## PERANAN OTOPSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Sofiah Ely 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya Email: frans@untag-sby.ac.id

## Abstract
A major part of the difficulty in locating or identifying murderers at crime scenes is the inability to identify victims with uncertain probabilities  or  long-term  harm.  If  the  time  of  the  crime  is  cut  or mutilated the body is too far away and the evidence is insufficient because the crime scene witness does not dare to be safe because it results. Autopsy It also helps in the judicial process to prove the crime of murder and to prove the crime of murder. This study uses a pharmacodynamic approach. These findings suggest that the presence of age bias when police report a homicide the certainty of death and the identity of the suspect at autopsy play a role. To determine the victim’s identity. Keywords: Role, Forensic Autopsy, Evidence, Crime, Murder, Police

## Abstrak
Peranan utama yang dapat disebutkan ialah susahnya mengungkap atau menemukan titik terang dalam  tindak  pidana  pembunuhan  akibat  korban  yang  sudah  tidak  dapat  dikenali  karena kemungkinan sudah tidak jelas atau dengan  kondisi yang sudah rusak karena lamanya penangan (tempus  delicti), atau  sudah  dimutilasi  dan  jasadnya  terpisah  dengan  jarak  yang  berjauhan, demikian  juga dari barang bukti yang  diberikan  belum  cukup (evidence  materials), saksi  mata  di tempat  kejadian  perkara (locus  delicti) tidak  berani  untuk  berbicara  karena  alasan  keamanan. Otopsi  merupakan  upaya  dalam  pembuktian  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan,  berfungsi untuk  membuktikan  bahwasannya  di  dalam  praktek  peradilan  dan  upaya  pembuktian  perkara pidana,  tujuan  dari  dilakukannya  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  peranan  otopsi  pada pembuktian  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dipahami  bahwa peranan otopsi pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah  untuk  mengetahui  umur,  ada  tidaknya  penganiayan,  menentukan  kepastian  seorang  yang meninggal, menentukan identitas korban.
Kata Kunci : Peranan, Otopsi Forensik, Pembuktian, Tindak Pidana, Pembunuhan, Kepolisian

## PENDAHULUAN
Tindak pidana pembunuhan merupakan hal yang sudah tidak lagi menjadi hal yang baru  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Maraknya  terjadi  tindak  pidana  pembunuhan, sehingga  masyarakat  tidak  terkejut  lagi  mendengar,  melihat,  serta  menyaksikan.  Bahkan sudah tiadk dapat dipungkiri lagi bahwa ada juga warga yang menjadi pelaku dan mungkin juga  dari  kelurga sendiri  yang  menjadi  korban  pembunuhan.  Nyawa  manusia  tak  ternilai harganya,  karena  itu  hanya  Tuhan  yang  berhak  atas hidup dan  mati seseorang.  Sebelum
dicantumkannya  dalam  undang – undang,  setidaknya  tindak  pidana  pembunuhan  biasa dan  pembunuhan  berencana  merupakan  delik  bagi  Negara  yang  dalam  waktu  tertentu telah  mencapai  hukum  tertulis.  Tindak  kejahatan  seperti  pembumuhan  dapat dikategorikan  sebagai  hal  negatif  atas  persoalan  hukum  dan  suatu  kejahatan  yang selayaknya diberi sanksi pidana.(Belakang, n.d.)
Peranan  utama  yang  dapat  disebutkan  ialah  susahnya  mengungkap  atau menemukan  titik  terang  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  akibat  korban  yang  sudah tidak  dapat  dikenali  karena  kemungkinan  sudah  tidak  jelas  atau  dengan  kondisi  yang sudah  rusak  karena  lamanya  penangan (tempus  delicti), atau  sudah  dimutilasi  dan jasadnya  terpisah  dengan  jarak  yang  berjauhan,  demikian  juga  dari  barang  bukti  yang diberikan belum cukup (evidence materials), saksi mata di tempat kejadian perkara (locus delicti) tidak berani untuk  berbicara  karena  alasan  keamanan.  Penuntasan  tindak  pidana pembunuhan  ini  harus  dilakukan  upaya  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  kepolisan. Penegak hukum dalam mengungkap motif dari tindak pidana pembunuhan membutuhkan bantuan  dari  ahli  dalam  bidang  Ilmu  Kedokteran  Forensik  untuk  menangani  kasus kejahatan atas tubuh seperti dilakukannya suatu tindakan otopsi. Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa.
Tindak  pidana  pembunuhan  atau  dalam  KUHP  disebutkan  sebagai  tindak  pidana terhadap nyawa. Kata “nyawa” merupakan kata lain dari “jiwa”. Kata nyawa sendiri dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa  artinya  roh  manusia  (yang  dalam  tubuh dan  yang  menyebabkan  hidup) dan seluruh kehidupan  batin  manusia.  Pengertian nyawa  adalah  yang  menyebabkan  kehidupan  pada manusia secara umum disebut dengan “pembunuhan”. (Ohoiwutun, 2016)
Menurut  Leden  Marpaung,  (2000:22),  perbuatan  yang  menyebabkan  hilang  atau merampas nyawa orang lain timbul beberapa pendapat yakni:
1. Teori aequevalensi dari  Von  Buri  yang  disebut  juga  teori condition  sine  quanon yang menyamaratakan semua faktor yang ikut serta menyebabkan suatu akibat.
2. Teori adaequote dari  Van  Kries  menyebutkan  bahwa sebagai  teori  keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
3. Teori individualis dari  teori Generalis dari  T,  ragaer  pada  dasarnya  mengaturkan bahwasannya  yang  sangat  menentukan  terjadinya  akibat  tersebut  yang menyebabkan,  sedangkan  menurut  teori generalis yang  memisahkan  setiap faktor yang menjadi penyebab dari akibat tersebut.
Dalam  suatu  tindak  pidana  pembunuhan  selalu ada  keterkaitan  antara  perbuatan yang  dilakukan  dengn  kematian  seseorang,  terhadap  siapa  pembunuhan  itu  dilakukan tidak  menjadi  persoalan  asalkan  pembunuhan  tersebut  ditujukan  untuk  menghilangkan nyawa seseorang.(Prasetyo & Wahyuningsih, 1994)
Dalam  buku  Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP,  Buku  II)  Jilid  I,  pembunuhan (doodslage) ,  yakni  merampas  nyawa  seseorang,  sementara  itu  Negara  Indonesia  sendiri merupakan  Negara  hukum,  yang  dimana  setiap  orang  memiliki  hak  dan  jaminan  dalam kelangsungan hidupnya. Selain itu, pelaku tersebut telah menyalahi aturan sang pencipta. Tindak  pidana  pembunuhan  termasuk  dalam  tindak  pidana  materiil  atau materiil  delict, yaitu  suatu  tindak  pidana  yang  bisa  dianggap  telah  dilakukan  oleh  pelakunya  dengan menimbulkan  akibat  yang  dilarang  atau  yang  tidak  dikehendak  oleh  undang – undang. Demikian,  orang  tersebut  belum  daapat  berbicara  tentang  bagaimana  terjadinya  suatu tindak pidana pembunuhan, jika berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh  sebab  itu,  terjadinya  pembunuhan  ialah  hilangnnya  nyawa  orang  lain,  sehingga belum  dapat  dikatakan  suatu  pembunuhan  jika  akibat  dari  meninggaalnya  seseorang tersebut belum terwujud. Bila tujuan dari menghilangkan nyawa seseorang tidak terwujud maka  baru  disebut  percobaan  pembunuhan.  Unsur  dari  tindak  pidana  pemubunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, berbunyi sebagai berikut:(Halaman et al., 2022)
“Barang  siapa  dengan  sengaja  dan dengan  rencan  terlebih  dahuku  untuk menrampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  rencana  dengan pidana  mati atau pidana penjara seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu, paling  lama 20 (dua puluh tahun).”
Terlihat  dari  rumusan  pasal  di  atas  dapat  disimpulkan  beberapa  unsur – unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:
1. Unsur subyektif dengan sengaja
Dengan  sengaja  berarti  bahwa  perbuataan  itu  harus  disengaaja  ddan  dalam kesengajaan tersebut harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang  dimaksud  di  dalam  Pasal  338  KUHP  ialah  perbuatan  yang  di  sengaja  telah dilakukan secara terencana terlebih dahulu.
2. Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa seseorang
Unsur  ini  diliputi  oleh  kesengajaan  artinya  pelaku  harus  memerlukan  unsur kesengajaan  dalam  melakukan  tindakan  menghilangkan  nyawa  tersebut,  dan pelaku  sendiri  harus  mengetahui  bahwasannya  tindakan  tersebut  itu  bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.(Hadi et al., 2022)
Tindak  pidana  pembunuhan  memiliki  beberapa  jenis  diantaranya  tindak pidana pembunuhan yang di bagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yakni:
1. Pembunuhan  biasa (Pasal  340  KUHP);  “Barang  siapa  dengan  sengaja merampas  nyawa  seseorang,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun)”.
