## PENDAHULUAN
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  kemudian  diganti  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  telah  diubah kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar dalam tata kelola dalam pemerintahan  di  daerah,  baik  pemerintahan di tingkat provinsi,  kabupaten/kota di Indonesia dalam hal kewenangan pemerintahan  daerah  mengurus  daerahnya sendiri.
Urusan  pemerintahan  terdiri  atas  urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren  dan  urusan  pemerintahan  umum. Urusan  pemerintahan  absolut  ialah  urusan pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi kewenangan  pemerintah  pusat.  Urusan pemerintahan konkuren ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat  dan  daerah  provinsi  dan  daerah
kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren  yang  diserahkan  ke  daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan  urusan  pemerintahan  umum adalah  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan,  hal  ini  tercantum  didalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur  urusan  pemerintahan  sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  secara hierarki  merupakan  implementasi  secara yuridis dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  setelah  amandemen  kedua,  yang berbunyi:  “Pemerintah  daerah  provinsi, daerah  kabupaten  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Tujuan  otonomi  daerah pada  hakekatnya adalah  memberikan  kewenangan  kepada

## Mempertanyakan Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi di Kabupaten Sambas
Tamrin Muchsin 1* , Sri Sudono Saliro 1
1 Fakultas Syariah IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126 Sebayan Sambas Kalimantan Barat 79460
*Email: tamrinmuchsin69@gmail.com
Naskah diterima 15 Desember 2020, Revisi 15 Maret 2021, Terbit 29 April 2021
DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i1.8748

## Abstract
The  regional  government  in  the  framework  of  implementing  regional  autonomy  has  the  authority  and independence in regulating regional government affairs. The authority of regional governments to regulate self-government  affairs  as  stipulated  in  Law  Number  23  Year  2014,  hierarchically  is  a  juridical implementation of Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the second  amendment,  which  reads:  “Government  provinces,  regencies  and  cities  regulate  and  manage government affairs by themselves according to the principles of autonomy and assistance tasks ”. The local government of Sambas Regency in carrying out government affairs under its authority has the right to make policies both in the context of improving services, in order to increase community participation in regional development  and  in  order  to  maintain  moral  values  in  people's  lives.  One  of  the  important  elements  in implementing this process is through the formation of local regulations. A dynamic that can occur with regard to the making of regional regulations is the linkage between local political interactions and the technicality of making laws and regulations, the boundaries of which must not conflict with the 1945 Constitution, as well as the laws and regulations above. The presence of Sambas Regency Regional Regulation Number 3 of 2004 concerning the prohibition of prostitution and pornography is contrary to higher-level laws and regulations so that this regional regulation must be repealed.
Key words: regional autonomy, regional regulations
daerah  untuk  mengurus  rumah  tangga daerahnya  sendiri,  dengan  alasan  bahwa pemerintah  daerah  yang  lebih  mengetahui keadaan  dan  kondisi  di  daerah  dan  hanya orang-orang  daerahlah  yang  mengetahui persoalan, potensi, dan keadaan masyarakatnya  dalam  membawa  kearah mana  pembangunan  dilaksanakan.  Namun demikian, tidak semua kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat yang tidak diserahkan atau dilimpahkan  kepada  pemerintah  daerah berdasarkan  Pasal  10  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi: Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter  dan  Fiskal  Nasional  dan  Urusan agama.
Pada konteks kewenangan untuk mengatur  inilah  dinamika  pembentukan Peraturan  Daerah  (Perda)  menjadi  praktik dan pembicaraan yang aktual sebagai bagian dari  upaya  untuk  mengisi  dan  memberi makna terhadap digulirkannya desentralisasi dan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung  jawab  tersebut.  Perda  menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi  sosial  dan  demokrasi,  sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab  perubahan  yang  cepat  dan tantangan  pada  era  otonomi  dan globalisasi saat  ini  serta  terciptanya good  local governance sebagai bagian dari pembangunan  yang  berkesinambungan  di daerah.  Melalui  perda  yang  berencana, aspiratif,  dan  berkualitas,  maka  dapat diharapkan  Perda  akan  menjadi  penggerak utama  bagi  perubahan  mendasar  yang diperlukan daerah (Hamidi, 2011).
Dengan adanya kewenangan untuk mengurus daerah sendiri berdasarkan
Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah, mengharuskan pemerintahan didaerah  membentuk  regulasi –  regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan  di  daerah  yaitu  dengan melahirkan  peraturan  daerah –  peraturan daerah  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kondisi  daerah.  Suatu  dinamika  yang  dapat terjadi, berkenaan pembuatan Perda adalah keterkaitan  antara  interaksi  politik  lokal dengan teknis pembuatan peraturan perundang-undangan, yang batasannya
tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan diatasnya.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Sambas merupakan  salahsatu  Kabupaten  yang terdapat  di  daerah  perbatasan  Kalimantan Barat.  Selayaknya  sebuah  Kabupaten  yang memiliki  daerah  otonom  seluas-luasnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memilki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur  urusan  pemerintahan  daerah. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Sambas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak  membuat  kebijakan  baik  dalam rangka peningkatan pelayanan, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat  dalam  pembangunan  daerah maupun  dalam  rangka  mempertahankan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.
Melihat kondisi sosial masyarakat Kabupaten  Sambas  yang  beragam  guna memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Ada  yang memiliki  hasil  pendapatan  yang  besar sehingga  segala  kebutuhan  materialnya dengan  mudah  terpenuhi  dan  tidak  jarang juga untuk mencari sasaran guna pemenuhan  hasrat  biologisnya.  Disisi  lain, ada  individu  yang  ingin  mendapatkan  hasil pendapatan  dengan  cara  yang  mudah sehingga tidak mesti bersusah payah. Salah satunya dengan melakukan tindakan perzinahan  dan  pelacuran.  Melihat  dari kondisi  tersebut,  maka  penting  hal  nya tindakan –  tindakan  yang  bertentangan dengan  kaidah  agama  tersebut  di  jadikan sebagai  suatu  produk  hukum  positif  di wilayah Kabupaten Sambas.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sambas (Perda  Sambas)  Nomor  3  Tahun  2004 tentang  Larangan  Pelacuran  dan  Pornografi yang terbentuk berlandaskan filosofis bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan  dengan  norma  agama  dan kesusilaan yang mempunyai dampak negatif terhadap sendi-sendi moral kehidupan masyarakat,  dan  berlandaskan  sosiologis bahwa  dalam  upaya  mempertahankan  dan melestarikan nilai-nilai luhur akhlakul karimah dalam  kehidupan  masyarakat,  diperlukan
adanya  pencegahan,  pemberantasan,  dan pengawasan terhadap praktek pelacuran dan pornografi di Kabupaten Sambas.
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)  juga  mengatur  tentang  larangan perzinahan  ( overspel )  yang  terdapat  dalam Pasal  284  KUHP.  Serta  didalam  Undang – undang  Nomor  44  tahun  2008  tentang pornografi juga memuat pengaturan tentang pornografi.  Sehingga  dalam  konteks  ini, Perda  Sambas  No.  3  Tahun  2004  tersebut dirasakan ada pertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi.  Pada  titik  pijak  penjelasan  demikian, maka  pertanyaan  yang  dapat  diangkat sebagai  suatu  permasalahan  yakni  apakah materi  muatan  pornografi  dan  perzinahan yang  terdapat  dalam  Perda  Sambas  No.  3 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan pornografi  bertentangan  atau  tidak  dengan peraturan perundang
Analisis  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sambas  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi Ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang – Undangan
Tata  urutan  atau  hierarki  peraturan perundang-undangan  dalam  suatu  tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut hierarchi of norm ( strufenbau des recht ). Setiap kaidah hukum  merupakan  suatu  susunan  daripada kaidah-kaidah. Dalam stufenbau theorie -nya Hans Kelsel mengemukakan bahwa dipuncak  “ stufenbau ”  terdapat  kaidah  dasar dari  suatu  tata  hukum  nasional  yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah  dasar  tersebut  disebut  “ grundnorm ” atau  norma  dasar. Grundnorm merupakan asas-asas  hukum  yang  bersifat  abstrak, bersifat umum, atau hipotesis. Menurut Hans Kelsen, grundnorm pada  umumnya  adalah meta  juridisch ,  bukan  produk  hukum  badan pembuat  undang-undang  ( de  wetgeving ), bukan  bagian  dari  peraturan  perundang- undangan,  namun  merupakan  sumber  dari semua sumber ( the source of the source ) dari tatanan peraturan perundang-undangan dibawahnya (Huda, 2011).
Hans  Kelsen  dalam  teorinya  yang dikenal  sebagai Stufenbau  Theorie  (The Hierarchy  of  Law) mengemukakan  bahwa norma –  norma  hukum  itu  berjenjang  – jenjang  dan  berlapis –  lapis  dalam  suatu
hierarki  susunan.  Suatu  norma  yang  lebih rendah  berlaku,  bersumber,  dan  berdasar pada  norma  lain  yang  lebih  tinggi.  Norma yang lebih tinggi itu berlaku, bersumber, dan berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi. Berdasar  teori  Hans  Kelsen  tersebut  dapat dirinci hal-hal sebagai berikut:
a.  Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak dapat mengubah  atau  mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang - undangan yang lebih tinggi tetapi yang sebaliknya dapat.
b.  Perundang-undangan  hanya  dapat dicabut,  diubah  atau  ditambah  oleh atau dengan perundang-undangan yang  sederajat  atau  lebih  tinggi tingkatannya.
c.  Ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan  hukum  dan  tidak  mengikat apabila
bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum  serta  mengikat,  walaupun diubah,  ditambah,  diganti  atau  dicabut oleh  perundangundangan  yang  lebih rendah.
d.  Materi  yang  seharusnya  diatur  oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya  tidak  dapat  diatur  oleh perundang-undangan yang lebih rendah (Budiman N.P.D Sinaga, 2004). Menurut  Hans  Kelsen,  hierarki  norma hukum  terdiri  atas:  (1).  Norma  dasar,  (2) Norma  Umum,  (3)  Norma  Konkret.  Norma dasar  terdapat  dalam  konstitusi,  norma umum  terdapat  dalam  undang –  undang, sedangkan  Norma  konkret  terdapat  dalam putusan  pengadilan  dan  putusan-putusan pejabat  administrasi  Negara  (Asshiddiqie, 2012).  Teori  ini  juga  memberikan  amanat bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, yang mana puncak dari piramida teori yang berakhir pada norma dasar  ( groundnorm ).  Norma  dasar  berperan sebagai sumber utama dalam  pembentukan norma hukum serta peraturan-peraturan lain sampai  ketingkat  bawahnya.  Jadi  jenjang hierarki dimaksud bukan hanya sebatas pada susunan  belaka,  namun juga  terkait  dengan seluruh  subtansi  yang  hendak  diatur  dalam
setiap  jenjang  peraturan  harus  mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi.  Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat  pada  hierarki  Peraturan  perundang –  undangan  yang  berlaku  di  Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 tahun 2011, yaitu terdiri atas:
a.  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat; c.  Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
d.  Peraturan Pemerintah;
e.  Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perda Sambas No. 3 tahun 2004 tentang larangan  pelacuran  dan  pornografi  yang mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 17  Mei  2004  berkaitan  dengan  ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 23 Ayat (2) yaitu  “Barang  siapa  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8,  Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam  dengan  denda  paling  banyak  Rp. 3.000.000,-(tiga  juta  rupiah)  atau  hukuman kurungan  paling  lama  4  (empat)  bulan pengganti denda. Namun sejak diundangkan pada  tanggal  7  Juli  2009,  peraturan  daerah Kabupaten  Sambas  Nomor  3  Tahun  2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan  Daerah  -    Peraturan  Daerah Kabupaten Sambas, mulai berlaku diwilayah hukum Kabupaten Sambas. Peraturan daerah ini bersandar pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  yang  memberi  peluang  dan  ruang bagi  peraturan  daerah  untuk  memuat ketentuan  pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  143, maka  peraturan  daerah  Kabupaten  Sambas yang memuat sanksi pidana perlu diubah dan disesuaikan.
Ketentuan  pidana  sebagaimana  telah diubah  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sambas  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang Perubahan ketentuan pidana dalam peraturan  daerah –  peraturan  daerah
Kabupaten  Sambas,  terdapat  pada  Pasal  1 Angka 19 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Ketentuan  Pasal  23  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sambas  Nomor  3  Tahun  2004 tentang  Larangan  Pelacuran  dan  Pornografi diubah  sehingga  berbunyi  sebagai  berikut: (2)  Barangsiapa  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan  Pasal  18  peraturan  daerah  ini  diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan sebagai  pengganti  denda. Itu artinya  bahwa Perda  Sambas  No.  3  Tahun  2004  memuat ketentuan –  ketentuan  norma  perbuatan yang  dilarang,  sedangkan  ketentuan  sanksi pidananya tercantum didalam Perda Sambas No. 3 Tahun 2009.
Namun  disisi  lain,  Undang –  Undang Nomor  44  Tahun  2008  tentang  pornografi mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 28 November 2008. Pengaturan tentang pornografi  yang  sudah  diatur  di  dalam undang –  undang,  dan  diatur  juga    oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sambas  di dalam  Perda  Sambas.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  sejak  mulai  berlakunya  Undang – Undang  No.  44  Tahun  2008  tentang pornografi  yang  sudah  mengatur  secara khusus  pornografi  kemudian  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sambas  mengeluarkan Perda  Sambas  No.  3  Tahun  2009  tentang perubahan ketentuan pidana dalam peraturan  daerah –  peraturan  daerah Kabupaten  Sambas,  yang  mana  hanya mengubah  ketentuan  pidana  yang  terdapat dalam Pasal 23 Perda Sambas No. 3 Tahun 2004  tentang  Larangan  Pelacuran  dan Pornografi,  itu  artinya  Perda  Sambas  No.  3 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan pornografi masih berlaku.
Selain  itu,  didalam  konteks  materi muatan  pornografi  yang  terdapat  dalam Perda  Sambas  No.  3  Tahun  2004,  Pasal  1 Angka  Ke-9,  memberikan  definisi  sebagai berikut:  “pornografi  adalah  setiap  perbuatan yang merangsang nafsu birahi yang melanggar  norma – norma agama dan adat istiadat serta peraturan perundang – undangan  yang  berlaku,  baik  dengan  cara berpakaian  dan/atau  tingkah  laku  lisan, maupun tulisan, gambar dan narasi dilakukan
langsung dimuka umum, melalui media cetak dan  media  elektronik”.  Selanjutnya  dalam Pasal  15    menyebutkan  “barang  siapa melakukan  tindakan  dan/atau  perbuatan pornografi diancam dengan hukuman pidana”
Sedangkan  didalam  Undang –  Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1  angka  Ke-1  mengatakan  bahwa  definisi pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh, atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan  dimuka  umum,  yang  memuat kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.  Adapun  perbedaan  definisi antara  Perda  Sambas  dengan  Undang – undang  Pornografi  dalam  konteks  materi muatan  pornografi  yakni:  di  dalam  Perda Sambas mengatur substansi cara berpakaian setiap  orang  yang  dilakukan  langsung dimuka  umum,  melalui  media  cetak  dan media  elektronik,  sedangkan  di  dalam undang –  undang  pornografi  tidak  ada mengatur hal tersebut.
Adapun perbedaan definisi antara Perda Sambas dengan Undang –  undang Pornografi  dalam  konteks  materi  muatan pornografi  yakni:  di  dalam  Perda  Sambas mengatur  substansi  cara  berpakaian  setiap orang  yang  dilakukan  langsung  dimuka umum,  melalui  media  cetak  dan  media elektronik,  sedangkan  di  dalam  undang – undang  pornografi  tidak  ada  mengatur  hal tersebut.
Pasal  10  Undang –  undang  No.  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi :”setiap orang  dilarang  mempertontonkan  diri  atau orang  lain  dalam  pertunjukan  atau  di  muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi  seksual,  persenggamaan,  atau bermuatan  pornografi  l ainnya”. Sementara Pasal  36  Undang –  Undang  pornografi memuat  ancaman  sanksi  bagi  pelanggar Pasal 10, yaitu berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 5 Miliar.
Merujuk pada Pasal 10 Undang- undang pornografi,  bahwa  berpakaian  seksi  dan terbuka  belum  dapat  dikategorikan  sebagai ketelanjangan. Ini karena berdasarkan Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang dimaksud  dengan  “telanjang”  adalah  tidak
berpakaian ( http://kbbi.web.id/telanjang , diakses 7 Oktober 2018). Selanjutnya, Perda Sambas No. 3 tahun 2004 tentang larangan pelacuran  dan  pornografi  mengatur  materi muatan mengenai definisi tentang perzinahan yang terdapat dalam Bab I pasal 1 angka ke- 8, “perzinahan adalah hubungan seksual  diluar  ikatan  pernikahan,  baik dengan  suka  sama  suka  maupun  secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian  atau  janji  pemberian,  baik  yang dilakukan  oleh  berlainan  jenis  atau  sesama jenis  kelamin”.  Pencegahan  perzinahan diatur  dalam  Pasal  11  yang  berbunyi  : “Barang  siapa  melakukan  perzinahan diancam dengan hukuman pidana”
Sedangkan KUHP adalah kitab undang- undang yang mengatur tentang tindak pidana dan  memiliki  fungsi  mengikat  bagi  seluruh warga  Indonesia.  Hukum  pidana  secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan  kehidupan  masyarakat agar  dapat  tercipta  dan  terpeliharanya ketertiban umum. Delik perzinahan ( overspel ) juga diatur dalam pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salahsatu kejahatan terhadap kesusilaan.Adapun pasal 284 KUHP berbunyi:
(1)  Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama Sembilan bulan:
1.a.  Seorang  pria  yang  telah  kawin yang melakukan mukah ( overspel ) padal  diketahui  bahwa  pasal  27 BW berlaku baginya;
b.  Seorang  wanita  yang  telah  kawin melakukan mukah.
2.a.  Seorang  pria  yang  turut  serta melakukan  perbuatan  itu,  padahal diketahuinya  bahwa  yang  turut bersalah telah kawin.
b.  Seorang  wanita  yang  telah  kawin yang turut serta melakukan perbuatan  itu,  padahal  diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah  kawin  dan  pasal  27  BW berlaku baginya.
Pasal 27 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan bahwa “pada waktu yang  sama,  seorang  lelaki  hanya  boleh terikat  perkawinan  dengan  satu  orang perempuan  saja;  dan  seorang  perempuan hanya  dengan  satu  orang  lelaki  saja. Ketentuan  Pasal  284  dapat  secara  jelas dikemukakan  bahwa  suatu  perzinahan  baru
dianggap sebagai delik apabila para pelakunya  atau  salah  satu  dari  mereka adalah orang yang terikat dalam perkawinan dengan  orang  lain.  Yang  dipidana  menurut KUHP  adalah  perzinahan  dalam  konteks adultery. Apabila  para  pelaku  masih  sama- sama  lajang,  menurut  KUHP,  sama  sekali bukan  tindak  pidana  perzinahan.  Dari pernyataan  diatas,  dapat  dilihat  adanya perbedaan definisi perzinahan yang terdapat didalam  Perda  No.  3  Tahun  2004  dengan pasal 284 KUHP.
Selain itu, dalam Pasal 292 KUHP: “Orang dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin  yang  sama,  sedang  diketahuinya atau  patut  harus  disangkanya  hal  belum dewasa  ini,  dihukum  penjara  selama- lamanya  lima  tahun”.  Dari  pasal  tersebut tidak  secara  tegas  melarang  homoseksual yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  kecuali terhadap  anak  dibawah  umur.  Hal  ini  juga tidak  selaras  dengan  definisi  perzinahan yang  tercantum  dalam  Perda  No.  3  Tahun 2004  yang  juga  mencakup  perzinahan sesama jenis kelamin tanpa pengecualian.
Kewenangan Daerah Melaksanakan

## Otonomi Daerah
Wewenang  disamakan  dengan  kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan  untuk  bertindak,  kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan  lain  (Hidjaz , 2000).  Adapun kewenangan  menurut  Philipus  M.  Hadjon bahwa kewenangan dapat  diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:
a.  Atribusi  adalah  wewenang  yang melekat  pada  suatu  jabatan  yang berasal dari undang-undang.
b.  Delegasi  adalah  pemindahan  atau pengalihan  wewenang  yang  ada. Atau  dengan  kata  lain  pemerintahan kewenangan  atribusi  kepada  pejabat dibawahnya dengan disertai
pemindahan tanggung jawab
c.  Mandat  dalam  hal  ini  mengandung makna penugasan (Hadjon, 2012). Menurut  Bagir  Manan  wewenang  dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.  Sedangkan  wewenang  sekaligus
berarti  hak  dan  kewajiban  (Nurmayani, 2009). Undang – Undang Dasar 1945 dalam Pasal  18  ayat  (5)  menetukan  bahwa: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai  Pemerintahan  Pusat.”  Sedangkan Pasal  18  ayat  (6):  “Pemerintahan  daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Pemerintah daerah merupakan salahsatu alat
dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrasi di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi  atas  daerah –  daerah  provinsi. Daerah  provinsi  itu  dibagi  lagi  atas  daerah Kabupaten  dan  daerah  Kota.  Setiap  daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota mempunyai  pemerintahan  daerah  yang diatur  undang – undang. Wujud  penerapan nilai-nilai  demokrasi  pasca  era  reformasi  di Indonesia, salah satunya diimplementasikan melalui  pemberian  otonomi  ke  masyarakat sejak 1999. Agenda otonomi daerah memasuki babak baru sejalan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  kemudian  telah  direvisi  menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian  direvisi  kembali  menjadi  UU Nomor  23  Tahun  2014.  Pesan  perubahan penting  yang  dibawa  UU  tersebut  adalah memberikan  otonomi  ke  daerah  otonom kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan,  kecuali  enam  urusan  yang masih  menjadi  kewenangan  pemerintah pusat.
Sistem  otonomi  di  Indonesia  saat  ini mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Adapun  menjelaskan  bahwa  bentuk  Negara kesatuan  bagi  Negara  Republik  Indonesia merupakan amanat konstitusi. Salah satu ciri Negara  kesatuan  adalah  kekuasaan  yang sangat  besar  ditangan  pemerintah  pusat. Lewat  kekuasaan  yang  bertumpuk  di  pusat tersebut  denyut  kehidupan  dari  aspek bernegara  disalurkan  dari  pusat  dengan segala kelengkapan aparaturnya.
Pemerintahan  di  daerah  praktis  hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah  pusat.  Sebagaimana  dengan pernyataan  menimbang  huruf  a  Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  Menyebutkan  bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada  prinsipnya,  kebijakan  otonomi daerah
dilakukan dengan
mendesentralisasikan
kewenangan- kewenangan  yang  selama  ini  tersentralisasi ditangan pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi  itu,  kekuasaan  pemerintahan pusat  dialihkan  dari  tingkat  pusat  ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga  terwujud  pergeseran  kekuasaan dari  pusat  ke  daerah  kabupaten  dan  kota diseluruh  Indonesia.  Jika  dalam  kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah  (Busrizalti,  2013).  Rumusan  Pasal 18A  UUD  1945  perubahan  kedua  tentang hubungan  antara  pusat  dan  daerah  hanya disebutkan  secara  garis  besar,  sehingga belum memberikan kejelasan tentang bagaimana  hubungan  antara  pusat  dan daerah  itu  dilaksanakan.  Ketentuan  Pasal 18A UUD 1945 adalah:
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah;
(2)  Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  diatur  dan  dilaksanakan  secara adil  dan  selaras  berdasarkan  undang- undang.
Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding
dengan  prinsip  kesejahteraan  dan  sistem pemencaran  kekuasaan  menurut  dasar negara  berdasarkan  hukum  (Manan,  2001: 57). Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.  Sedangkan  wewenang  sekaligus berarti  hak  dan  kewajiban  (Nurmayani, 2009).  Wewenang merupakan  bagian  yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat dijalankan fungsinya  atas  dasar  wewenang  yang diperolehnya,  artinya  keabsahan  tindak pemerintahan  atas  dasar  wewenang  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Nurcholis, 2005).
Tinjauan  Yuridis  Dasar  Kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  Pembentukan Perda Sambas No. 3 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi
Memulai  menganalisa  Perda  Sambas No.  3  Tahun  2004  tentang  Larangan Pelacuran  dan  Pornografi,  dengan  melihat landasan  yuridis  yang  terdapat  di  dalam Perda  tersebut.  Perda  No.  3  Tahun  2004 mulai  berlaku  sejak  diundangkan  pada tanggal 17 Mei 2004 yang menjadi landasan yuridisnya mengenai pengaturan Pemerintahan  Daerah  yaitu  Undang – Undang  Nomor  22  Tahun  1999.  Pertama – tama kita akan menjelaskan, melalui Pasal 7 Ayat  (1)  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,  kecuali  kewenangan  dalam bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.  Ayat (2)  :  kewenangan  bidang  lain,  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian  negara,  pembinaan  dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan  sumber  daya  alam  serta teknologi  tinggi  yang  strategis,  konservasi dan standardisasi nasional.
Lahir  Undang –  undang  No.  32  Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengklasifikasi urusan pemerintahan daerah menyelenggarakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangannya  meliputi  : politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan, yustisi,  moneter  dan  fiscal  nasional  dan agama. Diluar urusan pemerintahan tersebut, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian  urusan  pemerintahan  kepada Gubernur  selaku  wakil  pemerintah  atau penugasan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah,  terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan  daerah  untuk  kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
a.  Perencanaan dan
pengendalian pembangunan;
b.  Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
c.  Penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketentraman masyarakat;
d.  Penyediaan  sarana  dan  prasarana umum;
e.  Penanganan bidang kesehatan;
f.  Penyelenggaraan pendidikan;
g.  Penanggulangan masalah sosial;
h.  Pelayanan bidang ketenagakerjaan; i.  Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j.  Pengendalian lingkungan hidup;
k.  Pelayanan pertanahan;
l.  Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n.  Pelayananan  administrasi  penanaman modal;
o.  Penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya; dan
p.  Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Urusan  pemerintahan  kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan kondisi,  kekhasan,  dan  potensi  unggulan
daerah  yang  bersangkutan.  Perda  dapat memuat  ketentuan  tentang  pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai  dengan  peraturan  perundang – undangan.  Perda  dapat  memuat  ancaman pidana  pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah).  Jika berpijak  dan  bersandar  pada  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  memberi peluang  dan  ruang  bagi  Peraturan Daerah  untuk  memuat  ketentuan  pidana sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 143,  maka  Perda  Sambas  No.  3  Tahun 2004  tentang  larangan  Pelacuran  dan Pornografi  yang  memuat  sanksi  pidana perlu diubah dan disesuaikan. Perubahan  sanksi  ini  diharapkan  dapat menciptakan dan memberikan rasa keadilan  bagi  semua  pihak  sehingga terwujud Kabupaten Sambas yang aman, tertib  dan  teratur.  Sehingga  lahirlah diundangkan  Perda  Sambas  No.  3  Tahun 2009  tentang  perubahan  ketentuan  pidana dalam  peraturan daerah – peraturan daerah Kabupaten  Sambas,  salah  satunya  Perda Sambas  No.  3  Tahun  2004.  Keberadaan Perda  Sambas  No.  3  Tahun  2004  tentang larangan  pelacuran  dan  pornografi,  yang masih  eksis  sampai  saat  ini  mengundang pertanyaan  bahwa  apa  yang  menjadi landasan yuridis bahwa perda tersebut tetap dipertahankan.

## KESIMPULAN
Materi  muatan  yang  termuat  dalam Perda Sambas No. 3 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan pornografi bertentangan  dengan  KUHP  Pasal  284 dan Undang – undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga hal tersebut  melanggar  jenis  dan  hierarki peraturan perundang – undangan, sebagaimana  termuat  didalam  Pasal  7 Ayat (1) Undang – undang No. 12 Tahun 2011  tentang  pembentukan  peraturan perundang –  undangan.  Landasan terbentuknya Perda Sambas No. 3 tahun 2004 bahwa
dalam upaya mempertahankan dan melestarikan nilai- nilai  luhur  akhlakul  karimah  dalam kehidupan masyarakat, diperlukan
adanya pencegahan, pemberantasan dan pengawasan terhadap praktek pelacuran  dan  pornografi  di  Kabupaten Sambas, ini merupakan landasan sosiologis pada tataran kebijakan. Sedangkan  pada  landasan  yuridisnya tidak  ada  disebutkan  bahwa  pengaturan materi  muatan  tentang  kejahatan  itu termasuk kewenangan Pemerintahan daerah untuk mengaturnya didalam hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Jazim Hamidi, 2011, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah , Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
Budiman N.P.D Sinaga, 2004, Ilmu Pengetahuan Perundang – Undangan, Jakarta: PT. Tatanusa
Ni’matul  Huda,  2011, Teori  dan  Pengujian Peraturan  Perundang –  Undangan , Bandung: Nusa Media
Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum Tata Negara dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Jakarta: Sinar Grafika
H.  M.  Busrizalti,  2013, Hukum  Pemda Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya , Yogyakarta : Total Media
Kamal Hidjaz , 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia . Makassar: Pustaka Refleksi Bagir  manan,  2001, Menyongsong  Fajar Otonomi  Daerah, Jogjakarta:  Pusat Studi Hukum, FH UII.
Hanif  Nurcholis,  2005, Teori  dan  Praktek Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah , Jakarta: Grasindo.
Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah , Bandar Lampung:  Universitas Lampung. Philipus M. Hadjon, 2012, Hukum Administrasi  dan  Good  Governance ,
Jakarta:Penerbit Universitas Trisakti.