PERAN BUMDES DALAM MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN KEMANDIRIAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA TOMRA)
Engrith Grafelia Leunupun 1* , Dolveci Aktawlora 2
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
*E mai l : leunupun@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the role of village-owned enterprises (BUMDes) in increasing village  entrepreneurship  and  independence  in  Tomra  Village,  Pulau  Leti  District,  Southwest  Maluku Regency. This type of research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using interview and documentation methods, where the resource persons in this study were village  officials  and  local  communities.  The  results  showed  that  the  Bumdes  program  in  Tomra  village which  was  managed  to  build  entrepreneurship  and  independence  in  Tomra  village  was  a  gallon  water business unit and a bus car business. This business unit has been established since June 15, 2018 which is jointly  managed  by  the  community  and  the  village  government.  The  success  of  the  BUMDes  in  Tomra Village  is  very  helpful  for  the  village  economy  in  terms  of  providing  refilled  water  to  support  the availability of clean water for the community and buses to make it easier for people to travel.
KEYWORDS : BUMDes, Entrepreneurship, Village Independence

## INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan  kewirausahaan  dan     kemandirian desa  Di Desa Tomra   Kecamatan Pulau  Leti  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Jenis  penelitian    ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan      pendekatan  analisis  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode  wawancara  dan  dokumentasi,  dimana  narasumber  pada  penelitian  ini  adalah perangkat  desa  dan  masyarakat  setempat.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  program Bumdes  desa  Tomra  yang  dikelola  untuk  membangun  kewirausahaan  dan  kemandirian  di desa Tomra adalah unit usaha air galon  dan  usaha  mobil   bis. Unit usaha ini  telah  didirikan sejak 15 Juni 2018 yang dikelola bersama oleh  mayarakat dan pemerintah desa.  Keberhasilan BUMDes  desa  Tomra  sangat  membantu  perekonomian  desa  dalam  hal  penyediaan  air  isi ulang    untuk  menunjang  ketersediaan  air    bersih    bagi  masyarakat    dan    mobil    bis  untuk memudahkan  masyarakat bepergian.
KEYWORDS : BUMDes, Kewirausahaan, Kemandirian Desa

