## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 Halaman 14 -22 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir

## HAM ANAK DALAM PENDIDIKAN

## Lukman Arsyad Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

## Abstrak
Concept  of  children  mobility  still  on  expression  unknown  when  it  will  be  gladden reality. The all problem still regarded as a domestict problem and all it almost never become  a  serious  isue,  because  it  also  never  been  thought  as  problem  that  must  be reacted  seriously.  In  reality  today  we  can  see  indonesia  children,  they  must  live  in unsuitable  place  for  children  improvement.  The  children  are  in  unknown  condition about their understanding and logical reasoning, they must live in traveling, isolation and  must  be  a  part  of  crime.  That  condition  happen  caused  by  high  level  poltical competition, it just to increase conflict escalation and will be ended by hardness.

## Kata Kunci: HAM, Anak dan Pendidikan

## A. Pendahuluan
Persoalan  anak  selama  ini  masih  dianggap  sebagai  persoalan  privat  atau domestik,  apalagi  adanya  konsep  pemberdayaan  anak  masih  sebatas  wacana  yang entah kapan menjadi suatu realitas yang menggembirakan. Semua persoalan ini masih dianggap persoalan domestik  dan semua  yang berbau domestik  hampir tidak pernah menjadi sebuah isu  yang serius, karena itu tidak pernah pula diperhitungkan sebagai sesuatu yang harus disikapi secara serius.
Contohnya sangat jelas  adalah batas-batas  yang  menjadi hak  anak, baik  hak anak secara umum maupun hak anak dalam perolehan pendidikan. Sementara tujuan pendidikan  kita  jelas  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  menuju  manusia Indonesia  seutuhnya,  pernyataan  ini  dikuatkan  lagi  dengan  konsep  dsarnya  yakni Undang-Undang  Dasar  1945    bahwa  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pengajaran,  pasal  2  berbunyi  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakansatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. 1
Tidak cukupkah konsep dasar tersebut buat bangsa ini untuk segera menyahuti hak-hak anak. Mengapa persoalan yang menyangkut hak tidak segara menjadi agenda penting  pada  banya  negara  berkembang  termasuk  Indonesia  ?  mengapa  selama bertahun-tahun  hampir  tidak  ada  perbaikan  yang  berarti  meskipun  Indonesia  berada di baris terdepan negara yang meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak.
1 Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan, Jakarta: Roneka Cipta, 1995. h. 145.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Barangkali  salah  satu  jawabannya  adalah  pertimbangan  bahwa  isu  anak bukanlah  isu  politik,  akan  tetapi  yang  lebih  mungkin  adalah  adanya  dehumanisasi sistematis dalam masyarakat bernegara dimana pun. Dehumanisasi sistemtis bergerak dari atas ke bawah dan menempatkan anak menjadi pertimbangan utama. 2
Beberapa  gambaran  tentang  perhatian  pemerintah  di  negara-negara berkembang  seperti  ASEAN,  selain  Indonesia  telah  lebih  dahulu  menempatkan anggaran  pendidikan  diutamakan  bahkan  sebagian  negara  tersebut  menurunkan anggaran Militernya, termasuk di dalamnya memberdayakan pendidikan anak. Alasan krisis  tidak selamanya  menjadi jawaban  yang tepat,  kemampuan  suatu negara untuk keluar dari krisis sebenarnya amat tergantung pada kualitas manusianya.
Sangat  menghawatirkan  dari  berbagai  kemelut  yang  kita  hadapi  sekarang  ini adalah  dampaknya  terhadap  eksistensi  anak-anak  Indonesia,  juga  berarti  eksistensi bangsa yang pada penghujungnya adalah eksistensi kemanusiaan. Kehawatiran di atas cukup  beralasan,  ketika  kita  memperhatikan  betapa  kurangnya  kesediaan  dan komitmen    dari  elit  politik  kita  terhadap  isu  mengenai  anak,  khususnya  berkaitan dengan hak-hak anak.
Masalah kemudian adalah bagaimana membongkar dikotomi domestik-publik dalam  persoalan  anak.  Banyak  persoalan  kekerasan  (fisik,  seksual,  psikologis) terhadap  anak  di  dalam  rumah  atau  suasana  keluarga  demikian  pula    di  lembaga pendidikan formal sekolah baik ketika berlangsung proses belajar mengajar maupun di luar jam pembelajaran   yang sama sekali tidak pernah bisa dipersoalkan ke ruang publik, kecuali ketika anak menjadi korban.
