Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional. Syntax Literate . (9)3. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 3, Maret 2024

## PENGUATAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  KONSUMEN  DALAM  JASA
KESEHATAN: PERBANDINGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Yuyut Prayuti 1 , Arman Lany 2 , Novia Eka Sari 3 , I Kadek Eka Sujana 4 , ⁠Widya 5 Universitas Islam Nusantara, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 1,2,3,4,5
Email: prayutiyuyut@gmail.com 1 , ⁠arman_lany@yahoo.com 2 , ⁠novi.fian11@gmail.com 3 , ikadekekasujana@gmail.com 4 , ⁠kukusnack@gmail.com 5

## Abstrak
Jasa  kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  yang  esensial.  Di  era globalisasi ini, banyak masyarakat yang mencari layanan kesehatan di luar negeri karena berbagai alasan. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan sistem perlindungan hukum konsumen  dalam  jasa  kesehatan  di  tingkat  nasional  dan  internasional  serta  merumuskan rekomendasi  untuk  memperkuat  perlindungan  hukum  konsumen  dalam  jasa  kesehatan  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data pada peneltian ini yakni dengan studi  literatur.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa perlindungan  hukum  konsumen  dalam  jasa  kesehatan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  dan  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan telah secara resmi menetapkan hak dan tanggung jawab serta konsekuensi hukum yang  harus  dipatuhi  oleh  penyedia  layanan  kesehatan  dan  penerima  layanan  tersebut. Sedangkan dalam tingkat internasional yang dalam hal ini adalah Singapura, perlindungan konsumen  diatur  oleh  Consumer  Protection  (Fair  Trading)  Act  2003  (CPFTA).  Undang- undang  ini  telah  mengalami  sejumlah  revisi,  yang  paling  baru  terjadi  pada  tahun  2020. Terdapat  beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen  dalam  jasa  kesehatan  di  Indonesia  antara  lain  meningkatkan  edukasi  dan informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyedia layanan kesehatan, meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen dalam jasa kesehatan.
Kata  kunci: Perlindungan  Hukum,  Konsumen,  Jasa  Kesehatan,  Hukum  Nasional,  Hukum International

## Abstract
Health services are one of the essential basic human needs. In this era of globalization, many people  seek  health  services  abroad  for  various  reasons.  The  aim  of  this  research  is  to compare consumer legal protection systems in health services at national and international levels  and  formulate  recommendations  to  strengthen  consumer  legal  protection  in  health services in Indonesia. This research uses normative juridical research methods with a legal comparative approach. The data collection technique in this research is literature study. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis using deductive methods. The research results show that consumer legal protection in health services in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 22 of 2009  concerning  Hospitals,  and  Law  Number  36  of  2009  concerning  Health  which  have
officially stipulated rights and responsibilities as well as legal consequences that must be complied with by health service providers and recipients of these services. Meanwhile, at the international  level,  in  this  case  Singapore,  consumer  protection  is  regulated  by  the Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 (CPFTA). This law has undergone a number of revisions, the most recent of which occurred in 2020. There are several steps that can be taken  to  strengthen  consumer  legal  protection  in  health  services  in  Indonesia,  including increasing  education  and  information  for  consumers  about  their  rights,  strengthening regulations  and  supervision  of  health  service  providers,  increasing  international cooperation in the field of consumer protection in health services.
Keywords : Legal Protection, Consumers, Health Services, National Law, International Law

## Pendahuluan
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Kesehatan tidak hanya menjadi modal penting bagi individu, tetapi juga bagi kemajuan dan kemakmuran suatu negara.  Kesehatan  yang  baik  merupakan  prasyarat  untuk  mencapai  tujuan  hidup  dan meningkatkan  kualitas  hidup.  Seorang  individu  tidak  dapat  memenuhi  potensi  atau kebutuhan hidupnya secara optimal jika kondisi kesehatannya terganggu. Oleh karena itu, pelayanan  kesehatan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menjaga  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pelayanan  kesehatan  harus  bergerak  dengan cepat dan efektif untuk menangani masalah kesehatan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga  setiap  individu  dapat  menjalani  hidup  secara  layak  dan  produktif  (Ipa  et  al., 2020).
Meski jasa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang esensial, menurut  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  Pusat,  diperkirakan  terdapat  sekitar  210  kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya (Daeng et al., 2023). Kasus malpraktik  ini  menjadi  salah  satu  alasan  pencarian  layanan  kesehatan  di  luar  negeri semakin menjadi tren di kalangan masyarakat. Dr. Effiana menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang mendasari tren ini. Secara umum, masyarakat merasa tidak puas dengan  layanan  kesehatan  yang  tersedia  di  Indonesia.  Selain  itu,  layanan  yang  lebih komprehensif di negara tujuan juga menjadi faktor yang signifikan dalam memengaruhi keputusan  mereka.  Dr.  Effiana  juga  menjelaskan  adanya  logika  kebutuhan  di  balik perilaku ini, dimana individu merasa khawatir terhadap risiko pengobatan di Indonesia, sehingga mereka menganggap pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis sebagai langkah yang masuk akal (UGM, 2023).
Menurut  data  dari  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  sekitar  satu  juta warga Indonesia menjalani perawatan medis di luar negeri setiap tahunnya, terutama di tiga negara tujuan utama seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kehadiran mereka dalam  jumlah  besar  dalam  perawatan  medis  di  luar  negeri  menyebabkan  kerugian ekonomi sebesar US$11,5 miliar per tahun, karena jumlah ini mencakup sekitar 600 ribu hingga  1  juta  orang  dari  Indonesia  yang  mencari  perawatan  medis  di  negara  lain (Newswire,  2022).  Dampak  dari  situasi  tersebut  menunjukkan  urgensi  untuk mengupayakan  penguatan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  sebagai  konsumen pelayanan  medis.  Kurangnya  kesadaran  akan  hak-hak  pasien  mengakibatkan  posisi mereka menjadi rentan dan lemah sebagai konsumen dalam pelayanan publik.
Penelitian terdahulu oleh Wahyudin dan Nufus (2022) meneliti Kebijakan hukum pelayanan kefarmasian di Indonesia suatu tinjauan penguatan dan perlindungan hukum apoteker dan pasien pada layanan kefarmasian, hasil menunjukan bahwa Keberadaan UU Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan  telah  meneguhkan  keberadaan
Apoteker sebagai tenaga kesehatan di Indonesia yang dilengkapi dengan hak-hak yang melekat  padanya.  Selain  itu  keberadaan  UU  No  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan semakin  mengukuhkan  penguatan  Apoteker  dalam  layanan  kefarmasian  yakni  dengan diberikannya  kewenangan  yang  cukup  luas.  Akan  tetapi  agar  tidak  terjadi  tindakan penyalahgunaan wewenang, Apoteker diberikan batasan (kewajiban) sebagaimana yang termaktub  dalam  kode  etik  Apoteker  Indonesia  yang  mencakup  kewajiban  umum, kewajiban  apoteker  kepada  pasien,  kewajiban  apoteker  kepada  teman  sejawat  dan kewajiban apoteker kepada tenaga kesehatan lainnya.
Penelitian  lain  oleh  Lestari  (2023)  meneliti  rekonstruksi  regulasi  perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine berbasis nilai keadilan, hasil penelitian menunjukan bahwa (1) regulasi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine belum berbasis nilai keadilan,  karena  belum  ada  payung  hukum  yang  mengatur  mengingat  pelayanan kesehatan  melalui  telemedicine  mempunyai  risiko  tinggi;  (2)  rekonstruksi  regulasi perlindungan  hukum  bagi  dokter  dan  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  melalui telemedicine  berbasis  nilai  keadilan  Pancasila,  dari  segi:  (a)  substansi  hukum:  (i) penguatan  instrumen  hukum  dan  (ii)  pem-  bentukan  undang-undang  tentang telemedicine; (b) struktur hukum: (i) perbaikan infrastruktur komunikasi, (ii) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, serta (iii) sinergitas dan kesepahaman organisasi kesehatan dan pihak terkait; serta (c) budaya hukum: (i) peningkatan kesadaran hukum tenaga kesehatan dan masyarakat, dan (ii) penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat tentang penting- nya telemedicine.
Kebaharuan  penelitian  ini  adalah  dari  obyek  penelitiannya  yakni  belum  adanya penelitian  yang  membandingkan  sistem  perlindungan  hukum  konsumen  dalam  jasa kesehatan di tingkat nasional dan internasional. Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan konsumen dalam  layanan  kesehatan  di  tingkat  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  untuk membandingkan sistem perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di tingkat nasional  dan  internasional  serta  merumuskan  rekomendasi  untuk  memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Harman et al., 2020). Teknik pengumpulan data pada peneltian ini yakni dengan  studi  literatur.  Teknik  pengumpulan  studi  literatur  merupakan  suatu  proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik (Teguh et al., 2023). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

## Hasil dan Pembahasan
Kesehatan  adalah  kebutuhan  setiap  manusia  yang  harus  dipenuhi.  Sebagaimana dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Heriani
&  Munajah,  2019).  Undang  -  Undang  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan memberikan definisi tentang upaya kesehatan pada Pasal 1 angka 11 yaitu setiap kegiatan dan/atau  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terpadu,  terintegrasi  dan berkesinambungan  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  deraiat  kesehatan  masyarakat dalam  bentuk  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit,  dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Listianingrum et al., 2019).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit  didefinisikan  sebagai  fasilitas  medis  yang  menawarkan  layanan  kesehatan perorangan  dengan  sepenuhnya,  termasuk  rawat  inap,  rawat  jalan,  serta  gawat  darurat (Sitorus  et  al.,  2021).  Pelayanan  kesehatan  diberikan  melalui  bentuk  pengobatan  dan perawatan. Petugas kesehatan, medis dan non medis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yang optimal. Tenaga medis, dalam hal ini dokter, memiliki tanggungjawab terhadap  pengobatan  yang  sedang  dilakukan.  Tindakan  pengobatan  dan  penentuan kebutuhan dalam proses pengobatan merupakan wewenang seorang dokter. Keselamatan dan  perkembangan  kesehatan  pasien  merupakan  landasan  mutlak  bagi  dokter  dalam menjalankan  praktik  profesinya.  Seorang  dokter  harus  melakukan  segala  upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya (Mende et al., 2019).
Hukum positif Indonesia pelayanan kesehatan ditentukan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang diatur dalam Pasal 1. Ketentuan pelayanan kesehatan  dalam  perspektif  UU  Kesehatan  terdiri  dari  pelayanan  kesehatan  promotif, Pelayanan  kesehatan  preventif,  Pelayanan  kesehatan  kuratif,  Pelayanan  kesehatan rehabilitatif,  dan  Pelayanan  kesehatan  tradisional.  Merujuk  dalam  Pasal  1  angka  12 ditentukan pengertian dari pelayanan kesehatan promotif yakni “ suatu kegiatan dan/atau serangkaian  kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  mengutamakan  kegiatan  yang bersifat promosi kesehatan.” Lebih lanjut pelayanan kesehatan preventif sesuai Pasal 1 angka 13 ialah “suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.” Pelayanan  kesehatan  kuratif  dalam  Pasal  1  angka  14  yakni  “suatu  kegiatan  dan/atau serangkaian  kegiatan  pengobatan  yang  ditujukan  untuk  penyembuhan  penyakit, pengurangan  penderitaan  akibat  penyakit,  pengendalian  penyakit,  atau  pengendalian kecacatan  agar  kualitas  penderita  dapat  terjaga  seoptimal  mungkin.”Selanjutnya  yang dimaksud  pelayanan  kesehatan  rehabilitative  pada  Pasal  1  angka  15  adalah  “kegiatan dan/atau  serangkaian  kegiatan  untuk  mengembalikan  bekas  penderita  ke  dalam masyarakat  sehingga  dapat  berfungsi  lagi  sebagai  anggota  masyarakat  yang  berguna untuk  dirinya  dan  masyarakat  semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  kemampuannya.” (Yuliana & Bagiastra, 2021).
Rumah Sakit yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat disediakan  untuk  kepentingan  masyarakat  dalam  hal  peningkatan  kualitas  hidup. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa professional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula (Indarta, 2019).
Dalam  pelaksanaan  tindakan  pelayanan  kesehatan,  tenaga  medis,  yaitu  dokter maupun perawat tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan  ataupun  kelalaian  yang  dilakukan  dokter  dalam  melaksanakan  tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya (dalam istilah  medis/hukum  kejadian  ini  disebut  malpraktik)  dan  hal  ini  tentu  saja  sangat merugikan bagi pihak pasien sebagai korban malpraktik. Dokter/tenaga kesehatan dan
rumah  sakit  dapat  memintakan  tanggungjawab  hukum,  apabila  melakukan  kelalaian/ kesalahan  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pasien  sebagai  konsumen  jasa  pelayanan kesehatan.  Pasien  dapat  menggugat  tanggungjawab  hukum  kedokteran  (medical liability), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian (Jadda, 2017).
Berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang  No.  23  Tahun  1992,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran dan peraturan lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan  pemeliharaan  kesehatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  penerapannya  dapat melindungi  korban  malpraktik  berkaitan  dengan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  korban, sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  hukum,  yaitu  kepastian,  keadilan,  dan kemanfaatan benar-benar dapat dilaksanakan sepenuhnya (Sibarani, 2017).
Perlindungan  didefinisikan  sebagai  tempat  berlindung,  hal  atau  perbuatan, memperlindungi.  Perlindungan  kemudian  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  memberi jaminan  atau  keamanan,  ketentraman,  kesejahteraan  dan  keda-  maian  dari  pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya (Utami & Alawiya, 2018). Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara  wajib  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warga  negaranya.  Pada prinsipnya  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  bertumpu  dan  bersumber  pada konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat,  dan  martabat  sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda- bedakan (Putra et al., 2023).
Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Trihandini, 2020).
Perlindungan konsumen di Indonesia didasari dari adanya asas hukum utama yang dianut di Indonesia yaitu Pancasila. Sila Kelima Pancasila mengatakan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam UUPK. Pasal 1 angka 1 UUPK dengan jelas mengatakan bahwa tujuan utama dari pembentukan UUPK yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pasal 1 poin 2 UUPK menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Doly, 2012).
Pasien di Indonesia mendapat perlindungan hukum sebagai konsumen pelayanan kesehatan  Rumah  Sakit  melalui  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UU  No.  8 Tahun 1999). Undang-undang ini menetapkan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap tentang produk dan layanan yang mereka beli, hak untuk memilih produk dan layanan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar. Dalam konteks pelayanan kesehatan Rumah Sakit, hal ini berarti bahwa pasien memiliki hak untuk diberitahu tentang pelayanan yang akan mereka terima, biaya yang  terkait  dengan  pelayanan  tersebut,  dan  segala  potensi  risiko  atau  efek  samping (Puswitasari, 2022).
Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada
pasien,  mempertahankan  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  medis  dan  memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat,  dokter  dan  dokter  gigi  (Pramono  & Kusumaningrum, 2022).
Kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen  berupa perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen,  yang  diperkuat  melalui  undang-undang khusus,  memberi  harapan  agar  pelaku  usaha  tidak  bertindak  sewenang-wenang  yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang- undang  ini  adalah  adanya  kepastian  hukum  terhadap  segala  perolehan  kebutuhan konsumen.  Selain  diaturnya  mengenai  pedoman  Teknis  Pelayanan  Rumah  Sakit  guna memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  pada  saat  menggunakan  jasa  pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para pasien di rumah sakit yang dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-  Undang  Nomor  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  dan  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  kesehatan  menegaskan  pula mengenai  perlindungan  pasien  apabila  dirugikan  dalam  menggunakan  jasa  pelayanan kesehatan  yang  termaktub  pada  ketentuan  Pasal  58  UU  Kesehatan  yang  menegaskan bahwa  pasien  memiliki  hak  menuntut  ganti  kerugian  terhadap  seseorang,  tenaga kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya (Santoso, 2022).
Pada Sari (2018) perlindungan konsumen di Indonesia memiliki beberapa tujuan yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri.
b. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Adapun  undang-undang  perlindungan  konsumen  di  negara  Singapura  ditetapkan dalam The Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFIA) tahun 1975, yang kemudian diamendemen pada tahun 2009, amandemen terbaru dilakukan pada tahun 2020. CPFTA berlaku untuk sebagaian besar transaksi konsumen, tetapi tidak berlaku untuk penjualan tanah  dan  rumah,  kontrak  kerja  dan  pegadaian.  Peran  penting  CPFTA  yaitu  untuk melindungi  konsumen  Singapura  dari  praktik-praktik  tidak  adil  dan  memberikan  hak tambahan sehubungan dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan kontrak dan untuk hal-hal yang relevan. Selain it bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri (Masrukhin, 2023). Peraturan yang mulai efektif diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2004 ini, menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan praktik yang tidak adil, yaitu:
Article 4
a) to do or say anything, or omit to do or say anything, if as a result a consumer might reasonably be deceived or misled;
b) to make a false claim;
c) to take advantage of a consumer if the supplier knows or ought reasonably to know that the consumer
(i) is not in a position to protect his own interests; or
(ii) is not reasonably able to understand the character, nature, language or effect of the transaction or any matter related to the transaction; or
d) without limiting the generality of paragraphs (a), (b) and (c), to do anything specified in the Second Schedule.
Atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti: Pasal 4
a) melakukan atau mengatakan sesuatu, atau tidak melakukan atau mengatakan apa pun, jika akibatnya konsumen mungkin tertipu atau disesatkan;
b) membuat tuntutan palsu;
c) mengambil  keuntungan  dari  konsumen  jika  pemasok  mengetahui  atau  seharusnya mengetahui konsumen tersebut
(a) tidak mampu melindungi kepentingannya sendiri; atau
(b) tidak  dapat  memahami  secara  wajar  karakter,  sifat,  bahasa  atau  akibat  dari transaksi atau hal apa pun yang terkait dengan transaksi tersebut; atau
d) tanpa  membatasi  keumuman  ayat  (a),  (b)  dan  (c),  untuk  melakukan  apapun  yang ditentukan dalam Jadwal Kedua.
Sama  halnya  dengan  Indonesia,  di  Singapura  terdapat  organisasi  yang  khusus menampung permasalahan terkait perlindungan konsumen yang sifatnya mandiri (non- pemerintah)  dan  non-profit,  bernama  Consumer  Association  of  Singapore  (CASE). Melalui organisasi ini, para konsumen yang merasa haknya terlanggar dapat mengajukan aduan  untuk  akhirnya  dapat  dibantu  proses  penyelesaiannya  sesuai  dengan  apa  yang diatur dalam CPFTA (Rasyid & Apriani, 2017).
Penguatan perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan, baik di Indonesia maupun  Singapura,  menjadi  penting  dalam  menjamin  keadilan,  kepastian  hukum,  dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui undang-undang dan regulasi yang mengatur hak- hak  konsumen  serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa,  pasien  sebagai  konsumen  jasa kesehatan  dilindungi  dari  praktik-praktik  tidak  adil  dan  kesalahan  dalam  pelayanan medis. Organisasi independen seperti Consumer Association of Singapore (CASE) juga memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi penyelesaian aduan dan memberikan bantuan kepada konsumen yang merasa haknya terlanggar, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan diperjuangkan.

## Kesimpulan
Di  Indonesia  perlindungan  hukum  konsumen  dalam  jasa  kesehatan  diatur  oleh beberapa  undang-undang,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga undang-undang tersebut secara resmi menetapkan hak, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum yang harus  dipatuhi  oleh  penyedia  layanan  kesehatan  dan  penerima  layanan  tersebut  di Indonesia.  Di  sisi  lain  seperti  di  Singapura,  perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa kesehatan diatur oleh Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 (CPFTA). Undang-
undang tersebut telah mengalami revisi beberapa kali, dengan yang terbaru terjadi pada tahun  2020.  Upaya  untuk  memperkuat  perlindungan  hukum  konsumen  dalam  jasa kesehatan di Indonesia, beberapa langkah dapat diambil, seperti meningkatkan edukasi dan  informasi  kepada  konsumen  tentang  hak-hak  mereka,  memperkuat  regulasi  dan pengawasan  terhadap  penyedia  layanan  kesehatan,  serta  meningkatkan  kerjasama internasional  dalam  bidang  perlindungan  konsumen  dalam  jasa  kesehatan.  Langkah- langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

## BIBLIOGRAFI
Daeng,  Y.,  Ningsih,  N.,  Khairul,  F.,  Winarsih,  S.,  &  Zulaida,  Z.  (2023). Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  dan  Tenaga  Medis  Di  Atas  Tindakan Malpraktik  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang Kesehatan. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (6), 3453-3461. Doly, D. (2012). Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku. Negara Hukum. 3(1), 41-58.
Harman,  R.,  &  Afridawati,  A.  (2020).  Perbandingan  Yuridis  Empiris  Dan  Yuridis Normatif. Istishab: Journal of Islamic Law , 1 (02), 90-97.
Heriani,  I.,  &  Munajah.  (2019).  Aspek  Legalitas  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan Tradisional Di Indonesia. Al’Adl. 11(2), 197-206.
Indarta,  D.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Pasien  Sebagai  Konsumen  Jasa  Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro). Justitiable . 1(2), 85-112.
Ipa, A., Pratama, R., Hasan, Z. A., & Husniyah, H. (2020). Penguatan Kemitraan Dengan Kader  Kesehatan  Dalam  Pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal  Program Kesehatan  Untuk  Meningkatkan  Kesehatan  Ibu  Dan  Anak  Di  Wilayah  Desa Binaan. Media Implementasi Riset Kesehatan , 1 (1).
Jadda,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Sebagai  Konsumen  Jasa Pelayanan Kesehatan. Madani Legal Review. 1(1), 1-28.
Lestari,  R.  D.  (2023). Rekonstruksi  Regulasi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Dan Pasien  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Telemedicine  Berbasis  Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung). Listianingrum,  D.  M.,  Budiharto.,  &Mahmudah,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Berbasis  Aplikasi  Online.
Diponegoro Law Journal. 8(3), 1889-1904.
Masrukhin,  M.  (2023). Rekonstruksi  Regulasi  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam Rangka  Mewujudakan  Perlindungan  Konsumen  Yang  Berbasis  Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
Mende,  J.,  Maramis,  R.,  &  Tampanguma,  M.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pasien  Rawat  Inap  Sebagai  Konsumen  Jasa  Pelayanan  Kesehatan. Lex Administratum. 12(5).
Newswire. (2022). Sejuta Orang Indonesia Berobat ke Luar Negeri Setahun, US$11,5 Miliar  Melayang.  https://kabar24.bisnis.com/read/20220325/15/1514898/sejuta- orang-indonesia-berobat-ke-luar-negeri-setahun-us115-miliar-melayang.  Diakses pada 1 Maret 2024.
Pramono,  A.,  &  Kusumaningrum,  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien
Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik. Jurnal Jispendiora. 1(1), 109-122.
Puswitasari, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN) Rumah Sakit. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS). 1(2), 227-235. Putra, C., Budhiartha, I., & Ujianti, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Analogi Hukum. 5(1). 86– 92.
Rasyid, N. F. C., & Apriani, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Para Pelaku Usaha Yang Melakukan Overprice. Res Judicata , 6 (1), 51-59.
Santoso, E. (2022). Bentuk Perlindungan Hukum Hak Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Pelayanan Kesehatan. Jurnal Kertha Semaya . 10(3), 603-615.
Sari,  S.  D.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Jasa  Medis  Atas  Penelantaran Pelayanan Oleh Rumah Sakit. Journal Diversi. 4(1), 52-79. Sibarani, S. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. Justitia Et Pax. 33(1), 1-22.
Sitorus,  C.  D.,  Manfarisyah.,  &  Abidin,  Z.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Tentang Pelayanan Kesehatan Pasien Umum Dengan Pasien Pengguna Bpjs  Kesehatan  (Studi  Di  Rsud  H  Abdul  Manan  Simatupang  Kisaran). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH). 4(3), 382-392.
Teguh,  M.  T.  S.,  Wulan,  T.  N.,  &  Juansah,  D.  E.  (2023).  Teknik  Pengumpulan  Data Kuantitatif  dan  Kualitatif  pada  Metode  Penelitian. Pendas:  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Dasar , 8 (3), 5962-5974.
Trihandini,  D.  (2020).  Konsep  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Medis  Dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi . 8(2), 52-64. UGM.  (2023).  Fenomena  Berobat  ke  Luar  Negeri  Masyarakat  Indonesia. https://fkkmk.ugm.ac.id/fenomena-berobat-ke-luar-negeri-masyarakat-indonesia/. Diakses pada 1 Maret 2024.
Utami, N., & Alawiya, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia. Volksgeist. 1(1), 11-20. Wahyudin,  W.,  &  Nufus,  L.  S.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Pelayanan  Kefarmasian  Di Indonesia  (Suatu  Tinjauan  Penguatan  Dan  Perlindungan  Hukum  Apoteker  Dan Pasien Pada Layanan Kefarmasian). Jurnal Risalah Kenotariatan , 3 (1).
Yuliana,  N.,  &  Bagiastra,  I.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online. Jurnal Kertha Wicara. 10(8), 645-653.

## Copyright holder:
Yuyut Prayuti, Arman Lany, Novia Eka Sari, I Kadek Eka Sujana, ⁠Widya (2024)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: