## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 86 - 95
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3257

## SISTEM PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM PERDATA DALAM PENERAPAN HUKUM TENTANG KUASA ORANG MENINGGAL

## Supriono Tarigan Universitas Sumatera Utara
E-mail : suprionotarigan@students.usu.ac.id
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Kedudukan  Hukum  Acara  Perdata  bertujuan  agar  masyarakat  merasakan  adanya kepastian hukum yaitu bahwa orang dapat mempertahankan haknya dengan baik, sedang orang  yang  melanggar  hak  orang  lain  itu,  dapat  digugat  melalui  Pengadilan,  umumnya peraturan-peraturan  Hukum  Acara  Perdata  itu  bersifat  memaksa,  karena  dianggap  demi untuk  kepentingan  umum,  agar  kepentingan  orang  lain  itu  terlindungi  jikalau  ada pelanggaran  atas  hak  orang  Bagaimana  sistem  peradilan,  hukum  acara  perdata,  apabila salah  penerapan  hukum  perdata  terhadap  seorang  pemberi  kuasa  meninggal  metode penelitian  normatif,  Bagaimana  penyelesaian  hukum  yang  dapat  dilakukan  jika  tidak terpenuhi hukum perdata formil terhadap pencapaian hukum perdata materil. Surat Kuasa yang  berisi  tentang  pemberian  kuasa  kepada  seseorang  untuk  mengurus  sesuatu sedangkan Pemberian Kuasa, Pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya, petimbangan dalam putusan telah  ditembukan  pemberikuasa  meninggal  dunia,  dan  dinyatakan  gugatan  tidak  dapat diterima,  ternyata  dalam  putusan  akhir,  gugatan  Penggugat  dalam  pokok  perkara dikabulkan
Kata Kunci : kuasa, perdata, meninggal

## Abstract
The position of Civil Procedure Law aims to make the public feel legal certainty, namely that people can defend their rights properly, while people who violate other people's rights can be sued through the Court, generally  the Civil Procedure Law regulations  are coercive, because they  are  considered  in  the  interests  of  in  general,  so  that  the  interests  of  other  people  are protected if  there is  a violation of people's rights. How  is  the justice system,  civil procedural law,  if  the  wrong  application  of  civil  law  against  a  person  giving  power  of  attorney  dies normative  research  methods.  material  civil  law.  Power  of  Attorney  which  contains  the authorization to someone to take care of something while the Granting of Power of Attorney, Basically, with the death of a person, immediately all the rights and obligations of the heir are transferred to his heirs, the consideration in the decision has been found by the authorizing person who has died, and the lawsuit is declared unacceptable In fact, in the final decision, the plaintiff's claim in the main case was granted Keywords: power of attorney, civil, died

## PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  sejarah hukum  acara  perdata,  maka  ada  dua  hal yang akan diuraikan yaitu tentang sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia  (Asikin  &  Sh,  2019).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah Herziene  Indonesich  Reglement  (HIR).  Peraturan  hukum  acara  perdata untuk  Jawa  dan  Madura  masih  tetap  berlaku  HIR.    Untuk  daerah  di  luar Jawa  dan  Madura  badan  kekuasaan  balatentara  Dai  Nippon  juga
Supriono Tarigan, Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata Tidak Sesuai Dengan…
mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura.  Dengan demikian hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku RBg.
Kedudukan  Hukum  Acara  Perdata  bertujuan  agar  masyarakat merasakan  adanya  kepastian  hukum  yaitu  bahwa  orang  dapat mempertahankan  haknya  dengan  baik,  sedang  orang  yang  melanggar  hak orang  lain  itu,  dapat  digugat  melalui  Pengadilan,  umumnya  peraturan- peraturan  Hukum  Acara  Perdata  itu  bersifat  memaksa,  karena  dianggap demi untuk kepentingan umum, agar kepentingan orang lain itu terlindungi jikalau ada pelanggaran atas hak orang tersebut.
Para  Pencari  Keadilan  akan  mencari  sistem  Peradilan  untuk kepentingan  untuk  perlindungan  dirinya  dimana,  ada  hak  yang  dilanggar oleh  orang  lain,    Dalam  lingkup  hukum,  untuk  memahami  sistem  yang bekerja,  maka  pendapat  dari  (Purwendah,  2019)  dapat  dijadikan  batasan, yaitu  sistem  hukum  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga  komponen  atau  fungsi, yaitu  komponen  struktural,  komponen  substansi  dan  komponen  budaya hukum.  Ketiga  komponen  tersebut  dalam  suatu  sistem  hukum  saling berhubungan dan saling tergantung.
Pada Komponen struktural juga mencakup pembidangan hukum, yaitu yang  membagi  pembidangan  dengan  hukum  publik  dan  hukum  perdata serta  hukum  materiil  dan  formal.  di  dalam  beracara  di  muka  persidangan Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara  dapat  mewakilkan  perkaranya  itu  kepada  pihak  lain,  yaitu penerima  kuasa.  Perwakilan  atau  pemberian  kuasa  ini  diatur  dalam  Pasal 123  HIR,  147  RBg.  Menurut  ketentuan  pasal  tersebut,  pihak-pihak  yang berperkara dapat menguasakan perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus ( special authorization ).
Berakirnya  kuasa  juga  di  tentukan,  salah  satu  sebab  berakhirnya pemberi  kuasa  adalah  dengan  meninggalnya  pemberi  kuasa  atau  surat kuasa  gugur,  dalam  pengajuan  gugatan  dalam  beracara  dikarenakan adanya  kematian  atau  meninggal  si  pemberi  kuasa  dalam  beracara, tentunya berakhirnya kuasa, dan apabila beracara gugatan dalam perdata.
Pada  dasarnya,  dengan  meninggalnya  seseorang,  seketika  itu  segala hak  dan  kewajiban  pewaris  beralih  pada  ahli  warisnya  ( hak  saisine ).  Hak saisine  memiliki  arti  demi  hukum  ahli  waris  menggantikan  kedudukan pewaris  dalam  hal  harta  benda  tanpa  berbuat  suatu  apapun  dengan tergugat yang meninggal dunia, dalam hukum acara perdata ada beberapa tahapan  yang  harus  ditempuh  untuk  dapat  menjadikan  ahli  waris  sebagai pengganti  tergugat  yang  sudah  meninggal  dunia.  Adapun  di  antaranya penyampaian kematian tergugat asal oleh penggugat kepada Majelis Hakim sekaligus menunjuk ahli waris yang akan menggantikannya.
Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  bisa  berpendapat dissenting  opinion, keberadaan  dissenting  Opinion  ini  sesungguhnya merupakan  tindakan  penolakan  dari  anggota  yang  minoritas  terhadap oputusan  yang  dambil  (disepakati)  oleh  anggota  Majelis  Hakim  yang mayoritas  berkaitan  dengan  sesuatu  kasus  (Thiasari,  2023).  Sebab  dalam mengambil  suatu  putusan  dalam  suatu  perkara,  majelis  hakim  bisa berbeda pendapat sebagai berikut:
Supriono Tarigan, Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata Tidak Sesuai Dengan…
1. Menyangkut  dasar-dasar  pertimbangan  sampai  pada  inti/diktum putusan.
2. Dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak berbeda inti/diktum putusan.
3. Ada persamaan pertimbangan tetapi berberbeda isi/diktum putusan.
Hakim  untuk  mewujudkan  eksistensi  hakim  secara  kreatif  dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Sesuai  dengan  uraian  yang  sudah  dijelaskan  diatas,  maka  rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :
1. Bagaimana  sistem  peradilan,  hukum  acara  perdata,  apabila  salah penerapan hukum perdata terhadap seorang pemberi kuasa meninggal ?
2. Bagaimana  penyelesaian  hukum  yang  dapat  dilakukan  jika  tidak terpenuhi hukum perdata formil terhadap pencapaian hukum perdata materil ?
Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena hanya dilaksanakan  atau  ditargetkan  pada  peraturan  perundang-undangan tertulis atau bahan lainnya.

## HASIL dan PEMBAHASAN HUKUM  ACARA  PERDATA,  SALAH  PENERAPAN  HUKUM  PERDATA TERHADAP SEORANG PEMBERI KUASA MENINGGAL
1. Surat  Kuasa  pada  hukum  perdata  materil  dan  hukum  perdata formil
Surat Kuasa adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang  untuk  mengurus  sesuatu  sedangkan  Pemberian  Kuasa (lastgeving  Bid) adalah  pemberian  kewenangan  kepada  orang  lain  untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  atas  nama  si  pcmberi  kuasa (Tarigan, 2023). Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1792 yang dimaksud dengan pemberian kuasa yaitu: “suatu perjanjian  dengan  mana  seseorang  memberikan  kekuasaan  kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk  atas  Namanya menyelenggarakan suatu urusan’’ .Yang  perlu  dicermati  dan  digaris  bawahi  dalam  pengertian diatas  adalah  defmisi  menurut  KUHPerdata,  dimana  terdapat  kata-kata, “menyelenggarakan  suatu  urusan”  dan  kata - kata  “  untuk  atas  Namanya” ditinjau dari sisi yuridis.
Hubungan  hukum  pemberian  kuasa  diketahui  bahwa  perjanjian pemberian  kuasa  ini  bersifat  timbal  balik,  sehingga  mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Kewajiban ini tidak saja berada pada tangan atau pihak pemberi kuasa saja akan tetapi hak dan kewajiban juga terdapat pada pihak penerima kuasa.
a. Hak penerima kuasa
Penerima  kuasa  jika  telah  melaksanakan  kuasa  itu  dengan  sebaik- baiknya atau dengan hati-hati terlepas dari berhasil atau tidaknya kuasa yang diberikan kepadanya, maka ia berhak untuk menuntut pembayaran upah  dari  perjanjian  pemberian  kuasa  itu.  Penerima  kuasa  di  samping berhak atas pembayaran upah, maka pihak penerima kuasa mempunyai hak  untuk  menahan  barang  milik  pemberi  kuasa,  jika  upah  yang diperjanjikan  itu  belum  dibayar  lunas.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal
Supriono Tarigan, Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata Tidak Sesuai Dengan…
1812  KUH  Perdata  sebagai  berikut:  "SI  kuasa  adalah  berhak  untuk menahan  segala  apa  kepunyaan  si  pemberi  kuasa  yang  berada ditangannya,  sekian  lamanya,  sehingga  kepadanya  telah  dibayar  lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa".
b. Kewajiban-kewajiban  pihak  penerima  kuasa  Penerima  kuasa  disamping mempunyai  hak  atas  perjanjian  kuasa  tersebut,  juga  dibebani  beberapa kewajiban.  Kewajiban  ini  adalah  merupakan  suatu  hal  yang  harus dilakukan  oleh  penerima  kuasa.  Pihak  penerima  kuasa  dibebani kewajiban  selama  ia  belum  dibebaskan,  dalam  melaksanakan  kuasanya dan  ia  akan  menanggung  segala  biaya,  kerugian  dan  bunga  yang sekiranya dapal timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.
Dalam hukum acara formil diatur pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 (1) Rbg,  menyebutkan,  bahwa  untuk  beracara  dimuka  sidang  pengadilan haruslah  dengan  pemberian  kuasa  secara  khusus  tertulis.  Waluapun  di dalam  KUHPerdata  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  syarat-syarat pemberian  kuasa,  dapat  disimpulkan  secara  formal  dan  material  surat kuasa  khusus  haruslah  memuat  identitas  pemberi  kuasa  dan  penerima kuasa, apa yang menjadi objek sengketa perdata, pertelaan isi kuasa yang diberikan, hak subtitusi.

## 2. Surat Kuasa Orang Meninggal Dalam Perkara Perdata
Proses  penyelesaian  perkara  lewat  hakim  atau  beracara  bertujuan untuk  memulihkan  hak  seseorang  yang  dirugikan  atau  terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula.
Acara  di  muka  sidang  pengadilan  dapat  pula  secara  tidak  langsung. Beracara  secara  langsung  artinya  hakim  secara  langsung  berhadapan dengan  pihak-pihak  itu  sendiri,  langsung  mendengar  keterangan  dari pihak-pihak itu, disini tidak diwakili oleh seorang kuasanya atau wakilnya. Walaupun  sistem  beracara  yang  digunakan  itu  tidak  langsung,  apablila hakim  merasa  perlu  ia  dapat  memanggil  pihak-pihak  itu  ke  muka  sidang pengadilan untuk mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak itu sendiri,  kendatipula  pihak-pihak  yang  berpekara  dapat  mewakilkan perkaranya  itu  kepada  pihak  lain  yaitu  penerima  kuasa,  maka  timbullah perwakilan atau pemberi kuasa.
Pembahasan    tentang  pemberian  kuasa  sebenarnya  tidak  dapat dilepaskan dan berkaitan erat dengan perwakilan karena pemberian kuasa akan  menerbitkan  perwakilan  yakni  adanya  seseorangyang  mewakili  para pihak untuk melakukan suatu perbuatan, pada pasal 1792 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  menjelaskan  bahwa  pemberian  kuasa  atau perwakilan  adalah  perjanjian  atau  persetujuan  dengan  mana  seseorang memberikan  kekuasaan  kepada  orang  lain  yang  menermanya  untuk  atas Namanya, menyelenggarakan suatu urusan (Prayoga, 2022).

## 3. Salah  Penerapan  Hukum  Perdata  Terhadap  Pemberi  Kuasa Meninggal
Dalam  beracara  di  pengadilan  tentunya  berakirnya  kuasa  juga  di tentukan,  salah  satu  sebab  berakhirnya  pemberi  kuasa  adalah  dengan meninggalnya  pemberi  kuasa  atau  surat  kuasa  gugur,  dalam  pengajuan gugatan  dalam  beracara  dikarenakan  adanya  kematian  atau  meninggal  si
Supriono Tarigan, Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata Tidak Sesuai Dengan…
pemberi  kuasa  dalam  beracara,  tentunya  berakhirnya  kuasa,  dan  apabila beracara gugatan dalam perdata.
Pada  dasarnya,  dengan  meninggalnya  seseorang,  seketika  itu  segala hak  dan  kewajiban  pewaris  beralih  pada  ahli  warisnya  ( hak  saisine ).  Hak saisine  memiliki  arti  demi  hukum  ahli  waris  menggantikan  kedudukan pewaris  dalam  hal  harta  benda  tanpa  berbuat  suatu  apapun  dengan tergugat yang meninggal dunia, dalam hukum acara perdata ada beberapa tahapan  yang  harus  ditempuh  untuk  dapat  menjadikan  ahli  waris  sebagai pengganti  tergugat  yang  sudah  meninggal  dunia.  Adapun  di  antaranya penyampaian kematian tergugat asal oleh penggugat kepada Majelis Hakim sekaligus menunjuk ahli waris yang akan menggantikannya.
Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  bisa  berpendapat dissenting  opinion, keberadaan  dissenting  Opinion  ini  sesungguhnya merupakan  tindakan  penolakan  dari  anggota  yang  minoritas  terhadap putusan  yang  dambil  (disepakati)  oleh  anggota  Majelis  Hakim  yang mayoritas berkaitan dengan sesuatu kasus. Sebab dalam mengambil suatu putusan  dalam  suatu  perkara,  majelis  hakim  bisa  berbeda  pendapat sebagai berikut:
