## MAKNA BERHADAPAN DENGAN NOTARIS PADA AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK

## Yogha Octhanio Pratama
Univeristas Jambi, yoghaop@gmail.com
Yetniwati Universitas Jambi, yetniwati@unja.id
Dwi Suryahartati Universitas Jambi, dwisurya@unja.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai Konsep berhadapan  dalam  pembuatan  akta  risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  diselenggarakan secara elektronik. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian ini yaitu  Perbedaan  pandangan  para  ahli  dalam  memandang  terkait  perluasan  makna  “berhadapan dengan Notaris” yang secara fisik apakah dapat diselenggarakan melalui media elektronik di dalam UUJN, Hal ini menimbulkan keragu-raguan dikalangan Notaris dalam menyelanggarakan Tugas dan Kewenangannya  dalam  menjalankan  tugasnya,  karena  dapat  berakibat  kekuatan  pembuktian  dari produk akta risalah E-RUPS yang dibuatnya. Secara hierarki peraturan perundang-undangan POJK tidak  serta  merta  dapat  menggeser  ketentuan  didalam  UUJN  yang  berstatus  Undang-Undang  dan memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi.  Idealnya  mekanisme  E-RUPS  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran  Terbatas  Sehingga  dalam  posisi  seperti  di atas,  perlu  ada  penegasan  terkait  pengaturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi Lex Specialis dan UUJN sebagai Lex Generalis.

## Kata Kunci: Notaris, Konsep Berhadapan

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  masih  terus  menyongsong menuju  kemajuan,  di  masa  sekarang  dimana  dunia  yang  semakin  memanfaatkan  teknologi, Indonesia tentu tidak boleh terlambat dan terkesan ketinggalan dalam menyesuaikan zaman. Perdana  Menteri  Jepang  Shinzo  Abe  menjelaskan  bahwa  kecerdasan  buatan artificial intellegent akan  menjadi  fokus  utama  Era  revolusi  industri  4.0  sedangkan  komponen manusianya yang akan difokuskan pada Era society 5.0 Pada Era revolusi industri yang sedang berlangsung  saat  ini 1 .  Hal  tersebut  menuntut  setiap  negara  di  muka  bumi  berlomba-lomba bukan lagi tentang siapa yang menemukan tambang emas atau ladang minyak bumi berlimpah melainkan  tentang  siapa  yang  lebih  dulu  berhasil  berdamai  dengan  memanfaatkan artificial Intelegenc e dan Kemajuan Pesat Teknologi Informasi lah yang merupakan Negara pemenang dalam Era ini.
Notaris memiliki peran penting dalam perkembangan hukum bagi masyarkat, Jaminan akan  suatu  perlindungan  dan  kepastian  hukum  merupakan  hal  yang  paling  utama  dalam membuat  suatu  akta  otentik  sesuai  keinginan  klien.  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya
1 https://tekno.tempo.co/read/1464019/apa-itu-revolusi-industri-4-0-dan-society-5-0 , diakses pada 19 November 2021.
selaku  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik,  selama  kewenangan  itu  tidak dimiliki pejabat umum lainnya, seorang notaris akan bertanggung jawab langsung terkait akta yang  dibuat,  terhadap  para  klien  yang  menggunakan  jasanya,  juga  bagi  masyarakat  secara keseluruhan.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  suatu  Akta  Otentik sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagat UUJN  2004)  Sebagaimana  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagat UUJN 2014) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi masyarakat, bahwa syarat suatu otentisitas suatu akta  diatur  di  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  yaitu  akta  tersebut  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  peraturan  perundang-undangan,  dan  akta  tersebut  dibuat  oleh  atau  dihadapan pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  dimana  tempat  akta  itu  dibuat.  Syarat  otentisitas yang diatur dalam KUHPerdata yaitu kehadiran para pihak di hadapan Pejabat Notaris/PPAT, Namun  apakah  peraturan  yang  dibuat  hampir  ratusan  tahun  lalu  ini  masih  Capable  dalam mengikuti perubahan zaman dan dapat memenuhi setiap kebutuhan produk hukum masyarakat di masa perubahan situasi yang kemudian mendorong percepatan kemajuan teknologi tumbuh makin pesat pada Era saat ini. kemajuan teknologi tumbuh makin pesat pada Era saat ini.
Indonesia dalam menyongsong  kemajuan teknologi  seperti yang ada sekarang, artinya profesi  dan  pekerjaan  harus  didorong  untuk  terus  berinovasi  bekerja  dengan  menggunakan bantuan  teknologi  elektronik  (misal  teknologi  audio  visual),  oleh  karena  itu  hampir  semua kegiatan hingga perbuatan hukum yang pokok dapat diselenggarakan secara digital/elektronik, atau mempergunakan suatu sistem teknologi audio visual, semua kalangan profesi diharapkan dengan  cepat  beradaptasi  mengkonversikan  pekerjaannya,  termasuk  penyelenggaraan pemerintahan  juga  yang  berprofesi  dibidang  hukum  seperti  pengacara  atau  advokat, pengadilan,  maupun  notaris  sebagai  pejabat  umum 2 .  Mahkamah  Agung  pun  kini  telah menerbitkan  aturan  untuk  memberikan  legalitas  terhadap  proses  peradilan  yang  dilakukan menggunakan teknologi audio visual melalui sarana telekonferensi, sebagai upaya agar proses peradilan  dapat  diselenggarakan  melalui  ilmpelementasi E-court berdasarkan  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Lalu ada juga Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung juga dimana pada poin kedua peraturan tersebut menentukan upaya sidang perkara pidana yang dapat diselenggarakan menggunakan teknologi audio visual Tele Conference 3 .
