## IMPLEMENTASI PRINSIP NEUTRALITY DALAM PROSES MEDIASI

## Lina Nur Anisa

## Jurusan Syari‟ah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

## ABSTRAK
Mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. Gary Godpaster mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah atau sengketa dimana pihak ketiga atau pihak luar tidak memihak (impartial) dan netral berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang  memuaskan.  Mediasi  mengantarkan  para  pihak  pada  perwujudan  kesepakatan  damai dengan  menempatkan  kedua  belah  pihak  pada  posisi  yang  sama,  tidak  ada  pihak  yang dimenangkan  atau  pihak  yang  dikalahkan  (win-win  solution).  Dalam  mediasi  para  pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  pengambilan  keputusan,  tetapi  ia  hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.  Mediator  harus  memiliki  sejumlah  persyaratan  dan  keahlian  (skill),  yang  akan membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa. Neutrality (netralitas) merupakan  salah  satu  prinsip  dari  lima  prinsip  dasar  yang  ada  dalam  mediasi,  kelima prinsip  tersebut  adalah  prinsip  kerahasiaan  (confidentiality),  sukarela  (Volunteer), pemberdayaan  (empowerment),  netralitas  (Neutrality), dan  solusi  yang  unik  (a  unique solution). Kelima prinsip tersebut wajib dipahami oleh mediator, terlebih prinsip neutrality, mediator harus memahaminya secara menyeluruh dan sempurna.
Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Neutrality

## A. PENDAHULUAN
Dalam  pergaulan  bermasyarakat,  tempat  kita  hidup  di  tengah-tengah  orang  yang berbeda  tabiat  dan  kepentingan,  kita  pasti  akan  sering  berhadapan  dengan  perselisihan  atau persengketaan.  Pada  hakikatnya  konflik  atau  sengketa  muncul  karena  adanya  masalah  yang
terjadi  karena  adanya  kesenjangan  antara das  Sollen dan das  Sein ,  atau  karena  adanya perbedaan antara hal yang terjadi.
Pada  dasarnya  konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dapat  dibedakan  menjadi  dua macam,  yaitu konflik  vertikal dan konflik  horizontal. Konflik-konflik  seperti  itu  tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dicarikan alternatif penyelesaiannya secara tepat. Cara  penyelesaian  sengketa  yang  ada,  pada  dasarnya  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara  melalui  jalur  pengadilan  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum,  melalui  aparat atau  lembaga  penegak  hukum  yang  berwenang  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan. Sedangkan  jalur  non  litigasi,  merupakan  mekanisme  penyelesaian  diluar  pengadilan,  yang salah  satu  penyelesaiannya  adalah  dengan  mediasi.  Mediasi  merupakan  bentuk  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  telah  tumbuh  dan  berkembang  sejalan  dengan  tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa setiap manusia secara lahiriyah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama.
Lembaga  mediasi  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (win-win solution), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah.
Sifat  netralitas  mediator  sebagai  pihak  ketiga  yang  tidak  memihak  atau  tidak  turut campur  dalam  setiap  keputusan,  menjadikan  metode  mediasi  tidak  kaku  dalam  setiap penerapan, dan hasilnya pun tidak dapat diprediksi oleh mediator atau para pihak sekalipun.

## B. Alternative Dispute Resolution (ADR)
Pada  awal  pengembangan  ADR  muncul  pola  pikir  perlunya  pengintegrasian komponen  ADR  ke  dalam  Undang-undang  mengenai  arbitrase.  Pemikiran  tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat berkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya. 1
Istilah ADR  relatif  baru dikenal  di  Indonesia, akan tetapi  sebenarnya penyelesaian- penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya
1 Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor Selatan), 106.
menekankan  pada  upaya  musyawarah  mufakat,  kekeluargaan,  perdamaian,  dan  sebagainya. Dengan  demikian  ADR  dapat  diartikan  kehendak  sukarela  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan. Dalam arti di luar mekanisme  ajudikasi  standar  konvensional.  Oleh  karena  itu,  meskipun  masih  berada  dalam lingkungan  atau  sangat  erat  dengan  pengadilan,  tetapi  masih  menggunakan  prosedur ajudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.
Dalam Bab I Ketentuan Umum UU No. 30 tahun 1999, Pasal 1 butir 10, disebutkan bahwa  ADR  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur yang  disepakati  oleh  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli.
Dalam  praktiknya,  ADR  dapat  diartikan  sebagai Alternative  to  litigation atau alternative  to  adjudication. Alternative  to  litigation berarti  semua  mekanisme  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Sedangkan Alternative  to  adjudication berarti  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  bersifat consensus atau  kooperatif,  tidak  melalui  prosedur gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. 2

## Keunggulan dan kelemahan ADR
Ada beberapa keuntungan yang didapat dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu  sengketa,  antara  lain  biaya  lebih  murah  dari  penyelesaian  dengan  cara  yang  lain, penyelesaian perkara lebih cepat, hasil yang dicapai melalui mediasi lebih memuaskan semua pihak,  penyelesaian  masalah  dilaksanakan  secara  kreatif,  komprehensif  dan customized , melestarikan  hubungan  yang  sudah  berjalan  atau  mengakhiri  hubungan  dengan  cara  yang lebih baik. 3
Pada  umumnya,  penyelesaian  sengketa  ADR  mempunyai  kelebihan  dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Kerahasiaan dijamin oleh para pihak yang bersengketa.
b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi.
2 Bambang  Sutiyoso, Hukum  Arbitrase,  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, (Yogyakarta:  Gema  Media, 2008), 21.
3 Abdul Manan , Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2006), 176.
c. Para  pihak  dapat  memilih  arbitrer  yang  menurut  keyakinannya  mempunyai pengetahuan,  pengalaman,  serta  latar  belakang  yang  memadai  mengenai  masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
d. Para  pihak  dapat  menentukan  pilihan  hukum  untuk  menyelesaikan  masalah,  proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.
Meskipun ADR memiliki beberapa keunggulan, tetapi ADR sebenarnya merupakan mekanisme  yang  rentan  terutama  untuk  kondisi  di  Indonesia,  karena  ADR  juga mempunyai kelemahan-kelemahan, di antaranya:
a. ADR belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis,  bahkan  masyarakat  akademisi  sendiri.  Sebagai  contoh  masyarakat  masih banyak  yang  belum  mengetahui  keberadaan  dan  kiprah  dari  lembaga-lembaga seperti BANI, BAMUI dan P3BI.
b. Masyarakat  belum  menaruh  kepercayaan  yang  memadai,  sehingga  enggan memasukan perkaranya kepada lembaga-lembaga ADR. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga yang ada.
c. Lembaga  ADR  tidak  mempunyai  kewenangan  melakukan  eksekusi  putusannya. Meskipun  keputusan  arbitrase  bersifat  mengikat,  tetapi  untuk  melaksanakannya harus melalui “fiat eksekusi” pengadilan.
d. Kurangnya  kepatuhan  para  pihak  terhadap  hasil-hasil  penyelesaian  yang  dicapai dalam ADR, sehingga mereka sering kali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ngulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dll.
e. Kurangnya  kesediaan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  melepaskan  sebagian hak-haknya.  Budaya  litigasi  yang  sudah  tertanam,  membuat  para  pihak  berpikir win-lose  solution, dan  bukan win-win  solution sebagaimana  yang  dikehendaki oleh ADR.
f. Kurangnya  para  pihak  memegang  etika  bisnis.  Sebagai  suatu  mekanisme extra judicial, ADR  hanya  dapat  bertumpu  diatas  etika  bisnis,  seperti  kejujuran  dan kewajaran. 4
4 Abdul Manan , Penerapan Hukum , 39-42.

## C. Konsep Mediasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  perdamaian  jauh  lebih  efektif  dan  efesien,  sebabnya pada  masa  belakangan  ini,  berkembang  berbagai  cara  penyelesaian  sengketa  ( settlement method )  di  luar  pengadilan,  yang  dikenal  dengan Alternative  Dispute  Resolution (ADR). Seperti mediasi, konsiliasi, expert determination dan mini trial . 5
Mediasi  merupakan  salah  satu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  alternatif  di  luar pengadilan  yang  sudah  lama  digunakan  dalam  setiap  kasus  sengketa  yang  menginginkan penyelesaian  dengan  cepat,  efektif  dan  efesien.  Saat  ini,  mediasi  sebagai  salah  satu  teknik penyelesaian  sengketa  yang  telah  menyedot  perhatian  semua  kalangan. 6 Adapun  sengketa yang  ditangani  melalui  mediasi  salah  satunya  adalah  kasus-kasus  bisnis,  lingkungan  hidup, perburuhan, pertanahan, sengketa konsumen, dan sebagainya 7 .
Mediasi dalam bahasa inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah. 8 Secara etimologi, istilah mediasi berasal  dari  bahasa  latin, mediare yang  berarti  berada  di  tengah.  Dalam Collins  English Dictionary  and  Thesaurus disebutkan  bahwa  mediasi  adalah  kegiatan  menjembatani  antara dua  pihak  yang  bersengketa  guna  menghasilkan  kesepakatan (agreement). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam  penyelesaian  suatu  perselisihan  sebagai  penasihat.  Penjelasan  mediasi  dari  sisi kebahasaan ( etimologi ) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.
Para  ahli  resolusi  konflik  beragam  dalam  memberikan  definisi  mediasi  sesuai  dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan “mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of them can assent. Sedangkan J.Folberg dan A.Taylor memaknai mediasi dengan “...the process by which  the  participants,  together  with  the  assistance  of  a  neutral  persons,  systematically isolate  dispute  in  order  to  develop  options,  consider  alternative,  and  reach  consensual settlement that will accommodate their needs.
5 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Cet. IIV. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 236.
6 Jawahir dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 227.
7 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 57.
8 Rachmad Syafa’at, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa , (Malang: ARGITEK, 2006), 35.
J.  Folberg  dan  A.Taylor  lebih  menekankan  konsep  mediasi    pada  upaya  yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa  dan  dibantu  oleh  pihak  yang  netral.  Mediator  dapat  mengembangkan  dan menawarkan  pilihan  penyelesaian  sengketa,  dan  para  pihak  dapat  pula  mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif  penyelesaian  yang  ditawarkan  mediator  diharapkan  mampu  mengakomodasikan kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa.  Mediasi  dapat  membawa  para  pihak  mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah  ( win-win solution ).
Garry  Goodpaster  memberikan  definisi  mediasi  sebagai  proses  negosiasi  pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak ( imparsial ) bekerja sama dengan pihak-pihak yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan  perjanjian  yang memuaskan.
Pengertian  mediasi  yang  agak  luas  diberikan  oleh  The  National  Alternative  Dispute Resolution Advisory Council. Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the  assistance  of  a  dispute  resolution  practitioner  (a  mediator),  identify  the  dispute  issues, develop  options,  consider alternatives and  endeavour to  reach an agreement.  The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of dispute or the outcome of its resolution,  but  may  advise  on  or  determine  the  process  of  mediation  whereby  resolution  is attempted.
Di  Indonesia,  pengertian  mediasi  secara  lebih  konkret  dapat  ditemukan  dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh  mediator  (Pasal  1  butir  6).  Mediator  adalah  pihak  yang  bersifat  netral  dan  tidak memihak,  yang  berfungsi  membantu  para  pihak  dalam  mencari  berbagai  kemungkinan penyelesaian  sengketa  (Pasal  1  butir  5). 9 Sedangkan  dalam  Black‟s  Law  Dictionary sebagaimana dikutip oleh Gunawan menyebutkan:
Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator,  help  disputing  parties  to  reach  an  agreement.  The  mediator  has  no  power  to impose a decession on the parties.
9 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syarah, Hukum Adat & Hukum Nasional , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)Hal 1-8.
Dari  pengertian  di  atas  maka  keterlibatan  pihak  ketiga  yang  disebut  mediator  menjadi salah  satu  kunci  penentu  dalam  keberhasilan  mediasi.  Mediator  harus  orang  yang  adil  dan netral (tidak memihak) karena ia berperan sebagai penengah. 10
Dalam  kepustakaan,  setidaknya  ditemukan  10  (sepuluh)  definisi  tentang  mediasi  yang dirumuskan para penulis. Nolan Haley mendefinisikan mediasi sebagai berikut:
“A short term structured task oriented, partipatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement.”
Kovach mendefinisikannya sebagai:
“facilitated  negotiation.  It  procces  by  which  a  neutral  third  party,  the  mediator,  assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution.”
Dari  rumusan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengertian  tentang  mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4.  Mediator  tidak  mempunyai  kewenangan  membuat  keputusan  selama  perundingan berlangsung.
5.  Tujuan  mediasi  adalah  untuk  mencapai  atau  menghasilkan  kesepakatan  yang  dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 11
Apabila  dibandingkan  dengan good  offices maka  keterlibatan  pihak  ketiga  dalam mediasi sudah lebih besar. Dalam mediasi, mediator berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bersengketa,  memiliki  kewenangan-kewenangan  tertentu  memimpin  jalannya  perundingan, juga mendistribusikan proposal masing-masing pihak bersengketa. Mediator juga diharapkan bisa  memberikan  proposal  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Secara  singkat  dapat  dikatakan bahwa fungsi mediasi adalah sebagai berikut:
a) Membangun komunikasi antar disputing parties.
10 Muhammad Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia , (Semarang: Walisongo Press, 2009), 71.
11 Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor Selatan), 59.
b)  Melepaskan  atau  mengurangi  ketegangan  antara disputing  parties sehingga  dapat diciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi.
c) Dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi disputing parties.
d) Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan disputing parties.
Pihak-pihak  yang  dapat  bertindak  sebagai  mediator  antara  lain  negara,  NGO,  individu atau  organisasi  regional  maupun  internasional  yang  dianggap  netral  dan  bisa  diterima  oleh disputing  parties. Cara penetapan  mediator  bisa  ditunjuk  langsung  oleh disputing  parties ataupun  atas  usulan  masyarakat  internasional  ataupun  juga  mediator  itu  sendiri  yang menawarkan  jasanya  secara  spontan.  Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  tidak  dapat dilakukan tanpa persetujuan para pihak bersengketa. Selanjutnya, meskipun para pihak sudah sepakat  untuk  memilih  cara  mediasi,  tidak  ada  jaminan  bahwa  cara  ini  akan  efektif menyelesaikan sengketa  para pihak.  Keberhasilan mediasi  dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti personal  quality juga  reputasi  mediator,  kondisi disputing  states saat  melakukan mediasi, kesiapan masing-masing pihak untuk saling menerima dan memberi, juga tak kalah pentingnya masalah waktu dan tempat pelaksanaan mediasi.
Akhirnya,  meskipun  mediasi  mensyaratkan  konsensus  atau  persetujuan disputing parties, namun  demikian  tidak  ada  ketentuan  bahwa  kedua  belah  pihak  bersengketa ( disputing parties ) harus mendapatkan perlakuan yang sama atau seimbang ( equal ). Sebagai ciri  penyelesaian  melalui  jalur  politik,  pihak  yang  berada  dalam  posisi  yang  lebih  superior biasanya  akan  “menekan”  pihak  yang  lebih  inferior  sehingga  sering  kali  keputusan  yang diambil sangat berpihak pada kepentingan pihak yang lebih superior. 12

## D. Prinsip Mediasi
David Spencer dan Michael  Brogan  merujuk pada pandangan Ruth Charlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi yakni: confidentiality, volunteer, empowerment, neutrality, a unique solution.
Prinsip  pertama  mediasi  adalah  kerahasiaan  atau confidentiality ,  Kerahasiaan  yang dimaksudkan  disini  adalah  bahwa  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  pertemuan  yang diselenggarakan  oleh  mediator  dan  pihak-pihak  yang  bersengketa  tidak  boleh  disiarkan kepada  publik  atau  pers  oleh  masing-masing  pihak.  Demikian  juga  sang  mediator  harus
12 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 33.
menjaga  kerahasiaan  dari  isi  mediasi  tersebut,  serta  sebaiknya  menghancurkan  seluruh dokumen di akhir sesi mediasi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di Pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing- masing  pihak  yang  bertikai  diharapkan  saling  menghormati  kerahasiaan  tiap-tiap  isu  dan kepentingan  dari  masing-masing  pihak.  Jaminan  ini  harus  diberikan  masing-masing  pihak, sehingga  mereka  dapat  mengungkapkan  masalahnya  secara  langsung  dan  terbuka.  Hal  ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.
Prinsip kedua, voluntariness (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi  atas  keinginan  dan  kemauan  mereka  sendiri  secara  sukarela  dan  tidak  ada   paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.
Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment . Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa  orang  yang  mau  datang  ke  mediasi  sebenarnya  mempunyai  kemampuan  untuk menegosiasikan  masalah  mereka  sendiri  dan  dapat  mencapai  kesepakatan  yang  mereka inginkan.  Kemampuan  mereka  dalam  hal  ini  harus  diakui  dan  dihargai,  dan  oleh  karena  itu setiap  solusi  atau  jalan  penyelesaian  sebaiknya  tidak  dipaksakan  dari  luar.  Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.
Prinsip  keempat,  netralitas (neutrality) .  Di  dalam  mediasi,  peran  seorang  meditor hanya  memfasilitasi  prosesnya  saja,  dan  isinya  tetap  menjadi  milik  para  pihak  yang bersengketa.  Mediator  hanyalah  berwenang  mengontrol  proses  berjalan  atau  tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.
Prinsip  kelima,  solusi  yang  unik (a  uniqe  solution) .  Bahwasanya  solusi  yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. 13
13 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah...., 28-30.

## E. Sistem Proses Mediasi
Mengenai  sistem  atau  tata  cara  pertemuan  perundingan  (negoisasi)  proses  mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 PERMA. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan:

## 1. Tertutup untuk umum
2. Terbuka untuk umum atau closed session , tidak boleh dihadiri umum
3. Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum 14

## F. Perkara-perkara yang wajib lebih dahulu menempuh Mediasi
Selanjutnya  perkara-perkara  apa  saja  menurut  PERMA  tersebut  yang  wajib  dahulu diupayakan  penyelesaian  melalui  proses  mediasi.  Merujuk  pada  ketentuan  pasal  4  PERMA, perkara-perkara yang wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi adalah meliputi semua sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama.  Dengan  demikian,  terhadap semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama  harus  terlebih  dahulu diupayakan  penyelesaian  melalui  proses  mediasi.  Pengecualiannya  tentu  saja  dalam  hal  ini sepanjang  perkara  tersebut  bukan  perkara  yang  menurut  undang-undang  tidak  bisa diselesaikan  melalui  perdamaian,  seperti  misalnya  perkara  perceraian,  perkara  mengenai status seseorang, hibah, wasiat, dan lain-lain. 15

## G. Mediator
Mediator  memiliki  tugas  mengarahkan  dan  memandu  para  pihak  untuk menyampaikan  ekspresinya,  tanpa  ada  tekanan  dari  pihak  lain.  Mediator  berperan  sebagai penjaga stabilitas diskusi, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi debat  yang dapat mengakibatkan  gagalnya  proses  mediasi  para  pihak.  Dalam  memandu  proses  komunikasi mediator  ikut  mengarahkan  dan  memperlancar  proses  komunikasi  supaya  memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang disengketakan.
Untuk  itu  mediator  harus  memiliki  kemampuan  komunikasi  baik  secara  verbal  atau non-verbal, mendengar secara efektif, membingkai  ulang, kemampuan bertanya, mengulang
14 Yahya harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 256.
15 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah , (Jakarta: Kencana, 2009), 133.
pernyataan,  melakukan  parafrase,  menyimpulkan,  membuat  catatan  dan  membuat  rasa humor. 16
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana  ia  tidak  melakukan  intervensi  terhadap  pengambilan  keputusan.  Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengkontrol proses negosiasi,  menawarkan  alternative  solusi  dan  secara  bersama-sama  para  pihak  merumuskan kesepakatan  penyelesaian  sengketa.  Meski  mediator  terlibat  dalam  menawarkan  solusi  dan merumuskan  kesepakatan,  bukan  berarti  ia  merumuskan  kesepakatan.  Keputusan  akhir berada ditangan para pihak yang bersengketa.
Keberadaan  mediator  sebagai  pihak  ketiga,  sangat  tergantung  pada  kepercayaan (trust) yang  diberikan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka.  Kepercayaan  ini lahir  karena  para  pihak  beranggapan  bahwa  seorang  dianggap  mampu  untuk  menyelesaikan sengketa  mereka.  Kepercayaan  ini  penting  bagi  mediator  sebagai  modal  awal  dalam menjalankan kegiatan mediasi. Peran mediator sangat menentukan, maka dari itu diperlukan persyaratan dari dua sisi yaitu internal mediator dan sisi eksternal mediator .
Kemampuan  membangun  kepercayaan  para  pihak  adalah  sikap  yang  harus ditunjukkan  mediator  kepada  para  pihak  bahwa  ia  tidak  memiliki  kepentingan  apapun terhadap  penyelesaian  sengketa.  Mediator  dalam  memfasilitasi  dan  melakukan  negosiasi antara para pihak yang bersengketa tidak memihak kepada salah satu pihak, ia bersifat netral dalam  menjalankan  proses  mediasi,  seperti  adil  dalam  memberikan  kesempatan  para  pihak untuk menyampaikan persoalannya.
Adapun  persyaratan  menjadi  seorang  mediator  antara  lain:  a)  Keberadaan  mediator disetujui  oleh  kedua  belah  pihak,  b)  Tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah  atau semenda  sampai  dengan  derajat  kedua  dengan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa,  c)  Tidak memiliki  hubungan  kerja  dengan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa,  d)  Tidak  mempunyai kepentingan  financial,  atau  kepentingan  lain  terhadap  kesepakatan  para  pihak,  e)  Tidak memiliki  kepentingan  terhadap  proses  perundingan  maupun  hasilnya.  Sedangkan kewenangan  mediator  diantaranya:  a)  Mengontrol  proses  dan  menegaskan  aturan  dasar,  b)
16 Takdir  Rahmadi. Mediasi;  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2010), 142
Mempertahankan  struktur  dan  momentum  dalam  negosiasi,  c)  Mengakhiri  proses  bilamana mediasi tidak produktif lagi.

## H. Macam Mediator
Moore  membedakan  mediator  dalam  tiga  bentuk,  yakni social  network  mediators , authoritative  mediators ,  dan independent  mediators . Pertama ,  mediator  berperan  dalam sebuah  sengketa  atas  dasar  adanya  hubungan  social  antara  mediator  dan  para  pihak  yang bersengketa,  misalnya  bila  terjadi  sengketa  antar  rekan  sekerja  dan  teman  usaha.  Mediator yang berasal dari tokoh agama termasuk dalam tipologi ini. Kedua , mediator adalah mereka yang  berusaha  membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan  perbedaan- perbedaan  dan  memiliki  posisi  yang  kuat  sehingga  mereka  memiliki  potensi  atau  kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. 17
Langkah kerja mediator:

##  Pramediasi
Proses  langkah  pramediasi,  mediator  melakukan  pengenalan  awal  terhadap permasalahan  utama  yang  dipersengketakan  para  pihak.  Mediator  harus  menyelami  akar permasalahan  melalui  kontak  dengan  para  pihak,  sehingga  ia  memiliki  persesi  tersendiri. Karena  dari  sini  mediator  dapat  memiliki  gambaran  umum  mengenai  sengketa,  sehingga dapat menentukan layak tidaknya persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur mediasi.

##  Sambutan Mediator
Ketika  para  pihak  datang  pada  pertemuan  yang  disepakati,  mediator  melalui pertemuan dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah bersedia hadir dan menjadikan mediasi sebagai jalan bagi penyelesaian sengketa. Dalam  sambutannya  mediator  menjelaskan  posisinya  hanya  sebagai  pembatu  para  pihak dalam  menyelesaikan  sengketa  dan  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  pengambilan keputusan.

##  Presentasi Para Pihak
17 Sayud Margono, ADR Alternative Disput Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , Cet II, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), 61.
Pada  langkah  ini  mediator  memberikan  kesempatan  para  pihak  untuk  menceritakan dan  mempresentasikan  permasalahan  masing-masing  secara  mendalam.  Dalam  praktik biasanya,  kesempatan  pertama  diberikan  mediator  kepada  pihak  yang  mengadu  atau mengajak  ke  jalur  mediasi,  tapi  tidak  berarti  harus  kaku,  dan  masing-masing  mereka  juga dapat mendengar satu sama lain secara langsung pula.

##  Identifikasi Masalah
Dalam  presentasi  para  pihak,  tidak  semua  persoalan  disampaikan  secara  berurut  dan sistematis.  Oleh  karenanya,  mediator  harus  mengidentifikasi  masalah  utama  yang dipersengketakan, dan melihat persoalan yang kelihatannya disepakati bersama dalam bahasa presentasi  para  pihak.  Disini  mediator  harus  jeli  dalam  melihat  persengketaan  yang diperselisihkan.

##  Mengidentifikasi dan Mengurutkan Permasalahan
Pada  langkah  ini  mediator  meyusun  hasil  presentasi  para  pihak  dalam  dua  bentuk kategori  yaitu:  permasalahan  yang  diperselisihkan  dan  permasalahan  yang  disepakati. Mendefinisikan  permasalahan  merupakan  tugas  mediator  membuat  ringkasan  pokok persoalan, sehingga menjadi lebih mudah dipahami oleh kedua belah pihak.

##  Negosiasi dan Pertemuan Terpisah
Negosiasi merupakan langkah penting di mana para pihak sudah melalui pembicaraan strategi  dan  kemungkingan-kemungkinan  untuk  memperoleh  kesepakatan.  Dalam  hal  ini biasanya memerlukan waktu yang lama, karena para pihak sudah memulai diskusi mengenai tawaran  yang  mungkin  mereka  sepakati  bersama.  Jika  dalam  negosiasi  terjadi  hambatan, maka  mediator  menawarkan  pertemuan  terpisah,  dimana  mediator  akan  menemui  masing- masing  pihak  pada  waktu  dan  tempat  yang  berbeda.  Tujuan  pertemuan  adalah  untuk menggali concern yang belum diungkapkan dalam pertemuan terbuka, padahal sangat penting guna  tercapainya keputusan. 18

##  Perumusan kesepakatan
Bila dalam negosiasi telah ditemukan beberapa kesepakatan antara para pihak, maka mediator dapat merumuskan dalam bahasa tulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh
18 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif , 107.
kedua  belah  pihak.  Rumusan  kesepakatan  tersebut  bisa  berupa  pointer-pointer  atau pernyataan yang dapat diterima kedua belah pihak.

##  Membuat dan mencatat keputusan akhir
Sebelum  keputusan  akhir  dibuat,  para  pihak  dikumpulkan  dalam  suatu  pertemuan untuk mendiskusikan kembali keputusan yang telah diambil. Hal ini bertujuan bahwa apakah seluruh  isu  itu  sudah  dibahas.  Para  pihak  merasa  puas  dan  tidak  ada  halangan  lagi  yang mengganjal  dari  keduanya  dan  mereka  dapat  membuat  keputusan  akhir.  Dari  sini  juga mediator  diminta  komitmen  kesepakatan  akhir  dari  para  pihak,  dan  setelah  mereka memberikan komitmen tersebut, dan dapat diungkapkan dalam perjanjian mediasi.

##  Penutup mediasi
Pada langkah akhir, mediator mengucapkan selamat kepada para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Mediator juga mengingatkan bahwa keputusan yang  diambil  dalam  mediasi  adalah  keputusan  yang  dibuat  bersama  oleh  masing-masing pihak,  dan  mengingatkan  pula  apa-apa  yang  semestinya  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak pasca mediasi.

## I. Netralitas Mediator dalam Mediasi
Netralitas  hanyalah  suatu  ilusi.  Tak  pernah  ada  pengamat  sungguh-sungguh  tidak terlibat  dengan  persoalan  yang  sedang  diamati,  yang  sungguh-sungguh  objektif.  Sebagai mediator, tidak semestinya kita membela pihak atau pandangan tertentu, sebaliknya kita bisa dan sering kali harus mendukung serangkaian proses tertentu untuk mengambil keputusan.
Kita  perlu  mendukung  proses  yang  melindungi  martabat  dan  kesamaan  derajat pihak-pihak  yang  terlibat,  melibatkan  semua  pihak  yang  akan  terkena  dampaknya  dalam proses  pengambilan  keputusan,  memberikan  akses  yang  sama  untuk  memperoleh  informasi kepada  semua  pihak,  memastikan  bahwa  semua  pihak  mendapatkan  penjelasan  yang menyeluruh tentang hak-hak hukum  mereka, dan  membuat  semua pihak bertanggung jawab atas komitmen mereka.
Sebagai  mediator, kita tidak perlu memihak untuk  menegakkan nilai-nilai  ini,  tetapi kita harus mengusahakan secara aktif  dan transparan agar semua metode pembicaraan  yang mencerminkan  nilai-nilai  tersebut  diterapkan.  Jika  perlu,  kita  juga  harus  siap  mundur  dari
proses mediasi yang tidak lagi menghargai nilai-nilai yang kita bela, dengan begitu kita tidak membiarkan  keterampilan  kita  dimanfaatkan  untuk  tujuan-tujuan  yang  kita  dukung.  Tetapi kadang pula seorang juru damai tidak boleh bersikap “netral”, tetapi harus bersikap jujur, fair, teguh memegang prinsip dan memiliki komitmen untuk membela kebutuhan semua pihak. 19
Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator juga merupakan pihak ketiga atau  penengah  yang  netral  dan  independen  yang  tugasnya  membantu  pihak-pihak  yang bersengketa  dalam  menyelesaikan  masalahnya,  tetapi  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk mengambil  keputusan  baik  ditunjuk  secara  bersama  oleh  para  pihak  atau  ditunjuk  oleh lembaga  arbitrase  atau  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  ditunjuk  oleh  para pihak.  Fungsi  mediator  antara  lain  adalah  membantu  para  pihak  menyelesaikan  sengketa, membingkai  persoalan  yang  ada  agar  menjadi  masalah  yang  perlu  dihadapi  bersama  serta merumuskan perbagai pilihan penyelesaian sengketanya itu.
Mediator  dapat  bertindak  baik  atas  inisiatifnya  sendiri,  menawarkan  jasanya  sebagai mediator,  atau  menerima  tawaran  untuk  menjalankan  fungsinya  atas  permintaan  dari  salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, agar mediator dapat berfungsi, diperlukan  kesepakatan  atau  konsensus  dari  para  pihak  sebagai  prasyarat  utama.  Dalam menjalankan  fungsinya  tidak  tunduk  pada  suatu  aturan  hukum  acara  tertentu.  Ia  bebas menentukan  bagaimana  proses  penyelesaian  sengketanya  berlangsung.  Peranannya  di  sini tidak  semata-mata  mempertemukan  para  pihak  agar  bersedia  berunding,  tetapi  juga  terlibat dalam  perundingan  dengan  para  pihak  dan  bisa  pula  memberikan  saran-saran  atau  usulan penyelesaian sengketa. Bahkan mediator dapat pula berupaya mendamaikan para pihak.
Mediator  dalam  menerapkan  hukum  tidak  dibatasi  pada  hukum  yang  ada.  Ia  dapat menggunakan  asas ex  aequo  et  bono (kepatutan  dan  kelayakan).  Sebagai  pihak  ketiga  yang netral,  independen,  tidak  memihak  dan  ditunjuk  oleh  para  pihak  (secara  langsung  atau melalui  lembaga  mediasi),  mediator  ini  berkewajiban  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Sebagai  suatu pihak di  luar perkara,  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memaksa,  mediator  ini  berkewajiban  untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai
19 Ronald S. Kraybill, Alice Frazer Evans,Robert A. Evans, Peace Skills, A Manual for Community Mediators , Terj. A. Supratiknya, ( Yogyakarta: Kanisius, 2001), 48.
pokok  persoalan  yang  dipersengketakan  oleh  para  pihak.  Mediator  dalam  memediasi  para pihak  bertindak  netral  dan  tidak  memihak  kepada  salah  satu  pihak.  Pemihakan  mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. 20
Dengan  begitu,  sama  halnya  konsep  populer  lain,  netralitas  adalah  „transparan‟ juga  ‟gelap‟,  transparan  karena  beroperasi  atas  dasar  asumsi  yang  dipegang  luas  tentang kuasa  dan  konflik,  dan  dikatakan  gelap  karena  sangat  susah  untuk  mempertanyakan  sifat dasar  dan  praktek  netralitas  dalam  konsensus  ini.  Kami  di  sini  menawarkan  sebuah dekonstruksi  uji  makna  netralitas  yang  muncul  dari  rangkaian  yang  saling  berhubungan, term-term interdependen: keadilan, kuasa, dan ideologi. Aplikasi kami dengan menggunakan pendekatan  pos-strukturalisme  memungkinkan  kami  untuk  menunjukkan  cara  retorika netralitas yang ada membingungkan praktek netralitas dalam mediasi. 21

## J. KESIMPULAN
Mediasi  merupakan  proses  yang  mendidik  dan  mendewasakan  para  pihak  dalam bersikap. Proses pendewasaan tersebut  tergantung dari seberapa besar kemampuan mediator untuk  memfasilitasi  dan  tidak  memihak  (netral)  terhadap  masalah  yang  ada,  sehingga  para pihak merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan masalahnya.
Netralitas mediator harus melihat permasalahan yang ada, mediator bisa memberikan pandangan kepada para pihak ketika melihat ada proses yang tidak seimbang atau tidak adil, hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  menjaga  apa  yang  dihasilkan  melalui  mediasi  tidak menimbulkan  adanya  pelanggaran  hukum  (cacat  hukum)  atau  melanggar  adat  kebiasaan (etika/adat)  yang ada dalam masyarakat . Keberadaan netralitas mediator berada pada posisi apabila  para  pihak  masih  saling  menguntungkan,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  dalam  kesepakatan  tersebut.  Mediator  berada  pada  posisi  di  “tengah  dan  netral” antara  para  pihak  yang  bersengketa,  dan  mengupayakan  menemukan  sejumlah  kesepakatan (agreement) sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal.  Mediasi Dalam  Perspektif  Hukum  Syarah,  Hukum  Adat  &  Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
20 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, 316-317
21 David Spencer and Michael Brogan, Mediation Law and Practice , (Cambridge University Press, 2006  www.cambridge.org), 91-97
Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah. Jakarta: Kencana, 2009.
Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, Cet IIV. 2008.
Harahap,  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Jawahir  dan  Iskandar,  Pranoto. Hukum  Internasional  Kontemporer. Bandung.  Refika Aditama, 2006.
Manan , Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta: Kencana, 2006.
Margono, Suyud. ADR (Alternative Dispute Resolution) & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.
Rahmadi,  Takdir. Mediasi;  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat .  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Ronald  S.  Kraybill,  Alice  Frazer  Evans,Robert  A.  Evans, Peace  Skills,  A  Manual  for Community Mediators , diterjemahkan oleh A. Supratiknya. Yogyakarta: Kanisius. 2001.
Saifullah,  Muhammad.  2009. Mediasi  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  di Indonesia . Semarang: Walisongo Press.
Sefriani, 2010. Hukum Internasional Suatu Pengantar . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Spencer,  David  and  Brogan,    Michael. Mediation  Law  and  Practice .  Cambridge University Press,  www.cambridge.org . 2006.
Sutiyoso,  Bambang. Hukum  Arbitrase,  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Yogyakarta: Gema Media. 2008.
Syafa‟at, Rachmad. 2006. Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa . Malang: ARGITEK.