## MEDIA SOSIAL DAN KEBIJAKAN KAPOLRI MENGENAI ”HATE SPEECH” (UJARAN KEBENCIAN)
Oleh: Satria Kusuma, S.Sos., M.Si Dr.Ir. Djuara P. Lubis, MS Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya Program Studi S3 Komunikasi Pembangunan Pertanian & Pedesaan riospidey@yahoo.com

## ABSTRACT
The developments of information technologies affect the life of democracy in Indonesia. Information technology such as social media has caused social change. Social media should be a public space to establish relations and public information centers. The user submits a message to create a closer ties with the community and convey information about  social  problems.  The  public  get  information  faster  from  social  media  rather  than  print  media,  radio  and television.  But  there  are  some  people  who  spread  false  news  (hoaxes)  or  even  attack  the  other  party  through  hate speech. Such actions lead to defamation toward certain people then lead public opinion to worsen the socio-political situation, causing a split. The insult to the President by a citizen through a message on social media which continues to  the  proceedings  reminds  us  to  be  more  concerned  about  the  ethical  consideration  of  communication  in  public spaces.  This  issue  should  be  a  shared  responsibility  between  the  organizers  and  users  of  social  media  in  order  to maintain  a  cultured  communication  behavior  and  ethical  understanding.  The  policy  from  the  head  of  Indonesian Police regarding hate speech in social media is the firm stance of the government against violators who deliberately spread  messages  of  hate,  violate  the  values,  norms,  manners  and  ethics.  The  act  of  spreading  the  message  of  hate speech is against the law. Hate speech message ruins the conduciveness of social and political situation. This kind of violation  could  threaten  the  mentality  of  younger  generations  as  users  of  social  media  in  creating  a  civilized communication in Indonesia.
Keywords: hate speech policy, messages of hate, and social media.

## Media Perubahan Sosial
Media  menjembatani  hubungan antara  pemerintah  dengan  masyarakat untuk mempertemukan kepentingan keduabelah  pihak.  Masyarakat  dapat menyalurkan  kepentingannya  secara langsung  sehingga  pemerintah  mampu memberikan  solusi  secara  cepat  untuk mengatasi  permasalahan  yang  terjadi tanpa  melalui  sistem  birokrasi  yang panjang.  Meski  masih  banyak  ditemui persoalan  sistem  birokrasi  komunikasi di  daerah  namun  lambat  laun  masalah ini  akan  semakin  berkurang  seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi.  Untuk  memenuhi  kebutuhan informasi  yang  semakin  dinamis  maka perkembangan teknologi informasi menghadirkan media sosial yang mampu menjembatani kepentingan semua  pihak.  Media  sosial  memberikan pengaruh  terhadap  perubahan  sosial dimana  komunikasi  organisasi  tidak dibatasi lagi oleh struktur organisasi dan
masyarakat umum dapat secara langsung berkomunikasi dengan pimpinan  daerahnya.  Gubernur  Jawa Tengah  Ganjar  Pranowo  menggunakan twitter untuk  memantau  pembangunan jembatan  dan  menerima  laporan  dari warga  tentang  kendala  yang  dihadapi dalam  proses  pembangunan.  Walikota Bandung Ridwan Kamil melalui twitter- nya berbagi informasi mengenai kebijakan pembangunan di kota Bandung  untuk  mengetahui  saran  dan masukan warga terhadap evaluasi pembangunan  yang  telah  dilakukan. Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki  Cahaya Purnama  melalui  medsos  merespon keluhan warga dengan segera melakukan pembangunan jalan di kampung  yang  selama  bertahun-tahun tidak mendapatkan
perhatian pemerintah.
Komunikasi  yang  terjadi  di media  sosial  ini  tentunya  tidak  hanya diketahui oleh pihak yang
berkepentingan  saja  melainkan  pihak lain  seperti  di  luar  daerah  juga  dapat melihat proses komunikasi yang sedang terjadi.  Semakin  banyak  komunikasi yang  dilakukan  oleh  penyelenggara pemerintahan  maka  semakin  sedikit pula  ketidakpastian  informasi  yang dialami oleh publik.
Internet menawarkan  potensi  komunikasi  yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis dibandingkan yang ditawarkan oleh media massa sebelumnya (Severin, 2009).
