## USIA ANAK DAN REMAJA DALAM PERBUATAN PERDATA DAN PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## Nurwahidah
Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin E-mail: nurwahidah@uin-antasari.ac.id
Abstract: This paper describes the actions of civil and criminal committed by children or adolescents under the age of 18 years. The issues discussed are how the theories of Islamic Law and Positive Law about the punishment  imposed  on  children  or  adolescents  who  commit  a  civil  or  criminal  act  containing  legal consequences, and how the views of Islamic Law and Positive Law against some civil and criminal cases involving children or adolescents as the culprit. Based on the results of the study can be concluded, when children or adolescents do civil acts, especially underage marriages in two cases studied, then according to Islamic law the law is valid if it meets harmonious and conditions and age men or women have baligh. But according to the Positive Law the marriage is unlawful if the age of one or both partners is under 16 years for  women  and  19  years  for  men.  When  a  child  or  teenager  commits  a  criminal  offense,  in  four  cases examined,  according  to  Islamic  Law  may  be  subject  to  the  punishment  of  ta'zir,  and  according  to  the Positive Law shall be punished with minus one third of the principal verdict or returned to the parent or fostered in a government-private.
Keywords: child, civil, criminal
Abstrak :  Tulisan  ini  memaparkan  tentang  perbuatan  perdata  dan  pidana  yang  dilakukan oleh anak atau remaja yang berusia di bawah 18 tahun. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana  teori  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  tentang  hukuman  yang  dijatuhkan kepada  anak  atau  remaja  yang  melakukan  sesuatu  perbuatan  perdata  atau  pidana  yang mengandung  konsekuensi  hukum,  dan  bagaimana  pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif  terhadap  beberapa  kasus  perdata  dan  pidana  yang  melibatkan  anak  atau  remaja sebagai  pelakunya.  Berdasarkan  hasil  kajian  dapat  disimpulkan,  ketika  anak  atau  remaja melakukan perbuatan perdata, khususnya perkawinan di bawah umur pada dua kasus yang dikaji,  maka  menurut  Hukum  Islam  hukumnya  sah  jika  sudah  memenuhi  rukun  dan syaratnya  dan  usia  pria  atau  wanitanya  sudah  baligh.  Namun  menurut  Hukum  Positif perkawinan tersebut melanggar hukum jika usia salah satu atau kedua pasangan di bawah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Ketika  anak atau remaja melakukan perbuatan pidana,  dalam  empat  kasus  yang  dikaji,  maka  menurut  Hukum  Islam  dapat  dikenakan hukuman  ta’zir,  dan  menurut  Hukum  Positif  dikenakan  hukuman  dengan  dikurangi sepertiga  dari  vonis  pokoknya  atau  dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  dibina  di  suatu lembaga milik pemerintah atau swasta.
Kata kunci: anak, perdata, pidana

## Pendahuluan
Tidak  semua  anak  dan  remaja memiliki  perkembangan  fisk  dan  mental yang  sehat  dan  mengalami  kehidupan  yang bahagia  dalam  keluarganya.  Ada  kalanya
mereka  mengalami  masalah,  baik  berkaitan dengan  mental,  ekonomi  maupun  sosial dalam keluarga dan lingkungannya. Kondisi ini  seringkali  berakibat  anak  melakukan perbuatan  perdata  atau  pidana  yang
mengandung konsekuensi hukum. Di antara perkara perdata yang berkaitan dengan anak dan  remaja  adalah  perkawinan  usia  muda atau  kawin  di  bawah  umur.  Sedangkan perkara  pidana  yang  mungkin  juga dilakukan  anak  seperti  pencurian,  terlibat dalam  penyalahgunaan  narkoba  dan pelanggaran moral kesusilaan.
Dalam  tulisan  ini  dibahas  secara kasuistik  beberapa  perkara  perdata  terkait dengan  perkawinan  anak  di  bawah  umur serta  perkara  pidana  yang  juga  dilakukan oleh  anak  di  bawah  umur.  Bahasan  ini didahului dengan tinjauan teoritis
dilanjutkan  dengan  paparan  data  lapangan atau  yang  diperoleh  melalui  media, kemudian  dibahas  menurut  Hukum  Islam dan Hukum Positif.

## Interval Usia Yang Dilalui Manusia
Para  ahli    membagi  periode perkembangan  manusia  dalam  beberapa sudut  tinjauannya.  Kretschmer  membagi periode kehidupan manusia dari lahir hingga dewasa  lebih  dari  sisi  kondisi  fisiknya  yang dibagi dalam empat periode yaitu: Umur 0-3 tahun,  seorang  anak  kelihatan  pendek gemuk;  Umur  3-7  tahun,  seorang  anak kelihatan  langsing;  Umur  7-13  tahun, seorang  anak  kembali  kelihatan  pendek
gemuk;  Umur  13-20  tahun,  tubuh  anak kelihatan langsing kembali. 1
Elizabeth  B.  Hurlock  membaginya sejak  lahir  hingga  meninggal  dunia  dalam klasifikasi  umur  tertentu.  Semuanya  dalam 11  periode,  yaitu:  Masa prenatal ,  yaitu  saat terjadinya  konsepsi  (pembuahan  dalam kandungan)  hingga  lahir;  Masa neonatus , mulai  lahir  sampai  minggu  kedua;  Masa bayi,  akhir  minggu  kedua  sampai  akhir tahun kedua; Masa kanak-kanak awal, umur 2 tahun sampai 6 tahun; Masa kanak-kanak akhir,  umur  6  tahun  sampai  10/11  tahun; Masa  pubertas/ preadolescence ,  umur  10/11 sampai  13/14  tahun;  Masa  remaja  awal, umur 13/14 sampai 17 tahun; Masa remaja akhir,  umur  17  sampai  21  tahun;  Masa dewasa  awal,  umur  21  sampai  40  tahun; Masa  setengah  baya,  umur  40  sampai  60 tahun;  Masa  tua  umur  60  tahun  sampai meninggal dunia. 2
Menurut  Maria  Montessori,  dalam periodisasi  perkembangan  manusia  terjadi perubahan psikologisnya dalam menghadapi dunia luar sebagai berikut: Umur 0-7 tahun adalah periode penangkapan dan pengenalan  dunia  luar  melalui  alat pancaindra;  Umur  7-12  tahun  adalah periode  abstrak,  anak-anak  mulai  mampu menilai  perbuatan  manusia  atas  dasar
1 Imam  Bawani, Pengantar  Ilmu  Jiwa  Perkembangan , (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h.132-3.
2 Ibid ., h.  133.
konsepsi baik dan buruk, dengan kata lain ia telah  mampu  mengabstrakkan  nilai-nilai kehidupan;  Umur  12-18  tahun,  adalah periode  penemuan  diri  dan  kepekaan  masa sosial,  saat  seoranga  ank  telah  menyadari keberadaannya di tengah masyarakat; Umur 18 tahun ke atas adalah periode pendidikan tinggi,  saat  seseorang  telah  matang memasuki  alam  kehidupan  sebagai  orang dewasa. 3
Sejalan dengan perkembangan psikologis demikian, terjadi pula periodisasi didaktis  (pendidikan).  Menurut  Johan Amos  Comenius,  umur  0-6  tahun  adalah masa scola materna (sekolah ibu). Umur 6-12 tahun  adalah  masa scola  vermacula ,  sekolah yang memakai pengantar bahasa ibu; Umur 12-18 tahun, masa scola Latina , sekolah yang memakai  bahasa  Latin,  dan  umur  18-24 tahun  masa academia ,  saat  seseorang memasuki  Perguruan  Tinggi.    Menurut  JJ Rosseau,  umur  0-2  tahun  disebut  masa asuhan,  umur  2-12  tahun  masa  pendidikan jasmani  dan  latihan  pancaindra,  dan  umur 12-20  tahun  masa  pembentukan  watak  dan pendidikan agama. 4
Menurut  Muhammad  Said,  usia manusia dapat pula dibagi menurut tinjauan biologis  dan  budaya  (fungsional).  Secara biologis, usia anak-anak berada 1-12 tahun, usia remaja 12-15 tahun, usia pemuda 15-30
3 Ibid ., h.  135.
4 Ibid ., h. 137.
tahun  dan  usia  dewasa  30  tahun  ke  atas. Sedangkan  secara  budaya  (fungsional),  usia anak  berada  di  usia  0-12 tahun,  remaja  13- 18/21  tahun  dan  usia  dewasa  18-21  tahun ke atas. 5
Jadi  pada  dasarnya  para  ahli  tidak satu  pendapat  dalam  menyebutkan  masa yang dilalui manusia dalam periode-periode tertentu. Termasuk dalam hal manusia yang dikategorikan dewasa, ada yang mengatakan di usia 18/21 tahun ke atas, 20 tahun ke atas 30  tahun  ke  atas,  dan  sebagainya.  Oleh karena  itu  manusia  dewasa  tidak  dapat dipastikan  pada  usia  tertentu,  tetapi  paling tidak  dengan  pedoman  usia  20,  25  atau  30 tahun sudah dapat dikatakan dewasa. Sebab secara  fisik  (biologis),  pertumbuhan manusia sudah sempurna.
Kemudian ketika ada di antara anak atau remaja melakukan tindak pidana, maka perlakuannya pun tidak sama dibandingkan dengan  jika  tindak  pidana  tersebut dilakukan oleh orang dewasa. Ada pendapat yang  mengatakan  hukuman  tidak  berlaku baginya,  tetapi  ada  pendapat    jumlah hukumannya dikurangi dan sebagainya. 6

## Batas-Batas  Usia  dalam  Perbuatan
Hukum
5 Muhammad  Said, Ilmu  Pendidikan ,  (Bandung:
Alumni, 1985), h. 171.
6 Anwar  Hafidzi,  “Prasyarat  Poligami  Dalam  Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah  Mursalah,” Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Dan Perundangan Islam 7, no. 2 (2018): 366–392.
Vol 17, No 2 (2017)                                                                              Nurwahidah

## Batas Usia Baligh
Usia  baligh  menjadi  ukuran  agar kepada  yang  bersangkutan  dapat  diberikan status mukallaf, sehingga yang bersangkutan dikenakan  kewajiban  agama.  Menurut Mardaham  al-Imam,  seseorang  dikatakan baligh  apabila  sudah  keluar  sperma  bagi anak  laki-laki  dan  kedatangan  haid (menstruasi)  pertama  ( menarche )  bagi  anak perempuan.  Apabila  tidak  ada  sperma  dan haid  maka  batas  usia  maksimal  untuk  bisa dikatakan baligh adalah usia 15 tahun.. 7

## Batas Usia Perkawinan
Dalam  hukum  Islam  menikah (kawin)  sangat  dianjurkan  kepada  para pemuda.  Sebuah  hadits  riwayat  Imam  al- Bukhari diterangkan;
َلاَق  ِالله  ِدْبَع  ْنَع
:
َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُالله  ىَلَص  ُّيِبَّنلا  َعَم  اَّنُك
اًئْيَش  َد ِجَت  َلا  اًباَبَش . ِهْيَلَع  ُالله  ىَلَص  ِالله  ُلوُس َر  اَنَل  َلاَقَف
ُهَّنِاَف  ُج َّو َزَيْلَف َةَءاَبْلا َعاَطَتْسا  ِنَم  ِباَبَّشلا  َرَشْعَماَي ،  َمَّلَس َو
ْلِل  ُّضَغَا ِج ْرَفْلِل  ُنَسْحَا َو  ِرَصَب . ِهْيَلَعَف  ْعِطَتْسَي  ْمَل  ْنَم َو
ءاَجِو ُهَل ُهَّنِاَف  ِم ْوَّصلاِب 8 . Artinya:  Dari  Abdillah  bin  Mas’ud Ra.  berkata:  di  zaman  Nabi  Saw,  kami adalah  para  pemuda  yang  tidak  memiliki apa-apa.  Rasulullah  Saw  bersabda  kepada kami; hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu kawin maka kawinlah, karena kawin  itu  melindungi  pandangan  mata  dan
7 Mardham  al-Imam, Agama  Yang  Lurus  Benar , (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 11.
8 Al-Imam  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ismail  bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari , Jilid III Juz 6, (Beirut; Dar al-Fikr, 1401 H), h. 117.
dan  memelihara  kehormatan.  Tetapi  siapa yang tidak mampu kawin maka berpuasalah, karena  puasa  itu  tameng  baginya  (HR  al- Bukhari). Hukum  Islam  tidak  menyebutkan berapa batas usia orang yang dinamakan al- syabab (pemuda) tersebut. Namun
ukurannya  disegi  kemampuan  dia  ( al-ba-ah ) untuk berumah tangga atau melangsungkan pernikahan/perkawinan.  Menurut  sebagian ulama,  dinamakan al-ba-ah adalah  pemuda yang  sudah  sanggup/mampu  bersetubuh, dan  mampu  pula  di  segi  ekonomi  untuk membiayai pernikahan. 9
Mengingat  relativitas  tersebut  maka di Indonesia pemerintah mengatur kemampuan tersebut pada usia tertentu. UU Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan, Pasal  7  ayat  (1)  menyatakan,  perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah berusia mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah  mencapai  usia  16  tahun.  Ayat  (2) menyatakan,  dalam  hal  penyimpangan terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta dipensasi  kepada  pengadilan  atau  pejabat lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua pihak  pria  maupun  pihak  wanita.  Namun pasal  6  tentang  syarat  perkawinan,  ayat  (2) menyatakan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ketentuan  yang  sama  juga  diatur  dalam
9 Al-Imam Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan’ani, Subul al-Salam , (Beirut; Dar al-Fikr, 1411 H), Jilid 2, Juz 3, h. 109.
pasal 15 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam (KHI).
Melalui  berbagai  pertimbangan, Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan  Surat Keputusan  Nomor  27  tahun  1983  tentang Usia  Perkawinan  yang  menganjurkan  agar perkawinan dilaksanakan pada usia 20 tahun bagi  wanita  dan  25  tahun  bagi  pria.  Upaya ini  dimaksudkan  untuk  lebih  memberikan perhatian  kepada  wanita  pada  usia  muda agar  dapat  lebih  mengembangkan  diri  dan dapat  mengikuti  pendidikan  pada  jenjang yang  lebih  tinggi  dan  pihak  pria  lebih  siap secara mental, ekonomi dan sosial. 10

