## Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking

## Di Kota Samarinda
Kadarudin 1* , Alex Chandra 2 , Sudarno 3 1 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
3 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia E-mail: kadarudin@stih-awanglong.ac.id *1 , alexchandra@stih-awanglong.ac.id 2 , sudarno@stih-awanglong.ac.id 3 Submission   2018-04-10 Review 2018-05-20 Publication 2018-06-27

## ABSTRAK
Maraknya  perdagangan  orang (Human  Trafficking) menjadi  momok  yang  menakutkan bagi masyarakat, serta beban tanggung jawab bagi para praktisi hukum, dan stakeholder terkait  dalam  menciptakan  ketertiban  dan  kenyamanan  di  tengah  masyarakat.  Secara hipotesa  perdagangan  orang (Human  Trafficking) juga  dapat  terjadi  pada  masyarakat Kota  Samarinda,  terlebih  lagi  berkembangnya  bentuk  dan  jaringan  cara  perdagangan orang (Human Trafficking) itu dilakukan. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian bagi setiap stakeholder terkait  diantaranya  Pemerintah  Kota  Samarinda  terutama  pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, yang berkewajiban melindungi para Tenaga Kerja Indonesia  (TKI),  serta  agen  perjalanan  resmi  ( travel  agent) yang  memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik berdomisili di Kota Samarinda maupun tidak, serta para praktisi hukum salah satunya misalnya dari kepolisian setempat, dan masyarakat Kota  Samarinda  itu  sendiri.  Untuk  itu  perlu  adanya  kegiatan  pengabdian  masyarakat terkait  hal  tersebut  dengan  tema “Sosialisasi  Bentuk,  Jaringan,  dan  Bahaya  Human Trafficking”. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah, dan diskusi antara peserta sosialisasi.  Hasilnya “Sosialisasi  Bentuk,  Jaringan,  dan  Bahaya  Human  Trafficking”. disambut  antusias  oleh  peserta  sosialisasi  yaitu  sekelompok  masyarakat  Kota Samarinda,  serta stakeholder terkait  yaitu  dari  pihak  kepolisian  dan  kepegawaian dilingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  menjadi  target  sasaran  dalam pengabdian masyarakat ini.
Kata Kunci: Human Trafficking, Masyarakat, Kota Samarinda .

## Pendahuluan
Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Indonesia serta kota terbesar  di  seluruh  Pulau  Kalimantan  dengan  jumlah  penduduk  sekitar  812,597  jiwa, dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  pesat  terutama  karena  adanya  lonjakan penduduk  yang  datang  dari  luar  kota  akibat  imigrasi  suatu  wilayah  membuat  Kota Samarinda menjadi salah satu target para pelaku kejahatan Human Trafficking, ironinya masyarakat  Kota  Samarinda  belum  mengetahui  adanya  kejahatan Human  Trafficking dapat terjadi di Kota Samarinda. Modus operandi yang dapat dilakukan pada kejahatan Human  Trafficking berbagai  macam  bentuk,  dan  jaringan  terhadap  kejahatan Human Trafficking di  Kota  Samarinda,  salah  satunya  dapat  dilakukan  melalui  agen  agen perjalanan yang tidak resmi terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang berdomisili di Kota  Samarinda.  Ketidaktahuan  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  Kota Samarinda  terhadap  kejahatan Human  Trafficking menjadi  pekerjaan  rumah  cukup krusial  mengingat  Indonesia  sendiri  telah  meratifikasi  aturan  internasional  tentang Pencegahan, Penindakan dan Penghukuman bagi Pelaku Perdagangan Orang, sehingga ada  paksaan  bahwa  Indonesia  wajib  mengikuti  aturan  yang  telah  diratifikasi  untuk melindungi  masyarakatnya  sebagai  korban  kejahatan Human  Trafficking, namun ternyata  hal  tersebut  masih  dirasa  kurang  efektif.  Hal  ini  karena  berbagai  macam modus operandi yang serupa tersebar diberbagai wilayah Indonesia, salah satu bentuk modus  operandinya  mulai  dari  perdagangan  organ-organ  tubuh,  melalui  perkawinan dengan  mengawini  gadis  tersebut  lalu  dijadikan  pekerja  seks  komersial,  dan menggunakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia secara illegal dan ditempatkan tidak sesuai  dengan  penempatannya.  Akibatnya  menimbulkan  kekhawatiran  ditengah masyarakat terhadap pelaku kejahatan Human Trafficking yang menggunakan cara-cara terlihat seperti legal ternyata illegal.
Berdasarkan  gambaran  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  adanya  kegiatan  pengabdian masyarakat  yang  menjadikan  masyarakat  Kota  Samarinda  serta stakeholder terkait sebagai  prioritas  utama  dalam  hasil  kegiatan  pengabdian  masyarakat.  Pengambilan sampel masyarakat Kota Samarinda dilakukan dengan melalui penunjukan sekelompok atau  tokoh  masyarakat  yang  diundang  oleh  Tim  Pengabdian  Kegiatan  Masyarakat. Adanya  undangan  tersebut  diharapkan  mampu  menjaring  banyak  masyarakat  yang mau  mengikuti  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dalam  rangka  memahami  dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat Kota Samarinda terhadap bahayanya kejahatan Human Trafficking yang berada di tengah masyarakat.

## Metode
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  analisis  dan  pengkajian  data  mengguanakn  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informasi  dan  data  diperoleh  dengan melakukan  pengamatan  langsung  melalui  pemberian  ceramah,  dan  sesi  diskusi,  serta wawancara  dengan  target  sasaran  yang  di  selenggarakan  melalui  pelaksanaan sosialisasi  yang  dilaksanakan  kepada  masyarakat  Kota  Samarinda,  serta stakeholder terkait  dengan  tema “Sosialisasi  Bentuk,  Jaringan,  dan  Bahaya  Human  Trafficking”. Target  sasaran  dalam  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  masyarakat  Kota  Samarinda secara  luas,  serta stakeholder terkait  sebagai  peserta  dalam  kegiatan  pengabdian masyarakat.
Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini menggunakan  metode  ceramah,  dan  diskusi  interaktif  kepada  masing-masing  peserta terkait  pemahaman  dan  meningkatnya  kesadaran  hukum  bagi  peserta  terhadap “Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi Konvensi Internasional tentang Transnational Organized Crime Indonesia  telah  meratifikasi  aturan  tersebut  yang  tertuang  pada  berbagai  undang- undang  diantaranya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2009, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2009,  serta  akan  segera meratifikasi Konvensi ASEAN tentang perdagangan orang. Ini merupakan bukti concern pemerintah  dalam  menanggulangi  dan  memberantas  kejahatan Human  Trafficking . Aturan terkait perdagangan orang juga telah termaktub ada paa KUHP, Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007,  dan  RUU  KUHP.  Berbagai  macam  aturan tersebut  merupakan  representatif  dari  konvensi  palermo  yang  menetapkan permasalahan  perdagangan  orang  sebagai  salah  satu  bentuk  Kejahatan  Transnasional yang  terorganisir,  serta  mewajibkan  semua  negara  untuk  wajib  meningkatkan  kerja sama  internasional  yang  lebih  efektif  dalam  mencegah  kejahatan Human  Trafficking. Protokol  PBB  sendiri  dimaksudkan  untuk  mencegah,  menindak,  dan  menghukum pelaku  perdagangan  orang,  khususnya  anak  dan  perempuan  yang  menjadi  korban kejahatan Human Trafficking. Aturan PBB dianggap lebih sangat jelas karena memiliki informasi yang jelas terkait proses pengadilan terhadap korban perdagangan manusia. PBB  juga  menjamin  setiap  negara  harus  memastikan  sistem  hukum  nasionalnya memuat  perlindungan  terhadap  kejahatan Human  Trafficking, salah  satunya kompensasi  atas  kerugian  yang  dialami  korban  kejahatan Human  Trafficking. Ini merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  PBB  terhadap  korban  perdagangan manusia  secara  universal.  Mengingat  pentingnya  aturan  ini  menjadi  bahan  pertama untuk pengantar ceramah sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

## Standardisasi Sarana Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  menjadi  sasaran  utama  bagi  pelaku  kejahatan Human Trafficking ,  kerap  kali  para  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  menjadi  korban  yang  tidak bisa  terelekkan  dalam  kejahatan Human  Trafficking. Inilah  alasan  perlu  adanya penyampaian materi mengenai bentuk perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ada berbagai macam modus operandi yang digunakan dalam melakukan kejahatan Human Trafficking dan yang paling sering dilakukan adalah penipuan melalui agen perjalanan yang tidak resmi, dan ditempatkan tidak  sesuai  dengan  penempatannya,  disusul  dengan  melakukan  perkawinan  lalu menjualnya  ke  tempat  pelacuran,  hingga  data  terakhir  menunjukkan  perdagangan organ tubuh juga mulai ramai diberlakukan kejahatannya di Indonesia. Oleh karenanya sangat sulit bagi masyarakat dalam mencegah atau menanggulangi bahkan menghindari masalah  tersebut  tanpa  adanya  dukungan  dari  pemerintah  setempat  terhadap masyarakatnya.
Di  Kota  Samarinda  sendiri  tergambar  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  Kota  Samarinda,  bahwa  angka  partisipasi  angkatan  kerja  di  Kota  Samarinda terdiri dari masyarakat berumur diatas 15 tahun, angka ini dipengaruhi oleh sebagian
masyarakat yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang semakin meningkat sehingga mengurangi angka angkatan kerja setiap tahunnya. Angka sengketa antara pekerja dan pengusaha  baru  ditangani  75  kasus,  sehingga  menunjukkan  berkurangnya  pengaduan karena  adanya  upaya  dari  pemerintah  setempat  untuk  menghimbau  perusahaan  dan pekerja melakukan harmonisasi bersinergi dalam hubungan industrial. Berdasarkan hal tersebut,  ternyata  belum  mampu  mengurangi  dan  mencegah  kejahatan Human Trafficking khususnya di Kota Samarinda, sehingga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap  masyarakat  Kota  Samarinda,  terciptalah  Peraturan  Daerah  Anti  Trafficking (PERDA)  Nomor  06  Tahun  2011  mengatur  tentang  Penempatan,  Perlindungan,  dan Pencegahan  Tenaga  Kerja  dari  Perdagangan  Orang.  Peraturan  ini  menjadi  bentuk perlindungan  hukum  guna  menciptakan  kenyamanan  dan  keamanan  bagi  masyarakat Kota Samarinda, serta sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  materi  ini  juga telah  disampaikan  kepada  para  peserta  sosialisasi  dalam  kegiatan  pengabdian masyarakat tersebut.

## Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Kota  Samarinda  Terhadap  Kejahatan Human Trafficking
Berdasarkan pemaparan materi tersebut, maka perlu adanya diskusi interaktif kepada narasumber,  pada  saat  kegiatan  pengabdian  masyarakat  tersebut  dilaksanakan,  yang diselenggarakan  melalui  sosialisasi.  Jalannya  sosialisasi  sangat  kondusif,  diskusi interaktif berjalan penuh antusiasme oleh para peserta yang dihadiri berjumlah 32 (tiga puluh dua) secara keseluruhan. Undangannyapun sesuai harapan, hanya saja dari pihak kepolisian  tidak  bisa  hadir  karena  ada  kepentingan  negara,  serta  korban  kejahatan Human  Trafficking yang  tidak  dapat  dihadirkan  karena  letak  domisili  korban  yang cukup jauh dari Kota Samarinda. Selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung, banyak  masyarakat  yang  kini  mengetahui,  dan  memahami,  serta  sadar  hukum  atas bahaya kejahatan Human Trafficking, bahkan agen perjalanan resmi di Kota Samarinda siap  melaporkan  ke  pihak  berwajib  ketika  melihat  hal  yang  mencurigakan  dan mengarah  keapda  modus  perdagangan  manusia,  serta  melaporkan  agen  perjalanan yang tidak resmi baik berdomisili di Kota Samarinda maupun berdomisili di luar Kota Samarinda. Selain itu hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah responsif  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  sebagai  fasilitator  menerima  laporan masyarakat  secara  cepat  bertindak  dan  langsung  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait
dengan tujuan agar kejahatan Human Trafficking dapat diantisipasi dan tidak lagi terjadi di Kota Samarinda.
Adapun rekomendasi hasil dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah sosialisasi serupa mengenai kejahatan Human Trafficking harus diberikan setiap tahunnya kepada masyarakat  Kota  Samarinda  secara  luas    dan  menyeluruh  terutama  masyarakat  yang ingin  bekerja  di  luar  negeri,  sehingga  pelaksanaan  sosialisasi  tersebut  kedepannya dapat berkoordinasi dengan pihak stakeholder terkait setempat. Selain itu perlu adanya pengawasan  yang  maksimal  di  pintu  masuk  wilayah  hukum  Pemerintah  Daerah  Kota Samarinda  dalam  mencegah  masuknya  agen  perjalanan illegal yang  mencoba melakukan  perdagangan  orang  melalui  pelabuhan-pelabuhan  yang  ada  di  Kota Samarinda.  Selanjutnya  juga  perlu  dilakukan  implementasi  maksimal  terhadap Peraturan  Daerah  terkait  kejahatan Human  Trafficking yang  ada  di  Kota  Samarinda, serta  upaya  maksimal  dari  seluruh stakeholder terkait  dengan  berkoordinasi  dan bersinergi.    Dengan  adanya  rekomendasi  tersebut  diharapkan  tingkat  kesadaran masyarakat  terhadap kejahatan Human Trafficking meningkat sehingga lebih mawas diri  kedepannya.  Gambaran  serupa  tersebut  dipaparkan  oleh  tim  pengabdian masyarakat kepada para peserta sosialisasi tersebut.
Merujuk  pada  hasil  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  tersebut,  maka  secara garis besar pemaparan materi yang diberikan selama sosialisasi berjalan dengan baik, terlihat  dari  antusias  peserta  dalam  mempelajari  pengetahuan  terkait  pemaparan “Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking”. Harapan kedepannya agar kegiata pengabdian masyarakat ini mampu menciptakan metode pencegahan yang baik terhadap  meningkatnya  angka  kriminalitas  kejahatan Human  Trafficking diantaranya membuat  peraturan  turunan  yaitu  Peraturan  Wali  Kota  Samarinda  terkait  agen perjalanan  para  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI),  operasi  kependudukan  yang  harus intens,  dibuatnya  Satuan  Tugas  Khusus  terkait  dengan  pemberantasan  kejahatan Human  Trafficking, membentuk  Organisasi  Masyarakat  yang  tujuannya  memantau kinerja stakeholder terkait, serta memperluas pengaduan bagi masyarakat.

## Kesimpulan
Perdagangan  manusia  merupakan  isu  global  perbudakan  modern.  Konvensi  PBB menentang  kejahatan  transnasional  terorganisir  mendevisikan  perdagangan (trafficking) .  Kota  Samarinda  dikhawatirkan  menjadi  pusat  kejahatan Human Trafficking di  Kalimantan  Timur  karena  letaknya  yang  strategis  sebagai  Ibu  Kota Provinsi  Kalimantan  Timur  serta  jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat  setiap tahunnya.  Oleh  karenanya  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  diberlakukan  dengan tema “Sosialisasi  Bentuk,  Jaringan,  dan  Bahaya  Human  Trafficking” dan  secara  garis besar  hasil  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  ialah  tidak  adanya  korban kejahatan Human Trafficking merupakan pendatang sehingga tidak berdomisili di Kota Samarinda,  lalu  kasus  kejahatan Human  Trafficking bukan  terjadi  di  Kota  Samarinda, namun  kerap  kali  terjadi  baik  korban  maupun  pelaku  merupakan  penduduk  dari  luar Kota  Samarinda.  Selain  itu  masih  banyak  masyarakat  dan  pegawai  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  belum  mengetahui  perbedaan  perdagangan manusia dengan penyelundupan manusia, serta berbagai macam modus operandi yang dilakukan  agen  perjalanan  tidak  resmi  diluar  Kota  Samarinda,  serta  kurangnya sosialisasi  ke  masyarakat  serta  daftar  agen  perjalan  resmi    yang  telah  terdaftar  yang seharusnya dapat diinformasikan oleh pihak pemerintah daerah bukan pelabuhan.

## Pengakuan
Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  merupakan  implementasi  dan  sinergitas lembaga  perguruan  tinggi  bersama  masyarakat.  Diharapkan  hasil  dari  kegiatan  ini mampu  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  untuk  menjadi  acuan  bagi  para pihak  yang  berkepentingan  terkait “Sosialisasi  Bentuk,  Jaringan,  dan  Bahaya  Human Trafficking” .  Ucapan  terimakasih  kami  sampaikan  kepada  Ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum  Awang  Long,  Samarinda  yang  telah  memfasilitasi  dan  memberikan  dukungan pada  kegiatan  pengabdian  ini,  serta stakeholder terlibat  didalamnya  baik  akademisi, aparatur pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi
Alfian,  A.  (2015).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 (No. 3, Juli-September) , 331-339.
Basuki, U. (2018). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. Varia Justicia, Vol. 13, (No. 2 Oktober) , 132-146.
Effendi,  E.  (2013).  Pemberantasan  Perdagangan  Orang  dengan  Sarana  Hukum  Pidana. Jurnal Cita Hukum, Vol. I (No 1 Juni) , 85-98.
Nelken,  D.  (2010).  Human  Trafficking  and  Legal  Culture. Israel  Law  Review,  Vol.  43, (Issue 3) , 479-513.
Rahmawati, R. (2016). Penyimpangan Sosial Human Trafficking. Jurnal Equelibrium, Vol. IV, (No. 1 Mei) , 30-37.