## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar
I Kadek Dede Junaedy
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, Denpasar-Indonesia
Correspondence Email: dede.junaedy@unr.ac.id

## Abstract
Implementation of Acceptance of New Students in Denpasar City in 2022 refers to Mayor Regulation Number 15 of 2022 concerning Guidelines for Admission of New Students in Kindergartens, Elementary Schools and Junior High Schools (Regional Gazette  of Denpasar City  Year 2022 Number 15), so that the  capacity  each school  has  been  determined  in  accordance  with  the  Mayoral  Regulations  of  Denpasar  City,  including  the capacity of State Junior High Schools (SMPN). The problem that occurred in the implementation of Student Admissions through the Zoning Path at the SMPN level, namely the emergence of tensions between the number of SD graduates and the capacity of SMPN in Denpasar City. The research method used in this study is to use the  literature  review  research  method.  The  results  of  this  study  are  that  the  implementation  of  the  zoning system policy at PDDB, especially at the state junior high school level in Denpasar City, has not been carried out effectively, due  to the  interest in the  availability  of schools in the  city, the  number of public elementary schools  in  Denpasar  is  167,  while  there  are  15  public  junior  high  schools  in  Denpasar,  and  the  uneven distribution adequate distribution of facilities and infrastructure.
Keywords: effectiveness; zoning system policy; PPDB

## Abstrak
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar tahun 2022 mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 15), sehingga daya tampung  setiap  sekolah  telah  ditentukan  sesuai  dengan  Perwali  Kota  Denpasar,  termasuk  daya  tampung Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  (SMPN).  Permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Penerimaan Peserta Didik Melalui Jalur Zonasi pada tingkat SMPN, yaitu terjadi kesenjangan  jumlah lulusan SD dengan daya  tampung  SMPN  di  Kota  Denpasar.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah menggunakan metode penelitian literature riview. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada PDDB khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar belum terlaksana dengan  efektif,  karena  kesenjangan  ketersediaan  sekolah  di  Kota  jumlah  SD  Negeri  di  Kota  Denpasar sebanyak 167 sedangkan SMP Negeri di Kota Denpasar sebanyak 15 serta belum meratanya sebaran fasilitas dan sarana prasarana yang memadai.
Kata Kunci: efektivitas; kebijakan sistem zonasi; PPDB
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571, CC-BY-SA 4.0 License,
How  to  Cite : Junaedy, I. K. D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7(2): 114-118. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.114-118
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar

## 1.  Pendahuluan
Pemerataan  akses  pendidikan  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  dunia Pendidikan  Indonesia,  masih  terjadi  kesenjangan  dibeberapa  daerah  di  Indonesia  dalam memperoleh  akses  pendidikan  yang  layak.  Beberapa  daerah  tertinggal  di  Indonesia  belum mendapatkan  fasilitas  pendidikan  yang  baik.  Salah  satu  upaya  dalam  mengatasi permasalahan ini Pemerintah  Indonesia mengeluarkan kebijakan zonasi  yang diatur dalam Permendikbud  No.  44  Tahun  2019  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Dan Sekolah  Menengah  Kejuruan.  Pelaksanaan  kebijakan  zonasi  telah  diterapkan  di  beberapa pemerintah  daerah  di  Indonesia,  salah  satunya  Pemerintah  Provinsi  Bali  telah mengimplementasikan kebijakan zonasi di beberapa kabupaten dan kota.
