Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018

## KETENTUAN PENAHANAN IJAZAH PEKERJA SEBAGAI SYARAT TERTENTU DALAM PERJANJIAN KERJA
Ardiana Hidayah Fakultas Hukum Universitas Palembang e-mail: ardyanah@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Employment  arrangements  are  regulated  for  the  fulfillment  of  fundamental  rights  and protections for workers and workers. An employment agreement is established between workers and employers who meet the terms of employment, rights and obligations of the parties. The provisions of Law Number 13 Year 2003 regarding Manpower do not regulate whether or not the company holds the employee's diploma. This has resulted in a legal vacuum regarding whether or not a diploma may be  imposed.  Detention  of  diploma  of  worker  /  employee  by  the  company,  is  allowed,  as  long  as  it becomes agreement between both parties. The opportunity to make the employer to arrest the original diploma of workers as a condition of acceptance of workers to work based on the customs that occur in  the  world  of  work  and  on  the  basis  of  freedom  of  contract,  on  the  other  hand  the  detention  of diplomas can be detrimental to the workers because it forms a violation of Human Rights Keywords: Detention of diploma; Work Agreement

## ABSTRAK
Pengaturan  ketenagakerjaan  diatur  agar  terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan  yang  mendasar bagi  tenaga  kerja  dan  pekerja/buruh.  Perjanjian  kerja  dibuat  antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang memenuhi  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur boleh-tidaknya perusahaan menahan ijazah  pekerja. Hal  ini  mengakibatkan  adanya  kekosongan  hukum  terkait  boleh  atau  tidaknya dilakukan  penahanan  ijazah. Penahanan  ijazah  pekerja/karyawan  oleh  perusahaan,  diperbolehkan, sepanjang  memang  menjadi  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Peluang  tersebut  menjadikan pengusaha melakukan penahanan ijazah asli pekerja sebagai syarat diterimanya pekerja untuk bekerja berdasarkan kebiasaan yang terjadi pada dunia kerja serta dengan dasar kebebasan berkontrak , disisi lain  penahanan  ijazah  dapat  merugikan  bagi  pihak  pekerja  karena  hal  tersebut  bentuk  pelanggaran Hak Asasi Manusia . Kata Kunci : Penahanan Ijazah; Perjanjian Kerja

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tenaga kerja dalam pembangunan nasional mempunyai peranan dan kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai pelaku  dan  tujuan  pembangunan.  Sesuai dengan  peranan  dan  kedudukan  tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas  tenaga  kerja  dan  peran  sertanya dalam  pembangunan  serta  peningkatan
perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan  perkembangan  kemajuan dunia usaha.
Makna  bekerja  dapat  dilihat  dari segi  perorangan  dan  segi  kemasyarakatan. Dilihat dari segi kemasyarakatan merupakan  pekerjaan  yang  menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat hubungan antara  sesama  umat  manusia,  adanya hubungan  para  pihak  dalam  memenuhi kebutuhan guna mempertahankan keberlangsungan hidupnya.
Berkaitan dengan ketenagakerjaan musti  adanya  suatu  perangkat  bagi  sarana perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi tenaga  kerja.  Baik  bagi  mereka  yang  akan atau  sedang  mencari  pekerjaan  atau  yang sedang  melaksanakan  hubungan  kerja maupun  setelah  berakhirnya  hubungan kerja.  Salah  satu  bentuk  perlindungan  dan kepastian  hukum  melalui  pelaksanaan  dan penerapan perjanjian kerja.
Perjanjian  kerja  menurut  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  adalah perjanjian  antara  pekerja  atau  buruh dengan  perusahaan  atau  pemberi  kerja yang  termuat  syarat-syarat  hak  dan kewajiban  para  pihak.  Perjanjian  kerja pada  dasarnya  dibuat  untuk  mencegah terjadinya  perselisihan  atau  sengketa  yang dapat  terjadi  antara  para  pihak  yang terlibat  dalam  suatu  hubungan  kerja  yakni pihak  pertama  (perusahaan)  dan  pihak kedua (karyawan).
Di dalam perjanjian kerja diletakkan  segala  hak  dan  kewajiban secara  timbal  balik  antara  pengusaha  dan pekerja.  Dengan  demikian  kedua  belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah  terikat  pada  kesepakatan  di  dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembangunan
ketenagakerjaan harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan  yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh  serta  pada  saat  yang
bersamaan  dapat  mewujudkan  kondisi yang  kondusif  bagi  pengembangan  dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya dengan  kepentingan  tenaga  kerja  selama, sebelum  dan  sesudah  masa  kerja  tetapi juga  keterkaitan  dengan  kepentingan pengusaha,  pemerintah,  dan  masyarakat. Untuk  itu,  diperlukan  pengaturan  yang menyeluruh  dan  komprehensif,  antara  lain mencakup  pengembangan  sumber  daya manusia,  peningkatan  produktivitas  dan daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia,  upaya perluasan  kesempatan  kerja,  pelayanan penempatan  tenaga  kerja,  dan  pembinaan hubungan industrial.
Pembuatan  perjanjian  kerja  harus memuat  unsur  dan  syarat  yang  telah ditentukan  didalam  membuat  perjanjian kerja  agar  dapat  mempunyai  kekuatan hukum yang sah diantara para pihak.
Dalam melakukan pekerjaan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
1. Melaksanakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, dan
2. Melakukan pekerjaan
untuk dilaksanakan dalam suatu
hubungan  kerja,  yang  mana  si pekerja  mengharapakan  upah  dari orang  lain  yang  bertindak  sebagai pemberi  kerja,  di  bawah  perintah orang  lain  dan  hasilnya  pun  untuk kepentingan  orang  lain  bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut,  hasil  pekerjaan  bukan untuk  dirinya  sendiri  tetapi  untuk orang lain. 1
Seiring  berjalannya  waktu  terdapat beberapa perusahaan memberlakukan
1 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian
Kerja ,  PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  2006,
hlm. 8
syarat  tertentu  yakni  memasukkan  klausul penahanan  ijazah  pekerja  selama  terjadi hubungan  kerja  dalam  perjanjian  kerja. Padahal  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  ketenagakerjaan, termasuk  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur boleh-tidaknya perusahaan menahan ijazah pekerja.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang maka permasalahan dalan penulisan ini adalah:
- Bagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja?
- Bagaimana ketentuan hukum penahanan  ijazah  pekerja  sebagai syarat  tertentu  dalam  perjanjian kerja?
C. Metode Penelitian
Penulisan ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif.  Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari, memahami  serta  meneliti  bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.  Data  yang  dilakukan dalam  penulisan  ini  menggunakan  data sekunder,  yakni  data  yang  bersumber  dari studi kepustakaan.

## II. PEMBAHASAN
A. Ketentuan Perjanjian dan

## Perjanjian Kerja
Dalam  Pasal  1313  KUHPerdata, disebutkan  adalah  :  “Suatu  persetujuan adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Berdasarkan  beberapa  pengertian perjanjian  tersebut  diatas,  maka  dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian minimal  harus  terdapat  2  (dua)  pihak dimana kedua belah pihak saling
bersepakat  untuk  menimbulkan  suatu akibat hukum.
Dengan adanya perjanjian tersebut,  maka  akan  menimbulkan  suatu hubungan  hukum  dimana  pihak  yang berhak  menuntut  sesuatu  dari  pihak  yang lainnya,  begitu  pula  sebaliknya  hubungan hukum  yang  demikian  ini  disebut  dengan “perikatan”,  berdasarkan  Pasal  1233 KUHPerdata  bahwa  sumber  perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.
Di dalam membahas hukum perjanjian  terdapat  2  (dua)  istilah  yang berasal  dari  Bahasa  Belanda,  yaitu Verbintenis dan Overeenkomst ,  dalam menterjemahkan  kedua  istilah  tersebut kedalam  Bahasa  Indonesia  para  sarjana Indonesia masih berlainan pendapat.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata memakai istilah “perikatan ” untuk verbintenis dan “persetujuan ”  untuk Overeenkomst ,  R.  Subekti  lebih  condong menggunakan  istilah “perjanjian ”,  kalau beliau  menggunakan  kata  persetujuan untuk  kata Overeenkomst, hal  ini  beliau meninjau dari segi terjemahannya, berkaitan dengan hal ini beliau berpendapat
bahwa perkataan “persetujuan ”  (kalau  hanya  dilihat  dari segi  terjemahannya  saja)  memang  lebih sesuai dengan perkataan Belanda
Overeenkomst yang  dipakai  BW,  tetapi karena perkataan perjanjian oleh masyarakat  sudah  dirasakan  sebagai  suatu istilah yang mantap dipakai untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum. 2
R.M. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan  bahwa  perjanjian  adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau
2 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan  Nasional ,  Alumni,  Bandung,  1986,  hlm. 3
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan akibat hukum. 3
Abdul  Kadir  Muhammad,  S.H. dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum Perikatan , antara lain disebutkan bahwa di dalam  suatu  perjanjian  termuat  beberapa unsur, 4 yaitu:
1. Ada pihak-pihak Pihak-pihak  yang  ada  di  sini paling sedikit harus ada dua orang. Para  pihak  bertindak  sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan  hukum.  Dalam  hal  para pihak  terdiri  dari  manusia,  maka orang  tersebut  harus  telah  dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
2. Ada persetujuan antara para pihak Para  pihak  sebelum  membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar menawar di antara keduanya, hal ini biasa disebut de- ngan  asas  konsensualitas  dalam suatu  perjanjian.  Konsensus  mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan dan kehakiman.
3. Ada tujuan yang akan dicapai Suatu perjanjian haruslah mempunyai  satu  atau  beberapa tujuan  tertentu  yang  ingin  dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut  ingin  dicapai  atau  dengan sarana  perjanjian  tersebut  suatu tujuan  ingin  mereka  capai,  baik yang  dilakukan  sendiri  maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini
3 R. M. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum  (Suatu  Pengantar) ,  Penerbit  Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 97 4 Djumadi, Op.Cit , hlm. 15-17
mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.
Dalam mencapai satu atau beberapa  tujuan  tertentu,  para pihak terikat dengan adanya ketentuan  bahwa  tujuan  tersebut tidak  boleh  bertentangan  dengan undang-undang,  kesusilaan  dan ketertiban umum.
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai  hak  dan  kewajiban tertentu,  yang  satu  dengan  yang lainnya saling berlawanan.
Apabila pihak yang satu berkewajiban  untuk  memenuhi suatu  prestasi,  maka  bagi  pihak lain hal tersebut adalah merupakan  hak,  dan  begitu  pun sebaliknya.
5. Ada bentuk tertentu Suatu  perjanjian  dapat  dibuat secara  lisan  maupun  tertulis, dalam  hal  suatu  perjanjian  yang dibuat  secara  tertulis  dan  dibuat dalam  suatu  akta  maka  akta tersebut bisa dibuat secara authentic maupun underhands. Akta yang dibuat secara authentic adalah  akta  perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  di hadapan  seorang  pejabat  umum yang diberi wewenang untuk itu.
6. Ada syarat-syarat tertentu Dalam  suatu  perjanjian  tentang isinya,  harus  ada  syarat-syarat tertentu,  karena  dalam  suatu perjanjian  menurut  ketentuan pasal  1338  KUHPerdata  ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian  atau  persetujuan  yang sah  adalah  mengikat  sebagai undang-undang bagi mereka yang  membuatnya.  Dan  agar
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
suatu  perjanjian  bisa  dikatakan sebagai  suatu  perjanjian  yang sah,  adalah  bilamana  perjanjian tersebut  telah  memenuhi  syarat- syarat tertentu.
Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian adalah
sebagai berikut:
a. Asas Konsensualisme Asas  konsensualisme  ini
berkaitan  erat  dengan  saat  lahirnya suatu  perjanjian.  Menurut  asas  ini, suatu  perjanjian  lahir  seketika  saat telah tercapainya suatu kesepakatan (konsensus) antara para pihak yang mengadakan  perjanjian  mengenai unsur-unsur  pokoknya.  Berkaitan dengan hal ini R. Subekti berpendapat bahwa asas konsensualisme  mempunyai  arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan  dicapainya  kata  sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian  tersebut,  dan  bahwa perjanjian  (dan  perikatan  yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan  pada  saat  atau  detik tercapainya konsensus. 9
b. Asas kebebasan berkontrak Asas ini berhubungan
dengan isi perjanjian, bahwa hukum memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan segala  macam  perjanjian,  asal causa (sebab) dari perjanjian tersebut diperbolehkan berdasarkan Pasal  1337  KUHPerdata,  suatu sebab  adalah  terlarang  apabila dilarang oleh Undang-Undang atau
apabila
berlawanan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan. Asas  kebebasan  berkontrak
dalam perjanjian dituangkan dalam
Pasal  1338  ayat  (2)  KUHPerdata, adalah persetujuan-persetujuan tidak  dapat  ditarik  kembali  selain sepakat  dengan  kedua  pihak,  atau karena  alasan-alasan  yang  oleh undanguandang  dinyatakan  cukup untuk itu.
