## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 1, Juli-Desember 2022 e-ISSN : 2597-5234
THE EFFECT OF GOVERNMENT SIZE AND REGIONAL ORIGINAL INCOME (ROI) ON FINANCIAL PERFORMANCE IN THE GOVERNMENT OF THE CITY OF SURABAYA
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA

## SURABAYA
Anissak Fitri Ramahdani 1 , Sri Trisnaningsih 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 fanisa568@gmail.com 1 , trisna.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  look  into  and  assess  the  impact  of   local  revenue and government  size  on  the  Surabaya  municipal  government's  financial  performance. This research uses quantitative research methods. In this study, the object of research used is the size of the Surabaya city government in this case, namely total assets and the annual report of Regional Original Revenue (PAD). The sample method applied in this research  is  purposive  sampling  method.  The  analytical  method  used  is  the  multiple regression  analysis  and  classical  assumption  test  because  this  analysis  is  able  to measure the strength of two or more variables with the help of the SPSS program. The results based on the results of the t test partially show a significance value of 0.013 < 0.05  and  t  count  <  t  table,  therefore  partially  the  size  of  the  Regional  Government (UPD) has no effect on the Financial Performance of the Regional Government, while based  on  the  results  of  the  t  test  partially  The  significance  value  shows  the  results  of 0.06  <0.05  and  t  count  >  t  table,  therefore  Regional  Original  Income  (PAD)  has  an effect on Regional Government Financial Performance.
Keywords  : Government  Size,  Regional  Original  Revenue,  and  Regional  Government Financial Performance

