HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU DAN PILKADA
SERENTAK 2024
Dairani
Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Ibrahimy.
Email: dayraas16@gmail.com

## Abstraks
Indonesia merupakan negara hukum yang pemerintahannya demokratis di mana semua  warga negara mendapatkan hak yang sama dalam pesta demokrasi dengan asas  luber  jurdil.  Namun  demikian  dalam  pelaksaan  pemilu  banyak  terjadi pelanggaran  missal  politik  uang,  kekuasaan  dan  pengaruh  kuasa.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi  yang  tepat  dalam  mengatasi korupsi  dalam  kegiatan  pemilu  dan  pilkada  pada  2024  mendatang.  Metode penelitian  yuridis  normatitf  digunakan  untuk  menyelidiki,  menemukan,  serta menggambarkan  kualitas  pada  pemilu  2024  mendatang.  Pemilu  2019  banyak sekali pelanggaran yang terjadi dan ditemukan 6.649 pelanggar yang melakukan korupsi,  berdasarkan  data  ICW,  ada  579  kasus  korupsi  yang  telah  ditindak  di Indonesia  sepanjang  2022.  Terdapat  strategi  dan  langgkah  dalam  memberantas korupsi dalam Pemilu di Indonesia yakni dengan sistem sanksi dan  pidana  yang sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 serta memkasimalkan sanksi pidana bagi politik  uang.  Dalam  upaya  mencegah  terjadinya  politik  uang  pada  pemilu parlemen  2024  mendatang  dalam  penelitian  ini  ditawarkan  beberapa  dari  sisi penegakan  hukum  dan  konstitusi  yang  mencakup  batasan  dana  kampanye  baik calon maupun parpol serta larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk kembali maju. Sisi yang kedua menitikberatkan pada 3 aspek yaitu penyelenggara pemilu yang  independen  dan  konsisten,  parpol  yang  tidak  memberikan  rekomendasi terhadap  calon  yang  tidak  punya  integritas  dan  kapasitas  dan  yang  terakhir pemilih  yang  berintegeritas  tanpa  tergiur  dengan  politik  transaksional  yang menjadikan biaya pemilu menjadi mahal.
Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Pemilu Pilkada Serentak, Korupsi.

## Abstract
Indonesia is a constitutional state with a democratic government where all citizens get equal rights in a democratic party with the principle of fairness and justice. However, in  implementation  of  the  election  there  were  many  violations,  for  example  money politics,  power  and  influence  of  power.  This  study  aims  to  find  out  what  the  right strategy  is  to  deal  with  corruption  in  general  elections  and  local  elections  in  2024. Normative  juridical  research  methods  are  used  to  investigate,  find,  and  describe quality  in  the  upcoming  2024  election.  There  were  many  violations  in  the  2019 election  and  found  6,649  offenders  who  committed  corruption.  Based  on  ICW  data, there were 579 corruption cases that have been prosecuted in Indonesia throughout
2022.  There  are  strategies  and  steps  in  eradicating  corruption  in  elections  in Indonesia, namely with a sanction and criminal system that has been regulated in Law No. 7 of 2017 maximize criminal sanctions for money politics. In an effort to prevent money  politics  from  occurring  in  the  upcoming  2024  parliamentary  elections,  this research offers several aspects of law enforcement and the constitution which include limits  on  campaign  funds  for  both  candidates  and  political  parties  as  well  as  a prohibition on former corruption convicts from running again. The second side focuses on 3 aspects, namely election organizers who are independent and consistent, political parties that do not provide recommendations for candidates who do not have integrity and  capacity  and  finally  voters  who  have  integrity  without  being  tempted  by transactional politics which makes election costs expensive.
Keywords : Prevention Strategy, Simultaneous Pilkada Elections, Corruption.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum dan  mengikuti pemerintahan yang demokratis dimana  pemerintah  mewajibkan  semua  warga  negara  untuk  mendapatkan  hak  yang sama dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam artian mereka bisa mengorganisir diri, membela diri, bahkan memilih pemimpin, yang menjadi bagian dari negara demokrasi. Hak pilih universal atau biasa dikenal dengan pemilihan umum  merupakan perangkat demokrasi untuk memilih kepala negara dan juga memilih anggota parlemen yang akan dilaksanakan secara bersama atau serentak pada tahun politik 2024 mendatang. 1
Perwujudan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis  telah  dirumuskan  dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan  menurut  UUD”.  Ekspresi prinsip  kedaulatan  rakyat,  termasuk  pemilihan umum.  Hal  ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  22E  UUD  NRI  1945.  Pasal  tersebut mengatur tentang adanya memilih Presiden berikut wakilnya, anggota DPR pusat dan Daerah  serta  anggota  DPD  yang  dilaksanakan  melalui  pemilihan  umum.  Untuk selanjutnya  lahirlah  UU  pemilu  No.  7  Tahun  2017  sebagai  tindak  lanjut  dari  amanat konstitusi  yang  secara  detail  mengatur  tentang  mekanisme  pelaksanaan  pemilihan umum yang luber-jurdil sesuai amanat konstitusi. 2
1 Silambi, Erni Dwita, et al. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum." Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Volumen 8. No. 1 (2023): 66-79, h, 68
2 Ibid,
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Sadar  akan  potensi  pelanggaran  yang  sering  kali  terjadi  dalam  pelaksanaan pemilu  dan  pilkada  maka  dibentuklah  satu  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang tugasnya  menjadi  lembaga  pengawas  terhadap  pelaksanaan  pemilu  dan  pilkada  yaitu Bawaslu. 3 Disampaing  itu  dirasa  perlu  juga  untuk  membentuk  satu  lembaga  yang menjadi  penegak  kode  etik  terhadap  penyelenggara  pemilu  yang  kerap  kali  bermain- main dengan calon peserta pemilu, lembaga tersebut adalah DKPP. 4
Dengan  adanya  lembaga  tersebut  tetap  dibutuhkan  strategi  dalam  mencegah terjadinya  pelanggaran  dalam  pemilu  serentak  2024  mendatang,  Strategi  adalah seperangkat  metode  ataupun  langkah  efektif  yang  berguna  dalam  pencapaian  suatu tujuan  organisasi  dalam  hal  keputusan  maupun  tindakan.  Elemen  utama  dari perancangan  strategi  adalah,  strategi  dimulai  dengan  menentukan  tujuan,  rantai komando,  tanda  serangan,  mengarahkan  kekuatan,  mengetahui  kelebihan  dan kekurangan  organisasi,  pemecahan  masalah  yang  terampil,  menuntut  keamanan, membutuhkan  pemikiran  yang  lebih  sederhana  dan  eksekusi  yang  teratur.  untuk menerapkannya. 5
Pemilihan  kepala  daerah  tidak  dapat  dilakukan  secara  sukarela  tanpa  adanya undang-undang  yang  mengatur,  demokrasi  harus  berjalan  menurut  undang-undang, apalagi  pemilihan  kepala  daerah  merupakan  prasyarat  yang  sangat  penting  dalam peradaban  demokrasi,  dan  mekanisme  pemilihan  secara  langsung  ditentukan  oleh tindakan  mereka  dalam  memenuhi  tugas  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan. 6 Pelanggaran  dalam  pemilu/pilkada  terkadang  menimbulkan  kecurangan seperti penyalahgunaan kekuasaan, jual beli pengaruh, anarki, keterampilan politik dan politik  komersial.  Tindakan  tersebut  biasanya  berupa  saling  menyalahkan  partai  dan menyatakan partai terbersih, membeli suara, menyuap, membuat berita bohong (scam), dan  mengurangi  fitur  kampanye  seperti  gambar  kandidat,  spanduk,  dan  baliho.  Fakta
3 Ibid,
4 Chakim,  M.  Lutfi.  "Desain  institusional  dewan  kehormatan  penyelenggara  pemilu  (DKPP)  sebagai peradilan etik." Jurnal Konstitusi 11.2 (2014): 393-408, h, 401
5 Indasari, Indasari, Burhanuddin Burhanuddin, and Samsir Rahim. "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum  Dalam  Mencegah  Money  Politic  Di  Kabupaten  Sinjai  (Studi  Kasus  Pilkada  2018)." Kajian  Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) 1.2 (2020): 624-639, h, 630
6 Budiman, Maman. "model pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemilu/pemilukada." LITIGASI 21.2 (2020): 199-219, h, 201
ini membuat masyarakat bingung dan apatis terhadap politik. Kejadian ini merupakan tanda kemerosotan etika politik dan sikap tidak hormat terhadap hukum. 7
Pemilu  lokal  menunjukkan  realitas  politik,  yang  secara  logis  mengarah  pada perpecahan  rakyat  dan  negara.  Dalam  pemungutan  suara/pemilu  lokal,  kemenangan seorang  kandidat  membenarkan  penggunaan  semua  sumber  daya,  seperti  kekuasaan, posisi,  dan  kebijakan  moneter.  Perbuatan  tersebut  termasuk  dalam  kata-kata  tindak pidana  korupsi  yang  diatur  dalam  UU  Pemberantasan  Korupsi.  Tindakan  tersebut sangat  bertentangan  dengan  norma  yang  ada  di  masyarakat  seperti  norma  hukum, norma agama dan norma adat. 8
Tindakan korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama dan masif. Jika melihat sejarah,  pembagian  upeti  sudah  ada  pada  zaman  kerajaan  dan  kolonial,  pada  masa penjajahan  Inggris,  Prancis,  dan  Belanda.  Tujuan  dari  aksi  tersebut  adalah  untuk memitigasi  kasus  tersebut  agar  masyarakat  memberikan  sesuatu  kepada  pengemudi. Pengendalian  korupsi  di  Indonesia  sepertinya  hanya  menyalahkan  sistem  yang  ada, yaitu menurut aturan hukum juga harus meningkatkan penegakan hukum, karena fakta di  lapangan  tidak  jarang  dalam  proses  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  tindak pidana  korupsi.  korupsi,  hakikat  hukum  adalah  aparat  penegak  hukum  yang menyalahgunakan  kekuasaannya  (abuse).  Tindakan  korupsi  harus  diperlakukan sebagai  kejahatan  luar  biasa  karena  dampaknya  luar  biasa.  Orang  yang  melakukan korupsi  tidak  memikirkan  kesejahteraan  masyarakat,  mereka  hanya  mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga. dan pangkatnya serta mencari kepuasannya sendiri, yaitu memperoleh kekuasaan dan menimbun kekayaan dengan cara-cara yang zalim. 9
Penyebab  kebijakan  moneter  erat  kaitannya  dengan  faktor  kendala  ekonomi, dan selalu disertai dengan munculnya permasalahan baru, seperti terbukanya peluang munculnya  kebijakan  moneter  di  masyarakat.  Artinya,  masyarakat  menjadi  lebih rasional  dalam  menerima  berbagai  tunjangan  kemiskinan,  uang  berdasarkan  syarat pemilu. Ini juga terjadi ketika perusahaan menerima kompensasi dari kandidat pemilu
7 Damayanti,  Novita,  and  Radja  Erland  Hamzah.  "Strategi  Kampanye  Politik  Pasangan  Jokowi-Jk  Pada Politik Pemilihan Presiden 2014." WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 16.2 (2017): 279-290.
8 Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." Indonesian Journal of Law and Policy Studies  Volume 2. No. 1 (2021): 28-42, h.  29
9 Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. "Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 43-53, h.45
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
atau  politik.  Kemiskinan  diyakini  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  penerimaan pemilih  terhadap  adanya  imbalan  finansial  yang  menjadi  tolak  ukur  calon  pada pasangan  calon  atau  tim  pemilu  tertentu.  Pemilih  sendiri  harus  membeli  suaranya. 10
Karena  pemilih  yang  mendengarkan  kampanye  seorang  kandidat  sering  ditanya, "Apakah  Anda  punya  uang?  Selain  kondisi  ekonomi  yang  mengharuskan  pemilih menerima sejumlah uang tertentu, keyakinan bahwa pemilih diciptakan untuk mereka telah  bertahan  selama  beberapa  tahun  di  Jawa  Tengah  dan  Timur,  seperti  dalam penelitian Andrew D. Garner dkk. dalam masyarakat, seperti Jawa, dan juga digalakkan oleh pemerintah daerah.
Dalam pengawasan pada pemilu dan pilkada terdapat beberapa pengelompokan diantaranya sebagai berikut : Pertama, Pengawasan pendahuluan (Preliminary Control); Pemantauan  sebelumnya,  mis.  pemantauan  yang  dilakukan  sebelum  pekerjaan dilakukan.  Jika  pra-pemantauan  dapat  menghilangkan  penyimpangan  yang  signifikan dari  operasi  yang  diinginkan,  yang  terjadi  sebelum  penyimpangan  tersebut  terjadi. Pemantauan  antisipatif  juga  mencakup  semua  kegiatan  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  kemungkinan  bahwa  hasil  aktual  akan  mendekati  hasil  yang diinginkan. 11 Kedua,  Pengawasan  pada  saat  kerja  berlangsung  (Corurret  Control); Pengawasan  pekerjaan  dalam  proses  (kontrol  DC)  berarti  pengawasan  yang berlangsung selama atau selama pelaksanaan pekerjaan. Pantau pekerjaan yang sedang berjalan  untuk  memastikan  tujuan  tercapai.  Kontrol  simultan  terutama  terdiri  dari tindakan  atasan  yang  mengarahkan  pekerjaan  bawahan.  Bimbingan  mengacu  pada tindakan  manajer  mengajar  bawahan  mereka  metode  dan  prosedur  yang  benar  dan mengawasi mereka sehingga pekerjaan mereka dilakukan dengan benar. 12
Ketiga,  Pengawasan  Feed  Back  (Feed  Back  Control);  Kontrol  umpan  balik (Feedback  control)  dipahami  sebagai  pemantauan  dengan  mengukur  hasil  tindakan yang dilakukan untuk mengukur kemungkinan penyimpangan atau penyimpangan yang tidak  memenuhi  kriteria.  Pemantauan  difokuskan  pada  kinerja  organisasi  masa  lalu.
10 Ibid,
11 Nyssa,  Andi  Visca  Irfa.  "Strategi  Badan  Pengawas  Pemilu  Republik  Indonesia  Dalam  Pencegahan Toleransi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum." Jurnal Politik Lokal, Volume 4. No. 1. 2020, h, 25
Tindakan korektif ditargetkan pada proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Fitur  utama  dari  teknik  pemantauan  umpan  balik  adalah  fokus  pada  hasil  masa  lalu sebagai  dasar  untuk  memodifikasi  perilaku  masa  depan. 13 Sebagian  besar  tugas pemantauan  dan  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  lembaga/otoritas/program pemerintah  sekarang  atau  di  masa  mendatang  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan prosedur informal. Karena prosedur informal tentu merupakan langkah penting dalam pemantauan atau pelaksanaan suatu kebijakan/program, karena instansi/lembaga/dinas  tertentu  akan  menunjukkan  respon  yang  tidak  valid  jika prosedur formal. 14

## B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan di bahas dalam artikel ini adalah mempertanyakan tentang presentase terjadinya tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemilihan umum  dan  Pilkada  di  Indonesia,  kedua  terkait  bagaimana  strategi  sebagai  upaya memberantas korupsi pada  Pemilu dan Pilkada yang akan berlangsung serentak pada tahun 2024 mendatang serta membahas efektivitas strategi tersebut dalam menangani persoalan korupsi pada pesta demokrasi 2024.

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  menjadi  salah  satu  unsur  penting  dalam  mengurai  dan menemukan solusi atas persoalan yang sedang diteliti atau menjadi fokus kajian dalam satu  artikel.  Sebab  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yang  tepat  maka  akan dapat  pula  menghasilkan  hasil  penelitian  yang  dapat  berguna  dan  memberi  manfaat bagi  pembaca  pada  umumnya. 15 Dalam  penelitian  artikel  inimenggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang terkait yaitu UU Pemilu No.7 Tahun 2017 serta beberapa regulasi yang terkait dengan penelitian  di  atas,  diharapkan  mampu  menjawab  dan  memberikan  solusi  atas  kajian yang sedang diteliti yaitu berkaitan dengan strategi pencegahan tindak pidana korupsi
13 Ibid,
14 Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." Indonesian Journal of Law and Policy Studies  Volume 2. No. 1 (2021): 28-42, h.  30
15 Barus,  Zulfadli.  "Analisis  filosofis  tentang  peta  konseptual  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian hukum sosiologis." Jurnal Dinamika Hukum 13.2 (2013): 307-318.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024  mendatang  sebagaimana  di  pahami  dan  diketahui  bersama  bahwa  dalam perlehatan  pesta  demokrasi yang begitu besar sangat rawan dan berpotensi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh calon atau oleh pendukung dan juga partai politik.

## PEMBAHASAN

## Persentase Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
Pemilihan  Umum  atau  yang  biasa  disebut  Pemilu  adalah  salah  satu  bentuk pengimplementasian  dari  sistem  demokrasi  di  Indonesia,  PEMILU  merupakan penerapan  dari  sila  keempat  dalam  Pancasila  dan  penerapan  dari  Pasal  1  (2)  UUD. Pemilu  diartikan  juga  sebagai  sarana  pemilihan  wakil  rakyat  di  badan  Eksekutif maupun  Legislatif  di  tingkat  pusat  ataupun  daerah.  Pemilu  di  Indonesia  pertama  kali dilaksanakan  pada  tahun  1955  hingga  saat  ini,  Pemilu  mendatang  pada  tahun  2024. Pada  pemilihan  2019  banyak  perubahan  yang  terjadi  dari  aspek  kerangka  hukum, penyelenggaraan, tahapan, peserta kelembagaan, ataupun manajeman dalm pelaksanaa pemilu.
Pada 2019 banyak sekali pelanggaran yang terjadi, mekanismenya tidak berjalan sesuai  asas  demokrasi  yaitu  luber-jurdil,  ICW  dalam  rilisnya  mengatakan  pada  tahun 2019 ditemukan 6.649 pelanggar yang telah diregistrasi, 548 pelanggaran pidana, dan 107 pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana tertinggi didominasi oleh politik uang. Pemilih yang terlibat dalam pelanggaran politik uang pada tahun 2019 presentasenya mencapai  19,4%.  Melalui  kasus  tersebut  Indonesia  disebut  sebagai  salah  satu  negara yang  melakukan  praktik  pelanggaran  politik  uang.  Berdasarkan  hasil  studi  The  Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americans Barometer, Afrobaro meter, Money Politics Project di Asia Tenggara  politik uang saat ini menjadi budaya baru yang sudah biasa di Indonesia sebagaimana tergambar dari grafik dibawah ini. 16
16 Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya." (2023), h. 241

## Sumber : (Padilah & Irwansyah, 2023)
Data dari BPS Republik Indonesia 2019 dari tahun ke tahun mengukur Perilaku Korupsi  di  Indonesia.  Pada  tahun  2019  mengalami  kenaikan  menjadi  3,70  dari  tahun sebelumnya  3,66.  Hasil  temua  ini  menunjukkan  bahwa  perilaku  korup  di  Indonesia terus  mengalami  perkembangan  dan  sistemnya  semakin  massif,  ebih  detailnya  lihat gambar berikut ini:
Indeks perilaku korupsi tahun 2012-2019

## Sumber : BPJS RI-2019
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang diadili di Indonesia selama tahun 2022. Dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 533 kasus,  jumlah  ini  meningkat  8,63%.  1.396  orang  diduga  melakukan  korupsi  rumah tangga  dalam  berbagai  kasus  tersebut.  Jumlah  ini  juga  meningkat  19,01  persen dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 1.173 tersangka. 17
17 Nugroho,  Kandung  Sapto.  "Perilaku  Korupsi  di  Indonesia:  Tinjauan  Teoritik  Model  MARS." JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) 4.2 (2020), h. 25
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Secara  spesifik  lembaga  penegak  hukum  yang  menangani  suatu  kasus  korupsi atau  biasa  dikenal  dengan  Kejaksaan  Negeri  (Kejagung)  mencatat  pada  tahun  2022 sebanyak  405  kasus  terkait  korupsi.  Tahun  lalu  Kejaksaan  Negeri  juga  menetapkan sebanyak 909 individu sebagai tersangka atau pelaku tindak korupsi. Pihak kepolisian memproses sebanyak 138 kasus tindak korupsi dan menetapkan 307 tersangka pelaku tindak  korupsi.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atau  biasa  disebut  dengan  KPK menangani  sejumlah  36  kasus  korupsi  dengan  150  orang  tersangka.  Di  sektor  desa korupsi  terbanyak  pada  tahun  2022  dengan  155  kasus  tindak  korupsi.  Angka  ini sebanding  dengan  26,77  persen  dari  keseluruhan  kasus  korupsi  yang  ditangani  pada tahun 2022 oleh aparat penegak hukum. 18
Selain di pedesaan industri perkotaan tak lepas dari kasus korupsi, pada tahun 2022 tercatat 88 kasus yang teridentifikasi korupsi. Tercatat 54 kasus korupsi di sektor negara  terjadi  pada  tahun  lalu.  Sektor  lainnya  yakni  sektor  pendidikan  pun  tak  kalah tercatat  40  kasus  terkait  korupsi.  Terdapat  35  kasus  korupsi  pun  terjadi  di  sektor sumber daya alam (SDA) dan perbank-an. 19
Ada  berbagai  macam  strategi  untuk  memberantas  korupsi  dalam  Pemilu  di Indonesia.  Pengaturan  tentang  larangan  dan  sanksi  bagi  praktik  politik  uang  di Indonesia  sudah  diatur  dalam  UU  No.  7  tahun  2017.  Sejak  dari  tahapan  pencalonan
18 https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022 di akses 20 Januar 2023 Pukul 13.40 WIB.
19 https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus- diperkuat di Akses 21 Januari 2023 Pukul 15.30 WIB
Sumber : (Padilah & Irwansyah, 2023)
sudah  diatur  dalamUU  No.  7  tahun  2017  Pasal  184  Ayat  (1)  dan  Pasal  519;  tahapan kampanye diatur melalui Pasal 280 Ayat (1) huruf J, Pasal 284, Pasal 521 dan pasal 523; tahapan  masa  tenang  diatur  melalui  Pasal  278  Ayat  92)  dan  Pasal  523;  tahapan  hari pemungutan suara diatur melalui Pasal 515 dan Pasal 523 yang pada intinya melarang politik uang dan bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana penjara 2 (dua) hingga 4 (empat) penjara dan denda sebesar Rp. 36.000.000 hingga Rp. 48.000.000,. 20
Pada  UU  No  7  Tahun  2017  juga  ditentukan  sanksi  pidana  bagi  politik  uang sebagai  berikut:  administrasi  penjara  dan  sanksi,  dimana  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  atau  Bawaslu  dapat  menyarankan  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  atau  KPU agar  calon  terpilih  dicopot  dari  jabatannya  jika  terbukti  melakukan  kejahatan  politik uang  yang  terorganisasi,  sistematis,  dan  masif.  Perlu  diingat  bahwa  politik  uang tampaknya  laten  dan  nyata  dalam  setiap  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Regulasi hukuman  pidana  dan  administrasi  yang  progresif  serta  politik  uang  untuk  pemilu  di tahun  2024  belum  mampu  mencukupi  dalam  pembendungan  praktik  politik  uang dalam pemilu serentak.

## Strategi Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi Pada pemilu dan pilkada serentak 2024
Pada  titik  ini,  undang-undang  konstitusional  progresif  yang  mencegah  politik uang memerlukan beberapa pertimbangan. Untuk mencegah penggunaan  politik uang dalam  pemilihan  umum  tahun  2024  mendatang,  sejumlah  konsep  dari  perspektif hukum tata negara progresif akan dibahas lebih detail sebagai berikut:
1. Pengaturan Progresif Pembatasan Sumber Dana Kampanye Calon dan Parpol Menurut Junaidi & Veri (2011), 21 biaya politik yang diadakan oleh partai politik untuk  mendukung  kegiatan  untuk  organisasi  dan  kampanye  atau  persuasi  tidak sebanding  dengan  pendapatannya,  sehingga  partai  politik  membelanjakan  lebih  dari yang mereka hasilkan. Akibatnya, partai politik bertindak melawan hukum yang tidak sesuai  dengan  undang-undang,  dan  partai  politik  kurang  memiliki  akuntabilitas  dan transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan dana partai.
20 https://bawaslu.go.id/en/berita/pelaku-politik-uang-disanksi-diskualifikasi-dan-pidana-penjara di akses 21 Januari 2023 pukul 16.20 WIB
21 Riewanto,  Agus."Strategi  Hukum  Tata  Negara  Progresif  Mencegah  Politik  Uang  Pemilu Serentak." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 111-125.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Menurut  Pasal  325  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilu, sumber dana kampanye Pilpres adalah sebagai berikut: a). Dari pasangan calon, b). Dari partai politik atau kelompok partai politik yang saling mendukung dan c).Dari pihak  ketiga  yang  sah  secara  hukum.  Pasal  329  Ayat  2  UU  Pemilu  2017,  menyatakan sumber  dana  kampanye  pemilu  legislatif  berasal  dari:  (a)  partai  politik;  (b)  calon anggota DPRD dan DPR; c) kontribusi dari pihak ketiga yang sah secara hukum.
Berdasarkan UU 7 Tahun 2017 tentang Sumbangan Kampanye dari (1) “Anggota Perorangan; 2) caleg DPR/DPRD dan/atau calon presiden/wapres; 3) organisasi partai politik  atau  kumpulan  partai  politik  pendukung  pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden”.  Menurut  ayat  (1)  Pasal  327,  dana  kampanye  berasal  dari  perseorangan paling  banyak  Rp.  2.500.000.000,00  (dua  miliar  limaratus  ribu  rupiah).  Begitu  juga dalam  Pasal  331  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  sumbangan  dana  kampanye  perorangan dibatasi sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah). 22
Kurangnya  pengaturan  dalam  pembatasan  nominal  dana  kampanye mengakibatkan  tidak  terkendalinya  sumber  dana  kampanye  partai  politik,  calon presiden  dan  wakil  presiden,  serta  calon  dan  organisasi  partai  politik  lainnya. Implikasinya, setiap anggota partai politik, maupun calon presiden dan wakil presiden, calon,  dan  organisasi,  akan  memberikan  dana  tak  terbatas  untuk  berbagai  kegiatan yang  berkaitan  dengan  kampanye,  yang  terutama  memberi  dampak  perolehan  suara atau  vote  buying.  Inilah  alasan  primer  mengapa  mayoritas  partai  politik  hanya dikendalikan oleh individu yang menyumbangkan uang paling banyak. Efek setelahnya hanya  sekelompok  kecil  elit  yang  mengelola  partai  politik,  bukan  semua  anggotanya bekerja  sama  sebagai  sebuah  organisasi.  Hal  tersebut  mengakibatkan  partai  politik belum mencapai tujuannya menjadi organisasi terdemokratis dalam upaya pengelolaan dan  pengembangan  suatu  organisasi.  Dampak  yang  terjadi  adalah  sebagian  warga negara  saja  dan  beberapa  partisipan  atau  anggota  dapat  berpartisipasi  secara  giat
22 Chandra, M. Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas." Wajah Hukum 4.1 (2020): 52-66,
dalam  partai  politik  yang  mewakili  hak  untuk  berekspresi  dan  berserikat  secara wajar. 23

## 2. Pengaturan Progresif Transaksi Elektronik Uang Kampanye
Menyiapkan transaksi elektronik untuk calon presiden dan wakil presiden, caleg dan  organisasipartai  politik  sebelum  berakhirnya  masa  kampanye  merupakan  salah satu  strategi  progresif  yang  patut  dipertimbangkan  untuk  mencegah  penggunaan politik uang dalam pemilu. Tujuan dari progresif ini adalah untuk memudahkan PPATK (Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan)  mengetahui  darimana  dana kampanye  berasal,  bagaimana  pergerakannya,  dan  bagaimana  penggunaannya  selama kampanye. Serta mengurangi penggunaan uang dalam pemerintahan mendatang. 24
Selama ini di Indonesia pengaturan tentang transaksi uang kampanye elektronik belum  diatur  dalam  UU  Pemilu.  Oleh  karenanya  transaksi  kampanye  masih menggunakan model tunai yang berakibat  tidak terkontrol oleh PPATK. 25 Di sejumlah negara yang dianggap bersih dari korupsi, seperti Singapura, Malaysia Hongkong, Swiss, Jerman  dan  Australia  telah  lama  mengatur  pembatasan  transaksi  tunai  bagi  pejabat birokrasi.  Dengan  diterapkannya  pembatasan  transaksi  tunai  maka  pejabat  birokrasi akan  melakukan  transaksi  melalui  jasa  perbankan  yang  mana  pelayananya  sudah menggunakan  sistem  komputerisasi  sehingga  akan  memudahkan  pelacakan  transaksi yang mencurigakan antar institusi dan pejabat publik.
Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan secara psikologis ketakutan dengan model pembatasan transaksi keuangan tunai, terutama jika jumlahnya melebihi ambang pendapatan dan urgensitas kepentingan. Jumlah kasus yang sangat banyak di berbagai negara dapat diikuti oleh efektif melalui model pembatasan kesepakatan atau transaksi secara kontan. Apalagi modus operan di transaksi kemudian tujuan transaksi baik individu atau institusi yang berperan. Dengan demikian, lembaga pemberantasan korupsi  di  negara-negara  tersebut  dapat  dengan  mudah  memantau  dan  mencegah deteksi dini terhadap konspirasi jahat korupsi. 26

## 3. Pengaturan Progresif Larangan Caleg Koruptor
23 Ibid,
24 Riewanto,  Agus."Strategi  Hukum  Tata  Negara  Progresif  Mencegah  Politik  Uang  Pemilu Serentak." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 111-125.
25 Satria,  Hariman.  "Politik  Hukum  Tindak  Pidana  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum  di Indonesia." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 1-14.
26 Ibid,
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Dalam pengaturan yang progresif, calon mantan napi kasus korupsi dapat dilarang dalam pemilu halini dapat mencegah terjadinya politik uang. Tentu pengaturan seperti itu  sudah  dilakukan  KPU  dalam  PKPU  Nomor  20  Tahun  20118  tentang  pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Akan tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh MA karena dianggap melanggar putusan MK RI No.4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK RI No. 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No.7/2017 tentang Pemilu. 27
Lahirnya  PKPU  berfungsi  sebagai  jembatan  antara  empat  (empat)  kepentingan dan  menjamin  pemilu  yang  demokratis  dan  adil  dalam  konteks  penyelenggaraannya. Pertama,  kepentingan  pemilih  agar  pada  Pemilu  2024  mendatang  calon  yang  tidak berintegritas  tidak  dipertimbangkan.  Artinya,  pemilih  suara  terutama  yang  tinggal  di pedesaan  dan  kurang  cukup  menerima  informasi  mengenai  calon  tertentu  dan  tidak perlu  ragu  untuk  memilih  karena  semua  calon  berintegritas.  Kedua,  menghimbau parpol agar berhati - hati memilih calegnya dan hanya mencalonkan caleg asli ke KPU. Alhasil,  PKPU  menjadi  indikator  bagus  apakah  partai  politik  serius  dengan  agenda bangsa memberantas korupsi secara sistemik atau hanya dengan omongan saja. Karena individu  yang  korupsi  biasanya  memiliki  modal  sosial  dan  ekonomi  serta  jaringan  di dalam partai politik. 28
Ketiga,  memastikan  lembaga  legislatif  di  semua  tingkatan  ke  depan  akan berwibawa  dan  aspiratif  karena  para  anggota  legislatif  yang  terpilih  pada  2024  tidak tersandera oleh kasus-kasus pidana di masa lalu. Keempat, menjaga moralitas dan etika bernegara karena kehadiran caleg menunjukkan komitmen bangsa ini untuk membuka jalan bagi munculnya pemimpin politik secara sistemik. Agar pengaturan tersebut tidak menjadi  polemik,  diperlukan  revisi  UU  Pemilu  ke  depan  yang  mengatur  larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri. Hal ini juga dapat berupa putusan hakim untuk memutus perkara  korupsi secara mendalam sebagai hukuman atas  pencabutan hak politik para koruptor. 29
27 Riewanto,  Agus."Strategi  Hukum  Tata  Negara  Progresif  Mencegah  Politik  Uang  Pemilu Serentak." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 111-125.
28 Ibid,

## 4. Pengaturan Progresif Pembatalan Pemenang Pemilu oleh MK
Praktik  politik  uang  yang  kerap  terjadi  dalam  pemilu  dapat  diangkat  menjadi bahan untuk menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK, sejalan dengan pemikiran  bahwa  bangsa  yang  maju  harus  merancang  ketertiban  melalui  hukum  tata negara.  Padahal  gugatan  pilkada  yang  telah  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Mahkamah  Konstitusi  hanya  membahas  konflik  hasil pemilihan antara Caleg dan Parpol dengan KPU RI. Jika terbukti calon dan parpol dalam pemilu kali ini telah melakukan tindak kecurangan, melakukan politik uang, intimidasi, dan  pengerahan  pemilih  dengan  berbagai  metode  yang  dianggap  melanggar  hukum moral  dan  hukum,  maka  MK  perlu  membuka  diri  agar  lebih  bisa  mengenali  perlu melakukan  terobosan  hukum  yang  progresif.  Ia  juga  harus  berani  membatalkan kemenangannya. 30
Perlu diakui bahwa kecurangan pemilu dalam bentuk politik uang (money politic) sangat  sulit  untuk  ditindak  secara  hukum  karena  rumitnya  proses  dan  sulitnya mengumpulkan  bukti  yang  cukup.  karena  hampir  tidak  mungkin  untuk  menghukum kandidat dan partai politik yang melakukan politik uang selama pemilu 2014 dan 2019. Karena itu, masih ada harapan agar MK dapat mengambil keputusan hukum yang adil, dinamis,  dan  progresif,  memutus  pembatalan  kemenangan  parpol  dan  calon  tertentu jika terbukti melakukan politik uang penipuan. 31
Kontestasi  kandidat  dan  partai  politik  dalam  pemilihan  oleh  pengadilan  jika mereka  dinyatakan  bersalah  atas  penipuan  politik  uang,  seperti  di  Thailand.  Di Thailand,  setidaknya  lima  partai  politik  telah  bubar  yaitu  Thai  Rak  Thai,  Demokrat, Phaen  Din  Thai,  Pattana  Chart  Thai,  dan  Practhatippatai  Kao  Na  karena  kecurangan pemilu  dianggap  sebagai  pelanggaran  konstitusi,  ancaman  terhadap  demokrasi bersama,  dan  pelanggaran  hukum  partai  (Muchamad  Ali  Safa’at,  2011:108-111). Putusan  pengadilan  di  negeri  ini  diterima  oleh  sistem  politik  di  sana  dan  terbukti mampu  mencegah  para  caleg  dan  partai  politik  bermain  curang  demi  memenangkan
30 Putra, Dico Primantara Marga. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Politik  Uang  (Money  Politic)  Berdasarkan  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  (Studi  Putusan  No.  34/pid. B/2014/PN. LW). Diss. Fakultas Hukum, 2015, h, 35
31 Ibid,
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pemilu.  Karena  itu,  masyarakat  berharap  agar  MK  RI  bisa  belajar  dari  Thailand  dan berinisiatif mengakhiri tradisi kotor pemilu di Indonesia. 32

## 5. Pengaturan Progresif Penyelenggara Pemilu Berintegritas
Kebiasaan  penyelenggaraan  pemilu  dimanapun  selalu  ada  hubungan  antara demokrasi  substantif  dan  demokrasi  prosedural.  Substansi  tidak  lebih  penting  dari proses. 33 Bahkan  dalam  merancang  berbagai  model  demokrasi  persaingan  internal, termasuk  pemilu,  substansi  merupakan  landasan  nilai  yang  harus  dijunjung  tinggi. Karena  memiliki  arti  sebagai  berikut:  kesetaraan  (equality),  kebebasan  (freedom), keadilan  (fairness),  ketaatan  pada  penegakan  hukum,  dan  kejahatan  elektoral (adherence to the rules of election system). Penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum  Republik  Indonesia  (KPU  RI),  KPU  tingkat  Provinsi,  KPU  tingkat Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Bawaslu RI, Bawaslu tingkat Provinsi, Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  (Panwascam)  hingga  Pengawas  Pemilu  Lapangan  (PPL)  harus  mampu bersikap profesional, mandiri, dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. partai agar relevan  dalam  upaya  pencegahan  praktik  politik  uang.  Semua  ini  diperlukan  agar pemilu  dinilai  sukses  dan  dianggap  memiliki  legitimasi  atau  validalitas  secara  politik dan  hukum  (Agustus  Riewanto  2014:6). 34 Jika  berbagai  pelanggaran  dan  kecurangan yang berkembang justru merugikan Pemilu 2024, maka akan terjadi masif, sistematis, dan terstruktur seperti Pemilu sebelumnya 2014 dan 2019 yang telah berlalu.
Oleh  karena  itu,  ke  depan  perlu  dilanjutkan  untuk  memastikan  bahwa penyelenggara  pemilu  yang  antusias  mematuhi  standar  hukum  dan  etika.  Di  sinilah pentingnya memperkuat DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) menjadi  otoritas  ras  politik  yang  siap  menjaga  moral  para  koordinator  keputusan sehingga sistem pemilihan bisa dikoordinasikan dengan kehormatan dan moral.
32 Riewanto,  Agus."Strategi  Hukum  Tata  Negara  Progresif  Mencegah  Politik  Uang  Pemilu Serentak." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 111-125.
33 Ibid,
34 Dairani,  Dairani.  "Sanksi  Tegas Serta  Upaya  Hukum  Guna  Mencegah  Terjadinya  Money  Politic  Pemilu Legislatif." HUKMY: Jurnal Hukum 1.2 (2021): 167-182.

## KESIMPULAN
Sebagaimana  dipahami  dan  diketahui  bersama  bahwa  persentase  pelanggaran Pemilu dan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden,  Pemilu legislatif  dan  pemilihan  kepala  daerah  dari  tahun  ke  tahun  selalu  mengalami peningkatan  dengan  modus  dan  cara  yang  juga  berkembang  dan  tergolong  canggih, apalagi  jika  memperhatikan  angka  pelanggaran  sejak  pemilu  dan  pilkada  serentak diterapkan  yakni  sejak  tahun  2015  hingga  2019  pelanggaran  semakin  banyak  dan nyata. Sehingga langkah dan strategi mempuni perlu dipersiapkan dalam menghadapi pemilu  serentak  pada  tahun  2024  mendatang.  Langkah  ini  urgen  dilaksanakan  sebab pemilu  merupakan  ujung  tombak  dari  baik  tidaknnya  sebuah  negara  demokrasi  serta guna  mengawal  tercapainya  bentuk  kedaulatan  yang  amanat  konstitusi  berada  di tangan rakyat.
Terdapat 3 element utama dalam mencegah pelanggaran pemilu dan mencegah atau  meminimalisir  terjadianya  korupsi  dalam  pemilu  dan  pilkada  mendatang,  satu pada  unsur  penyelenggara  pemilu  (KPU,  Bawaslu,dan  DKPP)  harus  mampu  menjaga sikap netral dan konsisten. Kedua, bakal calon atau calon harus mampu menunjukkan persaingan yang sehat dan tidak bertumpu pada politik transaksional (money politic) dan  yang  ketiga  pada  tingkat  pemilih  harus  mampu  menujukkan  sikap  dan berintegrtitas  tinggi  dalam  menolak  dan  lebih-lebih  menjual  hak  politik  dan kedaulatannya dengan uang. Jika ketiga unsur di atas dapat dipenuhi, maka pemilu yang sehat  dan  berintegritas  pada  tahun  2024  akan  dapat  dicapai  dan  akan  menghasilkan pemimpin  yang  amanah  dan  fokus  pada  tugas  dan  fungsi  serta  mewujudkan  visi misinya  tanpa  sibuk  memikirkan  mencari  uang  guna  mengganti  mahar  politik  yang mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Asmawi,  Muhammad,  Amiludin  Amiludin,  and  Edi  Sofwan.  "Strategi  Badan  Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." Indonesian Journal of Law and Policy Studies  Volume 2. No. 1 (2021): 28-42
Barus,  Zulfadli.  "Analisis  filosofis  tentang  peta  konseptual  penelitian  hukum  normatif dan penelitian hukum sosiologis." Jurnal Dinamika Hukum 13.2 (2013): 307-318
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Budiman,  Maman.  "model  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  pada pemilu/pemilukada.  " LITIGASI 21.2 (2020): 199-219
Chakim,  M.  Lutfi.  "Desain  institusional  dewan  kehormatan  penyelenggara  pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik." Jurnal Konstitusi 11.2 (2014): 393-408
Chandra, M. Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik  Politik  Uang  (Money  Politics)  dalam  Pemilu  di  Indonesia:  Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas." Wajah Hukum 4.1 (2020): 52-66,
Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif." HUKMY: Jurnal Hukum 1.2 (2021): 167-182
Damayanti,  Novita,  and  Radja  Erland  Hamzah.  "Strategi  Kampanye  Politik  Pasangan Jokowi-Jk  Pada  Politik  Pemilihan  Presiden  2014."  WACANA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Komunikasi 16.2 (2017): 279-290
Indasari,  Indasari,  Burhanuddin  Burhanuddin,  and  Samsir  Rahim.  "Strategi  Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Di Kabupaten Sinjai (Studi  Kasus  Pilkada  2018)."  Kajian  Ilmiah  Mahasiswa  Administrasi  Publik (KIMAP) 1.2 (2020): 624-639
Nugroho,  Kandung  Sapto.  "Perilaku  Korupsi  di  Indonesia:  Tinjauan  Teoritik  Model MARS."  JIPAGS  (Journal  of  Indonesian  Public  Administration  and  Governance Studies) 4.2 (2020)
Nyssa,  Andi  Visca  Irfa.  "Strategi  Badan  Pengawas  Pemilu  Republik  Indonesia  Dalam Pencegahan  Toleransi  Masyarakat  Terhadap  Politik  Uang  Pada  Pemilihan Umum."  Jurnal Politik Lokal, Volume 4. No. 1. 2020
Padilah,  Khoiril,  and  Irwansyah  Irwansyah.  "Solusi  terhadap  money  politik  pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya." (2023)
Riewanto, Agus."Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 111-125.
Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 1-14.
Silambi, Erni Dwita, et al. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum." Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Volumen 8. No. 1 (2023): 66-79
Sjafrina,  Almas  Ghaliya  Putri.  "Dampak  politik  uang  terhadap  mahalnya  biaya pemenangan  pemilu  dan  korupsi  politik."  Integritas:  Jurnal  Antikorupsi  5.1 (2019): 43-53

## Makalah
Putra, Dico Primantara Marga. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Calon Anggota Legislatif Yang  Melakukan  Politik  Uang  (Money  Politic)  Berdasarkan  Undang-Undang Pemilihan  Umum  (Studi  Putusan  No.  34/pid.  B/2014/PN.  LW).  Diss.  Fakultas Hukum, 2015
Internet
https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022  di akses 20 Januar 2023 Pukul 13.40 WIB.
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana- desa-harus-diperkuat di Akses 21 Januari 2023 Pukul 15.30 WIB
https://bawaslu.go.id/en/berita/pelaku-politik-uang-disanksi-diskualifikasi-dan- pidana-penjara di akses 21 Januari 2023 pukul 16.20 WIB