## ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI DESA SAPIT KECAMATAN SUELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Hasrul Hadi 1)
1 Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Hamzanwadi Email: hasrul@hamzanwadi.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  aktivitas  pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  di  Desa  Sapit  Kecamatan  Suela  Kabupaten  Lombok  Timur. Penelitian  difokuskan  pada  aktivitas  pengelolaan  HKm  oleh  kelompok  tani  hutan  “Dongo Baru”.  Penelitian  ini merupakan  jenis penelitian  deskriptif kualitatif. Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Dari  hasil  analisis data  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  di  Desa  Sapit Kecamatan  Suela  Kabupaten  Lombok  Timur  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat, berkurangnya potensi kerusakan hutan, dan meningkatkan kelestarian hutan.
Kata Kunci : Analisis Dampak, Pengelolaan, Hutan Kemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Hutan  sebagai  salah  satu  bentang alam memberikan cukup banyak manfaat bagi  keberlangsungan  hidup  manusia. Baik  dalam  kaitannya  sebagai  fungsi ekologis,  ekonomis,  maupun  hidrologis. Fungsi  ekologis  hutan  berkaitan  dengan peran  hutan  sebagai  suatu  ekosistem.
Menjadi
tempat hidup dan berkembangbiaknya  berbagai  macam hewan  dan  tumbuhan  serta  sebagai sumber  oksigen  bagi  seluruh  makhluk hidup.  Fungsi  ekonomis  hutan  berperan memberikan  manfaat  ekonomis  terhadap pemenuhan kebutuhan bagi manusia, baik kebutuhan  akan  kayumaupun    non  kayu. Sementara  itu,  fungsi  hidrologis  hutan lebih  ditakankan  pada  peran  hutan sebagai  pelindung  dan  penyedia  sumber
daya  air  yang  tentunya  tak  kalah  penting bagi kebutuhan manusia.
Pengetahuan terhadap hutan berperan  penting  sebagai  dasar  dalam serangkaian pengelolaan hutan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan  kemampuan  pengelolaan hutan  yang  efektif  merupakan  sebuah keniscayaan  yang  harus  terus  dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  apa  dan  bagaimana  dampak dari  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberdayakan masyarakat  sebagai  subjek  pengelola hutan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 37 tahun 2007,  Hutan  kemasyarakatan  adalah
hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk
memberdayakan  masyarakat  setempat. Hutan negara yang dimaksud yakni hutan yang  berada  pada  tanah  yang  tidak dibebani  hak  atas  tanah.    Sehingga  jelas bahwa  masyarakat  merupakan  subjek dalam hal pengelolaan hutan
kemasyarakatan  ini  yang  berorientasi pada
kelestarian hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Sapit  yang  merupakan  salah  satu  desa yang  terletak  di  Kecamatan  Suela Kabupaten  Lombok  Timur.    Dilihat  dari segi  luas  wilayah  diketahui  bahwa  Desa Sapit  memiliki  luas  sekitar  1.440,7  ha, dengan  jumlah  penduduk  pada  tahun sebanyak  4241  jiwa  (2098  jiwa  laki-laki, dan  2143  jiwa  perempuan),  dan  terdiri dari  1.501  KK.  Dari  jumlah  KK  secara keseluruhan  tersebut  ada  787  KK  yang mengelola  HKm.  Desa  Sapit  memiliki sumber  daya  alam  yang  penting  yaitu hutan  lindung  Sapit  seluas  2.212  Ha dengan  lokasi  hutan  secara  administratif berada di sebelah utara Desa Sapit. (Profil Desa Sapit, 2017).
Ada  satu  permasalahan  menarik untuk  kita  kaji  dalam  penelitian  ini  yaitu tingginya  angka  kemiskinan  masyarakat Desa Sapit. Hal ini bisa dilihat berdasarkan  hasil  kajian  yang  dilakukan oleh masyarakat yang difasilitasi Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam NTB)
tahun  2010.  Kajian  yang  dilakukan menggunakan  alat  kajian  klasifikasi kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah desa, para  kadus,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  tokoh  adat,  tokoh  pemuda  dan tokoh  perempuan,  bahwa  masyarakat Desa  Sapit  terdiri  dari  3  kategori  tingkat kesejahteraan,  antara  lain;  kategori  kaya, kategori  sedang  dan  kategori  miskin. Selanjutnya,  dengan  menggunakan  alat yang  sama  dirumuskan  pula  ciri-ciri masyarakat berdasarkan kategori tersebut. Dari hasil kajian tersebut ditemukan  satu  permasalahan  utama yaitu    tingginya  angka  kemiskinan. Tercatat  sekitar  8%  masyarakat  dalam kategori  kaya,  42%  dalam  kategori sedang  dan  50  %  masyarakat  Desa  Sapit berada  dalam  kategori  miskin.  Dari  data tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan  di  Desa  Sapit  cukup  tinggi, yaitu  50%  dari  jumlah  keseluruhan penduduk. Ada beberapa akar
permasalahan
yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Desa Sapit ini  diantaranya;  rendahnya  pendapatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan  dan  rendahnya  kelestarian hutan.
Tingkat  pendidikan  masyarakat tergolong  masih  rendah.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  angka  penduduk  usia  15 tahun  yang  tidak  tamat  SD,  yaitu  1024
jiwa  (35,49%),  penduduk  yang  tamat SLTP  321  jiwa,  tamat  SLTA  181  jiwa, penduduk tamat D1 tidak ada, tamat D2 2 orang,  tamat  D3  tidak  ada  dan  tamat  S1 23  orang.  (Profil  Desa  Sapit,  2017). Tingkat  kesejahteraan  hidup  masyarakat biasanya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat  pendidikan  seseorang  maka tingkat  kesejahteraan  hidupnya  akan semakin  tinggi.  Maka  dengan  kata  lain rendahnya  tingkat  pendidikan  akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan.
Rendahnya pendapatan masyarakat bisa  juga  dijadikan  sebagai  indikator tingginya angka kemiskinan. Mata pencaharian  masyarakat  Desa  Sapit sebagian  besar  sebagai  petani  dan  buruh tani.  Berdasarkan  data  profil  Desa  Sapit, jumlah  penduduk  bermata  pencaharian sebagai  petani  adalah  2121  orang  dan 1272  orang  sebagai  buruh  tani.  Mata pencaharian  yang  dominan  ini  kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup sehari- harinya.
Selain faktor rendahnya pendidikan dan pendapatan penduduk, faktor rendahnya kelestarian hutan juga berpengaruh
terhadap tingkat kemiskinan,  khususnya  bagi  masyarakat yang  menggantungkan  hidupnya  dari hutan.  Pemanfaatan  hutan  ini  lebih dominan dilakukan oleh petani dan buruh
tani  yang  tidak memiliki lahan pertanian. Semakin  tinggi  tingkat  kerusakan  hutan akan mempengaruhi jumlah sumber daya hutan  yang  mampu  dimanfaatkan  oleh masyarakat.  Artinya  semakin  tinggi tingkat  kerusakan  hutan  maka  akan mengurangi  sumber-sumber  kehidupan masyarakat.
Rusaknya beberapa bagian hutan di Desa  Sapit  disebabkan  oleh  banyaknya program  kehutanan  yang  silih  berganti dan  tidak  terkontrol  dengan  baik, sehingga mengakibatkan tata urus terhadap  hutan  ini  tergolong  minim. Mulai dari tahun 1970 sampai tahun 1998 tercatat  beberapa  program  kehutanan pernah  dilakukan,  antara  lain  program penanaman  pohon  dengan  pola  tumpang sari,  GERHAN  (Gerakan  Rehabilitasi Hutan dan Lahan), jalur hijau dan lainnya. Kebanyakan dari program tersebut merupakan  program  dari  Departemen Kehutanan  bekerja  sama  dengan  pihak lain seperti kontraktor maupun Pemerintah Desa Sapit.
Dengan  silih  bergantinya  program pemerintah  ini  ternyata  masih  belum mampu  meningkatkan  fungsi  ekologis hutan.  Bahkan  kondisi  beberapa  bagian hutan mengalami kerusakan akibat lemahnya  kontrol  pemerintah  terhadap program-program kehutanannya, terkesan  program  yang  dilakukan  hanya berorientasi “proyek” karena tidak dilakukan secara berkesinambungan.
Masyarakat yang sudah
lama menggantungkan  hidupnya  dari  hutan tetap  mengambil  hasil  hutan  meskipun program  pemerintah  sudah  berakhir. Disamping  itu,  pengerusakan  hutan berupa  pencurian  kayu  oleh  oknum  tak bertanggung  jawab  terus  terjadi  tanpa ada  kontrol  yang  jelas  untuk  mengatasi hal itu. Sehingga hutan mengalami banyak sekali  kerusakan  dan  pada  akhirnya menyebabkan Rendahnya tingkat kelestarian  hutan  tersebut.  Hal  inilah yang  kemudian  berdampak  pada  tingkat kemiskinan  masyarakat  yang  masih tinggi.
Dari  uraian  permasalahan  di  atas, maka  peneliti  merasa  perlu  melakukan penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengetahui apa  saja  dan  bagaimana  dampak  dari pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatatan di Desa Sapit
Kecamatan  Suela  kabupaten  Lombok Timur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif berupaya  mendeskripsikan  data  apa adanya  dan  menjelaskan  data  atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan  secara  kualitatif  (Sugiyono, 2008).  Proses  pengumpulan  data  pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik  antara  lain:  1) Observasi, yaitu serangkaian  kegiatan  pengamatan  guna
mendapatkan data langsung dari lapangan.  Observasi  yang  dilakukan terutama  pada aktivitas dan dampak dari pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  oleh kelompok  tani  hutan  “Dongo  Baru”  di Desa  Sapit  Kecamatan  Suela  Kabupaten Lombok
Timur. 2) Wawancara,
merupakan  pertemuan  dua  orang  untuk bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya jawab,  sehingga  dapat  dikonstruksikan makna  dalam  topik  tertentu  (Sugiyono, 2008).  Pada  penelitian  ini  digunakan wawancara  mendalam  dan  wawancara terstruktur sebagai teknik untuk mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan. Wawancara  mendalam  digunakan  untuk memperdalam informasi yang dibutuhkan sementara wawancara terstruktur digunakan  untuk  mengetahui  persentase pendapat  dari  informan  atau  responden
3) Dokumentasi , yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan  dokumen,  baik  berupa catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya- karya monumental dari seseorang (Sugiyono,  2008).  Dalam  penelitian  ini peneliti berupaya mengumpulkan dokumen  penunjang  guna  melengkapi data  yang  dibutuhkan.  Beberapa  data yang  dibuthkan  antara  lain  peta  Desa Sapit  dan  kawasan  hutannya,  data  foto kegiatan pengelolaan
Hutan
Kemasyarakatan,  kondisi  hutan  pasca
pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta data-data pendukung lainnya.
Adapun  subjek  dalam  penelitian ini  adalah  petani  hutan  yang  tergabung dalam  kelompok  HKm  Dongo  Baru  di Desa  Sapit  Kecamatan  Suela  Kabupaten Lombok  Timur.  Objek  penelitian  yang juga sebagai fokus kajian dalam penelitian ini adalah aktivitas pengelolaan HKm dan dampaknya,  baik  bagi  kesejahteraan masyarakat  maupun  bagi  kelestarian hutan.
Analisis  data  dilakukan  secara kualitatif.  Dari  data  yang  terkumpul kemudian  diklasifikasikan,  dipilih  dan dipilah disajikan dan dibahahas
berdasarkan variable yang dikaji.
Dianalisis  menggunakan  persebtase.  Dari hasil analisis tersebut berupaya diinterpretasikan apa makna dari fenomena  yang  dikaji,  sehingga  dapat diperoleh  kesimpulan  yang  jelas  tentang dampak  pengelolaan  HKm  di  Desa  Sapit Kecamatan  Suela  Kabupaten  Lombok Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hutan  merupakan  bagian  dari lingkungan  hidup  manusia  yang  harus terus  dijaga.  lingkungan  hidup  adalah semua  benda,  daya  dan  kondisi  yang terdapat  dalam  suatu  tempat  atau  ruang tempat  manusia  atau  mahluk  hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya  (Siahaan,  2004).  lingkungan
merupakan  jumlah  semua  benda  dan kondisi  yang  ada  dalam  ruang  yang  kita tempati  yang  mempengaruhi  kehidupan kita  (Soemarwoto,  1994).  lingkungan hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan semua  benda,  daya,  keadaan,  dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup  lain  (Undang-undang  RI  No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan  hidup).  Dengan  demikian semakin  baik  kondisi  hutan  maka  akan semakin  baik  pula  kondisi  lingkungan hidup manusia.
Hutan  sebagai  penopang  bagi makhluk  hidup,  termasuk  manusia  harus terus  dilestarikan.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Kelestarian  yang barasal dari kata lestari diartikan sebagai keadaan  yang  tetap  seperti  semula  atau keadaan yang tidak berubah-ubah. Sementara  itu  pelestarian  hutan  dalam arti luas adalah pemanfaatan hutan secara lestari  dan  pengawetan  berbagai  sumber alam  yang  berada  di  dalam  maupun  di sekitar  hutan.  Pelestarian  hutan  dalam pengertian  khusus  adalah  bentuk  dan proses pengelolaan yang dilakukan sedemikian  rupa  sehingga  secara  terus menerus dapat memberikan produksi dan jasa  yang  diharapkan,  tetapi  tetap  tidak mengurangi  fungsi  hutan  dan  tidak
menimbulkan  dampak  lingkungan  yang tidak diinginkan (Arif, 2001).
Pengelolaan  hutan  tentunya  harus memperhatikan  batas  wilayah  hutan sebagai bentang spasial kawasan pengelolaan.  Batas  kawasan  yang  hutan dimaksud  adalah  adanya  batas  hutan yang jelas yang diakui oleh berbagai fihak. Pengelolaan  lahan  tidak  hanya  terbatas pada  pengelolaan  lahan  hutan,  namun pengelolaan lahan dapat berupa pertanian,  peternakan,  perikanan  dan perkebunan. Beragamnya jenis
pengelolaan lahan ini tak jarang menimbulkan  permasalahan  persaingan dalam  memperoleh  lahan,  sehingga kecendrungan  sengketa  lahan  juga  sering terjadi. Karena adanya persaingan tersebut  maka  batas  kawasan  hutan sering  mendapat  gangguan  atau  bibikan untuk  kepentingan  yang  lain  tersebut. Oleh  karena  itu  adanya  batas  kawasan hutan  yang  tetap  sangat  penting,  sebab jika  tidak  demikian kegiatan  membangun hutan akan sangat terganggu karena masa berproduksi hutan bersifat jangka panjang  dan  pengelolaannya  tidak  dapat diatur untuk cepat mengalami perubahan dalam  waktu  singkat  atau  mendadak. Misalnya,  kalau  tidak  ada  batas  kawasan hutan  yang  tetap,  kegiatan  membangun hutan menjadi sia-sia jika sebelum waktu masak tebang batas kawasannya dilanggar    dilanggar  untuk  kepentingan
pertanian,  peternakan,  atau  perkebunan (Simon, 2010).
Hutan  kemasyarakatan  adalah adalah  hutan  negara  yang  pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan  masyarakat  setempat. Hutan Negara yang dimaksud yakni hutan yang  berada  pada  tanah  yang  tidak dibebani  hak  atas  tanah  (P.37/Menhut- II/2007).  Oleh  karenanya,  pengelolaan hutan  kemasyarakatan  oleh  masyarakat setempat harus dijadikan mitra pemerintah  yang  menggunakan  areal kerja HKm sebagai kawasan yang dikelola dengan skema hak guna pakai, bukan hak milik.  Sehingga  dengan  demikian  akan mengurangi konflik di kemudian hari.
Pengelolaan HKm dihajatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  pengelola  HKm.  Mengingat permasalahan yang sering timbul terutamabagi  masyarakat  pinggir  hutan adalah  masalah  kemiskinan.  Kemiskinan adalah  sebuah  kondisi  sosial  yang kebutuhan dasarnya pun tidak mencukupi dari  hari  ke  hari.  Pangan  yang  sulit dicapai, gizi yang tidak memadai, air yang tidak  sesuai  dengan  syarat  kualitas kesehatan, sulitnya perumahan,
rendahnya tingkat pendidikan,
pengangguran, pelayanan-pelayanan sosial yang jauh tidak memadai, transportasi  yang  tidak  terjangkau  dan lainnya (Siahaan, 2004). Dengan dilaksanakannya
pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan merupakan  kenaikan  kotor  atau  garis dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan  barang  dagangan,  pelayanan data  kepada  klien,  penyewaan  harta, peminjaman  uang  dan  semua  kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan,  atau  Pendapatan  dapat  juga diartikan  sebagai  seluruh  penghasilan yang  diperoleh  dari  suatu  usaha  yang dinilai  dengan  uang  setelah  dikurangi biaya-biaya produksi (Halimah, 2010).

## Kondisi Hutan Sapit
Hutan  yang  terdapat  di  Desa  Sapit termasuk jenis hutan lindung dengan luas 2.212 hektar. Dari keseluruhan luas hutan tersebut, 454,5 hektar diantaranya merupakan areal kerja Hutan
Kemasyarakatan. Dalam areal kerja Hutan Kemasyarakatan tersebut di bagi menjadi 6  blok,  yaitu  blok  Pidana  seluas  140  ha, Serata 100 ha, Dupe 60 ha, Sakan 64,5 ha, Pesuse 40 ha, dan Lembak seluas 50 ha.
Sebelum skema Hutan
Kemasyarakatan dilakukan, kondisi hutan Sapit rusak parah. Hal ini disebabkan oleh maraknya  pencurian  kayu  oleh  orang yang  tidak  bertanggung  jawab.  Pohon- pohon  tegakan  banyak  yang  ditebang, terutama  di  bagian  tengah  hutan. Sementara itu Pohon tegakan yang ada di sekitar  pinggir  jalan  rata-rata  masih
tergolong  masih  banyak  dan  tumbuh dengan subur, hal ini  tentunya  salah satu cara untuk  mengurangi  kecurigaan  orang oleh  oknum  pencuri  kayu.  Kondisi  ini diperparah lagi dengan lemahnya pengawasan oleh pihak polisi  hutan yang bertugas di kawasan hutan Sapit tersebut. Berdasarkan pengakuan anggota kelompok  Hutan  Kemasyarakatan,  polisi hutan  hanya  mengawasi  hutan  dari poskonya  saja  tanpa  langsung  patroli  di kawasan  hutan,  sehingga  banyak  sekali pencurian  kayu  yang  tidak  tertangkap pelakunya.
Namun  berbeda  dengan  saat  ini, kerusakan  hutan  Sapit  bisa  dikatakan sudah  tidak  ada  lagi  dengan  adanya skema  Hutan  Kemasyarakatan.  Dalam pengelolaan  ini,  selain  adanya  kelompok Hutan  Kemasyarakatan  Dongo  Baru  yang cukup  solid,  juga  diperkuat  dengan adanya  awig-awig  yang  merupakan aturan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan  yang  disusun  secara bersama.  Sehingga  dengan  keberadaan awig-awig  ini  mampu  mengurangi  angka pencurian  kayu  dan  menekan  kerusakan hutan.
Kondisi  hutan  Sapit  sejak  mulai diusulkan  sebagai  areal  kerja  hutan kemasyarakatan  sejak  tahun  2008  bisa dikatakan  cukup  baik.  Pohon  tegakan yang  semula  banyak  ditebang  oleh pencuri  kayu  kini  ditanami  kembali  dan tumbuh  dengan  subur.  Hampir  tidak  ada
lagi  terlihat  pohon  yang  ditebang  hasil pencurian,  yang  terlihat  hanyalah  pohon tegakan yang tumbuh subur dan diselingi oleh tanaman tumpang sari atau tanaman serba  guna.  Kondisi  pohon  tegakan tergolong tumbuh dengan sumbur disamping  dari  segi  kuantitas  bertambah akibat  adanya  penanaman  kembali  oleh kelompok Hutan Kemasyarakatan.
Sementara  itu  areal  kerja  Hutan Kemasyarakatan rata-rata saat ini tergolong  sudah  cukup  subur.  Hal  ini dikarenakan  setelah  adanya  pembagian lahan  maka  anggota  kelompok  Hutan Kemasyarakatan  diwajibkan  menanam pohon  tegakan,  disamping  tanaman tumpang  sari  maupun  tanaman  serba guna.  Hampir  tidak  ada  lagi  lahan  yang tandus  dan  kosong,  karena  penanaman terus diupayakan.
Sementara itu kegiatan pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  ini
cukup berdampak baik terhadap ketersediaan  air.  Berdasarkan  data  yang di peroleh, terdapat beberapa mata air di desa  Sapit,  diantaranya  yaitu  mata  air Pesusa,  Borok  Nunggal,  Pancor  jaman, Sebau,  Paoq  gading,  Pejangelan  dan Rinayang.  Kondisi  ketersediaan  air  pada mata air tersebut rata-rata setabil, namun terkadang  bertambah  ketika  datang musim  hujan.  Desa  Sapit  bahkan  pernah meraih  penghargaan  pada  lomba  Desa PERMATA  (Pemeliharaan  Sumber  Mata
Air)  pada  tahun  2010  tingkat  Provinsi NTB.
Gambar 1.  Kondisi salah satu mata air di Desa Sapit (mata air Rinayang).
(Sumber: Dokumen peneliti, 2017)

## Pengelolaan HKm di Desa Sapit
Kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan  (HKm)  ini  secara  umum dilakukan  secara  berkelompok.  Terdapat 6 kelompok tani hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ini yang
tergabung dalam satu Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani) yang bernama kelompok Hutan Kemasyarakatan “Dongo Baru”.
Gabungan  kelompok  tani  ini  dibagi berdasarkan areal kerja (wilayah garapan)  yang  terbagi  menjadi  6  blok dengan luas  keseluruhan  mencapai  454,5 Ha.  ke-6  blok  tersebut  antara  lain  blok Pidana,  Serata,  Pesusa,  Sakan,  Dupe,  dan Lembak.
Masyarakat pengelola Hutan
Kemasyarakatan  mulai  mengelola  hutan pada tahun 1998 dalam rangka menjalankan  program  Jalur  Hijau  dari
dinas  kehutanan.  Namun  pada  program tersebut  masyarakat  hanya  diposisikan sebagai  tenaga  upahan  untuk  menanam pohon.  Setelah  berjalan  satu  tahun, tepatnya  pada  tahun  1999  program  Jalur hijau  ini  berakhir.  Pasca  program  Jalur hijau  tersebut,  kondisi  hutan  kembali mendapat  ancaman  dari  para  penebang liar.  Banyak  pohon  tegakan  yang  sudah ada  dan  memiliki  batang  besar  ditebang oleh  oknum  tidak  bertanggung  jawab. Akhirnya  pada  tahun  2008  muncul gagasan  dari  pemerintah  desa  untuk mengajukan hutan Sapit dikelola menggunakan skema Hutan kemasyarakatan. Program Hutan
Kemasyarakatan  ini  mendapat  respon positif dari masyarakat, hal ini dibuktikan dengan jawaban dari 300 responden, 133 orang  (44,33%)  diantaranya  menjawab sangat  setuju,  serta  167  orang  (55,67%) mengatakan setuju dengan adanya program  Hutan  Kemasyarakatan  di  Desa Sapit.
Berdasarkan  pengelolaan  yang dilakukan serta diperkuat dengan adanya awik-awik, kondisi Hutan Kemasyarakatan  menjadi  lebih  baik. Dalam  awik-awik  yang  dibuat  mengatur berbagai hal tentang ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Jika terdapat pelanggaran  maka  akan  ada  sanksi  yang menjeratnya. Misalnya
saja jika ditemukan  seseorang  atau  kelompok
orang  tertentu  melakukan  penebangan kayu  maka  diberikan  sanksi  berupa teguran  keras  oleh  kelompok  serta  akan di  sita  barang  buktinya.  Permasalahan tersebut  semampunya  akan  diselesaikan dalam  musyawarah  kelompok.  Namun Jika  tidak  dapat  diselesaikan  oleh kelompok maka akan diserahkan ke pihak yang  berwajib.  Hal  mendasar  yang menjadi  ancaman  bagi  penebang  liar adalah  sanksi  moral  ketika  ditemukan melakukan  penebangan,  apalagi  sampai berurusan dengan pihak yang berwajib.
Kegiatan  pengelolaan  HKm  oleh kelompok  tani  Dongo  Baru  ini  rata-rata beranggotakan masyarakat  dari  kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Berdasarkan hasil wawancara terstruktur,  231  orang  (77%)  responden menjawab  berprofesi  sebagai  buruh  tani sebelum mengelola Hutan Kemasyarakatan. Namun setelah
mengelola  Hutan  Kemasyarakatan  ada sebagian  yang  tetap  bekerja  sambilan sebagai  buruh  tani  dan  sebagiannya murni  mengelola  Hutan  Kemasyarakatan, ada  sekitar  118  orang  (15%)  pengelola sambilan dan 669 orang (85%) pengelola murni dari  keseluruhan  jumlah  pengelola Hutan Kemasyarakatan.
Gambar 2.  Aktivitas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Sumber: Dokumen Peneliti, 2017) Aktivitas pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  adalah  pemanfaatan  lahan (kawasan  hutan)  sebagai  lahan  garapan, dengan  metode  agrosilvikultur.  Metode tersebut  berupa  kegiatan  penanaman pohon tegakan yang diperpadukan dengan  tanaman  tumpang  sari  maupun tanaman  serba  guna.  Tanaman  tegakan yang  ditanam  oleh  masyarakat  di  areal kerja  Hutan  Kemasyarakatan  adalah pohon  Mahoni,  Klokos  udang,  Suren, Sonokling,  Gamalina,  Elar,  dan  lain-lain. Tanaman  tumpang  sari  berupa  tanaman padi, jagung, ashitaba, singkong, ubi jalar, bawang  merah,  bawang  putih,  empon- empon  (kunyit,  laos,  jahe,  lengkuas  dan lain-lain),  serta  sayur  mayur  seperti  kol, terong, kacang panjang, kacang tanah, dan lain-lain.  Sedangkan  pohon  serba  guna yang  ditanam  yaitu  pohon  nangka, cengkeh,  durian,  rambutan,  kopi,  kakao, pisang,  jeruk,  mangga,  jambu,  dan  lain- lain.  Sekitar  75%  dari  pengelola  Hutan
Kemasyarakatan menanam pohon
tegakan yang dipadukan dengan tanaman tumpang  sari,  sementara  25%  lainnya menanam  pohon  tegakan  dan  pohon serba guna, terutama kopi.
Pengelolaan  HKm  yang  dilakukan oleh  masyarakat  dapat  dikatakan  cukup berhasil.  Hasil  tanaman  yang  ditanam  di areal  kerja  Hutan  Kemasyarakatan  baik berupa  pohon  tegakan,  memiliki  kualitas pertumbuhan  dan  jumlah  (kuantitas) yang meningkat setelah adanya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
82,33%  responden  menyatakan  jumlah pohon tegakan bertambah, dengan kualitas  pohon  tegakan  yang  tumbuh subur terutama setelah adanya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
Selain  itu  tanaman  tumpang  sari  dan tanaman  serba  guna  juga  memiliki  hasil yang  cukup  memuaskan  bagi  masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan.
Gambar 3.   Hasil tanaman tumpang sari di antara pohon tegakan (Sumber: Dokumen peneliti, 2017)
Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Sapit pengelola HKm Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  bahwa  sebelum  mengelola Hutan Kemasyarakatan
kebanyakan masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh  tani.  Dari  300  responden,  231 orang  atau  77%  dari  responden  tersebut adalah  buruh  tani.  Ketika  masih  bekerja sebagai buruh tani, pendapatan masyarakat  rata-rata  berada  dibawah  Rp 500.000  perbulan.  Hal  ini  disebabkan tidak  tetapnya  mereka  bekerja  setiap harinya  mengingat  tidak  tetap  adanya tawaran  kerja.  Sehingga  wajar  setiap harinya  masyarakat  cukup  kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.
Namun  berbeda  ketika  program Hutan  Kemasyarakatan  mulai  dijalankan. Untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari- harinya  masyarakat  tidak  lagi  kesulitan.
Misalnya  saja  untuk  keperluan  lauk  pauk seharinya  seperti  sayur,  tidak  perlu  lagi untuk  dibeli  karena  rata-rata  masyarakat menanam di areal kerja Hutan Kemasyarakatan masing-masing. Sementara  pendapatan  mereka  setelah mengelola  Hutan  Kemasyarakatan  ini mengalami peningkatan jika dibandingkan  dengan sebelum  mengelola Hutan
Kemasyarakatan. Sebelum mengelola  Hutan  Kemasyarakatan  rata- rata  pendapatan  masyarakat  berada  di bawah  Rp  500.000  per  bulan.  Sedangkan setelah mengelola Hutan Kemasyarakatan
rata-rata  meningkat  dengan  kisaran  Rp 500.000 sampai lebih dari Rp 500.000 per bulan.
Pendapatan  berupa  uang  biasanya diperoleh  dari  penjualan  hasil  panen. Hasil  panen  tersebut  bisa  berupa  hasil tanaman  tumpang  sari  maupun  tanaman serba guna. Misalnya saja untuk tanaman tumpang  sari  seperti  padi,  jagung, singkong,  pisang,  sayur  mayur,  kopi, tanaman empon-empon dan lainnya yang biasa  dijual  tiga  bulan  sekali,  mingguan atau beberapa hari sekali.  Sedangkan ada juga tanaman serba guna yang di jual per bulan,  tiga  bulan  sekali  atau  sekali dalam setahun seperti kopi. Hasil panen tersebut biasanya dijual baik langsung ke saudagar yang  biasa  membeli  di  lokasi  maupun mereka  langsung  menjualnya  ke  pasar, biasanya ke pasar Kecamatab Suela.
Pendapatan  yang  diperoleh  dari hasil  mengelola  Hutan  Kemasyarakatan ini  biasanya  digunakan  untuk  berbagai keperluan,  antara  lain  untuk  kebutuhan sehari-hari,  biaya  sekolah  anak,  membeli barang  berharga  atau  barang  penunjang kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. 64,67% responden
menyatakan mampu menyekolahkan anak  mereka  setelah  mengelola  Hutan Kemasyarakatan.  Selain  itu  pendapatan dari hasil pengelolaan
Hutan Kemasyarakatan ini digunakan juga untuk membeli  barang-barang  atau  benda
kebutuhan  seperti      hewan  ternak  sapi sebagai  investasi,  perabotan    rumah
tangga, bahan bangunan untuk memperbaiki  rumah,  peralatan  pertanian dan lain-lain.
Masyarakat  pengelola  HKm  merasa kesejahteraan  mereka  meningkat  setelah mengelola  Hutan  Kemasyarakatan.  hal tersebut  dibuktikan  dengan  jawaban responden,  dimana  84,67%  diantaranya menjawab kondisi  perekonomian mereka cukup sejahtera setelah  mengelola Hutan Kemasyarakatan. ini membuktikan bahwa program  Hutan  kemasyarakatan  cukup mampu meningkatkan
kondisi
perekonomian  masyarakat  di  Desa  Sapit. Selain  itu,  15,33%  responden  menjawab kondisi  perekonomian  mereka  sejahtera setelah
mengelola
Hutan Kemasyarakatan. Gambar 4. Sapi ternak sebagai hasil pengelolaan HKm sebagai investasi jangka panjang ( Sumber: Dokumen peneliti, 2017 )
Gambar 5. Perabotan rumah tangga hasil Pengelolaan HKm (Sumber: Dokumen peneliti, 2017)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan  bahwa  pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan  Berdampak  pada  :  1) peningkatan kelestarian
dan berkurangnya  potensi  kerusakan  hutan sebagai areal kerja HKm; 2) Meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat pengelola  HKm.  Peningkatan  kelestarian hutan dibuktikan dengan masih
terjaganya  kondisi  mata  air  disebabkan tanaman  hutan  yang  semakin  baik  dan tumbuh subur. Selain itu tidak ditemukan lagi  kerusakan  hutan  di  areal  kerja  HKm. Sementara  itu,  dampak  peningkatan kesejahteraan
masyarakat dari pengelolaan HKm juga dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan setelah dilakukan pengelolaan HKm, kemampuan masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya sehari-hari, membiayai pendidikan  anak,  membeli  berbagai perabotan  rumah  tangga,  memperbaiki
atau  merehabilitasi  rumah,  serta  mampu berinvestasi  dengan  membeli  sapi  ternak untuk  dijadikan  asset  jangka  panjang  di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Arifin.  2001. Hutan  dan  Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius.
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
(Edisi  Revisi  VI) .  Jakarta:  PT  Rineka
Cipta.
Gema Alam NTB. 2010. Rencana  Strategis
Desa Sapit.
Halimah, 2010.”Analisis tingkkat pendapatan sopir angkutan pedesaan dan pengaruhnya terhadap  konsumsi  rumah  tangga (studi  kasus  di  Pasar  Masbagik)”. Skripsi, tidak  diterbitkan,  STKIP
HAMZANWADI Selong.
Soemarwoto,
Otto. 1994. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan .  Jakarta  :  Penerbit Jembatan. Peraturan  Mentri  Kehutanan  Nomor
P.37/menhut-II/2007
Tentang
Hutan Kemasyarakatan.
Siahaan.  2004. Hukum  Lingkungan  dan
Ekologi  Pembangunan  edisi  ke  dua.
Jakarta : Erlangga.
Simon, Hasanu. 2010. Perencanaan Pembangunan  Sumber  Daya  Hutan Timber Management 1a . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  32  tahun  2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  19  tahun  2004 Tentang Kehutanan