## ANALISIS YURIDIS PENGEDARAN NARKOBA JENIS GANJA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA JAYAPURA
Sri Iin Hartini budenonce@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Fitriyah Ingratubun Ingratubunfitri@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Harun Tirto Tolanda Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  pengedaran  narkoba  jenis ganja yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, serta menganalisis penegakan hukum terhadap  anak  yang  menjadi  pengedar  narkoba  jenis  ganja  di  Kota  Jayapura,  dan sekaligus.  untuk  menganalisis  hambatan  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan  terhadap  kasus  pengedar  narkoba  Jenis  ganja  oleh  anak  di  Kota  Jayapura. Dalam  penelitian  ini,  merupakan  penelitian  hukum  menggunakan  pendekatan Normatif- Empiris. Dimana pendekatan normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem  norma  yang  mengatur  tentang  pengedaran  narkoba  yang  dilakukan  oleh  anak  di Kota  Jayapura  selain  itu  secara  empiris  mengkaji  perilaku  masyarakat  terutama  yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peredaran narkoba jenis ganja oleh anak di Kota  Jayapura,  ternyata  semakin  marak.  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa ‘’Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sesuai laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura Kota.  Narkoba  jenis  Ganja  yang  diedarkan  oleh  anak  di  Kota  Jayapura  berasal  dari Negara Papua New Guinea yang diselundupkan  ke Wilayah Republik Indonesia  melalui pintu  lintas  perbatasan  di  Skouw  atau  melalui  jalan  setapak  yang  tidak  dijaga  oleh Satuan  Tugas  Penjaga  Keamanan  Perbatasan.  Selain  itu  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  terhadap  anak  yang  malakukan  penyalagunaan  Narkotika  jenis  ganja  para penyidik  belum  menerapkan  hak  Diskresi  yang  dimiliki  untuk  menghasilkan  prosedur Diversi,  yang  merupakan  Restorative  Justice  dalam  usaha  memberi  perlindungan kepada Anak yang berkonflik hukum. Selanjutnya kendala yang dihadapi penegak hukum berupa: keterbatasan sumber daya personil penyidik; Terbatasnya anggaran operasional penyidik;  Sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memadai;  Sistem  penanganan  kasus  tindak pidana yang tidak pasti dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

## Kata kunci: Peredaran Narkoba, Anak, Diversi

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba  yang terjadi didunia dan di Indonesia  juga  telah  menjadi  salah  satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia,
Narkoba  dan  obat-obatan  psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air  dan  menyasar  ke  berbagai  lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sasaran peredaran  Narkoba  bukan  hanya  tempat- tempat  hiburan  malam,  tetapi  sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke  sekolah  sekolah,  rumah  kos,  dan bahkan di lingkungan rumah tangga.
Korban  penyalahgunaan  narkoba tidak  hanya  menyasar  orang  dewasa, mahasiswa  dan  pelajar  SMU  tetapi  sudah sampai  pada  pelajar  setingkat  SD.  Kaum remaja  menjadi  salah  satu  kelompok  yang rentan  terhadap  penyalahgunaan  Narkoba, karena  selain  memiliki  sifat  dinamis, energik,  selalu  ingin  tahu.  Mereka  juga mudah  putus  asa  dan  mudah  dipengaruhi oleh  pengedar  yang  berakibat  jatuh  pada masalah penyalahgunaan Narkoba. Bahkan hasil  temuan  terakhir,  ditemukan  anak yang  baru  berusia  6  (enam)  bulan  sudah terdeteksi kena narkoba. Hal ini menggambarkan  bahwa  orang  tua  anak tersebut  merupakan  pengguna  narkoba, yang  apabila  tidak  dilakukan  penanganan
serius  akan  berakibat  bisa  kehilangan generasi ( lost generation )
Anak  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah bangsa  dan  negara.  Hal  ini  secara  tegas diamanatkan  dalam  UUD  Tahun  1945 Pasal  28  B  Ayat  (2),  bahwa “negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan,  eksploitasi dan  diskriminasi.  Diperkirakan  sekitar  1,5 persen  dari  total  penduduk  Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga  tak  kalah  mengkhawatirkan,karena tidak  hanya  terjadi  di  kota-kota  besar  saja juga  merambah  ke  pelosok  Indonesia. Indonesia  memiliki  populasi  penduduk yang  sangat  besar,  melebihi  angka  200 juta,  tak  heran  hal  tersebut  membuat Indonesia  menjadi  pasar  potensial  bagi peredaran gelap narkotika.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang narkotika  disebutkan  bahwa  mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan mengunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  adalah  kejahatan  . Dalam  undang-undang  narkotika  tersebut
juga disebutkan bahwa narkotika merupakan  suatu  kejahatan  karena  sangat merugikan  dan  merupakan  bahaya  yang sangat  besar  bagi  manusia,  masyarakat, bangsa,  dan  Negara  serta  ketahanan nasional  Indonesia,  lalu  pada  Pasal  55,  56 dan  57  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  yang  mengatur  tentang  penyertaan tindak  pidana  menjelaskan  bahwa  mereka yang  turut  serta  dalam  suatu  perbuatan tindak  pidana  bisa  dikenakan  pidana  jika memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat dalam  pasal  penyertaan  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut. Artinya bisa disimpulkan bahwa anak yang terlibat  pidana  pada  kasus  narkotika  yang dijadikan  sebagai  kurir  atau  pengedar  bisa juga  dijatuhi  pidana  lewat  peraturan  yang diatur  dalam  pasal-pasal  diatas  dengan catatan  tanpa  mengesampingkan  hak- haknya  sebagai  anak  yang  juga  diatur didalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Anak  dan  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Anak  membutuhkan pembinaan dan  perlindungan  khusus  dalam  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik, mental  dan  sosial  secara  seimbang. Sungguh  ironis  bahwa  seorang  anak  yang seharusnya dalam fase bermain dan belajar namun  harus  menghadapi  masalah  hukum dan  menjalani  proses  peradilan  yang hampir sama prosesnya dengan orang
dewasa.  Tentu  saja  hal  ini  menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap  penjatuhan  pidana  bagi  anak adalah  tidak  bijak,  namun  ada  sebagian yang  beranggapan  pemidanaan  terhadap anak  penting  dilakukan  agar  sikap  buruk anak  tidak  terjadi  sampai  dewasa,  artinya agar memberi efek jera bagi si anak.
Pokok  permasalahan  yang  terjadi yaitu keterlibatan anak dibawah umur yang dijadikan  kurir  untuk  membantu  bandar narkoba mengedarkan dan menjual narkotika  dan  para  bandar  narkoba  seolah menemukan  cela  hukum  bahwa  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  belum menyentuh  anak-anak  oleh  sebab  itu mereka  menggunakan  anak-anak  sebagai pengedar  dengan  harapan  para  bandar narkoba  tersebut  bisa  lolos  dari  jeratan hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  lah  yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat  dan  meneliti  lebih  lanjut mengenai  analisis  yuridis  pengedaran narkoba  jenis  ganja  yang  dilakukan  oleh anak  di  Kota  Jayapura,  selain  itu  pula penegakan  hukum  terhadap  anak  yang menjadi pengedar narkoba jenis ganja serta hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan,dan  peradilan  terhadap  kasus pengedar narkoba  jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jayapura;
Satuan  Reserse  Narkoba  Polres  Jayapura
Kota; Kejaksaan Negeri
Jayapura;
Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Jayapura  dan Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Jayapura. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Jadi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir dan meneliti bahan kepustakaan  hukum  yang  terkait  dengan analisis  yuridis  pengedaran  narkoba  jenis ganja  yang  di  lakukan  oleh  anak  di  Kota Jayapura.  Sedangkan  pendekatan  yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan,  baik  berupa  penilaian,  prilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan pengedaran  narkoba  jenis  ganja  yang  di lakukan oleh anak di Kota Jayapura.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Yuridis
pengedaran
Narkoba Jenis Ganja
yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura
1. Peredaran  Narkoba  Jenis  Ganja
di Kota Jayapura Penyalahgunaan
narkotika
dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga telah menjadi  masalah  Regional,  Nasional maupun  Internasional  yang  mendesak. Indonesia  saat  ini  bukan  hanya
merupakan  daerah  transit  tetapi  sudah menjadi  daerah  produsen  sekaligus daerah  pemasaran  Narkoba.  Hal  ini sangat  memprihatinkan  sekali  karena korban  penyalahgunaan  narkotika  di Indonesia  akhir-akhir  ini  cenderung meningkat.
Kasus-kasus penyalagunaan narkotika  saat  ini  di  Provinsi  Papua sangat  mengejutkan  karena  korbannya sebagian  besar  generasi  muda  yang masih sangat produktif yaitu melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa  tetapi  sudah  merambah pelajar  setingkat  Sekolah  Dasar  (SD). Pada  saat  ini  di  Provinsi  Papua khususnya di Kota Jayapura
Terkait tersangka kasus Narkoba, menurut umur dan pendidikannya adalah hal yang penting untuk diketahui supaya memilah-milah pelakunya  apakah  anak,  remaja  atau orang  dewasa  dan  apa  pendidikan mereka.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  di lihat pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7

## Tabel 4.6

## Tersangka kasus Narkoba menurut
Umur dan Pendidikan di Kota
Jayapura Tahun 2018
Bila  mengamati  Tabel  4.6  dan
Tabel  4.7  dapat  Penulis  jelaskan sebagai  berikut:  bahwa tersangka  yang masih berkategori anak dalam penyalagunaan  Narkoba  pada  Tahun 2018 terdiri dari 1(satu) anak berumur 17  Tahun  dengan  pendidikan  SMA; 2(dua) anak berumur 18 Tahun dengan pendidikan  SMA,  sedangkan  2(dua) orang  yang  berumur  18 Tahun berstatus  Mahasiswa.  Namun  sesuai Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  dinyatakan bahwa:
Sumber Data: BNNP Papua Tahun 2019 Tabel 4.7
Tersangka kasus Narkoba menurut Umur dan Pendidikan di Kota Jayapura Januari s/d 14 Agustus Tahun 2019 No Umur Pendidikan Jml SMA Mah asisw a Dewasa 1 16 Tahun 1 - - 1 2 17 Tahun - - - - 3 18 Tahun - - - - 4 19 Tahun - - - - 5 20 Tahun - - - - 6 21 Tahun - 1 - 1 7 22 Tahun - 1 - 1 8 25 Tahun - - - - 9 26 Tahun - - - - 10 27 Tahun keatas - - 45 45 JUML AH 1 2 45 48
Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah  anak  yang  telah  berumur  12 (dua  belas)  tahun,  tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Penyalagunaan narkoba yang di catat  oleh  BNNP  pada  Tahun  2019 maka  tersangka  anak  pada  Tabel  4.7 hanya  terdiri  dari  1(satu)  orang  anak dengan umur 16 Tahun dan pendidikan SMA.  Tersangka  yang  lain  merupakan orang orang dewasa.
Berdasarkan  fakta  ini,  maka terbukti  bahwa  sudah  banyak  anak yang  terpapar  penyalagunaan.  narkoba jenis    ganja    baik    sebagai    pemakai maupun sebagai pengedar.  Bagaimana
Sumber  Data:  BNNP  Papua  Tahun 2019
penanganan BNNP terhadap  anak  baik sebagai  pengguna  maupun  sebagai No Umur Pendidikan Jml
S M A Maha siswa Dewas a
1 16 Tahun - - - - 2 17 Tahun 1 - - 1 3 18 Tahun 2 2 - 4 4 19 Tahun 1 4 - 5 5 20 Tahun - 1 - - 6 21 Tahun - 2 - 2 7 22 Tahun - 3 - 3 8 25 Tahun - 1 - 1 9 26 Tahun - 1 - 1 10 27 Tahun keatas - - 117 117 JUMLA H 4 14 117 135
pengedar,  maka  Penulis  mengajukan beberapa pertanyaan melalui wawancara dengan AKPB Muhammad Safe’i. AB S.E, selaku Kabid
Pemberantasan BNNP sebagai berikut:
• Bagaimanakah pihak BNNP menangani  anak  sebagai  pengedar ganja di Kota Jayapura?
Tanggapan pihak BNNP melalui kabid Pemberantasan BNNP
bahwa:
Kami  menangani  anak yang
diduga  melakukan  tindak  pidana penyalagunaan Narkoba jenis ganja agak berbeda dengan penanganan kepada orang dewasa. Dimana  pada  anak  kami  lebih mengedepankan suasana keharmonisan dan juga menghindari  penekanan  karena kami
mempertimbangkan psikologis dari anak tersebut
• Apakah  BNNP  pernah  melakukan proses diversi terhadap  anak  yang menyalagunakan  Narkoba jenis ganja?
Tanggapan  pihak  BNNP  melalui Kabid Pemberantasan
BNNP
bahwa: “Kami belum pernah melakukan  proses Diversi, yang sesuai amanat Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana anak”.
• Mengapa    pihak    BNNP   dalam menangani Anak berkonflik dengan hukum     dalam    kasus penyalagunaan     Narkoba     tidak melakukan   proses Diversi yang merupakan perintah yang diwajibkan oleh Undang-undang?
Tanggapan  pihak  BNNP  melalui Kabid Pemberantasan BNNP bahwa:
Memang betul proses diversi merupakan perintah yang diwajibkan  oleh  Undang-Undang, tetapi itu  bagi mereka yang ancamannya  di  bawah  7(tujuh) tahun.  Sedangkan  kasus  yang selama ini kami tangani merupakan kasus  yang  ancamannya  diatas 7(tujuh)  tahun,  sehingga  kami lanjutkan kasusnya kepada Kejaksaan untuk menyiapkan proses penuntutan.
• Terhadap penanganan anak berkonflik  dengan  hukum  dalam kasus penyalagunaan Narkoba jenis ganja, apakah pihak BNNP memiliki  ruangan  tahanan  khusus untuk anak?
Tanggapan  pihak  BNNP  melalui Kabid Pemberantasan BNNP bahwa:
Kami telah memiliki ruang tahanan untuk pelaku tindak pidana penyalagunaan narkoba tetapi kami
belum  memiliki  ruangan  khusus untuk  anak  tetapi  kami  telah siapkan  ruangan  staf  yang  akan digunakan  untuk  penahanan  anak. Walaupun  belum  sesuai  dengan standar  yang  diamanatkan  dalam undang-undang.
Setelah mengikuti dan mencermati setiap kegiatan yang dilakukan  oleh  pihak  BNNP  melalui wawancara,  maka  berdasarkan  analisis penulis  terungkap  bahwa  penanganan terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  terutama  bertautan  dengan penyalagunaan  Narkoba  jenis  ganja, baik  sebagai  pemakai  maupun  sebagai pengedar,  belum  sepenuhnya  memberi perlindungan  terhadap  anak  karena setiap  kasus  yang  melibatkan  anak dalam  penyalagunaan  narkoba  jenis ganja,  semua  di  giring  oleh  para penyidik  di  BNNP  untuk  diproses melalui  pengadilan.  Penulis  menyadari bahwa  dalam  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  narkotika, pada  BAB  XV  Tentang  Ketentuan Pidana,  mulai  dari  Pasal  111  sampai dengan  Pasal  147,  maka  setiap  pasal dimulai dengan kalimat “Setiap Orang”,  yang  berarti  mengindikasikan baik anak  maupun orang dewasa tanpa terkecuali di kenakan ketentuan pidana dalam    BAB    XV    Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.
Semisal seorang anak dikenakan hukuman menurut Pasal 114
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut  Pasal  ini  tersangka  dapat dikenakan  pidana  penjara seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  5(lima)  tahun  dan  paling  lama 20  (dua  puluh)  Tahun.  Apabila  kita memerhatikan Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan Pidana anak, dinyatakan bahwa: “
(2) Diversi sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal tindak pidana yang dilakukan:
 diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Bila kita mencermati dan mengaitkan  kedua  pasal  ini  dimana hukuman  penjara  paling  singkat  5 (lima)  Tahun,  berarti  dibawah  7(tujuh) tahun  untuk  penyalagunaan  Narkotika, maka  sangat  memungkinkan  penyidik melakukan  tindakan Diversi kepada anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum terkait  penyalagunaan  Narkoba  jenis Ganja  bila  mengacu  pada  Pasal  7  ayat (2) Undang-undang  Nomor  11  Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  sehingga  menurut  pendapat Penulis  bahwa  sebenarnya  tidak  ada alasan  bagi  penyidik  BNNP  untuk melanjutkan  setiap  proses  hukum  ke pengadilan terhadap anak yang berkonflik  dengan  hukum  dalam  hal penyalagunaan  Narkoba  jenis  ganja tetapi melalui proses diversi.
Namun untuk mewujudkan tindakan diversi sebagai wujud Restoratif  Justice oleh  setiap  penyidik BNNP  memang  dibutuhkan  ketulusan hati  dan  keberpihakan  yang  murni tanpa  pamri  untuk  masa  depan  anak yang berkonflik dengan hukum.
Kawasan  wilayah  perbatasan Indonesia merupakan salah satu ladang subur  bagi  para  sindikat  organisasi transnational  crime untuk  melakukan aksi  kejahatannya..Di  Kota  Jayapura, wilayah  perbatasan  antara  negara Indonesia  dan  Papua  New  Guinea masih banyak terdapat jalan tikus yang sangat  rawan  yang  menjadi  akses masuk  atau  jalur  lintas  kejahatan transnasional  berupa  kejahatan illicit drug trafficking .
Faktor  Penyebab  Peredaran  Narkoba Jenis  Ganja  oleh  Anak  di Kota Jayapura  Narkoba  jenis  ganja  adalah masalah  serius  yang  mengerogoti bangsa,  khususnya  untuk  generasi
muda Dikota jayapura, beberapa faktornya sebagai berikut :
1. Faktor  Pribadi,  Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut  faktor  pribadi  itu  sendiri yaitu;  Mental  yang  lemah  Strees dan  depresi,  Ingin  tahu  dan  coba- coba, Mencari sensasi dan tantangan,
2. Faktor  Keluarga,  Faktor  keluarga merupakan  hal  yang  penting  pada terjadinya  penggunaan  awal  obat- obatan  terlarang.  Mungkin  point- point  berikut  akan  menjelaskan mengapa seseorang terlibat narkoba  karena  faktor  keluarga  ,:
Broken Home, Kurangnya perhatian orang  tua pada anak.
3. Faktor  Sosial,  Berikut  ini  beberapa faktor  sosial  yang  menyebabkan remaja terlibat penyalagunaan Narkoba  yitu  Salah  bergaul,  Ikut- ikutan
4. Faktor  kelompok  atau  organisasi tertentu  Kelompok  atau  organisasi pengedar  narkoba  juga  menjadi faktor  penyebab,  di  mana  mereka akan mencari target untuk mengedarkan narkoba bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan  Narkoba,  bahkan membujuk  seseorang  untuk
menggunakan  narkoba.  Paksaan dan jebakan teman,.
5. Faktor  Ekonomi,  Faktor  ekonomi merupakan  akar  dari  permasalahan dari setiap tindak kejahatan.
Seseorang  akan  melakukan  hal-hal yang  melanggar  hukum  jika  tidak terpenuhinya kebutuhan hidup
mereka
6. Faktor Usia, Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika  dimulai  atau  terdapat pada  masa  remaja,  sebab  masa remaja  yang  sedang  mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan  individu  yang  rentan untuk menyalahgunakan narkotika
7. Faktor  Pendidikan,  Banyak  dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang  bahaya  narkoba  tidak diketahui dengan baik.
8. Faktor Psikologis, Alasan ini merupakan  alasan  yang  bersumber dari  diri  sendiri  atau  pemakai narkotika dan pasikotropika tersebut  yakni  sebagai  berikut: Rasa kecewa, frustasi, kesal ; Ingin bebas  dari  rasa  sakit  atau  pusing; Ingin  menikmati  rasa  gembira, tampil lincah, energik, dan mengusir  rasa  sedih  dan  malas,
Takut mengalami rasa sakit ( sakaw)
B. Penegakan Hukum Bagi Anak Pengedar  Narkoba  Jenis  Ganja  Di Kota Jayapura
Penerapan pemidanaan terhadap  anak  sering  menimbulkan perdebatan,  karena  dalam  hal  ini mempunyai  konsekuensi  yang  sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma  dalam  masyarakat  dan  juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem peradilan  pidana  anak  yang  telah diberlakukan  sejak  30  Juli  2014, penerapan  pemidanaan  lebih  bersifat membina  dan  melindungi  terhadap anak,  dibandingkan  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  tahun  1997  tentang pengadilan  anak  yang  sudah  tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan pidana  anak  menganut double  track system . Yang dimaksud dengan double track  system adalah  sistem  dua  jalur dimana  selain  mengatur  sanksi  pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan  sistem  dua  jalur  ( double track  system ),  sanksi  yang  dijatuhkan
akan  lebih  mencerminkan  keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.  Sehingga  menurut  hemat penulis  lewat  sistem  dua  jalur  hukum dapat  menentukan  penjatuhan  sanksi terhadap  anak  yang  sesuai  dan  patut untuk  dipertanggung  jawabkan  oleh anak yang berkonflik dengan hukum.
Pemidanaan yang lazim diterapkan  berdasarkan  KUHP,  bukan mendidik  anak  menjadi  lebih  baik, melainkan  memperparah  kondisi  dan dapat  meningkatkan  tingkat  kejahatan anak.  Penerapan  pemidanaan  terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem peradilan  pidana  anak merupakan suatu  landasan  penjatuhan  sanksi terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana.  Anak  yang  menjadi  pengedar narkotika,  Undang-Undang  Nomor  35 tahun  2014  Tentang  Narkotika,  tidak secara  khusus  mengatur  mengenai ketentuan  sanksi  pidana  bagi  anak, namun  pada  dasarnya  seorang  anak yang melakukan tindak pidana narkotika  sebagai  pelaku  peredaran gelap  narkotika  yaitu  seorang  anak yang menjadi pengedar untuk menjalankan  suatu  proses  peredaran gelap  narkotika  tetap  dijerat  dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan  dalam  ketentuan  pidana yang  diatur  dalam  undang-undang
narkotika tetapi tidak mengesampingkan  ketentuan  khusus yang  diatur  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan  yang  dapat  dijatuhkan oleh  hakim  yang  dapat  dikenakan kepada  pelaku  tindak  pidana  anak terbagi  atas  pidana  pokok  dan  pidana tambahan, yaitu :
Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :
a. Pidana peringatan.
b. Pidana dengan syarat
c. Pemidanaan diluar lembaga.
d. Pelayanan masyarakat.
e. Pengawasan
f. Pelatihan kerja
g. Pembinaan dalam lembaga.
h. Penjara.
Pasal  yang  diterapkan  kepada anak yang menjadi pengedar narkotika. Dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  tindak pidana  narkotika digolongkan kedalam tindak  pidana  khusus  karena  tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya  pun  bersifat  khusus sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.  Berikut  adalah  pasal-pasal yang  diterapkan  kepada  anak  yang masuk  dalam  kualifikasi  pengedar
narkotika,  yaitu:  UU  No.  35  Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pasal 114
1. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan hukum menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan Narkotika Golongan I,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam  hal perbuatan  menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli, menjadi perantara dalam  jual  beli, menukar, menyerahkan, atau menerima  Narkotika  Golongan  I sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) yang  dalam  bentuk  tanaman beratnya melebihi 1 (satu)
kilogram  atau  melebihi  5  (lima) batang  pohon  atau  dalam  bentuk bukan  tanaman  beratnya  5  (lima) gram,  pelaku  dipidana  dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun
dan  pidana  denda  maksimum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 115
1. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito  Narkotika  Golongan  I, dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling  lama  12  (dua  belas)  tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp800.000.000,00  (delapan  ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliarrupiah).
2. Dalam  hal  perbuatan  membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito  Narkotika  Golongan  I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi  1  (satu)  kilogram  atau melebihi  5  (lima)  batang  pohon beratnya  melebihi  5  (lima)  gram, pelaku  dipidana  dengan  pidana penjaraseumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda maksimum  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 119.
1. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan hukum menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  Narkotika  Golongan II,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling  lama  12  (dua  belas)  tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp800.000.000,00  (delapan  ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam  hal  perbuatan  menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  Narkotika  Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya  melebihi  5  (lima) gram,  pelaku  dipidana  dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,  atau  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling lama  20  (dua  puluh)  tahundan pidana denda maksimum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan  pertanggungjawaban  pidana yang  dapat  diajukan  ke  hadapan persidangan  yaitu 12 (dua belas) tahun
sampai  dengan  18  (delapan  belas) tahun sesuai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUVIII/  201/021  dan  sebagaimana yang ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang  belum  berusia  14  (empat  belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”Sehingga menurut  hemat penulis  dengan  demikian  pula  bahwa anak  yang  berumur  12  (dua  belas) tahun  sampai  dengan  13  (tiga  belas) tahun  itu  hanya  dapat  dijatuhi  sanksi tindakan,  sedangkan  yang  berumur  14 (empat  belas)  tahun  sampai  dengan  18 (delapan  belas)  tahun  itu  bisa  dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan pidana anak. Namun dengan anak yang belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun, pasal   21   ayat   (1)   Undang-Undang Nomor.  11  tahun  2012  menegaskan bahwa “Dalam hal  anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan  atau  diduga  melakukan tindak  pidana,  penyidik,  pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada  orang  tua/wali  atau  mengikut sertakannya          dalam           program
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah  paling  lama  6  (enam)  bulan. Dari  kategori  batasan-batasan  usia yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang, maka penulis menegaskan jika anak  yang  menjadi pengedar  narkotika dan terbukti melanggar Undang-
Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,  masih  dalam  kategori  umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga  belas)  tahun  maka  dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan  sanksi  tindakan  kepada anak  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  82 Undang-Undang  Nomor.  11  tahun 2012.
Sedangkan  terkait  sanksi  bagi yang  menjadi  pengedar  atau  perantara narkotika ini bergantung pada jenis/golongan  narkotika  itu  sendiri. Akan  tetapi,  jika  terbukti  bahwa  anak tersebut  dijadikan  pengedar  karena disuruh,  diberi  atau  dijanjikan  sesuatu,
diberikan kesempatan, dianjurkan,
diberikan  kemudahan,  dipaksa  dengan ancaman,  dipaksa  dengan  kekerasan, dengan  tipu  muslihat,  atau  dibujuk, maka  pihak  yang  melakukan  hal tersebut  kepada  si anak, dapat dipidana  dengan  pidana  mati  atau pidana penjara seumur  hidup,  atau
pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.
Sebagai  contoh  kasus  anak sebagai penyalagunaan narkotika jenis ganja,  dapat  kita  lihat  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Jayapura  Klas  IA, Nomor:    23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap .
Pengadilan  Negeri  Jayapura yang  mengadili  perkara  pidana  anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat  pertama  menjatuhkan  putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: Nama lengkap: Riswan Saputra Hamadi Tempat lahir: Soppeng;
Umur/Tgl Lahir : 15 Tahun / 17 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan :Indonesia Tempat Tinggal: Hamadi Rawa II, distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Tidak ada

## Posisi Kasus
Bahwa anak RISWAN SAPUTRA HAMADI  pada  hari  Jumat  tanggal  13 September  2019  sekitar  jam  19.00  WIT, atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu yang masih termasuk dalam bulan September  tahun  2019  atau  setidak- tidaknya dalam tahun  2019,  bertempat  di
Kamar  Mandi  Umum  Pasar  Pelelangan Ikan  Hamadi  Distrik  Jayapura  Selatan Kota  Jayapura  atau  setidak-tidaknya  pada suatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Jayapura, tanpa  hak  atau  melawan  hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk tanaman, yang  dilakukan  Anak  dengan cara sebagai berikut:
Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  seperti tersebut  diatas,  berawal  dari  adanya informasi dari Masyarakat yang memberitahukan  bahwa  anak  RISWAN SAPUTRA  HAMADI  memiliki  Narkotika Jenis ganja kemudian saksi MUHAMMAD  YUSUF,S.Sos  dan  rekan yang  sedang  berada  di  Kantor  Sat  Pol  Air Polres  Jayapura  Kota  Pasar  Pelelangan Ikan  Hamadi,  langsung  menuju  ke  Pos Karcis Pintu  masuk Pasar Pelelanagn  Ikan Hamadi  ke  tempat  terdakwa  RISWAN SAPUTRA HAMADI bekerja. Saat berjalan  menuju  Pos  Karcis  Pintu  Masuk Pasar  Pelelangan  Ikan  Hamadi  saksi BRIGPOL  SEPTIAN  HARDIANTO,  S.St melihat anak RISWAN SAPUTRA
HAMADI  melintas  menggunakan  sepeda motor  menuju  ke  dalam  pasar  Pelelangan Ikan.  Kemudian  BRIGPOL  SEPTIAN HARDIANTO,  S.St  dan  MUHAMMAD YUSUF, S.Sos berusaha  mengejar dengan cara     mengikuti     dan     mencari     anak
RISWAN    SAPUTRA    HAMADI        di kompleks  Pasar  Pelelangan  Ikan  Hamadi sekitar  pukul  11.00  WIT  saksi  BRIGPOL SEPTIAN  HARDIANTO.S.St,  melihat anak  RISWAN  SAPUTRA  HAMADI   di kamar mandi umum Pasar Pelelangan Ikan Hamadi.  Kemudian  langsung  mendekati serta  memegang  tangan  kirinya  yang sedang  menggenggam  sesuatu  dan  saksi SEPTIAN  HARDIANTO,S.St  bertanya apa  ini?  Kemudian  anak  RISWAN SAPUTRA  HAMADI  langsung  membuka genggaman  tangan  kiri  dan  terlihat  8 (delapan)  bungkus  plastik  bening  ukuran kecil  yang  diduga  berisi  Narkotika golongan  I  jenis  ganja  di  telapak  tangan kiri Anak RISWAN SAPUTRA HAMADI selanjutnya  anak  RISWAN  SAPUTRA HAMADI  beserta  barang  bukti  dibawah dan  diamankan  ke  Kantor  Sat  Pol  Air Polres  Jayapura  Kota  Pasar  pelelangan ikan  Hamadi  Distrik  Jayapura  Selatan Kota Jayapura dan selanjutnya di serahkan ke  Kantor  Polres  Jayapura  Kota  tepatnya di  satuan  Reserse  Narkoba  guna  proses hukum lebih lanjut.

## Dakwaan Jaksa Penuntut
Tuntutan  Pidana  yang  diajukan  oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 Menyatakan anak RISWAN SAPUTRA  HAMADI  terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika
Golongan  I  dalam  bentuk tanaman” sebagaimana  diatur  dan diancam pidana  dalam  pasal  111  Ayat  (1) Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  sebagaimana dalam Surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 Menjatuhkan  pidana  terhadap  anak RISWAN SAPUTRA HAMADI
berupa  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  pelatihan  kerja  selama 3(tiga)  bulan  dikurangi  selama  Anak berada dalam tahanan dan memerintahkan  agar  Anak  RISWAN SAPUTRA  HAMADI  tetap  dalam tahanan.
 Menyatakan barang bukti berupa:
 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi
Narkotika golongan I jenis Ganja;
 1(satu)  buah  celana  pendek  warna hitam  garis  kuning  bertuliskan RIPCURL Dirampas
Untuk
Dimusnakan;
 Menetapkan  agar  Anak  RISWAN SAPUTRA  HAMADI  membayar biaya  perkara  sebesar  Rp  5.000,- (lima ribu rupiah).
Amar Putusan
 Menyatakan Anak RIDWAN
SAPUTRA HAMADI tersebut diatas
terbukti  secara  sah  telah  melakukan tindak pidana “Melawan Hukum memiliki  Narkotika  Golongan  I  dalam bentuk tanaman” sebagaimana  dalam dakwaan  Tunggal;
 Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena  itu  dengan  pidana  Penjara selama  6(enam)  bulan  dan  denda sejumlah RP.100.000.000,-(seratus juta rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  maka diganti  dengan  pelatihan  kerja  selama 1(satu) bulan;
 Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani  Anak dikurangkan  seluruhnya  dari  Pidana yang dijatuhkan.
 Menetapkan Anak tetap ditahan;
 Menetapkan  barang  bukti  berupa: 8(delapan)  bungkus  plastik  bening ukuran kecil berisi Narkotika golongan I  Ganja  dan  1(satu)  lembar  celana pendek  warna  hitam  garis  kuning bertuliskan RIPCURL, dirampas untuk dimusnakan;
 Membebankan kepada Anak membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## Analisis Penulis
Berhasilnya suatu proses penegakkan  hukum  sangat  bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan  penegak  hukum  salah  satunya
adalah  bagaimana  mengaktualisasikan dengan baik didunia nyata.
Surat  dakwaan  adalah  dasar atau  landasan  pemeriksaan  perkara didalam  sidang  pengadilan  sedangkan surat  tuntutan  adalah  surat  yang  berisi tuntutan  penuntut  umum terhadap suatu tindak pidana.
Pada  hakikatnya  seorang  Jaksa Penuntut  Umum  harus  membuat  surat dakwaan    dan   surat    tuntutan    yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara  tidak  boleh  menyimpang  dari apa  yang  dirumuskan  didalam  surat dakwaan.    Seorang  terdakwa    hanya dapat dijatuhi  hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan  bahwa ia  telah    melakukan   tindak   pidana seperti   apa  yang  disebutkan    atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.
Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum dalam  perkara ini  secara  teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud  Pasal  143  KUHAP,  yaitu harus memuat tanggal        dan ditandatangani  oleh  penuntut  umum
serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus  memuat uraian secara cermat,  jenis  dan  lengkap  mengenai tindak  pidana   didakwakan  dengan
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
Dalam  kasus  ini  Penulis  tidak sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut karena tidak
mempertimbangkan  latar belakang dan kondisi keluarga anak RIDWAN SAPUTRA  HAMADI.  Seyogianya kasus  ini  dapat  diselesaikan  saat penyidikan  pada  Satuan  Res  Narkoba Polres  Jayapura  Kota  terhadap  Anak Berkonflik  Hukum  yaitu  RIDWAN SAPUTRA HAMADI, Penyidik seharusnya bisa memakai hak Diskresinya  untuk  kemudian  tidak menggiring  kasus  Anak  RIDWAN SAPUTRA HAMADI ke rana pengadilan  tetapi  menempuh  langkah Diversi untuk melepaskan Anak RIDWAN  SAPUTRA  HAMADI  dari proses  pengadilan  demi  menegakkan Restoratif  justice yang  diamanatkan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan bahwa:
• RIDWAN  SAPUTRA  HAMADI masih berumur 15 tahun;
• Telah  putus  sekolah  sejak  kelas  V SD;
• Tidak  ada  perhatian  kedua  orang tua  terhadap  si  Anak  karena Ayahnya adalah ayah Tiri, sehingga  si  Anak  leluasa
berkeliaran  sampai  jauh  malam tanpa pengawasan orang tua;
• Anak RIDWAN SAPUTRA
HAMADI  adalah  pemakai  dan
bukan  pengedar,  sehingga  yang
bersangkutan juga sebagai korban.
C. Hambatan dalam
Proses
Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan  terhadap  kasus  Pengedar Narkoba  Jenis  Ganja  Oleh  Anak  di Kota Jayapura
Optimalisasi  dilakukan  tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap Narkoba  jenis  ganja  yang  diedarkan oleh  anak  di  Kota  Jayapura  modus operandinya semakin canggih.
Ada  beberapa  hambatan  yang dihadapi  dalam  menanggulangi  tindak pidana  peredaran  narkoba  jenis  Ganja oleh  Anak  di  Kota  Jayapura  yaitu hambatan keterbatasan personil penyidik, hambatan keterbatasan anggaran, hambatan sarana dan prasarana  dan  hambatan  kemampuan penyidik  dalam  proses  penyidikan terhadap  tindak  pidana  peredaran Narkoba sebagai berikut :
a. Hambatan  Keterbatasan  Sumber Daya Personil Penyidik
Hambatan dalam upaya penanggulangan  dan  pemberantasan narkotika,  terjadi  karena  kurangnya sumber  daya  di  tubuh  Polri  umumnya
khususnya  Polres  Jayapura  Kota  dan Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Papua,  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas.
b. Pembiayaan yang terbatas
Biaya operasional yang tersedia kurang  memadai,  karena  biaya  yang dikeluarkan  untuk  proses  penyidikan kasus  Narkoba  cukup  besar  Sekali dalam  melakukan  proses  penyidikan biaya  yang  di  butuhkan  lebih  besar dibandingkan yang diangggarkan c. Sarana  dan  prasarana  yang  tidak memadai
Sarana dan prasarana merupakan  salah  satu  faktor  yang sangat  menunjang  dapat  atau  tidaknya suatu  proses penyidikan berjalan sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Polres  Jayapura  Kota  belum  memiliki ruang  tahanan  khusus  untuk  anak, tetapi  apabila  ada  anak  yang  akan ditahan, kami tempatkan khusus diruang unit PPA (Perlindungan Perempuan dan anak)
d. Sistem  penanganan  kasus  tindak pidana yang tidak pasti
Komisi  Kepolisian  Nasional
(Kompolnas) Republik Indonesia sudah mengidentifikasi bahwa kepemimpinan ( leadership ) adalah faktor yang krusial dalam mewujudkan ataupun memperbaiki sistem manajemen penanganan kasus tindak
Pidana.  Hal  ini  disebabkan  seringnya pengantian para pejabat pada Ditreskrimum  Polda  Papua  maupun pada  Satuan  Reskrim  pada  setiap Polres sehingga sering terjadi perubahan  manajemen sesuai apa  yang dikehendaki oleh setiap pimpinan yang baru tersebut. Selain itu adanya ketidak sinkronan  pandangan  dan  pemahaman tentang  pentingnya  sistem  manajemen penanganan kasus.
e. Faktor kesadaran hukum
masyarakat yang masih rendah
Kesadaran  hukum  masyarakat
turut mempengaruhi dalam pelaksanaan  peran  polisi.  Seringkali masyarakat  tidak  memahami  apa  dan bagaimana  yang  tergolong  tindak pidana  penyalagunaan  Narkoba,  selain itu pula termasuk kalau ada keluarganya  yang  menyalagunakan Narkoba  takut  untuk  melaporkan  ke pihak kepolisian karena takut keluarganya  akan  ditahan.  Padahal semakin cepat mereka laporkan semakin cepat juga untuk di rehabilitas..
P E N U T U P
peredaran  narkoba  jenis  ganja oleh  anak  di  Kota  Jayapura,  ternyata semakin  marak,  yang  dibuktikan dengan banyaknya anak yang tersandung  kasus  narkoba  jenis  ganja baik sebagai pemakai maupun sebagai
pengedar.  Fakta  ini  juga  dibuktikan dengan  data  yang  telah  di  laporkan oleh  BNN  Provinsi  Papua  dan  Satuan Reserse  Narkoba  Polres  Jayapura Kota.  Narkoba  jenis  ganja  yang diedarkan  oleh  anak  di  Kota  Jayapura berasal  dari  Negara  PNG  yang diselundupkan  ke  Wilayah  Negara Republik  Indonesia  melalui pintu lintas  perbatasan  di  Skouw  atau melalui  jalan  setapak  yang  tidak dijaga  oleh  Satuan  Tugas  Penjaga Keamanan Perbatasan. Penyebab banyaknya  anak  yang  mengedarkan Narkoba jenis Ganja di kota Jayapura, disebabkan  oleh  faktor-faktor  pribadi, keluarga, Sosial, kelompok atau organisasi  tertentu,  ekonomi,  usia, pendidikan dan Psikologi.
Penegakan  hukum  bagi  anak pengedar  Narkotika  jenis  ganja  di Kota Jayapura, yaitu dengan menerapkan   undang-undang   Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  perlindungan  anak  dan Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Namun  dari  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terhadap  anak yang malakukan penyalagunaan Narkotika  jenis  ganja  para  penyidik belum  menerapkan  hak  Diskresi  yang dimiliki  untuk menghasilkan prosedur

## Diversi, yang  merupakan Restorative
Justice dalam usaha memberi perlindungan  kepada  Anak  yang berkonflik dengan  hukum.
Dalam  rangka  mencegah  dan memberantas peredaran Narkoba Jenis Ganja  oleh  anak  di  Kota  Jayapura, maka  penegak  hukum  menghadapi berbagai kendala  berupa:  keterbatasan sumber daya personil penyidik;
Terbatasnya anggaran operasional penyidik;  Sarana  dan  prasarana  yang tidak  memadai;  Sistem  penanganan kasus  tindak  pidana  yang  tidak  pasti dan  kesadaran  hukum  masyarakat yang masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitan  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung
Arief Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak , PT. Bhuana Populer, Jakarta.
Bagir  Manan,  2006, Majalah  Varia Peradilan ,  Tahun  XX.  No.  247,  Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,1998, Beberapa
Aspek
Kebijakan
Penegakan dan
Pengembangan  Hukum  Pidana ,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung
Bismar Siregar (1986:105), Telaah tentang Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan Wanita, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta.
Dikdik  M.  Arief  dan  Elisatris  Gultom,
2007, Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Djamil, M Nasir, 2003, Anak Bukan Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta Timur
Edy  Karsono,  2004, Mengenal  kecanduan Narkoba  dan  Minuman  Keras ,  Irama Widya, Bandung
Eva  Achjani  Zulfa,  2011. Reparasi  dan Kompensasi  Korban  Dalam  Restorative Justice  , Kerjasama  antara  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.
Eva  Achjani  Zulfa,  2009, Keadilan Restoratif , FHUI, Jakarta.
F.A P.Lamintang, 1984, Hukum Penitersier Indonesia, Alumni , Bandung
F. Asya, 2009, Narkotika dan Psikotropika , Asa Mandiri, Jakarta.
Hilman  Hadikusuma ,  2003, Pengantar Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  cet-kedua,
Mandar Maju, Bandung
Kartini  Kartono  1997, Patologi  Sosial  2 Kenakalan Remaja , Rajawali Press,
Jakarta, 1992,
Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan, Refika Aditama: Bandung
Mardani,  2008, Penyalahgunaan  Narkoba Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan
Hukum  Pidana  Nasional ,  Rajagrafindo Pustaka, Jakarta.
Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung.
-----------,  2009, P e radilan  Pidana  Anak Di  Indonesia  pengembangan konsep diversi  dan  keadilan  restoratif, Refika Aditama, Bandung.
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem
Peradilan Pidana , SBadan Penerbit
Universitas Diponegoro: Semarang.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Nandang  Sambas  2013, Pembaharuan Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia,
Graha Ilmu, Yogyakarta
Poerwadarminta.  W.J.S,  2000. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia, Balai  Pustaka Jakarta
R.A. Koesnan  2005: Susunan  Pidana dalam  Negara  Sosialis  Indonesia ,  Sumur:
Bandung.
Ridha Ma’roef, 1987, Narkotika,  Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta
Romli  Atmasasmita  ,1996 Bunga  Rampai Kriminologi , Rajawali, Jakarta
Shanty  Dellyana,1988, Wanita  dan  Anak di Mata Hukum , Liberty, Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto,  1983, Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,
PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Subagyo Partodiharjo, 2007, Kenali
Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya , Esensi, Jakarta.
Taufik  Makarao,  2005, Tindak  Pidana Narkotika, Jakarta,
Taufik Makarao, 2013, Pengkajian Hukum Tentang  Penerapan  Restorative  Justice
Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak , Badan
Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Tom,  Kus,  dan  Tedi.,  1999, Bahaya NAPZA Bagi Pelajar , Yayasan Al-Ghifari, Bandung.
Zulkarnain Nasution, 2007, Memilih Lingkungan Bebas Narkoba , Badan Narkotika Nasional, Jakarta

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 (KUHP)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
PERMEN  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  R.I.  Nomor  15  Tahun 2010,  Pedoman  Umum  Penanganan  Anak Yang  Berhadapan Dengan  Hukum,

## Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak R.I.

## Internet On Line
Jimly  Asshiddiqie, Penegakan Hukum , dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/5 6/ Penegakan_Hukum.pdf  diakses  tanggal 23 September 2019