## PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI KOTA CIMAHI
Endang Priatna 1) , Titin Rohayati 2) , Tinda Irawaty 3)
1), 2), 3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi - Bandung

## Abstrak
Pada tahun 2013, 2018, dan 2019 terjadi penangkapan terorisme di Kota Cimahi. Kota  Cimahi  dianggap  rawan  menjadi  tempat  persembunyian  teroris.  Maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengawasan  Pemerintah  Daerah  Kota Cimahi dalam penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu desktiptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pemerintah DaerahKota Cimahi dalam penanggulangan terorisme, melalui Kantor Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  Kota  Cimahi  bersinergi  dengan  pihak kepolisian  dan  juga  masyarakat  Kota  Cimahi.  Melalui  Forum  Kewaspadaan  Dini Masyarakat,  Kesbangpol  bersama  dengan  pihak  kepolisian,  memberi  edukasi kepada  masyarakat  terkait  radikaslime  dan  terorisme.  Baik  pihak  Kesbapol  dan kepolisian, telah memiliki SDM yang berkompeten dalam pengawasan. Hanya saja sejauh  ini  yang  menjadi  kekurangan  adalah  terkait  kuantitas  dari  SDM  di kepolisian.  Perencanaan  pengawasan  dalam  penanggulangan  terorisme  di  Kota Cimahi  dilakukan  dengan  pemetaan  tugas  kepada  masing-masing  unit  yang  ada di  kepolisian.  Anggaran  khusus  untuk  penanganan  terorisme  belum  ada.  Jadi, kesimpulannya  adalah  pengawasan  penanggulangan  di  Pemerintah  Kota  Cimahi dilakukan  dengan  cara  mengajak  masyarakat  untuk  melihat  lingkungan sekitarnya,  dan  apabila  ada  hal  yang  mencurigakan  bisa  langsung  melaporkan kepada Pemerintah atau pihak kepolisian.

## Kata Kunci: Pengawasan, Terorisme, Pemerintah Daerah

## Abstract
In 2013, 2018, and 2019, there were arrests of terrorism in Cimahi City. Cimahi City is  considered  prone  to  become  a  hiding  place.  So  this  research  seeks  to  study  the supervision  of  the  City  Government  of  Cimahi  in  combating  terrorism.  The  results showed  that  the City  of Cimahi  in combating  terrorism, National Unity, and Politics in  Cimahi  City  synergized  with  the  police  and  also  the  people  of  Cimahi  City. Through  the  Community  Early  Awareness  Forum,  Kesbangpol  together  with  the police, provide education to the public regarding radikaslime and terrorism. Both the Kesbapol  and  the  police  have  competent  human  resources  in  supervision.  It's  just beyond  this  that  the  shortcomings  are  related  to  the  strengths  of  HR  in  the  police. Planning  of  supervision  in  combating  terrorism  in  Cimahi  City  is  carried  out  by monitoring  the  tasks  of  each  unit  in  the  police.  A  special  budget  for  handling terrorism  does  not  yet  exist.  So,  the  conclusion  is  that  the  monitoring  of countermeasures in the Cimahi City Government is carried out by inviting the public
to  look  at  the  adjacent  environment,  and  denies  that  what  can  be  done  can  be directly reported to the Government or the police.

## Keywords: Monitoring, Terrorism, Local Government

## PENDAHULUAN
Aksi  terorisme  sebagai  salah  satu  dari  kejahatan  luar  biasa  atau extra  ordinary  crime memerlukan  penanggulangan  menggunakan  sistem yang  luar  biasa  pula,  karena  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yaitu diantaranya.  Adanya  maksimalisasi  korban,  target  sasaran  aksi  terorisme bersifat  acak  ( random ),  dan  adanya  kemungkinan  untuk  menggunakan senjata  pemusnah  massal,  serta  dapat  membahayakan  perdamaian  baik dalam negeri maupun internasional.
Ancaman  aksi  terorisme  tentu  sangat  berpengaruh  terhadap kehidupan  dan  stabilitas  sosial  di  masyarakat,  terorisme  saat  ini  berbeda dengan  masa  lalu  dan  tentu  ancamannya  juga  lebih  besar.  Terorisme  kini hadir  dengan  berbagai  gaya  baru,  bahkan  terorisme  ini  secara  organisasi sangat terorganisir dengan baik sehingga memiliki sistem yang rapih dalam melakukan  aksi  teror  di  lapangan.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  para teroris  ini  yaitu  berbaur  dengan  lingkungan,  sehingga  tidak  mudah terdeteksi  oleh  aparat  keamanan.  Menggunakan  pakaian  yang  tidak mencolok dan berbaur dengan masyarakat luas.
Kota  Cimahi  sebagai  salah  satu  daerah  yang  terindikasi  rawan sebagai  persembunyian  teroris,  tentu  sudah  selayaknya  berperan  aktif dalam  pengawasan  terorisme,  terutama  dalam  melakukan  pencegahan. Saat ini penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih  kurang  optimal,  karena  sudah  berulang  kali  terjadi  penangkapan teroris  di  wilayah  Kota  Cimahi.  Peristiwa  penangkapan  kasus  yang terindikasi  sebagai  anggota  teroris  di  Kota  Cimahi  diawali  pada  10  Mei 2013 yang berhasil ditangkap di salah satu ruko daerah Melong Kecamatan Cimahi Selatan.
Pada bulan Juni 2018, juga terjadi lagi penangkapan terduga teroris di wilayah Polres Kota Cimahi. Kemudian penangkapan terjadi pada bulan April 2019 yang menyebabkan empat orang anggota polisi mengalami luka tusukan  senjata  tajam,  serta  penangkapan  yang  terakhir  yaitu  adanya terduga teroris pada bulan September 2019 di salah satu rumah kost yang diduga  sebagai  tempat  untuk  merakit  alat  peledak.  Pelaku  terindikasi teroris  memiliki  keseharian  yang  tertutup  dengan  masyarakat  dan berjualan  sebagai  pedagang  cireng.  Densus  88  berhasil  mengungkap  aksi terorisme ini dengan mengamankan laptop dan alat merakit bom.
Selain  adanya  peristiwa  terorisme,  kelompok-kelompok  yang terindikasi  radikal  juga  banyak  dijumpai  di  Kota  Cimahi.  Kelompok- kelompok  yang  anti  dengan  Pancasila.  Banyaknya  kos-kosan  dan kontrakan  di  daerah  Kota  Cimahi,  sebagai  peluang  untuk  para  terorisme bersembunyi.
Dari  adanya  peristiwa  penangkapan  terorisme  yang  berulang  kali  di Kota  Cimahi,  Pemerintah  Daerah  seharusnya  lebih  memperketat pengawasan  terorisme  dan  radikalisme.  Dengan  adanya  Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme, bisa  menjadi acuan bagi  Pemerintah  Kota  Cimahi  untuk  bergerak  menghilangkan  terorisme dan radikalisme.
Hasil  temuan  awal  dari  penelitian  ini,  tidak  ada  program  khusus yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Cimahi  untuk  penaggulangan  terorisme. Melalui Kesbangpol, pengawasan yang dilakukan bersifat umum mengenai masalah-masalah  yang  terjadi  di  masyarakat.  Tidak  ada  perencanaan khusus untuk melakukan pengawasan terorisme, akan tetapi sumber daya manusia sudah dipersiapkan dengan cukup baik dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Pengawasan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  tindakan  atau kegiatan dalam berbagai aktivitas lembaga organisasi terhadap pelaksanaan  program,  baik  dalam  organisasi  publik  maupun  privat.  Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kegiatan pengawasan supaya meningkatkan
efisiensi dan profesional pelaksanaan kelembagaan.
Optimalisasi pelaksanan pengawasan pemerintah menurut (Makmur:2015) memerlukan beberapa variable penunjang, yaitu perencanaan  program  pengawasan,  sumber  daya  manusia  yang  memadai, standar  pengawasan,  mekanisme  pengawasan,  dan  lainnya.  Sasaran  atau ruang  lingkup  dari  pengawasan  mencakup  diantaranya,  yaitu,  aktivitas pemerintah, produk pemerintahan, sumber-sumber pemerintahan, mekanisme kerja pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan.
Menurut Siagian dalam (Makmur:2015) mengatakan bahwa pengawasan  merupakan  proses  pengamatan  dari  pelaksanaan  seluruh kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  agar  supaya  pekerjaan  yang  sedang dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan sebelumnya.
Untuk  itu,  baik  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah, memiliki  peran  yang  penting  dalam  pengawasan  penanggulangan  aksi radikalisme  dan  terorisme.  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  harus mejalankan  amanat  dari  Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia. Pemerintah wajib dan harus melindungi semua lapisan warga negaranya.
Pemerintah  telah  membentuk  badan  khusus  untuk  manangani  aksi terorisme yaitu Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), badan ini  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2012 tentang  BNPT.  BNPT  juga  merupakan  elaborasi  dari  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2004  tentang  TNI  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 tentang POLRI.
