Article History: Received : April, 29 th 2022; Accepted : July, 29 th 2023 Cite this as :
Ariantoko,  et  al.  2023.  Strategi  Pemasangan  Radar  Pantai untuk  Identifikasi  Potensi  Ancaman  laut  di  Wilayah  Selatan Pulau Jawa. Rekayasa. Vol 16(2). 171-178.
Rekayasa , 2023; 16(2): 171-178 ISSN: 0216-9495 (Print) ISSN: 2502-5325 (Online)

## Strategi Pemasangan Radar Pantai Untuk Identifikasi Potensi Ancaman  Laut di Wilayah Selatan Pulau Jawa
Provid Ariantoko 1 *, Pujo Widodo 1 , Herlina Juni Risma Saragih 1 , Panji Suwarno 1 , Endro Legowo 1 Moch Yurianto 1 1 Universitas Pertahanan (UNHAN)
Kawasan IPSC Sentul Sukahati Citeureup 16810 Jawa Barat
* providariantoko@unhan.ac.id DOI: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v16i2.19713

## Abstrak
Kondisi kerawanan dan potensi ancaman keamanan di wilayah laut Pulau Jawa bagian selatan dan tingkat kemampuan unsur-unsur yang beroperasi di wilayah tersebut yang kondisinya masih kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.  Tesis  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Beberapa  kerawanan  yang  dapat  terjadi  diantaranya adalah  illegal  fishing,  penyelundupan,  pencemaran  di  laut, illegal  crossing ,  terorisme  di  laut,  dan  penyelundupan manusia.  Ancaman-ancaman  tersebut  dapat  membahayakan  kepentingan  Indonesia  dalam    banyak  aspek  seperti pertahanan  dan  kemanan,  ekonomi,  maupun  kedaulatan  wilayah.  Oleh  karena  itu  diperlukan  rencana  untuk mengkonsepkan pemasangan radar pantai untuk meningkatkan keamanan di kawasan tersebut. Radar IMSS ( Integrated Maritime  Surveillance  System )  yang  sudah  beroperasi  di  wilayah  Selat  Malaka  sebagai  contoh  empiris  dan  akan mengembangkan  konsep  radar  pantai  di  wilayah  selatan  Pulau  Jawa.  Dengan  adanya  radar  pantai  di  kawasan  yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini, diharapkan segala bentuk ancaman dan pelanggaran dapat diantisipasi dengan sangat  baik.    Penambahan  unsur  pengamanan  di wilayah  laut  bagian  Selatan  Pulau  Jawa  berupa  pemasangan  radar pengawas  pantai  sangat  penting  untuk  dilaksanakan  mengingat unsur-unsur  keamanan  yang     beroperasi  di  wilayah tersebut dinilai masih kurang memadai untuk pengamanan pada wilayah laut yang lebih luas
Kata Kunci : radar, pertahanan pantai, sistem peringatan dini, keamanan nasional Abstrac t The conditions of vulnerability and potential security threats in the sea area of the southern part of Java Island and the level of  ability  of elements  operating  in  the area are  still inadequate  both  in  quality and  quantity.  This  thesis uses  qualitative research  methods.  Some  of  the  vulnerabilities  that  can  occur  include  illegal  fishing,  smuggling,  pollution  at  sea,  illegal crossing, terrorism at sea, and people smuggling. These threats can endanger Indonesia's interests in many aspects such as defense and security, the economy, and territorial sovereignty. Therefore a plan is needed to conceptualize the installation of a coastal radar to improve security in the area. The IMSS (Integrated Maritime Surveillance System) radar, which is already operating in the Malacca Strait area as an empirical example, will develop the coastal radar concept in the southern region of Java Island. With the existence of a coastal radar in the area that functions as an early warning system, it is hoped that all forms  of  threats  and  violations  can  be  anticipated  very  well.  The  addition  of  a  security  element  in  the  sea  area  of  the southern part of Java Island in the form of installing a coastal surveillance radar is very important to implement given that the level of capability of the security elements operating in the area is considered to be insufficient for security in the wider sea area.
Key words : radar , coastal defense, early warning system, national security

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  yang  terletak  di  Asia  Tenggara dan  dilalui  oleh  garis  khatulistiwa  serta  memiliki
letak  geografis  yakni  diantara  Benua  Asia  dan Australia  serta  Samudera  Hindia  dan  Pasifik. Berdasarkan  data  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia,  Indonesia  memiliki total luas wilayah  7.810.000  km 2 yang  terdiri  dari luas lautan sebesar  5.800.000  km 2 dan  daratan sebesar  2.010.000  km 2 ,  serta  memiliki  total sebanyak  17.499  pulau  dari  Sabang  sampai Merauke  (Ramdhan  &  Arifin,  2013).  Dengan kondisi  demikian,  sebagian  besar  wilayah Indonesia  merupakan  lautan.  Dalam  rangka

## REKAYASA
Journal of Science and Technology https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa

## menjalankan  ketentuan  yang  tercantum  pada
United  Nation  Convention  Law  of  the  Sea (UNCLOS) tahun 1982, maka diberlakukanlah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur  laut  yang  ditetapkan  sebagai  alur  untuk pelaksanaan (Hutagalung, 2017).
Hak  Lintas  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia (ALKI)  berdasarkan  konvensi  hukum  laut internasional.  Alur  ini  merupakan  alur  untuk pelayaran  dan  penerbangan  yang  dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas  laut  tersebut untuk  dilaksanakan pelayaran dan  penerbangan  damai  (Harris et  al., 2021). Melalui  ALKI  kapal-kapal  dari  negara  asing  dapat dengan  bebas  melewati  perairan  Indonesia, namun  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Dengan  kondisi  seperti  itu  tingkat kerawanan  akan  adanya  ancaman  yang  terjadi  di wilayah  perairan  Indonesia  akan  semakin  tinggi (Risdiarto, 2019).
Tidak  hanya  ALKI  yang  bersifat  vital,  namun juga  batas-  batas  perairan  dan  pantai  terluar Indonesia. Beberapa kerawanan yang dapat terjadi diantaranya adalah illegal fishing, penyelundupan, pencemaran  di  laut, illegal  crossing ,  terorisme  di laut,  dan people  smuggling (Hutagalung,  2017; Hermawan et  al., 2021).  Ancaman-ancaman tersebut  diatas  potensial  dapat  membahayakan kepentingan Indonesia dalam                         banyak aspek seperti  pertahanan  dan  kemanan,  ekonomi, maupun kedaulatan                        wilayah (Kharis et al., 2022).
Melihat  keadaan  seperti  itu,  diperlukan kekuatan  pertahanan  dan  keamanan yang sangat kuat  khususnya  pada  wilayah  laut  Indonesia.  TNI AL  sebagai  penjaga  kedaulatan  wilayah  laut Indonesia  memiliki  tugas  pokok  dalam menjaga dan  mempertahankannya.  Dengan    begitu pesatnya perkembangan teknologi, ancaman yang muncul  pun  akan  semakin  besar.  Pada  masa sekarang  ini,  Indonesia harus                            mampu meningkatkan pertahanan dan keamanan dengan fasilitas-fasilitas  yang  telah modern.  Dalam  kurun waktu  lima  tahun  terakhir,  Indonesia  telah menerapkan suatu sistem keamanan berbasis radar pengawas pantai pada wilayah perbatasan bagian utara  tepatnya  di  selat  Malaka  yang  berfungsi untuk  mengawasi  pergerakan  kapal-kapal  yang keluar masuk  ALKI melalui bagian utara  Indonesia (Judianto, 2012). Teknologi yang telah  diterapkan demikian  sangat  perlu  untuk  diperluas  dan dimaksimalkan  penggunaannya  pada  wilayah-
wilayah  lain  khususnya  wilayah  yang  menjadi batas terluar kepulauan Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  menggunakan  jenis  penelitian empiris.  Penelitian  empiris  dengan  metode kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran  secara  empirik  tentang    pemasangan radar  pengawas  pantai  di  wilayah  laut  bagian selatan pulau Jawa untuk meningkatkan keamanan laut  guna  mencegah  terjadinya berbagai  ancaman di laut.

## Sumber Data
Terdapat  dua  macam  sumber  data,  yaitu sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Data  primer  adalah  data  yang  mengacu  pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti  yang  berkaitan  dengan  variabel  minat untuk  tujuan  spesifik  studi.  Sumber  data  primer adalah  responden  individu,  kelompok  fokus,  dan internet  juga  dapat  menjadi  sumber data  primer jika kuesioner disebarkan melalui internet, dimana pada penelitian ini, peneliti                    mengambil sumber data pada pihak yang terkait khususnya di jajaran TNI  AL.  Pada  penelitian  ini  menggunaan  sumber data  primer  dan  sumber  data  sekunder,  karena penelitian  ini  diperoleh  langsung  dari narasumber melalui hasil wawancara  dan  didukung oleh  data- data yang ada.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milah  menjadi satuan  yang  dapat  dikelola,  mencari  dan menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting dipelajari,  dan  memutuskan  apa  yang  dapat diceritakan  kepada  orang  lain.  Analisis  data  pada penelitian  kualitatif  terdiri  dari  beberapa  langkah yang merupakan satu kesatuan metode penelitian sebagai berikut :
 Pengumpulan  informasi  melalui  wawancara terhadap  informan  yang  compatible  terhadap penelitian  kemudian  beberapa  data  dan dokumen yang dikumpulkan untuk  menunjang penelitian.
 Reduksi  data  ( data  reduction )  yaitu  proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan  transformasi  data  kasar  yang muncul  dari  catatan-catatan  di  lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data
untuk  memilih  informasi  mana  yang  dianggap sesuai  dengan  masalah  yang  menjadi  bahan penelitian di lapangan.
 Penyajian  data (data display)  yaitu penunjukan sekumpulan  informasi  dalam  bentuk  naratif, grafik  jaringan,  tabel,  dan  bagan  yang bertujuan  mempertajam  pemahaman  peneliti terhadap  informasi  yang  dipilih  kemudian disajikan  dalam  tabel,  skema  ataupun  uraian penjelasan.
 Pada tahap  akhir  adalah penarikan kesimpulan atau  verifikasi  ( conclusion  drawing ),  yang mencari  arti  pola-pola  penjelasan,  konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Penarikan kesimpulan  dilakukan  secara  cermat dengan  melakukan  verivikasi  berupa  tinjauan ulang  pada  catatan-catatan  di  lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

## HASIL PEMBAHASAN
Kondisi  Keamanan  Samudra  Hindia  Selatan Jawa
Unsur  yang  menjadi  potensi  ancaman merupakan  berbagai  jenis  kapal  yang  berlayar  di wilayah  selatan  pulau  Jawa.  Kapal-kapal  dari berbagai  negara  dengan  kepentingan  yang berbeda  dapat  menimbulkan  masalah  ataupun pelanggaran.  Sesuai  dengan  data  yang  didapat dari  Lantamal  V  Surabaya,  contoh  pelanggaran yang  terjadi  di  wilayah  tersebut  yaitu illegal logging,  illegal  fishing ,  kecelakaan  laut  dan illegal entry (Enda, 2021; Prihadi et al , 2022; Yunda, 2020). Dengan kondisi laut di wilayah selatan Pulau Jawa yang  memiliki  gelombang  yang  tinggi  dan berbatasan dengan laut lepas, kapal- kapal patroli yang  beroperasi  di  laut  tersebut  tidak  memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni untuk berlayar di laut  dengan  sea  state  yang  tinggi.  Kapal-kapal tersebut  hanya  mampu  berlayar  di  sekitar  bibir pantai,  sehingga  untuk  menutupi  kekurangan tersebut, pemasangan radar pantai yang berfungsi sebagai  sistem  peringatan  dini  ( early  warning system )  dapat  difungsikan  secara  optimal.  Hal  ini untuk    mengidentifikasi  potensi  ancaman  dan meningkatkan keamanan laut di wilayah tersebut. Kemudian,  menurut  data  dari  Lakshman Kadirgamar  Institute  Sri  Lanka,  Lautan  Hindia merupakan  jalur  utama  pelayaran  dari  Asia  ke Australia  dan  juga  merupakan  laut  yang berbatasan  dengan  28  negara  bagian.  Samudera Hindia  juga  merupakan  jalur  perdagangan
ekonomi  yang  sangat  ramai.  Sehingga,  kondisi seperti  itu  dapat  menjadi  potensi  ancaman  bagi keamanan  laut  dan  juga  wilayah  Indonesia (Fabtian, 2018).
Berdasarkan  doktrin  pertahanan  militer,  suatu negara dalam hal ini Indonesia harus memiliki daya tangkal baik pada masa damai maupun pada masa perang  (Kusuma  et  al,  2021).  Pada  masa  damai, doktrin  pertahanan  negara  digunakan  sebagai penuntun dalam menyiapkan kekuatan pertahanan untuk  memiliki  daya  tangkal.  Pada  masa  perang digunakan sebagai penuntun dalam pendayagunaan  segenap  kekuatan  nasional  untuk menyelamatkan  negara  dari  ancaman  yang dihadapi.
Kondisi aktual yang saat ini di Indonesia adalah dalam  masa  damai,  artinya  setiap  aspek  dalam kehidupan  bernegara  harus  disiapkan  dalam meningkatkan  daya  tangkal  terhadap  potensi ancaman  yang  dapat  terjadi.  Sehingga  instansi- instansi  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk menjaga  kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah  NKRI harus  meningkatkan  kapasitasnya dalam  menjaga keamanan laut di setiap wilayah Indonesia, terlebih lagi  wilayah-wilayah  terluar,  dalam  hal  ini khususnya  pada  laut  wilayah  selatan  Pulau  Jawa dimana  pada  wilayah  tersebut  masih  terdapat berbagai jenis ancaman, ditambah lagi unsur-unsur yang dioperasikan di wilayah tersebut masih sangat terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas

## Pentingnya Wilayah Samudera Hindia
Berdasarkan  data  dari  LKI  Sri  Lanka,  Samudra Hindia  memiliki  16,8%  cadangan  minyak  terbukti dunia  dan  27,9%  cadangan  gas  alam  terbukti. Ekonomi Samudra Hindia menyumbang 35,5% dari produksi besi global dan 17,8% dari produksi emas dunia pada 2017 (Situmeang, 2018).
Gambar 2. Potensi Ekonomi Samudera Hindia
Gambar 2. Integrated Maritime Surveillance System
Berdasarkan  data  dari  LKI  Sri  Lanka,  Samudra Hindia  adalah  rumah  bagi  rute  laut  utama  yang menghubungkan  Timur  Tengah,  Afrika,  dan  Asia Timur  dengan  Eropa  dan  Amerika. Rute laut  yang vital  ini  memfasilitasi  perdagangan  maritim  di wilayah  Samudra  Hindia,  mengangkut  lebih  dari setengah minyak yang ditanggung laut dunia, dan menampung  23  dari  100  pelabuhan  peti  kemas teratas  dunia.  Lalu  lintas  peti  kemas  melalui pelabuhan-pelabuhan  di  kawasan  ini  telah meningkat  empat  kali  lipat  dari  46  juta  TEU  pada 2000 menjadi 166 juta TEU pada 2017.  Kebebasan navigasi      sangat      penting  untuk  kelancaran perdagangan  maritim  Samudera  Hindia  tetapi ancaman  seperti  persaingan  di  antara  kekuatan besar,  ancaman  keamanan  nontradisional,  dan degradasi  lingkungan  tetap  ada.  Pembajakan  dan perdagangan  narkoba  mendapatkan  daya  tarik  di wilayah  tersebut.  Pada  2012,  200  kg  heroin diperdagangkan  di  jalur  perdagangan  maritim Samudera Hindia.
Integrated  Maritime  Surveillance  System (IMSS) Pada  tahun  2011, Trident  Division ,  anak perusahaan Techno-Sciences ,  Inc.  Bekerjasama
dengan  SPAWAR  ( Space  and  Naval  Warfare Systems  Command )  dan  TNI  sukses  melakukan demonstrasi  perangkat  IMSS. Integrated  Maritime Surveillance  System (IMSS)  dirancang  untuk meningkatkan kemampuan TNI, khususnya TNI AL dengan  meningkatkan  jalur  komando,  kendali, komunikasi, intelijen, surveillance dan reconnaissance melalui  penggunaan ground platform yang  mengandakan  basis  sensor  jarak jauh  optik  dan  nirkabel.  CSS  terintergrasi  dengan Kapal  Perang  Republik  Indonesia  (KRI), Regional Command  Center (RCC)  atau  pusat  pengendalian regional,  dan Fleet Command Center (FCC) (Sevgi, 2001) .
IMSS  dilengkapi  VHF  Radio  yang  berfungsi sebagai  alat komunikasi  dengan kapal-kapal  yang melintas  di  sekitar  stasiun  pengawas  di  darat. Ditambah  Radio  HF  yang  berfungsi  sebagai backup  data  komunikasi  ke  RCC  apabila  VSAT tidak  bisa  digunakan  dan  juga  sebagai  alat komunikasi  dengan  RCC  ataupun  dengan  kapal- kapal  yang  melintas  di  sekitar  CSS.  IMSS  juga dilengkapi Day  Camera (kamera  siang  hari)  dan FLIR  ( Forward  Looking  Infra  Red )  camera  yang berfungsi  untuk  memotret  identitas  kapal-kapal yang  melintas  di  sekitar  CSS.  Sarana  pendukung
lain  adalah  Nobletec  yang  berfungsi  sebagai monitor posisi kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS dan sebagai alat komunikasi dengan RCC dan FCC melalui text message application.
Saat ini penempatan IMSS dimulai dari Sabang hingga  Batam,  Kepulauan  Riau,  Kalimantan  Timur dan  dinilai  sangat  efektif  untuk  mengamankan kawasan perairan Selat Malaka. Penempatan radar sistem  pengawasan  maritim/laut,  khususnya  di Batam  sendiri  efektif  membantu  pengawasan  laut mengingat  jumlah  personil  yang  ada  di  Lanal Batam  kurang  memadai.  Target  IMSS  adalah mendukung  pengawasan  pada  Alur  Laut Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  yang  merupakan kawasan strategis dan padat lalu lintas kapal. Mulai kapal  yang  keluar  masuk  melalui  Selat  Malaka (ALKI  I),  Selat  Makassar  (ALKI  II),  hingga  perairan Papua (diproyeksikan sebagai ALKI III). Radar IMSS punya jarak jangkau efektif sekitar 40 NM atau 74 km  (kilometer)  dan  maksimal  sampai  dengan  96 NM  atau  172  km.  Rangkaian  radar  IMSS  meng- cover  1.205  kilometer  dari  garis  pantai  Selat Malaka  dan  sekitar  1.285  kilometer  dari  garis pantai sepanjang laut Sulawesi.

## South Java Coastal Surveillance System (SJCSS)
Jejaring  kerja  SJCSS  terdiri  atas  Satuan  Radar Pos  Pengamat  TNI  Angkatan  Laut  (Satrad  Posal) atau  Stasiun  Pengawasan  Pantai  (SPP)  yang tersebar  di  sepanjang  pantai  Selatan  Pulau  Jawa. Jejaring  kerja  yang  saling  berkaitan  dengan  SPP adalah  Lantamal  V  Surabaya  sebagai  Pusat Komando  dan  Kontrol  Regional  (PK2R)  yang terhubung  dengan  Puskodal  Armada  II  sebagai Pusat  Komando  dan  Kontrol  Armada  (PK2A)  dan Puskodal  Mabes  TNI  AL  sebagai  Pusat  Komando dan Kontrol Utama (PK2U), serta peralatan Sistem Pengawasan  Kapal  (SPK)  di  KRI  dan  Sistem Pengawasan  Udara  (SPU)  di  pesawat  udara  atau patroli maritim.
Dalam  melaksanakan  kegiatan  deteksi  yang dilakukan  oleh  komponen  SJCSS,  dibutuhkan perangkat  penginderaan  yang  dapat  digunakan untuk  mengenali  dan  mengamati  target  yang berada  dalam jarak  jangkau  pengamatan  di  suatu wilayah  perairan.  Secara  teknis  cara  kerja  SJCSS yaitu:
 Radar X-band dan S-band. Cakupan radar yang digunakan  dapat  menjangkau  kontak  pada permukaan  laut  dengan  jarak  maksimal  sejauh 43  NM  dan  kontak  udara  dengan  jarak
maksimal  sejauh  135  NM.  Namun  dalam kondisi  tertentu,  jarak  jangkau  radar  dapat terpengaruh  oleh  kondisi  geogratis  disekitar SPP.
 AIS  Transponder  dapat  memantau  situasi  dan mengidentifikasi  kapal-kapal  yang  melintas  di sekitar  perairan  SPP/SPK/SPU  pada  jarak maksimal 45 NM.
 Day/Night  Long  Range  Camera yaitu  kamera jarak  jauh  terdiri  atas  dua  jenis  penggunaan yaitu  untuk  siang  hari  dan  malam  hari  yang dilengkapi dengan kemampuan infra merah/ infra-red dengan jarak jangkau optimalnya mencapai 15 NM.
 Maritime  Distress  Signal.  Peralatan  radio  yang dilengkapi kemampuan untuk memantau sinyal darurat ( distress ) guna meningkatkan
keselamatan  mempermudah  pertolongan  bagi kapal  dan  pesawat  terbang  yang  mengalami bencana.
Kemampuan  untuk  mendeteksi  target,  obyek maupun segala kejadian di laut untuk memperoleh gambaran situasi perairan secara nyata dan terkini guna  memperoleh  kemampuan  peringatan  dini serta memperoleh kemampuan reaksi yang cepat. Mengingat  kemampuan  lingkup  jangkauan ( coverage )  perangkat  penginderaan  SPP  terbatas (adanya  area  yang  tidak  dapat  terdeteksi/ blank spot  are a)  maka  digunakan  pula  tangkapan perangkat penginderaan dari SPK dan SPU sebagai unsur  yang  melaksanakan  penginderaan  di  area tersebut ( gap filler ) sehingga dapat memaksimalkan upaya deteksi.
Target  ataupun  obyek  yang  terdeteksi  oleh perangkat  penginderaan  SPP,  SPK  maupun  SPU kemudian  diidentifikasi  secara  elektronis  maupun secara  manual  (korelasi  elektronis  dan  manual). Koordinasi  dengan  stakeholder  maritim  mutlak diperlukan  untuk  membantu  proses  identifikasi sasaran.  Hasil  dari  deteksi  dan  identifikasi  telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan mengolah  data,  analisis  situasi  dan  kondisi  serta evaluasi atas tingkat bahaya, keuntungan maupun kerugian  yang  dapat  ditimbulkan  dari  situasi  dan kondisi  yang  ada.  Hasil  dari  penilaian  tersebut dikomunikasikan  dan  dikoordinasikan  kepada komponen-komponen  SJCSS  maupun  dengan berbagai  pihak  terkait  lainnya.  Kegiatan  ini dilaksanakan  melalui  penyajian  informasi,  baik berupa  suara,  gambar/video,  data,  dokumen laporan  maupun  hasil  analisa/evaluasi  sebagai
Gambar 3. Konsep pemasangan radar SJCSS bahan  masukan  kepada  pemimpin  dalam  proses pengambilan keputusan.
Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi  SJCSS.  Adapun  faktir  tersebut antara lain :
1. Cuaca :  Kondisi cuaca disekitar lokasi SPP, SPK dan  SPU  akan  sangat  mempengaruhi  kualitas jaringan  dalam  proses  pengiriman  data  antara SPP,  SPK,  dan  SPU  ke  PK2R.  Semakin  tinggi gangguan  propagasi  terhadap  pancaran  HF sebagai  jaringan  SJCSS  akan  menentukan kualitas  data  yang  dihasilkan.  Hal  ini  akan mempengaruhi penggunaan kemampuan taktis SJCSS.
2. Medan  :  Kondisi  medan  merupakan  kondisi lingkungan tempat dioperasikannya SJCSS yang dapat  mempengaruhi  operasional  SJCSS.
Kondisi  geografis  disekitar  lokasi  SPP  harus berdekatan  dengan  pantai  dan  diupayakan mempunyai  ketinggian  yang  baik,  sehingga akan memperjauh jarak jangkau peralatan (Line of  Sight).  Lokasi  dengan  ketinggian  yang  baik akan memperpendek jarak jangkau peralatan.
3. Kondisi Topografi :  Kondisi tanah di lokasi CSS harus  baik,  stabil  dan  tidak  mudah  mengalami erosi/abrasi.  Kondisi  Topografi  yang  kurang baik akan sangat mempengaruhi kelangsungan dari keberadaan SPP tersebut.
Penggunaan  kemampuan  SJCSS  dilaksanakan secara terorganisir mulai dari SPP/SPK/SPU sampai
dengan  PK2U  yang  terhubung  secara  sistem melalui  PK2R  dan  PK2A.  Hasil  olahan,  analisa  dan evaluasi  dari  PK2R  akan  diteruskan  kepada  PK2A dan  dimonitor  oleh  PK2U  sehingga  akan  tercapai tingkat  keakuratan  data  situasi  pelayaran  di perairan Indonesia yang tinggi dalam memberikan masukan  kepada  pengambil  keputusan  dalam memberikan  instruksi  kepada unsur  penindak  di laut.  Pengamatan  dan  pengawasan  perairan Indonesia  oleh  SJCSS  merupakan  kegiatan pengumpulan  data  maritim  guna  memperoleh gambaran  situasi  maritim  terkini  yang  meliputi pelanggaran  wilayah,  tindak  pidana  di  wilayah perairan  Indonesia,  pelanggaran  hak  lintas  damai, pelanggaran  hak  lintas  transit  maupun  kejadian- kejadian penting lainnya.

## KESIMPULAN
Kondisi  tingkat  keamanan  di  wilayah  laut bagian  selatan  Pulau  Jawa  adalah  rawan,  artinya ancaman  serta  pelanggaran  masih  banyak ditemukan  di  wilayah  tersebut,  berbagai pelanggaran  seperti illegal  fishing,  illegal  migran, illegal mining , dan penyelundupan narkoba masih banyak terjadi. Ditambah lagi wilayah laut tersebut merupakan perbatasan  antara Pulau Jawa  dengan Samudera  Hindia  yang  merupakan  rute  laut  yang menghubungkan  Timur  Tengah,  Afrika,  dan  Asia Timur  dengan  Eropa  dan  Amerika  yang  berarti lautan  tersebut  adalah  jalur  yang  sangat  ramai
dilalui  oleh  kapal-kapal  dari  berbagai  negara dengan kepentingan yang bermacam- macam. Hal tersebut  dapat  menjadi  ancaman  yang  potensial bagi  NKRI  khususnya  terhadap  Pulau  Jawa  yang merupakan Center  of  Gravity  Negara Indonesia yaitu  pusat  dari  segala  aktifitas  mulai  dari ekonomi, pemerintahan,
sampai
militer.
Penambahan  unsur  pengamanan  di wilayah  laut bagian  Selatan  Pulau  Jawa  berupa  pemasangan radar  pengawas  pantai  sangat  penting  untuk dilaksanakan  mengingat  tingkat  kemampuan unsur-unsur  keamanan  yang beroperasi di wilayah tersebut  dinilai  masih  kurang  memadai  untuk pengamanan  pada  wilayah  laut  yang  lebih  luas. Radar  pengawas  pantai  berfungsi  untuk  sistem peringatan  dini  ( early  warning  system )  pada wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arham,  F.  M.,  &  Ilhamsyah,  A.  S.  (2022).  Potensi Pembangunan Pelabuhan Ekspor di Kabupaten Bantaeng Sebagai Daerah Maritim. Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH) , 2 (2), 7-11.
Enda, D., Agustiawan, A., Milchan, M., & Pratiwi, E.
(2021).  Rancang  Bangun  Aplikasi  AIS  Backend Untuk  Pemantauan  Lalu  Lintas  Kapal  di  Selat Melaka. INOVTEK  Polbeng-Seri  Informatika ,
6 (2), 284-294.
Fabtian, D.  R. A. (2018). Belt Road Initiatives (BRI): Intensi Supremasi Tiongkok  di Samudra Hindia dan  Respon  Counterbalance  dari  India. Jurnal Hubungan Internasional, XI (2) , 240-253.
Harris,  A.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.  (2021). Strategi  Pertahanan  Laut  dalam  Rangka Ancaman  Keamanan  di  Alur  Laut  Kepulauan Indonesia  II. Jurnal  Strategi  Pertahanan  Laut ,
5 (1).
Hermawan, T., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi  Pertahanan  Laut  Indonesia  Dalam Analisa  Dampak  Dan  Upaya  Pemerintah Mengamankan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia. Jurnal Strategi Pertahanan Laut , 6 (3).
Hutagalung,  S.  M.  (2017).  Penetapan  Alur  Laut Kepulauan  Indonesia  (ALKI):  Manfaatnya  dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah
Perairan  Indonesia. Jurnal  Asia  Pacific  Studies , 1 (1), 75-91.
Judianto, C. T. (2012). Analisis Potensi Stasiun Bumi Satelit  LAPAN-TUBSAT  Kototabang  Untuk Pengawasan Jalur Strategis Selat Malaka. Jurnal Teknologi Dirgantara , 10 (1), 13-23.
Kharish, L., Syahtaria, I., Sianturi, D., Prakoso, L. Y., Saragih,  H.  J.  R.,  &  Bangun,  E.  (2022).  Strategi Gelar  Kekuatan  TNI  Angkatan  Laut  dalam Mengatasi  Pelanggaran  di  Wilayah  Alur  Laut Kepulauan  Indonesia  II  Guna  Mewujudkan Stabilitas  Keamanan  Perairan  dalam  Rangka Mendukung  Operasi  Militer  Selain  Perang (Omsp). Jurnal  Inovasi  Penelitian , 2 (8),  2849- 2858.
Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi  Dan  Perkembangan  Lingkungan Strategis. Jurnal Strategi Pertahanan Laut , 6 (1).
Ramdhan,  M.,  &  Arifin,  T.  (2013).  Aplikasi  sistem informasi  geografis  dalam  penilaian  proporsi luas  laut  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Geomatika ,
19 (2), 141-146.
Risdiarto,  D.  (2019).  Kedaulatan  Wilayah  Udara  Di Atas  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (Alki). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 8 (2), 277.
Prihadi, F., Djuyandi, Y., & Herdiansah, A. G. (2022). Interoperabilitas  Dalam  Pelaksanaan  Operasi Militer Selain Perang (Omsp) Oleh Tni Au Dalam Menangani  Pembajakan  Dan  Perompakan Bersenjata  (Kajian  Keamanan  di  Selat  Malaka).
Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan
Internasional , 1 (2), 135-143.
Situmeang,  C.  V.  B.  (2018).  Penerapan  Strategi Omni-Enmestment Sri Lanka dalam Persaingan India-Tiongkok  di  Samudra  Hindia. Jurnal Hubungan Internasional□ Tahun XI , (2), 227.
Sevgi,  L.,  Ponsford,  A.,  &  Chan,  H.  C.  (2001).  An integrated  maritime  surveillance  system  based on  high-frequency  surface-wave  radars.  1.
Theoretical background and numerical
simulations. IEEE  Antennas  and  Propagation Magazine , 43 (4), 28-43. Yunda,  A.  (2020).  Upaya  Indonesia  Dalam Menanggulangi  Kasus  Human  Trafficking  Di Selat Malaka. Padjadjaran Journal of International Relations , 1 (3), 177-201.