## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 9, No. 1, Juni 2024 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana
Media  Sebagai  Kekuatan  Politik:  Studi  Kasus  Project  Multatuli Sebagai  Perlawanan  Media  Pers  Alternatif  Terhadap  Oligarki  di Indonesia

## Makkah Ramadhan Putra Rizal
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu, Politik Universitas Indonesia, Depok Email: makkah.Ramadhan01@ui.ac.id

## Syaiful Bahri
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok Email: s.bahri@office.ui.ac.id

## Abstrak
Dalam konteks era yang ditandai oleh dominasi oligarki dan konglomerasi media, peran media alternatif dalam politik muncul sebagai faktor yang signifikan. Penelitian ini menginvestigasi signifikansi media alternatif yang kontra-oligarki dalam menghadapi kekuatan oligarki media, dengan  mengambil  studi  kasus  Project  Multatuli  sebagai  representasi  pers  alternatif  dari upaya media untuk menjadi antitesis terhadap kekuatan oligarki media yang mendominasi. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  studi  literatur sebagai  metode  untuk  mengambil  dan  mengolah  data  dalam  menelaah  peran  Project Multatuli dalam mengungkapkan ketidakseimbangan informasi dan menyuarakan kelompok marjinal yang selama ini kerap luput dari pemberitaan arustama. Penelitian ini menggunakan teori  media  kontra  oligarki  sebagai  landasan  analisis  tentang  bagaimana  kondisi  oligarki media serta kemunculan media alternatif sebagai penyeimbang informasi yang didominasi oleh  oligarki  media  yang  ada  di  Indonesia.  Implikasi  dari  penelitian  ini  berkaitan  dengan pentingnya pluralitas media dan akses terbuka terhadap informasi sebagai elemen penting serta bagaimana melihat peran media sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan politik dan demokrasi yang sehat serta menjadi medium untuk menyuarakan mereka yang luput dari pemberitaan arustama.
Kata Kunci: Demokrasi, Kontra Oligarki, Oligarki Media, Project Multatuli, Politik.

## Abstract
In the context of an era marked by the dominance of oligarchy and media conglomerates, the role of alternative media in politics emerges as a significant factor. This research investigates the significance of counter-oligarchic alternative media in confronting the power of media oligarchy, using the Project Multatuli as a case study representing alternative press efforts to be  the  antithesis  to  the  dominating  media  oligarchy.  This  research  employs  a  qualitative approach, utilizing literature study as a method to gather and process data in examining the role of Project Multatuli in exposing information imbalances and voicing marginalized groups often overlooked by mainstream reporting. The study utilizes the theory of counter-oligarchic media as the analytical foundation for understanding the conditions of media oligarchy and

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
the emergence of alternative media as a balance to the information dominated by existing media oligarchy in Indonesia. The implications of this research relate to the importance of media pluralism and open access to information as crucial elements, as well as how to view the role of media as the fourth pillar of democracy that plays a role in maintaining political balance  and  a  healthy  democracy,  and  as  a  medium  for  voicing  those  overlooked  by mainstream reporting.
Keywords: Contra Oligarchy, Democracy, Media Oligarchy, Project Multatuli, Politics.

## PENDAHULUAN
Melihat posisi Media dan Pers dalam negara kita dapat melihat sebuah pandangan tradisional  dalam  menganalisanya,  Menurut  Bulla  dalam  Kaid  dan  Holtz-Bacha  (2008) menempatkan media dalam posisi keempat dalam tingkatan, dimana posisi teratas adalah pemerintah yang disusul oleh hukum kemudian institusi agama kemudian Media dan Pers. Penempatan  posisi  ini  dipengaruhi  oleh  apa  saja  yang  dianggap  prestise  juga  memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah negara dan yang mengejutkan bahwa Pemerintah berada diatas hukum merupakan bentuk bagaimana otoritas pemerintah yang absolut pada negara “Demokrasi”  yang  bisa  membuat  hukum  tunduk  padanya  merupakan  faktor  utama  hal tersebut terjadi. Pendapat  yang lain dalam konteks melihat demokrasi dari sebuah negara, media dan pers dianggap menjadi pilar keempat demokrasi setelah Trias Politica (Eksekutif, Legislatif  dan  Yudikatif)  walaupun  bukan  merupakan  lembaga  negara,  media  dan  pers dianggap  menjadi  bagian  yang  dapat  menopang  pondasi  demokrasi  dengan  fungsi  utama menjadi pengawas (watchdog)  dari ketiga lembaga negara dengan membawa kepentingan publik  (Kovach  &  Rosenstiel,  2001).  Dengan  catatan  bahwa  media  maupun  lembaga  pers terbebas dari segala kepentingan atas kepemilikan untuk menciptakan sebuah akuntabilitas dari produk yang dihasilkan dalam bentuk berita, bilamana independensi ini dicemari oleh penguasaan  media  oleh  segelintir  pihak  untuk  kepentingan  bisnis  dan  politik  maka  jalan keluarnya  adalah  membentuk  sebuah  lembaga  pers  yang  bebas  dari  kepemilikan perseorangan dan dengan menghasilkan sebuah produk berita yang bebas dari segala jenis advertorial serta bisa mengangkat isu dari berbagai lini khususnya dalam rangka mengawasi pemerintah melalui pembeberan fakta yang terjadi di lapangan.
Pasca  pengakuan  kedaulatan  Indonesia  di  tahun  1949,  lahir  optimisme  untuk menjalankan sebuah pemerintahan serta negara yang demokratis, salah satunya dalam hal kebebasan  pers.  Pada  era  tersebut,  masyarakat  merasakan  adanya  optimisme  itu  karena

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
setiap orang dapat mendirikan lembaga pers (Surat kabar), dengan syarat memiliki modal yang  cukup  tanpa  memerlukan  surat  izin  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  juga didorong oleh dukungan pemerintah kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga persnya  sendiri  (Suwirta,  2008).  Namun,  perubahan  perihal  kebebasan  pers  terjadi  di  Era demokrasi  terpimpin  yang  diakibatkan  oleh  perubahan  iklim  politik  di  Indonesia. Pemerintahan orde lama mulai membatasi dan bersikap represif kepada pers dalam agenda untuk mengontrol pemberitaan yang tidak sejalan atau cenderung mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno (Padiatra, 2015). Kemudian, Setelah era Orde Lama berganti menjadi Orde Baru di Indonesia, kebebasan pers kembali dibatasi oleh Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 1982 yang mengharuskan lembaga pers memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari  pemerintah.  Penyensoran  ketat  membuat  konten  pers  harus  melewati  uji  kelayakan pemerintah, membatasi narasi kontra terhadap pemerintah. Media alternatif mikro muncul sebagai  respons  atas  pengawasan  ketat,  tetapi  tetap  terdeteksi  oleh  pemerintah.  Sebagai upaya  kontrol  lebih  lanjut,  diterbitkan  Surat  Tanda  Terbit  (STT)  oleh  Menteri  Penerangan (Agustini, 2019; Pratama & Gischa, 2020).
Kebebasan  Pers  akhirnya  menemui  harapan  lagi  setelah  peristiwa  Reformasi  dan Momen  krisis  moneter  tahun  1998  yang  mengakibatkan  pelengseran  Presiden  Soeharto setelah 32 tahun memerintah. Momentum ini menjadi poin penting dalam hubungan antara media  dan  pers  di  Indonesia  karena  sejak  era  orde  lama  hingga  orde  baru,  banyak pembatasan  dan  pembredelan  terhadap  media  dan  pers  (Nugroho  dkk.,  2013;  Power  & Warburton, 2020). Momentum ini juga digunakan oleh masyarakat menuntut demokrasi dan kebebasan pada setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat salah satunya adalah tuntutan  untuk  bisa  mendapatkan  kebebasan  pers.  Tuntutan  masyarakat  untuk mengembalikan  kebebasan  pers  di  indonesia  dapat  dilihat  ketika  disahkannya  UU  No.  40 tentang Pers serta UU No. 32 Tahun tentang Penyiaran membuat media dan pers mengalami perubahan  dalam  hal  perlindungan  hukum  dan  peran  pers  dalam  menjaga  demokrasi khususnya sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah (Khairida dkk., 2017). Lahirnya UU ini juga membuat Indonesia mengalami kenaikan Indeks Demokrasi yang sebelumnya berada di level Authoritarian Government menjadi Partly Free (Borgh & Terwindt, 2014). pencapaian pada tahap ini sudah dianggap kemajuan besar dalam perkembangan demokrasi indonesia dari sudut pandang media dan pers karena artinya selangkah lagi sembari proses pematangan demokrasi indonesia bisa memasuki level Full Freedom .

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Pasca  reformasi  kemunculan  media  alternatif  semakin  banyak  dan  dalam  berbagai macam bentuknya seperti radio, Contoh: Marsinah FM sebuah saluran radio yang dikelola oleh  Forum  Buruh  Lintas  Pabrik  (FBLP)  dimana  topik  yang  dibahas  di  saluran  ini  adalah perjuangan  perempuan  dalam  menuntut  kesetaraan  dan  kesempatan  yang  sama  tanpa adanya diskriminasi gender serta isu ketimpangan yang dialami oleh buruh khususnya buruh pabrik  perempuan  (Ramadhiyanti  &  Salendu,  2022).  Bidang  pers  juga  dapat  dilihat  dari kemunculan Project Multatuli pada 21 Mei 2021, bertepatan dengan peringatan 23 tahun mundurnya  presiden  Soeharto  sekaligus  menandakan  akhir  dari  rezim  orde  baru  yang mengekang media sangat ketat. Project Multatuli berdiri sebagai media pers yang bertumpu pada kepempimpinan kolektif yang tidak terikat oleh satu tokoh maupun terafiliasi dengan konglomerasi media (Tivany, 2022). Menurut situs Project Multatuli mereka memiliki  tujuan melayani publik dengan menyuarakan suara yang terpinggirkan, Komunitas yang terabaikan, dan Isu mendasar yang tersisihkan dengan menjamin independensi melalui tidak adanya iklan maupun afiliasi terhadap bisnis media atau pihak tertentu (Project Multatuli, t.t.). Namun, demi  kelangsungan  operasional  Project  Multatuli  menawarkan  skema  bisnis  media  yang dengan  berbasiskan  “langganan”    agar  para  pelanggan  yang  sudah  menyisihkan  uangnya dapat dengan leluasa menikmati berita maupun liputan khusus yang dibuat oleh para jurnalis dari  Project  Multatuli.  Berdasarkan  hal  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti tentang peran media alternatif yang menjadi media kontra-oligarki sebagai kekuatan politik di Indonesia. Rumusan pertanyaan penelitian ini ialah “Bagaimana bentuk kekuatan politik Project Multatuli sebagai pers alternatif terhadap dominasi oligarki media di Indonesia? ”

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode wawancara  untuk  menghimpun  data  primer  yang  bersumber  dari  narasumber  yang merupakan jurnalis serta pimpinan redaksi dari Project Multatuli serta studi pustaka  untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, serta berita yang digunakan untuk menunjang tulisan ini. Menurut Creswell (2014), wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk menggali informasi yang didapat, adapun model wawancara yang digunakan adalah daring menggunakan aplikasi zoom dengan memberikan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang luas dan komprehensif. Sedangkan studi  pustaka  adalah  proses  di  mana  peneliti  mengumpulkan,  mencari,  dan  mengatur

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Tujuan utama dari studi pustaka adalah untuk memperkaya materi penelitian dengan menyajikan sebuah ringkasan tertulis mengenai artikel, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam domain penelitian tersebut. Dengan kata lain, studi pustaka merupakan langkah  penting  dalam  penelitian  yang  membantu  peneliti  untuk  mengidentifikasi  dan menggambarkan kerangka pengetahuan yang ada terkait dengan topik penelitian.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pasca-reformasi, salah satu premis yang utama yang melekat dalam struktur ekonomi politik dan industri media di Indonesia adalah reorganisasi dari kekuatan politik predatoris yang diinisiasi oleh oligarki (Hadiz & Robison, 2013). Studi dokumen yang  dilakukan terhadap beberapa literatur menemukan bahwa kekuatan-kekuatan oligarki ini tidak hanya memiliki kepentingan  untuk  mengakumulasi  kapital  melalui  spasialisasi  dan  monopolisasi  media, melainkan juga mempengaruhi secara langsung proses politik dan pengambilan kebijakan di ranah  pemerintahan  dan  legislative  (Aspinall  &  Berenschot,  2019;  Ford  &  Pepinsky,  2013; Winters,  2011,  2013).  Penetrasi  dari  kekuatan-kekuatan  oligarki  —  khususnya  kekuatan media  —  terhadap  level  pemerintahan  dan  legislasi  telah  melahirkan  skema  dan  struktur ekonomi politik industri media pasca-reformasi: bahwa media - secara spesifik media yang dikuasai oleh oligarki - memiliki kecenderungan untuk menjadi instrumen politik praktis dari politisi-politisi tertentu. Kondisi ini adalah patologi bagi demokrasi, mengingat bahwa hak atas kebebasan  informasi  dan  pers  merupakan  salah  satu  agenda  utama  dari  reformasi  media pasca-reformasi.
Sebagai  respon  terhadap  kondisi  struktural  ini,  muncul  media-media  baru  yang berorientasi sebagai antitesis terhadap media-media arus utama yang semakin tersubordinasi di bawah kekuatan oligarki media. Media-media ini diartikulasikan oleh Tapsell (2021) sebagai media kontra-oligarki. Media ini memiliki orientasi untuk menyuarakan informasi-informasi yang tidak diberitakan oleh media yang berafiliasi dengan oligarki bukan karena inkapabilitas media  tersebut, melainkan karena tekanan struktural, relasi kuasa, dan kepentingan dari para oligarki tersebut yang kerap bertentangan dengan informasi-informasi tersebut. Media ini kemudian bertransformasi menjadi pilar penjaga demokrasi, di era dimana struktur ekonomi- politik di Indonesia semakin menunjukkan regresi demokrasi (Haris, 2019; Wijayanto dkk., 2021). Dalam situasi tersebut, diperlukan sebuah lembaga yang bisa menjadi pengawas di luar

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
penyelenggara  negara  yang  bisa  membawa  kepentingan  rakyat  untuk  mengawasi  segala penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun individu serta kelompok yang berkaitan dengan aktor penyelenggara negara.
Mengutip  tesis  yang  ditulis  oleh  Tivany  (2022)  dalam  penelitianya  ia  menyebutkan bahwa  model  bisnis  yang  diterapkan  oleh  Project  Multatuli  memiliki  kemiripan  dengan Tortoise Media yang didirikan oleh James Harding seorang jurnalis senior dari BBC sekaligus mantan  Direktur  BBC  News,  serta  editor  dari  koran  The  Times  yang  berbasis  di  Inggris. Kemudian juga ada  ProPublica yang didirikan oleh Paul Staigner, mantan managing director dari The Wall Street Journals, berbasis di Amerika Serikat yaitu Paywall-Based Subscription dimana  model  ini  berbasis  pada  biaya  langganan  yang  menjadi  pemasukan  dalam  rangka menjalankan operasional untuk menjaga independensi pemberitaan serta kebebasan dalam membuat produk berita (Priyonggo & Adnan, 2021). Cara kerja dari model ini adalah dengan mengunci sejumlah konten dalam sebuah publikasi dan untuk bisa membaca konten yang dikunci tersebut maka harus berlangganan dengan membayar sejumlah uang.  Bukan hanya model  bisnis  namun  juga  latar  belakang  pendiri  dari  kedua  media  ini  memiliki  kemiripan dengan Project Multatuli dimana salah satu pendirinya merupakan jurnalis sekaligus mantan Managing Editor dari The Jakarta Post, Evi Mariani. Model bisnis yang diterapkan oleh media ini  berbasis  pada  biaya  langganan  yang  menjadi  pemasukan  utama  dalam  rangka menjalankan  operasional.  Model  bisnis  ini  dapat  menjaga  independensi  pers,  namun nyatanya  hal  ini  menitikberatkan  pendapatan  dari  biaya  berlangganan  belum  dapat dinyatakan  sebagai  sebuah  langkah  yang  optimal  karena  di  Indonesia  sendiri  bahkan  oleh media  arustama  model  ini  juga  diikuti.  Namun  pendapatan  yang  didapat  tidak  terlalu signifikan karena banyak masyarakat indonesia yang masih menganggap bahwa berlangganan untuk membaca berita digital masih dianggap sebagai sebuah barang yang mahal (Wagstaff, 2010).
Dalam  melihat  penelitian  sebelumnya  tentang  media  alternatif  yang  mencoba menjadi  corong  untuk  menyuarakan  kelompok  marginal  maupun  untuk  melawan  narasi arustama dapat merujuk terhadap penelitian yang dilakukan oleh Yoedtadi dan Pribadi (2020) tentang  bagaimana  magdalene.id  dan  konde.co  sebagai  media  alternatif  berusaha  untuk melawan  narasi  patriarkis  yang  kerap  muncul  dalam  media  arustama,  penelitian  tersebut menyoroti  bagaimana  media  alternatif,  seperti  Konde.co  dan  Magdalene.co,  memberikan platform  bagi  kelompok-kelompok  yang  terpinggirkan  dan  memperjuangkan  kesetaraan

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
gender serta hak-hak perempuan. Tulisan tersebut juga membahas tantangan yang dihadapi oleh  media  alternatif,  terutama  dalam  hal  pendanaan  operasional  dan  kebutuhan  untuk menavigasi  keseimbangan  antara  idealisme  dan  viabilitas  komersial.  Contohnya  adalah bagaimana  magdalene.id  membatasi  pendanaan  yang  berasal  dari  perusahan  rokok  atau produk  kosmetik  khususnya  yang  menawarkan  untuk  “memutihkan”  kulit  dimana  hal  ini merupakan  salah  satu  bagian  dari  menjaga  idealisme  magdalene  dalam  menyuarakan  isu perempuan. Kemudian dalam melihat posisi media sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki  fungsi  sebagai  pengawas  serta  lembaga  yang  bisa  membawa  kepentingan  rakyat khususnya  dalam  kritik  terhadap  pemerintah  memiliki  posisi  yang  sangat  penting,  hal  ini dapat dilihat dalam publikasi yang ditulis oleh Harizuandini (2022) dengan mengambil periode waktu menjelang Insiden 27 Juli 1996. Harizuandini berpendapat bahwa kemunculan media alternatif  merupakan  respons  terhadap  kontrol  rezim  dan  monopolisasi  media  utama. Medium  dari  media  alternatif  ini,  termasuk  tabloid,  majalah,  buletin,  dan  selebaran,  yang mewakili berbagai kelompok yang kritis terhadap pemerintah, seperti MARI, PIJAR, AJI, dan FKPMJ.  Mereka  menyediakan  platform  bagi  kelompok-kelompok  pro-demokrasi  untuk menyampaikan  gagasan  dan  tuntutan  perubahan  kepada  rezim,  berfungsi  sebagai  alat perlawanan  terhadap  pemerintah,  serta  membantu  mengkonsolidasikan  massa  untuk mobilisasi dan demonstrasi. Hal yang menarik dari tulisan ini bahwa kita dapat melihat media bukan  hanya  sebagai  penyalur  informasi  tapi  sebagai  sebuah  sarana  untuk mengkonsolidasikan massa yang resah atas kondisi politik saat itu, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Faravonona (2023) bahwa media khususnya pada media berita memiliki pengaruh yang kuat dalam meregulasi emosi dari masyarakat khususnya dalam membentuk opini publik dan menciptakan sebuah kondisi sosial yang baru.

## KERANGKA TEORETIS
Dalam menganalisis topik yang hendak dibahas, peneliti menggunakan teori Media Kontra-Oligarki  yang  dikemukakan  oleh  Tapsell  (2021)  serta  konsep  pers  alternatif  yang menjadi bagian dari media alternatif yang dikemukakan oleh Dagron (2004) dan Hamilton (2000).

## Media Kontra-Oligarki
Tapsell,  sebagai  ilmuwan  yang  mengabstraksikan  teori  ini,  berangkat  dari  analisis dalam  melihat  struktur  industri  media  di  Indonesia.  Dalam  pandangannya,  media  sebagai

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
kekuatan politik dalam periode pasca-reformasi telah mengalami konglomerasi, dalam artian bahwa  industri-industri  media  semakin  dikooptasi  oleh  kepentingan-kepentingan  para pemilik  modal  dan  oligarki.  Abstraksi  Tapsell  mengenai  rezim  atau  cara  kerja  dari  industri oligarki media di Indonesia mengindikasikan dua modus operandi utama Pertama, oligarki media umumnya memproduksi berita-berita dan informasi yang sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini, Tapsell mengambil argumentasi dari Jeffrey Winters (2013), yang menyatakan bahwa “sejauh media sangat didominasi oleh aktor-aktor dan kekuatan politik yang sama, hampir tidak mungkin bahwa partai atau pers bebas yang kritis akan memberikan tempat dan wahana untuk menantang bentuk-bentuk dominasi oligarki ini”. Kedua, media merupakan entitas  yang  krusial  bagi  oligarki  dan  politisi  sebagai  medium  untuk  figurisasi  mereka, sehingga  politisi  dan  oligarki  memiliki  kecenderungan  untuk  mengkooptasi  media-media tersebut.

## Pers Alternatif
Kemudian menurut Dagron (2004) pers alternatif (yang merupakan bagian dari media alternatif)  merupakan  sebuah  medium  penyaluran  keragaman  budaya  yang  tidak  muncul (tidak tertangkap) oleh pemberitaan media arus utama yang biasanya memiliki “kepentingan” yang didasarkan oleh modal maupun keberpihakan dari pemilik media tersebut, Lebih lanjut Hamilton  (2000)  berpendapat  bahwa  Media  alternatif  harus  dibentuk  dengan mengedepankan deprofesionalisasi, dekapitalisasi, dan deintstitusionalis. yang berarti bahwa secara  tata  kelola  media  alternatif  bisa  dibentuk  oleh  siapapun  tanpa  diperlukan  keahlian (jurnalisme) tertentu. Selain itu, dalam konteks ekonomi media alternatif diharapkan bukan media yang bergantung pada pemodal tertentu serta mencari keuntungan semata, lebih jauh dari itu media alternatif diharapkan bisa menjadi sebuah media yang mengakomodasi mereka yang luput dari media arus utama.  Dalam konteks media alternatif di Indonesia.
Sehingga, teori dan konsep ini menekankan pada signifikansi dari media-media baru yang  menawarkan  perlawanan  — new  form  of  resistance —  terhadap  kekuasaan  oligarki media. Bagaimana bentuk signifikansi tersebut merupakan tesis utama teori ini: bahwa media kontra-oligarki, dalam struktur dan dinamika media yang semakin dikooptasi oleh Oligarki, aktor politik dan konglomerat media. memiliki beban ganda: 1) Sebagai media independen yang  berorientasi  sebagai  antitesis  terhadap  media  arustama  yang  berafiliasi  dengan kekuatan  politik  tertentu;  dan  2)  Sebagai  pengawas  dan  kekuatan  penyeimbang  bagi demokrasi dan proses konsolidasi demokrasi.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024

## HASIL PENELITIAN
Di era orde baru terdapat beberapa pers alternatif yang muncul dan membawa warna baru  dalam  dunia  pers  di  Indonesia  seperti  majalah  asri  yang  membahas  tentang  desain interior  dan  memiliki  STT  dari  Pemerintah  sebagai  bentuk  izin  edar  media  di  level  mikro (Eddyono, 2021). Kemudian di lingkungan kampus juga terbentuk sebuah pers alternatif yang berfokus  dalam  membahas  kehidupan  mahasiswa  dan  pergerakan  sosial  politik  di  tingkat kampus seperti Gelora Mahasiswa yang berdiri pada 1974 oleh Dewan Mahasiswa Universitas Gadjah  Mada  tetapi  dibredel  oleh  Rektor  UGM  pada  1979  karena  tekanan  pemerintah (Atmakusumah,  1981)  dan    SUMA  (Suara  Mahasiswa)  yang  berdiri  pada  tahun  1992  yang merupakan pers mahasiswa Universitas Indonesia. Namun, kemunculan pers mahasiswa di kampus  bisa  dikatakan  sebagai  hal  yang  menarik  dalam  melihat  bagaimana  pemerintah bereaksi terhadap pers yang mempertanyakan serta mengkritisi pemerintah di lingkungan akademik.  Hal  ini  menarik  perhatian  yang  luar  biasa  dari  pemerintah  melalui  penerapan Normalisasi  Kehidupan  Kampus  (NKK)  serta  pendirian  Badan  Koordinasi  Kemahasiswaan (BKK) yang berfungsi mengawasi kehidupan politik mahasiswa khususnya di perguruan tinggi negeri seperti UI, ITB, UGM. Untuk meminimalisir adanya gerakan penentangan pemerintah yang berasal dari kampus. Sejak peristiwa Reformasi 1998 dan diterbitkannya UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran terjadi kenaikan yang cukup drastis dalam jumlah lembaga penyiaran yang ada di indonesia yang sebelumnya berjumlah 11 naik menjadi 1.251 Lembaga (termasuk penyiaran Minor, Regional, maupun Komunitas) pada tahun 2016 (Widyatama, 2020). Pasca berlakunya UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta UU No.40 tahun 1999 tentang pers indeks  demokrasi  indonesia  mengalami  peningkatan  pula  yang  sebelumnya  berada  rezim yang Authoritarian  menjadi  Partly  Free .  Hal  ini  terjadi  karena  walaupun  telah  terjadi kebebasan dalam media dan pers namun kontrol negara masih belum sepenuhnya hilang dan persekusi yang terjadi pada ranah virtual juga menjadi faktor Indonesia belum mencapai Full Freedom.
Kemudian, seiring dengan lahirnya Undang-Undang yang melindungi dan mengatur media  dan  pers  berdampak  pada  munculnya  konglomerasi  media  di  indonesia,  sebagai contoh Bakrie Group yang sebelumnya berfokus di bidang Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi semenjak tahun 1993 mulai masuk ke ranah Media melalui saluran televisi ANTV (ANTV, t.t.) kemudian semakin meluaskan jaringan medianya dengan merilis kanal media Viva dan

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
serta TvOne (Kumparan Bisnis, 2021). Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Bakrie Group melalui Viva, Bakrie Group juga menggelontorkan dana investasi pada Bumi langit studio besutan joko anwar senilai 30 Miliar Rupiah dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk investasi pada  industri  perfilman  dengan  nominal  terbesar  yang  dikeluarkan  oleh  satu  perusahaan ( Investasi Film Lebih dari Rp30 miliar, VIVA , 2019). Kemudian perkembangan dari aspek sosio- politik, media dan pers juga mengalami pergeseran yang sebelumnya bersifat independen kini rentan bias karena agenda politik yang dimiliki oleh beberapa pemilik stasiun Televisi. Pada Pemilu 2014, Metro TV dan TV One menunjukkan dukungan politik mereka terhadap masing- masing kandidat. Metro TV mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sementara TVOne mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) (Kartinawati dkk., 2020). Hal ini terlihat dari konten berita dan cara penyajian berita yang mengandung unsur dukungan terhadap kandidat yang didukung, seperti menampilkan sisi positif dari kandidat yang  didukung  dan  menampilkan  sisi  negatif  dari  kandidat  lawan.  Dalam  beberapa  kasus, media  tersebut  juga  menampilkan  narasi  yang  mengarah  pada  pembelahan  sosial  dan polarisasi politik. Namun, tidak semua berita yang disajikan oleh Metro TV dan TV One bersifat negatif terhadap kandidat yang tidak didukung.
Diskursus mengenai “Media Kontra Oligarki” memang merupakan diskursus yang baru dalam khazanah kajian-kajian kekuatan politik di Indonesia, secara spesifik kekuatan media. Klausa  “Media  Kontra  Oligarki”  sendiri  diteoretisikan  dan  dipopulerkan  oleh  Ross  Tapsell (2021)  dalam  upayanya  menjelaskan  mengenai  kemunculan  media-media  independen sebagai antitesis dan juga kompetitor terhadap media-media arustama  yang dalam teorinya, diargumentasikan sebagai media-media yang berada dalam pengaruh kuat oligarki-oligarki media. Sebagai pengantar terhadap analisis-analisis berikutnya, penting untuk membedakan antara media non-oligarki dan media-media yang memang memiliki orientasi untuk kontra terhadap  oligarki  —  dengan  kata  lain,  media  kontra  oligarki.  Media  non-oligarki  adalah platform  atau  perusahaan  media  yang  tidak  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  konglomerat- konglomerat  media,  misal  situs  berita  daring  dan  independen  yang  memang  orientasinya terbatas  pada  penyebarluasan  informasi  dan  berita.  Berbeda  dengan  orientasi  tersebut, media kontra oligarki merupakan media-media yang secara spesifik didirikan dan berorientasi untuk  menjadi  antitesis  dan  kompetitor  terhadap  mode  produksi  dari  media-media  yang dikuasai oleh para oligarki (Tapsell, 2021). Penelitian akan menjelaskan lebih spesifik di bagian khusus mengenai Project Multatuli, salah satu media kontra oligarki di Indonesia.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Sekalipun diskursus mengenai media kontra oligarki merupakan diskursus yang relatif baru  dalam  khazanah  kajian  kekuatan  politik  di  Indonesia,  apabila  ditarik  dalam  kerangka historis-geneologis,  eksistensi  dan  signifikansi  dari  media  kontra  oligarki  telah  ada  jauh melampaui  klausulnya.  Lim  (2011),  misalnya,  memberikan  dua  contoh  signifikansi  dari kemunculan  media  yang  berorientasi  untuk  mendekonstruksi  media-media  arus  utama, terkhususnya  media-media  yang  dikuasai  oleh  oligarki:  Kasus  Cicak  vs  Buaya  —  kasus sengketa antara KPK dan Polisi — serta Koin Untuk Prita — sebuah gerakan untuk membantu Ibu  Prita  melawan  ketidakadilan  yang  dialaminya  ketika  mengkritik  pelayanan  salah  satu rumah sakit di Jakarta. Dari dua kasus ini, kita dapat memahami bahwa signifikansi utama dari media  kontra-oligarki  adalah  sebagai  moda  dan  juga  amplifikator  perlawanan  terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat yang tidak memiliki kuasa  apapun  —  dan  seringkali  tidak  diberitakan  oleh  media-media  arus  utama  dan konglomerasi  media.  Sekalipun  dalam  akhir  tulisannya  Lim  menuliskan  bahwa  “Produksi alternatif  —  media-media  dan  produksi  berita  yang  berbeda  dengan  arus  utama  media oligarkis — masih terlalu kecil (signifikansi nya) untuk menentang berita arus utama” (Lim, 2011).  Kedua  kasus  tersebut  mengindikasikan  adanya  bentuk  gerakan  perlawanan  baru terhadap  media-media  oligarki  (Siregar,  2014).  Dalam  melihat  pembeda  antara  Project multatuli  dengan  pers  alternatif  lainnya  adalah  fokus  dari  pemberitaan  dan  keberpihakan yang dibawa oleh project multatuli, walaupun project multatuli hadir sebagai Public Service Journalism  yang  berusaha  untuk  mengangkat  pemberitaan  yang  berfokus  kepada kepentingan  rakyat  khususnya  dalam  mengangkat  suara  kerap  luput  dari  pemberitaan arustama. Namun, walaupun fokusnya adalah pemberitaan yang berpihak terhadap rakyat, Project  Multatuli  cukup  vokal  dalam  memberitakan  kritik  terhadap  pemerintah  atas ketidakadilan  dan  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  (Achyansyah,  2022). Meskipun terlihat seperti media yang disponsori oleh oposisi nyatanya project multatuli tidak mengambil  kesempatan  untuk  bergabung  bersama  oposisi  pemerintah  dalam  mengkritik pemerintah  karena  fokus  mereka  bukan  semata  mata  mengkritik  pemerintah  tapi menyuarakan kepentingan rakyat khususnya rakyat yang menjadi kelompok marjinal dalam kehidupan sosial di Indonesia. Sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat dan kelompok marjinal,  Project  Multatuli  juga  secara  khusus  membuat  serial  #HilirisasiOligarki  yang membahas  tentang  oligarki  di  Indonesia  dengan  model  pemberitaan  investigasi  dan mengangkat  cerita  dari  masyarakat  yang  terdampak  langsung.  Contohnya  berita  bertajuk

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
“Kami Dibiarkan Berkelahi’: Petani Morowali Utara Terimpit Perkebunan Sawit dan Industri Nikel”  tentang  bapak  wahono,  seorang  pengemudi  truk  pasir  di  Morowali  Utara  yang terdampak dengan kehadiran smelter nikel di wilayahnya, salah satu yang menjadi sorotan dalam berita ini adalah ketidakadilan dalam pembebasan lahan dengan harga yang sangat rendah serta dampak ekologis seperti aliran air yang digunakan oleh smelter menyebabkan banyak air yang menggenangi rumah dan jalan yang dilalui warga

## PEMBAHASAN
Sebagaimana  orientasi  dasar  dari  media  kontra-oligarki,  Project  Multatuli  juga merupakan  salah  satu  media  yang  mengamplifikasi  “perlawanan”  terhadap  rezim  industri media  di  Indonesia  yang  didominasi  oleh  konglomerasi  media.  Project  Multatuli  memang tergolong  sebagai  media  baru  dalam  lanskap  industri  media  di  Indonesia.  Didirikan  pada tanggal 21 Mei 2021 oleh tiga jurnalis senior Ahmad Arif, Evi Mariani, dan Fahri Salam, Project Multatuli berfokus untuk menyediakan berita-berita alternatif berbasis Jurnalisme Kolektif.
Sebagai  instrumen  pengawas  dan  oposisi  non-parlemen  terhadap  pemerintah, konten-konten  dalam  Project  Multatuli  merupakan  produk  jurnalisme  berbasis  investigasi dan cerita yang mengambil keberpihakan politik dalam spektrum yang bertentangan dengan kekuasaan. Sebagai contoh, Esai Muhammad (2022) bertajuk “IKN Bukan Bunker Oligarki” yang mendekonstruksi upaya pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai lokus “para oligarki” dengan  menggusur  dan  melakukan displacement terhadap  rakyat  dan  masyarakat  adat  di sana; Serial mengenai Wadas, salah satunya yang ditulis oleh Project Multatuli (2022) bertajuk “Merekam Kekerasan Polisi di Desa Wadas: Warga Wadas Dikepung, Ditangkap, dan Ditahan” yang membahas mengenai kekerasan struktural yang dilakukan oleh polisi terhadap warga Wadas, dan masih banyak lainnya. Untuk melihat bahwa Project multatuli mengambil sikap sebagai  oposisi  terhadap  pemerintah  namun  tidak  mengambil  celah  untuk  bergabung bersama oposisi pemerintah yang ada di parlemen dapat dilihat dari pemberitaan tentang pemilihan presiden di Indonesia tahun 2024 salah satu contohnya adalah reportase bertajuk “Di Balik Timnas AMIN: Tambang, Unicorn, dan Mantan Koruptor” yang membedah kelompok pebisnis  tambang,  media, start  up ,  hingga  Koruptor  yang  ikut  berbaris  mendukung  Anies Baswedan untuk menjadi presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024 (Project Multatuli, 2024).  Reportase  ini  berkolaborasi  dengan  Jaring.Id  dan  Deduktif.Id  untuk  menghimpun informasi  yang  ada.  Pemberitaan  ini  menjadi  penegasan  posisi  Project  Multatuli  sebagai

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
oposisi terhadap pemerintah dan juga kepada oligarki, pasalnya Project Multatuli memiliki kesempatan  bekerjasama  dengan  paslon  Anies  Baswedan  -  Muhaimin  Iskandar  sebagai pasangan  calon  yang  menjadi  figur  oposisi  dengan  mengusung  “Perubahan”  terhadap pemerintahan  Jokowi  tetapi  hal  itu  tidak  dilakukan  karena  kembali  ke  tujuan  awal  bahwa Project Multatuli hadir sebagai media yang membawa kepentingan rakyat dan mengawasi para penyelenggara negara dari luar sistem lembaga negara yang ada di Indonesia.
Pertanyaan  yang  muncul  kemudian  adalah  apa  signifikansi  dari  keberadaan  media- media alternatif (yang tidak dimiliki atau memiliki relasi dengan oligarki media) di Indonesia? Sebagaimana  telah  dipaparkan  di  awal,  kekuatan  politik  yang  dominan  di  Indonesia,  tidak hanya dalam sektor industri media tetapi juga dalam segala sektor, adalah kekuatan-kekuatan politik  yang  didominasi  oleh  para  oligarki.  Hadiz  dan  Robison  (2013),  dalam  tesis  mereka mengenai oligarki, menyatakan bahwa pasca-reformasi, sekalipun kekuatan otoriter sudah mengalami degradasi yang signifikan, kekuatan-kekuatan oligarki tetap melakukan penetrasi ke  sistem  dan  praktik  politik  dan  bisnis  yang  baru.  Dalam  argumentasi  mereka,  terjadi “penataan ulang atas relasi-relasi kuasa lama yang predatoris ke dalam sistem yang baru … oleh  mereka  yang  memiliki  kepentingan  dalam  menjaga  kekuasaan  dalam  sistem  yang arbitrer” (Hadiz & Robison, 2013). Secara spesifik dalam sektor industri media, Winters (2013) mengemukakan  bahwa  oligarki  media  merupakan  salah  satu  kekuatan  dominan  yang “menentukan arah dan kebijakan dari industri media … Hal ini menjadi berbahaya mengingat bahwa media merupakan salah satu pilar dari demokrasi” (Winters, 2013). Dari argumentasi Winters  tersebut,  kita  dapat  menarik  kesimpulan  apabila:  1)  Media  adalah  pilar  penjaga demokrasi — dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa media merupakan “ 4th pillar of democracy ” selain dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ; dan 2) Kooptasi dari kekuasaan oligarki dan konglomerat media merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi. Project  Multatuli  menjadi  pengawas  (watchdog)  terhadap  praktik-praktik  kekuasaan  yang merusak demokrasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari  kondisi-kondisi  serta  analisis  tersebut,  dapat  dilihat  signifikansi  dari  Project Multatuli  —  sebagai  media  kontra-oligarki.  Pertama,  Project  Multatuli  memiliki  orientasi untuk  menjadi  media  yang  independen  —  dari  kuasa  uang  dan  konglomerasi  media  —  di

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
tengah era dimana independensi media sedang diguncang secara struktural oleh spasialisasi dari  konglomerat  dan  oligarki  media  (Masduki,  2021).  Independensi  ini  membuat  Project Multatuli  dapat  mendiversifikasi  konten-kontennya  dan  mengangkat  “suara-suara”  yang selama  ini  kerap  luput  bahkan  tidak  diangkat  oleh  media-media  arustama  yang  memiliki afiliasi  dengan  kekuatan  politik  tertentu  maupun  bisnis.  Kedua,  Project  Multatuli  juga memiliki  signifikansi  untuk  menjadi  pilar  penjaga  demokrasi.  Di  era  yang  ditandai  oleh keberpihakan  media  terhadap  kekuasaan  (Djoewanto,  2011;  Nugroho  dkk.,  2013).  Project Multatuli menjadi pengawas (watchdog) terhadap praktik-praktik kekuasaan yang merusak demokrasi  serta  melakukan  investigasi  terhadap  aktor  oligarki  dengan  tetap  menjaga independensinya  melalui  pembebasan  dari  iklan,  memberi  jaminan  bahwa  hanya berkolaborasi dengan pihak yang menghormati independensi Project Multatuli, dan skema paywall based subscription sebagai pendapatan utama yang bersumber dari para pembaca yang memilih untuk berlangganan terhadap Project Multatuli.

## Saran
Berdasarkan temuan dan hasil penelitian tersebut peneliti melihat bahwa kehadiran media  arustama  di  indonesia  ternyata  tidak  lepas  dari  adanya  pengaruh  aktor  politik  di belakangnya  yang  menguasai  media  baik  secara  kepemilikan  maupun  karena  kedekatan dengan penguasa yang akhirnya menimbulkan sebuah produk jurnalistik yang tidak sesuai dengan  kaidah  jurnalisme  serta  di  beberapa  media  secara  implisit  memperjelas keberpihakannya  terhadap  seseorang  atau  kelompok  melalui  bahasa  maupun  durasi pemberitaan.  Project  Multatuli  merupakan  amplifikasi  dari  perlawanan  terhadap  media arustama yang di belakangnya berada penguasa penguasa yang hendak mengontrol media, kemudian Project Multatuli juga menjadi sarana untuk memproduksi kaidah jurnalisme yang sesuai namun karena hal tersebut, beberapa kali Project Multatuli mendapatkan beberapa serangan siber yang diduga berasal dari pihak pihak yang merasa resah dengan kehadiran Project  Multatuli  ini  dan  pada  akhirnya  Project  Multatuli  ini  menjadi  bentuk  perjuangan demokrasi dalam media di negara Indonesia dimana banyak medianya yang sudah tidak netral dan cenderung memiliki keberpihakan politik.
Untuk itu penting bagi setiap pers alternatif untuk memiliki keberpihakan yang jelas dengan  pemberitaan  yang  berkualitas  agar  bisa  merefleksikan  kepentingan  publik  yang menjadi  landasan  perjuangan  pers  alternatif,  kemudian  melihat  maraknya  percobaan

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
peretasan  dan  serangan  siber  terhadap  Project  Multatuli,  penting  juga  untuk  memiliki perlindungan siber serta antisipasi dengan mencetak arsip berita agar memiliki bukti analog dari hasil pemberitaan yang berpotensi kapanpun bisa hilang dari internet. Terakhir, sebagai salah  satu  strategi  penguatan  independensi  pers  melalui  skema paywall  based dapat digunakan sebagai salah satu perangkat utama dalam meraih pendapatan guna mendorong operasionalisasi lembaga pers yang independen. Namun, perlu diperhatikan bahwa skema tersebut harus diantisipasi dengan adanya dana tambahan dari luar yang tidak mengganggu independensi  dari  sebuah  lembaga  pers  karena  selain  menjaga  independensi  terdapat kesejahteraan jurnalis yang juga harus diperhatikan dalam operasionalisasi lembaga pers.

## DAFTAR PUSTAKA
Achyansyah,  M.  N.  (2022).  Kajian  Analisis  Kritis  Norman  Fairclough  Dalam  Pemberitaan Project  Multatuli  “Wadon  Wadas  Menjaga  Alam  Untuk  Anak-Cucu.” Jurnal  Ilmiah Widya Sosiopolitika , 4 (2), 85–100. https://doi.org/10.24843/JIWSP.2022.v04.i02.p02
Agustini, S. (2019). Jaminan Kebebasan Pers Di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social  Review ,
1 (2), 172–177. https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.276
ANTV.  (t.t.). Tentang  Kami—ANTV  Klik .  Diambil  12  Januari  2022,  dari https://www.antvklik.com/tentang-kami
Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy in Indonesia: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia . Cornell University Press.
Atmakusumah.  (1981). Kebebasan  Pers  dan  Arus  Informasi  di  Indonesia .  Lembaga  Studi Pembangunan.
Borgh, C. van der, & Terwindt, C. (2014). National Contexts: Partial Democratization and Civil Society. Dalam NGOs under Pressure in Partial Democracies . Palgrave Macmillan.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . SAGE Publications.
Dagron, A. G. (2004). The Long and Winding Road of Alternative Media . SAGE Publications.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Djoewanto, I. H. (2011). Media ownership and its implications for journalists and journalism in Indonesia. Dalam K. Sen & D. Hill (Ed.), Politics of Media in Twenty First Century Indonesia . Routledge.
Eddyono,  A.  S.  (2021).  Pers  Alternatif  pada  Era  Orde  Baru:  Dijinakkan  hingga  Dibungkam.
Komunika , 8 (1), 53–60. https://doi.org/doi.org/10.22236/komunika.v8i1.5672
Farafonova, I. (2023). The Influence Of Mass Media On The Electorate. Politology Bulletin , 91 , 88–101. https://doi.org/10.17721/2415-881x.2023.91
Ford, M., & Pepinsky, T. B. (2013). Beyond Oligarchy? Critical Exchanges on Political Power and Material Inequality in Indonesia . Cornell University Press.
Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia . Cornell University Press.
Hamilton, J. (2000). Alternative Media: Conceptual Difficulties, Critical Possibilities. Journal of
Communication Inquiry , 24 (4), 357–378. https://doi.org/DOI:10.1177/0196859900024004002
Haris,  S.  (2019). Menimbang  Demokrasi  Dua  Dekade  Reformasi .  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Harizuandini, L., Kurniawati, & Martini, S. (2022). Alternative  Media  Criticism  Towards  the New    Order    Government    Ahead    of  The  July  27th,  1996,  Incident. ICHELSS: International  Conference  on  Humanities,  Education,  Law,  and  Social  Sciences , 2 (1), 541–559.
Investasi  Film  Lebih  dari  Rp30  miliar,  VIVA:  Produksi  Film  Indonesia  Termahal .  (2019).
Bisnis.com. https://market.bisnis.com/read/20190529/7/929097/investasi-film- lebih-dari-rp30-miliar-viva-produksi-film-indonesia-termahal
Kaid,  L.  L.,  &  Holtz-Bacha,  C.  (2008). Encyclopedia  of  Political  Communication .  SAGE Publications.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Kartinawati,  E.,  Pawito,  Warto,  Wijaya,  M.,  &  Purwasito,  A.  (2020).  Political  Preference  of Media  Owner  Power  Abuse,  And  Bias  (Case  On  Private  Televisions  In  Indonesia). PalArch’s
Journal
of Archaeology
of Egypt/Egyptology , 17 (7). https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/3092.
Khairida, Syahrizal, & Din, Mohd. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan  Seksual  Pada  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Jinayat. Syiah  Kuala  Law Journal , 1 (1), 169–186. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12282
Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know And The Public Should Expect . Random House.
Kumparan Bisnis. (2021). Bakrie Luncurkan Bisnis Konten Video Digital, Kolaborasi dengan tvOne  dan  Antv .  kumparan.  https://kumparan.com/kumparanbisnis/bakrie- luncurkan-bisnis-konten-video-digital-kolaborasi-dengan-tvone-dan-antv- 1wMkUghhZK6
Lim,  M.  (2011). Democratization  and  Corporatization  of  Media  in  Indonesia .  Participatory Media Lab Arizona State University.
Masduki. (2021). Independensi Media dan Kuasa Uang di Indonesia. Dalam Wijayanto, A. P. Budiatri, & H. P. Wiratraman (Ed.), Demokrasi Tanpa Demos . LP3ES Publishing.
Muhammad,  J.  (2022). IKN  Bukan  Bungker  Oligarki .  Project  Multatuli. https://projectmultatuli.org/ikn-bukan-bungker-oligarki/
Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2013). Mapping The Landscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia . Centre for Innovation Policy and Governance.
Padiatra, A. M. (2015). Ketika Pers Bicara Korupsi: Analisis Tajuk Rencana Harian Pedoman pada Awal Orde Baru 1969 – 1974. Paradigma: Jurnal Kajian Budaya , 5 (2), 103–117. https://doi.org/10.17510/paradigma.v5i2.51
Power, T., & Warburton, E. (2020). Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?
ISEAS Publishing.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Pratama, C. D., & Gischa, S. (2020). Pers di Era Orde Baru . https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/22/165353669/pers-di-era-orde- baru?page=
Priyonggo,  A.,  &  Adnan,  H.  M.  (2021).  Digitizing  Newspaper  Content  in  Indonesia:  The Challenge  of  Enforcing  The  Culture  of  Immediacy. Jurnal  Komunikasi ;  Malaysian Journal  of  Communication , 37 (2),  258–271.  https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021- 3702-16
Project Multatuli. (t.t.). Tentang Project Multatuli . Project Multatuli. Diambil 31 Januari 2024,
dari https://projectmultatuli.org/tentang/
Project Multatuli. (2022). Merekam Kekerasan Polisi di Desa Wadas: Warga Wadas Dikepung,
Ditangkap,  dan  Ditahan .  Project  Multatuli.  https://projectmultatuli.org/cara-polisi- melakukan-kekerasan-ke-warga-wadas-penolak-tambang-andesit-saat-mengepung- desa-wadas-februari-2022/
Project Multatuli. (2024). Di Balik Timnas AMIN: Tambang, Unicorn, dan Mantan Koruptor . https://projectmultatuli.org/di-balik-timnas-amin-tambang-unicorn-dan-mantan- koruptor/
Ramadhiyanti, A. A., & Salendu, A. (2022). Peran Grit sebagai Moderator Hubungan Antara Ketidakamanan  Kerja  Dan  Kepuasan  Kerja  Pada  Karyawan  Terdampak  Kebijakan Covid-19 Indonesia. Efektor , 9 (1), 155–168. https://doi.org/10.29407/e.v9i1.17084
Siregar,  A.  E.  (2014). Mengawal  Demokratisasi  Media:  Menolak  Konsentrasi,  Membangun Keberagaman . Kompas Gramedia.
Suwirta, A. (2008). Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional. Sosiohumanika , 1 (1). https://doi.org/10.2121/sosiohumanika.v1i2.336
Tapsell, R. (2021). Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital (W.
P. Utomo, Penerj.). Tangerang.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tivany,  A.  H.  (2022). Challenges  For  Alternative  Journalism  in  Indonesia:  A  Case  Study  of
Project Multatuli [Thesis, Univerzita Karlova].
http://hdl.handle.net/20.500.11956/176422
Wagstaff, J. (2010). Southeast Asian Media: Patterns of Production And Consumption . Open Society Institute.
Widyatama,  R.  (2020).  Jangkauan  Siaran  Televisi  Swasta  di  Indonesia:  Sebuah  Tinjauan Ekonomi  Politik. Communicare :  Journal  of  Communication  Studies , 7 (2),  190–211. https://doi.org/10.37535/101007220206
Wijayanto, Budiatri, A. P., & Wiratraman, H. P. (Ed.). (2021). Demokrasi Tanpa Demos . LP3ES
Publishing.
Winters, J. A. (2011). Oligarchy . Cambridge University Press.
Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia . Cornell University Press.
Yoedtadi, M. G., & Pribadi, M. A. (2020). Alternative Media as Counter-Hegemony: A Case study  of  Konde.co  and  Magdalene.co. Proceedings  of  the  2nd  Tarumanagara International  Conference  on  the  Applications  of  Social  Sciences  and  Humanities .
Tarumanagara  International  Conference  on  the  Applications  of  Social  Sciences  and Humanities. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.013