Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume 3, Issue 2, July 2019
THE EFFECTIVENESS OF PROSPECTIVE DEVELOPMENT IN COMMUNITY INSTITUTIONS TO PREVENT HAPPENING REVOCATION OF CRIMINAL ACTS (Study at the Padang IIA Class Correctional Institution)

## EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA

## (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Padang)’’

## Besse Patmawanti
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti Email: bessepatmawanti@gmail.com

## ABSTRACT
The  guidance  function  has  been  carried  out  in  an  integrated  manner  between  the Trustees  and  those  who  are  fostered  and  the  community  to  improve  the  quality  of correctional facilities. It is intended that the wargabinaan be aware of their mistakes and improve  themselves  so  as  not  to  repeat  the  criminal  acts  in  the  future.  Pancasila  as  the ideal  foundation  of  the  correctional  system,  mentions  the  existence  of  balance  and harmony both in human life as a person, and in relations with society in relation to nature, as  well  as  relations  with  God.  The  implementation  of  prisoner  guidance  to  prevent  the occurrence of repetitions of crime is guided by Law No. 12 of 1995 concerning Prisoners, prisons strongly uphold the human rights of every human being, guidance provided to the assisted  people  is  only  intended  so  that  the  inmates  will  no  longer  repeat  criminal  acts after  free  from  criminal  sanctions  imposed  upon  him  for  acts  he  has  committed  so  that after being returned to the community, the assisted citizens can become good individuals and obey the applicable law. The obstacle faced by the correctional institutions in carrying out  guidance  to  prisoners  is  over  capacity  in  terms  of  the  number  of  prisoners  not  in accordance  with  the  capacity  provided,  the  number  of  employees  who  are  not  in accordance  with  the  number  of  prisoners  and  another  obstacle  is  the  placement  of prisoners.
Ketwords: Correctional Institution, coaching, prevention of criminal acts

## ABSTRAK
Fungsi  pembinaan  telah  di  laksanakan  secara  terpadu  antara  Pembina  dan  yang dibina  serta  masyaraakat  untuk  menigkatkan  kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan.  Hal ini  bertujuan  agar  wargabinaan  menyadari  kesalahanya  dan  memperbaiki  diri  agar    tidak mengulangi  tindak  pidana  di  masa  yang  akaan  datang.  Pancasila  sebagai  landasan  ideal dari  sistem  pemasyarakatan,  menyebutkan  adanya  keseimbangan  dan  keselarasan  baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dan dalam hubungan dengan masyarakat hubungan
dengan  alam,  maupun  hubungan  dengan  tuhan.  Pelaksanaan  pembinaan  narapidana  guna mencegah  terjadinya  pengulangan  tindak  pidana  berpedoman  pada  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyaraktan,  lembaga  pemasyarakatan  sangat menjunjung  tinggi  hak  asasi  setiap  manusia,  pembinaan  yang  di  berikan  terhadap  warga binaan hanya bertujuan agar para warga binaan tidak lagi mengulangi tindak pidana setelah bebas  dari  pidana  yang  di  jatuhkan  padanya  atas  perbuatan  yang  telah  ialakukan  agar setelah  di  kembalikan  kelingkungan  masyarakat  warga  binaan  bias  menjadi  pribadi  yang baik  serta  patuh  akan  hukum  yang  berlaku.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana adalah over capacity dalam  hal  jumlah  narapidana  tidak  sesuai  dengan  kapasitas  yang  disediakan,  jumlah pegawai  yang  tidak  sesuai  dengan  jumlah  narapidana  dan  kendala  lainnya  adalah penempatan narapidana tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan, pembinaan, penanggulangan tindak pidana

## PENDAHULUAN
Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan  suatu  usaha  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  terhadap  warga  binaan Pemasyarakatan  (C.I.Harsono,    1995:31).  Fungsi  pembinaan  telah  di  laksanakan  secara terpadu  antara  pembina  danyang  dibina  serta  masyarakat  untuk  menigkatkan  kualitas warga binaan pemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahanya dan  memperbaiki  diri  agar  tidak  mengulangi  tindak  pidana  di  masa  yang  akan  datang. Pancaila  sebagai  landasan  ideal  dari  sistem  pemasyarakatan,  menyebutkan    adanya keseimbangan  dan  keselarasan  baik  dalam  hidup  manusia  sebagai  pribadi,  dan  dalam hubungan  dengan  masyarakat  hubungan  dengan  alam,  maupun  hubungan  dengan  tuhan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan  yang  terjalin  antara  individu  pelanggar  hukum  dengan  pribadinya  sebagai manusia,  antara  pelanggar  dengan  sesama  manusia,  antara  pelanggar  dengan  masyarakat serta  alamnya.  Kesemua  hubungan  tersebut  berada  dalam  lindungan  Tuhan  Yang  Maha Esa.
Selain  itu  pembinaan  juga  dilakukan  terhadap  pribadi  dari  narapidana  itu  sendiri tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiridan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan UU Nomor 12 tahun  1995    tentang  pemasyaraktan  di  lakukan  secara  bertahap  sampai  pada  upaya pengintergrasian  narapidana  konsep  pemasyarakatan  di  Indonesia  diperkenalkan  secara formal  peertama  kali  oleh  Sahardjo  saat  pemberian  gelar  Doktor  Honoris  Casua  dalam bidang ilmu  hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 juli 1963. Saat itu beliau  adalah  Menteri  kehakiman  republik  Indonesia.  Oleh  beliau  pemasyarakatan  di nyatakan  sebagai tujuan  dari  pidana  karna  di  samping  menimbulkan  derita  pada terpidana agar  bertaubat,  mendidik  supaya  ia  dapat  menjadi  anggota    masyarakat  Indonesia  yang berguna  dan  berbakti  pada  nusa  dan  bangsa  Pemasyarakatan  semakin  mantap  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang  pemasyarakatan  maka makin  kokoh  usaha-usaha  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  sistem  Pemasyarakatan, sebaagai  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  warga  binaan Pemasyarkatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara yang Pembina dengan    yang  dibina,serta  untuk  menigkatkan  kualitas  warga  binaan  Pemasyaraktan  dan disamping itu juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai  warga  Negara  yang  baik  dan  bertanggung  jawab  dan  dengan  adanya  konferensi dinas  direktur-direktur  penjara  seluruh  Indonesia  yang  di  adakan  di  lembang  ini,  juga menghasilkan  sepuluh  prinsip  umum  pemasyarakatan.Prinsip-prinsip  tersebut  adalah (A.Widiada Gunakaya, 1995:77);
1) Orang yang tersesat di ayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
3) Tobat tidak dapat di capai dengan penyiksaaan, melainkan dengan bimbimngan:
4) Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  lebih  buruk/lebih  jahat  daripada  sebelum  ia masuk penjara:
5) Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak  ,  narapidana  harus  dikenalkan  dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat:
6) Pekerjaan  yang  di  berikan  kepada  narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi  waktu,  atau hanya diperuntukan pada kepentingan jawatn atau kepentingan Negara semata;
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
Untuk  melaksanakan  pembinaan  terhadap  narapidana  agar  tercapainya  tujuan  dari sebuah pembinaan yang menusiawi yang menghilangkan sistem sebelumnya yang tidak lagi sesuai dengan norma kemanusiaan maka  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dalam pasal 12 disebutkan.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Guna  Mencegah  Terjadinya  Pengulangan Tindak Pidana.
Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 pembinaan  yang  di  lakukan  harus  sesuai dengan kebutuhan dari setiap narapidana dan terkontrol dengan baik dengan tahapan-tahapan yang telah di tentukan oleh petugas pelaksana pembinaan narapidana di dalam lingkungan lapas. Kegiatan  pembinaan  yang    yang  dilaksanakan  di  Lapas  dimulai  dari  sejak  masuknya seseorang menjadi narapidana sampai kepada narapidana tersebut selesai menjalani pidana.
Adapun Tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dibagai atas:
Tahap  awal.  Pembinaan  pada  tahap  awal  ini  dimulai  sejak  berstatus  sebagai narapidana sampai menjalani sepertiga masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan rencana program pembinaan bagi narapidana selanjutnya. Pada tahapan ini pengawasan dilakukan secara maximum security.
Dalam  masa  pembinaan  tahap  awal  ini  dilakukan  pembinaan  kepribadian  yang  dapat meliputi :
1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual / kecerdasan

## 4. Pembinaan kesadaran hukum
Tahap  Lanjutan  Pertama.  Tahap  pembinaan  lanjutan  tingkat  pertama  ini  dimulai sejak  narapidana    telah  menjalani  sepertiga  masa  pidana  sampai  setengah  masa  pidana. Pada  tahap  pembinaan  ini  kegiatan  pembinaan  yang  dilakukan  adalah  disamping  pogram pembinaan kepribadian juga dilaksanakan pembinaan kemandirian.
Kegiatan pembinaan kemandirian ini antara lain dengan memberikan bekal berupa:
1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
2. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
4. Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri,  pertanian,  perkebunan  dengan teknologi madya.
Dalam tahap pembinaan lanjutan pertama ini pengawasan terhadap narapidana telah menurun kepada pengawasan secara medium security .
Tahap lanjutan kedua / tahap asimilasi. Tahap pembinaan terhadap narapidana pada masa  ini  adalah  setelah  narapidana menjalani  setengah  masa  pidana  sampi  menjalani  dua pertiga  masa  pidana  .  Tahap  ini juga  sering  disebut  dengan  tahap  asimilasi,  dimana  pada tahap  asimilasi  ini  narapidana  telah  dapat  melakukan  kegiatan  dengan  membaurkan  diri dengan  masyarakat  luar.  Pada  tahap  ini  pembinaan  narapidana  telah  dinilai  oleh  Tim
Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  yang  menurut  penilaian  tim  tersebut  narapidana  telah memperoleh  kemajuan  pembinaan  mental  dan  keterampilan  maka  wadah  pembinaan diperluas  dengan  memberikan  program  asimilasi  yakni  membaurkan  diri  di  tengah kehidupan masyarakat (berada di luar tembok).
Program  asimilasi  itu  sendiri  dapat  dilakukan  di  dalam  lapas  dan  di  Luar  Lapas, kegiatannya dapat berupa:
1. Asimilasi sekolah
2. Menjalankan Ibadah
3. Mengikuti bakti sosial
4. Olah Raga
5. Cuti Menunjungi Keluargan (CMK)
6. Bekerja pada pihak Ke III di luar Lapas
7. Asimilasi di Lapas Terbuka
8. dan lain-lain
Dalam tahap pembinaan ini pengawasan terhadap narapidana sudah beralih kepada pengawasan minimum security .
Tahap akhir / tahap integrasi. Masa pembinaan ini adalah apabila narapidana telah menjalani  dua  pertiga  dari  masa  pidana  yang  sebenarnya  dan  menurut  TPP  narapidana yang  bersangkutan  dinilai  telah  siap  untuk  diterjunkan  kembali  ke  masyarakat,  maka narapidana  tersebut  dapat  diusulkan  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti  Menjelang  Bebas (CMB)  maupun  Cuti  Bersyarat  (CB).  Pada  tahap  ini  keseluruhan  program  pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.
Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990  tentang   Pola   Pembinaan  Narapidana, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan  meliputi  tahanan,  pelayanantahanan,  pembinaan  narapidana  dan  bimbingan klien.
1. Pelayanan  tahanan  adalah  segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  dari  mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan  narapidana  adalah  semua  usaha  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki dan  meningkatkan  akhlak  (budi  pekerti)  para  narapidana  yang  berada  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.
3. Bimbingan  klien  ialah  semua  usaha  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan diluar tembok.
Ditinjau  dari  segi  bahasa,  Pembinaan  diartikan  sebagai  Proses,  cara,  perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih  baik  Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pembinaan  berdayaguna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12  Tahun  1995,  dalam  rangka  pembinaan  terhadap  narapidana  di  LAPAS  dilakukan penggolongan atas dasar:
1. Umur;
2. Jenis Kelamin;
3. Lama Pidanayang dilakukan;
4. Jenis Kejahatan; dan
5. Kriteria  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  perkembangan pembinaan.
Pada  dewasa  ini  proses  pembinaan  yang  dilakukan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi seperti apa yang terjadi di masa lalu, Lembaga Pemasyarakatan berupaya  dan  berkerja  keras  semaksimal mungkin  untuk  memperbaiki  kinerja  dan  sistem pembinaan terhadap para warga binaan dengan rasa kemanusian yang berlandaskan kepada hak asasi manusia agar setiap warga binaan mempunyai haknya sebagai narapidana. Dalam penjelasan Undang-undang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa :
“Sistem  pemenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai  suatu  sistem  dan  sarana  yang  tidak  sejalan  dengan  konsep  rehabilitasi  dan reintegrasi  sosial  agar  narapidana  menyadari  kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak  untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungan”
Dengan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyaraktan,  Lembaga  Pemasyarakatan  sangat  menjunjung  tinggi  hak  asasi  setiap manusia,  pembinaan  yang  di  berikan  terhadap  warga  binaan  hanya  bertujuan  agar  para warga  binaan  tidak  lagi  mengulangi  tindak  pidana  setelah  bebas  dari  pidana  yang  di jatuhkan  padanya  atas  perbuatan  yang  telah  ia  lakukan  agar  setelah  di  kembalikan  ke lingkungan  masyarakat  warga  binaan  bisa  menjadi  pribadi  yang  baik  serta  patuh  akan hukum yang berlaku. 1
Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaaan Terhadap Narapidana
Pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai aturan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, pihak lembaga pemasyarakatan menemukan kendala-kendala, yaitu :
1. Over Capacity
Over  capacity dimaksudkan  bahwa  banyaknya  jumlah  narapidana  yang  ditampung dalam  sebuah  lembaga  pemasyarakatan  tidak  sesuai  dengan  kapasitas  yang  tersedia.
1 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  dengan  Heddry  Yadi,  A,Md.IP.,  S.H.,  KasiBinadik  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 02 Desember 2018, jam 10.30 WIB
Seperti yang kita ketahui narapidana yang ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Klas II  A  Padang  mencapai  kurang  lebih  1000  orang.  Sedangkan  daya  tampung  yang sebenarnya  hanya  berkisaran  500  orang.Tentu  saja  ini  menjadi  kendala  utama  yang dihadapi  oleh  pihak  lembaga  pemsayarakatan  karena  banyaknya  narapidana  yang  ada. Dengan adanya masalah over capacity ini pemerintah mencoba menyelesaiakan masalah ini dengan berbagai cara agar sistim pembinaan berjalan secara kondusif dan tujuan dari lembaga  pemasyarakatan  dalam  membina  warga  binaan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari memindahkan narapidana yang telah tergolang dalam kategori residivis dan yang dijatuhkan hukuman di atsas sepuluh tahun semua  itu  di  lakukan  untuk  menanggulangi  over  capacity  serta  mempercepat pembebasan  terhadap  narapidana  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dalam  proses pembinaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  yakni  dengan  program reintergrasi  seperti,  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti  Bersyarat  (CB),  dan  Cuti Menjelang  Bebas  (CMB).  Serta  menambah  unit  Rumah  Tahanan  (RUTAN)  yang  di peruntukan  bagi  tahanan  yang  belum  mendapatkan  vonis  hukuman  atau  sedang menjalani proses peersidangan sampai ia berstatus narapidana.
2. Kurangnya jumlah pegawai
Jumlah  pegawai  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  Padang  tidak  sesuai dengan jumlah narapidana yang ditampung. Kurangnya jumlah pegawai mengakibatkan kurang  maksimalnya  pembinaan  terhadap  narapidana.  Perbandingan  jumlah  pegawai dengan  kapasitas  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  sangat  jauh  untuk menciptakan suasana pembinaan yang efektif dan kondusif karna minimnya tenaga ahli dalam  hal  ini,  maka  pihak  lembaga  pemasyarakatan  mencoba  mengajukan  perekrutan
pagawai  setiap  tahun  untuk  mengoptimalkan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemasyarakatan,  serta  memberdayakan  pegawai  staf  sebagai  tenaga  ahli  dalam pengamanaan serta pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan Klas  II A Padang.

## 3. Pembagian penempatan narapidana
Di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, narapidana dari berbagai tindak pidana ditempatkan  dalam  satu  ruangan.  Mereka  digabungkan  tanpa  adanya  pembagian.Tentu saja ini menjadi kendala sebab apabila narapidana digabungkan maka bisa jadi mereka bertukar  fikiran  dalam  hal  melakukan  tindak  pidana.Sebaiknya  dalam  hal  penempatan narapidana  dibagi  atau  ditempatkan  sesuai  dengan  jenis  tindak  pidana  yang dilakukan.Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  terjadi  lagi  tindak  pidana.    Dalam  ini  pihak lembaga pemsyarakatan sangat di sulitkan karna daya tamping yang kurang serta jumlah kamar yang belum optimal untuk para narapidana, dan untuk menyikapi hal ini lembaga pemasyarakatan  sudah  mencoba  beberapa    langkah  untuk  menyikapi  kendala  yang terjadi,  yakni  menempatkan  warga  binaan  yang    masih  tergolong  di  bawah  umur  atau anak  di  dalam  blok  anak,  kemudian  wanita  di    tempatkan  pada  sel  dan  blok  khusus wanita,  dan  yang  baru-baru  ini  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyaraktan  mencoba menempatkan narapidana kasus narkoba dalam satu sel dan blok khusus narkoba, begitu juga  dengan  narapidana  khusus  tindak  pidana  khusus  korupsi.  Dan  juga  penerapan pembinaan  yang  kurang  tepat  sasaraan  juga  menjadi  salah  satu  kendala  dalam menerapkan pembinaan guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.,

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah terjaadinya pengulangan tindak pidana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaraktan, lembaga  pemasyarakatan  sangat  menjunjung  tinggi  hak  asasi  setiap  manusia,  pembinaan yang di berikan terhadap warga binaan hanya bertujuan agar para warga binaan tidak lagi mengulangi  tindak  pidana  setelah  bebas  dari  pidana  yang  di  jatuhkan  padanya  atas perbuatan  yang  telah  ia  lakukan  agar  setelah  di  kembalikan  ke  lingkungan  masyarakat warga  binaan  bisa  menjadi  pribadi  yang  baik  serta  patuh  akan  hukum  yang  berlaku  dan kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  lembaga  pemasyarakatan  dalam  melaksanakan pembinaan  terhadap  narapidana  adalah  over  capacity  dalam  hal  jumlah  narapidana  tidak sesuai dengan kapasitas yang disediakan, jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana  dan  kendala  lainya  adalah  penempatan  narapidana  tidak  sesuai  dengan  tindak pidana yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Widiada Gunakaya., Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan , armico, bandung, 1995 Andi Hamzah, Sistem Pidanadan Pemidanaan , Pradnya Paramita, Bandung, 1993
Astrawanta, Pemasyarakatan Dalam  Revolusi Manusia, Gedung Sutari, Jakarta, 1966
C.I Harsono, Dampak Psikologis Akibat Penjara , Bali post, bali, 1987