## Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Muchimah; Muh. Bachrul Ulum
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Email: muchimah19@gmail.com; bachrul.91@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hak  konstitusional  Penghayat  Kepercayaan  Terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  Sebelum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implementasi  Pemenuhan hak  konstitusional  tersebut  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Tulisan  ini  merupakan field research yang  dilakukan  di  Kabupaten  Banyumas  pada  tahun  2019.    Pendekatan  yang  penulis gunakan adalah normatif sosilologis dengan metode deskriptif analisis dalam menganalisis data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa putusan tersebut telah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi  dalam  pemenuhan  hak  konstitusional  Penghayat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  di  Kabupaten  Banyumas  dalam  status  KTP  yaitu  tertera  dalam  kolom  agama tertulis Penganut Kepercyaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kata Kunci: Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional

## Abstract
This paper aims to find out the constitutional rights of the Believers of the Almighty God before the Decision of the Constitutional Court and the Implementation of the Constitutional right after the Decision of the Constitutional Court. This paper is  a field research  conducted in  Banyumas Regency in 2019. The approach uses in this research is sociological- normative with descriptive analysis  methods  in  analyzing  data.  The  results  of  this  study  prove  that  the  decision  has  been implemented as a form of implementation in fulfilling the constitutional rights of the Believers of the Almighty God in Banyumas Regency as stated in their ID card that their religion is Believers of the Almighty God.
Keywords: Implementation decision of the Constitutional Court; constitutional rights

## Sejarah Artikel
Diterima: 13 Maret 2020; Direview: 09 April 2020; Diterima: 25 Mei 2020; Diterbitkan: 22 Juni 2020; Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

## Pendahuluan
Mahkamah  Konstitusi  pada  hari Selasa,  7  November  2017,  menjatuhkan Putusan  dengan  Nomor:  97/PUU-XIV/2017 atas  perkara  Pengujian  Undang-Undang (judicial review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2006  (UU  No.  23  Tahun  2006) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723
Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  (UU No.  24  Tahun  2013)  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 1
Perkara  ini  diajukan  oleh  beberapa pemohon  yang  secara  keseluruhan  meru- pakan  penghayat  kepercayaan  tertentu  di Indonesia,  yang  diwakili  oleh  Nggay Mehang  Tana,  Pagar  Demanra  Sirait,  Arnol Purba dan Carlim. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan  ayat  (5)  UU  No.  24  Tahun  2013.  Pasal 61 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 mengatur tentang  sejumlah  keterangan  yang  harus dicantumkan di dalam Kartu Keluarga (KK) yang  berisi  beberapa  kolom,  salah  satunya kolom  agama.  Sementara  Pasal  61  ayat  (2) mengatur  tentang  pengosongan  kolom agama  yang  dimaksud  dalam  Pasal  61  ayat (1)  bagi  Penduduk  yang  agamanya  belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan  atau  bagi  penghayat kepercayaan.
Sedangkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)  UU  No.  24  Tahun  2013  pada  dasarnya mengatur  hal  yang  sama  dengan  Pasal  61 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dalam  konteks pengurusan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik  (KTP  Elektronik).  Berdasarkan Pasal  64  ayat  (5)  kolom  agama  dalam  KTP Elektronik  bagi  Penduduk  yang  agamanya belum  diakui  sebagai  agama  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  atau  bagi penghayat  kepercayaan  adalah  tidak  diisi atau dikosongkan.
Ketentuan tersebut bagi para Pemohon  sangatlah  bertentangan  dengan
1 Asa  Computell,  “UNDANG-UNDANG DASAR  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA,” n.d., 12.
UUD  1945  dan  merupakan  ketentuan  yang diskriminatif. Khususnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya para Pemohon  meminta  Majelis  Hakim  MK untuk  mengabulkan  permohonan  Pemohon untuk seluruhnya. Pokok permohonan Pemohon yang dimaksud adalah menyatakan Pasal  61  ayat  (1)  dan  Pasal  24  ayat  (1)  UU No.  23  Tahun  2006  jo.  UU  No.  24  Tahun 2013  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945, dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  sebagai (conditionally  constitutional)  frasa  “agama” termasuk juga kepercayaan. Kedua, menyatakan  Pasal  61  ayat  (2)  dan  Pasal  64 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24  Tahun  2013  bertentangan  dengan  UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. 2
Berdasarkan  Permohonan  tersebut, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan  permohonan  Pemohon  untuk seluruhnya  melalui  Putusan  No.  97/PUU- XIV/2016.  Dalam  putusannya,  Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 jo.  UU  No.  24  Tahun  2013  bertentangan dengan  UUD    1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat sepanjang  tidak  termasuk  penganut  aliran kepercayaan (Tempo.co, 7/11/17).
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  disambut  banyak  pujian  dari masyarakat  di  samping  rasa  bahagia  para Pemohon karena dengan  adanya putusan ini maka  jaminan  perlindungan  hukum  bagi mereka  semakin  kuat.  Sekretaris  Tuntunan Agung Sapta Darma, Bambang, menyatakan
2 Putusan  MK  Nomor  97/PUU-XIV/2016, Hlm. 31.

