## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA

## Oleh Yenni Del Rosa, Ingra Sovita Dosen Tetap Universitas Dharma Andalas Padang

## Abstract
Inequality of income distribution is affected by the economic and non economic factors such as the Gross Domestic Product (GDP), population (POP), Unemployment Rate (TPT) and Degree of Fiscal Decentralization (DDF). This study aims to determine the effect of the GDP, population, unemployment rate and the degree of fiscal decentralization to the unequal distribution of income partially and simultaneously at the 5% significance level. The research data used in the form of data crossection in 6 provinces in Java with a data time series in 2009 - 2015. The data was processed with panel data analysis with fixed effect regression models. Based on the classic assumption test turns out normal distribution of data for Jarque Bera value greater than 5%, does not occur because the probability value results heteroskedastisitas regression residuals squared 0.9768 (greater than 5%), do not occur multikolinearitas, no autocorrelation for test DW 1 , 46375 and d count is greater than dU and 4 <- dU. The regression equation fixed effect model IG it = -8.723781 + 0.278708 Ln PDRBK it + 0.65660 Ln POP it + 0.013688 Ln TPK it + 0.000775 Ln DDF it + eit. Partially significant positive effect on income distribution is the GDP, population and the unemployment rate is open each probability value is less than 5% (0,000 < 5%; 0,014 < 5%, 0.0261 < 5%) Simultaneously all independent variables significant positive effect on inequality of income distribution because F probability value is less than 5% (0.0000 < 5%). The independent variables are able to explain the dependent variable only amounted to 78.59% while the remaining 21.41% influenced by other factors not included in the research model.
Keywords: unequal distribution of income, domestic gross, population, unemployment rate open and the degree of fiscal decentralization.

## I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara agregat pertumbuhan ekonomi dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Komponen pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006) terdiri atas 3 yaitu sebagai berikut : Pertama , akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja. Kedua , pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga , kemajuan teknologi atau cara-cara baru menyelesaikan pekerjaan. Meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan suatu negara, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan, pengurangan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006). Secara singkat pembangunan bertujuan mensejahterakan warga
masyarakat tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga non ekonomi. Data (BPS, 2015) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sebesar 5,9%. Laju pertumbuhan ekonomi nasional yang positif tersebut ditunjang oleh laju pertumbuhan ekonomi daerah yang juga menunjukkan angka yang positif seperti pada tabel 1.1 berikut ini.

## Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau-Pulau di Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015
Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 berada pada angka positif namun persentase pertumbuhan ini masih kurang merata antar pulau. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang masih kurang merata, nilai PDRB juga terlihat sangat timpang antar pulau. Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan memiliki nilai PDRB jauh melebihi nilai PDRB pulau lain. Sumbangan PDRB pulau Jawa terhadap PDB nasional tahun 2014 terbesar sebesar 61,52%. Besarnya sumbangan PDRB pulau Jawa terhadap PDB nasional ternyata masih menyisakan permasalahan ekonomi di daerahnya sendiri yaitu timpangnya distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh PDRB per kapita.
Pada tahun 2014 maupun 2015 perolehan PDRB per kapita DKI Jakarta dan Jawa Timur tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebesar Rp 47 juta. Pada tahun yang sama PDRB per kapita Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tujuh kali lebih rendah dibanding DKI Jakarta sebesar Rp 6,7 juta dan Rp 6,8 juta. Data ini menunjukkan bahwa di pulau Jawa sendiri sebagai pusat perekonomian, pencapaian kesejahteraan ekonominya masih belum merata. Besarnya perbedaan pendapatan per kapita antar provinsi tersebut diikuti dengan Indeks Gini yang cukup tinggi di beberapa provinsi. Indeks Gini atau ukuran ketimpangan distribusi pendapatan mencatat ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 0,41 pada tahun 2014. DIY, Gorontalo, Papua Barat dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi masing-masing sebesar 0,44; 0,437; 0,43 dan 0,43. Dua provinsi lainnya di pulau Jawa, DKI Jakarta dan DIY merupakan provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi dan terendah kedua dengan Indeks Gini melebihi rata-rata nasional. Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia (Tulus, 2011). Meskipun pulau Jawa merupakan pusat kegiatan perekonomian
Pulau PDRB (dalam miliar rupiah) 2014 2015 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 Sumatera 525.689 553.400 5,27% Jawa 1.542.370 1.637.076 6,14% Bali 32.804 34.788 6,05% Kalimantan 209.927 217.261 3,49% Sulawesi 125.122 134.936 7,84% Papua,Maluku,NT 76.811 83.609 8,85% Indonesia 2.512,723 2.661,071 5,9%
maupun pemerintahan ternyata kondisi ini masih menimbulkan masalah pembangunan bagi dua provinsi tersebut dengan indeks ketimpangan distribusi pendapatan yang masih tinggi. Selain itu kondisi ketimpangan distribusi pendapatan tidak bisa dilepaskan dari keadaan demografis dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian (Akai dan Sakata, 2005) menunjukkan bahwa penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Di sisi lain meskipun penduduk membawa pengaruh yang tidak baik terhadap ketimpangan dengan menekan dan mengupayakan tingkat pengangguran yang rendah sehingga ketimpangan diharapkan akan berkurang. Dalam laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2005 - 2015 yang dikeluarkan oleh (BPS, 2014) diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk di pulau Jawa lebih dari 135 juta orang. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 57% penduduk di Indonesia mendiami pulau Jawa. Jumlah penduduk yang besar ini juga tidak merata jumlahnya di provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa. Proyeksi penduduk tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mendiami provinsi DIY paling sedikit jumlahnya dibanding provinsi lain sebanyak 3,6 juta jiwa sementara provinsi Jawa Barat memiliki populasi penduduk yang terbanyak sejumlah 43 juta jiwa. Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di pulau Jawa tersebut juga memiliki masalah tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional menggambarkan salah satu kondisi ketenagakerjaan Indonesia dimana bulan Agustus tahun 2014 mencatat nilai TPT sebesar 6,25%. Sementara dari data pada tahun yang sama hanya tiga provinsi di Jawa yang memiliki TPT lebih rendah dibandingkan TPT nasional. Ketiga provinsi tersebut antara lain DIY, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan TPT masing-masing sebesar 3,34%; 4.33%; 6,02%. Tiga provinsi lain yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten memiliki TPT lebih besar masing-masing 9,02% ; 9,22% ; 9,90%
(sumber: www.bps.go.id) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks ketimpangan cukup tinggi dan jumlah PDRB per kapita cukup rendah setidaknya tidak memiliki permasalahan penggangguran yang parah dibandingkan provinsi lain. Namun DKI Jakarta memiliki tingkat PDRB per kapita dan indeks ketimpangan yang tinggi masih dibayangi oleh tingkat pengangguran yang tinggi pula. Begitu juga provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau Jawa memiliki tingkat pengangguran yang tinggi . Tingginya tingkat pengangguran di beberapa provinsi menjelaskan bahwa masih terdapat faktor produksi yang belum digunakan secara optimal dalam menunjang pembangunan. Rendahnya partisipasi tenaga kerja yang terlihat dari TPT serta rendahnya PDRB per kapita di beberapa daerah akan berdampak tidak hanya pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga pembangunan daerah yang akan mempengaruhi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.
Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab dalam mengarahkan dan menjalankan pembangunan menentukan sejumlah kebijakan untuk mengatasi permasalah yang ada di Indonesia baik sosial maupun ekonomi. Namun kita ketahui bahwa tanggung jawab yang besar atas 34 provinsi di Indonesia ini akan berjalan dengan baik apabila wewenang dan tugas daerah tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat. Penerapan sistem desentralisasi dalam otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sebagai usaha mewujudkan pembangunan yang merata . Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dijelaskan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Barzelay (dalam Hadi, 2009) peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
penciptaan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan merupakan tujuan dari adanya otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal. Salah satu tolak ukur keberhasilan desentralisasi adalah besarnya nilai derajat desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan kemandirian daerah. Tim Fisipol UGM (dalam Hessel, 2007) membagi kemampuan keuangan daerah menjadi enam kategori dimana daerah dengan derajat desentralisasi fiskal lebih dari 50% memiliki kemampuan keuangan daerah yang sangat baik. Pada tahun 2015 DIY memiliki indeks ketimpangan yang cukup tinggi merupakan provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal terendah dibanding lima provinsi lainnya sebesar 47%. Sementara itu lima provinsi lain di pulau Jawa memiliki derajat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan DIY. DKI Jakarta memiliki derajat desentralisasi fiskal tertinggi sebesar 67,95% diikuti provinsi Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing sebesar 66,75% ; 66,11% ; 64,25% ; dan 61,55%. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi diyakini mampu untuk mengurangi ketimpangan perlu dikaji lebih jauh apakah hal ini juga dapat berpengaruh positif. Hal ini didasarkan pada data dimana DIY dan DKI Jakarta memiliki Indeks Gini tertinggi dibanding provinsi lain di pulau Jawa ternyata memiliki derajat desentralisasi fiskal dan PDRB per kapita terendah dan tertinggi di pulau Jawa.
Secara empiris ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Penelitian (Akai dan Sakata, 2005) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sementara PDRB per kapita dan populasi berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian (Ulfie, 2014) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan sementara pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian (Simonsen, 2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan begitu juga dengan desentralisasi fiskal. Indeks Gini yang cukup tinggi di dua provinsi di pulau Jawa serta beberapa pencapaian yang tidak merata mengindikasikan bahwa permasalahan tersebut turut berperan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa. Adapun bentuk dari hubungan tersebut perlu diteliti lebih jauh. Apabila aspek-aspek tersebut mampu membawa kebaikan dalam pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan maka hal ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan.

## 1.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 – 2015?
2. Bagaimanakah pengaruh populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 - 2015?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 - 2015?
4. Bagaimanakah pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 – 2015?
5. Bagaimanakah pengaruh PDRB per kapita , populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 - 2015?

## 1.3. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Diduga PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 – 2015.
2. Diduga populasi penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 – 2015.
3. Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 – 2015.
4. Diduga derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 – 2015.
5. Diduga PDRB per kapita, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 – 2015.

## II. KAJIAN TEORI
2.1. Pembangunan Ekonomi
Menurut (Todaro, 2006)
pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkaan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan.
Pendapat yang sama dikemukakan oleh Amartya Sen (dalam Todaro, 2006) bahwa kapabilitas berfungsi untuk capabilities to function paling menentukan status miskin-tidaknya seseorang. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir.dimana pembangunan harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan dan kebebasan.
2.2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi terpenting. Namun pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi dimana (Boediono, 1992) mengartikan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi secara nasional dilihat dari PDB sedangkan untuk tingkat provinsi atau daerah indikator yang digunakan adalah PDRB. PDB atau PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Menurut (Case dan Fair, 2007) GDP sebagai nilai pasar dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi dalam suatu negara seperti tanah, tenaga kerja dan modal.
Teori pertumbuhan ekonomi Harrrod Domar menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP (Y/Y) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional (S) dan rasio modal - output nasional (K). Agar perekonomian suatu negara dapat tumbuh dengan pesat dimana setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GDP-nya. Semakin banyak yang ditabung dan diinvestasikan maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat (Todaro, 2006).
2.3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Indeks Gini Simon Kuznets mengatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk namun pada tahap selanjutnya distribusi
pendapatan cenderung membaik. Observasi tersebut kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet U terbalik. Indeks Gini merupakan ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan complete inequality atau perfectly inequal di mana seluruh penduduk menempati satu lokasi di suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai 0 menunjukkan perfectly equal dimana penduduk terdistribusikan sempurna di seluruh wilayah suatu negara. Semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini semakin besar ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi. Rumus indeks Gini atau koefisien Gini diformulasikan dalam rumus :
1 fp (Fc Fc -1) Keterangan: GR : Koefisien Gini Fpi : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fci : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fci-1 : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1

## 2.4. PDRB per Kapita dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Kuznet (dalam Lincolin, 2010) menjelaskan bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya kesenjangan ekonomi diantara warganya. Dalam analisanya Kuznet menemukan relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik yang menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun pada tahap tahap berikutnya, distribusi pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pendapatan per kapita.
2.5. Populasi Penduduk dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungan. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan timpangnya distribusi pendapatan. Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu jumlah penduduk muda dan tua juga akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah. Menurut (Lincolin, 2010) pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Menurut (Lincolin, 2010) masalah kependudukan mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah maupun antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

## 2.6. TPK dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pengangguran
Menurut (Case dan Fair, 2007) pengangguran dibagi atas tiga jenis yaitu : a. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena mekanisme normal pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran ini tidak pernah sama dengan nol
dan mungkin berubah dari waktu ke waktu. Pengangguran jenis ini menunjukkan masalah penyesuaian kerja atau keahlian jangka pendek. b. Pengangguran struktrural yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan secara signifikan dalam industri tertentu.
c. Pengangguran siklis yaitu pengangguran yang terjadi selama adanya resesi dan depresi karena perusahaan berproduksi lebih sedikit.

## 2.7. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya daerah menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan.
Desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis rasio. Menurut Smith dan Uppal (dalam Hessel, 2007) derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan menghitung:
a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). b.Rasio sumbangan dan bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Rasio Total Penerimaan Daerah terhadap total penerimaan negara.

## III. METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yaitu penelitian berupa angka-angka dan analisis bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Berdasarkan tingkat eksplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih yaitu pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis data menggunakan regresi panel dengan data time series selama 7 tahun dan data cross section 6 provinsi di pulau Jawa, sehingga observasi berjumlah 42 buah.
3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan dua macam variabel yaitu : Pertama, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas . Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang menggambarkan distribusi
pendapatan masyarakat di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu diukur dari nilai indeks Gini. Kedua, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini variabel bebas mengindikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa antara lain:
a. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran ekonomi daerah diperoleh dari PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per kapita dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita atas harga konstan dinyatakan dalam rupiah.
b. Populasi penduduk merupakan jumlah penduduk yang mendiami wilayah di provinsi - provinsi di pulau Jawa datanya diperoleh dari BPS.
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja termasuk dalam pengangguran. TPT diperoleh dari jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Indeks Gini (IG), PDRB per kapita (PDRBPK), populasi penduduk (POP), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan derajat desentralisasi fiskal (DDF) dari 6 provinsi di pulau Jawa periode 2009 - 2015.
4.2. Estimasi Model
Mengacu pada penelitian (Akai dan Sakata, 2005) dengan mengambil empat variabel dalam penelitian sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa selama tahun 2009 – 2015 maka model penelitian yang akan diestimasi sebagai berikut: Ln IGit Ln α0 α1LnPDRBPKit α2LnPOPit α3Ln TPTit α4DDFit εit dimana : IG ketimpangan distribusi pendapatan (diukur dari Indeks Gini), PDRBPK : PDRB per kapita, POP populasi penduduk, TPT Tingkat Pengangguran Terbuka, DDF derajat desentralisasi fiskal, α intersep, α1, α2, α3, α4 : koefisien regresi variabel bebas, εit komponen error pada waktu t untuk unit cross section , t 1, 2, 3, ..., 7 (data time-series tahun 2009 - 2015). Untuk mengetahui model terbaik dilakukan uji Likelihood ratio dan uji Hausman.
1. Uji Likelihood Ratio Uji Likelihood ratio digunakan untuk memilih antara pooled least square atau fixed effect model dengan hipotesis pengujiannya sebagai berikut : Ho : pooled least square dan Ha: fixed effect model. Nilai probabilitas hasil pengujian sebesar 0,00. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari taraf sigifikansi 0,05 maka Ho ditolak atau model yang terpilih fixed effect
2. Uji Hausman Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara random effect model atau fixed effect model dengan hipotesis pengujiannya sebagai berikut: Ho : random effect model Ha : fixed effect model. Nilai probabilitas hasil pengujian sebesar 0,00. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari taraf sigifikansi 0,05 maka Ho ditolak atau model yang terpilih fixed effect.

## 4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan hasil estimasi tidak bias.yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Keputusan diambil dengan melihat nilai probabilitas Jarque-Bera. Apabila probabilitas Jarque-Bera > 5% maka data berdistribusi normal.
2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya perbedaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Probabilitas hasil regresi residual kuadrat sebesar 0.976879 atau lebih besar dari 5%. Hai ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.
3. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui keberadaan dari hubungan linier yang sempurna atau tepat diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi. Variabel dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila bernilai kurang dari 0,05.
4. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Uji Durbin-Watson (DW) menunjukkan nilai sebesar 2.087088. Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan t 42 (jumlah observasi) dan k 4 (jumlah variabel bebas) diketahui nilai d L 1,17049 dan d U 1,46375. Dari tabel diketahui nilai d hitung lebih besar dari d U dan lebih kecil dari 4 - d U sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi.

## 4.4. Hasil Analisis Regresi Non Linier Berganda
Hasil estimasi model penelitian secara parsial maupun parsial adalah sebagai berikut 1. Uji Simultan (Uji F)
Berdasarkan hasil analisis diketahui F hitung sebesar 17,71734 dengan probabilitas F sebesar 0,0000. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas F lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menjelaskan bahwa secara bersama-sama, variabel bebas PDRB per kapita, penduduk, TPT dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
2.Uji Parsial
a. Pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Koefisien regresi variabel PDRB per kapita ( 1) sebesar 0,278708 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya kenaikan 1% PDRB per kapita akan diikuti oleh kenaikan distribusi pendapatan sebesar 0,279%.
b. Pengaruh penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Koefisien regresi variabel penduduk ( 2) sebesar 0,656604 dengan probabilitas sebesar 0,0114. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya kenaikan 1% jumlah penduduk akan diikuti oleh kenaikan distribusi pendapatan sebesar 0,657%.
c. Pengaruh TPT terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Koefisien regresi variabel TPT ( 3) sebesar 0,013688 dengan probabilitas sebesar 0,0261. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa TPT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya kenaikan 1% TPT akan diikuti oleh kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,014%.
d. Pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien variabel derajat desentralisasi fiskal ( 4) sebesar 0,000775 dengan probabilitas sebesar 0,1258. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Koefisien Determinasi ( Adjusted R 2 ) Nilai koefisien determinasi ( Adjusted R 2 ) atau goodness of fit sebesar 0,78585 berarti bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 78%. Sisa sebesar 22% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel PDRB per kapita, penduduk, TPT dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dari hasil regresi data panel dengan fixed effect model diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : IGit -8,723781 0,278708 Ln PDRBPKit 0,656604 Ln POPit 0,013688 Ln TPTit 0,000775Ln DDFit εit. Pada persamaan regresi di atas diketahui bahwa koefisien konstanta sebesar -8,723781. Nilai negatif dalam konstanta menunjukkan bahwa diluar empat variabel bebas yang dipilih dalam penelitian terdapat variabel-variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian, akibatnya variabel-variabel bebas tersebut mempengaruhi konstanta menjadi negatif.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa selama tahun 2009 - 2015 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Indeks Gini yang dijadikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa berada dalam kategori timpang dimana provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempati posisi teratas provinsi dengan ketimpangan melebihi rata-rata se pulau Jawa.
2. Hasil analisis regresi non linier berganda menunjukkan bahwa ketimpangan
distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009 - 2015 dipengaruhi oleh PDRB per kapita, populasi penduduk dan TPT yang berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.
3. Populasi penduduk merupakan faktor paling berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,656604 pada taraf signifikansi 5%.
4. Secara simultan faktor PDRB per kapita, penduduk, TPT dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa .
5.2. Saran Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 1. Ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa termasuk kategori sedang perlu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan ekonomi maupun non ekonomi yang saling mendukung agar ketimpangan distribusi pendapatan dapat membaik sehingga distribusi pendapatan dapat lebih merata.
2.Tiga faktor sebagai variabel bebas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan sehingga kebijakan yang diambil dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang diukur melalui peningkatan PDRB per kapita perlu diikuti dengan pemerataan sektor perekonomian di semua wilayah. Peningkatan partisipasi tenaga kerja di semua daerah juga perlu diperhatikan guna pemerataan penduduk untuk mencegah tingginya arus urbanisasi.
4. Otonomi daerah merupakan wewenang yang harus dijalankan dengan bijaksana dan bertanggung jawab dengan menciptakan sumber perekonomian baru dan pembangunan infrastukur penunjang otonomi daerah perlu untuk mencapai kemandirian daerah sehingga keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bersumber dari peningkatan penerimaan pajak.
5.Variabel bebas yang digunakan hanya 4 variabel dari 12 variabel penelitian sehingga koefisien regresinya negatif dimungkinkan karena kurangnya variabel bebas lain variabel bebas lain yang digunakan dalam penelitian. Untuk itu dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel bebas lainnya.
2. Wilayah penelitian terbatas hanya pada provinsi - provinsi di pulau Jawa. Hasil penelitian akan lebih baik jika seluruh provinsi dijadikan sebagai objek penelitian menggunakan dummy wilayah ataupun dummy kriteria lain sehingga dapat dianalisis pengaruh variabel-variabel bebas tertentu dan hasil penelitian dapat lebih informatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Akai, Nobuo dan Masayo Sakata. 2005. Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality:vidence fram Statel-level Cross-sectional Data for the United States .CIRJE-F-315.
Bank Dunia. 2012. Mempercepat Laju: Revitalisasi Pertumbuhan di Sektor Manufaktur Indonesia . Indonesia: Jakarta.
Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi . Yogyakarta : BPFE
BPS,2015 . Pendapatan Nasional . Diakses dari http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11 pada 11 April 2015 BPS,2015. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
2000 . Diakses dari http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1628 pada 7 September 2015.
BPS, 2015 . Tingkat Pengangguran Terbuka . Diakses dari http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/981 pada 7 September 2015.
BPS. 2015. Proyeksi Penduduk Indonesia Per Propinsi Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 2010 – 2035 . Jakarta : BPS. BPS. 2015. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota di Indonesia . Jakarta : BPS.
Case, Karl E. dan Ray C. Fair. 2007.
Prinsip – Prinsip Ekonomi : Jilid 2 . Jakarta : Erlangga.
Gujarati, D. N. and D.C. Porter. 2004. Basic Econometrics, Fourth Edition . New York : McGraw-Hill. Hessel Nogi S. 2007. Manajemen Publik . Jakarta : PT Gramedia. Lincolin Arsyad. 2010. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah .
Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta. Simonsen, Sianturi, 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah ( Studi Kasus Kabupaten / Kota
Propinsi
Sumatera Utara). diakses dari http://eprints.undip.ac.id/29289 /1/ Jurnal. pdf pada 9 September 2015.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung : CV. Alfabeta.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi : Jilid 1 .
Jakarta : Erlangga. Tulus T.H. Tambunan. 2011. Perekonomian Indonesia : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris . Bogor : Ghalia Indonesia. Ulfie, Efriza. 2014. Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Di Era Desentralisasi Fiskal. Malang :
Universitas Brawijaya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.