Proses  komunikasi  ini  tentunya diawali  dari  pihak  pemerintah  yang melakukan  perubahan  sikap  dari  pihak yang  selalu  di  atas  menjadi  pendengar bagi  keluhan  masyarakat,  sehingga mereka mampu
mengkritisi permasalahan sosial atau kinerja pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap media sosial mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi.  Kehidupan  demokrasi  di Indonesia  menjadi  lebih  hidup  dengan tersedianya  saluran  komunikasi  publik di media sosial yang mengalirkan pesan secara langsung.
Setiap individu harus memahami bagaimana  memanfaatkan  media  sosial secara  bijak.  Perlu  terus  menambah kemampuan  untuk  menganalisis  media dan  pesan,  untuk  menentukan  kualitas, nilai,  dan  kesesuaian  dengan  tujuan tertentu.  Perlu  menentukan  kapan  dan bagaimana  memilih  media  dan  pesan- pesan tertentu serta kapan dan bagaimana membatalkan pilihan, menganggap tidak ada, menolak percaya,  atau  mengabaikan,  media  dan pesan (Ruben & Stewart, 2013).
Semula  media  sosial  berfungsi sebagai sarana untuk menjalin pertemanan, kemudian berkembang menjadi  alat  pemasaran  bisnis  atau kampanye sosial politik yang mempengaruhi topik pembicaraan. Pergeseran  topik  percakapan  tersebut menimbulkan masalah ketika kurangnya
pemahaman pengguna terhadap dampak dari  pesan  yang  disampaikan,  lebih parah lagi bila ternyata tidak memahami isi  pesan  seutuhnya.  Mengapa  dalam mengungkapkan  kebebasan  berekspresi harus  mempertimbangkan  kembali  isi pesan  yang  dibuat  melalui  pemikiran dan  rasa  yang  mendalam?  Ujaran kebencian diakibatkan oleh kekecewaan individu  karena  mengalami  sesuatu yang  tidak  sesuai  dengan  harapannya, mengapa  perlu  ada  kebijakan  yang mengatur  ujaran  kebencian  di  media sosial? Alasan ketertarikan pembahasan pada media sosial ini adalah meningkatnya penggunaan akibat pengaruh kemudahan akses oleh siapapun lewat  penggunaan smartphone berbasis android dengan harga terjangkau, ditambah lagi sifat mobilitas yaitu  dapat  digunakan  dimana  saja  dan kapan saja. Tulisan ini bertujuan
menjelaskan tentang pertanyaan- pertanyaan  diatas  dan  membahas  hal yang  berhubungan  dengan  masalah kebijakan surat edaran kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 mengenai  ” hate  speech ”atau  ujaran kebencian  di  media  sosial.  Tulisan  ini akan  mengkaji  seberapa  jauh  media sosial  digunakan  bagi  pengembangan kehidupan masyarakat atau justru sebaliknya  masyarakat  dikuasai  oleh media sosial tanpa memiliki sikap kritis terhadap sebuah pesan. Topik dilemparkan  di  media  sosial  dalam waktu  singkat.  Bila  kurang  menarik maka akan tenggelam dengan sendirinya jika mampu menarik perhatian  khalayak  maka  akan  semakin menguat  mengalir  terus-menerus  tak terbendung bertahan dalam waktu lama. Kepedulian  akan  pesan  yang  beredar dilakukan  dengan  mewaspadai  tujuan informasi  serta  sikap  kritis  menjunjung tinggi  etika  komunikasi.  Walau  pada kenyataannya seringkali orang mengetahui  bahwa  pesan  itu  tidak
pantas  tetapi  menganggap  biasa,  tidak peduli,  dan  tidak  tahu  harus  berbuat apa/melaporkan  kemana  atau  malah merasa takut.

## Kasus  Ujaran  Kebencian  di  Media Sosial Indonesia
Kasus ujaran kebencian di media sosial Indonesia salah satunya dilakukan oleh  seorang  blogger  bernama  Jonru melalui tulisan-tulisan postingan di blog dengan  pernyataan  menyerang  sosok calon  presiden  bapak  Ir.  Joko  Widodo yang tidak hanya muncul saat menjelang pelaksanaan kampanye pemilu presiden tahun 2014 tetapi pasca pilpres  tetap  dikenal  sebagai haters . Pelanggaran lainnya dilakukan mahasiswa S2 kenotariatan UGM Florence, saat mengalami antrian panjang  di  SPBU  kota  Yogyakarta. Merasa  diperlakukan  dengan  tidak  adil selanjutnya  ia  bersikap  emosional  dan membuat  tulisan  di  media  sosial  Path dengan  pesan  menghina  kota  Jogja beserta  warganya.  Postingan  tersebut mendapat  reaksi  dari  masyarakat  luas. Tentu saja warga Jogja merasa tersinggung.  Beberapa  LSM  menuntut membuat  pernyataan  permintaan  maaf sementara pihak kampus UGM memberikan peringatan terkait statusnya sebagai mahasiswa aktif. Peristiwa itu akhirnya diselesaikan  gubernur  DIY  Sri  Sultan Hamengkubowono.  Sultan  memaafkan dengan memberikan kesempatan Florence  menyelesaikan  studinya  di UGM.  Hal  serupa  juga  dilakukan  oleh presiden  Jokowi  dengan  memberikan maaf  atas  permintaan  keluarga  pelaku pelecehan  gambar  presiden  setelah sebelumnya  ditangani  pihak  kepolisian masuk  ke  proses  hukum.  Betapa sekarang  orang  tidak  merasa  malu, berani melontarkan sebuah pesan ujaran kebencian.  Banyak  juga  yang  takut bahwa  anonimitas  dalam  komunikasi internet melahirkan sikap tidak
bertanggung jawab, penipuan interpersonal,  dan  perilaku  yang  tidak memiliki rasa segan (Ruben &  Stewart, 2013).
Laporan  Diah  Sarastuty  Alias Ayas  ke  Polda  DIY  karena  merasa tersinggung  atas  tulisan  di  facebook (Sholeh,  2015).  Ditemukan  bahwa  dari kasus  Ervani  Emy  Handayani,  proses penyidikan  dilakukan  oleh  penyidik Reskrimum  Polda  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Penyidik  melihat  tulisan yang  diposting  oleh  Ervani  Emy Handayani  di  facebook  tidak  terlalu menjurus  dalam  muatan  pencemaran nama  baik.  Namun  pelapor  tetap menginginkan  untuk  tetap  diproses sampai  ke  pengadilan  akan  tetapi penyidik  seharusnya  bersikap  netral dalam  menerima  laporan  pencemaran nama  baik,  tidak  berarti  polisi  tersebut berpihak  kepada  pelapor.  Polisi  juga harus  menelisik  apakah  memang  betul ada  unsur  pencemaran  seperti  yang dituduhkan pihak pelapor.
Terkait  dengan  hal  negatif  yang diketahui responden  dari Internet , masalah pornografi menempati peringkat  paling  tinggi  sebesar  74.8% (Kartikawangi,  Kusuma  &  Siahaya, 2014).  Selanjutnya  sebagian  besar responden  memilih  masalah  Hacker seperti menjebol, membuka / menembus paksa  tanpa  prosedur  yang  berlaku, mencuri (62.4% responden), dan Plagiat seperti  mengambil,  menjiplak  milik orang lain tanpa ijin (60.4% responden) sedangkan  masalah  lain  yang  dipilih adalah Informasi negatif seperti pembodohan publik, fitnah, dsb  (49.4% responden),  komentar  user  yang  tidak beretika  (45%  responden),  konten  yang tidak sesuai umur user (43% responden), konflik suku, agama dan ras (33.6%  responden),  dan  kekerasan verbal dan audio-visual (28.2% responden). Penelitian tersebut menunjukkan  bahwa  ujaran  kebencian seperti  komentar  user  yang  tidak
beretika. Informasi negatif  seperti pembodohan  publik,  fitnah,  dsb  dan kekerasan verbal dan audio-visual masih sangat tinggi.
