Implemetasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang
Ade Nawawi 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang adenawawi15.an@gmail.com
Ade Suparman 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang suparmanade09@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetaui  Implementasi Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di  Kecamatan  Subang  Kabupaten Subang, dengan mengindikatori Implementasi Kebijakan yang mencakup standard an sasaran  kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi  antar  badan  pelaksana,  karakteristik badan  pelaksana,  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik,  dan  yang  terakhir  sikap pelaksana.Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  digambarkan  bahwa  Implementasi Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di  Kecamatan  Subang  Kabupaten Subang  belum  berjalan  optimal,  hal  ini  dapat  dilihat  sumber  daya  yang  dimiliki diantaranya  masih  rendahnya  anggaran  untuk  Program  Ketertiban,  Kebersihan, Keindahan  (K-3)  dan  masih  rendahnya  komunikasi  aparatur  Kecamatan  Subang dengan UPTD-UPTD lainnya.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3)

## Abstract
The  purpose  of  this  scripture  research  is  to  know  the  Implementation  of  Order  Policy, Cleanliness, Beauty (K-3)  in Subang Sub-District, Subang Regency, by indicating the Policy Implementatiton  which  includes  standards  and  policy  objectives,  resources,  communication between implementing agencies, implementing agency characteristics, and finally the attitude of the implementer.Based on the results of the study, it can be illustrated that the Implementation of Order Policy, Cleanliness, Beauty (K-3) Program and still the lack of communication between the Subang Sub-District apparatus and other UPTDs.
Keywords : Policy Implementation, Order, Cleanliness, Beauty (K-3).

## Pendahuluan
Kebijakan publik dapat dipandang sebagai kebijakan yang dipilih pemerintah untuk  melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  dalam  suatu rangkaian  yang  saling  berkaitan  dan  masing-masing  kebijakan  tersebut  memiliki tujuan-tujuan  tertentu  yang  hendak  dicapai.  Agar  suatu  kebijakan  dapat  mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Tanpa implementasi suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Banyak  kebijakan  yang  baik  yang  telat  dibuat  oleh pemerintah,  ternyata  tidak  mempunyai  pengaruh  apa-apa  dalam  kehidupan masyarakat karena tidak bisa diimplementasikan dengan baik.
Demikian pula hal nya kebijakan dalam bidang kebersihan yang akan penulis teliti  yaitu  terdapat  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  No  13  tahun  2006 tentang  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di  Kabupaten  Subang,  karena  untuk mencapai  masyarakat  yang  tentram  sehat  dan  sejahtera  diperlukan  adanya  suasana yang tertib, bersih, dan indah. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya  debu,  sampah,  dan  bau.  Ketertiban  merupakan  keadaan  menjadi  lebih tenang, damai, aman, dan sentosa.
Pelaksanaan  program  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  yang  merujuk kepada  Peraturan  Daerah  di  atas  diharapkan  dapat  berimbas  pada  peningkatan kesehatan masyarakat, lingkungan yang tertib, bersih, dan indah akan mempengaruhi tingkat kesehatan lingkungan masyarakat. Salah satu masalah terbesar dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) yaitu masalah sampah karena sampah merupakan masalah kebersihan yang merupakan konsekuensi kehidupan yang ditimbulkan  dari  jumlah  penduduk.  Peningkatan  jumlah  penduduk  berarti peningkatan jumlah timbunan sampah, dan semakin beragam aktivitas berarti semakin beragam jenis sampah yang dihasilkan, salah satu contohnya di Kecamatan Subang.
Kecamatan  Subang  merupakan  salah  satu  Kecamatan  terpadat  di  Kabupaten Subang dengan luas wilayah 5,896,966 HA, memiliki penduduk sebanyak 176,140 jiwa, dan  memiliki  jumlah  kepala  keluarga  sebanyak  46,978  kepala  keluarga  (sumber  data: Kecamatan  Subang).  Di  Kecamatan  Subang,  kesadaran  masyarakat  dalam melaksanakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  dirasa  masih  kurang,  terbukti dari  masih  adanya  sampah  di  sepanjang  jalan  dan  masih  adanya  pula  pengemis  di kecamatan  Subang  ini.  Di  Kecamatan  Subang,  karena  sampah  merupakan  problema kehidupan yang sering menimbulkan masalah dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk.  Mengacu  kepada  Peraturan  Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) yang mengintruksikan di setiap Desa atau Kelurahan memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) masing-masing.
Kecamatan  Subang  yang  memiliki  luas  wilayah  cukup  luas  dan  jumlah penduduk juga cukup banyak. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, perkiraan sampah yang  dihasilkan  tiap  1  orang  yaitu    0,8  Kg,  bila  dikali  dengan  jumlah  penduduk Kecamatan  Subang  dengan  jumlah  penduduk  yang  mencapai  176,140  jiwa  maka perhari  Kecamatan  Subang  dapat  menghasilkan  sampah  dengan  jumlah  140,912  Kg,
jika  dikalikan  sebulan  maka  Kecamatan  Subang  menghasilkan  sampah  sebanyak 4,227,360  Kg.  Jadi,  dalam  setahun  Kecamatan  Subang  dapat  menghasilkan  51,432,880 Kg. Dengan sampah yang dihasilkan sebanyak itu seharusnya pemerintah Kecamatan Subang  memberikan  akses  pelayanan  publik  yang  paripurna  diantaranya  dalam pengelolaan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  yang  optimal  dengan  sosialisasi yang tepat kepada masyarakat disertai regulasi yang jelas, tegas, dan simpel. Dalam hal ini,  peran  pemerintah  dituntut  lebih  besar  sehingga  masyarakat  merasakan  betul pelayanan publik yang diberikan oleh para pemegang kebijakan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Kependudukan  di  Kabupaten Subang seperti pada tabel dibawah ini,
Tabel 1.
Data Sampah Kelurahan
Di Kecamatan Subang bulan Juli tahun 2019
NO NAMA KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK PERKIRAAN VOLUME SAMPAH SETAHUN ( jumlah penduduk x 0,8 kg/org/hr x 365 hari ) a b C d 1 Cigadung 25,392 7,414,464 2 Sukamelang 17,474 5,102,408 3 Dangdeur 17,331 5,060,652 4 Soklat 15,093 4,407,156
Sumber data: Dinas Kependudukan bulan Juli Kabupaten Subang
Sedangkan  soal  ketertiban  juga  belum  maksimal,  karena  masih  adanaya  35 orang  yang  mengemis  di  wilayah  Kecamatan  Subang  ini.  Untuk  program  keindahan, jika  program  kebersihan  berjalan  maksimal  maka  akan  tercipta  Kecamatan  Subang yang  bersih  yang  enak  dilihat  oleh  semua  orang.  Secara  Keseluruhan  Program Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di Kecamatan Subang belum terlaksana secara maksimal. Hal ini tentunya menjadi hal yang perlu dibenahi, terutama akan kesadaran masyarakat yang masih banyak membuang sampah sembarangan, supaya terciptanya Kecamatan Subang yang bersih.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kondisi program Ketertiban, Kebersihan, Keindahan  (K-3)  khususnya  Kebersihan  di  Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang masih  belum  maksimal,  karena:  masih  kurangnya  anggaran  untuk  pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang; dan masih rendahya komunikasi aparatur Kecamatan Subang dengan UPTD-UPTD lainnya. Sementara  menurut  pengetahuan  penulis  regulasinya  sudah  ada,  yaitu  Peraturan Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Ketertiban,  Kebersihan, Keindahan  (K-3)  di  Kabupaten  Subang,  karena  berdasarkan  Bab  II  tentang  Ketertiban pasal  4,  berisi  menggelandang  atau  mengemis  di  muka  umum,  dan  Bab  III  tentang Kebersihan  pasal  7,  berisi  penyelenggaraan  kebersihan  lingkungan  dilaksanakan melalui  koordinasi    RT/RW  melalui  kegiatan  pewadahan  dan  atau  pemilahan,
penyapuan  dan  pengumpulan  serta  pemindahan  sampah  dari  lingkungan  ke  Tempat Penampungan  Sementara  (TPS).  Pasal  8,  membuang  sampah,  kotoran  atau  barang bekas  lainnya  di  saluran,  jalan,  trotoar,  tempat  umum,  tempat  pelayanan  umum,  dan tempat-tempat lainnya. Pasal 10, pemerintah daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan  kesadaran  akan  tanggung  jawab  kebersihan  lingkungan  melalui bimbingan dan penyuluhan.

## Kerangka Teori

## a. Konsep Implementasi Kebijakan
Thoha  (2014:101)  mengemukakan  bahwa  konsep  public  policy  masuk dalam  ilmu  administrasi  sudah  lama  dikenal.  Pada  awalnya  decision-making process.  Konsep  decision-making  process  terbatas  pada  pengembangan    konsep kepemimpinan  yang  menjadi  topik  bahasan  aktual  dalam  pengembangan  ilmu adimistrasi  negara.  Oleh  karena  cakupan  ilmu  administrasi  negara  substansinya adalah  seluas  dengan  aktifitas  negara  yang  berkaitan  dengan  kehidupan rakyatnya,  maka  aktivitas  rakyat  dalam  suatu  sistem  negara  yang  demokratis berpengaruh  terhadap  perkembangan  konsep  decision-making  process  dalam ilmu  administrasi  negara.  Pokok  perhatian  utama  administrasi  negara  saat  itu ialah  Public  Policy.  Bidang  kajian  ini  sangat  penting  bagi  administrasi  negara, karena selain ia menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu  masyarakat,  ia  pun  dapat  dipergunkan  sebagai  ruang  lingkup permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintahan.  Selain  itu,  dapat  pula dipergunakan  untuk  mengetahui  betapa  luasnya  dan  besarnya  organisasi pemerintahan  ini.  Pendapat  Pasolong  (2013:1)  juga  mengemukakan  bahwa administrasi  publik  dimaksudkan  untuk  lebih  memahami  hubungan  pemerintah dengan  publik  serta  meningkatkan  responsibilitas  kebijakan  terhadap  berbagai kebutuhan  publik,  dan  juga  melembagakan  praktik-praktik  manajerial  agar terbiasa  melaksanakan  suatu  kegiatan  dengaan  efektif,  efisien,  dan  rasional. Adapun ruang ligkup administrasi publik menurut Nicholas Henry (1995) dalam Pasolong (2013:19) adalah sebagai berikut :
1. Organisasi Publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi;
2. Manajemen  Publik,  yaitu  berkenaan  dengan  sistem  dan  ilmu    manajemen, evaaluasi  program  dan  produktivitas,  anggaran  publik  dan  manajemen sumber daya manusia; dan
3. Implementasi,  yaaitu  menyangkut  pendekatan  terhadap  kebijakan  publik dan  implementasinya,  privatisasi,  administrasi  antar  pemerintah  dan  etika birokrasi.
Budi Winarno (2012:18) “Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberikan
batasan dan arahan umum kepada seseorang untuk bergerak”. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemaahan dari kata policy . Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas-asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,  dan  cara  bertindak.  Kebijakan  dapat  berbentuk  keputusan  yang dipikirkan  secara  matang  dan  hati-hati  oleh  pengambil  keputusan  puncak  dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan  keputusan.    Mengenai  pengertian  kebijakan,  banyak  para  ahli kebijakan  yang  memberikan  pendapatnya  masing-masing  mengenai  istilah kebijakan  itu  sendiri  diantaranya  menurut Richad  Rose dalam  Winarno  (2012:20), “kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya  bagi  mereka  yang  bersangkutan  dari  pada  sebagai suatu  keputusan  tersendiri”.  Berdasarkan  pengertian  kebijakan  tersebut  dapat diambil kesimpulan bahwa di balik suatu kebijakan terdapat konsekuensi dampak baik  buruknya  atas  kebijakan  yang  dihasilkan  terhadap  mereka  yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Menurut Carl Friedrich dalam Budi Winarno  (2012:21), “Kebijakan adalah sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang  memberikan  hambatan- hambatan  dan  peluang-peluang  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk menggunakan  dan  mengatasi  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  atau merealisasikan  suatu  sasaran  atau  suatu  maksud  tertentu”.  Sedangkan  menurut Anderson dalam  Budi  Winarno    (2012:21),      kebijakan  adalah  arah  tindakan  yang mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
Adapun  menurut  Kartasasmita  dalam  Widodo  (1991:13),  “Kebijakan adalah  upaya  untuk  memahami  dan  mengerti  apa  yang  dilakukan  (atau  tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan dan mempengaruhinya,  dan    apa  pengaruh  dan  dampak  dari  kebijakan  publik tersebu”.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa pemerintah  melakukan  suatu  kebijakan  itu  karena  ada  masalah  karena  ada penyebabnya  dan  ada  yang  mempengaruhinya,  serta  akan  ada  konsekuensi  dari kebijakan tersebut.
Selanjutnya  menurut Friedrich dalam  Wahab  (1991:13)  mengatakan  bahwa, kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari  peluang-peluang untuk  mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang  diinginkan.  Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan terjadi karena ada usulan  dari  orang-orang  yang  terkait  dalam  pengambilan  kebijakan  untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  Tentang pengertian kebijakan publik, banyak para  ahli  kebijakan  yang  memberikan  pendapatnya  masing-masing  mengenai istilah  kebijakan  publik.  Menurut Dye dalam  Widodo  (2007:12)  yaitu:  “ Whatever governments  choose  to  do  or  not  to  do ”  Kebijakan  publik  adalah    apapun  yang
pemerintah  pilih  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah hal yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kebijakan untuk kepentingan banyak orang.
Menurut Wilson dalam Solichin Abdul Wahab (2006:154) yaitu “The action, objectives,and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does  not  happen)” .  Kebijakan  publik  yaitu  tindakan-tindakan,  tujuan-tujuan,  dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah- langkah  yang  telah  atau  sedang  diambil  (atau  gagal  diambil)  untuk diimplementasikan,  dan  penjelasan-penjelasan  yang  diberikan  oleh  mereka mengenai  apa  yang  telah  terjadi  (atau  tidak  terjadi)  diusulkan  oleh  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan adanya  hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari  peluang-peluang  untuk mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang  diinginkan.  Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan terjadi karena ada usulan  dari  orang-orang  yang  terkait  dalam  pengambilan  kebijakan  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Tentang  pengertian  kebijakan  publik,  banyak para  ahli  kebijakan  yang  memberikan  pendapatnya  masing-masing  mengenai istilah  kebijakan  publik.  Menurut Dye dalam  Widodo  (2007:12)  yaitu:  “ Whatever governments  choose  to  do  or  not  to  do ”  Kebijakan  publik  adalah    apapun  yang pemerintah  pilih  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah hal yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kebijakan untuk kepentingan banyak orang. Menurut Wilson dalam Solichin Abdul Wahab (2006:154)  yaitu “The  action,  objectives,and  pronouncements  of  governments  on particular  matters,  the  steps  they  take  (or  fail  to  take)  to  implement  them,  and  the explanations they give for what happens (or does not happen)” . Kebijakan publik yaitu tindakan-tindakan,  tujuan-tujuan,  dan  pernyataan-pernyataan  pemerintah mengenai  masalah-masalah  tertentu,  langkah-langkah  yang  telah  atau  sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Sedangkan menurut Edward dan Sharkansky dalam Widodo (2007:12) yaitu: “ What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs ”. Kebijakan publik adalah  apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan menurut Anderson dalam Islamy (1994:19), kebijakan publik adalah  sebagai  serangkaian    tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah  tertentu.  Dengan  memperhatikan  definisi  kebijakan  para  ahli  di  atas nampak bahwa kebijakan itu merupakan sesuatu yang tidak hanya menekankan pada  apa  yang  diusulkan  pemerintah,  tetapi  juga  mencakup  pula  arah  tindakan atau  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Demikian  pula  kebijakan  publik  ini dibuat  untuk  memecahkan  masalah  dan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran
tertentu  yang  diinginkan.  Kebijakan  publik  dibuat  bukannya  tanpa  maksud  dan tujuan,  maksud  dan  tujuan  kebijakan  publik  dibuat  adalah  untuk  memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat.

## b. Konsep Implementasi Kebijakan
Tentang  pengertian  implementasi,  banyak  para  ahli  kebijakan  yang memberikan pendapatnya masing-masing mengenai istilah implementasi menurut Webster dalam Wahab (1991 : 50) yaitu: “to provide the means for carrying out practical effects  to (menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu)”.  Implementasi yaitu  menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  dan  dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Sedangkan menurut Jones dalam Widodo (2007 : 86) yaitu: “ a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done”. Implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.
Berdasarkan pengertian implementasi di atas bahwa implementasi adalah suatu  proses  yang  melibatkan  sejumlah  sumber  yang  termasuk  manusia,  dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu  atau  kelompok). Nugroho  (2008:432)  mengemukakan  bahwa implementsi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai  tujuannya  oleh  sebab  itu,  untuk  mengimplementsikan  suatu  kebijakan ada  dua  pilihan,  yakni  langsung  mengimplementasikannya  dalam  bentuk program  atau  melalui  formulasi  kebijakan  turun  (derivat).  Grindle  (1980:7) mengemukakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran  telah  ditetapkan,  program  kegiatan  telah  tersusun    dan  telah  siap disalurkan utuk mencaapai sasaran.
Dari  kedua  pendapat  di  atas    nampak    bahwa  implementasi  adalah  apa yang  telah  direncanakan  dan  tersusun  rapih  untuk  segera  direalisasikan  dalam bentuk nyata dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama serta mampu mencapai hasil yang sesuai dengan harapan atau target kebijakan. Van Meter dan Van Hor dalam  Budi  Winarno  (2005:102)  merumuskan  implemenntasi  kebijakan  publik sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  badan  publik  yang  diarahkan untuk  mencapai    tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  serangkaian keputusan  sebelumnya.  Tindakan-tindakan  ini  mencakup  usaha-usaha  untuk mengubah  keputusan-keputusan  menjadi  tindakan-tindakan  operasional  dalam kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka  melanjutkan  usaha-usaha  untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan kebijakan.
Menurut  Darwin  (1998:54)  persiapan  proses  implementasi  yang  perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan  orang  atau  sekelompok    orang  dalam  implementasi,  interpretasi,
manajemen program, penyuaian layanan, dan manfaat pada publik. Jones dalam Gaffar  (1997)  menyatakan  bahwa  aktivitas  implemetasi  kebijkan  terdapat  tiga macam, antara lain sebagai berikut:
1. Aktivitas  Pengorganisasian  ( Organzation ),  merupakan  suatu  upaya  untuk menetapkan  dan menata kemballi sumber daaya ( resources ), unit-unit ( units ), dan metode-metode ( methods ) yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasian  kebijakan  menjadi  hasil  ( outcomme )  sesuai  dengan  apa  yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Aktivitas  Interpretasi  ( Interpretation ),  merupakan  aktivitas  interpretas (penjelasan)  substaansi  dari  suatu  kebijakan  dalam  bahasa  yang  lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijaakan;
3. Aktivitas  Aplikasi  ( Application ),  merupakan  aktivitas  penyediaan  pelayanan secara rutin.
Berdasarkan kedua  pendapat tersebut maka perlu mendapatkan perhatian dan  persiapan  dalam  proses  implementasi  kebijakan  interpretasi,  organisasi, penyediaan  risorsis,  dan  manajemen  program,  sserta  penyediaan  layanan  dan manfaat  pada  publik.  Atas  dasar  ini,  maka  masalah  implementasi  semakin  lebih jelas  dan  luas.  Impementasi  itu  merupakan  proses  yang  memerlukan  tindakan- tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan  aplikasi.

## a. Model Implementasi Kebijakan Edward III
Menurut  Nugroho  (2004:166)  bahwa  pada  prinsipnya  terdapat  dua pemilihan  jenis  teknik  atau  model  implementasi  kebijakan.  Pemilihan  pertama adalah  implementasi  kebijakan  yang  berpola  “dari  atas  ke  bawah”  ( top-bottomer ) dan  “dari  bawah  ke  atas”  ( bottom-topper ).  Dwiyanto  (2009:19)  mengemukakan bahwa model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk  memudahkan  penjelasan  terhadap  suatu  fenomena.    Menurut Edwards dalam  Widodo,  (2007:96-110).  Untuk  dapat  mengimplementasikan  kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:
1.   Faktor Komunikasi ( Communication )
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian impormasi komunikator kepada  komunikan.  Komunikasi  kebijakan  berarti  merupakan  proses penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan  ( policy  maker ) kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors ).
Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para  pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui,  memahami  apa  yang  menjadi  isi, tujuan,  arah,  kelompok  sasaran  (target  grup)  kebijakan  agar  para  pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan  lakukan  untuk  melaksanakan  kebijakan  publik  agar  apa  yang  menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai dengan yang diharapkan.
2.   Sumber Daya ( Resources )
Bahwa  faktor  sumber  daya  ini  juga  mempunyai  peranan  penting  dalam implementasi  kebijakan.  Bagaimanapun  jelas  dan  konsistennya  ketentuan- ketentuan  atau  aturan-aturan  tersebut,  jika  para  pelaksana  kebijakan  yang bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang  mempunyai sumber-sumber  daya  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
3.   Disposisi ( Disposition )
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  bukan  hanya  ditentukan  oleh  sejauh mana  para  pelaku  kebijakan  ( implementers )  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
Disposisi  ini  merupakan  kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan  para pelaku  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tadi  secara  sungguh- sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi ( Bureaucratic structure )
Meskipun  sumber-sumber  untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan cukup  dan  para  pelaksana  ( implementers )  mengetahui  ada  dan  bagaimana cara  melakukannya,  serta  mereka  mempunyai  keinginan  untuk melakukannya.  Namun  implementasi  kebijakan    bisa  jadi  masih  belum efektif  karena  adanya  ketidakefisienan  struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi ini  mencakup  aspek-aspek  struktur  organisasi,  pembagian  kewenangan, hubungan  antara  unit-unit  organisasi    yang  ada  dalam  organisasi  yang bersangkutan, dan sebagainya.
Sedangkan  menurut Van  Meter dan Van  Horn dalam  buku  Budiman  Rusli (2013:  105)  menetapkan  beberapa  variabel  yang  diyakini  dapat  mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan yaitu diantaranya:
1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar  dan  sasaran  kebijakan  harus  jelas  dan  terukur,  sehingga  tidak menimbulkan  interpretasi  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  konflik  di antara para agen implementasi.
2. Sumber Daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun  sumber  daya  non  manusia.  Menunjukan  kepada  seberapa  besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial  maupun  manusia)  untuk  menghasilkan  implementasi  kebijakan dengan  kinerja  baik.  Evaluasi  program  atau  kebijakan  seharusnya  dapat menjelaskan nilai yang efisien.
3.   Komunikasi Antar Badan Pelaksana
Dalam  berbagai  kasus,  implementasi  sebuah  program  terkadang  perlu didukung  dan  dikoordinasikan  dengan  instansi  lain  agar  tercapai keberhasilan  yang  diinginkan.  Menunjukan  kepada  mekanisme  prosedur
yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini  harus  ditetapkan  sebagai  acuan,  misalnya:  seberapa  sering  rapat  rutin akan  diadakan,  tempat  dan  waktu.  Komunikasi  antar  organisasi  juga menunjukkan adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program atau kebijakan.
4.   Karakteristik Badan Pelaksana Sejauhmana  kelompok-kelompok  kepentingan  memberikan  dukungan  bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni  mendukung  atau  menolak,  kemudian  juga  bagaimana  sifat  opini publik  yang  ada  di  lingkungan  dan  apakah  elite  politik  mendukung implementasi  kebijakan  tersebut  dan  menunjukkan  seberapa  besar  daya dukung  struktur  organisasi,  nilai-nilai  yang  berkembang,  hubungan  dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
5.   Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  mencakup  sumber  daya  ekonomi lingkungan  yang  dapat  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan dalam  menunjukkan  bahwa  lingkungan  dalam  ranah  implementasi  dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
6.   Sikap Pelaksana Menunjuk  bahwa  sikap  pelaksana  menjadi  variabel  penting  dalam implementasi  kebijakan.  Seberapa  besar  demokratis,  antusias,  dan  responsif terhadap  kelompok  sasaran  dan  lingkungan,  beberapa  yang  dapat  ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu  disebabkan  oleh  adanya  penerapan  model  kualitatif.  Selain  itu,  semua  yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang efektif. Hal ini sesuai dengan  pendapat  ( Moleong ,  2010:  11).  Yang  menggunakan  ciri-ciri  metode  penelitian sebagai berikut:
1. Memusatkan  perhatian  pada  pemecahan-pemecahan  masalah  yang  ada  pada  masa sekarang dan masalah-masalah actual;
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis.

## Hasil dan Pembahasan
a. Kondisi Sosiografis Kecamatan Subang
Kecamatan  Subang  terletak  di  Kabupaten  Subang  dengan  luas  wilayah 5,896,966 ha yang terdiri dari: pesawahan 2,922,920 ha dan darat 2,974,646 ha.
Kecamatan  Subang  merupakan  kecamatan  terpadat  di  Kabupaten  Subang. Kecamatan  Subang  berbatasan  langsung  dengan  empat  Kecamatan  di Kabupaten  Subang,  yaitu  sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kecamatan Pagaden,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  Cijambe,  sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cibogo, serta sebelah Barat berbatasan dengan  Kecamatan  Dawuan.  Kecamatan  Subang  terdiri  atas  8 Kelurahan/Desa,  yaitu:  Kelurahan  Karanganyar;  Kelurahan  Parung; Kelurahan  Pasirkarembi;  Kelurahan  Sukamelang;  Kelurahan  Wanareja; Kelurahan Dangdeur; Kelurahan Cigadung; dan Kelurahan Soklat. Penduduk Kecamatan Subang berjumlah 176,140 jiwa, apabila dilihat dari jenis kelamin terdiri  dari  78,983  orang  laki-laki  dan  97,157  orang  perempuan.  Menurut agama  yang  dianut  penduduk  Kecamatan  Subang  adalah  165,453  orang beragama  Islam,  4,987  orang  beragama  Protestan,  975  orang  beragama Katolik,  295  orang  beragama  Buddha,  dan  89  beragama  Hindu.  Jumlah sarana  ibadah  yang  terdapat  di  Kecamatan  Subang  yaitu  265  masjid  dan  7 gereja.
Visi Kecamatan Subang adalah Visi Subang SKPD yaitu : Terwujudnya Kecamatan  Subang  sebagai  Kecamatan  terdepan  dalam  pelayanan masyarakat  pada  tahun  2019.  Visi  kewilayahannya  yaitu  :  Terwujudnya Kecamatan  SUBANG  HUDANG  (Harmonis,  Unggul,  Dinamis,  Aman,  dan Gotong  Royong).  Sedangkan  misi  Kecamatan  Subang  adalah  Meningkatkan kualitas  tata  kelola  pemerintahan;  Meningkatkan  efektifitas  koordinasi  dan pembinaan;  Meningkatkan  sinergitas  program  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  berbasis  gotong  royong’  dan  Mengakselerasi terwujudnya Kota Adipura
b. Implementasi  Kebijakan  Ketertiban  Kebersihan  (K-3)  di  Kecamatan Subang Kabupaten Subang
Implementasi  Kebijakan  Ketertiban  Kebersihan  (K-3)  merupakan program  pemerintah  dalam  meningkatkan  Ketertiban,  Kebersihan, Keindahan  (K-3)  di  lingkungan  masyarakat,  karena  untuk  mencapai masyarakat  yang  tentram  dan  sejahtera  diperlukan  adanya  suasana  yang tertib, bersih, dan indah. Salah satu masalah terbesar dalam Peraturan Daerah tentang  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  yaitu  masalah  sampah. (penjelasan  k3  masih  kurang).  Dalam  Implementasi    Kebijakan  Pearaturan daerah  tentang  Ketertiban,  Kebersihan,  dan  Keindahan  (K-3)  di  Kecematan Subang  Kabupaten  Subang  menurut  Van  Mater  dan  Van  Horn  dalam Budiman  Rusli  (2013:105)  ada  6  Variabel  yang  mempengaruhi  kinerja implementasi kebijakan, yakni:

## b.1  Standar dan Sasaran Kebijakan
Dalam  rangka  pelaksanaan  Program  Ketertiban,  Kebersihan, Keindahan  (K-3)  diperlukan  standard  an  sasaran  kebijakan  yang
tepat agar Program Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) bisa bejalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Untuk  mengefektifkan pelaksanaan  program  dan  pertanggungjawabannya  perlu dibentuk  tim  yang  mengkoordinasi  di  tingkat  pusat  sampai tingkat  terkecil.  Implementasi  kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan, Keindahan  (K-3)  adalah  kebijakan  dari  pemerintah,  sementara standar kebijakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) masih cenderung kurang terealisasikan. Sementara yang menjadi sasaran kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  ini  yaitu masyarakat  masih  ada  yang  tidak  mengetahui  apa  itu  K3. Seharusnya  masyarakat  sadar  terutama  tentang  kebersihannya karena  sudah  tersedia  Tempat  Penampungan  Sementara  (TPS), jadi tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan.
Dalam  rangka  pelaksanaan  Program  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di  Kecamatan  Subang  Kabupaten Subang  Perlu  dibentuk  tim  yang  mengkoordinasi  Kebijakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di tingkat Kecamatan ini, hal  ini  diharapkan  agar  implementasi  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di  Kecamatan  Subang  Kabupaten Subang  berjalan  dengan  maksimal.  Berikut  hasil  wawancara penulis  dengan  bagian  Kasi  Trantrib  Kecamatan  Subang Kabupaten  Subang  mengenai  Standar  dan  sasaran  kebijakan Program  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di Kecamatan Subang sebagai berikut: SOP nya sudah ada dan sudah sesuai  ketentuan,  kita  tinggal  melaksanakan,  kalaupun  ada kekurangan  paling  di  masyarakat  yang  belum  paham  tentang Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  ini.  Untuk  tujuannya sendiri  supaya  terciptanya  kota  Subang  yang  tertib,  bersih,  dan indah.  Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  pihak  Kecamatan sudah  melaksanakan  Program  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan, Keindahan  (K-3)  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah,  seperti  mengadakan  sosialisasi  terlebih  dahulu  jika mau  membongkar  bangunan  liar.  Hasil  observasi  dilapangan masih  kurangnya  soalisasi  dari  pihak  kecamatan  dan  masih adanya  masyarakat  yang  belum  mengetahui  apa  itu  Program Kebijakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3).

## b.2  Sumber Daya
Sumber  daya  adalah  faktor  penting  untuk  implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal diatas  kertas  dan  menjadi  dokumen  saja.  Sumber-sumber  yang penting meliputi: Masyarakat, staf yang memadai serta keahlian- keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, dan
sumber  daya  non  manusia.  Sumber  daya  manusia  adalah  salah satu  faktor  yang  penting  bahkan  tidak  dapat  dilepaskan  dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.
Sumber  daya  manusia  juga  merupakan  kunci  yang menentukan  perkembangan  suatu  perusahaan  atau  suatu organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam pencaian tujuan, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dikembangkan dan diarahkan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan semua pihak.  Begitu  pula  dalam  implementasi  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) diperlukan sumber daya.
Berikut hasil wawancara penulis dengan aparatur Kecamatan Subang  Kabupaten  Subang  mengenai  dukungan  sumber  daya manusia  maupun  non  manusia  dalam  pelaksanaan  Program Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3),  sebagai berikut:  Sumber  daya  dalam  pelaksanaan  Program  Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  sudah  bagus  dan  sesuai kebijakan,  sayangnya  yang  dijadikan  sasaran  Kebijakan  Program Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  belum  begitu  mengerti dan  memahami  seperti  masih  adanya  bangunan  liar,  masih adanya  masyarakat  yang  mebuang  sampah  sembarangan,  masih adanya  pengemis,  dan  tidak  semua  warga  hadir  jika  ada  gotong royong,  misal  membersihkan  kali  dikarenakan  berbagai  alasan. Untuk  anggarannya  ada  pengurangan  dari  tahun  2018. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas peneliti menganalisis bahwa  dari  kabupaten  telah  memberikan  sop  yang  baik  untuk dilaksanan  kecamatan,  begitupun  pihak  kecamatan  melakukan sosialisai  kepada  masyarakat  terlebih  dahulu  jika  dapat  perintah dari  kabupaten  untuk  masyarakat,  walapun,  masih  adanya masyarakat  yang  belum  mengerti,  memahami,  dan  mengetahui adanya Program Kebijakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K- 3),  karenan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  kebijakan  perlu didukung oleh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber  daya  non  manusia.  Agar  Program  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.  Berikut  hasil  wawancara  dengan  salah  satu masyarakat Kecamatan Subang Kaupaten Subang, sebagai berikut: Tempat  penampungan  sementara  (TPS)  sudah  ada,  tapi  masih adanya masyarakat yang membandel dengan membuang sampah sembarangan.  Untuk  yang  mengurusinya  sendiri  sudah  ada walaupun kadang masih ada sampah yang menumpuk tp selama ini  tidak  sampai  menggunung  sampahnya.  Hasil  observasi dilapangan  terkait  sumber  daya  manusia  untuk  menunjang
Program  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3) ditingkat  kecamatan  masih  belum  maksimal  hal  itu  dapat  dilihat dari  belum  adanya  petugas  yang  mengkoordinir  sampah  dari lingkungan  ke  Tempat  Penampungan  Sementara  (TPS),  hail  itu menyebabkan masyarakat membuang sampah dimana saja. Dalam suatu  organisasi  baik  itu  institusi  maupun  perusahaan,  jika  satu orang  tidak  respek  terhadap  yang  lain  maka  semua  yang  akan menanggung  dan  merasakan  akibatnya.  Demikian  juga  dalam bidang sumber daya manusia ini, masing-masing peran ini adalah esensial terhadap seluruh peran sumber daya manusia. Seringkali organisasi  mengutamakan  peran  tertentu  saja  dan  mengabaikan peran  yang  lain  sehingga  dapat  mengakibatkan  tidak  efektifnya fungsi sumber daya manusia.

## b.3 Komunikasi Atar Badan Pelaksana
Program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  usaha menciptakan  lingkungan  yang  tertib,  bersih,  dan  indah  adalah dengan adanya Program Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3). Masyarakat  pada  umumnya  acuh  dalam  melihat  sampah  yang berserakan  disepanjang  jalan,  masyarakat  tau  dampak  buruk membuang sampah sembarangan namun masyarakat kebanyakan acuh  akan  hal  tersebut.  Dengan  adanya  Program  Ketertiban, Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di  Kecamatan  Subang  Kabupaten Subang diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang baik  bagi  lingkungan.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  sehingga  mengurangi distorsi  implementasi.  Apa  tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
Harus  adanya  pemahaman  yang  menyeluruh  mengenai kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan yang  terpenting  keadaan  ini  harus  dapat  dipertahankan  selama proses  implementasi.  Tujuan  tersebut  haruslah  dirumuskan dengan jelas, spesifik dan lebih baik apabila dapat dipahami dan disepakati  oleh  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  organisasi, bersifat  saling  melengkapi  dan  mendukung  serta  mampu berperan selaku pedoman dengan demikian pelaksanaan program dapat  dimonitor.  Harus  ada  komunikasi  dan  koordinasi  yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program.  Dalam  hubungan  ini  bahwa  untuk  mencapai
implementasi yang sempurna barang kali harus diperlukan suatu sistem  satuan  administrasi  yang  baik.  Komunikasi  memang memainkan  peran  penting  bagi  berlangsungnya  koordinasi  dan implementasi pada umumnya. Implementasi kebijakan ditentukan oleh  isi  dan  konteks  implementasinya.  Implementasi  Kebijakan tentang  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K3)  bertujuan  untuk menciptakan  lingkungan  yang  tertib  dan  indah  untuk kenyamanan bersama.
Berikut hasil wawancara penulis dengan bagian Kasi Trantrib Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang  mengenai  komunikasi antar  badan  pelaksana  dalam  pelaksanaan  Program  Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K3),  sebagai  berikut: Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan Program Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K3)  terutama  tentang ketertiban  sudah  ada  dari  dinas  terkait/kabupaten,  kita  dari kecamatan tinggal menjalan perintah atau intruksinya aja. Untuk sosialisasi  kepada  masyarakat  Kecamatan  Subang  Kabupaten Subang  pun  sudah  dilakukan.  Dari  hasil  wawacara  tersebut menunjukan  bahwa  Kecamatan  Subang  hanya  menjalan  perintah yang  diberikan  dari  dinas  terkait/kabupaten,  jika  ada  perintah pihak  kecamatanpun  langsung  koordinasi  dengan  dinas  terkait dan  masyarakat.  Hasil  observasi  dilapangan  menunjukan  bahwa komuniksai  dari  kabupaten  ke  kecamatan  memang  ada,  namun untuk  warga  sendiri  tidak  semua  mengetahui.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  persyaratan  pertama  bagi implementasi  kebijakan  yang  efektif  yaitu  adanya  komunikasi, baik  komunikasi  antar  unsur  pimpinan  Pemerintahan  Daerah, Pemerintahan  Desa,  dan  warga  masyarakat  Kecamatan  Subang Kabupaten Subang.

## b.4 Karakteristik Agen Pelaksana
Walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumber daya  untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan efektif.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya manusia,  yakni  kompetensi  implementor  dan  sumber  daya financial. Sumber daya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan  agar  efektif.  Tanpa  sumber  daya,  kebijakan  hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.
Tujuan implementasi kebijakan diformulasi kedalam program aksi  dan  proyek  tertentu  yang  dirancang  dan  dibiayai  oleh pemerintah.  Implementasi  kebijakan  atau  program  secara  garis besar  dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasi.
Keseluruhan  Implementasi  kebijakan  dievaluasi  dengan  cara mengukur  keluaran  program  berdasarkan  tujuan  kebijakan. Keluaran  program  dilihat  melalui  dampaknya  terhadap  sasaran yang  dituju,  baik  individu  dan  kelompok  maupun  masyarakat. Keluaran  implementasi  kebijakan  adalah  perubahan  dan diterimanya  perubahan  oleh  kelompok  sasaran.  Dalam melaksanakan kebijakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) agar  tercapai  dengan  baik,  maka  harus  disusun  dalam  urutan yang  tepat  seluruh  tugas  yang  harus  dilaksanakan  oleh  setiap pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan Peraturan daerah tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Tingkat komitmen dan keterampilan  dari  aparat  implementor,  pada  akhirnya  komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam  kebijakan  adalah  variabel  yang  paling  krusial.  Aparat badan  pelaksana  harus  memiliki  keterampilan  dalam  membuat prioritas  tujuan  dan  selanjutnya  merealisasikan  prioritas  tujuan tersebut. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara  sadar  atau  tidak  sadar  memilih  bentuk-bentuk  organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah- masalah  sosial  dalam  kehidupan  modern.  Berikut  hasil wawancara  penulis  dengan  bagian  Kasi  Trantrib  Kecamatan Subang  Kabupaten  Subang  mengenai  karakteristik  badan pelaksana  dalam  pelaksanaan  Program  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan,  Keindahan  (K-3),  sebagai  berikut:  Pokoknya  kami hanya menjalankan sesuai dengan SOP nya itu sendiri dan dengan petunjuk  teknis  dari  pusat.  Dari  pemerintah  daerah/Kabupaten tidak  ada  yang  turun  langsung  kelapangan  untuk  memberikan penyuluhan  kepada  masyarakat,  hanya  memberitahu  sebagian aparat Kecamatan yang bertugas di bidangnya. Berdasarkan hasil wawancara  diatas  bahwa  memang  yang  seharusnya  turun langsung  kelapangan  untuk  memberikan  penyuluhan  atau sosialisasi  kepada  masyarakat  adalah  dari  pihak  Kecamatan  dan pihak  Desa.  Namun    jika  dari  pihak  kabupaten  turun  langsung kelapanganpun  tidak  apa-apa,  karena  menurut  Van  Mater  dan Van  Horn  dalam  suatu  kebijakan  konsistensi  sikap  implementor dari  tingkat  pimpinan  puncak  sampai  pelaksana  harus memberikan dukungan agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan  baik.  Konsistensi  sikap  implementor  dari  tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  yang  telah  ditentukan. Di  yakini  bahwa  dengan  adanya  konsistensi  sikap  implementor
dari mulai proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan akan  sangat  memberikan  kontribusi  terhadap  keberhasilan Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  tentang  Ketertiban, Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di  Kecamatan  Subang  Kabupaten Subang.
b.5 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
Kemiskinan  dan  kesehatan  akan  memberikan  masalah  sosial yang  lainnya  seperti  tindakan  kejahatan,  buruknya  kondisi lingkungan,  disinilah  diperlukan  suatu  tindakan  upaya  yang berarti  dan  tepat  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Salah  satunya dengan  membuka  lapangan  kerja  yang  baru  dan  menciptakan suasana  yang  tertib,  bersih,  dan  indah.  Salah  satu  program  yang dibuat oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan kenyamanan, keamanan,  dan  kesehatan  adalah  dengan  dilaksanakannya Program  Ketertiban,  Kebersihan,  dan  Keindahan  (K-3). Masyarakat  pada  umumnya  banyak  yang  tidak  mengetahui tentang Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) dan masih  banyak  pula  masyarakat  yang  acuh  dengan  bahaya membuang  sampah  dimana  saja  terhadap  kesehatan  dan lingkungan. Berikut hasil wawancara penulis dengan bagian Kasi Trantrib  Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang  mengenai lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  dalam  pelaksanaan Program  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3), sebagai  berikut:  Sangat  mempengaruhi,  karena  jika  tanpa dukungan lingkungan sosial misal sulit untuk tercapainya subang yang  tertib,  bersih,  dan  indah.  Berdasarkan  hasil  wawancara diatas bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kebijakan tentang  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  diantaranya lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Tanpa  memiliki dukungan  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  Program Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  tidak  akan  berjalan maksimal. Karena menurut Van Meter dan Van Horn dalam suatu kebijakan  agar  dapat  berjalan  dengan  baik  harus  ada  dukungan lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  baik  untuk keberhasilan program yang diharapkan. Berikut hasil wawancara penulis  dengan  masyarakat  Kecamatan  Subang  Kabupaten Subang  mengenai  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  dalam pelaksanaan  Program  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan, Keindahan  (K-3),  sebagai  berikut:    Jika  ada  ajakan  untuk bergotong  royong  kebanyakan  masyarakat  menyetujui  ajakan tersebut, karena sebagaian masyarakat sadar/peduli ada dampak baik  dengan  bergotong  royong  seperti  dengan  bekerja  bakti
membersihkan  sampah  otomatis  akan  terlihat  bersih  dan  enak dipandang  serta  terhindar  dari  berbagai  penyakit  yang diakibatkan  dari  sampah  yang  menumpuk.  Berdasarkan  hasil wawancara  diatas  bahwa  pernyataan  tersebut  menguatkan pernyataan dari informan sebelumnya, yang mengatakan Program Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) akan bejalan dengan baik apabila  memiliki  dukungan  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan politik  terutama  dari  masyarakat.  Hasil  observasi  dilapangan menunjukan  bahwa  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik sangat  mempengaruhi  keadaan  lingkungan,  hal  itu  dapat  dilihat dari  keadaan  lingkungan  yang  kurang  memberikan  kenyamanan masalah  kebersihannya  yang  dapat  mengganggu  kesehatan  dan tidak  enak  dilihat.  Pemerintah  sebagai  pelaku  kebijakan  publik, perlu  sekali  memperhatikan  tuntutan  masyarakat  dalam  proses politik sesuai dengan asas demokrasi pancasila. Dengan demikian bukan  hasil  yang  baik  saja  yang  menjadi  jangkauan  kebijakan, akan  tetapi  juga  proses  kegiatan-kegiatan  untuk  tercapainya tujuan  itu  perlu  mendapat  perhatian  dalam  mempersiapkannya. Dimock mengatakan bahwa di dalam masyarakat yang merdeka, maka  kepentingan-kepentingan  yang  tidak  melanggar  hokum adalah  bebas  bersaing  untuk  maju,  sedangkan  tugas  utama  dari pemerintah  adalah  membantu  pihak  yang  satu  dan  lainnya  atau memadukan  diantara  kepentingan-kepentingan  itu,  semua  di dasararkan  pada  terciptanya  kepentingan  masyarakat,  yaitu meningkatkan  ketertiban  dan  keamanan,  kemantapan  kehidupan ekonomi dan kemajuan rakyat (Soekarno, 2003:100).

## b.6 Sikap Pelaksana
Apabila  pelaksana  memiliki  sikap  yang  baik,  maka  dia  akan menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perpektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi  kebijkan  juga  menjadi  tidak  efektif.    Implementasi kebijakan  adalah  pelaksanaan  keputusan  dasar,  biasanya  dalam bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah- perintah  atau  keputusan-keputusan  yang  penting.  Lazimnya keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk  menstrukturkan  atau  mengatur proses  implementasinya.  Proses  ini  berlangsung  setelah  melalui sejumlah  tahapan  tertentu,  kemudian  output  kebijakan  dalam bentuk  pelaksanaan  keputusan  oleh  badan  pelaksan,  kesediaan dilaksanakannya  keputusan  tersebut  oleh  kelompok  sasaran,
dampak  nyata,  dampak  keputusan  dipersiapkan  oleh  badan- badan  yang  mengambil  keputusan  dan  akhirnya  perbaikan- perbaikan penting terhadap keputusan tersebut. (Mazmanian dan Sabatier  dalam  Widodo,  2010:193).  Berikut  hasil  wawancara penulis  dengan  bagian  Kasi  Trantrib  Kecamatan  Subang Kabupaten Subang mengenai sikap pelaksana dalam pelaksanaan Program  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3), sebagai  berikut:  Bagus  karena  Program  Ketertiban,  Kebersihan, Keindahan  (K-3)  ini  bertujuan  unntuk  terciptanya  kota  Subang yang tertib, bersih, dan indah. Baik, dari pihak Dinas/Kabupaten selalu  mengkoordinasi  kepada  kita  sebelum  terjun  langsung  ke lapangan dan kita pun siap melaksanakan apa yang diperintahkan sesuai  sop  yang  berlaku.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas bahwa  pihak  dari  dinas  selalu  berkoordinasi  dengan  kita Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang  bagian  Kasi  Trantib  dan pihak Kecamatan Subang Kabupaten Subang bagian Kasi Trantib pun  berhak  memutuskan  agar  Program  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) bisa berjalan maksimal. Hal tersebut tidak  lepas  dari  dukungan  masyarakat  sekitar,  karena  menurut Van  Mater  dan  Van  Horn  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik bilamana implementasi mimiliki sikap pelaksana yang baik maka akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Berikut hasil wawancara penulis dengan Masyarakat  Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang  mengenai sikap  pelaksana  dalam  pelaksanaan  Program  Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3),  sebagai  berikut:  Baik, karena  Program  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  ini bertujuan unntuk terciptanya kota Subang yang tertib, bersih, dan indah,  dan  selalu  ada  sosialisasi  dulu  jika  ada  kegiatan  apapun, agar  wargapun  bisa  mengetahui  adanya  kegiatan  tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwa  pihak  Kecamatan Subang  Kabupaten  Subang  selalu  ada  sosialisasi  terlebih  dahulu kepada  masyarakat  jika  ada  kegiatan  atau  pembongkaran bangunan  liar  kepada  yang  punya  bangunan  tersebut.  Hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa masih kurangnya pihak kecamatan  melakuan  sosialisasi  tentang  Program  Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  ini,  hal  ini  dapat  dilihat dari  masyarakat  Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang  yang masih  adanya  yang  belum  mengetahui  apa  itu  (K-3).  Jadi implementasi  merupakan  pelaksanaan  kebijakan  dasar,  biasanya dalam  bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang paling penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk
mengatasi  permasalahan  yang  terjadi.  Sehingga  apabila  telah melalui suatu proses akan dihasilkan suatu output kebijakan dan akan  diketahui  dampak  nyata  dan  dampak  keputusan  tersebut bagi kelompok sasaran, itu terlihat dalam pelaksanaan Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di  Kecamatan  Subang Kabupaten Subang.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  mengenai  Implementasi Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  di  Kecamatan  Subang  Kabupaten Subang, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

## 1. Standar dan sasaran kebijakan
Standar  sasaran  kebijakan  Program  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3) adalah  program  dari  pemerintah,  program  ini  dilaksanakan  dari  atas  ke  bawah (top  down)  karena  dalam  proses  implementasi  peran  pemerintah  sangat  besar. Pada  pendekatan  ini  yang  terjadi  adalah  para  pembuat  keputusan  merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, karena untuk menciptakan suasana yang tertib, bersih, dan indah salah satunya dengan adanya Program Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3).
2. Sumber daya
Dalam  proses  Implementasi  Kebijakan  Program  Ketertiban,  Kebersihan, Keindahan  (K-3)  dukungan  sumberdaya  sangat  mendukung,  yaitu  sumberdaya manusia  dan  sumberdaya  non  manusia,  dan  dalam  sumberdaya  manusianya sendiri yaitu masyarakat Kecamatan Subang Kabupaten Subang.
3. Komunikasi antar badan pelaksana Pelaksanaan  komunikasi  dalam  proses  Implementasi  Kebijakan  Program Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang sudah  berjalan  cukup  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  dinas  terkait  apabila  ada kegiatan selalu koordinasi kepada pihak Kecamatan Subang Kabupaten Subang.
4. Karakteristik badan pelaksana Aparatur  Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang  sudah  melaksanakan  Program Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan  (K-3)  cukup  baik,  konsistensi  sikap implementor  dari  tingkat  pimpinan  puncak  sampai  pelaksana  untuk mengimplementasikan  kebijakan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditentuka, hanya saja belum maksimal pelaksanaannya dilapangan.
5. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
Lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  akan  berdampak  kemiskinan  dan kesehatan,  karena  buruknya  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  akan
berdampak  pada  buruknya  lingkungan  yang  dapat  merusak  Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3).
6. Sikap pelaksana
Kasi trantib telah melaksanakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) dengan baik,  hanya  saja  masih  ada  kekurangan  dilapangan  seperti  masih  kurangnya penyuluhan  yang  mengakibatkan  masih  adanaya  masyarakat  yang  tidak mengetahui Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3).

## Referensi
Abdul  Wahab,  Solichin.  (2017). Analisis  Kebijakan,  dari  formulasi  ke  penyusunan  model- model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta : Bumi Aksara.
Dunn, William N. (1988). Pengantar Kebijakan Publik, ahli bahasa drs.Samudra Wibawa dkk . Yogyakarta : Gajah Mada Univercity Pres.
Dwijowijoto,  Riant  Nugroho.  (2004). Kebijakan  Publik  :  Formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi . Jakarta : Elex Media Komputindo.
Indiahono,  Dwiyanto.  (2009). Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analisys. Yogyakarta : Gava Media.
Islamy,  M  Irfan.  (1984). Kebijakan  Negara  (prinsip-prinsip  perumusan) .  Jakarta  :  Bumi Aksara.
Mulyadi, Deddy.  (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik , konsep dan aplikasi proses kebijakan publik dan pelayanan publik . Bandung : Alfabeta.
Moleong, Lexy. (2010) . Metodologi Penelitian Kualitatif . PT RemajaRosdakarya. Bandung.
Nugroho,  Riant.  (2004). Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi . Gramedia. Jakarta.
Pasolong, Harbani. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfbeta.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  :  13  tahun  2006  tentang  Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah Kabupaten Subang
Rusli,  Budiman.  (2013). Kebijakan  Publik:  Membangun  Pelayanan  Publik  Yang  Responsif. Bandung : Hakim Publishing.
Sugiono. (2013). Metode Penelitian Administrasi, dilengkapi dengan metode R & D . Bandung : Alfabeta.
Suradinata, Ermaya. (1994). Teori dan Praktek Kebijakan Negara . Bandung : Ramadhan.
Thoha. Miftah. (2014). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Jakarta : Kencana.
Widodo, Joko. (2007). Analisis Kebijakan Publik . Malang : Bayumedia. Wilson, Graham. (1993). Problem Solving and Decession – Making (pemecahan masalah dan pengambilan keputusan) Peterjemahan Domino Q Roosmin dkk . Jakarta : PT Gramedia.
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta : CAPS.
.