## ANALISIS PENYIMPANGAN PADA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI SECARA ELEKTRONIK DI PEMERINTAH DAERAH
oleh : Siti Kautsariyah
Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan E-mail: lilikautsariyah@gmail.com

## Sarwono Hardjomuljadi
Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan E-mail: sarwonohm2@yahoo.co.id
ABSTRAK : Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 (perubahan keempat dari Perpres 54 Tahun 2010 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah)  bahwa  Pemilihan  penyedia  untuk  pekerjaan  konstruksi dilakukan  secara  elektronik  (e-procurement)  dengan  cara  e-tendering.  Dalam  pelaksanaannya  masih terdapat  berbagai  permasalahan  dan  penyimpangan  walaupun  telah  dilaksanakan  secara  elektronik. Tujuan  penulisan  untuk  menganalisis  penyimpangan  penting  dan  mengusulkan  rekomendasi  untuk mencegah penyimpangan. Objek yang diamati adalah pemerintah daerah. Mengunakan analisis Relative Importance Index (RII) didapat dua faktor penting yaitu: 1) ”peminjaman bendera” (berikut password) perusahaan lain untuk mengikuti lelang; 2) adanya “pola” dalam penawaran pese rta lelang dalam rangka persaingan  tidak  sehat  dalam.  Walaupun  telah  menandatangani  ikrar  pakta  integritas,  namun penyimpangan  masih  terjadi  dikarenakan  kurang  profesionalisme,  kurang  komitmen  dan  lemahnya pengawasan  para  pihak.  Sebagai  upaya  pencegahan  yaitu  1)  Pendampingan/konsolidasi  pengawas internal (APIP) dalam pelaksanaan pemilihan dengan memperkuat kompetensi APIP , 2) Pembinaan dan peningkatan kapasitas (capacity building) kontraktor dengan memperjelas perizinan, dan 3) mendorong tumbuhnya  kontraktor  baru  yang  siap  dengan  tuntutan  kebutuhan  konstruksi  di  daerah  melalui komunikasi  dua  arah  dan  sinergi  dengan  asosiasi  jasa  konstruksi  untuk  meningkatkan  daya  saing kontraktor lokal.
Kata kunci: penyimpangan, pemilihan penyedia jasa konstruksi,  RII, e-procurement
ABSTRACT : Based on Presidential Decree No. 4 In 2015 (the fourth amendment of the regulation 54 Year 2010  concerning  Procurement  of  Government  Goods  /Services)  that  the  Electoral  provider  for  the construction work is done electronically (e-procurement) by way of e-tendering. In practice there are still many problems and irregularities although it has been conducted electronically. The purpose of writing to analyze  the  dominant  irregularities  and  proposes  recommendations  to  prevent  irregularities.  The  object being  observed  is  the  local  government.  Using  analysis  of  Relative  Importance  Index  (RII)  obtained  two important factors: 1) Loan flag (following password) other companies to participate in the auction; 2) the existence  of  a  "pattern"  in  the  bidding  auction  participants  in  the  framework  of  unfair  competition  in. Although it has signed a pledge of integrity pact, but irregularities still occur due to lack of professionalism, lack  of  commitment  and  lack  of  supervision  of  the  parties.  As  prevention  is  1)  Mentoring  /consolidation internal watchdog (APIP) in elections to strengthen the capacities of APIP, 2) Development and improvement of  capacity  (capacity  building)  contractor  to  clarify  licensing,  and  3)  to  encourage  the  growth  of  a  new contractor who is ready to demand of construction in the area through two-way communication and synergy with associations of construction services to enhance the competitiveness of local contractors.
Keywords : aberration, the construction service provider selection, RII, e-procurement

## Latar Belakang
Infrastruktur merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat seperti  transportasi,  bangunan  gedung  dan fasilitas publik lainnya. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur tersebut dilakukan pemerintah  melalui  mekanisme  pengadaan barang/jasa.  Pada  prinsipnya  pengadaan merupakan  proses  untuk  mendapatkan barang/jasa  berdasarkan  kontrak,  baik dilakukan melalui penyedia atau swakelola. Saat  ini,  melalui  Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan barang/jasa  dilakukan  secara  elektronik. Sebagai bentuk perbaikan, upaya percepatan  proses  pengadaan,  percepatan penyerapan  anggaran  dan  pencegahan korupsi,  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010 telah  mengalami  perubahan  sebanyak empat kali, terakhir dengan Perpres Nomor 4  Tahun  2015.  Latar  belakang  lahirnya perpres  ini  terkait  pemanfaatan  teknologi informasi guna percepatan proses pengadaan  dengan  menerapkan  e-proc. Dengan  e-proc,  tidak  hanya  meningkatkan transparansi,  tetapi  juga  memberikan layanan  publik  yang  lebih  baik,  efisiensi
harga  yang  lebih  rendah  karena  kompetisi, biaya transaksi yang lebih murah, dan siklus pengadaan  yang  lebih  pendek/cepat (Manalo 2005 dalam Zulmi 2013). Selain itu dikarenakan seluruh tahapan dalam proses pengadaan  menggunakan  internet  secara online  akan  meminimalkan  tatap  muka antara  pelaksana  pengadaan  dengan  calon peserta lelang (laporan KPK 2007), sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya persengkongkolan.
Sejak  diwajibkannya e-proc hingga  saat ini, masih terdapat berbagai permasalahan dan penyimpangan.  Modus  penyimpangan  yang dilakukan antara lain mark up (penggelembungan  anggaran),  suap  untuk memenangkan tender, menggabungkan atau memecah  paket  pekerjaan,  penunjukan langsung,  maupun  kolusi  antara  penyedia dan pengelola pengadaan untuk pengaturan tender  (Syarifuddin  2015).  Hal  ini ditegaskan oleh fakta berbagai kasus/perkara  di  bidang  pengadaan barang/jasa.  Berdasarkan  data  statistik penanganan  perkara  KPK  dari  tahun  2004 hingga  2015,  sebanyak  30%  (145  dari  468 kasus) korupsi terjadi di bidang pengadaan barang/jasa.
Tabel 1. Data Kasus Pengadaan Barang/Jasa yang Ditangani KPK
Ditambahkan dari laporan KPPU bahwa 70% kasus yang diputuskan komisi ini
adalah penyimpangan dan persekongkolan pengadaan barang/jasa.
JENIS PERKARA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Pengadaan Barang/Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 11 9 15 14 145 Perizinan 5 1 3 1 3 5 1 19 Penyuapan 7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 38 224 Pungutan 7 2 3 1 6 1 20 Penyalahgunaan Anggaran 5 3 10 8 5 4 3 4 2 44 TPPU
7 5 1 13 Merintangi Proses KPK 3 3 JUMLAH 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 468
Persentase Perkara PBJ 100.00 63.16 29.63 58.33 38.30 43.24 40.00 25.64 22.92 12.86 25.86 24.56 30.98
Tabel 2. Data Putusan Perkara Kategori Tender dan Non Tender KPPU
Meskipun  semangat e - proc adalah  untuk percepatan  pelaksanaan  belanja  negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan,  menghemat  anggaran  dan mencegah  adanya  penyimpangan  dalam pengadaan
barang/jasa , namun
berdasarkan data korupsi di atas menunjukkan  bahwa  pemberlakuan e - proc ternyata  belum  sepenuhnya  mencegah terjadinya  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal yang sama diungkapkan Aprizal (2013) bahwa indikasi kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di lelang manual ternyata masih terjadi dalam e-procurement . Indikasi  tersebut  berupa cover  bidding , bid suppression ,  dan bid  rotation dalam  proses pengadaan  barang/jasa. Hal  ini  disebabkan oleh berbagai tantangan dalam penerapan e- proc  antara  lain  rendahnya  tingkat komitmen  politik  dari  pemerintah  daerah dan pengawasan internal yang lemah. Dari  latar  belakang  di  atas,  timbul pertanyaan  apakah  penerapan  pengadaan barang  dan  jasa  secara  elektronik  sudah sesuai dengan tujuan untuk menekan segala bentuk  penyimpangan,  termasuk  pada pemilihan  penyedia  jasa  konstruksi  di Pemerintah  Daerah?.  Perlu  dilakukan identifikasi  penyimpangan  yang  terjadi dalam  proses  pemilihan  penyeda  jasa konstruksi  di  Pemerintah  Daerah  dan mengetahui
penyimpangan dominan sehingga  dapat  dilakukan  pencegahan  dan perbaikan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

## Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 ayat 1 Pekerjaan  konstruksi  adalah  seluruh pekerjaan  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  konstruksi  bangunan  atau pembuatan wujud fisik lainnya. Berdasarkan Perpres  Nomor  4  Tahun  2015  (perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Pasal 106 Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan secara elektronik ( e- procurement ) dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing.
Pemilihan  penyedia  untuk  pekerjaan konstruksi dilakukan melalui e-tendering. E- tendering adalah  tata  cara  pemilihan penyedia  barang/jasa  yang  dilakukan melalui penyedia barang/jasa yang terdaftar pada  sistem e-procurement. Terdapat  tiga metode  pemilihan  yaitu  e-lelang  umum,  e- lelang  terbatas  (pekerjaan  kompleks  dan jumlah  penyedia  terbatas)  dan  e-lelang pemilihan  langsung  (pekerjaan  tidak komplek dengan nilai maksimal Rp5 miliar).
Gambar 1. Skema Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui e- procurement
JENIS PUTUSAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Tender 3 10 8
22 36 23 31 12 7 7 8 10 177 Non Tender 4 8 4
5 12 9 6 1 2 5 11 2 69 JUMLAH 7 18 12
27 48 32 37 13 9 12 19 12 246 % Putusan Tender 42.86 55.56 66.67 81.48 75.00 71.88 83.78 92.31 77.78 58.33 42.11 83.33 71.95
Sebagai aturan pelaksana Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dibuat Peraturan Kepala LKPP
Nomor  1  Tahun  2015  tentang e - tendering , dengan tahapan seperti pada tabel 3.
Tabel 3. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Persiapan Pemilihan 1. PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan (paket, spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak) dalam bentuk dokumen elektronik kepada pokja ULP
2. Pokja ULP menyusun jadwal pengadaan
3. Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan
Pelaksanaan 4. Pembuatan Paket, Pengumuman dan Pendaftaran Pemilihan 5. Pemberian Penjelasan
6. Pemasukan Data Kualifikasi
7. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
8. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran serta Pengumuman Pemenang
9. Sanggahan
10. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
11. Penandatanganan Kontrak
Sumber: Olahan dari Perka Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan LKPP Nomor 1 tentang E-Tendering
Penyimpangan  dalam  Proses  Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
Secara terminologi “penyimpangan”
menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia atau  KBBI  diartikan  sebagai  proses,  cara,
perbuatan
menyimpang atau menyimpangkan  atau  sikap  tindak  diluar ukuran  (kaidah)  yang  berlaku.  Arti  kata
“menyimpang”  sendiri  menurut  sumber yang  sama  adalah  menyeleweng  (dari hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya).
Oleh  Karena  itu  penyimpangan  pada prinsipnya  merupakan  perbuatan  yang menyeleweng  dari  kaidah  hukum  yang berlaku  dalam  pengadaan  barang/jasa,
Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  (termasuk perubahannya)  dan  aturan  pelaksananya
(Perka LKPP Nomor 1 tentang E-Tendering) serta  aturan  yang  secara  tidak  langsung terkait dengan pengadaan barang/jasa.
Penelitian
Terdahulu tentang

## Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa
Dari  aturan  terkait  pengadaan  barang/jasa diatas  dan  penelitian  terdahulu  dilakukan identifikasi  untuk  mendapatkan  indikator penyimpangan  dalam  pemilihan  penyedia jasa konstruksi secara elektronik.
Ditambahkan  dari  penelitian  terdahulu untuk  mendapatkan  faktor  penyimpngan dan  diidentifikasi  terlebih  dahulu  pada  11 tahapan  tahapan  pengadaan  barang/jasa dari mulai persiapan hingga penandatanganan kontrak.
Tabel 4. Faktor Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Penelitian Terdahulu No Faktor Penyimpangan Referensi TAHAP PERRSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 1. Tidak menandatangani Pakta Integritas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015
2. Tidak adanya pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara luas sebelum lelang Perpres 54/2010 Pasal 8 3. Penggabungan atau pemecahan pemaketan tidak sesuai ketentuan Waluyo, 2010 Suswinarno, A.K, 2012 Sutedi, A, 2014 Effrianto, p, 2015 4. Penggelembungan anggaran ( mark up ) Rencana Pengadaan Perpres 54/2010 Pasal 6 (etika) Waluyo, 2010 Suswinarno, A.K, 2012
Sutedi, A, 2014 Alfian, 2015 TAHAP PENYUSUNAN JADWAL 5. Penggunaan hari libur atau diluar hari kerja untuk tahapan: Pemberian penjelasan, Batas akhir pemasukan penawaran, Pembuktian kualifikasi dan Batas akhir sanggah Perpres 54/2010 Pasal 61 Alfian, 2015 6. Perubahan jadwal tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Perka LKPP No.1/2015

## TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
7. Spesifikasi teknis pekerjaan mengarah kepada salah satu calon penyedia jasa Waluyo, 2010 Suswinarno, A.K, 2012 Sutedi, A, 2014 Alfian, 2015 Udoyono, K, 2009
TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN (lanjutan)
8. Persyaratan kualifikasi yang ditetapkan tidak mengacu persyaratan minimal sesuai kebutuhan pekerjaan Tristianti, A.S, 2014 Ferdian, 2014 9. Persyaratan/kriteria tambahan untuk membatasi lelang Perpres 54/2010 Pasal 56 Suswinarno, A.K, 2012 Effrianto, p, 2015 Alfian, 2015 10. Informasi dokumen lelang tidak objektif dan tidak rinci menjelaskan metode dan tata cara evaluasi pelelangan Waluyo, 2010 Sutedi, A, 2014 Ferdian, 2014
TAHAP PENGUMUMAN, PENDAFRTARAN DAN DOWNLOAD DOKUMEN PENGADAAN
11. Jangka waktu pengumuman tidak realistis (terlalu singkat) Perpres 54/2010 Pasal 59-62 Waluyo, 2010 Alfian, 2015 12. “Meminjam bendera” ( User ID dan Password ) perusahaan lain untuk mendaftar Effrianto, P, 2015

## TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
13. Pada proses Aanwijzing, Pokja tidak segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk (mengumpulkan) Perka LKPP No.1/2015 Nasution, S.P, 2012 TAHAP PEMASUKAN (UPLOAD) DOKUMEN PENAWARAN 14. Gangguan yang disengaja terhadap Server dan sistem aplikasi Soetanto, L.A, 2015 TAHAP PEMBUKAAN, EVALUASI DAN KLARIFIKASI DOKUMEN PENAWARAN AAN 15. Harga penawaran dan koreksi aritmatik tidak segera dimasukkan dalam SPSE Perka LKPP No.1/2015 16. Hasil evaluasi dan kualifikasi tidak ditayangkan pada SPSE Perka LKPP No.1/2015 17. Dokumen administrasi (kualifikasi) tidak memenuhi syarat dan legalitas (palsu) Perpres 54/2010 Pasal 118 Waluyo, 2010 Suswinarno, A.K, 2012 18. Adanya “Pola” p enawaran peserta lelang dalam rangka persaingan tidak sehat Perpres 54/2010 Pasal 118
Waluyo, 2010
Sutedi, A, 2014
Ferdian, 2014
TAHAP PENGUMUMAN PEMENANG
19. Pengumuman pemenang dan pemenang cadangan tidak sesuai format pada SPSE Perpres 54/2010 Pasal 80 Perka LKPP No.1/2015 Waluyo, 2010 Ferdian, 2014 TAHAP SANGGAHAN 20. Pada tahapan sanggahan, terdapat substansi sanggahan yang tidak ditanggapi Perka LKPP No.1/2015 Waluyo, 2010 Sutedi, A, 2014 Alfian, 2015 21. Adanya bentuk negosiasi dari penyedia yang menang kepada yang tidak menang agar tidak ada sanggahan UU Nomor 5/1999 Pasal 22 Sutedi, A, 2014 Alfian, 2015 Ferdian, 2014 TAHAP PENUNJUKAN PEMENANG 22. PPK tidak menandatangani SPPBJ Perpres 54 Pasal 85 TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK 23. Penundaan penandatanganan kontrak Waluyo, 2010 Sutedi, A, 2014 24. Mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain Perpres 54/2010 Pasal 83 Suswinarno, A.K, 2012 Alfian, 2015 Effrianto, P, 2015 25. Penandatanganan kontrak tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang/dipalsukan Perpres 54/2010 Pasal 86 Sumber: Hasil Olahan, 2016

