Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 5, Number 1, Juni 2019, pp. 23-34 P-ISSN: 2407-4551
Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Presidensialisme  Dan  Problematika  Mekanisme  Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik)

## I Gusti Ngurah Santika
FKIP, Universitas Dwijendra Denpasar

## A B S T R A K
UUD  1945  pasca  perubahan  telah  memformulasikan  mekanisme pemberhentian  atau  pemakzulan  (impeachment)  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  secara  lebih  jelas  dan  tegas.  Perubahan  ini  bermaksud  meneguhkan dan  memantapkan,  bukan  hanya  sistem  pemerintahan  tetapi  juga  prinsip- prinsip negara hukum yang dipraktikan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia melalui  Perubahan  UUD  1945  ingin  mengimplemntasikan  kedaulatan  hukum atas  politik  dalam  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Oleh karena  itulah,  mengapa  UUD  1945  pasca  perubahan  melibatkan  Mahkamah Konstitusi  melalui  forum  previlegiatum  dalam  mekanisme  pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Tetapi,  realitasnya  putusan  Mahkamah Konstitusi tidaklah final dan mengikat MPR untuk mengikuti putusan tersebut, sehingga  MPR  secara  politik  bisa  saja  menganulir  putusan  Mahkamah Konstitusi.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  akan  diteliti  Pergulatan Hukum  dan  Politik  Dalam  Mekanisme  Impeachment  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  Berdasarkan  UUD  1945  Pasca  Perubahan.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  observasi,  literatur  atau  kepustakaan,  dan dokumentasi dimana hasil pengolahan data disajikan dengan deskriptif analisis yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa sistem konstitusi  Indonesia  memposisikan  politik  lebih  tinggi  (superior)  bila dibandingkan  dengan  hukum,  terutamanya  dalam  mekanisme  impeachment Presiden dan/Wakil Presiden.

## A B S T R A C T
The post-amendment of our State's Constitution,  UUD 1945 has formulated the mechanism for the impeachment of the President and / or Vice-President more clearly and explicitly. This change intends to strengthen, and bring better things, not only for the  system of government but also for the principles of the rule of law  practiced by Indonesia. Therefore,  Indonesia  had  through  the  Amendment  to  the  1945  Constitution  wants  to  implement  legal  sovereignty over politics in the dismissal of the President and / or Vice President. Therefore, why the 1945 Constitution after the changes  involved  the  Constitutional  Court  through  the  forum  previlegiatum  in  the  mechanism  of  dismissal  of  the President and / or Vice President. However, in reality the Constitutional Court's decision was not final and binding on the MPR to follow the decision, so that the MPR could politically annull the decision of the Constitutional Court. Based on the background above, the Law and Political Struggle in the Impeachment Mechanism of the President and / or Vice President will be examined based on the Post-Amendment of the 1945 Constitution. Data collection is done by the  method  of  observation,  literature,  and  documentating  where  the  results  of  data  processing  are  presented  with descriptive  analysis  that  is  arranged  systematically.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Indonesian constitutional system positions politics superior (superior) when compared to the law, especially in the impeachment mechanism of the President and / Vice President.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 9 Juni 2019 Accepted 29Juni 2019 Available online 30 Juni 2019
Kata Kunci: UUD 1945; Impeachment; Hukum dan Politik
Keywords: UUD 1945, Impeachment; Law and Politic

## 1. Pendahuluan
Apabila  ditinjau  dari  segi  hukum  maupun  politik,  maka  di  negara  manapun  kedudukan Pesiden  sangatlah  vital  dalam  menentukan  perjalanan  bangsa  ke  depan,  termasuk  kehidupan ketatanegaraannya  (Suwoto.  1997:  53).  Terlebih  lagi  di  negara  yang  muatan  konstitusinya secara  formal  menganut  dan  juga  mempraktikan  sistem  pemerintahan  presidensial. Berdasarkan  konstitusi  Indonesia,  yaitu  UUD  Tahun  1945,  baik  sebelum  maupun  sesudah perubahan  menyatakan,  bahwa  sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh  Indonesia  secara konstitusional  lebih  menonjolkan  sistem  presidensial  ketimbang  sistem  parlementer.  Hal tersebut sesuai dengan ciri dari pemerintahan presidensial adalah masa jabatan presiden yang ditentukan  oleh  UUD  (Lijphart,  Arend,  1994:  5).  Jadi,  dengan  masa  jabatan  seorang  presiden yang  pasti  ( fixed  term )  yang  diatur  dalam  konstitusi,  maka  posisi  seorang  presiden  bisa dikatakan  kokoh  atau  kuat  ( strong  executive )  (Fatkhurohman  dan Sjuhad.  2010:  166).  Dengan demikian,  kedudukan  presiden  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  sangat  kuat dibandingkan  kedudukan  perdana  menteri  dalam  sistem  pemerintahan  parlementer,  dan merupakan  hal  wajar  karena  sistem  presidensial  dimaksudkan  untuk  menciptakan pemerintahan  yang  relatif  stabil  dalam  jangka  waktu  tertentu  ( fix  term  office  period )  (Zoelva, 2011: 58).
Menilik Indonesia dalam praktik ketatanegaraannya yang lampau, bahwa fenomena yang berjalan  selama  empat  dekade  terakhir  ini  menunjukkan  kecenderungan  pengaturan  sistem bernegara  yang  lebih  berat  ke  lembaga  eksekutif  ( executive  heavy ).  Posisi  Presiden  sebagai kepala  negara  sekaligus  sebagai  kepala  pemerintahan  yang  tidak  jelas  batasan  wewenangnya dapat  berkembang  ke  arah  yang  negatif  berupa  penyalahgunaan  wewenang  (Ni’mah,  Muni’ Datun, 2012: 48).
Sebelum  perubahan,  UUD  1945  memberikan  kekuasaan  politik  yang  besar  kepada Presiden  (Ambardi,  2009:  72)  dalam  menyelenggarakan  fungsi  dan  tugas  pemerintahan. Pemberian  kewenangan  tersebut  rupanya  tanpa  diibarengi  dengan  batasan-batasan konstitusional  yang  memadai  terhadap  penggunaannya.  Implikasinya  wewenang  tersebut menjadi  meluas  di  berbagai  bidang  dan  tidak  lagi  dijalankan  sesuai  dengan  relnya.  Zaman pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto telah cukup membuktikan bagaimana UUD 1945 membuka  peluang  besar  terjadinya  penyelewengan/penyalahgunaan  terhadap  kekuasaan ( abuse of power ).
