## TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK KARYAWAN DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN  BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)
Oleh Davin Surya Wijaya Advokat di Semarang

## ABSTRAK
Permohonan  kepailitan  BUMN  Persero  hanya  dapat  diajukan  oleh  Menteri Keuangan.  Terdapat  hak-hak  karyawan  yang  tidak  dipenuhi  oleh  perusahaan  namun karyawan tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Karyawan Dalam  Permohonan  Kepailitan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Persero)”. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  1.  Hak-hak  karyawan  yang  dijadikan  alasan  dalam permohonan  kepailitan  BUMN  Persero  adalah  hak  yang  dapat  dikualifikasikan  dalam pengertian utang namun dalam praktek tidak dapat dijadikan alasan untuk mempailitkan BUMN Persero, karena kewenangan mempailitkan BUMN Persero hanya dimiliki oleh Menteri  Keuangan  2.  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  karyawan  BUMN Persero apabila permohonan kepailitannya ditolak adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

## Kata kunci: Hak Karyawan, Badan Usaha Milik Negara, Kepailitan

## ABSTRACT
The application for BUMN Persero bankruptcy can only be submitted by  the Minister of Finance. There are employee rights that are not fulfilled by the company but the employee does not have the authority to file a bankruptcy application. Therefore, the author  wants  to  examine  the  "Juridical  Review  of  the  Rights  of  Employees  in  the Application  for  Bankruptcy  of  State-Owned  Enterprises  (Persero)".  The  research method used is the type of Normative Juridical research. From the results of the study it can be concluded as  follows:  1. The rights  of employees which are used  as reasons in the bankruptcy application of BUMN Persero are rights that can be qualified in terms of debt  but  in  practice  cannot  be  used  as  an  excuse  to  bankrupt  BUMN,  because  the authority to  bankrupt  BUMN is  only owned by  Minister of Finance 2.  Legal  remedies that can be carried out by BUMN employees if their bankruptcy application is rejected is through the Industrial Relations Court.

## Keywords: Employee Rights, State Owned Enterprises, Bankruptcy

## A. Pendahuluan
Menurut Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2003  BUMN
adalah  badan  usaha  yang  seluruh atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan  secara  langsung  yang berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan. 1
Badan  Usaha  Milik  Negara sebagai  agen  pembangunan  yang sangat diharapkan mampu mengelola  seluruh  sumber  daya alam  yang  ada  di  bumi  Indonesia, serta  menjadi  media  pemerintah dalam  menjalankan  bisnis,  namun sampai saat ini BUMN belum dapat menjalankan  fungsi  dan  perannya tersebut  dengan  baik  bahkan  ada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, tampak pada rendahnya  laba  yang  diperoleh dibandingkan dengan modal, kondisi  keuangan  yang  buruk  tidak hanya dialami oleh BUMN (Perum) yang  bertujuan  untuk  kemanfaatan umum  berupa  penyediaan  barang dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi, tetapi juga menimpa BUMN
(Persero)  yang  memang  tujuan
1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

## awalnya untuk mencari keuntungan
( Profit Oriented ).
Menjadi sebuah ironi bahwa BUMN  (Persero)  yang  tujuan awalnya untuk mencari keuntungan, justru saat ini memiliki hutang  bahkan  ada  dalam  kondisi berhenti membayar hutangnya. Para pelaku usaha yang dapat membayar kembali  utang-utangnya  disebut dalam  keadaan  yang  “solvable”. Sebaliknya pelaku usaha yang tidak dapat  membayar  utang-utangnya disebut dalam keadaan “insolvable”. 2 Dari  sudut  pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah  suatu  keadaan  keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan  yang  dapat  membawa akibat  pada  rendahnya  kinerja untuk  jangka  waktu  tertentu  yang berkelanjutan,  yang  pada  akhirnya menjadikan    perusahaan  tersebut kehilangan  sumber  daya  dan  dana yang dimiliki. 3
Pasal  1 ayat  (1) UU No. 37 Tahun 2004
mendefinisikan kepailitan adalah  sita  umum  atas
2 Abdul  R.  Sulaiman,    2004,  Esensi  Hukum Bisnis  Indonesia  Teori  dan  Praktek,  Prenada Media, Jakarta, hlm 1
3 Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, 1999, West Group. Paul, hlm. 141.
semua  kekayaan  Debitor  Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator  di  bawah  pengawasan
Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. 4
Dalam keadaan „pailit‟ ini, seorang debitor  telah  berhenti  membayar utang-utangnya, dan atas permintaan  para  kreditornya  atau permintaan  sendiri  oleh  pengadilan dinyatakan    pailit    dan  harta kekayaan  dikuasai  oleh  balai  harta peninggalan selaku pengampu dalam  usaha  kepailitan  tersebut untuk  dimanfaatkan  oleh  semua kreditor. 5
Ada  dua  kejadian  yang umum  terjadi  pada  kasus  pailitnya perusahaan. Pertama adalah permohonan  pailit  oleh  kreditor karena debitor melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutangnya kepada kreditor. Kedua adalah permohonan pailit  oleh  debitor  sendiri  karena
ingin menghindari hukuman
4 Undang-Undang  RI  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang .
5 Ricardo Simanjutak , Relevensi Ekseskusi Putusan Pengadilan Niaga , Jurnal Hukum Bisnis,
Volume 22 Tahun 2004, hlm 15.
pidana. Pengajuan permohonan pailit  di  Indonesia  didasari  oleh Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004. Berdasarkan Undang -
Undang  tersebut,  pihak-pihak  yang dapat mengajukan permohonan pailit  selain  kreditor  dan  debitor yaitu Kejaksaan, BI, Bapepam, dan Menkeu  RI.  Pada  praktiknya,  ada pula  perusahaan  yang  dimohonkan pailit oleh karyawannya sendiri.
Utang  yang  timbul  pada sebuah perusahaan dapat menyebabkan  suatu perusahaan dimohonkan pailit oleh kreditornya, sesuai  dengan  Pasal  2  angka  1 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  mengenai  syarat  kepailitan adalah  Debitor    yang  mempunyai dua  atau  lebih  Kreditor  dan  tidak membayar  lunas  sedikitnya  satu utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit dengan  putusan  Pengadilan,  baik atas permohonannya sendiri maupun  atas  permohonan  satu  atau lebih kreditornya.
Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004 menyebutkan  bahwa  utang  adalah kewajiban  yang  dinyatakan  atau
dapat  dinyatakan  dalam  jumlah uang  baik  dalam  mata  uang Indonesia maupun mata uang asing, baik  secara  langsung  maupun  yang akan timbul dikemudian hari ( kontinjen ),  yang  timbul  karena perjanjian  atau  Undang-Undang dan  yang  wajib  dipenuhi  oleh debitor  dan  bila  tidak  dipenuhi memberikan  hak  kepada  kreditor untuk  mendapatkan  pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
Apabila  sebuah  perusahaan  tidak membayarkan gaji/dana pensiun/pesangon  karyawan  maka kewajiban tersebut dapat
digolongkan  kedalam  pengertian Utang  yang  tersurat  pada  Pasal  1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Hak  karyawan  lahir  dari sebuah  perjanjian  kerja  antara perusahaan dengan karyawan.
Dalam  Pasal  1  ayat  3  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan:
Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang yang  bekerja  dengan  menerima upah  atau  imbalan  dalam  bentuk lain,  serta    Pasal  156  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  mengatur  dalam  hal  terjadi
pemutusan hubungan kerja, pengusaha  diwajibkan  membayar uang  pesangon  dan  atau  uang penghargaan  masa  kerja  dan  uang penggantian hak serta dana pensiun yang  seharusnya  diterima,  maka pemenuhannya  wajib  dilakukan oleh  debitor  yang  dalam  hal  ini adalah perusahaan BUMN (Persero).

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  adalah  tipe  penelitian
Yuridis Normatif, dengan spesifikasi  penelitiannya  Deskriptif Analistis , sumber datanya
sekunder  yaitu  dari  penelitian kepustakaan. Metode analisis datanya adalah kualitatif.

## C. Pembahasan
1. Hak-hak  karyawan  yang dijadikan alasan dalam permohonan kepailitan BUMN Persero Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa permohonan  pailit  terhadap Dirgantara  yang  merupakan BUMN Persero dapat diajukan  oleh  siapapun,  dan
tidak  harus  oleh  Menteri Keuangan Sehingga Karyawan  PT.  Dirgantara mempunyai  legal  standing dalam mengajukan permohonan  pailit  dengan alasan  perusahaan  memiliki utang yang telah jatuh tempo, serta  memiliki  lebih  dari  dua kreditur.
Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa “utang adalah kewajiban  yang  dinyatakan atau  dapat  dinyatakan  dalam jumlah uang baik dalam mata uang  Indonesia  maupun  mata uang asing, baik secara langsung  maupun  yang  akan timbul dikemudian hari
(kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang  dan  yang
wajib  dipenuhi  oleh  debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada
kreditor  untuk  mendapatkan pemenuhannya dari harta
kekayaan debitor”. Kata "dapat dinyatakan dalam
jumlah  uang"  dalam  pasal  1 butir  6  UU  No.  37  Tahun 2004  tersebut  menjadikan pengertian  utang  bermakna sangat  luas.  Segala  bentuk prestasi,  baik  itu  berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal  dapat  dinyatakan  dalam jumlah  uang,  dapat  disebut sebagai utang.
Kartini Muljadi
mengaitkan  pengertian  utang dengan  Pasal  1233  dan  1234 KUHPerdata.  Dari  uraiannya disimpulkan utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban  dimaksud  adalah kewajiban karena suatu perikatan, yang menurut
Pasal 1233 KUHPerdata dilahirkan baik karena
persetujuan  maupun  karena undang-undang. 6 Selanjutnya
Kartini Muljadi menghubungkan perikatan
yang  dimaksud  dalam  Pasal 1233 itu dihubungkan dengan
6 Rudhy.A.Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran,
(Bandung: Alumni,2001) Hal. 78
ketentuan  1234  KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap- tiap  perikatan  menimbulkan kewajiban  untuk  memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu. Mengacu pada pendapat ini, jika dihubungkan  dengan  kasus permohonan pailit yang diajukan karyawan dalam permohonan  Pailit  karyawan terhadap PT. Dirgantara Indonesia, maka hak-hak
normatif karyawan yang dapat dikompensasikan dengan  nilai  uang  yang  tidak dibayarkan oleh PT. Dirgantara  Indonesia  selaku termohon dapat dikualifikasikan sebagai utang dalam arti luas, sehingga dapat dijadikan
alasan  dalam  mengajukan permohonan pailit. Adapun Hak-Hak Karyawan telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
hak-hak  karyawan  yang
dijadikan alasan dalam memohonkan  pailit  adalah hak  karyawan  yang  dapat dikompensasikan dengan nilai uang, terdiri dari :
1. Upah / Gaji
2. Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja
3. Uang Pesangon
4. Uang  Penghargaan  Masa Kerja
5. Uang Penggantian Hak
6. Dana Pensiun
Bahwa PT. Dirgantara Indonesia  dapat  dinyatakan sebagai  Debitor  sesuai  Pasal 1  butir  3  UU  No.  37  Tahun 2004  mendefinisikan  debitor sebagai orang yang
mempunyai utang karena
perjanjian atau undang- undang  yang  pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan,  sedangkan  pasal 1  butir  2  mendefinisikan kreditor  sebagai  orang  yang mempunyai  piutang  karena perjanjian atau undang- undang  yang  dapat  ditagih  di muka  pengadilan.  Sehingga
jelas,  sesuai  Pasal  1  butir  2 karyawan  sebagai  kreditor memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan pailit. Status Dirgantara sebagaimana  Berita  Acara mengenai  persetujuan  Akta Perubahan  Anggaran  Dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Oktober  2005  No.  85  oleh Dephukham  sesuai  dengan Keputusan  Menhukham  C- 04670.HT.01.04  Tahun  2005 dalam Pasal  1 ayat (1) secara tegas  menyebutkan  Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia disingkat PT Dirgantara Indonesia (Persero).  Sedangkan  dalam Pasal  4  ayat  (2)  dan  (3) disebutkan  pemegang  saham Dirgantara  adalah  Menteri
Negara  BUMN  qq  Negara
Republik Indonesia dan Menteri  Keuangan  Republik Indonesia qq Negara Republik  Indonesia.  Dengan demikian, Dirgantara memenuhi karakteristik
BUMN  Persero  sebagaimana
Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  19 Tahun  2003  yakni  terbagi atas saham.
Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat kekayaan BUMN Persero bukan merupakan  kekayaan  negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai  Keuangan  Negara sebagaimana  ketentuan  Pasal 2 huruf (g) UU No. 17 Tahun 2003.  Oleh  karena  itu,  Pasal 50  UU  No.  1  Tahun  2004 yang melarang pihak manapun  untuk  melakukan penyitaan  terhadap  uang  atau surat berharga, barang bergerak  dan  barang  tidak bergerak milik negara dikesampingkan. Kecuali Menteri Keuangan atau Menteri Negara BUMN dapat  membuktikan  adanya harta yang dibeli dari APBN/APBD yang
dikategorikan  sebagai  harta milik negara. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  19
Tahun 2003 yang menyebutkan  bahwa  modal BUMN merupakan dan berasal  dari  kekayaan  negara yang dipisahkan, dan ketentuan  Pasal  11  UU  No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan  bahwa  terhadap Persero berlaku segala ketentuan  dan  prinsip-prinsip
yang  berlaku  bagi  Perseroan Terbatas  sebagaimana  diatur dalam  UU  No.  40  Tahun 2007.
Mahkamah Agung dalam  putusan  di  tingkat
Kasasi atas permohonan
debitor  dan  kreditor  lain
(PPA)  berpendapat  bahwa pemohon tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan  pailit  atas  PT. Dirgantara  Indonesia.  Hanya Menteri  Keuangan  RI  yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Dirgantara. Mahkamah  Agung  mendasari pertimbangan  pada  Pasal  2 ayat  (5)  UU  No.  37  Tahun
2004 yang menentukan
bahwa  dalam  hal  debitor adalah  BUMN  yang  bergerak di  bidang  kepentingan  publik permohonan pernyataan pailit hanya  dapat  diajukan  oleh
Menteri Keuangan.
Sedangkan  Penjelasan  Pasal tersebut  menyebutkan  yang dimaksud  dengan  “BUMN yang  bergerak  di  bidang kepentingan  publik”  adalah
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh
negara  dan  tidak  terbagi  atas saham.
Mahkamah Agung
menilai  bahwa  terbaginya modal  PT.  Dirgantara  atas saham  yaitu  pemegangnya Menteri  Negara  BUMN  qq Negara RI dan Menteri
Keuangan  RI  qq  Negara  RI adalah hanya untuk
memenuhi  ketentuan  Pasal  7 ayat  (1)  dan  ayat  (3)  UU  No. 1 tahun 1995 yang mewajibkan pemegang saham suatu  perseroan  sekurang- kurangnya    dua    orang. Terbaginya modal atas saham yang  dimiliki  oleh  negara tidak berarti tidak bergerak di
bidang  kepentingan  publik, sehingga hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan.
Selanjutnya, pertimbangan  Majelis  Hakim
Kasasi mengklasifikasikan kekayaan  Dirgantara  sebagai kekayaan  negara  sehingga tidak  dapat  dilakukan  sita sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  50  UU  No.  1 Tahun  2004.  Pertimbangan ini sehubungan dengan
ketentuan apabila debitor
dinyatakan  pailit  maka  harta kekayaan Debitor Pailit berada dalam sita umum.
2. Upaya  hukum  yang  dapat
dilakukan  oleh  karyawan
BUMN Persero apabila permohonan  kepailitannya ditolak Bahwa hubungan
kerja  terjadi  karena  adanya perjanjian  kerja.  Pengertian perjanjian  kerja  berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  14 UU  No.  13  Tahun  2003,
adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang  memuat  syarat  syarat kerja,  hak,  dan  kewajiban para pihak.
Hukum perjanjian menentukan  arti  pentingnya pemenuhan suatu prestasi dalam suatu hubungan hukum,  oleh  karena  para pihak  telah  terikat  dalam hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal  balik.  Hal  tersebut yang sebenarnya menjadi dasar  bagi  Karyawan  dalam mengajukan permohonan pailit  terhadap  perusahaan dikarenakan sebagai
karyawan  yang  telah  bekerja dengan maksimal hak-haknya tidak  dipenuhi  dengan  baik oleh perusahaan. Ketika karyawan tidak dapat memiliki kewenangan mempailitkan perusahaan walaupun kepentingannya telah  dirugikan  dikarenakan tidak  dipenuhinya  hak-hak normatif karyawan oleh perusahaan, maka tidak dipenuhinya  prestasi  akan
menimbulkan suatu wanprestasi  yang  membawa konsekuensi atau akibat hukum tertentu sehingga perusahaan  dapat  digugat  ke pengadilan  untuk  memenuhi tuntutan  berupa  pemberian ganti kerugian.
Undang-Undang  No.
2 Tahun 2004 tentang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menjelaskan  yang  dimaksud perselisihan hubungan industrial  adalah  perbedaan pendapat yang mengakibatkan  pertentangan antara pengusaha atau
gabungan  pegusaha  dengan pekerja/buruh  atau  serikat pekerja/serikat  buruh  karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan  hubungan  kerja,
dan  perselisihan  antar  serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan. 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
7 Soepomo.1983. Pengantar Hukum
Perburuhan , PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.hlm 44-46
Hubungan  Industrial  telah mengatur  upaya  penyelesaian hubungan industrial yang dapat dilakukan dengan
berbagai  cara.  Ada  dua  cara yang  dapat  di  tempuh  dalam menyelesaikan perselisihan hubungan  industrial,  yakni melalui  pengadilan  hubungan industrial  dan  yang  kedua adalah  di  luar  pengadilan hubungan industrial.
Proses pemenuhan hak karyawan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Tiga  Belas  Karyawan yang  juga  bekerja  di  PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang dahulu bernama  IPTN  telah  bekerja antara  15  sampai  dengan  30 tahun lebih mengajukan gugatan kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tertanggal 25 Februari  2011  dan  telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan
Hubungan  Industrial  Jawa Barat pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung dengan No.
026/G/2011/PHI/ PN.BDG, pada tanggal 8 Maret 2011.
Bahwa  nilai  nominal uang  manfaat  pensiun  yang diberikan  oleh  Perusahaan kepada para Karyawan bertentangan  dengan  Pasal 167  butir  4  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga  para  Tergugat  telah melanggar KEP/05/030.02/
IPTN/  HR0000/12/99  tanggal 6  Desember  1999  tentang
Peraturan  Dana  Pensiun  Dari Dana  Pensiun  IPTN  yang telah  disahkan  oleh  Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan keputusannya  Nomor:  KEP- 116/KM.  17/2000  tentang Pengesahan  Atas  Peraturan
Dana  Pensiun  Dari  Dana Pensiun  IPTN  tanggal  24
April 2000 dan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/232/030.02/UT0000/P TD/  05/2008  tentang  Sistem Pengupahan  Karyawan  PT. Dirgantara Indonesia
(Persero)  tanggal  13  Mei
2008. Perusahaan telah melakukan berbagai cara untuk menghindar dari kewajibannya untuk membayar uang manfaat pensiun  kepada  karyawan yang kena PHK karena mencapai  usia  pensiun  (55 tahun).
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial  antara  karyawan dengan PT. Dirgantara Indonesia  adalah  mengenai perselisihan hak dalam menentukan besaran gaji terakhir  yang  menjadi  acuan untuk  menentukan  jumlah dana  pensiun  yang  di  dapat karyawan.
Bahwa  kerugian  para Karyawan  yang  disebabkan oleh Perusahaan adalah karena: Perusahaan
memberlakukan/
menentukan  besaran  PhDP berdasarkan
keputusan sendiri  yang  belum  ada pengesahan  dari  Menteri
Keuangan Rl yaitu memberlakukan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/1289/030.02/PTD/ UT0000/12/2003 tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN, sehingga  tiga  belas  karyawan dirugikan karena tidak
mendapatkan  dana  pensiun sebagaimana  peraturan  yang berlaku dan sah.
Pengadilan  Hubungan Industrial Menghukum Tergugat  I  Direktur  Utama PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO),  dan  Tergugat  II Direktur Keuangan dan Administrasi  PT.  Dirgantara Indonesia (PERSERO) dengan tanggung renteng secara  tunai  dan  seketika membayar uang manfaat pensiun kepada para Penggugat. Bahwa hak-hak normatif karyawan yang dapat dikompensasikan dalam
nilai  uang  yang  terdiri  dari upah,  jaminan  sosial  tenaga kerja,  uang  pesangon,  uang penghargaan masa kerja, uang  penggantian  hak,  serta dana pensiun yang telah jatuh tempo  dapat  dikualifikasikan ke  dalam  pengertian  Utang dan  dapat  menjadi  syarat dalam mempailitkan PT. Dirgantara  Indonesia  namun karena PT. Dirgantara Indonesia  merupakan  Badan Usaha  Milik  Negara  maka yang  memiliki  kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas PT. Dirgantara Indonesia hanyalah  Menteri  Keuangan RI.  Sehingga  saat  karyawan tidak dapat memiliki kewenangan mempailitkan perusahaan walaupun kepentingannya  telah  nyata dirugikan  dikarenakan  tidak dipenuhinya hak-hak normatif karyawan oleh perusahaan, akan menimbulkan suatu konsekuensi atau akibat hukum  sehingga  perusahaan dapat  digugat  ke  pengadilan
hubungan industrial dan wajib  untuk  memenuhi  Hak- Hak Normatif Karyawan sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku sehingga  putusan  Pengadilan Hubungan Industrial No.26/G/2011/PHI/PN.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.852/K/Pdt.sus/2011/MA mengenai  sengketa  hubungan industrial mengenai perselisihan hak dapat menjadi  yurisprudensi  bagi sengketa  hubungan  industrial lainnya. D. Kesimpulan
1. Hak-hak karyawan yang dijadikan alasan dalam permohonan kepailitan BUMN Persero Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia yang merupakan BUMN  Persero  dapat  diajukan oleh  siapapun,  dan  tidak  harus oleh Menteri Keuangan sehingga Karyawan PT.
Dirgantara Indonesia mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan pailit dengan
alasan  perusahaan  memiliki utang  yang  telah  jatuh  tempo, serta  memiliki  lebih  dari  dua kreditur.
Dalam kasus permohonan pailit yang diajukan karyawan dalam permohonan  Pailit  karyawan terhadap PT. Dirgantara Indonesia, maka hak-hak
normatif  karyawan  yang  dapat dikompensasikan  dengan  nilai uang  yang  tidak  dibayarkan oleh  PT.  Dirgantara  Indonesia yang  telah  jatuh  tempo  dapat dikualifikasikan  sebagai  utang dalam arti luas, sehingga dapat dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan pailit.
Hak-hak karyawan yang  dapat  dijadikan  alasan untuk memailitkan adalah Hak- hak  normatif  karyawan  yang dapat  dikompensasikan  dengan nilai  uang  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 Upah
 Jaminan sosial tenaga kerja
 Uang pesangon
 Uang  penghargaan  masa kerja
 Uang penggantian hak
 Dana pensiun
Mahkamah Agung dalam putusan di tingkat Kasasi berpendapat bahwa Karyawan tidak memiliki
kewenangan untuk mengajukan permohonan  pernyataan  pailit atas  PT.  Dirgantara  Indonesia. Hanya  Menteri  Keuangan  RI
yang dapat mengajukan permohonan  pernyataan  pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia. Mahkamah Agung menilai bahwa terbaginya
modal  Dirgantara  atas  saham yaitu  pemegangnya  Menteri Negara  BUMN  qq  Negara  RI dan  Menteri  Keuangan  RI  qq Negara  RI  adalah  hanya  untuk memenuhi  ketentuan  Pasal  7 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 tahun  1995  yang  mewajibkan pemegang saham suatu
perseroan  sekurang-kurangnya dua  orang.  Terbaginya  modal atas  saham  yang  dimiliki  oleh negara  tidak  berarti  tidak bergerak di bidang kepentingan publik,  sehingga  hanya  dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan.
Terdapat pemahaman hakim  yang  berbeda  mengenai kedudukan hukum BUMN Persero terhadap keuangan negara sehubungan dengan peraturan  perundangan  yang terkait saling bertentangan satu sama lainnya. Disatu pihak UU
No. 37 Tahun 2004
menentukan  bahwa  BUMN dapat  dipailitkan,  di  lain  pihak UU  No.  17  Tahun  2003    dan UU  No.  1  Tahun  2004  yang menyatakan  bahwa  terhadap aset BUMN tidak dapat dilakukan sita jaminan maupun sita umum.
2. Upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  karyawan BUMN Persero apabila permohonan kepailitannya ditolak
Bahwa hak-hak normatif  karyawan  yang  dapat dikompensasikan  dalam  nilai uang  yang  terdiri  dari  upah, jaminan  sosial  tenaga  kerja,
uang pesangon, uang penghargaan  masa  kerja,  uang penggantian  hak,  serta  dana pensiun yang telah jatuh tempo dapat dikualifikasikan ke dalam  pengertian  Utang  dan dapat  menjadi  syarat  dalam mempailitkan  PT.  Dirgantara Indonesia  namun  karena  PT.
Dirgantara Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara maka kewenangan
untuk mengajukan permohonan pernyataan  pailit  atas  PT.
Dirgantara  Indonesia  hanyalah Menteri Keuangan RI. Sehingga  saat  karyawan  tidak dapat  memiliki  kewenangan mempailitkan perusahaan
walaupun kepentingannya telah nyata  dirugikan  dikarenakan tidak dipenuhinya hak-hak
normatif karyawan oleh
perusahaan, akan menimbulkan suatu  konsekuensi  atau  akibat hukum  sehingga  perusahaan dapat  digugat  ke  pengadilan
hubungan  industrial  dan  wajib untuk memenuhi Hak-Hak
Normatif Karyawan sesuai peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  sehingga  putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.26/G/2011/PHI/PN.Bdg  jo. Putusan Kasasi Mahkamah
Agung No.852/K/Pdt.sus/2011/MA mengenai  sengketa  hubungan industrial mengenai
perselisihan  hak  dapat  menjadi yurisprudensi  bagi  sengketa hubungan industrial lainnya.

## E. Saran
1. Dalam pertimbangan hakim perlu  adanya  pengertian/makna yang  sama  mengenai  apa  yang dimaksud BUMN yang bergerak di  bidang  “kepentingan  publik”. Karena  antara  ketentuan  Pasal  2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 dengan penjelasannya tidak sejalan    (Pasal  2  Ayat  (5)  UU No.  37  Tahun  2004  menyebut tentang BUMN di bidang kepentingan  publik,  sementara dalam penjelasannya menyatakan BUMN yang
seluruh  modalnya  dimiliki  oleh
negara  dan  tidak  terbagi  atas saham). maka seyogya ketentuan
Pasal  2  Ayat  (5)  UU  No.  37 Tahun 2004 dengan penjelasannya  selaras,  misalnya dengan langsung menyebut
Perum.
2. Bagi  karyawan  yang  merasa hak-hak  nya  tidak  dipenuhi  oleh perusahaan ditempat mereka bekerja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk
mendapatkan  pemenuhan  hak- hak nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Bastian,  Rachmat. Prinsip  Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi, Dalam Emmy Yuhassarie,
Kepailitan  dan  Transfer  Aset Secara  Melawan  Hukum, Jakarta:
Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
Fuady,  Munir. Hukum  Kepailitan,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Garner, Bryan A. Black  Law’s
Dictionary. St. Paul: West Group, 1999.
Hadad,  Muliaman  D,  Wimboh  Santoso
dan Ita Rulina, Indikator Kepailitan di Indonesia: An
Additional  Early  Warning  Tools pada  Stabilitas  Sistem  Keuangan, Jakarta: Bank Indonesia, 2003.
Indradewa,  Jusuf  L. Pengertian Keuangan  Negara  Menurut  Pasal 23  ayat  (5)  UUD  1945 , dalam buku  Kapita  Selekta  Keuangan Negara , Jakarta: 1996.
Karen, Gross. Failure and Forgiveness:
Rebalancing The Bankruptcy System, New Haven, Connecticut:
Yale University Press, 1997.
Lala Husni. 2005. Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia  edisi revisi.  Jakarta  :  PT.  RajaGrafindo
Persada
Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang,
Bandung: PT. Alumni, 2006.
Mulyadi, Kartini. Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang,
dalam Rudhy A  Lonthoh  (editor), Penyelesaian Utang Piutang

## Melalui  Pailit  atau  Penundaan
Kewajiban  Pembayaran  Utang, Bandung: PT Alumni, 2001.
Mulyadi,  Kartini. Kreditor  Preferens
dan  Kreditor  Separatis  dalam Kepailitan, dalam Emmy Yuhassarie (editor), Undang- Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Jakarta: Pengkajian Hukum, 2005. Ned, Waxman, Bankruptcy,
Chicago: Gilbert Law Summaries,  Harcourt  Brace Legal and Professional Publication, Inc., 1992.
Nurdin,  Andriani. Kepailitan  BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian  Hukum ,  Bandung:  PT Alumni, 2012.
Purwosutjipto,  H.M.N. Pengertian  dan Pokok-Pokok Hukum Dagang
Indonesia, Jakarta:Djambatan.
Prasetya,  Rudi. Kedudukan  Mandiri
Perseroan Terbatas, Disertai
dengan  Ulasan  Menurut  UU
Nomor  1  Tahun  1995, Bandung:
Citra Aditya Bakti,1995.
Rudhy.A.Lontoh,  Denny  Kailimang  & Benny  Ponto, Penyelesaian  Utang- piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran , Bandung: Alumni,2001.
Retnowulan, Kapita  Selekta  Hukum Ekonomi  dan  Perbankan, Jakarta:
Seri Varia Yustisia, 1996.
Setiawan, Kepailitan  serta  Aplikasi, Jakarta: Tata Nusa, 1999.
Situmorang,  Viktor  M.  dan  Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan: Memahami Faillsementsverordering Juncto Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
1998, Jakarta:Grafiti,2002.
Subekti.  R,  Tjitrosoedibyo. Kamus Hukum, Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1989.
Subekti,  R. Hukum  Perjanjian ,  Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
Subhan,  Hadi. Hukum  Kepailitan:
Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di Peradilan, Jakarta: Prenada
Media Group, 2008.
Soeria  Atmadja,  Arifin  P. Implikasi
Hukum  Pengelolaan,  Tanggung
Jawab  dan  Pemeriksaan  BUMN,
dalam buku “Gagasan dan
Pemikiran Tentang
Tumbuan,  Fred  B.G.  S.H. Pokok- pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana  Diubah  oleh
PERPU  No.  1/ 1998,  dalam buku  Rudy  A.

## Peraturan Perundang-undangan :
Republik  Indonesia.  Undang-Undang Dasar Tahun 1945. ,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
,  Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
,Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial ,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## Yurisprudensi :
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:  41/Pailit/2007-PN.  Niaga/Jkt. Pst
Putusan  MA  (Kasasi)  Nomor:  075 K/Pdt. Sus/2007.
Putusan  Pengadilan  Niaga  Surabaya Nomor : 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta Nomor :  73/Pailit/2010/PN.JKT.PST Putusan  MA  (Kasasi)  Nomor  :  124 K./Pdt. Sus/2011
Putusan  MA  (Peninjauan  Kembali) Nomor : 142 K/Pdt. Sus/2011
Putusan  Pengadilan  Niaga  Surabaya Nomor : 26/Pailit/2012/PN. Niaga. Sby Putusan  MA  (Kasasi)  :  Nomor  :  31 K./Pdt. Sus/2013
Internet :
http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy , diakses tanggal 4 Maret 2018.
http://www.freelists.org/post/nasional_li st/ppiindiaPeran-BUMN-Mengatasi- Pengangguran.  Syamsuddin,  Kemal,
“ Peran BUMN Mengatasi
Pengangguran ”,  diakses  tanggal  4
Maret 2018.
Jurnal Ilmiah:
Adriyani,  Wuri. Kedudukan  Persero dalam  Hubungan  dengan  Hukum Publik dan Hukum Privat ,
Disertasi  Doktot  Ilmu  Hukum  di
Universitas Airlangga, 2009.
Simanjutak , Ricardo. Relevensi Ekseskusi  Putusan  Pengadilan Niaga , Jurnal Hukum
Bisnis,Volume 22, 2004.
Soeria Atmadja, Arifin P. Jurnal Hukum Bisnis,  Vol.  26,  No.  1  Tahun
2007,  yang  mengutip  dari  Simon,
Henk:
Publiekrecht of
Privaatrecht?, diss. 1993.
Nur Fatimah, Yani. Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial  dalam  Pemenuhan  Hak Pekerja/Buruh  Yang  di  Putus Hubungan Kerja. Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang,  Pandecta, Volume  10 Nomor 2, December 2015