## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 27 - 36
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4085
PENEGAKAN

## HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN    DALAM  MEDIA  SOSIAL  MENURUT  UNDANG- UNDANG  NOMOR  19  TAHUN  2016  TENTANG  PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11

## TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Persatuan Putra Zalukhu 1) , Ivan Trimanjaya Laia 2) , Lestari Victoria Sinaga 3) , Gomgom TP Siregar 4)
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia 1,2,3,4)
Corresponding Author : putrazaluhu@gmail.com 1) , ivantrimanjaya99@gmail.com 2) , missthary35@gmail.com 3) , gomgomsiregar@gmail.com 4)

## History:
Received  : 25 November 2023 Revised : 10 Desember 2023
Accepted  : 23 Desember 2023
Published  : 19 Januari 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  memberi  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  aktivitas  demi memenuhi  kebutuhannya  dan  melakukan  interaksi  dengan  manusia  lainnya  dimana  pun  dia  berada. Teknologi  juga  membawa  keuntungan  seperti  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan  kejahatan.  Adapun  bentuk-bentuk  kejahatan  yang  ada  saat  ini  semakin  hari  semakin bervariasi.  Penghinaan  merupakan  tindakan  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  seorang  individu  atau kelompok  lain  dalam  berbagai  aspek.  Tujuan  penelitian  ini  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Pengaturan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penghinaan  di  Media  Sosial  menurut  Undang-Undang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Penegakan  Hukum  terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Penghinaan  di  Media  Sosial,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Pertimbangan Hukum  Hakim  dalam  mengadili  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor.  98/Pid.Sus/2019/PN  Mdn atas nama ZAHARA AS.

## Kata Kunci: Penghinaan,Media Sosial,Penegakan Hukum

## Abstract
Technological developments make it easy for people to carry out activities to meet their needs and interact with other humans wherever they are. Technology also brings advantages such as making it easy for people to carry out their daily activities. Technological development is also one of the factors that can lead to crime. The forms of crime that exist today are increasingly varied. Insult is an act of communication committed by an individual or another group in various aspects. The purpose of this study is to find out and analyze the legal arrangements for criminal insults on  social  media  according  to  the  Information  and  Electronic  Transactions  Act,  to  find  out  and  analyze  law enforcement  against  perpetrators  of  criminal  acts  of  insults  on  social  media,  to  find  out  and  analyze  the  legal
Persatuan Putra Zalukhu 1) , Ivan Trimanjaya Laia 2) , et al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan  Dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang…
considerations of judges in trying decisions. Medan District Court Number. 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn on behalf of ZAHARA AS.

## Keywords: Humiliation, Social Media, Law Enforcement

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  terus  memberikan  kontribusi  besar  dalam  menyederhanakan aktivitas  sehari-hari  manusia  (Yumarni,  2022).  Internet,  sebagai  produk  utama  dari teknologi  informasi  dan  komunikasi,  mengalami  perkembangan  yang  pesat  dan mendominasi  hampir  semua  bidang  kehidupan  manusia.  Fenomena  ini  tidak  hanya terjadi  di  tingkat  nasional,  tetapi  juga  secara  global,  mencerminkan  masuknya masyarakat  ke  dalam  era  peradaban  baru  di  mana  ketergantungan  sepenuhnya  pada teknologi informasi digital menjadi kenyataan. Peran internet telah memengaruhi cara manusia  berinteraksi,  bekerja,  dan  mendapatkan  informasi.  Transformasi  ini menciptakan perubahan signifikan dalam gaya hidup sehari-hari. Komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat melalui platform sosial, email, dan aplikasi pesan instan. Selain itu, akses cepat ke informasi melalui mesin pencari dan situs web telah mengubah cara kita belajar dan bekerja. Pergeseran menuju masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada  teknologi  informasi  digital  membawa  tantangan  dan  peluang  baru.  Meskipun kemudahan  dan  efisiensi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sangat  diapresiasi, dampaknya  terhadap  privasi,  keamanan,  dan  ketidaksetaraan  juga  menjadi  sorotan. Oleh  karena  itu,  sambil  memanfaatkan  kemajuan  teknologi,  penting  bagi  masyarakat untuk  memahami  dan  mengelola  dampaknya  agar  pemanfaatannya  tetap  seimbang dan bertanggung jawab.
Kemajuan  teknologi  informasi,  media  elektronik,  dan  globalisasi  telah  merasuki hampir  semua  sektor  kehidupan  dalam  era  globalisasi  saat  ini.  Internet,  yang  dapat diakses  melalui  media  elektronik  seperti  komputer,  ponsel,  dan  gadget,  menjadi indikator  signifikan  dari  kemajuan  teknologi.  Oleh  karena  itu,  tidak  jarang  seseorang menggunakan  media  elektronik  sebagai  alat  untuk  menyampaikan  pendapat, informasi,  atau  ekspresi  diri.  Namun,  perlu  kehati-hatian  dalam  pemanfaatannya karena  pendapat  atau  informasi  yang  disampaikan  dapat  bertentangan  dengan  rasa kehormatan  individu  lain  atau  bahkan  dapat  mencemarkan  nama  baik  mereka. Mengingat  bahwa  kejahatan  pencemaran  nama  baik bersifat  sangat  subjektif  dan  sulit diukur,  bijaksana  untuk  mempertimbangkan  dengan  hati-hati  ketika  menyampaikan pendapat atau berbagi informasi.
Pencemaran nama baik secara harfiah merujuk pada suatu tindakan yang bertujuan untuk merendahkan seseorang atau menurunkan status sosialnya. Meskipun istilah ini memiliki  makna  yang  luas  dan  mencakup  berbagai  niat  dan  tujuan,  esensinya  dapat dibandingkan dengan kecenderungan atau perasaan malu. Uniknya, terlibatnya pihak lain  tidak  selalu  diperlukan  dalam  tindakan  penghinaan  ini.  Pencemaran  nama  baik bisa  menjadi  cara  untuk  mengurangi  rasa  bangga  yang  berlebihan  atau  untuk
Persatuan Putra Zalukhu 1) , Ivan Trimanjaya Laia 2) , et al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan  Dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang…
meningkatkan  kesadaran  akan  harga  diri  seseorang.  Menghina  orang  lain  seringkali berfungsi  sebagai  bentuk  cambuk  atau  tindakan  penindasan  yang  umum,  digunakan untuk menunjukkan kekuatan atau dominasi kepada orang lain.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP), tindak pidana  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  diatur  secara  rinci  dalam  Pasal  310 ayat  (1)  dan  ayat  (2),  serta  Pasal  311  ayat  (1).  Ketika  perbuatan  penghinaan  atau pencemaran  nama  baik  dilakukan  melalui  internet  dan  mengakibatkan  gangguan terhadap ketertiban umum serta merugikan pihak-pihak yang dituduh, maka tindakan tersebut  dapat  dianggap  sebagai  tindak  pidana.  Kejahatan  dunia  maya,  termasuk menghina  atau  mencemarkan  nama  baik  orang  lain  secara  daring,  dianggap  sebagai pelanggaran  hukum  dan  dapat  dikenai  sanksi pidana  menurut  KUHP.  Tindak  pidana pencemaran nama baik dijelaskan dalam Bab XVI KUHP, khususnya Pasal 310 hingga Pasal 320, yang membahas tindak pidana pencemaran nama baik. Jika ada pihak yang merasa  terganggu  atau  merasa  khawatir  terkait  perbuatan  pencemaran  nama  baik, tindakan  hukum  dapat  diambil.  Menurut  KUHP,  seseorang  dapat  dianggap  bersalah atau difitnah jika dengan sengaja mencela harkat, martabat, atau kedudukan seseorang. Istilah "menghina" diartikan sebagai menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dan tindakan ini biasanya membuat pihak yang diserang merasa malu. Oleh karena itu, KUHP  menetapkan  norma-norma  hukum  untuk  melindungi  kehormatan  dan  nama baik individu dari tindakan yang merugikan tersebut.
Kemajuan teknologi yang sangat cepat telah memicu pembentukan Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  (Fitri,  2022).  Perubahan  dramatis  dalam aktivitas  kehidupan  manusia  yang  disebabkan  oleh  teknologi  ini  menyebabkan munculnya delik-dalil dan pelanggaran hukum baru. Larangan menyebarkan informasi dan/atau  fitnah  melalui  media  sosial  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UUD  ITE).  Meski  demikian, tampaknya  pengaturan  ini  tidak  memberikan  dasar  yang  kuat,  baik  dari  perspektif yuridis,  filosofis,  maupun  humanistik/sosiologis.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  berbagai interpretasi  yang  berbeda,  terutama  dalam  konteks  pencegahan,  penegakan  disiplin, dan  pembatasan  kebebasan  berpendapat.  Bahkan,  hal  ini  dapat  mengakibatkan timbulnya delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE.
Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi terhadap seseorang yang  dianggap  melakukan  pencemaran  nama  baik  antara  lain  tercantum  dalam  Pasal 27  ayat  (3)  UU  ITE  dan  Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE.  Artinya,  UU  ITE  memberikan  dasar hukum  bagi  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  yang  melibatkan  pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Informasi  yang  Anda  berikan  memberikan  gambaran  mengenai  kasus  penghinaan yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  atas  nama  ZAHARA  AS  terhadap  Presiden.  Dalam surat  dakwaan  Penuntut  Umum  pada  putusan  Pengadilan  Tinggi  Negeri  Medan, disebutkan bahwa Terdakwa melakukan tindakan penghinaan pada hari Senin, tanggal
Persatuan Putra Zalukhu 1) , Ivan Trimanjaya Laia 2) , et al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan  Dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19

## Tahun 2016 Tentang…
21 Oktober 2018, sekitar pukul 06.30 WIB. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di Jalan Selambo  No.  26-A,  Medan,  Kelurahan  Amplas,  Kecamatan  Medan  Amplas,  Kota Medan, atau tepatnya di dalam rumah terdakwa atau mungkin pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dalam konteks hukum,  tindakan  penghinaan  terhadap  seorang  presiden  dapat  menjadi  suatu pelanggaran  yang  serius.  Prosedur  hukum,  termasuk  sidang  di  Pengadilan  Tinggi Negeri  Medan,  akan  menentukan  apakah  Terdakwa  bersalah  dan  menentukan  sanksi yang  sesuai.  Perkembangan  lebih  lanjut  mengenai  kasus  ini  dapat  ditemukan  melalui laporan berita atau keputusan pengadilan yang mungkin telah diambil setelah tanggal pemotretan pengetahuan saya pada Januari 2022.
Berdasarkan  informasi  yang  diberikan,  Terdakwa,  yaitu  ZAHARA  AS,  didakwa karena  menerima  kalimat  atau  artikel  yang  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  terhadap  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA).  Artikel  tersebut  disampaikan  melalui handphone  milik  ZAHARA  AS,  yakni  OPPO  type  CPH1819  warna  grey  silver,  tanpa diketahui  siapa  pemilik  kalimat  atau  artikel  tersebut.  Artikel  tersebut  berisi  tentang pernyataan  bahwa  jika  Jokowi  terpilih  untuk  kedua  kalinya,  akan  merubah  peraturan dan  tatanan  pemerintahan  yang  telah  ada  sebelumnya.  Setelah  Terdakwa menyelesaikan  sholat  subuh  di  rumahnya  di  Jalan  Selambo  No.  26-A,  Medan, Kelurahan  Amplas,  Kecamatan  Medan  Amplas,  Kota  Medan,  Terdakwa  mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel tersebut ke nomor-nomor WhatsApp yang ada di handphone  miliknya.  Akibat  perbuatan  tersebut,  Terdakwa  ZAHARA  AS  dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal  45a  ayat  (2)  UU  RI  No.19 tahun  2016  perubahan  atas  UU  RI  No. 11  Tahun  2008 tentang  ITE.  Putusan  ini  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Medan  dengan  Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama ZAHARA AS.

## 1. Pengertian Penghinaan
Kata  "penghinaan,"  yang  bermakna  "menyerang  kehormatan  dan  nama  baik seseorang," menjadi dasar dari kata "penghinaan." Umumnya, korban penghinaan akan merasa malu, walaupun dalam konteks ini kehormatan lebih merujuk pada nama baik dan  bukan  terkait kehormatan  seksual.  Kegiatan  yang  melibatkan  gangguan  terhadap ranah  seksualitas  dikenal  sebagai  pelanggaran  terhadap  keadilan  menurut  Pasal  281- 303  KUHP.  Penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  tertulis  (Pasal  310),  fitnah  (Pasal 311),  dan  penghinaan  ringan  (Pasal  315)  adalah  contoh-contoh  perbuatan  penghinaan yang  diatur  dalam  KUHP.  Dengan  demikian,  KUHP  mengenali  dan  memberikan hukuman  terhadap  tindakan-tindakan  yang  merugikan  kehormatan  dan  nama  baik seseorang, baik dalam konteks tertulis maupun fitnah.