## Batas  Usia  Pemberlakuan  Hukum Pidana
Tindak  pidana  dalam  berbagai bentuknya  ada  kalanya  juga  dilakukan  oleh anak  dan  remaja.  Dalam  hal  ini  Hukum Islam  dan  Hukum  Positif  Indonesia    yaitu Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  mengaturnya  secara  berbeda dibandingkan hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

## 1. Hukum Islam
10 Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), Ajaran  Islam  dan Penanggulangan  Perkawinan  Usia  Muda ,  (Jakarta:  MUI dan  UNICEF,  1991),  h.  59.    Anwar  Hafidzi, “Dampak  Dari  Penetapan  UU  Nomor  26  Tahun 2000  Terhadap  Kejahatan  Kemanusiaan  Dan Genosida  Di  Indonesia,” Syariah  Jurnal  Hukum  Dan Pemikiran 15, no. 2 (2016).
Dalam  sebuah  hadits  disebutkan bahwa  hukum  itu  tidak  diberlakukan  atas tiga  golongan,  yaitu  anak  kecil  hingga  ia dewasa  (baligh),  orang  yang  tidak  berakal (gila)  dan  orang  yang  tidur  hingga  ia bangun.  Berangkat  dari  sini  maka kedewasaan  dan  keberakalan  seseorang menjadi  batas  untuk  memberlakukan hukum  syariat  kepadanya.  Ukuran  baligh sudah  disebutkan  terdahulu  yaitu  keluar sperma  (laki-laki)  dan  haid  (perempuan) atau  maksimal  berusia  15  tahun.  Adapun tentang kenormalan berpikir untuk bisa atau tidak  bisa  dikenakan  hukum  syari  at diterangkan sebagai berikut:
a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir Masa  ini  dimulai  sejak  dilahirkan sampai usia tujuh tahun dengan kesepakatan para  fuqaha.  Masa  ini  disebut  masa  anak belum tamyiz, yaitu belum bisa membedakan  suatu  perbuatan  baik  dan buruk.    Kemampuan    berpikir  anak memang  tidak  sama,  ada  yang  cepat  ada yang lambat, maka usia tujuh tahun menjadi batas  supaya  mudah  dalam  menentukan hukuman.  Karena  itu  perbuatan jarimah (tindak  pidana,  kejahatan)  yang  dilakukan oleh  anak  yang  berusia  di  bawah  tujuh tahun, tidak dijatuhi hukuman, baik berupa hukuman pidana ( hadd ) maupun pengajaran ( ta’zir ).  Tetapi  kepada  anak  itu  dibebani kewajiban perdata, yang dibebankan kepada
harta  milik  pribadi  (orangtuanya)  dengan mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh orang lain.
b. Masa kemampuan berpikir lemah Masa  ini  dimulai  sejak  anak  berusia tujuh  tahun  sampai  mencapai  kedewasaan
(baligh), dan kebanyakan fuqaha membatasinya  pada  usia  15  tahun.  Kalau seorang  anak  telah  mencapai  usia  15  tahun maka  ia  sudah  dianggap  dewasa,  meskipun boleh  jadi  belum  dewasa  dalam  arti sebenarnya.  Namun  usia  ini  menurut  Abu Hanifah dibatasi pada usia 18 tahun dan ada riwayat  19  tahun  dan  di  kalangan  mazhab Maliki  juga  sama  dengan  pendapat  Abu Hanifah ini.
Pada  usia  di  atas  anak  yang melakukan  tindak  pidana  tidak  dikenai pertanggungjawaban  pidana  ( hadd ),  tetapi dikenakan  pengajaran  ( ta’zir ).  Meskipun pengajaran  itu  hakikatnya  juga  berupa hukuman,  tetapi  tetap  dianggap  sebagai pengajaran saja. Meskipun anak itu misalnya berkali-kali  melakukan  kejahatan  dan berkali-kali  pula  dikenakan  pengajaran, maka  ia  tetap  tidak  bisa  dianggap  sebagai pengulang kejahatan (residivist).
c. Masa kemampuan bepikir penuh\
Usia  ini  dimulai  sejak  seorang  anak mencapai  usia  kecerdasan  ( sinn  al-rusyd ), atau  dengan  perkataan  lain,    setelah
mencapai  usia  15  tahun  atau  18  tahun menurut pendapat di kalangan fuqaha. Pada masa ini seseorang dikenakan
pertanggungjawaban  pidana  atas  kejahatan- kejahatan yang diperbuatnya bagaimana pun macamnya. 11
Hukum  pidana  positif  yang  berlaku di  beberapa  negara  tidak  sama  dalam menentukan batas usia tersebut. Inggris dan india membatasi pada usia tujuh tahun, dan batasan ini sama dengan yang berlaku pada masa Kekaisaran Romawi sebelum datangnya agama Islam. Sementara di Italia dibatasi  pada  usia  sembilan  tahun.    Ada versi  mengatakan  batas  usia  penjatuhan hukuman  pidana  di  Republik  Persatuan Arab  (RPA)  khususnya  Mesir  dan  Syria  15 tahun, India dan Sudan 12 tahun, Inggris 14 tahun  dan  Perancis  16  tahun.  Jadi  batasan usia  pada  masing-masing  negara  tidak sama. 12

