E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 2, N O . 2, 2018 E-ISSN: 2579-7042 Prodi Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2 Juli-Desember 2018 Halaman: 11-23

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis
Analisis  Hubungan  Pengeluaran  Perkapita  dan Status  Gizi  Buruk  Terhadap Kemiskinan Dengan Pengaruh Wilayahn Provinsi Aceh Tahun 2015-2016

## Awalurramadhana, Muhammad Zulhimli, Winny Dian Safitri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 4 Juli 2018 Revisi 3 September 2018 Diterima 2 November 2018
Kata Kunci: Per Capita Expenditure, Malnutrition, Poverty Status
A B S T R A C T
This study aims to see the relationship of per capita expenditure and malnutrition status to poverty so that it can be seen  pockets  of  poverty  and  malnutrition  status  problem  in  Aceh  Province  2015-2016  year.  This  research  uses correlation and determination analysis method, executed from February until June 2018. Data obtained from Central Bureau of Statistics (BPS) and analyzed by SPSS software. The result of the analysis shows that there is a positive correlation between per capita expenditure to poverty of 55.1% which means that there is an increase in expenditure variable per capita then there will be correlation with increasing poverty. Malnutrition status has negative correlation to poverty equal to -3,6% which means any improvement of malnutrition status is inversely proportional to poverty. Areas of poverty are grouped into two, namely areas with high per capita expenditure and high poverty rates are North Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues and Subulussalam. The second poverty areas of high nutritional status and high poverty rates are Aceh Barat Daya, North Aceh, Pidie and Subulussalam.
A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pengeluaran perkapita dan status gizi buruk terhadap kemiskinan sehingga dapat terlihat kantong kemiskinan dan masalah status gizi buruk di Provinsi Aceh tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi dan determinasi, dilaksanakan bulan Februari sampai bulan Juni 2018. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis dengan software SPSS.  Hasil analisis menunjukkan ada hubungan positif pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan sebesar 55,1% yang bermakna setiap ada peningkatan pada  variabel  pengeluaran  perkapita  maka  akan  ada  hubungan  dengan  kemiskinan  yang  naik.  Status  gizi  buruk mengalami hubungan yang negatif terhadap kemiskinan sebesar -3,6%  yang bermakna setiap ada penigkatan status gizi buruk maka berbanding terbalik dengan kemiskinan. Daerah kemiskinan dikelompokkan menjadi dua yaitu, daerah dengan pegeluaran perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi adalah Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Subulussalam. Daerah kemiskinan kedua yaitu status gizi buruk yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi.

## 1. PENDAHULUAN
Kondisi  kemiskinan  di  Aceh  pada  tahun  2016  melalui  survey  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yaitu sebesar 841 ribu jiwa (10,79%) dari total jumlah penduduk Aceh sebesar 5.096 juta. Gambaran kemiskinan yang terjadi terlihat jelas diberbagai daerah, mulai dari jumlah pengemis yang bertambah banyak, jumlah rumah tangga miskin, jumlah anak yang putus sekolah hingga tingkat kerawanan pangan Aceh yang menjadi catatan penting bagi proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh pada umumnya, pemerintah kabupaten/kota pada khususnya. (BPS, 2016)
Kemiskinan di Aceh diukur dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun bukan  makanan dari sisi pengeluaran  per kapita masyarakat. Pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinya  diantaranya  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  dari  pengeluaran  perkapita  masyarakat  di  Aceh  yaitu sebesar Rp 8533,05 di bawah  Garis Kemiskinan.  Kemiskinan ini dijabarkan sebagai masalah yang paling penting untuk segera ditangani dan dianalisis secara spesifikasi yang harus segera diselesaikan. (BPS, Bappeda, 2016)
Faktor yang menyebabkan kemiskinan lainnya yaitu kesehatan ataupun gizi buruk yang melanda masyarakat. Rendahnya status gizi anak akan membawa dampak negatif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.  Namun diyakini bahwa kurang gizi berhubungan erat dengan kemiskinan. Dalam penelitiannya orang yang mengalami gizi buruk akan mengalami keterbelakangan
pendidikan dalam penelitiannya anak-anak sekolah yang stunting (pendek) karena kurang gizi ternyata lebih banyak yang terlambat masuk  sekolah,  lebih  sering  absen,  dan  tidak  naik  kelas  sehingga  dapat  mempengaruhi  pendidikan  yang  menyebabkan pengangguran. (Purba, dkk, 2013)
Kemiskinan dalam Islam adalah suatu kondisi seseorang yang tidak mencukupi kebutuhannya tetapi tidak meminta-minta dalam  memenuhi  kebutuhan  yang  tidak  tercukupi.  Sebagaimana  dalam  Hadits  yang  diriwayatkan  Abu  Hurairah  r.  a.  Nabi Muhammad SAW bersabda “ Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abu Namir bahwa Atha bin Yasar dan Abdurrahman bin Abu ‘Amrah Al- Anshari keduanya berkata; Kami mendengar Abu Hurairah r. a berkata; Nabi saw. bersabda: “Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan satu atau dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan menunjukan kemiskinannya kepada orang lain. Jika kalian mau, bacalah firman Allah: “Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.” (H. R. Al-Bukhari).
Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan dalam Islam sebagai wujud untuk terciptanya Maslahah . Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali pemeliharaan Ad-Dien (Agama) , Nafs (kehidupan atau jiwa), Nasl (Keturunan) , Mal (harta atau kekayaan) , Aql (akal). (Karim, 2014)
Islam mengajarkan jalan keluar untuk menghadapi kemiskinan dengan menyantuni mereka yang hidupnya dalam keadaan miskin sesuai dengan kemampuannya baik dengan materi maupun dengan mendorong pihak lain untuk ikut andil dalam menyantuninya sehingga kemiskinan pun teratasi .

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Kemiskinan
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2018).
Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  kemiskinan  adalah  keadaan  dimana  terjadi  kekurangan  hal-hal  yang  biasa  untuk dipunyai  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  berlindung  dan  air  minum,  hal-hal  ini  berhubungan  erat  dengan  kualitas  hidup. Kemiskinan  kadang  juga  berarti  tidak  adanya  akses  terhadap  pendidikan  dan  pekerjaan  yang  mampu  mengatasi  masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (KBBI).
Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:
a. Kemiskinan  absolut,  yaitu: pendapatannya  berada  di  bawah garis  kemiskinan  atau  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup berkelanjutan.
b. Kemiskina relatif, yaitu: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat,  sehingga    menyebabkan  ketimpangan  pada  pendapatan  atau  dapat  dikatakan  orang  tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
c. Kemiskinan kultural, yaitu: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh  faktor  budaya,  seperti  tidak  mau  berusaha  memperbaiki  tingkat  kehidupan,  malas,  pemboros,  tidak  kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
d. Kemiskinan struktural, yaitu: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan (Hidayat Syarif, 2015).
Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan orang miskin antara lain sebagai berikut:
a. Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
b. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 s/d. Rp 350.610 atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687 per orang per hari. Jumlanya mencapai 27,12 juta jiwa.
c. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740 s/d Rp 280.488 atau sekitar antara Rp 7.780 s/d Rp 9.350 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.
d. Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740 ke bawah atau sekitar Rp 7.780 ke bawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.
e. Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta (Kholis, 2014).
Kemiskinan  dapat  diartikan  sebagai  orang  yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari  dalam  kategori Dharuri(utama). Kemiskinan timbul disebabkan oleh minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan.
Islam menjelaskan kemiskinan sebagai salah satu masalah yang perlu diselesaikan, karena kemiskinan juga merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan masyarakat yang perlu diberantas dengan solusi agar dapat diminimalisirkan. Dalam al-Quran dijelaskan pada Surat at-Taubah ayat 60:
َﲔِﻠِﻣﺎَﻌْﻟاَو ِﲔِﻛﺎَﺴَﻤْﻟاَو ِءاَﺮَﻘُﻔْﻠِﻟ ُتﺎَﻗَﺪﱠﺼﻟا ﺎَﱠﳕِإ َﲔِﻣِرﺎَغْﻟاَو ِبﺎَﻗِّﺮﻟا  ِﰲَو ْمُُوُﻠُـﻗ ِةَﻔﱠﻟَؤُﻤْﻟاَو ﺎَهْـيَﻠَع َنِﻣ ًةَضيِﺮَف ۖ ِليِبﱠﺴﻟا ِنْباَو ِﱠا ِليِبَس  ِﰲَو
ٌميِكَح ٌميِﻠَع ُﱠاَو ۗ ِﱠا
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]:60)
Menurut Abdul Hayy (1994) miskin pada ayat ini adalah seorang yang memeliki sesuatu tetapi tidak mencapai nisab atau dapat dikatakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan (Kholis, 2014).
Pengentasan  kemiskinan  dalam  Al-Qur’an  yaitu  dengan  memberikan  sumbangan  secara  hak  dan  kewajiban  kepada masyarakat miskin. Hak dan kewajiban itu berupa kewajiban membantu dalam kebutuhan ekonomi mereka, yang merupakan hak mereka yang ditetapkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang artinya:
ِموُﺮْﺤَﻤْﻟاَو ِلِﺋﺎﱠﺴﻠِﻟ ﱞﻖَح ْمِِﳍاَوْﻣَأ  ِﰲَو
Artinya: “Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta).” (Q. S. Adz-Dzariyat [51]: 19) .
Dalam ayat ini Allah menetapkan kewajiban membantu masyarakat miskin yang tidak berkecukupan. Kewajiban ini juga merupakan kewajiban pemerintah untuk mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi (Cahya, 2015).

## Pengeluaran Perkapita
Pengeluaran per kapita  adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga baik makanan maupun non-makanan selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (BPS, 2018).
Menurut Suyono (2010), Pengeluaran merupakan jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Sedangkan Pengeluaran per kapita merupakan jumlah yang dikeluarkan secara tunai oleh pemerintah daerah baik secara rutin maupun belanja modal (Syaputra, 2013).
Adapun pengertian pengeluaran atau Expenditure adalah belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh populasi penduduk disuatu pemerintah daerah. Selain itu, jumlah penduduk yang tinggi dan menjadi beban yang tinggi bagi pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Halim dan Damayanti (2008, 5) dalam Suyono (2010) menyatakan bahwa jumlah belanja modal yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih banyak melakukan pengeluaran daerah akan dirasakan pada beberapa tahun setelah terjadi belanja modal tersebut. Pengaruh Expenditure ini telah dibuktikan oleh Steven dan McGowen (1983) terhadap kinerja keuangan pemerintah. Jadi, Pengeluaran per kapita merupakan proporsi antara jumlah total pengeluaran pemerintah daerah dengan jumlah penduduk di suatu pemerintah daerah tersebut (Syaputra, 2013).

## Status Gizi
Status gizi adalah kondisi tubuh yang diakibatkan oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi kurang yang cukup tinggi akan berefek kepada gizi yang buruk sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan kinerja perkembangan otak.  Faktor  penyebab  terjadinya  gizi  buruk  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  penyebab  langsung  dan  penyebab  tidak langsung. Penyebab langsung gizi buruk meliputi kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit
infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung gizi buruk yaitu ketersediaan pangan rumah  tangga, kemiskinan, pola asuh yang kurang memadai dan pendidikan yang rendah (Oktavia dkk, 2017).
Kesehatan gizi merupakan indikator yang penting terutama pada anak usia di bawah lima tahun karena mereka rentan terhadap kesehatan dan gizi. Gangguan gizi pada anak akan mempengaruhinya ketika mereka tumbuh dewasa. Status gizi yang kurang akan menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik, mempengaruhi kecerdasan dan produktivitas ketika dewasa (Handayani dkk, 2008).
Status Gizi Balita adalah keadaan kesehatan anak yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik energi dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri, dan dikategorikan berdasarkan standar baku World Health Organization -National Center Health Statistics , USA (WHO-NCHS) dengan indeks berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan tinggi badan menurut tinggi badan BB/TB (Fajar, 2012).
Status  gizi  buruk  pada  balita  dapat  menimbulkan  pengaruh  yang  dapat  menghambat  pertumbuhan  fisik,  mental  maupun kemampuan  berpikir.  Balita  yang  menderita  gizi  buruk  dapat  mengalami  penurunan  kecerdasan  (IQ)  hingga  sepuluh  persen. Dampak paling buruk dari gizi buruk yaitu kematian pada umur yang sangat dini (Oktavia dkk, 2017).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis determinasi dan korelasi. Analisis ini berguna untuk melihat hubungan antar varibel dan pembagian kuadran pada analisis determinasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data indikator persentase tingkat kemiskinan, pengeluran perkapita dan status gizi buruk dalam jangka waktu dua tahun 2015-2016.
Metode yang digunakan untuk menganalisis menggunakan metode korelasi dengan bantuan software Microsoft Excel, SPSS 20, dan menginterpretasikan dengan pengelompokan kemiskinan dengan software ArcGis.
Korelasi adalah metode untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dua variabel atau lebih yang digambarkan oleh besarnya  koefisien  korelasi.  Besarnya  koefesien  korelasi  berkisar  antara  +1  s/d  -1.  Koefisien  korelasi  tidak  menggambarkan hubungan  sebab  akibat  antara  dua  variabel  atau  lebih,  tetapi  semata-mata  menggambarkan  keterkaitan  linier  antar  variabel. Korelasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Kisaran Korelasi, kisaran (range) korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat bernilai positif  dan juga dapat bernilai negatif.
b. Korelasi Sama Dengan Nol, korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel.
c. Korelasi Sama dengan Satu, korelasi sama  dengan +1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna (membentuk garis lurus) positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik. Korelasi sama dengan -1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna (membentuk garis lurus) negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun (dan sebaliknya).

## Tahapan Penelitian
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mencari data status gizi buruk, pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota yang ada dibasis data BPS.
b. Melakukan analisis deskriptif dari masing-masing variabel yaitu deskriptif tentang keadaan tingkat kemiskinan di Aceh, gizi buruk dan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.
c. Melakukan analisis korelasi. Korelasi untuk mendapatkan model dan hubungan antar variabel terhadap variabel yang menjadi respon yaitu tingkat kemiskinan (Y).
d. Membuat diagram kuadran untuk mengetahui kelompok-kelompok kemiskinan (Y).
e. Menginterpretasikan  hasil  yang  diperoleh  dari  pengelompokan  kemiskinan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  dengan menggunakan mapping software yaitu ArcGis.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Rata-rata Persentase Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2016
Kemiskinan adalah kondisi ktidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga tidak mampu untuk menjamin kelangsungan hidup  (Windra,  2016). Kemiskinan  di  Aceh  merupakan  salah  satu  masalah  dalam  pembangunan  yang  harus  diselesaikan
pemerintah sehingga terwujudnya falah (kesejahteraan) bagi masyarakat Aceh. Rata-rata kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2015-2016 ditampilkan pada gambar berikut ini:
Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2016

## Sumber: BPS (diolah)
Dari gambar tersebut terlihat rata-rata persentase penduduk miskin di Aceh tahun 2015-2016 sebesar 17,26% dari total penduduk Aceh (5,096 juta jiwa). Kabupaten Gayo Lues adalah daerah yang memiliki rata-rata persentase penduduk miskin yang tertinggi sebesar 21,91% dari total penduduk Aceh. Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang terdiri dari dataran tinggi yang  memiliki  hasil  kopi  yang  melimpah.  Banyak  wisatawan  asing  yang  tertarik  dan  jatuh  hati  dengan  kopi  Gayo  akan  tetapi pendapatan masyarakat Gayo tidak mencukupi untuk mengolah kopi Gayo menjadi lebih baik. Sehingga terjadilah penigkatan angka kemiskinan.
Kabupaten Aceh Singkil, Bener Meriah dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya dalam kelompok peringkat sepuluh besar tertinggi tingkat kemiskinannya menurut Kabupaten/Kota tersebut merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beberapa daerah pemekaran akan tetapi daerah-daerah tersebut tergolong dalam daerah miskin sementara daerah pertengahan yang memiliki sumber daya alam yang kurang menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah di Aceh. Salah satu  penyebab  utama  yaitu  kurangnya  modal  untuk  mengembangkan  usahanya  sehingga  pemanfaatan  sumber  daya  alam setempat kurang produktif.
Kota Banda Aceh memiliki rata-rata persentase penduduk miskin rendah yaitu sebesar 7,57% dari tahun 2015-2016. Hal ini disebabkan Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang menjadi pusat perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Selain Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Lhokseumawe juga memiliki persentase penduduk miskin yang rendah. Hal menariknya ketiga daerah tersebut merupakan kota madya yang memiliki sumber daya alam yang rendah akan tetapi sanggup membenahi masalah-masalah  yang  ada.  Maka  dengan  demikian,  ketiga  daerah  ini  menjadi  contoh  bagi  daerah  lainnya  dalam  mengatasi masalah yang ada.
Rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 17,26% dari tahun 2015 sampai 2016. Dalam gambar diatas juga dapat dilihat daerah-daerah yang berada persentase diatas rata-rata kemiskinan ada di Provinsi Aceh yaitu Gayo Lues, Aceh Singkil, Bener Meriah, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Barat, Simeulue, Subulussalam, Nagan Raya, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, dan Sabang. Adapun daerah yang berada dibawah rata-rata persentase kemiskinan di Provinsi aceh yaitu Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Lhokseumawe, Langsa dan Banda Aceh.

## Rata-rata Persentase Pengeluaran Perkapita di Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2016
Pengeluaran  perkapita  menjadi  salah  satu  indikator  untuk  mengukur  tingkat  kemiskinan  masyarakat  yang  berada  di wilayah tertentu. Menurut Suyono (2010), pengeluaran perkapita adalah jumlah yang dikeluarkan secara tunai oleh pemerintah daerah baik secara rutin maupun belanja modal. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan pengeluaran perkapita yang cukup tinggi yaitu sebesar 61,48% sekitar Rp 1,108,347. Berikut adalah gambaran rata-rata pengeluaran perkapita Aceh tahun 2015- 2016.
17.26 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 Kemiskinan Kemiskinan Aceh
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2016

## Sumber: BPS (diolah)
Dari gambar tersebut menunjukkan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki pengeluaran perkapita tertinggi sebesar 66,78% diatas rata-rata pengeluaran perkapita Provinsi Aceh. Pengeluaran perkapita Aceh Tenggara yang tinggi dikarenakan harga barang yang tinggi hal ini disebabkan oleh jarak Kabupaten Aceh Tenggara yang jauh dari Ibukota Provinsi.  Tingginya  pengeluaran  perkapita  suatu  daerah  belum  tentu  menjadi  patokan  daerah  tersebut  telah  sejahtera  karena dengan pengeluaran perkapita yang tinggi belum tentu daya beli masyarakat pun juga ikut tinggi.
Kota Banda Aceh merupakan daerah yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita terendah di Provinsi Aceh tahun 2015- 2016 yaitu sebesar 46,76%. Kota Banda Aceh memiliki pengeluaran perkapita rendah disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang baik.
Daerah yang berada persentase diatas rata-rata pengeluaran perkapita di Provinsi Aceh yaitu Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Subulussalam, Aceh Utara, Pidie, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Nagan Raya dan Aceh  Singkil.  Adapun  daerah  yang  berada  dibawah  rata-rata  persentase  pengeluaran  perkapita  di  Provinsi  Aceh  antara  lain Simeulue, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Barat, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Banda Aceh.

## Rata-rata Persentase Status Gizi Buruk di Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2016
Rahim (2014) menjelaskan bahwa gizi merupakan suatu tolak ukur kesehatan paling penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi individu dalam masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup fundamental dalam kesehatan masyarakat. Oktavia (2017) menjelaskan ada dua faktor penyebab gizi buruk yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab gizi buruk langsung meliputi kurangnya jumlah dan kualitas makanan  yang  dikonsumsi dan menderita penyakit infeksi, sedangkan  penyebab tidak langsung yaitu ketersedian pangan rumah tangga, kemiskinan dan pendidikan rendah. Rata-rata status gizi buruk di provinsi Aceh sebesar 22,4% dari jumlah penduduk Aceh berdasarkan gambar berikut:
61.48 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 Pengeluaran Perkapita Pengeluaran Perkapita Aceh
Rata-Rata Status Gizi Buruk menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2016

## Sumber: BPS (diolah)
Berdasarkan pada gambar tersebut menunjukkan status gizi buruk tertinggi dialami oleh daerah Pidie sebesar 27,55%. Tingginya status gizi buruk disebabkan asupan gizi dari komoditi makanan yang belum seimbang dan tercapai. Rata-rata status gizi buruk di Provinsi Aceh sebesar 19,5% dari tahun 2015 sampai 2016. Dalam gambar diatas juga dapat dilihat daerah-daerah yang berada persentase diatas rata-rata status gizi buruk di Provinsi Aceh yaitu Pidie, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Aceh Selatan, Biereuen, Subulussalam, Pidie Jaya, Nagan Raya, Simeulue, Langsa, Sabang. Adapun daerah yang berada  dibawah  rata-rata  persentase  status  gizi  buruk  di  Provinsi  Aceh  yaitu  Aceh  Barat,  Banda  Aceh,  Aceh  Besar,  Aceh Tetanggara, Bener Meriah, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tamiang.

## Analisis Korelasi
Korelasi  adalah  pengukuran  hubungan  antar  dua  variabel  atau  lebih  dengan  melihat  koefisien  korelasi  atau  disebut kekuatan hubungan antar variabel. Berikut Korelasi antar variabel pengeluaran perkapita dan status gizi buruk dengan kemiskinan ditampilkan pada tabel berikut
Pada tabel tersebut menerangkan korelasi kemiskinan dengan pengeluaran perkapita sebesar 0,551. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran perkapita dan kemiskinan sebesar 0,551 atau 55,1%. Korelasi antara kemiskinan dengan pengeluaran  perkapita  bernilai  positif  berarti  terjadi  hubungan  yang  positif,  artinya  jika  pengeluaran  perkapita  tinggi  maka kemiskinan akan naik, sebaliknya jika pengeluaran perkapita rendah maka kemiskinan akan menurun.
Korelasi kemiskinan dengan status gizi buruk sebesar -0,036. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara status gizi buruk  dan  kemiskinan  sebesar  0,036  atau  3,6%.  Korelasi  antara  kemiskinan  dengan  status  gizi  buruk  bernilai  negatif  berarti terjadinya hubungan yang negatif, artinya jika status gizi buruk rendah maka kemiskinan akan naik, sebaliknya jika gizi buruk tinggi maka kemiskinan akan menurun.
Variabel Kemiskinan  Pengeluaran Perkapita Status Gizi Buruk Kemiskinan 1 0.551 -0,036 Pengeluaran Perkapita 0,551 1 0,001 Status Gizi Buruk -0,036
0,001 1 19.5 0 5 10 15 20 25 30 Status Gizi Buruk Status Gizi Buruk Aceh

## Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Berdasarkan Pengeluaran Perkapita Tahun 2015
Pengelompokan  tingkat  kemiskinan  bertujuan  untuk  melihat  hubungan  tingkat  kemiskinan  terhadap  pengeluaran perkapita. Hal ini bertujuan untuk mengetahui Kabupaten/Kota penyebab kemiskinan Aceh menjadi naik secara signifikan sehingga dapat menjadi pola acuan pemerintah dalam memberantas kemiskinan.
Analisis  kuadran  digunakan  untuk  mengetahui  kelompok  kemiskinan  berdasarkan  pengeluaran  perkapita.  Analisis kuadran terbagi atas empat kuadran, yaitu kuadran pertama menunjukkan persentase kemiskinan dan pengeluaran perkapita yang tinggi, kuadran kedua menjelaskan persentase kemiskinan yang tinggi dan pengeluaran perkapita yan rendah, kuadran ketiga menggambarkan  persentase  kemiskinan  yang  rendah  dan  pengeluaran  perkapita  rendah  dan  kuadran  keempat  menerangkan persentase  kemiskinan  yang  rendah  dengan  pengeluaran  perkapita  tinggi.  Analisis  kuadran  persentase  kemiskinan  dan pengeluaran perkapita tahun 2015 ditampilkan pada gambar berikut ini:

## Diagram Kelompok Persentase Kemiskinan dan Pengeluaran Perkapita Tahun 2015
Pada  diagram  kuadran  diatas  dapat  dilihat  kelompok  Kabupaten/Kota  berdasarkan  persentase  kemiskinan  dan pengeluaran perkapita.
a. Kabupaten/kota  pada  kuadran  pertama  adalah  Subulussalam,  Pidie,  Aceh  Utara,  Gayo  Lues,  Pidie  Jaya,  Aceh Singkil dan Nagan Raya
b. Kabupaten/kota pada kuadran kedua meliputi Bener Meriah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan Sabang.
c. Kabupaten/kota pada kuadran ketiga adalah Aceh Timur, Lhokseumawe, Langsa dan Banda Aceh.
d. Kabupaten/kota pada kuadran keempat yaitu Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Selatan dan Aceh Besar.

## Pengelompokan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota berdasarkan Pengeluaran Perkapita Tahun 2016
Kelompok persentase kemiskinan berdasarkan pengeluaran perkapita tahun 2016 mengalami perubahan dari tahun 2016.
Berikut merupakan gambar diagram kuadran kelompok persentase kemiskinan.

## Diagram Kelompok Persentase Kemiskinan dan Pengeluaran Perkapita Tahun 2016
Pada diagram kuadran diatas dapat kita lihat ada empat kuadran yang menjelaskan hubungan tingkat kemiskinan dengan pengeluaran perkapita tahun 2016.
a. Kabupaten/kota pada kuadran pertama adalah Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam dan Gayo Lues.
b. Kabupaten/kota pada kuadran kedua meliputi Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Bener Meriah, Aceh Barat dan Sabang.
c. Kabupaten/kota pada kuadran ketiga adalah Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Langsa dan Banda Aceh.
d. Kabupaten/kota pada kuadran keempat yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Bireuen.
Berdasarkan  pengelompokan  kabupaten/kota  diatas  ada  perpindahan  kuadran  dengan  berkurangnya  pengeluaran perkapita dan kemiskinan pada tahun 2015 dan 2016. Adapun kabupaten/kota yang berpindah adalah sebagai berikut:
a. Kuadran 1, daerah pengeluaran perkapita pada tahun 2016 di Aceh berkurang dari sembilan kabupaten/kota menjadi lima kabupaten/kota. Daerah yang mengalami penurunan pengeluaran perkapita adalah Simeulue, Nagan Raya, Aceh Singkil dan Aceh Tengah.
b. Kuadran 2, daerah pengeluaran perkapita pada tahun 2016 di Aceh bertambah dari empat kabupaten/kota menjadi tujuh    kabupaten/kota.  Daerah  yang  bertambah  menjadi  bagian  dari  kuadran  kedua  pada  tahun  2016  adalah Simeulue, Nagan Raya dan Aceh Singkil.
c. Kuadran 3, Kabupaten/kota Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Aceh Besar pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2015.
d. Kuadran 4, kabupaten/kota Bireuen, Aceh Tenggara dan Aceh Jaya pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kemiskinan.  Sedangkan  kabupaten  Aceh  Selatan  mengalami  peningkatan  tingkat  Kemiskinan  dan  pengeluaran perkapita dari tahun 2015.

## Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Berdasarkan Status Gizi Buruk Tahun 2015
Pengelompokan tingkat kemiskinan bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kemiskinan terhadap status gizi buruk. Hal ini bertujuan untuk mengetahui Kabupaten/Kota penyebab kemiskinan di provinsi Aceh menjadi acuan tolak ukur bagi pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan. Berikut adalah gambar pengelompokan kemiskinan berdasarkan status gizi buruk tahun 2015
Diagram Kelompok Persentase Kemiskinan dan Status Gizi Buruk Tahun 2015
Pada diagram kuadran diatas dapat dilihat kelompok Kabupaten/Kota berdasarkan persentase kemiskinan dan status gizi buruk.
a. Kabupaten/kota  pada  kuadran  pertama  adalah  Pidie  Jaya,  Pidie,  Aceh  Utara,  Nagan  Raya,  Aceh  Barat, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Sabang dan Aceh Singkil
b. Kabupaten/kota pada kuadran kedua meliputi Simeulue, Gayo Lues, Bener Meriah dan Aceh Tengah.
c. Kabupaten/kota pada kuadran ketiga adalah Aceh Jaya, Banda Aceh dan Aceh Tamiah.
d. Kabupaten/kota pada kuadran keempat yaitu Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Timur dan Langsa.

## Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Berdasarkan Status Gizi Buruk Tahun 2016
Kelompok  persentase  kemiskinan  berdasarkan  status  gizi  buruk  tahun  2016  mengalami  perubahan  dari  tahun  2016. Berikut merupakan gambar diagram kuadran pengelompokan kemiskinan berdasarkan status gizi buruk.

## Diagram Kelompok Persentase Kemiskinan dan Status Gizi Buruk Tahun 2016
Pada diagram kuadran diatas dapat dilihat kelompok Kabupaten/Kota berdasarkan persentase kemiskinan dan status gizi buruk.
a. Kabupaten/kota pada kuadran pertama adalah Aceh  Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Subulussalam dan Simeulue.
b. Kabupaten/kota pada kuadran kedua meliputi Sabang, Nagan Raya, Aceh Barat, Bener Meriah, Pidie Jaya, Aceh Singkil dan Gayo Lues.
c. Kabupaten/kota pada kuadran ketiga adalah Langsa, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang.
d. Kabupaten/kota pada kuadran keempat yaitu Aceh Timur, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Bireuen dan Banda Aceh.
Berdasarkan pengelompokan kabupaten/kota diatas ada perpindahan kuadran dengan berkurangnya status gizi buruk dan kemiskinan pada tahun 2015 dan 2016. Adapun kabupaten/kota yang berpindah adalah sebagai berikut:
a. Kuadran 1, daerah status gizi buruk pada tahun 2016 di Aceh berkurang dari delapan Kabupaten/kota menjadi lima Kabupaten/kota. Daerah yang mengalami penurunan status gizi buruk adalah Aceh Singkil, Aceh Barat, Sabang, Nagan Raya, Pidie Jaya.
b. Kuadran 2, daerah status gizi buruk pada tahun 2015-2016 di Aceh bertambah dari empat Kabupaten/kota menjadi tujuh  Kabupaten/kota. Daerah yang bertambah menjadi bagian dari kuadran kedua pada tahun 2016 adalah Nagan Raya, Aceh Singkil, Pidie Jaya, Aceh Barat dan Sabang
c. Kuadran 3, Kabupaten/kota Aceh Tengah pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kemiskinan dan kenaikan status gizi buruk. Kab/kota Langsa, Aceh Tenggara, Aceh Besar Aceh Tamiang dan Aceh Jaya mengalami kenaikan status gizi burk.
d. Kuadran 4, Kabupaten/kota Bireuen, Aceh Selatan dan Lhokeumawe pada tahun 2016 mengalami penurunan status gizi buruk dilihat dari status 2016. Sedangkan Kab/kota Banda Aceh dan Aceh Timur mengalami peningkatan tingkat Kemiskinan dan pengeluaran perkapita dari tahun 2015-2016.

## Peringkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kemiskinan
Persebaran tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh perlu dianalisis kembali untuk mengetahui tingkat kemiskinan Aceh yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh agar pemerintah mengetahui pergeseran kemiskinan di Provinsi Aceh di setiap tahunnya sehingga perlu dibuatkan sebuah peta. Berikut adalah gambaran persebaran kemiskinan Aceh berdasarkan peringkat Kabupaten/Kota pada data persentase kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2015.
Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan Persentase Sebaran Kemiskinan Tahun 2015
Berdasarkan gambar tersebut dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat tingkat kemiskinan. Adapun peringkat tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi yaitu Aceh Singkil, Gayo Lues, Bener Meriah, Pidie dan Pidie Jaya.
b. Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna jingga dengan tingkat kemiskinan diatas rata-rata kemiskinan Aceh yaitu Subulussalam, Siemeulue, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Utara.
c. Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna kuning dengan tingkat kemiskinan berada pada rata-rata kemiskinan Aceh yaitu Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya dan Sabang.
d. Peringkat  keempat  adalah  daerah  yang  berwarna  hijau  muda  dengan  tingkat  kemiskinan  dibawah  rata-rata kemiskinan Aceh yaitu Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Jaya, Bireuen dan Aceh Besar.
e. Peringkat  kelima  adalah  daerah  yang  berwarna  hijau  tua  dengan  tingkat  kemiskinan  yang  paling  rendah  yaitu Langsa, Lhokseumawe dan Banda Aceh.

## Peringkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Status Gizi Buruk
Persebaran gizi buruk di Provinsi Aceh perlu dianalisis kembali untuk mengetahui gizi buruk Aceh yang ada pada masing- masing Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh agar pemerintah mengetahui pergeseran gizi buruk di Provinsi Aceh di setiap tahunnya sehingga  perlu  dibuatkan  sebuah  peta.  Berikut  adalah  gambaran  persebaran  gizi  buruk  Aceh  berdasarkan  peringkat Kabupaten/Kota pada data persentase kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2015.

## Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan Persentase Sebaran Statu Gizi Buruk Tahun 2015
Berdasarkan  gambar  tersebut dapat  ditarik  beberapa  kelompok  Kabupaten/Kota menurut  peringkat  status  gizi  buruk. Adapun peringkat status gizi buruk di Provinsi Aceh tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Peringkat  pertama  adalah  daerah  yang  berwarna  merah  dengan  status  gizi  buruk  yang  paling  tinggi  yaitu Lhokseumawe, Pidie Jaya dan Pidie
b. Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna jingga dengan status gizi buruk diatas rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Utara, Bireuen dan Aceh Besar
c. Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna kuning dengan status gizi buruk berada pada rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Subulussalam, Aceh Barat Daya, Langsa, Aceh Timur dan Aceh Barat.
d. Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna hijau muda dengan status gizi buruk dibawah rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Aceh Singkil, Simeulue, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Jaya, Banda Aceh dan Sabang
e. Peringkat kelima adalah daerah yang berwarna hijau tua dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah yaitu Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.
Gambaran persebaran status gizi buruk di Provinsi Aceh menurut peringkat Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada tahun 2016, dapat dilihat dari gambar berikut ini:

## Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan Persentase Sebaran Status Gizi Buruk Tahun 2016
Berdasarkan  gambar  tersebut dapat  ditarik  beberapa  kelompok  Kabupaten/Kota menurut  peringkat  status  gizi  buruk. Adapun peringkat status gizi buruk di Provinsi Aceh tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan status gizi buruk yang paling tinggi yaitu Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie.
b. Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna jingga dengan status gizi buruk diatas rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Subulussalam, Simeulue, Aceh Selatan, Lhokseumawe, Bireuen, Banda Aceh dan Sabang
c. Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna kuning dengan status gizi buruk berada pada rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Langsa, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Barat, Bener Meriah dan Pidie Jaya
d. Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna hijau muda dengan status gizi buruk dibawah rata-rata kemiskinan Aceh yaitu Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Jaya dan Aceh Besar.
e. Peringkat kelima adalah daerah yang berwarna hijau tua dengan status gizi buruk yang paling rendah yaitu Gayo Lues dan Aceh Tamiang.

## Kantong Kemiskinan Provinsi Aceh
Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik suatu benang merah bawah kantong kemiskinan Aceh ada pada Kabupaten/kota dengan peringkat tetap angka kemiskinan tertinggi dan penduduk miskin terbanyak yaitu Aceh Utara dan Pidie. Hal ini menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan terbesar Aceh ada pada Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah penduduk miskin sebesar 111,44 ribu jiwa pada tahun 2015 dan 115,05 pada tahun 2016 sedangkan pada Kabupaten Pidie sebesar 88,22 ribu jiwa pada tahun 2015 dan 90,16 pada tahun 2016.

## Pusat Terjadinya Gizi Buruk
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pusat  terjadinya  gizi  buruk  Aceh  ada  pada Kabupaten/kota Pidie dengan peringkat status gizi buruk tetap pada tahun 2015-2016. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab gizi buruk terbesaar di aceh ada di Kabupaten/kota Pidie sebesar 29,2% dari penduduk Aceh dengan kategori akut-kronis yaitu balita yang pendek kurang dari 20% dan kurus 5% pada tahun 2015 dan 25,9% dengan kategori akut-kronis pada tahun 2016.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  dari  mengenai  analisis  determinan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2015-2016 sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2015-2016 sebesar 55,1% dan bernilai positif, artinya semakin tingginya pengeluaran perkapita maka kemiskinan akan naik.  Sedangkan hubungan status gizi buruk terhadap kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2015-2016 sebesar 3,6% dan  bernilai negatif, artinya jika kemiskinan naik maka status gizi buruk akan turun.
2. Pengelompokan kemiskinan berdasarkan pengeluaran perkapita terhadap persantase tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dengan pengeluaran perkapita tinggi adalah Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Subulussalam. Tingkat kemiskinan yang tinggi dengan status gizi buruk yang tinggi adalah Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie dan Subulussalam.
3. Peringkat kemiskinan dengan tingkat persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten/Kota Aceh Singkil, Gayo Lues, Bener Meriah, Pidie dan Pidie Jaya.

## Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan yang belum terpecahkan sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain:
1. Pemerintah perlu memperbanyak program-program pemberdayaan masyarakat sehingga persentase kemiskinan akan turun dan membuat tingkat kemiskinan Aceh turun secara signifikan.
2. Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan Aceh, pemerintah Aceh hendaknya menurunkan status gizi buruk masyarakat Aceh  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  berefek  kepada  masyarakat  miskin  dengan peningkatan fasilitas kesehatan pada daerah pusat terjadinya status gizi buruk dan pada daerah status gizi buruk yang tinggi.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan oleh para peneliti lain dengan menambahkan variabel penelitian dan periode data.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. Abidin, Z. (2012). Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional). Al-Ihkam , 1-12.
Ali  Khomsan,  Arya  H.  Darmawan,  Saharuddin,  Alfiasari,  Dadang  Sukandar,  Hidayat  Syarif.  (2015). Indikator  Kemiskinan  dan Misklafikasi Orang Miskin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kajian Ekonomi Islam , 1-20. Ar-Rifa'i, M. N. (2000). Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Gema Insani.
BPS. (2016, September 15). Profil Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Kemiskinan , hal. 1-7.
BPS.  (2018). Konsumsi  dan  Pengeluara .  Diambil  kembali  dari  https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html: https://www.bps.go.id
BPS, Bappeda. (2016). Profil Pembangunan Aceh 2016. Aceh: BPS. Cahya, B. T. (2015). Kemiskinan Ditinjau dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis. Jurnal Penelitian , 1-25.
Creisye Cynthia Agustini, Nancy S.H. Malonda, Rudolf B. Purba. (2013). Hubungan Antara Status Gizi Dengan Prestasi Belajar Anak Kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado. Kesehatan , 1-8.
Handini, D. (2013). Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskeskmas Kalijambe. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Karim, A. A. (2014). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers. Kholis, N. (2014). Pendidikan Islam dalam Usaha Mengatasi Kemiskinan. Kependidikan , 1-14.
Oktavia, S., Widajanti, L., & Aruben, R. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Status Gizi Buruk Pada Balita di Kota Semarang Tahun 2017. Kesehatan Masyarakat , 186-192. Rahim, F. K. (2014). Faktor Risiko Underweight Balita Umur 7-59 Bulan. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 115-121.
Rahman Hidayat, R. W. (2017). Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menggunakan Metode K-Means dan Fuzzy C- Means. Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi FMIPA, Unimus , 240-250.
Silvera Oktavia, L. W. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Buruk pada Balita di Kota Semarang tahun 20117. Jurnal Kesehatan , 186-192.
Susila, A. R. (2013). Analisis Sebaran Kemiskinan dan Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Lebak. Optimisme Ekonomi Indonesia 2013 , 197-207.
Syaputra, D. (2013). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Perkapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas  Wilayah  Terhadap  Dana  Perimbangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  Periode  2010-2013. Universitas Maritim Raja Ali Haji , 1-29.
Walpole, R. E. (1992). Pengantar Statistika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Windra,  P.  B.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Inflasi  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Tingkat  Pengangguran  terhadap  Kemiskinan  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis , 19-27.
Zuhdiyaty, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pad 33 Provinsi). Jibeka , 1-4.