## Metode Penelitian
Penelitian dimulai dari pengamatan terhadap  tata  cara  pelaksanaan  pemilihan jasa  konstruksi  secara  elektronik  sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  Perpres Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  Juga  aturan  lain yang  berhubungan  seperti  Perka  LKPP Nomor  1  Tahun  2015  tentag E-Tendering . Selanjutnya, indikasi penyimpangan didapat juga  melalui  studi  literatur  dari  penelitian terdahulu  dan  sumber  lain  yang  relevan, seperti  buku,  jurnal,  publikasi,  maupun karya  tulis  ilmiah.  Berdasarkan  kajian literatur ini diperoleh faktor-faktor sebagai dasar untuk meyusun pertanyaan kuesioner. Setelah kuesioner disusun sebagai instrumen  penelitian,  disebarkan  kepada kelompok kecil responden (10 orang). Skala likert  yang  digunakan  (1-6)  untuk memberikan  rentang  kepada  responden dalam  melakukan  penilaian.  selanjutnya dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas terhadap  kuesioner  sebelum  disebarkan
kepada responden keseluruhan. Wawancara dilakukan  terhadap  beberapa  responden untuk  mendukung  data  yang  diperoleh. Selanjutnya,  dari  data  yang  diperoleh dilakukan  analisis  RII  untuk  mengetahui peringkat  penyimpangan  yang  dominan, untuk  diusulkan  rekomendasi  untuk mencegah  dan  mengatasi  penyimpangan dominan tersebut.
Relative Important Index (RII)
RII adalah suatu analisis yang memungkinkan  suatu  kuantitatif  relatif, dimana  semakin  tinggi  peringkat  ( rating ) semakin  tinggi  pula  pengaruh/kepentingan yang  diberikan  oleh  variabel  yang  dimiliki (Harjomuljadi 2009). Nilai RII dari masing- masing  faktor  dapat  ditentukan  langsung dari  persamaan,  sedangkan  nilai  kelompok indeks  faktor  ditentukan  berdasarkan  nilai rata-rata  dari  semua  faktor.  Metode perhitungan RII mengunakan rumus sebagai berikut:

## RII = ∑ W/ (AxN)
Dimana:   W=  bobot yang diberikan untuk faktor dominan dengan rentang 1-6.
A=   bobot tertinggi (dalam hal ini 6) N=   jumlah responden keseluruhan

## Tabel 5. Rentang Nilai RII
Karena rata-rata hasil yang diperoleh dalam bentuk  angka  desimal,  maka  perlu  untuk menentukan skala penilaian. Nilai
maksimum  indeks  adalah  6  jika  semua responden  menjawab  "sangat  penting" dan nilai  minimum  indeks  adalah  1  jika  semua responden menjawab "sangat tidak penting".

## Karakteistik Responden
Responden berasal pengguna jasa yang ada di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangka Selatan, terdiri dari:
1. Responden  PPK  selaku  pejabat  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan
pengadaan  barang/jasa  (Perpres  54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 7) sebanyak 22 orang.
2. Responden Kelompok Kerja ULP selaku pihak  yang  melaksanakan  pemilihan penyedia  barang/jasa  (Perpres  54 Tahun 2010 Pasal 15 ayat 1) sebanyak 23 orang.
Responden  memiliki  tingkat  pengalaman berkecimpung  dalam e-proc yang  berbeda- beda, dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Pengalaman Responden
Analisis  RII  dilakukan  untuk  mengetahui faktor  penyimpangan  penting  pada  proses pemilihan  penyedia  jasa  konstruksi  secara elektronik  menurut  pandangan/persepsi PPK  dan  POKJA.  Dari  hasil  analisis  dan pengolahan  data  terdapat  tiga  faktor penyimpangan  pada  proses  pemilihan penyedia  jasa  konstruksi  secara  elektronik yang  masuk  kategori  penting  karena mempunyai  nilai  RII  >  0,65.  Hasil perhitungan RII dapat dilihat pada tabel 6.

## Tabel 6. Faktor Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Penelitian Terdahulu
Kode Faktor Penyimpangan dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi secara elektronik Nilai RII Peringkat X12 Pinjam bendera (User ID dan Password) perusahaan lain untuk mendaftar 0.696 1 X18 Adanya “Pola” harga penawaran peserta lelang dalam rangka persaingan tidak sehat 0.689 2 Rentang Nilai RII Interpretasi 0,00 -  0,20 Sangat Tidak Penting 0,20 -  0,35 Tidak Penting 0,36 -  0,50 Kurang Penting 0,51 -  0,65 Agak Penting 0,66 -  0,80 Penting 0,81 – 1,00 Sangat Penting 15.6%
51.1% 33.3% <  2 Tahun 2-5 Tahun
> 5 Tahun
Kode Faktor Penyimpangan dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi secara elektronik Nilai RII Peringkat X8 Persyaratan kualifikasi yang ditetapkan tidak mengacu persyaratan minimal sesuai kebutuhan pekerjaan 0.544 3 X7 Spesifikasi teknis pekerjaan mengarah kepada salah satu calon penyedia jasa 0.530 4 X22 Adanya bentuk negosiasi dari penyedia yang menang kepada yang tidak menang agar tidak ada sanggahan 0.481 5 X9 Persyaratan/kriteria tambahan untuk membatasi lelang 0.444 6 X9 Penggabungan atau pemecahan pemaketan tidak sesuai ketentuan 0.341 7 X3 Dokumen administrasi (kualifikasi) tidak memenuhi syarat dan legalitas (palsu) 0.337 8 X17 Hasil evaluasi dan kualifikasi tidak ditayangkan pada SPSE 0.330 9 X16 Perubahan jadwal tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 0.319 10 X6 Mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain 0.319 10
Dari  hasil  analisis  RII  diketahui  peringkat tertinggi  faktor  penyimpangan  dalam pemilihan  penyedia  jasa  konstruksi  secara elektroni k berada dalam kategori “penting”
(0,65>RII<0,80),  tidak  sampai  menjangkau “sangat penting” (RII>0,80).
1) Meminjam  bendera  ( User ID  dan Password )  perusahaan  lain  untuk mendaftar
Responden  berpendapat  bahwa  Meminjam bendera (User ID dan Password ) perusahaan lain  untuk  mendaftar  merupakan  faktor penyimpangan  dengan  kategori  “penting”. Karena  password  seharusnya  merupakan pengaman  yang  rahasia  dank  ode  masuk secara elektronik.
Penyebab  dari “ Meminjam  bendera ” (User ID  dan Password )  perusahaan  lain  adalah: penyedia  ingin  mengikuti  suatu  pelelangan namun  tidak  memiliki  kualifikasi  yang dibutuhkan,  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa faktor “ Mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain” termasuk dalam kategori “kurang  penting”  sehingga  penyedia
memang menginginkan tender namun tidak memiliki kualifikasi yang sesuai.
Usulan penanganan sebagai upaya pencegahan  yaitu  1)  Pendampingan  dari pengawas  internal  (APIP)  sebagai  kontrol penggunaan password perusahaan  lain untuk  mengikuti  lelang,  dan  2)  Pembinaan dan  peningkatan  kapasitas  ( capacity building )  kontraktor  lokal.  Dalam  hal peningkatan capacity  building kontraktor, pemerintah  perlu  melakukan  pembinaan dan  komunikasi  dua  arah,  sehingga  tepat sasaran.  3)  Pemda  juga  perlu  mendorong tumbuhnya  kontraktor  baru  yang  siap
0 0                 0,2                0,35              0,50                0,65                0,80            1,00
Sangat Tidak Penting Tidak Penting Kurang Penting Agak Penting
Penting Sangat Penting 0,696
dengan  tuntutan  kebutuhan  konstruksi  di daerah  melalui  komunikasi  dua  arah  dan sinergi  dengan  asosiasi  jasa  konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal.  4)  Diperlukan  penyederhanaan proses,  izin  yang  pasti  dan  cepat  serta kewajaran  pajak  yang  harus  dibayar kontraktor. 5) mengganti password menggunakan  data  forensik,  seperti  finger
print,  scan  wajah/retina  yang  terintegrasi dengan  SPSE  sehingga  proses  pendaftaran hanya  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan yang bersangkutan.
2) Adanya “Pola” harga penawaran peserta lelang  dalam  rangka  kolusi/persaingan tidak sehat
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  Pasal  22  yang  menyatakan  bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak  lain  untuk  mengatur  dan  atau menentukan  pemenang  tender  sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 118 ayat 1 huruf b bahwa salah satu perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan  sanksi  adalah  melakukan persekongkolan
dengan penyedia
barang/jasa  lain  untuk  mengatur  harga penawaran  diluar  prosedur  pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
sehingga menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan  persaingan  yang  sehat.  Sanksi yang  diberikan  berupa  pencairan  jaminan penawaran  dan  disetorkan  ke  kas  negara, serta diusulkan daftar hitam kepada KPA.
Dalam pelaksanaan proses pemilihan, Pokja ULP  memiliki  wewenang  untuk  melakukan tindakan  sesuai  Perpres  54  Tahun  2010 Pasal  83  ayat  (1)  huruf  e,  dan  menyatakan pelelangan  gagal  apabila  dalam  evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi  persaingan  tidak  sehat.  Penjelasan indikasi  terjadi  persaingan  tidak  sehat dalam  hal  ini  persekongkolan  antar
Penyedia  Barang/Jasa  harus  dipenuhi sekurang-kurangnya  2  (dua)  indikasi berikut:
1. Terdapat  kesamaan  dokumen  teknis, antara  lain:  metode  kerja,  bahan,  alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau  spesifkasi  barang  yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
2. seluruh  penawaran  dari  Penyedia mendekati HPS.
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia  Barang/Jasa  yang  berada dalam 1 (satu) kendali.
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen  penawaran,  antara  lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
5. jaminan  penawaran  dikeluarkan  dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
Dari  uraian  di  atas,  pokja  ULP  harus  dapat bertindak  tegas  jika  mengetahui  indikasi pengaturan/persekongkolan dan mengoptimalkan wistleblower system yang ada.  Perlu  dilakukan  pendampingan  dan konsolidasi APIP dan Bagian Hukum dalam proses pengadaan, sehingga penguatan APIP
0 0                 0,2                0,35              0,50                0,65                0,80            1,00
Sangat Tidak Penting Tidak Penting Kurang Penting Agak Penting Penting Sangat Penting 0,689
mutlak  diperlukan,  tidak  hanya  ketika  ada permasalahan  tapi  lebih  bisa  mencegah. Selain  itu,  peran  asosiasi-asosiasi  perlu ditingkatkan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

## Kesimpulan
1. Secara umum pada proses pelaksanaan e-proc dalam  pemilihan  penyedia  jasa konstruksi  sudah  baik,  dibuktikan dengan  adanya  RUP,  penggunaan  hari dan jam kerja untuk batas akhir tahapan, pakta integritas, pengumuman pemenang,  SPPBJ,  transparansi  harga penawaran dan koreksi aritmatik dalam SPSE, proses aanwijzing dan substansi sanggah merupakan faktor penyimpangan  dalam  kategori “kurang penting ” (RII < 0,5), sehingga responden menganggap bukan termasuk penyimpangan. 2. Terdapat  dua  faktor  penyimpangan yang dianggap penting dalam
pengadaan  secara  elektronik  (RII  > 0,65), yaitu: 1) Pinjam bendera ( User ID dan Password )  perusahaan  lain  untuk mendaftar,  dan  2) Adanya  “Pola” penawaran peserta lelang dalam rangka persaingan tidak sehat
3. Usulan penanganan berupa 1) Pendampingan/konsolidasi  pengawas internal  (APIP)  dalam  pelaksanaan pemilihan dengan memperkuat kompetensi  APIP  ,  2)  Pembinaan  dan peningkatan kapasitas ( capacity building ) kontraktor dengan
memperjelas  perizinan  dan  skema perpajakan  yang  wajar,  dan  3) mendorong  tumbuhnya  kontraktor baru  yang  siap  dengan  tuntutan kebutuhan konstruksi di daerah melalui komunikasi  dua  arah  dan  sinergi dengan  asosiasi  jasa  konstruksi  untuk
meningkatkan  daya  saing  kontraktor lokal.

## Saran
1. Perlu  komitmen  yang  kuat  dari  semua pihak  agar  tidak  terjadi  penyimpangan dalam  pengadaan  barang/jasa,  karena pakta integritas saja tidaklah cukup.
2. Peningkatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan  sehingga  dapat  terhindar dari penyimpangan.
3. Peran  asosiasi-asosiasi  jasa  konstruksi perlu ditingkatkan dalam menjaga iklim persaingan  usaha  yang  sehat.  Untuk penelitian  selanjutnya  agar  melihat persepsi  dari  penyedia  jasa  sehingga mendapatkan hasil penelitian berimbang  antara  pengguna  dan penyedia jasa.

## Daftar Pustaka
Alfian.  (2015), “Pemetaan  Jenis  dan  Risiko Kecurangan  Dalam  Audit  Pengadaan Barang  dan  Jasa”,  Jurnal  Pengadaan, Vol.4 Nomor 1ISSN 2089-2861
Aprizal. (2013), “Akuntabilitas Publik Dalam
Pelaksanaan
E-Proc di Kota Pangkalpinang”, Jurnal  Kebijakan  & Administrasi Publik JKAP , Vol 18, No 1 ISSN 0852-9213
Arumsari,  Totok  P.  (ND),  “Audit  atas Pelaksanaan Lelang secara Elektronik dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah”,  ( http://www.bpkp.go.id diakses tanggal 17 Juli 2016) Effrianto, P. (2015), Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi  pada  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerintah .  Smart,  Cetakan  I. Hal.295
Ferdian.  (2014),  “Kajian  Pelaksanaan Pengadaan  Jasa  Konstruksi  Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik

## (LPSE) Pada Unit Layanan Pengadaan
(ULP)  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung”,  Tesis,  Universitas  Katolik Parahyangan Hardjomuljadi, S. (2009), Strategi Pra Kontrak Untuk Mengurangi Dampak Klaim Konstruksi Pada Proyek Pusat Listrik Tenaga Air Di Indonesia, Disertasi, Universitas Tarumanagara Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2007),
“Mencegah Korupsi Melalui e - Procurement,  Meninjau  Keberhasilan
Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah  Kota  Surabaya”.  Hal.48. (http://acch.kpk.go.id diakses tanggal 30 Juli 2016)
Komisi  Pengawas  Persaiangan  Usaha.
(2009),  Pedoman  Pasal  22  tentang Larangan  Persengkongkolan  Dalam Tender  berdasarkan  UU  No.  5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 15 Susila,  A.  (2012), “Mencermati  Rancangan Undang-Undang  Pengadaan  Barang dan Jasa Pemerintah” . Jurnal AKP vol.1
No. 1. Februari 2012
Suswinarno.  A.K.  (2012), Aman  dari  Resiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visi Media. Jakarta. Hal.21 Syarifuddin. (2015), “Implementasi
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara  E-Procurement  pada  Dinas Cipta  Karya,  Perumahan  dan  Tata Ruang  Daerah  Sulawesi  Tengah”. E- Jurnal  Katalogis , Volume  3  Nomor  11 hal. 25 Sutedi,  A.  (2014), Pengadaan  Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya . Sinar
Grafika, Jakarta, Edisi Kedua. Hal 254
Udoyono,  K.  (2009),  E-Procurement  dalam
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  untuk
Mewujudkan  Akuntabilitas  di  Kota
Yogyakarta, Jurnal Studi
Pemerintahan Vol.3 No.1 http//dx.doi.org/10.19196/jpg.2012. 0008 Waluyo.  (ND):  Penyimpangan  dalam Pengadaan  Barang  dan  Jasa.  Inhouse Training Kementerian Pekerjaan

## Umum
Wibowo,  R.A.  (2015),  “Mencegah  Korupsi
Pengadaan  Barang  Jasa  (Apa  yang Sudah  dan  yang  Masih  Harus Dilakukan?)”,  Jurnal  Integritas,  Vol  1, Nomor 1, KPK Zulmi,  F.  dan  Salomo,  R.V.  (2013),
Transparansi dalam E-Procurement di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanggerang Selatan. http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/201 5-09/S47589-Fajrin%20Zulmi. Aturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 22 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  1  Tahun 2015 tentang E-Tendering