## Wajah Hukum

## Analisis Pengamanan dan Pemanfaatan Tanah Desa Berdasarkan Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa

## (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)
Asrai Maros 1 , Hasdani 2 , Hafid Zakariya 3*
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio
3 Universitas Islam Batik
* Correspondence email: hafidzakariya@gmail.com
Abstrak .  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  atas  pengamanan  dan  pemanfatan  atas  tanah  kas  desa  yang didasarkan  atas  peraturan  desa  sapta  mulia,  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  empiris  Hasil  Penelitian menunjukan  bahwa  pengamanan  dan  pemanfaatan  belum  berjalan  sesuai  dengan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  tahun 2017.  Untuk  pengamanan  administrasi  ditemukan  bahwa  aset  tanah  desa  belum  sepenuhnya  memiliki  dokumen  atau  arsip pendukung administrasi yang sah, untuk pengamanan hukum tanah desa tersebut baru berupa surat akta tanah dan belum memiliki sertifikat tanah kepemilikan yang sah, serta untuk pengamanan fisik ditemukan bahwa tidak dilakukan upaya pemasangan tanda letak atau patok serta papan nama kepemilikan atas aset tanah desa tersebut sehingga rentan terjadinya klaim oleh pihak lain. Pada sisi pemanfaatan  seperti  pemanfaatan tanah berupa sewa, ditemukan  bahwa untuk penyewaan tanah desa tidak dilakukan secara tertulis  dan  masih  ditemukan  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  sudah  habis  masa  kontrak  sewanya  tetapi  mereka  tidak melakukan  perpanjangan  sewa  kontrak.  Untuk  pemanfaatan  tanah  berupa  pinjam  pakai,  ditemukan  bahwa  untuk  pinjam  pakai belum dilaksanakan sama sekali, sedangkan untuk pemanfaatan tanah berupa kerja sama, ditemukan bahwa belum ada kerja sama dalam  melibatkan  pihak  lain  untuk  mengelola  tanah  tersebut,  dan  peneliti  menilai  Pemerintah  Desa  Sapta  Mulia  dalam menciptakan  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  terkesan  kurang  inisiatif  serta  inovasi  sehingga  tanah  tersebut  tidak  dapat dimanfaatkan sebagaimana seharusnya.
Kata Kunci : Pengamanan; Pemanfaatan; Aset Desa; Tanah Desa
Abstract. The purpose of this research is to analyze the security and distribution of village cash land  based on the regulation of sapta mulia village, The research method used is an empirical juridical method the results of the research show that the safeguard and  utilization  has  not  been  running  in  accordance  with  Sapta  Mulia  Village  Regulation  No.  14  of  2017.  For  administrative safeguards  it  was  found  that  the  village  land  assets  did  not  yet  fully  have  documents  or  archives  supporting  the  legitimate administration, for the protection of the land  law the village was new in  the form of  a land deed and did  not  have a valid land certificate  of  ownership,  and  for  physical  security  it  was  found  that  no  attempt  to  install  a  placemark  or  peg  and  name  board ownership of the village's land assets made vulnerable to claims by other parties. On the utilization side such as the utilization of land in the form of leases, it was found that for the leasing of the village land was not done in writing and it was still found that many communities had expired their leases but they did not renew the lease. For the utilization of land in the form of borrowed use,  it  was  found  that  for  the  loan  of  use  has  not  been  implemented  at  all,  while  for  the  utilization  of  land  in  the  form  of cooperation,  it  was  found  that  there  has  been  no  cooperation  in  engaging  other  parties  to  manage  the  land,  and  researchers assessed the Sapta Mulia Village Government in creating cooperation with third parties seemed lacking initiative and innovation so that the land could not be utilized as it should be.

## Keywords: Security; Utilization; Village Assets; Village Land

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  pemerintahannya  sendiri.  Desa  diberikan  kewenangan  dibidang  penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul  dan  adat  istiadat  desa.  Desa  dapat  mengembangkan  potensi- potensi yang terdapat pada suatu wilayah kekuasaannya dalam memenuhi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, mengelola keuangan desa serta pengelolaan aset desa sesuai dengan yang diinginkan.
Terkait  pengelolaan  aset  desa  sudah  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Aset desa  adalah  barang  milik  Desa  yang  berasal  dari  kekayaan  asli  desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu terkait aset desa secara terperinci juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan  Aset Desa.  Yang termasuk dalam aset  desa meliputi berupa tanah kas  desa,  tanah  ulayat,  pasar  desa,  pasar  hewan,  tambatan  perahu,  bangunan  desa,  pelelangan  ikan,  pelelangan  hasil

## Asrai  Maros  et  al,  Analisis  Pengamanan  dan  Pemanfaatan  Tanah  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)
pertanian,  hutan  milik  desa,  mata  air  milik  desa,  pemandian  umum,  dan  aset  lainnya  milik  desa,  tambatan  perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya yang dimiliki oleh desa. Bagaimana dengan tanah desa? Ya, tanah desa adalah salah satu aset desa.
Tanah  desa 1 merupakan  salah  satu  bentuk  aset  desa  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  membantu  desa  sebagai sumber pendapatan asli desa. Tanah desa  sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman  Pengelolaan  Aset  Desa  pasal  1  ayat  (29)  menyebutkan  tanah  desa  adalah  tanah  yang  dikuasai  dan  atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa untuk kepentingan desa. Salah satu desa yang memiliki aset berupa tanah desa adalah Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Desa Sapta Mulia tercatat sebagai salah satu desa yang memiliki aset tanah yang cukup luas, menurut informasi awal yang diterima peneliti tanah desa yang dimiliki oleh Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang tersebut lebih kurang tercatat seluas 200 hektar.
Tanah  desa  yang  tercatat  seluas  200  hektare  yang  dimiliki  oleh  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo  Bujang tersebut dimana 158 hektar dimanfaatkan dalam bentuk pemanfaatan aset desa berupa sewa yang digunakan sebagai: perkebunan  karet,  perkebunan  sawit,  pembangunan  kios  untuk  berjualan,  serta  sebagian  juga  digunakan  untuk pembangunan  hunian  rumah  bagi  warga  setempat.  Sedangkan  sisanya  yaitu  42  hektar  tanah  desa  sapta  mulia dihibahkan sebagai tempat pembangunan fasilitas umum seperti: tempat ibadah seperti masjid, sekolah seperti sekolah dasar  (SD)  dan  madrasah,  Tempat  Pemakaman  Umum  (TPU)  serta  tempat  olah  raga  seperti  sepakbola,  bola  voli. Dalam pengelolaan aset tanah desa di Desa  Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten  Tebo Provinsi Jambi ini,  Pemerintah  Desa  Sapta  Mulia  telah  membuat  sebuah  regulasi  terkait  dalam  pengelolaan  aset  desa  mereka. Regulasi  tersebut  berbentuk  Perdes  (Peraturan  Desa)  yaitu  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.
Pengelolaan aset desa harus bisa dimanfaatkan untuk membantu desa sebagai sumber pendapatan asli desa, aset desa  lebih  jauh  diharapakan  bisa  membuat  desa  menjadi  desa  yang  mandiri  secara  finansial,  namun  permasalahan mendasarnya aset yang dimiliki desa belum  bisa memberikan  kontribusi yang banyak terhadap pendapatan asli desa hal ini dikarenakan ada indikasi pengelolaan aset tersebut belum berjalan bagaimana meskinya. Hal ini juga terjadi hal yang sama dengan Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, peneliti melihat ada indikasi bahwa pengelolaan aset desa khususnya aset tanah desa yang tercatat lebih kurang seluas 200 hektare belum berjalan  sebagai  mana  mestinya  dan  hal  itu  bisa  dilihat  dari  belum  adanya  kontribusi  dari  pemanfaatan  tanah  desa sebagai  sumber  pendapatan  desa  bagi  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo Bujang  Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi tersebut,  padahal  dalam  Peraturan  Desa  Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Aset  Desa  pasal  11 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa hasil guna aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa.
Pengelolaan  aset  desa  dalam  hal  ini  tanah  desa  milik  Desa  Sapta  Mulia  juga  terdapat  beberapa  kejanggalan dalam status kepemiliki  tanahnya, karena peneliti dilapangan menemukan  ada indikasi  status kepemilikan atas  nama tanah  desa  Desa  Sapta  Mulia  tersebut  ada  yang  masih  tumpang  tindih  nama  kepemilikan,  sedikitnya  ada  sekitar  8 hektar tanah desa yang memiliki status ganda nama kepemilikannya, meskipun tanah yang luas lebih kurang 8 hektar tersebut  diklaim  oleh  Pemerintah  Desa  Sapta  Mulia  sebagai  aset  tanah  desa  milik  Desa  Sapta  Mulia  namun  ada sebagian  masyarakat  ikut  mengklaim  tanah  tersebut  milik  mereka.  Selain  itu  juga  ditemukan  bahwa  belum  semua tanah desa milik Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tersebut diberi papan nama kepemilikan sehingga hal ini rentan terhadap klaim dari pihak lain.
Permasalahan yang tidak kalah pentingnya selain terkait papan nama kepemilikan tanah yang belum ada adalah terkait  pemberian  tanda  batas  tanah  yang  diindikasikan  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  oleh  pihak  Pemerintah Desa Sapta Mulia karena hasil observasi awal peneliti menemukan masih banyak belum dipasang patok batas  antara tanah  desa  dan  tanah  warga  sekitar,  padahal  dalam  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  Tahun  2017  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Aset  Desa  pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  jelas  diatur  bahwa  ‘’pengamanan  fisik  untuk  tanah  dan bangunan  yang  dilakukan  dengan  cara  pemasangan  tanda  letak  tanah  atau  bangunan  dengan  pemagaran  batas  dan pemasangan  tanda  kepemilikan  tanah  atau  bangunan’’,  namun  hal  itu  belum  sepenuhnya  dilakukan  oleh  pihak Pemerintah Desa Sapta Mulia dalam hal ini selaku pengelola aset desa di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
Beberapa  permasalah  diatas  maka  peneliti  menyimpulkan  beberapa  fenomena  masalah  yang  terjadi  di  Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi terkait aset tanah desa yaitu sebagai berikut: 1. Ada indikasi bahwa pengelolaan aset desa khususnya aset tanah desa yang tercatat lebih kurang seluas 200 hektare belum  berjalan  sebagai  mana  mestinya,  hal  itu  bisa  dilihat  dari  belum  adanya  kontribusi  dari  pemanfaatan  tanah desa sebagai sumber pendapatan desa bagi Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tersebut.
1 Khairul,Mulyati,Darrini.Pemberdayaan Berbasis Asset Desa: Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa, Jurnal Akuntansi,Ekonomi,dan managemen bisnis Vol.6 No.2 Desember 2018.

## Asrai  Maros  et  al,  Analisis  Pengamanan  dan  Pemanfaatan  Tanah  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)
2. Ada  indikasi  status  kepemilikan  tanah  desa  milik  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo  Bujang  Kabupaten  Tebo Provinsi Jambi masih tumpang tindih, sedikitnya ada sekitar 8 hektar tanah desa yang diduga memiliki status ganda nama kepemilikannya.
3. Ada dugaan belum semua tanah desa milik Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tersebut diberi papan nama kepemilikan dan dipasang patok batas antara tanah desa dan tanah warga sekitar.
4. Atas permasalahan-permasalah diatas maka ada indikasi pengelolaan aset tanah oleh Pemerintah Desa Sapta Mulia Kecamatan  Rimbo  Bujang  Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  sesuai  yang diamatkan oleh Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.
Berdasarkan  fenomena  tersebut  maka  peneliti  tertarik  melihat  dan  menganalisis  pengelolaan  dan  pemanfaatan tanah desa jika dilihat dari  Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.

## METODE
Untuk  memecahkan  masalah  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empirs  dengan  pendekatan diskriptif kualitatif, Teknik untuk mengumpulkan data melalui observasi , wawancara kepada responden, dan melihat dokumentasi.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sabta  Mulia  Kecamatan  Rimbo  bujang  Kabupaten  Tebo, Provinsi Jambi.
Adapun  jumlah  sampel  yang  diteliti  adalah  sebanyak  10  orang  yang  ditetapkan  dengan  teknik purposive sampling .
Fenomena yang diamati dalam penelitian ini meliputi analisis pengelolaan tanah desa jika dilihat dari Peraturan Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Aset  Desa  dan  dilihat  dari  indikator pengamanan yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan pengamanan hukum serta dari indikator  pemanfaatan seperti pemanfaatan secara sewa, secara pinjam pakai, serta pemanfaatan tanah desa secara kerjasama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah  desa  juga  dapat melakukan  pengembangan  dan  pengelolaan  kekayaan  milik  desa  sendiri  salah  satunya  pengelolaan  aset  desa.  Salah satu  contoh  pengelolaan  aset  desa  yang  berupa  tanah  desa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Sapta  Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dan salah satu wujud dari pengelolaan aset desa tersebut yaitu berupa pengamanan dan pemanfaatan aset desa berupa tanah desa lebih kurang seluas 200 hektar yang dimiliki oleh Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
Pengamanan dan pemanfaatan aset tanah desa yang dilakukan oleh Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi  berdasarkan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  tahun  2017  tentang  Pedoman Pengelolaan Aset Desa, berdasarkan hal itu maka mari kita lihat bagaimana pengamanan dan pemanfaatan tanah desa berdasarkan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  tahun  2017  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Aset  Desa  sebagai berikut ini:

## Pengamanan
Pengamanan  menurut  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  tahun  2017  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Aset Desa  pada  pasal  1  ayat  (19)  adalah  proses,  cara  pembuatan  mengamanankan  aset  desa  dalam  bentuk  pengamanan administrasi, pengamanan hukum, dan pengamanan fisik.

## Pengamanan Adminitrasi
Administrasi  adalah  usaha  atau  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  kebijaksanaan  untuk mencapai  tujuan,  sedangkan  administrasi  dalam  arti  sempit  adalah  kegiatan  yang  meliputi:  catat-mencatat,  surat- menyurat,  pembukuan  ringan,  ketik-mengetik,  agenda,  dan  sebagainya  yang  bersifat  teknis  ketatausahaan.  Menurut The  Liang  Gie  administrasi  adalah  Segenap  rangkaian  penataan  terhadap  pekerjaan  pokok  yang  dilakukan  oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. 2
Pada  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  tahun  2017  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Aset  Desa  disebutkan bahwa  salah  satu  upaya  pengamanan  administrasi  atas  aset  tanah  desa  Desa  Sapta  Mulia  salah  satunya  yaitu  berupa dilaksanakanya    upaya  inventarisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo  Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
2 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern (Yogyakarta: Liberty, 2000) : 14

## Asrai  Maros  et  al,  Analisis  Pengamanan  dan  Pemanfaatan  Tanah  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)
Inventarisasi  adalah  kegiatan  untuk  mencatat  dan  menyusun  barang-barang/  bahan  yang  ada  secara  benar menurut  ketentuan  yang  berlaku. 3 Inventarisasi  ini  dilakukan  dalam  rangka  penyempurnaan  pengurusan  dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara, dalam hal ini tentunya ingin melihat bagaimana upaya Desa Sapta Mulia dalam pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik desa/ aset tanah desa.
Terkait kegiatan inventarisasi terhadap aset tanah desa yang dilakukan oleh pihak Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo  Bujang  Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi  sudah  dilaksanakan  kegiatan  inventarisasi  tersebut,  namun  kegiatan inventarisasi tersebut belum dilakukan secara baik dan maksimal, hal ini bisa dilihat dari aset tanah desa yang tercatat seluas  200  hektare  yang  dimiliki  oleh  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo  Bujang  tersebut  belum  sepenuhnya memiliki dokumen atau arsip pendukung  administrasi  yang  sah yang menyatakan bahwa  benar  aset tanah desa  yang tercatat  seluas  200  hektare  dimiliki  yang  sah  oleh  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo  Bujang  Kabupaten  Tebo Provinsi Jambi, sehingga retan terhadap klaim dari pihak lain atas tanah tersebut.

## Pengamanan Hukum
Pengamanan  hukum  adalah  pengamanan  yang  berupa  pengakuan  dimata  hukum,  dalam  hal  ini  tentunya pengakuan  dimata  hukum  tentang  status  kepemiliki  tanah  yang  dimiliki  oleh  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo Bujang  Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi.  Status  kepemiliki  tanah  ini  dibuktikan  dengan  surat  kepemilikan  seperti contoh surat keterangan kepemilikan tanah, akta tanah atau sertifikat tanah kepemilikan yang sah.
Bukti status  kepemilikan  aset  tanah desa Desa Sapta Mulia  yang  tercatat seluas 200  hektare tersebut sebagian besar baru berupa surat akta tanah dan belum memiliki sertifikat tanah kepemilikan yang sah. Status kepemiliki yang masih berupa surat akta tanah dan belum diperkuat dengan sertifikat tanah kepemilikan yang sah membuat rentannya aset  tanah  desa  tersebut  untuk  diakui  dan  dimiliki  oleh  pihak  lain.  Karena  pengakuan  dimata  hukum  tentang  status kepemiliki  tanah  yang  dimiliki  oleh  Desa  Sapta  Mulia  yang  masih  lemah  juga  berdampak  kepada  munculnya  status kepemilikan tanah yang ganda atau tumpang tindih kepemiliki tanah tersebut.
Sedikitnya dari luas 200 hektare aset tanah desa yang dimiliki oleh Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, ada sekitar 8 hektare tanah desa yang memiliki status ganda nama  kepemilikannya. Tentunya  ini  merupakan  masalah  yang  serius  yang  dihadapi  oleh  Desa  Sapta  Mulia,  dan  jika  lama  kelamaan  hal  ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin hal ini menjadi ancaman bagi berkurangnya luasan tanah yang dimilik oleh Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tersebut.

## Pengamanan Fisik
Pengamanan  fisik  untuk  tanah  dan  bangunan  dilakukan  dengan  cara  pemasangan  tanda  letak  tanah  atau bangunan  dengan  pemagaran  batas  dan  pemasangan  tanda  kepemilikan  tanah  atau  bangunan.  Hal  ini  dilakukan sebagai bentuk pengamanan agar tidak terjadi perselisihan dan penyimpangan dari masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri  terkait  status  kepemilikan  tanah  yang  ada  di  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo  Bujang  Kabupaten  Tebo Provinsi Jambi khusunya dalam hal ini terkait aset tanah desa.
Pengamanan fisik aset tanah desa berupa pemagaran tanah dan pemasangan tanda letak atau patok tanah belum dilaksanakan  dengan  maksimal  oleh  pihak  Pemerintah  Desa  Sapta  Mulia  karena  dari  luasnya  tanah  aset  desa  yang dimiliki  oleh  Desa  Sapta  Mulia  hanya  beberapa  titik  saja  dari  tanah  aset  desa  yang  dimiliki  Desa  Sapta  Mulia Kecamatan  Rimbo  Bujang  Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi  yang  baru  dipasang  patok  dan  pemagaran  tanah.  Tidak hanya itu, setelah dilakukan pemagaran tanah dan pemasangan tanda letak atau patok tanah dan bangunan setelah itu seharusnya  dilakukan  pamasangan  papan  nama  kepemilikan  atas  tanah  tersebut,  namun  hal  tersebut  juga  belum dilakukan oleh pihak Pemerintahan Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
Tidak dilakukannya pemasangan tanda letak atau patok tanah serta papan nama kepemilikan atas tanah hal ini juga  dianggap  sebagai  pemicu  terjadinya  perselisihan  antara  masyarakat  dan  pemerintah  desa  terkait  status kepemilikan tanah sehingga terjadinya kasus status kepemilikan tanah yang ganda terkait dengan aset tanah desa yang dimilik oleh Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

## Pemanfaatan
Pemanfaatan  merupakan  sebuah  proses  pendayagunaan  aset  desa  secara  tidak  langsung,  yang  dipergunakan untuk  menunjang  penyelenggaraan  tugas  pemerintah  desa 4 ,  dalam  hal  ini  tentunya  membantu  menunjang penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo  Bujang  Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi. Pemanfaatan  menurut  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  tahun  2017  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Aset  Desa dibagi beberapa bagian diantaranya pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai dan kerja sama.
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) : 128
4 Linda  Oksafiama,  Suparnyo  dan  Anggit  Wicaksono,  PEMANFAATAN  ASET  DESA  DALAM  UPAYA MENINGKATKAN  PENDAPATAN DESA, file:///C:/Users/se7en/Downloads/3205-10048-1-SM.pdf

## Asrai  Maros  et  al,  Analisis  Pengamanan  dan  Pemanfaatan  Tanah  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)

## Sewa
Pengertian sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi : “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu  harga  yang  oleh  pihak  terakhir  disanggupi  pembayarannya”.  Lebih  lanjut  Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan “Justru  oleh  karena  hak  milik  atas  barang  tetap  berada  ditangan  pihak  yang  menyewakan,  maka  pada  hakekatny keadaan  sewa  menyewa  ini  sudah  selayaknya  tidak  dimaksudkan  untuk  berlangsung  terus  menerus  melainkan terbayang  dikemudian  hari,  pamakaian  dan  pemungutan  hasil  dari  barang  itu  pasti  akan  kembali  lagi  pada  pemilik barang” 5 Sedangkan  Pemanfaatan  aset  desa  berupa  sewa  dalam  Peraturan  Desa  Nomor  14  tahun  2017  tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a yaitu:
1. Tidak merubah status kepemilikan
2. Jangka waktu sewa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
3. Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sah.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang belum maksimal dalam  melaksanakan  sewa  tanah,  masih  banyak  ditemukan  bahwa  sewa  tersebut  belum  sesuai  dengan  prosedur  dan Peraturan  Desa  Nomor  14  tahun  2017  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa.  Khususnya  dalam  hal  perpanjangan  kontrak sewa tanah dalam hal ini peneliti temukan masih banyak masyarakat sudah habis masa kontraknya tetapi mereka tidak melakukan  perpanjangan  sewa  kontrak  tanah  tersebut.  Dan  diperparah  lagi  dengan  surat  perjanjian  sewa  tanah  yang sah dalam bentuk apapun juga tidak dimiliki baik pemerintah desa, maupun masyarakat itu sendiri. Artinya sewa tanah tersebut hanya statusnya saja, karena masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut hanya meminta izin melalui lisan kepada  pemerintah  desa,  hal  tersebut  didasari  dengan  rasa  percaya  satu  sama  lain.  Padahal  didalam  peraturan  desa telah  dijelaskan  sesuai  dengan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  Tahun  2017  tentang    surat  perjanjian  sewa memuat:
1. Para pihak yang terkait dalam perjanjian
2. Objek perjanjian sewa
3. Jenis, luas/ jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
4. Tanggung jawab penyewa atas beban operasional
5. Hak dan kewajiban para pihak
6. Keadaan diluar kemampuan  dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu.
Dari tiga indikator sewa diatas dua diantaranya tidak tepenuhi dengan baik oleh Pemerintah  Desa Sapta Mulia dalam hal sewa tanah aset desa, hal ini dapat disimpulkan dalam hal pengelolaan sewa aset tanah desa  di Desa Sapta Mulia belum berajalan sesuai dengan Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 Tahun 2017 Pengelolaan Aset Desa.

## Pinjam Pakai
Pinjam  pakai adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  memberikan  sesuatu  barang  kepada  pihak yang  lainnya  untuk  di pakai dengan  Cuma-Cuma,  dengan  syarat  bahwa  yang  menerima  barang  ini,  setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya. 6 Sedangkan dalam Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa,  Pinjam Pakai adalah  sebagaimana dalam pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara pemerintah desa (Desa Sapta Mulia) dengan pemerintah desa lainnya.
Pinjam  pakai  atas  tanah  aset  desa  Desa  Sapata  Mulia  berdasarkan  hasil  penelitian  belum  dilaksanakan  oleh pemerintah  Desa  Sapta  Mulia  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  perangkat  desa,  ia  bilang bahwa ‘’Kalau untuk aset-aset desa  yang berupa pinjam pakai belum ada/ belum dilaksanakan oleh pemerintah desa sapta  mulia  ini.’’  Dan  hal  ini  selanjutnya  dipertegas  oleh  bapak  sukardi  selaku  ketua  BPD  juga  mengatakan  hal serupa’’Di  sapta  mulia  ini  pemanfaatan  yang  berjalan  baru  sewa,  itu  pun  belum  maksimal  pelaksanaannya,  kalau untuk pinjam pakai saya rasa belum dilaksanakan.’’
Berdasrkan  hal  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  aset  tanah  Desa  Sapta  Mulia  untuk  pinjam  pakai belum dilaksanakan sama sekali, padahal hal ini sangat potensial untuk menambah pendapatan asli desa melalui sektor ini.
5 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan-persetujuan  Tertentu  Cetak  ke  7 (Bandung:  Penerbit Sumur, 1981) : 49
6 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) : 113

## Asrai  Maros  et  al,  Analisis  Pengamanan  dan  Pemanfaatan  Tanah  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)

## Kerja Sama
Pengertian kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan  bersama.  Sedangkan  menurut  Abdulsyani,  kerjasama  adalah  suatu  bentuk  proses  sosial,  dimana  didalamnya terdapat  aktivitas  tertentu  yang  ditunjukkan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dengan  saling  membantu  dan  saling memahami  aktivitas masing-masing. 7 Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu  yang bersangkutan mempunyai kepentingan  dan  kesadaran  yang sama untuk  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan  dan  kepentingan  bersama.  Dalam Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14  tahun  2017  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa,  kerjasama  (pemanfaatan) dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: (1) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, (2) Meningkatkan pendapatan desa.
Kewajiban bagi kerjasama pemanfaatan tanah aset desa sebagai berikut:
1. Membayar  kontribusi  setiap  tahun  selama  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dan  pembagian  keuntungan  hasil kerjasama
2. Membayar semua biaya persiapan kerjasama pemanfaatan
3. Jangka watu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 tahun.
Ketentuan  di  dalam  kerjasama  pemanfaatan  tanah  aset  desa  telah  dijelaskan  dengan  baik  dan detail ,  namun kerjasama pemanfaatan atas tanah aset desa yang dimiliki oleh Desa Sapta Mulia ini masih belum juga dilaksannakan oleh pemerintah desa, mereka beralasan bahwa tidak ada pihak ketiga yang ingin melakukan kerjasama pemanfaatan tanah  desa  tersebut,  padahal  peneliti  melihat  tanah  tersebut  sangat  potensial  untuk  diolah  dan  ditanami  dengan tanaman pertanian atau bahkan tanah tersebut juga bisa digunakan untuk  lahan perkebunan, karena disekeliling tanah aset  desa  yang  dimiliki  oleh  Desa  Sapta  Mulia  tersebut  dikelilingi  oleh  tanaman  perkebunan  masyarakat  seperti tanaman karet dan sawit. Peneliti juga menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi  dalam  kerjasama  pemanfaatan  tanah  aset  desa  ini  terkesan  kurang  inisiatif  serta inovasi  dalam  menemukan  pihak  ketiga  dalam  pengelolaan  tanah  aset  Desa  Sapta  Mulia  tersebut  sehingga  tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana seharusnya.
Berdasarkan  pembahasan  dan  paparan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengamanan  dan  pemanfaatan tanah  aset  Desa  Sapta  Mulia  Kecamatan  Rimbo  Bujang  Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi  belum  dilaksanakan  sesuai dengan Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal ini dibuktikan dengan belum  terpenuhinya  indikator  pengamanan  dimana  pengamanan  administrasi,  pengamanan  fisik  serta  pengamanan hukum  atas  tanah  aset  desa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Sapta  Mulia  belum  maksimal  dilaksanakan. Ditambah  lagi  dengan  dari  indikator  pemanfaatan  seperti  pemanfaatan  secara  sewa,  secara  pinjam  pakai,  serta pemanfaatan tanah desa secara kerjasama belum pernah ada dilakukan. Tentunya hal ini sangat merugikan jika tanah aset yang luasnya mencapai 200 hektare  tersebut tidak  bisa dimanfaatkan untuk menunjang  sumber pemasukan asli desa dan untuk kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN
Pengamanan dan pemanfaatan aset tanah desa yang luasnya mencapai 200 hektare oleh Pemerintah Desa Sapta Mulia dapat disimpulkan belum berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 tahun  2017  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Aset  Desa.  Pada  indikator  pengamanan  yang  terbagi  dalam  tiga  bentuk, yaitu  pengamanan  administrasi,  pengamanan  hukum,  dan  pengamanan  fisik,  untuk  pengamanan  administrasi ditemukan bahwa aset tanah desa yang tercatat seluas 200 hektare yang dimiliki oleh Desa Sapta Mulia tersebut belum sepenuhnya memiliki dokumen atau arsip pendukung administrasi yang sah, sehingga retan terhadap klaim dari pihak lain. Untuk pengamanan hukum belum sepenuhnya aman karena sebagian besar aset tanah desa tersebut baru berupa surat  akta  tanah  dan  belum  memiliki  sertifikat  tanah  kepemilikan  yang  sah  bahkan  ditemukan  ada  sekitar  8  hektare tanah  desa  yang  memiliki  status  ganda  nama  kepemilikannya.  Untuk  pengamanan  fisik  ditemukan  bahwa  tidak dilakukan  upaya  pemasangan  tanda  letak  atau  patok  serta  papan  nama  kepemilikan  atas  aset  tanah  desa  tersebut sehingga rentan terjadinya klaim oleh pihak lain.
Pada  sisi  pemanfaatan  aset  tanah  dibagi  beberapa  bagian  diantaranya  pemanfaatan  berupa  sewa,  pinjam  pakai serta pemanfaatan berupa kerja sama. Pemanfaatan tanah berupa sewa, ditemukan bahwa untuk penyewaan tanah desa tidak dilakukan secara tertulis dan masih ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang sudah habis masa kontrak sewanya tetapi mereka tidak melakukan perpanjangan sewa kontrak terhadap tanah tersebut. Untuk Pemanfaatan tanah berupa  pinjam  pakai,  ditemukan  bahwa  untuk  pinjam  pakai  belum  dilaksanakan  sama  sekali,  padahal  jika  hal  ini dilakukan maka sangat potensial untuk menambah pendapatan asli desa melalui sektor ini.  Untuk Pemanfaatan tanah berupa  kerja  sama,  ditemukan  bahwa  belum  ada  kerja  sama  dalam  melibatkan  pihak  lain  untuk  mengelola  tanah
7 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) : 156

## Asrai  Maros  et  al,  Analisis  Pengamanan  dan  Pemanfaatan  Tanah  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Desa  Sapta  Mulia  Nomor  14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)
tersebut, dan peneliti menilai Pemerintah Desa Sapta Mulia dalam kerja sama pemanfaatan tanah aset desa ini terkesan kurang inisiatif serta inovasi sehingga tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana seharusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan , Jakarta: Bumi Aksara, 1994 Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta : Reneka Cipta, 2002 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 1994 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung : Alfabeta, 2005 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta: Liberty, 2000 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan-Persetujuan  Tertentu , Cet  ke  7 Bandung:  Penerbit Sumur, 1981

## Jurnal
Khairul,Mulyati,Darrini.Pemberdayaan  Berbasis  Asset  Desa:  Upaya  Penciptaan  Lapangan  Kerja  Bagi  Masyarakat Desa, Jurnal Akuntansi,Ekonomi,dan managemen bisnis Vol.6 No.2 Desember 2018.
Linda  Oksafiama,  Suparnyo  dan  Anggit  Wicaksono,  PEMANFAATAN  ASET  DESA  DALAM  UPAYA MENINGKATKAN  PENDAPATAN DESA, file:///C:/Users/se7en/Downloads/3205-10048-1-SM.pdf

## Peraturan Perundang-undang
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1548 Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa