Volume 23. Nomor 1.  Bulan Januari – Juni 2017                               ISSN 1693 - 0061

## S  A  S  I

## Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

## Soeleman D. Baranyanan
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL ) Dyah R . A. Daties
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk  Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
• Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling )
Erwin Ubwarin
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH

## EDITORIAL
Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dapak terhadap perubahan dalam masyarakat.  Dinamika  dan  tuntutan  masyarakat  yang  begitu  cepat  berubah,  ternyata menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab  pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  Memahami Third  World  Approaches  To International Law ( TWAIL ), Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan Safeguard
Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi
Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Anak,
Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau  Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak
Pidana  Narkotika  Pada  Lapas  Klas  IIa  Ambon,  dan  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana
Dalam Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ).
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan ..................................................….............................
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL )
Dyah R . A. Daties ......................................................................…......................
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty ...........................................................................…........................
• Tindakan Safeguard Dalam  Pasar  Bebas  ASEAN  Sebagai  Upaya  Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima .................................................………................................
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela .............................................................................................
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro ...........................................................................……….................
• Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif .......................................................................................
• Studi  Tentang  Pemberian Remisi  Kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada
Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa .......................................................................................
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ) Erwin Ubwarin ........................................................................................ 1 13 19 27 35 46 54 64 73
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN

## JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS
Oleh: A bd. Rachman A. Latif

## ABSTRACT
By  juridical  any  person  or  legal  entity  is  prohibited  to  give  any  money  or  goods  to  beggars and  homeless.  This  prohibition  is  governed  by  the  laws  and  regulations.  Judging  from  the legal philosophy,  the  local regulation  imposed by  the  local government on  the  prohibition of giving money or goods to homeless and beggars is the right step, because in essence the law is  made  is  to  regulate,  protect  and  prosper  the  community.  Government  efforts  in  tackling homeless  and  beggars  are  done  with  preventive  efforts,  repressive  efforts  and  rehabilitative efforts. This effort is aimed at getting homeless and beggars to re-run their social functions.
Keyword: Law, Prohibition, Money / Goods, Homeless and Beggar

## A. PENDAHULUAN.
Indonesia  merupakan  Negara  hukum dimana  hukum  dijadikan  landasan  dalam menjalankan  pemerintahan.  Pasal  1  ayat  (3) Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa, “Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum”. Hukum  merupakan  peraturan  yang  dibuat oleh  lembaga  yang  berwenang,  sifatnya mengikat,  memaksa  dan  apabila  dilanggar akan  mendapatkan  sanksi  yang  tegas  dan nyata.
E.  Utrecht memberikan  definisi hukum  dalam  bukunya  “Pengantar  Dalam Hukum  Indonesia”  menjelaskan  bahwa hukum  adalah  himpunan  petunjuk  hidup (perintah-perintah  dan  larangan-larangan) yang  mengatur  tata  tertib  dalam  suatu masyarakat,  dan  seharusnya  ditaati  oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena  pelanggaran  petunjuk  hidup  tersebut
dapat  menimbulkan  tindakan  dari  pihak pemerintah. (Mokhammad Najih dan Soimin, 2012:9)
Permasalahan  yang  masih  belum terselesaikan  di  Indonesia  sampai  saat  ini adalah  masalah  kesejahteraan  sosial.  Dalam Pasal  1  angka  1  undang-undang  Nomor  11 Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial bahwa  kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spritual dan  sosial  warga  negara  agar  hidup  layak dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial terlihat belum terlaksana  secara  merata  karena  masih banyak  kita  jumpai  gelandangan  dan pengemis di pinggir jalan.
Pemerintah Daerah merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan  Daerah  memiliki  peran  yang penting  dalam  mewujudkan  Pemerintah Daerah yang baik, Peraturan Daerah yang di buat  harus  mencerminkan  rasa  keadilan masyarakat.
Larangan  untuk  menggelandang dan  mengemis  diatur  dalam  Pasal  504  dan 505  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Adapun  Pasal  504  ayat  (1)  “barang siapa  mengemis  di  muka  umum,  dipidana karena  mengemis  dengan  pidana  kurungan selama-lamanya  enam  minggu.  Sedangkan dalam  Pasal  505  ayat  (1)  berbunyi  “Barang siapa  bergelandangan  tanpa  mempunyai pencaharian, dipidana karena
pergelandangan  dengan  pidana  kurungan selama-lamanya tiga bulan. Dalam  menanggulangi  gelandangan dan pengemis pemerintah sudah menerapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang  Penanggulangan  Gelandangan  Dan Pengemis. Sedangkan untuk beberapa daerah diatur secara rinci mengenai larangan memberikan  sejumlah  uang  atau  barang kepada  gelandangan  dan  pengemis  seperti Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menerapkan Peraturan  Daerah  Daerah  Nomor  01  Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.  Pada  Pasal  22  ayat  (1)  berbunyi, “tiap  orang/lembaga/badan  hukum  dilarang memberi  uang  dan/atau  barang  dalam bentuk  apapun  kepada  gelandangan  dan pengemis di tempat umum”.
Kota Bogor juga menerapkan peraturan  mengenai  larangan  memberikan sejumlah uang atau barang dimana ketentuan mengenai larangan tersebut terdapat  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Bogor Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan  Sosial.  Pasal  27  ayat  (3) berbunyi, “setiap orang
dilarang
memberikan  uang  atau  barang  kepada gelandangan  dan  pengemis  di  jalan  atau  di tempat-tempat umum”. Ancaman dari pelanggaran  Pasal  27  ayat  (3)  ini  diancam pidana  dengan  kurungan  paling  lama  6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya  Rp.  50.000.000  (lima puluh juta rupiah) Setiap daerah tentunya tidak menginginkan  adanya  gelandangan  dan pengemis, karena daerah Provinsi, Kabupaten  atau  Kota  yang  sejahtera  pasti bersih  dari  masalah-masalah  mengenai kesejahteraan  sosial.  Untuk  itu  pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menerapkan peraturan daerah yang mengatur  tentang  larangan  gelandangan  dan mengemis, bahkan juga larangan bagi setiap orang  atau  badan  hukum  yang  memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis. Penerapan peraturan mengenai larangan  memberikan  sejumlah  uang  atau barang  kepada  gelandangan  dan  pengemis ini bertujuan untuk membersihkan gelandangan  dan  pengemis  karena  tidak sesuai  dengan  norma  kehidupan  bangsa Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik Indonesia  Tahun  1945,  karena  itu  perlu diadakan  suatu  penanggulangan  dan  salah satunya  melalui  larangan  pemberian  uang atau  barang  kepada  gelandangan  dan pengemis.  Tentunya  hukum  itu  dibentuk untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  agar tercipta  kehidupan  yang  adil,  damai  dan sejahtera.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas maka rumusan masalah adalah:
1. Bagaimana tinjauan aspek hukum terhadap  larangan  memberikan  sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis  Jika  Ditinjau  Dari  Sudut Pandang Yuridis dan filsafat hukum?
2. Bagaimana  upaya  pemerintah  dalam menanggulangi
gelandangan dan
pengemis?

## B. PEMBAHASAN
1. Ditinjau Dari Sudut Pandang Yuridis Pemerintahan daerah memiliki wewenang  dan  mengatur  sendiri  urusan pemerintahannya seperti dalam hal membuat kebijakan  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  peraturan  yang  ada  di  pusat. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Pasal  18  ayat  (6)  menyatakan, “Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan lain  untuk  melaksanakan otonomi  dan  tugas pembantuan”.
Sebagai  kepanjangan  tangan  dari pemerintah pusat, pemerintah daerah  berhak menetapkan  kebijakan  untuk  menjalankan urusan pemerintahan daerah, dalam menetapkan  kebijakan  pemerintah  daerah harus  memperhatikan  peraturan-peraturan yang lebih tinggi karena salah satu asas dari hukum  adalah,  peraturan  yang  lebih  rendah tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan yang lebih tinggi.
Undang-Undang Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945, undang-undang,
peraturan pemerintah menjadi landasan pemerintah  daerah  dalam  membuat  suatu peraturan  daerah,  materi  muatan,  subtansi  dari perda  itu  sendiri  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan diatasnya. Adapun hirarki peraturan perundang-undangan  menurut  Pasal  7  ayat (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
1. Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan majelis permusyawaratan rakya t;
3. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti undang- undang;
4. Peraturan pemerinta h;
5. Peraturan preside n;
6. Peraturan Daerah provinsi,dan
7. Peraturan Daerah kabupaten/kota.
Dalam rangka pemberdayaan
pemerintahan  daerah  Menteri  sebagai  Wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk mengawasi  dan  melakukan  pembinaan terhadap  daerah  provinsi,  kabupaten/kota. Pasal  7  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemerintah pusat melakukan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh  daerah,  Pasal  8  ayat  (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah  Pusat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) “Terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan  oleh  daerah  kabupaten/kota dilaksanakan  oleh  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat”.
Fungsi  pengawasan  itu  penting  sekali untuk menjamin terlaksananya
kebijaksanaan  pemerintah  dan  rencana pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:
a. Keserasian  antara  peyelengaraan  tugas pemerintah  oleh  Pemerintahan  Daerah dan Pemerintah Pusat, dan
b. Kelancaran  peyelengaraan  pemerintah secara  berdaya  guna  dan  berhasil guna.(C.S.T Kansil, 2008:12)
Larangan  untuk  menggelandang  dan mengemis  diatur  dalam  Pasal  504  dan  505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 504  ayat  (1)  “barang  siapa  mengemis  di tempat  umum, dipidana karena mengemisan dengan  pidana  kurungan  selama-lamanya enam  minggu.  Ayat  (2)  “Mengemis  yang dilakukan  bersama-sama  oleh  tiga  orang atau  lebih,  yang  masing-masing  umurnya lebih  enam  belas  Tahun,  dipidana  dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan. Pasal 505 ayat (1) Barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai
pencaharian, dipidana karena karena pergelandangan  dengan  pidana  kurungan selama-lamanya  tiga  bulan.  Ayat  (2) Pergelandangan yang dilakukan bersama-sama  oleh  tiga  orang  atau  lebih, sedang  umur  orang  itu  masing-masing  lebih dari  enam  belas  tahun  dipidana  dengan pidana  kurungan  selama-lamanya  enam bulan.
Peraturan
perundang-undangan terhadap  larangan  memberikan  sejumlah uang  atau  barang  kepada  gelandangan  dan pengemis  terdapat  di  beberapa  peraturan daerah  di  indonesia.  Menurut  Pasal  1  angka 1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan  Pengemis,  seorang  gelandangan  hidup dalam  keadaan  yang  tidak  sesuai  dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat,  serta  tidak  mempunyai  tempat tinggal  dan  pekerjaan  yang  tetap  di  wilayah tertentu  dan  hidup  mengembara  di  tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang  yang  mendapatkan  penghasilan dari  meminta-minta  di  muka  umum  dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Tentunya setiap daerah
menginginkan  masyarakatnya  hidup  dengan layak  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Sulitnya  mencari  pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya keterampilan  merupakan  faktor-  faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis. Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan  larangan  memberi  uang  atau barang  kepada  gelandangan  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Daerah  yaitu  Nomor  01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan  Dan  Pengemis.  Pada  Pasal  22 ayat (1) berbunyi “Tiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi  uang  dan/atau  barang  dalam bentuk  apapun  kepada  gelandangan  dan pengemis  di  tempat  umum”.  Ayat  (2) “Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat
disalurkan  melalui  lembaga/badan  sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Ancaman  bagi  orang  yang  melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) tersebut diancam pidana  kurungan  paling  lama  10  (sepuluh) hari  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Pemerintah Kota Bogor juga menerapkan  mengenai  larangan  pemberian sejumlah uang atau barang kepada gelandangan  dan  pengemis  yaitu  terdapat pada  Peraturan  Daerah  Kota  Bogor  Nomor 08  Tahun  2009  Tentang  Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Pasal 27 ayat (3) setiap orang dilarang memberikan  uang  atau  barang  kepada gelandangan  dan  pengemis  di  jalan  atau  di tempat-tempat umum. Ancaman dari pelanggaran  Pasal  27  ayat  (3)  ini  diancam pidana  dengan  kurungan  paling  lama  6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya  Rp.  50.000.000  (lima puluh juta rupiah). Kabupaten Banyumas larangan untuk  memberi  sejumlah  uang  atau  barang kepada  pengemis  terdapat  pada  Peraturan Daerah  Kabupaten  Banyumas  Nomor  16
Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit  Masyarakat.  Pasal  23  ayat  (3) setiap  orang/badan  dilarang  memberi  uang dan/atau  barang  dalam  bentuk  apapun kepada  pengemis,  gelandangan,  pengamen, orang  terlantar,  dan  anak  jalanan  di  tempat umum.  Ancaman  untuk  pelanggaran  Pasal 23 ayat (3) adalah ancaman pidana kurungan selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Peraturan mengenai
larangan memberikan  sejumlah  uang  atau  barang kepada  gelandangan  dan  pengemis  ini  juga terdapat  pada  Peraturan  Daerah  provinsi DKI Jakarta, bahkan dalam peraturan daerah ini  larangan  untuk  memberikan  uang  atau barang  tidak  hanya  diberlakukan  untuk gelandangan  dan  pengemis  saja,  tetapi  juga kepada pengamen dan pengelap mobil. Pasal 40 huruf c, Setiap orang atau badan dilarang
membeli  kepada  pedagang  asongan  atau memberikan  sejumlah  uang  atau  barang kepada  pengemis,  pengamen  dan  pengelap mobil.
Beberapa  peraturan  daerah  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  secara  yuridis setiap  orang  atau  badan  hukum  dilarang memberikan  sejumlah  uang  atau  barang kepada gelandangan dan pengemis. Ancaman  dari  pelanggaran  setiap  peraturan daerah  terdapat  perbedaan  sesuai  dengan kebijakan  masing-masing  daerah,  tetapi ancaman  pidana  kurungan  paling  lama  bagi setiap  orang  atau  badan  hukum  yang melanggar pasal mengenai larangan memberikan  sejumlah  uang  atau  barang kepada  gelandangan  dan  pengemis  yaitu paling  lama  ancaman  pidana  kurungan  6 (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Ancaman  maksimal  pada  peraturan daerah ini sudah sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  dimana  pada  Pasal  15 ayat  (1)  materi  muatan  mengenai  ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang- undang;
b. Peraturan daerah provinsi;atau
c. Peraturan daerah kabupaten/kota Ayat  (2)  ketentuan  pidana  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dan  huruf  c berupa  ancaman  pidana  kurungan  paling lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp  50.000.000  (lima  puluh juta rupiah).
Masyarakat  sangat  berperan  penting dalam  menanggulangi  gelandangan  dan pengemis,  tetapi  kesadaran  masyarakat untuk melaporkan kepada pemerintah daerah masih  rendah  jika  melihat  gelandangan  atau pengemis  di  pinggir  jalan,  di  tempat  umum dan  lain-lain.  Masyarakat  cenderung  acuh untuk  melaporkan  mereka,  karena  merasa iba  dan  merasa  bahwa  gelandangan  dan pengemis  perlu  dibantu  maka  bukan melaporkan melainkan memberikan sedekah dengan  berupa  uang  atau  barang.  Sikap
inilah yang perlu diperbaiki agar kedepannya masyarakat sadar bahwa dengan mereka  memberi  maka  tetap  membiarkan gelandangan dan pengemis hidup dijalan.
Berbagai  peraturan  daerah  yang diterapkan  sangat  tepat  untuk  merubah perilaku  masyarakat  yang  sudah  terbiasa memberi  sedekah  kepada  gelandangan  dan pengemis, jadi  peraturan  mengenai  larangan ini  sudah  tepat  tergantung  bagaimana penerapannya  yang  dilakukan  oleh  para penengak  hukum  yang  ada  di  pemerintahan daerah  seperti,  polisi  dan  satuan  polisi pamong praja.
Larangan memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan  kehidupan  yang  layak  sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pasal  27  ayat  (2)  “Tiap-tiap  warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Keadaan  tersebut hanya  akan  tercapai  dengan  baik  apabila keadaan  masyarakat  dan  Negara  berada dalam  taraf    kesejahteraan  sosial  yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata.

## 2. Ditinjau  dari  Sudut  Pandang  Filsafat Hukum
Indonesia  memiliki  Pancasila  sebagai Dasar  Negara  dimana  dalam  konteks  ini Pancasila  menjadi  sumber  hukum  Negara. Semua  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia  dari  Undang-undang Dasar  negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  sampai  Peraturan  Daerah    harus bersumber  dari  nilai-nilai  Pancasila.  Pasal  2 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala sumber hukum negara.
Selain sebagai Dasar Negara
Pancasila  juga  merupakan  Ideologi  Negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara,  jadi  bangsa  Indonesia  dalam
kehidupannya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertingkah
laku, bermasyarakat dan bernegara.
Pancasila  sebagai  filsafat  tidak  perlu diperdebatkan  lagi.  Sistem  dalam  konteks pembahasan  ini  adalah  sistem  berfikir, sistem  pemikiran.  Pancasila  merupakan produk (hasil) berpikir. Pancasila merupakan pemikiran  sedalam-dalamnya  (radikal)  dan menyeluruh  (komprehensif)  mengenai  cara berpikir,  cara  bersikap,  cara  berucap,  cara berperilaku  bangsa  Indonesia  dan  manusia Indonesia. (Syafii Ma’arif, 2003:160)
Secara  sederhana,  dapat  dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni  filsafat  tingkah  laku  dan  etika  yang mempelajari  hakikat  hukum.  Dengan  kata lain  filsafat  hukum  adalah  ilmu  yang mempelajari  hukum  secara  filosofis,  jadi objek  filsafat  hukum  adalah  hukum  dan objek  tersebut  dikaji  secara  mendalam sampai  kepada  inti  atau  dasarnya,  yang disebut dengan hakikat. (Darji Darmodiharjo dan Shidarta,    2004:10)
Pasal  34  ayat  (1)    Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar  dipelihara  oleh  negara,  ayat  (2) “Negara  mengembangkan  sistem  jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakat masyarakat yang lemah dan tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan”. Konstitusi sudah mengamanatkan untuk memberdayakan
masyarakat  yang  tidak  mampu  seperti pengemis  dan  gelandangan  sesuai  dengan martabat kemanusiaan.
Prinsip  kemanusiaan  secara  tegas mengandung  arti  adanya  penghargaan  dan penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat manusia yang luhur, tanpa harus dibeda-bedakan  antara  satu  sama  lainnya dikarenakan  adanya  perbedaan  keyakinan hidup,  politik,  status  sosial  dan  ekonomi, asal-usul keturunan, ras, warna kulit, bahasa, agama,  budaya,  adat  kebiasaan,  suku  dan sebagainya. (Syafii Ma’arif, 2003:171)
Larangan  memberikan  sejumlah  uang
atau barang kepada pengemis dan gelandangan  merupakan  hukum  postif  yang harus  ditaati  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia.  Hukum  akan  tegak  apabila memenuhi  tiga  unsur,  pertama,  hukum  itu sendiri  sudah  baik,  adil  dalam  subtansinya, tidak  berdasarkan  kepetingan  kelompok tetapi untuk kepentingan semua masyarakat. Kedua,  para  penegak  hukum  seperti  hakim, jaksa,  polisi  dalam  melaksanakan  tugasnya tidak  sewenang-weanang  tapi  menjalankan tugasnya  dengan  baik.    Ketiga,  untuk mewujudkan  tegaknya  hukum  itu  adalah mengenai kesadaran masyarakat akan hukum, ini berkaitan dengan kultur masyarakat.  Ketika  hukum,  penegak  hukum dan  kultur  masyarakatnya  sudah  sadar hukum  maka  akan  tercipta  keadilan  bagi seluruh rakyat indonesia.
Pemerintah sudah tepat dalam menerapkan aturan mengenai larangan untuk memberikan  sejumlah  uang  tau  barang kepada  pengemis  agar  tidak  ada  lagi pengemis  di  negara  kita.  Fenomena  yang terjadi  akhir-akhir  ini  mengemis  dijadikan sebagai pekerjaan oleh sebagian orang.
Dikutip  dari  Kompas.com  Bagi  Walang bin  Kilon  (54)  dan  Sa'aran  (60),  Jakarta menjadi surga untuk mencari nafkah dengan cara mengemis. Meski pekerjaan itu dilarang, warga  Subang,  Jawa  Barat,  itu  tetap melakukannya  karena  penghasilan  yang didapatkan  sangat  besar.  Tindakan  mereka akhirnya  dihentikan  oleh  petugas  Suku Dinas  Sosial  Jakarta  Selatan  di  Jalan  Raya Gatot  Subroto.  Mereka  diciduk  di  kolong jalan  layangPancoran, Jakarta Selatan,
Selasa  (26/11/2013)  malam  kira-kira  pukul 19.30.  Mereka  mengaku  baru  datang  di Jakarta 15 hari lalu dan berhasil mendapatkan Rp 25 juta dengan meminta-minta."Sebelumnya  dua  orang  ini enggak  ada.  Tapi  lewat  pantauan,  diketahui kalau  dua  PMKS  (penyandang  masalah kesejahteraan  sosial)  ini  beroperasi  cuma malam  hari  saja,"  ujar  Kepala  Seksi Rehabilitasi  Sudin  Sosial  Jakarta  Selatan Miftahul Huda, Rabu (27/11/2013). Miftahul
mengatakan,  saat  petugas  memeriksa  kedua pengemis  itu,  ditemukan  beberapa  plastik warna  hitam  yang  di  dalamnya  terdapat kantong-kantong plastik kecil dengan warna sama. Pada plastik pertama, dia mengatakan, petugas menemukan sejumlah uang berantakan  dengan  total  sebesar  Rp  7  juta. "Petugas kaget, kemudian memeriksa plastik lainnya  dan  ditemukan  juga  uang  dengan jumlah  jutaan  sehingga  dalam  pemeriksaan itu  diketahui  kalau  total  uang  keseluruhan sebesar Rp 25.448.600," kata Miftahul.
Berita  diatas  bisa  ditarik  kesimpulan bahwa  sebagian  orang  mengemis  karena pendapatan  dari  penghasilan  dari  mengemis itu  cukup  menjanjikan,  mereka  hanya bermodalkan  atribut-atribut  yang  membuat orang  iba  dengan  demikian  orang  yang melihat  akan  memberinya  uang.  Jadi mengemis  dijadikan  sebagai  pekerjaan, Pemikirian  inilah  yang  harusnya  dirubah kearah yang lebih baik agar masyarakat kita tidak  ada  lagi  yang  mengemis  dan  menjadi gelandangan. Selain adanya peraturan perundang-undangan juga dibutuhkan
lapangan  pekerjaan  yang  luas  dan  peran masyarakat  dalam  menanggulangi  pengemis dan gelandangan.
Jika  ditinjau  dari  filsafat  hukum, peraturan  daerah  yang  diterapkan  oleh pemerintahan  daerah  mengenai  larangan memberikan  sejumlah  uang  atau  barang pada  pengemis  merupakan  langkah  yang tepat,  karena  pada  hakikatnya  hukum  itu dibuat  adalah  untuk  mengatur,  melindungi dan  mensejahterakan  masyarakat.  Tidak akan  tercipta  keadilan  tanpa  adanya  hukum, manusia  akan  hidup  dengan  keinginanya sendiri  dan  pada  akhirnya  yang  kuat  akan menindas  yang  lemah,  untuk  itu  diperlukan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aristoteles  dalam  buah  pikirannya Ethica Nicomachea dan Rhetorica
mengatakan  hukum  mempunyai  tugas  yang suci yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima. Anggapan itu berdasarkan etika dan Aristoteles
berpendapat  bahwa  hukum  bertugas  hanya membuat keadilan ( ethische theorie ). (Chainur Arrasjid, 2000:40)
Dalam  hal  ini  jika  tidak  ada  aturan mengenai  larangan  memberikan  sejumlah uang  atau  barang  kepada  gelandangan  dan pengemis  maka  sampai  kapanpun  negara kita  tidak  akan  bebas  dari  gelandangan  dan pengemis  kecuali  seluruh  masyarakat  telah hidup  dengan  layak  dan  ideal  seperti  apa yang di cita-citakan oleh para pendiri negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dirumuskan  secara  padat  dan  padu  serta sangat dalam isi kandungannya. Di dalamnya terkandung pandangan atau keyakinan hidup, tujuan hidup serta cara-cara  untuk  mencapai  tujuan  hidup berbangsa  dan  bernegara.  (Syafii  Ma’arif, 2003:78)
Jika seseorang tetap memberi uang atau barang  kepada  pengemis  dan  gelandangan maka  orang  itu  sendiri  telah  membiarkan seorang pengemis itu tetap menjadi pengemis dan akan tetap bergantung kepada orang  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Mengemis juga merupakan perilaku  yang  tidak  mendidik,  budaya meminta-minta.  Sebagai  manusia  yang  baik seharusnya  kita  berusaha  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dengan  bekerja  bukan dengan meminta-minta.
Untuk  masyarakat  yang  memang  ingin melakukan  perbuatan  baik  dalam  hal  ini membantu  orang-orang  yang  tidak  mampu dapat  disalurkan  langsung  melalui  panti sosial,  panti  asuhan  dan  panti  jompo. Tentunya  bantuan  ini  akan  lebih  tepat sasaran  daripada  kita  memberi  kepada pengemis  dan  gelandangan  yang  ada  di pinggir jalan, karena mereka yang mengemis belum  tentu  benar-benar  orang  yang  tidak mampu  melainkan  mengemis  dijadikan sebagai kebiasaan karena tidak perlu bekerja keras  untuk  mendapatkan  penghasilan,  dan
ingatlah ungkapan Hadits Nabi SAW  ”Tangan  diatas  lebih  baik  daripada tangan dibawah “.
3. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan

## Pengemis
Model  pembagunan  sosial  menekankan pentingnya  pengentasan kemiskinan  melalui pemberdayaan  kelompok  marjinal,  yakni peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  yang kurang memiliki
ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan  tersebut dicapai
melalui:
1. Menumbuhkembangkan  potensi  diri
(produktivitas msayarakat) yang
lemah  secara  ekonomi  sebagai  suatu aset tenaga kerja.
2. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khusunya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang  memungkinkan  mereka  dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi  sosial  dalam  kehidupan masyarakatnya. (Edi Suharto, 2005:5) Pemerintah  bertanggungjawab  atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan  kepada  masyarakat  yang  tidak mampu  seperti  gelandangan  dan  pengemis. Aturan mengenai kesejahteraan sosial diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial  dimana dalam  Pasal  1  angka  1  kesejahteraan  sosial adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan material,  spritual  dan  sosial  warga  negara agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan  diri,  sehingga  mampu melaksanakan fungsi sosialnya.
Pasal  5  ayat  (2)  undang-undang  nomor 11  Tahun  2009  tentang  kesejahteraan  sosial berbunyi penyelengaraan kesejahteraan sosial  diprioritaskan  kepada  mereka  yang memiliki  kehidupan  yang  tidak  layak  secara kemanusiaan  dan  memiliki  kriteria  masalah sosial:
a. Kemiskinan;
b. Ketelantaran;
c. Kecacatan;
d. Keterpen cilan;
e. Ketunaan  sosial  dan  peyimpangan perilaku;
f. Korban bencana; dan/atau
g. Korban  tindak  kekerasan,  eksploitasi dan diskriminasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  39 Tahun 2012 Tentang Penyelanggaraan Kesejahteraan  Sosial  pada  Pasal  6  huruf  e dan  f  menegaskan  bahwa  gelandangan  dan pengemis  mendapatkan  rehabilitasi  sosial. Reahilitasi sosial dimaksudkan agar gelandangan dan pengemis dapat
memulihkan  fungsi  sosialnya  baik  secara fisik  dan  mental.  Selanjutnya  pada  Pasal  7 ayat  (1)  Rehabilitasi  sosial  dapat  diberikan dalam bentuk:
a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
b. Perawatan dan pengasuhan;
c. Pelatihan  vokasional  dan  pembinaan kewirausahaan;
d. Bimbingan mental dan spiritual;
e. Bimbingan fisik;
f. Bimbingan  sosial  dan  dan  konseling psikososial;
g. Pelayanan aksebilitas;
h. Bantuan dan aksistensi sosial;
i. Bimbingan resosialisasi;
j. Bimbingan lanjut dan/atau;
k. Rujukan Upaya pemerintah dalam
menanggulangi  gelandangan  dan  pengemis diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 31  Tahun  1980  Tentang  Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Pertama, Pasal 5  yaitu  melalui  usaha  preventif  yang dimaksudkan  untuk  mencegah  timbulnya gelandangan  dan  pengemis  di  dalam masyarakat,  yang  ditujukan  baik  kepada perorangan  maupun  kelompok  masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.
Usaha  yang  dimaksud  dalam  Pasal  5 dilakukan antara lain:
a. Penyuluhan dan bimbingan
sosial;
b. Pembinaan sosial;
c. Bantuan sosial;
d. Perluasan kesempatan kerja;
e. Pemukiman lokal;
f. Peningkatan derajat kesehatan
Kedua, upaya pemerintah juga dilakukan  dengan  usaha  represif  yang dimaksudkan untuk mengurangi
gelandangan  dan  pengemis,  adapun  usaha represif  itu  meliputi  Razia,  penampungan sementara untuk diseleksi dan pelimpahan.
Ketiga,  usaha  rehabilitatif  yaitu  meliputi penampungan, seleksi, penyantunan,
penyaluran  dan  tindak  lanjut  bertujuan  agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai  warga  masyarakat.  Dalam  Pasal  21 ayat  (1)  usaha  penyaluran  ditujukan  kepada gelandangan  dan  pengemis  yang  telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan,  dan  keterampilan  kerja  dalam rangka  pendayagunaan  mereka  terutama  ke sektor  produksi  dan  jasa,  melalui  jalur-jalur transmigrasi  swakarya  dan  pemukiman lokal.
Peran  masyarakat  juga  sangat  penting dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan,  masyarakat  dapat  mendirikan panti  sosial  seperti  panti  asuhan,  panti jompo  dan  lain-lain.  Dalam  Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01  Tahun  2014  Tentang  Penanganan Gelandangan  Dan  Pengemis.  Pasal    18 diatur mengenai bagaimana peran masyarakat dalam menanggulangi gelandangan  dan  pengemis.  Peran  serta masyarakat  dalam  penanganan  gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:
a. mencegah    terjadinya    tindakan pergelandangan    dan    pengemisan di lingkungannya;
b. melaporkan kepada
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota,
dan/atau  Pemerintah  Desa  apabila mengetahui  keberadaan  gelandangan dan pengemis;
c. melaksanakan    dan    memberikan dukungan    dalam  penyelenggaraan
pelayanan kesejahteraan sosial;
d. melaksanakan  upaya  penjangkauan bersama-sama  dengan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  di  bidang  sosial;
dan
e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi  sosial  sesuai  dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain  peran  masyarakat  juga  diatur mengenai upaya koersif dan upaya Reintegrasi  Sosial  pada  peraturan  daerah DIY, upaya tersebut dilakukan melalui:
a. penertiban;
b. penjangkauan;
c. pembinaan di RPS; dan
d. pelimpahan.
Upaya Reintegrasi Sosial dilakukan melalui:
a. bimbingan resosialisasi;
b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. pemulangan; dan d. pembinaan lanjutan.
Selain dalam peraturan pemerintah penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun 2007  Tentang  Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pasal 3 ayat (1) penanganan  gelandangan  dan  pengemis  dan gepeng  dilaksanakan  secara  terprogram  dan berkelanjutan  bersama-sama  dengan  pihak terkait  secara  lintas  fungsi  maupun  lintas sektoral sesuai peraturan perundang-undangan. Teknik Dalam kegiatan tindakan preventif meliputi:
a. Patroli  pada  tempat-tempat  yang kemungkinan atau sering terjadi gangguan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  serta  tindak  pidana  yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis.
b. Pengawasan  secara  periodik  terhadap aktivitas gelandangan dan pengemis.
c. Pengawasan  ke  tempat-tempat  yang biasa menjadi persinggahan gelandangan dan pengemis.
Kemudian  usaha  yang  dilakukan  oleh kepolisian  yaitu  melalui  penegakan  hukum,
penegakan  hukum  ini  dimaksudkan  untuk menimbulkan efek jera agar tidak melakukan kembali aktivitas sebagai gelandangan. Penegakan hukum ini meliputi razia, penampungan sementara gelandangan, penyidikan  dan  pelimpahan  perkara  ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi gelandangan  dan  pengemis  sudah  rinci  dan jelas,  tergantung  bagaimana  penerapannya dilapangan.  Tentunya, pemerintah dan masyarakat  harus  berjalan  berdampingan dalam  mengatasi  masalah  ini.  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengamanatkan negara mempunyai tanggungjawab  untuk  melindungi  segenap bangsa indonesia dan
memajukan
kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat indonesia. Dengan kita tetap memberi uang  kepada  gelandangan  dan  pengemis sama  dengan  membiarkan  mereka  terus hidup dijalan.

## C. P E N U T U P
1. Secara  yuridis  setiap  orang  atau  badan hukum  dilarang  memberikan  sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis.  Larangan  ini  diatur  dalam Peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara filsafat hukum,
Peraturan yang diterapkan terhadap larangan  memberikan  sejumlah  uang  atau barang  pada  gelandangan  dan  pengemis merupakan  langkah  yang  tepat,  karena pada  hakikatnya  hukum  itu  dibuat  untuk mengatur,
melindungi dan
mensejahterakan masyarakat. Apabila kita tetap  memberi  kepada  gelandangan  dan pengemis  maka  kita  tetap  membiarkan mereka hidup dijalan.
2. Upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi gelandangan  dan  pengemis  dilakukan dengan  usaha  preventif,  represif,  dan
rehabilitatif.  Selain  pemerintah  maka masyarakat  juga  berperan  penting  dalam menanggulangi
gelandangan dan pengemis.  Usaha-usaha  ini  dilakukan bertujuan agar gelandangan dan pengemis dapat menjalankan kembali fungsi sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arrasjid,  Chainur.  2000. Dasar-Dasar  Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika
Darmodiharjo,Darji dan Shidarta.2004. Pokok-Pokok Filsafat Hukum .
Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama
Kansil,C.S.T.  2008. Pemerintahan  Daerah di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Ma’arif,  Syafii.  2003.  Pancasila Dalam Tinjauan  Historis,  Yuridis  Dan Filosofis .  Yogyakarta:  Citra  Karsa
Mandiri
Najih,  Mokhammad  dan  Soimin.2012.
Pengantar Hukum Indonesia . Malang: Setara Press Malang
Suharto,  Edi.  2005. Analisis  Kebijakan Publik . Bandung: CV Alfabeta
Peraturan perundang-undangan :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta nomor  08  Tahun  2007  tentang Ketertiban   Umum. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang    Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Peraturan  Daerah  Kota  Bogor  Nomor  08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaran Dan Penanganan Kesejahteraan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyumas Nomor  16  Tahun  2015  Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2007 Tentang Penanganan  Gelandangan  Dan Pengemis
Internet:
http://megapolitan.kompas.com