Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021

## PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
Randi Darmawansyah 1 , Syapsan 2 , Dahlan Tampubolon 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru Corresponding Email: Randidarmawansyah88@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  relationship  between  the  use  of  the  Village  Fund  in  the  field  of infrastructure development implementation on the welfare of the community and the use of the Village Fund in the field of community empowerment on the welfare of the people of Teluk Nilap Village, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency, Riau Province. The data used in this study is primary data using a cross sectional research design. This study uses the Spearman rank correlation analysis method with the help of SPSS for Windows version 24.0 software. From the results of the analysis, it can be said that the allocation of the Teluk Nilap Village Fund, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency in the  field  of  infrastructure  development  has  a  positive  and  significant  relationship  with  increasing community welfare. The allocation of Teluk Nilap Village Funds, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency  in  the  field  of  community  empowerment  has  a  positive  and  significant  relationship  with improving community welfare.
Key words : Village Fund, Infrastructure, empowerment, welfare

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  penggunaan  Dana  Desa  bidang  pelaksanaan pembangunan  infrastruktur  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dan  penggunaan  Dana  Desa  bidang pemberdayaan  masyarakat  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Teluk  Nilap  Kecamatan  Kubu Babussalam  Kabupaten  Rokan  Hilir  Provinsi  Riau.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini mengunakan metode  analisi korelasi  spearman  rank  dengan  bantuan  sofware  SPSS  for  Windows  versi  24.0.  dari  hasil  analisi  yang dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  pengalokasian  Dana  Desa  Teluk  Nilap  Kecamatan  Kubu  Babussalam Kabupaten  Rokan  Hilir bidang pembangunan  infrastruktur memiliki    hubungan  yang  positif  dan  signifikan dengan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Pengalokasian  Dana  Desa  Teluk  Nilap  Kecamatan  Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir bidang pemberdayaan masyarakat memiliki  hubungan yang positif dan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Dana Desa, infrastruktur, pemberdayaan, kesejahteraan

## PENDAHULUAN
Program  Nawacita  atau  Sembilan  agenda  pembangunan  mengilhami  dan  masuk kedalam    Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019.  RPJMN akan menjadi penuntun pemerintah dalam kebijakan lima tahun kedepan. Sehingga menjadi pondasi  pembagunan  yang  kuat  dimasa  mendatang.  Program  yang  ketiga  dari  Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda ini memberi indikasi bahwa pola perencanaan dan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia  tidak  lagi  sepenuhnya  bersifat top  down ,  tetapi sudah mulai diimplementasikan sebaliknya, yaitu botton up . Agenda Nawacita yang ketiga ini sekaligus merupakan pengakuan negara pada keberadaan desa. Desa merupakan unit terkecil dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia.  Hal  ini  bermakna  bahwa  pemerintah desa yang disebut kepala desa, memiliki kewenangan yang berskala lokal, yaitu seluas wilayah administrasi desa.
Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa desa memiliki hak  asal  usul  dan  hak  tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  dan  berperan  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat.
Setiap  tahun  pemerintah  pusat  telah  manganggarkan  Dana  Desa  yang  cukup  besar untuk diberikan kepada desa. pada tahun 2015, Dana Desa di anggarkan sebesar 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa  meningkat  menjadi  46,98  triliun dengan  rata-rata setiap desa  menerima  sebesar  628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 60 triliun dengan rata setiap desa 800 juta. Pada tahun 2018 Dana Desa juga di anggarkan 60 triliun. Pada tahun 2019 anggaran Dana Desa  meningkat  menjadi  70  triliun  dengan  rata-rata  setiap  desa  menerima  933,92  juta. Kemudian di 2020 meningkat lagi menjadi 72 triliun dengan rata-rata masing desa menerima 960 juta (Kementrian Keuangan, 2020).
Besarnya  Dana  Desa  yang  diproleh  desa  menjadi  perhatian  masyarakat  dalam  hal penggunaan  dana  yang  di  putuskan  oleh  pemerintah  desa,  apakah  sudah  sesuai  dengan kebutuhan  dan  prioritas  khususnya  kebijakan  penggunaan  Dana  Desa.    Penggunaan  Dana Desa  dapat  dimanfaatkan  dan  dikelola  untuk  mengurangi  ketimpangan  ekonomi  dalam masyarakat. Adapun peruntukan Dana Desa adalah 1) Bidang Pembangunan Desa, 2) Bidang Pembangunan  Ekonomi,  3)  Bidang  Pembangunan  Sosial,  dan  4)  Bidang  Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, (Tampubolon et al., 2018).
Menurut Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2015)  Dana Desa  digunakan  untuk  membiayai  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan,  bidang
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur,  bidang  pembinaan  kemasyarakatan,  bidang pemberdayaan  masyarakat  dan  bidang  tak  terduga.  Menurut  Peratutan  Mentri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1 penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa  dan  pemberdayaan  desa.  Penggunaan  Dana  Desa  yang  diduga  belum  optimal  serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat masih banyaknya desa  di  berbagai  daerah  masih  teringgal  dalam  program-program  pemberdayaan  yang didanai oleh Dana Desa.
Dana  Desa merupakan  hal  yang dihapakan  dapat membawa perubahan  yang  cepat bagi masyarakat desa. penelitian ini kemudian diharapkan dapat menggambarkan bagaimana hubungan  penguunaan  Dana  Desa  bidang  pembangunan  infrastruktur  dan  bidang pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1. Pengertian Desa
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa saksekerta, yaitu deca yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. (Widjaja, 2003) menjelaskan  dalam buku nya yang  berjudul  “Pemerintahan  Desa/Marga  Berdasarkan  Undang -Undang  Nomor  22  Tahun 1999 Tentang Pem erintah Daerah” bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem  Pemerintahan Nasional  dan  berada  di  daerah  Kabupaten.  Dalam  arti  lain  desa  adalah  bentuk  kesatuan administratif yang disebut juga Kelurahan. Dengan demikian, di luar maupun dalam kota juga disebut desa. Pengertian desa seperti ini diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah  masa  kemerdekaan  dan  berlaku di  seluruh  Indonesia.  Desa  yang memiliki  kegiatan utama pertanian sering disebut denga istilah rural atau village, sedangkan desa yang kegiatan utamanya  bukan pertanian  dengan  susunan  fungsi  kawansan  sebagai  tempat  permukiman perkotaan,  pemusatan  dan  ditribusi  pelayanan  jasa  pemerintahan,  pelayanan  sosial  dan kegiatan ekonomi sering disebut dengan istilah urban.
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
Menurut  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa,  desa adalah  desa dan adat atau yang disebut dangan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Guna  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  dalam  segala  aspek  sesuai  keuangan  yang  dimiliki, Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  memberikan  mandat  pemerintah  desa  untuk mengalokasikan Dana Desa. Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Melalui Undang-Undang Desa, desa telah diperkuat kewewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintah, pelakasanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Selain kewewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan lain. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1), pendapatan desa bersumber : (a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain- lain pendapatan asli desa (b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (c) Bagian dari hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota  (d)  Alokasi  Dana  Desa  yang merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota  (e)  Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

## 2. Pengertian Dana Desa
Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2).
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikaitkan bahwa Dana  Desa  merupakan  wujud  dari  pemenuhan  hak  desa  untuk  menyelenggarakan otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  pertumbuhan  dari  desa  itu  sendiri, berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratis  dan  pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.
Tujuan dari Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, tujuan Dana Desa yaitu:  (a) Meningkatkan pelayanan publik di desa (b) Mengetaskan kemiskinan  (c)Memajukan  perekonomian  desa  (d)  Mengatasi  kesenjangan  pembangunan antar desa, serta (e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
Dana  Desa  dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan  dengan memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraandan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: (a) 30 persen untuk jumlah  penduduk  kabupaten/kota (b) 20 persen untuk luas wilayah kabupaten/kota (c)  50  persen  untuk  angka  kemiskinan  kabupaten/kota.  Berdasarkan  besaran  Dana  Desa setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di  wilayahnya.  Tata  cara  pembagian  dan  penetapan  besaran  Dana  Desa  setiap  desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah  bukuan  dari  RKUD  ke  Rekening  Kas  Desa  (RKD).  Penyaluran  Dana  Desa sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:  (a)  Tahap  pertama,  pada  bulan  Maret  sebesar  60  persen  (b)  Tahap  kedua,  pada bulan  Agustus  sebesar  40  persen.  Penyaluran  dari  RKUD  ke  RKD  dilakukan  paling  lambat tujuh  hari  kerja  setelah  Dana  Desa  diterima  di  RKUD.  Ketentuan  pengalokasian  dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016.
Menurut  Peraturan  Mentri  Keuangan  Nomor  49  Tahun  2016  tentang  cara pengelolaan,  dan  evaluasi  Dana  Desa,  Prinsip  Penggunaan  Dana  Desa  yaitu:  (a)  Keadilan:
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
mengutamakan  hak  dan  kepentingan  seluruh  warga  desa  tanpa  membeda-bedakan  (b) Kebutuhan  Prioritas:  mendahulukan  kepentingan  desa  yang  lebih  mendesak,  lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa (c) Kewewenangan  desa:  mengutamakan  kewewenangan  hak  asal  usul  dan  kewewenangan lokal bersekala desa (d) Partisipatif: mengutamakan prakarsa dan keaktifan masyarakat (e) Swakelola  dan  berbasis  sumber  daya  desa:  mengutamakan  pelaksanaan  secara  mandiri dengan  pendayagunaan  sumber  daya  alam  desa,  mengutamakan  tenaga,  pikiran  dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal (f) Tipologi desa: mempertimbangkan keadaan dan  kekayaan  karakteristik  geografis,  sosialogis,  antropologis,  ekonomi  dan  ekologi  desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
Berdasarkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun  2020.  Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  harus  memberikan  manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa: (a) peningkatan kualitas hidup, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak  langsung  pada  meningkatnya  kualitas  hidup  masyarakat  (b)  peningkatan kesejahteraan, diutamakan untuk: (1) Membiayai pelaksanan program yang bersifat lintas kegitan (2) Menciptakan  lapangan  kerja yang  berkelanjutan  (3)  Meningkatan pendapatan ekonomi  bagi  keluarga  miskin  dan  (4)  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD).  (c) penanggulangan kemiskinan, diutamakan untuk: ( 1) Membiayai program penanggulangan kemiskinan (2) Meletakkan pemutahiran data kemiskinan (3) melakukan kegiatan akselarasi ekonomi  keluarga  dan  padat  karya  tunai  untuk  menyediakan  lapangan  kerja  (4) menyediakan  modal  usaha  dan  pelatihan  bagi  masyarakat  desa  yang  mengganggur, setengah  menganggur,  keluarga  miskin  dan    (5)  melakukan  pencegahan  kekurangan  gizi kronis (stunting) . (d) peningkatan pelayanan publik, diutamakan untuk pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

## 3. Bidang pembangunan infrastruktur
Dalam  hal  pengertian  pembangunan,  para  ahli  memberikan  pengertian  yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa berbeda beda menurut para ahli sesuai dengan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
keadaan daerah dan negaranya. Namun secara umum dapat disepakati bahwa pembangunan adalah  proses  untuk  melakukan  perubahan. Sedangkan  infrastruktur  adalah  fasilitas  publik yang  bersifat  fundamental  yang  di  tujukan  kepada  masyarakat/khalayak  ramai  untuk melayani  dan  memudahkan  masyarakat.  Menurut  Kuncoro,  (2010)  Infrastruktur  mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.
Nyoman  (1991)  Membagi  pembangunan  infrastruktur  dalam  3  bagian,  yaitu:  (a) Pembangunan  infrastruktur  transportasi  pedesaan,  guna  mendukung  peningkatan aksesibilitas  masyarakat  desa,  yaitu:  jalan,  jembatan,  tambatan  perahu.  (b)  Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi pedesaan. (c) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu: penyediaan air minum, sanitasi pedesaan.

## 4. Bidang pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  upaya  membuat  suatu berkemampuan  atau  berkekuatan.  Pemberdayaan  masyarakat  desa  adalah  upaya mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019).
Wrihatnolo  dan  Dwidjowijoto,  (2007)  mengemukakan  bahwa  terdapat  empat indikator  dalam  pemberdayaan,  yaitu:  (a)  Akses,  yaitu  target  yang  diberdayakan  pada akhirnya  mempuyai  akses  akan  sumber  pendapatan  yang  diperlukannya  untuk mengembangkan  diri.  (b)  Partisipasi,  yaitu  target  yang  diberdayakan  pada  akhirnya  dapat berpartisipasi  mendayagunakan  sumber  pendapatan  yang  diaksesnya.  (c)  Kontrol,  yaitu target  yang  diberdayakan  pada  akhirnya  mempunyai  kemampuan  mengontrol  proses pendayagunaan  sumber  pendapatan  yang  diaksesnya.  (d)  Kesetaraan,  yaitu  pada  tingkat tertentu saat terjadi konflik, target mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah.

## 5. Kesejahteraan masyarakat
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
Menurut  Todaro  dan  Smith,  (2006)  kesejahteraan  masyarakat  adalah  ukuran  hasil pembangunan  masyarakat  dalam  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik  yang  meliputi  : pertama,  peningkatan  kemampuan  dan  pemerataan  distribusi  kebutuhan  dasar  seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.
Menurut  Soetomo,  (2014)  indikator  kesejahteraan  masyarakat  mengandung  tiga komponen yaitu: (a) Keadilan sosial meliputi: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air,  serta  penduduk  miskin.  (b)  Keadilan  ekonomi  meliputi  :  pendapatan,  kepemimpinan rumah,  dan  tingkat  pengeluaran.  (c)  Keadilan  demokrasi  meliputi  :  rasa  aman  dan  akses informasi.
Definisi  kesejahteraan  dalam  konsep  dunia  moderen  adalah  sebuah  kondisi  dimana seorang  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok,  baik  itu  kebutuhan  akan  makanan,  pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki  pekerjaan  yang  memadai  yang  dapat  menunjang  kualitas  hidupnya  sehingga memiliki  status  sosial  yang  mengantarkan  pada  status  sosial  yang  sama  terhadap  sesama warga lainnya (Basri, 2005).

## 6. Pengeluaran pemerintah
Grand  theory yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pengeluaran pemerintah. Menurut  Sukirno,  (2013)  Pengeluaran  Pemerintah (goverment  expenditure) adalah  bagian dari  kebijakan  fiskal,  yaitu  suatu  tindakan  pemerintah  untuk  mengatur  jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan  pengeluaran pemerintah setiap  tahunnya,  yang  tercermin  dalam  dokumen  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Kebijakan pemerintah mencerminkan pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2002).  Dasar teori Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari identitas  keseimbangan  pendapatan  nasional  yaitu  Y  =  C  +  I  +  G  +  (X-M)  yang  merupakan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
sumber  legitimasi  pandangan  kaum  Keynesian  akan  relevansi  campur  tangan  pemerintah dalam  perekonomian.  Dari  persamaan  diatas  dapat  dianalisis  bahwa  kenaikan  atau penurunan  pengeluaran  pemerintah  akan  menaikkan  atau  menurunkan  pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006). Pengeluaran pemerintah daerah adalah belanja pemerintah  daerah  yang  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Pengeluaran  untuk menyediakan  fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan,  pengeluaran  menyediakan  polisi  dan tentara, pengeluaran gaji pegawai dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat (Haryanto, 2013).
Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokan dalam dua bagian yaitu teori  makro  dan  teori  mikro.  Dalam  teori  makro  menurut  Boediono,  (1998)  pengeluaran pemerintah  dapat  digolongkan  dalam  tiga  bagian  utama  yaitu:  (a)  Pengeluran  pemerintah untuk  pembelian  barang  dan  jasa.  (b)  Pengeluaran  pemerintah  untuk  gaji  pegawai.  (c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer paymen.
Sedangkan  menurut  teori  mikro,  perkembangan  penegeluaran  pemerintah  adalah untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tersedianya  barang  publik.  Interaksi antara  permintaan  dan  penawaran  barang  publik  menentukan  jumlah  barang  publik  yang akan  disediakan  melalui  anggaran  belanja.  Jumlah  barang  publik  yang  akan  disedikan tersebut,  akan  menimbulkan  permintaan  barang  lain.  Terkait  dengan  perkembangan pengeluaran  pemerintah,  hal  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu (Mangkoesoebroto, 2002): (a) Perubahan permintaan akan barang publik. (b) Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. (c) Perubahan kualitas barang public . (d) Perubahan harga faktor produksi.
Dana  Desa  merupakan  salah  satu  pengeluaran  pemerintah  atau  belanja  pemerintah  yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  desa  yang  digunakan  untuk  membiyai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan Dana Desa ini menjadi faktor penting sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlacar roda pembangunan ekonomi pinggiran di
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
desa.  Program desa  akan berjalan  sesuai  dengan  target waktu dan sesuai dengan  harapan apabila  didukung  oleh  Dana  Desa  yang  akan  memperlancar  proses  pembangunan  di  desa. Pengeluaran pemeritah khususnya belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Agar kesejahteraan masyarakat desa terpenuhi, untuk itu perlu ikut andil pemerintah pusat maupun daerah dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Desa secara efektif.
Perumusan masalah yang dibuat yaitu sebagai berikut: 1) Apakah penggunaan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur memiliki hubungan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat  Desa  Teluk  Nilap  Kecamatan  Kubu Babussalam  Kabupaten  Rokan  Hilir  Provinsi Riau ?, 2) Apakah penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa  memiliki hubungan  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Teluk  Nilap  Kecamatan  Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ?
Sedangkan perumusan hipotesis penelitian yang diajukan untuk menjawab rumusan masalahnya sebagai berikut :  1) Penggunaan Dana Desa bidang pembangunan infrasruktur memiliki  hubungan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  maasyarakat  Desa  Teluk  Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 2) Penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan terhadap peningkatan kesejahteraan maasyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian semi kuantitatif. Objek penelitian pada Desa Teluk Nilap  Kecamatan  Kubu  Babussalam  Kabupaten  Rokan  Hilir  Provinsi  Riau.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  masyarakat  Desa  Teluk  Nilap  yaitu  sejumlah  8132  jiwa  dan sampel yang diambil oleh peneliti diambil dengan menggunakan rumus sovin yaitu berjumlah 100  responden  dengan  teknk  proposional  random  sampling.  Sedangkan  teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui wawancara, kuesioner, studi dokumen dan observasi. Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Desa dan Bendahara Desa Teluk Nilap untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang penggunaan Dana Desa di Desa Teluk  Nilap.  selanjutnya  peneliti  menyebarkan  kuesioner  pada  100  responden  pada masyarkat  Desa  Teluk  Nilap  untuk  mengetahui  bagaimana  tanggapan  masyarkat  terhadap
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
kesejahteraan  masyarakat,  penggunaan  Dana  Desa  bidang  pembangunan  infrastruktur, penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi spearman rank .

## HASIL PENELITIAN
1. Deskripsi Jawaban Responden Setiap Variabe l
Untuk  mendapatkan  kriteria  dari  nilai  rata-rata  jawaban  responden  dimasukkan berdasarkan  kelas  interval,  penentuan  kelas  intervalnya  maka  digunakan  rumus  sebagai berikut :

## 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 𝑲𝒆𝒍𝒂𝒔 = 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢  − 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐡 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐬
Dimana  nilai  tertinggi  jawaban  responden  adalah  5,  dan  nilai  terendah  jawaban responden  adalah  1,  dengan  jumlah  kelas  adalah  5.  Sehingga  berdasarkan  rumus  diatas, diperoleh  nilai  Interval  Kelas  =  0,8;  sehingga  diperoleh  ketentuan  dari  kategori  jawaban responden sebagai berikut :
Tabel 1: Nilai Interval dan Kategori Jawaban Responden
Nilai Interval Kategori 1,00 – 1,79 Sangat Tidak Baik 1,80 – 2,59 Kurang Baik 2,60 – 3,39 Cukup Baik 3,40 – 4,19 Baik 4,20 – 5,00 Sangat Baik
Sumber : Data Olahan, 2021
Berdasarkan hasil penelitian secara empiris diperoleh nilai rata-rata untuk setiap butir pernyataan  pada  masing-masing  variabel  penelitian seperti dijelaskan  pada  masing-masing analisa deskriptif variabel penelitian.
Tabel 2: Hasil Jawaban Responden Tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y) No  Item
SS S CS TS STS Total Rata-rata 1 Menurut saya dengan adanya Dana Desa dapat F 15 41 26 15 3 100 3,50 S 75 164  78 30 3 350
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Teluk Nilap
2 Menurut saya dengan adanya Dana Desa akases kesehatan di Desa Teluk Nilap menjadi lebih mudah F 26 31 26 14 3 100 3,63 S 130  124  78 28 3 363 3 Menurut saya dengan adanya Dana Desa akses pada listrik dan air di Desa Teluk Nilap menjadi semakin mudah F 8 33 37 22 0 100 3,27 S 40 132  111  44 0 327 4 Menurut saya dengan adanya Dana Desa jumlah penduduk miskin di Desa Teluk Nilap menurun F 28 33 32 7 0 100 3,82 S 140  132  96 14 0 382 5 Saya merasa dengan adanya Dada Desa tigkat pendapatan masyarakat di Desa Teluk Nilap meningkat F 20 29 41 10 0 100 3,59 S 100  116  123  20 0 359 6 Saya merasa dengan adanya Dana Desa tingkat Pengeluaran masyarakat di Desa Teluk Nilap meningkat F 17 40 30 12 1 100 3,60
S 85 160  90 24 1 360 7 Saya merasa aman ketika berbicara atau memberikan saran tentang Dana Desa di Desa Teluk Nialap F 11 34 31 23 1 100 3,31 S 55 136  93 46 1 331 8 Adanya Akses informasi yang mudah di akses tentang Dana Desa di Desa Teluk Nilap F 21 41 21 16 1 100 3,65 S 105  164  63 32 1 365 Skor Rata-rata 3,55
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
Kategori Baik
Sumber : Data Olahan, 2021
Berdasarkan  Tabel  2  diatas  menunjukkan  bahwa  tanggapan  responden  pada  item pertama ”Menurut  saya  dengan  adanya  Dana  Desa  dapat  meningkatkan  pendidikan masyarakat  Desa  Teluk” tanggapan  responden  dapat  dikatakan  baik  dengan  nilai  rata-rata adalah  3,50.  Pada  item  ke- 2  “Menurut saya  dengan  adanya  Dana  Desa akses  kesehatan di Desa Teluk Nilap menjadi lebih mudah” tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,63. Pada item ke- 3 “Menurut saya dengan adanya Dana Desa akses pada listrik dan air di Desa Teluk Nilap menjadi semakin mudah” tanggapan responden dapat dikatakan  cukup  baik  dengan  nilai  rata-rata  adalah  3,27.  Pada  item  ke- 4  “Menurut  saya dengan adanya Dana Desa jumlah penduduk miskin di Desa Teluk Nilap menurun”  tanggapan responden  dapat  dikatakan  baik  dengan  nilai  rata-rata  adalah  3,82.  Pada  item  ke- 5  “Saya merasa  dengan  adanya  Dada  Desa  tingkat  pendapatan  masyarakat  di  Desa  Teluk  Nilap meningkat”  ta nggapan  responden dapat dikatakan baik  dengan nilai  rata-rata  adalah  3,59. Pada item ke- 6 “Saya merasa dengan adanya Dana Desa tingkat Pengeluaran masyarakat di Desa Teluk Nilap meningkat” tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan ni lai rata- rata adalah 3,60. Pada item ke- 7 “Saya merasa aman ketika berbicara atau memberikan saran tentang Dana Desa di Desa Teluk Nilap” tanggapan responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata adalah 3,31. Pada item ke- 8 “Adanya Akses informasi yang mudah di akses  tentang  Dana  Desa  di  Desa  Teluk  Nilap”  tanggapan  responden  dapat  dikatakan  baik dengan  nilai  rata-rata  adalah  3,65.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tanggapan  responden terhadap  pernyataan  tentang  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Teluk  Nilap dikatakan baik dengan rata-rata nilai jawaban responden adalah 3,55.
Tabel 3: Hasil Jawaban Responden Tentang Bidang Pembangunan Infrastruktur (X1)
No  Item SS S CS TS STS Total Rata-rata 1 Adanya pembangunan jalan di Desa Teluk Nilap membuat aksebilitas masyarakat meningkat F 20 55 19 6 0 100 3,89
S 100  220  57 12 0 389 2 F 25 48 19 8 0 100 3,90
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
Dengan adanya pembangunan jembatan di Desa Teluk Nilap mendukung pengangkutan
hasil pertanian dan aksebilitas masyarakat S 125  192  57 16 0 390 3 Adanya pembangunan
tambatan atau tangkahan perahu di Desa Teluk Nilap mendukung ekonomi
masyarakat dan penertibkan
pengangkutan hasil pertanian
F 22 39 27 12 0 100 3,71 S 110  156  81 24 0 371 4 Adanya pembangunan irigasi di Desa Teluk Nilap memudahkan petani dan meningkatkan produksi pertanian F 10 45 28 6 11 100 3,37 S 50 180  84 12 11 337 5 Tersedianya air minum di Desa Teluk Nilap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat F 18 31 20 26 5 100 3,31 S 90 124  60 52 5 331 6 Adanya pembangunan sanitasi di Desa Teluk Nilap mendukung tingkat kesehatan masyarakat F 10 31 43 15 1 100 3,34
S 50 124  129  30 1 334 Skor Rata-rata 3,59 Kategori Baik
Sumber : Data Olahan, 2021
Berdasarkan  Tabel  3  diatas  menunjukkan  bahwa  tanggapan  responden  pada  item pertama “Adanya pembangunan jalan di Desa Teluk Nilap membuat aksebilitas masyarakat meningkat”  tanggapan  responden dapat dikatakan baik  dengan nilai  rata -rata  adalah  3.89. Pada  item  ke- 2  “Dengan  adanya  pembangunan  jembatan  di Desa  Teluk  Nilap  mendukung pengangkutan  hasil  pertanian  dan  aksebilitas  masyarakat”  tanggapan  responden  dapat
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
dikatakan  baik  dengan  nilai  rata-rata  adalah  3.90.  Pada  item  ke- 3  “Adanya  pembangunan tambatan atau tangkahan perahu di Desa Teluk Nilap mendukung ekonomi masyarakat dan penertiban  pengangkutan  hasil  pertanian”  tanggapan  responden  dapat  dikatakan  baik dengan nilai rata-rata adalah 3,71. Pada item ke- 4 “Adanya pembangunan irigasi di Desa Teluk Nilap  memudahkan  petani  dan  meningkatkan  produksi  pertan ian”  tanggapan  responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata adalah 3,37. Pada item ke- 5 “Tersedianya air  minum  di  Desa  Teluk  Nilap  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat”  tanggapan responden  dapat  dikatakan  cukup  baik  dengan  nilai  rata-rata  adalah  3,31.  Pada  item  ke-6 “Adanya  pembangunan  sanitasi  di  Desa  Teluk  Nilap  mendukung  tingkat  kesehatan masyarakat” tanggapan responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata -rata adalah 3,34.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tanggapan  responden  terhadap  pernyataan  tentang pembangunan infrastruktur di Desa Teluk Nilap dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,59.
Tabel 4: Hasil Jawaban Responden Tentang Bidang Pemberdayaan Masyarakat (X2)
No  Item SS S CS TS STS Total Rata-rata 1 Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat memiliki akses akan sumber pendapatan yang di perlukannya untuk
mengembangkan diri
F 33 30 22 13 2 100 3,79
S 165  120  66 26 2 379 2 Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat berpartisipasi mendayagunakan  sumber
pendapatan yang diaksesnya
F 30 34 18 18 0 100 3,76 S 150  136  54 36 0 376 3 Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat
mampu mengontrol proses
F 29 26 28 17 0 100 3,67
S 145  104  84 34 0 367
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
pendayagunaan sumber pendapatan yan diaksesnya
4 Dalam pemberdayaan masyarakat memiliki kedudukan yang sama F 18 31 20 31 0 100 3,36 S 90 124  60 62 0 336 Skor Rata-rata 3,65 Kategori Baik
Sumber : Data Olahan, 2021
Berdasarkan  Tabel  2  diatas  menunjukkan  bahwa  tanggapan  responden  pada  item pertama  “ Dengan  adanya  pemberdayaan,  masyarakat  memiliki  akses  akan  sumber pendapatan yang di perlukannya untuk mengembangkan diri” tanggapan responden dapat dikatakan  baik  dengan  nilai  rata-rata  adalah  3,79.  Pada  item  ke- 2  “Dengan  adanya pemberdayaan,  masyarakat  berpartisipasi  mendayagunakan  sumber  pendapatan  yang diaksesnya” tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata -rata adalah 3,76. Pada  item  ke- 3  “Dengan  adanya  pemberdayaan,  masyarakat  mampu  mengontrol  proses pendayagunaan sumber pendapatan yan diaksesnya” tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,67. Pada item ke- 4 ”Dalam pemberdayaan masyarakat memiliki kedudukan yang sama” tanggapan responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai  rata-rata  adalah  3,36.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tanggapan  responden  tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap dikatakan baik dengan nilai rata-rata 3,65.

## Analisis Korelasi Spearman Rank
Uji  korelasi spearman  rank untuk  menguji hubungan dari dua variabel yang diteliti, yaitu  hubungan  antara  bidang  pembangunan  infrastruktur  (X 1 )  dengan  peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) dan hubungan antara bidang pemberdayaan masyarakat (X 2 ) dengan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Y).  Beikut  adalah  tabel  hasil  uji  Korelasi Spearman Rank.
Tabel 5: Hasil Uji Korelasi Spearman Rank
Correlations
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
Bidang
Pembangunan
Infrastruktur Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Spearman's rho Bidang Pembangunan Infrastruktur Correlation Coefficient 1,000 ,551 ** ,600 ** Sig. (2- tailed) . ,000 ,000 N 100 100 100 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Correlation Coefficient ,551 ** 1,000 ,640 ** Sig. (2- tailed) ,000 . ,000 N 100 100 100 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Correlation Coefficient ,600 ** ,640 ** 1,000 Sig. (2- tailed) ,000 ,000 . N 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan hasil pengujian Korelasi Spearman Rank pada Tabel 5 menunjukkan :
a. Variabel Bidang Pembangunan Infrastruktur (X 1 ) memiliki nilai Sig (0,000) lebih besar dari 0,05, artinya bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Bidang Pembangunan Infrastruktur (X 1 ) dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y).
b. Variabel Bidang Pemberdayaan Masyarakat (X 2 ) memiliki nilai Sig (0,000) lebih besar dari 0,05, artinya bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Bidang Pemberdayaan Masyarakat (X 2 ) dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan  Dana  Desa  bidang  pembangunan  infrastruktur  dapat  meningkatkan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
kesejahteraan  masyarakat.  hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  analisis  korelasi spearman  rank yang menunjukan bahwa variabel bidang pembangunan infrastruktur (X 1 ) memiliki nilai Sig (0,000)  lebih  besar  dari  0,05,  yang  artinya  bahwa  terdapat  hubungan  yang  positif  dan signifikan antara Bidang Pembangunan Infrastruktur (X 1 ) dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  (Y).  perubahan  peningkatan  pembangunan  infrastruktur  serah  positif  dan signifikan  terhadap  pemberdayaan  masyarakat.  Fakta  ini  menunjukan  bahwa  penggunaan Dana  Desa  bidang  pembangunan  infrastruktur  memberikan  kontribusi  yang  baik  dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hubungan positif dan signifikan antara Bidang Pembangunan Infrastruktur (X 1 ) dengan Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  (Y)  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  adanya pembangunan infrastruktur jalan, adanya pembangunan infrastruktur jembatan dan adanya pembangunan  tambatan  atau  tangakahan  perahu  untuk  tempat  pembongkaran  hasil pertanian.  Pembangunan  infrastruktur  tersebut  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  oleh masyarakat  untuk  aksebilitas  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  meningkat.  Kemudian dalam  pembangunan  infrastruktur  juga  dilakukan  secara  swakelola  dan  memberdayakan masyarakat  sekitar  dalam  pengerjaan  nya  sehingga  masyarakat  mendapatkan  penghasilan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Teluk Nilap.
Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sagala (2019), yang menyimpulkan bahwa, pertama infrastruktur jalan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara. kedua sumber daya alam berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Labuhanbatu Utara. Kemudian  Rahayu  (2020),  menemukan  bahwa  ketersediaan  infrastruktur  jalan  berkorelasi cukup erat dengan kesejahteraan yang sifatnya materiil dengan arah hubungan positif. Tetapi tidak berkorelasi dengan kesejahteraan yang sifatnya immateriil.
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa  penggunaan  Dana  Desa  bidang  pemberdayaan  masyarakat  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  hal  ini  dijelaskan  dengan  hasil  analisis  korelasi spearman  rank yang menunjukkan variabel bidang pemberdayaan masyarakat (X 2 ) memiliki nilai Sig (0,000) lebih  besar  dari  0,05,  artinya  bahwa  terdapat  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  antara Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  (X 2 )  dengan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Y).
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
fakta  ini  menunjukan  bahwa  penggunaan  Dana  Desa  bidang  pemberdayaan  masyarakat memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa  penelitian  terdahulu  memiliki  hasil  penelitian  yang  relevan  dengan penelitian  ini.  Seperti  yang  dilakukan  Wardani  dan  Utami  (2020),  menyimpulkan  bahwa pemberdayaan  masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat, sedangkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  tidak  berpengaruh  terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian penelitian yang dilakukan  Lalaun dan Siahaya (2015), yang  menyimpulkan  pertama  terdapat  perbedaan  pengaruh  yang  signifikan  pada  dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengalokasian  Dana  Desa  di  Desa  Teluk  Nilap  Kecamatan  Kubu  Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sudah terealisasi pada bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Pengalokasian Dana Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir  bidang  pembangunan  infrastruktur  memiliki    hubungan  yang  positif  dan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengalokasian Dana Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir  bidang  pemberdayaan  masyarakat  memiliki    hubungan  yang  positif  dan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, I. A. (2005). Islam dan Pembangunan Ekonomi . Gema Insani Press.
Boediono. (1998). Teori Pertumbuhan Ekonomi . BPFE.
Dumairy. (2006). Prekonomian Indonesia . Erlangga.
Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2007-2011. Economics  Development Analysis Journal , 2 (3), 148 – 158.
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 1  No. 2 Mei -  Agustus 2021
Kuncoro, M. (2010). Otonomi dan Pembangunan Daerah . Fokusmedia.
Lalaun, A., dan Siahaya, A. (2015). Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal Administrasi Publik , 5 (2), 73 – 86.
Mangkoesoebroto, G. (2002). Ekonomi Publik . BPFE.
Nyoman, B. I. (1991). Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan . Bumi Aksara.
Rahayu,  L.  (2020).  Korelasi  Antara  Kesenjangan  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Dengan Kesejahteraan  Penduduk  di  Indonesia. JURNAL  PERENCANAAN  WILAYAH  DAN  KOTA ,
3 (1), 1 – 13.
Soetomo.  (2014). Kesejahteraan  dan  Upaya  Mewujudkanya  Dalam  Perpektif  Masyarakat Lokal . Pustaka Belajar.
Sukirno, S. (2013). Pengantar Ekonomi Makroekonomi . PT Raja Grafido Persda.
Tampubolon, D., Syahza, A., Sugiarto, S., Kausar, dan Herlon, M. (2018). Manfaat Dana Desa di  Provinsi  Riau .  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan,  Pendidikan dan  Pelatihan,  dan informasi.
Todaro, M. P., dan Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi (Kesembilan). Erlangga.
Wardani, D. K., dan Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa Sidoharjo. Jurnal Kajian Bisnis , 28 (1), 35 – 50.
Widjaja,  H.  (2003). Pemerintahan  Desa/Marga  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah . Raja Grafindo Persada.
Wrihatnolo,  R. R.,  dan  Dwidjowijoto, R. N.  (2007). Manajeman  Pemberdayaan .  Elex  Media Komputindo.