## 2. Penghinaan Menggunakan Sosial Media

## Tahun 2016 Tentang…
Kemajuan  teknologi  dan  penyebaran  informasi  yang  sangat  cepat  dan  luas  telah mengakibatkan  setiap  pengguna  media  sosial  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan menyebarkan  berita,  termasuk  berita  yang  tidak  benar.  Saat  ini,  media  sosial  sering digunakan  sebagai  wadah  untuk  mengomunikasikan  kekecewaan  dan  bahkan  dapat menjadi  platform  untuk  mempermalukan  seseorang  dengan  menyerang  kehormatan atau nama baik mereka. Dengan kecepatan penyebaran informasi di media sosial, berita atau  komentar  yang  merugikan  dapat  dengan  cepat  menyebar  dan  diperhatikan  oleh banyak  pengguna.  Hal  ini  menunjukkan  dampak  besar  dari  interaksi  online  terhadap citra  dan  kehormatan  seseorang,  dan  seringkali  memunculkan  tantangan  terkait penyebaran informasi yang tidak benar atau berita palsu.

## 3. Undang-undang ITE ( Informasi dan Transaksi Elektronik )
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016,  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE), merupakan  landasan  hukum  pertama  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  data elektronik  dan  bursa  elektronik.  Undang-Undang  ini  membawa  konsep-konsep  baru dalam  regulasi  mengenai  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Pedoman  Informasi  dan Perdagangan  Elektronik  adalah  suatu  kerangka  pedoman  yang  mengatur  mengenai Informasi  Elektronik  dan  Perdagangan  Elektronik.  Informasi  Elektronik  didefinisikan sebagai  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada susunan,  suara,  gambar,  peta,  denah,  foto,  pertukaran  data  elektronik  (EDI),  surat elektronik (email), kawat, pesan, telecopy atau sejenisnya, surat pegangan tanda, angka, kode  akses,  atau  gambar  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dilihat  oleh  orang  yang  dapat mengetahuinya  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  atau  media elektronik  lainnya.  Pertukaran  elektronik  merujuk  pada  pertukaran  informasi  melalui media elektronik, dan hal ini termasuk dalam cakupan regulasi UU ITE.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  menyusun  skripsi  ini  menggunakan  metode pendekatan  normatif.  Pendekatan  normatif  adalah  metode  yang  melibatkan  analisis terhadap  hal-hal  yang  bersifat  normatif,  termasuk  teori-teori  hukum,  konsep-konsep hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum  yang  mengatur  suatu  masalah.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  dari  arsip  dan  dokumen,  serta  bahan pustaka  yang  terdiri  dari  literatur  dan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan masalah  yang  diteliti.  Metode  membaca  literatur  digunakan  untuk  mengakses informasi  dan  pemahaman  yang  mendalam  terkait  dengan  landasan  teoritis  dan hukum  yang  terkait  dengan  topik  penelitian.  Dengan  menggunakan  metode pendekatan normatif dan mengandalkan data sekunder, penelitian ini lebih fokus pada
Persatuan Putra Zalukhu 1) , Ivan Trimanjaya Laia 2) , et al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan  Dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang…
analisis teoritis dan hukum, serta mempertimbangkan aspek normatif yang ada dalam perundang-undangan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Dalam Undang-Undang ITE
Libel, yang merujuk pada penghinaan yang disampaikan secara tertulis, dan slander, yang merujuk pada penghinaan yang disampaikan secara lisan, merupakan istilah yang digunakan  untuk  membedakan  dua  jenis  tindakan  pencemaran  nama  baik.  Dalam regulasi  hukum,  tidak  ada  definisi  yang  pasti  untuk  memfitnah,  sehingga  setiap individu  dapat  memberikan  penafsiran  yang berbeda  mengenai  fitnah.  Dalam  hukum pidana Indonesia, terdapat ketentuan bahwa penghinaan atau fitnah dapat terjadi baik secara  lisan  maupun  tertulis  (cetak)  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Meskipun  tidak  ada  definisi  yang  tegas,  penerapan  hukum  tergantung  pada interpretasi  yang  dilakukan  oleh  pengadilan,  yang  mempertimbangkan  konteks, dampak, dan maksud dari komunikasi yang dilakukan.
Adapun bentuk penghinaan dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:
a. Pencemaran tertulis;
b. Penghinaan ringan;
c. Fitnah;
d. Fitnah pengaduan, dan;
e. Fitnah tuduhan.
Penghinaan  umumnya  merupakan  kasus  delik  aduan,  di  mana  seseorang  yang merasa  nama  baiknya  dicemarkan  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Jika gugatan  tersebut  diterima,  pihak  yang  merasa  dicemarkan  nama  baiknya  dapat mendapatkan  ganti  rugi.  Hukuman  penjara  juga  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku penghinaan.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  terdapat  potensi untuk  menerapkan  pidana  terhadap  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik.  Penghinaan  merupakan  delik  aduan,  yang dapat  dilaporkan  langsung  oleh  pihak  yang  bersangkutan  atau  melalui  laporan  dari pihak lain yang mengetahui dugaan kesalahan tersebut.
Penghinaan  melalui  media  elektronik  atau  online  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Dalam  UU ITE,  tidak  dijelaskan  secara  spesifik  mengenai  definisi  dan  cara  penanganan  tindak pidana penghinaan di media sosial. Meskipun demikian, Pasal 27 ayat (3) menegaskan bahwa  mempermalukan  di  media  sosial  termasuk  dalam  perbuatan  yang  dilarang menurut UU ITE dan diatur dalam Bagian VII tentang perbuatan yang dilarang.
Pelaku  penyalahgunaan  media  atau  penyebar  informasi  dapat  dijadikan  tersangka setelah  penyidik  menetapkan  minimal  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  dan  dikuatkan dengan barang bukti.
Tahun 2016 Tentang…

## 2. Penegakkan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial
Undang-undang  ITE  dan  undang-undang  lain  yang  menetapkan  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial  memiliki  dampak  signifikan  pada  perlindungan hukum  terhadap  berbagai  kepentingan  di  masyarakat,  khususnya  terkait  data komputer atau informasi elektronik, dokumen elektronik, data elektronik, serta sistem komputer atau sistem elektronik yang bersifat privat dan elektronik. Regulasi tersebut tidak  bersifat  umum,  melainkan  melibatkan  kepentingan-kepentingan  khusus  seperti hak milik, kehormatan moral, keamanan negara, dan hal-hal lain yang menjadi sasaran atau  objek  dari  perbuatan  melawan  hukum.  Pengaturan  dalam  Regulasi  ITE  yang berkaitan  dengan  penghinaan  melalui  media  sosial  memiliki  kemampuan  preventif yang efektif untuk mencegah pengguna teknologi dan komunikasi melakukan tindakan kriminal  berupa  penghinaan  melalui  media  sosial.  Standar-standar  yang  diatur umumnya  menetapkan  hukuman  pidana  yang  serius  dan  relatif  berat  sebagai  upaya untuk  menegakkan  aturan  dan  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  kejahatan tersebut.
Penggunaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dapat  dianggap  sudah  tepat  dan benar.  Hal  ini  disebabkan  karena  pasal  tersebut  merupakan  peraturan  khusus  yang mengatur  tentang  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  dalam  konteks transaksi  elektronik.  Dalam  prinsip  hukum,  berlaku  peraturan  Lex  Specialis  Derogat Legi  Generalis,  yang  berarti  peraturan  khusus  mengenyampingkan  peraturan  yang bersifat umum.
Dengan demikian, ketika terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur suatu hal (dalam  hal  ini,  penghinaan  melalui  media  elektronik),  peraturan  tersebut  memiliki kekuatan  hukum  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  aturan  yang  bersifat  umum, seperti  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pasal  27 ayat  (3)  jo  Pasal  45  ayat  (3)  UU  ITE  dapat  dijadikan  dasar  hukum  yang  lebih  spesifik dan relevan dalam menangani tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.
Pengaturan  Pasal  310  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) memang mengatur tentang penghinaan yang dilakukan melalui tulisan. Namun, ketika perbuatan penghinaan dilakukan melalui media elektronik, seperti internet, digunakan aturan  yang  lebih  tegas  dan  spesifik,  yaitu  peraturan  khusus  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE). Hal ini mencerminkan prinsip hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis, di  mana  peraturan  khusus  lebih  diutamakan  dalam  kasus-kasus  tertentu.  Dengan demikian,  meskipun  KUHP  mengatur  penghinaan  melalui  tulisan,  ketika  tindakan tersebut  melibatkan  media  elektronik,  pengaturan  yang  lebih  spesifik  dalam  UU  ITE menjadi  dasar  hukum  yang  lebih  relevan  dan  tegas  untuk  menangani  penghinaan dalam konteks teknologi informasi dan transaksi elektronik.

## Tahun 2016 Tentang…
Adapun isi dari ketentuian pasal tersebut yaitu : pasal 27 ayat (3) jo, pasal 45 ayat (3) Undang-undang  N0.  19  Tahuin  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang unsuir-unsur deliknya sebagai berikut:
1) Setiap orang
2) Dengan sengaja dan tanpa hak
3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
4) Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Pasal  45  Undang-Undang  ITE    setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana dimaksud  dalam pasal 27 yaitu:
a. Setiap  individu  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan, mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diakses  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  konten  yang  melanggar  kesusilaan sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  27  ayat  (1),  dapat  dikenai  sanksi  pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00. Muatan yang melanggar kesusilaan mencakup berbagai jenis konten yang dianggap tidak pantas,  cabul,  atau  menyimpang  dari  norma-norma  kesusilaan  yang  berlaku dalam masyarakat.
b. Setiap  individu  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan, mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diakses  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam pasal  27  ayat  (2),  dapat  dihukum  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
c. Setiap  individu  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan, mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diakses  Informasi  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik sebagaimana  diatur  dalam  pasal  27  ayat  (3),  dapat  dihukum  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
d. Setiap  individu  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan, mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diakses  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman sebagaimana  diatur  dalam  pasal  27  ayat  (4),  dapat  dihukum  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Mengadili  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan Nomor : 98/Pid.Sus/2019/Pn Mdn
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif:
1) Melanggar  Pasal  28  ayat  (2)  Jo.  Pasal  45a  ayat  (2)  UU  RI  No.19  tahun  2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Persatuan Putra Zalukhu 1) , Ivan Trimanjaya Laia 2) , et al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan  Dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang…
2) Melanggar Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Melanggar Pasal 207 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Dalam  pertimbangan,  karena  Terdakwa  didakwa  dengan  dakwaan  yang  bersifat Alternatif,  Majelis  Hakim  secara  langsung  memilih  dakwaan  yang  sesuai  dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan Pertama. Perbuatan tersebut dianggap melanggar Pasal  28  ayat  (2)  Jo.  Pasal  45a  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19 tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## SIMPULAN
1. Pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penghinaan  sebelumnya  telah  diatur dalam  Pasal  310  KUHP.  Namun,  pasal-pasal  dalam  KUHP  tersebut  belum  dapat memberikan  perlindungan  yang  memadai  pada  kasus-kasus  yang  terjadi  di  media sosial.  Oleh  karena  itu,  dibentuk  undang-undang  yang  lebih  spesifik  terkait  tindak pidana penghinaan di media sosial, yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  menyebutkan bahwa  "setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".
2. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penghinaan  di  media  sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  terdapat  dalam  pasal  45  undang-undang  ITE.  Menurut pasal  tersebut,  setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  27  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4),  dapat  dikenakan  pidana  penjara dengan  lama  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  Zahara  AS adalah memberikan pidana penjara selama 3 (bulan) 7 (tujuh) hari dan menetapkan bahwa  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa  akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan ini didasarkan pada Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Chazawi, Pelajaran  Huikum  Pidana  Bagian 1,  PT  Raja  Grafindo  Persada  Jakarta, 2002.
Adami  Chazawi  (ii). Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I, Penerbit  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta 2014
Persatuan Putra Zalukhu 1) , Ivan Trimanjaya Laia 2) , et al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan  Dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang…
Adami  Chazawi  2020, Hukum  Pidana  Positif  Penghinaan  (Edisi  Revisi), Media  Nusa Creative, Malang 2020.
Andi Hamza, Asas-asas Hukim Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
Barda Nawawi Arief, Perkembangan sistem Pemidanaan di Indonesia, Badan Penerbit Universita Diponegoro, Semarang, 2009.
Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana  Teiknologi  Informasi  (cyber  crime) PT.  Raja  Grafindo Persada.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T  Kansil, Pokok-pokok  Huikuim  Pidana, Hukum  Pidana untuk  Tiap Orang, Prdnya Paramita, Jakarta 2004.
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Peirtangguingjawaban Pidana Tanpa Keisalahan, kencana,  jakarta 2008.
Edmon Makarim, Pengantar Hukum Teileimatika, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta 2005.
Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial , 7 (1), 104 – 124.
Sigid Suseno, Yuridiksi Tindak Pidana Siber, (PT.Refika Aditama) Bandung 2012. Siregar,  Gomgom  T.P, Suatu  Analisis  Mengenai  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik Melalui Media Eileiktronik, Bandung, Januari 2020.
Yumarni, V. (2022). Pengaruh gadget terhadap anak usia dini. Jurnal Literasiologi , 8 (2),
556623.