SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue II, May 2024; 370-382 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.48413 alauddin.ac.id/index.php/shautuna - https://journal.uin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Analisis  Yuridis  Kekuatan  Pembuktian  Visum  Et  Repertum  dalam Tindak  Pidana  Penganiayaan;  Studi  Putusan  Perkara  Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta
Juridical  Analysis  of  the  Probative  Strength  of  Visum  et  Repertum  in the  Crime  of  Persecution;  Study  of  Case  Decision  Number 78/Pid.B/2023/PN. Bta
Hasmi Kun Hidayah 1* , Nining Yurista Prawitasari 2
12 Universitas Pelita Bangsa, Indonesia E-mail: 1 hasmihidayah@gmail.com, 2 nining.yp@pelitabangsa.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 20 Februari 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]
How To Cite:
Maulana, Irfan, and Anggalana Anggalana. 2024. “Juridical Review of the Crime of Sexual Harassment Against Married Women: Stu dy of  Decision  Number  538/Pid.B/2023/PN  TJK”. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 5  (2),  358-69. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.45826.

## Abstrak
Visum  Et  Repertum  menjadi  alat  bukti  yang  sah  yang  mempunyai  peran  serta  kekuatan  yang sangat penting dalam persidangan perkara pidana terutama dalam perkara pidana yang objeknya adalah  tubuh  manusia,  selain  mempermudah  pada  proses  pembuktian  juga  dapat  meyakinkan hakim  dalam  memutus  sebuah  perkara.  Metode  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode pendekatan  penelitian  yuridis  normatif,  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut melewati  beberapa  pertimbangan,  yaitu  pertimbangan  dengan  beberapa  alat  bukti  yang  di ajukan  penuntut  umum  serta  pertimbangan  yang  memberatkan  serta  yang  meringankan terdakwa.  Dalam  putusan  tersebut  Terdakwa  SA  als  Aan  Bin  RC  dinyatakan  bersalah  karena perbuatannya  yaitu  melakukan  penganiayaan  terhadap  saksi  MA  Bin  MY  dengan  sengaja. Terdakwa mendapatkan sanksi yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
Kata kunci: Pembuktian; Visum Et Repertum; Pidana Penganiayaan.

## Abstract
Visum Et Repertum is a valid evidence tool that has a very important role and power in the trial of criminal cases, especially in criminal cases where the object is the human body, in addition to simplifying  the  evidentiary  process,  it  can  also  convince  the  judge  in  deciding  a  case.  This research  method  uses  normative  juridical  research  approaches,  legislation,  conceptual approaches, and case approaches. The results of the study show that the judge in deciding the case went through several considerations, namely considerations with several pieces of evidence submitted  by  the  public  prosecutor  as  well  as  incriminating  considerations  and  mitigating considerations  for  the  defendant.  In  the  verdict,  the  Defendant  SA  als  Aan  Bin  RC  was  found
guilty  of  his  actions,  namely  deliberately  persecuting  the  witness  MA  Bin  MY.  The  defendant received a sanction, namely imprisonment for 2 (two) years and 3 (three) months.
Keywords: Proof; Visum et Repertum; Crime of Persecution.

## Pendahuluan
Tindak  Pidana  dari  waktu  ke  waktu  semakin  bertambah  banyak,  salah  satu  persoalan yang  sering  muncul  dalam  kehidupan  masyarakat  ialah  tindak  pidana  Penganiayaan  yang dilakukan  baik  secara  individu  maupun  bersama-sama.  Selain  merugikan  korban  tindakan tersebut  juga  dapat  meresahkan  masyarakat.  Dalam  KUHP  tindak  pidana  terhadap  tubuh disebut dengan “Penganiayaan”, diatur dalam ketentuan Buku II (dua) Bab XX (dua puluh) Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Sedang, Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan ringan, Pasal 353 KUHP tentang Penganiayaan berencana, Pasal 534 KUHP tentang Penganiayaan Berat dan Pasal 355 KUHP tentang Penganiayaan berat berencana. 1
Dalam  sistem  pembuktian  tindak  pidana  seperti  tindak  pidana  penganiayaan  terdapat peraturan  mengenai  macam-macam  alat  bukti  yang  boleh  dipergunakan,  penguraian  dan dengan  cara  seperti  apa  alat-alat  bukti  tersebut  dipergunakan  serta  bagaimana  hakim  harus membentuk keyakinan pada saat sidang di pengadilan. Pembuktian tindak pidana di atur dalam Pasal  183  KUHAP  yang  berisikan  “Hakim tidak dapat  menjatuhkan pidana  terhadap seseorang kecuali  dengan  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  adanya  keyakinan  hakim”, sedangkan  alat  bukti  yang  sah  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  yaitu  diantaranya  :  1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk dan 5. Keterangan Terdakwa. Guna mencari kebenaran materil (kebenaran yang sesungguhnya) merupakan tujuan dari pembuktian dalam hukum acara pidana.
