## PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN

## Jaidun

## Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Advokat  merupakan  profesi  mulia  yang  mempunyai  peran  penting  dalam penegakkan  hukum,  mendudukan  permasalahan  hukum  secara  proporsional  dan professional dalam rangka membantu hakim untuk menemukan kebenaran hukum demi tercapainya  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan,    agar  tidak  terjadi  upaya penyalahgunaan  wewenang  dengan  mengatasnamakan  hukum  yang  dapat  merugikan orang lain,  orang tak berdaya  (orang-orang miskin) yang tidak mampu  berbuat apa- apa.
Idealnya,  profesi  Advokat  senantiasa  membela kepentingan  rakyat  tanpa membeda-bedakan  latar  belakang,  asal-usul,  agama,  budaya,  warna  kulit,  tempat tinggal,  tingkat  ekonomi,  Gender,  dan  lain  sebagainya.  Pembelaan  terhadap  semua orang  termasuk  juga  kepada  fakir  miskin  sebagai  salah  satu  bentuk  bantuan hukum merupakan  wujud  dari  penghayatan  advokat  terhadap  prinsip  persamaan  kedudukan dihadapan  hukum  dan  perwujudan  dari  hak  untuk  didampingi  advokat  yang  dimiliki oleh semua orang.
Kata Kunci: Penegakan hukum, Keadilan, kebenaran dan kepastian hukum

## A. PENDAHULUAN
Undang-undang nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  memberikan  difinisi tentang advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun non litigasi.
Terkait  dengan  eksistensi  seorang  advokat, Frans  Hendra  Winata dalam buku Advokat Indonesia, citra, idealisme dan keprihatinan menyatakan :
Bahwa tugas  advokat  adalah  mengabdikan  dirinya  pada  masyarakat  sehingga dia  dituntut  untuk  selalu  turut  serta  dalam  penegakan  Hak  Asasi  Manusia,  dan  dalam menjalankan  profesinya  ia  bebas  untuk  membela  siapapun,  tidak  terikat  pada  perintah (order) klien  dan  tidak pandang  bulu  siapa  lawan  kliennya,  apakah  dia  dari  golongan kuat,  penguasa,  pejabat  bahkan  rakyat  miskin  sekalipun. Salah  satu  hal  lain  yang menarik  perhatian  adalah  peran  advokat  bukan  hanya  sebagai  spesialisasi  dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara  warga  negara  dan  lembaga-lembaga  pemerintahan,  yaitu  antara  masyarakat  dan Negara. 1
Penulis memberikan pandangan tentang peran advokat sebagai lokomotif dalam tegaknya hukum, keadilan dan  kebenaran, advokat  dituntut  profesional dan  obyektif
1 Frans Hendra Winata, Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta, 1995
dalam  setiap  penanganan  perkara  dan/atau  membela  klien,  dalam  negara  modern dewasa  ini,  tanpa  ada  orang  yang  mengisi  fungsi  itu  secara  profesional,  masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.
Fungsi  advokat  bukan  hanya  berperkara  di  pengadilan,  namun  sangat  penting, mewakili  kepentingan  warga  negara  dalam  hubungannya  dengan  pemerintah.  Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk  mewakili  warga  negara  kalau  bertentangan  dengan  negara atau  warga  negara yang  lainnya. Kondisi keprihatinan terhadap tertindasnya  orang-orang lemah  dalam praktek penegakan hukum, tentu akan membangkitkan semangat advokat tampil dalam kancah politik,  urusan  sosial,  pendidikan,  perjuangan  perubahan  politik  atau  ekonomi, dan  bahkan tidak  sedikit advokat yang masuk  menjadi  pimpinan  gerakan  reformasi. Bukan hanya advokat tentunya, tapi profesi itu menonjol dalam sejarah negara modern sebagai  sumber  ide  dan  perjuangan  modernisasi,  keadilan,  hak  asasi  manusia, konstitusionalisme dan sejenisnya.
Profesi  advokat sekarang  seakan  sedang booming di  Indonesia. Hampir  setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung untuk  menggunakan  jasa  profesi  advokat,  mulai  dari  perkara-perkara  besar  yang melibatkan  orang-orang  kaya  dan  terkenal,  seperti  kasus  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme), kasus perbankan, kasusnya para artis sampai kasus yang melibatkan rakyat kecil  atau  orang  miskin,  seperti  pencurian kakao, ayam, penggusuran  rumah  dan  lain sebagainya juga menggunakan jasa advokat.
Di  dalam  sistem  hukum  di  negara  kita  terdapat jaminan  adanya  kesamaan dihadapan  hukum (Equality  Before  The  Law) yang  secara  konseptual  tertuang  dalam Undang- undang  Dasar  1945  pasal  27  ayat  1  yang  berbunyi  :  “Se luruh warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya“. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (Legal Aid) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Disamping  itu  juga  merupakan  azas  yang  sangat  penting  bahwa  seorang  yang  terkena perkara  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum (Asas  Legal  Assistance), sehingga disinilah kedudukan profesi advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.
