## PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Edi Gunawan
Dosen Tetap di Intitut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara
Abstract: This paper highlights the concept of  Islamic law in Indonesia that has grown with various social processes, but do not rule out the methods that are very concerned about the interests of  local (local culture of  Indonesian people). The concept of  Islamic legal reformation in Indonesia is mostly done through the results of  judges’ijtihad and scientific studies in al-ahwal al-Syakhsiyah and Islamic economics field. The factors that cause the occurrence of  legal reformation, as follow: the changing conditions, situation, place, and time, to fill the legal vacuum because the norms contained in the books of  fiqh is not set, while the public demand for new law problem is very urgent for apply, the influence of  economic globalization and science and technology.
Abstrak: Tulisan ini menyoroti mengenai konsep hukum Islam di Indonesia yang telah berkembang dengan berbagai proses sosial yang terjadi, namun tidak mengesampingkan metode-metode yang sangat memperhatikan kepentingan lokal (budaya lokal masyarakat Indonesia). Konsep pembaruan hukum Islam di Indonesia banyak dilakukan melalui hasil ijtihad para hakim dan kajian ilmiah dalam bidang al-ahwal al- Syakhsiyah dan ekonomi Islam. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum, antara lain: adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu,untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah baru sangat mendesak untuk diterapkan , pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK.

## Pendahuluan
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, makaHukum Islam merupakan salah satu hukum yang hidup (living law) dan bagian dari  tiga  sistem  hukum  (hukum  Islam,  hukum Barat dan hukum adat) yang ada di Indonesia. Nilai ataupun norma agama akan hadir bersamaan dengan hadirnya agama tersebut.
Pada  masa  awal  Islam  (masa  Rasulullah), pengejawantahan  hukum  dalam  ranah  aplikatif berdialektika dengan realitas sosial tidaklah mengalami kendala apapun. Hal ini karena umat pada  waktu  itu  bisa  langsung  menanyakannya kepada Rasulullah sebagai pemegang otoritas yang bisa menginterpretasikan wahyu Tuhan yang sakral itu. Namun setelah wafatnya beliau (Rasulullah), para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru dan lebih kompleks. Hal ini disebabkan disamping semakin bertambahnya orang yang memeluk Islam juga ekspansi wilayah yang terlampau luas sehingga terkumpul realitas sosial budaya masyarakat yang heterogen.
Demikian juga pada masa selanjutnya ( sepertimasa tabi’in dan masa tabi’ut  tabiin) . Pengambilan dasar hukum terhadap teks normatif yang  bersifat  sakral  tersebut  sebagai  konsideran tidak  lagi  bersifat  sederhana  jika  tidak  dibilang begitu kompleks. Dialektika antara teks dan konteks tersebut berujung pada keberagaman kesimpulan premis yang dilontarkan oleh para ahli hukum disetiap masa dan tempat yang berbeda. Realitas historis ini pada tahap selanjutnya menciptakan berbagai paham dari para ahli hukum yang mengkristal menjadi berbagai kelompok aliran yang dikenal dengan istilah mazhab.
Indonesia bukanlah berbentuk negara Islam, akan tetapi sebuah negara yang berbentuk negara kesatuan republik yang tidak memberi ruang secara penuhkepada umat Islam untuk mengejawantahkan dasar dan tata hukumnya kepada sumber-sumber hukum Islam secara menyeluruh. Demikian juga halnya pada umat penganut agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya. Akan tetapi, disisi  lain  secara  formal  legalistik  negara  juga tidak sepenuhnya menutup mata dan menghalangi
umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam. Sehingga disamping mempunyai landasan dogmatis pada  tataran  teologis,  keberadaan  hukum  Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian mempunyai  landasan  formal  dari  tata  aturan perundang-undangan  yang  terdapat  di  Negara Republik Indonesia.
Hukum Islam di Indonesia telah berkembang selama belasan abad lamanya dengan proses sosial yang terjadi, namun tidak mengesampingkan metode- metode yang sangat memperhatikan kepentingan lokal (budaya lokal masyarakat Indonesia). Tidak mengherankan jika para cendekiawan (intelektual) muslim Indonesia mulai dari zaman dulu sampai saat ini terus memperjuangkan hukum Islam yang selalu sesuai dengan sosio kultur bangsa Indonesia. Oleh karenanya, hukum Islam merupakan salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan saling mempengaruhi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Hubungan antara struktur sosial dengan hukum memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai lingkungan sosio kultur dimana hukum berlaku di masyarakat 1 . Hukum Islam sebagai hukum yang hidup di  Indonesia,  maka  dinamisasi  hukum  Islam  di Indonesia pastilah akan berpengaruh terhadap proses perkembangan maupun interaksi sosial. Begitu  juga  dengan  status  sosial,  dikarenakan norma yang terserap hasil dari interaksi antara agama dengan masyarakat tersebut memunculkan implikasi terhadap proses sosial yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat di mana hukum itu akan diterapkan.
Dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia telah mewarnai sejarah umat Islam di Indonesia.  Gagasan  pembaruan  dalam  hukum Islam muncul diakibatkan terjadinya kesenjangan antara  materi  hukum,  terutama  hukum  Islam yang  berkaitan  dengan  fikih  dengan  kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Upaya mewujudkan pembaruan tersebut dilakukan dalam bentuk modifikasi, kodifikasi, maupun kompilasi, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga.
Di Indonesia, pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam,  menurut  sebagian  ahli  hukum
1 http//Dinamika-hukum-Islam-Indonesia.com. diakses pada tanggal 15April 2015
Islam merupakan sebagai bagian dari pembaruan perumusan hukum Islam di Indonesia. Hal itu bisa dikatakan  sebagai  tindakan  antisipatif   terhadap perkembangan kebutuhan hukum Islam yang akan diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik yang sangat plural dalam hal suku dan budaya yang sangat berbeda kondisi sosialnya  dengan  umat  Islam  di  wilayah  Timur Tengah,  di  mana  munculnya  para  ahli  fikih  dan tempat dirumuskannya fikih.
Menurut  Hasballah  Thaib,  perkembangan hukum Islam di Indonesia agak lamban perkembangannya dibandingkan dengan negara- negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, masih kuat anggapan bahwa taqlid (mengikuti pendapat ulama dahulu) dianggap masih cukup  untuk  menjawab  persoalan  kontemporer, di samping banyak ulama merasa lebih aman mengikuti pendapat ulama terdahulu daripada mengikuti pendapat orang banyak, tetapi was-was untuk salah; kedua, hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial politik masa kini selalu mengundang polemik berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Bila dianggap sebagai paradigma negara, hukum Islam harus  siap menghadapi masyarakat yang plural; ketiga, persepsi sebagian masyarakat yang mengidentikkan fiqih sebagai hasil kerja intelektual agama yang kebenarannya relatif  dengan syariat yang merupakan produk Allah dan bersifat absolut 2 . Pertimbangan bahwa zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan zaman di mana banyak imam mazhab  dan  fuqaha  yang  berijtihad  terhadap permasalahan  yang  terjadi  pada  saat  itu,  namun sebagian sudah tidak lagi relevan dengan putusan- putusan hukum saat ini. Maka, pada saat sekarang ini mutlak perlu diadakan pembaruan hukum Islam dengan ijtihad dan pemikiran baru untuk dapat menjawab segala permaslahan hukum Islam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam. hukum Islam harus memberikan solusi terhadap persoalan- persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat masa kini, khususnya di Indonesia.
Pengertian Pembaruan Hukum Islam Pembaruan  berasal  dari  kata  baru  dengan mengedepankan awalan -pe dan akhiran -an. Dalam
2 Hasballah Thaib, Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, makalah disampaikan pada acara seminar para Hakim dan Panitera Peradilan Agama se-Sumatera Utara di Medan tanggal 12 Juni 2002, h. 12
bahasa Indonesia, kata baru mengandung beberapa arti,  antara  lain,  belum  pernah  ada  sebelumnya, belum pernah didengar sebelumnya, belum pernah dipakai, permulaan, segar, dan modern 3 . Dari semua arti  tersebut,  memiliki  kedekatan  makna.  Sebab sesuatu yang baru berarti belum ada sebelumnya. Karena  belum  pernah  ada,  maka  belum  pernah dipakai, sehingga jika ada sesuatu yang baru, boleh dianggap sebagai suatu permulaan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebutkan pula,  memperbarui  berarti  memperbaiki  supaya menjadi baru, mengulang sekali lagi, memulai lagi, mengganti dengan yang baru, dan memodernkan. Sedangkan pembaruan artinya proses, perbuatan dan cara memperbarui 4 . Istilah-istilah  lain  yang  dianggap  sepadan atau sering digunakan dalam konteks pembaruan adalah “ tajdîd 5 dan  reformasi 6 . Menurut Harun Nasution,  pembaruan  dalam  Islam  diperlukan untuk  menyesuaikan  paham-paham  keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern 7 . Menurut  Yusuf   al-Qardhawi  yang  dikutip oleh Abdul Manan, yang dimaksud dengan tajdid adalah berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru 8 . Hal itu dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah,  memperbaiki  yang  usang  dan  menambal kegiatan yang retak sehingga kembali mendekat pada  bentuk  yang  pertama.  Dengan  kata  lain, tajdid bukan merombak bentuk yang pertama
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 96
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 96
5 Tajdîd merupakan bentuk masdar dari kata jaddada- yujaddidu-tajdîdan. Jaddada-yujaddidu artinya memperbarui.
6 Reformasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  “ reformation ” yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Jhon Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992), 437. Reformasi juga bisa berarti perubahan secara radikal untuk perbaikan (bidang  sosial,  politik,  dan  agama)  tanpa  kekerasan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 826.
7 Harun Nasution, Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. XII; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.
11-12.
8 Lihat Yusuf  al-Qardhâwi, Min Ajli Shahwatin Râsyidah Tujaddidud-din, Terjemahan Nabhani Idris, Fiqh Tajdîd dan Shahwah Islamîyah (Jakarta: Islamuna Pers, 1997), h. 28-29.
atau menggantinya dengan yang baru. Sebagai konkret, bila ingin men tajdid (memperbarui) suatu bangunan tua, berarti kita membiarkan substansi, ciri-ciri, bentukan dan karakteristik bangunan itu. Kita hanya memperbaiki yang rusak, menghiasinya kembali,  menambal  yang  kurang,  memperindah bagian  yang  sudah  lumat.  Jadi,  memperbarui bangunan bukan menghancurkannya lantas diganti dengan bangunan baru yang berbeda. Demikian pula tajdiddud din bukan bermakna mengubah din, tetapi mengembalikannya menjadi seperti dalam era Rasulullah saw., para sahabat, dan tabi’in 9 . Menurut Abdul Manan, pembaruan hukum Islam adalah upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan  kaidah-kaidah istinbath hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum Islam dapat  tampil  lebih  segar  dan  modern,  tidak ketinggalan zaman, inilah yang dalam istilah ushul fikih dikenal dengan “ ijtihad ” 10 . Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam (tidak memiliki syarat-syarat sebagai seorang mujtahid ), atau tidak dilakukan berdasarkan sistem dan kaidah-kaidah yang benar dalam menentukan hukum, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam yang dimaksud oleh pemakalah dalam tulisan ini adalah pengembangan dan pembaruan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sistem dan kaidah yang benar dalam menetapkan ( instinbath )  hukum  suatu  perbuatan, baik karena perbuatan tersebut telah memiliki ketetapan hukum akan tetapi sulit diterapkan karena perbedaan  zaman  dan  kondisi  sosial,  maupun perbuatan yang belum memiliki ketentuan hukum. Maka harus ditetapkan sesegara mungkin baik itu dengan pengembangan hukum maupun pembaruan hukum dari ketentuan hukum yang telah ada.

## Ijtihad sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam
Pemikiran ijtihad dalam pembaruan hukum Islam meliputi dua hal: pertama, ketegasan agama dalam menyebutkan suatu persoalan adalah
9 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 150. 10 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 152.
memang sengaja sebagai rahmat kepada umatnya. Dengan  demikian,  para  mujtahid  dapat  leluasa memberikan intrepetasinya dan merealisasikannya sesuai dengan kehendak agama melalui proses ijtihad, analogi, maslâhat mursalah, istihsan, istislah, dan sebagainya. kedua, menjelaskan  teks-teks zannî, baik dalam hal orientasinya (hadis-hadis nabi pada umumnya bersifat demikian) maupun zannî dalam pengertian yang dapat dipahami 11 . Seperti diketahui  bahwa  sebagian  hukum  telah  dirinci oleh Alquran dan hadis, tetapi tidak sedikit pula teks-teks hukum tidak secara tegas dan terperinci dijelaskan dalam Alquran maupun hadis, namun hanya bersifat global. Oleh karenanya, diperlukan pemikiran-pemikiran para ahli hukum Islam untuk menjelaskan hukum yang bersifat umum agar dapat dihasilkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi kepentingan masyarakat.
Menurut Ibrahim Husen 12 , peran ijtihad pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga segi, yaitu: pertama, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari zahir nash manakala persoalan dapat dimasukkan ke dalam lingkungan nash. Cara ini dilakukan setelah memeriksa keadaan amm- kah atau khas, muthlaq atau muqayyad, nasikh atau mansukh dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lafal. Kedua, ijithad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash dengan memeriksa lebih dahulu apakah yang menjadi illat bagi hukum nash itu. Cara ini dikenal dengan qiyas. Ketiga, ijtihad dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar.
Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam pembaruan hukum Islam dan mendapat legitimasi dari para pakar  hukum  Islam, pertama, pelaku pembaruan hukum Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai mujtahid. kedua, pembaruan itu dilakukan di tempat-tempat yang dibenarkan syara’ 13 . Oleh karena itu, seberapa besar mujtahid berperan dalam pembaruan hukum Islam sangat tergantung pada 11 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 161, mengutip dari tim Dirasah Islamiyah UIJ, Ibadah dan Syariah (Jakarta, 1978), h. 158-159.
12 Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan, Masalah Perkawinan (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003), h. 15-16.
13 Abdul  Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 162  mengutip  pendapat  Amad  Munif   Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Gazhali, Maslahah Mursalah, dan Relevansinya  dengan  Pembaruan  Hukum  Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 169.
kemampuan mujtahid dalam mengimplementasikan kemampuannya dalam menggali ( istinbath ) hukum- hukum yang terkandung dalam Alquran dan hadis. Dalam  rangka  pembaruan  hukum  Islam, maka  ijtihad  terhadap  masalah-masalah  baru dengan metode yang tepat mutlak dilakukan. Hal itu sangat penting untuk dilakukan karena tidak semua permasalahan yang muncul saat ini memiliki ketetapan hukum pasti dalam Alquran, hadis, ijma maupun  qiyas.  Ijtihad  dalam  rangka  pembaruan hukum Islam sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari pada zaman modern. Dengan adanya ijtihad yang dilakukan dalam rangka memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan umat Islam, diharapkan hukum Islam tetap eksis dan tidak ketinggalan  sehingga  mampu  menjawab  segala persoalan-persoalan yang mengikuti perkembangan zaman.

## Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan Hukum Islam
Pada  dasarnya,  proses  pembaruan  hukum Islam telah berlangsung sejak lama, proses tersebut berlangsung dengan kondisi dan situasi dan berdasarkan tuntunan zaman. Hal ini disebabkan karena  menurut  sebagian  ahli  bahwa  norma- norma  yang  terkandung  dalam  kitab-kitab  fikih klasik  tidak  mampu  lagi  memberikan  jawaban dan  solusi  terhadap  berbagai  masalah-masalah baru  yang  terjadi,  di  mana  pada  waktu  kitab fikih-fikih tersebut ditulis permasalahan tersebut belum  terjadi.  Kita  dapat  contohkan  misalnya, perkawinan  dengan  menggunakan  telepon, pemberian kewarisan kepada anak angkat melalui wasiat  wajibah, pengelolaan  zakat,wakaf   dalam bentuk  tunai,  dan  macam-macam  masalah  baru lainnya. Oleh karena itu, negara harus membuat peraturan  yang  mengatur  tentang  hal-hal  baru tersebut ke dalam peraturan berupa perundang- undangan yang dapat memberikan solusi agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanannya di masyarakat.
Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab fikih  tidak  mengaturnya,  sedangkan  kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga
perlu  ada  aturan  hukum  yang  mengaturnya, terutama masalah-masalah  yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh  reformasi  dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasisonal maupun tingkat internasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 14 . Menurut Abdul Manan, Hak dan kewajiban melakukan pembaruan hukum Islam adalah pemerintah,  dan  umat  Islam  wajib  menantinya sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  Alquran  dan  Sunah.  Para  cendekiawan muslim diharapkan dapat memperbarui hukum Islam  dengan  melakukani  jtihad,  baik  secara individual  maupun  kolektif   (seperti  MUI,  NU, Muhammadiyah, dan sebagainya) 15 . Dari beberapa ormas-ormas  Islam  dan  lembaga-lembaga  yang memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk melakukan ijtihad, diharapkan agar lebih responsive terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena permasalahan- permasalahan sosial keagamaan di masyarakat yang
14 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam, h. 154. Sedangkan menurut  Zaenuddin  Nasution,  pembaruan  hukum Islam  disebabkan  karena  adanya  perubahan  kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari faktor- faktor tersebut. Perubahan adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafî’i.  Zaenuddin  Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mzahab Syafî’i (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 243-246. Lihat juga Ahmad Nakhrowi Abdul Salam, Imam Syafî’i Mazhab Qadim Wal Jadid, Disertasi pada Universitas Al-Azhar Cairo, tidak dipublikasikan, 1994, h. 30-32. Hukum dapat berubah disebabkan karena berubahnya dalil hukum yang dipergunakan dalam menetapkan hukum peristiwa baru untuk melaksanakan maqâsid. Karena  hasil  ijtihad  bersifat  relatif,  maka perubahan hukum harus menjadi perhatian karena bisa saja peristiwa pada tempat yang berbeda bisa juga memiliki hukum yang berbeda. Sehingga kebenaran perlu didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijtihad sebagai metode dalam penemuan hukum harus terus berlangsung karena setiap perkara baru harus segera ditentukan hukumnya yang bersifat baru pula. Menurut sebagian ahli bahwa ijtihad tidak akan pernah tertutup karena  peristiwa  baru  akan  selalu  bermunculan  yang membutuhkan untuk segera ditetapkan hukumnya agar tidak ketinggalan dengan zaman.
15 Abdul Manan, ReformasiHukum Islam di Indonesia, h. 154-
dihadapi umat semakin rumit bahkan bisa dikatakan sangat kompleks, maka seyogyanyalah orang-orang ataupun kelompok yang memiliki kapabilitas untuk melakukan ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam. Hendaknya ijtihad dilakukan secara kolektif serta menggunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh  karena  itu,  pemerintah  dan  ulama  harus lebih responsive dan antisipatif  terhadap berbagai permasalahan-permasalahan sosial keagamaan yang mungkin dihadapai oleh masyarakat (umat Islam). Imam Syaukani mengatakan, bahwa hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi: pertama, sebagai control sosial ( social control ); dan kedua, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial ( social change ) 16 . Fungsi dari hukum Islam yang pertama adalah sebagai sosial control terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dalam bertindak, menjadikan hukum Islam sebagai pedoman agar tidak keluar dari rel-rel syariah. Sedangkan yang kedua hukum Islam sebagai produk sejarah yang dalam  batas-batas  tertentu  diletakkan  sebagai justifikasi  terhadap  tuntutan  perubahan  sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut  untuk  akomodatif   terhadap  persoalan umat  tanpa  kehilangan  prinsip-prinsip  dasarnya. Sebab kalau tidak, mungkin saja hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi.
Noel J. Coulson, seperti dikutip oleh Amir Mu'alim  dan  Yusdani  dalam  buku Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam ,  menyatakan  bahwa pembaruan hukum Islam menampakkan diri dalam empat bentuk, yakni:
1. Kodifikasi (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis kedalam kitab undang-undang) hukum Islam  menjadi  hukum  perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin siyasah;
2. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut sebagai doktrin takhayyur (seleksi) yaitu mendapat nama yang paling dominan dalam masyarakat;
3. Perkembangan  hukum  dalam  mengantisipasi perkembangan  peristiwa  hukum  yang  baru
16 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia, h. 22. Bandingkan dengan Mochtar Kusuma Atmadja,  H ukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum Nasional (Bandung: Putra A. Bardin, 2000) dan Mochtar Kusuma  Atmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional ( Bandung:Bina cipta, 1986). Selain dari dua fungsi tersebut, maka hukum juga berfungsi sebagai pemberi kesejahteraan kepada masyarakat.
timbul,  yang  disebut  sebagai  doktrin tatbiq (penerapan hukum terhadap peristiwa baru);
4.  Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut doktrin tajdid (reinterpretasi) 17 . Adanya  faktor-faktor  penyebab  terjadinya pembaruan  hukum  Islam,  mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi,  politik,  sosial,  budaya  dan  sebagainya. faktor-faktor  tersebut  melahirkan  sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam 18 . Oleh karena itu, dalam mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan dalam hukum Islam yang belum memiliki hukum yang  pasti,  maka  ijtihad  tetap  haru  berlangsung dan  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memiliki kemampuan  dan  wewenang  dalam  berijtihad, sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Untuk mengantisipasi faktor-faktor penyebab tidak terjawabnya berbagai permasalahan baru dalam hukum  Islam,  maka  Abdul  Manan  menawarkan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengadakan  kajian  secara  komprehensif terhadap  seluruh  tradisi  Islam,  baik  yang bersifat fenomena tradisional maupun Islam modernis dalam berbagai aspek;
2.    Menggunakan kajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khazanah intelektual Islam klasik;
3.   Memasukkan masalah kekinian ke dalam pertimbangan pada saat mengintrepetasikan Alquran dan Sunnah;
4.   Mengembangkan  fikih  Islam  dengan  cara memfungsikan kembali ijtihad baik individual maupun kolektif sehingga dapat menghasilkan materi hukum yang sesuai dengan modernisasi yang sekarang sedang berjalan dalam masyarakat Islam;
5. Menyatukan  pendapat  di  antara  mazhab- mazhab tentang berbagai masalah hukum yang serupa dan sama demi kepastian hukum dan ini dapat dilaksanakan jika semua pihak memandang bahwa fikih sebagai suatu kesatuan yang utuh;
6.   Zaman  modern  dikenal  dengan  zaman spesialisasi dan zaman pembidangan secara
17 Amiur Mu’alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 15.
18 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 154.
kritis, sebab tidak mungkin para fuqaha dapat berbicara tentang segala bidang pada zaman sekarang ini 19 .
Dalam  ruang  pembaruan  hukum  Islam, ijtihad tetap harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk dapat memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan baru  yang  muncul,  sebab  tidak  mungkin  ijtihad para ulama terdahulu mampu mencakup sagala hal secara  mendetail  mengenai  ketentuan-ketentuan hukum di zaman sekarang ini. Akan tetapi, ijtihad tidak boleh keluar dari jalur maslahah dan tetap memperhatikan tujuan syariah ( maqashid al-Syari’ah ).

## Perkembangan Pengadilan Agama dalam Politik Hukum Nasional
Dalam  masa  kurang  lebih  15  tahun,  yakni menjelang  disahkannya  Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai menjelanh lahirnya  Undang-Undang  No.7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat dua hal yang sangat penting dalam perjalanan perkembangan peradilan agama di Indonesia. Pertama, proses lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dengan  peraturan  pelaksanaannya PP  No.9  Tahun  1975, kedua lahirnya  Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  yang  berlaku  bagi  semua warga  negara  RI  tanggal  2  Januari  1974  untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia.  Tuntutan  ini  telah  dikumandangkan sejak  Kongres  Perempuan  Indonesia  pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan  kedudukan  wanita  dalam  perkawinan. Perbaikan  yang  didambakan  itu  terutama  bagi golongan “Indonesia asli” yang beragama Islam di mana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli beragama Islam yang  tecantum  dalam  kitab-kitab  fikih,  menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam peraturan pemerintah 20 .
19 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 158- 159.
20 Erfiana  Zuhriah, Peradilan  Agama  Indonesia  Seajarah Pemikiran dan Realita, h. 128.
Langkah berikutnya adalah penyusunan RUU peradilan agama sampai pada pengesahannya di forum  DPR menjadi  UU No.7 Tahun 1989 (29 Desember 1989) yang merupakan fenomena khas orde  baru,  dan  seperti  yang  terjadi  pada  tahun 1974,  bahwa  bila  menyangkut  inti  nilai  Islam, para anggota DPR yang beragama Islam baik dari Golkar,  PDI,  PPP,  dan  ABRI  akan  mempunyai pendirian yang sama. Meskipun pers Protestan dan Katolik gencar menentang RUU peradilan agama itu, namun pembahasannya berjalan mulus tanpa hambatan untuk disahkannya menjadi UU No.7 Tahun 1989. 21 Pengesahan  UU  No.7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, membawa perubahan yang sangat besar terhadap kedudukan peradilan agama, bukan hanya pada posisinya sebagai sebuah lembaga peradilan sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang sama dengan lembaga peradilan yang lain. Akan tetapi pengesahan pemberian secara penuh wewenang yang menjadi tugas pokok dari peradilan agama untuk menyelesaikan kasus-kasus para umat Islam di Indonesia yang berkaitan dengan hukum keluarga. Dengan, lahirnya undang-undang peradilan  agama,  maka  peradilan  agama  telah mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi mereka pencari keadilan yang beragama Islam berkaitan dengan perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan,  wasiat,  hibah,  dan  wakaf.  Dengan demikian,  umat  Islam  di  Indonesia  diharuskan untuk mengajukan kasus-kasusnya ke pengadilan agama yang menjadi wewenang pengadilan agama. Setelah dua tahun berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ditetapkan Inpres  No.1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menopang pelaksanaan peradilan agama. KHI tidak lahir secara tiba-tiba, akan tetapi mengalami pengkajian dan proses yang tidak singkat. Bahkan masuk dalam ranah politik. Hal itu dilakukan agar pengadilan agama dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  memiliki wilayah  dan  jalur  yang  pasti.  Karena  dalam  UU No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  belum memuat perkara-perkara perdata Islam lainnya yang harusnya  menjadi  wewenang  pengadilan  agama, tidak  hanya  itu  masalah  perkawinan  pun  yang
21 Zaini Ahmad Noeh, Perkembangan Hukum Keluarga Islam setelah 50 Tahun Kemerdekaan dalam Irfan Idris, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Hukum Nasional, h. 167.
termuat dalam undang-undang perkawinan belum secara  terperinci  menguraikan  perkara-perkara perkawinan.
Dalam  UU  No.4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  sebagai  perubahan  atas UU  No.35  Tahun  1999  tentang  perubahan  atas No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan a) peradilan umum, b) peradilan agama, c) peradilan militer, dan d) peradilan tata usaha negara.
Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat dalam lingkungan peradilan agama, yaitu: 1) Fungsi kewenangan mengadili, 2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, 3)  Kewenangan  lain  oleh  atau  berdasarkan  atas undang-undang, 4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kempetensi relatif, 5) Bertugas mengawasi  jalannya  peradilan 22 .  Pada  prinsipnya kekuasaan dan wewenang peradilan agama dengan \peradilan  lainnya,  baik  itu  peradilan  umum, peradilan  tata  usaha  negara,  maupun  peradilan militer  adalah  sama.  Akan  tetapi,  perbedaannya berada pada kekuasaan mengadili atau perkara yang menjadi wewenang masing-masing peradilan (kewenangan absolut).
Dapat  kita  contohkan  kewenangan  absolut yang dimiliki oleh peradilan agama adalah perkara- perkara para pencari keadilan yang beragama Islam berkenaan dengan perkara perdata seperti perkawinan dan kewarisan, maka perkara tersebut menjadi  kewenangan  absolut  peradilan  agama untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutuskan perkara tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, maka perkara mereka harus diajukan ke pangadilan negeri untuk diselesaikan. Namun apabila perkara-perkara pencari keadilan yang bergama Islam telah diputuskan oleh pengadilan agama, lalu pencari keadilan tersebut tidak menerima putusan pengadilan agama tersebut, maka dapat mengajukan banding ke lembaga yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama.
Selain kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan agama, maka juga memiliki kompetensi relatif  yang berpedoman pada ketentuan Undang- Undang  Hukum  Acara  Perdata.  Dalam  pasal
22 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 101.
54  UU  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama menjelaskan bahwa acara berlakunya pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada peradilan umum. Oleh karena itu,  landasan  untuk  menentukan  kewenangan relatif  pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g jo pasal 73 UU No.7 Tahun 1989. 23 Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak pada aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama yang mana guggatan ini akan diajukan agar memenuhi syarat formal.
Pasal 118 ayat (1) HIR, menganut asas bahwa yang  berwewenang  adalah  pengadilan  tempat kediaman tergugat. Namun terdapat pengecualian yang terdapat dalam pasal 118, pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:
a. Apabila  tergugat  lebih  dari  satu,  maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
b.   Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
c.   Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak;
d.   Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan  suatu  akad,  maka  gugatan  dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. 24
Mengenai  wewenang  atau  kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai pasal 53 UU No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wewenang tersebut terdiri atas wewenang absolut dan wewenang relatif. Wewenang relatif  peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR, atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasakan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang a) perkawinan, b) kewarisan, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sedekah; dan i) ekonomi syariah.
23 M. Fauzan, Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia (Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana, 2007), h. 33.
24 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di
Indonesia (Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 102.

## Peranan Pengadilan Agama dalam Pembaruan Hukum Islam
Sejak lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan  dalam  hukum  Islam  di  Indonesia. Pemberlakuan  undang-undang  tersebut  ditandai dengan  dikeluarkannya  PP  No.  9  Tahun  1975. Pemberlakuan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan diikuti dengan ditetapkannya Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Munculnya beberapa undang-undang yang menampung hukum Islam membawa angin segar tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan yang ada berkaitan hukum keluarga yang dulunya dalam bidang  fikih  kemudian  dimuat  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  hukum nasional.
Pembaruan hukum Islam yang terjadi dalam bidang-bidang  hukum  keluarga 25 merupakan keniscayaan  yang  disebabkan  nilai-nilai  yang terkandung dalam kitab-kitab fikih tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer yang belum muncul pada waktu kitab- kitab fikih tersebut ditulis. Beberapa nilai-nilai fikih yang telah diperbaharui sebagiannya telah menjadi peraturan  perundang-undangan  hukum  positif di Indonesia yang dijadikan acuan oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara. Beberapa yurisprudensi pengadilan agama yang berkaitan dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia:
1.  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan Nomor 1751/P/1989
Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan dan melahirkan hukum baru yang tidak diatur dalam  kitab  fikih  dan  peraturan  perundang- undangan tentang perkawinan di Indonesia, bahwa perkawinan  yang  dilangsungkan  melalui  telepon
25 Beberapa contoh permasalahan hukum keluarga yang muncul saat ini adalah perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan melalui telepon, pembagian harta kewarisan yang  berbeda  dalam  Alquran  dengan  melihat  aspek sosial,  pemberian  harta  warisan  yang  berbeda  agama antara ahli waris dan pewaris, menetapkan anak angkat sebagai orang yang dapat menerima harta warisan melalui wasiat wajibah, wakaf  dalam bentuk uang tunai. Akibat majunya teknologi dan perkembangan zaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan mengharuskan negara untuk segera mengaturnya dalam peraturan perundang- undangan yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat.
sah.  Putusan  ini  telah  memberikan  nuansa  baru dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang pada awalnya  tidak  begitu  direspon  oleh  masyarakat, tetapi sekarang telah banyak diikuti umat Islam di  Indonesia  untuk  melaksanakan  perkawinan apabila mengalami kesulitan dalam akad nikah. Sehingga putusan pengadilan agama ini dapat memberikan nuansa dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.
2.  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/ AG/1999
Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris  non  muslim  berhak  mendapatkan  warisan berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris lain yang beragama Islam. menempatkan ahli waris non muslim sejajar dengan ahli waris muslim merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. 3.  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131.K/ AG/1992
Mahkamah Agung memutuskan bahwa harta wakaf  tidak dapat ditukar atau dijual dengan benda lain, tetapi jika terpaksa harus ditukar atau dijual karena karena tidak ada manfaatnya lagi atau tidak strategis  lagi,  maka  pelaksanaannya  harus  sesuai dengan  ketentuan  pasal  47  ayat  (3)  UU  No.  5 Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria  yang pelaksanaannya dituangkan dalam PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan.
4.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU- VIII/2010
Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; menurut MK pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945, sehingga apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti lainnya menurut hukum ternyata memiliki darah dengan ayahnya, maka dapat diakui memiliki hubungan perdata ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya.

## Penutup
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah, yaitu:
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum,  antara  lain:  adanya  perubahan kondisi,  situasi,  tempat,  dan  waktu,untuk mengisi  kekosongan  hukum  karena  norma- norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak  mengaturnya,  sedangkan  kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah baru sangat mendesak untuk diterapkan , pengaruh globalisasi  ekonomi  dan  IPTEK,  terutama masalah-masalah    yang  belum  ada  aturan hukumnya , pengaruh  reformasi  dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam sebagai bahan acuan dalam membuat hukum nasional , pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan  oleh  para  mujathid,  terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.  Konsep pembaruan hukum Islam di Indonesia banyak dilakukan melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan agama sebagai hasil ijtihad para hakim. Di samping itu perguruan tinggi berbasis Islam juga turut berperan dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, misalnya kajian ilmiah dalam bidang al-ahwal al-Syakhsiyah dan ekonomi Islam.
Daftar Pustaka al-Qardhawi,  Yusuf, Min  Ajli  Shahwatin  Rasyidah Tujaddiduddin, Terjemahan Nabhani Idris, Fiqh, Tajdid dan Shahwah Islamiyah, Jakarta: Islamuna Pers, 1997.
Daud,  Muhammad  Ali, Peradilan Agama dan Masalahnya dalam Tjun Surjaman, Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek,
Bandung; Remaja Rosdakarya, 1991.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka, 1994.
Echols, Jhon dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
Hazairin,Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1974.
Hooker,  M.B.,  Adat  Law  in  Modern  Indonesia, Oxford University Press, 1978.
http//Dinamika-hukum-Islam-Indonesia.com. diakses pada tanggal 15April 2015 Husen,Ibrahim,Fiqh  Perbandingan,  Masalah Perkawinan, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003.
Ichtijanto SA dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jakarta: Ind-Hill Co, 1990.
Mu’alim,  Amiur  dan  Yusdani,  Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2005.
Munif,Amad  Suratmaputra,  Filsafat  Hukum Islam al-Gazhali, Maslahah Mursalah, dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
Nasution, Harun,Pembaruan dalam Islam: Sejarah
Pemikiran dan Gerakan, Cet. XII; Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
Nasution,Zaenuddin,Pembaruan  Hukum  Islam dalam Mzahab Syafi’i, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
S Juhaya, Praja, Aspek Sosiologi dalam Pembaruan
Fiqh  di  Indonesia,  dalam  Noor  Ahmad, Epistemologi  Syara’:  Mencari  Format Baru Fiqh Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
S. Daniel Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia:
Suatu  Studi  tentang  Landasan  Politik Lembaga-lembaga Hukum (Islamic Courts in Indonesia: a Study  in the Political Bases in Legal Institution), diterjemahkan oleh Zaini  Ahmad  Noeh,  Jakarta:  Intermasa, 1986.
Thaib, Hasballah,Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, makalah disampaikan pada acara  seminar  para  Hakim  dan  Panitera Peradilan  Agama  se-Sumatera  Utara  di Medan tanggal 12 Juni 2002.
Usman,  Suparman,Hukum  Islam  Asas-asas  dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 2001.