## ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BPR MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN BPR MILIK SWASTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2019-2021
Ni Putu Sinta Kharisma Dewi 1 dan I Gede Agus Pertama Yudantara 2
Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: 1 | sinta.kharisma@undiksha.ac.id, 2 |agus.yudantara@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah dengan  BPR  Milik  Swasta  yang  ditinjau  dari  berbagai  rasio  keuangan  yang  tercantum  dalam  POJK Nomor  48/POJK.03/2017  Tentang  Transparansi  Kondisi  Keuangan  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  desain  penelitian  deskriptif  komparatif. Adapun  metode  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah Independent  Sample  T-Test atau  Mann  Whitney  U  yang  disesuaikan  dengan  pemenuhan  syarat  normalitas  dan  homogenitas  yang diolah  dengan  bantuan  program  pengolahan  data SPSS  26.0  for  Windows .  Hasil  penelitian  ini  yaitu terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan  BPR  Milik  Swasta ditinjau dari rasio LDR dan CR, sedangkan dari rasio lainnya seperti rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, dan BOPO  tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan  BPR Milik Swasta.
Kata Kunci : kinerja keuangan, BPR, rasio keuangan

## Abstract
This research  aims to compare the financial  performance between Regional Government-Owned BPRs and  Private  BPRs  in  terms  of  the  various  financial  ratios  listed  in  POJK  Number  48/POJK.03/2017 concerning Transparency  of Rural  Bank Financial Conditions. The type  of research used is  quantitative research with a comparative descriptive research design. The data analysis method used in this research is  Independent  Sample  T-Test  or  Mann  Whitney  U  which  is  adjusted  to  meet  the  requirements  of normality  and  homogeneity  which  is  processed  with  the  help  of  the  SPSS  26.0  for  Windows  data processing  program.  The  results  of  this  study  are  that  there  are  differences  in  financial  performance between  Regional  Government  Owned  BPRs  and  Private  BPRs  in  terms  of  LDR  and  CR  ratios,  while from other ratios such as KPMM, PPAP, NPL, ROA, and BOPO ratios there is no difference in financial performance between Regional Government Owned BPRs. with Private Owned BPR.
Keywords : financial performance, BPR, financial ratio

## 1.  PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  dunia  tak  terkecuali  Indonesia  telah  memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pada sektor perbankan, pandemi  Covid-19  telah  memberikan  dampak  terhadap  penurunan  kinerja  keuangan perbankan  tak  terkecuali  BPR.  Secara  umum,  kondisi  BPR  selama  pandemi  Covid-19  harus menghadapi  risiko  kenaikan  NPL  dan  rentabilitas  yang  menurun.  Oleh  karena  BPR  memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena menurut Yuniarti (2011) permodalan, sumber daya, serta  sistem  pengelolaan  BPR  belum  sebaik  bank  umum,  sehingga  sangat  berisiko  saat menghadapi situasi krisis seperti pandemi ini. Maka dari itu, BPR harus mendapatkan perhatian khusus agar mampu mempertahankan fungsi dan kinerjanya.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  mendefinisikan  BPR  sebagai  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Berdasarkan kepemilikannya,  BPR  dibedakan  menjadi  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  milik  Pemerintah Daerah (biasanya  Pemerintah  Daerah  Tingkat  I atau  Tingkat II)  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  milik  swasta.  Pada  dasarnya  kedua  jenis  BPR  tersebut  melaksanakan  kegiatan  yang sama,  namun  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  memiliki  karakteristik  tersendiri  yang membedakannya  dengan  jenis  BPR  lainnya  karena  selain  menjalankan  kegiatan  BPR  secara umum,  juga  berfungsi  sebagai  agen  pendorong  pembangunan  daerah  dengan  membantu pemerintah dalam mengoptimalisasikan penyaluran dana untuk program pemerintah daerah.
Bali  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  populasi  BPR  yang  banyak dibandingkan daerah Indonesia lainnya selain pulau Jawa. Sesuai data per Januari tahun 2019, terdapat 136 BPR yang terdiri dari 133 BPR Milik Swasta dan 3 BPR Milik Pemerintah Daerah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Banyaknya jumlah BPR akan mendorong persaingan yang ketat antar BPR dalam menarik nasabah. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat,  meningkatkan  kinerja  keuangan  merupakan  sebuah  keharusan  agar  tetap  bertahan dalam industri perbankan di Indonesia. Namun data di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Kinerja keuangan dari masing-masing perbankan merupakan cerminan dari kemampuan bank  tersebut  dalam  mengelola  dan  mengalokasikan  sumber  dayanya  (Wanma  &  Anggarini, 2019).  Oleh  karena  itu,  Mereka  yang  mempunyai  kepentingan  terhadap  perkembangan  suatu perusahaan  sangatlah  perlu  untuk mengetahui  kondisi  keuangan  perusahaan  tersebut.  dalam kaitannya  dengan  teori signaling ,  informasi-informasi  dalam  laporan  keuangan  merupakan sinyal  perusahaan  kepada stakeholder yang  dapat  mempengaruhi  pengambilan  keputusan. (Dewi, 2017). Hasil penilaian kinerja keuangan yang baik menunjukkan sinyal baik ( good news) sehingga  masyarakat  akan  tertarik  untuk  terus  memanfaatkan  jasa  dari  BPR  tersebut. Sebaliknya, hasil penilaian kinerja keuangan yang buruk menunjukkan sinyal buruk ( bad news) sehingga  akan  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  masyarakat  kepada  BPR  dalam memanfaatkan jasanya..
Penilaian  kinerja  keuangan  sering  dilakukan  dengan  melakukan  analisis  terhadap  rasio- rasio  keuangan.  Dalam  penelitian  ini,  rasio  keuangan  yang  digunakan  mengacu  pada Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  48/POJK.03/2017  Tentang  Transparansi  Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan bahwa rasio keuangan yang dijadikan sebagai pedoman  penilaian  kinerja  keuangan  terdiri  dari  Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum (KPMM), Non  Performing  Loans (NPL),  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif  (PPAP), Return  On  Asset (ROA),  Beban  Operasional  Pendapatan  Operasional  (BOPO), Cash  Ratio (CR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio ini juga mewakili lima indikator penilaian kinerja keuangan  yang  disebutkan  oleh  Cornett  et  al.,  (2012)  yang  menyatakan  setidaknya  ada  lima indikator  keuangan  yang  digunakan  sebagai  proksi  kinerja  keuangan  bank  meliputi profitabilitas, kualitas aset, risiko likuiditas, efesiensi operasional, serta risiko modal.
Penelitian  (Afriyanto  et  al.,  2016)  yang  membandingkan  kinerja  keuangan  dengan  rasio KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, CR, dan LDR, hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian (Tiarso & Idayati, 2017) yang menunjukkan bahwa dari rasio NPL,  NPM  dan  ROA  tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  kinerja  keuangan  Bank milik pemerintah dan Bank milik swasta, sedangkan untuk CAR, BOPO dan LDR membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank milik pemerintah dan Bank milik swasta
KPMM atau istilah lainnya Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank  yang  diukur  berdasarkan  perbandingan  antara  jumlah  modal  dengan  aktiva  tertimbang menurut risiko (ATMR). Menurut Rositasari (2016) bank yang dimiliki oleh pemerintah memiliki sumber  pendanaan  yang  relatif  lebih  besar  dibandingkan  bank  yang  dimiliki  swasta. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :
H 1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan  BPR  Milik  Swasta  ditinjau  dari  rasio KPMM.
Rasio PPAP adalah cadangan yang dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin terjadi  akibat  tidak  diterimanya  kembali  sebagian  atau  seluruh  aktiva  produktif  dengan membebankan  laba  rugi  tahun  berjalan  (Priatna,  2016).    Rasio  PPAP  berkaitan  dengan  laba yang diperoleh sebuah bank, akan tetapi BPR Milik Pemerintah Daerah tidak murni berorientasi pada  profit,  berbeda  halnya  dengan  BPR  Milik  Swasta.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka dirumuskan hipotesis berikut :
H 2 : Terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah    Daerah  dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio PPAP.
Riyadi  (2004)  mendefinisikan  rasio  NPL  sebagai  perbandingan  antara  jumlah  kredit yang diberikan dengan total kredit yang termasuk kolektibilitas bermasalah. Tingkat NPL antar bank  bisa  berbeda  sesuai  dengan  bagaimana  manajemen  bank  tersebut  dalam  mengelola kredit bermasalahnya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut : H 3 : Terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah    Daerah  dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio NPL.
Rasio  ROA  merupakan  rasio  yang  digunakan  mengukur  kemampuan  manajemen  BPR dalam  memperoleh  keuntungan  bersih  dari  aset  yang  dimiliki  dengan  membagi  laba  bersih dengan  total  aset  (Sukamulya,  2017).  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  sifat  usahanya megutamakan  kepentingan  publik  daripada  kepentingan  ekonomi  belaka,  hal  ini  berbeda dengan BPR Milik Swasta yang murni berorientasi pada profit. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :
H 4 : Terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio ROA.
Rasio  BOPO  adalah  perbandingan  antara  beban  operasional  yang  dikeluarkan  dengan pendapatan  operasional  yang  diperoleh  untuk  menunjukkan  tingkat  efesiensi  bank.  Terdapat perbedaan  orientasi  usaha  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan  BPR  Milik  Swasta, sehingga  hal  ini  berpotensi  menyebabkan  perbedaan  pula  pada  upaya  menjaga  tingkat efesiensi operasionalnya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut : H 5 : Terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio BOPO.
Loan  to  Deposit  Ratio (LDR)  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur kemampuan  bank  dalam  memenuhi  kewajibannya  dengan  membandingkan  kredit  dengan dana  pihak  ketiga.  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  berpeluang  mendapatkan  DPK  lebih  besar yaitu  dari  pemerintah  daerah  dan  nasabah  dibandingkan  BPR  Milik  Swasta  yang  hanya  dari nasabah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut : H 6 : Terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah    Daerah  dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio LDR.
Cash  ratio merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  bank  dalam memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dengan  menggunakan  aset  yang  paling  likuid. Perbedaan  Dana  Pihak  Ketiga  yang  dimiliki  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR Milik  Swasta  juga  berpengaruh  terhadap  kas  dan  setara  kas  yang  dimiliki.  Berdasarkan  hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :
H 7 : Terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio CR.

## 2.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif komparatif. Subjek pada penelitian ini adalah BPR yang berkedudukan di Provinsi Bali selama periode  2019-2021,  sedangkan  yang  dijadikan  objek  pada  penelitian  ini  adalah  Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan periode 2019-2021 yang bisa diakses melalui situs resmi OJK. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh BPR yang berkedudukan di provinsi Bali per tahun 2019 berjumlah 136 BPR, yang terdiri dari 133 BPR yang dimiliki oleh Swasta dan 3 BPR milik Pemerintah  Daerah.  Sedangkan  sampel  yang  digunakan  adalah  keseluruhan  BPR  Milik Pemerintah Daerah yang berjumlah 3 BPR, dan 45 BPR Milik Swasta yang diperoleh dengan
menggunakan  teknik  purposive  sampling  dengan  menetapkan  beberapa  kriteria  perolehan sampel.
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik  dokumentasi  dilakukan  pada  data  sekunder  berupa  rasio-rasio  keuangan  yang diperoleh  dari  Laporan  Keuangan  Publikasi  Triwulanan  milik  BPR  dalam  rentang  tahun  2019- 2021.  Dari  data  yang  diperoleh,  akan  dianalisis  menggunakan  uji  statistik  deskriptif  untuk memperoleh  gambaran  umum  dari  data  yang  diperoleh,  uji  prasyarat  analisis  (uji  normalitas dna uji homogenitas) untuk menentukan uji beda menggunakan uji statistik parametrik atau uji statistik  non  parametrik,  serta  uji Independent  Sample  T-Test jika  data  yang  diperoleh memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, sedangkan jika tidak memenuhi kedua asumsi tersebut, digunakan alternative uji non parametrik Mann Whitney U .

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Statistik Deskriptif
Untuk memperoleh deskripsi umum dari data yang diperoleh, maka dilakukan uji statistik deskriptif yang diukur dengan nilai rata-rata ( mean ), nilai maksimum ( maximum ), nilai minimum ( minimum ),  dan  standar  deviasi  ( Std.  Deviation ).  Hasil  uji  statistik  deskriptif  untuk  data  rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan CR tampak pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Rasio Kelompok Mean Minimum  Maximum Standar Deviasi KPMM BPR Milik Pemda 26,76 24,14 30,74 3,50 BPR Milik Swasta 31,78 13,80 155,55 22,00 PPAP BPR Milik Pemda  100,00 100,00 100,00 0,00 BPR Milik Swasta  101,96 77,69 192,93 14,96 NPL BPR Milik Pemda 8,01 4,15 15,49 6,48 BPR Milik Swasta 12,28 2,30 51,77 8,45 ROA BPR Milik Pemda 0,25 -3,19 2,48 3,02 BPR Milik Swasta 1,03 -6,83 7,78 2,61 BOPO BPR Milik Pemda 93,35 77,80 122,97 25,66 BPR Milik Swasta 94,64 48,61 165,36 20,98 LDR BPR Milik Pemda 58,39 48,13 76,32 15,58 BPR Milik Swasta 77,12 51,11 97,82 8,59 CR BPR Milik Pemda 25,53 18,51 34,68 8,29 BPR Milik Swasta 17,22 9,40 33,88 6,02
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2022)
Berdasarkan  Tabel  1  menunjukkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif  dari  rata-rata keseluruhan rasio KPMM BPR Milik Pemerintah Daerah sebesar 26,76%, sedangkan rata-rata rasio  KPMM  BPR  Milik  Swasta  adalah  31,78%.  Bank  Indonesia  lewat  PBI  Nomor 6/10/PBI/2004 mengsyaratkan setiap bank harus memenuhi rasio KPMM di atas 8% untuk bisa dinyatakan  sehat.  Berdasarkan  nilai mean yang  diperoleh,  maka  baik  BPR  Milik  Pemerintah Daerah maupun BPR Milik Swasta sama-sama dalam kondisi yang sehat karena rata-rata rasio keduanya lebih dari 8%.
Berdasarkan  rasio  PPAP,  hasil  uji  statistik  deskriptif  menunjukkan  rata-rata  rasio  PPAP dari BPR Milik Pemerintah Daerah adalah 100,00%, sedangkan rata-rata rasio PPAP dari BPR Milik  Swasta  adalah  101,96%.  Sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia melalui  PBI  Nomor  6/10/PBI/2004,  setiap  bank  wajib  membentuk  cadangan  berupa  PPAP  di
atas  81%.  Jadi  berdasarkan  nilai mean yang  didapatkan,  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan BPR Milik Swasta sama-sama dalam kondisi sehat.
Hasil  analisis  statistik  deskriptif  pada  rasio  NPL,  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah menujukkan nilai rata-rata sebesar 8,01% dan 12,28% pada BPR Milik Swasta. Sesuai dengan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  pada  PBI  Nomor  6/10/PBI/2004,  bank  harus menjaga rasio NPL-nya pada angka 5% untuk bisa dikatakan sehat.
Untuk  rasio  ROA,  rata-rata  yang  dihasilkan  untuk  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  adalah 0,25%  dan  1,03%  untuk  BPR  Milik  Swasta  .  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  nilai mean yang diperoleh,  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  sama-sama  berada  pada kondisi yang tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut BPR Milik Pemerintah Daerah berada pada kondisi  yang  tidak  sehat  karena  rata-rata-rasio  ROA  <  0,675,  sedangkan  BPR  Milik  Swasta berada  pada  kondisi  yang  cukup  sehat  karena  rata-rata  rasio  ROA  pada  periode  2019-2021 berada pada rentangan 0,999%-1,215%.
Berdasarkan uji statistik deskriptif pada rasio BOPO, diperoleh rata-rata untuk BPR Milik Pemerintah  Daerah  sebesar  93,35%  dan  untuk  BPR  Milik  Swasta  94,64%.  Sesuai  dengan ketetapan dari Bank Indonesia PBI Nomor 6/10/PBI/2004, bank yang sehat adalah bank yang memiliki  rasio  BOPO  di  bawah  93,52%.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  nilai mean dari  kedua kelompok  BPR  yang  diteliti,  menunjukkan  bahwa  pada  periode  2019-2021,  BPR  Milik Pemerintah  Daerah  berada  pada  kondisi  yang  sehat,  namun  BPR  Milik  Swasta  berada  pada kondisi yang cukup sehat karena masih berada pada rentangan 93,52%-94,72%.
Hasil  uji  statistik  deskriptif  pada  rasio  LDR  menghasilkan  nilai  rata-rata  pada  BPR  Milik Pemerintah Daerah sebesar 58,39% dan pada BPR Milik Swasta sebesar 77,12%. Oleh karena itu,  berdasarkan  nilai mean yang  didapatkan,  pada  periode  2019-2021  BPR  Milik  Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta berada pada kondisi yang sehat.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  deskriptif  pada  rasio  CR,  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah memperoleh  rata-rata  sebesar  25,53%  sedangkan  BPR  Milik  Swasta  memperoleh  rata-rata 17,22%.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  nilai mean yang  diperoleh,  baik  BPR  Milik  Pemerintah Daerah maupun BPR Milik Swasta sama-sama memiliki kondisi yang sehat pada periode 2019- 2021.

## Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas
Sebelum  menentukan  akan  menggunakan  uji  hipotesis  dengan  uji  statistik  parametrik atau  non  parametrik,  maka  diperlukan  uji  asumsi  yang  terdiri  dari  uji  normalitas  dan  uji homogenitas  (Usmadi,  2020).  Berikut  adalah  hasil  uji  normalitas  dengan Kolmogrov  Smirnov dan uji homogenitas dengan uji Levene’s.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas
Variabel  N One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Levene's Test Asymp.Sig Keterangan Asymp.Sig  Keterangan KPMM 46 0,000 Tidak Normal 0,266 Homogen PPAP 46 0,000 Tidak Normal 0,551 Homogen NPL 46 0,082 Normal 0,844 Homogen ROA 46 0,025 Tidak Normal 0,624 Homogen BOPO 46 0,163 Normal 0,549 Homogen LDR 46 0,006 Tidak Normal 0,106 Homogen CR 46 0,001 Tidak Normal 0,117 Homogen
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  dan  homogenitas  pada  tabel  2  di  atas,  maka  dapat diketahui  bahwa  variabel  yang  berdistribusi  normal  adalah  rasio  NPL  dan  BOPO  karena memperoleh nilai signifikansi lebih dari 0,05, sedangkan untuk rasio KPMM, PPAP, ROA, LDR,
dan  CR  tidak  berdistribusi  normal  karena  memiliki  nilai  signifikansi  kurang  dari  0,05.  Oleh karena itu untuk menguji apakah terdapat perbedaan pada rasio NPL dan BOPO antara BPR Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  menggunakan  uji  statistik  parametrik ( Independent  Sample  T-Test )  karena  telah  memenuhi  asumsi  normalitas.  Namun,  sebaliknya pada variabel yang tidak berdistribusi normal meliputi rasio KPMM, PPAP, ROA, LDR, dan CR maka  untuk  menguji  apakah  terdapat  perbedaan  atau  tidak  antara  BPR  Milik  Pemerintah Daerah  dengan  BPR  Milik  Swasta,  digunakan  uji  statistik  non  parametrik  ( Mann  Whitney  U ) karena tidak memenuhi asumsi normalitas.

## Hasil Uji Beda
Selanjutnya, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta berdasarkan rasio-rasio yang telah disebutkan sebelumnya, digunakan uji statistik parametrik Independent Sample T-Test dan uji statistik non parametrik Mann Whitney U sehingga memperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil Uji Beda dengan Independent Sampe T-Test dan Mann
Whitney U Independent Sample T-Test Rasio Sig (2-tailed ) Taraf Signifikansi Keputusan NPL 0,397 0,05 H 0 diterima, H 3 ditolak BOPO 0,919 0,05 H 0 diterima, H 5 ditolak Mann Whitney U Rasio Sig (2-tailed ) Taraf Signifikansi Keputusan KPMM 0,640 0,05 H 0 diterima, H 1 ditolak PPAP 0,656 0,05 H 0 diterima, H 2 ditolak ROA 0,947 0,05 H 0 diterima, H 4 ditolak LDR 0,035 0,05 H 0 ditolak, H 6 diterima CR 0,043 0,05 H 0 ditolak, H 7 diterima Sumber: Data diolah dengan SPSS (2022)
Hasil pengujian hipotesis pertama tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  dari  segi  rasio  KPMM  yang  dimuat  pada  Tabel  3 menunjukkan  nilai  signifikansi  0,640  atau  lebih  dari  0,05  yang  berarti  H 1 ditolak  atau  artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio KPMM.
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  tentang  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  dari  segi  rasio  PPAP  yang  dimuat  pada  Tabel  3 menunjukkan  nilai  signifikansi  0,656  atau  lebih  dari  0,05  yang  berarti  H 2 ditolak  atau  artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio PPAP.
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  tentang  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  dari  segi  rasio  NPL  yang  dimuat  pada  Tabel  3 menunjukkan  nilai  signifikansi  0,397  atau  lebih  dari  0,05  yang  berarti  H 3 ditolak  atau  artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio NPL.
Hasil pengujian hipotesis keempat tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  dari  segi  rasio  ROA  yang  dimuat  pada  Tabel  3 menunjukkan  nilai  signifikansi  0,947  atau  lebih  dari  0,05  yang  berarti  H 4 ditolak  atau  artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio ROA.
Hasil  pengujian  hipotesis  kelima  tentang  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  dari  segi  rasio  BOPO  yang  dimuat  pada  Tabel  3 menunjukkan  nilai  signifikansi  0,919  atau  lebih  dari  0,05  yang  berarti  H 5 ditolak  atau  artinya
tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio BOPO.
Hasil pengujian hipotesis keenam tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  dari  segi  rasio  LDR  yang  dimuat  pada  Tabel  3 menunjukkan nilai signifikansi 0,035 atau kurang dari 0,05 yang berarti H 6 diterima atau artinya terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik Swasta dari segi rasio LDR.
Hasil  pengujian  hipotesis  ketujuh tentang  perbedaan  kinerja  keuangan antara  BPR Milik Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  dari  segi  rasio  CR  yang  dimuat  pada  Tabel  3 menunjukkan nilai signifikansi 0,043 atau kurang dari 0,05 yang berarti H 7 diterima atau artinya terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik Swasta dari segi rasio CR.

## Perbandingan  Kinerja  Keuangan  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta ditinjau dari rasio KPMM
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modal untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank. Berdasarkan uji beda dengan alat uji Mann Whitney U yang  disajikan  pada  tabel  3,  diperoleh  hasil  bahwa  tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelompok BPR tersebut memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dalam memenuhi modal minimumnya.
Tidak adanya perbedaan rasio KPMM antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik  Swasta  didorong  oleh  komitmen  yang  ditetapkan   Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  selaku pihak  yang  mengawasi  lembaga  keuangan  di  Indonesia  dalam  mengawasi  kemampuan permodalan BPR di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya POJK No.5/POJK.03/2015  tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum  dan  pemenuhan  Modal Inti  Minimum.  Di  dalam  POJK  tersebut,  dinyatakan  bahwa  setiap  BPR  wajib  menyediakan modal  minimum  sekurang-kurangnya  8%  dan  bagi  BPR  yang  tidak  mampu  menjaga  jumlah modal  minimumnya  akan  dikenakan  sanksi  administratif  dan  kewajiban  untuk  melakukan penggabungan ( merger ) atau peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal ini BPR. Oleh karena itu, setiap BPR akan dituntut untuk memenuhi ketentuan tersebut agar bisa terus beroperasi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Afriyanto et al., 2016) dan (Prananta et al., 2019)  yang  sama-sama  membandingkan  kinerja  keuangan  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah dengan  BPR  Milik  Swasta  di  Provinsi  Riau  dan  Jawa  Tengah.  Sedangkan  hasil  sebaliknya terdapat  pada  penelitian  (Tiarso  &  Idayati,  2017),  (Widiyaningsih  &  Suwasono,  2020)  dan (Faroza & Susanti, 2021).

## Perbandingan  Kinerja  Keuangan  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta ditinjau dari rasio PPAP
Rasio  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif  (PPAP)  adalah  cadangan  yang  harus dibentuk  sebesar  persentase  tertentu  dari  baki  debet  berdasarkan  penggolongan  kualitas aktiva produktif. Berdasarkan uji beda dengan uji Mann Whitney U yang disajikan pada tabel 3, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah  dengan  BPR  Milik  Swasta  ditinjau  dari  rasio  PPAP.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa kedua  kelompok  BPR  tersebut  memiliki  kemampuan  yang  tidak  jauh  berbeda  dalam menyisihkan penghapusan aktiva produktif.
Tidak adanya perbedaan rasio PPAP antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ini didorong oleh ketetapan OJK yang telah dibuat tentang jumlah minimum PPAP yang  harus  dibentuk.  Ketentuan  ini  dituangkan  dalam  POJK  No.  33/POJK.03/2018  tentang Kualitas  Aset  Produktif  Dan  Pembentukan  Penyisihan  Penghapusan  Aset  Produktif  Bank Perkreditan Rakyat. Di dalam POJK tersebut disebutkan bahwa BPR wajib membentuk PPAP yang  terdiri  dari  PPAP  Umum  yang  persentasenya  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  ketetapan
tersebut  maka setiap  BPR  harus  memenuhi  ketentuan  tersebut  untuk  mengantisipasi  risiko kerugian yang mungkin terjadi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afriyanto et al., (2016) dan Widiarto & Jamli (2006)  yang  juga  meneliti  perbedaan  kinerja  keuangan  anatar  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah dengan BPR Milik Swasta dan hasilnya tidak ada perbedaan kinerja keuangan dari rasio PPAP antara kedua kelompok BPR tersebut.
Perbandingan  Kinerja  Keuangan  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta ditinjau dari rasio NPL
Rasio Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang terdapat pada bank. Berdasarkan uji beda dengan Independent  Sample  T-Test yang  disajikan  pada  tabel  3,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  tidak ada  perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan  BPR  Milik Swasta  ditinjau  dari  rasio  NPL.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kedua  kelompok  BPR  tersebut memiliki tingkat kredit bermasalah yang tidak jauh berbeda. Tidak adanya perbedaan rasio NPL antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta didorong oleh situasi pandemi Covid-19,  dimana  semua  lembaga  perbankan  menghadapi  permasalahan  dan  risiko  kredit yang sama akibat pelemahan ekonomi secara global yang membuat kemampuan masyarakat dalam membayar kredit juga ikut menurun. Secara lebih mengkhusus, kebijakan restrukturisasi kredit  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  pada  awalnya  memang  bertujuan  untuk  menekan lonjakan  NPL,  namun  bukan  tidak  mungkin  jika  kredit-kredit  yang  telah  direstukturisasi berpotensi menjadi NPL nantinya, sehingga BPR harus cermat dalam menentukan siapa saja yang layak untuk memanfaatkan kebijakan restrukturisasi kredit.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Afriyanto  et  al.,  (2016)  Tiarso  &  Idayati, (2017)  Mointi  (2019)  dan  Faroza  &  Susanti,  (2021)  yang  menunjukkan  tidak  ada  perbedaan NPL  antara  bank milik  pemerintah  dengan  bank milik  swasta.  Namun,  penelitian  (Prananta  et al., (2019) dan Widiyaningsih & Suwasono (2020) menunjukkan hasil sebaliknya.

## Perbandingan  Kinerja  Keuangan  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta ditinjau dari rasio ROA
Rasio  Return  on  Asset  (ROA)  merupakan  rasio  yang  digunakan  mengukur  kemampuan manajemen  BPR  dalam  memperoleh  keuntungan  bersih  dari  aset  yang  dimiliki  dengan membagi laba bersih dengan total aset (Sukamulya, 2017). Berdasarkan uji beda dengan Mann Whitney  U yang  disajikan  pada  tabel  3,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio ROA.
Tidak adanya perbedaan rasio ROA antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta juga turut dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2019- 2021. Sesuai dengan Laporan Publikasi Industri Perbankan yang diterbitkan oleh OJK selama tahun  2019-2021,  salah  satu  tantangan  yang  harus  dihadapi  BPR  dalam  situasi  pandemi  ini adalah  penurunan  rentabilitas  yang  dicerminkan  dengan  penurunan  rasio  ROA.  Penurunan rentabilitas  ini  dilatarbelakangi  oleh  kenaikan  jumlah  kredit  bermasalah  yang  menyebabkan penurunan  penghasilan  dari  bunga  kredit  yang  merupakan  sumber  penghasilan  utama  pada bank.
Hasil penelitian yang menyatakan tidak ada perbedaan kinerja keuangan dari rasio ROA antara  BPR  Milik  Pemerintah  dengan  BPR  Milik  Swasta  juga  diperoleh  pada  penelitian Afriyanto  et  al.  (2016)  dan  Prananta  et  al.,  (2019).  Sedangkan  penelitian  Mointi,  (2019) menunjukkan  hasil  sebaliknya,  yaitu  terdapat  perbedaan  antara  rasio  ROA  bank  pemerintah dengan bank swasta.

## Perbandingan  Kinerja  Keuangan  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta ditinjau dari rasio BOPO
Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan salah satu rasio yang  digunakan  untuk menilai  tingkat  efesiensi  operasional  yang  dilakukan  oleh  bank  dengan
membandingkan  beban  operasional  yang  dikeluarkan  dengan  pendapatan  operasional  yang diterima  selama  periode  tertentu.  Berdasarkan  uji  beda  dengan Independent  Sample  T-Test pada tabel 3, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta.
Pada  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta,  kenaikan  rasio  BOPO didorong  oleh  penurunan  pendapatan  bunga  kredit  sebagai  pendapatan  operasional  utama BPR akibat pandemi Covid-19, sedangkan BPR harus tetap mengeluarkan beban operasional untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Afriyanto  et  al.  (2016) dan  Prananta  et  al.,  (2019)  yang  menyatakan  tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  antara BPR  Milik  Pemerintah  dengan  BPR  Milik  Swasta  ditinjau  dari  rasio  BOPO.  Sedangkan penelitian  Mointi,  (2019)    dan  Tiarso  &  Idayati  (2017)  menunjukkan  hasil  sebaliknya,  yaitu terdapat perbedaan antara rasio ROA bank pemerintah dengan bank swasta.

## Perbandingan  Kinerja  Keuangan  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta ditinjau dari rasio LDR
Rasio Loan  to  Deposit  Ratio (LDR)  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur kemampuan  bank  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Berdasarkan  uji  beda  dengan Mann Whitney  U yang  dapat  dilihat  pada tabel  3,  hasilnya menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah daerah  dengan  BPR Milik  swasta  ditinjau  dari rasio  LDR.  Perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan  BPR Milik  Swasta  dari  segi  rasio  LDR  ini  didorong  oleh  perbedaan  karakteristik  antara  BPR  Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta, dimana BPR Milik Pemerintah Daerah memiliki peluang  perolehan  dana  pihak  ketiga  yang  lebih  besar  karena  tidak  hanya  berasal  dari nasabah,  juga  bisa  berasal  dari  pemerintah  daerah.  Hal  ini  disebutkan  dalam  Permendagri Nomor 94 Tahun 2017
Hasil penelitian serupa terdapat pada penelitian Tiarso & Idayati (2017) dan Mointi (2019) yang menyatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah dengan bank swasta  ditinjau  dari  rasio  LDR.  Sedangkan  pada  penelitian  (Afriyanto  et  al.,  2016)  dan (Prananta  et  al.,  2019)  menunjukkan  hasil  sebaliknya,  yaitu  tidak  ada  perbedaan  rasio  LDR antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta.

## Perbandingan  Kinerja  Keuangan  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta ditinjau dari rasio CR
Cash  Ratio (CR)  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  bank dalam  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dengan  menggunakan  aset  yang  paling  likuid seperti kas dan setara kas. Berdasarkan uji beda dengan Mann Whitney U yang disajikan pada tabel  3,  hasilnya menunjukkan  bahwa terdapat  perbedaan kinerja  keuangan  antara  BPR Milik Pemerintah daerah dengan BPR Milik swasta ditinjau dari rasio CR.
Perbedaan  rasio  LDR  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan  BPR  Milik  Swasta masih berkaitan dengan keistimewaan BPR Milik Pemerintah Daerah dalam memperoleh Dana Pihak  Ketiga  (DPK).  Semakin  tinggi  dana  pihak  ketiga  yang  diperoleh,  maka  semakin  tinggi pula dana yang dihimpun oleh bank yang turut meningkatkan Cash Ratio yang dimiliki karena dana yang dihimpun bisa menambah akun kas dan setara kas milik bank (Masitoh, 2019). Oleh karena  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  memiliki  sumber  dana  pihak  ketiga  yang  lebih  besar karena selain bersumber dari nasabah juga bersumber dari dana pemerintah daerah, maka hal ini  juga  menyebabkan  rata-rata  rasio  CR  pada  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  lebih  tinggi dibandingkan BPR Milik Swasta.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Afriyanto et al., 2016) yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditijau dari rasio CR.

## 4.  SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  terkait  perbandingan  kinerja keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan  BPR  Milik  Swasta  ditinjau  dari  rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan CR, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan  kinerja  keuangan  antara  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dengan  BPR  Milik  Swasta ditinjau  dari  rasio  KPMM,  PPAP,  NPL,  ROA,  dan  BOPO  karena  komitmen  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga kinerja keuangan BPR lewat berbagai POJK yang diterbitkan yang  mendorong  BPR  tetap  memenuhi  ketentuan  tersebut  sehingga  kinerja  keuangan  dari BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta tetap terjaga dengan baik. Selain itu, hal ini  juga  didorong  oleh  situasi  pandemi  Covid-19  yang  turut  memberikan  pengaruh  terhadap kinerja  keuangan  dari  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  tanpa  terkecuali. Sehingga  kedua  BPR  tersebut  mengalami  dampak  yang  sama  dan  menyebabkan  kinerja keuangannya tidak jauh berbeda.
Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik  Swasta  ditinjau  dari  rasio  LDR  dan  CR  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  perbedaan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta,  dimana BPR Milik Pemerintah Daerah memiliki sumber perolehan dana pihak ketiga yang lebih besar karena  tidak  hanya  berasal  dari  nasabah  juga  berasal  dari  pemerintah  daerah  dibandingkan BPR  Milik  Swasta  yang  hanya  mengandalkan  dana  dari  nasabah,  sehingga  hal  ini menyebabkan perbedaan hasil pada rasio LDR dan CR.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang mampu peneliti berikan antara lain, Pertama,  bagi  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta  hendaknya  terus melakukan  peningkatan  kinerja  keuangan  dan  tidak  hanya  puas  dengan  pencapaian  yang sudah di dapat, terutama lebih selektif dalam hal penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ( prudential banking ) untuk menjaga rasio NPL dalam kondisi yang sehat. Kedua,  bagi  Pemerintah  Daerah  hendaknya  mengoptimalkan  pengelolaannya  pada sektor  perbankan  khususnya  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  mengingat  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  untuk melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan layanan perbankan.
Ketiga,  Bagi  masyarakat  yang  menggunakan  jasa  perbankan,  maka  jika  di  daerahnya memiliki  BPR  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  BPR  Milik  Swasta,  hendaknya  memilik mempercayakan dananya pada BPR Milik Pemerintah Daerah karena memiliki rata-rata kinerja keuangan yang lebih tinggi dibandingkan BPR Milik Swasta.
Keempat,  bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperpanjang  periode  penelitian agar    sampel  yang  digunakan  dapat  merepresentasikan  populasi  dengan  lebih  baik  sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanto,  Kamaliah,  &  Zulbahridar.  2016.  Kinerja  Finansial  Bank  Perkreditan  Rakyat  Milik Pemerintah  Daerah  Dan  Milik  Swasta  Di  Provinsi  Riau. Jurnal  Ilmiah  Cano  Ekonomos , 5 (1), 11–24. https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1130 Cornett, M. M., Adair, T. A., & Nofsinger, J. R. (2012). Finance : applications & theory . McGraw- Hill/Irwin.
Dewi,  P.  E.  D.  M.  (2017).  Pengaruh  Rasio  Likuiditas,  Profitabilitas,  Solvabilitas,  Aktivitas  Dan Penilaian  Pasar  Terhadap  Return  Saham. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 1 (2),  109–132. https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9988
Faroza, T. O., & Susanti, D. 2021. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan  Bank  Swasta  Nasional  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2014-2019. EcoGen , 4 (3), 445–455. Masitoh,  D.  2019. PENGARUH  DANA  PIHAK  KETIGA,  EFISIENSI  OPERASIONAL  (BOPO), PEMBIAYAAN,  DAN  INFLASI  TERHADAP  CASH  RATIO  PADA  PT.  BANK  SYARIAH MANDIRI, Tbk. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Mointi, R. 2019. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan Bank Swasta.
AkMen , 16 (1).
Prananta,  W.,  Yulianti,  Y.,  &  Damajanti,  A.  2019.  Analisis  Komparasi  Kinerja  Keuangan  BPR
Milik Swasta Dan BPR Milik Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014- 2016. Jurnal Akuntansi Indonesia , 8 (1), 57. https://doi.org/10.30659/jai.8.1.57-73
Priatna, H. 2016. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang Wajib Dibentuk oleh Bank. AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi , 7 (1), 9–14.
Riyadi,  S.  2004. Banking  Asset  and  Liability  Management .  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia.
Rositasari,  I.  2016.  Analisis  Perbedaan  Kinerja  Antara  Bank  Milik  Pemerintah  Dengan  Bank Milik  Swasta. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Brawijaya , 4 (2), 1–13. Sukamulya, S. 2017. Pengantar Pemodelan Keuangan dan Analisis Pasar Modal . ANDI.
Tiarso,  E.  N.,  &  Idayati,  F.  2017.  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Bank  Pemerintah dan Bank Swasta Menggunakan Metode CAMEL. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (5). Usmadi.  2020.  Pengujian  Persyaratan  Analisis  (Uji  Homogenitas  dan  Uji  Normalitas. Inovasi Pendidikan , 7 (1), 50–62.
Wanma,  J.  R.,  &  Anggarini,  G.  2019.  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Bank Pemerintah Dan Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ( BEI ). JUMABIS: Jurnal Manajemen & Bisnis , 3 , 46–66.
Widiarto,  W.,  &  Jamli,  A.  2006. Perbandingan  kinerja  keuangan  daerah  Bank  Prekreditan Rakyat  Badan  Kredit  Kecamatan  (PD  BPR  BKK)  dengan  BPR  swasta ::  Studi  kasus  di Kabupaten Banyumas .
Widiyaningsih,  V.  A.,  &  Suwasono,  H.  2020.  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Bank Pemerintah  dengan  Bank  Umum  Swasta  Nasional:  Studi  Kasus  pada  Perusahaan Perbankan  yang  Terdaftar  di  BEI  2017-2019. Media  Akuntansi , 32 (02),  116–133. https://www.jurnal.stiepignatelli.ac.id/index.php/mak/article/view/104
Yuniarti, S. 2011. Strategi Adaptif Bank Perkreditan rakyat Menghadapi Ekspansi Kredit UMKM Bank Umum di Malang. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 15 (3), 437–445.