## ABSTRAK
Studi  ini  memiliki  tujuan  guna  mengkaji  serta  menganalisa  dampak  ukuran pemerintahan serta penghasilan asli daerah atas performa kerja finansial pada pemrintah kota  Surabaya.  Studi  ini  memanfaatkan  metode  riset  kuantitatif.  Pada  studi  ini,  objek penelitian yang digunakan adalah ukuran pemerintah kota Surabaya dalam hal ini yaitu total  asset  dan  laporan  tahunan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Metode  sampel  yang diterapkan  pada  studi  ini  yakni metode  purposive  sampling .  Metode  analisa  yang dimanfaatkan  yakni  pengujian  asumsi  klasik  dan  analisa  regresi  ganda  karena  pada analisis ini mampu mengukur kekuatan variabel dua atau lebih dengan bantuan program SPSS.  Hasil  riset  yang  didasari  oleh  hasil  pengujian  t  secara  parsial  memperlihatkan nilai  signifikansi  sebesar  0,013  <  0,05  dan  t  hitung  <  t  tabel,  oleh  karena  itu  secara parsial  Ukuran  Pemerintah  Daerah  (UPD)  tidak  berdampak  atas  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah,  sedangkan  berdasarkan  hasil  uji  t  secara  parsial  nilai  signifikansi menunjukkan  hasil  sebesar  0,06  <  0,05  dan  t  hitung  >  t  tabel,  oleh  karena  itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Kata  Kunci: Ukuran  Pemerintah,  Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  (Pemda) merupakan  pihak  yang  menjalankan sistem  penyelenggraan  pemerintahan. Pemda  tersebut  memiliki  lingkup kekuasaan  administrative  yang  lebih terbatas  di  suatu  negara,  yang  mana  di negara  Indonesia  ini  dibagi  menjadi beberapa  wilayah-wilayah  provinsi  dan dari  daerah-daerah  provinsi  tersebut terbagi  lagi  menjadi  wilayah  kota  serta kabupaten.  Pemerintah  daerah  ini  juga merupakan  pihak  yang  menjalankan roda  layanan,  pembangunan,  serta pemerintahan  terhadap  penduduk  yang memiliki  tugas  dalam  menerapkan kejujuran  serta  pertanggungjawaban atas  pengaturan  keuangan  supaya  dapat terciptanya pemerintah yang transparan.
Suatu usaha yang dilakukan oleh Pemda agar  terwujudnya  akuntabilitas  serta transparansi dalam pengaturan finansialnya  maka  dalam  penyajian pelaporan finansial Pemda yang memenuhi  prinsip  secara  sesuai  serta sejalan  dengan  ketentuan  akuntasi pemerintah  yang  sudah  didapatkan secara  umum  yaitu  pada  PP  No.  24 tahun 2005.
Pertumbuhan  ekonomi  yang berbasis  pendapatan  daerah  dapat ditingkatkan dengan menetapkan peraturan  baik  di  sektor  pajak  ataupun di  bidang  non  perpajakan.  Kebijakan tersebut diupayakan agar nantinya dapat berdampak  pada  kenaikan  penghasilan asli  daerah  yang  dapat  menunjang peningkatan  penghasilan  daerah  yang bersangkutan.  Berdasarkan  3  sumber pendapatan daerah, perolehan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah contoh  sumber  penghasilan  terpenting untuk sebuah wilayah sebab penghasilan  tersebut  seutuhnya  berasal serta digali dari kekayaan yang dimiliki oleh  wilayah  tersebut.  Dalam  hal  ini, daerah  mempunyai  kewenangan  penuh
dalam  memanfaatkan  kekayaan  daerah menjadi  sumber  pendapatan  daerah sebanding dengan keperluan serta fokus wilayah  tersebut.  Daerah  yang  sukses menaikkan  PAD-nya  dengan  nyata  dan konsisten  berarti  bahwasanya  daerah terkait  sudah  mampu  memaksimalkan seluruh  bakat  yang  ada  di  daerah dengan maksimal
Gambar 1 .
Seperti  kita  ketahui  bahwa potensi  retribusi  serta  perpajakan daerah  yang  Kota  Surabaya  miliki masih  sangat  potensial.  PAD  kota Surabaya  kuat  di  sokong  oleh  pajak daerah.  Pajak  Daerah  Kota  Surabaya di  tahun  2019  menyumbang  76,8 persen  dari  PAD  kota  Surabaya. Selain  pajak  daerah,  lainlain  PAD yang sah mampu menyumbang 13,45 persen  dari  PAD  kota  Surabaya, disusul  kontribusi  retribusi  daerah kota  Surabaya  sebesar  7  persen  dari PAD Kota Surabaya.
Pengukuran kinerja adalah contoh  unsur  yang  yang  utama  juga ketika  memberikan  sebuah feedback atau  masukan  dari  rancangan  yang sudah diterapkan. Pengertian tolak ukur performa kerja sendiri merupakan suatu tahap  pencatatan,  pengukuran  capaian berlangsungnya  sebuah  aktivitas  serta pemakaian  dana  guna  mencapai  visi- misi  lewat  perolehan-perolehan  yang ada  dari  segi  proses  layanan  publik, jasa,  maupun  produk.  Menurut  PP Nomor  8  Tahun  2006,  kinerja pemerintah  merupakan ouput dari aktivitas  dan  program  pemerintah  yang hendak  dilakukan  maupun  sudah
terlaksana/tercapai  berkaitan  dengan pemanfaatan  anggaran  dengan  mutu serta  jumlah  yang  teratur.  Selain  itu, pengukuran  performa  kerja  finansial Pemda  juga  penting  yang  dimana performa kerja finansial Perda merupakan  suatu  tingkat  penapaian dalam sektor perekonomian daerah yang mencakup pendapatan serta pembelanjaan daerah dengan memanfaatkan  suatu  sistem  finansial yang  ditentukan  dengan  adanya  sebuah peraturan  selama  sat  periode  anggaran. Wujud  dari  tolak  ukur  performa  kerja itu  adalah  rasio  finansial  yang  disusun dari  sistem  pelaporan  pertanggung jawaban  daerah  dalam  bentuk  rincian
APBD. Menurut  latar  belakang  yang sudah dijabarkan tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan dalam melangsungkan  studi  yang  berjudul “Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pada Pemerintah Kota Surabaya”. Pengertian Ukuran Pemerintah Daerah Ukuran  Pemerintah  merupaan suatu  konstruk/variabel  pada  ukuran sebuah  lingkung  instansi  dalam  suatu wilayah  yang  bisa  dinilai  berdasarkan total penghasilan, jumlah pekerja, total aset,  serta  tingkatan  produktivitas. Kusumawardani  (2012)  menyatakan bahwa ukuran ( size ) yang besar mampu membantu  aktivitas  operasional  dalam pemerintahan  di  suatu  wilayah  yang diiringi  dengan  meningkatknya  kinerja finansial  Pemda.  Dengan  memiliki skala  pemerintah  yang  besar  maka Pemda  juga  mempunyai  tanggung jawab  yang  besar  dalam  mengungkan performa  kerja  finansialnya.  Pemda akan  condong  melaporkan  maupun menerangkan unsur-unsur yang memiliki  sifat  kabar  baik  ketika mengungkapkan pelaporan hasil
kerjanya.  Kejadian  atau  aspek  yang memiliki  sifat  baik  itu  bisa  diberikan dalam  bentuk  pelaporan  tentang  nilai positif  kinerja  Pemda  terkait  guna menaikkan  nilai  kinerja  yang  dimiliki (Sumarjo, 2010).

## Pengertian  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  sumber  penghasilan  daerah yang  seutuhnya  didapatkan  di  wilayah terkait  serta  dimanfaatkan  sebagai dasar  modal  Pemda  untuk  mendanai usaha-usaha  maupun  pembangunan daerah guna meminimalisir ketergantungan anggaran dari pemerintahan  pusat  (Mardiasmoro, 2002).  Pendapatan  Asli  Daerah  yang diperoleh  bisa  dijadikan  tolak  ukur untuk  menguji  performa  kerja  Pemda, sebab  jika  PAD  makin  tinggi  yang diterima  maka  akan  memperlihatkan bahwasanya Pemda sanggup mengelola bakat  serta  kekayaan  yang  ada  di wilayahnya dengan maksimal. PAD mencakup aspek-aspek diantaranya yakni: 1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil  Pengelolan  Kekayaan  Daeah yang di pisahkan 4. PAD lainnya yang resmi Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kinerja keuangan Pemda merupakan  suatu  prestasi  kerja  dari sebuah  program  yang  ada  pada  sektor finansial  daerah  yang  terdiri  dari pendapatan  serta  pembelanjaan  daerah melalui pemanfaatan mekanisme finansial  yang  telah  ditentukan  dari sebuah  peraturan  atau  suatu  kebijakan undang-undang pada 1 periode anggaran.  Performa  kerja  finansial merupakan ilustrasi pencapaian
penyelenggaraan  aktivitas  kerja  dalam pemerintahan  daerah  guna  menggapai target,  visi-misi  wilayah  yang  diukur menggunakan tolak ukur finansial yang ditinjau  dari  pelaporan  keuangan  yang sudah disusun oleh pemda terkait.
Hubungan  Ukuran  Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ukuran pemerintah daerah berdasarkan teori merupakan salah satu unsur  yang  dijadikan  tolak  ukur  pada pengungkapan  kinerja  keuangan  pada suatu  pemerintahan  daerah.  Pemda yang  mempunyai  skala  pemerintahan yang besar akan mempunyai tanggungjawab  yang  lebih  banyak dalam  memiliki  performa  kerja  yang lebih  baik.  Pernyataan  diatas  sejalan dengan  penelitian  Sari  P.  (2016)  dan Maulina  dkk.  (2021)  pada  variabel Skala Pemerintahan Daerah berpengaruh  atas  performa  kerja finansial Pemda terkait. Dari penjelasan  tersebut  maka  perumusan hipotesis yakni:
H " :  Ukuran  Pemerintahan  Daerah Berdampak  Atas  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah.
Hubungan  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan  asli  daerah  (PAD)
merupakan  suatu  penghasilan  yang diterima  atau  didapatkan  daerah  yang diambil  menurut  kebijakan  daerah daerah  sejalan  dengan  kebijakan undang-undang  (UU  Nomor  33  Tahun 2004).  PAD  adalah  aspek  yang  perlu diperhatikan  perkembangannya  pada setiap  tahun.  Pemda  yang  memiliki penghasilan  yang  tinggi  juga  memiliki tuntutan  untuk  mampu  memberikan kinerja yang baik.
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Dari penjelasan tersebut maka perumusan hipotesis yakni: H $ =  Pendapatan  asli  daerah  (PAD) berdampak  atas  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis dan Objek Penelitian Studi ini menggunakan metode  studi  kuantitatif.  Dalam penelitian  ini,  objek  studi  yang digunakan  adalah  ukuran  pemerintah kota  Surabaya  pada  aspe  tersebut yaitu  keseluruhan  asset  serta  laporan tahunan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Laporan  tahunan  PAD  yang dipakai yaitu pada tahun 2011- 2020.

## Metode Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel
Data  yang  dimanfaatkan  pada studi  ini  merupakan  data  sekunder. Populasi  yang  terdapat  pada  studi  ini yakni  Pelaporan  Realisasi  Anggaran serta  Pelaporan  Neraca  Pemerintah Kota  Surabaya  selama  10  tahun.  Tipe sampling  yang  digunakan  di  studi  ini yakni purposive sampling yang dimana penentuan  sampel  yang  berdasarkan pada suatu Pelaporan Realisasi Anggaran  dan  Pelaporan  Neraca  yakni Total Aset pada tahun 2011-2020 yang mempunyai  relasi  erat  agar  bisa dimanfaatkan  dalam  pencapaian  target studi

## Metode Analisis Data
Pengujian  Asumsi  Klasik  serta  Analisa Regresi  ganda  dimanfaatkan  untuk menganalisa  data  karena  pada  analisis ini mampu mengukur kekuatan variabel dua atau lebih dengan bantuan program SPSS,  selain  itu  untuk  membuktikkan hipotesis dengan melakukan Uji Hipotesis.
Y = α + 𝑩 𝟏 X1 + 𝑩 𝟐 X2 + ε
Keterangan :
Y  =  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
X1 = Ukuran Pemerintah Daerah X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) β1  dan  β2  =  Koefisien  dari  variabel independen α = Konstanta ε = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Statistik Deskriptif
Berikut  adalah  hasil  statistika deskriptif pada tiap-tiap konstruk/variabel  pengamatan  yang dijabarkan pada tabel dibawah ini.
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber : Output SPSS yang diolah
Variabel  Ukuran  Pemerintah  Daerah (X1)  mempunyai  skor  terendah  senilai 31.14.  Pada  maximum  memiliki  nilai sebesar  31.46,  sedangkan  pada  mean terdapat  nilai  sebesar  31.3047.  Pada standar  deviasi  memiliki  nilai  senilai 0,10084.  Konstruk  Pendapatan  Asli Daerah  (X2)  mempunyai  skor  paling rendah  senilai  28.27.  Pada  maximum memiliki nilai sebesar 29.31, sedangkan pada  mean  memiliki  nilai  sebesar 28.9180.  Pada  standar  deviasi  memiliki nilai  sebesar  0,35807.  Variabel  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Y) mempunyai  skor  paling  rendah  sebesar 85.20.  Pada  maximum  memiliki  nilai sebesar  109.60,  sedangkan  pada  mean memiliki  niali  sebesar  100.4150.  Pada standar  deviasi  memiliki  nilai  sebesar 7.92680.

## Uji Normalitas
Dibawah  ini  merupakan  temuan
hasil  pengujian  normalitas  untuk  tiap- tiap  variabel  penelitian  yang  disajikan pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Output SPSS yang diolah Pada tabel 2. menunjukan bahwa pada  hasil  uji  normalitas  terdistribusi secara  normal.  Pada  hasil  pengujian normalitas residual yang memanfaatkan One  Sample  Kolmogrov  Smirnov  bisa dilihat  dari  skor  signifikansi  senilai 0,200  maka  dapat  dikatan  memiliki persebaran  normal  sebab  skor  sig.  > 0,05.

## Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas
Untuk uji multikolinearitas yang digunakan  pada  penelitian  yang  paling sedikit  2  konstruk/variabel  independen untuk  digunakan  menguji  relasi  dengan variabel bebasnya.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber : Output SPSS yang diolah Pada hasil pengujian multikolinearitas  yaitu  pada  tabel  3. Memperlihatkan  bahwasanya  ukuran Pemda  serat  penghasilan  asli  daerah mempunyai  skor tolerance serta  VIF
yang sama. Nilai tolerance senilai 0,245
> 0,10 dan nilai VIF senilai 4,076 < 10.

## Uji Heteroskedastisitas
Dalam pengujian heteroskedastisitas  memiliki  tujuan guna mengkaji apabila pada permodelan regresi  terdapat  adanya  perbedaan variasi  dari  nilai  residu  sebuah observasi ke observasi lainnya Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Output SPSS yang diolah Pada temuan pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4. memperlihatkan  bahwasanya  setiap variabel pada penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas yang ditunjukkan  oleh  skor  sig.  melebihi
0,05.

## Uji Autokorelasi
Dalam  pengujian  autokorelasi memiliki  tujuan  mengkaji  apabila  pada permodelan  regresi  linier  terdapat adanya  korelasi  diantara  kekeliruan intervensi  di  periode  t  dengan kekeliruan  intervensi  di  periode  t-1 terdahulu (Ghozali, 2016).
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
Sumber : Output SPSS yang diolah Pada
hasil pengujian
autokorelasi  di  tabel  5.  Diperlihatkan bahwa skor durbin-watson senilai 1,426 yang  di  mana  pada  hasil  tersebut
menunjukkan bahwa nilai tersebut dari - 2 hingga +2 yang bisa diambil simpulan tidak terdapat autokorelasi.
Analisis Regresi Berganda Menurut (Sugiarto, 2015) analisa  regresi  ganda  mempunyai maksud  guna  menganalisa  wujud  relasi diantara konstruk bebas dengan konstruk terikat
Tabel 6. Hasil Analisis Berganda
Sumber : Output SPSS yang diolah Didasari  pada  tabel  diatas  maka didapatkan  persamaan  analisis  regresi berganda yakni dijelaskan menjadi : Y = α + 𝐵 " X1 + 𝐵 $ X2 + ε Y = 2461,006 + (-109,649) X1 + 37,068 X2
Nilai konstanta senilai 2461,006
yang  berarti  jika  konstruk  bebas  dinilai konstan  atau  memiliki  nilai  0,  hal tersebut  berarti  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  (Y)  diprediksi sebesar  2461,006.  Nilai  koefisien  pada regresi variabel variabel ukuran pemerintah  daerah  (UPD)  (X1)  sebesar -109,649  menunjukkan  bahwa  nilai (X1)  yang  negatif.  Hal  tersebut  berarti adanya  pengaruh  negatif  dari  UPD dalam hal ini yang digambarkan dengan total  aset  dengan  variabel  performa kerja  finansial  pemerintahan  kota
Surabaya.  Skor  koef.  pada  regresi variabel  Pndapatan  Asli  Daerah  (PAD) (X2)  sebesar  37,068  menunjukkan bahwa  nilai  (X2)  yang  positif.  Hal tersebut  berarti  adanya  pengaruh  postif dari  PAD  dengan  konstruk  performa kerja  finansial  pemerintahan  Kota Surabaya.

## Uji F
Ghozali  (2016)  menjelaskan bahwa pengujian dampak bersamaan ini dimanfaatkan  guna  mengidentifikasi apabila  konstruk  bebas  secara  simultan atau bersamaan memberi dampak untuk konstruk  terikat.  Dasar  pengambilan keputusan pada uji F adalah jika skor F melebihi  skor  F  tabel  maka  hipotesis alternative  yang  menyatakan  bahwa semua  konstruk  independen  atau  bebas secara  bersamaan  berpengaruh  atas konstruk  dependen  atau  terikat  dapat diterima  dan  pada  skor  sig.  dibawah 0,05.Pada  penelitian  ini  pada  F  tabel sebesar  4,46  dengan  menggunakan rumus perhitungan F tabel yaitu F(k; n- k).
Tabel 7. Hasil Uji F
Sumber : Output SPSS yang diolah Pada  tabel  7.  Memperlihatkan bahwa  temuan  nilai  signifikansi  0,16  >
0,05. Nilai hasil F hitung sebesar 7,844
>  4,46  F  tabel.  Maka  hal  tersebut memperlihatkan bahwasanya ada
dampak  dari  Ukuran  Pemerintah  dan PAD  dengan  bersamaan  atas  performa kerja  finansial  Pemerintahan  Kota Surabaya.

## Uji t
Menurut  (Ghozali,  2016)  uji  t dimanfaatkan mengetahui dampak pada tiap-tiap  konstruk  bebas  pada  konstruk terikat. Pengambilan keputusan pada ji t apabila  nilai  signfikansi  kurang  dari 0,05  maka  hipotesis  diterima  dan  jika nilai  signifikansi  lebihdari  0,05  maka hipotesis  ditolak.  Dasar  pengambilan keputusan dengan menggakan t hitung >
t tabel maka secara parsial ada dampak antar  variabel  independen  dengan variabel dependen begitupun sebaliknya.  Pada  penelitian  ini  nilai  t tabel sebesar 2,365 dengan memanfaatkan  rumus  perhitungan  t tabel yaitu t (a/2 ; n-k-1). Tabel 8. Hasil Uji t Sumber : Output SPSS yang diolah Pada  tabel  8.  menunjukkan bahwasanya konstruk Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) (X1) memiliki  nilai  signifikansi  sebesar 0,013.  Untuk  nilai  signifikansi  0,013  < 0,05.  Pada  nilai  t  hitung  variabel  UPD sebesar  -3,291  lebih  kecil  dari  2,365. Maka hal tersebut berarti secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) (X1) tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kota  Surabaya (Y).  Pada  variabel  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  (X2)  memiliki  nilai signifikansi  senilai  0,006  <  0,05.  Pada nilai t hitung variabel PAD senilai 3,950 lebih  besar  dari  2,365.  Maka  hal tersebut  secara  parsial  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  (X2)  berpengaruh terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kota Surabaya.

## Uji Koefisien Determinasi
Ghozali  (2016)  menjelaskan koef.  determinasi  (R2)  digunukan  guna melakukan pengukuran tahap kapabilitas model rangka untuk menjelaskan variasi varabel dependen.
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien
Determinasi
Pada tabel 9. menunjukkan hasil dari  nilai  uji  koefisen  determinasi adalah  0,603  atau  60,3.  Maka  hasil tersebut menunjukkan bahwa presentase pengaruh  variabel  independen  atau bebas  (X1,X2)  secara  bersamaan  atas konstruk  dependen  atau  terikat  (Y) sebesar 60,3% sedangkan untuk sisanya dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak termasuk pada penelitian ini.
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah  (UPD)  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  t  secara parsial  memperlihatkan  bahwasanya UPD  tidak  berdampak  atas  Kinerja Keuangan  Pemerintahan  Daerah.  Pada nilai  signifikansi  menunjukkan  hasil sebesar  0,013  <  0,05  dan  t  hitung  <  t tabel,  oleh  karena  itu  secara  parsial Ukuran  Pemeintah  Daerah  (UPD)  tidak berpengaruh  atas  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  t  secara parsial  memperlihatkan  bahwasanya PAD berdampak atas Kinerja Keuangan Pemerintahan  Daerah.  Pada  nilai signifikansi  menunjukkan  hasil  sebesar 0,06 < 0,05 dan t hitung > t tabel, oleh karena  itu  secara  parsial  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan hasil pengujian  pada  bab  sebelunya,  dapat disimpilkan bahwa : 1. Berdasarkan  hasil  uji  t  secara parsial memperlihatkan bahwasanya  Ukuran  Pemerintah Daerah  (UPD)  tidak  berdampak atas  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah.  Pada  skor  signifikansi menunjukkan  hasil  senilai  0,013  < 0,05  dan  t  hitung  <  t  tabel,  oleh karena  itu  secara  parsial  Ukuran Pemeintah  Daerah  (UPD)  tidak berpengaruh atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Berdasarkan  hasil  uji  t  secara parsial memperlihatkan bahwasanya  PAD  berdampak  atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.  Pada  nilai  signifikansi menunjukkan  hasil  senilai  0,06  < 0,05  serta  t  hitung  diatas  t  tabel,
maka  dari  itu  secara  parsial  bahwa Pendapatan Asli Daerah berdampak atas  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah.

## Saran
Kepada  Pemerintah  Daerah Kota  Surabaya  diharapkan  dapat memaksimalkan  skala  pemerintahan daerah  lewat  total  aset  melalui  cara pelangsungan perencanaan kebutuhan aset, mengoperasikan aset, memelihara  aset,  atau  biasa  yang disebut  dengan  manajemen  aset.  Hal tersebut  mampu  membantu  untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan untuk melaukan operasional  dan  roda  pemerintahan daerah  agar  dapat  mengoptimalkan kinerja  finansial  Pemerintahan  Kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  I.  (2006). Akuntansi  sektor publik  di  Indonesia .  Yogyakarta:
BPFE.
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis
Multivariete  Dengan  Program IBM  SPSS  25 .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik:  Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta:
SalembaEmpat. https://surabayakota.bps.go.id/ Kusumawardani.  2012.  Pengaruh
Size,  Kemakmuran,  Ukuran Legislatif,  Leverage  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Di Indonesia. Semarang:  Fakultas  Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765. Mardiasmo. 2002. Otonomi  dan Manajemen  Keuangan  Daerah . Yogyakarta. Maulina A. , Alkamal M., dan Fahira S. N. (2021). Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan,  Belanja  Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah
Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah. Journal  of Information  System,  Applied, Management,  Accounting  and
Research, 5(2) , 390-399. Mulyani,  S.  dan  H.  Wibowo.  2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran  Pemerintah  Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap  Kinerja  Keuangan (Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa  Tengah,  Tahun  2012-
2015). Kompartemen 15(1): 57-
66. Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness:  The  Adoption  of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The
Pennsylvania State University. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  Pasal  1  ayat  (1) tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  Peraturan  Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Rahma  P.  A.  R.  (2020).  Pengaruh Ukuran  Pemerintah  Daerah, Pendapatan  Aslidaerah,  Dan
Dana  Perimbangan  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah .  Jurnal  Ilmu  dan  Riset
Akuntansi, 9(8) , 1-19. Rizki  Hamdani,  2017.  “  Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Dana Transfer  Pemerintah  Pusat  Dan Temuan  Audit  Bpk  Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota  Di  Indonesia”.
Skripsi.  Medan:  Universitas Sumetara Utara. Sarawati  D.  dan  Rioni  S.  Y.  (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Leverage,  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah
Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis
dan Publik, 9(2) , 110-120. Sari  I.  P.  (2016).  Pengaruh  Ukuran
Pemerintah Daerah, Pad, Leverage,  Dana  Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). JOM Fekon, 3(1) , 679-692.
Sari  P.  dan  Mustanda  K.  (2019). Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah  Dan  Belanja  Modal Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah. E-Jurnal Manajemen, 8(8) , 4759-4787. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  Dan  R&D .
Bandung: Alfabeta Sugiarto. 2015. Metode  Statistika  Bisnis .
Matana Publishing. Tangerang Sugiyono.  (2018a). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D .  Cv.  Alfabeta.  Sugiyono. (2018b). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Alfabeta. Sumarjo,  H.  (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia) . (Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta). Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Undang- undang  Nomor  23  tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  No.  32  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah