## Melampaui Sekularisasi : Meninjau Ulang Peran Agama di Ruang Publik pada Era Disrupsi
Dwi Wahyuni 1*
1 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia; dwiwahyuni@uinib.ac.id
* Correspondence
Received: 2021-05-29; Accepted: 2021-07-30; Published: 2021-07-30
Abstrak: Apakah  Teori sekularisasi telah mati?, sepertinya tidak. Ide sekularisasi terus berkembang dan  menunjukkan  bahwa  sekularisasi  tidak  akan  pernah  terjadi  secara  total  dan  tidak  terkubur menjadi teori yang gagal. Tetapi karena dunia saat ini sudah berada pada realitas yang jauh berbeda dari era teori sekularisasi muncul, maka sekularisasi mesti dilampaui. Saat ini dunia telah masuk pada era disrupsi yang ditandai kemajuan teknologi sebagai hasil Revolusi Industri 4.0. Pada era disrupsi terjadi  perubahan  signifikan  dalam  kehidupan  beragama.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  melengkapi kajian  kepustakaan  terkait  bagaimana  semestinya  agama  berperan  dalam  ruang  publik  pada  era disrupsi. Sehingga agama dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agama tidak harus disudutkan dari ruang publik, sejauh ruang publik dapat menjadi ruang bersama untuk mengekpresikan ragam agama yang ada dan agama tidak sekedar dipahami sebatas simbolis namun lebih mendalam pada pemahaman otentisitas beragama. Satu hal yang penting untuk dihindari ialah dominasi satu agama atau satu paham keagamaan dalam suatu agama, sebab dengan dinamika dan dialektika  ragam  identitas  agama  yang  ada  dapat  menjadi  kekayaan  kultural  dalam  membangun kehidupan  publik  yang  lebih  baik.  Kegagalan  menetralkan  dominasi  satu  agama  atau  paham keagamaan dalam suatu agama di ruang publik akan membawa dunia kembali pada masa lalu yang kelam, penuh dengan perperangan dan kekerasan.
Kata Kunci: revolusi industri; otentisitas agama; sosiologi agama; masyarakat pasca kebenaran
Abstract: Is the theory of secularization dead? It seems not. The  idea of secularization continues to develop and shows that secularization will never occur totally, but it will not be buried into a failed theory. However, since the world today is already in a reality far different from the era of the emerging secularization theory, secularization must be transcended. Nowadays, the world has entered a period of disruption marked by technological progress due to the Industrial Revolution 4.0. In this era, there have been significant changes in religious life. This article aims to complement the literature review regarding  how religion should play a role in the public sphere in the era of disruption so that the benefits  of  religion  can  be  felt  in  real  life.  Data  collection  was  carried  out  using  literature  study techniques. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model. The results of this study indicate that religion does not have to be isolated from the public sphere, so far as the public sphere  can  be  a  common  space  to  express  the  various  religions  that  exist  and  religion  is  not  only understood as symbolic, but is deeper in understanding the authenticity of religion. One important thing  to  avoid  is  the  domination  of  one  faith  or  one  religious  understanding  within  religion.  The dynamics and dialectics of the various religious identities that exist can become cultural assets to build a better public life. Failure to neutralize the domination of one religion or religious understanding in religion in the public sphere will bring the world back to a dark past, full of wars and violence.
Keywords: industrial Revolution; religious authenticity; sociology of religion; post-truth society

## 1. Pendahuluan
Teori  sekularisasi  biasanya  merujuk  pada  sejumlah  karya  tahun  1950an  dan  1960an.  Teori sekularisasi sederhananya menyatakan modernisasi sesungguhnya menyebabkan merosotnya agama, baik dalam ranah masyarakat maupun ranah individu  (Latif, 2013; Pachoer, 2016). Pendukung teori sekularisasi  mendapat  kritik  tajam  dari  Rodney  Stark.  Menurut  Stark,  ditinggalkannya  agama  oleh penganutnya bukan disebabkan oleh modernisasi dan rasionalisasi melainkan disebabkan monopoli keagamaaan yang dilakukan oleh institusi keagamaan.
Rodney Stark dan Laurence R. Lannaccone menyajikan suatu teori Rational Choice Theory of Religion atau Supply-Side  Theory  of  Religion (Rodney  Stark  &  Iannaccone,  1994).  Dikatakan  bahwa  individu membutuhkan keteraturan, kebermaknaan dan tujuan ultimate yang dengan baik telah diberikan oleh agama. Individu yang memilih secara rasional pada suatu pasar kompetitif akan memilih supplier yang dapat memenuhi kebutuhannya. Sementara dalam suatu situasi monopoli, individu yang kebutuhanya ditekan  atau  sedikit  terpenuhi,  maka  permintaannya  akan  menjadi  lumpuh.  Berdasarkan  dengan tingginya  tingkat  keyakinan  keagamaan  dan  kehadiran  ke  gereja  di  Amerika  Serikat,  Stark  dan Laurence  menegaskan  bahwa  alasan  mundurnya  tingkat  kehadiran  ke  gereja  di  Eropa  dikarenakan monopoli  keagamaan  yang  dilakukan  oleh  gereja-gereja  diberbagai  negara  Eropa.  Sebaliknya, keagamaan  di  Amerika  Serikat  sangat  kompetitif  dan  cair.  Sehingga  konsekuensinya  menjadikan organisasi-organisasi  keagamaan  lebih  fleksibel  dan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  individu- individu dalam masyarakat. Karena itu, agama mengalami peningkatan di Amerika Serikat.
Peter  Berger  yang  awalnya  mendukung  sekularisasi  dan  pada  akhirnya  berbalik  menyatakan bahwa sekularisasi telah salah. Menurut Berger , “ Saya pikir apa yang saya dan kebanyakan sosiolog agama lainnya tulis di tahun 1960an tentang sekularisasi adalah sebuah kesalahan. Argumen utama kami adalah bahwa sekularisasi dan modernitas berjalan beriringan. Dengan semakin modern semakin banyak  sekularisasi.  Itu  bukan  teori  gila.  Ada  beberapa  bukti  untuk  itu.  Tapi  saya  pikir  itu  pada dasarnya salah. Sebagian besar dunia saat ini tentu tidak sekuler. Ini sangat religius ” (Berger, 1997). Sta rk  menyimpulkan  dalam  tulisannya  “setelah  hampir  tiga  abad  mengalami  penyimpangan  yang benar-benar  gagal  baik  saat  ini  maupun  masa  lalu,  tampaknya  saatnya  untuk  membawa  doktrin sekularisasi ke kuburan teori yang gagal, dan di sana untuk membisikkan requies cat in pace” (R. Stark, 1999) .
