Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018

## 24

## REDUPNYA PERAN POLITIK ISLAM DI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
(STUDI KASUS PEMBUBARAN MASYUMI OLEH PRESIDEN SOEKARNO )

## Alim Bathoro
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji albath71@gmail.com

## ABSTRACT
In  the  relationship  between  Islam  and  the  state  it  is  necessary  to  clarify  the political decision of the ruler over the political role of Islam. As the majority religion in Indonesia, it is only natural that Islam becomes part of the relations in  the  political  decision  of  the  ruler.  Therefore,  examining  the  relationship between  Islam  and  the  state  has  an  important  meaning,  for  this  reason  the research  seeks  to  explain  the  common  thread  of  the  state  and  Islam, especially how the political bargaining of Muslims with the authorities. In the period of  Guided  Democracy,  President Soekarno  was  a political  ruler,  along with other political forces such as the Indonesian Army and the PKI. For this reason,  tracking  President  Soekarno's  past  role  in  Guided  Democracy  was  a major study in order to reflect the current relationship between the ruler and Islam.  This  research  will  look  at  the  role  of  President  Soekarno  towards Masyumi in the national political contestation during the Guided Democracy period. The existence of ideological linkages between President Soekarno and President  Joko  Widodo,  makes  this  research  interesting.  Are  there  points  of equality between the two as a study of political decision making by a ruler.

## Keywords: Islam, politics, rulers, political decisions, political contestation

## PENDAHULUAN
Hubungan  Islam  dengan  negara  merupakan  kajian  yang  selalu  menarik. Karena hubungan tersebut merupakan refleksi hubungan antara agama yang dianut  oleh  mayoritas  penduduk  dengan  negara.  Meski  hal  tersebut  masih dapat diperdebatkan, akan tetapi secara empirik hubungan Islam dan negara akan  selalu  berpengaruh  dalam  pengambilan  keputusan  politik  seorang presiden  di  negeri  ini  sejak  masa  kolonial  hingga  masa  reformasi  saat  ini.
Sebagai  contoh  kontemporer  adalah    kurang  harmonisnya  antara  Presiden Joko  Widodo  dengan  Habib  Rizieq  Shihab,  sehingga  Habib  Rizieq  harus meninggalkan  tanah  air  ke  Arab  Saudi  dengan  perlindungan  Kerajaan  Saudi Arabia.  Meski  tidak  ada  pernyataan  resmi  suaka  politik  dari  Kerajaan  Saudi Arabia, akan tetapi pemberian hak tinggal di Saudi Arabia karena Habib Rizieg masih  keturunan  Rasulullah  merupakan  fakta  bahwa  suaka  politik  telah diberikan Kerajaan Saudi Arabia kepada Habib Rizieq.
Maka  dari  itu  mengksplanasi  keputusan  politik  penguasa  terhadap  peran politik  Islam,  merupakan  kajian  utama  dalam  hubungan  Islam  dan  negara. Kajian  tersebut  untuk  mencari  benang  merah  bagaimana  posisi  umat  Islam dalam  proses bargaining politik  dengan  penguasa.  Penelitian  ini  mencoba melacak  peran  politik  Islam  di  masa  Demokrasi  Terpimpin.  Keterkaitan ideologis  antara  Presiden  Soekarno  dan  Presiden  Joko  Widodo  merupakan titik tekan penelitian ini. Agar dapat merefleksikan pola hubungan Islam dan Negara,  meski  hal  tersebut  layak  untuk  diperdebatkan,  akan  tetapi  secara empirik  memiliki  persamaan  khususnya    bagaimana  keputusan  politik penguasa terhadap peran politik Islam non Nahdatul Ulama (NU).
Harus diakui demokrasi terpimpin adalah antithesis demokrasi liberal, hal ini dapat  dirunut  dalam  beberapa  kali  pidato  Presiden  Soekarno  Oktober  1956 sebelum  Konstituante  bersidang  pertama  kalinya,  Soekarno  sudah menganjurkan  penguburan  semua  partai  politik  dan  mengecam  demokrasi parleraenter yang dianggap kebarat-baratan dan tidak cocok untuk Indonesia. Sedangkan  pada  waktu  pelantikan  Konstituante  bulan  November,  Presiden Soekarno  sekali  lagi  menyerang  demokrasi  liberal  dan  menghimbau Konstituante  supaya  tidak  menjiplak  undang-undang  dasar  negara  lain.  la menyatakan bahwa untuk sementara Indonesia masih memerlukan demokrasi terpimpin  yang  tidak  didasarkan  pada  pemikiran  liberalisme  (Nasution, 1995:419).
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Kegagalan Konstituante menurut Adnan Buyung Nasution( 1995:418), adalah sikap Angkatan Darat dan Presiden Soekarno yang tetap menjauhkan diri dari Konstituante.  Angkatan  Darat  jelas  lebih  berjarak  dibandingkan  dengan Presiden,  tetapi  kemudian  keduanya  bekerjasama  dalam  usaha  menentang seluruh hasil pekerjaan Konstituante. (Nasution 1995:418).
Pada  Bulan  Agustus  1958,  Kepala  Staf  Angkatan  Darat  Jenderal  Nasution, dengan  dukungan  rapat  Panglima  AD,  mengulangi  usulnya  untuk  kembali  ke UUD 1945. Usui ini disusul dengan upaya memobilisasi pendapat umum untuk kembali ke UUD 45 serta operasi sapu bersih terhadap partai-partai. Angkatan Darat  memobilisasi  massa  melalui  rapat-rapat  raksasa  dan  demonstrasi, menggunakan  organisasi  paramiliter  yang  dibentuk  untuk  merebut  kembali Irian  Barat,  dan  mengambil  langkah-langkah  represif  seperti  melarang penerbitan  surat  kabar  yang  bersikap  kritis  terhadap  pemberlakuan  kembali UUD  45,  serta  menahan  para  pemimpin  partai  dengan  tuduhan  korupsi dengan maksud merendahkan partai-partai politik (Nasution, 1995:429).
Sebenarnya  pada  awal  Demokrasi  Terpimpin  kita  masih  percaya  bahwa pemerintah  beritikad  untuk  mewujudkan  konstitusionalisme,  maka  sesudah Angkatan  Darat  mengambilalih  pelaksanaan  demokrasi  terpimpin  dengan pemberlakuan  kembali  UUD  1945,  kepercayaan  itu  memudar  (Nasution, 1995:429).
Pada  tanggal  5  Juli  1959,  kabinet  mengadakan  rapat  di  Bogor  yang  juga dihadiri oleh ketua Mahkamah Agung. Di sanalah tercapai kesepakatan supaya UUD  45  dinyatakan  berlaku  kembali  melalui  dekrit,  dengan  keadaan  darurat nasional sebagai pembenaran legal (Nasution, 1995:405).
Zaman  demokrasi  terpimpin  yang  dimungkinkan  terwujudnya  setelah  14 Maret  1957,  karena  dinyatakan  negara  dalam  keadaan  perang  atau  SOB.
Dimana  hukum  militer  berlaku.  di  banyak  tempat  terjadi  penahanan- penahanan tokoh-tokoh Islam (Bernard Dahm 1987:406).
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Darurat  No  7/1957,  maka  terbentuklah Dewan  Nasional,  yang  dipimpin  oleh  Presdien  Soekarno  dan  Wakil  Ketua Ruslan  Abdulgani.  Bagi  Soekarno  dan  pendukungnya,  termasuk  Angkatan Darat,  partai-partai  politik  itu  merupakan  penyebab  perpecahan  nasional karena  telah  memecah  belah  masyarakat  menurut  garis-garis  ideologis. Semenjak pembentukan Dewan Nasional, "politbiro" Presiden Soekarno, telah menjadi lembaga pembuat kebijakan eksekutif yang pengaruhnya lebih besar daripada  pengaruh  Parlemen  (Utrech  dalam  Nasution  1995:308).  Apalagi setelah  pidato  Jenderal  AH  Nasution  dalam  Dies  Natalis  AMN  1958,  yang mana Nasution mengatakan politik "jalan Tengah". Dimana dikatakan AD tidak akan  mengadakan  kudeta,  tetapi  juga  tidak  akan  puas  membiarkan pemerintahan  di  tangan  politisi  sipil  dan  ingin  berpartisipasi  dalam pemerintahan (Nasution 1995:298).
Praktis  setelah  itu,  dominasi  Presiden  serta  Angkatan  Darat  dalam pengambilan keputusan nasional lebih dominan daripada parleman. Sehingga muncullah  dekrit  presiden  setahun  berikutnya,  dan  berlakulah  demokrasi terpimpin. Oleh karena itu, sebagai sebuah sejarah politik peran TNI AD dan Soekarno  perlu  didalami  dan  dieksplanasi  sehingga  penelitian  ini  dapat memetakan secara tepat bagaimana pengambilan keputusan politik ketika itu. Khususnya terhadap peran politik Islam dalam kehidupan bernegara.

## TINJAUAN PUSTAKA
Henry  Benda  seorang  Indonesianis  yang  pernah  menjadi  interniran  di  masa pendudukan  Jepang  telah  melakukan  penelitian  relasi  Pemerintah Pendudukan  Jepang  dengan  Islam.  Kesimpulan  empirik  yang  ditarik  oleh Benda    mengatakan  bahwa  Pemerintahan  Pendudukan  Jepang  telah  gagal
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
menjadikan Islam sebagai alat kekuasaan penjajah Jepang.  Islam terlalu besar untuk  dijadikan  sekedar  alat  pembenar  keputusan  politik  penguasa  Jepang (Swantoro 2002:188).
Tesis  Benda  tersebut  tampaknya  masih  relevan  hingga  sekarang  dalam kerangka  relasi  penguasa  dengan  Islam.    Dalam  keterkaitan  itu,  maka hubungan Presiden Soekarno dengan Masyumi di masa Demokrasi Terpimpin menjadi  kajian  yang  menarik.  Karena  bagaimanapun  juga  ada  hubungan ideologis antara Presiden Soekarno dengan Presiden Jokowi, khususnya dalam hubungan Presiden Joko Widodo dengan Habib Rizieq.