Ditambah  lagi  dengan  kenyataan  bahwa  UUD  1945  sebelum  perubahan,  tidak  mengatur secara jelas dan tegas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya baik  mengenai  alasan  maupun  mekanismenya.  Pasal  8  UUD  1945  sebelum  perubahan menyatakan, bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam  masa  jabatannya,  ia  diganti  oleh  Wakil  Presiden  sampai  habis  masa  jabatannya”.  Dari ketentuan  tersebut,  kata  “berhenti”  secara  implisit  memberikan  kemungkinan  bagi  seorang Presiden diberhentikan ditengah jabatannya, yaitu bisa berarti berhenti karena mengundurkan diri maupun berhenti karena diberhentikan. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, mekanisme impeachment/pemberhentian  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  diatur  secara detail,  tegas,  dan  jelas.  Kewenangan  prerogatif  atau  mutlak  untuk  memberhentikan  Presiden apabila  tebukti dengan sungguh-sungguh melanggar haluan negara (GBHN) adalah MPR.
Proses pemberhentian Presiden Republik Indonesia, mulai sebelum Perubahan UUD 1945 sampai dengan setelah Perubahan UUD 1945 keempat, sesungguhnya bukan sesuatu hal mudah. Pada masa UUD 1945 sebelum diubah, yang dapat memberhentikan Presiden, adalah MPR yang susunannya terdiri dari anggota DPR, dan utusan golongan, serta utusan daerah. Pemberhentian Presiden,  dapat  dilakukan  melalui  mekanisme  Sidang  Istimewa  MPR,  dengan  alasan,  bahwa Presiden  telah  melakukan  kejahatan,  pengkhianatan  terhadap  negara,  serta  tidak  mampu  lagi menjalankan fungsi jabatannya. Namun, pasca Perubahan UUD 1945 mekanisme pemberhentian Presiden  di  Indonesia,  justru  jauh  lebih  rumit  daripada  sebelumnya.  Mulai  dari  lembaga  yang terlibat  maupun  proses  yang  harus  dilalui  berbeda  sekali  dengan  sebelum  UUD  1945  diubah. Dan  bahwa  dalam  keadaan  normal,  sangatlah  sulit  untuk  menjatuhkan  atau  impeachment Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Bahwa  memang    benar  prosedur  pemberhentian  Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya telah disediakan UUD 1945. Hanya saja untuk dapat  menempuhnya  memerlukan  proses  perjalanan  politik  dan  hukum  yang  cukup  panjang serta  berliku-liku  tajam.    Baik  dilihat  dari  sisi  keterlibatan  organ  negara  dan  pengaturan mekanisme impeachment dalam UUD 1945 maka masih terdapat ruang pergulatn antara politik dengan hukum. Mengingat letak kewenangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berada pada MPR tapi melibatkan MK di dalamnya.
Berdasarkan  deskripsi  singkat  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  lagi mengenai  Presidensialisme  dan  Problematika  Mekanisme  Impeachment  Presiden  dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Perubahan UUD 1945 (Perspektif Pergulatan Politik dan Hukum). Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  rumusan  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  hubungan  antara  presidensialisme  denggan  mekanisme impeachment  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  berdasarkan  Perubahan  UUD  1945?  Dan problematika apa saja yang dijumpai dalam mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden  berdasarkan  Perubahan  UUD  1945?  Apakah  mekanisme  impeachment  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  sudah sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum,  yang  meletakan  hukum lebih  tinggi  dari  politik?    Berkaitan  dengan  uraian  di  atas,  maka  adapun  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Untuk  hubungan  antara  presidensialisme denggan  mekanisme impeachment  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  berdasarkan  Perubahan UUD 1945. Untuk mengetahui problematika mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden  berdasarkan  Perubahan  UUD  1945.  Untuk  mengetahui  problematika  apa  saja  yang dijumpai  dalam  mekanisme  impeachment  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  berdasarkan Perubahan  UUD  1945.  Untuk  mengetahui  mekanisme  impeachment  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden apakah sudah sesuai dengan prinsip negara hukum, yang memposisikan hukum lebih tinggi dari politik.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  (2007:  600),  bahwa  mekanisme  pemberhentian  presiden dikenal dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara, secara istilah proses ketatanegaraan ini  disebut  juga  sebagai  pemakzulan,  namun  banyak  nomenklatur  dan  pemberitaan  yang menyebutnya  sebagai  impeachment.  Impeachment,  adalah  kata  yang  biasa  ditujukan  kepada seorang  kepala  negara,  dalam  hal  ini  presiden.  Kata  impeachment  sendiri  dalam  bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai pemakzulan, dakwaan atau tuduhan Impeachment, berasal  dari  kata  aktif  ” to  impeach ”  yang  artinya  adalah  meminta  pertanggungjawaban.  Jika tuntutannya  terbukti  maka  konsekuensinya  adalah  ” removal  from  office ”  atau  pemberhentian dari  jabatan.  Dalam  teori  hukum  tata  negara  ( constitutional  law  theory ),  pemberhentian presiden  di  tengah  masa  jabatannya  disebut  impeachment  (pemakzulan)  yang  secara  hukum merupakan a legal process of removing an undersirable person from public office (Isra, 2010 ; 63)  Dalam  artian  bahwa  impeachment  sendiri  bukanlah  hukumannya,  namun  bagian  atau tahapan  dari  sebuah  proses  yang  bersifat  penuntutan  atas  dasar  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  presiden.  Dengan  demikian,  bahwa  persoalan  impeachment  atau  yang  secara etimologis  berarti  pendakwaan,  atau  tuduhan  atau  panggilan  untuk  melakukan  pertanggung jawaban (Sapuan, 2010: 56).
Dalam  hubungannya  dengan  kedudukan  kepala  negara  atau  kepala  pemerintahan, impeachment berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukannya dalam masa jabatannya. Dengan demikian penggunaan  pranata  impeachment  dalam  sistem  hukum  yang  sering  digunakan  terutama menurut hukum tata negara lebih diproyeksikan pada ketentuan pelanggaran hukum yang tidak hanya  disebabkan  karena  faktor  politik.  Namun  dalam  konteks  ini  Impeachment  diartikan sebagai  proses  pendakwaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  di  hadapan  parlemen  atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatan (Sumbu, 2010: 252). Sebaliknya dalam  forum  previlegiatum  (peradilan  khusus)  merupakan  pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  di  tengah  masa  jabatannya  dilakukan  oleh  suatu  lembaga  peradilan  yang dibentuk  khusus  untuk  mengadili  perihal  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden dalam masa jabatannya itu (Saleh dan Mukhlish, 2010: 38).
UUD  1945  yang  disahkan  oleh  PPKI  pada  tanggal  18  Agustus  1945  pun  mengatur mengenai  mekanisme  yuridis  pertanggungjawaban  Presiden  dalam  memegang  jabatannya.
Sebelum  UUD  1945  diubah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  bertanggungjawab  secara  politis kepada  rakyat.  Namun  perlu  dipahami,  bahwa  prosedur  atau  mekanisme  sistem pertanggungjawaban  Presiden  dan  Wakil  Presiden  kepada  rakyat  dilakukan  secara  tidak langsung  melalui  MPR.  Mekanisme  seperti  itu  pada  gilirannya  melahirkan  anggapan,  bahwa sistem  pemerintahan  Indonesia  tidak  sepenuhnya  menganut  presidensial  murni.  Karena  MPR yang memiliki kewenangan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan lembaga politik  yang  tugas  dan  fungsinya  mirip  dengan  parlemen.  Bahkan  secara  konstitusonal  jelas sekali MPR  memiliki kewenangan mengkonstruksi peraturan hukum tertinggi (UUD 1945 dan Ketetapan MPR) yang bersifat imperatif untuk dilaksanakan.
Sebelum  Perubahan  UUD  1945.  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  MPR melalui alasan-alasan yang sumir sifatnya, yaitu karena pejabat negara tersebut telah melanggar atau  menyimpang  dari  haluan  negara  yang  dibuat,  digariskan,  dan  ditetapkan  MPR.  Namun haluan  negara  itu  sendiri  pengertiannya  jangkauannya  begitu  luas  dan  terkesan  absurd  atau kabur, sehingga alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berjalan dramatis dan problematis,  sebab  lebih  bernuansa  atau  berbau  politis.  Di  dalam  UUD  1945  sebelum amandemen, tidak ada syarat maupun mekanisme yang mampu menggambarkan dengan jelas bagaimana  memberhentikan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  tengah  ataupun  dalam  masa jabatannya.  Hal  ini  mengakibatkan  dalam  pemakzulan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang mendominasi  adalah  proses  politik,  tidak  terlihat  proses  hukum  di  dalamnya.  Nilai  sendiri bagaimana  sejarah  proses  pemberhentian  Presiden  di  Indonesia  terjadi  dua  kali  yaitu  ketika Presiden  Soekarno  dan  Presiden  Abdurahman    (Manan,  2000:  19-20).  Berdasarkan  uraian tersebut  dapat  kemudian  disimpulkan,  bahwa  sebelum  Perubahan  UUD  1945,  sistem pemerintahan yang dikembangkan dan dipraktikan Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya adalah  presidensial  yang  mengandung  elemen-elemen/nuansa  parlementarisme  (quasi), terutama dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.
MPR  melalui  Perubahan  UUD  1945  secara  progresif  telah  mengubah  corak  atau  wajah konstitusional  Indonesia  khususnya  mengenai  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.  Peneguhan,  bahwa  sistem  pemerintahan  Indonesia  menganut  Presidensial  murni dilakukan  dengan  jalan  meninjau,  memformulasi,  dan  mengkonstruksi  ulang  prosedur  atau mekanisme  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  melalui  Perubahan  UUD  1945. Pernyatan  di  atas  sesuai  dengan  pendapat  Asshiddiqie  (2007;317),  bahwa  dalam  hal  sistem pemerintahan,  pasca  perubahan  UUD  1945  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan presidensil  yang  lebih  murni  sifatnya.  Adapun  dari  ciri  sistem  presidensialisme  Indonesia lainnya ialah  masa jabatan yang tetap bagi seorang yang menduduki  singgasana Presiden dan Wakil  Presiden,  yakni selama  lima  tahun.  Dengan demikian,  berarti  bahwa Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  tidak  mungkin  bisa  dijatuhkan  sewaktu-waktu  di  tengah  jalan  oleh  lembaga politik,  yaitu  DPR  dengan  alasan-alasan  politisnya.  Namun  demikian  bukan  berarti  tidak mungkin bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya. Apalagi Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  menegaskan,  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dengan demikian,  segala  perbuatan  yang  dilakukan harus berdasar  dan  bersumber  pada  hukum  serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk juga Presiden.
Politik  hukum  UUD  1945  pasca  perubahan  menganut  paradigma  baru  yang  membuka peluang secara terbuka untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya  melalui  upaya  yuridis  dan  konstitusional  misalnya    dengan  pranata  impeachment bilamana  memang  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  dan  pelanggaran  lainnya,  seperti yang  digariskan  UUD  1945.  Tetapi  secara  garis  besarnya,  dalam  sistem  pemerintahan presidensial,  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  mungkin  dijatuhkan  dalam masa jabatannya  oleh  badan  politik  melalui  alasan-alasannya  yang  berbau  atau  bermotifkan  politis. Prosedur  pemakzulan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  bermuatan  politis  lazimnya  hanya terjadi  di  negara-negara  yang  menganut  dan  mengembangkan  praktik  pemerintahan parlementer.  Sebab  apabila  kita  mengacu  pada  sistem  pemerintahan  presidensial  versi  UUD 1945 pasca perubahan, Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya mungkin diberhentikan dalam masa jabatannya bila benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945. Dengan tersedianya mekanisme konstitusional pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
UUD 1945, jelas semakin menegaskan, bahwa Indonesia merupakan negara hukum ( rechtstaat or  rule  of  law )  yang  pada  prinsipnya  memposisikan  setiap  orang  sama  kedudukannya  di hadapan hukum. Hal demikian berimplikasi pada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum (onrechtmatigeaad), entah orang itu adalah rakyat jelata atau sekalipun Presiden haruslah dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala akibat perbuatannya di depan hukum.
Terkait  dengan  persoalan  tersebut  dalam  Pasal  7A  UUD  1945  diungkapkan  beberapa alasan  konstitusional  yang  bisa  digunakan  sebagai  senajata  pamungkas  untuk  melengserkan Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dari  jabatannya.  Dalam  Pasal  7A  UUD  1945  dinyatakan, bahwa.
“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau Wakil Presiden”.
Disusul juga kemudian dengan lahirnya ketentuan Pasal 7B UUD 1945 yang merupakan unsur  pendukung  bagi  terlaksananya  mekanisme  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7 B UUD 1945 berbunyi.
1. Usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diajukan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  hanya  dengan  terlebih dahulu  mengajukan  permintaan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Presiden dan/atau Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah melakukan  pelanggaran  hukum  tersebut  ataupun  telah  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan  permintaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  kepada  Mahkamah  Konstitusi  hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  hadir  dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri  oleh  sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela;  dan/atau terbukti  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna  untuk  meneruskan  usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  wajib  menyelenggarakan  sidang  untuk  memutuskan usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lambat  tiga  puluh  hari  sejak  Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
7. Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  pemberhentian  Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  3/4  dari  jumlah  anggota  dan  disetujui  oleh sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  yang  hadir,  setelah  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan  dalam  rapat  paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Panorama  ketatanegaraan  dengan  nuansa  berbeda  dapat  kita  temukan  setelah diinjeksikannya  Pasal  7A  dan  7B  UUD  1945  yang  merupakan  hasil  perubahan  ketiga  dengan maksud  lebih  memperjelas  dan  menegaskan  kedudukan  Presiden  dalam  sistem  pemerintahan presidensial dalam konteks negara hukum ( rule of law ). Kedudukan MPR dalam pasal tersebut tidak  lagi  berwenang  untuk  menjatuhkan  ataupun  memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden secara mandiri andaikata jalur yang ditempuh kedua pejabat tersebut berseberangan dengan haluan yang diatur dan digariskan MPR alias neben.
Mengenai  mekanisme  dan  lembaga  negara  (state  institutional)  yang  berwenang melaksanakan  impeachment  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  untuk  sekarang  ini  tidak mungkin dijalankan oleh satu institusi negara saja, melainkan juga melibatkan peran tiga organ negara  sekaligus.  Lembaga  negara  yang  ikut  serta  terlibat  dan  berkecimpung  secara  langsung dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu DPR, MK, dan juga MPR. Perpaduan  kewenangan  dari  ketiga  lembaga  negara  tersebut  dalam  mekanisme  impeachment Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  secara  yuridis konstitusional  dalam  rangka  untuk  tetap  mempertahankan,  semakin  menenguhkan  sekaligus juga mengoptimalkan ataupun memaksimalkan mekanisme checks  and balances dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Diterapkannya  upaya  saling  mengawasi  dan  mengimbangi  (checks and  balances)  antar  lembaga  negara  dalam  proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  adalah  sebagai  jaminan  utama  pengimpelementasiannya  tidak  dilaksanakan  secara serampangan seperti sebelumnya.
Adapun  mekanisme  pemakzulan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diawali  dengan lahirnya pendapat DPR yang di dalamnya mengandung muata dugaan atau tuduhan pelanggaran yang  dilakukan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  seperti  yang  telah  digariskan/ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945, dan/atau DPR berpendapat, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR tersebut  barulah  sebatas  dugaan  yang  substansinya  lebih  didominasi  oleh  nuansa  politis daripada  yuridis.  Muatan  politis  begitu  pekat  menyelimuti  di  dalamnya,  apabila  kita meninjaunya  kembali  dari  institusi  atau  lembaga  yang  mengusulkan  pendapat  tersebut. Atmosfir  politik  sangat  kental  mewarnai  proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  ketika  anggota  DPR  mencoba  menggalang  dukungan  politik agar memperoleh  syarat minimal  jumlah  suara,  yaitu  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  DPR  yang  hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, sehingga  bisa  diajukan  ke  MK.  Pendapat  DPR  tersebut  merupakan  rangkaian  tugas  dan wewenangnya  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  pengawasan  politik  terhadap  penyelenggara tugas  pemerintahan  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  yang  perlu  diklarifikasi  dan verifikasi kembali kebenarannya melalui forum peradilan ketatanegaraan. Impeachment sendiri adalah  bentuk  pengawasan  legislatif  yang  luar  biasa  terhadap  eksekutif  dan  merupakan tindakan  politik  dengan  hukuman  berhenti  dari  jabatan  dan  kemungkinan  larangan  untuk memegang suatu jabatan (Zoelva, 2011: 9).
DPR merupakan lembaga negara yang merupakan puncak dari perhelatan sekaligus juga menjadi sarang pergulatan politik negara. Dengan demikian, bahwa pendapat DPR yang memuat tuduhan,  dkwaan,  atau  dugaan  pelanggaran  hukum  maupun  pelanggaran  yang  lainnya  oleh Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  UUD  1945  tidaklah  dengan  serta  merta  sebagai putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  (final  and  binding).  Bahkan  secara  konstitusional ditentukan,  bahwa  DPR  tidak  diperkenankan  mengajukan  usul  pemberhentian  Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung kepada MPR seperti dulu, bilamana sebelumnya tidak didahului  oleh  adanya  permintaaan  kepada  MK  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus pendapat  DPR  tersebut.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  keberadaan  MK  yang  khusus  menangani peradilan  ketatanegaraan  atau  peradilan  politik  (Mahmud,  2009:  273)    Dalam  situasi  dan kondisi  yang  demikian  itu,  MK  sesuai  dengan  kewenangannya  bertugas  menilai  objektivitas pendapat  DPR  tersebut  dengan  jalan  mengujinya  (review)  kembali  melalui  forum  peradilan ketatanegaraan  (previlegiatum).  Dalam  konteks  negara  berdasarkan  atas  hukum,  baik rechtsstaat,  rule  of  law  maupun  negara  hukum  Pancasila,  pemberhentian  Presiden  sudah
seharusnya  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  yuridis  konstitusional  yang  melibatkan lembaga peradilan yang merdeka dan tidak memihak (independent and impartial tribunal), guna membuktikan  secara  yuridis  kebenaran  atas  perbuatan  yang  dituduhkan  kepada  Presiden (Hufron, 2018: 4-5).
Secara konstitusional, MK lah yang berwenang memeriksa,  mengadili, dan memutuskan, dengan  seadil-adilnya  apakah  dugaan  atau  dakwaan  DPR  dalam  bentuk  pendapat  mengenai pelanggaran hukum maupun pelanggaran lainnya yang disangkakan kepada Presiden dan/atau Wakil  Presiden  benar-benar  terbukti  sesuai  UUD  1945.  Karena  tanpa  didahului  dengan keputusan MK yang menjustifikasi pendapat DPR tersebut, maka upaya politiknya untuk dapat melanjutkan  proses  imeachment  pastilah  terhenti  secara  langsung.  Karena  dalam  perkara  ini, putusan  MK  merupakan  titik  tolak  dan  pintu  gerbang  bagi  DPR  untuk  kemudian  meneruskan atau  melanjutkan  mekanisme  impeachment  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  ke  MPR  guna diputuskan  secara  final  dan  mengikat  (final  and  binding).  Dengan  kata  lain,  bahwa  yang sesungguhnya berwenang penuh untuk memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau  Wakil Presiden  bukanlah  putusan  hukum  MK,  melainkan  tergantung  kepada  kehendak  politis  MPR (lihat Pasal 3 ayat 3 UUD 1945). MK secara konstitusional hanya bertugas memastikan dan juga menjamin,  bahwa  pendapat  DPR  menyangkut  pelanggaran  hukum  atau  larangan  lainnya  yang disangkakan  kepada  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  sudah  sesuai  dengan  prinsip  yang digariskan dalam ketentuan UUD 1945.
Setelah lahirnya keputusan MK yang menguatkan secara yuridis pendapat DPR mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  berdasarkan  UUD  1945.  Baru kemudian DPR menindaklanjutinya kembali dengan jalan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Setelah menerima  usul  DPR  tersebut,  MPR  mempunyai  kewajiban  untuk  menyelenggarakan  rapat paripurna  guna  sesegera  mungkin  memutuskan  secara  final  dan  mengikat  (final  dan  binding) usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Bahkan,  MPR  secara  konstitusional diberikan limit atau batasan waktu untuk memutuskan kasus tersebut, yakni paling lambat 30 (tiga  puluh)  hari  sejak  MPR  menerima  usul  DPR  tersebut.  Adanya  tenggang  waktu  bagi  MPR untuk  segera  memutuskan  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dimaksudkan untuk  menjaga  stabilitas  politik  negara.  Jangan  sampai  proses  pemberhentian  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  berlarut-larut  ataupun  berkepanjangan,  karena  kemungkinan  besar bisa menganggu stabilitas politik nasional. Keputusan MPR atas usul DPR tentang pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 harus diambil dalam rapat paripurna, bukan  lagi  melalui  sidang  Istimewa  MPR  seperti  sebelum  UUD  1945  diubah.  Keputusan  MPR mengenai  pemakzulan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  baru  bisa  dinyatakan  sah  apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah keseluruhan anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  2/3 dari  jumlah  anggota  MPR  yang  hadir  dalam rapat paripurna.  Namun untuk  keputusan  MPR mengenai masalah  tersebut  baru  dapat  diambil setelah  terlebih  dahulu memberikan  ruang  atau  kesempatan  bagi  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  untuk menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna MPR.
Dengan  demikian,  bahwa  proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden dimulai  dari  DPR  sebagai  pemohon  tunggal  yang  oleh  UUD  1945  satu-satunya  diberikan kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk  mengajukan  permintaan  dalam  bentuk  pendapat politik  ke  MK  untuk  diperiksa,  diadili,  dan  diputuskan  dengan  seadil-adilnya  apakah dakwan/dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  benar-benar  terbukti sesuai  UUD  1945.  Apabila  pendapat  DPR  menyangkut  dugaan  atau  dakwaaan  pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti di MK, maka prosesnya tidak bisa dilanjutkan lagi. Sedangkan bilamana putusan MK membenarkan pendapat DPR, bahwa Presiden melakukan pelanggaran  menurut  UUD  1945,  maka  proses  tersebut  akan  dilanjutkan  ke  MPR  untuk diputuskan  secara  final  dan  mengikat  (final  and  binding).  Jadi  kesimpulan  sederhananya mengenai  proses  impeachment  Presiden  dan  Wakil  Pesiden  diawali  dari  adanya  pendapat lembaga  politik,  yaitu  DPR,  yang  kemudian  mengajukan  permintaan  atau  permohonan  ke lembaga  peradilan  ketatanegaraan,  yakni  MK  dan  bilamana  benar-benar  terbukti  diajukan  ke lembaga politik lagi, yaitu MPR untuk selanjutnya diputuskan secara final.
Menurut  Mahmud  (2007:  139),  bahwa  model  pemberhentian  Presiden  Indonesia menganut sistem  campuran antara model Impeachment dan model  forum previlegiatum yaitu proses  penjatuhan  Presiden  dimulai  dari  penilaian  dan  keputusan  politik  di  DPR  RI (impeachment)  kemudian  dilanjutkan  ke  pemeriksaan  dan  putusan  hukum  oleh  MK  (forum privelegiatum)  lalu  dikembalikan  lagi  ke  prosedur  impeachment  (DPR  meneruskan  ke  MPR) untuk  diputuskan  secara  politik  apakah  putusan  MK  itu  perlu  ditindaklanjuti  dengan pemberhentian  Presiden  ataukah  tidak.  Perlu  di  pahami,  bahwa  lembaga  impeachment  ini hanyalah  sarana  untuk  memungkinkan  dilakukannya  pemberhentian  terhadap  pejabat  publik, tetapi  hasilnya  tergantung  proses  pembuktian  hukum  dan  proses  politik  yang  menentukan kemungkinan dilakukan atau tidaknya pemberhentian itu (Abdul Rasyid Thalib, 2006: 463).

## 2. Metode
Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai  bahan  yang  berasal  dari  berbagai  buku, artikel,  jurnal,  makalah,  koran,  serta  bahan-bahan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah presidensialisme dan problematika mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan  UUD  1945  yang  kemudian  dinarasikan  kembali  dalam  bentuk  deskriptif  yang dianalisis  dengan  teknik  pengolahan  data  secara  kualitatif,  yakni  dengan  mengkomparasikan data yang diperoleh di lapangan dengan data kepustakaan. Kemudian dari hasil pengolahan ini disajikan dengan analisis deskriptif, disusun secara logis dan sistematis, setelah data dianalisis maka diperoleh suatu simpulan umum sehubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini dan pelaksanaanya dalam praktik.

## 3. Hasil dan pembahasan
Setelah UUD 1945 diubah, MPR melalui kewenangannya juga membentuk lembaga negara baru  bernama  MK  yang  berkewajiban  memutuskan  pendapat  DPR  mengenai  dugaan pelanggaran  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  berdasarkan  UUD  1945.  Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diformalisasikan dalam Pasal 7A dan 7B UUD  1945  merupakan  perubahan  yang  bersifat  radikal,  sehingga  berpengaruh  signifikan terhadap sistem pemerintahan yang dianut Indonesia.
Apabila  dikaji  dari  segi  bentuk  pertanggungjawabannya  saja,  maka  UUD  1945  pra perubahan lebih bersinggungan dengan ranah politis. Sedangkan setelah Perubahan UUD 1945, kadar politisnya berusaha dikurangi dan diminimalisir seraya lebih menonjolkan sisi yuridisnya. Mengingar terdapat perbedaan tajam antara bentuk pertanggungjawaban secara politis dengan yuridis.  Bahwa  sistem  pertangungjawaban  secara  yuridis  adalah  bersifat  perorangan (individual),  sehingga  dalam  Pasal  7A  dijumpai  kata  “atau”.  Sehingga  yang  nantinya  dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum adalah Presiden “atau” Wakil Presiden saja.  bukan  kedua  pejabat  itu  sekaligus  seperti  yang  lazimnya  berlaku  dalam  mekanisme pertanggungjawaban politis. Namun hasil Perubahan UUD 1945 rupanya juga membuka peluang untuk  meminta  pertanggungjawaban  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  bersamaan  bila pelanggaran dilakukan kedua pejabat tersebut berbarengan.
Problematika  pemakzulan  atau  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  yang muncul dari Pasal 7A dan 7B adalah terletak pada lembaga yang berwenang memutuskan secara final terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila  kita  berpedoman  pada  ketentuan  Pasal  3  Ayat  (3),  Pasal  7A,  Pasal  7B,  dan  Pasal  24C Ayat (2) UUD 1945, maka lembaga yang berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil  Presiden  secara  konstitusional  adalah  MPR.  Namun  supaya  MPR  dapat mengoperasionalkan  kewenangannya  itu,  perlulah  terlebih  dahulu  mendapatkan  keputusan hukum dari MK. Jadi fungsi dan wewenang MPR tersebut tidak mungkin bisa diimplementasikan apabila  MK  belum  memutuskan  pendapat  DPR  mengenai  dakwaan/dugaan  pelanggaran  oleh Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  terbukti  sesuai  UUD  1945.  Dengan  demikian,  kewenangan checks and balances dikembalikan kepada lembaga ini (Budiardjo,2008: 291)
Tetapi  sangat  disayangkan  sekali  bahwa  mengapa  setelah  ada  putusan  hukum  dari  MK, mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden kembali lagi kepada proses politis, yaitu  melalui  syarat-syarat  qourum  (jumlah  minimal),  seperti  yang  tertuang  secara  eksplisit dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945? Pertanyaan lain yang juga muncul  adalah mengapa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR terbukti bersalah sesuai dengan putusan MK  tetapi  masih  diberi  kesempatan  lagi  untuk  menyampaikan  penjelasan  di  depan  Rapat Paripurna MPR?
Penulis  paham,  bahwa  pangkal  dari  segala  problematika  yang  timbul  dalam  mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah terletak pada kekuatan (power) putusan MK yang ditentukan tidak mengikat dan final untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, meskipun pejabat tersebut melalui pendapat DPR telah terbukti melanggar larangan yang tertuang dalam Pasal 7A UUD 1945. Dengan kata lain, bahwa kekuatan putusan MK yang secara  konstitusional  telah  menjusifikasi  atau  membenarkan  pendapat  DPR  mengenai  dugaan pelanggaran  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  berdasarkan  UUD  1945,  tetapi  faktanya  nasib putusan  tersebut  masih  digantungkan  lagi  pada  dukugan  politis  MPR.  Akan  lebih  ironis  lagi apabila  kita  mencermati  ketentuan  UUD  1945,  bahwa  MPR  baru  dapat  mengambil  putusan setelah  memberikan  kesempatan  kepada  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  untuk menyampaikan  penjelasan  dalam  Rapat  Paripurna  MPR.  Adapun  yang  kemudian  menjadi pertanyaan, apakah putusan MK dengan penjelasan yang dikemukakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bernilai atau berkekuatan sama di depan Rapat Raripurna MPR?
Tampaknya  pendapat  demikian  tersebut  benar  adanya.  Bahwa  penjelasan  Presiden dan/atau Wakil Presiden bernilai sebanding dengan putusan MK di depan Rapat Paripurna MPR. Karena  terdapat  dua  opsi  atau  pilihan  bagi  MPR  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam memutuskan  pendapat  DPR  mengenai  hal  tersebut.  Pertama,  MPR  memutuskan  dengan mengacu  dan  berpedoman  pada  putusan  MK,  sehingga  putusan  MPR  dengan  MK  selaras  dan sehaluan.  Kedua,  MPR  mengambil  putusan  dengan  berdasarkan  pada  penjelasan  yang disampaikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rapat paripurna. Bertitik tolak dari dua alternatif  yang  dimilikinya  itu,  MPR  kemudian  mengambil  keputusan  apakah  akan  mengikuti salah  satu  dari  dua  opsi  tersebut  semuanya  tercermin  kembali  pada  tercapai  atau  tidaknya jumlah  suara  yang  diperlukan,  seperti  yang  dipersyaratkan  UUD  1945.  Bahkan  secara  politis tidak tertutup peluang, bahwa MPR bisa mengambil putusan di luar dua pilihan tersebut, yakni dengan pertimbangannya sendiri.
Dalam pada itu, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah peluang yang diberikan UUD 1945 kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna MPR apakah sudah sesuai dengan konsep negara hukum (rechtstaat or rule of law) yang  dianut  Indonesia  (Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945)?  Penjelasan  apakah  yang  hendak disampaikan Presidn dan/atau Wakil Presiden dalam Rapat Paripurna MPR, padahal MK sesuai konstitusi telah memutuskan pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar  pantangan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  7A  UUD  1945?  Apakah  tidak  lebih  baik, bilamana  penjelasan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tersebut  disampaikan  pada  MK  saat menggelar persidangan? Terlebih lagi, bahwa kewajiban MK untuk kasus ini adalah memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  dengan  seadil-adilnya  pendapat  DPR  berupa  dakwaan/dugaan penyimpangan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Dengan demikian tampak jelas,  bahwa  ketentuan  Pasal  7B  ayat  (7)  UUD  1945  tidak  selaras,  bahkan  bertolak  belakang dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis.  Sebab  pengaturan  yang  demikian  itu,  justru mengingkari  prinsip  utama  dalam  negara  hukum,  bahwa  setiap  orang  dianggap  sama kedudukannya  di  depan  hukum  (equality  before  of  the  law)  (Wahjono,1992:  131),  walaupun yang  diduga  melakukan  perbuatan  melanggar  atau  melawan  hukum  tersebut  adalah  seorang manusia yang kebetulan pada waktu itu dipercaya oleh rakyat untuk menduduki jabatan sebagai Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Mekanisme  seperti  itu  sungguh  tidak  fair  karena  Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah terbukti bersalah berdasarkan pendaapat DPR yang sudah diteguhkan dan dikuatkan lagi dengan putusan MK melalui forum previlegiatum faktanya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna MPR.
Berpijak pada penjelasan di atas, persoalan ketatanegaraan justru timbul kemudian, yaitu apabila kita menyatakan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Karena dalam negara hukum, semestinya politik lebih inferior kedudukannya bila dibandingkan dengan hukum.  Lebih  jelas  lagi,  bahwa  permasalahan  ketatanegaraan  yang  timbul  dan  meliputi mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ditinjau dari sudut negara hukum adalah  tentang  putusan  MK  yang  tidaklah  bersifat  final  dan  mengikat.  Karena  setelah  melalui tahap  forum  peradilan  atau  previlegiatum  tersebut,  proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  masih  perlu  dikonstatir  kembali  secara  politik  oleh  DPR  untuk  selanjutnya diajukan dalam Rapat Paripurna MPR guna diputuskan secara final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 945. Berarti putusan MK tersebut hanya dijadikan bahan usulan kepada MPR untuk diselesaikan atau diputuskan secara politis. Menyangkut diberhentikan atau tidaknya  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  sangat    bergantung  pada  kehendak  politis MPR yang tercermin pada jumlah suara yang harus dipenuhi untuk bisa mengambil keputusan secara konstitusional. Dengan demikian, maka kewenangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil  Presiden  sepenuhnya  berada  di  tangan  lembaga  politik  MPR,  bukan  pada  MK  yang merupakan lembaga peradilan.
Dari  pemaparan  tersebut  di  atas,  kesimpulan  yang  bisa  diperoleh  adalah  putusan  MK menurut  Pasal  24C  ayat  (2)  UUD  1945  bukanlah  bersifat  final  dan  mengikat  untuk  dapat memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  karena  MPR  melalui  kewenangannya tersebut  dapat  saja  menganulir  atau  menolaknya.  Bahkan  dengan  pemberian  kesempatan ataupun  peluang  yang  berulang  kali  kepada  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  untuk menyampaikan  penjelasan  baik  pada  saat  persidangan  di  MK  maupun dalam  Rapat  Paripurna MPR  merupakan  cacat  konstitusional  bagi  dunia  peradilan      di  bumi  Indonesia.  Karena penjelasan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  ditolak  MK,  sekaligus  mengukuhkan  dan membenarkan  pendapat  DPR,  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melanggar pantangan  konstitusional  yang  tertuang  secara  eksplisit  dalam  UUD  1945.  Dengan  demikian, mekanisme  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  secara  tidak  langsung  telah membuktikan,  bahwa  prosedur  hukum  kita  tidak  sepenuhnya  meletakan  prinsip  persamaan kedudukan di hadapan hukum.
Problematika  besar  pun  menanti  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  apabila  dikemudian hari  terjadi  silang  keputusan  antara  MPR  dengan  MK.  Misalkan  saja  MK  memutuskan,  bahwa pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah terbukti benar, yang berarti secara tidak langsung pejabat negara tersebut sesungguhnya bersalah  atas  kasus  yang  dituduhkan  oleh  DPR  kepadanya  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  7A UUD 1945. Namun putusan MK tersebut bisa saja dianulir atau ditolak MPR, karena mimimnya dukungan  politis  dari  mayoritas  anggotanya  untuk  dapat  memberhentikan  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  dari  jabatannya.  Putusan  MPR  yang  bertolak  belakang  dengan  putusan  MK adalah  sungguh  bertentangan  dengan  prinsip  dasar  negara  hukum  Indonesia  ( rule  of  law  or rechtstaat ) yang menghendaki ditegakannya konsep supremasi hukum ( supremacy of law ), atas politik.  Namun  bilamana Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  ternyata  tidak diberhentikan  oleh MPR sesuai dengan keputusan MK, berarti politiklah yang determinan atas hukum. Alur politik hukum seperti  inilah  yang  mendasari  kekeliruan  (baik  disengaja  atau  tidak)  sebagian  anggota MPR  dalam  memahami  mekanisme  checks  and  balances  yang  hendak  diterapkan  pada  UUD 1945.
Menurut  argumentasi  penulis,  problematikanya  adalah  berdasar  dan  bersumber  pada cacat konstitusional, yaitu proses yang memang sejak semula tidak benar dalam ketentuan Pasal 7A  dan  7B  UUD  1945.  Sehingga,  untuk  kedepannya  apabila  terbuka  peluang  lagi  untuk mengadakan perubahan lanjutan terhadap UUD 1945, maka perlulah dipikirkan kembali untuk merekonstruksi dan merevisi  ulang lagi ketentuan yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  yang  sungguh-sungguh  sesuai  dengan  konsep  negara  yang menganut  dan  memegang  teguh  prinsip-prinsip  hukum  yang  demokratis  ( democratische rechtstaat ).

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut. Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  sistem  pemerintahan  Presidesialisme  Indonesia dengan  mekanisme  impeachment  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  UUD  1945  baik sebelum  maupun  sesudah  perubahan.  Di  mana  mekanisme  impeachment  Presiden  yang dipraktikan MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang di dalamnya hanya melibatkan lembaga politik  dengan  alasan-alasan  politisnya  secara  teoritis  dinilai  lebih  mencerminkan  sistem pemerintahan  parlementerisme  ketimbang  sistem  pemerintahan  presidensial.  Sedangkan sekarang setelah  Perubahan UUD 1945,  impeachment tidak hanya melibatkan lembaga politik semata, melainkan sudah menyertakan institusi peradilan, yaitu MK, sehingga dalam konteks ini hukum  sudah  berperan  dan  berfungsi  mengontrol  jalannya  sistem  politik  Indonesia.  Dengan demikian, mekanisme impeachment Presiden dan/Wakil Presiden pasca Perubahan UUD 1945 sudah  sesuai  dengan  sistem  pemerintahan  preidensial.  Problematika  yang  dijumpai  dalam mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 (Perspektif Pergulatan  Politik  dan  Hukum)  yaitu  terletak  pada  proses  dan  lembaga  yang  berwenang memakzulkan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Di  mana  putusan  MK  tidak  lah  bersifat  dan mengikat  dalam  kasus  ini.  Mengingat  kewenangan  memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden adalah  hak prerogatif MPR. Sehingga putusan hukum MK  bisa dianulir secara politik oleh  MPR.  Persoalan  lainnya  adalah  pemberian  kesempatan  kepada  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  untuk  menyampaikan  pendapat  dalam  Rapat  Paripurna  MPR,  padahal  sudah  ada putusan MK yang membenarkan pendapat DPR mengenai pelanggarannya menurut UUD 1945. Di tambah lagi adanya kemungkinan pertentangan keputusan antara MK dengan MPR yang bisa menurunkan  supremasi  hukum  atas  politik.  Bahwa  pergulatan  politik  dan  hukum  dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak meletakan prinsip supremasi hukum atas politik. Mengingat putusan konstitusional MK  atas  pendapat  DPR  tersebut  tidaklah  bersifat  final  dan  mengikat  (final  dan  binding), melainkan  masih  terbuka  kemungkinan  untuk  dianulir  kembali  oleh  MPR  melalui  mekanisme politik  yang  disedikan UUD 1945.  Dengan demikian,  seola-olah  proses  tersebut menempatkan putusan politik lebih tinggi (supreme) dari putusan lembaga peradilan, sehingga tidak lah sesuai dengan negara hukum Indonesia yang dicita-citakan selama ini oleh the founding fathe.
Berdasarkan  simpulan  penelitian  dapat  disampaikan  beberapa  saran  sebagai  berikut. Supaya  mekanisme  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Waki  Presiden  sesuai  dengan  prinsip negara hukum, sebaiknya MPR dalam memutuskan hal tersebut tidak berbeda dengan putusan MK. Mengingat MK adalah lembaga hukum, sedangkan MPR merupakan institusi politik. Dengan keselarasan putusan MPR dengan MK, maka pergulatan antara politik dan hukum dimenangkan oleh  hukum  sehingga  supremasi  hukum  atas  politik  bisa  terwujud.  Bukan  malah  sebaliknya, politik determinan atas hukum. Bilamana terbuka peluang Perubahan UUD 1945 kembali, maka sebaiknya  MPR  segera  mengkonstruksi  dan  membenahi  mekanisme  pemakzulan  Presiden dan/atau Wakil Presiden agar lebih sesuai lagi dengan prinsip yang berlaku di negara hukum, di mana hukumlah menjadi panglima, bukan politik.

## Daftar Rujukan
Ambardi,  K.  2009. Mengungkap  Politik  Kartel:  Studi  Tentang  Kepartaian  di  Indonesia  Era Reformasi . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Asshiddiqie, J. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta. Buana Ilmu Populer.
Bagir,  M.  2000. Teori  dan  Politik  Konstitusi .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
Budiardjo, M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Cet.XXX . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Fatkhurohman  dan  Sjuhad,  M.  2010.  Memahami  Pemberhentian  Presiden  (Impeachment)  Di Indonesia  (Studi  Perbandingan  Pemberhentian  Presiden  Soekarno  dan  Presiden Abdurrahman  Wahid).  Puskasi  FH  Universitas  Widyagama  Malang. Jurnal  Konstitusi , Vol. 3(1).
Hufron.  2018. Pemberhentian  Presiden  di  Indonesia  antara  Teori  dan  Praktik .  Yogyakarta: LasBang Pressindo.
Isra,  S.  2010. Pergeseran  Fungsi  Kekuasaan  Legislasi  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Lijphart, A. 1994. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mahfud,  M.D.  2007. Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi .  Jakarta; LP3ES
Mahfud, M.D. 2009. Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Cet. I . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Mulyosudarmo,  S.  1997 .  Peralihan  Kekuaaan:  Kajian  Teoritis  Dan  Yuridis  Terhadap  Pidato Nawaksara . Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ni’mah,  M.  D.  2012.  Analisis  Yuridis  Impeachment  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Dalam Sejarah  Ketatanegaraan  Indonesia.  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 8(15): 48-59.
Saleh, M dan Mukhlish. 2010 . Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sebuah Tinjauan Konstitusional) . Surabaya: Bina Ilmu Offset.
Sapuan. 2010. Impeachment Presiden . Purwokerto: STAIN Pres. Soimin. 2009. Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia . Yogyakarta: UII Press. Sumbu, T 2010. Kamus Umum, Politik dan Hukum . Jakarta; Permata Aksara.
Thalib,  A.  R.  2006. Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Wahjono,  Padmo  dalam  Oesman,  Oetojo  dan  Alfian.  1992. Pancasila  Sebagai  Ideologi.  Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Cet. III . Jakarta: Perum Percetakan Negara RI Zoelva, H. 2011. Impeachment Presiden . Jakarta: Konstitusi Press. Zoelva, H. 2011. Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.