Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## EVALUASI PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
(KPP) PRATAMA KENDARI
1 Sri Wlandari, H. Mustakim 2 , Ninik Endang Purwati 3
1 Mahasiswa dan 2,3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, Indonesia
Email : sriwulandari@gmail.com .

## ABSTRACT
This  study  discusses  about  studying  the  Corporate  Income  Taxpayer  at  the  Pratama Tax Office Kendari. This study used qualitative qualifications with the number of informants obtained by 8 people. This research was conducted using direct observation and interview methods.
The results of research that prove about Taxes at Kendari KPP Pratama have run quite effectively because it has reached an average of 85%. While the  mandatory tax rate at KPP Pratama Kendari  declined,  in  2015-2016  the  level  of  tax  requirements  did  not  reach  65%  while  in  2016  it increased  3%  to  62%.  From  these  results,  it  is  expected  that  KPP  Pratama  can  hold  taxation knowledge dissemination, conduct more stringent tax audits and audits to increase taxpayer direction.
Keywords: Income Tax Audit and Tax Compliance.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  Negara  dengan  potensi  ekonomi  yang  tinggi.Namun  sebagai  Negara berkembang  masalah-masalah  perekonomian  sering  terjadi,  salah  satunya  adalah  masalah pembiayaan Negara. Pajak  mempunyai  peranan penting sebagai sumber penerimaan Negara yaitu  75%  APBN  disumbangkan  dari  sektor  Pajak.Oleh  karena  itu  pemerintah  melalui Kementrian  Keuangan  yang  menaungi  Direktorat  Jenderal  Pajak  terus  berusaha  agar penerimaan  Pajak  yang  telah  ditetapkan  tiap  tahunnya  dapat  tercapai.Seiring  dengan perkembangan  yang  ada,  terdapat  masalah  yang  timbul  sehingga  menuntut  adanya penyempurnaan  Undang-Undang  Perpajakan  agar  Pajak  dapat  lebih  diterima  masyarakat Dengan  demikian,  jumlah  penerimaan  Negara  menjadi  bertambah  dan  penyebaran  pemanfaatan dari  penerimaan  Pajak  dapat  direalisasikan  keseluruh  lapisan  masyarakat  sehingga  kemakmuran tidak  lagi  menjadi  angan-angan  setiap  Warga  Negara.  Pada  tahun  2015-2016  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  tidak  mengalami  kenaikan  atau  penurunan  yaitu  mencapai  65%  dengan  Wajib  Pajak terdaftar 129.380
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
sedangkan Wajib Pajak lapor sebanyak  85.352 dan Wajib Pajak tidak lapor yaitu 44.028 Walaupun masih  tergolong  cukup  efektif,  capaian  itu  merupakan  tingkat  kepatuhan  tertinggi  selama  periode 2015-2016.Pada  tahun  2016  mengalami  penurunan,  yakni  sebesar  3%  yaitu  Wajib  Pajak  terdaftar 137.724 sedangkan Wajib Pajak lapornya hanya 86.767 dan yang tidak melaporkan Pajak sebanyak 52.318 sehingga tingkat kepatuhan menjadi 62%.
Penurunan  tingkat  kepatuhan  2016  karena  jumlah  Wajib  Pajak  pada  periode  tersebut mengalami kenaikan, namun tidak diikuti oleh kenaikan jumlah pelapor SPT. Kondisi ini bisa disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  kewajiban  perpajakan pemegang  NPWP.  Masyarakat  umumnya  mengajukan  pembuatan  NPWP  untuk  melengkapi persyaratan  administrasi  sejumlah  layanan  (misalnya  perbankan).Namun,  mereka  tidak mendapatkan  informasi  yang  memadai  mengenai  pelaksanaan kewajiban perpajakan  setelah NPWPnya  diterbitkan.Masyarakat  yang  nilai  pajaknya  nihil  umumnya  merasa  tidak  perlu melaporkan pajaknya, sehingga jumlah Wajib Pajak yang tidak lapor menjadi meningkat. Selain itu, keengganan masyarakat melaporkan Pajak juga berkaitan dengan masih kurangnya sosialisasi  layanan  e-filling  yang  sekarang  digunakan  oleh  para  pegawai  untuk  melaporkan pajaknya,  sehingga  WP  mengira  mereka  harus  datang  sendiri  menyelesaikan  laporan Pajaknya yang membuat mereka harus meluangkan waktunya ke Kantor Pajak.. Kondisi  ini diduga  juga  menyebabkan  tingkat  kepatuhan  WP  di  KPP  Pratama  Kendari  mengalami penurunan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak  Penghasilan  yang  berlangsung  di  KPP Pratama Kendari?
2. Bagaimana  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Penghasilan  Badan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kendari

