## PIAGAM MADINAH:
STRATEGI POLITIK DAKWAH NABI MUHAMMAD PERIODE

## MADINAH

## Mursyidul Wildan
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Bangka, Indonesia wildan@iainsasbabel.ac.id

## Saepudin
Fakultas Ilmu Keislaman
Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Kuningan, Indonesia Saepudin_66@yahoo.com

## Agus Zamzam Nur
Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Kuningan, Indonesia guszamzams@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  memperoleh  hasil  analisis  pustaka  mengenai  piagam Madinah sebagai strategi politik dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah dengan menggunakan metode literature review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Piagam  Madinah  memenuhi  tiga  pengertian  yaitu treaty,  sahifat dan constitution. dokumen itu merupakan kesepakatan beberapa golongan; Muhajirin,
Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi. Dilihat dari pengertian constitution , la  juga  memuat  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  bersifat  fundamental,  artinya kandungan sahifat itu dapat mencakup pengertian ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah  dokumen  perjanjian  persahabatan  antara  Muhajirin,  Anshar,  Yahudi  dan sekutunya bersama Nabi yang menjamin hak-hak mereka menetapkan kewajiban- kewajiban  dan  memuat  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  mengikat  untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw. Dengan Piagam madinah  masyarakat  dapat  hidup  berdampingan  untuk  memperjuangkan kepentingan  bersama  melalui  semangat  persatuian  yang  dilandasi  dengan kebersamaan dan cinta kasih
Keyword: Piagam Madinah, Sahifat, Treaty, Charter.

## A.   Pendahuluan
Rasulullah  s.a.w.  beranjak  meninggalkan  Quba  pada  hari  Jum'at  menuju Yatsrib.  Pada  saat  waktu  shalat  tiba  sedang  beliau  ketika  itu  masih  diperjalanan menuju Yatsrib, maka beliau pun untuk pertama kalinya menunaikan shalat Jum'at
bersama  orang  banyak.  Baru  kemudian  sesudah  itu  beliau  melanjutkan perjalanannya ke Yastrib dan beliau sampai di sana pada tanggal enam belas Rabi'ul Awwal (20 September 622 M.). 1
Kota Yatsrib sesudah hijrah Rasulullah s.a.w. ke sana rnenjadi pusat Islam dan  kaum  Muslimin  serta  terkenal  dengan  sebutan  Madinatun  Nabi  (Kota  Nabi) seperti  yang  kita  kenal  sekarang  dengan  nama  Madinah  atau  Al  Madinah  Al- Munawwarah karena di sana terdapat makam Rasulullah s.a.w. 2
Kaum  Muslimin  telah  menjadikan  tahun  kepindahan (hijrah) Rasulullah s.a.w,  dari  Makkah  ke  Madinah  ini  sebagai  permulaan  tahun  bagi  mereka  dan sebagai  peringatan  atas  peristiwa  besar  tersebut.  Sementara  mereka  sebelumnya menjadikan kalender tahun terjadinya peristiwa yang dialami mereka dengan tahun gajah ('Am Al Fil).
Dengan hijrahnya beliau ke Madinah komposisi penduduk di sana menjadi terdiri dari tiga kelompok masyarakat, yaitu : Pertama : Kaum Muhajirin, Mereka adalah orang-orang muhajir yang pindah ke sana dari Makkah demi menyelamatkan agamanya. Kedua  : Kaum  Anshar.  Mereka  adalah  penduduk  asli  Madinah  yang masuk Islam yang terdiri dari masyarakat Arab suku Aus dan suku Khazraj. Mereka dinamai  kaum  Anshar  karena  menjadi  penolong  Nabi  s.a.w.  atas  orang-orang musyrik  Quraisy. Ketiga  : Kaum  Yahudi.  Mereka  adalah  orang-orang  yang eksistensinya di Jazirah Arab berakhir secara bertahap karena terusir sebagai buah dari sikap dan perbuatannya kepada Nabi s.a.w. dan kaum muslimin. 3
Sebelum  pemikir-pemikir  Barat  mengemukakan  temuan  mereka  atas berbagai  konstitusi  di  Yunani,  sejarah  Islam  telah  rnencatat  bahwa  sejak  zaman Rasulullah Muhammad saw. telah merintis lahimya konstitusi tertua yang pertama, yang kemudian dikenal dengan konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. 4
Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. dan umat Islam selama kurang  lebih  13  tahun  di  Mekah  terhitung  sejak  pengangkatan  Muhammad  saw. sebagai  rasul,  belum  mempunyai  kekuatan  dan  kesatuan  politik  yang  menguasai
1 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam , Jakarta: Kalam Mulia, 2009, 187
2 Yaqut  telah  menyebutkan  dua  puluh  sembilan  nama  untuk  Kota  Nabi  antara  lain  :  Al Madinah, Thayyibah (karena baik udaranya), ' Muhabbabah, Al Mahbubah, Yalsrib, An Nahiyah, Al Mubarakah, al-asyimah , asy-Syarafiyah dan lain-lain, dalam Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 188
3 Irfan idris, Islam Dan Konstitusionalisme , Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang- Undang di Indonesia , Jakarta, Antonilib, 2009, 22
4 Irfan idris, Islam Dan Konstitusionalisme , Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang- Undang di Indonesia , 22
satu wilayah, umat Islam menjadi komunitas yang bebas dan merdeka setelah tahun 622  M,  Muhammad  saw.  hijrah  ke  Madinah,  kota  yang  sebelumnya  disebut Yatsrib. 5
Tidak  lama  sesudah  hijrah  ke  Madinah,  Muhammad  saw.bersama  di Madinah  yang  dihuni  oleh  beherapa  macam  golongan.  la  memandang  perlu meletakkan  aturan  pokok  tata  kehidupan  bersama  di  Madinah  yang  dibuat  oleh beberapa  macam  golongan.  la  memandang  perlu  meletakan  aturan  pokok  tata kehidupan bersama di Madinah yang dibuat oleh beberapa macam golongan, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. 6 Di tcngah kemajemukan penghuni  kota  Madinah,  Muhammad  saw.  berusaha  membangun  tatanan  hidup bersama mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal ia mempersaudarakan persaudaraan itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan  sehari-hari  tetapi  dernikian  mendalam  sampai  ke  tingkat  saling mewarisi. 7 Kemudian  diadakan  perjanjian  hidup  bersama  secara  damai  di  antara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik diantara golongan-golongan Islam maupun  dengan  golongan-golongan  Yahudi,  kesepakatan-kesepakatan  golongan Yahudi,  secara  formal  ditulis  dalam  satu  naskah  yang  disebut  kesepakatan- kesepakatan antara muhajirin, ansor, dan perjanjian dengan golongan yahudi, satu naskah yang disebut dengan sahifat. 8

## B. Pandangan Ilmuwan Tentang Nama-Nama Untuk Piagam Madinah
Piagam madinah yang dibentuk di Madinah dipimpin oleh Muhammad saw. sendiri  dan  menjadi  negara  berdaulat.  Dengan  dcmikian,  di  Madinah  Nabi Muhmmad saw. bukan hanya Rasul Allah tetapi juga sebagai kcpala negara. 9 Para ahli ilmu pengetahuan, khususnya ahli sejarah menyebut naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad saw. itu dengan nama yang bermacam-macam, W. Montgomery
5 Irfan Idris, Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalanm penyusunan Undang- Undang Dasar Indonesia Modern , Yogjakarta: PUKAP 2009, 21
6 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945 , Jakarta: UI Press, 1995, 2.
7 Harun Nasution Islam Ditinjaa dari Berbagai Aspek, , Jakarta: UI Press, 1985, 92.
8 Irfan Idris, Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalanm penyusunan Undang- Undang Dasar Indonesia Modern , 22
9 Irfan Idris, Islam Dan Konstitusionalisme , Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang- Undang di Indonesia , Jakarta, Antonilib, 2009, 22
Watt  menamainya the  constitution  of  Madinah 10 karena  didalamnya  terdapat prinsif-prinsif  untuk  mengatur  kepentingan  umum  dan  dasar-dasar  politik  yang bekerja  untuk  mengatur  suatu  masyarakat  dan  pemerintahan  sebagai  wadah persatuan penduduk  madinah yang heterogen.
R.  A.  Nicholson  menyebut  Piagam  Madinah  sebagai 'charter 11 (piagam) karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan  mereka,  mengatur  kewajiban-kewajiban  kemasyarakatnn  semua golongan, menerapkan pembentukan persatuan dan kesatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik.
Sedangkan Madjid Khadduri menyebutnya treaty 12 (perjanjian) karena Nabi membuat perjanjian persahabatan antara Muhajirin dan Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di pihak lain agar mereka terhindar dari pertentangan suku serta bersama- sam mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan  musuh untuk hidup berdampingan  secara  damai  sebagai  inti  dari    persahabatan.  Philip  K.  Hitti, mengemukakan  istilah agrement ,  Zaenal  Abidin  Ahmad,  menyebutnya  dengan istilah,  piagam,  Sedangkan sahifat adalah  nama  yang  disebut  dalam  naskah  itu sendiri, kata sahifat semakna dengan charter dan piagam, karena lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. 13
Baik disebut sebagai perjanjian maupun piagam dan konstitusi, bentuk dan muatan sahifat ini tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut. Dilihat dari  pengertian treaty,  sahifat itu  adalah  dokumen  perjanjian  antara  bebcrapa golongan,  Muhajirin,  Anshar.  Yahudi  dan  sekutunya  bersama  Nabi.  Dilihat  dari segi pengertian charter, ia adalah dokumen yang menjamin, hak-hak semua warga
10 W.  Montgomery  Watt,  Muhammad  Prophet  and  Statemen,  New  York:  Oxford, University Press, 93 Dalam  Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945 , 37 11 Irfan idris, Islam Dan Konstitusionalisme , Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang- Undang di Indonesia , 23
12 Irfan  idris, Islam  Dan  Konstitusionalisme , Kontribusi  Islam  Dalam  Penyusunan Undang-Undang di Indonesia , 23
13 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945 , 2
Madinah  dan  menetapkan  kewajibain-kewajiban  mereka  seraca  kekuasaan  yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw. 14
Kemudian  dilihat  dari  pengerlian  constitution,  la  juga  memuat  prinsip- prinsip  pemerintahan  yang  bersifat  fundamental,  artinya  kandungan  suhifat  itu dapat  mencakup  pengertian  ketiga  istilab  tersebut.  Sebab  ia  adalah  dokumen perjanjian persahabatan antara Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi  yang  menjamin  hak-hak  mereka  menetapkan  kewajiban-kewajiban  dan memuat  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  bersifat  fundamental  yang  sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw.

## C. Isi Piagam Madinah
Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian  berubah  nama  menjadi Madinah, di  Yatrib  atau  Madinahlah  untuk pertama  kali  lahir  suatu  komunitas  islam  yang  merdeka  di  bawah  kepimpinan Muhammad  Rasullullah  dan    terdiri  dari  para  pengikut  Nabi  yang  datang  dari Mekah  (Muhajirin)  dan  penduduk  Madinah  yang  telah  memeluk  Islam,  serta yang_telah  mengundang  Nabi  untuk  hijrah  ke  Madinah  (Kaum  Anshar).  Tetapi umat  Islam  dikala  itu  bukan  satu-satunya  komunitas  di  Madinah.  Diantara penduduk  Madinah  terdapat  juga  komunitas-komunitas  lain,  yaitu  orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu  masyarakat  majemuk  di  Madinah.  Piagam  tersebut  dikenal  dengan  piagam madinah. 15
Banyak  di  antara  pemimpin  dan  pakar  ilmu  politik  Islam  beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang  pertama  dan  yang  didirikan  oleh  Nabi  di  Madinah.  Oleh  karenanya telaahan yang seksama atas piagam itu menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang tentang strategi Nabi dalam membangun negara utama. Untuk mendapatkan pengertian yang utuh mengenai isi piagam itu, berikut ini dikutip naskah piagam
14 Irfan  idris, Islam  Dan  Konstitusionalisme , Kontribusi  Islam  Dalam  Penyusunan Undang-Undang di Indonesia , Jakarta, Antonilib, 2009, 24
15 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata  Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran , Jakarta: UI Press, 1993, 10
sebagaimana dikutif Munawir Sjadzali dalam buku Islam dan tata Negara: Ajaran,
Sejarah, dan Pemikiran 16 , selengkapnya:

## Blsmillahirrahmanirrahim
1. Ini  adalah  naskah  perjanjian  dari  Muhammad,  Nabi  dan  Rasul  Allah, mewakili pihak kaum Muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yathrib serta para pengikutnya yaitu  mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum  Muslimin  adalah  umat  yang  bersatu  utuh,  mereka  hidup bcrdampingan dengan kclompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelompok  Muhajirin  yang  berasal  dari  warga  Quraisy,  dengan  tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda yang  perlu  dibayarnya.  Mereka  membayar  dengan  baik  tebusan  bagi pembebasan anggota yang dilawan.
