INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9484-9492 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Muluk Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018)
Sitta Saraya
Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri Email : sittalaw@gmail.com, sitta@uniss.ac.id

## Abstrak
Kemajuan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  tidak  hanya  membawa  pengaruh  positif  saja  bagi Indonesia namun juga membawa dampak negatif, karena hal ini juga berpengaruh terhadap sumber daya  manusia  yang  makin  canggihnya  teknologi  serta  pemikiran  manusia  yang  juga  turut berpengaruh  sehingga  memunculkan  berbagai  modus  operandi  dalam  melakukan  tindak  pidana. Amanat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian membawa sebuah harapan bagi Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat yang sudah saatnya juga maju dan berkembang  seperti  kawasan  perkotaan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  87 menerangkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUM Desa, hal ini tentu saja memberikan angin segar bagi Masyarakat khususnya Desa untuk bisa maju dan mengembangkan  potensi  unggulan  dan  menikmati  pemerataan  pembangunan  di  semua  sektor. Namun  sangat  disayangkan  apabila  dalam  pengelolaan  BUMDesa  terdapat  oknum  yang menyalahgunakan kewenangannya melakukan Tindak Pidana Korupsi dana BUMDesa. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  bahan  kajian  berupa  Putusan  dan  juga  buku hukum  serta  artikel  yang  berkaitan  dengan  Tindak  Pidana  Korupsi  BUMDesa.  Dalam  artikel  ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2477  K/Pid.Sus/2018.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  tinjauan  yuridis  dari  penerapan  hukum  pidana  formil  dan  hukum  pidana  materiilnya terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di wilayah Jawa Barat, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut di tingkat kasasi.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tipikor, BUMDesa

## Abstract
Advances in technology and science not only have a positive influence on Indonesia but also have a negative  impact,  because  this  also  affects  human  resources  whose  technology  is  increasingly sophisticated  and  human  thinking  is  also  influential,  giving  rise  to  various  modus  operandi  in committing crimes. The mandate in the Village Law Number 6 of 2014 concerning Villages which then brings hope to the Village Government and Community Members that it is time to also progress and develop like urban  areas.  In Law  Number 6  of  2014  Article  87  explains  that Villages  can  establish Village-Owned Enterprises or commonly called BUM Desa, this of course provides fresh air for the Community,  especially  Villages  to  be  able  to  progress  and  develop  superior  potential  and  enjoy equitable  development  in  all  sectors  .  However,  it  is  very  unfortunate  if  in  the  management  of BUMDesa  there  are  individuals  who  abuse  their  authority  to  commit  corruption  crimes  against BUMDesa funds. This study uses a normative juridical approach with study material in the form of decisions and also law books and articles related to BUMDesa Corruption Crimes. This article discusses the  Juridical  Review  of  Corruption  Crimes  in  Village-Owned  Enterprises  (Study  of  Supreme  Court Decision Number 2477 K/Pid.Sus/2018. The purpose of this research is to find out the juridical review of the application of formal criminal law and its material criminal law to decisions The Supreme Court was submitted by the Public Prosecutor in the West Java region, and to find out the basis for the judge's considerations in deciding the case at the cassation level.
Keywords: Juridical Review, Corruption, BUMDesa

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam alinea IV untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual  berdasarkan  Pancasila,  serta  bahwa  hakekat  Pembangunan  Nasional  adalah Pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya. Berkaitan dengan Pembangunan tentunya guna memajukan kesejahteraan umum yang dalam hal ini tidak hanya berpusat di Kota besar saja namun juga di lingkungan Desa. Pembangunan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapau skala nasional, maka pemerintah harus dapat menggali, mengelola dan membina masyarakat untuk mencapai potensi di setiap daerah. Secara yuridis bahwa peraturan di daerah tentang BUMDesa berdasarkan pda Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat  (1) “ Desa dapat  mendirikan  badan  usaha  milik  desa  ses uai  dengan  kebutuhan  potensi  desa”. Rumusan yang sama diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah
tangga  sendiri  juga  memiliki  wewenang  dan  kekuasaan  sebagai  pelimpahan  secara bertahap  dari  Pemerintahan  diatasnya  yakni  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat. Demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  bantuan  keuangan  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  Provinsi  dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dalam Pemerintahan Desa saat ini yang diberikan otonomi sangat berpotensi terjadinya tindak kejahatan, tidak hanya pada dana desa saja namun dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi lahan untuk seorang oknum melakukan penyelewengan anggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
BUM  Desa  dengan  adanya  regulasi  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangi Presiden Joko Widodo  pada  2  Februari  2021,  bahwa  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  asset,  mengembangkan investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa  pelayanan,  dan/atau  menyediakan  jenis usaha  lainnya  untuk  sebasar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Eksistensi  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  yang  merupakan  salah  satu  lembaga  perekonomian masyarakat desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa, dalam praktiknya banyak oknum yang melakukan tindak  pidana  korupsi  dana  BUM  Desa,  hal  ini  tentu  saja  sangat  merugikan  negara, masyarakat dan desa. Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BUM Desa maka dengan adanya unsur jabatan atau kedudukan dalam delik tersebut merupakan sesuatu yang melekat bisa pada orang sebagai manusia (natural person) dalam hal ini pemegang kewenangan terhadap BUM Desa. Dalam artikel ini penulis tertarik membahas mengenai tinjauan yuridis tindak pidana korupsi badan usaha milik desa dengan studi putusan Studi Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,permasalahan  yang  diangkat  penulis  tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi BUMDesa pada putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2477  K/Pid.Sus/2018  dan  Bagaimanakah  dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan  putusan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018 . Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana korupsi

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau kepustakaan, mengingat masalah yang diteliti adalah menyangkut bahan hukum seperti peraturan  perundang-undangan  dan  literature  hukum,  metode  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif, analisis normatif karena  menggunakan  referensi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif digunakan guna memperoleh  data  deskriptif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  korupsi  BUMDesa  pada  putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018
Tindak pidana merupakan terjemahan strafbaarfeit yang diperkenalkan oleh pihak Pemerintah cq Departemen Kehakiman. Dalam WvS Belanda dan WvS Hindia-Belanda tidak terdapat penjelasan yang resmi mengenai apa yang dimaksud strafbaarfeit. Di Indonesia digunakan istilah resmi Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Prof  Moeljatno  menggunakan  istilah  perbuatan  dengan  rumusan  strafbaar  feit  yaitu perbuatan yang dialarang oleh suatu aturan hukum larangan yang memiliki sanksi berupa pidana  tertentu  bagi  siapa  saja  yang  melanggar  aturan  tersebut.  Tindak  pidana  bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta melanggar hak orang  lain  sehingga  bisa  dijatuhi  hukuman  atau  saksi  yang  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  telah  diatur  dalam  sebuah peraturan perundang-undangan sebelum tindak pidana terjadi.
Tindak  pidana  korupsi  bersifat  sistemis  dan  endemis,  sehingga  tidak  hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, namun juga melanggar hak-hak ekonomi  dan  sosial  masyarakat  luas.  Dalam  tataran  ilmu  pengetahuan  hukum  pidana, konsep perbuatan melawan hukum merupakan padanan dari kata wederrechtelijke, yang sedikit  berbeda  dengan  perbuatan  melan  hukum  dalam  ranah  keperdataam (onrechtmatigedaad, wanprestasi), maupun dalam hukum administrasi (detournement de
povoir). Dalam penelitian ini menggunakan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018  terdakwa  atas  nama  Umarudin  bin  Dahuri  (alm)  berada  dalam  tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November 2017  dengan alur terbitnya putusan sebagai berikut:
1. Perkara  Tindak  Pidana  yang  telah  diputus  oleh  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung Kelas 1A Khusus, tanggal 11 April 2018 Nomor : 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg dengan amar putusan yang berkaitan dengan sanksi pidana adalah sebagai berikut :
a. Terdakwa Umarudin bin Dahuri terbukti secara sah bersalah dan dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dengan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan 6 (enam) bulan ;
b. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 407.817.450,00 (Empat  ratus  tujuh  juta  delapan  ratus  tujuh  belas  ribu  empat  ratus  lima  puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka  harta  bendanya  disita  dan  dilelang  oleh  Jaksa  yntuk  menutup  uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda  yang  mencukupi  maka  dipidan  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun.
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Perkara  Tindak  Pidana  diputus  pada  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  Nomor: 11/TIPIKOR/2018/PT.BDG tanggal 3 Juli 2018 ;
3. Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  akta  permohonan  kasasi  nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 13 Juli 2018.
