VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## Legal Architecture Pemilihan Umum di Indonesia; Upaya Mewacanakan Pemilu Serentak yang Berkeadilan
Oleh:
Al Mas’udah, Muhammad Fikri Alan
almasudah@iainkediri.ac.id

## Fakultas Syariah IAIN Kediri

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor    7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum mengancam pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia menjadi tidak berkeadilan. Undang-Undang tersebut merupakan sebuah bentuk kodifikasi Hukum Pemilu yang menggabungkan 3 Undang-Undang sekaligus. Sebelumnya, ketiganya bersifat undang-undang sektoral, yang  kemudian digabung sehingga menjadi sebuah  bentuk  peraturan perundang-undangan baru  yang  jauh  lebih  komprehensif. Capaian  tersebut, di  satu  sisi  merupakan sebuah  langkah  progresif dan  diharapkan  mampu meletakkan dasar dan prinsip-prisnip Hukum Pemilu menjadi sebuah dasar yang utuh, lengkap, serta kokoh. Namun, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan,  yang  secara  nyata  tidak  menunjukkan  bangun  hukum  yang  sesuai  dengan kaedah-kaedah  yang  berlaku  di  dalam  teori-teori hukum.  Bahkan,  beberapa  ketentuan  di dalamnya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Kondisi  ini,  alih-alih  mewujudkan  bangun  hukum  yang  komprehensif  atas Hukum Pemilu, namun justru meruntuhkan kembali semangat atas lahirnya Undang-Undang tersebut.
Kata Kunci: Legal Architecture, Hukum Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

## PENDAHULUAN
Sebagai  penganut  Negara  Hukum  yang  demokratis,  keberadaan  Pemilihan  Umum (selanjutnya disebut Pemilu) di  Indonesia  merupakan sebuah  keharusan  mutlak yang  wajib untuk dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945)  Pemilu  tersebut  haruslah  diselenggarakan  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konsep ini diatur secara nyata dan tegas, di dalam Pasal 22E, dimana kemudian Pasal tersebut menjadi landasan yuridis terti nggi di dalam pengaturan mengenai Pemilu di Indonesia. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (selanjutnya  disebut  UU  Pemilu),  yang merupakan  hasil  penggabungan  dari  beberapa  Undang-Undang  terkait  Pemilu, 1 pada
1 UU Pemilu sesunguhnya merupakan hasil penggabungan dari 3 Undang-Undang mengenai Pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
kenyataannya masih menimbulkan beberapa kesalahan konsep,  baik  secara yuridis maupun teoritis, dan terutama pengingkaran atas UUD  NRI 1945 itu sendiri.
Kedudukan  Undang-Undang,  yang  seharusnya berfungsi sebagai “ketentuan penjelas” dari  norma-norma yang  terkandung di  dalam  Konstitusi, pada  kenyataannya tidak  nampak dalam  semangat  UU  Pemilu  yang  memang  harus  diakui  kedudukannya  sebagai  salah  satu bentuk  pengaturan  dari  hasil  kesepakatan  politik.  Ketidaksinkronan  ini  sesungguhnya berakibat bagi ditinggalkannya semangat konstitusionalisme 2 di dalam pembangunan hukum nasional, lebih khusus pada hukum Pemilu. Lebih lanjut, tulisan ini akan memberikan kritik atas beberapa materi muatan penting yang diatur di dalam UU Pemilu tersebut, serta bagaimana solusi konkrit guna mengatasi permasalahan tersebut. Kritik tersebut diantaranya akan terbagi ke dalam 3 materi utama, pertama kritik atas pemberlakuan Presidential Treshold (PT) serta kritik dan solusi atas masa depan Penegakan Etika dalam Penyelenggaraan Pemilu.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana kritik terhadap UU  Pemilu yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana Legal Architecture Pemilihan Umum yang berkeadilan di Indonesia?

## PEMBAHASAN
1. Kritik  terhadap  UU  Pemilu  yang  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  Pemilihan Umum di Indonesia
Sebagai  suatu  produk  hukum  yang  relatif baru,  UU  Pemilu sesungguhnya  membawa semangat yang lebih komprehensif dalam mengatur soal pemilu. Namun, harus diakui, terdapat beberapa kritik yang masih harus terus disuarakan hingga hari ini.

## a. Kritik Atas Pemberlakuan Presidential Treshold (PT)
Salah satu pengaturan yang menarik untuk dicermati dengan diundangkannya UU Pemilu  adalah  pengaturan  mengenai Presidential  Treshold  (PT) atau  ambang  batas pengajuan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Pasal  222  UU  Pemilu menyatakan: 3
2 Menurut  Hamdan Zoelva, prinsip konstitusionalisme  adalah komitmen dari setiap penyelenggara  negara dalam menunaikan tugasnya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah mengacu dan meujuk pada konstitusi. Sehingga, secara sederhana, prinsip konstitusionalisme adalah suatu kondisi dimana norma konstitusi digunakan dan menjadi rujukan dalam setiap penganan atas masalah kebijakan negara pada semua tingkatan. Lihat Alim, M., & Zoelva, H. (2014). Liber amicorum: 70 tahun Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. Universitas Brawijaya (UB) Press.
3 Ketentuan ini sama persis dengan Pengaturan mengenai Presidential Treshold (PT) yang diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang  memenuhi persyaratan perolehan kursi paling  sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR  atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Sesungguhnya,  atas  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai The  Guardian of Constitution, telah  mengeluarkan  Putusan  Nomor  14/PUU-XI/2013  tentang  perkara  Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam  putusannya,  MK  secara  jelas  menyatakan  bahwa  Pemilihan  Umum  haruslah dilaksanakan  secara  serentak,  dengan  setidaknya  3  alasan  utama. Pertama, Pemilu serentak akan menguatkan sistem presidensial, kedua secara original intent dan metode penafsiran  sistematik, maksud  asli  dari  frasa  “Pemilu”  di  dalam  konstitusi  adalah “Pemilu untuk memilih DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, serta DPRD” sehingga tidak dimungkinkan bentuk Pemilihan “Khusus” yang terpisah satu dengan lainnya atas salah  satu  unsur  penyelenggara  negara  tersebut,  serta ketiga ,  pelaksanaan  pemilu serentak  akan  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  hal  pembiayaan,  sehingga  akan  lebih menghemat uang negara. Lebih jauh, MK menyatakan: 4
“Praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  ternyata  dalam  perkembangannya tidak  mampu  menjadi  alat  transformasi  perubahan  sosial  ke  arah  yang dikehendaki.  Hasil  dari  pelaksanaan  Pilpres  setelah  Pemilu  Anggota Lembaga  Perwakilan  tidak  juga  memperkuat  sistem  presidensial  yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi  ( checks  and  balances ),  terutama  antara  DPR  dan  Presiden tidak  berjalan dengan  baik.  Pasangan  Calon  Presiden dan  Wakil Presiden kerap  menciptakan koalisi  taktis yang  bersifat sesaat dengan  partai -partai politik  sehingga  tidak  melahirkan  koalisi  jangka  panjang  yang  dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan  Pilpres  setelah  Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  tidak
Perbedaannya hanya terletak pada UU sebelumnya terdapat frasa “pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Sedangkan pada UU Pemilu tidak memuat frasa tersebut.
4 Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
memberi  penguatan  atas  sistem  pemerintahan  yang  dikehendaki  oleh konstitusi.  Oleh  karena  itu,  norma  pelaksanaan  Pilpres  yang  dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD  1945  dan tidak sesuai dengan  makna pemilihan umum yang  dimaksud oleh UUD  1945,  khususnya  dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “ Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan  adil  setiap lima  tahun sekali ” dan  Pasal 22E  ayat (2)  UUD  1945  yang menyatakan, “ Pemilihan umum  diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah ”,  serta  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan,  “ Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”.
Ketentuan di dalam UU Pemilu terkait PT  di atas memang tidak secara langsung dibatalkan  oleh  MK,  karena  melalui  putusan  tersebut  MK  “hanya”  membatalkan pelaksanaan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  tidak  dil aksanakan  bersama dengan  Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD,  sehingga  secara  konstitusional, pelaksanaan Pemilu yang  demikian harus dibatalkan. Meskipun demikian, semangat Pasal  222  UU Pemilu  yang  mempertahankan PT  di  dalam  Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden sesungguhnya tetaplah bertentang dengan semangat Putusan MK di atas.
Apabila dicermati, MK telah menyatakan secara jelas di dalam Putusannya bahwa koalisi  yang  selama  ini  diciptakan,  yang  kemudian  melahirkan  PT,  tidak  semakin memperkuat sistem presidensial yang selama ini dianut di dalam Konstitusi. Koalisi yang dibangun  cenderung bersifat taktis pragmatis yang  tidak mengedepankan kepentingan rakyat,  melainkan  kepentingan  bagi  sebagian  pihak  maupun  kelompok.  Sehingga, ketentuan di dalam Pasal 222 UU  Pemilu sesungguhnya bertentangan dengan Putusan MK,  dan oleh karenya secara tidak langsung bertentangan dengan UUD  NRI  1945 itu sendiri. Adapun argumentasi yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai PT berdasar pada Norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 telah terbantahkan pula di dalam Putusan MK di atas. MK menyatakan:
“Berdasarkan  pemahaman  yang  demikian,  UUD  1945  memang  tidak memisahkan  penyelenggaraan  Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang  selengkapnya  menyatakan,  “Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden diusulkan oleh  partai politik atau gabungan  partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud penyusun perubahan UUD 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
diselenggarakan  secara  bersamaan  antara  Pemilu  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan)  dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).”
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa pengaturan mengenai ambang batas pengajuan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pemilihan Umum DPR periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 UU Pemilu adalah inkonstitusional dan oleh karenanya harus segera diganti.

## b. Persoalan Pengaturan Etika yang tumpang tindih
Salah  satu  materi  muatan  penting  di  dalam  UU  Pemilu  adalah  pengaturan mengenai  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu.  Melalui  Undang-Undang  tersebut,  dan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang sebelumnya, bahwa kewenangan untuk  merumuskan pengaturan  mengenai kode  etik  dan  permasalahan penegakannya, diberikan  kepada  DKPP.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pada  hakekatnya,  terdapat perbedaan mendasar mengenai pengertian hukum dan etika. Pembedaan mengenai kedua hal  tersebut menjadi  sebuah  hal  yang  mutlak  diperlukan, terutama dalam  menunjang fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DKPP.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan Etiket adalah tata  cara  (adat  sopan  santun,  dan  sebagainya)  dalam  masyarakat  beradab  dalam memelihara  hubungan  baik  antara  sesama  manusianya.  Sedangkan  Hukum  berarti peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  yang  di kukuhkan  oleh penguasa atau pemerintah. 5 Dalam kaitan ini, yang akan dibahas adalah etika, dan bukan mengenai  etiket.  Hal  ini  dikarenakan,  etika  lebih  berkaitan  erat  dengan  fungsi  yang dimiliki  DKPP.  Etiket  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  bersikap  dalam  m emelihara hubungan baik antar sesama, dianggap tidak memiliki hubungan erat dengan DKPP yang berfungsi sebagai pengawal etika.
Selanjutnya, berdasarkan  pengertian  secara  bahasa  tersebut,  terdapat perbedaan yang  sangat  tipis,  terutama  diantara  hukum  dan  etika.  Kedua  hal  yang  sama-sama mengatur  mengenai  perbuatan  manusia,  tentu  dalam  praktek  seringkali  mengalami kebingungan. Apakah  perbuatan yang  dilakukan itu bertentangan dengan  hukum, atau bertentangan dengan etika. Pengklasifikasian yang demikian, tentulah berimplikasi pada penerapan sanksi atas  perbuatan yang  dilanggar. Apabila  perbuatan tersebut melawan
5 Nasional, D. P. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia. hlm. 53
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
hukum,  maka  harus  diberikan  sanksi  berdasarkan  hukum  itu  sendiri, dan  begitu  pun sebaliknya. Apabila suatu perbuatan dianggap melawan atau bertentangan dengan etika, maka sanksi etika yang harus diberikan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Wina  Armada  Sukardi  berpendapat  bahwa setidaknya terdapat 5 perbedaan diantara hukum dan etika, yaitu: 6
1) Mekanisme dan proses pembuatan
Hukum  dibuat dengan  peraturan oleh negara, sedangkan  etika dibuat dari, oleh, dan untuk kalangan profesi itu sendiri.
2) Ruang Lingkup
Hukum  pada  umumnya berlaku untuk  seluruh warga  masyarakat di dalam negara dan bahkan terkadang lintas negara, sedangkan etika hanya berlaku untuk kalangan profesi yang bersangkutan.
3) Sanksi
Sanksi hukum bersifat konkret dan dapat dipaksakan dengan bantuan pihak ketiga, sedangkan sanksi etika hanya terbatas pada moral.
4) Sifat
Hukum bersifat legalitas moral, sedangkan etika mersifat moralitas. Hal ini berarti, selama sebuah tindakan yang bertentangan dengan moral itu belum dilegalkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tindakan  tersebut  tidak dapat diberlakukan sanksi hukum.
5) Filosofi
Hukum secara filosofis bersifat lahiriah, sedangkan etika bersifat batiniah.
Berdasarkan  pemikiran tersebut, maka  sesungguhnya  dapat  diambil kesimpulan bahwa  hukum  mengatur  segala  kehidupan  manusia  sebagai  seorang  mahkluk  sosial, dimana  aturan-aturan  tersebut  termuat  dalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan tertulis,  yang  sanksinya  dapat  dipaksakan  oleh  lembaga-lembaga  negara.  Sehingga, sebuah  perbuatan  dianggap  bertentangan atau  melawan  hukum  itu,  apabila  perbuatan yang dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan  etika, mengatur mengenai hal-hal  yang  baik  atau  tidak  baik  untuk  dilakukan oleh  seoarang manusia dalam rangka kedudukannya ia sebagai individu di dalam masyarakat, dimana sanksinya  tidak  dapat  dipaksakan,  dan  berlaku  bagi  sekelompok  masyarakat  atau kelompok tertentu saja.
6 Sukardi, W. A. (2020). Cara mudah memahami kode etik jurnalistik & dewan pers
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Pada  kenyataannya,  kondisi  yang  terjadi  saat  ini,  kode  etik  yang  telah  dibuat bersama oleh  Komisi  Pemilihan Umum  (selanjutnya disebut KPU),  Badan  Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) dan DKPP  melalui Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilhan Umum, dan Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Peraturan Kode Etik)  yang saat ini masih berlaku dikarenakan belum terdapat Peraturan mengenai  kode  etik  baru,  masih  kebingungan  dalam  membedakan  apakah  perbuatan yang termuat di dalamnya merupakan pelanggaran hukum atau pelanggaran etik. Salah satu contoh misalnya, Pasal 10 Peraturan Kode Etik yang menyatakan:
Dalam  melaksanakan  asas  mandiri  dan  adil,  Penyelenggara  Pemilu berkewajiban:
a. bertindak netral dan  tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;
b. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
c. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk  terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
d. tidak  mengeluarkan  pendapat  atau  pernyataan  yang  bersifat  partisan  atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
e. tidak  mempengaruhi  atau  melakukan  komunikasi  yang  bersifat  partisan dengan pemilih;
f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
g. tidak  memberitahukan  pilihan  politiknya  secara  terbuka  dan  tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
h. memberitahukan  kepada  seseorang  atau  peserta  Pemilu  selengkap  dan secermat  mungkin  akan  dugaan  yang  diajukan  atau  keputusan  yang dikenakannya;
i. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk  menyampaikan  pendapat  tentang  kasus  yang  dihadapinya  atau keputusan yang dikenakannya;
j. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
k. tidak  menerima  hadiah  dalam  bentuk  apapun  dari  peserta  Pemilu,  calon peserta  Pemilu,  perusahaan  atau  individu  yang  dapat  menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.
Ketentuan  di  dalam  Pasal  tersebut, sesungguhnya  sama  dengan  ketentuan yang termuat di dalam Pasal 546 UU Pemilu yang menyatakan:
“Setiap  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  kabupaten/Kota,  PPK,  PPS, dan/atau  PPLN  yang  dengan  sengaja  membuat  keputusan  dan/atau
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tlga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00  (tiga puluh enam juta rupiah).”
Sebagaimana  kedua  pengaturan  tersebut,  terdapat  adanya  tumpang  tindih  dalam memutuskan satu peristiwa. Ketika terdapat anggota KPU  misalnya, yang membuat t indakan yang  dapat  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  peserta  pemilu,  ia  dapat  dihukum berdasarkan ketentuan  Pasal 546  UU  Pemilu tersebut. Namun,  di  sisi  yang  lain,  perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyat akan bahwa penyelenggara  pemilu  haruslah  bertindak  adil  dan  tidak  memihak  terhadap  partai  politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu, dimana ketika ia melanggar, maka ia harus dihukum menurut Kode Etik karena melanggar etika.
Hal inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan bagi DKPP di masa yang akan datang, terutama dalam hal merumuskan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu. Kode Etik tersebut ke depan  seharusnya  semakin menjabarkan perbuatan-perbuatan apa  yang  baik  dan  tidak baik dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, bukan  merumuskan perbuatan yang  boleh atau  tidak boleh  dilakukan,  karena  pengaturan  yang  demikian  sesungguhnya  masuk  ke  dalam  ranah pengaturan hukum, dan bukan pengaturan etika.
2. Legal Architecture Pemilihan Umum yang berkeadilan di Indonesia
a. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat Sektoral
Kunci  dari  lemahnya pengaturan  hukum  sebagaimana  dijelaskan di  atas  adalah lemahnya  sinkronisasi  antar  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pemilu.  Dalam  banyak  kasus,  lemahnya  sinkronisasi ini  menjadi  pusat  permasalaan, karena  pasal  yang  ingin  dihasilkan sangat  bernuansa  politis. Penetapan  PT  misalnya. Telah jelas bahwa Putusan MK melarang adanya PT karena pemilu dilaksanakan secara serentak  sesuai  amanat  konstitusi.  Namun,  demi  mengakomodir  kepentingan- kepentingan pembuat undang-undang, PT tetap diadakan, namun dengan dasar perolehan suara pemilu tahun atau periode sebelumnya.
Lemahnya  sinkronisasi  juga  terlihat  dari  kurangnya  penjelasan  mengenai penegakan etika sebagaimana termuat dalam penjelasan sebelumnya. Pembuat undang- undang telah gagal dalam menjelaskan keterkaitan teoritis antara hukum dengan  etika. Dampaknya,  kategorisasi mana  yang  masuk  ke  dalam pelanggaran  hukum  dan  mana yang masuk ke dalam pelanggaran etika menjadi tidak jelas batasan-batasannya.
Dalam proses penyususunan peraturan perundang-undangan, telah jamak diketahui
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
bahwa proses sinkronisasi dalm harmonisasi merupakan suatu keharusan. Namun, dalam banyak  praktek,  proses  ini  menjadi semacam stempel pembenar  bahwa  secara formil telah dilakukan. Padahal, secara materiil telah jauh disimpangi. Ke  depan, seharusnya, proses sinkronisasi dan harmonisasi ini dapat terus dilakukan secara materiil. Dalam arti benar-benar  melakukan  penyesuaian  antara  peraturan perundang-undangan  yang  satu dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain.  Hal  ini  tentu  mencegah  terjadinya tumpeng  tindih  aturan  di  satu  sisi.  Serta  di  sisi  yang  lain,  mampu  digunakan  untuk mencegah timbulnya aturan yang tidak berkeadilan.

## b. Digitalisasi Pemilu
Telah  menjadi  rahasia  umum,  bahwa  pandemi  merubah  tatanan  kehidupan manusia. Dari yang  awalnya sangat terpaku pada pola-pola interaksi langsung melalui tatap muka, pola komunikasi yang terjadi justru berubah pada komunikasi interaksi yang sifatnya  digital.  Pembelajaran  di  sekolah,  di  perkuliahan,  hingga  berbelanja  dan beribadah terkena dampak dari transformasi ini. Di satu sisi, perubahan ini bisa menjadi hambatan.  Bagi  yang  tidak  siap  dengan  perubahan,  pola  perubahan  ini  akan  sangat membingungkan dan  dalam banyak  hal  bisa  menjadi penghambat.  Namun  bagi  yang menganggap  sebagai  suatu  tantangan,  pola  perubahan  ini  bisa  menjadi sesuatu  yang memudahkan.
Dalam banyak  aspek,  Pemilihan Umum seharusnya juga  mengakomodir hal ini. Gagasan untuk mendigitalisasi proses pelaksanaan Pemilihan Umum telah digaungkan oleh  beberapa  pakar.  Meskipun  memang  belum terlalu komprehensif. Sholahudin  Al Fatih  misalnya. Menurutnya, 7 terdapat beberapa  kemungkinan  dalam  melaksanakan pemilihan umum secara digital. Pertama, pembentukan PPK, PPS, KPPS, maupun PPDP secara  daring. Kedua,  Pemutakhiran data  pemilih menggunakan  data  BPS  yang  telah melakukan  survey  penduduk  secara  digital.  Ketiga,  data  DPT  yang  telah  resmi, diinformasikan secara terbuka kepada publik melalui media daring. Keempat, pemilihan secara e-voting menggunakan gadget yang dimiliki.
Menurut  Fifiana  Wisnaeni 8 ,  pelaksanaan  digitalisasi  pemilihan  umum  tidak semata-mata  disebabkan  karena  adanya  pandemi.  Digitalisasi  ini  merupakan konsekuensi dari revolusi industri 4.0.  Gagasan ini  merupakan konsekuensi logis dari perkembangan  teknologi  yang  terus  berjalan  cepat.  Setidaknya,  terdapat  9  unsur
7 Al Fatih, S. (2020). Digitalisasi Pilkada Saat Bencana. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.
8 Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(2), 186-203.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
teknologi yang membentuk industri 4.0.  Sistem ini integrasi secara horizontal maupun vertikal,  dengan  berpegang  pada  prinsip  internet  untuk  segalanya (the  internet  of things/IoT ), keamanan cyber, teknologi komputasi awan (the cloud computing) , analisis data besar, teknologi simulasi oleh komputer, teknologi manufakur aditif (3D printing), teknologi realitas tertambah (augmented reality), dan robot. 9
Pada  tulisan ini,  penulis akan  berfokus  pada  digitalisasi pemilihan umum  yang berupa e-voting. Menurut Smith dan Clark, e-voting adalah: 10
E-voting enhancement of I-voting is one of the latest and extremely popular methods of casting votes, and is usually performed by using either a PC via a standard web browser; touch-tone telephone or cellular phone, digital TV, or a touch screen in a kiosk at a designated location
Per  definisi, sederhananya,  e-voting merupakan  proses  pemungutan  suara  yang menggunakan  berbagai  perangkat  elektronik,  berupa  komputer  maupun  telepon genggam,  serta  televisi  dan  berbasis  pada  penggunaan  jaringan  internet.  Sedangkan menurut Zafar  dan  Pilkjaer, sebagaimana dikutip  oleh  Hardjaloka  dan  Simarmata, e- voting adalah: 11
E-voting combines technology with the democratic procces, in order to make voting more efficient and  convenient for  voters. E-voting allows voters  to either vote by computer from their homes or at the polling station
Definisi ini menjadi lebih luas dibandingkan definisi yang disampaikan Smith dan Clark. Definisi Zafar dan Pikjaer ini tidak membatasi bahwa e-voting hanya semata-mata mengenai  proses  pemungutan  suara  yang  menggunakan  internet.  E-voting  lebih menekankan  kepada  efisiensi  dan  kenyamanan  bagi  para  pemilih  atau voters dalam menyampaikan aspirasi atau menyalurkan hak pilihnya. Penggunaan teknologi memang diperlukan. Guna mengakomodir makna elektronik di dalam penggunaan frasa e-voting . Namun, fokus pada pelaksanaan pemilihan model ini adalah untuk memberikan efisiensi dan kenyamanan itu.
Menurut penulis, gagasan e-voting adalah penggunaan teknologi informasi dalam melakukan  pemungutan  suara  dalam  proses  pemilihan umum.  Maka,  penggunaan  e- voting ini pasti tidak lagi berbasis pada bukti fisik yang berupa kertas. Melainkan, bukti
9 Bahrin, M. A. K., Othman, M. F., Azli, N. H. N., & Talib, M. F. (2016). Industry 4.0: A review on industrial automation and robotic. Jurnal teknologi, 78(6-13).
10 Smith, A.  D.,  & Clark, J. S.  (2005). Revolutionising the voting process through online strategies. Online Information Review.
11 Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). E-voting: Kebutuhan vs. kesiapan (menyongsong) e-demokrasi. Jurnal Konstitusi, 8(4), 579-604.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
digital  yang  dapat  berupa  berbagai  aplikasi  penunjang.  Namun,  pada  masa  transisi, menurut penulis tidak ada salahnya jika data yang berbentuk soft copy maupun aplikasi digital, ditunjang pula dengan bukti fisik yang berupa data cetak. Sistem ini setidaknya memiliki beberapa keuntungan, diantaranya:
1. Sistem ini lebih meminimalisir kecurangan dalam pelaksanaan pemilu
Satu hal yang  hampir selalu dibahas dalam setiap sengketa hasil pemilihan umum adalah persoalan keabsahan pelaksanaan pemilu itu. Bisa jadi ada anggapan dari pemohon atau pihak yang merasa dirugikan dari pelaksanaan pemilu adalah persoalan data  pemilih yang  tidak  tepat. Terdapat  pula  anggapan  bahwa  orang- orang yang telah menyalurkan hak pilihnya bukan merupakan orang yang berhak memilih. Terdapat pula argumentasi tentang pemilih ganda.
Seluruh  persoalan ini akan  dapat  teratasi dengan  sistem e-voting. Dengan berbasis pada teknologi infoprmasi, klaim adanya kecurangan-kecurangan itu akan dapat  teratasi.  Sistem  ini  dapat  dilakukan  dengan  misalnya  melakukan scan terhadap  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik yang  telah  dimiliki pada  perangkat untuk  melakukan  pemungutan  suara.  Setelah  di scan, maka  data  pemilih akan langsung otomatis masuk ke dalam sistem. Setelah diverifikasi oleh sistem, pemilih dapat  langsung  melakukan klik terhadap  calon  yang  dipilihnya, dan  melakukan penyimpanan scara sistem. Bukti  simpan langsung dicetak dan  diverifikasi oleh petugas pada saat keluar dari tempat pemungutan suara. Bukti ini yang dijadikan sebagai  data  pendukung  untuk  melengkapi  pemberkasan  oleh  KPPS  setempat. Namun pada prinsipnya, data pilihan yang diberikan oleh pemilih telah terdaftar di dalam sistem.
2. Sistem ini memudahkan bagi pemilih
Pelaksanaan pemilu Tahun  2024 yang dijalankan secara serentak, bisa jadi menyulitkan pemilih dalam melakukan pemungutan suara. Betapa tidak, terdapat setidaknya 4  posisi strategis yang  harus ditentukan lewat pemilu. Yakni jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Yakyat Daerah,  serta Dewan  Perwakilan Daerah. Guna  memperebutkan 4 posisi tersebut, tentu terdapat banyak calon yang harus dilihat dan dipertimbangkan oleh pemilih. Apabila  sistem pemungutan  suara  masih  menggunakan  metode kertas, maka  akan  sangat menyulitkan pemilih dalam melihat dan  memperhatikan para calon eksekutif maupun legislatif itu. Dengan sistem e-voting, kesulitan ini akan
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
dapat  teratasi,  karena  seluruh  calon  dapat  langsung  ditampilkan  pada  layar komputer.
3. Proses penghitungan lebih cepat
Secara normal, dibutuhkan waktu sangat lama guna mendapatkan kepastian tentang siapa yang  memenangkan pemilu. Hasil yang cepat biasanya didapatkan melalui proses penghitungan cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey. Namun,  hasil  ini  bukan  hasil  yang  resmi  karena  bukan  diumumkan  oleh  KPU sebagai otoritas pelaksana pemilu. Dengan  sistem e-voting, proses penghitungan akan  lebih  cepat,  dan  publik  dapat  langsung  mendapatkan  informasi mengenai siapa  yang  memenangkan  pemilu.  Dapat  pula  dikatakan,  proses  penghitungan suara dapat ditampilkan secara daring dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga informasi yang didapatkan menjadi jauh lebih cepat.
Melihat berbagai pertimbangan di  atas, menurut  penulis seharusnya pemerintah segara  menetapkan  sistem e-voting  ini  sebagai  sistem  yang  baku  dalam  pelaksanaan pemilu.  Beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  dalam  menyusun  kerangka  kebijakan pelaksanaan e-voting ini adalah:

## 1. Mengubah UU Pemilu
Ketentuan mengenai pelaksanaan atau  tata cara pemilihan umum diatur di dalam Pasal 353 UU Pemilu. Undang-Undang tersebut menyatakan:
(1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: a. mencoblos sahr  kali  pada  nomor,  nama,  foto  pasangan  Calon,  atau  tanda gambar partai politik pengusul dalam sahr kotak pada  surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. mencoblos satrr kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DpR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan ). c. mencoblos  satu  kali  pada  nomor,  narna,  atau  foto  calon  untuk Pemilu anggota DPD.
(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)', dilakukan berdasarkan  prinsip  memudahkan  pemilih,  akurasi  dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Per  definisi, terlihat bahwa  memang  rezim e-voting  belum diakomodir di dalam  UU  Pemilu  yang  ada  sekarang.  Maka,  langkah  pertama  yang  harus dilakukan  oleh  pembuat  kebijakan  mengenai  Pemilu,  adalah  dengan  merubah ketentuan  ini.    Menurut catatan  IFES,  telah terdapat  lebih dari  30  negara  yang
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
menggunakan sistem e-voting. 12 Maka, tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk tidak menggunakan sistem ini.
2. Menyiapkan  kerangka  kebijakan  yang  bersifat  teknis  seperti  Peraturan Pemerintah maupun Peraturan KPU
Undang-Undang biasanya disusun hanya sebatas pada peletakan dasar-dasar kebijakan.  Dalam  hal  membutuhkan  peraturan  yang  bersifat  lebih  teknis, pemerintah dapat menetapkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih sektoral. Seperti Peraturan KPU  misalnya. Di dalam Peraturan KPU, seharusnya mengatur mengenai teknis persiapan pelaksanaan pemungutan suara yang berbasis pada  e-voting,  pengadaan  peralatannya,  penyiapan  sumber  daya  manusianya, hingga  tahapan  sosialisasi  atas  aturan  itu.  Pada  intinya,  aturan  yang  bers ifat sektoral ini, memudahkan bagi  pembuat kebijakan, pengawas,  hingga pelaksana pemilu dalam menjalankan aturan atau kebijakan e-voting ini.
3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait
Sebagai selayaknya kebijakan yang sifatnya baru, dibutuhkan koordinasi dari para  pihak  terkait  untuk  mensukeskan  kebijakan  ini.  Penulis  membayangkan, setidaknya terdapat 4  institusi yang  harus  segera  melakukan koordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan sistem e-voting. Pertama, Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Badan  Pusat  Statistik.  Elemen  pertama  ini digunakan dalam rangka melakukan koordinasi terkait sinkronisasi data pemilih. Nantinya,  setiap  data  pemilih  yang  masuk  ke  dalam  sistem,  merupakan  data pemilih  yang  bersumber  dari  data  Kemendagri  sebagai  organ  negara  yang membidangi persoalan kependudukan, serta BPS sebagai organ pemeritntah dalam melakukan survey penduduk.
Kedua, Badan Pengawas Pemilu. Dengan adanya sistem baru, maka terdapat beberapa mekanisme pengawasan yang harus disepakati dengan Bawaslu. Ketiga, Kepolisian.  Kehadiran  pihak  kepolisian  dibutuhkan  terutama  saat  melakukan pengamanan pada proses pemungutan suara. Keempat, Kementerian Informasi dan Informatika yang digunakan guna menyediakan sarana prasana pemilihan umum berbasis e-voting.
4. Melakukan sosialisasi kebijakan terhadap pemilih dan peserta pemilu
12 Nugroho, W.  (2019). Perbedaan  Mendasar  E-voting di Indonesia  dan Luar Negeri. Retrieved  from Info Komputer.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Sosialisasi merupakan ujung tombak dari serangkaian wacana kebijakan baru ini. Peserta pemilu maupun pemilih harus mendapatkan informasi yang jelas dan terang terkait sistem baru ini. Dikhawatirkan, jika tidak mencapat informasi yang cukup,  terdapat  beberapa  persoalan  yang  nantinya  dapat  dianggap  sebagai kecurangan pemilu. Selain itu, ketidaktahuan pemilih atas sistem yang  baru  ini, dapat memicu terpilihnya calon wakil rakyat yang tidak sesuai keinginan pemilih tersebut. Misalnya, pemilih itu  ingin  memilih calon  wakil  rakyat  dari partai  A. Namun, karena tidak tahu cara memilih menggunakan sistem yang baru, pemilih ini dengan terpaksa tidak dapat menyalurkan aspirasinya.

## KESIMPULAN
1. Terdapat  beberapa  kelemahan  di  dalam  UU  Pemilu  yang  harus  segera  diperbaiki. Diantaranya adalah penggunaan PT yang tidak tepat, serta pemgawasan etika yang belum maksimal.
2. Bangun hukum yang tepat dalam menghadapi pemilu serentak Tahun  2024 setidaknya dapat dilakukan dengan perbaikan atas 2 hal. Pertama, perbaikan pengaturan yang masih salah  kaprah  seperti  pemberlakuan PT  dan  pengawasan  etika.  Kedua,  pemberlakuan pelaksanaan pemilu yang berbasis pada e-voting.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alim, M., & Zoelva, H. (2014). Liber amicorum: 70 tahun Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. Universitas Brawijaya (UB) Press Sukardi, W. A. (2020). Cara mudah memahami kode etik jurnalistik & dewan pers Nasional, D. P. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia

## Jurnal
Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(2), 186- 203.
Bahrin, M. A. K., Othman, M. F., Azli, N. H. N., & Talib, M. F. (2016). Industry 4.0: A review on industrial automation and robotic. Jurnal teknologi, 78(6-13)
Smith, A. D., & Clark, J. S. (2005). Revolutionising the voting process through online strategies. Online Information Review.
Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). E-voting: Kebutuhan vs. kesiapan (menyongsong) e-demokrasi. Jurnal Konstitusi, 8(4), 579-604.

## Artikel
Al Fatih, S. (2020). Digitalisasi Pilkada Saat Bencana. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.

## Internet
Nugroho, W. (2019). Perbedaan Mendasar E-voting di Indonesia dan Luar Negeri. Retrieved from Info Komputer

## Putusan Pengadilan
Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945