c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian Asas kekuatan mengikat ini terdapat  dalam  Pasal  1338  ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa,  semua  persetujuan  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai Undang-Undang bagi mereka yang  membuatnya.  Berdasarkan asas  ini,  maka  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  tersebut terikat oleh perjanjian yang mereka buat. Ini berartipara pihak harus  melaksanakan  apa  yang telah  mereka  sepakati.  Dan  para pihak tidak dapat melepaskan diri secara sepihak terhadap perjanjian, tanpa adanya kesepakatan dari pihak lainnya.
d. Asas Itikad Baik Asas  itikad  baik  ini berkaitan  dengan  pelaksanaan perjanjian.  Asas  ini  terdapat dalam  Pasal  1338  ayat  (3)
KUHPerdata, yang
pada pokoknya  menentukan  bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud  dengan  itikad  baik adalah  bahwa  perjanjian  tersebut harus dilaksanakan dengan mengindahkan  kepatuhan  dan tanpa adanya maksud yang merugikan pihak lainnya.
Adapun  syarat  sahnya  perjanjian- perjanjian  diperlukan  empat  syarat  yang terkandung dalam pasal 1320
KUHPerdata,  yakni:  sepakat  mereka  yang
mengikat  diri,  kecakapan  untuk  membuat suatu  perjanjian,  suatu  hal  tertentu,  suatu sebab yang halal.
Perjanjian  kerja  dibuat  antara pekerja dengan pengusaha yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.  Perjanjian  kerja  dapat  dibuat  baik secara lisan maupun secara tertulis.
Dalam  pembuatan  kesepakatan di perjanjian kerja berpedoman pada syarat sahnya  perjanjian  perdata  pada  umumnya, yaitu:
1. Adanya  kesepakatan  antara  para pihak  (tidak  ada dwang -paksaan, dwaling -penyesatan/kekhilafan atau bedrog -penipuan);
2. Pihak-pihak  yang  bersangkutan mempunyai kemampuan atau
kecakapan
untuk bertindak
melakukan perbuatan hukum (cakap  usia  atau  tidak  di  bawah perwalian/pengampuan);
3. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan 4. (causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan  dengan  ketertiban umum,  kesusilaan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku (Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang Ketenagakerjaan). 5
Ketentuan  tentang  syarat-syarat tersebut  di  atas  dapat  dibedakan  menjadi dua macam syarat, yaitu:
1. Syarat Subyektif Maksudnya,  karena  menyangkut mengenai suatu subyek yang diisyaratkan  dalam  hal  syarat sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan syarat tentang kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian.
2. Syarat Obyektif
5 Ibid
Maksudnya  adalah  objek  yang diperjanjikan  tersebut  yakni  dalam hal tentang syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh para pihak jika tidak memenuhi persyaratan  subyektif,  yakni  tidak  adanya kesepakatan dan kecakapan dari salah satu pihak maka perjanjian kerja dapat dibatalkan.  Sebaliknya  apabila  dalam perjanjian  kerja  tidak  memenuhi  syarat obyektif  pada  objek  pekerjaan  yang  tidak jelas  serta  merupakan  pekerjaan  yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  dan  norma  kesusilaan,  maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Dalam  perjanjian  kerja  terdapat unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  agar perjanjian  tersebut  dapat  dinyatakan  sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, harus memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  1320 KUHPerdata.
Perjanjian  kerja  harus  memenuhi empat syarat, yaitu:
1. Adanya unsur Work atau Pekerjaan Suatu perjanjian kerja harus adanya pekerjaan  yang  diperjanjikan  dan dikerjakan  sendiri  oleh  pekerja yang  membuat  perjanjian  kerja tersebut.
2. Adanya unsur Service atau Pelayanan Dalam  melakukan  suatu  pekerjaan yang  dilakukan  karena  adanya perjanjian  kerja,  maka  pekerja haruslah  tunduk  pada  perintah orang  lain,  yaitu  pihak  yang memberi pekerjaan. Ketentuan tersebut  menunjukkan  bahwa  si pekerja dalam melaksanakan pekerjaanya  berada di bawah wibawa orang lain.
Suatu  pekerjaan  bertujuan  bukan hanya  member  manfaat  bagi  si
pemberi  kerja,  tetapi  mempunyai tujuan untuk kemanfaatan si pekerja itu sendiri. 6
3. Adanya  unsur Time atau  waktu tertentu
Melakukan  hubungan  kerja  harus dilakukan  sesuai  dengan  waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian  kerja  atau  peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dalam melakukan
pekerjaanya,  pekerja  tidak  boleh melakukan  sekehendak  dari  si majikan  dan  juga  dalam  kurun waktu seumur hidup, jika pekerjaan tersebut  dilakukan  selama  hidup dari pekerja tersebut, pribadi manusia  akan  hilang,  sehingga timbullah yang dinamakan
perbudakan  dan  bukan  perjanjian kerja. 7
4. Adanya unsur Pay atau Upah Pemberian  upah  pada  prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun  demikian  dalam  praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak menutup kemungkinan  adanya  pemberian upah  dalam  bentuk  barang,  tetapi harus ada pembatasannya.
Ketentuan  Hukum  dalam  Penahanan Ijazah Pekerja
Ketentuan  dalam  Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  tidak  mengatur  boleh- tidaknya  perusahaan  menahan  ijazah pekerja.
Penahanan
ijazah pekerja/karyawan oleh perusahaan, diperbolehkan, sepanjang memang menjadi  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak.  Kesepakatan  antara  pekerja  dan
6 Djumadi, Op. Cit , hlm.39.
7 Ibid .
pengusaha biasa dituangkan dalam perjanjian kerja yang mengikat pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja. 8
Permasalahan  penahanan  ijazah  ini  juga berkaitan erat dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pekerja dan perusahaan. Penahanan ijazah oleh pengusaha diperbolehkan sepanjang pekerja menyepakatinya dan pekerja masih terikat  dalam  hubungan  kerja.  Selama diatur dalam dalam perjanjian kerja secara jelas  dan  disepakati  para  pihak,  maka  hal tersebut  diperbolehkan.  karena  perjanjian kerja  bersifat  otonom,  yakni  isinya  dapat memperjanjikan apapun selama memenuhi asas kebebasan berkontrak.
Jika melihat pada ketentuan
Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yakni
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13  Tahun  2003  beserta  peraturan pelaksanaannya,  tidak  terdapat  peraturan yang  mengatur  tentang  penahanan  ijazah asli.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya kekosongan  hukum  terkait  boleh  atau tidaknya  dilakukan  penahanan  ijazah. Akibat  kekosongan  hukum  ini  maka pengusaha  melakukan  penahanan  ijazah asli  pekerja  sebagai  syarat  diterimanya pekerja untuk bekerja berdasarkan kebiasaan  yang  terjadi  pada  dunia  kerja serta dengan dasar kebebasan berkontrak. 9
Penahanan  ijazah  asli  ini  adalah sebuah  bentuk  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  (HAM). 10 Ketentuan  dalam
8 http://www.hukumonline.com/berita/baca /lt59f730ad13c2c/ijazah-ditahan-saat-masuk-kerja- ini-penjelasan-hukumnya, diakses tanggal 11 November 2017
9 I  Wayan  Agus  Vijayantera,  Penahanan
Ijaah  Asli  Pekerja  dalam  Hubungan  Kerja  Sebagai Bagian Kebebasan Berkontrak, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article /view/11823/7545
10
http://www.solidaritas.net/konsultasi/menahan-
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada  pasal  1 angka  1  dijelaskan  bahwa,  hak  asasi manusia  adalah  seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dijelaskan  dalam  pasal  1  angka  6 bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia adalah  setiap  perbuatan  seseorang  atau kelompok  orang  termasuk  aparat  negara baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja atau  kelalaian,  membatasi,  dan  atau mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak akan  memperoleh  penyelesaian  hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Alasan  bahwa  penahanan  ijazah melanggar  Undang-Undang  HAM  ini adalah pertama ,  hak  untuk  meningkatkan taraf  hidup,  yang  diatur  pada  pasal  9  ayat (1).  Wujud  konkrit  dari  hak  ini  dapat berupa  memilih  pekerjaan  lain  dengan upah  yang  lebih  baik  untuk  meningkatkan kesejahteraan  buruh  itu  sendiri.  Dengan ijazah  yang ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi buruh  untuk  mengajukan  lamaran  bekerja pada  perusahaan  lain  yang  menurutnya lebih baik. Kedua , hak untuk memperoleh, sebagaimana  diatur  pada  pasal  12  dalam UU  HAM.  Dengan  ijazah  yang  ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan  kesempatan  bagi  buruh yang  berkeinginan  untuk  melanjutkan
ijazah-adalah-pelanggaran-ham/, diakses tanggal 16 September 2017.
pendidikannya,  misalnya  ke  universitas. Ketiga , hak untuk bebas memilih pekerjaan  yang  disukainya,  sebagaimana diatur  pada  pasal  38  dalam  UU  HAM. Dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha,
maka akibatnya menghilangkan  kesempatan  bagi  buruh untuk  berpindah  pekerjaan  sesuai  dengan minat dan bakat yang dimilikinya.
Sebagaimana diketahui bahwa salah  satu  syarat  untuk  mengajukan lamaran  bekerja  di  perusahaan  maupun untuk  melanjutkan  pendidikan  adalah adanya  ijazah  asli.  Sehingga  ketiga  hak tersebut  tidak  lagi  mungkin  didapatkan oleh buruh sebagai manusia, akibat praktek penahanan ijazah. 11
Apabila ijazah pekerja tetap ditahan  dan  tidak  dikembalikan  setelah adanya  pemutusan  hubungan  kerja,  maka upaya  cara-cara  kekeluargaan  terlebih dahulu  dapat  dilakukan.  Namun,  apabila memang pihak perusahaan tidak mengembalikan ijazah, maka pekerja dapat menggugat  perusahaan  tersebut  atas  dasar perbuatan melawan hukum atau melaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan  yang  diatur  dalam  Pasal  372 KUHP. Penggelapan merupakan perbuatan mengambil  barang  milik  orang  lain sebagian  atau  seluruhnya)  di  mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku,  tapi  penguasaan  itu  terjadi  secara sah.  Misalnya,  penguasaan  suatu  barang oleh  pelaku  terjadi  karena  pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan  barang  oleh  pelaku  terjadi karena  tugas  atau  jabatannya,  misalnya petugas  penitipan  barang.  Tujuan  dari penggelapan  adalah  memiliki  barang  atau
11 http://www.solidaritas.net/konsultasi/menahan- ijazah-adalah-pelanggaran-ham/, diakses tanggal 16 September 2017.
uang  yang  ada  dalam  penguasannya  yang mana  barang/uang  tersebut  pada  dasarnya adalah milik orang lain.

## III. PENUTUP
Dari  pembahasan  sebelumnya maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Perjanjian Kerja  dibuat  antara  pekerja  dengan pengusaha  yang  memenuhi  syarat-syarat kerja,  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Perjanjian  kerja  dapat  dibuat  baik  secara lisan  maupun  secara  tertulis.  Dalam perjanjian  kerja  terdapat  unsur-unsur  yang harus  dipenuhi  agar  perjanjian  tersebut dapat dinyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,  harus  memenuhi  ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  tidak  mengatur  boleh- tidaknya  perusahaan  menahan  ijazah pekerja. Penahanan ijazah
pekerja/karyawan
oleh
perusahaan, diperbolehkan, sepanjang memang menjadi  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya kekosongan  hukum  terkait  boleh  atau tidaknya  dilakukan  penahanan  ijazah. Peluang  tersebut  menjadikan  pengusaha melakukan  penahanan  ijazah  asli  pekerja sebagai  syarat  diterimanya  pekerja  untuk bekerja berdasarkan kebiasaan yang terjadi pada  dunia  kerja  serta  dengan  dasar kebebasan berkontrak, disisi lain penahanan  ijazah  dapat  merugikan  bagi pihak  pekerja  karena  hal  tersebut  bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumadi, Hukum  Perburuhan  Perjanjian Kerja , PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2006. I Wayan Agus Vijayantera, Penahanan Ijaah Asli Pekerja dalam
Hubungan Kerja Sebagai Bagian Kebebasan Berkontrak, https://ejournal.undiksha.ac.id/ index.php/jkh/article/view/118 23/7545 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional ,  Alumni,  Bandung,
1986.
R. M. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/l t59f730ad13c2c/ijazah- ditahan-saat-masuk-kerja-ini- penjelasan-hukumnya.
http://www.solidaritas.net/konsultasi/mena han-ijazah-adalah- pelanggaran-ham/.