commitment of the local government for waste management, weak institutional management of sanitation (regulator and operator), and also lack of  human  resources.  The  Indonesian  government  needs  to  learn  from  other  countries  that  have  been  succed in  the  implementation  of  environmentally  friendly  waste  management  system.  One  of  the  countries  that  has been success in managing the waste is the government of South Korean. The study was conducted to compare the  waste  management  in  Indonesia  and  South  Korea  views  from  5  aspects  of  waste  management,  namely: institutional aspects, financial aspects, regulatory aspects, public participation, aspects and technical aspects of the operations. The study was conducted by studying the literature and observation directly to South Korea. The reasearch resulted that waste management systems in Indonesia is still behind compared to South Korea, both in institutional, human resources, budget, law enforcement, and public and private participation. Full commitment of all relevant stakeholders is a key factor in the success on building integrated and environmentally friendly waste management system.
Keywords: waste management system, aspects of waste management, environmentlly friendly.
Abstrak: Pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah, terutama dalam rangka pencapaian target universal akses bidang sanitasi pada tahun 2019, antara lain: masih rendahnya akses pelayanan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih rendahnya komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah, lemahnya kelembagaan pengelola sanitasi (regulator dan operator) serta kemampuan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia masih perlu untuk belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Salah satu negara yang tergolong sukses dalam mengelola sampah adalah Korea Selatan. Studi dilakukan untuk membandingkan pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan dilihat dari 5 aspek pengelolaan sampah, yaitu: aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peraturan, aspek peran  serta  masyarakat,  dan  aspek  teknis  operasional.  Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan  studi  literatur dan obervasi langsung ke Korea Selatan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah di  Indonesia  masih  ketinggalan  dibandingkan  dengan  Korea  Selatan,  baik  secara  kelembagaan,  sumber  daya manusia, anggaran, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dan swasta. Komitmen penuh dari seluruh stakeholder yang terkait merupakan faktor kunci dalam suksesnya penyelenggaranan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
Kata kunci: sistem pengelolaan sampah, aspek pengelolaan sampah, ramah lingkungan.

## Pendahuluan
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi pengelola  perkotaan  di  seluruh  dunia  termasuk Indonesia  adalah  pengelolaan  sampah.  Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, taraf
kehidupan penduduk juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan kegiatan produksi  dan  konsumsi.  Peningkatan  kegiatan produksi  dan  konsumsi  akan  berdampak  pada
peningkatan  jumlah,  jenis,  dan  keberagaman karakteristik timbunan sampah.
Di  banyak  negara,  sampah  seringkali menimbulkan  permasalahan.  Penanganan  sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran  lingkungan  dan  mengganggu  estetika. Penumpukan  sampah  atau  pembuangan  sampah sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga berdampak ke saluran air  tanah.  Sedangkan  pembakaran  sampah  akan mengakibatkan  pencemaran  udara.  Pembuangan sampah ke sungai juga mengakibatkan pencemaran air,  dan  tersumbatnya  saluran  air  yang  dapat menyebabkan banjir di musim hujan, pencemaran bau dan gangguan estetika. Lebih jauh lagi, penanganan sampah  yang  tidak  komprehensif  akan  memicu masalah-masalah sosial, seperti amuk masa, bentrok antarwarga, pemblokiran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan lain-lain.
Di  Indonesia,  permasalahan  sampah  sudah sangat  mengkhawatirkan.  Sebuah  penelitian  yang diterbitkan  di  www.sciencemag.org  pada  Februari tahun  2015  menyebutkan  bahwa  Indonesia merupakan  negara  peringkat  kedua  penyumbang sampah  plastik  ke  laut  setelah  Tiongkok,  disusul Filipina,  Vietnam,  dan  Sri  Lanka.  Menurut  riset Greeneration,  organisasi  non-pemerintah  yang telah  10  tahun  mengikuti  isu  sampah,  satu  orang di  Indonesia  rata-rata  menghasilkan  700  kantong plastik  per  tahun  (Buletin  Cipta  Karya,  Februari 2016).
Dalam Statistik Persampahan Indonesia (2008) disebutkan  bahwa  dari  total  populasi  Indonesia sebesar  232,8  juta  orang,  total  sampah  yang dihasilkan  sebesar  38,5  juta  ton/tahun,  sedangkan populasi  yang  dapat  dilayani  sebesar  130,4  juta. Pengangkutan sampah aktual sebesar 21,72 ton per tahun,  dan  sampah  yang  tidak  terangkut  sebesar 16,78 juta ton per tahun. Untuk Pulau Jawa, dengan populasi  sebesar  137,2  juta  orang,  menghasilkan total sampah sebesar 21,2 juta ton/tahun, sedangkan populasi  yang  dapat  dilayani  sebesar  80,8  juta. Pengangkutan sampah aktual sebesar 12,49 ton per tahun,  dan  sampah  yang  tidak  terangkut  sebesar 8,71 juta ton per tahun.
Di  tingkat  dunia,  masing-masing  kota setidaknya menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Diperkirakan oleh Bank Dunia, pada tahun 2025, jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton (Buletin Cipta Karya, Februari 2016).
Penanganan sampah di masing-masing negara berbeda-beda tergantung dari kondisi sosial budaya masyarakat  setempat,  kebijakan  pemerintah, regulasi,  infrastruktur  yang  dimiliki,  pendekatan teknologi, dan lain-lain.
Korea  Selatan  adalah  salah  satu  negara  di kawasan  Asia  Timur  yang  tergolong  sukses dalam  melakukan  pengelolaan  sampah  bahkan mentransformasinya  menjadi  sumber  daya  yang menyerap  ribuan  tenaga  kerja.  Negeri  Ginseng itu  terus  mengembangkan  riset  dalam  rangka pengembangan industri hijau untuk penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Pada sekitar tahun 1977, Korea Selatan masih menghadapi  banyak  kendala  dalam  pengelolaan lingkungan seperti yang dihadapi Indonesia saat ini. TPA yang digunakan masih beroperasi secara open dumping dan mengakibatkan pencemaran ke sungai- sungai di sekitarnya serta mendapatkan protes keras dari masyarakat. TPA Nanji yang beroperasi secara open  dumping akhirnya  ditutup  pada  tahun  1983 dan  dimanfaatkan  sebagai  taman,  serta  dikonversi menjadi Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) berbasis institusi.
Kebijakan  tentang  pengelolaan  sampah  di Korea Selatan senantiasa berubah ke arah yang lebih baik  mulai  dari safe  disposal (1980-an),  menjadi reduce,  recycle,  safe  disposal (1990-an)  dan terakhir menjadi reduce, recycle, energy recovery, safe  disposal (2000-an).  Pemerintah  mendorong untuk  mengurangi  sampah  sedapat  mungkin  serta menghasilkan sistem.
Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang  telah  berhasil  dalam  melakukan  pengelolaan sampahnya  secara  efektif  dan  ramah  lingkungan. Korea Selatan adalah salah satu negara di kawasan Asia  yang  bisa  dijadikan  percontohan  dalam melakukan  strategi  dan  perencanaan  pengelolaan sampah di Indonesia.
Tulisan ini bermaksud untuk membandingkan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan  dilihat  dari  5  aspek  pengelolaan  sampah, yaitu:  aspek  kelembagaan,  aspek  pembiayaan, aspek pengaturan (dasar hukum), aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknik operasional.
Dengan  membandingkan  sistem  pengelolaan sampah  di  kedua  negara  tersebut,  diharapkan  bisa menjadi  masukan  bagi  pemangku  kebijakan  di Indonesia  khususnya  yang  terkait  dengan  strategi dan kebijakan pengelolaan sampah yang tepat baik di  tingkat  pusat,  provinsi  maupun  kabupaten/kota, dalam  rangka  mencapai  target universal  access sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Metoda  penelitian  dilakukan  secara  kualitatif. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan  wawancara  terbuka,  studi  literatur  dan juga  kunjungan  langsung  ke  lokasi  penelitian. Observasi dan pengambilan data di Korea Selatan dilakukan  pada  program Landfill  Operation
and  Resource  Recovery  Training yang  dibiayai oleh  Pemerintah  Korea  Selatan  melalui Korean International  Cooperation  Agency (KOICA),  dan diselenggarakan  pada  tanggal  31  Agustus  2015 sampai 12 September 2015.

## Pengelolaan Sampah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  sampah  adalah sisa  kegiatan  sehari-hari  manusia  dan/atau  proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan  berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan dan  penanganan  sampah.  Pengelolaan  sampah  ini bukan  hanya  menyangkut  aspek  teknis,  tetapi  juga mencakup aspek-aspek yang lain, seperti manajemen, pembiayaan, regulasi, pelibatan masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta dan lain-lain.
Di  negara-negara  maju,  pengelolaan  sampah sering  didefinisikan  sebagai  kontrol  terhadap timbulan  sampah,  mulai  dari  pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan,  serta  pembuangan  akhir  dengan penanganan-penanganan  terbaik  untuk  kesehatan, ekonomi,  estetika,  lingkungan,  teknis,  konservasi, dan juga terhadap sikap masyarakat.
Suksesnya  pengelolaan  sampah,  bukan hanya  didasarkan  pada  aspek  teknis  saja,  tetapi juga  mencakup  aspek-aspek  nonteknis.  Untuk menjalankan  sistem  pengelolaan  yang  baik,  perlu melibatkan  berbagai  disiplin  ilmu,  seperti  teknik sipil,  perencanaan  kota,  ekonomi,  kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi, konservasi, dan lain-lain.
Menurut  Damanhuri  (2010),  Pertambahan penduduk yang demikian pesat di daerah perkotaan (urban) telah mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan  sampah.  Dari  studi  dan  evaluasi  yang telah  dilaksanakan  di  kota-kota  di  Indonesia, dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok dalam pengelolaan persampahan kota, antara lain:
– Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai  konsekuensi  logis  dari  pertambahan penduduk kota.
– Peningkatan  kepadatan  penduduk  menuntut pula  peningkatan  metode/pola  pengelolaan sampah yang lebih baik.
– Keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota menambah kompleksnya permasalahan.
– Situasi  dana  serta  prioritas  penanganan yang  relatif  rendah  dari  pemerintah  daerah merupakan  masalah  umum  dalam  skala nasional.
– Pergeseran  teknik  penanganan  makanan, misalnya  menuju  ke  pengemas  yang  tidak dapat terurai seperti plastik.
– Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai yang  tersedia  di  daerah  untuk  menangani masalah sampah.
– Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak sangat lambat.
– Partisipasi  masyarakat  yang  pada  umumnya masih  kurang  terarah  dan  terorganisir  secara baik.
– Konsep  pengelolaan  persampahan  yang kadangkala tidak cocok untuk diterapkan, serta kurang  terbukanya  kemungkinan  modifikasi konsep tersebut di lapangan.
Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat di Indonesia sesuai dengan SNI  3242:2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  di Permukiman  memosisikan  bahwa  pengelolaan sampah  perkotaan  merupakan  sebuah  sistem  yang terdiri  dari  5  komponen  subsistem,  yaitu:  aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek pengaturan (hukum), aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknik  operasional.  Kelima  aspek  tersebut  saling terkait  dan  harus  diperhatikan  untuk  mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif.
Aspek Teknis Operasional Aspek Pengelolaan Sampah Aspek Hukum dan Peraturan
Aspek Peran Serta Masyarakat Aspek Kelembagaan Aspek Pembiayaan Gambar 1. Aspek-Aspek Pengelolaan Sampah Kota

## Peraturan/Hukum
Aspek  pengaturan  didasarkan  atas  kenyataan bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum,  di  mana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan  kekuatan  dan  dasar  hukum,  seperti dalam  pembentukan  organisasi,  pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya.
Peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan  sistem  pengelolaan  sampah  di perkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang:
– Ketertiban  umum  yang  terkait  dengan penanganan sampah
– Rencana induk pengelolaan sampah kota
– Bentuk lembaga dan organisasi pengelola
– Tata-cara penyelenggaraan pengelolaan
– Besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi
– Kerjasama  dengan  berbagai  pihak  terkait, diantaranya  kerjasama  antar  daerah,  atau kerjasama dengan pihak swasta.

## Kelembagaan dan Organisasi
Aspek  organisasi  dan  manajemen  merupakan suatu  kegiatan  yang  multi  disiplin  yang  bertumpu pada  prinsip  teknik  dan  manajemen  yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, dan memperhatikan pihak  yang  dilayani  yaitu  masyarakat  kota. Perancangan  dan  pemilihan  bentuk  organisasi disesuaikan dengan:
– Peraturan pemerintah yang membinanya – Pola sistem operasional yang diterapkan
– Kapasitas kerja sistem
– Lingkup  pekerjaan  dan  tugas  yang  harus ditangani.

## Teknik Operasional
Berdasarkan  SNI  19-2454-2002,  tata  cara teknik  operasional  pengelolaan  sampah  perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk:
1.  Daerah pelayanan
2.  Tingkat pelayanan
3.  Teknik operasional, mulai dari:
1)  Pewadahan sampah
2)  Pengumpulan sampah
3)  Pemindahan sampah
4)  Pengangkutan sampah
5)  Pengolahan dan pemilahan sampah
6)  Pembuangan akhir sampah
Kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin  dilakukan  sejak  dari  pewadahan  sampai dengan pembuangan akhir sampah.

## Pembiayaan / Retribusi
Sebagaimana  kegiatan  yang  lain,  maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan:
– Biaya investasi
– Biaya operasi dan pemeliharaan
– Biaya manajemen Timbulan Sampah Pemilahan, Pewadahan & Pengolahan di Sumber Pengumpulan Pemindahan Pengangkutan Pembuangan Akhir Pemilahan dan Pengolahan

## Gambar 2. Diagram Teknik Operasional Pengolahan Sampah
Sumber: SNI 19-2454-2002
– Biaya untuk pengembangan
– Biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat.
Aspek  pembiayaan  merupakan  sumber daya  penggerak  agar  roda  sistem  pengelolaan persampahan  di  kota  tersebut  dapat  bergerak dengan  lancar.  Diharapkan  bahwa  sistem pengelolaan  persampahan  di  Indonesia  akan menuju pada ‘pembiayaan sendiri’, termasuk di sini dengan  pembentukan  perusahaan  daerah.  Sektor pembiayaan  ini  menyangkut  beberapa  aspek, seperti:
– Proporsi  APBN/APBD  pengelolaan  sampah, antara retribusi dan biaya pengelolaan sampah.
– Proporsi  komponen  biaya  tersebut  untuk  gaji, transportasi,  pemeliharaan,  pendidikan  dan pengembangan serta administrasi.
– Proporsi  antara  retribusi  dengan  pendapatan masyarakat.
– Struktur dan penarikan retribusi yang berlaku.
Retribusi  persampahan  merupakan  bentuk konkret  partisipasi  masyarakat  dalam  membiayai program  pengelolaan  persampahan.  Bentuk penarikan retribusi dibenarkan apabila pelaksananya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah.

## Peran Serta Masyarakat
Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan  akan  sia-sia.  Salah  satu  pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah  dalam  kebersihan  adalah  bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut:
– Bagaimana  merubah  persepsi  masyarakat terhadap  pengelolaan  sampah  yang  tertib  dan teratur.
– Faktor-faktor  sosial,  struktur,  dan  budaya setempat.
– Kebiasaan  dalam  pengelolaan  sampah  selama ini.
Menurut  Damanhuri  (2010),  permasalahan yang  terjadi  berkaitan  dengan  peran  serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yaitu di antaranya:
– Tingkat  penyebaran  penduduk  yang  tidak merata.
– Belum  melembaganya  keinginan  dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan.
– Belum  ada  pola  baku  bagi  pembinaan masyarakat  yang  dapat  dijadikan  pedoman pelaksanaan.
– Masih  banyak  pengelola  kebersihan  yang belum  mencantumkan  penyuluhan  dalam programnya.
– Kekhawatiran  pengelola  bahwa  inisiatif masyarakat  tidak  akan  sesuai  dengan  konsep pengelolaan yang ada.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sistem operasional  pengelolaan  sampah  mencakup  juga subsistem  pemrosesan  dan  pengolahan  sampah, yang  perlu  dikembangkan  secara  bertahap  dengan mempertimbangkan  pemrosesan  yang  bertumpu pada  pemanfaatan  kembali,  baik  secara  langsung, sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.
Pemrosesan  akhir  sampah  secara  umum di  Indonesia  adalah  menggunakan  sistem land disposal (penyingkiran  limbah  ke  dalam  tanah). Penyingkiran limbah ke dalam tanah yang disertai dengan  pengurugan/penimbunan  dikenal  dengan istilah landfilling. Sanitary  landfill adalah  metode landfilling yang aplikasinya memperhatikan aspek- aspek sanitasi limgkungan.
Menurut  Damanhuri  (2010),  definisi sanitary landfill adalah  metode  pengurugan  sampah  ke dalam  tanah,  dengan  menyebarkan  sampah  secara lapis  perlapis  pada  sebuah  site  (lahan)  yang  telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi, urukan sampah tersebut  kemudian  ditutup  dengan  tanah  penutup. Sedangkan  metode  yang  digunakan  sebelumnya yaitu sistem open dumping tidak mengikuti tata cara yang sistematis serta tidak memperhatikan dampak pada lingkungan.

## Kondisi Eksisting Persampahan di Indonesia
Timbulan sampah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Di kota metro dan kota besar, timbulan  sampah  diperkirakan  rata-rata  mencapai >500  ton/hari,  sedangkan  di  kota  sedang  dengan jumlah penduduk <500orang/ha, timbulan sampah yang dihasilkan rata-rata sebanyak 100-300 ton/hari (Direktorat Pengembangan PLP, 2016).
Timbulan  sampah  yang  terus  meningkat  ini tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  infrastruktur pengelolaan sampah dan upaya-upaya pengurangan sampah di sumber (penerapan konsep 3R: reduce, reuse,  recycle ).  Kualitas  pelayanan  masih  terbatas (menyangkut  masalah  biaya,  SDM,  sarana  dan prasarana, serta peran serta masyarakat). Dari segi kelembagaan,  peran  operator  dan  regulator  belum jelas. TPA sebagai tempat pemrosesan akhir sampah sering  mendapatkan  protes  dan  penolakan  dari masyarakat.  Akibatnya  terjadi  penurunan  kualitas lingkungan terutama di daerah perkotaan.
TPA  masih  merupakan  pilihan  utama  dalam pengelolaan  sampah  di  Indonesia.  Sebagian  besar sampah  langsung  diangkut  dan  dibuang  ke  TPA sampah tanpa pengolahan pendahuluan. Baru sekitar 10%  sampah  yang  dimanfaatkan  (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016).
Sampai  saat  ini  paradigma  pengelolaan sampah  yang  digunakan  adalah  kumpul–angkut dan  buang.  Sedangkan  andalan  utama  sebuah  kota dalam  menyelesaikan  permasalahan  sampah  adalah landfilling di  TPA.  Pengelola  kota  cenderung kurang memberikan perhatian yang serius pada TPA tersebut,  sehingga  muncul  kasus-kasus  kegagalan TPA. Pengelola kota tampaknya beranggapan bahwa TPA  yang  dipunyainya  dapat  menyelesaikan  semua persoalan sampah, tanpa harus memberikan perhatian yang proporsional terhadap sarana tersebut. TPA bisa menjadi bom waktu bagi pengelola kota.
Operasional TPA di Indonesia sebagian besar masih berupa sistem open dumping. Padahal Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa paling lambat pada tahun 2013 setiap pemerintah daerah/ kota  sudah  memiliki  TPA  yang  representatif  dan memenuhi  kaidah  teknis  maupun  lingkungan (sanitary landfill).
Pada  awal  tahun  1990-an,  metode  transisi yaitu  menggunakan  sistem  lahan  urug  terkendali ( controlled landfill ) diperkenalkan oleh Kementerian  Pekerjaan  Umum  terutama  untuk kota-kota kecil dan sedang dengan menunda kriteria waktu penutupan menjadi 5 sampai 7 hari. Namun sampai  saat  ini  metode  tersebut  tetap  dianggap mahal oleh kebanyakan pengelola persampahan di kabupaten/kota.  Padahal  sebuah  TPA  yang  telah dirancang dan disiapkan sebagai lahan uruk saniter akan dengan mudah berubah menjadi sebuah open dumping bila pengelola TPA tersebut tidak secara konsekuen menerapkan aturan-aturan yang berlaku.
Selain  itu,  tantangan  lainnya  yang  dihadapi dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Indonesia adalah masih rendahnya capaian  akses  pelayanan  sampah.  Masih  adanya kesenjangan dalam pelayanan sampah antara target MDGs pada tahun 2015 yaitu sebesar 70% dengan capaian eksisting yaitu sebesar 56,2%.
Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun  2015,  akses  pelayanan  persampahan  di Indonesia untuk tingkat nasional mencapai 86,73% (nilai  ini  mencakup  penanganan  sampah  secara total: memenuhi dan tidak memenuhi NSPK). Tabel 1  di  bawah  ini  akan  menunjukkan  capaian  akses penanganan sampah di Indonesia yang terdiri dari capaian  untuk  wilayah  pedesaan,  perkotaan  dan tingkat nasional.
Tabel 1. Capaian Akses Penanganan Sampah di Indonesia
Capaian Akses Penanganan Sampah Tahun 2010 Tahun 2013 Tahun 2015 Pedesaan 73,70 % 72,60 % 82,00 % Perkotaan 87,40 % 87,00 % 91,43 % Nasional 80,50 % 79,80 % 86,73 %

## Sumber: Riskesdas. 2015
Selain cakupan pelayanan sampah yang masih rendah di beberapa kota, Pemerintah Indonesia juga masih menghadapi tantangan-tantangan antara lain: minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki, belum adanya  lembaga  pengelola  yang  secara  khusus menangani sampah, minimnya alokasi budget yang disediakan Pemda sebagai akibat sektor ini belum menjadi  prioritas  dalam  pembangunan  di  daerah, perilaku  masyarakat  yang  belum  menerapkan perilaku  hidup  bersih  dan  higienis,  dan  lemahnya penegakan hukum.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Persampahan mengamanatkan pengurangan  dan  penanganan  sampah.  Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis Sampah  Rumah  Tangga  yang  mengamanatkan pemilahan  dan  pewadahan  sejak  dari  sumber sampah.
Berdasarkan  RPJMN  tahun  2015-2019, Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  target universal  akses  dalam  bidang  sanitasi  yaitu meningkatnya  akses  penduduk  terhadap  sanitasi layak  (air  limbah  domestik,  sampah  dan  drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar.  Di  bidang  persampahan,  sasarannya  berupa pengurangan dan pemanfaatan sampah sebesar 20- 35%, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah sebesar  65-80%.  Dalam  rangka  pencapaian  target universal  access tersebut,  diperlukan  kebijakan- kebijakan dan strategi yang tepat dengan melibatkan peran  aktif  masyarakat  dan  mitra  pembangunan, termasuk  swasta  dan  donor-donor  dari  luar  negeri untuk  mendapatkan  alternatif-alternatif  sumber pembiayaan  yang  lain,  di  samping  yang  tersedia dari dana APBN.

## Kondisi Eksisting Persampahan di Korea Selatan Kondisi Awal
Pada  sekitar  tahun  1977,  pengelolaan  sampah di  Korea  Selatan  masih  belum  dikelola  dengan baik.  Pencemaran  sampah  dan  limbah,  baik limbah  domestik  maupun  limbah  industri  banyak
mencemari air tanah dan Sungai Han, yaitu sungai yang  membelah  Kota  Seoul.  Saat  itu  pengolahan sampah di Korea Selatan dipusatkan di TPA Nanji. TPA Nanji masih dioperasikan dengan sistem open dumping, yaitu  pembuangan  terbuka  tanpa  ada proses pengolahan apapun.
Beroperasinya  TPA  Nanji  ini  banyak menimbulkan  permasalahan  baik  secara  teknis, lingkungan  maupun  sosial.  Secara  teknis,  kendala yang  dihadapi  adalah  kurangnya  pengalaman  dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani limbah,  belum  dikuasainya  teknik-teknik waste  to energy . Banyak terjadi pencemaran lingkungan dan wabah  penyakit  di  masyarakat  akibat  dari  lindi, serangga,  bau,  dan  gas  metan.  Akibatnya,  banyak terjadi  protes  keras  dan  demonstasi  dari  warga  di sekitar lokasi TPA.
Menurut Sudokwon Landfill Site Management Corp. (2015),  sejak  TPA  Nanji  beroperasi  sampai
dengan  tahun  1993,  sekitar  9,2  juta  ton  sampah ditimbun di TPA Nanji. TPA Nanji akhirnya ditutup pada  tahun  1993,  dan  dikonversi  menjadi  TPST berbasis institusi. Lahan bekas TPA dimanfaatkan sebagai  taman.  Selanjutnya  sampah-sampah tersebut  masuk  ke  Mapo  Resources  Recycle . TPST Mapo Resources Recycle dilengkapi dengan incinerator berkapasitas 750 ton/hari, yang mampu menghasilkan  listrik  sebesar  5MW.  Sistem  ini dimanfaatkan oleh warga di sekitar Mapo Resources Recycle sebagai sumber energi listrik.
Gambar 3. Lokasi TPA Sudokwon Sumber: Sudokwon Landfill Site Management Corporation, 2015

## Sudokwon Landfill
Pada  tahun  2000,  Kementerian  Lingkungan Hidup  Korea  Selatan  membentuk Sudokwon landfill  Site  Management  Corporation (SLC), sebuah badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Metropolitan Seoul dalam merencanakan  dan  membangun,  mengoperasikan, memelihara dan merawat infrastruktur pengolahan sampah,  khususnya  di  TPA  dan  pendukungnya. Kontrak dengan SLC dilakukan untuk jangka waktu selama 46 tahun (2000-2046).
Sudokwon landfill adalah TPA sanitary landfill terbesar di dunia dan tergolong world-class sanitary landfill . TPA ini menggunakan lahan hasil reklamasi seluas 1.600 hektar dan mulai beroperasi sejak tahun 1992. Kapasitas TPA sebesar 22.800 (x10.000 ton) dan  melayani  22  juta  penduduk  di  Metropolitan Seoul, Incheon, dan Provinsi Gyeonggi.
TPA yang pada tahap awal banyak mendapatkan penolakan  dari  warga  sekitar  ini  pada  akhirnya berkembang  dan  mendapatkan  pengakuan  dari dunia.  Bahkan  TPA  ini  menjadi  percontohan eco- friendly sanitary landfill dan telah dikunjungi oleh ratusan ribu warga, termasuk warga asing.
Situs TPA yang terbesar di dunia ini kemudian berkembang menjadi atraksi alam terbaik. Limbah berubah menjadi sumber daya, bekas TPA terlahir kembali menjadi sebuah taman impian yang dikenal sebagai dreampark. Taman yang merupakan bekas
landfill tahap  pertama  ini  juga  telah  dimanfaatkan untuk tempat bermain golf, pacuan kuda, dan lomba renang pada Asian Games 2014.
Dengan luasan lahan yang memadai, TPA dibagi ke  dalam  4  unit  pengolahan  sampah  ( sel  landfill ) . Unit pengolahan sampah pertama seluas 409 hektar, beroperasi  sejak  tahun  1991  sampai  dengan  tahun 2000. Setelah tidak beroperasi lagi, lahan bekas unit pengolahan  sampah  tersebut  dimanfaatkan  untuk berbagai  kegiatan  masyarakat,  seperti  lapangan golf seluas 153 hektar, arena bermain ( dreampark ) , kolam renang, taman kota, taman bermain anak, dan lain-lain. Unit pengolahan sampah kedua seluas 381 hektar  mulai  beroperasi  sejak  tahun  2000  dengan proses lahan urug saniter ( sanitary landfill ) . Tinggi tumpukan sampah maksimal direncanakan 40 meter. Saat ini, SLC sedang mempersiapkan pembangunan unit  pengolahan  sampah  ketiga  seluas  307  hektar, yang akan dibangun pada tahun 2016. Hal ini untuk mengantisipasi unit pengolahan sampah kedua akan penuh pada tahun 2017 atau 2018.
Volume  sampah  yang  masuk  ke Sudokwon Landfill sekitar  14  ton/hari  yang  terdiri  dari sampah  rumah  tangga,  sampah  konstruksi,  dan sampah  kegiatan  perkantoran.  Fasilitas incoming waste  management  system sangat  canggih  karena dilengkapi dengan sistem sampling otomatis, sistem kontrol  yang  terintegrasi  dengan wireless  network dan  CCTV  yang  tersebar  di  110  lokasi  di  sekitar landfill.
Gas  dan leachate yang  dihasilkan  ditampung dan  diolah  sehingga  menjadi  sumber  daya yang  berharga.  Fasilitas  pengolahan leachate berkapasitas  6.700  ton/hari,  fasilitas  pengumpulan dan  penyaluran  gas  sejauh  308  km  dan  terdapat 50  MW landfill gas  power  plant  yang  merupakan pembangkit  listrik  dari  gas  TPA  terbesar  di  dunia yang  menyediakan  sistem  bagi  sekitar  440.000 rumah  tangga,  dengan  biaya  penjualan  listrik sebesar 90 cent won/kWh, ke perusahaan listrik dan kredit karbon sebanyak 394.000 ton CO 2 (eq).

## Penanganan Sampah di Sumber
Pemerintah  Korea  Selatan  telah  menerapkan kebijakan  untuk  pemilahan  sampah  di  sumber dengan klasifikasi sebagai berikut:
a.  Sampah organik b.  Sampah anorganik
c.  Sampah lain yang tidak masuk dalam kategori tersebut,  misalnya:  cangkang  telur,  popok sekali pakai, dan lain-lain.
Masyarakat  diharuskan  untuk  memilah sampahnya  terlebih  dahulu  sebelum  dimasukan ke  dalam  kantong  plastik  sesuai  dengan  jenis sampahnya,  terutama  sampah  yang  masih  bisa
didaur  ulang.  Masyarakat  pun  didorong  untuk melakukan  proses  daur  ulang  sampah,  misalnya dengan mengembalikan botol bekas minuman yang dibeli, maka masyarakat akan mendapatkan deposit dari  harga  pembelian  minuman  tersebut.  Apabila peraturan  ini  tidak  ditaati,  maka  akan  dikenakan sanksi/denda  yang  sangat  besar,  bahkan  sampah tidak  akan  diangkut.  Sanksi  tersebut  bukan  hanya diberikan  secara  pribadi  (perseorangan),  tetapi juga  diberlakukan  untuk  komunitas  di  sekitarnya, sehingga  mereka  akan  saling  mengawasi  dan mengingatkan satu sama lain.
Kegiatan  daur  ulang  sampah  yang  dilakukan masyarakat  cukup  berhasil.  Sejak  tahun  1981 sampai dengan tahun 2011, kuantitas laju timbulan sampah  telah  berkurang  47%  (dari  1,77  kg/hari/ orang  menjadi  0,95  kg/hari/orang).  Pada  tahun 2012, diperkirakan keberhasilan tingkat daur ulang yang ada telah meningkat menjadi 84,4% (Buletin Cipta Karya, Agustus 2015).
Keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat besar. Mereka membuat komunitas-komunitas  yang  membantu  dalam mengawasi  penanganan  sampah  di  lingkungan masing-masing.  Selain  itu,  seluruh  informasi terkait dengan kegiatan yang ada di TPA sampah, dipublikasikan kepada masyarakat melalui internet, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan kegiatan yang ada di TPA, seperti data sampah yang masuk ke TPA sampah, parameter hasil pengolahan air  lindi,  dan  lain-lain.  Dari  pengelola  sampah, masyarakat sekitar mendapatkan kompensasi kurang lebih 10% dari total biaya penanganan sampah yang disalurkan  berupa  penyediaan  fasilitas-fasilitas pendidikan, olah raga, dan sebagainya.

## Kebijakan Pemerintah Korea Selatan
Dalam bidang pengelolaan sampah, Pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan yang berupa penyiapan  peraturan  perundang-undangan  dan implementasinya.  Sejak  tahun  1986,  telah  dibuat Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang memuat klasifikasi sampah, pembagian tanggung jawab dari setiap  pemangku  kepentingan,  dan  teknik-teknik pengolahan sampah, termasuk teknik daur ulang.
Pada  tahun  1990,  Pemerintah  Korea  Selatan menerapkan konsep volume based waste fee sistem and  collecting  the  recyclable  waste yakni  sistem pembuangan  sampah  berbasis  volume,  di  mana setiap warga harus membayar untuk setiap plastik sampah  yang  akan  digunakan.  Semakin  besar produksi  sampah,  maka  semakin  besar  pula  biaya yang dikeluarkan. Sampah-sampah yang dihasilkan dikumpulkan dalam kantong-kantong sampah yang harus  dibeli  oleh  masyarakat.  Apabila  sampah
dikemas dalam wadah yang tidak tepat maka akan dikenakan  denda.  Pengawasan  dilakukan  dengan berbasis  komunitas  serta  memasang  CCTV  di lokasi-lokasi  yang  rawan  pembuangan  sampah secara liar.
Pada  tahun  1998,  Pemerintah  Korea  Selatan juga  menerapkan  kebijakan Extended  Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan perusahaan dan  industri  untuk  mendaur  ulang  sebagian  dari produk  yang  dihasilkan.  Strategi  EPR  dirancang untuk mempromosikan integrasi semua biaya yang berkaitan dengan produk-produk mereka di seluruh siklus hidup ke dalam pasar harga produk. Tanggung jawab produser diperpanjang dengan maksud untuk menentukan  akuntabilitas  atas  seluruh lifecycle produk dan kemasan yang diperkenalkan ke pasar.
Lima tahun setelah kebijakan EPR diluncurkan, yaitu  pada  tahun  2003,  sebanyak  6,067  juta  ton sampah  berhasil  didaur  ulang  dengan  manfaat finansial  mencapai  lebih  dari  US$1,6  miliar.  Pada tahun  2008,  sebanyak  69.213  ton  produk  plastik berhasil  didaur  ulang,  dengan  manfaat  ekonomi sebesar US$69 juta. Selain itu, dalam masa empat tahun  penerapan  EPR  (2003-2006),  sistem  ini berhasil  menciptakan  3.200  lapangan  kerja  baru. Manfaat EPR terhadap lingkungan juga tidak kalah besar.  Dengan  mendaur  ulang  produk-produk yang ditentukan oleh EPR, Korea Selatan berhasil mengurangi emisi karbon dioksida rata-rata 412.000 ton per tahun. Sistem EPR juga berhasil mencegah terciptanya  23.532  ton  emisi  gas  rumah  kaca  dari pembuangan dan pembakaran sampah plastik. 1 Walaupun  jumlah  sampah  di  Korea  terus meningkat  (sejak  tahun  2000),  namun  jumlah sampah yang berhasil didaur ulang juga terus naik. Contoh, pada tahun 1995, sebanyak 72,3% sampah padat dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) dan hanya 23,7% yang berhasil didaur ulang. Pada tahun  2007,  57,8%  sampah  padat  berhasil  didaur ulang dan hanya 23,6% yang dibuang. Pada tahun yang  sama,  sebanyak  81,1%  dari  total  sampah berhasil didaur ulang. 2
Perbandingan  Sistem  Pengelolaan  Sampah di  Indonesia  dan  Korea  Selatan  dilihat  dari  5 Aspek Pengelolaan Sampah
Penanganan sampah secara komprehensif harus melibatkan 5 aspek dalam manajemen persampahan meliputi:  aspek  kelembagaan,  aspek  pembiayaan, aspek  peraturan,  aspek  peran  serta  masyarakat,
1 Redaksi  Hijauku.com.  “Belajar  Mengelola  Sampah  dari Korea”.  Dari:  http://www.hijauku.com/2011/09/07/belajar- mengelola-sampah-dari-korea/,  diakses  tanggal  12  April 2016.
2 Ibid.
dan  aspek  teknis  operasional.  Dengan  demikian, untuk membandingkan sistem pengelolaan sampah di  Indonesia  dan  Korea  Selatan  akan  digunakan kelima aspek pengelolaan sampah tersebut.

## Aspek Kelembagaan
Institusi  pengelola  sampah  di  Indonesia masih  multisektor.  Di  tingkat  pusat,  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kementerian  Pekerjaan Umum  menjadi leading sektor  dalam  pengelolaan sampah,  terutama  dalam  menyiapkan  standar, norma dan peraturan yang dibutuhkan. Sedangkan proses  pengelolaan  sampah  di  daerah  masing- masing menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Sampai  saat  ini  belum  ada  standarisasi kelembagaan  terkait  pengelolaan  sampah.  Oleh karena  itu  bentuk  institusi  pengelola  sampah  di kabupaten/kota  dapat  berupa  dinas,  suku  dinas, seksi  bahkan  perusahaan  daerah.  Selain  itu, belum  ada  pemisahan  fungsi  antara  operator  yang melakukan  kegiatan  pengelolaan  sampah,  dengan regulator yang membuat kebijakan dan mengawasi pelaksanaanya.
Struktur  organisasi  yang  ada  juga  belum ditunjang  kapasitas  dan  kapabilitas  SDM  yang memadai.  Proses  mutasi  dan  perubahan  struktur jabatan  di  pemerintah  daerah  kerap  menyebabkan berpindahnya  SDM  yang  telah  cakap  dan mempunyai  pengetahuan  yang  baik  dalam pengelolaan sampah. Akibatnya lembaga pengelola sampah  tersebut  kembali  kehilangan  SDM  yang cukup  berkualitas.  Demikian  juga  tata  laksana kerja  yang  belum  jelas  antara  administrasi  dan pelaksana  lapangan,  dan  berbagai  kewenangan, baik itu pengangkutan sampah, penarikan retribusi dan pengalokasian anggaran membuat pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah menjadi terkendala.
Lebih  lanjut  lagi,  kurangnya  koordinasi  dan kerja  sama  antarinstansi  sektor  persampahan, serta  bentuk  lembaga  yang  tidak  fleksibel  turut menghambat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan sampah  dilihat  dari  alokasi  anggaran,  penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya.
Berbeda  dengan  Indonesia,  pengelola  sampah di  Korea  Selatan  dari  aspek  kelembagaan  sudah dipisahkan  antara  peran  regulator  dan  operator. Kementerian  Lingkungan  Hidup  berperan  sebagai regulator  sedangkan  operator  TPA  dilakukan  oleh Sudokwon  Landfill  Management  Corporation (SLC). Dalam hal ini, pemda turut berperan sebagai pengelola sampah di daerahnya masing-masing.
SDM pengelola sampah di Korea Selatan juga cukup  memadai  baik  dari  segi  kuantitas  maupun kualitasnya.  Mereka  umumnya  mempunyai latar  belakang  pendidikan  yang  mendukung.
Kemampuan manajerial dan operasional merupakan salah  satu  hal  penting  yang  harus  dimiliki  oleh SDM  pengelola  sampah  sesuai  dengan  posisi  dan bidangnya masing-masing.

## Aspek Pembiayaan
Hal yang kerap menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah keterbatasan pembiayaan,  termasuk  sumber  pendanaan  untuk investasi,  operasional  dan  pemeliharaan  alat  dan fasilitas persampahan lainnya. Pada sebagian daerah, pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kepala daerah maupun legislatif sehingga alokasi anggaran untuk  pengelolaan  sampah  sangat  minim,  yakni sebagian besar hanya <5% dari jumlah APBD.
Kerja  sama  dengan  swasta  baik  dalam  bentuk investasi  maupun Corporate  Social  Responsibility (CSR)  sudah  banyak  dilakukan  di  beberapa  daerah. Misalnya,  CSR  dari  beberapa  perusahaan  berupa bantuan sarana prasarana (tempat sampah, alat angkut, dan pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat). Namun  kerja  sama  dalam  bentuk  investasi  masih terkendala  beberapa  hal  seperti  investasi  swasta  di TPA  maupun  TPST  tidak  dapat  berlangsung  secara kontinu karena adanya penolakan dari warga.
Kemudian  apabila  dilihat  dari  tarif/retribusi sampah,  retribusi  yang  berjalan  selama  ini  belum didasarkan  pada  perhitungan  dan  pendataan  yang memadai, baik dilihat dari jumlah timbulan maupun jumlah potensi bayar. Perhitungan tarif juga belum optimal  dilihat  dari  jenis  penghasil  sampahnya, yang  dapat  berupa  sampah  dari  rumah  tinggal, sampah  sektor  komersial  maupun  sampah  sektor industri.
Realisasi  penarikan  retribusi  juga  masih rendah secara nasional masih sekitar 20%. Hal ini menyebabkan beban pemerintah dalam pembiayaan pengelolaan sampah menjadi sangat besar.
Di  Korea  Selatan,  biaya  pengelolaan  sampah selain  dari  anggaran  pemerintah,  juga  terdapat alternatif-altenatif  sumber  pendanaan  lainnya. Misalnya, dari tipping fee Pemerintah Daerah Kota Seoul, Gyeonggi dan Incheon, hasil business profit yaitu  dari  penjualan gass  landfill ,  proyek  CDM, kegiatan  riset  dan  pengembangan,  dan  lain-lain. Kegiatan riset terkait pengelolaan sampah di Korea Selatan  tidak  saja  dapat  menemukan  teknologi pengelolaan  sampah  terbaru  tetapi  juga  turut membantu mendapatkan tambahan pembiayaan.
Sumber  pembiayaan  lainnya  bersumber  dari penjualan  kantong  plastik  yang  akan  digunakan oleh  warga  untuk  membuang  sampah.  Terdapat ketentuan  bagi  masyarakat  yang  akan  membuang sampah harus menggunakan kantong sampah yang telah ditetapkan.
Sistem  pembayaran  iuran  sampah  yang diterapkan  di  Korea  Selatan  adalah  berbasis volume.  Semakin  banyak  sampah  yang  dihasilkan akan  semakin  besar  pula  biaya/retribusi  yang harus  dikeluarkan  oleh  produsen  sampah  tersebut. Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  cara  agar masyarakat dapat mengurangi jumlah sampah yang ditimbulkannya.

## Aspek Peraturan
Payung  hukum  terkait  pengelolaan  sampah di  Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah. Selanjutnya  dijabarkan  pula  dalam  beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri seperti Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  3 Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Sarana  dan Prasarana  Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mengamanatkan  pemilahan  dan  pewadahan  sejak dari  sumber.  Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang pengeloaan  sampah  juga  sudah  dimiliki  oleh beberapa  daerah.  Namun  sosialisasi  terkait  Perda tersebut  masih  belum  semua  dilakukan,  sehingga implementasi  regulasi  tersebut  belum  optimal. Misalnya  sanksi  bagi  pelanggaran  dan  penegakan hukum yang telah ditetapkan di Perda belum dapat dijalankan  sepenuhnya.  Demikian  juga  hal-hal yang  diatur  Undang-Undang  tentang  Pengelolaan Sampah tersebut belum semuanya dapat diterapkan, seperti  ketentuan  tentang  TPA  dengan  sistem sanitary  landfill atau minimal  control  landfill dan penerepan  kewajiban  konsumen  untuk  mengelola sampahnya atau lebih dikenal dengan EPR.
Korea Selatan sudah memiliki banyak peraturan mengenai persampahan, antara lain:
a) The Act on Waste Management (1986).
b) The  Act  on  Saving  Resources  and  Promoting Recycle (1992).
c) The  Volume  Based  Waste  Fee  System  and Collecting the Recyclable Waste (1990).
d) Deposit Refund System for Glass Bottle (1993).
e) Extended  Producer  Responsibility,  EPR
(1998), dan lain-lain.
Peraturan-peraturan  tersebut  menjadi  acuan dalam  pengelolaan  sampah  terutama  dalah  hal manajemen  pengelolaan  sampah,  promosi  3R, pembayaran  iuran  sampah  yang  berbasis  volume, dan  juga  kewajiban  produsen  untuk  mengelola sampahnya  (kebijakan  EPR).  Peraturan-peraturan tersebut sudah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat disertai dengan mekanisme pengawasan dan  penerapan  sanksinya.  Sanksi  terhadap pelanggaran ini akan ditindak dengan tegas disertai dengan denda yang besar.

## Aspek Peran Serta Masyarakat
Masyarakat  yang  selama  ini  menghasilkan sampah memegang peran penting dalam pengelolaan sampah terutama saat sampah tersebut masih berada di sumber. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu kendala di Indonesia. Walaupun di beberapa tempat sudah ada kelompok  masyarakat  yang  peduli  akan  sampah, namum  secara  umum  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  masih  relatif  rendah. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya (bahkan ke sungai dan saluran air) merupakan hal yang kerap terjadi. Peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)  yang  sudah  dibuat  terkait  pengelolaan sampah belum sepenuhnya diinformasikan kepada masyarakat.
Namun demikian, pemerintah terus mendorong agar  masyarakat  mulai  mengelola  sampah  sejak dari  rumah  masing-masing  dengan  berbagai  cara. Misalnya,  promosi  3R,  pengomposan,  dan  bank sampah.  Bank  sampah  merupakan  kegiatan  yang telah  berjalan  baik  dan  diikuti  oleh  beberapa kelompok  masyarakat  di  berbagai  wilayah Indonesia.
Dunia usaha dan akademisi merupakan bagian dari masyarakat. Sampai sejauh ini sinergitas peran antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi, pemerintah  kabupaten/kota,  swasta,  masyarakat dan  perguruan  tinggi  belum  optimal.  Akibatnya, belum  dapat  menghasilkan  sistem  penanganan sampah yang andal. Investasi swasta masih rendah, pemanfaatan  CSR  juga  belum  optimal.  Produsen penghasil sampah (dalam hal ini dunia usaha) belum menjalankan EPR.
Masyarakat  di  Korea  Selatan  sebagian  besar telah  mempunyai  kesadaran  yang  cukup  tinggi dalam  pengelolaan  sampah.  Misalnya,  dengan mulai melakukan pemilahan sampah dan daur ulang di  sumber,  SOP  dan  pedoman-pedoman  terkait persampahan  telah  disosialisasikan  dengan  baik kepada masyarakat.
Di  Korea  Selatan  juga  terdapat  komunitas- komunitas  yang  membantu  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  penanganan  sampah  di lingkungan masing-masing. Komunitas masyarakat ini  akan  langsung  menegur  dan  mengingatkan apabila  ada  masyarakat  lainnya  yang  melakukan pelanggaran misalnya, membuang sampah sembarangan.
Dunia  usaha  turut  bertanggung  jawab  terkait sampah  yang  dihasilkannya  dengan  adanya kebijakan EPR. Demikian juga kalangan akademisi turut  dilibatkan  dalam  berbagai  penelitian  dan penemuan  teknologi  terbaru  dalam  pengelolaan sampah.

## Aspek Teknis Operasional
Timbulan  sampah  di  Indonesia  meningkat terus  dari  tahun  ke  tahun  dan  tidak  sebanding dengan  kualitas  pengelolaan  sampah.  Saat  ini acuan  tentang  spesifikasi  pengelolaan  sampah adalah  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  No.  19- 2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di  Permukiman.  Teknik  operasional  pengelolaan sampah ini bersifat integral, terpadu secara berantai dan  berurutan,  yaitu:  penampungan/  pewadahan, pengumpulan,  pemindahan,  pengangkutan  sampai dengan pembuangan/pengolahan.
Operasional  TPA  jika  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  secara sanitary  landfill sudah  diberlakukan,  namun  pada kenyataannya sampai saat ini baru dilakukan sistem control  landfill di  beberapa  daerah,  dan  sebagian besar  TPA  di  Indonesia  masih  beroperasi  secara open dumping. Faktor pembiayaan menjadi kendala utama  dalam  penerapan sanitary  landfill ini. Hambatan lainnya adalah keterbatasan lahan untuk TPA,  sehingga  di  beberapa  tempat  diberlakukan sistem TPA regional.
Di  Korea  Selatan,  secara  prinsip  teknik operasional  pengelolaan  sampahnya  hampir sama  dengan  di  Indonesia,  yakni  penampungan/ pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan,  serta  pembuangan/pengolahan. Sedangkan  untuk  TPA  sudah  dioperasikan  secara sanitary  landfill yang  dilengkapi  dengan  fasilitas- fasilitas yang ada di TPA yaitu: integrated incoming wastes  management  system, fasilitas  pengolahan leachate, fasilitas  pengumpulan  dan  penyaluran gas,  fasilitas  pengolahan  lumpur,  fasilitas waste to energy , dan lain-lain. TPA juga dikelola secara regional,  dan  untuk  tempatnya  dipilih  di  lahan reklamasi.
Tabel  2  merupakan  ringkasan  perbandingan sistem  pengelolaan  sampah  di  Indonesia  dan  di Korea  Selatan  dilihat  dari  5  aspek  seperti  telah dijelaskan sebelumnya.
Tabel 2. Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan
Ditinjau dari 5 Aspek Pengelolaan Sampah Aspek-Aspek Pengelolaan Indonesia Korea Selatan 1.  Aspek Kelembagaan • Institusi pengelola sampah masih multisektor
• Belum  adanya  standarisasi  kelembagaan  yang mengelola sampah di daerah
• Sebagian  besar  institusi  pengelola  berbentuk dinas, suku dinas, seksi, belum ada pemisahan antara regulator dan operator
• Struktur  organisasi  yang  ada  belum  ditunjang dengan  kapasitas  yang  memadai  baik  secara kualitas  maupun  kuantitas  SDM  sesuai kewenangannya
• Tata  laksana  kerja  belum  jelas  antara  bagian administrasi dan pelaksana teknis di lapangan,
termasuk kewenangan penarikan retribusi serta pengalokasian  anggaran  untuk  pendanaan sanitasi.
• Kurangnya  koordinasi  dan  kerja  sama  antara instansi yang terkait dalam sektor persampahan.
• Bentuk  kelembagaan  yang  ada  tidak  fleksibel dilihat  dari  anggaran,  penggunaan  dan pertanggungjawaban.
• Sudah  ada  pemisahan  yang  jelas  antara regulator dan operator.
• Kementerian  Lingkungan  Hidup  Korea Selatan berfungsi sebagai regulator, sedangkan operator TPA dikelola oleh Sudokwon Landfill Management Corporation (SLC).
• Kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia cukup  memadai  dengan  latar  belakang pendidikan dan pengalaman yang mendukung.
2.  Aspek Pembiayaan • Keterbatasan biaya: termasuk sumber pendanaan  untuk  investasi  serta  operasi  & pemeliharaan  yang  mengakibatkan  pelayanan pengelolaan sampah yang tidak optimal
• Belum  menjadi  prioritas  bagi  Kepala  Daerah maupun  legislatif,  secara  umum  alokasi anggaran <5% dari APBD.
• Kerjasama  dengan  swasta  dalam  bidang investasi  dan  operasional  serta  CSR  masih banyak kendala
• Tarif/retribusi  sampah:  belum  didasarkan pada perhitungan & pendataan yang memadai.
Realisasi  penarikan  retribusi  masih  rendah (rata-rata nasional 20%)
• Selain  dari  anggaran  pemerintah,  terdapat alternatif-alternatif  sumber  pendanaan  lain yang  berasal  dari tipping  fee pemerintah daerah  Kota  Seoul,  Gyeonggi  dan  Incheon, hasil business  profit yaitu  dari  penjualan gass landfill , proyek CDM, kegiatan riset dan pengembangan, dan lain-lain.
• Sumber  pendanaan  lainnya  bersumber  dari penjualan kantong plastik yang akan digunakan oleh warga untuk membuang sampah.
• Sistem pembayaran berbasis volume, semakin banyak sampah yang dihasilkan akan semakin besar  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh produsen sampah. 3.  Aspek Peraturan • Terdapat  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun
2008  tentang  Pengelolaan  Persampahan  yang mengamanatkan pengurangan dan penanganan sampah tetapi belum sepenuhnya diterapkan.
• Hal  ini  dikuatkan  dengan  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  3  Tahun  2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mengamanatkan  pemilahan  dan  pewadahan sejak dari sumber.
• Beberapa daerah belum memiliki Perda terkait institusi,  retribusi  dan  ketentuan  penanganan persampahan.
• Masih  kurangnya  sosialisasi  dan  penyuluhan mengenai Perda bidang persampahan
• Belum  adanya  penerapan  sanksi  atas pelanggaran  dalam  bidang  persampahan (lemahnya penegakan hukum).
• Korea  Selatan  sudah  memiliki  banyak peraturan mengenai persampahan, antara lain:
a) The Act on Waste Management (1986).
b) The  Act  on  Saving  Resources  and Promoting Recycle (1992).
c) The Volume Based Waste Fee System and Collecting the Recyclable Waste (1990).
d) Deposit  Refund  System  for  Glass  Bottle (1993).
e) Extended  Producer  Responsibility,  EPR (1998).
• Peraturan-peraturan ini sudah tersosialisasikan dengan  baik  kepada  masyarakat  disertai dengan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksinya.
• Sanksi terhadap pelanggaran ini akan ditindak dengan tegas disertai dengan denda yang besar.

## Penutup

## Simpulan
Sistem  pengelolaan  sampah  di  Indonesia dibandingkan  dengan  sistem  pengelolaan  sampah di  Korea  Selatan  dilihat  dari  5  aspek  pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:
a.  Aspek Kelembagaan
Kelembagaan  pengelola  sampah  di  Indonesia belum  jelas  antara  regulator  dan  operator, sedangkan  di  Korea  Selatan  sudah  terpisah antara regulator yaitu Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Operator  dikelola  oleh  Sudokwon Landfill Site Management Corporation (SLC). b.  Aspek Pembiayaan Indonesia masih menghadapi kendala terbatasnya  sumber  pendanaan  baik  untuk investasi,  operasi  dan  pemeliharaan  yang mengakibatkan  pengelolaan  sampah  kurang optimal.  Sementara  di  Korea  Selatan,  sumber
pendanaan  cukup  memadai  yang  berasal dari  anggaran  pemerintah, tipping  fee dari pemerintah  daerah,  hasil business  profit dari penjualan gass landfill , proyek CDM, kegiatan riset  serta  penjualan  kantong  plastik  kepada masyarakat.
c.  Aspek Peraturan Peraturan  terkait  persampahan  di  Indonesia masih  terbatas,  baik  secara  nasional  maupun peraturan  daerah,  penegakan  hukum  masih lemah.  Sedangkan  di  Korea  Selatan,  sudah banyak  peraturan  terkait  persampahan,  baik secara  teknis,  manajemen,  dan  pembiayaan, disertai penegakan hukum yang jelas.
d.  Aspek Peran Serta Masyarakat Di  Indonesia,  kesadaran  masyarakat  untuk ikut  serta  mengelola  sampah  masih  rendah. Masyarakat  masih  kurang  diikutsertakan  dalam penanganan  sampah.  Sedangkan  di  Korea
Tabel 2. Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan
Ditinjau dari 5 Aspek Pengelolaan Sampah Aspek-Aspek Pengelolaan Indonesia Korea Selatan 4.  Aspek Peran Serta Masyarakat • Belum  optimalnya  sinergitas  peran  antara pemerintah  pusat, pemerintah  provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, swasta, masyarakat dan  perguruan  tinggi  dalam  menghasilkan sistem  penanganan  sampah  yang  berkinerja andal.
• Kesadaran  masyarakat  untuk  ikut  serta mengelola sampah masih rendah.
• Masyarakat masih belum mengatahui mengenai peraturan,  pedoman,  SOP  yang  ada  dalam bidang pengelolaan sampah.
• Kurang  mengikutsertakan  masyarakat  dalam proses pengelolaan sampah.
• Investasi swasta masih rendah.
• Pelaksanaan  CSR  bidang  persampahan  belum optimal.
• Produsen belum menjalankan EPR.
• Masyarakat telah mempunyai kesadaran yang tinggi  dalam  mengelola  sampah,  misalnya dengan  melakukan  pemilahan  sampah  di sumber dan melakukan proses daur ulang.
• Sudah  ada  SOP  dan  pedoman-pedoman  yang disosialisasikan  kepada  masyarakat  mengenai pengelolaan sampah.
• Terdapat komunitas-komunitas yang membantu  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  penanganan  sampah  di  lingkungan masing-masing.
• Pemerintah  Korea  Selatan  telah  menetapkan kebijakan EFR.
5.  Aspek  Teknis Operasional • Peningkatan timbulan sampah tidak sebanding dengan kualitas pengelolaan sampah.
• Spesifikasi  yang  digunakan  adalah  SNI  No. 19-2454-2002  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan Sampah di Permukiman.
• Teknik  operasional  pengelolaan  sampah  ini bersifat  integral,  terpadu  secara  berantai  dan berurutan,  yaitu:  penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan/pengolahan.
• Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  yang mengamanatkan  operasional  TPA  secara sanitary  landfill sudah  diberlakukan,  namun pada  kenyataannya  sebagian  besar  TPA  di
Indonesia  masih  beroperasi  secara open dumping.
• Keterbatasan lahan untuk TPA.
• Secara prinsip, teknik operasional pengelolaan sampah di Korea Selatan hampir sama dengan di Indonesia, yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan,  pemindahan,  pengangkutan, dan pembuangan/pengolahan.
• TPA  sudah  dioperasikan  secara sanitary landfill yang  dilengkapi  dengan  fasilitas- fasilitas  yang  ada  di  TPA  yaitu: integrated incoming wastes management system, fasilitas pengolahan leachate ,  fasilitas  pengumpulan dan  penyaluran  gas,  fasilitas  pengolahan lumpur, fasilitas waste to energy , dan lain-lain.
Selatan, masyarakat telah mempunyai kesadaran yang tinggi dalam mengelola sampah, misalnya dengan melakukan pemilahan sampah di sumber dan  melakukan  proses  daur  ulang.  Terdapat komunitas-komunitas  yang  membantu  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  penanganan sampah di lingkungan masing-masing e.  Aspek Teknis Operasional
Secara prinsip, teknik operasional pengelolaan sampah  di  Indonesia  dan  Korea  Selatan hampir sama, yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan/  pengolahan.  TPA  di  Indonesia sebagian  besar  masih  beroperasi  secara open  dumping ,  sedangkan  di  Korea  Selatan operasional  TPA  dilakukan  secara sanitary landfill ,  yang  dilengkapi  dengan  sarana  dan prasarana pendukungnya.
Komitmen  penuh  dari  pemerintah,  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah, dan  peningkatan  peran  serta  masyarakat,  swasta, maupun perguruan tinggi serta seluruh stakeholder bidang persampahan menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan  sistem  pengelolaan  sampah  yang terintegrasi dan ramah lingkungan di Indonesia.
Saran
Untuk mendukung percepatan dalam peningkatan  akses  pelayanan  sampah  serta penerapan  sistem  pengelolaan  sampah  yang terintegrasi  dan  ramah  lingkungan  di  Indonesia, diperlukan  kebijakan-kebijakan  dan  strategi pemerintah sebagai berikut:
a.  Penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya  manusia  melalui  pelatihan-pelatihan  baik di dalam maupun ke luar negeri serta rekruitmen SDM  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  keahlian bidang persampahan/manajemen.
b.  Peningkatan  kemampuan  pembiayaan  dan pengembangan  alternatif-alternatif  sumber pendanaan  yang  lain  di  samping  anggaran pemerintah, yaitu melalui peningkatan partisipasi  masyarakat,  swasta,  serta  bantuan dari lembaga-lembaga donor.
c.  Peningkatan penguasaan teknologi pengolahan sampah.
d.  Pengembangan  peraturan-peraturan  perundangan dan penegakan hukum disertai sanksi yang tegas. e.  Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta  sebagai  mitra  pengelolaan. Peningkatan  peran  serta  masyarakat  dapat dilakukan  melalui  pendidikan  formal  sejak dini,  penyuluhan  yang  intensif,  terpadu  dan terus  menerus  serta  diterapkannya  sistem insentif dan disinsentif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Azwar,  Azrul.  1990. Pengantar  Ilmu  Lingkungan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
Crememisinoff,  Nicholas  P.  2003. Handbook  of  Solid Waste  Management  and  Waste  Minimization Technology , Amsterdam: Butterwoth-Heinemann.
Damanhuri,  Enri.  Tri  Padmi.  2010. Diktat  Kuliah TL-3104  (Versi  2010). Program  Studi  Teknik Lingkungan FTSL ITB. Bandung.
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  2015. Roadmap tentang Persampahan (100-0-100) Pengembangan Pengelolaan  Persampahan .  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  2016.  Buletin  Cipta Karya  Edisi  02/Tahun  XIV/Februari  2016. Hari Peduli  Sampah  Nasional:  Semua  Bergerak Tanggulangi Masalah Darurat Sampah”. Direktorat Jenderal  Cipta  Karya.  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. Buletin Cipta Karya Edisi 08/Tahun XIII/Agustus 2015. “Sistem Penanganan Sampah di Kota Seoul Korea Selatan”
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  tt. Modul  Pelatihan Manajemen  Persampahan ,  Ditjen  Cipta  Karya Departemen Pekerjaan Umum.
Direktorat  Pengembangan  PLP,  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat.  2016. Kebijakan  Nasional tentang Pengelolaan Sampah.
Hadiwiyoto,  Soewedo,  1983, Penanganan  dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: Yayasan Idayu.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik  Indonesia.  2013. Executive  Summary Kajian  Kebijakan  Sanitary  Landfill  di  Indonesia Tahun 2013.
Kementerian  Lingkungan  Hidup.  2012. Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan. Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2016. Kebijakan  dan  Strategi  Pengelolaan Persampahan  di  Indonesia  dalam  rangka  Waste to  Energy. Bahan  Informasi  pada  rapat  terbatas dengan Presiden RI tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengelolaan  Sampah  dan  Percepatan Pembangunan Listrik Berbasis Sampah.
Nag,  A.  Vijayakumar.  2005. Environmental  Education and  Solid  Waste  Managemen t,  New  Delhi:  New Age International Publisher.
Riduwan.  2002. Skala  Pengukuran  Variabel-Variabel Penelitian . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Said, E Gumbira. 1987. Sampah Masalah Kita Bersama . Jakarta: PT. Medyatama Sarana Perkasa.
Soemirat, Juli. 1994. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
Trisyanti, dkk. 2014. Jalan Terjal Bersihkan Negeri, Fakta Sampah  dan  12  Kisah  Terbaik  Pengelolaannya  di Indonesia . Jakarta: Sendang Bumi Wastama.
Tyas,  Restianingati  Vindha  2009. Efektivitas  Program Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas di Kota Surabaya. Skripsi Sarjana, IlmuAdministrasi Negara FISIP UNAIR, Surabaya.

## Jurnal
Aryeti.  2011.  “Peningkatan  Peranserta  Masyarakat Melalui  Gerakan  Menabung  pada  Bank  Sampah di  Kelurahan  Babakan  Surabaya,  Kiaracondong Bandung.” Jurnal Permukiman, Vol. 6 No. 1 April 2011: 40-46.
Douglas,  M.,  Lee,  Y.S.,  dan  K.  Lowry.  1994.  “Urban Poverty and Environmental Management in Asia.” Asian Journal of Environmental Management 2(1).
Kartikawan, Yudhi. 2007. “Pengelolaan Persampahan.”
Jurnal Lingkungan Hidup . Yogyakarta.

## Dokumen
Lecture  Materials. “Waste  Management  in  Korea”. Ministry of Environment South Korea. 2015.
Lecture  Materials. “Environment  Management”. Sudokwon Landfill Site Management Corporation. 2015.
Lecture  Materials. “Toward  Sustainable  World  from Landfill”. Sudokwon  Landfill  Site  Management Corporation . 2015.
Modul Pelatihan Manajemen Persampahan, Ditjen Cipta
Karya Departemen Pekerjaan Umum, 1999.

## SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional
Pengelolaan Sampah Perkotaan.
SNI  3242:2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  di Permukiman.
Statistik Persampahan Indonesia Tahun 2008, Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

## Internet
“Mengatur Sampah Ala Korea”, http://www. bintansholihat.com/2015/09/mengatur-sampah-ala- korea.html, diakses 20 April 2016.
“Pengantar  Sistem  Pengelolaan  Sampah  (Aspek Kelembagaan,  Pembiayaan,  Peraturan  &  Peran Masyarakat)” dari http://www.slideshare.net/ metrosanita/aspek-kelembagaan-pembiayaan- p e r a t u r a n - d a n - p e r a n - m a s y a r a k a t - d a l a m - pengelolaan-sampah, diakses tanggal 18 April 2016.
“Pengantar  Sistem  Pengelolaan  Sampah  (Aspek Teknis  Operasional)”  dari:  http://www.slideshare. net/metrosanita/pengelolaan-sampah-3-teknis- operasional, diakses tanggal 18 April 2016.
Redaksi Hijauku.com. “Belajar Mengelola Sampah dari Korea”. Dari: http://www.hijauku.com/2011/09/07/ belajar-mengelola-sampah-dari-korea/, diakses tanggal 12 April 2016.

## Peraturan Perundangan
Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.