Jurnal Tunas Agraria Vol. 3 No.3

## STRATEGI PERCEPATAN
PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN

## DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
Adittya Bayu Handono Muh. Arif Suhattanto Aristiono Nugroho Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Abstract : The improving of land data quality of land data is one of the objectives of the Complete Systematic Land Registration (called as PTSL). The land data quality that was originally in the KW 4, 5, and 6 was upgraded to KW 1. However, there are many land offices experienced a number of problems.  The  Karanganyar  Land  Office  on  PTSL  2019    has  become  the  one  of  an  office  that capable  of  working  on  improvement  data  quality  activities  with  large  volumes,  namely  46.976 parcels.  This  study  aims  to  determine  the  strategy  that  used  and  the  validity  of  the  land  data. Through  a  sequential  mix  method  with  an  exploratory  approach,  it  was  found  that  Kantah Karanganyar is applied the right strategy. This is indicated from the number of the increasing land data quality and 86% of 60 samples have a good validity.
Keywords : PTSL, strategy, land data quality
Intisari : Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4,  5,  dan  6  ditingkatkan  kualitasnya  menuju  KW  1.  Pada  kegiatan  tersebut  banyak  kantor pertanahan mengalami sejumlah kendala. Di tengah sejumlah kendala tersebut, Kantor Pertanahan Karanganyar  pada  kegiatan  PTSL  2019  menjadi  kantor  yang  mampu  mengerjakan  kegiatan peningkatan kualitas data dengan volume besar yaitu 46.976 bidang tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dan validitas hasil kegiatan. Melalui metode penelitian campuran  bertahap  ( sequential  mix  method )  dengan  pendekatan  eksploratoris,  didapatkan  hasil bahwa  strategi  yang  diterapkan  di  Kantah  Karanganyar  tepat  adanya.  Hal  ini  diindikasikan  dari jumlah bidang yang mengalami peningkatan kualitas data dan  dari 60 sampel data  bidang tanah 86% diantaranya memiliki validitas yang baik.
Kata Kunci : PTSL, strategi, kualitas data pertanahan

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan agar seluruh tanah didaftarkan demi jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Kementerian  ATR/BPN) bertugas  untuk menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia.  Namun,  hanya  ±  48  juta bidang tanah yang sudah terdaftar dari total bidang tanah sebanyak ± 130 juta bidang di
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 121 seluruh wilayah Indonesia (Brillianto 2019). Kondisi inilah yang berpotensi menimbulkan permasalahan pertanahan (Chandra 2020).
Dalam  rangka  percepatan  pendaftaran  tersebut,  Kementerian  ATR/BPN melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program ini ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertipikasi pada tahun 2025  (Mujiburohman  2018).  Sebagai  upaya  percepatan,  diterbitkan  Peraturan  Menteri ATR/KBPN  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang merupakan pengganti dari peraturan percepatan PTSL tahun sebelumnya (Maryanti dan Purbawa 2018). Berdasarkan Permen tersebut hasil akhir kegiatan PTSL dibagi ke dalam 4 (empat) kluster yaitu:
1. Kluster  1  (K1),  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT);
2. Kluster  2  (K2),  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  memenuhi syarat  untuk  diterbitkan  sertipikat  HAT  namun  terdapat  perkara  di  Pengadilan dan/atau sengketa;
3. Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan  dan  diterbitkan  sertipikat  HAT  karena  subjek  dan/atau  objek  haknya belum memenuhi persyaratan tertentu; dan
4. Kluster  4  (K4),  yaitu  bidang  tanah  yang  objek  dan  subjeknya  sudah  terdaftar  dan sudah  bersertipikat,  namun  belum  dipetakan  dalam  Peta  Pendaftaran  dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.
Dari  keempat  macam  kluster,  penyelesaian  K4  yang  merupakan  kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu target yang harus dikerjakan. Hal ini mengingat masih banyak bidang tanah terdaftar namun belum terpetakan. Dari ± 48 juta  bidang  tanah  terdaftar  diperkirakan  masih  terdapat  ±  18  juta  bidang  tanah  yang masih melayang atau belum terpetakan dalam peta pendaftaran di sistem KKP (Brillianto 2019).  Kluster  ini  berpotensi  mudah  untuk  diselesaikan  namun  di  beberapa  Kantor Pertanahan  masih  mengalami  sejumlah  kendala  (Artika  dan  Utami  2020).  Marni  (2015, 117)  mengungkap  sejumlah  kendala  tersebut  antara  lain  terdapat  penomoran  ganda, GS/SU  yang  tidak  ditemukan  atau  belum  terentri  di  sistem  KKP,  kesulitan  dalam mengidentifikasi  bidang  tanah  yang  belum  berkoordinat,  bidang  tanah  terdaftar  yang tanpa NIB, dan terbatasnya pendanaan untuk kegiatan peningkatan kualitas data spasial.
Di  tengah  berbagai  macam  kendala  yang  dihadapi  dalam  percepatan  peningkatan kualitas data, salah satu kantor pertanahan yang dinilai berhasil dalam penyelesaian K4 berdasarkan  data  tabulasi  capaian  PTSL  tahun  2019  adalah  Kantor  Pertanahan  (Kantah)

## 122 Adittya Bayu Handono, Muh. Arif Suhattanto, Aristiono Nugroho
Kabupaten  Karanganyar.  Dari  data  tercatat  sebanyak  46.976  bidang  tanah  K4  mampu diselesaikan  dan  sebanyak  568  bidang  diantaranya  berada  di  Desa  Paseban  Kecamatan Jumapolo  (Kementerian  ATR/BPN  2020).  Capaian  tersebut  tidak  terlepas  dari  strategi yang digunakan oleh Kantah Kabupaten Karanganyar.
Dengan  menggunakan  metode  campuran  bertahap (sequential  mixed  methods) terutama  strategi  eksploratoris  sekuensial,  penulis  ingin  mengkaji  strategi  penyelesaian K4 dan menganalisis validitas data pertanahan hasil kegiatan K4 di Kantah Karanganyar. Sebanyak 60 bidang tanah atau 10% dari total K4 di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten  Karanganyar  digunakan  sebagai  sampel.  Sampel  tersebut  tersebar  secara merata  di  dalam  wilayah  Desa  Paseban  dan  telah  mengalami  peningkatan  kualitas  data yang  semula  KW  4  menjadi  KW  1.  Dengan  berfokus  pada  strategi  penyelesaian  K4  dan analisis validitas data pertanahan, menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya yang membahas tentang K4 PTSL.

## B. Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan
Menurut  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah  Lengkap  Untuk  Kota/Kabupaten Tahun  2019  disebutkan  bahwa  kualitas  data  adalah  kesesuaian  informasi  antara  data analog dan data digital mengenai letak, batas, luas, dan status hukum suatu bidang tanah. Data  bidang  tanah  yang  berkualitas  akan  menghasilkan  informasi  pertanahan  yang akurat  dan  valid.  Informasi  pertanahan  ini  nantinya  menjadi  basis  untuk  perencanaan, pengembangan, dan sebagai kontrol sumber daya tanah (Aisiyah dan Erawanta 2010).
Ditinjau dari kelengkapan data pertanahan yang ada di aplikasi KKP, kualitas data pertanahan  dapat  dikelompokkan  menjadi  6  (enam)  kelompok  (Tabel  1). Pengelompokkan  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  kualitas  data pertanahan. Beberapa peneliti mengungkapkan penyebab perbedaan kualitas tersebut:
1. Kusmiarto (2017), perbedaan kualitas disebabkan oleh minimnya jumlah peta dasar pendaftaran  dan  tidak  meratanya  titik  dasar  teknik  sehingga  bidang  tanah  tidak terikat pada sistem koordinat nasional.
2. Ridwan (2018), perbedaan kualitas disebabkan oleh: (a) kebijakan pendaftaran tanah masa  lalu;  (b)  pengarsipan  manual  yang  belum  tertata  rapi;  dan  (c)  keterbatasan teknologi alat ukur.
3. Kusyaeri  (2019),  perbedaan  kualitas  disebabkan  oleh:  (a)  peta  pendaftaran  yang belum tersedia; (b) kesalahan pada saat plotting; dan (c) terdapat bidang tanah yang tidak termigrasi pada saat perubahan sistem dari Land Office Computerization (LOC) ke sistem GeoKKP.
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 123
4. Kastika  (2019),  perbedaan  disebabkan  oleh  belum  terentrinya  beberapa  dokumen pertanahan seperti Gambar Situasi (GS) atau Surat Ukur (SU) dalam sistem KKP.
Dari  sejumlah  kategori  kualitas  data  pertanahan,  bidang  tanah  yang  termasuk  kedalam kategori  KW  4,  5,  dan  6  adalah  bidang  tanah  yang  dilakukan  peningkatan  kualitas datanya.  Dengan  adanya  peningkatan  kualitas  data  pertanahan  diharapkan  dapat terwujud kota/kabupaten lengkap dan layanan pertanahan digital.
Tabel 1. Klasifikasi Kualitas Data Bidang Tanah Kelas Bidang Tanah Terpetakan GS/SU Spasial GS/SU Tekstual Buku Tanah KW 1 Ada Ada Ada Ada KW 2 Ada Tidak ada Ada Ada KW 3 Ada Tidak ada Tidak ada Ada KW 4 Tidak ada Ada Ada Ada KW 5 Tidak ada Tidak ada Ada Ada KW 6 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada
Sumber:   Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap
Tahun 2019
Menyikapi  adanya  perbedaan  kualitas  data  dan  sejumlah  kendala  dalam pelaksanaan  peningkatan  kualitas  data  pertanahan,  strategi  Kantah  Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

## 1. Pengaturan sarana dan prasarana
Mansur  Fahmi,  Kepala  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan  Kantah  Karanganyar, mengungkapkan  bahwa  salah  satu  kendala  pelaksanaan  peningkatan  kualitas  data pertanahan  adalah  keterbatasan  sarana  dan  prasarana.  Keterbatasan  sarana  disikapi pimpinan Kantah Kabupaten Karangnyar dengan cara memerintahkan seluruh pelaksana PTSL,  khususnya  tim  dari  CV.  Geo  Data  selaku  pihak  ketiga,  supaya  masing-masing petugas  membawa  laptop  dan  melakukan  kerjasama  dengan  aparat  desa  supaya  para aparat  desa  dapat  menggerakkan  masyarakat  untuk  mengumpulkan fotokopi  sertipikat. Sedangkan  keterbatasan  prasarana  disikapi  dengan  cara  merubah  ruang  aula  sebagai ruang kerja khusus untuk kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan.

## 2. Distribusi pekerjaan dengan pihak lain
Sutarmin,  Kepala  Subseksi  Pengukuran  dan  Pemetaan  Dasar  dan  Tematik, menjelaskan  bahwa  kekurangan  SDM  merupakan  salah  satu  kendala  dalam menyelesaikan  pekerjaan  rutin  dan  target  PTSL.  Menyikapi  kendala  tersebut  pimpinan Kantah Karanganyar melakukan distribusi pekerjaan sebagai berikut:
124 Adittya Bayu Handono, Muh. Arif Suhattanto, Aristiono Nugroho
a. Tim Kantah, bertugas untuk: (1) menyiapkan peta-peta dari berbagai sumber seperti peta unduhan GeoKKP, peta PBB, peta persil desa, dan peta CSRT; (2) melakukan kontrol kualitas hasil pemetaan pihak ketiga; dan (3) melakukan  pemetaan bidang tanah ke dalam GeoKKP.
b. Aparat desa, bertugas untuk: (1) membantu dalam hal pendanaan; (2) memberikan informasi  mengenai  letak  bidang  tanah;  dan  (3)  mensosialisasikan  ke  masyarakat untuk  mengumpulkan  fotocopy  sertipikat,  KTP,  dan  SPPT.  Partisipasi  aktif  dari pemerintah  desa  dan  masyarakat  dapat  terbentuk  setelah  dibangun  komunikasi antara  pihak  desa  dan  Kantah  Karanganyar  melalui  sosialisasi  dan  koordinasi.
Komunikasi tersebut bertujuan agar manfaat terbangunnya peta desa lengkap dapat disadari oleh semua pihak sehingga tidak ada ego sektoral.
c. Pihak  ketiga,  CV.  Geo  Data  sebagai  pemenang  lelang  pekerjaan  PTSL  bertugas untuk: (1) membuat peta kerja; (2) survey lapangan; dan (3) membuat peta bidang tanah hasil survey lapangan.

## 3. Melibatkan pemerintah daerah dalam hal pendanaan
Mansur  Fahmi,  Kepala  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan  Kantah  Karanganyar, mengungkapkan  bahwa  anggaran  kegiatan  yang  bersumber  pada  Daftar  Isian  Program Anggaran  (DIPA)  Kantah  Karanganyar  dinilai  tidak  cukup  untuk  pelaksanaan  kegiatan peningkatan  kualitas  data.  Kondisi  ini  disikapi  dengan  melibatkan  pemerintah  daerah untuk  berpartisipasi  dalam  hal  pendanaan  kegiatan,  hal  ini  mengacu  pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dana desa dapat digunakan dalam pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa.

## 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai petunjuk teknis
Alur pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis PTSL 2019, yaitu sebagai berikut:
a. Persiapan,  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  dan  koordinasi  dengan  pemerintah desa  dan  masyarakat.  Cara  tersebut  ditempuh  sebagai  upaya  untuk  menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah desa.
b. Inventarisasi,  dilaksanakan  dengan  cara  pengumpulan  sumber-sumber  peta  yang dikompilasi  menjadi  sebuah  peta  kerja  (Gambar  1).  Sumber  peta  tersebut  antara lain:  peta  pendaftaran,  peta  PBB,  peta  persil  desa,  peta  CSRT,  peta  pendaftaran unduhan KKP, dan peta batas administrasi.
Gambar 1. Peta Kerja Desa Paseban Sumber: Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantah Karanganyar 2019
c. Identifikasi  bidang  tanah,  dilaksanakan  dengan  cara  mengunduh  daftar  kualitas data bidang tanah KW 4, 5, dan 6 dari aplikasi KKP untuk mendapatkan informasi mengenai  bidang  tanah  yang  akan  ditingkatkan  kualitasnya.  Berdasarkan  daftar yang  terunduh  kemudian  dilakukan  pencarian  nama  pemilik  pada  Daftar Himpunan  Ketetapan  Pajak  (DHKP)  dan  pencarian  dokumen  SU/GS  yang  sesuai dengan  data  dimaksud.  Dokumen  SU/GS  yang  cocok  dengan  daftar  kemudian didigitasi dan diposisikan di peta kerja dengan mengacu pada Nomor Obyek Pajak (NOP) yang sebelumnya diperoleh dari DHKP (Gambar 2).

## Gambar 2. Pencarian NOP dalam DHKP
Sumber: hasil pengolahan peneliti 2020
d. Survey lapangan, dilaksanakan untuk memastikan keseusaian antara peta kerja dan kondisi lapangan. Di samping itu juga untuk memastikan bidang tanah yang belum terdata  dalam  peta  kerja,  kondisi  ini  terjadi  bila  bidang  tanah  dimaksud  memang
126 Adittya Bayu Handono, Muh. Arif Suhattanto, Aristiono Nugroho
belum  bersertipikat  atau  sudah  bersertipikat  namun  tidak  ditemukan  arsipnya  di Kantah.  Terhadap  bidang  tanah  yang  sudah  bersertipikat  namun  arsip  tidak ditemukan  maka  petugas  akan  meminta  fotocopy  sertipikat  untuk  dilaporkan  ke Kantah.  Salah  satu  kendala  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  survey  lapangan adalah  kesulitan  mengidentifikasi  data  sertipikat  lama  yang  tidak  memiliki  data SU/GS.  Hery  Setiawan,  koordinator  pelaksana  CV.  Geo  Data,  mengungkapkan bahwa  mengalami  kesulitan  ketika  mengidentifikasi  letak  bidang  tanah  yang bersertipikat lama dengan kondisi tidak memiliki data SU/GS dan dari pihak desa juga tidak ada yang mengetahui letak bidang tanah dimaksud. Apabila hal tersebut terjadi maka sertipikat akan diblokir secara internal oleh Kantah Karanganyar.
e. Pemetaan/import  bidang  tanah,  dilakukan  terhadap  bidang  tanah  yang  sudah terpetakan  sesuai  dengan  kondisi  di  lapangan  pada  sistem  GeoKKP.  Data  bidang tanah  dikatakan  sesuai  apabila  letak,  luas,  maupun  bentuknya  cocok  dengan kondisi sebenarnya.

## Gambar 3. Hasil integrasi bidang tanah dengan SU
Sumber: hasil pengolahan peneliti 2020
f. Integrasi  dan  validasi  bidang  tanah  dengan  Surat  Ukur,  dilakukan  untuk menggabungkan data tekstual dan spasial SU yang ada pada sistem KKP (Gambar 3). Bidang tanah yang divalidasi adalah bidang tanah yang telah memenuhi aspek kebenaran  letak,  luas,  bentuk,  dan  standar  penomoran  sesuai  dengan  Petunjuk Teknis  Pendaftaran  Tanah  Lengkap  Untuk  Kota/Kabupaten  Nomor  003/JUKNIS- 300.UK01.01/II/2019.
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 127

## C. Analisis Validitas Data Hasil Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP
Validasi  data  pertanahan  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  bidang  tanah  yang berkualitas. Terwujudnya peta desa lengkap dengan data-data bidang tanah yang valid di dalamnya  menjadi  dasar  bagi  layanan  pertanahan  yang  modern  seperti  layanan  Hak Tanggungan  Elektronik  (HT-el),  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah,  pembangunan sistem  informasi  berbasis  bidang  tanah,  penataan  ruang,  dan  pertukaran  data  dengan instansi lain untuk keperluan perencanaan pembangunan wilayah dan pengelolaan pajak daerah.  Analisis  validitas  data  hasil  peningkatan  kualitas  data  bidang  tanah  di  Desa Paseban,  Kecamatan  Jumapolo,  Kabupaten  Karanganyar  dilakukan  dengan  cara membandingkan antara data yang ada di KKP dan data dokumen fisik SU. Adapun hal- hal yang diperbandingkan adalah sebagai berikut:

## 1. Letak
Analisis  kesesuaian  letak  mengacu  pada  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019, yaitu sebuah bidang tanah dikatakan sesuai apabila minimal 2 (dua) tetangga bersebelahan telah sesuai posisinya (Gambar 4). Dari 60 sampel  bidang  tanah  yang  ada  di  Desa  Paseban  ditemukan  bahwa  keseluruhan  bidang tanah  atau  100%  bidang  tanah  telah  sesuai  letaknya.  Tingginya  tingkat  kecocokan  letak tidak  lepas  dari  peta-peta  dasar  yang  lengkap  dimiliki  dan  adanya  data  DHKP  sebagai cara untuk pendekatan posisi bidang tanah.
Gambar 4. Perbandingan letak bidang tanah antara dokumen SU (kiri) dan peta pendaftaran KKP (kanan)
Sumber: hasil pengolahan peneliti 2020
128 Adittya Bayu Handono, Muh. Arif Suhattanto, Aristiono Nugroho

## 2. Bentuk
Berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah  Lengkap  Untuk  Kota/Kabupaten Tahun  2019,  sebuah  bidang  tanah  dikategorikan  valid  apabila  antara  Peta  Pendaftaran KKP  dan  dokumen  SU memiliki  kemiripan  secara  geometri (Gambar  5).  Dari 60  sampel bidang  tanah  terdapat  3  (tiga)  bidang  tanah  atau  5%  dari  total  sampel  yang  tidak memenuhi kriteria valid secara geometri, sedang 52 bidang tanah sisanya dikategorikan valid.  Ketidaksesuaian  bentuk  tersebut  dimungkinkan  terjadi  karena  adanya  kesalahan pengukuran  pertama  kali,  mengingat  keterbatasan  alat  ukur  pada  masa  itu. Ketidakvalidan  bentuk  berkorelasi  pada  ketidakvalidan  luas,  dari  3  (tiga)  bidang  yang tidak  valid  secara  bentuk  didapatkan  2  (dua)  bidang  yang  tidak  valid  secara  luas. Terhadap  kondisi  seperti  ini  maka  dilakukan  pengecekan  atau  pengukuran  ulang terhadap bidang dimaksud.
Gambar 5. Perbandingan bentuk bidang tanah antara dokumen SU (kiri) dan peta pendaftaran KKP (kanan)
Sumber: hasil pengolahan peneliti 2020

## 3. Luas
Di  dalam  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah  Lengkap  Untuk  Kota/Kabupaten Tahun 2019 disebutkan bahwa bidang tanah dikategorikan valid secara luas apabila nilai perbedaan  luas  antara  Peta  Pendaftaran  KKP  dan  dokumen  fisik  SU  sebesar ≤  5%. Berdasarkan hitungan toleransi perbedaan luas terhadap 60 bidang tanah sampel dengan menggunakan  model  hitungan  pada  persamaan  1,  diperoleh  hasil  sebanyak  8  bidang tanah  atau  13,4%  dari  total  sampel  dikategorikan  tidak  valid  secara  luasan.  Hal  ini dimungkinkan  terjadi  karena  ketidakcermatan  pada  saat  melakukan  scan  SU/GS  dan
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 129
ketidaktelitian pada saat digitasi batas bidang tanah. Terhadap 8 bidang tanah dimaksud maka dilakukan penggambaran/kartir ulang bidang tanah dari data ukur yang tercantum pada  Gambar  Ukur  (GU)  atau  dilakukan  pengukuran  kembali  untuk  selanjutnya dipetakan ulang pada GeoKKP.
……………………………………………….. (1)
Keterangan:
Luas Peta  :   luas hasil hitungan di peta pendaftaran
Luas SU :   luas bidang tanah yang tercantum pada halaman pertama SU

## 4. Standar Penomoran
Standar  penomoran  bidang  tanah  dikategorikan  valid  menurut  Petunjuk  Teknis Pendaftaran  Tanah  Lengkap  Untuk  Kota/Kabupaten  Tahun  2019  apabila  nomor  Hak, nomor SU, dan NIB pada data KKP sesuai dengan dokumen fisik yang ada di Kantah dan masih  aktif.  Dari  60  bidang  tanah  yang  dijadikan  sampel,  seluruhnya  (100%) dikategorikan valid. Kondisi demikian dapat tercapai karena Kantah Karanganyar sudah melakukan  kegiatan  validasi  Buku  Tanah,  SU,  dan  NIB  pada  KKP  sebelum  kegiatan peningkatan kualitas data dimulai.

## D. Kesimpulan
Dari  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  Kantah  Karanganya  menerapkan  strategi yang tepat sehingga mampu menyelesaikan persoalan K4 dalam jumlah besar (kuantitas) dan  data  yang  valid  (kualitas).  Strategi  yang  digunakan  tersebut  antara  lain:  (1) pengaturan  sarana  dan  prasarana;  (2)  distribusi  pekerjaan  dengan  pihak  lain;  (3) melibatkan pemerintah daerah dalam hal pendanaan; dan (4) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan  petunjuk  teknis.  Dengan  menerapkan  4  (empat)  strategi  tersebut  Kantah Karanganyar  mampu  menyelesaikan  46.976  bidang  tanah  K4  dengan  validitas  yang tinggi.  Tingkat  validitas  tersebut  tercermin  dari  hasil  uji  validitas  terhadap  60  bidang tanah yang digunakan sebagai sampel, yaitu: (1) 60 bidang atau 100% valid dari sisi letak; (2)  52  bidang  atau  86,6%  valid  dari  sisi  luasan;  (3)  57  bidang  atau  95%  valid  dari  sisi bentuk; dan (4) 60 bidang atau 100% valid dari sisi standar penomoran.

## 130 Adittya Bayu Handono, Muh. Arif Suhattanto, Aristiono Nugroho

## DAFTAR PUSTAKA
Aisiyah,  N.  dan  Erawanta,  TT.  2010,  'Sistem  informasi  pertanahan  sebagai  alat  untuk pengembangan', Jurnal Magistra , no.72 Tahun XXII. Yogyakarta.
Artika,  IGK  dan  Utami,  W  2020,  'Percepatan  pembenahan  data  bidang  tanah  kluster  4 melalui survei data pertanahan', Bhumi: Jurnal Agraria dan pertanahan, vol. 6, no. 1, hlm. 66-79.
Brillianto, DE 2019, 'Indonesian Land Administration Approach of 3D and Multipurpose Cadaster', Proceedings of International Seminar, Integrated Agrarian, Land and Spatial Planning Policies for Sustainable Development , Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Chandra,  ROF  2020,  'Penyelesaian  sengketa  sertifikat  ganda  hak  atas  tanah  menurut  PP No.24/1997  tentang  Pendaftaran  Tanah', Dinamika,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum , vol.26, no. 3, hlm 358-371.
Kastika,  IW  2019,  'Strategi  Dan  Progres  Pembangun an  ‚Kota  Lengkap‛  Di  Kantor Pertanahan Kota Denpasar', Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2019, Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019 , Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  2019, Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah
Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 , Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  2020, Rekapitulasi  Progres  PTSL  Nasional , diakses pada 13 Januari 2020, https://ptsl.atrbpn.go.id.
Kusmiarto  2017,  'Problematika  pembenahan  data  spasial  bidang  tanah  di  Kementerian Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional', Prosiding  Seminar: Problematika  Pertanahan  dan  Strategi  Penyelesaiannya ,  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional dan Pusat Studi Hukum Agraria- Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kusyaeri,  A  2019,  'Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyiapan  Peta  Kerja  Untuk
Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Karanganyar', Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Marni, N 2015, 'Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada Program
GeoKKP  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kotabaru  Propinsi  Kalimantan
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 131
Selatan',  Skripsi  pada  Program  Diploma  IV  Pertanahan,  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.
Maryanti,  S.  dan  Purbawa,  Y.  2018,  'Optimalisasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap', Bhumi:  Jurnal  Agraria  dan pertanahan , vol. 4, no. 2, hlm. 190-207.
Mujiburohman, D A, 2018, 'Potensi permasalahan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap',
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 4, no. 1, hlm. 88-101.
Ridwan,  M  2018,  'Pemetaan  Indeks  Grafis  Dalam  Penanganan  Kluster  4  PTSL  Untuk
Terwujudnya  Desa  Lengkap  (Di  Desa  Tekum  Kecamatan  Tekung  Kabupaten Lumajang)',  Skripsi  pada  Prodi  Diploma  IV  Pertanahan,  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.