## 2. Hukum Positif
Di    Indonesia  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak-anak  di  segi  hukum acaranya  diatur  dalam  UU  Nomor  3  tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak  (UU Pengadilan Anak). Pasal 1 ayat (1) dan pasal 4  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  anak  yang melakukan  tindak  pidana  disebut  dengan Anak  Nakal,  yaitu  mereka  yang  berusia  8
11 Ahmad  Hanafi, Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam ,
(Jakarta: Bulan Bintang,  1986), h. 369-370.
12 Ibid ., h. 370-371.
tahun  tetapi  belum  sampai  berumur  18 tahun  dan  belum  pernah  kawin.  Anak tersebut jika melakukan tindak pidana, maka persidangan  yang  dilakukan  terhadapnya adalah  secara  khusus  dan  disebut  dengan Sidang Anak, dan pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa  Sidang  Anak  dilakukan  secara tertutup. 13
Undang-Undang  Pengadilan  Anak ini dalam pasal-pasalnya menganut beberapa asas  yang  membedakannya  dengan  sidang pidana  untuk  orang  dewasa.  Adapun  asas- asas  itu  adalah  sebagai  berikut:  Dalam proses  persidangannya  ditangani  pejabat khusus,  yaitu  di  tingkat  penyidikan  oleh penyidik  anak,    di  tingkat  penuntutan  oleh penuntut  umum,  dan  di pengadilan  oleh hakim  anak,  hakim  banding  anak, & hakim kasasi  anak  (pasal  1  ayat  5,  6,  dan  7). Kemudian  dalam  proses  pembinaannya,
mengakui peran pembimbing
kemasyarakatan  Pekerja  Sosial  dan  Pekerja Sosial Sukarela (pasal 1 ayat 11). 14
Adapun  bentuk  hukumannya  diatur dalam Pasal 45 KUHP sebagai berikut;
Jika  seorang  yang  belum  dewasa
dituntut karena perbuatan yang
dikerjakannya  ketika  umurnya  belum  16 tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya sitersalah  itu  dikenbalikan  kepada  orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan
13 Undang-Undang  Peradilan  Anak ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2000), h. 4-5.
14 Ibid .
tidak  dikenakan  sesuatu  hukuman;  atau memerintahkan supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu  hukuman,  yakni  jika  perbuatan  itu masuk  bagian  kejahatan  atau  salah  satu pelanggaran  yang  diterangkan  dalam  pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505 514, 417,  519,  526,  531,  532,  536  dan  540,  dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun  sesudah  keputusan  dahulu  yang menyalahkan  dia  melakukan  salah  satu pelanggaran  ini  atau  suatu  kejahatan;  atau menghukum anak yang bersalah itu.
Berkenaan  dengan  ketentuan  pasal di atas, R Soesilo menerangkan bahwa pasal ini  menuntut  dipenuhinya  dua  syarat,  yang kedua-duanya harus dipenuhi, yaitu:
1. orang  itu  waktu  dituntut  harus  belum dewasa. Yang dimaksud dengan belum dewasa  ialah  mereka  yang  belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Jika orangnya  sudah  kawin  dan  bercerai sebelum  umur  21  tahun,  ia  tetap dipandang dewasa.
2. tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang  telah  dilakukan  orang  tersebut pada waktu sebelum berumur 16 tahun.
Jika  kedua  syarat  di  atas  terpenuhi maka  hakim  dapat  memutuskan  salah  satu dari tiga kemungkinan, yaitu:
1. anak itu dikembalikan kepada orang tua  atau  walinya,  dengan  tidak diatuhi hukuman suatu apa;
2. anak  itu  dijadikan  anak  Negara, maksudnya  tidak  dijatuhi  hukuman,
akan  tetap  diserahkan  kepada Rumah Pendidikan Anak-anak nakal,  untuk  mendapat  didikan  dari Negara sampai anak itu berumur 18
tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan bila  anak  itu  telah  berbuat  suatu kejahatan  atau  pelanggaran  yang termaktub  dalam  pasal  ini  dan sebagai residive.
3. anak  itu  dijatuhi  hukuman  seperti biasa.  Dalam  hal  ini  ancaman hukuman dikurangi sepertiganya.
Mengacu kepada beberapa
peraturan  di  atas,  tampaklah  bahwa  hakim diberikan  kesempatan  untuk  menimbang tentang kecakapan rohaninya terdakwa yang masih  muda  itu.  Apabila  misalnya  hakim berpendapat    bahwa  anak-anak  yang umurnya  9  tahun  atau  13  tahun  kecakapan
akalnya ternyata tidak
normal berkembangnya,  maka  sudah  cukup  hakim mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang  tuanya,  wali  atau  orang  yang memeliharanya,  dengan  tidak  dijatuhi  suatu hukuman.  Akan  tetapi apabila  menganggap anak  yang  berumur  13  atau  15  tahun  telah berbuat  suatu  kejahatan  dengan  akal  yang cukup  mampu  membeda-bedakan,  hakim ada  kesempatan  pula  untuk  menjatuhkan hukuman,  akan  tetapi  hukuman  yang
dijatuhkan  itu  tidak  boleh  lebih  dari  dua pertiga maksimum hukuman yang
diancamkan. 15
Selanjutnya  pasal  46  ayat  (1) menerangkan bahwa jika hakim memerintahkan supaya sitersalah diserahkan kepada  pemerintah,  maka  ia  baiknya ditempatkan  di  rumah  pendidikan  negeri, supaya  di  situ  atau  kemudian  dengan  cara lain,  ia  mendapat  pendidikan  dari  pihak pemerintah,  baik  diserahkan  kepada  orang- orang  yang  ada  di  Negara  Indonesia  atau kepada  perserikatan  yang  mempunyai  hak badan  hukum  ( rechtspersoon )  yang  ada  di Negara  Indonesia  atau  kepada  balai  derma yang ada di Negara Indonesia supaya di situ mendapat  pendidikan  dari  mereka,  atau kemudian dengan cara lain dari pemerintah, dalam  kedua  itu  selama-lamanya  sampai cukup berusia 18 tahun.
Berdasarkan  keentuan  dalam  pasal di atas tampak bahwa pelaku tindak pidana yang  masuk  kategori  belum  dewasa,  di bawah  18  tahun,  maka  sesuai  dengan putusan hakim ia dapat diserahkan kembali kepada  orang  tuanya,  diserahkan  kepada suatu  lembaga  Negara  atau  milik  swasta untuk dididik dan dapat pula dimasukkan ke penjara  dengan  vonis  hukuman  tiga perempat  dari  ancaman  pidana  pokoknya
15 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana  serta Komentar-koemntarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal , (Bogor: Politeia, 1991), h. 62.
atau  dikurangi  seperempat  dari  ancaman pidana pokoknya.

## Beberapa  Kasus  Perbuatan  Hukum
Terkait Usia A. Kasus Perkawinan
Kasus-kasus  perkawinan  sangat banyak terjadi terkait dengan batas usia ini, maka  pria  atau  wanitanya  dianggap  belum sampai  pada  usia  yang  dibolehkan  untuk kawin, aatu diistilahkan dengan perkawinan di  bawah  umur  atau  pernikahan  dini. Diantara kasus-kasus tersebut adalah: 1. Perkawinan Syekh Puji
Di  antara  kasus  yang  sempat menimbulkan  heboh  beberapa  tahun  yang lalu  adalah  perkawinan  Syekh  Puji  dengan anak wanita yang dianggap masih di bawah umur. Antara News Semarang 22 Desember 2008  memberitakan  bahwa  Pujiono  Cahyo Widianto,  yang  lebih  dikenal  sebagai  Syekh Puji,  warga  Desa  Bedono,  Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang menimbulkan heboh  dalam  berita-berita  media  nasional, karena  menikahi  anak  di  bawah  umur. Pujiono  yang  berusia  43  tahun  menikahi Lutfiana  Ulfa  (12  tahun),  anak  yang  baru lulus  dari  sekolah  dasar  (SD)  pada  8 Agustus  2008,  secara  agama  sebagai  istri keduanya.  Pujiono  yang  memiliki  Pondok Pesantren  Miftahul  Jannah  putra-putri, dikenal  sebagai  pengusaha  sukses  yang dermawan.  Setiap  tahunnya  ia  selalu
membagi-bagikan  zakat.  Bahkan  Ramadan 2008,  Pujiono  membagikan  zakat  sebanyak Rp1,3 miliar.
Pernikahan  Syekh  Puji  dengan  istri keduanya yang masih bocah itu memunculkan  pro  dan  kontra  masyarakat. Sebagian  pihak  menilai  bahwa  pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan  yang  sudah  baligh  dan memenuhi  syarat-syarat  pernikahan,  sah menurut  hukum  Islam.  Namun,  di  pihak lain  Syekh  Puji  dianggap  telah  melanggar hukum  positif  UU  Perkawinan  yang mengatur  batas  usia  menikah  untuk  anak perempuan  adalah  16  tahun.  Sikap  kontra terhadap  pernikahan  tersebut  disampaikan oleh  banyak  pihak  mulai  dari  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI), Menteri Agama, Komisi Nasional (Komnas)
Perlindungan Anak, Majelis Ulama
Indonesia  (MUI),  dan  sejumlah  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah. Di Kecamatan Gabus Wetan,  Kabupaten  Indramayu  misalnya,  di daerah  tersebut  perempuan  rata-rata menikah  pada  usia  14-15  tahun,  sedangkan laki-laki  berusia  17-20  tahun.  Untuk menutupi  status  usia  yang  masih  di  bawah umur,  tidak  jarang  dari  mereka  yang memalsukan  usia.  Di  tempat  lain  seperti  di Desa  Leggung  Barat,  Kabupaten  Sumenep, menikahkan  anak  usia  dini  untuk
perempuan 13 tahun, lulus SD dan laki-laki 15  tahun  atau  usia  SMP  merupakan  hal wajar. 16
Pernikahan usia muda serta pernikahan  di  bawah  umur  sebagian  besar terjadi  karena  alasan  ekonomi.  Banyak orang  tua  yang  terpaksa  menikahkan  anak perempuannya  yang  masih  di  bawah  umur agar  beban  ekonomi  keluarga  menjadi berkurang,  bahkan  dengan  pernikahan tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan derajat  ekonomi  keluarga.  Ada  pula  yang menikahkan  anak  perempuannya  yang  di bawah umur karena alasan tradisi. Sebab itu pula  yang  menjadi  dasar  dari  pernikahan Syekh  Puji  dengan  Ulfa.  Pernikahan tersebut  telah  mengangkat  status  ekonomi anak  pasangan  Suroso  (35)  dan  Siti Hurairah (33). Tak hanya itu saja, Ulfa pun mendapat  didikan  demi  kemajuan  dirinya dan  masa  depan  perusahaan  suaminya. Situasi tersebut tentu akan berubah, saat ada tuntutan  dari  pihak  luar  seperti  dari Komnas Perlindungan Anak yang meminta agar  dilakukan  pembatalan  pernikahan  dan berharap agar kedua orang tua Ulfa bersedia menerimanya  dan  memenuhi  hak  si  anak untuk  berkembang.  Tuntutan  pembatalan pernikahan didasarkan pada alasan agar Ulfa dapat  merasakan  masa  anak-anak  dan meneruskan  sekolahnya.  Bukan  hanya
16 Aditia  Maruli  Radja,  “Heboh  Kasus  Syekh  Puji”,
Antara News, Semarang 22 Desember 2008.
tuntutan pembatalan pernikahan, Syekh Puji bahkan  telah  dilaporkan  ke  Polwiltabes Semarang dengan alasan yang bersangkutan telah melanggar UU Perlindungan Anak.
Ada penilaian pembatalan pernikahan  tersebut  dapat  menyelamatkan si anak untuk kembali ke dunianya. Namun sayangnya, banyak pihak tersebut melupakan  bahwa  si  anak  adalah  juga subyek yang perlu dipertimbangkan pendapatnya.
Dalam  konteks  ini,  masyarakat harus bijak dan tidak melulu menempatkan Ulfa  dan  anak  perempuan  lainnya  yang dinikahkan  di  bawah  umur  hanya  sebagai obyek belaka. Ulfa dan yang lainnya adalah manusia  yang  memiliki  hak  atas  diri  dan masa  depannya  yang  harus  diposisikan sebagai  subyek  yang  patut  ditanyakan pendapat dan keinginannya. 17
Melihat  kasus  Syekh  Puji  di  atas, maka berdasarkan hukum Islam
perkawinannya  dianggap  sah,  sebab  sudah memenuhi  syarat  perkawinan.  Mempelai perempuan  walaupun  dianggap  masih sangat  muda  (12  tahun),  namun  dapat dikatakan  sudah  baligh,  terbukti  yang bersangkutan bisa hamil, tidak lama setelah pernikahan berlangsung. Hal ini sejalan pula dengan pendapat para ulama mazhab Maliki bahwa  darah yang  keluar  pada  anak wanita di usia 9-13 tahun adalah darah haid, begitu
juga  mazhab  Hanafi  mengatakan  wanita  di usia 9 tahun sudah bisa mengeluarkan haid hingga usia 55 tahun. 18
Kasus  Syekh  Puji  ini  bertentangan secara administrasi dengan  UU Perkawinan yang  mengatur  batas  usia  perkawinan, bahwa  bagi  perempuan  disyaratkan  usia minimalnya adalah 16 tahun.  Namun kasus ini tidak dapat dipidana, kecuali jika wanita yang dinikahi oleh Syekh Puji tersebut atau kasus  sejenisnya  mengalami  luka  berat  dan atau mati akibat pernikahan atau persetubuhannya.  Hal  ini  diatur  pada  pasal 288  KUHP  ayat  (1-3)  sebagai  berikut:  (1)
Barangsiapa  bersetubuh  dengan  istrinya yang  diketahuinya  atau  harus  patut diksangkanya,  bahwa  perempuan  itu  belum masanya  untuk  berkawin,  dihukum  penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat perempuan itu luka; (2)  Kalau  perbuatan  itu  menyebabkan perempuan luka berat, dijatuhkan hukuman penjara  selama-lamanya  delapan  tahun;  (3) Jika  perbuatan  itu  menyebabkan  kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-laanya 12 tahun. 19
Pada  kasus  ini  tidak  ditemukan istrinya  luka,  luka  berat  apalagi  mati  akibat pernikahannya.  Karena  itu  mestinya perbuatan  tersebut  tidak  dianggap  sebagai
18 Ibrahim  Muhammad  al-Jamal, Fiqh  al-Mar’ah  al- Shalihah ,  Alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Fiqih Wanita , (Semarang: Asy-Syifa, 1986), h.46-47.
19 R. Soesilo, Op. cit ., h. 212.
perbuatan  pidana,  hanya pelanggaran  biasa, yaitu  pelanggaran  UU  Perkawinan.  Kasus- kasus  serupa  juga  banyak  terjadi  di  daerah lain,  seperti  di  Jawa  Barat,  sebagaimana dikemukakan oleh Seto Mulyadi. Bahkan di Provinsi  Kalimantan  Selatan  pun  banyak terjadi pernikahan di bawah umur, di mana ditengara  daerah  ini  berada  di  peringkat  5 pernikahan  bawah  umur  se  Indonesia, sehingga  pada  tanggal  13  Desember  2017,
bertempat di Mahligai Pancasila Banjarmasin  dicetuskan  Gerakan  Bersama Setop Perkawinan Anak. 20
2. Perkawinan Mohammad Alfin Faiz
Pernikahan  antara  Mohammad Alfin  Faiz  (17  tahun)  dengan  Laissa  Chou (20 tahun)..Putra ulama kondang Mohammad  Arifin  Ilham  ini  menikahi wanita  Tionghoa  yang  sudah  masuk  Islam bersama keluarganya. 21
Meskipun usia perempuannya sudah 20  tahun  dan  tidak  melanggar  ketentuan batas  usia  dalam  UU  Perkawinan,  namun usia laki-lakinya hanya 17 tahun dan hal ini tidak  sesuai  dengan  peraturan  dalam  UU Perkawinan yang menentukan batas usia 19 tahun  untuk  kebolehan  lelaki  menikah. Namun  karena  Arifin  Ilham  menikahkan anaknya  secara  resmi  dan  tercatat,  maka
20 ‘Perkawinan  Usia  Dini”, Banjarmasin  Post ,  16 Desember 2017, h. 6.
21 idntimes.com “ Menikah di usia 17 tahun, bagaimana caranya  Alfin  Faiz  menafkahi    isterinya ”  diakses  pada tanggal 20 Agustus 2016.
Vol 17, No 2 (2017)                                                                              Nurwahidah
yang bersangkutan mengajukan
permohonan  dispensasi  kepada  pengadilan, dan  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  ketentuan pasal 7 ayat (2).
Adapun  pernikahan  Mohammad
Alfin  Faiz,  sebagaimana  sering  dijelaskan
oleh Ustadz Arifin ilham dalam ceramahnya,  lebih  dimaksudkan  dalam kerangka dakwah. Pertama, pihak wanitanya adalah  muallaf  dari  keturunan  Cina, sehingga  tak  hanya  si  wanita,  bahkan keluarga  besarnya  juga  masuk  Islam.  Selain itu  Arifin  ilham  juga  ingin  menekankan bahwa  perkawinan  usia  muda  mengandung banyak  maslahat  ketika  kedua  mempelai sudah memiliki kesiapan mental, dan sosial. Pernikahan  ini  juga  tidak  bertentangan dengan  UU  Perkawinan,  sebab  sudah mendapatkan  dispensasi  untuk  menikah  di bawah ketentuan usia yang berlaku.

## Kasus Pidana
Ada berbagai kasus “tindak pidana” yang  biasa  dilakukan  oleh  anak-anak  atau remaja,  berikut  dikemukakan  beberapa contohnya:

## 1. Pencurian minyak rambut
Belum  lama  tadi  (15  Desember 2017),  empat  orang  anak  (berusia  8-12 tahun)  dan  masih  bersekolah  SD,  mencuri minyak  rambut  bermerek  di  sebuah  pusat belanja  (…Mart)  di  Kota  Banjarmasin.
Mereka  berasal  dari  kawasan  salah  satu Kelurahan  di  Kecamatan  Banjarmasin Timur.  Biasanya  mereka  membeli  minyak rambut  di  warung  dekat  lingkungan rumahnya.  Namun  kali  ini  mereka  nekad mencurinya di sebuah pusat belanja.
Akhirnya,  mereka  terekam  kamera CCTV  ( Closed  Circuit  Television )  yang  ada  di pusat  belanja  tersebut.  Salah  seorang penjaga  toko  mengenali  satu  di  antara empat  anak  tersebut,  lalu  melakukan tindakan.  Tanpa  berbelit-belit,  anak-anak tersebut pun segera mengaku. Perbuatan ini setelah  dilakukan  perundingan  dengan keluarga  anak-anak  bersangkutan  tidak dilaporkan  ke  polisi  dan  pengadilan,  tetapi diselesaikan  dengan  cara  damai, 22 yaitu pihak  keluarga  mengganti  kerugian  toko yang  ditaksir  berjumlah  Rp  250.000,  yang dibebankan  secara  proporsional,  dalam  arti keluarga  yang  lebih  mampu  dibebani  lebih banyak  dibandingkan  dengan  orang  tua yang kurang mampu.
Petugas  sekuriti  hanya  berpesan kepada pihak orang tua agar lebih mendidik anak-anak  mereka,  lebih  berhati-hati  dan ikut  mengawasi  ketika  anak  tersebut  tidak berada  di  rumah.  Sedapat  mungkin  juga memberikan  uang  yang  cukup  sehingga ketika  anak  memerlukan  sesuatu  mereka
22 Anwar  Hafidzi,  “Eksistensi  Advokat  Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia,” Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 13, no. 1 (2015).
dapat membelinya, bukan mencuri di suatu tempat.  Sepengetahuan  penulis,  anak-anak tersebut  dimarahi  oleh  orang  tuanya, bahkan ada yang dipukul.  Pendekatan yang digunakan  ini  sudah  sesuai  dengan  teori hukum  Islam.  Anak-anak  tersebut  masih dianggap  di  bawah  umur,  masih  berada dalam  taraf  kemampuan  berpikir  yang lemah,  jadi  tidak  perlu  dihukum  dan dimintai  pertanggungjawaban  sebagaimana orang  dewasa.  Pemberian  ganti  rugi,  dan dimarahi  atau  dipukul  oleh  orang  tuanya sudah dapat dianggap sebagai hukuman atas mereka.
Begitu  juga  menurut  hukum  Positif sudah sesuai, yakni anak-anak tersebut tidak dihukum,  namun  dikembalikan  kepada orang  tuanya.  Hanya  saja  hukum  positif menghendaki  untuk  tindak  pidana  anak- anak  seperti  ini  mestinya  tetap  disidang melalui Sidang Anak yang bersifat tertutup, kemudian hakim memutuskan anak tersebut dikembalikan  kepada  orangtuanya  atau dititipkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak  (Lapas)  milik  negara  dengan  status sebagai anak nakal, atau lembaga swasta lain seperti pondok pesantren untuk dibina dan dididik sebagaimana mestinya.

## 2. Narkoba dan Zenith
Kasus  lainnya  dilakukan  oleh  Y, siswa  sebuah  SMPN  di  Kota  Banjarmasin yang masih berusia 15 tahun. Tindak pidana
yang  dilakukannya,  yang  bersangkutan bersama 20 orang temannya mengkonsumsi salah satu jenis narkoba, dan juga pil zenith, dan  sesekali  juga  menenggak  minuman keras.  Ketika  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  Kota  Banjarmasin  melakukan penyuluhan  lapangan  sekaligus  melakukan tes  urine  di  sekolah  bersangkutan, terjaringlah  20  anak  di  atas,  termasuk  Y. Meskipun  demikian,  pihak  BNN  tidak memproses  para  siswa  tersebut  di kepolisian,  dan  mempersilakan  kepolisian menyelidiki  siapa  dan  dari  mana  asal narkoba  yang  digunakan.  Namun  BNN berusaha  melakukan  pembinaan.  Kepada siswa diminta untuk rutin datang ke kantor BNN  untuk  diberikan  terapi,  pemberian nasihat oleh psikater, sambil mengkonsumsi obat  yang  disediakan  selama  program  16 minggu.
Setelah  menjalani  16  minggu program pengobatan, Y relatif sembuh, dan sempat  melanjutkan  sekolahnya  ke  sebuah SMKN di Kota Banjarmasin. namun karena pengaruh pergaulan, Y kembali mengonsumsi pil zenith dan tertangkap lagi oleh  operasi  pihak  BNN  dan  kepolisian. Akhirnya Y diberhentikan dari sekolah dan diserahkan  kepada  orang  tuanya  bernama Sy. Pendekatan  yang  digunakan  oleh instansi  terkait  yaitu  BNN  pada  kasus  ini sudah  tepat  yaitu  lebih  kepada  membina yang  bersangkutan,  sebab  usia  sitersalah
Vol 17, No 2 (2017)                                                                              Nurwahidah
hanya sekitar 15 tahun, dengan mengembalikan  kepada  orang  tuanya, kemudian  orangtuanya  mengirim  sianak pada  lembaga  yang  diharapkan  dapat melakukan  pembinaan  secara  intensif sehingga sianak kembali ke jalan yang benar. Menurut  Kepala  BNN  Kota  Banjarmasin, AKBP H. Mohammad Ilyas, SH., MH, yang sangat  penting  dalam  kasus  narkoba  dan turunannya  adalah  menyadarkan  sitersalah (anak) akan bahaya narkoba dan turunannya lalu  ada  kesadaran  sendiri  untuk  sembuh. Kalau  hanya  pihak  lain  yang  ingin menyembuhkan, sementara
yang bersangkutan  tidak  memiliki  kemauan, maka sulitlah untuk disembuhkan, sehingga akan  selalu  terulang  melakukan  hal  yang sama.

## 3. Pencurian sepeda
Jauh sebelumnya, seorang mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Antasari melakukan  penelitian  tentang  kegiatan penyuluhan agama di
Lembaga Pemasyarakatan  Anak  (Lapas)  Martapura. Di  sini  ternyata  ada  sejumlah  anak  yang menjalani  hukuman  dan  pembinaan  akibat tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Salah satunya  bernama  B,  berusia  15  tahun,  asal Banjarmasin.  Kejahatan  yang  dilakukannya adalah  mencuri  sepeda  BMX  milik  orang lalu.  Karena  B  berasal  dari  keluarga  yang kurang  mampu,  tidak  sanggup  mengganti
dan  orang  tuanya  bercerai,  akhirnya diadukan  ke  kepolisian  dan  pengadilan.  B menjalani  sidang  tertutup  dan  dijatuhi hukuman selama 3 tahun, dengan dikurangi sepertiganya,  sehingga  yang  dijalaninya hanya  2  tahun  dipotong  masa  tahanan.  B dititipkan ke Lapas Martapura dan sebelum sampai  usia  18  tahun  ia  kemudian dibebaskan. 23

## 4. Kasus Saipul Jamil
Artis  dangdut  Saipul  Jamil  pada ahun  2016  yang  lalu  juga  mengalami masalah  hukum.  Bekas  suami  artis  Dewi Perssik  ini  dituduh  melakukan  pencabulan, hubungan  sejenis  dengan  seorang  remaja berinisial  N,  berusia  17  tahun.  Semula Saipul  menolak  tuduhan  tersebut,  tetapi kemudian pihak kepolisian berhasil membuktikannya. Belakangan Saipul menyatakan  hubungannya  tidak  dapat dipidana  karena  berdasarkan  suka  sama suka,  sebab  N  sudah  tergolong  dewasa, tetapi pihak kepolisian dan pengadilan tetap menghukumnya.
Hukuman  Saipul  Jamil  pada  kasus pencabulan  ini  diperberat  dari  3  tahun menjadi 5 tahun penjara di tingkat banding yang  sebelumnya  ditangani  PN  Jakarta Utara.
23 Darjat, Bimbingan  Penyuluhan  Agama  di  Kalangan Narapidana  Anak  di  Lapas  Martapura (Skripsi: Fakultas Dakwah IAIN Antasari, Banjarmasin,1997) h. 50
Vol 17, No 2 (2017)                                                                              Nurwahidah
Menurut Hukum Islam,
homoseksual  diharamkan,  dan  pelakunya dikenakan  hukuman.  Dalam  hal  ini  terbagi dalam  tiga  pendapat;  Pertama,  pendapat yang  mengatakan  bahwa  pelaku  harus dibunuh  secara  mutlak.  Para  sahabat  Nabi, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafii mengatakan,  pelaku  homoseksual  adalah dibunuh,  meskipun  pelakunya  tersebtu masih  perjaka,  baik  yang  mengerjakan maupun yang dikerjai.
Pendapat kedua
mengatakan, perbuatannya  dikenakan  hukumn  hadd sebagaimana  hadd  zina.  Jika  pelakunya perjaka  harus  didera  dan  jika  muhshan harus  dirajam.  Pendapat  kedua  ini  dianut oleh  Said  bin  Musayyab,  Atha’  bin  Abu Rabah, Hasan, Qatadah dan Nakhai, Tsauri, Auzha’i,  Abu  Thalib,  Imam  Yahya  dan Imam Syafii.
Pendapat  ketiga  mengatakan  pelaku homoseks    harus  diberi  sanksi,  sesuai dengan  keputusan  hakim.  Kalangan  yang berpendapat  demikian  adalah  Imam  Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafii  dalam  satu  pendapat.  Mereka  ini berpendapat  bahwa  homoseks  bukan termasuk  hakikat  zina,  sehingga  hukuman zina  tidak  dapat  diterapkan  untuk menghukum pelaku homoseks. 24
24 Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah ,  Jilid  9,  Alih  bahasa Mohammad  Nabhan  Husein,  (Bandung:  Almaarif, 1987), h. 136.
Hakikat  zina  adalah  memasukkan penis  pria  ke  dalam  vagina  wanita  yang bukan  miliknya  (istrinya)  dan  tidak  ada unsur  syubhat,  kekeliruan  atau  keserupaan. Sedangkan  homoseksual  dilakukan  dengan cara  memasukkan  penis  (zakar)  pria  ke dalam anus (dubur) pria lainnya. Karena itu kalangan  ulama  seperti  Abu  Hanifah berpendapat bahwa hukuman atas pelakunya adalah ta’zir dengan tujuan untuk mendidik, sedangkan jenis ta’zirnya diserahkan kepada putusan hakim. 25
Melihat  hukuman  yang  dijatuhkan oleh  hakim  kepada  Saipul  Jamil,  dapat dikatakan  sudah  sesuai  dengan  hukum Islam,  khususnya  pendapat  ketiga.  Namun mestinya hukuman itu dapat juga dikenakan kepada  pasangannya,  baik  yang  mengerjai maupun dikerjai, karena hakikatnya mereka sama-sama  melakukan.  Usia  17  tahun menurut  Hukum  Islam  sudah  dapat dikenakan sanksi hukum.
Menurut  pasal  292  KUHP,  orang dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul dengan  orang  belum  dewasa  dari  jenis kelamin  yang  sama,  sedang  diketahuinya atau  patut  harus  disangkanya  hal  belum dewasa  itu,  dihukum  penjara  selama- lamanya  lima  tahun.  Mengacu  kepada
25 Masyfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyah ,    (Jakarta:  Haji masagung,  1996),  h.  34.  Anwar  Hafidzi  and
Safruddin Safruddin, “KONSEP HUKUM TENTANG RADHA’AH DALAM PENENTUAN NASAB,” Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 13, no. 2 (2017): 283–317.
ketentuan pasal ini maka vonis untuk Saipul Jamil  jika  benar  terbukti  melakukan perbuatan  yang  dituduhkan,  maka  hal tersebut  sudah  sesuai  dengan  hukum Positif.  Namun  pembebasan  dari  hukuman untuk  pasangannya  yang  belum  berusia  18 tahun,  tidak  sesuai  dengan  hukum  Positif, seharusnya  yang  bersangkutan  tetap dihukum  dengan  dikurangi  sepertiga  dari ancaman  pidana  pokoknya.  Kecuali  jika yang  bersangkutan  terpaksa  melakukannya, maka ia bisa dibebaskan dari tuntutan. Dari fakta  yang  berkembang,  tidak  ditemukan unsur pemaksaan tersebut.

## Penutup
Berdasarkan  paparan  di  atas dapatlah disimpulkan bahwa anak termasuk golongan  manusia  yang  sudah  bisa melakukan  sesuatu  perbuatan  perdata, termasuk juga bisa melakukan tindak pidana dalam  berbagai  bentuknya.  Namun  anak tersebut  memiliki  keterbatasan  fisik,  akal dan  mental,  oleh  karena  itu  hukuman  yang dijatuhkan  kepadanya  ketika  melakukan tindak  pidana  berbeda  dengan  hukuman untuk orang dewasa.
Ketika  anak  melakukan  perbuatan perdata, seperti melangsungkan perkawinan, maka  menurut  pandangan  Hukum  Islam, pernikahannya  sah,  jika  sudah  baligh  dan terpenuhi  rukun  dan  syaratnya,  namun secara administratif pernikahannya
melanggar ketentuan dalam UU Perkawinan.  Ketika  melakukan  tindak pidana,  maka  kejahatan  (jarimah)  yang dilakukan  anak  tersebut  menurut  Hukum Islam,  dapat  dikenakan  hukuman  ta’zir sesuai  keputusan  hakim.  Menurut  Hukum Positif, apabila anak di bawah usia 18 tahun melakukan  tindak  pidana,  maka  kepadanya dapat  dikenakan  hukuman  yang  dikurangi sepertiga  dari  vonis  pokoknya,  atau dikembalikan  kepada  orangtua  atau  dididik oleh lembaga Negara atau swasta yang dapat membinanya.  Hukum  Positif  mengatur bahwa  anak  yang  melakukan  tindak  pidana harus  diperlakukan  ecara  khusus  dan terpisah  dari  tindak  pidana  dewasa,  mulai dari  proses  penyidikannya,  penyidangan, penuntutan  hingga  pembinaannya  di lembaga  pemasyarakatan  atau  tempat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim,
Shahih  al-Bukhari ,  Jilid  III  Juz  6,
(Beirut; Dar al-Fikr, 1401 H).
Al-Shan’ani, al-Imam Muhammad Ismail al-
Kahlani  al-Shan’ani, Subul  al-salam , Beirut; Dar al-Fikr, 1411 H.
Atriana,  Ariana, “Saipul Jamil Divonis 5 Tahun, DetikNews , 3 Oktober 2016 .
Bawani,  Imam Pengantar  Ilmu  Jiwa Perkembangan ,  (Surabaya:  Bina  Ilmu,
1985.
Hafidzi,  Anwar.  “Dampak  Dari  Penetapan UU  Nomor  26  Tahun  2000 Terhadap  Kejahatan  Kemanusiaan Dan  Genosida  Di  Indonesia.” Syariah  Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran
15, no. 2 (2016). ———.  “Eksistensi  Advokat  Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile)  Dalam  Sistem  Negara Hukum  Di  Indonesia.” Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 13,
no. 1 (2015). ———.  “Prasyarat  Poligami  Dalam  Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah.” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan  Perundangan  Islam 7,  no.  2
(2018): 366–392. Hafidzi,  Anwar,  and  Safruddin  Safruddin. “KONSEP  HUKUM  TENTANG RADHA’AH DALAM PENENTUAN NASAB.” Khazanah:  Jurnal  Studi  Islam  Dan Humaniora 13,  no.  2  (2017):  283– 317. Hanafi,  Ahmad, Asas-asas  Hukum  Pidana Islam , Jakarta: Bulan Bintang,  1986.
Ibrahim  Muhammad  Jamal, Fiqih  Wanita ,
Alihbahasa Anshari Umar,
Semarang: Asy-Syifa, 1989.
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ajaran
Islam dan Penanggulangan Perkawinan
Usia Muda , Jakarta: MUI dan
UNICEF, 1991). Mardham al-Imam, Agama Yang Lurus
Benar ,  (Jakarta: Kalam Mulia, 1999).
Perkawinan Usia Dini”, Banjarmasin Post , 16 Desember 2017.
Radja, Aditia  Maruli,  “Heboh  Kasus  Syekh Puji”, Antara  News, Semarang  22 Desember 2008.
Said, Muhammad, Ilmu Pendidikan , Bandung:
Alumni, 1985.
Sayyid  Sabiq,  1987. Fikih  Sunnah  9, Alih bahasa  Moh.  Nabhan  Husein, Bandung: Almaarif, 1987.
Soesilo,  R., Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  serta  Komentar-koemntarnya Lengkap  Pasal  Demi  Pasal ,  Bogor:
Politeia, 1991.
Undang-Undang Peradilan Anak , Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Undang-Undang  Perkawinan  UU  Nomor  1 Tahun 1974, 2000. Surabaya: Pustaka

## Tintamas.
Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak ,  2000.
Jakarta: Sinar Grafika.
Zuhdi, Masyfuk, Masail Fiqhiyah ,  Jakarta:
Haji Masagung, 1996.