2. Pembunuhan terkualifikasi (gwqualificeerd) (Pasal 339 KUHP);
“pembunuhan  yang  diikuti,  disertai,  atau  untuk  mempersiapkan  atau mempermudah  pelaksanaanya,  atau  untuk  melepaskan  diri  sendiri  maupun peserta  lainnya  dan  pidana  dalam  hal  tertangkap  tangaan,  ataup  ununtuk memastikan  penguasaan  barang  yang  diperolehnya  secara  melawan  hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun)”.
3. Pembunuhan  yang  direncanakan  (Pasal  340  KUHP);  “Barang  siapa  dengan sengaja  dan  dengan  rencan  terlebih  dahuku  untuk  menrampas  nyawa  orang lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  rencana  dengan  pidana  mati  atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun)”.
4. Pembunuhan  anak  (Pasal 341  KUHP);  “Seorang  ibu  yang  takut  akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian,
dengan  sengaja  merampas  anaknya,  diancam  karena  membunuh  anak  sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun)”.
5. Pembunuhan  atas permintaan  si  korban  (Pasal  344  KUHP);  “barang  siapa merampas  nyawa  orang  lain  atas  permintaaan  orang  itu  sendiri  yang  jelas dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati  diancam  dengan  pidan  penjara  paling lama 12 (dua belas tahun)”.
6. Membunuh  diri  (pasal  345  KUHP); “Barang  siapa  dengan  sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, melonongnya dalam perbuatan itu atau memberi  saran  kepadanya  untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat tahun) jika orang tersebut jadi bunuh diri”.
7. Menggugurkan  kandun gan  (Pasal  346  KUHP);  “seorang  ibu  yang  sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu,  diancam  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat  tahun)”. (Forensik  &  Pidana, 1981)
Dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik sendiri sudah mengenal 3 cara kematian. Cara kematian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kematian  secara Un  Natural  Death atau  lebih  dikenal  dengan  kematian  yang tidak wajar. Kematian ini dapat terjadi dikarenakan adanya suatu tindakan baik berupa bunuh diri, pembunuhan dan lainnya;
2. Natural  Death atau  lebih  dikenal  sebagai  kematian  yang  wajar.  Dimaksudkan demikian  karena  kematian  tersebut  bukan  karena  adanya  suatu  tindak kekerasan atau suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum pidana. Kematian tersebut  umumnya  terjadi  karena  suatu  penyakit  misalnya  pendarahan  otak, kanker, penyakit jantung dan sebagainya;
3. Tidak  dapat  di  identifikasi (un – determined) yaitu  penyebab  kematian  yang tidak dapat di identifikasi lagi mayatnya. Hal  tersebut di sebabkan oleh kondisi korban  yang  sudah  membusuk  atau  sudah  sangat  rusak  yang  mengakibatkan adanya  penyaakit  ataupun  luka  tidak  dapat  dilihat  secara  langsung  dan  tidak dapat diketahui karena kondisi mayat tersebut.(Hukum et al., 2021)
Otopsi  atau  bedah  mayat  dikenal  di  dunia  medis,  yang  secara  umum  dipahami sebagai  salah  satu  tindakan  pembedahan  pada  tubuh  manusia  yang  telah  dinyatakan meninggal  dunia.  Menurut  kamus  Kedokteran,  otopsi  adalah  pemeriksaan postmortem dari tubuh yang telah meninggal untuk menentukan penyebab dari kematian atau sifat – sifat perubahan dari patologis necropsy . Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomi serta Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh  manusia  dan  surat  edaran  menteri  kesehatan  nomor  1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang  pelaksanaan  otopsi  forensik  dan  dalam  Pasal  122  Undang – undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 1981 dan Surat Edaran Menkes Tahun 2001 yang sebagaimana dapat diketahui mengenai jenis  tindakan  otopsi  atau  bedah  mayat,  meliputi:  bedah  mayat  klinis,  bedah  mayat anatomis, dan bedah mayat forensik. Dengan adanya perbedaan mengenai beberapa jenis bedah  mayat  berhubungan  dengan  adanya  hakikat  dan  tujuan  diadakannya  tindakan pembedahan tersebut.
Bedah  mayat  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  pembuktian  perkara  hukum disebut  bedah  mayat  atau  otopsi  forensik.  Dalam  kajian  mengenai  bedah  mayat  atau otopsi forensik ini akan difokuskan pada tindakan bedah mayat atau otopsi forensik yang menduduki  posisi  terpenting  dalam  menegakkan  hukum,  baik  hukum  pidana  maupun hukum perdata. Hasil dari segala proses pemeriksaan dari mayat seseorang yang berkaitan dengan peristiwa pidana, akan dituangkan kedalam bentuk surat, yakni visum et repertum atas  mayat  tersebut.  Pemeriksaan  terhadap  mayat  tersebut  dalam  pembuatan visum  et repertum dapat  dilakukan  menjadi  2  (dua)  cara,  yakni  pemeriksaan  luar  mayat  dan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/otopsi forensik).(Arya et al., 2020)
Hasil  dalam  melakukan  otopsi  forensik  ditentukan  dalam  Pasal  222  KUHP,  dan Pasal 133 dan Pasal 134 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) sebagai sumber utama dari hukum pidana formil di Indonesia. Kedua Undang – undang tersebut secara tegas dan diatur mengenai keharusan dalam  melakukan  otopsi  forensik,  dengan  segala  akibat  hukumnya.  Namun  demikian, otopsi forensik tidaak selalu dapat dilaksanakan dalam praktik penegakkan hukum dalam
setiap kasus kematian. Alasan yang selalu dibuat agar tidak terjadinya suatu otopsi pada tubuh  seseorang  ialah  adanya  rasa  keberatan  dari  pihak  keluarga  menjadikan  otopsi forensik tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh kepolisian.
Posisi  otopsi  forensik  pada  fase  pra – ajudikasi  dalam  sistem  peradilan  pidana,  dan penyidikan  polri  yang  memiliki  wewenang  dan  tanggungjawab  penuh  dalam melaksanakan  tugasnya.  Sebelum  menuju  pada  fase  penyidikan  perkara,  tindakan kepolisian  yang  diawali  dengan  melakukan  penyelidikan  suatu  perkara.  Dengan  dibantu oleh  ilmu  kedokteran  forensik  dalam  suatu  kejahatan  terhadap  tubuh  atau  nyawa  yang dapat  ditentukan  untuk  melanjutkan  atu  dihentikan  dalam  suatu  proses  perkaranya. Intervensi  kedisiplinan  ilmu  lain  di  luar  hukum  pidana  (dalam  hal  ini  ilmu  kedokteran forensik),  tidak  bisa  dilepaskan  dari  tujuan  pemeriksaan  perkara  pidana,  yaitu  dalam penemuan  kebenaran  materiil  atau  kebenaran  yang  sejati,  dalam  suatu  kasus  kematian pemerikasaan  otopsi  forensik  menduduki  posisi  penting  di  dalam  pembuktian.(Rastra  et al., 2020)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan metode  normatif  yang  merupakan  suatu  penelitian  dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perudang – undangan  atau  juga  hukum  dikonsepkan sebagai  norma  maupun  kaidah – kaidah yang  merupakan  pedoman  berperilaku manusia yang  dianggap  layak.  Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  berdasarkan  pada  bahan hukum primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  perundang-  undangan (statute  approach) yang  saling  berhubungan,  dan pendekatan  konseptual (conseptual  approach). Pendekatan  ini  dipakai  untuk  memahasi konsep – konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundaang – undangan yang  dimana  pemahaman  akan  pandangan – pandangan  dan  doktrin – doktrin  tersebut merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu  argumen  hukum  dalam memecahkan isu yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Kepolisian  Dalam  Mengungkap  Hasil  Otopsi  Forensik  sebagai  Alat  Bukti  Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
Hukum  acara  pidana  yag  memiliki  tujuan  untuk  mecari  adanya  kebenaran  dari suatu peristiwa perkara pidana, dalam penemuan dari adanya kebenaran itu sendiri tidak lepas  dari  suatu  pembuktian  yang  dimana  menggambarkan  tentang  suatu  kejadian  yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukan hal – hal yang daopat ditangkap oleh panca indra, dalam mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logis,  pembuktian  dalam  suatu  perkara  pidana  menurut  pasal  184  KUHAP  memerlukan adanya alat bukti yang sah, yakni: “Keterangan saksi, keterangan ahli, su rat, petunjuk, dan keterangan  terdakwa”.  Terbentuknya  keyakinan  hakim  dalam  menja tuhkan  putusan pidana yang didasarkan pada hasil pemeriksaan alat – alat buktoi yang telah dikemukakan pada  proses  persidangan  begitupula  halnya  terhadap  perkara – perkara  yang  memiliki hubungan  dengan  luka  tubuh  manusia  atau  hilangnya  nyawa  seseorang,  untuk menentukan  kapan  saat  terjadinya  luka  dan  apakah  luka  tersebut  disebabkan  adanya tindak pidana kejahatan yang memerlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.(Kuhap, 2016)
Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang diberikan wewenang dalam Pasal 133 ayat  1  KUHAP  diberikan  wewenang  untuk  melakukan  pemeriksaan  otopsi,  dalam melaksanakan  penyelidikan  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal  18  ,  penyelidikan berwenang:
1. Melakukan  penyelidikan  dan  pemeriksaan  terhadap  peristiwa  yang  timbul  dalam masyarakat  yang  berdasaarkan  sifat  atau  lingkungan  yang  patut  diduga  terdapat suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
2. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  atau  suatu  kelompok  orang tentang terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
3. Memanggil  pihak  pengadu,  korban,  atau  pihak  yang  diadukan  untuk  dimintai keterangan.

## 4. Memanggil saksi untuk dimintai keterangan
5. Meninjau kemnali dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Memanggil pihak yang berkaita untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang asli.
7. Atas perintah penyelidikan dapat melakukan tindakan berupa:
a. Pemeriksaan surat.
b. Penggeledahan dan penyitaan.
c. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, nangunan, dan tempat – tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki oleh pihak tertentu.
d. Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
Sehubungan dengan adanya wewenang yang telah tercantum diatas, maka penulis paham  bahwasannya  polri  sebagai  penyidik  dalam  Tindak  Pidana  memiliki  peran  yang sangat  penting  khususnya  dalam  melakukan  Proses  Penanganan  Tindak  Pidana pembunuhan.  Menginngat  bahwasannya  dalam  mengungkap  suatu  tindak  pidana pembunuhan,  tentunya  harus  memiliki  adanya  alat  bukti  yang  memiliki  tujuan  untuk meyakinkan  Hakim  dalam  persidangan.  Hal  tersebut  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila  sekurang – kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperolah  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar – benar  telah  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukann ya”. (Sakit et al., n.d.)
Terkait dengan alat bukti yang sah sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Passal 184  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa:  “Alat  bukti  yang  sah  yakni:  Keterangan  saksi, keterangan ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa”.  Maka  untuk  keperluan pembuktian suatu tindak pidana, peran Kepolisian selaku penyidikan dan penyidikan demi terkumpulnya  suatu  alat  bukti  yang  diperlukan  untuk  membuat  terangnya  suatu  tindak pidana yang terjadi. Selain itu, otopsi dilakukan atas penyidik sehubunagn dengan adanya penyidikan  suatu  perkara.  Hasil  dari  pemerikasaan  sendiri  merupakan  suatu  temuan objektif  pada  korban,  yang  diperolah  dari  pemeriksaan  medis  yang  akan  digunakan.  Ada
beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  pada  setiap  proses  penyidikan  dalam  otopsi forensik:
1. Tempat  untuk  melakukan  otopsi  adalah  pada  kamar  jenazah  dan  juga  bias dilakukan di TPU (Tempat Pemakaman Umum).
2. Otopsi hanya dilalukan jika ada permintaan untuk otopsi forensik oleh  pihak yang berwenang.
3. Otopsi forensik harus segera dilalukan begitu mendapat surat perminataan untuk dilakukannya pengotopsian.
4. Hal – hal yang berhubungandengan penyebab kematian harus dikumpulkan dahulu sebelum memulai otopsi forensik. Tetapi kesimpulan harus berdasarkan temuan – temuan dari pemerikasaan fisik.
5. Pencahayaan yang baik sangat penting pada tindakan otopsi forensik.
6. Identitas korban yang sesuai dengan pernyataan polisi harus dicatat pada laporan. Pada kasus jenazah yang tidak dikenal, maka tanda – tanda identifikasi, foto, sidik jari, dan lain – lain harus diperoleh.
7. Ketika  dilakukan  otopsi  forensik  tidak  boleh  disaksikaan  oleh  orang  yang  tidak memiliku wewenang dalam melakukan bukan ahli dalam bidangnya.
8. Pencatatan perincian pada saat tindakan otopsi forensik dilakukan oleh asisten.
9. Pada laporan otopsi forensik tidak boleh ada bagian yang dihapus.
10. Jenazah yang sudah membusuk juga bisa dilakukan pengotopsian.
Ada 3 tujuan dalam pembuatan otopsi, yakni:
1. Memberikan  kenyataan  (barang  bukti)  melalui  laporan Visum  et  repertum pada hakim.
2. Menyimpulkan berdasarkan hubungan sebab dan akibat
3. Memungkinkan  hakim  untuk  memanggil  dokter  ahli  untuk  membuat  kesimpulan otopsi  yang  lebih  baru  bila  otopsi  belum  dapat  menjernihkan  persoalan  di  siding pengadilan,  hakim  dapat  meminta  keterangan  para  ahli  atau  diajukannya  bahan baru, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  yang  memberi  kemungkinan  dilakukannya  pemeriksaan  atau  penelitian
ulang  atas  barang  bukti,  apabila  timbul  keberatan  yang  beralasan  dari  terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan.(Pidana & Berencana, 2021)
Dari  hal  diatas,  bisa  disimpulkan  bahwasannya Visum  et  repertum adalah keterangan  dokter  tentang  apa  yang  dilihat  dan  ditemukan  dalam  melakukan  otopsi forensik  guna  kepentingan  peradilan.  Jadi  dalam  hal  ini  otopsi  merupakan  kesaksian tertulis dalam proses peradilan. Untuk mendapatkan Visum et repertum yang benar maka Otopsi Forensik dilakukan dengan meliputi sebagai berikut:
1. Pemeriksaan  luar  jenazah  yang  berupa  tindakan  yang  tidak  merusak  keutuhan jaringan jenazah secara teliti dan sistematik.
2. Pemeriksaaan bedah  jenazah, pemeriksaan  secara  menyeluruh  dengan  membuka rongga  tengkorak,  leher,  dada,  peut,  dan  panggul.  Kadangkala  dilakukan  dengan adanya  pemeriksaan  penunjang  yang  diperlukan  seperti  pemeriksaan  toksologi dan sebagainya.
Tujuan  dilakukannya  pembedahan  mayat  atau  otopsi  forensik  ada  beberapa  macam, namun yang paling sering dilakukan ialah:
Pertama, yakni  untuk  mengetahui  bagaimana  penyebab  dari  kematian  seseorang,  saat terjadinya suatu tindak kriminal. Untuk memenuhi keperluan tersebut seorang ahli dokter dorensik  yang  mengotopsi  jenazah  untuk  mengetahui  apa  penyebab  dari  kematian seseorang.  Apakah  jenazah  tersebut  meninggal  dengan  cara  yang  wajar  atau  karena mendapat suatu tindakan kriminal.
Kedua, untuk  mengetahui  penyebab  dari  kematian  tersebut  secara  umum.  Dengan dilakukannya  otopsi  tersebut  seorang  ahli  forensik  dapat  mengetahui  penyakit  yang menyebabkan kematian dari jenazah tersebut,  jika memang itu merupakan suatu wabah daan  dikhawatirkan  akan  menyebabkan  penyebaran  terhadap  makhluk  lain,  maka  harus segera di ambil tindakan preventif demi keselamatan bersama.
Ketiga, otopsi forensik yang dilakukan oleh ahli kedokteran forensik sendiri dilakukan oleh para orang – orang yang berpengalaman dan juga dari mahasiwa fakultas kedokteran yang
mengetahui  setiap  bagian  organ  tubuh  manusia.  Hal  ini  sangat  diperlukan  untuk mengetahui adanyaa penyakit pada organ tubuh secara tepat.
Beranjak  dari  ketidak  mampuan  dalam  mengungakap  semua  kejadian  tersebut, tentunya hukum memerlukan bantuan dari ilmu pengetahuan lain, yakni kedokteran, yang tentunya  bantuan  dari  ilmu  kedokteran  bukan  hanya  sebataas  hal – hal  semacam  itu, melainkan  dari  segal  persoalan  yang  berhubungan  dengan  luka,  kesehatan  dan  nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu perkara kejahatan yang kemudianakan diterangkan oleh dokter untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk memberikan  pembuktian  perkara  pidana  antara  lain  adalah  dengan  meminta  bantuan dokter  sebagai  saksiyang  dapat  membiat  keterangan  tertulis  dalam  bentuk visum  et repertum dan dapat  memberikan  keterangan  dalam persidangan sebagai  saksi  ahli.  Yang bahwasannya,  bahwa  ilmu  kedoteran  juga  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam membantu  penyidik,  kejaksaan,  dan  hakim  untuk  dapat  menyelesaikan  suatau  perkara tindak pidana dengan ilmu kedokteran forensik.
Otopsi  harus  dilaksanakan  secara  obyektif  dengan  cara  mengumpulkan  fakta – fakta dan menghubungkannya satu dengan yang lain secara logis kemudian dapat diambil kesimpulan,  maka  oleh  karenanya  pada  waktu  memberi  laporan  pemberitaan  dari  hasil otopsi tersebut harus dengan sebenar – benarnya dan harus secara obyektif tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan tersebut. Dari hasil otopi forensik sendiri merupakan  bukti  tertulis,  maka  dengan  demikian  hasil  dari  otopsi  tersebut  merupakan bukti  pengganti  dari  suatu  peristiwa  yang  terjadi  dan  harus  dapat  menggantikan  barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua bukti sehingga dapat ditarik kesimpulan yang  logis  dan  tepat.  Selain  dari  haril  otopsi  tersebut  memungkin  digunakan  sebagai dokumen  yang  dapat  ditanyakan  kepada  dokter  ahli  forensik  yang  telah  dilakukan pemerikasaan  apabila  jaksa  penuntut  umum  dan  hakim  tidak  menyetujui  hasil pemerikasaan tersebut.
Maka  otopsi  forensik  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam membuktikan  adanya  suatu  tindak  pidana  karena  hal  tersebut  dapat  menggantikan sepenuhnya Corpus  Delicti (tanda  bukti).  Dapat  diketahui  bahwa  dalam  suatu  perkara
pidana  yang  menyangkut  perusakan  tubuh  dan  kesehatan  serta  memusnahkan  nyawa manusia,  maka  dalam  tubuh  korban  merupakan Corpus  Delicti yang  tidak  mungkin disediakan atau diajukan di dalam persidangan dan secara mutlak harus diganti oleh hasil otopsi (Visum  et  Repertum), dan  kedudukan  seorang  ahli  forensik  didalam  penanganan korban kejahatan akan memberikan hasil otopsi seharusnya disadari dan akan dijamin ke legalannya, karena batuan yang diberi oleh ahli forensik akan sangat menentukan adanya kebenaran dalam pembuktian tesebut.
Sehubungan  dari  peran  otopsi  yang  sangat  penting  dalam  mengungkap  suatu perkara  pidana.  Maka dari  itu,  keterengan dari para  ahli  berupa visum et repertum akan dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dikarenakan  hal  itu  berdasarkan  oleh  sumpah  atas permintaan  yang  berwenang  untuk  kepentingan  pengadilan,  sehingga  akan  sangat membantu kinerja para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk mengungkap suatu perkara pidana.(Putu & Aryana, 2015)

## KESIMPULAN
Peran dari hasil otopsi forensik sebagai alat bukti untuk mengungkap suatu perkara tindak  pidana  pembunuhan,  yakni:  Sebagai  salah  satu  alat  bukti  sah  yang  diatur  dalam Pasal  184  ayat  (1)  jo  Pasal  187  huruf  (c)  KUHAP.  Pasal  184  ayat  (1)  “alat  buk ti  yang  sah adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa”. Pasal  187  huruf  (  c  )  “Surat  keterangan  dari  seorang  a hli  yang  memuat  pendapat berdasarkan  keahliannya  mengenai  suatu  hal  atau  suatu  keadaan  yang  diminta  secara resmi dari padanya”. Dalam hal ini penahanan tersangka, penyidik harus mempunyai bukti yang sangat kuat. Salah satu alat bukti yang harus dikuasai ialah akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Oleh karena itu, Visum et Repertum yang dibuat  oleh  ahli  forensik  dapat  digunakan  oleh  penyidik  untuk  pengganti  barang  bukti untuk  melengkapi  surat  perintah  penahanan  tersangka  sebagai  suatu  pertimbangan hakim.  Meskipun  begitu  pada  bagian  kesimpulan  visum  et  repertum  tidak  mengikat hakim,  namun  apa  yang  menjadi  bagian  dalam  pemberitaan  sebuah visum  et  repertum ialah sebagai barang bukti materiil dari sebuah akibat perkara pidana, dan disamping itu
pula  bagian  pemberitaan  ini  dapat  dianggap  sebagai  pengganti  barang  bukti  yang  telah dilihat dan ditemukan oleh ahli forensik.
Hal yang menyebabkan pihak kepolisian dalam mengambil hasil otopsi sebagai alat bukti pada perkara tindak pidana pembunuhan salah satunya ialah adanya keluarga yang tidak  bersedia  untuk  dilakukannya  tindakan  otopsi  untuk  memperoleh  alat  bukti  yang diperlukan.  Dari  hasil  penelitian  banyak  sekali  kendala  yang  harus  dihadapi  dari  mulai kesulitan  dalam  mendapat  hasil  dari  rumah  sakit  dikarenakan  terkadang  apabila  otopsi telah  selesai  dilaksanakan  namun  hasilnya  belum  dikeluarkan  dari  pihak  rumah  sakit. Sehingga kendala itulah yang menyulitkan penyidik untuk mengambil hasil otopsi sebagai alat bukti surat saat akan mengikuti proses persidangan di pengadilan.

## Saran
Keterangan  dari  ahli  forensik  berupa  visum  et  repertum  akan  menjadi  sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena  berdasarkan  sumpah  atas  permintaan  yang  berwenang  untuk  kepentingan peradilan.  Walaupun  dalam  pengerjaanya  visum  et  repertum  terkadang  mempunyai beberapa  hambatan.  Namun  untuk  pembuktian  terhadap  unsur  perkara  tindak  pidana pembunuhan  dari  hasil  pemeriksaan  yang  dimuat  dalam  visum  et  repertum,  dapat menentukan bagaimana langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian dalam mengusut tuntas suatu perkara tindak pidana pembunuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arya, L., Pambudi, R., & Purwanto, H. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam  Pembuktian  Perkara  Tindak  Pidana  Pembunuhan  pada  Tahap  Penyidikan.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , 1 , 95 – 105. https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8345
Belakang, A. L. (n.d.). Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 27. 1 . 1 – 11. Forensik,  P.  D.,  &  Pidana,  P.  (1981). PERANAN  DOKTER  FORENSIK  DALAM  PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA . 127 – 141.
Hadi,  S.  N.,  Fuji,  S.  D.,  &  Hasibuan,  L.  (2022).  Analisis  Pembongkaran  Jenazah  Dalam Prespektif  Kedokteran  Forensik  Untuk  Melakukan  Otopsi  Yang  Kedua. Universitas Mitra Indonesia , 3 (2), 1 – 16.
Halaman, M., Online, I., Cetak, I., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Hkbp, U., Tiurmaida, M.,
& Esther, J. (2022). Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan. Universitas HKBP Nommensen , 01 , 117 – 134.
Hukum, F., Jember, U., Ohoiwutun, Y. A. T., Hukum, F., Jember, U., Suyudi, G. A., Studi, P.,
Ilmu, M., Fakultas, H., Universitas, H., Hukum, F., & Tulung, U. (2021). Urgensi autopsi forensik  dan  implikasinya  dalam  tindak  pidana  pembunuhan. Universitas  Jember , 7 , 325 – 348. https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4197 Kuhap,  B.  (2016). FUNGSI  OTOPSI  FORENSIK  DANKEWENANGAN  KEPOLISIAN  REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KUHAP . 5 , 139 – 147.
Ohoiwutun,  Y.  A.  T.  (2016).  URGENSI  BEDAH  MAYAT  FORENSIK  DALAM  PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. Universitas Jember , 73 – 92. Pidana, P., & Berencana, P. (2021). PERAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA .
Prasetyo,  T.,  &  Wahyuningsih,  S.  E.  (1994).  PREVENTION  EFFORTS  OF  CHILDREN  AS ACTORS  IN  PERSPECTIVE  CRIME  OF. Universitas  Islam  Sultan  Agung  Semarang ,  37 – 45.
Putu,  I.  W.,  &  Aryana,  S.  (2015).  Efektivitas  pidana  penjara  dalam  membina  narapidana. Universitas Ngurah Rai , 11 (21), 39 – 44.
Rastra, M., Muksin, S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Diponegoro , 2 .
Sakit, R., Pusat, U., & Denpasar, S. (n.d.). IMPLEMENTASI OTOPSI FORENSIK DI INSTALASI KEDOKTERAN  FORENSIK  RUMAH  SAKIT  UMUM  PUSAT  SANGLAH  DENPASAR.
Universitas Udayana .