Ironisnya,  berbanding  terbalik  dengan  satu  posisi  pejabat  umum  yang  penting  dalam memberikan  jasa  pelayanan  publik  dalam  memenuhi  kebutuhan  produk  hukum  bagi masyarakat  namun  masi  terkesan  relatif  tertinggal  dan  terkesan  terlambat  dalam  menyikapi situasi  perubahan  yang  telah  terjadi,  karena  sampai  masih  terkesan  gamang  dan  belum mengambil  keputusan  dalam  menkoversi  kebijakan  agar  bisa  menyelenggarakan  jasa  dan kewenangannya secara elektronik 4 .
Dunia  bisnis  yang  terus  berkembang  tidak  dapat  dihentikan  lajunya  sehingga membutuhkan  kedinamisan  fungsi  dan  peran  seorang  Notaris  dalam  tuntutan  zaman  akan kebutuhan  masyarakat  untuk  kemudahan  dalam  segala  hal.  Padahal  apabila  teliti  dalam mencermati suatu peristiwa, maka peristiwa atau isu yang lagi hangat dibicarakan mengenai
2 Edmon  Makarim  dalam  Artikel https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan- masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/ diakses pada 30 September 2021, Pukul 11.48 WIB.
3 Ibid.
4 Ibid.
akta secara eletronik justru memberikan peluang bagi kalangan notaris agar dapat optimal dan efisien ketika memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat 5 . Menilik fakta hukum yang terjadi saat ini, dimana keberlakuan mahkamah agung yang telah mengimplementasikan E-Court, Adanya mekanisme pasar besar yang memanfaatkan Teknologi seperti E-Commerce, dimana penyelenggaraan dan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyelenggarakan  pemerintahan  yang  di  implementasikan  melalui  E-Governance.  Dengan fakta-fakta tersebut menjadi pertanyaan, Bagaimana dengan konsep berhadapan dengan notaris yang dimaksud dalam UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata terkait Otentisitas suatu akta. Abdul Salam menyatakan, Bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang sangat terkait dengan cyber notary  sudah  sangat  familiar  di  kalangan  notaris,  mengingat  dalam  Kode  Etik  Notaris, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan kewajiban bagi seorang notaris, sehingga tidak perlu alergi dengan hal ini.
Pemerintah  telah  menerbitkan  peraturan-peraturan  untuk  tetap  dapat  meningkatkan kegiatan usaha mulai dari kecil, sedang hingga besar agar Rencana dan Pelaksanaan dari  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  khusus  Perusahaan  Terbuka  yang  dimungkinkan  untuk dilaksanakan  secara  elektronik,  Berdasarkan  ketentuan  yang  dirilis  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  sebagaimana  tertuang  dalam  Peratuan  OJK  No.15/POJK.04/2020  Tentang Rencana  Dan  Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka (selanjutnya  disebut  sebagai  POJK  No.15/2020)  dan  Peraturan  OJK  No.  16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai POJK No.16/2020) yang khususnya berperan dalam memberikan stimulus perekonomian nasional 6 . Selain itu juga Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  secara  elektronik  dengan  mempergunakan  media elektronik Tele  Conference yang  saat  ini  sudah  sering  diterapkan  oleh  beberapa  perusahaan terbuka yang terdaftar dibursa efek karena telah mendapat restu dan legalitas hukum melalui Pasal  12  POJK  No.16/2020.  RUPS  yang  diselenggarakan  dengan  bertatap  muka  secara langsung  (konvensional)  dapat  digantikan  dengan  RUPS  secara  online,  yaitu  dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  elektronik,  salah  satunya  media teleconference ,  dimana untuk  memberi  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum,  serta  ketertiban.  Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Berita Acara atau Akta Risalah dari RUPS yang diselenggarakan secara online tersebut.
Notaris memiliki peran  dalam E-RUPS sebagai  pembuat akta notariil  karena  E-RUPS yang  diselenggarakan  secara  online,  berdasarkan  POJK  No.16/2020  wajib  dibuatkan risalahnya  dalam  bentuk  akta  notariil  oleh  seorang  Notaris  yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa Keuangan dengan tanpa dibubuhi tanda tangan dari para peserta E-RUPS, Ketentuan tersebut menjadi terbentur dengan Kewajiban Notaris yang masih eksis diatur didalam Pasal 16 ayat (1) huruf  m  UUJN  yaitu  untuk  kewajiban  membacakan  Akta  di  depan  penghadap  dan  saksi, minimal 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus guna membuat Akta wasiat di bawah tangan, dan wajib dibubuhi tanda tangan pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris yang kemudian  ditegaskan  didalam  penjelasannya  bahwa  Notaris  harus  secara  “fisik”  hadir  dan kemudian  menandatangani  Akta  di  depan  penghadap  dan  juga  saksi.  Berdasarkan  uraian tersebut diatas, Habib adjie menyampaikan:
5 R.A. Emma Nurita, 2012, Cyber Notary (Pemahaman awal dalam konsep pemikiran), Refika Aditama, 2012, Bandung, hlm 8.
6 Edmon Makarim, Loc. Cit.
“Kewajiban Notaris yang tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf m harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat 2 & 3 UUJN, substansi pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan  kebijakan  RUPS  yang  dapat  dilakukan  melalui  media  telekonferensi,  video konferensi,  atau  sarana  media  elektronik  lainnya,  Karena  substansi  pengaturan  yang diatur oleh pasal-pasal didalam UUJN tersebut baik para penghadap, para saksi, dan para notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga hadir secara fisik” 7 . Pasal tersebut menjadi sebuah norma yang kabur, Bagaimana konsep berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta relaas seperti yang telah diperbolehkan Peraturan OJK, namun UUJN sendiri masih mewajibkan notaris untuk hadir secara fisik? UUJN yang belum dengan tegas diatur terkait wewenang notaris untuk membuat akta notaris secara elektronik dan belum memberikan perluasan makna terkait konsep berhadapan dengan notaris, dapat menimbulkan pertanyaan  terkait  kekuatan  pembuktian  dari  suatu  akta  notariil  dalam  sebuah  RUPS  yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS), karena dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian dari semula sempurna menjadi hanya serupa akta dibawah tangan.
Pasal tersebut menjadi sebuah norma yang kabur, Bagaimana konsep berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta relaas seperti yang telah diperbolehkan Peraturan OJK, namun UUJN sendiri masih mewajibkan notaris untuk hadir secara fisik? UUJN yang belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik dan  belum  memberikan  perluasan  makna  terkait  konsep  berhadapan  dengan  notaris,  dapat menimbulkan pertanyaan terkait kekuatan pembuktian dari suatu  akta notariil  dalam sebuah RUPS  yang  diselenggarakan  secara  elektronik  (E-RUPS),  karena  dapat  menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian yang semula sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan.
Pasal  1868  KUHPerdata  yang  telah  ada  sejak  hampir  ratusan  tahun  lalu,  dan  Frasa “Berhadapan dengan saya” yang masih dipandang sempit dan belum mendapatkan perluasan makna, bahwa setiap akta harus dibuat di hadapan dengan Notaris, Sehingga terkait hal tersebut penulis memandang bahwa perlu adanya pembaharuan tentang perluasan makna dan konsep berhadapan dalam pembuatan akta otentik oleh notaris, keharusan seorang notaris yang dalam melaksanakan  tugasnya  dalam  membuat  akta  wajib  bertatap  muka  atau  berhadapan  dengan para  penghadap  secara  langsung,  sudah  dianggap  tidak  relevan  dalam  menghadapi  Era Globalisasi 4.0 & 5.0 dimana setiap negara berlomba-lomba untuk memanfaatkan Teknologi informasi  dalam  setiap  kegiatan,  dimana  dalam  penyelenggaraannya  dialihkan  kepada  hal berbasis teknologi. Suatu etika profesi adalah moril etik yang ekslusif diatur untuk jalannya profesi yang disandang oleh seorang Notaris dengan baik, karena setiap profesi ke-khasannya dari profesi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing profesi 8 .
Perubahan kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan yang disebabkan perkembangan dan majunya teknologi informasi dan elektronik di Era Globalisasi 4.0 & 5.0 di masa ini, yang secara  cepat  sudah  mempengaruhi  pula  munculnya  perbuatan  hukum  yang  baru.  Lalu bagaimana Notaris dalam mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin pesat, ditambah lagi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai menuntut seorang notaris tidak lagi hanya bekerja dengan  gaya  lama  saja,  tetapi  juga  dituntut  untuk  harus  bisa  memanfaat  kemajuan  dunia teknologi informasi dan elektronik.
Indonesia  sebagai  Negara  yang  berkembang  harus  selalu  terus  menjaga,  serta memelihara    persatuan  dan  kesatuan  nasional  dengan  memaksimalkan  Penggunaan  dan
7 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Cetakan ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 149-150.
8 Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Mencari Hakikat Hukum, Universitas Sriwijaya, 2008, Palembang, hlm.226.
pemanfaatan teknologi informasi untuk sebagaimana tertuang di dalam konsideran dan tujuan daripada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), dalam menghadapi tantangan kedepan dan persaingan Era Revlousi Industri 4.0 dan 5.0 seperti sekarang, sehingga pemanfaatan teknologi harus ikut andil untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat yang sejahtera bisa terwujud. Pemberian layanan oleh notaris kepada masyarakat saat ini sebagaimana diatur di dalam UUJN dan  Pasal  1868  KUHPerdata  dapat  dilihat  masih  dengan  bertatap  muka  secara  langsung (konvensional),  dimana  para  pihak  terkait  saling  berhadapan,  penyebabnya  karena  norma hukum  yang  saat  ini  mewajibkan  hal  ini  untuk  dilakukan.  Menurut  Ikhsan  Lubis,  Hukum seharusnya senantiasa haru smengikut perkembangan luar biasa yang terjadi saat ini 9 , Setiap lini  aktivitas  kehidupan  yang  tergiring  perkembangan  teknologi  informasi  yang  masyarakat telah  banyak  terjadi  pergeseran  dan/atau  berpindah  dari  sistem  lama  yakni  konvensional menjadi sistem yg lebih terkini yaitu sistem elektronik, tidak terkecuali layanan notaris juga bergeser menuju layanan yang berbasis  elektronik,  atau  dikenal  dengan cyber  notary 10 . Permasalahan yang terlah diuraikan diatas menjadi menarik untuk dibahas Bagaimana konsep  berhadapan  dalam  pembuatan  akta  risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham    yang diselenggarakan secara elektronik? Oleh karena itu penulis menaganggap hal itu merupakan hal  yang  menarik  untuk  dilakukan  penelitian,  dimana  kemudian  hasilnya  dituangkan  dalam sebuat Tesis dengan judul Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang  Saham  yang  diselenggarakan  secara  elektronik  dalam  Perspektif  Peraturan Perundang-undangan.

## PEMBAHASAN
Revolusi  industri  4.0  bukan  lagi  suatu  hal  yang  harus  dihindari,  melainkan  Indonesia sebagai  negara  berkembang  harus  siap  menyambut  dan  menyesuaikan  diri  dalam  revolusi tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam segala sendi kehidupan, mulai dari hiburan, keuangan, hukum, hingga dunia usaha, dimana teknologi sudah menjadi hal yang primer bagi kehidupan manusia  saat  ini.  Kita  pasti  sudah  mengetahui  adanya  mekanisme  pasar  besar  yang memanfaatkan Teknologi seperti E-Commerce, juga ada penyelenggaraan dan sebagai bentuk transparansi  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  di  implementasikan melalui  E-Governance.  Dalam  bidang  hukum  khususnya,  banyak  sekali  pembaharuan- pembaharuan  peraturan  dan  kebijakan  sehingga  pada  akhirnya  profesi  dibidang  hukum  pun harus  menyesuaikan  hal  yang  terjadi  yang  terjadi.  Pengacara/Advokat  misalnya  telah melakukan  pekerjaannya  secara  elektronik  dalam  memberikan  pelayanan  jasa  hukumnya, sehingga  saat  ini  hal  tersebut  bukan  lagi  menjadi  hal  yang  baru,  Advokat/Pengacara  telah melaksanakan jasa konsultasi secara online dengann memanfaatkan teknologi audio-visual dan pembuatan kontrak kerja secara elektronik 11 .
Mahkamah  Agung  pun  kini  telah  menerbitkan  aturan  untuk  memberikan  legalitas terhadap proses peradilan yang dilakukan menggunakan teknologi audio visual melalui sarana telekonferensi,  sebagai  upaya  agar  proses  peradilan  dapat  diselenggarakan  melalui ilmpelementasi  E-court berdasarkan Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.
9 Ikhsan Lubis, Webinar Nasional Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan (E-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary, 29 Maret 2022.
10 Syamsir,  Elita  Rahmi  &  Yetniwati,  “ Prospek  Cyber  Notary  Sebagai  Media  Penyimpanan    Pendukung    Menuju Profesionalisme Notaris”, Recital Review, Universitas Jambi, Jambi, 2019, hlm.138.
11 Edmon Makarim, Op. Cit.
Lalu ada juga Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung  juga  dimana  pada  poin  kedua  peraturan  tersebut  menentukan  upaya  sidang  perkara pidana yang dapat  diselenggarakan menggunakan teknologi  audio  visual Tele Conference 12 . Yang terbaru, Pasar modal yang merupakan salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia yang juga tidak luput dari efek kemajuan teknologi. Pemangku kebijakan pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai menentukan pemanfaatan media elektronik sebagai salah satu  media  pendukung  yang  digunakan  dalam  aktivitas  pasar  modal.  Salah  satu  pengaturan penggunaan media elektronik yang baru dirilis oleh OJK adalah POJK No.16/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan pemangku kedudukan tertinggi di dalam suatu Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang khusus untuk menentukan keputusan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPT sebagai organ paling tinggi dalam perseroan terbatas yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan dan pelaksanaan RUPS diatur secara rinci  baik  dalam UUPT atau peraturan pendukung lainnya. Pelaksanaan RUPS melalui media elektronik Tele Conference (E-RUPS) merupakan sebuah perbuatan  hukum  yang  baru  di  dalam  Kebijakan  Hukum  di  Tanah  air,  sebelumnya  hal mengenai  E-RUPS  sempat  disebutkan  pada  Pasal  77  UUPT    yang  menentukan  selain sebagaimana  diatur  Pasal  76,  RUPS  juga  dapat  diselenggarakan  dengan  bantuan  media Teleconference/videoconference, asal memungkinkan seluruh peserta RUPS yang hadir untuk saling melihat serta mendengar secara langsung ketika berpartisipasi dalam rapat.
RUPS  pada  umumnya  masih  dilakukan  secara  konvensional  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT, yaitu dengan bertemunya para pemegang saham di suatu tempat yang sama biasanya berada dimana tempat  kedudukan Perusahaan tersebut.  Pasal  78 UUPT menentukan RUPS dapat diselenggarakan kapanoun sesuai dengan kebutuhan dari Perseroan itu  sendiri.  Namun  praktik  yang  umumnya  terjadi,  RUPS  biasanya  diadakan  rutin  1  tahun sekali, yang biasa disebut  dengan Rapat  Umum  Pemegang Saham  Tahunan (RUPST). Pada RUPS  tahunan  ini  biasanya  memiliki  agenda  yakni  pertanggungjawaban  laporan  keuangan perusahaan,  Rencana  Kerja  Tahunan  perusahaan,  Gaji  dari  Komisaris  dan  Direktur  serta pembagian laba perusahaan (dividen) kepada pemegang saham.
Perusahaan Terbuka atau perseroan yang telah menjual sahamnya secara umum kepada publik  dan  terdaftar  di  bursa  saham,  pelaksanaan  RUPSnya  diatur  khusus  dengan  peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Ada 2 aturan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka yang  berlaku  saat  ini,  yaitu  POJK  Nomor  15/2020  tentang  RUPS  Perusahaan  Terbuka  dan POJK  Nomor  16/2020  tentang  RUPS  Perusahaan  Terbuka  Secara  Elektronik.  Berdasarkan Pasal 2 POJK 15/2020, RUPS Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan  setelah  tahun  buku  berakhir.  Namun  dalam  keadaan  tertentu  pihak  OJK  dapat menentukan batas waktu pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan Permintaan diadakannya RUPS Perusahaan Terbuka dapat diajukan oleh minimal 1/10 dari seluruh pemegang saham dengan hak suara atau diajukan oleh Komisaris.
Pasal 8 ayat 2 POJK 16/2020 menentukan pemegang saham yang hadir pada  E-RUPS secara  elektronik  dapa  menggantikan  kehadiran  secara  fisik  dan  dapa  dihitung  sebagai pemenuhan kuorum kehadiran, kehadiran ini diakomodir melalui media yang disediakan oleh penyedia E-RUPS atau sistem yang telah disediakan oleh perusahan terbuka. Sedangkan Pasal 12  POJK  No.  16/2020  juga  menyebutkan  bahwa  Risalah  hasil  E-RUPS  dimuat  dalam  akta
12 Ibid.
notariil yang berbentuk Akta risalah rapat oleh notaris. Akta didefinisikan sebagai surat bukti termasuk  pernyataan,  uraian,  pengakuan,  keputusan,  dll  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, sedangkan definisi Akta Notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 7 UUJN didefinisikan sebagai suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris atau dibuat oleh seorang notaris, yangmana bentuk dan tata cara pembuatannya ditentukan oleh undang-undang ini (UUJN) 13 .
Pasal - pasal ini patut dicermati, seperti Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta notaris harus dibuat berdasarkan “bentuk dan tata cara” yang ditetapkan oleh undang-undang ini  (UUJN).  Artinya  pembuatan  akta  risalah  rapat  E-RUPS  tetap  mengacu  kepada  UUJN, karena jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui media Tele coference, artinya masing – masing peserta tidak semua berada di satu tempat dan hadir secara fisik berhadapan dengan notaris, sehingga jika akta risalah rapat berbentuk akta notariil yang dibuat oleh Notaris dimana dasar pembuatannya merupakan Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan, karena Pasal 16 huruf m yang  kemudian  diperjelas  pada  bagian  penjelasan  undang  –  undang  ini  masih  menuntut kehadiran  fisik  dari  para  penghadap,  saksi  -  saksi,  serta  Notaris  harus  berada  di  tempat  dan pada  saat  yang  sama  juga,  dimana  wajib  hadir  secara  fisik 14 .  Pelaksanaan  E-RUPS  ini kemudian menjadi menimbulkan sebuah pertanyaan dan keraguan di kalangan notaris, apakah pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut dapat untuk dilaksanakan secara online dengan mempergunakan teknologi audio visual, dengan arti telah memberi perluasan makna dari kata ‘menghadap’ dalam pembuatan suatu akta , kemudian Bagaimana status dari akta otentik dalam hal  ini  akta  risalah  rapat  yang  merupakan  hasil  dari  perbuatan  hukum  tersebut  kemudian ditandangani.  Agung  Iriantoro,  Ketua  Ikatan  Keluarga  Notaris  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  (IKA  Notariat  UI),  berpendapat  bahwa  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN  mengharuskan Notaris untuk secara fisik hadir dan melakukan penandatanganan akta di depan hadirin. Teks pasal ini sudah memberikan kepastian hukum dengan tegas, tidak ambigu, dan tanpa berbagai interpretasi 15 .
Akta Notaris sebagai alat bukti otentik, wajib memerhatikan Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) bahwa suatu akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan  peraturan  perundang-undangan,  dan  akta  tersebut  dibuat  oleh  atau  dihadapan pejabat  umum  (Notaris)  yang  memiliki  kewenangan  dimana  tempat  akta  itu  dibuat.  Akta otentik tersebut wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, secara  kumulatif  atau  harus  meliputi  semua  aspek  kewajibannya.  Akta-akta  yang  dibuat tersebut,  meskipun  sudah  dilakukan  penandatanganan  oleh  para  pihak,  namun  jika  tidak memenuhi sebagaimana yg dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, maka tidak dapat diperlakukan sebagai suatu akta otentik, dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan akta di bawah tangan sebagaimana ditentukan Pasal 1869 KUHPerdata 16 .
Notaris akan dianggap lalai dan melakukan kesalahan dalam tugas dan jabatannya jika tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN  yaitu  tidak  melakukan  pembacaan  akta  dihadapan  para  pihak  sebelum  mereka
13 Irma  Devita  Purnamasari, https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04 , diakses pada 22 Maret 2022, Pukul 13:26 Waktu Indonesia Barat.
14 Habib adjie, Op. Cit., hlm. 149-150
15 Fitri Novia Heriani, https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pandangan-pakar-terkait-perluasan-menghadap-dalam- uu-jabatan-notaris-lt5f97d0b30b7c0?page=1, diakses pada 18 Maret 2022, Pukul 16:18 Waktu Indonesia Barat.
16 Irma Devita Purnamasari, Loc. Cit.
menandatanganinya 17 .  Tidak  terpenuhinya  syarat  kehadiran  fisik  dari  para  penghadap  dapat menyebabkan  kekuatan  pembuktian  akta  notariil  atau  akta  risalah  yang  dibuat  dari  hasil  E- RUPS  dapat  terdegradasi  menjadi  akta  yang  tidak  otentik  atau  hanya  memiliki  kekuatan pembuktian akta setara dengan akta di bawah tangan saja. Hal ini harus menjadi perhatian oleh para notaris yang bertugas membuat akta notariil E-RUPS, Salah satu implikasi hukum dari penandatanganan  akta  tanpa  dibacakan  oleh  notaris  di  depan  para  penghadap  adalah  akta tersebut  akan  mengalami  degradasi  kekuatan  pembuktiannya  menjadi  hanya  akta  dibawah tangan saja dari yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna akta otentik 18 . Pembacaan akta dihadapan para pihak ini sangat penting dan wajib dilaksanakan karena memiliki beberapa filosofi yang terkandung, yaitu:
a. Agar  penghadap  menerima  kebenaran  dari  isi  akta,  melalui  pembacaan  akta  oleh notaris.
b. Tujuannya  adalah  agar  para  penghadap  dapat  memahami  terkait  keseluruhan kebenaran isi akta yang telah dibuat dan disepakati, sehingga suatu saat nanti para pihak tidak menyangkal  kebenaran isi akta dengan dalih bahwa ia tidak mengetahui jika  ada  klausula  yang  dinilai  dapat  merugikannya,  karena  akta  tersebut  telah dibacakan kepadanya.
c. Agar  para  penghadap  dapat  meyakini  bahwa  isi  akta  telah  sesuai  berdasarkan kesepatan yang telah dicapai para penghadap.
d. Akta harus dibacakan dengan lantang oleh notaris di hadapan penghadap sehingga para  pihak  mengetahui  ketentuan  dalam  akta  sebelum  menandatanganinya,  dan bahwa klausulnya sesuai dengan preferensi mereka. Jika salah seorang penghadap berpendapat bahwa klausul-klausul tersebut tidak memenuhi kebutuhannya, notaris dapat  meminta  pihak  penghadap  untuk  mengubah  isi  klausa-klausa  akta  tersebut, atau  notaris  dapat  meminta  agar  perikatan  itu  dibatalkan  jika  tidak  terpenuhi kesepakatan atas klausul-klausul yang disengketakan. Para pihak dapat dengan bebas memutuskan  apakah  akan  setuju  atau  tidak  dengan  isi  akta  setelah  mereka mengetahui apa yang tertulis di dalamnya.
e. Sehingga para penghadap dapat yakin jika apa yang sudah penghadap tanda tangani sudah sesuai dengan apa yang sudah mereka dengarkan secara langsung ketika akta itu dibacakan. Pasal 44 ayat (1) UUJN menentukan akta harus ditanda tangani oleh setiap pihak (penghadap, saksi, dan notaris) segera setelah akta tersebut dibacakan, kecuali  terdapat  penghadap  yang  karena  ada  alasan  tertentu  tidak  dapat membubuhkan tanda tangan, maka notaris mencantumkan alasannya. Dalam pasal ini  yang  dimaksud  dengan  “segera  setelah  dibacakan”  adalah  kewajiban  notaris untuk membacakan akta kepada para pihak sebelum akta ditandatangani.” 19
Verlijden dalam  suatu  proses  membuat  akta,  memiliki  keterkaitan  dengan  tugas  dan wewenang  dari  seorang  notaris  untuk  menyusun,  membaca  akta  dan  kemudian  memastikan bahwa isi akta telah dipahami dan ditandatangani oleh para penghadap dan saksi, hal ini diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, hal tersebutlah yang membedakan antara suatu akta otentik dan akta dibawah tangan 20 .
17 Dwi Merlyani, Loc. Cit.
18 I Wayan Arya Kurniawan, Loc. Cit.
19 Dwi Merlyani, Loc. Cit.
20 Multazam, M. T. & Purwaningsih, S. B., Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo) . Res Judicata, 1(1), 2018, Hlm. 19-33
Notaris  memiliki  peran  untuk  membuat  akta  notaril  dalam  setiap  RUPS  yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS), karena Pasal 12 Ayat (1) POJK Nomor 16/2020 menentukan bahwa risalah E-RUPS wajib dibuatkan akta notaril oleh notaris yang terdaftar di OJK  sehingga  tidak  diperlukan  lagi  tanda  tangan  dari  para  peserta  RUPS,  pasal  ini mengamanatkan untuk risalah E-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notaril, namun tidak dijelaskan secara tegas apakah akta tersebut dibuat sebagai akta partij atau akta relaas, dimana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020, bahwa akta tersebut akan memuat paling sedikit; (1) daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik, (2) daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik (3) rekapitulasi kuorum kehadiran dan  kuorum  keputusan;  dan  (4)  transkrip  rekaman  seluruh  interaksi  dalam  RUPS  secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
Menurut  G.H.S.  Lumban,  akta  risalah  rapat  merupakan  akta  relaas,  dimana  pada  akta tersebut  Notaris  dalam  menjalankannya  tugas  dan  jabatannya  selaku  pejabat  umum, menerangkan dan/atau memberikan kesaksian berdasarkan dari semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh pihak lain 21 . Kedua POJK Nomor 15 & 16  Tahun  2020  hanya  menyebutkan  jika  risalah  hasil  E-RUPS  wajib  untuk  dibuatkan  akta notariil, hanya saja tentang bagaimana teknis pelaksanaan dan keberadaan dari notaris dapat hadir  ke  dalam  E-RUPS  serta  apakah  wajib  hadir  atau  tidak  belum  diatur  secara  lengkap, bahkan  jika  melihat  dari  Pasal  12  Ayat  2  &  3  POJK  Nomor  16/2020  seakan-akan mengisyaratkan  jika  risalah  rapat  dibuat  dalam  bentuk  akta  partij,  karena  ditentukan  bahwa penyedia  E-RUPS  lah  yang  menemui  Notaris  untuk  menyerahkan  salinan  sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020 yang telah disebutkan diatas.
Esensi  kehadiran  Notaris  pada    Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  hanya berdasarkan  permintaan  atau  kehendak  dari  pihak  yang  memiliki  kepentingan,  sehingga Notaris  tidak  serta  merta  dapat  menghadiri  dan  membuat  akta  notariil  suatu  RUPS.  Karena keikutsertaan Notaris dalam RUPS pun tidak diatur secara rinci didalam perundang-undangan, sehingga pembuatan akta RUPS hanya didasari atas permintaan dari Perseroan Terbatas dalam hal  ini melalui perwakilan Direksi.  Jika Notaris tidak diundang atau dipanggil  dalam RUPS pada  saat  dilangsungkan,  Notaris  hanya  dapat  melaksanakan  wewenang  atau  jabatannya setelah  RUPS  selesai  dan  telah  dibuatkan  risalahnya  dan  kemudian  dibuat  Akta  Pernyataan Keputusan Rapatnya dengan disampaikan kepada Notaris untuk membuat akta tersebut yang tergolong  dalam  kategori  Akta  Partij  atau  Akta  Pihak.  Jika  pada  penyelenggaraan  RUPS Perseroan  terbatas  Notaris  diundang/dipanggil  untuk  hadir,  maka  Notaris  bertindak  sebagai pejabat  umum  yang  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  untuk  menyaksikan  perbuatan hukum secara langsung yakni terkait rapat yang diselenggerakan oleh Perseroan Terbatas, dan kemudian Notaris dapat membuat Akta Risalah Rapat yang tergolong Akta Relaas atau Akta Pejabat  terhadap  rapat  yang  disaksikannya.  Terdapat  proses  Penyelenggaraan  RUPS  secara Elektronik yang diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK, yang tetap diharuskan hadir hadir secara fisik didalam E-RUPS, yakni Pimpinan RUPS, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, dan Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
Yang  dimaksud  dengan  "secara  fisik"  adalah  ketua  RUPS,  anggota  Direksi/Dewan Komisaris, dan profesi penunjang semuanya harus hadir dalam satu ruangan pada saat RUPS diselenggarakan secara elektronik., tidak disebutkan nya notaris untuk wajib hadir secara fisik
21 G.H.S. Lumban, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm. 52
artinya jika diminta, Notaris juga dapat menghadiri E-RUPS melalui media elektronik. Lalu yang  menjadi  pertanyaan  utama,  dapatkah  pelaksanaan  melalui  media  elektronik  seperti teknologi Tele conference dapat menggantikan kewajiban menghadap secara fisik, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa RUPS Elektronik (E-RUPS) pertama kali diatur didalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, baru lebih dari 1 dekade kemudian muncul POJK Nomor 15 & 16 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan E-RUPS, namun di sisi lain UUJN masih mengatur kewajiban  untuk  berhadapan  secara  fisik  kepada  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik, terdapat  substansi  yang  bertentangan  antara  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  diatur  dalam UUJN  dan  teknis  pelaksanaan  E-RUPS  diatur  di  dalam  POJK,  permasalahan  tersebut  dapat dilihat dari berbagai aspek preferensi perundang-undangan lex spesialis derogate lex generali s. Asas lex specialis derogate lex generali , asas ini merupakan salah satu asas preferensi perundang-undangan yang menentukan kepada 2  (dua) peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki kedudukan yang setara , maka peraturan yang mengatur secara khusus terkait perbuatan hukum tersebut dapat mengenyampingkan peraturan yang mengatur secara lebih  umum,  dalam  hal  ini  adalah  POJK  No.  16/2020  dan  UUJN, tapi  apakah  POJK  dapat menjadi lex specialis dari lex generalis sebuah UUJN? yang mana salah satu pasal OJK secara langsung telah mengeliminasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dimana terkait kedua pengaturan tersebut diatur dalam 2 (dua) peraturan yang berbeda, dan juga memiliki kedudukan didalam  hierarki  yang  tidak  setara,  kedua  pengaturan  yang  mengatur  norma  yang  mengatur secara bertentangan tersebut dapat menyudutkan Notaris ketika terdapat itikad tidak baik yang memanfaatkan  celah  yang  terdapat  pada  norma  tersebut,  ketika  akta  RUPS  tersebut dipermasalahkan, dan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, dalam hal jika terjadi  suatu  permasalahan  yang  perbedaan  tafsir  mengenai  hasil  RUPS  mengenai  prosedur yang telah dijalani dalam pembuatan akta notaris 22 . Mekanisme E-RUPS akan lebih ideal jika diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas (UUPT) 23 . Sehingga dalam posisi seperti di  atas,  diharapkan  perlu  ada  penegasan  terkait  pengaturan  perundang-undangan,  sehingga Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN agar menjadi lex generalis- nya dan lex specialisnya adalah Pasal  77  ayat  (1)  UUPT  juncto  penjelasan  Pasal  77  ayat  (4)  UUPT  yang  pengaturan pelaksanaan  terkait  penyelenggaraan  E-RUPS  dibentuk  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP). Ketentuan sanksi yang terdapat dalam UUJN, dimana jika notaris tidak berhadapan secara fisik dapat dikesampingkan jika menerapkan Konstruksi hukum yang semacam ini, dan ketentuan tersebut hanya berlaku untuk akta-akta selain akta risalah E-RUPS 24 .
Pandemi  telah  memberikan  akselerasi  yang  luar  biasa  terhadap  transformasi  digital, sehingga  hal  yang  seharusnya  terjadi  5-10  tahun  lagi,  menjadi  hanya  dalam  1-2  tahun  saja, Regulasi / Peraturan yang sudah ada seringkali ketertinggalan satu langkah dari apa yang sudah terjadi 25 . Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami telah terjadi perluasan dari konsep berhadapan dengan Notaris yang wajib hadir secara fisik ternyata dapat difasilitasi oleh media teknologi elektronik, secara khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan E- RUPS  perseroan  terbuka  yang  dilakukan  melalui  teknologi teleconference dan
22 Habib Adjie, 2018, Hukum Notaris Indonesia , Op.Cit., hlm. 150.
23 Santun  M  Siregar,  Webinar  Nasional Transformasi  Digital  Dalam  Penyelenggaraan  (E-RUPS)  Terkait  Konsep  Cyber Notary, 29 Maret 2022.
24 Habib Adjie, 2018, Hukum Notaris Indonesia , Op.Cit., hlm. 151.
25 Ajib Hamdani, Webinar Nasional Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan (E-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary, 29 Maret 2022.
videoconference , namun masih diperlukannya penyempurnaan substansi-substansi pengaturan sehingga  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  tersebut  tidak  menjadi  bumerang  bagi  seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Pemerintah  telah  memberikan  suatu  terobosan  hukum  yaitu  perluasan  dari  konsep berhadapan dengan dengan Notaris yang wajib hadir secara fisik ternyata dapat difasilitasi oleh media  teknologi  elektronik,  secara  khusus  untuk  pembuatan  akta  risalah  rapat  pada pelaksanaan E-RUPS perseroan terbuka yang dilakukan melalui teknologi teleconference dan videoconference , namun masih diperlukannya penyempurnaan substansi-substansi pengaturan sehingga  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  tersebut  tidak  menjadi  bumerang  bagi  seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya.  POJK Nomor 15 dan 16  Tahun 2020 Terkait  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  diselenggarakan  secara  elektronik  (E-RUPS) mewajibkan  untuk  risalah  dimuat  dalam  akta  notariil,  dimana  Pasal  1  angka  7  UUJN menentukan akta notaris dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang – undang ini (UUJN), Keberlakuan POJK yang baru yang belum diiringi pembaharuan UUJN sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu hambatan karena masih terdapat substansi pasal  – pasal  yang  masih  bertentangan  di  antara  kedua  peraturan  sehingga  dapat  menjadi  hambatan bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  mengemukakan  saran  sebagai  solusi terhadap permasalahan yang ditentukan yaitu, POJK diterbitkan bukanlah  sebagai  peraturan pelaksana dari Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, sehingga POJK tidak dapat serta merta menjadi Lex Specialis -nya UUJN sehingga ketentuan POJK tidak secara langsung dapat mengenyampingkan ketentuan UUJN, Idealnya mekanisme E-RUPS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang  –  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseoran  Terbatas.  Pandemi  telah memberikan  akselerasi  yang  luar  biasa  terhadap  transformasi  digital,  sehingga  hal  yang seharusnya terjadi 5-10 tahun lagi, menjadi hanya dalam 1-2 tahun saja, Regulasi / Peraturan yang  sudah  ada  seringkali  ketertinggalan  satu  langkah  dari  apa  yang  sudah  terjadi,  untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 & 5.0 perlunya ada peraturan yang berlaku dinamis untuk dapat  selalu  mengimbangi  perkembangan  zaman,  sehingga  pembaharuan  UUJN  menjadi sesuatu  yang  harus  dipertimbangkan  agar  fungsi  Notaris  sebagai  Pejabat  yang  dapat memberikan  kepastian  hukum  melalui  akta  otentik  yang  dibuatnya  tetap  dapat  berlangsung sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju. Budiono, Herlien, 2013. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris , Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Erwin,  Muhammad  dan  Arpan,  Amrullah,  2008. Mencari  Hakikat  Hukum, Palembang:  Universitas Sriwijaya,
G.H.S. Lumban, 1999. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.
Habib Adjie, 2018. Hukum Notaris Indonesia, Cetakan ke-5, Bandung: PT. Refika Aditama.
Krisna Harahap, 2005. Hukum Acara Perdata , Bandung: Grafiti Budi Utami. Mohd.  Afnizar  et.  al., Kedudukan  akta  autentik  notaris  sebagai  alat  bukti  menurut  pasal  1886 KUHPerdata” , Universitas Sumatera Utara.
Nurita, R.A. Emma, 2012. Cyber Notary (Pemahaman awal dalam konsep pemikiran), Bandung: Refika Aditama.

## SUMBER LAIN:
Heriani, Fitri Novia. https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pandangan-pakar-terkait- perluasan-menghadap-dalam-uu-jabatan-notaris-lt5f97d0b30b7c0?page=1, diakses  pada  18 Maret 2022, Pukul 16:18 Waktu Indonesia Barat.
Makarim,  Edmon.  dalam  Artikel https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam- kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/ diakses pada 30 September 2021, Pukul 11.48 WIB.
Multazam, M. T. & Purwaningsih, 2018. S. B. Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo) . Res Judicata, 1(1), Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak. Purnamasari,  Irma  Devita https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik- lt550c0a7450a04 , diakses pada 22 Maret 2022, Pukul 13:26 Waktu Indonesia Barat. Seminar Cyber  Notary  dalam  Perspektif  Hukum  Pembuktian ,  diselenggarakan  Asosiasi  Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Syamsir,  Elita  Rahmi  &  Yetniwati,  2019.  “ Prospek  Cyber  Notary  Sebagai  Media  Penyimpanan Pendukung  Menuju Profesionalisme Notaris”, Recital Review, Universitas Jambi, Jambi.
Webinar  Nasional Transformasi  Digital  Dalam  Penyelenggaraan  (E-RUPS)  Terkait  Konsep  Cyber Notary, 29 Maret 2022.
https://tekno.tempo.co/read/1464019/apa-itu-revolusi-industri-4-0-dan-society-5-0 ,  diakses  pada  19 November 2021.