Pengawasan  pelaksanaan  Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi  belum dilakukan  secara  maksimal  sehingga  berdampak  kepada  koordinasi  yang dilakukan dengan lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,  Polres  dan  lembaga  lainnya.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir terjadi penangkapan terindikasi teroris yang terjadi di Cijerah dan Cibeber. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lembaga untuk penanggulangan  terorisme  penting  dilakukan    guna    memudahkan    atau meringankan dalam melakukan pengawasan penanggulangan terorisme.
Pengawasan  penanggulangan  radikalime  dan  terorisme  sangat penting  untuk  dilakukan  di  Kota  Cimahi.  Aksi  terorisme  yang  tidak  dapat terperediksi  menuntut  Pemerintah  Kota  Cimahi,  harus  lebih  pro  aktif. Pemerintah  Kota  Cimahi,  tidak  boleh  lengah  dalam  penanggulangan radikalime  dan  terorisme.  Pengawasan  terorisme  tidak  hanya  berbicara mengenai  penindakan  dengan  penegak  hukum,  akan  tetapi  yang  lebih penting adalah melalukan pencegahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut  (Sugiyono:2012)  mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  melandaskan  pada  filsafat post-positivisme ,  yang digunakan  pada  objek  yang  alamiah  di  mana  peneliti  adalah  instrumen kunci.  Senada  dengan  yang  disampaikan  oleh  (Moleong:2011)  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya.
Adapun untuk unit analisis dari penelitian ini yaitu Kantor Kesatuan Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  Kota  Cimahi,  Polisi  Resort  (Polrest)  Kota Cimahi,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  Ketua  RT/02  RW/01 Kelurahan Cibeber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka,  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Lokasi  penelitian  yaitu di Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.

## PEMBAHASAN
Pentingnya  tindakan  pencegahan  pergerakan  terorisme  tentunya bukan hanya sebagai tanggung jawab para aparat penegak hukum semata, setiap  lembaga  pemerintah  tidak  terkecuali  pemerintah  daerah  memiliki peran  tersendiri  dalam  pencegahan  terorisme.  Hal  tersebut  disebabkan karena  banyaknya  aksi-aksi  atau  tindakan  yang  terindikasi  sebagai gerakan-gerakan  terorisme  terjadi  di  daerah.  Oleh  karena  itu,  perlu peningkatkan  pengawasan  oleh  setiap  pemerintah  daerah  untuk  dapat mencegah aksis teror dan paham radikal masuk ke dalam daerah tersebut.
Pengawasan  dilakukan  tentu  untuk  mencegah  paham  radikal tumbuh  dan  berkembang,  serta  dapat  menciptakan  situasi  dan  kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi  penangkapan  yang  terindikasi  sebagai  kelompok  terorisme  di wilayah  Kota  Cimahi.  Kejadian    terakhir,    terjadi    pada    29    September 2019    di    salah    satu    rumah    kost.  Terjadinya  penangkapan  tersebut menandakan  bahwa  pengawasan  terorisme  harus  semakin  ditingkatkan sebagai tindakan kewaspadaan nasional. Dalam pengawasan, beberapa hal
yang  menjadi  perhatian  yaitu  diukur  dari,  sumber  daya  manusia, perencanaan,  anggaran/finansial,  standar  pengawasan  dan  mekanisme pengawasan.

## A. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  pekerjaan yang  telah  ditetapkan  oleh  struktur  organisasi.  setiap  pegawai  harus mempunyai intelektual dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi  tanggung  jawabnya.  Kaitannya  dengan  pengawasan  terorisme, sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kota  Cimahi tentunya diberikan pelatihan-pelatihan intelijen dan memiliki kompetensi yang cukup.
Pernyataan  di  atas,  sesuai  dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Bapak  Agus  selaku  Pengelola  Pemantauan  Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi mengatakah bahwa:
“Dari Kesbangpol sebagai bagian dari pemerintahan khususnya hanya  melakukan  deteksi  dini,  karena  hal  ini  sangat  sensitif, kesbangpol  secara  teknis  juga  bekerja  sama  dengan  aparat penegak  hukum  seperti  kepolisisan  dan  TNI,  Sumberdaya manusia  yang  disiapkan  tentunya  diberi  pendidikan  intelijen, apabila  ada  yang  mencurigakan  dilakukan  pencegahan  lebih awal.”
Berdasarkan pendapat informan di atas, menunjukkan bahwa tugas dari  Pemerintah  Kota  Cimahi  lebih  menekankan  kepada  pencegahan karena  secara  teknis  di  lapangan  Pemerintah  Kota  Cimahi  bekerja  sama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan pihak TNI. Pemerintah Kota  Cimahi  tidak  bekerja  sendiri  dalam  melakukan  pengawasan  terkait dengan penanggulangan radikalisme dan terosisme di wilayah Kota Cimahi.
Dengan  melibatkan  pihak  kepolisan  dan  TNI,  secara  sumber  daya manusia,  Pemerintah  Kota  Cimahi  melibatkan  orang-orang  yang  memang kompeten di bidang tersebut. Pendapat lain dari perwakilan Intelijen Polisi Resort Cimahi, Bapak Suryo Supriyo, yang mengatakan bahwa:
“secara  kompetensi,  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki tentunya  sudah  cukup  baik.  Akan  tetapi,  dari  segi  kuantitas masih kurang.”
Walaupun  secara  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki kepolisian  sudah  memadai,  apabila  jumlah  sumber  daya  manusia  belum mencukupi  maka  tentu  ini  mempengaruhi  terhadap  pengawasan radikalisme  dan  terorisme.  Dengan  jumlah  yang  belum  mencukupi  akan menghambat pelaksanaan pengawasan, dan berujung kepada ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dengan kepolisian.
Selain  melakukan  wawancara  dengan  berbagai  informan,  penulis juga  melakukan  observasi  langsung  di  lapangan  terkait  dengan  faktor sumber  daya  manusia.  Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  sumber daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  Kesbangpol  Kota  Cimahi  dan  Polres  Kota Cimahi  untuk  melakukan  pengawasan  radikalisme  dan  terorisme  sudah memiliki  kompetensi  yang  sesuai,  baik  secara  wawasan  kebangsaan maupun  terkait  dengan  radikalisme  dan  terorisme.  Jadi,  memang  pihak kepolisian, masih kekurangan personil  atau sumber daya  manusia, untuk pengawasan terorisme.
Selain  berkerja  sama  dengan  pihak  kepolisian,  upaya  lain  dalam pengawasan  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Cimahi,  yaitu  dengan membentuk forum. Forum tersebut bernamakan yaitu Forum Kewaspaadan  Dini  Masyarakat.  Tujuan  diadakannnya  forum  ini  untuk melibatkan  langsung  masyarakat  dalam  pengawasan  radikalisme  dan terorisme.  Apabila  masyarakat  Kota  Cimahi  mencurigain  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  mengarah  kepada  radikalisme  dan  terorisme,  bisa memberikan  laporan  kepada  Kesbangpol  atau  aparat  penegak  hukum. Masyarakat  diberikan  pemahaman  tentang  bagaimana  bahaya  dari radikalisme  dan  terorisme  apabila  masuk  dalam  lingkungan  masyarakat atau bahkan terjerumus ke dalam kelompok-kelompok radikal.
Sumber daya manusia diharuskan untuk dapat memenuhi tuntutan dan  persyaratan  dalam  suatu  organisasi,  maka  semua  tenaga  fisik,
intelektual serta sikap mental harus sesuai dengan yang diperlukan dalam melaksanakan  suatu  pengawasan,  dan  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya.  Kualitas  SDM  yang  berkompeten,  sangat  diperlukan  dalam kegiatan  pengawasan,  karena  pengawasan  itu  ibarat  mata  dan  telinga untuk  dapat  melihat  fakta  yang  ada  di  kemudian  dijadikan  bahan  untuk menentukan kebijaksanaan dan tindakan korektif yang akan diambil.
Sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan  memiliki  kemampuan  atau kompetensi yang baik tentunya adalah mengetahui bagaimana ciri-ciri dari kelompok-kelompok  atau  individu  yang  dianggap  terpapar  paham  radikal. Karena permasalahan radikalisme dan terorisme bukan dilihat dari segi ciri fisik atapun sikap atau bahkan pakaian yang dikenakan.
Pemahaman radikalisme  dan terorisme terletak  di  dalam    pikiran ( mind) individu  atau  kelompok-kelompok  radikal  terorisme.  Sehingga kompetensi  sumber  daya  manusia  terutama  dalam  pengawasan  terorisme bukan  hanya  memiliki  pemahaman  di  bidang  pengawasan  akan  tetapi harus  memahami  ciri-ciri  dari  paham-paham  radikal  yang  diindikasikan terdapat  di  lingkungan  masyarakat.
Karena  permasalahan  radikalisme  dan  terorisme  yang  sangat sensitif, maka para petugas pengawasan baik dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi  yang  bersinergi  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini adalah  Polrest  Kota  Cimahi  tidak  boleh  salah  dalam  melakukan pengawasan  radikalisme  dan  terorisme,  sehingga  pengawasan  dapat berjalan  dengan  baik  dan  tidak  menyudutkan  salah  satu  kelompok  dalam masyarakat yang diakibatkan oleh ketidakpahaman sumber daya manusia yang dimiliki melakukan pengawasan.
Pemerintah Kota Cimahi memiliki kompetensi yang cukup dan dapat memahami  untuk  melakukan  deteksi  dini  apabila  terjadi  hal-hal  yang mencurigakan  di  lingkungan  sekitar  masyarakat.  Selain    itu,  Pemerintah Kota  Cimahi  memberdayakan  masyarakat  untuk  menciptakan  kondisi lingkungan yang kondusif.

## B. Perencanaan
Perencanaan merupakan tahapan yang paling awal dalam penentuan
sebuah program atau kegiatan dalam suatu oraganisasi. Dalam tahapan ini berbagai  tujuan  dan  strategi  untuk  pencapaian  tujuan  ditetapkan  secara menyeluruh guna  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  setiap pekerjaan  organisasi,  maka  secara  umum  perencanaan  dapat  dikatakan sebagai suatu proses gambaran tentang apa-apa saja yang akan dilakukan. Mulai  dari  tujuan,  strategi  dan  bagaimana  sistem  untuk  mensinergikan antara seluruh elemen organisasi.
Perencanaan  harus  dilakukan  se-detail  mungkin  sehingga  tujuan dari  pengawasan  radikalisme  dan  terorisme  dapat  berjalan  dan  tercapai sesuai  dengan  apa  yang  ditetapkan.  Dalam  melakukan  pengawasan radikalisme  dan  terorisme  Pemerintah  Kota  Cimahi  terkait  dengan perencanaan,  penulis  telah  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Agus dari Kesbangpol Kota Cimahi, beliau mengatakan bahwa:
“untuk pendeteksian kita berdasarkan informasi,  laporan- laporan  dan  pendekteksian  yang    dilakukan  oleh  teman-teman dari  kepolisian.  Kesbangpol  tidak  bergerak  sendiri.  Jadi, pemerintah  lebih  fokus  pada  edukasi  dan  penyuluhan,  supaya melakukan pencegahan.”
Dari  hasil  wawancara  dapat  dipahami,  bahwa  Pemerintah  Kota Cimahi  dalam  melakukan  perencanaan  pengawasan  terorisme  tidak memiliki  perencanaan  khusus,  terkait  bagaimana  strategi  dan  sistem pengawasan  yang  akan  dijalankan.  Akan  tetapi  perencanaan  yang dilakukan yaitu dengan melakukan edukasi dan penyeluhan supaya dapat mencegah  lahirnya  paham  radikalime  dan  terorisme  di  masyarakat. Pendapat  lainnya  disampaikan  oleh  Bapak  Supriyo,  selaku  Kanit  4 Intelkam, yang mengatakan bahwa:
“perencanaan  yang  dilakukan  yaitu  diantaranya: pertama, melakukan maping wilayah pendataan yang terindikasi terpapar radikalisme. Kedua, menyampaikan kepada anggoata, kemudian pembagian  tugas  kepada  setiap  unit. Ketiga, melakukan koordinasi dengan instansi terkait.”
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kanit  4  Intelkam  tersebut,  dapat dilihat bahwa perencanaan pengawasan radikalisme dan terorisme di Kota Cimahi  dilakukan  secara  bertahap  dan  sistematis.  Ketika  dilakukan
pemetaan  wilayah,  maka  proses  pengawasan  dapat  dilakukan  secara komprehensif. Selain itu, adanya pembagian tugas antara divisi atau unit- unit, mempermudah dalam melakukan pengawasan. Karena tupoksi atau tanggung jawab masing-masing unit sudah jelas.
Dengan  adanya  pembagian  tugas,  tentu  mempermudah  para anggota  unit  untuk  memahami  peran  dan  fungsinya  masing-masing, sehingga  dapat  mendukung  untuk  dapat  tercapainya  tujuan  dari pengawasan  radikalisme  dan  terorisme.  Pendeteksian  atau  deteksi  dini paham  radikalisme  dan  terorisme  tentunya  tidak  mudah  untuk dilakukan,  maknanya  perencanaan  yang  dilakukan  harus  dapat menjamin tercapainya sasaran atau tujuan melaului strategi-strategi yang diputuskan  dalam  perencaan  pengawasan  radikalisme  dan  terorisme. Kepolisian  juga  melengkapi  perencanaan  dan  dokumen  pelaksanaan pengawasan.

## C. Anggaran
Selain  sumber  daya  manusia  dan  perencaan,  yang  harus dipersiapkan  sebelum  melakukan  pengawasan  adalah  unsur  material atau  anggaran.  Anggaran  memiliki  peranan  yang  cukup  penting  untuk dapat  menunjang  segala  aktivitas  pengawasan  baik  sarana  maupun prasarana. Bapak Agus, perwakilan Kesbangpol Kota Cimahi mengatakan bahwa:
“kita  lebih  jauh  kepada  pembinaan  ormas.  Radikalisme  dan terorisme  ujungnya  adalah  kondusifitas  daerah.  Keadaan lingkungan  yang  aman  dan  tertib.  Jadi,  tidak  ada  anggaran khusus untuk itu (pengawasan terorisme).”
Hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  Bapak  Suryo  Supriyo,  Kanit  4 Intelkam, bahwa untuk pengawasan radikalisme dan terorisme di wilayah Kota  Cimahi,  belum  ada  bantuan  anggaran  maupun  sarana  dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.
Tidak  adanya  anggaran  khusus,  karena  sejauh  ini  di  wilayah  Kota Cimahi  dalam  pengawasan  selama  ini  dilakukan  dengan  melakukan
pendekatan kepada  masyarakat, memberikan edukasi kepada ormas dan masyarakat  luas.  Kesbangpol  mengeluarkan  anggaran  untuk  pembinaan ormas.  Tujuannya  untuk  meningkatkan  kewaspadaan,  dan  masyarakat lebi sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
Pengawasan pendahuluan yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dalam penanggulangan terorisme, pada dasarnya pengawasan pendahuluan yang proses persiapan dan perumusan terkait apa-apa saja yang  akan  dilakukan.  Pengawasan  pendahuluan  memuat  tentang bagaimana  strategi  dan  sistem  yang  akan  dilaksanakan  dalam pengawasan.  Pemerintah  Kota  Cimahi  bersama  kepolisian  dalam pelaksaan pendahuluan dapat dikatakan masih cukup baik. Pengawasan terorisme  membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama,  sehingga  memerlukan perencanaan  yang  matang,  agar  dapat  melakukan  pendeksian  yang sangat tepat.
Selain  itu  Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi  melalui  Kesbangpol bersama  dengan  kepolisian  telah  didukung  oleh  sumber  daya  manusia yang  memiliki  kompetensi  dalam  pengawasan  radikalisme  dan  terorisme. Kompetensi  sumber  daya  manusia  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat menunjang  kelancaran  dalam  mendeteksi  keberadaan  kelompok- kelompok simpatisan teroris.

## D. Standar Pengawasan
Dalam proses pengawasan, perlu ada standar dalam pelaksanaannya.  Standar  pengawasan  ini  menjadi  salah  satu  tolak  ukur untuk  menciptakan  pengawasan  yang  efektif  dan  efisien.  Suatu pengawasan  yang  baik  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  pengawasan  yang telah  dilaksanakan  dibandingkan  dengan  standar  yang  ada.  Suatu pengawasan  yang  dikatakan  baik,  apabila  telah  memenuhi  atau setidaknya  mendekati  standar  atau  ketentuan  yang  berlaku.  Dari  hasil
wawancara  dengan  pihak  Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota Cimahi, Bapk Agus mengatakan bahwa:
“Belum  ada  standar  pengawas  yang  komprehensif.  Akan  tetapi standar yang paling minimal dengan deteksi dini untuk mencegah. Tiap ada kesempatan mengobrol dengan tokoh masyarakat tentang kondusifitas  dan  keamanan  daera,  maka  standar  pengawasan terorisme, termasuk dalam hal tersebut.”
Standar  pengawasan  khusus  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah Kota  Cimahi  sejauh  ini  belum  ada,  jika  dilihat  dari  hasil  wawancara  di atas.  Standar  pengawasan  atau  bisa  juga  disebutkan  sebagai  parameter yaitu  adanya  rencana  strategis,  adanya  peraturan  daerah  dan  dokumen pelaksanaan.  Namun  sejauh  ini  Pemda  Kota  Cimahi  hanya  melakukan koordinasi dengan pihak TNI, Polisi, tokoh masyarakat, ormas dan tokoh agama.
Dari  hasil  di  lapangan,  menujukkan  bahwa  Pemda  Kota  Cimahi belum  memiliki  rencana  strategi.  Jika  dilihat  dari  bahanya  radikalisme dan  terorisme,  dan  juga  dilihat  kejadi  terorisme  yang  berulang  di  Kota Cimahi,  seharusnya  Pemda  Kota  Cimahi  dengan  aparat  kepolisian  telah membuat  standar  pengawasan  terhadap  gerakan  ini.  Kelengahan  dari lingkungan  memunculkan  peristiwa  yang  sama  di  Kota  Cimahi.  Karena Kota Cimahi bukan pertama kali ada kejadian terorisme.
Penjagaan  ketat  dari  pihak  kepolisian  dirasa  sangat  diperlukan. Apalagi  mengingat  bahwa  Kota  Cimahi  bukanlah  wilayah  yang  cukup luas.  Bahkan  ada  beberapa  perguruan  tinggi  berada  di  wilayah  Kota Cimahi,  yang  tentunya  banyak  orang  perantau  yang  masuk  ke  wilayah ini.
Menurut  Bapak  Supriyo  selaku  Kanit  4  Intelkam  bahwa pengawasan  dilakukan  secara  melekat,  yaitu  pengawasan  dilakukan secara  sistemik.  Pengawasan  ini  merupakan  pengasawan  yang  paling intensif  karena  jarak  antara  subjek  dan  objek  pengawasan  sangat  dekat. Pengawasan melekat identik dengan pengecekan, pemeriksaan, penelusuran, pelacakan dan lainnya.
Standar pengawasan yang dilakukan melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta pengawasan secara melekat, sudah baik. Dokumen pelaksanaan  pengawasan  menjadi  rahasia  oleh  pihak  kepolisian.  Namun jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi, bahwa secara jelas belum ada  standar  pengawan  yang  dipunyai  oleh  Pemda  Kota  Cimahi.  Tujuan dari  standar  pengawasan  sendiri  adalah  untuk  mengukur  sejauh  mana pengawasan radikalisme dan terorisme di wilayah Kota Cimahi.

## E. Mekanisme Pengawasan
Mekanisme pengawasan merupakan suatu proses untuk menciptakan  kegiatan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  dan terhindar dari berbagai kesalahan-kesalahan yang mendasar. Oleh sebab itu perlu adanya mekanisme untuk dapat menciptakan pengawasan yang tepat  dan  senantiasa  sejalan  dengan  ketentuan,  agar  tujuan  dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Mekanime  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Cimahi  selain melakukan  penyuluhan  edukasi,  dan  membentuk  forum  masyarakat, Pemda  bersama  pihak  kepolisian  bekerja  sama  dengan  tokoh  agama, tokoh  masyarakat,  ormas  yang  ada  di  wilayah  Kota  Cimahi.  Hasil wawancara  dengan  Kanit  4  Intelkam  sejalan  dengan  yang  disampaikan oleh Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana dalam berita online RRI yang mengatakan bahwa:
“kami  melakukan  silaturahmi  Kamtibmas  ke  pondok-pondok pesantren,  guna  mencegah  masuknya  paham-paham  radikalisme, jangan  sampai  pondok  pesantren  yang  ada  di  wilayahnya  menjadi tidak kondusif. Dari para tokoh pesantrem kami juga bisa mendapat masukan yang berguna bagi institusi kepolisian.” ( https://rri.co.id/daerah/729343/cimahi-rawan-tempat- persembunyian-teroris )
Jadi,  Pemda  Kota  Cimahi  bersama  dengan  TNI  dan  Polres  Cimahi melakukan  kegiatan pre  emtyp, yaitu  dengan  cara  memberikan penyuluhan  kepada  masyarakat  luas  dan  tokoh-tokoh  agama,  serta membuat penjagaan ketat terhadap markas dan pos kepolisian.
Pemda  Kota  Cimahi  dalam  melakukan  pengawasan  radikalisme dan  terorisme,  lebih  menggunakan  mekanisme  dan  pendekatan  secara halus ( soft approach). Hal ini untuk menambah wawasan masyarakat luas terkait  dengan  bahaya  terorisme  dan  radikalisme.  Karena  masyarakat sendiri  yang  lebih  mengetahui  lingkungan  sekitarnya,  maka  seluruh lapisan  masyarakat  harus  turut  berperan  menjaga  lingkungan  yang aman, nyaman dan tertib.
Salah  satu  faktor  yang  dapat  menyebabkan  seseorang  atau kelompok  terjerumus  dalam  paham  radikalisme  dan  terorisme  yaitu masyarakat  yang  tidak  dapat  menyaring  informasi  yang  salah.  Belajar ilmu  agama,  akan  tetapi  tidak  sadari  bahwa  telah  terjerumus  ke  dalam lingkaran hitam. Sering sekali bahwa ajakan atau seruan pada kelompok teroris  dilatar  belakangi  oleh  agama.  Salah  satu  propaganda  yang digunakan adalah dengan menanamkan pemahaman takhfiri atau thagut . Paham takhfiri adalah  mengkafirkan  orang  yang  bukan  beragama  Islam. Bahkan  yang  beragama  Islam  pun  dikafirkan  apabila  tidak  sejalan  atau menganut  Islam  sesuai  dengan  pemahamanya.  Oleh  karena  itu pembentukan  Forum  Kewaspadaan  Dini  Masyarakat  merupakan  salah satu langkah yang positif untuk dapat mencegah paham radikalisme dan terorisme tumbuh di wilayah Kota Cimahi.
Pada  29  September  tahun  2019,  terjadi  penangkapan  yang terindikasi  sebagai  kelompok  teroris  di  salah  satu  rumah  kost  yang terletak  di  Kelurahan  Cibeber  RT  02/RW  01,  hal  tersebut  menjadi  salah satu  yang  perlu  dipertanyakan  mengenai  mekanisme  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dan  aparat  kepolisian,  Polrest  Kota Cimahi.
Selain  pemerintah  daerah  dan  aparat  kepolisian,  peran  Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam pengawasan radikalisme dan terorisme memiliki  peranan  yang  sangat  penting,  karena  Rukun  Tetangga  dan Rukun  Warga  merupakan  elemen  yang  berhubungan  secara  langsung dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Rukun Tetangga (RT) 02 RW 01 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Bapak Abdul Hadi
mengatakan bahwa:
“semua  warga  terutama  yang  pendatang,  harus  melaporkan diri  dengan  membawa  data  diri  seperti  KK,  KTP.  Untuk mahasiswa  harus  membawa  KTM.  Dan  kejadian  penangkapan teroris  yang  terjadi  pada  29  September  2019,  dikarenakan tersangka  tidak  melaporkan  diri  dan  tidak  memberikan identitasnya sampai kejadian penangkapan tersebut.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  secara  mekanisme pengawasan  dari  tingkat  RT  sesungguhnya  sudah  ditegakan,  untuk masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Cimahi  harus  melaporkan  diri  dan memberikan  identitas  KTP,  KK  dan  dokumen  lainnya.  Akan  tetapi  masih ada  pendatang  yang  tidak  lapor,  seperti  halnya  yang  terjadi  dengan tersangka teroris pada bulan September 2019 lalu. Kejadian itu tentunya harus menambah waspada para RT yang ada di Kota Cimahi. Apabila ada pendatang  yang  tidak  melapor  secepatnya,  pihak  RT  bisa  langsung mendatangi  pendatang  tersebut.  Untuk  meminimalisir  kejadian  yang sama  di  waktu  yang  akan  datang.  Dengan  kata  lain,  pihak  RT  yang menjemput bola kepada para pendatang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan yang dilakukan  Pemerintah  Kota  Cimahi  dalam  penanggulangan  terorisme, penulis menarik kesimpulan yaitu:
1. Pemerintah  Kota  Cimahi  dalam  melakukan  pengawasan  terorisme bekerja  sama  dengan  Polisi  Resort  Cimahi  sebagai  lembaga  teknis pengawasan di lapangan.
2. Dalam  tahap  pengawasan  pendahuluan,  Pemerintah  Kota  Cimahi melakukan  dengan  cukup  baik.  Dilihat  dari  sumber  daya  manusia yang  sudah  memiliki  kompetensi.  Paham  terkait  paham  radikalisme dan terorisme.
3. Pengawasan juga dilakukan oleh ormas serta RT dan RW yang ada di wilayah Kota Cimahi.
4. Bentuk  pengawasan  lainnya  yaitu  dengan  membentuk  Forum Kewaspadaan  Dini  Masyarakat,  yang  mana  melibatkan  langsung masyarakat luas.
5. Perencanaan  yang  dilakukan  dalam  penanggulangi  radikalisme  dan terorisme  yaitu  dengan  pemetaan  wilayah  dan  pembagian  tugas setiap unit yang ada di Kesbangpol dan Kepolisian.
6. Anggaran  khusus  untuk  pengawasan  tidak  ada.  Hanya  saja  masuk pada  anggaran  Kesbangpol  terkait  dengan  penjagaan  lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA
Golose,  Petrus.  R.  2009. Deradikalisasi  Teorisme:  Humanis,  Soul  Approach Dan  Menyentuh  Akar  Rumput. Jakarta  :  Yayasan  Penegembangan Kajian Ilmu Kepolisian
Makmur, 2015. Efektifitaas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama
Manullang, 2004. Manajemen Personalia. Jakarta: Bhineka
Molleong, 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rodakarya
Sugiyono,  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan  R&D.

## Bandung: Alfabeta
Wahid, A., 2011. Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, Ham Dan Hukum.
Bandung: Refika Aditama.
Windiani, 2017. Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme. Jurnal Ilmu Sosial,Vol.1