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pajak
1. Pengertian Pajak
Banyak  definisi  Pajak  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  ahli  menurut  sudut  pandang mereka  masing-masing.  Namun  satu  sama  lain  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yang  sama, yaitu  merumuskan  pengertian  Pajak,  sehingga  mudah  untuk  dipahami.  Pengertian  pajak menurut  Prof.  Dr.  H.Rochmat  Soemitro,  S.H  (Mardiasmo,  2011:1),  “Pajak  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Dari  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ciri-ciri  yang  melekat  pada  pengertian pajak adalah :
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
a. Pajak  dipungut  berdasarkan  undang-undang  serta  aturan  pelaksanaannya  yang  dapat dipaksakan.
b. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontraprestasi  individual  oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
d. Pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  yang  bila  dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

## 2.  Pajak penghasilan
Pajak Penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah Pajak  yang  dikenakan  untuk  Orang  Pribadi,  Perusahaan  atau  Badan  Hukum  lainnya  atas penghasilan  yang  didapat.  Dasar  hukum  untuk  Pajak  Penghasilan  adalah  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1984,  kemudian  mengalami  perubahan  berturut-turut,  dari  mulai  Undang- Undang  Nomor  7  &  Tahun  1991,  Undang-Undang  Nomor  10  &  Tahun  1994,  Undang- Undang Nomor 17 & Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 & Tahun 2008.

## Tarif Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  bagian  b  UU  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan,  tarif  pajak  yang  dikenakan  kepada  badan  adalah  25%.  Besar  tarif  ini  mulai berlaku pada Tahun Pajak 2010.
Tarif  lebih  rendah  dapat  dikenakan  kepada  Wajib  Pajak  Badan  dalam  Negeri  dengan ketentuan sebagai berikut:
1. BerbentukPerseroan Terbuka.
2. Memiliki sedikitnya 40%  jumlah keseluruhan saham  yang disetor dan diperdagangkan  di bursa efek Indonesia.
3. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  cara  menghitung  tarif  PPh  Badan  adalah  sebagai berikut:
Apabila  suatu  badan  memiliki  jumlah  Penghasilan  Kena  Pajak  senilai  Rp1.000.000.000, maka  tarif  PPh  badan  yang  harus  dibayarkan  adalah  25%  x  Rp1.000.000.000  = Rp250.000.000.
3.  Pemeriksaan Pajak.
Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor  28 tahun  2007,  pengertian  pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencari, menghimpun,  dan  mengolah  data  serta  keterangan  dan  bukti  lainnya  yang  dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri (Early Suandi : 2011) adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut  Hutagaol  dalam  Rahayu  (2010)  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain :

## 1) Teknologi Informasi
Kemajuan Teknologi yang semain pesat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengelola asset yang dimilikinya.Seiring dengan perkembangan tersebut, maka pemeriksa pajak juga harus  memanfaatkan  perangkat  teknologi  informasi  untuk  mengelola  data  Wajib  Pajak yang biasa disebut dengan istilah Computer AssistedAudit Tecnique .
2) Jumlah Sumber Daya Manusia
Jumlah  sumber  daya  manusia  yang  diperiksa  harus  sebanding  dengan  beban  kerja pemeriksa,  karena  jika  tdak  sebanding  maka  akan  berpengaruh  pada  keefektifan pelaksanaan  pemeriksaan  pajak.  Maka  untuk  mengatasi  jumlah  pemeriksa  yang  terbatas harus  dengan  meningkatkan  kualitas  pemeriksa  dan  melengkapinya  dengan  Teknologi Informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3) Kualitas Sumber Daya Pemeriksa
Kualitas  pemeriksa  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh  pengalaman,  latar  belakang  dan pendidikan  sehingga  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak.Solusi  agar kesenjangan  Kualitas  Pemeriksa  Pajak  teratasi  adalah  dengan  melalui  Pendidikan  dan Pelatihan  secara  berkesinambungan  dan  sistem  mutasi  yang  terencana  serta  penerapan reward and punishment sehingga meningkatkan Kualitas Pemeriksa Pajak.
4) Sarana Prasarana Pemeriksaan Pajak
Sarana  dan  prasarana  pemeriksaan  seperti  komputer,  sangatlah  diperlukan  untuk mengelola data yang bertujuan untuk menganalisis Penghitungan Pajak.