Penganiayaan  merupakan  sebuah  kekerasan  yang  objeknya  adalah  tubuh,  oleh  karena itu dalam pembuktianna perlu adanya alat bukti yang sah dan dapat meyakinkan hakim dalam putusannya.  Alat  bukti  surat  seperti Visum  Et  Repertum sangat  penting  dalam  pembuktian perkara  tindak  pidana  penganiayaan. Visum  Et  Repertum menurut  Abdul  Mun’im  Idris  yaitu suatu laporan tertulis oleh dokter yang telah melakukan sumpah, mengenai apa yang telah di lihat serta ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya dan menghasilkan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.
1 Tommy  F  Sumakul  and  Veibe  V  Sumilat,  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” Lex Crimen 10, no. 9 (2021): 57 – 65.
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Hasmi Kun Hidayah, et. al.
Visum  Et  Repertum dapat  menjadi  kelancaran  dalam  persidangan  karena  dari  hasil pemeriksaan  tersebut  dapat  ditemukan  berbagai  bukti,  seperti  waktu  tindak  penganiayaan, barang  yang  digunakan  untuk  melakukan  tindakan  dan  lain  sebagainya. 2 Oleh  karena  itu, perlunya menggali sebuah uraian mengenai seberapa besar kekuatan alat bukti surat Visum Et Repertum dalam  tindak  pidana  penganiayaan  serta  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan pada Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta.  Dalam  perkara  tersebut  terdapat  suatu  tindak  pidana  penganiayaan terhadap korban Mirna Agustina Bin Mat Yasin dengan senjata tajam berbentuk pisau pada hari kamis  tanggal  8  Desember  2022  sekitar pukul  10.00  WIB  disebuah  teras  rumah Nurhaila  Binti Bastari  (Alm)  di  Desa  Rantau  Nipis  Kecaatan  Banding  Agung  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu Selatan  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  Septa Aliansyah als Aan Bin Rama Chandra tersebut mengakibatkan korban mengalami luka tusuk dan masuk  kategori  luka  derajat  sedang  seperti  hasil  yang  terdapat  pada Visum  Et  Repertum No.445.4/56/RSUD/OKUS/XII/2022  yang  dikeluarkan  oleh  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Muara Dua dan di tandatangani oleh dr. Comelia Avisha.
Maraknya  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  dengan  berbagai  faktor  pemicu  kerap membuat  masyarakat  resah.  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  alat  bukti  surat Visum  Et  Repertum dalam  tindak  pidana  penganiayaan  seperti  yang  terjadi  pada  Putusan No.78/Pid.B/2023/PN.Bta  yang  mengakibatkan  luka  derajat  sedang.  Pada  dasarnya  luka dapat menghilang  dan  memudar,  apalagi  jika  luka  yang  mengakibatkan  oleh  tindak  pidana penganiayaan tersebut adalah luka ringan atau sedang yang setiap hari mengalami perubahan. Jika  akibat  tindak  pidana  Penganiayaan  tersebut  tidak  langsung  mendapatkan  tindakan pemeriksaan maka akan dapat kehilangan alat bukti surat.

## Literatur Review
Tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  dan  dapat dikenakan  sanksi  pidana.  Yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu Strafbaarfeit , terdiri dari tiga kata yaitu
2 M.D.T.Suhardianto dan M.R.Arafat. “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana" Jurnal Hukum Positum .7 No.1, (2022), Hal. 83-94
Straf , baar dan feit . Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, Baar di terjemahkan dapat atau  boleh,  Feit  diterjemahkan  tindak,  peristiwa,  pelanggaran  atau  perbuatan.  menurut Moeljatno  tindak  pidana  merupakan  merujuk  pada  perbuatan  yang  dilarang  dan  dapat dikenakan  sanksi  pidana  oleh  Undang-Undang  kepada  siapa  saja  yang  melanggar  larangan tersebut.  Perbuatan  tersebut  juga  harus  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  suatu  hambatan dalam  tata  pergaulan  yang  dicita-citakan  oleh  masyarakat. 3 Pemidanaan  merupakan  suatu proses  penjatuhan  pidana  atau  pemberian  hukuman.  Dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan Stratfoemeting  dan  dalam  bahasa  Inggris  disebut  Sentencing.  Menurut  Sudarto  pemidanaan memiliki  arti  yang  sama  dengan  penghukuman  dalam  arti  pidana.  Sedangkan  Andi  Hamzah menyebut bahwa pemidanaan disebut sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemidanaan mempunyai tujuan yaitu Menurut Roeslan Saleh, hakikatnya yaitu keadaan  yang  diperjuangkan  untuk  dapat  dicapai,  baik  dirumuskan  terlebih  dahulu  secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas. 4
Tahapan pembuktian dalam peradilan pidana merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya  mencari dan  menemukan  kebenaran  materil.  Pembuktian hakikatnya  merupakan  suatu rangkaian  dari  suatu  proses  pemeriksaan  didepan  persidangan  untuk  menentukan  dan menetapkan  terwujudnya  kebenaran  yang  sesungguhnya  dalam  putusan  yang  diambil  oleh hakim.  Menurut  M.  Yahya  Harahap  pembuktian  merupakan  ketentuan-ketentuan  yang  berisi penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  oleh  undang-undang membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Pembuktian  juga  merupakan ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang  dibenarkan  undang-undang  yang  boleh dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan.  Dasar  hukum  pembuktian dapat  dilihat  pada  Pasal  183  KUHAP  yang berbunyi  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindakan  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya,  dan  juga  ada  keyakinan  hakim  akan  terjadinya
3 Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia,” Jurnal Pahlawan 2, no. 2 (2019): 45 – 52.
4 Fajar Ari Sudewo, Penologi Dan Teori Pemidanaan , ed. Fajar Ari Sudewo, PT. Djava Sinar Perkasa , Pertama (Tegal: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022).
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Hasmi Kun Hidayah, et. al.
tindak  pidana”.  Menurut  Prof.  Eddy  Hiariej  dalam  bukunya  yang  berjudul  Teori  dan  Hukum Pembuktian,  terdapat  4  konsep  pembuktian  yaitu Conviction  InTime,  Conviction  In  Raisonee, Positif Wettelijik Bewijstheorie dan Negatief Wettelijk Bewijstheorie. 5
Visum  Et  Repertum merupakan  istilah  yang  dikenal  dalam  ilmu  kedokteran  Forensik, biasanya  dikenal  dengan  nama  “ Visum ”,  visum  berasal  dari  bahasa  latin  “ visa ”  yang  berarti tanda  melihat  atau  melihat  yang  artinya  penandatanganan  dari  barang  bukti  tentang  segala sesuatu  hal  yang  ditemukan,  disetujui,  dan  disahkan.  Sedangkan  “ Repertum ”  berarti  melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Menurut D. Tjan Han  Tjong Visum  Et  Repertum adalah  suatu  hal  yang  penting  dalam  pembuktian  karena menggantikan  sepenuhnya  tanda  bukti  ( corpus  delicti ), seperti  dalam  tindak  pidana  yang menyebabkan kerusakan pada tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia maka tubuh  korban  merupakan  tanda  bukti.  Perkara  Pidana  yang  dapat  menggunakan Visum  Et Repertum yaitu perkara pidana Penganiayaan.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  penganiayaan  merupakan  perlakuan sewenang-wenang  (penyiksaan,  penindasan,  dan  sebagainya).  Menurut  Hooge  Raad, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi  tidak  boleh  merupakan  suatu  alat  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  diperkenankan. Penganiayaan  dikategorikan  dalam  4  jenis,  diantaranya  yaitu  Penganiayaan  Biasa  (Pasal  351 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) , Penganiayaan Biasa Yang di Rencanakan (Pasal 353  KUHP)  dan  Penganiayaan  Berat  (Pasal  354  KUHP).  Unsur  Penganiayaan  yaitu  diantaranya Unsur Kesengajaan, adanya perbuatan yang melukai, obyeknya yaitu tubuh orang dan adanya akibat  yang  terjadi.  Penganiayaan  dapat  menyebabkan  luka  pada  tubuh  orang  lain. 6 Definisi luka  yaitu  sebuah  kerusakan  yang  berhubungan  antara  jaring-jaring  pada  kulit,  mukosa membara  dan  tulang  atau  organ  tubuh  lainnya.  Menurut  Koiner  dan  Taylan  luka  merupakan terganggunya  integritas  normal  dari  kulit  dan  jaringan  dibahwahnya  yang  terjadi  secara  tiba- tiba atau disengaja, tertutup atau terbuka, bersih atau terkontaminasi, superficial atau dalam.
5 Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap,” Yuridika 32, no. 1 (2017) Hlm 17,
6 Dwi Ratnasari, Muhammad Sabir Rahman, and Bakhtiar Tijjang, “Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI - AD Yang Ditangani Oleh Polisi Militer,” Jurnal Litigasi Amsir 9, no. 4 (2022) Hlm 278 – 82.
Luka dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur anatomi, sifat, proses penyembuhan dan lama penyembuhan. Klasifikasi luka akibat penganiayaan yaitu diantaranya luka derajat ringan, luka derajat sedang dan luka derajat berat. 7

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang menggunakan  bahan  atau  data  sekunder  dengan  cara  studi  kepustakaan,  teori  hukum  serta putusan pengadilan. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan  suatu  proses  guna  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip  hukum,  maupun doktrin hukum yang dapat menjawab isu hukum yang di hadapi. Pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sedangkan sumber bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  seperti  Undang-Undang,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jurnal, Buku dan Kamus. Metode  analisis  yang  digunakan  yaitu  kualitatif  yaitu  dengan  cara  analisis  yang  dilakukan dengan  memahami,  merangkai  atu  mengkaji  data  yang  sudah  dikumpulkan.  Dalam  suatu penelitian, metode analisis hukum sangat penting karena dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 8

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan
Suatu  tindak  pidana  dalam  mencari  sebuah  kebenaran  materil  mempunyai  beberapa tahapan  tertentu  yang  dimulai  dengan  tindakan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  serta pemeriksaan di persidangan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang sesuai dan akan diambil.  Pada  dasarnya  setiap  tahapan  mempunyai  kewenangan  masing-masing,  dalam  hal penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas seorang polisi yang menghasilkan suatu berkas berisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tindak pidana tersebut, lalu berkas tersebut  diserahkan  kepada  jaksa  penuntut  umum  untuk  di  periksa  lalu  membuat  surat
7 Handi  Purnama,  Sriwidodo  Sriwidodo,  and  Soraya  Ratnawulan,  “Review  Sistematik :  Proses  Penyembuhan  Dan Perawatan Luka,” Jurnal Farmaka 15, no. 2 (2017) Hlm 251 – 56.
8 Muhammad  hendri  Yanova,  Parman  Komarudin,  and  Hendra  Hadi,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Analisis Problematika  Hukum  Dengan  Metode  Penelitian  Normatif  Dan  Empiris,” Badamai  Law  Journal 8,  no.  2  (2023): 394 – 408.
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Hasmi Kun Hidayah, et. al.
dakwaan  dan  melakukan  penuntutan  setelah  melimpahkan  perkara  kepada  pengadilan. Penuntut  umum  dalam  melakukan  penuntutan  atau  dakwaan  terhadap  Terdakwa  harus memperlihatkan bukti-bukti yang agar terciptanya sebuah kebenaran materil. 9
Tindak  pidana  penganiayaan  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  obyeknya  adalah tubuh. Hal ini Visum Et Repertum menjadi alat bukti yang tepat untuk meyakinkan hakim dalam putusannya seperti dalam pengertian Visum Et Repertum menurut D. Tjan Han Tjong Visum Et Repertum yaitu  suatu  hal  yang  penting  dalam  pembuktian  karena  menggantikan  sepenuhnya tanda bukti ( corpus delicti ). Visum Et Repertum adalah ssebuah keterangan atau laporan tertulis dari  ahli  kedokteran  forensik  yang  dibuat  berdasarkan  sumpah  dan  dapat  digunakan  untuk membuktikan  suatu  perkara  pidana  tertentu  pada  kasus  tindak  pidana  penganiayaan. Keterangan tersebut dibuat setelah adanya hasil atas temuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli berdasarkan pengetahuannya. 10
Visum  Et  Repertum tidak  diatur  secara  jelas  dalam  KUHP  maupun  KUHAP.  Namun, segala suatu bukti yang berbentuk keterangan tertulis itu masuk dalam katerangan bukti surat. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  184  ayat  (1)  menyebutkan bahwa  alat  bukti  yang  sah  ialah:  Keterangan  Saksi,  Keterangan  Ahli,  Surat,  Petunjuk,  dan Keterangan  Terdakwa.  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  menjadi  dasar  hukum  bahwa Visum  Et Repertum merupakan  alat  bukti  yang  sah.  Alat  bukti  surat  mempunyai  kedudukan  yang  sama dengan alat bukti lainnya. Peran Visum Et Repertum dalam persidangan karena selain menjadi alat  bukti  surat  juga  sebagai  alat  bukti  keterangan  ahli.  Ahli  yang  dihadapkan  dipersidangan yaitu  dokter  ahli  yang  memeriksa  korban  tersebut.  Selain  sebagai  alat  bukti  surat  dan keterangan ahli, Visum Et Repertum juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk membuat sebuah putusan.
