Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 2 (2020): 243-261
Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration
Terhadap Klaim Nine Dash Line : Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara
Febriyansyah Rahmat Maulana*;Rahayu Repindowaty Fakultas Hukum, Universitas Jambi *Coresponding author: febrimaulana83@gmail.com
Submission :   14 September 2020 Revision :   04 November 2020 Publication :   20 November 2020 DOI :   doi.org/10.36565/up.v1i2.10452

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the judgment of Permanent Court of Arbitration on China’s Nine Dash Line claim and Indonesia’s best strategies to  resolve the claim of territory in Natuna Sea. In this study,  qualitive  methods  are  used  by  taking  various  data  and  the source of the data to be verified. Chinese claim of “Nine Dash Line” in the  Natuna  Islands  which  overlaps  with  the  Indonesian  Exclusive Economic Zone (EEZ). This China’s claim of “Nine Dash Line” has been protracted for several years and is a serious problem in the region of South  China  Sea.  The  ruling  of  Permanent  Court  of  Arbitration  says that China’s claim of “Nine Dash Line” are refutable and have no legal basis. But, china is rejects the ruling and still aggressive in the South Chine Sea which has potential to make instability in the region of South China  Sea.  The  result  of  this  study  will  show  that  the  disputing  state parties must implement and respect the ruling because it has became a source  of  international  law.  The  ruling  also  has  influence  in  dealing with chinese aggressiveness and regulation of maritime’s claim in the region of South China Sea.
Keyword:Nine  Dash  Line;  North  Natuna;  Permanent  Court  of Arbitration
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan Permanent Court of  Arbitration mengenai  klaim “Nine  Dash  Line” milik  Tiongkok  dan strategi terbaik Indonesia dalam mengatasi pengklaiman wilayah di perairan Natuna. Dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif dalam  menggunakan  berbagai  data  dan  sumber  yang  akan diverifikasi.  Klaim  Tiongkok  tentang “Nine  Dash  Line” di  wilayah Kepulauan  Natuna  yang  tumpang  tindih  dengan  wilayah  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Klaim “Nine Dash Line” Tiongkok ini telah lama berlarut-larut selama beberapa tahun belakangan dan menjadi  permasalahan  serius  di  kawasan  Laut  China  Selatan. Putusan Permanent  Court  of  Arbitration mengungkapkan  bahwa klaim  Tiongkok  mengenai  “ Nine  Dash  Line” terbantahkan  dan  tidak dapat menjadi dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut  dan  tetap  agresif  di  Laut  Cina  Selatan  yang  dapat menimbulkan polemik di kawasan Laut Cina Selatan. Hasil penelitian akan  menjelaskan  bahwa  negara  pihak  yang  bersengketa  harus melaksanakan  dan  menghormati  putusan Permanent  Court  of Arbitration tersebut  karena  sudah  menjadi  sumber  hukum internasional.  Putusan  tersebut  juga  memiliki  pengaruh  di  dalam menghadapi  agresivitas  Tiongkok  dan  pengaturan  mengenai  klaim maritim di kawasan Laut China Selatan.
Kata  Kunci:  Natuna  Utara; Nine  Dash  Line ; Permanent  Court  of Arbitration

## A. Pendahuluan
Hukum  internasional  merupakan  sebuah  kebiasaan  yang menjadi  salah  satu  dasar  hukum  dimuat  dalam  Piagam Mahkamah Internasional Permanen Pasal 38 ayat (1).Pasal 38 ayat  (1)  sub  b  Piagam  Mahkamah  Internasional  Permanen menyebutkan  bahwa international  custom,  as  evidence  of  a general  practice  accepted  as  law. Di  definisikan,  hukum kebiasaan  internasional  merupakan  kebiasaan  umum  yang dianggap sebagai hukum. 1
1 Lihat  Pasal  38  ayat  (1)  sub  b  Piagam  Mahkamah  Internasional Permanen.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Segala persoalan tentang kemaritiman telah mendapatkan pengkodifikasian  hukum  final  tentang  keberhasilan  dalam merumuskan  hak  negara  pantai  atas  kepemilikan  laut  sejauh 12  mil,  dan  memiliki  zona  tambahan  sejauh  24  mil  serta diaturnya pula atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil  ditarik  dari  garis  pantai,  kemudian  dikenal  dengan pengaturan  mengenai  penggunaan  laut  bebas  dan  juga penyelesaian sengketa di laut.
Aturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini dituangkan dalam  BAB  V  Konvensi  Hukum  Laut  1982  memiliki  21  Pasal mulai  dari  pasal  55  sampai  dengan  75,  menjelaskan  ruang fisik,  status  hukum  termasuk  hak  dan  kewajiban  negara pantai.  Perairan  pada  Zona  Ekonomi  Ekslusif  sesungguhnya berstatus  laut  lepas,  hanya  saja  pada  wilayah  tersebut berlakunya  hak  berdaulatnya  negara  untuk  kegiatan mengeksplorasi  kekayaan  dan  mengelola  kekayaan  Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di laut tersebut.
Hadirnya  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982  yang  dikenal sebagai UNCLOS  1982 melahirkan  berbagai  ketentuan  yang mewarnai  hukum  laut  internasional.  Selanjutnya,  Indonesia sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional  yang  ikut bergabung  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982  atau UNCLOS  1982 harus  mengikuti  aturan-aturan  atau  kaidah- kaidah yang ada di dalam konvensi tersebut.
Keikutsertaan  Indonesiapada  Konvensi  Hukum  Laut  PBB 1982  sejatinya  untuk  memperoleh  manfaat  yang  maksimal bagi  kepentingan  nasional  perihal  wilayah  perairan Indonesia.Penyelesaian  masalah  sengketa  perbatasan  laut  di dalam  perkembangan  hukum  laut  internasional  modern dikembalikan  kepada  persetujuanantara negara yang sedang konflik,  tetapi  harus  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Hukum Laut PBB 1982.
Akhir-akhir  ini,  Laut  Cina  Selatan  mengalami  banyak persoalan  sengketa  yang  bersumber  pada  latar  belakang
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
historis, mulai  dari  sisi  pemberian  nama  terhadap  lautan  itu, maupun  wilayah  dan  batas  kepemilikannya. 2 Selain  darurat, timbulnya  berbagai  isu  menarik  terkait  perairan  Laut  Cina Selatan  yang  sampai  saat  ini  merupakan  salah  satu  daerah yang paling tidak stabil,  dengan munculnya sengketa perairan yang tumpang tindih di daerah itu menciptakan suasana panas berlangsung lama.
ZEE  bagiIndonesia  merupakan  hal  yang  penting  hal  ini disebabkan  karena  didalamnya  memilikiSumber  Daya  Alam (SDA)  hayati  dan  non-hayati  yang  melimpah,  kekayaan  alam yang  melimpah  memainkan  fungsi  yang  sangat  penting  bagi pembangunan ekonomi negara.Hak dan Kewajiban Indonesiaadalah  hak-hak,  yurisdiksi,  dan  kewajiban  dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dengan ratifikasi UU No. 17 Tahun 1985.  Hak-hak,  yurisdiksi,  dan  kewajiban  Indonesia  pada Konvensi tersebut sudah ditentukan oleh Pasal 56 UNCLOS . 3 Dalam proses ratifikasi mementingkan bagaimana negara  dapat  menerjemahkan  isi  kesepakatan  tersebut kedalam  hukum  nasional  karena  mengikuti  perubahan ketentuan yang berlaku dalam sebuah negara. 4
Secara  spesifik  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif,hak  dan kewajiban  Negara  Indonesia  berdasarkan  Konvensi  Hukum
2 Hervian  Putra  Dharma. Indonesia’s  Military  and  Diplomatic Responses to People Republic of China’s Assertiveness In The Natuna Islands . Tesis Magister Hubungan Internasional. Jakarta: President University. 2017. hal. 1.
3 Ibid. 4 Hikmahanto  Juwana.  Kewajiban  Negara  dalam  Proses Ratifikasi  Perjanjian Internasional:  Memastikan  Keselarasan dengan  Konstitusi  dan  Mentransformasikan  ke  Hukum Nasional. Undang: Jurnal Hukum , 2 (1), hal. 4.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Laut  1982  ( UNCLOS ) 5 setelah  meratifikasi  melalui  UU  No.  17 Tahun 1985 dapat dijabarkan berikut ini : 6
1. Pasal  55-75  tentang  ZonaEkonomi  Eksklusif  sejauh 200 mil memberikan hak dan kewajiban Indonesia:
a. Hak-hak  Indonesia  yakni hak  berdaulat  dan Yurisdiksi  negara,  bukan  berada  dalam kedaulatan Indonesia.
b. Kewajiban Indonesia adalah Dapat memberikan hak  pakai  pada  negara  lain  untuk  mengolah  dan memanfaatkansumber daya hayati, Wajib melakukan konservasiatas sumber daya hayati dan non-hayati,  Penegakkan  hukum  atas  tindakan pelanggaran  di  ZEE  Indonesia,  Tindakan  hukum yang  diambil  karena  banyak  kapal  asing  berorasi dan  mengambil  keuntungan,  Penyelesaian  batas- batas ZEE Indonesia dengan negara lain, dan Wajib membuat  peta  dan  koordinat  geografis  dan menyampaikan Salinannya ke Sekjen PBB. Apabila ditemukannya permasalahan dikemudian hari, Indonesia juga memiliki hak dan kewajibannya sebagai berikut
2. Pasal  279-299:  Penyelesaian  sengketa  bidang  hukum laut : ITLOS , ICJ, Arbitrase,dan Arbitrase Khusus.
a. Hak-hak Indonesia, yakni setiap negara mempunyai  hak  untuk  menyelesaikan  sengketa bidang  hukum  laut  secara  bilateral  dan  keempat forum tersebut.
b. Kewajiban  Indonesia  adalah Setiapnegara anggota  berkewajiban  menyelesaikansengketa  di bidang  hukum  laut  secara  damai  dari  mulai
5 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
6 Peni  Susetyorini. “Kebijakan  Kelautan  Indonesia  Dalam  Perspektif
UNCLOS 1982” . Jurnal Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro.Masalah-Masalah  Hukum  Jilid 48 No.2.  April 2019.hal. 169.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
negosiasisampai ICJ. 7 Indonesia  harus  berusaha keras  dalam  menjaga  dan  melaksanakan kedaulatan  dan  yuridiksi  negara  atas  berbagai kekayaan laut.
Pada  tahun  1947,  Tiongkok 8 telah  mengklaim  wilayah Laut  Cina  Selatan  dengan  menerapkan  klaim  sembilan  garis putus-putus  yang  disebut  dengan  “ nine  dashline”  kemudian dicantumkan  dalam  peta  yang  diterbitkan  olehDepartemen Geografi  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Rakyat Tiongkok. 9
Klaim  sepihak  yang  dilakukan  oleh  Tiongkok  menuai banyak  kecaman  darimasyarakat  internasional,  khususnya dari  beberapa  negara  yang  berbatasan  langsung dengan  Laut Cina  Selatan.  konflik  klaim  wilayah  laut  telah  diatur  secara jelas  dalam UNCLOS pada  tahun  1982  atau  yang  disebut dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Bahwa setiap negara pantaiatau coastal  state berhak  untuk  melakukan  klaim terhadap wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut, 24 mil laut zona  tambahan,  200  mil  laut  Zona  Ekonomi  Eksklusifatau tidak boleh lebih dari 350 mil laut wilayah landas kontinen. 10
7 Statute of International Court of Justice.
8 Penyebutan Tiongkok berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun  2014  tentang  Pencabutan  Surat  Edaran  Presidium  Kabinet Ampera  Nomor  SE06/PRES.KAB/6/1967.  penyebutan  istilah Tiongkokmerujukkepada  penyebutan  negara  saja. Tetapi penyebutan  terhadap  istilah  Laut  China  Selatan  tidak  diubah menjadi  Laut  Tiongkok  Selatan  karena  Keputusan  Presiden tersebut  hanya  menetapkan  pengubahan  terhadap  istilah  orang dan atau komunitas, dan penyebutan negara.
9 Ana  Fatmawati  dan  Elsa  Aprina.  Keabsahan  Alasan  Penolakan Republik  Rakyat  Tiongkok  Terhadap  Putusan  Permanent  Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Filipina  dan  Republik  Rakyat  Tiongkok  Berdasarkan  Hukum Internasional .  Jurnal  Ilmu  Hukum  Universitas  Balikpapan,  VeJ
Volume 5, Nomor 1 .hal. 106. 10 Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Tiongkoksebagai negara yang turut serta dalam Konvensi Hukum LautPBB 1982 seharusnya memahami dan mengetahui bahwa  pada  wilayah  Zona  Ekonomi  Ekslusif  suatu  negara  itu sejauh  200  mil  yang  ditarik  dari  garis  pantai  sesuai  dengan Pasal  57  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982.  Namun  nyatanya Tiongkok  menggunakan  pula  klaim  berlandaskan  sejarah leluhurnya  terdahulu  sejak  tahun  1947  pada  Kerajaan Koumintang yang disebut nine dash line .
Paham historic right tentang nine dash line, yang menurut Tiongkok telah menguasai wilayah Laut Cina Selatan itu sedari dulu. Banyak nelayanmereka terdahulu telah mengeksploitasi wilayah tersebut dan menyebutnya dengan Traditional Fishing Ground yang  mana Traditional  Fishing  Ground ini  tidak  ada pengaturannya  di UNCLOS  1982 yang  ada  hanya  aturan mengenai Traditional  Fishing  Right. Adapula  mengenai nine dash line ini, lebih lanjutnya memiliki bentuk seperti huruf “U” yang mana didalam peta milik Tiongkok menyentuh sebagian wilayah  di  Perairan  Natuna  milik  Indonesia  yang  merupakan bagian dari nine dash line milik mereka.
Jika dilihat dari gambar di atas, wilayah perairan Natuna Indonesia  tumpang  tindih  dengan  klaim  tiongkok nine  dash line .  yang  menjadi  permasalahan, Permanent  Court  of
Gambar 1: Wilayah NKRI TumpangTindih dengan Nine Dash Line Tiongkok
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Arbitration telah  mengeluarkan  putusan  yang  menyatakan bahwa nine  dash  line itu  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang jelas  dan  menolak  hak  sejarah  dari  Tiongkok  di  Laut  Cina Selatan.  Seharusnya  putusan  tersebut  dapat  dijadikan pedoman  penyelesaian  permasalahan  atas  klaim  Tiongkok dalam sebagian wilayah laut  Indonesia.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya  bahwa  didalam  Pasal  57Konvensi  Hukum  Laut PBB  1982  menyatakan  bahwa  Negara  memiliki  wilayah  hak berdaulatnya  secara  eksklusif  atas  kegiatan  perekonomian  di Zona  Ekonomi  Ekslusif  sejauh  200  mil  laut  yang  ditarik  dari garis  pantai  negara  masing-masing,  sementara  Tiongkok mengklaim  wilayah  Laut  Cina  Selatan  90  %  nya  merupakan bagian  dari  wilayah  eksklusif  mereka  yang  diberi  nama nine dash line .
Selanjutnya  permasalahan  mengerucut  pada  tumpang tindihnya  wilayah  di  Perairan  Natuna  yang  mengakibatkan pelanggaran lain pun dilakukan oleh Kapal Nelayan Tiongkok yang  di  kawal  oleh CCG ( Chinese  Coast  Guard) untuk mengambil ikan di Natuna tanpa seizin Pemerintah Indonesia. Melihat tindakan ini, Tiongkok sama sekali tidak menghormati kedaulatan Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif,  penelitian  hukum  tersebut  dilakukan  untuk memberikan  argumentasi,teori,  ataukonsep  barudalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  yang  didapat  dari  studi kepustakaan,  yang  menganalisis  suatu  masalah  hukum
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
melalui  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  literatur- literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. 11

## C. Pembahasan
1.  Kekuatan  Hukum  Putusan Permanent  Court  of
Arbitration atas Klaim “Nine Dash Line” oleh Tiongkok Pasal  55 UNCLOS  (United  Nations Convention on the Law  of  the  Sea)  1982 mendefinisikan  Zona  Ekonomi  Ekslusif selaku  perairan  (laut)  yang  terletak  di  luar  serta  berbatasan dengan  laut  teritorial,  tunduk  pada  rezim  hukum  khusus. Status  Natuna  telah  terperinci  dijelaskan  bahwa  merupakan bagiansahdari NKRI  yang  wilayahnya termasuk  dalam 12 mil laut teritorial Indonesia kemudian didukung dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.
Berkembangnya  persoalan  Laut  Cina  Selatan berhubungan  dengan  berbagai  masalah  yang  sangat  penting dan  mendesak  yaitu  berhubungan  dengan  kedaulatan teritorial  Indonesia  yang  berada  di  wilayah  Natuna  yang seolah  membahayakan.  Klaim  Tiongkok  di  wilayah  perairan Kepulauan Natuna didasarkan pada klaim historis memasukkan sebagian  wilayah  perairan  tersebut  menjadi  wilayah kepemilikan Tiongkok dan memperbolehkan warga negaranya untuk  melakukan  aktivitas  di  atas  perairan  tersebut,  adanya sejarah  leluhur  yang  mengatakan  pelaut  Tiongkok  dimana konon  di  lokasi  tersebut    merupakan  bagian  dari  perairan tradisional Tiongkok.
wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  yang  secara langsung  hanya  dimiliki  oleh  negara  bersangkutan  terbatas sepanjang  menyangkut  masalah  ekonomi  dan  bagi  negara- negara  asing  yang  berkeinginan  memanfaatkan  wilayah tersebut  harus  mendapatkan  izin  dari  pemerintah  sebagai
11 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum ,  Cet.  8  Edisi  Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013, hal. 52.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
pemilik  wilayah  tersebut,  sedangkan  untuk  kepentingan lainnya  di  luar  itu  dapat  dilakukan  dengan  segala  tujuan damai. 12 Hal  ini  tercantum  dalam  Undang  Undang  Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983.
Ketentuan-ketentuan hukum mengenai  Zona Ekonomi Eksklusif  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1983 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:
“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang  siapa  melakukan  eksplorasi  dan/atau eksploitasi  sumber  daya  alam  atau  kegiatan-kegiatan lainnya  untuk  eksplorasi  dan/atau  eksploitasi ekonomis  seperti  pembangkitan  tenaga  dari  air,  arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan  izin  dari  Pemerintah  Republik  Indonesia atau  berdasarkan  persetujuan  internasional  dengan Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  dilaksanakan menurut  syarat-syarat  perizinan  atau  persetujuan internasional tersebut.” 13
Pasal  tersebut mengartikan  bahwa  Negara  asing  yang memasuki  atau  ingin  mengeksploitasi  sumber  daya  alam dibawah laut wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan  izin  dan memenuhi syarat-syarat  dari  Indonesia terlebih  dahulu. Perairan  Natuna  adalah  wilayah  milik Indonesia yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan  dampak dari  kondisi  apapun  yang  berlangsung  di  Laut  Cina  Selatan sangat  mempengaruhi  perekonomian  Indonesia  terutama terkait  dengan  Sumber  Daya  Alamnya  (SDA)  dan  Indonesia menggunakan  lintasan  Laut  Cina  Selatan  sebagai  jalur perdagangan.
Putusan arbitrase Permanent Court of Arbitration secara  jelas  dapat  mengikat  para  pihak  bahkan
12 P.  Joko  Subagyo. Hukum  Laut  Indonesia .  Cet.  5,  Rineka  Cipta. Jakarta. 2013.hal. 21
13 Ibid., Pasal 5 ayat (1).
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
putusan  yang  telah  disahkan  dapat  bersifat  final,  seharusnya telah  dapat  menjelaskan  tindakan  sewenang-wenang  yang tidak  dapat  dibenarkan.  Bersumber  pada  putusanatas  klaim Nine Dash Line yang dilakukan Tiongkok sepatutnya Tiongkok melihat ketentuan bukan hanya berdasarkan Historical tetapi merujuk  pada  ketentuan  baik  internasional  maupun  hukum nasional Indonesia.
Tindakan  lebih  lanjut  dengan  pengupayakan perdamaian  dapat  dilakukan  dengan  mempertimbangkan bentuk  dari  kerugian  yang  ditimbulkan  Tiongkok  selama  ini dengan pertanggungjawaban yang harus diberikan atas klaim sepihak  tersebut. Walaupun  ketegangan  selama  ini  belum pernah menimbulkan akibat yang buruk seperti perang secara terbuka  antara  kekuatan militer  negara  yang  berkepentingan dari  dalam  dan  luar  kawasan,  tetapi  akhir-akhir  ini  kegiatan saling unjuk kekuatan dan provokasi semakin rawan sewaktu- waktu mengarah pada perang terbuka. 14
2. Bentuk  Penanganan  yang  Tepat  untuk  Menyelesaikan Konflik  yang  Terjadi  antara  Indonesia  dan  Tiongkok Mengenai  Wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia pada  Konflik  Klaim  Sepihak  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Tiongkok
Beberapa  masalah  yang  terjadi  di  laut  muncul  karena adanya berbagai pihak yang ingin mengambil
keuntunganfasilitas  laut.  Tumbuh  berkembangnya  Hukum Laut  atau UNCLOS 1982  selain  karena  adanya  kepentingan dengan alasan milik bersama, juga perlu dijaga : 15
14 Rizki  Roza,  Poltak  Partogi  Nainggolan,  Simela  Victor Muhamad. Konflik  Laut  China  Selatan  dan  Implikasinya  Terhadap Kawasan .Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi.Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Jakarta. 2013.hal. 11.
15 P. Joko Subagyo. Op. Cit., hal. 35.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
1. Kepentingan yang berhubungan dengan keamanan dan stabilitas negara;
2. Terbatasnya sumber daya;
3. Pembagian kepentingan;
4. Menjaga  dan  menuju  pelestarian  lingkungan  laut dengan segala ekosistemnya.
Walaupun  Indonesia  bukan  merupakan  anggota  dari klaim Nine  Dash  Line ,  Indonesia  tetap  berhak  untuk  menjaga kedaulatan  wilayah  serta  sumber  daya  alam  demi kelangsungan masyarakat. Negara Indonesiadalam
menghadapi  sepihak  klaim  yang  dilakukan  Tiongkok  harus bersifat  objektif  dan  subjektif  dengan  memasukkan kepentingan nasional yakni ekonomi dan kedaulatan. 16
Laut Cina Selatan bukan merupakan milik Tiongkok atau negara manapun, tetapidapat disebut dengan no man’s island,
namun laut ini memang biasa digunakanuntuk jalurperdagangan  antar  negara. 17 Pemerintah  Indonesia  dapat melakukan  upaya deterrence atau  menangkal  dengan mengancam  Tiongkok  dengan  tegas  untuk  melakukan penangkapan  dan  eksekusi  terhadap  kapal  asing  yang  masuk secara illegal ke  perairan  Natuna  sesuai  dengan  ketetapan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983.  Adanya  tuntutan hukum  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  yaitu  Undang Undang No.5 tahun 1983. Undang-undang ini berisi mengenai perbatasan  Indonesia  yang  terdiri  dari  dasar  laut,  tanah  di dalam lautan dan dengan batasan terluar sebesar 200 mil dari garis  pangkal  laut  wilayah  kedaulatan  Indonesia.  Ketentuan
16 Kementrian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  Pertemuan Kelompok Ahli (PKA)  “Perkembangan Di Laut China Selatan Dan Dampaknya  Bagi  Satbilitas  Politik  Dan  Keamanan  Di  Kawasan Asia  Pasifik  :  Penguatan  Posisi  dan  Strategi  RI”  dalam http://kemlu.go.id ,  diakses  pada  tanggal  4  Agustus  2020,  Pukul 22.19 WIB.
17 http://www.jpf.or.id/id/jepang-indonesia-dan-konflik-laut-cina- selatan , diakses pada tanggal 4 Agustus 2020, Pukul 23.32 WIB.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
hukum ini merupakan janji Indonesia untuk mempertahankan Indonesia  dari nine  dash  line klaim  Tiongkok. Nine  dash  line sendiri  bertentangan  dengan  Hukum  Internasional  yaitu UNCLOS 1982.
Langkah ini sebagai upaya yang jelas. dalam menghadapi klaim sepihak dengan peraturan yang ada dan bukan sebagai alasan Historical Indonesia  dalam  menghadapi  Tiongkok. Pihak Tiongkok  sekiranya  harus  dan  perlu memahami  akibat yang  ditimbulkan  atas  permasalahan  dengan  beberapa metode, salah satunya mengelola sumber daya yang baik dan tersusun  dari  berbagai  kegiatan  kapal  nelayan  Tiongkok  di wilayah  tersebut  sebagai salah  satu  kunci untuk melanjutkan kembali perundingan antara Indonesia dan Tiongkok.
Jokowi berfokus mengubah nama Perairan Natuna untuk mengurangi  nelayan ilegal dan  penjaga  laut  dari  Tiongkok maupun  dari  negara  lainnya.  Dengan  mengadakan  perjanjian bilateral  antara  Indonesia  dan Tiongkok  tentang kepemilikan perairan Natuna yang tumpang tindih dengan klaim nine dash line milik  Tiongkok.  Negara  berkepulauan  wajib  menentukan garis-garis dasar pangkal kepulauan dengan skala yang dapat menggambarkan  posisinya,  dan  salinannya  dikirimkan  pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Penulis disini memilih langkah penanganan secara damai, penyelesaian sengketa secara damai memiliki 7 prinsip yaitu :
1. Prinsip Itikad Baik (Good Faith);
2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam
Penyelesaian Sengketa; 3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa; 4. Prinsip Kebebasan dalam Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa;
5. Prinsip  Kesepakatan  antara  Para  Pihak  yang Bersengketa;
6. Prinsip Exhaustion of Local Remedies;
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
7. Prinsip-Prinsip  Hukum  Internasional  tentang Kedaulatan,  Kemerdekaan,  dan  Integritas Wilayah Negara-Negara.
Upaya negosiasi didefinisikan sebagai upaya penyelesaian konflik yang paling umum dan yang paling lama telah dipakai manusia.  Negosiasi  dapatdikatakan  sebagai  kegiatan  yang paling  penting.  Terdapat  banyak  pokok  permasalahan  yang diselesaikan  setiap  hari  melalui  upaya  ini  tanpa  adanya publisitas  atau  perhatian  publik 18 dan  secara  langsung  dapat diterapkan dalam permasalahan ini.
Alasan  paling  mendasar  adalah  dengan  cara  ini,  para pihak  dapat  mengawasi  jalannya  prosedur  penyelesaian sengketadan  setiap  upaya  berdasarkan  kesepakatan  atau konsensus para pihak.
Namun  adapun  kelemahan  utama  pengguna  cara  ini dalam menyelesaikan perkara adalah :
1. Posisi  para  pihak  tidak  seimbang,  salah  satu  pihak memiliki  kekuatan,  sedangkan  pihak  yang  lain lemah.  Pihak  yang  kuat  berada  dalam  posisi  yang memungkinkan  dirinya  untuk  menekan  pihak  lain. Hal  ini  acap  kali  terjadi  manakala  dua  pihak bernegosiasi  untuk  menyelesaikan  perkara  di antara mereka; 19
2. Proses  terjadinya  negosiasi  sering  kali  lambat memakan  waktu  lama.  Terutama  dikarenakan permasalahan antarnegara yang muncul, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi
internasional lainnya;
3. Apabila  suatu  pihak  terlalu  keras  dengan pendiriannya  .  keadaan  ini  dapat  mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.
18 Huala  Adolf. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional. Sinar Grafika. Cet. 4, 2012. Jakarta. hal. 19.
19 Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Bilamana cara ini  berhasil,  hasilnya  biasanya  dituangkan dalam sebuah yang memiliki  kekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan  negosiasi  yang  dituangkan  dalam  bentuk  suatu dokumen perjanjian perdamaian. 20
Cara  tersebut  dapat  memberi  landasan  hukum  berupa perjanjian  bilateral  atau  konvensi,  mengikat  negara-negara yang  mengikatkan  diri  terhadapnya.  Pada  akhirnya  upaya damai  yang  dituangkan  dalam  aturan  atau  perjanjian internasional  adalah  untuk  menghindari  tindakan  sewenang- wenang  atau  mencegah  penggunaan  cara  kekerasan,  militer atau perang sebagai cara penyelesaian konflik yang ada.
Pemerintah  Indonesia  juga  dapat  melibatkan  tindakan Tiongkok  sebagai  tindakan  melawan  hukum  sebagai  langkah pertama  karena  Indonesia  telah  membuat  aturan  mengenai Kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif sebagai mana tercantum pada  pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1983 tentang  Zona  Ekonomi  Ekslusif  yang  menjelaskan  tindakan pengeksploitasi  sumber  daya  alam  tanpa  izin  Pemerintah Indonesia  dan  memiliki  ketentuan  pidanapada  BAB  VII  Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 yang berbunyi :
“Barangsiapa  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1), Pasal  6,  Pasal  7  dipidana  dengan  denda  setinggi- tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).” 21

## D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  permasalahan  di  atas  dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Adanya  putusan Permanent  Court  of  Arbitration disini mengenai  “ Nine  dash  line” perlu  diakui  dan  ditindaklanjuti
20 Ibid., hal. 27. 21 Lihat Undang- Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Pasal 16 ayat (1).
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
secara hukum internasional sebagai upaya dalam penyelesaian  sengketa,  diharapkan  putusan  ini  dapat dihormati  oleh  seluruh  pihak  dan dengan  adanya  putusan tersebut,  Tiongkok  diharapkan  pula menghormati  putusan sebagai  bentuk  itikad  baik  dalam  konflik  Laut  Cina  Selatan yang terjadi berlarut-larut ini.
2.  Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  adalah dengan  cara  pengubahan  namadapat  mempengaruhi geopolitik  kawasan  dimana  nama  Laut  Natuna  Utara menunjukkan  hak  maritim  Indonesia  atas  wilayah Perairan  Natuna.  Tujuan  Indonesia  dalam  pengubahan nama  ini  bukan  untuk  meningkatkan  konflik  dengan Tiongkok, namun justru untuk mempertahankan wilayah Perairan  Kepulauan  Natuna  yang  merupakan  milik Indonesia.  Selain  pengubahan  nama,  bentuk  penanganan untuk  menghadapi  Tiongkok  adalah  dengan  melakukan penyelesaian  konflik  secara  damai  melalui  negosiasi  dan membuat  perjanjian  bilateral  antara  Pemerintah Indonesia  dengan  Pemerintah  Tiongkok  tentang  Laut Natuna  Utara  agar  terang  dan  menemukan  jalan  keluar dari konflik yang terjadi.
Adapun saran berdasarkan pembahasan permasalahan di atas yaitu:
1.  Putusan Permanent  Court  of  Arbitration mengenai nine  dash  line tidak  cukup  untuk  membuat  Tiongkok bungkam. Maka dari itu, Indonesia dalam menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 haruslah tegas jika tindakan  Tiongkok  dalam illegal  fishing dibiarkan maka  bisa  saja  daerah  tersebut  diklaim  oleh  Negara lain terutama Tiongkok.
2. Memperbanyak armada keamanan batas wilayah di perairan natuna.
3.  Indonesia  harus  membuat  kesepakatan  perjanjian bilateral dengan Tiongkok mengenai Natuna.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
4. Indonesia diharuskan mengadakan perjanjian secara multilateral  juga  dan  membahas  Laut  Cina  Selatan bersama  Negara-Negara  yang  berdampingan  dengan wilayah  Laut  Cina  Selatan  agar  ditemukannya kesepakatan batas wilayah dan beserta titik koordinat nya  agar  Tiongkok  tidak  semena-mena  atau  tidak memiliki  upaya  untuk  mengklaim  wilayah  Laut  Cina Selatan
Referensi Buku Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika. Cet. 4, Jakarta. 2012.
Subagyo,  P.  Joko. Hukum  Laut  Indonesia .  Cet.  5,  Rineka Cipta. Jakarta. 2013. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Cet.  8  Edisi Revisi.  Kencana  Prenada  Media  Group.  Jakarta. 2013.
Roza.  Rizki,  Poltak  Parogi  Nainggolan,  Simela  Victor Muhammad. Konflik Laut China Selatan Terhadap Kawasan . Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi. Setjen DPR dan Azza Grafika.  Jakarta. 2013.
Soebekti. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 13, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010.

## Jurnal
Susetyorini,  Peni.Kebijakan  Kelautan  Indonesia  Dalam
Perspektif  UNCLOS  1982. Jurnal  Ilmu  Hukum Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro,Jilid 48, No.2 , April 2019. Fatmawati,  Ana  dan  Aprina,  Elsa.  Keabsahan  Alasan
Penolakan  Republik  Rakyat  Tiongkok  Terhadap
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Putusan  Permanent  Court  Arbitration  Atas Sengketa  Klaim  Wilayah  Laut  Cina  Selatan Antara  Filipina  dan  Republik  Rakyat  Tiongkok Berdasarkan  Hukum  Internasional .Jurnal  Ilmu Hukum  Universitas  Balikpapan,  VeJ  Volume  5, Nomor 1.
Peraturan Perundang-undangan Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  Nomor  5  Tahun 1983,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  44  Tahun  1983,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3260. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan dan  Pengundangan  Konvensi  Hukum  Laut  1982 Nomor  17  Tahun  1985,    Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  76  Tahun  1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3319.
Permanent Court of Arbitration Statute of International Court of Justice. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

## Karya Ilmiah
Dharma,  Hervian  Putra. Indonesia’s  Military  and Diplomatic Respones to People Republic of China’s Assertiveness  In  The  Natuna  Islands. Tesis
Magister  Hubungan  Internasional  President University. Jakarta. 2017. Juwana,  Hikmahanto.  Kewajiban  Negara  dalam  Proses Ratifikasi  Perjanjian  Internasional:  Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan  ke  Hukum  Nasional.
Undang: Jurnal Hukum , 2 (1), hal. 4.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Pradana,  Adhi. Pelanggaran  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Di
Perairan  Natuna  Dalam  Perspektif  Hukum  Laut Internasional . Skripsi Fakultas HukumUniversitas Sumatra Utara. Medan. 2017. Purwanti,  Evi. Equitable  Principle  dalam  Penentuan
Delimitasi  Perbatasan  Indonesia  dengan  Negara- Negara  Lain  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan Landasan  Kontinten .  Disertasi.  Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2016.
Website http://kemlu.go.id http://www.jpf.or.id/id/jepang-indonesia-dan-konflik- laut-cina-selatan