Ketika,  dipandang sudut  ekonomi, tentu kondisi  masyarakat  Indonesia  adalah bukan  golongan  ekonomi  menengah  keatas,  namun mayoritas  rakyat  Indonesia adalah masyarakat  rata-rata  menengah  kebawah  (miskin),  sehingga  tidak  mungkin  mampu untuk  membayar  jasa  seorang  advokat ketika  berhadapan  dengan  persoalan  hukum. Apalagi  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  masih  buta  akan  persoalan  hukum. Permasalahannya  sekarang  adalah  bagaimanakah  nasib  mereka  apabila  dihadapkan dengan  persoalan-persoalan  hukum,  siapa  yang  akan  membantu, mendampingi  dan membela  hak-haknya.  Sehingga  disinilah  kearifan  seorang  advokat  dibutuhkan  untuk dapat  memberikan  bantuan  hukum  cuma-cuma (pro bono) kepada  masyarakat  pencari keadilan yang tidak mampu.
Berkaitan  dengan bantuan  hukum cuma-cuma bagi orang  yang  tidak  mampu, sebelum lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum secara  cuma-cuma tersebut dapat  diberikan  oleh  advokat/pengacara/penasehat  hukum, baik  bersifat  perorangan  maupun  yang  tergabung  dalam  organisasi  profesi.  Penasehat hukum  (LBH/biro-biro  hukum  yang  terdaftar  pada  Departemen  kehakiman  atau  pada Pengadilan  tinggi). Namun  sekarang  semenjak  lahirnya  Undang-undang  Nomor  18 Tahun 2003 sebelum adanya Judicial Review bantuan hukum cuma-cuma hanya dapat
diberikan oleh advokat saja. Hal ini sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat  (2)  yang  berbunyi: Jasa  hukum  adalah  jasa  yang diberikan  advokat  berupa memberikan  konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili, mendampingi,  membela,  dan  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan hukum klien“ .
Berkaitan  dengan  pemberian  bantuan  jasa hukum dan  bantuan hukum cuma- cuma, dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2003  tentang  Advokat  yang pada  intinya  menyatakan  hanya  Advokatlah  yang  dapat  memberikan  jasa  hukum  dan bantuan hukum cuma-cuma baik di dalam maupun di luar pengadilan Pasal 1 ayat (1), maka  dari  itulah  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  tentang  persepsi  dan  pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh advokat.

## B. RUMUSAN MASALAH
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas,  rumusan  masalah  yang  diajukan  dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Peran Advokat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Orang Miskin ?
2. Faktor  Apa  Yang  Menjadi  Kendala  Advokat  Dalam Perlindungan Hukum  Bagi Orang Miskin ?

## C. TUJUAN PENELITIAN
Memperhatikan  perumusan  masalah  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengkaji peran advokat dalam perlindungan hukum bagi orang miskin.
2. Mengetahui Faktor yang menjadi kendala advokat dalam Perlindungan Hukum bagi orang miskin.
Hasil  penelitian  ini diharapkan sebagai  salah  satu  sumbangan pemikiran untuk kepentingan masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:
1. Secara  teoritis yaitu untuk  kepentingan ilmiah sebagai in-put bagi lembaga penegak hukum dalam rangka tercapainya penegakkan hukum yang  berkeadilan, kebenaran, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Secara  praktis yaitu untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran dalam  rangka memperbaiki Peraturan Perundang-undangan yang  berkenaan  dengan peningkatan peran serta advokat dalam pembelaan dan perlindungan hukum bagi orang miskin.

## D. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,  pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk  menelusuri Peraturan  Perundang-undangan,  dokumen- dokumen yang  ada  hubungan  dengan pembelaan  dan  perlindungan  hukum  bagi  orang miskin oleh  seorang  advokat, permasalahan  empiris adalah  menyangkut fungsi  dan peranan  advokat dalam  melakukan tindakan hukum  dan/atau pembelaan serta perlindungan hukum bagi orang miskin.

## 2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini  deskriptif  analisis,  yaitu menggambarkan secara  tuntas terhadap pembelaan dan perlindungan bagi orang miskin oleh advokat.

## 3. Sumber Data.
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menyangkut peran advokat dalam melakukan pembelaan dan perlindungan hukum  bagi orang  mikin, pengambilan data primer  ditujukan kepada institusi Pengadilan Negeri, Samarinda dan kantor advokat.
Data sekunder mencakup bahan-bahan hukum primer, yaitu mencakup Undang- undang Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum.

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Perkara pro  bono di  Pengadilan  Negeri  Samarinda yang  ancaman  hukuman di atas 5 (lima) tahun, terhitung sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2010  mencapai 36  (tiga  puluh  enam)  kasus,  sedangkan  perkara pro  bono terhitung bulan  Januari  s/d bulan  Oktober  2011  mencapai  36  (tiga  puluh  enam)  kasus.  Perkara pro  bono tersebut belum termasuk perkara yang sedang ditangani oleh para Advokat yang sedang berjalan dilingkungan Pengadilan Negeri Samarinda.
Perkara pro bono di Pengadilan Negeri Samarinda yang disidangkan dan sudah diputus yang terjadi sepanjang tahun 2010 dengan klasifikasi sbb:
a. Penyalahgunaan  Narkotika (psikotropika) sebanyak 28  Kasus  (dua  puluh delapan) kasus
b. Pencurian sebanyak 3 (tiga) kasus
c. Tindak pidana anak dibawah umur sebanyak 3 (tiga) kasus. d. Pemerasan dan pengancaman sebanyak 1 (satu) kasus. e. Pemerkosaan sebanyak 1 (satu) kasus.
Sedangkan  perkara Pro-bono yang  terjadi  pada  bulan  Januari  sampai  dengan bulan  Oktober  2011  di  Pengadilan    Negeri  Samarinda  yang sudah  disidangkan  dan di putus yaitu:
a. Pencurian sebanyak 11 (sebelas) kasus b. Peyalahgunaan narkotika (Psikotropika) sebanyak 10 (sepuluh) kasus c. Tindak pidana anak 8 (delapan) kasus d. Tindak kekerasan sebanyak 2 (dua) kasus e. Pemalsuan mata uang sebanyak 2 (dua) kasus
f. Penganiyaaan 1 (satu) kasus
g. Penadahan/pemudahan sebanyak 1 (satu) kasus h. Perkara Pornografi sebanyak 1 (satu) kasus
Perkara Pro  bono yang  terjadi  sepanjang  tahun  2010  sampai  dengan  bulan Oktober 2011 dimaksud selalu didampingi oleh para Advokat secara cuma-cuma sesuai
ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Samarinda  dengan  terlebih  dahulu menerbitkan surat penetapan oleh Ketua Majelis Hakim.
Banyak  Advokat  yang  selalu  konsen  mendampingi  para  terdakwa  secara pro bono (bantuan  hukum  cuma-cuma)  yang  nota  bene  para  terdakwanya  adalah  orang miskin  (tidak  mampu)  dan    memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan Negeri, Samarinda,  selain itu banyak para Advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa harus ada penetapan dari ketua Majelsi Hakim, sepanjang para terdakwa tersebut bisa membuktikan sebagai orang miskin. (tidak mampu).
Advokat  yang  tercatat  di  Kantor  Pengadilan  Negeri  Samarinda  yang  selalu menangani perkara Pro bono sejak bulan Januari s/d   Desember 2010 dan selanjutnya bulan Januari s/d Oktober 2011 tercatat ada sekitar  6 (enam) orang Advokat adalah (1) Nurjaninah,  SH  (2)  Arifin  Simanjuntak,  SH    (3)  Rosidah  Indah  Pratiwi,  SH.,  (4) Farahwati, SH (5) Lindo Yunanti, SH dan (6) Jaidun, SH.,MH.
Sesuai hasil  penelitian  Penulis  di  masing-masing  kantor  Advokat,  terungkap fakta  bahwa  dalam  melakukan  pembelaan  hukum  terhadap  para  terdakwa  (orang miskin)  selalu  mengutamakan  bekerja  secara  profesional  dan  ikhlas,  dengan  tujuan pokok  adalah  mendudukan  permasalahannya  secara  hukum  dengan  tetap  berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan.

## F. PEMBAHASAN

## 1. Peran advokat dalam Perlindungan Hukum terhadap orang miskin.
Peran  Advokat  dalam  mengimplementaikan  bantuan  hukum  memang  menurut hemat  Penulis  dirasa  sangat penting,  bila  hukum  mendera  siapa  saja,    baik  itu  orang kaya  maupun  orang  itu  miskin.  Bertolak  dari  asumsi  atau  pendapat  ini,  bahwa  tugas seorang  advokat  dalam  penegakan  hukum  adalah  untuk  membantu  hakim  dalam menemukan  kebenaran  hukum,  maka  kepentingan  seorang  klien  dalam  menggunakan jasa  seorang  Advokat  adalah  upaya  mencari  perlindungan  terhadap  hak-haknya  yang secara hukum harus dilindungi.
Untuk  melindungi  kepentingan  atau  hak  seorang  klien  itulah,  maka  klien membutuhkan  seorang  Advokat,  sebab  hampir  bagian  terbesar  masyarakat  merupakan komunitas yang awam dan/atau buta hukum.
Idealnya,  profesi  Advokat  senantiasa  membela  kepentingan  rakyat  tanpa membeda-bedakan  latar  belakang,  asal-usul,  agama,  budaya,  warna  kulit,  tempat tinggal, tingkat ekonomi, jender, dan lain sebagainya. Pembelaan terhadap semua orang termasuk  juga  kepada  fakir  miskin  sebagai  salah  satu  bentuk  bantuan  hukum merupakan  wujud  dari  penghayatan  advokat  terhadap  prinsip  persamaan  kedudukan dihadapan  hukum  dan  perwujudan  dari  hak  untuk  didampingi  advokat  yang  dimiliki oleh semua orang.
Pemberian  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  oleh  lembaga-lembaga  bantuan hukum  merupakan  perwujudan  kontribusi  signifikan  dari  kalangan  Advokat  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia.  Kondisi  di  masyarakat  dalam  menanggapai  peranan para  Advokat  sangat  direspon  positif,  mereka  sangat  setuju  dengan  adanya  kewajiban bagi  advokat  untuk  memberikan  bantuan  hukum  cuma-cuma (pro-bono) sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  Undang-undang  Advokat  Nomor  18 Tahun  2003  Tentang Advokat.
Menurut  hemat  penulis  bahwa  tidak  semua  advokat  setuju  dengan  ketentuan Pasal  22  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  yang  mewajibkan advokat  untuk  memberi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma,  namun  yang  menjadi kendala  adalah  dengan  penggunaan  i stilah  “kewajiban”  memberikan  bantuan  hukum cuma-cuma  sebagaimana  ketentuan  Pasal  22  Undang-undang  Nomor  18    tahun  2003 tentang  Advokat. Penggunaan  istilah  kewajiban  dianggap  suatu  keharusan  yang  mau tidak mau harus mereka lakukan apabila dihadapkan dengan klien  yang membutuhkan bantuan  hukum  cuma-cuma,  tanpa  mempertimbangkan  kondisi  Advokat  itu  sendiri, apakah  sedang  banyak  menangani  kasus pro-bono,  atau  bahkan  sama  sekali  tidak sedang  menangani  kasus,  sedangkan  advokat  tersebut  hanya  hidup  dari  uang  jasa kliennya.
Namun tingginya keterlibatan advokat secara kuantitatif dalam aktifitas bantuan hukum pro-bono tersebut tidak dengan sendirinya menjadi indikasi dengan pelaksanaan bantuan  hukum  di  Indonesia  telah  berjalan  dengan  baik.  Sebab  ternyata  hanya  sedikit advokat  yang  mendasarkan  kegiatannya  tersebut  pada  tujuan  yang  lebih  besar,  bahwa prinsip fair  trial harus  dijaga  sesuai  dengan  amanat  ketentuan  Perundang-undangan. Serta  bahwa  nilai-nilai  profesi  menuntut  mereka  untuk  menjamin  akses  masyarakat menuju proses  peradilan  formal,  tanpa  membeda-bedakan  golongan  masyarakat  yang diwakili.  Lebih  sedikit  lagi,  adalah  advokat  yang  melembagakan  kegiatan  bantuan hukumnya secara berkelanjutan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, atau melalui organisasi-organisasi advokat.
Jika  bantuan  hukum  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  kemanusiaan  semata cenderung  bersifat  instant,  tidak  terprogram  karena  sangat  dipengaruhi  oleh  hubungan psiko-sosial yang  timbul  antara  pemberi  dan  penerima  secara  insidental,  serta  tidak membidik tujuan tertentu utamanya supremasi hukum dan keadilan sosial yang bersifat lebih  luas,  maka  bantuan  hukum  yang  dilatari  alasan  demi  kepentingan  hukum,  atas tuntutan  profesi,  dan  dilakukan  secara  kelembagaan  melalui  institusi-institusi  yang relevan,  akan  lebih  berkelanjutan  karena  telah  diagendakan  untuk  perjuangan  secara konsisten  guna  mencapai  tujuan  yang  lebih  besar  dari  sekedar  pencapaian  keadilan individual.
Terkait dengan persoalan etika dalam konteks penegakan hukum pidana, Muladi dalam  buku: Hak Asasi  Manuisa,  Hakekat,  konsep  dan  implikasinya  dalam  prospektif hukum dan masyarakat, menegaskan bahwa:
Penegakan  hukum  pidana  selalu  bersentuhan  dengan  moral  dan  etika,  hal  ini paling tidak didasarkan atas 4 (empat) alasan yaitu: (1) Sistem peradilan pidana secara khas  penggunaan  paksaan  atau  kadang-kadang  bahkan  kekerasan (coercion) dengan kemungkinan  terjadinya  kesempatan  untuk  menyalahgunakan  kekerasan (abose  of powe) (2)  hampir  semua  profesional  dalam  penegakan  hukum  pidana  merupakan pegawai  Pemerintah (public  servant) yang  memilki  kewajiban  khusus  terhadap  publik publik  yang  dilayani.  (3)  bagi  setiap  orang  etika  dapat  digunakan  sebagai  alat  guna membantu memecahkan  dilema etis  yang dihadapi seseorang  yang dihadapi seseorang yang  dihadapi  seorang  dalam  kehidupan  profesionalnya  (enlightened  moral  judgment) dan (4) dalam kehidupan profesi  yang dikatakan bahwa “ a set of  ethical requirement are as part of its meaning. 2
2 Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, konsep dan implikasi dalam perspektif  hukum  dan masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 109
Pemberian  bantuan  hukum  yang  ditujukan  kepada  setiap  orang  memiliki hubungan  erat dengan equality before the law yang menjamin justice for all (keadilan untuk semua orang). Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga mempunyai  gerakan  konstitusional.  Dengan  ketentuan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap warga tanpa terkecuali. Praktek ini secara yuridis terdukung  oleh  ketentuan-ketentuan  universal  yang  berkaitan  dengan  penegakan  dan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Frans  Hendra  Winata  mengatakan  bahwa  pemberian bantuan  hukum  bagi  masyarakat  (miskin)  sebagai  penegakan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dan  bukan  belas  kasihan.  Apabila  sebagian  besar  advokat  di  Indonesia memandang  bantuan  hukum  sebagai  sebuah  “amal  profesi”  belaka,  b isa  dimengerti mengapa  proses  pelembagaan  bantuan  hukum  berjalan  sedemikian  tersendat  dan  tidak kunjung  mendatangkan  harapan  untuk  bisa  menjadikannya  sebagai  gerakan  kolektif. Jika cara pandang tersebut terus digunakan, tanpa diiringi upaya mentransformasikannya  sebagai  komitmen  perjuangan  dan  identitas  bersama,  akan berimplikasi  langsung  pada:  (1)  senjangnya  distribusi  kesempatan;  (2)  miskinnya kualitas bantuan hukum karena dilakukan tanpa landasan idealisme yang memadai; (3) dan semakin menjauhnya posisi advokat dari penerimaan serta dukungan publik.
Penegakan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  Hak  Asasi  Manusia  yang merupakan  hak  kadrat  &  fundamental  yang  melekat  dan  dimiliki  oleh  manusia  sejak lahir.  Oleh  karena  itu  peranan  Advokat  dalam  melakukan  perlindungan  Hak  Asasi Manusia terhadap para terdakwa (orang miskin) secara pro bono adalah perbuatan yang mulia.  Kemudian  terkait  dengan  perlindungan  hukum  dalam  konteks  Hak  Asasi Manusia, lebih lanjut Muladi, menegaskan.
Bahwa  Indonesia  adalah  Negara berkembang  yang  mempunyai  dasar  filosofi Pancasila, yang didalamnya telah mengandung hak-hak asasi manusia, tetapi meskipun demikian  makna  pancasila  tersebut  masih  membutuhkan  penjabaran  lebih  lanjut  guna pelaksanaannya,  sehingga  menjadi  lebih  bermakna  terutama  dalam  rangka melaksanakan  konsep  HAM  secara  operasional  dalam  rangka  hidup  berbangsa  dan bernegara dalam Negara Republik Indonesia. 3
Advokat mempunyai peranan penting menuju tercapainya cita-cita keadilan dan kebenaran dalam hal memberikan pelayanan hukum bagi orang miskin, sehingga segala persoalan hukum dapat didudukan secara profesional & proporsional, karena jika tidak aparat  penegak  hukum  dapat  dikualifisir  sebagai  orang  yang  melanggar  HAM,  karena mengabaikan hak-hak tersangka/terdakwa.
Robert  M.  Unger  dalam  bukunya,  Teori  Hukum  Kritis,  Posisi  Hukum  Dalam Masyarakat Modern, menjelaskan bahwa:
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung  didalamnya  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat. Tatapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya  menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “Law  enforcement” ke  dalam  bahasa  indonesia  dalam  menggunakan  perkataan “Penegakan  Hukum”  dalam  arti  luas  dapat  pula  digunakan  istilah  “Penegakan Peraturan”  dalam  arti  sempi t.  Pembedaan  antara  formalita  aturan  hukum  yang  tertulis
3 Ibid, hal 159
dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris  sendiri  dengan  dikembangkannya  istilah “the  rule  of  law” atau  dalam  istilah “the rule of law and not of a man” versus istilah “the rule by law” yang berarti “the rule of man by law” Dalam istilah “ the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya  yang  formal, melainkan mencakup pula nilai- nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “ the rule of just  law” .  Dalam  istilah  “the  rule  of  law  and  not  of  man”,  dimaksudkan  untuk menegaskan  bahwa  pada  hakikatnya  pemerintahan  suatu  negara  hukum  modern  itu dilakukan  oleh  hukum,  bukan  oleh  orang.  Istilah  sebaliknya  adalah “the  rule  by  law” yang  dimaksudkan  sebagai  pemerintahan  oleh  orang  yang  menggunakan  hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. 4
Uraian  diatas  jelaslah  kiranya  bahwa  penegakan  hukum  itu  kurang  lebih merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  menjadikan  hukum,  baik  dalam  artian  formil yang  sempit  maupun  dalam  arti  materil  yang  luas,  sebagai  pedoman  perilaku  dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur  penegakan  hukum  yang  resmi  diberi  tugas  dan  kewenangan  oleh  Undang- undang  untuk  menjamin  berfungsinya  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dari  pengertian  yang  luas  itu,  penulis membahas  tentang  penegakan  hukum  yang  berhubungan  dengan  perlindungan hukum bagi orang tindak mampu.
