Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0911 : eISSN: 2443-2660

## UPAYA DISASTER DIPLOMACY PEMERINTAH INDONESIA DI KONFLIK ACEH TAHUN 2005

## Arfin Sudirman dan Naura Nabila Haryanto
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran E-mail: arfin.sudirman@unpad.ac.id
ABSTRAK, Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 merupakan salah satu bencana alam terbesar yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Aceh juga merupakan zona konflik yang dibatasi akses dengan komunitas internasional. Sejak tahun 1976 sampai tahun 2004, Aceh berfokus pada konflik berkepanjangan akibat usaha Pemerintah Indonesia dalam meredam perjuangan gerakan separatisme GAM. Namun, peristiwa bencana alam gempa bumi dan tsunami merupakan momentum titik balik konflik RI dengan GAM ke arah negosasi dan perdamaian yang menghasilkan Perjanjian Helsinski tahun 2005. Dengan menggunakan pendekatan Disaster Diplomacy dan metode kualitatif deskriptif analitis, artikel ini bertujuan untuk memahami upaya Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum bencana alam untuk mencapai perdamaian dengan GAM. Artikel ini menyimpulkan bahwasanya hambatan terhadap upaya diplomasi perdamaian di Aceh yang selama ini terjadi dapat dihilangkan akibat dampak destruktif bencana gempa bumi dan tsunami. Bencana ini membawa konflik mencapai titik jenuh hingga GAM tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat untuk memberontak kepada Pemerintah Indonesia. Sementara Pemerintah Indonesia pun sadar bahwa momentum ini dapat ‘dimanfaatkan’ untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.
Kata kunci: Pemerintah Indonesia; disaster diplomacy ; GAM; dan tsunami Aceh.

## INDONESIA’S DISASTER DIPLOMACY EFFORT IN ACEH’S CONFLICT IN 2005
ABSTRACT, The earthquake and tsunami disaster that occurred in Aceh in 2004 is considered as one of the most devastated natural disasters occured in Indonesia. In addition, Aceh is also a conflicting zone that is restricted for international community. Since 1976 to 2004, Aceh focused on the prolonged conflicts caused by the Government of Indonesia’s efforts to contain the GAM’s separatist movement. However, the earthquake and tsunami disaster was regarded as the turning-point between Indonesia and GAM conflict towards the mutual negotiations and peace resolution that resulted in the Helsinki Agreement in 2005. Using the Disaster Diplomacy approach and qualitative analytical descriptive method, this article aims to understand the Indonesian Government’s efforts to take advantage of natural disasters’s momentum to attain peaceful resolution with GAM. This article concludes that the obstacles for peace diplomacy to be implemted in Aceh can be eliminated as a result of the destructive impact of the earthquake and tsunami disaster. This disaster brought the conflict to a point of saturation point where GAM had no longer have a strong bargaining position to rebel against the Government of Indonesia. While the Government of Indonesia is also aware that this momentum can be ‘exploited’ to resolve the protracted conflict.
Key words: the Indonesian Government; disaster diplomacy; disaster related activites; GAM, and the Aceh tsunami.

## PENDAHULUAN
Gempa bumi sebesar 9.3 skala richter yang meng- akibatkan  terjadinya  tsunami  pada  26  Desember  2004 merupakan  salah  satu  bencana  alam  terbesar  di  satu dekade terakhir (Kelman, 2016: 1-3). Gelombang tsunami mengakibatkan kerusakan hebat di ribuan kilometer garis pantai sepanjang Aceh, Sumatera Utara, dan pulau-pulau yang  terletak  di  barat  Indonesia.  Indonesia  merupakan negara  yang  terkena  dampak  kerusakan  paling  parah, dengan  164.891  korban  tewas  yang  terkubur,  114.897 korban hilang, dan 412.438 korban terlantar (UNEP, 2005: 18). Dampak destruktif terkena pada hampir seluruh aspek kehidupan di Aceh, seperti ekonomi lokal, infrastruktur, dan administrasi  (Masyrafah  and  McKeon,  2006:  1).  Dalam pidatonya, Presiden SBY sebagai Presiden Indonesia saat itu,  menuturkan  bahwa  total  kerusakan  properti  publik maupun privat ialah sebesar 5 milyar dolar AS, atau seluruh produk domestik bruto Aceh (Yudhoyono, 2005: 432-434).
Selain  karena  terkena  dampak  destruktif  paling buruk  dibandingkan  negara  lainnya,  salah  satu  bagian dari Indonesia – yaitu Aceh, juga merupakan zona konflik yang  dibatasi  akses  dengan  komunitas  internasional.
Sejak tahun 1976 sampai tahun 2004, Aceh berfokus pada konflik  yang  hadir  karena  usaha  Pemerintah  Indonesia dalam meredam perjuangan gerakan separatisme Gerakan Aceh  Merdeka  (GAM)  (Kweifio-Okai,  2014).  Konflik tersebut  menyebabkan  Pemerintah  Indonesia  mendek- larasikan  bahwa  Aceh  termasuk  dalam  daerah  operasi militer (DOM) dan melarang non warga Aceh, baik masih merupakan warga negara Indonesia maupun bukan, untuk mengunjungi  daerah  tersebut  (Masyrafah  and  McKeon, 2006: 4). Upaya resolusi konflik ini berbeda dengan apa yang  ditawarkan  Miall,  Ramsbotham  dan  Woodhouse (dalam Sulaeman, 2010)) yang menyatakan bahwa terdapat banyak  pendekatan  alternatif  mengenai  resolusi  konflik namun  jarang  dilakukan  dengan  memahami  peristiwa atau  pengetahuan  local.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk memahami  upaya  Pemerintah  Indonesia  memanfaatkan konsep disaster diplomacy untuk men-capai perdamaian antara kedua belah pihak dengan dihasilkannya Perjanjian Helsinki pada tujuh bulan kemudian, yaitu bulan Agustus tahun 2005.
Menurut  Kelman  (2012:  13)  konsep disaster diplomacy pada  dasarnya  merupakan  varian  dari  kajian diplomasi  dengan  menganalisis  kemungkinan  bencana
alam dapat menciptakan peluang untuk memfasilitasi kerja sama  aktor  yang  secara  alaminya  merupakan  “musuh”, atau tidak. Menurutnya, disaster diplomacy mengarahkan kepada penelitian tentang bagaimana dan mengapa aktivitas terkait kebencanaan dapat dan/atau tidak dapat menginduksi kerja sama antara aktor internasional yang secara alami bermusuhan (Kelman 2003, 110-111).
Konsep ‘ disaster diplomacy ’  dikembangkan dan  dipopulerkan  oleh  Ilan  Kelman  dan  Theo  Koukis dalam  ‘Disaster  Diplomacy’  pada Cambridge  Review of International Affairs yang diterbitkan di tahun 2000. Tulisan tersebut menganalisa empat tulisan ilmiah yang didasari  oleh  empat  studi  kasus  yang  berbeda  melalui kacamata disaster diplomacy. Empat  tulisan  ilmiah tersebut  merupakan  tulisan  dari  Dr.  James  Ker-Lindsay yang  membahas  tentang  studi  kasus  hubungan  Yunani dan  Turki  pasca  bencana  gempa;  Michael  H.  Glantz membahas  tentang  studi  kasus  badai  yang  menyelimuti Kuba-AS; Ailsa Holloway membahas tentang kekeringan di Afrika Selatan pada 1991-1993; dan Louise Comfort yang membandingkan ketiga studi kasus tersebut melalui complex adaptive systems framework.
Didasari  dari  berbagai  studi  kasus,  Kelman  dan Koukis menyimpulkan bahwa aktivitas terkait kebencanaan dapat  mempengaruhi,  mendukung,  mendorong,  atau bahkan menghalangi proses diplomasi. Di lain sisi, tidak seluruh  bencana  dapat  memiliki  pengaruh  yang  kuat terhadap suatu konflik. Aktivitas terkait kebencanaan dapat mendukung proses diplomasi apabila proses tersebut sudah dimulai sebelum adanya aktivitas terkait kebencanaan . Hal ini  lah  yang  disebut  sebagai  konsep disaster diplomacy. (Kelman 2012, 14-15) .
Aktivitas terkait kebencanaan sendiri digambarkan oleh  Kelman  sebagai  aktivitas,  perilaku,  keputusan, dan  nilai  yang  dianut  dan  diambil  oleh  manusia  dalam menghindari  atau  menghadapi  suatu  bencana.  Hal  ini merupakan komponen analisis disaster diplomacy karena adanya bencana dengan aktivitas, perilaku, dan keputusan manusia, serta nilai yang dianut manusia dapat dianggap seperti  siklus  yang  saling  mempengaruhi  satu  dengan yang lainnya. Aktivitas terkait kebencanaan dapat terbagi menjadi dua, yaitu ketika sebelum terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana.
Pertama,  aktivitas  terkait  kebencanaan  sebelum terjadinya bencana terdiri dari pencegahan, perencanaan, mitigasi, persiapan, dan reduksi risiko bencana. Aktivitas, perilaku, dan keputusan manusia, serta nilai yang dianut oleh manusia dapat menimbulkan bencana bagi manusia, atau  bahkan  mengurangi  risiko  terjadinya  bencana. Contoh,  perilaku  buang  sampah  sembarangan  yang dilakukan manusia dapat menyumbat saluran air perkotaan sehingga menimbulkan banjir ketika musim hujan. Kedua, aktivitas terkait kebencanaan setelah terjadinya bencana yang terdiri dari bagaimana manusia merespon bencana tersebut,  rekonstruksi,  dan  pemulihan  keadaan  setelah terjadinya bencana. Bencana dapat berpengaruh terhadap
aktivitas, perilaku, dan keputusan manusia, serta nilai yang dianut oleh manusia. Sebaliknya, perilaku manusia dalam merespon  bencana  tersebut  juga  menentukan  seberapa besar dan lama dampak destruktif yang harus dirasakan para  korban  terhadap  bencana  tersebut.  Contoh,  ketika bencana alam melanda negara A dan B yang bermusuhan, maka kedua negara tersebut akan saling memperlihatkan empati, yang dapat berupa bantuan kemanusiaan, sehingga hubungan  kedua  negara  tersebut  semakin  membaik (Kelman 2012, 11-17).
Dalam jangka pendek, aktivitas terkait kebencanaan dapat,  namun  tidak  selalu,  memiliki  pengaruh  pada proses  diplomasi.  Hal  ini  membuat pre-existing  basis perlu  untuk  diketahui  dalam  menganalisa  proses diplomasi. Pre-existing  basis dapat  berarti  hubungan perdagangan, koneksi kultur, negosiasi perdamaian rahasia atau terbuka antara pihak yang berkonflik, atau bahkan joint sport events (Kelman, Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict 2012, 14).
Dalam jangka panjang dibandingkan aktivitas terkait  kebencanaan , faktor  non-bencana  secara  umum dilihat  memiliki  efek  yang  lebih  signifikan  pada  proses diplomasi. Contohnya ialah ketidakpercayaan, perubahan dalam kepemimpinan suatu pemerintahan, atau keyakinan bahwa konflik masa lalu dapat mempengaruhi disaster- related atau peace-related activities (Kelman, 2012: 14). Kelman  membuat  enam  pertanyaan  yang  harus  dapat dijawab  dalam  menganalisa  studi  kasus  menggunakan konsep disaster diplomacy untuk mengembangkan kerangka  analisis.  Namun  demikian,  tulisan  ini  hanya akan membahas dua dari enam pertanyaan analisis atas pertimbangan  signifikansi  dengan  studi  kasus  yang diangkat yaitu: Pertama, apakah aktivitas terkait keben- caaan  menuntun  kepada  interaksi  diplomasi?;  kedua, apakah  terbentuk  diplomasi  baru?  Jika  aktivitas  terkait kebencanaan  mempengaruhi  proses  diplomasi  yang sedang berlangsung, maka hal tersebut dianggap sebagai katalis,  bukan  membentuk  diplomasi  baru.    (Kelman, 2012: 15-16)
Disaster diplomacy merupakan konsep yang masih terus berkembang, dengan didasari dari fenomena yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan konsep tersebut.  Menurut  Sudirman  dan  Putra  (2018), Disaster diplomacy menawarkan  pendekatan  alternatif  dalam interaksi  antar  negara  terutama  karena  sifat  bencana alam  yang  tidak  mengenal  batas  kedaulatan  negara sehingga kerjasama, perjanjian perdamaian dan bantuan kemanusiaan dapat menjadi sebuah kepentingan kolektif negara-negara di dunia.
Dari  berbagai  studi  kasus  yang  telah  dibahas menggunakan konsep disaster diplomacy sebagai pisau analisis dalam penelitian Kelman, Kelman menyimpulkan bahwa  aktivitas  terkait  kebencanaan  belum  pernah terlihat berhasil memproduksi hasil diplomasi baru atau menginisiasi  usaha  diplomasi  baru,  namun  memiliki potensi  sebagai  katalis  dalam  aktivitas  diplomasi  yang
telah berjalan dalam jangka pendek, dan tidak memiliki potensi untuk membuat aktivitas atau proses diplomasi baru dalam jangka panjang. Aktivitas terkait kebencanaan tidak membuat kesempatan diplomatik baru bagi para aktor untuk melakukan kerja sama, namun memiliki kemungkinan sebagai katalisator dalam aksi diplomasi.
Selain itu, pada artikel ini juga yang akan dibahas sebagai  aktivitas  terkait  kebencanaan  merupakan aktivitas atau kebijakan yang dipilih oleh manusia setelah terjadinya  bencana,  di  mana  terdiri  dari  bagaimana manusia merespon bencana tersebut, bagaimana mereka menentukan kebijakan dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terkena dampak destruktif, serta bagaimana  kontribusi  berbagai  pihak  dalam  pemulihan keadaan setelah terjadinya bencana.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  analitis  yang menitikberatkan pada pemahaman dan persepsi subjektif peneliti sebagai seseorang yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai seorang akademisi untuk melakukan  interpretasi  data  dimana  faktor  subjektivitas ini  tidak  dapat  dihindarkan  dalam  penelitian  sosial (Stake, 2010: 11). Terdapat dua teknik pengumpulan data yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  membahas  tulisan ini.  Pertama,  menggunakan  teknik keeping  records, di mana mengumpulkan data dari dokumentasi sumber ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta sumber valid lainnya – seperti situs resmi. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui perkembangan konsep disaster diplomacy melalui buku Disaster Diplomacy  karya  Ilan  Kelman,  dan  situs  resmi  Ilan Kelman sebagai pengembang konsep disaster diplomacy, serta lini masa konflik beserta proses diplomasi Pemerintah Indonesia dan GAM,  baik  sebelum  (dari  tahun  1999) sampai  setelah  (sampai  tahun  2005)  terjadinya  bencana tsunami yang melanda Aceh di tahun 2004.
Kedua,  menggunakan  teknik  wawancara  untuk memperoleh informasi dan interpretasi yang bersifat unik dan valid dari seorang narasumber. Narasumber pertama ialah  Nezar  Patria  sebagai  jurnalis  asal Aceh  dan  saksi Perundingan  Damai  Helsinki  pada  2005.  Narasumber kedua ialah Bustanul Arifin sebagai peneliti senior dengan spesialisasi konflik Pemerintah Indonesia dan GAM. Dan narasumber ketiga ialah Ilan Kelman sebagai pengembang konsep disaster diplomacy. Wawancara  dilakukan  pada narasumber pertama dan kedua melalui wawancara tatap muka,  sementara  wawancara  melalui email dilakukan kepada narasumber ketiga.
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  setelah  data terkumpul  adalah  pertama  melakukan  penyusunan  data sesuai dengan kategori dari masing-masing data untuk memudahkan penggunaan sekaligus interpretasi data agar dapat bersifat terstruktur, efektif, dan efisien. Dan kedua
melakukan penyortiran dan interpretasi data. Penyortiran data  dilakukan  untuk  melihat  kesinambungan  antara pertanyaan  penelitian  yang  dirumuskan  oleh  penulis dengan  kumpulan  data  yang  telah  diseragamkan,  dan interpretasi data dapat dilakukan dengan menggunakan konsep diplomacy dan disaster diplomacy untuk dijadikan sebagai pisau analisis oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui apakah aktivitas terkait keben- caaan atau disaster related activities sebagai bagian dari Disaster Diplomacy diperlukan penjelasan mengenai respon Pemerintah  Indonesia,  GAM,  dan  komunitas internasional  untuk  menyimpulkan  apakah  peristiwa bencana alam sebagai respon menuntun kepada interaksi diplomasi.
Presiden  SBY  mengatakan  bahwa  tsunami  yang terjadi di penghujung tahun akhir tahun 2004 menyebab- kan tewasnya 200.000 korban jiwa di kawasan Asia dan Afrika.  Ia  mengatakan  bahwa  Indonesia  merupakan negara  yang  terkena  dampak  destruktif  dan  kehilangan paling besar di antara negara-negara lainnya. Di Aceh dan Nias, terdapat 120.000 korban jiwa dengan 100.000 orang yang  masih  dinyatakan  hilang. Tidak  hanya  kehilangan banyak korban jiwa, namun kerugian total dari dampak destruktif  yang  melanda  properti  publik  maupun  privat ialah  sebesar  5  milyar  dolar  AS,  atau  seluruh  produk domestik bruto Aceh. Seluruh sarana administrasi publik dan sarana umum hancur diluluhlantakkan oleh tsunami, sehingga  seluruh  kegiatan  perekonomian  di  Aceh  pun lumpuh (Yudhoyono, 2005: 432-434).
Pada  hari  terjadinya  tsunami,  yaitu  26  Desember 2004, Presiden SBY langsung mendeklarasikan bencana alam  dan  memerintahkan  berbagai  departemen  dan kementerian  untuk  melakukan  mobilisasi  sumber  daya yang tersedia sebagai respon keadaan darurat serta proses rehabilitasi  dan  rekonstruksi,  serta  menugaskan  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB  atau  dulu dikenal dengan Bakornas PB) untuk mengirimkan sumber daya yang dimiliki oleh Bakornas PB ke Aceh (Masyrafah and McKeon, 2008: 4)
Tidak hanya Presiden SBY, namun Wakil Presiden Jusuf  Kalla  juga  memberikan  respon  terkait  bencana sekaligus konflik pada akhir Desember 2004. Ia mengata- kan  kepada  Hamid  Awaluddin  (2008:  24)  sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia saat itu bahwa: “Aceh harus segera damai. Tidak mungkin suplai makanan  bisa  berjalan  lancar  kalau  masih  ada  letusan senjata. Apa yang terjadi jika ada orang internasional yang tengah membantu Aceh tiba-tiba diculik atau terbunuh? Mereka berlarian pergi, membuat rakyat Aceh dan Nias kian menderita”.
Dari  tanggapan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa pemerintah  pusat  bermaksud  untuk  memulai  dialog kembali  dengan Aceh  dengan  tujuan  akhir  perdamaian
antara kedua belah pihak dan dapat saling berkompromi dengan kepentingan masing-masing pihak. Dialog damai ini diperlukan untuk membantu korban bencana, karena konflik  dapat  menghambat  bantuan  untuk  terdistribusi dengan baik.
Enam belas hari setelah terjadinya tsunami di Aceh, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengirimkan memorandum resmi  ke  Presiden  SBY  dengan  Nomor  02/WP/1/2005. Memorandum tersebut berisi kondisi Aceh paska tsunami, termasuk kondisi pasukan GAM.  Ia  menyampaikan bahwa  korban  yang  meninggal  dalam  bencana  yang berlangsung mencapai 100.000 orang. Bencana tersebut juga menimbulkan pengungsi sebanyak 1.000.000 orang dengan kerusakan bangunan sebanyak 100.000 unit. Ia juga menggambarkan bahwa secara finansial, usaha rehabilitasi bencana tersebut masih berada dalam jangkauan. Dalam memorandum ini, beliau melaporkan kepada Presiden SBY mengenai sumber dana yang mungkin bisa dibayangkan (Ali,  Monoarfa  dan  Effendy,  2008:  13).  Selain  kondisi Aceh paska tsunami, ia melaporkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2005, Wakil Presiden telah berbincang dengan Muzakkir Manaf sebagai Panglima GAM pada saat itu, dan menambahkan bahwa ikhtiar damai harus melibatkan kepemimpinan GAM  yang  ada  di  Swedia  (Awaluddin, 2008: 33).
Tujuan  dari  dikeluarkannya  memorandum  tersebut ialah dorongan Wakil Presiden terhadap seluruh Pemerintah Indonesia dan GAM  untuk  bahu  membahu  membangun Aceh  kembali  paska  tsunami. Arah  memo  tersebut  ialah membuka dialog dengan GAM. Hal ini dapat dilihat dari kutipan  memorandum  tersebut:  “…walau  pun  akibat operasi terpadu kekuatan GAM telah berkuran 50%, tapi tetap  berbahaya,  apabila  mereka  melakukan  aksi  teror, penembakan, dan penculikan, khususnya pada orang asing. Komunikasi  dengan  Panglima  GAM  Muzakkir  Manaf untuk  menyelesaikan  masalah  secara  damai  telah  terjadi pada  7  Januari  2005,  tapi  kemungkinan  untuk  itu  tetap tergantung pada putusan politik GAM  Swedia.”    (Ali, Monoarfa dan Effendy, 2008: 14).
Wakil  Presiden  juga  menyebutkan  bahwa  upaya dialog  damai  dapat  dilakukan  dengan  difasilitasi  oleh mantan Presiden Finlandia, yaitu Presiden Martti Ahtisaari. Wakil  Presiden  yakin  dengan  himpunan  pengalaman Presiden Ahtisaari dan CMI, karena organisasi ini pernah memfasilitasi  dialog  informal  dan  mediasi  di  Afrika, Irak, Irlandia Utara, dan Asia Tengah. Hal ini mendorong Wapres  Jusuf  Kalla  untuk  mempertimbangkan  bahwa ia merupakan orang yang tepat sebagai juru damai (Ali, Monoarfa and Effendy, 2008: 17-18). Pada memorandum tersebut,  tercatat  bahwa  para  pemimpin  GAM,  yaitu Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Bachtiar Abdullah sudah  bertemu  dengan  Ahtisaari  dan  menyatakan  siap melakukan perundingan damai dengan Pemerintah Indonesia (Awaluddin, 2008: 33).
Wakil Presiden tidak hanya memikirkan, menentukan, dan  merencanakan  siapa  fasilitator  mediasi  yang  tepat
dialog damai antara kedua belah pihak. Ia juga menekankan bahwa negosiasi dengan GAM berkisar pada tiga hal pokok, yaitu amnesti, tawaran kesejahteraan, serta pembangunan politik dan program pemerintah pusat kepada Aceh secara menyeluruh. Ia juga mengatakan bahwa sebelum seluruh upaya mengenai rekonstruksi bencana dilaksanakan, maka upaya  perdamaian  harus  dilaksanakan  secepatnya  agar TNI dan pihak internasional dapat bersama bekerja (Ali, Monoarfa dan Effendy, 2008: 27).
Tidak  hanya  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  yang menunjukkan usaha dan komitmennya agar kedua belah pihak berdamai setelah bencana tsunami, Presiden SBY menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia bekerja dua kali lebih keras untuk menghasilkan Master Plan – yang pengerjaannya  akan  diawasi  oleh  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas),  dalam  rehabilitasi dan  rekonstruksi  Aceh.  Pemerintah  Indonesia  juga membuat Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias  (BAPEL)  untuk  melakukan  implementasi terhadap  strategi  dari  Master  Plan tersebut dengan program  yang  konkret  (Yudhoyono,  2005:  432-434). Master Plan dan badan pengurus khusus yang menangani rekonstruksi  dan  rehabilitasi  Aceh  paska  tsunami  ini bertujuan untuk membangun kembali Aceh, dengan ikut mendorong  seluruh  komunitas  internasional  maupun pihak yang bertikai untuk memprioritaskan pembangunan dibandingkan  kepentingan  masing-masing  terhadap konflik yang ada.
Ada pun Master Plan tersebut memiliki lima pilar strategi.  Pertama,  mengembalikan  infrastruktur  publik seperti jalan dan sekolah. Kedua, mengembalikan fasilitas publik untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti pasar. Ketiga,  melakukan  stimulasi  terhadap  ekonomi  lokal, seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru. Keempat, memberikan  keamanan  lanjutan  bagi  komunitas  Aceh untuk  mengantisipasi  bencana  alam  selanjutnya  apabila akan datang (Yudhoyono, 2005: 435-436).
Selain itu, pada wawancara penulis dengan Bustanul Arifin, ia menyebutkan bahwa TNI yang sedang berada di Aceh turut membantu dalam merespon bencana tersebut karena  saat  itu  masih  banyak  TNI  yang  belum  sempat dipulangkan  kembali  ke  ibukota  karena  pernah  dikirim oleh  Presiden  Megawati  pada  operasi  militer  di  tahun 2003. Aktivitas bantuan ini merupakan fungsi TNI untuk membantu apabila ada bencana alam atau proyek sosial di suatu daerah.
Selain Pemerintah  Indonesia,  komunitas  inter- nasional turut memberikan respon bantuan untuk Indonesia mengingat Aceh merupakan daerah yang terkena dampak destruktif paling parah di antara daerah atau negara-negara lain  yang  ikut  merasakan  dampak  tsunami.  Komunitas internasional mengakui bahwa dukungan yang diberikan komunitas internasional merupakan respon internasional terbesar  dalam  merespon  bencana  alam,  melibatkan jumlah donor terbanyak, dan merupakan respon finansial tercepat  terhadap  bencana  (Flint  and  Goyder,  2006:  7).
Koordinasi bantuan lokal maupun internasional dipimpin oleh Bakornas PB dengan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) (Flint and Goyder, 2006: 4).
UN’s  Financial  Tracking  System melaporkan bahwa  bantuan  internasional  dalam  merespon  bencana ini  dialokasikan  paling  banyak  kepada  Indonesia,  yaitu sejumlah 1 milyar dolar AS, dengan AS, Australia, dan Jepang  sebagai  sebagai  pendonor  resmi  pemerintah dengan  kuantifikasi  kontributor  paling  banyak  dalam bencana ini (Kweifio-Okai, 2014). Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) memberikan dana sebesar 1.1 milyar dolar AS untuk menyediakan makanan, air bersih, obat-obatan, dan penampungan sementara untuk korban. George Bush Senior dan Bill Cinton juga memberikan bantuan dengan membuat platform yang menampung dana bantuan khusus tsunami. Selain itu, Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, menunjuk Presiden Bill Clinton sebagai Special Envoy for Tsunami Recovery selama dua tahun, untuk menstabilkan keinginan politik dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun  non-pemerintah,  dalam  upaya  pemulihan  (The Parliament  of  the  Commonwealth  of  Australia,  2006). Bantuan dana ini dilaporkan dengan transparan dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  komitmen  Presiden SBY.  Pemerintah  Indonesia  mempublikasikan  data tentang dana tersebut dalam situs e-Aceh yang diurus oleh Bappenas (Yudhoyono, 2005: 435).
Dukungan dari komunitas internasional tidak hanya  berupa  dana  maupun  tenaga.  World  Bank, Asia Development Bank, Australia, Jepang, dan AS juga menunjukkan  dukungannya  dengan  memberikan  saran terhadap  implementasi  dari  Master  Plan  dan  BAPEL pada beberapa lokakarya yang diadakan oleh Pemerintah Indonesia (Yudhoyono, 2005: 434-435).
Kesadaran  bahwa  perdamaian  antara  kedua  belah pihak itu penting demi kelancaran rehabilitasi dan rekon- struksi tidak hanya ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional. Muhammad Nazar sebagai Ketua  SIRA  saat  itu,  mengirimkan  surat  untuk  untuk Presiden  dan  Perdana  Menteri  GAM,  yaitu  Malik Mahmud.  Surat  tersebut  berisi  dorongan  dan  desakan oleh Muhammad Nazar kepada semua pihak untuk segera memajukan kembali proses perdamaian dan menjadikan bencana tsunami untuk menegakkan kebebasan, keadilan, HAM dan perdamaian di Aceh. Ia juga menyampaikan bahwa bencana tersebut harus dijadikan titik balik oleh semua  pihak  untuk  menggapai  tujuan  yang  mulia  (Ali, Monoarfa dan Effendy, 2008: 23).
Disebutkan  oleh  Bustanul  Arifin  dalam  wawan- caranya  dengan  penulis,  GAM  vakum  atau  tidak melakukan  aktivitasnya  selama  beberapa  bulan  GAM fokus  untuk  memikirkan  bagaimana  cara  untuk membangun  Aceh  kembali.  Ketika  TNI  dan  GAM bahu membahu untuk membangun kembali Aceh paska bencana,  mereka  tidak  memikirkan  identitas  masing- masing karena lebih berfokus bagaimana cara untuk bisa
bertahan dari situasi paska bencana. Sementara itu, Nezar Patria  sebagai  sumber  lainnya  juga  mengatakan  bahwa GAM menyambut dengan baik bantuan yang datang ke Aceh, baik bantuan internasional maupun bantuan yang datang  dari  Indonesia.  GAM  sudah  tidak  mengkotak- kotakkan  bantuan  tersebut  dengan  menganggap  bahwa bantuan tersebut ada yang datang dari pihak musuh. Hal ini dikarenakan GAM  sudah  memprioritaskan  untuk melakukan  rekonstruksi  paska  bencana  terhadap  Aceh, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan efektif apabila GAM  mengesampingkan  benturan  kepentingannya dengan Pemerintah Indonesia.
Kesimpulan  tersebut  terlihat  dari  bagaimana Presiden SBY langsung memerintahkan berbagai depar- temen dan kementerian untuk melakukan mobilisasi sumber  daya  yang  tersedia  sebagai  respon  keadaan darurat  serta  proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi,  serta menugaskan Bakornas PB untuk mengirimkan sumber daya  ke  Aceh.  TNI  yang  dilaporkan  oleh  LSM  inter- nasional sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia yang berkontribusi pada tingginya angka korban konflik, juga langsung  membantu  warga Aceh  untuk  bertahan  hidup selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung, tanpa  ‘mengkotak-kotakan’  bahwa  mereka  merupakan Pemerintah  Indonesia  dan  membahas  konflik  yang sebenarnya masih berlangsung. Selain itu, Wakil Presiden Jusuf  Kalla  juga  langsung  memiliki  inisiatif  untuk mengirim  memorandum  yang  berisi  dorongan  bagi Pemerintah  Indonesia  untuk  segera  melakukan  dialog damai dengan GAM, demi memperlancar terdistribusinya bantuan  lokal  maupun  internasional  ke  Aceh.  Wakil Presiden Jusuf Kalla sadar bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh membutuhkan waktu yang lama, tidak hanya setahun atau dua tahun. Karena hal tersebut, beliau mendorong Pemerintah  Indonesia  untuk  secepatnya berinisiatif mengadakan dialog damai dengan GAM. Ia sadar bahwa Pemerintah Indonesia harus memiliki inisiatif dalam memulai kembali dialog damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM  untuk  mencapai  kesepakatan damai dengan sama-sama saling berkompromi terhadap kepentingan  masing-masing  pihak.  Hal  ini  dikarenakan dalam membantu warga Aceh dalam menghadapi dampak yang  ditimbulkan  oleh  tsunami,  diperlukan  kelancaran komunikasi antara Pemerintah Indonesia.
Inisiatif ini berbuah hasil, karena pada bulan Januari, dialog damai pertama antara kedua belah pihak dengan difasilitasi oleh CMI, berhasil diadakan. Inisiatif tersebut termasuk  sebagai  upaya  Pemerintah  Indonesia  untuk melakukan  diplomasi  sesuai  dengan  fungsi  diplomasi yang  dipaparkan  oleh  Hedley  Bull,  karena  negosiasi tersebut diadakan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemimpin politik suatu negara dengan entitas internasional lain dalam politik dunia, di mana GAM sebagai gerakan separatis termasuk dalam entitas internasional lain. Selain itu,  negosiasi  ini  juga  bermaksud  untuk  menyelesaikan gesekan antara Pemerintah Indonesia sebagai aktor negara
dengan aktor lain dalam hubungan internasional, karena komunitas internasional telah memberikan perhatian pada konflik ini. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Pemerintah Libya untuk melatih pasukan militer GAM, dan berbagai laporan  dari  organisasi  internasional  –  seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, terhadap konflik tersebut.
Selain itu, pada era SBY ini negosiasi untuk men- capai  kesepakatan  bersama  dalam  penyelesaian  konflik juga tertuang dalam Perjanjian Helsinki, sebagai sebuah perjanjian yang dilahirkan untuk melakukan kompensasi kepentingan masing-masing. Proses negosiasi selama tujuh bulan berhasil melahirkan perjanjian yang menyelesaikan konflik tersebut, sekaligus acuan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dari konflik maupun bencana tsunami. Dalam  Perjanjian  Helsinki,  secara  eksplisit  disebutkan bahwa perjanjian tersebut hadir untuk memudahkan kedua belah  pihak  dalam  proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi paska  bencana,  karena  hal  itu  maka  dapat  disebutkan bahwa aktivitas terkait kebencanaan mendorong lahirnya Perjanjian Helsinki. Hal ini juga yang menjadi karakteristik dari kebijakan luar negeri SBY yang konstruktivis dengan memprioritaskan agenda peace-maker, confidence builder, problem solver dan bridge builder dengan bekerja sama dengan  komunitas  luar  negeri  untuk  berbagai  macam persoalan di dalam negeri (Yani, 2009).
Pertanyaan  kedua  untuk  mengembangkan  studi kasus ini pada kerangka disaster diplomacy ialah menge- tahui  apakah  diplomasi  yang  dimaksud  merupakan bentukan  diplomasi  baru.  Karena  apabila  bukan,  maka aktivitas  terkait  kebencanaan  dianggap  sebagai  katalis proses  diplomasi,  bukan  pembentuk  diplomasi  baru. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus melihat lini  masa  konflik  dan  upaya  kedua  belah  pihak  untuk menyelesaikan  konflik  ini,  dan  apa  yang  membuat keduanya akhirnya menyepakati Perjanjian Helsinki yang menjadi dasar pengaturan pemerintahan di Aceh hingga sekarang.
Upaya Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik  secara  damai  dan  tidak  menggunakan  kekuatan militer untuk meredam gerakan separatis GAM  sudah mulai terlihat sejak Orde Baru runtuh. Presiden pertama yang  menggantikan  Presiden  Soeharto  ialah  Presiden Habibie, di mana langsung menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan  konflik  tanpa  menggunakan  kekuatan militer.  Usaha  Presiden  Habibie  untuk  mengunjungi Aceh  dan  meminta  maaf  atas  berbagai  kekejaman yang  terjadi  saat  operasi  DOM,  memulai  pendataan pelanggaran  HAM,  mengirim  penyelidik  kasus  HAM, dan membebaskan ratusan tahanan politik Aceh, termasuk fungsi diplomasi karena Presiden Habibie berusaha untuk membuka kesempatan komunikasi antara pemimpin politik suatu negara dengan gerakan separatis sebagai entitas internasional. Ia juga memberikan status otonomi spesial kepada Aceh seperti telah dipaparkan, dan usaha ini dapat dikategorikan sebagai fungsi diplomasi karena
Presiden Habibie telah melakukan upaya tersebut untuk mengurangi  intensitas  konflik.  Sayangnya,  usaha  ini belum membuahkan hasil karena eskalasi konflik masih meningkat.
Setelah  Presiden  Habibie,  Presiden  Abdurrahman Wahid merupakan Presiden Indonesia berusaha meredam konflik dengan meminta bantuan komunitas internasional untuk  memfasilitasi  konflik,  yaitu  HDC.  HDC  bersedia untuk  turut  andil  dalam  diplomasi  antara  kedua  belah pihak,  yaitu  memfasilitasi  dialog  antara  Pemerintah Indonesia dengan GAM. Usaha untuk menyudahi gesekan entitas internasional sesuai fungsi diplomasi Hedley Bull ini  membuahkan  hasil,  yaitu  Nota  Kesepahaman  Jeda Kemanusiaan sebagai perjanjian gencatan senjata untuk kedua  belah  pihak  agar  bantuan  kemanusiaan  kepada warga  Aceh  sebagai  korban  konflik  dapat  terdistribusi dengan baik, dan diimplementasikan dengan dua periode waktu implementasi masing-masing tiga bulan. Namun, perjanjian  ini  juga  belum  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak, bahkan eskalasi konflik semakin meningkat. Tidak menyerah, Presiden Abdurrahman Wahid berusaha menuruti keinginan GAM demi eskalasi konflik menurun. Ia mengeluarkan Instruksi Presiden yang berisi perintah kepada Wakil Presiden dan Kementerian untuk melakukan langkah komprehensif dalam menyelesaikan konflik.
Instruksi tersebut masih belum berhasil memfasilitasi dan  mempertemukan  kepentingan  kedua  belah  pihak agar  gesekan  dapat  berkurang.  Dialog  damai  dengan difasilitasi  oleh  HDC  berlanjut,  dan  proses  diplomasi ini  membuahkan  perjanjian  baru  dengan  nama  COHA. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan  permusuhan,  dan  GAM  telah  menerima hak  otonomi  daerah  yang  ditawarkan  oleh  Pemerintah Indonesia.
Sayangnya,  terdapat  perbedaan  penafsiran  antara Pemerintah Indonesia, GAM, dan HDC sebagai mediator, sehingga keadaan konflik masih memburuk. Jumlah kasus yang dihitung sebagai on going incident ketika itu ialah 1.216 kasus, dengan 1.113 kasus yang belum diinvestigasi (Staf Operasi Markas Besar TNI 2004, 52-53). Pemerintah Indonesia mengartikan bahwa dengan adanya perjanjian ini, maka GAM  dapat  dihilangkan  karena  Pemerintah Indonesia  akan  melanjutkan  pembangunan  di  Aceh yang  masih  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  (Staf  Operasi  Markas  Besar  TNI 2004,  47).  Sementara  pihak  GAM  menafsirkan  hak otonomi khusus dan pelaksanaan pemilu yang demokratis merupakan langkah awal adanya pemilihan pemerintahan Negara Aceh  Merdeka,  bukan  pemilihan  umum  secara nasional  seperti  yang  diinterpretasikan  oleh  Pemerintah Indonesia  (Staf  Operasi  Markas  Besar  TNI  2004,  47). Dari sisi HDC, sebagai mediator negosiasi HDC masih mengabaikan teriakan yel-yel kemerdekaan Negara Aceh Merdeka atau tindakan yang tidak menghormati TNI atau Polri di Aceh. JDC mengira bahwa pembentukan komite pengawasan  sebagai  implementasi  Jeda  Kemanusiaan
hanya menyentuh aspek keamanan, bukan aspek politik (Staf Operasi Markas Besar TNI 2004, 48). Usaha Peme- rintah  Indonesia  masih  berlanjut.  Hal  ini  dibuktikan dengan tetap melakukan upaya damai sebagai ganti dari kegagalan  COHA  dengan  mengadakan  pertemuan  di Tokyo, Jepang. Namun, pertemuan ini juga gagal.
Dialog damai dan mediasi yang menghasilkan kedua perjanjian  tersebut  belum  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak. Hal ini disebabkan kedua belah pihak masih melanggar isi kedua perjanjian tersebut. Masih terdapat kesalahpahaman antara kedua belah pihak – seperti definisi gencatan senjata dan apakah pengibaran bendera GAM melanggar perjanjian tersebut atau tidak. Patroli polisi dan operasi sweeping masih  sering  dilakukan  di Aceh,  dan hal tersebut malah sering menimbulkan bentrok dengan pejuang GAM.  Pemerintah  dan  militer  juga  mengkritik bahwa keinginan GAM untuk melakukan mediasi yang diawasi oleh komunitas internasional ini menguntungkan GAM sebagai usahanya dalam internasionalisasi (Aspinall and Crouch 2003, 87-98). Perbedaan persepsi dasar serta kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak, men- jadikan  implementasi  perjanjian  sebagai  hasil  dialog tidak sesuai yang diharapkan dan sangat berbeda dengan keadaan di lapangan (Patria and Wandi 2015, 4-5).
Melihat  usaha  penyelesaian  konflik  tanpa  meng- gunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, diplomasi baru tidak terbentu, karena pre- existing basis dari diplomasi telah ada sejak jatuhnya Orde Baru. Pada wawancaranya dengan penulis, Bustanul Arifin memverifikasi data ini dengan mengatakan bahwa upaya damai  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia belum berhasil, sampai dilakukannya dialog damai yang dapat menuntun pada lahirnya Perjanjian Helsinki. Alasan mengapa  Perjanjian  Helsinki  lahir  ialah  karena  masih adanya keinginan besar dari GAM untuk merdeka.
Bencana  tsunami  merupakan  momentum  diplo- matik bagi kedua belah pihak untuk mempercepat proses penyelesaian  konflik.  Terjadinya  tsunami  termasuk  ke dalam  tenggat  waktu  praktikal,  di  mana  momentum ditentukan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dikontrol oleh kedua belah pihak. Korban yang berjatuhan diakibat- kan bencana tsunami juga lebih banyak jika dibandingkan dengan konflik yang belum berhasil diselesaikan selama 40  tahun.  Fakta  ini  mendorong  Pemerintah  Indonesia, dengan  inisiasi  dari  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla,  untuk segera  menyelesaikan  konflik  demi  lancarnya  distribusi bantuan dari komunitas internasional untuk korban bencana untuk tetap bertahan hidup sekaligus melakukan proses pemulihan Aceh.
Dalam  wawancara  penulis  dengan  Nezar  Patria dan  Bustanul  Arifin,  keduanya  mengatakan  bahwa perbandingan jumlah korban konflik Aceh dan bencana tsunami mendorong Pemerintah  Indonesia  dan  GAM untuk tidak mengedepankan kepentingan masing-masing dahulu.  Bencana  tsunami  berhasil  merubah  ideologi Pemerintah Indonesia dan GAM untuk damai. Tadinya,
kedua  belah  pihak  bersikeras  untuk  mempertahankan kepentingan masing-masing tanpa kompromi. Dikarena- kan  alasan  dasar,  yaitu  ketidakadilan  yang  dirasakan oleh  warga  Aceh  terhadap  pembangunan  di  Indonesia, maka GAM bersikeras untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia. Namun, tsunami mendorong kedua belah pihak untuk mengesampingkan kepentingan tersebut dengan memprioritaskan rekonstruksi Aceh, karena rekonstruksi tersebut dapat berjalan lancar apabila kedua belah pihak berdamai sehingga komunikasi antara kedua belah pihak menjadi  lancar.  Pendirian  GAM  untuk  merdeka  tidak sekuat sebelum terjadinya tsunami, karena mereka sadar bahwa jika Aceh menjadi negara yang independen, maka warga  Aceh  belum  tentu  dapat  berdiri  sendiri  dalam memulihkan  kondisi  Aceh  seperti  sebelum  terkena dampak  destruktif  bencana  tsunami.  Bustanul  Arifin bencana tsunami berhasil merubah pola pikir para anggota GAM dan Pemerintah Indonesia. Warga Aceh, termasuk anggota GAM  berfokus  pada  bagaimana  mereka  dapat membangun kembali Aceh, begitu pula dengan Pemerintah Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  merasa  mereka  tidak dapat memaksa Aceh untuk berdamai, terutama melalui cara militer, karena bencana tsunami melahirkan sense of humanity antara kedua belah pihak. Bencana alam dapat memiliki  pengaruh  terhadap  lahirnya  atau  berubahnya suatu kebijakan, karena kebijakan harus dicocokkan untuk menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang  sedang  terjadi pada negara.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa  aktivitas  terkait  kebencanaan  tidak  melahirkan proses diplomasi baru. Namun, demi kelancaran terdistri- businya bantuan lokal dan internasional untuk melakukan rekonstruksi  dan  rehabilitasi  Aceh  paska  tsunami,  maka diperlukan  komunikasi  yang  lancar  antara  Pemerintah Indonesia dan warga Aceh, termasuk GAM. Aktivitas terkait kebencanaan dianggap memberi pengaruh – dapat dianggap pula sebagai pendorong atau katalis, agar kedua belah pihak menyelesaikan  40  tahun  konflik  dengan  melaksanakan dialog damai selama 7 bulan. Bencana tsunami merupakan momentum diplomatik bagi kedua belah pihak untuk.

## SIMPULAN
Dengan  demikian,  untuk  menjawab  pertanyaan  dalam artikel ini yaitu: pertama, apakah aktivitas terkait keben- caaan  menuntun  kepada  interaksi  diplomasi?  Tulisan ini  menyimpulkan  bahwa  interaksi  diplomasi  pasca bencana terjadi pada saat Pemerintah Indonesia dan CMI bekerjasama dan bertindak sebagai fasilitator dialog damai, serta keinginan GAM untuk membangun kembali Aceh, sudah cukup memanfaatkan diplomasi menjadi hasil atau sebuah perdamaian sehingga bisa “menjinakkan” GAM dengan mengakomodir kepentingan masing-masing. Pada  pertanyaan  penelitian  kedua,  apakah  terbentuk diplomasi baru? Tulisan ini menyimpulkan bahwa setelah upaya  persuasif  maupun  represif  yang  telah  dilakukan sejak  Presiden  Soeharto  hingga  Presiden  SBY  tidak terlalu  memberikan  dampak  berarti  terhadap  resolusi
konflik dan upaya mencapai perdamaian dengan GAM. Dampak  menghancurkannya  bencana  gempa  bumi dan  tsunami  tahun  2004  menuntut  kedua  belah  pihak untuk  segera  berdamai,  karena  lancarnya  distribusi bantuan lokal maupun internasional dalam rekonstruksi dan  rehabilitasi Aceh  paska  tsunami  hanya  akan  dapat dicapai  apabila  komunikasi  dan  negosiasi  antara  kedua belah  pihak  lancar.  Bencana  ini  membuat  perjuangan GAM  pada  akhirnya  mencapai  titik  jenuh  karena dampak  destruktif  yang  ditimbulkan  tsunami  kepada Aceh. GAM tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat untuk memberontak kepada Pemerintah  Indonesia,  dan menjadikan Aceh menjadi negara independen. Sementara Pemerintah  Indonesia  pun  sadar  bahwa  keadaan  ini dapat ‘dimanfaatkan’ untuk menyelesaikan konflik yang bertahun-tahun telah terjadi.
Bencana yang hadir di penghujung tahun 2004 ini dapat mengubah  pemikiran  Pemerintah  Indonesia  dan  GAM, untuk dapat berkompromi dengan kepentingan masing- masing, dan melahirkan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005  untuk  mengakomodir  kepentingan  antara  kedua belah  pihak  yang  berkonflik  sehingga  konflik  tersebut selesai, dan damai di Aceh dapat diraih kembali setelah 40 tahun lamanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesty International. (1993). Shock Therapy: Restoring Order in Aceh. Amnesty International.
Arifin,  B.  (2017)  Interview  by  Naura  Nabila  Haryanto. Situasi  Konflik  antara Pemerintah Indonesia dengan GAM (Mei 12, 2017).
Aspinall, E. & Crouch, H. (2003) The Aceh Peace Process: Why It Failed. Washington DC.: East-West Center.
Awaluddin,  H.  (2008) Damai di Aceh: Catatan Perdamaian  RI  -  GAM  di  Helsinki  . Center  for Stategic and International Studies (CSIS).
Bull, H. (2002). The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics . 3rd edition . New York: Palgrave.
Centre for Humanitarian Dialogue. About. 2005. https:// www.hdcentre.org/who-we-are/about/  (accessed Desember 12, 2016).
CNN. Aceh:  A  Timeline  of  Insurgency. May  19,  2003.
http://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/ southeast/05/19/aceh.timeline/  (accessed  May  18, 2017).
Flint,  M.  &  Goyder,  H.  (2006).  Funding  the  Tsunami
Response. Tsunami Evaluation Coalition.
Gorman, D. & Kivimäki, T. (2008). Non-Governmental Actors  in  Peace  Process:  The  Case  of  Aceh. Jenewa: The Centre for Humanitarian Dialogue.
Gorman, D. & Kivimäki, T. (2008). Non-Governmental Actors  in  Peace  Processes:  The  Case  of  Aceh.
Case Study, Geneva: TheCentre for Humanitarian Dialogue.
Human Rights Watch. (1990). Indonesia: Human Rights Abuses in Aceh. Human Rights Watch. Kelman, I. (2003). Beyond Disaster, Beyond Diplomacy. In Natural  Disasters  and  Development  in  a Globalizing  World ,  by  Mark  Pelling,  edited  by Mark Pelling. New York : Routledge. Kelman,  I.  (2016).  Catastrophe  and  Conflict:  Disaster
Diplomacy  and  Its  Foreign  Policy  Implications. Diplomacy and Foreign Policy, 1, (1) , 1-2.
—.  (2012). Disaster  Diplomacy:  How  Disasters  Affect Peace and Conflict. New York : Routledge.
Kweifio-Okai,  Carla.  (2016). Where  Did  the  Indian Ocean  Tsunami  Aid  Money  Go?. Desember 25,  2014.  https://www.theguardian.com/global- development/2014/dec/25/where-did-indian-ocean- tsunami-aid-money-go (accessed Januari 17, 2016).
Masyrafah,  H.  &  Jock  MJA  McKeon.  (2006).  Post- Tsunami Aid Effectiveness in Aceh. Wolfensohn Center for Development.
Masyrafah,  H.  &  Jock  MJA  McKeon.  (2008). Post-
Tsunami Aid Effectiveness in Aceh: Proliferation and Coordination in Reconstruction. Wolfensohn
Center  for  Development,  Brookings  Global Economy and Development.
Patria, N. & Wandi, A. (2015). “The Rebels, the State and the People: Inclusivity in the Aceh Peace Process.”
Inclusive Political Statements Paper.
Staf  Operasi  Markas  Besar  TNI.  (2004) COHA,  Suatu Penyelesaian  Konflik  di  Aceh. Jakarta:  Markas
Besar TNI.
Stake, R.E. (2010) Qualitative Research: Studying How Things Work. The Guilford Press.
Sudirman, A. & Cahya, P.A. (2018). Disaster Diplomacy as  an  Alternative  Approach  for  Indonesia’s Instrument of Foreign Policy in ASEAN. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 14, (1), 9. Sulaeman,  M.  (2010).  Dasar-dasar  Konflik  dan  Model Resolusi Konflik pada Masyarakat Desa Pantura Jabar. Sosiohumaniora, 12, (2), 178
The  Parliament  of  the  Commonwealth  of  Australia. Australia’s  Response  to  the  Indian  Ocean Tsunami. Joint  Standing  Committee  on  Foreign Affairs, Defence and Trade of Australia, Canberra:
Commonwealth of Australia, 2006.
Yani, M.Y. (2009).  Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy. Sosiohumaniora , 11, (1), 12
Yudhoyono, S.B. (2005). Rebuilding Aceh. In Transforming
Indonesia: Selected International Speeches, by Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, edited by Dino Patti Djalal. Jakarta: PT Gramedia .
Yudhoyono,  S.B.  (2001).  interview  by  Kantor  Menko
Polsoskam. Aceh Perlu Keadilan, Kesejahteraan, dan Keamanan.