Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i3.2160

## KOMPARASI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TERAKREDITASI DI SUMATERA UTARA
Bintang Rizki Angeli
Departemen Administrasi Kebijakan dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia bintangrizki551@gmail.com
Susilawati
Departemen Administrasi Kebijakan dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia susilawati@uinsu.ac.id

## Abstrak
Puskesmas harus dikelola dengan baik serta dapat menjalankan fungsinya secara maksimal mulai dari sumber daya yang digunakan, proses pelayanan hingga kinerja pelayanan. Dengan demikian, menghasilkan pelayanan kesehatan    yang    aman    dan    bermutu,    serta    sesuai    kebutuhan    masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui hubungan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas yang terakreditasi di Sumatera  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  desain  cross  sectional.  Hasil  uji statistic dengan uji t yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan p value 0,000 (p < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti terdapat komparasi antara tingkat kepuasan masyarakat dengan akreditasi dari puskesmas.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Terakreditasi  di  Sumatera  Utara. Diharapkan  kepada  puskesmas-puskesmas  yang  telah  mendapatkan  akreditasi,  agar  tetap  menjaga  kualitas mutunya.
Kata kunci: Akreditasi; Puskesmas; Kepuasan Masyarakat

## Abstract
Community  Health  Centers  must  be  managed  properly  and  be  able  to  carry  out  their  functions  optimally starting from the resources used, service processes to service performance. Thus, producing health services that are  safe  and  of  good  quality,  and  according  to  the  needs  of  the  community.  This  study  aims  to  determine  the relationship between community satisfaction with health services at accredited health centers in North Sumatra. This study used a quantitative method with a cross sectional design. The results of the statistical test with the t test  conducted  by  the  researcher  showed  a  p  value  of  0.000  (p  <0.05)  so  that  Ho  was  rejected  and  Ha  was accepted,  this  means  that  there  is  a  comparison  between  the  level  of  community  satisfaction  and  the accreditation  of  the  puskesmas.  From  research  conducted  by  researchers,  it  can  be  concluded  that  there  is  a relationship  between  community  satisfaction  with  health  services  at  Accredited  Health  Centers  in  North Sumatra. It is hoped that the puskesmas that have received accreditation will continue to maintain their quality. Keywords: Accreditation; Public health center; Community Satisfaction

## PENDAHULUAN
Puskesmas  merupakan  pusat    kesehatan  pada  tingkat  pertama  yang  memberikan  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat.    Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas)  adalah  instansi  pelayanan kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  masyarakat  dan  upaya  kesehatan  perorangan tingkat pertama, dengan lebih menekankan pada tindakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya
(Permenkes No 43 Tahun 2019). Menurut keputusan Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019,  Puskesmas  bertanggung  jawab  mengembangkan  kesehatan  di  wilayah  kerjanya,  memberikan rasa  puas  kepada  pelanggan  dan  memberikan  pelayanan  berkualitas    yang  diterima  pelanggan (Keputusan Menteri  Kesehatan  RI  No.  43  tahun  2019). Pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari  dua  bentuk  pelayanan  kesehatan  yaitu  pelayanan  kesehatan  perseorangan  (medical  service)  dan pelayanan kesehatan masyarakat (public health service) (Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan).
Puskesmas  harus  dikelola  dengan  baik  dan  mampu  melaksanakan  tugasnya  secara  optimal mulai  dari  sumber  daya  yang  digunakan,  proses  pelayanan  hingga  kinerja  pelayanan.  Dengan demikian,  menghasilkan  pelayanan    kesehatan    yang    aman    dan    berkualitas  dapat  terselenggara sesuai  kebutuhan  masyarakat. Penilaian mutu untuk instansi kesehatan pada tingkat pertama ini telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam PERMENKES yang disebut dengan Akreditasi. Akreditasi puskesmas  dibagi  menjadi  lima  jenis  akreditasi  yaitu  tidak  terakreditasi,  terakreditasi  dasar, terakreditasi  madya,  terakreditasi  utama,  dan  terakreditasi  paripurna  (Permenkes  Nomor  46  Tahun 2015  Pasal  9  Ayat  1).  Akreditasi  puskesmas  dilakukan  ke  seluruh  puskesmas  di  Indonesia  dan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2015. 1
Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019,  akreditasi Puskesmas  disebutkan  sebagai  salah  satu  kebijakan  untuk  meningkatkan  akses  pelayanan  kesehatan yang  berbasis  mutu.  Kebijakan  tersebut  meliputi  pembuatan  dan  pelaksanaan  akreditasi  fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta. Penilaian akreditasi dilakukan oleh para ahli yang biasa disebut dengan asesor. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, terdapat 9 standard akreditasi untuk  puskesmas,  yang  diantaranya  adalah  ;  1)  Penyelenggaraan  Pelayanan  Puskesmas  (PPP),  2) Kepemimpinan  dan  Manajemen  Puskesmas  (KMP),  3)  Peningkatan  Mutu  dan  Manajemen  Resiko (PMMR),  4)  Program  Puskesmas  yang  Berorientasi  Sasaran  (PPBS),  5)  Kepemimpinan  dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP), 6) Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM), 7) Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP), 8) Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK), 9) Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP).
Dari  standard-standard  akreditasi  tersebut,  keputusan  untuk  mengambil  tingkatan  akreditasi puskesmas adalah : a) Tidak Terakreditasi didapatkan puskesmas jika pencapaian standard 1, 2, dan 3 mendapat  nilai  <  75%  dan  standard  4,  5,  dan  6  mendapat  nilai  <  60%  serta  standard  7,  8,  dan  9 mendapat nilai < 20% ; b) Terakreditasi Dasar didapatkan puskesmas jika pencapaian standard 1, 2, dan 3 mendapat nilai ≤ 75% dan standard 4, 5, dan 6 mendapat nilai ≤ 60% serta standard 7, 8, dan 9 mendapat nilai ≤ 20% ; c) Terakreditasi Madya didapatkan puskesmas jika pencapaian standard 1, 2, 3,  4,  dan  5  mendapat  nilai  ≥  75%  dan  standard  6,  7  mendapat  nilai  ≥  60%  serta  standard  8  dan  9
1 Agus  Dwi  Harso,  Hadjar  Siswantoro,  dan  Armaji  Kamaludi  Syarif,  “Hubungan  Status  Akreditasi Puskesmas Dengan Capaian Program Antenatal Care,” Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan 30, no. 3 (2020), https://doi.org/10.22435/mpk.v30i3.3125.
mendapat nilai ≥ 20% ; d) Terakreditasi Utama didapatkan puskesmas jika pencapaian standard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mendapat nilai ≥ 75% dan standard 8, 9 mendapat nilai ≥ 60% ; e) Terakreditasi Paripurna didapatkan  puskemas  jika  pencapaian  seluruh  standard  mendapat  nilai  ≥  75%.  Semakin  baik pelayanan  yang  diterima  oleh  pasien,  maka  akan  baik  pula  penilaian  yang  diberikan.  Beberapa  hal yang  harus  di  siapkan  Daerah  dalam  hal  pelaksanaan  Akreditasi  Puskesmas  yaitu  :  Sarana  dan prasarana Puskesmas, Penggangaran APBD Kabupaten / Kota atau DAK Non Fisik, Penyiapan SPO, Tim  Pelaksana  Akreditasi  Puskesmas  dan  Tim  Pendamping  Akreditasi  Kabupaten /  Kota.  Selain  itu Puskesmas  melalui  tim  pelaksana  Akreditasi  mempersiapkan  proses  pelayanan  kesehatan  dasar sampai Manajemen Puskesmas. 2
Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2020,  sebanyak  601 puskesmas  berdiri  di  Sumatera  Utara.  Dari  601  puskesmas  tersebut,  banyak  Puskesmas  yang berlomba-lomba untuk  meningkatkan pelayanannya agar  mendapatkan penilaian  yang baik sehingga nantinya  Puskesmas  dapat  menaikkan  akreditasinya.  Penilaian  Melalui  akreditasi  Puskesmas diharapkan  dapat  mengimplementasikan  standard  pelayanan  yang  baik  dan  bermutu,  sehingga masyarakat  sebagai  pengguna  pelayanan  publik    merasa    puas    dengan  pelayanan    yang    diberikan.
Layanan kesehatan yang bermutu adalah layanan kesehatan yang selalu berupaya memenuhi harapan pasien sehingga pasien akan selalu merasa berhutang budi serta sangat berterima kasih. Namun, tidak sedikit  puskesmas  yang  belum  sepenuhnya  peduli  akan  penilaian  akreditasinya.  Oleh  karena  itu, pelayanan  yang  diberikan  kepada  pasien  kurang  maksimal.  Evaluasi  oleh  pihak  eksternal  harus dilakukan  dengan  menggunakan  standar  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  dengan  bantuan  mekanisme akreditasi untuk memastikan peningkatan kualitas, peningkatan kinerja terjadi secara terus menerus. 3
Dari  permasalahan  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul Komparasi  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas  Terakreditasi  di Sumatera Utara. Peneliitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas yang terakreditasi di Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  desain cross  sectional. Populasi  dari penelitian ini adalah masyarakat  yang  menjadi pasien di puskesmas terakreditasi di Sumatera Utara. Secara geografis, Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau Sumatera dan menjadi Pulau dengan
2 Susilawati,  “Gambaran  Implimentasi  Akreditasi  Puskesmas  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Utara  Tahun  2016,” JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan) 2, no. 2 (2017), https://doi.org/10.30829/jumantik.v2i2.1193.
3 Nimas  Ariyani  Damayanti,  Sutopo  Patria  Jati,  dan  Eka  Yunila  Fatmasari,  “Analisis  Perbedaan Tingkat  Kepuasan  Pasien  Terhadap  Mutu  Pelayanan  Rawat  Jalan  Puskesmas  Berstatus  Akreditasi  Utama  dan Paripurna di Kota Semarang,” Jurnal Kesehatan Masyarakat 6, no. 5 (2018), https://doi.org/10.14710/jkm.v6i5.21986.
penduduk  terbesar  di  Indonesia  yaitu  sekitar  ±14,9  juta  jiwa  pada  tahun  2021  dan  pada  tahun  2022 belum. Dari total populasi tersebut, sampel diambil sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik accidental  sampling.  Accidental  sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  yang  kebetulan berada  ditempat  yang  akan  diteliti. Accidental  sampling adalah  teknik  sampel  yang  dipakai  saat populasi belum diketahui secara pasti.
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diambil  langsung  oleh  peneliti  masyarakat yang menjadi pasien di puskesmas yang terakreditasi di Sumatera Utara. Kuisioner yang dipakai oleh peneliti adalah Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data yang sudah didapat akan diolah secara statistic melalui beberapa tahapan  yaitu coding, cleaning, editing, dan processing. Setelah dilakukan tahapan-tahapan tersebut, data  dianalisis  secara  deskriptif  untuk  mengetahui  ringkasan  dari  data  tersebut.  Uji  statistic  yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t atau T-test.

## HASIL
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  didapatkan  bahwa  dari  100  orang  yang menjadi responden, 84 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 84% dan selebihnya sebanyak 16 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 16%.
Hasil  data  primer  dari  peneliti,  menunjukkan  bahwasannya  sebanyak  71  orang  dengan persentase  71%  pendidikan  terakhirnya  adalah  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA).  Selanjutnya, responden yang riwayat pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) didapatkan sebanyak 20 orang dengan persentase sebesar 20%. Dan peneliti mendapatkan hasil bahwa sebanyak 9 responden yang memiliki riwayat pendidikan terakhir Strata-1 (S1) dengan persentase sebesar 9%.
Hasil  penelitian  dari  peneliti  menunjukkan  bahwa  sebanyak  66  responden  bekerja  sebagai wiraswasta  dengan  persentase  sebesar  66%.  Kemudian,  sebanyak  27  responden  dengan  persentase sebesar  27%  bekerja  sebagai  wirausaha.  Lalu,  yang  bekerja  sebagai  PNS  sebanyak  7  orang  dengan persentase sebesar 7%.
Tabel 1. Distribusi jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan responden (n=100)
Variabel N % Jenis Kelamin Laki-laki 16 16 Perempuan 84 84 Pendidikan Terakhir SMP 20 20 SMA 71 71 S1 9 9 Pekerjaan PNS 7 7 Wiraswasta 66 66 Wirausaha 27 27

## Kepuasan masyarakat terhadap Puskesmas Terakreditasi
Hasil  dari  data  primer  yang  diambil  langsung  oleh  peneliti  melalui  instrument  kuisioner berbasis  Indikator  Nasional  Mutu  (INM)  Pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas  dari  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  didapatkan  bahwa  dari indicator  kesesuaian  persyaratan  pelayanan  di Puskesmas  terakreditasi  Paripurna,  masih  ada  masyarakat  yang  menyatakan  kurang  sesuai  dengan persentase sebesar 15% dan yang menyatakan sangat sesuai 50%. Berbeda halnya dengan puskesmas yang  tidak  terakreditasi  diteliti,  masih  banyak  yang  kurang  sesuai  bahkan  tidak  sesuai  dengan persyaratan yang telah ada dengan persentase ≤30%. Indicator dari kemudahan prosedur di puskesmas terakreditasi paripurna, hasil  yang didapat oleh peneliti adalah sebesar 55%  masyarakat  menyatakan mudah dan yang menyatakan sangat mudah sebesar 25%. Sedangkan di puskesmas tidak terakreditasi, yang  menyatakan  bahwa  prosedur  dari  puskesmas  tersebut    kurang  mudah  sebesar  50%.Selanjutnya indicator  dari  kecepatan  waktu  pelayanan  di  Puskesmas  terakreditasi  Paripurna,  sebanyak  55% masyarakat  menyatakan  cepat.  Namun  hal  ini  berbeda  dengan  puskesmas  yang  tidak  terakreditasi, 50%  responden  menyatakan  bahwa  waktu  pelayanan  di  puskesmas  tidak  terakreditasi  ini  kurang cepat.
Indikator dari kewajaran tarif di puskesmas terakreditasi paripurna didapatkan hasil sebanyak 75%  masyarakat  menyatakan  bahwa  gratis.  Sedangkan  di  puskesmas  tidak  terakreditasi,  seluruh responden  menyatakan  tarif  di  puskesmas  tersebut  gratis.  Kemudian  kesesuaian  standar  pelayanan dipuskesmas  terakreditasi  paripurna  sebanyak  55%  masyarakat  menyatakan  sesuai.  Tetapi,  pada puskesmas  tidak  terakreditasi  sebanyak  40%  masyarakat  menyatakan  kurang  sesuai  dengan  standar pelayanan.  Indicator  selanjutnya  adalah  kompetensi  petugas  di  puskesmas  terakreditasi  paripurna yang menyatakan kompeten sebesar 45%. Dan pada puskesmas yang tidak terakreditasi sebesar 60% menyatakan  petugas  puskesmas  kurang  kompeten  dalam  menjalankan  tugas.  Kesopanan  dan keramahan  dari  petugas  puskesmas  terakreditasi  paripurna  didapat  hasil  bahwa  sebanyak  65% responden menyatakan petugas dari puskesmas tersebut sopan dan ramah. Lalu pada puskesmas tidak terakreditasi,  sebanyak  50%  responden  yang  menyatakan  bahwa  petugas  dari  puskesmas  kurang sopan  dan  ramah.  Indicator  kualitas  sarana  dan  prasarana  dari  puskesmas  terakreditasi  paripurna didapatkan  sebanyak  65%  responden  menyatakan  sangat  baik.  Dan  pada  puskesmas  tidak terakterakreditasi,  sebanyak  60%  responden  menyatakan  kualitas  sarana  dan  prasarana  cukup berkualitas.Terakhir  indikator  penanganan  pengaduan  pengguna  layanan,  hanyak  sebanyak  35% responden  yang  menyatakan  dikelola  dengan  baik  dan  selebihnya  dinyatakan  berfungsi  kurang maksimal  pada  puskesmas  terakreditasi  paripurna.    Sedangkan  pada  puskesmas  tidak  terakreditasi, sebanyak  masing-masing  50%  responden  menyatakan  bahwa  penanganan  pengaduan  pengguna layanan berfungsi kurang maksimal serta selebihnya menyatakan ada tetapi tidak berfungsi.
Dari  pernyataan-pernyataan  diatas,  dapat  dirangkum  bahwa  antara  puskesmas  terakreditasi dengan puskesmas yang tidak terakreditasi memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kualitas mutu dari puskesmas terakreditasi sangat berpengaruh pada tingkatan akreditasi yang akan didapat. Hal ini sejalan  dengan  penelitian  Intan  dan  Bambang  yang  menyatakan  bahwa  akreditasi  mampu meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas  sesuai  dengan  manfaat  dan  tujuan  akreditasi yang tercantum pada Permenkes RI nomor 46 tahun 2015. 4
Tabel 2. Hasil data primer dari kuisioner (n=100)
Variabel Tidak Akreditasi n (%) Dasar n (%) Madya n (%) Utama n (%) Paripurna n (%) Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tidak Sesuai 7 (35%) 0 (0%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) Kurang Sesuai 6 (30%) 8 (40%) 10 (50%) 0 (0%) 3 (15%) Sesuai 7 (35%) 12 (60%) 8 (40%) 11 (55%) 7 (35%) Sangat Sesuai 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (45%) 10 (50%) Kemudahan Prosedur Tidak Mudah 5 (25%) 3 (15%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) Kurang Mudah 10 (50%) 8 (40%) 6 (30%) 0 (0%) 4 (20%) Mudah 5 (25%) 9 (45%) 6 (30%) 11 (55%) 11 (55%) Sangat Mudah 0 (0%) 0 (0%) 6 (30%) 9 (45%) 5 (25%) Kecepatan Waktu Pelayanan Tidak Cepat 5 (25%) 5 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Kurang Cepat 10 (50%) 8 (40%) 6 (30%) 3 (15%) 6 (30%) Cepat 5 (25%) 7 (35%) 12 (60%) 10 (50%) 11 (55%) Sangat Cepat 0 (0%) 0 (0%) 2 (10%) 7 (35%) 3 (15%) Kewajaran Biaya/Tarif Mahal 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Cukup Mahal 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Murah 0 10 6 6 5
4 Intan  Nurjannah  Pratiwi  Trisna  dan  Bambang  Budi  Raharjo,  “Status  Akreditasi  Puskesmas  Dengan Tingkat  Kepuasan  Pasien,” HIGEIA  (Journal  of  Public  Health  Research  and  Development) 3,  no.  2  (2019), https://doi.org/10.15294/higeia.v3i2.27138.
(0%) (50%) (30%) (30%) (25%) Gratis 20 (100%) 10 (50%) 14 (70%) 14 (70%) 15 (75%) Kesesuaian Standar Pelayanan Tidak Sesuai 6 (30%) 4 (20%) 4 (20%) 0 (0%) 0 (0%) Kurang Sesuai 8 (40%) 5 (25%) 8 (40%) 8 (40%) 6 (30%) Sesuai 6 (30%) 11 (55%) 8 (40%) 9 (45%) 11 (55%) Sangat Sesuai 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (15%) 3 (15%) Kompetensi Petugas Tidak Kompeten 2 (10%) 5 (25%) 7 (35%) 0 (0%) 2 (10%) Kurang Kompeten 12 (60%) 5 (25%) 8 (40%) 5 (25%) 9 (45%) Kompeten 6 (30%) 10 (50%) 5 (25%) 11 (55%) 9 (45%) Sangat Kompeten 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (20%) 0 (0%) Kesopanan dan Keramahan Kurang Sopan dan Ramah 10 (50%) 2 (10%) 9 (45%) 0 (0%) 5 (25%) Sopan dan Ramah 10 (50%) 13 (65%) 11 (55%) 13 (65%) 13 (65%) Sangat Sopan dan Ramah 0 (0%) 5 (25%) 0 (0%) 7 (35%) 2 (10%) Kualitas Sarana dan Prasarana Buruk 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Cukup 12 (60%) 4 (20%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) Baik 8 (40%) 15 (75%) 13 (65%) 13 (65%) 7 (35%) Sangat Baik 0 (0%) 0 (0%) 5 (25%) 7 (35%) 13 (65%) Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan Ada Tetapi Tidak Berfungsi 10 (50%) 3 (15%) 9 (45%) 0 (0%) 3 (15%) Berfungsi Kurang Maksimal 10 (50%) 14 (70%) 11 (55%) 10 (50%) 10 (50%) Dikelola Dengan Baik 0 (0%) 3 (15%) 0 (0%) 10 (50%) 7 (35%) Total 100 (100%)
Hubungan  kepuasan  masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas terakreditasi di sumatera utara
Hasil uji statistic dengan uji t pada tabel. 3 yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan p value 0,000 ( p < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti terdapat hubungan antara tingkat
kepuasan  masyarakat  dengan  akreditasi  dari  puskesmas.  Hal  tersebut  relevan  dengan  penelitian Marlina  dkk.  yang  memakai  dimensi tangibles, mereka  menyatakan  bahwa  hasil    analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara dimensi tangibles dengan status akreditasi puskesmas. 5 Persamaan  denga  penelitian  ini  terletak  pada  variabel  yang  diteliti  yaitu  tentang  mutu pelayanan,  namun    perbedaannya  terletak  pada  jumlah  sampel  dan  variabel  kepuasan.  Penelitian Tawalujan  dkk.  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  hasil  penelitian  ini dapat  membuktikan  bahwa  status  akreditasi  puskesmas  ada  hubungannya  dengan  tingkat  kepuasan pasien. 6

## PEMBAHASAN
Teori  dari  Kotler  dan  Keller  menyatakan  bahwa  kepuasan  konsumen  adalah  perasaan  senang atau  kecewa  seseorang  yang  muncul  setelah  membandingkan  kinerja  (hasil)  suatu  produk  yang dipikirkan  terhadap  kinerja  (hasil)  yang  diharapkan.  Jika  kinerja  di  bawah  harapan,  pelanggan  tidak puas.
Semakin  baik  mutu  Puskesmas  yang  diberikan,  semakin  tinggi  pula  akreditasi  yang  akan diberikan oleh pemerintah. Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian Intan dan Bambang bahwa terdapat korelasi antara status akreditasi Puskesmas dengan kategori tidak terakreditasi, terakreditasi dasar,  dan  terakreditasi  madya  terhadap  tingkat  kepuasan  pasien  rawat  jalan,  menunjukkan  bahwa puskesmas  dengan  kategori  status  akreditasi  yang  lebih  tinggi  akan  cenderung  memberikan  kualitas pelayanan yang baik  pula, sehingga pasien akan puas terhadap pelayanan kesehatan yang diterima di
5 Siti  Marlina  dkk.,  “Hubungan  Status  Akreditasi  Puskesmas  Dengan  Mutu  Pelayanan  Di  Kabupaten Simalungun,” Jurnal Penelitian Keperawatan Medik 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.36656/jpkm.v2i2.239.
6 Tenisia Windah Tawalujan, Grace E. C. Korompis, dan Franckie R. R. Maramis, “Hubungan Antara Status Akreditasi Puskesmas dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Kota Manado,” KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi 7, no. 5 (2018).
Tingkat Kepuasan Akreditasi Puskesmas n t Std. Error Mean P value PR (90% CI) Lower Upper Kesesuaian Persyaratan Pelayanan 100 31,430 ,087 ,000 2,60 2,88 Kemudahan Prosedur 100 30,228 ,090 ,000 2,57 2,87 Kecepatan Waktu Pelayanan 100 31,207 ,083 ,000 2,45 2,73 Kewajaran Biaya/Tarif 100 83,596 ,045 ,011 3,66 3,80 Kesesuaian Standar Pelayanan 100 30,103 ,081 ,033 2,30 2,56 Kompetensi Petugas 100 29,417 ,079 ,001 2,20 2,46 Kesopanan dan Keramahan 100 46,147 ,062 ,000 2,78 2,98 Kualitas Sarana dan Prasarana 100 44,384 ,069 ,000 2,94 3,16 Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan 100 43,878 ,067 ,000 2,84 3,06
puskesmas  tersebut. 7 Hal  serupa  juga  disebutkan  dalam  penelitian  Molyadi  dan  Trisnantoro  yang menyebutkan  bahwa  dengan  adanya  kebijakan  akreditasi  seluruh  Puskesmas  membahas  pentingnya melakukan perubahan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu dan kinerja pelayanan. 8
Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk. yang menyatakan bahwa melalui pelaksanaan standar  akreditasi  puskesmas,  diharapkan  memberikan  manfaat  tidak  hanya  bagi  kepuasan  pasien karena  pelayanan  yang  diberikan  sesuai  standar  sehingga  aman,  tetapi  juga  bagi  kepuasan  dan keamanan  petugas  kesehatan,  karena  pelayananan  yang  diberikan  sesuai  aspek  legal  dan  pedoman tindakan  medis,  tetapi  juga  tetap  memperhatikan  kebutuhan  dan  ekspektasi  masyarakat. 9 Kualitas mutu  dari  puskesmas  bukan  hanya  sekedar  dilihat  dari  segi  pelayanannya  saja,  namun  dilihat  dari segala  aspek.  Mulai  dari  segi  sarana  dan  prasarana,  kecepatan  waktu  dalam  memberikan  pelayanan, sampai  tarif  harga  yang  ditetapkan  oleh  puskesmas.  Jika  semuanya  berkualitas  baik,  pengawas kualitas  mutu  atau  asesor  akan  mempertimbangkan  tingkatan  akreditasi  yang  akan  diberikan. Penelitian  dari  Batubara.  S.,  dkk.  yang  menyatakan  bahwa  status  akreditasi  Puskesmas  dapat dipengaruhi  oleh  ketersediaan  dan  cakupan  pelayanan  kesehatan,  sarana,  dan  prasarana  penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas itu sendiri. 10 Hal tersebut relevan dengan penelitian Amiroh, dkk. yang  menjelaskan  bahwa  mutu  pelayanan  kesehatan  harus  dapat  memenuhi  kebutuhan pasien/masyarakat dan juga harus memenuhi harapan pasien dengan cara yang paling hemat biaya. 11
Namun,  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  juga  ditemukan  kekurangan  pada puskesmas paripurna. Meskipun tingkatan akreditasi paripurna adalah tingkatan akreditasi puskesmas yang tertinggi, tidak menutup kemungkinan bahwa puskesmas tersebut tidak mempunyai kekurangan.
Hasil  yang  didapat  oleh  peneliti  terdapat  aspek-aspek  yang  dinilai  dari  masyarakat  kurang memuaskan. Mulai dari kompetensi petugas, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, sampai sarana  dan  prasarana.  Namun  meskipun  begitu,  keluhan-keluhan  dari  masyarakat  inilah  yang  dapat meingkatkan mutu dari puskesmas tersebut.
7 Trisna dan Raharjo, “Status Akreditasi Puskesmas Dengan Tingkat Kepuasan Pasien.”
8 Molyadi  dan  Laksono  Trisnantoro,  “Pelaksanaan  Kebijakan  Akreditasi  Puskesmas  di  Kabupaten Kubu Raya,” Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI 7, no. 1 (2018), https://doi.org/10.22146/jkki.25486.
9 Ratna  Dwi  Wulandari  dkk.,  “Pengaruh  Pelaksanaan  Akreditasi  Puskesmas  terhadap  Kepuasan Pasien,” Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 15, no. 3 (2019), https://doi.org/10.30597/mkmi.v15i3.6195. 10 Saiful  Batubara  dkk.,  “Hubungan  Status  Akreditasi  Puskesmas  Dengan  Mutu  Pelayanan  Di Kabupaten  Simalungun,” Wahana  Inovasi :  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Masyarakat  UISU 8,  no.  1 (2019).
11 Heti  Hanifati  Amiroh,  Husnul  Khotimah,  dan  Sri  Astutik  Andayani,  “Perbedaan  Kepuasan  Pasien Rawat  Inap Di Puskesmas Terakreditasi Dasar Dan Terakreditasi Madya,” JKP  (Jurnal  Kesehatan  Primer) 5, no. 1 (25 Juli 2020), https://doi.org/10.31965/jkp.v5i1.457.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Terakreditasi  di  Sumatera  Utara.
Akreditasi-akreditasi  dari  puskesmas  yang  diteliti  oleh  peneliti  meliputi  akreditasi  paripurna, akreditasi  utama,  akreditasi  madya,  akreditasi  dasar,  serta  tidak  terakreditasi.  Kualitas  mutu  diamati oleh asesor yang nantinya akan dinilai sesuai dengan standar yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiroh,  Heti  Hanifati,  Husnul  Khotimah,  dan  Sri  Astutik  Andayani.  “Perbedaan  Kepuasan  Pasien Rawat  Inap  Di  Puskesmas  Terakreditasi  Dasar  Dan  Terakreditasi  Madya.” JKP  (Jurnal Kesehatan Primer) 5, no. 1 (25 Juli 2020). https://doi.org/10.31965/jkp.v5i1.457.
Batubara,  Saiful,  Lenny  Roswitha  Napitupulu,  Felix  Kasim,  Elisabeth  Dame  Manalu,  dan  Wan Jauhari.  “Hubungan  Status  Akreditasi  Puskesmas  Dengan  Mutu  Pelayanan  Di  Kabupaten Simalungun.” Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU 8, no. 1 (2019).
Damayanti,  Nimas  Ariyani,  Sutopo  Patria  Jati,  dan  Eka  Yunila  Fatmasari.  “Analisis  Perbedaan Tingkat  Kepuasan  Pasien  Terhadap  Mutu  Pelayanan  Rawat  Jalan  Puskesmas  Berstatus Akreditasi Utama dan Paripurna di Kota Semarang.” Jurnal Kesehatan Masyarakat 6, no. 5 (2018). https://doi.org/10.14710/jkm.v6i5.21986.
Harso,  Agus  Dwi,  Hadjar  Siswantoro,  dan  Armaji  Kamaludi  Syarif.  “Hubungan  Status  Akreditasi Puskesmas Dengan Capaian Program Antenatal Care.” Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan 30, no. 3 (2020). https://doi.org/10.22435/mpk.v30i3.3125.
Marlina,  Siti,  Novrika  Silalahi,  Septa  Dwi  Insani,  Herri  Novita  Tarigan,  dan  Friska  Ernita  Sitorus. “Hubungan  Status  Akreditasi  Puskesmas  Dengan  Mutu  Pelayanan  Di  Kabupaten Simalungun.” Jurnal
Penelitian Keperawatan Medik 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.36656/jpkm.v2i2.239.
Molyadi,  dan  Laksono  Trisnantoro.  “Pelaksanaan  Kebijakan  Akreditasi  Puskesmas  di  Kabupaten Kubu  Raya.” Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia :  JKKI 7,  no.  1  (2018). https://doi.org/10.22146/jkki.25486.
Susilawati.  “Gambaran  Implimentasi  Akreditasi  Puskesmas  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Utara  Tahun  2016.” JUMANTIK  (Jurnal  Ilmiah  Penelitian  Kesehatan) 2,  no.  2  (2017). https://doi.org/10.30829/jumantik.v2i2.1193.
Tawalujan, Tenisia Windah, Grace E. C. Korompis, dan Franckie R. R. Maramis. “Hubungan Antara Status Akreditasi Puskesmas dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Kota Manado.” KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi 7, no. 5 (2018).
Trisna, Intan Nurjannah Pratiwi, dan Bambang Budi Raharjo. “Status Akreditasi Puskesmas Dengan Tingkat Kepuasan Pasien.” HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) 3, no. 2 (2019). https://doi.org/10.15294/higeia.v3i2.27138.
Wulandari, Ratna Dwi, Ilham Akhsanu Ridho, S. Supriyanto, M. Bagus Qomaruddin, Nyoman Anita Damayanti,  Agung  Dwi  Laksono,  dan  Alida  Nella  Fedelina  Rassa.  “Pengaruh  Pelaksanaan Akreditasi  Puskesmas  terhadap  Kepuasan  Pasien.” Media  Kesehatan  Masyarakat  Indonesia 15, no. 3 (2019). https://doi.org/10.30597/mkmi.v15i3.6195.