## EDITORIAL :

## Hubungan Internasional Digital (Digital International Relations)
Era digital dalam hubungan internasional berkembang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Munculnya platform digital dan media sosial juga memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan luas, yang berdampak pada opini publik  dan  memengaruhi  peristiwa  politik  lintas  batas  negara.  Pemerintah  negara  dan entitas  transnasional  lainnya  yang  terhubung  secara  digital  merayakan  fasilitas  yang diberikan  oleh  hubungan  internasional  digital  ini  sekaligus  khawatir  dan  waspada terhadap potensi ancaman, kejahatan, dan serangan siber yang semakin meningkat secara signifikan.  Lanskap  digital  menghadirkan  peluang  dan  tantangan  yang  memerlukan adaptasi dan regulasi berkelanjutan di bidang hubungan internasional digital.
Beberapa studi kasus penting tentang peristiwa yang menunjukkan elemen digital telah menjadi bagian integral dalam hubungan internasional, dan memberikan wawasan berharga  mengenai  titik  temu  antara  teknologi,  keamanan  informasi,  diplomasi,  dan dinamika  tata  negara  yang  terus  berkembang.  Diantaranya  adalah  melalui  Skandal WikiLeaks  yang  terjadi  pada  2010.  WikiLeaks  memainkan  peran  penting  dalam mengubah  persepsi  mengenai  alat  media  digital  dan  sosial,  bahwa platform-platform digital  bukan  hanya  alat  komunikasi  namun  juga  alat  yang  ampuh  untuk  transparansi, akuntabilitas,  dan  menantang  struktur  kekuasaan  tradisional.  Bahkan  WikiLeaks berfungsi  sebagai platform bagi  pelapor  untuk  membocorkan  informasi  rahasia  secara anonim. Hal ini menantang narasi tradisional bahwa media sosial dan alat digital terutama digunakan  untuk  tujuan  hubungan  publik  atau  pemasaran  dan  merupakan  alat  bagi
mereka yang berkuasa untuk mengontrol narasi. Sebaliknya, media sosial memungkinkan gerakan akar rumput  dan individu  untuk  menantang dan mempertanyakan otoritas dan berperan penting dalam mengungkap informasi tersembunyi demi kepentingan  publik. Selain  itu,  WikiLeak  juga  memberikan  kesadaran  sekaligus  kewaspadaan  terhadap potensi  dari  media  digital  dan  sosial  dalam  menyebarkan  informasi,  yaitu  jangkauan global, real-time , merangkul beragam khalayak dan memicu diskusi internasional. Di sisi lain,  WikiLeaks  mengingatkan  tentang  etika  dan  tanggung  jawab  penerbitan  informasi rahasia, peran platform digital dalam membentuk wacana publik, perlindungan pelapor, dan batasan kebebasan berpendapat di era digital  (Bjola & Holmes, 2015).
Kasus Arab  Spring menjadi  contoh  kekuatan  transformatif  alat  digital,  dalam membentuk  gerakan  politik  dalam  skala  internasional  dan  menunjukkan  sifat  ganda teknologi sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan alat kontrol negara. Arab Spring di satu sisi memberikan wawasan tentang bagaimana platform media sosial Facebook dan Twitter  memainkan  peran  penting  secara  cepat  dan real-time dalam  memobilisasi , mengorganisir  protes  dan  pernyataan  dukungan  khalayak online ,  serta  memobilisasi tekanan internasional terhadap pemerintah, Di sisi lainnya, Arab Spring juga memberikan wawasan  tentang  bagaimana  pihak  berwenang  beradaptasi  terhadap  tantangan  yang ditimbulkan  oleh  aktivisme online dengan  mengendalikan  arus  informasi,  membatasi akses  ke  situs web tertentu  dan  memantau  aktivitas online .  Hal  ini  menimbulkan pertanyaan mengenai  keseimbangan antara hak digital warga negara dan  upaya negara untuk menjaga stabilitas dan kontrol dalam menghadapi kerusuhan politik  (Wolfsfeld, Segev, & Sheafer).
Pandemi  Covid-19  menjadi  pembelajaran  tentang  kasus  penting  hubungan internasional  digital  ketika  semua  orang  di  seluruh  dunia  terisolasi.  Pemerintah, organisasi  internasional,  dan  lembaga  kesehatan  menerapkan  teknologi  digital  tidak hanya  untuk  memfasilitasi  perencanaan,  pengujian  dan  pengawasan,  serta  manajemen klinis,  tetapi  juga  keterlibatan  masyarakat  dan  hubungan  internasional.  Institusi internasional yang berwenang ini semakin mengandalkan platform digital untuk berbagi pedoman,  pesan  dan  pembaruan  informasi  kesehatan  kepada  masyarakat,  serta mengoordinasikan  respons  global  terhadap  pandemi.  pertemuan  virtual,  negosiasi,  dan kolaborasi  internasional.  Masyarakat  menggunakan  perangkat  digital  untuk  penerapan kerja  jarak  jauh. Platform digital  menjadi  saluran  untuk  mengekspresikan  solidaritas
global,  berbagi  pengalaman, dan mendukung satu  sama lain. Aktivisme digital, seperti diplomasi digital, berperan dalam mengadvokasi distribusi vaksin yang adil, menantang kebijakan,  memerangi  misinformasi,  informasi  palsu  atau  menyesatkan  tentang  virus, pengobatan, dan vaksin.  Pergeseran ini menggarisbawahi pentingnya teknologi digital dalam  menjaga  hubungan  diplomatik,  keterhubungan  dengan  publik  dan  menjalankan urusan internasional pada saat krisis.
"Digital"  mengacu  pada  representasi  informasi  dalam  format  numerik,  biasanya menggunakan kode biner (0 dan 1). Teknologi digital melibatkan penggunaan perangkat dan  sistem  elektronik  yang  beroperasi  berdasarkan  unit  data  diskrit.  Berbeda  dengan analog,  yang  merepresentasikan  informasi  dalam  bentuk  kontinu,  informasi  digital diproses dan dikirimkan dalam langkah-langkah diskrit dan terkuantisasi (Ceruzzi, 2012). Sementara  hubungan  internasional  mengacu  pada  interaksi,  konflik,  dan  kolaborasi antarnegara  dan  aktor  non-negara.  Ketika  dunia  semakin  terhubung  melalui  teknologi, cara-cara  para  aktor  berinteraksi  satu  sama  lain  dalam  ruang  digital  telah  menjadi komponen  penting  dalam  hubungan  internasional,  yang  kemudian  disebut  sebagai ‘hubungan internasional digital’.
Hubungan  internasional  digital  mengacu  pada  dinamika  dan  interaksi  yang berkembang antarnegara di ranah digital dalam mengubah bentuk diplomasi, tata kelola global,  keamanan,  peperangan  dan  penanganan  perdamaiannya,  serta  memperluas pengaruhnya ke bidang non-tradisional seperti ekonomi dan perdagangan (model bisnis, sistem  pembayaran,  dan  perpajakan)  (Baykov  &  Zinovieva,  2023).  Hubungan internasional  digital  kerap  disamakan  dengan  siberisasi  hubungan  internasional ( cyberization  of  international  relations ).  Meskipun  terdapat  hubungan  erat  antara keduanya namun penggunaan teknologi digital secara lebih luas dalam  berbagai  aspek interaksi  global,  sedangkan  siberisasi  hubungan  internasional  berfokus  secara  khusus pada  dampak  dunia  maya,  keamanan  siber,  dan  ancaman  digital  terhadap  dinamika tradisional kenegaraan dan diplomasi. Kedua konsep tersebut menyoroti sifat hubungan internasional yang terus berkembang di dunia yang semakin digital dan saling terhubung (Rashica,  2018).  Empat  aspek  hubungan  internasional  digital,  yaitu  diplomasi  digital, keamanan  siber,  perdagangan  digital,  dan  tata  kelola  digital  global,  yang  mempunyai dampak yang signifikan terhadap politik dunia.
Semakin pentingnya teknologi dalam berbagai  aspek masyarakat dan kenegaraan telah menjadikan hubungan internasional digital sebagai komponen penting dalam upaya diplomasi  secara  keseluruhan,  terutama  yang  berhubungan  dengan  publik.    Diplomasi publik  baru  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK),  jaringan internet, dan ragam platform online media sosial, AI ( artificial intelligence ) dan big data secara  terminologis  disebut  sebagai  ‘diplomasi  digital’.  Diplomasi  ini  kerap  disebut sebagai  ‘e-diplomasi’, ‘diplomacy  2.0 ’,  ‘diplomasi twitter’ atau  ‘ twiplomacy ’  dan ‘diplomasi  siber’  secara  bergantian  meskipun  maknanya  tidak  sepenuhnya  sama (Hocking & Melissen, 2015).
Diplomasi  digital  merujuk  pada  penggunaan  alat  dan  teknologi  digital  serta platform online , berupa ragam media sosial (seperti Twitter, Facebook, dan Instagram), situs web ,  blog  dan  saluran online lainnya  terutama  oleh  pemerintah  dan  entitas diplomatik (Bjola & Holmes, 2015). Mereka melakukan aktivitas-aktivitas diplomasi atau diplomasi  publik  untuk  mengkomunikasikan  kebijakan  pemerintah,  berbagi  informasi, penjangkauan diplomatik, keterlibatan dengan khalayak online , serta memengaruhi opini dan  membentuk  persepsi  publik  (DiploFoundation).  Diplomasi  digital  menjadi  elemen paling efektif dalam diplomasi saat ini.
Penerapan diplomasi digital oleh pihak-pihak internasional, terutama oleh negara- negara, didasarkan pada beberapa tujuan yang ingin dicapai secara maksimal. Antara lain tujuan  itu:  manajemen  pengetahuan  yang  ada  untuk  dipertahankan,  dibagikan  dan penggunaannya  dioptimalkan  dalam  mencapai  kepentingan  nasional  di  luar  negeri; melaksanakan diplomasi publik untuk menjaga kontak dengan khalayak yang bermigrasi ke dunia maya, dan untuk mendengarkan dan menargetkan khalayak siginifikan dengan pesan-pesan penting; manajemen informasi untuk membantu mengumpulkan informasi yang  melimpah  dan  menggunakannya  untuk  memberikan  informasi  yang  lebih  baik dalam  pembuatan  kebijakan,  dan  untuk  membantu  mengantisipasi  serta  merespons gerakan  sosial  dan  politik  yang  muncul;  komunikasi  dan  respons  konsuler  untuk menciptakan  saluran  komunikasi  langsung  dan  pribadi  dengan  warga  negara  yang bepergian ke luar negeri, maupun dengan kelompok diaspora; tanggap bencana dengan memanfaatkan kekuatan teknologi penghubung dalam situasi bencana (Adesina, 2017); kebebasan  dan  keterbukaan  internet  untuk  berpendapat,  demokrasi,  dan  melemahkan rezim  otoriter;  sumber  daya  eksternal  dengan  menciptakan  mekanisme  digital  untuk
mencapai  tujuan  nasional;  perencanaan  kebijakan  untuk  memungkinkan  pengawasan, koordinasi  yang  efektif  di  seluruh  pemerintahan  sebagai  respons  terhadap internasionalisasi  birokrasi  (Rashica,  2018);  meningkatkan  kekuasaan  dan  pengaruh melalui  kemitraan  dan  strategi  inovatif,  tanpa  tindakan  paksaan  sepihak  (Hutchings  & Suri,  2015);  pembentukan    dan  pemproyeksiaan  citra  positif  dan brand negara  untuk meningkatkan soft power bangsa dan negara di kancah global; memfasilitasi komunikasi yang  efisien  dan  tepat  waktu  bagi  para  diplomat,  pejabat  pemerintah,  dan  pemangku kepentingan  internasional;  memupuk  kerja  sama  internasional,  dialog,  dan  kolaborasi dalam berbagai isu; berpartisipasi aktif dalam membentuk kebijakan dan norma global (Bjola & Holmes, 2015).
Sudah  sejak  abad  ke-21  diplomasi  digital  telah  mulai  menjadi  sebuah  keinginan kebijakan  luar  negeri  untuk  diterapkan  sebagai  strategi  kebijakan  luar  negeri  dan dimanfaatkan  kemampuannya  untuk  memengaruhi  dan  membentuk  agenda  politik  di bidang-bidang penting dalam hubungan internasional (Victor, 2021: 135-142). Diplomasi digital tidak menggantikan diplomasi tradisional, namun dapat memperkuat kerja negara dalam  hubungan  internasional  digital  dengan  cepat  dan  efektif.  Perbedaannya  dengan diplomasi publik klasik terutama terletak pada akses yang lebih luas terhadap informasi, data, dan interaksi antara individu dan organisasi, serta transparansi (Chakraborty, 2013: 37-38). Selain itu perbedaannya juga pada tujuan yang tidak semata bersifat reaktif untuk mencapai tujuan diplomatik (representasi, komunikasi atau negosiasi antardiplomat) yang membatasi  dampak  krisis,  ancaman,  kerentanan  atau  potensi  situasi  yang  tidak diinginkan, melainkan suatu bidang antisipatif yang dapat berkontribusi pada diplomasi pembentukan  suatu  negara  pada  jalur  yang  diinginkan  dengan  fungsi  baru  (penciptaan dan penyebaran pengetahuan) yang berguna untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Hingga  saat  ini,  diplomasi  digital  telah  banyak  membantu  dalam  mencapai  tujuan kebijakan luar negeri, memperluas keberpihakan internasional, dan memengaruhi orang- orang  asing  yang  belum  pernah  mengunjungi  negara  secara  langsung  dan  bahkan menginjakkan  kaki  di  kedutaan  besar  di  manapun  di  dunia.  Interaksi  publik  secara langsung dan keterlibatan aktor non-negara membuat negara-negara menggunakan media sosial  dan  diplomasi  digital  sebagai  cara  lain  untuk  mempertahankan  legitimasi  dan mengembangkan atau memperkuat hubungan di dunia yang terus berubah (Deos, 2015).
