SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (286-298) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai

## Yulia Wiliawati
Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang Email: wiliawatiy@gmail.com
Danial Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang Email: danial@untirta.ac.id

## Fatkhul Muin
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang Email: fkmuin@untirta.ac.id
Info Artikel |Submitted : 20 September 2022 |Revised : 21 Oktober 2022 |Accepted : 26 Oktober 2022
How  to  cite :  Yulia  Wiliawati,  Danial,  Fatkhul  Muin  “Eksistensi  UNCLOS  1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022)”, hlm. 286-298.

## ABSTRAK:
Election of the Village Head is an increase in community participation or concern for the village. But there are several issues to held an Election of the Village Head: First, what is the authority to settle disputes over village head elections by the Regent according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages? Second, How are the Implications of Ratification for the Regent to those whose Against the Winners of the Village Head's Choice as a Result of the Disputes over the Results of the Village Head Election Reviewed From Law Number 6  of  2014  concerning  Villages?  The  method  used  for  this  research  is  normative  juridical,  with  a  legal principles approach. while the data analysis is qualitative juridical analysis, which analyzes the identification of problems based on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are: First, the Authority to Settle the Dispute over the Election of Village Heads by  the Regent According to Article 37 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages is the Regent / Mayor ratifying the elected Village Chief candidates no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the results. election. So, the resolution of disputes resulting from the election of the Village  Head  is  an  obligation  for  the  Regent  /  Mayor.  Second,  Implications  of  Ratification  for  Regents  to those whose Against Winners of Village Chief Election Due to the Disputes over the Results of Village Head Elections Reviewed From Law No. 6 of 2014 about Villages is to allow candidates for losing the Village Head to  submit  a  request  to  the  Administrative  Court.  However,  with  the  issuance  of  Law  No.  30  of  2014 concerning the SEMA Government Administration of the Supreme Court, the Regent / Mayor's ratification of the winner of the Village Head election due to the dispute over the results of the Village Head's election before being filed with a lawsuit to PTUN must be submitted.
Keyword : UNCLOS 1982, Law of The Sea, Archipelago State

## ABSTRAK:
United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  tahun  1982  (UNCLOS  82)  adalah  perjanjian internasional  yang  dihasilkan  dari  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut. Konvensi  Hukum  Laut  ini  mendefinisikan  hak  dan  tanggung  jawab  negara  dalam  penggunaan lautan  di  dunia  serta  menetapkan  pedoman  untuk  bisnis,  lingkungan,  dan  pengelolaan  sumber daya  alam  laut.  Masalahnya  adalah:  Pertama,  bagaimana  eksistensi  UNCLOS  82  dalam  upaya penegakan  hukum  laut  Internasional  di  perairan  Indonesia?  Kedua,  Bagaimana  implementasi UNCLOS 82 terhadap konflik Indonesia vs Tiongkok di Natuna? Metode yang di gunakan yuridis normatif, dengan pendekatan asas-asas hukum. sedangkan analisis datanya adalah analisis yuridis kualitatif,  yaitu  menganalisis  identifikasi  masalah  berdasarkan  data  sekunder  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Adapun  hasil  penelitian  ini adalah:  Pertama,  ksistensi  UNCLOS  82  dalam  upaya  penegakan  hukum  laut  Internasional  di perairan  Indonesia  di  atur  dalam  Pasal  37  (1)  UNCLOS  82.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  73  (1) UNCLOS  1982  Negara  pantai  dalam  melaksanakan  hak  berdaulat  dapat  menaiki  kapal, memeriksa,  menangkap  dan  melakukanproses  pengadilan,  sebagaimana  diperlukan  untuk menjamin  ditaatinya  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkannya  sesuai  dengan ketentuan  Konvensi.  Selanjutnya  Pasal  73  ayat  (2)  Unclos  1982  Negara  pantai  dapat  proses pengadilan,  sebagaimana  diperlukan  untuk  menjamin  ditaatinya  peraturan  perundang- undanganyang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan  awaknya  harus  segera  dibebaskan  setelah  diberikan  suatuuang  jaminan  atau  denda  yang layak.  Kedua,  Implementasi  UNCLOS  82  di  Natuna  meliputi  Pertama,  sistem  dan  struktur  hak perikanan harus diperbaiki. Jumlah kapal penangkap ikan yang diizinkan beroperasi di perikanan tidak  boleh  melebihi  batas  (80%  MSY)  supaya  perikanan  tangkap  tetap  menguntungkan  dan berkelanjutan.  Yang  terpenting,  proses  persetujuan  yang  transparan  dan  cepat.  Kedua, pengembangan  dan  penguatan  kemampuan  pengawasan  (penegakan  hukum  maritim). Kemampuan  pengembangan  dan  pemantauan  dapat  dicapai  dengan  beberapa  cara:  Penerapan sistem MCS ( Monitoring, Control and Surveillance ). Yang mana penggunaan VMS ( Vessel Monitoring System ) merupakan rekomendasi FAO.
Kata Kunci : Unclos 1982, Hukum Laut Internasional, Negara Kepulauan

## Pendahuluan
United  Nations  Convention  on  the Law of the  Sea , (UNCLOS)  dalam Bahasa Indonesia  disebut  sebagai  Konvensi Hukum Laut Internasional yakni merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan  dari  Konferensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  ke  tiga  tentang  Hukum Laut (UNCLOS III)  diaman berlangsung sejak 1973 sampai 1982.
Konvensi  ini  mengartikan  hak dan  tanggung  jawab  negara  dalam penggunaan  lautan  di  dunia  serta menetapkan  pedoman  untuk  bisnis, lingkungan,  dan  pengelolaan  sumber daya  alam  laut.  Konvensi  disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian  internasional  mengenai  laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun  1994,  setahun  setelah  Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani  perjanjian.  Untuk  saat ini  telah  ada  158  negara,  termasuk  Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi. 1 Dalam  perumusan  konvensi  ini, Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  menerima  instrumen  ratifikasi dan  aksesi,  sedangkan  Perserikatan Bangsa-Bangsa  menyediakan  dukungan untuk  pertemuan  negara-negara  peserta konvensi.  PBB  tidak  memiliki  peran operasional langsung dalam pelaksanaan konvensi.  Peran  PBB  hanyalah  melalui organisasi-organisasi dunia yang menangani  masalah-  masalah  maritim dan  kelautan.  Kedua,  pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan
kemampuan pengawasan  dapat  dilakukan  melalui
1 United  Nations Division  for  Ocean Affairs and the Law of the Sea., “„The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective),‟” accessed September
13, 2022,
https://www.un.org/Depts/los/convention _agreements/convention_historical_perspect ive.htm.
beberapa  hal  yaitu:  Penerapan  MCS (Monitoring,  Control  and  Surveillance) yang  mana  juga    menggunakan VMS (Vessel monitoring system)
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia  sejak  tahun  2014  telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang  disahkan  pada  tanggal  17  Oktober 2014, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  294,  dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.
Juga  disebutkan  pada  UUD Tahun  1945  dimana  mendefinisikan Indonesia  sebagai    Negara  Kesatuan yang  berbentuk  Republik. 2 Sebelum disahkannya  Konvensi  PBB  tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982  di  Montego  Bay  (Yamaica)  Negara Indonesia  merupakan  negara  pantai. Sebagai  implementasi  keikutsertaan Indonesia  dalam  Konvensi  I  Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada  saat  itu  mengundangkan  Undang- undang  Nomor  4  PRP.  Tahun  1960 tentang Perairan Indonesia. 3 Berdasarkan Perpu tersebut wilayah  perairan  Indonesia  mencakup laut  territorial  Indonesia,  dan  perairan pedalaman  Indonesia. 4 Akan  tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah  satu  substansinya  mengatur  rezim baru  dalam  hukum  laut  yaitu  tentang Negara  Kepulauan  (Bab  IV  Konvensi), dan  Indonesia  telah  mengesahkan Konvensi  tersebut  dengan  UU  No.  17 Tahun  1985  maka  Negara  Indonesia
2 “UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1)” (n.d.).
3 “(Lembaran  Negara  Tahun  1960 Nomor  22,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 1942).” (n.d.).
4 “Lebarnya  12  Mil  Laut  Dari  Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia,” n.d.
berubah  statusnya  menjadi  Negara Kepulauan.
Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi
PBB  tentang  Hukum  Laut,  Pemerintah Indonesia  pada  tanggal  8  Agustus  1996 telah  mengundangkan  UU  No.  6  Tahun 1996  tentang  Perairan  Indonesia.  Sesuai dengan  ketentuan  Konvensi  dan  UU Perairan  Indonesia  ini,  maka  perairan
Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia,  perairan  kepulauan,  dan perairan pedalaman. 5 Perairan - perairan ini  yang  mencakup  ruang  udara  di atasnya,  daerah  dasar  laut  di  bawahnya menurut ketentuan UU Perairan
Indonesia  tunduk  dan  berada  di  bawah kedaulatan negara Indonesia.
Perairan Indonesia yang meliputi laut  territorial,  perairan  pedalaman, perairan  kepulauan  laut,  zona  ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia,  baik  permukaan  lautnya, daerah  perairannya,  maupun  derah dasar  laut  dan  tanah  dibawahnya memiliki  manfaat  atau  fungsi  yang sangat  besar,  secara  umum  fungsi  atau manfaat  laut  ini  antara  lain  sebagai berikut: 6
(1) Sebagai  sumber  kekayaan alam.
Kekayaan alam yang terdapat di laut ini, meliputi  di  daerah  perairan  dan  daerah dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya. Kekayaan  yang  terdapat  di  daerah perairan  terdiri  atas  berbagai  macam jenis  ikan,  dari  ikan  yang  sangat  kecil (jenis teri) sampai ikan yang sangat besar (ikan  paus  dan  hiu),  dari  ikan  yang memiliki  nilai  ekonomi  sedang  sampai ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi (bluefin tuna dan yellowfin tuna).
(2)  Sebagai  sarana lalu lintas kapal  dan  transportasi.  Berdasarkan
5 “UU  No.  6  Tahun  1996  Tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 Ayat (1)” (n.d.).
6 Heryandi, Hukum Laut Internasional Dalam  Perkembangan (Bandar  Lampung: BP.Justice Publisher, 2014).
fakta  historis  sejak  jaman  dahulu hingga masa sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana  lalu  lintas  kapal-kapal  baik untuk pengangkutan manusia maupun barang. (3) Sebagai sarana kepelabuhanan.Suatu hal yang
berkaitan  dengan  pemanfaatan  laut sebagai  sarana  transportasi  kapal adalah  pelabuhan.  Pelabuhan  yang berfungsi  sebagai  sarana  untuk menaikkan/memuat dan menurunkan/membongkar orang atau barang yang diangkut dg kapal.
(4)  Sebagai sarana rekreasi. Negara  pantai  yang  wilayah pantainya  memiliki  panorama  yang indah  pada  umumnya  memanfaat laut  sebagai  sarana  rekreasi,  baik berupa wisata pantai maupun wisata bahari.
Banyaknya wisatawan manca-negara  yang  mengunjungi daerah wisata pantai, dapat menambah devisa negara.
(5)    Sebagai  sarana  untuk memasang  kabel  dan  pipa  bawah laut.
Daerah  dasar  laut  dan  tanah di  bawahnya  baik  yang  tunduk  di bawah  yurisdiksi  nasional  maupun yg  berada  di  luar  yurisdiksi,  dapat dimanfaatkan  oleh  negara-negara baik berpantai maupun tidak berpantai  untuk  memasang  kabel dan pipa bawah laut untuk berbagai keperluan  seperti  penyaluran  tenaga listrik,  saluran  telepon,  saluran  air bersih,  gas  atau  minyak.  Mengenai hal  ini  telah  di  atur  dalam  Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
(6)    Sebagai  sarana  untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan.  Laut  dimanfaatkan  oleh para  ilmuwan  untuk  menjadi  sarana penelitian  ilmiah  kelautan  yang berguna  untuk  pengembangan  ilmu pengetahuan  dengan  tujuan  damai (tentang  perikananan  dan  mahluk laut lainnya), bukan untuk
kepentingan  militer  atau  yang membahayakan  kepentingan  umat manusia.
(7)  Sebagai  sarana  untuk membuang  limbah  (dalam  arti negatif).  KHL  1982  memuat  aturan tentang larangan pembuangan limbah  ke  laut,  akan  tetapi  secara faktual  laut  dimanfaatkan  oleh rumah  tangga,  industri,  dan  kapal sebagai  sarana  untuk  membuang limbah. (8) Sebagai sarana pertempuran  dan  menundukkan lawan.
Bagi  negara  negara-negara  yang memiliki  armada  Angkatan  laut  yang sangat kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris,  dalam  konflik  bersenjata  laut digunakan untuk menyerang negara lain (musuh).
Demikian besarnya manfaat yang diperoleh  dari  laut,  maka  tidak  jarang wilayah laut menjadi rebutan dan klaim bagi  negara-negara  lainnya.  Salah  satu yang  wilayah  laut  yang  kemudian  di klaim  oleh  beberapa  negara  adalah natuna.  Laut  Natuna  adalah  perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga  Kepulauan  Lingga  di  provinsi Kepulauan  Riau,  Indonesia.  Laut  ini berbatasan dengan Laut Natuna Utara di utara, barat laut, dan timur. Laut Natuna juga  berbatasan  dengan  Selat  Karimata di  tenggara  dan  Selat  Singapura  di  arah barat. 7
Natuna  memiliki  potensi  sumber daya  alam  yang  sangat  menggiurkan yaitu potensi sumber daya alam Ladang Gas D-Alpha total cadangan 222 Trillion
Cubic feet dan hidrokarbon, Pertambangan  MIGAS  dengan  prediksi memiliki  cadangan  minyak  sebanyak  36 juta  barel  dengan  dan  produksi  minyak blok natuna sebanyak 25,447 barel/hari ,
7 “Laut Natuna,” n.d.,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut_Nat una. .
perikanan,  Pertanian  dan  perkebunan seperti  ubi-ubian,  karet,  sawit,  dan  juga cengkeh,    sumber  daya  perikanan mencapai  lebih  dari  1  (satu)  juta ton/tahun.  Potensi  sumber  daya  alam Natuna  menyebabkan  banyak  negara lain  ingin  memperebutkannya,  satu diantaranya Tiongkok dengan mengeluarkan  klaim  peta  Nine-Dashed Line dan tradisional fishing. Natuna tengah menjadi perbincangan terutama pada awal tahun 2020 semenjak kapal-kapal  nelayan dan cosguard  Tiongkok  masuk  ke  wilayah zona  ekonomi  eksklusif    Indonesia  di perairan  kepulauan  Natuna,  pemerintah Beijing mengklaim bahwa kapal nelayan dan  kapal  coast  guard  tidak  melanggar kedaulatan Indonesia 8 Pemerintah Indonesia lewat kementerian  luar negeri menolak mentah-mentah atas klaim sepihak china tersebut baik berdasarkan nine dash line maupun  traditional  fishing  zona  atau area  penangkapan  ikan  tradisional  bagi kapal-kapalnya, dimana dalam perjanjian  internasional  istilah  tersebut tidak  dikenal,  sejatinya  kepulauan natuna  pada  abad  ke  19  adalah wilayah kesultanan  Riau  dan  pada  tgl.  18  Mei 1956  sudah  di  daftarkan  sebagai  milik Indonesia ke PBB. 9
Mengacu pada argumentasi china sebelum  terbentunya  negara-negara dikawasan  tersebut  laut  china  selatan merupakan    area  pelayaran  dan perdagangan  bagi  para  musafir  dari berbagai  wilayah  tidak  hanya  dari tiongkok akan tetapi dari arab, india dan nusantara,  selain  itu  kawasan  ini  juga merupakan  area  kawasan  penangkapan
8 MetroTV, “„Sejarah Perjuangan Indonesia  Atas  Laut  Natuna  Utara‟,” (Indonesia,  2020).  Dikases  pada  11  Januari 2020
9 WARGAne  INFO,  ““Asal  Usul Sejarah  Natuna,  Lantas  Siapa  Pemilik Sebenarnya?”  (Indonesia,  n.d.).Diakses  pada 14 Januari 2020
ikan seluruh bangsa-bangsa. Jadi wilayah  laut  selatan  china  kuno merupakan  rendezvous  bagi  para nelayan tradisional.
10 Berdasarkan latar belakang tersebut  di  atas,  kemudian  memotivasi penulis  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “Eksistensi  Unclos  82 Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Laut Internasional  Di  Perairan  Negara  Pantai (Kajian  Hukum  Atas  Klaim  Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok)”  dengan  mengidentifikasi beberapa  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimana eksistensi UNCLOS 82 dalam upaya penegakan hukum laut
Internasional di perairan Indonesia? Dan Bagaimana  implementasi  UNCLOS  82 terhadap  konflik  Indonesia  vs  Tiongkok di Natuna?

## Metode Penelitian
Penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif.  Penelitian  yuridis normatif adalah penelitian yang
difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaidah-kaidah  atau  norma  hukum positif,  dengan  pertimbangan  bahwa titik tolak penelitian adalah menganalisa norma hukum yang terdapat hukum dan HAM.  Dalam  penelitian  ini  jenis  data yang digunakan data sekunder merupakan  penelitian  hukum  normatif yang  terbagi  menjadi  bahan  hukum primer,  bahan  sekunder  serta  bahan hukum tersier.
Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian
dilakukan  melalui  studi  kepustakaan dan  pengaksesan  data  melalui  Jurnal, maupun Internet.
10 Muhammad  Idris,  “„Merunut
Klaim  China  Di  Laut  Yang  Bikin  Sewot  5
Negara ASEAN‟,” Kompas.Com , 2020,
https://money.kompas.com/read/2020/01/
05/160000526/peta-kekuasaan-dinasti-tang- dan-klaim-china-atas-natuna ,.
Studi dokumen dilakukan terhadap  data  sekunder  mencakup buku-buku,  hasil  penelitian  berwujud laporan,  dan  seterusnya,  seperti  buku- buku yang membahas tentang Hak Atas Kesehatan.  Data  sekunder  tersebut didapat dalam bahan hukum primer dan hukum sekunder yang sudah ada.
Penelitian  menggunakan  analisis Deskriptif  Kualitatif,  yaitu  suatu  teknik yang menggambarkan dan menginterprestasikan  bahan  hukum yang telah terkumpul untuk memperoleh  gambaran  umum  dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dengan menggunakan pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu pembahasan  yang  di  lakukan  dengan cara  memadukan  antara  penelitian kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan- ketentuan  dan  buku  referensi  serta  data yang  diperoleh  kemudian  dianalisis secara  kualitatif  yang  akan  memberikan gambaran  menyeluruh  tentang  aspek hukum  yang  berhubungan  dengan masalah yang akan di teliti. 11
Eksistensi  UNCLOS  82  Dalam  Upaya Penegakan  Hukum  Laut  Internasional Di Perairan Indonesia.
Menurut  Etty.R.Agoes,  secara garis  besarnya  konvensi  membagi  laut kedalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona  yang  berada  dibawah  dan  di luar  yuridiksi  nasional.  Zona-zona maritim yang berada di bawah yuridiksi nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona maritime  yang  berada  di  bawah kedaulatan  penuh  suatu  Negara  pantai, dan  zona-zona  maritime  bagian-bagian dimana Negara pantai dapat melaksanakan Wewenang-
wewenangnya  serta  hak-hak  khusus
11 Amiruddin, Pengantar Metode
Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012).
yang di atur dalam konvensi hukum laut 1982.
Dalam pemanfaatan secara ekonomi  sumber  daya  alam  hayati maupun  nonhayati  dalam  kerangka kelesatarian,  Zona  Ekonomi  Ekslusif (ZEE)  memiliki  perkembangan  dalam pengaturan  masalah-masalah  kelautan.
Undang-undang  Nomor  5  tahun  1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia  merupakan  kepanjangan  dari pengaturan  ZEE  yang  diatur  dalam konvensi hukum laut 1982. Dimana yang menjadi latar belakang adalah: 12
1. Perlindungan  Negara  pantai  dari kemungkinan  penipisan  sumber daya  alam  hayati,  dalam  hal  ini persediaan  ikan  di  wilayah pantai, oleh tindakan Negara lain melalui  penerapan  rezim  laut lepas. Sumber daya ikan bergerak tidak  mengenal  batas  wilayah dan  merupakan  sumber  daya yang renewable ,  artinya  secara ilmiah  memiliki  kemampuan untuk memulihkan atau mempertahankan  keberadaannya melalui proses perkembangbiakan.  Oleh  karena itu,  konsep  pengelolaan  yang muncul  dari  rezim  ZEE  adalah pengelolaan berbasis keberlanjutan, yaitu pemanfaatan sumber  daya  hayati.  Dalam  hal ini perikanan harus memperhatikan  aspek  biologis ikan (umur ikan, jumlah tangkapan,  alat  tangkap  yang digunakan).
2. Melindungi  Negara  pantai  dari aspek  lingkungan  dan  dalam penelitian  ilmiah  agar  Negara pantai dapat memanfaatkan sumber  daya  hayati  yang  ada  di wilayahnya  secara  optimal  dan berkelanjutan.
12 Marhaeni  Ria  Siombo, Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional (Gramedia Pustaka Utama, 2010).
Hak  dan  kewajiban  dalam  Pasal
56 UNCLOS 1982 dimana Negara pantai pada Zona Ekonomi Ekslusif adalah: 1. Hak berdaulat untuk mengadakan  eksplorasi  dan eksploitasi,  konservasi,  dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan , dasar laut, dan tanah dibawahnya.
2. Hak  berdaulat  atas  kegiatan- kegiatan eskplorasi dan eksploitasi  seperti  produksi energy dari air dan angina.
3. Yurisdiksi  untuk  pendirian dan  pemanfaatan  pualau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan,  perlindungan,  dan pembinaan  dari  lingkungan maritime.
Namun,  ketika  mengelola  dan menggunakan  sumber  daya  ini,  negara pantai  harus  menghormati  hak  dan  hak negara  lain,  seperti  kebebasan  navigasi dan  penerbangan,  kebebasan  untuk meletakkan  kabel  dan  pipa  di  bawah laut, yang dibenarkan secara internasional. dihormati.
Selain  hak-hak  di  atas,  Konvensi mewajibkan Negara-negara pantai untuk berada  dalam  zona  ekonomi  eksklusif mereka dan untuk menentukan kemampuan  penangkapan  ikan  mereka. Langkah-langkah  ini  harus  ditetapkan sehingga  stok  ikan  berada  pada  tingkat yang memberikan hasil maksimum yang berkelanjutan.
Jika  hal  ini  dilanggar,  tidak  bisa dipungkiri  ekosistem  dan  stok  ikan  bisa menurun.  Tentu  saja  ini  merugikan negara.  Konvensi  Hukum  Laut  1982 menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan dan
mempertimbangkan  konservasi  dan pemanfaatan.  Statistik  tangkapan  secara teratur  disumbangkan  dan  dialokasikan oleh organisasi internasional.
Konvensi  Hukum  Laut  1982 mengizinkan  Negara  lain,  dengan
persetujuan  Negara  pantai,  untuk berbagi sumber daya perikanan di dalam zona ekonomi eksklusif mereka. Pemberian  akses  ke  negara  lain  harus dilakukan  dengan  kesepakatan  dan mempertimbangkan  beberapa  faktor.  B.
Negara yang bersangkutan tidak memiliki  pantai  dan  secara  geografis tertinggal (UNCLOS 1982, Pasal 69).
Negara  lain  yang  memiliki  akses ke  ZEE  suatu  Negara  pantai  harus mematuhi peraturan perundang- undangan  Negara  pantai  tersebut.  Jika stok ikan terletak di  lebih dari satu ZEE suatu  Negara  pantai,  Negara-negara yang  bersangkutan  perlu  mencapai kesepakatan tentang tindakan konservasi. 13 Implementasi UNCLOS 1982 di Perairan Indonesia di Natuna. Indonesia sebagai negara
kepulauan  mempuanyai  sumber  daya alam yang berasal dari laut, berupa ikan, yang  beraneka  ragam  jenisnya.  Dalam upaya  pengeksplotasian  sumber  daya alam  hayati  yang  berupa  ikan  dan sejenisnya  dari  dalam  laut  Indonesia atau  dalam  istilah  hukum  perikanan sering  disebut  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (selanjutnya  disingkat  dengan  WPP-RI) yang  lebih  detilnya  diatur  didalam Peraturan  Menteri  Kelautan  Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah
Perikanan Republik Indonesia.
Luasnya wilayah laut NKRI yang banyak  mengandung  aneka  ragam  ikan sering dijadikan sasaran bagi kapal ikan asing mengambil dan/atau berburu ikan tanpa ijin  atau  melakukan  penangkapan ikan  secara illegal .  Tindakan  atau perbuatan  kapal  ikan  berbendera  asing tersebut mengakibatkan rusaknya
13 Muhammad  Tasrih,  “Pengelolaan
Sumber  Daya  Ikan  Di  ZEE  Indonesia  Oleh Negara  Tak  Berpantai  Menurut  UNCLOS 1982,” Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion 2 (2014): 3.
lingkungan konservasi sumber daya ikan maupun  lingkungan  sumber  daya  ikan yang  berimplikasi  menurunnya  devisa negara  maupun  pendapatan  nelayan lokal dalam berburu ikan, dan merugikan kepentingan nasional.
Pada tahun 2001, Food Agriculture Organization (FAO) memperluas cakupan kejahatan  dibidang  perikanan,  dari penangkapan  ikan  secara legal (legal fishing) menjadi  penangkapan  ikan secara illegal (Illegal  fishing), kegiatan penangkapan  yang  tidak  sesuai  aturan (unregulated  fishing), dan  kegiatan penangkapan  yang  tidak  dilaporkan (unreported  fishing) yang  disingkat Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing . Perluasan  cangkupan  kejahatan perikanan  yang  dibuat  oleh  FAO berdasarkan  pengalaman  Negara-negara di  dunia,  bahwa  kejahatan  perikanan tidak  hanya  pencurian  ikan  atau pengkapan  illegal  disuatu  wilayah  saja, tetapi Negara-negara maju yang memiliki teknologi
penangkapan canggih  dapat  melakukan  kejahatan- kejahatan  lain,  seperti  tidak  mematuhi aturan  yang  dibuat  oleh  Negara-negara yang memiliki otoritas wilayah laut, baik perairan teritorial maupun ZEE, termasuk  tidak  melaporkan  kegiatan penangkapan  ikan,  baik  operasional, data kapal, maupun hasil tangkapan. 14 Hal  ini  tindakan  kapal  ikan berbendera  asing  yang  melakukan penangkapan ikan tanpa izin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Repubik Indonesia merupakan bentuk pelanggaran  hukum,  karena  memasuki dan  melakukan  penangkapan  ikan  di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif
Indonesia.  Sebagai  contoh,  tindakan kapal  KM  Sino-28  berbendera  Tiongkok yang  melakukan  penangkapan  ikan secara  tidak  sah  atau  dapat  dikatakan
14 H  M.  Ghufron  and  Kordi  K, Pengelolaan  Perikanan  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).
sebagai  tindakan Illegal  Fishing di wilayah laut Natuna pada tahun 2014.
Optimalisasi  pemerintah  dalam hal  penanggulangan  kejahatan  dibidang perikanan  harus  dilakukan.  Pemerintah atau  aparat  penegak  hukum  yang berwenang  melaksanakan  penegakan hukum  di  laut  guna  menjaga  wilayah perairan  Indonesia  sesuai  dengan  batas yang  telah  ditentukan.  Aparat  penegak hukum  harus  melakukan  pemantauan kapal  ikan  asing  yang  melakukan kegiatan  penangkapan  ikan  di  wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia  khususnya  di  wilayah  laut Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Kementerian kelautan
dan perikanan  melalui  Direktorat  Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  (Ditjen  PSDKP)  melakukan pengawasan  perikanan  seperti  aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.  Pelaksanaan  pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Unit
Pelaksana  Teknis  (UPT)  PSDKP.  UPT Ditjen  PSDKP  dalam  pelaksanaan tugasnya  didukung  oleh  satuan  kerja pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  (Satker  PDSKP)  dan  Pos PSDKP  yang  tersebar  diseluruh  wilayah indonesia.  Sampai  dengan  saat  ini  telah terbentuk  57  Satker  PDSKP  dan  131  pos PDSKP.
Dengan diberlakukannya kebijakan  pemerintah  dalam  rangka menindak tegas dengan cara menenggelamkan  kapal  asing  yang melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan secara illegal ,  tentu  saja  bagian  dari upaya  pemerintah  didalam  penegakan hukum  yang  tegas  terhadap  kapal  ikan asing  yang  melakukan  penangkapan ikan tanpa izin.
Diharapkan  dengan  kebijakan pemerintah  yang  dituangkan  didalam undang-undang  Nomor.  45  tahun  2009 tentang  perubahan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera bagi pelaku
tindak  pidana  penangkapan  ikan  illegal di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia, sehingga  kekayaan  laut  yang  ada  di WPP-RI  dapat  dimanfaatkan  untuk kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat. Dengan  terselamatkannya  kepentingan nasional dalam hal kesejahteraan sekaligus dapat menyelamatkan
kebutuhan ikan secara global.
Kebijakan  peneggelama  kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing pada  dasarnya  merupakan  kebijakan yang  dimaksudkan  untuk  menegakan kedaulatan,  pelaksanaan  kewenangan dan  pemaksaan  peraturan  perundang- undangan terhadap permasalahan pelanggaran  kedaulatan,  yang  pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum  terhadap pertahanan dan keamanan  wilayah  Negara.  Pasal  7  ayat (3)  Undang-undang  Pertahanan  Negara menegaskan  bahwa  sistem  pertahanan Negara  dalam  menghadapi  ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah  di  luar  bidang  pertahanan sebagai  unsur  utama,  sesuai  dengan bentuk  dan  sifat  ancaman  yang menempatkan  lembaga  pemerintah  di luar  bidang  pertahanan  sebagai  unsur utama.
Kebijakan  dan  tindakan  tegas semacam ini tampak efektif memberikan shock  therapy terhadap  pelaku illegal fishing sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan  wilayanya.  Indonesia  secara yuridis memiliki kekuatan untuk menjaga  kedaulatannya  dari  gangguan- gangguan  asing  termasuk illegal  fishing dalam wilayah perairan laut Indonesia.
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sanksi pidana yang diterapkan sangatlah ringan sifatnya jika menggunakan undang-undang Nomor 5 tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia  dengan  alasan bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia  bukan  wilayah  kedaulatan sebagaimana wilayah laut territorial.
Dengan  demikian  kedaulatan Negara dalam bentuk putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap berupa
pemidanaan  dalam  bentuk  apapun terhadap  para  pelaku  tindak  pidana illegal  fising tidak  dapat  dibatalkan  atau tidak  dapat  diganggun  gugat  oleh kekuasaan  pemerintah  di  luar  lingkup badan peradilan, termasuk dari pengaruh kekuasaan pemerintah Negara lain.  putusan  pidana  diharapkan  akan menimbulkan efek jera, jika pemidanaan setimpal  dengan  perbuatan  jahat  yang dilakukan.
Hal  ini  akan  mempengaruhi suasana  mental  kejiawaan  secara  luas kepada  pelaku  dan  calon  pelaku  agar tidak  melakukan  atau  tidak  mengulangi hal  yang  sama  sebelumnya.  Menurut Guru  Besar  Hukum  Internasional
Universitas Indonesia Hikmaanto, terdapat lima alasan kebijakan
peneggelaman  Kapal  Ikan  Asing  layak didukung:
1. Tidak  ada  negara  didunia  ini yang  membenarkan  tindakan warganya yang melakukan kejahatan  di  negara  lain,  kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yangtidak memiliki  izin  untuk  menangkap ikan di wilayah Indonesia. Halitu dianggap  tindakan  kriminal. Artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah  melalui  proses  pengadilan dan  telah  bekekuatan  hukum tetap  bahwa  yang  bersangkutan bersalah.
2. Tindakan
peneggelaman dilakukan  diwilayah  kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. 3. Tindakan penenggelaman dilakukan  atas  dasar  payung hukum  yang  sah  yaitu  pasal  69 ayat (4) Undang-undang Perikanan  2009,  sebelum  tahun 2009 memang proses penenggelaman  harus  melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 4. Negara  lain  harus  memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut.  Jika  terus  dibiarkan maka  kerugian  yang  dialami akan semakin besar.
5. Proses penenggelaman juga memperhatikan keselamatan dari para awak kapal Dengan demikian kebijakan penenggelaman  kapal  asing  pelaku tindak  pidana illegal  fishing ,  pada prinsipnya merupakan pelaksanaan teori dan  atau  konsep  kedaulatan  Negara yang  diakui  oleh  hukum  pidana internasional.  masyarakat  internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai  hak  ekslusif (reserved domain/  domestic  jurisdiction  of  state) karena  adanya  prinsip  kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan  tanpa  adanya  keterkaitan atau  pembatasan  hukum  internasional. kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan  dan  menegakan  peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan  dan  perikanan  Indonesia, semata-mata juga sebagai tanggungjawab Indonesia dalam menjaga  keselamatan  dan  keamanan dunia kemaritiman internasional. Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa Zona  Ekonomi  Ekslusif  Indonesia merupakan Wilayah Perairan Pengelolaan Republik Indonesia (WPPRI)  yang  menjadi  tanggungjawab negara untuk menjaga dan
memanfaatkan  sumber  daya  ikan  untuk kepentingan  nasional.  Yang  tak  kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia  dalam  menjaga  sumber  daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah
itu,  jangan  sampai  terus-menerus dikuras oleh nelayan-nelayan asing.
15 Sebagai instrumen untuk menjaga  dan  memanfaatkan  sumber daya  ikan  yang  ada  di  wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia  (WPPRI)  itu  adalah  dalam bentuk  regulasi  sebagaimana  yang  telah diatur  didalam  Undang-undang  Nomor 45  Tahun  2009  tentang  perubahan  dari Undang-undang  Nomor  31  tahun  2004 tentang  perikanan.  Khusus  dibidang perikanan  negara  pantai  termasuk
Indonesia berkewajiban melakukan pengelolaan  perikanan  secara  maksimal dalam rangka menyelamatkan kepentingan nasional sekaligus kepentingan global. Perlu kita pahami dalam permasalahan penangkapan ikan di ZEE Indonesia merupakan bentuk permasalahan  yang  dilakukan  oleh banyak  pelaku.  Yang  mengikutsertakan Negara asing yang berhubungan dengan pertikaian  daerah  penangkapan  ikan yang diperbolehkan, ketentetuan- ketentuan hukum yang berlaku terutama yang  berhubungan  dengan  tata  tertib, penegakkan  hukum  sehingga  dapat tersedia  tempat  dan  sarana  pengawasan tindak  pidana illegal fishing .  Dengan memperhatikan  permasalahan  yang muncul  dari  penangkapan  ikan  di perairan  ZEE  Indonesia  yang  telah dijabarkan  di  atas,  maka  Negara  Pantai dapat  melakukan  beberapa  cara  antara lain internal strategy dan external strategy. Strategi  penanganan  IUU Fishing ke  dalam  ( internal  strategy terdiri  dari tiga  cara: 16 Pertama,  penyempurnaan
15 Departemen Kelautan dan Perikanan,  “Evaluasi  Kebijakan  Dalam Rangka Implementasi Hukum
Laut Internsional  (UNCLOS  1982)  Di  Indonesia,” 2008.
16 Jhon  Mayer  H.  Siahaan,  “Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (Iuu-Fishing) Di Perairan Provinsi  Riau Tahun 2014-2016,” Jom Fisip 4, no. 1 (2017): 6.
sistem dan mekanisme perizinan perikanan  tangkap.  Jumlah  kapal penangkapan  ikan  yang  diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan  tidak  melebihi  jumlah  hasil tangkapan  yang  diperbolehkan  (80% MSY)  agar  usaha  perikanan  tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Hal terpenting  adalah  prosedur  pengurusan perizinan secara transparan dan cepat. Kedua, pengembangan dan penguatan  kemampuan  pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan kemampuan
pengawasan  dapat  dilakukan  melalui beberapa  hal  yaitu: 17 Memberlakukan system  MCS (Monitoring,  Control  and Surveillance) dimana  salah  satunya adalah  dengan  menggunakan VMS (Vessel  monitoring  system) seperti  yang direkomendasikan pula oleh FAO.
Secara  sederhana  system  ini terdiri  dari  system  basis  data  yang berbasis pada Sistem Informasi
Geografis  (SIG),  sehingga  operator  VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah  perairan  tertentu.  Dengan demikian  keberadaan  kapal  penangkap ikan  asing  dapat  segara  diidentifikasi untuk dapat dilakukan tindakan selanjutnya.  Australia  merupakan  salah satu Negara yang berhasil menggunakan sistem  ini  guna  menanggulangi  upaya pencurian  ikan  sehingga  di  Negara tersebut  kejadian  pencurian  ikan  di wilayah  AFZ (Australian  Fishing  Zone) berkurang drastis dalam dekade trakhir.
Memberdayakan dan meningkatkan  kapasitas  kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (community-based monitoring). Melalui  upaya  peningkatan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan  dan  kelautan  bagi  hidup mereka  dan  kelestarian  ekosistem, diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi  daerah  penangkapannya
dari  upaya-upaya  destruktif  maupun illegal fishing sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun dilakukan di negara- negara  maju.  Jepang  misalnya,  telah lama  menerapkan  system  ini  kushusnya yang  terkait  dengan  implementasi “gyogyou ken”(fishing right) bagi komunitas  perikanan  tertentu.  Dengan ujung  tombak “gyogyoukumiai”  (fisheries cooperative), komunitas  perikanan  lokal mengawasi  daerah  penagkapannya  dari illegal fishing.
Ketiga, yaitu penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap  nasional.  Salah  satu  penyebab maraknya  praktik illegal  fishing di  ZEE Indonesia  adalah  sedikitnya  armada kapal  ikan  Indonesia  yang  beroperasi didaerah  ZEE  Indonesia  dikarenakan armada kapalnya yang rendah (kemampuan  jangkauan  pendek  dan waktu  berlayar  singkat).  Hal  ini menyebabkan para nelayan asing leluasa menangkap  ikan  di  wilayah  ZEE Indonesia.  Dengan  kata  lain  kita  harus menjadikan  nelayan  kita  sebagai  tuan rumah di lautnya sendiri.
Sedangkan strategi keluar (external strategy) yaitu dengan
pentingnya  kerjasama  regional  maupun internasional  khususnya  yang  brkaitan dengan  Negara  tetangga.  Dengan meningkatkan peran ini ada dua manfaat sekaligus  yang  diperoleh.  Pertama, Indonesia  dapat  meminta  Negara  lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang  menangkap  ikan  secara illegal di perairan Indonesia.
Dengan  menerapkan  kebijakan anti  IUU Fishing secara  regional,  upaya pencurian  ikan  oleh  kapal  asing  dapat ditekan serendah mungkin. Kedua, upaya menjalin kerjasama internasional (multilateral,  bilateral  dan  regional) ditujukan untuk
mengoptimalkan kegiatan  pengawasan  dan  pengendalian sumber  daya  kelautan  dan  perikanan termasuk  upaya  penangulangan illegal fishing .
Beberapa  kerjasama  yang  dijalin
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya Kelautan dan Perikanan adalah
Indonesia-Australia Fisheries  Surveillance Forum(IAFSF), dan Regional  Plan  Of Action(RPOA)  to  Promote  Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing  in  the  Southeast  Region. Dengan bergabungnya Indonesia
kedalam organisasi  dan  kerjasama  perikanan internsional  maka secara tidak langsung Indonesia  telah  menghentikan  praktik “Non  Member  Fishing” yang  dilakukan sehingga  produk  perikanan  Indonesia relative  dapat  diterima  oleh  pasar internsional.
Pada  masa  lalu  keengganan pemerintah Indonesia bergabung kedalam organisasi perikanan regional/internasional  lebih  disebabkan oleh  adanya  kewajiban  membayar member fee.Namun di saat kecenderungan  global  akan  pentingnya memberantas  praktik  IUU Fishing itu terus  meningkat,  upaya  pencegahan melalui  organisasi  internsional  ini  tetap dilakukan secara gradual. 18

## Penutup
Eksistensi  UNCLOS  82  dalam upaya penegakan hukum laut Internasional  di  perairan  Indonesia  di atur  dalam  Pasal  37  (1)  UNCLOS  82. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  73  (1) UNCLOS  1982  Negara  pantai  dalam melaksanakan  hak  berdaulat  dapat menaiki  kapal,  memeriksa,  menangkap dan melakukanproses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya  sesuai  dengan  ketentuan Konvensi.  Selanjutnya  Pasal  73  ayat  (2) Unclos 1982 Negara pantai dapat proses pengadilan,  sebagaimana  diperlukan untuk  menjamin  ditaatinya  peraturan
perundang-undangan yang ditetapkannya  sesuai  dengan  ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap  dan  awaknya  harus  segera dibebaskan  setelah  diberikan  suatuuang jaminan atau denda yang layak. Implementasi  UNCLOS  82  di Natuna meliputi Pertama, penyempurnaan  sistem  dan  mekanisme perizinan  perikanan  tangkap.  Jumlah kapal  penangkapan  ikan  yang  diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan  tidak  melebihi  jumlah  hasil tangkapan  yang  diperbolehkan  (80% MSY)  agar  usaha  perikanan  tangkap dapat berlangsung
secara menguntungkan dan lestari. Hal  terpenting  adalah  prosedur pengurusan  perizinan  secara  transparan dan  cepat.  Kedua,  pengembangan  dan penguatan  kemampuan  pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan kemampuan pengawasan  dapat  dilakukan  melalui beberapa  hal  yaitu:    Memberlakukan system  MCS (Monitoring,  Control  and Surveillance) dimana  salah  satunya adalah  dengan  menggunakan VMS (Vessel  monitoring  system) seperti  yang direkomendasikan pula oleh FAO.

## Daftar Pustaka
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942). (n.d.). Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Departemen Kelautan dan Perikanan. “Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internsional (UNCLOS 1982) Di Indonesia,” 2008.
Heryandi. Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan . Bandar
Lampung: BP.Justice Publisher, 2014.
Idris, Muhammad. “„Merunut Klaim China Di Laut Yang Bikin Sewot 5
Negara ASEAN‟,.” Kompas.Com , 2020. https://money.kompas.com/read/ 2020/01/05/160000526/peta- kekuasaan-dinasti-tang-dan-klaim- china-atas-natuna ,. INFO, WARGAne. ““Asal Usul Sejarah Natuna, Lantas Siapa Pemilik Sebenarnya?” Indonesia, n.d. “Laut Natuna,” n.d. https://id.m.wikipedia.org/wiki/L aut_Natuna. .
“Lebarnya 12 Mil Laut Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia,” n.d.
M. Ghufron, H, and Kordi K. Pengelolaan Perikanan Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015. MetroTV. “„Sejarah Perjuangan Indonesia Atas Laut Natuna Utara‟,.” Indonesia, 2020. Siahaan, Jhon Mayer H. “Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (Iuu- Fishing) Di Perairan Provinsi Riau Tahun 2014-2016.” Jom Fisip 4, no. 1 (2017): 6. Siombo, Marhaeni Ria. Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional . Gramedia Pustaka Utama, 2010. Tasrih, Muhammad. “Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEE Indonesia Oleh Negara Tak Berpantai Menurut UNCLOS 1982.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2 (2014): 3.
United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. “„The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective).‟” Accessed September 13, 2022. https://www.un.org/Depts/los/co nvention_agreements/convention_ historical_perspective.htm. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (1) (n.d.). UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) (n.d.).