## SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP

## PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA)
THE SYSTEM CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE NARCOTICS PREVENTION AND COMBATING (COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA)

## Beridiansyah
Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi (UNJA), Komandan Detasemen Gegana, Dosen UNJA dan UNBARI E-mail: Berdi.wira@gmail.com
Submitted: Oct 19, 2016; Reviewed: Nov 25, 2016; Accepted: Dec 14, 2016
Abstract: This paper discussesabout Drug abuse is happening right now is a problem for International and is an extraordinary crime as well as transnational crime with consideration of impact they cause, prevention of the abuse of narcotics in Indonesia continues, Indonesia is one country in the world who face danger great against drug abuse so that the Government of Indonesia declared emergency narcotics. Law enforcement has not been able to provide a deterrent effect against the perpetrators of abusers of narcotics so that the victims of crimes against drug abuse in Indonesia is increasing, the study of comparative law needs to be done to find a solution to these problems is to conduct research on the legal system of the country of Malaysia to lowering medicine abusers in Malaysia.
Keywords : Law Enforcement, Comparative Law, Narcotics and Dadah.
Abstrak: Tulisan ini membahas tentang penyalahgunaan narkotika yang terjadi saat ini merupakan per- masalahan Internasional dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional (transnational criminality) dengan pertimbangan impact yang ditimbulkannya, upaya pence- gahan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus dilakukan, Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang menghadapi bahaya besar terhadap penyalahgunaan narkotika sehingga Pemerintah menyatakan Indonesia darurat narkotika. Penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera terhadap terhadap para pelaku penyalahguna narkotika sehingga korban terhadap kejahatan penyalahgunaan narko- tika di Indonesia semakin meningkat, studi perbandingan hukum (comparative law) perlu dilakukan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan research terhadap sistem hukum negara Malaysia yang dapat mengurangi para penyalahguna dadah di Malaysia.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perbandingan Hukum, Narkotika dan Dadah.

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 16, No. 2, Desember 2016 (hlm. 235-253)

## Pendahuluan
Salah satu tujuan negara Indonesia secara kon- stitusional sebagaimana yang tercantum da- lam alinea ke-empat (4) pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:
Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo- nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber- dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan berad- ab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mewujudkan tujuan negara maka peranan hukum menjadi sangat penting un- tuk mencapai ketertiban dan keadilan, den- gan menggarisbawahi prinsip Indonesia ada- lah negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang su- preme (tertinggi), ketentuan konstitusi terse- but berarti pula bahwa seluruh aspek kehidu- pan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua akti fi tas dalam kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara. 1 Dalam Negara Hukum yang harus dijadikan panglima dalam dina- mika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. 2
1  Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indo- nesia, prestasi pustaka publisher, Jakarta, 2005.
2  “Konsep Negara Hukum Indonesia,” Jimly, akses 21 Mei 2016, http://www.jimly.com/makalah/ namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indone-
Dalam kaitannya dengan negara Indone- sia sebagai negara hukum menurut A.V. Dicey ada 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum yaitu: (1) supremasi hukum ( suprem- acy of law ); (2) kesetaraan dihadapan hukum ( equality before the law ) dan (3) penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum ( due process of law ). 3 Persa- maan di hadapan hukum ( equality before the law ) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern, persamaan di muka hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diar- tikan secara statis artinya kalau ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan per- lakuan ( equal treatment) bagi semua orang, persamaan di hadapan hukum secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan ( access to justice) bagi semua orang tanpa memperduli- kan latar belakangnya. 4
Penegakan hukum bertujuan mencipta- kan keadilan, kepastian serta kemanfaatan, dalam kaitannya terhadap pernyalahgunaan narkotika, hukum merupakan salah satu alter- natif solusi untuk dapat memberantas peny- alahgunaan narkotika, karena hukum memuat sejumlah aturan dan ketentuan untuk menja- min agar norma-norma yang ada dalam hu- kum ditaati oleh masyarakat.
Permasalahan narkotika juga berkaitan dengan gaya hidup, arus globalisasi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya hedonisme
sia, akses 21 Mei 2016.
3  “Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika,” Syaiful Bakhri, akses   7 Mei 2016 http://dr-syai- fulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana- narkotika-dan.html
4  “Persamaan Dihadapan Hukum (Pasal 28 D Ayat 1),” Amy Humaira, akses 21 Mei 2016, https:// aminahhumairoh.wordpress.com/2010/03/10/ persamaan-dihadapan-hukum
yang berpandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tin- dakan manusia dengan mencari kebahagian sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menya- kitkan. Menurut Erman Radjaguguk dalam makalahnya dalam seminar “ Exploring and Empowering National Values and Local Wis- dom toward a Clean and Good Governance ” terjadi pergeseran sistem moralitas yang men- garah kepada pengabaian etika ( ethics ) dalam bertingkah laku dan bertindak karena kecend- erungan untuk memilih sikap indvidualistis dan hedonistis. Hal ini menyebabkan semakin diabaikannya nilai-nilai luhur dan etika serta sistem moral bangsa yang dibangun berdasar- kan kepada kearifan lokal budaya suku bangsa selama beratus tahun. 5
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan baik korban maupun pengedar hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 35 Ta- hun 2009 tentang narkotika tidak tercapai, 6 sanksi hukum yang tercantum dalam undang- undang tersebut tidak dapat membuat jera. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hu- kum yaitu:
5  “Pengantar Pendahuluan: Gambaran Situasi Pere- daran dan Penyalahgunaan Obat,” Taat Surbekti, akses 20 Desember 2015, https://www.linkedin. com/pulse/penyalahgunaan-narkoba-di-indone- sia-pandangan-dari-sisi-taat-subekti
6  Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 4 bertujuan untuk; (1) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan keseha- tan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalah- gunaan Narkotika; (3) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan (4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi me- dis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
1.   Faktor hukumnya sendiri;
2.   Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3.   Faktor sarana dan fasilitas yang mendu- kung penegakkan hukum;
4.   Faktor masyarakat, yakni lingkungan di- mana hukum tersebut berlaku atau diter- apkan;
5.   Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 7
Berdasarkan dengan faktor-faktor terse- but, Gunnar Myrdal sebagaimana di kutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai Soft Development dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan tim- bul, apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (Jastitabeken) maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Menurut Penulis bahwa ke-lima faktor tersebut harus bersinergi dengan baik serta harus men- jadi satu kesatuan yang utuh karena dengan tidak terjalinnya hubungan tersebut dengan baik akan mengakibatkan undang-undang dan peraturan tersebut menjadi tumpul. Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradi- lan pidana diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu integrated criminal justice system. 8 Oleh karena merupakan esensi dari
7 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempen- garuhi Penegakan Hukum , PT RajaGrafindo Per- sada, Jakarta, 2004, 8.
8 Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pi- dana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru be- sar tetap dalam ilmu hukum pada fakultas Hu- kum Universitas Indonesia, 1993,1.
penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.
Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebarannya maupun penanganan- nya. Diawali dengan posisi Indonesia seba- gai transit area , kini telah menjelma menjadi target area , bahkan belakangan ini menjadi production area . Penyebaran berbagai jenis narkotika di Indonesia terus mengalami pen- ingkatan, korban penyalahgunaan narkotika terus meluas dan hampir menyentuh berbagai strata dalam kehidupan masyarakat Indone- sia, kondisi tersebut sangat membahayakan bagi keberlangsungan suatu generasi bangsa. Tindak pidana Penyalahgunaan narkotika da- pat dirumuskan sebagai crime without victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Kejahatan tanpa korban biasanya ber- cirikan hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban ( victimless crime) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbua- tan yang masuk ruang lingkupnya kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut se- bagai kejahatan yang disepakati ( concensual crimes ).
Sistem Penegakan hukum terhadap pe- nyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan selama ini menimbulkan suatu permasalahan bahwa dengan dilakukan penahanan terhadap para pecandu narkotika malah menciptakan persoalan hukum baru yaitu peredaran dan perdagangan narkotika dikendalikan dari da- lam penjara, seharusnya sesuai dengan tujuan
pemidanaan adalah untuk membuat efek jera terhadap para pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya namun yang terjadi sebaliknya. Fakta tersebut menunjuk- kan bahwa sanksi dalam Undang-Undang No- mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak serta merta dapat memberi efek jera terhadap para Bandar narkotika untuk terus mengem- bangkan bisnis haramnya. Bisnis narkotika dari segi ekonomi merupakan bisnis yang sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar apalagi demand -nya di Indonesia sangat tinggi.
Sistem Penegakan hukum pidana pada hakekatnya membahas tentang upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan, sejalan dengan pemahaman tersebut menurut penda- pat Van Hammel bahwa penegakan hukum pi- dana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum ( on re- cht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. 9
Hukum diciptakan untuk mencapai tu- juan tertentu akan tetapi tujuan tersebut tidak selalu dapat diamati dan diukur, tidak salah ka- lau dikatakan bahwa hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban sosial, menghindari keka- cauan dalam hidup bermasyarakat, namun de- mikian lebih dari itu hukum juga diperlukan dalam mempertahankan keadilan dan kelaya- kan dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menyeimbangkan kepentingan-kepentin- gan yang ada didalam masyarakat, nilai-nilai perlu dijadikan acuan dan nilai-nilai baru har- us diakomodasikan sedemikian rupa sehingga tidak merusak nilai-nilai yang sudah ada. 10
9 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986, 60.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum edisi
Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Tirtaamijaya menyebut hu- kum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan- aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. 11
Membangun dan merealisasikan hukum dalam kehidupan masyarakat sudah pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun ek- sternal masyarakat itu sendiri. Padahal hukum akan menjadi baik apabila masyarakat mener- imanya dengan sukarela. Sebaliknya, hukum akan menjadi buruk apabila masyarakat tidak dapat menerimanya, karena tidak dapat men- jaga kepentingan masyarakat harus memiliki keseimbangan, dalam arti bahwa hukum dan kepentingan masyarakat harus memiliki kes- eimbangan, dalam arti bahwa hukum dicipta- kan untuk melindungi masyarakat. 12
Hukum berfungsi dan merupakan sa- rana untuk mengelola ( to manage) kehidu- pan berbangsa dan bernegara, sebab tanpa adanya hukum atau jika hukum kurang ber- fungsi sebagaimana mestinya, maka kehidu- pan bermasyarakat dalam suatu negara terjadi kekacauan hukum, sehingga arah kehidupan
Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, 19.
11 Abdul wahid, Sunardi, Muhammad Iman Sidik, Kejahatan Terorisme persfektif Agama, HAM, dan hukum, Reflika Aditama, Bandung, 2004, 63-
64.
12 Ibid.
bernegara dan kehidupan warganya menjadi tidak menentu, bahkan kehidupan sehari-hari menjadi semakin tidak aman, karena adanya (atau sangat kurangnya) kepastian hukum. 13 Melalui produk hukum yang diberlaku- kan yang kemudian menjadi hukum positip, negara punya kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Hak-hak asasi manusia, seperti hak bebas dari ketakutan, hak untuk dilindungi jiwa dan nyawanya, dan hak-hak lainnya menjadi tanggung jawab neg- ara untuk menghormatinya. Bentuk penghor- matan dan perlindungan yang harus diberikan oleh negara adalah berupa penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang se- cara istimewa harus menjadi objek penegakan hukum. Dalam sebuah negara, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manu- sia, hukum dimaknai sebagai hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hu- kum menghendaki adanya supremasi konsti- tusi. Supremasi konstitusi disamping merupa- kan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. 14
Permasalahan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di Indonesia na- mun juga telah menjadi permasalahan Inter- nasional diantaranya Malaysia. Permasalahan terhadap penyalahgunaan narkotika di Ma- laysia mejadi permasalahan utama dan pe- nyalahgunaan dadah menjadi semakin serius sehingga Pemerintah Malaysia menyatakan
13 Sunaryati Hartono, Berkonstruksi dan Gerakan Hukum Progresif Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum Progresif dan Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan, Konsorsium Hukum Undip, 2013,
12.
14 Jimly Asshiddiqie, Menuju negara hukum yang demokrastis, PT Buana (Ilmu Populer), Jakarta 2009, 48.
penyalahgunaan dadah sebagai “Musuh No- mor Satu Negara”, pelaksanaan strategi untuk memerangi penyalahgunaan dadah di Malay- sia ditingkatkan dengan instruksi Y.A.B Per- dana Menteri Nomor 1 Tahun 2004.
Ketentuan yang mengatur tentang peny- alahgunaan narkotika yang di Malaysia dis- ebut dengan Dadah, diatur dalam: 1.  Akta dadah berbahaya 1952 (Akta 234);
2.  Akta Penagih dadah (pengobatan dan pe- mulihan) 1983 (Akta 283);
3.  Akta Dadah Berbahaya (langkah-langkah pencegahan khusus) 1985 (Akta 316);
4. Akta Dadah Berbahaya (perampasan harta) 1988 (Akta 340) dan bagi perkara- perkara yang perlu atau yang berkaitan dengannya. 15
Akta Dadah Berbahaya Tahun 1952 meru- pakan undang-undang (Akta) untuk  mengatur ketentuan tentang pengimportan, pengekspor- tan, pengilangan, penjualan, dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah berba- haya tertentu yang lain, membuat ketentuan khusus yang berhubungan dengan bagian pen- gadilan terhadap kesalahan-kesalahan yang berada dalam kewenangannya dan ketentuan pengadilan yang berkaitan dengannya. 16
Keberadaan undang-undang Jenayah di Malaysia menjadi amat penting untuk men- gatur permasalahan penyalahgunaan dadah karena perkataan Jenayah digunakan untuk kesalahan-kesalahan yang dianggap berat misalnya: pencurian, perampokan, mem- perkosa, pembunuhan, pengedar dadah, sen- jata api, pembakaran. Selain dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana ringan
15 Akta 638, Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004.
16 Lembaga Penyelidikan undang-undang, undang- undang Dadah Berbahaya , Internasional Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Darul Eh- san, 2013.
dan tidak disebut jenayah tetapi disebut den- gan kesalahan. 17 Secara umum Jenayah dapat didefenisikan sebagai perbuatan dan setiap kesalahan yang membahayakan masyarakat, setiap perbuatan atau tindakan disebut kesala- han di dalam undang-undang dan orang yang melakukannya bertanggung jawab menerima hukuman denda atau penjara seperti yang te- lah ditentukan.
