Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 1 Januari 2018

## FORMULASI  HUKUM  PIDANA  DALAM  MENETAPKAN  KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

## Agus Dimyati
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Email: dimyati_agus@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  guna  mengkaji  ulang  untuk  memberantas  korupsi  yang berimplikasi  dengan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  antara  (SAI)  ke  (BFDC)  dalam menilai dan menetapkan kerugian menurut undang-undang dan peraturan negara. Penelitian  ini  menerapkan  hukum  normatif  dengan  rancangan  deskriptif  dan evaluatif.  Ini  Hukum,  konsep  dan  pendekatan  historis  yang  terapan.  Sumber  data sekunder  dari  penelitian  ini  adalah  materi  hukum  primer  dan  materi  hukum sekunder.  Data  penelitian  dikumpulkan  melalui  penelitian  kepustakaan.  Hasil penelitian berdasarkan prinsip hukum, kewenangan, teori hirarki hukum, dan teori rule  of  law  menunjukkan  bahwa  kewenangan  BFDC  bertentangan  dengan  SAI berdasarkan  Undang-Undang  KPK  (ACC)  dan  UU  tentang  tindakan  pidana korupsi.  Kontradiksi  tersebut  muncul  karena  ada  ketidaksesuaian  antara  undang- undang  ACC  dan  SAI  dalam  menentukan  institusi  yang  berwenang  dalam mengkoordinasikan  pemberantasan  korupsi.  Hukum  SAI  secara  eksplisit menyatakan  bahwa  SAI  merupkan  badan  yang  mempunyai  wewenang  untuk menetapkan  atau  menilai  kerugian  negara,  sedangkan  peraturan  ACC  mengatur bahwa  selain  SAI  ada  juga  institusi  yang  berwenang  bahwa  BFDC.  Kewenangan sebaliknya  BFDC  juga  muncul  dalam  menentukan  institusi  yang  berwenang  di negara tersebut dalam menghitung kerugian. Ketidakjelasan Pasal 6 (a) peraturan ACC dan Pasal 32 UU Pemberantasan Kasus Korupsi dalam memonitor dan/atau mengatur  instansi  yang  memiliki  wewenang  dalam  penghitungan  kerugian keuangan  negara  yang  digunakan  oleh  BDFC  sebagai  "senjata"  untuk melaksanakan  kewenangannya.  Ketidakjelasan  menyebabkan  masalah  pihak berwajib dalam penggunaan hasil audit dari SAI atau BFDC. Masalah itu muncul ketika  hasil  audit  yang  digunakan  oleh  pihak  berwajibadalah  hasil  audit  oleh BFDC, sedangkan peraturan SAI secara eksplisit menyatakan bahwa BPK adalah satu-satunya instansi yang berwenang.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

## Pendahuluan
Pada  pelaksanaan  peneyelenggaraan  negara,  pemerintah  kerap  kali  bertindak melawan  hukum.  Kondisi  demikian  kemudian  berdampak  pada  timbulnya  kerugian negara.  Sementara  itu,  dalam  Pasal  1  angka  22  UU  No.  1  tahun  2004  mengenai
Perbendaharaan  negara  dikatakan  bahwa,  kerugian  negara—atau  juga  daerah— merupakan  berkurangnya  uang,  surat  berharga  hingga  barang  yang  dimunculkan  dari tindak pidana.
Berdasar  bahasan  yang  diutarakan  di  atas,  Efendi  (2013)  dalam  bukunya menerangkan bahwa, terdapat dua hal yang menjadi syarat kerugian negara. Dua syarat di  atas  tidak  lain  adalah  berkurangnya  keuangan,  barang,  hingga  surat  berharga  dari jumlah sebelumnya. Kekurangan tersebut merupakan kekurangan yang pasti dan benar- benar  telah  terjadi.  Sementara  itu,  dalam  UU  No.  15  tahun  2004  dikatakan  bahwa, proses  kerugian  negara  dapat  melalui  dua  tahapan.  Tahapan  yang  pertama  adalah  saat uang  tersebut  masuk  ke  dalam  kas  negara.  Sementara  tahapan  lain  dapat  terjadi  pada saat uang tersebut keluar dari kas negara.
Kondisi  sebagaimana  yang  telah  diterangkan  di  atas  memaksa    negara  untuk menyelenggaraan  pengawasan  ekstra  pada  setiap  aktivitas  keuangan  negara.  Upaya yang telah dilakukan negara untuk  meminimalisir kerugian adalah dengan menerapkan pengawasan keuangan—atau juga disebut audit keuangan. Tindakan ini bertujuan untuk memantau  pergerakan  keuangan  lembaga  negara,  baik  lembaga  pemerintahan  sendiri, maupun  badan  lain  milik  pemerintahan.  Aplikasi  dari  pengawasan  tersebut  sejauh  ini telah  dilakukan  dua  melibatkan  dua  pihak,  yakni  internal  dan  eksternal.  Pengawasan internal dilakukan dengan; 1) pengawasan atasan terhadap bawahan dalam satu lingkup kerja, 2) pengawasan oleh Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, hingga Inspektorat setingkat  Kabupaten  Kota,  3)  pemantauan  dilaksanakan  oleh  badan-badan  pengawas keuangan  juga  pembangunan.  Sementara  untuk  pengawasan  dari  tubuh  eksternal dilakukan  dengan  melibatkan  Badan  Pemeriksaan  Keuangan—atau  yang  biasa  disebut BPK.
Pada  dewasa  ini  telah  muncul  banyak  perdebatan  yang  bersinggungan  tentang badan dan/atau lembaga yang memiliki wewenang dalam menghitung kerugian negara. Sementara  itu,  dalam  kasus  tindak  kriminal  yang  melibatkan  kerugian  negara,  unsur yang  paling  disorot  adalah  kerugian  negara  itu  sendiri.  Dalam  menentapkan  kerugian negara  akibat  tindakan  korupsi  penyelenggara  negara,  suatu  instansi  membutuhkan bagian  dan/atau  lembaga  khusus  untuk  menghitung  dan  mengetahui  kerugian.  Instansi yang dapat mengungkap kerugian negaraitu sendiri adalah:
1. Instansi itu sendiri;
2. Inspektorat  Jendral,  Inspektorat  Provinsi,  serta  Inspektorat  setingkat  kabupaten kota;
3. BPKP;
4. BPK;
5. Akuntan Publik; dan
6. Kejaksaan Republik Indonesia;
Instansi-instansi  di  atas  dapat  melakukan  perhitungan  melalui  keahlian  dan wewenang  yang  diperoleh  dari  tata  aturan  dan  perundang-undangan,  sehingga  para penegak hukum dapat lebih mudah dalam memaksimalkan pengembalian kerugian uang negara.  Dalam  Pasal  52  Keppres  No.  103  Tahun  2001  mengenai  Kedudukan,  Tugas, Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen menyebutkan bahawa, BPKP bertugas mengawasi bidang perputaran uang dan pembangunan sebagaimana perundang-undangan yang telah berlaku.
Sementara dalam Pasal 53 Keppres Nomor 103 tahun 2001, BPKP sebagaimana pasal  52  yang  disebutkan  di  atas  memiliki  tugas  dan  fungsi  sebagai  berikut,  1) melaksanakan  kajian  dan  juga  penyusunan  pada  setiap  kebijakan  nasional  pada  sektor pengawasan serta pembangunan, 2) melaksanakan  perumusan hingga  aplikasinya  pada tiap-tiap  kebijakan  di  bidang  keuangan  hingga  pembangunan,  3)  melaksanakan pemantauan, pembinaan, serta pemberian bimbingan atas tiap-tiap kegiatan pengawasan di sektor keuangan dan pembangunan, 4) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan  umum,  organiasi  serta  tatalaksana,  ketatausahaan,  kearsipan,  kesandian, hukum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan/atau rumah tangga.