Soekarno menuduh demokrasi liberal yang diimpor dari Barat, sebagai sumber semua  kesulitan  yang  hams  dihadapi  negara.  Baginya,  sistem  partai, pemerintahan  parlementer,  oposisi  politik  dan  perekonomian  yang individualistis,  semuanya  bagian dari  sistem  liberal  yang  tidak  sesuai  dengan jiwa dan tradisi Indonesia. Bayangan Soekarno tentang masyarakat Indonesia ialah  kesatuan  yang  harmonis  dan  utuh,  pertentangan,  kontradiksi,  dan oposisi  akan  diganti  dengan  persesuaian  dan  mufakat.  Soekarno  menyerang partai-partai  politik  dan  Parlemen  karena  dianggap  tidak  sungguh-sungguh mewakili  rakyat  karena  dikuasai  oleh  kelompok-kelompok  elite  yang  tidak berpijak pada  berjuta-juta  rakyat  yang  seharusnya  mereka wakili  (Daniel  Lev dalam Nasution 1995:305).
Dalam  hal  yang  menyangkut  suatu  model  sistem  politik,  Soekarno  sangat terkesan oleh apa yang ia saksikan di Uni Sovyet dan Cina pada tahun  1956, yang  menganut  sistem  partai  tunggal.  Ia  menggambarkan  apa  yang disebutnya  proses  "penyaringan"  rakyat  untuk  membentuk  Soviet  Tertinggi. Soviet  Tertinggi  ini  kemudian disaring  lagi  untuk  membentuk  Presidium,  dan kemudian  yang  terakhir  ini  disaring  sekali  lagi  untuk  membentuk
pemerintahan. Karena itu menurut Soekarno, selalu terdapat garis lurus dari pemerintah ke rakyat (Lev dalam Nasution 1995:306).

## 1. Definisi Demokrasi Terpimpin
Presiden  Soekarno  dalam  pidatonya  pada  tanggal  17  Agustus  1959  dengan judul  "Penemuan  Kembali  Revolusi  Kita"  menjelaskan  butir-butir  pokok demokrasi terpimpin dalam dua kategori (1) Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti  kepada  kepentingan  umum,  masyarakat,  dan  negara;  (2)  Tiap-tiap orang  mendapat  penghidupan  layak  dalam  masyarakat,  bangsa  dan  negara (Soekarno, 1964:372).
Dua  kategori  ini  menjelaskan  sasaran  yang  hendak  dicapai  oleh  sistem itu.Sebelum  itu,  Soekarno  telah  menyebutkan  definisi  tentang  demokrasi terpimpin.  Satu  di  antaranya  yang  terpenting  adalah  demokrasi  terpimpin ialah demokrasi atau dalam UUD 45 dikatakan demokrasi "yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan  (Muhammad Yamin, 1960:212-214).
Demokrasi  terpimpin  adalah  demokrasi  kekeluargaan,  tanpa  anarkinya liberalisme,  tanpa  otokrasinya  diktatur  (soekarno,  1964:376)  Artinya demokrasi  yang  mendasarkan  sistem  pemerintahannya  kepada  musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan sesepuh yang tidak mendiktatori tetapi memimpin, mengayomi (Soekarno, 376).
Siapa yang dimaksudkan Soekarno dalam terma-terma "sesepuh" dan "tetua" pada  waktu  itu  tidak  lain  dari  dirinya  sendiri  sebagai  penyambung  lidah rakyatnya. Sebagai seorang ayah yang serba bijak dari Keluarga Besar Bangsa Indonesia.  Secara  terselubung  konsep-konsep  ini  ternyata  punya  jangkauan politik  yang  cukup  jauh.  Sebagai  ayah  yang  serba  bijak,  maka  sudah  tentu
30
tidak akan berbahaya sekiranya kekuasaan di Republik Indonesia sepenuhnya di tangan Soekarno (Ahmad Syafii Maarif (1988:34).

## 2. Perlawanan Masyumi terhadap Demokrasi Terpimpin
Namun  demikian,  ternyata  Demokrasi  Terpimpin  telah  berdampak  pada Masyumi, hubungan Masyumi yang tidak harmonis dengan Soekarno, dan PKI. Baik  dalam  persidangan  Konsituante  tentang  UUD  45,  dan  kemudian kecurigaan Soekarno terhadap Islam yang berlebihan. telah membentuk sikap kurang  senang  Soekarno  kepada  Masyumi.  Apalagi  sebagian  bekas  pengurus pusat Masyumi terlibat dalam PRRI.
Hal  terlihat  dari  pendapat  Moh.  Natsir  (Masyumi)  yang  mengatakan  tidak pernah  percaya  kepada  janji  Soekarno.  Natsir  mangantisipasi."....  bahwa segala-galanya  mungkin  ada,  kecuali  kebebasan  jiwa..."  Dalam  istilah  biasa yang semacam itu kita namakan satu diktatur sewenang-wenang. Kritik Natsir adalah  kritik  dari  orang  yang  memilih  berada  diluar  diluar  sistem,  bahkan menentangnya.  Namun  demikian,  NU  lebih  memilih  berkoalisi  dengan Soekarno  dengan  menerima  NASAKOM.  Menurut  pandangan  KH  Zaifuddin Zuhri (NU) dan menteri agama dalam masa demokrasi terpimpin mengatakan: "Perjoangan  Nu  di  zaman  demokrasi  terpimpin  tidak  istiqomah  dan mengabaikan perjoangan politik? Itu tidak benar. Tiap perjoangan di samping factor  kekuatan  riil  juga  factor  strategi  dan  waktu.  Salahlah  jika  orang  Cuma mengambil  kesimpulammengapa  target  ini  dan  itu  tidak  berhasil?  Mengapa orang  tidak  mengambil  kesimpulan  yang  lain,  misalnya:  menderita  kerugian 25%  untuk  menghindari  kerugian  100%  adalah  merupakan  suatu  hasil perjuangan juga. Ada satu kaidah berjoang yang diajarkan pesantren: Maa laa hudraku kulluh laa yutraku ba'duhu, apa yang tidak tercapai 100% janganlah ditinggalkan  (dibuang)  hasil  yang  sebagian  (yang  kurang  dari  100%).  Dengan kata lain Janganlah bersikap : Jika tidak berhasil 100% lebih baik tidak berhasil
sama sekali. Perjoangan NU di zaman Demokrasi Terpimpin tetap Istiqomah" (Maarif, 1988:35).
Pendapat Natsir dan Zaifuddin Zuhri tidak dapat kita katakan sebagai mewakili pendapat  kalangan  muslim  modernis  ataupun  kalangan  pesantren  secara keseluruhan.  Tapi  secara  umum  memang  demikianlah  situasinya.  Masyumi yang mewakili sayap muslim modernis telah menentang demokrasi terpimpin sangat  gigih  ide  dan  pelaksanaan  demokrasi  terpimpin,  sementara  sayap pesantren  bersama  dua  anggota  Liga  Muslimin  lainnya  masuk  dalam  sistem karena berpegang pada kaidah perjuangan pesantren (Maarif, 1988:35).
Dua  pola  perjuangan  yang  berlawanan  ini  telah  membawa  kedua  sayap ummat  itu  kepada  dua  kondisi  yang  berbeda.  Sayap  modernis  akhirnya mengalami  kecelakaan  sejarah  (bubar),  sementara  sayap  pesantren  dengan Liga  Musliminnya  bukan  saja  dibiarkan  hidup,  mereka  bahkan  dimasukkan dalam  kerjasama  NASAKOM  (Nasionalis,  Agama,  dan  Komunis)  yang  muncul sejak akhir tahun 1960 (Maarif, 1988:35).

## 3. Pelarangan dan Pembubaran terhadap Masyumi
Namun  demikian,  ternyata  Demokrasi  Terpimpin  telah  berdampak  pada Masyumi, hubungan Masyumi yang tidak harmonis dengan Soekarno, dan PKI. Baik  dalam  persidangan  Konsituante  tentang  UUD  45,  dan  kemudian kecurigaan Soekarno terhadap Islam yang berlebihan, telah membentuk sikap kurang  senang  Soekarno  kepada  Masyumi.  Apalagi  sebagian  bekas  pengurus pusat Masyumi terlibat dalam PRRI.
Pada akhirnya, setelah sering bertentangan dengan politik-politik Bung Karno, dan  PKI  serta  setelah  beberapa  anggota  aktif  dalam  pemberontakan  PRRI (seperti  bekas  Ketua  Umum  Muhammad  Natsir)  maka  pada  bulan  Agustus 1960 Soekarno meminta Masyumi (bersama PSI yang dianggap sekutu dekat)
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
supaya  membubarkan  diri.  Kalau  tidak  maka  akan  diancam  dibubarkan pemerintah. Pada 13 September 1968 Masyumi menyatakan diri bubar (Nasir Tamara, 1988:41).
Mulai  tahun  1960  gerak-gerik  tokoh  politik  Islam  dibatasi.  Apakah  yang terlibat  PRRI/Permesta  maupun  tidak.  Bahkan  yang  menyerah  setelah dijanjikan amnesti pun seperti Mohammad Natsir, syafruddin Prawiranegara, Boerhanoedin Harahap akhirnya ditangkap. Mereka mendekap di penjara dari 1961  sampai  1967.  Tahun  1962  giliran  tokoh-tokoh  Islam  non  PRRI dipenjarakan  seperti  Ketua  Umum  Masyumi  ketika  membubarkan  diri  yaitu Prawoto  Mangkusubroto,  Mohammad  Roem,  M  Yunan  Nasution,  E.Z Muttaqin,  KH  Isa  Anshary,  juga  Hamka,  Ghazali  Sjahlan,  Jusuf  Wibisono, Kasman  Singodimedjo,  Kyai  A  Mukti,  S  Soemarsono,  Djanamar  Adjam,  HM Sjaaf,  malahan  Imron  Rosjadi  bekas  Ketua  Pemuda  Ansyor  juga  dipenjara mereka  di  sana  diperlakukan  dengan  kejam.  Pemenjaraan  dan  penyiksaan- penyiksaan  itu  mempunyai  dampak  yang  besar.  Karena  di  satu  pihak penahanan  itu  menumbuhkan  banyak  kesadaran  pada  kalangan  masyarakat bahwa pemerintah Soekarno dalam zaman Demokrasi Terpimpin merupakan pemerintahan yang zalim (Noer dalam Tamara, 1988:42).
Adapun Masyumi tetap bubar, hal itu tidak lain karena Indonesia pada waktu itu telah menjelma menjadi sebuah maachstaat (negara kekuasaan) bukan lagi sebuah rechstaat (negara hukum), seperti yang diminta oleh UUD 45 (Maarif, 1988:35).
Setelah  Masyumi  dibubarkan  hanya  tinggal  satu  partai  besar  Islam  yaitu  NU dan  dua  partai  ukuran  sedang  yaitu  PSII  dan  Perti.  Ketiganya  bekerjasama dengan Soekarno semasa demokrasi terpimpin dalam satu ideologi NASAKOM (Nasionalis,  Agama,  dan  Komunis).  Ketiga  partai  Islam  itu  hams  menghadapi PKI  yang  makin  lama  makin  agresif  memusuhi  Islam  serta  PNI  (Ali
Sastroamijoyo)  yang  dekat  PKI.  Kepentingan  umat  Islam  tentu  tidak tersalurkan sepenuhnya pada ketiga partai politik Islam tersebut. Banyak kritik terhadap mereka. Namun, solidaritas partai-partai Islam itu (terutama NU dan PSII)  ditunjukkan  dalam  membela  HMI  ketika  organisasi  ini  diganyang  terus hendak dihancurkan oleh PKI dan para sekutunya (Bernard Damn 1987:406).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis.

## PEMBAHASAN
Meskipun,  tuduhan  bahwa  Masyumi  sebagai  partai  terlibat  dalam pemberontakan,  tidak  disokong  oleh  satu  dokumen  otentik.  Tetapi  bagi Sukarno  soal  ini  sebenarnya  tidak  begitu  penting,  sebab  yang  penting  bagi Pemimpin  Besar  Revolusi  ini  ialah  bahwa  "si  kepala  batu"  Masyumi  harus dienyahkan  guna  melicinkan  jalan  bagi  realisasi  sistem  politik  Demokrasi terpimpin-nya.  Inilah  sebenarnya  "logika  revolusi"  di  belakang  keputusan Presiden No 200/600 itu. Dan ini pulalah yang sangat diprihatinkan oleh para pecinta  demokrasi  bahwa  Soekarno  telah  menggiring  Indonesia  menjadi negara kekuasaan (Maarif, 2006:194).
Setelah  Masyumi  dibubarkan  hanya  tinggal  satu  partai  besar  Islam  yaitu  NU dan  dua  partai  ukuran  sedang  yaitu  PSII  dan  Perti.  Ketiganya  bekerjasama dengan Soekarno semasa demokrasi terpimpin dalam satu ideologi NASAKOM (Nasionalis,  Agama,  dan  Komunis).  Ketiga  partai  Islam  itu harus  menghadapi PKI  yang  makin  lama  makin  agresif  memusuhi  Islam  serta  PNI  (Ali Sastroamijoyo)  yang  dekat  PKI.  Kepentingan  umat  Islam  tentu  tidak tersalurkan sepenuhnya pada ketiga partai politik Islam tersebut. Banyak kritik terhadap mereka (Bernard Dahm 1987:406).
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Sehingga,  praktis  partai-partai  Islam  dalam  masa  Demokrasi  Terpimpin  tidak memiliki  daya  tawar  yang  tinggi  terhadap  Presiden.  Karena  setelah  itu kekuatan  politik  yang  dominan  adalah  Soekarno,  PKI  dan  Angkatan  Darat. Ketika kekuatan politik inilah yang saling bersaing untuk mendominasi dalam pembuatan  kebijakan  nasional.  Setelah  kekuatan  Islam  dimandulkan,  maka Soekarno  dan  Angkatan  Darat  bekerjasama  dalam  membentuk  tatanan  baru yang lebih cocok dengan kebutuhan dan mengakui konstelasi kekuasaan yang ada.  Orang  bisa  mengemukakan  argument  bahwa  demokrasi  terpimpin merupakan  suatu  sistem  politik  yang  sehat  selama  Soekarno  dan  Nasution tetap  saling  mengakui  fungsi  masing-masing  dan  saling  menghormati prerogative masing-masing (Sundhausen, 1982:461).
Setelah  Masyumi  bubar  akhir  tahun  1960,  perpolitikan  Islam  diwarnai sepenuhnya  oleh  Liga  Muslimin  dengan  NU  sebagai  pemain  utamanya. Menghadapi  peristiwa-peristiwa  sejarah  sesudah  tahun  1960,  seperti pengangkatan  Soekarno  sebagai  presiden  seumur  hidup  oleh  MPRS  (Mei 1963),  Indonesia  keluar  dari  PBB  (1965),  pihak  Islam  tampaknya  tinggal mencarikan dalil-dalil agama untuk membenarkannya. Dan, dalil itu selalu ada (Maarif, 1988:36).
Dan  kemudian pembuatan  kebijakan nasional  didominasi oleh  Soekarno,  PKI dan  Angkatan  Darat.  Salah  satu  kebijakan  yang  menonjol  adalah  DWIKORA (Dwi  Komando  Rakyat)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Ganyang  Malaysia. Soekarno  dan  PKI  saling  bekerjasama  untuk  menyukseskan  kebijakan tersebut. Sementara Angkatan Darat menurut Sundhaussen  bersikap mendua terhadap DWIKORA (Sundhaussen (1986:296-303).
Keputusan  Soekarno  untuk  menentang  Malaysia  pertama-tama  harus dipahami dalam kerangka ideologisnya. Sikapnya yang anti kolonialis dan anti imperialis  menjadi  semakin  eksplisit.  Retorika  Soekarno  sangat  mirip dengan
argumen  yang  dikemukakan  PKI,  dan  makin  lama  orang  makin  sulit  untuk membedakan  antara  ungkapan  ideologis  Presiden  dan  ungkapan  ideologis kaum  komunis,  karena  kepentingan  politik  mereka  tampaknya  kian  identik. Pemecatan terhadap Jenderal Nasution, pencabutan Undang-Undang Darurat, menjebloskan  lawan-lawan  politik  ke  dalam  penjara,  telah  menjadikan Soekarno  telah  berhasil  menegakkan  supremasi  politiknya  yang  mutlak (Sundhaussen 1986: 295-296).
Dominasi  tersebut  terlihat  ketika  Soekarno  memaksa  diterimanya  Angkatan Kelima dalam sistem pertahanan RI. PKI mendukung Angkatan Kelima, karena PKI berhasrat memperkuat kekuatan politik mereka dengan Angkatan Kelima, yakni Buruh Tani yang dipersenjatai. Namun, pembentukan Angkatan Kelima ditolak  oleh  Angkatan  Darat,  sehingga  terjadi  ketegangan  antara  Presiden Soekarno  dan  PKI  disatu  pihak  dengan  Angkatan  Darat  di  pihak  lain. Pertentangan  ini  demikian  keras,  sehingga  muncul  intrik-intrik  politik  antara kedua belah pihak. Misalnya peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara, ketika aksi  anggota  PKI  menyerobot  tanah  telah  mengakibatkan  seorang  anggota Angkatan Darat tewas.
Bagi  kaum  modernis,  situasi baru  ini  cukup  jelas.  Menurut  kategori  Sukarno, kelompok  modernis  ini  merintangi  penyelenggara  revolusi  kita,  atau  dengan memakai jargon komunis, mereka adalah golongan kepala batu, suatu jargon yang juga popular dalam kamus politik Sukarno. Sebagai kekuatan perintang, logika  revolusioner  Sukarno  menyatakan  lebih  jauh,  bahwa  golongan modernis,  terutama  Masyumi,  tidak  layak  hidup  pada  era  demokrasi terpimpin. Logikanya, komentar Mohamaad Roem, "ialah, bahwa harus ditarik garis yang tegas antara sahabat dan musuh revolusi. Masyumi dan pemimpin- pemimpinya  dimasukkan  dalam  kategori  musuh  revolusi  dan  karena  itu mereka harus disingkirkan (Maarif, 2006:187).
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Yang  jelas,  ketika  1962,  Soekarno  berusaha  mengakhiri  koalisi  dengan Angkatan  Darat dan  bersama-sama dengan  PKI  mencoba mencampuri  peran serta  fungsi  Angkatan  Darat,  maka  sistem  politik  kembali  ke praktek-praktek politik tanpa struktur seperti tahun 1940-an. Bagian akhir periode demokrasi terpimpin,  sudah  memperlihatkan  tanda-tanda  keambrukan  sistem.  Makin merosotnya  kemauan  dan  kemampuan  pemerintah  untuk  memerintah, mencapai  puncaknya  dalam  peristiwa  1  Oktober  1965,  pembunuhan  besar- besaran  di  penghujung  1965,  dan  pada  akhirnya  penggulingan  Soekarno (Sundhausen, 1982:461).
Kebencian  demikian  besarnya  terhadap  Soekarno  dan  pendukung  utamanya yaitu  PKI  dan  PNI  kiri.  Boleh  jadi  alasan  itu  menjadi  motor  utama  dalam aktifnya  golongan  Islam  mendukung  Orde  Baru  menganyang  Orde  Lama. Tetapi  di  lain  pihak  Soekarno  pun  punya  alasan  untuk  tidak  menyukai pemimpin-pemimpin  Islam—selain  karena  mereka  menentang  politiknya— karena adanya usaha-usaha pemberontakan termasuk percobaan pembunuhan  terhadap  dirinya  yang  seringkali  dikatakan  berasal  dari "golongan Islam" (Noer dalam Tamara, 1988:42).

## KESIMPULAN
Peran Islam dalam politik jelas sebuah keniscayaan, karena dengan mayoritas penduduk  Islam  maka  kehadiran  Islam  dalam  perpolitikan.  Akan  tetapi, perpecahan  haluan  politik  kadang  menjadikan  posisi  Islam  menjadi terpinggirkan.  Apabila  dilacak  secara  mendalam  sejarah  perpecahan  aktivis politik Islam dapat terlihat dari keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952. Menurut  Maarif  (2006:118)  perpisahan  politik  akar  perpecahannya  pada struktur  kepemimpinan.  Konggres  November  telah  menciptakan  dua  badan dalam  Masyumi.  Yaitu  :1.  Dewan  Eksekutif,  2.  Dewan  Partai.  Yang  pertama bertugas  menangani  masalah-masalah  politik,  sedangkan  yang  kedua
menangani masalah-masalah agama dalam arti sempit, yaitu pertalian dengan isu-isu  hukum  agama.  Kemudian  sejak  tahun  1949,  dewan  partai  hanyalah berfungsi  sebagai  dewan  penasihat.  Ulama-ulama  NU  sejak  dari  permulaan memang  dinobatkan  sebagi  raja  dalam  dewan  partai  ini.  Yang  pada kenyataanya  terpisah  jauh  dari  politik  praktis,  dan  inilah  akar  kecemburuan itu. Di sisi lain, Dewan Eksekutif hampir seluruhnya dipimpin oleh pemimpin- pemimpin  modernis,  atau  orang-orang  sekolahan.  Membatasi  peranan  para kiai  pada  Dewan  Partai  saja  tampaknya  seakan-akan  menempatkan  mereka pada  posisi  inferior.  KH  Saifuddin  Zuhri  melukiskan  situasi  yang  dirasa  agak pahit  dengan  kalimat:  "Soalnya  sederhana  saja,  Nahdatul  Ulama  merasa diperlakukan  tidak  adil  oleh  dominasi  golongan  dan  perorangan  yang  kuat kedudukannya lantran struktur organisasi yang berlaku (Maarif 2006: 122).
Dengan  menyimak  kenyataan  di  atas,  boleh  dipertanyakan  bagaimana  kira- kira reaksi sayap modernis terhadap sikap akomodatif yang diambil oleh sayap pesantren, yang dalam sidang-sidang Majelis Konstituante mereka sama-sama mempertahankan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Sebuah  artikel  dalam  majalah Hikmah  (milik  Masyumi)  mencerminkan  sikap  kekecawaan  mereka  terhadap sayap pesantren (Maarif, 2006:189).
Yang  jelas,  tampaknya  partai-partai  Islam  setelah  kerjasama  dalam konstituante  untuk  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar  negara,  berubah jadi  saling  meninggalkan  setelah  berlakunya  demokrasi  terpimpin,  mereka saling bertarung antar kelompok Islam dalam mempengaruhi kekuasaan.
Ketika demokrasi parlementer, dominasi kelompok Modernis dalam Masyumi termasuk  dalam  pemerintahan  menjadikan  NU  keluar  dari  Masyumi  pada tahun  1955.  Perpecahan  tersebut  menurut  Maarif  (2006:122)  dipicu diangkatnya KH Fakih Usman (Muhammadiyah) sebagai Menteri Agama dalam Kabinet  Wilopo.  Bagi  NU  jabatan  Menteri  Agama  RI  adalah  hiburan  karena
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
mereka merasa tersisihkan dalam power interplay dengan kelompok modernis di Masyumi. Pengangkatan tersebut merupakan hasil pemugutan suara dalam sidang Masyumi, meski KH Wahab Chasbullah menyatakan keberatan dengan keputusan tersebut
Oleh  karena  itu  menurut  Maarif,  Muhammad  Roem  (tokoh  Muhamadiyah) tiga  puluh  tahun  kemudian  menyesali  keputusan  pengangkatan  KH  Usman Fakih,  karena  ketika  itu  pertimbagangan  demokrasi  semata,  sehingga Muhammad  Roem  mengatakan  bahwa  kritera  demokrasi  tidaklah  cukup memecahkan  masalah  politik  umat  Islam,  faktor  lain  seperti  semangat golongan  juga  menjadi  salah  satu  yang  harus  dipertimbangkan  (Maarif 2006:121).
Sedangkan KH A Sjaichu (NU) mengomentari perpecahan di kalangan ummat, menurutnya  karena  ada  dua  faktor:  1.  Ummat  masih  belum  memiliki kepemipinan  yang  dapat  diandalkan.  Inilah  salah  satu  sebab  mengapa persatuan  masih  sering  goyah;  2)  Sebagai  konsekuensi  logis  dari  faktor pertama,  maka  pemimpin-pemimpin  ummat  sering  benar  membuat keputusan-keputusan  politik  tanpa  mempertimbangkan  secara  mendalam dampak masa depannya bagi ummat secara keseluruhan. Dan, pertimbangan- pertimbangan  politik  jangka  pendeklah  yang  banyak  menentukan  corak tingkah laku politik pemimipin ummat (Maarif, 2006:120).
Dengan  demikian,  faktor  semangat  golongan  dan  lemahnya  kepemimpinan, tampaknya  lahir  dari  warisan  pertikaian  antara  kelompok  modernis  dan tradsional  berkaitan  dengan  khilafiyah  dan  furu (perbedaan  pendapat masalah hukum fikih) yang merupakan dasar perbedaan kedua kelompok dari dulu  hingga  sekarang.  Perbadaan-perbedaan  tersebut  belumlah  dapat dijembatani  dan  selalu  menjadi  isu  yang  menarik  di  lapisan  masyarakat bawah. Meskipun di tingkat elite hal tersebut saling memahami, akan tetapi di
tingkat  akar  rumput  kedua  kelompok  seakan  terpisah  secara  budaya. Misalnya, masalah tahlilan, maulud dsb.
Oleh  karena  itu,  perbedaan  kedua  kelompok  tersebut  bisa  jadi  semacam budaya,  yang  kemudian  menjadi  perilaku  dalam  mengidentifikasi  masing- masing  kelompok.  Yang  selanjutnya  tercermin  dalam  perilaku  para  individu termasuk  dalam  perilaku  berpolitik.  Dengan  demikian  perlu  riset  lanjutan yang  mendalam  untuk  menelaah  budaya  politik  kedua  kelompok.  Karena bagaimanapun kelompok modernis dan tradisional adalah wujud politik Islam di Indonesia.