Tabel  1  Hal  Negatif  yang Diketahui Responden dari Internet
Sumber:  Kartikawangi,  Kusuma & Siahaya (2014)
Tabel  2  Hal  Negatif  Yang  Diketahui Responden  Dari  Internet  Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber:  Kartikawangi,  Kusuma & Siahaya (2014)
Tabel    3  Hal  Negatif  yang  pernah dialami responden dari Internet
Sumber:  Kartikawangi,  Kusuma  & Siahaya (2014)
Berhubungan dengan hal negatif yang  pernah  dialami  oleh  responden melalui internet ,  responden  merasakan bahwa  Komentar  user  yang  tidak beretika  berada  diurutan  yang  paling tinggi  (39%  responden).  Di  urutan kedua  adalah hacker seperti  menjebol, membuka/menembus paksa tanpa prosedur  yang  berlaku,  mencuri  (37% responden), kemudian informasi negatif seperti  pembodohan public ,  fitnah,  dsb
(31,8%  responden),  pornografi  (29.1% responden),  konten  yang  tidak  sesuai umur user dan Plagiat seperti mengambil,  menjiplak  milik  orang  lain tanpa  ijin  memiliki  kesamaan  jumlah responden  sebesar  28.7%.  Berikutnya penipuan (27.9% responden), penyebaran virus (24.2%  responden), konflik  suku,  agama  dan  ras  (13.3% responden), eksploitasi seksual, penderitaan orang, dsb (8.6% responden),  dan  Kekerasan verbal dan audio-visual (8.4% responden). Kesimpulan  dari  data  tersebut, ternyata  komentar user yang  tidak beretika  menduduki  peringkat  teratas dibandingkan dengan masalah pornografi  yang  menduduki  peringkat keempat.  Hal  ini  berbeda  dengan  hasil pilihan  sebelumnya  yang  menyatakan bahwa pornografi merupakan hal negatif yang paling tinggi yang diketahui  oleh  responden  di internet . Jadi  bisa  diartikan  bahwa  pornografi memang  menjadi  masalah  negatif  yang paling banyak diketahui oleh responden di internet namun  ternyata  masalah negatif  ini  justru  tidak  terlalu  banyak dialami oleh responden. Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Media Sosial Menyikapi banyaknya kasus pelanggaran  di  media  sosial  maka Kapolri  mengeluarkan  Surat  Edaran Kepala  Kepolisian  RI  Nomor  6  tahun 2015  mengenai  ” Hate  Speech ”atau
Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial sebagai berikut:
a. Bahwa  persoalan  mengenai  ujaran kebencian  ( hate  speech )  semakin mendapatkan  perhatian  masyarakat baik  nasional  maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian  terhadap  perlindungan atas hak asasi manusia (HAM),
b. Bahwa  perbuatan  ujaran  kebencian memiliki dampak
yang merendahkan harkat martabat manusia  dan  kemanusian  seperti yang  telah  terjadi  di  Rwanda,
Afrika Selatan, ataupun di Indonesia,
c. Bahwa dari sejarah kemanusiaan di dunia  maupun  bangsa  ini,  ujaran kebencian  bisa        mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian  etnis  atau  genosida terhadap  kelompok  yang  menjadi sasaran ujaran kebencian;
d. Bahwa  masalah  ujaran  kebencian harus  dapat  ditangani  dengan  baik karena  dapat  merongrong  prinsip berbangsa  dan  bernegara  Indonesia yang  berbhineka  tunggal  ika  serta melindungi  keragaman  kelompok dalam bangsa ini,
e. Bahwa pemahaman
dan pengetahuan  atas  bentuk-bentuk ujaran  kebencian  merupakan  hal yang penting dimiliki oleh personel Polri  selaku  aparat  Negara  yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum serta  perlindungan,  pengayoman,
dan  pelayanan  kepada  masyarakat sehingga  dapat  diambil  tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum  timbulnya  tindak  pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut,
f. Bahwa  ujaran  kebencian  dapat berupa  tindak  pidana  yang  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan  pidana  lainnya  di  luar KUHP,  antara  lain:  1.  Penghinaan,
2.    Pencemaran  nama  baik,  3. Penistaan, 4. Perbuatan tidak menyenangkan,  5.  Memprovokasi, 6. Menghasut, 7. Penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan  nyawa,  dan  konflik social,
g. Bahwa ujaran kebencian
sebagaimana  dimaksud  di  atas, bertujuan  untuk  menghasut  dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas  yang  dibedakan  dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan,
keyakinan/kepercayaan,  ras,  antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual,
h. Bahwa  ujaran  kebencian  ( hate speech )  sebagaimana  dimaksud  di atas dapat dilakukan melalui berbagai  media,  antara  lain:  1. Dalam  orasi  kegiatan kampanye, 2. Spanduk  atau banner ,  3.  Jejaring media  sosial,  4.  Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,  6.  Media  masa  cetak maupun elektronik, 7. Pamflet,
i. Bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan  ujaran  kebencian  apabila tidak  ditangani  dengan  efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan, akan berpotensi memunculkan  konflik  sosial  yang meluas, dan berpotensi
menimbulkan  tindak  diskriminasi,
kekerasan, dan penghilangan nyawa. Kebijakan  “Hate  Speech”  yang
dikeluarkan  oleh  Kapolri  bertujuan untuk  menjaga  prinsip  berbangsa  dan bernegara  Indonesia  yang  berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok  agar  terhindar  dari  konflik sosial.  Meski  pernah  muncul  pro  dan kontra  di  masyarakat  terkait  penerapan hukum  jika  terjadi  kasus  penghinaan atau  pencemaran  nama  baik.  Tindak pidana pencemaran nama baik di dalam KUHP  dan  Undang-undang  nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (Rahmanita, 2014).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  secara  norma  pencemaran  nama baik  di  dalam  KUHP  maupun  UU  ITE adalah  sama.  Namun  dilihat  dari  segi pelaku,  ancaman  pidana  serta  unsur  di muka umum keduanya menjadi nampak berbeda.  Sedangkan  jika  dilihat  dari segi  pelaku,  dan  ancaman  pidananya serta  unsur  di  muka  umum  maka  akan nampak perbedaannya.
Mengenai  implikasi  penggunaan Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  terhadap Pasal  310  KUHP  adalah  Pasal  27  ayat (3)  UU  ITE  harus  didahulukan  jika terjadi  pencemaran  nama  baik  melalui internet  mengingat  UU  ITE  merupakan aturan  hukum  yang  lebih  khusus. Namun  tidak  mengesampingkan  begitu saja  terhadap  Pasal  310  KUHP  karena sebenarnya sifat keduanya adalah saling melengkapi.  Hal  tersebut  berlandaskan pendapat bahwa UU ITE tidak memberi keterangan  apapun  mengenai  istilah “penghinaan” dan “pencemaran”.
Membuktikan  bahwa  pembentuk  UU ITE  menghendaki  berlakunya  hukum penghinaan yang ada di dalam Bab XVI Buku  II  KUHP  ke  dalam  penghinaan menurut UU ITE.
Pertimbangan hakim dalam penggunaan  media  sosial  sebagai  alat bukti  dalam  kasus  perkara  pidana  di
pengadilan negeri Yogyakarta (Winarno,  2014).  Bagaimana  kendala- kendala  yang  dihadapi  oleh  pengadilan untuk  menangani  para pelaku kejahatan dunia  maya  terkait  dengan  masalah pembuktian  tersebut  dan  pertimbangan hakim  terhadap  penggunaan  media sosial  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara pidana,  apa  saja  yang  dapat  dilakukan untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang terkait dengan proses pembuktian dalam tindak  pidana  dengan  alat  bukti  media sosial  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kesimpulan  dasar  pertimbangan hakim  dalam  menggunakan  media sosial  sebagai  alat  bukti  dalam  sebuah kasus.  Pasal  haruslah  sesuai  prosedur, artinya  pasal  tersebut  harus  sesuai dengan  UU  Nomor  11  tahun  2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sah sebelum memenuhi  kandungan  artinya  bahwa sah  masih  bisa  dipertimbangkan  oleh hakim,  jika  sah  sebuah  media  sosial sebagai  alat  bukti  tetapi  hanya  ada  satu alat  bukti  maka  belum  memenuhi syarat. Dalam perkara yang menggunakan  media  sosial  sebagai  alat bukti  harus  memenuhi  alat  bukti  lain, seperti  alat  bukti  keterangan  ahli  demi memenuhi  syarat  menjatuhkan  pidana kepada  seseorang  yang  melakukan tindak  pidana  melalui  media  sosial. Permasalahan  ini  berdampak  juga terhadap hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara pidana  dengan  alat  bukti  media  sosial dan  pada  saat  itu  juga  saksi  ahli  yang dapat  mempergunakan  digital  forensic tersebut  tidak  ada,  maka  akan  timbul kekaburan sebuah alat bukti.
Penerapan hukum pidana materil terhadap  tindak  pidana  pencemaran nama  baik  adalah  telah  sesuai  (Suciati, 2015)  namun  dalam  menangani  proses perkara ini aparat hukum tidak
memperhatikan substansi peraturan terkait dengan baik sehingga berdampak pada  kekeliruan  dalam  penerapannya dan  dasar  pertimbangan  hukum  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap pelaku  tindak  pidana  pencemaran  nama baik  adalah  didasarkan  pada  alat  bukti sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184 ayat  (1)  KUHAP  yakni  berdasarkan proses  pemeriksaan  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  keterangan  terdakwa sampai  pada  barang  bukti  yang  tidak dapat  membuktikan  unsur  kesengajaan terhadap  terdakwa  baik  dalam  dakwaan pertama,  dakwaan  kedua,  maupun dakwaan  ketiga  sehingga  menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan  putusan  bebas  terhadap terdakwa.
Penegakan Hukum Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  Tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar dalam pelaksanaannya  tidak  efektif  bahkan sangat  buruk  (Hafid,  2015).  Hal  ini dikarenakan masih banyaknya
masyarakat  pengguna  media  sosial  di kota makassar yang melakukan perbuatan  melawan  hukum  di  Media sosial  akibat  keterbatasan  pengetahuan tentang  Undang-Undang  ITE.  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakannya  adalah  Faktor  Hukum, faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana atau  fasilitas,  faktor  masyarakat  dan faktor  budaya  hukum.  Dari  beberapa penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  melakukan  penegakan hukum  di  media  sosial  diperlukan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai pada barang  bukti  yang  membuktikan  unsur kesengajaan  dalam  proses  pemeriksaan. Karena  masih  adanya  keterbatasan pengetahuan  tentang  Undang-Undang ITE  &  perbuatan  melawan  hukum  di media sosial.

## Menjaga  Etika  Komunikasi  dan Emosi di Media Sosial
Media  sosial  memiliki  sifat terbuka sehingga siapapun dari berbagai latar belakang dan usia dapat menggunakannya. Oleh sebab itu diperlukan  pengawasan  seperti  yang dilakukan  Komisi  Penyiaran  Indonesia terhadap  media  televisi.  Tidak  adanya sanksi  yang  dibuat  pihak  jejaring  sosial bagi pengguna yang melanggar ketentuan batas usia pengguna menyebabkan  banyak  anak  di  bawah usia 13 tahun tergabung dalam aktivitas facebook dan twitter .  Selain  itu,  terlalu dininya usia anak-anak pengguna facebook dan twitter menyebabkan mereka belum memahami etika berkomunikasi  di  dunia  maya  dan aturan  hukum  yang  menyertainya. Dampak  yang  ditimbulkan  akibat  tidak dipahaminya  etika  berkomunikasi  di dunia  maya  oleh  anak-anak  usia  di bawah  13  tahun  adalah  pelanggaran terhadap  etika  berkomunikasi  di  dunia maya  melalui  ragam  ekspresi  mereka yang  tertuang  dalam account  facebook dan twitter mereka (Asih, 2010).
Dalam penelitian mengenai etika di  media  sosial  menyatakan  perlu  ada upaya melakukan media literacy (ketermelekan  media)  bagi  orang  tua dan  anak-anak  usia  SD  (13  tahun  ke bawah),  khususnya  mengenai  berbagai situs dan jejaring sosial yang tersedia di dunia  maya  agar  mereka  benar-benar memahami  karakteristik  situs-situs  dan jejaring  sosial  tersebut  dan  tidak  akan salah  menggunakan  atau  merugikan pihak  lain  (Asih,  2010).  Diperlukan pula  upaya  menyosialisasikan  UU  ITE yang  bisa  saja  menjerat  pihak-pihak, khususnya  anak-anak yang  belum memahami  efek  negatif  yang  mereka ditimbulkan dari ketidakpahaman mereka  akan  karakteristik  situs  dan jejaring sosial.
Timbulnya  ujaran  kebencian  di media sosial disebabkan oleh
pengalaman seseorang akan sesuatu dan informasi negatif mengenai hal tersebut. Emosi  bukan  peristiwa  sesaat,  tetapi pengalaman yang terjadi selama beberapa  saat.  Pengalaman  emosional dapat ditimbulkan oleh masukan eksternal  pada  sistem  sensoris,  kita melihat  atau  mendengar  stimulus  yang membangkitkan  emosi  tetapi  sistem saraf  otonom  menjadi  aktif  segera setelah  itu  sehingga  umpan  balik  dari perubahan badani menambah pengalaman emosional. Jadi,
pengalaman  sadar  kita  tentang  emosi melibatkan  integrasi  informasi  tentang keadaan  fisiologis  tubuh  dan  informasi tentang  situasi  yang  mengakibatkan emosi.  Kedua  macam  informasi  itu cenderung  berkesinambungan  dalam waktu,  dan  integrasinya  menentukan intensitas  serta  sifat  keadaan  emosional yang kita rasakan (J.  Davidson, 2009). Emosi negatif (emosi yang tidak menyenangkan),  yaitu  emosi  yang menimbulkan  perasaan  negatif  pada
orang  yang  mengalaminya,  diantaranya adalah  sedih,  marah,  benci,  takut  dan sebagainya  (Lahey,  2012).  Perasaan negatif  berupa  kebencian  itu  lalu mempengaruhi  orang  untuk  bertindak secara  emosinonal.  Menurut  Schachter dan Singer, orang yang jengkel itu akan membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakannya,  dan  kognisi  ini  akan membentuk  kejengkelan  umum  yang tidak  jelas  menjadi  suasana  emosional tertentu (Sobur, 2011). Untuk
mengurangi  ujaran kebencian  yang bisa mendorong terjadinya kebencian
kolektif,  diskriminasi  dan  kekerasan, masyarakat Indonesia harus
meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan  atas  hak  asasi  manusia (HAM)  dengan  tidak  merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  Indonesia yang berbhineka tunggal ika.

## DAFTAR PUSTAKA
Asih,    Irsanti  Widuri  .2010.  “Etika Berkomunikasi  di  Dunia  Maya: Analisis  Implementasi  Pasal  27 s.d.  32  UU  Informasi  dan Transaksi Elektronik oleh Anak- Anak  di  Bawah  Usia  13  Tahun melalui Jejaring Sosial Facebook dan Twitter”. Universitas Terbuka Hafid,  Muh  Taufiq  Hafid.  2015. “Penegakan  Hukum  Terhadap Tindak Pidana Melalui Pengguna  Media  Sosial  di  Kota Makassar”. UNHAS Makassar
J,  Davidson,Richard    dkk.  2009. “ Handbook  of  Affective  Scince” .  USA Oxford University Press Kartikawangi,  Dorien  Kartikawangi,
Kusuma,  Satria  Kusuma  &
Siahaya, Isabella Astrid Siahaya.
2014.  “Perilaku  Remaja  Dalam
Menggunakan Media Baru: Pemetaan  Habit  Media  Baru Remaja di Kecamatan
SetiaBudi,  Jakarta  Selatan”. Prodi  Ilmu  Komunikasi  Unika Atma Jaya Jakarta” Lahey, B. Benjamin. 2012. ” Psychology An Introduction ”. New York; McGraw- Hill.
Rahmanita, Baiti. 2014. “Tindak Pidana
Pencemaran  Nama  Baik  Di Dalam  KUHP  Dan  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.
Universitas Brawijaya.
Ruben,  Brent  D.  &  Stewart,  Lea  P. Stewart.  2013.  “ Communication and  Human  Behavior ”.  (Fifth Edition). United States of America: Pearson Education Inc.
Severin,  Werner  J.  &  James  W. Tankard, Jr. 2009. “ Communication Theories:
Origins, Methods, & Uses in the Mass  Media ”  (Fifth  Edition).
New York: Longman.
Sholeh,  Hari  Nur.  2015.  “Penyidikan
Tindak Pidana Pencemaran Nama  Baik  Melalui  Media Sosial  (Studi Kasus  Ervani  Emy Handayani)”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sobur, Alex. 2011. “Psikologi umum” .
Pustaka Setia.Bandung.
Suciati, Dian Anggraeni. 2015. “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Tindak Pidana Pencemaran
Nama  Baik  Melalui  Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.  390/Pid.B/2014/PN.Mks)”. UNHAS Makassar
Winarno, Ifan Tri. 2014. “Pertimbangan
Hakim Dalam Penggunaan
Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam  Kasus  Perkara  Pidana  di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta