## TINJAUAN KEBIJAKAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA
Ulfa Anggraini 1) , Suparna Wijaya 2) , Saiful Lathif 3)
1) ulfaanggraini@kemenkeu.go.id , Badan Kebijakan Fiskal
2) sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) saylagrk@gmail.com , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## Abstract
Climate  change  has  caused  various  negative  impacts  on  environment,  health,  and  economic.  Therefore,  the government committed to reduce greenhouse gasses (GHG) through several mitigation and adaption actions. To do so, the government requires large number of financial resources. Ministry of Environment and Forestry (2021a) reported that total funding needs from 2018 to 2030 to implement mitigation and adaptation actions is about USD 281 billion or Rp 4.002,4 trillion. Unfortunately, the allocation of state budget is still unable to meet the funding needs. Hence, the government has to optimize other resources such as grant, loan, Public-Private Partnership (KPBU), and green bond or green sukuk. Besides that, the government can also involve private sectors to fund the climate change actions through Corporate Social Responsibilities (CSR). In addition, the government will also implement carbon pricing policy which consists of several mechanisms such as carbon trading, carbon tax, result based payment, and other mechanisms authorized by Minister of Environment and Forestry. It is hoped that the existence of various alternative in climate change funding mechanisms can help the government to optimize its climate change mitigation and adaptation actions. Thus, the GHG emission reduction target in the NDC document can also be achieved.
Keywords:  Carbon  pricing,  Corporate  Social  Responsibilities  (CSR),  Climate  change,  Grant,  Result  Based Payment (RBP)

## Abstrak
Fenomena perubahan iklim telah menimbulkan dampak negatif pada berbagai sektor, mulai dari sektor lingkungan, kesehatan,  hingga  perekonomian.  Mengingat  dampak  negatif  tersebut,  pemerintah  berupaya  melakukan  aksi mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, salah satunya dengan menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) secara berkesinambungan. Untuk melakukan berbagai aksi  mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka mencapai target NDC, Pemerintah Indonesia memerlukan sumber daya anggaran dalam jumlah yang  sangat  besar. Menurut  KLHK, total  kebutuhan pendanaan sejak 2018 sampai  2030 untuk  upaya  mitigasi dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK adalah sebesar USD 281 miliar atau setara dengan Rp 4.002,4 triliun apabila dikonversikan dengan kurs Rp 14.250/ USD. Sayangnya, anggaran yang mampu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  masih  belum bisa  memenuhi  semua kebutuhan pendanaan perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan  lainnya  yang telah ada  sampai  dengan saat ini terdiri atas pinjaman dan  hibah dari dalam dan luar negeri,  kerja  sama  pemerintah  dan  badan  usaha  (KPBU),  donor  dari  lembaga  donor  internasional,  penerbitan obligasi hijau dan obligasi syariah hijau ( green sukuk ), maupun dengan melibatkan peran serta swasta seperti CSR. Selain itu, Pemerintah juga akan segera mengimplementasikan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang terdiri atas perdagangan karbon, pungutan karbon, RBP, dan mekanisme lainnya yang disahkan oleh Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Harapannya,  adanya  berbagai  alternatif  mekanisme  pendanaan  perubahan iklim  ini  dapat  membantu  pemerintah  dalam  mengoptimalkan  aksi  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklimnya. Dengan demikian, target penurunan emisi GRK dalam dokumen NDC juga dapat tercapai.
Kata kunci : Corporate Social Responsibilities (CSR), Hibah, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Pembayaran berbasis kinerja (RBP), Perubahan iklim

## PENDAHULUAN
Berbagai penelitian membuktikan bahwa isu perubahan iklim pada masa sekarang sudah menjadi  sangat  krusial.  Hal  ini terjadi karena perubahan iklim mulai  menimbulkan dampak- dampak  negatif  yang  cukup  mengkhawatirkan,  baik  terhadap  lingkungan  maupun  terhadap sektor lainnya, mulai dari kesehatan hingga perekonomian. Salah satu dampak lingkungan dari perubahan  iklim  ini  adalah  peningkatan  suhu  permukaan  bumi  yang  terjadi  secara  ekstrem. IPCC  (2014)  dalam  Budiarso  (2019)  memperkirakan  bahwa  pada  tahun  2100  suhu  di
permukaan bumi akan meningkat sekitar 1,8-4 0 C dibandingkan rata-rata suhu di permukaan bumi pada tahun 1980-1999. Di Indonesia sendiri, tren peningkatan suhu juga berada di angka yang cukup tinggi.  Dalam  laporannya,  BMKG (2020) menyebutkan bahwa dari tahun 1981- 2018 tren kenaikan suhu di Indonesia berkisar pada 0,03 0 C setiap tahunnya.
Peningkatan  suhu  permukaan  bumi  yang  ekstrem  ini  menimbulkan  dampak  negatif lainnya terhadap lingkungan, seperti peningkatan permukaan air laut. Kementerian Keuangan (2021b)  menyebutkan bahwa permukaan air laut  di  Indonesia meningkat  sebesar 0,8-1,2 cm setiap tahunnya padahal hampir sekitar 65 persen penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah pesisir.    Hal  ini  kemudian  akan  menimbulkan  risiko  yang  besar    bagi  Indonesia,  mulai  dari risiko  bencana  alam,  risiko  penurunan  pendapatan  nelayan,  hingga  risiko  kegagalan  panen petani.
Di  sisi  yang  lain,  dampak  perubahan  iklim  terhadap  perekonomian  dapat  dilihat  dari potensi  penurunan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  negara-negara  di  dunia.  World  Economic Forum (2021) menjelaskan bahwa total potensi penurunan PDB dunia pada tahun 2050 berkisar antara 4-18 persen.  Menurutnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu  yang  akan  paling  terdampak  dari  perubahan  iklim  tersebut.  NDC  (2020)  dalam  Rosadi (2021)  pernah  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2030  potensi  kerugian  ekonomi  yang  akan dialami  oleh  Indonesia  dapat  mencapai  0,66-3,45%  dari  PDB.  Mengingat  besarnya  potensi dampak  yang  akan  ditimbulkan  oleh  perubahan  iklim  ini,  pemerintah  terus  berupaya  untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  memitigasi  dan beradaptasi pada perubahan iklim ini adalah dengan mengupayakan penurunan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) secara berkesinambungan. Penurunan emisi GRK harus mampu tercapai karena komitmennya telah disahkan melalui Persetujuan Paris bersama 190 negara lainnya di dunia.  Target  penurunan  emisi  GRK  Indonesia  hingga  tahun  2030  adalah  sebesar  29% ( unconditional atau tanpa dukungan dari berbagai pihak di dunia ) dan 41% ( conditional atau dengan dukungan dari berbagai pihak di dunia). Akan tetapi, Pemerintah Indonesia memerlukan sumber daya anggaran dalam jumlah yang sangat besar untuk dapat melakukan aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka menurunkan emisi GRK tersebut.
Dalam  laporannya,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (2018)  dalam Kementerian  Keuangan  (2019)  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Indonesia  membutuhkan pendanaan  sebesar  USD  247,2  miliar  untuk  mencapai  target  penurunan  emisi  GRK  sampai dengan tahun 2030.  Jumlah ini setara dengan Rp 3.708 Triliun (dengan asumsi kurs sebesar Rp 15.000/USD). Sayangnya, anggaran yang mampu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  masih  tidak  bisa  memenuhi  semua  kebutuhan  pendanaan perubahan iklim tersebut. Kementerian Keuangan (2020) menyebutkan bahwa rata-rata alokasi APBN untuk perubahan iklim hanya sebesar Rp 102,65 triliun per tahun atau setara dengan 4,3 persen dari total belanja APBN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih membutuhkan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka mencapai target komitmen penurunan emisi GRK.
Saat ini, telah terdapat beberapa sumber dan mekanisme pendanaan yang telah ditempuh oleh  pemerintah  dalam  mendanai  berbagai  aksi  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim  di Indonesia. Beberapa sumber dan mekanisme pendanaan tersebut antara lain meliputi APBN, pinjaman  dan  hibah  dari  dalam  dan  luar  negeri,  kerja  sama  pemerintah  dan  badan  usaha (KPBU),  donor  dari  lembaga  donor  internasional,  dan  pembiayaan  inovatif  lainnya  seperti obligasi hijau dan obligasi syariah hijau ( green sukuk ). Selain pendanaan yang berasal langsung dari  pemerintah  atau  mitra  pemerintah,  pendanaan  perubahan  iklim  sebenarnya  juga  dapat diperoleh  dengan  melibatkan  pihak-pihak  di  luar  pemerintahan  seperti  melalui  mekanisme Corporate  Social  Responsibility  ( CSR)  dan  implementasi  Nilai  Ekonomi  Karbon  (NEK).
Mengingat  pentingnya  topik  pendanaan  perubahan  iklim  tersebut,  maka  artikel  ini  akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme-mekanisme pendanaan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia maupun yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam rangka aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain itu, artikel ini juga akan menjabarkan bagaimana mekanisme pengelolaan sumber pendanaan perubahan iklim yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini menjadi sangat penting karena tujuan pendanaan tersebut akan sulit tercapai tanpa adanya pengelolaan  yang baik.  Kemudian,  artikel  in  juga  akan  mendeskripsikan  bagaimana  peran  masing-masing Kementerian/Lembaga  terkait  di  Indonesia  dalam  upaya  pengelolaan  pendanaan  perubahan iklim  tersebut.  Beberapa  Kementerian/  Lembaga  yang  tercakup  dalam  upaya  pengelolaan tersebut  meliputi  Kementerian  Keuangan,  Badan  Pengelola  Dana  Lingkungan  Hidup,  dan KLHK  itu  sendiri.  Harapannya,  penjelasan  mengenai  peran  serta  masing-masing Kementerian/Lembaga  ini  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  komprehensif  mengenai mekanisme pendanaan perubahan iklim di Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dirangkum  bahwa  artikel  ini memiliki  tiga  tujuan  utama.  Tujuan  pertama  yaitu  untuk  mengetahui  kebutuhan  pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Tujuan kedua yaitu untuk mengetahui sumber dan mekanisme pendanaan  perubahan  iklim  di  Indonesia.  Tujuan  ketiga  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana pengelolaan sumber daya pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Dengan demikian, bagian pembahasan dalam artikel ini akan terfokus untuk menjawab ketiga tujuan penelitian tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA Sekilas tentang Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia
Indonesia  bersama  dengan  negara-negara  lain  di  dunia  telah  menyepakati  komitmen bersama  untuk  melaksanakan  berbagai  aksi,  baik  dalam  bentuk  mitigasi  maupun  adaptasi terhadap  fenomena  perubahan  iklim  yang  terjadi.  Komitmen  ini  tertuang  dalam  Persetujuan Paris ( Paris Agremeent ) yang kemudian diadopsi oleh 196 negara atau pihak pada tanggal 12 Desember  2015  di  Paris  melalui  Konferensi  Para  Pihak  ke-21  atau  UN  Climate  Change Conference (COP21). Sebagai tindak lanjut dari pertemuan COP21 tersebut, Persetujuan Paris kemudian ditandatangani oleh negara-negara di dunia pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Indonesia sendiri telah meratifikasi Persetujuan Paris tersebut pada  tanggal 24 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan  Paris  Agreement  to  The  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate Change (Persetujuan  Paris  atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
Persetujuan Paris ini dilatarbelakangi oleh proses industrialisasi besar-besaran sejak masa revolusi  industri  yang  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  pada  tingkat  yang mengkhawatirkan,  salah  satunya  kenaikan  suhu  permukaan  bumi  secara  ekstrem.    Kenaikan suhu permukaan bumi secara ekstrem ini perlu dihambat karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari dampak lingkungan, kesehatan, hingga perekonomian. Oleh karena itu, dalam Persetujuannya tersebut, khususnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa negara-negara di dunia harus melakukan upaya untuk menahan laju kenaikan suhu di bawah 2 o C atas suhu pada masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu di muka bumi hingga 1,5 o C di atas suhu pada masa pra-industrialisasi.
Untuk menahan laju kenaikan suhu permukaan bumi tersebut, maka negara-negara yang menandatangani Persetujuan Paris diharuskan menyelenggarakan komitmen dan upaya untuk melakukan  penurunan  emisi  GRK.  Komitmen  penurunan  emisi  GRK  ini  kemudian  harus dinyatakan dalam dokumen kontribusi masing-masing negara yang disebut sebagai Nationally Determined Contributions ( NDC). Dokumen ini berisi kontribusi penurunan emisi GRK yang
harus  dilakukan  oleh  negara-negara  yang  kemudian  dilaporkan  kepada  United  Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia khususnya KLHK juga telah menyusun dan menyampaikan dokumen NDC tersebut.
Dokumen  NDC  Indonesia  pertama  kali  disampaikan  pada  November  2016  (KLHK, 2016). Melalui dokumen First NDC tersebut, pemerintah menyampaikan komitmennya bahwa target penurunan emisi GRK yang harus dipenuhi pada tahun 2030 adalah sebesar 29 persen. Penurunan  sebesar  29  persen  ini  seharusnya  dapat  dipenuhi  oleh  pemerintah  dengan kemampuan  sendiri  atau  tanpa  bantuan  dan  dukungan  dari  negara-negara  lain.  Akan  tetapi, target  tersebut  dapat  ditingkatkan  menjadi  sampai  dengan  41  persen  apabila  Indonesia mendapatkan  bantuan  atau  dukungan,  baik  dari  negara-negara  lain  maupun  dari  lembaga internasional.  Dukungan  tersebut  dapat  berupa  dukungan  pendanaan,  transfer  dan pengembangan  teknologi,  serta  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusianya.  Dokumen NDC tersebut dapat diperbaharui dan ditinjau kembali oleh pemerintah sesuai dengan kondisi yang dihadapi, kapasitas dan kemampuan nasional serta ketentuan di dalam Persetujuan Paris. Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  telah  memperbaharui  dokumen First  NDC tersebut menjadi  dokumen Updated  NDC pada  tahun  2021(KLHK,  2021b).  Dalam  dokumen  yang terbaru ini, target penurunan emisi GRK Indonesia tidak mengalami perubahan dibandingkan target  yang disebutkan dalam dokumen NDC yang pertama. Setelah itu, pemerintah kembali melakukan  pembaharuan  NDC  pada  tahun  2022  melalui  dokumen Enhaced NDC (KLHK, 2022).  Dalam  dokumen Enhanced NDC tersebut,  pemerintah  menyesuaikan  komitmen  dan target  penurunan  emisi  GRK  menjadi  31,89  persen  dengan  skema unconditional atau  atas kemampuan pemerintah sendiri dari yang sebelumnya hanya 29 persen. Adapun untuk skema conditional atau  adanya  dukungan  secara  internasional,  target  penurunan  emisi  GRK-nya diperbaharui  menjadi  43,20  persen  dari  yang  sebelumnya  sebesar  41  persen.    Adanya peningkatan  target  pengurangan  emisi  GRK  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Indonesia semakin  serius  dan  berambisi  untuk  mengurangi  emisi  GRK  nya.  Hal  ini  mengimplikasikan bahwa pemerintah juga memerlukan upaya atau aksi mitigasi dan adaptasi yang lebih optimal. Oleh karena itu, untuk  melakukan berbagai  upaya  tersebut  pemerintah  memerlukan strategi- strategi tertentu.

## Strategi Pencapaian Target dalam NDC
KLHK (2017) dalam laporannya telah menjabarkan bahwa terdapat sembilan strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai dan mengimplementasikan target-target dalam dokumen NDC. Laporan KLHK tersebut menyebutkan
“Sembilan program dan strategi implementasi NDC yaitu:
1. Pengembangan ownership dan  komitmen  semua  pihak,  baik  Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat  sipil, lembaga keuangan, dan pihak- pihak lainnya yang terkait;
2. Pengembangan  kapasitas,  baik  dalam  bentuk  penguatan  kelembagaan  maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. Enabling  Environment, yaitu  mengidentifikasi  serta  menyusun  peraturan  perundang- undangan yang memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim;
4. Penyusunan  kerangka  kerja  dan  jaringan  komunikasi  dengan  berbagai  sektor  atau pelaku yang terkait;
5. Kebijakan Satu Data Gas Rumah Kaca, yakni berupa SIGN SMART, SRN, dan aplikasi lainnya;
6. Penyusunan  kebijakan,  rencana,  dan  program  (KRP)  intervensi,  mulai  dari  mitigasi hingga adaptasi;
7. Penyusunan guidance implementasi  NDC  yang  dapat  menjadi  panduan  bagi Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi, serta riviu target NDC;
8. Implementasi NDC yang berdasarkan KRP yang telah disusun; dan
9. Pemantauan dan riviu NDC.”
Strategi-strategi  tersebut  diharapkan  dapat  membantu  Pemerintah  Indonesia  dalam mencapai target dan komitmen yang disampaikannya dalam dokumen-dokumen NDC. Akan tetapi,  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  untuk  dapat  menjalankan  sembilan strategi  tersebut,  pemerintah  memerlukan  pendanaan  yang  memadai.  Oleh  karena  itu,  pada bagian  selanjutnya  pada  pembahasan  akan  dijelaskan  mengenai  sumber  dan    mekanisme pengelolaan  pendanaan  yang  diperlukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  mencapai  target NDC.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini karena data yang digunakan lebih banyak dalam bentuk teori dan penjabaran fenomena-fenomena tertentu. Hal  ini  sejalan  dengan  penjelasan  yang  disampaikan  oleh  Sugianto  (2022)  bahwa  penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tertentu dengan sedalam-dalamnya  dengan  cara  pengumpulan  data  yang  sedalam-dalamnya  pula.  Untuk mengumpulkan data-data tersebut, digunakan metode studi kepustakaan atau literature review. Studi kepustakaan tersebut bersumber dari buku-buku, artikel-artikel jurnal, laporan-laporan, berita-berita,  dan  dokumen  lainnya  yang  terkait.  Selanjutnya,  data  tersebut  akan  dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yakni dengan menjabarkan masing-masing data dan fenomena yang ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebutuhan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
Untuk mencapai target penurunan emisi GRK pada tahun 2030, pemerintah dalam hal ini KLHK telah memetakan kebutuhan pendanaannya, khususnya untuk aksi mitigasi. Kebutuhan pendanaan tersebut disampaikan melalui dokumen Biennial Update Report (BUR) setiap dua tahun  sekali.  Dokumen  BUR  terbaru  yang  dilaporkan  oleh  KLHK  kepada  UNFCCC  adalah Third Biennial Update Report (Third BUR ) . Berdasarkan dokumen Third BUR tersebut, KLHK (2021a) menyebutkan bahwa total kebutuhan pendanaan sejak 2018 sampai 2030 untuk upaya mitigasi dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK adalah sebesar USD 281 miliar atau  setara  dengan  Rp  4.002,4  triliun  rupiah  apabila  dikonversikan  dengan  kurs  Rp  14.250/ USD. Secara lebih rinci, kebutuhan pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Berdasarkan informasi pada tabel 1, dapat juga disimpulkan bahwa kebutuhan pendanaan dalam  rangka  aksi  mitigasi  perubahan  iklim  di  Indonesia  sangat  besar.  Apabila  dirata-rata, maka kebutuhan pendanaan tersebut dapat mencapai 307,87 triliun rupiah per tahun atau sekitar 10  persen  dari  total  belanja  negara  yang  dianggarkan  pada  APBN.  Padahal  rata-rata  alokasi anggaran belanja untuk perubahan iklim (termasuk aksi mitigasi dan adaptasi) hanya senilai Rp 102,65  triliun  per  tahun  sejak  2018  hingga  2020  Kementerian  Keuangan  (2020).    Artinya, alokasi  anggaran  melalui  belanja  APBN  hanya  mampu  memenuhi  sekitar  sepertiga  dari kebutuhan  pendanaan  yang  telah  dihitung  oleh  KLHK.  Hal  ini  kemudian  berimplikasi  pada fakta  bahwa  belanja  APBN  tidak  dapat  menjadi  satu-satunya  sumber  pendanaan  pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi GRK di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan  pendanaan  tersebut  pemerintah  membutuhkan  berbagai  sumber  dan  mekanisme pendanaan yang lainnya.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 1, 2023

## Tabel 1 Total Kebutuhan Pendanaan Aksi Mitigasi untuk Mencapai Target NDC 2030
Sector Mitigation Action (Program Activity) Financial needs (billion IDR) Financia l needs (billion USD) Forest and Land Use Reducing mineral deforestation 76960 5.40 Reducing peatland deforestation 801 0.006 Reducing mineral degradation 76588 5.37 Reducing peatland degradation 810 0.006 Sustainable Forest Management 1896 0.13 Land Rehabilitation without rotation 4373 0.31 Land rehabilitation with rotation 13892 0.97 Development of industrial plantation forest 125280 8.79 Peatland Restoration 2 8253 0.58 Peat water management 156 0.01 Energy and Transportation Renewable Energy Generator 1688000 118.456 Non-electric renewable energy 84000 5.89 Low carbon coal power pant 1619000 114 City gas network and mitan to LPG conversion 17000 1.19 Energy Conservation 92000 6.46 Agriculture Use of Low Emission Varieties in Rice Fields (x000 hectares) 69.93 0.004 Application of Water-Efficient Rice Field Irrigation System (x000 hectares) 3186.44 0.22 Utilization of Livestock Waste for Biogas (x000 hectares) 195.13 0.01 Feed Supplement Improvement (x000 farm animals) 37868.90 0.27 IPPU System software and hardware improvements and incorporating new algorithms in the control system that can reduce AE frequency, duration, and over voltage 85 0.01 Installation of Co-Processing (AFR) facility to reduce clinker/ cement ratio to 75% (2030) 300 0.02 Construction of new factory with New/ Advanced Technology 40-50 0.003- 0.004 Substitution and retrofit technology 40 0.003 Technology Improvement 350 0.02 Production System Repair 50 0.004 Installation of Secondary N20 Abatement Catalyst and Operating Costs 45-50 0.003- 0.004 Waste Collection and Transport 42732 2.999 Final Processing 142541 10.003 Total 3 4002436 281 Sumber : KLHK (2021a)
*keterangan :
1. data yang ditampilkan merupakan kebutuhan pendanaan sejak tahun 2018-2030.
2. untuk sektor pertanian kebutuhan pendanaannya dihitung untuk periode 2011-2030, sedangkan untuk sektor kehutanan kebutuhan pendanaannya dihitung untuk periode 2013-2030

## Sumber dan Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
Saat  ini,  terdapat  dua  sumber  utama  pendanaan  untuk  aksi  mitigasi  dan  adaptasi perubahan  iklim  di  Indonesia.  Dalam  bukunya,  Bappenas  (2021)  menyebutkan  bahwa  dua
sumber  utama  pendanaan  tersebut  dapat  berasal  dari  sumber  pendanaan  dalam  negeri  dan sumber pendanaan luar negeri sebagaimana disajikan pada gambar 1. Sumber pendanaan dari dalam negeri dapat berasal dari mekanisme pengalokasian APBN dan Kerja sama Pemerintah dan  Badan  Usaha  (KPBU).  Adapun  sumber  pendanaan  dari  luar  negeri  dapat  berasal  dari pinjaman dan hibah luar negeri, baik hibah langsung maupun hibah terencana. Pinjaman dan hibah tersebut dapat diperoleh melalui skema kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral,  skema  donor  dari  lembaga  donor  internasional,  serta  melalui  skema  dari  akses pendanaan  dari  Adaptation  Fund,  Global  Environment  Facility  (GEF),  Global  Climate  Fund (GCF),  dan  lain  sebagainya.  Selain  kedua  sumber  tersebut,  saat  ini  juga  mulai  banyak dikembangkan pembiayaan inovatif melalui penerbitan obligasi hijau dan/ atau obligasi syariah hijau ( green sukuk ).
Gambar 1 Sumber Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
Sumber : Bappenas (2021)
Dari berbagai  sumber pendanaan  tersebut,  nilai  atau alokasi  yang tingkat  kepastiannya paling  tinggi  adalah  yang  berasal  di  APBN.  Hal  ini  karena  pemerintah  pasti  akan mengalokasikan  anggarannya  untuk  kepentingan  perubahan  iklim  sesuai  dengan  amanat  di Undang-undang  Dasar  1945  khususnya  pasal  28H  ayat  (1)  bahwa  setiap  orang  berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Kementerian Keuangan telah melakukan penandaan atau tagging terhadap alokasi belanja APBN yang bertujuan untuk menjalankan aksi mitigasi dan  adaptasi  dalam  rangka  mengendalikan  perubahan  iklim  di  Indonesia.  Anggaran  belanja dalam rangka aksi  mitigasi  dan adaptasi tersebut dialokasikan kepada kementerian/  lembaga yang  berbeda.  Beberapa  kementerian/  lembaga  yang  menerima  alokasi  tersebut  antara  lain meliputi Kementerian Pertanian (Kementan), KLHK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan  yang lain sebagainya. Rincian hasil penandaan alokasi belanja APBN tahun 2020 untuk aksi adaptasi dan mitigasi untuk pengendalian perubahan iklim dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2 Total Alokasi Anggaran Mitigasi Tahun 2020 berdasarkan APBN 2020 (disajikan dalam miliar rupiah) No Sektor Penanggung Jawab Sektor Kebutuhan Anggaran per Tahun Alokasi Anggaran APBN Kekurangan Anggaran 1. Kehutanan  KLHK 5.524,35 2.094,91 3.429,44 2. Pertanian Kementan 376,40 69,51 306,89
3. Energi KemenESDM,  Kemenhub, KemenPUPR 318.180,00 40.330,00 277.850,00 4. IPPU Kemenperin 71,15 7,85 63,00 5. Limbah KLHK 14.251,70 54,33 14.197,00
Sumber : Kementerian Keuangan (2020) dan KLHK (2021a), diolah. Oleh karena anggaran yang dialokasikan dari APBN masih belum mencukupi kebutuhan pendanaan  perubahan  iklim  di  Indonesia,  maka  pemerintah  menempuh  mekanisme  lainnya untuk  memenuhi  kebutuhan  pendanaan  tersebut.  Beberapa  di  antaranya  melalui  hibah  luar negeri  terencana.  Berikut  adalah  rangkuman  mengenai  contoh-contoh  proyek  yang  pernah dilaksanakan di Indonesia dengan skema hibah luar negeri terencana.
Tabel 3 Contoh Proyek-Proyek Hibah Luar Negeri Terencana di Indonesia
No Sumber Pendanaan Tah un Alokasi Anggaran (ribu USD) Lokasi Sektor 1 GEF  melalui UNDP 2016 1,880.00 Nasional Air 2 KfW 2016 15,282.00 Prov.  Sulawesi  Tengah  (di  sekitar Taman  Nasional  LoreLindu,  Kota Palu, dan Kab. Poso) Air 3 KfW 2018 27,715.90 Prov. Sulawesi Barat (Kab. Mamasa) Air 4 South Korean Government 2019 3,000.00 Prov. Jawa Tengah (Kota Semarang) Air 5 Islamic Development Bank 2019 500.00 Prov. Jawa Barat (Kab. Subang; Kab Cirebon);  Prov.  Jawa  Tengah  (Kab. Magelang) Pertanian 6 Asian Development Bank 2019 30,000.00 Prov. DKI Jakarta Air; Pertanian 7 Adaptation Fund  mealui Kemitraan Indonesia 2020 5,972.60 Prov. Jawa Tengah (Kota Pekalongan) Kelautan dan Pesisir
Sumber : Bappenas (2021)
Berdasarkan data pada tabel 3, dapat diketahui bahwa sebagian besar hibah luar negeri di Indonesia berasal dari negara maju dan lembaga donor internasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Persetujuan Paris khususnya Pasal 9 ayat (1) bahwa para pihak dari negara maju wajib menyediakan  sumber  pendanaan  untuk  membantu  para  pihak  dari  negara  berwenang  dalam melaksanakan  mitigasi  dan  adaptasi.  Selanjutnya  Pasal  9  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  para pihak  lain  seperti  lembaga-lembaga  internasional  juga  didorong  untuk  memberikan  atau melanjutkan pemberian dukungan secara sukarela. Hal yang diatur dalam Persetujuan Paris ini kemudian  seharusnya  mendorong  Indonesia  untuk  dapat  menerima  lebih  banyak  dana  hibah dari luar negeri dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka pencapaian tujuan penurunan emisi GRK.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menerima pendanaan dalam bentuk pinjaman luar negeri.  Hal  ini  sebagaimana  dilaporkan  oleh  Bappenas  (2021)  dalam  bukunya  bahwa  sejak tahun 2016 hingga 2020 terdapat setidaknya 46 proyek dan/ atau program di Indonesia yang dibiayai  dengan  mekanisme  pinjaman  luar  negeri  dalam  rangka  pendanaan  perubahan  dan ketahanan iklim. Beberapa di antara pihak yang memberikan pinjaman tersebut antara lain JICA Jepang, World Bank,  ADB, Economic Development Cooperation Fund Korea (EDCF), Export- Import  Bank  of  Korea  (KEXIM),  China,  AFD  Prancis,  KfW  Jerman,  Islamic  Development Bank, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi, Bappenas (2021) menyebutkan bahwa pinjaman
ini tidak dapat serta merta dikatakan sebagai dukungan dari negara lain sebagaimana dimaksud Pasal  9  ayat  (1)  Persetujuan  Paris.  Hal  tersebut  terjadi  karena  pada  akhirnya  Pemerintah Indonesia harus membayar kembali pokok dan bunga pinjaman yang diberikan tersebut. Oleh karena  itu,  pemerintah  seharusnya  tidak  dapat  bergantung  pada  mekanisme  pinjaman  luar negeri tersebut.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga dapat mengakses pendanaan dari berbagai lembaga internasional seperti GCF dan GEF. Akses pendanaan dari lembaga-lembaga  internasional  semacam  GCF  dan  GEF  tersebut  biasanya  dikategorikan sebagai hibah. Namun, terdapat mekanisme lain yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah apabila ingin mengakses pendanaan dari lembaga-lembaga tersebut, yakni melalui mekanisme Result Based Payment (RBP) atau Pembayaran Berbasis Kinerja. Mekanisme pendanaan RBP ini dapat diberikan apabila Pemerintah Indonesia dapat menunjukkan kinerjanya dalam upaya pengurangan  emisi  GRK.  Selain  diberikan  oleh  lembaga-lembaga  internasional,  mekanisme RBP ini juga dapat diberikan oleh negara-negara maju. Di Indonesia sendiri, contoh pendanaan yang  diterima  melalui  mekanisme  RBP  ini  dapat  dilihat  pada  sektor  kehutanan  khususnya melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Dalam  dokumen  yang  dilaporkan  oleh  KLHK  (2020)  diketahui  bahwa  sampai  dengan Februari  2020,  telah  terdapat  empat  kerja  sama  internasional  untuk  mendapatkan  dana  RBP melalui mekanisme REDD+. Kemudian, Kementerian Keuangan (2020a) menyebutkan bahwa Pemerintah  Indonesia  kembali  menerima  pendanaan  dari  GCF  melalui  mekanisme  RBP. Dengan demikian, setidaknya terdapat lima kerja sama pendanaan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia. Kelima kerja sama tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4 Kerja Sama RBP di Indonesia No Mitra Kerja Sama Periode Referensi Periode Pembayaran Skala 1 FCPF-CF 2007-2016 (10 Tahun) 2020-2025 (5 Tahun) Sub Nasional Kalimantan Timur 2 FCPF-BioCF Fase Preparation: 2019 – 2021 Fase Pre-Investment: 2021 – 2025 2026-2030 (5 Tahun) Sub Nasional Jambi 3 Bilateral-Norwegia 2007-2016 (10 Tahun) 2017 (1 Tahun) Nasional 4 RBP-GCF Sebelum 2013, maksimum 20 tahun 2013-2018 (5 Tahun) Nasional 5 RBP-GCF 2014-2016 2021-2025 (5 Tahun) Nasional Keterangan : 1. FCPF-CF: Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund
2. FCPF-BioCF: Forest Carbon Partnership Facility-BioCarbon Fund
Sumber : KLHK (2020), BPDLH (2021), dan Arifin (2021), diolah. Sebagai  negara  dengan  lahan  dan  kawasan  hutan  yang  luas,  maka  mekanisme  RBP melalui program REDD+ merupakan salah satu mekanisme yang akan sangat menguntungkan bagi  Indonesia,  khususnya  dalam  menampung  dana  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan aksi  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim.  Apalagi  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa pendanaan  perubahan  iklim  di  Indonesia  melalui  pengalokasian  APBN  masih  belum  dapat memenuhi total pendanaan yang dibutuhkan. Dengan adanya berbagai sumber dan mekanisme pendanaan  perubahan  iklim  tersebut,  diharapkan  dapat  mempercepat  pemerintah  dalam mencapai target dan komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen NDC. Akan tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa adanya kecukupan dana tersebut hanya dapat menjadi  efektif  dan  efisien  apabila  mampu  dikelola  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  pada
subbagian selanjutnya artikel ini juga menjelaskan bagaimana dana-dana tersebut dikelola oleh pemerintah.
Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi, pemerintah juga mencoba menggali lebih lanjut sumber pendanaan lainnya yang lebih inovatif, salah satunya yaitu melalui penerbitan obligasi hijau dan/atau obligasi syariah hijau ( green sukuk). Penerbitan obligasi hijau dan/ atau green sukuk ini kemudian akan digunakan untuk  membiayai  proyek-proyek  yang  berbasis  lingkungan  yang  memenuhi  kerangka  hijau ( Green Framework ). Dikutip dari laman KLHK (2018), terdapat sembilan sektor tertentu yang berdasarkan  kerangka  hijau  dapat  dibiayai  melalui  obligasi/  sukuk  hijau.  Beberapa  sektor tersebut  meliputi  sektor  energi  terbarukan  serta  efisiensi  energi,  sektor  pengelolaan  sumber daya  alam  berkelanjutan,  pariwisata  hijau  yang  berbasis  lingkungan,  ketahanan  terhadap perubahan iklim, sektor konstruksi atau bangunan hijau, sektor transportasi yang berkelanjutan, sektor pertanian yang berkelanjutan, serta sektor pengelolaan limbah dan energi limbah.
Dalam laporannya, Bank Indonesia (2021) telah melakukan identifikasi terkait penerbitan sukuk  hijau  di  Indonesia,  baik  yang  diterbitkan  pada  pasar  global  maupun  pasar  domestik. Penerbitan sukuk  hijau tersebut  pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 dengan nominal sebesar  1,25  miliar  USD.  Secara  lebih  detail,  perkembangan  penerbitan  sukuk  hijau  yang pernah dilakukan oleh Indonesia dapat dilihat pada tabel 5 berikut. Harapannya, dengan adanya penerbitan sukuk hijau ini akan membantu Pemerintah Indonesia menjadi lebih optimal dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka perubahan iklim.
Tabel 5 Perkembangan Penerbitan Sukuk Hijau di Indonesia Pasar Global 2018 2019 2020 2021 - Imbalan 3,75% p.a - Tenor 5 tahun
- USD 1,25 milyar
- Investor spread: 18% USA,  15%  Eropa,
32%  Middle  East, dan 35% Asia
- Imbalan 3,90% p.a
- Tenor 5,5 tahun
- USD 750 juta
- Investor spread : 23% USA,  22%  Eropa, 29%  Middle  East, dan 26% Asia
- Imbalan 2,30 p.a
- Tenor 5,5 tahun
- USD 750 juta - Investor spread : 12% USA,  11%  Eropa,  32% Middle East, 5% Indonesia, dan 40% Asia - Imbalan 3,55% p.a - Tenor 30 tahun
- USD 650 juta
- Investor  spread :  18%
USA, 15% Eropa, 32% Middle  East,  dan  35% Asia Pasar Domestik 2018 2019 2020 2021 (belum ada) - Imbalan 6,75% ( floating with floor ) - Tenor 2 tahun - Rp 1,46 T - Total 7.735 investor - 2.908 new investor - Online Platform - Imbalan  5,5%  ( floating with floor )
- Tenor 2 tahun
- Rp 5,42 T
- Total 16.992 investor
- 4.376 new investor - Online Platform - Sukuk  tabungan  seri ST008 - Imbalan 4,80% ( floating with floor )
- Tenor 2 tahun
- Rp 5 T
- Total 14.337 investor - 2.776 new investor dan didominasi oleh generasi mileneal 44,09% - Online Platform
Sumber : Kementerian Keuangan (t.th, dalam Bank Indonesia, 2021) Selain  dapat  menambah  sumber  pendanaan  perubahan  iklim,  mekanisme  penerbitan obligasi hijau dan/ atau green sukuk ini seharusnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan hijau. Selain itu, keikutsertaan atau partisipasi dari masyarakat tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait  isu  lingkungan,  terutama  perubahan  iklim.  Dengan  meningkatnya  kesadaran  tersebut, harapannya pencapaian target NDC juga dapat dipercepat dan dioptimalkan.
Volume 3 No. 1, 2023

## Pengelolaan Sumber Daya Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
Telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  pendanaan  perubahan  iklim  di  Indonesia  berasal dari  sumber  dan  mekanisme  yang  berbeda-beda,  sehingga  pengelolaannya  juga  memiliki mekanisme  yang  berbeda.  APBN  sebagai  sumber  utama  pendanaan  perubahan  iklim  harus dikelola oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga sesuai dengan alokasinya masing-masing. Alokasi  APBN  yang  diberikan  kepada  Kementerian/Lembaga  ini  kemudian  dikelola  sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Kementerian/ Lembaga. Kemudian, untuk memastikan  agar  alokasi  anggaran  tersebut  efektif  dan  efisien  maka  pengelolaannya  harus berbasiskan atau berorientasi pada hasil. Artinya, alokasi anggaran tersebut seharusnya mampu menghasilkan output-output yang memang dapat dirasakan manfaatnya. Salah satu contohnya terdapat pada KLHK, dari total anggaran yang diterima KLHK selama tiga tahun (2018-2020) KLHK mampu menghasilkan setidaknya 217 output yang terdiri atas 140 output mitigasi, 48 output adaptasi, dan 29 output co-benefit. Beberapa contoh output tersebut yakni berupa aksi restorasi  gambut,  pengelolaan  sampah,  pengelolaan  DAS  (Daerah  Aliran  Sungai),  dan  lain sebagainya.  Sama  seperti  KLHK,  Kementerian/Lembaga  lainnya  juga  menggunakan  alokasi anggaran  tersebut  untuk  menghasilkan  output-output  yang  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya masing-masing. Pencapaian masing-masing output ini sangat diperlukan mengingat penggunaan  anggaran  APBN  memerlukan  pertanggungjawaban  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Selanjutnya,  ketentuan  mengenai  pengelolaan  dana  pinjaman  dan  hibah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara  Pengadaan  Pinjaman  Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah. Dikutip dari buku yang dipublikasikan oleh Bappenas (2021), dapat  diketahui  bahwa  mekanisme  hibah  terencana  dan  hibah  langsung  dimulai  dari  proses perencanaan  hingga  pelaksanaan.  Pada  hibah  terencana,  proses  perencanaan  akan dikoordinasikan  oleh  Bappenas  berdasarkan  usulan  yang  disampaikan  oleh  K/L  yang  terkait dengan  melakukan  penilaian  yang  mengacu  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan proses selanjutnya yakni  negosiasi  dan  penandatanganan  perjanjian  hibah.  Setelah  perjanjian  hibah  selesai ditandatangani,  Kementerian  Keuangan  akan  mencantumkan  dana  hibah  tersebut  pada dokumen  anggaran  dan  RUU  APBN  yang  akan  disahkan  oleh  DPR.  Terakhir,  apabila  RUU APBN telah disahkan maka penggunaan dana hibah tersebut dapat dilaksanakan oleh K/L yang terkait. Secara lebih detail, alur perencanaan hingga pelaksanaan hibah tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut.
Gambar 2 Proses Hibah Terencana
Sumber : Bappenas (2021)
Perencanaan
Negosiasi/
Penandatanganan Penganggaran
Pelaksanaan K/L menyiapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai denga hibah ke Bappenas (Ps.
54 PP 10 Tahun 2011)
Bapenas melakukan penilaian usulan
kegiatan yang berpedoman pada
RPJMN dan menyusun Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRJH) (Ps. 54 ayat (2) dan (3) PP 10
Tahun 2011) Kementerian Keuangan melakukan negosiasi dan penandatanganan
Grant Agreement
(Pasal 59 dan 61 PP 10 Tahun 2011) K/L mengajukan pencantuman dana dalam RKA-KL ke
Kementerian
Keuangan
Kementerian Keuangan menyampaikan RUU APBN dan NK ke DPR DPR menyetujui APBN K/L dan Kementerian Keuangan Menyusun DIPA K/L melaksanakan pengadaan dan membuat kontrak
K/L melaksanakan pencairan dana hibah K/L menyusun pertanggungja- waban
Sedikit  berbeda  dengan  hibah  terencana,  proses  hibah  langsung  dimulai  dengan  kajian yang dilakukan oleh K/L terkait mengenai kesesuaian maksud dan tujuan pemberian hibah yang kemudian hasil kajian tersebut akan dikonsultasikan dengan Bappenas dan K/L lain yang juga terkait.  Pada  mekanisme  hibah  langsung  ini,  bukan  Kementerian  Keuangan  yang  akan melakukan  negosiasi  dan  penandatanganan  perjanjian  hibah  melainkan  dilakukan  secara langsung  oleh  K/L  yang  terkait.  Selanjutnya,  K/L  terkait  tersebut  melakukan  pengajuan pencantuman dana hibah melalui revisi DIPA kepada Kementerian Keuangan. Namun, apabila hibah langsungnya berupa barang dan/ atau jasa maka tidak perlu dituangkan dalam revisi DIPA melainkan langsung dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Terakhir, K/L dapat  menggunakan  dana  hibah  tersebut  serta  menyusun  dokumen  pertanggungjawabannya. Secara lebih detail, alur proses hibah langsung tersebut dapat dilihat pada gambar 3 berikut.
Gambar 3 Proses Hibah Langsung
Sumber : Bappenas (2021)
Selain dikelola oleh masing-masing K/L yang terkait, terdapat pula lembaga pengelolaan dana  yang  secara  khusus  bertugas  untuk  mengelola  sumber  pendanaan  perubahan  iklim. Lembaga pengelolaan dana tersebut meliputi Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). ICCTF berada di bawah koordinasi Bappenas, sedangkan BPDLH berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
Bappenas  (2021)  dalam  bukunya  menyebutkan  bahwa  ICCTF  diluncurkan  pada  tahun 2009 untuk dapat menghimpun dan mengoordinasikan berbagai sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Dalam  mendanai  program  aksi  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim  tersebut,  ICCTF  akan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana  Aksi  Nasional  Adaptasi  Perubahan  Iklim  (RAN-API).  Lebih  lanjut,  ICCTF  (2022) menjelaskan  bahwa  ruang  lingkup  sumber  pendanaan  yang  akan  dikelola  hanya  berasal  dari hibah  baik  yang  berasal  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Beberapa  sumber  pendanaan  yang
Perencanaan Negosiasi/ Penandatanganan Penganggaran Pelaksanaan K/L mengkaji tujuan pemberian hibah sesuai prinsip penerimaan hibah dan menyiapkan
kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah
(Ps. 56 PP 10 Tahun
2011)
K/ L melakukan konsultasi kepada Kementerian Keuangan, Bappenas,
dan K/L lainnya yang terkait (Pasal 56 ayat (3) PP 10 Tahun 2011)
K/L melakukan negosiasi dan penandatanganan
Grant Agreement (Pasal 59 dan 61 PP 10 Tahun 2011)
K/L mengajukan pencantuman dana dalam dokumen anggara/ revisi DIPA ke Kementerian Keuangan duntuk hibah dalam bentuk uang (PP 44 PP 10 Tahun 2011)
Untuk hibah dalam bentuk barang dan/ atau jasa akan dicatat dalam LKPP dan tidak dituangkan dalam DIPA (Pasal 45 PP 10
Tahun 2011)
K/L menerima transfer dana hibah dari donor
K/L melaksanakan pengadaan dan membuat kontrak K/L menyusun pertanggungja- waban K/L menerima hibah barang dan/ atau jasa dari donor Serah terima dituangkan
dalam BAST dan ditandatangani oleh K/L dan donor
pernah  dikelola  oleh  ICCTF  adalah  Danish  International  Development  Agency  (DANIDA), United States Agency for International Development (USAID), dan United Kingdom Climate Change  Unit  (UKCCU).  Sampai  dengan  tahun  2020,  ICCTF  telah  menyalurkan  pendanaan untuk kegiatan ketahanan iklim yang tersebar di 17 lokasi proyek (Bappenas, 2021).
Untuk melengkapi fungsi ICCTF, pada tahun 2019 juga telah didirikan BPDLH.  BPDLH ini secara khusus didirikan mengingat semakin besarnya kebutuhan dan potensi sumber dana yang  terkait  dengan  perubahan  iklim.  Akan  tetapi,  berbeda  dengan  ICCTF  yang  berbentuk lembaga perwalian dana, BPDLH berbentuk Badan Layanan Umum (BLU). Sumber pendanaan yang  dikelola  BPDLH  juga  lebih  luas  dibandingkan  sumber  pendanaan  yang  dikelola  oleh ICCTF. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan (2022), beberapa dana yang dikelola oleh BPDLH berasal dari dana reboisasi, dana hibah yang berasal dari Green Climate Fund , dana hibah yang berasal dari Ford Foundation melalui program Community Based Program Dana TERRA,  serta  dana  pinjaman  dari  Bank  Dunia  untuk  program  Pooling  Fund  Bencana  dan Mangrove  for  Coastal  Resilience,  serta  dana  hibah  World  Bank  untuk  dua  program  yaitu program Forest Carbon Facility Partnership RBP REDD+ dan program Bio-CF for Initiative for Sustainable Forest Landscape RBP REDD+ . Potensi sumber dana yang akan masuk dan dikelola oleh BPDLH diperkirakan mampu mencapai 24 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2022).  Harapannya,  kehadiran  lembaga-lembaga  pengelola  dana  perubahan  iklim  ini  akan membantu  Pemerintah  Indonesia  dalam  memenuhi  dan  mengelola  kebutuhan  sumber pendanaan dalam rangka aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara lebih optimal.

## Sumber Pendanaan Perubahan Iklim Lainnya

## Nilai Ekonomi Karbon sebagai Sumber Pendanaan Perubahan Iklim
Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa ketersediaan dana yang ditujukan untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia masih belum mencukupi total  dana  yang  dibutuhkan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  berupaya  untuk  menggali  dan mengoptimalkan  sumber-sumber  pendanaan  lainnya  agar  aksi  mitigasi  dan  adaptasi  dapat terlaksana secara optimal. Pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi ini perlu dioptimalkan untuk memastikan  agar  target  yang  ditetapkan  dalam  dokumen  NDC  dapat  tercapai.  Salah  satu sumber pendanaan yang dipertimbangkan dan direncanakan oleh pemerintah untuk mencapai target  tersebut  adalah  dengan  menyelenggarakan  Nilai  Ekonomi  Karbon  (NEK).  Hal  ini sebagaimana  telah  diatur  oleh  pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  98  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon  untuk  Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98 Tahun 2021).
Dalam  Perpres  98  Tahun  2021  disebutkan  bahwa  pelaksanaan  penyelenggaraan  NEK dapat  dilakukan  melalui  berbagai  mekanisme.  Beberapa  mekanisme  tersebut  meliputi perdagangan  karbon,  pembayaran  berbasis  kinerja  atau  RBP,  pungutan  atas  karbon,  atau mekanisme lainnya yang nantinya ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perdagangan karbon itu sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perdagangan emisi dan offset emisi.  Adapun  pungutan  karbon  dapat  berbentuk  pajak  karbon  dan/  atau  penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dari ketiga mekanisme tersebut, hanya mekanisme RBP yang telah diimplementasikan, sedangkan  mekanisme  perdagangan  karbon  dan  pungutan  karbon  masih  dalam  tahap perampungan  peraturan  pelaksanaannya.  Implementasi  RBP  tersebut  telah  dijelaskan  pada bagian-bagian sebelumnya. Sama seperti mekanisme RBP yang dinilai potensial, mekanisme perdagangan  karbon  dan  pungutan  karbon  juga  dinilai  cukup  potensial  dalam  meningkatkan penerimaan  negara  (Robson,  2014).  Mengingat  potensinya  yang  cukup  menjanjikan, diharapkan  mekanisme  perdagangan  karbon  dan  pungutan  karbon  dapat  segera diimplementasikan di Indonesia.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Dalam laporannya, World Bank (2020) menyebutkan bahwa penerimaan total di seluruh dunia  diperkirakan  akan  meningkat  senilai  USD  45  miliar  sebagai  akibat  diterapkannya kebijakan emission  trading  system (ETS) atau  perdagangan  emisi  dan  pajak  karbon.  Sejalan dengan hal tersebut, Statista (2023) juga pernah melaporkan bahwa penerimaan yang diterima oleh beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan ETS mencapai USD 40 miliar. Rincian penerimaan yang diterima oleh beberapa negara tersebut dapat dilihat gambar 4 berikut.
Gambar 4 Penerimaan Negara dari ETS di Beberapa Negara pada Tahun 2021 (dalam juta USD)
Sumber : Statista (2023)
Untuk  Indonesia  sendiri,  Irama  (2020)  dalam  penelitiannya  pernah  mengestimasi besarnya  potensi  yang  akan  diterima  oleh  Indonesia  dari  mekanisme  perdagangan  karbon. Menurutnya,  potensi  penerimaan  dari  perdagangan  karbon  dapat  mencapai  Rp  51,2  triliun sampai  Rp  189,8  triliun  selama  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2030.  Artinya,  rata-rata potensi penerimaan dari mekanisme perdagangan karbon per tahunnya dapat mencapai Rp 2,56 triliun hingga Rp 9,49 triliun. Di sisi lain, Halimatussadiah (2021) menyebutkan bahwa total potensi penerimaan dari mekanisme pajak karbon dapat mencapai Rp 21,3 triliun apabila tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp75/ CO 2 e. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka tarif pajak karbon yang ditetapkan adalah paling rendah Rp 30/ kg CO 2 e. Dengan menggunakan metode  dan  data  yang  sama  dengan  penelitian  Halimatussadiah  (2021),  maka  potensi  pajak karbon di  Indonesia dapat mencapai Rp8,5 triliun apabila tarifnya sesuai dengan yang diatur UU HPP. Pada akhirnya, estimasi yang dilakukan oleh World Bank (2020), Irama (2020), dan Halimatussadiah  (2021)  semakin  menegaskan  bahwa  mekanisme  perdagangan  karbon  dan pajak  karbon  selain  dapat  menurunkan  emisi  GRK  juga  dapat  meningkatkan  penerimaan negara. Penerimaan negara ini menjadi penting karena dapat menjadi sumber pendanaan untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka penurunan emisi GRK itu  sendiri.  Estimasi  yang  dilakukan  oleh  World  Bank  (2020),  Irama  (2020),  dan Halimatussadiah  (2021)  semakin  menegaskan  bahwa  mekanisme  perdagangan  karbon  dan pajak  karbon  selain  dapat  menurunkan  emisi  GRK  juga  dapat  meningkatkan  penerimaan negara. Penerimaan negara ini menjadi penting karena dapat menjadi sumber pendanaan untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka penurunan emisi GRK itu sendiri.
Corporate Sosial Responsibility (CSR)
Konsep  CSR  sebenarnya  merupakan  salah  satu  konsep  bisnis  yang  telah  berkembang sejak  lama.  Sheehy  dan  Farneti  (2021)  menjelaskan  bahwa  konsep  tersebut  pertama  kali berkembang  dari  karya  klasik  Bowen  (1950)  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  sudah
Volume 3 No. 1, 2023
seharusnya memikirkan dampak sosial yang disebabkan oleh bisnis atau aktivitas ekonominya. Kemudian, sejak 1973 konsep keharusan tersebut berkembang menjadi konsep tanggung jawab sebagaimana dikenal sebagai CSR pada masa sekarang. Konsep tanggung jawab ini kemudian terus berkembang yang mana tidak hanya terbatas pada dampak sosial saja, tapi juga meliputi dampak lingkungan (Sheehy & Farneti, 2021). Salah satu teori besar yang mendasari pelebaran makna tanggung jawab ini menjadi  tanggung jawab sosial  dan lingkungan adalah teori  yang disampaikan  oleh  John  Elkington  pada  tahun  1994  (Żak,  2015).  Menurut  Elkington  (1994, dalam  Michael  et  al.,  2019),  terdapat  tiga  tanggung  jawab  utama  yang  harus  dimiliki  oleh perusahaan  atau  pelaku  usaha  yang  meliputi profit,  people, dan planet (3P).  Artinya,  selain bertanggung  jawab  pada  keuntungan  dan  nilai  dari  perusahaan  saja,  perusahaan  juga  perlu melaksanakan tanggung jawab secara sosial ( people) dan lingkungan ( planet). Yang dimaksud dengan tanggung jawab secara sosial ( people ) yaitu tanggung jawab kepada orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan maupun kepada orang-orang di luar perusahaan yang menerima dampak langsung dan tidak langsung dari setiap keputusan atau aktivitas ekonomi perusahaan. Adapun  yang  dimaksud  dengan  tanggung  jawab  kepada  lingkungan  ( planet )  dapat  meliputi tanggung  jawab  untuk  menjaga,  memperbaiki  atau  melestarikan  kembali  lingkungan  yang terdampak oleh keputusan atau aktivitas ekonomi perusahaan.
Tanggung jawab pada sosial dan lingkungan ini menjadi penting untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal tersebut dapat dipahami mengingat pelaku usaha merupakan salah satu dari  berbagai  pihak  yang  menyebabkan  terjadinya  permasalahan-permasalahan  sosial  dan lingkungan, khususnya sebagai  akibat  dari kegiatan usaha  atau aktivitas ekonominya. Untuk mengantisipasi  pelaksanaan  tanggung  jawab  tersebut  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya, International Organization for Standardization (ISO) telah menyusun panduan dan standardisasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yakni melalui ISO 26000 (Haryanto & Ivana, 2015).  Dengan  adanya  panduan  tersebut,  maka  setiap  pelaku  usaha  diharapkan  dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya secara benar.
Sayangnya,  panduan  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dalam  ISO 26000 tersebut masih bersifat sukarela (Rahmi, 2011). Oleh karena itu, perlu terdapat peraturan legal  yang  bersifat  mengikat  oleh  masing-masing  negara.  Di  Indonesia  sendiri,  ketentuan mengenai  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  tersebut  telah  diatur  dalam beberapa  peraturan  perundangan-undangan.  Beberapa  di  antaranya  dapat  dirincikan  sebagai berikut.
1. Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang yang berbunyi bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal  15  huruf  b  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi bahwa setiap penanam modal  berkewajiban  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan.
3. Pasal  16  huruf  d  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4. Pasal  74  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  sebagaimana  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undangyang berbunyi  bahwa  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.
Di  sisi  lain,  aspek  lingkungan  yang  dimaksud  dalam  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan tersebut memiliki cakupan yang luas, seperti penciptaan lingkungan yang sehat dan aman,  pengelolaan  limbah,  serta  penciptaan  produk  ramah  lingkungan  (Ulum  (2014,    dalam Aryawan et al., 2017). Pada akhirnya, cakupan dalam aspek lingkungan tersebut bermuara pada aktivitas-aktivitas  yang mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu,  secara  tidak  langsung  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan tersebut dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.  Beberapa contoh program pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kaitannya dengan aspek lingkungan adalah sebagai berikut.
Tabel 6 Contoh Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia
No  Perusahaan Program 1 PT Djarum Djarum Bakti Lingkungan, dalam bentuk penanaman pohon 2 Astra Group Go Green with Astra, dalam bentuk konservasi hutan bakau, hutan kota, dan konservasi lingkungan sungai 3 Aqua Danone Satu untuk Sepuluh, dalam bentuk penyediaan akses air bersih 4 PT Bukit Asam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dalam bentuk pelestarian lingkungan dan pelestarian wilayah pasca tambang 5 PT Pertamina Pertamina Bina Lingkungan, dalam bentuk pelestarian lingkungan, uji emisis gas buang, recycle, dan rehabilitasi hutan mangrove 6 PT Pertamina EP Program Pengurangan Emisi Karbon, dalam bentuk efisiensi dan transisi energi bersih 7 PT HM Sampoerna  Reboisasi dan pelestarian mangrove 8 Sinar Mas Group Menerapkan kebijakan lahan tanpa bakar dan kebijakan minimalisasi limbah produksi 9 Nestle Program pengurangan emisi karbon melalui efisiensi dan transisi energi bersih, program penghijauan hutan, dsb.
Sumber : Muchtar et al. (2012) dan Haryanto dan Ivana (2015)
Apabila  dikuantifikasi,  pelaksanaan  program-program  yang  tercantum  pada  tabel  3.5 membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu contohnya dapat dilihat pada program yang dilaksanakan oleh PT Bukit Asam pada tahun 2011. Menurut Muchtar et al. (2012), dana yang dibutuhkan oleh PT Bukit Asam pada tahun 2011 tersebut mencapai Rp 145, 20 miliar. Dana tersebut belum tentu dapat disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah mengingat adanya  keterbatasan  fiskal  dari  APBN  dan  APBD.  Oleh  karena  itu,  Muchtar  et  al.  (2012) menyebutkan bahwa upaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh  perusahaan-perusahaan  tersebut  patut  diapresiasi.  Setidaknya  peran  serta  perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dapat meringankan beban keterbatasan  APBN  pemerintah  yang  belum  mampu  menjangkau  daerah-daerah  yang  jadi lokasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Sayangnya,  dari  sisi  pemerintah  sendiri  belum  benar-benar  memandang  program pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini sebagai salah satu sumber pendanaan yang  potensial  untuk  mendanai  aksi  mitigasi  dan  adaptasi.  Alhasil,  potensi  pendanaan  dari
aktivitas  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  ini  belum  dapat  dipetakan  dan digali  lebih  dalam  oleh  pemerintah.  Selain  itu,  sanksi  yang  diberikan  atas  kelalaian  dan absennya perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga belum diterapkan secara tegas (Sunaryo, 2013). Padahal apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dapat dipetakan dan didorong dengan baik oleh pemerintah, potensi pendanaan perubahan iklim dari peran serta swasta dapat terisi.  Oleh karena itu, ke depannya pemerintah diharapkan dapat  menerapkan kebijakan  yang dapat  memetakan, menggali, serta mengawasi  peran serta swasta melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini.

## PENUTUP
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  dapat disimpulkan beberapa hal.  Yang pertama  yaitu bahwa total  kebutuhan pendanaan  perubahan iklim sejak 2018 sampai 2030 cukup besar, namun jumlah yang dapat dialokasikan oleh APBN masih  belum  dapat  mencukupi  keseluruhan  dana  yang  dibutuhkan  untuk  pelaksanaan  aksi mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim  tersebut.  Yang  kedua  yaitu  bahwa  untuk  mengisi kekurangan  kebutuhan  pendanaan  perubahan  iklim  tersebut,  pemerintah  perlu  menempuh sumber-sumber  pendanaan  lainnya  seperti  hibah  terencana,  hibah  langsung,  pinjaman  dalam dan  luar  negeri, Result  Based  Payment yang  dapat  berasal  dari  pemerintah  negara  lain  atau lembaga donor internasional karena upaya penurunan emisi GRK, serta mekanisme pendanaan yang lebih inovatif seperti skema KPBU dan skema penerbitan obligasi hijau dan sukuk hijau. Yang  ketiga  yaitu  bahwa  sumber  dan  mekanisme  yang  telah  ada  masih  belum  benar-benar cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  ada,  sehingga  pemerintah  perlu  mengoptimalkan mekanisme  lainnya  yang  dapat  menarik  peran  serta  swasta,  seperti  penyelenggaraan  Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pelaksanaan CSR. Adanya berbagai jenis dan alternatif sumber pendanaan perubahan iklim ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, target dan komitmen penurunan emisi GRK yang tercantum dalam dokumen NDC  dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Z.  (2021). Mengenal  Program  BioCarbon  Fund  Initiative  for  Sustainable  Forest Landscape
(Bio CF ISFL) di Provinsi
Jambi . https://bappedalitbang.kerincikab.go.id/mengenal-program-biocarbon-fund-initiative-for- sustainable-forest-landscape-bio-cf-isfl-2/
Aryawan,  M.,  Rahyuda,  I.  K.,  &  Ekawati,  N.  W.  (2017).  Pengaruh  Faktor  Corporate  Social Responsibility  (Aspek  Sosial,  Ekonomi,  Dan  Lingkungan)  terhadap  Citra  Perusahaan. Jurnal Manajemen Unud , 6 (2), 604–633.
Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 .
Bappenas.
(2021). Pendanaan Ketahanan Iklim . https://lcdi- indonesia.id/dokumenpublikasipembangunanberketahananiklim/
BMKG. (2020). Tren Peningkatan Suhu di Indonesia . https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=tren- suhu
BPDLH. (2021). Laporan Indonesia REDD+ RBP 2014-2016 . Budiarso, A. (2019). Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim : Suatu Pengantar . Halimatussadiah, A. (2021). The Urgency of Implementing Carbon Tax in Indonesia . Haryanto,  J.  T.,  &  Ivana,  N.  (2015).  Studi  Keperdulian  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan (CSR)  Terhadap  Perkembangan  Kapitalisasi  Perusahaan  Sebagai  Potensi  Pendanaan Lingkungan Swasta di PT. Nestlé Indonesia, Tbk. Jurnal Ekonomi , 17 (1997).
ICCTF. (2022). Laporan Kinerja Satker ICCTF .
Irama, A. B. (2020). Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Negara. Info Artha , 4 (1), 83–102. https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.741
Kementerian  Keuangan.  (2019). Pendanaan  Publik  Untuk  Pengendalian  Perubahan  Iklim Indonesia Tahun 2016-2018 . https://climatefinancenetwork.org/wp- content/uploads/2020/04/PCF-Book_Bahasa-version.pdf
Kementerian  Keuangan.  (2020a). Indonesia  Makin  Dipercaya:  Green  Climate  Fund  Setujui REDD+ Result-Based Payment USD103,8 Juta . https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/93
Kementerian Keuangan. (2020b). Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun  2018-2020 .  https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/CBT-NATIONAL-2018- 2020.pdf
Kementerian Keuangan. (2021). Pajak Karbon di Indonesia . 1–17. Kementerian  Keuangan.  (2022). Menjadi  BLU  Kemenkeu,  BPDLH  Sediakan  Fleksibilitas Pengelolaan  Dana  Lingkungan  Hidup .  https://kemenkeu.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita-utama/Menjadi-BLU-Kemenkeu-BPDLH-Sediakan-Fleksibilitas KLHK.  (2016). First  Nationally  Determined  Contribution (Issue  November  2016). http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia First/First NDC
Indonesia_submitted to UNFCCC Set_November  2016.pdf
KLHK.
(2017). Strategi Implementasi NDC . http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/strategi_implementasi _ndc.pdf
KLHK. (2018). Indonesia Terbitkan Green Sukuk Pertama Di Dunia . http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4654/indonesia-terbitkan-green-sukuk- pertama-di-dunia
KLHK.  (2020). REDD+  Result  Based  Payment  (RBP)  Indonesia :  Gambaran  Umum  dan Persiapan bagi Provinsi . KLHK. (2021a). Indonesia Third Biennial Update Report (Vol. 1, Issue 2).
KLHK.  (2021b).  Updated  Nationally  Determined  Contribution  Republic  of  Indonesia.  In United Nations Framework Convention on Climate Change . KLHK. (2022). Enhanced Nationally Determined COntribution .
Michael,  R.,  Raharjo,  S.  T.,  &  Resnawaty,  R.  (2019).  Unilever  Indonesia  Foundation  CSR Program  Berdasarkan Teori Triple Bottom  Line. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial , 2 (1), 23–31.
Muchtar, A. T., Amelia, L., Dachlan, A. N., Nur, A. I., & Bastari, G. R. (2012). Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia : Pemetaan Sumber, Mekanisme Penyaluran, dan Penerima Manfaat Dana-Dana Terkait Perubahan Iklim . The Indonesian Institute Center for Public Policy Research.
Rahmi, E. (2011). Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum , ISO26000 , 1– 14.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pengadaan  Pinjaman  Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target  Kontribusi  yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  Pengesahan  Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.
http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Robson,  A.  (2014).  Australia’s  Carbon  Tax:  An  Economic  Evaluation.  Economic  Affairs,
34(1), 35–45. Economic Affairs , 34 (1), 35–45.
Rosadi, D. (2021). Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim 3,45 Persen dari PDB. Katadata . https://katadata.co.id/doddyrosadi/berita/6123911543294/potensi-kerugian- ekonomi-akibat-perubahan-iklim-3-45-persen-dari-pdb
Sheehy,  B.,  &  Farneti,  F.  (2021).  Corporate  social  responsibility,  sustainability,  sustainable development  and  corporate  sustainability:  What  is  the  difference,  and  does  it  matter? Sustainability (Switzerland) , 13 (11). https://doi.org/10.3390/su13115965 Statista. (2023). Revenue generated by Emission Trading Systems (ETS) worldwide in 2021 . Sunaryo,  S.  (2013).  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dalam  Perspektif  Pembangunan Berkelanjutan. Fiat
Justitia
Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 264–267. https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.26-33
World Bank. (2020). State and Trends of Carbon Pricing 2021 . https://doi.org/https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1728-1
World  Economic  Forum.  (2021). This  is  How  Climate  Change  Could  Impact  the  Global Economy . https://www.weforum.org/agenda/2021/06/impact-climate-change-global-gdp/ Żak,  A.  (2015).  Triple  Bottom  Line  Concept  in  Theory  and  Practice. Research  Papers  of WROCLAW University of Economics , 251–264. https://doi.org/10.15611/pn.2015.387.21 Arifin,  Z.  (2021). Mengenal  Program  BioCarbon  Fund  Initiative  for  Sustainable  Forest
Landscape (Bio CF ISFL) di Provinsi
Jambi . https://bappedalitbang.kerincikab.go.id/mengenal-program-biocarbon-fund-initiative-for- sustainable-forest-landscape-bio-cf-isfl-2/
Aryawan,  M.,  Rahyuda,  I.  K.,  &  Ekawati,  N.  W.  (2017).  Pengaruh  Faktor  Corporate  Social Responsibility  (Aspek  Sosial,  Ekonomi,  Dan  Lingkungan)  terhadap  Citra  Perusahaan. Jurnal Manajemen Unud , 6 (2), 604–633.
Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 .
Bappenas.
(2021). Pendanaan Ketahanan Iklim . https://lcdi- indonesia.id/dokumenpublikasipembangunanberketahananiklim/
BMKG. (2020). Tren Peningkatan Suhu di Indonesia . https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=tren- suhu
BPDLH. (2021). Laporan Indonesia REDD+ RBP 2014-2016 . Budiarso, A. (2019). Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim : Suatu Pengantar . Halimatussadiah, A. (2021). The Urgency of Implementing Carbon Tax in Indonesia .
Haryanto,  J.  T.,  &  Ivana,  N.  (2015).  Studi  Keperdulian  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan (CSR)  Terhadap  Perkembangan  Kapitalisasi  Perusahaan  Sebagai  Potensi  Pendanaan Lingkungan Swasta di PT. Nestlé Indonesia, Tbk. Jurnal Ekonomi , 17 (1997). ICCTF. (2022). Laporan Kinerja Satker ICCTF .
Irama, A. B. (2020). Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Negara. Info Artha , 4 (1), 83–102. https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.741
Kementerian  Keuangan.  (2019). Pendanaan  Publik  Untuk  Pengendalian  Perubahan  Iklim Indonesia
Tahun 2016-2018 . https://climatefinancenetwork.org/wp-
content/uploads/2020/04/PCF-Book_Bahasa-version.pdf
Kementerian  Keuangan.  (2020a). Indonesia  Makin  Dipercaya:  Green  Climate  Fund  Setujui REDD+ Result-Based Payment USD103,8 Juta .
https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/93
Kementerian Keuangan. (2020b). Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun  2018-2020 .  https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/CBT-NATIONAL-2018- 2020.pdf
Kementerian Keuangan. (2021). Pajak Karbon di Indonesia . 1–17.
Kementerian  Keuangan.  (2022). Menjadi  BLU  Kemenkeu,  BPDLH  Sediakan  Fleksibilitas Pengelolaan  Dana  Lingkungan  Hidup .  https://kemenkeu.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita-utama/Menjadi-BLU-Kemenkeu-BPDLH-Sediakan-Fleksibilitas KLHK.  (2016). First  Nationally  Determined  Contribution (Issue  November  2016). http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia First/First NDC
Indonesia_submitted to UNFCCC Set_November  2016.pdf KLHK. (2017). Strategi Implementasi NDC . http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/strategi_implementasi _ndc.pdf
KLHK. (2018). Indonesia Terbitkan Green Sukuk Pertama Di Dunia . http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4654/indonesia-terbitkan-green-sukuk- pertama-di-dunia
KLHK.  (2020). REDD+  Result  Based  Payment  (RBP)  Indonesia :  Gambaran  Umum  dan Persiapan bagi Provinsi . KLHK. (2021a). Indonesia Third Biennial Update Report (Vol. 1, Issue 2).
KLHK.  (2021b).  Updated  Nationally  Determined  Contribution  Republic  of  Indonesia.  In United Nations Framework Convention on Climate Change . KLHK. (2022). Enhanced Nationally Determined COntribution .
Michael,  R.,  Raharjo,  S.  T.,  &  Resnawaty,  R.  (2019).  Unilever  Indonesia  Foundation  CSR Program  Berdasarkan Teori Triple Bottom  Line. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial , 2 (1), 23–31.
Muchtar, A. T., Amelia, L., Dachlan, A. N., Nur, A. I., & Bastari, G. R. (2012). Pembiayaan Perubahan  Iklim  di  Indonesia :  Pemetaan  SUmber,  Mekanisme  Penyaluran,  dan Penerima Manfaat Dana-Dana Terkait Perubahan Iklim . The Indonesian Institute Center for Public Policy Research.
Rahmi, E. (2011). Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum , ISO26000 , 1– 14.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pengadaan  Pinjaman  Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target  Kontribusi  yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  Pengesahan  Paris Agreement to The United Nations Framework COnvention on Climate Change.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal. http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Robson,  A.  (2014).  Australia’s  Carbon  Tax:  An  Economic  Evaluation.  Economic  Affairs,
34(1), 35–45. Economic Affairs , 34 (1), 35–45.
Rosadi, D. (2021). Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim 3,45 Persen dari PDB. Katadata . https://katadata.co.id/doddyrosadi/berita/6123911543294/potensi-kerugian- ekonomi-akibat-perubahan-iklim-3-45-persen-dari-pdb
Sheehy,  B.,  &  Farneti,  F.  (2021).  Corporate  social  responsibility,  sustainability,  sustainable development  and  corporate  sustainability:  What  is  the  difference,  and  does  it  matter? Sustainability (Switzerland) , 13 (11). https://doi.org/10.3390/su13115965
Statista. (2023). Revenue generated by Emission Trading Systems (ETS) worldwide in 2021 . Sunaryo,  S.  (2013).  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dalam  Perspektif  Pembangunan Berkelanjutan. Fiat
Justitia Jurnal
Ilmu Hukum , 7 (1), 264–267. https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.26-33
World Bank. (2020). State and Trends of Carbon Pricing 2021 . https://doi.org/https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1728-1
World  Economic  Forum.  (2021). This  is  How  Climate  Change  Could  Impact  the  Global Economy . https://www.weforum.org/agenda/2021/06/impact-climate-change-global-gdp/ Żak,  A.  (2015).  Triple  Bottom  Line  Concept  in  Theory  and  Practice. Research  Papers  of WROCLAW University of Economics , 251–264. https://doi.org/10.15611/pn.2015.387.21