Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam p-ISSN: 2086-0641 (Print) Volume 08, No. 01, Oktober 2016, Hal. 99-106
e- ISSN: 2685-046X (Online) journal.stitaf.ac.id

## GOLPUT DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

## Hasyim
STIT Al-Fattah Siman Lamongan, Pon. Pes Al-Fattah Siman Sekaran Lamongan, Telp.0322-3382086, Fax.0322-3382086 Pos-el : hasyemdjaelani@stitaf.ac.id

## Abstrak
Pemilihan pemimpin dalam suatu momunitas masyarakat hukumnya adalah wajib,  hadits nabi  menegaskan  memilih  pemimpin  hukumnya  wajib.  Sementara  dalam  konteks ketatanegaraan kita. Peilihan pemimpin Negara dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu, maka pemilu humunya wajib. Secara mahfum mukholafah seseorang yang mempunyai hak pilih tetapi tidak mengikuti pemilu dengan maksud menafikan proses pemilihan pemimpin. Terlepas dari semua itu, golput dalam pemilu perlu diminimalisir dengan memahami akar permasalahan  yang  menyebabkannya.  Jika  golput  disebabkan  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan pihak penyelanggara dan pemberian pendidikan politik oleh setiap  partai politik
Kata kunci : Golput, Hukum Islam,.

## Abstract
The election of a leader in a community's legal community is mandatory, the hadith of the prophet  asserted  that  choosing  his  legal  leader  is  mandatory.  While  in  the  context  of  our state administration. The election of the leader of the State is carried out through the holding of elections, the humuh election is mandatory. In mukholafah perfume someone who has the right to vote but does not participate in the election with the intention of denying the process of  selecting  leaders.  Apart  from  all  that,  abstentions  in  elections  need  to  be  minimized  by understanding  the  root  problems  that  cause  them.  If  abstentions  are  caused  by  a  lack  of socialization carried out by the organizers and the provision of political education by each political party.
Keywords : Abstentions, Islamic Law.

## PENDAHULUAN
Istilah golput ( golongan putih ) muncul sebagai sebuah terminologi politik sejak  zaman  Orde  Baru.  Pada  zaman  Orde  Baru  ,  istilah  golput  digunakan  untuk mengidentifikasi  kelompok  masyarakat  yang  dengan  kesadarannya  tidak memberikan hak pilihnya sebagai protes terhadap rezim.
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, golput merupakan akronim dari golongan putih.  Golongan  putih  merupakan  istilah  politik  yang  berarti  warga  Negara  yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes.
Menurut Makmur Hendrik, mantan redaktur senior media Indonesia, golput yang  muncul  setelah  tahun  90-an  adalah  orang  yang  dengan  kesadaran    politik tertentu  memutuskan  untuk  tidak  ikut  memilih  sebagai  bentuk  protes  terhadap sistem  dan  atau  rezim.  Secara  sederhana,  golongan  adalah  orang    yang  tidak memilih karena anti-sistem dan anti-rezim.
Namun, kini istilah golput dalam diskursus politik dewasa ini, sebagaimana terlihat  dalam  media  masa,  mengalami  perluasan  makna,  dengan  pengertian bahwa golput adalah orang yang  mempunyai hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.
Asumsi  yang  paling  gampang,  sebagaimana  ditulis  Kompas  (3/8/2004) bahwa golongan putih atau golput diambil dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan  hak  pilihnya  plus  pemilih  yang  suaranya  tidak  sah.  Dan  agaknya, data  presentase  golput  sebagaimana  disebutkan  di  bagian  sebelumnya  juga merujuk pada pengertian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Jenis Golput Terkait dengan Motivasinya
Berdasarkan  definisi  golput  yang  terkait,  perilaku  golput  dapat  diklasifikasi menjadi  dua  :  yakni    golput  yang  karena    persoalan  teknis,  serta  golput  karena persoalan politis.
Golput    jenis  pertama,  golput  karena  masalah  teknis  dapat  terjadi  karena beberapa  faktor,  diantaranya  surat  suara  tidak  sah:  faktor  cuaca,  domisili, dan/atau  pekerjaan  yang  menyebabkan  dia  tidak  memilih:  faktor  tidak  tercatat dalam daftar pemilih, dan faktor kemalasan.
Sementara, golput karena masalah politis bias terjadi sebagai  bentuk protes atas tatanan  yang  tidak  demokratis,  kecewa  atas  seseorang  atau  kelompok, pemboikotan terhadap sistem, atau apatisme pribadi.

## 2. Partisipasi Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah
Sebagaimana  diterangkan  diatas,  memilih  dalam  pemilu  merupakan  hak warga Negara. Sebagai hak, maka hukum dasar penggunaannya adalah nubah. Hal ini sejalan dengan kaedah umum dalam fiqh mu’amalah :
“pada dasarnya segala sesuatu itu tidak boleh sampai ada dahlil yang menunjukkan keharamannya”
Hukum    asal  menggunakan  hak  pilih  adalah Mubah ,  dalam  arti  boleh digunakan  dan  boleh  juga  tidak  digunakan.  Dengan    demikian  golput  dalam pengertian tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu hukum asalnya adalah boleh.
Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, namun hukmunya dapat  bergeser  menjadi  wajib,  haram,  sunnah,  atau  makruh  tergantung  konteks yang melingkupinya. Makan bisa menjadi wajib jika tanpa makan seseorang akan mengalami sakit. Bahkan mengancam jiwanya. Makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa. Dalam hal ini, berlaku kaedah : ”Penetapan hukum tergantung ada- tidaknya illat”
Seiring  dengan  definisi  dan  jenis  serta  motivasi  tindakan  golput,  maka hokum golput bersifat situasional,  sesuai dengan motivasi yang melatarbelakangi
tindakan  golput  tersebut.  Dalam  kajian  fiqh,  sangat  di  mungkinkan    berubahnya hukum sebagai akibat dari perubahan kondisi dan situasi.
“tidak diingkari adanya perubahan  hukum sebab adanya perubanahan waktu dan tempat”
Di  tengah  pemerintahan  yang  otoriter  dan  despotic,  dimana  pelaksanaan pemilu  hanya  bersifat  artifisial  dan  simbolik  semata,  maka  pelaksanaan  golput sebagai  protes  dan  pengingkaran  atas  perilaku  penguasa  yang  despotik,bisa  di hukumi  sunnah  dan  dianjurkan.  Hal  ini  jika  upaya  perbaikan  system  tidak  dapat dilakukan kecuali dengan jalan golput. Bentuk pengingkaran terhadap kekuasaan yang korup, melalui jalan golput adalah kategori minimal, sebagaimana sabda nabi SAW : “dengan demikian, jika di mungkinkan perubahan kekuasaan despotik melalui pemilu,  maka  partisipasi  dalam  pemilu  sebagai  ikhtiyar  untuk  taghyir  al-mungkar hukumnya wajib “

## 3. Pemilu Sebagai Instrument Penegakan Kepemimpinan
Dalam  perspektif  fiqh  siysah,  penegakan  kepemimpinan  (aqd  al-imamah) hukumya  wajib  berdasarkan  konsesus.  Hal  ini  mengingat  imamah  ditetapkan sebagai  pengganti  kenabian  dalam  menjaga  urusan  agama  dan  mengatur  urusan dunia “ dengan demikian,dalam perspektif ini, maka partisipasi dalam kekuasaan politik  adalaah  wajib  untuk  ketertiban  dunia  dan  agama,  kewajiban menyelenggarakan  pemerintahan  (yang  merupakan  urusan  dunia)  juga merupakan kewajiban agama.
Selanjutnya, al-mawardi menjelaskan  ada  juga syarat yang harus dipenuhi bagi  calon  pemilih,  yaitu  “ pertama :  memiliki  sifat  adil  (yang  terkumpul  dalam dirinya  syarat-syarat  keadilan), kedua :  memiliki  pengetahuan  yang  cukup mengenal  calon  pemimpin  (atau  wakil  rakyat)  yang  akan  dipilih  bahwa  dia memenuhi  syarat-syarat  kepemimpinan  yang  ditetapkan  ,  dan ketiga memiliki pandangan.dan  kearifan  (wisdom/hikmah)dalam  menentukan  pilihan  calon pemimpin yang lebih mampu mewujudkan memanusiaan.
Ketiga  syarat  bagi  pemilih  ini  sangat  relevan  sering  dengan  keputusan Mahkamah  Konstitusi  yang  menegaskan  model  pemilihan  wakil  rakyat  dengan sistem  suara  terbanyak.  Sehingga  akan    pemilih  langsung  menetapkan  pilihan calon wakilnya secara langsung. Keputusan MK ini seharusnya  jug adapt menjadi salah  satu  formula  meminimalisir  terjadinya  golput  menginggat  kesempatan pemilihan  wakil  rakyat  secara  definitif  sangat  terbuka.  Demikian  juga  dalam pemilhan  DPD  dan  pemimpin  pemerintahan.yang  telah  lebih  dahulu    dilakukan secara langsung.
Memilih  pada  tujuan  dilaksanakannya  pemilu  adalah  untuk  memilih pemimpin  Negara  dan  wakil  rakyat  yang  akan  memperjuangkan  kepentingan masyarakat.  Maka  pemilu  menjadi  hal  yang  urgen.  Karena  pelaksanaan  pemilu terkait  dengan  angkut  paut  pengakkan  kekuasaan  (‘aqd  al-imamah).  Maka hukumnya  menjadi  wajib.tanpa  melalui  jalan  pemilu.kekuasaan  tidak  bisa
ditegakkan,akhrnya  negara  tanpa    kekuasaan(pemerintahan  )akan  menimbulkan anarkisme.  Pemilu  adalah  suatu  proses  untuk  menegakkan  kekuasaan  Negara. Maka  menjadi  wajib  hukumnya  bagi  warga  Negara    untuk  teribat didalamnnya.dengan  demikian  maka  pemilu  menjadi  wajib.  Yakni  pemilihan pemimpin: “ apabila suatu kewajiban  tidak dapat dilaksanakaan secara sempurna tanpa  adanya  suatu  yanglain,  maka  pelaksanaan  sesuatu  yang  lain  tersebut hukumnya  juga wajib”
Dengan  demikian  ,  apabila  penegakkakn  kekuasaan  tergantung  pada pelaksanaan  pemilu  maka  partisipasi  dalam  pemilu  hukumnya  wajib.  Secara mafinum  mukholafah golput  dalam  pemilu  dengan  kesadaran  untuk  memboikot pemilihan  pemimpin  Negara  dalam  rangka  penegakkan  kekuasaan  hukumnya wajib.
Jika  golput  terjadi  karena  seseorang  tidak  memilih  akibat  tidak  ada  calon pemimpin  atau  wakl  rakyat  yang  dianggap  cocok,  maka  golput  seperti  ini  tetap akan merugikan, dan dalam perspektif fiqh siyasah dianggap kurang tepat .dengan memilih golput akan hilang peluang untuk memberikan  kontribusi  memilih kita idealkan. Denga golput bisa jadi, kita memberikan kontribusi untuk memenangkan calaon yang seharusnya kita tidak  kehendakki sakali.
Dalam  hal  ini,  berlaku  kaedah  : “  sesuatu  yang  tidak  didapatkan  semua  ( sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita ) seyogyanya tidak ditinggalkan semua”
Dalam  khazanah  fiqh  siyasah  dikenal  kelompok  masyarakat  yang  apatis terhadap  situasi  pertikaian  antara  dua  kekuatan  politik  islam.  Antara  kelompok kholifah ali bin abi tahalib ra. Dengan golongan khowarij. Yaitu golongan murjiah. Dalam  menghadapi  realitas  politik  tersebut.  Kaum  murjiah  bersikap  apolitis dengan  memilih  tidak  mengambil  sikap  politik  apapun.sikap  apatisme  sebagai protes atas dua kekuasaan politik tersebut terbukti tidak memberikan kontribusi positif  bagi  masyarakat  kemaslahatan  umat.  Sikap  seperti  ini  juga  tidak  akan menyelesaikan  masalah.jika  tujuanya  adalah  keingginan  untuk  menciptakkan perbaikan (ishlah)
Jika  disepakati  bahwa  pemilu  adalah  instrument  untuk  menegakkan kekuasaan  Negara,  merupaka  sarana  prwujuddan  kedaulatan  Negara  guna menghasilkan  pemerintaha  Negara  yang  demokratis  berdasarkan  pancasila  dan Undang-Undang dasar   Negara republik Indonesia tahun 1945 ( sebagaimana UU nomor  10  tahun  2008  )  maka  partisipasi  warga  dalam  pemilu  merupakan tanggung  jawab  kebangsaan  sekaligus  kepedulian  mengontrol  dan  mengarahkan kebijakan Negara yang demkratis.
Kewajiban  emilu  utuk  pemilihan  presiden  semakin  kuat  seiring  dengan model  pemilihan  langsung  sebagaimana  di  atur  dalam  undang-undang.  Kalau imam Mahdi menegaskan bahwa memilih pemimpin itu hukumnya fardhu kifayah. Maka  dalam  konteks  pemilihan  langsung,  maka  hokum  memilih  pemimpin  maka hukumya bisa kuat lagi fardhu ;ain.
Sementara  dalam  hal  pemilihan  untuk  memilih  wakil  rakyat,  maka  jika dilihat  dari  fungsi  dan  kedudukannya.  Wakil  rakyat  berfungsi  untuk  mengontrol kekuasaan  eksekutif,  hal  ini  menjadi  instrument  atas  apa  yang  di  harapkan  oleh abu bakar as-shidiq. Saat pidato pertama seelah ditetapkan sebagai khaifah.
Demkian juga saat umar dikukuhkan   sebagai khalifah, beliau berpdato : Dalam konteks ini, makapemilihan umum untuk memilih wakil rakyat pun menjadi sangat strategis dan penting, kelembagaan DPRD-RI, DPD, dan juga DPRD dibentuk untuk  mempersentasikan  hak  control  kita  terhadap  kekuasaan  eksekutif  dalam rangka implementasia marmaruf nahi mungkar.
Dengan demikian kewajiban partisipasi dalam pemilu tidak hanya  sekedar kewajiban  memilih.  Lebih  dari  itu,  umatislam  juga  mempunyai  kewajiban  untuk memilih wakil rakyat yang mampu menyalurkan aspirasi untuk kepentingan amar makruf  nahi  mungkar,  yag  amanah  dan  memiliki  kecakapan  untuk  mengemban amanah tersebut. Dalam hadits disebutkan :
Dalam  hal  yang  terkait  ini,  agaknya  tujuan  syarat  yang  di  sampaikan  al- mawardi  bisa  dijadikan  pertimbangan    dalam  melakukan  penjaringan  calon pemimpin  atau  wakil  rakyat  , pertama adil, kedua cerdas ketiga memiliki kecakapan  dalam  mendengar,  melihat, dan  berbicara keempat sehat  fisik kelima memiliki  jiwa  kemaslahatan keenam ksatria  dsn  memiliki  keberanian  dalam bersikap  serta  memberikan  perlindungan  warga  dan  memerangi  musuh ketujuh dari  kelompok  mayoritas  (  yang  dalam  hal  ini  disebutkan  dalam  al-mawardi berasal  dari  suku  quraisy  )  dan  tentu  tidak  diragukan  lagi  adalah  memiliki integritas  keimanan  dan  ketakwaan,  serta  komitmen  utuk  menegakkan  amar makruf  nahi  mungkar  dalam  menjamin  tegaknua  hak-hak  dasar  yang  menjadi maqashid al – syariah yang meliputi lima perkara : memilihara agama ( hifzh al-din ) memelihara jiwa ( hifzh al-nafs) memelihara akal ( hifzh al-‘aql) dan memelihara harta ( hifzh al-mal).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  di  pahami  bahwa  hukum  asal  menggunakan hak  pilih  dalam  pemilu  adalah  mubah,  demikian  juga  golput  dalam  arti  orang yamng mempunyai hak pilih namun tidak menggunakanya hukumnya juga mubah, hanya  bisa,  mengingat  pemilu  merupkan  instrument  untuk  penegakkan kepemimpinan maka hukumnya menjadi wajib.
Pemilihan  pemimpin  dalam  suatu  momunitas  masyarakat  hukumnya adalah  wajib,    hadits  nabi  menegaskan  memilih  pemimpin  hukumnya  wajib. Sementara  dalam  konteks  ketatanegaraan  kita.  Peilihan  pemimpin  Negara dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu , maka pemilu humunya wajib. Secara mahfum mukholafah seseorang yang mempunyai hak pilih tetapi tidak mengikuti pemilu  dengan  maksud  menafikan  proses  pemilihan  pemimpin  (dan  juga  wakil rakyat yang berungsi mengntrol ) hukumnya haram.
Terlepas dari semua itu, golput dalam pemilu perlu diminimalisirdenganmemahami  akarpermasalahan  yang  menyebabkannya.  Jika golput disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelanggara dan pemberian pendidikan politik oleh setiap  partai politik. Maka diperlukan langkah bijak dari para politis dan KPU untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.  Peningkatan  jumlah  golput  jenis  ini  dalam  pemilihan  umum  sebaiknya dapat  menjadi  bahan  intropeksi  bagi    partai  politik  dan  KPU,untuk  bisa memperbaiki setiap tahapan pemilihan mulai pendataan pemilih hingga sosialisai Jikaalasangolput  hanya  karena  factor  malas  atau  tingkat  kesibukan  dalam beraktifitas , maka berarti tingkat kesadaran akan tanggug jawab kebangsaan dan kenegaraan  perlu  diberikan,  kelompok  jenis  iniadalah  kelompok  a-politis  yang perlu disadarkan.
Sementara,  jika  golput  karena  merasa  calon  pemimpin  atau  wakil  rakyat yang ada dianggap tidak variable, ditambah citra buruk yang bersangkutan. Maka partai  politik  bisa  menangankal    timbulnya  golput,  antara  lain  dengan memperbaiki citra mereka. Jika partai-partai cenderung menjadi sarang koruptor dan hanya mengobral janji yang muluk-muluk, bagaimaanaa warga tertarik dating ke tempat pencoblosan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu ya’la Muammad bin Husein al-farra’ ,al ahkam al-Sultahiyyah, Beirut : dar al- Fikr tt.
Al-mawardy,abi  al-husein  ali  bin  Muhammad  bin  habib,  kitab  al-ahkam,  al- sultahiyyah, Beirut dar al-fakir tt.
Al-suyuthi,  al  asybah  wa  al-nazair,  Beirut:  dar  al-kutub  al  ilmiah,  1403 Hijriyah.cetakan pertama
Faisal baiasir, “venomena golput dalam pemilu 2004” : dalam duara merdeka edisi kamis 27 Mei 2004.
Ibnu hibban, sahih ibnu hibban , baeirut : muassasah al-rizsalah, 1993 M, cetakan kedua imam muslim bin al-hajjaj  al-naisahury, sahih muslim baerut : dar ilyai Alturas al-aaraabi, jus 1
makmuur henderik dalamriau buday edisi 2006 desember 2008 http://www.detikriau.com/index.php?option=com content &task =view&id=1304&utemid=72
Muhammad syamsul haqq a azim abady abu al-thoyyib, ainul ma’bud, Beirut” dar al kuttub al ilmiyah 1415 H. cetakan ke 2
Peraturan  komisi  pemilhan  umum    tahun  2008  tentang  tata  cara  menyusunan daftar  pemilih  bagi  pemilih  dilar  negerri  untuk  pemilihan  uumangota dewan perwakilan rakyat
Pusat  bahasa  departemen  pendidika  nasional  kamus  besar  bahasa  Indonesia, Jakarta: penerbit baiali pustaka 2007, edisi ke 3 cetakan ke 4 halaman 368.
Undang-undangdasar Negara RI 1945
Undang-undang  RI  NO.  10  tahun  2008  tentang  pemilihan  umum  DPR,DPD  dan DPRD
Undang-undang RI no.22  tahun 2007 tentang penyelenggaraanpemilu
Yusuf  al  qardlawi  dalam  fatawa  mu’ashirah  ,  Beirut  :  al-maktab  al  –islami, 2000, cetakan pertama.
“Dari mana datangnya golput “ dalam kompas, edisi 3 Agustus  2004 diunduh dari http://www2.Kompas.com/kompascetak/0403/Politikkhukum/1183215. htm