Isu  hak  asasi  anak  dalam  pendidikan  ini  sangat  kompleks,  dimulai  dari ketidak-adilan  memandang  anak  dalam  segala  perbedaan  atau  memahami  anak  apa adanya, tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam pendidikan, baik di dalam keluarga, sekolah  dan  masyarakat  memang  relatif  lambat  diperhitungkan  dibandingkan kekerasan  khususnya  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  mungkin  lebih  dahulu terkuak,  tetapi  masalah  ini  sulit  menjadi  persoalan  hukum  dan  diselesaikan  secara tuntas.  Disini  ada  nilai  dan  norma,  tetapi  juga  menyangkut  posisi  anak  yang  rendah pada setiap elemen masyarakat dan komunitas pendidikan.
Di  sebagian  besar  masyarakat,  anak  dianggap  sebagai  investasi  keluarga sebagai  tempat  bergantung  di  hari  tua,  sebaliknya  bagi  masyarakat  /  keluarga  yang kurang  mampu,  anak  bernilai  ekonomi;  anak  adalah  tenaga  kerja  (ekstra)  dalam rumah  tangga.  Anak-anak  sejak  kecil  sudah  dilibatkan  dengan  pekerjaan-pekerjaan membantu  rumah  tangga  seperti  menyapu,  mengambil  air,  mengumpulkan  kayu bakar,  sebagian  dari  mereka  harus  putus  sekolah  karena  bekerja  untuk  membantu
2 St. Sularso, Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia, Jakarta: Kompas, 2000. h. 14.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
kedua  orang  tuanya  mencari  nafkah  hidup,  bahkan  lebih  parah  lagi  ada  yang  tidak mengenyam sedikitpun bangku pendidikan.

## B. Realitas di Lapangan
1. Hakikat    tentang  Hak  Asasi  Anak  dalam  Pendidikan,  Kriteria  dan  ketentuan- ketentuan  Hukum  dan  Perundang-undangan  tentang  Hak  Asasi  Anak  dalam pendidikan masih bersifat teoritis dan belum membumi.
Indonesia  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  dalam  memperhatikan  hak- hak  anak,  karena  sudah  satu  dekade  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak, nelalui keputusan Presiden (Kepres) No. 36 Tahun 1990 dan termasuk negara paling awal  meratifikasi  yaitu  setelah  Konvensi  Hak  Anak  disahkan  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1989 dan pertemuan puncak KTT untuk anak... 3
Meskipun  Konvensi  Hak  Asasi  Anak  merupakan  bagian  integral  dari konvensi  hak  asasi  manusia,  tetapi  disepakati  dalam  pertemuan  KTT  anak  bahwa karena  sifat  dan  kondisi  anak  yang  belum  cukup  matang,  masih  tergantung,  rentan dan rawan terhadap berbagai keadaan, disamping anak merupakan asset penting masa depan  suatu  bangsa,  maka  anak  harus  diberi  perhatian  dan  perlakuan  khusus  dan menempatkan anak tatanan anak pada politik tertinggi dimasing-masing negara yang membuat  komitmen,  termasuk  di  dalamnya  isu  tentang  perlindungan  dan  kualitas hidup yang adil, pendidikan, memberi kesempatan untuk menikmati masanya sendiri, dan anak harus ditempatkan sebagai agenda utama dalam pembangunan bangsa ini.
Konvensi  Hak  Anak  pada  hakikatnya  mempunyai  ikatan  yuridis  oleh  karena ia  dijadikan  acuan  untuk  pembentukan  hukum  nasional  yang  relefan  namun  tidak mempunyai mekanisme untuk menghukm negara yang tidak mematuhi kesepakatan- kesepakatan, kecuali hanya merupakan sangsi moral dan sosial yang dapat berdampak buruk  terhadap  citra  bangsa  yang  pada  akhirnya  akan  semakin  kuat  tekanan  para aktivis  ditingkat  global  maupun  nasional  dan  ujung-ujungnya  adalah  pada penghentian kucuran bantuan / pinjaman dana terhadap negara bersangkutan.
Dilihat dari hukum positif anak dianggap sebagai subyek hukum  yang belum dewasa,  meskipun  demikan  ketika  ada  tindakan  –tindakanya  yang  dianggap menyimpang  dari  kaidah,  normal,  anak  diberi  hukum  positif  yang  khusus.  Hukum positif  itu  dianggap  sebagai  instrumen  untuk  sosialisasi  anak,  secara  diam-diam sebenarnya  dapat  merampas  masa-masa  emas  dan  hak  untuk  pertumbuhan  dan perkembangan  anak.  Pemahaman  dan  kehadiran  anak  itu  perlu  dan  sangat  relevan untuk  dipahami  sebab  pemahaman  dapat  bermacam-macam  yang  dapat mempengaruhi  seseorang /  suatu masyarakat dalam  memberi makna  pada  kehadiran anak.
3 Ibid., h. 23.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Di  sebagian  besar  masyarakat,  anak  dianggap  investasi  keluarga  sebagai jaminan tempat bergantung dihari tua. Sedangkan bagi masyarakat atau keluarga yang kurang  mampu  anak  dapat  bernilai  ekonomi,  anak  adalah  tenaga  kerja  (  ekstra  ) dalam  rumah  tangga.  Anak-anak  sejak  kecil  sudah  dilibatkan  dengan  pekerjaan- pekerjaan membantu rumah tangga, dari menyapu, mengambil air, mengumpul kayu bakar,  membajak  sawah,  menangkap  ikan  dilaut  bagi  anak  nelayan,  bahkan  sampai mereka putus sekolah karena harus bekerja.
Dalam  realitas  sekarang  kita  dapat  menyaksikan  kondisi  anak  indonesia terpaksa harus hidup ditemapat-temapat yang tidak layak untuk perkembangan anak. Anak-anak  dalam  kondisi  ketidaktahuan  dan  ketidak-mengertian  pemahaman  dan nalar  mereka,  terpaksa  harus  hidup  dijalanan,  ditempat  pengungsian  dan  terpaksa menjadi bagian dari kejahatan. Kondisi tersebut terjadi karena suhu dan pertarungan politik  ditngkat atas  yang hanya meningkatkan eskalasi  konplik  yang  berujung pada terjadinya kekerasan.
Pada  kenyataan  lain  anak-anak  diperhadapkan  pada  dunia  yang  sedikit berbeda yaitu pada anak-anak pelajar dan tidak tertutup kemungkinan pada anak-anak dibawah  umur  mulai  terimbas  oleh  bahaya  fornografi.  Serangan  bahaya  fornografi banyak berasal dari efek globalisasi informasi dan kebebasan pers yang terjadi di    i Indonesia.  Dengan  tidak  terbendungnya  tidak  kekerasan  dan  bahaya  fornografi  bagi anak-anak  dibawah  umur  merupakan  tanda  tanya  besar  akan  bagaimana  potret  anak Indonesia  sekarang  ini  yaitu  anak  sebagai  generasi  yang  akan  menentukan  wajah Indonesia.  Kondisi  anak-anak  Indonesia  dalam  bayang-bayang  ancaman  fornografi dan korban ancaman masyarakat.
Pada kenyataan lain pelanggaran Hak Asasi Anak menyebutkan 70 % orang tua  di  Indonesia  telah  melanggar  HAM  anak.  Pelanggaran  itu  terus  dilanggengkan oleh  kultur  yang  lama  hidup  dimasyarakat.  Menurut  pemberitaan  media  Indonesia. 4 Tingginya palanggaran HAM di Indonesia sejauh in tanpa sadar dilakukan oleh orang tua.  Tindakan  orang  tua  yang  sering  kali  tidak  adil  terhadap  anak  disaat  kecil  akan membekas terus dalam diri anak sampai ia mencapai dewasa. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan anak.
Menurut  Seto  Mulyadi  (  Ketua  Komnas  HAM  Anak  ). 5 Disela-sela  dialog dengan orang tua siswa mengatakan bentuk-bentuk pelanggaran  yang seriang terjadi antara  lain  berkata-kata  keras,  mencubit,  membentak,  menggertak,  memukul, mengurung,  memperkosa,  melacurkan,  memepkerjakan.  Perlakuan  keras  itu  tidak hanya  perlakuan  keras  secara  fisik  tapi  juga  perlakuan  psikis.  Tambah  beliau pelanggaran  HAM  Anak  ini  terjadi  karena  ketidaktahuan  orang  tua  penyebabnya yakni  faktor  budaya  yang  menganggap  bahwa  anak  adalah  subordinasi  (  bawahan  )
4 Gloria Cyber Mistries, 70 Persen Orang Tua Melanggar HAM Anak 2002, t.t.: t.p., t.th., h. 4.
5 Ibid.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
orang  tua.  Anak  menjadi  milik    orang  tua,  sehingga  pola  didikan  orang  tua  harus keras dan kaku agar hidupnya berhasil. Justru didikan seperti itu yang membuat anak tidak  dapat  menikmati  hidupnya.  Sering  terjadi  seorang  anak  dibebani  target-target tertentu  oleh  orang  tua,  seperti  harus  juara  kelas,  ikut  kursus  biar  pintar  dan  lainya. Pada kenyataanya hal ini justru sangat memperberat stres anak.
