## ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Eddy Asnawi 1 , Robert Libra 2
Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai, Pekanbaru
Email: 1 eddyasnawi@yahoo.com, 2 robertlibra87@gmail.com

## Abstrak
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan berdasarkan Perma No. 5/2017.  Jenis  alat  bukti  pada  sengketa  Pemiluhan  Umum  berupa.  surat  atau  tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim dan alat bukti  lain  berupa  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik.  Sementara  dalam perkembangannya,  dokumen  elektronik  ini  dikenal  dan  dianggap  sebagai  alat  bukti dalam  proses  hukum  acara  terutama  dalam  tahap  pembuktian.  Dari  permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis yuridis mengenai pembuktian  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  pada  sengketa  proses pemilihan  umum  di  pengadilan  tata  usaha  negara  berdasarkan  Perma  No.  5/2017. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini disebutkan bahwa secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia dalam hal ini hukum acara peradilan tata usaha negara belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sementara beberapa  undang-undang  yang  baru  telah  mengatur  dan  mengakui  bukti  elektronik sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Kemudian  pada  Perma  No.  5/2017  juga  menyebutkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai Jenis Alat Bukti Sengketa Proses Pemilihan Umum. Tolak ukur yang diberikan hakim dalam menilai alat bukti elektronik didalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sepanjang hakim menggunakan dua alat bukti dengan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang, diperoleh secara sah dan dapat meyakinkan maka hakim dapat memutuskan  perkara  dengannya  dan  hakim  dapat  memutuskan  perkara  berdasarkan bukti digital tersebut.
Kata  Kunci:  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Bukti  Elektronik,  Pembuktian,  Pemilihan Umum.

## Abstract
The State Administrative Court has the authority to adjudicate General Election Process Disputes based on Perma No. 5/2017. Types of evidence in General Election disputes are: letters  or writings, witness statements,  expert statements, confessions  of the parties, the judge's knowledge and other evidence in the form of electronic information or electronic documents.  Meanwhile,  in  its  development,  this  electronic  document  is  known  and considered as evidence in procedural legal processes, especially in the evidentiary stage. From this problem, the formulation of the problem raised is how to carry out a juridical
analysis regarding the verification of electronic information and electronic documents in disputes over the general election process in the state administrative court based on Perma No. 5/2017. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results found that from a formal juridical perspective, the law of evidence in Indonesia, in  this  case  the  state  administrative  court  procedural  law,  does  not  yet  accommodate electronic  documents  as  evidence.  Meanwhile,  several  new  laws  have  regulated  and recognized electronic evidence as valid evidence. Then in Perma No. 5/2017 also mentions electronic information or electronic documents as a type of evidence for general election process disputes. The benchmark given by the judge in assessing electronic evidence in the trial of State Administrative disputes at the State Administrative Court is that as long as the judge  uses  two  types  of  evidence  as  regulated  in  the  Law,  obtained  legally  and  can  be convincing then the judge can decide the case with those evidence.
Keywords: State Administrative Court, Electronic Evidence, Proof, General Election.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pasal 12 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutuskan,  dan  menyelesaikan  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum.  Pengadilan berwenang untuk mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah semua langkah administratif  di  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  telah  dilakukan. 1 Jenis  bukti  yang dapat diterima dalam sengketa Pemilihan Umum meliputi dokumen tertulis, kesaksian saksi, pendapat ahli, pengakuan pihak terkait, pengetahuan hakim, serta bukti elektronik atau  dokumen  elektronik  lainnya. 2 Majelis  hakim  memiliki  tanggung  jawab  untuk memverifikasi  keabsahan  keputusan  tata  usaha  negara  dari  segi  kewenangan,  proses, dan isi berdasarkan dengan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan keyakinan  hakim.  Majelis  Hakim  menetapkan  apa  yang  harus  dibuktikan,  termasuk beban  pembuktian  serta  jenis  bukti  yang  digunakan,  di  mana  untuk  keabsahan  bukti, setidaknya diperlukan 2 (dua) alat bukti. 3
Secara  esensial,  penggunaan  teknologi  informasi,  media,  dan  komunikasi  telah mengubah pola perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Kemajuan
1 Jamil  Jamil  and  others,  “Evaluasi  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  Dalam  Perspektif Konstruksi Hukumnya,” Perspektif 25, no. 1 (2020): 12–19.
2 Budi Saiful Haris, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 2, no. 1 (2016): 91–112.
3 Farrah Miftah, “Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara,” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 8 (2022): 2675–2682.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dalam teknologi informasi dan komunikasi juga telah menyebabkan transformasi yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dan perubahan ini terjadi dengan cepat. Teknologi informasi saat ini memiliki dampak ganda karena selain memberikan kontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan, juga dapat digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum.
Pembuktian  dalam  konteks  sejarah  mengacu  pada  upaya  untuk  menetapkan kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang saat ini dianggap sebagai fakta. Dalam  proses  ini,  peristiwa  yang  harus  dibuktikan  adalah  yang  memiliki  relevansi, sedangkan peristiwa yang tidak relevan tidak perlu dibuktikan. Dengan kata lain, fokus pembuktian pada tahap ini adalah pada peristiwa yang secara hukum dianggap memiliki kepentingan dan kebenaran yang signifikan.
Sistem  peradilan  berperan  dalam  proses  mengadili  (memeriksa  dan  memutus perkara) dalam persidangan dan juga mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara dan prasarana lainnya. Jalannya persidangan dimulai dari pra persidangan yaitu dengan cara mendaftarkan perkara yang ingin disengketakan khususnya sengketa kasus perkara hukum  tata  negara. 4 Selain  itu  juga  mempersiapkan  kelengkapan  informasi  dan  data dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), yaitu adanya seseorang  atau badan hukum  perdata  yang merasa kepentingannya  dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Setelah itu,  dalam  proses persidangan yang mana pihak dalam pengadilan akan memanggil para pihak yang bersengketa ke Peradilan Tata  Usaha  Negara  dan  juga  melakukan  tahap  pemeriksaan  persiapan,  pembacaan gugatan  dan  jawaban,  replik,  duplik,  pembuktian  dan  kesimpulan. 5 Setelah  semua tahapan dalam persidangan dilakukan, maka proses akhir adalah pembacaan putusan oleh Hakim. Semua tahapan proses persidangan tersebut terus dilakukan di peradilan Tata Usaha Negara manapun.
Dalam  proses  hukum  di  pengadilan,  salah  satu  tahapan  krusial  adalah  proses pembuktian,  yang  memiliki  tujuan  untuk  menetapkan  kebenaran  yang  sebenarnya
4 Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi \& Refleksi (Sinar Grafika, 2021).
5 Lisatul Chumairoh, “Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses Dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara,” UNES Law Review 5, no. 2 (2022): 339–352.
terjadi  dalam  suatu  peristiwa  atau  relasi  hukum  tertentu. 6 Pengertian  pembuktian menurut H. Drion adalah  Pembuktian  yang bersifat sejarah, karena argumentasi yang ingin dibuktikan dalam suatu kasus perdata adalah hal-hal yang telah terjadi di masa lampau. 7
Dengan  demikian,  pembuktian  merupakan  upaya  untuk  menjelaskan  atau mengungkapkan  suatu  peristiwa  yang  telah  terjadi  secara  in-concerto. 8 Dalam  proses pembuktian, terdapat dua elemen yang memiliki peranan penting. Pertama, ada unsur alat  bukti  yang  harus  dipertimbangkan.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan  tidak  diperkenankan  menggunakan  alat  bukti  yang  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  terkait  jenis-jenis  alat  bukti  yang  sah.  Kedua,  terdapat  aturan- aturan pembuktian yang harus diperhatikan. Hal ini karena dalam peraturan perundang- undangan  seperti  HIR/Rbg  dan  HIR  dijelaskan  secara  detail  cara  pembuatan, penggunaan,  dan  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  yang  dianggap  sah  dan  dapat digunakan dalam persidangan. 9
Dalam  proses  pembuktian  adanya  alat-alat  bukti  yang  akan  diberikan  kemuka persidangan yang terdapat dalam UU No. 5/1986 , yaitu: 1. Bukti Surat atau Tulisan 2. Keterangan  ahli  3.  Keterangan  saksi  4.  Pengakuan  para  pihak,  dan  5.  Pengetahuan Hakim. 10 Kemudian  dalam  perkembangannta  terdapat  proses  pembuktian  sekarang dikenal dengan istilah alat bukti berupa dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut “UU ITE”) yang  menyebutkan  bahwa  “Setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta,
6 Farahwati  Farahwati,  “Pembuktian  Memegang  Peranan  Penting  Dalam  Proses  Pemeriksaan  Sidang Peradilan Pidana,” LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 3, no. 1 (2018): 17–35.
7 Endeh Suhartini, “Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Hukum De’rechtsstaat (2017).
8 M Natsir Asnawi, “Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia,”  Yogyakarta: Anggota IKAPI (2020).
9 Johan Wahyudi and others, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan,” Perspektif 17, no. 2 (2012): 118–126.
10 Lihat Pasal 100 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya”. 11
Munculnya  dokumen  elektronik  tersebut  dikarenakan  adanya  perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. 12 Namun dalam UU No. 5/1986 dan peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  belum mengatur  tentang  dokumen  elektronik  sebagai  salah  satu  alat  bukti,  dengan  kata  lain pembuktian  di  Indonesia  belum  mengakomodasi  keberadaan  dokumen  elektronik tersebut.
Dokumen  elektronik  telah  berkembang  menjadi  sebuah  bentuk  alat  bukti  yang diakui,  seperti  data  elektronik  yang  terkait  dengan  tanda  tangan  digital,  pemeriksaan saksi  melalui  telekonferensi,  dan  bukti-bukti  lain  seperti  pesan  singkat  (SMS),  surel (email), rekaman audio, VCD/DVD, foto, faksimili, CCTV, dan sebagainya. Di masyarakat, dokumen dan data elektronik sering digunakan dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) serta dalam bisnis modern seperti perbankan elektronik (e-banking).
Perkembangan  zaman  dan  kemajuan  teknologi,  terutama  dalam  hal  alat  bukti elektronik  seperti  dokumen  elektronik,  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  sistem pembuktian dalam perkara Hukum Tata Negara. Menurut sistem hukum yang berlaku, hakim  terbatas  pada  penggunaan  alat  bukti  yang  diakui  sah  sesuai  dengan  Undang- Undang.  Hal  ini  dapat  menyulitkan  proses  penyelesaian  perkara,  terutama  dalam pembuktian terkait transaksi elektronik (E-commerce).

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah  Analisis  Yuridis  mengenai  Pembuktian  informasi  elektronik  dan dokumen  elektronik  pada  sengketa  proses  pemilihan  umum  di  pengadilan  tata  usaha negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara?

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu pencarian sumber hukum tertentu dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan utama
11 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
12 Ahmad  M  Ramli,  “Dinamika  Konvergensi  Hukum  Telematika  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional,”  Jurnal Legislasi Indonesia 5, no. 4 (2018): 1–11.
dalam  analisis  permasalahan  yang  ada. 13 Penelitian  hukum  bersifat  preskriptif  atau memberikan  rekomendasi  tertentu  terhadap  tujuan  penelitian  ini. 14 Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## PEMBAHASAN
Sistem pembuktian yang dianut oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sistem vrij  bewijsleer,  yakni  suatu  ajaran  pembuktian  bebas  dalam  rangka  memperoleh kebenaran materiil. 15 Dalam Pasal 100 UU No. 5/1986 dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia menganut ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Karena alat-alat bukti yang digunakan itu sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal tersebut.  Selain  itu  hakim  juga  dibatasi  kewenangannya  dalam  menilai  sahnya pembuktian, yakni paling sedikit dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Adapun pembuktian  dalam  Hukum  Acara  Perdata  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh kebenaran formil. 16
Hakim yang mempunyai kekebasan atau dapat menentukan sendiri apa yang harus dibebani  pembuktian,  menurut  Suparto  Wijoyo,  hakim  dapat  menerapkan  beban pembuktian  terbalik  atau  pembagian  beban  yang  seimbang  sesuai  dengan  kearifan hakim. 17 Hakim  memiliki  keleluasaan  untuk  mengabaikan  fakta  dan  argumen  yang diajukan  baik  oleh  penggugat  maupun  tergugat.  Demikian  pula,  hakim  berhak  untuk melakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  terhadap  fakta-fakta  atau  hal-hal  yang  tidak dipertentangkan atau tidak cukup dibantah, terutama jika fakta-fakta tersebut memiliki relevansi  yang  penting  dalam  pertimbangan  hakim  untuk  memberikan  putusan  yang tepat, terutama ketika kepastian fakta-fakta tersebut belum cukup jelas selama proses persidangan. 18
13 Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum” (Bandung: Mandar Maju, 2008).
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017).
15 W  Riawan  Tjandra,  “Perbandingan  Sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dan  Conseil  d’etat  Sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 3 (2013): 423–439.
16 Titik Triwulan and M H Sh, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Prenada Media, 2016).
17 Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Airlangga University Press (AUP), 1997).
18 Ibid.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Mengenai  ketentuan  tentang  beban  pembuktian  sebagaimana  disebutkan  dalam penjelasan  Pasal  107  UU  No.  5/1986  adalah  “Hakim  menentukan  apa  yang  harus dibuktikan,  beban  pembuktian  beserta  penilaian  pembuktian,  dan  untuk  sahnya pembuktian  diperlukan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  berdasarkan  keyakinan Hakim”.  Hakim  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  memiliki  kewenangan  untuk menentukan  fakta-fakta  atau  hal-hal  yang  harus  dibuktikan  oleh  dirinya  sendiri.  Ini berarti  bahwa  Hakim  dapat  menempatkan  beban  pembuktian  pada  dirinya  sendiri terkait suatu fakta yang terungkap selama proses persidangan. Meskipun masing-masing alat  bukti  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  100  ayat  (1)  UU  No.  5/1986  memiliki bobot yang sama, yang berarti tidak ada perbedaan dalam kekuatan pembuktian antara satu  alat  bukti  dengan  yang  lain,  namun  dalam  Pasal  107  UU  No.  5/1986  disebutkan bahwa  Hakim  memiliki  wewenang  untuk  menentukan  alat  bukti  mana  yang  akan diutamakan dalam proses pembuktian. 19
Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memilih alat bukti tertentu dari yang tersedia sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) UU No. 5/1986 untuk digunakan dalam proses pemeriksaan,  pengambilan  keputusan,  dan  penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Hakim juga bertanggung jawab untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang dipilih tersebut. Namun, hakim harus memperhatikan batasan-batasan yang tercantum dalam  Pasal  107  UU  No.  5  Tahun  1986  saat  memberikan  penilaian  terhadap  hasil pembuktian  tersebut,  yang  berbunyi  ”untuk  sahnya  pembuktian  diperlukan  sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”. 20
Alat  bukti  elektronik,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  5  UU  ITE  yang  kemudian ditegaskan oleh SEMA No. 4 Tahun 2016, memiliki pengaturan sebagai berikut: Pasal 5, (1)  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya dianggap  sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah.  (2)  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  disebutkan  pada  ayat  (1) merupakan  ekstensi  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah  jika  menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang ini.
19 R Wiyono, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga,” Jakarta: Sinar Grafika (2013).
20 Ibid.
Penggunaan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  persyaratan  UU  ITE  merujuk  pada penggunaan sistem elektronik yang legal, tidak melanggar hukum seperti pembajakan, atau menggunakan sistem elektronik ilegal lainnya, yang dapat diandalkan, aman, dan beroperasi  sesuai  dengan  fungsinya  (sesuai  dengan  Pasal  15  UU  ITE  dan Penjelasannya). 21 Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  hakim menggunakan  dua  jenis  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  secara  sah  dan meyakinkan, hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk memutuskan perkara. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan tidak menggunakan alat bukti yang  dianggap  tidak  relevan  dalam  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  yang sedang dihadapinya. Biasanya, hal ini akan dijelaskan oleh hakim dalam bagian penutup pertimbangan hukum dalam putusan di pengadilan tata usaha negara.
Bukti  elektronik,  juga  dikenal  sebagai  bukti  digital  atau  bukti  elektronik,  adalah informasi yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan atau  kejadian dalam bentuk  elektronik.  Ini  dapat  digunakan  dalam  berbagai  konteks,  seperti  hukum,  atau keamanan informasi. Namun, ada beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan bukti  elektronik:  1)  Autentikasi  adalah  Salah  satu  masalah  utama  adalah  memastikan bahwa bukti elektronik itu benar-benar otentik dan tidak dipalsukan. Karena dokumen elektronik dapat dengan mudah diubah atau disalin, penting untuk memiliki mekanisme autentikasi yang kuat, seperti tanda tangan digital atau sertifikat; 2) Integritas adalah Masalah  kedua adalah menjaga integritas bukti elektronik. Bukti ini harus terlindungi dari  perubahan  yang  tidak  sah  selama  penyimpanan  atau  transmisi.  Ini  dapat  dicapai dengan  menggunakan  tanda  tangan  digital  atau  hash  yang  memverifikasi  integritas dokumen;  3)  Privasi  dan  Keamanan:  Informasi  dalam  bukti  elektronik  dapat mengandung data pribadi atau rahasia. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menjaga privasi  dan  keamanan  data  ini.  Ini  termasuk  enkripsi,  pengaturan  akses,  dan perlindungan  terhadap  serangan  siber;  4)  Standar  dan  Regulasi  merupakan  Berbagai yurisdiksi  memiliki  peraturan  yang  berbeda  terkait  dengan  bukti  elektronik.  Ini  bisa menjadi  masalah,  terutama  dalam  konteks  hukum,  di  mana  bukti  harus  mematuhi persyaratan  tertentu  untuk  diterima  di  pengadilan;  5)  Penerimaan  dan  Kepercayaan adalah  Masalah  lain  adalah  bagaimana  bukti  elektronik  diterima  dan  dipercayai  oleh
21 Eric Jingga, “Pelindungan Hak Ekonomi Pemilik Akun PSE Lingkup Privat Dari Pemblokiran Akibat Belum Terdaftar Di Indonesia,” COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 03 (2023): 849– 861.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pihak yang menerimanya. Beberapa orang mungkin masih lebih percaya pada bukti fisik daripada  bukti  elektronik,  jadi  perlu  ada  upaya  untuk  mengedukasi  dan  meyakinkan mereka tentang keandalan bukti elektronik; 6) Kerentanan Terhadap Manipulas adalah Dokumen  elektronik  dapat  dengan  mudah  dimanipulasi  oleh  orang  yang  memiliki keterampilan teknis yang cukup. Oleh karena itu, perlu ada tindakan pengamanan yang kuat  untuk  melindungi  bukti  elektronik  dari  upaya  manipulasi;  dan  7)  Masalah Pemeliharaan merupakan Bukti elektronik sering kali disimpan dalam format digital, dan masalah pemeliharaan seperti penyimpanan jangka panjang, cadangan, dan pemulihan data  menjadi  penting  untuk  memastikan  bukti  tetap  tersedia  jika  diperlukan  di  masa depan. 22
Bukti elektronik dalam konteks pemilu mengacu pada bukti digital atau elektronik yang  digunakan  untuk  mengkonfirmasi  atau  merekam  berbagai  aspek  pemilu,  seperti identifikasi pemilih, pemilihan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil. Berikut adalah beberapa contoh bukti elektronik yang penting dalam pemilu: 23 1) Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah basis data elektronik yang berisi informasi tentang pemilih yang memiliki hak pilih  dalam pemilu. Ini  mencakup nama, alamat, nomor identifikasi, dan informasi lainnya yang diperlukan. DPT digunakan untuk memastikan pemilih yang sah dan  mencegah  kecurangan;  2)  Tanda  Tangan  Digital:  Tanda  tangan  digital  digunakan untuk  mengotentikasi  dokumen  elektronik,  seperti  formulir  pencalonan,  surat  suara, atau  laporan  hasil  pemilu.  Tanda  tangan  digital  memberikan  bukti  bahwa  dokumen tersebut  tidak  diubah  setelah  ditandatangani  dan  bahwa  pengirimnya  adalah  yang sebenarnya;  3)  Bukti  Jejak  Elektronik:  Bukti  jejak  elektronik  dapat  digunakan  untuk melacak  semua  aktivitas  elektronik  yang  terkait  dengan  pemilu,  termasuk  akses  ke sistem,  perubahan  data,  dan  tindakan  lainnya  yang  relevan.  Ini  membantu  dalam mendeteksi potensi kecurangan atau pelanggaran keamanan; dan 4) Rekaman Video dan Audio:  Penggunaan  rekaman  video  dan  audio  dalam  tempat  pemungutan  suara  atau pemrosesan suara dapat memberikan bukti visisual dan audio tentang proses pemilu. Ini dapat digunakan sebagai bukti jika ada sengketa atau kontroversi terkait dengan pemilu.
Masalah bukti elektronik dalam konteks pemilu adalah  perhatian  penting  dalam upaya untuk menjaga integritas dan keamanan proses pemilihan. Beberapa masalah yang
22 Eddy Army, Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan (Sinar Grafika, 2020).
23 Decky Wospakrik, “Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia,” Papua Law Journal 1, no. 1 (2018): 142–161.
sering  muncul  terkait  bukti  elektronik  dalam  pemilihan  adalah  sebagai  berikut:  1) Keaslian Identitas adalah Memastikan bahwa pemilih yang menggunakan kartu identitas atau  tanda  tangan  digital,  adalah  pemilih  yang  sebenarnya  adalah  masalah  penting. Kecurangan  pemilihan  dapat  terjadi  jika  identitas  pemilih  dapat  dengan  mudah dipalsukan atau diretas; dan 2) Transparansi dan Akuntabilitas dalam informasi kepada masyarakat:  Penting  untuk  menjaga  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses pemilihan. Ini mencakup pengawasan terhadap sistem elektronik, proses pemilihan, dan prosedur  penghitungan  suara  untuk  memastikan  bahwa  tidak  ada  manipulasi  atau kecurangan yang terjadi.
Secara formal dari segi yuridis, hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara PTUN, belum menyertakan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Namun,  beberapa  undang-undang  baru  telah  mengatur  dan  mengakui  dokumen elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Contohnya  terdapat  dalam  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  dan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, UU No. 30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  juga  telah  mengatur  mengenai Keputusan Pejabat yang berbentuk Elektronik, yang secara signifikan telah mengubah konsep objek dalam persengketaan Tata Usaha Negara yang sebelumnya bersifat tertulis.
Sengketa Tata Usaha Negara, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  merujuk kepada  pertikaian  yang  muncul  dalam  ranah  Tata  Usaha  Negara  antara  individu  atau badan hukum perdata dengan lembaga atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang disebabkan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk  perselisihan  yang  terkait  dengan  persoalan  kepegawaian  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 24 Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan  absolut  untuk  mengadili  sengketa  yang  berkaitan  dengan  Tata  Usaha Negara  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  47  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Awalnya,  kewenangan  ini  berdasarkan  Pasal  1  angka  9
24 Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum dan Peradilan 5, no. 1 (2016): 135–154.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, namun kini kewenangan tersebut hanya terbatas pada Penetapan Tertulis yang bersifat Individual, konkret, dan final yang menghasilkan konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata. 25
Cakupan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  ini  kemudian  diperluas  dengan  adanya Undang-  Undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  No. 30/2014)  sebagai  hukum  materiil  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dengan memasukkan objek-objek sengketa selain beschikking sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 UU No. 30/2014 yakni Tindakan Faktual (Feitelijk Handelingen)  dan  bentuk-  bentuk  keputusan  (besluit)  lainnya  selain  dari  beschikking (yakni  besluiten  van  algemene  strekking)  di  antaranya  adalah  beleidsregel  (Peraturan Kebijakan),  plan  (rencana)  dan  bentuk-  bentuk  besluit  lainnya  (kecuali  peraturan perundang-undangan  yang  merupakan  kewenangan  menguji  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah Konstitusi) sepanjang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan pada ranah hukum publik maka ia menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. 26
Dari  definisi  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah pertikaian yang terjadi di ranah hukum publik yang melibatkan  elemen  kekuasaan  serta  kepentingan  umum  karena  terkait  dengan pelaksanaan  tugas  pemerintahan. 27 Oleh  karena  itu,  adalah  wajar  jika  hakim  perlu mencari  kebenaran  yang  substansial  atau  sesungguhnya  dalam  menjatuhkan  putusan dalam suatu perkara. Hal ini disebabkan  karena yang  terlibat dalam perkara tersebut tidak hanya memiliki kepentingan pribadi, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan tugas- tugas  pemerintahan  negara  yang  dapat  melibatkan  kepentingan  umum  (algemeen belang). 28
25 H R Ridwan, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi, “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2 (2018): 339–358.
26 Muhammad Adiguna Bimasakti, Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang- Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran) (Deepublish, 2019).
27 Mutiara Ayu Puspitasari, Lapon Tukan Leonard, and Aju Putrijanti, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa  Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/Lh/2016/Ptun. Smg)” (Universitas Diponegoro, 2019).
28 I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, “Aspek Keadilan  Pengaturan  Pemberian  Ganti  Rugi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Bagi Kepentingan Umum,” in Proceeding Legal Symposium, vol. 1, 2023.
Pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU No. 5/1986 yakni Pasal 100 sampai Pasal 107. Selain itu ketentuan tentang alat bukti pun tersebar di bagian-bagian lain seperti  misalnya mengenai  alat bukti surat, keterangan saksi dan ahli juga ada pengaturannya di dalam Pasal 85 sampai Pasal 95. Salah satu alat bukti  yang  diatur  dalam  hukum  acara  peradilan  tata  usaha  Negara  adalah  Pengakuan Para  Pihak  (Bekentenis).  Situasi  ini  menarik  mengingat  dalam  konteks  hukum  acara perdata, penggunaan Pengakuan Para Pihak sebagai bukti sering kali mendapatkan kritik dari kalangan ahli hukum. Salah satu alasan yang diberikan adalah bahwa apa yang diakui oleh para pihak di dalam pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran, tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak (Wilsverklaring) untuk menyelesaikan sengketa. 29
Problematika  penerapan  alat  bukti  elektronik  dalam  pembuktian  sengketa  Tata Usaha Negara di peradilan Tata Usaha Negara adalah sulitnya hakim dalam membuktikan kebenaran  alat  bukti  tersebut  karena  terbatas  dalam  kemampuan  dalam  menguji validasi, dan media yang dijadikan sarana bukti elektronik. 30 Hal tersebut dikarenakan keterbatasan  Hakim  dalam  sarana,  pada  prinsipnya  bukti  elektronik  harus  dilakukan digital  forensik.  Namun  dalam  praktek  peradilan  sepanjang  Bukti  Elektronik  tersebut tidak  dibantah/ditampik  oleh  pihak  lainnya  yang  bersengketa  tidak  perlu  dilakukan Digital  Forensik/Audit  Forensik,  sedangkan  penilaiannya  diserahkan  kepada pertimbangan  Hakim  dan  mengikuti  perkembangan  praktek  di  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  Bukti  Elektronik  dianggap  sah  apabila  menggunakan  Sistem  Elektronik  yang terdaftar (lihat: Pasal 6 PP No. 71 Tahun 2019), terhadap Bukti Elektronik yang tidak menggunakan  Sistem  Elektronik  yang  terdaftar  tetap  dianggap  sah  sepanjang  dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (admissible, reliability, necessity, relevance).

## KESIMPULAN
Secara yuridis formal hukum pembuktian di Indonesia dalam hal ini hukum acara PTUN sebagai hukum formal belum mengakomodasi dokumen  elektronik sebagai alat bukti,  sementara  beberapa  undang-undang  yang  baru  telah  mengatur  dan  mengakui
29 Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia” (2009).
30 Azmi  Fendri  and  Yussy  A  Mannas,  “Kepastian  Hukum  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Ditinjau  Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik Di Kota Padang),” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 6, no. 2 (2021): 151–170.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kemudian dengan belum adanya aturan- aturan  yang  mengatur  lebih  lanjut  terkait  tentang  bukti  elektronik  yang  ada  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  justru  akan  memudahkan  para  hakim  untuk menerapkan aturan terkait bukti elektronik dalam permasalahan kedepannya di dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlebih indikator yang digunakan oleh hakim dalam menilai alat bukti Informasi dan dokumen Elektronik dalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan pada penggunaan  dua  jenis  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang,  yang  diperoleh secara sah dan meyakinkan sehingga hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tersebut. Selain itu, konsep pembuktian bebas juga mengindikasikan bahwa hakim  dapat  menentukan  relevansi  alat  bukti  yang  digunakan  dalam  memutuskan sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  sedang  diajukannya.  Biasanya,  praktik  ini  akan tercermin dalam bagian akhir pertimbangan hukum dalam putusan peradilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Army, Eddy. Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan. Sinar Grafika, 2020.
Asnawi,  M  Natsir.  “Hukum  Pembuktian  Perkara  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia.” Yogyakarta: Anggota IKAPI (2020).
Bimasakti, Muhammad Adiguna. Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran). Deepublish, 2019.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.
Mertokusumo, Sudikno. “Hukum Acara Perdata Indonesia” (2009).
Nasution, Bahder Johan. “Metode Penelitian Ilmu Hukum.” Bandung: Mandar Maju, 2008.
Simanjuntak,  Enrico.  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Transformasi  \& Refleksi. Sinar Grafika, 2021.
Triwulan, Titik, and M H Sh. Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Prenada Media, 2016.
Wijoyo, Suparto. Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi. Airlangga University Press (AUP), 1997.
Wiyono,  R.  “Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Edisi  Ketiga.”  Jakarta:  Sinar Grafika (2013).

## Jurnal
Adhisukmawati, I Gusti Ayu Kade Harry, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko.  “Aspek  Keadilan  Pengaturan  Pemberian  Ganti  Rugi  Dalam  Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum.”  In  Proceeding  Legal Symposium. Vol. 1, 2023.
Asnawi,  M  Natsir.  “Hukum  Pembuktian  Perkara  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia.” Yogyakarta: Anggota IKAPI (2020).
Chumairoh,  Lisatul.  “ANALISIS  YURIDIS  PASAL  62  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  5  TAHUN  1986  MENGENAI  FUNGSI  DISMISSAL  PROSES DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.” UNES Law Review 5, no. 2 (2022): 339–352.
Farahwati,  Farahwati.  “Pembuktian  Memegang  Peranan  Penting  Dalam  Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana.” LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 3, no. 1 (2018): 17–35.
Fendri,  Azmi,  and  Yussy  A  Mannas.  “Kepastian  Hukum  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik Ditinjau  Dari  Keberadaan  Lembaga  Rechtsverwerking  (Studi  Beberapa  Sengketa Hak Milik Di Kota Padang).” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 6, no. 2 (2021): 151–170.
Haris, Budi Saiful. “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 2, no. 1 (2016): 91–112.
Jamil, Jamil, and others. “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya.” Perspektif 25, no. 1 (2020): 12–19.
Jingga,  Eric.  “Pelindungan  Hak  Ekonomi  Pemilik  Akun  PSE  Lingkup  Privat  Dari Pemblokiran Akibat Belum Terdaftar Di Indonesia.”  COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 03 (2023): 849–861.
Miftah,  Farrah.  “Peran  Asas  Pembuktian  Bebas  Sebagai  Beban  Pembuktian  Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 8 (2022): 2675–2682.
Puspitasari,  Mutiara  Ayu,  Lapon  Tukan  Leonard,  and  Aju  Putrijanti.  “Ratio  Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang  Lingkungan  Hidup  Berkaitan  Dengan  Penerapan  Asas  Dominus  Litis (Analisis  Putusan  Nomor  062/G/Lh/2016/Ptun.  Smg).”  Universitas  Diponegoro, 2019.
Ramli,  Ahmad  M.  “Dinamika  Konvergensi  Hukum  Telematika  Dalam  Sistem  Hukum Nasional.” Jurnal Legislasi Indonesia 5, no. 4 (2018): 1–11.
Ridwan, H R, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2 (2018): 339–358.
Suhartini,  Endeh.  “Analisis  Kepastian  Hukum  Alat  Bukti  Pada  Perjanjian  Elektronik Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Transaksi Elektronik.” Jurnal Hukum De’rechtsstaat (2017).
Tjandra,  W  Riawan.  “Perbandingan  Sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dan  Conseil d’etat  Sebagai  Institusi  Pengawas  Tindakan  Hukum  Tata  Usaha  Negara.”  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 3 (2013): 423–439.
Wahyudi, Johan, and others. “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan.” Perspektif 17, no. 2 (2012): 118–126.
Wahyunadi, Yodi Martono. “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 5, no. 1 (2016): 135–154.
Wospakrik, Decky. “Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia.” Papua Law Journal 1, no. 1 (2018): 142–161.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.