## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4 November 2021 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2496/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman
1 Fatma Anisa, 2 M. Fachri Adnan
1 Mahasiswa Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
2 Dosen Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Article Info Abstract Article history: Received 30 Oktober 2021 Publish 10 November 2021 This  article  is  based  on  the  problem  of  distributing  subsidized  fertilizers through  farmer  cards  in  Padang  Sago  District  where  it  was  found  that subsidized  fertilizer  sales  exceeded  the  Highest  Retail  Price,  the  internet network for electronic data capture machines was inadequate, electronic data capture  machines  often  experienced  errors  and  could  not  read  farmer subsidized fertilizer allocations. , there is a sale of  subsidized fertilizer not  to farmers  who  propose  farmer  cards,  and  there  is  a  misperception  of  farmers. The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  implementation  of  subsidized fertilizer distribution through farmer cards and to evaluate the implementation of  subsidized  fertilizer  distribution  through  farmer  cards  in  Padang  Sago District,  Padang  Pariaman  Regency.  This  research  was  conducted  through  a qualitative approach with a descriptive method. The data collection technique was done by purposive sampling. The location of the research was carried out in  the  Padang  Sago  District  with  data  collection  from  this  study,  namely  the Agricultural  Extension  Center,  Padang  Sago  District.  Data  obtained  from interviews  and  documentation  studies.  Test  the  validity  of  the  data  using source triangulation and data analysis techniques using manual data analysis procedures.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  subsidized fertilizer distribution program through farmer cards in Padang Sago District, Padang  Pariaman  Regency  had  not  run  optimally.  And  the  evaluation  of  the implementation  of  the  distribution  of  subsidized  fertilizers  through  farmer cards shows that the implementation has not been effective because not all of its  objectives  have  been  achieved  and  have  not  been  on  target,  it  is  efficient despite  the  lack  of  resources  but  optimization  has  been  carried  out  properly, has met  the adequacy aspect, is evenly distributed because the benefits of  the program are distributed to the target group. , has been responsive because the response of farmers and the apparatus has been good to this program and has been  effective  because  farmers  and  apparatus  feel  the  impact  of  the implementation of the program.
Keywords:
Subsidized Fertilizer, Evaluation, Farmer Cards
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 30 Oktober 2021 Publis 10 November 2021 Artikel  ini  berddasarkan  masalah  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu tani  di  Kecamatan  Padang  Sago  yang  ditemukan  adanya  penjualan  pupuk bersubsidi  melebihi  Harga  Eceran  Tertinggi,  jaringan  internet  untuk  mesin electronic  data  capture tidak  memadai,  mesin electronic  data  capture sering mengalami eror dan tidak  bisa  membaca alokasi  pupuk subsidi petani, terjadi penjualan pupuk subsidi bukan kepada petani pengusul kartu tani, dan adanya kesalahan  persepsi  petani.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis pelaksanaan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  dan  evaluasi pelaksanaan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan Padang  Sago,  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Teknik  pengambilan  data dilakukan  secara purposive  sampling. Lokasi  penelitian  dilakukan  di Kecamatan  Padang  Sago  denganpengambilan  data  dari  penelitian  ini  yaitu  di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago. Data diperoleh dari hasil wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Uji  keabsahan  data  menggunakan triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan teknik manual data analysis procedur . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago,
Kabupaten  Padang  Pariaman  belum  berjalan  secara  optimal.  Dan  evaluasi pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani menunjukkan  pelaksanaannya  belum  efektif  karena  belum  seluruh  tujuannya tercapai dan belum tepat sasaran, sudah efisien meski kekurangan sumberdaya namun  optimalisasi  sudah  dilakukan  dengan  baik,  sudah  memenuhi  aspek kecukupan,  sudah  merata  karena  manfaat  program  didistribusikan  kepada kelompok  sasaran,  sudah  responsive  karena  tanggapan  petani  dan  aparatur sudah  baik  terhadap  program  ini  serta  sudah  tepat  guna  karena  petani  dan aparatur merasakan dampak dari pelaksanaan program tersebut.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Fatma Anisa
Mahasiswa Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang fatma.anisa14@agmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Penduduk  Indonesia  mayoritas  bekerja  di  sektor  pertanian.  Dalam  sektor  pertanian,  hal yang  sangat  penting  adalah  penggunaan  pupuk.  Pupuk  merupakan  komoditi  yang  memiliki peran  strategis  dalam  mendukung  sektor  pertanian  dan  dalam  upaya  meningkatkan  hasil produksi petani (Syah et al., 2015). Oleh karena itu, jika ketersediaan pupuk sedikit atau harga pupuk mahal, maka akan berpengaruh pada kualitas maupun kuantitas hasil pertanian. Namun, realitas  yang  seringkali  ditemui  oleh  petani  adalah  terjadinya  kelangkaan  pupuk  dan  harga pupuk  yang  tinggi.  Untuk  itu,  ketersediaan  pupuk  yang  berkualitas  dan  terjangkau  menjadi jaminan pemerintah.
Salah  satu  instrumen  kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  adalah  memberikan  subsidi harga pada pupuk. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970- an  (Yuliati,  2015).  Meski  telah  berkali-kali  diperbarui,  kebijakan  pupuk  bersubsidi  belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang berkualitas dan terjangkau bagi petani. Hal tersebut terjadi karena banyaknya masalah terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
Sebagai  upaya  memperbaiki  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  pemerintah  mengeluarkan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Program penyaluran pupuk bersubsidi melalui  kartu  tani  ini  digagas  berdasarkan  Peraturan  Kementerian  Pertanian  Nomor  47  Tahun 2017  Tentang  Alokasi  dan  HET  Pupuk  Bersubsidi  untuk  Sektor  Pertanian  Tahun  Anggaran 2018.
Kartu  Tani  menurut  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang  Alokasi  dan  HET  Pupuk  Bersubsidi  adalah  kartu  yang  dikeluarkan  oleh  perbankan kepada  petani  untuk  digunakan  dalam  transakasi  penebusan  pupuk  bersubsidi  melalui  mesin electronic  data  capture (EDC)  di  kios  pengecer  resmi.  Program  penyaluran  pupuk  bersubsidi melalui  kartu  tani  bertujuan  untuk  menjamin  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penyaluran pupuk  bersubsidi  kepada  petani  atau  kelompok  tani,  terwujudnya  distribusi  pupuk  bersubsidi yang sesuai dengan asas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) dan meningkatkan pemberian layanan perbankan bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  telah  dilaksanakan  di  beberapa daerah  di  Indonesia.  Namun  pelaksanaannya  masih  belum  optimal,  misalnya  di  Jawa  Tengah masih  ada  kartu  tani  yang  tidak  berfungsi  karena  keengganan  masyarakat  untuk  menabung  di bank  BRI  (Ashari  &  Hariani,  2018),  kemudian  di  Jawa  Timur  masih  ada  beberapa  petani mengaku belum merasakan manfaat yang didapatkan dari Kartu Tani yang diperolehnya(Mufidah  &  Prabawati,  2018)dan  di  Sumatera  Utara  pelayanan  kartu  tani  yang diberikan belum optimal (Sihite, 2021).
Kecamatan  Padang  Sago  merupakan  salah  satu  Kecamatan  di  Kabupaten  Padang Pariaman yang memiliki yang memiliki alokasi pupuk bersubsidi tertinggi se Kabupaten Padang
Pariaman  di  tahun  2021  pada  jenis  pupuk  subsidi  SP36  dan  ZA.  Hal  ini  tentunya  menuntut tercapai  penyaluran  pupuk  bersubsidi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  pupuk bersubsidi tersebut sampai ketangan petani.
Dalam  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  subsidi  melalui  kartu  tani,  Kecamatan Padang Sago memiliki jumlah petani paling sedikit se kabupaten Padang Pariaman yakni hanya 591 petani.  Meski sedikit, seharusnya implementasi program penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani ini dapat terlaksana dengan maksimal.
Dalam  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di Kecamatan  Padang  Sago  nyatanya  masih  banyak  permasalahan  yang  terjadi  sehingga menjadikan  Kecamatan  Padang  Sago  sebagai  Kecamatan  terendah  yang  menggunakan  kartu tani.  Adapun  permasalahannya  seperti  harga  pupuk  bersubsidi  di  kios  pengecer  dijual  melebih harga eceran tertinggi yang telah diatur pemerintah setiap tahunnya. Ini artinya petani membeli pupuk  bersubsidi  namun  tidak  diharga  subsidi.  Padahal  subsidi  merupakan  kebijakan  yang membuat harga beli input oleh petani lebih murah dibanding harga pasarnya dan subsidi pupuk diharapkan dapat melindungi petani, dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani (Ragimun et al., 2020).
Selain  itu  dalam  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  ini,  penebusan  pupuk subsidi  di  kios  pengecer  menggunakan    mesin electronic  data  capture .  Namun  berdasarkan wawancara dengan petani, mesin electronic data capture yang tersedia di kios pengecer pupuk subsidi  di  Kecamatan  Padang  Sago  masih  sering  mengalami  eror  dan  bahkan  tidak  bisa membaca  alokasi  pupuk  subsidi  masing-masing  petani.  Ketersediaan  jaringan  internet  untuk menggunaan mesin electronic data capture di Kecamatan Padang Sago juga kurang memadai. Kemudian  pada  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani,  pupuk  subsidi seharusnya dijual kepada petani yang diusulkan mendapat kartu tani dan telah tercantum dalam E-RDKK. Namun di Kecamatan Padang Sago masih ditemukan penjualan pupuk subsidi selain kepada petani pengusul kartu tani.
Selanjutnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  penyuluh  pertanian  petani  di  Kecamatan Padang  Sago  masih  rendah  sehingga  menimbulkan    kesalahan  persepsi  pada  petani  mengenai kegunaan  kartu  tani.  Petani  beranggapan  bahwa  kartu  tani  adalah  kartu  atm  yang  didalamnya sudah  berisi  saldo  dari  pemerintah  untuk  menebus  pupuk  subsidi  sama  halnya  dengan  kartu PKH.  Oleh  karena  itu  petani  enggan  melakukan  mengisian  sado  kartu  taninya  untuk  menebus pupuk subsidi dikios pengecer.
Pupuk  subsidi  yang  disalurkan  melalui  kartu  tani  seharusnya  dijual  dikios  pengecer masing-masing  nagari  agar  petani  dengan  mudah  mengakses  pupuk  subsidi  tersebut.  Namun ketersediaan  kios  pengecer  pupuk  subsidi  di  Kecamatan  Padang  Sago  masih  tergolong  sedikit dan  tidak  mampu  menjangkau  seluruh  wilayah  kecamatan.  Hal  ini  membuat  petani  merasa terbebani oleh biaya transportasi yang lebih tinggi.
Adanya  permasalahan  yang  terjadi  di  Kecamatan  Padang  Sago  dalam  pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani menyebabkan belum tercapainya tujuan program  ini.  Maka  menjadi  daya  tarik  peneliti  untuk  mengangkat  penelitian  dengan  judul Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Alasan peneliti  melakukan  penelitian  di  Kecamatan  Padang  Sago  karena  Kecamatan  Padang  Sago merupakan  daerah  yang  paling  sedikit  melakukan  transaksi  kartu  tani  di  Kabupaten  Padang Pariaman. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposivesampling. Adapun informan  penelitian  ini  adalah  Seksi  Pupuk,  Pestisida  dan  Alsintan  Dinas  Pertanian  dan Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Koordinator  Balai  Penyuluhan  Pertanian Kecamatan  Padang  Sago,  Penyuluh  Kecamatan  Padang  Sago,  Pemilik  Kios  Pengecer  Pupuk
Subsidi,  Petani  penerima  kartu  tani  dan  Petani  tidak  menerima  kartu  tani.  Total  informan mencapai 13 informan.
Teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan    1)  Wawancara  mendalam  dimana  peneliti mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  kepada  informan  terkait  pelaksanaan  program penyaluran  pupuk  bersubsidi  menggunakan  kartu  tani  3)  Studi  dokumentasi  dengan mengumpulkan  berbagai  dokumen  yang  berkaitan  dengan  implementasi  program  penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani.  Uji keabsahan data penulis meggunakan triangulasi sumber. Untuk  analisis  data,  peneliti  menggunakan manual  Data  Analysis  Procedur (MDAP)  yang secara teratur mengumpulkan data di lapangan, kemudian membuat catatan harian dan transkrip, melakukan coding terhadap  data,  lalu  membuat  tema  dan  kategorisasi  hingga  melahirkan memos (Bungin, 2017)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sagodilaksanakan semenjak tahun 2019 dengan menggandeng Bank Mandiri sebagai Bank penerbit kartu tani dan penyedia mesin electronic data capture di dua kios pengecer pupuk bersubsidi.
Penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago  dilakukan dengan  mekanisme  yang  pertama  yaitu  pengusulan  kartu  tani.  Penyuluh  pertanian  menyuruh ketua  kelompok  tani  untuk  mengumpulkan  KTP  dan  KK  anggota  kelompok  tani  yang menggarap lahan maksimal 2 Hektar. Data petani yang sudah diserahkan ke penyuluh pertanian diinput untuk penyusunan ERDKK dan pengusulan katu tani. Di Kecamatan Padang Sago sejak tahun 2019, terdapat 567 petani yang diinput ke ERDKK dan diusulkan mendapat kartu tani.
Tabel 1. Data Petani dalam ERDDK di Kecamatan Padang Sago No. Nagari Petani di ERDKK 1. Koto Dalam - 2. Koto Dalam Barat 54 3. Koto Dalam Selatan 94 4. Batu Kalang - 5. Batu Kalang Utara 215 6. Koto Baru 228 Jumlah 591
Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Padang Sago Data  yang  dinput  ke  ERDKK  kemudian  dilakukan  verifikasi  oleh  koordinator  Balai Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan  Padang  Sago,  selanjutnyadilakukan  konfirmasi  ke  Dinas Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Setelah  dikonfirmasi  oleh Kepala  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Padang  Pariaman,  data  ERDKK diserahkan ke Bank Mandiri. Dan mekanisme selanjutnya, Bank Mandiri melakukan penerbitan kartu tani dan mendistribusikannya kepada petani. Di Kecamatan Padang Sago, belum seluruh petani di ERDKK yang mendapat kartu tani, dari 567 petani di ERDKK hanya 122 petani yang dapat kartu tani.
Setelah  diterbitkan  dan  didistribusikan  ke  petani,  mekanisme  selanjutnya  adalah penggunaan  kartu  tani.  Di  Kecamatan  Padang  Sago  kartu  tani  belum  sepenuhnya  dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi. Hal ini terjadi karena jaringan mesin electronic data  capture yang  digunakan  untuk  menggesek  kartu  tani  di  kios  pengecer  kurang  tersedia. Selain itu mesin electronic data capture juga sering mengalami eror dan sama sekali tidak bisa membaca  alokasi  pupuk  subsidi  masing-masing  petani.  Dilain  sisi,  saldo  kartu  tani  masing- masing  petani  kebanyakan  juga  belum  diisi,  karena  banyak  petani  yang  berangkapan  bahwa kartu tani adalah kartu ATM yang sudah diisikan saldo oleh pemerintah untuk menebus pupuk bersubsidi.Oleh  karena  itu,  kios  pengecer  pupuk  bersubsidi  di  Kecamatan  Padang  Sago menganjurkan petani untuk belum menggunakan kartu tani dalam menebus pupuk subsidi.
Menurut  Horn  (Tahir,  2014)  implementasi  merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh  baik  individu-individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  kebijakan.  Jika dikaitkan  dengan  penelitian  ini,  maka  dapat  dilihat  bahwa  implementasi  penyaluran  pupuk bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago  belum  optimal.  Hal  itu  dapat  dilihat dari  mekanisme  pelaksanaannya  mulai  dari  pengusulan  kartu  tani,  penerbitan  kartu  tani  dan penggunaan  kartu  tani  untuk  penebusan  pupuk  subdisi  di  kios  pengecer.  Semua  mekanisme tersebut  sudah  dijelaskan  dan  disampaikan  oleh  pihak  Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan Padang  Sago.  Namun  belum  semua  mekanisme  tersebut  dapat  dilaksanakan.  Penerbitan  kartu tani  belum  dilakukan  untuk  seluruh  petani  yang  terdapat  di  ERDKK.  Begitupun  dengan penebusan  pupuk  bersubsidi  menggunakan  kartu  tani  yang  masih  minim  dilakukan.  Padahal secara  prinsip  terdapat  2  bagian  dalam  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi melalui  kartu  tani  yaitu  pemprosesan  pencetakan  Kartu  Tani  dan  transaksi  penebusan  pupuk (Sriwinarti & Faesal, 2016).
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  (Mufidah  &  Prabawati,  2018)bahwa implementasi  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Durung  Bedug  Kecamatan  Candi Kabupaten  Sidoarjo  sudah  cukup  baik  namun  belum  bisa  ditebus  dengan  menggunakan  Kartu Tani karena beberapa kendala yang dihadapi.
Evaluasi Pelaksanaan Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani 1) Efektifitas
Untuk  melihat  efektifitas,  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  dua  indikator yaitu pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran.
a) Pencapaian Tujuan
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago,  baru mampu  mewujudkan  tujuan  program  ini sebagian,  yakni  baru  terwujudnya  penyaluran pupuk  subsidi  secara  tepat  waktu,  sebab  semenjak  adanya  program  ini  kelangkaan pupuk sudah tidak terjadi lagi di Kecamatan Padang Sago. Selain itu penyaluran pupuk subsidi  tepat  jenis,  jumlah  dan  mutu  juga  sudah  terwujud.  Selanjutnya  pengawasan penyaluran pupuk subsidi juga sudah terwujud karena jatah pupuk untuk masing-masing petani yang telah ditebus terlihat dengan jelas serta penyelewengan yang dilakukan oleh kios pengecer sudah tidak terjadi lagi.
Sedangkan  beberapa  tujuan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu tani  lainnya  masih  belum  terealisasi  di  Kecamatan  Padang  Sago  seperti  mewujudkan penyaluran pupuk subsidi yang tepat harga.
Tabel 2. Perbandingan Harga HET dan Harga jual pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago No. Jenis Pupuk Bersubsidi Harga Eceran Tertinggi
Harga Jual di Kios Pengecer Resmi 1. Urea Rp.  90.000 Rp. 135.000 2. SP36 Rp. 100.000 Rp. 140.000 3. ZA Rp.  70.000 Rp. 120.000 4. NPK Rp. 115.000 Rp. 140.000 5. Organik Rp.  20.000 Rp.   40.000 6. NPK Formula Khusus Rp. 150.000 -
Sumber : Kios Pengecer Pupuk Subsidi di Kecamatan Padang Sago Masih terjadi penjualan pupuk bersubsidi di Kecamatan Padang Sago  yang jauh lebih  tinggi  dari  harga  eceran  tertinggi  yang  telah  ditetapkan  pemerintah,  hal  tersebut terjadi karena harga pupuk subsidi yang ditebus oleh kios pengecer ke distributor di lini III sudah lebih mahal dari harga eceran tertinggi karena biaya transportasi distributor ke kios  yang  tinggi.  Padahal  menurut  Pasal  20  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Pengadaan  dan  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa “Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani digudang lini IV berdasarkan RDKK dengan  harga  tidak  melebihi  HET  ”.  Hal  ini  ditekankan  karena  segala  biaya  yang
dibutuhkan  dilini  III,  II  dan  I  penyaluran  pupuk  subsidi  sudah  ditanggung  oleh pemerintah.  Pada  saat  transaksi  penebusan  pupuk  subsidi  menggunakan  kartu  tani terlihat  jumlah  jatah  pupuk  subsidi  yang  diambilpetani,  dan  selanjutnya  petani membayar sesuai HET (Gunawan & Pasaribu, 2020)
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mufidah & Prabawati, 2018) yang mendapati bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Durung Bedug  telah  memenuhi  asas  Tepat  Harga  karena  tidak  dijual  di  atas  Harga  Eceran Tertinggi (HET).
Kemudian  mewujudkan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  tepat  tempat  juga  belum terwujud,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  ada  petani  yang  mengeluhkan jauhnya  tempat  untuk  penebusan  pupuk  bersubsidi,  sehingga  meningkatkan  lagi  biaya angkut  pupuk  tersebut,  padahal  kios  pupuk  bersubsidi  yang  ada  dinagari  tersebut  juga tersedia yang lebih dekat.
Menurut  (Dunn,  2013)  pencapaian  tujuan  adalah  terwujudnya  tujuan  yang  telah ditetapkan  pada  formulasi  kebijakan.  Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini  maka  dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum mencapai tujuan program tersebut. Tujuan program tersebut  adalah  terwujudnya  distribusi  pupuk  bersubsidi  yang  sesuai  dengan  asas  6 (enam)  tepat  (tepat  jumlah,  jenis,  waktu,  tempat,  mutu  dan  harga),  dan  meningkatkan pemberian  layanan  perbankan  bagi  petani  untuk  memperoleh  akses  pembiayaan  dari perbankan. Sedangkan di Kecamatan Padang Sago, hanya sebagian tujuan tersebut yang sudah  tercapai  seperti  distribusi  pupuk  bersubsidi  sesuai  dengan  tepat  jumlah,  jenis, waktu dan mutu. Sedangkan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan asas tepat harga, tepat  tempat  dan  meningkatkan  pemberian  layanan  perbankan  bagi  petani  untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan belum terwujud.
Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ashari &  Hariani,  2018)  yang  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  kartu  tani  di Kecamatan  Banjarnegara  belum  efektif  karena  belum  tercapainya  tujuan  secara menyeluruh.
b) Ketepatan Sasaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum tepat sasaran, hal ini terjadi karena ada petani yang tidak memenuhi sebagai kriteria penerima manfaat program ini seperti tidak mengusahakan lahan untuk bertani pada musim tanam namun tetap mendapatkan kartu tani dan dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer.
Tepat  sasaran  menurut  (Dunn,  2013)  adalah  pelaksanaan  program  mampu menyentuh  seluruh  kelompok  sasaran  yang  telah  ditetapkan  pada  formulasi  kebijakan. Maka jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum tepat sasaran,  karena  beberapa  petani  yang  dapat  pupuk  subsidi  dan  kartu  tani  tidak mengusahakan  lahan  untuk  bertani  pada  musim  tanam.  Padahal  sasaran  program program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  ini  adalah  petani  yang tergabung  dalam  Kelompok  Tani  dan  telah  diusulkan  untuk  memperoleh  pupuk bersubsidi  melalui  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  yang  telah disahkan  oleh  Kepala  Desa/Lurah  dan  Penyuluh  Pertanian  Lapangan  (PPL)  sesuai ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan,  mempunyai  KTP  /  NIK  dan  mengusahakan lahan  untuk  kegiatan  bertani  setiap  musim  tanam  dengan  luasan  maksimal  2  (dua) hektar. Seharusnya pelaksanaan program yang dapat dikatakan tepat sasaran adalah
Maka  dari  dua  indikator  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  efektifitas  dalam pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan Padang  Sago  belum  tercapai.  Karena  efektivitas  tercapai  apabila  suatu  kebijakan yang
telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan  (Nasution & Sujianto, 2017)
Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  (Siti  Asyiah  et  al.,  2017) bahwa  tujuan  kebijakan  sudah  dicapai,  sehingga  implementasi  kebijakan  pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman sudah efektif.
2) Efisien
Untuk melihat kriteria efisien, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua indikator yaitu sumberdaya dan optimalisasi.
a) Sumberdaya
Bersasarkan  hasil  penelitian,  sumberdaya  dalam  pelaksanaan  program  penyaluran pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  belum  mencukupi.    Sumberdaya  manusia  dalam pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  dapat  dilihat  dari organisasi  pelaksananya  yaitu  Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan  Padang  Sago, Bank Mandiri KCP Lubuk Alung dan Kios Pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago.
Sumberdaya  manusia  pada  Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan  Padang  Sago terdiri dari tiga orang penyuluh pertanian yang menaungi enam nagari.
Tabel 3. Data Penyuluh Pertanian di Kecamatan Padang Sago No. Penyuluh Wilayah Kerja 1. Wattini, SP Batu Kalang Batu Kalang Utara 2. Suhelmi Koto Baru Koto Dalam Barat 3. Fitri Ramadhani, SP Koto Dalam Koto Dalam Selatan
Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  sumberdaya  manusia  Balai  Penyuluh Pertanian Kecamatan Padang Sago belum mencukupi dari segi jumlah, sebab untuk enam nagari  wilayah  kerja  hanya  terdapat  tiga  penyuluh  pertanian.  Namun  secara  kualitas, sumberdaya  manusia  Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan  Padang  Sago  telah mencukupi.
Tabel 4. Data Penyuluh Pertanian di Kecamatan Padang Sago
Pendidikan Terakhir                   Jumlah S1                                                   2 SLTA                                             1
Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago Dari  tiga  penyuluh  pertanian  di  Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan  Padang Sago,  dua  diantaranya  memiliki  latar  belakang  pendidikan  Strata  1  yang  secara  kualitas mampu  melaksanakan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  secara baik.
Bank  Mandiri  KCP  Lubuk  Alung  bertugas  untuk  menerbitkan  kartu  tani  tidak hanya  untuk  kecamatan  Padang  Sago  namun  seluruh  wilayah  Kabupaten  Padang Pariaman  dan  Kota  Pariaman.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  karyawan  Bank Mandiri  KCP  Lubuk  Alung  yang  menangani  penerbitan  kartu  tani  hanya  empat karyawan.  Hal ini menandakan secara jumlah, sumberdaya manusia  Bank Mandiri KCP Lubuk Alung tidak mencukupi dalam penerbitan kartu tani.
Kios  pengecer  pupuk  subsidi  bertanggung  jawab  melakukan  penjualan  pupuk subsidi kepada petani dengan media kartu tani yang digesekkan ke mesin EDC yang telah tersedia dikios tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago beum mencukupi.
Tabel 5. Data kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago
SDM Kios Umur Pendidikan Daharmi UD. Sumber Makmur 70 SLTA Akmal UD. Aksi Tani 28 S1
Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  jumlah  sumberdaya  manusia  kios pengecer  pupuk  subsidi  di  Kecamatan  Padang  Sago  belum  mencukupi,  hanya  terdapat dua  orang  sumberdaya  manusia  yang  melayani  penebusan  pupuk  subsidi  untuk  576 petani.  Begitupun  dengan  kualitas,  dari  dua  pemilik  kios  pupuk  subsidi  di  Kecamatan Padang Sago satu diantaranya sudah memiliki usia yang cukup tua, padahal pelaksanaan program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  membutuhkan  sumberdaya manusia  yang  cakap  akan  penggunaan  teknologi  seperti  pengoperasian  mesin  EDC  di kios pengecer pupuk subsidi.
Sumberdaya  anggaran  dalam  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi melalui  kartu  tani  di  kecamatan  Padang  Sago  belum  mencukupi.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  penyuluh  pertanian  Kecamatan  Padang  Sago  menunjukkan  bahwa anggaran  pelaksanaannya  hanya  bersumber  pada  APBN  dan  belum  ada  alokasi  dari APBD.
Hal ini juga selajan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  (Ashari &  Hariani,  2018)  yang  menemukan  bahwa  sumber  daya  yakni  anggaran  program penyaluran  pupuk  subsidi  melalui  kartu  tani,  dapat  diketahui  bahwa  tidak  adanya anggaran  khusus  untuk  Kartu  Tani  menjadi  faktor  penghambat  terwujudnya  program kartu tani.
Sumberdaya  peralatan  dalam  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago terdiri dari kartu tani dan mesin  electronic data  capture  (EDC).  Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  menunjukkan  sumberdaya peralatan  berupa  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago  belum  tersedia  untuk  seluruh petani yang mendapatkan pupuk subsidi. Dari 567 petani penerima pupuk subsidi, hanya 122  petani  yang  mendapatkank  kartu  tani  untuk  menebus  pupuk  bersubsidi  dikios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang sago.
Sumberdaya  peralatan  berupa  mesin  EDC  sudah  tersedia  di  kedua  kios  pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago, namun dari hasil wawancara dengan pemilik kios  pengecer  pupuk  subsidi  di  Kecamatan  Padang  Sago,  mesin  EDC  yang  telah disediakan  masih  belum  sepenuhnya  dapat  digunakan  untuk  penebusan  pupuk  subsidi karena mesin EDC sering mengalami eror dan tidak dapat melihat dan mengurangi jatah pupuk subsidi masing-masing petani.
Sumberdaya menurut Edward dalam  (Mulyadi, 2015) adalah faktor penting dalam implementasi  kebijakan  agar  efektif.  Sumberdaya  akan  memberikan  dampak  pada kemampuan  dan  motivasi  pelaksana  kebijakan  maupun  kepada  kelompok  sasaran untuk memberikan  apresiasi  positif  terhadap  program  (Wahid,  Gayatri  &  Prayoga,  2021).Jika dikaitkan  dengan  penelitian  ini,  maka  sumberdaya  yang  diperlukan  adalah  sumberdaya manusia,  anggaran  dan  peralatan.  Baik  sumberdaya  manusia,  anggaran  dan  peralata masih  belum  mencukupi  untuk  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago.
Hal diatas sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mufidah & Prabawati,  2018)  fasilitas  yang  menunjang  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani belum memadai di Kecamatan Candi.
b) Optimalisasi
Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Padang Sago menunjukkan bahwa usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani  di  Kecamatan  Padang  Sago  telah  dilakukan  oleh  penyuluh  kecamatan  Padang  Sago seperti  upaya  sosialisasi  ke  kelompok  tani  dan  menanyakan  solusi  masalah  kartu  tani
yang tidak terbaca oleh mesin EDC di kios pengecer ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman serta ke Bank Mandiri.
Menurut (Pebratama et al., 2019) jumlah usaha yang dilakukan pelaksana program sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program (Pebratama et al., 2019). Jika  usaha  mencapai  tujuan  program  tidak  tersedia  maka  pelaksanaan  program  tidak dapat  dicapai.  Maka  berdasarkan  hasil  penelitian  dari  dua  indikator  efisien  yakni sumberdaya  dan  optimalisasi  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  program  penyaluran pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago  belum  efisien,  sebab meski  telah  dilakukan  usaha  optimalisasi  pelaksanaan  program  tetapi  dari  segi sumberdaya masih tidak mencukupi sehingga tidak terciptanya efektifitas.
Tidak terdapat kesamaan hasil penelitian penulis dengan hasil penelitian terdahulu (Asyiah,  Adnan,  &  Mubarak,  2017)  bahwa  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pasaman  No.2  Tahun  2013  tentang  pendidikan  gratis  sudah  efisien,  jumlah  dana  atau anggaran  pendidikan  gratis  sudah  cukup  optimal  untuk  mendukung  pelaksanaan pendidikan  di  sekolah.  Kekurangan  terjadi  pada  pelaksanaan  kegiatan  pengembangan siswa dan sekolah.
3) Kecukupan
Untuk  melihat  kriteria  kecukupan,  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  dua indikator yaitu kepuasan masyarakat dan kinerja aparatur.
a) Kepuasan masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi melalui kartu tani di kecamatan Padang Sago menunjukkan bahwa petani belum merasa puas dengan  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan Padang  Sago.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  banyak  masalah  yang  terjadi  seperti  harga  pupuk subsidi  yang  belum  tepat  HET,  petani  bukan  penerima  kartu tani  tetapi  masih  bisa  membeli pupuk  subsidi,  mesin  EDC  yang  masih  eror,  kartu  tani  yang  tidak  bisa  digesekkan  bahkan petani belum merasakan fungsi dan kegunaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani ini.
Menurut  (Eka,  2013)kepuasan  masyarakat  adalah  respon,  evaluasi  dan  tingkat  emosi masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dinikmati pada tingkat hasil ( outcome ) sama atau melewati batas penilaian persepsi masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang Sago,  petani  belum  merasa  puas  terhadap  pelaksanaan  program  tersebut  karena  belum merasakan fungsi dan kegunaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Gunawan  &  Pasaribu,  2020)  bahwa  kepuasan petani  belum  baik,  karena  penebusan  pupuk  masih  dilakukan  secara  manual  dikarenakan beberapa  kartu  tani  masih  belum  aktif,  mesin  EDC  belum  bisa  membaca  alokasi  pupuk bersubsidi, serta gangguan sinyal di beberapa lokasi.
b) Kinerja Aparatur
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  menunjukkan  bahwa  kinerja  aparatur  sudah bagus, hal ini karena penyuluh Padang Sago berupaya agar pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani berjalan lancar. Selain itu penyuluh di Kecamatan Padang Sago  juga  aktif  mencarikan  solusi  terkait  masalah  pelaksanaan  program  tersebut  ke  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman. Namun dari segi pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi belum terlihat karena penyuluh hanya menerima laporan dari kios pengecer pupuk subsidi saja.
Menurut  (Eka,  2013)  kinerja  aparatur  adalah  suatu  hasil  kerja  yang  dicapai  seorang aparatur  publik  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang  dibebankan  kepadanya  yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang Sago  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  aparatur  sudah  optimal,  penyuluh  pertanian  di
Kecamatan  Padang  Sago  sudah  berupaya  agar  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk bersubsidi melalui kartu tani berjalan lancar.
Dari  kedua indikator  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  program  penyaluran pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago  belum  memenuhi  kriteria kecukupan. Menurut (Dunn, 2013) kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh  suatu tingkat efektifitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan  adanya masalah.  Di  Kecamatan  Padang  Sago,  meski  kinerja  aparatur  telah  baik,  namun  kepuasan petani  terhadap  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  masih belum terwujud, hal ini terjadi karena masih banyak masalah yang terjadi seperti harga pupuk subsidi  yang  belum  tepat  HET,  petani  bukan  penerima  kartu tani  tetapi  masih  bisa  membeli pupuk  subsidi,  mesin  EDC  yang  masih  eror,  kartu  tani  yang  tidak  bisa  digesekkan  bahkan petani belum merasakan fungsi dan kegunaan kartu tani itu sendiri.
Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  (Winarta,  Raka  & Sumada,  2020)  bahwa  k ecukupan  kebijakan  Dana  Bansos  di  Kabupaten  Gianyar  dalam mengatasi masalah pokok yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat, hal ini karena masyarakat merasa terbantu dan kebijakan ini tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.
4) Pemerataan
Untuk  melihat  pemerataan,  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  indikator pencapaian sasaran dan transparansi.
a) Pencapaian Sasaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pencapaian  sasarannya  belum tercapai.  Diketahui  bahwa  sasaran  program  ini  adalah  petani  yang  tergabung  ke  dalam kelompok tani dan telah diusulkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK),  memiliki  KTP  dan  KK  serta  mengusahakan lahan  pertanian  maksimal  2  hektar.  Namun  yang  terjadi  dilapangan,  dari  567  petani  di ERDKK dan telah diusulkan mendapat kartu tani, hanya 122 petani di Kecamatan Padang Sago yang baru mendapatkan kartu tani. Sedangkan untuk menggunaan kartu tani dalam penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Kecamatan  Padang  Sago  sama  saja,  boleh  digunakan boleh  juga  tidak  digunakan  asal  menunjukkan  KTP  ke  kios  pengecer.  Jadi  tidak  ada perbedaaan  antara  petani  yang  sudah  dapat  kartu  tani  dnegan  petani  yang  belum mendapat kartu tani dalam penyaluran pupuk subsidi.
Menurut Branch dalam  (Eka, 2013) pencapaian sasaran adalah pernyataan tentang kehendak  yang  sudah  diidentifikasi,  dianalisis,  dan  diekspresikan  secara  spesifik  untuk menunjukkan  bagaimana  hal  itu  dapat  dicapai  dalam  waktu  dan  sumberdaya  yang tersedia. Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago sudah mencapai sasaran, baik petani yang sudah mendapat kartu tani maupun petani yang diusulkan  mendapat  kartu  tani  sama-sama  mendapat  manfaat  dari  pelaksanaan  program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Siti  Asyiah  et  al.,  2017)  bahwa  pelaksanaan pendidikan  gratis  diselenggarakan  dengan  merata  tanpa  membeda-bedakan  siswa berdasarkan  status  ekonomi  ataupun  hal  lainnya  maka  dari  itu  dapat  disimpulkan pemerataan  berkaitan  dengan  keadilan  yang  diberikan  oleh  pelaksana  kepada  sasaran kebijakan.
b) Transparansi
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kecamatan  Padang  Sago  menunjukkan  bahwa transparansi  belum  terwujud  dalam  penyaluran  pupuk  subsidi  menggunakan  kartu  tani. Sebab  meski  data  yang  di  input  oleh  penyuluh  pertanian  sesuai  dengan  data  yang diberikan  petani,  tetapi  pada  saat  penyalurannya  masih  belum  transparan  seperti  tidak memberitahu  petani  berapa  jatah  pupuk  subsidinya  dan  harga  pupuk  dimasing-masing kios  pengecer  pupuk  subsidi  dikecamatan  Padang  Sago  berbeda,  padahal  masih  dalam
satu  Kecamatan  dan  tidak  dijelaskan  juga  secara  terbuka  terkait  ketimpangan  harga tersebut ke petani.
Tabel 4. Perbandingan Harga Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Padang Sago
Jenis Pupuk Harga di Kios Pengecer (Per 50 Kg) UD Sumber Makmur UD Aksi Tani Urea Rp. 140.000 Rp. 135.000 SP36 Rp. 140.000 Rp. 135.000 ZA Rp. 120.000 Rp.  90.000 NPK Rp. 140.000 Rp. 130.000 Organik Rp.  40.000 Rp.  40.000 NPK Formula Khusus - -
Sumber: Kios Pengecer Pupuk Subsidi di Kecamatan Padang Sago.
Menurut  (Eka,  2013)  transparansi  adalah  memberikan  informasi  yang  terbuka  dan jujur  kepada  masyarakat.  Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini  maka  dapat  dikatakan bahwa  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di Kecamatan  Padang  Sago  belum  memenuhi  indikator  transparansi.  Sebab  masih  terjadi penutupan  informasi terkait  jatah  pupuk subsidi  masing-masing  petani  dan  harga  pupuk dimasing-masing kios pengecer pupuk subsidi dikecamatan Padang Sago berbeda. Dari  dua  indikator  yang  digunakan  untuk  mengetahui  kriteria  pemerataan  yaitu pencapaian  sasaran  dan  transparansi,  maka  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago  sudah  cukup  merata.  Menurut (Dunn,  2013)pemerataan  berkenaan  dengan  rasionalitas  legal  dan  social  dan  menunjuk pada  distribusi  akibat  dan  usaha  antar  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam masyarakat.  Pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di Kecamatan Padang Sago sudah merata, sebab manfaat program tersebut sudah dirasakan baik oleh petani penerima kartu tani maupun petani yang baru diusulkan menerima kartu tani.
Hal ini juga sejalan dengan hasil  penelitian terdahulu (Winarta, Raka & Sumanda, 2020)  bahwa  pemerataan  biaya  dan  manfaat  yang  didistribusikan  kepada  masyarakat  di Kabupaten Gianyar sama. Dan untuk besaran biaya dan manfaat yang di distribusikan itu sama  rata  untuk  semua  lapisan  masyarakat  di  Kabupaten  Gianyar,  masyarakat  hanya perlu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5) Responsifitas
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  respon  petani  respon  aparatur  untuk mengetahui kriteria responsifitas.
a) Respon petani
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tanggapan  petani  terhadap  program  ini  baik jika  sesuai  dengan  aturan,  karena  pupuknya  akan  terjamin  dan  transparan.  Tetapi untuk pelaksanaannya  di  Kecamatan  Padang  Sago  masih  belum  sesuai  aturan  dan  terlihat seperti hanya kerja sama pemerintah dengan Bank Mandiri untuk menambah nasabah. Ini artinya petani menganggap pelaksanaan program ini masih belum menguntungkan petani.
Menurut (Eka, 2013) respon masyarakat merupakan tanggapan masyarakat sebagai kelompok  sasaran  kebijakan.  Jika  dikaitkan  penelitian  ini,  maka  respon  petani  terhadap pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan Padang  Sago  sudah  baik,  hal  itu  dapat  dilihat  dari  harapan  petani  terhadap  program tersebut
b) Respon Aparatur
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  respon  aparatur  baik  penyuluh pertanian  maupun  pemilik  kios  pengecer  pupuk  subsidi  di  Kecamatan  Padang  Sago program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  bagus,  namun  untuk pelaksanaannya  masih  belum  sesuai  karena  baik  itu  pelaksanaan  dan  administrasinya masih harus dibenahi supaya lebih bagus.
Menurut  (Eka,  2013)  respon  aparatur  adalah  tanggapan  yang  muncul  dai  aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Jika dikaitkan dnegan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa tanggapan aparatur terhadap pelaksanaan program ini sudah baik, namun aparatur seperti penyuluh pertanian dan kios pengecer  pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago berharap harus diperbaiki lagi pelaksanaan dan administrasi program ini.
Dari  kedua  indikator  tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa  responsifitas  pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago sudah cukup  baik.  Menurut  (Dunn,  2013)  responsifitas  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi  atau  nilai  kelompok-kelompok masyarakat  tertentu.  Baik  dari  petani  maupun  aparatur  pada  dasarnya  responnya  terhadap pelaksanaan  program  ini  sudah  baik,  hal  itu  dapat  dilihat  dari  dukungan  dan  harapan  baik petani  maupun  aparatur  seperti  penyuluh  pertanian  dan  kios  pengecer  pupuk  subsidi terhadap program ini.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  (Siti  Asyiah  et  al.,  2017)  bahwa responsivitas  cukup  baik  dalam  implementasi  kebijakan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya dukungan dan harapan dari masyarakat sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan.
6) Ketepatgunaan
Untuk  mengetahui  kriteria  ketepatgunaan,  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan dua indikator yaitu dampak bagi petani dan dampak bagi aparatur.
a) Dampak bagi petani
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  petani  sudah  merasakan  dampak dari  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan Padang  Sago.  Sejak  dilaksanakannya  program  ini  petani  sudah  tidak  merasakan  lagi terjadinya  kelangkaan  pupuk  bersubsidi  dan  yang  mendapat  pupuk  bersubsidipun  sudah jelas.
Menurut  (Eka,  2013)  dampak  bagi  masyarakat  adalah  suatu  akibat  yang  muncul setelah  adanya  implementasi  kebijakan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  penerima manfaat  kebijakan.  Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini  maka  yang  dilihat  adalah  dampak bagi  petani,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  dampak  bagi  petani  dengan  adanya  pelaksanaan program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  sudah  merasakan  dampaknya. Sejak pelaksanaan program ini, sudah tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk subsidi dan data penerima pupuk subsidipun sudah jauh lebih jelas.
b) Dampak bagi aparatur
Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Padang Sago menunjukkan bahwa aparatur baik  penyuluh  pertanian  maupun  kios  pengecer  pupuk  subsidi  di  Kecamatan  Padang  Sago telah  merasakan  dampak  pelaksanaan  program  ini.  Penyuluh  pertanian  di  Kecamatan Padang Sago merasa semenjak adanya program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani kerjanya menjadi lebih mudah, karena data penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih terintegrasi,  pengawasannya  mudah  serta  keluhan  petani  ke  aparatur  menjadi  berkurang. Begitupun  dengan  kios  pengecer  pupuk  subsidi  di  kecamatan  Padang  Sago,  meskipun penggunaan kartu tani belum sempurna, tetapi dampaknya terlihat dari data petani yang jauh lebih  jelas,  kuota  pupuk  masing-masing  petanipun  jelas  serta  penyalurannya  jadi  lebih bagus,  pekerjaan  pemilik  kiospun  menjadi  lebih  mudah  serta  pelaporan  penyaluran  pupuk bersubsidi ke Balai Penyuluhan Pertanian menjadi lebih mudah.
Menurut  (Eka,  2013)  dampak  bagi  aparatur  adalah  suatu  akibat  yang  dirasakan  oleh aparatur  sebagai  pelaksana  kebijakan.  Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini,  maka  dapat dikatan  bahwa  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  di Kecamatan Padang Sago sudah berdampak bagi aparatur baik penyuluh pertanian dan kios pengecer pupuk subsidi.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Ashari  &
Hariani,  2018)  bahwa  pelaksanaan  kartu  tani  sudah  berdampak,  bagi  pemerintah
memudahkan dalam mendapatkan data pertanian yang lebih akurat serta bagi penjual pupuk adalah memudahkan pelayanan karena telah sesuai dengan kuota yang ada.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa : 1) Implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan  Padang  Sago  belum  berjalan  secara  optimal,  karena  penebusan  pupuk  bersubsidi menggunakan kartu tani masih belum speenuhnya dilakukan. 2) Hasil dari evaluasi pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di kecamatan Padang Sago berdasarkan enam  kriteria  evaluasi  menunjukkan  bahwa  perlu  dilakukannya  perbaikan.  Dari  kriteria efektifitas  pelaksanaan  program  ini  masih  belum  efektif,  sebab  belum  seluruh  tujuan  dari program  ini  terwujud  seperti  penyaluran  pupuk  subsidi  masih  belum  tepat  harga  dan  tepat tempat serta belum tepat sasaran. Untuk kriteria efisiensi juga belum optimal, meski sudah ada upaya  optimalisasi  yang  dilakukan  penyuluh  pertanian  namun  dari  segi  sumberdaya  kurang mencukupi.  Selanjutnya  dari  kriteria  kecukupan  masih  belum  optimal  juga,  karena  belum mampu  mengatasi  seluruh  masalah  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari rendahnya  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  program  ini,  tetapi  secara  kinerja aparatur  pelaksana  sudah  baik  meskipun  dari  segi  pengawasannya  masib  kurang.  Selanjutnya kriteria pemerataan, pelaksanaan program telah memenuhi kriteria pemerataan sebab baik petani yang  sudah  mendapat  kartu  tani  maupun  petani  yang  baru  mengusulkan  kartu  tani  sama-sama memperoleh  akses  penyaluran  pupuk  bersubsidi.  Kemudian  kriteria  responsiveness menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  sudah  responsiveness,  hal  ini  dapat  dilihat  dari baiknya  dukungan  dan  harapan  petani  dan  aparatur  terhadap  program  ini.  Dan  yang  terakhir yaitu kriteria ketepatgunaan, pelaksanaan  program ini telah tepatguna baik bagi petani sebagai kelompok  sasaran  maupun  aparatur  sebagai  kelompok  pelaksana.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari dampak yang dirasakan oleh petani dan aparatur baik penyuluh pertanian maupun kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  evaluasi  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk bersubsidi  melalui  kartu  tani  di  Kecamatan  Padang  Sago,  penulis  mencoba  memberikan  saran untuk  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani  untuk  selanjutnya yaitu :
1.  Meningkatkan  sosialisasi  yang  bersifat  berkelanjutan  terkait  program  penyaluran  pupuk bersubsidi  melalui  kartu  tani  ke  petani  dan  menekankan  bahwa  kartu tani  bukan penyaluran bantuan non tunai dari pemerintah.
2.  Mewujudkan  kecukupan  sumberdaya  dalam  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk bersubsidi melalui kartu tani baik sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan.
3.  Meningkatkan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi melalui  kartu  tani  guna  mewujudkan  penyaluran  pupuk  subsidi  yang  tepat  harga,  jumlah, mutu, jenis, waktu dan tempat serta tansparan.
4.  Meningkatkan  pendataan  yang  akurat  terhadap  pupuk  subsidi  yang  dibutuhkan  petani  guna mengurangi  penjualan  pupuk  subsidi  kepada  selain  petani  yang  memenuhi  syarat  sebagai penerima pupuk subsidi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ashari,  M.  L.,  &  Hariani,  D.  (2018).  Analisis  Efektivitas  Program  Kartu  Tani  di  Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Adminitasi Publik , 53 (9), 1689–1699. Burhan Bungin. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . Raja Grafindo. Eka Putri Silvia. (2013). Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung .
Gunawan,  E.,  &  Pasaribu,  S.  (2020).  Persepsi  Petani  dalam  Impelentasi  Program  Kartu  Tani untuk  Mendukung  DIstribusi  Pupuk  Bersubsidi. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan ,
28 (2), 55–68.
Mufidah,  N.,  &  Prabawati,  I.  (2018).  Implementasi  Program  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi Melalui  Kartu  Tani  Di  Desa  Durung  Bedug  Kecamatan  Candi  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal Mahasiswa , 6 (9), 1–8. Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik . Alfabeta. Nasution,  I.,  &  Sujianto.  (2017). Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  tentang  Tartanan Kebandarudaraan Nasional (Studi Pada Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II) . 4 (2), 1– 13.
Pebratama, R., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Santunan Kematian Berdasarkan Perwako Padang No,or 15 Tahun 2015. Journal of Education on Social Science , 3 (2), 156–166.
Ragimun,  Makmun,  &  Setiawan,  S.  (2020).  Stategi  Penyaluran  Pupuk  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah M-Progress , 10 (1).
Sihite,  B.  (2021). Implementasi  Program  Kartu  Tani  dalam  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi .
Siti Asyiah, Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman. Journal of Public Sector Innovations , 2 (1), 1–9. Syah,  K.,  Wasiati,  I.,  &  Makmur,  M.  H.  (2015).  Pelaksanaan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  di Desa  Ajung  Kecamatan  Ajung. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara  Universitas  Jember , 1 (1), 1–14. Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Alfabeta.
William Dunn. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . UGM Press. Yuliati, F. (2015). Efektifitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan di kabupaten Rokan Hilir. Spirit Publik , 10 (April), 133–163.