Pelanggaran  HAM  Anak  ini  juga  terjadi  dalam  dunia  pendidikan  contohnya guru  sering  menerapkan  hukum  yang  tidak  tepat,  murid  sering  distrap  (  dihukum didepan kelas, dipermalukan karena suka bermain dikelas atau karena belum mampu mengerjakan  sesuati  atau  PR  ).  Selain  itu  adanya  sistem  Pendidikan  Nasional  yang lebih cenderung mengembangkan dan berpihak pada institusi, bukan pendidikan yang berpihak  pada  anak  contohnya  sistem  pendidikan  kita  lebih  condong  untuk  melatih otak  kiri  seperti  hapalan,  dokma-dokma,  doktrin,  aturan.  Tetapi  tidak  bersamaan mengembangkan  otak  kanan  seperti  pengertian,  pemahaman,  analisis  dan mereproduksi.

## C. Analisis Swot
Kekuatan
Konvensi Hak Anak pada hakikatnya mempunyai ikatan yuridis oleh karena ia dijadikan  acuan  untuk  pembentukan  hukum  nasional  yang  relefan  namun  tidak mempunyai mekanisme untuk menghukm negara yang tidak mematuhi kesepakatan- kesepakatan, kecuali hanya merupakan sangsi moral dan sosial yang dapat berdampak buruk  terhadap  citra  bangsa  yang  pada  akhirnya  akan  semakin  kuat  tekanan  para aktivis  ditingkat  global  maupun  nasional  dan  ujung-ujungnya  adalah  pada penghentian kucuran bantuan / pinjaman dana terhadap negara bersangkutan.
Dikuatkan  dengan  Keputusan  Presiden  (  Kepres  No.  36  thn  1990  ).  Konvensi Hak  Anak  sebagai  kesepakatan  global  merupakan  dokumen  nyata  dari  komitmen terhadap  penghormatan  dan  perlindunagan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  arti  luas  dan dalam  arti  khusus  pada  Hak  Asasi  Anak.  Langkah  awal  dalam  melaksanakan konvensi  di  Indonesia  adalah  dengan  memperkuat  Lembaga  Koordinasi  Nasional  ( Menkokesra  )  yang  dtetapkan  berdasarkan  Inpres  No.  2  thn  1989  dan  departemen terkait  sebagai  koordinasi  nasional.  Ada  beberapa  langkah  yang  harus  dijadikan platform melindungi anak dari pengaruh negatif dan dampak kekerasan adalah :
1. Memenuhi Hak Anak dalam bidang pendidikan terutama pendidikan dasar sebab semakin  banyak  jumlah  anak  yang  putus  sekolah  akan  semakin  besar  beban bangsa ini dimasa yang akan datang anak berhak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar setidaknya pendidikan dasar secara cuma-cuma dan
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
berlaku  wajib. 6 Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  adalah  meletakan  hak  anak kedalam  status  sosial  anak  dalam  kehidupan  masyarakat  sebagai  perindungan terhadap  kepentingan  anak  yang  mengalami  masalah  sosial  perlindungan  dapat diberikan  dalam  berbagai  cara  seperti  perlindungan  dalam  bentuk  edukational terhadap  ketidakpahaman  dan  ketidakmampuan  anak  dalam  melakukan  sesuatu tugas.
2. Kebebasan  ruang  publik  bagi  setiap  anak  untuk  menyalurkan  dan mengembangkan  kepribadianya.  Kondisi  ini  dapat  meminimalisir  anak terpengaruh  oleh  budaya-budaya  negatif  dan  menghindari  dampak  kekerasan. Sebagaimana  diketahui  bahwa  budaya-budaya  yang  tidak  sesuai  dengan  kultur anak  serta  kekerasan  dan  kejahatan  telah  merampas  hak-hak  anak  itu  sendiri biasanya hal yang seperti ini dikemas dalam bentuk berita dan dalam bentuk film ( VCD atau layar lebar ) kedua budaya ini berdampingan  yang pada hakikatnya memiliki daya rusak yang teramat dahsyat terutama pada anak-anak yang berbuat menurut apa yang dia lihat dengar dan rasakan.
3. Adanya komunitas masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol media baik media massa  maupun  elektronik.  Komunitas  ini  terdiri  dari  toko-toko  masyarakat, pimpinan  ormas  dan  pemuda  serta  aparat  pemerintah  yang  mendapat  legitimasi pemerintah  dalam  bentuk  peraturan  serta  diberi  kewenangan  untuk  mengontrol media agar menampilkan informasi yang sehat dan melindungi anak dari segala bahaya yang mempengaruhi dan merampas hak anak itu sendiri.

## Kelemahan
Masih  belum  tersosialisasi  dengan  baik  konvensi  Hak  Anak  serta tanggungjawab  kita  serta  kita  meratifikasinya.  Sehingga  mempengaruhi  pemahaman dan kesadaran mengenai hak anak dan pelaksanaanya.
Masih  ada  Undang-  undang  /  peraturan  yang  tidak  sejalan  dengan  semangat Konvensi Hak Anak bahkan ada yang tidak berpihak pada anak. Kedudukan dan Hak Anak  dilihat  dari  presfektif  hukum  masih  meprihatinkan  apa  yang  sebenarnya  yang harus  diberikan  kepada  mereka  masih  jauh  dari  harapan  dan  kenyataan  hak  yang berkenaan  dengan  hukum  perdata,  pidana,  ketenagakerjaan,  kesehatan,kesejatraan sosial dan pendidikan untuk memberi perlindungan khusus kepada anak.
Pemahaman  akan  peran  dan  kebutuhan  anak  bukanlah  sesuatu  yang  mendapat perhatian  besar  dari  masyarakat  dalam  strata  apapun  bahwa  anak  hanya  mendengar tidak  untuk  didengar  bukanlah  nilai  yang  merupakan  pengecualian,  ini  menunjukan bahwa  kelompok  anak  merupakan  warga  kelas  tiga  artinya  anak  dimata  masyarakat
6 Toni  Hadiwijaya,  Di  bawah  Ancaman  Fornografi  dan  Kekerasan  Siaga  1  Anak  Indonesia, t.t.: t.p., 2002,  h. 3.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
tidak  berarti  apa-apa.  Selain  itu  selama  ini  persepsi  bahwa  anak  merupakan  obyek dari  subyek  membuat  mereka  sebagai  warga  masyarakat  tak  dapat  berbicara  atas nama  diri  sendiri.  Hak  partisipasi  mereka  dibatasi,  karena  dianggap  belum  dewasa dan  rasional.  Sementara  langkah  konkrit  untuk  menanggulangi  persoalan  anak memang belum ada namun  komitmen pemerintah dalam penegakkan hak  asasi anak tak terbantahkan.

## Peluang
Konvensi dengan paradigma pandangan yang baru, yang memberi ruang cukup untuk  pembangunan  sosial  termasuk  kualitas  hidup  dan  kualitas  masyarakat  dan dengan  menghormati  hak  asasi  manusia,  maka  pembangunan  yang  berpihak  kepada anak  adalah  jawabanya.  Selama  ini  dengan  acuan  paradigma  pembangunan  yang menekankan pada pertumbuhan, maka konsekwensinya adalah sumber daya manusia diartikan  sebagai  sarana  untuk  pertumbuhan  bukan  sebagai  sumber  dari pembangunan.
Mengingat keadaan anak  yang masih  rentang itu  adalah hak setiap anak untuk mendapat  perlakuan  dan  perhatian  unutk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik, mendapat  perlindungan  dimulai  sejak  dini  dan  mendapat  pengakuan  bahwa  setiap anak merupakan individu yang unik seperti individu dewasa mereka juga mempunyai perbedaan  dalam  keinginan  dan  pandangan.  Perbedaan  tersebut  harus  dihormati dalam  memberikan  ruang  bagi  mereka  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam mengungkapkan keinginan, kepedulian dan harapan-harapanya terutama hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupanya.
Peluang-peluang  lain  yang  menggembirakan  adalah  adanya  legitimasi  dari konvensi  tentang  hak  anak  dimana  telah  memberi  perhatian  secara  khusus  terhadap masalah  hak  anak  misalnya  masalah  hak  hidup  (  secara  fisik,  hak  identitas,  dan keyakinan beragama, hak kesejatraan sosial, hak kesejatraan ekonomi, hak berserikat dan berkumpul, hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan informasi selain itu juga disebutkan hak perlindungan eksploitasi ekonomi maupun sexsual, hak perlindungan dari  penyalah  gunaan  obat  terlarang,  hak  perlindungan  dari  kekerasan  baik  terjadi dalam perang, kerusuhan etnis dan anak-anak terlantar lain ).
Ancaman
Krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan,  berbagai  gejolak  politik  dan  kerusuhan yang timbul dari berbagai daerah adalah peristiwa lain yang melibatkan terancamnya masa depan anak-anak. Adanya propaganda  yang tidak dapat dipertangungjawabkan yang menyulut konflik antara etnis dan umat beragama bukan hanya meminta korban nyawa tetapi juga menyebabkan kelangsungan pendidikan anak terkatung-katung. 7
Selain  itu  masalah  sosial  yang  timbul  diberbagai  kota  besar  praktis menggelembung,  perkembangan  anak  jalanan  yang  belakangan  in  makin
7 St. Sularto, op. cit., h. 50.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
mencemaskan,  Kompas  memberitakan  bahwa  populasi  anak  jalanan  di  kota  jakarta semakin  bertambah  dan  berkembang  sangat  cepat  yang  benar-benar  merisaukan diantara  anak-anak  jalanan  yang  makin  bertambah  dilaporkan  bahwa  ada  sekitar 3.000  anak  yang  diperalat  par  pengemis  untuk  mengetuk  hati  belas  kasihan  para kendraan bermotor dan diperkirakan sekitar 500 bayi  yang berada dijalanan entah ia anak kandung sendiri ibunya  yang menjadi pengemis  atau karena disewa dari orang lain. 8
Agar  kiranya    persoalah  yang  riskan  bagi  kelangsung  kehidupan  anak  yang lebih baik perlu mendapat perhatian bagi semua pihak, anak tidak dipandang sebagai investasi,  anak  dipandang  sebagai  orang  dewasa  dalam  bentuk  danpadangan  yang miring  lainnya  kepada  anak  perlu  dihilankan,  keselamatan  anak  adalah  keselamatan generasi dan dengan demikian adalah keselamatan negara itu sendiri.

## D. Penutup
1. Konsep  pemberdayaan  anak  masih  sebatas  wacana  yang  entah  kapan  menjadi suatu  realitas  yang  menggembirakan.  Semua  persoalan  ini  masih  dianggap persoalan  domestik  dan  semua  yang  berbau  domestik  hampir  tidak  pernah menjadi  sebuah  isu  yang  serius,  karena  itu  tidak  pernah  pula  diperhitungkan sebagai sesuatu yang harus disikapi secara serius.
2. Dalam realitas sekarang kita dapat menyaksikan kondisi anak indonesia terpaksa harus hidup ditempat-tempat yang tidak layak untuk perkembangan anak. Anak- anak dalam kondisi ketidaktahuan dan ketidak-mengertian pemahaman dan nalar mereka,  terpaksa  harus  hidup  dijalanan,  ditempat  pengungsian  dan  terpaksa menjadi  bagian  dari  kejahatan.  Kondisi  tersebut  terjadi  karena  suhu  dan pertarungan politik ditngkat atas yang hanya meningkatkan eskalasi konplik yang berujung pada terjadinya kekerasan.
3. Krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan,  berbagai  gejolak  politik  dan  kerusuhan yang  timbul  dari  berbagai  daerah  adalah  peristiwa  lain  yang  melibatkan terancamnya  masa  depan  anak-anak.  Adanya  propaganda  yang  tidak  dapat dipertangungjawabkan  yang  menyulut  konflik  antara  etnis  dan  umat  beragama bukan  hanya  meminta  korban  nyawa  tetapi  juga  menyebabkan  kelangsungan pendidikan anak terkatung-katung
8 Ibid.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
E. Daftar Pustaka
Gunawan, Ary H. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan, Jakarta: Roneka Cipta, 1995.
St. Sularso, St. Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia, Jakarta: Kompas, 2000.
Cyber Mistries, Gloria 70 persen orang tua melanggar HAM anak 2002, t.t.: t.p., t.th.
Hadiwijaya,  Toni  Di  bawah  Ancaman  Fornografi  dan  Kekerasan  Siaga  1  Anak Indonesia, t.t.: t.p., 2002.