Penelitian  Henry  Benda  tentang  kehidupan  umat  Islam  di  masa  Penjajahan Jepang  yang  kemudian  menjadi  disertasi  doktoralnya  dengan  judul  :    Bulan Sabit  dan  Matahari  Terbit:  Islam  Indonesia  pada  Masa  Pendudukan  Jepang, 1942-1945.  Mencoba  menelaah  secara  mendalam  hubungan  Islam  dengan penguasa  Pendudukan  Jepang.  Dalam  kajian  tersebut  Henry  Benda  menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Pendudukan Jepang telah gagal menjadikan Islam  sebagai  alat  kekuasaan  penjajah  Jepang.    Islam  terlalu  besar  untuk dijadikan sekedar alat pembenar keputusan politik penguasa Jepang.
Secara  lebih  lugas  seorang  Indonesianis  Wertheim  mengatakan  dalam pengantar buku tersebut: “Apapun yang ditempuh oleh kekuatan non muslim dalam  politik  mereka  mengenai  Islam,  hasilnya  selalu  akan  berbeda  dengan apa  yang  hendak  semula  dicapai.  Itulah  yang  terjadi  dengan  Jepang  atau Matahari  terbit.  Jadi  Matahari  Terbit  telah  berusaha  sekuat  tenaga  menarik Islam atau Bulan Sabit ke dalam orbitnya. Gagal "Bulan Sabit" agaknya terlalu besar untuk dijadikan sekedar satelit” (Swantoro 2002:188).
Hal  senada  diungkapkan  Mitsuo  Nakamura  dalam  disertasi  tentang Muhamadiyah  dapat  menjadi  gambaran  bahwa  Islam  adalah  entitas  yang mandiri dan selalu berproses. Islam di Jawa sama sekali bukanlah agama yang
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
sedang  layu,  tetapi  suatu  kepercayaan  yang  hidup  penuh  tenaga;  bahwa Islamisasi di Jawa bukanlah kejadian sejarah yang telah rampung di masa lalu tetapi  masih  merupakan  proses  yang  telah  berlangsung  dan  berketerusan pada  waktu  sekarang,  bahwa  apa  yang  disebut  gerakan  reformis  Islam (MuhAmmadiyah)  adalah  perwujudan  modern  dari  pengislaman  yang berkelanjutan (Nakamura, 1980:vi).
Yang  pasti,  dari  tesis-tesis  disertasi  Benda  dan  Nakamura  dapatlah  ditarik benang merah bahwa sekuat-kuatnya penguasa tidaklah mampu menjadikan Islam  sebagi  subordinat  kekuasaannya.  Dengan  demikian,  bisa  jadi power interplay antara  kelompok  Islam  dapatlah  dimaknai  dari  upaya  partai-partai Islam mempengarui kekuasaan agar Ummat Islam tidak terugikan.
Dalam  keterkaitan  kontemporer,  maka  peran  Presiden  Soekarno  di  masa Demokrasi Terpimpin mirip dengan peran Presiden Joko Widodo dalam relasi hubungan Islam dan Negara. Manakala Joko Widodo memilih KH Ma’ruf Amin menjadi  Calon  Wapres  dalam  Pemilihan  Presiden  RI  tahun  2019,  telah menunjukkan  Presiden  Joko  Widodo  memilih  NU  sebagai  mitra  politik strategis.  Dan  di  saat  bersamaan  memposisikan  kelompok  Islam  non  NU seperti  PKS,  PAN,  Habib  Rizieq  dan  Persaudaran  Alumni  212  sebagai  lawan politik. Tekanan politik penguasa  terhadap gerakan #2019gantipresiden yang digagas  oleh  Ketua  DPP  PKS  Mardani  Ali  Sera  menjelaskan  pilihan  politik Presiden Jokowi terhadap aktivis Islam non NU. Yang pasti, pada saatnya nanti penelitian  ini  akan  mampu  menjelaskan  dinamika    hubungan  Islam  dan Negara,  dimana  akan  selalu  ada  kelompok  Islam  yang  selalu  mendampingi penguasa dan atau berseberangan dengan penguasa. Karena pada dasarnya, Islam terlalu kecil ketika hanya dijadikan alat oleh penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahm, Bernard, 1987, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta: LP3ES
Maarif, Ahmad Syafii, 2006, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara Studi tentang Perdebatan dalam Konstitituante, Jakarta:LP3ES
--------------------------, Islam  di  Masa  Demokrasi  Liberal  dan  Demokrasi  Terpimpin,
Jurnal
Prisma No 5, Tahun XVII, 1988, hal 24-36
Nasution,  Adnan  Buyung,  1995, Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  di Indonesia  Studi  Sosio-  Legal  Atas  Konstituante  1956-1959, Jakarta:
Pustaka Grafiti
Soekarno, 1964, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2, Jakarta: Panitia Penerbit Di
Bawah Bendera Revolusi
Sundhaussen, Ulf, 1986, Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI, Jakarta:LP3ES
Swantoro,  Polikarpus,  2002,  Dari  Buku  ke  Buku  Sambung  Menyambung Menjadi Satu, Jakarta: KPG-Tembi
Tamara, Nasir, Sejarah Politik Islam Orde Baru , Jurnal Prisma No 5, Tahun XVII, 1988, hal 37-82