## Tinjauan Buku

## MEMBANGUN KOTA UNTUK GENERASI MENDATANG
Syarfina Mahya Nadila Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan—LIPI mahya.nadila@gmail.com
Judul : Mewariskan Kota Layak Huni Penulis : Nirwono Joga Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama Tebal : xxvii + 279 halaman Cetakan :  2017 Kota  menjadi  ruang huni dari  mayoritas masyarakat dunia, termasuk Indonesia.
Berdasarkan  data  kependudukan  yang  dirilis BPS 1 pada  tahun  2015  lalu,  jumlah  penduduk perkotaan  di  Indonesia  mencapai  53,3%  dari total  populasi  penduduk  dan  diperkirakan  pada tahun  2020  nanti  jumlahnya  akan  bekembang menjadi  56,7%.  Maka  dari  itu,  pemerintah Indonesia  memberikan  perhatian  yang  serius terhadap  perkembangan  perkotaan    dengan berpartisipasi  dalam dua kesepakatan  Internasional. Pada  September  2015,  pemerintah  Indonesia telah  menandatangani    kesepakatan  “Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan”  atau  “Sustainable Development Goals 2030 (SDGs)”.  SDGs pada prinsipnya menetapkan 17 tujuan pembangunan. Pada  poin  11  disebutkan  bahwa  tujuan pembangunan  adalah  “Sustainable  Cities  and Communities” yang diartikan “Menjadikan Kota dan  Pemukiman  Inklusif,  Aman,  Tangguh,  dan Berkelanjutan.” 2 Selain  itu,  pada  Oktober  2016 pemerintah  Indonesia  juga  menyepakati  “New Urban  Agenda  (NUA)  2036”  yang  merupakan hasil  dari  pertemuan  Habitat  III.  “New  Urban
1 Di  unduh  dari    https://www.bps.go.id/ linkTabelStatis/view/id/1276. Diakses tanggal 28 Agustus 2017.
2 Diunduh  dari  http://www.sdgsindonesia. or.id/index.php/sdgs/item/189-tujuan-11-kota- dan-permukiman-yang-berkelanjutan).    Diakses tanggal 6 Agustus 2017.
Agenda”  menjadi  tujuan  jangka  panjang  bagi perkembangan kota-kota baru di Indonesia, yaitu mendukung urbanisasi, membangun konektivitas antarurban,  peri-urban  dan  rural,  mendukung kesetaraan,  mendukung  perencanaan  urban  secara nasional,  relevansi  SDGs  dalam  mendukung urbanisasi  yang  berkelanjutan,  serta  penguatan institusi  untuk  mewujudkan  agenda  kota  baru. 3 Isu  mengenai  kota  baru  bisa  dikatakan  sebagai sebuah keniscayaan bagi masyarakat dunia yang membutuhkan habitat lingkungan hidup, terlebih bagi  masyarakat  Indonesia.  Mencermati  hal tersebut, buku yang berjudul  “Mewariskan Kota Layak  Huni”  merupakan  referensi  yang  tepat bagi para pemerhati isu perkotaan di tanah air.
Secara umum, buku ini menarasikan hal- hal yang perlu dipertimbangkan dalam menciptakan sebuah  lingkungan  perkotaan  yang  layak  huni. Alih-alih  melihat  dalam  ruang  hampa,  buku  ini menegaskan  pentingnya  penciptaan  lingkungan perkotaan  sesuai  dengan  konteks  pertumbuhan penduduk  dengan  narasi-narasi  relasi  sosial  di ranah  global,  sekaligus  dampaknya  terhadap Indonesia. Buku ini menyajikan pula topik-topik yang  sarat  dengan  isu  kekinian  dalam  kajian perkotaan,  seperti  kebutuhan  akan  pentingnya kota-kota  baru  dalam  menyongsong  bonus demografi,  isu  kota  berketahanan,  konektivitas
3 Diunduh dari (http://www.habitat- indonesia.or.id/page/detail/1/new-urban- agenda) pada 6 Agustus 2017.
antarwarga  kota,  Kota  Cerdas,  hingga  konsep urbanisasi (yang) berkelanjutan.
Buku  ini  terdiri  dari  lima  bagian  yang menceritakan  pembangunan  kota  dengan  cukup komprehensif. Masing-masing bagian terdiri dari lima  sampai  dengan  delapan  subbagian.  Bagian pertama  mencoba  untuk  memprediksi  berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan pertumbuhan kota-kota baru di Indonesia. Kota-kota baru yang bertumbuh  ini  akan  membawa  banyak  dampak, baik demografi, ekonomi, regulasi, ekologi, maupun iklim.
Pada  bagian  kedua,  dipaparkan  cara pengelolaan  sebuah  kota  yang  berkelanjutan. Salah satu contoh yang diangkat dalam buku ini adalah  perangkat  aplikasi  pelayanan  publik  di Kota Jakarta, dengan konsep “Jakarta Smart City (JSC)”.  Selain  itu,  juga  diangkat  isu  arus urbanisasi  yang  memberikan  tantangan  kepada kota untuk dapat memenuhi kebutuhan warganya termasuk kebutuhan akan pemukiman.
Pada  bagian  ketiga,  dipaparkan  mengenai isu  sarana  penunjang  suatu  kota.  Disebutkan bahwa kota tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri,  sehingga  setiap  kota  harus  berjejaring dan  terkoneksi  dengan  semua  stakeholder  di dalam  maupun  dari  luar  kota  tersebut.  Sistem transportasi  yang  baik  misalnya,  akan  menunjang konektivitas dan mobilitas antarwarga tersebut.
Bagian  keempat  buku  ini  memaparkan cara  mewujudkan  kota  yang  layak  huni.  Hal yang  harus  diperhatikan  adalah  dibutuhkannya kesamaan  visi  dan  kemitraan  yang  kuat antarlembaga untuk membangun kota yang layak huni,  tidak  hanya  di  tingkat  lokal  tetapi  juga  di tingkat nasional dan global.
Pada  bagian  terakhir,  penulis  secara persuasif  menyerukan  kepada  semua  komponen masyarakat  kota  untuk  mewujudkan  aksi  bersama menuju  kota  baru  yang  berkelanjutan  dan  layak huni. Dalam subbagian terakhir, penulis memaparkan delapan  Aksi  Baru  Perkotaan  Indonesia  (Indonesia New  Urban  Action/INUAct),  yaitu  (1)  Ayo membangun,  (2)  Memperkuat  Sumber  Daya Manusia  Lokal,  (3)  Keterlibatan  Semua  Pihak, (4)  Ekonomi Hijau, (5)  Warga  Cerdas,  (6)  Kota Cerdas  Berkelanjutan,  (7)  Konektivitas,  dan  (8) Habitat Berkelanjutan.
Secara  umum  buku  ini  memberikan banyak wacana  tentang  kota  sebagai  ruang  huni yang  layak  bagi  kehidupan  masyarakatnya. Sayangnya,  tidak  satupun  dari  wacana  tersebut
yang  dibahas  secara  tuntas  oleh  penulis. Meskipun  demikian,  setidaknya  terdapat  beberapa isu penting dan teraktual yang disampaikan oleh penulis  buku.  Maka  dari  itu,  pada  pembahasan tinjauan buku kali ini akan mengkaji lebih dalam terkait topik-topik tersebut. Pertama, pentingnya menghadirkan kota-kota baru dalam menghadapi bonus  demografi.  Kedua,  isu  kota  yang berketahanan, khususnya terkait dengan dampak perubahan iklim (climate change).  Ketiga, gagasan tentang  Kota  Cerdas  (Smart  City)  yang  kini tengah  banyak  dikaji  dan  mulai  diimplementasikan di beberapakota di Indonesia. Keempat, masalah kohesivitas  masyarakat  sebagai  dampak  dari perubahan  sosial  yang  begitu  cepat  pada masyarakat  perkotaan.  Terakhir  adalah  masalah yang  tidak  pernah  kunjung  habis  dibahas  dalam isu  perkotaan  yaitu  soal  transportasi  yang  layak bagi masyakat perkotaan.
Kota-kota Baru dan Bonus Demografi
Bonus  demografi,  atau  sering  juga disebut  dengan  istilah  demographic  dividend atau  demographic  gift,  dapat  diartikan  sebagai keuntungan  ekonomis  yang  disebabkan  oleh menurunnya  rasio  ketergantungan  sebagai  hasil dari  proses  penurunan  fertilitas  jangka  panjang (Adioetomo,  2005:23  dalam  DSF,  2011:1). Beberapa  studi  lainnya  seperti  Bloom,  dkk. (2011:  1-2)  dan  Bloom,  et.al.  (2003:  25  dalam DSF, 2011:1), memasukkan pula faktor turunnya tingkat  mortalitas,  di  samping  penurunan  fertilitas, sebagai  penyebab  terjadinya  transisi  demografi tersebut.  Dengan  bergesernya  distribusi  usia penduduk  dari  penduduk  usia  nonproduktif  ke penduduk usia  produktif  (atau usia  kerja),  maka investasi  yang  sebelumnya  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan  penduduk  termuda  dalam populasi  dapat  dialihkan  untuk  pembangunan ekonomi  dan  kesejahteraan  keluarga  (Ross 2004:1 dalam DSF, 2011:1).
Bagaimanapun  bonus  demografi  adalah peluang (window of opportunity) yang dinikmati suatu  negara  sebagai  akibat  dari  besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun)  dalam  evolusi  kependudukan  yang dialaminya.  Di  Indonesia  fenomena  ini  terjadi karena  proses  transisi  demografi  yang  berkembang sejak  beberapa  tahun  lalu  dipercepat  oleh keberhasilan  kebijakan  kependudukan  menurunkan tingkat  fertilitas,  meningkatkan  kualitas  kesehatan, dan  suksesnya  program-program  pemerintah (Munawar, 2015: 124). Bagaimanapun, keberadaan bonus  demografi  tak  terelakan  bagi  Indonesia
yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang  besar. Oleh  karena  itu,  wajar  apabila  potensi  anugerah ini perlu disikapi dari banyak sisi. Salah satunya adalah  ketersediaan  tempat  hunian  yang  layak bagi  mereka  agar  bonus  demografi  dapat dioptimalkan  menjadi  pertumbuhan  ekonomi yang positif bagi Indonesia.
Pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang tinggi  berimplikasi  pada  kebutuhan  lahan  yang berujung  pada  dibutuhkannya  kota-kota  baru  di Indonesia.  Dalam  buku  ini  disebutkan  bahwa untuk  menampung  setidaknya  100  juta  tenaga kerja baru maka dibutuhkan setidaknya 100 kota baru.  Untuk  itu,  diperlukan  langkah-langkah strategis  dalam  menyiapkan  kota-kota  baru tersebut,  seperti konsep, rencana induk, regulasi, dan rencana finansial.
Keberadaan kota baru dibutuhkan dalam menjawab  masalah  urbanisasi  dan  lingkungan perkotaan.  Kota  baru  sebagaimana  yang  dituliskan dalam buku ini bukanlah model paradigma lama yang  mengetengahkan  kota  baru  sebagai bentukan  dari  adanya  kebutuhan  pasar  dimana kota yang tercipta harus mampu mengakomodasi limpahan  dari  pusat  kota  guna  melahirkan  kota besar (mega city). Paradigma yang ingin disoroti justru  adalah  sebaliknya  dimana  kota  baru  tidak membutuhkan  pasar,  tetapi  menciptakan  pasarnya sendiri  termasuk  sumber-sumber  perekonomian baru  yang  mampu  meningkatkan  daya  saing nasional.  Untuk  menciptakan  kota  baru  sebagai hunian  yang  mampu  menampung  dan  juga mengoptimalkan potensi masyarakat usia produktif, kota-kota  baru  ini  perlu  didukung  oleh infrastruktur  yang  memadai,  khususnya  yang berkaitan  dengan  konektivitas,  agar  distribusi penawaran  (supply)  dan  permintaan  (demand) tetap stabil.
Dalam  buku  ini  juga  dipaparkan  bahwa keberadaaan kota baru dalam menjawab kebutuhan bonus  demografi  setidaknya  memiliki  delapan tantangan,  yakni  sumber  daya  manusia  (SDM), aksesibilitas,  keamanan,  investasi,  infrastruktur, lisensi,  lahan  dan  air,  dan  rencana  tata  ruang. Adapun  strategi  pengembangan  kota  baru  yang diajukan adalah narasi mengenai quickwin, yaitu menarik  para  pelaku  kegiatan  ekonomi  (anchor investor); menjamin ketersediaan lahan; mengintegrasikan antara  pusat  kegiatan  ekonomi  dengan  hub logistik dan jalur logistik; menciptakan kota baru sebagai  kebangkitan  ekonomi;  serta  menyediakan dukungan  insentif  dan  infrastruktur  daerah  yang
akan dikembangkan  dari  pemerintah  pusat  (Joga, 2017: 10-12).

## Kota Berketahanan
Isu  yang  juga  dibahas  dalam  buku  ini adalah isu kota berketahanan yang menjadi salah satu  indikator  kota  layak  huni.  Meskipun  dalam buku ini tidak dijelaskan definisi kota berketahanan, akan tetapi didalam buku tersebut diangkat  isu  perubahan  iklim  sebagai  salah  satu isu yang terkait dengan isu perkotaan. Fenomena kota berketahanan yang didiskusikan di buku ini adalah  kota  sebagai  penghasil  emisi  gas  rumah kaca dan kota sebagai penerima dampak perubahan iklim.  Dijelaskan  bahwa  lebih  dari  50% penduduk tinggal di kawasan perkotaan dan akan terus  meningkat  jumlahnya  sehingga  kebutuhan energi  per  kapita  meningkat.  Penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca adalah dari sektor transportasi.  Meningkatnya  jumlah  penduduk  di kota tidak lain  salah satunya  adalah karena kota sebagai  mesin penggerak pertumbuhan  ekonomi dengan  75%  produk  domestiuk  bruto  (PDB). Pada  Rencana  Aksi  Nasional  Gas  Rumah  Kaca (RAN  GRK),  terdapat  pergeseran  penyumbang sumber emisi GRK (2010-2030), di mana sektor emisi di perkotaan semakin meningkat, terutama di  sektor  energi,  transportasi,  dan  limbah. Sumbangan energipada emisi GRK sebesar 29% (2010),  46%  (2020),  dan  50%  (2030).  Limbah menyumbang emisi sebesar 7% (2010) dan 10% (2020 dan 2030).
Di  sisi  lain,  kota  sebagai  penerima dampak  perubahan  iklim  sebagian  besar  adalah kota-kota  yang  berada  di  wilayah  pesisir  atau zona pesisir elevansi rendah. Zona pesisir elevasi rendah  (low  elevation  coastal  zone/LECZ) merupakan wilayah di pesisir dengan ketinggian 10  meter  di  atas  permukaan  laut.  Kota-kota tersebut  merupakan  2%  dari  luas  daratan  dunia tetapi mengandung 10% total populasi dunia dan 13%  populasi  perkotaan.  Adapun  LECZ  di Indonesia  meliputi  Cirebon,  Jakarta,  Makassar, Manado,  Palembang,  Pontianak,  Semarang,  dan Surabaya. Penduduk kota-kota tersebut pun rata- rata tinggal di zona ini, bahkan di Makassar dan Palembang  seluruh  penduduknya  bermukim  di LECZ (Joga, 2017:23-24).
Isu  kota  yang  berketahanan  sebenarnya tidak  hanya  berhenti  pada  isu  kota  dan perubahan  iklim,  tetapi  juga  pada  isu  kota  dan bencana  alam,  seperti  gempa  bumi,  banjir  rob atau  banjir  karena  air  hujan.  Hasil  penelitian
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI) pada  tahun  2017  tentang  kota  tangguh  bencana di  Semarang 4 menunjukkan  bahwa  banjir  rob  di Kecamatan  Kemijen  dan  Tambak  Lorok  yang mengakibatkan  penurunan  tanah  secara  terus menerus mengharuskan warga untuk beradaptasi dengan meninggikan rumah mereka. Lebih parah lagi,  sebagian  besar  masyarakat  melakukan peninggian  tapak  rumah  dengan  cara  menimbun sampah  sebagai  fondasi  rumah.  Rumah-rumah yang  mengalami  penurunan  tanahnya  dibongkar lalu  dasarnya  ditimbun  dengan  sampah  sampai permukaannya  sejajar  dengan  jalan  lalu  atapnya ditinggikan.  Peninggian  rumah  dengan  sampah dipilih karena sebagian besar  masyarakat adalah nelayan  dan  hidup  dalam  kemiskinan.  Kondisi ini  tentu  tidak  mencirikan  kota  yang  berketahanan apalagi  kota  yang  layak  huni.  Namun,  kondisi seperti ini mudah ditemukan di sana.
Dalam merumuskan kota yang berketahanan yang  berujung  pada  kota  layak  huni  dapat merujuk pada pembangunan kota yang prolingkungan. Pembangunan  kota  yang  prolingkungan  dapat memperkecil  degradasi  sumber  daya  alam  dan lingkungan  di  suatu  kota.  Apalagi,  paradigma pembangunan  yang  dulu  dilakukan  lebih menekankan pada pembangunan ekonomi semata.  Sumber  daya  alam  dan  lingkungan digunakan sebagai landasan dasar bagi pertumbuhan ekonomi  sehingga  hal  ini  mengakibatkan  tidak dipedulikannya  kaidah-kaidah  konservasi  (Abdoellah, 2016: 79). Selain itu, terkendalanya pembangunan yang  berkelanjutan  disebabkan  kebijakan  yang bersifat  parsial.  Sering  sekali  terjadi  ketidak- sesuaian  program  antara  satuan  kerja  perangkat daerah yang satu dengan yang lain. Terjadi juga fragmentasi pembangunan yang diperparah dengan kurangnya  komitmen  politik  dari  berbagai pemangku  kepentingan  (Abdoellah,  2016:  80). Dengan  demikian,  pemerintah  kota  wajib memiliki  keberpihakan  kepada  pembangunan yang  prolingkungan  agar  tercipta  kota  yang berketahanan.

## Kota Cerdas (Smart City)
Smart  City,  mungkin  topik  ini  bisa dibilang sebagai isu mutakhir yang dibahas oleh penulis  buku.  Di  dalam  buku  ini,  gagasan mengenai  kota  layak  huni  yang  diajukan  oleh
4 Hasil  observasi  lapangan  penelitian  Unggulan Resilient  City  LIPI  di  Semarang,  pada  15-22  Mei 2017  oleh  Syarfina  Mahya  Nadila  dengan  Prof. Henny Warsilah sebagai Peneliti Kepala.
penulis  buku  juga  perlu  menimbang  pemanfaatan teknologi  bagi  kenyamanan  tempat  tinggal masyarakat  perkotaan.  Isu  kota  cerdas  memang tengah  menjadi  trenglobal  seiring  dengan perkembangan  teknologi  yang  begitu  cepat. Setidaknya  dalam  dua  tahun  terakhir,  konsep “smart city” menjadi pembahasan dalam forum- forum diskusi pemerhati isu perkotaan dan lebih- lebih  lagi  di  kalangan  pemerintah  daerah. Beberapa  kota  di  Indonesia  terlihat  telah  mulai menggemakan  konsep  “smart  city”  dengan berbagai  macam  cara  pandang,  pendekatan,dan rencana  implementasi.  Smart  City  diklaim sebagai  solusi  cerdas  yang  dirasa  mampu menyelesaikan  sejumlah  masalah  di  perkotaan, seperti pelayanan publik, transparansi pelayanan, distribusi informasi yang cepat, hingga peningkatan keamanan bagi masyarakat kota.
Secara  definisi,  “smart  city”  atau  kota yang  cerdas  adalah  kota  yang  bisa  mengelola sumber  dayanya,  termasuk  sumber  daya  alam dan  manusia,  sehingga  warganya  dapat  hidup nyaman,  aman,  produktif,  dan  berkelanjutan. Meski  identik  dengan  penerapan  teknologi, seperti  dikatakan  Joga  (2017),  konsep  kota cerdas  bukanlah  “kota”  ditambah  “teknologi”. Menurutnya,  kota  cerdas  adalah  kota  yang menggunakan  solusi  cerdas  untuk  mengatasi permasalahan  perkotaan.  Saat  ini,  sistem  yang dibangun  lebih  banyak  menggunakan  “tools” untuk memudahkan pengelolaan kota.
Contoh  yang  ada  sekarang  ini  yaitu adanya  banyak  aplikasi  pengelolaan  perkotaan yang  dapat  diunduh  pada  perangkat  mobile phone. Salah satu sistem pelaporan yang saat ini banyak  digunakan  oleh  masyarakat  adalah “Qlue”.  “Qlue”  banyak  digunakan  di  kota Jakarta  dan  sekitarnya.  Melalui  sistem  ini masyarakat  dengan  mudah  dapat  membuat laporan  pengaduan  hanya  dengan  mengunduh hasil  foto  pengaduan  melalui  aplikasi  “Qlue”  di ponsel  pintar.  Setelah  itu  pihak  “Qlue”  akan meneruskannya  ke  pemerintah  kota  terkait dengan  pengaduan  tersebut.  Aplikasi  “Qlue” merupakan  salah  satu  start-up  di  bidang  jasa pelayanan untuk masyarakat. Selain itu, ada pula situs smartcity.jakarta.go.id. Melalui situs tersebut,  dapat  dilihat  persebaran  sarana  dan prasarana,  data  jumlah  aduan,  data  kegiatan satuan  kerja  perangkat  daerah,  dan  kegiatan badan-badan  atau  lembaga-lembaga  nasional. Penggunaan  perangkat  aplikasi  ini  memang semakin  memudahkan  penduduk  DKI  Jakarta dan  sekitarnya  untuk  berpartisipasi  dalam
pembangunan  wilayahnya.  Namun,  kemudian muncul satu pertanyaan. Apakah masyarakat dari kelas  menengah  ke  bawah  dapat  dengan  mudah mengakses  aplikasi  tersebut,  mengingat  kondisi ekonomi yang menghimpit mereka?
Meskipun  demikian,  perlu  menjadi catatan  bahwa  dalam  implementasinya  tidak sepenuhnya  konsep  kota  cerdas  ini  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Program  kota cerdasyang  kini  mulai  banyak  diadopsi  oleh pemerintah daerah menganggap bahwa teknologi sebagai  solusi  yang  paling  tepat  untuk menyelesaikan semua masalah perkotaan. Hal ini tentu  saja  keliru  mengingat  teknologi  bukanlah solusi,  melainkan  alat  yang  dapat  membatu mengurai  masalah  perkotaan  yang  sangat kompleks  sehingga  permasalahan  kota  dapat diselesaikan  dengan  lebih  efektif  dan  efisien. Indikator kota cerdas bahkan bukan soal aplikasi teknologi  yang  paling  mutakhir  agar  terkesan sebagai  kota  yang  hi-tech.  Berdasarkan  konsep awalnya,  keberhasilan  kota  cerdas  setidaknya harus memenuhi enam indikator,  yakni  masyarakat kota  yang  cerdas-terdidik  (smart  people), lingkungan  yang  aman, nyaman, dan berkelanjutan (smart  environment),  pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan pendapatan masyarakat (smart economy), mobilitas  masyarakat  yang  lancar  (smart mobility), masyarakat yang hidup berbudaya dan berkualitas   (smart  living),  serta  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  adil,  demokratis, partisipatif, dan akuntabel (smart governance). 5
Kota  layak  huni  seyogianya  adalah sebuah  tatanan  kota  cerdas  yang  berarti  sebuah ekosistem yang mampu mewujudkan masyarakatnya menjadi cerdas atau well  educated dan memiliki kesadaran berpartisipasi aktif dalam membangun kotanya.  Maka,  bisa  dikatakan  bahwa  elemen terpenting  dalam  konsep  kota  cerdas  adalah masyarakatnya  itu  sendiri.  Dengan  partisipasi masyarakat yang cerdas diharapkan akan mampu menghadirkan  tata  kelola  pemerintahan  kota yang  baik.  Selanjutnya diharapkan  akan  tercipta sistem  tata  kelola  perkotaan  yang  cerdas  pula yang  dapat menjawab  persoalan-persoalan pembangunan  sosial-budaya,  fisik-lingkungan, dan ekonomi secara berkelanjutan.
5 Interactive.smartcity.jakarta.go.id  Diakses tanggal 6 Agustus 2017.

## Kohesifitas Masyarakat
Memiliki  jejaring  sosial  di  masyarakat yang  kuat  juga  menjadi  salah  satu  faktor  untuk mewujudkan kota  yang layak huni. Dalam buku ini  dikutip  pendekatan  jejaring  sosial  menurut Wasserman dan Faust (1994) yang menyebutkan bahwa perilaku manusia melekat pada hubungan antarpersonal  dalam  jaringan  kerja,  yang bentuknya  bisa  formal  dan  informal.  Putnam (2000)  menegaskan  bahwa  semakin  kuatikatan sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka mereka  semakin  berpeluang  untuk  menggerakkan sumber  daya,  baik  lokal  maupun  ekstra  lokal. Landeers  (2002)  berpendapat  bahwa  pilihan akhir  dari  seseorang  adalah  gambaran  dari atribut  di  dirinya  dan  sekaligus  pengaruh  dari orang-orang sekitarnya (Joga, 2017:89). Adapun penelitian  yang  diangkat  adalah  penelitian  yang dilakukan  pada  masyarakat  di  bantaran  sungai Bengawan Solo yang tinggal di bibir sungai atau tanggul,  dimana  terdapat  1.100  rumah  dan sekitar  1.300  keluarga  tinggal  di  luar  tanggul. Walau sering terkena banjir, masyarakat enggan dipindahkan.  Bukan  karena  faktor  ekonomi, tetapi  ternyata  karena  ikatan  sosial  yang membuat  mereka  berpreferensi  tinggal  disana. Mereka bukan masyarakat yang  kurang mampu, tapi  juga  bukan  yang  ekonominya  kuat  (Joga, 2017:90).  Hal  ini  menunjukkan  kohesi  sosial yang  kuat  di  masyarakat  akan  menentukan tingkat kenyamanan di suatu wilayah.
Contoh lain terkait dengan hal ini adalah keengganan  warga  di  Kecamatan  Taman  untuk dipindahkan  menyongsong  pembangunan  Tol Surabaya  Mojokerto  (Nadila,  2013).  Alasan warga  untuk  menolak  pemindahan  tidak  hanya karena  masalah  ganti  rugi  tetapi  juga  karena adanya ikatan sosial yang sudah lama terbangun antarwarga. Ikatan sosial  inilah yang  menyebabkan tingginya tingkat kohesi antarwarga. Kohesifitas sosial antarwarga diperlukan untuk mewujudkan kota  yang  layak  huni  karena  dari  kohesifitas inilah dapat ditekan angka kriminalitas, kemudahan  mencapai  konsesus  warga,  dan  juga dapat meredam konflik di masyarakat sekitar.

## Transportasi di Perkotaaan
Salah  satu  isu  yang  menarik  yang  juga dibahas  dalam  buku  ini    adalah  isu  transportasi yang  terintegrasi  di  Jakarta,  Bogor,  Depok, Tangerang,  dan  Bekasi  (Jabodetabek).  Masalah kemacetan  khususnya  di  jam-jam  sibuk  sudah bukan  hal  baru  di  wilayah  Jabodetabek.  Dalam
buku  tersebut  dijelaskan  angka  pergerakan kendaraan  di  DKI  Jakarta  sebanyak  19.447.977 pergerakan  kendaraan,  Kabupaten  Bogor-Kota Bogor-Kota Depok sebanyak 5.343.146 pergerakan kendaraan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 5.654.504 pergerakan kendaraan, serta Kabupaten dan Kota Bekasi  sebanyak  6.771.950  pergerakan  kendaraan (Joga,  2017:132).  Dari  data  yang  disajikan  oleh penulis,  terlihat  padatnya  pergerakan  kendaraan yang  melintas  di  Jabodetabek.  Kepadatan  yang terjadi  disebabkan  oleh  tingginya  jumlah kendaraan  pribadi,  baik  roda  dua  atau  roda empat.  Berdasarkan  data  tahun  2004,  sebesar 61,46% kendaraan roda dua mendominasi jalan- jalan  di  DKI  Jakarta.  Selanjutnya,  disusul  oleh kendaraan  roda  empat  sebesar  25,85%  (P2E- LIPI,  2009:40).  Untuk  mengurangi  kemacetan, khususnya  di  jam-jam  sibuk,  dan  memudahkan mobilitas  warga  maka  dibangunlah  sarana transportasi  massa  yaitu  Bus  Trans  Jakarta, KRL-Commuter, dan kini tengah dibangun MRT dan  LRT.  Diharapkan  dengan  adanya  sarana transportasi  massa  ini  nantinya  dapat  mengurangi kemacetan khususnya di Jabodetabek.
Namun,  selain  transportasi  massa  di tengah-tengah  masyarakat  juga  muncul  transportasi alternatif  yang  lebih  mengedepankan  kenyamanan dan  kecepatan  waktu  ketimbang  transportasi yang  sudah  ada,  yaitu  transportasi  online. Transportasi  online  yang  cukup  diminati  adalah transportasi  Go-Jek,  Grab,  dan  Uber.  Ketiga transportasi  online  ini  banyak  digunakan masyarakat karena kecepatan dan kenyamannya. Namun, transportasi online ini tidak mendukung terciptanya  kota  yang  layak huni  karena  mereka yang  menggunakan  transportasi  ini  berkendara secara  individu  dan  bergerak  secara  massal. Alih-alih  mengurangi  kemacetan,  transportasi online  ini  malah  menambah  jumlah  volume kendaraan  di  jam-jam  sibuk.  Meskipun  begitu, transportasi online ini memiliki tingkat pertumbuhan  bisnis  yang  tinggi.  Indonesia  adalah pasar transportasi online terbesar di Asia Tenggara. Pada  tahun  2015,  pasar  transportasi  online mencapai  0.8  miliar  USD.  Pada  tahun  2025, diperkirakan  pasar  ini  terus  tumbuh  mencapai 15.4 miliar USD (Nugroho, 2017:10).

## Penutup
Ibarat  sebuah  katalog,  buku  ini  banyak menyajikan  informasi  mengenai  isu  perkotaan yang  tengah  hangat  dibahas  di  ruang-ruang dikusi.  Penulis  begitu  piawai  membawa  topik
Kota Layak Huni sebagai pemantik pembahasan isu-isu  perkotaan  yang  saat  kini  tengah  menjadi trending  topic.  Akan  tetapi,  sayangya  tidak semua  isu  dibahas  secara  mendalam.  Penulis buku  terkesan  hanya  ingin  menyampaikan bahawa gagasan mengenai kota layak huni perlu banyak  mempertimbangkan  isu-isu  perkotaan yang  lain.  Meskipun  demikian,  buku  ini  perlu diapresiasi karena secara implisit buku ini seolah mengajak para pembacanya untuk bersama-sama memikirkan  tentang  kota  seperti  apakah  yang akan  kita  hasilkan  untuk  generasi  mendatang. Bagaimanapun  buku  ini  telah  mengajak  kita untuk  melakukan  refleksi  atas  realitas  masalah dan  tantangan  pembangunan  perkotaan  yang bekelanjutan  agar  mampu  menjawab  harapan masyarakat  perkotaan  untuk  menempati  ruang hidup  yang  layak.  Tentu  kita  berharap  adanya kota  yang  tidak  hanya  penuh  dengan  gedung- gedung  tinggi,  multiakses  untuk  perumahan, maupun  pemukiman  serta  akses  transportasi yang serba berteknologi tinggi melainkan sebuah ekosistem  kota  yang  memiliki  nilai  dan  budaya yang  baik  sehingga  layak  dan  nyaman  untuk dihuni.

## Daftar Pustaka
Joga, Nirwono. (2017). Mewariskan Kota Layak Huni.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Abdoellah,  Oekan  S.  (2016).  Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Nugroho,  Anda  dan  Eko  Wicaksono.  (2017). Estimating  the  Size  and  the  Impact  of Online-Based  Transportation  in  Indonesia. Makalah dipresentasikan di The Conference of  the  6 th Indonesian  Regional  Science Association  (IRSA)  International  Institute Manado, 17-18 Juli 2017.
Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. (2009). Manajemen Transportasi  Publik  di  DKI  Jakarta. Jakarta: LIPI Press.
Decentralization Support Facility. (2011). Indonesia’s  Intergovermental  Transfer: Response  on  Future  Demographic  and Urbanization Shifts. Diunduh dari http://
documents.worldbank.org/curated/en/ 548511468260133592/pdf/684550ESW 0P11900Urbanization0shifts.pdf pada 6 Agustus 2017.
Nadila,  Syarfina  Mahya.  (2013).  Konflik Pembebasan Lahan Tol  Surabaya- Mojokerto  di  Kecamatan  Taman,  Sidoarjo (ed). Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
Noor,  Munawar.  (2015).  Kebijakan  pembangunan kependudukan  dan  bonus  demografi.
Serat Acitya-Jurnal Ilmiah Untag
Semarang.  Diunduh  dari  https://jurnal. untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view /149 pada 6 Agustus 2017.
Kementerian  PPN/Bappenas.  Apa  Itu  SDGs?. Diunduh  dari  http://www.sdgsindonesia. or.id/index.php/sdgs/item/189-tujuan- 11-kota-dan-permukiman-yang- berkelanjutan pada 6 Agustus 2017.
Habitat Indonesia. New Urban Agenda. Diunduh dari  http://www.habitat-indonesia.or.id/ page/detail/1/new-urban-agenda  pada  6 Agustus 2017.
Jakarta  Smart  City.  Diunduh  dari  interactive. smartcity.jakarta.go.id  pada  6  Agustus 2017.