## Volksgeist
bahwa keputusan ini adalah angin segar bagi para  penghayat  semuanya  setelah  berpuluh- puluh  tahun  tidak  mendapatkan  haknya. Kalangan  penghayat  selama  ini  menjadi terpinggirkan  bahkan  ada  yang  dianggap komunis. 3
Beberapa  perlakuan  diskriminasi yang  telah  dirasakan  oleh  penghayat kepercayaan  akibat  perlindungan  hukum yang  tidak  setara  dan  konsisten.  Seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu  bagi  anak-anak  mereka  karena perkawinan  mereka  dengan  menggunakan adat  kepercayaan  mereka  tidak  diakui  oleh Pemerintah. 4 Kemudian,  berbagai  permasa- lahan dan ekslusi dari aspek pemenuhan hak- hak  dasar  dan  kebijakan  publik,  yakni banyaknya  ketidakcocokan  antara  identitas agama  yang  dituliskan  di  dalam  Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik.
Dalam  hal  pekerjaan,  di  beberapa kasus  penganut  kepercayaan  ini  tidak dizinkan  berlibur  pada  hari  peribadatan kepercayaan  yang  dianut. 5 Selain  hal tersebut  juga  berkaitan  dengan  aspek pendidikan keagamaan  yang diberikan tidak sesuai  dengan  kepercayaan  yang  mereka anut.  Contoh  lainnya  sebuah  tindakan diskriminatif  yang  dialami  oleh  seorang warga  penghayat  Sunda  Wiwitan  saat berurusan  di  pengadilan.  Hakim  yang  me- mimpin  sidang  tidak  mengambil  sumpah lebih  dulu  saat  warga  penghayat  itu  hendak memberikan kesaksian dengan alasan keper-
3 “Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Indonesia,” November
13, 2017, https://www.theindonesianinstitute.com/hak- konstitusional-penghayat-kepercayaan-di- indonesia/.
4 “Zihan Syahayani, 2017,” n.d., https://www.theindonesianinstitute.com/hak- konstitusional-penghayat-kepercayaan-di- indonesia/.
5 Putusan  MK  Nomor  97/PUU-XIV/2016, Hlm. 7.
cayaannya  tidak  termasuk  dalam  enam agama yang diakui oleh negara.
Hak  untuk  menganut  agama  atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa merupakan  hak  konstitusional  warga  negara dan  bukan  merupakan  pemberian  negara. Dalam  prinsip  negara  hukum  demokratis, peran  Negara  adalah  berkewajiban  untuk melindungi  dan  juga  menghormati  dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Hak menganut  agama  atau  kepercayaan  adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia  kelompok hak-hak  sipil  dan  politik.  Hak  asasi  ini bersumber  dari  konsepsi  hak-hak  alamiah (natural  rights).  Sebagai  bagian  dari  natural rights,  maka  hak  ini  melekat  pada  setiap orang  karena  kodratnya  sebagai  manusia, dan sekali lagi bukan pemberian negara
Secara konstitusional kebebasan beragama  atau  berkeyakinan  juga  telah dijamin  dalam  Pasal  28E  ayat  (1)  dan  (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
Sebagai  hak  kodrati  yang  melekat pada  diri  setiap  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa,  seharusnya  kebe- basan  beragama  merupakan  hak  asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan bagaimanapun. Namun di Indonesia dipahami  bahwa  pembatasan  hak  asasi manusia  dimungkinkan  asalkan  dilakukan hanya  dengan  undang-undang.  Sayangnya pembatasan  yang  diberikan  di  dalam undang-undang  tertentu  dalam  beberapa kasus  seringkali  memunculkan  ketidakpas- tian  hukum  dan  justru  menimbulkan perlakuan yang diskriminatif. Seperti halnya ketentuan  kolom  agama  di  dalam  UU Administrasi  Kependudukan,  baik  UU  No. 23  Tahun  2006  maupun  UU  No.  24  Tahun 2013,  di  mana  pada  praktik  aliran kepercayaan  atau  penghayat  kepercayaan legitimasinya  tidak  dijamin  karena  tidak dapat  mengisi  kolom  agama  dalam  KK

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723
maupun  KTP  Elektronik. 6 Dengan  adanya putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini,  maka negara  harus  memastikan  pemenuhan  hak- hak  dasar  warga  penghayat  kepercayaan. Karena  acapkali  implementasi  putusan Mahkamah  Konstitusi  di  tingkat  daerah belum  tentu  sama  dengan  di  tingkat  pusat. Pemerintah  harus  mampu  mengkomunika- sikan dan mengimplementasikan pemenuhan hak  warga  penghayat  kepercayaan  dalam konteks pelayanan publik di seluruh tingkat, dari  pusat  hingga  ke  daerah.  Institusi pemerintahan  seperti  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil,  Dinas  Kependidikan dan  Kebudayaan,  Kementerian  Agama, institusi  Polri  dan  pengadilan,  wajib memahami  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut.
Sejumlah kelompok Penghayat
Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  yang  masih  eksis  di  Kabupaten Banyumas,  antara  lain:  Sapto  Darmo,  Tri Luhur,  Wayah  Kaki/Kejawen,  Tri  Tunggal Bayu,  Putra  Rama,  Kapribaden,  Paguyuban Budaya  Bangsa,  Rukun  Warga,  Kejawen Kalitanjung,  Wisma  Lumaksono,  Panguden, Galih  Warongko  Jati,  Gunung  Damar  dan Susila  Budhi  Dharma.  Kesemua  kelompok tersebut  berada  dalam  naungan  Majelis Luhur  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  Indonesia,  Adat  dan  Tradisi Kabupaten Banyumas. 7
Adanya  beberapa  kasus  yang  telah dipaparkan  di  atas  menjadikan  alas  an peneliti ingin mengamati lebih dalam terkait implementasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

## Rumusan Masalah
6 “Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Indonesia.”
7 “Suara Banyumas,” June 28, 2018.
Berdasarkan problem di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pemenuhan hak konstitusional  Penghayat  Keperca- yaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa di Kabupaten Banyumas Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah  Implementasi  ter- hadap Pemenuhan hak kons- titusional  Penghayat  Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di
Kabupaten
Banyumas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan ( field research ). Subyek penelitian ini  adalah  Dinas    Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Banyumas, Kementerian  Agama  Kabupaten  Banyumas, Forum Komunikasi Umat Beragama
Banyumas,  dan  Majelis  Luhur  Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Adat dan Tradisi Kabupaten Banyumas.
Data  primer,  peneliti  peroleh  data langsung  dari  Dinas    Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Banyumas, Forum Komunikasi Umat Beragama Banyumas  dan  Majelis  Luhur  Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Adat  dan  Tradisi  Kabupaten  Banyumas. Data  sekunder  diperoleh  dengan  cara mengadakan  seleksi  literatur  yang  terkait dengan implementasi pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan Gambaran Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan  YME  di  Kabupaten
Banyumas.

## Volksgeist
Indonesia  merupakan  negara  yang heterogen  baik  suku,  agama,  ras,  bahasa, adat dan kebudayaan. Heterogen, pluralisme dan  kemajemukan  tersebut  yang  kemudian membentuk karakter, kebudayaan dan falsafah bangsa Indonesia yang mendasarkan kepada  Bhineka  Tunggal  Ika. 8 Bangsa Indonesaia  selain  mengenal  berbagai  agama yang  telah  diakui  (Islam,  Hindu,  Budha, Kristen, Katolik dan Khonghucu) tetapi juga mengenal  dan  berkembang  berbagai  aliran kepercayaan  yang  dianggap  sebagai  agama asli/lokal  nusantara.  Aliran  kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam perkembangannya mengalami berbagai tekanan  dan  pasang  surut  dalam  rentang sejarah  dan  pergantian  rezim,  tetapi  aliran kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  selalu melakukan perjuangan agar dapat disamakan atau  disejajarkan  sebagai  “agama”  yang eksistensintensinya diakui dan dilindungi.
Di  Indonesia  persoalan  agama  dan kepercayaan  menjadi  satu  masalah  yang serius.    Kata  “kepercayaan‟  yang  dimaksud di sini merujuk pada ajaran pandangan hidup berkepercayaan  kepada  Tuhan  YME  yang tidak  bersandar  sepenuhnya  kepada  ajaran agama-agama yang diakui  pemerintah Indonesia. Puncak dari benturan Agama dan Kepercayaan  di  Indonesia  adalah  adanya diskriminasi  dan  tuduhan  kafir,  atheis  atau komunis  bagi  para  penghayat  kepercayaan, bahkan  ketika  jaman  orde  baru,  Pemerintah menganjurkan  agar  aliran  atau  penghayat untuk  berpayung  pada  salah  satu  agama resmi  jika  ingin  diakui  dan  diberikan  hak warga  Negara.  Sehingga  menimbulkan konversi  bahkan  eksodus  besar-besaran  ke agama-agama yang diakui pemerintah.
8 Ari  Welianto,  trans.,  “Keberagaman  Suku Bangsa Di Indonesia,” March 20, 2020.
Kelompok  penghayat  kepercayaan jumlahnya  paling  banyak  di  wilayah  Jawa Tengah  yang  terdata  oleh  pemerintah  pusat. Dari  190  kelompok  penghayat  kepercayaan yang ada di Seluruh Indonesia, provinsi Jawa Tengah  memiliki  54  organisasi  penghayat, dari  jumlah  tersebut,  terdapat  985  cabang kelompok  penghayat  serta  185  kelompok yang  aktif.  Dari  seluruh  wilayah  Jawa Tengah,  organisasi  penghayat  di  Banyumas dan  Cilacap  merupakan  kelompok  yang paling  aktif.  Mereka  kerap  berjejaring  dan melakukan  kegiatan  bersama.  Kelompok yang  terdaftar  ini  mendapatkan  pembinaan dari  pemerintah. 9 Sedangkan  di  Kabupaten Banyumas  terdapat  13  organisasi/kelompok penghayat kepercayaan.
Lahirnya organisasi penghayat,  tidak dapat dilepaskan dari sosok Tokoh Nasional yang  bernama  Wongsonegoro,  Pada  tahun 1951  Wongonegoro  berperan  aktif  dalam memobilisasi warga kebatinan dalam Panitia Penyelenggara  Pertemuan  Filsafat  dan Kebatinan  melalui  partai  politik  yang didirikannya, Wongsonagoro berhasil meng- himpun kebatinan ke  dalam Badan Kongres Kebatinan  Seluruh  Indonesia  (BKKI)  di Semarang yang dipimpin oleh Mr.
Wongsonegoro, tanggal 21 Agustus 1955.
Dalam  Kongres  BKKI  di  Solo,  l956 ditegaskan  kebatinan  bukan  agama  baru, melainkan usaha ikhtiar meningkatkan mutu semua agama dan kebatinan sebagai sumber dan  asas  sila  Ketuhanan  yang  Maha  Esa. Tahun 1957 diselenggarakan Dewan Musyawarah  BKKI  di  Yogya  mengajukan permohonan  kepada  Presiden  untuk  menya- makan  BKKI  dengan  agama-agama  yang lain. Kongres BKKI ke III di Jakarta, tanggal
9 Chrystriyati Arini, “Dialog Budaya Spiritual Yang  Digelar  Balai  Pelestari  Nilai  Budaya  Di Yogyakarta”  (Purwokerto,  Jawa  Tengah,  June  26, 2019).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723
17-20  Juli  1958.Pada  kongres  ketiga  itu Presiden Soekarno hadir memberikan sambutan  dan  membuka  kongres.  Kongres BKKI  IV  di  Malang,  22-24  Juli  1960  yang berhasil  mensahkan  AD/ART  dan  tidak  ada perbedaan  prinsip  antara  agama  dan kepercayaan  dan  ada  kesamaan  yaitu kebatinan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa dan  budi  luhur.  Kongres  BKKI  V  di Ponorogo,  1-4  Juni  1963.  Kongres  dihadiri Jenderal  AH.Nasution  dan  Roeslan  Abdul Ghani  dan  keduanya  memberikan  amanat tentang  persatuan  dan  manusia  terhormat adalah  manusia  yang  menghargai  bagi manusia lainnya.Kongres BKKI VI dijadwalkan tahun 1965 gagal karena terjadi pemberontakan G30S/PKI. BKKI
melaksanakan  seminar,  yaitu  pertama  di Jakarta  tanggal  14-15  Nopember  1959, kedua di Jakarta, tanggal 28-29 Januari 1961 dan  ketiga  di  Jakarta  tanggal  11  Agustus 1962.  Seminar  ketiga  di  Jakarta  dihasilkan dukungan  politik  kepada  Golkar  atas  dasar keputusan  Badan Pekerja Pleno  BKKI  yang disampaikan oleh Wongsonagoro.
Kemudian  dibentuk  wadah  baru bernama  Badan  Koordinator  Karyawan Kebatinan,  Kejiwaan,  Kerohanian  Indonesia (BK5I),  tanggal  25  Juli  1966.  Pengurus dilantik oleh Ketua Umum Sekber Golkar di Aula  gedung  Staf  Hankam  Jalan  Merdeka Barat,  tanggal  28  Pebruari  1967.  BK5KI melaksanakan Simposium Kepercayaan
tahun 1970 di Yogyakarta yang menghasilkan  rekomendasi  melaksanakan Musyawarah  Nasional  Kepercayaan  di Yogyakarta.
Munas  I  tanggal  27  -30  Desember 1970 dilaksanakan di Yogyakarta. Munas itu menghasilkan pembentukan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan,  dan  Kerohanian)  menggantikan BKKI (Badan
Kongres Kebatinan
Indonesia).  Munas  II  SKK  dilaksanakan  di Purwokerto tanggal 5-7 Desember 1974 dan disusul  Munas  III  di  Tawangmangu  tanggal 16-18  Nopember  1979  yang  menghasilkan keputusan penggantian Sekretariat Kerjasama  Kepercayaan  menjadi  Himpunan Penghayat  Kepercayan  Terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  (HPK)  dengan  Ketuanya Zahid  Hussein  sampai  dengan  tahun  1989. Hasil  Munas  yang  lain  di  antaranya  adalah terima  kasih  kepada  pemerintah  yang  telah membentuk  Direktorat  Pembinaan  Peng- hayat  Kepercayan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  dan  menugaskan  kepada  DPP HPK  untuk  berusaha  agar  Penghayat Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  senantiasa  berada  dalam  persatuan  dan kesatuan rohani mendalami, menghayati, dan mengamalkan  Pancasila.Pada  Munas  IV  di Cibubur tanggal 20-22 April Tahun 1989 di Cibubur  dengan  hasil,  yaitu:  tetap  setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, melestarikan cita-cita proklamasi  17  Agustus  1945,  manunggal dengan  Pancasila,  UUD  1945,  dan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  serta  peran serta aktif dalam pembangunan nasional.Munas  HPK  V  di  Kaliurang  tahun 1989  gagal  membentuk  kepengurusan. Kegagalan  itu  memicu  munculnya  friksi munculnya  organisasi  Badan  Koordinasi Organisasi  Kepercayaan  (BKOK)  dimotori oleh  dr  Wahyono  (Organisasi  Kapribaden), Engkus  Ruswana  (Organisasi  Budi  Daya) dan Forum Komunikasi Kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang dipimpin oleh Budya Pradipta.
Pemenuhan  hak  sipil  Penghayat mengalami fulktuasi tergantung kuasa negara. Aspek penyebarluasan ajaran Kepercayaan  masa  Soeharto  diaktifkan

## Volksgeist
melalui  peran  Penghayat  strategis  melalui peran  Soedjono  Hoemardani.  Capaian  nyata adalah Mimbar
Kepercayaan yang disetarakan dengan Mimbar Agama. Realitas Penghayat  Kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  menginginkan  wadah tunggal  dengan  tujuan  lebih  menyatukan dalam  perjuangan.  Sarasehan  dan  sosialisasi selalu  direkomendasikan  pentingnya  wadah tunggal. Aspirasi itu menjadi agenda penting dalam kongres nasional.
Kongres Nasional Penghayat
Kepercayaan  terhadap  Tuhan  yang  Maha Esa,  Komunitas  Adat  dan  Tradisi  yang diselenggarakan  pada  25-28  November 2012,  di  Surabaya  yang  menghasilkan rekomendasi di antaranya adalah membentuk wadah nasional yang baru untuk menghimpun  organisasi/kelompok  Pengha- yat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Hasil rekomendasi tindak lanjut Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan  yang Maha  Esa,  Komunitas  Adat,  dan  Tradisi  itu dibahas  di  Jakarta  oleh  Pengurus  HPK  dan BKOK pada tanggal  24-27 September 2013 di Jakarta Surat keputusan tentang pembentukan  wadah  nasional  kepercayaan dan  Tim  Persiapan  pembentukan  wadah Nasional  Kepercayaan  yang  ditandatangani pada tanggal 26 september 2013 oleh Peserta Tindak Lanjut Kongres Kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang diketahui oleh Dra.Sri HartIni, M.Si sebagai Direktur  Pembinaan  Kepercayan  Terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  Tradisi.  Setelah melakukan  pematangan  selama  dua  tahun, akhirnya pada 14 Oktober 2014, hari Selasa Tim Persiapan Pembentukan Wadah Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha  Esa  mendeklarasikan  organisasi bernama Majelis Luhur Penghayat Keperca- yaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa Indonesia  (MLKI)  atau  disebut  Majelis
Luhur. Deklarasi diselenggarakan bersamaan dengan  Sarasehan  Nasional  Penghayat Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  difasilitasi  oleh  Direktorat  Pembinaan Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  Tradisi,  Direktorat  Jenderal Kebudayaan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  yang  berlangsung  pada  13-17 Oktober 2014 di Keraton Ngayogyakarta.
Pembacaan  Deklarasi  Majelis  Luhur Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  Indonesia  oleh  KP.  Drs.  Sulistyo Tirtokusumo, M.M. Deklarasi juga langsung menetapkan Pengurus Nasional yang dilantik secara  secara  langsung  oleh  Prof.  Wiendu Nuryanti,  M.Arch,  Ph.D,  Wakil  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan.  Setelah  berdirinya  Majelis Luhur  Penghayat  Kepercayaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  Indonesia  (MLKI) atau  disebut  Majelis  Luhur  di  tingkat  pusat, kemudiaan  diikuti  dengan  berdirinya  MLKI di  tingkat  daerah,  begitupula  di  Banyumas. MLKI  di  Banyumas  merupakan  induk  atau majelis  dari  berbagai  organisasi/kelompok penghayat  yang  ada  di  Banyumas  yang sekarang dipimpin oleh tiga orang presidium yaitu Bapak Herman dan Bapak Edi Prayitno sepeninggal bapak Putut Pujoseno. 10
MLKI dinyatakan bahwa: (l) keangotaanya secara otomatis bagi organisasi/  kelompok  Penghayat  yang  telah terinventarisasi  di  Instansi  Pembina  Teknis, dan  secara  aktif  dengan  mendaftarkan  diri bagi  komunitas  budaya  spiritual/komunitas adat  dan  penghayat  perseorangan  yang belum  terinventarisasi,  kepemimpinannya secara  kolektif  kolegial  yaitu  dipimpin  oleh Presidium  di  setiap  jenjang  kepengurusan; MLKI  menjadi  mitra  pemerintah  dalam
10 Edy  Siswanto,  Presidium  MLKI/Pengurus Cabang Sapto Dharmo Banyumas, April 19, 2019.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723
menyusun  kebijakan  dan  program  yang terkait  dengan  pembinaan  Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, memberikan  rekomendasi  untuk  inventari- sasi  oragnisasi  dan sertifikasi  dalam pembinaan  Organisasi/Kelompok  Keperca- yaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa.
MLKI  bertugas  untuk  meningkatkan eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha  Esa  dan  advokasi  bagi  masalah- masalah  yang  berkaitan  dengan  keberdaan organisasi  dan  penghayat  Kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  esa  di Indonesia.  MLKI  menjadi  bagian  dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut membangun  karakter  dan  jati  diri  bangsa melalui  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya  yang  berjiwa  Pancasila,  demi kokohnya NKRI.
Populasi penghayat di tanah Banyumas  menjadi  sorotan  nasional,  karena populasinya  cukup  besar  dibandingkan dengan  daerah  lain  di  Jawa  maupun
Nusantara. Ketua Majelis Luhur Kepercayaan  terhadap  Tuhan  yang  Maha Esa Indonesia (MLKI)
Kabupaten
Banyumas, Edy Prayitno, mengatakan, pesan perdamaian  dan  kerukunan  ini  lahir  dari pesan  para  leluhur  mereka  yang  sejak  dulu menjadi bagian pendiri, penjaga, dan pengisi kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Meski dalam perjalanan sejarahnya kerap terdiskriminasi oleh negara, namun penghayat  terus  berkomitmen  dan  berupaya hidup  selaras,  serasi,  dan  harmonis  dengan regulasi  atau  perundangan. Selain hubungan dengan  Tuhan  yang  Maha  Esa,  para penghayat  juga  menekankan  keharmonisan hidup dengan sesama manusia dan lingkungan  alam  lain.  Apa  yang  boleh  dan yang  tak  boleh  dilaksanakan  sebagai  pesan leluhur harus menjadi pedoman hidup rukun damai  dan  selamat,"  jelas  Presidium  MLKI
yang  membawahkan  sekitar  14  kelompok penghayat  di  Banyumas  dengan  jumlah penghayat  sebanyak  ribuan  orang.    Adapun jumlah penghayat  yang terdaftar dalam  data kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil sebanyak 242 orang terdiri dari 133 pria dan 109 wanita.   Namun eksistensi mereka  belum  cukup  terlihat.  Hal  ini dikarenakan  kecenderungan  menutup  diri yang  dilakukan  kelompok  penghayat  di tengah masyarakat.
Berkaitan dengan konsolidasi organi- sasi  dan  warga  penghayat,  setiap  organisasi penghayat  serta  MLKI  melakukan  pertemu- an rutin guna melakukan penguatan organisasi dan penguatan pemahaman ajaran dan  ibadah  bagi  para  pemeluknya  serta melakukan  tukar  fikiran  dan  solusi  dari berbagai  permasalahan  yang  ada.  Peran MLKI  sebagai  wadah  dalam  memayungi seluruh organisasi penghayat dalam membina  kerjasama  antar  anggota  agar  bisa menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu organisasi dan warga penghayat melakukan pertemuan, koordinasi  dan  melakukan  dialog  publik dengan berbagai pihak terkait seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
Kantor  Kesbangpol  Kabupaten  Banyumas,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas, Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Banyumas, Kepolisian Resort Banyumas, Kodim/Korem Banyumas,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM),  Pers  serta  Organisasi  dan  Tokoh Agama  yang  ada  di  Kabupaten  Banyumas dan  Provinsi  Jawa  Tengah  serta  Tingkat Nasional,  guna  menjalin  komunikasi,  saling mengenal dan mengembangkan toleransi dan kerukunan  umat.  Contohnya  yang  terbaru pada  Kamis,  24  Oktober  2019  di  Pendopo Wakil  Bupati  Banyumas  telah  dilaksanakan kegiatan Dialog Publik Penghayat

## Volksgeist
Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa dan Umat Beragama tema " Peran Serta Penghayat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan YME dan Umat Beragama Guna Memperkokoh  Persatuan  dan  Kesatuan  di Kabupaten  Banyumas  “  yang  diikuti  120 orang. Pembicara dan  undangan  yang Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: Prayitno (Kasubid  Ketahanan  Bakesbangpol  Prov Jateng),  Subardi,  (Kasi  Ketahanan  Seni  dan Budaya  Kesbangpol  Banyumas),  Retno Budiaty,  (Kasi  Bina  dan  Idiologi  Wasbang Kesbangpol  Banyumas),  Bambang  S,  (Kasi Polwasnas Kesbangpol Banyumas), Muslam Guno Waseso, ( Sekretaris Presidium MLKI Wilayah  Selatan  Jateng),  Is  Heru  Permana, (Moderator), Ketua / Perwakilan dari Tokoh Fatayat, Aisyah, Penghayat, Kristen, Budha, Hindu dll serta Tamu undangan lainnya.
Berkaitan dengan sosialisasi program dan kegiatan, pengurus organisasi penghayat dan  MLKI  melakukan  kunjungan,  kerja sama dan pelatihan penulisan dan jurnalistik (citizen  journalist)  dengan  berbagai  media massa  berkaitan  dengan  publikasi  kegiatan dan  pengenalan  penghayat  bagi  masyarakat secara  luas,  untuk  memberikan  informasi tentang  keberadaan  dan  aktivitas  mereka secara faktual.

## Pemenuhan  Hak  Konstitusi  Penghayat
Kepercayaan di Kabupaten Banyumas . Kondisi pemenuhan hak–hak konstitusional  sebelum  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  tidaklah  memadai, karena  masih  terdapat  diskriminasi  dan stigmatisasi  (atheis  atau  komunis).  Contoh lainnya  sebuah  tindakan  diskriminatif  yang dialami  oleh  seorang  warga  penghayat Sunda Wiwitan saat berurusan di pengadilan. Hakim  yang  memimpin  sidang  tidak mengambil  sumpah  lebih  dulu  saat  warga penghayat itu hendak memberikan kesaksian
dengan alasan kepercayaannya tidak termasuk  dalam  enam  agama  yang  diakui oleh  negara.  Perlakuan  diskriminatif  juga dialami  penghayat  menyangkut  administrasi perkawinan  waktu  rezim  Orde  Baru. Perkawinan mempelai penghayat  yang tidak mengacu  pada  agama  yang  ditentukan pemerintah  waktu  itu  tak  bisa  dicatatkan  di Kantor Urusan Agama (KUA).
Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB)  Banyumas,  menegaskan  bahwa, perhatian  kepada  penghayat  memang  perlu ditingkatkan.  Sebab  dalam  kesempatan berdialog  sebelumnya,  pernah  didiskusikan tentang  hak-hak  para  penghayat  yang sebagian  belum  terakomodasi  dengan  baik. Dan  banyak  kendala.  Mereka  punya keyakinan,  tradisi,  tapi  oleh  kebijakan pemerintah  belum  terakomodasi  dengan baik.  FKUB  akan  terus  berdialog  dan bersama–sama mencari solusi yang terhadap permasalahan di kalangan penghayat. 11
Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi,  di  KTP  (kartu  tanda  penduduk) pada  kolom  agama,  masih  dikosongkan, bahkan  dalam  beberapa  hal  penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  masih  kerap  dimarjinalkan.  Namun pasca  putusan  MK,  hak-hak  sipil  penghayat kepercayaan itu, satu-persatu sudah dipenuhi pemerintah.  Ia  mencontohkan  dalam  hal pendidikan,  putera-puteri  para  penghayat kepercayaan  saat  ini  telah  dapat  mengikuti pendidikan penghayat, bukan jalur agama. 12
11 Supani,  Pengurus  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  (FKUB)  Banyumas,  Hak-Hak  Penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, September 17, 2019.
12 Suherman,  Presidium  MLKI  Banyumas, Keadaan  pemenuhan  Hak  Konstitusi  Penganut Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa Sebelum  dan  sesudah  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi, Oktober 2019.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723
Menurut  mantan  ketua  Himpunan Penghayat Kepercayaan Banyumas
Suwardi, 13 pengkosongan  untuk  kolom agama  bagi  penghayat  kepercayaan  sudah tercantum  di  GBHN  Tahun  1973  dan  1978. “Aturan  untuk  mengkosongkan  kolom agama bagi penghayat kepercayaan sebenarnya  sudah  ada  sejak  lama.  Yakni  di GBHN  Tahun  1973  dan  1978.  Bagi penghayat  kepercayaan  ketika  mengisi kolom agama hanya memberikan garis datar pendek saja. Ketentuan itu, kata dia, bahkan sudah  diundangkan  pada  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  Dalam  aturan  itu,  bahkan sudah  mencakup  terkait  sumpah  janji  bagi PNS  serta  pencatatan  perkawinan.  “Jadi aturan  yang  mengakomodir  penghayat kepercayaan  sudah  ada  sejak  lama.  Seperti PNS yang menganut penghayat kepercayaan bisa mengikuti sumpah janji dengan tata cara dari penghayat kepercayaan, untuk penghayat kepercayaan di Kabupaten Banyumas cukup terakomodir dengan baik.
Perjuangan  para  penghayat  untuk mendapatkan  kesetaraan  dalam  pemenuhan hak  dasar  warga  negara  sudah  berlangsung lama, terutama kaitanya dengan administrasi kependudukan,    para  penghayat  selama  ini tak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif,  terutama  dalam  mengakses administrasi  kependudukan.  Sebelum  terbit UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, contohnya Supriono mengaku  telah  tiga  kali  berganti  KTP. Selama  itu,  ia  selalu  mengosongi  kolom agama  saat  proses  pengajuan  KTP  nya.
13 “Penghayat  Kepercayaan  Kabupaten Banyumas  Sudah  Lama  Miliki  KTP,”  RADAR Banyumas,
October 7, 2016, https://radarbanyumas.co.id/penghayat-
kepercayaan-kabupaten-banyumas-sudah-lama- miliki-ktp/.
Namun ia dibikin heran, penerbitan KTP nya selalu  tercantum  nama  agama  tertentu  pada kolom  agama.  Padahal,  ia  tidak  pernah menuliskan  agama  tertentu  pada  kolom agama  saat  proses  pengajuan  KTP  nya. "Saya sempat protes karena kolom agama di KTP saya diisi nama agama tertentu. Alasan mereka,  kolom  agama  wajib  diisi.”  Demi mendapatkan  kesetaraan  dalam  pemenuhan hak  warga  negara,  tak  ayal,  sebagian penghaykkat  di  Banyumas  hijrah  ke  agama tertentu  yang  diakui  pemerintah.  Sebagian lain  tetap  menganut  kepercayaan,  namun bersedia  mencantumkan  agama  tertentu  di administrasi  kependudukannya.  Ada  yang kemudian  memeluk  agama  yang  ajarannya dirasa mirip dengan ajaran kepercayaan yang dianutnya.  Namun  keadaan  sekarang  telah berubah,  Pemerintah  Daerah  Banyumas melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kabupaten  Banyumas  telah  mem- fasilitasi  perunahan  data  (keagamaan)  di Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP) bagi para penghayat.
Sejak  Mahkamah  Konstitusi  menya- takan  status  penghayat  kepercayaan  dapat dicantumkam  dalam  kolom  agama  di  kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik,  penghayat  kepercayaan  difasili- tasi  untuk  mencantumkan  identitas  keper- cayaan  di  KTP  untuk  mengganti  kolom agama.  Adapun  pada  kolom  agama, penghayat  kepercayaan  tak  perlu  merinci aliran kepercayaan yang dianut. Warga yang mengajukan permohonan pencantuman penghayat  kepercayaan  di  e-KTP  akan otomatis  memperoleh  kartu  keluarga  (KK) baru yang juga sudah mencantumkan kolom penghayat  kepercayaan.  Meskipun  mempe- roleh  akomodasi  untuk  mencantumkan penghayat  kepercayaan  di  kolom  e-KTP, namun kolom kepercayaan di kartu identitas tersebut tidak menyebut jenis aliran

## Volksgeist
kepercayaan  yang  diikuti,  tetapi  hanya  akan ditulis “kepercayaan terhadap Tuhan YME”.
Permohonan perubahan kolom kepercayaan  tersebut  dapat  diajukan  ke Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Banyumas  dengan  membawa keterangan dari pemimpin kelompok penghayat  kepercayaan.  Pemerintah  Kabu- paten  melalui  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil telah melakukan sosialisasi hal tersebut melalui pertemuan kelompok
penghayat  kepercayaan.  Sosialisasi  juga dilakukan melalui paguyuban. Di Kabupaten Banyumas. Jumlah penghayat yang mengajukan  permohonan  bertambah  cukup signifikan  pasca    putusan  MK  nomor 97/PUU-XIV/2016  tanggal  18  Oktober 2017.  Pengajuan  perubahan  Kartu  Keluarga dan  Kartu  Tanda Penduduk bagi  penghayat, biasanya  diajukan  secara  kolektif  melalui atau  didampingi  oleh  pengurus  organisasi penghayat,  Syarat  pembuatan  KTP  bagi penghayat  yang  statusnya  di  KTP  ingin ditulis  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  itu  berlandaskan  data  pada  Kartu Keluarga.  Jika  sebelumnya  pada  Kartu keluarga  sudah  ditulis  agama  tertentu, keterangan  itu  harus  diubah  dulu.  Setelah perunahan  data  di  KK  diikuti/dilanjutkan dengan perubahan KTP. 14
Prosedurnya,  Pemohon  lebih  dulu mendatangi  Ketua  RT  atau  RW  untuk meminta  surat  keterangan  dan  pengantar perubahan  data  agama,  misalnya  dari  Islam minta diubah ke penghayat. Dasar dan bukti perpindahannya  berasal  dari  surat  kete- rangannya,  dari  kelompok/organisasi  peng- hayatnya  atau  Majelis  Luhur  Kepercayaan (MLKI) Banyumas, sekaligus sebagai syarat
14 Lily  Listiani,  SH.  MM,  Sekretaris  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Cara Mengajukan Permohonan Pendataan
Hak Konstitusi, Oktober 2019.
dan  lampiran-lampiran  pernyataan  untuk mengubah  agama.  Berkas  itu  sebagai  syarat dalam  perubahan  Kartu  Keluarga.  Setelah ada  keterangan  bahwa  pemohon  adalah penghayat  dari  organisasi  massa  aliran kepercayaan  atau  organisasi  Majelis  Luhur Kepercayaan  Indonesia  (MLKI)  setempat, berkas permohonan KTP baru atau penggantian KTP bisa diajukan ke kecamatan  atau  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil.

## Implementasi  Hak-Hak  Konstitusional
Penghayat  Kepercayaan  di  Kabupaten Banyumas.
Penghayat Kepercayaan masih mengalami  diskriminasi,  khususnya  dalam penghormatan  hakhak  sipilnya.  Hal  ini berakar  dari  “perbedaan”  yang  lahir  dari pengakuan negara atas agama dan perlakuan berbeda  kepada  “agama”  dan  “keperca- yaan”. 15 Khususnya  di  Indonesia,  perlakuan pendiskriminasian  masih  tampak  dalam berbagai  aturan  yang  ada.  Contoh  dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 2, dimana pemerintah sangat jelas membedakan  antara  Agama  dan  Keperca- yaan. Bukan hanya itu, perlakuan masyarakat pun secara natural juga menggambarkan  perlakuan  yang  berbeda terhadap  masyarakat  minoritas,  walaupun tanpa  adanya  niatan  ataupun  paksaan  dari orang lain. Jika kita mau berfikir lebih dalam sebenarnya  adalah  politik  hukum  yang melandasi  peraturan  perundang-undangan yang  mendiskreditkan  dan  mendiskriminasi penghayat  kepercayaan.  Paradigma    agama dunia  memberikan  peran  agama  mayoritas untuk  mengintervensi  kebijakan  pemerintah untuk  meminggirkan  agama  minoritas  atau
15 Oki  Wahju  Budijanto,  “Penghormatan  Hak Asasi  Manusia  Bagi  Penghayat  Kepercayaan  Di Kota BandunG” Volume 7 No. 1 (July 2016): 12.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723
kepercayaan terhadap pengakuan hak adminitratif  atau  konstitusi  hak  masyarakat minoritas dan mayoritas yang ada. 16
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 97/PUU-  XIV/2016  tentang  Pengujian terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kepen- dudukan dalam amarnya menyebutkan:
Menyatakan  kata  “agama”  dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Undang-  Undang Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan Atas  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2013  Nomor  232  dan  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara  bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.
Selanjutnya dalam poin ke dua Amar Putusan  Mahkamah  Konstitusi  menentukan, bahwa:  Menyatakan  Pasal  61  ayat  (2)  dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kepen- dudukan  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
16 Sukirno,  “Politik  Hukum  Pengakuan  Hak Atas  Administrasi  Kependudukan  Bagi  Penganut Penghayat  Kepercayaan,” Adminitrative  Law  & Governance  Journal. Volume  2  Issue  2,  (June 2019): 14.
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran.
Berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi,  Kementerian  Dalam  Negeri Melalui  Direktorat  Jenderal  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  telah  memperintahkan kepada Pemerintah Daerah dan menegaskan telah  menjalankan  putusan  Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyediakan Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  untuk  masyarakat yang  menganut  kepercayaan  selain  agama yang sudah ditetapkan oleh negara Pemerintah dalam hal ini Kemendagri hanya menindaklanjuti Putusan MK dengan menerapkan  kebijakan  pencantuman  kolom kepercayaan  di  KTP-el  dan  KK,  karena putusan  MK  adalah  final  dan  mengikat. Dengan  pencantuman  kolom  kepercayaan ini,  negara  telah  mengakui  keberadaan Penghayat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan YME, karena Penghayat Kepercayaan diakui secara  sah  oleh  negara  melalui  UUD  1945. Salah  satu  bentuk  kebijakan  yang  dikeluar- kan  Kementerian  Dalam  Negeri  adalah adalah  adanya  Formulir  F-1.69  yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dan merupakan  formulir  isian  untuk  membuat permohonan  perubahan  agama  pada  kolom agama dalam KTP-el.
Berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  melakukan  sosialisasi  kepada organisasi  penghayat  sekaligus  dengan melakukan peneriman permohonan perubahan  data  administrasi  kependudukan dengan perubahan data agama, yang tadinya beragama  tertentu  atau  kolom  agamya dikosongkan dengan pencantuman “Pengha- yat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  YME” pada kolom agama. Dari penjelasan tersebut Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas telah  melakukan  implementasi  dan  tindak- lanjut dari Putusan MK tersebut.

## Volksgeist
Berdasarkan ketentuan dalam Undang–Undang Administrasi Kepen- dudukan, menegaskan bahwa:
Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Administrasi  Kependudukan  menentukan, bahwa  administrasi  kependudukan  adalah rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data Kependudukan  melalui  Pendaftaran  Pendu- duk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi  Kependudukan  serta  penda- yagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik dan pembangunan sektor lain.
Kemudian,  dalam  ketentuan  Pasal  2 Undang-Undang  Administrasi  Kependudu- kan    menentukan,  bahwa  setiap  penduduk mempunyai  hak  untuk  memperoleh:  1) Dokumen kependudukan; 2) Pelayanan yang sama  dalam  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil;  3)  Perlindungan  atas  data pribadi.  4)  Kepastian  hukum  atas  kepe- milikan  dokumen;  5)  Informasi  mengenai data hasil pendaftaran penduduk  dan penca- tatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
6)  Ganti  rugi  dan  pemulihan  nama  baik sebagai akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan penyalah- gunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
Kemudian  dalam  ketentuan  Pasal  7 Ayat  (1)  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  menentukan,  bahwa  peme- rintah  kabupaten/  kota  berkewajiban  dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan  Administrasi  Kependudukan,  yang dilakukan  oleh  bupati/  walikota  dengan kewenangan meliputi: 1) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependu- dukan;  2)  Pembentukan  instansi  pelaksana yang  tugas  dan  fungsinya  di  bidang administrasi  kependudukan;  3)  Pengaturan teknis  penyelenggaraan  administrasi  kepen- dudukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  4)  Pembinaan  dan
sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;  5)  Pelaksanaan  kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;  6)  Penugasan  kepada  desa untuk  menyelenggarakan  sebagian  urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas  pembantuan;  7)  Data  kependudukan berskala  kabupaten/kota  berasal  dari  data kependudukan  yang  telah  dikonsolidasikan dan  dibersihkan  oleh  kementerian  yang bertanggung  jawab  dalam  urusan  pemerin- tahan dalam negeri; 8) Koordinasi pengawasan  atau  penyelenggaraan  adminis- trasi kependudukan.
Pasal  8  Ayat  (1)  Undang-Undang Administrasi  Kependudukan  menentukan, bahwa  instansi  pelaksana  melaksanakan urusan  administrasi  kependudukan  dengan kewajiban  yang  meliputi:  1)  Mendaftar peristiwa  kependudukan  dan  mencatat peristiwa penting; 2) Memberikan pelayanan yang  sama  dan  profesional  kepada  setiap penduduk  atas  pelaporan  peristiwa  kepen- dudukan dan peristiwa penting; 3) Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan; 4) Mendokumentasikan hasil pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil;
5) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa penting;  6)  Melakukan  verifikasi  dan validasi  data  dan  informasi  yang  disam- paikan  oleh  penduduk  dalam  pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Ketentuan  tersebut  telah  ditindak- lanjuti  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Banyumas,  tetapi dalam pelaksanaannya belum semua penghayat melakukan perubahan atau melakukan  pemutakhiran  data  kependudu- kannya,  sehingga  data  jumlah  pennghayat antara  organisasi  penghayat  dan  data kependudukan  di  Disdukcapil  berbeda,  hal tersebut  lebih  dikarenakan  kesadaran  yang

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723
masih rendah mengenai pentingnya pemutakhiran  data  kependudukan,  adanya perasaan  nyaman  masih  menggunakan  data agama  yang  diakui  oleh  negara  karena dianggap lebih memudahkan dalam melaku- kan  pengurusan  berbagai  kepentingan  serta adanya  perasaan  “psikologis  tekanan” apabila ketahuan sebagai penghayat.
Kendala  teknis  di  lapangan  masih  terdapat kekurangan  blanko  KTP  el,  sehingga  bagi para  penghayat  yang  telah  melakukan perubahan  dan  pemutakhiran  data  masih menggunakan KTP Sementara.
Dengan  kejelasan  status  kependudu- kan  bagi  Penghayat  diharapkan  adanya jaminan  yang  jelas,  tegas  dan  setara  bagi para penghayat kepercayaan sehingga diskriminasi  dan  stigmatisasi  negatif  yang melekat  dan  ada  menjadi  berkurang  bahkan terhapus. Masyarakat serta agama lain dapat menerima  keberadaan  penghayat  ketuhanan dan bersinergi dalam menjalankan kewajiban sosial  dan  melakukan  aktifitas  kema- syarakatan  secara  harmonis,  setara  dan toleran.  Heterogen  dan  kemajemukan  di Indonesia  menjadi  penyatu  dalam  bingkai Bhineka Tunggal Ika.
Pada  dasarnya  hukum  dipengaruhi oleh        kenyataan-kenyataan        yang  hidup dalam   masyarakat   itu   sendiri. Pengaruh masyarakat      terhadap      hukum  ini    dikenal dengan  segi  realis  dari  pada hukum. Oleh karena  itu,    hukum  seharusnya  mampu menciptakan  masyarakat  yang  bermartabat, yang mampu memanusiakan manusia artinya  hukum  yang    memperlakukan    dan menjunjung  tinggi    nilai-nilai    kemanusiaan menurut  hakikat    dan    tujuan    hidupnya. Mengapa  demikian,  karena  pada  dasarnya manusia      adalah      makhluk  mulia  ciptaan Tuhan  sebagaimana  yang  tercantum  disila ke-2  Pancasila.  Dalam  pasal  tersebut mempunyai  nilai  pengakuan  pada  harkat
dan   martabat manusia dengan segala   hak- hak  dan  kewajibannya  serta  memperoleh perlakuan  yang  adil  terhadap  manusia,  diri sendiri,  alam  sekitar  dan  Tuhan. 17 Sehinga memang  sudah  seharusnya  para  Penghayat Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa diperlakukan sama dalam hal apapun.

## Penutup
Pemenuhan hak konstitusional Penghayat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  di  Kabupaten  Banyumas Sebelum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  97/PUU-XIV/2016,  telah  terjadi diskriminasi  yang  dirasakan  oleh  penghayat kepercayaan  akibat  perlindungan  hukum yang  tidak  setara  dan  konsisten.  Seperti kesulitan membuat dokumen bagi anak-anak mereka  karena  perkawinan  mereka  dengan menggunakan  adat  kepercayaan  mereka tidak diakui Pemerintah.
Implementasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  97/PUU-XIV/2016  2017 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  telah  dilaksanakan.
Hal  ini  menegaskan  bahwa  pemenuhan  hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan.

## Daftar Pustaka
Ari  Welianto,  trans.  “Keberagaman  Suku Bangsa  Di  Indonesia,”  March  20,
2020.
17 Hariyanto,  “Pembangunan  Hukum  Nasional Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila,”  accessed  May 16, 2020, http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volks geist/article/view/1731/1254.

## Volksgeist

## Chrystriyati  Arini,.  “Dialog  Budaya
Spiritual Yang Digelar Balai Pelestari Nilai Budaya Di Yogyakarta.”  Purwokerto,  Jawa Tengah, June 26, 2019.
Computell,  Asa.  “Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia,”  n.d.,
12.
Edy  Siswanto,  Presidium  MLKI/Pengurus Cabang  Sapto  Dharmo  Banyumas, April 19, 2019.
Hariyanto,“Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.” Accessed May 16, 2020. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id /index.php/volksgeist/article/view/1 731/1254.
Lily  Listiani,  SH.  MM,  Sekretaris  Dinas Kependudukan  dan    Catatan  Sipil,.
Cara Mengajukan Permohonan
Pendataan Hak Konstitusi, Oktober
2019.
Oki Wahju Budijanto. “Penghormatan Hak
Asasi  Manusia  Bagi  Penghayat Kepercayaan  Di  Kota  Bandung” Volume 7 No. 1 (July 2016): 12. RADAR Banyumas. “Penghayat Kepercayaan Kabupaten Banyumas Sudah Lama Miliki KTP,” October 7, 2016.
https://radarbanyumas.co.id/pengha yat-kepercayaan-kabupaten- banyumas-sudah-lama-miliki-ktp/.
Putusan  MK  Nomor  97/PUU-XIV/2016, Hlm. 5-7 , n.d.
Suherman,  Presidium  MLKI  Banyumas. Keadaan pemenuhan
Hak Konstitusi  Penganut  Kepercayaan Terhadap  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  Sebelum  dan  sesudah  adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi,
Oktober 2019. Sukirno.  “Politik  Hukum  Pengakuan  Hak Atas  Administrasi  Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan.” Adminitrative  Law
&  Governance  Journal. Volume  2 Issue 2, (June 2019): 14.
Supani, Pengurus Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Banyumas,. Hak-Hak Penganut Penghayat
Kepercayaan  Terhadap  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  September  17, 2019. “Zihan
Syahayani,
2017,” n.d.
https://www.theindonesianinstitute. com/hak-konstitusional-penghayat- kepercayaan-di-indonesia/.