## 1 IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN LEBAK

## IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S IDENTITY CARD (KIA) POLICY IN LEBAK DISTRICT
Julizar Idris, Anti Annisa Subhiyati, Ondy Asep Saputra, Arif Nugroho, Jumanah*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Jl. Raya Serang KM.1,5 Cikondang Pandeglang, Banten Indonesia, 42213
*Email: jumanah1011@gmail.com
disubmit: 27 Oktober 2023; direvisi: 18 Maret 2024, diterima: 15 Mei 2024

## ABSTRAK
Upaya Pemerintah Pusat  dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai program administrasi  kependudukan  terbaru,  yakni  menjadi  wujud  nyata  perlindungan  kepada  anak  sebagai kewajiban  negara  dalam  melindungi  setiap  warga  negaranya,  di  mana  pada  akhir  akhir  ini  terjadi fenomena  perampasan  hak  sipil  pada  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi kebijakan  atau  program  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Lebak.  Implementasi  ini  dapat  diketahui  dengan  menggunakan  konsep  implementasi kebijakan  menurut  George  C.  Edward  III  yang  dimensinya  meliputi  Komunikasi,    Sumber  Daya, Disposisi,  dan  Struktur  Birokrat.  Penelitian  dilakukan  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lebak belum sepenuhnya maksimal hal itu salah satunya terlihat dari sosialisasi yang  belum  maksimal,  kemudian penyampaian  informasi  yang  kurang  jelas,  kondisi  fasilitas  kurang maksimal, sikap dan komitmen dari Disdukcapil dalam pelaksanaan program KIA kurang maksimal dan penilaian pelaksanaan program KIA yang kurang maksimal. Rekomendasi penelitian ini; (1) Sosialisasi seharusnya  ke  pihak  sekolah  langsung  yang  menghadirkan  guru  dan  wali  murid.  (2)    Memberikan informasi  yang  jelas  baik offline maupun online .  (3)  Kondisi  fasilitas  seperti  tempat  duduk  harus ditingkatkan. Adapun rekomendasi penelitian selanjutnya yakni melakukan kajian evaluasi kebijakan untuk  menilai  output  program  KIA  di  Kabupaten  Lebak  khususnya  dan  umumnya  melakukan perbandingan kajian dibeberapa wilayah di Indonesia.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak

## ABSTRACT
The Central Government's efforts to implement the Child Identity Card (KIA) program as the newest population administration program, namely to become a concrete form of protection for children as the state's obligation to protect every citizen, where recently there has been a phenomenon of deprivation of civil rights for children. This research aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy or program at the Lebak Regency Population and Civil Registration Service. This implementation can be known by using the concept of Policy Implementation according to George C. Edward III whose dimensions include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The research was conducted using descriptive methods with a qualitative approach. The results of the
Idris, J ., A. A. Subhiyati, O. A. Saputra, A. Nugroho, & Jumanah.. (2024). JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah, 08(01), page 14 – 28 https://doi.org/10.56945/jkpd.v8i1.264
© The Author(s)
Published by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
research show that the implementation of the Child Identity Card (KIA) program in Lebak Regency has not been fully maximized, one of which can be seen from the socialization which has not been maximized, then the delivery of information which is not clear, the condition of the facilities is less than optimal, the attitude and commitment of the Dukcapil Office in implementing the KIA program Less than optimal and assessment of the implementation of the KIA program that is less than optimal. Recommendations for  this  research;  (1)  Socialization  should  go  directly  to  the  school,  involving  teachers  and  student guardians.  (2)  Provide  clear  information  both  offline  and  online.  (3)  The  condition  of  the  seating facilities must be improved. The recommendation for further research is to conduct a policy evaluation study to assess the output of the KIA program in Lebak Regency in particular and generally to carry out comparative studies in several regions in Indonesia.
Keywords : Implementation of Policies, Civil Administration Programs, Child Identity Cards

## PENDAHULUAN
Stufflebeam pada  tahun  1967 menuturkan  bahwa  evaluasi  implementasi kebijakan  merupakan  proses  mendapatkan serta  menyajikan  informasi  yang  berguna untuk mempertimbangkan alternatif- alternatif  pengambilan  keputusan  (Siswadi et al., 2020). Stufflebeam menggagas model evaluasi  implementasi  kebijakan  atau program CIPP  (Context,  Input,  Process,
Product) (Mufid, 2020). Dalam praktiknya model evaluasi CIPP masif digunakan oleh para  evaluator      karena  model  evaluasi tersebut  dianggap  lebih  koprehensif dibanding model evaluasi yang ada.  CIPP merupakan context evaluation evaluasi terhadap konteks, input evaluation : evaluasi terhadap  masukan, process  evaluation : evaluasi  terhadap proses ,  dan product evaluation: evaluasi  terhadap  hasil.
Context,  Input,  Process,  Product tersebut merupakan  sasaran  evaluasi  implementasi kebijakan, yang tidak lain adalah komponen dari  proses  sebuah  program  kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi  implementasi  kebijakan  yang
memandang  program  yang  dievalusi sebagai  sebuah  sistem.  Terkait  model evaluasi CIPP. Dalam  konteks  evaluasi implementasi, bahwa impelementasi didudukan pada  empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi  (sikap  kecenderungan)  dan  (4) Struktur Birokrasi  (Wahyuni, 2022).
Anak-anak merupakan generasi penerus  bangsa  dan  merekalah  yang  akan menjadi  garda  depan  perjuangan  bangsa dan  negara.  Oleh  karena  itu,  negara memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  perkembangan  anak (Wahyuni, 2022). Melihat negara Indonesia merupakan  negara  berkembang  yang memiliki  pertumbuhan  penduduk  yang meningkat  setiap  tahunnya,  membuat Pemerintah  harus  segera  memperhatikan taraf  hidup  serta  tumbuh  kembang  anak agar  mereka  menjadi  generasi  yang bermatabat  dan  mandiri.  Sehingga  peran dari  pemerintah  sangat  penting  untuk melindungi  anak  dari  kekerasan  dan diskriminasi  (Prabawati,  2016).  Negara,
pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan orang  tua  memiliki  kewajiban  serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak (Sutarjo et al.,  2022).  Salah  satu  hak  anak yang  harus  dipenuhi  adalah  persoalan  hak sipil  anak  (Fadillah  &  Trimurni,  2023). Jumlah  populasi  anak  di  Indonesia  setiap tahunnya sangat banyak, berdasarkan hasil Sensus Tahun 2020 menunjukan sebanyak 79,9  juta  penduduk  Indonesia  adalah penduduk  usia  anak  0-17  Tahun. Persentasenya  mencapai  29.50  persen  dari total penduduk Indonesia (Megawati et al.,
2023; Anggia  dkk, 2023). Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
melakukan  upaya  optimalisasi  kinerja pelayanan  publik  salah  satunya  dengan mengimplementasikan  Program  Kartu
Identitas  Anak  (KIA)  (Haryani,  2023). Program ini diluncurkan sekitar tahun 2016
sebagai wujud ketertiban dalam menjalankan  administrasi  kependudukan secara nasional hingga saat ini (Anggia dan Koeswara,  2023).  Berdasarkan  peraturan Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013 mengenai  Administrasi  Kependudukan, Pasal  1  ayat  1  menyatakan  administrasi kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan penyusunan  dan  pemantauan  penyajian dalam  penerbitan  dokumen  dan  data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan  hasil  untuk  pelayanan publik  dan  pembangunan  sektor  lain (Madjid  et  al.,  2021;  Faishal  dkk,  2022). Kabupaten Lebak telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, yaitu Peraturan  Daerah  Nomor    3  Tahun  2010, sebagaimana tertuang di Pasal 1 penyelenggara dari rangkaian kegiatan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data  kependudukan  melalui  pendaftaran penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan informasi  pengelolaan  kependudukan,  dan pemanfaatan hasilnya untuk pengembangan pelayanan  publik  dan  bidang  lainnya. (Haryani, 2023).
Beberapa  dokumen  kependudukan yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  penduduk yaitu:  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik (E-KTP),  Kartu  Keluarga  (KK),  Akta Kelahiran,  dan  Dokumen  Kependudukan lainnya  (Fernandes  &  Wulandari,  2020). Secara spesifik dari administrasi kependudukan  tersebut  yakni  E-KTP umumnya  dimiliki  oleh  seseorang  yang berusia  lebih  dari  17  tahun  dan  telah menikah. Hal ini menjadi acuan Pemerintah  Pusat  untuk  melaksanakan program  kependudukan  terbaru,  yakni program  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) (Ramadhanti et al., 2021).
Kartu  Identitas  Anak  merupakan program  pemerintah  pusat  yang  menjadi
salah  satu  bentuk  kongkret  dalam melindungi  anak sebagai kewajiban negara (Megawati  et  al.,  2023).  Merujuk  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  2 Tahun 2016 tentang  Kartu Identitas Anak, Pasal  1  Ayat  5  menyatakan:  perlindungan anak  adalah  bentuk  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan dari  segala  bentuk  kekerasan  dan diskriminasi. Banyaknya fenomena anak di Indonesia  yang  menjadi  korban  baik  fisik maupun psikis menjadikan pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut (Rohman et al., 2021).
Gambar 1. Kasus Pelanggaran Hak Anak yang diadukan Ke KPAI ( Sumber: Komisi Perlindungan Anak indonesia)
Kasus-kasus  yang  terjadi  misalnya ekspolitasi  seksual  komersil,  dimana jumlah  kasusnya  mengalami  peningkatan pada setiap tahunnya. Berikut Grafik yang menunjukan  jumlah  kasus  anak  yang
diadukan  oleh  masyarakat  pada  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat dilihat Gambar 1.
KIA memiliki tujuan dalam implementasi Program Identitas Anak yaitu sebagai upaya perlindungan serta pemenuhan  hak  sebagai  warga  negara, peningkatan pendataan administrasi kependudukan merupakan upaya
pemerintah  pusat  yang  tertuang  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun  2016.  Administrasi  kependudukan ini dilakukan untuk anak-anak usia dibawah 17 tahun agar memiliki identitas kependudukan  yang  diakui  konstitusional (Arista, 2019) .
Tujuan  KIA  diterbitkan  pemerintah adalah  untuk  peningkatan  pendataan, perlindungan  serta  pelayanan  publik  dan sebagai upaya pemerintah untuk pemenuhan  hak  konstitusional  warga negara (Rohman et al., 2021). Berdasarkan manfaatnya, KIA memiliki beberapa ke kelebihan diantaranya (Pasaribu, 2018; Mukhlis et al., 2021): 1. sebagai  tanda  pengenal  atau  ID  yang valid untuk memenuhi syarat pendaftaran sekolah,
2. melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT. Pos Indonesia,
3. Pelayanan  Kesehatan  di  puskesmas dan/atau rumah sakit,
4. Pengurusan dokumen keimigrasian,
5. Pengurusan  klaim  santunan  kematian pemegang  KIA yang masih berlaku,
6. Mencegah perdagangan anak, berbagai keperluan lain yang memerlukan KTP Kabupaten/Kota anak.
Pada  Bulan  November  Tahun  2017 Kabupaten  Lebak  menjadi  salah  satu Kabupaten  di  Provinsi  Banten  yang menjalankan Program KIA. Penyelenggaraan  dan  tanggung  jawab program bergantung pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak, khususnya dalam  hal  pengumpulan  informasi  tentang anak  dan  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak (KIA). Pelaksanaan program Kartu Identitas  Anak  di  Kabupaten  Lebak
tentunya belum mendapatkan hasil sebagaimana  ditargetkan,  dan  inilah menjadi  alasan  peneliti  mengambil  lokasi penelitian  di  Kabupaten  Lebak.  Diketahui Per  31  Agustus  2023,  target  kepemilikan KIA  di  Lebak  sebanyak  439.943  anak, terdiri dari 227.287 anak laki-laki dan 212- 256 anak perempuan. Saat ini baru tercapai 188.563  anak  yang  sudah  memiliki  KIA, artinya  masih  251.380  anak  terdiri  dari 130.558  anak  laki-laki  dan  120.822  anak perempuan  yang  belum  mengurus  KIA (Radarbanten.co.id, 2023).
Berdasarkan  Hasil  olah  data  dan dikombinasikan dengan konstruksi  asumsi umum penelitian daerah lain  (Fernandes & Wulandari,  2020),  (Rohman  et  al.,  2021), (Prabawati, 2016) diketahui bahwa beberapa  permasalahan  yang  dianggap
sebagai  hambatan  dalam  pelaksanaan program  KIA  sebagai  bentuk  pelayanan pengelolaan kependudukan yang
dilaksanakan  oleh  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak. Berdasarkan  hasil  olah  data  dapat diintepretasikan  bahwa kondisi  tersebut mencerminkan belum maksimalnya pelayanan  publik  terkait  pengelolaan identitas anak bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lebak, khususnya oleh orang tua.
Pertama, berkaitan dengan Permasalahan  kelengkapan  persyaratan yang  dibutuhkan  untuk  dapat  mengurus KIA  dianggap  kurang  memudahkan pemohon di Kantor Disdukcapil Kabupaten Lebak. Permasalahan Tersebut ditunjukkan dengan  tidak  dapat  dilayaninya  penerbitan KIA apabila pemohon/orangtua yang tidak membawa E-KTP yang asli, Kartu Keluarga (KK) yang asli dan Akte Kelahiran yang asli yang disertai dengan salinannya .
Sedangkan  untuk  e-KTP,  masih  banyak orang tua yang belum memiliki e-KTP, dan ada  juga  yang  masih  memiliki  KTP sementara.  Selain  itu,  semua  dokumen persyaratan  harus  lengkap  dan  asli  harus dibawa,  mulai  dari  akta  kelahiran,  kartu keluarga,  dan  KTP  elektronik.  Jika pemohon  tidak  memenuhi  salah  satunya, maka  pemohon  tidak  dapat  mengajukan KIA.
Kedua,  terkait  minimnya  pejabat pelaksana  program  KIA  di  Kantor Disdukcapil  Kabupaten  Lebak.  Hal  ini terlihat dari kurangnya staf di bagian loket pelayanan  dan  bagian  pencetakan  kartu KIA,  dimana  jumlah  petugas  loket pelayanan  hanya  ada  2  (Dua)  dan Pencetakan kartu KIA hanya satu Operator KIA.  Untuk  loket  Pertama  bagi  pemohon yang  melakukan  pelayanan Offline dan Loket  Kedua  bagi  pemohon  yang melakukan  pelayanan Online .  Bahkan terkadang  dari  dua  loket  yang  ada  hanya satu  loket  pelayanan  yang  dibuka (Wawancara  dengan  Pegawai  Disdukcapil kabupaten  Lebak,  Hari  Kamis,  14  Juli 2022).  Oleh  karena  itu,  waktu  pelayanan biasanya  lebih  dari  30  menit  atau  cukup lama  mengingat  titik  layanan  menangani semua dokumen, termasuk pembuatan kartu KTP  elektronik,  kartu  keluarga,  akta
kelahiran,  dan  kartu  tanda  penduduk  anak (KIA).
Ketiga,  Permasalahan  terkait  dengan ketersediaan sarana dan prasarana program KIA  yang  relatif  minim  (Wawancara dengan Umam selaku Pegawai Disdukcapil kabupaten  Lebak,  Hari  Kamis,  14  Juli 2022).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  belum adanya titik layanan KIA khusus bagi orang tua  yang  ingin  mengurus  penerbitan  KIA, fasilitas  kerja  seperti printer yang  hanya satu unit sehingga memperlambat penerbitan  KIA,  dan  layanan  penunjang pekerjaan  lainnya  seperti  jaringan  internet yang  sering  bermasalah  dan  pemadaman listrik  yang  sering  terjadi  memperlambat layanan.
Keempat,  terkait  sosialisasi  program KIA  kepada  masyarakat  yang  belum maksimal  dilaksanakan,  begitu  pula sosialisasi melalui kegiatan yang berorientasi  pada  masyarakat,  minimnya
Gambar 2. State of The Art KIA ( Sumber: Vos Viewer, 2024
iklan  di  media  cetak  dan  elektronik, sedikitnya sosialisasi melalui spanduk atau baliho  di  tempat  umum.  Artinya, masyarakat  belum  mengetahui  keberadaan KIA  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Lebak. Sosialisasi  program  KIA  masih  terbatas untuk  menjangkau  anak-anak  usia  6-17 tahun,  dengan  bekerja  sama  di  beberapa sekolah  di  Kabupaten  Lebak  khususnya
SD/sederajat, SMA/sederajat
dan SMA/sederajat.
Kajian  Kartu  Indonesia  Anak  telah banyak diteliti dalam berbagai aspek, hal ini dapat  dilihat  pada  visualisasi  yang ditunjukkan pada Gambar 2. Adapun kajian implementasi  kebijakan  seperti  yang disampaikan oleh Haryani (2023) menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang menentukan  keberhasilan  adalah  standar dan  sasaran  kebijakan,  sumber  daya, komunikasi  antar  organisasi,  karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta sikap pelaksana cukup baik sehingga  kualitas  pelayanan  termasuk dalam kategori baik, walaupun implementasinya belum maksimal. Fadillah
&  Trimurni  (2023)  juga  melakukan penelitian  yang  sama  dengan  hasil  yang rendah namun berbeda fokusnya yaitu  pada perlindungan pemerintah. Begitupun
dengan  penelitian  Rohman  et  al.,  (2021) yang menitikberatkan implementasi kebijakan  pada  aspek  strategi  pemerintah dalam sosialisasi penggunaan media sosial
Program  Kartu  Identitas  Anak    di Kabupaten Purwakarta.
Pada  konteks  yang  berbeda    Kartu Identitas Anak dikaji pada aspek pelayanan publik  (Laduni  and  Wibawani,    2023; Amanah  and  Reviandani,  2023;  Siregar  et al, 2022), begitupun kajian Kartu Identitas Anak dilihat pada aspek efektivitas (Laduni and Wibawani,    2023;  Hanandha  Larasati, Maesaroh,  2021; Amanah and Reviandani, 2023; Ramadhanti et al. 2021), pada aspek berbeda  juga  pelibatan  serta  kesadaran masyarakat dalam pembuatan KIA (Marlisa and Wijaya,  2021; Rohmah and Kholifah,
2022; Ayudia and Februati,  2024; Faishal,
2022;  Hendri  2019;  Amanah  and
Reviandani 2023; Apriliani 2020;
Krisnawati,  Wahid,  and  Anhar  2019;
Ramadhanti et al. 2021; Siregar et al. 2022).
Beberapa daerah yang sudah melaksanakan kajian seperti di Purwakarta (Rohman et al.,
2021),  Kajian  di  Kabupaten  Sidoarjo (Prabawati,  2016),  Batam  (Madjid  et  al., 2021),  Kota  Depok  (Fernandes  & Wulandari,  2020),  Kabupaten  Badung (Arista & Suderana, 2019) yang semuanya memiliki  karakteristik  masalah  yang berbeda dengan di Kabupaten Lebak.
Berdasarkan  Pertanyaan  penelitian masalah dan state of the art di atas, peneliti membuat  rumusan  masalah  bagaimana “Implementasi  P ermendagri  Nomor  02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
(KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak? ’’

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Lebak kurun waktu tahun 2023. Data  primer  dan  sekunder  digunakan sebagai  desain  penelitian  (Miles  et  al., 2014).  Untuk  mengidentifikasi  informan dalam  penelitian  ini  peneliti  memilih menggunakan
purposive
sampling
(Sugiyono,  2018).  Informan  Kunci (Key Informan) yang  peneliti  tentukan  dalam penelitian ini adalah dari unsur Disdukcapil Kabupaten Lebak, yang terdiri dari: Kepala Dinas, Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran Penduduk, Pegawai/staf loket layanan KIA serta  pegawai  yang  bertugas  sebagai Operator  Penerbitan  KIA.  Sedangkan Informan  Sekunder (Secondary  Informan) yaitu dari pihak sekolah (perwakilan) yang sudah  dan  sedang  bekerjasama  dengan
Disdukcapil Kabupaten
Lebak, orangtua/pemohon  dari  anak  yang  sudah dan  sedang  mengurus  KIA  dan  Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak.
Teknik  pengumpulan  data  meliputi observasi,  dan  wawancara.  Wawancara dilakukan  dengan  menggunakan  model implementasi  kebijakan  yang  dirumuskan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014; A.G  Subarsono,  2015)  yang  meliputi
dimensi komunikasi, disposisi, sumberdaya dan  struktur  birokrasi,.  Hasil  temuan disampaikan  dalam  bentuk  narasi  yang dikemukakan dari hasil wawancara dengan informan penelitian, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Validasi data menggunakan  Triangulasi  Teknik  dan Triangulasi  sumber  (Sugiyono,  2018). Selanjutnya  Teknik  analisis  data,  peneliti menggunakan  langkah-langkah  sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data dan Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  merupakan  Organisasi  Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan  Bupati  Lebak  Nomor  31  Tahun
2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina,  dan  mengevaluasi  penyusunan serta  pelaksanaan  kebijakan  daerah  pada bidang urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan,  diperoleh  sejumlah  temuan, berikut  temuan-temuan  hasil  penelitian dengan  jendela  atau  perspektif  Edward  III (1980)    bahwa  terdapat  empat  faktor  atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu (1) Komunikasi, (2)
Sumber  daya,  (3)  Disposisi  (sikap kecenderungan) dan (4) Struktur Birokrasi (Fernandes & Wulandari, 2020).

## Dimensi Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan  pelaksanaan  tujuan  publik. Implementasi  akan    efektif  terjadi  ketika pemerintah  mengetahui  apa  yang  akan dikerjakannya.  Mengetahui  apa  yang dilakukan  bisa  berhasil  jika  komunikasi antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  pihak lain  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu, kebijakan  yang  dikomunikasikan  harus akurat, tepat dan konsisten.
Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa dimensi yang berperan yakni:  Masyarakat  mengetahui  program KIA  sebagaimana  hasil  wawancara  dari informan  bahwa  sebagai  syarat  untuk pendaftaran sekolah, syarat dokumen untuk melengkapi  identitas  sebagai  anak.  Tidak hanya untuk pendaftaran sekolah saja tetapi untuk persyaratan  naik  Kereta  Api
membutuhkan Kartu Identitas Anak sebagai persyaratan.
Mengenai  sosialisasi  program  KIA yang  dilaksanakan  oleh  Disdukcapil Kabupaten  Lebak,  sosialisasinya  melalui Kecamatan, Unsur Pelaksana Teknis (UPT) dan  Desa  dan  memberitahukan  ke  setiap Sekolah  Dasar  melalui  kepala  sekolah, kemudian  kepala  sekolah  meluruskan kepada  guru  lalu  guru  kepada  murid  yang mau  membuat  KIA  harus  menyertakan syarat-syarat diantaranya itu KK, KTP dan formulir yang disediakan oleh Disdukcapil. Ada juga orangtua yang langsung datang ke Disdukcapil untuk pembuatan KIA.
Selanjutnya kejelasan dari penyampaian informasi terkait pelaksanaan program KIA sangatlah penting dalam proses komunikasi agar  informasi  yang  disampaikan  tidak membingungkan  atau  tidak  ambigu. Mengenai  kejelasan  informasi  untuk sosialisasi  tidak  terlalu  jelas  hanya diberitahukan  adanya  program  KIA  untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing dan
Gambar 3. Sosialisasi Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan Termasuk KIA (Sumber www.lebak.dukcapil.online 2023)
mengumpulkan  Kartu  Keluarga  dan  Akte Kelahiran ke kantor UPT. Selain itu, untuk mengetahui respon petugas dalam komunikasi  juga  sangat  penting  respon petugas  jika  ada  masyarakat  yang  ingin menerbitkan  KIA  jika  ada  yang  ingin membuat KIA akan di arahkan oleh petugas loket lalu diminta persyaratan diserahkan ke operator  dan  akan  di  cetak  (Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, 2023). Kemudian adanya papan  iklan  atau  media  lain  dalam komunikasi  sangat  diperlukan,  selain sosialisasi  media  lain  juga  dibutuhkan untuk  memberitahukan  program  KIA kepada  masyarakat  melalui  Sosialisasi melalui media lain  bersama Multatuli MF. Selain  itu  Dinas  kependudukan  dan pencatatan  sipil  Kabuaten  Lebak  juga melakukan  sosialisasi  pelayanan  keliling pembuatan dokumen kependudukan termasuk  KIA  sebagaimana  ditunjukkan pada Gambar 3.
Adapun  pelayanan  dilaksanakan pada  Sabtu,  22  Januari  2022,  lokasi  Desa Curug  badag  Kecamatan  Maja  Kabupaten Lebak,  Banten,  Sabtu,  29  Januari  2022, lokasi  Desa  Pasir  Kembang  Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu, 05 Februari  2022,  lokasi  Desa  Maja, Kecamatan  Maja  Kabupaten  Lebak, Banten.
Dari  keseluruhan  hasil  olah  data menjelaskan    dimensi  Edward  III  (1980)
terkait  variabel  kritis  dalam  implementasi kebijakan publik, yakni 1) Komunikasi, (2) Sumber  daya,  (3)  Disposisi  (sikap kecenderungan) dan (4) Struktur Birokrasi. (Wahyuni,  2022;  Fernandes  &  Wulandari, 2020)  maka  dapat  penulis  intepretasikan bahwa  berdasarkan  hasil  olah  data observasi mengenai implementasi kebijakan  atau  program  Kartu  Identitas Anak  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak sebenarnya  belum  mencapai  hasil  yang optimal, hal itu dapat dilihat dari fakta yang ada  di  lapangan,  dimana  masih  minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten  Lebak,  meskipun  telah  banyak cara  yang  dilakukan  seperti  sosialisasi online  maupun offline melalui  UPT  setiap wilayah,  kecamatan,  dan  desa.  Adapun sosialisasi melalui Multatuli MF, spanduk, Pamplet  dan  Banner  oleh  Disdukcapil Kabupaten  Lebak.  Serta  kurangnya kejelasan dari penyampian informasi terkait pelaksanaan  program  KIA  sangatlah penting  dalam  proses  komunikasi  agar informasi yang disampaikan tidak membingungkan atau tidak ambigu.

## Dimensi Sumber Daya
Sumber daya utama dalam Implementasi Kebijakan adalah pegawai/staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam  implementasi  kebijakan  sebagian disebabkan oleh kekurangan,
ketidakcukupan,  atau  ketidakmampuan pegawai/staf di bidang terkait. Penambahan jumlah  pegawai/staf  dan  implementor  saja masih  tidak  mencukupi,  tetapi  diperlukan pula  kecukupan  staf  dengan  keahlian  dan kemapuan yang diperlukan agar penerbitan KIA  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Dari hasil wawancara yang menjelaskan dimensi Sumber  Daya  dan  hasil  observasi  perihal Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) Di kabupaten Lebak dapat diintepretasikan bahwa  dari  aspek  kinerja    dapat  dikatakan telah  tercapai,  hal  itu  terlihat  dari pencapaian  target  dari  pemerintah  pusat terkait Program KIA telah mencapai 40%. Hal  lain  dapat  dilihat  dari  dukungan pimpinan, yang mana pimpinan berkomitmen tinggi dalam upaya penerbitan  KIA.  Kemudian  dari  segi fasilitas pendukung kurangnya kenyamanan dari fasilitas layanan.

## Dimensi Disposisi
Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana kebijakan  merupakan  faktor  terpenting ketiga dalam pendekatan mengenai pelakasanaan suatu  Kebijakan Publik. Jika pelaksanaan  kebijakan  ingin  efektif,  maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga  harus  memiliki  kemampuan  dan keterampilan untuk melaksanakan
kebijakan  tersebut,  agar  tidak  terjadi  bias dalam peraktiknya.
Walaupun sumber
untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para  pelaksana  kebijakan  mengetahui  apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan  untuk  melaksanakan  kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana  atau  terealisasi  karena  terdapat kelemahan  dalam  struktur  birokrasinya. Kebijakan yang begitu kompleks memuntut adanya  kerjasama  dari  berbagai  pihak, ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini tentunya  akan  menghambat  jalannya kebijakan.  Pemerintah  harus    melakukan kordinasi  dengan  baik  sebagai  pelaksana kebijakan  yang  telah  diputuskan  secara politis  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap kebijakan tersebut.
Dari  keseluruhan  hasil  wawancara yang menjelaskan tentang dimensi Disposisi,  berdasarkan  hasil  observasi dilapangan mengenai Implementasi
Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  di  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Lebak  belum  menerapkan komitmen  bagi  pihak  sekolah  untuk penerbitan KIA. Mengenai bidang perlindungan  anak  dalam  menanggapi pengaduan  kekerasan  terhadap  anak, pelecehan  seksual,  dan  pengaduan  lainnya cepat  tanggap.  Masyarakat  dan  pihak
sekolah  belum  begitu  memahami  betul untuk  apa  KIA  ini  digunakan  akan  tetapi dengan  KIA  dapat  digunakan  untuk melindungi  anak,  syarat  akses  secara umum, mencegah perdagangan anak, bukti identitas  diri  dan  untuk  memudahkan mendapat pelayanan publik seperti Pendidikan,
Kesehatan, imigrasi,
perbankan, dan transportasi.

## Dimensi Struktur Birokrat
Struktur yang mempengaruhi tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan  ublik  adalah  Struktur  Birokrasi. Sekalipun  sumber  daya  tersedia  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan,  atau  jika pembuat  kebijakan  mengetahui  cara melakukannya  dan  bersedia  menerapkan kebijakan  tersebut,  kebijakan  tersebut mungkin  tidak  dapat  dilaksanakan  atau dicapai  karena  adanya  kekurangan  dalam struktur birokratnya. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari berbagai  pihak,  ketika  struktur  birokrasi tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang  telah tersedia,  maka  hal  ini  akan  menghambat jalannya  kebijakan  publik.  Birokrasi sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan  kordinasi  dengan  baik  pada setiap kegiatannya.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa Implementasi  program  KIA  di  Kabupaten Lebak  belum  sepenuhnya  maksimal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sosialisasi yang belum maksimal,  penyampaian  informasi  yang kurang  jelas,  kondisi  fasilitas  kurang maksimal,  Sikap  dan  komitmen  dari Disdukcapil  dalam  pelaksanaan  program KIA  kurang  maksimal  dan  penilaian pelaksanaan  program  KIA  yang  kurang maksimal

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  penulis membuat  beberapa  poin  untuk  menjadi  bahan rekomendasi  yakni:  pertama,  sosialisasi seharusnya  ke  pihak  sekolah  secara  langsung menghadirkan  guru  dan  wali  wurid.  Kedua, Memberikan  informasi  yang  jelas  baik offline maupun online .  Media online seperti penggunaan  website,  pelatihan  secara  online menggunakan  zoom,  media  sosial  seperti Instagram,  Youtube,  dan  Facebook.  Offline melalui  sosialisasi  dengan  metode focus discussion  grup (FGD)  sehingga  bisa  ada diskusi  dan  tanggungjawab  dengan  peserta.
Ketiga,  Penyediaan  fasilitas  seperti  tempat duduk harus ditingkatkan. Adapun rekomendasi buat  penelitian  selanjutnya  yakni  melakukan kajian evaluasi kebijakan untuk menilai output program  Kartu  Indonesia  Anak  (KIA)  di Kabupaten  Lebak  khususnya  dan  umumnya
melakukan  perbandingan  kajian  dibeberapa wilayah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A.G, S. (2015). Analisis Kebijakan Konsep,
Teori dan Aplikasi . Pustaka Pelajar.
Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta.
Amanah,  Siti  Nur,  and  Oktarizka Reviandani. (2023). “Efektivitas
Pelayanan  Kartu  Identitas  Anak Melalui  Aplikasi  Klampid  New Generation  Di  Kelurahan  Klampis Ngasem Kota Surabaya.” The Indonesian Journal of Public Administration  (IJPA) 9(1):68–77. doi: 10.52447/ijpa.v9i1.6825.
Anggia  Delta  Utama,  Hendrik  Koeswara, M.  I.  K.  (2023).  Implementasi
Program  Kartu  Identitas  Anak  (KIA) Oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Dharmasraya. Jurnal  Administrasi, Manajemen  Dan  Ilmu  Soial  (Jaeis) ,
2 (1), 2023.

## Apriliani,  Kadek.  (2020).  “Implementasi
Kebijakan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No  2  Tahun  2016  Tentang Kartu  Identitas  Anak  (Kia)  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Denpasar.” Widya  Accarya 11(1):01– 09. doi: 10.46650/wa.11.1.826.01-09.
Arista,  W.  D.,  &  Suderana,  W.  (2019). Implementasi  Kebijakan  Program Kartu  Identitas  Anak  (Kia)  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Badung. Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (1), 56. https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.173 3
Ayudia, Cindy, and Matra Februati. (2024). “Implementasi  Program  Siap  Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak ( Program  Si  Adik  )  Pada  Tingkat Sekolah Dasar Di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kota Binjai.” Jurnal Ilmu Administrasi Publik 10(1):87–101. doi: 10.25299/jiap.2024.16400.
Creswell  JW  (2014).  Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantiattaif dan  Mixed.  Yogyakarta:  Pustaka Belaja.
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Lebak.  (2023). Petunjuk Pengajuan  Layanan  KArtu  Identitas Anak . Fadillah,  Z.,  &  Trimurni,  F.  (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam
Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Journal of Science and Social Research , 6 (1). https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.121 0
Faishal  Rafiif  Thamrin,  Raden  Slamet
Santoso,  H.  W.  (2022).  Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Journal
Of  Public  Policy  And  Management Review , 1 – 23.
Fernandes,  S.,  &  Wulandari,  S.  (2020).
Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak pada Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Depok. Jurnal Media Birokrasi , 2 (2), 145 – 168.
Hanandha  Larasati,  Maesaroh,  Nina Widowati.
(2021). “Efektivitas Program Kartu Identitas Anak ( KIA ) Di Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan  Sipil  Kota  Semarang.” Journal  of  Public  Policy  and Management Review 10(3):1–17.
Hendri,  Urbanus.  (2019).  “Implementasi Kartu  Identitas  Anak  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Ketapang.” S-1  Ilmu Administrasi Publk 14(1):1–14.
Haryani, D. (2023). Implementasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kantor  Dinas  Kependudukan  dan
Catatan  Sipil  Kabupate  Banyuasin.
JIADS , 18 (1), 74 – 86. https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2. 187 Krisnawati, Maria, Abdul Wahid, and Deli Anhar. (2019). “Implemetasi Kebijakan  Program  Kartu  Identitas Anak (KIA) Di  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.” Jurnal Ilmu Administrasi Publik 1–7. Laduni,  Rizki  Revashandi  Ihsan,  and  Sri Wibawani. (2023). “Efektivitas Pelayanan  Program  Kartu  Identitas Anak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Anak  Di  Kelurahan Wonokromo.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Administrasi 13(2):149–57. doi: 10.33592/jiia.v13i2.4305.
Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021).  Implementasi  Program  Kartu Identitas  Anak  (Kia)  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Jurnal  Registratie , 3 (1),  41 – 53. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregist ratie/article/view/2361
Marlisa, Serly Dwi, and Rahmanu Wijaya.
(2021). “Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto  Dalam  Memiliki  Kartu
Identitas  Anak.” Kajian  Moral  Dan Kewarganegaraan 10(2):382–96. doi: 10.26740/kmkn.v10n2.p382-396.
Matthew  B  Miles,  Michael  Huberman  JS. Qualitative  Data  Analysis  [Internet]. Beverly  Hill,  CA:  Sage  Publications; 2014. 556 p. Available from: http://www.ghbook.ir/index.php?nameopt ion=com_dbook&task=readonline&book _id=13629&page=108&chkhashk=03C7 06812F&Itemid=218&lang=fa&tmpl=co mponent
Megawati,  M.,  Bakhtiar,  B.,  &  Sudirman, M.  (2023).  Implementasi  Kebijakan
Kartu  Identitas  Anak. SUPREMASI: Jurnal  Pemikiran,  Penelitian  Ilmu- Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya , 18 (1), 069.
https://doi.org/10.26858/supremasi.v1 8i1.42976
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.  (2014).  Qualitative  Data  Analysis : A  Method  Source  Book.  In SAGE Publication (Third  Edit).  SAGE Publications, Inc.
Mufid, M. (2020). Evaluasi Model Context, Input,  Process  and  Product  (CIPP)
Program  Baca  Tulis  Al- Qur’an  di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Quality , 8 (1), 1. https://doi.org/10.21043/quality.v8i1.
6908
Mukhlis,  S.,  Ferizone,  &  Ismayati,  H. (2021).  Implementasi  Program  Kartu Identitas  Anak  (Kia)  Di  Kelurahan Teluk  Lobam  Kecamatan  Seri  Kuala Lobam  Kabupaten  Bintan. Jisipol (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik
Raja Haji) , 3 (1), 549 – 567. https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/in dex.php/jisipol/article/view/53 Pasaribu,  R.  R.  S.  (2018).  Implememtasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan  Sipil  Kota  Batu. JIsip: Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Politik , 7 (2), 158 – 162.
Prabawati, I. (2016). Implementasi Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak  Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Sidoarjo , 2 , 1 – 12.
Radarbanten.co.id. (2023). Untuk diketahui Per  31  Agustus  2023,  target kepemilikan  KIA  di  Lebak  sebanyak 439.943  anak,  terdiri  dari  227.287 anak  laki-laki  dan  212-256  anak perempuan.  Saat  ini  baru  tercapai
188.563  anak  yang  sudah  memiliki KIA,  artinya  masih  251.380  anak terdiri dar. Radarbanten.Co.Id .
Ramadhanti,  G.,  Sampurna,  R.  H.,  & Mulyadi,  A.  (2021).  Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak. Jurnal Governansi , 7 (1), 51 – 58. https://doi.org/10.30997/jgs.v7i1.3161
Rohman,  N.,  Wirjatmi,  E.,  Lestari,  T.,  &
Sufianti, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. Ilmu Administrasi Negara , 8 , 130 – 141.
Siregar,  Ilma  Suryani,  Budi  Hartono,  and
Dumasari Harahap. (2022). “Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Kartu  Identitas  Anak  Di  Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.”
Journal of Education, Humaniora and Social  Sciences  (JEHSS) 4(4):2496– 2505. doi: 10.34007/jehss.v4i4.1099.
Siswadi, Y., Houghty, G. S., & Agustina, T.
(2020).  Implementation  of  the  CIPP evaluation  model  in  Indonesian nursing  schools. Jurnal  Ners , 14 (3), 126 – 131. https://doi.org/10.20473/jn.v14i3.170 46
Stufflebeam, D. L. (n.d.). The CIPP Model For  Evaluation,  dalam  Daniel  L. Stufflebeam, dkk. (eds), Evaluation in Education  and  Human  Service . Kluwer Academic Publisher.
Sugiyono. (2018). Buku Metode Penelitian.
In Metode Penelitian (pp. 32 – 41).
Sutarjo, M., Mahendra, R., Bharoto, H., & Yulandari, G. I. (2022). Implementasi Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Indramayu. Jurnal Ilmiah Publika , 10 , 583 – 589.
Wahyuni, L. (2022). Implementasi
Kebijakan Pada Pelayanan Pembuatan Kartu  Identitas  Anak  (Kia)  Di  Dinas
Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kota  Dumai. Jurnal  Administrasi Publik  Dan  Bisnis , 4 (1),  50 – 53. https://doi.org/10.36917/japabis.v4i1. 34