## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 259-268
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Model partisipasi politik masyarakat sumatera barat dalam Pilpres tahun 2019
Noval Prasetyo a *, Asrinaldi Asrinaldi b , Aidinil Zetra c
Universitas Andalas. Jl. Situjuh No.1, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, 25129, Indonesia a novalprasetyo0@gmail.com ; b aidinil@soc.unand.ac.id; c asrinaldi@soc.unand.ac.id * Corresponding Author
Abstrak: Tingkat partisipasi pemilih dalam memilih masyarakat Sumbar pada Pilpres 2019 mengalami peningkatan, yang diikuti dengan peningkatan skor persepsi korupsi dan kepuasan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi korupsi, kepuasan hidup, dan partisipasi politik. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Jumlah responden 1000 orang yang merupakan pemilih dalam Pilpres 2019. Penelitian menemukan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Sumbar dinilai sudah cukup baik. Tetapi, temuan ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah dan aparatnya karena hanya berada 6 poin di atas rata-rata. Peringatan juga berlaku bagi calon, parpol yang mengajukan calon, serta sistem dan institusi politik yang ada dalam melaksanakan kehendak rakyat (demokrasi).
Kata Kunci: Persepsi korupsi, kepuasan hidup, partisipasi politik, SEM
How  to  Cite :  Prasetyo,  N.,  Asrinaldi,  A.,  &  Zetra,  A.  (2022).  West  Sumatran  political participation in the 2019 Presidential Election. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 259- 268. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.852

## Pendahuluan
Munculnya  fenomena  penurunan  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia patut dikhawatirkan (Surianto, 2018). Sebagai negara yang meng- anut sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yang diselenggarakan meru- pakan  bentuk  evaluasi  dan  kontrol  terhadap  pemimpin  atau  penyelenggaraan  pemerintahan (Liando,  2016).  Menurut  Almond  Verba  dan  Sidney,  partisipasi  politik  merupakan  jantungnya demokrasi. Rendah atau ketiadaan sama sekali partisipasi politik masyarakat adalah permasalah- an terhadap praktik berdemokrasi (Febriantanto, 2019).
Pemilu yang digelar dengan keikutsertaan secara penuh oleh masyarakat akan memberikan legitimasi terhadap calon ataupun pasangan calon yang terpilih di dalam pemilu. Hal ini dikarena- kan  partisipasi  politik  merupakan ekspresi  kebebasan  warga  negara dalam menggunakan  hak politiknya yang terwujud dalam beragam bentuk, seperti: protes, golongan putih, a-politik, voting (memilih), maupun berbagai bentuk tindakan lainnya (Kuncoro, 2018). Sampai saat ini kehadiran pemilih dalam pemilu yang cenderung menurun, merupakan indikator utama terhadap partisi- pasi politik masyarakat seperti yang tergambar dalam Tabel 1.
Tabel 1 . Tingkat Partisipasi Memilih dalam Pemilu Tahun 2004 - 2014 No. Tahun Tingkat Partisipasi dan Jenis Pemilu Rata-rata Golput Pemilu Legislatif Pemilu Presiden 1. 2004 84,1% - putaran pertama 78,2% - putaran kedua 76,6% 18,85% 2. 2009 70,9% 71,7% 28,7% 3. 2014 75,11% 70% 25-30% Sumber: Diolah dari Panji Surianto, 2020.
Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam tiga kali pemilu yang digelar berda- sarkan Tabel 1 telah menurun hingga berada di angka 70%. Situasi ini beriringan dengan muncul dan telah menguatnya kelompok golongan putih (golput). Naik atau turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti: faktor sosial ekonomi (ukuran populasi, stabilitas populasi, perkembangan ekonomi), faktor politik (kedekatan menuju
tempat pemilihan, persepsi terhadap isu politik yang sedang berkembang, pelaksanaan kampa- nye,  perpecahan dalam  politik),  faktor  kelembagaan  (sistem  pemilu,  pemungutan suara  wajib, pemilu terkini/terbaru, persyaratan pendaftaran, susunan pemilu), dan faktor individual (umur, pendidikan, kepentingan politik, tanggung jawab kewarganegaraan) (Solijonov, 2016).
Penelitian dan upaya yang dilakukan untuk mengkaji mengapa partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat naik dan turun di berbagai belahan dunia telah banyak dilakukan. Beberapa dari penelitian tersebut antara lain: (Shapiro & Winters, 2008) tentang partisipasi politik dan ke- puasan hidup di beberapa negara Amerika Latin, (Inman & Andrews, 2009) korupsi dan partisi- pasi politik pada beberapa negara demokrasi baru di Afrika, (Flavin & Keane, 2012) kepuasan hidup  dan  partisipasi  politik  di  Amerika  Serikat,  (Olsson  S.  A.,  2014)  persepsi  korupsi  dan partisipasi politik di 33 Negara dunia, serta (Zheng, Liu, Huang, & Tan, 2016) tentang kepuasan hidup terhadap persepsi korupsi dan partisipasi politik di China.
Beberapa penelitian sebelumnya tentang partisipasi yang juga telah dilakukan di Indonesia antara lain: (Wahyudi, et al., 2013) tentang peran kepercayaan dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa di daerah Riau. Selanjutnya penelitian (Fitriah, 2014) tentang per- sonal values dan internal political efficacy terhadap partisipasi politik mahasiswa pemilih pemula. Serta penelitian (Febriantanto, 2019) tentang faktor dominan yang mempengaruhi tingkat parti- sipasi kaum penyandang disabilitas dalam Pilkada Yogyakarta Tahun 2017. Namun, penelitian tersebut  masih  memiliki  kekurangan  karena  belum  mampu  menjawab  apa  saja  faktor  yang mempengaruhi naik serta turunnya tingkat partisipasi masyarakat.
Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, memiliki perbedaan dari pemilu-pemilu yang telah digelar sebelumnya di Indonesia. Dari segi  pelaksanaan,  Pemilu  2019  selain  dirancang untuk  memilih  Anggota  Legislatif  (Pileg) juga dalam rangka untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Dari segi anggaran, Pemilu  2019  mengalami  peningkatan  sebesar  61%  menjadi  Rp.25,29  Triliun  dibandingkan Pemilu  2014  yang  hanya  menghabiskan  anggaran  sebesar  Rp.15,62  Triliun  (CNN  Indonesia, 2019). Dari segi hasil, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2019 telah mengalami peningkatan  dengan  rata-rata  81%  (Kompas.com,  2019),  dibandingkan  pemilu  sebelumnya  di tahun 2014 yang hanya berada di angka 70% (Kompas.com, 2014).
Tabel 2 . Tingkat Partisipasi Memilih Masyarakat Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
No. Kabupaten/ Kota Jumlah DPT Tingkat Partisipasi 1 Kabupaten Pesisir Selatan 331.260 81,6% 2. Kabupaten Solok 281.902 74,5% 3. Kabupaten Sijunjung 156.595 81,4% 4. Kabupaten Tanah Datar 276.615 72,7% 5. Kabupaten Padang Pariaman 313.987 69,5% 6. Kabupaten Agam 365.029 71,5% 7. Kabupaten Limapuluh Kota 265.161 81,0% 8. Kabupaten Pasaman 199.836 81,5% 9. Kabupaten Kepulauan Mentawai 63.103 80,5% 10. Kabupaten Dharmasraya 143.907 89,0% 11. Kabupaten Solok Selatan 114.161 83,1% 12. Kabupaten Pasaman Barat 250.723 88,1% 13. Kota Padang 592.162 80,0% 14. Kota Solok 47.418 86,4% 15. Kota Sawahlunto 45.778 85,2% 16. Kota Padang Panjang 38.781 82,5% 17. Kota Bukittinggi 81.447 78,0% 18. Kota Payakumbuh 88.849 84,4% 19. Kota Pariaman 61.523 84,3% Total 3.718.237 79,0%

## Sumber: Diolah dari KPU Sumatera Barat (2019)
Peningkatan  partisipasi  masyarakat  di  dalam  Pemilu  Presiden  (Pilpres)  Tahun  2019  juga terjadi di daerah Sumatera Barat. Tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun  2019  berada  di  angka  79%  (KPU  Sumatera  Barat,  2014).  Tingkat  partisipasi  ini  telah
meningkat dari Pilpres Tahun 2014 yang hanya di angka 65,19% (KPU Sumatera Barat, 2019). Meningkatnya partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 ini merupakan hal yang menarik. Karena, pihak KPU RI hanya menargetkan angka partisipasi nasional sebesar 77,5% (Kompas.com, 2018). Bahkan sebelumnya pihak Bawaslu RI mewanti-wanti jika Provinsi Sumatera  Barat  termasuk  daerah  yang  rawan  dengan  partisipasi  pemilih  (Antara.com,  2019). Peningkatan partisipasi masyarakat Sumatera Barat seperti yang tergambar dalam Tabel 2.
Tabel  2  menunjukkan  rata-rata  tingkat  partisipasi  masyarakat  dan  sebarannya  menurut daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam Pilpres 2019. Menurut laporan Transparency International Indonesia sebelum Pilpres Tahun 2019 dilaksanakan telah terjadi peningkatan skor indeks persepsi korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Laporan hasil survey tersebut menyatakan bahwa dari 12 Kota yang disurvey secara proporsional, indeks persepsi korupsi Sumatera Barat yang diwakili Kota Padang telah meningkat dari angka 50,0 pada tahun 2015 berada pada angka 63,1 pada tahun 2017 (Suyatmiko & Ratnaningtyas, 2017). Pertanyaan pertama: Apakah pening- katan skor indeks persepsi korupsi ini memiliki hubungan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat?
Selain peningkatan angka indeks persepsi korupsi di atas, berdasarkan laporan bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat, skor indeks kepuasan hidup masyarakat Sumatera Barat juga telah mengalami peningkatan. Mengutip dari laporan tersebut skor indeks kepuasan hidup masyarakat Sumatera Barat telah meningkat dari angka 66,79 pada tahun 2014, menjadi berada pada angka 70,42 pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2019). Seba- gai pertanyaan kedua: Apakah peningkatan skor indeks kepuasan hidup ini juga memiliki hubung- an  dengan  meningkatnya  angka  partisipasi  politik  masyarakat  Sumatera  Barat  dalam  Pilpres Tahun 2019?

## Persepsi Korupsi, Kepuasan Hidup, dan Partisipasi Politik
Berdasarkan hasil penelitian dan kajian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, ternyata persepsi korupsi dan kepuasan hidup memiliki pengaruh terhadap naik dan turunnya partisipasi politik. Penelitian ini penting secara akademis karena bertujuan untuk menganalisis dan mendes- kripsikan hubungan antara variabel persepsi korupsi, kepuasan hidup, serta partisipasi politik menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Metode Structural Equation Model- ing /Model  Persamaan  Struktural  merupakan  suatu  pendekatan  analisis  yang  menggabungkan antara analisis faktor ( factor analysis ), model struktural ( structural model ), serta analisis jalur ( path analysis ) (Sugiyono, 2010).
Sementara secara praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih  berupa sebuah model  partisipasi  politik  yang  terbukti  secara  empiris  melalui  proses  pengumpulan  data  di lapangan.  Rumusan  model  partisipasi  politik  yang  dihasilkan  dapat  digunakan  oleh  berbagai pemangku kepentingan terutama penyelenggara pemilu, sebagai leading sector yang bertanggung jawab terhadap naik dan turunnya angka partisipasi politik masyarakat pada pemilu-pemilu yang diselenggarakan.  Disamping  juga  berguna  bagi  kandidat  yang  mencalonkan  diri,  partai  politik yang mengusung kandidat, dan juga sistem maupun lembaga politik lainnya dalam mengimple- mentasikan kehendak rakyat (demokrasi).

## Persepsi Korupsi dan Partisipasi Politik
Korupsi  secara  umum  dimaknai sebagai  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan  publik  untuk keuntungan pribadi (Hamdani, Kumalahadi, & Urumsah, 2017). Secara teoritis, disebutkan juga bahwa  korupsi  tidak  hanya  berdampak  pada  perekonomian  dan  kehidupan  sosial  (Pulok  & Ahmed,  2017).  Korupsi  ternyata  berdampak  negatif  terhadap  kehidupan  politik  dengan berkurangnya minat masyarakat terhadap partisipasi politik, kualitas demokrasi jadi terganggu, dan sulit terwujudnya kesetaraan sosial (Judge, McNatt, & Xu, 2011).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Inman & Andrews, 2009) menyatakan bahwa, persepsi korupsi  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  partisipasi  politik.  Partisipasi  politik  dalam penelitian ini dilihat dari tindakan memilih dan protes, dalam rangka menghukum dan melawan praktik  korupsi  yang  terjadi  pada  Pemerintah  dan  aparaturnya.  Temuan  ini  bersifat  kontras
dengan kehidupan masyarakat, disebabkan pada saat yang sama tingkat pendidikan, pendapatan, dan ekonomi masyarakat terbilang rendah.
Penelitian yang serupa juga dilakukan kemudian oleh (Olsson S. A., 2014) yang menyatakan bahwa, persepsi korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap partisipasi politik. Partisipasi politik dalam penelitian ini dilihat dari pemberian suara dalam pemilu, kehadiran pemilih, serta partisipasi  yang  dilembagakan.  Hasil  penelitian  kemudian  mengungkapkan  bahwa  perilaku korupsi yang dimunculkan oleh Pemerintah dan aparaturnya, telah berpengaruh negatif terhadap partisipasi politik.
Sikap  tidak  percaya  muncul  sebagai  pengaruh  negatif  persepsi  korupsi  dari  masyarakat, terhadap pemerintah dan aparaturnya serta lembaga maupun sistem politik yang ada. Masyarakat menganggap  bahwa output yang  diharapkan  dengan  partisipasi  politik  tidak  akan  tercapai disebabkan korupsi melemahkan efikasi politik internal masyarakat, dan lembaga serta sistem politik yang ada sebagai medium terpilihnya pemerintah dan aparaturnya telah sama korupnya dengan pemerintah dan aparaturnya dalam menjalakan kekuasaan.

## Kepuasan Hidup dan Partisipasi Politik
Kepuasan hidup adalah konstruksi psikologis utama yang berfungsi sebagai penilaian subjektif individu  dalam  dirinya  terhadap  kondisi  kehidupan  yang  didasarkan  pada  standar  pribadinya (Huebner,  Suldo,  &  Gilman,  2006).  Secara  teoritis, seseorang  yang  puas  dengan  kehidupannya cenderung untuk berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, dan umumnya lebih peduli dengan masalah sosial serta politik dibandingkan mereka yang kurang puas (Veenhoven, 1988).
(Shapiro  &  Winters,  2008)  di  dalam  penelitian  yang  mereka  lakukan  awalnya  mengajukan hipotesis bahwa, dengan berpatisipasi individu akan menemukan kebahagiaan sebagai cerminan kepuasan  dalam  hidupnya.  Mereka  justeru  menyatakan  kemudian  individu  yang  merasa bahagialah,  yang  akan  cenderung  untuk  berpartisipasi  dalam  politik.  Fakta  lain  yang  mereka temukan adalah, sekalipun pemilihan umum tersebut diwajibkan oleh pemerintah belum tentu akan dapat meningkatkan kepuasan hidup seseorang.
(Flavin & Keane, 2012) kemudian dengan tegas menyatakan dalam penelitian yang mereka laksanakan  bahwa,  kepuasan  hidup  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  partisipasi  politik. Menurut  mereka,  kepuasan  hidup  selama  ini  telah  diabaikan  oleh  kebanyakan  sarjana  dalam penelitian-penelitian berkaitan partisipasi politik. Hasil penelitian mereka mengargumentasikan individu yang cenderung puas dengan kehidupannya, akan berpartisipasi dalam urusan-urusan sosial termasuk urusan politik.
Gambar 1. Model partisipasi politik yang diusulkan
Individu yang memiliki kepuasan dalam hidupnya akan mencoba berpartisipasi untuk kehi- dupan bersama serta muncul respon positif yang terbentuk di dalam diri. Tercapainya berbagai kebutuhan  dan  kepentingan  pribadi,  akan  memicu  sikap  positif  untuk  terlibat  mengupayakan situasi atau kondisi yang serupa untuk orang lain. Hal inilah yang kemudian menuntun individu tersebut  mengambil  inisiatif  melalui  jalur-jalur  yang  dapat  mereka  usahakan,  dan  peluangnya terdapat dengan berpartisipasi politik. Oleh sebab itu maka hipotesis yang dibangun dalam tulisan ini adalah:
H1 : Persepsi korupsi memiliki hubungan negatif terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat

## Persepsi Korupsi
Partisipasi Politik

## Kepuasan Hidup
H2: Kepuasan hidup memiliki hubungan positif terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat.
Mengacu kepada penjelasan tersebut sehingga rumusan model yang hendak ditawarkan dapat dilihat seperti Gambar 1.

## Metode
Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei  dan desain penelitian eksplanatif. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1989). Jumlah responden  sebanyak  1000  orang  yang  berpartisipasi  dalam  Pilpres  Tahun  2019,  yang  dipilih dengan  menggunakan  teknik multistage  random  sampling .  Data  kemudian  dianalisis menggunakan software SEM 22.0

## Hasil dan Pembahasan
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat Berdasarkan  hasil  pengukuran  yang  dilakukan  sesuai Tabel  3 ,  didapatkan  rata-rata  skor jawaban responden 2,913 dengan indeks konversi 58,2 dengan kategori “cukup baik”. Kategori ini  menunjukkan  bahwa tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  Sumatera  Barat  yang  dianalisis menggunakan  variabel  persepsi  korupsi  dan  kepuasan  hidup  harus  mendapatkan  perhatian. Karena,  hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  bahwa  partisipasi  politik  masyarakat  Sumatera Barat berada di range “cukup baik”, dan hanya 6 poin dari ambang batas rata -rata. Hasil pengukuran yang terdapat pada Tabel 3 juga menunjukkan bahwa dari ketiga variabel untuk  memprediksi  tingkat  partisipasi  politik,  nilai  terendah  justeru  pada  variabel  partisipasi politik. Tiga instrumen pengukur tingkat partisipasi politik yang digunakan hanya mendapatkan rata-rata  skor  jawaban  responden  1,913  atau  dengan  indeks  konversi  38,26  yang  berkategori “rendah”. Hasil pengukuran terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat di dalam Pilpres Tahun 2019 seperti yang tergambar pada Tabel 3.
Tabel 3 . Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 No. Variabel dan Pernyataan Instrumen Rata-rata  Konversi  Keterangan 1. Tingkat Persepsi Korupsi Menurut saya, dalam banyak kesempatan aparat pemerintah juga terlibat dalam penggelapan uang 3,26 65,2 Ragu-ragu Aparat pemerintah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan 3,23 64,6 Ragu-ragu Tindakan korupsi aparat pemerintah juga melibatkan pelaku usaha, swasta, dan lain sebagainya 3,76 75,2 Setuju 2. Tingkat Kepuasan Hidup Kehidupan yang saya jalani sudah sesuai dengan cita-cita 3,26 65,2 Ragu-ragu Saya sudah mendapatkan/ memperoleh kondisi hidup yang sangat baik 3,39 67,8 Ragu-ragu Sejauh ini saya sudah mendapatkan hal-hal yang penting dalam kehidupan yang dijalani 3,55 71 Setuju 3. Tingkat Partisipasi Politik Saya ikut mencarikan suara untuk kandidat atau parpol dalam pemilu yang dilaksanakan 1,99 39,8 Tidak setuju Saya ikut menganjurkan pembentukan tim sukses pemenangan 1,91 38,2 Tidak setuju Saya ikut menjadi pimpinan dalam suatu kelompok/ organisasi politik 1,84 36,8 Tidak setuju Rata-rata 2,91 58,2 Cukup baik

## Sumber: Diolah dari data primer penelitian, 2021
Tabel 3 juga memperlihatkan hasil pengukuran secara deskriptif terhadap dua variabel lainnya yang  digunakan,  dalam  mengukur  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  Sumatera  Barat  pada
Pilpres  Tahun  2019.  Hasil  pengukuran  menunjukkan  bahwa  variabel  tingkat  persepsi  korupsi dengan  3 instrumen  yang  digunakan  menunjukkan  skor  rata-rata  jawaban  responden  sebesar 3,41  dengan  indeks  konversi  68,33  yang  berpasangan  dengan  kategori  “tinggi”.  Sementara variabel tingkat kepuasan hidup dengan 3 instrumen yang digunakan menunjukkan skor rata-rata jawaban  responden  sebesar  3,4  dengan  indeks  konversi  68,0  yang  juga  berpasangan  dengan kategori “tinggi”.
Instrumen  dari  variabel  penelitian  yang  mendapatkan  nilai  terendah  adalah  PP6  dengan pernyataan: “Saya ikut menjadi pimpinan dalam suatu kelompok/organisasi politik”. Instrumen ini hanya mendapatkan rata-rata skor jawaban responden 1,84 dengan indeks konversi 36,8 yang berpasangan dengan kategori “Tidak setuju”. Sementara instrumen yang mendapatkan rata -rata skor  jawaban  respo nden  tertinggi  adalah  X1.10  dengan  pernyataan  “Tindakan  korupsi  aparat pemerintah juga melibatkan pelaku usaha, swasta, dan lain sebagainya” yang mendapatkan rata - rata  skor  jawaban  responden  3,76  dengan  indeks  konversi  75,2  yang  berpasangan  dengan kategori “setuju”.
Rendahnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik dengan jalan menjadi pimpinan dalam kelompok/organisasi politik sesuai instrumen PP6 tersebut, dikarenakan adanya image koruptif yang melekat pada institusi partai politik (Oktaryal & Hastuti, 2021). Masyarakat berang- gapan bahwa parpol adalah sumber dari segala tindakan korupsi dengan artian jika ikut terlibat menjadi anggota, atau bahkan pimpinan parpol maka berarti ikut terlibat dalam tindakan korupsi yang terjadi. Bahkan muncul anggapan bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi dilakukan secara terorganisir  dan  sistematis  oleh  parpol,  melalui  kadernya  yang  menduduki  jabatan  di pemerintahan.
Pelaksanaan  Pilpres  sebagai  implementasi  demokrasi  berimplikasi  pada  banyaknya  pihak yang mencoba untuk melibatkan diri, dalam kapasitasnya bukan sebagai individu warga negara yang memiliki hak pilih. Bentuk kelompok bisnis dan usaha maupun kelompok kepentingan biasa terlibat,  sehingga  kondisi  ini  sangat  potensial  memicu  terjadinya  korupsi  oleh  Pemerintah (Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  2011). Sebagai  kandidat  yang  notabenenya  diusung  parpol,  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang hendak mengikuti pemilu mesti hendaknya memperhatikan parpol yang akan digunakan dalam mendapatkan  dukungan  para  pemilih. Output  path  diagram (diagram  jalur)  model  yang dihasilkan dengan softaware SEM 22.0 seperti Gambar 2.
Gambar 2 . Output Path Diagram Jalur Hasil Analisis SEM (Data primer penelitian olahan SEM, 2021
Evaluasi model menggunakan goodness of fit index (GOFI) atau kriteria kecocokan rumusan model yang diajukan berdasarkan output path diagram pada Gambar 2 dan Tabel 4 dinyatakan fit. Hal  ini  terlihat  dari  seluruh  nilai loading  factor yang  disyaratkan  SEM  pada  Gambar  2  telah terpenuhi. Sebagai teknik analisis data, SEM memungkinkan untuk memberikan saran jika model yang diajukan masih belum memenuhi ketentuan goodness of fit index melalui tabel modification indices .  Nilai  indikator  yang  besar  menurut  keterangan  tabel modification  indices harus
dieliminasi atau dikorelasikan dengan indikator lain, agar model menjadi fit. Hasil evaluasi model dengan menggunakan goodness of fit index (GOFI) seperti yang tergambar dalam Tabel 4.
Tabel 4 . Evaluasi Model dengan Goodness Of Fit Index (GOFI) Ukuran GOF Hasil Uji Nilai yang diharapkan Keterangan Chi-square 31,943 Diharapkan kecil dan ≥ 0 Fit Probabilitas 0,128 ≥ 0,05 Fit RMSEA 0,018 ≤ 0,08 Fit TLI 0,996 ≥ 0,90 Fit
Sumber: Diolah dari data primer penelitian, 2021

## Hubungan Persepsi Korupsi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diketahui  bahwa  tingkat  persepsi  korupsi memiliki pengaruh yang negatif, namun tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Hal ini  didasarkan  pada  hasil  analisis  SEM  atas  ketiga  instrumen  tingkat  persepsi  korupsi  yang memiliki nilai estimasi pengaruh jalur -0,020 terhadap tingkat partisipasi politik. Nilai estimasi ini bersifat negatif yang berarti bahwa persepsi korupsi berpengaruh negatif terhadap partisipasi politik.  Sedangkan  tidak  signifikannya  pengaruh  persepsi  korupsi  diketahui  dari  nilai  P (signifikansi) 0,701 yang lebih besar dari 0,05 (ά 5%).
Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan (Olsson S. A., 2014) bahwa, persepsi korupsi memiliki pengaruh langsung yang negatif terhadap partisipasi politik. Dugaan bahwa korupsi telah dilakukan pemerintah dan aparaturnya telah melemahkan efikasi dan keper- cayaan politik masyarakat, serta munculnya anggapan bahwa lembaga dan sistem politik yang ada sudah  tidak  bersifat  responsif,  transparan,  dan  inklusif  terhadap  kehendak  rakyat  juga  telah dibuktikan oleh masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 yang dilaksanakan di Sumatera Barat.
Ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  kandidat  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden petahana, yakni: Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akibat persepsi korupsi yang tinggi menyebabkan pasangan ini tidak mendapatkan dukungan dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 terutama “ mem ilih” lebih diarahkan kepada lawan dari Joko Widodo – Ma’ruf Amin, yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga S. Uno. Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  temuan  (Inman  &  Andrews,  2009)  yang  menyatakan situasi sebaliknya di Senegal. Menurut mereka persepsi korupsi memiliki pengaruh langsung yang positif  terhadap  partisipasi  politik  yang  dibuktikan  dengan  meningkatnya  keaktifan  dari  para siswa yang menjadi subjek penelitian untuk memilih dan memprotes. Para siswa tersebut yang mengetahui pemerintah dan aparatnya telah melakukan tindakan korupsi memunculkan kema- rahan dan sikap tidak percaya kepada pemerintah. Karena, situasi tersebut hanya akan mencipta- kan warga negara yang marah, serta tidak percaya kepada pemerintah dan aparaturnya.

## Hubungan Kepuasan Hidup terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019
Tingkat  kepuasan  hidup  memiliki  pengaruh  langsung  yang  positif  dan  signifikan  terhadap tingkat partisipasi politik. Hal ini didasarkan pada hasil analisis SEM atas ketiga instrumen tingkat kepuasan  hidup  yang  memiliki  nilai  estimasi  pengaruh  jalur  0,214.  Nilai  estimasi  ini  bersifat positif  dengan  artian  bahwa  kepuasan  hidup  berpengaruh  positif  terhadap  partisipasi  politik. Pengaruh yang signifikan ditandai dengan nilai P (signifikansi) oleh simbol *** yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (ά 5%).
Hasil  temuan  ini  sejalan  dengan  pendapat  (Flavin  &  Keane,  2012)  bahwa  kepuasan  hidup, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Warga negara yang cenderung bahagia karena kepuasan yang diperoleh di dalam menjalani kehidupannya, akan melibatkan  diri  dalam  banyak  aktifitas  sosial  dan  kegiatan  organisasi  dibanding  mereka  yang tidak puas. Karena penilaian individu terhadap kondisi kehidupan yang sesuai dengan standar pribadinya,  akan  mengkonstruksi  secara  psikologis  respon  perilaku  yang  positif  terhadap berbagai aspek kehidupan.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap tingkat kepuasan hidup yang dilakukan skor rata-rata jawaban responden sebesar 3,4 dengan indeks konversi 68,0 yang berpasangan dengan kategori “tinggi”. Instrumen kepuasan hidup terkuat adalah X2.24 yang memiliki pernya taan: “Sejauh ini saya sudah mendapatkan hal- hal yang penting dalam kehidupan yang dijalani” mendapatkan skor 72,0. Pernyataan instrumen tersebut menyiratkan bahwa perasaan senang, gembira, atau bahagia masyarakat  Sumatera  Barat  telah  berkontribusi  positif  dalam  menjaga  penurunan  partisipasi politik akibat pengaruh negatif persepsi korupsi.
Emosi pribadi yang positif yang ditandai dengan perasaan riang, gembira, atau bahagia ter- nyata memang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan politik yang dilakukan seseorang (Healy,  Malhotra,  &  Mo.,  2009).  Menurut  Andrew  J.  Healy,  et  al,  perasaan  senang  yang  timbul bukan karena aktifitas Pemerintah seperti kemenangan klub olahraga lokal mampu meningkat- kan  kebahagiaan  seseorang.  Kecenderungan  pemilih  untuk  memilih  kandidat  petahana  dalam beberapa hari menjelang pemilu yang akan diselenggarakan terdampak oleh perasaan bahagia tersebut, dan secara efektif memberikan keuntungan dengan meningkatnya pereferensi pemilih untuk memilih kembali kandidat petahana.
Akan tetapi keuntungan yang disebutkan untuk pihak petahana sebagaimana hasil penelitian Andrew  J.  Healy,  et  al  tersebut,  tidak  berlaku  dalam  konteks  Pilpres Tahun  2019  di  Sumatera Barat.  Sebagai  buktinya  calon  Presiden  Joko  Widodo  yang  maju  kembali  dalam  Pilpres  yang diselenggarakan, dan kemudian berpasangan dengan Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden tidak mendapatkan dukungan yang memuaskan di Sumatera Barat. Bahkan, perolehan dukungan yang  didapatkan  kandidat  petahana  yakni  Joko  Widodo  selaku  calon  Presiden  jauh  menurun ketimbang Pilpres yang diselenggarakan pada tahun 2014 yang lalu.
Temuan  dalam  penelitian  ini  juga  mengkonfirmasi  pengaruh  positif  dan  signifikan  yang disumbangkan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik, saat dikorelasikan dengan persepsi korupsi yang berpengaruh negatif terhadap partisipasi politik. Pendapat yang disampaikan Wen- wen Zheng, et al (2016) bahwa pengaruh negatif yang dihasilkan persepsi korupsi menjadi tidak signifikan terhadap partisipasi politik, karena berhasil diredam oleh kepuasan hidup yang ber- pengaruh positif dan signifikan. Menurut mereka kepuasan hidup berperan sebagai penyangga penurunan  tingkat  partisipasi  politik,  ketika  tingkat  persepsi  korupsi  yang  ada  terhadap pemerintah dan aparaturnya rendah.
Penjelasan ini menyiratkan bahwa untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam aktivitas atau proses politik, penting bagi para calon atau kandidat untuk lebih memahami kondisi  sosial  psikologis  masyarakat,  yakni:  persepsi  korupsi  dan  kepuasan  hidupnya.  Hal  ini dikarenakan  persepsi  korupsi  memiliki  pengaruh  yang  negatif  tidak  signifikan  terhadap partisipasi politik, sedangkan kepuasan hidup memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap partisipasi  politik.  Jika  calon  pemimpin  melaksanakan  kekuasaan  yang  dimilikinya  dengan responsif,  transparan,  dan  inklusif  serta  dengan  kekuasaan  tersebut  dapat  memberikan  serta menjaga  kepuasan  hidup  masyarakat  mereka  maka  partisipasi  politik  masyarakat  dapat meningkat dalam pemilu yang dilaksanakan.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka model partisipasi politik yang diusulkan dinyatakan dite- rima (fit). Persepsi korupsi memiliki hubungan yang negatif tidak signifikan terhadap partisipasi politik,  sedangkan  kepuasan  hidup  memiliki  hubungan  yang  positifi  signifikan  terhadap partisipasi politik. Hal ini mengindikasikan persepsi korupsi sebagai permasalahan sosial, serta kepuasan hidup sebagai penilaian pribadi telah membentuk model partisipasi politik masyarakat khususnya dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat.
Hasil penilaian terhadap model tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 secara keseluruhan memperoleh nilai 58,2 dengan kategori “rendah”. Hasil analisis  SEM  menunjukkan  jika  persepsi  korupsi  berpengaruh  menurunkan  partisipasi  politik dengan  melemahkan  efikasi  politik,  maka  kepuasan  hidup  mampu  menyangganya  dengan pengaruh  positif  yang  dihasilkan  sehingga  partisipasi  politik  tetap  memiliki  bentuk  meskipun dalam tingkat penilaian yang rendah.
Persepsi korupsi mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 pada bentuk-bentuk seperti: ikut terlibat menjadi pimpinan organisasi/kelompok politik, ikut menganjurkan pembentukan tim sukses pemenangan, serta ikut mencarikan suara untuk  kandidat  atau  parpol  dalam  pemilu  yang  dilaksanakan.  Sedangkan  kepuasan  hidup memberikan pengaruh yang sebaliknya, sehingga partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 seperti ikut serta memilih dalam Pilpres Tahun 2019 yang diseleng- garakan tetap diwujudkan.
Kajian  ini  terbatas  dalam  membahas  hubungan  antara  variabel  persepsi  korupsi,  kepuasan hidup, dan partisipasi politik sehingga membentuk model partisipasi politik masyarakat Sumate- ra Barat pada Pilpres Tahun 2019. Penelitian ini belum masih belum mampu menjawab mengapa partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 menghasilkan penilaian yang  rendah,  meski  partisipasi  memilih  mengalami  peningkatan  dari  Pilpres  sebelumnya. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mencerminkan pandangan, dan nilai- nilai lokal yang hidup serta berkembang di Sumatera Barat.
Penilaian terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dengan perolehan nilai  58,2  serta  dikat egorikan  “rendah”  hendaknya  menjadi  peringatan  bagi  pemerintah  dan aparaturnya. Hasil penilaian ini perlu mendapatkan perhatian oleh banyak pihak karena hanya 6 poin di atas rata-rata. Peringatan ini juga berlaku bagi setiap kandidat yang mencalonkan diri, partai  politik  yang  mengusulkan  para  kandidat, maupun  sistem  dan  lembaga  politik  yang  ada dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat (demokratis). Karena dalam sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat adalah inti (jantung) nya demokrasi.

## Daftar Pustaka
Antara.com. (2019, April 9). Bawaslu: Ada 16 provinsi rawan pada Pemilu 2019 . Diambil kembali dari Antara.com: https://www.antaranews.com/berita/822601/bawaslu-ada-16- provinsi-rawan-pada-pemilu-2019
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2019). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Barat.  (2019). Laporan  Bulanan  Data  Sosial  Ekonomi Provinsi  Sumatera  Barat:  Edisi  November  2019. Padang:  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Sumatera Barat.
CNN  Indonesia.  (2019,  Maret  27). Anggaran  Pemilu  Naik  61  Persen  Jadi  Rp25  Triliun .  Diambil kembali dari cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190327041218-532-380993/anggaran- pemilu-naik-61-persen-jadi-rp25-triliun
Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Deeterminan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. PolGov, Vol. 1(1) , 157-190.
Fitriah, E. A. (2014). Personal Values dan Internal Political Efficacy Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Pemilih Pemula. Psympathic, Vol. 1(2) , 244-254.
Flavin, P., & Keane, M. J. (2012). Life Satisfaction and Political Participation: Evidence from the United States. Happiness Studies, (13) , 63-78. Haluan.com. (2019, Mei 13). Partisipasi Pemilih Sumbar Meningkat di Pemilu 2019, Begini Kata Pengamat . Diambil  kembali  dari haluan.com: https://www.harianhaluan.com/politik/pr- 10210258/partisipasi-pemilih-sumbar-meningkat-di-pemilu-2019-begini-kata- pengamat?page=all
Hamdani, R., Kumalahadi, & Urumsah, D. (2017). The Classification Corruption in Indonesia: A Behavioral Perspective. SHS Web Conferences 34 , 1-9. Healy, A. J., Malhotra,  N., & Mo., C. H. (2009). Personal Emotions and Political Decision Making: Implications for Voter Competence. California: Graduate School of Business.
Huebner, E. S., Suldo, S. M., & Gilman, R. (2006). Life Satisfaction. Maryland: National Association of School Psychologists.
Inman, K., & Andrews, J. T. (2009). Corruption and Political Participation in Africa: Evidence from Survei and Experimental Research. Chicago: Midwest Political Science Association. Judge, W. Q., McNatt, D. B., & Xu, W. (2011). The antecedents and effects of national corruption: A meta-analysis. Journal of World Business , 93-1003.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi.  (2011).
Pendidikan  Antikorupsi  untuk  Perguruan  Tinggi. Jakarta:  Bagian  Hukum  Kepegawaian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kompas.com. (2014, Juli 23). Ternyata Tingkat Partisipasi dalam Pilpres Menurun Dibandingkan Pileg . Diambil kembali dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/16270771/Ternyata.Tingkat.Partisipasi .dalam.Pilpres.Menurun.Dibandingkan.Pileg Kompas.com. (2018, September 18). Pemilu 2019, KPU Optimistis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih Tercapai . Diambil kembali dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu- optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai Kompas.com. (2019, Mei 27). KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen . Diambil kembali dari kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi- pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen
KPU  Sumatera  Barat.  (2014,  April  9). Pemilu  2014 .  Diambil  kembali  dari  sumbar.kpu.go.id: https://sumbar.kpu.go.id/page/read/47/pemilu-2014
KPU  Sumatera  Barat.  (2019,  April  17). Pemilu  2019 .  Diambil  kembali  dari  sumbar.kpu.go.id: https://sumbar.kpu.go.id/page/read/43/pemilu-2019
Kuncoro, M. W. (2018). Media Sosial, Trust, dan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula: Penguatan Keluarga di Zaman Now , 161-168. Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3(2) , 14-28.
Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2021). Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 1-22.
Olsson, S. A. (2014). Corruption and Political Participation. Swedia: Univesity of Gothenburg. Olsson, S. A. (2014). Corruption and Political Participation. Swedia: University of Gothenburg.
Pulok, M. H., & Ahmed, M. U. (2017). Does Corruption Matter for Economic Development? Long Run Evidence From Bangladesh. International Journal of Social Economics , 350-361. Shapiro,  R. W., & Winters, M.  S. (2008). Political Participation and Quality of Life. Washington: Research Department Inter American World Bank. Singarimbun, M. (1989). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3S. Solijonov, A. (2016). Voter Turn-out Trend in The World. Stockholm: International IDEA. Sugiyono. (2010). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Surianto, P. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Karo Tahun 2015. Medan: Universitas Sumatera Utara. Suyatmiko, W., & Ratnaningtyas, S. (2017). Indeks Persepsi Korupsi Indonesisa 2017: Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia. Jakarta: Transparency International Indonesia.
Veenhoven, R. (1988). The Utility Of Happiness. Social Indicator Research , 333-354.
Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). Peran  Kepercayaan  Politik  dan  Kepuasan  Demokrasi  Terhadap  Partisipasi  Politik Mahasiswa. Psikologi, Vol. 9(2) , 94-99.
Zheng,  W.-w.,  Liu,  L.,  Huang,  Z.-w.,  &  Tan,  X.-y.  (2016).  Life  Satisfaction  as  a  Buffer  of  the Relationship  Between  Corruption  Perception  and  Political  Participation. Social  Indicator Research , 1-17.