ISSN Print: 2774-7840ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021 Halaman 99-107

## PELAKSANAAN FUNGSI PENYIARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH TVRI STASIUN JAMBI
Zaky Arita
Mahasiswa Program KhususHukumAdministrasi Negara FakultasHukumUniversitas Jambi hellozakyarita@gmail.com
Elita Rahmi
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas HukumUniversitas Jambi Elitarahmi72@gmail.com

## Fitria
Dosen Program KhususHukumAdministrasi Negara FakultasHukumUniversitas Jambi fitria@unja.ac.id

## Abstract
This study aims to determine and analyze the form of the implementation of the broadcasting function  as  the  implementation  of  public  information  disclosure  in  handling  and  preventing COVID-19 at TVRI Jambi Station. The research method used in this study is empirical juridical, which is a study that shows a gap between das sollen and das sein (hope and reality). The result of  this  research  is  that  the  implementation  of  information  disclosure  is  an  obligation  for  the government,  through  Jambi  Station  TVRI,  it  is  hoped  that  the  government  can  provide information  disclosure  which  has  been  regulated  in  Law  Number  14  of  2008  concerning Information  Disclosure.  In  the  midst  of  the  COVID-19  pandemic  that  hit  the  world  including Indonesia,  especially  Jambi  Province,  information  disclosure  is  a  means  of  realizing  good governance, information disclosure is one of the efforts to handle COVID-19 that can be done by the  government,  through  TVRI  Jambi  Station,  the  government  is  expected  to  carry  out socialization related to preventing transmission. COVID-19 to realize information disclosure
Keywords; Functions, Public Information, COVID-19.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari pelaksanaan fungsi penyiaran  sebgai  implementasi  keterbukaan  informasi  publik  dalam  penangan  dan pencegahan  COVID-19  di  TVRI  Stasiun  Jambi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris,  yaitu  suatu  penelitian  yang  menujukkan  adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, melalui  TVRI  Stasiun  Jambi  diharapkan  pemerintah  dapat  memberikan  keterbukaan
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, FakultasHukumUniversitas Jambi, Jambi 36361
informasi  yang  sudah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi.  Di  tengah  pandemic  COVID-19  yang  melanda  dunia  termasuk Indonesia  terkhusus  Provinsi  Jambi  keterbukaan  informasi  merupakan  sarana  perwujudan good  governance ,  keterbukaan  informasi merupakan salah  satu  upaya  penangan  COVID-19 yang  dapat dilakukan  oleh  pemerintah,  melalu  TVRI  Stasiun  Jambi  pemerintah diharapkan dapat  melakukan  sosialisai  terkait  pencegahan  penularan  COVID-19  untuk  mewujudkan keterbukaan informasi.

## Kata Kunci; Fungsi, Keterbukaan Informasi Publik, COVID-19

## A. Pendahuluan
Fungsi Keterbukaan informasi publik adalah untuk memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat karena
keterbukaan  informasi  merupakan  hak asasi  manusia,  ini  merupakan  hak fundamental  bagi  setiap  warga  negara. Dengan  adanya  keterbukaan  informasi negara  menjamin  adanya  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam rangka  pembangunan  sumber  daya manusia  Indonesia  seutuhnya  dengan
Pancasila  sebagai  dasar,  tujuan,  dan pedoman bangsa Indonesia. Secara umum telah dirumuskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  akan  dilaksanakan  di seluruh  tanah  air  dan  tidak  hanya  untuk satu golongan tertentu atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat  Indonesia.
Hak  untuk  memperoleh  informasi publik merupakan hak warga negara yang dijamin  Konstitusi  Indonesia.  Pasal  28f
UUD  1945  yang  mengatur  bahwa  Setiap orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Berdasarkan  pasal  28F  UUD  1945 tersebut,  konstitusi  menjamin  hak  warga negara  untuk  berkomunikasi  dan  bebas mengakses  informasi.  Atas  dasar  pasal dalam  UUD  tersebut  itulah  maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP).
Keberadaan  Undang-undang  ini  sebagai bentuk  komitmen  pemerintah  terhadap penjaminan  terbukanya  informasi  publik di Indonesia sebagai suatu penghormatan atas hak asasi manusia.
Informasi  merupakan  kebutuhan
pokok  setiap  orang  bagi  pengembangan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya  serta merupakan bagian penting bagi ketahanan  nasional,  hak  memperoleh informasi  merupakan  hak  asasi  manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis  yang  menjunjung  tinggi kedaulatan  rakyat  untuk  mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  baik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan  negara  dan  Badan
Publik  lainnya  dan  segala  sesuatu  yang berakibat pada kepentingan publik. Salah satunya  mengenai  data  informasi  pasien Covid-19  yang  saat  ini  bukan  lagi termasuk  dalam  katagori  ranah  private yang  harus  dirahasiakan  tapi  telah menjadi ranah publik setelah pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyatakan  bahwa  penyebaran  virus Covid-19  merupakan  bencana  nasional
non alam. 1
Keterbukaan  informasi  publik  juga menjadi  salah  satu  elemen  penting  bagi terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  atau good  governance dalam
penyelenggaran  pemerintahan.  Menurut
Robert Charlick good governance
1 Faisal  HeriSetiawan  Jafar, Aspek  Hukum Keterbukaan  Informasi  Identitas  Pasien  Covid- 19 ,  Sultra Research of Law : Jurnal Hukum, Vol 2 No. 1, e-issn: 2716-0815, hlm. 14
diartikan  sebagai  pengelolaan  segala macam  urusan  publik  secara  efektif melalui  pembuatan  peraturan  dan/atau kebijakan  yang  abash  demi  untuk mempromosikan  nilai-nilai  kemasyara- katan. 2
Kebebasan  memperoleh  informasi akan  menciptakan  pemerintahan  yang bersih,  serta  meningkatkan  kualitas partisipasi  masyarakat  dalam perumusan kebijakan  publik  dan  meningkatkan kualitas  pengawasan  publik.  Dengan demikian,  transparansi  dan  keterbukaan informasi  dapat  dipandang  sebagai  tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. 3
Pemerintah memiliki
lembaga penyiaran  publik  salah  satunya  Televisi Republik    Indonesia,  Lembaga  Penyiaran Publik  TVRI  menjadi  wadah  informasi bagi  masyarakat  yang  ingin  mengetahui informasi,  sesuai  dengan  fungsinya sebagai  pelaksana  serta  pengendalian kegiatan  penyelenggaraan  televisi  publik. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran, pada Pasal 14 ayat (1)
mengatur bahwa “penyelenggara penyiaran publik  sebagai lembaga
penyiaran  publik  (LPP)  adalah  lembaga penyiaran  yang  berbentuk  badan  hukum yang  didirikan  oleh  negara,  bersifat
2 Santosa,Pandji.
2008. Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance .Bandung:Refika  Aditama. hlm 133 3 Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan  Informasi  Dalam  Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , Vol. 16  No. 2, 2016, hlm. 240.
independen,  netral,  tidak  komersial,  dan berfungsi  memberikan  layanan  untuk kepentingan  masyarakat”.  Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, “LPP terdiri atas Radio  Republik  Indonesia  (RRI)  dan Televisi  Republik  Indonesia  (TVRI)  yang stasiun  pusat  penyiarannya  berada  di ibukota Negara Republik Indonesia”.
LPP  TVRI  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  edukasi  atau  pelayanan informasi  bagi  masyarakat,  hal-hal  yang berkaitan  dengan  semua  sektor  baik politik, hukum, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan,  hiburan  yang  sesuai  dengan ideologi  dan  jati  diri  bangsa  Indonesia.
Semua  ini  menjadi  tanggung  jawab  LPP
TVRI, yang dituangkan dalam pengemasan setiap program acara yang di sebarluarkan untuk masyarakat.
Lembaga  Penyiaran  Publik  TVRI berada  di  tiga  puluh  daerah  provinsi  di Indonesia,  salah  satunya  Provinsi  Jambi. Lembaga  Penyiaran  Publik  TVRI  Stasiun Jambi memberikan segala informasi yang berkaitan  dengan  penyiaran  di  setiap daerah  kabupaten  atau  kota  di  Provinsi Jambi. Informasi mengenai
kesehatan
menjadi  sangat  penting  di  tengah
pandemi COVID-19. Ini dibuktikan dengan berani  Pemerintah  Indonesia  mengu- mumkan  adanya  kasus    COVID-19 pertama  kali  ditemukan  pada  tanggal  3 Maret 2020.
LPP  TVRI  Stasiun  Jambi  pun  telah menjalankan perannya dalam meyebarluaskan informasi perkembangan dan  penangan  COVID-19  yang  telah dilakukan pemerintah. Sehingga
masyarakat  bisa  mengetahui  tentang bahaya  dan  cara  pencegahannya.  LPP TVRI  telah  ditunjuk  oleh  pemerintah pusat menjadi TV Pool dalam  menyiarkan informasi    terkati  perkembangan  dan penanganan  COVID-19  di  Indonesia. Termasuk  TVRI  Jambi  yang  juga  turut memberikan informasi terbaru setiap hari dalam  penanganan  COVID-19  di  sebelas kabupaten kota se-Provinsi Jambi.
Pemerintah  Provinsi  Jambi  juga harus  bersinergi  dengan  insan  media, pentingnya informasi akan sangat terlihat di saat krisis seperti ini. Masyarakat haus akan  informasi,  karena  masyarakat  juga semakin  khawatir  dengan  melonjaknya kasus  COVID-19  di  Indonesia.  Pers merupakan  pilar  demokrasi  ke  empat, keterbukaan  informasi  harus  dilakukan, karena  itu  sudah  menjadi  hak  bagi masyarakat  dan  merupakan  kewajiban pemerintah  memberikan  informasi  yang benar.

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  digunakan  yaitu metode  penelitian  hukum  empiris  atau penelitian hukum yuridis empiris. Menurut  Bahder  Johan  Nasution  Terlihat bahwa  penelitian  ilmu  hukum  empiris
lebih menekankan pada segi observasinya.  Hal  ini  berkaitan  dengan sifat  obyektif  dan  empiris  dari  ilmu pengetahuan  itu  sendiri,  termasuk pengetahuan  ilmu  hukum  empiris  yang berupaya  mengamati  fakta-fakta  hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan  pengetahuan  untuk  dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. 4 C. Peran  TVRI  Stasiun  Jambi  Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan informasi publik merupakan  bagian  terpenting  dalam menjalankan  pemerintahan.  Keterbukaan informasi  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dengan disahkannya  undang-undang  tersebut, maka    masayarakat  berhak  mendapatkan hak  nya  untuk  mendapatkan  informasi yang  baik  dan  benar.    Keterbukaan informasi  juga  menjadi  indikator  negara demokratis,  karena  dengan  adanya keterbukaan  informasi  masyarakat  dapat mengontrol  apa  yang  sedang  dan  akan dilakukan  oleh  pemerintah.  Keterbukaan informasi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat, maka
4 Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu  Hukum.  Bandung,  Mandar  Maju,  2016, Hlm 125.
keterbukaan  informasi  menjadi  hak  bagi masyarakat.
Di  tengah  persaingan  yang  ada  di dalam industri penyiaran akan selalu erat kaitannya dengan monopoli media, rating yang  rendah,  adanya  kepentingan politik, TVRI diminta untuk menunjukan kreatifitas  guna  mendapatkan  penonton, karena  dengan  penonton  yang  banyak juga menjadi indikator pemerintah sukses memberikan keterbukaan informasi
kepada  masyarakat,  kreatifitas  juga dituntut  kepada  LPP  TVRI  dan  Stasiun TVRI yang ada di daerah.
Perbedaan  antara  TVRI  dan  media swasta  umunya  adalah  media  swasta memberikan  konten  yang  muatannya berisi  tentang  pendidikan,  media  swasta lebih banyak mengangkat konten hiburan seperti  infotaiment,  talk  show,  acara- acara music, dll. Selain banyak memberikan  konten  hiburan  beberapa media  swasta  juga  terlihat  memihak kepada  kepada  kepentingan  tertentu.
Dengan  adanya  modal  capital  beberapa media justru menghilangkan independensi guna mendapatkan
keuntungan.  Selama  Orde  Baru  TVRI berada di bawah kendali pemerintah yang berakibat  tidak  independennya  TVRI sebagai  media,  TVRI  lebih  banyak digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  alat propaganda.  Media  memang  harus  selalu memihak tetapi kepada kebenaran.
Di  zaman  Orde  Baru  mungkin  kita hanya  akan  sedikit  menjumpai  media televisi,  ini  juga  faktor  yang  membuat TVRI  sangat  sering  ditonton  dulunya, sekarang  TVRI  sebgai  lembaga  resmi milik  Negara  lebih  sering  tertinggal karena lebih fokus bukan kepada hiburan dan  ini  menjadi  sebuah  pekerjaan  besar bagi  para  pimpinan  atau  kepala  stasiun yang  ada  di  setiap  daerah  terutama  di Provinsi Jambi.
TVRI  Stasiun  Jambi  melaksanakan keterbukaan informasi guna memberikan manfaat  untuk  masyarakat,  seperti  yang disampaikan  oleh  Arif  Suriansyah  dalam wawancara, sebagai berikut: TVRI Stasiun Jambi  hadir  guna  memberikan  informasi yang bermanfaat ini sudah diatur dengan peraturan  yang  ada.  TVRI  juga  harus menjadi media terdepan dalam memberikan  informasi  yang  bersifat kepublikan guna mensosialisaikan berita- berita yang berguna untuk masyarakat. Di Undang-Undang  Keterbukaan  Inforamasi juga sudah dituliskan bahwa setiap orang berhak  memperoleh  informasi.  TVRI Jambi  siaran  dari  pukul  14.00  sampai denganpukul18.00 “Untuk  menunjang dan melaksanakan keterbukaan informasi TVRI  Stasiun  Jambi  bukan  hanya menyiarkan  berita  saja,  TVRI  Stasiun
Jambi  juga  menyiarkan  program  yang mengangakat kearifan lokal suatu daerah guna
mempercepat perkembangan
pariwisata di suatu daerah, lalu membuat
program  yang  juga  dapat  menginspirasi banyak masyarakat untuk mengembangkan  kreatifitas  dan  juga tidak  menutup  kemungkinan  hasil produksi program ini bisa ditayangkan di TVRI Nasional, TVRI Jambi juga menayangkan  dialog  tentang  hukum  dan politik  agar  masyarakat  juga  dapat teredukasi  oleh  para  ahli,  karena  yang diundang  ke  TVRI  Jambi  ini  sudah dipastikan orang-orang yang kompeten di bidangnya. 5
Salah  satu  masalah  penyebarluasan informasi yang sedang dihadapi oleh TVRI Jambi  adalah  hilangnya  bantuan  sewa satelit  dari  pemerintah  Provinsi  Jambi sejak  tahun  2017,  ini  sangat  sebenarnya sangat  dibutuhkan  dalam  penyebaran informasi  sampai  ke  pelosok-pelosok dalam  wilayah  Provinsi  Jambi,  sehingga masyarakat  mudah  mengakses  siaran TVRI  Jambi,  dengan  adanya  satelit  siara TVRI  Jambi  tetap  bisa  dinikmati masayarakat  tanpa  menutup  siaran  TVRI Nasional. ” 6
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita  lihat  bahwa  keterbukaan  informasi yang  dilakukan  oleh  TVRI  Stasiun  Jambi mengalami  sedikit  kendala  dengan  tidak adanya  bantuan  sewa  satelit  dari
5 Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Arif Suriansyah, Tanggal 15 Maret 2021
6 Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Arif Suriansyah, Tanggal 15 Maret 2021
Pemerintah  Provinsi  Jambi.  Sebagai lembaga  penyiaran  publik,  TVRI  Stasiun
Jambi harus selalu meningkatkan
kualitasnya  agar  masyarakat  menjadi lebih berminat untuk menonton program yang ada di TVRI Stasiun Jambi. Maka dari itu  TVRI  Stasiun  Jambi  harus  memiliki sumber  daya  manusia  yang  kompeten agar dapat membuat konten-konten yang menarik bagi masyarakat Provinsi Jambi.

## D. Bentuk  Pelaksanaan  Keterbukaan
Informasi  Publik  Di  Tengah Pandemi  COVID-19  Oleh  TVRI Stasiun Jambi Di  akhir  tahun  2019,  Indonesia bahkan  dunia  digemparkan  oleh  Virus Corona,  virus  ini  pertama  kali  muncul  di Wuhan,  Tiongkok.  Virus  yang  dikenal dengan  sebutan  COVID-19  ini  menyebar ke  berbagai  belahan  dunia,  beberapa negara  mengalami  krisis  dikarenakan virus  ini.  Indonesia  juga  tengah  berjuang menghadapi  virus  ini,  di  tengah  Pandemi
COVID-19 yang sedang melanda Indonesia,  masyarakat  yang  memiliki ketakutan bahkan kebingungan menghadapi  virus  ini,  masyarakat  terus berburu  informasi  mengenai  pandemi, entah  itu  masalah  vaksin  ataupun  data penyebaran kasus harian. Banyak informasi yang masuk membuat masyarakat menjadi bingung, masyarakat sangat  membutuhkan  informasi  yang benar mengenai COVID-19. Melalui  Surat  Edaran  Komisi  Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 123/K/KPI/31.2/03/2020 Tentang Penyiaran Wabah Corona setiap
penyiaran  yang  dilakukan  oleh  media wajib hukumnya mematuhi kaidah-kaidah penayangan  pada  lembaga  penyiaran. TVRI  Jambi  sebagai  lembaga  penyiaran publik  harus  bersikap  independen,  TVRI Jambi  wajib  memberitahu  berita  yang benar,  kredibel,  dan  harus  berasal  dari sumber yang terpercaya guna
menghilangkan  polarisasi  yang  terjadi  di masyarakat.  TVRI  Jambi  tidak  boleh memihak  kepada  satu  pihak  atau dianggap tidak netral.
TVRI  Stasiun  Jambi  juga  berusaha meluruskan persepsi masyarakat
mengenai  vaksinasi  yang  saat  ini  sedang dilakukan di daerah-daerah. Bahkan TVRI Stasiun  Jambi  juga  beberapa  kali mengundang  para  ahli  yang  sudah dipastikan  profesional  untuk  berbicara mengenai  vaksin  dalam  Program  Dialog Untukmu  Jambi.  Adanya  akses  publik terhadap  informasi  dapat  memfasilitasi kemampuan  publik  untuk  mengevaluasi proses  pengambilan  keputusan  yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan terwujudnya partisipasi dialog. 7
7 Nasucha, Muchammad and Moenawar, M.
Ghozali (2020) Covid-19,
asimetri dan
keterbukaan informasi publik. In: Media, komunikasi  dan  informasi  di  masa  pandemi Covid-19.  MBridge  Press,  pp.  74-93.  ISBN 9786236615058 (In Press)
Arif  Suriansyah  juga  mengungkapkan program  yang  dilakukan  oleh  TVRI Stasiun Jambi untuk mewujudkan keterbukaan  informasi  di  masa  pandemi
COVID-19  sangat  banyak,  yaitu:  Selama masa  pandemi  COVID-19  TVRI  banyak melakukan  sosialisasi  melalui  media televisi,  TVRI  Jambi  melakukan  dialog dengan para pakar kesehatan maupun tim Gugus  Tugas  Penanganan  Covid-19 Provinsi  Jambi,  memberitakan  data informasi  jumlah  kasus  Covid-19  terkini yang ada di Provinsi Jambi, menayangkan
iklan layanan masyarakat guna mengingatkan  masyarakat  agar  selalu patuh dengan protokol kesehatan. Selama Pandemi Covid-19 ini TVRI Stasiun Jambi sebagai TV publik sudah wajib hukumnya memberitakan penanganan dan
pencegahan  Covid-19  guna  membantu percepatan  penanganan  dalam  bidang
informasi.” 8
Pada  masa  Pandemi  COVID-19  TVRI Stasiun  Jambi  juga  menghadapi  beberapa kendala  dalam  bidang  penyiaran,  yaitu: Kendala yang dihadapi oleh TVRI Stasiun Jambi selama masa Pandemi COVID-19 ini ada  masalah  salah  satunya  di  sektor sumber daya manusia,TVRI Stasiun Jambi juga  hampir  sepuluh  tahun  belum menerima  pegawai  negeri  sipil  baru, dimana sumber daya manusia sebenarnya
8 Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Arif Suriansyah, Tanggal 15 Maret 2021
sangat  dibutuhkan  dalam  segala  proses keberlangsungan  kerja,  sumber  daya manusia nya belum bisa memenuhi beban kerja, belum lagi di masa Pandemi COVID- 19 ini diberlakukan protokol yang sangat ketat,  jika  salah  satu  pegawai  mengalami sakit  yang  memiliki  ciri  sama  dengan COVID-19 maka pegawai tersebut disarankan istirahat di rumah dan segara melakukan  cek  swab  guna  mengetahui perkembangan kondisi fisik yang bersangkutan.  Jika  ada  yang  positif COVID-19 sesuai dengan anjuran yang ada maka  akan  diberlakukan  penutupan kantor  sementara,  tapi  operasional pemberitaan  tetap  berjalan  seperti  biasa guna  menjalankan  tugasnya  sebagai televisi publik untuk memberikan
informasi kepada masyarakat.” 9 Masyarakat  membutuhkan  informasi masyarakat juga berharap banyak berharap kepada TVRI Stasiun Jambi agar memperlama jam tayang guna
memberikan manfaat informasi di tengah pandemi  COVID-19  ini.  TVRI  Stasiun Jambi  sebagai  lembaga  penyiaran  milik negara  harusnya  dapat  menangkap  hal- hal ini kepekaan lembaga-lembaga negara terhadap  keluhan  yang  disampaikan  oleh masyarakat  haruslah  dapat  ditanggapi dengan  cepat  oleh  TVRI  Stasiun  Jambi
9 Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Arif Suriansyah, Tanggal 15 Maret 2021
guna melakukan keterbukaan informasi di masa pandemi COVID-19.

## E. Saran
Sebagai  masukan  bagi  pejabat  di  LPP TVRI  Jambi,  penambahan  jumlah  sumber daya  manusia  mungkin  akan  sangat efektif  jika  melihat  tugas  yang  harus untuk mewujudkan keterbukaan informasi  publik.  Komunikasi  dengan Pemerintah  Provinsi  Jambi  mengenai sewa satelit haruslah dilakukan karena itu sangat mempengaruhi keterbukaan
informasi  publik  yang  dilakukan  oleh TVRI Stasiun Jambi.
Penambahan  anggaran  juga  menjadi sangat  dibutuhkan  karena  LPP  TVRI merupakan  lembaga  yang  harus  selalu siap  sedia  di  setiap  waktu  untuk melakukan dan mewujudkan keterbukaan informasi,  jumlah  item  berita  juga  harus dikemnbalikan. Sebaiknya ada penambahan jam tayang agar masyarakat dapat menerima informasi secara cepat di Provinsi Jambi, dengan adanya penambahan  jam  tayang  mungkin  LPP
TVRI  Stasiun  Jambi  dapat  membuat program  breaking  news,  lalu  juga  harus ada program khusus untuk COVID-19 agar masyarakat  dapat  menerima  informasi yang akurat.

## UcapanTerimaKasih
Penulisan  Artikel  ini  telah  dibantu  oleh Bapak Profesor Elita Rahmi dan Ibu Fitria
sebagai  pembimbing  skripsi  perihal substansi  dan  teknik  penulisan.  Tulisan ini  juga  telah  dikoreksi  oleh  tim  editing dari  Mendapo  Journal.  Terima  kasih  atas bantuan  pihak-pihak  terkait  sehingga tulisan  ini  dapat  dibuat  sebagaimana mestinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan Bahder Johan Nasution, MetodePenelitianHukum , Bandung: Bandar Maju, 2008. Eko Noer Kristiyanto , “ Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik ”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol. 16  No. 2, 2016, hlm. 240.
Faisal  HeriSetiawan  Jafar,  Aspek  Hukum Keterbukaan  Informasi  Identitas Pasien  Covid-19, Sultra  Research  of Law : Jurnal Hukum , Vol 2 No. 1, 2020 Nasucha,Muchammad and Moenawar,  M. Ghozali (2020) Covid-19, asimetri dan keterbukaan  informasi  publik. In:
Media,  komunikasi  dan  informasi  di masa  pandemi  Covid-19.  MBridge Press, pp. 74-93. ISBN 9786236615058 (In Press) Santosa,Pandji.2008. Administrasi
Publik:Teori  dan  Aplikasi  Good Governance .Bandung:Refika Aditama.

## PeraturanHukum
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang  Penyiaran  Nomor  32  Tahun 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.