## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 155 - 163
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3518 P-ISSN:2089-5771 E-ISSN:2684-7973

## HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA/WOMEN'S INHERITANCE RIGHTS ACCORDING TO BATAK TOBA CUSTOM LAW
Maria Ferba Editya S 1 , Jona BonaVentura Sitepu 2
Universitas Quality Berastagi, Beastagi 1,2
E-mail: maria.juntakk@yahoo.com 1
History: Received  : 05 Mei 2023
Revised : 10 Mei 2023 Accepted  : 23 Mei 2023 Published  : 25 Mei 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Hukum adat berasal dari hukum hukum tidak tertulis yang telah ada sampai sekarang. Karena  peraturan  ini  terus  berkembang  dan  berkembang,  hukum  adat  memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan menjadi fleksibel di antara masyarakat adat. Silsilah keluarga berdasarkan nenek moyang dari pihak ayah tersirat dari sistem kekerabatan patrilineal  yang  digunakan  oleh  masyarakat  Batak  Toba.  Derajat  laki-laki  lebih dijunjung  tinggi  dibandingkan  laki-laki  daripada  perempuan  karena  laki-laki  dituntut untuk  dapat  mempertahankan  marganya  dan  mewariskannya  kepada  generasi berikutnya  sebagai  pengemban  marga  dalam  sistem  keluarga  adat  Batak  Toba, menerima  atau  menyandang  marga  dari  bapaknya  sebagai  pembawa  klan. Hasil pemaparan  di  atas,  dibatasi  pada  hal-hal  berikut  ini.  Bagaimana  ketentuan  hukum adat  Batak  mengenai  pembagian  harta  warisan  kepada  anak  perempuan,  dan bagaimanakah perlindungan hukum anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut  hukum  adat  Batak?  Dalam  masyarakat  Batak  Toba  yang  menganut  sistem patrilineal  adalah  pewarisan  dari  anak-anak  mereka  sebelum  hak  waris  diberikan. Anak perempuan itu kemudian mewarisi sebagian  dari harta pewaris. Namun menurut Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961, hak waris tetap ada pada anak laki- laki.  Sebagai  pewaris  keluarga  ayahnya.  Dan  jika  putrinya  mencari  perlindungan hukum.
Kata Kunci: Hak Waris; Wanita; Hukum Adat

## Abstract
Customary  law  comes  from  unwritten  laws  that  have  existed  until  now.  As  these regulations continue to develop and evolve, customary laws have the capacity to adapt and  become  flexible  among  indigenous  peoples.  A  family  tree  based  on  paternal ancestors  is  implied  by  the  patrilineal  kinship  system  used  by  the  Batak  Toba community.  The  degree  of  males  is  more  revered  than  men  than  women  because  men are required to be able to retain their clans and pass them on to the next generation as bearers of clans in the Toba Batak traditional family system, receiving or bearing clans from their fathers as bearers of clans. The results of the above exposure are limited to the  following  matters.  What  are  the  provisions  of  Batak  customary  law  regarding  the distribution of inheritance to daughters, and how is the legal protection of daughters in the distribution of inheritance according to Batak customary law? In Toba Batak society, which  adheres  to  a  patrilineal  system,  it  is  inheritance  from  their  children  before inheritance rights are granted. The daughter then inherits a portion of the heir's estate. However,  according  to  Supreme  Court  Decision  No.  179/K/Sip/1961,    the  right  of inheritance  remains  with  the  son.  As  heir  to  his  father's  family.  And  if  the  daughter seeks legal protection Keywords: Inheritance Rights; Woman; Customary law

## PENDAHULUAN
Maria Ferba Editya S 1 , Jona BonaVentura Sitepu 2 , Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba…
Masih  terdapat  perbedaan  mencolok  dalam  pewarisan  hukum adat  patrilineal,  dimana  ahli  waris  atau  ahli  waris  menurut  hukum hanyalah laki-laki dan perempuan yang tidak berhak mewaris (Burhan, 2017).
Indonesia memiliki beragam masyarakat, garis, adat istiadat dan bahasa  di  setiap  bisnisnya,  di  mana  mereka  memiliki  perbedaan  dan karakteristik  sendiri  sesuai  dengan  adat  dan  nenek  moyang  mereka. Indonesia  juga  dikenal  sebagai  negara  yang  memiliki  keragaman masyarakat  dan  adat  istiadat  yang  dikenal  dengan  kata  mutiara Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna yang berbeda-beda namun tetap  satu,  dimana  memang  setiap  warga  negara  memiliki  perbedaan namun mereka hidup berdampingan satu sama lain.
Hukum  adat  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  hukum  dalam  negeri,  karena  hukum  kehidupan  di kalangan  masyarakat  Indonesia  timbul  dan  bertembuh  dengan pertumbuhan  kehidupan  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri  yang memiliki falsafah hidup pancasila. Jadi, dari segi hukum, hukum adat sebenarnya  merupakan  cerminan  dari  Pancasila  itu  sendiri  karena selalu berpijak pada gagasan awal Pancasila.
Suku  Batak  ialah  salah  satu  dari  ribuan  etnis  yang  ada  dalam keberagaman  kebudayaan  Indonesia.  Batak  terdiri  dari  Batak  Toba, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun (Nursyafitri et al., 2022). Hingga kini,  komunitas  Batak  meyakini  bahwa  leluhur  mereka  berasal  dari kaki bukit Pusuk Buhit yang disebut Siraja Batak.
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memiliki  banyak  jenis  hukum yang  berlaku  bagi  warganya.  Salah  satu  hukum  yang  diakui  secara umum  dalam  masyarakat  Indonesia  adalah  hukum  waris.  Hukum waris  adalah  hukum  yang  menentukan  siapa  yang  mewarisi  harta leluhur  mereka.  Dalam  istilah  common  law,  hukum  waris  adalah aturan  yang  mengatur  bagaimana  aset  berwujud  dan  tidak  berwujud diwariskan  dan  diwariskan  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya, selama berabad-abad.
Istilah pewarisan berasal dari kata pewarisan itu sendiri. Pewarisan sendiri  berasal  dari  bahasa  Arab  'waris'  yang  memiliki  arti  warisan dalam  bahasa  Indonesia.  Dengan  demikian,  seseorang  memiliki  hak untuk menerima warisan dan istilah yang digunakan untuk hal ini bisa disebut  sebagai  "hukum  waris"  atau  "hukum  pusat"  dan  sebagainya (AHMAD, 2023)
Untuk  memperjelas  pentingnya  pusaka  ini,  maka  penulis memaparkan  beberapa  definisi  konsep  hereditas  yang  dikemukakan oleh  beberapa  ulama,  seperti:  Menurut  Dr.R.Wirjono  Projodikoro, Profesor  SH,  Pewaris  adalah:  Ketika  seseorang  meninggal,  bagaimana berbagai  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  hartanya  kemudian diteruskan  kepada  anggota  keluarganya  yang  masih  hidup (Projodikoro, 1980).
Menurut  Prof.  Dr.  Soepomo,  SH  dalam  bukunya:  Dalam  bab  hukum adat yang dimaksud dengan pewarisan adat adalah:
Di  dalamnya  terkandung  aturan  tentang  proses  pewarisan  harta  dan barang  berwujud  dan  tidak  berwujud  (imma  terelegoederen)  dari  satu
Maria Ferba Editya S 1 , Jona BonaVentura Sitepu 2 , Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba…
generasi manusia (generatie) kepada keturunannya  (soepomo, 2000). Pembagian  warisan  di  Indonesia  sangat  erat  kaitannya  dengan struktur  kekerabatan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Dia  memiliki  tiga kelompok kekerabatan di Indonesia yaitu :
1. Struktur keluarga paternal di mana pihak laki-laki (ayah) adalah keturunannya,
2. Struktur  keluarga  bersifat  matrilineal,  dengan  pihak  perempuan (ibu) sebagai waria.
3. Struktur  kekerabatan.  Anda  dapat  menarik  keturunan  dari kerabat ayah Anda dan kerabat ibu Anda dalam masyarakat itu. Mengutarakan hukum tradisional berarti membicarakan hal yang sangat terkait dengan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat  memiliki  aturan,  moral,  dan  ikatan  sosial  yang  berbeda, serta  batasan-batasan  untuk  interaksi  sosial.  Karakteristik  ini  akan membedakan  satu  komunitas  dengan  yang  lainnya  berdasarkan wilayah  atau  garis  keturunan.  Hukum  tradisional  adalah  pengaturan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan bersama (Hadikusuma, 2003). Jika suatu kebiasaan diakui dan diterima sebagai aturan, itu menjadi kode  etik  atau  lebih    (Soekanto,  2011).  Agar  suatu  kebiasaan  menjadi rutinitas, maka kebiasaan dilakukan secara terus menerus dan jangka panjang  mulai  dari  masing-masing  individu,  kemudian  dari  keluarga, dan akhirnya diterima oleh masyarakat menjadi aturan yang berlaku di masyarakat.
Pada  intinya,  common  law  adalah  sebuah  sistem  hukum  yang timbul  dari  masyarakat  itu  sendiri  karena  eksistensinya  hadir  dan berkembang  mengikuti  kemajuan  masyarakat.  Hal  ini  melibatkan variasi  hukum  adat  yang  berbeda-beda  di  setiap  komunitas  hukum adat.  Di  Indonesia,  terdapat  minimal  714  etnis  dan  lebih  dari  1.100 bahasa  daerah..  Berdasarkan  data,  setiap  daerah  setidaknya  memiliki jumlah adat dan hukum adat yang kurang lebih sama.
Undang-undang  tentang  Waris  memuat  ketentuan-ketentuan umum  mengenai  pewarisan,  dan  juga  diatur  bahwa  ahli  waris profesional  dapat  menerima  harta  benda baik  yang  berwujud  maupun yang  tidak  berwujud.  Harta  warisan  menurut  hukum  adat  bukanlah benda yang bernilai tertentu, melainkan benda yang dapat dibagi atau dibagikan  tergantung  dari  sifat  dan  kepentingan  ahli  waris.Beberapa alasan  atau  argumentasi  yang  melandasi  sistem  adat  pewarisan masyarakat patriarki, sehingga hanya keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta benda diwarisi dari almarhum orang tuanya, sedangkan putrinya  tidak  tidak  mewarisi.  Ini  didasarkan  pada  konsep  lama "melihat  ke  bawah  posisi  perempuan  dalam  masyarakat  Batak  Secara umum  (Yusha, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  penulis  adalah  dengan  menggunakan data  mentah  atau  data  penelitian    langsung  dari  sumber  aslinya melalui penelitian di tempat-tempat tertentu dalam bentuk wawancara pribadi  atau  kelompok  (orang)  atau  pengamatan  tentang  objek  kajian,
Maria Ferba Editya S 1 , Jona BonaVentura Sitepu 2 , Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba…
yaitu  prinsip  pembagian  warisan  adat  dalam  suku  Batak  Toba (Mulyatiningsih, 2015).
Dari  konteks  permasalahan  di  atas,  maka  permasalahan  yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pembagian warisan dalam adat Batak Toba?
2. Bagaimana  kedudukan  anak  perempuan  dalam  sistem  pewarisan adat Batak Toba?

## HASIL dan PEMBAHASAN Pembagian Warisan Dalam Adat Batak Toba
Dalam  pembagian  harta  menurut  adat  Batak  Toba  juga  harus sesuai  dengan  falsafah  masyarakat  Batak  yaitu  kriteria  agar  pusaka Batak  berlangsung  dengan  baik.  Orang  Batak  Toba  dalam kebudayaannya  mengenal  tiga  tujuan  hidup  (filosofi  Batak)  atau  nilai- nilai  yang  berkaitan  dengan  genetik  yang  menjadi  dasar  kehidupan Batak (Tarigan, 2014), yaitu:
1. Hamoraon (kekayaan)
2. Hagabeon : ukuran hagabeon di Batak adalah ketika dia memiliki seorang putra dan seorang putri.
3. Hasangapon:  secara  harfiah,  hasangapon  berarti  terpuji  atau teladan bagi anak cucu, terutama di depan umum.
Sistem  kekerabatan  Batak  adalah  menurut  marga,  dimana jumlah  anggota  keluarga  dihitung  berdasarkan  ayah.  Sesuatu  yang berbapak disebut Paripek (keluarga) dalam bahasa Batak, sedangkan di Karo  disebut  Sada  (keluarga)  dan  di  Simalungun,  Sapanangan (keluarga).  Pada  mulanya  mereka  hidup  dalam  suatu  komunitas kelompok  marga  mengikuti  garis  keturunan  ayah  mereka,  tinggal  di daerah pemukiman yang disebut Huta atau Lumbani..
Pada  umumnya  satuan  keluarga    biasanya  berasal  dari  leluhur yang  merupakan  pendiri  dan  pemimpin  koloni  yang  dikenal  dengan saompu. Kelompok keluarga terbatas pada saompa, di mana keturunan nenek  moyang  mereka  yang  nyata  atau  khayalan  membentuk  unit keluarga  yang  disebut  marga.  Hubungan  sosial  dengan  keluarga  lain didominasi  oleh  hubungan  matrimonial,  terutama  antara  mempelai laki-laki Boruklan dengan mempelai laki-laki  marga Hula-Hula.
Untuk  menjaga  keberlangsungan  kelompok  klan  patriarki,  klan- klan  tersebut  tidak  diperbolehkan  berganti  istri.  Oleh  karena  itu, hubungan  sepihak  mensyaratkan  bahwa  setiap  marga  harus  memiliki hubungan  perkawinan  sekurang-kurangnya  dengan  dua  marga lainnya, yaitu marga mempelai laki-laki dan marga mempelai laki-laki.
Wanita dalam budaya Batak  umumnya dikaitkan dengan konsep dan  nilai  feminin  yang  memposisikan  wanita  dalam  gaya  Batak. Bahkan  jika  mereka  berhasil  keluar  dari  peran  tradisional  mereka, mendapatkan  gelar  sarjana,  memperoleh  spesialisasi  terhormat  dalam masyarakat dan menikmati kehidupan  manusia modern, mereka tetap tidak dapat menghindari tugas normal. Misalnya melahirkan anak laki- laki  dan  menjadi  kerabat    baik    saudara  laki-lakinya  dalam  kelompok keluarga  suami  dan  ayahnya  (hula-hula).  Saya  memiliki  berbagai pekerjaan,  tetapi  saya  tidak  punya  hak  untuk  berbicara  pertemuan
Maria Ferba Editya S 1 , Jona BonaVentura Sitepu 2 , Hak Waris Perempuan
Menurut Hukum Adat Batak Toba…
individu (Irianto, 2005).
Untuk warisan kepada anak perempuan, ini belum
diperhitungkan itu benar. Dalam hal ini, gadis Batak perlu berkembang Strategi  berbeda  untuk  mengakses  aset  warisan.  Pada  zaman  dahulu, adat  Batak  dikenal  sebagai  sarana  untuk  menegakkan  keseimbangan hak  putrinya  dengan  memberikan  tanahnya    Orang  yang  sudah menikah disebut Pusean. lebih-lebih lagi, Anda juga bisa menunjukkan cinta Anda dari putri Anda hingga kelahiran cucu Anda Sebuah  tanah  yang  disebut  Ndahan  Arian  atau  Punsu  Tali  diberikan. Pada  umumnya  wanita  Batak  tidak  menyalahkan  kekayaan  Warisan dari anak laki-laki dari pihak ayah Harta  perkawinan, yaitu gono gini. Dalam  hal  ini,  itu  harus  dilakukan  oleh  seorang  wanita.  Strategi  dari metode halus hingga frontal. Dengan tetap menjaga hubungan dengan saudara kandung.
Pembagian warisan antar anak laki-laki juga tidak sembarangan. Hal ini karena pembagian waris khusus menyangkut anak bungsu atau disebut  Siapdang  dalam  bahasa  Batak.  Dan  dia  memiliki  warisan khusus. Dalam sistem kekerabatan Batak Palmarim, pembagian harta warisan terletak pada pihak perempuan. Ini bukan karena perhitungan matematis  dan  relatif,  tetapi  terutama  karena  orang  tua memperlakukan anaknya dengan adil saat membagikan warisan. : A. Sistem Warisan Pribadi Dalam keluarga Batak, keluarga matrilineal pada umumnya menganut sistem pewarisan perseorangan. Dalam sistem ini, harta warisan dibagi di  antara  para  ahli  waris.  Keuntungan  dari  sistem  waris  ini  adalah setelah  membagi  harta  warisan  kepada  ahli  waris,  mereka  bebas memilih bagian yang ingin mereka miliki. B. Sistem genetik pria Selain  pewarisan  perseorangan,  ada  anggota  suku  Batak  yang menggunakan sistem pewarisan dimana anak laki-laki tertua memiliki dan  menguasai  seluruh  harta  peninggalan,  yang  merupakan  sistem pewarisan utama laki-laki.
C. Sistem Genetik Laki-laki Minoritas Di  dalam  masyarakat  Batak,  putra  bungsu  sering  kali  dipercayakan untuk  mengurus  dan  menjaga  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh orang tua mereka. Contohnya, apabila ia yang tinggal di rumah warisan paling  lama,  maka  ia  yang  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan merawat rumah warisan tersebut.
Sistem  hubungan  keluarga  dalam  masyarakat  patrilineal  ini mempengaruhi  status  anak  perempuan.  Menurut  adat,  status  anak perempuan didasarkan pada prinsip bahwa perempuan dianggap asing, yaitu. tidak memiliki warisan, tetapi sebagai istri mereka tetap memiliki harta (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan.
Dalam  masyarakat  Batak  Toba,  berlaku  prinsip  “Dalihan  Na Tolu” yang meliputi pengertian “Somba mar hula hula”, “Elek marboru” dan “Manat  mardongan  tubu”.  Dilihat  dari  posisi  “Dalihan  Na  Tolu” terdapat  perbedaan  struktural  bahkan  prinsip  (pendapat),  namun melalui peran “Dalihan Natolu” semua aspek tindakan tetap mengarah pada  hasil  yang  terbaik.  Menurut  S.  Sagala,  kedudukan  dan  fungsi
Maria Ferba Editya S 1 , Jona BonaVentura Sitepu 2 , Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba…
Dalihan Na Tolu adalah sistem kekerabatan, hubungan dan kepatutan, hubungan  sosial  (adat)  dan  akhirnya  diakui  sebagai  falsafah  hidup orang Batak.
Berdasarkan  unsur- unsur  “Dalihan  Na  Tolu”  yang  selalu diperhatikan dalam setiap acara Batak, dapat  dibuktikan bahwa nilai- nilai adat Batak sampai saat ini tidak pernah berubah. Meskipun suku Batak  terkenal  mengabaikan  hak  waris  anak  perempuan  dari  orang tuanya,  namun  menurut  hukum  adat  Batak  Toba,  anak  laki-laki  dan perempuan  memiliki  hak  waris  yang  berbeda.  Anak  perempuan bukanlah  ahli  waris,  tetapi  hanya  anak  laki-laki  yang  berhak  menjadi ahli  waris  ayah.  Pusaka  juga  memiliki  arti  penting  sebagai  simbol keberadaan marga.
Perubahan  atau  perkembangan  anak  perempuan  dalam  hukum waris saat ini dipengaruhi oleh asas sistem patrilineal murni dan asas ketimpangan  perempuan.  Ketetapan  MPRS  No.  II/1960  yang dilanjutkan  dengan  Ketetapan  MA  No.  179K/Sip/1960  dan  Ketetapan MA No. 179K/Sip/1961 dan UU No.1 Tahun 1974.
Dipengaruhi oleh hukum dan politik perkawinan, bisnis dan ilmu pengetahuan,  TAP  MPRS  Bo  11/1969  mengubah  status  anak perempuan khususnya Batak dalam pewarisan, khususnya pada alinea c yang menyatakan bahwa semua harta benda adalah untuk anak. dan janda,  jika  ahli  waris  meninggalkan  anak  dan  janda  di  sana.
Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung No.
179K/Sip/1961  menyetarakan  hak  anak  laki-laki,  anak  perempuan dan janda dalam hal pewarisan.
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:
1. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.
2. Harta yang diperoleh seseorang sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaannya.
Berdasarkan  perubahan  atau  perkembangan  tersebut,  terlihat adanya  dasar  kesamaan  atau  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan, dasar keadilan dan kesetaraan, dan dasar kemanusiaan.
Dampak  dari  pemikiran  yang  semakin  rasional  telah menyebabkan  perubahan  dalam  hukum  adat  Batak  Toba  karena berbagai faktor. Perubahan ini dianggap tidak lazim dalam hukum adat itu  sendiri,  dan  sebelum  adanya  Ketetapan  MPRS  Nomor  11  Tahun 1960 dan Ketetapan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1961, hukum adat  tunduk  pada  sistem  birokrasi.  Paragraf  ini  menjelaskan  tentang status  perempuan  yang  kurang  aktif  atau  lemah  dalam  keluarga  dan masyarakat.
Persentase  anak  perempuan  tergantung  pada  situasinya.  Anak laki-laki tertua membuat keputusan yang harus memperhitungkan hak dan  keputusan  semua  saudara  laki-laki  (anggi)  dan  saudara perempuan  (iboto).  Jika  ibu  masih  hidup  dan  beberapa  saudara kandungnya (boru) belum menikah, maka sebagian besar harta berada di  bawah  pengawasan  ibu  dan  ahli  waris  akan  menentukan  jumlah hadiah  pernikahan  (pauzeang)  untuk  anak  perempuan  ketika  mereka mendapatkannya. telah menikah. Hadiah  biasanya dibuat dalam porsi kecil dan mengenali penerimanya (Sulisrudatin, 2018).
Maria Ferba Editya S 1 , Jona BonaVentura Sitepu 2 , Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba…
Warisan yang diberikan kepada putrinya hanya sedikit. Menurut adat  Batak,  anak  perempuan  tidak  mendapat  bagian  dari  warisan orang tuanya. Bagian ini biasa disebut Pauseang. Tidak peduli berapa banyak  potongan  yang  diberikan  gadis  itu,  dia  harus  berterima  kasih dan menerima.

## Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Batak Toba
Pandangan  tentang  keadilan  tidak  selalu  sama  di  satu  tempat dan  tempat  lain. Keadilan  diangkat  dan  dibangun  dari  emosi  manusia aturan  hukum.  Jadi  dalam  masyarakat  yang  masih  mudah  untuk hidup  Hukum  juga  sederhana  dalam  masyarakat  modern  ketentuan hukum  itu  rumit.  Salah  satu  masalah  yang  terlihat  di  Perubahan adalah  konsep  keluarga  dulu  dan  sekarang.  Oleh  karena  itu, mempengaruhi  aturan  pernikahan,  harta  perkawinan  dan  warisan. Tapi  ini  berubah  dan  bergeser  juga  Hal  ini  sering  terjadi  dalam perkembangan  kehidupan  di  tengah-tengah  masyarakat  (Rahman  & Tomayahu, 2020).
Perubahan  dan  perkembangan  terjadi  pada  kedudukan  anak perempuan  dan  janda  dengan  dikeluarkannya  Perpu  MPRS  No.  II Tahun  1960  yaitu  Perkembangan  Peraturan  Perundang-undangan Dalam  Negeri  dalam  Lampiran  A  Klausul  402,  yang  berbunyi  sebagai berikut:
a) Tujuannya adalah homogenitas kesatuan hukum, dimana harus memperhatikan fakta-fakta kehidupan.
b) Asas  pemajuan  hukum  domestik  disesuaikan  dengan  arah negara  dan  berdasarkan  hukum  adat,  yang  tidak  menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.
c) Semua  harta  menjadi  milik  anak  dan  janda  jika  almarhum memiliki anak dan janda.
Menurut  Soetandyo  Wignjo  Soebroto:  Ketetapan  MPRS  No.  II Tahun  1960  menyatakan  bahwa  segala  upaya  untuk  mencapai keseragaman  hukum  harus  memperhatikan  kenyataan  di  Indonesia dan  bahwa  asas-asas  yang  digunakan  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan  dalam  negeri  harus  selalu  sesuai  dengan  GBHN dan juga berdasarkan kebiasaan hukum  (Soebroto, 2003).
Setelah  diterbitkannya  Ketetapan  MPRS  No.II/1960,  diikuti  oleh keputusan yang kebanyakan berkaitan dengan hukum waris, terutama terkait  status  anak  perempuan  dan  janda,  yang  berakibat  pada kesetaraan  hak  antara  perempuan  dan  anak  laki-laki  secara  umum. Hal  ini  juga  didukung  oleh  Undang-Undang  No.  I  tahun  1974  tentang Perkawinan (Waluyo, 2022).
Secara  historis,  Batak  tidak  memiliki  ahli  waris  perempuan. Mewarisi  harta  dari  orang  tua,  karena  orang  Batak  mewarisinya menurut  sistem  patrilineal,  yaitu.  H.  laki-laki  keturunan,  untuk mengatur.  Hanya  ahli  waris  laki-laki  yang  berhak  mewaris  atau mewarisi dari orang tua. Kemudian putri saya menikah dan suami saya mengambil  nama  belakang  anaknya. Namun,  dengan  ditundanya  hak waris  putrinya,  Terjadi  pada  orang  Batak  asli,  kebanyakan  orang melakukannya Dengan kata lain, ini adalah metode musyawarah untuk mencapai mufakat. Menjadi keluarga inti dan membuat wasiat dengan
Maria Ferba Editya S 1 , Jona BonaVentura Sitepu 2 , Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba…
ahli  waris.  Anak  perempuan  menerima  bagian  dari  warisan  orang tuanya. Dalam  hal  warisan,  dengan  kata  lain,  rumah  itu  tetap selamanya. Hak warisnya milik Angi atau ahli waris putra bungsunya.
Ketetapan  MPRS  No.  11  Tahun  1960  dan  Putusan  Mahkamah Agung,  berlaku  undang-undang.  Perubahan  ini  meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

## SIMPULAN
1. Kedudukan  anak  perempuan  bersifat  sementara  dan  suatu  saat dia  akan  menikah,  mengikuti  suaminya  dan  bergabung  dengan klannya.  Setelah  itu,  dia  tidak  lagi  menjadi  anggota  kelompok ayahnya.  Dengan  hadiah  dan  penghasilan  yang  jujur,  Sinnamot membeli "keanggotaan dalam keluarga suaminya".
2. Meski  perkembangan  adat  Batak  Toba  selalu  dinamis, diharapkan mereka tidak tunduk pada hukum yang melestarikan warisan  mereka.  Bukti  jujur/informasi  kayu  manis  digunakan untuk  mengembangkan  data  Batak  Toba  untuk  pelaporan  hak waris.  Karena  pusaka  adat  Batak  Toba  bukan  hanya  pusaka harta benda, pusaka umum juga dimasukkan dalam data Batak Toba.  Karena  dalam  semangat  keluarga  Bataku  Toba,  tidak mungkin  perempuan  menggantikan  posisi  ayahnya  dan  harus laki-laki. Di mana warisan biasa (ayah mengembara.

## DAFTAR PUSTAKA
AHMAD,  S.  (2023). TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  SISTEM PERSOALAN  PEWARISAN  PADA  MASYARAKAT  LAMPUNG  PESISIR YANG  TIDAK  MEMPUNYAI  ANAK  LAKI-LAKI  (Studi  Pada  Pekon Mandiri  Balai  Kencana  Kecamatan  Krui  Selatan  Kabupaten  Pesisir Barat) . UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Burhan,  M.  (2017).  Kedudukan  Dan  Hak  Perempuan  Sebagai  Ahli Waris  Dalam  Hukum  Kewarisan  Indonesia. Jurnal  Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam , 2 (2), 283 – 326. Mulyatiningsih, E. (2015). Metode penelitian terapan bidang pendidikan . UNY Press.
Nursyafitri,  R.,  Waskito,  M.  A.,  &  Nefo,  A.  (2022).  Studi  Komparasi Pengembangan  Desain  Produk  Jam  Tangan  yang  Diinspirasi  dari Unsur-Unsur  Visual  yang  Terdapat  pada  Budaya  Suku  Bangsa Batak, Dayak, dan Bali. Jurnal Desain Indonesia. , 4 (2), 117 – 128. Rahman,  M.  G.,  &  Tomayahu,  S.  (2020).  Penegakan  Hukum  Di Indonesia. Jurnal Al Himayah , 4 (1), 142 – 159.
Sulisrudatin,  N.  (2018).  Keberadaan  Hukum  Tanah  Adat  dalam Implementasi  Hukum  Agraria. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara , 4 (2).
Tarigan,  A.  A.  (2014).  Pelaksanaan  Hukum  Waris  Di  Masyarakat  Karo Muslim  Sumatera  Utara. Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syariah , 14 (2),  199 – 212. Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia . Sinar Grafika. Yusha, B. (2021). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada  Adat  Ulun  Lampung  Saibatin  Di  Kecamatan  Pesisir  Tengah
Maria Ferba Editya S 1 , Jona BonaVentura Sitepu 2 , Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba…
Kabupaten Pesisir Barat . UNIVERSITAS LAMPUNG.