Sanksi hukum yang diberlakukan terh- adap para pengedar dadah di Malaysia adalah hukuman “Mati Mandatori”, istilah Manda- tori berarti mengikat hukuman dan wajib ditu- ruti tanpa pilihan dan tidak sah penghukuman kecuali dengan mematuhi ketentuan tersebut pemberian hukuman mati Mandatori dikena- kan terhadap kesalahan yang termasuk keda- lam bagian 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, hukuman mati Security Act negara bagian 57 (1) dan hukuman mati bagi kesalahan mem- bunuh Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hakim harus mematuhi ketentuan hukuman yang te- lah ditetapkan tanpa pengganti untuk huku- man lain setelah terdakwa divonis bersalah dengan kesalahan yang termaktub dalam akta- akta tersebut. 18
Peredaran narkotika di Indonesia terus terjadi peningkatan walaupun penegakan hukum terus dilakukan namun sanksi yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat memberi- kan efek jera terhadap para Bandar Narkotika di Indonesia. Terdapat kelemahan-kelemahan
17 Dato’ Mohamad Shariff Bin Abu Samah dan Da- tin Asidah Undang-undang Jenayah Malaysia, International Law Book Service, Petaling jaya, Selangor Malaysia. Istilah jenayah adalah kesala- han yang dilakukan atau jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.
18 Azman Bin Mohd Noor, “Hukuman Mati Man- datori: Sam Analisis Menurut Pengamalan Un- dang-Undang di Malaysia dan Syariah,” Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat , 13-27
dalam substansi maupun terhadap pencega- han narkotika, banyak celah hukum yang di- jadikan peluang untuk membebaskan diri dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Selain dari- pada itu bahwa kejahatan terhadap penyalah- gunaan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan mempunyai jaringan terputus serta sistem kinerja sangat rapi dan sangat ra- hasia ( secret ).
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan hal tersebut terjadi sebaliknya di Malaysia yang dapat menurunkan angka korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan membahas Bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia dan Malaysia terhadap pencegahan dan pemberantasan pe- nyalahgunaan narkotika dan dadah? dengan melakukan studi perbandingan hukum ( com- parative law ) untuk menemukan penegakan hukum yang tepat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Metodologi penelitian yang digu- nakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Keberadaan hukum dirasakan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat kar- ena hukum berperan untuk keteraturan, keten- traman dan ketertiban, tetapi juga untuk men- jamin kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat Penulis akan membahas bagaimana sistem penegakan hukum di Indo- nesia dan Malaysia terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan dadah sebagai berikut.
Sistem Penegakan hukum terhadap pence- gahan dan penyalahgunaan narkotika di
Indonesia.
Menurut teori yang dikemukakan oleh Law- rence M. Friedman tentang teori penegakan hukum bahwa efektif dan tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of the law) , substansi hukum (substance of the law) , dan budaya hukum (legal culture) . Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perun- dang-undangan, dan budaya hukum meru- pakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. 19
Penegakan hukum mempunyai sasa- ran agar orang taat kepada hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan 3 (tiga) hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepent- ingan internalisasi. 20 Penegakan hukum terh- adap penyalahgunaan narkotika sebagaimana sistem criminal justice system yang ada di Indonesia yang terdiri dari (Hakim, Jaksa, Polisi) serta terdapatnya Badan yang mempu- nyai spesi fi kasi khusus terhadap penanganan kejahatan terhadap narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), namun pere- daran narkotika semakin marak dan peredaran narkotika ini digunakan oleh aparat penegak hukum sendiri tentunya hal ini akan menam- bah beban tugas yang diemban oleh aparat
19  Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (CV. Mandar Maju, Jambi, 2011), 101.
20 Siswantoro Sonarso, Penegakan Hukum Dalam
Kajian Sosiologis , Jakarta, (Rajagrafindo Per-
sada. 2004), 142.
penegak hukum sendiri, seharusnya aparat penegak hukum harus terbebas dari pengaruh narkotika dan juga harus mempunyai komit- men bersama bahwa narkotika merupakan musuh utama dari negara.
Presiden Republik Indonesia Joko Wido- do mengatakan bahwa Negara Republik In- donesia dalam status darurat narkotika, upaya penegakan hukum yang dilakukan selama ini terhadap para pengedar narkotika ini belum mampu untuk memberikan efek jera terhadap para pengedar maupun pemakai narkotika bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan ang- ka peningkatan terhadap peredaran dan peng- guna narkotika, keadaan tersebut tentunya me- merlukan langkah sistem dan pola penegakan hukum yang tepat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika se- hingga dapat meminimalkan penyalahgunaan dan akhirnya dapat membebaskan para pecan- du dari rasa ketergantungan terhadap narko- tika ini untuk kembali hidup normal.
Untuk menyelamatkan Bangsa Indone- sia dari kehancuran akibat penyalahgunaan narkotika Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Februari 2016 menggelar rapat terbatas un- tuk membahas pemberantasan narkotika dan program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, Presiden Joko Widodo memerin- tahkan agar pemberantasan narkotika lebih gencar, lebih berani, lebih gila lagi, kom- prehensif dan terpadu, agar aparat penegak hukum bergerak bersama menanggulangi masalah narkotika, selain dari pada itu tegas dalam penindakan, menutup celah penyelun- dupan, dan menjalankan program rehabilitasi untuk memutus rantai penyalahgunaan narko- tika, sinergi kementerian/lembaga dan peran aktif masyarakat diyakini menjadi kunci ke- berhasilan dalam peperangan melawan peny-
alahgunaan narkotika. 21
Membicarakan sistem penegakan hukum maka kita akan membicarakan orang-orang yang menjalankan peraturan tersebut dan juga adanya peraturan yang akan ditegakkan, terkait dengan penegakan hukum maka akan ada sanksi yang akan diberikan terhadap pe- langgaran terhadap ketentuan tersebut, dalam korelasinya dengan narkotika maka sistem penegakan hukum yang dilaksanakan berupa penindakan dan rehabilitasi, kedua sanksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Ta- hun 2009 Tentang Narkotika, namun sanksi dan upaya penegakan hukum yang ada belum mampu untuk menurunkan atau mengurangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Menurut Penulis bahwa Sistem penega- kan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikat- nya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, kar- ena hukum dan masyarakat terdapat suatu in- terelasi. Fungsi penegakan hukum adalah un- tuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai bing- kai ( frame work ) yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk da- pat memelihara dan mempertahankan hubun- gan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah tersebut dibutuhkan suatu sistem yang tertata dengan baik sejalan dengan pemikiran tersebut Fried- man menguraikan tentang fungsi hukum, seba- gai berikut: 22 (1) Fungsi kontrol sosial ( social
21 21  “Presiden Tabuh Genderang Perang Terh- adap Narkoba”, Ridwan, akses 25 Februari 2016, http://jambi.tribunnews.com/2016/02/25/presi- den-tabuh-genderang-perang-terhadap-narkoba 22 Soerjono Soekanto, Penegakan hukum , (BPHN-
Binacipta, Bandung), 11-18.
control ). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah; (2) Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa ( dispute settlement ) dan kon fl ik ( con fl ict ). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro), sebaliknya pertentangan-pertentan- gan yang bersifat makro dinamakan kon fl ik;
(3) Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial ( redistributive function or social engi- neering function ). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan pe- rubahan sosial yang berencana yang ditentu- kan oleh pemerintah; (4) Fungsi pemeliharaan sosial ( social maintenance function ). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hu- kum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya ( rule of the game ).
Sistem penegakan hukum terhadap pem- berantasan penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan lembaga-lembaga penegak hu- kum tersebut yaitu Lembaga Peradilan, Ke- polisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Ke- menterian kesehatan harus didukung dengan peran aktif masyarakat sebagaimana yang dia- manatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Donald Black dalam bukunya The Behavior of Law menge- mukakan bahwa suatu perilaku hukum ( case ) mempunyai struktur sosialnya sendiri. Black sendiri mengemukakan teori bahwa kehad- iran hukum bervariasi di mana orang-orang itu berada. Oleh karena itu jika kita meng- harapkan perilaku hukum masyarakat yang baik, maka kita harus menciptakan struktur sosial masyarakat yang baik pula. Selama struktur sosial masyarakat tidak terkandung kearah susunan masyarakat yang baik maka selama itu pula perilaku hukum masyarakat sulit untuk mengarah kepada perilaku hukum
yang baik. Ini sebuah asumsi. Kalau kemudi- an ini dikembangkan lebih lanjut maka untuk menciptakan perilaku hukum yang baik maka struktur sosial yang mengitari tempat di mana hukum itu diberlakukan harus diperbaiki ter- lebih dahulu. 23

## Sistem Penegakan Hukum terhadap Pencegahan dan Penyalahgunaan Dadah di Malaysia
Penyalahgunaan dadah merupakan penyakit yang komplek yang merusak kehidupan, kor- ban penyalahgunaan dadah terutama dari segi fi sik, mental, sosial dan spiritual. Menyadari hal tersebut perawatan terhadap korban peny- alahgunaan dadah seharusnya diberikan per- hatian lebih terhadap berbagai keperluan kor- ban meliputi aspek fi sik, psikologi, mental, sprituil, dan sosial untuk membantu proses penyembuhannya, semakin parah masalah dan kecanduan yang dialami korban pada masing- masing aspek tersebut maka semakin tinggi kemungkinan untuk kambuh kembali ( relap), untuk bebas sepenuhnya daripada dadah dan didukung oleh perubahan diri dan gaya hidup adalah penting untuk penyembuhan total dan terbebas dari pengaruh dadah. 24
Dadah adalah bahan atau kimia yang san- gat berbahaya kepada individu yang menggu- nakannya karena akan mengubah cara berpikir dan tubuh manusia berfungsi. Dadah merupa- kan salah satu istilah yang merujuk kepada se- jenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesehatan seseorang dari segi fi sik, mental, emosional serta tingkah laku penggu-
23 M. Husni, “Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penegakan hukum,” Jurnal Equality, 11, No. 2, 2006: 86-93
24 Mahmood Nazer et.al, Mencegah dan Memuli- hkan Penagihan Dadah Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kualalumpur, 2006, 48.
na. Akibat dari efek ini, seseorang yang me- nyalahgunakan dadah akan menjadi pecandu dan akan terus bergantung hidup kepada da- dah. 25 Dadah berbahaya adalah obat atau ba- han yang untuk sementara waktu terkandung dalam tabel pertama yaitu ganja, daun koka. 26
Prinsip aturan hukum yang dipraktikkan di Malaysia secara umum mengikuti hukum administratif Inggris sebagaimana dikem- bangkan dalam pengadilan Malaysia. Keputu- san yang dibuat administrator dan pengadilan harus berada dalam lingkup kebijaksanaan atau yurisdiksi yang diberikan. Mereka harus mengikuti prinsip ’keadilan alami’ ( natural justice ). Salah satu pengecualian dalam aturan hukum adalah kekebalan konstitusional yang diberikan pada penguasa sehingga tidak da- pat tersentuh proses pidana ataupun perdata. Kekebalan ini dihapuskan pada tahun 1993 dengan syarat bahwa proses pengadilan ter- hadap raja atau penguasa harus diselengga- rakan melalui pengadilan khusus dan hanya diperbolehkan atas persetujuan Jaksa Agung. 27
Sistem Pemerintahan Demokrasi modern Kerajaan bagi sebuah negara yang lazimnya terdiri dari 3 (tiga) Badan Pemerintah, yaitu Badan Eksekutif, Badan Perundang-undangan dan Badan Kehakiman, setiap Badan Pemer- intahan ini mempunyai peranan penting dan spesi fi k. Badan Eksekutif ialah Badan Pelak-
25 “Pengenalan Dadah”, Pejabat Pentadbiran Acre- da, akses 7 November 2016, http://acreda.usim. edu.my/koleksi-acreda/pengenalan-mengenai- dadah.
26 Undang-Undang  Malaysia, Akta dadah berba- haya 1952 , Mdc Publisher SDN BHD, Pudu, Kualalumpur, 2009, 3.
27 “Perspektif Negara Singapura, Malaysia dan In- donesia serta Organisasi Internasional tentang Hukum Teknologi Informasi (Cyberlaw).” Sarah Mei. akses 25 Oktober 2016.www.academia. edu/.../Perspektif_Negara_Singapura_Malaysia_ dan_Indonesia.
sana, sementara Badan Perundang-undangan ialah bagian penentu undang-undang dan Ba- dan Kehakiman ialah Badan Penegak, Penga- dil dan Penafsir undang-undang. 28
Di Malaysia, Kerajaan persekutuan terdiri-dari 3 (tiga) badan utama yaitu, Ba- dan Eksekutif (Badan Pemerintah), Badan Perundang-undangan (Legislatif) dan Badan Kehakiman (Judiasari) dari segi teorinya ke- wenangan ketiga badan ini bertumpuk dan mempunyai perannya masing-masing. Hal ini berarti tidak ada campur tangan antara satu badan dengan badan yang lainnya keadaan ini bertujuan memastikan kenetralan dan objektif setiap badan tersebut, setiap badan tidak boleh mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dibuat oleh badan-badan yang lain, konsep ini dikenal sebagai pengkhususan kewenangan dan pemisahan kekuasaan, namun di  Malay- sia, walaupun sistem pemisahan kekuasaan ada tetapi pada hakikatnya pemisahan kekua- saan tersebut sulit dilaksanakan sepenuhnya memandang setiap badan tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. 29
Malaysia memiliki sistem federal yang membagi kekuasaan pemerintahan men- jadi pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pembagian kekuasaan ini ter- cantum dalam undang-undang dasar federal. Walaupun undang-undang dasar mengguna- kan sistem federal namun sistem ini berjalan dengan kekuasaan yang besar dari pemerin- tahan pusat. Beberapa kewenangan dari pe- merintahan federal adalah urusan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, polisi, hukum perdata dan pidana sekaligus prosedur dan ad- ministrasi keadilan, kewarganegaraan, keuan-
28  Mohd Syariefudin Abdullah dan Muhammad Ka- marudin, Kenegaraan dan Ketamadunan, Oxford Fajar SDN. BHD, Selangor Darul Ehsan, 2009,
94.
gan, perdagangan, perniagaan dan industri, perkapalan, navigasi dan perikanan, komu- nikasi dan transportasi, kinerja dan kekuasaan federal, pendidikan, kesehatan, ketenagaker- jaan, dan keamanan sosial.
Beberapa kewenangan negara bagian di- antaranya adalah hal-hal yang berkaitan den- gan praktik agama Islam dalam negara, hak kepemilikan tanah, kewajiban pengambilan tanah, izin pertambangan, pertanian dan ek- sploitasi hutan, pemerintahan kota, dan kerja publik demi kepentingan negara. Terdapat juga beberapa kekuasaan yang berlaku secara ber- samaan diantaranya sanitasi, pengaliran dan irigasi, keselamatan dari kebakaran, kepen- dudukan dan kebudayaan serta olah raga. Ke- tika hukum federal dan hukum negara bagian saling bertentangan maka hukum federallah yang dianggap berlaku. Masing-masing nega- ra bagian juga memiliki undang-undang dasar yang harus mencantumkan beberapa ketentu- an undang-undang dasar federal. Hal ini juga menyatakan Malaysia sebagai negara federal, monarki konstitusi, dan demokrasi parlement- er. 30
Ketentuan ini juga menyatakan Islam sebagai agama negara namun dengan tetap menghormati kebebasan beragama. Undang- undang dasar ini menyediakan kerangka cabang-cabang pemerintahan eksekutif, par- lemen, dan yudikatif. Undang-undang dasar federal membuat ketentuan mengenai beber- apa hak dan kebebasan tertentu, termasuk hak kebebasan individu, hak untuk diberitahukan alasan penahanan, hak untuk mendapatkan pe- nasehat hukum, dan dibebaskan dari penahan- an tanpa penundaan. Di antara hak dan kebe- basan terdapat juga larangan perbudakan dan kerja paksa, perlindungan dari hukum pidana
30 “Sistem Hukum Malaysia”, Gatot Sugiharto, akses 25 November 2016, www.gats_shmh: Sistem Hukum Malaysia,
retrospektif dan peradilan yang berulang, per- samaan hak di hadapan hukum dan persamaan perlindungan di bawah hukum, kebebasan bergerak, larangan pengasingan, kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, kebe- basan beragama, dan hak untuk tidak dirugi- kan oleh kemiskinan tanpa kompensasi yang memadai.
Keberlakuan beberapa hak dan kebe- basan ini absolut, sedangkan yang lain berlaku dengan beberapa persyaratan tertentu sebagai contoh parlemen diberi kewenangan membuat hukum yang membatasi kebebasan berpendap- at karena dianggap perlu dan merupakan lang- kah bijak bagi kepentingan keamanan negara federasi. Undang-undang dasar federal dapat diamendemen oleh undang-undang yang dike- luarkan parlemen jika didukung tidak kurang dari 2/3 (dua pertiga) keseluruhan jumlah ang- gota parlemen. Beberapa amendemen tertentu membutuhkan izin dari konferensi penguasa ( Conference of Rulers ).
Terdapat 4 (empat) sumber hukum pokok di Malaysia yaitu (1) hukum tertulis; (2) hu- kum kebiasaan; (3) hukum Islam; (4) hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari undang-un- dang dasar federal dan negara bagian, perun- dangan parlemen federal dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan (undang-un- dang dan peraturan). Legislasi tambahan dibuat oleh badan atau orang yang diberi ke- wenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah undang-undang parlemen federal atau legislasi negara bagian. 31
Hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak telah diadopsi secara formal dalam undang-undang hukum perdata tahun
31 “Perbandingan Struktur Sistem Hukum Malay- sia dan Indonesia”, Elsa Faleeda Binti Mohd Y, Akses 20 November 2016, syariah.uin-malang. ac.id/.../perbandingan-struktur-sistem-hukum- malaysia-dan-indonesia.
1956. Hukum kebiasaan terdiri dari hukum ke- biasaan Inggris dan peraturan persamaan hak yang telah dikembangkan pengadilan Malay- sia, yang di dalamnya terdapat kemungkinan adanya pertentangan dengan hukum tertulis dan juga penyesuaian-penyesuaian kuali fi kasi dan keadaan lokal yang dianggap pantas. Ter- dapat beberapa undang-undang yang meng- kodi fi kasi sebagian besar hukum kebiasaan, misalnya undang-undang kontrak tahun 1950, undang-undang penjualan barang-barang dan undang-undang pemberian keringanan khusus.
Pengadilan Malaysia mengikuti prin- sip stare decisis yaitu pengadilan mengikuti keputusan pengadilan sebelumnya, keputu- san pengadilan tinggi mengikat pada tingkat pengadilan di bawahnya, keputusan pengadi- lan banding mengikat pada pengadilan tinggi dan juga tingkat pengadilan di bawahnya dan keputusan pengadilan federal mengikat pada pengadilan banding dan pengadilan di bawah- nya, keputusan Dewan Privy ( Privy Council ) di Inggris mengikat pada banding yang dia- jukan di Malaysia namun pengajuan banding kepada Dewan Privy dalam hukum pidana akhirnya dihapuskan pada tahun 1978. Se- lanjutnya pengajuan banding kepada Dewan Privy untuk semua persoalan dihapuskan pada tahun 1985.
Keputusan dari ’House of Lords’ tidak mengikat, namun sering menjadi rujukan. Hukum Islam bersumber dari Kitab Suci Al Qur’an, interpretasi atas perbuatan nabi Mu- hammad, hukum yang disepakati ahli hu- kum pada masa kuno, penjelasan/pernyataan dari para cendikiawan kuno dan modern, dan dalam adat. Dalam konteks Malaysia yang memiliki keragaman ras, hukum Islam hanya berlaku pada kaum muslim sebagai hukum perseorangan, seperti pernikahan, perceraian, perwalian, dan warisan.
Undang-undang di Malaysia dibagi men- jadi dua yaitu, undang-undang tidak tertulis dan undang-undang tertulis. Undang-undang tidak tertulis ialah undang-undang yang tidak dibuat oleh Parlemen dan Dewan-dewan Neg- eri. Begitu juga undang-undang tersebut tidak terdapat didalam perlembagaan persekutuan dan Negeri bagian. Undang-undang tidak tertulis didalam kasus-kasus yang diputus- kan oleh mahkamah-mahkamah dan adat-adat daerah. Undang-undang tertulis ialah undang- undang yang terdapat di dalam Perlembagaan- perlembagaan persekutuan dan Negeri dan dalam sesuatu kanun dan statut. 32
Sumber undang-undang yang utama di Malaysia ialah Undang-undang tertulis yang mengandung perkara-perkara berikut: (1) Perlembagaan persekutuan adalah undang- undang tertinggi dinegara ini beserta perlem- bagaan-perlembagaan ke-13 yang menjadi persekutuan; (2) Perundangan yang diperkuat dan dewan-dewan Negeri mengikuti kuasa yang diberikan oleh perlembagaan-perlem- bagaan masing-masing; dan (3) Perundingan kecil atau yang dikuasakan, dibuat oleh pe- jabat dibawah kuasa yang diberikan kepada mereka oleh Akta Parlemen atau Enakmen Dewan-dewan Negeri. Undang-undang tidak tertulis mengandung hal-hal sebagai berikut: (1) Prinsip undang-undang Inggris dapat di- gunakan bagi keadaan daerah setempat; (2) Keputusan-keputusan kehakiman di Mah- kamah Tertinggi, yaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan dan Jawatan Kuasa Kehakiman Majlis Privy; (3) Adat kebiasaan penduduk setempat yang telah diterima seba- gai undang-undang oleh Mahkamah. Jelasnya sumber undang-undang di Malaysia terdiri- dari 5 (lima) macam yakni (1) Undang-undang
32 “Eksekusi Hukum Mati Menurut Undang-Un- dang di malaysia”’ akses 25 November 2016, http://digilib.uinsby.ac.id/1770/6/Bab%203.pdf
tertulis yaitu perlembagaan dan perundangan persekutuan dan Negeri. Undang-undang ini juga termasuk perundangan-undangan yang telah lama dan masih digunakan; (2) Putusan- putusan Mahkamah; (3) Undang-undang Ing- gris; (4) Undang-undang Islam; (5) Undang- undang Adat. 33
Kebijakan hukum yang diberlakukan pada sistem hukum Malaysia adalahHuku- man mati Mandatori yang menjadi sebuah ciri dalam hukum Malaysia yang digunakan untuk menghukum pelaku pembunuhan, penyelund- upan narkoba, kepemilikan senjata tanpa izin di wilayah keamanan, atau penembakan sen- jata api dengan niat melukai atau membunuh seseorang. Undang-undang hukuman mati di Malaysia ini didasarkan atas undang-undang Inggris yang sejak dulu dipakai. Undang- undang hukuman mati di Malaysia tidak sep- enuhnya berdasarkan hukum islam. Malaysia mendasarkan alasan “cepat mematikan” bagi hukuman gantung di Malaysia karena huku- man gantung dengan tali dipercayai mereng- gut nyawa terpidana tidak sampai dua detik.
Penerapan hukuman gantung di Malay- sia lebih didasarkan atas rasa kemanusian dan tidak dilihat dari posisi hukum islamnya. Hu- kuman gantung di Malaysia tidak mengenal muslim atau non muslim tetap dihukum gan- tung sampai mati jika terpidana telah terbukti bersalah. Menurut kanun Prosedur Jenayah sebab-sebab dijatuhkan hukuman mati menu- rut undang-undang di Malaysia ialah apabila: (1) Kejahatan yang dilakukan dengan cara merampas atau bersekongkol mengguling- kan kekuasaan yang di Pertuan Agong atau Raja-raja atau yang di Pertuan Negeri; (2) Ke- salahan yang berhubungan dengan Angkatan
33 “Sumber Undang-Undang Malaysia”, S. Noor- di, akses 25 November 2016, https://www.aca- demia.edu/6391431/SUMBER_UNDANG_UN- DANG_MALAYSIA,
bersenjata; (3) Kesalahan yang berhubungan dengan keterangan palsu dan kesalahan-ke- salahan terhadap keadilan awam yakni; (4) Membuat keterangan palsu dan kejahatan ter- hadap kepentingan umum; (5) Menggunakan keterangan yang diketahuinya palsu; (6) Men- geluarkan atau menandatangani pernyataan palsu; (7) Membuat pengakuan palsu tentang sesuatu perkara penting dengan pernyataan palsu; (8) Pernyataan palsu yang dibuat da- lam suatu pernyataan yang boleh diterima disisi undang-undang sebagai keterangan; (9) Menggunakan data sebagai yang benar pada semua pengakuan yang diketahuinya palsu; (10) Kejahatan terhadap jiwa Manusia; (11) Melakukan pengedaran terhadap dadah den- gan syarat-syarat tertentu yaitu 15 gram atau heroin, 1000 gram candu masak, 1000 gram candu mentah, 200 gram ganja sebagai mana yang diatur dalam Pasal 39 B, Akta dadah ber- bahaya 1952. 34
Persamaan dan Perbedaan terhadap Sistem Penegakan Hukum terhadap Penyalahgu- naan Narkotika dan Dadah
Pemahaman terhadap sistem hukum meme- gang peranan penting. Hal ini merupakan kon- sekuensi yang tidak dapat dihindari, mengin- gat interaksi antar bangsa yang semakin intens baik yang bersifat privat maupun publik yang di dalamnya diperlukan peraturan yang di- dasarkan pada suatu norma hukum ( legal norm ) tertentu yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing negara. Den- gan demikian, memahami ini merupakan per- soalan yang semakin urgent dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal laksa- na sebuah global village. Sebagai konsekuensi
34 Undang-Undang  Malaysia, Akta dadah berba- haya 1952, (Mdc Publisher SDN BHD, Pudu, Kualalumpur, 2009), 3.
dari realitas tersebut “interaksi dan kontraksi” antar sistem hukum akan semakin nyata dan tidak terhindarkan, bahkan akan terjadi deter- minasi dan superioritas sistem hukum yang satu terhadap sistem hukum lainnya.
Hukum komparatif sangat penting dalam hubungannya dengan penyelarasan hukum, yaitu dengan sengaja membuat agar peraturan hukum pada dua sistem hukum atau lebih, menjadi lebih serupa. Hukum komparatif juga sangat penting dalam kaitannya dengan peng- gabungan hukum, yaitu dengan sengaja me- masukkan peraturan-peraturan hukum yang identik kedua sistem hukum atau lebih. Proses ini sulit seringkali kesulitan terbesarnya bu- kan hanya karena banyaknya perbedaan opi- ni, tetapi juga karena kurangnya pemahaman akan cara pemikiran hukum dan konsep-kon- sep hukum satu sama lain. Karena itu, di sini- lah hukum komparatif akan sangat berguna.
Menurut Micheal Bogdan, hukum kom- paratif adalah membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dengan tujuan me- negaskan persamaan dan perbedaan masing- masing, hukum komparatif memberikan pe- mahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum di negara sendiri, boleh dikatakan banyak peraturan hukum dan lembaga hukum yang diterima di masyarakat berbudaya ses- ungguhnya muncul secara kebetulan dalam sistem hukum di negeri tersebut atau karena faktor sejarah atau faktor geogra fi khusus, dan kemungkinan besar banyak sistem hukum lain yang dapat bertahan cukup baik tanpa pera- turan-peraturan serupa. 35
Sistem hukum antara Indonesia dan Ma- laysia memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan pengaruh dari sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara, salah satu upaya untuk menemukan langkah dan upaya
35 Micheal  Bogdan, Pengantar perbandingan sistem hukum, (Nusa media, Bandung, 2010), 4.
yang tepat dalam rangka mengatasi penyalah- gunaan narkotika dan dadah maka salah satu langkah pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan hukum guna membandingkan sistem hukum yang berbeda dengan tujuan untuk menegaskan persamaan dan perbedaan.

## 1. Persamaan
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia memiliki beberapa persa- maan sebagai berikut:
a. Lembaga Peradilan Persamaan penegakan hukum terh- adap penyalahgunaan narkotika di Indone- sia dan penyalahgunaan dadah di Malay- sia tidak mempunyai lembaga peradilan khusus untuk narkotika, namun kasus pe- nyalahgunaan narkotika baik di Indonesia maupun di Malaysia diselesaikan mela- lui peradilan sipil, di Indonesia disebut dengan peradilan umum dan di Malaysia disebut dengan Mahkamah Sivil. Mah- kamah sivil di Malaysia terdiri dari mah- kamah tinggi dan mahkamah-mahkamah rendah. Mahkamah Tinggi pula terdiri daripada Mahkamah Agung dan Mahka- mahTinggi. Mahkamah ini didirikan oleh Konstitusi Federal. Yuridiksi mahkamah- mahkamah ini diperuntukkan dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1962.Mahkamah Rendah terdiri dari Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret, bagi Malaysia barat terdapat satu lagi Mahkamah Ren- dah yaitu MahkamahPenghulu. Pendirian dan yuridiksi mahkamah-mahkamah ini diperuntukkan di dalam Akta Mahka- mah-mahkamah Rendah 1948 (direvisi 1972). Di Mahkamah Sivil, pemeriksaan dan keputusan mengenai undang-undang
atau fakta atau pertentangan, maksudnya pihak yang bertentangan datang ke mah- kamah dan bertanding dalam usaha mer- eka untuk membuktikan dengan argumen dan keterangan yang sesuai tuduhan atau tuntutan mereka. 36
b. Penegak Hukum Sistem peradilan pidana terpadu ( in- tegrated criminal justice system ) merupa- kan sistem yang menghendaki adanya ke- selarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya meskipun masing-masing subsistem memiliki fung- si dan peranannya masing-masing. Pen- egak Hukum merupakan salah satu dari bagian subsistem peradilan pidana. 37 Per- samaan antara sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia dalam hal penegak hukum yaitu keduanya sama-sama memiliki lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan narko- tika adalah Badan Narkotika Nasional, sedangkan di Malaysia lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan dadah yaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK).
c. Asas-asas Pemidanaan
Dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia menganut persamaan ter- hadap unsur pidana bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum harus ada aturan yang mengatur sebelum- nya, asas ini dimaksudkan untuk adanya
36 Ibid., 5-6.
37 “Membangun Profesionalisme Aparat Pen- egak Hukum”, Frans Hendra Winarta, akses 20 November 2016, http://www.winartaip.com/ ezpdf/Membangun%20Profesionalisme%20 Aparat%20Penegak%20Hukum%2030.5.12.pdf,
kepastian hukum sehingga keadilan seba- gaimana yang dikatakan Aristoteles bah- wa kata adil mengandung lebih dari satu arti, adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang semestinya.
Dalam Pancasila  sila ke-5 disebut- kan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut berarti bahwa keadilan sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, selain daripada itu dalam undang-undang Dasar 1945 juga ditegaskan tentang keadilan tersebut, azas pemidanaan yaitu asas legalitas ini sangat diperlukan untuk dijadikan landasan hu- kum guna menemukan langkah hukum terhadap permasalahan khususnya terh- adap penyalahgunaan narkotika.

## 2. Perbedaan
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia memiliki beberapa perbe- daan sebagai berikut:
a. Penegak Hukum Perbedaan antara penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia dalam hal penegak hukum yaitu jumlah lembaga atau badan yang menan- gani penyalahgunaan narkotika, dimana jumlah penegak hukum yang menan- gani Narkotika di Malaysia lebih banyak dibandingkan dengan badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan Narko- tika di Indonesia.
Penanganan masalah penyalahgu- naan Narkotika di Indonesia hanya dilak- sanakan oleh 3 lembaga yaitu (1) Kepoli- sian Negara Republik Indonesia (Polri); (2) Badan Nasional Narkotika; (3) Ke- menterian Kesehatan Republik Indonesia
(Kemenkes Republik Indonesia). Sedan- gkan penanganan masalah penyalahgu- naan Dadah di Malaysia dilaksanakan oleh 4 lembaga, yaitu: (1) Kementerian Keselamatan Dalam Negeri; (2) Pihak Ja- batan Narkotik Polis Diraja Malaysia; (3) Bahagian Farmasi Kementerian Kesiha- tan Malaysia; (4) Agensi Anti Dadah Ke- bangsaan (AADK). Perbedaan mendasar dalam hal penegak hukum yaitu Kemen- terian Dalam Negeri Indonesia dan Ke- menterian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia.
b. Sanksi dan Hukuman
Perbedaan antara penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia terdapat dalam hal sanksi dan hukuman penyalahgunaan Narkotika. Sanksi dan hukuman penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan penyalahgu- naan dadah di Malaysia berbeda sesuai dengan pengaturan masing-masing neg- ara. Hukuman paling berat bagi peny- alahguna Narkotika di Indonesia adalah hukuman mati, kemudian penjara seumur hidup, dan hukuman paling ringan adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bu- lan yang diberlakukan bagi keluarga yang sengaja tidak melaporkan anak pecandu ke pihak yang berwajib. 38
Di Malaysia hukuman yang paling berat yang dapat dijatuhkan terhadap pe- nyalahgunaan narkotika adalah Hukuman mati mandatori bagi pengedar dadah, me- nawar untuk mengedar dadah berbahaya, melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan un- tuk atau bagi pengedaran narkoba berba- haya, memiliki 15 gm atau lebih dan her-
38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
oin atau mor fi n, memiliki 1000 gm atau lebih candu masak atau mentah, memiliki 40 gm kokain atau lebih, memiliki 200 gm atau lebih ganja, memiliki 2000 gm daun koka atau lebih, memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh; sabu atau pil ecstasy. 39
Pebedaan mendasar pada pember- lakuan pidana mati bagi penyalahguna Narkotika di Indonesia dan penagih dadah di Malaysia adalah pasal yang menjerat, dimana dalam pemberlakuan pidana mati bagi pecandu dadah di Malaysia sangat jelas disebutkan bagi pengedar Narkotika tanpa membedakan golongan Narkotika dan pemilik Narkotika dengan berbagai jenis dan jumlah yang disebutkan. 40 Se- dangkan pemberlakuan pidana mati bagi penyalahguna Narkotika di Indonesia diperuntukkan bagi pengedar Narkotika Golongan I dan Golongan II, diberlaku- kan juga bagi orang yang melakukan keg- iatan yang mendukung peredaran narko- tika Golongan I dan Golongan II. Selain itu pidana mati di Indonesia juga diber- lakukan bagi pelaku pemaksaan bagi anak dibawah umur. 41

## Penutup
Sistem penegakan hukum yang harus dilaksan- akan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah: (a) Aparat penegak hukum sebagai struktur hukum harus melandasi diri dengan moral yang baik serta harus konsisten dalam penegakan hukum terhadap penyalah- gunaan narkotika, bahwa sistem hukum yang ada saat ini belum dapat memberikan efek
39 Seksyen 39B. 40 Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234). 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
jera atau rasa takut terhadap penyalahgunaan narkotika; (b) Peraturan perundang-undangan terhadap penyalahgunaan narkotika belum dapat memenuhi tujuan dapat mencapai tu- juan daripada pemidanaan sehingga pelang- garan terhadap undang-undang Nomor 35 Ta- hun 2009 tentang narkotika sangat tinggi; (c) budaya masyarakat yang masih enggan dan merasa malu untuk melaporkan anaknya apa- bila terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut dan berusaha mendiamkan keadaan seperti ini sangat berpengaruh terhadap pere- daran narkotika seharusnya masyarakat harus mempunyai komitmen bersama untuk ber- peran aktif dalam pembarantasan narkotika di Indonesia.
Pemahaman terhadap sistem hukum da- lam keterkaitan dengan proses penegakan hu- kum dilakukan melalui sistem yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradi- lan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, sistem hukum yang berlaku dan dianut akan mempengaruhi penegakan hukum yang akan dilaksanakan. Sistem pene- gakan hukum terhadap penyalahgunaan dadah di Malaysia cukup efektif hal tersebut dilihat dari pemberian sanksi yang sangat konsisten terhadap para penyalahguna dadah. Ancaman hukuman mati mandatori di Malaysia merupa- kan langkah yang sangat ampuh untuk mem- berantas peredaran dadah yang terjadi dinega- ra tersebut, hal tersebut menurut penulis patut untuk ditiru terhadap konsistensi penerapan hukum terhadap penyalahguna narkotika tan- pa adanya diskriminasi dalam penegakannya, sehingga sanksi yang diterapkan akan dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku penyalahguna narkotika di Indonesia serta perangkat penegak hukum yang terkait harus mempunyai komitmen yang sama terhadap
para pengedar narkotika sebagai musuh neg- ara, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia “Joko Widodo” bahwa Narkotika adalah musuh utama negara dan menyatakan perang terhadap Narkotika.
Berdasarkan permasalahan tersebut Penu- lis memberikan saran yang dapat diajukan se- bagai alternatif solusi sebagai berikut: Penulis berpendapat bahwa para korban ini adalah orang-orang yang sakit yang butuh pengo- batan dan pendampingan untuk memulihkan mental dan kepercayaan dirinya,terhadap para pelaku dan pengedar Narkotika menurut penulis harus diberikan hukuman yang tegas yaitu dihukum Mati karena kejahatan yang dilakukan menurut Penulis merupakan ke- jahatan extra ordinary crime, akibat dari ke- untungan sesaat yang dicari mereka merusak generasi bangsa Indonesia sehingga hukuman Mati sangat pantas untuk diberikan kepada para pengedar dan penjual narkotika.

## Bibliography

## Journals
Azman Bin Mohd Noor, “Hukuman Mati Mandatori: Sam Analisis Menurut Penga- malan Undang-Undang di Malaysia dan Syariah,” Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat .
M. Husni, “Pemberdayaan masyarakat seba- gai upaya penegakan hokum”, Jurnal Equality , 11 No. 2, 2006.

## Books
Abdul wahid, Sunardi, Muhammad Iman Sidik. Kejahatan Terorisme persfektif Agama, HAM, dan hokum. Bandung: Ref- lika Aditama, 2004.
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jambi:CV. Mandar Maju, 2011.

## Dato’ Mohamad Shariff Bin Abu Samah, Da-
tin Asidah. Undang-Undang Jenayah Ma- laysia. Selangor Malaysia: International Law Book Service Petaling jaya. Jimly, Asshiddiqie. Menuju negara hukum yang demokrastis. Jakarta: PT Buana (Ilmu Populer), 2009.
Mardjono Reksodipoetro. sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada ke- jahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi. Pidato penguku- han penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
Micheal Bogdan. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Bandung: Nusa Media,
2010.
Mahmood Nazer et.al. Mencegah dan me- mulihkan penagihan dadah beberapa pendekatan dan amalan di Malaysia. Kualalumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2006. Mohd Syariefudin Abdullah dan Muhammad Kamarudin. Kenegaraan dan Ketamadu- nan, Oxford Fajar SDN. BHD. Selangor Darul Ehsan, 2009. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian hukum edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mem- pengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:
PT RajaGra fi ndo Persada, 2004.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Band- ung: Alumni, 1986.
Sunaryati Hartono. Berkonstruksi dan Gera- kan Hukum Progresif Membangun Hu- kum Nasional Indonesia Menjadi Hukum Progresif dan Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa De- pan. Konsorsium Hukum Undip, 2013. Warsito Hadi Utomo. Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Pub-
lisher, 2005.

## Websites
Anonim. “Eksekusi Hukum Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia.” akses 25 November 2016.http://digilib.uinsby. ac.id/1770/6/Bab%203.pdf.
Bakhri, Syaiful. “Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.” akses   7 Mei 2016.http:// dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/ tindak-pidana-narkotika-dan.html Faleeda, Elsa binti Mohd Y. “Perbandingan Struktur Sistem Hukum Malaysia dan Indonesia.” Akses 20 November 2016. syariah.uinmalang.ac.id/.../perbandin- gan-struktur-sistem-hukum-malaysia- dan-indonesia.
Humaira, Amy. “Persamaan Dihadapan Hu- kum (Pasal 28 D Ayat 1).” akses 21 Mei 2016.https://aminahhumairoh.word- press.com/2010/03/10/persamaan-dih- adapan-hukum
Jimly. “Konsep Negara Hukum Indonesia.” akses 21 Mei 2016.http://www.jimly. com/makalah/nama fi le/135/Konsep_ Negara_Hukum_Indonesia. Noordin, S.“Sumber Undang-Undang Malay- sia.” akses 25 November 2016.https:// www.academia.edu/6391431/SUM- BER_UNDANG_UNDANG_MALAY- SIA.
Mei, Sarah.“Perspektif Negara Singapura, Malaysia dan Indonesia serta Organisasi Internasional tentang Hukum Teknologi Informasi (Cyberlaw).” akses 25 Oktober 2016.www.academia.edu/.../Perspektif_ Negara_Singapura_Malaysia_dan_Indo- nesia.
Pejabat Pentadbiran Acreda. “Pengenalan Dadah”. akses 7 November 2016.http:// acreda.usim.edu.my/koleksi-acreda/pen- genalan-mengenai-dadah.
Ridwan.“Presiden Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba.” akses 25 Feb- ruari 2016 http://jambi.tribunnews. com/2016/02/25/presiden-tabuh-gen- derang-perang-terhadap-narkoba Sugiharto, Gatot. “Sistem Hukum Malaysia.” akses 25 November 2016.www.gats_ shmh: Sistem Hukum Malaysia.
Surbekti, Taat. “Pengantar Pendahuluan:
Gambaran Situasi Peredaran dan Peny- alahgunaan Obat.” akses 20 Desember 2015.https://www.linkedin.com/pulse/ penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia- pandangan-dari-sisi-taat-subekti.
Winarta, Frans Hendra. “Membagun Profe- sionalisme Aparat Penegak Hukum.” akses 20 November 2016.http://www.
winartaip.com/ezpdf/Membangun%20 Profesionalisme%20Aparat%20Pene- gak%20Hukum%2030.5.12.pdf

## Laws
Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234). Undang-Undang Dadah Berbahaya, Interna- sional Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 2013.
Undang-Undang Malaysia, Akta dadah ber- bahaya 1952, Mdc Publisher SDN BHD,
Pudu, Kualalumpur, 2009.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ten- tang Narkotika.
Akta 638, Akta Agensi Antidadah Kebang- saan 2004.