Apakah  teori  sekularisasi  telah  mati?,  sepertinya  tidak.  Diskursus  teori  sekularisasi  terus berkembang. Menggunakan tipologi sekularisasi Donald E. Smith, Yudi Latif menganalisis sekularisasi di  Indonesia.  Menurut  Smith,  sekularisasi  memiliki  empat  karakteristik  yaitu: pertama, pemisahan jagad politik dari ideologi dan struktur organisasi keagamaan. Kedua, perluasan otoritas politik untuk menjalankan  fungsi  pengaturan  dalam  wilayah  sosial  ekonomi  yang  sebelumnya  berada  dalam yurisdiksi  agama. Ketiga, Demistifikasi  budaya  politik  untuk  menekankan  tujuan-tujuan  temporal nontransendental, serta cara-cara yang rasional dan pragmatis yaitu nilai-nilai politik sekular. Keempat, Dominasi politik atas kenyakinan, praktik serta organisasi keagamaan yang mengakibatkan terlibatnya ekspansi  politik  yang  bertujuan  untuk  menghancurkan  dan  mengubah  agama  dengan  cara  radikal (Latif, 2013).
Penelitian Yudi Latif menunjukan tipe sekularisasi pertama telah terjadi dan berlangsung secara luas di Indonesia. Sistem politik yang secara formal tidak memperoleh legitimasi dari agama. Hal ini telihat dari realitas bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Tipe kedua telah berlangsung lebih jauh lagi.  Otoritas  agama  dibidang  utama  kehidupan  seperti  bidang  pendidikan,  hukum,  dan  ekonomi, secara garis besar telah diambil alih oleh otoritas sekuler. Dua tipe sekularisasi ini dapat dijalankan secara  cepat  di  Indonesia  karena  prosesnya  dapat  dipaksakan  oleh  elite  politik  melalui  upaya modernisasi  dan  kebijakannya  bisa  diambil  tanpa  harus  melibatkan  persetujuan  massa.  Proses  tipe sekularisasi ketiga, tipe sekularisasi budaya politik masih sulit untuk diwujudkan di Indonesia. Hal ini
tercermin dari masih bertahannya partai agama, peran tokoh agama sebagai broker politik, dan masih banyaknya  peraturan  syariah  dalam  politik  lokal.  Ini  terjadi  karena  para  elit  penguasa  tidak  bisa mengarahkan  secara  sepihak.  Masih  kuatnya  kesadaran  agama  dan  ketahanan  budaya  keagamaan masyarakat Indonesia menjadi alasan mengapa proses tipe sekularisasi keempat juga tidak terjadi di Indonesia (Latif, 2013).
Artikel ini berdasarkan pada asumsi bahwa sekularisasi tidak akan pernah terjadi secara total dan tidak terkubur menjadi teori yang gagal. Tetapi karena dunia saat ini sudah berada pada realitas yang jauh berbeda dari era teori sekularisasi muncul, maka sekularisasi mesti dilampaui. Saat ini dunia telah masuk pada era disrupsi yang ditandai kemajuan teknologi sebagai hasil Revolusi Industri 4.0. Pada era  disrupsi  terjadi  perubahan  signifikan  dalam  kehidupan  beragama.  Banyak  ahli  menyebutkan agama  yang  dibutuhkan  pada  era  disrupsi  ialah  agama  yang  bukan  hanya  mendasarkan  pada agumentasi bersifat ideal yang terdapat dalam dalil Kitab Suci, melainkan mesti mendasarkan pada fakta-fakta empiris yang faktual (Mukhlisin, 2020).
Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kajian kepustakaan terkait peran agama di ruang publik. Ruang publik pada era disrupsi penuh dengan ‘polusi’ prasangka dan kebencian. Secara sederhananya disrupsi  merupakan  sesuatu  yang  tercabut  dari  akarnya.  Rhenald  Kasali  (2020)  mendefenisikan disrupsi  ialah  suatu  inovasi  yang  menggantikan  sistem  lama  dengan  cara-cara  yang  baru, menggantikan teknologi lama dengan teknologi digital. Era disrupsi merupakan era ketika bergesernya aktivitas  personal  dan  sosial  masyarakat  dari  dunia  nyata  ke  dunia  maya.  Umumya  pembahasan mengenai  disrupsi  terkait  dengan  berubahnya  berbagai  hal  teknis  kehidupan  manusia  secara fundamental  oleh  kemajuan  teknologi.  Namun  disrupsi  tidak  hanya  mempengaruhi  hal-hal  teknis yang  menunjang  kehidupan  manusia,  tetapi  juga  mempengaruhi  kehidupan  beragama  yang  dapat mengubah cara pandang beragama serta praktik-pratik keberagamaan (Zaenuddin, 2020) . Era disrupsi melahirkan post-truth society (masyarakat pasca kebenaran). Post-truth bearti setelah kebenaran  atau  sudah  tidak  pentingnya  kebenaran,  yang  penting  adalah  pengulangan-ulangan propaganda sehingga akan dipercaya sebagai kebenaran. Evan Davis (2017) menyampaikan hal sangat pahit berkaitan dengan Post-truth , yaitu budaya yang sangat maju dengan teknologi canggih ternyata sampai pada puncak bullshit . Bullshit dijelaskan Evan Davis sebagai salah satu fitur kunci dari budaya saat ini dan merasuk dalam segala unsur kehidupan, baik politik maupun sehari-hari. Bullshit adalah isi dan esensi dari Post-truth . Keterangannya hampir sama dengan Post-truth yaitu dimana emosi lebih dianggap penting daripada fakta dan bukti. Tanda Post-truth adalah hoax dan berita palsu. Berita palsu bisa berupa berita yang sengaja dibuat untuk menipu atau mengakali. sedangkan hoax biasanya dibuat dalam  bentuk  poster  atau  kalimat  pendek  yang  provokatif  untuk  melahirkan  ketakutan  sehingga akhirnya  orang  beralih  menjadi  bergabung  kepada  pilihan  yang  dianjurkan  dalam  hoax  tersebut (Alimi, 2018).
Pada era disrupsi dibutuhkan agama yang ramah dan penuh cinta dengan sesama manusia dan lingkungan  demi  kehidupan  bersama  yang  damai. Namun,  tujuan  mulia  agama  untuk  perdamaian masih  mengawan  di  atas  langit  sebagai  suatu  yang  tidak  terbumikan.  Wajah  agama  yang  ramah terkalahkan  dengan  wajah  kejam  penganutnya.  Penghujung  abad  ke-20,  sentimen  agama  muncul sebagai  sumber  yang  memicu  konflik  di  beberapa  negara,  termasuk  Indonesia.  Sentimen  agama mampu memobilisasi massa dan masuk dalam arus konflik yang eskalatif (Affandi, 2004). Agama yang mengajarkan  perdamaian,  tiba-tiba  tampil  sebagai  senjata  untuk  melegitimasi  tindakan  kekerasan pemeluknya.  Tidak  terhindarkan  sisi  agama  yang  disintegratif  tampil  di  ruang  publik.  Fokus pembahasan  artikel  ini  ialah  bagaimana  semestinya  agama  berperan  dalam  ruang  publik  pada  era disrupsi. Dengan fokus pembahasan ini, diharapkan dapat menampilkan data kepustakaan yang dapat membuka pemahaman bersama akan agama yang ramah dan penuh cinta dengan sesama manusia dan lingkungan. Sehingga agama dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata.

## 2. Metode Penelitian
Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan sistematis mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data sampai memberikan kesimpulan dari data yang ada. Data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai macam bahan pustaka seperti buku, artikel jurnal, catatan, dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyelusuran literatur yang terkait dengan pembahasan tentang sekularisasi, agama dan media baru atau dunia digital, agama di era disrupsi. Beberapa sumber utama dalam artikel ini adalah Mediatisasi Agama, Post-Truth dan Ketahanan Nasional: Sosiologi Agama Era Digital (Alimi, 2018); The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters (Nichols,  2017); The  Fourth  Industrial  Revolution (Schwab,  2016) ;  Tuhan  Pun  Tidak  Partisan: Melampaui  Sekularisme  dan  Fundamentalisme (Latif,  2013) ;  Secularization,  R.I.P. (R.  Stark,  1999) . Setelah data  terkumpul  dilakukan  analisis  data  secara  interaktif  dan  terus  menerus  sampai  dirasa  cukup. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  model  Miles  dan  Huberman. dimana analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Sari & Asmendri, 2020).

## 3. Hasil Penelitian

## 3.1. Relasi Agama dan Negara
Model  pemerintahan  teokratis  tidak  pernah  berjalan  mulus  sejak  lama.  Di  puncak  kekuasaan Israel dibawah raja Daud  dan Sulaiman, mekanisme negara dan para pemimpinnya jauh dari ideal. Ramalan Kitabiah selama 400 tahun berikutnya melukiskan gerak jatuh-bangun yang berpuncak pada penghancuran Yerusalem oleh bangsa Babilonia pada 587 SM. Para nabi dari Nathan hingga Yeremia adalah figur-figur utama dalam agama ini selama 3 abad itu. Mereka mengunggkapkan pemahaman mereka tentang kebenaran hingga kekuasaan, seruan kepada para pemimpin politik dan agama saat itu  agar  menjauhkan  kebijakan-kebijakan  ekspoitasi  yang  represif,  demi  kepentingan  diri  sendiri. Kesaksian profetis terpusat bukan pada dogma, tetapi pada prinsip keadilan, kejujuran, kerendahan hati, dan rasa iba (Kimball, 2008).
Orang-orang  Kristen  awal  tidak  mengendalikan  struktur  pemerintahan.  Sebaliknya,  mereka sering  menerima  perlakuan  berutal  dari  pemerintah.  Segalanya  berubah  pada  abad  ke-4  ketika  raja Konstantin  menjadikan  Kristen  sebagai  agama  resmi  kekaisaran  Romawi.  Banyak  eksperimen membentuk  struktur  pemerintahan  Kristen  memenuhi  lembaran  sejarah  Gereja.  Meskipun  banyak orang  Kristen  yang  menengok  kembali  kaum  Calvin  di  Jenawa  atau  kaum  Purtan  di  New  England untuk memperoleh petunjuk, saat ini masih tidak ada antusiasme terhadap negara yang terkait dengan Gereja. Sebaliknya, sisa-sisa model tersebut dibeberapa bagian Eropa nyata-nyata memasukan Gereja Resmi yang hampir punah (Kimball, 2008).
Kaum muslim sering menunjuk masa 10 tahun kekuasaan Muhammad di Madinah (622-632 M) dan  masa Khulafa’  Rasyidun (632 -661 M) sebagai zaman keemasan yang memberikan model untuk diikuti.  Sistem  ini  berjalan  dengan  baik  bagi  ruang  dan  waktunya.  Namun  demikian,  ada  banyak masalah  serius,  termaksuk  perlakuan  terhadap  orang  Yahudi  di  Madinah  dan  dorongan  kampanye militer  kaum  Muslim  menjelaskan  masa-masa  tersebut  dalam  konteksnya.  Akan  tetapi,  konteks sekarang ini jauh berbeda (Kimball, 2008).
Persoalan hubungan agama dan negara telah dinyatakan tuntas ketika perang dingin berakhir dan berakhir  pula  evolusi  ideologis  umat  Islam  dalam  bentuk  paham  demokrasi  yang  liberal-sekular. Negara  Sekular  dinyatakan  sebagai  pemenang  yang  mengusung  demokrasi  dan  hak-hak  asasi manusia.  Tampilannya  negara  sekuler  sebagai  pemenang  mencerminkan  sejarah  kelam  hubungan agama dan negara di Eropa. Bentangan panjang sejarah kelam Eropa yang identik dengan penindasan negara  atas  nama  agama  diselesaikan  dengan  memisahkan  agama  dan  negara.  Agama  dibatasi
peranannya pada ranah privat serta dijauhkan dari ruang publik.  Sejalan dengan itu teori modernisasi meniscayakan sekularisasi sebagai bagian yang melekat dari modernitas (Latif, 2016).
Namun, karena ledakan konflik etnis dan agama, politik di Eropa Timur ditata ulang. Di beberapa negara  Barat,  Bosnia,  Ruanda,  Burma,  India,  Asia  Tengah  dan  juga  di  Indonesia,  isu-isu  etnis  dan agama menyatakan dirinya kembali dengan gelombang yang belum pernah terjadi sejak perang dunia ke II. Bahkan di Amerika Serikat sebagai jantung demokrasi liberal, para fundamentalis agama terus masuk ke tengah ruang publik dan memperoleh memontumnya saat George W. Bush menjadi presiden Amerika  Serikat.  Pertumbuhan  agama  diberbagai  bagian  dunia  (kecuali  beberapa  negara  di  Eropa Barat)  mengalami  gelombang  peningkatan.  Hal  ini  membuat  Jose  Casanova  (2009)  menyimpulkan bahwa  diferensiasi  modern  bukanya  mengahambat  tapi  justru  memicu  pertumbuhan  agama.  Teori sekularisasi  yang  mengurangi  peran  agama  mengalami  kegagalan  (Latif,  2016).  Akibat  kekurangan bukti empiris, bagi Jose Casanova teori sekularisasi mengalami kegagalannya. Kebangkitan gerakan keagamaan,  pembebasan  teologi  Katolik  serta  kebangkitan  politik  Islam  menunjukkan  bahwa terjadinya deprivatisasi agama (Latif, 2013).
Di  Indonesia,  penelitian  Yudi  Latif  menunjukkan  bahwa  sekularisasi  selalu “dipaksakan” dari atas. Maksudnya, sekularisasi di Indonesia dipandang bermula dari pusat kuasa (power center) menuju pinggir  kuasa  dalam  suatu  masyarakat.  Sedangkan  kebangkitan  agama  di  Indonesia  dipandang bermula  dari  pinggiran  menuju  pusat  kuasa.  Dialektika  sekularisasi  dan  kebangkitan  agama  terus menjadi gambaran utama dalam politik Indonesia. Menurut Yudi Latif, setidaknya dalam waktu dekat ini, tidak akan terjadi sekularisasi secara total maupun kebangkitan agama secara total. Karena masing- masing dari keduanya memiliki senjata dan arenanya sendiri untuk bisa bertahan (Latif, 2013).
Dalam sejarah Indonesia, sekularisasi sudah sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka telah menjadi bagian dari proses pembangunan bangsa Indonesia. Mulanya sekularisasi yang dilancarkan oleh  kolonial  Belanda  bertujuan  untuk  melemahkan  gerakan  umat  Islam  yang  mempersiapkan kemerdekan Indonesia. Islam yang dijadikan faktor pemersatu masyarakat Indonesia ketika itu untuk mengakhiri penjajahan dan meraih kemerdekaan Indonesia. Namun, semua perjuangan umat Islam secara  sepihak  di  redam  oleh  kolonial  Belanda  dengan  membuat  banyak  kebijakan  yang  bersifat kultural  dalam  masyarakat  melalui  elit  politik  Bumi  Putera  dan  elit  keagamaan  serta  dengan  cara tindakan  represif  melalui  peperangan.  Kolonial  Belanda  melarang  keras  ekspresi  keagamaan, khususnya Islam. Islam yang dianggap sebagian besar masyarakat Indonesia bukanlah sebagai agama semata,  melainkan  sebuah  ideologi  gerakan.  Karena  itu,  Belanda  dengan  seorang  orientalis  Snouck Hurgronje hanya memberi ruang pengembangan agama Islam  pada bidang ritual keagamaan, namun melarang Islam berperan dalam bidang politik (Latif, 2013).
Meskipun terkesan lebih akomodatif terhadap Islam, kolonial Jepang juga meniru sikap kolonial sebelumnya terkait dengan politik Islam di Indonesia. Dengan cara yang sama dilakukan oleh kolinial Belanda yang secara tegas memisahkan antara Islam dengan politik, Jepang juga menyatakan mereka tidak memberikan toleransi terhadap Islam dan Politik (Latif, 2013). Hal ini dapat telihat pada 29 April 1945 saat penyusunan anggota BPUPKI. Dalam keanggotaan BPUPKI tersebut hanya terdapat sepuluh wakil golongan Islam dari 62 anggota yang ada. Sepuluh anggota tersebut ialah Wahid Hasyim, Agus Salim,  Mas  Mansur,  Sukiman  Wirjosandjojo,  Abikusno  Tjokrosuoso,  Abdul  Halim,  Ki  Bagus Hadikusumo, Ahmad Sanusi, Masjkur, dan Abdul Kahar Muzakkir (Yamin, 1959). Dominannya orang- orang  sekuler  dalam  BPUPKI  mencerminkan  bahwa  Jepang  lebih  ingin  memberikan  kedaulatan Indonesia kepada orang-orang yang dianggap sanggup memerintah Indonesia secara modern.
Setelah  Indonesia  merdeka,  para  pendiri  negara  Indonesia  terpecah.  Ada  yang  ingin  negara Indonesia menjadi negara yang sekular dan ada yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang berasaskan Islam. Akhirnya sebagai jalan tengah dan dengan kesepakatan bersama para pendiri
bangsa  ketika  itu  terbentuklah  Pancasila.  Pancasila  sering  dianggap  sebagai  bentuk  sekularisasi  di Indonesia.  Puncaknya  pada  tahun  1985,    Pancasila  menjadi  asas  tunggal  di  Indonesia  dalam pelaksanaan kehidupan bernegara  dan berbangsa. Hal ini berdampak pada pelarangan menggunakan simbol-simbol agama dalam politik. Pemerintah saat itu merealisasikan sekularisasi di Indonesia secara represif, dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, juga mendapatkan sedikit dukungan dari  pemikir  Muslim.    Walau  terjadi  sekularisasi  yang  sistematis  dan  terstruktur,  namun  dalam masyarakat Indonesia tidak terjadi sekularisasi yang berarti. Karena umat beragama khususnya  umat Islam  masih  kuat  menjalanakan  orientasi  dan  praktik  keagamaan  dalam  kehidupan  personal  dan sosialnya  serta  umat  Islam  tetap  mensosialisasikan  ajaran  agama  Islam  secara  kultural.  Sehingga sekularisasi atas-bawah yang dilakukan pemerintah mengalami kegagalan (Latief, 2017).
Di era Reformasi pada tahun 1998, menjadi momentum kebebasan dan demokrasi dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh Islam kembali memperjuangkan politik Islam dengan cara mendirikan berbagai macam organisiasi di masyarakat yang berdasarkan ajaran Islam dan partai politik yang berdasarkan Islam. Akan tetapi belajar dari sejarah partai Islam di masa lalu dalam memperjuangkan Islam menjadi dasar negara, seperti yang terjadi saat persiapan kemerdekaan tahun 1945 dan Konstituante Republik Indonesia  tahun  1956-1959.  Tokoh-tokoh  Islam  era  Reformasi  tidak  mengulangi  perjuangan  serupa (Latif, 2013). Walaupun di awal Reformasi sempat muncul gagasan dan perdebatan saat amandemen UUD 1945 untuk memasukkan semangat Piagam Jakarta atau pelaksanaan syari’at Islam di konsitusi Indonesia. Namun gagasan itu tidak dapat diterima dalam sidang MPR.
Sebagian  besar  kelompok  Islam  Indonesia  mendukung  demokratisasi  dan  modernisasi  politik, hanya ada sebagian kecil saja yang menolak. Secara historis peta politik Indonesia yang ditampilkan mengarahkan  Indonesia  sebagai  negara  sekular  yang  moderat,  dimana  dalam  konsitusi  negara Indonesia agama tidak dijadikan landasan dasar negara, akan tetapi nilai-nilai agama tetap masih di pertahankan dan dijadikan landasan etik dalam kehidupan bermasyarakat (Suhandi, 2012). Meskipun dalam konsep sistem ketetanegaraan maupun realitasnya, sekularisasi di Indonesia tidak benar-benar sepenuhnya  terjadi.  Hubungan  agama  dan  negara  tetap  terjalin  dalam  bentuk intersectional yakni hubungan  saling  bersinggungan  antara  agama  dan  negara.  Tidak  sepenuhnya  terpisah  dan  tidak sepenuhnya  terintegerasi.  Di  dalam  hubungan intersectional adanya  aspek-aspek  keagamaan  yang masuk  ke  kenegaraan  atau  sebaliknya.  Karena  itu,  seringkali  dikatakan  bahwa  Indonesia  bukan merupakan  negara  sekuler  dan  juga  bukan  negara  agama.  Indonesia  adalah  negara  yang  secara kelembagaan berbentuk sekuler dan secara filosofis mengakui keeksistensian agama dalam kehidupan berbangsa (Latif, 2013).

## 3.2. Agama di Era Disrupsi
Sekarang  ini  lebih  dikenal  dalam  dunia  industri  dengan  sebutan  Revolusi  Industri  4.0  dengan artian  yakni  bidang  industri  sudah  mulai  menggunakan  serta  memanfaatkan  sistem  digital  dalam segala  hal  seperti  dalam  sistem  produksi,  pemasaran  sekaligus  juga  dalam  sistem  transaksi. Perkembangan  Indutri  4.0  merupakan  transformasi  dari  praktik  industri  yang  sudah  berjalan sebelumnya.  Level  pertama  atau  1.0  disebut  dengan    industri  1.0  dimana  mesin-mesin  mekanik tradisional  masih  banyak  digunakan.  Pada  industri  1.0  sistem  manual  masih  dominan  digunankan, walau tenaga mesin  sudah digunakana untuk diperuntukan alat-alat tertentu, yang paling sering di gunakan yakni tenaga industri yang dibantu kekuatan air. Selanjutnya pada industri level kedua atau disebut dengan industri 2.0, dimana di dunia perindustrian sudah mulai bergerak maju terlihat dari para pelaku usaha sudah mulai mengunakan atau memanfaatkan tenaga listrik dalam proses produksi.
Sedangkan pada level ketiga atau di industri 3.0 yang merupakan era komputerisasi. Pada industri 3.0 dengan memanfaatkan sistem komputerisasi. Para pelaku usaha bisa lebih cepat dan praktis dalam proses produksi dan distribusi yang ada. Pada industri 3.0 juga sudah mulai memanfaatkan  jaringan internet  meskipun  jangkaunya  masih  terbatas.  Sedangkan  pada  level  keempat  yakni  industri  4.0,
berbeda dengan industri 3.0, dimana semua sistem sudah serba digital dan sudah sangat lancar. Pada industri 4.0 basis koneksi internet menjadi faktor yang mendasar yang telah mengunakan cyber system , dimana sistem menghubungkan manusia satu dengan lainnya secara terbuka. Pemasaran dan transaksi produk dalam dunia industri bisa berjalan tanpa harus berinteraksi secara langsung (face to face).
Hadirnya  Revolusi  Industri  4.0  dengan  basis  koneksi  internet  membuat  kehidupan  keseharian manusia  menjadi  lebih  cepat,  praktis,  dan  lebih  mudah  dengan  bantuan  berbagai  macam  teknologi digital (Schwab, 2016). smartphone merupakan salah satu sarana untuk dapat memanfaatkan koneksi internet.  Manusia  saat  ini  tidak  bisa  lagi  menghindar  dari  smartphone.  Smartphone  mempengaruhi bagaimana manusia saat ini mempraktikkan agama. Saat ini banyak orang membaca kitab suci melalui smartphone.  Praktik  ini  mempengaruhi  bagaimana  memperlakukan  dan  menafsirkan  kitab  suci. Menurut Philip (2018), bagaimana kitab suci dibaca mempengaruhi kitab suci ditafsirkan. Kitab suci yang dibaca melalui monitor lebih banyak diartikan secara harfiah daripada pembacaan melalui cetak. Interpretasi harfiah bias berakibat fundamentalisme (Alimi, 2018).
Harapannya internet menjadi suatu ‘public sphere’ ala Habermas (1991), yaitu suatu area dalam kehidupan  sosial  dimana  individu  dapat  dengan  bebas  mengidentifikasi  masalah-masalah kemasyarakatan  dan  mendiskusikannya.  Melalui  diskusi  tersebut  diharapkan  dapat  mempengaruhi tindakan politik. Atau seperti Gerard A. Hauser yang mendefenisikan internet sebagai ruang diskursif dimana  individu  dan  kelompok  berinteraksi  guna  mendiskusikan  hal-hal  yang  merupakan kepentingan  bersama  dan  jika  memungkinkan  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  bersama  yang bermanfaat (Alimi, 2018).
Kecangihan teknologi bisa dirasakan dan digunakan oleh siapa saja. Melalui ujung jari sudah bisa berselancar di dunia digital untuk menemukan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Saat ini agama  lebih  banyak  dibentuk  oleh  logika  media  baru.  Para  sarjana  agama  menyebut  fenomena  ini sebagai mediatitasi agama, yaitu fenomena kebudayaan dimana ekpresi keagamaan dilakukan melalui internet dan media online. Media massa maupun media jejaring sosial telah menjadi sumber informasi dan pengalaman penting tentang agama (Hjarvard, 2016). Media sosial menjadi sumber informasi yang dominan dan utama bagi masyarakat saat ini. Bahkan media sosial juga menjadi sumber utama untuk informasi dan pengetahuan keagamaan. Masyarakat modern menggantungkan sumber informasi dari media  sosial  yang  mereka  miliki.  Padahal  tidak  semua  informasi  yang  didapatkan  benar  adanya. Berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa  media  sosial  telah  menjadi  ajang  penyebaran  berita  palsu. Banyak channel-channel berita yang dibentuk oleh kelompok ideologi politik yang memframe semua berita  berdasarkan  kepentingan  ideologinya.  Alih-alih  menjadi  ruang  publik  untuk  mendorong partisipasi  politik  yang  positif,  media  sosial  justru  memberikan  pengaruh  negatif  terhadap  ruang publik,  seperti  penyebaran  berita palsu  dan  menciptakan  ‘ echo  chambers ’  yaitu  berkumpulnya pengguna yang berpikiran sama yang menjadi terisolasi dari opini alternatif. Keganasan munculnya berita palsu dan hoax sungguh di luar kendali dan akal sehat. Tidak hanya orang yang berpendidikan rendah tapi semua orang bisa terpengruh hoax karena ketergantungaan pada smarphone (Alimi, 2018). Internet  dan  media  sosial  sebagai  tempat  teknologi  informasi  yang  muncul  dan  berkembang kembali  menjadi  arena  untuk  mengulang  perdebatan  keagamaan.  Terutama  sejak  populernya smartphone  yang  murah,  internet  menjadi  tempat  mengekpresikan  kepentingan  untuk mendakwahkan ideologi keagamaan yang dianggap lebih murni. Kelompok-kelompok salafi wahabi yang  berasal  dari  kalangan  terdidik  perkotaan  dan  mempunyai  kemampuan  teknologi  lebih  baik mewarnai  internet.  Sehingga  hampir  mayoritas  konten  keagamaan  di  internet  lebih  berwarna  salafi wahabi,  yaitu  kelompok  agama  yang  menekankan  pada  individualitas  dimana  setiap  orang  bias langsung mengakses kitab suci tanpa guru dan pada pemahaman yang tekstual terhadap kitab suci, dan tidak menyukai adanya pengaruh kebudayaan dalam ekpresi keagamaan (Alimi, 2018).
Bukan  saja  memberikan  kemudahan  namun  kehadiran  Revolusi  Industri  4.0  mengakibatkan munculnya disrupsi. Satu hal yang menjadi kekhawatiran fenomena disrupsi ialah terjadi pergeseran
mendalam  bagaimana  cara  publik  membentuk  pemahaman  dan  praktik  keagamaan  serta  dapat menghilangkan  pengaruh  otoritas  organisasi  keagamaan  (Zaenuddin,  2020).  Agama  mengalami deprivatisasi  merupakan  salah  satu  contoh  akibat  adanya  disrupsi  dalam  kehidupan  beragama. Awalnya  pengetahuan  faktual  keberagamaan  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  terbatas  dan  hanya dapat  dipelajari  oleh  orang  tertentu  yang  merupakan  pakar-pakar  dalam  bidang  keberagamaan. Namun saat era disrupsi, pengetahuan faktual keberagamaan telah berubah menjadi bersifat  umum dan dapat di konsumsi oleh public (Casanova, 2009). Paham keagamaan umat beragama bergeser tidak hanya  berdasarkan dari fatwa  atau petuah keagamaan tokoh-tokoh  agama  yang kompeten.  Namun pemahaman keagamaan umat beragama didasarkan pada teknologi komunikasi informasi yang instan, cepat dan praktis dalam menyampaikan berbagai informasi terkait keagamaan.  Hal ini mengakibatkan tampilnya orang yang menjadi tokoh agama ‘dadakan’ di dunia digital. Orang yang tanpa background keagamaan  mendalam  mampu  menarik  perhatian  dan  mendapat  banyak  pengikut  dan  akhirnya disebut-sebut  sebagai  ulama,  ustadz  atau  lain  sebagainya.  Padahal  pengetahuan  dan  pengalaman keagamaan  tokoh  agama  ‘dadakan’  tersebut  bukan  berasal  dari  lingkungan  pendidikan  keagamaan yang kompeten. Mereka hanya belajar ilmu keagamaan dengan memanfaatkan kecangihan teknologi yang  tersedia,  tidak  dengan  belajar  secara  mendalam  dan  dalam  waktu  yang  panjang  di  lembaga pendidikan keagamaan.
Pergeseran berikutnya yang perlu dipikirkan adalah matinya kepakaran , yaitu pengetahuan yang diperoleh dari ahlinya dengan melalui proses belajar secara mendalam dan melelahkan, tergantikan oleh internet.  Sebagai dampak dari beragam informasi di era industri 4.0 sangat mudah dan praktis, banyak orang di dunia digital menobatkan diri sebagai ahli, ada yang mengaku sebagai ahli kesehatan, ahli sejarah dan ahli di bidang lainnya bahkan ahli di bidang agama (Nichols, 2017). Sehingga sering kali  informasi  yang  diproleh  pun  tanpa  ketahui  dengan  pasti  kebenaran  informasi  tersebut. Pertimbangan apakah informasi yang diperoleh merupakan informasi yang benar atai tidak cenderung menjadi  urusan  terakhir.  Pada  akhirnya,  hal  ini  menjadi  salah  satu  dampak  yang  membuat  banyak orang mendapatkan informasi yang tidak benar atau hoax (Zaenuddin, 2020).
Fenomena pada era disrupsi juga menyebabkan pergeseran makna otentisitas beragama. Maksudnya, penilainan kesalehan seseorang berdasarkan simbol-simbol keagamaan yang digunakan,  seperti  asesoris-asesoris  keagaman  dan  pakaian-pakaian  keagamaan. Kelirunya,  simbol- simbol keagamaan seakan meniadakan kesalehan yang otentik seperti intensitas ritual keagamaan dan segala perbuatan kebajikan yang terkadung dalam ajaran agama (Zaenuddin, 2020). Ketika kesalehan hanya memperhatikan simbol-simbol keagamaan, sering kali akan terjebak pada tataran simbolis yang menilai  orang  yang  berbeda  simbol  sebagai  orang  yang  keliru  menjalankan  kesalehan  beragama. Begitupun sebaliknya, ketika kesalehan hanya memperhatikan otentisitas keberagamaan, cenderung akan  bersifat  menyepelekan  simbol  keagamaan  dan  bahkan  menganggap  simbol  keagaman  tidak penting. Karena itu, penilainan terhadap kesalehan seseorang sebaiknya  didasarkan pada pemahaman dan praktik keagamaan yang menjalankan otentisitas keberagamaan dan simbol keberagamaan secara beriringan tanpa membedakan keduanya.
Memahami berbagai pergeseran pemahaman dan praktik keagamaan pada era  disrupsi di atas akan meningkatkan potensi konflik, sebab agama cenderung dipahami sebatas simbolis dan cenderung otentisitas beragama diabaikan. Dengan mudahnya mendapatkan informasi yang tidak akurat hanya melalui  ujung  jari,  agama  hanya  dipahami  pada  tataran  eksoteris  tidak  mendalam  pada  tataran esoterik.  Karenanya,  penting  untuk  menerapkan  literasi  keberagamaan  secara  maksimal,  sehingga dapat  menjadi  pengertahuan  mendalam  dari  informasi  yang  diperoleh,  apakah  informasi  tersebut benar atau bohong, serta berupaya memperoleh pengetahun keagamaan betul-betul dari ahli agama yang  jelas  kompetensi  keilmuannya  walaupun  itu  dibantu  dengan  kemajuan  teknologi  komunikasi informasi.

## 3.3. Peran Agama di Ruang Publik pada Era Disrupsi
Struktur institutional yang membentuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi secara dramatis bervariasi  sepanjang  dunia  dalam  selama  berabad-abad.  Beberapa  sistem  telah  berjalan  lebih  baik daripada yang lain namun semuanya tetap ada masalah dan ketimpangan. Menentang pemerintahan dan  struktur  sosial  yang  dipandang  tidak  adil  dan  menindas  adalah  ciri  yang  sah.  Umat  beragama harus selalu mementingkan cara-cara yang paling tepat dan konstruktif untuk membangun institusi berdasarkan prinsip-prinsip fundamental dan situasi yang terus berubah (Kuswana, Qomaruzzaman, & Mahatma, 2020). Model kesaksian profetis Kita Suci tetap relevan dan berpengaruh. Persamaan yang kuat  dalam  penekanan  Kitab  Suci  atas  keadilan  sosial  dan  ekonomi  disamping  rasa  belas  kasihan kepada anggota masyarakat yang lemah, dan orang miskin. Kesaksian profetis dalam tradisi agama ini menyerukan perhatian kepada ketidakadilan dan praktik-praktik menindas. Agama menawarkan satu pandangan  alternatif  dan  menawarkan  harapan  bagi  kehidupan  ditengah-tengah  kehidupan  sosial- politik masyarakat.
Memahami diskursus teori sekularisasi yang menunjukkan bahwa sekularisasi tidak akan pernah terjadi secara total dan tidak terkubur menjadi teori yang gagal, sehingga sekularisasi mesti dilampaui (Rosyad, Mubarok, Rahman, & Huriani, 2021). Serta Beberapa contoh hubungan integral agama dan negara di atas telah memberikan pengalaman dunia untuk meninjau kembali bagaimana semestinya agama  berperan  dalam  ruang  public  (Kuswana  et  al.,  2020).  Terlebih  lagi  pada  ruang  publik  era disrupsi saat ini yang penuh dengan ‘polusi’ prasangka dan kebencian.
Pemisahan  gereja  dan  negara  dalam  agama  Kristen  tidak  berarti  pemisahan  teologi  dari kehidupan publik. Menurut Stackhouse, teologi tidak terpisah dari upaya mengawal kehidupan politik dan  ekonomi  melalui  persuasi,  khotbah  dan  pengajaran.  Bagi  Stackhouse,  dalam  hal  menyikapi keragaman  di  ruang  publik,  doktrin  Trinitas  sangat  menginspirasi  untuk  mengintegrasikan keragaman.  Tugas  gereja  kini  ialah  bagaimana  mengkomunikasikan  kekayaan  doktriner  gereja  itu secara publik. Sehingga gereja sungguh menjadi berkat bagi bangsa. Seperti yang dikatakan oleh John Simon,  “Semakin  teologi  suatu  agama  fungsional  dan  kontekstual,  semakin  agama  tersebut menemukan  perannya  di  ruang- ruang  publik.  Jika  tidak,  ia  mati.” (Putra  Purba,  2018)  Sekularisasi dapat  menjadi  refleksi  bagi  gereja  masa  kini  yang  terlalu  sibuk  dengan  urusan  dogmatika  dan gerejanya, tanpa memedulikan dunia sekular yang menjadi ladang dan tanggung jawabnya (Zaluchu, 2018).
Agama yang tidak hanya berada di ranah privat namun bisa juga berperan di ranah publik. Ruang publik  adalah  area  sosial  yang  ditawarkan  oleh  jalan,  taman,  media,  Internet,  pusat  perbelanjaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah nasional, dan lingkungan lokal. Ruang publik menyelimuti ketegangan  yang  nyata  antara  tempat  yang  dialami  di  semua  skala  kehidupan  sehari-hari,  seperti halnya  internet,  opini  populer,  dan  institusi  serta  ekonomi  global  yang  tampaknya  tidak  memiliki ruang (Burchardt, 2015).
Ruang publik sebagai area kehidupan sosial dimana orang berkumpul untuk membahas masalah yang  harus  diselesaikan  dalam  proses  politik.  Untuk  itu  akses  ke  semua  sumber  informasi  harus terbuka untuk umum dan informasinya harus dapat didiskusikan secara bebas. Dalam ruang publik akan terbentuk pendapat mayoritas atau opini publik tanpa sensor, tanpa dominasi dan tanpa berbagai hambatan.  Setiap  individu  yang  notabennya  ialah  warga  privat  dan  bebas  memasuki  ruang  publik untuk  berpartisipasi  dalam  dikursus  demokrasi  sosial  untuk  kepentingan  umum  dan  juga  untuk mencapai tujuan-tujuan politik bersama (Rahman, 2010). Ruang publik dengan ini berkarakter inklusif, komunikatif dan majemuk. Suatu produk diskusi dalam ruang publik jelasnya dibingkai rasionalitas kritis dan akan bercorak universal, artinya menyapa semua warga dalam suatu negara. Interaksi sosial
dalam  ruang  publik  tidak  mengenal  perbedaan  karena  status  dan  sebagainya.  Ruang  publik merupakan  forum  kesetaraan  yang  berlaku  hanyalah  otoritas  argumen.  Kesepakatan  yang  rasional antar warga dalam ruang publik merupakan sarana untuk mengantikan penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Model kesepakatan ini lahir dari komunikasi yang rasional berdasarkan landasan dan argumen yang kuat dan juga harus bisa dikritik dan dikoreksi.
Agama yang selalu dengan dua muka, integrasi-disintegrasi. Satu sisi agama menciptakan ikatan bersama.  Sisi  lain,  agama  juga  seringkali  disalahpahami  sehingga  agama  dapat  menyebabkan perpecahan  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  (Wahyuni,  2017).  Berdasarkan  pandangan  Jose Casanova, Yudi Latif berpendapat untuk mengatasi dampak buruk hadirnya agama di ruang publik, perlu  dipertimbangkan  hubungan  agama  dan  negara  selain  hubungan  pemisahan  (saparasi)  atau penyatuan (integrasi) yaitu kerangka pembedaan (diferensiasi). Diferensiasi menjadi suatu penyangkal dari asumsi pemudaraan agama di ruang publik, dikarenakan diferensiasi memiliki peranan penting untuk menumbuhkan semangat keagamaan dalam kehidupan publik masyarakat (Latif, 2013).
Berdasarkan  pandangan  Stepan,  Yudi  Latif  mengemukankan  dengan  tersedianya  kerangka hubungan  agama  dan  negara  yang  diferensiasi  memberi  ruang  untuk berkembangnya  ‘Toleransi Kembar’ antara agama dan negara. Toleransi kembar yang dimaksud adalah situasi dimana institusi agama  dan  negara  menyadari  batas  otoritas  untuk  kemudian  mengembangkan  toleransi  terhadap fungsinya  masing-masing.  Agama  dan  negara  masing-masing    mampu  mengembangkan  peranan publiknya tanpa harus saling memaksa, karena telah menemukan konteks keterlibatanya yang tepat. Ketika agama dan negara  dibedakan secara institutional maka peran agama pada kehidupan publik tetap berlangsung (Latif, 2016).
Menghadapi pergeseran cara beragama di era disrupsi saat ini semestinya agama dipahami dalam kerangka yang lebih inklusif, terbuka terhadap semua kemungkinan, tidak dipahami dalam kerangka yang  sempit  dan  fanatik.  Sebaiknya,  kesalehan  tidak  hanya  sekadar  fokus  pada  simbol  keagamaan yang akan membuat umat beragama terjebak pada tataran simbolis. Ketika berhenti hanya pada tataran simbolis  cenderung  menilai  orang  yang  berbeda  simbol  sebagai  orang  yang  keliru  menjalankan kesalehan beragama (Rahman, 2011). Begitupun sebaliknya, kesalehan tidak boleh hanya fokus pada otentisitas keberagamaan yang sering kali menampilkan sifat menyepelekan dan menganggap tidak penting  simbol  keagamaan.  Kesalehan  beragama  semestinya  berdasarkan  pemahaman  dan  praktik keagamaan yang menjalankan otentisitas keberagamaan dan simbol keberagamaan secara beriringan tanpa membedakan keduanya.
Ragam identitas agama dan paham keagamaan dalam suatu agama merupakan realita kehidupan yang semestinya dinikmati sebagai kekayaan kultural. Pada era disrupsi, kekayaan kultural ini tidak akan  mampu  dihadapi  dengan  sikap  eklusif,  perlu  dijalani  secara  inklusif.  Keterbukaan  umat beragama  terhadap  ragam  identitas  yang  ada  akan  membawa  saling  memahami  dan  menghormati serta pada akhirnya dapat sama-sama menghadirkan agama untuk berperan dalam kehidupan publik yang lebih baik.
Ruang publik merupakan akses bersama bagi semua dari berbagai ragam identitas. Setiap orang tanpa  dilihat  agamanya  apa  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  untuk  berperan  membangun kehidupan bersama di ruang publik. Penting ialah dihindari dominasi  satu agama atau satu paham keagamaan dalam suatu agama, sebab dengan dinamika dan dialektika ragam identitas agama yang ada  dapat  menjadi  kekayaan  kultural  membangun  kehidupan  publik  yang  lebih  baik.  Kegagalan menetralkan dominasi satu agama atau paham keagamaan dalam suatu agama di ruang publik akan membawa dunia kembali pada masa lalu yang kelam, penuh dengan perperangan dan kekerasan.

## 4. Kesimpulan
Sekularisasi tidak akan pernah terjadi secara total dan tidak terkubur menjadi teori yang gagal. Tetapi karena dunia saat ini sudah berada pada realitas yang jauh berbeda dari era teori sekularisasi muncul, maka sekularisasi mesti dilampaui. Artikel ini menunjukkan bahwa pada era disrupsi saat ini terjadi perubahan mendasar terkait bagaimana cara publik membentuk paham keagamaan yang dapat menghilangkan pengaruh otoritas organisasi keagamaan. Karenanya, agama tidak harus disudutkan dari ruang publik, sejauh ruang publik dapat menjadi ruang bersama untuk mengekpresikan ragam agama  yang  ada dan  agama tidak  sekedar dipahami sebatas simbolis namun lebih  mendalam  pada pemahaman otentisitas beragama. Agama mesti hadir dan dapat berperan di ruang publik agar dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata. Namun, harus dihindari ialah dominasi  satu agama atau  satu  paham  keagamaan  dalam  suatu  agama,  sebab  dengan  dinamika  dan  dialektika  ragam identitas agama yang ada dapat menjadi kekayaan kultural membangun kehidupan publik yang lebih baik.  Kegagalan  menetralkan  dominasi  satu  agama  atau  paham  keagamaan  dalam  suatu  agama di ruang publik akan membawa dunia kembali pada masa lalu yang kelam, penuh dengan perperangan dan kekerasan.

## Referensi
Affandi, H. I. (2004). Akar konflik sepanjang zaman: elaborasi pemikiran Ibn Khaldun . Bandung: Pustaka Pelajar. Alimi, M. Y. (2018). Mediatisasi agama, Post Truth Dan ketahanan Nasional: Sosiologi Agama Era Digital . Moh Yasir Alimi.
Berger, P. (1997). Epistemological modesty: an interview with Peter Berger. Christian Century , 114 (30), 974. Burchardt, M. (2015). Should Public Space be Secular. Religious Plurality and the Public Space Joint Christian – Muslim Theological Reflections , 155 – 167.
Casanova, J. (2009). Religion, Politics and Gender Equality: Public Religions Revisited (Draft). A Debate on the Public Role of Religion and Its Social and Gender Implications, Draft Working Document of United Nations
Research Institute for Social Development. Geneva: INRISD .
Fuchs, C. S., Doi, T., Jang, R. W., Muro, K., Satoh, T., Machado, M., … Metges, J.-P. (2018). Safety and efficacy of pembrolizumab monotherapy in patients with previously treated advanced gastric and gastroesophageal junction cancer: phase 2 clinical KEYNOTE-059 trial. JAMA Oncology , 4 (5), e180013 – e180013. Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society . MIT press.
Hjarvard, S. (2016). Mediatization and the changing authority of religion. Media, Culture & Society , 38 (1), 8 – 17. Kimball, C. (2008). When Religion Becomes Evil; Five Warnings Signs, edisi digital . New York: Harper Collins Publisher.
Kuswana, D., Qomaruzzaman, B., & Mahatma, M. (2020). Agama dan wabah: Tanggapan ulama Jawa Barat atas Covid-19 tahun 2020 . UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Latief, M. (2017). Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia. Tsaqafah , 13 (1), 1 – 24. Latif, Y. (2013). Tuhan pun tidak partisan: melampaui sekularisme dan fundamentalisme . Syabas Books. Latif, Y. (2016). Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik. Maarif : Arus Pemikiran Islam Dan Sosial , 11 (1), 98 – 125. Mukhlisin, M. (2020). Urgensi Pendidikan Agama di Era Disrupsi. Prosiding Seminar Nasional Keagamaan , 1 (1). Nichols, T. (2017). The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters . Oxford University Press.
Pachoer, R. D. A. (2016). Sekularisasi dan Sekularisme Agama. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya , 1 (1), 91 – 102. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v1i1.1372 Putra Purba, H. (2018). Gereja dan Ruang Publik: Tinjauan Teologis atas Kiprah HKBP dalam Ruang Publik Berdasarkan Pemikiran Max Lynn Stackhouse . Universitas Kristen Duta Wacana.
Rahman, M. T. (2010). Pluralisme Politik. WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 34 (1), 1 – 13. Rahman, M. T. (2011). Glosari Teori Sosial . Ibnu Sina Press. Rosyad, R., Mubarok, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial . Bandung: Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.
Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41 – 53.
Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution (First US edition). New York: Crown Business . Stark, R. (1999). Secularization. Sociology of Religion , 60 (3), 249 – 273. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3711936 Stark, Rodney, & Iannaccone, L. R. (1994). A supply-side reinterpretation of the" secularization" of Europe.
Journal for the Scientific Study of Religion , 230 – 252.
Suhandi, S. (2012). Sekularisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama , 7 (2), 71 – 90.
Wahyuni, D. (2017). Agama Sebagai Media dan Media Sebagai Agama. Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama , 18 (2). Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 . Jakarta: Prapantja.
Zaenuddin, A. (2020). Fenomena Beragama di Era Disrupsi, Post-Truth Society dan Komoditas Simbolik. Kompasiana . Zaluchu, S. E. (2018). Mengkritisi Teologi Sekularisasi. Kurios , 4 (1), 26. https://doi.org/https://doi.org/10.30995/kur.v4i1.31
© 2021 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).