## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH PROVINSI SE-PROVINSI JAMBI 2009-2017)
THE INFLUENCE OF OWN SOURCE REVENUE (PAD) AND GENERAL ALLOCATION GRANT (DAU) ON CAPITAL EXPENDITURE
(EMPIRICAL STUDY ON JAMBI PROVINCE GOVERNMENT 2009-2017)
Parassela Pangestu P 1) , Meutia Riany 2) , Elisabeth Paramita J.S 3) , Endah Sundaning K 4)
1,2,3,4) Mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
pprimadiva@gmail.com 1) , meutiariyu25@gmail.com 2) , sihotang.elizabeth09@gmail.com 3) , endasuminar@gmail.com 4)
1,2,3,4) Email Author

## ABSTRACT
This  research  is  aimed  to  know  the  influence  of  Own  Source  Revenue  (PAD)  and  General  Allocation  Grant (DAU) towards capital expenditure. Samples used in this research are 9 regencies, 2  cities, and 1 Province from 2009 to 2017. They are Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat,  Tebo regency,  Jambi and  Sungai  Penuh  city,  also  Jambi  Province.  Data analysis  used  in this  research  is  multiple  linear  regression  analysis  using  software  SPSS  ver.22  for  windows.  The  results  of  this research showed as followed. First hypothesis, Own Source Revenue (PAD) and General Allocation Grant (DAU) have  influence  towards  capital  expenditure.  Second  hypothesis,  Own  Source  Revenue  (PAD)  has  significant influence  towards  capital  expenditure.  Third  hypothesis  General  Allocation  Grant  (DAU)  has  no  significant influence towards capital expenditure
Keywords :    Own Source Revenue (PAD, General Allocation Grant (DAU), capital expenditure, Jambi Province, multiple linear regression analysis, SPSS 22

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  terhadap  belanja  modal.  Penelitian  ini  menggunakan  sampel  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi periode  2009  –  2017.  Ada  9  Kabupaten,  2  Kota,  dan  1  Provinsi  yang  menjadi  subjek  penelitian  ini,  yaitu Kabupaten  Batanghari,  Kabupaten  Bungo,  Kabupaten  Kerinci,  Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Muaro  Jambi, Kabupaten  Sarolangun,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  Kabupaten  Tebo, Kota  Jambi  dan  Kota  Sungai  Penuh,  serta  Provinsi  Jambi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh dari Laporan Keuangan masing-masing pemerintah daerah. Data penelitian berjumlah 60 data. Teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  menggunakan  software  SPSS  versi  22 for windows. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, hasil menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hipotesis  kedua,  PAD  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hipotesis ketiga DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal .
Kata Kunci :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  belanja  modal,  Provinsi  Jambi, analisis regresi linear berganda, SPSS 22
1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Adanya  implementasi  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  yang  ditandai  dengan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang- undang  Nomor  33  Tahun  2004,  membawa  implikasi tersendiri  dalam  proses  pembangunan  di  daerah,  yaitu dengan  adanya  perubahan  pola  penerimaan  dan pengeluaran  daerah  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD). Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-Daerah yang diberikan dalam UU No 33  Tahun  2004  meliputi  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK).  Perimbangan  keuangan  seyogyanya  adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat desentralisasi.  DAU,  DAK,  Dana  Bagi  Hasil bersama dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan  pemerintahan  di  tingkat  daerah dengan  kewenangan  menentukan  alokasi  sumber  daya ke  dalam  belanja  modal  dengan  menganut  asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah
Anggaran  sektor  publik  pemerintah  daerah  dalam APBD sebenarnya merupakan pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan  permasalahan  dasar  dalam  penganggaran sektor  publik.  Keterbatasan  sumberdaya  sebagai pangkal  masalah  utama  dalam  pengalokasian  anggaran sektor  publik  dapat  diatasi  dengan  pendekatan  ilmu ekonomi  melalui  berbagai  teori  tentang  teknik  dan prinsip  seperti  yang  dikenal  dalam public  expenditure management.
Pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana  dalam bentuk  anggaran  belanja  modal  dalam  APBD  untuk menambah  aset  tetap.  Alokasi  belanja  modal  ini didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan prasarana,  baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas pemerintahan  maupun  untuk  fasilitas  publik.  Oleh karena  itu,  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik,  pemerintah  daerah  seharusnya mengubah  komposisi  belanjanya.  Pemanfaatan  belanja hendaknya  dialokasikan  untuk  hal-hal  produktif  dan lebih  banyak  untuk  program-program  layanan  publik (Darwanto & Yustikasari, 2007).
Desentralisasi  fiskal  memberikan  kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan  publik.  Infrastuktur  dan  sarana  prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi  daerah.  Jika  sarana  dan  prasarana  memadai maka  masyarakat  dapat  melakukan  aktivitas  sehari- harinya  secara  aman  dan  nyaman  yang  akan berpengaruh  pada  tingkat  produktivitasnya  yang semakin  meningkat,  dan  dengan  adanya  infrastruktur yang  memadai  akan  menarik  investor  untuk  membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal  maka  akan  berdampak  pada  periode  yang  akan
datang  yaitu  produktivitas  masyarakat  meningkat  dan bertambahnya investor akan meningkatkan PAD.
Setiap  daerah  mempunyai  kemampuan  keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal  ini  menimbulkan  ketimpangan  fiskal  antara  satu daerah  dengan  daerah  lainnya.  Oleh  karena  itu,  untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan  dana  yang  bersumber  dari  APBN untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan desentralisasi.  Salah  satu  dana  perimbangan  dari pemerintah  ini  adalah  DAU  yang  pengalokasiannya menekankan  aspek  pemerataan  dan  keadilan  yang selaras  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan (UU No.33 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dana dari  pusat  ini  diharapkan  pemerintah  daerah  bisa  lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal daerahnya.
Jika Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  didapatkan  pemerintah semakin  meningkat  maka  belanja  modal  oleh pemerintah  daerah  juga  akan  meningkat  dan  akan memberikan  hasil  pemenuhan  kebutuhan  infrastruktur serta  sarana  prasarana  bagi  Provinsi  Jambi  (Darwanto & Yustikasari, 2007; Hariyanto dan Adi, 2003; Putro & Pamudji,  2007;  Frelistiyani,  2010;  Wertianti  & Dwirandra, 2013; Swastika, 2013)
1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah  PAD  berpengaruh  positif  terhadap pengalokasian  anggaran  belanja  modal  pada Pemerintahan  se-Provinsi Jambi?
2. Apakah  DAU  berpengaruh  positif  terhadap pengalokasian  anggaran  belanja  modal  pada Pemerintahan se-Provinsi Jambi?
3. Apakah  PAD  dan  DAU  berpengaruh  terhadap pengalokasian  anggaran  belanja  modal  pada Pemerintahan se-Provinsi Jambi?
2.   TINJAUAN
PUSTAKA, KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka
21.1. Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  dewasa  ini  telah  menjadi semacam new  product dari  sebuah  “industri”  bernama pemerintah  yang  begitu  masuk  di  pasar  langsung memperoleh  tanggapan  sangat  tinggi.  Otonomi  daerah menjadi sesuatu yang marketable dari berbagai sisi dan bidang  kajian.  Di  satu  pihak,  otonomi  daerah memberikan  harapan  baru  terhadap  tumbuhnya kesadaran  untuk  membangun  daerah  secara  lebih optimal,  tidak  lagi  terkonsentrasi  di  Pusat.  Namun  di pihak lain otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya “desentralisasi masalah” dan “desentralisasi kemiskinan”.  Artinya  pelimpahan  dari  beberapa wewenang  dari  Pusat  di  daerah  juga  disertai  dengan pelimpahan  masalah  dan  kemiskinan  yang  selama  ini
tidak dapat ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. (Ulum, 2008).
Pada reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global. Tuntutan  demokratisasi  ini  menyebabkan  sistem pengelolaan  keuangan  daerah  mampu  memberikan nuansa  manajemen  keuangan  yang  lebih  adil,  rasional, transparan,  partisipatif,  akuntabilitas  dan  bertanggung jawab.  Aspek  yang  paling  penting  yaitu  akuntabilitas dan  transparansi  dalam  pengelolaan  pemerintah termasuk  di  bidang  pengelolaan  keuangan  negara maupun daerah.
Mardiasmo  (2002)  mengungkapkan  pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial  Pemerintah  Daerah  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Untuk  mewujudkan  transparansi  telah dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2006  tentang  Sistem  informasi  Keuangan  Daerah  yang pada  intinya  pemerintah  daerah  wajib  menyajikan informasi  keuangan  daerah  secara  terbuka  kepada masyarakat,  konsekuensinya  setiap  pemerintah  daerah harus  membangun  sistem  informasi  keuangan  daerah. Tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  begitu sering  ditujukan  kepada  para  manajer  pemerintah  di daerah. Seiring dengan itu semua Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 juga mensyaratkan pertanggungjawaban  keuangan  dalam  bentuk  laporan keuangan  yaitu  berupa  Neraca  Daerah,  Arus  Kas,  dan Realisasi  Anggaran, bagi kepala daerah. Hal itu  semua pada  akhirnya  menuntut  kemampuan  manajemen daerah  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  secara efisien dan efektif.

## 2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  daerah  pasal  6  bahwa  Sumber Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  dari  hasil  daerah  itu sendiri  dan  sumbangan  pemerintah,  yaitu  sebagai berikut:
1) Hasil Pajak Daerah
2) Hasil Retribusi Daerah
3) Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  lainnya  yang dipisahkan
4) Sumbangan dari pemerintah
5) Sumbangan  lain  yang  diatur  dengan  peraturan perundangan
6) Pendapatan lain-lain yang sah Peningkatan pendapatan
daerah dapat dilaksanakan  melalui  beberapa  langkah,  diantaranya adalah  intensifikasi  dari  pajak  dan  retribusi  daerah, eksentifikasi dari penggalian sumber-sumber penerimaan  baru,  dan  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat.

## 2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  merupakan  salah  satu transfer  dana  Pemerintah  kepada  pemerintah  daerah
yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN,  yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DAU  bersifat  “ Block  Grant ”  yang  berarti penggunaannya  diserahkan  kepada  daerah  sesuai dengan  prioritas  dan  kebutuhan  daerah untuk peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Besaran  DAU ditetapkan  sekurang-kurangnya  26%  dari  Pendapatan Dalam  Negeri  (PDN)  Netto  yang  ditetapkan  dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah  kabupaten/kota  ditetapkan  sesuai  dengan imbangan kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota.

## 2.1.4. Belanja Modal
Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia  Direktorat  Jendral  Anggaran,  Belanja  modal merupakan  pengeluaran  anggaran  yang  digunakan dalam  rangka  memperoleh  atau  menambah  aset  tetap dam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan  minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006):
1. Belanja Modal Tanah
Pengeluaran  biaya  yang  digunakan  untuk  pengadaan, pembeliaan, pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa  tanah,  pengosongan,  pengurugan,  perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas  tanah  dan  sampai  tanah  dimaksud  dalam  kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk  pengadaan, penambahan,  penggantian,  dan  peningkatan  kapasitas peralatan  dan  mesin  serta  inventaris  kantor  yang memberikan  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan dan  sampai  peralatan  dan  mesin  dimaksud  dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pengeluaran  biaya  yang  digunakan  untuk  pengadaan, penambahan,  penggantian,  dan  termasuk  pengeluaran untuk  perencanaan,  pengawasan  dan  pengelolaan pembangunan  gedung  dan  bangunan  yang  menambah kapasitas  sampai  gedung  dan  bangunan  dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk  pengadaan, penambahan,  penggantian,  peningkatan  pembangunan/ pembuatan  serta  perawatan,  dan  termasuk  pengeluaran untuk  perencanaan,  pengawasan  dan  pengelolaan  jalan irigasi  dan  jaringan  yang  menambah  kapasitas  sampai
jalan  irigasi  dan  jaringan  dimaksud  dalam  kondisi  siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya
Pengeluaran  atau  biaya  yang  digunakan  untuk pengadaan,  penambahan,  penggantian  pembangunan atau  pembuatan  serta  perawatan  fisik  lainnya  yang tidak  dikategorikan  kedalam  kriteria  belanja  modal tanah, peralatan dan  mesin, gedung  dan bangunan, dan jalan  irigasi  dan  jaringan,  termasuk  dalam  belanja  ini adalah  belanja  modal  kontrak  sewa  beli,  pembelian barang-barang  kesenian,  barang  purbakala  dan  barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah

## 2.2. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini menggunakan dua variabel independent  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum serta variabel dependen berupa Belanja Modal.
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam Sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  diikuti dengan  pemberian  dana  perimbangan  (DAU).  Hal  ini disebabkan  karena  tidak  semua  daerah  menghasilkan kekayaan alam.
Berdasarkan  penelitian  Holtz-Eakin et.al (1994) yang menyatakan keterkaitan sangat era antara transfer dari  pemerintah  pusat  dengan  belanja  modal,  maka peneliti  ingin  meneliti  pengaruh  PAD  dan  DAU terhadap Belanja Modal.

## 2.3. Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  penelitian  yang  telah dipaparkan,  maka  peneliti  merumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H1:  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal
PAD  merupakan  andalan  utama  daerah  untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan  pembangunan,  tetapi  penerimaan  daerah dari  unsur  PAD  saja  belum  mampu  memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang  daerah  jelas  akan  membutuhkan  dana tambahan  bagi  daerah  sehingga  daerah  masih  tetap membutuhkan  bantuan  atau  dana  yang  berasal (Darwanto & Yustikasari, 2007).
Jika  Pemda  akan  mengalokasikan  belanja  modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar  kecilnya  belanja  modal  akan  ditentukan  dari besar  kecilnya  PAD,  tujuan  ini  untuk  meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan  meningkatkan  belanja  modal,  maka  Pemda  harus berusaha  keras  untuk  menggali  PAD  yang  sebesar- besarnya.
H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal
DAU  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan untuk  belanja  modal  guna  pengadaan  sarana  dan prasarana  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  publik yang  baik  dari  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat. Bedanya,  kalau  PAD  berasal  dari  uang  masyarakat sedangkan  DAU  berasal  dari  transfer  APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darwanto  & Yustikasari  (2007)  dan  Putro  &  Pamudji  (2007) menjukkan  hasil  bahwa  DAU  berpengaruh  secara terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  disebabkan  karena dengan  adanya  transfer  DAU  dari  pemerintah  pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  adalah  pemerintah  daerah Provinsi  Jambi.  Sampel  penelitian  adalah  kabupaten dan kota di Sumatera yang memiliki pendapatan daerah aktif,  dapat  membiayai  daerahnya  sendiri  dimana Kabupaten  dan  Kota  tersebut  menerbitkan  Laporan Realisasi  APBD  tahun  2009-2017.  Menggunakan teknik sampling Saturation sampling (sampling jenuh).
Data  sekunder  diambil  dari  Laporan  Realisasi APBD  tahun  2009-2017,  yang  diperoleh  dari  situs Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Data  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## 3.2.Variabel Penelitian
3.2.1. Variabel Independen
3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan (Putro & Pamudji, 2007):
Keterangan:
HPD : Hasil Pajak Daerah RD : Retribusi Daerah PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
LPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah
3.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU  untuk  suatu  daerah  dialokasikan  atas  dasar celah  fiskal  dan  alokasi  dasar.  Celah  fiskal  adalah kebutuhan  fiskal  dikurangi  dengan  kapasitas  fiskal daerah  sedangkan  alokasi  dasar  dihitung  bedasarkan jumlah  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah.  Kebutuhan fiskal  daerah  merupakan  kebutuhan  pendanaan  daerah untuk  melaksanakan  fungsi  layanan  dasar  umum dimana  kebutuhan  pendanaan  tersebut  diukur  secara berturut-turut  dengan  jumlah  penduduk,  luas  wilayah, Indeks,  kemahalan  konstruksi,  Produk  Domestik Regional  Bruto  per  Kapita  dan  Indeks  Pembangunan Manusia.  Kapasitas  fiskal  daerah  merupakan  sumber pendanaan  daerah  yang  berasal  dari  PAD  dan  Dana Bagi  Hasil.  Sehingga  DAU  untuk  daerah  provinsi maupun  daerah  kabupaten/kota  dapat  dinyatakan sebagai berikut (Putro & Pamudji, 2007):
Dimana, celah fiskal = kebutuhan fiskal – kapasitas

## 3.2.2 Variabel Dependen
3.2.2.1 Belanja Modal
Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap) (Putro, 2009).

## 3.3. Metode Analisis Data
Seluruh  data  dalam  penelitian  diuji  dengan menggunakan  program  statistik  SPSS.  Alat  analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis regresi linier berganda dengan persamaan:

## Y=α+β₁X₁ + β₂X₂ +β₃X₃+ e
Keterangan:
Y : Belanja Modal α : Konstanta β₁β₂β₃  : Koefisien regresi X₁ : Pertumbuhan Ekonomi X₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X₃ : Dana Alokasi Umum (DAU)
e : error
Uji  statistik  deskriptif,  dan  uji  asumsi  klasik dilakukan pada penelitian ini, adapun uji asumsi klasik yang akan diuji yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas dan autokorelasi (Ghozali, . Selanjutnya,  dilakukan  uji  hipotesis  menggunakan persamaan dalam regresi linier berganda.
Untuk  menguji  model  persamaan,  dilakukan  uji signifikansi  menggunakan  uji  F,  lalu  signifikasi parameter  individual  menggunakan  uji  t,  dan  menguji keterikatan  antar  variabel  dependen  dan  variabel independen  yang  bisa  dilihat  dari  besarnya  nilai koefisien determinasi (R 2 ).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Hasil Penelitian
Hasil pengolahan dan pengujian data menggunakan  persamaan  model  penelitian  untuk menguji  hipotesis  dapat  dipaparkan  pada  tabel  3.1 dibawah ini:

## Tabel 1.  Hasil pengujian persamaan
Variabel Sign Koef. β t Sig. PAD (-) -0,919 -2,611 0,040 DAU (+) 1,721 4,829 0,003 R Square 0,889 Adj R Square 0,853 F 24,122 Sig. 0,001 Hasil regresi berganda model persamaan Y=α+β₁X₁ + β₂X₂ +β₃X₃+ e untuk pengujian hipotesis 1 dan 2 pada tabel diatas menjelaskan nilai Adj. R Square sebesar  0,853  yang  artinya  85%  variasi  besarnya Belanja  Modal  bisa  dijelaskan  oleh  variasi  PAD  dan DAU,  sedangkan  sisanya  15%  dapat  dijelaskan  oleh variabel lain diluar model persamaan. Untuk mengetahui apakah model yang digunakan telah sesuai ( goodness  of  fit  model )  atau  tidak,  adalah  dengan  cara melihat  nilai  F.  Berdasarkan  hasil  Uji  F  diatas,  terlihat bahwa  nilai  F hitung >  F tabel dimana  24,122.>4,83  (df  = 99-3 = 9; k = 3-1 = 2) dan nilai signifikansi pengujian diatas  sebesar  0,001,0,05  (α  =  5%).  Hal  ini membuktikan  bahwa  variable  PAD  dan  DAU  secara simultan  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  dan menunjukan  bahwa  model  persamaan  ini fit dan  dapat digunakan.

## 4.2.  Pembahasan
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal
Pada  tabel  1  di  atas,  nilai  t- statictic Pendapatan Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Modal  sebesar  -2,611  < dari  tabel  1,29  (df  =  99  –  3  =  96;  α  =  5%)  dan  nilai signifikansi  0,4  <  0,5%  (α  =  5%)  dan  koefisien  β sebesar  -0,919.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  PAD memiliki  pengaruh  negatif  pada  Belanja  Modal.  Hasil
PAD = HPD + RD + PLPD + LPS
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
yang  didapatkan  tidak  sejalan  dengan  hipotesis  yang dibangun  yaitu  besar  kecilnya  belanja  modal  akan ditentukan  dari  besar  kecilnya  PAD,  tujuan  ini  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat  dengan  jalan  meningkatkan  belanja  modal, maka  Pemda  harus  berusaha  keras  untuk  menggali PAD  yang  sebesar-besarnya.  Hasil  penelitian  berbeda dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007).

## 4.2.2. Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal
Pada  tabel  1,  nilai  t- statistic DAU  terhadap  Belanja Modal sebesar 4,892 > dari t-tabel 1,29 (df = 99-3 = 96; α = 5%) dan nilai signifikansi 0,003 < 0,5% (α = 5%). Hasil  ini  menjelaskan  bahwa  DAU  memiliki  pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian sejalan dengan  hipotesis  yang  dibangun,  yaitu  semakin meningkatnya  DAU  maka  semakin  meningkat  Belanja Modal.  Hal  ini  disebabkan  karena  dengan  adanya transfer  DAU  dari  pemerintah  pusat  maka  pemerintah daerah  bisa  mengalokasikan  pendapatannya  untuk membiayai  belanja  modal.  Penelitian  Darwanto  dan Yustikasari  (2007)  dan  Putro  (2009)  mendukung  hasil dari penelitian ini .

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  tetang  PAD  dan  DAU terhadap  alokasi  Belanja  Modal  di  kabupaten/kota Provinsi  Jambi  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. PAD  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal. Untuk meningkatkan Belanja Modal, maka pemerintah kota/kabupaten Provinsi Jambi
diharapkan  dapat  meningkatkan  PAD.  Tingginya penyerapan
PAD berhubungan dengan kecenderungan  pencapaian  tingkat  Belanja  Modal yang lebih tinggi.
2. DAU  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Untuk meningkatkan  Belanja  Modal,  maka  pemerintah kota/kabupaten  Provinsi  Jambi  diharapkan  dapat lebih  bijak  mengalokasikan  DAU  agar  pelayanan publik dapat ditingkatkan.
3. PAD  dan  DAU  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Penyerapan  PAD  yang  baik  dan  pengalokasian DAU yang bijak akan meningkatkan Belanja Modal yang berkomitmen dalam  mencapai tujuan  – tujuan yang telah ditetapkan.
5.2.   Saran
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan, berdasarkan  hasil  dan  kesimpulan  yang  didapatkan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah  untuk  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  agar  lebih  mandiri  secara  finansial
dalam  mendanai  seluruh  aktivitas  pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
2. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat
memanfaatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dengan  sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik.
3. Penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  jumlah sampel  dalam  penelitian  ini  dan  memperluas  area penelitian agar hasil yang diperoleh akan lebih baik ketika digeneralisasikan.
4. Peneliti  selanjutnya  dapat  menambahkan  atau menggunakan  variabel  lain  seperti  pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau fiscal stress.

## DAFTAR REFERENSI
Darwanto,  &  Yustikasari,  Y.  (2007).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal. Simposium  Nasional Akuntansi X , 1–25.
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat Jendral  Perimbangan  Keuangan.  Dana  Alokasi Umum (DAU)
Frelistiyani, W. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Dengan Belanja  Modal  Sebagai. Skripsi,  Universitas Diponegoro .
Ghozali, Imam dan Arifin Sabeni. (1997). Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Penerbit BPFE; Yogyakarta.
Ghozali,  Imam.  (2006).  Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS.  Badan  Penerbit  UNDIP; Semarang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004.
Mardiasmo.  (2002).  Akuntansi  Sektor  Publik.  Penerbit Andi. Yogyakarta
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2006  tentang Sistem informasi Keuangan Daerah.
Putro,  N.  ,  &  Pamudji,  S.  (2007).  Pengaruh
Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Studi Kasus  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah). Fakultas Ekonomi
Universitas
Diponegoro , 3 (2), 30–37.
Sekaran, Uma (2017). Research Method for Business : A  skill  building  Approach,  7th  edition .  New
York: John wiley and Sons Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D). Bandung: Alfabeta
Swastika,  L.  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Boyolali. Universitas Muhammadiyah Surakarta
Syaiful.  (2006).  Pengertian  dan  Perlakuan  Akuntansi Belanja  Barang  dan  Belanja  Modal  Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Wertianti, I. G. A. G., & Dwirandra, A. A. N. . (2013).
Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  pada  Belanja Modal  dengan  PAD  dan  DAU  Sebagai  Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 3 , 567–584.
www.djpk.depkeu.go.id