## ANALISIS KEBIJAKAN  KETAHANAN  PANGAI{ DI KABT'PATEN  MUARA ENIM
Policy analysis of food scurity of Muara Enim  Regency
Elok Ilunanwati r, Yayuk Farida Balliwati dan Dadang Sukdandar2

## ABSTRAK
Ketahanan pangan merupakan  urus(m wajib  pemerintah. Oleh larena in dibutuhkan perencanaan  pembangunan  untuk  menjamin  kctahannn pangan berkelanjutan- Salah  satu s(Naron yang perlu dicapai adalah jumlah ketersediaan pangan  (dalam bentuk  ketersediaan energi lurian 2.200 kkaUkapita)  serta beragam  atas  dasar gizi seilnbang  yong ditandai  dengan poln rnakan diinginkan atau Pola Pangan harapan (PPH) dengan skor 100. Kondisi lcetahanan pangan penduduk Kabupaten Muara  Enim belum  memadai. Oleh karena itu, penelitian retrospektif dengan  tujuan  utama untuk  menganalisis  tccbijalan  pemerintah  dan  pengembangan ketahanan pangan  untuk  mencapai  kondisi l<camanan pangan yang berkelanjutan  dilalcukm di Kabupaten Muara  Enim di Provinsi Swmatera Selntan. Penelitian dilakulan pada bulan September sampai Oktober 2010. Hasit  penelitian  menunjultlan bahwa I) Situasi l<etersediaan pangan  penduduk Kabupaten Muara  Enim tahun 2003-2009,  rata-rata telah dapat  memenuhi total kcbutulnn knlori  ideal (2.2N &lal/lapitallwril. Namwr nasih didominasi oleh padi-padian (beras), sedangkan untuk  kelompok pangan lnin rnasih  belum m.encuhtpi.  Mutu kctersediaan pctngan belum  memenuhi slor PPH lcetersediaan yang dianjurlcan  dan ditargetkan al<an dicapai pado 2015  sesuai  dengan SFM tstandar pelayanan minitnal) bidnng lcetahanan Wngarl Konswrci pongan dengan situasi pen&duk pada tahwr 2N7 dan 2009 sudnh melebihi jurnlah yang dianjurkan dari 2.M0  kluulupita/hari tetapi  belum seimbang. Dalam lcondisi, laulitas konsumsi pangan  penduduk menunjulcl<an perbailcan  tetapi belwn  mencapai landisi  idcal, 2) diperlulan pen.tr joman  dalam sinkronisasi antar dokumen  perencanaan dan penetapan sasaran p e mbang unan s e c ara kuant itatif.
KATA  KUNCI : Ketersediaan  pangan,  pengembangan  dokumen perencanoan
tood security is a mandatory ;'X:"t affairs. It requires some forms of development planning in order to guarantee a sustainable food security. One of targets to be achieved is the amount of food availability (in the forun of daily energy availability of 2.20O kcaUcapita) as well as the diverse on the basis of balanced nutrition  that is indicated by a desirable  dietary  pettern or pola pangan  harapan  (PPH) score of 100. Food  security  conditions of Muara  Enim district residents  have  been inadequati. Therefore, retrospective  study with the main  objective  to analyze the government policy  and the development of food security  to achieve sustainable food security  conditions was conducted in Muara Enim district in South Sumatra Province. Study was conducted in September through October 2010. The resuhs showed that 1) The yearly food supply situation  in the Muara Enim  district 2N3-2009 been able to mcet the ideal total caloic needs (2,200 kcal/capita/day)  but it.still dominated  by grains  (rice).  Quahty  of food availability has not met the recommended score of PPH availability  and targeted to be achieved by 2015 in accordance with the SPM (minimum  service standards) in food secuity. Food consumption of the population situation in 2M7 and 2N9 already exceeds the reconanended number of 2,000 kcal/cap/dav  but not  yet balanced. In condition, the quality of food conswnption t Staf Kantor Ketalwnan  Pangan Kab. Muara enim (alwni Program Studi Manajemen  Ketalunan  Pangan  Pasca Sarjana IPB)
2 Pengajar pada Program Studi Manajemen  Ketahanan Pangan Pasca Sarjana IPB
skotpd timprovememt hwt residents  have not reached  the ideal  conditions, 2) sharpening  is needed im ffie syahrmiWim Mween planning  docwnents  and development objectives in quantitative determtinalifum-
KEYWORIIS .: fwd uv.rai;llruhiliry, develnpment plonning document

## PENDI\II}LINAN{
Faktor pememtu liunrlah dan jenis pamgan yang fcrsedia maupun yang dikonsumsi pen&drk adatah : kondisi hingkungan dan fakton politik-budaya.
Terkait hal t€mefut" unenurut Baliwati (2-fr10) salah satu hentuk kewajiban pokok pemcrintah  (eore ohligation) yaifii ftnemerbitkan pemto|ll.an; mengelola anggamm dan nnelakukan tindakan seperti tertulis  dalam dokumen perencama& sc[@ memastika,xB
kebuhrhan pangan feryenuhi (obligation to resalt).
Dengan bcrlakmya UILn F{o. 32 Tahun 2W tentang Fernerintahan Daerah maka pemcrintah daeNah memiliki \il/ewenang lebih besar dalam mengahm dan rnengelola daerafu" terrnasuk pembangunarn lieuatnamam pangam" Ketahanan pangam rnerupakan urusan wa,iib pemerintah daeralr  sesuai  dengam pasal 7 Peraturan Pennerintah Nomon 38 tahun 2W7 tenftmg Pembagian Llrusan Pemerintahan yang pcnyelenggaraann5ra ber@oman kepada  standar pclayanan minima[ (SPM)-
Salah satu kabupatcn yang mendukung Plovinsi Sumatera Selatan sebagai hovinsi hunbung Pangan adalah Kabupafen hfiuara Enim. trrlamun kondisi ketahanan  pruUan wilayah ini sendiri belum mrernaclai, Kondisi ketahanan pangan antara lain ditunjukkan oleh situasi konsumsi pangan penduduk dan situasi ketemediaan pangam yalnt9 belum nnemcapa.i kondisi yang dianjurkan
(leomsumsi 2-000 kkaUkap/hari, keromdiaan 2.2ffi kkaflkap/hari dan skor FFH 100)- Komdisi ketahanan
pangan daerah juga merupakan  output dari perencaniurn pembangunan,Jsl4E dokumen  kebijakan.
Tujuan  penelitian ini adalah untuk : l) menganalisis  situasi  konsumsi, dan ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2003- 2m9, 2) menganalisis  konsistensi dan keterpaduan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten  Muara Enim.

## BAIIAN DAN METODA
Desain penelitian ini adalah restrospektif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ditakukan secara sengaja dengan pertimbangan  bahwa;  Kabupaten  Muara Enim sebagai wilayah yang mendukung Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan, tetapi masih menjadi prioritas penanganan daerah rawan pangan, Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2010.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut waktu  meliputi data ketersediaan pangan, konsumsi pangan, rencana strategis  (rensha)  kabupaten  dan renstra SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer Microsoft Excell 2W7, kemudian dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifuasi  Konsumsi,  Ketersediaan dan Produksi  Pangan Penduduk Kabupaten Muara Enim
i. .tt't:l '=n.+ r* e

## Berdasarkan hasil survey konsumsi  pangan yang  dilaksanakan atas
kerja sama Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Muara Enim dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim tahun 2007 dan 2009, ditampilkan situasi konsumsi  pangan penduduk  pada Tabel L Dari jumlah  total konsumsi pangan, maka tingkat konsumsi pangan
penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2007 . dan 2009 sudah melebihi angka
yang dianjurkan yaitu 2.m0
kkaUkap/hari. Jika dihitung dari persentase angka  kecukupan eneryp (%
AKE), maka tingkat  konsumsi penduduk sudah mencapai 107 persen  dan J05 persen  dari jurrlah  ideal. Angka {,"ebrut tergolong normal (TKE 9O-Ll9%) menurut klasifikasi tingkat konsumsi energi Departemen Kesehatan tahun
I 996 (Hardinsyah, 2OO2).

## L-
Tabel 1 Situasi  konsumsi  pangan  aktual  penduduk  Kabupaten MuaraEnim
. dibandingkan dengan  konsumsi ideal (kkaUkapita/hari)
No Kelompok Pangan Konsumsi (kkal/kap/hari) Ideal Thn2007 Thn2009 Rata-rata Laju Gap (Vo) I 2 3 4 5 6 7 8 Padi-padian
Umbi-umbian Pangan  hewani
Minyak dan  lemak
Buah/biji berminyak Kacang-kacangan
Gula Sayur dan buah Minurnan dan bumbu r.000 120
244
2W 60 100 1m t:20
30
L758 l3 80
97
79 8 48
57
1.560 t7 184 103 77 t2 55 82 1
659
-105
-108 -100 18 -90
48.5 -50.5 -29.5 -3 50 14 M -11 29 130 6
Jumlah
2.W
2.140
2.@O
-2 x15
Sumber: KKP,  2007 dan 200D
Dari komposisi  kelompok pangan pada tabel diatas, konsumsi pangan penduduk masih  dibawah angka yang dianjurkan  kecuali  untuk kelompok  padi- padian dan buah/biji berminyak. Hal tersebut ditunjukkan oleh gap (selisih konsumsi aktual  dan ideal) positif untuk padi.padian dan buaMbiji berminyak,
serta gap negatif untuk kelompok pangan lainnya. Tetapi terjadi peningkatan konsumsi  pada enam  kelompok pangan ditunjukkan oleh laju yang positif.
Peningkatan  konsumsi  pangan hewani bahkan  mencapai  130 persen.  Disisi lain konsumsi  padi-padian dan buah/biji berminyak terjadi penurunan (laju negatifl. Artinya konsumsi pangan
keseinnbangan sesuai pola pangan harapan.
Sejalan  dengan hal diatas,  mutu konsunsi pangan penduduk Kabupaten Muara Enim menunjukkan peningkatan kualitas dengan meningkatnya  skor pola pangan  harapan GPID konsumsi sebesar (35 persen) yaitu dari 51 pada tahun 2W7 rmenladi 70"1 pada tahum 2ffi9 (Tabel 2). Peningkatan skor tersebut terutama disumbangkan oleh kenaikan pesat pada skor  PPH pangan hewani (125 persen)  serta sa)rur dan buah (46 persen).
penduduk
berubah
menuju
Tahr;lz reftanningro skor PPH konsumsi  aktual  penduduk  Kabupaten Muara Enim dengan skor PPH konsumsi  ideal  dan PPH konsumsi  nasional
SkorPPH Konsumsi F{o KelompokPangan Nasional* Kab. ME Laju (Vo) Tahun Tahun 2W 2W
Tahun Tahun 2007 2W
I
2
3 4 5
6 ,v I
Radi-padian IJmbi-umbim Panganhewani hflinyakdan  lemak Buahrbiji  berminyak Xacang tacangan Gula Saprdall buah idinumamdan I bumbur 25,O 25,O 1,6 tr,z 15,5 14,8 5,0 4,9 1,0 0,9 7,3 5J 2A 2,2 25,1 21,0 25,0 25,0 0,0 0,4 8,0 18,0 2,O 2,6 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,4 14,0 20,5 0,0 0,0 o,0 25 2,5 24 5
I l0
2,5 30
o,0 125 30
0
20
40 46 0 0,0 Jumlah 100 82,8 7sJ 52,4 70,1 35 t<emaero : *) Sngns BPS dblah BKP
[rcmbaiknya kmsumsi pangan dipCIkirakm lraena membaiknya harg@ kornoditas 1rcrl<ebunam, yang nnenjadi
sumber pemdaparan utama sebagian  hesar
ecnOugunfr  Dengan &mikian aksss ekonomi pen&duk  tcrtadae paqgan (daya beli) d*Ft ,nengimbangai harga jenis pangen kw@i se.nta sayrur rlarr bu,ah  yamg harganya mdcrung lebih mahel dffii jmis paqgaillaimnya
Ketersediaan pmgan bagl pmxduk l(ahryamm Muama Enirn ditunjukkan dengan jumlah ketersediaan ene1gi per  kryfiua Fr hari {tkatltupiraltmi)- I}dlamkurun waknr lima rahun tcrakhir, kondisi ketersediaan eneqgi,berfluktuasi sryerti ditunjukkan
pada Tabel 3. Total energi ketersediaan pada tahun 2W dan 2008, masih dihwah standar 2.2W kkaUkap/hari.
T'etapi  ketersediaan pangan  pada tahun 20{Jl5-2fNfl sudah  rnelebihi standar ketersediaan energi yang dianjurkan. Swara umum kelompok padi-padian remberikan  kontribusi  energi terbesar dari total jumlah energi ideal yang diharapkan Q.zN kkal/kap/hari). Selain imr kontribusi  kelompok pangan minuman dao bumbu juga memiliki ketersdiaan  energi  yang cukup besar terhadap total energi. Kelompok pangan lainnya masih  berada dibawah angka ketersediaan yang dianj upkan.
Tabel 3 Perkembangan ketersediaan energiftapita/htri pcneeft Kab. nAura i,'li*
No Kelomook pz ffetefsediaan (kkal@flhrui)  _ Rata-xata
______--r
zlxm zuts tM_ I Fadi-padian 2 Umbi-umbian 3 Pangan hewani
1.100 1.478 1.728 t-314 \-458 t-293 -1,&5
t32,  l0l
85 63 E0  tM 3"W2 2@  t42  180  t67  [5r  Al 0,83
4 Minyak dan lemak 22O  95  2W  1l'l tTV  0 424
Buah/biji 5 berminyak 6 Kacang-kacangan
7 Gula
8 Sayur dan  buah
. Minuman dan
9 bumbu 66  r5r  145  161  358 289 TTfl ffi2820 ll0 27 29 ilo 63 72 t32  31 27 2n  l8 I -m"62,
21  23  25 4,49 4t M  26 -r5"Or 3r9 t'71 lu zMtrn
Jumlah 2.2ffi 2.tt6 2.513 2-23 2"432 1"987 4.33 ?o Al{E 100 '98,16 ll5,o5 1aL36 11055 w37 4"88
g I
*B'
Sumber: NBM Kabupaten  Muara Fnim tahun 2W5-20fJ9
Angka total ketersediaan energi aktual tahun 2004-2008  dibandingkan dengan angka kecukupan  energi  tmtuk dihitung tingkat persentase angka kecukupan energi (7oAKE). Tingkat ketersediaan energi mencerrninkan besarnya proporsi ketersediaan energi aktual di Kabupaten Muara Enim dengan standar energi ideal yang diharapkan yaitu ?.?00 kkal/kap/hari. Fada tahun 2004,  angka  kecukupan energi (Va F,rY,,E) ketersediaan dibawah angka yang dranjurkan ( 100 persep) yaitu hanya 96,18 persen. Demikian  juga pada tahun 2008, yang angka kecukupan energi ketersediaannya hanya q),77 p€rsen- Sedangkan untuk  tahun  2OO5,20ffi dan 2007 sudah berada diatas tr00 persen.
Secara umum tingkat ketersediaan pangan di Kabupaten Muara Enim cenderung  menurun.
Rata-rata laju ketersediaan kelompok pangan  menunjukkan batrwa hampir semua kelompok pangan kondisinya  negatif kecuali umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah, minuman  dan bumbu. Hal ini hanrs menjadi  perhatian bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam

## rengevaluasi dam
rm)rusrm percncanaan xlemtan$man ketahmm pangan Tkmrema dalam m€mbmgm kemandirian pcnyediam 1mlrgm  berbasis sumberdaya lokal yang alimiliki-
Setain tingk{ kMiam" muhr ketersediaan €nerygi juga dftIklr unfirk msmgsahui keberagamff ketersediaan pmmgan  demgam skor WX{ ketersediaaru  l{mgka ideal skw FFE{ ketersediaan adatah Im, ditrugs*m akan  dicapai @a tahm W5  wa nasional. Total sku PPH kctersdiam Kabuptcn trVftrra Fnim mdcrtmg meningkat koqnli tahrm Xm Gabel 4)- Padi-padian sdah remenrfti  sktr PPH ideal, tetapi rmtuk kelompok p gm tain maeih dibavnah skmPPI{ ideat. Pui hiu pe*ennhgm skm PFX{  wrasiqg-rmasing kelompok pqgan, ffigma umum menu4irrkkan ken*ikan mutu ketersediaan pmgan tenrtama rmtrk sa)rur dan hrah- Kefier:scdiam pmgm Ainaraptan dryat tenrs ditingBatkan ju-hh  dan mufmya agr dryat memenuhi kchuhlhan kmmsi penduduk menuju ideal, yang rlrrimg*nt mengikuti pefiambahan jumlah penduduk
Tabel 4 Skor dan  rata-rata taju  PPH ketersediaan  pangan penduduk  Kabupaten Muara Enim tahun 20{],4,-20fJB
Skor  PPH Ketersediaan No Kelompok Pangan Thn  Thn  Thn Thn 20fJ4 2005 2W6 2W7 Ideal Thn rata 2008 Laju(Vo) I Padi-padian
2 [.nmbi-umbian -1 Pangan hewani 4 lvlinyak dan lemak Buah/biji 5  berminyak I 6 Kacang-kacangan l0 7 ' Gula
2-5
I  Sayurdanbuah 3O
hAinuman dam 9  bumbu 0.O 25 2.5 24 5 250 250 138 085 0 217 150 25 382 0 25 2 t4 3 0 2 I 30 0 25 1 15 3 I I 2 I 30 25 2 t6 5 0 3 2 5 25 ) l3 2
I 2 I I 0 39 68 59 .,4 ,{} 53
Jumlah
lm
Komis{ensi  dan keterpaduam antar dokumen kebijakaxl
Perencanaan pembangunan kabupaten/kota  rnerupakan keseluruhan kebijaka{L program, dan kegiatan pembangunan yang tersusun dalam dokumen-dokumen perencanaan s@ara sistemaris, terpadu,  konsisten dan hrjenjang menurut jangka waknr tefientu. Perencanaan pembangunan kabupatenftota  disusun  dalam kerangka untuk menjaurin keterkaitan dan konsistensi antara perenoanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
di kabupaten/kota dalam mewujudkan kondisi kabupaten/kota yang diharapkan (visi. misi dan u{uannya)"
Dengan pola pikir percnqilraan yang sistematis dan berjenjang tersebut, maka muatar/isi dari jenis-jenis perencanaan  yang  ada harus  padu (saling keterkaitan) dan konsisten (saling mendukung dan  tidak saling bertentangan). Terpadu atau saling keterkaitan dalam perencanaan pembangunan  kabupaten/kota  mencakup keterkaitan antar wilayah, antar bidang,
dan antar sehor, serta  antar program dan kegiatan yang direncanakan dalam suatu
jenis perencanaan. Konsistensi pembangunan perencanaan menyangkut relevansi/kesesuaian muatan/isi antara jenis perencanrurn pembangunan yang satu dengan yang lainnya (isi Rencana Kerja Pemerintah  sesuai dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM, dan  isi RPJM sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP). Antar  jenis pery:janaan juga menggambarkan konsistensi proses pergerakan dari bawah ke atas (bottom up) dandari atas ke bawah  (top  down).
Oleh karena itu perlu diketahui konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaa pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Muara Enim dengan Propinsi Sumatera  Selatan
dan Nasional untuk menjamin
terwujudnya tujuan pembangunan
ketahanan pangan mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Konsisten artinya relevansi&esesuaian muatan/isi antara jenis perencanaan  pembangunan (isi RKP sesuai  dengan RPJM,  isi RPJM
rt
U
t
sesuai dengan RPJP). Sedangkan keterpaduan adalah keterkaitan perencanaan antar wilayah,  antar bidang dan sektor,  antar  program  dan kegiatan yang direncanakan dalam suatu  jenis perencanaan.
Pada Tabel  5, dapat dilihat bahwa terdapat ketidakterpaduan pada prioritas pembangunan kelima yaitu ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten  Muara Enim hanya diterjemahkan menjadi revitalisasi pertanian, yang  lingkupnya  lebih sempit dari"ketahanan pangan.

## Pengertian  ketahanan Fngan
jauh lebih luas daripada revitalismi
pertanian. Ketahanan  pangan  meliputi tiga subsistem yaitu ketersediam, distribusi dan konsumsi. Dengan denikian maka revitalisasi  prtanian hanya bagian dari  sub sistem ketersediaan dalam sistem ketahanan pangan.
Hal  ini perlu rnendapat per,hatian pemerintah  Kabupaten Muu,a  Enim agar arah pembangunan ketahanan paogan sebagai urusan wajib dapat lebih jelas dan tajam untuk mencapai kondisi ketahanan  pangan yang diharapkan, rnelalui dukungan komitmen  kebijakan dan  anggaran.
Tabel 5. Analisis konten  terhadap  konsistensi  dan keterpaduan antar  dokumen perencanaan  pembangunan ketahanan  pangan
Prioritas  Pernbangunan No Nasional tahun 2010-2014 Provinsi Kabupateu Sumatera  Selatan Tahun hftlryaklim Zfil.t Tahun2011 € l Reformasi birokrasi
dan  tata kelola
pemerintahan  yang baik Pendidikan Kesehatan
Fenanggulangan kemiskinan Ketahanan  pangan
Pemantapan pengernbangan  SDIvI
Penajaman  program penanggulangan kemiskinan Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah pertanian
Feningkatan E$a kelola / penneriryMn yang
baik
Feningkatan aksesihiEitas d*n kualitas pendidikan
e*an kesehatan Femanggulangan kecniskiuan dan peningkatan kesejahteraa* rakyat
Revitalisasi pertanian
Penelusuran pada rencana strategis  satuan kerja perangkat daerah (SKPD), diketahui penetapan target produksi pada  masing-masing unit kerja
terkait adalah seperti pada Tabel 5. Jenis komoditas  pangan ditampilkan sesuai dengan
pada traian subbab
sebelumnya.
luraal  llrnu-ilmu  Perilunan dan Budidaya  Perairan  Volume 6, Nomor 1, Desember 2011
Tabel6 Perbandingan  pertumbuhan produksi pangan dari SKPD terkait
No SKPD Komoditas Pertumbuhan Produksi (7o) Th 2006- Th2009-
2008 20t3 1 Dinas  Tanaman Fangan an Hortikultura Dinas Peternakan  dan Perikanan
3 Dinas  Perkebunan Padi
Ubi kayu Kedelai Kacang  panjang Tomat
Jeruk Nanas
Daging
Telur 2
3,09
1,53 4,95
-40,42 -66,45 61,58 -19,03 0,E j 2,63 3,29 31,25 2,16 2,56 1,29 2,1
1,5
2 I
27,65 Ikan 1,15 Kelapa 185,97
Fenetapan proyeksi perturnbuhan produksi  tahun 2009-2013, didasarkan pada  angka  pertumbuhan tertentu seprti pada Dinas Peternakan Dan Ferikanan. Fada Dinas Tanaman Pangara dan Hortiku{tura dan Dinas Ferkebunan, penetapan target  produksi didasarkan pada sejurnlah pengan yang harus diproduksi" Namun tidak diternukan dasar pertirnbaogan besaran angka tersebut  dalarn rencana strategis ketiga SKPD tersebut"
Selanjutnya dari hasii analisis konten terhadap konsistensi dan keterpaduan  antar dokurnen  perencanaan permbangunan dan analisis kelembagaan ketatunan panga{t di Kabupaten Muara Enirn tahun  2010 diperoleh hasil sebagai berikut :
a- Diperlukan penajannan dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan (RPJMD Kabupaten Muara Enim, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN serta antara Renstra  kabupaten Muara Enim dengan Renstra SKPD). Karena makna ketahanan pangan adalah lebih luas daripada revitalisasi pertanian.
b. Diperlukan  sinkronisasi penetapan sasaran pembangunan secara kuantitarif"
Situasi
ketersediaan/konsumsi pangan aktual dan harapan, seharusnya menjadi dasar penetapan sasaran produksi  pangan bagi SKPD  terkait terutarna Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan,  seria Dinas  Perkebunan.

## KESIMPTJLAN
1. Situasi ketersediaan pangan penduduk  Kabupaten Muara Enim tahun 2003-2009, rata-rata telah dapat memenuhi total kebutuhan kalori ideal  (2.200 kkaUkapita/hari).
Namun  masih didominasi  oleh padi- padian (beras),  sedangkan untuk kelompok  pangan lain masih  belum mencukupi. Mutu ketersediaan pangan belum  memenuhi skor PPH ketersediaan yang dianjurkan dan ditargetkan  akan  dicapai  pada  2015 sesuai  dengan SPM (standar pelayanan minimal) bidang ketahanan  pangan.
;i :{!

## l-
t:
2. Hasil analisis konsistensi dan keterpaduan antar dokumen kebijakan pembangunan ketahanan
pangan menunjukkan bahwa antar dokumen perencanaan rnasih kurang konsisten dan terpadu, serta belum adanya keterpaduan penetapan sasaran produksi pangan. Untuk  itu diperlukau a) penajaman dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan (renstra  SKPD)  dan b) penetapan  sasaran pembangunan secara  kuantitatif (situasi ketersediaan/konsumsi  pangan aktual dan harapan menjadi dasar penetapan sasaran produksi pangan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Flortikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan,
Dinas Perkebunan).

## DAFTAR  PUSTAKA
Baliwati, YF, dkk, 2010. Kebijakan

## Strategis untuk
Mewujudkan
Ketahanan  Pangan Wilayah yang Berkelanjutan.  Materi Pelatihan. Diperbanyak oleh MWA Tarining and Consulting  Lembaga Tata Kelola Ketahanan Pangan. Bogor.
Hardinsyah, S. Madanijah dan Y.F. Baliwati.  2002. Analisis Neraca Bahan  Makanan dan Pola Pangan Harapan untuk Perencanaan
Ketersediaan Pangan. PSKPG-IPB
dan Pusat Pengembangan
Ketersediaan Pangan, Departemen Pertanian RI. Jakarta.
[PP] Peraturan Pemerintah. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan.
[UU]  Undang-Undang. 1996. Undang- undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah.
Jakarta.