1. Menyangkut  dasar-dasar  pertimbangan  sampai  pada  inti/diktum putusan.
2. Dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak berbeda inti/diktum putusan.
3. Ada persamaan pertimbangan tetapi berberbeda isi/diktum putusan.
Hakim  untuk  mewujudkan  eksistensi  hakim  secara  kreatif  dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Didalam  suatu  putusan  terjadi  salah  penerapan  hukum  dimana ditentukan  tentang  bagaimana  berakhirnya  suatau  kuasa,  jika  pemberi kuasa  meninggal  dunia,kemudian  gugatan  dapat  dinyatakan  tidak  dapat diterima  dalam  putusan,  jika  dilanjutkan  pada  umumnya  dalam pengecualian  jika  terjadi  pergantian  dari  ahli  waris,  putusan  pengadilan nomor  58/Pdt.G/2018/PN  Tbt,  di  halaman  42  (empatpuluh  dua), dinyatakan dalam pertimbangannya, “ bahwa berdasarkan keterangan saksi dari  Penggugat  yaitu  Norman  Edwin  Nasution  diperoleh  fakta  bahwa  Imran Saragih yang merupakan Penggugat IV dalam perkara a quo  telah meninggal dunia  pada  bulan  Maret  2019  yang  dibenarkan  oleh  Kuasa  Hukum  Para Penggugat  namun  baik  ahli  waris  dari  Penggugat  IV  tidak  ada menyampaikan  untuk  melanjutkan  gugatan  dalam  perkara  a  quo  dan  tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk melanjutkan gugatan atas perkara a  quo  sehingga  Hakim  Anggota  II  berpendapat  perkara  a  quo  tidak  dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ”
Tetapi  didalam  putusan  tersebut  hanyalah  sebuah  pertimbangan yang  merupakan  pendapat  seorang  hakim,  bukan  keseluruhan  hakim, dalam  musyawarahnya  atau  keseluruhan  sama  pendapatnya  dalam  suatu pendapat  dalam  memutus  suatu  perkara  melainkan  hanya  seorang  hakim saja,  dalam  putusan  tersebut  walaupun  dinyatakan  dalam  petimbangan dalam  putusan  telah  ditembukan  pemberikuasa  meninggal  dunia,  dan dinyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima,  ternyata  dalam  putusan  akhir, gugatan  Penggugat dalam  pokok  perkara  dikabulkan  Sebagian,  dengan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat Sebagian .
Dengan  upaya  hukum  telah  dinyatakakan  sama  sudut  pandang tentunya  dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara,  telah  ditemukan
Supriono Tarigan, Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata Tidak Sesuai Dengan…
dalam beracara hukum acara formil seseorang telah meninggal dunia dalam kedudukan  hukum  sebagai  pemberi  kuasa  meninggal  dunia  berakhir jugalah  kuasanya  jika  tidak  ada  penggantinya  sempanjang  itu,  sedangkan dalam berperkara dalam praktek belum tentu itu bisa menjadi acuan yang di tentukan dalam hukum perdata meteril (Tarigan, 2023).

## KONTRUKSI  HUKUM  YANG  DAPAT  DILAKUKAN  JIKA  TIDAK TERPENUHI  HUKUM  PERDATA  FORMIL  TERHADAP  PENCAPAIAN HUKUM PERDATA MATERIL

## 1. Kontruksi Hukum
Untuk  memenuhi  kewajiban  hakim  dalam  mengisi  kekosongan  hukum atau  ketidak  jelasan  suatu  peraturan  perundangan-undangan  dalam  ilmu hukum  dikenal  dengan  Konstruksi  Hukum  dan  Interpretasi  (Penafsiran). Kontruksi  (Rekayasa)  Hukum  adalah  cara  mengisi  kekosongan  peraturan perundang-undangan  dengan  asas-asas  dan  sendi-sendi  hukum. Konstruksi  (Rekayasa  Hukum)  terdiri  dari  3  (tiga)  bentuk  yaitu  analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi a contrario .
Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  bisa  berpendapat dissenting  opinion, keberadaan dissenting  Opinion ini  sesungguhnya merupakan  tindakan  penolakan  dari  anggota  yang  minoritas  terhadap oputusan  yang  dambil  (disepakati)  oleh  anggota  Majelis  Hakim  yang mayoritas berkaitan dengan sesuatu kasus. Sebab dalam mengambil suatu putusan  dalam  suatu  perkara,  majelis  hakim  bisa  berbeda  pendapat sebagai berikut:
1. Menyangkut  dasar-dasar  pertimbangan  sampai  pada  inti/diktum putusan.
2. Dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak berbeda inti/diktum putusan.
3. Ada persamaan pertimbangan tetapi berberbeda isi/diktum putusan.
Hakim  untuk  mewujudkan  eksistensi  hakim  secara  kreatif  dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Jika  terjadinya  suatu  pertimbangan  dalam  hukum  dengan  adanya pendapat  putusan  pengadilan  nomor  58/Pdt.G/2018/PN  Tbt,  di  halaman 42  (empatpuluh  dua),  dinyatakan  dalam  pertimbangannya,  “ bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Norman Edwin Nasution diperoleh  fakta  bahwa  Imran  Saragih  yang  merupakan  Penggugat  IV  dalam perkara  a  quo    telah  meninggal  dunia  pada  bulan  Maret  2019  yang dibenarkan  oleh  Kuasa  Hukum  Para  Penggugat  namun  baik  ahli  waris  dari Penggugat  IV  tidak  ada  menyampaikan  untuk  melanjutkan  gugatan  dalam perkara  a  quo  dan  tidak  pula  menunjuk  wakilnya  yang  sah  untuk melanjutkan  gugatan  atas  perkara  a  quo  sehingga  Hakim  Anggota  II berpendapat  perkara  a  quo  tidak  dapat  dilanjutkan  dan  dinyatakan  tidak dapat diterima ”
Dalam  perbedaan  argumentasi  hukum    secara  analogi  adalah penerapan  suatu  ketentuan  hukum  bagi  keadaan  yang  secara  eksplisit diatur  dengan  ketentuan  hukum  tersebut.  Tetapi  dalam  putusan  tersebut tidak  demikian,  melainkan  terjadi  yang  tidak  sesuai  dengan  kontruksi hukum  seharusnya  yang  ketentuan  yang  jelas  tidak  perlu  lagi  dilakukan nalar yang tinggi,  perlu dalam memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi
Supriono Tarigan, Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata Tidak Sesuai Dengan…
kekosongan  hukum  atau  ketidak  jelasan  sutau  peraturan  perundang- undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan kontruksi hukum interpretasi (penafsiran)  tetapi  jelaspun  peraturan  yang  tidak  perlu  dalam  penafsiran dalam  peratek  dalam  hukum  acara  peradilan  untuk  mempertahankan hukum perdata materil tidak menjadi acuan.

## 2. Tidak tercapainya hukum perdata metril dan hukum formil
Pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  manusia  dan  sering  ditemui kesulitan  dalam  penerapan  hukum  positif  dikala  terjadinya  kekosongan atau  kaburnya  makna  suatu  ketentuan  hukum,  membantah  anggapan bahwa  melalui  kodifikasi  hukum,  maka  hukum  itu  sudah  lengkap  dan dipakai  untuk  memecahkan  semua  masalah  hukum.  Tetapi  dalam perkembangannya asumsi tersebut tidak tepat, karena ternyata hukum itu tidak  pernah  lengkap.  Oleh  karena  itu  Hakim  dalam  putusan-putusannya diharapkan  dapat  melengkapi  atau  menyempurnakan  hukum  dengan berbagai metode penafsiran.
Penerapan  hukum  perdata  secara  hukum  perdata  atau  Gugatan  tidak dapat  diterima (Niet  Ontvankelijke  Verklaard) merupakan  putusan  dimana dalam  hal  ini  hakimmengatakan  gugatan  tersebut  tidak  dapat  diterima, karena  mengandung  cacat  formil.Putusan  tidak  dapat  diterima  yaitu putusan  akhir  yang  bersifat  negatif.  Terdapat  beberapa  alasan  yang merupakan  suatu  penyebab  sebuah  gugatan  tidak  dapat  diterima  karena catat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah,  Gugatan diajukan oleh  pihak  yang  tidak  memiliki  kepentingaan  hukum,  Gugatan  prematur, Gugatan  di  luar  kompetensi,  Gugatan  obscuur  libel,  Gugatan error  in persona dan  Gugatan  Daluwarsa.  Dalam  perkara  yang  diteliti  penyebab gugatan  tidak  dapat  diterima  dalam  perkara  tersebut  merupakan  Gugatan Obscuur  Libel .  Gugatan  obscuur  libel  adalah  putusan  gugatan  bersifat kabur  juga  bisa  disebut  dengan  tidak  jelas  dan  tidak  pasti.  Gugatan Obscuur  Libel  memiliki  faktor-faktor  penyebab  kekaburan  dalam  gugatan tersebut adalah :
1. Dalil  gugatan  tidak  mempunyai  dasar  peristiwa  dan  dasar  hukum yang jelas Surat  gugatan  penggugat  bisa  dikatakan  tidak  jelas  jika  dalam  isi gugatannya  tidak  mempunyai  dasar  peristiwa  serta  dasar  hukum yang jelas dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.
2. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Biasanya kekaburan objek sengketa terjadi karena tidak disebutnya batas-batas  objek  sengketa  dan  luas  tanah  dengan  yang  dikuasi tergugat.
3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum Dalam  gugatan  yang  diajukan  posita  dan  petitum  yang  diajukan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Maka yang dapat  dituntut  dalam  petitum  harus  dapat  menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan.
4. Petitum tidak rinci Dasarnya hal yang diingikan penggugat tersebut rinci dan jelas. Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa digabung dengan petitum
Supriono Tarigan, Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata Tidak Sesuai Dengan…
subsidair  dengan  jelas  atau  berbentuk  kompossitur.Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas
5. Nebis in idem yang subyek dan obyeknya sama Nebis  in  idem  adalah  Gugatan  yang  diajukan  penggugat  sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum,  sehingga  gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.

## SIMPULAN
1. Pemberian  kewenangan  kepada  orang  lain  untuk  melakukan perbuatan-perbuatan  hukum  atas  nama  si  pcmberi  kuasa.  Sesuai dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  pasal 1792  yang  dimaksud  dengan  pemberian  kuasa  yaitu: “suatu perjanjian  dengan  mana  seseorang  memberikan  kekuasaan  kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas Namanya menyelenggarakan  suatu urusan’’ .Yang  perlu  dicermati  dan  digaris bawahi dalam pengertian diatas adalah defmisi menurut KUHPerdata, dimana  terdapat  kata-kata, “menyelenggarakan  suatu  urusan”  dan kata- kata “ untuk atas Namanya” ditinjau dari sisi yuridis.
2. penerapan  suatu  ketentuan  hukum  bagi  keadaan  yang  secara eksplisit  diatur  dengan  ketentuan  hukum  tersebut.  Tetapi  dalam putusan tersebut tidak demikian, melainkan terjadi yang tidak sesuai dengan kontruksi hukum seharusnya yang ketentuan yang jelas tidak perlu  lagi  dilakukan  nalar  yang  tinggi,    perlu  dalam  memenuhi kewajiban  hakim  dalam  mengisi  kekosongan  hukum  atau  ketidak jelasan  sutau  peraturan  perundang-undangan  dalam  ilmu  hukum dikenal  dengan  kontruksi  hukum  interpretasi  (penafsiran)  tetapi jelaspun peraturan yang tidak perlu dalam penafsiran dalam peratek dalam  hukum  acara  peradilan  untuk  mempertahankan  hukum perdata materil tidak menjadi acuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  H.  Z.,  &  Sh,  S.  U.  (2019). Hukum  acara  perdata  di  Indonesia . Prenada Media.
Dr.H.Kusbianto,SH.,M.Hum,  Rina  Melati  Sitompul.,S.H,.M.H,. Bunga Rampai Acara Perdata , Medan, Enam Media, 2020
H.  Enju  Juanda,SH.,MH,  Konstruksi  Hukum  dan  Metode  Interpretasi Hukum, Yogyakarta,  Velume 4, Nomor 2, 2016
Harsanto  Nursadi,SH.,M.Si., Sistem  Hukum  Indonesia, Jakarta,  Universitas Terbuka
Husein Tamara Ubay, Misbahul Huda, Erwin Sayah ruddin, Analisis Yuridis Terhadap  Gugurnya  Gugatan  Harta  Bersama  Akibat  Penggugat Meninggal Dunia (Studi Kasus Perkara Nomor
4256/Pdt.G/2019/PA.BKS  PENGADILAN  AGAMA  BEKASI),  Journal UnpakPALAR (Pakuan Law Review)   Volume 7 Nomor 2, 2021
I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari  Ujuanti, Gugatan  Tidak  Dapat  Diterima  (Niet  Ontvankelijke
Supriono Tarigan, Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata Tidak Sesuai Dengan…
Verklaard)  Dalam  Gugatan  Cerai  Gugat  Di  Pengadilan  Agama  Badung, Jurnal Kontruksi Hukum, Volume 1, Nomor 4, 2020 Liliana  Tedjosaputro, Kajian  Hukum  Pemberian  Kuasa  Sebagal  Perbuatan Hukum Sepihak  Dalam  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan,  Journal Sektrum Hukum , Semarang, Voume 13 Nomor 2, 2016 Marshal Ng, Dissenting Opinion Dalam Hukum Indonesia (Beberapa analisis mengenai  aksistensi  dan  prakteknya),  Jurnal  Varia  Hukum,  Volume  6 Nomor 4, 2018
Mona Wulandari,SH.,MH, Syarat Formil dan Materil Pemberian Surat Kuasa Khusus Dalam Perkara Perdata, Jurnal Varia Hukum, Volume 26 Nomor 1, 2013
Prayoga,  H.  D.  (2022). Penggunaan  Surat  Kuasa  Menjual  Pada  Objek Jaminan  Yang  Dibebani  Hak  Tanggungan  Dalam  Perjanjian  Kredit Perbankan .
Purwendah,  E.  K.  (2019).  Konsep  Keadilan  Ekologi  Dan  Keadilan  Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 139 – 151. Raskita  J.F.  Surbakti, Analisis  Hukum  Penggunaan  Surat Kuasa  Yang Melebihi  Tujuannya (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1189k/Pdt/2017  Dan  Putusan  Pengadilan  Negeri Cibinong  Nomor  104//Pdt.G/2012/Pn.  Cbn)  Nommensen  jurnal  of Legal Opinion(NJLO) , Volume 3 nomor 1, 2016 Sherlya  Ayunda  Putri,  Achmad  Syauqi  Nugraha, Upaya  Hukum  Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan  Asas  Kepastian  Hukum  dalam  Tinjauan  HIR/RBG ,  Jurnal Hukum Acara Perdata, Adhaper, Surabaya, Volume 6, Nomor 4, 2020
Sunny  Ummul  Firdaus;  Putri  Anjelina  Nataly  Panjaitan;  Rizky  Kurniyanto Widyasasmito ,  Peran  Dissenting  Opinion  Hakim  Konstitusi  Dalam Pembaharuan  Hukum  Nasional ( The  Role  of  Dissenting  Opinion  of Constitutional  Judges  in  National  Legal  Reform ),  Jurnal  Penelitian Hukum De Jure, Volume 20  Nomor 2, 2020
Tarigan,  S.  (2023).  SISTEM  PERADILAN  HUKUM  ACARA  PERDATA  TIDAK SESUAI  DENGAN  HUKUM  PERDATA  DALAM  PENERAPAN  HUKUM TENTANG  KUASA  ORANG  MENINGGAL. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 5 (2), 108 – 119. Thiasari,  M.  A.  (2023). Reformulasi  Pengaturan  Pembuktian  Sederhana Dalam  Uu  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .