## PERAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN NGAWI
Nadila Berliana 1 , Heppy Purbasari 2
1,2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Email: b200180141@student.ums.ac.id, hp123@ums.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: Aparat Pengawasan Internal, Pemerintah, Pencegahan Kecurangan Dana  desa  diartikan  sebagai  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang diperuntukkan kepada desa akan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Penelitian  yang  dilakukan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana  peran  pengawasan  APIP  terhadap  pencegahan  kecurangan pengelolaan  dana  desa  di  kabupaten  Ngawi,  apakah  sudah  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  73  Tahun  2020.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  dilakukan  dengan wawancara  terhadap  5  (lima)  auditor  di  Inspektorat  Kabupaten  Ngawi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Inspektorat  kabupaten  Ngawi  sudah  sesuai dengan  aturan  Permendagri  No  73  tahun  2020.  Kendala  yang  dihadapi  oleh Inspektorat  adalah  kurangnya  jumlah  auditor  dan  Aparatur  Desa  yang  kurang memahami pentingnya transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Inspektorat Kabupaten  Ngawi  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  telah  sesuai regulasi yang ada dan telah memberikan kinerja yang maksimal baik dalam hal kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya.

## ABSTRACT
Keywords: Internal Oversight Apparatus, Government, Fraud Prevention Village  funds are  defined  as  funds  sourced  from  the  APBN  earmarked  for villages that will be transferred through the Regency/Municipal APBD and used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. The research aims to find out and analyze  the  role  of  APIP  supervision  in  preventing  village  fund  management fraud  in  Ngawi  district,  whether  it  is  following  the  Minister  of  Home  Affairs Regulation  Number  73  of  2020.  This  research  used  qualitative  descriptive research by interviewing  5  (  five)  auditors  at  the  Ngawi  District  Inspectorate. The  study  results  showed  that  the  Ngawi  district  inspectorate  followed Permendagri No. 73 of 2020. The obstacle faced by the inspectorate was the lack of  auditors  and  village  officials  who  did  not  understand  the  importance  of transparency in the financial management of village funds. The Ngawi District
Inspectorate  in  conducting  guidance  and  supervision  complies  with  existing regulations and has provided maximum performance in terms of the quantity and quality of its human resources.
.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Desa  mengemukakan  bahwa  dana  desa  diartikan  sebagai    dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  kepada  desa  akan  ditransfer  melalui  APBD Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat (djpb.kemenkeu.go.id).  Tujuan  penyaluran  dana  desa  sesuai  dengan  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar kuat, bergerak maju, mandiri, dan demokratis. Fungsi lain dana desa yaitu dapat menciptakan pembangunan  dan  pemberdayaan  desa  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera (djpb.kemenkeu.go.id). Sangat penting untuk mengetahui fungsi Dana Desa berjalan dengan baik atau  tidak  dibutuhkan  pengawasan  dari  Inspektorat/APIP.  Robert  J.M.  Oekler  dalam  Zakariya (2021) memberikan penjelasan bahwa pengawasan adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk melihat perbandingan antara standar pelaksanaan dan kenyataan di lapangan. Dalam  melakukan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  secara  profesional, ketat, terkontrol dan memiliki integritas (Muis 2018).
Peran  yang  efektif  dari  APIP  diharapkan  dapat  menjamin  agar  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  daerah  dilaksanakan  secara  tertib,  efisien  dan  efektif  sesuai  dengan  rencana  dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan peyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  sehingga  konsep  good  governance  dan  clean government  sinergi  dengan  terwujudnya  cita-cita  otonomi  daerah  yakni  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  (Yohanes,  2018).  Hal  utama  yang  dapat  menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pengendalian internal adalah dengan efektivitas peran dari APIP. APIP  harus  secara  terus  menerus  melakukan  perubahan  dalam  menjalankan  proses  pemerintah untuk memberikan nilai tambah kepada penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian nilai tambah berupa  peningkatan  kinerja  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengetahui  bagaimana program  dan  kinerja  aparat  pengawas  internal  pemerintah  dalam  mengawasi  pengelolaan  dana desa, bagaimana kontrol aparat pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa, dan apa  faktor  penghambat  dan  pendukung  kontrol  aparat  pengawas  internal  pemerintah  terhadap pengelolaan dana desa (Yohanes, 2018).
Kegiatan  pengawasan  dalam  hal  ini  dilakukan  Inspektorat  sebagai  auditor  internal pemerintah atau yang sering disebut APIP mempunyai fungsi sebagai lembaga terdepan dari pihak internal pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun  daerah.  Keberhasilan  Inspektorat  dalam  melakukan  pengawasan  dapat  dilihat  dari banyaknya kasus kecurangan yang ditemukan, sehingga perannya sebagai APIP terlaksana dengan baik  (Sabaru  et  al,  2022).  Pada  hakikatnya,  Inspektorat  daerah  memiliki  fungsi  sebagai  auditor internal  pemerintah  yang  memiliki tugas  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  pengawasan  umum pemerintah daerah dan juga tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Lembaga ini adalah sebuah lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memiliki peran yang sangat penting demi kemajuan dan juga keberhasilan pemerintah daerah dan juga perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Saputra, 2018).
Tanggungjawab yang dimiliki oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah bukan hanya sekedar watchdog, tetapi juga memiliki peran untuk menjadi konsultan dan juga penjaminan mutu, dimana  pada  penugasannya  akan  banyak  melakukan  tindakan  yang  bersifat  preventif  atau
pencegahan.  Peran  APIP  yang  efektif  dapat  terwujud  ketika  didukung  oleh  auditor  yang profesional  dan  juga  berkompeten  dengan  hasil  audit  intern  berkualitas  (Indriani,  2021). Profesionalisme  dan  kompetensi  aparatur  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sangat  diharapkan untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  dan  sosial  pemerintahan  desa.  Selain  kebutuhan  auditor  yang profesional dan kompeten dibutuhkan pihak-pihak eksternal lainnya dalam pengelolaan keuangan desa seperti tokoh desa, tokoh agama, petani, pengusaha dan perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi  dan  dilibatkan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  melakukan  pengawasan pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  secara  profesional,  ketat,  terkontrol  dan  memiliki integritas (Muis, 2018).
Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2021) mengemukakan bahwa peran pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Peran pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan  dana  desa  oleh  karena  manajemen  dalam  pengawasan  internal  yang  mengeluarkan laporan  pengendalian  intern  akan  menindaklanjuti  pengawasan  intern,  sehingga  tidak  akan bermuara  pada  kecurangan  pengelolaan  dana  desa.  Selain  itu,  Hernadianto  et  al  (2020)  dalam penelitiannya juga memperoleh hasil bahwa peran auditor memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, dengan demikian semakin baik peranan auditor internal  maka  tingkat  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  juga  semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis  bagaimana  peran  pengawasan  APIP  terhadap  pencegahan  kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian ini akan berfokus kepada Inspektorat yang terdapat di kabupaten Ngawi.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  judul  penelitian  ini  adalah  “Peran  Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Ngawi)”.
Tujuan  penelitian  ini  Untuk  mengetahui  apakah  Peran  Inspektorat  daerah  dalam Pencegahan  Kecurangan  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Ngawi  sudah  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.

## METODE
Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  sebuah  pengelolaan  data  yang  memiliki  sifat argumentasi,  uraian,  dan  pemaparan  yang  kemudian  akan  dianalisis  serta  akan  memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai objek penelitian dan juga diikuti dengan sebuah penjelasan  yang  detail  (Sugiyono,  2018).  Tujuan  daripada  penelitian  deskriptif  ini  ialah  untuk mendeskripsikan  atau  menggambarkan  mengenai  sifat  kondisi  yang  sedang  berjalan  ketika dilakukan  penelitian  dan  mengecek  penyebab-penyebab  dari  suatu  gejala  tertentu.  Penelitian dilakukan  di  Inspektorat  Kabupaten  Ngawi.  Subjek  penelitian  merupakan  orang  yang  akan dimintai  informasi  dan  juga  akan  terlibat  secara  langsung  dengan  objek  yang  diteliti.  Pada penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah Auditor di Inspektorat Kabupaten Ngawi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Ngawi
Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN untuk Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa.  Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Menurut  Widjaja  (2014)  dalam  proses  pemberdayaan  desa  untuk  mewujudkan  kondisi pemerintah desa yang kuat  dan mandiri.  Dibutuhkan adanya kerjasama antar desa dan lembaga adat dalam pengembangan pemerintahan desa. Selain itu, desa harus bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan Keuangan Desa, menjaga masyarakat dan nilai sosial budaya, meningkatkan  ekonomi  desa,  sumber  daya  alam  dan  pemanfaatan  ekonomi  yang  tepat  sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  128/PMK.07/2022  tentang Perubahan  atas  PMK  Nomor  190/PMK.07/2021  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa,  mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap transfer APBN dari Rekening Kas  Umum  Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD)  dan  tahap  mekanisme transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa.  Dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar 40% dari pagu dana paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan september.
b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September; dan
c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dilakukan  oleh  APIP  daerah  sesuai  dengan Program  Kerja  Pemeriksaan  Tahunan  (PKPT).  Adapun  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara wawancara kepada 5 (lima) orang auditor internal yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Ngawi yang dilakukan selama bulan oktober 2022. Metode pengambilan sample menggunakan purposive sampling.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  narasumber  Agus  Hariyanto  diperoleh keterangan  sebagai  berikut, “Dana  desa  diterima  mulai  bulan  Maret,  kemudian  berikutnya berdasarkan pengajuan dari desa.” (Wawancara pada Agus Hariyanto, 2022) . Sedangkan untuk pemeriksaannya  dari  hasil  wawancara  pada  Indah  Dwi  Anjang  diperoleh  sebagai berikut, “Pemeriksaan dana desa dapat dilakukan pada saat setelah akhir tahun angaran, dan saat tahun berjalan.” (Wawancara pada Indah Dwi Anjang, 2022) . “Melakukan pemeriksaan secara sampling  dengan  cara  pemetaan  faktor  risiko,  faktor  risiko  keuangan  dan  faktor  risiko  non keuangan.” (Wawancara pada Indah Dwi Anjang, 2022)
Dari  hasil  wawancara  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pengajuan  dana  desa  diterima  pada bulan  Maret,  dan  selanjutnya  berdasarkan  pengajuan  dari  desa.  Pemeriksaan  pelaksanaan  dana desa  dilakukan  selama  tahun  anggaran  berjalan  dan  setelah  akhir  tahun  anggaran.  Pemeriksaan dilakukan  secara  sampling  dengan  memetakan  faktor  risiko  keuangan  dan  non  keuangan. Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Ngawi  belum  seluruhnya  digunakan  secara  efektif, ketidakefektifan  penggunaan  Dana  Desa  dilihat  dari  segi  perencanaan  dan  penganggaran  yang dilakukan  oleh  aparat  desa  dan  terkait  laporan  yang  kurang  transparan.  Hal  ini  berdasarkan wawancara dengan Indah Dwi Anjang yang menyampaikan sebagai berikut:
“Lemahnya  kemampuan  perencana  di  tingkat  desa.  Tidak  adanya  transparansi.  Tidak adanya  dukungan  dari  masyarakat.  Pencairan  dana  desa  mengalami  keterlambatan  sehingga pekerjaan  tidak  sesuai  dengan  targetnya.  Faktor  X  dari  pemerintah  aturan  yang  mengalami
perubahan sehingga menjadi kendala bagi lembaga yang ada dibawahnya.” (Wawancara pada Indah Dwi Anjang, 2022).

## Peran APIP dalam mencegah kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ngawi
Pengelolaan keuangan sebagai sebuah elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dikelola dengan efektif dan efisien dan memberikan perhatian terhadap asas-asas umum pengelolaan keuangan negara seperti asas (Faiz, 2016):
a. Tahunan
b. Universalitas
c. Kesatuan
d. Spesialitas
e. Akuntabilitas yang memiliki orientasi pada hasil
f. Profesionalitas
g. Proporsionalitas
h. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
i. Audit keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan juga mandiri.
Kebutuhan akan akuntan bukan hanya terjadi di dunia bisnis, tetapi kehadiran akuntan juga sangat dibutuhkan di sektor publik. Hal ini sama dengan proses pengelolaan keuangan negara, yang harus dikelola dengan efektif dan efisien, keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan desa ialah efektifnya peran dari APIP. Sementara itu, auditor internal pemerintah (APIP) terdiri dari (Faiz, 2016):
a. BPKP yang memiliki tanggungjawab terhadap presiden
b. Inspektorat jendral yang secara fungsional memiliki tugas untuk melakukan pengawasan intern
c. Inspektorat provinsi
d. Inspektorat kabupaten atau kota.
Sebagai  auditor  internal  pemerintah,  maka  Inspektorat  memiliki  upaya  mencegah terjadinya kecurangan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ngawi. Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Pedoman dalam bentuk Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  73  tahun  2020  tentang  Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilaksanakan oleh APIP kabupaten/kota yang dilakukan dalam bentuk  review,  monitoring,  evaluasi,  pemeriksaan  dan  pengawasan  lainnya.    Berdasarkan  hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait metode/cara pelaksanaan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh APIP disampaikan sebagai berikut “Metode Assurance melalui audit, review, evaluasi,  pemantauan  dan  Metode  Konsultasi  melalui  bimtek,  sosialisasi  dan  asistensi” (Wawancara pada Dony Fortano, 2022). Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan narasumber Agus Hariyanto sebagai berikut “Metode pengawasan dilakukan berdasarkan faktor risiko desa yang memiliki faktor risiko tinggi maka desa itu dilakukan pemeriksaan” (Wawancara pada Agus Hariyanto, 2022).
Berdasarkan hasil wawaancara tersebut peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  ketaatan,  kehematan,  efisiensi,  dan  efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi  pemerintah. Tuntutan peran APIP yang  efektif,  telah  mengalami  perubahan  sejak  hadirnya  PP  No.  60/2008  yang  memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan konsultansi. Perubahan peran APIP membuat
fungsi  APIP  tidak  hanya  memberi  keyakinan  melainkan  juga  melakukan  kegiatan  konsultansi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi (Marlaini et al, 2018).
Assurance atau pemberi keyakinan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mencegah  terjadinya  kecurangan  pengelolaan  Dana  Desa,  dengan  cara  melalui  audit,  review, evaluasi dan pemantauan dengan memastikan kinerja Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku.  Metode  selanjutnya  ialah  konsultasi,  Inspektorat  memberi  konsultasi berupa  pembinaan  bimbingan  teknis,  sosialisasi  dan  asistensi.  Asistensi  merupakan  sebuah kegiatan yang dilakukan ketika sebuah OPD (Organisasi perangkat Daerah) akan melaksanakan kegiatan mereka dan datang ke Inspektorat untuk terlebih dahulu berkonsultasi sebelum kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Tujuan asistensi ialah untuk memastikan apakah kegiatan yang akan dilakukan telah sesuai dengan standar yang ada atau belum (Faiz, 2016).
Selanjutnya terkait laporan hasil pengawasan APIP sebagaimana bunyi pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 73 tahun 2020 Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  paling sedikit memuat : a. temuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa; dan b. rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau pemerintah daerah yang memuat temuan dalam pengelolaan Keuangan Desa dan rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa.  Laporan hasil pengawasan intern pemerintah diharapkan dapat  menjadi  sebuah  informasi  yang  ditindaklanjuti  oleh  Kepala  Daerah  agar  terungkap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Berdasarkan hasil penelitian terkait laporan hasil pengawasan diperoleh beberapa hal yaitu laporan belum tepat waktu dan jadwal yang ditetapkan. seperti yang disampaikan oleh narasumber penelitian (Dony Fortano, 2022) yang mengemukakan bahwa:
“Tidak  tepat  waktu,  dikarenakan  Penyampaian  tanggapan  atas  temuan  pemeriksaan terlambat  yang  dikarenakan  oleh  auditan  dan  Padatnya  penugasan  yang  diemban  oleh  tim pemeriksa yang menyebabkan tim harus mencari waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan hasil  pemeriksaan” Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  jawaban  dari  beberapa  narasumber  yang mengemukakan bahwa “Tidak tepat waktu, karena keterbatasan desa dalam menanggapi temuan pembangunan  fisik”(Wawancara  pada  Dandy  Prasetyo,  2022).“Laporan  hasil  pengawasan diperoleh  belum  sesuai  dengan  jadwal  yang  ditetapkan”(Wawancara  pada  Indah  Dwi  Anjang, 2022).  “Karena  banyak  penugasan,  sehingga  hasil  pemeriksaan  ada  kendala  tidak  tepat waktu”(Wawancara  pada  Bambang  Indratno,  2022). Dalam  penyusunan  hasil  laporan pengawasan  juga  terdapat  kendala,  seperti  yang  disampaikan  oleh  narasumber  penelitian  Indah Dwi Anjang (2022) yang mengemukakan bahwa “Dalam penyusunan laporan hasil pengawasan ada kendala disaat auditan tidak segera menanggapi hasil temuan sehingga akan menghambat proses penyusunan laporan” Jawaban ini juga diperkuat oleh narasumber Dony Fortano (2022) yang  mengungkapkan  bahwa “Data  dukung  yang  diperlukan  tidak  tepat  waktu  Beban  kerja penugasan  menumpuk  dan  tidak  merata” Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  laporan  hasil pengawasan, agar segera auditor tindak lanjuti atau segera menanggapi dan menyelesaikan hasil temuan  tersebut,  agar  hal  ini  tidak  menghambat  penyusunan  pelaporan  dan  dapat  dilaksanakan tepat waktu.

## Kendala  Inspektorat  Kabupaten  Ngawi  dalam  Mencegah  Kecurangan  pada  Pengelolaan Dana Desa
Dari  pembahasan  di  atas,  Inspektorat  Kabupaten  Ngawi  berperan  dalam  melakukan pencegahan kecurangan di Pemerintah Desa. Meskipun sudah melaksanakan pencegahan dengan
baik masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Inspektorat Kabupaten Ngawi, maka ditemukan beberapa kekurangan  dan  kendala  dalam  pelaksanaan  peran  Inspektorat  Kabupaten  Ngawi  dalam  upaya untuk melakukan pencegahan kecurangan di Pemerintah Desa. Berikut tanggapan dari beberapa narasumber “Keterbatasan SDM jadi penghambat” (Wawancara pada Agus Hariyanto, 2022) . “Masih adanya auditan yang belum memahami aturan pengawasan tentang desa” (Wawancara pada  Dony  Fortano,  2022) . “Ada  kendala  terkait  jumlah  auditor  dan  kinerja  auditor” (Wawancara  pada  Dandy  Prasetyo,  2022) . “Jumlah  SDM  auditor  yang  masih  kurang.  Jumlah obyek yang diperiksa cukup banyak, ada 46 OPD dan 213 desa. Banyaknya tugas mandatory dari pemerintah pusat. Adanya penugasan tertentu.” (Wawancara pada Bambang Indratno, 2022)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  diketahui  bahwa  upaya  APIP  melakukan pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa, masih terdapat keterbatasan jumlah personil APIP yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang untuk melakukan pengawasan sejumlah 46 OPD dan 213 desa. Selain dari keterbatasan personil APIP narasumber juga menyatakan ada kendala dari  aparat  desa  yaitu “Keterbatasan  kapasitas  SDM  aparatur  pemerintah  desa.  Kurangnya pemahaman  pentingnya  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa.  Krisis  kepercayaan  kepada kepala  desa  karena  jalannya  pemerintahan  desa  terpusat  pada  kepala  desa.  Laporan pertanggungjawaban yang belum siap. Minimnya kompetensi aparat pemerintah desa. Minimnya pengetahuan  aparat  desa  dalam  memahami  aplikasi  Siswaskeudes.”  (Wawancara  pada  Indah Dwi Anjang, 2022).
“Kurangnya  SDM  pada  perangkat  desa  baik  secara  jumlah  maupun  kompetensi” (Wawancara pada Dony Fortano, 2022)
Berdasarkan  hasil  keterangan  narasumber,  kendala  APIP  dalam  pencegahan  kecurangan pada pengelolaan dana desa dikarenakan oleh kurangnya auditor di Inspektorat Kabupaten Ngawi. Selain  kurangnya  jumlah  auditor  internal  di  Inspektorat  Kabupaten  Ngawi  ada  penugasan mandatory  yang  harus  auditor  laksanakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di Inspektorat  Kabupaten  Ngawi,  narasumber  menyatakan  bahwa  Inspektorat  Kabupaten  Ngawi memiliki  SDM  yang  masih  sangat  kurang,  auditor  memiliki  tugas  yang  rangkap  dan  tetap memeriksa 213 Desa dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kendala selanjutnya ialah kurangnya  pemahaman  pentingnya  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa,  krisis  kepercayaan kepada  kepala  desa  karena  jalannya  pemerintahan  desa  terpusat  pada  kepala  desa,  Laporan pertanggungjawaban  yang  belum  siap  dan  minimnya  kompetensi  serta  pengetahuan  aparat pemerintah desa. Hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah dan meminimalisir kecurangan terjadi.
Berdasarkan  pembahasan  yang  diperoleh,  dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa  peran  APIP Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam pencegahan kecurangan dirasa sudah berjalan dengan baik. Inspektorat  Kabupaten  Ngawi  mempunyai  fungsi  pencegahan  kecurangan  berupa  asistensi, konsultasi,  dan  sosialisasi.  Pada  penelitian  ini  juga  diperoleh  beberapa  kendala  peran  APIP Inspektorat  Kabupaten  Ngawi  dalam  upaya  melaksanakan  pencegahan  kecurangan.  Adapun kendalanya adalah kurangnya jumlah auditor dan kurangnya pemahaman pentingnya transparansi serta minimnya kompetensi dan pengetahuan aparatur desa. Dibutuhkan penambahan auditor serta edukasi tentang pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap aparatur desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan, maka Inspektorat Kabupaten Ngawi sudah  menjalankan  Amanat  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  73  Tahun  2020,  dimana berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pembahasan  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  sudah dilakukan review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan juga pengawasan lain yang dilakukan dalam  bentuk  sosialisasi,  konsultasi  dan  asistensi.  Kendala  yang  ditemukan  di  Inspektorat Kabupaten  Ngawi  dalam  pencegahan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa  di  kabupaten  Ngawi, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah auditornya, dan banyaknya tugas mandatory kegiatan pengawasan. Kendala lain yang ditemukan adalah Aparatur Desa yang kurang memahami pentingnya transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan minimnya kompetensi serta pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi Siswaskeudes.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, M.  (2018). Sistem Pengendalian Internal :  Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, . Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka. Arifah, D. A. (2017). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. Jurnal ekonomi, Vol.9, No.1 , 1-18.
Biduri, S., Fitriyah, H., Febriana, P. (2022) Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 6 (4), 4021-4036. Gondodiyoto, S. (2017). Auditing Sistem Informasi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Hartadi,  B.  (2015). Sistem  Pengendalian  Intern  dalam  Hubungannya  dengan  Manajemen  dan Audit. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Hernadianto., Hernadi, N.A., Herzianto, M.R. (2020). Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolahan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan). Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi, 1 (2), 198-206. Hikmah, N. (2018). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Skripsi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar , 1-104.
Huberman, M. B. (2007). Qualitative Data Analysis. Jakarta: Universitas Indonesia.
Indriani, A. (2021). Peran Pencegahan Fraud Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan  (SPIP)  dan  Pengawasan  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Financial and Tax, Vol.1, No.2 , 70-86.
Muis,  A.  G.  (2018).  Village  Financial  Management  After  Implementation  Of  Law  No.6/2014:
Potential Problems and Solution. Jurnal Desentralisasi Vol.13, No.1 , 1-18.
Mulqiani,  D.  (2021).  Peran  Inspektorat  dalam  Pencegahan  Kecurangan  di  Lingkungan Pemerintahan (Studi pada Insektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara). Skripsi Akuntansi , 1-201.
Mulyadi. (2019). Auditing. Jakarta: Salemba Empat. Rachmat. (2018). Akuntansi Pemerintahan. Bandung: CV. Pustaka Setia. Reeve, M. (2019). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. Sabaru, N.T., Ilat, V., Wokas, H.R.N. (2022). Analisis Eksistensi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dengan Paradigma Sebagai Konsultan (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro). Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Auditing, 13 (1), 74-83.
Saputra, A. T. (2018). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Pendidikan Ganesha Bali , 1-10.
Sarwoto. (2017). Dasar-dasar Organisasi dan Management. Jakarta: Ghalia Indonesia. Setiawan, A. D. (2017). Sistem Pengendalian Akuntansi. Yogyakarta: ANDI. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Alfabeta.
Taufik, T. (2021). Pengaruh peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada Provinsi dan Kabupaten Riau). Jurnal Pekbis, 3(2) , 512-520.
Tuanakotta, T. (2014). Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Jakarta: Salemba Empat.
Yohanes, E. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan. Jurnal Paradigma, 7 (2), 55-64.
Faiz,  Z.  (2016).  Audit  Keuangan  Sektor  Publik  untuk  Laporan  Kauangan  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hanif, N. (2017). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
Taufik, T. (2021). Pengaruh peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada Provinsi dan Kabupaten Riau). Jurnal Pekbis, 3(2), 512-520.
Tuanakotta, T. (2014). Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Jakarta: Salemba Empat.
Widjaja, H. A. (2014). Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.
Zakariya,  R.  (2021).  Penguatan  Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  dalam  Mengawal Penggunaan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid-19 di Daerah. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2 (2), 150-164.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License