Kota  Denpasar  melalui  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Kebudayaan  Kota  Denpasar telah melaksanakan kebijakan zonasi pada tahun 2019, pelaksanaan PPDB di Kota Denpasar berpedoman  pada  petunjuk  teknis  yang  diterbitkan  Oleh  Walikota  Kota  Denpasar  pada setiap periode penerimaan siswa baru. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar  tahun  2022  mengacu  pada  Peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2022  tentang Pedoman  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar  dan Sekolah  Menengah  Pertama  (Berita  Daerah  Kota  Denpasar  Tahun  2022  Nomor  15), sehingga  daya  tampung  setiap  sekolah  telah  ditentukan  sesuai  dengan  Perwali  Kota Denpasar,  termasuk  daya  tampung  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  (SMPN). Permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Melalui  Jalur Zonasi  pada  tingkat  SMPN,  yaitu  terjadi  kesenjangan    jumlah  lulusan  SD  dengan  daya tampung SMPN di Kota Denpasar. Kesenjangan jumlah lulusan dan daya tampung SMPN di Kota Denpasar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Figure 1. J umlah Lulusan SD dan Daya Tampung SMPN
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, 2022
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya telah dilakukan upaya untuk  penambahan  daya  tampung  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  di  Kota  Denpasar, namun  tetap  saja  tidak  dapat  mengatasi  kesenjangan  yang  terjadi  seperti  pada  tahun  2022 daya tampung sekolah di tingkatkan sebelumnya sebanyak 4080 orang siswa menjadi 5320 orang  siswa  tetapi  jumlah  lulusan  siswa  SD  di  Kota  Denpasar  sebanyak  13751  sehingga terdapat 8431 orang siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di SMP Negeri di Kota Denpasar.  Selain  permaslahan  tersbut,  pandemi  covid-19  memberikan  dampak  terhadap pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) melalui jalur zonasi di Provinsi Bali, dimana  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  Pemerintah  Kota  Denpasar menambhkan  jalur  penerimaan  perserta  didik  baru  selain  melalui  jalur  zonasi  umum
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar
terdapat  dua  jalur  zonasi  tambahan,  yaitu  jalur  zonasi  Dampak  Covid-19  dan  jalur  zonasi Bina Linkungan.
Namun,  penambahan  terhadap  jalur  penerimaaan  peserta  didik  baru  dianggap  dapat menimbulkan permasalahan baru di dalam proses PPDB siswa di Kota Denpasar. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar  masih  terdapat  permasalahan  atau  belum  berjalan  secara  efektif.  Berdasarkan pemaparan  diatas  penulis  tertarik  untuk  meneliti  pelaksanaan  PPDB  khususnya  SMPN  di Kota  Denpasar  dengan  judul  Efektivitas  Pelaksanaan  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar.

## 2.  Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode penelitian literature  riview .  Penulis  mengumpulkan  dan  menganalisis  beberapa  literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi  khususnya pada penerimaan siswa baru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMA) Negeri di Bali dari tahun 2021-2022.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Melalui  Jalur  Zonasi  bertujuan  untuk mewujudkan  pemerataan  akses  pendidikan,  Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah  Dasar  dan  Sekolah  Menengah  Pertama,  zonasi  adalah  zona  sekolah  yang  dituju sebagai  pilihan  calon  peserta  didik  baru,  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Dinas  setelah berkoordinasi  dengan  musyawarah  kerja  Kepala  Sekolah  dan  Kelompok  Kerja  Kepala Sekolah,  sedangkan    jalur  Zonasi  adalah  jalur  pendaftaran  PPDB  yang  diperuntukan  bagi calon  peserta  didik  baru  sesuai  dengan  wilayaah  tempat  tinggal  berdasarkan  zonasi. Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  beberpa  literatur  mengenai  pelaksanaan  kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kota Denpasar diperoleh hasil sebagai berikut.
Pelaksanaan kebijakan zonasi dalam PPDB di Kota Denpasar khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar dilaksanakan sesuai Dengan Petunjuk Teknis  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  dan Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  Nomor  422/2474/DIKPORA/2022.  Berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan terdapat beberapa jalur penerimaan siswa baru dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
Tabel 1 . J alur  Pener imaan dan Kuota PPDB Kota Denpasar  Tahun 2022 No JALUR PPDB KUOTA 1. Jalur Prestasi Non Akademik Utsawa Dharma Gita/Bulan Bahasa Bali 2% 2. Jalur Prestasi Non Akademik Seni 4% 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 4% 4. Jalur Prestasi Non Akademik Pesta Kesenian Bali 5% 5. Jalur Prestasi Non Akademik Olahraga 5% 6. Jalur Prestasi Akademik 5% 7. Jalur Afirmasi 5% 8. Jalur Zonasi Dampak Covid-19 8% 9. Jalur Zonasi Dampak Bina Lingkungan 12% 9. Jalur Zonasi Umum 50%
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan Kota Denpasar, 2022
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  dari  beberapa  jalur  penerimaan peserta didik baru presentase kuota yang paling tinggi pada jalur zonasi umum sebesar 50%.
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar
Terdapat perubahan dalam PPDB di Kota Denpasar, yaitu jalur zonasi di bagi menjadi tiga bagian,  yaitu  jalur  zonasi  umum,  zonasi  bina  lingkungan  dan  jalur  dampak  Covid-19. Penambahan  jalur  zonasi  ini  sebagai  upaya  Pemerintah  Kota  Denpasar  dan  Dinas Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kota  Denpasar  untuk  mewujudkan  pemerataan  akses pendidikan,  sehingga  calon  peserta  didik  yang  terdampak  covid-19  dapat  melanjutkan pendidikannya.  Perhitungan  jarak  jalur  bina  lingkungan  berbeda  dari  jalur  zonasi  umum, dimana pada zonasi jalur bina lingkungan menggunakan jarak udara yang ditarik garis lurus dari titik koordinat rumah calon siswa dengan sekolah.  Seleksi terhadap jalur penerimaan bina lingkungan dan jalur dampak Covid-19 lebih diperketat, karena kedua jalur penerimaan ini menimbulkan pro dan kontra .
Efektifitas pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMPN di Kota Denpasar dapat dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan sistem zonasi, yaitu :
Menjamin  penerimaan  peserta  didik  baru  berjalan  secara  objektif,  transparan, akuntabel,  nondiskriminatif,  dan  berkeadilan  dalam  rangka  mendorong  peningkatan  akses layanan pendidikan.
Menjamin  ketersediaan  dan  kesiapan  satuan  pendidikan  (sekolah  negeri,  khususnya) untuk dapat memberikan layanan penduduka yang berkualitas.
Menjamin  adanya  pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  yang  berkeadilan  pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
Memastikan  terpenuhinya  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang  kompeten didukung  oleh  prasarana  dan  sarana  yang  memadai  yang  dapat  disediakan  dan  digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan.
Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil  pemberlajaran  secara  komparatif  dan  kompetitif  pada  wilayah/zona  layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.
Pelaksanaan sistem jalur zonasi dalam PPDB SMPN di Kota Denpasar kelima tujuan dari kebijakan sistem zonasi belum semua tujuan dapat dicapai secara maksimal, meskipun Pemerintah  Kota  Denpasar  dan  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kota  Denpasar setiap  tahunnya  selalu  melalukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  sistem  zonasi melalui  perubahan  terhadap  Petunjuk  Teknis  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  Kota Denpasar  tetap  saja  masih  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  PPDB  jalur  zonasi.  Salah satu permasalahan yang masih terjadi, yaitu pemerataan akses pendidikan yang merupakan tujuan dari kebijakan sistem zonasi dalam PPDB, meskipun Pemerintah Provinsi Bali telah membangun beberapa sekolah baru khususnya tingkat  Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar, yaitu SMPN 14 dan SMPN 15. Namun pemerataan akses pendidikan di Kota  Denpasar  belum  dapat  tercapai  karena  kesenjangan  jumlah  Sekolah  Menengah Pertama  Negeri  dengan  jumlah  Sekolah  Dasar  Negeri  di  Kota  Denpasar  ditunjukan  pada tabel dibawah ini.
Tabel 2 . J umlah SD dan SMP Neger i di Kota Denpasar  Tahun 2022 No. Kecamatan SD SMP 1. Denpasar Utara 44 6 2. Denpasar Selatan 43 3 3. Denpasar Barat 43 3 4. Denpasar Timur 37 3 Total 167 15 Sumber: Dapo Kemendikbud,2022.
Kesenjangan ketersediaan sekolah di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2 jumlah SD  Negeri  di  Kota  Denpasar  sebanyak  167  sedangkan  SMP  Negeri  di  Kota  Denpasar sebanyak  15.  Permasalahan  lainnya  belum  meratanya  pembanngunan  sekolah  yang
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar
dilakukan oleh Pemerintah dari 4 Kecamatan di  Kota Denpasar fokus pembangunan SMP Negeri  terbanyak  hanya  terdapat  di  Denpasar  Utara,  yaitu  sebanyak  6  SMP  Negeri. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kota Denpasar masih menimbulkan pro dan kontra di  kalangan  masyarakat  terutama  orang  tua  siswa.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa permasalahan dalam pelaksanaan, yaitu : minimnya informasi yang dapat diakses orang tua siswa  terkait  dengan  PPDB,  belum  meratanya  fasilitas  serta  sarana  prasarana  yang disediakan  ,  masih  terdapat  SKTM  dan  perpindahan  KK  yang  dinilai  tidak  adil  dalam pelaksanaan seleksi PPDB, serta dampak yang sangat dirasakan oleh orang tua siswa setelah dilaksanakan  kebijakan  sistem  zonasi  pada  PPDB  adalah  menurunnya  semangat  belajar siswa.  Jadi  pelaksanaan  kebijakan  sistem  zonasi  pada  PDDB  khususnya  tingkat  Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar belum terlaksana dengan efektif.

## 4.  Simpulan
Pelaksanaan  kebijakan  sistem  zonasi  pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  Kota Denpasar setiap tahunnya telah berjalan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Namun  terjadi  permasalahan,  yaitu  kesenjangan  jumlah  peserta  didik  baru  dengan  daya tampung  sekolah  di  tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri.  Selain  itu  pelaksanaan kebijakan  belum  berjalan  secara  efektif  karena  beberapa  tujuan  dari    kebijakan  ini  tidak bejalan  dengan  efektif  sebaran  jumlah  sekolah  yang  tidak  merata  di  setiap  Kecamatan  di Kota  Denpasar,  dimana  jumlah  SD  dan  SMP  Negeri  di  Kota  Denpasar  menggalami kesenjangan  ,  SD  di  Kota  Denpasar  sebanyak  167  sedangkan  SMP  hanya  15.  Selain  itu masyarakat  merasakan  belum  meratnya  sebaran  sarana  dan  prasarana  sekolah  yang memadai di setiap sekolah.

## Daftar Pustaka
Adiwisastra, Irawati & Purwanti. 2018Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Menlanjutkan , Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universitas Galuh, Vol 5, No 4. Diakses dari https: //jurnal .unigal.ac.id/ index. php/ dinamika/ article/ view/1737/1409, pada 23 Juli 2020.
Anam, Hasbullah. 2019. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  Di  Tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  (SMPN)  di  Kabupaten  Pamekasan . Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Vol 9 No.2. Diakses  darihttps://jurnal.  unitri.  ac.id/index.php/reformasi/  article/view/1413/pdf,  pada  23 Juli 2020.
Angga Mahendra. 2022. Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB Terhadap Manajemen Mutu Pendidikan Berasakan  keadilan Di SMP Negeri Kota Denpasar Tahun 2021. Jurnal Komunikasi Hukum, Undiksha,  Vol.8  No.2 .Diakses  :  https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh,  pada  1 Nopember 2022.
Jones. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Noor, J. (2014). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.
Nugroho, Riant. (2009). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 422/2474/ Dikpora/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023
https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/226000