## “PENDIDIKAN UNTUK SEMUA” DALAM KAJIAN ISLAM
Muzammil Dosen STAI Ma’had Aly Al-Hikam Malang

## Abstrak
National  education  has  not  succeeded  to  the principles  of  "education  for  all"  as  outlined  in  the constitution. Already mentioned in the constitution, that  Article  28  C  Paragraph  (1)  which  states, Everyone  has  the  right  to  develop  themselves through the fulfillment of basic needs,  are  entitled to  education  and  to  benefit  from  science  and technology,  arts  and  culture,  for  improving  the quality  of  life  and  for  the  welfare  of  the  people humans.  Unfortunately  this  does  not  yet  have  a constitutional right to equal every citizen. Keywords ; education, equality, Islam

## Pendahuluan
Dalam  keseluruhan  aspek  kehidupan  manusia  dapatlah    dinilai perihal  kepantasan,  kebaikan,  atau  sebaliknya  ketidak-pantasan,  ketidak- baikan  atau  keburukannya  dengan  menggunakan  kriteria  yang  sudah digariskan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  Seseorang  dapat  saja  berusaha mengejar  dan  memenuhi  kemaslahatannya,  asalkan  misalnya  garis  besar haluan  dari  rasul  sudah  menentukannya.  Garis  besar  norma  inilah  yang membuat  seseorang  bisa  dinilai  layak  tidaknya  untuk  memperoleh  prediket sebagai  pengimplementasi    doktrin  keislaman  yang  mengatur  urgensinya pendidikan bagi manusia.
Salah  satu  aspek  dalam  kehidupan  manusia  yang  seringkali  kurang dapat  prioritas  adalah  masalah  pendidikan.  Dunia  pendidikan  belum sepenuhnya dijadikan sebagai kemaslahatan fundamental dalam masyarakat muslim.  Terbukti,  sebagaimana  disebutkan  oleh  banyak  pakar  pendidikan Islam,  bahwa  salah  satu  kelemahan  utama  orang  Islam  adalah  kelemahan pendidikannya  ( dha’ful  Ilmi ).  Hal  ini  dapat  terbaca  dalam  kasus  belum meratanya  hak  dan  akes  dalam  menikmati  pendidikan  yang  berbasis egalitarian.

## Esensi dan Partisipasi Pendidikan
Masalah  fundamental  di  daerah  yang    seharusnya  diprioritaskan penanganannya  adalah  penuntasan  program  wajib  belajar  sembilan  tahun, minat baca masyarakat yang belum sehat,   jumlah anak-anak drop  out yang tetap  mengkhawatirkan,  pendidikan  gratis  untuk  anak-anak  dari  kalangan ekonomi  tidak  mampu,  dan  mahalnya    buku-buku  yang  diwajibkan  dimiliki anak didik.  Sebagai sampel menunjukkan bahwa angka keseluruhan peserta didik  dalam  program  wajib  belajar  12  tahun  di  Indonesia  belum  mencapai 90%.
Untuk  tingkat  Pendidikan  Dasar  saja  misalnya,  angka  partisipasi murninya  di  beberapa  Provinsi    belum    mencapai  90%  atau  di  sejumlah daerah,  seperti  di  Jatim    masih      banyak  anak-anak  yang  belum  bisa memperoleh  hak  pendidikannya  secara  egaliter.  Cita-cita  pendidikan  untuk semua  ( education  for  all )  atau  untuk  segala  lapisan  masyarakat  belum sepenuhnya terwujud.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  dalam  ajaran  Islam,  tuntutan mendasar  yang  wajib  diperhatikan  oleh  setiap  muslim  adalah  masalah pendidikan.    Baik  orang  tua  (keluarga),  masyarakat,  maupun  pemerintah dituntut  untuk  mempedulikan  kewajiban  edukatif.  Sebut  misalnya  sunah yang  menyebut,  “carikanlah  anakmu  tempat  pendidikan  yang  baik”.  Bukti fundamentalnya  pendidikan  ini  dapat  diketahui  dalam  proses  histories turunnya  Ayat  Suci  Al-qur’an  yang  memerintahkan  manusia  untuk “membaca”  ( iqra’ ).  Turunnya  ayat  ini  menjadi  indikasi,  bahwa  keseluruhan proses kehidupan manusia ini sangatlah tergantung dalam dunia pendidikan.
Noeng  Muhadjir  mensyaratkan  bahwa  aktivitas  pendidikan  adalah aktivitas  interaktif  antara  pendidik  dan  subjek  didik  untuk  mencapai  tujuan yang  baik  dengan  cara  yang  baik  dan  dalam  konteks  positif.    Menurut Tholhah  Hasan  (1998),  pendidikan  dalam  pengertian  umum  adalah  usaha sadara  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kepribadian.  Pendidikan dilihat  sebagai  suatu  sistem  adalah  merupakan  tempat  berbagai  masukan ( input )  ditransformasikan  menjadi  keluaran  ( output ).    Sedangkan  Sahal Mahfud  menyebut,  bahwa  pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah.
Dikemukakan  oleh  M.  Quraish  Shihab  (1998),  bahwa  tujuan  yang ingin  dicapai  oleh  Al-Qur’an  adalah  membina  manusia  guna  mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Manusia yang dibina  adalah  makhluk    yang  memiliki  unsur-unsur  material  (jasmani)  dan imaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya
menghasilkan  keterampilan.  Dengan  penggabungan  unsur-unsur  tersebut, terciptalah  makhluk  dwidimensi  dalam  satu  keseimbangan,  dunia  dan akhirat,  ilmu dan iman. Hal itulah sebabnya dalam pendidikan Islam dikenal istilah adab al-din dan adab al-dunya Dalam UDHR ( Universal Declaration of Human Rights) dalam pasal 26 ayat 1 juga disebutkan, bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan  harus  diberikan  dengan  Cuma-Cuma,  setidak-tidaknya  pada pendidikan  rendah/dasar.  Pendidikan  dasar  harus  diwajibkan.  Pendidikan teknik  dan  kejuruan  harus  terbuka  untuk  umum  bagi  semua  orang,  dan pendidikan  tinggi  harus  memberi  kesempatan  yang  sama  kepada  semua orang  berdasarkan  kecerdasannya .  Dalam  ayat  (2)  dipertegas,  bahwa “pendidikan  harus  diarahkan  kepada  perkembangan  kepribadian  manusia dan  untuk  memperkuat  penghormatan  akan  hak-hak  asasi  manusia  dan kebebasan-kebebasan  dasar.  Pendidikan  harus  meningkatkan  saling pengertian,  toleransi  dan  persaudaraan  antar  bangsa,  ras,  atau  kelompok- kelompok  agama,  dan  harus  meningkatkan  aktifitas  Perserikatan  Bangsa- Bangsa untuk memelihara perdamaian.
Sejalan dengan UDHR tersebut, konstitusi juga mengingatkan, bahwa Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan  juga hak konstitusional.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan UUD 1945 (pascaperubahan), khususnya Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  memperoleh manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
Selain  ketentuan  di  atas,  Pasal  31  ayat  (2)  UUD  1945  (pasca perubahan)  juga  merumuskan  bahwa  setiap  warga  Negara  wajib  mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3)  dan  (4)  menegaskan  bahwa  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk mengusahakan  penyelenggaraan  pengajaran  nasional  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  memprioritaskan  anggaran sekurang-kurangnya  20  persen  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). (http://www.fh.upnjatim.ac.id/index.php?option=com_content&view=article &id=84&Itemid=134)
Di  tingkat  Internasional,  Kovenan  Internasional  Hak  ECOSOB  yang telah  diratifikasi Indonesia melalui UU No.  11  tahun  2005,  tentang  hak  atas pendidikan Negara memiliki kewajiban untuk :
a.   Pendidikan  dasar  harus  diwajibkan  dan  tersedia  secara  cuma-cuma bagi semua orang;
b.   Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan
c.   segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
d.   Pendidikan  tingkat  tinggi  harus  dapat  dicapai  oleh  siapa  pun  juga, berdasarkan  kapasitas,  dengan  cara-cara  yang  layak,  dan  khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
e.   Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;
f.    Pengembangan  suatu  sistem  sekolah  pada  semua  tingkat  harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk,  dan  kondisi-kondisi  material  staf  pengajar  harus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Pendidikan  adalah  sebuah  hak  asasi  sekaligus  sebuah  sarana  untuk merealisasikan  hak-hak  asasi  manusia  lainnya.  Sebagai  hak  pemampuan, pendidikan  adalah  sarana utama dimana  orang  dewasa  dan  terutama  anak- anak  yang  dimarjinalkan  secara  ekonomi  dan  social  dapat  mengangkat  diri mereka  keluar  dari  kemiskinan  dan  memperoleh  cara  untuk  terlibat  dalam komunitas  mereka.  Pendidikan  memainkan  sebuah  peranan  penting  untuk memberdayakan  perempuan,  melindungi  anak-anak  dari  eksploitasi  kerja dan seksual yang berbahaya. (http://www.fh.upnjatim.ac.id/index. php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=134) Dalam  pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  juga  diingatkan,  bahwa  pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
Sistem pendidikan nasional tersebut merupakan pijakan umum yang digunakan  oleh  setiap  institusi  atau  lembaga-lembaga  pendidikan  (sekolah). Dalam  sistem  pendidikan  ini  harus  terjadi  kesatuan  gerak  antar  komponen yang bisa mengantarkan atau menjembatani terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

## Hak Pendidikan Dalam Kajian Islam
Peserta  didik  menempati  posisi  strategis  karena  ia  menjadi  subjek yang  dididik  dan  dikembangkan  pribadinya,  sehingga  diharapkan  menjadi
manusia  yang  berguna.  Peserta  didik  bukan  hanya  dididik  untuk  menjadi manusia  yang  cakap,  pintar,    dan  berilmu,  tetapi  juga  dibentuk  pribadinya supaya  menjadi  sosok  yang  beriman.  Tujuan  ini  seharusnya  disadari  oleh setiap  pengelola lembaga pendidikan, bahwa  murah  atau  mahalnya  sekolah bukan menjadi ukuran untuk mendidik anak menjadi sumberdaya yang ideal.
Dalam  suatu  Hadis  disebutkan,  bahwa    “ carikanlah  anakmu  tempat pendidikan  yang  baik ”.    Hadis  ini  jelas  merupakan  suatu  perintah  untuk mempedulikan  atau  memprioriaskan  kualitas  sumberdaya  manusia  melalui jalur  pendidikan,  yang  jalur  pendidikan  ini  bernama  pendidikan  yang  baik. Pendidikan  dalam  doktrin  ini  tidak  menunjuk  pada  pendidikan  mahal harganya, tetapi yang baik kualitas penyelenggaraan proses pembelajarannya.  Kalau  soal  yang  berkualitas  penyelenggaraan  proses pembelajarannya,  ternyata  dibuat  menjadi  mahal  oleh  penyelenggaranya, sementara  yang  murah  identik  dengan  rendahnya  proses  pembelajarannya, maka hal ini layak dikategorikan sebagai model pendidikan yang tidak sejalan dengan  konsep  pendidikan  Islam  yang  bisa  dirasakan  oleh  setiap  peserta didik tanpa diskriminasi.
Bukti fundamentalnya pendidikan dalam Islam dapat diketahui dalam proses  historis  turunnya  Ayat  Suci  Al-qur’an  yang  memerintahkan  manusia untuk  “membaca”  ( iqra’ ).  Turunnya  ayat  ini  menjadi  indikasi,  bahwa keseluruhan proses kehidupan manusia ini sangatlah tergantung dalam dunia pendidikan,  diantaranya  melalui  tahapan  membaca.  Di  sisi  lain,  aktifitas membaca  ini  baru  bisa  terlaksana  dengan  baik,  bilamana  ada  ketersediaan bahan bacaan atau litearur. (Ahmad Suhadak, 2010)
Dalam ajaran agama sudah jelas-jelas menggariskan, bahwa manusia dilarang  mewariskan  kepada  dunia,  masyarakat,  atau  negara  ini  generasi- generasi  yang  lemah.    Kita  dituntut  oleh  agama  untuk  membentuk sumberdaya  manusia  yang  punya  keunggulan  kompetitif  yang  cerdas membaca  dan  menerjemahkan  perkembangan  zaman  nya.  Sebagaimana sabda  Nabi  Muhammad  SAW  “ orang  mukmin  yang  kuat    itu  lebih  dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah ”.
Ada  berbagai  macam  tantangan  dan  masalah  yang  sedang  dihadapi oleh dunia pendidikan Islam di tanah air. Semakin hari tantangan pendidikan Islam  semakin  berat  dan  kompleks.  Kompleksitas  masalah  dan  tantangan tersebut setidaknya ada dua tantangan berikut:
Pertama ,  tantangan  yang  hadir  dari  luar  dan  biasa  disebut  sebagai tantangan  global.  Tantangan  ini  tidak  bisa  dihindari  begitu  saja.  Justru sebaliknya  kita  harus  merebut  peran  dan  bisa  mengikuti  perkembangan globalisasi.  Karena  dalam  era  globalisasi,  perkembangan  teknologi  dan informasi sangat cepat dan canggih sekali. Dalam konteks semacam ini, maka
pendidikan  Islam  harus  ikut  serta  dan  secara  aktif  merespons  dengan menawarkan segala hal sesuai dengan tuntutan zaman.
Kedua ,  masalah  dan  tantangan  otonomi  pendidikan.  Tantangan  ini muncul  seiring  dengan  diberlakukannya  kebijakan  otonomi  daerah  di Indonesia yang pada akhirnya berimplikasi pada pendidikan dengan lahirnya otonomi  pendidikan.  Pada  satu  sisi,  tentu  saja  hal  ini  adalah  sesuatu  yang positif,  tetapi  di  sisi  lain  kita  harus  menyadari  bahwa  di  era  ini  persaingan semakin  ketat  antara  satu  lembaga  pendidikan  dengan  lainnya.  Maka,  jelas diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  sumber  pendanaan yang  kuat  dan  besar.   Tantangan-tantangan  di  atas,  tentu  saja  perlu  segera direspon  secara  positip,  manakala  tidak  segera  direspons,  lambat  laun pendidikan Islam pasti ditinggal. (http://www.syirah.com/new/index.php?option=com_ content&task=
view&id=180&Itemid=68)

## Kesimpulan
Beberapa  kondisi  memprihatinkan  di  dunia  pendidikan  belum berhasil  disembuhkan.  Pendidikan  nasional  misalnya  belum  berhasil menjalankan  prinsip  “pendidikan  untuk  semua”    sebagaimana  yang digariskan  dalam  konstitusi.    Masih  terdapat  hak  fundamental  masyarakat atau  peserta  didik  yang  belum  berhasil  dipenuhi  oleh  pemerintah  (negara), padahal  dalam  doktrin  Islam,  hak  peserta  didik  ini  seharusnya  menjadi prioritas.
Selain itu, dalam konstitusi sudah disebutkan, bahwa Pasal 28 C Ayat (1)  yang  menyatakan, Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  memperoleh  pendidikan  dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia. Sayangnya hak konstitusional ini belum dimiliki secara merata atau egaliter setiap warga negara .

## Daftar Rujukan
Ahmad Suhadak, 2010, Pendidikan Islam yang Membebaskan , LPIK2I, Jakarta.
http://www.fh.upnjatim.ac.id/index.php?option=com_content&view=article &id=84&Itemid=134, akses 12 Januari 2012.
http://www.syirah.com/new/index.php?option=com_ content&task= view&id=180&Itemid=68, akses 13 Januari 2012.
M. Quraish Shihab, 1998, Membumikan Al-Qur’an , Jakarta.
110 | PENDIDIKAN UNTUK SEMUA DALAM KAJIAN ISLAM
Muhammad Tholhah Hasan, 1998, Pendidikan Islam untuk Kemanusiaan , makalah, Malang.

## Universal Declaration of Human Rights
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional