Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2

## Kesepakatan Nuklir Iran 14 Juli 2015 Sebagai
Model Perundingan Minilateral yang Efektif Meredam Dinamika Politik dan Keamanan Kawasan

## Wim Tohari Daniealdi
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipatiukur No. 102-116 Bandung, Jawa Barat
e-mail: wimtohari@email.unikom.ac.id

## Abstract
Minilateralism is a concept of international relations that involves a small group of countries collaborating  to  solve  problems  or  achieve  common  goals.  In  practice,  minilateralism  does  have weaknesses. One risk is that this can be exclusionary and exacerbate power imbalances, potentially prioritizing  short-term  interests  over  long-term  goals.  Nevertheless,  the  benefits  of  minilateralism outweigh  its  drawbacks.  Where  minilateralism  is  a  smarter  and  more  targeted  approach,  namely bringing in the small number of countries needed to be able to have the greatest impact in resolving a particular  problem.  This  is  the  magic  number for  minilateralism,  which  of  course  will vary  greatly, depending on the problem. In the case of the Iran Nuclear Agreement of 14 July 2014, the concept of minilateralism showed its magic. Where tensions that have lasted for more than four decades between the United States and its allies and Iran have succeeded in achieving common interests to produce an optimal agreement.
Keywords—Constructivism,  Common  Interest,  Iran  Nuclear  Deal  14  July  2014,  Minilateralism,

## Multilateralism

## Abstrak
Minilateralisme  adalah  sebuah  konsep  hubungan  internasional  yang  melibatkan  sekelompok kecil  negara  yang  berkolaborasi  untuk  mengatasi  masalah  atau  mencapai  tujuan  bersama.  Pada prakteknya, minilateralisme memang memiliki kelemahan. Salah satu risikonya adalah bahwa hal ini dapat  bersifat  eksklusif  dan  memperburuk  ketidakseimbangan  kekuasaan  sehingga  berpotensi mengutamakan  kepentingan  jangka  pendek  dibandingkan  tujuan  jangka  panjang.  Meski  demikian, manfaat  minilateralisme  lebih  besar  daripada  kelemahannya.  Dimana  minilateralisme  adalah pendekatan  yang  lebih  cerdas  dan  tepat  sasaran,  yaitu  menghadirkan  sejumlah  kecil  negara  yang diperlukan  agar  dapat  memberikan  dampak  sebesar-besarnya  dalam  penyelesaian  suatu  masalah tertentu.  Inilah  angka  ajaib  (magic  number)  minilateralisme,  yang  tentu  saja  akan  sangat  bervariasi, tergantung masalahnya. Dalam kasus kesepakatan Nuklir Iran 14 Juli 2014, konsep minilateralisme ini menunjukan keajaibannya. Dimana ketegangan yang sudah berlangsung lebih dari empat dekade antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Iran, berhasil mencapai common interest untuk menghasilkan kesepakatan yang optimal.
Kata  kunci — Common  Interest ,  Iran  14  Juli  2014,  Kesepakatan  Nuklir,  Konstruktivisme, Minilateralisme, Multilateralisme
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2

## 1. Pendahuluan
Tatanan global ( global order ) telah mengalami  perubahan  besar  dalam  satu abad  terakhir,  dan  berakhirnya  Perang Dingin membawa kita pada dunia unipolar. Namun  milenium  baru,  dan  munculnya multipolaritas, telah menghadirkan hambatan besar bagi kolaborasi. Salah satu respons  terhadap  tantangan-tantangan  ini adalah semakin
populernya “minilateralisme”,
sebuah konsep
hubungan  internasional  yang  melibatkan sekelompok kecil negara yang berkolaborasi  untuk  mengatasi  masalah atau mencapai tujuan bersama.
Contoh  nyata  dari  minilateralisme terjadi ketika UEA, India, dan Prancis baru- baru ini mengumumkan komitmen bersama mereka  untuk  bekerja  sama  melalui kerangka  trilateral  di  berbagai  bidang seperti  pertahanan,  energi,  dan  teknologi. Ibu  kota  UEA,  Abu  Dhabi,  juga  telah menjalin  kemitraan  minilateral  dengan India  untuk  mendirikan  pusat  teknologi informasi dan komunikasi di Ethiopia, dan dengan  Israel  untuk  memajukan  fasilitas layanan  kesehatan  di  Ghana.  Selain  itu, UEA,  bersama  Indonesia  dan  lima  negara lainnya,  meluncurkan  Mangrove  Alliance for Climate pada COP27 di Mesir. Aliansi ini bertujuan untuk meningkatkan pelestarian  dan  rehabilitasi  ekosistem mangrove.
Meskipun minilateralisme memiliki risiko,  seperti  kemungkinan  memperburuk ketidakseimbangan kekuasaan, minilateralisme  juga  berpotensi  menjadi pendekatan  diplomasi  yang  fleksibel  dan inovatif,  khususnya  dalam  mengatasi tantangan  global  seperti  perubahan  iklim, layanan  kesehatan,  dan  ketahanan  pangan. Oleh karena itu, bangkitnya negara-negara kekuatan  menengah  (middle  power)—
negara-negara dengan pengaruh moderat di kancah internasional—dan kemajuan teknologi  yang  pesat  memperjelas  bahwa minilateralisme  akan  tetap  ada  dan merupakan jalan ke depan yang layak bagi negara-negara  yang  berupaya  mengatasi permasalahan  yang  tidak  dapat  ditangani secara terpisah. (Nickolay Mladenov)
Meski  demikian,  minilateralisme bukanlah sebuah konsep baru. Dari Konser Eropa  di  awal  abad  ke-19  hingga  Quad (Australia, India, Jepang, dan AS) saat ini, minilateralisme telah ada selama bertahun- tahun.  Namun,  popularitasnya  semakin meningkat  pada  saat  negara-negara  besar dunia  sedang  bergulat  dengan  konflik- konflik besar, seperti perang di Ukraina dan kesenjangan  yang  semakin  besar  antara Amerika  Serikat  dan  Tiongkok.  Bahkan, bila  ditarik  lebih  mundur  hampir  satu decade  yang  lalu,  konsep  minilateralisme ini  sebenarnya  sudah  pernah  berhasil menciptakan  peta  jalan  (road  map)  untuk Kawasan  Timur  Tengah  yang  lebih  stabil dan damai. Ini terjadi Ketika negara-negara adidaya dunia berhasil mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran.
Kesepakatan  nuklir  Iran  yang terjadi pada 14 Juli 2015 di Vienna, Austria, memiliki  implikasi  yang  beruntun  besar terhadap  masa  depan  keamanan  Timur Tengah.  Setelah  perundingan  maraton selama  18  hari,  akhirnya  Iran  dan  P5+1 mencapai kesepakatan final bersejarah atas program  nuklir  Iran.  P5+1  adalah  enam kekuatan dunia: AS, Rusia, China, Inggris, Perancis,  dan  Jerman.  Inti  dari  hasil kesepakatan ini adalah Iran diizinkan untuk tetap mengembangkan teknologi nuklirnya selama itu untuk tujuan damai. Dalam hasil kesepakatan  Vienna  point,  ii.  “The full implementation of this  JCPOA will ensure the  exclusively  peaceful nature  of Iran's nuclear  programme ”,  dilanjutkan  Ponit
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
iii.  “ Iran  reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek, develop or  acquire  any  nuclear  weapons ” ( Joint Comprehensive  Plan of  Action,  Vienna, 14 July 2015)
Sebagai  imbalannya,  semua  sanksi yang  selama  ini  ditetapkan  terhadap  Iran akan di cabut. Hal ini mengacu kepada Poin v Joint  Comprehensive  Plan  of  Action tersebut  berisi  “ This  JCPOA  will  produce the  comprehensive  lifting  of  all  UN Security  Council  sanctions  as  well  as multilateral  and national  sanctions related  to  Iran’s  nuclear  programme, including  steps  on  access  in  areas  of trade,  technrelated  toance  and  energy ”. Hanya berselang sepekan, Dewan Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (DK  PBB)  langsung  mendukung  hasil kesepakatan  tersebut,  serta  mencabut semua sanksi terhadap Iran.
Pencabutan  sanksi  atas  Iran  bisa dipastikan mengubah perimbangan kekuatan di Timur Tengah. Setelah Perang 1967,  Israel  belum  pernah  merasa  rentan seperti saat ini. Dari semua kekuatan negara yang ada di Timur Tengah, hanya Iran satu- satunya yang memiliki agregat perimbangan kekuatan militer dan pertahanan  dengan  Israel.  Selama  ini kekuatan  tersebut  tidak  terlihat  dominan, disebabkan sanksi yang ditetapkan terhadap negara Mullah tersebut. Namun bila sanksi terhadap  Iran  di  cabut,  maka  negara tersebut berpotensi besar untuk mengembangkan dirinya lebih leluasa. Disisi  lain,  isu  nuklir  Iran,  mungkin merupakan salah satu isu yang paling panas dalam 50 tahun terakhir di kawasan Timur Tengah. Analisa yang dimiliki pemerintahan Barack Obama menunjukkan adanya
kemungkinan terjadinya perlombaan senjata dan instabilitas keamanan  di  kawasan  Timur  Tengah  bila
isu nuklir Iran tidak segera dibatasi dengan sebuah kesepakatan yang mengikat. "Tanpa kesepakatan,  kita  berisiko  menghadapi lebih banyak perang di Timur Tengah, dan negara-negara  lain  di  Timur  Tengah  akan merasa  terpaksa  mengembangkan  senjata nuklir  mereka  sendiri,"  Pernyataan  ini disampaikan  Obama  dalam  jumpa  pers  di Washington, Rabu 15 Juli 2015. ( https://www.bbc.com/indonesia/dunia/201 5/07/150715_dunia_obama_iran, diakses 23 Oktober 2023)
Bahkan  bukan  tidak  mungkin  akan kembali  terjadi  perang  terbuka  diantara negara-negara di kawasan ini. Sebab sudah menjadi  tabiatnya,  pembangunan  industri persenjataan yang ambisius akan menstimulasi  lahirnya  kekhawatiran  di antara  negara-negara  sekitar,  sebagaimana yang terjadi dengan India dan Pakistan.
Hal  yang  paling  krusial  dalam  isu nuklir  Iran  ini  adalah  ketidakpercayaan negara-negara  di  kawasan  Timur  Tengah bahwa  Iran  mengembangkan  nuklir  untuk tujuan  damai.  Imbasnya,  isu  nuklir  Iran telah  berdampak  pada  meningkatnya ketegangan dan memicu dinamika keamanan  di  kawasan  ini.  Tidak  hanya Israel, Arab Saudi yang notabene merupakan pesaing Iran dalam hal ideologi dan akidah pun menunjukkan kekhwatirannya  terhadap  proses  yang terjadi dalam perundingan nuklir Iran.
Kekhawatiran Arab Saudi terhadap kemajuan dalam proses perundingan nuklir Iran  sangat  menonjol.  Mendiang  Raja Abdullah bin Abdul Aziz sempat menawarkan suplai minyak murah berjangka  panjang  kepada  Presiden Xi Jinping  asalkan  China  mau  menjegal kesepakatan  program  nuklir  Iran.  Gagal dengan  China,  Arab  Saudi  membangun aliansi  dengan  Perancis  dan  Rusia. Sayangnya  permintaan  Arab  Saudi  agar
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
Rusia menarik dukungan terhadap Presiden Suriah  Bashar  al-Assad  dukungan  Iran tidak dikabulkan. Namun, Rusia menyetujui  kerja  sama  pertahanan  dengan Arab  Saudi  dan  pembangunan  16  reaktor nuklir sipil di sana untuk menandingi Iran. Belakangan,  Mesir  juga  telah  menyatakan akan  mengikuti  jejak  Iran.  Munculnya fakta-fakta  ini  tentunya  menimbulkan kekhawatiran  akan  berlangsungnya  lomba persenjataan  nuklir  di  kawasan  Timur Tengah.
( https://news.republika.co.id/berita/nm2vd 3/babak-baru-saudi-versus-iran , diakses 23 Oktober 2023)
Pada  titik  ini,  kesepakatan  nuklir Iran yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2015, menghadirkan  dua  perspektif  yang  sama ekstrim. Pertama ,  apakah  sikap  lunak negara-negara adidaya terhadap Iran muncul  dari  pertimbangan  strategis  dan keamanan? bila benar, kemudian bagaimana  cara  menjelaskan  perimbangan kekuatan  Iran  dengan  AS  yang  berjarak seperti  “langit  dan  bumi”?  Bagaimana mengukur Iran sebagai ancaman keamanan, sedang  sejak  terjadi  Revolusi  Islam  1979 tidak pernah sekalipun Iran terbukti secara positif pernah melakukan agresi ke negara- negara tetangganya? dan bagaimana memastikan “ balance of power ” antara Iran dan  Israel  dapat  menjamin  terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah?
Perspektif kedua ,  adalah  pendapat para pemikir konstruktifis tentang masalah identitas  dan  intensi  yang  kerap  menjadi masalah  pokok  dalam  berbagai  persoalan hubungan internasional yang sulit dijelaskan  oleh  pendukung  Neo-Realis. Sebagaimana  yang  diungkap  oleh  Sidra Hamidi  dalam  analisanya  di  Washington Post pasca kesepakatan Vienna terjadi, “ To be  sure,  the  deal’s  limits  on  uranium enrichment,  along  with  the  verification mechanisms, are crucial in preventing Iran
from  building  a  nuclear  weapon.  But equally  significant  is  the  shift  the  talks represent in the way that Iran interacts with the  international  community,  and  the  way the West thinks about Iran .” (Sidra Hamidi) Argumen  yang  sama  juga  telah dijelaskan oleh banyak pemikir Konstruktivisme dalam menjelaskan hubungan antara AS-Kuba dan AS-Kanada, atau  kepemilikan  Nuklir  Inggris  dengan Uni-Soviet  pada  masa  perang  dingin.  Inti persoalannya adalah persepsi yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Bagaimana mereka menentukan  teman  dan  lawan,  serta bagaimana semua aspek-aspek material dan keamanan  sebenarnya  bukan  lagi  menjadi masalah bila intensitas komunikasi terbangun secara konstruktif.
Kedua  perspektif  tersebut  di  atas tidak  bisa  dianggap  benar  salah  satunya secara absolut. Sebab ketegangan diplomatik antara AS dan Iran yang sudah berlangsung sejak awal Revolusi Islam Iran 1979  memang  sudah  berdampak  terhadap banyak  masalah  keamanan  di  kawasan Timur Tengah hingga saat ini. Namun agak terlalu  pesimis  bila  mengatakan  bahwa ketegangan  dan  perdamaian  hanya  bisa diwujudkan dengan cara menegasikan satu sama lain atau melakukan agresi. Kita tidak mungkin mengingkari, bahwa kedua perspektif ini memiliki dimensi yang saling mempengaruhi satu sama lain.
Sejak terjadi kesepakatan bersejarah  di  Vienna  pada  14  Juli  2015, memang  terdapat  dua  analisa  yang  fokus pada pertimbangan keamanan. Di satu sisi, hasil  kesepakatan  tersebut  bisa  saja melahirkan kekhawatiran baru yang menimbulkan  gejolak  di  tingkat  kawasan. (Tri Aryadi) Namun di sisi lain, kondisi ini mungkin  bisa  saja  meredam  progresifitas politik luar negeri Iran menjadi lebih lunak dan  kooperatif  dengan  tetangganya.  Yang
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
pasti, kesepakatan nuklir Iran tersebut tentu akan  memberi  dampak  perubahan  yang mendasar dalam struktur yang mempengaruhi dinamika politik di kawasan Timur Tengah, bahkan hubungan internasional.
Identifikasi  masalah  yang  muncul dalam  melihat  hasil  kesepakatan  Nuklir Iran  di  Vienna  pada  14  Juli  2015  adalah bagaimana  perundingan  yang  dilakukan sekelompok kecil negara (minilateralisme) bisa  mengubah  struktur  dan  dinamika keamanan sebuah Kawasan?

## 2. Hasil dan Pembahasan
Kishan S Rana
dalam” Minilateralism: A  Trend  in  Regional Diplomacy ”  ( www.diplomacy.edu ,  diakses 30 Maret 2023) menyatakan bahwa secara konseptual, minilateralisme memiliki sejumlah kelebihan,  diantaranya: Pertama , kluster kecil lebih mudah dikelola dibandingkan kluster besar. Kedua , metode informal  berhasil  dengan  baik  dalam kelompok-kelompok tersebut. Ketiga , kesuksesan  bergantung  pada  pemilihan mitra  yang  cermat,  ditambah  kejelasan tujuan. Keempat ,  metode  ini  mungkin cocok  untuk  negara-negara  kecil  asalkan negara-negara tak memiliki tetangga besar yang  dominan,  yang  mungkin  melihat  hal ini sebagai tindakan bermusuhan.
Format  minilateral  lebih  gesit  dan fleksibel  memungkinkan  negara  bereaksi lebih  cepat  terhadap  krisis  atau  peluang tanpa terhambat oleh birokrasi. Fleksibilitas ini  juga  memungkinkan  pemerintah  untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan intim  berdasarkan  kepentingan  bersama, dibandingkan  dipaksa  bekerja  dalam kerangka  kelompok  besar,  tetapi  kurang kohesif.  Keuntungan  lain,  minilateralisme lebih  tangkas  dan  mudah  beradaptasi
dibandingkan saluran diplomatik tradisional. (Dian Wirengjurit, 2023)
Minilateralisme  memang  memiliki kelemahan.  Salah  satu  risikonya  adalah bahwa  hal  ini  dapat  bersifat  eksklusif  dan memperburuk ketidakseimbangan kekuasaan sehingga
berpotensi mengutamakan kepentingan jangka pendek dibandingkan tujuan jangka panjang. Meski demikian,  manfaat  minilateralisme  lebih besar  daripada  kelemahannya.  Menurut Naim pula, minilateralisme adalah pendekatan  yang  lebih  cerdas  dan  tepat sasaran, yaitu menghadirkan sejumlah kecil negara  yang  diperlukan  agar  dapat memberikan dampak sebesar-besarnya dalam penyelesaian suatu masalah tertentu. Inilah  angka  ajaib  ( magic  number ) minilateralisme,  yang  tentu  saja  akan sangat  bervariasi,  tergantung masalahnya. (Rana)
Dalam  kasus  kesepakatan  Nuklir Iran  14  Juli  2014,  konsep  minilateralisme ini menunjukan keajaibannya.
Sebagaimana  kita  ketahui,  konstroversi tentang program nuklir Iran sudah berlangsung lebih dari 1 dasawarsa, dan ini sudah ditinjau dari berbagai persepktif yang berbeda-beda.  Namun  saat  kesepakatan antara P5+1 tercapai di Vienna pada 14 Juli 2015, banyak kalangan yang tidak menyangka.  Bahkan  para  praktisi  politik luar  negeri  banyak  yang  tidak  menduga keputusan tersebut bisa tercapai.
Bila ditinjau dari perspektif national  interest (realisme/neo-realisme), penulis menilai akan cukup sulit menjelaskan  bagaimana  sebuah  kombinasi kompleks  dalam  hubungan  negara-negara P5+1  yang  terlibat  dalam  perundingan dapat  mencapai  kesepakatan.  Bahkan dalam  50  tahun  terakhir,  hubungan  antara semua  negara  yang  berunding  ini  masih terus  diwarnai  oleh  benturan  kepentingan dan  ketegangan.  Hal  ini  juga  yang
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
menjadikan  hasil  kesepakatan  nuklir  Iran tersebut sangat mengejutkan bagi kalangan yang  menilai  ini  dari  perspektif national interest . Dalam  kerangka  ini,  bergesernya faktor national  interest menjadi common interest mungkin dapat menjelaskan bagaimana konvergensi  dapat dicapai oleh negara-negara P5+1 dan Iran.
Common  interest muncul  sebagai perwujudan  dari  kesadaran  setiap  bangsa bahwa  mereka  adalah  bagian  dari  satu kesatuan  masyarakat  internasional  atau dalam perspektif
Hedley
Bull’s “ International  Society ”.  Menurut  Bull’s, “ Masyarakat negara-negara (atau masyarakat  internasional)  ada  ketika sekelompok  negara,  yang  sadar  akan kepentingan dan nilai-nilai bersama tertentu,  membentuk  suatu  masyarakat dalam arti bahwa mereka menganggap diri mereka  terikat  oleh  seperangkat  aturan umum dalam hubungan mereka satu sama lain,  dan  ikut  serta  dalam  kerja  lembaga- lembaga bersama” .(Hadiwinata) Hanya bedanya, apa yang dikatakan Bull’s  adalah  teori  konseptual  dalam kerangka  multilateralisme.  Itu  sebabnya teori tersebut sulit sekali diwujudkan dalam tataran  praktik.  Ini  berbeda  ketika  teori yang  sama  diterapkan  pada  ruang  lingkup minilateral.  Sebagaimana  yang  terjadi dalam perundingan P5+1 dengan Iran, apa yang  dinyatakan  oleh  Bull’s  memang sangat  mewarnai  proses  akhir  menuju kesepakatan tersebut.
Dalam kerangka itu, hasil kesepakatan  nuklir  Iran  sebenarnya  bisa menjadi model untuk membuktikan teorema-teorema mahzab pemikiran hubungan  internasional  lainnya,  yang selama  ini  diragukan  pendapatnya  karena hanya  dianggap  benar  dan  ideal  pada tataran  ide,  tapi  rapuh  pada  level implementasi.
Sebagai  contoh,  senada  dengan Bull’s,  para  pemikir  konstruktifisme  yang lahir beberapa dasawarsa sejak perdebatan kedua  yang  dipelopori  oleh  Bull’s, memiliki  konsern  yang  sangat  tinggi terhadap  berbagai  aspek common  interest yang mempengaruhi proses politik internasional. Dari berbagai perspektif teori hubungan  internasional,  konstruktifisme merupakan salah satu yang paling memiliki konsern  terhadap  masalah-masalah  yang terkait dengan kepentingan bersama, norma dan budaya dalam hubungan internasional. Secara  umum,  konstruktifisme  menerima adanya  sistem  yang  anarkis,  namun  juga menerima kemungkinan-kemungkinan positif yang bisa dihasilkan dalam hubungan  antar  bangsa,  seperti  norma, aturan, perdamaian, dan kerjasama.
Teori  Konstruktifisme  lahir  di  era 90-an  ketika  perang  dingin  berakhir. Konstruktivis  menilai  bahwa  teori-teori rasionalis,  yakni  neo-realisme  dan  neo- liberalisme  tidak  mampu  menjelaskan perilaku aktor yang berkembang pada masa itu. (Burchill, 2005) Dalam sudut pandang konstruktifis,  rasionalis  yang  berpikir dalam  konteks  material  tidak  mampu menjelaskan  struktur  non-material  dari perilaku  aktor.  Sebagai  contoh,  baik Kanada maupun Kuba sama-sama tetangga dekat  AS,  namun  teori  keseimbangan kekuatan tidak mampu menjelaskan mengapa  Kanada  yang  berkekuatan  lebih besar  bisa  menjadi  aliansi  AS  daripada Kuba  yang  memiliki  kekuatan  jauh  lebih kecil  namun  bisa  menjadi  musuh  AS. (Burchill, 2005)
Terdapat setidaknya tiga perbedaan kontras  antara  konstruktifisme  dengan rasionalisme. Pertama , rasionalis mengasumsikan  bahwa  manusia  itu  egois atomistik, sementara itu kontruktifis melihat  manusia  sebagai  makhluk  yang memiliki kedalaman sosial, manusia
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
bukanlah  kumpulan  binatang  yang  saling memangsa.  Manusia  memiliki  kesadaran bahwa  identitas  dan  tindakan  mereka dibentuk oleh norma-norma yang dilembagakan,  ide-ide,  dan  nilai  dari lingkungan  sosial. Kedua ,  tidak  seperti rasionalis yang menilai bahwa kepentingan aktor  lebih  banyak  ditentukan  oleh  faktor eksternal,  konstruktifis  menilai  bahwa setiap kepentingan aktor datang dari dalam, yaitu sebuah kesadaran akan identitas diri. Identitas  tersebut  diperoleh  melalui  proses komunikasi  yang  panjang,  pengalaman- pengalaman,  dan  peran  yang  telah  mereka lakukan. Ketiga ,  sementara  rasionalis melihat  masyarakat  sebagai  wahana  untuk bermain  siasat  dan  strategi (strategic realm) , konstruktifis melihat suatu masyarakat  merupakan  agen  sosial  dan politik  dari  identitas  mereka  masing- masing, sebuah tempat kehidupan di mana mereka begitu seperti  adanya. Ketiga poin di  atas  menunjukkan  bahwa  konstruktifis menegaskan  determinasi  pembangunan sosial dan politik dalam setiap tindakannya.
Rumusan  tentang  dasar  pemikiran konstruktifisme  ini  kemudian  dijelaskan secara  lebih  rinci  oleh  Friedrich  V. Kratochwil  dalam  bukunya Rules,  Norms and  Decisions .  Berangkat  dari  pertanyaan mendasar,  tentang  bagaimana  memahami tindakan manusia, Kratochwil membangun argumentasinya dengan meletakkan konsep pengetahuan  aktor  sebagai  elemen  paling fundamental yang akan menentukan tindakannya.  Konsep  pengetahuan  yang dimaksud lebih seperti “pandangan dunia” ( world image ). Pandangan dunia ini terbagi menjadi 3, yaitu the world of observational facts; The world of mental facts/ The world of intention and meaning; dan The world of of institutional facts . (Kratochwil, 1989)
The  world  of  observational  facts; dalam  pandangan  Kratochwil  merupakan
konstruksi  data  dan  fakta  real  yang terobservasi oleh indra dan dapat dikuantifikasi, sehingga hasil-hasil pengamatan  ini  dapat  dirumuskan  dan dikalkulasi. Namun demikian, hal ini tidak mungkin  dijadikan  sebagai  acuan  utama dalam  mempengaruhi  sikap  aktor.  Dalam ilmu sosial, terdapat banyak hal yang tidak bisa  diobservasi  dan  dikalkukasi  secara pasti, dan disinilah kita membutuhkan The world  of  mental  facts/  The  world  of intention and meaning; dalam kerangka ini, intensi  dan  makna  dari  sebuah  aksi  atau sikap  aktor,  sangat  mempengaruhi  sikap dan reaksi dari lawannya ataupun masyarakat. Intention  and  meaning dalam hal  ini  dapat  mengisi  kekosongan  ( blind spot )  yang  tidak  bisa  diobservasi  secara positif.
Sedangkan
The world of institutional  facts ,  merupakan  tingkatan lebih lanjut dari lahirnya mental fact . Sikap mental  saja  tidak  bisa  berdiri  sendiri, masyarakat membutuhkan legitimasi untuk menjelmakan  sikap  mental  ke  dalam realitas.  Ini  sebabnya, institutional  fact dijadikan  sebagai  wujud  akhir  dari  bentuk interaksi  antara  aktor  dan  menciptakan budayanya  sendiri  di  kemudian  hari. (Kratochwil, 1989 )
Menurut  Kratochwil,  konstruksi hubungan  antar-aktor  dalam  Hubungan Internasional merupakan “ learning process ” dalam interaksi antar-subyek yang membentuk  aksi-reaksi  antar  mereka sehingga  pada  akhirnya  akan  melahirkan “rivalitas” atau “persahabatan”. Kratochwil juga memberikan formula yang menjelaskan  hubungan  antar  aktor  dalam hubungan  internasional,  dimana  hubungan tersebut  dibentuk  oleh Interest,  Intention, Identity and Language (3I + 1L). Semakin besar  afinitas  3I  +1L  maka  kemungkinan untuk terjalinnya persahabatan antar bangsa akan lebih terbuka.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
Senada dengan
Kratochwil,
Alexander  Wendt  mengemukakan  konsep konstruktifisme  dalam  argumentasi  yang agak  umum.  Dalam Social  Theory  of International  Politics ,  Wendt  berangkat dari  pemahaman  mendasar  akan  sistem internasional yang bersifat anarkis. Kondisi sistem  yang  seperti  ini  menghadirkan  dua pemahaman  akan  tabiat  negara  yang berlawanan, disatu sisi tabiat manusia/negara  secara  alamiah  adalah buruk,  sehingga  tidak  ada  hal  yang  terjadi selain konflik (realisme). Sedang disisi lain, pemahaman bahwa manusia pada dasarnya adalah  baik,  dan  persahabatan  adalah  hal yang seharusnya niscaya terjadi (liberalisme). Dalam kondisi ini kontruktifisme  menghadirkan  pandangan alternatif yang menyoroti sistem itu sendiri. (Wendt, 1999)
Secara umum, konstruktifisme mengakui  adanya  sistem  yang  anarki, bahwa benar di dalam diri manusia terdapat sifat yang buruk dan baik. Namun hadirnya kedua  sifat  ini  akan  melahirkan  kultur anarkis  masing-masing.  Wendt  menilai terdapat  tiga culture /sistem  internasional yang  lahir  dari  tabiat-tabiat  ini:  (1) Hobbesian  system – enmity/war/conflict ; (2) Lockean  system –  rivalitas/kompetisi;
dan (3) Kantian system – persahabatan/kerjasama.
Hobbesian system (peperangan)  saat  ini  dianggap sudah  lenyap  saat  munculnya  peradaban, sehingga  yang  saat  ini  yang  ada  hanyalah Lockean  system (rivalitas)  dan Kantian system (kerjasama).
Adapun transformasi dimungkinkan dari Lockean  system ke Kantian  system dengan  didorong  oleh  “ master  variables ”: interdependence, common fate, dan homogeneity. Saat ketiga variabel utama ini dapat  dielaborasi  dengan  baik,  maka “rivalitas” dapat berubah menjadi “kerjasama”.  Ketiadaan  ketiga  variable
utama akibat kurangnya intensitas hubungan,  komunikasi  yang  tidak  lancar, dan ketidakselarasan intensi, dapat mengakibatkan  suatu  negara  menganggap negara lain sebagai  “rivalnya”;  sebaliknya kehadiran 3 master variables tersebut dapat menciptakan “persahabatan”. Dalam kasus nuklir  Iran,  kesepakatan  Vienna  pada  14 Juli  2015  dapat  dipahami  sebagai  bentuk aplikatif dari proses tranformasi ketiga ini.
Pada karyanya yang lain, Alexander Wendt mengemukakan tentang pola perilaku  interaksi  antar  negara  dalam hubungan  internasional.  Senada  dengan Klatochwil,  Wendt  juga  menjelaskan konsep  tentang  identitas  dan  makna ( meaning ),  dalam  karyanya  “ Anarchy  Is What State Makes of It ”. Identitas, menurut Wendt  tidak  berdiri  secara  mandiri.  Ia merupakan  hasil  konstruksi  sosial,  seperti Ayah,  Ibu,  Adik  dan  Kakak,  merupakan identitas  yang  dihasilkan  dari  konstruksi sosial dalam unit rumah tangga. Demikian juga halnya dengan berbagai identitas yang kita sandang dalam semua komunitas. Hal yang  sama  juga  terjadi  dengan  Negara. Negara  juga  mengidentifikasi  dirinya  dan lingkungan sekitarnya melalui pola interaksi  dengan  negara  lain,  termasuk  di dalamnya mengidentifikasi siapa lawan dan siapa kawan. Argumen ini secara langsung juga  membantah  anggapan  neo-realis, bahwa  perilaku  negara  ditentukan  oleh sistem  yang  anarki  dan  untuk  menjamin eksistensinya,  maka self-help menjadi konsep  yang  sangat  mengemuka  di kalangan neo-realis. (Wendt, 1999)
Dalam interaksi itu negara membawa  subyektifitas  masing-masing yang  didasarkan  pada meanings yang dimiliki.  Proses  interaksi  menyebabkan terjadinya  interaksi  subyektifitas,  dan kesepahaman tentang persepsi atau pengakuan  identitas  pihak  lain  –  yang selanjutnya  disebut others dan  diri  sendiri
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
(negara)  disebut self –  memunculkan konsep
intersubyektifitas.
Intersubyektifitas menyangkut kesepakatan ataupun pengakuan
terhadap makna/kehendak bersama ( collective meanings ). Masing-masing pihak di dalam proses  interaksi  telah  sepakat  tentang “sesuatu” yaitu bisa berupa musuh, teman, ancaman, atau kerja sama. (Wendt, 1999) Jadi intersubjective understandings dan ekspektasilah yang menentukan konsepsi  negara  tentang self dan other . Sebagai  contoh  mengapa  AS  menganggap Kuba adalah musuhnya sedangkan Kanada adalah  sekutunya.  Secara  geografis,  kedua negara  tersebut  adalah  tetangga  AS. Demikian  juga  mengapa  kepemilikan nuklir  Iran  dianggap  berbahaya  oleh  AS bagi keamanan dunia dan dirinya sementara kepemilikan nuklir Inggris tidak membahayakan negara manapun?
Perundingan  Nuklir  Sebagai  Proses Mengkonstruksi (3i+1l) Dalam
Hubungan P5+1 Dengan Iran
Perundingan  nuklir  Iran  yang berlangsung  selama  lebih  dari  10  tahun bukan  hanya  sebuah  bentuk  negosiasi kekuatan  pertahanan  antara  Iran  dengan P5+1. Lebih dari pada itu, perundingan ini merupakan proses merekonstruksi elemen- elemen  substansial  dalam  membangun budaya  hubungan  internasional,  yaitu Interest,  intention,  identity  and  language (3I+1L). Dalam proses perundingan ini kita menyaksikan  afinitas  antara  kepentingan, intensi,  identitas  dan  bahasa  antara  setiap negara  yang  berunding.  Baik  antara  Rusia dan China dengan AS, Inggris, Perancis dan Jerman  dalam  P5+1,  maupun  antara  P5+1 dengan Iran. Dalam kerangka ini, isu nuklir Iran lebih bersifat sebagai media komunikasi  diantara  mereka.  Dimana melalui  isu  ini,  setiap  negara  dapat
merumuskan satu persatu kepentingan dan identitasnya satu sama lain, sehingga dapat dipahami  melalui  intensi  dan  bahasa. Meskipun dalam proses tersebut isu nuklir Iran  sempat  bergulir  sedemikian  liar, hingga mempengaruhi dimenasi keamanan di kawasan maupun secara global.
Isu  nuklir  Iran  merupakan  isu keamanan paling besar setelah terorisme di awal  abad  21.  Terdapat  setidaknya  3  hal yang  membuat  isu  ini  menjadi  besar;
Pertama ,  kekhawatiran  kawasan  terhadap peningkatan  teknologi  nuklir  Iran  yang begitu  signifikan  dalam  dua  dekade. Kekhawaritan  ini  pada  awalnya  tidak meluas, hanya beberapa negara di kawasan memiliki  kecemasan  atas  isu  nuklir  Iran, seperti  Israel  dan  Arab  Saudi.  Namun seiring  menguatnya  opini  dan  tuduhan tentang  senjata  nuklir  Iran,  ditambah  lagi dengan kurang kooperatifnya pemerintahan Iran  di  bawah  Ahamadinejad,  menjadi  isu kepemilikan  senjata  nuklir  Iran  ini dianggap benar-benar ada.
Kedua ,  tidak  adanya  validitas  data yang cukup mendukung untuk menyatakan bahwa
Iran benar-benar
akan mengembangkan senjata nuklir, dan kecenderungan  Iran  yang  tidak  mau berkompromi.
Ketiga , macro-securitization yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Bila dibandingkan  dengan  beberapa  isu  yang sama  seperti  Nuklir  Jepang,  atau  India- Pakistan, isu nuklir Iran sebenarnya hanya sebuah isu kawasan. Namun disebabkan AS memberi perhatian khusus terhadap isu ini sejak  pertama  bergulirnya,  nuklir  Iran segera  menjadi  isu  keamanan  global  yang memancing lahirnya paranoia global.
Disisi  lain,  Iran  juga  tidak  tinggal diam. Iran membangun kekuatan militernya sedemikian  rupa  dengan  mengembangkan berbagai bentuk teknologi, mulai dari roket, rudal  jelajah,  nano  teknologi,  teknologi
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
antariksa,  hingga  teknologi  informatika. Pemerintah Iran memberi perhatian khusus terhadap  ilmu  pengetahuan,  dan  sangat mendukung  semua  upaya  pengembangan teknologi  dan  pemberdayaan  manusia. Setiap tahun Iran tidak pernah absen untuk memamerkan  pencapaian  teknologinya pada masyarakat dunia. Iran tetap bersiteguh,  bahwa  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hak asasi semua  bangsa,  temasuk  teknologi  nuklir. Dengan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  sumber  daya  alam  yang melimpah,  Iran  menjadi  kekuatan  yang menakutkan  disatu  sisi,  namun  juga  mitra yang potensial disisi lain.
Dalam hal kemampuan bertahan di tengah  tekanan  politik  internasional,  Iran berbeda dengan banyak negara yang pernah mengalami  sekuritisasi  dari  AS  seperti Kuba,  Irak  ataupun  Korea  Utara.  Iran memiliki  kemampuan  beradaptasi  dengan tekanan. Saat mengalami tekanan dari AS, Iran  secara  cerdik  mengumpulkan  jejaring komunikasi  negara-negara  yang  tidak sejalan  dengan  politik  luar  negeri  AS, seperti Rusia, China, Kuba, Venezuela, dan berbagai negara yang memiliki kecenderungan  berlawanan  dengan  AS. Iran  juga  berhasil  meraih  simpati  diantara negara-negara  dunia  ketiga,  dan  berhasil meraih  dukungan  luas  dari  organisasi gerakan non-Blok. Di wilayah akar rumput, Iran  berhasil  mengembangkan  jaringan ideologi dengan banyak kelompok- kelompok  perlawanan  seperti  Hizbullah, Houthi,  komunitas  Syiah  di  Bahrain,  Irak, hingga  rezim  berkuasa  di  Suriah.  Dengan kata  lain,  Iran  telah  berhasil  dengan  baik memainkan  peran  di  setiap  lini  dan tingkatan struktur keamanan internasional, sehingga  mampu  menahan  tekanan  yang diberikan oleh negara-negara adidaya.
Meski begitu, hitung-hitungan kekuatan tidak bisa menjelaskan bagaimana
hubungan AS yang kurang baik antara Iran selama  berpuluh  tahun,  dapat  berakhir dengan  baik  di  meja  perundingan.  Sangat mudah  bagi  negara  adidaya  seperti  AS untuk  menyelesaikan  ketegangan  dengan Iran bila memang dibutuhkan.
Namun  demikian,  seperti  yang diungkap  oleh  pandangan  kontruktifisme, manusia  adalah  makhluk  yang  memiliki kedalaman sosial, manusia bukanlah kumpulan binatang yang saling memangsa. Manusia memiliki kesadaran bahwa identitas  dan  tindakan  mereka  dibentuk oleh norma-norma yang dilembagakan, ide- ide,  dan  nilai  dari  lingkungan  sosial. (Burchill, dkk)
Sebagai negara adidaya, AS tentunya  memiliki  peran  besar  dalam membangun  norma-norma  internasional, ide-ide  dan  juga  budaya  dalam  hubungna internasional. Dalam pandangan kontruktifis, 'Budaya', secara umum diartikan  sebagai  norma-norma  sosial  dan hukum  dan  bagaimana  hal-hal  tersebut dikerahkan,  termasuk  juga  argumen  dan komunikasi, untuk menggambarkan identitas  dan  kepentingan  aktor.  Dalam menghadapi isu nuklir Iran, AS khususnya pada masa kepemimpinan Obama, berusaha untuk tetap menjaga dirinya berjalan dalam koridor ini, meskipun tekanan dan dorongan  dari  sekutunya  seperti  Israel, Arab Saudi, bahkan Kongres AS menyatakan lain.
Berbeda  dengan  AS,  Republik
Islam  Iran  yang  berdiri  tahun  1979 merupakan  pendatang  baru  di  tengah masyarakat  dunia.  Identitas  menjadi  hal yang  penting  bagi  Iran.  Terlebih,  revolusi Iran membawa nilai-nilai yang sama sekali baru  bagi  masyarakat  dunia.  Nilai-nilai revolusi  inilah yang ingin Iran sampaikan, sekaligus  menjadi  identitas  dirinya  di tengah  masyarakat.  Tidak  mungkin  bagi Iran untuk melepaskan nilai-nilai
Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
revolusinya,  sebab  hanya  dengan  ini eksistensinya  ditentunya.  Tanpa  nilai revolusi,  Negara  Islam  Iran  tak  memiliki identitas,  tak  ubahnya  seperti  rezim-rezim lain sebelumnya.
Menurut  pandangan  konstruktifis, bahwa setiap kepentingan aktor datang dari dalam,  yaitu  sebuah  kesadaran  akan identitas  diri.  Identitas  tersebut  diperoleh melalui  proses  komunikasi  yang  panjang, pengalaman-pengalaman,  dan  peran  yang telah mereka lakukan. (Burchill, dkk)
Selama bertahun-tahun Iran berupaya mengkomunikasikan identitasnya di  tengah  masyarakat  dunia.  Bernegosiasi antara kebutuhan untuk menjadi bagian dari masyarakat  dunia,  atau  tetap  bersikap konservatif dengan nilai-nilai revolusionernya.  Dalam  kerangka  ini, nuklir Iran menjadi media komunikasi yang efektif  bagi  Iran  untuk  memperkenalkan dirinya,  hingga  akhirnya  diterima  oleh masyarakat  dunia  sebagaimana  Iran  ingin didefinisikan.Hanya  saja,  metode  yang digunakan haruslah dalam kerangka minilateralisme,  bukan  multilateralisme yang  sebagaimana  diimajinakan  oleh  para pemikir kontruktifisme.

## 3. Kesimpulan
Pada  era  globalisasi  sekarang  ini, setiap isu akan selalu terkait erat dengan isu lainnya. Setiap penyelesaian, akan membutuhkan  berbagai  aspek  lain  untuk membantu  merumuskannya.  Oleh  sebab
itu,  tinjauan  persepktif national  interest dalam  memahami  suatu  isu  keamanan menjadi  perlu  untuk  secara  bertahap direduksi.  Sebab  pada  dasarnya,  setiap negara  menginginkan  perdamaian,  bahkan kekuatan  angkatan  bersenjata  dibangun untuk menjamin terselenggaranya keamanan yang universal. Namun bercermin  dari  potret  perundingan  nuklir Iran, kekuatan bersenjata sudah seharusnya mulai  dimasukkan  dalam  museum  sejarah umat manusia, sebab ilmu sudah mulai bisa menggantikan  kedudukan  senjata  dengan diplomasi dan variabel-variabel yang lebih universal  untuk  mewujudkan  perdamaian abadi.
Di titik akhir perundingan, kita bisa mendapati  bahwa  kesepakatan  nuklir  Iran di Vienna pada 14 Juli 2015, ternyata secara substansial bukan masalah isu teknis nuklir. Lebih daripada itu, menyangkut bagaimana Iran berinteraksi dengan masyarakat internasional, dan terlebih lagi, bagaimana Barat, khususnya AS melihat Iran. Dan hal ini,  ternyata  bisa  terjadi  ketika  mereka bersedia duduk bersama dalam posisi yang setara dalam kerangka minilateral.
Dengan  demikian,  minilateralisme dalam  beberapa  kasus,  bisa  menjadi  lebih efektif  dalam  mengurai  masalah-masalah rumit yang tak terpecahkan dalam kerangka multilateral. Dimana ini bisa saja menjawab sejumlah  tantangan  yang  dihadapi  dunia hari ini, seperti perubahan iklim, lingkungan hidup, isu-isu social kemasyarakat, dan juga masalah keamanan internasional.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2

## Daftar Pustaka

## Acuan dari Buku:
Scott  Burchill  dalam  Scott  Burchill, Andrew Linklater Richard Devetak,
Jack  Donnelly,  Matthew  Paterson,
Christian  Reus-Smith  and  Jacqui
True. 2005. Theories of International Relations; Third edition ,  Palgrave  Macmillian,  New
York.
Friedrich  V.  Kratochwil.  1989. Rules,
Norms  and  Decisions;  On  the Condition  of  Practical  And  Legal Reasoning In International Relations  And  Domestic  Affairs ,
Cambridge University Press.
Alexander  Wendt.  1999. Social  Theory  of International  Politics ,  Cambridge Uni Press.
Bhubhindar Singh, Sarah Teo (Edt). 2020. Minilateralism in The Indo-Pacific: The Quadrilateral Security Dialogue, Lancang-Mekong Cooperation Machanism, and
ASEAN , Routledge and CRC Press,

## Acuan dari Jurnal:
Alexander  Wendt.  1992  Anarchy  is  what States  Make  of  it:  The  Social Construction  of  Power  Politics, dalam  International  Organization, Vol. 46, No. 2, Spring.
Alisha  Chhangani,  Audrey  Tey,  Elina Noor.  2022  “Is  Minilateralism  the Future of The Indo-Pacific?”, dalam Asia Society Policy Institute.
Barry  Buzan  and  Ole  Waever.2009. “Macrosecuritisation  and  Security Constellations: Reconsidering Scale in  Securitisation  Theory”,  dalam
Review  of  International  Studies, British International Studies Association . Rajeswari Pillai Rajagopalan. 2021. “Explaining the Rise of Minilaterals in  the  Indo-Pacific,”  dalam  ORF Issue Brief No. 490.
Aarshi  Tirkey.  2021.  “Minilateralism: Weighing the Prospects for Cooperation and Governance,” dalam  ORF  Issue  Brief  No.  489, September.

## Dokumen/Bahan Perkuliahan:
Prof.  Bob  Sugeng  Hadiwinata.  2013 “English  School;  Classical  to Contemporary”,  Slide  Presentasi Mata  Kuliah  Teori  Hubungan Internasional, Magister Ilmu Sosial, Universitas Katholik Parahyangan.
Bob Sugeng Hadiwinata. 2014. Kontruktivisme  Dalam  Hubungan Internasional,  Materi  Kuliah  Teori Hubungan Internasional, Pascasarjana Universitas Parahyangan.
Joint Comprehensive Plan of Action, Vienna, 14  July 2015

## Acuan artikel dalam website:
Nickolay  Mladenov,  “Minilateralism:  A Concept  That  Is  Changing  the World
Order”, https://www.washingtoninstitute.or g/policy-analysis/minilateralism-
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
concept-changing-world-order, diakses 24 Oktober 2023 BBC  Indonesia.  “Perang  'mengancam' tanpa  kesepakatan  nuklir  Iran”, dalam, https://www.bbc.com/indonesia/du nia/2015/07/150715_dunia_obama _iran , diakses 23 Oktober 2023 CNN  Indonesia.  “Pemerintah  AS  Telah Kirim  Kesepakatan  Nuklir  Iran  ke Kongres", dalam https://www.cnnindonesia.com/inte rnasional/20150719220856-134- 67195/pemerintah-as-telah-kirim- kesepakatan-nuklir-iran-ke- kongres/ , diakses 23Oktober 2023 Tri Aryadi/Konsulat Jenderal RI di Dubai. Uni  Emirat  Arab,  “ Babak  Baru
Saudi Versus Iran ” dalam
https://news.republika.co.id/berita/ nm2vd3/babak-baru-saudi-versus- iran , diakses 23 Oktober 2023 Sidra Hamidi. “What’s really at stake in the Iran deal? Identity politics”, dalam https://www.washingtonpost.com/b logs/monkey- cage/wp/2015/07/16/whats-really- at-stake-in-the-iran-deal-identity- politics/ , diakses 23 Oktober 2023 Sindo. "Rusia Cabut Embargo Rudal S-300, Iran Senang", dalam https://international.sindonews.co m/berita/989011/43/rusia-cabut- embargo-rudal-s-300-iran-senang, diakses 23 Oktober 2023 “Ahmadinejad accuses Obama of interfering  in  election”,  dalam
http://edition.cnn.com/2009/WORL D/meast/06/27/iran.obama/ , diakses 23 Oktober 2023 “You  are  either  with  us  or  against  us”,
http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen. attack.on.terror/, diakses 24 Oktober 2024