## ZONING KAWASAN PELABUHAN KUALA KOTA SINGKAWANG
Ely Nurhidayati* 1 , Agustiah Wulandari 2 , Della Meitri Astari 3 , Meta Indah Fitriani 4 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, ely@untan.ac.id
2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, wulandari.agustiah@gmail.com
3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, dellaastari@student.untan.ac.id
4 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, metaindahfitriani@untan.ac.id
* Corresponding author
To  cite  this  article:  Ely  Nurhidayati,  Agustiah  Wulandari,  Della  Meitri  Astari,  Meta  Indah  Fitriani  (2022): Zoning Kawasan Pelabuhan Kuala Kota Singkawang, Jurnal Ilmiah Arsitektur, 12(2), 131-142

## Author information
Ely  Nurhidayati,  fokus  riset  bidang  perencanaan  dan  permukiman  tepi  sungai,  ORCID  : https://orcid.org/0000-0001-6229-7987, Sinta ID : 6697152.
Agustiah Wulandari, fokus riset bidang perencanaan wilayah dan kota, Sinta ID: 6041071 Della Meitri Astari, fokus riset bidang Arsitektur Meta Indah Fitriani, focus riset bidang Arsitektur

## Homepage Information
Journal homepage
: https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jiars
Volume homepage
: https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jiars/issue/view/253
Article homepage
: https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jiars/article/view/3701

## ZONING KAWASAN PELABUHAN KUALA KOTA SINGKAWANG
Ely Nurhidayati* 1 , Agustiah Wulandari 2 , Della Meitri Astari 3 , Meta Indah Fitriani 4
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, ely@untan.ac.id
2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, wulandari.agustiah@gmail.com
3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, della_astari@student.untan.ac.id
4 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, metaindahfitriani@untan.ac.id
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel :
Diterima : 3 Desember 2022 Direvisi : 15 Desember 2022 Disetujui : 20 Desember 2022
Diterbitkan : 31 Desember 2022
Kalimantan  Barat  sebagai  provinsi  dengan julukan  “Seribu  Sungai” menjadikan  transportasi  air  sebagai  jalur  utama  angkutan  antar daerah.  Sarana  Pelabuhan  sangat  penting  diperhatikan  sesuai fungsinya. Kegiatan pada pelabuhan saat ini melayani rute pelayaran dari  Jakarta  dan  Pulau  Tambelan  yang  membawa  komoditi  berupa bahan  pokok,  non  migas,  dan  kargo.  Meskipun  Sungai  Singkawang terus  mengalami  pendangkalan,  RTRW  Kota  Singkawang  Tahun 2022 –2042  Pelabuhan  Kuala  menetapkan  sebagai  pelabuhan pengumpul.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  menyusun zoning rencana kawasan  Pelabuhan  Kuala  Kota  Singkawang. Zoning rencana kawasan  Pelabuhan  Kuala  Kota  Singkawang  terdiri  atas  kegiatan yang  diperbolehkan  (perkantoran  dan  RTH)  kegiatan  yang diperbolehkan  dengan  syarat  dan/  atau  terbatas  (perdagangan  dan jasa,  bangunan  pengendali  banjir,  rumah  kepadatan  sangat  rendah, dan pariwisata), kegiatan yang tidak diperbolehkan (yang mengganggu  fungsi  utama  kawasan).  Selain  itu,  rencana  kawasan Pelabuhan  Kuala  Kota  Singkawang  disusun  dengan  hasil  penataan kembali  melalui  penyediaan  fasilitas  penunjang  wilayah  daratan seperti  kawasan  perkantoran,  perumahan  dinas,  ruang  terbuka  hijau, pariwisata, serta perdagangan dan jasa.
Kata Kunci :
Zoning, lahan,  pelabuhan, Kuala.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History :
Received : December 3, 2022 Revised : December 15, 2022 Accepted : December 20, 2022
Publsihed: December 31, 2022
West  Kalimantan  as a  province with the  nickname "Thousand Rivers" makes  water  transportation  the  main  route  of  transportation  between regions.  Port  facilities  are  very  important  to  note  according  to  their function.  Activities  at  the  port  currently  serve  shipping  routes  from Jakarta  and  Tambelan  Island  carrying  commodities  in  the  form  of staple, non-oil and gas, and cargo. Even though the Singkawang River continues  to  experience  siltation,  Singkawang  City  Spatial  Planning 2022 –2042 set as  Kuala Port will be developed into a collection port. The purpose of this study is to compile a zoning plan for the Kuala Port area of Singkawang City. Zoning plans for the Kuala Kota Singkawang Port  area  consist  of  permitted  activities  (offices  and  green  space), activities  that  are  permitted  with  conditions  and/or  limited  (trade  and services,  flood  control  buildings,  very  low  density  houses,  and tourism),  activities  that  are  not  allowed  (those  interfere  with  the  main function  of  the  area).  In  addition,  the  plan  for  the  Kuala  Singkawang City Port area was prepared with the results of realignment through the provision of land area supporting facilities such as office areas, official
Keywords: zoning, land use, port, Kuala
housing, green open spaces, tourism, and trade and services.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aktivitas  lainnya  adalah  pelabuhan sebagai sarana pendukung transportasi (Y.A. Lubis, 2014).  Kalimantan  Barat  sebagai  provinsi  yang mendapat  julukan  “Seribu  Sungai”  sehingga transportasi  air  masih  menjadi  jalur  utama  untuk angkutan  antar  daerah  meskipun  secara  jalur  darat juga dapat dijangkau. Kalimantan Barat memiliki 83 pelabuhan dengan hierarki 50 pelabuhan pengumpan, 6 pelabuhan pengumpul, 17 pelabuhan kelas III,  2 pelabuhan kelas II, 3 pelabuhan kelas I, 2  pelabuhan  PR,  dan  3  pelabuhan  PL  (Dinas PerhubunKalimantanntan  Barat,  2021).  Maka  dari itu keberadaan pelabuhan masih menjadi infrastruktur  yang  perlu  diperhatikan,  baik  dengan fungsi penyeberangan orang maupun barang.
Sesuai
dengan konsep besar Kota Singkawang, yaitu “ Wonderful of Kota Singkawang”, yaitu  melakukan  penataan  pada  kawasan  tepian sungai  sehingga  dapat  menjadi  destinasi  wisata. Muara  Sungai  Singkawang  tepatnya  di  Kelurahan Kuala  terdapat  kegiatan  seperti  wisata  mangrove, pelabuhan pangkalan, dan waterfront yang dibangun untuk meningkatkan kualitas permukiman. Kegiatan  pada  pelabuhan  saat  ini  melayani  rute pelayaran  dari  Jakarta  dan  Pulau  Tambelan membawa  komoditi  berupa  bahan  pokok,  non migas,  dan  kargo.  Padahal  pada  tahun  2015 sempat  melayani  pengiriman  kendaraan  baik  motor maupun  mobil  (Pitono,  2015).  Kondisi  Sungai Singkawang yang mengalami pendangkalan menyebabkan rute pelayaran tidak menentu.
Meskipun Sungai Singkawang terus mengalami pendangkalan,
berdasarkan RTRW
Kota Singkawang  Tahun  2022 –2042  Pelabuhan  Kuala akan dikembangkan menjadi pelabuhan pengumpul, yaitu  pelabuhan  yang  fungsi  pokoknya  melayani kegiatan  angkutan  laut  dalam  negeri,  alih  muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah,  dan  sebagai  tempat  asal  tujuan penumpang  dan/atau  barang,  serta  angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi  (Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  PM  50,  2021).    Menata  kembali suatu kawasan  melalui  perubahan  fisik,  fungsi,  dan intensitas  pemanfaatan  lahan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  nilai  tambah  sesuai  dengan  potensi kawasan  agar  dapat  berkontribusi  bagi  suatu  kota (D. Syarlianti, 2013).
Ditinjau  dari  perspektif  perencanaan  dan perancangan  kota,  upaya  penataan  kembali  juga biasa  dikenal  dengan  istilah redevelopment ,  yaitu penataan kembali suatu kawasan dengan melakukan  pembongkaran  terhadap  prasarana  dan sarana secara  keseluruhan  ataupun  sebagian  yang telah  dinyatakan  tidak  dapat  dipertahankan  (E. Yosep and T. Setiawan, 2020). Adanya peningkatan fungsi pelabuhan yang mulanya pelabuhan pangkalan  menjadi  pelabuhan  pengumpul,  maka perlu  dilakukannya  penataan  kembali  kawasan
Pelabuhan Kuala Kota Singkawang dengan melakukan  penyediaan  pada  wilayah  daratan berupa fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan (C. Boyke, 2019).

## METODE
Metode penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dikombinasikan  dengan  konsep  desain  kawasan. Adapun data-data sekunder dan primer dokumentasi, observasi lapangan dan studi literatur, khususnya  pada  variabel  analisis  serta  rencana struktur pemanfaatan lahan dan intensitas pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kota Singkawang Tahun 2022 –2042.
Data  yang  diperoleh  tersebut  diatas  kemudian direduksi sesuai dengan tahapan  penelitian. Diantaranya  menemukenali  fakta  secara  meluas, sehingga  data  yang  disajikan  khusus  berkaitan pada fokus penelitian. Kesimpulan yang diharapkan dapat  memberikan output zonasi  rencana  struktur pemanfaatan lahan dan rencana intensitas pemanfaatan lahan kawasan Pelabuhan Kuala Kota Singkawang.  Serta  desain  rencana  kawasan Pelabuhan Kuala Kota Singkawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penataan  kembali  pada  delineasi  penelitian adalah  sebagai  bentuk  upaya  untuk  meningkatkan fungsi  kawasan  yang  sebelumnya  hanya  berupa pelabuhan pangkalan menjadi pelabuhan pengumpul. Lokasi  pelabuhan  yang  berada  di antara  kegiatan  wisata,  maka  dari  itu  diperlukan penataan  kembali  pelabuhan  yang  juga  dapat mengembangkan  wisata  tepi  air  dengan  terlebih dahulu  melakukan  pembongkaran  sarana  dan prasarana  yang  tersedia.  Adapun  hasil  dan pembahasan  dibawah  ini  adalah  analisis  dan rencana  struktur  pemanfaatan  lahan  dan  intensitas pemanfaatan lahan. Serta desain rencana kawasan Pelabuhan Kuala Kota Singkawang.

## Struktur Pemanfaatan Lahan
Pengalokasian penggunaan lahan telah mengacu  sebagaimana  telah  dilakukan  analisis zoning  yang  tertulis  pada  tabel  1  ketentuan  umum peraturan  zonasi.  Rencana  penataan  alokasi penggunaan  lahan  makro  pada  delineasi  penelitian sebagai berikut:
a.  Mess Karyawan b.  Perumahan Warga c.  Perkantoran
d.  Ruang Terbuka Non Hijau
e.  Pelabuhan  (terminal  penumpang,  penampungan dan  pengelolaan  limbah,  bunker,  pemadam kebakaran,  gudang  untuk  bahan  berbahaya  dan B3, pemeliharaan  dan perbaikan  fasilitas pelabuhan, dan sarana bantu navigasi pelayaran).
f.  Ruang Terbuka Hijau
g.  Perdagangan dan Jasa

## h.  Kawasan Ekosistem Mangrove
Zona Sub Zona Kode KDB Max (%) KLB Max KDH Min (%) Keterangan Badan Air BA - Kegiatan yang diperbolehkan : • Kegiatan lalu lintas air dan penyediaan infrastruktur pendukung;

## Tabel 1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
(Sumber: Penulis, 2022)
Pada  zona  kawasan  perlindungan  setempat dengan  sub  zona  khususnya  pada  sempadan sungai  memiliki  ketentuan  berupa  GSS  (Garis Sempadan  Sungai),  yaitu  garis  maya  di  kiri  dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan  sungai  (Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  28,  2015). Penetapan  GSS  dimaksudkan  sebagai  upaya  agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan
pengendalian  atas  sumber  daya  yang  ada  pada sungai  tidak terganggu  oleh aktivitas  yang berkembang di sekitarnya.
Sempadan  sungai  meliputi  sungai  tidak bertanggul dan sungai  bertanggul. Garis sempadan sungai  tidak  bertanggul  di  dalam  kawasan perkotaan ditentukan sebagai berikut:
a.  Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan  palung  sungai  sepanjang  alur  sungai,
Zona Sub Zona Kode KDB Max (%) KLB Max KDH Min (%) Keterangan
• Penyediaan  jalur  pejalan  kaki  di  tepi  sungai, pembangunan  dan  pengembangan  jaringan, instalasi produksi air bersih; dan
• Kegiatan konservasi, kegiatan budi daya mangrove .
Kegiatan  yang  diperbolehkan  dengan  syarat dan/atau terbatas:
• Perbaikan  dan  pemeliharaan  kapal  atau docking kapal,  pembangunan  infrastuktur  perkotaan  dan utilitas,  kegiatan  kepelabuhanan,  pembangunan dermaga,  kegiatan  stasiun  pengisian  bahan bakar  umum  air,  dan  pembangunan  sarana keamanan; dan
• Kegiatan  pendukung  pariwisata  dan  penyediaan sarana prasarana pendukung.

## Prasarana dan sarana minimal
Meliputi  jalan  inspeksi,  jalur  evakuasi  bencana, sarana  dan  prasarana  pengumpul  atau  penangkap sampah,  rambu,  dan  fasilitas  pelengkap  prasarana sumber daya air. Perlindungan Kawasan Setempat Sempadan Sungai SS 10 0,1 70 Kegiatan yang diperbolehkan: • Pembangunan  prasarana  sumber  daya  air,  lalu lintas  air  dan  fasilitas  pendukung,  penyediaan gardu  listrik  dan  jaringannya,  pembangunan infrastuktur  telekomunikasi,  RTH,  jalur  pejalan kaki, jaringan dan instalasi air bersih.
Kegiatan  yang  diperbolehkan  dengan  syarat dan/atau terbatas:
• Kegiatan  pembangunan  pengolahan  limbah  dan bahan pencemar lainnya, pengembangan jaringan pipa gas, pembangunan jalan; dan
• Kegiatan  pendukung  pariwisata  dan  penyediaan sarana prasarana pendukung.

## Prasarana dan sarana minimal
Meliputi  jalan  inspeksi  dan  jembatan,  rambu,  papan informasi  dan  larangan,  serta  fasilitas  evakuasi bencana  (lokasi  evakuasi,  sistem  peringatan  dini, jalur evakuasi, dan rambu). Kawasan Transportasi Areal Pengembangan Pelabuhan TR 60 2,4 20

## Kegiatan yang diperbolehkan:
Kantor  pelayanan  transportasi,  dermaga,  RTH, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
Kegiatan  yang  diperbolehkan  dengan  syarat dan/atau terbatas:
Perdagangan  dan  jasa,  kegiatan  sektor  informal, pembangunan  rumah  dinas  atau  mess  karyawan, kegiatan pergudangan, dan pariwisata.
Prasarana dan sarana minimal
Meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan  pelayanan  transportasi,  termasuk  ruang parkir,  akses  jalan,  lampu  penerangan,  rambu, fasilitas  intermoda,  tempat  pembuangan  sampah, serta infrastruktur perkotaan lainnya.
dalam  hal  kedalaman  sungai  kurang  dari  atau sama dengan 3 meter;
b.  Paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan  palung  sungai  sepanjang  alur  sungai, dalam  hal  kedalaman  sungai  lebih  dari  3  meter sampai dengan 20 meter; dan
c.  Paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan  palung  sungai  sepanjang  alur  sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter.
Sedangkan  garis  sempadan  sungai  bertanggul di  kawasan  perkotaan  ditentukan  paling  sedikit berjarak  3  meter  dari  tepi  luar  kaki  tanggul sepanjang  alur  sungai.  Oleh  karena  delineasi penelitian  berada  di  dalam  kawasan  perkotaan dengan kedalaman sungai 3 meter dan dipengaruhi oleh  pasang  surut  air  laut,  maka  sempadan  sungai paling sedikit berjarak 10 meter.
Mengacu pada RTRW Kota Singkawang Tahun 2022 –2042, terdapat program pengendalian perkembangan  bagian  kawasan  PPK  berbasis mitigasi  bencana  dengan  membangun  bangunan pengendali  banjir  di  antaranya  di  Kelurahan  Kuala. Maka  dari  itu,  untuk  garis  sempadan  sungai  akan mengacu pada kriteria dengan sungai bertanggul di kawasan  perkotaan,  yaitu  ditentukan  paling  sedikit berjarak  3  meter  dari  tepi  luar  kaki  tanggul sepanjang  alur  sungai.  Penggunaan  lahan  secara visual dapat dilihat pada gambar 1.
Secara  keseluruhan  ketentuan  dan  kegiatan pemanfaatan  lahan  (tabel  2)  berupa  klasifikasi mengenai  kegiatan  yang  diperbolehkan,  kegiatan diperbolehkan  dengan  syarat  dan/atau  terbatas, serta kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu: 1.  Zona Badan Air (BA)
a.  Pemanfaatan  diperbolehkan  (I)  untuk  di  zona badan air, sempadan sungai, ekosistem mangrove, dan jalur hijau.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di  zona transportasi dan pariwisata.
-  Zona  transportasi  terbatas  untuk  kegiatan perbaikan  dan  pemeliharaan  kapal  atau  docking kapal, kegiatan kepelabuhanan, dan pembangunan dermaga.
-  Zona  pariwisata  terbatas  untuk  penyediaan prasarana dan sarana pendukung
c.  Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk di  zona  taman  kelurahan,  taman  RW,  rumah kepadatan  rendah,  rumah  kepadatan  sangat rendah, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan ruang terbuka non hijau.
2.  Zona Sempadan Sungai (SS)
a.  Pemanfaatan  diperbolehkan  (I)  untuk  di  zona badan air, sempadan sungai, ekosistem mangrove, dan jalur hijau.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di  zona taman RW, zona transportasi, dan pariwisata.
-  Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
-  KDB Max 10%, KLB Max 0,1 dan KDH Min 70%.
-  Zona  pariwisata  terbatas  untuk  penyediaan prasarana dan sarana pendukung.
c.  Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk di  zona  taman  kelurahan,  rumah  kepadatan rendah,  rumah  kepadatan  sangat  rendah, perdagangan  dan  jasa,  perkantoran,  dan  ruang terbuka non hijau.
3.  Zona Ekosistem Mangrove (EM)
a.  Pemanfaatan  diperbolehkan  (I)  untuk  di  zona badan air, sempadan sungai, ekosistem mangrove, dan jalur hijau.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di  zona pariwisata.
-  Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
-  KDB Max 10%, KLB Max 0,1 dan KDH Min 90%.
-  Zona pariwisata terbatas untuk fasilitas penunjang.
c.  Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk di zona taman kelurahan, taman RW, transportasi,  rumah  kepadatan  rendah,  rumah kepadatan  sangat  rendah,  perdagangan  dan jasa, perkantoran, dan ruang terbuka non hijau.
4.  Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
A.  Taman Kelurahan (RTH-4)
a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona taman kelurahan dan pariwisata.
b.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk  di  zona  badan  air,  sempadan  sungai, ekosistem mangrove, taman RW, transportasi, rumah kepadatan rendah, rumah kepadatan  sangat  rendah,  perdagangan  dan jasa,  perkantoran,  dan  ruang  terbuka  non hijau.
B.  Taman RW (RTH-6)
a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona sempadan sungai, taman RW, dan pariwisata.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di zona  transportasi,  perdagangan  dan  jasa, dan ruang terbuka non hijau.
-  Tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.
-  KDB  Max  10%,  KLB  Max  01,  dan  KDH  Min 90%.
c.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk di zona badan air, ekosistem mangrove,  taman  RW,  transportasi,  rumah kepadatan  rendah,  taman  kelurahan,  jalur hijau,  rumah  kepadatan  sangat  rendah,  dan perkantoran.
C.  Jalur Hijau (RTH-8)
a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona sempadan  sungai,  ekosistem  mangrove, taman  kelurahan,  taman  RW,  jalur  hijau, transportasi, rumah kepadatan rendah, rumah kepadatan  sangat  rendah,  perdagangan  dan jasa,  perkantoran,  ruang  terbuka  non  hijau, dan pariwisata.
b.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk di zona badan air.
5.  Zona Kawasan Transportasi (TR)
a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona jalur hijau dan transportasi.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di zona  badan  air,  sempadan  sungai,  taman RW,  rumah  kepadatan  sangat  rendah,  ruang terbuka non hijau, dan pariwisata.
-  Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
-  KDB  Max  60%,  KLB  Max  2,4,  dan  KDH  Min 20%.
-  Zona  rumah  kepadatan  sangat  rendah terbatas  untuk  pembangunan  rumah  dinas atau mess karyawan.
-  Zona  ruang  terbuka  non  hijau  terbatas  untuk ruang parkir.
c.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk  di  zona  ekosistem  mangrove,  taman kelurahan, rumah kepadatan rendah, perdagangan dan jasa, dan perkantoran.
6.  Zona Perumahan (R)
A.  Rumah Kepadatan Rendah (R-4)
a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona jalur  hijau,  rumah  kepadatan  rendah,  dan ruang terbuka non hijau.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di zona transportasi.
-  Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
-  KDB  Max  80%,  KLB  Max  4,0,  dan  KDH  Min 10%.
c.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk  di  zona  badan  air,  sempadan  sungai, ekosistem mangrove, taman kelurahan, taman RW, rumah kepadatan sangat rendah, perdagangan  dan  jasa,  perkantoran,  dan pariwisata.
B.  Rumah Kepadatan Sangat Rendah (R-5) a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona jalur  hijau,  rumah  kepadatan  rendah,  rumah kepadatan sangat rendah, dan ruang terbuka non hijau.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di zona transportasi.
-  Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
-  KDB  Max  80%,  KLB  Max  4,0,  dan  KDH  Min 10%.
c.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk  di  zona  badan  air,  sempadan  sungai, ekosistem mangrove, taman kelurahan, taman RW, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pariwisata.
7.  Zona Perdagangan dan Jasa (K-3)
a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona perdagangan  dan  jasa,  dan  ruang  terbuka non hijau.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di zona taman kelurahan, taman RW, transportasi, dan pariwisata.
-  Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
-  KDB  Max  60%,  KLB  Max  2,4,  dan  KDH  Min 25%.
-  Zona taman kelurahan terbatas untuk hiburan dan rekreasi.
-  Zona  transportasi  terbatas  untuk  bongkar muat barang.
-  Zona  ruang  terbuka  non  hijau  terbatas  untuk penyediaan area parkir.
c.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk  di  zona  badan  air,  sempadan  sungai, ekosistem  mangrove,  jalur  hijau,  rumah kepadatan  rendah,  rumah  kepadatan  sangat rendah, dan perkantoran.
8.  Zona Perkantoran (KT)
a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona perkantoran dan ruang terbuka non hijau.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di zona transportasi.
-  Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
-  KDB  Max  60%,  KLB  Max  2,4,  dan  KDH  Min 25%.
-  Zona  transportasi  terbatas  untuk  kegiatan perkantoran  pemerintahan  baik  nasional, maupun  kota,  dan  perkantoran  swasta  yang berkaitan dengan kepelabuhanan.
c.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk  di  zona  badan  air,  sempadan  sungai, ekosistem mangrove, taman kelurahan, taman  RW,  jalur  hijau,  rumah  kepadatan rendah,  rumah  kepadatan  sangat  rendah, perdagangan dan jasa, dan pariwisata.
9.  Zona Peruntukan Lainnya (PL)
A.  Ruang Terbuka Non Hijau (PL-3)
a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona jalur  hijau,  rumah  kepadatan  rendah,  rumah kepadatan  sangat  rendah,  perdagangan  dan jasa,  perkantoran,  ruang  terbuka  non  hijau, dan pariwisata.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di zona taman RW dan transportasi.
-  Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
-  Terbatas untuk penyediaan ruang parkir.
c.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk  di  zona  badan  air,  sempadan  sungai, ekosistem mangrove, dan taman kelurahan.
B.  Pariwisata (PL-13)
a.  Pemanfaatan diperbolehkan (I) untuk di zona taman  kelurahan,  taman  RW,  ruang  terbuka non hijau, dam pariwisata.
b.  Pemanfaatan  secara  terbatas  (T)  untuk  di zona badan air, sempadan sungai, ekosistem mangrove,  transportasi,  dan  perdagangan dan jasa.
-  Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
-  KDB  Max  60%,  KLB  Max  2,4,  dan  KDH  Min 30%.
-  Zona taman kelurahan terbatas untuk pengembangan daya tarik wisata.
-  Zona  ekosistem  mangrove  terbatas  untuk kegiatan  penelitian  dan  pendidikan  untuk menunjang kawasan pariwisata.
-  Zona  taman  RW  terbatas  untuk  kegiatan penunjang pariwisata di pelabuhan.
c.  Pemanfaatan  yang  tidak  diperbolehkan  (X) untuk  di  zona  jalur  hijau,  rumah  kepadatan rendah, rumah kepadatan sangat rendah, dan perkantoran.

## Tabel 2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
(Sumber: Penulis, 2022)
Rencana penataan lokasi lahan makro mengacu  pada Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  2021 Penyelenggaraan  Pelabuhan  Laut,  yaitu  berkenaan dengan  dokumen  Rencana  Induk  Pelabuhan sebagai pedoman dalam  hal pembangunan, pengoperasian,  dan  pengembangan  pelabuhan (tabel  3).  Analisis  kebutuhan  ruang  (makro)  dalam penggunaan  lahan  pada  tabel  3  diharapkan  agar kawasan  perencanaan  dalam  pengembangannya lebih  terarah.  Mengingat  posisi  pelabuhan  yang diapit oleh dua kawasan pariwisata, yaitu Waterfront Kuala  dan  Taman  Wisata  Mangrove  Kuala,  maka perlu  penyediaan  lahan  khususnya  kegiatan  daya tarik  wisata,  sekaligus  sebagai  penunjang  kegiatan pelabuhan.

## Tabel 3. Analisis Kebutuhan Ruang (Makro)
Jenis Fasilitas Kebutuhan Ruang Keterangan Ada Tidak Ada Fasilitas pokok wilayah daratan
Dermaga
Gudang lini 1 lapangan penumpukan
Terminal (penumpang, peti kemas, curah cair, curah kering, ro-ro, car , serbaguna, dan dryport )
Jenis Fasilitas Kebutuhan Ruang
Keterangan Ada Tidak Ada penampungan dan pengelolaan limbah bunker Pemadam kebakaran Gudang untuk bahan/ barang berbahaya dan beracun (B3) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan Sarana bantu navigasi pelayaran
Fasilitas penunjang wilayah daratan kawasan perkantoran pariwisata dan perhotelan
Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi Jaringan jalan Jaringan air limbah, drainase, dan sampah Areal pengembangan pelabuhan Tempat tunggu kendaraan kawasan perdagangan kawasan industri fasilitas umum
(Sumber: Penulis, 2020)
Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kawasan Budidaya BA SS EM RTH-4 RTH-6 RTH-8 TR R-4 R-5 K-3 KT PL-3 PL-13 Zona Badan Air Badan Air I I I X X
I T X X X X X T Zona Sempadan Sungai Sempadan Sungai I I I X T
I T X X X X X T Zona Ekosistem Mangrove Kawasan Ekosistem Mangrove I I I X X I T X X
X X X T Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan X X X I X X X X X
X X X I Taman RW X I X X I X T X X T X T I Jalur Hijau X I I I I I I
I I I I I I Zona Kawasan Transportasi Pelabuhan T T X X T I I X X X X T T Zona Perumahan Rumah Kepadatan Rendah X X X X X I T I X X X I X Rumah Kepadatan Sangat Rendah X X X X X I T I I X X I X Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP X X X T T X T X X I X I T Zona Perkantoran Perkantoran X X X X X X T X X X I I X Zona Peruntukan Lainnya Ruang Terbuka Non Hijau X X X X T
I
T I I
I I I I Pariwisata T T T I I X T X X T X I I
Gambar 1. Peta Rencana Pemanfaatan Lahan (Sumber: Penulis, 2022)
Pemanfaatan  lahan  mikro  ditetapkan  pada skala  keruangan  lebih  rinci.  Rencana  peruntukan lahan mikro dihasilkan dari analisis land use melihat dari  kebutuhan  ruang  terkait  fasilitas  pokok  dan penunjang  wilayah  daratan  pelabuhan.  Selain mengacu  pada  pedoman,  pada  perencanaan  lahan mikro  juga  mempertimbangkan  kondisi  eksisting saat  ini,  mengingat  delineasi  penelitian  bukan merupakan  lahan  kosong  sepenuhnya.  Rencana penggunaan lahan mikro dapat dilihat pada tabel 4.

## Tabel 4. Rencana Penggunaan Lahan Mikro
Penggunaan Lahan Keterangan Gambar Mess Karyawan Tempat tinggal atau hunian yang diperuntukan untuk karyawan instansi pemerintah ataupun badan usaha pelabuhan. Perumahan Warga Bangunan untuk tempat tinggal. Penggunaan Lahan Keterangan Gambar Perkantoran Tempat mengurus suatu kerjaan, berupa instansi pemerintah
ataupun badan usaha. Ruang Terbuka Non Hijau Parkir Tempat pemberhentian sementara kendaraan untuk
sementara waktu. Berlokasi
di pelabuhan dan kawasan taman
kelurahan bergabung dengan kawasan perdagangan
dan jasa. Pelabuhan Pos Penjagaan Bangunan menjaga keamanan dan ketertiban pada suatu lingkungan Gudang Tempat menyimpan barang Lapangan Penumpukan Tempat menyimpan barang tanpa perlu perlindungan Terminal Penumpang Tempat menunggu dan naik turun penumpang

## Kawasan Ekosistem Mangrove
Hutan Mangrove Hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di muara sungai yang tergenang saat pasang dan bebas dari genangan saat surut
Penggunaan Lahan Keterangan Gambar Kawasan Pariwisata Waterfront Tempat wisata Perdagangan dan Jasa Kuliner Tempat makan dengan perhitungan pembayaran dengan menu utama olahan seafood terutama ikan. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kelurahan Kuala adalah bermata pencaharian sebagai nelayan Penginapan Tempat menginap wisatawan dengan mengoptimalkan fungsi kawasan agar bisa menjadi daya tarik pelabuhan sekaligus kegiatan penunjang pelabuhan. Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan Tempat pusat kegiatan masyarakat mendapat kebahagiaan dengan rekreasi di dalamnya, serta pentas musik untuk musisi kota. (Sumber: Penulis, 2022) Penggunaan Lahan Keterangan Gambar Taman RW Estetika kawasan pelabuhan sekaligus sebagai
landmark kawasan.

## Intensitas Pemanfaatan Lahan
Intensitas  pemanfaatan  lahan  dalam  delineasi penelitian  untuk  KDB  (Koefisien  Dasar  Bangunan), KLB  (Koefisien  Lantai  Bangunan),  dan  KDH (Koefisien  Dasar  Hijau)  mengacu  pada  ketentuan umum  peraturan  zonasi  yang  dapat  dilihat  pada tabel 4.10, yaitu KDB maksimal 60%, KLB maksimal 2,4  dan  KDH  minimal  20%.  Berikut  rumus perhitungannya:
A. Luas dasar  bangunan maksimal yang boleh dibangun
= luas wilayah perencanaan x KDB
= 153.858 x 60%
= 92.315 m2
B. Luas maksimal keseluruhan lantai bangunan yang boleh dibangun = luas wilayah perencanaan x KLB = 153.858 x 2,4 = 221.555 m2 C. Luas minimal daerah hijau = luas wilayah perencanaan x KDH = 153.858 x 20% = 30.772 m2 D. Jumlah maksimal lantai yang boleh dibangun
=  (Luas maksimal keseluruhan lantai bangunan yang  boleh  dibangun)/(Luas  dasar  bangunan maksimal yang boleh dibangun)
=  221.555/92.315
= 2,4 ≈ 2 lantai
Berdasarkan hitungan tersebut, dapat diketahui jika  luas  dasar  bangunan  yang  boleh  dibangun maksimal seluas 92.315 m2 dengan maksimal lantai bangunan  adalah  2  lantai.  Intensitas  pemanfaatan ruang  dapat  dilihat  pada  tabel  5  sesuai  dengan rencana alokasi penggunaan lahan makro.
Tabel 5. Intensitas Pemanfaatan Ruang Penggunaan Lahan Luas Lahan Luas lahan terbangun (m 2 ) Ha m 2 Kawasan Ekosistem Mangrove 2,68 26.882,77 -
Penggunaan Lahan Luas Lahan Luas lahan terbangun (m 2 ) Ha m 2 Pariwisata 0,24 2.410,8 425 Perdagangan dan Jasa 0,53 5.333,58 525 Ruang Terbuka Non Hijau 0,82 8.227,3 950 Taman Kelurahan 0,90 9.086,12 - Taman RW 0,19 1.928,11 - Pelabuhan 6.53 65.327,36 - Perkantoran 1,06 10.697,35 1.500 Rumah Kepadatan Sangat Rendah 1,13 11.346,36 1.950 Rumah Kepadatan Rendah 1,25 12.568,83 3.465 Total 8.815 (Sumber: Penulis, 2022)
Rencana  luas  lahan  terbangun  pada  delineasi penelitian  adalah  sebesar  8.815  m2,  yang  berarti tidak  melebihi  luas  dasar  bangunan  yang  boleh dibangun,  yaitu  maksimal  seluas  92.315  m2. Adapun pengalokasian penggunaan lahan terbangun  untuk  kegiatan  perdagangan  dan  jasa, ruang  terbuka  non  hijau,  perkantoran,  rumah kepadatan  sangat  rendah,  dan  rumah  kepadatan rendah adalah sebagai berikut:
A. Pariwisata ,  pembangunan  gazebo  sebanyak  17 unit  dengan  luas  masing-masing  unit  adalah  25 m2.  Desain  3D  kawasan  dapat  dilihat  pada gambar 4.26.
B. Perdagangan  dan  jasa ,  pembangunan  hotel bintang  1  mengacu  pada  Keputusan  Direktorat Jenderal  Pariwisata  tahun  1988,  yaitu  hotel bintang  satu  dengan  jumlah  minimum  15  kamar standar,  luas  minimum  20  m2,  dilengkapi fasilitas  restoran.  Desain  3D  kawasan  dapat dilihat pada gambar 4.27.
C. Ruang  terbuka  hijau ,  terdiri  dari  dua  taman, yaitu  taman  kelurahan  dan  taman  rw  yang terdapat  di  dalam  pelabuhan.  Kebutuhan  lahan mengacu  pada  Permen  PU  No.05/PRT/M/2008 tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  RTH  di Kawasan Perkotaan.
• Taman  kelurahan,  luas  taman  minimal  0,30 m2  per  penduduk  kelurahan,  dengan  luas minimal taman 9.000 m2.
• Taman RW, luas taman minimal 0,50 m2 per penduduk  dengan  luas  minimal  taman  1.250
m2.
D. Perkantoran ,  pembangunan  3  kantor  yang mengacu  pada  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor 22  Tahun  2018  tentang  Pembangunan  Gedung Negara,  yaitu  bangunan  gedung  kantor  dan bangunan  gedung  negara  lainnya  dengan  luas sampai  dengan  500  m2.  Sedangkan  untuk standar  luas  bangunan  gedung  kantor  sebesar rata-rata  10  m2  per  personel.  Jumlah  personel dihitung  berdasarkan  struktur  organisasi  yang telah  mendapat  persetujuan  menteri  yang
melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pendayagunaan  aparatur  negara  dan  reformasi birokrasi.
• Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan Cukai tipe Madya Pabean C, dengan struktur organisasi terdiri dari subbagian umum, seksi penindakan
dan penyidikan,
seksi perbendaharaan, seksi pelayanna kepabeanan  dan  cukai  dan  dukungan  teknis, seksi  kepatuhan  internal  dan  penyuluhan, serta kelompok jabatan fungsional.
• Kantor PT. Pelindo
• Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  Kelas  IV  Wilayah  Kerja  Kota Singkawang,  dengan  struktur  organisasi terdiri dari petugas tata usaha, petugas status hukum dan sertifikasi kapal, petugas keselamatan berlayar, penjagaan  dan patroli, petugas  lalu  lintas  dan  angkutan  laut  dan usaha kepelabuhanan, serta kelompok jabatan fungsional.
E. Rumah
kepadatan sangat rendah , pembangunan  untuk  rumah  dinas  mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018  tentang  Pembangunan  Gedung  Negara, yaitu  standar  tipe  dan  luas  rumah  negara  bagi pejabat dan pegawai negeri.
• Tipe  A  berjumlah  3  rumah  dengan  luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 600 m2.
• Tipe  B  berjumlah  10  rumah  dengan  luas bangunan 120 m2 dan luas tanah 350 m2.
• Rumah  kepadatan  rendah,  pembangunan dan penataan terhadap 42 rumah warga yang mengacu pada
Keputusan Menteri
Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  Nomor 403/KPTS/M/2002  tentang  Pedoman  Teknis Pembangunan  Rumah  Sederhana  Sehat. Kebutuhan  minimal  per  jiwa  adalah  9  m2, dengan  asumsi  satu  rumah  berisi  5  orang dengan  demikian  luas  tiap  persilnya  adalah 45 m2, dan luas kebutuhan lahan ideal efektif adalah 72 – 90 m2.
Gambar 2. Peta Rencana Pemanfaatan Lahan (Sumber: Penulis, 2022)

## Gambar 3. Peta Rencana Pemanfaatan Lahan (Sumber: Penulis, 2022)
Desain  kawasan  Pelabuhan  Kuala  Kota Singkawang  berkonsep  Membangun  Pelabuhan yang Keberanjutan dan Mendukung Industri Pariwisata (Gambar 2 dan 3). Esensi pembangunan Pelabuhan  berkelanjutan  harus  mengedepankan aspek  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  keseimbangan lingkungan. Dengan tetap mempertahankan ekosistem  mangrove.  Dengan  demikian  mangrove dapat  pula  mendukung  industri  pariwisata  di kawasan pelabuhan tersebut.

## PENUTUP
Zonasi  rencana  kawasan  Pelabuhan  Kuala Kota
Singkawang
dikembangankan
tetap mempertahankan konsep berkelanjutan dan berawasan lingkungan. Pentaan kembali pelabuhan tidak boleh merusak ekosistem mangrove dan tetap menyediakan  ruang  terbuka  hijau.  Pembangunan sarana  Pelabuhan  harus  pula  memperhatikan kondisi sungai
yang
telah
mengalami pendangkalan, serta infrastruktur jalan agar memudahkan  akses  kendaraan  berat.  Begitu  pula konsep  Pelabuhan  dengan  mendukung  industri pariwisata. Selain itu, permukiman di dalam maupun di  luar  kawasan  Pelabuhan  dapat  menjadi  basis pemberdayaan komunitas dalam pembangunannya.
Penelitian  ini  terbatas  pada  luas  wilayah perencanaan 53 Ha, oleh karena sebuah Pelabuhan perlu  melibatkan  stakeholder  dari  berbagai  disiplin ilmu.  Maka  kedepannya  diperlukan  kajian  dampak lingkungan  dan  perhitungan  kebutuhan  fasilitas pokok  pembangunan  Pelabuhan.  Serta  kajian tentang kesiapan Kelurahan Kuala sebagai Pelabuhan pengumpul terhadap kerentanan pendangkalan sungai.

## DAFTAR PUSTAKA
C. Boyke, “Perencanaan Pelabuhan Dan Terminal,” no. February, 2019.
Dinas  Perhubungan  Kalimantan  Barat,  “Data Pelabuhan  Kalimantan  Barat,”  Pontianak,
2021.
D.  Syarlianti,  “Prinsip  Perancangan  Berdasarkan Persepsi  dan  Preferensi  Stakeholder  dalam
Peremajaan  Kawasan  Cinde  Palembang,”  pp.
1 –30. 2013. E.  Yosep  and  T.  Setiawan,  “Redevelopment  Pasar Kembang Cikini Dengan Konsep Open
Architecture  Sebagai  Ruang  Ketiga  Daerah Cikini,  Menteng,”  J.  Sains,  Teknol.  Urban,
Perancangan, Arsit.,  vol.  2,  no.  1, p. 73,  2020, doi:  10.24912/stupa.v2i1.6856.Y.  A.  Lubis, “Studi  Tentang  Aktivitas  Ekonomi  Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan,” J. Ilmu Pemerintah.
dan  Sos.  Polit.,  vol.  2,  no.  2,  pp.  133 –140, 2014, [Online]. Available: http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor  28  Tahun  2015  tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau. Jakarta: Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  1991  tentang Sungai  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1991  Nomor  44,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445), 2015. Pitono,  “Statistik  Bongkar  Muat  Barang,  Kunjungan Kapal dan Penumpang di Pelabuhan
Kalimantan  Barat  2015,”  Pontianak:  Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2015.