Dalam  Ketentuan  Umum  Peraturan  Pemerintahan  Nomor  60  tahun  2008 mengenai  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP),  menegaskan  bahwa  BPKP merupakan  apar  pengawasan  intern  pemerintahan.  Melalui  penegasan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa, BPKP bertanggung jawab langsung pada Presiden. Dalam PP Pasal 47  Ayat  2  Nomor  60  tahun  2008  dijelaskan  bahwa,  dalam  memperkuat,  serta meningkatkan  efektivitas  sistem  pengendalian  internal  sebagaimana  yang  dimaksud dalam ayat 1, dengan ini dilakukan;
1. Pelaksanaan  pengawasan  internal  pada  tiap  tugas  dan  fungsi  instansi  negara, termasuk pada akuntabilitas keuangan negara;
2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP;
Dalam pasal 49 PP Nomor 60 tahun 2008 juga disebutkan bahwa, BPKP adalah aparat  negara  yang bertindak sebagai  pengawas internal.  Dengan peran tersebut  BPKP berhak untuk kegiatan audit investigasi. Akan tetapi, dalam melaksanakan hal tersebut, BPKP diperkenankan apabila telah memiliki permintaan dan persetujuan dari penyidik. Melalui persetujuan tersebut BPKP memiliki hak lebih untuk melakukan investigasi dan penghitungan  kerugian  uang  negara.  Akan  tetapi,  dalam  pekembangannya,  muncul polemik  baru  yang  melibatkan  keabsahan  BPKP  dalam  melakukan  pengawasan  dan penghitungan  kerugian  uang  negara.  Beberapa  kalangan  menganggap  bahwa  BPKP tidak  memiliki  hak  untuk  peran  tersebut.  Sedang  menurut  kalangan  yang  sama,  yang mempunyai  hak  untuk  melakukan  pengawasan  hingga  penghitungan  kerugian  uang negara adalah BPK.
Dalam  sidang  kasus  korupsi  terdapat  perbedaan  pendapat  di  antara  para  ahli yang  dihadirkan  di  sidang  TIPIKOR  misalnya  Oce  Madril  dari  instansi  Pusat  Kajian Anti  Korupsi  (Pukat)  Universitas  Gajah  Mada  (UGM)  menyatakan  BPKP  berwenang, sementara  Mudzakir  dari  Universitas  Islam  Indonesia  (UII)  menyatakan  BPKP  tak berwenang karena BPKP hanya dianggap sebagai pengawas internal  yang mempunyain tanggung  jawab penuh pada Presiden.  Namun,  pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 31/PUUX/ 2012 terkait pengujian UU No. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasa Korupsi atas UUD 1945 yang menyebutkan jika KPK tidak  hanya  berkoordinasi  dengan  BPKP  dan  BPK  dalam  upaya  pembuktian  dan pengungkapan bukti tindak korupsi. Dengan dikeluranya Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka jelas bahwa BPKP sebenarnya dapat mengungkap kerugian negara.
Permasalahan yang sekarang terjadi pada Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)  BPKP  yaitu  mengenai  hasil  penghitungan  kerugian  uang  negara  yang dilaksanakan BPKP. Permasalahan tersebut muncul ketika Penyidik dihadapkan dengan kasus  korupsi  yang  membutuhkan  ahli  guna  menunjukkan  kerugian  negara.  Dan  salah satu dari lembaga tersebut adalah BPKP,  sehingga Penyidik seringkali meminta BPKP untuk  menerapkan  audit  investigasi  dalam  rangka  pengungkapan  jumlah  kerugian negara.  Namun,  ketika  laporan  hasil  audit  invetigasi  tersebut  dijadikan  sebagai  alat bukti dalam persidangan selalu saja dieksepsikan oleh terdakwa  yang didampingi  oleh kuasa  hukumnya  dan  selanjutnya  pihak  tersebut  melayangkan  gugatan  ke  Pengadilan Tata  Usaha  Negara.  Hal  tersebut  sering  kali  terjadi  karena  BPKP  dianggap  tidak
memiliki kewenangan dalam  hal  mengungkap kergian negara.  Selain itu, laporan hasil audit  yang  sering  menjadi  permasalahan  adalah  hasil  audit  insvestigasi  BPKP  ini  ini masuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau malah sebaliknya.
Berdasarkam  uraian di atas muncul ketertarikan  penulis untuk  menyusun karya tulis  ini dengan judul:  Formulasi  Hukum Pidana Dalam Menetapkan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi.

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tipe penelitian yuridis normatif,  yuridis empiris, dan yuridis komparatif. Penelitian yuridis normatif berarti penelitian dilakukan terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  topik  yang  diteliti. Sementara  itu,  penelitian  yuridis  empiris  berarti  penelitian  dilakukan  terhadap pelaksanaan dan implikasinya di lapangan ketika peraturan perundangundangan tersebut dilaksanakan.
Data  penelitian  berjeniskan  data  primer  dan  skunder.  Data  primer  melibatkan aturan  hukum  dan  perundangan  terkait;  Hukum  Acara  Pidana;  Pemberantasan  T.  P. Korupsi;  Badan  Pemeriksaan  Keuangan;  Pemeriksaan  Pengelolaan  uang    negara; Keududukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen, serta aturan negara dan perundang-undangan lain yang terkait bahasan di atas. Sementara untuk data skunder adalah data-data yang berasal dari buku,  literatur  dan  karya  ilmiah  yang  terkait  dengan  topik  hukum  pidana—khususnya tindak pidana korupsi.
Teknik sampling dalam  penelitian  ini  menggunakan non  probability  sampling jenis purposive  sampling. Teknik  pengambilan  sampel  yang  dilakukan  ini  lebih  pada penilaian subjektif peneliti terhadap responden.  Hasil dari penilaian tersebut  kemudian dianggap sebagai sampel yang mewakili populasi penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan  Hukum  Mengenai  Peran  BPK  dan  BPKP  dalam  Melakukan Penghitungan Keuangan Negara Pada kasus Pidana Korupsi
Dalam  perundang-undangan  yang  melibatkan  Pemberantasan  Tindak Korupsi—UU  No.  31  tahun  1999  dan  UU  No.  20  tahun  2001—tidak  benar-benar
menyebutkan  lembaga  yang  memiliki  hak  lebih  atas  perhitungan  kerugian keuangan  negara.  Akan  tetapi,  dalam  Pasal  32  ayat  1  UU  PTPK  secara  implisit dijelaskan  bahwa,  lembaga  yang  dimaksud  adalah  lembaga  yang  benar-benar mempunyai  kewenangan  dan  akuntan  publik  yang  telah  ditunjuk,  dimana  dalam prosesnya, keduanya telah benar-benar membuktikan kerugian negara berdasarkan perhitungan dan pembuktian nyata
Dalam kasus  tindak korupsi dua lembaga  yang  kerap disinggung  tidak lain adalah BPKP dan BPK.  Kedua lembaga ini mempunyai kewenangan  yang serupa. Akan  tetapi,  eksistensi  keduanya  dalam  persidangan  tergantung  pada  jaksa  dan surat  dakwaan,  apakah  kemudian  jaksa  akan  menggunakan  BPK  atau  BPKP sebagai lembaga yang menghitung jumlah kerugian negara?
Akan  tetapi,  bersandar  pada  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibu  Nanik Kushartanti—Jaksa  pada  Kejaksaan  Tinggi  Bandung—menyebutkan  bahwa  jaksa lebih  umum  menggunakan  jasa  BPKP  sebagai  badan  perhitungan  kerugian  uang negara.  Hal  itu  dikarenakan  prosedur  yang  digunakan  BPKP  lebih  sejalan  dengan asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  ringan  biaya.  Berbeda  dengan  prosedur  BPK yang  bersebrangan  dengan  hal  tersebut.  Sementara  itu  Bapak  Agustinus Triyonojati—Kepala  Bagian  Hukum  BPK  RP  Perwakilan  Daerah  Jawa  Barat— menegaskan  bahwa,  lama  proses  penghitungan  yang  dilakukan  BPK  tidak  lain karena  prosedur  BPK  itu  sendiri.  Menurut  beliau,  proses  perhitungan  yang dimaksud akan dilakukan oleh BPK wilayah perwakilan, lalu hasil dan kesimpulan akan  diserahkan  pada  BPK  pusat  untuk  dibahas  dalam  forum  rapat.  Setelah  hasil ditemukan dalam forum tersebut, hasil akan dikembalikan BPK Provinsi/Perwakilan, yang setelahnya akan diserahkan pada penegak hukum. Di sisi lain,  penulis  juga  menemukan  kesenjangan  SDM  dalam  tubuh  BPK  dibandingkan dengan  kasus  dugaan  korupsi  yang  di  Indonesia.  Penulis—berdasarkan  temuan— mendapati  SDM  BPK  cenderung  kualahan  dalam  menghadapi  kasus  korupsi  di Indonesia.
Secara yuridis normatif kewenangan BPKP memang diatur oleh PP No. 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengendalian intern pemerintah Kewenangan BPKP. Putusan  tersebut  kemudian  diperkuat  oleh  Putusan  MK  Nomor:  31/PUUX/2012 tanggal  23  Oktober  2012.  Berdasarkan  hirarki  tata  aturan  undang-undang  bahwa
kedudukan Undang-Undang lebih tinggi di banding Peraturan Pemerintah sehingga kewenangan BPK tetap didahulukan dibandingkan BPKP.
Mengacu  pada  Putusan  MK  Nomor:  31/PUUX/2012  tanggal  23  Oktober 2012,  kewenangan  BPK  dan  kewenangan  BPKP  diperjelas,  namun  kewenangan BPK  tetap  didahulukan  dalam  mengungkap  kerugian  negara.  Kewenangan  BPK tersebut dikuatkan dengan suatu peraturan perundang-unndangan yang lebih tinggi kedudukannya  dibandingkan  tata  aturan  perundangan  yang  mengatur  kewenangan BPKP.
Dalam  UU.  No.  31  Tahun  1999  mengenai  Pemberantasan  Korupsi  yang dirubah  menjadi  UU.  No.  20  20  Tahun  2001  untuk  seterusnya  disebut  UUPTPK tidak  menyebutkan  secara  jelas  mengenai  lembaga  yang  benar-benar  mempunyai wewenang  dalam  perhitungan  kerugian  negara  tersebut.  Akan  tetapi,  secara implisit,  lembaga  tersebut  dapat  ditemukan  pada  paparan  Pasal  32  ayat  (1) UUPTPK,  yang  menyebutkan  bahwa  badan  yang  berwenang  adalah  badan  yang telah diberikan hak dan kewenangan oleh peraturan dan perundang-undangan juga akuntan publik yang telah ditunjuk.
Dalam  sistem  tata  negara,  tiga  bagian  kekuasaan  tersebut  masing-masing dijalankan  berdasarkan  konsep  pembatas  kekuasaan  (separation  of  power)  oleh suatu lembaga atau organ negara, yaitu:
a. Kekuasaan  Legislatif,  yakni  kekuasaan  untuk  membuat  suatu  peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR, DPR dan DPD.
b. Kekuasaan  Eksekutif,  yakni  kekuasaan  yang  dimaksudkan  untuk  menjalankan tata laksana yang dijalankan oleh para eksekutif.
c. Kekuasaan  Yudisial,  yakni  kekuasaan  yang  dimaksudkan  untuk  menegakkan keadilan atau tata aturan yang berlaku. Pelaksana kekuasaan ini tidak lain adalah MA dan MK.
Kendati  ketiga  kekuasaaan  tersebut  dipisah  berdasarkan  masing-masing tugas dan wewenangnya, namun dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan  dan  negara,  dijalankan  berdasarkan  mekanisme  hubungan  kerja antarlembaga  Negara--prinsip  checks  and  balances—dalam  rangka  menjalankan tugas negara.
Ketiga  kekuasaan  di  atas  sama-sama  sederajat  dan  sama-sama  memiliki peran sebagai “checks and balances”. Melalui pola tersebut kekuasaan negara akan lebih  mudah  diatur  hingga  dikontrol.  Di  sisi  lain,  melalui  kontrol  tersebut, permasalahan  tersebut  penyalahgunaan  wewenang  pun  akan  lebih  mudah terhindarkan (Tommy Saragih: 2011).
Selain  ketiga  sudut  kekuasaan  di  atas,  ada  juga  BPK  yang  memiliki  peran untuk  mengawasi  kegiatan  keuangan.  Dengan  munculnya  BPK,  maka  negara Indonesia  tidak  berpaham  trias  politica  Montesqiue  secara  murni.  Dengan  tidak dianutnya secara konsisten, mungkin dikarenakan adanya kebutuhan suatu lembaga negara  yang  benar-benar  independen  serta  tidak  bernaung  pada  tiga  sudut kekuasaan di atas.
Dengan  demikian,  dalam  melaksanakan  tugas  serta  wewenangnya  BPK diharapkan  tidak  dapat  dicampurtangani  oleh  para  penguasa.  Seiring  kemajuan sistem tata negara, muncul lembaga yang serupa dengan BPK, yakni BPKP. Badan ini  bertanggung  jawab  langsung  pada  eksekutif.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa lembaga ini berada di bawah naung-naung eksekutif negara.
Dengan  munculnya  BPKP  ini,  maka  menimbulkan  polemik  terkait pemeriksaan atau pengawasan terhadap pengelolaan  uang negara. Oleh karena itu, perlu  ditinjau  lebih  mendalam  untuk  memperoleh  informasi  terkait  kedudukan kedua lembaga tersebut dalam sistem tata negara. Berdasarkan tugas dan fungsinya lembaga  BPK  dan  BPKP  apabila  dikaitkan  dengan  teori  lembaga  negara,  maka keduanya  dapat  dianggap  sebagai  lembaga  negara.  Kedua  lembaga  (BPK  dan BPKP)  merupakan  lembaga  negara  karena  lembaga  tersebut  bertujuan  untuk menjalankan  urusan  pemerintahan  dalam  bidang  pemeriksaan  dan  pengawasan pengelolaan uang  negara.
Hal ini juga didukung oleh pandangan Hans Kelsen tentang lembaga negara. Menurutnya lembaga negara  adalah lembaga  yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi  atas  tata  hukum  negara.  Meski  sudah  diketahui  bahwa  BPK  dan  BPKP merupakan  lembaga  negara,  namun  yang  perlu  diketahui  adalah  kedudukan lembaga  negara  tersebut.  Keberadaan  UUD  1945  dalam  sistem  tata  negara  sangat memiliki  keterkaitan  dengan  pengelompokan  lembaga-lembaga  negara  tertentu
dalam  penentuan  kedudukannya.  Lembaga-lembaga  tertentu  dalam  setiap  cabang kekuasaan memiliki kewenangannya masing-masing.
Kemudian  untuk  mewujudkan  tata  kerja  yang  baik  dibuatlah  hirarti peraturan  perundang-undangan.  Berikut  diuraikan  jenis  dan  hierarki  urutan Peraturan  Perundang-undangan  dalam  sistem  tata  negara  yang  dijadikan  acuan untuk mengklasifikasikan kedudukan suatu lembaga atau organ negara.
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Menetapkan  Kerugian  Negara  oleh  BPK dan  BPKP  pada  Kasus  Pidana  Korupsi  Kaitannya  dengan  Putusan  MK Nomor 31/PUU-X/2012
Permasalahan LHPKKN BPKP  yang dipergunakan KPK guna mencari alat bukti  juga  pernah  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Pintu  masuk  dari  perkara  ini terdapat  pada  pasal  6  UU  KPK.  Selain  itu  dijelaskan  pula  bahwa  komisi  tersebut memiliki  hak  dan  tugas  untuk  berkordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang. Sedang salah satu dari instansi tersebut adalah BPKP.
Pengujian  materi  perundangan  di  atas  telah  dilakukan  dan  diajukan  oleh salah seorang direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN), Eddie Widiono Suwondho. Dia  adalah  terdakwa  kasus  pengadaan  tenaga  lepas  di  tahun  2012.  Pada  kasus  ini terdakwa  menganggap  bahwa  hak  konstitusionalnya  diganggu  dengan  keberadaan undang-undang  tersebut.  Eddie  berpendapat  bahwa  hak  konstitusionalnya dilanggar.  Pelanggaran  tersebut  tidak  lain,  menurutnya,  akibat  pasal  6  UU  KPK. Sebab, alih-alih memohon perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK, KPK justru  menunjuk  LHPKKN  BPKP,  ditambah  permohonan  pengujian  materi terdakwa  ditolak  oleh  MK  yang  saat  itu  diketahui  Mahfud  MD.  Majelis menerangkan  bahwa  BPK  dan  BPKP  memiliki  peran  yang  keduanya  telah  diatur dalam  perundang-undangan.  Terlebih,  KPK  selaku  badan  pemberantasan  tindak korupsi tidak hanya berkoordinasi dengan BPK dan BPKP.
KPK  juga  berkoordinasi  dengan  pihak  lain  di  luar  BPK  dan  BPKP.  Salah satu  contoh  dalam  hal  ini  adalah  diundangnya  seorang  ahli,  meminta  bahan dan/atau informasi dari Inspektoran Jendral atau dengan memanfaatkan dari badan pemerintahan  yang  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  sama  dari  badan-badan  yang telah  disebutkan  di  atas.”  demikian  pertimbangan  majelis  MK  dalam  putusan Nomor 31/PUU-X/2012.
Selain putusan MK di atas, hakim pengadilan tinggi korupsi juga mendapati permasalahan  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  pada  kasus  mantan  Menteri Agama, Suryadharma Ali. Pada saat itu kuasa hukum terdakwa mempermasalahkan lembaga  yang  menghitung  kerugian  keuangan  negara  kala  itu,  LHPKKN  BPKP. Menurutnya, lembaga tersebut dianggap tidak memiliki kewenangan khusus dalam peran tersebut.
Apa  yang  dilakukan  pengacara  terdakwah  Suryadharma  Ali  tidak  jauh berbeda  dengan  banyak  penguasa  hukum  lain  yang  bergelut  dengan  permasalahan yang  sama.  Apa  yang  menjadi  keberatannya  ditolak.  Majelis  hakim  mengatakan bahwa  BPK  bukanlah  satu-satunya  badan  yang  berhak  mengihitung  kerugian keuangan negara. BPKP hingga akuntan publik pun dapat melakukan tugas tersebut jika  sudah  mendapat  restu  dari  penyidik.  Hal  di  atas  juga  telah  diperjelas  dalam putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012.
Penghitungan  kerugian  negara  kerap  menjadi  masalah  tersendiri  bagi perkara  korupsi.  Masalah  yang  cukup  umum  muncul  dalam  persidangan  kasus korupsi  adalah  pihak  mana  yang  berhak  melakukan  perhitungan  tersebut.  Akan tetapi,  menjawab  permasalahan  tersebut,  MA  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016.
SEMA di atas membahas tentang penerapan umusan hasil pleno MA tahun 2016  sebagai  tata  laksana  tugas  peradilan.  Satu  poin  dari  surat  di  atas  membahas tentang  bagaimana  BPK  memiliki  hak  konstitusional  untuk  menghitung  kerugian negara.  Akan  tetapi,  Kondisi  riilnya,  sejauh  ini,  penuntut  umum  kerap  kali memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara dari kedua lembaga, yakni BPK dan  BPKP  dalam  mengungkap  alat  bukti  persidangan.  Penuntut  kerap  menuntut perhitungan dilakukan oleh BPKP karena dinilai lebih cepat dibanding BPK. Meski begitu,  rumusan  SEMA  No.  4  Tahun  2016  tidak  benar-benar  mengikat  hakim. Siapa  pun  yang  melakukan  peran  tersebut,  Siapapun  yang  memeriksa  kerugian negara, baik BPK maupun BPKP, tidak harus diikuti hakim. Demikian pula dengan ahli. Jika kemudian ada satu atau ahli yang berpendapat tentang kerugian keuangan negara,  hakim  persidangan  tidak  diwajibkan  untuk  mengikuti  dan/atau mempertimbangkan pandangan tersebut.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan SEMA hanya lembaga yang mempunyai  kewenangan  secara  konstitusional.  Akan  tetapi,  SEMA  juga  tidak melarang  BPKP—atau  bahkan  instansi  lain—melakukan  tugas  layaknya  BPK. Kendati  kondisi  demikian,  KPK  masih  tetap  melakukan  kajian  terhadap  peraturan dengan  pendekatan focus  group  discussion (FGD)  bersama  para  ahli.  Menurut Wakil  Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi;  jika  menimbang  putusan  MK tersebut, masing-masing lembaga yang berkompeten dapat melakukan penghitungan  kerugian  negara,  tidak  harus  BPK  yang  melakukan.  Baik  BPK maupun  BPKP,  keduanya  adalah  institusi  negara  yang  mempunyai  keterampilan guna  melaksanakan  tugas  penghitungan  negara.  Sementara  itu,  Laode menambahkan bahwa, keduanya juga kerap membantu KPK dalam mencari barang bukti  kasus  dugaan  korupsi.  Sehingga  sangat  mungkin  keduanya  diterapkan  guna kepentingan perhitungan kerugian negara.

## Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  di  atas  penulis  mendapati  beberapa  kesimpulan sebagaimana yang diterangkan berikut:
1. Bahwa,  kewenangan  BPK  dalam  mengungkap  kerugian  negara  secara  yuridis memang  diatur  dalam  UU  No.  15  tahun  2006  mengenai  BPK.  Perundangan tersebut  perpendapat  bahwa  BPK  merupakan  sebuah  lembaga  negara  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk  memeriksa  dan  memantau  keuangan  negara. Akan  tetapi  penerapannya  tergantung  dari  jaksa  apakah  menggunakan  BPK  atau lembaga  lain  selain  BPK,  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  putusan  No. 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Bd,  dimana  dalam  putusan  tersebut  lembaga  yang dipakai  dalam  dakwaan  jaksa  utuk  menghitung  besarnya  kerugian  keuangan Negara adalah BPKP. Secara yuridis normatif baik BPK maupun Lembaga BPKP sama  sama  berwenang  dalam  menghitung  jumlah  kerugian  negara  akibat  kasus korupsi. Dalam prakteknya alasan jaksa tidak memakai BPK dalam  mengungkap kerugian  negara  adalah  karena  prosedur  yang  dilakukan  oleh  BPK  jika  diminta oleh penyidik dalam hal ini jaksa untuk menghitung serta memberikan kesimpulan dari  hasil  penghitungan  yang  dilakukan  oleh  BPK  sangatlah  lama,  dan  secara umum BPK hanya ahli dalam bidang penghitungan dan audit pemeriksaan tetapi
jika terkait dengan masalah teknis atau kualitas suatu obyek yang di korupsi, BPK tidak  mempunyai  keahlian  dalam  bidang  tersebut.  Namun  bila  menatap  hirarki peraturan  negara  maka  kewenagan  BPK  tetap  didahulukan  dalam  mengungkap kerugian  negara.  Selain  jaksa,  persoalan  penggunaan  BPK  juga  bergantung  pada keputusan hakim, karena dalam menentukan besarnya kerugian negara didasarkan pada  fakta  dan  bukti  nyata  dalam  persidangan  bukan  terikat  pada  hasil  temuan dari BPK atau lembaga lainnya.
2. Kebijakan  hukum  pidana  dalam  menetapkan  kerugian  negara  oleh  BPK  dan BPKP  pada  kasus  tindak  pidana  korupsi  kaitanya  dengan  putusan  MK  Nomor 31/PUU-X/ 2012 bahwa BPKP berwenang untuk menghitung kerugian negara, hal tersebut didasarkan pada Pasal 53 Keppres No. 103 Tahun 2001, Pasal 35 ayat (8), Keppres  No.  110  Tahun  2001,  Pasal  49  ayat  (2)  PP  No.  60  Tahun  2008  dan Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor:  PER-1341/L/D6/2012  tentang  Pedoman Penugasan  Bidang  Investigasi/Bukti  TI,  TII-15.  Hal  tersebut  juga  dipertegas kembali  dengan  keluarnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  putusan  Nomor: 31/PUU-X/2012  tanggal  23  Oktober  2012  yang  menyatakan  bahwa  BPKP berwenang  untuk  menghitung  kerugian  negara.  Selain  itu,  keluarnya  Peraturan Presiden  Nomor  192  Tahun  2014  tentang  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  dan  Intruksi  Presiden  No.  9  Tahun  2014  tentang  Peningkatan Kualitas  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Keandalan  Penyelenggaraan  Fungsi Pengawasan  Intern  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Kesejahteraan  Rakyat  memberi kepastian  hukum  kepada  BPKP  terkait  kepastian  lembaga  tersebut  dalam menghitung  kerugian  negara.  Putusan  MK  dan  Peraturan  Presiden  sebagaimana telah  disebutkan  di  atas  sedikit  banyaknya  telah  menjawab  beragam  pertanyaan terkait keabsahan BPKP dalam perhitungan kerugian negara akibat kroupsi.

## BIBLIOGRAFI
Akbar,  Patrialis,  2013, Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945 , Sinar Grafika, Jakarta.
Ali,  Mahrus,  2013, Asas,  Teori  dan  Praktek  Hukum  Pidana  Korupsi, UII  Press, Yogyakarta.
Ali, M.A. Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  2010, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Andi  Gadjong,  Agussalim,  2007, Pemerintahan  Daerah  (Kajian  Politik  dan  Hukum) , Ghalia Indonesia, Bogor.
Arifin,  Firmansyah,  dkk.,  2005, Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antar Lembaga Negara , Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly,  2006, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi, Setjen dan Kepanitraan MK RI, Jakarta.
______________, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta.
Atmadja,  I Dewa Gede,  2010, Hukum  Konstitusi:  Problematika  Konstitusi  Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang .
Atmasasmita,  Romli,  2004, Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  dan  Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung.
Atmosudirdjo, 1981 , Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Barnett, Hillaire., 2011, Constitutional & Anministrative Law , eighth edision, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.
Budiardjo,  Miriam,  2008 ,  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Chaerudin,  dkk,  2008, Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.
Chazawi,  Adami,  2005, Hukum  Pidana  Materiil  dan  Formil  Kurupsi  di  Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.
Djaja, Ermansjah, 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.