KUDETA YANG (DIRANCANG) GAGAL DAN KONSOLIDASI REZIM (NEO) ATATURK? HIZMET GULEN, PARALEL STATE, DAN AMBISI TERSELUBUNG ERDOGAN
COUP D’ETAT THAT (DESIGNED TO) FAIL AND (NEO) ATATURK’S REGIME CONSOLIDATION? HIZMET GULEN, PARALLEL STATE AND ERDOGAN’S HIDDEN AMBITIONS

## Nuruddin Al Akbar
Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada E-mail: nuruddin.alakbar@gmail.com
Diterima: 11-12-2016 Direvisi: 31-10-2017 Disetujui: 29-11-2017

## ABSTRACT
This study seeks to undertake critical reading of a number of military coup d’etat attempts that took place in 2016. The failure of the military coup d’etat can be read not as a victory of democracy, but rather as the consolidation effort that is continuously formed by Erdogan’s regime to increasingly exert his power in all areas of Turks life. This study rests on  official discourse voiced by the Turkish government that states Gulen Hizmet movement plays an important role in the coup d’etat attempt. Unfortunately, Erdogan’s regime has acknowledged Gulen steps. Then, he designed a counter-coup operation in such a way in order to, firstly, quell the coup d’etat attempts that occur thus ensuring Erdogan’s regime persisted; second, make sure the coup d’etat attempt at certain level is still running so that it can be utilized for the benefit of Erdogan’s regime. The research method used in this research is discourse analysis with analytical framework based on Rossa and Nugroho Notosusanto theory about G30S event in Indonesia (which has been modified to read coup attempt in Turkey). The data sources used in this study are based entirely on secondary sources, including international and Turkish media coverage of the course of the coup. Includes various articles written by various experts / analysts about the incident.
Keywords: Erdogan, Gulen, Paralel State, Coup d’etat, Neo Ataturk

## ABSTRAK
Studi  ini  berupaya  melakukan  pembacaan  kritis  upaya  kudeta  sejumlah  kalangan  militer  yang  berlangsung  di tahun 2016. Kegagalan kudeta militer yang terjadi dapat dibaca bukan sebagai kemenangan demokrasi tetapi justru upaya kondolidasi yang terus dibangun rezim Erdogan untuk semakin mencengkramkan kuasanya di semua lini kehidupan masyarakat. Studi ini berpijak pada wacana resmi yang disuarakan oleh pemerintah Turki bahwasanya gerakan Hizmet Gulen memegang peranan penting dalam upaya kudeta. Akan tetapi rezim Erdogan telah membaca langkah Gulen dan merancang operasi kontra kudeta sedemikian rupa untuk: pertama, menumpas upaya kudeta yang terjadi sehingga memastikan rezim Erdogan tetap bertahan; Kedua, memastikan upaya kudeta dalam level tertentu tetap berjalan sehingga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa bagi kepentingan rezim erdogan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana dengan kerangka analisis yang didasarkan pada teori Rossa dan Nugroho Notosusanto mengenai peristiwa G30S di Indonesia (yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk membaca upaya kudeta di Turki). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini sepenuhnya mendasarkan pada sumber  sekunder,  baik  pemberitaan  media  internasional  dan Turki  sendiri  mengenai  jalannya  kudeta  tersebut, ditunjang dengan berbagai artikel yang ditulis oleh berbagai analis mengenai kejadian tersebut.
Kata Kunci: Erdogan, Gulen, Paralel State, Kudeta, Neo Ataturk

## PENDAHULUAN
15  Juli  2016  menjadi  saksi  lahirnya sebuah  pergolakan  politik  yang  mengejutkan di  negara  Turki.  Sebuah  upaya  kudeta  militer kembali  terjadi  guna  menumbangkan  rezim Erdogan  yang  tengah  memegang  tampuk kekuasaan. Kudeta 15 Juli tersebut mengejutkan banyak  pihak  karena  menghasilkan  pemenang baru.  Bukan  lagi  militer  –yang  selelu  menang dalam  kudeta  di  masa  lampau-  melainkan rezim Erdogan. Bagaimana bisa rezim Erdogan membalikkan keadaan dan justru mempecundangi militer yang berusaha mengkudetanya?
Jika  merunjuk  pada  sejumlah  dokumen resmi  yang  dikeluarkan  rezim  pasca  gagalnya kudeta,(Jakarta, 2016, CoupFacts, FETO’s Coup Attempt  in  Turkey A  Timeline),  maka  dapat diambil beberapa intisari penting, diantaranya: (1) Kudeta direncanakan oleh sekelompok/ fraksi dalam militer Turki. (2) Keberadaan oknum/fraksi di tubuh militer yang melancatkan kudeta tidak dapat  dilepaskan  dari  eksistensi paralel  state (Applebay, Dueling Narratives: The Gulenist of The Hizmet Movement, 2015) di dalam tubuh negara Turki.. (3) Otak dari paralel state ini ialah Fetullah  Gulen. Tokoh  agamawan  kharismatik yang  kini  tinggal  di AS  pasca  perseteruannya dengan  rezim  Erdogan.  (4)  Kudeta  berhasil digagalkan karena kuasa rakyat heroik, kesatuan sikap  partai  politik  –termasuk  oposisi-,  dan kesetiaan  aparat  keamanan–termasuk  institusi militer—pada pemerintahan Erdogan.
Tentu  saja  narasi  yang  disusun  rezim menyisakan kecurigaan tersendiri, sejauh mana keakuratannya merekonstruksi realitas. Namun sebagaimana yang disinyalir oleh Lois Fishman (2016) bahwasanya narasi rezim ini sulit untuk tertandingi. Mengingat secara de facto media di Turki sudah berada pada kekuasaan rezim (Force, Diminishing  Press  Freedom  In Turkey,  2014). Impliksinya, suara lain yang mungkin berguna sebagai pembanding dari narasi resmi rezim sulit untuk muncul di permukaan (Economist, 2016). Sehingga bagi Fishman apa yang terjadi pra, saat, dan paska kudeta cenderung tidak jelas (Louis F, 2016). Dengan kata lain ada “mendung besar” yang menutupi realitas kudeta di negara Turki.
Studi ini merupakan ikhtiar untuk menyibak “mendung besar” yang menutupi realitas kudeta di Turki. Dimana studi ini berkeyakinan bahwasanya kudeta  yang  terjadi  memang  dirancang  untuk gagal. Studi ini berkeyakinan memang pasukan di tubuh militer yang melakukan aksi merupakan anggota  Hizmet.  Gulen  sendiri  minimalnya mengetahui dan mendukung aksi anggota Hizmet tersebut.  Namun  dengan  kecerdikan  Erdogan kudeta  mampu  ditunggangi  sedemikian  rupa sehingga terbentuklah kudeta gagal, yang dapat dipakai  sebagai  dalih  Erdogan  untuk  semakin memperkokoh kedudukannya di bumi Turki.

## KERANGKA  BERPIKIR  MEMAHAMI KUDETA TURKI
Sebagaimana misi studi ini yang berupaya merekonstruksi  apa  yang  terjadi  di Turki  pada 15  Juli  2016.  Di  mana  studi  ini  berkeyakinan jaringan  Gulen  bertanggung  jawab  dalam kudeta  gagal  tersebut.  Hanya  saja  studi  ini berkeyakinan  Erdogan  memainkan  peranan penting  merekayasa  kudeta  yang  dilakukan musuhnya tersebut sehingga hasil yang diperoleh justru  menjadi  sumber  kekuatan  baru  bagi Erdogan dalam menjalankan ambisi politiknya ke depan. Pertanyaan penting yang harus dijawab ialah  bagaimana  menteorisasikan  kudeta  yang ditunggangi tersebut? Jawaban ini justru muncul dari pembacaan terhadap fenomena kontroversial yang terjadi di Indonesia dan masih menyisakan misteri  hingga  hari  ini,  yakni  peristiwa  30 September  1965  atau  yang  sering  dinamakan gerakan 30 September (G30S).
Sebelum  menerangkan  mengenai komparasi  30  September  dan  kudeta  Turki ada  baiknya  mengklarifikasi  saru  hal  penting: komparasi  yang  dilakukan  terkait  dengan rekonstruksi  kudeta  tidak  mesti  menyaratkan keserupaan dalam segala hal. Sebagaimana –nanti akan dibahas lebih detail- akademisi John Rossa melihat adanya kemiripan 30 September dengan peristiwa  pembakaran Reichstag (Reichstag fire).
Kemiripan di sini dalam konteks peristiwa pembakaran atau G30S akan dijadikan dalih satu kelompok untuk menguatkan kedudukannya di
sebuah  negara  dan  menyingkirkan  lawannya yang  dianggap  bertanggung  jawab.  Rossa paham  bahwa  ada  beda  antara  G30S  dengan pembakaran Reichstag, di mana tidak ada jejak yang meyakinkan keterlibatan terstruktur pihak komunis dalam pembakaran Reichstag.
Berbeda dengan G30S di mana PKI yang memang memiliki keterlibatan secara struktural dalam derajat tertentu. Begitu pula dengan kasus G30S  dan  kudeta  Turki,  tidak  menyaratkan adanya  keserupaan  dalam  semua  hal.    Misal mengenai kondisi pra dan pascakudeta, di mana kondisi  ekonomi  Indonesia  terbilang  krisis sedangkan Turki tidak. Ataupun fase pascakudeta di mana di Indonesia terjadi pembantaian massal tetapi  di  Turki  tidak  ada  informasi  mendetail mengenai  hal  tersebut,  hanya  penangkapan massal.
Mengenai  perbedaan  kondisi  tersebut penulis akui memang ada, tapi bukannya tanpa kesamaaan mendasar. Seperti, kondisi prakudeta juga genting, namun bukan dalam aspek ekonomi namun  dalam  survivalitas.  Siapa  mendahului siapa.  Sebagaimana  di  Indonesia  kesehatan Soekarno  yang  tidak  menentu  membuat  pihak PKI ataupun angkatan Darat “berebut waktu” dan strategi untuk memastikan dirinya yang mampu memegang kuasa pasca Bung Karno tidak bisa memimpin  Indonesia  (Tempo,  2015).  Begitu pula dengan Turki, otomatis dengan kekuasaan militer yang melemah dan munculnya sikap keras Erdogan kepada Gulenis hanya ada pilihan “siapa cepat dia dapat”. Dalam hal ini kudeta menjadi opsi paling “nekat” 1 namun juga rasional yang bisa  ditempuh  Gulenis 2 .  Begitu  pula  keadaan
1 Kenekatan  juga  diambil  PKI  dengan  memilih  Kudeta. Sebagaimana  dijalaskan  sebelumnya,  kondisi  tidak  terduga –Soekarno sakit- membuat PKI merasa khawatir dan memilih opsi melaksanakan G30S untuk memastikan Angkatan Darat anti PKI tumbang. Nuansa nekat ini diakui oleh Hamim –salah satu  anggota  biro  khusus  PKI-  yang  menceritakan  bahwa rencana G30S tidak matang karena persiapannya yang cukup pendek. Misal massa PKI belum siap berperang. Tetapi menurut Hamim,  pimpinan  Biro  khusus  saat  itu  –Syam-  menyatakan tidak perlu menunggu rakyat siap, cukup mengggunakan unsur militer saja ( Tempo, Syam Lelaki dengan Lima Alias, 2010)
2 Kudeta  menjadi  rasional  karena  secara  formal  kelompok Gulen tidak memiliki kekuasaan apa-apa karena kendali AKP di bawah kendali penuh Erdogan. Bahkan mengandalkan Idris Bal dengan partai barunya juga tidak memiliki daya tawar apa-apa. Karena dinyatakan oleh Idris bal sendiri yang akhirnya keluar dari partainya dimana ia merasa ada tekanan kuat pada partai
pascakudeta,  ada  kesamaan  antara  Turki  dan Indonesia dalam hal pembersihan massal oposisi. Hanya  saja  kondisi  Turki  kontemporer  sangat sulit  menerapkan  “brutalitas”  dalam  skala yang  ekstrem  seperti  pembantaian  massal.  Di Indonesia  sekalipun  banyak  kalangan  oposisi yang  tidak  dibantai  tetapi  dipenjarakan  –misal di  pulau  Buru  atau  kamp  plantungan-  hingga akhirnya  menikmati  kebebasan  pascajatuhnya Soeharto.
Mengenai  peristiwa  30  September  di Indonesia, sampai saat ini bermunculan berbagai analisis  yang  mencoba  menguak  apa  yang sebenarnya  terjadi  dan  siapa  dalang  di  balik peristiwa tragis tersebut. Jika merujuk pada narasi yang  diwacanakan  negara  dengan  akademisi terkemukanya Nugroho Notosusanto, ditemukan penjelasan bahwasanya apa yang terjadi sejatinya adalah upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Rencananya  melalui  Gerakan  30 September,  mereka  membunuh  para  petinggi angkatan  Darat  yang  dipercaya  menghalangi ambisi  mereka  untuk  menguasai  Indonesia dan  merubahnya  menjadi  negara  komunis. Setelah kesuksesan menangkap dan membunuh para  jendral Angkatan  Darat  tersebut,  PKI mengumumkan  kekuasaan  mereka  atas  negara dengan  mendemisionerkan  kabinet  Dwikora yang saat itu resmi memerintah. Sebagai gantinya mereka  menyusun  format  pemerintahan  baru di bawah kendali mereka yang dinamai dewan revolusi (Poesponegoro, 2008). Uniknya bahkan nama Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai presiden juga termasuk yang tersingkir, karena tidak  masuk  dalam  daftar  sususnan  anggota pemerintahan baru pasca demisionernya kabinet dwikora (Djamaluddin, Jenderal TNI Anumerta Basoeki  Rachmat  Dan  Supersemar,  1998). Namun  singkat  cerita  upaya  tersebut  berhasil digagalkan  oleh  “kesigapan”  militer  kontra kudeta  di  bawah  pimpinan  Soeharto  hingga berujung  pada  akhir  petualangan  para  pelaku kudeta dan hancurnya PKI secara institusional dari bumi Indonesia (Herlambang, 2013).
tersebut sehingga partai eksis hanya tinggal nama saja tanpa fungsi partai yang sebenarnya (Sabah, Gülenist MP İdris Bal Resigns From The Party He Established, 2015)
Poin menarik yang menghubungkan kudeta PKI dan kasus Turki jika merujuk pada narasi yang disusun Notosusanto dan disetujui negara Orde Baru ialah konsepsi mengenai Biro khusus. Mengapa muncul konsep ini? Jawabannya ialah narasi yang disusun oleh Notosusanto berupaya melakukan counter terhadap  analisis  peristiwa 30  September  yang  dilakukan  peneliti  asing, yang  dikemudian  hari  lebih  dikenal  sebagai Cornell paper . Menurut analisis Cornell Paper yang  disusun  oleh  Ruth  Mc Vey  dan  Benedict Anderson,  peristiwa  30  September  merupakan masalah internal angkatan darat. Dimana fraksi muda di bawah komando Untung geram dengan perilaku  elit  militer  di  Jakarta  yang  dianggap “borjuis” sehingga fraksi muda tersebut bertekad untuk “meluruskannya”, untuk mengembalikan marwah Angkatan Darat (Kasdi, 2012).
Analisis  Cornell  Paper tersebut  sangat menarik karena secara realitas yang melakukan penculikan  jendral  dan  petinggi  angkatan darat  dalam  gerakan  30  September  dilakukan oleh militer. Termasuk penguasaan para Radio Republik  Indonesia  (RRI)  juga  dilakukan oleh  militer.  Jejak  PKI  seakan  tidak  nampak pada  peristiwa  tersebut.  Tentu  saja  hal  ini menegasikan wacana yang terbentuk secara luas pada  masyarakat  Indonesia  bahwa  PKI  dalang dibalik peristiwa 30 September.
Sebagai counter dari Cornell  paper itulah  Notosusanto  memasukkan  konsep  Biro Khusus  untuk  menunjukkan  bahwa  meskipun militer yang nampak di permukaan dalam upaya kudeta,  namun  hakikatnya  mereka  hanyalah pion catur yang dikendalikan oleh PKI di bawah komando Syam Kamaruzaman sebagai ketua biro khusus PKI (Notosusanto, 2008). Militer dapat dikendalikan sedemikian rupa karena hakikatnya PKI  telah  membentuk  biro  khusus  yang  misi besarnya  mensuyup  ke  dalam  tubuh  “musuh” yakni  angkatan  darat  (Notosusanto,  2008). Biro khusus ini diharapkan makin memperkuat kedudukan  PKI  dalam  perpolitikan  Indonesia, tanpa  harus  menggunakan  atribut  PKI  secara kasat mata.
Anlisis  Notosusanto  yang  menjadi narasi  resmi  negara  terkait  eksistensi  biro khusus tersebut memberikan pencerahan untuk memahami kondisi yang terjadi di Turki. Dalam
kasus kudeta 15 Juli 2016 biro khusus di sana ialah paralel state yang dibentuk oleh jaringan Gulen sejak lama untuk menginfiltrasi “musuh”. Dalam kasus paralel state , jaringan Gulen tidak hanya menyasar militer saja tetapi berbagai lini pemerintahan  yang  lain  seperti  kepolisian  dan kehakiman.
Konsep  Biro  khusus  dalam  narasi Notosusanto juga membantu dalam memahami “paradoks”  kelompok  Gulen  di  Turki.  Perlu dipahami bahwa di permukaan, kelompok Gulen tercitrakan sebagai gerakan yang apolitis, hanya bergerak  dalam  bidang  sosial  serta  spiritual (Çelik, 2010, Ziyanak, 2015).
Apolitis di sini bukan berarti menghindari ranah politik sama sekali, karena secara terbuka kelompok Gulenis menyatakan relasinya dengan berbagai politisi dari partai yang berbeda (Site, 2013).  Tetapi  apolitis  dalam  artian  Gulenis mencitrakan  kelompoknya  tidak  tertarik  untuk “mewarnai” ranah politik praktis di Turki agar sesuai dengan ideologi Islam ataupun bermaksud menyerang asas-asas sekularisme Turki.
Dengan menunjukkan jalinan relasi dengan berbagai politisi dari latar belakang yang berbeda Gulenis justru semakin ingin menunjukkan citra apolitisnya,  di  mana  dengan  citra  pihaknya bersahabat  dengan  semua  kalangan  politisi –termasuk  dari  partai  sekuler-  membuktikan bahwa Gulenis berposisi netral 3 . Jikalau disebut berpolitik,  justru  kalangan  Gulenis  seakan mencitrakan dirinya sebagai sekutu dari prinisip demokrasi,  kebebasan,  dan  hak  asasi  manusia, dengan  menyatakan  bahwa  kelompok  Gulen akan berdiri kokoh di belakang partai politik yang memperjuangkan prinsip tersebut ( Publications, 2015).
Perlu juga ditegaskan dalam kesempatan ini  mengenai  keterlibatan  sejumlah  kalangan Gulenis yang bergabung dalam salah satu partai politik yang ada di Turki, semisal Hakan Sukur yang  bergaung  dengan AKP  ataupun  Idris  Bal
3 Dalam bahasa Gulen “ We are in equal proximity to all parties. I  am  not  saying  equal  distance,  we  are  in  equal  proximity. Because all the followers and sympathizers of every party are our people. People’s parties and people’s political ideas are not barriers to our being friends with them ” (Çelik, The Gülen Movement: Building Social Cohesion Through Dialogue and Education, 2010).
yang  mendirikan Demokratik  Gelişim  Partisi / Democratic  Progress  Party  (DGP). Pertama ; secara  citra  dapat  dikatakan  bahwa  masuknya mereka  ke  aranah  politik  atas  inisiatif  pribadi, bukan instruksi resmi dari struktur gerakan Gulen yang “apolitis” 4 . Kedua, secara terselubung –di balik  citra-  ini  adalah  upaya  berpolitik  praktis pihak  Gulen  untuk  menguasai  negara.  Penulis tentu sepakat dengan kesimpulan tersebut dalam sisi ini. Dapat dikatakan ini adalah bagian dari strategi besar Gulen untuk memperkuat paralel state yang juga didirikan oleh Gulenis.
Tampilan apolitis Gulenis tersebut tidaklah salah dan bukan berarti hanyalah kedok semata. Konsep Biro khusus secara tegas menarik garis antara apa jalur terselubung Gulen dan jalur resmi Gulen. Jalur terselubung ialah paralel state yang tujuannya sangat politis, sedangkan jalur resmi sangat potensial memang apolitis dalam derajat tertentu.
Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat dengan  ketidakjelasan  pembedaan  ini  semua pihak yang mungkin mengikuti gerakan Gulen yang  nampak  di  permukaan,  potensial  dituduh terlibat  kudeta  atau  tahu  soal  kudeta  tersebut. Padahal belum tentu semua pihak yang terlibat tahu menahu soal paralel state tersebut 5 .
Celakanya ketika mereka yang tidak tahu menahu soal paralel state tersebut ikut menjadi korban. Padahal alasan mereka bergabung dengan gerakan Gulen misalnya karena tertarik berkiprah dalam bidang sosial atau mungkin seorang yang haus  akan  spiritalitas  dan  mendapati  gerakan Gulen menyediakan spiritalitas tersebut. Ataupun
4 Idris Bal misalnya menyatakan dirinya tidak pernah “minta restu”  pada  Gulen  saat  membentuk  partainya.  Sebaliknya  ia menyatakan bahwa ia justru berkonsultasi pada tokoh-tokoh sipil  lainnya  sebelum  mantap  mendirikan  partainya.  Sebuah sikap yang nampak sekali mencitrakan tidak ada koneksi apapun secara struktural antara partainya dengan Gulen ( News, 2014, Huriyyet, 2014).
5 Dalam kasus biro khusus PKI sendiri menurut telaah Djamhari, anggota PKI legal saja banyak yang tidak tahu eksistensi Biro khusus  ini.  Menurut  Djamhari  orang  yang  tergabung  dalam biro  khusus  memang  sengaja  “dipisahkan”  sedemian  rupa dengan  struktur  PKI.  Semisal  ada  langangan  anggota  biro khusus datang ke kantor PKI untuk meminta dana dan fasilitas. Anggaran mereka sudah disediakan terpisah. Analisis Djamhari sangat  beralasan  jika  ditinjau  dari  sisi  intelejen.  Tentunya jika  komunikasi  antara  biro  khusus  dan  anggota  Pki  begitu terbuka infiltrasi itu dapat terbongkar dengan cepat (Djamhari, Demokrasi Terpimpin 1959-1965, 2012)
alasan lain yang sangat banyak dan tidak dapat digeneralisir.
Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  jika menggunakan kerangka analisis yang dibangun oleh  Notosusanto  dalam  memahami  kudeta Turki 2016 tentu menyisakan pertanyaan besar. Sebab eksistensi biro khusus justru membuktikan jaringan  Gulen  sebagai  aktor  utama.  Lalu bagaimana  menyatakan  Erdogan  bisa  terlibat berdasarkan  skema  Notosusanto  tersebut? Jawaban  terhadap  masalah  ini  diberikan  oleh analisis  gerakan  30  September  yang  diberikan oleh seorang akademisi bernama John Rossa.
Analisis  Rossa  sendiri  muncul  ditengah serangan hebat kepada narasi yang disusun oleh Notosusanto dan diterima sebagai narasi resmi negara  selama  Orde  Baru.  Runtuhnya  Orde baru  ditanbah  dengan  dibebaskannya  tahanan politik yang diduga terlibat peristiwa gerakan 30 September  membuat narasi baru bermunculan.
Jika dahulu rezim dihadapkan pada Cornel paper, namun sekarang dihadapkan pada variasi narasi  yang  berbeda  dalam  merekonstruksi peristiwa  30  September.  Namun  patut  untuk ditegaskan  salah  satu  narasi  yang  cukup  kuat muncul  pascareformasi  adalah  ide  bahwa penguasa  Orde  Baru  Soeharto  yang  dahulu dielu-elukan dalam narasi resmi negara karena mampu menghalau gerakan 30 September beserta “tuannya” yakni PKI ternyata juga “berlumuran darah”.  Dalam  sejumlah  narasi  yang  ditopang kesaksian tapol (tahanan politik) 65 menguatkan narasi bahwa Soeharto bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa 30 September (Adam, 2009).
Jika  ditelusuri  secara  seksama  Rossa menyusun  sebuah  rekonstruksi  sejarah  yang cukup unik. Dia berupaya merangkai narasi telah ada  selama  ini,  termasuk  narasi  rezim  untuk membuat sebuah kesimpulan khas Rossa sendiri. Kata kunci untuk memahami rekonstruksi sejarah ala Rossa sebenarnya terletak pada gagasannya tentang  kemiripan  gerakan  30  September dengan apa yang disebut pembakaran Reichstag (Reichstag fire).
Dalam kasus Reichstag yang terjadi pada 27  Februari  1933  menjadi  salah  satu  tonggak penting yang memicu konsolidasi rezim NAZI di  Jerman  hingga  mendapatkan  kekuasaan
mutlak untuk memerintah Jerman. Pembakaran Reichsatg sendiri diduga dilakukan oleh seorang bernama  Marinus van der Lubbe yang merupakan anggota partai komunis Jerman (Susan, 2015).
Pembakaran  yang  dilakukan  Lubbe  ini dengan segera menjadi dalih bagi partai NAZI di bawah Adolf Hitler untuk memaksa presiden Hindenberg  untuk  mensahkan  undang-undang darurat  sebagai  upaya  menghadapi  ancaman Merah  di  Jerman  (Kerr,  Germany,  1919,  39, 2003).  Segera  saja  undang-undang  tersebut digunakan  NAZI  untuk  menghabisi  kaum komunis  Jerman.  Dengan  sirnanya  kaum komunis pascapembersihan oleh NAZI, secara otomatis memperkuat kedudukan sang kanselir NAZI, Adolf Hitler (Frank, 2008).
Perlu  ditambahkan  hingga  kini  fakta mengenai pembakaran Reichstag masih misterius, dan memicu perdebatan di kalangan sejarawan. Misal  menurut  seorang  sejarawan  Tobias yang  menyatakan  bahwa  Lubbe  merupakan pelaku  tunggal,  sebuah  analisis  yang  tentunya berkontradiksi  dengan  propaganda  NAZI tentang  ancaman  komunis  (Beck,  The  Fateful Alliance:  German  Conservatives  and  Nazis  in 1933, 2010). Namun apa yang sebenarnya terjadi tidaklah  penting.  Bagi  NAZI  tertangkapnya Lubbe  merupakan  hal  terpenting  sehingga bisa  menjadi  bahan  propaganda  rezim  untuk mengkonsolidasikan  kekuasaannya  dengan menghabisi oposisi. Di mana dalam kasus Jerman ialah komunis.
Menurut Rossa apa yang terjadi dalam kasus pembakaran Reichstag dapat dianalogikan untuk membaca peristiwa 30 September. Rossa sendiri memaparkan  bebarapa  ciri  khas  pembakaran Reichstag  yang  dapat  digunkan  sebagai  bekal memahami  gerakan  30  september,  yakni:  (1). Sudah  ada  keputusan  untuk  menyerang  partai komunis sebagai oposisi NAZI. 2.) propaganda besar  NAZI  pascaterjadinya  pembakaran. (3).  Keluarnya  undang-undang  darurat  yang membuka jalan untuk mengeliminir musuh/lawan politik  NAZI.  4.)  Penangkapan  besar-besaran oposisi NAZI dari kalangan komunis oleh rezim. Ciri khas tersebut menurut Rossa juga terdapat dalam  kasus  30  September,  yakni:  (1).  Sudah ada  keinginan  menghabisi  komunis  sebagai
lawan angkatan Darat yang anti Komunis. (2). propaganda besar tentang gerakan 30 september oleh pihak angkatan Darat (3). Keluarnya restu Sukarno kepada Suharto untuk menindak gerakan 30  September  (4).  Penangkapan  besar-besaran anggota PKI oleh Soeharto (Rossa, 2008).
Ciri  khas  pembakaran  Richstag  yang dinyatakan  Rossa  di  atas  jika  ditarik  secara generik untuk membaca Turki, akan melahirkan beberapa poin yakni: (1). Sudah ada perencanaan untuk  menghabisi  lawan  politik  sebelum terjadinya kudeta. (2). propaganda besar rezim pascaterjadinya  kudeta  dengan  menuduh lawan politik sebagai  pihak yang bertanggung jawab  atas  peristiwa  tersebut.  (3).  Keluarnya undang-undang  darurat  yang  membuka  jalan mengeliminir  musuh/lawan  politik  rezim.  (4). Pembersihan masal “virus” yang merajalela di berbagai institusi.
Jika  merujuk  pada  analisis  Rossa terkait  gerakan  30  September,  sebenarnya  ia berupaya  mengembangkan  wacana  tandingan untuk  “membersihkan”  atau  setidaknya “meminimalisir”  dosa  PKI.  Hal  ini  nampak dari  analisisnya  bahwa  memang  peristiwa  30 September  dirancang  oleh  PKI,  dalam  artian sejumlah kecil petingginya. Namun yang terjadi saat itu bukan sebagaimana dibayangkan sebagain orang  bahwasanya  petinggi  TNI AD  memang diculik  namun  tidak  ada  rencana  dibunuh. Apalagi disiksa terlebih dahulu. Kesalahan terjadi dalam proses eksekusi kebijakan di mana militer yang  bertugas  di  lapangan  malah  membunuh Jendral  dan  petinggi  TNI AD  yang  diincar. Karena sitasi diluar dugaan maka petinggi TNI AD  yang  tersisa  diperintahkan  untuk  dibunuh pula  karena  tidak  mungkin  meghadapkannya pada presiden Soekarno untuk kemudian dicopot dari jabatannya (Rossa, 2008).
Narasi  yang  menurut  Rossa  valid  ini kemudian  dicampuraduk  dengan  imajinasi  ala TNI AD yang akhirnya melahirkan narasi rezim, dimana PKI memang berencana membunuh dan menyiksa jendral, dan kemudian mengambilalih kekuasaan (Rossa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan  30  September  dan  Kudeta  Suharto, 2008).  Dengan  kata  lain  apsek  kedua  yakni “propaganda besar tentang gerakan 30 September
oleh pihak angkatan Darat” adalah propaganda campuran  berdasarkan  realitas  dan  imajinasi yang direkasaya untuk kepentingan politis sang pembuat  propaganda,  dalam  hal  ini  Soeharto. Kesimpulannya    peristiwa  30  September berhasil  ditunggangi  sedemikian  rupa  oleh TNI AD di bawah komando Soeharto sehingga memungkinkan  memuluskan  ambisinya  untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan “secara merangkak” dalam skema konstitusional.
P e m b a c a a n   a l a   R o s s a   t e r s e b u t menjadi  penting  untuk  menerapkannya  dalam merekonstruksi aksi kudeta. Di mana memang benar  Gulen  merencanakan  kudeta  namun rencana  tersebut  telah  ditunggangi  sedemikian rupa  sehingga  bukannya  menghabisi  rezim Erdogan,  namun  justru  menggulung  Gulen berserta paralel state nya. Namun tentunya jika dalam narasi Rossa Soeharto hanya menunggangi dalam hal wacana, tanpa mencampuri jalannya aksi 30 September hal yang berbeda terjadi di Turki.
Upaya kudeta itu sendiri yang ditunggangi sehingga  posisinya  bagaikan  virus  yang  telah dilemahkan  sebagaimana  dipergunakan untuk  imunisasi.  “Virus”  Gulenis  yang  telah “dilemahkan  sedemikian  rupa”  diberi  ruang untuk disuntukkan dalam “tubuh” negara Turki. Hasilnya  tentu  saja  bukan  “tubuh”  negara Turki –di bawah kendali rezim Erdogan- yang terserang  penyakit  mematikan,  tetapi  “virus” yang “lemah” tersebut yang justru dipecundangi “antibodi”  tubuh.  Hasilnya  “virus”  tersebut lenyap  dan  “tubuh”  negara  Turki  –di  bawah kendali  Erdogan-  tetap  sehat  bahkan  semakin kuat.

## KUDETA (YANG DIRANCANG) GAGAL
Kudeta  gagal  2016  tidaklah  dapat dilepaskan  dari  pembacaan  relasi  masa  lau yang  dijalin  oleh  dua  tokoh  besar  yang  saling beroposisi  dalam  kudeta  yakni  Erdogan  dan Gulen.  Jika  merujuk  pada  sejarah  Turki  akan ditemukan  sebuah  masa  “romantis”  di  antara kedua  tokoh  tersebut,  namun  akhirnya  masa “romantis”  itu  berkahir  dan  digantikan  masa “permusuhan”.  Tentu  saja  puncak  dari  masa
“permusuhan” itu terjadi pada kudeta Turki, di mana Erdogan dengan keras mengecam Gulen sebagai  aktor  di  balik  kudeta  berikut  jaringan paralel state nya , sebaliknya Gulen mengecam balik Erdogan sebagai sandiwara Erdogan untuk menjadikan Turki di bawah kontrol total dirinya.
P e r j u m p a a n   G u l e n   d a n   E r d o g a n sebenarnya didasari oleh adanya musuh bersama, yakni  negara  sekuler  warisan Ataturk.  Kedua tokoh  tersebut  memiliki  prinsip  yang  sama yakni  tidak  senang  dengan  wajah  Turki  yang sekuler. Alasannya  sangat  rasional,  jika  ditilik dari latar belakang kedua tokoh tersebut sama- sama bermuara pada identitas islam yang kuat. Erdogan  diasosiasikan  dengan  kelompok  Milli Gorus sedangkan Gulen dengan kelompok Nurcu (Gunter, 2003).
Sebagaimana  ditegaskan  sebelumnya, Erdogan  diasosiasikan  berafiliasi  ke  kelompok Milli gorus . Membicarakan Milli Gorus sendiri tidak  dapat  dipisahkan  dari  tokoh  penting bernama  Erbakan. Milli  Gorus sendiri  berakar kuat dari tradisi tariqah sufi Nanqsabandi aliran Khalidi. Tradisi  Naqsabandi-Khalidi  ini  dalam sejarah Turki memiliki sentimen kuat pada politik dan syariah (Center, 2015).
Tentu saja tradisi kuat Naqsabandi-Khalidi ini tercermin dari sejarah kelompok Milli Gorus sendiri  sejak  dicanangkan  secara  terbuka  oleh Erbakan selalu berupaya berkiprah dalam dunia politik.  Tercatat  gerakan  Milli  Gorus  terus berupaya  menghadirkan  partai  Islam  bahkan sejak  tahun  1969  sebagai  kendaraannya  untuk mentransformasikan Turki sesuai visi Islam ala Milli Gorus.
Partai  pertama  yang  didirikan  bernama Milli  Nizam  Partisi  (National  Order  Party). Namun partai ini harus gulung tikar setelah di tahun 1971 dilarang oleh mahkamah konstitusi Turki  (Friedrichs,  2012).  Ditutupnya Milli Nizam  Partisi tidak  membuat  kelompok  Milli Gorus menyerah. Tercatat tahun 1972 didirikan kembali  partai  Islam  bernama Milli  Selamet partisi (National  Order  Party)  yang  bertahan sampai  tahun  1980  karena  ditutup  paska  oleh rezim militer (Friedrichs, 2012). Kembali Milli Gorus  menampakkan  militansinya  di  tahun 1983 mendirikan Refah partisi (welfare Perty)
(Friedrichs, 2012). Di masa partai Refah inilah karir politik Erdogan dimulai.
Sebagaimana  stategi  politik  ala Ataturk yang  berusaha  menjadikan  dirinya Hero di mata masyarakat untuk memperkuat kedudukan politiknya,  saat  karir  politik  Erdogan  dimulai ia  juga  berupaya  menjadi  “hero”  di  kalangan masyarakat.  Cita-cita  untuk  membangun  citra tersebut  mendapatkan  jalan  ketika  ia  terpilih menjadi  walikota  Istanbul.  Saat  menjabat Erdogan  menggunakan  prinsip  “pro  wong cilik”, yang dilakukannya seperti turun langsung membersihkan jalan dengan baru pekerja sama seperti rakyat Istanbul pada umumnya (Basyar H. M., 2015). Erdogan juga membuta berbagai kebijakan “pro wong cilik” selama ia menjabat sebagai walikota (Basyar H. M., 2015). Strategi politik  Erdogan  tersebut  terbilang  berhasil, dimana warga seringkali menyatakan “ he’s just like us ” (Basyar H.M, 2002). Sebuah pernyataan yang snagat penting dari sisi politik karena warga menanggap Erdogan adalah bagian dari dirnya.
Perubahan  Politik  terjadi  ketika  partai Rafah yang menaungi karis politiknya kembali menjadi  target  rezim  sekular. Alasannya  refah yang  muncul  sebagai  kekuatan  besar  politik rentan  “menyalahgunakan  kekuasaan”  untuk “membunuh  demokrasi”  (Wetlesen,  2010). Erdogan  sendiri  termasuk  anggota  partai  yang ditangkap oleh rezim (Bayat, 2013). Ia ditangkap karena  tuduhan  menyulut  kebencian  religius karena  membacakan  puisi  dari  Zia  Golkap (Powell, 2016).
Satu pelajaran penting dari penangkapan ini ialah citra sebagai hero di mata rakyat saja tidak cukup. Buktinya diri Erdogan dan partainya tetap dapat dilumpuhkan rezim sedemikian rupa. Inilah  titik  balik  Erdogan  menyusun  strategi politik  baru  yang  menggabungkan  antara penciptaan  citra  positif  baik  pada  rakyat  dan rezim  sembari  menjalin  aliansi  dengan  pihak yang  dirasa  bisa  menjadi  kawan  seperjuangan dalam  memuluskan  ambisi  Erdogan  untuk menguasai Turki dan membentuk sesuai visinya. Disinilah  jalinan  “harmonis”  dengan  Gulen dimulai dengan satu tujuan melemahkan rezim sekuler Turki.
Sebagaimana Erdogan, Gulen juga punya sejarah  tidak  mengenakkan  berurusan  dengan rezim sekuler Turki. Sejarah pahit Gulensejatinya ini dapat dilacak dari sejarah panjang eksistensi kelompok  Nurcu  di  Turki.  Kelompok  Nurcu sendiri dinisbatkan kepada  tokoh Sufi kenamaan Turki  Said  Nursi.  Said  Nursi  sendiri  memiliki jejak perseteruan panjang dengan rezim sekuler Turki.  Sejak  pendirian  negara  modern  oleh Ataturk, Nursi telah dipenjarakan dengan tuduhan ikut  sera  dalam  pemberontakan  kaum  Kurdi. Setelah dibebaskan ia kembali merasakan jeruji besi  ketika  menentang  kebijakan  sekularisasi Ataturk (Basyar M. H., 2015).
Semangat anti sekularisme yang menjadi ruh perjuangan Nursi inilah yang juga merasuk ke  dalam  diri  Gulen,  sebagai  salah  satu  fraksi yang  berkembang  dalam  gerakan  Nurcu 6 .
Sebagai salah satu fraksi Nurcu dengan gerakan Hizmetnya yang diinisasi pada tahun 70an, Gulen juga mengalami masa-masa pahit menghindari sensor  dari  rezim  yang  berkuasa.  Sehingga Gulen memilih tiarap hingga masa keterbukaan di tahun 1983 (Djavadi, The Gulen Movement’s Collision Course With The Turkish State, 2016). Masa keterbukaan seakan menjadi musim semi bagi gerakan Hizmet, dimana gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut, terrmasuk dari kalangan pebisnis. Masuknya kalangan pebisnis ke  jaringan  Hizmet  memungkinkan  gerakan tersebut  semakin  membesar  sedemikian  rupa (Djavadi, 2016).
Pengalaman buruk di bawah rezim yang memaksa  gerakan  Gulen  harus  tiarap  tentu membuat Gulen merancang strategi sedemikian rupa  agar  di  masa  depan  rezim  tidak  lagi menggangap Gulen sebagai musuh. Namun disisi lain Gulen yang tentunya mewarisi jiwa Nursi juga tidak tinggal diam untuk mengubah keadaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan –meskipun tidak dapat dipastikan- sejak tahun 1983 Gulen mulai merancang strategi paralel state . Hal ini dimudahkan dengan tergabungnya makin banyak
6 Dalam situs resmi Gulen, dinyatakan bahwa Gulen pernah menimba ilmu pada salah seorang murid Said Nursi –meskipun tidak disebutkan namanya- dan mengaku begitu terpengaruh pada pemikiran Said Nursi. Bahkan menurut situs resmi tersebut Gulen mengembangkan gerakan Hizmet dengan prinsip-prinsip Said Nursi (Yücel, 2015)
kalangan  ke  gerakan  hizmet,  termasuk  dari kalangan berpunya.
Bagaimana detail strategi paralel state ini berhasil sedemikian rupa hingga menginfiltrasi militer  dan  jabatan  penting  negara  seperti kehakiman?  Setidaknya  ada  dua  strategi besar  yang  telah  diketahui  dirancang  Gulen. Rancangan  besar  ini  kesemuanya  melibatkan dunia pendidikan.
Pertama ,  melalui  sekolah  yang  dimiliki oleh Gulenis. Dengan jaringan sekolahnya yang mencapai  ratusan,  berbagai  alumnus  sekolah Gulen  dengan  mudah  memasuki  berbagai  lini pekerjaan,  termasuk  jabatan-jabatan  publik termasuk instansi militer.
Melalui strategi pendidikan inilah Gulen potensial    merekrut  banyak  kader  yang  loyal untuk  turut  bergabung  dan  membaktikan hidupnya  dalam  paralel  state  ketika  telah menduduki jabatan publiknya (Amsterdam, 2016) Sebagaimana kampus atau institusi pendidikan di negeri ini yang seringkali memanfaatkan jaringan alumninya  untuk  kepentingan  institusi  maka langkah yang sama amat mudah untuk ditempuh Gulen dengan jaringan pendidikannya 7 .
Kedua ,  sebagaimana  dinyatakan  oleh peneliti  Gulenis Ahmed  Zeki  Ucok  (Kozok, 2016).    Ucok  sendiri  sempat  ditangkap  rezim Erdogan (saat belum pecah kongsi dengan Gulen) karena  hasil  penelitiannya  yang  kontroversial membongkar  salah  satu  rahasia  besar paralel state Gulen, yakni strategi sistematis dalam upaya pencurian jawaban ujian negara di Turki. Turki sendiri mengenal sistem ujian negara (Öğrenci Seçme  ve  Yerleştirme  Sistemi/ÖSYS)  yang diperlukan sebagai prasyarat memasuki jenjang pendidikan universitas di negara tersebut.
Dengan  adanya  pencurian  jawaban tersebut, pihak Gulen memanfaatkannya secara baik  dengan  memberikannya  ke  kader-kader/ kalangan dekat Gulenis yang sedang menempuh pendidikan. Dengan cara itu kader-kader Gulenis
7 Namun perlu ditegaskan pula meskipun jaringan alumni ini potensial dimuati politik paralel state nya Gulen, namun tidak menegasikan adanya alumnus sekolah Gulen yang tidak terlibat jaringan paralel state . Tentunya hanya kader yang dipercaya saja yang akan ditugaskan dalam misi rahasia tersebut. Sehingga tetap tidak ada alasan bagi aparat untuk sewenang-wenang pada alumnus sekolah gulen secara umum.
dengan mudah membanjiri universitas kenamaan Turki dan akademi militer dalam waktu singkat dan  menyisihkan  kalangan  non  Gulen  dengan mudah.
Membanjirinya kalangan Gulen di  institusi pendidikan  terkemuka  memudahkan  mereka mendapatkan jabatan yang bergengsi pula –baik di militer atau jabatan publik lain. Menurut  Ucok strategi  ini  sudah  dimulai  di  tahun  80an  dan diperkirakan 40.000 orang telah “diuntungkan” dengan strategi tersebut (Kozok, 2016).
Sebagai tambahan, sangat dimungkinkan kalangan  yang  memegang  jabatan  penting  di militer  atau  institusi  publik  juga  melakukan praktik kolusi dan nepotisme untuk menambah jumlah kader paralel state Gulenis di institusinya masing-masing. Temasuk pula ada kemungkinan anggota paralel  state mempengaruhi  kalangan awam  non  Gulenis  untuk  ikut  bergabung dengan mereka –tentunya ketika mereka sudah dipercaya- sehingga jumlah anggota paralel state lebih banyak dari yang diperkirakan Ucok.
Dengan  makin  banyaknya  pihak  yang bergabung  dengan  Hizmet,  tercatat  di  tahun 1990an  gerakan  Gulen  telah  berkembang sedemikian pesat dan dapat disandingkan dengan kekuatan  Erbakan  dengan  partai  refahnya. Namun  berbeda  dengan  Refah  yang  terus terang  dengan  visi  Islamnya.  Gulen  memilih sikap  yang  pro  rezim  sekuler  di  permukaan. Sikap ini menjadikannya dekat dengan politisi terkemukanya  saat  itu  semisal  tansu  Ciller (Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States, 2000).
Tentu  saja  sikap  Gulen  menghadirkan kritik  keras  dari  sebagaian  kalangan  muslim Turki  sebagai  seorang  pengkhianat  (Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to Europe and  the  United  States,  2000).    Namun  sikap ramah  tersebut  mestilah  dibaca  sebagisisaat seorang  Gulen,  karena  meskipun  pada  satu sisi  ia  menampilkan  sikap  “ramah”  terhadap rezim,  namun  pada  sisi  yang  lain  Gulen  terus mengembangkan paralel staten ya secara diam- diam  guna  menguatkan  cengkramannya  pada negara sekuler. Dalam konteks ini ada benarnya jika ada sebagian kalangan bahwa strategi yang
ditempuh gulen adalah strategi taqiyah (Kramer,, 2000).
Meskipun  berupaya  menampilkan  didi sebagai  kelompok  yang  tidak  membahayakan rezim namun kenyataanya ketika pemberangusan terhadap  partai  refah  terjadi,  kelompok  Gulen juga  terkena  dampaknya.  Guna  menghindari kemungkinan  terburuk,  Gulen  memilih mengungsi ke AS agar tidak terjangkau rezim. Intuisi Gulen ternyata tepat karena rezim akhirnya membongkar paralel state yang dibangun Gulen selama ini. Terbongkarnya jaringan rahasia Gulen bersamaan  dengan  diemukannya  video  kaset yang  mengindikasikan  pendirian paralel  state oleh Gulen (Tittensor, 2014).
Meksipun  rencana  rahasinya  terbongkar namun  tidak  menjadi  ajal  bagi paralel  state bentukan  Gulen.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena anggota paralel state memegang teguh taktik ala Gulen sebagaimana disebutkan dalam video kaset yang berhasil disita aparat, dimana para anggota paralel state dituntut harus bisa memposisikan diri sedemikian rupa “hingga waktu yang tepat” (Tittensor, 2014).
Dalam kaitannya dengan ambisi Erdogan, eksistensi paralel state Gulen tersebut tentunya sangat menarik dari sisi politik untuk membantu Erdogan  melangkahkan  kaki  menuju  tampuk kekuasaan  tertinggi  di  Turki.  Pada  akhirnya Erdogan  mampu  membujuk  Gulen  untuk bekerjasama dengannya dan memebentuk aliansi dua kekuatan besar guna melawan rezim sekuler Turki.
Dikarenakan  keterbatasan  ruang  maka pembahasan  mendetail  mengenai  dinamika koalisi Erdogan dan Gulen tidak akan dibahas. Tapi  intisarinya  kedua  tokoh  tersebut  berbagi peran  masing-masing,  dimana  Erdogan  dan AKP  bermain  di  ranah  formal-politik  praktis, sementara  Gulen  bekerja  di  ranah  informal dengan paralel  state nya  untuk  mendukung kinerja  Erdogan  agar  tidak  kembali  bernasib sama layaknya partai islam pendahulunya yang diberangus rezim.
Aliansi  Erdogan-Gulen  terbukti  mampu melemahkan sedemikian rupa rezim sekuler di Turki. Salah satunya dengan membuka tabir dan mempercundangi organisasi rahasia Ergenekon
dan  operasi  S ledgehammer .  Ergenekon  sendiri merujuk pada gerakan bawah tanah (klandestein) yang  berideologi  ultra  nasionalis.  Pengikut gerakan ini mengaku sebagai pembela sekularisme dan  kedaulatan  nasional.  Mereka  beranggapan bahwa  sebagai  pembela  sekularisme  dan kedaulatan nasional mereka berhak meyingkirkan pemerintahan  yang  dianggapnya  menyimpang, sekalipun  pemerintahan  itu  dipilih  secara demokratis (Koc, 2012).
Dengan  keanggotan  Ergenekon  yang juga  berasal  dari  kalangan  militer  dan  aparat keamanan tentunya semakin menambah kekuatan dari organisasi tersebut (Elver, 2012). Ergenekon sendiri mempunyai misi menyulut berbagai aksi kekerasan  di  Turki,  seperti  pembunuhan  dan serangan  terhadap  institusi  publik.  Tujuannya agar  menjadikan  situasi chaos. Tentunya dengan kondisi semacam ini menurut bayangan Ergenekon  akan  membuka  jalanmiliter  untuk mengambil alih pemerintahan (Elver, 2012).
Senada dengan Ergenekon, Sledgehammer juga  terkait  dengan  kaum  sekuler.  Bedanya Sledgehammer adalah nama bagi operasi kudeta yang sekiranya akan dilacarkan oleh fraksi militer Turki yang setia pada prinsip sekularisme untuk menggulingkan  rezim  AKP.  Terungkapnya operasi Sledgehammer sendiri ketika dilakukan pemeriksaan  terhadap  sebuah  komputer  milik salah  satu  kolonel  Turki.  Tentu  saja  kolonel tersebut merupakan jaringan Sledgehammer. Dari komputer  tersebut  didapatkan  berbagai  nama tokoh  militer  top,  politisi,  hingga  insan  media (Howard, 2016).
Arti penting pengungkapan kedua kasus diatas merupakan kemenangan besar bagi aliansi Gulen-Erdogan. Mereka berhasil membalikkan keadaan  dimana  sebelumnya  kalangan  Islam yang  dihabisi,  namun  dengan  persekutuan mereka  jaringan  sekuler  berhasil  dinetralisir sebelum menjalankan aksinya. Arti penting lain dari kasus tersebut termanifestasi dalam dua hal: (1). menjadi dalih untuk menyingkirkan oposisi pemerintahan Erdogan, khususnya di kalangan kaum  sekular  dan  memperkuat  cengkraman rezim Erdogan. Manuver ini nampak jelas ketika skandal Sledgehammer terbongkar, Pemerintah Erdogan segera mengintervensi internal militer
turki,  semisal  dalam  hal  transfer  dan  promosi anggota militer (paker, 2013). (2). Menciptakan citra positif bagi rezim Erdogan dimana mereka adalah korban dari permufakatan jahat sekuler yang “antidemokrasi”.
Sukses  melemahkan  rezim  sekuler sebenarnya merupakan pertanda alamiah bahwa jalinan  aliansi  Erdogan-Gulen  diujung  tanduk. Sebab sebagaimana kasus Ataturk, adanya tokoh yang  sama-sama  kuat  berpotensi  menciptakan pemerintahan  dualistis.  Hal  ini  tentunya bertentangan dengan ide Ataturk tentang kuasa penuh di tanagn seorang kuat yang dengannya ia dapat menginjeksikan visi besarnya ke dalam masyarakat  Turki.  Erodgan  yang  notabebne merupakan Atarurk  kedua  tentunya  menyadari hal ini, dan menganggap Gulen sebagai ancaman berikutnya  yang  harus  diseingkirkan  pasca melemahnya  kaum  sekuler.  Disinilah  kudeta (yang dirancang) gagal menjadi pangung utama untuk  menghabisi  Gulen  dan  sekutunya  yang merupakan kawan lamanya.
Sebelum meletusnya kudeta, pertentangan dua  tokoh  tersebut  sudah  begitu  nyata  dan berupaya  mengeliminasi  atau  setidaknya melemahkan satu sama lain. Erdogan berupaya melemahkan  Gulen  dengan  upaya  menutup Dershane.  Institusi  tutor  yang  kebanyakannya di  Turki  adalah  milik  jaringan  Hizmet  Gulen (Balci, 2014).
Penutupan  tersebut  tentunya  diharapkan memutus  pendanaan  dan  sumber  rekruitmen anggota yang terus mengalir ke jaringan Gulen. Gulen  sendiri  dengan  bantuan  paralel  statenya di  kehakiman  dan  aparat  keamanan  membuka skandal  korupsi  di  tubuh AKP.  Termasuk  di kalangan  orang  dekat  Erdogan  seperti  anak laki-kaki dan ketiga menterinya (Balci, 2014).
Perseteruan  tersebut  sangat  jelas membuktikan  bahwa  opsi  kudeta  merupakan salah satu pilihan rasional yang dapat ditempuh Gulen  untuk  mengakhiri  rezim  Erdogan  yang berupaya  menghancurkan  gerakan  Hizmet  dan paralel  staten ya.  Opsi  tersebut  masuk  akal, sebab sebagaimana analisis Sitaresmi Soekanto bahwa upaya blow up kasus korupsi di tubuh AKP sejatinya adalah bentuk upaya kudeta juga, yakni
mendorong terjadinya kudeta sipil (Soekanto S. S., 2016).
Terkait  dengan  upaya  kudeta  yang dimotori  gerakan  Gulen  sendiri  beserta  bukti yang  mengarah  kepada  tesis  bahwa  kudeta ditunggangi  sedemikian  rupa  setidaknya  dapat dipilah berdasarkan kronologi waktu, yakni pra kudeta, saat kudeta, dan pasca kudeta.
Fase  Pertama,  pra  kudeta.  Pada  fase  ini stidaknya  ada  3  bukti  yang  mengarah  kepada Gulenis sebagai otakdibalik kudeta namun disisi lain meegaskan upaya menunggangi oleh rezim:
(1).  Perceraian  mendadak  sekitar  3000 anggota  Militer  turki  pro  gulen  sebelum terjadinya kudeta. Perceraian tersebut dilakukan berdasarkan  fatwa  dari  Gulen  (Soekanto  S. S.,  2016).  Menurut  Soekanto  kasus  perceraian tersbeut  merupakan  dalil  tidak  terbantahkan bahwa Gulen merupakan otak di balik kudeta. Para tentara pengikut Gulen tersebut diharuskan menceraikan  istinya  agar  jika  terjadi  apa-apa pada  diri  mereka  sat  menjalankan  tugas  maka keluarga dan aset mereka tidak terusik (Soekanto S. S., 2016).
Analisis  dan  bukti  yang  diberikan  oleh Soekanto  tersebut  sangat  menarik  karena menegaskan Gulen dan kelompok paralel state nya di balik kudeta Turki. Namun permasalahannya muncul ketika perceraian itu sama sekali tidak terendus  oleh  rezim.  Tentu  sangat  mustahil jika ada keanehan cerai masal secara tiba-tiba, terlebih  di  kalangan  militer.  Sebab  perceraian secara sah semestinya membutuhkan persyaratan legal formal tertentu.
Fakta  bahwa  perceraian  massal  tersebut berjalan  dengan  lancar  tanpa  kendala  apaun sejatinya  menyiratkan  potensi  besar  negara –khususnya  intelejen-  dan  institusi  militer harusnya  sudah  mendeteksi  keanehan  tersebut dan  melacaknya  dengan  seksama.  Kecuali memang  ketiadaan  tindakan  dari  pemerintah merupakan  hal  yang  disengaja,  yakni  untuk membuka ruang terjadinya kudeta berdarah yang meletus  pada  15  Juli.  Jika  hal  itu  yang  terjadi tentunya pemerintah telah memikirkan strategi khusus untuk “menyambut” aksi kudeta tersebut dengan “kado” spesial bagi para pengkudeta .
(2). Daftar nama pejabat militer yang akan disingkirkan  oleh  Erdogan  di  bulan Agustus. Zeynep  Gambetti  menyebutkan  hal  ini  dalam analisisnya, dimana dengan adanya dugaan telah tersebar bocoran daftar nama pejabat militer yang akan  disingkirkantentunya  memberikan  rasa ketakutan tersendiri di tubuh paralel state Gulen dalam struktur militer. Mereka yang takut akan mendekam dipenjara akan mengambil langkah preventif untuk menyelamatkan diri (Ganbetti, 2016).  Hal  ini  tentunya  merujuk  pada  upaya mendahului  penyingkiran  oleh  rezim  dengan kudeta pada bulan Juli.
Analisia Gambetti ini juga didukung oleh Suraj Sharma. Bahkan Sharma menukil adanya kepercayaan  pada  banyak  pengamat,  termasuk menukil Ibrahim Kiras, yang menjabat sebagai editor Koran Karar, yang merupakan sayap liberal dari AKP  (Sharma,  2016).  Sebagaimana  kasus perceraian massal, bocornya daftar nama pejabat militer yang akan disingkirkan ini apakah murni dari intelejensi di kalangan paralel state gulen ataukah rezim yang sengaja membocorkannya?
Kedua kemungkinan tersebut sah, namun jika  memandang  bocornya  daftar  ini  satu rangkaian  dengan  keanehan  “pembiaran” kejadian aneh cerai massal nampak bahwa rezim sendiri yang membocorkan daftar ini lebih kuat. Tujuannya memicu kepanikan di kalangan militer Gulenis dan melancarkan kudeta. Kudeta itulah yang  nantinya sudah siap diambut oleh rezim, sehingga yang terjadi sebagaimana istilah Sharma yakni suicidal  attack (serangan  bunuh  diri). Pasukan gulen terbunuh akibat kepanikan mereka sendiri sehingga masuk perangkap.
(3).  Bocoran  Wikileaks.  Menurut Andy Greenberg  Wikileaks  mendapatkan  ribuan dokumen  tentang AKP  dan  Erdogan  sekitar seminggu  sebelum  kudeta  (Greenberg,  2016). Bocoran  dokumen  itu  tentunya  mengundang kecurigaan  tersendiri,  terkait  siapa  pihak  yang membocorkannya kepada Wikileaks.
Jika  merujuk  pada  sejarah  masa  lalu dimana  jaringan paralel  state Gulen  mampu mengungkap skandal korupsi Erdogan yang mem blow up nya ke masyarakat, sangat dimungkinkan sumber data wikileaks tersebut berasal dari sana. Namun apa fungsi data tersebut dikirimkan ke
wikileaks? Paling tidak ada dua fungsi yang dapat dipetik oleh kalangan Gulenis.
Jika  kudeta  berhasil  maka  publikasi Wikileaks akan menjadi pembenaran tersendiri bagi  aksi  kudeta,  dimana  militer  pro  Gulen dapat  berkilah  pihaknya  melakukan  tindakan yang tepat untuk mengkudeta rezim yang tidak bersih.  Namun  jika  gagal,  maka  setidaknya data “aib” AKP dan Erdogan telah tersimpan di arsip wikileaks dan dapat dibuka sewaktu-waku oleh  wikileaks  yang  dikenal  “garang”  dengan rezim  manapun  sehingga  setidaknya  kembali mencoreng  citra  Erdogan  dan AKP  di  mata rakyat.
Jika  tesis  ini  dipakai  maka  semakin menguatkan  tuduhan  bahwa  Gulenis  di  balik aksi kudeta Turki. Namun ada juga kemungkinan kedua,  di  mana  pihak  Erdogan  sendiri  yang membocorkan dokumen “aib” tersebut. Ini juga adalah  tindakan  “nekad”  yang  ditempuh  kubu Erdogan. Taruhannya  dengan  bocoran  tersebut akan semakin menguatkan tekad kubu Gulenis untuk memberontak, karena merasa ada pijakan yang dapat mereka gunakan.
Tindakan  inilah  yang  ditunggu-tunggu pihak  Erdogan  untuk  kemudian  menghabisi mereka.  Namun  jika  gagal,  alias  pemberontak tidak terpancing maka dengan mudah Erdogan akan memblokade akses pada Wikileaks sehingga sulit diakses oleh masyarakat Turki.  Pilihan ini berisiko  karena  kalangan  yang  mengerti  dunia komputer bisa menembus blokade rezim, tetapi perlu  diingat  rezim  punya  kuasa  legal  untuk menghukum  pihak  yang  menyebarkan  berita tersebut di dalam negeri. Sehingga secara hitung- hitungan politis tidak merugikan rezim Erdogan secara serius jika diambil pilihan tersebut.
Jika  mencermati  strategi  gerak  cepat rezim  Erdogan  menutup Wikileaks  tidak  lama berselang pasca kudeta terjadi, bersamaan pula dengan rilis resmi dokumen AKP dan Erdogan oleh  Wikileaks  (Shaheen,  2016),  nampaknya hipotesis  kedua  –bahwa  kubu  Erdogan  sendiri yang membocorkan- lebih kuat.
Paska  mencermati  fase  pra  kudeta  -di mana hipotesis yang diangkat adalah militer dan kubu pro Erdogan sudah siap dengan aksi kudeta Gulenis- maka pembahasan dilanjutkan kepada
fase Kedua, yakni saat kudeta. Dalam kudeta satu hal yang tidak boleh luput  ialah melumpuhkan elit-elit lama sehingga situasi transisi kekuasaan akan  berjalan  dengan  lancar.    Dalam  hal  ini tertangkap/tewasnya Erdogan dan Bilani Yildirim yang merupakan pimpinan AKP dan negara Turki merupakan kemestian jika ingin kudeta sukses. Jika  “kepala”  elit  lama  ini  sirna  maka  dengan mudah militer Gulenis mengklaim kemenangan dalam kudeta. Ternyata tidak tanggung-tanggung pemberontak  berupaya  melenyapkan  mereka selamanya –alias dibunuh-.
Uniknya  rencana  pembunuhan  dua pemimpin Turki ini gagal secara mengejutkan. Erdogan  berhasil  lolos  dari  maut  dengan  cara tidak lazim. Hanya dalam hitungan menit hotel yang  dia  diami  selama  liburan  diserang  oleh pengkudeta.  Erdogan  sendiri  dengan  tegas menyatakan jika 10-15 menit saya masih di sana mungkin saya tidak akan selamat (Sales, 2016).
Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  diri perdana menteri Binali Yıldırım. Pasukan kudeta sebenarnya  telah  melancarkan  serangan  tepat pada kantornya di parlemen Turki. Akan tetapi uniknya sang perdana menteri ternyata sedang berlibur  sehingga  secara  “ajaib”  lolos  dari serangan (Linning, 2016).
Lolosnya  dua  pimpinan  penting  Turki, terlebih Erdogan di saat-saat kritis ini sejatinya dapat  ditafsirkan  dua  hal.  Mereka  benar-benar orang yang beruntung -meminjam istilah Erdogan “hadiah Tuhan”-, atau mereka sudah menyadari adanya  kudeta  sehingga  dapat  meloloskan  diri dengan aman.
Berdasarkan  bukti  yang  ada  nampaknya hipotesa kedua lebih kuat, dimana jika merujuk pada fakta bahwa Hakan Fidan –kepala intelejen Turki-  terbukti  sudah  memberitahu  jendral Hulusi Akar  satu  jam  sebelum  kudeta  dimulai ( News, Turkish  Intel  Informed  Top  Generals Hours Before Coup Attempt, Says Army, 2016), tentunya bukan hal yang mustahil jika Erdogan dan Yildirim juga diberitahu akan hal ini. Tetapi dalam  berbgaai  kesempatan  terbuka  Erdogan menyangkal dirinya telah mendapatkan informasi dari  Hakan  Fidan  tetapi  dari  iparnya  yang bernama  Ziya  Ilgen.  Itupun  ditambah  dengan pengakuan  Erdogan  yang  tidak  mempercayai
berita  Ilgen  ( News, No  Change  In  Top Army, Intel Seats After Failed Coup Attempt: Erdoğan, 2016). Bahkan Erdogan sendiri sempat mengaku tidak  bisa  menghubungi  Hakan  Fidan  untuk mengkonfirmasi berita tersebut (Jazeera, 2016). Akan  tetapi  lucunya  dalam  kesempatan  yang lain  ia  mengaku  dapat  menghubungi  Hakan Fidan untuk merencanakan rencana pelariannya dengan selamat dari tempat berlibur ke Istanbul. Meskipun tetap menyangkal mendapat informasi kudeta  pertama  kali  dari  Hakan  Fidan  ( News, Erdoğan Says He Learned Of Coup Attempt From His Brother-In-Law, 2016).
Dari  dua  pernyataan  yang  berbeda  ini saja kita sudah dapat menemukan kejanggalan yang signifikan. Bagimana sang ipar bisa lebih mengetahui  kudeta  daripada  intelejen  Turki? Dalam  sebuh  kesempatan  sang  ipar  menolak untuk  bersaksi  lebih  lanjut  dalam  komisi yang  dibentuk  oleh  parlemen  Turki  untuk mengivestigasi  kasus  kudeta  yang  gagal.  Dia hanya menyatakan melihat adanya tank di jalan (Minute, 2016). Jika yang dikatakan ipar benar dan erdogan tidak percaya bagaimana mungkin ia  tiba-tiba  merencanakan  pelarian  dari  hotel dengan  sigap  sehingga  lolos  dari  menit-menit yang menentukan hidupnya tersebut? Jika Fidan adalah saksi kunci dari selamatnya sang presiden mengapa ia tidak mau bersaksi di parlemen.
Uniknya lagi sang pimpinan MIT Hakan Fidan juga tidak diizinkan bersaksi seputar kudeta tersebut oleh AKP –partai pemerintah- (Minute, 2016). Lebih jauh jika benar apa yang dikatakan Erdogan  bahwa  ia  kesulitan  menghubungi Fidan dalam situasi darurat tersbeut seharusnya Fidan dikenakan hukuman yang berat. Apalagi Fidan hanya mengabari Hulusi Akar –pimpinan militer-  dan  bukannya  Erdogan. Akan  tetapi ternyata  Erdogan  tidak  menghukum  Fidan, hanya  sekedar  “mencelanya”  saja  dan  tetap mempertahankan posisinya ( News , No Change In Top Army, Intel Seats After Failed Coup Attempt: Erdoğan, 2016). Sebuah pilihan yang sangat aneh mengingat  begitu  gambangnya  rezim  Erdogan menangkap  dan  memecat  bebragai  kalangan pasca kudeta yang dituduh terlibat Gulenis.
Hipotesis  yang  masuk  akal  disini  ialah Erdogan sudah mengetahui rencana kudeta sejak lama.  Informasi  dari  iparnya  –jika  benar  itu pertama kali masuk- bukan informasi mengenai Tank tetapi kode bahwa rencana sudah jalan dan pemberontak sudah masuk perangkap besar rezim Erdogan. Tank di jalan adalah kode dimulainya rencana kudeta kelompok Gulenis dan kode bagi Erdogan untuk bersiap-siap meninggalkan tempat liburannya.  Pembicaraan  dengan  Fidan  –jika dianggap  sebagai  pembicaraan  kedua-  ialah pembicaraan mengenai kesiapan penerbangannya ke  Istanbul  dan  tentunya  konfirmasi  mengania kesiapan  kounter  kudeta  yang  dirancang pihaknya.
Sebuah  pertanyaan  muncul  mengapa Hakan  Fidan  harus  memberitahu  Hulusi Akar secara terbuka? Hal ini menjadi penting sebab Hulusi Akar tidak termasuk klik dalam Erdogan yang memahani rencana kudeta, bahkan posisinya di  militer  tergolong  bukan  loyalis  Erdogan. Dengan  pemberitaan  informasi  seputar  kudeta kepada Akar diharapkan akan meembuat dirinya berubah haluan dan mendukung rezim Erdogan serta  memusuhi  Gulen.  Harapan  itu  tercapai ketika pasukan pemberontak menahan Akar dan memaksanya  untuk  berbai’at  (sumpah  setia) kepada Gulen untuk mendukung kudeta (Sabah, Chief  Of  Staff Akar  Confirms  In  Testimony Putschists  Wanted  Him  To  Speak  To  Gülen, 2016).
Dengan  kata  lain Akar  adalah  “saksi kunci”  yang  dimanfaatkan  Erdogan  untuk mem back up narasi dirinya bahwa Gulen benar- benar melakukan pemberontakan. Posisinya yang netral tentunya membuat kesaksian Akar bahwa Gulen  di  balik  kudeta  menjadi  pemicu  rakyat mendukung serangan balik pemerintah Erdogan pada Gulen.
Perlu  ditambahkan  selain  Erdogan, perdana menteri Yildirim sebagai tangan kanan Erdogan tentu sudah mengantisipasi kudeta dari inormasi sebelumnya, sehingga ia memilih cuti. Tentunya ia tidak akan berperan sebagai “hero” layaknya  Erdogan  yang  bagai  film  laga,  dapat lolos dari maut hanya dalam hitungan menit.
Akan  tetapi  satu  hal  yang  menarik  dari penyerangan pemberontak ke parlemen –tempat
kerja Yildirim- membuahkan hasil yang semakin diharapkan oleh rezim Erdogan. Militer kudeta gagal  membunuh Yildirim  itu  satu  kegagalan, manun kegagalan yang lebih besar ialah justru dengan  serangan  ke  parlemen  terkesan  militer ingin  menghabisi  anggota  parlemens  ecara pandang  bulu.  Segera  saja  oposisi  memilih berdiri  di  belakang  rezim  Erdogan  dan  tidak memihak  militer  (Sabah,  Turkey’s  Opposition Parties  Take  Unified  Stance  Against  Coup Attempt,  2016).  Realitas  politik  ini  semakin menguntungkan  Erdogan,  namun  sebaliknya semakin memperlemah posisi pemberontak.
Terkahir  pembahasan  faseketiga,  yakni pasca  kudeta.Terkait  fase  ini  ada  satu  hal yang  mengindikasikan  bahwa  kudeta  Turki memang  kudeta  yang  telah  ditunggangi,  yakni pembersihan  “virus”  yang  dicanangkan  oleh Erdogan. Adalah  Johannes  Hahn,  komisioner Eropa  yang  merasa  janggal  dengan  upaya pembersihan  tersebut. Tepatnya  pada  satu  hari pasca kudeta pemerintah Turki telah menangkap lebih dari 3000 tersangka, yang terdiri dari elit militer hingga prajurit. Termasuk pula pemerintah menangkap banyak hakim dan jaksa (Osborne, Turkey  Coup Attempt:  Government  Had  List Of Arrests  Prepared  Before  Rebellion,  EU Commissioner Says, 2016).
Pertanyaan  Hahn  sangat  masuk  akal. Bagaimana  mungkin  dalam  waktu  singkat terdeteksi  pihak  yang  terlibat  dalam  jumlah yang sangat besar, apalagi di luar tubuh militer. Karena  aksi  yang  terjadi  pada  malam  kudeta sama sekali tidak melibatkan atau adanya indikasi pihak non militer. Hal ini memunjukkan bahwa pemerintah  Erdogan  paham  akan  terjadinya kudeta, dan paham bahwa kudeta tersebut telah direkayasa  sehingga  tidak  akan  menyebabkan kerusakan  berarti.  Ketika  aksi  tersebut  usai, daftar nama orang-orang yang dianggap musuh negara –bisa jadi di luar anggota hizmet pula- segera ditangkap. Jilakau pemerintah Truki tetap menyangkal,  maka  pilihanya  hanya  satu  yang masuk akal, bahwa penangkapan dilaksanakan secara  tidak  terencana  alias  “ngawur”.  Siapa saja tanpa alasan yang jelas bisa ditangkap. Jika opsi ini yang dipilih, tentu menjadi sebuah aib yang  besar  bagaiman  Erdogan  sang  pemimpin
“pro  rakyat”  seenaknya  menangkap  rakyatnya tanpa alasan.

## PENUTUP
Akankah  kudeta  gagal  2016  disusul dengan  pembersihan  “virus”  yang  sampai  saat ini  dilakukan  Erogan  merupakan  akhir  dari “kegaduhan” politik di Turki? Jawabannya tidak sebab  Erdogan  belum  menguasai  sepenuhnya negara Turki. Memang benar kaum sekular sudah melemah,  dan  saat  kini  kaum  Gulenis  Hizmet sedang “dihabisi”, termasuk pula kemungkinan oposisi  lain  yang  tidak  terkiat  Gulen  dapat disingkirkan dengan tuduhan jaringan FETO.
Satu  kekuatan  yang  masih  layak diperhitungkan adalah Kurdi, yang hingga kini menjadi duri dalam daging bagi setiap rezim yang memerintah di Turki sejak masa Ataturk. Terlebih lagi dengan perkembangan kondisi Suriah yang memungkinkan  kaum  Kurdi  mendapatkan tambahan kekuatan dari kaum Kurdi Suriah yang notabene memiliki persenjataan kuat pemberian AS sebagai bagaian dari aliansi melawan ISIS.
Tidak hanya Kurdi, sejauh mana Erogan tidak mengulangi kesalahan pendahulunya rezim militer  yang  faktanya  tidak  bisa  menghapus paralel state sampai tuntas? Apakah mereka dapat bangkit dengan kekuatan baru, misal bersekutu dengan  kalangan  sekuler  untuk  membentuk neo  Ergenekon  atau  neo  Sledgehammer? Tentu  hal  ini  meskipun  kecil  kemungkinanya dalam waktu dekat, namun bukan berarti tidak mungkin  sama  sekali.  Sehingga  sulit  untuk mengatakan “kegaduhan” politik sebagai bagian dari upaya konsolidasi rezim neo Ataturk akan berakhir  dengan  kudeta  gagal  tersebut.  Sangat mungkin berbagai turbulensi lain dapat terjadi, tentunya  sejauh  mana  rezim  Erdogan  mempu mengantisipasinya.

## PUSTAKA ACUAN
A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States 2000Washington D.C.Brookings Institution Press
Adam, A.  W.  (2009). Membongkar  Manipulasi Sejarah:  Kontroversi  Pelaku  Dan  Peristiwa. Jakarta: Kompas.
Amsterdam, R. R. (2016). Why should Turkish cleric Fethullah  Gülen  operate  charter  schools  on U.S.  Military  bases? Retrieved  from  http:// thehill.com/blogs/congress-blog/foreign- policy/274675-why-should-turkish-cleric- fethullah-gulen-operate-charter
ANALYSIS:  Turkey  Watches  Death  Throes  Of  A Faction Facing Its End 2016
Applebay,  R.  S.  (2015).  Dueling  Narratives:  The Gulenist  of  The  Hizmet  Movement.  In  M. E.  Marty  (Ed.), Hizmet  Means  Service: Perspectives  on  an  Alternative  Path  Within Islam. Oakland: California University Press. B, J. (2002). Islamist Mobilization in Turkey: A Study in  Vernacular  Politics. Washington  D.C.:
University of Washington Press.
Balci, B. (2014). What Are the Consequences of the Split Between Erdogan and Gülen on Turkey’s Foreign  Policy? Retrieved  from  http://www. foreignpolicyjournal.com/2014/01/17/what- are-the-consequences-of-the-split-between- erdogan-and-gulen-on-turkeys-foreign-policy/
Basyar, H. M. (2015). Demokrasi dan Fundamentalisme Islam di Turki. In I. Kartini (Ed.), Demokrasi Dan Fundamentalisme Agama. Yogyakarta: CV Andi & P2P LIPI.
Basyar,  M.  H.  (2015). Pertarungan  dalam Berdemokrasi  Politik  di  Mesri,  Turki,  dan Israel. Jakarta: UI Press.
Bayat, A.  (2013). Post-Islamism:  The  Many  Faces of Political Islam. Oxford: Oxford University Press.
Beck,  H.  (2010). The  Fateful  Alliance:  German Conservatives and Nazis in 1933. New York: Berghahn Books.
Blown Apart By Bombs: Rubble And Debris Fill The Corridors  Of  Turkey’s  Parliament  Building After It Was Blasted In Coup Attack That Left The Prime Minister’s Office In Ruin 2016 Çelik,  G.  (2010). The  Gülen  Movement:  Building Social  Cohesion  Through  Dialogue  and Education. Delft: Eburon.
Center,  B.  P.  (2015). Turkey  Transformed:  The Origins and Evolution of Authoritarianism and Islamization Under the AKP. Washington D.C.: Bipartisan Polity Center.
Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto 2008JakartaHasta Mitra &
Institut Sejarah Sosial Indonesia
2015Demokrasi  dan  Fundamentalisme  Islam  di TurkiYogyakartaCV Andi & P2P LIPI
Djamaluddin,  D.  (1998). Jenderal  TNI  Anumerta Basoeki  Rachmat  Dan  Supersemar. Jakarta:
Grasindo.
Djamhari, S. A. (2012). Demokrasi Terpimpin 1959- 1965. In T. S. Abdullah (Ed.), Malam Bencana 1965  Dalam  Belitan  Krisis  nasional  Bagian I:  Rekonstruksi  dalam  Perdebatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Djavadi, A. (2016). The Gulen Movement’s Collision Course With The Turkish State . Retrieved from http://www.rferl.org/a/turkey-gulen-erdogan- collision-course/27877830.html
Economist, T. (2016). Most Turks Believe A Secretive Muslim  Sect  Was  Behind  The  Failed  Coup. Retrieved  from  http://www.economist.com/ news/europe/21703186-president-erdogan- blames-gulenists-putsch-and-has-launched- massive-purges-most-turks?zid=307&ah=5e8 0419d1bc9821ebe173f4f0f060a07
Elver,  H.  (2012). The  Headscarf  Controversy: Secularism and Freedom of Religion. Oxford: Oxford University Press.
Force, T. T. (2014). Diminishing Press Freedom In Turkey. Washington D.C.: Rethink Institute.
Frank,  M.  J.  (2008). The  Holocaust. New  York: Palgrave Macmillan.
Friedrichs, J. J. (2012). Turkish Islamic Organization:
A  Comparative  Study  in  Germany,  The Netherland, and Turkey. In J. &. Cloke (Ed.), Faith-based  Organisations  and  Exclusion  in European Cities. Bristol: Polity Press. Ganbetti, Z. (2016). Failed Coup Attempt In Turkey: The Victory Of Democracy? . Retrieved from https://www.opendemocracy.net/zeynep- gambetti/failed-coup-attempt-in-turkey- victory-of-democracy
Gunter,  M.  M.  (2003). The  A  to  Z  of  the  Kurds. Lanham: Scarecrow Press.
Herlambang, W.  (2013). Kekerasan  Budaya  Pasca 1965. Serpong: Marjin Kiri.
Howard, D. A. (2016). The History of Turkey (2nd Edition). California: ABC CLIO.
Jazeera, A. (2016). Erdogan: Turkish Democracy Is Not Under Threat . Retrieved from Al Jazeera: http:// www.aljazeera.com/news/2016/07/erdogan- turkish-democracy-threat-160720200310739. html
Kasdi, A.  &.  (2012).  PKI  di  Balik  Gerakan  30 September  1965.  In  T.  S. Abdullah  (Ed.), Malam  Bencana  1965  Dalam  Belitan  Krisis nasional  Bagian  I:  Rekonstruksi  dalam Perdebatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kerr,  J.  (2003). Germany,  1919-39. Oxford: Heinemann.
Koc,  D.  (2012). Strategic  Defamation  of  Fethullah Gülen: English Vs. Turkish. Lanham: University Press of America.
Kozok, F. (2016). Gulen Infiltrated Turkey’s Military for  Decades,  Ucok  Says .  Retrieved  from Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/ articles/2016-08-02/gulen-infiltrated-turkey- military-for-decades-prosecutor-says
Kramer, H. (2000). A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
Louis,  F.  (2016). Why  We’ll  Never  Get  a  Full Accounting of Turkey’s Failed Coup . Retrieved from  http://www.haaretz.com/middle-east- news/turkey/.premium-1.731539 Minute, T. (2016). Erdoğan’s brother-in-law excused from testifying to commission . Retrieved from Turkish  Minute:  https://www.turkishminute. com/2016/10/27/erdogans-brother-law- excused-testifying-commission/
News, D. (2016). Erdoğan Says He Learned Of Coup Attempt From His Brother-In-Law . Retrieved from Daily News: ttp://www.hurriyetdailynews. com/erdogan-says-he-learned-of-coup-attempt- from-his-brother-in-law.aspx?pageID=238&nI D=101898&NewsCatID=338
News, D. (2016). No Change In Top Army, Intel Seats After Failed Coup Attempt: Erdoğan . Retrieved from Daily News: ttp://www.hurriyetdailynews. com/no-change-in-top-army-intel-seats-after- failed-coup-attempt-erdogan-.aspx?pageID=2 38&nID=102019&NewsCatID=341
News, D. (2016). Turkish Intel Informed Top Generals Hours  Before  Coup  Attempt,  Says  Army . Retrieved  from  Daily  News:  http://www. hurriyetdailynews.com/turkish-intel-informed- top-generals-hours-before-coup-attempt-says- army.aspx?pageID=238&nID=101805&New sCatID=341
Osborne,  S.  (2016). Turkey  Coup  Attempt: Government  Had  List  Of  Arrests  Prepared Before  Rebellion,  EU  Commissioner  Says . Retrieved from http://www.independent.co.uk/ news/world/europe/turkey-coup-attempt- erdogan-government-arrests-military-uprising- eu-commissioner-a7142426.html
paker, I. A. (2013). Beyond Military Tutelage? Turkish Military Politics and the AKP government. In E. Canan-Sokullu (Ed.), Debating Security in Turkey: Challenges and Changes in the Twenty- First Century. Plymouth: Lexington Books. Poesponegoro,  M.  D.  (2008). Sejarah  nasional Indonesia  VI:  Zaman  Jepang  dan  zaman Republik Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka. Powell,  R.  (2016). Shariʿa  in  the  Secular  State: Evolving  Meanings  of  Islamic  Jurisprudence in Turkey. Abingdon: Routledge.
Publications,  I.  B.  (2015). Recent  Economic  and Political  Developments  Yearbook  (Volume
1). Washington,  D.C.:  International  Business Publications.
Rossa, J. (2008). Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30  September  dan  Kudeta  Suharto. Jakarta: Hasta Mitra & Institut Sejarah Sosial Indonesia.
Sabah,  D.  (2016). Chief  Of  Staff Akar  Confirms  In Testimony Putschists Wanted Him To Speak To Gülen . Retrieved from Daily Sabah: https://www. dailysabah.com/investigations/2016/07/25/ chief-of-staff-akar-confirms-in-testimony- putschists-wanted-him-to-speak-to-gulen Sabah, D. (2015). Gülenist MP İdris Bal Resigns From The Party He Established . Retrieved from https:// www.dailysabah.com/politics/2015/03/31/ gulenist-mp-idris-bal-resigns-from-the-party- he-established
Sabah, D. (2016). Turkey’s Opposition Parties Take Unified Stance Against Coup Attempt . Retrieved from  Daily  Sabah:  https://www.dailysabah. com/politics/2016/07/16/turkeys-opposition- parties-take-unified-stance-against-coup- attempt
Sejarah nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia 2008JakartaPT Balai Pustaka Shaheen, K. (2016). Turkey Blocks Access To Wikileaks After  Erdoğan  Party  Emails  Go  Online . Retrieved  from  https://www.theguardian. com/world/2016/jul/20/turkey-blocks-access- to-wikileaks-after-erdogan-party-emails-go- online Site, F. G. (2013). What is Fethullah Gülen’s stance on political issues? Retrieved from Fethullah
Gülen’s Official Web Site: http://fgulen.com/en/ questions-about-gulen-movement/35668-what- is-fethullah-gulens-stance-on-political-issues
Soekanto,  S.  S.  (2016). Standar  Ganda  Para Penganjur Demokrasi . Retrieved from http:// doktor-politik-ui.net/2016/08/standar-ganda- para-penganjur-demokrasi/
Susan, R. (2015). Hitler’s Art Thief. New York: S.t. Martin Press.
Tempo,  T.  B.  (2015). Aidit  Dua  Wajah  Dipo
Nusantara. Jakarta: KPG. Tempo, T. B. (2010). Syam Lelaki dengan Lima Alias. Jakarta: KPG.
The  Gulen  Movement’s  Collision  Course  With  The Turkish State 2016
The Headscarf Controversy: Secularism and Freedom of Religion 2012OxfordOxford University Press
The  House  of  Service:  The  Gulen  Movement and  Islam’s  Third  Way 2014OxfordOxford University Press
Tittensor, D. (2014). The House of Service: The Gulen Movement  and  Islam’s  Third  Way. Oxford:
Oxford University Press.
Turkey‘S  President  Erdogan  ‘Minutes  Away  From Death’ After Coup Plotters Stormed Hotel 2016 Wetlesen, N. I. (Ed.). (2010). Kebebasan Beragama atau  Berkeyakinan:  Seberapa  Jauh? Yogyakarta: Kanisius.
What  Are  the  Consequences  of  the  Split  Between Erdogan  and  Gülen  on  Turkey’s  Foreign Policy? 2014
WikiLeaks  Dumps  ‘Erdogan  Emails’ After  Turkey’s Failed Coup 2016 Yücel, S. (2015). Fethullah Gülen as a Spiritual Leader in  a  Global  Islamic  Context .  Retrieved  from https://www.fgulen.com/en/gulen-movement/ on-the-movement/the-art-of-coexistence- pioneering-role-of-fethullah-gulen-and- hizmet-movement/48119-fethullah-gulen-as- a-spiritual-leader-in-a-global-islamic-context