Tindak  pidana  penganiayaan  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  Penganiayaan  ringan, sedang  dan  berat.  Kategori  tersebut  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  luka  yang  ditimbulkan akibat  peristiwa  penganiayaan  tersebut.  Penganiayaan  ringan  dibuktikan  dengan  luka  yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari seperti
9 Richard Olongsongke, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana,” Lex Et Societatis 3, no. 9 (2015): 101 – 8.
10 Ismail Ali, Junardi, and Andi Sulfiati, “ Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan,” Journal of Law 2, no. 1 (2023): 43 – 55.
melakukan  pekerjaan, lukanya seperti  luka  lecet,  memar  dan  luka  kecil  lainnya, hal ini  di  atur dalam  Pasal  352  KUHP.  Sedangkan  luka  sedang  yaitu  seperti  luka  terbuka  dan  membutuhkan perawatan,  ancamannya  dapat  dilihat  dalam  Pasal  351  KUHP.  Terakhir  yaitu  penganiayaan berat menurut Pasal 90 KUHP yaitu korban tersebut jatuh sakit dan mendapat luka yang tidak memberi  harapan  akan  sembuh  atau  dapat  menimbulkan  akibat  yang  bahaya,  selain  itu  juga dapat kehilangan salah satu panca indera, cacat bahkan lumpuh yang tidak dapat beraktivitas seperti  biasanya.  Jika  dilihat  berdasarkan  kualifikasi  luka,  akan  menjadi  sangat  kuat  betapa penting keberadaan sebuah Visum Et Repertum sebagai pembuktian dalam persidangan, karena luka pada dasarnya semakin hari dapat mengalami perubahan, seperti pada luka memar yang hanya  hitungan  hari  memudar,  setelah  2  minggu  luka  akan  hilang.  Hal  tersebut  jika  tidak langsung  melakukan  pemeriksaan  guna  menghasilkan Visum  Et  Repertum maka  akan kehilangan sebuah alat bukti yang sah. Hukum Acara Pidana memiliki prinsip yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan nilai  pembuktian  yang  sama,  hakim  memiliki  kebebasan  untuk  menilai  sejauh  mana  kekuatan alat bukti tersebut.
Kekuatan Visum  Et  Repertum ditinjau  dari  segi  administrasi  merupakan  suatu  akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang mempunyai pengetahuan dan sudah disumpah yang secara  otomatis  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  tinggi.  Dalam  perkara  pidana,  sistem pembuktiannya  harus  diperlukan  keyakinan  hakim  atas  minimal  dua  alat  bukti  yang  diajukan seperti dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika hakim tidak mendapatkan keyakinan  atas  minimal  dua  alat  bukti  yang  di  ajukan  maka  kebenaran  materil  akan  susah didapatkan. Jadi dapat dikatakan Visum Et Repertum sangat kuat keberadaannya pada perkara pidana  penganiayaan  karena  dapat  membangun  keyakinan  hakim  dalam  memutus  perkara tersebut.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta
Tindak Pidana dapat dijatuhi putusan pada dasarnya harus melalui proses pembuktian di persidangan.  Hakikatnya,  pembuktian  merupakan  suatu  rangkaian  dari  suatu  proses pemeriksaan  pada  saat  persidangan  di  pengadilan  guna  menentukan  dan  menetapkan terwujudnya  kebenaran  yang  sesungguhnya  dalam  putusan  yang  diambil  oleh  hakim.
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Hasmi Kun Hidayah, et. al.
Pembuktian  mempunyai  arti  yaitu  suatu  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang dibenarkan  oleh  Undang-Undang  dan  boleh  digunakan  hakim  untuk  membuktikan  kesalahan yang didakwakan. Pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan telah diatur pada Hukum Acara  Pidana  yang  berisikan  tata  cara  yang  harus  ditaati  oleh  Hakim  sebelum  mengeluarkan putusan. Sudarto mengemukakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dapat memberikan putusannya mengenai hal  apakah  terdakwa  melakukan  perbuatannya,  apakah  dengan  tuduhannya  terdakwa dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana  penjara  serta  denda  dan  lain  sebagainya.  Dalam mengeluarkan  putusan  majelis  hakim  harus  berdasarkan  beberapa  ketentuan  yang  terdapat dalam  KUHAP  yaitu  Pasal  183  yang  berisikan  bahwa  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana kepada  seseorang  kecuali  dengan  sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  serta keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Selain itu dalam Pasal 192 ayat  (1)  KUHAP  yang  harus  diperhatikan,  didalamnya  menyebutkan  bahwa  “Jika  pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.
Pertimbangan hakim dalam memutus apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  dakwaan  dan  tuntutan  penuntut umum  pada dasarnya  perlu  melihat  ada atau  tidaknya  unsur-unsur  adanya  tindak  pidana,  jika ada dan terbukti maka Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Berdasarkan ketentuan diatas, hasil analisis pada putusan tindak pidana penganiayaan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta mengenai pertimbangan hakimnya yaitu :
a. Dakwaan Penuntut Umum
Penuntut umum  telah  menghadapkan  seseorang bernama Septa  Aliansyah  als Aan  Bin Rama  Chandra  sebagai  Terdakwa  dalam  perkara  ini.  Dalam  dakwaannya  penuntut  umum membuktikan  bahwa  unsur-unsur  tindak  pidana  penganiayaan sesuai  dengan  Pasal  351  KUHP yang  terdapat  “Barang  siapa”  dan  “Sengaja  Melakukan  Penganiayaan”.  Unsur  “Barang  siapa” dapat  dibuktikan  pada  Terdakwa  masuk  dalam  pengertian  kelompok  orang  perorangan (pribadi)  yang  secara  lahir  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan  dan  tidak melakukan  sesuatu  bagi  dirinya  ataupun  orang  lain  serta  sehat  jasmani  dan  rohaninya  maka terdakwa  Septa  Aliansyah  als  Aan  Bin  Rama  Chandra  merupakan  subyek  hukum.  Sedangkan
unsur  “Sengaja  Melakukan  Penganiayaan”  dapat  dibuktikan  bahwa  kesengajaan  melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka serta merusak  kesehatan  orang.  Dalam  kasus tersebut  Terdakwa  Septa Aliansyah  als  Aan  Bin Rama Chandra  melakukan  perbuatannya  terhadap  Saksi  1  Mirna  Agustina  Bin  Mat  Yasin  dengan menusuk  kepala  sebelah  kiri  sebanyak  1  (satu)  kali,  menusuk  tangan  kiri  bagian  pergelangan sebanyak  1  (satu)  kali,  dan  menusuk  kaki  kiri  bagian  paha  sebanyak  satu  (1)  kali.  Atas perbuatannya, Saksi Mirna Agustina Bin Mat Yasin mengalami luka robek dibagian dahi dan luka robek  di  bagian  paha  kiri.  Sesuai  dengan  hasil Visum  Et  Repertum Nomor 445.4/56/RSUD/OKUS/XII/2022.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  bahwa  perbuatan  Terdakwa sengaja karena dendam terhadap Saksi I Mirna Agustina Bin Mat Yasin.
b. Keterangan Saksi
Keterangan  saksi  pada  dasarnya  merupakan  alat  bukti  yang  berisi  sebuah  keterangan yang  disampaikan oleh  seseorang  atas suatu peristiwa  yang  dilihat, didengar ataupun  dialami oleh dirinya sendiri.  Saksi  yang  diajukan dalam  perkara  tersebut  yaitu  ada  3 saksi  yang  sudah disumpah, Saksi I yaitu Mirna Agustina Bin Mat Yasin yaitu sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan  tersebut,  Saksi  II  yaitu  Destaria  Bin  Mat  Yasin,  dan  Saksi  III  yaitu  Sarwilah  Binti Dinsih  (Alm).  Dalam  keterangannya,  semua  saksi  menjelaskan  kronologi  yang  sama,  dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut.
c. Surat
Bukti surat yang diajukan yaitu Visum Et Repertum dengan Nomor 445.4/56/RSUD/OKUS/XII/2022  yang  diperiksa  dan  ditandatangi  oleh  dr.  Comelia  Avisha dengan hasil adanya luka robek pada dahi ukuran lima kali nol koma lima centimeterdan luka robek pada paha kiri berukuran lima kali nol koma lima centimeter, terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan.
d. Keterangan Terdakwa
Pasal  89  KUHAP  menyebutkan  bahwa  “Keterangan  terdakwa  merupakan  apa  yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui dan  alami  sendiri”.  Pasal  52  KUHAP  menjelaskan  bahwa  “Dalam  pemeriksaan  pada  tahan penyidikan  dan  pengadilan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  memberikan  keterangan  secara bebas  kepada  penyidik  atau  hakim”.  Dalam  kasus  tersebut,  terdakwa  atas  nama  Septa
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Hasmi Kun Hidayah, et. al.
Aliansyah  als  Aan  Bin  Rama  Chandra  mengakui  bahwa  dirinya  benar  telah  melakukan  tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi I Mirna Agustina Bin Mat Yasin.
e. Barang Bukti
Barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merek  yakusa  bergagang  kayu  warna  coklat  dengan  panjang  25  cm  dan  1  (satu) bilah  senjata tajam jenis pisau merek stainlees steel bergagang plastik warna hijau list putih dengan panjang 20 cm.
Pada  dasarnya,  dalam  pertimbangan  hakim  mencakup  hal  yang  meringankan  dan  hal yang  memberatkan.  Pada  putusan  No.78/Pid.B/2023/PN.Bta  hal  yang  meringankan  terdakwa yaitu  Terdakwa  belum  pernah  di  hukum  dan  Terdakwa  mengakui  terus  terang  perbuatannya dan  menyesali  perbuatannya,  hal  ini  mempermudah  proses  persidangan,  sedangkan  hal  yang memberatkan  yaitu  Perbuatan  Terdakwa  telah  meresahkan  masyarakat.  Atas  pertimbangan yang  dilakukan  majelis  hakim  diatas,  maka  hakim  memberikan  sanksi  pada  putusannya  yaitu menyatakan  Terdakwa  Septa  Aliansyah  als  Aan  Bin  Rama  Chandra  telah  terbukti  bersalah secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  sebagaimana dalam  dakwaan  tunggal,  lalu  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  yaitu  pidana  penjara selama  2  (dua)  tahun  3  (tiga)  bulan.  Putusan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam  Pasal  351  KUHP.  Dalam  pertimbangannya  hakim  juga  melihat  alat-alat  bukti yang diajukan dalam persdiangan, seperti Alat bukti keterangan saksi, bukti surat berupa Visum Et  Repertum ,  dan  juga  keterangan  Terdakwa.  Hal  tersebut  sudah  bersesuaian  dengan ketentuan  Pasal  183  KUHAP  yang  menyebutkan  bahwa  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan seseorang kecuali sekurang- kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti serta keyakinan hakim” dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah  yaitu  diantaranya  ada  Keterangan  Saksi,  Keterangan  Ahli, Surat,  Petunjuk dan  Keterangan Terdakwa.

## Kesimpulan
Visum  Et  Repertum mempunyai  peran  dan  kekuatan  dalam  perkara  tindak  pidana. Perannya  yaitu  sebagai  sebuah  keterangan  atau  laporan  tertulis  yang  dibuat  oleh  dokter  ahli berdasarkan  sumpah  dan  dapat  di  gunakan  sebagai  pembuktian  di  proses  persidangan  pada
kasus tindak pidana. sedangkan Kekuatan Visum Et Repertum dalam pembuktian pada perkara pidana  terutama  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  yaitu  sangat  kuat.  Kemudian  Kekuatan pembuktian Visum  Et  Repertum sama  tingginya  apabila  dibandingkan  dengan  alat  bukti  lain yang juga diajukan oleh Penuntut Umum karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana, apalagi  dalam  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dapat  menyebabkan  luka  pada  tubuh manusia. Visum Et Repertum jika dijabarkan termasuk dalam alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti surat dan atau keterangan ahli hal ini di atur dalam Pasal 184 KUHAP . Pertimbangan hakim dalam perkara putusan No.78/Pid.B.2023/PN.Bta sudah sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHAP, dimana hakim melihat alat-alat bukti yang diajukan serta hal yang meringankan dan hal yang  memberatkan  terdakwa.  Pada  putusannya  hakim  sudah  sesuai  dengan  Pasal  351  KUHP tentang  tindak  pidana  penganiayaan  dengan  memberikan  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Pada dasarnya Luka pada tubuh dari waktu ke waktu akan menghilang,  guna  mencegah  hilangnya  alat  bukti  yang  dapat  meyakinkan  hakim  dalam persidangan,  alangkah  baiknya  jika  keberadaan Visum  Et  Repertum menjadi  keharusan  ada dalam  persidangan  hanya  dalam  hal  perkara  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  tubuh manusia  terutama  tindak  pidana  Penganiayaan.  Dalam  hal  ini,  perlunya  peraturan  baru  yang memuat akan hal tersebut dengan tujuan seseorang yang menjadi korban kekerasan terhadap tubuhnya  segera  melapor  dan  segera  memeriksakan  dirinya  guna  mendapatkan Visum  Et Repertum sebagai alat bukti.

## Daftar Pustaka
Ali,  Ismail,  Junardi,  and  Andi  Sulfiati.  “ Visum  Et  Repertum Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Tindak Pidana Penganiayaan.” Journal of Law 2, no. 1 (2023): 43 – 55.
Hs,  Jl,  Ronggo  Waluyo,  Kec  Telukjambe  Timur,  and  Jawa  Barat.  “KEKUATAN  PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PIDANA Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto ,  Muhammad  Rusli  Arafat  Fakultas  Hukum  ,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang  A  . PENDAHULUAN Pemeriksaan Terhadap Perkara Pidana Dilakukan Oleh Aparat Penegak” 7, no. 1 (2022): 83 – 94.
Ip, Hariyani, and M Susanti. “Penulisan Derajat Luka Pada Visum Et Repertum .” Baiturrahmah Medical Journal 1, no. 2 (2021): 72 – 76.
Kadir,  Abdul.  “Relevansi  Alat  Bukti  Informasi  Elektronik  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Di Indonesia.” Jurnal Hukum Replik 6, no. 2 (2018): 152 – 65.
Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Hasmi Kun Hidayah, et. al.
Kuhap.” Yuridika 32, no. 1 (2017): 17. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780.
Ohoiwutun, Triana. Ilmu Kedokteran Forensik . Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
Olongsongke,  Richard.  “Kewenangan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Proses  Pra  Penuntutan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.” Lex Et Societatis 3, no. 9 (2015): 101 – 8.
Purnama,  Handi,  Sriwidodo  Sriwidodo,  and  Soraya  Ratnawulan.  “Review  Sistematik :  Proses Penyembuhan Dan Perawatan Luka.” Jurnal Farmaka 15, no. 2 (2017): 251 – 56.
Ratnasari,  Dwi,  Muhammad  Sabir  Rahman,  and  Bakhtiar  Tijjang.  “Penanganan  Tindak  Pidana Desersi Anggota TNI- AD Yang Ditangani Oleh Polisi Militer.” Jurnal Litigasi Amsir 9, no. 4 (2022): 278 – 82.
Saputra, Rian Prayudi. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.” Jurnal Pahlawan 2, no. 2 (2019): 45 – 52.
Sudewo, Fajar Ari. Penologi Dan Teori Pemidanaan . Edited by Fajar Ari Sudewo. PT. Djava Sinar Perkasa . Pertama. Tegal: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022.
Sumakul,  Tommy  F,  and  Veibe  V  Sumilat.  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang Mengakibatkan  Kematian  Menurut  Pasal  351  Ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.” Lex Crimen 10, no. 9 (2021): 57 – 65.
Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum:
Analisis  Problematika  Hukum  Dengan  Metode  Penelitian  Normatif  Dan  Empiris.”
Badamai Law Journal 8, no. 2 (2023): 394 – 408.

## Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta