Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1530-1539
Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz)
Imam Kamaluddin 1*) , Suyoto Arief 2) , Khoirul Umam 3) , Moh. Ihsan Fauzi 4) 1,2,3,4 Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor Email korespondensi: imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id

## Abstract
Umar bin Abdul Aziz was one of the Caliphs of the Umayyads who was able to increase economic productivity with the concept built from Islamic teachings. This study aims to find out how the management of Islamic daulah and economic policies of Umar bin Abdul Aziz in creating the welfare of the people. This research method uses literature review, namely research with the focus of study and analysis of the primary materials of the literature with the approach of character studies, which examines sitematically the thoughts and ideas of Umar bin Abdul Aziz in whole or in part. From the results of this research it is known that Umar bin Abdul Aziz reformed economic policy with the concept of radd al-mazhalim in which he removed all wrongdoing including in the field of trade, agriculture,  and  sources  of  state  revenue  that  had  an  impact  on  improving  the  economy.  While  in  the  state spending policy, he put the interests of the people first and strictly in the expenditure of official service facilities and stationery, so as not to occur misappropriation and waste.

## Keywords : Islamic economy, economic reformation, Umar bin Abdul Aziz
Saran  sitasi: Kamaluddin,  I.,  Arief,  S.,  Umam,  K., &  Fauzi,  M.  I.  (2021).  Keberhasilan  Perekonomian  Islam (Sebuah  Kajian  Historis  terhadap  Reformasi  Ekonomi  Umar  Bin  Abdul  Aziz). Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,
7 (03), 1530-1539. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3205
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3205

## 1. PENDAHULUAN
Menerapkan  kebijakan  ekonomi  yang  tepat dalam  suatu  Negara  merupakan  hal  penting  untuk menciptakan    kesejahteraan  rakyat.  Begitu  juga dengan daulah  Islamiyyah sebagai  suatu  konsep tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berlandaskan  pada  syariat  Islam  serta  menerapkan hukum-hukum  Islam  secara  nyata  dan  menyeluruh (Ruslin,  2015),    termasuk  yang  berkaitan  dalam mengatasi  permasalahan  ekonomi.  Keberhasilan ekonomi  Islam  terhadap  pengentasan  masalah ekonomi dapat dilihat dari keberhasilan khalifah Umar bin  Abdul  Aziz  dalam  membangun  perekonomian umat  dan  menerapakan  syariat  Islam  dengan berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-Sunnah serta semangatnya dalam memerangi kezaliman.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah Bani Umayyah yang menunjukkan bukti keberhasilan  pengelolaan  ekonomi  Islam.  Di  mana dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun atau lebih tepatnya adalah selama tiga puluh bulan, masyarakat
yang berada di bawah kepemimpinannya mengalami kemajuan yang luar biasa di bidang ekonomi. Bahkan disebutkan  bahwa  ketika  ada  seseorang  hendak menyerahkan zakatnya, ia kesulitan menemukan fakir miskin yang mau menerimanya. Karena semua orang pada masa itu sudah tercukupi (Ash-Shallabi, 2010), hal  ini  tidak  lepas  dari  model  kebijakan  yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Kemakmuran masyarakat pada masa kekahlifahan  Umar  bin  Abdul  Aziz  menunjukkan perkembangan  ekonomi  yang  telah  naik  pada  taraf menakjubkan  (Farah,  2014).  Ia  lebih  memilih  untuk memprioritaskan pembangunan dalam negeri dengan cara  memperbaiki  dan  meningkatkan  kesejahteraan (Huda,  2021),  di  mana  kesejahteraan  masyarakat bukan dicapai dengan mengumpulkan pajak sebesar- besarnya,  melainkan  dengan  cara  mengoptimalkan kekayaan alam yang ada serta pengelolaan keuangan negara yang optimal dan efisien (Masykuroh, 2012). Baitul  mal sebagai  pengelola  keuangan  Negara menjadi  perhatian  penting  bagi  pemerintahan  Umar
bin  Abdul  Aziz,  sehingga  ia  melakukan  reformasi pengelolaan  baitul  mal  yang  dibedakan  menjadi  dua hal,  yaitu  pengelolaan  penerimaan baitul  mal dan pengelolaan  penyaluran baitul  mal (Ningrum  & YuliawatiYuliawati, 2020).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dijelaskan  di atas,  penelitian  ini  berusaha  untuk  menggali bagaimana  kebijakan-kebijakan  ekonomi  Umar  bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang mampu meningkatkan  produktifitas  ekonomi,  sehingga seluruh  masyarakatnya  merasakan  kesejahteraan  dan berada  pada  kehidupan  Negara  yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur . Di mana nilai-nilai dan syariat  Islam  diterapkan  dengan  baik  dalam  setiap aktifitas dan kehidupan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kajian kepustakaan  ( literature  review ),  yaitu  penelitian dengan  fokus  kajian  dan  analisis  terhadap  bahan- bahan  primer  dari  kepustakaan,  yaitu  buku,  laporan hasil  penelitian,  laporan  hasil  pengabdian,  catatan manuskrip dan sebagainya (Ibrahim, 2015). Pendekatan  yang  dipakai  berupa  pendekatan  studi tokoh,  yaitu  pengkajian  secara  sitematis  terhadap pemikiran  dan  gagasan  seorang  tokoh  secara keseluruhan atau sebagiannya (Harahap, 2011). Lebih lanjut,  pendekatan  ini  juga  meneliti  kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat  dan  bagaimana  pengaruh  pemikiran  dan idenya  (Muhammad,  2004).  Fokus  penelitian  ini ditujukan  pada  pemikiran  dan  kebijakan  khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Metode  penelitian  dengan  pendekatan  studi tokoh  dalam  penelitian  ekonomi  Islam  merupakan pendekatan  yang  penting.  Hal  ini  lantaran  catatan sejarah membuktikan bahwa Islam memiliki sumbangsih  besar  dalam  perkembangan  ilmu  dan teknologi  (Muhammad,  2004).    Langkah-langkah yang  dilakukan  dalam  melakukan  penelitian  dengan studi tokoh adalah sebagai berikut, pertama, meneliti karya-karya tokoh yang akan diteliti. Kedua, meneliti karya  orang  lain  terkait  tokoh  yang  akan  diteliti. Ketiga, melakukan wawancara terhadap tokoh terkait (jika  masih  hidup),  atau  terhadap  sahabat  dan muridnya (Harahap, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Biografi Umar Bin Abdul Aziz
Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah Bani Umayyah  ke-8  setelah  ditunjuk  oleh  Sulaiman  bin Abdul  Malik  untuk  menggantikannya  (Ash-Shallabi, 2010).    Nama  lengkapnya  adalah  Umar  bin  Abdul Aziz  bin  Marwan  bin  Hakam  bin  Abil  Ash  bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Ibunya adalah  Ummu  ‘Ashim    binti  ‘Ashim  bin  Umar  bin Khattab  (Al-Jauzy,  2001).  Cicit  salah  satu  khulafaur rasyidin:  Umar  bin  Khattab  ini  juga  dikenal  dengan laqab Al-Imam  Al-Hafizh  Al-Allamah  Al-Mujtahid Az-Zahid  Al-‘Abid  As-Sayyid  Amirul  Mukminin Haqqan,  Abu  Hafsh  Al-Quraysi  Al-Umawi  Al- Madani, kemudian Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid  Asyajj    bani  Umayyah  (Ash-Shallabi, 2010). Selain itu, ia juga dikenal sebagai Umar II.
Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah tahun 61 Hijriah, satu tahun setelah wafatnya Muawiyyah (Al- Syaikh,  1996).  Ia  memiliki  akhlak  dan  kepribadian mulia, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: keluarga, kebiasaan menuntut ilmu dan menghafal al- Qur’an  sejak  kecil, lingkungan masyarakat Madinah yang  saleh,  mendapatkan  pendidikan  langsung  dari para  tokoh  ahli  fikih  dan  ulama  Madinah,  baik  dari golongan  sahabat  dan  tabi’in.  Ia  disebut  sebagai imam,  ahli fikih,  mujtahid  serta  pribadi  yang  paham akan  sunnah,  hafal  a-Qur’an,  zuhud  dan  memiliki derajat  keilmuan  yang  tinggi.  Para  ulama  madzhab juga  menyebut  nama  Umar  bin  Abdul  Aziz  dalam kitab-kitab  fikih  sebagai  penguat  madzhab  mereka. Atas kesalehan, keilmuan, kecerdasan dan kebijaksanaan  yang  dimilikinya,  Umar  bin  Abdul Aziz diangkat sebagai Gubernur Madinah pada masa kepemimpinan  Khalifah  Walid  bin  Abdul  Malik, kemudian  diangkat  sebagai  menteri  dan  penasehat Khalifah  Sulaiman  bin  Abdul  Malik  (Ash-Shallabi, 2010).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Umar  bin  Abdul Aziz  merupakan  pemimpin  yang  memiliki  modal kepemimpinan  lengkap,  yaitu:  berasal  dari  keluarga berkedudukan  tinggi,  baik  dari  pihak  ayahnya  yang merupakan keturunan Bani Umayyah. Kemudian dari pihak  ibunya  yang  merupakan  keturunan  dari  salah seorang Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Lebih lanjut,  Umar  bin  Abdul  Aziz  sebagai  pribadi  yang saleh dan zuhud juga memiliki akhlak dan kepribadian mulia, keilmuan dan kecerdasan yang tinggi. Bahkan disebutkan  bahwa  Umar  bin  Abdul  Aziz  merupakan sosok ulama, imam, ahli fikih dan mujtahid. Ditambah
lagi  dengan  pengalaman  kepemimpinan  sebagai Gubernur Madinah, Menteri dan Penasehat Khalifah, sehingga tidak ada yang lebih pantas menjadi khalifah selain  dirinya  untuk  meneruskan  kekhalifahan  Bani Umayyah  setelah  kepergian  Sulaiman  bin  Abdul Malik.

## 3.2. Raad  Al-Madzaalim:  Visi  Misi  Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz
Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi Khalifah pada 10 Shafar 99 H (Faishal, 1987).  Sebagai khalifah yang  baru  saja  ditunjuk,  selepas  shalat  Jumat  ia kemudian  naik  ke  mimbar  untuk  menyampaikan pidato politiknya yang pertama di hadapan rakyat dan ahlul hilli wal aqdi yang berada di masjid. Di antara poin-poin  pidatonya  adalah, pertama ,  komitmen kepemimpinannya untuk mengamalkan al-Qur’an dan Sunnah. Kedua ,  menjelaskan  terkait  hubungan kerjasama  baik  dengan  rakyat  dan  orang-orang terdekatnya. Ketiga ,  mengingatkan  akibat  yang didapat  dari  perbuatan  buruk  dan  meminta  setiap orang  untuk  mensucikan  batin  serta  mengingat kematian  sebagai  sebuah  nasehat. Keempat ,  berjanji untuk menegakkan yang haq dan mencegah kebatilan serta  menegaskan  kepada  semua  orang  untuk mentaatinya sebagai khalifah selama dia taat kepadaa Allah dan mengingkarinya apabila bermaksiat kepada Allah (Ash-Shallabi,  2010).  Kepribadian  inilah  yang dikenal  sebagai  kepribadian  pemimpin Rabbani (Audina & Raihan, 2019) dan menjadikannya berbeda dengan para Khalifah pendahulunya.
Beban yang dipikulnya atas kritik umat terhadap kekhalifahan  Bani  Umayyah  membuat  Umar  bin Abdul  Aziz  untuk  segera  bergerak  membenahi kezaliman-kezaliman  yang  terjadi  pada  masa khalifah-khalifah  sebelumnya  (Muhammad,  1998), seperti yang dilakukan oleh Ruh bin Walid bin Abdul Malik  yang  merampas  kios  atau  tempat  berjualan (Ash-Shallabi, 2010) dan Walid bin Abdul Malik yang merampas  tanah  orang  Badui  (Al-Jauzy,  2001). Sehingga  dengan  semangat al-raad  al-madzaalim , Umar bin Abdul Aziz berupaya untuk menghentikan kezaliman-kezaliman  yang  telah  terjadi.  Bahkan sebelum  ia  berperang melawan  kezaliman  baik  yang besar maupun kecil, Umar dengan tegas mengatakan akan  memulainya  dari  dirinya  sendiri.  Seperti  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Sa’ad  ketika  Umar mengembalikan barang yang didapat secara zalim, ia berkata, “Sepantasnya  aku  memulai  dari  diriku sendiri” (Faishal, 1987).
Guna merealisasikan gerakan raad al-mazhaalim pada  kekhalifahannya,  Umar  bin  Abdul  Aziz menerapkan hal-hal berikut:
a. Komitmen mengamalkan al-Qur’an dan Sunnah Komitmen  ini  dapat  dilihat  dari  perintahnya untuk mengamalkan al-Qur’an dan Sunnah melalui penyebaran  ilmu  pengetahuan  di  masyarakat  dan memberikan  pemahaman  terkait  ajaran  agama serta  mengenalkan  sunnah.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  upaya  Umar  bin  Abdul  Aziz  yang memerintahkan  para  ulama  untuk  menyebar  ke berbagai penjuru negeri dalam rangka dakwah dan tarbiyah, serta memberi tunjangan rutin agar para ulama fokus dan berkonsentrasi menyebarkan ilmu (Ash-Shallabi,  2010).  Salah  satu  kebijakannya yang  terkenal  adalah  kodifikasi  hadits,  dan  di antara  ulama  yang  berhasil  melaksanakan  tugas tersebut  adalah  Ibnu  Syihab  al-Zuhri  (Qudsi, 2013).
b. Mengedapankan musyawarah
Model  kepemimpinan  Umar  bin  Abdul  Aziz yang  mengedepankan  musyawarah  telah  terlihat sejak  ia  diangkat  sebagai  gubernur  Madinah, kemudian berlanjut saat menjadi khalifah, di mana ia  meminta  pendapat  kepada  rakyat  untuk membaiatnya  atau  tidak,  kemudian  semua  orang berseru  dan  berbaiat  kepadanya  (Ash-Shallabi, 2006).  Ia juga sering bermusyawarah dan meminta pendapat  para  ulama  dalam  memutuskan  suatu kebijakan,  di  antaranya  dengan  Salim  bin Abdullah,  Muhammad  bin  Ka’ab  al-Qurthubi, Raja’  bin  Haiwah  dan  lainnya  (Ash-Shallabi, 2010). Hal ini menandakan bahwa Umar bin Abdul Aziz bukanlah pemimpin yang otoriter, melainkan terbuka dengan berbagai ide dan saran dari orang lain.
c. Adil Sikap adil yang diterapkan dalam kekhalifahannya tidak hanya ditujukan pada umat Islam  saja,  tapi  juga  terhadap  semua  orang, termasuk  ahli dzimmah dan mawali yang mengalami  kezaliman  berupa  pajak  berlebihan (Ash-Shallabi,  2010).  Umar  juga  memerintahkan kepada pejabatnya untuk menjaga hak-hak mereka termasuk  dalam  beribadah  dan  melarang  untuk menghancurkan  tempat  ibadah  mereka  (Ash- Shallabi,  2006).  Bahkan  ia  juga  memerintahkan pengembalian  fungsi  Gereja  S.  Thomas  yang sebelumnya diubah menjadi Masjid pada masa al- Walid I (Rofiqo & Rizal, 2019). Umar bin Abdul
Aziz  juga  memerintahkan  agar  berlaku  adil terhadap binatang, sebagaimana perintahnya yang melarang mencocok binatang dengan besi dan tali kekang  yang  berat,  serta  pembatasan  berat  beban unta  maksimal  enam  ratus  liter  (Ash-Shallabi, 2010).
d. Persamaan hak
Umar bin Abdul Aziz menerapkan persamaan hak semua orang, baik itu pejabat maupun rakyat jelata,  orang  yang  baru  masuk  Islam  dan  kaum muslimin.  Begitu  juga  di  mata  hukum,  bahkan Umar sendiri sebagai khalifah pernah dituntut oleh seorang penduduk Mesir karena Abdul Aziz (ayah Umar)  mengambil  lahannya  secara  zalim,  dan hakim memutuskan bahwa Umar kalah dan wajib mengembalikan  lahan  tersebut  kepada  penduduk Mesir yang menuntutnya (Ash-Shallabi, 2010). e. Kebebasan
Kebebasan menjadi salah satu pilar kekhalifahan  Umar  bin  Abdul  Aziz,  di  mana kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang berdasarkan prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan  koridor  agama.  Kebabasan  yang  menjadi hak dasar setiap individu tersebut dapat dituangkan dalam  beberapa  poin  kebebasan,  yaitu  kebebasan intelektual  dan  keyakinan,  kebebasan  politik, kebebasan  pribadi  serta  kebebasan  berniaga  dan bekerja (Ash-Shallabi, 2010).
Secara umum, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah berpijak pada dua tujuan  utama,  yaitu  demi  keimanan  dan  demi kesejahteraan (Fatmawati, 2017). Hal inilah yang dia gunakan  sebagai  landasan  dengan  memberikan perhatian  penuh  pada  kebijakan-kebijakannya  yang terbagi pada sektor keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

## 3.3. Reformasi  Kebijakan  Ekonomi  Umar  bin Abdul Aziz
Sebagai  seorang  pemimpin,  Umar  bin  Abdul Aziz  paham  betul  bahwa  untuk  mewujudkan kesejahteraan  Negara  dan  rakyatnya,  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  satu  sektor  saja.  Hal  inilah  yang dapat dilihat dari kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang  melakukan  reformasi  terhadap  berbagai  sektor dalam bernegara dan kehidupan rakyat. Salah satunya adalah  pada  sektor  ekonomi,  di  mana  ia  memiliki kebijakan  yang  disebut  dengan  konsep  “ekonomi bebas  terikat”  (Ash-Shallabi,  2010).  Konsep  inilah
yang menjadi faktor pesatnya pertumbuhan ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Konsep  ekonomi  bebas  terikat  (terikat  oleh aturan-aturan agama) yang dicetuskan oleh Umar bin Abdul  Aziz  sebagai  bentuk  dukungan  dan  jaminan Negara terhadap aktifitas ekonomi yang dikelola oleh setiap  individu  tanpa  ada  yang  boleh  menghalang- halangi.  Hal  ini  kemudian  diwujudkan  dengan perintah  Umar  bin  Abdul  Aziz  dalam  membangun infrastruktur, seperti  jembatan  dan  jalan  umum yang dapat dilalui oleh masyarakat tanpa harus membayar sepersepun  yang  akhirnya  meningkatkan  laju perekonomian (Ash-Shallabi, 2010).  Dengan begitu, terjadi keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat,  di  mana  keadilan  ekonomi  merupakan salah  satu  pondasi  suatu  pemerintahan  (Muhammad, 1998).
Lebih  lanjut,  konsep  ekonomi  bebas  terikat tersebut diaplikasikan dalam hal-hal berikut: membuka pintu hijrah penduduk muslim, memberikan kebebasan dalam berniaga dan berusaha, memberikan kebebasan pekerja untuk bekerja dan melarang kerja paksa,  menjadikan  pertanian  untuk  kemaslahatan bersama  serta  tidak  mengintervensi  harga  di  pasar (Muhammad,  1998).    Selain  konsep  ekonomi  bebas terikat,  keteguhannya  untuk  mengamalkan  al-Qur’an dan  Sunnah  serta  semangatnya  dalam raad  al- mazhaalim , Umar bin Abdul Aziz berhasil menetapkan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang menjadi  sukses  besar  daulah  Islamiyah  yang  terbagi dalam beberapa bidang:
a. Pertanian
Terdapat beberapa kebijakan yang dicetuskan Umar  bin  Abdul  Aziz  untuk  meningkatkan produksi pertanian, yaitu: Pertama , melarang jual beli tanah kharaj dan menjadikannya sebagai harta fa’i. Hal ini karena tanah kharaj merupakan tanah masyarakat  umum,  bukan  milik  pribadi.  Dengan begitu  Umar  bin  Abdul  Aziz  telah  menjaga  dan menyelamatkan  penghasilan  utama  dari  produksi pertanian, karena tanah-tanah kharaj menjadi milik umum  dan  tetap  lestari  sebagai  lahan  pertanian (Ash-Shallabi, 2010).
Kedua ,  memberikan  keringangan  pajak terhadap petani. Guna meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan pertumbuhan pertanian, Umar bin Abdul Aziz mengahapuskan pajak-pajak yang  tidak  sesuai  dengan  syariat,  melarang percaloan  tanah  kharaj  dan  melarang  penjagaan hasil  pertanian  yang  menyebabkan  harga  yang
tidak  adil  bagi  petani.  Ia  juga  menerapkan  pajak berdasarkan  kondisi  masyarakat,  apakah  sedang musim subur atau musim paceklik (Ash-Shallabi, 2010).
Ketiga , memperbaiki, memelihara dan membuka  lahan  baru.  Umar  bin  Abdul  Aziz membuat kebijakan straetegis di bidang pertanian, di antaranya dengan mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru dan memperbaiki lahan yang sudah ada untuk pertanian, memberikan penghargaan  berupa  hak  kepemilikan  tanah terhadap orang yang dapat menemukan sumber air di  tanah  yang  tidak  berpenghuni,  menghidupkan tanah  yang  terbengkalai,  memanfaatkan  tanah shawafi  serta  memberikan  hak  pengelolaanya kepada para petani dengan pembagian keuntungan yang  proporsional  dan  memberikan  pinjaman tanpa  bunga  untuk  modal  mengolah  pertanian (Ash-Shallabi, 2010).
Keempat ,  melarang  pemanfaatan  tanah hima sebagai  milik  pribadi.  Tanah hima yang pemanfaatan  sebelumnya  dikuasai  secara  pribadi atau oleh kelompok tertentu dirubah menjadi milik umum.  Tanah  tersebut  kemudian  diwakafkan untuk  seluruh  umat  Islam.  Sehingga  tiap  orang muslim  dapat  ikut  serta  memanfaatkan  tanah tersebut  untuk  memberi  makan  hewan  ternaknya (Muhammad, 1998).
Kelima ,  menyediakan  fasilitas  umum.  Guna mendukung  produktifitas  pertanian,  Umar  bin Abdul Aziz menggalakkan pembangunan infrastruktur  yang  dibutuhkan  oleh  para  petani, seperti memerintahkan untuk membangun sumber- sumber  air  baru,  membangun  saluran-saluran  air, meneruskan pembangunan proyek di wilayah teluk antara  sungai  nil  dan  laut  merah  yang  berguna untuk mempermudah ditribusi bahan makanan dan memberikan  izin  untuk  membuat  sungai  buatan (Ash-Shallabi, 2010).
Kebijakan  Umar  bin  Abdul  Aziz  terkait pertanian menunjukkan kebijakan yang mengarah pada suistainable development . Hal tersebut dapat dilihat dari usahanya untuk menghidupkan lahan- lahan yang mati karena tidak ada yang mengolah. Selain itu ia juga memberikan insentif kepada para petani, baik berupa penghapusan pajak yang tidak sesuai syariat maupun dengan membangun fasilitas penunjang  pertanian,  yang  berdampak  pada kesejahtearaan para petani dan ketersediaan bahan makanan yang mencukupi kebutuhan masyarakat.
b. Mengembangkan pergerakan perdagangan
Jalur  perdagaan  pada  masa  Umar  bin  Abdul Aziz  berkembang  dengan pesat,  sehingga  banyak pemasukan-pemasukan  baru  untuk  kas  Negara yang  dapat  diambil  dari  perdagangan  (Ash- Shallabi,  2010).    Adapun  langkah-langkah  yang diambil  oleh  Umar  bin  Abdul  Aziz  dalam mengembangkan  pergerakan  perdagangan  adalah sebagai berikut:
Pertama , menghapuskan pajak-pajak tambahan terhadap petani yang sangat meberatkan. Hal  ini  kemudian  berdampak  postif  pada  dunia perdagangan, karena komoditas pertanian memiliki harga yang dapat dijangkau oleh rakyat, sehingga  permintaan  meningkat  dan  perputaran uang menjadi lebih baik dan stabil. Meningkatnya permintaan  komoditas  pertanian  tidak  hanya membangun sektor perdagangan saja, namun juga berdampak  positif  pada  keseluruhan  ekonomi Negara (Ash-Shallabi, 2010).
Kedua ,  menghapuskan  pajak  tambahan  pada perdagangan.  Umar  bin  Abdul  Aziz  hanya memungut usyur terhadap  para  pedagang, sehingga  mereka  tidak  mengalami  gangguan terhadap  pajak-pajak  tambahan  lain,  seperti al- fidyah , al-maidah dan al-maks (Muhammad, 1998),    dengan  begitu  para  pedagang  memiliki semangat  dalam  mengembangkan  usahanya  serta menambah  barang  dagangannya  dan  otomatis menambah pula intensitas lalu-lintas perdagangan yang semakin ramai. Ketiga , menghapuskan cara- cara  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  atau pegawai  Negara  terhadap  para  pedagang  untuk menambah  pemasukan  Negara,  sehingga  antara Negara dan pedagang terdapat hubungan yang baik (Ash-Shallabi, 2010).
Keempat ,  membangun  tempat  peristirahatan untuk  para  pedagang.  Umar  bin  Abdul  Aziz menjalin kerjasama dengan Negara-negara tetangga  untuk  menerima  kaum  muslimin  yang melakukan  perjalanan  dan  menyiapkan  tempat- tempat  peristirahatan  untuk  menginap,  fasilitas kesehatan  dan  bantuan  dana  bagi  yang  dirampok sekaligus mengurusi hewan-hewan tunggangannya yang semua biayanya ditanggung oleh pemerintahan  Islam.  Hal  ini  menjadikan  para pedagang  muslim  semakin  bersemangat  untuk
melakukan  perdagangan  sampai  ke  lintas  Negara (Ash-Shallabi, 2010).
Kelima ,  tidak  mengangkat  para  pedagang untuk  menjadi  pegawai  pemerintah  agar  mereka fokus  mengembangkan  perdagangannya  sebagai satu-satunya mata pencaharian. Keenam, membantu melunasi hutang-hutang para pedagang selama hutang tersebut bukan ditujukan untuk hal yang  sia-sia  dan  pemborosan.    Ketujuh, menyatukan  ukuran  timbangan  di  seluruh  negeri dan membuat undang-undang terkait hal tersebut. Kedelapan,  melarang  para  pejabat  memiliki pekerjaan  sampingan  sebagai  pedagang  yang dikhawatirkan  karena  kewenangannya  dapat merusak  harga  dan  persaingan  di  pasar  (Ash- Shallabi, 2010).
Sektor perdagangan juga sangat diperhatikan oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana pasar sebagai jantungnya  perdagangan  dibuat  sedemikian  rupa sebagai  tempat  jual  beli  yang  adil,  tidak  ada praktik-praktik  kezaliman,  sehingga  mekanisme pasar berjalan dengan baik. Selain juga memberikan  dukungan  kepada  para  pedagang berupa  pemodalan  dan  fasilitas  penunjang,  yang akhirnya  meningkatkan  frekuensi  perdagangan sampai keluar negeri.
c. Mengatur Strategi Pendapatan Negara
Terdapat  hal  unik  dalam  strategi  pengaturan pendapatan Negara yang dilakukan oleh Umar bin Abdul  Aziz,  di  mana  ia  justru  mengurangi  dan menghapus  kewajiban-kewajiban  pajak  pada kekhalifahan  sebelumnya  yang  secara  umum dianggap  dapat  menurunkan  pendapatan  Negara, akan  tetapi  hal  ini  malah  berdampak  pada meningkatnya pendapatan Negara, seperti menghapuskan jizyah bagi masyarakat yang telah masuk Islam,  menghapus pungutan-pungutan liar terhadap petani dan mengapuskan  pabean dan bea cukai  yang  memberatkan.  Hal  ini  memberikan dampak  positif  dengan  semakin  meningkatnya produktifitas pertanian, perdagangan pertumbuhan ekonomi (Ash-Shallabi, 2010).
Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  yang disebabkan oleh peningkatan produktifitas pertanian dan perdagangan menjadikan pendapatan  Negara  melalui  kewajiban  zakat, kharaj dan usyur juga  meningkat.    Kondisi  ini berpengaruh  terhadap  stabilitas  keuangan  Negara dan  bahkan  surplus,  sehingga  dapat  digunakan untuk  meningkatkan  kemaslahatan  umum  (Ash-
Shallabi, 2010).  Lebih lanjut, pengaturan strategi pendapatan keuangan Negara yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dituangkan dalam beberapa hal berikut:
Pertama , melakukan reformasi dalam penarikan dan penyaluran zakat, di mana Umar bin Abdul  Aziz  mengangkat  petugas-petugas  yang amanah  dalam  menarik  kewajiban  zakat.  Setelah zakat  terkumpul,  ia  memerintahkan  untuk langsung  disalurkan  ke  daerah  di  mana  zakat  itu diambil (Ash-Shallabi, 2010). Di sisi lain, sebagai seorang  ulama  ia  juga  memperluas  cakupan penerimaan  zakat,  seperti  zakat  mal  dari  hasil tanaman selain yang sudah ditetapkan Nabi, zakat unta  milik  umum,  zakat  ikan,  zakat  madu  dan sebagainya (Muhammad, 1998).
Kedua ,  memungut  jizyah  secara  adil.  Umar bin  Abdul  Aziz  hanya  menarik jizyah terhadap kafir dzimmi sesuai  dengan  kemampuan  finansial masing-masing  wilayah,  seperti  yang  terjadi  di Yaman  yang  kewajiban  jizyahnya  lebih  rendah dibandingkan dengan wilayah Syam yang dikenal sebagai  wilayah  yang  kaya  dan  makmur.  Ia  juga melakukan penghitungan ulang untuk mengoreksi nominal kewajiban jizyah seperti yang dialami oleh penduduk yang tinggal di Nejran yang mengalami penurunan  jumlah  penduduk,  namun  nominal jizyah -nya tetap sama (Ash-Shallabi, 2010).
Ketiga ,  reformasi  pengelolaan kharaj .  Umar bin  Abdul  Aziz  melarang  jual  beli  tanah kharaj yang banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Di sisi lain ia juga melakukan perbaikan terhadap lahan- lahan kharaj yang  sebelumnya  terbengkalai  dan membangun fasilitas yang mendukung pengelolaan  tanah  kharaj  yang  digunakan  untuk pertanian,  seperti  jalan  umum,  saluran  air  yang mengalir sampai ke lahan-lahan pertanian tersebut (Ash-Shallabi,  2010).  Sedangkan  bagi  pengelola lahan  yang  telah  masuk  Islam  maka  ia  wajib membayar kharaj dan zakat dari hasil pertaniannya (Muhammad, 1998).
Keempat ,  melakukan  penarikan usyur secara benar.  Umar  bin  Abdul  Aziz  memberikan perhatian besar pada dunia perdagangan, di mana ia menjamin agar para pedagang dapat berdagang dengan  aman  dan  nyaman,  termasuk  terhadap pedagang kafir  harbi dan kafir  dzimmi .  Terkait usyur , Umar bin Abdul Aziz menarik sepersepuluh dari  seluruh  barang  dagangan  terhadap  pedagang kafir  harbi .  Sedangkan  terhadap kafir  dzimmi
ditarik  setengah  dari  sepersepuluh  (5%)  saja. Nishab  usyur adalah  dua  puluh  dinar  bagi  kaum kafir  dzimmi dan  sepuluh  dinar  bagi  kaum kafir harbi yang  dibayarkan  satu  tahun  sekali  (Ash- Shallabi, 2010).
Kelima ,  mengelola  dana ghanimah dan fa’i . Pada  masa  kekhalifahan  Umar  bin  Abdul  Aziz tidak ada pemasukan dari dana ghanimah karena ia lebih  fokus  pada  perbaikan  di  dalam  negeri  dan tidak  melakukan  perluasan  wilayah  dan  yang tersisa  adalah  dana  ghnaimah  dari  khalifah sebelumnya.  Sedangkan  berkaitan  dengan fa’i ia sependapat  dengan  Umar  bin  Khattab  untuk menjadikannya  sebagai  aset  wakaf  umat  Islam. Kemudian untuk pengelolaannya ia
menggabungkan  antara ghanimah dan fa’i serta menyalurkannya  untuk  maslahat  kaum  muslimin (Ash-Shallabi, 2010).
Berdasarkan  kebijakan  yang  diambil  oleh Umar  bin  Abdul  Aziz  dalam  hal  pendapatan negara,  ia  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk tidak  memungut  dengan  cara  yang  batil  dan sumber yang haram. Justru ia banyak menghapus dan  mengurangi  pajak  serta  membiayai  fasilitas umum  dari  sumber  wakaf.  Hal  ini  justru meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat dan  meningkatkan  penerimaan  negara  melalui zakat,  karena  kondisi  perekonomian  masyarakat yang baik.
d. Mengatur Strategi Pengeluaran Negara Berkaitan dengan strateginya dalam membelanjakan uang Negara, kebijakan Umar bin Abdul  Aziz  secara  umum  terbagi  pada  dua  hal, yaitu  belanja  Negara  untuk  alokasi  masyarakat yang diperuntukan sebagai peningkatan kesejahteraan.  Di  mana  ia  berusaha  untuk memaksimalkan  pemberian  terhadap  kaum  fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan serta untuk  menjamin  kesehatan  mereka.  Alokasi belanja Negara selanjutnya adalah untuk kebutuhan administrasi Negara yang diperuntukan guna menjalankan roda pemerintahan, yang mana ia  menerapkan  “asas  kepentingan  yang  paling utama”  agar  para  pejabat  terhindar  dari pemborosan  dan  kekikiran  (Ash-Shallabi,  2010). Secara lebih lanjut akan dijelaskan dalam beberapa kebijakan berikut:
Pertama ,  memberikan  bantuan  kepada  kaum fakir  dan  orang-orang  miskin.  Umar  bin  Abdul Aziz  memberikan  perhatian  lebih  terhadap
keadaan orang-rang fakir dan miskin dan bahkan ia membangun  tempat  khusus  untuk  memberi makanan  kepada  mereka.  Perhatian  Umar  bin Abdul  Aziz  juga  ditujukan  secara  luas  dengan memberikan  bantuan  kepada  para  janda  yang ditinggal mati suaminya, anak yatim, orang sakit, cacat  dan  orang  tidak  mampu  lainnya. Kedua , memberikan  bantuan  kepada  orang-orang  yang berhutang, selama hutang tersebut tidak digunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syariat dan tidak mengada-ngada dalam mengklaim hutangnya.  Bahkan  Umar  bin  Abdul  Aziz  juga memerintahkan pejabatnya untuk memberi bantuan  kepada  pemuda  yang  hendak  menikah namun  tidak  mampu  membayarkan  maharnya (Ash-Shallabi, 2010).
Ketiga ,  memberikan  bantuan  kepada  para tawanan  dan tahanan.  Umar  bin  Abdul  Aziz  juga memberikan  perhatian  kepada  para  tawanan  dan tahanan dengan baik. Yaitu dengan memperlakukan para tawanan dan tahanan dengan layak, memberi makanan dan lauk pauk yang baik serta  ia  juga  memerintahkan  untuk  memberikan pakaian yang pantas dikenakan, baik pada musim dingin  maupun  musim  panas.  Semua  bantuan tersebut diambilkan dari dana baitul mal. Keempat , memberi  bantuan  kepada  para  musafir  dan  ibnu sabil,  yaitu  dengan  membangun  tempat-tempat peristirahatan  di  jalan-jalan  yang  dilalui  para musafir,  serta  memberikan  fasilitas  kesehatan, mencukupi  kebutuhannya  apabila  mengalami kesusahan,  merawat  hewan-hewan  kendaraan.  Di samping  itu,  Umar  bin  Abdul  Aziz  juga memberikan  perhatian  kepada  para  jamaah  haji dengan pelayanan yang baik (Ash-Shallabi, 2010).
Kelima ,  memberikan  bantuan  kepada  para hamba  sahaya  agar  mereka  dapat  dimerdekakan. Hal  ini  sebagaimana  dikisahkan  oleh  seorang pejabat  di  wilayah  Afrika yang  diutus  oleh  Umar bin  Abdul  Aziz  untuk  mengumpulkan  zakat  di wilayah Afrika. Di mana setelah ia mengumpulkan zakat tersebut dan hendak menyalurkannya ke para fakir  miskin,  ia  kesulitan  untuk  menemukannya. Kemudian, dana zakat yang terkumpul tersebut ia gunakan  untuk membebaskan  para  hamba  sahaya dan menjadikan mereka sebagai pelayan bagi kaum muslimin (Ash-Shallabi, 2010).
Keenam ,  menghapuskan  keistimewaan  yang diperoleh  Khalifah  dan  para  pemimpin  bani Umayyah.  Di  mana  Umar  bin  Abdul  Aziz
mengembalikan  semua  fasilitas  yang  ia  dapatkan sebagai  khalifah  dan  keluarganya,  kemudian menyerahkannya  ke  baitul  mal  (Ash-Shallabi, 2010). Ketujuh ,  kebijakan  pengeluaran  untuk keperluan  perkantoran,  yaitu  mewajibkan  para pejabat dan pegawainya untuk berhemat menggunakan uang Negara. Salah satunya adalah memerintahkan  pejabatnya  untuk  mengecilkan tuliannya  agar  tidak  boros  kertas  (Al-Syaikh, 1996). Kedelapan ,  menghindari  pengeluaran untuk keperluan perang, di mana Umar bin Abdul Aziz  fokus  membenahi  kestabilan  dalam  negeri dan  membendung  fitnah  serta  peperangan  (Ash- Shallabi, 2010).
Model  kebijakan  dalam  hal  mengatur pengeluaran negara yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.  Hal ini terjadi  karena  prinsip  alokasi pengeluaran  negara  harus  menyasar  untuk membantu  masyarakat,  sehingga  segala  macam kesulitan  yang  dialami  masyarakat  dapat  diatasi dengan  baik.  Selain  itu  ia  juga  ketat  dan  hemat dalam pengeluaran belanja negara yang diperuntukan  oleh  para  pejabat,  guna  mengindari pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara.

## 3.4. Bukti Keberhasilan Ekonomi Islam
Bukti  keberhasilan  reformasi  ekonomi  yang dilakukan  oleh  Umar  bin  Abdul  Aziz  secara  umum dapat  dilihat  dari  kisah  yang  disebutkan  oleh  salah satu  keturunan  Zaid  bin  Khathab  bahwa  Umar  bin Abdul Aziz hanya menjabat sebagai khalifah selama dua tahun setengah atau tepatnya tiga puluh bulan saja. Namun hasil dari kepemimpinannya sungguh terlihat, bahkan  ketika  ada  seseorang  yang  datang  membawa uang  yang  banyak  untuk  dibagikan  kepada  orang- orang fakir, ia kesulitan menemukan orang yang mau menerimanya. Ketika ia mengingat-ingat orang-orang fakir yang dahulu pernah ia bantu lalu mencarinya, ia tidak  menemukan  mereka  dan  pulang  dengan membawa  uang  yang  masih  utuh  tanpa  berkurang sedikitpun  karena  Umar  bin  Abdul  Aziz  telah mencukupi kebutuhan mereka (Ash-Shallabi, 2010).
Bukti-bukti  lain  atas  keberhasilan  reformasi ekonomi  yang  dilakukan  oleh  Umar  bin  Abdul  Aziz dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut: pertama , keberhasilan konsep ekonomi, yaitu dengan kebebasan  untuk  bekerja  dan  berproduksi  yang dirasakan  oleh  masyarakat,  semua  bentuk  hambatan
dan rintangan yang dirasakan sebelumnya telah hilang yang  kemudian  berakibat  pada  perkembangan perniagaan yang pesat. Terlebih dengan menghapuskan  pajak-pajak  atau  pungutan-pungutan kepada  pedagang  selain usyur serta  memberikan fasilitas  yang  mendukung,  menjadikan  tingkat perdagangan  antar  Negara  atau  ekspor  impor  juga semakin meningkat (Ash-Shallabi, 2010).
Kedua , kebijakan melarang jual beli tanah khiraj berdampak positif pada bidang pertanian. Disebutkan bahwa  pemasukan  khiraj  untuk  wilayah  Irak  saja mencapai  seratus  dua  puluh  empat  juta  dirham,  ini menjadi  rekor  pendapatan  terbesar  dibandingkan khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan pada masa Al- Hajjaj, khiraj di wilayah Irak hanya mencapai empat puluh  juta  dirham  saja.  Di  mana  dengan  kebijakan tersebut, secara otomatis Umar bin Abdul Aziz telah mengamankan  produksi  utama  dari  pertanian,  yaitu dengan menjadikan tanah khiraj sebagai milik umum dan tidak dapat diubah menjadi kepemilikan pribadi. Di  sisi  lain  penghapusan  pajak-pajak  dan  pungutan- pungutan yang menzalimi petani justru meningkatkan produktifitas,  di  mana  lahan-lahan  yang  sebelumnya terbengkalai  mulai  diolah  lagi  dan  didukung  dengan sistem  bagi  hasil  yang  adil  serta  pemberian  bantuan modal dan fasilitas kepada petani.  Hal ini kemudian dapat  menurunkan  harga  komoditas  pertanian  dan meningkatkan  permintaan  sehingga  perputaran  uang menjadi  baik  dan  stabil  yang  juga  meningkatkan kesejahteraan petani (Ash-Shallabi, 2010).
Ketiga , meningkatnya penerimaan baitul mal dari zakat.  Peningkatan  jumlah  penerimaan  zakat  di samping  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik, juga  dipengaruhi  oleh  kepercayaan  masyarakat kepada  pribadi  Umar  bin  Abdul  Aziz  atas integritasnya  sehingga  masyarakat  secara  sukarela berbondong-bondong  membayarkan  zakat.  Bahkan disebutkan bahwa pendapatan zakat pada masa Umar bin  Abdul  Aziz  sangat  melimpah  dan  melebihi kebutuhan  masyarakat  saat  itu.  Di  sisi  lain,  dengan semangat etos kerja setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan produktifitas hingga menambah jumlah orang-orang  kaya  yang  mejadi  pembayar  zakat  dan menurunkan jumlah para penerimanya (Ash-Shallabi, 2010), serta meningkatnya daya beli masyarakat yang juga meningkatkan roda perdagangan dan perekonomian secara umum (Hayati, 2019).
Keempat ,  meningkatnya  kesejahteraan  dengan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat mulai dari rumah  dan  perabotannya  bahkan juga  kendaraannya.
Umar bin Abdul Aziz juga tidak segan untuk banyak memberikan bantuan baik berpa sandang, pangan dan kebutuhan lainnya kepada orang-orang fakir, miskin, cacat, lumpuh, sakit, orang yang rajin ke masjid tapi tidak  memiliki  gaji  tetap,  pailit,  janda,  anak  yatim, gharim,  tawanan,  tahanan,  musafir,  ibnu  sabil  juga membebaskan budak (Ash-Shallabi, 2010). Selain itu, keseimbangan  antara  kebijakan  moneter  dan  fiskal yang  ia  lakukan  berpengaruh  pada  nilai  mata  uang yang  stabil  serta  berdampak  pada  stabilitas  harga- harga komoditas (Muflihin, 2020).
Keberhasilan  kepemimpinan  Umar  bin  Abdul Aziz  selain  karena  kebijakan-kebijakannya  yang humanis,  juga  didukung  oleh  para  petugas-petugas yang  berintegritas  (Khoeroni,  2015).  Selain  itu, keberhasilan penerapan ekonomi Islam yang dilakukan  oleh  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz, sejatinya bukan hanya berkaitan dengan kebijakannya di  bidang  ekonomi,  melainkan  hasil  dari  seluruh kebijakannya  yang  multi  sektor.  Seperti  kebijakan dalam  bidang  kegamaan,  pendidikan  dan  sosial kemasyarakatan. Di mana keberhasilan ekonomi pada masa  kepemimpinannya  merupakan  hasil  dari pembentukan  masyarakat  yang  baik  agamanya, pendidikannya dan kehidupan sosialnya.

## 4. KESIMPULAN
Keberhasilan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh  Umar  Bin  Abdul  Aziz  terbukti  karena  syariat Islam  benar-benar  diterapkan  dalam  kekhalifahan Daulah  Islamiyyah.  Umar  Bin  Abdul  Aziz  sebagai seorang  ulama  sekaligus umara’ menerapkan kebijakan-kebijakan  ekonomi  dengan  berpegang teguh  pada  Al-Qur’an  dan  Sunnah  serta  semangat dalam radd al-mazhalim . Di bidang perdagangan dan pertanian  ia  mendorong  laju  dan  semangat  bekerja dengan  menerapkan  konsep  ekonomi  bebas  terikat serta menghapus pungutan-pungutan yang zhalim.
Selanjutnya pada bidang pengelolaan penerimaan Negara dan belanja Negara ia sangat memperhatikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Di mana untuk  urusan  penerimaan  Negara  ia  tidak  ingin  ada kezaliman  sedikitpun  dan  untuk  belanja  Negara semaksimal  mungkin  untuk  memenuhi  kebutuhan rakyat,  bahkan  untuk  keperluan  administrasi  Negara seperti penggunaan kertas dan tinta, Umar bin Abdul Aziz  memerinthakan  untuk  berhemat.  Hal  ini membawa kesejahteraan ekonomi yang pesat, bahkan disebutkan susah menemukan orang miskin yang mau menerima zakat. Kondisi ini tidak mungkin terjadi jika
syariat  Islam  tidak  benar-benar  diterapkan,  sehingga selain keberhasilan ekonomi pada masa kepemimpinanya merupakan perwujudan dari pembentukan  kehidupan  masyarakat  yang  baik agamanya, pendidikannya dan sosial kemasyarakatannya.

## 5. REFERENSI
Al-Jauzy,  I.  (2001). Sirah  wa  Manaqib  ’Umar  Ibn ’Abd al-’Aziz al-Khalifah al-Zahid . Dar al-Kutub al-’Ilmiyah.
Al-Syaikh, ‘Abd al-Syatar. (1996). ‘Umar ibn ‘Abd al- ‘Aziz  Khamis  al-Khulafa  al-Rasyidin .  Dar  al- Qalam.
Ash-Shallabi, A. M. (2006). ‘Umar Ibn ‘Abd Al-‘Aziz Ma’alim  Al-Tajdidi  Wa  Al-Ishlahi  Al-Raasyidi ‘Ala  Minhaji  Al-Nubuwah (1st  ed.).  Dar  Al- Tawzii’ Wa Al-Nashr Al-Islamiyyah.
Ash-Shallabi,  A.  M.  (2010). Umar  Bin  Abdul  Aziz Terj. Shofau Qolbi (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar. Audina,  N.,  &  Raihan,  R.  (2019).  Prinsip  Good Governance  pada  Kepemimpinan  Umar  Bin Abdul Azis. Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam , 2 (2).
Faishal,  M.  (1987). ‘Umar  Ibn  ‘Abd  al-  Aziz  wa Siyasah al-Raad al-Mazhalim (1st ed.).
Maktabah Thalib Jami’i.
Farah,  N.  (2014).  Perkembangan  Ekonomi  dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Al-Amwal , 6 (2).
Fatmawati. (2017). Internalisasi Karakter ‘Umar Ibn ‘Abd  AL  ‘Aziz  sebagai  Pemimpin  Umat  Islam dan  Pengaruhnya  pada  Pemerintahan  Dawlah Bani  Umayyah  Suatu  Tinjauan  Sejarah  Islam. Jurnal El-Hekam , 2 (1).
Harahap,  S.  (2011). Metodologi  Studi  Tokoh Pemikiran Islam (1st ed.). Prenada Media Group. Hayati,  S.  (2019).  Dampak  Kebijakan  Ekonomi Khalifah  Umar  Ibn  Abdul  Aziz  terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Daulah  Umawiyah. Millah: Jurnal Studi Agama , 19 (1).
Huda,  M.  N.  (2021).  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam  Pada  Masa  Daulah  Bani  Umayyah  dan Bani Abbasiyah. Estoria , 1 (2).
Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif (1st ed.). Alvabeta.
Khoeroni, F. (2015). Kharj: Kajian Historis pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yudisia , 6 (2).
Masykuroh,  N.  (2012).  Persamaan  dan  Perbedaan antara  Kebijakan  Ekonomi  Masa  Khalifah Empat,  Bani  Umayyah  dan  Abbasiyah  dengan Tradisi Nabi. Al-Ahkam , 6 (1).
Muflihin,  M.  D.  (2020).  Perekonomian  di  Masa Dinasti  Umayyah:  Sebuah  Kajian  Moneter  dan Fiskal. Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of Sharia Economics (IIJSE) , 3 (1).
Muhammad. (2004). Metodologi Penelitian
Pemikiran Ekonomi Islam (2nd ed.). Ekonisia. Muhammad,  Q.  I.  (1998). Al-Siyasah  al-Maaliyah  li ‘Umar  Ibn  ‘Abd  Al-‘Aziz .  Hay’at  Mishriyyat ‘Ammat Kitab.
Ningrum,  N.  P.,  &  YuliawatiYuliawati.  (2020).
Terobosan  dan  Perubahan  Kebijakan  Ekonomi pada  Masa  Pemerintahan Umar  bin  Abdul  Aziz dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial. At- Tahdzib :  Jurnal  Studi  Islam  Dan  Mu’amalah ,
8 (1).
Qudsi,  S.  Z.  (2013).  Umar  bin  Abdul  Aziz  dan Semangat  Penulisan  Hadis  |. Jurnal  Esensia ,
14 (2).
Rofiqo,  A.,  &  Rizal,  F.  (2019).  Kebijakan  Ekonomi pada  Masa  Kekhalifahan  Bani  Umayyah  (Studi Kasus  Keberhasilan  Kebijakan  Khalifah  Umar bin Abdul Aziz dan Kegagalan Gubernur Nasar bin Sayyar pada Masa Khalifah Marwan II 744– 750  Masehi). Al-Tsaqafa :  Jurnal  Ilmiah Peradaban Islam , 16 (2).
Ruslin,  I.  T.  (2015).  Eksistensi  Negara  dalam  Islam.
Jurnal Politik Profetik , 6 (6).