Upaya  untuk  mengembangkan  masyarakat Indonesia  yang  peduli  terhadap  kehidupan politik  tidak  hanya  merupakan  tanggung jawab  pemerintah  semata.  Tugas  ini hendaknya  dilakukan  pula  oleh  seluruh masyarakat  tidak  terkecuali  perguruan tinggi  dan  khususnya  lagi  dosen  selaku tenaga  pendidik.  Peran  yang  dapat  diambil diantaranya memberikan pemahaman tentang kegiatan kampanye.
Undang – undang tentang kampanye Pemilihan  Umum  (Pemilu)  2019  mengacu kepada  PKPU  No.  23  Tahun  2018 sebagaimana  telah  diubah  menjadi  PKPU No.28  Tahun  2018  tentang  Kampanye Pemilihan  Umum  dengan  tujuan  sebagai pendidikan  masyarakat  guna  meningkatkan partisipasi  pemilih.  Dalam  aturan  tersebut dijelaskan  pula  tentang  Tim  Kampanye. Tim  Kampanye  adalah  tim  yang  dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Parpol atau Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon, bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Pelaksana
Kampanye  dapat  dibantu  oleh  Petugas Kampanye  sebagai  penghubung  Peserta Pemilu  dengan  KPU,  KPU  Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kab/Kota.
Dosen  sebagai  tenaga  pendidik dalam masyarakat adalah salah satu pihak yang  turut  mengembangkan  tugas  untuk membangun  bangsa.  Sesuai  dengan  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi,  peran  serta dosen  dalam  masyarakat  tidak  dibatasi pada  kewajiban  akademis  dan  lingkungan kampus  saja  melainkan  juga  vital  pada berbagai  fungsi  lain  di  lapangan.  Dosen dituntut  untuk  secara  kritis  mampu terlibat lebih aktif dalam upaya pembangunan  politik,  melalui  proses belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan  yang  diiringi  pula  dengan kerja  nyata  di  lingkungan,  pengabdian dosen di bidang pembangunan masyarakat ini  dapat  dimulai  sejak  dini  melalui berbagai bentuk aplikasi karya dan bakti.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan penyuluhan  tentang  kampanye  di  desa atau  Kampung  Sungai  Limau  Kecamatan

## Peningkatan Pemahaman Kampanye Di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak
HERNIMAWATI 1 ; SURYA DAILIATI 2 ; SUDARYANTO 3
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : sudaryanto@gmail.com
Abstract :  Lecturers  are  required  to  be  critically  able  to  be  more  actively  involved  in  the efforts  of  political  development,  through  the  process  of  learning  and  development  of knowledge which is accompanied by real work in the environment, the devotion of lecturers in  the  field  of  community  development  can  be  started  early  through  various  forms  of application  of  work  and  devotion.  Therefore  it  is  necessary  to  do  an  education  about  the campaign  in  the  village  or  Kampung  Sungai  Limau,  Pusako  District,  Siak  Regency.  It  is known,  this  village  needs  to  be  given  counseling  about  the  campaign  because  of  the  low understanding  of  the  community  and  low  voter  participation.  Therefore,  it  is  necessary  to offer to resolve problems  faced by partners systematically  in accordance with the priority of the  problem  is  to  conduct  counseling  on  campaign  rules  namely  the  Election  Commission Regulation.  The  community  service  carried  out  under  the  title  Campaign  Improvement  in Kampung Sungai Limau, Pusako District, Siak Regency has been running in accordance with the target to be achieved, namely increased understanding and performance. In this service the rules related to kemapnye are explained, namely the Election Commission Regulation.
Keywords: Improvement, Understanding and Campaign
176
Pusako  Kabupaten  Siak.  Kegiatan  ini merupakan  salah  satu  kegiatan  pengabdian dosen kepada masayarakat dengan menerapkan  berbagai  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  ada  guna  membantu menangani  masalah-masalah  yang  ada  di tengah-tengah  masyarakat.  Pelaksanaan penyuluhan tentunya tidak lepas dari kultur akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan  Tinggi  yaitu  pendidikan  dan pengajaran, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program penyuluhan juga harus dilaksanakan  secara  sinergis,  professional dan ilmiah.
Sejarah  Sungai  Limau  diketahui, pada  masa  tahun  1912  Kampung  Sungai Limau  yang  disebut  sekarang  ini  dihuni oleh  Suku  Melayu  yang  masih  ada  sampai saat  ini.  Setelah  pertumbuhan  penduduk semakin  tahun  semakin  bertambah  banyak, maka membuat kata sepakat untuk mencari jalan  terbaik  guna  menyelesaikan  masalah supaya  tidak  terjadi  masalah  sosial  seperti pada  Agama  atau  Kepercayaan,  dimana suku  Melayu  menganut  Agama  Islam  dan pada  saat  itu  Suku  Melayu  dipimpin  oleh seorang  Penghulu  yang  bernama  ATUK PINTAL,  kampung  Sungai  Limau  dibawah naungan Kabupaten Bengkalis untuk sementara  administrasinya  dilimpahkan  ke Kecamatan
Sungai
Apit
Kabupaten Bengkalis,  saat  ini  Kabupaten  Siak  pasca pemekaran.
Penulis  melakukan  observasi  dan identifikasi  masalah,  diketahui,  kampung ini  butuh  diberikan  penyuluhan  tentang kampanye karena masih rendahnya pemahaman  masyarakat  dan  partisipasi pemilihnya.  Secara  umum  permasalahan didominasi oleh permasalahan sosial terutama  mengenai  kurangnya  kesadaran akan  pentingnya  hidup  bermasyarakat.  Hal ini dikarenakan tingginya tingkat individualisme yang mengedepankan kepenting pribadi diatas kepentingan umum.
Begitu  pula  dengan  kesadaran  akan pentingnya  pendidikan  dimasyarakat  masih
kurang  baik.  Hal  ini  ditandai  dengan minimnya  jumlah  lulusan  perguruan tinggi  sebagian  besar  penduduk  Desa Sungai  Limau  adalah  lulusan  tingkat SMA.  Adanya  program  pengabdian  yang membutuhkan  tenaga  pendidik  sebagai pembentuk karakter masyarakat.
Solusi  yang  ditawarkan  untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi  mitra  secara  sistematis  sesuai dengan  prioritas  permasalahan  adalah melakukan  penyuluhan  tentang  aturan kampanye yakni Peraturan Komisi
Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  28
Tahun  2018.  Peraturan  ini  merupakan hasil perubahan dari peraturan sebelumnya yakni Nomor 23 Tahun 2018. Sebelumnya juga telah dilakukan pengabdian
dengan melakukan pembelajaran politik.
Oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam menjalankan organisasi.  Dalam  ari  luas,  perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian.  Perencanaan  yang  ideal adalah  langkah-langkah  yang  dilakukan manusia  agar  kepastian  semakin  dekat dalam  kehidupan  manusia.  Perencanaan dalam ari sempit, sesungguhnya merupakan  derivate  dari  kemampuan foresight iu,  yaitu  kemampuan  mengukur ( measuring). Ini  perencanaan  yang  ideal sesungguhnya  adalah  mengukur,  (Riant dan Randy, 2011).

## METODE
Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat    dilakukan    dengan  cara penyuluhan  dan  diskusi,  pre  test  serta  post test. Metode penyuluhan  dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi  tentang aturan kampanye kepada aparatur pemerintah dan masyarakat.
HASIL
Pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan judul Peningkatan Pemahamam Kampanye di Kampung Sungai
Limau Kecamatan Pusako
Kabupaten  Siak  sudah  berjalan  sesuai
Peningkatan Pemahaman Kampanye Di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak (Hernimawati, Surya Dailiati Dan Sudaryanto)
dengan  target  yang  ingin  dicapai  yakni peningkatan  pemahaman  dan  kinerja.  Dalam pengabdian ini dijelaskan aturan yang terkait dengan  kemapnye  yakni  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  23  Tahun 2018  yang  telah  dirubah  menjadi  Nomor  28 Tahun 2018.
Ruang  lingkup  kampanye  dalam aturan  tersebut  adalah  kampanye  presiden/ wakil, kampanye anggota Dewan Perwakilan Daerah  (DPD)  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPRD)  baik  di  pusat,  provinsi maupuan  kabupaten/  kota.  Dalam  ketentuan tersebut  dinyatakan  bahwa  partai  politik (parpol)  peserta  pemilu  dapat  melaksanakan kampanye  untuk  pemilu  anggota  DPR  serta presiden/  wakil  presiden.  Namun  Calon Anggota  DPD  tidak  dapat  melaksanakan kampanye  untuk  pemilu  anggota  DPR, presiden maupun wakil presiden.
Tapi  dalam  pelaksanaan  dilapangan banyak tim calon anggota DPD  yang terlibat dalam  pemilihan  legislatif  maupu  presiden/ wakil presiden. Hal ini yang turut membingungkan  masyarakat.  Namun  secara aturan kalau tim boleh saja. Kemudian parpol peserta  pemilu  mempunyai  hak,  kesempatan dan perlakukan yang adil dan setara.
Prinsip kampanye yang harus dibangun  adalah  jujur,  terbuka  dan  dialogis. Selain  itu  juga  diberikan  pemahaman  bahwa Tim  Kampanye  adalah  tim  yang  dibentuk oleh  pasangan  calon  bersama-sama  dengan parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan calon/ pasangan calon bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  teknis kampanye.  Sedangkan  pelaksana  kampanye adalah  pihak-pihak  yang  ditunjuk  oleh peserta  pemilu  untuk  melakukan  kegiatan kampanye. Peserta pemilu mendaftarkan Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye dengan formulir dan ketentuan sesuai PKPU tentang kampanye.

## PEMBAHASAN Pre Test
Pre test adalah kegiatan menguji pengetahuan  peserta  terhadap  materi  yang akan  disampaikan,  kegiatan  ini  dilakukan sebelum  dilaksanakan  penyuluhan.  Manfaat
dari kegiatan ini untuk mengetahui kemampuan,  pengetahuan  dan  pemahaman peserta  pegabdian  masyarakat  tentang kampanye pemilihan umum (pemilu) khususnya 2019.
Dari  pre  test  yang  dilakukan  hampir semua  peserta  memiliki  pemahaman  yang sama bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan, mengajak masyarakat akan pemilihan terhadap seseorang  atau  partai  politik  tertentu dikatakan  kampanye.  Padahal  kalau  tanpa ajakan  atau  himbauan  untuk  memilih seseorang  atau  partai  tertentu  sesuai  aturan dikatakan sebagai bentuk sosialisasi. Sedangkan  yang  dikatakan  kampanye adalah  berkaiatan  dengan  ajakan  maupun himbauan  untuk  memilih  seseorang  atau partai politik tertentu.
Bahkan  sosialisasi  pemilu  di  tempat ibadah  berbeda  dengan  kampanye.  Jika melakukan sosialisasi tidak dilarang, dalam artian  boleh  dilakukan  dimana  saja, sedangkan kampanye ada aturannya. Sosialisasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan  Umum,  sementara  kampanye dilakukan oleh peserta pemilu, partai politik dan anggota partai.
Dalam hal ini, dari hasil pre test peserta pengabdian atau masyarakat belum memiliki  pehamaman  yang  utuh  tentang kampanye sesuai dengan Peraturan  Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018  yang  telah  diubah  menjadi  PKPU Nomor  28  Tahun  2018.  Masyarakat  baru memahami  kampanye  dari  segi  kegiatan lapangan yang menampilkan atribut kampanye bagi individu maupun partai.
Artinya, dasar kampanye yang mengikuti  aturan  komisi  pemilihan  umum belum  diketahui  sesuai  dengan  yang seharusnya. Pemahaman masyarakat ini apa yang  dilihat  di  media  cetak  dan  media elektronik  serta  mengikuti  apa  yang  sudah terjadi  selama  ini.  Terkait  dengan  adanya perubahan  aturan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  dan  lainnya  tidak  diketahui.  Oleh karena itu masyarakat memang perlu diberi pemahaman tentang kampanye.
178

## Post Test
Post test adalah kegiatan menguji tingkat pegetahuan  peserta  pengabdian  terhadap materi  yang  telah  disampaikan.  Hasilnya, terjadi  peningkatan  pemahaman  masyarakat (aparat  kampung  desa  dan  masyarakat) terhadap aturan  kampanye  yang  berlaku  saat ini  sesuai  dengan  Peraturan    Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  23  Tahun 2018  yang  telah  diubah  menjadi  PKPU Nomor 28 Tahun 2018.
Pemahaman masyarakat yang sebelumnya  kurang  jelas  dan  tidak  memiliki dasar hukum menjadi jelas dan ada dasarnya. Sehingga  mereka  tidak  lagi  berbicara semaunya  tetapi  sudah  berdasarkan  data  dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.
Peserta  pengabdian  masyarakat  juga memahami  peran  dari  petugas  kampanye, anggaran kampanye, peran kepolisian, komisi  pemilihan  dan  partai  politik.  Begitu pula  dengan  ruang  lingkup  kampanye  yang dimaksud  sangat  jelas  yakni  presiden/  wakil presiden,  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD), Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.
Begitu  pula  dengan  pengaturan  dana kampanye  yang  harus  disusun  berdasarkan prinsip  legal,  akuntabel  dan  transparan. Termasuk  pula  dengan  sumbangan  dana kampanye  yang  harus  jelas,  apakah  dari perorangan, kelompok masyarakat dan badan usaha non pemerintah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017,  selain  di  danai  oleh  individu, kelompok  masyarakat  atau  badan  usaha  non pemeritah,  dana  kampanye  2019  dapat dibiayai  oleh  APBN.  Pengaturan  mengenai dana  kampanye  yang  didanai  oleh  APBN diatur lebih lanjut dalam PKPU. Dari kondisi maka masyarakat semakin paham dan cerdas pengetahuannya akan aturan kampanye.
Mereka juga tidak bisa lagi asal meminta bantuan  kepada  calon  peserta  pemilu  untuk memenuhi  kebutuhan  atau  proposal  yang diajukan. Masyarakat mesti membuat permohonan  atau  proposal  yang  juga  mesti lebih baik, profesional dan dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan kampanye  yang  dilakukan  juga  mesti
berkualitas, tidak hanya sekedar seremonial semata.  Tidak  hanya  sekedar  bagaimana menghimpun masyarakat yang banyak.

## Petugas Kampanye
Pelaksanaan  kampanye  dapat  dibantu oleh Petugas Kampanye sebagai penghubung  peserta  pemilu  dengan  KPU baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini turut  dibahasan  dalam  kegiatan  pengabdian dalam  diskusi  ataupun  tanya  jawab.  Oleh karena itu  dalam  kesempatan ini  dijelaskan tentang  tugas  petugas  kampaye.  Adapun tugas Petugas Kampanye adalah:
- Menyelenggarakan
kegiatan kampanye - Menyampaikan pemberitahuan tertulis  kepada  aparat  kepolisian setempat tentang penyebaran
kampanye.
- Menyebarkan bahan kampanye
- Bertanggung jawab terhadap kelancaran keamanan dan ketertiban penyelanggaraan kampanye.
Materi  kampanye  meliputi  visi,  misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon untuk  Kampanye  Pemilu  Presiden  dan Wakil  Presiden,  Calon  Anggota  DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;  dan  citra  diri  Calon Anggota DPD untuk Kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota  DPD.  Materi  ini  disampaikan secara  sopan  tertib,  mendidik,  bijak  dan beradab serta tidak provokatif.
Materi kampanye juga harus menjunjung  tinggi  pelaksanaan  Pancasila dan UUD 1945. Menjaga dan meningkatkan  moralitas  dan  nilai-nilai agama  serta  jaiti  diri  bangsa.  Kemudian meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang  dan  bertanggung  jawab  sebagai bagian  dari  pendidikan  politik.  Menjalin komunikasi  yang  sehat  antara  peserta pemilu  dengan  masyarakat  sebagai  bagian dari  membangun  budaya  politik  Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Selanjutnya  mengormati  perbedaan  suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat.
Peningkatan Pemahaman Kampanye Di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak (Hernimawati, Surya Dailiati Dan Sudaryanto)
Peserta  pengabdian  msyarakat  yang  terdiri atas aparatur pemerintah desa dan masyarakat juga mempertanyakan bagaimana metode  yang  digunakan  dalam  kampanye. Sebenarnya  metode  yang  digunakan  dapat berupa;  pertemuan  terbatas,  pertemuan  tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan  alat  peraga,  penggunaan  media cetak,  elektronik  maupun  social  dalam berbagai bentuknya.

## Anggaran Kampanye
Berkaitan  dengan  anggaran,  KPU  dapat memfasilitas pemasangan alat peraga kampanye  (APK),  iklan  media  cetak,  media elektronik,  dan  media  dalam  jaringan  serta debat  pasangan  capres/  cawapres,  yang didanai sesuai dengan kemampuan keuangan negara  dan  ditetapkan  oleh  keputusan  KPU. Sementara  peserta  pemilu  dapat  melakukan pemasangan  APK  dan  iklan  media  cetak, media  elektronik  dan  media  dalam  jaringan selain yang difasilitasi KPU.
Hanya saja peserta pemilu dilarang melakukan  kampanye  sebelum  dimulai  masa kampanye. Kalau ini dilakukan maka sebuah pelanggaran.  Begitu  pula  dengan  parpol dapat  melakukan  sosialiasi  dan  pendidikan politik  sebelum  masa  kampanye  di  internal parpol dengan metode:
a. pemasangan  bendera  Parpol  Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan  secara    tertulis kepada  KPU  dan  Bawaslu  paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
Untuk  pertemuan  terbatas  dilakukan  di dalam  ruangan  atau  gedung  tertutup  dengan jumlah  peserta  paling  banyak  3000  orang untuk  tingkat  nasional,  2000  orang  untuk tingkat  provinsi  dan  seribu  orang  untuk tingkat  kabupaten/  kota.  Petugas  dan  peserta kampanye hanya dapat membawa, menggunakan  dan  memasang  dan  atau menyebarkan  bendera,  tanda  gambar,  atau atribut  peserta  pemilu  dan  atau  bahan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan. Untuk  pertemuan  tatap  muka  dilakukan  di
dalam  dan  luar  ruangan.  Di  dalam  ruangan atau  gedung  tertutup/  terbuka  dengan ketentuan  jumlah  peserta  tidak  melampaui kapasitas  tempat  duduk.  Kemudian  peserta terdiri atas pendukung dan tamu undangan. Di  luar  ruangan  dapat  dilakukan  dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum  lainnya.  Namun  petugas  kampanye hanya dapat memasang alat peraga kampanye  di  halaman  gedung  atau  tempat pertemuan.  Dari  panyampaia  ini  peserta pengabdian semakin paham dengan kegiatan  yang  berkaitan  Pemilihan  Umum (Pemilu) yang dilaksanakan lima tahunan.

## Peran Kepolisian
Agar  kegiatan  berlangsung  dengan tertib  maka  kegiatan  kampanye  harus diberitahukan  kepada  aparat  kepolisian. Petugas  Kampanye  sesuai  tingkatannya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis  kegiatan  pertemuan  terbatas  dan pertemuan  tatap  muka  kepada  aparat kepolisian dengan tembusan;
- KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU Kab/Kota  sesuai tingkatannya;
- Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan Bawaslu Kab/Kota sesuai tingkatannya.
Pemberitahuan  ini  harus  memuat  hari, tanggal,  jam,  tempat  kegiatan,  pelaksana dan  atau  tim  kampanye,  pembicara,  tema materi,  jumlah  peserta  yang  diundang  dan penanggung  jawab  kegiatan.  Kemudian untuk  penyebaran  kampanye  dapat  berupa; selebaran,  brosur,  pamflet,  poster,  stiker, pakaian,  penutup  kepala,  alat  makan/ minum,  kalender,  kartu  nama,  pin  dan  atau alat  tulis.  Pengunaannya  dapat  dilakukan dalam  pertemuan  terbatas,  pertemuan  tatap muka dan rapat umum.
Pelaksana  dan  atau  tim  kampanye  dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye  selain  dalam  bentuk  dan  ukuran yang  ditentukan.  Khusus  untuk  stiker dilarang ditempel di;
- Tempat ibadah termasuk halaman
- Rumah  sakit  atau  tempat  pelayanan
180
kesehatan
- Gedung atau fasilitas milik pemerintah - Lembaga pendidikan (gedung/
sekolah)
- Jalan-jalan protokol
- Jalan bebas hambatan
- Sarana dan prasana publik
- Taman dan pohon
Selain  itu  pelaksana  dan  atau  Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan  bahan  kampanye  selain  dalam bentuk  dan  ukuran  yang  telah  ditentukan. Kemudian  lokasi  yang  digunakan  harus mendaptkan izin dari yang bersangkutan atau pemilik lahan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018
Berdasarkan  pasal  1  ayat  21  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun  2018,  dikatakan  kampanye  adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditujukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan  pemilih  dan  menawarkan  visi, misi,  program  dan  atau  citra  diri  peserta pemilu.  Beberapa  hal  yang  megalami perubaha  diantaranya  adalah  dalam  Pasal  1 ayat  18  yang  awalnya  berbunyi ”Gabungan Partai  Politik  adalah  gabungan  dua  atau lebih  partai  politik nasional,  atau  gabungan partai  politik  lokal  atau  gabungan  partai politik  nasional  dan  partai  politik  lokal peserta  pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan DPRD  yang  bersama-sama  bersepakat mencalonkan  1  (satu)  pasangan  calon presiden dan wakil presiden”.
Diubah,  menjadi: Gabungan  partai  politik adalah  gabungan  2  (dua)  partai  politik  atau lebih  yang  bersama  –  sama  bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon”.
Kemudian  pelaksana,  peserta  dan  Tim Kampanye  Pemilu  dilarang  mengungkapkan identitas/  ciri-ciri  khusus  atau  karakteristik partai peserta pemilu dalam bentuk pasangan atribut  atau  alat  peraga  kampanye  yang memuat  tanda  gambar  beserta  nomor  urut partai  politik  peserta  pemilu  ditempat  umum atau  mempublikasikan  melalui  media  cetak,
media  alektronik  atau  diluar  jadwal kampanye  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum,  yang mengatur  tentang  hari,  tanggal  dan  jam kampanye serta tempat pelaksanaan kampaye  pemilu  anggota  DPD,  DPR  RI/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Di dalam aturan sebelumnya  yakni  PKPU  Nomor  23  Tahun 2018,  tidak  ada  (terkhusus  dalam  pasal  69 ayat 1 huruf k.
Sebenarnya masih banyak peraturan lain yang  mengalami  perubahan,  hanya  saja materi  penyampaian  disesuaikan  dengan kondisi  kemasyarakatan.  Seperti  pemilu  di luar  negeri  hanya  dibahas  sekilas  tidak secari  terperinci  karena  kurang  dari  segi lokasi  dan  fokus  pembicaraan.  Namun demikian  apa  yang  sudah  disampaikan terkait  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  28  Tahun  2018  dalam pengabdian  ini  sudah  sangat  jelas  dan lengkap  sehingga  membantu  masyarakat dalam penyelenggaran pemilu.

## SIMPULAN
Dari kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, diperoleh kesimpulan: Terjadi peningkatan pemahaman kampanye dari Masyarakat dan aparatur  Kampung  Sungai  Limau  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Masyarakat dan  aparatur  sudah  bisa  mengetahui  dan memahami  apakah  visi  dan  misi  serta program  yang  dibuat  peserta  kampanye sudah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  atau tidak.

## Saran
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  di Kampung Sungai Limau tentang peningkatan  pemahaman  kampanye  sudah dilaksanakan,  namun  tetap  perlu  perbaikan yakni:  Perlunya  keterlibatan  masyarakat dan  aparatur  dalam  kegiatan  kampanye sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksana  kampanye  harus  membawa atribut  yang  lengkap  sehingga  masyarakat langsung  paham  dengan  materi  yang disampaikan.
Peningkatan Pemahaman Kampanye Di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak (Hernimawati, Surya Dailiati Dan Sudaryanto)

## DAFTAR RUJUKAN
Dicky  Wisnu  UR,  2009,  Teori  Organisasi,

## Universitas Muhamadiyah  Malang
Fatah  Yasin  Ahmad,  2011, Pengembangan
Sumber Daya Manusia , UIN- MALIKI PRESS, Malang HAW.  Widjaja,  2013, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Inu  Kencana,  2013,  Sistem  Administrasi
Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila,
Paradigma Yogyakarta.
Khaerul  Umam  ,2010, Perilaku  Organisasi , CV. Pustaka Setia, Jakarta.
Miftah Toha, 2010, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada
Grup, Jakarta.
Padmo  dan  Nazaruddin,  2011,  Pengantar Ilmu  Politik,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014 Tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014 tentang Dana Desa
Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.
Sofyan  Safri  Harahap, Sistim  Pengawasan Manajemen ,  cetakan  ke  2  PT. Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Administrasi ,  Jakarta  :  Penerbit Alfabetha Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung. Sutarto, Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi , Gajah Mada University, 2010.
Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010.
Dasar-Dasar Manajemen . Jakarta : Bumi Aksara.
Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang Otonomi Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  6 Tahun 2014 Tentang Desa