## Hybrid Tribunal Sebagai Upaya Penanganan Kasus
Kejahatan Kemanusiaan Berat di Timor Timur Pada Tahun 1999
(Hybrid Tribunal as an Effort of Handling the Crimes Against Humanity in East Timor on 1999)

## Ikaningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono 169 Malang Email : ninktyas@ub.ac.id

## ABSTRAKSI
Pasca  jajak  pendapat  30  Agustus  1999  dimana  hasilnya  lebih  dari  70  %  masyarakat  Timor Timur  memilih  untuk  merdeka,  lepas  dari  Indonesia,  terjadi  berbagai  insiden  kemanusiaan, seperti pembunuhan, pembumihangusan, penganiayaan dan sebagainya. Merespon kejadian tersebut  berdasarkan  Resolusi  DK  PBB  Nomor  1272,  akhirnya  dibentuklah  UNTAET  sebagai pemerintah  transisi  di  Timor  Timur,  yang  salah  satu  mandatnya  adalah  membentuk  sistem peradilan  terhadap  pelaku  kejahatan  berat  terhadap  kemanusiaan  yang  berbentuk  hybrid tribunal.  Melalui  peraturan  UNTAET  Nomor  11  menyerukan  segera  dibentuknya  sistem peradilan  dengan  bentuk  hybrid  tribunal,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  peraturan UNTAET  Nomor  15  dan  16  tentang  dibentuknya  Serious  Crimes  Units  (SCU)  yang  bertugas melakukan  investigasi  dan  penuntutan  dan  dibentuknya  Special  panels  for  Serious  Crimes yang  bertugas  mengadili  kasus  tersebut.  Namun  dalam  pelaksanaannya  ternyata  banyak kendala  yang  dihadapi,  yaitu:  sumber  daya  manusia  yang  kurang,  kurangnya  waktu  yang diberikan kepada SCU dan Special Panels, kurangnya pendanaan serta kurangnya kerjasama dari Pemerintah RI.
Kata Kunci: hybrid tribunal, Timor-Timur, dan kejahatan kemanusiaan.

## ABSTRACT
Post-referendum on August 30, 1999 where the result was more than 70% of the people of East  Timor  voted  for  independence,  apart  from  Indonesia,  there  were  various  incidents  of humanity, such as murder, violation based on gender, torture and so on. Responding to the incident, UN Security released Resolution Number 1272, which contains the establishment of UNATET  as a  transitional government  in East Timor. UNTAET’s mandate  was  to establish  a justice system for perpetrators of crimes against humanity through hybrid tribunals. Through UNTAET regulation  Number 11 for immediate establishment of the justice system of hybrid tribunal, which was then followed up with UNATET regulations Number 15 and 16 regarding to  the  establishment  of  the  Serious  Crimes  Unit  (SCU)  in  charge  of  the  investigation  and prosecution, and the establishment of Special panels for Serious Crimes (SPSC) in charge of judging  the  case.  However,  in  Hybrid  Tribunal  of  East  Timor  practice  there  are  many obstacles, namely: lack of human resources, lack of time given to the SCU and special panels, lack of funding and lack of cooperation from the Government of Indonesia.
Key Words: hybrid tribunal, East Timor, and crimes againts humanity.

## PENDAHULUAN
Peristiwa disintegrasi Timor Timur memang telah terjadi 13 tahun yang lalu, namun bukan berarti berbagai kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang memakan  korban  meninggal  dunia  sekitar  1500  jiwa 1 begitu  saja  bisa  dilupakan. Berbagai  upaya  telah  dilakukan  sebagai  upaya  penanganan  kasus  kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Mulai dari upaya nasional kedua belah Negara (Indonesia dan  East  Timor),  sampai  pada  upaya  internasional  melalui  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB).
Peristiwa ini dimulai setelah Pemerintah RI mengeluarkan dua opsi tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor-Timur (Tim-Tim) untuk menerima atau menolak  otonomi  khusus,  pada  tanggal  5  Mei  1999  di  New  York  ditandatangani perjanjian  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah  Portugal  di  bawah  payung PBB.  Perjanjian  bilateral  tersebut  intinya  mengatur  tentang  penyelenggaraan  jajak pendapat  dan  pengaturan  tentang  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  di Timtim. 2 Sejak  opsi  diberikan  dan  setelah  diumumkannya  hasil  jajak  pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan berupa kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI).
Menurut  Laporan  Penyelidikan  Pelanggaran  HAM  di  Timor-Timur  yang dibentuk  oleh  Komisi  Nasional  HAM  (Komnas  HAM),  bentuk  kejahatan  berat  yang terjadi di Timor Timur bukan diakibatkan oleh perang saudara, melainkan hasil dari suatu tindakan kekerasan yang sistematis.
Situasi tersebut membuat PBB mengeluarkan Resolusi 1999/S-4/1. 3 Resolusi ini  meminta  Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  membentuk  Komisi  Penyelidik Internasional yang memfokuskan penyelidikan pada pelanggaran berat HAM di Timor Timur  ( International  Commissions  of  Inquiry  on  East  Timor).  Mandat  dari  Komisi adalah  mengumpulkan  informasi  yang  sistematis  mengenai  kemungkinan  tindakan pelanggaran  HAM  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  Hukum  Humaniter Internasional yang dilakukan di Timor Timur.
Laporan Commissions of Inquiry on East Timor tertanggal 10 Desember 1999 kepada  Dewan Keamanan PBB, menyebutkan TNI bersama milisi telah pelanggaran berat  terhadap  kemanusian  (kejahatan  kemanusiaan),  antara  lain:  pemindahan paksa,  politik  bumi  hangus,  dan  pengrusakan  harta  benda.  Menanggapi  kondisi tersebut, DK PBB mengeluarkan mandatnya melalui Resolusi 1272, yang menyerukan untuk membuat sebuah mekanisme yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM, dan menyerukan Republik Indonesia untuk mengadili para pelaku secepat mungkin serta melakukan proses hukum yang cepat, menyeluruh, efektif dan transparan yang sesuai dengan standar internasional tentang  keadilan  dan  proses  hukum  yang  adil.  Berdasarkan  mandat  tersebut
1 Laporan  dari  SCU  ( Serious  Crimes  Unit)  tahun  2003.  SCU  merupakan  bentukan  dari  UNTAET ( United Nations Transitional Administration in East Timor) yang merupakan pemerintahan transisi di Timor Timur bentukan PBB, pada masa setelah jajak pendapat 1999.
2 General Assembly Fifty-fourth session, security council fifty-fifth year,Agenda item 96, Question of East Timor, “Identical Letters dated 31 January 2000 from the Secretary General addressed to the President of the General Assembly, The President of the Security Council and the Cahir Person of the Comission of Human Rights”. Hal.6
3 Ibid., hlm.2.
UNTAET 4 selaku  pemerintah  transisi  di  Tim-Tim  membentuk hybrid  tribunal  yang meliputi Special Panels for Serious Crimes (SPSC) dan Serious Crimes Unit (SCU) di Dili. Sifat dari hybrid tribunal ini merupakan perpaduan antara komponen hukum nasional  dan  komponen  hukum  internasional  untuk  mencapai  keadilan  dengan standart internasional di satu sisi, dan di sisi lainnya juga tidak mengabaikan suatu standart  keadilan  nasional. 5 Pada  tahun  1991  keterlibatan  PBB  di  Kamboja berdasarkan  pada agreement  on  a  Comprehensive  Political  Statement  of  The Cambodia Conflict. Persetujuan tersebut bertujan untuk membentuk dewan nasional tertinggi di Kamboja.
a. Pada  tahun  1994,  melalui  resolusi  940  Dewan  Keamanan  PBB  memberi  otoritas pada negara-negara angota PBB untuk memfasilitasi Haiti, agar bebas dari rezim militerisme dan melakukan restorasi pada otoritas legitimasi negara Haiti.
b. Pada  tahun  1999,  Dewan  Keamanan  PBB  melalui  Resolusi  Nomor  1244, membentuk  pemerintah  transisi  di  Kosovo,  yaitu United  Nations  Interim Administration in Kosovo (UNMIK).
Begitu  juga  PBB  yang  mengamanatkan  pembentukan  UNTAET  dengan mandate membentuk mekanisme peradilan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM  dan  HHI  di  Tim-Tim. Hybrid  tribunal  merupakan  pengadilan  yang  bertempat secara  local  dengan  dijalankan  oleh  staf  nasional  dan  internasional,  dengan menerapkan  gabungan  hukum  nasional  dari  tempat  diterapkannya  hybrid  tribunal dengan  hukum  internasional.  Untuk  kasus  kamboja  sampai  kasus  Kosovo,  PBB melalui mekanisme hybrid tribunal telah dapat dikategorikan sukses menjadi institusi yang  memfasilitasi  penyelesaian  kasus  berbagai  pelanggaran  hukum  baik internasional  maupun  nasional.  Kemudian,  pada  kasus  Tim-Tim  dengan  SCU  dan SPSC  apakah  PBB  juga  berhasil  menangani  kasus  kejahatan  kemanusiaan  yang memakan banyak korban tersebut. Mengingat sepanjang penulis ketahui, selama ini belum ada kajian mendalam atau publikasi yang luas, mengenai mekanisme hybrid tribunal yang telah ditempuh PBB dalam kasus Tim-Tim.

## Sengketa Timor-Timur Periode Jajak Pendapat Sekitar Tahun 1999
Timor-Timur adalah  sebuah  wilayah  bekas jajahan  Portugis 6 yang  kemudian dianeksasi 7 oleh  Indonesia.  Setelah  proses  aneksasi  tersebut  maka  pada  rentang 4 UNTAET ( United Nations Transitional Administration in East Timor; Administrasi Sementara PBB di Timor  Timur)  adalah  pemerintahan  sipil  yang  bertujuan  untuk  memelihara  misi  perdamaian  di Timor Timur, sebagai akibat dari Resolusi 1272 (1999) dari DK PBB pada tanggal 25 Oktober 1999. Misi  perdamaian  ini  diperkuat  oleh  datangnya  sejumlah  pasukan  yang  dipimpin  oleh  Australia, didukung  oleh  Selandia  Baru,  dan  diikuti  oleh  Perancis,  Argentina,  Brasil,  Denmark,  Fiji,  Republik Irlandia,  Jepang,  Malaysia,  Rusia,  Singapura,  Korea  Selatan,  Thailand,  Filipina,  Portugal,  Swedia, Amerika  Serikat,  dan  Britania  Raya.  Dua  resolusi  terbaru  dari  Dewan  Keamanan  PBB memperpanjang  mandat  UNTAET:a.resolusi  1338,  diadopsi  pada  tanggal  31  Januari  2001, memperpanjang  mandat  hingga  tanggal  31  Januari  2002; b.resolusi  1392,  diadopsi  pada  tanggal 31  Januari  2002,  memperpanjang  mandat  hingga  tanggal  20  Mei  2002.Secara  resmi,  misi  ini berakhir  pada  tanggal  20  Mei  2002,  dengan  sebagian  besar  fungsi  dibebankan  pada  pemerintah TimTim. http://id.wikipedia.org/wiki/UNTAET . diakses pada tanggal 15 April 2012.
5 Utrecht Law Review, “Hybrid Court: Category of New Type of International Crimes Court”, By Sarah M.H.Nouwen, diakses pada tanggal 15 April 2012. hlm.1.
6 Pulau  Timor  berada  dalam  penguasaan  Portugis  pada  pertengahan  pertama  abad  ke-16,  ketika Portugis  mendirikan  koloni  di  Pulau  Solor,  di  sebelah  timur  Flores.  Kehadiran  Portugis  di  Oecussi dimulai pada abad ke-17, tetapi baru pada tahun 1769 kolonisasi yang sungguh-sungguh terhadap wilayah Timor Timur dimulai, ketika administrasi kolonial pindah ke Dili.
7 Aneksasi  atau  penaklukan  adalah  suatu  cara  kepemilikan  suatu  wilayah  berdasarkan  kekerasan (penaklukan/ conquest/subjugasi). Dewasa ini hukum internasional melarang cara-cara penggunaan
waktu  17  Juli  1976  sampai  19  oktober  1999  Timor-Timur  menjadi  sebuah  provinsi ke-27  daripada  Republik  Indonesia.  Penguasaan  Indonesia  atas  Timor-Timur  tidak pernah  diakui  oleh  PBB,  hal  ini  ditandai  dengan  dikeluarkannya  berbagai  resolusi Dewan  Keamanan  dan  Majelis  umum  antara  tahun  1975  sampai  1981  yang mengecam  penguasaan  Indonesia  atas  Timor-Timur  dan  mengakui  hak  rakyat Timor-Timur  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri. 8 PBB  tetap  mengakui  Portugal sebagai  penguasa  administratif  resmi  di  wilayah  tersebut.  Timor-Timur  menjadi agenda  Majelis  Umum  PBB  yang  urgen  sampai  pada  tahun  1982,  ketika dikeluarkannya  resolusi  37/30  (1982)  Sekretaris  Jenderal  PBB  diberi  mandat  untuk bekerjasama dengan Indonesia dan Portugal untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima secara internasional.
Dalam  sejarahnya  ketika  Indonesia  memperoleh  kemerdekaan  pada  tahun 1949,  pemerintah  Soekarno  mengajukan  klaim  pada  wilayah  dekat  Papua  Barat Belanda,  yang  akhirnya  diperoleh  pada  tahun  1969,  Tetapi  Indonesia  tidak  pernah mengklaim Timor-Timur Portugis. Setelah Kup Lisbon bulan April 1974, rakyat Timor- Timur bersama  dengan  rakyat  koloni-koloni Portugis,  diberi hak  untuk menentukan masa  depannya  sendiri  oleh  Pemerintah  Portugis  yang  baru,  dan  pilihan kemerdekaan kalau mereka menghendaki.
Periode  kekuasaan  Indonesia  (1975-1999) status politik  wilayah  itu menjadi sengketa  baik  di  Timor  Timur  sendiri  maupun  secara  internasional.  Walaupun sejumlah negara mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur namun PBB tidak pernah  mengakuinya.  Dalam  kondisi  tersebut  dalam  masa  penguasaan  Indonesia selalu  dimeriahkan  dengan  perlawanan  terus-menerus,  baik  yang  menggunakan senjata  maupun  secara  damai.  Pada  tahun-tahun  pertama  perlawanan  tersebut dipimpin  oleh  Fretelin  ( Frente  Revolucionaria  de  Timor  Leste  Independente-  Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka), dan sayap bersenjatanya Falintil ( Farcas Armadas  de  Libertacao  Nacional  de  Timor  Leste-  Angkatan  bersenjata  untuk pembebasan  Nasional  Timor  Leste).  Kemudian  pada  tahun  1990  muncul  organisasi payung  lainnya  yaitu  CNRT  ( Conselho  Nacional  de  Resistencia  Timorense-Dewan Nasional  Perlawanan  Bangsa  Timor)  memegang  kepemimpinan,  didukung  oleh sejumlah organisasi sosial dan politik, Front Klandestinn dan Falintil. 9 Awal  1975,  terdapat  dua  partai  utama,  UDT  ( Uniao  Democracia  Timorense- Persatuan Demokratik bangsa Timor) dan Fretelin membentuk sebuah koalisi untuk kemerdekaan.  Namun  dalam  perjalanannya  atas  intervensi  intelejen  Indonesia memprovokasi konflik  sipil  antara  UDT  dan  Fretelin,  konflik  sipil ini dimenangi  oleh Fretelin. Akan tetapi pada bulan Oktober 1975, sebulan setelah kemenangan Fretelin atas  UDT,  pasukan  Indonesia  memasuki  provinsi  ini  dalam  operasi  militer  yang dirancang  untuk  mengintegrasikan  wilayah  ini.  Invasi  pasukan  militer  Indonesia dengan massive  mendapat  perlawanan  dari  pasukan  Fretelin  yang  pada  waktu  itu menjadi  pemerintah de  facto  di  wilayah  Timor-Timur.  Invasi  militer  besar-besaran terhadap Timor-Timur kemudian terjadi pada 7 Desember 1975. 10
kekerasan (militer) oleh suatu negara untuk mendapatkan suatu wilayah. Hal ini diatur dalam Pasal 2  ayat  4  Piagam  PBB,  pasal  ini  menyebutkan  bahwa  segenap  anggota  PBB  dalam  hubungan internasional  mereka  menjauhkan  diri  dari  tindakan  mengancam  atau  menggunakan  kekerasan terhadap  integritas  suatu  wilayah  atau  kemerdekaan  politik  suatu  negara  lain  atau  dengan  cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB
8 Resolusi Dewan Keamanan  Nomor 384 (1975) dan Nomor 389 (1976) , 22 April 1976.
9 Geoffrey Robinson, 2003, Timor-Timur 1999: Kejahatan Terhadap Umat Manusia, Elsam, Jakarta, hlm.10.
10 Ibid., hlm.11.

## ISSN 021-969X
Invansi militer Indonesia terhadap Timor-Timur mendapat kecaman dari PBB dengan  dikeluarkannya  Resolusi  Majelis  Umum  yang  keras  agar  Indonesia  menarik mundur  pasukan-pasukannya  dari  wilayah  Timor-Timur  dan  memberikan kesempatan  pada  rakyat  Timor-Timur  untuk  melakukan  proses  penentuan  nasib sendiri  yang  sejati.  Majelis  Umum  juga  menyampaikan  masalah  ini  ke  Dewan Keamanan, yang juga memperkuat resolusi Majelis Umum, agar Indonesia menarik mundur pasukannya dari wilayah Timor-Timur. Namun, pemerintah Indonesia sama sekali  mengabaikan  dua  resolusi  tersebut.  Bahkan  pada  bulan  Juli  1976  Presiden Soeharto  mengumumkan  bahwa  Timor  Timur  menjadi  provinsi  ke-27  republik Indonesia,  yang  tentu  saja  tindakan  sepihak  Indonesia  ini  tidak  mendapat pengakuan  dari  PBB.  Setelah  peristiwa  tersebut  invansi  militer  Indonesia  terus berlanjut.
Akhirnya, pada bulan Mei 1998 Indonesia mengalami gelombang perubahan politik  yang  luar  biasa  dengan  lengsernya  Soeharto  sebagai  presiden  Indonesia. Sehingga,  sesuai  Konstitusi  Republik  Indonesia  setelah  turunnya  Soeharto  akibat tuntutan  demonstrasi  yang  sangat  kuat  dari  rakyat  terutama  dipelopori  oleh mahasiswa,  majulah  BJ  Habibie  yang  pada  saat  itu  menjadi  wakil  presiden menggantikan  Soeharto  sebagai  Presiden  RI.  Proses  suksesi  pemerintahan  RI  ini menjadi penanda berubahnya iklim politik yang otoriter menjadi sistem politik yang demokratis.
Dengan berubahnya angin politik Indonesia yang demokratis, dimana sistem pemerintahan  yang  sentralistik  dirubah  menjadi  sistem  otonomi  daerah  dengan pelimpahan  kewenangan  pemerintah  pusat  pada  pemerintah  provinsi  maupun kabupaten/kota,  membawa  angin  segar  bagi  penerapan  demokratisasi  di  Timor Timur.  Pergantian  pemerintah  Indonesia  membawa  angin  segar  dilaksanakannya penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Timur melalui referendum.
Kelompok-kelompok  pemberontak  yang  sebelumnya  melakukan  gerakan  di bawah  tanah  pasca  reformasi  melakukan  kegiatan  perlawanannya  secara  terbuka. CNRT  yang  merupakan  salah  satu  organisasi  payung  pro  kemerdekaan  berani membuka  kantor-kantornya  di  kabupaten-kabupaten  dan  berkampanye  untuk kemerdekaan  Timor  Timur  secara  terbuka.  Melihat  fenomena  tersebut,  sejalan dengan  semangat  otonomi  daerah,  pada  Juni  1998  pemerintah  Indonesia menawarkan  otonomi  luas,  dan  pada  Januari  1999  pemerintah  RI  menawarkan  2 opsi yaitu integrasi dengan RI atau merdeka lepas dari RI. Tawaran pada bulan Juni 1998,  dimana  pemerintah  RI  menawarkan  “otonomi  luas”  dan  sepaket  kebijakan desentralisasi kepada Timor-Timur.
Konsep Otonomi Luas telah lama menjadi pembicaraan banyak kalangan bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Setelah insiden Santa Cruz, Uskup Carlos Filipe Ximenes  Belo  sudah  berusaha  menyerukan  otonomi  bagi  Timor  Timur  sebagai alternatif  terbaik  yang  dapat  dilakukan. 11 Konsep  tersebut  disampaikannya  setelah surat  usulan  tentang  referendum  yang  pernah  disampaikannya  kepada  Sekretaris Jendral PBB-Javier Perez de Cuellar mendapat reaksi keras dari Pemerintah Republik Indonesia.  Dalam  surat  tersebut,  Uskup  Belo  mengungkapkan  pengalamannya selama  bertugas  untuk  memperjuangkan  keadilan  dan  kebebasan  yang  mengalami ancaman  sehingga  ia  meminta  bantuan pengamanan  dari  internasional.  Hal  itu dilakukannya  dengan  alasan  di  Timor  Timur  sudah  tidak  ada  tempat  untuk melakukan  pengaduan  karena  ABRI  yang  dianggap  sebagai  pelindung  telah melakukan  hal  sebaliknya  berupa  tindakan  ancaman  dan  kekerasan.  Akan  tetapi
11 Gary van Klinken, 1996, Akar Perlawanan Rakyat Timor, ELSAM, Jakarta, hlm.23.
semua  usulan  mengenai  pemberian  otonomi  luas  di  Timor  Timur  tidak  mendapat perhatian serius dari pemerintah Republik Indonesia pada saat itu karena posisi dan sikap  pemerintah  sangat  jelas  yang  menganggap   bahwa  integrasi  Timor  Timur merupakan hal yang telah final dan tidak bisa ditawar. 12
Pada  saat  itu  pemberian  otonomi  luas  menurut  Presiden  B.J.Habibie merupakan  suatu  bentuk  penyelesaian  akhir  yang  adil,  menyeluruh,  dan  dapat diterima  secara  internasional.  Cara  ini  menurut  Presiden  B.J.Habibie  merupakan suatu  cara   penyelesaian  yang  paling  realistis,  paling  mungkin  terlaksana,  dan dianggap paling berprospek damai, sekaligus merupakan suatu kompromi yang adil antara integrasi penuh dan aspirasi kemerdekaan. Tawaran dari pemerintah berupa otonomi  luas  tersebut  memberi  kesempatan  bagi  rakyat  Timor  Timur  untuk  dapat memilih kepala daerahnya sendiri, menentukan kebijakan daerah sendiri, dan dapat mengurus  daerahnya  sendiri.  Keputusan  untuk  mengeluarkan  opsi  mengenai otonomi  luas  di  Timur  Timur  diambil  oleh  Presiden  B.J.Habibie  karena  integrasi wilayah  itu  ke  Indonesia  selama  hampir  23  tahun  tidak  mendapat  pengakuan  dari PBB.
Pihak  Portugal  maupun  PBB  menyambut  positif  tawaran  status  khusus dengan  otonomi  luas  bagi  Timor  Timur  yang  diajukan  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia.  Hal  ini  terlihat  pada  saat  Presiden  mengutus  Menteri  Luar  Negeri  Ali Alatas untuk  menyampaikan  usulan  Indonesia  tentang  pemberian  status khusus ini kepada Sekjen PBB di New York pada tanggal 18 Juli 1998. Selain itu juga diperkuat dengan  berlangsungnya  kembali  Perundingan “Senior  Official  Meeting”  (SOM)  atau Pejabat  Senior  di  bawah  tingkat  menteri  di  New  York  pada  tanggal  4–5  Agustus 1998.  Dari  hasil  dialog  tersebut  ketiga  pihak  sepakat  untuk  membahas  dan menjabarkan lebih lanjut usulan baru dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai otonomi  luas  sebagai  usaha  penyelesaian  persoalan  Timor  Timur  tanpa  merugikan posisi  masing-masing  pihak.  Pada  saat  yang  sama  Sekretaris  Jenderal  PBB  juga sedang berusaha untuk meningkatkan konsultasi dengan berbagai tokoh masyarakat Timor  Timur  yang  berada  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Hal  itu  dilakukan dengan  tujuan  untuk menyampaikan  perkembangan  perundingan  yang  telah dilakukan kepada mereka dan sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  mempersiapkan  rancangan  naskah persetujuan  tentang  rancangan  otonomi  luas  pada  pertemuan  dialog  segitiga (tripartite talks) tersebut.
Sebagaimana  otonomi  luas  yang  telah  diterapkan  di  berbagai  negara  lain, dengan  otonomi  luas  tersebut,  wewenang  Pemerintah  Daerah  Timor  Timur  adalah mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  kecuali  aspek  pertahanan,  politik  luar  negeri, moneter dan fiskal. Wewenang pemberian otonomi  luas terhadap masyarakat Timor Timur  ini  jika  dilihat  dan  ditinjau  terdapat  perbedaan  dan  jauh  lebih  luas  daripada kebebasan yang diberikan kepada propinsi-propinsi lain di Indonesia dalam mengatur kehidupan  masyarakatnya.  Tindakan  ini  diambil  oleh  pemerintah  mengingat  Timor Timur  memiliki  kekhususan  sejarah  dan  sosial  budaya  sehingga  diperlukan pengaturan yang lebih bersifat khusus. Akan tetapi semua perkembangan mengenai otonomi  tersebut  mengalami  perubahan  karena  pada  saat  Pemerintah  Republik Indonesia dan Portugal sedang melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan tawaran otonomi  luas  bagi  Timor  Timur,  Presiden  B.J.Habibie  mengajukan  Opsi  II  pada tanggal  27  Januari  1999.  Opsi  II  menyebutkan  bahwa  jika  rakyat  Timor  Timur
12 Zacky  Makarim,  2003, Hari-hari  Terakhir  Timor-Timur,  Sebuah  Kesaksian,  Sportif  Media Informasindo, Jakarta, hlm.33.
menolak  Opsi  I  tentang  pemberian  otonomi  luas  maka  Pemerintah  Republik Indonesia  akan  memberikan  kewenangannya  kepada  MPR  hasil  pemilu  bulan  Juni 1999  untuk  memutuskan  kemungkinan  melepaskan  wilayah  tersebut  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  secara  terhormat,  baik-baik,  dan  damai,  serta secara konstitusional.
Usulan  mengenai  Opsi  II  disampaikan  oleh  Presiden  B.J.Habibie  pada  saat berlangsung Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Rakorpolkam)  pada  tanggal  25  Januari  1999.  Rapat  tersebut  dilakukan  untuk membahas  surat  yang  dikirim  oleh  Perdana  Menteri  Australia  John  Howard  kepada Presiden  RI  tanggal  19  Desember  1998  mengenai  perubahan  sikap  Pemerintah Australia  terhadap  Pemerintah  Indonesia.  Di  dalam  suratnya,  PM  John  Howard mendesak  dilakukannya  Jajak  Pendapat  (referendum)  setelah  penerapan  status khusus dengan otonomi luas di Timor Timur untuk jangka waktu tertentu. Perubahan sikap Australia itu berpengaruh bagi Pemerintah Republik Indonesia karena Australia sebelumnya menjadi salah satu dari beberapa negara yang mendukung integrasi dan mengakui  kedaulatan  RI  atas  Timor  Timur.  Usulan  Presiden  B.J.Habibie  kemudian dilanjutkan  kembali  pada  tanggal  27  Januari  1999  dan  disetujui  oleh  para  anggota dalam Sidang Kabinet Paripurna terbatas Bidang Politik dan Keamanan. Apapun hasil dari  referendum  menurut  Presiden  B.J.Habibie  akan  berdampak  positip  bagi Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia akan terbebas dari beban nasional untuk membiayai  pembangunan  di  Timor  Timur,  maupun  tekanan-tekanan  internasional dan kritik dari negara lain.
Tuntutan  tersebut  mendapat  banyak  simpati  dari  kelompok-kelompok masyarakat  lain  di  tanah  air  dan  dunia  internasional.  Dari  dalam  negeri  dukungan diberikan  oleh  kelompok  pembela  HAM  dan  demokrasi,  seperti  LSM  dan  Komnas HAM.  Sedangkan  dari  internasional  adalah  Amerika  dan  Australia   yang  selalu mengontrol  dan  melakukan  provokasi  kepada  Pemerintah  Indonesia  untuk  segera menyelesaikan masalah Timor Timur. Kedua negara itu bersama-sama dengan PBB selalu memantau perkembangan yang terjadi di Timor Timur. Perubahan sikap kedua negara  ini dipengaruhi oleh  perkembangan  global dan  isu-isu  internasional tentang demokratisasi dan HAM.
Terjadiya  pergeseran  posisi  dasar  Republik  Indonesia  pada  tanggal  9  Juni 1998 pada saat Presiden B.J Habibie mengumumkan kesediaan Pemerintah Republik Indonesia  untuk  memberikan  “status  khusus  dengan otonomi  luas”.  Pemberian status ini dianggap sebagai formula dan usaha untuk mencapai penyelesaian politik dalam masalah Timor Timur. Akan tetapi pada tanggal 27 Januari 1999 Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna bidang Politik  dan  Keamanan  mengenai  pemberian  “Opsi  II”  yang  berhubungan  dengan pemberian tanggapan atas otonomi luas apabila pemberian status khusus itu ditolak oleh  mayoritas  masyarakat  Timor  Timur  maka  jalan  yang  akan  diambil selanjutnya adalah  Pemerintah  Republik  Indonesia  akan  mengusulkan  kepada  Sidang  Umum MPR  hasil  Pemilu  yang  baru  terpilih  agar  Timor  Timur  dapat  berpisah  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  baik-baik,  damai,  terhormat,  tertib,  dan konstitusional. Keluarnya Opsi II mengejutkan bagi banyak pihak dan tidak diterima secara  menyeluruh  di  Indonesia.  Salah  satu  pihak  yang  sangat  menentang  Opsi  II adalah  tentara  Indonesia  (ABRI/TNI).  Mereka  mengkhawatirkan  bahwa  pemisahan Timor Timur dapat membawa akibat yang merugikan bagi persatuan dan keamanan di wilayah itu. Ancaman terhadap instabilitas keamanan di Timor Timur seperti yang dikhawatirkan  menjadi  kenyataan,  terbukti  dengan  kekerasan  yang  terjadi  disana. Meningkatnya intensitas kekerasan dan ketegangan di Timor Timur disebabkan oleh
kedua  kelompok  (pro-integrasi  dan  pro-kemerdekaan)  saling  melakukan  teror  dan intimidasi. 13
Keadaan  di  Timor  Timur,  khususnya  Dili  semakin  kacau  setelah  pemimpin Gerakan  Perlawanan  Rakyat  Timor  Timur (CNRT/Concelho  Nacional  Resistencia Timorense)-  Xanana  Gusmao  pada  tanggal  5  April  1999  mengumumkan  perang terhadap Pemerintah RI dan TNI. Pertikaian dan konflik, serta tindak kekerasan yang sering  terjadi  antara  kelompok  pro-integrasi  dan  pro-kemerdekaan  menyebabkan Pemerintah  RI  khususnya  TNI/POLRI  melakukan  usaha-usaha  rekonsiliasi  untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Usaha tersebut juga dilakukan  untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Timor Timur. Usaha yang telah dilakukan oleh TNI/POLRI  antara  lain  adalah  dengan  memfasilitasi  suatu  perjanjian  damai  yang diselenggarakan di Diosis Keuskupan Dili pada tanggal 21 April 1999. Pada tanggal 18  Juni  1999  TNI/POLRI  berhasil  memfasilitasi  kesepakatan  antara Concelho Nacional Resistencia Timorense (CNRT) dan Falintil dengan pihak pro-integrasi untuk menyambut  Jajak  Pendapat  di  Timor  Timur.  TNI/POLRI  juga  berhasil  menjadi fasilitator  penyelenggaraan  Pertemuan  Dare  II  di  Jakarta  pada  tanggal  25-30  Juni 1999  yang  membahas  empat  masalah  pokok,  yaitu  rekonsiliasi,  Jajak  Pendapat, keamanan, dan masalah politik.
Kemudian,  pada  tanggal  5  Mei  1999,  antara  Indonesia,  Portugal  dan  PBB melakukan  perundingan  dan  mencapai  kesepakatan  mengenai  Timor  Timur  yang bertempat di secretariat PBB di New York.  Kesepakatan New York ini mengandung 3 pokok kesepakatan, yaitu: 14
1. Kesepakatan  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Portugal  mengenai  persoalan Timor  Timur  ( agreement  between  the  government  of  Indonesia  and  Portugal regarding to the east Timor question)
2. Kesepakatan  mengenai  penyelenggaraan  keamanan  bagi  penentuan  pendapat rakyat Timor Timur ( agreement on organizing the security of popular consultation in East Timor)
3. Kesepakatan mengenai modalitas penentuan pendapat rakyat Timor Timur melalui pemberian suara langsung ( agreement on modalities for the popular consultation of the people in the East Timor through Dirrect Ballot). Sesuai  dengan  pelaksanaan  kesepakatan  5  Mei  1999,  pada  tanggal  11  Juni 1999  dewan  Keamanan  PBB  membentuk United  Mission  in  East  Timor  (UNAMET) melalui resolusi Nomor 1246/1999.
Seluruh  rangkaian  kegiatan  perencanaan,  persiapan  dan  pelaksanaan Penentuan Pendapat dilakukan dalam waktu 117 hari sejak kesepakatan 5 Mei 1999, terhitung  sampai  penyelenggaraan  penentuan  pendapat  yang  akan  dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Berkenaan dengan UNAMET, sejak awal dibentuknya UNAMET  sudah  terdapat  kontroversi  mengenai  keberpihakan  organisasi  bentukan PBB  tersebut.  Sehingga,  dalam  proses  perencanaan,  persiapan  dan  pelaksanaan Penentuan Pendapat oleh UNAMET pihak yang berpihak pada otonomi khusus untuk Timor-Timur  merasakan  adanya  indikasi  bahwa  UNAMET  berpihak  pada  kelompok yang pro kemerdekaan. Tentunya hal ini memicu adanya ketegangan yang semakin hari semakin meningkat antara pihak pro otonomi dengan pihak pro kemerdekaan.
Penentuan  pendapat  yang  selanjutnya  disebut  Jajak  Pendapat,  merupakan suatu  cara  bagi  penyelesaian  persoalan  Timor  Timur  yang  muncul  dari  tawaran (Opsi)  Presiden  B.J.Habibie.  Sesuai  dengan  Perjanjian  New  York,  Jajak  Pendapat
13 Nugroho Wisnu Murti dalam www.solidamor.org . diakses pada tanggal 15 September 2012.
14 Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, 2004, Laporan Akhir, Jakarta, hlm.40.
diselenggarakan  oleh  PBB.  Pelaksanaan  Jajak  Pendapat  terdiri  dari  tujuh  tahapan, yaitu:
(1). Tahap Perencanaan Operasi dan Penggelaran, tanggal 10 Mei-15 Juni 1999;
(2). Tahap Sosialisasi/penerangan Umum, tanggal 10 Mei-15 Agustus 1999;
(3). Tahap Persiapan dan Registrasi, tanggal 13 Juni-17 Juli 1999;
(4). Tahap Pengajuan keberatan atas daftar peserta Jajak Pendapat, tanggal 18-23 Juli 1999;
(5). Tahap Kampanye Politik, tanggal 20 Juli sampai tanggal 5 Agustus 1999;
(6). Tahap Masa Tenang, tanggal 6 dan 7 Agustus 1999;
(7). Tahap Pemungutan suara, tanggal 8 Agustus 1999. Dalam  pelaksanaan  ada  beberapa  tahapan  yang  dilakukan  tidak  sesuai dengan  rencana  sehingga  mempengaruhi  seluruh  proses  Jajak  Pendapat.  Tahap- tahap  yang  mengalami  perubahan  waktu  pelaksanaan  yaitu  Tahap  Persiapan  dan Registrasi  dilakukan  tanggal  16  Juli  1999  karena  ada  kesulitan  dalam penyelenggaraan peralatan, logistik, dan keterbatasan personil. Registrasi dilakukan tanggal  6  Agustus  1999  untuk  wilayah  Timor  Timur  dan  8  Agustus  1999  untuk wilayah diluar Timor Timur. Masa Kampanye juga mengalami kemunduran sehingga dimulai  tanggal  11-27  Agustus  1999.  Jajak  pendapat  diselenggarakan  tanggal  30 Agustus  1999.  Kemunduran  penyelenggaraan  Jajak  Pendapat  selain  karena perubahan  waktu  pelaksanaan  tahapan  sebelumnya,  juga karena  alasan  keamanan dan  logistik.  Perubahan  waktu  penyelenggaraan  Jajak  Pendapat  disahkan  dengan resolusi PBB No.1262 tanggal 27 Agustus 1999. 15
Jajak  Pendapat  dilakukan  secara  serentak  di  lebih  dari  700  Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 dan diikuti oleh sekitar 600.000 orang Timor Timur yang berada di wilayah ini. Disamping itu  juga  diikuti  oleh  sekitar  30.000  orang  Timor  Timur  yang  berada  di  daerah  lain (Denpasar,  Jakarta,  Makasar,  Surabaya,  Yogyakarta)  serta  di  Luar  Negeri  (AS, Australia, Macau, Mozambik, Portugal) yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih.
Hasil Jajak Pendapat menunjukkan bahwa sekitar 78,5% atau sekitar 344.580 orang  Timor  Timur  memilih  merdeka  dan  menolak  status  khusus  dengan  otonomi luas yang ditawarkan Pemerintah dan 21,5 % atau sekitar 94.388 orang menerima tawaran  tersebut.  Dengan  hasil  tersebut  maka  Pemerintah  Republik  Indonesia melalui MPR hasil Pemilu tahun 1999 kemudian menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah  konstitusional  untuk  melepaskan  Timor  Timur  dari  NKRI  dan mengembalikan status wilayah itu seperti sebelum berintegrasi . Hasil tersebut pada satu  sisi  sangat  menggembirakan  kelompok  pendukung  anti-integrasi,  sedangkan pada  sisi  lain  mengecewakan  kelompok  pro-integrasi  dan  para  prajurit  TNI/POLRI yang telah berjuang mempertahankan integrasi Timor Timur. 16
Bersamaan dengan pengumuman hasil Jajak Pendapat, keadaan di Dili (Ibu kota Timor Timur) semakin kacau. Pihak yang kalah dan kecewa dengan hasil jajak pendapat  melakukan  tindak  kekerasan,  teror,  dan  intimidasi  terhadap  para pendukung  anti-integrasi.  Pertikaian  dan  konflik  antara  kedua  pihak  semakin meningkat  setelah  masing-masing  pihak  menyatakan  siap  untuk  perang.  Pada tanggal  4  September  terjadi  pertikaian  antara  kedua  kelompok  di  Pelabuhan  Dili. Kelompok  anti-integrasi  yang  terdesak  bersembunyi  dirumah  Uskup  Belo  sehingga menyebabkan  massa  dari  kelompok  pro-integrasi  marah  dan  membakar  salah  satu
15 Zacky A.Makarim, Op.cit., hlm. 199.
16 Eddy Djunaedi K, 2003, Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia, Tata Nusa, Jakarta, hlm.84.

## ISSN 021-969X
bangunan di Keuskupan. Peristiwa kekerasan juga terjadi pada tanggal 5 September 1999  di  Keuskupan  Diosis  Dili  dan  mengakibatkan  banyak  orang  meninggal. Pertikaian  juga  terjadi  di  kantor  CNRT di  Mascaronhos,  Dili  Barat.   Dalam  peristiwa tersebut  terjadi  pembakaran  terhadap  kantor  CNRT  oleh  massa  kelompok  pro- integrasi.  Peristiwa-peristiwa  tersebut  menyebabkan  keadaan  di  Timor  Timur semakin  tidak  aman  sehingga  mengakibatkan  banyak  orang  mengungsi  ke  wilayah lain  yang  lebih  aman.  Banyak  dari  mereka  yang  mencari  perlindungan  ke  Mapolda Timor Timur dan daerah Timor Barat (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Timur.
Keadaan  di  Timor  Timur  yang  kacau  menyebabkan  Pemerintah  Republik Indonesia,  khususnya  TNI/POLRI  mendapat  protes  dan  tekanan  dari  masyarakat internasional.  TNI/POLRI  dianggap  telah  gagal  menjalankan  amanat  sesuai Persetujuan  New  York.  Banyak  negara,  seperti  AS,  Australia,  Inggris,  Jepang, Perancis,  Portugal,  Selandia  baru,  dan  Singapura  mendesak  Pemerintah  Republik Indonesia supaya dapat menciptakan keadaan yang lebih aman dan tertib di Timor Timur.  Selain  itu  DK  PBB  juga  mengeluarkan  sebuah  peringatan  keras  atau ultimatum  kepada  Pemerintah  Republik  Indonesia.  PBB  memberikan  peringatan apabila  dalam  waktu  48  jam  aparat  keamanan  (TNI/POLRI)  tidak  berhasil mengembalikan  keamanan  dan  ketertiban  Timor  Timur  maka  Pemerintah  Republik Indonesia harus siap untuk menerima bantuan internasional. Banyaknya tekanan dari masyarakat  internasional  menyebabkan  Pemerintah  Republik  Indonesia  mengambil keputusan untuk melakukan tindakan darurat di Timor Timur.
Berdasar  Undang  Undang  Nomor  23  tahun  1959  tentang  Keadaan  Darurat maka  mulai  tanggal  7  September  1999  Pemerintah  Republik  Indonesia memberlakukan  Darurat  Militer  di  Timor  Timur.  Pemberlakuan  keadaan  Darurat Militer  (PDM)  memberi  landasan  hukum  dan  wewenang  bagi  TNI/POLRI  untuk bertindak  lebih  tegas  dalam  menindak  kerusuhan,  kebrutalan,  dan  pelanggaran hukum di wilayah itu supaya ketertiban dapat pulih. Keputusan ini didasarkan pada Keppres Nomor 107/Tahun 1999 dan Lembaran Negara Nomor 152 tentang Keadaan Darurat Militer di Propinsi Timor Timur serta mendapat persetujuan dari Portugal dan Sekjen PBB. Oleh karena hasil yang dicapai dari PDM tidak sesuai dengan harapan maka pada tanggal 24 September kebijakan ini diakhiri. Kegagalan kebijakan PDM ini menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia kemudian bersedia menerima pasukan multinasional penjaga  perdamaian  internasional dari negara  lain  untuk  memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur.
Setelah  terjadi  perubahan  kebijakan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  maka Dewan  Keamanan  PBB  kemudian  mengeluarkan  Resolusi  Nomor  1264  tahun  1999 yang  disetujui secara  aklamasi oleh  15  anggota  DK PBB.  Berdasar Bab  VII  Piagam PBB,  maka  DK  PBB  memberi  wewenang  pembentukan  pasukan  multinasional ( Multinational  Force/MNF)  yaitu  INTERFET  (International  Force  East  Timor).  Badan ini  bertugas  untuk  memulihkan  perdamaian  dan  keamanan  di  Timor  Timur, melindungi dan mendukung UNAMET dalam melakukan tugasnya, dan memfasilitasi operasi bantuan keamanan PBB serta harus bersikap netral. Badan ini secara resmi bertugas  untuk  mengambil  alih  tanggung  jawab  keamanan  di  Timor  Timur  dari TNI/POLRI. Pada tanggal 20 September 1999 pasukan INTERFET yang dipimpin oleh Mayor  Jendral  Peter  Cosgrove  tiba  di  Timor  Timur  untuk  melakukan  Operasi Pemulihan (Operation  Stabilise).  Seperti  halnya  dengan  UNAMET,  INTERFET  juga sering  bersikap  tidak  netral  dan  berpihak  pada  kelompok  anti-integrasi.  Setelah keadaan  di  Timor  Timur  semakin  baik  dan  ketegangan  antara  kedua  pihak  yang
bertikai  berkurang  maka  pasukan  INTERFET  ditarik  mundur  secara  perlahan-lahan dan digantikan oleh UNTAET. 17

## Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan Kemanusiaan di Timor Timur Pada Tahun 1999
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pemungutan suara Jajak Pendapat dilaksanakan  dengan  ketegangan  antara  dua  pihak,  gerakan  pemberontakan  dan tindakan pengendalian oleh pemerintah. Gesekan pun tak dapat dihindari, yang pada akhirnya  menyebabkan  beberapa  pelanggaran  HAM  berat  pun  sebelum  jajak pendapat  dilaksanakan  dan  memuncak  saat  sesudah  dilaksanakannya  jajak pendapat.  Berikut  adalah  beberapa  insiden  yang  kemudian  ditenggarai  terjadi pelanggaran HAM bahkan kejahatan kemanusiaan menurut laporan Komisi Penyidik Internasional di akhir tahun 1999.
a. Pembantaian di Gereja Liquicia pada 6 April 1999.
b. Pembunuhan di Cailaco pada 12 April 1999.
c. Pembantaian di Rumah Carrascalao pada tanggal 17 April 1999.
d. Penyerangan terhadap UNAMET Maliana pada tanggal 29 Juni 1999.
e. Penyerangan  terhadap  rombongan  Bantuan  Kemanusiaan  pada  tanggal  4  Juli 1999.
f. Penyerangan  terhadap  Staf  UNAMET  di  Boboe  Leten  pada  tanggal  30  Agustus 1999.
g. Pemindahan  Paksa  dan  Pembunuhan  Pengungsi  di  Dili  pada  tanggal  5-6 September 1999.
h. Pembantaian di Gereja Suai pada tanggal 6 September 1999.
i. Pembantaian di Kantor Polisi Maliana  pada 8 September 1999.
Korban  yang  jatuh  yaitu  14  orang  dan  beberapa  diantaranya  adalah  anak- anak  yang  dibunuh.  Selain  itu  setidaknya  13  orang  melarikan  diri  dari  tempat kejadian  dibunuh  pada  hari  selanjutnya  di  dekat  kantor  Polres  pada  tanggal  10 September. Secara total, seluruhnya sekitar 71 orang dibunuh di kecamatan Maliana saja  dalam  periode  waktu  2  sampai  29  September.  Sebagaimana  insiden  lainnya serangan ini dilakukan secara sistematis serta adanya keterlibatan perwira TNI dan POLRI pada insiden tersebut. Serta usaha sengaja untuk melenyapkan mayat korban kekerasan,

## Jenis  Pelanggaran  HAM  yang  Terjadi  Selama  Periode  Pelaksanaan  Jajak Pendapat 1999
Sebelum  membahas  secara  khusus  mengenai  kejahatan  terhadap kemanusiaan selama periode pelaksanaan jajak pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999,  maka  kita  perlu  merujuk  kembali  ruang  lingkup  dari  kejahatan  kemanusiaan itu  sendiri.  Istilah  tentang  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  terus  berkembang dimana  pada  tahun  1998  akhirnya  ditandatangani  suatu  perjanjian  internasional Statuta  Roma  ( Rome  Statute),  dimana  secara  khusus  mengatur  segala  hal  yang berkaitan  dengan  kejahatan-kejahatan  yang  melibatkan  pelanggaran  harkat  dan martabat  diri individu.  Kejahatan  terhadap kemanusiaan  disini didefinisikan  sebagai ”crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population…”, dimana dalam  ketentuannya  menekankan  pada  aspek  akibat  dari  perbuatan  yang  meluas
17 Lela  E.Madjiah,  2002, Timor  Timur  Perginya  Si  Anak  Hilang,  Antara  Pusaka  Utama,  Jakarta, hlm.144.; PBB, Op.cit., hlm.58-59.
serta  proses  eksekusi  perbuatan  yang  dilakukan  secara  sistematis.  Kedua  aspek tersebut  yaitu “widespread”  dan  “systematic”  secara  kualitatif  harus  dipenuhi kaitannya  dalam  pengklasifikasian  suatu  tindak  kejahatan  sebagai  bagian  dari kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  kedua  aspek  tersebut  tidak  bisa  saling meniadakan  dan  harus  ada  sebagai  elemen  utuh  dalam  suatu  bentuk  kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ditegaskan  kembali  bahwa  terdapat  beberapa  kategori  perbuatan  yang termasuk  dalam  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  diantaranya: 18 pembunuhan, pemusnahan,  perbudakan,  deportasi  atau  pemindahan  paksa,  memenjarakan  atau perampasan  kebebasan  fisik  secara  kasar  dengan  melanggar  dasar-dasar  Hukum Internasional,  penyiksaan,  perkosaan,  perbudakan  seksual,  pemaksaan  prostitusi, pemaksaan  sterilisasi,  atau  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  lainnya;  persekusi terhadap  suatu  kelompok  berdasarkan  alasan-alasan  politik,  ras,  nasional,  etnis, budaya,  agama  dan  seterusnya,  penghilangan  paksa,  kejahatan apartheid, perbuatan  tidak  manusiawi  lainnya,  dengan  sifat  yang  sama,  secara  sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius atas badan, mental atau kesehatan fisik.
Secara umum terdapat elemen-elemen yang harus terpenuhi suatu perbuatan termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, tahun 2002 the Kunarac Appeals Chamber  mendefinisikan  beberapa  hal  secara  umum  yang  menjadi  persyaratan terjadinya suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, diantaranya: 19
1. There must be an attack.
2. The acts of the perpetrator must be part of the attack.
3. The attack must be directed against any civilian population.
4. The attack must be widespread or systematic.
5. The perpetrator must know that [there is] a pattern of widespread or systematic crimes directed against a civilian population and know that his acts fit into such a pattern.
Secara  detail  dan  menjadi  standar  dalam  menentukan  tindak  yang dikategorikan  sebagai  kejahatan  kemanusiaan,  dapat  kita  ketahui  dari  Pasal  7 Statuta  Roma  tahun  1998,  sebagai  berikut:  Pasal  7  Statuta  Roma  ayat  1 menyebutkan  “Untuk  kepentingan  statute  ini  “kejahatan  terhadap  kemanusiaan” ( crimes  against  humanity)  berarti  beberapa  perbuatan  di  bawah  ini  jika  dilakukan sebagai  bagian  dari  sebuah  penyebarluasan  atau  penyerangan  langsung  yang ditujukan  terhadap  penduduk  sipil  secara  sistematis,  dengan  pengetahuan penyerangan:
a. Pembunuhan.
b. Pembasmian.
c. Pembudakan.
d. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa. Diatur secara detail unsur-unsurnya dalam Pasal 7 ayat 2 d, menguraikan sebagai berikut:
Pemindahan penduduk secara paksa terhadap seseorang dengan jalan pengusiran atau perbuatan paksa lainnya dari suatu tempat dimana seseorang diperbolehkan oleh  hukum  untuk  tinggal,  tanpa  dasar-dasar  yang  diizinkan  oleh  hukum internasional.
18 Rome Statute Art.7.
19 Boas,  Gideon,  James  L.  Bischoff,  Natalie  L.  Reid,  2008, Elements  Of  Crimes  Under  International Law International Criminal Law Practitioner Library Series, Cambridge University Press, New York, hlm.35.
e. Pengurungan  atau  penghalangan  kemerdekaan  fisik  secara  bengis  yang melanggar aturan dasar hukum internasional.
f. Penyiksaan. Pasal  7  ayat  2  e  menguraikan  unsur  penyiksaan  yaitu  penyerangan  yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan ataupun sakit yang amat sangat, baik fisik  maupun  mental  yang  dilakukan  terhadap  seseorang  yang  berada  dalam perlindungan  atau  yang  sedang  menjadi  tertuduh,  penyiksaan  itu  tidak  termask penderitaan  atau  saikit  yang  ditimbulkan  dari  suatu  kejadian  insidentil  atau merupakan suatu sanksi hukum.
g. Pemerkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacuran  secara  paksa,  kehamilan  secara paksa, pemandulan secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya
h. Penindasan  terhadap  suatu  kelompok  yang  dikenal  atau  terhadap  suatu kolektivitas politik, ras, nasional. Suku, kebudayaan, agama dan gender.
i. Penghilangan orang secara paksa. Pasal  7  ayat  2  (i)  menguraikan  unsurnya:  menangkap,  menahan,  menculik seseorang  oleh  atau  dengan  kewenangan  dalam  rangka  mendukung  atau memenuhi  keinginan  negara  atau  sebuah  organisasi  politik  yang  ditindaklanjuti dengan  penolakan  untuk  mengakui  adanya  pelanggaran  terhadap  kemerdekaan tersebut, atau untuk menolak memberikan informasi atas nasib maupun keadaan orang tersebut, dengan niat untuk menjauhkan mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.
j. Kejahatan rasial ( apartheid).
k. Perbuatan  tidak  manusiawi  lainnya  yang  memiliki  karakter  yang  sama  secara internasional mengakibatkan penderitaan yang besar, luka serius terhadap tubuh, atau mental atau kesehatan fisik seseorang.
Dari uraian serangkaian tindakan kekerasan yang sangat dominan diorganisir oleh  pihak  milisi  dan  TNI  serta  POLRI  dan  kategori  tindakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  dapat  kita  kategorikan  beberapa  jenis  kejahatan  HAM  yang  telah dilakukan  pada  periode  sebelum,  saat  atau  setelah  jajak  pendapat  di  Timor  Timur 1999, yaitu:
a. Pembunuhan.
b. Penganiayaan.
c. Pencabulan, perkosaan, kekerasan seksual dan perbudakan seksual. Tercatat sekitar 182 kasus pelanggaran khusus berbasis gender yang terjadi pada tahun 1999.
d. Pemindahan penduduk secara paksa.
Lebih dari 250.000 orang diantaranya dipaksa menyebrang perbatasan masuk ke wilayah  Timor  Barat  Indonesia,  dan  beberapa  pulau  di  sekitarnya,  sementara sisanya mengungsi ke bukit dan hutan-hutan di Timor Timur. 20
e. Penghancuran harta benda
f. Penghilangan orang secara paksa Pelapor  khusus  PBB  menulis  laporan  yang  sangat  mengkhawatirkan  tentang hilangnya  ratusan  ataupun  ribuan  orang  yang  dengan  terang-terangan  melawan kekuasaan  Indonesia,  nasib  orang-orang  tersebut  tidak  diketahui  sampai sekarang. Contohnya: hilangya David Alex (anggota Falintil) dan Joso Gueterez.
20 Laporan  Komisi  Nasional  HAM  Indonesia  dan  Komisi  Penyelidik  Internasional,  2000, Timor-Timur, Jakarta.

## ISSN 021-969X

## Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  dan  Kejahatan  Kemanusiaan  di Timor Timur melalui Hybrid Tribunal
Secara  umum  terdapat  dua  lembaga  peradilan  internasional  yang  bersifat tetap  dan  permanen  keduanya  berada  di  bawah  naungan  organisasi  internasional PBB, yakni Mahkamah Internasional ( International Court of Justice) serta Mahkamah Pidana  Internasional  ( International  Criminal  Court). 21 Kedua  lembaga  peradilan tersebut  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  berbeda,  dimana  dalam  hal  ini Mahkamah  Internasional  lebih  menangani  kasus  atau  sengketa  yang  melibatkan subyek  hukum  negara  saja,  berbeda  dengan  Mahkamah  Pidana  internasional  yang menangani  kasus-kasus  kejahatan  internasional,  kejahatan  kemanusian,  serta kejahatan  perang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau    individu  dalam  suatu negara.
Keberadaan suatu lembaga peradilan internasional pertama kali muncul saat berakhirnya  Perang  Dunia  ke-2  ( World  War  II)  pada  tahun  1945.  Pada  saat  itu bentuk  lembaga  peradilan  ini  bersifat  sementara  ( Ad  Hoc)  dimana  hanya  bertugas untuk  menangani  kasus  tertentu  dan  pada  waktu  tertentu,  dalam  hal  ini  berkaitan dengan kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa perang. Pertama kali dibentuk  pada  tahun  1946  yaitu International  Military  Tribunal  Nuremberg  (IMTN) atau dikenal pula sebagai Nuremberg Tribunal, International Military Tokyo Tribunal (IMTT) atau  yang  juga  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Tokyo  Trial  tahun  1948, International  Criminal  Tribunal  For  Former  Yugoslavia  (ICTY)  tahun  1993  dan International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR). 22
Dalam  perkembangannya  keterlibatan  PBB  dalam  mengadili  kasus pelanggaran post  conflict  telah  terjadi  misalnya:  keterlibatan  PBB  di  Kamboja berdasarkan  pada Agreement  on  a  Comprehensive  Political  Settlement  of  The Cambodia  Conflict,  persetujuan  ini  bertujuan  untuk  membentuk  dewan  nasional  di Negara tersebut. Selain itu pada Mei 1994 melalui Chapter VII, DK PBB mengadopsi Resolusi  940  dengan  member  otoritas  bagi  negara-negara  anggota  PBB  untuk membentuk  kekuatan  multilateral  untuk  memfasilitasi  Haiti  keluar  dari  rezim militirisme. Kemudian DK PBB melalui Resolusi 1244 membentuk pemerintah transisi di  Kosovo  yang  disebut United  Nations  Interim  Administration  in  Kosovo  (UNMIK). Dimana PBB kemudian membentuk badan peradilan yang sifatnya kombinasi antara hukum  internasional  dan  hukum  lokal  baik  secara  struktur,  sumber  hukum.  Hal tersebut rupanya juga diberlakukan oleh PBB dalam menangani, dan mengadili kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.
21 F.Istanto,  Sugeng,  1994, Hukum  Internasional,  Penerbit  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.94.
Pembentukan lembaga  peradilan ini  berawal  pada tahun 1922 dengan nama Permanent Court of International Justice (PICJ), dimana pada akhirnya digantikan dengan International Court of Justice (ICJ)  pada  1948  sebagai  bagian  dari  organ  permanen  organisasi  intenasional  PBB.  Sementara International  Criminal  Court  (ICC)  baru  dibentuk  pada  tahun  2002  berlandasakan  Rome  Statute 1998 sebagai bagian dari lembaga peradilan pidana internasional di bawah PBB yang berpusat di The Hague.
22 Cryer, Robert, Ha’ Kan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst, 2007, An Introduction To International Criminal Law And Procedure, Cambridge University Press, hlm.102.
Disebutkan bahwa IMTN dan IMTT merupakan pelopor lembaga peradilan internasional pertama di dunia yang mana pada saat itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk menyeret para pihak yang terlibat  dalam  kejahatan  perang  di  akhir  Perang  Dunia  ke  2,  sampai  pada  tahun  1990  dibentuk lembaga peradilan ad hoc lain yang menangani kasus kejahatan kemanusian oleh pemerintah suatu negara antara lain ICTY untuk negara bekas Yugoslavia dan ICTY untuk peradilan di Rwanda.

## ISSN 021-969X
UNTAET 23 ( United Nations Transtitional Administration for East Timor) selaku pemerintah  transisi  di  Timor  Timur  sesuai  regulasi  2000/11  yang  dikeluarkan  pada bulan  Maret  2000,  membentuk  sistem  peradilan  bagi  Timor  Timur,  selanjutnya  3 bulan  kemudian  melalui peraturan  2000/15 UNTAET  membentuk  Special Panels for Serious  Crime  (SPSC)  serta  membentuk  Serios  Crime  Unit  (SCU)  melalui  regulasi 2000/16. 24 Mengenai  administrasi  peradilan,  khususnya  menyangkut  penyelesaian persoalan  pelanggaran  berat  HAM,  berdasarkan  regulasi  10.3  Regulasi  2000/11 tentang susunan pengadilan di Timor Timur diatur pembentkan panel yang memiliki yurisdiksi  eksklusif  atas  kejahatan  berat  yaitu:  “Setelah  berkonsultasi  dengan kepresidenan  pengadilan,  administrator  transisi  dapat  memutuskan  untuk membentuk  panel  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melaksanakan  yurisdiksi ekslusif  yang  diberikan  kepada  pengadilan  dalam  bagian  10.1  regulasi  ini.  Panel tersebut  akan  terdiri dari hakim yang  merupakan  warga  Negara  Timor  Timur serta hakim internasional yang diangkat pada pengadilan sesuai dengan regulasi UNTAET Nomor 3 tahun 1999”.
Pendirian  dua  special  panels  yang  berkedudukan  di  Pengadilan  Distrik  Dili tersebt  diatur pada  bagiam  1.1  Regulasi 2000/15,  selanjutnya di  dalam  bagian  1.2 regulasi tersebut diatur pula pembentukan special panel untuk tingkat banding Dili. Kemudian  berdasarkan  bagian  10.1  dan  10.2  UNTAET  Regulation  2000/11  the Special Panels mempunyai jurisdiksi eksklusif terhadap: 25
a. genocide.
b. kejahatan perang.
c. kejahatah terhadap kemanusiaan.
d. pembunuhan yang terjadi pada 1 Januari  sampai 25 Oktober 1999.
e. penyerangan seksual yang terjadi pada 1 Januari  sampai 25 Oktober 1999.
f. penyiksaan yang terjadi  pada 1 Januari  sampai 25 Oktober 1999. Special Panels memiliki yurisdiksi ( ratione loci) meliputi seluruh wilayah Timor Timur. Hal ini diatur dalam bagian 2.5 Regulasi 11/2000: In accordance with section 7.3  of  UNTAET  regulation  no.2000/11  the  panels  established  by  the  present regulation shall have jurisdiction throughout the entire territory of East Timor. Dalam melaksanakan yurisdiksinya, Special Panels akan menerapkan ketentuan hukum yang meliputi  hukum  yang  berlaku  di  Timor-Timur  sebelum  tanggal  25  Oktober  1999, regulasi  dan  direktif  UNTAET  maupun  hukum  internasional,  hal  ini  diatur  dalam bagian 3 Regulasi. Hukum yang berlaku di Timor-Timur adalah hukum yang berlaku sebelum  tanggal  25  Oktober  1999  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  standar- standar  HAM  yang  secara  internasional  diakui  dalam  regulasi  maupun  direktif UNTAET.  Adapun  menurut  Pasal  165  Konstitusi  Republik  Demokratik  Timor  Leste yang diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2002 dinyatakan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Timor-Timur sebelum tanggal 20 Mei 2002 akan tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  maupun  prinsip- prinsip yang terkandung di dalamnya.
23 UNTAET  adalah  pemerintahan  sipil  bentukan  PBB  yang  bertujuan  untuk  memelihara  misi perdamaian, sebagai akibat dari Resolusi 1272/1999 dari DK PBB pada tanggal 25 Oktober 1999. Id.wikipedia.org/wiki/UNTAET
24 Suzanne Kartsenstein, “Hybrid tribunal : Searching for Justice in East Timor”, US: Harvard Human Rights Jornal; Vol 16; 2003, hlm.251.
25 Andrey Sudjatmoko, 2005, Tanggung jawab Negara Atas Pelanggaran HAM Berat: Indonesia-Timor Leste, Grasindo, Jakarta, hlm.130.

## ISSN 021-969X
Pada  saat  itu  di  Timor  Timur  terdapat  lima  sumber  hukum  yang  berlaku, yaitu: 26
1. Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste
2. Hukum Internasional
3. Hukum Nasional Timor Leste
4. Regulasi UNTAET
5. Hukum  tambahan,  yaitu  hukum  yang  berlaku  sebelum  tahun  1999  sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.
Majelis  hakim  yang  bertugas  di  kedua  Special  Panels  terdiri  dari  dua  hakim internasional  dan  satu  orang  hakim  lokal.  Hakim  internasional  yang  bertugas  di Special  Panels  antara  lain  berasal  dari  negara-negara:  Italia,  Burundi,  Brazil,  Cape Verde  dan  Portugal. 27 Apabila  diperlukan  dapat  dibentuk  sebuah  panel  yang  terdiri dari 5 hakim yaitu tiga orang hakim internasional dan dua orang hakim lokal, hal ini diatur dalam bagian 22 Regulasi 2000/15, yang berbunyi:
“In  accordance  with  section  9  and  10.3  of  UNTAET  Regulation  2000/11  the panels in the district court of DIli shall be composed of two international jdges and one east Timorese judge;
2.2 in accordance with section 15 of UNTAET Regulation Number 2000/11 the panels  in  the  court  of  Appeal  in  Dili  shall  be  composed  of  two  international judges  and  one  Timorese  judge.  In  case  of  special  importance  or  gravity  a panel of five judges composed of three international judges and two Timorese judges may be established”.
Dua  institusi  lainnya  yang  dibentuk  oleh  UNTAET  untuk  mendukung  kinerja Special  Panels  yaitu  SCU  ( Serious  Crime  Unit)  yang  bertanggung  jawab  atas penyidikan  dan  penuntutan  dan  the  Legal  Aid  Service,  yang  bertanggung  jawab untuk  menyediakan  pengacara  bagi  mereka  yang  dituduh  melakukan  kejahatan- kejahatan  serius.  Serious Crime  Unit  (SCU) atau  Unit  Kejahatan  Berat  adalah  salah satu dari dua unit kerja penting dalam lembaga Kejaksaan Agung Timor-Leste. Unit lainnya  adalah  untuk  kejahatan  biasa.  Yang  ditangani  SCU  adalah  kejahatan  berat yang terjadi tahun 1999 di Timor Leste. Penyelidikan komisi yang dibentuk PBB pada 1999 menyimpulkan bahwa di Timor-Leste antara Januari dan September 1999 telah terjadi pelanggaran hukum perang dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Oleh  karena  itu,  ketika  dengan  Resolusi  1272  Dewan  Keamanan  PBB  membentuk pemerintah  transisi  UNTAET,  di  dalamnya  terdapat  komponen  sipil  yang  khusus bertugas menyelidiki dan menuntut kejahatan tersebut, yaitu SCU. Di masa transisi, SCU  berada  di  bawah  Kejaksaan  Agung,  yang  saat  itu  merupakan  bagian  dari struktur pemerintah transisi UNTAET. 28
Sejak  SCU  memulai  proses  investigasi  dan  penuntutan  pada  awal  bulan Februari  2000,  terdapat  95  kasus  dengan  tersangka  sebanyak  391  orang  dari  440 tersangka yang melakukan kejahatan berat terhadap kemanusiaan telah diajukan ke special panels di Pengadilan Distrik Dili. Bahwa hingga 28 April 2005, sebanyak 339 tersangka yang didakwa, dan 339 tersangka merupakan person yang berada di luar
26 Bagian 2 dan 9 Konstitusi Timor Leste dan bagian 4 Regulasi UNTAET Nomor 1 Tahun 1999.
27 Andrey Sudjatmoko, Op.cit., hlm.132.
28 Seiring  dengan  penyerahan  kedaulatan  dari  PBB  kepada  Pemerintah  Republik  Demokratik  Timor- Leste, Kejaksaan Agung pun menjadi bagian dari pemerintah yang baru dibentuk itu. Tetapi, status SCU  tetap  tidak  berubah.  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  Nomor  1410  (tanggal  17  Mei  2002) tentang pembentukan UNMISET, misi baru pengganti UNTAET, menyebutkan bahwa unit ini adalah “bagian dari komponen sipil” UNMISET (butir 3a).
yurisdiksi Timor Leste, artinya hybrid tribunal for East Timor belum berjalan efektif dalam  menjalankan  proses  peradilan  terhadap  pelaku  kejahatan  berat  di  Timor Timur. 29
Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Penanganan  Kasus  Kejahatan  Terhadap Kemanusiaan Di Timor Timur Pada Periode Tahun 1999 Melalui Mekanisme Hybrid Tribunal
Setelah  terjadinya  insiden  kemanusiaan  pasca  jajak  pendapat  tahun  1999, Timor  Timur  secara  fisik  dalam  keadaan  porak  poranda  akibat  politik pembumihangusan  yang  dilakukan  oleh  pihak  milisi  dan  TNI.  Kerusakan  ini  juga terjadi  pada  infrastruktur  peradilan  seperti,  kantor  polisi,  penjara,  pengadilan  dan sebagainya.  Kondisi  ini  membuat  UNTAET  harus  mempersiapkan  terlebih  dahulu infrastruktur  untuk  mendukung  pelaksanaan  mandat  yang  diemban  UNTAET  untuk menggelar hybrid  tribunal  terhadap  pelaku  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  di Timor-Timur pada periode tersebut.
Sebagaimana  komitmen  DK  PBB  berdasarkan  Resolusi  1319  maka dibentuklah hybrid tribunal sebagai alternatif peradilan untuk mengadili para pelaku kejahatan  berat  di  Timor  Timur. Hybrid  tribunal  disini  merupakan  pengadilan  yang bertempat  secara  local  dengan  dijalankan  oleh  staf  nasional  dan  internasional  dan menerapkan  kombinasi  hukum  nasional  dari  tempat  diterapkannya hybrid  tribunal dengan  hukum  internasional.  Untuk  kasus  timor-timur  sebagaimana  yang  telah dijelaskan di atas hybrid tribunal berjalan tidak optimal. Berikut merupakan beberapa kendala  yang  dihadapi  PBB  dalam  hal  ini  UNTAET  sebagai  pemegang  amanat peradilan kasus Timor-Timur melalui Special Panels dan SCU, yaitu:
1. Sumber Daya Manusia
Sebelum pembentukan hybrid tribunal di Timor Timur, PBB dihadapkan pada masalah  Sumber  daya  manusia  yang  sangat  signifikan.  Berkaitan  dengan  struktur peradilan dalam hal ini perangkat hukum, di Timor Timur hanya terdapat beberapa pengacara  saja  yang  terlatih  ketika  Timor  Timur  merdeka  dan  diantara  pengacara tersebut  tidak  terdapat  yang  memiliki  pengalaman  beracara  di  peradilan.  Hal  ini terjadi karena system pemerintahan RI selama menduduki Timor Timur masyarakat Timor Timur tidak  diberikan  ruang  untuk  berpartisipasi dalam  peradilan. Sejak PBB mengambil alih pemerintahan di Timor Timur pada September 1999, terdapat hanya 60  orang  timor  timur  yang  memiliki  gelar  sarjana  hukum,  dan  tidak  satupun  dari mereka yang menjadi hakim, jaksa atau pembela pada masa pendudukan RI. 30

## 2. Waktu yang terbatas
Sebagaimana  yang  telah  dielaborasi  di  atas,  batas  waktu  atau  kewenangan dari  UNTAET  bermula  pada  Oktober  1999  melalui  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB No. 1272 dan berakhir November 2004.  Hal ini sangat berpengaruh kepada kurang optimalnya  penanganan  kasus  pelanggaran  HAM  di  Timor-Timur.  Dari  sekitar  900 kasus  pelanggaran  HAM  yang  masuk  di  SCU,  sekitar  650  proses  investigasinya pending atau tidak dilakukan investigasi sama sekali pada tahun 2002. Padahal kasus yang  menjadi  yurisdiksi  dari  SCU  dan  Specials  Panels  hanyalah  kasus  pelanggaran HAM yang terjadi pada sekitar masa jajak pendapat, yaitu Januari-Oktober 1999. 31
29 Judicial Monitoring Programme, Justice Update Periode; 12-20 may, issue-12/2005, diakses melalui http://www.jsmp.minihub.org/Justice%20updateFolder-/Justice520Update%202005?050520
30 Suzanne Kartsenstein, Op.cit., hlm.258
31 Ibid., hlm.259.

## 3. Kurangnya Pendanaan
Pendanaan  adalah  faktor  yang  esensial  untuk  jalannya  proses  penyelidikan, tuntutan  dan  mengolah  kesaksian  para  korban  serta  kebutuhan-kebutuhan infrastruktur  lainnya,  seperti  penyediaan  gedung,  peralatan,  menambah  personil, honorarium dan sebagainya. Hal ini terlihat yaitu ketika peraturan UNTAET Nomor 11 yang  menyerukan  segera  membentuk  sebuah  sistem  peradilan  di  Timor  Timur, namun  dikarenakan  kurangnya  dana  untuk  membentuk  sebuah  peradilan,  maka mandat dalam peraturan tersebut tidak dapat segera dilaksanakan. Baru tiga bulan kemudian  dengan  adanya  peraturan  UNTAET  Nomor  15  dan  16  dan  dengan dibentuknya SCU dan Special Panels, proses penuntutan baru bisa dilaksanakan pada 2002.  Sedangkan  DLU  baru  terbentuk  pada  September  2002,  dan hybrid  tribunal baru mempunyai jumlah staf yang memadai pada April 2003.
Walaupun pembiayaan dari PBB untuk hybrid tribunal telah meningkat sejak peradilan tersebut terbentuk, namun tetap saja dana tersebut tidak mencukupi untuk operasional. Sekalipun dana sokongan dari PBB dan komponen sponsor digabungkan tetap  saja  dana  yang  disediakan  untuk  operasional hybrid  tribunal  di  Timor  Timur lebih  rendah  daripada  peradilan  ad  hoc  yang  pernah  ada.  Untuk  tahun  2001, dananya  dialokasikan  sebesar  US  $  6.3  juta  dimana  sebagian  besar  diperuntukkan untuk  gaji  para  hakim  internasional.  Sebagai  perbandingan,  ICTR  dan  ICTY memperoleh sokongan dana antara tahun 2002-2003 sebesar US $ 178 juta dan US $ 223 juta. 32
4. Kurang Kerjasama dari Pemerintah RI
Faktor  lainnya  yang  sangat  signifikan  mempengaruhi  krang  optimalnya mekanisme hybrid  tribunal  tersebut  berjalan,  adalah  kurangnya  itikad  baik pemerintah  RI  untuk  bekerja  sama  untuk  mendukung  jalannya hybrid  tribunal. Terlihat  dari  laporan  akhir  Special  Panels  pada  akhir  mandatnya  sekitar  339  yang terlibat kejahatan serius terhadap kemanusiaan belum diproses karena berada di luar yurisdiksi peradilan hybrid tribunal yang hanya diterapkan di Timor Timur. Sehingga dengan ditolaknya perjanjian ekstradisi antara Timor Timur dengan RI oleh RI maka para  terdakwa  yang  notabene  berkewarganegaraan  RI  menjadi  kebal  terhadap keputusan hybrid tribunal.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pasca  terjadinya  berbagai  insiden  kemanusiaan  di  Timor  Timur  selama  periode sebelum,  saat  dan  sesudah  terjadinya  jajak  pendapat,  melalui  Resolusi  DK  PBB Nomor  1272  dibentuklah  UNTAET  sebagai  pemerintah  transisi  di  Timor-Timur. Melalui  peraturan  UNTAET  Nomor  11  menyerukan  segera  dibentuknya  sistem peradilan  dengan  bentuk hybrid  tribunal,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan peraturan  UNTAET  Nomor  15  dan  16  tentang  dibentuknya  SCU  yang  bertugas melakukan  investigasi  dan  penuntutan  dan  dibentuknya  Special  Panels  yang bertugas  mengadili  kasus  dari  SCU.  Adapun  sumber  hukum  yang diimplementasikan  oleh  SCU  dan  Special  Panels  adalah:  hukum  internasional, Peraturan UNTAET, Konstitusi Timor Leste dan Aturan tambahan termasuk KUHP.
32 Lihat ICTR dan ICTY, general information, di http://www.ictr.org dan http://www.un.org , diakses pada 10 September 2012
Sedangkan  komposisi  daripada  personil  SCU  dan  para  hakim  di  Specials  Panels merupakan kombinasi antara personal juris internasional dan lokal. Adapun yang menjadi  yurisdiksi  daripada hybrid  Tribunal  ini  adalah  kejahatan:  genosida, kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  pembunuhan  yang  terjadi pada  1  Januari 1999  sampai 25  Oktober  1999, kejahatan  seksual terjadi  pada 1 Januari 1999 sampai 25 Oktober 1999.
2. Dalam  pelaksanaan hybrid  tribunal  mengalami  beberapa  kendala  yang  akhirnya mempengaruhi  pada  kurang  optimalnya  penanganan  hukum  kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur pada rentang waktu pelaksanaan jajak pendapat 1999. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:
a. Kurangnya sumber daya manusia.
b. Kurangnya waktu yang diberikan kepada SCU dan Special Panels.
c. Kurangnya pendanaan.
d. Kurangnya  kerjasama  Pemerintah  RI  dalam  hal  ekstradisi  para  pelaku kejahatan  terhadap  kemanusiaan  tersebut  yang  berkewarganegaraan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Andrey Sudjatmoko , 2005, Tanggung jawab Negara Atas Pelanggaran HAM Berat:
Indonesia-Timor Leste, Grasindo, Jakarta.
Boas,  Gideon,  James  L.  Bischoff,  Natalie  L.  Reid ,  2008, Elements  Of  Crimes Under  International  Law  International  Criminal  Law  Practitioner Library Series, Cambridge University Press, New York.
Cryer,  Robert,  Ha’  Kan  Friman,  Darryl  Robinson,  Elizabeth  Wilmshurst , 2007, An  Introduction  To  International  Criminal  Law  And  Procedure, Cambridge University Press.
Eddy  Djunaedi  K ,  2003, Dari  Pengadilan  Militer  Internasional  Nuremberg  ke Pengadilan Hak Asasi Manusia, Tata Nusa, Jakarta.
F.Istanto,  Sugeng ,  1994, Hukum  Internasional,  Penerbit  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Lela E.Madjiah , 2002, Timor Timur Perginya Si Anak Hilang, Antara Pusaka Utama, Jakarta.
Robinson, Geoffrey, 2003, Timor-Timur 1999: Kejahatan Terhadap Umat Manusia, Elsam, Jakarta. van Klinken, Gary, 1996, Akar Perlawanan Rakyat Timor, ELSAM, Jakarta.
Zacky  Makarim, 2003, Hari-hari  Terakhir  Timor-Timur,  Sebuah  Kesaksian,  Sportif Media Informasindo, Jakarta.

## Dokumen dan Jurnal Ilmiah
General  Assembly  Fifty-fourth  session,  security  council  fifty-fifth  year,Agenda  item 96, Question of East Timor, “Identical Letters dated 31 January 2000 from the Secretary General addressed to the President of the General Assembly, The President of the Security Council and the Cahir Person of the Comission of Human Rights”. Komisi  Kebenaran  dan  Persahabatan  Indonesia-Timor  Leste,  2004,  Laporan  Akhir, Jakarta
Laporan Komisi Nasional HAM Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional, 2000, Timor-Timur, Jakarta.
Laporan dari SCU (Serious Crimes Unit) tahun 2003. Resolusi  Dewan  Keamanan    Nomor  384  (1975)  dan  Nomor  389  (1976)  ,  22  April 1976.
Suzanne  Kartsenstein,  “Hybrid  tribunal:  Searching  for  Justice  in  East  Timor”,  US: Harvard Human Rights Jornal; Vol 16; 2003.
Statuta Roma 1998.
Artikel dan Website A Judicial Monitoring Programme, Justice Update Periode; 12-20 May, issue-12/2005, diakses melalui http://www.jsmp.minihub.org/Justice%20updateFolder- /Justice520Update%202005?050520
Utrecht  Law  Review,  “Hybrid  Court:  Category  of  New  Type  of  International  Crimes Court”, By Sarah M.H.Nouwen, diakses pada tanggal 15 April 2012. www.solidamor.org . http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_5.pdf www.solidamor.org http://www.ictr.org http://www.un.org http://abc.net.au/ra/asiapac/programs/s53731.htm