Penulis  dalam  penelitian dikantor  Pengadilan  Negeri,  Samarinda  dan dibeberapa  kantor  Advokat  di  Samarinda  menemukan  fakta  yang  tidak  terbantahkan kebenaranya, bahwa peranan Advokat dalam melakukan perlindungan hukum bagi para terdakwa  (orang  miskin)  sangat  dirasakan  bermanfaat  dalam  rangka  menemukan kebenaran  yang  sesugguhnya,  sehingga  hakim  dalam  menerapkan  hukum  bagi  para terdakwa  (orang  miskin)  dilakukan  dengan  dasar  pertimbangan  yang  benar  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Konstitusi  Negara  kita  sebagaimana  termaksud  dalam  Pasal  24  Ayat  (1)  UUD 1945  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu,  selain  pelaku  kekuasaan  kehakiman,  yaitu  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi, badan-ban lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus  mendukung  terlaksananya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan  mandiri. Salah  satunya  adalah  profesi  advokat  yang  bebas,  mandiri,  dan  bertanggungjawab, sebagaimana  selanjutnya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003. Kemudian  ketentuan  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-undang  tentang  Advokat  memberikan status  kepada  Advokat  sebagai  penegak  hukum  yang  mempunyai  kedudukan  setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat  yang berfungsi sebagai penegak hukum  dan  keadilan  juga  ditentukan  oleh  peran  Organisasi  Advokat.  Undang-undang Advokat  telah  memberikan  aturan  tentang  pengawasan,  tindakan-tindakan  terhadap pelanggaran,  dan  pemberhentian  advokat  yang  pelaksanaannya  dijalankan  oleh Organisasi  Advokat.    Ketentuan  Pasal  6  UU  Advokat  misalnya  menentukan  bahwa advokat  dapat  dikenai  tindakan  dengan  alasan:  (a)  Mengabaikan  atau  menelantarkan kepentingan kliennya; (b) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; (c) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan
4 Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyaratak Modern,Nusamedia, Bandung, 2007
pernyataan  yang  menunjukkan  sikap  tidak  hormat  terhadap  hukum,  peraturan perundang-undangan,  atau pengadilan;  (d)    Berbuat  hal-hal  yang  bertentangan  dengan kewajiban,  kehormatan,  atau  harkat  dan  martabat  profesinya;  (e)  Melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan  perundangundangan  dan  atau  perbuatan  tercela;  (f) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

## 2. Faktor yang menjadi kendala advokat dalam Perlindungan Hukum bagi orang miskin
The  founding  fathers mencita-citakan  negara  ini menjadi    Negara  Hukum (Rechtsstaat/  The  Rule  of  Law),  sebagaimana  tercermin  dalam    Undang-undang  Dasar 1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan    bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum”.
Pernyataan the founding father tersebut telah dicetak biru dalam konstitusi yang merupakan  design  awal  untuk  menjadikan  Negara  ini  sebagai  sebuah  negara  hukum. Oleh karena  itu,  hukum  hendaknya  dapat  dipahami  dan  dikembangkan  sebagai  satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum,  yaitu sebagai  Negara  Hukum,  dimana  didalam  Negara  hukum  pasti  ada  kekuasaan  yang memerintah  dengan  menggunakan  insrumen  hukum untuk  menjalankan  sistem pemerintahan,  mengatur  tata  tertib  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat  dalam rangka pembaharuan dalam masyarakat.
Lili Rasjidi dalam buku: Pengantar Filsafat Hukum, menyatakan Bahwa  dalam  penerapannya  hukum memerlukan  suatu  kekuasaan  untuk mendukungnya.  Ciri  utama  inilah  yang  membedakan  antara  hukum  di  satu  pihak dengan norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hokum  bersifat  memaksa.  Tanpa  adanya  kekuasaan,  pelaksanaan  hukum dimasyarkat akan  mengalami  hambatan-hambatan.  Semakin  tertib  dan  teratur  suatu  masyarakat. Makin  berkurang  diperlukan  dukungan  kekuasaan.  Masyarakat  type  terakhir  ini dikatakan  sebagai  memiliki  kesadaran  hukum  yang  tinggi  di  lingkungan  anggota- anggotanya. 5
Penulis  berpendapat,  bahwa  kekuasaan  merupakan  penentu  dalam  mendukung penegakan hukum di Negara ini, karena jika kekuasaan lemah, maka tentu saja  aparat penegak  hukum  tidak  bisa  menjalankan  tugas  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh mayoritas publik.  Oleh karena itu peranan hukum dan peranan kekuasaan merupakan bagian  dari  pilar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk    peranan  aparatur penegak  hukum  (Hakim,  Jaksa,  Polisi  dan  Advokat)  dengan  tujuan  yang  sama  yaitu menegakan hukum untuk keadilan dan kebenaran.
Terkait dengan peranan Advokat dalam penegakan hukum yang penulis kaitkan dengan hukum,  maka  Soedjono  Dirdjosisworo  dalam  buku :  Pengantar  Ilmu  Hukum menjelaskan.
Bahwa  peranan  hukum,  khsusnya  dalam  penentuan  hak  dan  kewajiban  dan perlindungan  kepentingan  sosial  dan  para  indivdu.  Peranan  disini  mencerminkan  lagi secara  lebih  nyata  bekerjanya  hukum  ditengah  kehidupan  bermasyarakat.    Hukum berperan  sedemikian  rupa,  sehingga  segala  sesuatu  yang  bertalian  dengan  hubungan antara  individu  yang  satu  dengan  yang  lain  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat berlangsung  dengan  tertib  dan  teratur,  karena  hukum  secara  tegas  akan  menentukan
5 Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat hukum, Mandar Maju, Bandung, hal 70
hak-hak  dan  kewajiban  antara  mereka  yang  mengadakan  hubungan,  serta  bagaimana tugas  kewajiban  serta  wewenang,  dihubungkan  kesatuan  (pemerintah)  dengan kepentingan  para  individu,  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  terjadi  ketegangan  dan berbagai ketidaktentuan. 6
Penulis  berpendapat,  bahwa  peranan  hukum  dalam  negara  hukum,  negara  dan individu  berada  dalam  kedudukan  yang  sejajar (on  equal  footing),  kekuasaan  negara dibatasi  oleh  hak  asasi  manusia  agar  tidak  melanggar  hak-hak  individu.  Jaminan terhadap  pelaksanaan  HAM  diperlukan  dalam  rangka  melindungi  serta  mencegah penyalahgunaan  wewenang (detournement  de  pouvoir) dan  kekuasaan  yang  dimiliki oleh negara (abuse of power) terhadap warga negaranya.
Persamaan  dihadapan  hukum  dan  hak  untuk  dibela  advokat  atau  penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial,  juga  sebagai  salah  satu  cara  mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.
Pada  kenyataannya  tidak  semua  warga  negara  mempunyai  kemampuan  untuk menggunakan  jasa  advokat  atau  penasehat  hukum  guna  membela  kepentingan  mereka dalam  memperoleh  keadilan.  Hal  ini  disebabkan  karena  sebagian  besar  anggota masyarakat  Indonesia  masih  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  dan  kurangnya pengetahuan  mereka  akan  hukum,  serta  ditambah  lagi  dengan  rendahnya  budaya  dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.
Pelaksanaan  bantuan  hukum  sangatlah  diperlukan  untuk  menjamin  dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip “fair trial” dimana bantuan hukum yang dilaksanakan  oleh  seorang  advokat  dalam  rangka  proses  penyelesaian  suatu  perkara, baik  dari  tahap  penyidikan  maupun  pada  proses  persidangan,  amat  penting  guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.
Perlu  dicatat,  berdasarkan  hasil  penelitian  Penulis,  ternyata    dalam implementasinya di lapangan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat tidaklah mudah dilakukan, banyak kendala-kendala  yang dihadapi oleh advokat ketika mereka memberikan bantuan hukum tersebut.
Ada beberapa kendala  yang dialami oleh advokat dalam menangani kasus pro- bono yang menghambat mereka antara lain bahwa kendala yang sering dihadapi ketika memberikan  bantuan  hukum  cuma-cuma  adalah  kendala  dana,  dimana  hal  ini dikarenakan  kondisi  ekonomi  klien  yang  tidak  mampu  menyebabkan  advokat  yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, bahkan  Advokatpun  harus  rela  juga  mengeluarkan  uang  pribadinya  untuk  membiayai perkara tersebut. Keadaan ini terjadi karena biaya pro bono dalam perkara pidana yang diberikan  oleh  Pemerintah  di  Pengadilan  Negeri,  Samarinda    rata-rata  hanya  sebesar Rp.  500.000,- per  kasus  sering  tidak  sampai  kepada  orang  yang  membutuhkan. Kalaupun dana pro bono tersebut turun, biasanya hanya setengahnya saja itupun dengan prosedur  pengurusan  yang  berbelit-belit  di  Pengadilan  Negeri, Samarinda sehingga banyak  advokat  lebih  rela  mengeluarkan  dana  pribadi  ketika  menangani  perkara pro bono dari pada harus mengurus dana pro bono dari pemerintah dengan birokrasi yang terkesan berbelit-belit.
Penulis menemukan fakta, bahwa ternyata kendala yang dihadapi para Advokat bukan itu saja, yaitu antara lain, ketika memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
6 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal 126-127
adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini dapat dilihat dari jarangnya dan bahkan hampir tidak ada aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa dan Polisi yang meminta kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  dihadapkan  dengan  perkara  pidana  dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
Penyidik cendrung tersangka  tidak  didampingi  Advokat  dan  biasanya dilegitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat. Banyak advokat yang justru  tidak  diminta  bantuan  oleh  pihak  kepolisian  Polresta  Samarinda untuk mendampingi para tersangka yang nyata-nyata tidak mampu (miskin) dan bahkan banyak yang dibawah umur dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, sementara disisi lain  pihak  Kepolisian  tetap  melaksanakan  pemeriksaan  sampai  dengan  BAP  tersangka dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri, Samarinda.
Pengalaman  Penulis,  pernah  mendampingi  seorang  tersangka  dalam  tahap pemeriksaan oleh penyidik Polresta Samarinda, justru tiba-tiba tersangka tidak mau lagi didampingi oleh pengacara, dengan alasan nanti tambah berat, dikatakannya biarkanlah menghadapi  sendiri.  Kejadian  ini  bukan  saja  dialami  oleh  Penulis  saja  tetapi  ternyata ada juga rekan sesama profesi yang mengalami hal serupa, dimana  yang bersangkutan sudah ditunjuk dan menandatangani surat kuasa serta telah sepakat akan mengeluarkan biaya operasional untuk Advokat, namun belakangan berubah dan mencabut surat kuasa tanpa alasan yang jelas. Jika hal ini terus terjadi, maka bisa menimbulkan pelanggaran terhadap  hak-hak  Asasi  tersangka,    karena  ketidakpahaman  mereka  terhadap  aspek hukum yang bisa saja tersangka terjebak.
Selain  kendala  tersebut  ada  kendala  lain  yaitu  persyaratan  untuk  dalam memberikan  bantuan  hukum  cuma-cuma (Pro  bono) terhadap  orang  miskin  yaitu birokrasi yang berbelit-belit, tentu sulit bagi keluarga terdakwa untuk mendapatkannya antara lain adalah surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidak-tidaknya oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat, dan apabila mengalami kesulitan  dapat  membuat  pernyataan  di  atas  segel  dan  diketahui  pengadilan  dan  dapat pula dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu. Sedangkan  advokat  yang  memberikan  bantuan hukum  ditunjuk  oleh  Ketua  Majelis Hakim  yang mengadili perkara  yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan  Negerinya.  Penunjukan  tersebut  ditetapkan  dengan  Surat  Penetapan  Ketua Majelis Hakim dan diberikan kepada advokat yang mempunyai nama baik dan sanggup memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma,  sehingga biaya  yang diberikan negara adalah sekedar penggantian atas ongkos jalan, biaya admisistrasi, dan lain sebagainya.
Kendala-kendala  tersebut  di  atas  menurut  hemat  Penulis  justru  dapat mempengaruhi  penegakan  hukum  dan/atau  memicu  terjadinya  pelanggaran  atas  Hak Asasi  Manusia  terhadap  tersangka/terdakwa  atau  merupakan  faktor  penghambat penegakan  hukum,  karena  hal  tersebut  memicu  para  Advokat  untuk  tidak  melakukan pendampingan  terhadap  tersangka/terdakwa  disebabkan  oleh  rumitnya  birokrasi    yang ditentukan  oleh  Pengadilan.  Namun  sementara  ini  para  Advokat  tetap  melakukan pembelaan  hukum  terhadap  tersangka/terdakwa  sepanjang  mereka  benar-benar masyarakat yang tidak mampu.

## G. KESIMPULAN
1. Peran Advokat dalam menjalankan profesi khususnya dalam melakukan pembelaan dan/atau  perlindungan  hukum  terhadap  tersangka/terdakwa  yang  tidak  mampu (miskin) yaitu membantu Majelis hakim dalam menemukan kebenaran hukum baik secara  materiil  maupun  formil,  agar  kepentingan  dan  hak-hak  tersangka/terdakwa terlindungi dan/atau tidak terjadi pelanggaran hukum oleh aparatur penegak hukum itu  sendiri.    Oleh  karena  untuk  melindungi  kepentingan  atau  hak  seorang  klien itulah,  maka  klien  membutuhkan  seorang  Advokat,  sebab  hampir  bagian  terbesar masyarakat  merupakan  komunitas  yang  awam  dan/atau  buta  hukum.    Pembelaan terhadap semua orang termasuk juga kepada fakir miskin sebagai salah satu bentuk bantuan  hukum  merupakan  wujud  dari  penghayatan  advokat  terhadap  prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi advokat yang dimiliki oleh semua orang.
2. Faktor  yang  menjadi  kendala  yang  dialami oleh  advokat  dalam  menangani  kasus pro-bono yakni  (1)  Kendala  dana,  dimana  hal  ini  dikarenakan  kondisi  ekonomi klien  yang  tidak  mampu  menyebabkan  advokat  yang  menangani  perkaranya tersebut  harus  rela  tidak  mendapat  uang  jasa/transport  dari  klien,  bahkan Advokatpun  harus  rela  juga  mengeluarkan  uang  pribadinya  untuk  membiayai perkara  tersebut.  Keadaan  ini  terjadi  karena  biaya pro  bono dalam  perkara  pidana yang  diberikan  oleh  Pemerintah  di  Pengadilan  Negeri,  Samarinda    rata-rata  hanya sebesar  Rp.  500.000,- per kasus  sering  tidak  sampai  kepada  orang  yang membutuhkan. Kalaupun dana pro bono tersebut turun, biasanya hanya setengahnya saja  itupun  dengan  prosedur  pengurusan  yang  berbelit-belit  di  Pengadilan  Negeri, sehingga  banyak  advokat  lebih  rela  mengeluarkan  dana  pribadinya  ketika menangani  perkara pro  bono dari  pada  harus  mengurus  dana pro  bono dari pemerintah di Pengadilan Negeri yang berbelit-belit. (2)  Kurangnya koordinasi dan dukungan  dari  aparat  penegak  hukum  lainnya  seperti  polisi,  jaksa,  hakim  dalam pemberian  bantuan  hukum  cuma-cuma.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jarangnya  dan bahkan  hampir  tidak  ada  aparat  penegak  dalam  hal  ini  Jaksa  dan  Polisi  yang meminta kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien  yang tidak  mampu  secara  ekonomi  dihadapkan  dengan  perkara  pidana  dengan  ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

## Daftar Literatur :
Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
Hendra  Winata,  Frans, Advokat  Indonesia,  citra,  idealisme  dan keprihatinan,  Sinar Harapan, Jakarta, 1995
Rasjidi, Lili, Pengantar Filsafat Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002
Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya  dalam  Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005
M. Unger, Robert, Teori  Hukum  Kritis,  posisi  hukum  dalam  masyarakat  modern, Nusamedia, Bandung, 2007
Daftar Perundang Undangan :
Undang-undang Dasar Negara  Republik Indonesia 1945
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat