Ilmiah Indonesia, 7 (9).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 9, September 2022

## URGENSI  PENGATURAN  ZONA  TAMBAHAN  DAN  IMPLIKASINYA KEPADA INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN
Wilshen  Leatemia,  Ricky  Marthen  Wattimena,  Welly  Angela  Riry,  Rony Soplantila
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia Email: wilshen7@gmail.com, jermanricky691@gmail.com, angela.riry@gmail.com, ronnysoplantila@gmail.com

## Abstrak
Zona  tambahan  merupakan  suatu  zona  atau  wilayah  yang  terdapat  pada  Konvensi Hukum  Laut  1982.  Adanya  zona  tambahan  memungkinkan  suatu  negara  pantai agar  dapat  mencegah  dan  menghukum  kejahatan  terhadap  pelanggaran  peraturan perundang-undangannya  di  bidang  bea  cukai,  imigrasi,  fiskal  dan  saniter.  Zona tambahan  merupakan  zona  transisi  yang  bermanfaat  bagi  Indonesia  sebagai  suatu negara  kepulauan.  Penelitian  dilakukan  menggunakan  metode  yuridis  normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan masalah  yang  diteliti.  Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  zona  tambahan mempunyai  kedudukan  yang  strategis  untuk  mencegah  dan  menghukum pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  bea  cukai,  imigrasi,  fiskal, dan saniter. Zona tambahan merupakan zona transisi antara laut teritorial dan zona ekonomi  eksklusif  dan  dalam  perkembangannya  zona  ini  tenggelam  diantara pranata  hukum  laut  yang  lainnya.  Indonesia  sampai  saat  ini  belum  mengatur mengenai zona tambahan dalam undang-undang tersendiri. Implikasi adanya zona tambahan  bagi  bangsa  Indonesia  adalah  adanya  keharusan  untuk  mengatur  zona tambahan  Indonesia  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia di laut.
Kata Kunci : Zona Tambahan, Yurisdiksi, Undang-Undang

## Abstract
Contiguous  zone  is  a  zone  or  area  contained  in  the  1982  Law  of  the  Sea Convention. The existence of an contiguous zone allows a coastal state to prevent and  punish  crimes  against  violations  of  its  laws  and  regulations  in  the  fields  of customs,  immigration,  fiscal  and  sanitary.  Contiguous  zone is  a  transition  zone which  is  beneficial  for  Indonesia  as  an  archipelagic  country.  The  research  was conducted  using  a  normative  juridical  method  by  examining  legal  materials  that have relevance to the problem under study. The results of the study show that the contiguous zone has a strategic position to  prevent and punish violations of laws and  regulations  in  the  fields  of  customs,  immigration,  fiscal,  and  sanitary  ware. Contiguous zone is a transition zone between the territorial sea and the exclusive economic zone and in its development this zone is submerged among other marine law  institutions.  Indonesia  has  not  yet  regulated  contiguous  zones  in  a  separate
law.  The  implication  of  the  existence  of  an  contiguous  zone  for  the  Indonesian people  is  the  necessity  to  regulate  Indonesia's  contiguous  zone  in  the  laws  and regulations  and  the  implementation  of  the  jurisdiction  of  the  Indonesian  state  at sea.
Keywords: Contiguous zone, Jurisdiction, Constitution

## Pendahuluan
Bagi  bangsa  Indonesia  laut  merupakan  bagian  dari  wilayah  negara  yang  harus dapat  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  baik  untuk  kepentingan  pertahanan  negara maupun  untuk  kesejahteraan  bangsa  Indonesia.  Untuk  itu  sangatlah  diperlukan pengaturan  yang  baik  oleh  Indonesia  terkait  dengan  laut  yang  dimilikinya  karena Indonesia  adalah  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  kelautan  serta  memiliki  potensi strategis  sebagai  jalan  silang  dunia  antara  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  termasuk  salah  satu  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  dengan  luas  wilayah  mencapai  5.193.250  km.  Terdiri  dari  2.027.087 km  berupa  daratan  dan  3.166.163  km  berupa  lautan  (Sudirman  Saat,  2009).  Letak geografis  Indonesia  yang  berada  di  antara  Benua  Asia  dan  Australia  serta  di  antara Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik  telah  menempatkan  Indonesia  pada  posisi strategis  ditinjau  dari  segi  ekonomi,  politik,  sosial  budaya,  dan  pertahanan  keamanan. Dalam hal ini, pengaturan batas-batas wilayah laut, pengawasan dan penegakan hukum menjadi  suatu  yang  mutlak  dilakukan.  Luasnya  wilayah  laut  Indonesia  membuka peluang  yang  besar  untuk  terjadinya  pelanggaran  hukum  terkhususnya  pada  wilayah laut Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya kelautan (Leatemia, 2021)
Posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan.  Namum, posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa  karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga  dapat  mengancam  kepentingan  negara  Indonesia,  sehingga  menimbulkan permasalahan  yang  kompleks  baik  masalah  yang  berkaitan  dengan  bidang  keamanan, hukum, ekonomi, maupun pertahanan negara. Ancaman atau permasalahan yang dapat timbul  karena  sebagai  negara  yang  memiliki  sumber  daya  kelautan  yang  sangat  kaya dan  beragam,  maka  sangat  terbuka  kemungkinan  terpancingnya  pihak-pihak  tertentu untuk  memanfaatkan  secara  ilegal  sumber  daya  kelautan  tersebut.  Terlebih  lagi mengingat  tidak  semua  negara  mempunyai  laut  yang  cukup  bagi  kepentingan ekonominya,  sehingga  negara-negara  lainnya  akan  berupaya  untuk  mendapatkan sumber daya alam dari laut secara ilegal (Purnomo, 2004).
Kepentingan  indonesia  atas  laut  adalah  perlu  dilindungi  dan  diamankan  dari kemungkinan  pemanfaatan  yang  merugikan  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Demikian juga ancaman dan gangguan yang mungkin timbul perlu diantisipasi agar upaya untuk memanfaatkan  laut  sebesar-besarnya  demi  terwujudnya  keamanan  di  laut  dan kesejahteraan  bagi  bangsa  Indonesia  dapat  terjaga  dan  terjamin.  Untuk  melindungi kepentingan  nasional  Indonesia  di  laut  telah  dilakukan  pemantapan  landasan  hukum
yang  mengatur  wilayah  perairan  Indonesia  antara  lain  dengan  mencabut  Undang- Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996  Tentang  Perairan  Indonesia.  Menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1996, “ wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial dan perairan pedalaman serta  dasar  laut  dan  tanah  di  dalamnya”.  Penetapan  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun 1996  ini  dilakukan  karena  Indonesia  telah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut ( United Nation Convention on the Law of the Sea ) 1982. UNCLOS 1982 telah membagi laut ke dalam dua bagian yaitu yang berada di bawah dan di luat yurisdiksi nasional, dengan rincian sebagai berikut:
1. Berada  di  bawah  kedaulatan  penuh  negara  (soverignty):  perairan  pedalamanm perairan kepulauan dan laut teritorial;
2. Negara memiliki yurisdiksi khusus (control) : zona tambahan;
3. Negara  memiliki  hak-hak  eksklusif  dan  yurisdiksi  terbatas  (soverign  rights  and jurisdiction) : zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
4. Tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas (freedom  of the high sea) : laut lepas dan;
5. Dinyatakan  sebagai  milik  bersama  umat  manusia  (common  heritage  of  mankind)  : dasat laut samudera dalam diluar yurisdiksi nasional (BPHN).
Implikasi dari diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 membutuhkan adanya implementasi pada tingkat nasional. Implementasi pada tingkat nasional meliputi (Etty R Agoes, 2004):
1. Pengintegrasian  ketentuan-ketentuan  Konvensi  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan nasional;
2. Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut melalui adminitrasi pemerintahan;
3. Penetapan kebijakan pengelolaan laut secara terintegrasi dan;
4. Kerjsama dengan negara-negara lain dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  dan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, maka wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 4 bagian yakni laut pedalaman atau perairan kepulauan, laut teritorial sejauh 12 mil, zona tambahan sejauh 24  mil  dan  zona  ekonomi  esklusif  (ZEE)  sejauh  200  mil.  Untuk  melindungi  hak berdaulat  atas  kekayaan  dan  yuridikasi  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  terhadap  wilayah perairannya  maka  dibutuhkan  suatu  peraturan,  dalam  hal  ini  peraturan  yang  mengatur tentang zona tambahan untuk mencegah dan menindak pelanggaran bea cukai, imigrasi, fiskal dan saniter.Hal ini penting, karena zona tambahan Indonesia adalah perairan yang berdampingan dengan laut teritorial Indonesia yang dapat diukur selebar 24 mil laut dari garis  pangkal  lurus  kepulauan.  Dapatlah  dikatakan  zona  tambahan  merupakan  zona transisi  antara  laut  lepas  dan  laut  wilayah.  Zona  tambahan  ini  belum  lama  umurnya dalam sistem hukum laut dan zona ini berfungsi mengurangi kontras antar laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas dimana terdapat rezim kebebasan (Mauna, 2003)
Zona  tambahan  di  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  Konvensi  Hukum  Laut  1982 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk :
1. Mencegah  pelanggaran-pelanggaran  perundang-undangannya  yang  berkenaan dengan masalah bea cukai (customs), perpajakan (fiskal), keimigrasian (imigration), dan kesehatan atau saniter;
2. Menghukum  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas  yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
Menurut  Pasal  33  ayat  (2)  Konvensi  Hukum  Laut  1982,  zona  tambahan  tidak dapat  melebihi  lebih  dari  24  mil  laut  dari  garis  pangkal  darimana  lebar  laut  wilayah diukur. Oleh karena konvensi dalam pasal 3 telah menetapkan bahwa lebar laut wilayah adalah  12  mil,  maka  dengan  sendirinya  lebar  zona  tambahan  menjadi  24  mil.  Dengan demikian  jelaslah  bahwa  negara  pantai  mula-mula  mempunyai  kedaulatan  atas  laut wilayahnya  selebar  12  mil  dan  sesudah  itu  wewenang-wewenang  tertentu  atas  zona tambahannya selebar 12 mil pula (Koers, 1994)
Menurut  Hasyim  Djalal,  mengenai  zona  tambahan (contiguous  zone) “Sepanjang yang berkaitan dengan batas contiguous zone , belum ada satupun batas yang ditetapkan dengan negara-negara tetangga. Malah Indonesia sampai sekarang belum lagi mengundangkan  ketentuannya  mengenai  zona  ini.  Walaupun  seluruh  negara  tetangga Indonesia  telah  mengundangkannya  (Djalal,  1998).  Karena  itu  sangat  penting  bagi Indonesia  untuk  menetapkan  ketentuan  perundang-undangan  mengenai  ketentuan contiguous zone ini dan kemudian merundingkan batas-batasnya dengan negara-negara tetangga. Urgensi untuk memiliki batas-batas yang pasti tentang wilayah dan yurisdiksi Indonesia  di  laut  tersebut  semakin  tampak  ketika  banyak  sekali  terjadi  pelanggaran- pelanggaran ketentuan hukum Indonesia terkhusunya pada wilayah laut yang berbatasan langsung  dengan  negara-negara  tetangga.  Selain  itu  akhir-akhir  itu  semakin  marak terjadinya  atau  dilakukannya  kejahatan  melalui  laut,  seperti  peredaran  obat  terlarang ( drug trafficking ), penyelundupan ( smuggling ), perdangangan wanita dan anak (woman and children trafficking ), migrasi ilegal ( illegal migrant ), perompakan ( armed robbery ), pembajakan  laut  ( maritime  piracy ),  penyelundupan  senjata  ( arms  smuggling )  dan terorisme  yang  membuat  rumitnya  upaya-upaya  untuk  menjamin  kemanan  di  laut (Handoko, 2004). Pentingnya penetapan zona tambahan di Indonesia karena banyaknya permasalahan baik dari bidang bea cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi yang perlu untuk segera ditanggulangi dengan peraturan hukum yang jelas dan konkret. Ketentuan rezim zona  tambahan  untuk  penegakan  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum  tidak  disebutkan secara rinci dan jelas dalam undang-undang atau peraturan terkait lainnya (Sirodjuddin, 2021).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif (Soekanto,  1985),  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  hukum  yang  mempunyai keterkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah
bahan  hukum  primer,  berupa  peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder, berupa  pendapat  sarjana,  dan  bahan  hukum  tersier,  berupa  dokumen  pemerintahan. Bahan-bahan  hukum  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mendapatkan kesimpulan yang akurat.

## Hasil dan Pembahasan Urgensi Penetapan Zona Tambahan Dalam Hukum Nasional
Menurut  Boer  Mauna,  mengenai  urgensi  adanya  zona  zona  tambahan, wewenang  negara  pantai  terhadap  zona  tambahan,  bahwa  negara-negara  pantai melaksanakan  pengawasan-pengawasan  yang  diperlukan  untuk  mencegah  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di  bidang  bea  cukai,  fiscal,  imigrasi,  dan  saniter  di dalam  wilayah  atau  laut  teritorialnya.  Pengawasan  itu  dapat  dilengkapi  dengan tindakan-tindakan  pemberantasan  dan  negara-negara  pantai  dapat  menghukum  para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut (Mauna, 2003). Dalam hal ini di luar laut teritorialnya, dalam suatu jalur/zona yang berbatasan dengannya yang disebut zona tambahan,  negara  pantai  dapat  melaksanakan  pengawasan  yang  diperlukan  untuk mencegah pelanggaran terhadap perundang-undangannya. Konvensi Hukum Laut 1982 mengandung  ketentuan  tambahan  tentang  zona  tambahan  khususnya  dalam  Pasal  303 ayat (2) yang menetapkan bahwa kewajiban suatu negara pantai berdasarkan ketentuan Pasal  33  tersebut  di  atas,  untuk  melindungi  benda-benda  purbakala  dan  benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut. Untuk menerapkan ketentuan Pasal 33 tersebut dan untuk  mengendalikan  peredarannya,  pengambilan  benda-benda  demikian  di  dasar  laut zona  tambahannya,  dapat  dianggap  sebagai  suatu  pelanggaran  di  dalam  wilayah  atau laut teritorialnya dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya.
Dengan  mulai  diakuinya  pranata  hukum  laut  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE), maka  zona  tambahan  ini  bertumpang  tindih  dengan  zona  tersebut.  Lebih  tepatnya bertumpang  tindih  dengan  ZEE  seluas  12  mil  laut  yang  diluar  dan  berbatasan  dengan laut teritorial. Pada Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai dapat memiliki yurisdiksi- yurisdiksi  yang  sifatnya  eksklusif,  yakni  yurisdiksi  untuk  membuat,  memberlakukan, dan  melaksanakan  serta  memaksakan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan nasionalnya.  Pada  zona  ekonomi  eksklusif  juga  tetap  berlaku  peraturan  hukum  laut internasional,  hak-  hak  dan  kewajiban,  serta  kebebasan-kebebasan  negara-negara  lain. Dengan status dan kondisi zona ekonomi eksklusif seperti ini, tampaklah bahwa pranata hukum laut yang bernama zona tambahan ini seperti tenggelam di antara dan di tengah- tengah pranata hukum laut lainnya (Parthiana, 2014). Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  penetapan  batas terluar  zona  tambahan  Indonesia  yang  saling  tumpang  tindih  dengan  negara  tetangga. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  Tentang  Kelautan  memang  telah  memuat mengenai  zona  tambahan.  Namun  undang-undang  ini  hanya  mengatur  secara  umum tentang  zona  tambahan  Indonesia.  Penetapan  batas  zona  tambahan  ini  sangat  penting bagi  Indonesia  karena  belakangan  ini  banyak  sekali  terjadi  pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan di laut seperti:
1. Di  bidang  imigrasi  :  Indonesia  sering  dijadikan  sebagai  tempat  singgah  imigran- imigran  gelap  yang  hendak  melakukan  perjalanan  ke  negara-negara  yang bertetangga  dengan  Indonesia.  Banyak  sekali  kasus-kasus  imigran  gelap  yang ditangkap di perairan Indonesia karena tidak memiliki dokumen-dokumen identitas diri yang lengkap. Para imigran gelap ini ditangkap karena hendak menyelundupkan diri ke negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia
2. Di  bidang  bea  cukai:  banyak  sekali  terjadi  kasus  penyelundupan-penyelundupan minuman  keras  dan  juga  narkotika  lewat  periaran  Indonesia.  Penyelundupan narkotika  dan  minuman  keras  ini  berasal  dari  negara-negara  asing  yang  hendak diselundupkan  masuk  ke  dalam  wilayah  Indonesia  untuk  diperjualbelikan.  Hal  ini tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia karena merusak generasi muda bangsa Indonesia
3. Di bidang kesehatan/saniter : saat ini industri minyak dunia telah berkembang pesat sehingga  kecelakaan-kecelakaan  kapal  pengangkut  minyak  yang  mengakibatkan tercecernya minyak di laut tidak dapat dielakan. Banyak pengiriman yang dilakukan melalui  laut  tentu  saja  ini  sangat  membawa  kerugian  apabila  kapal  pengangkut minyak  tenggelam  dalam  perairan  Indonesia.  Tercemarnya  wilayah  laut  Indonesia tentu  saja  sangat  merugikan  bangsa  Indonesia  karena  merusak  ekosistem  laut wilayah Indonesia
4. Di  bidang  perpajakan/fiskal  :  praktek  penangkapan  ikan  secara  ilegal  yang dilakukan  oleh  kapal-kapal  ikan  berbendara  asing  di  perairan  Indonsia  tentu  saja sangat  merugikan  bangsa  Indonesia.  Indonesia  sangat  dirugikan  karena  pencurian- pencurian ikan ini menyebabkan Indonesia mengalami kerugian triliun rupiah setiap tahunnya.
Hal  ini  tentu  saja  dapat  menyebabkan  Indonesia  dalam  posisi  yang  terancam karena  Indonesia  adalah  negara  yang  sangat  strategis  kedudukannya  sehingga  tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai zona tambahan Indonesia dengan negara-negara yang  berbatasan  langsung  maka  Indonesia  berada  dalam  posisi  yang  sangat  terancam karena  laut  Indonesia  sangat  kaya  akan  sumber  daya  sehingga  praktek-praktek illegal fishing tidak dapat dihindari oleh  Indonesia. Penetapan undang-undang mengenai zona tambahan  ini  sangat  penting  sebagai  upaya  penegakan  hukum  di  seluruh  laut  wilayah Indonesia,  terutama  guna  mencegah  dan  menghindari  segala  tindak  pidana  dan pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang terjadi  di  dan  lewat  wilayah  perairan  Indonesia, atau  setidak-tidaknya  mengurangi  terjadinya  tindak  pidana  dan  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  di  bidang  bea  cukai, imigrasi,  fiscal,  dan  saniter.  Dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada, masih banyaknya perundangundangan nasional yang belum sepenuhnya mengakomodir akan  adanya  normanorma  mengenai  Zona  Tambahan  sehingga  yang  menjadi  urgensi adalah  perlunya  zona  tambahan  dibuatkan  undang-undang  tersendiri  agar  menjadi sebuah kejelasan akan pengaturan zona tambahan di Indonesia (Lubis, G.A, 2019).
Implikasi Bagi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan
Suatu  negara  yang  sudah  menyatakan  persetujuan  untuk  terikat  pada  suatu perjanjian internasional pada umumnya, untuk kemudian memberlakukan ke dalam dan menjadikannya  sebagai  bagian  dari  hukum  nasionalnya,  akan  menimbulkan  implikasi terhadap  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  negara  yang  bersangkutan. Implikasi  tersebut  adalah  terhadap  peraturan  perundang-udnangannya  yang  memiliki hubungan  dengan  substansi  perjanjian  internasional  itu  sendiri.  Negara  juga berkewajiban  untuk  melakukan  harmonisasi  hukum  nasional  dengan  hukum internasional  (Salsabila,  2021).  Dalam  hubungan  dengan  Konvensi  Hukum  Laut  1982, sudah dipastikan bahwa akan menimbulkan implikasi yang cukup besar terhadap hukum nasional pada umumnya dan terhadap hukum laut nasional pada khususnya dari negara- negara  pihak/peserta,  dan  secara  lebih  khusus  terhadap  hukum  nasional  negara-negara pantai (coastal  states) (Parthiana,  2014) dalam  hal ini  Indonesia  perlu  untuk  membuat peraturan  perundang-undangan  yang  baru,  keharusan  untuk  menyesuaikan  peraturan perundang-undangan  nasionalnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  di  dalam konvensi,  dan  wajib  menerapkan  secara  langsung  ketentuan  yang  diatur  di  dalam konvensi . Implikasi dari adanya konsepsi zona tambahan dalam Konvensi Hukum Laut 1982  terkait  aspek  keamanan  dan  ketertiban  di  wilayah  perairan  Indonesia.  Hal  ini penting karena (Harahap, 1983):
1. Indonesia  merupakan  negara  nusantara  yang  terletak  antara  dua  samudera  dan  dua persimpangan jalur lalu lintas yang padat dan sibuk;
2. Adanya alur-alur pelayaran internasional di Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal asing yang datang dari seluruh penjuru dunia;
3. Padatnya  lalu  lintas  di  wilayah  laut  Indonesia  bukan  saja  disebabkan  oleh  kapal- kapal dagang, tetapi oleh kapal-kapal nelayan, kapal tangki, kapal perang dan kapal pemerintah yang bukan kapal perang yang masing-masing mempunyai status hukum tersendiri;
4. Perlunya yurisdiksi kriminal diterapkan terhadap kapal-kapal asing guna mencegah terganggunya keamanan dan ketertiban di perairan nusantara
Upaya menjaga keamanan dan ketertian di wilayah perairan Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan yurisdiksi. Dalam hal ini yurisdiksi diartikan sebagai kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menerapkan suatu ketentuan hukum, baik atas orang maupun  benda  yang  dapat  ditundukan  oleh  hukum  nasional  yang  bersangkutan (Samekto, 2009). Yurisdiksi merupakan bagian dari kedaulatan negara yang mencakup hak  dan  kekuasaan  untuk  menhalankan  segala  tindakan  di  dalam  wilayahnya  (darat, laut,  dan  udara).  Dalam  konteks  pembahasan  mengenai  implikasi    terkait  pengaturan zona  tambahan,  penulis  membahas  pembahasan  pada  yurisdiksi  teritorial  dan pengejaran seketika terhadap kapal yang melakukan pelanggaran di laut pedalaman atau perairan  kepulauan  yang  melarikan  diri  ke  zona  tambahan,  zona  ekonomi  eksklusif, landas kontinen, dan laut bebas. Hal ini terkait dengan masalah yurisdiksi di laut yang meliputi  laut  pedalaman  atau  perairan  kepulauan,  laut  teritorial,  zona  tambahan,  zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen dan laut bebas.
Suatu  negara  mempunyai  kedaulatan  di  dalam  lingkungan  tapal  batas wilayahnya termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan maupun laut teritorialnya. Kapal  niaga  asing  beserta  semua  orang  yang  berada  di  atasnya  berada  di  bawah yurisidiksi  negara  pantai  selama  berada  di  dalam  perairan  pedalaman  atau  perairan kepulauan  maupun  laut  teritorialnya.  Akan  tetapi  pada  umumnya  negara  pantai  tidak menginginkan  untuk  mencampuri  hak  dan  kewajiban  yang  berlangsung  di  atas  kapal asing  itu  selama  tidak  ada  penduduk  negara  itu  yang  terlibat  atau  mengakibatkan gangguan  keamanan  dan  ketertiban  negara  pantai.  Khusus  pada  laut  wilayah,  negara pantai  dapat  melaksanakan  yurisdiksi  kriminalnya  apabila  memenuhi  persyaratan, antara lain:
1. Akibat perbuatan pidana itu meluas ke negara pantai;
2. Jenis  kejahatan  yang  dilakukan  dapat  menggangu  keamanan  negara  atau  dapat menganggu ketertiban di laut teritorial;
3. Telah  diminta  bantuan  otoritas  setempat  oleh  nahkoda  atau  oleh  konsul  negara bendera;
4. Tindakan perlu untuk memberantas lalu lintas narkotika.
Yurisdiksi  suatu  negara  pantai  terutama  dalam  pemberantasan  kejahatan  dapat diperluas ke laut bebas. Perluasan yurisdiksi ini dapat dibenarkan karena dua hal yaitu (Harahap, 1983):
1. Pertama, bahwa sifat delik itu sendiri yang merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia seperti yang ditetapkan oleh hukum internasional. Meskipun delik terjadi di laut bebas  negara pantai, negara  mana pun berhak menindaknya tanpa memandang kewarganegaraan  pembuatnya.  Kejahatan  tersebut  ialah  pembajakan  di  laut  bebas, pengangkutan dan perdagangan budak berlian, serta pengangkutan dan perdagangan obat bius.
2. Kedua adalah pengejaran seketika. Hal ini merupakan suatu tindakan terhadap kapal asing  yang  telah  lama  dipraktekan  oleh  Amerika  Serikat  dan  Inggris  sebagai tindakan  untuk  melindungi  keuangan  negara  yang  mencegah  pemasukan  barang- barang  yang  tidak  sah  ke  dalam  negeri.  Tindakan  ini  juga  dapat  diambil  terhadap kapal atau awaknya yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum di laut wilayah yang kemudian melarikan diri ke laut bebas
Pengejaran seketika dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus terhadap kapal yang melakukan pelanggaran perundang-undangan nasional, baik pada saat kapal berada di laut pedalaman atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Dalam hal ini kapal TNI AL dapat melakukan pengejaran seketika sampai kapal memasuki zona tambahan, zona ekonomi eksklusif maupun sampai ke  laut bebas. Demikian halnya dengan kapal pada saat berada di laut bebas hendak memasuki zona ekonomi eksklusif dan pada saat berada  di  zona  tambahan  diketahui  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan  nasional  Indonesia,  maka  apabila  kapal  tersebut  diberikan peringatan  dan  melarikan  diri  ke  zona  ekonomi  eksklusif  dapat  dilakukan  pengejaran seketika sampai ke laut bebas.

## Kesimpulan
Kedudukan zona tambahan pada pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 berada pada  posisi  penghubung  antara  laut  teritorial  dengan  wilayah  laut  yang  tunduk  pada rezim  hukum  zona  ekonomi  eksklusif.  Pengaturan  zona  tambahan  dalam  Konvensi Hukum  Laut  1982  mengalami  tumpang  tindih  dengan  rezim  zona  ekonomi  eksklusif dan landas kontinen, akan tetapi adanya zona tambahan memiliki urgensi penting bagi Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  karena  dapat  menangkal  pelanggaran  peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiscal, imigrasi, dan saniter. Kemudian dapat mencegah penggunaan laut bagi kepentingan asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban  nasional  Indonesia.  Implikasi hukum  dari  pengaturan  zona  tambahan  dalam Konvensi  Hukum  Laut  1982  dapat  berupa  keharusan  melakukan  perubahan  peraturan perundang-undangan  nasional  yang  terkait  dengan  kepabeanan,  perpajakan,  imigrasi, maupun  kesehatan  yang  menjangkau  keberlakuaanya  pada  zona  tambahan  maupun penegakan hukum di laut dan pelaksanaan yurisdiksi negara di laut pedalaman, perairan kepulauan,  dan  laut  teritorial  serta  kesiapan  dalam  pelaksanaan  pengejaran  seketika ketika kapal melarikan diri ke arah laut lepas.

## BIBLIOGRAFI
Albert  Koers.  (1994). Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Tentang  Hukum  Laut ,
Gadjahmada University Press, Yogyakarta
Boer  Mauna.  (2003). Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan,  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI;  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  Zona  Tambahan  (Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985)
Didik  Heru  Purnomo.  (2004).  Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia,  Jurnal  Hukum Internasional, Desember
Etty  R  Agoes.  (2004).  Implementasi  Nasional  Konvensi  Hukum  Laut  1982  :  Evaluasi Implementasi Nasional dan Tantangan ke Depan, Departemen Luar Negeri, Hotel Hyatt-Regency,  Desember, Yogyakarta
Fx  Adji  Samekto.  (2009). Negara  Dalam  Hukum  Internasional,  Citra  Aditya  Abakti , Bandung
Hasyim Djalal , Aspek Politis dan Yuridis Konsepsi Benua Maritim Indonesia , Makalah disampaikan pada Kongres Kerdirgantaraan Nasional Pertama, Jakarta
I  Wayan  Parthiana.  (2014). Hukum  Laut  Internasional  dan    Hukum  Laut  Indonesia , Yrama Widya, Bandung
Leatemia,  W.,  &  Wattimena,  R.  M.  (2021).  Problematika  Hukum  dalam Penanggulangan  Illegal  Fishing  Di  Provinsi  Kepulauan  Maluku. Syntax  Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (11), 5964-5978.
Lubis, G. A. (2019). Implementasi dan Urgensi Pengaturan Zona Tambahan di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. Jurist-Diction , 2 (5), 1707-1722.
Mustafa  Djuang  Harahap.  (1983). Yurisdiksi  Kriminal  di  Perairan  Indonesia  Yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional , Alumni
NIM,  R.  A.  S.  Urgensi  Pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan  Zona  Tambahan Menurut  United  Nations  Convention  On  The  Law  Of  The  Sea  (Unclos)  1982 (Pasal  33)  Terhadap  Pelanggaran  Di  Bidang  Bea  Cukai. Jurnal  Fatwa Hukum , 4 (4).
Sirodjuddin; Warka, Made; Suhartono, Slamet; Setyadji, Sri. (2021). The importance of determining  the  contiguous  zone  related  to  the  authority  of  Indonesian Navy. Technium Soc. Sci. J. , 19 , 297.
Soejono  Seokanto  dan  Sri  Mamuji.  (1985). Penelitian  Hukum  Normatif ,  Radjawali, Jakarta
Sudirman Saat. (2009). Hak Pemeliharaan dan Penangkap Ikan, Eksisten dan Prospek Pengaturannya di Indonesia , LkiS, Yogyakarta.
Wignyo  Handoko.  (2004). Kebijakan  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perika nan,  Jurnal  Hukum  Internasional,  Edisi  Khusus,  dan  lihat  juga  Fredy  B.L Tobing,  Peran  Negara  Dalam  Menangani  Isu  Bajak  Laut  yang  Bersifat Transnasional di Asia Tenggara

## Copyright holder:
Wilshen Leatemia, Ricky Marthen Wattimena, Welly Angela Riry, Rony Soplantila
(2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: