## Kedudukan Tasrih Haji dan Korelasinya dengan Syarat Wajib dan Mabrur Haji
Hannilfi Yusra Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Article history: Submission : 16-06-2024 Accepted : 30-06-2024 Published : 30-06-2024
Author’s email: hannikuray300785@gmail.com

## Abstract
This  research  discusses  the  situation  where  many  pilgrims  do  not have tashrih in performing Hajj. Where the purpose of this study is to determine the correlation of tasrih to the mandatory requirements of Hajj and the position of the predicate status of the pilgrims. The research  method  used  is  qualitative,  namely  literature  with  an explanatory approach. The primary data source is Law No. 8 of 2019  concerning  the  Implementation  of  Hajj  and  Umrah (PIHU). Data was collected with documentation and conclusions were  drawn  with  descriptive  analysis  techniques.  The  research findings  state  that  tasrih  is  an  official  permit  issued  by  the government  of  Saudi  Arabia  for  pilgrims  who  want  to  visit Raudhah in the implementation of Hajj. If pilgrims do not have tasrih,  they  will  be  arrested  and  deported  by  the  Saudi  Arabian authorities  because  they  do  not  have  complete  administrative requirements as a mandatory requirement for Hajj participants in carrying  out  their  religious  rituals.  Regarding  the  title  of  mabrur Hajj,  they  are  literally  not  included  in  the  category  because  they performed  Hajj  fraudulently  or  illegally.  However,  those  who  are fortunate  enough  to  perform  Hajj  without  this  authority  (tasrih),
their Hajj is still considered valid
Keywords: Position; Tasrih; Hajj; Correlation; Mabrur

## Pendahuluan
Melaksanakan  ibadah  haji  impian  bagi  seluruh  kaum  muslimin  di  atas  bumi  ini, baik dari muslim yang berada di benua Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.(Istianah, 2017) Dari  berbagai  negara  yang  ada  di  Asia  Tenggara,  Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki masyarakat mayoritas muslim paling banyak; dimana pada tahun 2023 jumlah populasi  muslim  mencapai  240,62  juta  jiwa  atau  setara  dengan  86,7%  dari  jumlah populasi nasional 277,53 juta jiwa(Fahham et al., 2015). Data tersebut dirilis oleh RISSC (The Royal Islamic Strategic Studies Centre) dalam laporannya yang bertajuk the Muslim 500:  the  world’s  500  most  influential  muslims  2024 . (Darmadi,  2018) Banyaknya  jumlah masyarakat  muslim  di  Indonesia  menyebabkan  jatah  kuota  haji  yang  disediakan  oleh penyelenggara haji Kementerian Agama tidak memenuhi(Cahyani, 2020) Padahal minat
masyarakat  untuk  bisa  melaksanakan  kewajiban  begitu  besar  karena  mereka  dapat memenuhi segala syarat untuk melaksanakan haji.(Hamidah & Anganthi, 2017) Namun karena panjangnya antrian untuk bisa kesana menyebabkan mereka mengambil inisiatif lain  untuk  bisa  menunaikan  kewajiban  haji  tanpa  menunggu  antrian  ( waiting  list ).
(Cahyani, 2020)
Tersedianya travel haji dan umrah di Indonesia menjadi jalan bagi masyarakat yang yang berniat untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Ada travel seperti Pt. Syafiya Hana Banana.  PT.  Khazzanah  Al-Anshary,  PT.  Almira  Berkah  Abadi,  PT.  Biro  Perjalanan Wisata  Cordova  Abila,  PT.  Arofah  Satya  Prakasa,  dan  PT.  Armada  Safari  Suci  yang resmi  memberikan  jasa  layanan  untuk  memberangkatkan  jamaah  ini  dengan  berbagai cara, walaupun menempuhi resiko yang besar.(Kementerian Agama RI, 2024) Belum lagi travel-travel  tidak  resmi  yang  telah  dicabut  izinnya  oleh  kemenag  seperti  PT.  Arhas Bugis Tour & Travel, PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana,  PT. Alharam Wisata Illah, PT. Hijau Tumbuh Kembang, PT. Fahmul Fauzy, PT. Kalam Imran Farok Tours, PT. Praba Arta  Buana  Utama,  dan  PT.  Fatuha  Amanah  Wisata  Insani  yang  juga  ikut-ikutan mencari  peluang  untuk  bisa  meraih  keuntungan  dengan  memberangkatkan jamaah.( Https://Kemenag.Go.Id/Kemenag-Cabut-Izin-11-Penyelenggara-Umrah ,  2024)  Tidak pahamannya  masyarakat  terhadap  aturan  yang  harus  mereka  patuhi  bahwa  berhaji haruslah mengikuti aturan syara’ dan hukum positif menjadi peluang besar bagi penyedia jasa ini.(Nuri, 2014)
Pada  tahun  2017  kuota  jamaah  haji  sudah  Kembali  seperti  sebelumnya  yaitu 211.000 dan kuota yang diberikan pemerintahan Arab Saudi bertambah menjadi 10.000 sehingga  menjadi  221.000.  Lalu  pada  tahun  2019,  kuota  haji  ditambah  sebesar  10.000 sehingga  total  jumlahnya  menjadi  231.000.(Sani  et  al.,  2022)  Akan  tetapi  dengan bertambahnya  kuota  tersebut  jumlah  antrian  keberangkatan  jemaah  haji  regular  masih harus  menunggu  11  tahun  sampai  39  tahun  (setiap  provinsi  lama  antrian  berbeda), karena faktanya pendaftar haji hampir naik 3 kali lipat, yakni mencapai 600.000.(Zainal, 2012b)  Data  bulan  Juni  2019,  waktu  tunggu/ waiting list antrian  haji  rata-rata  18  tahun, paling cepat adalah 11 tahun yaitu Provinsi Maluku, Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan paling  lama  di  Sulawesi  Selatan  sampai  39  tahun.  Untuk  mengurangi  lamanya  masa tunggu  antrian  jamaah  haji  setiap  tahunnya,  pemerintah  mengusulkan  penambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi.(Hamid, 2020) Panjangnya list antrian haji dan ditambah  terjadinya  pandemi  Covid  19  membuat  semakin  lamanya  masa  menunggu untuk  melaksanakan  haji  bagi  calon  jamaah  yang  telah  mendaftar.  Hal  tersebut
menimbulkan keinginan bagi  masyarakat untuk mencari jalan yang lebih mudah untuk bisa menunaikan ibadah haji dengan menggunakan visa luar haji seperti visa umrah, visa multiple, dan lain sebagainya.
Banyaknya orang yang masuk Mekah dengan berbagai visa tersebut menyebabkan pemerintah Arab Saudi menetapkan adanya tasrih. Tasrih itu merupakan surat izin yang diberikan  pemerintah  Arab  Saudi  kepada  jamaah  haji  untuk  bisa  melaksanakan haji.(Cahyani, 2020) Tujuan dikeluarkannya tasrih ini agar jumlah jamaah yang memasuki Makkah  tidak  melebihi  kuota  yang  diberikan  kepada  masing-masing  negara  sehingga menyebabkan  semakin  padatnya  area  pelaksanaan  ibdah  haji.(Sanusi,  2021)  Mengingat bahwa  tasrih  ini  cuma  terbatas  diberikan  pemerintah  Arab  Saudi  kepada  jamaah  haji yang  terdaftar  secara  resmi  untuk  menunaikan  haji  pada  tahun  berangkat.  Sedangkan sebelumnya pihak Saudi menyediakan berbagai visa yang bisa dipergunakan untuk  bisa memasuki  Mekkah  yang  mana  kesempatan  tersebut  banyak  sekali  digunakan  orang untuk  bisa  melaksanakan  ibadah  haji.(Zubaedi,  2016)  Tentu  mereka  tidak  akan mengantongi tasrih tersebut. Jadi bagaimana haji yang dilakukan oleh jamaah yang tidak mempunyai  tasrih  ini?  Dalam  tulisan  penulis  ini  akan  dibahas  tentang  permasalahan tersebut.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  dengan  permasalahan  ini  seperti  yang diteliti oleh (Rosyid, 2018) dengan judul “Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal”. Artikel tersebut menjelaskan tentang kondisi yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada masa colonial Belanda berbagai upaya colonial lakukan  untuk  menghambat  kelancaran  pelaksanaan  ibadah  haji  masyarakat  pribumi, seperti  membuat  kesepakatan  dengan  pihak  penyelenggara  haji  di  Mekkah,  membuat aturan-aturan  tersendiri  tentang  pelaksanaan  haji  sampai  menaikkan  biaya  pelaksanaan haji.  Hal  tersebut  mereka  lakukan  karena  ketakutan  akan  bertambahnya  semangat nasionalisme dan keagamaan masyarakat setelah melaksanakan ibadah haji.  Kemudian usaha  yang  dilakukan  travel-travel  haji  dan  umrah  untuk  bisa  meloloskan  jemaah  ini walaupun  dengan  cara  menipu  seperti  memberangkatkanya  dari  negara  lain.(Rosyid, 2018)  Menurut  Islahuddin,  kesulitan  dalam  pelaksanaan  ibadah  haji  ini  disebabkan adanya masa tunggu yang lama bagi jamaah haji regular. Lamanya masa tunggu ( waiting list )  bagi  jamaah  haji  ini  bisa  jadi  disebabkan  karena  pemerintah  yang  berwewenang belum  bisa  melaksanakan  kebijakan  yang  menjadi  landasan  hukum  untuk  pelaksanaan ibadah  ini  dengan  sepenuh  hati  atau  melakukan  tindakan  tegas  dalam  melaksanakan kebijakan.  Hal  lain  dapat  mempengaruhi waiting list yang  panjang  ini  karena  kurangnya
kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan  kewajiban  haji.  Banyak  yang  melaksanakan haji  lebih  dari  sekali  atau  berulang-ulang.  Tentu  saja  perbuatan  tersebut  membawa pengaruh  terhadap  masa  menunggu  bagi  jamaah  lain  yang  juga  sudah  mendaftar haji.(Nandavita & Islahuddin, 2022)
Begitu juga dengan penelitian Zaky yang melihat relevansi hukum islam terhadap wanita  pergi  haji  dalam  masa  iddah  di  KBIH  Pemekasan  murni  melihat  kemaslahatan sebab  keadaan  darurat  dari  calon  jamaah  haji  waita  tersebut,  mengingat  waktu  tunggu keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia mencapai hingga empat puluh tahun lebih. Me skipun  demikian  hukum  asal  wanita  dalam  masa  ‘ iddah  menurut  fuqaha  wajib menjalani ‘ih dad atau masa berkabung dengan waktu tunggu yang telah diatur. Kejelasan aturan terhadap problem wanita dalam masa ‘ iddah yang hendak berangkat haji ini ada baiknya ada aturan tegas dari pemerintah maupun pemuka agama ataupun pemerintahan Arab  Saudi.  Karena  masa  tunggu  yang  lama  dalam  haji,  Abdullah  Sani  dalam penelitiannya  menganalis  fatwa  MUI  terkait  pendaftaran  haji  di  usia  dini  atau  belum baligh menyumpulkan bahwa Pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapatkan porsi haji hukumnya boleh (mubah), dengan syarat uang yang digunakan untuk mendaftar haji diperoleh  dengan  cara  yang  halal,  tidak  mengganggu  biaya-biaya  lain  yang  wajib dipenuhi, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menghambat pelaksanaan  haji  bagi  mukallaf  yang  sudah  memiliki  kewajiban ‘ala  al -faur dan  sudah mendaftar.(Sani et al., 2022)
Namun,  penelitian  Akmal  mengeksplor  makna  haji  mabrur,  implementasi  dan implikasinya menyimpulkan bahwa haji yang mabrur adalah haji yang baik dan diterima oleh Allah yang pelaksanaannya sesuai dengan syarat, rukun, wajib haji serta menjauhi larangannya.  Hal  ini  harus  dilandasi  dengan  niat  yang  ikhlas  serta  jauh  dari penyimpangan  akidah  dengan  memperhatikan  hal-hal  yang  terkait  dengan  pra  haji, proses haji dan pasca haji.(Akmal, 2020)
Dari beberapa penelitian tersebut lebih mengedepankan problem haji yang ada di Indonesia  yaitu  masa  tunggu  yang  lama  dan  pemahaman  fiqh  haji  yang  baik  yaitu bagaimana  menjad  haji  yang  mabrur.  Namun,  penelitian  ini  lebih  melihat  kedudukan aturan  tasrih  bagi  jamaah  haji  dalam  pelaksanaan  haji  sehingga  menghasilkan pemahaman  dan  kepatuhan  dalam  menjalankan  administrasi  bernegara  maupun  dalam menjalankan ritual keagamaan.

## Metode
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yaitu mempelajari berbagai hasil tulisan  ilmiah  serta  hasil  karya  terdahulu  untuk  tujuan  mendapatkan  konsep  terhadap permasalahan  yang  akan  dibahas.(Nasution,  2023)  Data  yang  digunakan  adalah  data kepustakaan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji  dan  Umrah  (PIHU).(Zed,  2004)  Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan eksplanatif, dimana peneliti menjelaskan hubungan antara ketentuan tasrih haji dengan keabsahan  haji  yang  dilaksanakan  bagi  yang  tidak  memiliki  tasrih  berdasarkan  fakta sebagaimana  adanya.(Mulyana,  2008;  Nueuman,  2014)  Data  dikumpulkan  secara dokumentasi  berupa  aturan  yang  berlaku  sehingga  di  kelompokkan  sesuai  dengan regulasi  haji.  Setelah  semua  data  yang  diperlukan  terkumpul,  dilakukan  proses  analisis dengan mendeskripsikan hasil temuan yaitu bagaimana relevansi tasrih tersebut terhadap syarat wajib haji maupun mendapatkan haji yang mabrur.(Nazir, 2005)

## Hasil dan Pembahasan

## A. Tinjauan Umum Tentang Haji
Kata Haji menurut bahasa, bermakna: bermaksud(Munawwir, 1997), tujuan yang mulia(Al  Munawwa,  2002)  menyengaja  atau  menuju.(Departemen  Pedidikan  Nasional, 2001)  Sedangkan  menuju  istilah  ialah  mengunjungi  Baitullah  di  Mekkah  untuk melakukan  ibadah  kepada  Alah  swt.  pada  waktu  tertentu  dan  dengan  cara  tertentu pula.(al Zuhaily, 1989) Melakukan amalan atau ibadah di antaranya wukuf, tawaf, sai dan amalan  lainnya,  demi  memenuhi  panggilan  Allah  swt.  dan  mengharapkan ridhaNya.(Nijam & Hanan, 2001)
Haji merupakan rukun Islam kelima, yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8-13 Zulhijah setiap tahun. Menunaikan ibadah haji merupakan  kewajiban  setiap  muslim  yang  mampu  dan  dikerjakan  sekali  seumur hidup.(Istianah, 2017)
1. Kewajiban Haji
Dasar hukum pelaksanaan haji terdapat pada kalam Allah Qu r’an surat Ali Imran ayat 97.
َ نا َ ك ٗه َ ل َخ َد  ْن َم َو ۚە َمْي ِه ٰرْب ِا  ُما
َ ق َّم  ٌتٰنِ يَب ٌۢ ٌتٰيٰا ِهْيِف
ْن َم َو ۗ ا ً لْيِب َس ِهْي َ ل ِا  َعا َطَت ْسا  ِنَم  ِتْي َبْلا  ُّج ِح  ِساَّنلا ىَلَع ِ ه ِلِلَّو ۗ اًنِم ٰ ا
َنْي ِم َ ل ٰع ْ لا  ِن َع ٌّي ِنَغ َ هلِلّا  َّنِاَف  َرَف َ ك
Di  dalamnya  terdapat  tanda-tanda  yang  jelas,  (di  antaranya)  maqam  Ibrahim.  Siapa  yang memasukinya  (Baitullah),  maka  amanlah  dia.  (Di  antara)  kewajiban  manusia  terhadap  Allah adalah  melaksanakan  ibadah  haji  ke  Baitullah,  (yaitu  bagi)  orang  yang  mampu  mengadakan perjalanan  ke  sana.  Siapa  yang  mengingkari  (kewajiban  haji),  maka  sesungguhnya  Allah  Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.
Kalangan ulama menegaskan bahwa ibadah haji langsung wajib dikerjakan begitu seseorang dianggap telah memenuhi syarat, tidak boleh ditunda-tunda. Sebab menunda berangkat  haji  termasuk  dosa  yang  harus  dihindari  dan  masuk  pada  perbuatan terlarang.(Fauzan,  2022)  Sebenarnya  pelaksanaan  haji  pada  abad  sekarang  jauh  lebih aman daripada pada abad sebelumnya. Pelaksanaan ibadah haji pada abad 19 memiliki tantangan  tersendiri  bagi  jamaah.  Calon  jamaah  haji  dipersulit  keberangkatannya dikarenakan  pengelola  urusan  haji  adalah  penjajah  Belanda.  Berbagai  kebijakan  yang harus  dipatuhi  oleh  jamah  haji  seperti  adanya  pos  jalan,  harus  dikarantina  terlebih dahulu,  harus  mematuhi  perintah  pemerintah  Belanda  di  Jeddah  serta  sepulang  dari tanah suci jamaah harus diuji oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghindari jamaah yang hendak memberontak kepada Belanda.(Istikomah, 2017) Kemudian pada abad 20 sekarang, urusan haji sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah RI yang berwewenang yaitu Kementerian Agama bidang Haji dan Umrah. Jadi penyelenggaraan haji merupakan tugas  nasional  dan  merupakan  kewajiban  pemerintah,  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 bahwa pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji dan berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Sudah  menjadi  kewajiban  bagi  seluruh  umat  Islam  yang  berada  dibawah  kekuasaan NKRI untuk patuh kepada segala aturan dan keputusan yang ditetapkan dan keluarkan pihak  yang  berwenang  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  perintah  agama  untuk mentaati ulil amri. (Zainal, 2012b)
Orang  yang  sudah  wajib  haji  maksudnya  adalah  orang  yang  memenuhi  syarat- syarat  wajib  untuk  mengerjakan  haji.  Ada  beberapa  syarat  wajib  yang  telah  ditetapkan para ulama fiqh bagi yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji.(Abror, 2019) Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Islam
Haji  adalah  ibadah  yang  hanya  mampu  dilaksanakan  oleh  orang  yang  beragama Islam. Orang kafir tidak wajib melakukan haji karena ia tidak termasuk pada kelompok yang  dikenakan  syariat.(Darlius,  2018)  Begitu  pula  orang  yang  murtad,  karena kewajibannya beribadah telah hilang seiring keluarnya ia dari agama Islam. Oleh karena itu beragama Islam menjadi salah satu syarat wajib haji.
b. Baligh
Syarat bagi seseorang untuk dipikulkan kepundaknya beban hukum (taklif) adalah baligh. Perintah haji hanya diwajibkan untuk orang-orang yang telah baligh. Sedangkan
anak  kecil  tidak  diberi  beban  melaksanakan  haji  karena  persyaratan  baligh  tidak terpenuhi. Hal tersebut semakna dengan hadis nabi SAW ;
ىتح مئانلا نع :ةثالث نع ُم َ ل َ ق ْ لا  َع ِف ُر َ ل ِق ْعَي ىتح نونجملا نعو ،َمِلَت ْح َ ي ىتح يبصلا نعو ، َظ ِقْي َ ت ْسَي
Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia baligh, dan dari orang gila sampai dia sadar (berakal)
Jika anak pada masa masih kecil melaksanakan haji, maka hajinya sah, namun ia tetap  wajib  melaksanakan  haji  ketika  telah  dewasa apabila  telah  terpenuhi  syarat-syarat wajib haji olehnya.(Sayyid, 1980)
c. Berakal
Kedudukan  akal  dalam  taklif  sama  dengan  kedudukan  baligh.  Taklif  tidak diberikan  kepada  orang  yang  tidak  berakal  karena  dengan  akal  seseorang  dapat melaksanakan  perintah  Allah  dengan  kesadaran.  Orang  gila  tidak  diwajibkan melaksanakan ibadah haji sebagaimana hadis di atas. Tidak diwahjibkannya haji terhadap orang  gila  karena  haji  merupakan  ibadah  yang  mesti  dilakukan  dengan  niat  ( qasdu ), sedangkan hal itu tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau orang gila.
d. Merdeka
Para ahli fikih sepakat bahwa orang yang wajib haji adalah orang yang merdeka. Hamba  sahaya  tidak  diwajibkan  melakukan  ibadah  tersebut.  Ketidakwajiban  haji  bagi hamba sahaya disebabkan karena haji adalah ibadah badaniyah dan  maliyah yang mesti dilakukan  secara  langsung  oleh  orang  yang  bersangkutan  dengan  biayanya  sendiri, sedangkan  ia  mempunyai  kewajiban  melaksanakan  hak-hak  tuannya  yang  terkait dengannya.(Darlius,  2024)  Disamping  itu,  ia  tidaklah  mempunyai  harta  kekayaan  yang bisa mencukupi untuk dia bisa melaksanakan ibadah haji.
e. Punya kemampuan ( istitha’ah ).
Syarat  wajib  haji  lainnya  adalah  sanggup  atau  mampu  melakukan  perjalanan  ke Baitullah. Isitata’ah amaniyah adalah  adanya  keamanan  di  sekitar  jalan  yang  dilalui  oleh jamaah  untuk  mencapai  Mekah  dan  demikian  halnya  kota  Mekah  sebagai  lokasi  yang menjadi  tempat  melaksanakan  ibadah  haji  tersebut.  Ahli  fikih  kalangan  Malikiyah mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan isthitha’ah itu  ada  pada  tiga  hal, Pertama : Quwwah al badni , yaitu keadaan fisik yang membuat seseorang yang pergi haji bisa sampai ke  Mekkah,  baik  dengan  menggunakan  alat  transportasi  ataupun  jalan  kaki.  Makanya, seseorang  yang  tidak  bisa  melihat  dan  orang  tidka  bisa  berjalan  jika  sanggup  untuk sampai ke Mekah walaupun ditolong oleh orang lain disebut fisiknya kuat.
Kedua, Wujud az-zad ,  yakni  mempunyai  perbekalan  atau  biaya  untuk  menunaikan ibadah haji, biaya untuk bisa melakukan perjalanan pergi dan pulang, serta biaya untuk
ahli keluarga yang di kampung halaman. Biaya tersebut tidak harus selalu dalam bentuk uang,  tapi  juga  bisa  dalam  bentuk  kemampuan  untuk  menyediakan  kebutuhan akomodasi dan transportasi selama perjalanan dan pelaksanaan haji. Begitu juga keluarga nya di kampung halaman haruslah memiliki pekerjaan dan mampu berusaha untuk bisa mencukupi kehidupannya pada saat ditinggalkan pergi haji.
Ketiga, Tawafur as-sabil , yaitu kepastian akan adanya keamanan jalan yang ditempuh dan  tempat  pelaksanaan  haji.  Juga  masuk  dalam  keadaan  ini  cuaca  yang  mendukung untuk pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya.
Kemudian ahli fikih Syafi’iyah menambahkan syarat lain dari ketiga syarat di atas, yaitu semua syarat tersebut harus tercukupi pada saat musim haji tiba. Juga bagi jamaah haji perempuan disyaratkan adanya mahram yang akan mendampinginya pada saat akan melakukan haji, baik mahram itu suaminya atau perempuan lain yang dapat ia percaya. Perempuan  yang  pergi  haji  itu  juga  disyaratkan  tidak  dalam  keadaan iddah baik  ‘iddah yang  disebabkan  karena  talak  mau pun  ‘iddah karena  meninggalnya  suami.  Hal  itu diwajibkan  karena  Allah  tidak  membolehkan  perempuan  yang  menjalani  iddah  tidak berada di rumahnya.
Selanjutnya  ahli  fikih  dari  kalangan  Hanabilah  juga  menyatakan bahwa  istitha’ah itu  adalah  cukupnya  biaya  dan  adanya  alat  transportasi  yang  memadai  untuk mengantarkannya  menuju  Mekkah,  karena  yang  dituntut  dalam  nash  adalah  adanya kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah. Selain itu, syarat lain yang juga diberikan Hanabilah  adanya  keamanan  untuk  para  perindu  Kakbah  dalam  perjalan  pulang pergi.(Sanusi, 2021)

## 2. Tashrih Haji dan Cara Penerbitannya
Sebelum  ini  belum  ditemukan  tulisan  ilmiah yang membahas  tentang  tasrih  haji. Istilah  ini  baru  dikenal  sejak  pandemi  covid  19  yang  telah  melanda  banyak  negara. Berbagai  informasi  yang  terkait  dengan  tasrih  haji  ini  bisa  didapatkan  melalui  berita visual  seperti  koran  dan  media  internet.  Kata  tashrih  dilihat  dari  bahasa  artinya pernyataan  atau  keterangan.(Munawir,  1997;  Yunus,  2018)  Selanjutnya  tentang  haji, secara  etimologi,  haji  berasal  dari  Bahasa  Arab al-hajj yang  berarti  mendatangi  atau mengunjungi.  Sedangkan  menurut  terminology,  haji  artinya  perjalanan  mengunjungi Ka’bah  pada  bulan -bulan  tertentu  untuk  melakukan  ibadah tawaf,  sa’I,  wukuf ,  dan manasik-manasik  lainnya  untuk  memenuhi  panggilan  Allah  dan  mengharap krridhoanNya.(al Zuhaily, 1989) Ia termasuk ibadah badaniyah (fisik) dan maliyah (harta) sekaligus.(Sarwat, 2011)
Dalam  sebuah  berita  online  (ChanelMuslim)  dijelaskan  bahwa  tasrih  haji merupakan surat izin untuk mengikuti pelaksanaan ibadah haji. Jamaah haji yang sudah mendapatkan  tasrih  maka  ia  secara  otomatis  akan  masuk  ke  dalam  data  haji  secara digital. Setelah jamaah terdaftar atau mendapat tasrih makai ia akan diberi gelang berisi barcode.
Gambar 1.  Surat Tasreh (Https://www.tvOnenews.com, 2023)
Gambar 2. Gelang Haji (Ali, 2022)
Tasrih ini tidak hanya berlaku bagi jamaah haji yang berasal dari luar Mekah saja, bahkan  bagi  yang  tinggal  di  Mekkah  dan  berkeinginan  untuk  berhaji  ia  juga  wajib mempunyai tasrih haji. Untuk bisa mendapatkan tasrih ini, bagi yang tinggal di Mekkah pun harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pihak yang berwenang. Bagi jamaah haji dengan visa resmi maka mereka berhak untuk memperoleh tasreh ini. Selanjutnya dengan semakin diperketatnya peraturan haji dan untuk menghindari adanya jamaah haji tanpa  menggunakan  visa haji  yang  resmi  maka  pada  tahun  haji  ini  tasrih  diberlakukan untuk seluruh prosesi haji.
Gambar 3. dan 4. Larangan Haji tanpa Tasrih(Awiee, 2024)
Pada  awalnya  tasrih  yang  diberikan  kepada  jamah  haji  yang  memiliki  visa  resmi hanya  digunakan  untuk  bisa  memasuki  Raudhah  di  masjid  Nabawi.  Dalam  tasreh  ini akan  ditetapkan  jadwal  bagi  jamaah  haji  untuk  bisa  memasuki  Raudhah  tanpa  antrian yang panjang. Tasrih ini berlaku untuk sekali pakai untuk suatu urusan haji. Jika jamaah tidak menggunakannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka tidak dapat digunakan pada kesempatan lain.(Hamid, 2020)
Alur  pembuatan  dan  penggunaan  tasrih  ini  diproses  oleh  petugas  bimbingan ibadah Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah melalui aplikasi e_hajj. Dimana tasrih ini diterbitkan  oleh  Kantor  Daker  Madinah  untuk  setiap  kloter,  berisi  keterangan  tentang jadwal memasuki Raudhah. Yaitu petugas sektor khusus akan mengatur barisan jamaah haji  yang  akan  masuk  dan  memberitahukan  kepada  mereka  mengenai  peraturan memasuki  Raudhah  sesuai  tasrih  yang  diterima.  Tidak  dibenarkan  mengubah data/memalsukan/memfotocopykan  tasrih  Madinah.  Otoritas  Arab  Saudi  tidak  akan mentolerir tasrih Raudhah yang tidak asli.(Fahham et al., 2015)
Gambar 6. Alur Pengurusan Tasreh(Https://saudinesia.id, 2018)

## B. Indikator-Indikator Predikat Haji Mabrur
Haji merupakan cara bagi seorang muslim untuk menyempurnakan agama. Oleh karena  itu  haji  menjadi  dambaan  bagi  setiap  muslim  dengan  tujuan  akhirnya  untuk mendapatkan haji mabrur. (Depag RI, 2003) Secara bahasa, kata mabrur berasal dari kata al-barra yang artinya kebaikan atau berbuat baik.(Munawwir, 1997; Yunus, 2018) Mabrur dapat  berarti  haji  yang  baik  atau  yang  menjadikan  pelakunya  menjadi  baik.(Ashfahani, n.d.) Sedangkan menurut istilah mabrur ialah ibadah haji yang sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya, dilaksanakan dengan ikhlas untuk mengharap ridhoNya (Buletin al- Mabrur),  tidak  dicampuri  dosa  dan  menggunakan  biaya  yang  halal  serta  setelah melaksanakan  haji  menjadikan  perbuatannya  lebih  baik  dari  sebelumnya.(Hamidah  & Anganthi, 2017)
Haji  mabrur  dapat  pula  diartikan  dengan  istilah  haji  makbul  (haji  yang diterima).(Akmal, 2020; Zubaedi, 2016) Beda antara kedua istilah ini adalah bahwa haji makbul  adalah  haji  yang  diterima  dan  mendapatkan  pahala  sesuai  dengan  yang dijanjikan,  menghapuskan  kewajiban  haji.  Sedangkan  haji  mabrur  adalah  haji  yang mampu  mengantarkan  pelakunya  mendapatkan  amal  yang  lebih  baik  dibandingkan sebelum  melaksanakan  haji.(Al  Munawwa,  2002)  Dari  beragam  definisi  tentang  haji mabrur ini, maka dapat dijumpai dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah (vertikal) dengan melaksanakan aturan (manasik) haji sesuai dengan ketentuan Allah dan rasulNya, dan  dimensi  hablum  minannas  (horizontal)  dengan  mengamalkan  hikmah  dari  ibadah
haji kepada sesama dengan bentuk kepedulian sosial sekembalinya dari tanah air.(Akmal, 2020)
Banyak  sekali  kemuliaan  atau  keutamaan  yang  akan  diperoleh  ketika  seseorang mendapatkan  haji  yang  mabrur,  antara  lain  mendapatkan  kemudahan  ampunan  dosa- dosanya  dengan  doa  yang  di  ijabah  oleh  allah  swt  dan  perjalanan  hajinya  dianggap sebagai jihad dengan ganjaran surga. Sebagimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari ;
ُةَّنَج ْ لا ا َّ لِإ ٌءا َز َج ُه َ ل  َسْي َ ل  ُرو ُرْب َم ْ لا  ُّجَح ْ لا
“ Tidak  ada  balasan  (yang  pantas  diberikan)  bagi  haji  mabrur  kecuali  surga  (HR. Bukhari) ”
Jaminan  inilah  yang  membuat  kaum  muslimin  dari  berbagai  kalangan  berlomba- lomba untuk memenuhi perintah haji dengan berbagai cara (Ichwan 2008). Orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji sekali berkeinginan untuk mengulangi di tahun berikutnya  tanpa  menimbang  dampak  kebermaknaan  dalam  ranah  sosial  masyarakat (Sujadi  2017),  karena  ayat  al- Qur’an  tidak  secara  eksplisit  menyatakan  berapa  kali sebaiknya  frekuensi  melaksanakan  ibadah  haji  (Lestari  2014).  Justru  dalam  hadis  nabi tersirat dengan jelas dan tegas bahwa kewajiban ibadah haji hanya dilkukan sekali seumur hidup  (Fatkhi  2018).  Bahkan  nabi  yang  mulia  saja hanya  pernah  melakukan haji  sekali dalam hidup beliau.
C. Korelasi Tasrih Haji dengan Syarat Wajib dan Mabrur Haji

## 1. Tasrih Haji dengan Syarat Wajib Haji
Pemerintah  sebagai  pelaksana  kemaslahatan  bagi  masyarakat  selalu  berupaya memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  bagi  masyarakat.(Nandavita  &  Islahuddin, 2022) Salah satu pelayanan yang diberikan pemerintah adalah dalam kelancaran ibadah yang  akan  dilakukan  masyarakat  sebagaimana  pelayanan  dalam  pelaksanaan  haji  bagi masyarakat  muslim.(Muslim,  2020)  Kaum  muslimin  yang  telah  berniat  untuk menyempurnakan rukun agamanya akan dibantu menyelesaikan segala yang diperlukan dalam  proses  pelaksanaannya.(Zubaedi,  2016)  Pemerintah  RI  telah  memberikan  kuasa kepada  Kementerian  Agama  untuk  mengurus  segala  persiapan  untuk  kelancaran pelaksanaan  ibadah  ini.  Mulai  dari  pendaftaran,  persiapan  sebelum  pemberangkatan, pemberangkatan,  pelayanan  pada  saat  pelaksanaan  haji  dan  pemulangan.(Nijam  & Hanan, 2001)
Direktorat  Jendral  Haji  telah  melakukan  komunikasi  aktif  dengan  pemerintah Arab Saudi agar keamanan jamaah haji dapat dijaga.(Zainal, 2012) Agar semua harapan itu  dapat  terwujud,  pemerintah  Arab  Saudi  telah  mewajibkan  bagi  jamaah  yang  akan
pergi ke sana telah mempunyai tasrih haji, yaitu semacam surat keterangan atau surat izin untuk  bisa  masuk  ke  Mekah  dan  Madinah.(Fahham  et  al.,  2015)  Bahkan  secara  tegas pemerintah  Arab  Saudi  mengeluarkan  fatwa  yang  mewajibkan  adanya  tasrih  ini  bagi semua yang berkeinginan untuk berhaji, sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan Haiah Kibaril  Ulama  Saudi.(Silvi,  2013)  Bahkan  sudah  disebutkan  juga  hukuman  yang  akan diperoleh  bagi  jamaah  yang  tidak  memiliki  tasrih  ini  mulai  dari  pemberlakuan  denda bahkan  deportasi.(Depag  RI,  2003)  Adapun  alasan  dikeluarkannya  fatwa  ini  adalah sebagai berikut:
Pertama , kewajiban memperoleh izin haji didasarkan pada apa yang di atur dalam syariat Islam. Tujuannya untuk mengatur jamaah sedemikian rupa sehingga orang bisa melakukan ibadah dengan damai dan aman. Hal ini adalah tujuan hukum yang sah yang telah  ditentukan  oleh  aturan  syariah.(Cahyani,  2020;  Fauzan,  2022) Kedua, kewajiban untuk mendapatkan izin haji sesuai dengan kepentingan yang disyaratkan syariat. Hal ini akan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah. (Cahyani, 2020)
Ketiga, kewajiban  memperoleh  izin  haji  merupakan  bagian  ketaatan  kepada pemerintah.  Seperti  diketahui  bahwa  mematuhi  perintah  dari  pimpinan  itu  akan mendatangkan  pahala  dan  sebaliknya  tidak  mentaatinya  akan  mendapatkan  dosa  dan akan  mendapatkan  hukuman  yang  diberikan  oleh  pemerintah. Keempat ,  haji  tanpa  izin tidak  diperbolehkan  karena  kerugian  yang  diakibatkan  tidak  terbatas  pada  jamaah  itu saja,  tapi juga  meluas  pada  jamaah  lain.  Membuat kemudhartaan  bagi  orang  lain  tentu saja dilarang dalam Islam.(Cahyani, 2020; Sani et al., 2022)
Sebagaimana diketahui bahwa tasrih haji hanya akan diberikan kepada jamaah haji resmi  baik  regular  maupun  khusus.  Berarti  bagi  orang  yang  pergi  ke  Mekah  tanpa mengantongi surat izin ini atau berangkat ke sana dengan tidak mendatar secara resmi dilarang  untuk  bisa  masuk  ke  Mekah.(Fahham  et  al.,  2015)  Namun  fakta  yang  terjadi, banyak  sekali  jamaah  haji  yang  berangkat  ke  Mekah  tanpa  memiliki  tasrih  ini.  Mereka memasuki Mekah jauh hari dari jadwal keberangkatan jamaah haji resmi.(Idawati, 2017) Mereka  mengetahui  tentang  kewajiban  untuk  memiliki  izin  resmi  ini.  Namun  dengan kenekatan  mereka  tetap  berupaya  agar  bisa  tetap  melaksanakan  haji.(Darmadi,  2018) Para agen travel yang memberangkatkan jamaah ini melakukan berbagai upaya agar para jamaah  bisa  masuk  ke  Makah  untuk  melaksanakan  haji.(Nuri,  2014;  Silvi,  2013) Walaupun  mereka  paham  akan  konsekuensi  yang  akan  meraka  dapatkan  jika  mereka tertangkap  oleh  aparat  keamanan  haji.  Mereka  selalu  diliputi  rasa  was-was,  takut ketahuan atau tertangkap dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji.(Cahyani, 2020)
Kalau  melihat  kepada  syarat  wajib  haji,  dimana  seorang  yang  haji  itu  haruslah istitha’ah  atau  mempunyai  kesanggupan. (Al  Munawwa,  2002)  Sebagaimana  sudah dijelaskan  sebelumnya,  kesanggupan  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  kekuatan  fisik  dan kesanggupan dari segi harta saja, akan tetapi juga kesanggupan dari segi keamanan, baik sebelum  memasuki  Mekkah,  perjalanan  masuk  Mekkah  dan  tempat-tempat  ritual  haji lainnya.(Hamidah & Anganthi, 2017) Melihat banyaknya pemeriksaan yanag dilakukan di setiap jalan dan sudut, sungguh sangat sulit bagi para jamah haji tidak resmi ini untuk bisa  masuk  ke  Mekkah  untuk  haji.  Namun  dengan  berbagai  cara  kadang  ada  yang berhasil masuk dan mengikuti proses haji.(Sanusi, 2021; Zainal, 2012)
Melihat  kondisi  tersebut,  menurut  penulis  para  jamaah  ini  tidaklah  memenuhi syarat  wajib  haji,  karena  seseorang  itu  baru  disebut  wajib  mengerjakannya  apabila terpenuhi segala syarat-syarat wajibnya, bukan hanya terpenuhi sebagiannya saja.(Rosyid, 2018;  Zubaedi,  2016)  Seperti  seorang  muslim  yang  mempunyai  harta  namun  masih belum baligh maka tidaklah terbebas dari kewajiban melaksanakan haji tersebut. Ia hanya mendapatkan pahala berhaji saja, tapi kewajibannya belum selesai.(Rohmatulloh, 2017) Begitu juga bagi kaum muslim yang memenuhi syarat baligh dan berakal, namun ia tidak punya  kesanggupan  untuk  memastikan  keamanan  dirinya,  kemudahan  perjalanan hajinya,  maka  belumlah  ia  punya  kewajiban  untuk  berhaji.(Fauzan,  2022)  Maka  ketika seorang jamaah mempunyai tasrih haji, maka ia bisa aman dalam menyelesaikan segala ritual  hajinya  dengan  segala  kepasrahan  dirinya  dan  ketenangan  dalam beribadah. (Halimatussa’diyah, 2019; Widiyanti, 2023)

## 2. Tasrih Haji dengan Haji Mabrur
Keinginan setiap muslim yang berhaji adalah memperoleh haji yang mabrur atau haji  yang  diterima  oleh  Allah.  Sebenarnya  tidak  ada  bukti  yang  jelas  bahwa  haji  yang dilaksanakan orang tersebut makbul atau mabrur atau malah ditolak.(Suci Wulandari et al., 2024) Manusia hanya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik yang dia bisa.  Akan  tetapi  muara  semuanya  hanya  Allah  lah  yang  akan  menilai  ibadah  seorang hamba itu.(Istianah, 2017) Apakah ibadah itu diterima dan diberi ganjaran pahala atau malah akan mendapatkan dosa. Semua itu adalah hak progretif Allah dan manusia tidak bisa campur tangan padanya.(Zainal, 2012)
Haji  mabrur  itu  bisa  diperoleh  seseorang  jika  ia  melalui  berbagai  proses  atau persyaratan  sejak  dari  sebelum  keberangkatan  atau  pra  haji,  pada  saat  proses  haji  dan pasca  haji  atau  setelah  menyelesaikan  ibadah  haji.  Sebelum  haji,  seseorang  harus meluruskan  niatnya  ikhlas  menjalankan  perintah  Allah.(Fauzan,  2022)  Ia  harus
membersihkan  dirinya  dari  segala  yang  mempersekutukan  Allah  atau  dengan  kata  lain memurnikan akidahnya dari segala kesyirikan. (Halimatussa’diyah, 2019) Juga yang mesti ia perhatikan bahwa harta yang dipakai untuk beribadah ini berasal dari harta yang halal, bukan harta yang syubhat apalagi haram.(Widiyanti, 2023) Pada saat pelaksanaan proses ibadah haji, ia harus paham dengan syarat dan rukun haji dan menguasai manasik haji agar  ibadah  haji  yang  dia  lakukan  benar  dan  dapat  dia  resapi  secara  mendalam. Kemudian setelah melaksanakan haji, sekembalinya dia ke kampung halamannya, terlihat bahwa  kepribadiannya  lebih  baik  dari  sebelumnya.(Rosyid, 2018)  Ibadahnya  lebih  baik dari sebelumnya dan ia banyak memberikan manfaat bagi orang lain.
Jamaah  haji  yang  paham  akan  rukun  dan  syarat  wajib  haji  akan  berupaya  untuk selalu mematuhi aturan yang berkaitan dengan ibadah yang akan dilaksanakan. Ia akan mematuhi  aturan  resmi  pihak  penyelenggara  haji  agar  masuk  ke  Mekkah  dengan memakai  tasrih.(Rosyid,  2018)  Tasrih  ini  berguna  untuk  memberikan  kemudahan  bagi jamaah  haji  untuk  bisa  melaksanakan  rangkaian-rangkaian  haji.  Jamaah  bisa menggunakan  tasrih  ini  untuk  memasuki  area-area  pelaksanaan  ibadah  haji.  Untuk mendapatkan tasrih ini maka seorang yang ingin berhaji mestilah mendaftar secara resmi pada  pihak  penyelenggara  ibadah  haji.(Zainal,  2012)  Ia  paham  bahwa  untuk mendapatkan keberkahan pada ibadah yang ia laksanakan mestilah patuh kepada segala peraturan Allah dan peraturan ulil amri, karena Allah memerintahkan untuk mematuhi ulil amri selama tidak untuk menyekutukan Allah. Tasrih ini bertujuan untuk menjamin keamanan  para  jamaah  selama  melaksanakan  ritual  haji.  Sehingga  haji  mabrur  yang diharapkan jamaah haji dapat diperoleh.(Akmal, 2020)
Adapun  pendapat  ulama  tentang  orang  yanag  melaksanakan  haji  tanpa  memiliki tasrih  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  salah  seorang  anggota  Haiah  Kibaril  Ulama, Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Manii:
،هردقيوه  يذلا  لِلّا  دنع  همثإ  يصاعلا  نأ  ىلإ  ا ًريشم  ،اًمثآو  اًيصاع  ربتعي  جح  حيرصت  نودب  جح  نم  نأ ةأرملا لثم ،هل رفغ ءاشنإو هبقاع لِلّا ءاش نإ ،صاع هنكلو ،حيحص هجحف ةقيرطلا هذهب جحي نم نإ فاضأو مرحم نودب جحت يتلا
Barangsiapa  yang  berhaji  tanpa  tasrih,  maka  ia  berhaji  dengan  maksiat  dan  dosa.  Mengenai kadar dosanya adalah perhitungan di sisi Allah. Namun orang yang berhaji dengan cara seperti ini,  maka  hajinya  sah.  Akan  tetapi  dia  berdosa.  Jika  Allah  menghendaki  maka  Allah  akan menghukumnya. Jika tidak, Allah akan memaafkannya, sama halnya dengan orang yang berhaji tana mahram.

## Kesimpulan
Tasrih adalah surat izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi bagi jemaah haji yang ingin mengunjungi Raudhah. Surat ini menjadi kunci untuk memasuki area istimewa yaitu Mekah dan Madinah bagi sumua jamaah haji.  Apabila jamaah haji tidak  memiliki  tasrih  maka  mereka  akan  di  deportasi  oleh  otoritas  Arab  Saudi  karena tidak memiliki kelengkapan syarat administrasi sebagai syarat wajib haji bagi peserta haji. Terkait  dengan  predikat  haji  mabrur,  meraka  secara  harfiah  tidak  termasuk  kategori karena  melaksanakan  haji  dengan  menipu  atau  ilegal  yaitu  tidak  mengikuti  aturan pemerintah  yang  sah  terkait  pelaksanaan  ibadah  yang  memberikah  kemaslahatan terhadap  warga  negaranya  yaitu  jaminan  keaman  mereka  dalam  menjalankan  ritual keagamaanya  dengan  adanya  tasrih.  Namun,  mereka  yang  cukup  beruntung  untuk melakukan  haji  tanpa  otoritas  ini  (tasrih),  haji  mereka  masih  dianggap  sah  tetapi mungkin tidak mencapai tingkat haji mabrur.

## Referensi
Abror, K. (2019). Fiqh Ibadah . Phoenix Publisher.
Akmal, A. M. (2020). Fiqh Haji Mabrur : Makna, Implementasi dan Implikasinya. Umrah Dan Keislaman , 1 (2), 43 – 46.
Al Munawwa, S. A. H. (2002). Pedoman Menuju Haji Mabrur . Wahana Dinamika.
Al Zuhaily, W. (1989). Al Fiqh al Islami Wa`adillatuh . Dar al Fikr.
Ali,  M.  (2022). Gelang  Haji,  Si  Penyimpan  Informasi  Jemaah  RI  di  Tanah  Suci . https://www.liputan6.com/islami/read/4996672/gelang-haji-si-penyimpan- informasi-jemaah-ri-di-tanah-suci?page=2
Ashfahani, R. al. (n.d.). Al Mufradat Fi Gharib Al- Qur’an . Dar al- Ma’rifah.
Awiee,  M.  (2024). Tanpa Tasreh Haji Tidak Akan Bisa Masuk Mekkah Walau Naik Kereta Cepat . https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dbNgseQKJNo
Cahyani, A. I. (2020). Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di  Indonesia. El-Iqthisadi :  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah , 1 (2),  104 – 112. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677
Darlius,  D.  (2018).  Pemanfaatan  Tanah  Wakaf  Oleh  Nazhir  Ditinjau  Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kelurahan Korong Gadang Kota Padang). Jurnal Shar-E (Kajian Syariah, Hukum, Dan Ekonomi) , IV (7), 45 – 64.
Darlius,  D.  (2024).  Analisis  Putusan  Penetapan  Isbath  Talak  dan  Konsekuensi Hukumnya. ULIL  ALBAB :  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin , Vol.  3 (No.  2),  241 – 252. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2750
Darmadi,  D.  (2018).  Rindu  Kembali  Ke  Baitullah:  Sejarah  Haji  Asia  Tenggara. Studia Islamika , 25 (1), 177 – 198. https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.7839
Depag RI. (2003). Pedoman Pembinaan Jamaah Pasca Haji . Dirjen Bimas Islam dan Haji.
Departemen Pedidikan Nasional. (2001). Ensiklopedia Islam (II). Ichtiar Baru Van Hoove.
Fahham,  A.  M.,  Jenderal,  S.,  Ri,  D.,  &  Ii,  N.  (2015).  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji: Masalah  dan  Penanganannya. Penyelenggaraan  Ibadah  Haji:  Masalah  Dan Penanganannya , 1 (1), 201 – 218.
Fauzan,  A.  (2022).  Makna  Simbolik  Ibadah  Haji  Perspektif  Ali  Syariati.
Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman , 11 (1), 35 – 58. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.356
Halimatussa’diyah.  (2019).  Tafsir  Haji:  Problem  dan  Realitas,  Tantangan  Pelaksanaan Haji  Bagi  Jemaah  Indonesia.
Jurnal  Ilmu  Agama:  Mengkaji  Doktrin,  Pemikiran,  Dan Fenomena Agama , 20 (2), 127 – 148.
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tadbir/article/view/2712
Hamid,  N.  (2020). Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci . Semesta Aksara.
Hamidah, & Anganthi, N. R. N. (2017). Strategi Coping Pada Jamaah Haji Tunanetra.
Jurnal Indigenous , 2 (1), 87 – 95.
https://kemenag.go.id/kemenag-cabut-izin-11-penyelenggara-umrah . (2024).
Https://saudinesia.id.  (2018).  Tidak  Benar  Umrah  Untuk  Ekspatriat  Dalam  Negeri
Saudi Harus Dengan Tasreh. Https://Saudinesia.Id/ .
https://saudinesia.id/viral/tidak-benar-umrah-untuk-ekspatriat-dalam-negeri- saudi-harus-dengan-tasreh/
Https://www.tvOnenews.com. (2023). Surat Tasreh untuk Jemaah Haji Telah Terbit .
Idawati, I. (2017). Persoalan - Persoalan Kontemporer yang Terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. Journal Warta , 51 (9), 1 – 7.
Istianah,  I.  (2017).  Hakikat  Haji  Menurut  Para  Sufi. Esoterik , 2 (1),  30 – 44. https://doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1900
Istikomah,  I.  (2017).  Pelaksanaan  ibadah  haji  abad  ke  19  dan  dampaknya  terhadap perlawanan  rakyat  kepada  kolonialisme  belanda. Tamaddun , 5 (2),  124 – 138. https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i2.2105.g1360
Kementerian Agama RI. (2024). https://simpu.kemenag.go.id/home/pihk .
Mulyana, D. (2008). Metode penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya . Remaja Rosdakarya.
Munawir,  W.  A.  (1997). Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia  Al-Munawir.  cet.  1. Pustaka Progressif.
Munawwir, A. W. al. (1997). Kamus Arab Indonesia . Pustaka Progresif.
Muslim, M. I. (2020). Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan. Jurnal Manajmen Dakwah , 6 (1), 51 – 66.
Nandavita, A. Y., & Islahuddin, A. N. (2022). Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro. Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah , 1 (2), 99. https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5374
Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif . CV. Harfa Creative.
Nazir, M. (2005). Metode penelitian . Ghalia Indonesia.
Nijam, A., & Hanan, A. L. (2001). Manajemen Haji (II). Zahrul Halim.
Nueuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Aproach (Alyyn and Bacon (Ed.); 7th ed.).
Nuri,  M.  (2014).  Pragmatisme  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Di  Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 1 (1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532
Rohmatulloh,  D.  M.  (2017).  Perjalanan  Haji  Indonesia  di  Masa  Kolonial.
QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Agama , 9 (02),  115 – 127. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359
Rosyid, M. (2018). Dinamika haji Indonesia sejak era kolonial dan problematika calon haji  ilegal. Ijtihad :  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  Dan  Kemanusiaan , 17 (2),  241. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.241-259
Sani, A., Hizbullah, M., & Ardat, A. (2022). Analisis Hukum Islam tentang Pendaftaran Haji Saat Usia Dini (Kajian Terhadap Fatwa MUI dan Teori Sosial Ekonomi). Al- Fikru: Jurnal Ilmiah , 16 (1), 136 – 147. https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.92
Sanusi,  M.  H.  J.  (2021).  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Indonesia  Dalam  Perspektif Maqasid  Asy- Syari’ah. Jurnal CONTEMPLATE Jurnal Studi-Studi Keislaman , 2 (02),
24 – 71.
Sarwat, A. (2011). Seri Fikih Kehidupan (6th ed.). DU Publishing.
Sayyid, S. (1980). Fiqih Sunnah . PT Al- Ma’arif.
Silvi, N. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah.
Jurnal Muqtasid , 4 (1), 27 – 53.
Suci  Wulandari,  Salman  Daffa  Nur  Azizi,  &  Rifqi  Thariq  Hidayat.  (2024).  Paradigma Ibadah  Haji  dan  Umroh  Ditinjau  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum  Positif  di  Indonesia. Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran
Islam , 3 (2), 171 – 188. https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2137
Widiyanti,  R.  (2023).  Problematika  dan  solusi  penyelenggaraan  ibadah  haji  di kementerian agama kota pekalongan. Skripsi .
Yunus, M. (2018). Kamus Arab Indonesia . PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
Zainal.  (2012a).  Dakwah  Jama  ’  Ah  Haji  Nusantara. Al-Munir , III (5),  71 – 108. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/719
Zainal.  (2012b).  Regulasi  Haji  Indonesia  Dalam  Tinjauan  Sejarah. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 11 (2), 96 – 113.
Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.
Zubaedi. (2016). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia. Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 4 (3), 189 – 200.