4. Bani  'Auf  dengan  tetap  memegang  tcguh  prinsip aqidah, mereka  bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
5. Bani  Al-Harits  (dari  warga  Al-Khazraj)  dengan  teguh  memegang  prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok:  membayar  dengan  baik  dan  adil  tebusan  bagi  pembebasan warganya yang ditawan.
6. Bani  Sa'idah  dengan  teguh  memegang  prinsip aqidah, mereka  bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda  dengan  baik  dan  adil  tebusan  bagi  pembebasan  warganya  yang tertawan.
7. Bani  Jusyam  dengan  tcguh  memegang  prinsip aqidah, mereka  bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
8. Bani  An-Najjar  dengan  teguh  memegang  prinsip aqidah, mereka.bahu- membahu  membayar  denda  penama  mereka.  Setiap  kelompok  membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warga yang tertawan.
9. Bani Amr bin Auf dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
10. Bani  An-Nabil  dengan  teguh  memegang  prinsip aqidah, mereka  bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda  dengan  baik  dan  adil  tebusan  bagi  pembebasan  warganya  yang tertawan.
11. Bani  Al-Aus  dengan  tcguh  memegang  prinsip aqidah. mereka  bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
12. (a)  Kaum  Muslimin  tidak  membiarkan  seseorang  Muslim  yang  dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda. (b) Seorang Muslim tidak akan  berlindak  tidak  senonoh  terhadap  sekutu (Tuan  atau  hamba  sahaya) Muslim yang lain.
13. Kaum  Muslimin  yang  taat  (bertakwa)  memiliki  wewenang  sepenuhnya untuk  mengambil  tindakan  terhadap  seorang  Muslim  yang  menyimpang
16 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran , 10-15
dari  kebenaran  atau  berusaha  menyebarkan  dosa,  permusuhan  dan kerusakan di kalangan kaum Muslimin. Kaum Muslimin bcrwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak Muslim sendiri.
14. Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
15. Jaminan  (perlindungan)  Allah  hanya  satu.  Allah  berada  di  pihak  mereka yang  lemah  dalam  menghadapi  yang  kuat.  Seorang  Muslim,  dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah pclindung bagi orang Muslim yang lain.
16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
17. Perdamaian bagi kaum Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan piliak luar Muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
18. Keikutsertaan  wanita  dalam  berperang  dengan  kami  dilakkan  secara bergiliran.
19. Seorang  Muslim,  dalam  rangka  menegakkan  agama  Allah,  menjadi pelindung  bagi  Muslim  yang  lain  di  saat  menghadapi  hal-hal  yang mengancam keselamatan jiwanya.
20. (a) Kaum Muslimin yang taat berada dalarn petunjuk yang paling baik dan benar. (b) Seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya uniuk berbuat sesuatu yang merugikan scorang Muslim.
21. Seorang  yang  tcmyata  berdasarkan  bukti-bukti  yang  jelas  membunuh seorang  Muslim,  wajib  dikisas  (dibunuh),  kecuali  bila  wali  terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum Muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh.  Mereka  tidak  diperkenankan  mengambil  keputusan  kecuali dengan mcngindahkan pcndapatnya.
22. SetiapMuslim  yang  telah  mengakui  perjanjian  yang  tercantum  dalam naskah perjanjian ini dania beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal), dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat  laknat  dan  murka  Allah  pada  Hari  Akhirat.  Mereka  tidak  akan mendapat pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.
23. Bila  kami  sekalian  berbeda  pendapat  dalam  sesuatu  hal,  hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.
24. Kedua  pihak:  Kaum  Muslimin  dan  kaum  Yahudi  bekerja  sama  dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.
25. Sebagai  satu  kelompok,  Yahudi  Bani  'Auf  hidup  berdampingan  dengan kaum Muslimin. Kedua pihak mcmiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
26. Bagi  kaum  Yahudi  Bani  An-Najjar  berlaku  ketentuan  sebagaimana  yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
27. Bagi  kaum  Yahudi  Bani  Al-Harits  berlaku  ketentuan  sebagaimana  yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.
28. Bagi  kaum  Yahudi  Bani  Sa'idah  berlaku  ketentuan  sebagaimana  yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
29. Bagi  kaum  Yahudi  Bani  Jusyam  berlaku  ketentuan  sebagaimana  kaum Yahudi Bani 'Auf.
30. Bagi  kaum  Yahudi  Bani  Al-Aus  berlaku  ketentuan  sebagaimaua  yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
31. Bagi  kaum  Yahudi  Bani  Tsa'labah  berlaku  ketentuan  sebagaimana  yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau  dosa  dalam  hubungan  ini  maka  akibatnya  akan  ditanggung  oleh  diri dan warganya sendiri.
32. Bagi  warga  Jafnah,  sebagai  anggota  warga  Bani  Tsa'Sabah  berlaku ketentuan sebagaimana.yang berlaku b;igi Bani Tsa'labah.
33. Bagi  Bani  Syuthaibah  beriaku  ketentuan  sebagaimana  yang  berlaku  bagi kaumYahudi Bani'Auf. Dan bahwa kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
34. Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok  keturunan  Yahudi  tidak  berbeda  dengan  Yahudi  itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai (membalas) orang  lain  yang  melebihi  kadar  perbuatan  jahat  yang  ialah  diperbuatnya. Barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya  sendiri,  terkecuali  bila  orang  itu  melakukan  aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
37. Kaum  Yahudi  dan  kaum  Muslimin  membiayai  pihaknya  masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak  yang memerangi  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.
39. Daerah-daerah Yathrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepenlingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.
41. Sesuatu  kehormatan  tidak  dilindungi  kecuali  atas  izin  yang  berhak  atas kehormatan itu.
42. Sesuatu  peristiwa  atau  perselisihan  yang  terjadi  antara  pihak-pihak  yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama  harus  diselesaikan  atas  ajaran  Allah  dan  Muhammad  sebagai utusan-Nya.  Allah  akan  memperhatikan  isi  perjanjian  yang  paling  dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
43. Dalam hubungan ini warga yang betasal dari Quraisy  dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat  pembelaan.
44. Semua  warga  akan  saling  bahu-membahu  dalam  menghadapi  pihak  lain yang melancarkan serangan terhadap Yathrib.
45. (a) Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu  serta  melaksanakan  perdamaian  terscbut  maka  perdamaian  tersebut
dianggap  sah.  Bila  mereka  mengajak  berdamai  seperti  itu,  maka  kaum Muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, sclama  serangan  yang  dilakukan  tidak  menyangkut  masalah  agama.  (b) Setiap  orang  wajib  melaksanakan  (kewajiban)  masing-masing  sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
46. Kaum  Yahudi  Aus,  sekutu  (hamba  sahaya)  dan  dirinya  masing-masing memiliki  hak  sebagaimana  kelompok-kclompok  lainnya  yang  menyetujui perjanjian ini, dengan pcrlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari  kclompok-kelompok  tersebut.  Sesungguhnya  kebajikan  ini  berbeda dengan pcrbuatan dosa. Setiap orang harus benanggung jawab atas seriap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.
47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan  dosa.  Setiap  orang  dijamin  keamanannya,  baik  sedang  berada  di Madinah  maupun  sedang  berada  di  luar  Madinah,  kecuali  orang  yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

## D.  Siasat  (Strategi)  Nabi  Muhammad  Dalam  Membangun  Solidaritas  di Negara Madinah
Ditetapkannya piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat (srategi) Rasul  untuk  membangun  negara  utama  sesudah  hijrah  ke  Madinah,  yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam  piagam  tersebut  dirumuskan  kebebasan  beragama,  hubungan  antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan lain-lain. Berdasarkan isi Piagarn Madman itulah warga Madinah yang majemuk secara politis dibina  di bawah  pimpinan  Muhammad  saw.  W.  Montgomery  Watt  menyatakan  bahwa piagam Madinah diakui secara autentik, ia menambahkan bahwa dokumen tetsebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya. 17
Wilhausen  berpendapat  sebelum  perang  R.idr.  Dcmikian  pula  Caetani. Sedangkan  Hubert  Grimme  mrnyatakan  sesudah  perang  Badr.  Watt  menguatkan pendapat  pcrtama,  ia  mengutip  pendapat  Welhauscii  bahwa  dimasukkannva golongan  Yahudi  ke  dalam  umah  adalah  argumen  penting  untuk  menentukan dokumen itu dibuar sebelum perang Badr. 18
17 W Monrgomery Wart, Muhammad at Madinah, London: Oxford rsity, 1972, 225-228. Dalam  Irfan  idris, Islam  Dan  Konstitusionalisme , Kontribusi  Islam  Dalam  Penyusunan  Undang- Undang di Indonesia , 25
18 W Monrgomery Wart, Muhammad  at  Madinah, London:  Oxford rsity, 1972, 225-228 dalam  Irfan  idris, Islam  Dan  Konstitusionalisme , Kontribusi  Islam  Dalam  Penyusunan  Undang- Undang di Indonesia , 28
Menurut  Irfan  bahwa  Piagam  Madinah  tidak  dapat  memenuhinya  secara paripurna,  sebab  di  dalamnya  tidak  ditemui  penjelasan  rentang  pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tctapi dcmikian, ia dapat disebut sebagai konstitusi, karena ciri-ciri lain dapat ia penuhi, yaitu; dalam bentuk tertulis, tnenjadi dasar organisasi pemerintahan masyarakat Madinah sebagai suatu umat, adanya kedaulatan negara yang dipegang oleh Nabi; dan adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, yaitu mengakui kebiasaan- kebiasaan  masyarakat,  kewajiban-kewajiban  mereka. 19 Sebagai  himpunan peraturan yang mewujudkan persatuan dan kesatuan semua golongan menjadi satu umat  dan  hidup  berdampingan  secara  damai  sebagai  satu  umat  yang  bermoral, menjunjung tinggi hukum, dan keadilan.
Mengenai isi pokok atau prinsip yang terdapat dalam konstitusi Madinah, para  ahli  yang  niengkajinya  berbeda  dalam  membuat  rumusannya.  Muhammad Khalid  mengemukakan  delapan  prinsip;  kaum  Muhajirin  dan  Anshar  serta  siapa saja  yang  ikut  berjuang  bersama  mereka  adalah  umat  yang  satu;  orang-orang mukmin  harus  bersatu  dalam  menghadapi  orang-orang  dzalim  meskipun  anak mereka  sendiri;  jaminan  Tuhan  hanya  satu  dan  sama  untuk  semua  melindungi orang-orang kecil; orang-orang mukmin harus saling membela di antara mereka dan membela  golongan  lain,  dan  siapa  saja  kaum  Yahudi  yang  mengikuti  mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang muslim; perdamaian kaum muslim itu adalah satu; bila terjadi persengketaan di antara rakyat yang  beriman  maka  penyelesaiannya  dikembalikan  kepada  (hukum)  Tuhan  dan Muhammad sebagai kcpala negara; kaum Yahudi adalah umat yang satu bersama kaum  muslim,  mereka  bebas  memeluk  agarna  mereka;  sesungguhnya  tetangga adalah seperti diri kita sendiri tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya. 20
Muhammad  Jalal  al-Din  Sunk  juga  merumuskannya  ke  dalam  delapan prinsif  yaitu  seluruh  kaum  muslimin  adalah  umat  yang  satu;  masyarakat  Islam dibentuk  sebagai  masyarakat  yang  solider  dan  kolektif;  mengakui  hak-hak  asasi kaum Yahudi dan mendorong mereka agar masuk Islam; kebebasan beragama bagi
19 Irfan idris, Islam Dan Konstitusionalisme , Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang- Undang di Indonesia , 26
20 Irfan idris, Islam Dan Konstitusionalisme , Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang- Undang di Indonesia , 27
kaum  Yahudi;  mengembalikan  segala  masalah  dan  perselisihan  kepada  Nabi Muhammad sebagai kepala negara; memperkuat pertahanan dan bersikap waspada terhadap musuh; pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara; kota  Madiniah  sebagai  ibukota  negara  harus  dipecahankan  dan  dijunjung  tinggi kehonnatannya. 21
Selanjutnya  Hasan  Ibrahim  Hasan  merumuskan  empat  prinsip;  seluruh kaum muslim dari berbagai jjul.on.gan adalah satu umat yang bersatu; saling tolong menolong  dan  saling  mclindungi  di  antara  rakyat  yang  baru  icu  atas  dnsar kcagamaan;  masyarakat  dan  negara  mewajibkan  atas  sctiap  rakyat  untuk mempertahankan keamanan dan melindunginya dari serangan musuh; persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lainnya di dalam urusan dunia bersama kaum muslim. 12
Konstitusi  Madinah  selanjutnya  dirumuskan  Maulvi  Muhammad  Ali menjadi  tujuh  prinsip;  orang-orang  Islam  danYahudi  sebagai  satu  bangsa;  setiap golongan bebas memelihara keyakinannya dan tidak boleh campur tangan rerhadap yang  lain,  saling  membantu  dalam  peperangan  dan  menghadapi  musuh, mempertahankan  keamanan  kota  Madinah;  kota  Madinah  harus  dijaga kesuciannya; Nabi bertindak sebagai pemutus akhir berbagai perselisihan. 22
Zainal  Abidin  Ahmad  merurnuskan  konstitusi  Madinah  menjadi  sepuluh prinsip;  menyatakan  berdirinya  negara  baru  (negara  Islam)  dcngan  warga  (umat yang satu) yang terdiri dari orang-orang Muhajirin, Anshar, Yahudi dan penduduk asli  lainnya;  mengakui  hak-hak  asasi  mereka  dan  menjamin  keamanan  dan perlindungan dari segala pembunuhan dan kejahatan; menghidupkan semangat mengatur masyarat solider di setiap warga negara yang berbagai macam agamanya dan  suku  bangsanya  itu;  mempertahankan  hak-hak  kaum  minoritas,  yaitu  kaum Yahudi  yang  menjadi  warga  negara;  menetapkan  tugas  setiap  warga  negara terhadap  negaranya,  baik  mengenai  ketaatan  dan  kesetiannya  maupun  mengenai soal  keuangan;  mengumumkan  daerah  negara  dengan  kota  Madinah  menjadi ibukota negara; menetapkan Nabi Muhammad sebagai sebagai kepala negara yang memegang  pimpinan  dan  meyelesaikan  segala  urusan;  menyatakan  politik perdamaian  terhadap  segenap  warga  dan  semua  negara;  menetapkan  sanksi  bagi
21 Irfan idris, Islam Dan Konstitusionalisme , Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang- Undang di Indonesia , 28-29
22 Maulvi Muhammad Ali, Muhammad The Prophet , Lahore, 1924, 121,
orang-orang  yang  tidak  setia  kepada  piagam  ini  secara  akhirnya  memohonkan taufik dan perlindungan dari Tuhan terhadap negara baru ini. 23
Amin Sa'id mcnyimpulkan konstitusi Madinah menjadi tujuh prinsip dasar; menyatakan  bangunnya  suatu  urnat  baru;  mengakui  keadaati  rakyat  apa  adanya, tanpa  merusak  kedudukan  mereka  yang  sudah  ada;  mengatur  hubungan  antara sesama rakyat yang harus saling menjamin dan bertanggung jawab satu sama lain; menetapkan  bahwa  Muhammad  adalah  pemegang  kekuasaan  tertinggi,  kepala negara yang akan menyelesaikan segala perkara; mengatur hubungan antara kaum Yahudi  dengan  golongan-golongan  Arab  dengan  mengakui  hak  asasi  mereka; mewajibkan pembelaan yang sama antara semua warga; menyatakan bahwa ibukota Madinah sebagai daerah yang aman. 24
Menurut Munawir 25 bahwa batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah:
1. Semua  pemeluk  Islam,  meskipun  bcrasal  dari  banyak  suku,  tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan  antara  sesama  anggota  komunitas  Islam  dan  antara  anggqta komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan alas prinsip-prinsip:  (a)  Bertetangga  baik  (b)  Saling  membantu  dalam menghadapi  musuh  bersama;  (c)  Membela  mereka  yang  teraniaya;  (d) Saling menasihati; dan (e) Menghormati kebebasan bernegara

## E. Kesimpulan
Piagam madinah yang dibentuk di Madinah dipimpin oleh Muhammad saw. sendiri dan menjadi negara berdaulat. Kedudukan Nabi Muhmmad saw.di Madinah bukan hanya Rasul Allah tetapi juga sebagai kcpala negara. Naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad saw., baik disebut sebagai perjanjian maupun piagam dan konstitusi, bentuk dan muatan sahifat ini tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut.
23 Zaenal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam , Jakarta: Ikra Pustaka, 2001, 75
24 Irfan idris, Islam Dan Konstitusionalisme , Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang- Undang di Indonesia , 29
25 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran , 16-17
Pengertian treaty,  sahifat itu  adalah  dokumen  perjanjian  antara  bebcrapa golongan,  Muhajirin,  Anshar.  Yahudi  dan  sekutunya  bersama  Nabi.  Dilihat  dari charta merupakan  dokumen yang menjamin, hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan  kewajibain-kewajiban  mereka  seraca  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh Nabi Muhammad saw.
Dilihat  dari  pengertian  constitution,  la  juga  memuat  prinsip-prinsip pemerintahan  yang  bersifat  fundamental,  artinya  kandungan  sahifat  itu  dapat mencakup pengertian ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah dokumen perjanjian persahabatan antara Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi yang menjamin hak-hak mereka menetapkan kewajiban-kewajiban dan memuat prinsip- prinsip  pemerintahan  yang  bersifat  fundamental  yang  sifatnya  mengikat  untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw.
Piagam  Madinah  merupakan  upaya  strategis  Nabi  Muhammad  dalam mengatasi terjadinya berbagai konflik politik antar suku, antar agama, dan antar elit politik yang terjadi di Madinah saat itu. Dengan Piagam madinah masyarakat dapat hidup  berdampingan  untuk  memperjuangkan  kepentingan  bersama  melalui semangat persatuian yang dilandasi dengan kebersamaan dan cinta kasih.
Di  negara  baru  Madinah  bagi  umat  Islam  adalah  segala-galanya.  Beliau adalah rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk  mana  yang  beliau  sampaikan  sebagai  utusan  Tuhan  dan  mana yang beliau berikan sebagai pemimpin masayarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam hal perilaku beliau. Hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan serta loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan Wahyu Illahi sebagai  sumber  dan  rujukan,  dan  yang  bertanggungjawab  hanya  kepada  Tuhan. Oleh  karenanya  selain  ungkapan-ungkapan  dan  perilaku  Nabi  yang  mempakan penjabaran atau peragaan dari ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh Al-Quran, tidak banyak yang dapat digali dari periode itu untuk menemukan unsur-unsur bagi pola kehidupan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Zaenal Abidin, Membangun Negara Islam , Jakarta: Ikra Pustaka, 2001.
Ali, Muhammad, Muhammad The Prophet , Lahore, 1924.
Hasan,  Hasan  Ibrahim, Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam ,  Jakarta:  Kalam  Mulia, 2009.
http://keluarga-madinah.blogspot.com/2011/02/sejarah-piagam-madinah.ht ml
Idris, Irfan, Islam Dan Konstitusionalisme , Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia , Jakarta, Antonilib, 2009
Nasution, Harun, Islam Ditinjaa dari Berbagai Aspek, , Jakarta: UI Press, 1985
Sjadzali,  Munawir, Islam  Dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah,  Dan  Pemikiran , Jakarta: UI Press, 1993.
Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 , Jakarta: UI Press, 1995