## 4. Kepatuhan Wajib Pajak

## a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  Safri  Nurmantu  dalam  Siti  Kurnia  Rahayu (2010:138)   adalah:“Kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya.”
Adapun  menurut  Machfud  Sidik  dalam  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010:19), mengemukakan  bahwa:“Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  sukarela (voluntary  of  complince)  merupakan  tulang  punggung  sistem  self  assessment,  dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Metode Penelitian
Jenis penelitian  yang digunakan dalam penulisan  ini  adalah  jenis penelitian deskriptif, dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  alasan bahwa
permasalahan  yang dikaji  adalah  jumlah  Wajib Pajak  yang tidak patuh sehingga perlu adanya Pemeriksaan Pajak.

## B. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari yang terletak di Jalan Sao-sao  No.18,  Bende,  Kadia,  Kota  Kendari  Sulawesi  Tenggara.Peneliti  melaksanakan penelitian  ini  pada  bulan  Januari-Februari  2016.  Dengan  pertimbangan  penelitian  ini  di lakukan  untuk  mengetahui  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kendari.

## C. Informan Penelitian
Informan  penelitian  disini  merupakan  orang-orang  yang  dapat  memberikan  informasi mengenai  situasi  dan  kondisi  latar  belakang  Pemeriksaan  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Kendari.Informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  8  Orang  yang  terdiri  dari  4  Staf Pemeriksa Pajak serta 4 Orang Wajib Pajak Penghasilan Badan.

## D. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  Deskriptif Kualitatif.Metode  analisis  Deskriptif  Kualitatif  yaitu  suatu  metode  yang  bersifat  penjelasan dan  keterangan  pelengkap  mengenai  hambatan  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  dan upaya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar pajak Penghasilan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengambilan data dari penelitian ini yaitu dari Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara dengan cara peneliti mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari , dimana Informan pada  wawancara  peneliti  adalah  secara  langsung  di  lakukan  kepada  Pemeriksa  Pajak  dan Wajib Pajak di KPP Pratama Kendari. Pada  saat melaksanakan Wawancara peneliti menulis Informasi  yang  di  dapatkan  dari  Informan  dan  juga  penelitimendokumentasikan  aktivitas yang terjadi di lapangan dengan mengambil beberapa foto.
Berikut  ini  adalah  pemaparan  hasil  Observasi  dan  Wawancara  peneliti  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari :

## 1. Pemeriksaan Pajak Penghasilan
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Pemeriksaan
Pajak Penghasilan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan,mengolah  data  dan  atau  keterangan  lainnya  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan Peraturan  Perundang-Undang  Perpajakan.  Ada  beberapa  penunjang  keberhasilan Pemeriksaan Pajak yaitu:

## a. Teknologi Informasi
Kemajuan teknologi  yang semain pesat dimanfaatkan oleh  Wajib Pajak untuk  mengelola asset yang dimilikinya.Seiring dengan perkembangan tersebut, maka Pemeriksa Pajak juga
harus  memanfaatkan  perangkat  Teknologi  Informasi  untuk  mengelola  data  Wajib  Pajak yang biasa disebut dengan istilah Computer AssistedAudit Tecnique .
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Informan  yaitu  berkaitan  dengan apakah  Teknologi  Informasi  yang  maksimal  sudah  di  terapkan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kendari?
Berikut jawaban dari Informan :
„‟Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  ini  secara  maksimal  berusaha  untuk  membuka saluran-saluran guna menjaring masukan untuk berbagi informasi, termasuk keluhan dari wajib pajak sehingga persoalan bisa terungkap dengan cepat. Sehingga bagi Wajib Pajak yang  tidak  patuh  dapat  cepat  terdeteksi  dan  proses  deteksinya  pun  di  lakukan  dengan transparan ’’ (Wawancara  dengan  Staf  Karyawan  Pemeriksaan  Pajak  (F),  25 Februari 2016)
Berdasarkan  hasil  Wawancara  untuk  pertanyaan  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa Teknologi Informasi yang di miliki oleh Pemeriksa Pajak sudah berjalan maksimal sehingga bisa dengan cepat mengetahui berapa jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh.

## b. Jumlah Sumber Daya Manusia
Jumlah  Sumber  Daya  Manusia  yang  diperiksa  harus  sebanding  dengan  beban  kerja pemeriksa, karena jika tdak sebanding maka akan berpengaruh pada keefektifan pelaksanaan Pemeriksaan  Pajak.  Maka  untuk  mengatasi  jumlah  pemeriksa  yang  terbatas  harus  dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan  melengkapinya dengan Teknologi Informasi di dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Informan  yaitu  berkaitan  dengan apakah  Sumber  Daya  Manusia  sudah  seimbang  dengan  beban  kerja  pemeriksa  di  KPP Pratama Kendari?
Berikut jawaban dari informan :
„‟Untuk saat  ini beban kerja pemeriksa Pajak di KPP  Pratama Kendari  sudah berjalan cukup  efektif  karena  meningkatnya  Wajib  Pajak  dari  tahun  ke  tahun  kami  berusaha meningkatkan beban kerja pemeriksa agar kami bisa mengetahui Wajib Pajak yang patuh
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
dan  tidak  patuh. (Wawancara  dengan  Staf  Karyawan  Pemeriksaan  Pajak  (M)  ,25 Februari 2016)
Berdasarkan  hasil  Wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan  bahwa  KPP Pratama  Kendari  berusaha  memaksimalkan  beban  kerja  pemeriksa  agar  bisa  mengetahui siapa saja Wajib Pajak yang patuh dan tidak patuh.

## c. Kualitas Sumber Daya Pemeriksa
Kualitas  pemeriksa  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh  pengalaman,  latar  belakang  dan pendidikan sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak.Solusi agar
kesenjangan  kualitas  pemeriksa  pajak  teratasi  adalah  dengan  melalui  pendidikan  dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment sehingga meningkatkan kualitas Pemeriksa Pajak.
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  yaitu  berkaitan  dengan upayaapa  yg  di  lakukan  KPP  Pratama  Kendari  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya pemeriksa?
Berikut jawaban dari informan :
„‟Kualitas Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Kendari yang pertama di dasarkan oleh pengalamannya  latar  belakang  dan  pendidikannya  kemudian  yang  kedua  kami melakukan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana (Wawancara dengan Staf Karyawan Pemeriksaan Pajak (N),25 Februari 2016)
Berdasarkan  hasil  Wawancara  untuk  pertanyaan  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  kualitas Sumber  Daya  Pemeriksa  Pajak  sudah  yang  didasari  pengalaman,  latar  belakang  pendidikan dan  system  mutasi  terencanan  dimana  sistem  mutasi  terencana  adalah  segala  perubahan mengenai  seseorang  Pegawai  Negeri  Sipil,  seperti  pengangkatan,  pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, sedangkan Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) adalah sebuah  bentuk apresiasi kepada  suatu prestasi  tertentu yang diberikan,  baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.

## d. Sarana Prasarana Pemeriksaan Pajak
Sarana  prasarana  pemeriksaan  seperti  computer  sangat  diperlukan.Audit  Command Language  (ACL),  contohnya  Sangat  membantu  pemeriksa  didalam  mengolah  data  untuk tujuan  analisa  dan  penghitungan  pajak . Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan informan  yaitu  berkaitan  dengan  apakah  sarana  prasarana  di  KPP  Pratama  Kendari  sudah tercukupi?
Berikut jawaban dari informan :
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
„‟Sarana  dan  Prasarana  sebagai  penunjang  keberhasilan  pemeriksa  Pajak  sudah tercukupi dengan adanya computer dan ACL sangat membantu Tim untuk menghitung dan  mencatat  perhitungan  pajak  ‟‟ (Wawancara  dengan  Staf  Karyawan Pemeriksaan Pajak (A),25 Februari 2016)
Berdasarkan  hasil  Wawancara  untuk  pertanyaan  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  Audit Command  Languange  adalah  sebuah  Software  yang  dirancang  secara  khusus  untuk menganalisa  data  dan  menghasilkan  laporan  audit  baik  untuk  pengguna  biasa  (common/ nontechnical users)  maupun pengguna ahli (expert users).

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Badan
Kepatuhan  Wajib  pajak  adalah  Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung Sistem Self Assessment,
dimana  Wajib  Pajak  bertanggung  jawab  menetapkan  sendiri  kewajiban  perpajakan  dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”
Ada beberapa kriteriria kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

## a. Kewajiban Mendaftarkan Diri
Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan semua Wajib Pajak yang telah memenuhi baik kewajiban pajak subjektif maupun kewajiban  pajak  objektif  wajib  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP,  pendaftaran dilakukan  pada  setiap  Kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang berangkutan.
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  yaitu  berkaitan  dengan apakah wajib pajak mengalami kesulitan saat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ? Berikut jawaban dari informan :
„‟untuk memperoleh NPWP di  KPP Pratama ini sangat  di  beri  kemudahan,  sehingga saya  tidak  mengalami  kendala  atau  kesulitan.  Fasilitas  yang  memadai  juga  menjadi tempat  yang  nyaman  untuk  mengantri  pengambilan  NPWP (Wawancara  dengan Wajib Pajak (R) ,25 Februari 2016)
Berdasarkan hasil Wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa pada saat pembayaran Pajak mulai dari pelayanan pemberian NPWP sudah sangat di mudahkan dengan tersedianya pelayanan dan fasilitas yang memadai.

## b) Kewajiban Menyampaikan SPT
Sesuai  dengan  pengertian  SPT,  yaitu  surat  yang  oleh  WP  digunakan  untuk  melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan perpajakan.
Kewajiban menyampaikan SPT ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 UU KUP yang di antaranya menyatakan  bahwa  setiap  WP  wajib  menyampaikannya  ke  KPP  tempat  WP  terdaftar  atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Informan  yaitu  berkaitan  dengan apakah Wajib Pajak sudah menyampaikan SPTnya dengan patuh?
Berikut jawaban dari informan :
“ Sebagai Wajib Pajak dengan usaha yang tetap saya menyampaikan SPT tahunan tidak tepat waktu. Kadang lewat dari tanggal yang di tetapkan tapi saya tetap datang untuk melunasi pajak.Walaupun terkena denda.‟‟ (Wawancara dengan Wajib Pajak (B) ,25 Februari 2016)”
Berdasarkan Hasil wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa masih ada beberapa  WP  yang  terlambat  dalam  melunasi  Pajaknya  sehingga  masih  ada  beberapa  yang harus  membayar denda/sanksi Pajak.

## c) Kewajiban Membayar dan Menyetor Pajak
Kewajiban  membayar  dan  menyetor  pajak  adalah  setiap  wajib  pajak  yang  patuh  harus membayar  dan  menyetor  pajaknya  tepat  waktu  dari  tanggal  1  Januari  -  31  Desember  dan harus di laporkan ke Kantor Pelayanan  Pajak  sebelum tgl 31 Maret setiap tahunnya.
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  yaitu  berkaitan  dengan apakah bapak sudah membayar/menyelesaikan kewajiban pajaknya ?
Berikut jawaban dari informan :
“ Kewajiban  membayar  Pajak  sebelum  tanggal  31  Maret  untuk  SPT  Tahunan sebagai  WP  badan  sudah  menyelesaikan  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  yang  di tetapkan. ( Wawancara dengan Wajib Pajak (A),25 Februari 2016)
Berdasarkan Hasil wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa kewajiban Wajib Pajak dalam membayar / menyelesaikan Pajaknya merupakan penunjang keberhasilan Sanksi Pajak yang di terapkan di KPP Pratama Kendari dengan adanya Sanksi tersebut Wajib Pajak Badan tidak mempunyai alasan untuk tidak membayar Pajak.

## d) Kewajiban membuat Pembukuan dan/atau Pencatatan
Pembukuan  adalah  suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara  teratur  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  keuangan  yang  meliputi  harta,  kewajiban,  modal, penghasilan dan  biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,  yang ditutup  dengan  menyusun  laporan  keuangan  berupa  neraca,  dan  laporan  laba  rugi  untuk periode Tahun Pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur  tentang  peredaran  atau  penerimaan  bruto  dan/atau  penghasilan  bruto  sebagai  dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau  yang  dikenai  pajak  yang  bersifat  final. Yang  Wajib  Menyelenggarakan Pembukuanyaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,  kecuali  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  peredaran  brutonya  dalam  satu  tahun Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  yaitu  berkaitan  dengan apakah bapak sudah melakukan pembukuan/pencatatan pajaknya dengan benar?
Berikut jawaban dari informan :
“saya  tidak  melakukan  pembukuan/pencatatan  karena  untuk  Wajib  Pajak  dengan penghasilan  belum  mencukupi  4.800.000.000  maka  tidak  di  wajibkan  membuat pembukuan” ( Wawancara Dengan Wajib Pajak (G),25 Februari 2016).
Berdasarkan Hasil wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa bagi Wajib Pajak  yang  mempunyai  usaha  tetap  tetapi  tidak  mempunyai  penghasilan  4.800.000.000 pertahun maka tidak di wajibkan membuat pembukuan / pencatatan.

## e) Kewajiban menaati Pemeriksaan Pajak
Sebagai  warga  Negara  yang  baik  pajak  adalah  salah  satu  sumber  anggaran  terbesar yang  digunakan  untuk  membangun  seluruh  daerah  atau  wilayah  indonesia  ,  untuk  itu  di perlukan partisipasi waga Negara utuk patuh terhadap pemeriksaan pajak.
Berikut  ini adalah  hasil wawancara peneliti dengan  informan  yaitu berkaitan dengan apakah  Bapak  bersedia  menaati  Pemeriksaan  Pajak  jika  sewaktu-waktu  Bapak  lupa membayar Pajak?
Berikut jawaban dari informan :
“Saya sangat bersedia menaati pemeriksaan Pajak karena saya tau perundang- undangan  Pajak  serta  sanksinya  bila  sebagai  Warga  Negara  saya  tidak  membayar pajak  berarti  saya  harus  menerima  Sanksi  nya.  Dengan  menaati  Pemeriksaan  yang berlangsung.( Wawancara dengan Wajib Pajak (G) ,25 Februari 2016)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  keberhasilan pemeriksaan pajak di dukung oleh beberapa faktor seperti Kualitas Sumber Daya Pemeriksa dan  juga  Sarana  Prasarananya.  Di  KPP  Pratama  Kendari  pemeriksaan  pajak  masih  kurang efektif karena kurangnya sumber daya pemeriksa sehingga masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum menyelesaikan pajaknya tepat waktu.
Jumlah  wajib  pajak  merupakan  data  yang  penting  untuk  menganalisis  seberapa  besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya selama Tahun Pajak. Dalam tabel 2 disajikan  jumlah  Wajib  Pajak  yang  terdaftar,  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  SPTnya  serta jumlah  Wajib  Pajak  yang  tidak  lapor.Jumlah  Wajib  Pajak  tidak  lapor  dihitung  dengan mengurangkan  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  dengan  jumlah  wajib  pajak  yang  melaporkan SPTnya. Berikut data jumlah Wajib Pajak Tahun 2014-2016 :
Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Tahun WP WP WP tidak Tingkat Penurunan
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Terdaftar lapor Lapor Kepatuhan 2014 129.380 85.352 44.028 65% - 2015 129.380 85.352 44.028 65% - 2016 135.724 84.767 50.957 62% 3%
Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama kendari
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  (persentase  jumlah pelapor  SPT  dibanding  jumlah  WP  terdaftar)  sudah  cukup  Patuh  dengan  tingkat  presentase dari  tahun  2014-2016  yaitu  65%  sedangkan  tahun  2016  mengalami  penurunan  sebesar  3% dengan  Jumlah  Wajib  Pajak    62%.  Pada  tahun  2014-2016  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak mencapai  65%  Walaupun  masih  tergolong  cukup  efektif,  capaian  itu  merupakan  tingkat kepatuhan tertinggi selama periode 2014-2016.
Penurunan  tingkat  kepatuhan  tahun  2016  karena  jumlah  wajib  pajak  pada  periode tersebut  mengalami  kenaikan,  namun  tidak  diikuti  oleh  kenaikan  jumlah  pelapor  SPT. Kondisi  ini  bisa  disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  kewajiban perpajakan  pemegang  NPWP.  Masyarakat  umumnya  mengajukan  pembuatan  NPWP  untuk melengkapi persyaratan administrasi sejumlah layanan (misalnya perbankan).Namun, mereka tidak  mendapatkan  informasi  yang  memadai  mengenai  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan setelah  NPWPnya  diterbitkan.Masyarakat  yang  nilai  pajaknya  nihil  umumnya  merasa  tidak perlu  melaporkan  pajaknya,  sehingga  jumlah  Wajib  Pajak  yang  tidak  lapor  menjadi meningkat.    Selain  itu,  keengganan  masyarakat  melaporkan  pajak  juga  berkaitan  dengan masih  kurangnya  sosialisasi  layanan  e-filling  yang  sekarang  digunakan  oleh  para  pegawai untuk  melaporkan  pajaknya,  sehingga  WP  mengira  mereka  harus  datang  sendiri menyelesaikan  laporan  pajaknya  yang  membuat  mereka  harus  meluangkan  waktunya  ke kantor pajak. Bagi masyarakat awam, pengisian SPT juga menjadi masalah tersendiri karena banyak  WP  yang  belum  mengetahui  cara-cara  melaporkan  pajaknya  melalui  SPT.  Kondisi ini diduga juga menyebabkan tingkat kepatuhan WP di KPP.
Berikut  Upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP Pratama Kendari:
1. Memberikan  pengarahan  kepada  Wajib  Pajak,  agar  melaporkan  semua  penghasilan  yang didapat Wajib Pajak, untuk memudahkan para aparat pajak dalam menerbitkan NPWP
2. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak), dengan seringnya diberikan penyuluhan diharapkan menambah pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak serta prosedur pemungutan  serta  pembayaran  yang  benar.  Misalnya  pada  saat  penerimaan  SPT  tahunan petugas memberikan penyuluhan kepada  masyarakat (Wajib Pajak)  mengenai pentingnya membayar pajak. Penyuluhan juga dapat dilakukan pada instansi/perusahaan terkait.
3. Meningkatkan  pengenalan  pajak  melalui  iklan  dalam  poster,  spanduk,  radio, televisi  dan lain  sebagainya  (Kampanye  Pajak),  dimana  semua  media  tersebut  dapat  dijangkau  oleh
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
masyarakat (wajib pajak) karena sifatnya global atau menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat.

## Surat Perintah Pemeriksaan Tahun 2014-2016
Surat  Perintah  Pemeriksaan  Tahun  2014-2016  yang  telah  selesai  dikerjakan  akan menghasilkan  Laporan  Hasil  Penelitian  (LHP).  Jumlah  Laporan  Hasil  Penelitian  yang  telah selesai  dapat  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  efektifitas  pelaksanaan  Pemeriksaan  pajak yang telah  berjalan di  KPP Pratama Kendari.Pada tabel 3disajikan  jumlah SP2 keluar  untuk melihat tingkat efektivitas pemeriksaan pajak yang berjalan.
Tabel 3. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Keluar
Tahun Penerbitan SP2 Kenaikan/ penurunan Penyelesaian SP2 (LHP) Jumlah LHP Tepat Waktu Jumlah LHP tidak Tepat Waktu 2014 147 - 152 130 22 2015 194 31% 129 110 19 2016 410 111% 446 340 106 Jumlah 751 727
Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Kendari
Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak  Berdasarkan  SP2  Menurut  Mardiasmo (2002),  adalah  hubungan  antara  tujuan    yang  hendak  dicapai  dengan  hasil  yang  telah dilakukan.Berikut Perhitungan presentase tingkat keefektivan pemeriksaan pajak tahun 2014– 2016 di KPP Pratama Kendari:
Tabel 4. Tingkat Efektivitas Berdasarkan SP2 Selesai
Tahun   Penerbitan SP2 Penyelesaian SP2 % penyelesaian Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu % Tepat Waktu 2014 147 152 103 % 130 22 85 % 2015 194 129 66 % 110 19 85 % 2016 410 446 109 % 340 106 76 % Rata- rata 93% 82%
Sumber : Data diolah
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Berdasarkan waktu penyelesaian, tahun 2016 masuk dalam kategori cukup efektif yaitu sebesar  85%.  sedangkan  berdasarkan  waktu  penyelesaiannya  tingkat  efektivitasnya mengalami penurunan  yang selama 2 tahun terakhir sebesar 85% menjadi 76%  yang  masuk kategori  kurang  efektif,  hal  ini  terjadi  karena  wajib  pajak  yang  diperiksa  mengalami peningkatan  sehingga  waktu  yang  diperlukan  dalam  pemeriksaan  juga  dirasa  kurang  untuk menangani  banyaknya  wajib  pajak  yang  diperiksa  mengingat  pelaksana  pemeriksaan  pajak yang terbatas jumlahnya.
Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat berdasarkan penyelesaian SP2 menurut analisis pemeriksaan  tepat  waktu  tahun  2014–2016  secara  keseluruhan  menunjukkan  rata–rata sebesar  82%  sehingga  tingkat  efektivitas  pemeriksaan  pajak  di  KPP  Pratama  Kendari berdasarkan waktu penyelesaiannya masuk dalam kategori cukup efektif.
Efektivitas  pemeriksaan  pajak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  yang tadinya  tidak  melaporkan  pajaknya  setelah  diperiksa  dapat  diperkirakan  akan  melaporkan pajaknya,
oleh karena itu pelaksanaan pemeriksaan pajak harus ditingkatkan agar dapat mencapai target yang maksimal.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan  bahwa  Kepatuhan Wajib Pajak  pada  tahun  2015-2016  tidak  mengalami  perubahan  dengan  tingkat  kepatuhan  65% sedangkan  pada  Tahun  2016  mengalami  penurunan  3  %  di  karenakan  Jumlah  Wajib  Pajak pada  periode  tersebut  mengalami  kenaikan  ,  namun  tidak  di  ikuti  oleh  kenaikan  jumlah pelapor  SPT.  Kondisi  ini  di  sebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  Masyarakat  terhadap kewajiban perpajakan pemegang NPWP. Sedangkan jika dilihat dari waktu penyelesaiannya, Pemeriksaan  Pajak  di  KPP  Pratama  kendari  mencapai  rata-rata  82%  dan  masuk  kategori cukup efektif.

## B. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  dipaparkan,  maka  saran  yang dapat  peneliti  berikan  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  Pemeriksaan  Pajak  untuk meningkatkan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
1. Diadakannya  soasialisasi  yang  lebih  teratur  tentang  pengetahuan  pajak  di  KPP  Pratama Kendari  dan  di  Instansi-instansi  lain  yang  mendaftarkan  NPWP  baru,  sehingga  Wajib Pajak lebih memahami tentang Pajak dan menjalankan kewajibannya membayar Pajak.
Vol. 2  No. 2 pp 102- 115.  Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Melakukan  penambahan  Sumber  Daya  Manusia,  Sarana  dan  Prasarana  di  KPP  Pratama Kendari untuk mempelancar pelaksanaan Pemeriksaan Pajak seperti perekrutan Pegawai agar pemeriksaan lebih efektif.
2. Sebaiknya  diadakan  monitoring  rutin  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  di  KPP  Pratama Kendari  khususnya  dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak  sehingga  pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dapat terpantau dan menjadi lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anastasia  Diana,  LilisSetiawati,  (2011). SistemInfomasiAkuntansi,  Perancangan,  Prosedur danPenerapan . Edisi 1.Yogyakarta : Andi Yogyakarta
Casavera.  (2009). Seri  Perpajakan  Indonesia-5  Undang-Undang  No.36  Tahun  2008 tentangPPh: PerubahandanPeraturanTerkini . Yogyakarta: Grahailmu
Drs.H.Mustakim.(2016) Perpajakan .Kendari: Bahan Ajar UniversitasHaluoleo.
Judisseno, Remsky K. (1997). PajakdanStrategiBisnis . PT. GramediaPustakaUmum, Jakarta
Mardiasmo.(2011). PerpajakanEdisiRevisi 2011 . Yogyakarta: PenerbitAndi.
PeraturanMenteriKeuanganNomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata CaraPemeriksaan SafriNurmantu.(2005). PengantarPerpajakan . Jakarta: Granit
SitiKurniaRahayu, (2006). Perpajakan, Konsep, TeoridanIsu . Jakarta: Kencana
SitiResmi. (2011). Perpajakan: TeoridanKasus. Jakarta: SalembaEmpat.
Soemarso.(2007). TeoriAkuntansi .Penerbit. SalembaEmpat, Jakarta.
Sugiyono.  2006. MetodePenelitianAdministrasi.  Bandung  :  CV.  AlfabetaSugiyono.  2012. MetodePenelitianManajemen  :PendekatanKualitatif,  Kuantitatif,  Kombinasi(Mixed Methods), PenelitianTindakan (Action Research), PenelitianEvaluasi . Bandung :CV.Alfabeta.
Waluyo.(2010). Perpajakan Indonesia. Edisi 9 . Jakarta: SalembaEmpat.