Dimana perkara tersebut diajukan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  dengan  dakwaan  Primair  dimana  perbuatan  terdakwa  diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Subsidair diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Adapun  analisis  penulis  terkait  tindak  pidana  korupsi,  dilihat  dari  segi  pidana formul dan materiilnya sebagai berikut:
a. Penerapan Hukum Pidana Formil
Penerapan hukum pidana formil dapat diartikan bahwa tata cara beracara dalam suatu penyelesaian perkara. Sebagaimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara didahulukan dari perkara lainnya  dan  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  kecuali ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  ini.  Terkait  perkara  tindak  pidana  korupsi tersebut  terjadi  di  Desa  Cimara,  Kecamatan  Cibeureum,  Kabupaten  Kuningan  dan diadili di Pengadilan Negeri Bandung, hal tersebut merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor:  191/KMA/SK/XII/2010  Tanggal  5  Januari  2011  tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam proses pengajuan kasasi tersebut dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  100/Pid.SUS- TPK/2017/PN.Bdg tertanggal 11 April 2018, sedangkan Terdakwa Umarudin bin Dahuri (alm) berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak 15 November 2017. Hal ini tentunya sesuai dengan amanat kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa apabila adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dana tau mengulangi tindak pidana.
b. Penerapan Hukum Pidana Materiil.
Tinjauan  yuridis  tindak  pidana  korupsi  badan  usaha  milik  desa  dengan  studi putusan Studi Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018, Majelis hakim menyatakan bahwa putusan  Judex  Facti  dalam  perkara  ini  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak. Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Judex  Facti  sudah  tepat  dan  benar  dalam  hal  memutuskan pidana  penjara  karena  telah  mempertimbangkan  keadaan  memberatkan  dan
meringankan  hukuman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  197  Ayat  (1)  Huruf  F KUHAP  juncto  Pasa;  8  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Undur-unsur Tindak Pidana dalam putusan ini sudah terepenuhi dalam Pasal 3, yaitu:
1. Unsur setiap Orang
Yang dimaksud setiap orang adalah menjunjuk pada orang dana tau setiap orang yang  melakukan  tindak  pidana  dan  yang  mampu  bertanggungjawab.  Terdakwa merupakan  Kepala  Desa  Cimara  sekaligus  melakukan  penyelewengan  anggaran BUM  Desa  Gagak  Wangi  Desa  Cimara,  Terdakwa  Umarudin  merupakan  subyek hukum  dengan  spesifikasi  khusus  yang  memangku  jabatan  atau  kedudukan terdakwa.  Sehingga  dalam  perkara  ini  tidak  terdapat  kesalahan  orang  (error  in person). Sehingga pertimbangan unsur setiap orang terpenuhi
2. Unsur  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  oranglain  atau  suatu korporasi.  Terdakwa  dari  awal  mengetahui  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya secara sadar untuk memperkaya diri sendiri dengan beberapa barang bukti kwitansi maupun  setoran  rekening  atau  pengambilan  dana  atas  nama  BUM  Desa  Gagak Wangi dan beberapa juga dilakukan atas nama Desa.
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau suatu jabatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan adalah serangkaian hal yang melekat pada ajabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambul suatu tindakan agar tugasnya berjalan dengan baik. Kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
4. Unsur  Yang  Dapat  Merugikan  Keuangan  Negara  atau  Perekonomian  Negara. Dalam  unsur  merugikan  keuangan  Negara  mengandung  arti  bahwa  untuk terjadinya suatu delik tidak perlu benar-benar terjadi kerugian Negara akan tetapi sudah  cukup  apabila  timbul  kemungkinanatau  potensi  untuk  menimbulkan kerugian  bagi  keuangan  Negara  yang  merupakan  kekayaan  Negara.  Dengan adanya bukti diantaranya adanya pertanggungjawaban ADD dan DD di tahun 2015 dan 2016 hal ini tentu saja berasal dan bersumber dari kekayaan Negara.
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018.
Terkait  dengan  studi  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  2477  K/Pid.Sus/2018  yang merupakan perkara tindak pidana korupsi BUMDesa dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Cimara, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan  periode  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2019,  dalam  melaksanakan pembangunan fisik di Desa Cimara ditangani langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa  melibatkan  Tim  Pelaksana  dan  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 407.817.450,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa  sebagai  prinsip  umum  dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  penentuan  berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan Judex Facti, selanjutnya Judex Facti tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
4. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan  pemidanaan  secara  edukatif,  preventif,  dan  represif.  Hal  ini  sejalan  dengan putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  11  November  1983  Nomor  797  K/Pid/1983  dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Register Nomor  57 K/Pid/1983;
Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa dalam hal menjatuhkan putusan Hakim di Tingkat Kasasi menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di hadapan persidangan dan oleh Perundang-Undangan  merupakan  hal  yang  harus  dimuat  dalam  putusan.  Hakim  dalam memutus  perkara  wajib  mempertimbangkan  dakwaan  penuntut  umum,  keterangan  saksi, jeterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dalam menjatuhkan putusan minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut Hakim memiliki keyakinan bahwa dengan adanya bukti tersebut Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal menjatuhkan putusan, seorang Hakimpun harus mempertimbangankan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Perihal Pertimbangan Non Yuridis yaitu terdapat pada klausula yang memberatkan maupun yang bisa saja meringankan Terdakwa seperti latar belakang  Terdakwa,  Kemampuan  bertanggung  jawab  serta  akibat  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan dari Terdakwa. Pertimbangan Yuridis Hakim telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap  terdakwa.  Namun  berdasarkan  pertimbangan  non  yuridis  menurut  penulis  hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan,  dimana  dalam  perundang-undangan  Pasal  3  undang-undang  No.31
tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  bagi  yang  melanggar  pasal  ini dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (tahun) dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Hakim  menjatuhkan putusan 1 (Satu) tahun 10  (sepuluh) bulan  dan  denda  sebesar  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  apabila  pidana  denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam  putusan  Kasasi  tersebut  diatas  yang  ditolak  Hakim,  hendaknya  Hakim  dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan selain perbuatan terdakwa  yang  dapat  merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparat  desa,  yaitu  dengan mempertimbangkan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  terdakwa  seperti  perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian Negara.

## SIMPULAN
Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa dengan studi putusan Studi  Putusan  Nomor  2477  K/Pid.Sus/2018.  ditinjau  dari  penerapan  hukum  pidana  materiil terhadap Terdakwa Umarudin Bin Dahuri (Alm) telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik.
Bahwa  dalam  hal  menjatuhkan  putusan  Hakim  di  Tingkat  Kasasi  menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
Dalam  memutuskan  perkara  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  hendaknya  Hakim  dengan menerapkan  hukum  pidana  formil  dan  materiilnya  hendaknya  dengan  menjatuhkan  pidana yang  lebih  berat,  mengingat  bahwa  tidak  hanya  kerugian  Negara  saja  yang  menjadi  point utamanya namun Masyarakat umum juga dirugikan setidaknya mampu memberikan efek jera bagi  Pelaku  dan  pembelajaran  bagi  masyarakat  pada  umumnya  sehingga  tidak  timbul  lagi pelaku lainnya;
Diperlukan sinergitas antara Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat yang diharapkan menjadi kontrol sosial dan pengawasan terhadap perilaku dari orang perseorangan maupun korporasi dan BUM Desa yang menggunakan anggaran dari Negara agar digunakan sebagaimana mestinya dan penuh kejujuran serta moral untuk perangi korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bammelen J.M. van, 1987. Hukum Pidana I : Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, trans, Hasnan .Bandung: Bina Cipta.
Hamzah Hatrik, 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Lialibity and Vicarious Liabity), Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Marbun Rocky. 2010. Cerdik Dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum. Jakarta: Visi Media.
Marpaung,Lden.  1991.  Unsur-Unsur  Perbuatan  Yang  Dapat  Dihukum  (Delik).  Jakarta:  Sianr
Grafika.
Mispansyah dan Amir Ilyas, 2016. Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan T=Yurisprudensi.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Prodjodikoro Wirjono. 2003 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Renggong,Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
Safriani Andi. 2013. Hukum Administrasi Negara. Makasar: Alauddin University Press.
Saraya  Sitta,  2021.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya
Undang-Undang Cipta Kerja, Dalam Book Chapter BUM Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru, Klaten: Lakeisha.
Simons D., Kitab Pembelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrerecht),
trans P.A.F.Lamintang (Bandung: CV Pionir Jaya).
Herman,  dkk.  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Kegiatan  Penyertaan  Modal  Badan  Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. Halu Oleo Legal Research Vol 5 Issue 1 April 2023.

## Hidayat Febi Imam,”PengaruhPengawasan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan
Fungsi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Des)  dalam  Mengingkatkan  Taraf  Ekonomu Kehoidupan  Masyarakat  Di  Desa  Hermanah  Kecamatan  CIdolog  Kabupaten  Ciamis, Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.5 No. 4 (2019)
Pangestu  Ayyub  Tabah.  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  DEsa)  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Di  Desa  Kedungrejo  Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo.  Administrasi Negara, Untag Surabaya.
Saraya  Sitta  dan  Yusrina  Handayani.  (2022).  "Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa." JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5(5): 1540- 1548.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018.