## Pendahuluan
Dalam  strategi  pembangunan  nasional,  desa  terus  mendapatkan  perhatian  besar, karena  pemerintah  berupaya  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  publik  untuk  masyarakat secara  menyeluruh  dengan  meletakan  konsep  pembagunan    dari    desa    ke    kota    (Suwarno, 2012).  Dalam    pembangunan    desa,    pemerintah    desa  mempunyai    peranan    yang  sangat
penting terutama dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya  masyarakat  dipedesaan,  yang  dilakukan  melalui  penyampaian  pesan-pesan pembangunan,  pengarahan  kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan dan      penyaluran      aspirasi  masyarakat.  Pembangunan  pedesaan  diarahkan  untuk pembangunan  desa  yang  bersangkutan  dengan  memanfaatkan  sumberdaya  pembangunan yang  dimiliki  (SDA  dan  SDM),  meningkatkan    keterkaitan  pembangunan  antar  sektor (perdagangan,  pertanian  dan  industri)  antar  desa,  dan      memperkuat      pembangunan nasional    secara   menyeluruh   (Winarna, 2016).
Kesejahteraan    masyarakat    merupakan    hal    yang    ingin    diwujudkan    oleh  setiap negara. Untuk  itu,  melalui UU No. 11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan  Sosial,  Pemerintah Indonesia  telah  berupaya  mengatur  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Menurut Noor (2015) terdapat tiga paremeter kesejahteraan masyarakat yaitu adanya penghasilan  yang memadai,  tersedianya  pilihan  barang  dan  jasa  dalam  rangka  memuaskan  kebutuhan. Praktik  kewirausahaan  sosial  merupakan  sebuah  alternatif  berbasis  masyarakat  yang berpotensi menyempurnakan  proses pembangunan. Kasmir  (2014)  menyatakan wirausahawan  ( entrepreneur )  adalah  orang  yang  bermental  mandiri  dan  berjiwa  berani mengambil  risiko  dalam  berbagai  kesempatan  untuk  membuka  usaha  tanpa  diliputi  rasa takut  dan  cemas  sekalipun  dalam  kondisi  tidak  pasti.  Saat  ini  salah  satu  bentuk  praktik kewirausahaan  yang  semakin  mengemuka  dan  terasa  manfaatnya  sebagai  partner pembangunan adalah kewirausahaan sosial (Wibowo dan Nulhaqim, 2015).
Salah    satu  lembaga    yang    dibentuk    dengan    tujuan    untuk    meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah  BUMDes  pada  tahun  2004.  Merujuk  pada buku panduan BUMDes  (2007)  “Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  lembaga  usaha  desa  yang dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat    perekonomian desa  dan  dibentuk   berdasarkan   kebutuhan dan   potensi   desa”.  Berdirinya  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDES)   diatur dalam  Peraturan  Menteri  tentang  Desa  No.   4  Tahun  2015 tentang  Pendirian, Pengurusan,  Pengelolaan, dan   Pembubaran   Badan  Usaha   Milik   Desa. Menurut   Peraturan   Menteri   Nomor   4   tahun   2015   tentang   Pendirian, Pengurusan  dan Pengololaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa,  tujuan  dari  dibentuknya  BUMDes adalah  sebagai  instrumen  pendayagunaan  ekonomi  lokal  dengan  berbagai  ragam      jenis potensi.
BUMDes  di desa Tomra     Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  sebagai lembaga   sosial ( social    institution )  dan  komersial  ( commercial  institution )  berpihak  kepada    kepentingan masyarakat  desa  Tomra  melalui  kontribusinya  dalam  penyediaan  pelayanan  untuk meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian masyarakat sehingga   perekonomian mereka dapat  di  tingkatkan  baik  itu  untuk  memperbaiki  penghasilan  perkapita  kelurga  maupun
memperbaiki profil desa secara keseluruhan. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari  keuntungan  melalui  penawaran  sumberdaya  lokal  (barang  dan  jasa)  ke  pasar. Keberadaan  BUMDes di  desa  Tomra  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Bumdes  memiliki peran  dalam  membangun  kewirausahaan  dan  kemandirian  serta  mengatur  perekonomian desa dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa  sehingga  menjadi  sumber  ekonomi  yang  potensial  guna  membantu  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tomra dan menjadi desa yang mandiri.
Desa    Tomra    merupakan    desa    yang    baru    berbenah    untuk    mewujudkan  kinerja dari pemerintahan  desa dengan mengoptimalkan  penggunaan dana desa secara efektif untuk keberlangsungan  tingkat kesejahteraan  rakyat. Berdasarkan hasil pernyataan ketua Bumdes yang  menjelaskan  bahwa  dalam  pengelolaan  BUMDes  di  desa  Tomra  telah  membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akutansi keuangan yang ditetapkan dan menjadi dasar  PSAK  ETAP  seperti  BUMDes  lainnya.  PSAK  ini  digunakan  karena  BUMDes  masih terbilang  usaha  yang  belum  besar  sehingga  belum  membutuhkan  akuntan  publik  dalam pemeriksaannya  nanti.  Sesuai  dengan  PSAK  1  tentang  penyajian  laporan  keuangan  yang meliputi laporan laba/rugi, laporan perubahan equitas, laporan posisi keuangan,  laporan arus  kas  serta  catatan  atas  laporan  keuangan.  Namun  laporan  keuangan  yang  biasa disajikan oleh BUMDes desa Tomra hanya laporan laba/rugi, laporan posisi keuangan dan laporan  arus  kas,  kemudian  melakukan  pelaporan  pada  kepada  kepala  desa  setiap  tiga bulan sekali dan akan dilakukan tutup buku pada tiap akhir periode tahunan.
Namun,  dalam  kenyataannya  masih  terdapat  beberap  permasalahan  yang  ditemukan seperti sumber daya    manusia    pada    pemerintahan    yang terbilang masi sangat minim dari sisi kemampunan  management, minimnya pemahaman tentang tatakelolah penggunaan dana desa,  kemampuan  merancang,  mempersiapkan  dan      melakukan      program      kerja      masi sangat  diabaikan.  Hal  ini  didukung  oleh  data  tingkat  pendidikan  di  desa  Tomra  yang sebagian besar masyarakatnya tidak tamat SD yang berjumlah 1.132 orang dan hanya sebagian kecil yang berpendidikan tinggi S1 yaitu  sebanyak 159 orang. kurangnya  tingkat pendidikan tinggi masyarakat desa Tomra menjadi salah satu faktor terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam  mengelola  dana  desa,  merancang  program  kerja  serta  menciptakan  lapangan  kerja  di desa.  Fenomena  tersebut    membutuhkan  upaya  untuk  memperbaiki    fenomena    yang terbilang sangat   fundamental  tersebut.  Oleh  karena  itu,  keberadaan   BUMDes   di   desa Tomra   kepulauan   Letti diharapkan dapat meningkatkan  perekonomian masyarakat dengan program-program  yang sesuai dengan potensi desa yang terkonsentrasi pada pengembangan peternakan,  pertanian dan  perikanan. Berdasarkan dari latar   belakang   masalah    tersebut, penulis    tertarik      untuk  meneliti    lebih    jauh  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul. “Peran
Bumdes  Untuk  Meningkatkan  Kewirausahaan  Dan  Kemandirian      Desa      Di      Desa Tomra”.

## Tinjauan Literatur

## Teori Agency
Teori  agensi  merupakan  konsep  yang  menjelaskan  hubungan  kontraktual    antara principals  dan  agents.  Pihak  principals  adalah  pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua   kegiatan   atas   nama   principals   dalam kapasitasnya   sebagai pengambil  keputusan  (Jensen  dan  Smith  1984).  Pada  pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat  desa  lainnya.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.
Akuntabilitas  adalah    kewajiban    pemegang    amanah/agent/kepala  desa  dan aparatnya  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,    dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki   hak   dan   kewenangan   untuk   meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Secara  singkat,  kepala  desa  dan  aparaturnya  harus mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.  Transparansi  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan    bahwa  masyarakat    memiliki  hak    untuk mengetahui    secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan.

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Menurut    Pasal    1    Angka    (6)    Undang-Undang      Nomor    6    Tahun  2014  Badan Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  BUMDes,  adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui    penyertaan    secara    langsung    yang berasal   dari   kekayaan  Desa yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,   dan usaha  lainnya untuk   sebesar   -   besarnya   kesejahteraan    masyarakat    Desa.   Dalam   UU Nomor   32  tahun   2004  dan   PP   Nomor   72  tahun      2005     diamanatkan bahwa      dalam meningkatkan          pendapatan          masyarakat          dan        desa,  pemerintah          desa        dapat
mendirikan     Badan    Usaha    Milik    Desa (BUMDes) sesuai  dengan kebutuhan  dan  potensi desa.  Dalam  hal perencanaan   dan   pembentukannya,   BUMDes   dibangun   atas       prakarsa (inisiasi   masyarakat),   serta   mendasarkan   pada   prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help .
BUMDes   sebagai  institusi     ekonomi    rakyat    lembaga     komersial, pertama-tama berpihak       kepada       pemenuhan   kebutuhan   (produktif maupun konsumtif)  masyarakat adalah  melalui  pelayanan  distribusi  penyediaan  barang  dan  jasa.  Hal  ini  diwujudkan  dalam pengadaan kebutuhan masyarakat  yang  tidak    memberatkan    (seperti:harga    lebih    murah dan  mudah      mendapatkannya)      dan  menguntungkan.    Dalam  hal  ini,  BUMDes  sebagai institusi Komersiil, tetap memperhatikan efisiensi   serta  efektifitas dalam   kegiatan   sector   riil dan   lembaga   keuangan   (berlaku   sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006).

## Peran Teori Agency terhadap Penelitian
Peran  teori   agensi   ( agency   theory) terhadap penelitian  ini  yaitu untuk menjelaskan bahwa  sebagai  pemegang  amanah/agent/kepala  desa  dan  aparatnya  berkewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,      melaporkan,      dan      mengungkapkan segala      aktivitas      dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  Hal  ini  berarti  kepala  desa  dan  aparaturnya  harus    mempertanggungjawabkan pengelolaan    sumber    daya    serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya dengan  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat sehingga  masyarkat  dapat  mengetahui  secara  menyeluruh  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  apa  yang  dipercayakan kepadanya.

## Metode Penelitian

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  desa  Tomra  Kecamatan  P.Leti  Kabupaten  Maluku    Barat Daya.   Pemilihan   lokasi   penelitian   ini   ditentukan   secara ‘ purposive ’ yaitu didasarkan pada pertimbangan bahwa di desa Tomra merupakan  salah  satu  desa  yang  telah  memiliki BUMDes serta  telah  terjadi  pengembangan  ekonomi  masyarakat  desa.  Selain  itu,  desa  Tomra  juga merupakan  salah  satu  desa  yang  memiliki  beragam  potensi  sumber  daya  alam  yang  sangat potensial  untuk  dikembangkan  oleh  BUMDes.  Dengan  demikian  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti peran BUMDes dalam membangun kewirausahaan dan kemandirian desa khususnya di desa Tomra.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian    ini    adalah    penelitian    kualitatif    dengan    pendekatan  analisis deskriptif. Penelitian   deskriptif   adalah   suatu   metode   dalam meneliti   status   sekelompok manusia,   suatu  objek,   suatu   set   kondisi, suatu   sistem   pemikiran,   ataupun   suatu   kelas peristiwa      pada      masa  sekarang.      Tujuan    dari    penelitian    deskriptif    ini    adalah    untuk membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta,  sifat-  sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki,Sugiono  2011.  Dalam pengembangan  dan  upaya  peningkatan  perekonomian  masyarakat  dengan  memanfaatkan Badan  usaha  milik  desa  Tomra    yang    belum    memaksimalkan    kinerja    untuk    peningkatan kewirausahaan rakyat. Hal ini terlihat dari masih adanya usaha-usaha baru yang berbasis pada potensi  masyarakat  di  desa  Tomra  yang  selama  ini  belum  sepenuhnya  dikelola  dengan  baik seperti:  kerajinan  anyaman  dari  bambu, keripik singkong, kacang kacangan dan buah-buahan.

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  data  primer.  Data  primer  adalah  data yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  yang  diteliti,  dengan  melakukan        pengamatan dan    pencatatan    secara    sistematis     terhadap masalah    yang  dihadapi.  Dengan  data  ini penulis  mendapatkan    gambaran  umum  tentang  desa  Tomra  Kecamatan  pulau  Leti,  dan pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Tomra.  Data  tersebut    di  peroleh    dengan  cara wawancara  langsung    dengan  pengelola  keuangan    desa  Tomra  Kecamatan    pulau    Letti seperti    sekretaris  desa,  bendahara  desa,  Tim  Pelaksana  Kegiatan  desa,  dan  diluar    pengelola keuangan   desa  yaitu   ketua   BPD,   tokoh   masyarakat,    ketua  RW   desa Tomra Kecamatan pulau Leti.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Pencarian data  dengan  teknik  ini dilakukan  dengan  Tanya  jawab  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  secara  lisan  dan  bertatap muka  langsung   antara  seorang atau    beberapa    orang   pewawancara    dengan    seorang atau      beberapa  orang  yang  diwawancarai.  Wawancara  dilakukan  dengan  Informan  yang kompeten  dalam pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   (ADD)   yaitu   orang   yang   memiliki pengetahuan  atau  sebagai  partisipan  untuk  menggali  informasi  dan  memiliki    kemampuan untuk    melaksanakan    suatu    pekerjaan    atau    tugas  yang  dilandasi  oleh  keterampilan  dan pengetahuan  kerja  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.  Informan  yang  diwawancara adalah diantaranya  sekertaris  desa,  bendahara  desa,  TPK  desa,  ketua  BPD, ketua RW, dan tokoh masyarakat desa Tomra.
b. Dokumentasi
Dokumentasi  ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku    yang   relevan,    peraturan- peraturan,     laporan kegiatan,  foto-  foto,  data  yang relevan    dengan  penelitian.Dokumen    merupakan    catatan    peristiwa    yang    sudah    berlalu yang  berbentuk  tulisan,  gambar,  dan  atau  karya  monumental  seseorang.  Dokumen    sangat berguna  untuk  penelitian  jika  peneliti  ingin mendapatlkan  informasi     mengenai     sesuatu peristiwa     yang   telah terjadi  tetapi   kesulitan   untuk menemui dan mewawancarai secara langsung para pelaku.Maka dari itu dokumen sangat mendukung dalam penelitian kualitatif. Adapun  jenis  dokumen  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen    yang    menyangkut    dengan pengelolaan  Alokasi  Dana  desa Tomra Kecamatan pulau Leti.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum BUMDes Desa Tomra
Dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  keuangan  pemerintah  Desa  dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat,pemerintah Desa Tomra telah membuat peraturan Desa No.4 Tahun 2016 Tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.Tugas dan tanggungjawab badan  pengurus  dan pengelola melaksanakan  kegiatan  usaha dan  unit-unit  kegiatan  usaha  badan  usaha  milik  desa  dan  melaporkan  kemajuan  dan perkembangan kepada badan pengawas dan pemerintah Desa Tomra. Pemerintah Desa Tomra membentuk  BUMDes  sebagai  wadah  dan  penggerak  perekonomian  Desa.  BUMDes  juga dibentuk dalam rangka optimalisasi  pemberdayaan  masyarakat  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki  desa  Tomra.  BUMDes  ini  berdiri  pada  tanggal  15  juni  2018,  dengan  nama  BUMDes SERLEY  serta  dilengkapi  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.Kurang  lebih  bumdes  SERLEY  ini  telah  berjalan  selama  4 tahun.Selain  untuk  mengelola  potensi desa yang dimiliki, BUMDes juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

## Tujuan pembentukan BUMDes SERLEY
a. Meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) Desa Tomra dalam  rangka meningkatkan kemajuan pemerintah Desa dan pendapatan masyarakat
b. Pengembangan  potensi  perekonomian  di  wilayah  Desa  Tomra  untuk  mendorong tumbuhnya usaha  perekonomian  masyarakat  Desa  Tomra secara keseluruhan  dalam rangka pengentasan kemiskinan
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa  dengan melibatkan masyarakat  dalam kegiatan unit usaha BUMDes
d. Mendukung  upaya  pemerintah  desa  dalam  mwujudkan  rencana  pembangunan bidang  perekonomian,  menciptakan  lapangan  kerja  sehingga  dapat  mencapai  tujuan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

## Program-program    BUMDES    dalam    membangun    kewirausahaan    dan kemandirian di desa Tomra
BUMDes  merupakan  badan  usaha  milik  desa  yang  memiliki  fungsi  mengoptimalkan potensi    desa    dalam    meningkatkan    kesejahteraan  masyarakat.  BUMDes  wajib  ada  disetiap desa,  seperti  dalam  peraturan  pemerintah  nomor  39  tahun  2010  Tentang  Badan  Usaha Milik  Desa  dan undang-undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa BUMDes  dibentuk  oleh  pemerintah  desa  untuk  mendayagunakan  segala  potensi    ekonomi, kelembagaan    perekonomian,    serta    potensi    sumber    daya  alam  dan  sumber  daya  manusia dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Desa. Maka  berdasarkan UU tersebut, berdirinya  BUMDes  SERLEY  yang  dibentuk  sejak  tahun  2018  mampu  menjadi  alat  untuk mengembangkan  perekonomian  masyarakat. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua BUMDes  Desa  Tomra,  menjelaskan  bahwa:  “Tujuan  mendasar  dilaksanakannya  program BUMDes      ini  agar  ekonomi    masyarakat    di    desa    Tomra    bisa    ditingkatkan.    Salah    satu faktor kenapa pemuda atau pemudi di desa lebih memilih kekota ialah karena minimnya upah atau  mungkin  tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan  di  desa.  Jadi  solusi  terbaik  yang  kepala desa  ambil  yaitu  mendirikan  BUMDes  dengan  tujuan  dapat      meningkatkan  perekonomian desa.dan  juga  dengan  adanya  BUMDes  desa  dapat  memiliki  pendapatan  sehingga  dapat tercipta masyarakat yang mandiri”.
Berikut  merupakan  program-program  Bumdes  desa  Tomra  yang  dikelola  untuk membangun  kewirausahaan  dan  kemandirian  di  desa  Tomra  yang  telah  dilakukan  oleh pengurus  BUMDes  SERLEY.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  BUMDes  Desa Tomra,  mengatakan  bahwa:  “Program  atau  unit  usaha  yang  didirikan  dalam  membangun kewirausahaan  dan  kemandirian  di  desa  Tomra  yaitu  unit  usaha  air  gallon  dan  usaha mobil    bis.  Unit  usaha  ini  telah  didirikan  sejak  15  Juni  2018  yang  dikelola  bersama  oleh mayarakat dan pemerintah desa”.
Menurut  bapak  Abner  Kapasiang,  selaku  kepala  desa  Tomra  mengungkapkan  bahwa: “Usaha air galon merupakan salah satu usaha yang mengarah kepada pemenuhan  air  bersih. Untuk  memenuhi   gaya  hidup   masyarakat   sekarang yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang dulu terbiasa hidup dengan menggunakan tenaga sendiri sekarang terbiasa hidup dengan teknologi dan serba praktis. Jika dulu masyarakat terbiasa minum dengan air yang dimasak sendiri, sekarang masyarakat  lebih
cenderung  mengonsumsi  air  minum  yang  tidak  perlu dimasak dan dapat diminum secara langsung yaitu air galon.

## Hambatan BUMDes dalam membangun kewirausahaan dan kemandirian desa Tomra
Desa   memiliki   banyak   potensi   tidak   hanya   dari   segi   jumlah penduduk,  tetapi juga  ketersediaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah.  Jika  kedua  potensi  ini  bisa  dikelola dengan  maksimal  maka  akan  memberikan  kesejahteraan  bagi  penduduk  desa.  Akan  tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  dengan  menggelontorkan  berbagai  dana  untuk program  pembangunan  desa  yang  salah  satunya  adalah  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). Keberadaan   BUMDes  SERLEY di desa Tomra dinilai belum optimal pemanfaatannya. Walaupun    kenyataannya    pemerintah    mendirikan    badan  usaha  yang  berguna  sebagai lembaga  penggerak  perekonomian  masyarakat  khususnya  masyarakat  Desa  yang  mempunyai sasaran  yaitu  terlayaninya  masyarakat  desa  dalam  mengembangkan  usaha  ekonomi  produktif serta  tersedianya  beragam  media  usaha  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  tetapi pada  kenyataannya  dilapangan  khususnya    di    Desa  Tomra  belum  berjalan  dengan  efektif seperti  yang diharapkan.  Hal  tersebut  terjadi karena  masih  banyaknya  hambatan  yang  terjadi didalam  lembaga  tersebut. Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Yustus  Daniel  selaku  Ketua BUMDes  Desa  Tomra  yang  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  kendala  atau  hambatan  yang dihadapi antara lain:
a. Kurangnya  Modal  yang  dimiliki  oleh  BUMDes,  sehingga  membuat  gerak  BUMDes Tomra terbatas dalam menegembangkan unit usaha lainnya.
b. Kurangnya  keterampilan  dan  kecakapan  sumber  daya  manusia  dalam kepengurusan BUMDes. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya pendidikan masyarakat di desa Tomra.
c. Manajemen  kelembagaan  yang  masih  sangat  kurang  berjalan  dengan  baik  seperti perencanaan  dalam  menjalankan  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan  dan  manfaat dengan maksimal.
d. Faktor    lain    adalah    kurangnya    pengetahuan    masyarakat    tentang BUMDes dan masih  minimnya  partisifasi  masyarakat  dalam  memajukan  unit  usaha  yang  dikelola masyarakat.
e. Kapasitas dan kemampuan pengelola terbatas dan kurang berjiwa enterpreunership yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat utama dalam  tumbuh kembang BUMDes di desa Tomra.
Bagaimana    keberhasilan    yang    dicapai    oleh    BUMDes    dalam    membangun kewirausahaan dan kemandirian desa Tomra
Pendirian  BUMDes  dimaksudkan  sebagai  upaya  bersama  antara  masyarakat  dengan pemerintah  desa,untuk  mengembangkan  potensi  ekonomi  desa    dan    kebutuhan    masyarakat guna  meningkatkan    kesejahteraan    seluruh  masyarakat  dan  berkontribusi  bagi  pendapatan desa. Ukuran  keberhasilan  program  BUMDes  di  desa  Tomra  sulit  untuk  diukur  karena memang masalah ekonomi itu kan relatif. Tidak ada patokan yang jelas kita sendiri kan repot untuk  menentukan  siapa  yang  kaya  dan  yang  miskin.  Jadi  kalau  kita  ingin  melihat kesejahteraan masyarakat,ya melalui apa yang   sudah   dilakukan   oleh   BUMDes.   Saya   rasa ya   BUMDes   cukup bermanfaat dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  kemandirian  desa  Tomra.  Salah  satu  bentuk  yang  konkrit  adalah  sebelum tahun  2021  BUMDes  telah  memberikan  kontribusi  kepada desa  sebesar  Rp.13.607,500  per tahun  dan  itulah  pemasukan  yang  didapat  desa  setelah  adanya  BUMDes. Dampak  dari keberadaan BUMDes di Desa Tomra selama empat tahun kepada masyarakat dirasakan sangat baik.  BUMDes  memberikan  sebuah  dampak  tidak  hanya  kepada  masyarakat  namun  juga berdampak  kepada  pemerintah    desa.    BUMDes    Serley    desa  Tomra  telah    berhasil memberikan  dampak  yang  positif  bagi  peningkatan  perekonomian  desa  dan  kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes.  Pelaksanaan  BUMDes  memberikan  keuntungan  materi    sehingga    dapat meningkatkan  pendapatan  desa.  Masyarakat  desa Tomra juga berharap sebaiknya BUMDes kedepannya harus lebih bisa menjangkau semua kalangan yang ada di masyarakat desa Tomra. Contohnya  dengan  mendirikan  sebuah  program  usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh  semua kalangan jadi dengan begitu kesejahteraan masyarakat dapat merata dengan baik.

## Optimalisasi  dana  desa  sehubungan  dengan  pengembangan  BUMDES  di  desa  Tomra menuju desa yang mandiri.
Dalam    optimalisasi   dana   desa   peranan   pemerintah   desa   dan masyarakat   desa merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  pemerintah  desa  harus    bersifat    transparan    atas dana  yang    diterima    dan    di    keluarkan    untuk  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa, dukungan    serta    partsipasi masyarakat  juga   akan   sangat  membantu  untuk   kelangsungan hidup  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Pemerintah  desa  melibatkan  masyarakat    desa  Tomra    itu sendiri untuk pegelolaan Badan Usaha Milik Desa, hal ini dilakukan pemerintah desa bertujuan untuk mengurangi pengangguran yang ada di desa Tomra dan menjadikan desa Tomra sebagai desa yang mandiri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa  pemerintah  Desa  Tomra  sudah  berupaya  untuk  mengoptimalkan    pengalokasian    dana desa    untuk    mengembangkan    Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang  saat  ini  sudah  berdiri  dua  unit
Badan Usaha  Milik Desa  yaitu  usaha  air  isi  ulang  atau  air  galun  dan  usaha  mobil  bis  yang di bangun dan di kembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan di biayai oleh dana desa. Selain itu,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  desa  Tomra  yakni  bapak  Abner  kapasiang, menjelaskan  bahwa”  masyarakat  desa  Tomra  dalam    mengoptimalkan    dana    desa    juga melakukan    pengembangan  infrastruktur  sarana  prasarana  desa  Tomra  dengan  sasaran pengentasan kemiskinan.

## Bagaimana tata kelola BUMDes di desa Tomra
BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang pengelolaannya dikelola  oleh  masyarakat beserta  pemerintah  Desa  dalam  upaya  memperkuat perekonomian  suatu  desa  dan  dibentuk berdas  arkan  kebutuhan  dan  potensi  dari  desa  tersebut.  Melalui  musyawarah  desa, pemerintah  desa  berpartisipasi di dalam perkembangan pengelolaan BUMDes atas persetujuan dari  badan permusyawaratan desa (LPD)  dan lembaga perwakilan  masyarakat   (LPM). Hal ini dapat  dilihat  dari  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  yaitu  RPJM      desa  dan  RKP desa, BUMDes mendapat perhatian dengan disetujuinya  beberapa  program  kegiatan  BUMDes masuk    di    dalam    RPJM  desa  dan  menjadi  prioritas  usulan  pada  RKP  desa  setiap  tahunnya. Dalam  pelaksanaannya    BUMDes    SERLEY    desa    Tomra  dikelola    oleh    masyarakat  dengan perwakilan  dari  pemerintah  desa  sebanyak  5  orang,  3  orang  sebagai  pengurus  dan  2  orang sebagai anggota pengawas, beserta kepala desa yang menjadi yang pelindung BUMDes SERLEY desa Tomra.
Bagaimana prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes yang ada di desa Tomra . BUMDes  SERLEY  dalam  pertanggungjawaban  segala  kegiatan  yang  dilakukan  di  desa Tomra,    BUMDes  ini  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  rapat  pada  musyawarah  desa  yang dilakukan  setahun  sekali  pada  akhir  tahun.  Hal      yang      dibahas      adalah      pelaporan pertanggungjawaban      oleh      seluruh  pengurus bumdes yang  melibatkan  tokoh-tokoh  penting desa,beserta  beberapa  wakil  dari  masyarakat      di  Desa  Tomra  dan  juga  dalam  rapat musyawarah desa juga membahas hal-hal yang belum terealisasikan oleh BUMDes. Jika terdapat kegiatan    yang    belum    berjalan    secara    efektif,    maka    hal    ini    akan    direalisasikan      tahun berikutnya.   Selain   itu,   bentuk   pengeluaran   dan pemasukan yang didapatkan oleh BUMDes ini baik itu mendapatkan laba ataupun rugi yang menyangkut kegiatan operasional BUMDes ini dipublikasikan secara terbuka dan ditempelkan pada sisi lobi BUMDes SERLEY desa tomra. Jadi dapat  dikatakan  bahwa  BUMDes    SERLEY  Desa  Tomra  ini  sudah  menerapkan  prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap segala aspek kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal.

## Kesimpulan
1. Program-program  Bumdes  desa  Tomra  yang  dikelola  untuk  membangun kewirausahaan  dan  kemandirian  di  desa  Tomra  yang  telah  dilakukan  oleh pengurus  BUMDes  SERLEY  adalah  unit  usaha   air   gallon  dan  usaha mobil bis.  Unit  usaha  ini  telah  didirikan  sejak  15  Juni  2018  yang  dikelola  bersama  oleh mayarakat  dan  pemerintah  desa  serta  potensi  usaha  desa  Tomra  yang  selama  ini belum  sepenuhnya  dikelola  dengan  baik  seperti:  kerajinan  anyaman  dari  bambu, keripik singkong, kacang kacangan dan buah-buahan.
2. Ada   beberapa   kendala   atau   hambatan   yang   dihadapi   dalam pengembangan BUMDes  antara  lain:    kurangnya  Modal    yang    dimiliki  oleh  BUMDes, kurangnya  keterampilan  dan  kecakapan  sumber  daya  manusia  dalam kepengurusan  BUMDes,  manajemen  kelembagaan  yang  masih  sangat  kurang berjalan  dengan  baik,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  BUMDes  dan masih  minimnya  partisifasi  masyarakat  dan    Kapasitas  dan  kemampuan pengelola  terbatas  dan  kurang  berjiwa enterpreunership.
3. Keberhasilan   yang   dicapai   oleh   BUMDes   DESA   Tomra   yaitu   lebih kepada membantu  perekonomian  desa  dalam  hal  penyediaan  air  isi  ulang  untuk menunjang masyarakat kepada air bersih yang tidak perlu dimasak dan mobil bis untuk  memudahkan  masyarakat  bepergian.  Dengan  begitu  perkembangan Bumdes akan lebih meningkat.
4. Pada          hasil          penelitian          yang          telah          dilakukan          oleh          peneliti menunjukkan      bahwa  pemerintah  Desa  Tomra  sudah  berupaya  untuk mengoptimalkan  pengalokasian  dana  desa  untuk  mengembangkan  Badan  Usaha Milik Desa, yang saat ini sudah ada dua Badan Usaha  Milik  Desa yaitu   usaha  air isi    ulang    atau    air    gallon    dan    usaha    mobil    bis    se r t a  melakukan pengembangan      infrastruktur  sarana  prasarana  desa  Tomra  dengan  sasaran pengentasan kemiskinan.
5. BUMDes  merupakan  lembaga  usaha  desa  yang  pengelolaannya  dikelola  oleh masyarakat  beserta  pemerintah  Desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian suatu    desa    dan    dibentuk    berdas    arkan    kebutuhan    dan  potensi  dari  desa tersebut.Melalui  musyawarah  desa,pemerintah  desa  berpartisipasi  di  dalam perkembangan pengelolaan BUMDes atas persetujuan dari badan permusyawaratan  desa  (LPD)  dan  lembaga  perwakilan  masyarakat      (LPM). BUMDes  SERLEY  desa  Tomra  ini  dikelola      oleh      masyarakat      dengan perwakilan   dari   pemerintah   desa sebanyak 5 orang, 3 orang sebagai pengurus
dan  2  orang  sebagai  anggota  pengawas,  beserta  kepala  desa  yang  menjadi  yang pelindung BUMDes SERLEY desa tomra.
6. BUMDes  SERLEY  dalam  pertanggungjawaban  segala  kegiatan  di  desa Tomra, BUMDes  ini  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  rapat  pada  musyawarah  desa yang  dilakukan  setahun  sekali  pada  akhir  tahun.  Hal  yang  dibahas  adalah pelaporan  pertanggungjawaban  oleh  seluruh  pengurus  bumdes  yang  melibatkan tokoh-tokoh  penting  desa,beserta  beberapa  wakil  dari    masyarakat        di    Desa Tomra.   Jika  terdapat  kegiatan  yang  belum berjalan secara efektif,maka hal ini akan  direalisasikan  tahun  berikutnya.  Selain  itu,  bentuk  pengeluaran  dan pemasukan  yang  didapatkan  oleh  BUMDes  ini  baik  itu  mendapatkan  laba ataupun  rugi,yang  menyangkut  kegiatan    operasional    BUMDes    ini dipublikasikan   secara   terbuka   dan ditempelkan pada sisi lobi BUMDes SERLEY desa tomra.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dibahas,  maka  dapat  dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:
1. Bagi Pemerintah Daerah  Desa Tomra
Untuk  lebih  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  mengaktualisasikan dirinya  dengan  cara  mengundang  masyarakat  untuk  dapat  ikut  serta  mengelola potensi  desa  dengan  membentuk  kelompok-kelompok  usaha  dan  memberikan pelatihan-pelatihan  tentang  kewirausahaan  bagi  anggota  dari  masing-masing kelompok usaha sehinga masyarakat dapat menjadi lebih mandiri, kreatif, inovatif.
2. Bagi BUMDes desa Tomra
Diharapkan  agar  juga  mengembangkan  usaha-usaha  baru  yang  berbasis  pada potensi  masyarakat  di  desa  Tomra  yang  selama  ini  belum  sepenuhnya  dikelola dengan  baik  seperti:  kerajinan  anyaman  dari  bambu,  keripik  singkong,  kacang kacangan  dan  buah-buahan  serta  mengembangkan  potensi  lainnya  dibidang pertanian dalam mewujudkan kewirausahaan dan kemandirian desa Tomra.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai peran Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian masyarakat desa.

## Daftar Pustaka
Departemen         Pendidikan         Nasional         Pusat         Kajian.  2017.  Dinamika Sistem  Pembangunan  (PKDSP)  Fakultas      Ekonomi    Universitas      Brawijaya, BukuPanduan    dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa .  Jakarta  Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), hal.1
Husaini, U. S. 2003. Pengantar Statistika (Jakarta: PT Bumi Aksara,  h.241. Hernowo    B.
2004. Kajian    Pembangunan    Ekonomi    Desa    Untuk    Mengatasi Kemiskinan , Jakarta: BAPPENAS. Herry    K.  2016. Tata   Cara   Pendirian    dan   Pengelolaan    BUMDES ,    Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 2.
Kaswan,   &   A.   S.   2017. Social   Entrepreneurship    (Mengubah   Masalah  Sosial Menjadi Peluang Usaha) . Bandung: Alphabeta.
Lind,   M.   Dkk.   2 0 1 6 . Tekhnik-Tekhnik   Statistika   dalam   Bisnis  dan   Ekonomi
Edisi 15  Buku  1 . Jakarta:  Salemba  Empat,  h.  10.  91. Sugiyono. 2014. “ Metode    Penelitian  Kuantitati  Kualitatif  dan  R&D” ,  (Bandung: Alfabeta, h.  792.
Mubyarto,  dkk.  2014. Ekonomi  Kerakyatan ,  Jakarta:  Lembaga  Suluh  Nusantara, hal. 111.
Muryanti,  M.  2020. Menuju  Kewirausahaan  Sosial  di  Desa  melalui  Badan  Usaha Milik Desa . 8 (1), 170–181. Nugroho, B. 2016. Pengantar Statistika Ekonomi Dan Bisnis Jilid 1, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, h. 18-19. 94
Lind,  M. Dkk. 2016. Tekhnik-Tekhnik    Statistika    dalam    Bisnis    dan    Ekonomi
Edisi   15   Buku 1 .Jakarta: Salemba Empat, h. 10.
Noor,  H.  F.  2015. Ekonomi Publik Edisi  Kedua .  Jakarta:  PT.  Indeks. Kasmir.  2014. Kewirausahaan .  Jakarta: Rajawali Pers. Wibowo,  H  &  Nulhaqim,  S.  A.  2015. Kewirausahaan  Sosial;  Revolusi  PolaPikir  dan Menginisiasi   MitraPembangunan   Kontemporer .   Bandung:   UNPAD Press. Rahardjo,  A.  2013. Pembangunan       Perdesaan       (Pendekatan       Partisipatif, Strategi, Konsep  Desa  Pusat  Pertumbuhan) ,   Yogyakarta:  GrahaIlmu,  hal. 73. Sapari  Imam  Asy'ari, Sosiologi  Kota  dan  Desa ,  Sur  abaya:  Usaha  Nasional,  2004,  hal. 56.
Seelos,  C.,  &  Mair,  J.  2010.  The  embeddedness  of  social  entrepreneurship: Understanding  variation  across  local  communities. Forthcoming  in:  Research  in theSociology of Organizations , 33 , 1–42.
Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta, h.3
Solimun,  A.  A.  Dkk.  2017. Metode  Statistika  Multivariat  Pemodelan  Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarPLS, (Malang: UB Press), h. 10. Sadjiarto,  A.  2000.  Akuntabilitas  Dan  Pengukuran  Kinerja  Pemerintahan.  Jurnal
Akuntansi dan Keuangan. Vol, 2, No. 2. Hal, 138-150.
Suwarno,    J.  2012.  Kualitas  Pelayanan  Pemerintahan  Desa  (Studi  Pelayanan  KTP Dan KK  Di  Desa  Teluk  Kepayang  Kecamatan  Kusan  Hulu  Kabupaten  Tanah  Bumbu). Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal , I , 184–213. Peraturan          Pemerintah          No.34          Tahun          2014          Pasal          135.
http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdesyang- harus-anda- ketahui.