Keamanan  siber  ( cybersecurity )  adalah  aspek  penting  lainnya  dalam  hubungan internasional digital, yang berfokus pada perlindungan sistem, jaringan, dan data digital dari ancaman siber dalam konteks interaksi global. Ketika negara-negara semakin terlibat dalam dunia digital untuk diplomasi, perdagangan, dan pemerintahan, maka keamanan siber  yang  kuat  menjadi  sangat  penting.    Keamanan  siber  merupakan  komponen fundamental keamanan nasional di era digital. Negara-negara harus menjaga infrastruktur penting,  sistem  militer,  jaringan  energi,  jaringan  komunikasi,  sistem  transportasi  dan informasi sensitif dari ancaman dunia maya yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas  negara.  Upaya  keamanan  siber  ditujukan  untuk  mencegah  dan  memitigasi serangan  siber,  yang  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk  seperti  peretasan, malware , ransomware ,  penyadapan,  upaya  spionase  siber  dan  serangan  penolakan  layanan terdistribusi  ( distributed  denial-of-service /DDoS).  Serangan-serangan  ini  dapat mengganggu  operasi  pemerintah  dan  komunikasi  diplomatik  yang  membahayakan kemampuan pertahanan, dan melemahkan kepentingan nasional.
Keamanan siber juga mencakup strategi keamanan siber defensif untuk melindungi terhadap serangan, dan kemampuan ofensif sebagai pencegahan atau respons. Kerja sama internasional  menjadi  penting  dalam  berbagi  intelijen  ancaman,  praktik  terbaik,  dan kemajuan  teknologi  untuk  secara  kolektif  memperkuat  upaya  keamanan  siber  global, serta  dalam  memerangi  jaringan  penjahat  siber  yang  beroperasi  lintas  batas  negara. Peraturan  untuk  mencegah  serangan  siber,  melindungi  infrastruktur  penting,  dan menguraikan  respons  yang  tepat  jika  terjadi  insiden  siber  senantiasa  dikembangkan bersama  oleh  negara-negara.  Selain  itu,  sangat  penting  untuk  melindungi  kepentingan ekonomi,  menangkal  peretasan  kriminal  finansial  yang  beroperasi  lintas  batas  negara, pencurian  identitas  maupun  pencurian  kekayaan  intelektual  dan  memastikan  integritas perdagangan  digital  dan  transaksi  keuangan.  Mengembangkan  kemampuan  keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Negara-negara yang lebih maju secara teknologi seringkali membantu negara-negara berkembang dalam membangun kapasitas keamanan siber mereka melalui program pelatihan, berbagi pengetahuan, dan bantuan teknis.
Perdagangan  digital  telah  mengubah  cara  konvensional  suatu  negara  melakukan aktivitas  ekonomi.  Dikenal  sebagai e-commerce ,  perdagangan  digital  adalah  aspek penting  pada  hubungan  internasional  digital  yang  dilakukan  melalui platform dan jaringan  elektronik.  Perdagangan  digital  memungkinkan  pelaku  bisnis  dan  konsumen
melakukan  transaksi  lintas  batas  tanpa  memerlukan  kehadiran  fisik.  Pasar online yang melibatkan  pembelian  dan  penjualan  barang  dan  jasa  yang  dilengkapi  dengan  sistem pembayaran digital menampung unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjangkau  pelanggan  internasional.  Perdagangan  digital  berpotensi  mengurangi hambatan  tradisional  terhadap  perdagangan  internasional  yang  memungkinkan  dunia usaha  untuk  menavigasi  kompleksitas  peraturan,  prosedur  bea  cukai,  dan  tantangan logistik dengan lebih efisien.
Perdagangan  digital  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dengan mendorong  kewirausahaan,  inovasi,  dan  penciptaan  ekosistem  bisnis  digital. Perdagangan digital juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam ekonomi digital. Negara-negara  merundingkan  perjanjian  perdagangan  dan  merumuskan  kebijakan mencakup  ketentuan  terkait e-commerce ,  layanan  digital,  dan  perlindungan  konsumen digital untuk mengatasi tantangan dan peluang unik yang ditimbulkan oleh perdagangan digital.
Perdagangan digital bergantung pada aliran data yang lancar melintasi batas negara. Negara-negara  terlibat  dalam  diskusi  dan  negosiasi  untuk  menetapkan  kebijakan  yang menyeimbangkan  kebebasan  arus  informasi  dengan  kebutuhan  akan  perlindungan  data dan privasi. Perdagangan digital memerlukan harmonisasi peraturan untuk memastikan konsistensi  dalam  peraturan  dan  standar.  Negara-negara  bekerja  sama  untuk mengembangkan perjanjian dan kerangka kerja internasional yang mengatur perdagangan digital  dan e-commerce .  Hak  kekayaan  intelektual  adalah  aspek  penting  dalam perdagangan  digital  yang  perlu  dilindungi.  Negara-negara  berkolaborasi  untuk menetapkan dan menegakkan peraturan yang melindungi kekayaan intelektual di dunia digital.
Perilaku  perdagangan  digital  yang  aman  bergantung  pada  langkah-langkah keamanan  siber  yang  kuat.  Negara-negara  menerapkan  strategi  keamanan  siber  untuk melindungi transaksi online , mengamankan informasi keuangan, dan mencegah ancaman siber yang dapat  melemahkan perdagangan digital. Negara-negara berkolaborasi  untuk menetapkan  standar  perlindungan  bagi  konsumen  dari  berbagai  belahan  dunia, memastikan  bahwa  konsumen  yang  terlibat  dalam  transaksi  digital  terlindungi  dari penipuan, penyajian yang keliru, dan risiko lainnya.
Dunia semakin terhubung di dalam proses ganda globalisasi dan digitalisasi, tidak hanya  membawa  manfaat,  namun  juga  meningkatkan  banyak  tantangan  yang  perlu ditanggapi  secara  kolektif  oleh  para  pemangku  kepentingan  global,  yang  mengarah kepada pembentukan apa yang disebut dengan “tata kelola digital global” (Jia & Chen, 2022).  Tata  kelola  digital  global  sebagai  aspek  penting  lainnya  dari  hubungan internasional  digital  merujuk  pada  tata  kelola  teknologi  digital  yang  menekankan tantangan  yang  disebabkan  oleh  proses  digitalisasi  (Flyverbom,  2019:  3–19).  Untuk melayani  inovasi  dan penerapan teknologi  digital, tata kelola digital global  melibatkan kolaborasi antar negara, organisasi internasional, dan entitas sektor swasta.
Di satu sisi, tata kelola digital global bertujuan untuk mencapai efek skala di pasar internasional dengan mewujudkan unifikasi atau interoperabilitas pada tingkat teknis atau kelembagaan (Claessen, 2020: 140-157); (Whitford & Anderson, 2020: 1053–1070). Di sisi lain, tata kelola digital global bertujuan untuk mengkoordinasikan perilaku berbagai pemangku kepentingan untuk merespons risiko tata kelola transformasi digital di berbagai bidang  (Liu,  2013;  Stuurman  &  Lachaud  2022  dalam  Jia  &  Chen,  2022).  Mengingat secara teknis hubungan internasional digital dan internet berada di luar batas geografis negara-negara yang berdaulat, sehingga banyak permasalahan eksternalitas yang muncul sebagai  isu  tata  kelola  global  dibandingkan  isu  tata  kelola  domestik  (Voronkova  dkk. 2020).
Beberapa  tantangan  dan  risiko  yang  menjadi  hirauan  tata  kelola  digital  global mencakup  isu-isu  seperti  internet,  peraturan  ekonomi,  termasuk anti-trust atau  pajak terhadap platform digital, dan aliran data lintas batas  (Jia & Chen, 2022), pelanggaran privasi, kesenjangan digital, dan diskriminasi algoritmik (D’Agostino & Durante 2018; Wirtz  &  Müller  2019  dalam  Jia  &  Chen  2022),  keamanan  siber,  dan  penggunaan  etis teknologi  baru,  kedaulatan  digital  dan  keamanan  nasional  digital,  serta  monopoli  atau hegemoni digital oleh negara tertentu. Beberapa risiko penting dan mendesak termasuk penyebaran  berita  palsu,  mata  uang  digital,  pengembangan  dan  penerapan  kecerdasan buatan  yang  tidak  bertanggung  jawab,  guncangan  struktur  lapangan  kerja,  dan  invasi pajak yang meluas terhadap platform digital trans-nasional (Jia & Chen, 2022).
Tata kelola digital yang efektif menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar, peningkatan  keamanan  dan  manajemen  risiko,  serta  arena  digital  yang  konsisten  dan memperkuat nilai-nilai masyarakat. Dari perspektif ekonomi, tata kelola perlu mendorong
inovasi  teknologi  dan  kewirausahaan,  sekaligus  melindungi  hak-hak  konsumen  dan mengatasi  permasalahan  pasar  korporasi  kekuatan  yang  mengalir  dari  jaringan  dan struktur informasi sering ditemukan di sektor teknologi. Dari perspektif keamanan, tata kelola perlu mengatasi permasalahan ketahanan (misalnya terhadap serangan siber yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara) dan permasalahan ketergantungan eksternal (misalnya ketergantungan pada pihak ketiga untuk pasokan atau teknologi penting). Dan dari sudut pandang nilai, tata kelola perlu melindungi hak-hak individu dan komunitas serta  mendukung  wacana  online  dengan  cara  yang  konsisten  dengan  nilai-nilai  suatu negara (Cainey, 2022).
Dalam  hubungan  internasional  digital  yang  mengandung  aspek-aspek  diplomasi digital, keamanan siber, perdagangan digital, dan tata kelola digital senantiasa diikuti oleh beberapa  dimensi,  yaitu  peluang,  tantangan,  risiko  dan  tanggung  jawab.  Pada  dimensi peluang banyak manfaat yang diberikan oleh hubungan internasional digital. Antara lain, perangkat digital menyediakan ruang dan fasilitas canggih bagi demokratisasi informasi dan komunikasi partisipatif yang lebih inklusif dan transparan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, baik negara, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Melalui ragam platform digital memungkinkan diplomasi dan komunikasi dua ( two- way  communications )  dan  banyak  arah  secara  bersamaan  dengan  proses  yang  cepat, langsung, transparan dan instan untuk berdialog, memengaruhi opini publik global, dan membentuk persepsi internasional (Ross, 2011: 451-455). Dengan menggunakan internet dan platform media sosial yang berkemampuan jangkauan global sampai ke ranah privat, para  diplomat  dan  pelaku  kepentingan  lainnya  dapat  terhubung  dengan  khalayak  di seluruh  dunia,  baik  untuk  tujuan  diplomatik,  keamanan  siber,  perdagangan,  dan  tata kelola global. Platform digital menawarkan panggung global bagi negara-negara, terlepas dari  ukuran  atau  lokasi  geografisnya,  untuk  berpartisipasi  dalam  diskusi  internasional. Komunikasi  yang  teratur  dan  pertukaran  informasi  dengan  frekuensi  tinggi  dapat menghasilkan  hubungan  yang  berkelanjutan  di  antara  para  pelaku,  dan  membantu mengkoordinasikan kepentingan bersama (Memon & Alhajj, 2010). Kedekatan dengan target  potensial  dari  seluruh  dunia  dapat  dirangkul  untuk  menciptakan  hubungan  dan jejaring  kemitraan  yang  mempersatukan  dalam  hubungan  saling  ketergantungan kepentingan (Goldstein, 2003 dalam Rashica, 2018). Biaya penggunaan jaringan digital relatif rendah dibandingkan dengan biaya komunikasi publik langsung, dan tidak selalu
dibutuhkan  investasi  finansial  untuk  terlibat  dalam  hubungan  internasional  digital. Hubungan internasional digital dengan semua aspeknya menguntungkan bagi semua jenis negara,  terutama  bagi  negara-negara  kecil  yang  terbatas  dalam  segi  finansial.  Bahkan dengan  teknologi  digital  segala  hambatan  dan  penundaan  birokrasi  dan  komunikasi menjadi  berkurang  dan  sederhana  sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi  proses hubungan internasional digital (Rashica, 2018).
Dimensi  tantangan  sama  besarnya  dengan  dimensi  peluang  dari  hubungan internasional  digital  pada  aspek-aspeknya.  Antara  lain,  tantangan  kesenjangan  dalam akses  dan  literasi  teknologi.  Hal  ini  disebabkan  tidak  semua  negara  maupun  orang memiliki fasilitas dan pengetahuan yang sama terhadap kemajuan teknologi dan internet. Kesenjangan ini dapat menghambat dan membatasi partisipasi yang bersangkutan dalam ranah  digital  dan  menciptakan  disparitas  dalam  pengaruh  diplomasi.  Cepatnya penyebaran misinformasi dan disinformasi melalui internet pada platform digital dapat menggiring  persepsi  publik  dan  mengaburkan  informasi  yang  akurat  untuk  tujuan sepihak.  Ditambah  dengan  budaya  anonimitas  dan  penyalahgunaan  media  sosial  bagi pencurian  data  dan  publikasi  disinformasi.  Kedua  hal  ini  dapat  menimbulkan  krisis keamanan  yang  rumit,  merugikan  dan  menghambat  pihak  tertentu,  khususnya  para pemimpin  dalam  mengambil  kebijakan  atau  menangani  krisis  yang  terjadi  (Rashica, 2018).  Menyeimbangkan  kebutuhan  akan  pertukaran  informasi  dengan  perlindungan privasi  individu  merupakan  inti  dari  tantangan  dalam  hubungan  internasional  digital. Namun, kesuksesan bukan terletak pada pengendalian informasi belaka, melainkan pada pengetahuan mengenai bagaimana menggunakannya secara lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan investasi  terus-menerus dalam teknologi,  pelatihan dan praktik mengadopsi teknologi digital terbaru, dan langkah-langkah keamanan siber selanjutnya.
Pada dimensi risiko, sifat sistem digital yang saling terhubung membuat hubungan internasional  digital  dalam  semua  aspeknya  rentan  terhadap  isu  keamanan,  seperti mendapat  serangan  siber,  peretasan,  pencurian  maupun  pelanggaran  data,  dan  potensi kejahatan siber lainnya, serta perang siber ( cyberwar ). Semua risiko keamanan tersebut berdampak buruk terhadap infrastruktur penting dan jaringan pemerintah, perekonomian, dan  keamanan  nasional  negara.  Kegiatan  spionase  dunia  maya  yang  disponsori  negara dapat membahayakan informasi sensitif dan kekayaan intelektual, sehingga menimbulkan risiko  ekonomi  dan  keamanan.  Ketergantungan  yang  besar  pada  sistem  digital
menciptakan  kerentanan,  dan  kegagalan  atau  gangguan  pada  sistem  ini  yang  dapat menimbulkan risiko yang berjenjang, seperti halnya efek domino, terhadap aspek-aspek hubungan internasional digital. Kehadiran hegemoni baru dan monopoli dari negara atau non-negara  pada  bidang  teknologi  digital  telah  memperkenalkan  dimensi  baru  pada dinamika  kekuasaan  global.  Kesetaraan  dan  demokratisasi  yang  dijanjikan  pada  era digital menjadi pertanyaan besar (Adesina, 2017).
Untuk menavigasi peluang, tantangan, dan risiko ini memerlukan pendekatan yang seimbang  dan  bertanggung  jawab  terhadap  hubungan  internasional  digital  pada  semua aspeknya,  yang  menekankan  pada  kerja  sama  dan  perilaku  etis.  Dalam  hal  ini  negara- negara mempunyai tanggung jawab untuk berinvestasi dan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat  untuk  melindungi infrastruktur digital mereka. Upaya harus dilakukan  untuk  menjembatani  kesenjangan  digital,  memastikan  bahwa  semua  negara memiliki akses yang sama dan dapat berpartisipasi dalam hubungan internasional digital. Negara-negara bertanggung jawab untuk menetapkan norma, aturan, dan perjanjian yang mengatur  penggunaan  teknologi  digital  dan  mengatasi  tantangan  dan  peluang  yang dihadirkan  oleh  era  digital.  Negara-negara  bertanggung  jawab  atas  penghormatan terhadap hak-hak digital setiap individu, melindungi dan menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan hak-hak dasar di dunia digital. Melakukan komunikasi digital yang bertanggung jawab, memperhatikan etika yang berlaku, menghindari aktivitas jahat, disinformasi,  dan  spionase  dunia  maya,  serta  berkontribusi  pada  interaksi  global  yang positif.
Persimpangan hubungan internasional dan teknologi digital telah menjadi bidang studi yang semakin signifikan. Munculnya internet sebagai alat komunikasi global pada awal tahun 2000an dan semakin maraknya potensi ancaman siber memicu diskusi awal mengenai  implikasinya  terhadap  hubungan  internasional.  Eksplorasi  teoritis  bidang  ini telah  berkembang  sebagai  respons  terhadap  dampak  besar  teknologi  digital  terhadap politik, keamanan, ekonomi, dan masyarakat global. Para ahli selanjutnya mulai mengkaji isu-isu seperti diplomasi digital, dan peran teknologi dalam membentuk perilaku negara, maupun aktor non-negara, perang dunia maya, dan para sarjana hubungan internasional mulai berteori tentang hubungan internasional digital dari beberapa perspektif.
Perspektif realis mengenai hubungan internasional digital menggarisbawahi peran teknologi  sebagai  instrumen  untuk  mengejar  kekuasan  dan  melindungi  kepentingan
negara.  Fokus  pandangannya  pada  negara,  dinamika  kekuasaan,  kepentingan  nasional, dan  penggunaan  strategis  alat-alat  digital  dalam  sistem  internasional.  Peran  informasi digital  diakui  sebagai  senjata  kekuasaan  di  ruang  siber,  dan  perangkat  digital  dilihat sebagai  perpanjangan  kekuatan  suatu  negara  yang  memungkinkan  proyeksi  pengaruh secara  global  untuk  mengamankan  kepentingan  nasionalnya,  mempertahankan  atau meningkatkan posisi negara di politik global.
Sistem internasional yang anarkis merupakan ruang digital yang bersifat kompetitif antarnegara berupa persaingan inovasi teknologi,  keunggulan intelijen dan komunikasi strategis, dan penguasaan opini publik. Sampai titik yang terendah, sistem internasional digital adalah medan baru pertempuran perang informasi, tempat negara-negara melalui ragam platform digital  dan  media  sosial  dapat  terlibat  dalam  aktivitas  seperti pengumpulan  informasi  ( hacking ,  pembocoran  dan  pencurian),  propaganda  dan kampanye  disinformasi  atau  diplomasi  digital  narasi  strategis,  serangan  dunia  maya terhadap sistem informasi, sampai dengan memenangkan opini dan persepsi publik dalam skala global.
Perlindungan terhadap rahasia negara, informasi sensitif, dan infrastruktur digital dari  ancaman  dunia  maya  dipandang  fundamental  untuk  keamanan  nasional. Kekhawatiran  adanya  potensi  ancaman  siber  terhadap  negara  memungkinkan  untuk memprioritaskan  peningkatan  keamanan  siber  sehingga  memengaruhi  keseimbangan kekuatan.  Skeptisisme  negara  di  dunia  digital  terhadap  kedaulatan  dan  gagasan  kerja sama internasional yang didasarkan pada kepercayaan dapat mengarah pada keterlibatan hati-hati dan fokus pada pengamanan kepentingan nasional dibandingkan mengandalkan niat baik. Realisme meyakinkan bahwa negara dengan kemampuan teknologi digital yang lebih besar dan maju serta memiliki keunggulan strategis dalam hubungan internasional digital akan memperoleh hegemoni di dunia maya (Eriksson & Newlove-Eriksson, 2021).
Beberapa pakar hubungan internasional memperluas teori hubungan internasional, seperti liberalisme internasional, untuk menganalisis bagaimana teknologi digital dapat memfasilitasi  atau  menghambat  kerja  sama  antarnegara.  Liberalisme  internasional memandang  hubungan  internasional  digital  sebagai  kekuatan  yang  kompleks  dan transformatif.  Aktor-aktor  pengguna  ( users )  non-negara,  seperti  perusahaan multinasional,  organisasi  non-pemerintah,  dan  individu,  berperan  penting  dalam membentuk urusan global melalui cara-cara digital. Teknologi digital dilihat sebagai alat
yang memfasilitasi interaksi lintas batas, meningkatkan komunikasi, dan mendorong arus informasi  yang  bebas.  Teknologi  digital  berpotensi  positif  dalam  membina  kerja  sama global, komunikasi, dan keterhubungan antaraktor yang terlibat. Teknologi komunikasi digital  dan platform media  sosial  berkontribusi  pada  penyebaran  nilai-nilai  demokrasi, kesadaran hak asasi manusia, dan saling ketergantungan ekonomi. Internet dan jaringan digital  sebagai  mekanisme  untuk  mengurangi  hambatan  perdagangan  internasional, mendorong pertukaran budaya, dan mencari pemecahan masalah secara kolaboratif dalam skala global (Eriksson & Newlove-Eriksson, 2021).
Kaum  liberal  memandang  digitalisasi  hubungan  internasional  sebagai  peluang untuk meningkatkan tata kelola global. Lembaga tata kelola digital global tercipta dari kebutuhan  untuk  mendiskusikan  dan  menetapkan  norma,  peraturan,  dan  aturan  main penggunaan internet dan jaringan digital yang dapat memastikan lingkungan digital yang bertanggung jawab, aman, lancar dan terbuka bagi semua pihak. Namun penting untuk dicatat  bahwa  meskipun  kaum  liberal  internasional  mengakui  aspek-aspek  positif  dari hubungan  internasional  digital,  mereka  juga  khawatir  terhadap  potensi  tantangan  yang ada. Isu-isu seperti ancaman dunia maya, kesenjangan digital, dan penggunaan teknologi untuk  pengawasan dan pengendalian dapat  dilihat sebagai  rintangan yang  perlu diatasi untuk  sepenuhnya  mewujudkan  potensi  positif  interaksi  digital  di  panggung  global (Eriksson & Newlove-Eriksson, 2021).
Selanjutnya  konstruktivisme  sosial  dalam  Hubungan  Internasional  memberikan sebuah  lensa  untuk  memahami  peran  ide,  norma,  dan  identitas  aktor  terkait  perilaku mereka dalam hubungan internasional digital. Dari perspektif konstruktivis sosial, dunia digital  bukan  sekadar  ruang  netral,  natural  dan  hampa  kepentingan  untuk  pertukaran informasi dan komunikasi. Bukan pula merupakan sebuah proses linier yang mana satu proses harus mendahului proses lainnya. Melainkan seperti situasi ‘ayam-dan-telur’ dari sudut  pandang  konstruktivis  sosial.  Norma  dan  perilaku  dipandang  saling  konstitutif. Artinya  keduanya  membentuk  dan  memengaruhi  satu  sama  lain  dalam  proses  yang dinamis  dan  berkelanjutan.  Di  satu  sisi,  norma  membentuk  perilaku  karena  norma memberikan  kerangka  harapan  dan  aturan  bersama.  Norma-norma  ini  memandu bagaimana para aktor dalam sistem internasional diharapkan berperilaku dalam berbagai situasi, termasuk di dunia digital. Seperti norma-norma mengenai pertukaran informasi, privasi, hak-hak digital, dan pertimbangan etis dalam ruang digital, serta ide pencegahan
kejahatan  digital  dan  perang  dunia  maya.  Ketika  para  aktor  menyesuaikan  diri  dengan norma-norma ini, hal ini akan memperkuat dan mempertahankan norma-norma tersebut seiring  berjalannya  waktu,  dan  dapat  dilembagakan  untuk  memandu  perilaku  di  dunia digital yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, perilaku juga membentuk norma, ide dan identitas. Ketika para pelaku terlibat dalam praktik atau perilaku tertentu di ruang digital, hal ini dapat menyebabkan munculnya norma-norma baru atau evaluasi ulang norma-norma yang sudah ada. Ketika para  aktor  berinteraksi  dan  merespons  tindakan  satu  sama  lain,  mereka  berkontribusi terhadap  konstruksi  dan  evolusi  norma-norma  yang  sedang  berlangsung  dalam  sistem internasional  digital.  Terkait  dengan  identitas,  identitas  digital  berkontribusi  pada konstruksi norma dan praktik di ruang digital internasional. Cara negara mendefinisikan peran  dan  tanggung  jawab  mereka  di  dunia  maya  dipengaruhi  oleh  identitas  digital mereka,  dan  hal  ini,  pada  gilirannya,  berkontribusi  pada  pengembangan  norma  dan praktik bersama.
Terakhir  adalah  pandangan  feminisme  HI  mengenai  digitalisasi  hubungan internasional. Para feminis HI mengenai digital menyoroti bagaimana teknologi digital dapat  melanggengkan  atau  menantang  ketidaksetaraan  gender  yang  ada.  Di  antaranya adalah perihal pelecehan online , kekerasan berbasis gender, dan keterwakilan perempuan di  ruang  digital.  Mereka  juga  mengkaji  bagaimana  teknologi  digital  bersinggungan dengan identitas sosial lainnya.
Feminis hubungan internasional yang memberi perhatian pada prevalensi kekerasan dan  pelecehan online telah  mendeklarasikan  hal  ini  sebagai  bentuk  kekerasan  berbasis gender.  Kekerasan  berbasis  gender  dan  pelecehan online , doxxing  (documenting ), perundungan  ( cyber  bullying )  berbasis  misogini  dan  bentuk-bentuk  pelecehan  digital lainnya yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan, individu LGBTQ+, dan  komunitas  yang  terpinggirkan.  Kekerasan  digital  ini,  menurut  para  feminis, merupakan  perpanjangan  dari  ketidaksetaraan  gender  dan  praktik  diskriminatif  yang seksis  di  dunia  fisik.  Para  feminis  digital  berpendapat  bahwa  dunia online dan offline saling  berhubungan,  dan  kekerasan  yang  dialami  di  dunia  maya  dapat  mempunyai konsekuensi  di  dunia  fisik.  Oleh karena itu, feminis  digital mengkritik  dan menentang norma-norma  patriarki  dan  struktur  kekuasaan  yang  berkontribusi  terhadap  kekerasan
online bergender. Mereka menganjurkan pemahaman holistik tentang kekerasan berbasis gender yang mempertimbangkan manifestasi digital dan fisik.
Para feminis merasa perlu untuk melakukan beberapa pergerakan bagi mengatasi dan  menghapus  kekerasan  dan  pelecehan  berbasis  gender  di  ruang  hubungan internasional digital. Diantaranya adalah mengadvokasi kebijakan dan langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah berlanjutnya segala pelecehan online ; menciptakan dan mempromosikan  ruang  digital  atau online platform yang  aman  bagi  perempuan  dan kelompok  marginal,  serta  membina  komunitas online yang  mendukung;  mendorong pengakuan  atas  pelecehan online sebagai  pelanggaran  serius  dalam  bungkus  hukum. Disusul dengan upaya memastikan bahwa kerangka hukum  yang ada dilengkapi  untuk menangani  kasus-kasus  kekerasan  berbasis  gender  di  dunia  digital;  meningkatkan kesadaran,  memberikan  literasi  dan  mendidik  masyarakat,  pembuat  kebijakan,  dan perusahaan teknologi tentang prevalensi dan dampak kekerasan berbasis gender secara online . Menjembatani kesenjangan gender digital berarti memastikan bahwa perempuan dan kaum marginal memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari teknologi digital (Arimatsu, 2019).
Dalam Volume 8 Nomor 1 pada bulan November 2023, INTERMESTIC: Journal of International Studies terdapat satu artikel pada urutan kedelapan (8) yang membahas mengenai  salah satu  aspek dari hubungan internasional digital, yaitu diplomasi digital. Berjudul “ Optimasi Diplomasi Digital Sektor Pariwisata Bagi Wisatawan Mancanegara di  Kalimantan  Barat ”  oleh  Nurfitri  Nugrahaningsih  dan  Laras  Putri  Olifiani.  Dalam artikel ini mereka membahas mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung peningkatan  ekonomi,  khususnya  di  sektor  pariwisata  di  Kalimantan  Barat  oleh  Dinas Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata  bersama  dengan  instansi  terkait  lainnya. Tujuannya  adalah  untuk  mengeksplorasi  dan  menjelaskan  optimasi  diplomasi  digital sektor  pariwisata  di  Kalimantan  Barat  dengan  menggunakan  konsep  dimensi  penting untuk  menilai  efektivitas  dari  penggunaan  media  digital  dalam  diplomasi  publik mencakup digital agenda setting, presence expansion, dan conversation generation. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwasannya optimasi diplomasi di  Kalimantan Barat melibatkan  media  digital  yang  berperan  sebagai  wadah  diseminasi  informasi,  adanya kerja sama antar pelaku diplomasi, serta terjalinnya interaksi antara pelaku dan sasaran diplomasi.
Selain itu terdapat pula satu artikel pada urutan terakhir (keenambelas) yang yang membahas  juga  salah  satu  aspek  dari  hubungan  internasional  digital  yaitu cybercrime . Artikel  ini  berjudul “Peran  National  Central  Bureau  (NCB)  Indonesia  dalam Penanganan  Cybercrime  (Romance  Scam)  Tahun  2018-2021” ditulis  oleh  Fredericko Constantijn Yossia Yerromio Pangalila, Christian Herman Johan de Fretes, dan Roberto Octovianus  Cornelis  Seba,  Dalam  artikel  ini  para  penulis  menjelaskan  bahwa  dengan meningkatnya penggunaan internet telah mendorong pula peningkatan kasus cybercrime . Salah  satu  model cybercrime, yakni  penipuan online dengan  modus romance  scam . Sebagai  bagian  dari transnational  crimes diperlukan  perhatian  khusus  dalam penanganannya  melalui  kerja  sama  antarnegara  maupun  organisasi  internasional. Dampak romance  scam telah  merugikan  korban  secara  finansial  hingga  gangguan kesehatan  mental. National  Central  Bureau (NCB)-Interpol  Indonesia  memiliki wewenang  untuk  terlibat  dalam  penanganan  kasus transnational  crimes .  Penelitian  ini bertujuan melihat peran NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan romance scam tahun 2018 hingga 2021. NCB-Interpol  Indonesia memiliki tiga peranan aktif,  yakni  sebagai fasilitator,  koordinator,  dan  penyidik  untuk  membantu  negara  anggota  ICPO-Interpol dengan sistem kerjasama dan pertukaran informasi.
Tiga  belas  (13)  artikel  akademik  menarik  lainnya  disajikan  untuk  menambah khasanah  keilmuan  di  bidang  hubungan  internasional  maupun  studi-studi internasional para  pembaca.  Artikel  1.  “ Norma  Politik  dan  Bantuan  Multilateral:  Strategi  Jepang dalam  Mengatasi  Covid-19  di  Indonesia” ditulis  oleh  Zahidiyah  Ela  Tursina,  Sartika Soesilowati, dan Siti Rochmawati Susanto; Artikel 2. “ASEAN Amid Mekong's Overlap Institutions: Visible or Invisible ? ditulis oleh Inda Mustika Permata; Artikel 3. “ China’s Afghan Policy: De Facto Recognition of The Taliban Regime ” ditulis oleh Liza Umami dan  Bambang  Cipto;  Artikel  4. “Peran UNHCR dalam  Menangani  Climate  Refugees India  di  Asia  Selatan” di  tulis  oleh Nur  Alfina  Hasanah,  Mohamad  Dziqie  Aulia  Al Farauqi, Khoirul Amin, Gilang Mukti Rukmana, Intan Kinanthi Damarin Tyas dan Devi Indah Paramitha; Artikel 5. “ Dynamics of Brexit Negotiations from The European Union 2016-2020 Period ” ditulis oleh Hilman Mahmud Akmal Ma’arif, Baiq Ulva Rahmawati dan Ahmad Sahide; Artikel 6. “ Diplomasi Geoekonomi Cina di Kawasan Amerika Latin. Studi Kasus: Hubungan Perdagangan Bebas Cina-Peru ” ditulis oleh Rizal Budi Santoso, Dwi  Fauziah  Moenardy  dan  Achmad  Alfaron  Alamsyah;  Artikel  7.  “ Kerja  Sama
Australia  dan  Perancis  dalam  Proyek  Pembuatan  Kapal  Selam ”  ditulis  oleh  Wulan Cahyasari  dan  Dedik  Fitra  Suhermanto;  Artikel  9.  “ Implikasi  Normalisasi  Hubungan Diplomatik  Negara-Negara  Timur  Tengah  Dengan  Israel  Terhadap  Prospek Kemerdekaan Palestina : Telaah Konstruktivisme ” ditulis oleh Minhajuddin dan Ahmad Khoirul  Umam;  Artikel  10.  “ The  Influence  of  Trump’s  Leadership  Style  on  American Foreign  Policy During  Covid-19 Pandemic ” ditulis oleh Sharon Pricilia Mareta Simin dan  Muhammad  Sigit  Andhi  Rahman;  Artikel  11.  “ The  Moonshine  Policy:  The Idiosyncrasy  Factors  of  President  Moon  Jae-In  in  Improving  Inter-Korean  Relations ” ditulis oleh Bella Wardha Devita Sinuraya dan Fahlesa Munabari; Artikel 12. “ Kegagalan African Socialism Tanzania dan Pengaruhnya Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Tambang  oleh  Inggris (2015-2020)”  ditulis  oleh  Ni  Made  Kayika  Galuh  dan  Siti  R. Susanto; Artikel 13. “ The Geopolitical Implications of Post-Diplomatic Normalization in The  Middle  East  on  Saudi-Iran  Relations ”  ditulis  oleh  Ghana  Aldila  Septiani,  Chesa Andreana,  Intan Rachmadani,  Achmad Diny Hidayatullah, dan Badrus Sholeh; Artikel 14. “ The 2022 Ukraine Crisis: Implications for Sino-Russian Relation” ditulis oleh Nur Rachmat  Yuliantoro  dan  Leonard  Patrick  Bromokusumo;  Artikel  15. “South  Korea’s Public  Diplomacy  toward  Indonesia  in  Developing  the  Halal  Industry” ditulis  oleh Nurfarah Nidatya, Neneng Konety, dan Akim.
Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para mitra bestari dan para penulis sebagai kontributor dalam mewujudkan penerbitan e- Jurnal INTERMESTIC Volume 8 Nomor 1 pada November 2023 ini.
Hormat kami,

## Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

## Daftar Pustaka
Adesina, O. S. (2017). Foreign Policy In An Era Of Digital Diplomacy. Cogent Social Sciences (2017), 3: 1297175, 13 . doi:dx.doi.org/10.1080/23311886.2017.1297175 Arimatsu, L. (2019). Silencing women in the digital age. Cambridge International Law Journal, 2 , 187–217.
Baykov, A., & Zinovieva, E. (2023). Digital International Relations. Singapore: Palgrave Macmillan.
Bjola, C., & Holmes, M. (2015). Digital Diplomacy: Theory and Practice. New York: Routledge.
Cainey, A. (2022). The Dynamics and Direction of Global Digital Governance. Global Issues Dialogue Center. Jesus College Cambridge.
Ceruzzi,  P.  E.  (2012). Computing:  A  Concise  History.  MIT  Press.  ISBN  978-0-262- 51767-6. Cambridge, Massachusetts.: MIT Press. Chakraborty,  K.  (2013). Cultural  Diplomacy  Dictionary. Berlin:  Institute  for  Cultural Diplomacy. Retrieved from www,ccds-berlin,de
Claessen, E. (2020). Reshaping the internet – the impact of the securitisation of internet infrastructure on approaches to internet governance: The case of Russia and the EU. Journal of Cyber Policy, 5 (1). doi:10. 1080/ 23738 871. 2020. 17283 56 DiploFoundation. (n.d.). “Digital Diplomacy, E-diplomacy, Cyber diplomacy . Retrieved from DiploFoundation .: https://www.diplomacy.edu/ediplomacy
Eriksson, J., & Newlove-Eriksson, L. M. (2021). Theorizing technology and international relations:  prevailing  perspectives  and  new  horizons.  In  G.  Giacomello,  &  F.  N. Valigi, Technology and International Relations. Edward Elgar Publishing. Flyverbom,  M.  D.  (2019).  The  governance  of  digital  technology,  big  data,  and  the internet: New roles and responsibilities for business. Business and Society, 58 (1). doi:10. 1177/ 00076 50317 727540
Hocking,  B.,  &  Melissen,  J.  (2015). Diplomacy  in  the  Digital  Age.  . Netherlands: Clingendael.
Hodzic, N. (2017). Cyber-Diplomacy: Framing the Transformation. Budapest: Central European.
Jia, K., & Chen, S. (2022). Global digital governance: paradigm shift and an analytical framework. Global Public Policy and Governance, 2 (5). doi:10.1007/s43508-022- 00047-w
Memon, N., & Alhajj, R. e. (2010). From Sociology to Computing in Social Networks: Theory, Foundations and Applications. . New York: Springer Science & Business Media.
Rashica, V. (2018). The Benefits And Risks of Digital Diplomacy. SEEU Review, 13 (1). doi:0.2478/seeur-2018-0008
Ross,  A.  (2011).  Digital  Diplomacy  and  US  Foreign  Policy. The  Hague  Journal  of Diplomacy, 6 .
Victor, A. (2021). National Level Implementation of Digital Diplomacy Mechanisms and Functions  Based  on  EU  Experience. Strategies  XXI  International  Scientific Conference,  The  Complex  and  Dynamic  Nature  of  the  Security  Environment. Bucharest, Romania: Centre for Defence and Security Strategic Studies/“Carol I” National Defence University. doi:10.53477/2668-6511-22-15
Whitford,  A.  B.,  &  Anderson,  D.  (2020).  Governance  landscapes  for  emerging technologies:  The  case  of  cryptocurrencies. Regulation  &  Governance,  15 (4). doi:10. 1111/ rego. 12366
Wolfsfeld, G., Segev, E., & Sheafer, T. (n.d.). Social Media and The Arab Spring: Politics Comes First. The International Journal of Press/Politics, 18 (2). doi:10.1177/1940161212471716