## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 1, Januari 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/ jime.v8i12951/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## ANALISIS TINGKAT KETANGGUHAN BENCANA KELURAHAN KASTELA KOTA TERNATE (Studi Kasus Pandemi Covid 19)
Marwan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 28 Januari 2022 Publish: 28 Januari 2022 Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kesiapan  pemerintah  di  Kelurahan  Kastela  di dalam  menghadapi  setiap  potensi  bencana  yang  terjadi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  kualitatif,  yakni  model  pendekatan  yang  dilakukan  untuk  menjawab  sebuah fenomena  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  dengan  mengkonstruksinya  kemudian mencoba  menelusuri  akar  permasalahannya  berdasarkan  fakta  yang  ditemukan.  Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa,  1)  Tingkat  ketangguhan  bencana  Kelurahan  Kastela tergolong  masih  sangat  rendah  sehingga  belum  masuk  kepada  kategori  pratama.  Hal  ini karena  hamper  semua  aspek  yang  diukur  belum  terpenuhi;  2)Salah  satu  aspek  yang  yang sangat  penting  yakni  legislasi  dinilai  oleh  responden  bahkan  dipersepsi  sama  sekali  belum dilakukan  apa  pun  pada  semua  item  yang  diukur  sehingga  diberikan  nilai  0.  Padahal  pada aspek ini dianggap sebagai salah satu dasar untuk melakukan aspek lainnya; 3)Aspek  yang lainnya  juga  terkategori  sangat  rendah  bahkan  beberapa  aspek  juga  oleh  responden  secara tegas  diberikan  nilai  0,  artinya  bahwa  pemerintah  di  tingkat  Kelurahan  Kastelah  belum melakukan  apapun  juga;4)  Tingkat  ketangguhan  Kelurahan  Kastela  yang  belum  baik tersebut  berdamapk  terhadap  penanganan  Covid  19  banyak  menghadapi  permasalah  di lapangan.  Bahkan  hingga  pada  saat  ini  di  tahun  kedua  pandemic  ini  belum  dapat  berjalan dengan  baik.  Seperti  pada  program  vaksinasi  yang  belum  berjalan  sesuai  dengan  target pemerintah.
Keywords:
Tangguh Bencana dan Covid-19 Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 28 Januari 2022 Publish: 28 Januari 2022 The purpose of this study is to determine the readiness of the government in Kastela Village in  dealing  with  any  potential  disasters  that  occur.  This  research  was  conducted  with  a qualitative approach, namely an approach model that is carried out to answer a phenomenon that  occurs  in  the  community  by  constructing  it  and  then  trying  to  trace  the  root  of  the problem  based  on  the  facts  found.  The  results  of  the  study  revealed  that,  1)  The  level  of disaster  resilience  of  Kastela  Village  is  still  very  low  so  it  has  not  yet  entered  the  primary category.  This  is  because  almost  all  the  aspects  measured  have  not  been  met;  2)  One  very important  aspect  is  that  the  legislation  is  assessed  by  respondents  and  it  is  even  perceived that nothing has been done on all items measured so that it is given a value of 0. Whereas in this  aspect  it  is  considered  as  one  of  the  bases  for  carrying  out  other  aspects;  3)  Other aspects are also categorized as very low, even some aspects are also explicitly given a score of 0, meaning that the government at the Kastela Village level has not done anything yet; 4) The level of resilience of the Kastela Village which has not been good has an impact on the handling of Covid 19. problems in the field. Even now, in the second year of this pandemic, it has not been able to run well. As in the vaccination program that has not run according to the government's target.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Marwan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun email: marwan.jamaluddin@yahoo.co.id

## 1. PENDAHULUAN
Letak posisi Indonesia yang berada pada jalur ring  of  fire atau  biasa disebut juga dengan cincin api, menyebabkan wilayah Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi yang sangat  tinggi  terhadap  terjadinya  gempa  bumi  dan  bencana  bencana  alam  lainnya.  Menyadari adanya  potensi  bencana  tersebut  seharusnya  mendorong  kita  untuk  melakukan  berbagai  langkah- langkah  untuk  dapat  melakukan  antisipasi  secara  dini.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah dengan  berbagai  kebijakannya  dalam  pembangunan.  Seperti  dilakukannya  penataan  kawasan pemukiman  bagi  masyarakat  di  wilayah  yang  dianggap  paling  aman.  Sementara  itu  bagi  daerah yang  memiliki  potensi  yang  sedang  perlu  dilakukan  penyesuaian-penyesuaian  tertentu  dalam penyediaan  infrastruktur  guna  untuk  dapat  memberikan  perlindungan  secara  dini.  Termasuk  juga menyediakan  desain  penanganan  jika  telah  terjadi  bencana.  Sementara  itu,  untuk  daerah  yang dianggap memiliki potensi  ancaman bencana  yang sangat  tinggi,  harus dinyatakan sebagai  daerah terlarang untuk dijadikan sebagai wilayah pemukiman yang bersifat permanen.
Pulau Ternate,  yang terletak di  kaki  Gunung Gamalama  yang merupakan gunung api  aktif juga  termasuk  pada  daerah  yang  rawan  terhadap  terjadinya  berbagai  bencana  alam.  Diantaranya adalah bencana gunung meletus, gempa, banjir, tanah longsor, angin topan, dan sunami. Berbagai jenis bencana ini memang sangat erat kaitannya dengan letak geografis wilayah Kota Ternate yang hamper  seluruhnya  hanya  menampati  daerah  kaki  gunung  Gamalama.  Oleh  karena  itu  tofografis lahan menjadi yang hamper semuanya berbentuk landai.
Kelurahan Kastela di Kecamatan Pulau Ternate merupakan sebuah pemukiman yang berada pada lingkar luar pulau, maka secara umum letak kelurahan ini berada di dataran yang lebih rendah. Oleh  karena  itu  pada  musim  hujan  selalu  mendapat  limpahan  hujan  dari  hulu.  Sehingga  sangat rentan  bagi  terjadinya  banjir.  Selain  itu,  Kelurahan  Kastelah  bersama  dengan  beberapa  kelurahan lainnya  di  wilayah  pulau  Ternate  masuk  ke  dalam  wilayah  yang  memiliki  ancaman  sunami  yang cukup besar. Sebab kelurahan-kelurahan tersebut langsung berhadapan dengan laut lepas.
Widayatun dan Fatoni (2013:38) menyatakan bahwa banyaknya bencana alam yang terjadi di  Indonesia  memberikan  dampak  dan  pengaruh  terhadap  kualitas  hidup  penduduk  yang  dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampaknya langsungnya adalah jatuhnya  korban  jiwa,  hilang  dan  luka-luka.  Sedangkan  dampak  tidak  langsung  antara  lain  adalah terjadinya  banyak  kerusakan-kerusakan  bangunan  perumahan  penduduk,  sarana  sosial  seperti bangunan  sekolah,  rumah  sakit  dan  sarana  kesehatan  lainnya,  perkantoran  dan  infrastruktur  jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi. Sehingga dengan demikian, terjadinya bencana alam mengakibatkan  adanya  kerugian  ekonomi  bagi  penduduk,  seperti  kerusakan  lahan  pertanian  dan kehilangan mata pencaharian, terutama bagi penduduk yang bekerja disektor in formal.
Salah  satu  bencana  yang  terbaru  dan  terbilang  fenomenal  saat  ini  yaitu  berupa  wabah penyakit menular Covid 19. Tercatat hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 3 bulan sejak  diindentifikasi  di  Wuhan  China  pada  akhir  desember  2019  dan  pada  sekitar  akhir  februari telah  menyebar  secara  luas,  termasuk  ke  seluruh  wilayah  Indonesia.  Penyebarannya  yang  sangat cepat  dan  dampaknya  yang  sangat  mematikan  menyebabkan  terjadinya  kepanikan  kepada  semua pihak,  termasuk  pemerintah  pemerintah  dan  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Oleh  karena  itu,  badan kesehatan dunia (WHO) menggolongkan wabah ini sebagai pandemi global karena melanda hampir di seluruh dunia.
Berbagai  langkah-langkah  awal  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan  pada rekomendasi  dari  pemerintah  pusat  melalui  instansi  terkait.  Upaya  tersebut  dilakukan  di  dalam rangka melakukan pencegahan bagi  terjadinya penyebaran  yang lebih luas lagi.  Berbagai  aktifitas yang dianggap memiliki potensi  tinggi  bagi  terjadinya penularan segera  ditiadakan. terutama bagi kegiatan  yang  merupakan  yang  menjadi  pusaran  untuk  berkumpulnya  orang  banyak.  Diantaranya diliburkannya  semua  aktifitas  perkantoran  pemerintah  dan  digesernya  kegiatan  yang  dapat dilaksanakan  dari  rumah  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebut Work  From  Home (WFH)  kecuali
pada bebrapa instansi yang tidak dapat diliburkan seperti rumah sakit, kepolisian, dan beberapa unit yang sifatnya kedaruratan, sekolah-sekolah dan kampus pun ikut dilburkan. Bahkan terdapat  yang lebih  ekstri  yakni  dilakukannya  pembebasan  sebagaian  tahanan  dalam  rangka  mengurangi  para napi.
Protokol  kesehatan  juga  diterapkan  secara  ketat  pada  instansi  pemerintah  dan  swasta  yang tetap  menjalankan  layanan  publik.  seperti  diwajibkannya  bagi  setiap  instansi  untuk  menyediakan tempat cuci tangan, diwajibkannya pengunaan masker, dan secara ketat dilakukannya pemeriksaan suhu  tubuh  bagi  para  pengunjung.  Sebagian  masyarakat  melakukan  pencegahan  mandiri  dengan membeli  sendiri  berbagai  alat  yang  diyakini  dapat  membantu  seperti  masker  dan  hand  sanitaizer. Kondisi  ini  belakangan  malah  menyebabkan  munculnya  persoalan  lain,  yakni  terjadinya kelangkaan  berbagai  alat  kesehatan  di  masyarakat  yang  tentu  saja  menyebabkan  kenaikan  harga yang tidak rasional.
Tujuan  pengurangan  risiko  adalah  untuk  merancang  dan  membuat  konteks  untuk mengurangi  kerugian  manusia  danmelindungi  aset  dari  bahaya  alam,  Blaikie  dkk.  2014;  Dowrick 2009  dalam  Valibeigi et  all (2019:2).  Selanjutnya,  oleh  karena  itu  Disaster  Risk  Management (DRM)  terdiri  dari  berbagai  kegiatan  sebelum,  selama  dan  setelah  bencana,  dilakukan  untuk meminimalkan  kerentanan  dan  risiko  bencana  di  seluruh  masyarakat,  untuk  menghindari  atau membatasi  dampak  buruk  dari  bahaya,  dalam  konteks  luas  pembangunan  berkelanjutan  dan memperhatikan  dimensi  seperti  partisipasi,penguatan  sinergi  dan  pengetahuan,  pemberdayaan  dan meningkatkan  kapasitas,  memperbaiki  lingkungan  fisik  dan  kemampuannya  (ISDR  2005;  Kohler, Julich & Bloemertz 2004; Thomalla et al . 2006), Valibeigi (2019:2).
Oleh  karena  itu  perlu  adanya  penelitian  untuk  mengetahui  kesiapan  daerah  di  dalam menghadapi  trerjadinya  bencana  dalam  rangka    melakukan  tindakan  pengurangan  risiko menghadapi  setiap  potensi  bencana.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  akan  memotret  pemahaman  dan kesediaan  partisipasi  masyarakat,  serta  kesiapan  pemerintah  di  dalam  menghadapi  setiap  bencana yang terjadi.

## Rumusan Masalah
“Bagaimana kesiapan Kelurahan Kastela Kota Ternate di dalam menghadapi setiap potensi bencana yang terjadi Untuk mengetahui kesiapan pemerintah di dalam menghadapi setiap potensi bencana?”

## 2. METODE PENELITIAN Metode dan Tahapan analisis Kualitatif
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Yakni  model  pendekatan yang  dilakukan  untuk  menjawab  sebuah  fenomena  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  dengan mengkonstruksinya  kemudian  mencoba  menelusuri  akar  permasalahannya  berdasarkan  fakta  yang ditemukan.  Berdasarkan  penelusuran  tersebut  selanjutnya  akan  ditemukan  solusi  yang  akan  dapat digunakan  untuk  menjawab  fenomena  tersebut.  Untuk  menganalisis  data  yang  diperoleh  secara kualitatif  tersebut  digunakan  metode  Model  Interaktif.  Menurut  Huberman  dan  Miles  (Idrus, 2007:180-184), model interaktif terdiri  atas tiga  hal  utama  yaitu reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Analisis Data
Data  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  acuan  pada  Peraturan  Kepala  (Perka)  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  1  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Umum Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana            di  dalamnya  memuat  tentang  ketentuan  dan  klasifikasi desa/kelurahan tangguh bencana sebagai berikut:
a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (Skor 51 - 60)
b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya ((Skor 36 - 50)
c. Desa/Keluarahan Tangguh Bencana Pratama (Skor 20 - 35)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian
Untuk mendapatkan data, maka berikut profile para  responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Profile Informan Penelitian No. Nama Jabatan 1 Lutfi Kadir Lurah 2 Suraida Buka Staf Kelurahan 3 Sunardi Suminta Staf Kelurahan 4 Zulfikar Hi. Radjab Staf Kelurahan 5 Bunadri Hi. Hasan Staf Kelurahan 6 Maryam Hi. Hamzah Staf Kelurahan
Berdasarkan  pada  table  1  di  atas  nampak  bahwa  yang  menjadi  responden  di  dalam penelitian  ini  adalah  orang  yang  dianggap  sangat  memiliki  pemahaman  yang  sangat  terhadap topic  penelitian  sebab,  keenamnya  adalah  orang  yang  berada  pada  penanganan  birokrasi  di tingkat  kelurahan  Kastela,  termasuk  ada  program-program  yang  terkait  dengan  bencana  alam. Yakni  terdiri  atas  satu  orang  lurah  dan  5  orang  staf  kelurahan.    Berikut  adalah  tanggapan mereka  terhadap  terhadap  tingkat  ketangguhan  bencana  Kelurahan  Kastela  berdasarkan  pada kuisioner penelitian.
Tabel 2 Hasil Data Tanggapan Responden No. Nama Legislasi Perencanaan Kelembagaan Pendanaan Pengemb.
Kapasitas Penyelengg Penanggn Benc 1 Lutfi Kadir 0 0 1 3 8 23 2 Suraida Buka 0 0 0 1 0 7 3 Sunardi Suminta 0 1 1 1 0 7 4 Zulfikar Hi. Radjab 0 0 0 1 0 7 5 Bunadri Hi. Hasan 0 0 0 1 0 7 6 Maryam Hi. Hamzah 0 0 0 1 0 7 Total 0 1 2 8 8 58
Berdasarkan  pada  table  2  tersebut  di  atas,  Nampak  bahwa  secara  umum  semua responden  memberikan  jawaban  masih  sangat  rendah  pada  semua  aspek.  Seperti  diketahui bahwa kuisioner penelitian ini terdiri atas 6 aspek penanganan bencana yang secara keseluruhan terdiri atas 60 item penelitian. Selengkapnya jawaban responden adalah sebagai berikut:

## Aspek Legislasi
Berdasarkan  pada  Tabel  2,  tersebut  di  atas  nampak  bahwa  6  orang  responden memberikan  penilaian  bahwa  pada  aspek  legislasi  yang  terdiri  atas  3  item  pemerintah  di kelurahan  Kastela  sama  sekali  belum  melakukan  apapun.  Hal  ini  secara  umum  menunjukkan bahwa  dari  aspek  legislasi  kelurahan  yang  menjadi  kajian  dari  penelitian  belum  siap.  Padahal dalam  hal  penanggulangan  bencana  aspek  legislasi  merupakan  satu  hal  yang  sangat  kerusial sebab  seperti  diketahui  bahwa  masalah  kebencanaan  merupakan  sebuah  hal  yang  bersifat darurat, sehingga sifat penanganannya lebih dominan bersifat kebijakan. Lebih lanjut terkait hal ini  disampaikan  oleh  Buchari  (2020:8),  Pemerintah  Pusat  dan  pemerintah  daerah  menjadi penanggungjawab  penyelenggaran  penanggulangan  bencana.  Akibatnya  adalah  para  lurah belum memiliki legal formal yang akan dijakdikan sandaran di dalam melakukan kegiatan yang
terkait  dengan  kebijakan  di  dalam  penanganan  bencana.Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  dasar untuk membuat perencanaan tentang pengembangan konsep penanganan bencana. Itu sebabnya penanganan  yang  dilakukan  saat  ini  masih  sangat  bersifat  reaktif  ketimbang  pro  aktif.  Hal  ini tentu  sangat  riskan  sebab  saat  ini  berbagai  bencana  sangat  sangat  berpotensi  untuk  terjadi, kapan pun.
Nursyabani, Putera, dan Kusdarini (2020:84) menyatakan bahwa mitigasi ini mencakup langkahlangkah  regulasi,  program  pendidikan,  modifikasi  perilaku  serta  pengendalian lingkungan.  Untuk  melaksanakan  mitigasi  bencana  yang  baik  tidak  hanya  membutuhkan kesadaran  dari  mahasiswa  itu  saja,  melainkan  juga  dibutuhkan  pengetahuan  dan  kesadaran terkait  manajemen  bencana  misalnya  dengan  memahami  bagaimana  menerapkan langkahlangkah mitigasi.

## Aspek Perencanaan
Pada  aspek  perencanaan  yang  merupakan  sebuah  bagian  krusial  di  dalam penanggulangan  bencana,  sebab  merupakan  sebuah  gambaran  tentang  bagaimana  sebuah wilayah  memandang  dan  sekaligus  melakukan  berbagai  proses  sebuah  wilayah  melakukan persiapan atau kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana. Hasil  pada  table  di  atas  Nampak  bahwa  pada  aspek  ini  pun  persepsi  para  responden  masih sangat  rendah,  yakni  dari  6 orang  responden untuk aspek perencanaan dengan 3 item  hanya  1 orang yang memberikan 1 angka. Artinya apa yakni bahwa pada umumnya para responden yang note  bene  adalah  perangkat  di  pemerintahan  Keluarahan  Kastela  measih  memandang  bahwa belum  dilakukan  perencanaan  yang  baik  terkait  dengan  kebencanaan,  itu  juga  sekaligus memberikan  gambaran  bahwa  belum  ada  upaya-upaya  untuk  menyusun  perencanaan  untuk dapat  mengantisipasi  atas  terjadinya  berbagai  bencana.  Hal  ini  tentu  saja  sebuah  kondisi  yang sangat  riskan  bahwa  mengingat  wilayah  ini  juga  terkategori  pada  wilayah  yang  cukup  rawan terhadap beberapa bencana alam, baik yang sifatnya kecil, sedang, maupun yang besar.

## Aspek Kelembagaan
Dari  hasil  survey  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  diperoleh  hasil  seperti  Nampak pada table di atas, bahwa dari 9 item yang diajukan kepada para responden hanya 2 responden yang  memberikan  persetujuan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  aspek  ini  masih  sangat  kecil upaya yang telah dilakukan. Bahkan juga dapat dikatakan bahwa belum ada sama sekali upaya yang  telah  dilakukan.  Dapat  dibayangkan  jika  dengan  kondisi  seperti  ini  terus  berlangsung sementera  sewaktu-waktu  terjadi  kondisi  bencana,  maka  pasti  terjadi  kelambatan  penanganan oleh karena tingkat ketergantungan kepada pemerintah atau instansi terkait sangat besar.
Dengan temuan seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah di tingkat  Kelurahahn  Kastela  belum  cukup  mempersiapkan  aspek  ini  secara  baik  dalam  kaitan dengan  membentuk  wilayahnya  menjadi  sebuah  wilayah  yang  tangguh  di  dalam  mengahadapi berbagai  kemungkinan  bencana  yang  akan  terjadi.  Tentu  saja  banyak  sebab  yang  akan mengarah  kepada  temuan  ini.  Diantaranya  tingkat  pemahaman  tentang  masalah  kebencanaan, kesadaran  segenap  perangkat  kelurahan  dan  masyarakat  sekitar,  atau  juga  bahkan  kepedulian yang belum baik.

## Aspek Pendanaan
Pada aspek ini terdapat 6 item  yang harus direspon oleh para responden. Dari survey yang telah dilakukan pada 6 orang responden 1 orang telah memberikan angka 3  yang artinya bahwa  terdapat  3  item  yang  dianggap  telah  terpenuhi.  Sementara  itu  pada  5  orang  lainnya meniali bahwa terdapat 1 item yang telah terpenuhi. Secara keseluruhan hasil ini manunjukkan bahwa  pada  aspek  belum  juga  cukup  upaya  yang  telah  dilakukan  sehingga  kontribusi  aspek pendanaan ini terhadap tingkat ketangguhan bencana masih rendah.
Padahal untuk aspek ini dimaksudkan bahwa setiap kelurahan telah memiliki sumber pendanaan  secara  tetap  dan  berkelanjutan  terkait  dengan  berbagai  upaya  penanganan  terhadap
bencana.  Sumber  tersebut  bisa  bersumber  dari  anggaran  kelurahan  sendiri  maupun  dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat  yang  ada  di  lingkungan  tersebut.  Mekanisme  ini  belum berjalan  dengan  baik,  sebab  belum  terbangunnya  system  dalam  hal  aspek  pendanaannya,  oleh karena pengelolaannya belum dilakukan secara khusus oleh badan maupun kelompok yang ada. Sehingga belum dilakukan sebagai sebuah bentuk antisipasi terhadap terjadinya bencana, pada umumnya  dilakukan  jika  telah  terjadi  bencana  dan  bersifat  sporadic,  biasanya  dilakukan  oleh kelompok  pemuda  dengan  cara  mengumpulkan  bantuan  dari  masyarakat  dengan  cara mengunjuingi  rumah-rumah  masyarakat  dan  meminta  untuk  dapat  berpartisipasi.  Bahkan terkadang  dilakukan  dengan  melakukan  pengumpulan  di  jalan-jalan  dengan  cara  menggugah patisipasi  masyarakat  dalam  hal  membantu  masyarakat  yang  tengah  mengalami  masalah tersebut, cara ini sesungguhnya selain, bersifat rekatif juga memiliki resiko karena rawan untuk mengundang bencana bagi para pemuda tersebut. Biasanya juga model seperti ini agak telat di dalam  memberikan  bantuan,  selain  itu,  metode  seperti  ini  sulit  untuk  dapat  dilakukan  secara transparan.

## Aspek Pengembangan Kapasitas
Pada  aspek  ini  terdiri  atas  15  item  yang  harus  direspon  oleh  para  responden.  Jumlah  ini terbilang  besar  sebab  mencakup  seperempat  dari  total  instrument.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  aspek  ini  dianggap  sebagai  salah  satu  bagian  yang  penting.  Pada  Kelurahan  Kastelah hasil  survey  menunjukkan  bahwa  dari  6  orang  responden  hanya  1  orang  responden  yang memberikan  tanggapan  bahwa  terdapat  8  item  yang  telah  terpenuhi  namun  pada  5  responden lainnya tidak satu pun dari 15 item tersebut yang dinilai telah terpenuhi. Sehingga secara umum hasil  survey  ini  mengungkapkan  bahwa  kelurahan  Kastela  sama  sekali  siap  dalam  aspek pengembangan kapasitas terkait dengan pembangunan kelurahan tangguh bencana.

## Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Untuk kelurahan Kastela pada hasil survey yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat  kesiapan  kelurahan  tersebut  pada  aspek  ini,  masih  sangat  rendah.  Hal  ini  terlihat  dari hasil survey pada 6 responden riset, hanya 1 orang yang menyatakan bahwa terjadi rasio 23/24, yakni  menyatakan  bahwa  dari  24  item  telah  terpenuhi  23.  Namun  pada  5  orang  responden lainnya masing-masing memberikan rasio 7/24, yaitu hanya menjawab bahwa terpenuhi 7 dari total 24 item pengukuran.

## 4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Dengan  temuan  seperti  di  atas  maka  secara  umum  dapat  dirangkumkan  terhadap  keenam aspek  yang  dijadikan  indicator  di  dalam  penetapan  tingkat  ketangguhan  sebuah  wilayah,  desa maupun kelurahan terhadapbencana, maka dapat dirangkumkan di dalam table 2, sebagai berikut:

## Aspek Legislasi
Aspek legislasi merupakan bagian pertama dalam Perban BNPN No. 12 Tahun 2012, dalam mengukur tingkat ketangguhan sebuah desa maupun kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya aspek legislasi dalam penyusunan kebijakan terkait dengan permasalahan kebencanaan. Oleh  karena  seperti  diketahui  bahwa  persoalan  kebencanaan  merupakan  peristiwa  yang  bersifat darurat,  maka  harus  disiapkan  berbagai  regulasi  terkait  penyusunan  kebijakan  dan  tata  cara penanganannya.  Oleh  sebab  itu  lingkup  birokrasi  setingkat  kelurahan  juga  harus  melakukan pemenuhan  kelengkapan  aspek  ini.  Dengan  ketersediaan  perangkat  tersebut  maka  setiap  langkah penanganan  yang  dilakukan  merupakan  sebuah  rangkaian  yang  tersistem  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya merupakan sebuah tindakan rekatif yang sifatnya sporadic.
Sebaliknya, ketidaksiapan pada aspek ini akan menyebabkan penanganan kebencanaan akan bersifat lamban dan terjadi saling lepas tanggung jawab. Pengalaman dalam  hal penangnan Covid 19  yang  paada  akhir  tahun  2019  lalu.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Marwan  (2020:  8),  bahwa ketidaksiapan dalam sebuah regulasi  akan ini menjadi sebuah jawaban atas semua spekulasi  yang
terjadi atas berbagai reaksi dan sikap aparat dan masyarakat di berbagai kelurahan di Kota Ternate dalam  tahap  awal  penanganan  Covid  19.  Salah  satu  cara  untuk  memperbaiki  regulasi  tentang kebencanaan  adalah  melalui  kerja  sama  internasional,  oleh  karena  itu  kepentingan  Indonesia khususnya  BPBD  NTT  sendiri  dalam  kerja  sama  dengan  DFAT  Australia  ini  adalah  adanya regulasi  yang  dihasilkan,  yang  akan  sangat  bermanfaat  bagi  Indonesia  kedepannya.  Yang selanjutnya juga disampaikan bahwa NTT juga merasa terbantu khususnya dalam hal regulasi sebab regulasi  menjadi  dasar  pelaksanaan  suatu  program  kegiatan  termasuk  penanggulangan  bencana, Panorama, Nastiti, dan Anfasa (2021:238).
Penyebaran  virus  yang  cepat  juga  diperparah  dengan  adanya  pergerarakan  penyebaran informasi  di  masyarakat  lewat  berbagai  informasi  media  social  yang  saat  ini  merupakan  rujukan utama  masyarakat  dalam  memperoleh  berbagai  informasi.  Meskipun  cepat,  tetapi  tidak  adanya proses  sortir  terhadap  berbagai  informasi  tersebut  menyebabkan  masyarakat  terpaksa  harus mengkonsumsi  yang  belum  tentu  memiliki  kebenaran.  Hal  ini  menyebabkan  munculnya  beragam sikap masyarakat terhadap wabah covid tersebut. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa lemahnya sector regulasi menyebabkan tidak adanya upaya yang cukup menjadi landasan dalam menertibkan berbagai informasi di masyarakat.
Salah  satu  bukti  kuat  tentang  lemahnya  penangan  covid  19  di  kelurahan  Kastela  yang disebabkan  oleh  lemahnya  sector  regulasi  adalah  tidak  adanya  dasar  hukum  yang  dapat  dijadikan oleh pemerintah untuk dapat memaksa masyarakat dalam hal penertiban masyarakat. Aparatur pun hanya bisa untuk menghimbau masyarakat  untuk dapat menaati berbagai ketentuan yang dianggap dapat untuk mencegah penyebaran wabah C-19 tersebut. Sementara tidak semua masyarakat patuh terhadap  berbagai  ketentuan  tersebut.  Tidak  jarang  malah  muncul  perlawanan.  Akibatnya  adalah masyarakat  sangat  susah  untuk  ditertibkan.  Demikian  juga  pada  pelaksanaan  program  pemerintah yang dilakukan untuk dapat menghentikan wabah ini, yaitu program vaksin nasional.
Hal lain yang dirasakan menjadi alasan yang lebih urgen bagi ketersediaannya regulasi pada tingkat  desa  dan  kelurahan  adalah  dalam  masa  pandemic  dan  masa  sulit  lainnya  adalah  sering munculnya  berbagai  perilaku  yang  sifatnya  opportunis.  Seperti  yang  terjadi  dalam  kegiatan perdangan  di  masa  awal  pandemic  ini,  yaitu  perilaku  sebagian  masyarakat  yang  mencari  untung tanpa memperhatikan pada kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat lainnya.
Seperti pada umumnya pada setiap terjadinya masalah social di masyarakat, termasuk juga pada peristiwa bencana alam akan menyebabkan terjadinya ketidaknormalan di dalam berbagai hal. Termasuk  di  dalam  distribusi  logistic.  Hal  ini  pada  gilirannya  akan  membawa  pada ketidakseimbangan  antara  antara  penawaran  dan  permintaan.  Akibatnya  adalah  akan  mendorong pada  peningkatan  harga  jual  di  masyarakat.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  factor  psikologis  di masyarakat baik sebagai penjual maupun pada posisi pembeli. Yakni akan memunculkan perilaku penimbunan  barang-barang  oleh  para  penjual.  Kurangnya  keputusan  berbasis  ilmu  pengetahuan, penggunaan  larangan  perjalanan ad-hoc ,  dan  tanggapan  lain  yang  tidak  diinformasikan  dan  tidak terkoordinasi,  memperburuk  wabah  ini  baik  sebagai  krisis  kesehatan  maupun  krisis  ekonomi, Djalante, Shaw, dan DeWit (2020 : 5)

## Aspek Perencanaan
Nasrullah, Paripurno, dan prasetyo (2021:31), bahwa  Untuk kesuksesan suatu proses maka perlu  adanya  suatu  konsep  perencanaan  strategis  dan  perencanaan  implementasi  (rencana  aksi) yang  jelas.  Selanjutnya,  Menurut  Lestari  (2007)  Perencanaan  sektoral  terdiri  atas;  (1)  Sektor manajemen  dan  koordinasi  atau  komunikasi  (2)  Sektor  kesehatan  (3)  Sektor  sarana  prasarana  (4) Sektor  logistik.  Mengingat  penelitian  ini  menyangkut  pengelolaan  logistik  bencana  maka  penulis hanya menjelaskan sektor logistik meliputi sasaran dan kegiatan.
Salah  satu  bukti  tentang  minimnya  perencanaan  adalah  pada  saat  pendemi  telah  terjadi pemerintah pada semua daerah di Indonesia baru mulai melakukan penyiapan tempat untuk menjadi pusat  isolasi  bagi  para  warga  yang  tertular  secara  lamngsung.  Akibatnya  adalah  untuk  kasus  di
Ternate  adalah  munculnya  penolakan  yang  hamper  merata  dari  semua  masyarakat  yang direncanakan  lungkungannya  akan  menjadi  pusat  isolasi.  Akibatnya  adalah  pemerintah  dan  tim gugus  tugas  melakukan  isolasi  pada  beberapa  hotel  yang  tentunya  akan  memiliki  dampak  pada biaya  penanganan  yang  mahal.  Pada  jaman  pemerintahan  orde  baru  dahulu  pada  setiap  desa didesain sebuah gedung yang disebut balai desa. Bangunan ini selanjutnya menjadi bangunan serba guna untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakat di desa tersebut. Mulai dari tempat sosialisasi berbagai program-program  pemerintah  maupun  pusat  pemerintahan,  dan  lain-lain  hajatan  yang  dilakukan untuk masyarakat desa.

## Aspek Kelembagaan
Dalam kaitan dengan pelembagaan itu menunjukkan bahwa diharapakan bahwa masyarakat luas yang terdapat pada setiap desa maupun kelurahan seyogyanya telah merupakan sebagai bagian yang tidak terpusahkan dari pemerintah setempat dalam kaitan dengan penanganan bencana. Oleh sebab itu mereka harus diorganisir di dalam wadah organisasi dan dilibatkan secara aktif di dalam berbagai bentuk kegiatan. Ini juga sebagai upaya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di  lingkungannya  berada  terhadap  satu  hal  yang  krusial,  yakni  kemungkinan  terjadinya  bencana alam.
Pradika,  Giyarsih,  dan  Hartono  (2018:268)  menyatakan  bahwa  Peran  pemuda  dalam pengurangan  Risiko  bencana  di  Desa  Kepuharjo  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Pertama, sosialisasi  dan  pelatihan  PRB.  Kedua,  pemetaan  partisipatif.  Kerja  kolaboratif  antara  pemerintah, lembaga  swadaya  masyarakat  dan  pemuda  sebagai  elemen  masyarakat  yang  selanjutnya  adalah pemetaan partisipatif dengan tujuan untuk menghasilkan visualisasi bahaya dan risiko bencana agar lebih  mudah  dipahami  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat  Kepuharjo.  Ketiga,  simulasi  atau  gladi lapangan.  Keempat,  pemantauan  dan  komunikasi.  Kelima,  radio  komunitas.  Keenam,  konservasi dan pelestarian.
Cameron  dan  Steven  (2020:2)  mengungkapkan  bahwa  dalam  penanggulangan  bencana, normalisasi  adalah  penyeragaman  aturan,  standar  praktik,  dan  tujuan  pengurangan  resiko  bencana yang  dapat  secara  luas  diterapkan  keseluruh  masyarakat.  agar  efektif,  normalisasi  dilegitimasi melalui penggunaan para ahli, yang dalam konteks penanggulangan bencana di Australia, para ahli ini dibuktikan dengan berkonsultasi dengan organisasi riset ilmiah dan industry kekayaan bersama serta kepala layanan darurat Negara, universitas, dan lembaga akademik lainnya. Melalui legitimasi inilah normalisasi menjadi alat pendukung rezim biopolitik.
Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintag daerah di Korea, seperti berikut Pemerintah Seoul  dan  Gyeonggi-do,  dengan  populasi  tertinggi  di  Korea,  mengambil  tindakan  proaktif  dari wabah  awal.  Pemerintah  Kota  Seoul  segera  membuat  dan  mendistribusikan  pedoman  tentang prosedur masuk khusus yang merinci diagnosis dan tip pencegahan untuk virus korona, dan untuk sementara membatasi penggunaan kotak publik besar (Shaw;  Kim; Hua : 2020:8)
Pada  beberapa  penelitian  ini  terkait  juga  dengan  budaya  nasional  kita  seperti  yang  telah dilakukan  oleh  Geer  Hofstede,  tentang  budaya  nasional  yang  membagi  dimensinya  dalam  lima dimensi.  Pada  salah  satu  dimensinya  yaitu  uncertainty  avoidance  menempatkan  Indonesia  pada posisi  low  cenderung  ke  moderat.  Yang  artinya  bahwa  penghindaran  terhadap  ketidakpastian  kita itu  tergolong  rendah.  artinya  kita  lebih  cenderung  menerima  terhadap  kondisi  ketidakpastian  atau lebih menerima kondisi demikian.

## Aspek Pendanaan
Pada  aspek  pendanaan,  hamper  tidak  ditemukan  sebuah  kelurahan  di  lingkungan  Kota Ternate  yang  telah  memiliki  sebuah  mekanisme  pendaaan  yang  berasal  dari  swadaya  masyarakat secara  rutin.  Untuk  itu,  jika  terjadi  suatu  bencana  hal  yang  dilakukan  adalah  dilakukannya  iuran atau  bahkan  baru  dibentuk  tim  pengumpul  dana.  Untuk  itu,  satu  hal  yang  perlu  dilakukan  terkait dengan pelembagaan tersebut di atas adalah termasuk didalamnya adalah pembentukan mekanisme pendanaan yang berasal dari masyarakat secara rutin. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah pemetaan
masyarakat dari status ekonominya untuk dapat lebih mudah dilakukan pengumpulan. Hal ini perlu dilakukan  agar  dapat  diperkirakan  kemampuan  masing-masing  masyarakat  dalam  berkontribusi langsung terkait penyediaan anggaran tersebut. Selain itu, tentunya dari pihak pemerintah di tingkat kelurahan juga diharapkan adanya penganggaran secara rutin atas masalah ini.
Sadat  (2019:72)  menyampaikan  bahwa  oleh  Tim  Peneliti  Balitbang  dan  Akademisi, menggambarkan  bahwaterkait  dengan  pendanaan  terdapat  dua  alternative  yaitu    Risiko  bencana yang  relatif  kecil,  sering  terjadi  dan  dapat  diprediksi  seperti  banjir,  longsor  dan  kekeringan  dapat dibiayai  dari  sumber-sumber  dana  cadangan  yang  dianggarkan  secara  rutin.  Sedangkan  untuk mengantisipasi  risiko  bencana  besar  seperti  gempa  bumi  dan  tsunami,  maka  kombinasi  antara penyiapan dana siaga yang diakumulasi dari pencadangan dari anggaran secara rutin (dan dikelola di  luar anggaran), serta  adanya penggunakan sumber pembiayaan bencana diluar  anggaran seperti skema asuransi bencana menjadi sesuatu yang sangat penting.
Shah (2020:abstrak), menunjukkan bahwa otoritas manajemen bencana mengalami tumpang tindih  yurisdiksi,  duplikasi  tanggung  jawab,  kurangnya  sumber  daya  anggaran  dan  non  anggaran, dan koordinasi di semua tingkatan. Instrument hokum dan kebijakan terkait bencana masih terbatas dalam  penegakannya.  Sindrom  ketergantungan  ada  di  ketiga  tingkatan  mekanisme  kelembagaan dan  pengarusutamaan  PRB  ke  dalam  pembangunan  kurang  dihargai  di  banyak  proyek pembangunan.

## Aspek Pengembangan Kapasitas
Untuk  aspek  pengembangan  kapasitas  seperti  terlihat  pada  tabel  tersebut  di  atas  pada umumnya  belum  juga  berjalan.  Pada  banyak  wilayah  aspek  pengembangan  kapasitas  ini  banyak diisi  dengan  kegiatan  penguatan  ketrampilan  serta  penguatan  emotional  question.  Hal  ini  tentu dikaitkan  dengan  tujuan  dari  program  ini  yaitu  dipersiapkan  untuk  dapat  melakukan  penanganan jika  sewaktu-waktu  dibutuhkan  jika  terjadi  musibah,  baik  itu  terjadi  di  lingkungan  masyarakat sendiri maupun di lingkungan lainnya yang dapat dilakukan mobilisasi ke wilayah tersebut. Untuk penguatan  ketrampilan  tentu  dikaitkan  dengan  pemantapan  fisik  dan  berbagai  kegiatan kemanusiaan untuk penanganan korban, penanganan llogistik maupun penanganan daerah bencana. Sementara  itu,  untuk  program  penguatan  emotional  question  diberikan  untuk  penguatan  mental, kerja sama tim,  dan kepercayaan diri para peserta, serta penguatan rasa empathy terhadap sesame manusia.
Delima  dan  Putra  (2021:63),  mengungkapkan  bahwa  penanganan  bencana  memerlukan kesiapan  sumber  daya  manusia  yang  memadai  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitasnya. Kesiapan  dari  segi  kuantitasnya  dapat  dilihat  dari  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  ada. Sedangkan dari segi kualitas dilihat dari kompetensi dan pelatihan yang pernah diikuti. Selanjutnya hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Penelitian    Ismunandar  (2013)  dalam  Delima  dan  Putra (2021:63),  bahwa  penanganan  bencana  memerlukan  SDM  yang  memadai  baik  dari  segi  jumlah maupun  kompetensi  dan  kemampuannya  dengan  tingkat  jenis  bencana  yang  dihadapi.  Untuk  itu pihak  yang  manajemen  atau  pimpinan  tertinggi  harus  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan untuk mengelola bencana di lingkungan masing-masing.
Lebih  jauh  Anggun,  Putera,  dan  Liesmana  (2020:127)  menyatakan  bahwa  kapasitas merupakan  Kapasitas  merupakan  sumberdaya  atau  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  individu, kelompok ataupun lembaga sabagai upaya kesiapan, pencagahan dan pengurangan risiko bencana. Bahkan lebih lanjut Susilowati dan Siswanta (2016:42) menegaskan bahwa Peningkatan kapasitas terhadap  kaum  perempuan  merupakan  kegiatan  yang  mutlak  dilakukan.  Keberhasilan  program mitigasi  berbasis  kepada  masyarakat  sangat  ditentukan  oleh  keterlibatan  perempuan.  Perempuan terutama ibu-ibu adalah pihak yang lebih sering berada di rumah dibanding dengan laki-laki.
Susilowati  dan  Siswanta  (2016:47)  Dampak  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah meningkatnya  pengetahuan,  keterampilan  masyarakat  dalam  menghadapi  risiko  bencana  gempa bumi  yang  mendorong  kesadaran  warga  untuk  ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  manajemen  atau
pengelolaan  bencana.Masyarakat  memiliki  kapasitas  untuk  meningkatkan  peran  sertanya  dalam penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca).
Riset  lainnya  adalah  yaitu  pada  orang  Tionghoa  menunjukkan  kekuatan  tingkat  solidaritas komunitas  untuk  orang-orang  yang  terkena  dampak  di  Wuhan.  Tidak  hanya  mereka  yang menyediakan  sumber  daya,  termasuk  keuangan,  sumber  daya  manusia,  mereka  juga  membantu meningkatkan moral para petugas kesehatan garis depan, dan berbagi cerita dan pengalaman positif yang berbeda melalui social media, (Shaw;  Kim; Hua : 2020:10).
Meskipun  melalui  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Boas  (2020:7)  menguraikan  hasil penelitiannya  bahwa  dalam  situasi  bencana,  warga  kota  China  menggunakan  dan  menghargai sumber  informasi  tradisional  dari  pada  media  social.  Bahkan  dalam  penggunaan  media  social, informasi yang dibagikan masih terutama diambil dari sumber informasi resmi (misalnya prakiraan cuaca)  atau  laporan  media.    Analisis  blog  media  social  memberikan  gamaran  serupa.  Mayoritas postingan  menganalisis  informasi  yang  diuraikan  atau  diteruskan  dari  sumber  resmi  pemerintah atau  media  arus  utama.  Selanjutnya,  Carter  et  all  (2020:  9-10),  terkait  factor  terakhir  yang  perlu dipertimbangkan  adalah  sejauh  mana  orang  akan  benar-benar  dapat  menggunakan  pengetahuan tambahan  yang mereka  peroleh dari kampanye informasi pra-insiden dalam kejadian nyata sejauh mana rasa takut dan kecemasan yang dialami selama insiden tersebut melebihi manfaat yang terkait dengan peningkatan pra insiden.

## Aspek Penanggulangan Bencana
Selanjutnya  pada  aspek  penanggulangan  bencana  yang  terkait  dengan  pandemic  covid  19 ini,  hamper  semuanya  diserahkan  kepada  tim  gugus  yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Hal  ini  yang menyebabkan  banyak  informasi  yang  tidak  dapat  disampaikan  secara  sempurna  dari  tim  kepada masyarakat.  Pada  sisi  yang  lain  juga  ada  sumber-sumber  berita  yang  juga  dikunsumsi  secara  luas oleh  masyarakat.  Akibatnya  adalah  masyarakat  sulit  untuk  dapat  membedakan  informasi  yang benar.  Pada  akhirnya  adalah  masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  bias.  Kondisi  ini  membuat perspektif masyarakat  banyak bertentangan dengan tim  penanganan di  lapangan. Ujungnya sering terjadi konflik dan benturan.
Nasrullah, Paripurno, dan Prasetyo (2021:28), bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2007  pasal  26  ayat  2  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  menjadi  korban  bencana berhak  mendapatkan  bantuan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Sedangkan  menurut  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan pasal 28 ayat 1 bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandan, air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan.
Widayatun dan Fatoni ( 2013:41) menyatakan bahwa Pemherian pelayanan kesehatan pada kondisi  hencana  sering  tidak  memadai.  Hal  ini  terjadi  antara  lain  akibat  rusaknya  fasilitas kesehatan,  tidak  memadainya  jumlah  dan  jenis  ohat  serta  alat  kesehatan,  terbatasnya  tenaga kesehatan, terbatasnya dana operasional pelayanan di lapangan.
Selain  itu,  Peng et  all (2020:abstrak)  mengungkapkan  bahwa  kepercayaan  antar  pribadi memainkan  peran  penting  di  dalam  memotivasi participation  community  based  disaster management .  Kepercayaan  institusional  dapat  meningkatkan  partisipasi  dengan  meningkatkan keterikan  tempat.  Kemanjuran  dirio  dan  identitas  perempuan  memperkuat  hubungan  antar kepercayaan interpersonal dan PCBDM.
Meskipun  terdapat  bukti  yang  jelas  tentang  pemberdayaan  perempuan  dan  peningkatan kapasitas,  keberlanjutan  inisiatif  sangat  bergantung  kepada  komitmen  pemerintah  daerah  untuk memasukkan inisiatif ke dalam kebijakan dan tindakan local. Masih ada kesenjangan antara aspirasi untuk mempraktikkan pemberdayaan perempuan dan implementasinya, Ruszczyk (2020: abstrak).
Meskipun demikian,  Puspasari  (2017:154) mengungkapkan bahwa  Beberapa kendala  yang dialami PMI, kendala teknis, yaitu sulitnya komunikasi dan koordinasi terutama jika bencana alam
terjadi  di  daerah  kepulauan.  Lebih  lanjut  tentang  kordinasi  tersebut  disampaikan  oleh  Bakti  dan Fadlurrahman  (  2020  :  176  –  177)Pada  koordinasi  vertikal  terjadi  kegiatan  penyatuan  dan pengarahan yang diberikan oleh atasan kepada unit-unit dan kesatuan-kesatuan kerja yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawab suatu lembaga pemerintah yang memiliki tingkatan tertentu. Sementara  itu,  Selanjutnya,  koordinasi  horizontal  yang  dilakukan  BPBD  Kabupaten  Purworejo pada  saat  penanggulangan  bencana  dilaksanakan  dengan  melibatkan  lembaga/  instansi  setingkat yang memiliki kewajiban yang sama dalam tugas kebencanaan, misalnya TNI, POLRI, PMI, LSM, dan OPD yang ada di Kabupaten Purworejo.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tingkat  ketangguhan  bencana  Kelurahan  Kastela  tergolong  masih  sangat  rendah  sehingga belum  masuk  kepada  kategori  pratama.  Hal  ini  karena  hamper  semua  aspek  yang  diukur belum terpenuhi.
2. Salah  satu  aspek  yang  yang  sangat  penting  yakni  legislasi  dinilai  oleh  responden  bahkan dipersepsi  sama  sekali  belum  dilakukan  apa  pun  pada  semua  item  yang  diukur  sehingga diberikan nilai 0. Padahal pada aspek ini dianggap sebagai salah satu dasar untuk melakukan aspek lainnya.
3. Aspek  yang  lainnya  juga  terkategori  sangat  rendah  bahkan  beberapa  aspek  juga  oleh responden  secara  tegas  diberikan  nilai  0,  artinya  bahwa  pemerintah  di  tingkat  Kelurahan Kastelah belum melakukan apapun juga.
4. Tingkat  ketangguhan  Kelurahan  Kastela  yang  belum  baik  tersebut  berdamapk  terhadap penanganan Covid 19 banyak menghadapi permasalah di lapangan. Bahkan hingga pada saat ini  di  tahun  kedua  pandemic  ini  belum  dapat  berjalan  dengan  baik.  Seperti  pada  program vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target pemerintah.

## SARAN
Berdasarkan  pada  kesimpulan  tersebut,  dapat  berikan  saran  sebagai  sebuah  rekomendasi yang  dapat  diajukan  kepada  para  pihak  yang  terkait  dengan  penanganan  bencana,  adalah  sebagai berikut:
1. Pemerintah  Kelurahan  Kastela  perlu  menjadikan  pembangunan  tingkat  ketangguhan  bencana sebagai sebuah prioritas mengingat ada berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah ini.
2. Untuk enam (6) aspek yang dijadikan sebagai indicator pengukuran tingkat ketangguhan perlu dilakukan  pembenahan  secara  baik  dan  sistematis.  Yakni  perlu  dilakukan  dari  tahapan  yang paling  dasar  yaitu  penyusunan  aspek  legislasi  yang  baik  dan  selanjutnya  pada  aspek perencanaan dan seterusnya.
3. Masyarakat  di  tingkat  kelurahan  sebagai  stakeholder  dan  subjek  dari  pembangunan  harus dilibatkan  secara  penuh,  termasuk  juga  di  dalam  hal  penanganan  bencana.  Dengan  demikian tingkat tanggung jawab masyarakat akan semakin tinggi dan akan dapat mendorong partisipasi masyarakat secara langsung untuk dapat terlibat di dalamnya menyukseskannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Alifa,  Syadza;  Wibowo,  Arif.  2015. Peran  Kelompok  Rentan  dalam  Penanggulangan  Bencana Dan  Pengurangan  Resiko  Bencana  di  Desa  Tangguh  Bencana  (Studi    Deskriptif  Satuan Tugas  Desa  Tangguh  Bencana  di  Desa  Gunung  Geulis,  Kecamatan  Sukaraja,  Kabupaten Bogor). Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jilid 16, Nomor 1, April 2015 , 16-32. Anggun, T., Putera, R. E., & Liesmana, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko  Bencana  Banjir  di  Kecamatan  Padang  Selatan. JDKP  Jurnal  Desentralisasi  Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 123–137. https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2415
Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Bakti,  V.  A.,  &  Fadlurrahman,  F.  (2020).  Koordinasi  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah dalam  Menanggulangi  Bencana  di  Kabupaten  Purworejo. Aspirasi:  Jurnal  Masalah- Masalah Sosial , 11 (2), 171–183. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1594 Buchari, R. A. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia . 1 (24), 1–10.
Delima, M., & Putra, A. Y. M. (2021). Hospital Disaster Plan Dalam Perencanaan Kesiapsiagaan Bencana. JURNAL  KESEHATAN  PERINTIS  (Perintis’s  Health  Journal) , 8 (1),  54–66. https://doi.org/10.33653/jkp.v8i1.600
Fitri  Susilowati,  F.,  &  Lilik  Siswanta.SE.MM,  F.  (2016).  Peningkatan  Kapasitas  Masyarakat Dalam Menghadapi Risiko Bencana Berbasis Gender. SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat) , 5 (1), 41–49.
https://doi.org/10.20961/semar.v5i1.19850
Hidayati, Deny. 2008. Kesiapansiagaan Masyarakat: Paradigma BAru Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. III. No. 1. 69 – 84.
Kusumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta :
Gava Media
Mojtaba  Valibeigi1  Majid  Feshari2  Fatemeh  Zivari1  Artemis  Motamedi.  2019.  How  to  improve public participation in disaster risk management: A case study of Buein Zahra, a small city in Iran. Jàmbá - Journal of Disaster Risk Studies ISSN: (Online) 2072-845X, (Print) 1996- 1421.
Montes, Omar Yassef Antunes;  Buonsensu, Danilo; Ortega, Sergio Omar Paz. 2020. Rationale For The  Routine  Application  of  Lung  Ultrasound  In  The  Manajegement  of  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) Patients In The Middle To Low Income Countries. Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 46, N0.9 pp 2572 – 2574.
Nasrullah, E. T. P., & Prasetyo, J. D. (2021). Pengelolaan bantuan logistik bencana banjir : studi kasus  tanggap  darurat  bencana  di  kota  kendari  tahun  2017. Jurnal  Ekonomi,  Sosial  & Humaniora , 2 (07), 25–38.
Nasution,  M.  Syafii.  2005.  Penanggulangan  Bencana  Berbasis  Komunitas  :  Studi  Kasus Kesiapsiagaan  Bencana  Berbasis  Komunitas  Daerah  Rawan  Bencana  Alam  Tanah Longsor  Di  Desa  Kidangpananjung  Kecamatan  Cililin  Kabupaten  Bandung  Jawa  Barat. Bogor.
Panorama, A. D., Nastiti, N. N., & Anfasa, F. A. (2021). Kerja Sama Pengurangan Risiko Bencana Indonesia Australia 2016-2018. Jurnal Academia Praja , 4 (1), 223–243. https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.290
Pradana,  Y.  A.  2012.  Studi  Ketahanan  Masyarakat  Pesisir  Pacitan  Terhadap  Bencana  Tsunami. Surabaya: POMITS.
Pradika, M.  I., Giyarsih, S. R., & Hartono, H. (2018). Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana  Dan  Implikasinya  Terhadap  Ketahanan  Wilayah  Desa  Kepuharjo,  Kecamatan Cangkringan,  Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Ketahanan Nasional , 24 (2), 261. https://doi.org/10.22146/jkn.35311
Priambodo, Arie. 2013. Panduan Praktis Menghadapi Bencana. Yogyakarta: Kanisius Puspasari, H. (2017). Peran Palang Merah Indonesia Terhadap Penanggulangan Dampak Bencana
Alam di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 20 (4), 149–155. https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/76
Putera,  E.,  Publik,  A.,  Andalas,  U.,  &  Padang,  K.  (2020). Mitigasi  Bencana  Dalam  Peningkatan Kewaspadaan  Terhadap  Ancaman  Gempa  Bumi  Di  Universitas  Andalas  menghasilkan Kerangka  Kerja  Sendai  Kerangka  Kerja  Sendai  adalah  tentang  kesiapsiagaan  Hasil penelitian Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia ( IAKI ) juga satu k . 08 (02), 81–90.
Rahman,  A.  Z.  (2017).  Kapasitas  Daerah  Banjarnegara  dalam  Penanggulangan  Bencana  Alam Tanah Longsor. Jurnal Ilmu Sosial, 16(1), 1–8.
Sadat, A. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah.
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 4 (1), 66–81.
https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.312
Surono. 2003. Potensi Bencana Geologi di Kabupaten Garut. Prosiding Semiloka Mitigasi Bencana Longsor di Kabupaten Garut. Garut: Pemerintah Kabupaten Garut.
Widayatun,  & Fatoni, Z. (2013). Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana:Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat (Health Problems in a Disaster Situation : the Role of Health  Personnels  and  Community  Participation). Jurnal  Kependudukan  Indonesia , 8 (1), 37–52. https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/21/15
Z, W. Guan, et all. 2020. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. The New England Journal of Medicine.