Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia

## M Roehman Zainur Riedho
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia, roehmanriedho@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak tahun 2020. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan gambaran strategi Tiongkok dalam memanfaatkan momentum tersebut. Strategi tersebut menyelaraskan kepentingan nasional Tiongkok atas kebutuhan nikel domestik yang besar. Kerangka kerja kepentingan nasional dapat dijadikan alat analisis untuk menjelaskan bagaimana Indonesia dan Tiongkok berupaya bekerja sama untuk saling memenuhi kepentingan nasional – Tiongkok membutuhkan pasokan nikel dari Indonesia maupun investasi Tiongkok untuk program hilirisasi nikel Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan penggunaan data sekunder. Data-data Perusahaan Tiongkok di Indonesia diolah dari berbagai sumber termasuk laman perusahaan, namun tidak semua Perusahaan dapat disajikan dalam penelitian ini karena beberapa perusahaan tidak memiliki laman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Tiongkok dalam memanfaatkan momentum kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia, yakni dengan investasi dan ekspansi perusahaan Tiongkok dengan skema joint venture. Melalui investasi dan ekspansi bisnis perusahaan Tiongkok, Tiongkok memperoleh keuntungan untuk memasok permintaan nikel domestik melalui impor nikel dari Indonesia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan joint venture dengan perusahaan Indonesia dan beroperasi di kawasan industri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan Tiongkok ini turut serta didanai oleh perbankan Tiongkok. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat politik Pemerintah Tiongkok dengan power atas ekonomi/kapital yang dimiliki, termasuk untuk kepentingan nasional Tiongkok lainnya. Pemerintah Indonesia juga mampu memainkan power-nya atas kepemilikan cadangan nikel terbesar di dunia untuk memikat perusahaan-perusahaan Tiongkok berinvestasi di Indonesia pada sektor pengolahan dan pemurnian nikel.
Kata kunci: Indonesia; Kepentingan Nasional; Tiongkok; Nikel; Ekspor

## ABSTRACT
The Indonesian government has enforced a prohibition on nickel ore exports since 2020. This study aims to illuminate China's strategic approach in capitalizing on this situation. China's strategy aligns its national interests with the domestic demand for nickel. Analytically, the framework of national interests sheds light on how Indonesia and China collaborate to satisfy their respective priorities mutually. China requires nickel supplies from Indonesia and seeks Chinese investment for Indonesia's nickel downstream initiatives. Employing a descriptive qualitative research design, this study draws upon secondary data sources to examine Chinese companies operating in Indonesia. While not all companies have websites, the research reveals that China leverages the momentum created by Indonesia's nickel export tires by investing in and expanding joint ventures with Chinese enterprises. China secures profits through these investments and business expansions while meeting its domestic nickel demand via imports from Indonesia. These joint ventures operate in industrial zones designated by the Indonesian government and are often funded by Chinese banks. This strategic interplay serves as a political tool for the Chinese government, leveraging its economic power and capital for broader national interests. Simultaneously, Indonesia wields its control over the world's largest nickel reserves to attract Chinese companies to invest in the nickel processing and refining sector within its borders.
Keywords: Indonesia; National Interest; Tiongkok; Nickel; Export ban
75 M Roehman Zainur Riedho | Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia

## Pendahuluan
Tiongkok perlahan menjadi emerging economy sejak kebijakan reformasi ekonomi dikeluarkan pada 1978. Langkah progresif Deng Xiaoping dengan reformasi ekonomi Tiongkok yang semula bertumpu pada sektor agrikultur menjadi Tiongkok yang terbuka dengan dunia luar. Reformasi ekonomi Tiongkok mengharuskan transformasi dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, mengadopsi dan membuat peralatan dan teknologi maju, pendidikan dan ilmu pengetahuan diperkuat untuk memenuhi kebutuhan modernisasi. 1 Tiongkok menetapkan empat sektor dalam modernisasi dalam reformasi ekonomi, di antaranya modernisasi pada sektor pertanian, industri, pertahanan nasional, serta pendidikan dan ilmu pengetahuan). 2 Modernisasi Tiongkok telah memiliki dampak positif hingga menuju industrialisasi dan pertumbuhan produksi yang cepat.
Tiongkok dalam mengakomodasi industrialisasi di dalam negeri membutuhkan pasokan komoditas pokok untuk menjalankan produksinya. Komoditas yang dibutuhkan oleh Tiongkok meliputi energi (minyak, gas, dan batubara), pertanian, perikanan, dan mineral. Pada sektor energi menjadi salah satu faktor penting untuk menjalankan roda perekonomian dan menggerakkan industri, sektor pertanian dan perikanan menjadi sistem rantai pasok pangan baik nasional maupun internasional, sedangkan mineral menjadi industri yang memiliki banyak produk turunannya. Sejauh ini Tiongkok telah menjadi negara mayoritas yang melakukan pemurnian mineral penting, seperti nikel, kobalt, lithium, mangan, dan tembaga. Menurut Castillo dan Purdy, setidaknya sekitar 68% nikel global dimurnikan oleh Tiongkok, begitu juga tembaga sekitar 40%, lithium sebesar 59%, dan kobalt sebesar 73%. 3 Dengan demikian, faktor-faktor yang dominan seperti jumlah penduduk yang besar, luas wilayah, industrialisasi, serta visi misi negara mengharuskan Tiongkok mengimpor komoditas mineral untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kebutuhan atas komoditas-komoditas tersebut harus dipenuhi Tiongkok dengan melakukan impor mineral. Tiongkok memiliki kecenderungan untuk mengimpor raw material mineral karena tentunya lebih murah daripada yang telah dimurnikan. Salah satu mineral yang diimpor oleh Tiongkok ialah nikel. Tiongkok mengimpor nikel pada tahun 2021 sekitar US$8.53 miliar di mana sekitar US$6.5 miliar di impor dari Indonesia. 4 5 Dengan nilai impor yang begitu besar, Tiongkok memiliki ketergantungan pada nikel untuk kebutuhan industri dalam negerinya. Dominasi pengolahan nikel di Tiongkok masih diserap oleh stainless steel dan di masa depan porsi pengolahan nikel untuk baterai akan meningkat.
Upaya Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya cukup terhambat oleh kebijakan Pemerintah Indonesia yang melarang ekspor raw material/ore (bijih) nikel. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel dilandasi oleh amanat konstitusi melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). UU Minerba mengamanatkan pengolahan dan pemurnian tambang mineral harus dilakukan di dalam negeri. Kebijakan tersebut harus direalisasikan lima tahun sejak diundangkan, artinya tahun 2014 segala bentuk aktivitas pengolahan dan pemurnian sudah dapat terealisasi. Pemberian jangka waktu lima tahun ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada
5 Badan Pusat Statistik, “Ekspor Dan Impor,” Badan Pusat Statistik, diakses pada 22 Okober 2022, https://bps.go.id/exim.
4 Trading Economics, “China Imports By Category,” 2022, https://tradingeconomics.com/china/imports-by-category.
3 Rodrigo Castillo dan Caitlin Purdy, “China ’ s Role in Supplying Critical Minerals for the Global Energy Transition What Could the Future Hold ?” (China, 2022).
2 Ibid.
1 Nathalie Me-Nsope dan Michelle Larkins, “Economic Reform and Openness in China: China’s Development Policies in the Last 30 Years,” Journal of Gender, Agriculture and Food Security 1, no. 3 (2016): 1–22.
pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) dapat membangun fasilitas pemurnian.
Dinamika implementasi kebijakan yang menghambat realisasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian akhirnya dieksekusi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Permen ESDM) Nomor 25 Tahun 2018. Permen ESDM tersebut bertujuan untuk mengharuskan pemegang IUP dan KK untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian dengan mekanisme pembatasan ekspor raw material nikel. Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 hanya mengizinkan ekspor ore nikel dan hingga 11 Januari 2022 dengan syarat tertentu. Melalui peraturan tersebut, perusahaan penambang bijih nikel dikenakan persyaratan untuk dapat ekspor ke luar negeri. Syarat untuk dapat mengekspor ore nikel ditetapkan hanya kadar <1,7% nikel dan dikenai bea ekspor berdasarkan progres pembangunan fasilitas pemurnian. 6
Namun, pelarangan ekspor bijih nikel akhirnya dipercepat menjadi 1 Januari 2020 berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019. 7 Ekspor bijih nikel pada peraturan tersebut mensyaratkan bahwa Perusahaan-perusahaan penambang nikel telah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel. Pengenaan bea ekspor bijih nikel diatur terpisah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 166/PMK.010/2020 Tahun 2020. PMK tersebut menetapkan bahwa pemegang IUP dan KK yang belum memiliki fasilitas pemurnian akan dikenakan bea ekspor sebesar 10%. Bagi pemegang IUP dan KK yang sedang membangun fasilitas pemurnian dengan progres 30% akan dikenakan bea sebesar 5%, progres 30-50% sebesar 2.5%, dan progres 75-100% sebesar 0% bea ekspor. 8
Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berdampak bagi pasokan nikel Tiongkok. Tiongkok pastinya dengan segala kebutuhan industri domestiknya telah memiliki pasokan SDA yang mencukupi. Namun, Tiongkok tetap memanfaatkan momentum kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan hubungan perdagangan kedua negara yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dengan catatan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok pada periode tersebut. Ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai US$53,76 miliar sedangkan impor Indonesia dari Tiongkok sekitar US$56,23 miliar. 9 10 Artinya neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok defisit US$2,47 miliar per tahun 2021. Aksesibilitas geografis yang dekat menjadi salah faktor Tiongkok tetap berupaya ikut andil membantu Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah nikel. Tujuan implisit Tiongkok tersebut dimaksudkan mengurangi biaya pengiriman dari negara alternatif pemasok nikel dan mempertahankan kepentingannya di Indonesia. Untuk mempertahankan kepentingan Tiongkok di Indonesia terkait dengan SDA terutama nikel, maka perlu mengetahui mengenai strategi Tiongkok dalam memanfaatkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia.
10 Indra Gunawan, “Neraca Dagang Indonesia-China Potensial Surplus, Ini Kuncinya,” 2022, https://ekonomi.bisnis.com/read/20220828/12/1571526/neraca-dagang-indonesia-china-potensial-surplus-ini-kuncinya#:~:tex t=Hanya saja%2C neraca perdagangan Indonesia,perdagangan dengan Negeri Tirai Bambu.&text=Hal tersebut mengingat ekspor Indonesia,US53%2C.
9 Badan Pusat Statistik, “Ekspor Impor Indonesia-China Tahun 2021,” 2022, https://www.bps.go.id/exim/.
8 Kementerian Keuangan, “Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar” (2020).
7 Kementerian ESDM, “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara” (2019).
6 Kementerian ESDM, “Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,” Pemerintah Republik Indonesia § (2018).
Tulisan ini bermaksud menggambarkan strategi Tiongkok dalam memanfaatkan momentum kebijakan larangan ekspor bijih nikel Pemerintah Indonesia. Langkah-langkah Tiongkok dalam memanfaatkan momentum tersebut dilakukan dengan melakukan investasi di Indonesia dan ekspansi perusahaan Tiongkok dengan skema joint venture . Suatu hal yang mungkin untuk dilakukan Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan nikel dalam negerinya melalui investasi dan ekspansi bisnis Perusahaan Tiongkok. Melalui hal tersebut, Tiongkok dengan investasi dan kepentingannya akan memperoleh nikel dengan mudah. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan ekspor oleh perusahaan Tiongkok yang telah melakukan joint venture dengan perusahaan lokal. Pemerintah Indonesia juga menyambut baik hal tersebut dengan tujuan mensukseskan kebijakan hilirisasi nikel nasional, meningkatkan perekonomian, serta menyerap tenaga kerja. Kehadiran Tiongkok dalam memanfaatkan momentum tersebut menyebabkan ketergantungan Indonesia kepada investasi Tiongkok dan juga berdampak pada keseimbangan ekonomi maupun lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia diharapkan bijaksana dalam pengelolaan sumber daya nikel yang berkelanjutan dan memastikan bahwa pengelolaan nikel yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.

## Tinjauan Pustaka
Langkah Tiongkok dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam tidak hanya pada persoalan nikel, melainkan bagaimana Tiongkok berupaya untuk mengamankan jalur pasokan energi melalui Belt and Road Initiatives (BRI). Hal ini diungkapkan oleh Anam dan Ristiyani bahwa alasan Tiongkok mengeluarkan kebijakan BRI adalah untuk mengutamakan kepentingan nasional Tiongkok dengan mengamankan pasokan energi dari Timur Tengah dan Asia Tengah, ambisi Tiongkok menjadi regional leader di Asia melalui perebutan proyek kereta cepat, dan Tiongkok berupaya menentang status quo Amerika Serikat dari segi ekonomi dan keamanan. 11
Dari tujuan Tiongkok mengeluarkan kebijakan BRI dapat dinyatakan valid bahwa BRI digunakan Tiongkok untuk mengakomodasi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional yang utama bagi Tiongkok sebagaimana diungkapkan adalah masalah energi. 12 Hal ini juga terjadi oleh kehadiran investasi minyak Tiongkok di Sudan. Penelitian Fajar Arie Setiawan membahas mengenai investasi minyak Tiongkok di Sudan saat situasi konflik. Perlu diketahui bahwa salah satu penggerak perekonomian Tiongkok adalah minyak. Modus yang dilakukan oleh Tiongkok hadir ke Sudan di tengah kondisi konflik adalah menghadirkan perusahaan-perusahaan BUMN Tiongkok untuk mengelola investasi minyak di Sudan. 13 Tentu saja BUMN Tiongkok merupakan instrumen strategis untuk mencapai kepentingan nasional Tiongkok.
Kembali kepada hadirnya BRI yang mengedepankan kepentingan nasional Tiongkok yang membutuhkan nikel untuk industri dalam negerinya. Beberapa penelitian menggunakan sudut pandang hukum, perdagangan, maupun analisis kebijakan luar negeri membahas mengenai nikel. Skripsi Riedho mengenai “Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Pemerintah Indonesia Pasca meningkatnya Tren
13 Fajar Ajie Setiawan, “Memahami Investasi Minyak Cina di Sudan: Analisis Interaksi Strategis Cina pada Situasi Konflik,” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 13, no. 2 (2017): 119, https://doi.org/10.26593/jihi.v13i2.2277.119-133.
12 Ibid.
11 Syaiful Anam dan Ristiyani, “Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping,” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 14, no. 2 (2018): 217–36, https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236.
78 M Roehman Zainur Riedho | Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia
Industri Otomotif Berbasis Listrik” menggunakan perspektif analisis kebijakan luar negeri. 14 Penelitian tersebut menyimpulkan tiga faktor Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel. Di antaranya faktor decision maker Presiden Jokowi yang berupaya meningkatkan nilai tambah nikel. Faktor kedua merupakan mobilisasi dari faktor pertama, yaitu upaya dan implementasi pemanfaatan sumber daya nikel yang melimpah melalui beberapa kebijakan, program, dan tujuan. Faktor ketiga adalah adanya peluang permintaan nikel global untuk pemenuhan industri otomotif berbasis listrik. Pada faktor ketiga ini ditemukan bahwa ekspor nikel Indonesia setelah diolah di fasilitas pemurnian/smelter banyak dikirim ke Tiongkok.
Penelitian Rosada, dkk menunjukkan bahwa investasi Tiongkok di pertambangan dan pemurnian nikel memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan lapangan pekerjaan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. 15 Namun, ini juga berdampak pada permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh investasi Tiongkok perihal pertambangan dan pemurnian nikel.
Pada penelitian ini berusaha mengangkat novelty penelitian berdasarkan temuan penelitian yang telah ada sebelumnya. Di mana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia mengekspor hasil olahan nikel dan produk turunannya ke Tiongkok dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini berusaha menggambarkan realisasi investasi dan strategi Tiongkok dalam pemanfaatan kebijakan larangan ekspor nikel yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian berupa kualitatif-deskriptif. Penggunaan jenis dan pendekatan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari strategi Tiongkok yang memanfaatkan momentum kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Memahami dan memaknai strategi Tiongkok tersebut berdasarkan interpretasi peneliti dari data-data yang tersedia dan dilaporkan dengan narasi deskripsi. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan artikel jurnal, laporan, commentaries , maupun pencarian berbasis internet.
Analisis data dalam penelitian ini akan dilalui dengan tiga tahapan, yakni kondensasi data, display data, menarasikan serta penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Sadana. 16 Kondensasi data adalah upaya peneliti dalam memilih, memproses, mengolah, dan memfokuskan data dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Display data adalah proses menampilkan data atau informasi yang telah dikompresi sesuai dengan penelitian. Menarasikan dan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis/interpretasi atas data-data yang tersedia sebagai konklusi akhir penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan triangulasi sumber dengan cara validasi maupun konfirmasi melalui laman berita, artikel jurnal, laman pemerintah, maupun laman perusahaan.
Dalam pembahasan, data-data perusahaan yang terafiliasi dengan Tiongkok atau yang melakukan joint venture di cek dan konfirmasi kembali, baik ke laman pemerintah maupun laman
16 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Google Buku , SAGE Publications, Inc. , 2014.
15 Farah Rosada, Raden Ambara Arya Wibisana, dan Arie Kusuma Paksi, “The Impact of Indonesia-China Nickel Cooperations on Indonesia’s Economy and Environment,” Nation State: Journal of International Studies 6, no. 2 (2023): 96–116, https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1270.
14 M. Roehman Zainur Riedho, “Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabya, 2022).
berita daring. Misalnya, terdapat beberapa perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel yang data perizinan dan kepemilikan sahamnya tercantum di Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, data kepemilikan saham perusahaan-perusahaan yang berada di Kawasan Industri Bantaeng telah disampaikan melalui laman huadi.co.id . Data ekspor impor diolah dari laman Badan Pusat Statistik yang terperinci ekspor nikel dan produk turunannya. Sedangkan realisasi dan perkembangan investasi Tiongkok diolah dari National Single Window for Investment (NSWI) Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data-data yang ditampilkan dalam penelitian ini tidak mencakup keseluruhan perusahaan yang terafiliasi dengan Tiongkok, karena tidak semua Perusahaan mempublikasi data-datanya ke publik bahkan tidak memiliki laman perusahaan.
Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional ( national interest ) dengan tujuan memahami intensi Tiongkok ataupun Indonesia dalam kerja sama terkait kebutuhan dan kepentingan atas nikel. Nuechterlein berpendapat bahwa kepentingan nasional berkaitan dengan persepsi sebuah negara berdaulat untuk tetap eksis. 17 Pandangan lainnya menyebutkan bahwa negara dalam pandangan realis akan mencapai tujuan yang diinginkannya dengan mencari power untuk mencapai tujuan yang lain. 18 Untuk itu, kepentingan nasional dielaborasikan menjadi kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia ( world order ), dan kepentingan ideologis. 19

## Analisis

## a. Realisasi Investasi Tiongkok dan Ekspor Nikel Indonesia
Kerja sama Indonesia dengan Tiongkok telah mencapai titik tertinggi sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini merupakan mandat dari kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok yang telah diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping. Inisiasi kerjasama bilateral tersebut dituangkan melalui “ the Future Direction of China-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership ” pada Oktober 2013. 20 Kesepakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bilateral yang komprehensif dan strategis antara Indonesia-Tiongkok di bidang ekonomi, perdagangan, perikanan, pendidikan, antariksa, dan pariwisata. Saat pandemi COVID-19, sektor perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan yang pesat. Tahun 2020, total volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mencapai USD 78,5 miliar dengan nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok tercatat sebesar USD 37,4 miliar. 21 Sedangkan total impor barang Indonesia ke Tiongkok mencapai USD 41 miliar dan mampu menyeimbangkan defisit neraca perdagangan sebesar USD 3,6 miliar dari sebelumnya mencapai USD 11,7 miliar. 22
Data Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Riedho, di mana ekspor olahan bijih nikel dan turunannya pada tahun 2019 hanya menyumbang USD 3,2 miliar. Tahun 2020 saat diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel, ekspor nikel Indonesia meningkat menjadi USD 4,5 miliar dan semakin
22 Ibid.
21 Djauhari Oratmangun, “Indonesia–China Strategic Partnership Transformation: Building Cooperation, Synergy, and Solidarity,” in China and the World in a Changing Context , ed. oleh Huiyao Wang dan Lu Miao (Beijing: Springer, 2022), 167–74.
20 China Ministry of Foreign Affairs, “China and Indonesia,” 2014, https://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq_665435/2675_665437/2716_663436/#:~:text=President Xi Jinping and President,fishery%2C space and tourism fields.
19 Donald E. Nuechterlein, “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making,” British Journal of International Studies 2, no. 3 (1976): hal. 248
18 Chris Brown dan Kirsten Ainley, Understanding International Relations , 3 ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 30.
17 Donald E. Nuechterlein, “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making,” British Journal of International Studies 2, no. 3 (1976): hal. 247
80 M Roehman Zainur Riedho | Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia
meningkat pada 2021 menjadi USD 8.3 miliar. 23 Total ekspor nikel Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2022 mencapai titik tertinggi sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan, yakni sekitar USD 17.6 miliar.
Sumber: Riedho, op. cit . hal 123. 24
Hasil ekspor Indonesia melalui nikel dan produk turunannya ke Tiongkok tidak lepas dari investasi atau PMA Tiongkok. PMA Tiongkok dialokasikan begitu besar di beberapa sektor, seperti pertambangan; industri logam dasar; transportasi, gudang dan telekomunikasi; industri kimia dan farmasi; perumahan, kawasan industri, dan perkantoran; dan kehutanan. Tahun 2022, peringkat pertama investasi Tiongkok berada di sektor industri logam dasar, barang logam , bukan mesin, dan peralatannya senilai USD 2,6 miliar meningkat 55% dari investasi tahun 2021 senilai USD 1,6 miliar. Sedangkan total proyek dari investasi tersebut pada 2022 sebanyak 133 proyek dan tahun 2021 dengan 125 proyek. Peringkat kedua Investasi Tiongkok tahun 2022 senilai USD 2,1 miliar di sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Dengan porsi investasi terbesarnya pada sektor tersebut, yakni pada jenis angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa (seperti angkutan jalan rel, angkutan bus, angkutan melalui saluran pipa, dan angkutan darat bukan bus) dengan 17 proyek. Investasi Tiongkok di peringkat ketiga di tahun 2022 adalah pada sektor kimia dan farmasi senilai USD 1,4 miliar. Di mana porsi terbesar investasi tersebut pada industri batubara dan pengilangan minyak bumi senilai USD 1,3 miliar.
24 Badan Pusat Statistik, “Tabel Dinamis Ekspor Impor Tahun 2022” (Jakarta, 2022), https://www.bps.go.id/exim/.
23 M. Roehman Zainur Riedho, op. cit., hal. 123
Gambar 1. Perkembangan Realisasi Investasi Tiongkok Berdasarkan Nilai Investasi dan Proyek

## Tahun 2019-2022
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal 2022 25
Berdasarkan data pada Gambar 1 , realisasi investasi Tiongkok di Indonesia setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Kembali kepada pembahasan mengenai nikel Indonesia dan Tiongkok, bahwa dari paparan data tersebut terdapat irisan investasi Tiongkok pada sektor pertambangan, pengolahan dan pemurnian nikel. Realisasi investasi dan proyek tersebut dijalankan oleh perusahaan Tiongkok yang telah melakukan joint venture dengan perusahaan lokal. Perusahaan joint venture tersebut memiliki pabrik atau smelter yang terpusat di kawasan industri atau kawasan industri khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
b. Investasi dan Ekspansi Perusahaan Tiongkok ke Indonesia dengan Skema Joint Venture
Berdasarkan hukum Pemerintah Indonesia pendirian Kawasan Industri merupakan Kawasan Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 18 Kawasan Industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Pemerintah melalui KPPIP menetapkan tiga wilayah Kawasan industri untuk pengolahan nikel, yakni Kawasan Industri Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kawasan Industri Morowali (Sulawesi Tengah), Kawasan Industri Konawe (Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Pulau Obi (Maluku Utara), dan Kawasan Industri Weda Bay (Maluku Utara). 26
Kementerian Perindustrian mendefinisikan kawasan industri adalah pemusatan kegiatan industri yang didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan/tenan (BUMN, BUMD, atau swasta) di kawasan industri. 27 Salah satu tujuan pembangunan kawasan industri adalah pengembangan kawasan, Caroline menyebutkan tujuan pengembangan kawasan tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Pembangunan dan memperoleh hasil yang lebih optimal atas pengembangan wilayah yang dilakukan secara utuh dan terpadu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi ( comprehensive and integrated area development concept ). 28 Dalam pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan aspek industri utama yang ingin dikembangkan
28 Caroline, “Perencanaan Kawasan Industri Terpadu Di Kabupaten Brebes Sebagai Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah,” Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 10, no. 1 (2009): 51–64.
27 Ignatius Warsito, “Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Terkait Pengembangan dan Pengawasan Industri Hasil tembakau” (Jakarta: Kementerian Perindustrian, 2020).
26 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “Pembanguna Kawasan Industri Prioritas / Kawasan Ekonomi Khusus,” 2022,
https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan-ekonomi-khus us/.
25 Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Per KBLI Tahun 2019-2022” (Jakarta, 2022).
82 M Roehman Zainur Riedho | Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia
( core industry ), penyedia bahan baku, dan fasilitas pendukung. 29 Tujuannya adalah untuk memaksimalkan integrasi rantai produksi dan minimalisasi cost produksi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengembangkan konsep kawasan industri di beberapa wilayah untuk hilirisasi nikel.
Kawasan industri memiliki hubungan kausalitas bagi input dan output bagi perekonomian. Pengembangan kawasan industri membutuhkan investasi agar dapat mendirikan pabrik/Perusahaan untuk memulai produksi. Dalam merealisasikan hal tersebut, pemerintah perlu berupaya memenuhi sarana dan prasarana penunjang produksi, seperti lahan dan infrastruktur fisik. 30 Upaya Pemerintah Indonesia dalam membangun kawasan industri pengolahan nikel adalah dengan pembangunan dan pelebaran ruas jalan, revitalisasi drainase, pembangunan pengolahan air limbah, pengolahan sampah, penyediaan rumah layak huni, dan pembangkit listrik. 31 Sehingga pemenuhan sarana dan prasarana industri dapat mempermudah para investor nikel untuk menginvestasikan modal dan membangun pabrik/perusahaan pengolahan dan pemurnian bijih nikel di kawasan industri di Sulawesi dan Maluku Utara. Sama seperti halnya di Afrika, pembangunan sarana dan prasarana kawasan industri dilakukan oleh host country , sedangkan pengembang dan perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan pembangunan di dalam kawasan industri. 32
Pengolahan nikel di Indonesia rata-rata dilakukan melalui skema joint venture . Diantaranya adalah pendirian Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) yang merupakan perusahaan patungan Indonesia dan Tiongkok. Kawasan Industri Morowali ditargetkan mendapat investasi total senilai Rp 80 triliun dari skema pendanaan swasta. PT Indonesia Morowali Industrial Park didirikan dengan skema joint venture oleh perusahaan besar seperti Shanghai Decent Investment Co. Ltd. bagian dari Tsingshan Group, PT Bintang Delapan Investama, dan PT Sulawesi Mining Investment pada tahun 2013-2014. 33 Perusahaan Tiongkok yang telah melakukan ekspansi dan investasi nikel di Indonesia dimulai sejak tahun 2009 melalui Kawasan Industri Morowali.
PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) merupakan turunan dari perusahaan baja asal Tiongkok yakni Jiangsu Delong Nickel Industry C, Ltd yang terletak di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang melakukan pengolahan dan pemurnian nikel/smelter. Pembangunan smelter nikel PT GNI juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dilakukan melalui kerja sama antara holding BUMN pertambangan, yakni Mining Industry Indonesia (MIND ID) melalui PT Aneka Tambang (ANTAM), dengan Alchemist Metal Industry Pte, Ltd. 34 Alchemist Metal Industry Pte, Ltd merupakan Perusahaan asal Singapura yang berinvestasi di Indonesia dengan kepemilikan saham dimiliki sendiri sebesar 99% dan 1% dimiliki oleh Xiangshui Honghai Port Service Co. Ltd asal Jiangsu, Tiongkok. 35 Kerjasama
35 Kementerian ESDM, “Profil Alchemist Metal Industry Pte, Ltd,” 2020, https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/13488?jp=7.
34 Muhamad Fajar Riyandanu, “Mengenal PT GNI, Pengolah Nikel asal Cina yang Meledak di Morowali,” Katadata.co.id, 2022,
https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/63ad89984ebb4/mengenal-pt-gni-pengolah-nikel-asal-cina-yang-meledak-di-morow ali#google_vignette.
33 Aryo Bhawono, “Memotret Sosok Raksasa Nikel Indonesia,” 2022, https://betahita.id/news/detail/8005/memotret-sosok-raksasa-nikel-indonesia-.html?v=1664973776.
32 Deborah Bräutigam dan Tang Xiaoyang, “African Shenzhen: China’s Special Economic Zones in Africa,” Journal of Modern African Studies 49, no. 1 (2011): 27–54, https://doi.org/10.1017/S0022278X10000649.
31 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Dukung Percepatan Infrastruktur Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR Siapkan Masterplan Kajian Pengembangan Wilayah,” 2023, https://www.pu.go.id/berita/dukung-percepatan-infrastruktur-kawasan-industri-morowali-di-sulawesi-tengah-kementerian-pu pr-siapkan-masterplan-kajian-pengembangan-wilayah.
30 Pratiknya, “Pengembangan Kawasan Industri dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang,” Tesis (Universitas Diponegoro, 2007).
29 Ibid
pembangunan smelter tersebut dilalui dengan penandatanganan Perjanjian Pendahuluan atau Heads of Agreement (HoA) yang diselenggarakan pada Mei 2021. Kolaborasi tiga perusahaan tersebut akan menciptakan ekosistem pengolahan dan pemurnian nikel tidak hanya di Morowali Utara melainkan juga di Konawe.
Di Morowali, Sulawesi Tengah juga terdapat PT Wanxiang Nickel Indonesia (PT WNI) yang berdiri sejak tahun 2014. Pada laman MODI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak ditemukan data kepemilikan saham atas PT WNI. PT WNI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) sejak tahun 2019 hingga 2039, dimana sejak 2017 telah mengkonstruksi smelter/peleburan dan blast furnace . PT WNI memiliki tiga operasi bisnis, yakni penambangan bijih nikel, pengolahan bijih nikel, dan pengolahan stainless steel . Dalam melakukan eksplorasi nikel, PT WNI memiliki anak perusahaan yakni PT Anugerah Surya Pratama yang telah melakukan pemetaan sejak tahun 2012 di Pulau Waigeo dan Pulau Manuran, Papua Barat. 36
Perusahaan pengolahan dan pertambangan nikel yang berada di Indonesia Tengah dan Timur pada dasarnya saling melengkapi kebutuhan dasar masing-masing atas nikel. Bagi mereka yang belum memiliki fasilitas pemurnian/smelter maka akan mengirimkan hasil tambang bijih nikelnya ke perusahaan yang telah memiliki smelter. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari kawasan industri yang dapat mengintegrasikan semua hal termasuk pengiriman. Keuntungan letak geografis yang saling berdekatan akan mengurangi cost pengolahan nikel. Namun, salah satu pengolahan dan pemurnian nikel yakni berada di Kawasan Industri IMIP.
Tabel 1. Perusahaan Pengolahan Nikel yang Memiliki Afiliasi Dengan Tiongkok di PT Indonesia Morowali Industrial Park Nama Perusahaan Pendirian Keterangan PT Sulawesi Mining Investment 2009 Produsen nikel dan smelter Shanghai Decent Investment Group 2014 Perusahaan Investasi PT Landseadoor International Shipping 2014 Pengiriman atau transportasi kargo PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel 2014 Produsen besi, stainless steel, smelter, dan pembangkit listrik PT Indonesia Tsinghan Stainless Steel 2014 Produsen besi dan stainless steel PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 2016 Impor nikel dan mineral lainnya PT Ekasa Yad Resources 2016 Anak perusahaan Tsinghan, dengan kepemilikan saham 51% oleh Tsinghan Investment PTE. Ltd (Singapura), 40% oleh PT Ekasa Mahkota Indonesia (Indonesia), dan Xiang Jin Yu sekitar 9% (Tiongkok) dan memproduksi stainless steel, batubara, dan batuan PT Tsinghan Steel Indonesia 2016 Produsen stainless steel PT Hengjia Nickel Industry Indonesia 2018 Produsen ferronickel PT Renjia Nickel Industry Indonesia 2018 Produsen ferronickel
36 PT Wanxiang Nickel Indonesia, “Area Operasional Eksplorasi Bisnis Pulau Waigeo dan Pulau Manuran,” 2018, https://wanxiang.co.id/eksplorasi-3/.
PT Ranger Nickel Industry 2018 Perjanjian Kolaborasi Nickel Mines Ltd. (Australia) dan Shanghai Decent dengan unit usaha penambangan nikel dan smelter PT Hengjaya Nickel Industry 2019 Milik keluarga Wijoyo memasok nikel RKEF ke Ranger Nickel PT Huayue Nichrome Indonesia 2019 Produsen nickel chromium hydroxide PT Qing Mei Bang New Energy Materials Indonesia 2019 Produsen bijih nikel laterit Indonesia Morowali Power Co., Ltd. 2019 Pembangkit listrik PT Huayue Nickel & Cobalt 2020 Joint Venture antara Huayou, Molybdenum, dan Tsinghan PT Dexin Steel Indonesia 2020 Joint Venture Delong Group melalui anak usahanya Delong Steel Projects dengan Shanghai Decent Investment, PT IMIP, dan Hanwa Singapore dengan membangun blast furnace (besi dan baja) PT Indonesia Puqing Recycling Technology 2022 Pabrik daur ulang baterai lithium Sumber: Diolah dari berbagai sumber 37 38 39 40 41 42 43
Pendanaan pendirian kawasan industri IMIP dan ekspansi Perusahaan Tiongkok di Indonesia melalui skema Joint Venture turut serta melibatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Sokongan pembangunan ini melibatkan institusi keuangan Tiongkok dan internasional. Tiongkok memberikan kapital melalui China Development Bank, Export Import Bank of China, dan juga HSBC. 44 Menurut laporan EJ Atlas, realisasi investasi lembaga keuangan tersebut melalui ekspansi perusahaan Tiongkok di IMIP mencapai USD 9,5 miliar. Investasi tersebut dipergunakan untuk membangun fasilitas produksi dan smelter, PLTU, perumahan, hotel, perkantoran, pelabuhan, dan bandara. 45
Di Halmahera Tengah, Maluku Utara, ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebuah kawasan industri logam berat yang diberi nama Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Sebagai suatu keistimewaan kawasan IWIP diberikan legal standing berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagai Proyek Prioritas Nasional. IWIP diberikan status sebagai Obyek Vital Nasional dengan kekuatan
45 Shanghai Decent Invesment Group, “Shanghai Decent Invesment Group Profile,” n.d., https://www.decent-china.com/index.php/index/about/index?cid=15.
44 EnvJustice team, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Central Sulawesi, Indonesia (Environmental Justice Atlas, 2022).
43 Kementerian ESDM, “Profil Ekasa Yad Resources,” 2018, https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/9646?jp=7.
42 Sultengraya.com, “Menteri Luhut Resmikan Line Produksi Pabrik Bahan Baku Baterai listrik,” 2022, https://sultengraya.com/read/141851/menteri-luhut-resmikan-line-produksi-pabrik-bahan-baku-baterai-listrik/.
41 Reni Lestari, “Dexin Steel Tambah Kapasitas Blast Furnace Jadi 6 Juta Ton per Tahun,” 2022, https://ekonomi.bisnis.com/read/20220316/257/1511443/dexin-steel-tambah-kapasitas-blast-furnace-jadi-6-juta-ton-per-tahun . 40 Ltd Eternal Tsinghan Group. Co., “Footprints Eternal Tsinghan,” n.d., https://www.etsingshan.com/Col/Col39/Index.aspx.
39 Hengjaya Mine, “HENGJAYA MINE – 80% INTEREST NICKEL INDUSTRIES,” n.d., https://nickelindustries.com/operations/hengjaya-mine/.
38 PT Sulawesi Mining Investment, “Bintang delapan Group of Indonesia and Dingxin Group of China announce the birth of PT. Sulawesi Mining Investment,” n.d.,
https://www.sulawesimining.com/news/bintangdelapan-group-indonesia-and-dingxin-group-china-announce-birth-ptsulawesi -mining.
37 Pius Ginting dan Ellen Moore, “Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP),” People’s Map of Global China, 2021, https://thepeoplesmap.net/project/indonesia-morowali-industrial-park-imip/. dalam Angela Tritto, “How Indonesia Used Chinese Industrial Investments to Turn Nickel into the New Gold” (Washington DC, 2023).
hukum yang berlaku melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004. Presiden Joko Widodo juga menetapkan IWIP sebagai Proyek Strategis Nasional yang disahkan melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Adapun nilai investasi yang terealisasi di IWIP mencapai USD 11 miliar dan meningkatkan Maluku Utara. 46
Tabel 2. Perusahaan Pengolahan Nikel yang Terafiliasi dengan Tiongkok di PT Indonesia Weda Bay
Industrial Park Nama Perusahaan Pendirian Keterangan PT Weda Bay Nickel 2009 Pengolahan dan pemurnian bijih nikel. Dengan pemegang saham 90% dimiliki oleh Strand Mineralindo PTE Ltd (Singapura) dan PT Aneka Tambang (Indonesia) sebesar 10% PT Yashi Indonesia Investment Joint Venture antara Zhenshi Holding Group Co.,Ltd, Shanghai Decent Investment (Group) CO.,LTD dan Zhejiang Huajun Investment Co., LTD. dengan kegiatan usaha produksi feronikel PT Yuoshan Nickel Indonesia 2020 Joint Venture antara Huayou group dan Tsingshan group dengan kegiatan usaha produksi nikel sulfat dan pembangkit listrik Huafei Nickel Cobalt 2022 Joint venture antara China 20 Metallurgical Co., Ltd dengan Huayou Indonesia dengan kegiatan produksi bijih nikel laterit Huake Nickel Indonesia 2022 Kerjasama dengan Tsinghan untuk memproduksi bijih nikel laterit yang diolah dengan RKEF sehingga menghasilkan sulfidasi feronikel dan nikel matte Sumber: diolah dari berbagai sumber 47 48 49 50
Perusahaan Tiongkok lainnya yang melakukan pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia yakni PT Halmahera Persada Lygend (HPL). PT HPL terletak di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara yang telah mampu memproduksi nikel sulfat pertama di Indonesia. PT HPL merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berdiri dari skema joint venture antara PT Ningbo Lygend Mining, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Group), dan PT Gema Kreasi Persada. Adapun susunan pemegang saham PT HPL secara berurutan yakni 39% milik PT Ningbo, PT Trimegah dan PT Gema setara memegang saham 31.55%. 51
Selain Kawasan Industri Morowali dan Weda, terdapat juga Kawasan Industri Bantaeng. Kawasan Industri Bantaeng merupakan milik pemerintah yang terletak di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari KPPIP, Kawasan Industri Bantaeng dibangun dengan skema
51 Kementerian ESDM, “Profil Halmahera Persada Lygend,” 2020, https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10638?jp=7.
50 Kementerian ESDM, “Profil Weda Bay Nickel,” 2017, https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/8025?jp=2.
49 Michael Jiang, “Indonesia Huafei Nickel-Cobalt Wet smelting Project officially started,” 2022, https://news.metal.com/newscontent/101763776/indonesia-huafei-nickel-cobalt-wet-smelting-project-officially-started.
48 Huayuo Indonesia, “Bisnis Huayou Indonesia untuk Bangsa,” 2023, https://huayouindonesia.com/id/our-business.
47 PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, “Tenants PT Indonesia Weda Bay Industrial Park,” 2022, https://iwip.co.id/tenant/.
46 PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, “Tentang Indonesia Weda Bay Industrial Park,” 2022, https://iwip.co.id/.
pendanaan swasta. Pendanaan tersebut diestimasikan dengan total investasi mencapai Rp 45,5 triliun. 52 Konstruksi Kawasan Industri Bantaeng dilakukan sejak 2015 dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022. Adapun Perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Bantaeng sebagai berikut:
Tabel 3. Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel yang Terafiliasi dengan Tiongkok di Kawasan Industri Bantaeng Nama Perusahaan Pendirian Keterangan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNI) 2014 Shanghai Huadi Industrial, Ltd memegang saham 51% dan Duta Nikel Sulawesi 49% atas saham PT HNI. PT HNI bergerak pada bidang pengolahan dan pemurnian nikel dan menghasilkan feronikel. Hengsheng New Energy Material 2021 Pemegang saham di antaranya Hainan Recycore New Energy Co.Ltd sebesar 50%, Huadi Investment Group 20%, Shengwei New Energy Pte.Ltd 15%, dan Zoomwe Hongkong New Energy Technology Co.Ltd sebesar 15%. Hengsheng bergerak pada peleburan bijih nikel yang menghasilkan 13.000 MT nikel sulfat. Unity Nickel-Alloy Indonesia 2021 Pemegang saham diantaranya Huadi Investment Group sebesar 50%, Wang Jueqin 15%, Li Guangda 15%, Zang Lei 15%, dan Zheng Xuanwei sebesar 15%. Unity Nickel-Alloy bergerak pada peleburan bijih nikel yang menghasilkan 200.000 MT feronikel. Dowstone Energy Material 2021 Pemegang saham diantaranya Amir Jao sebesar 99% dan Joss Stefan Hideky sebesar 1%. Dowstone Energy Material bergerak pada peleburan bijih nikel yang menghasilkan 13.000 MT nikel matte. Sumber:Huadi Indonesia 2022 53
Huayou Indonesia juga membangun beberapa proyek bersama perusahaan lainnya dalam pengolahan dan pemanfaatan nikel. Huayou Indonesia menggandeng Huayou Cobalt, Vale Indonesia dan Ford Motor akhirnya mendirikan PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP)yang didirikan pada 2022 untuk membangun fasilitas smelter/peleburan. Smelter tersebut didirikan dengan skema joint venture yang berlokasi di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tak hanya itu, Huayou Indonesia juga bekerjasama dengan Vale Indonesia untuk membangun pengolahan nikel dengan metode HPAL. HPAL ( High Pressure Acid Leaching ) adalah upaya pengolahan dan pemurnian nikel limonit pada suhu yang bertekanan tinggi sehingga menghasilkan konsentrat mineral murni seperti nikel dan kobalt. 54 Kerjasama antara Huayou Indonesia dan Vale Indonesia diberi nama Proyek Sorowako yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Huayou melalui IPIP memiliki
54 Halmahera Persada Lygend, “Alur Proses Teknologi High Pressure Acid Leaching” (Jakarta: Halmahera Persada Lygend, n.d.).
53 Huadi Indonesia, “Kawasan Industri Bantaeng,” 2022, https://huadi.co.id/.
52 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan,” n.d., https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan-ekonomi-khusus/kawasan-i ndustri-bantaeng-sulawesi-selatan/.
rencana proyek, seperti proyek Huashan dengan sistem HPAL di Halmahera, proyek Pomalaa, dan Proyek Sorowako. 55
Di Sulawesi Tenggara, PT Virtue Dragon Nickel Indonesia dengan unit usaha berupa smelter bijih nikel yang didirikan pada tahun 2014. Menurut MODI Kementerian ESDM, tidak terdapat nama atas kepemilikan saham PT Virtue Dragon dengan porsi 99%, namun 1% kepemilikan saham dipegang oleh Xiangshui Kangyang Trade Co, Ltd. 56 dari data tersebut diketahui bahwa, PT Virtue Dragon Nickel Indonesia memiliki IUP OPK sejak tahun 2017 hingga tahun 20237. PT Virtue Dragon Nickel Indonesia merupakan anak Perusahaan dari Jiangsu Delong Nickel Co, Ltd. asal Tiongkok yang bergerak di sektor produsen logam. 57
Di Konawe, Sulawesi Tenggara, Pemerintah Indonesia menetapkan Kawasan Industri Konawe yang diharapkan dapat menyerap investasi total senilai Rp 67,5 triliun. 58 Dari laman KPIP Kawasan Industri Konawe telah berstatus selesai sejak 2020. Berbeda dengan yang ditampilkan di laman perusahaan yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. Adapun Perusahaan tersebut adalah PT Merdeka Battery Material Tbk (MBMA) Bersama dengan Tsinghan Group dan perusahaan tambang PT Sulawesi Cahaya Mineral sebagai operator dari PT Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP). 59 Sebelumnya, MBMA juga telah bekerjasama dengan Tsinghan Group mendirikan Perusahaan joint venture , yakni PT Merdeka Tsinghan Indonesia (MTI). Kepemilikan saham MBMA di MTI sebesar 80% sedangkan Tsinghan Group hanya 20%. 60 MTI memiliki proyek AIM ( acid, iron, metal) yang berlokasi di IMIP untuk menjadi bagian dari rantai pasok kendaraan listrik.

## Pembahasan
a. Kepentingan Nasional Tiongkok Atas Nikel Indonesia
Dalam sudut pandang Tiongkok memanfaatkan momentum pelarangan kebijakan ekspor bijih nikel, terdapat national interest atau kepentingan nasional yang berusaha diimplementasikan oleh Tiongkok. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan suatu negara berdaulat untuk tetap eksis di atas negara lainnya dalam lingkungan internasional. 61 Keinginan dan kebutuhan untuk tetap eksis tersebut berdasarkan pada kepentingan pertahanan, ekonomi, pengaruh atas tatanan global, dan ideologi. 62 Dari kebutuhan ekonomilah yang menggambarkan Tiongkok perlu tetap eksis dengan kepentingan nasional atas kebutuhan nikel domestik untuk menghidupi industri dan mendapatkan power secara global dari segi ekonomi.
62 Ibid, hal 248
61 Nuechterlein, “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making.”
60 Merdeka Copper Gold, “AIM (Acid, Iron, Metal) Project,” 2023, https://merdekacoppergold.com/en/our-business/aim-acid-iron-metal-project/.
59 Merdeka Copper Gold, “Merdeka Battery Materials,” 2023, https://merdekacoppergold.com/bisnis-kami/merdeka-battery-minerals/.
58 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “KAWASAN INDUSTRI KONAWE, SULAWESI TENGGARA,” 2022,
https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan-ekonomi-khusus/kawasan-i ndustri-konawe-sulawesi-tenggara/.
57 Ayu Rifka Sitoresmi, “Profil PT Virtue Dragon Nickel Industry, Perusahaan Nikel Asal China,” 2023, https://www.liputan6.com/hot/read/5172444/profil-pt-virtue-dragon-nickel-industry-perusahaan-nikel-asal-china #google_vignette.
56 Kementerian ESDM, “Profil Virtue Dragon Nickel Indonesia,” 2017, https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/9701?jp=7.
55 PT Indonesia Pomalaa Industrial Park, “PROYEK DI INDONESIA: Proyek yang selesai dan masih konstruksi,” 2023, https://huayouipip.com/id/about-huayou-indonesia/.
Sebelum adanya kebijakan larangan ekspor nikel, Tiongkok mengimpor nikel dari Indonesia begitu besar dan memberikan keunggulan bagi Tiongkok. Keunggulan yang dimaksud adalah Tiongkok memperoleh impor bijih nikel murah dan semakin menambah deposit mineral yang dimilikinya. Sama seperti halnya Swedia, keunggulan cadangan mineral deposit akan memberikan power bagi suatu negara dan hal tersebut menjadi bagian dari national interest . 63 Nuechterlein menjelaskan bahwa perdagangan dan investasi suatu negara di negara lain menentukan pandangan negara tersebut terhadap kepentingannya. 64 Hal ini tergambarkan dengan potensi nikel yang dimiliki oleh Indonesia begitu besar dan lokasi yang strategis, layak bagi Tiongkok untuk memobilisasi kepentingannya ke Indonesia.
Implementasi national interest Tiongkok di Indonesia dilakukan dengan penanaman modal asing dan pendirian perusahaan patungan ( joint venture ). Duce dan Espana mendefinisikan Penanaman Modal Asing (PMA) mengacu kepada International Monetary Funds (IMF) dan OECD yakni suatu tujuan untuk mencapai kepentingan jangka panjang oleh suatu entitas (korporasi/pemilik modal) kepada suatu perusahaan di suatu wilayah lain/ host country ( cross-border investment ). 65 Salah satu tujuan dari PMA adalah pertumbuhan makro dan mikro ekonomi. PMA berdampak langsung pada kegiatan ekspor impor, transfers of technology (ToT), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), market competitiveness , dan pengembangan kewirausahaan. 66 PMA di host country dapat diwujudkan melalui skema pendirian perusahaan patungan atau joint venture . Menurut OECD, joint venture adalah suatu perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mengimplementasikan suatu usaha bisnis dan saling bersepakat atas penyetoran modal, kontribusi input, biaya operasional, dan untung-rugi. 67
b. Refleksi Kawasan Industri Tiongkok di Afrika, Economy, and Political Power Tiongkok dalam Memanfaatkan Nikel di Indonesia.
Dengan masifnya perusahaan Tiongkok berada di empat kawasan industri pengolahan nikel, mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia mengakomodasi perusahaan Tiongkok. Sama seperti halnya yang dilakukan Tiongkok di beberapa negara seperti Aljazair, Kamboja, Mesir, Ethiopia, Korea Selatan, Mauritius, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Rusia, Thailand, Venezuela, dan Vietnam yang dilakukan sejak 2006. 68 Mekanisme yang sama digunakan oleh Tiongkok yakni melalui pendanaan modal ke luar negeri dilakukan oleh bank-bank Tiongkok. Kemampuan ekonomi atau power Tiongkok yang saat ini menjadi emerging economies dapat dimanfaatkan Tiongkok untuk tujuan politis. Bräutigam dan Xiaoyang mengungkapkan dalam penelitiannya tentang investasi Tiongkok di Afrika, yakni proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok di Afrika bertujuan untuk mengamankan rantai pasok SDA untuk kembali diekspor ke Tiongkok. 69 Seperti yang terjadi di Indonesia, aliran dana investasi dan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang melakukan joint venture dengan perusahaan
69 Ibid, hal 801
68 Deborah Bräutigam dan Tang Xiaoyang, “Economic statecraft in China’s new overseas special economic zones: Soft power, business or resource security?,” International Affairs 88, no. 4 (2012): 799–816, https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2012.01102.x.
67 OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment , OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (The Secretary-General of the OECD, 2008), https://doi.org/10.1787/9789264064805-en.
66 OECD, Foreign Direct Investment for Development: Maximizing Benefits, Minimazing Costs (OECD, 2002).
65 Maitena Duce dan Banco de España, “Definitions of Foreign Direct Investment (FDI): a methodological note,” Bank for International Settlement (Basel, 2003).
64 Donald E. Nuechterlein, op.cit. hal 254
63 Linda Wårell dan Elisabeth Häggquist, “Defining Mineral Deposits of National Interest – The Case of Sweden,” Journal of the European Federation of Geologists 41 (2016): 35–37.
lokal mengekspor hasil ekstraksi bijih nikelnya kembali ke Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok telah mengartikulasikan kepentingan nasionalnya melalui upaya diplomasi sumber daya ekstraktif.
Prosedur kerjasama Tiongkok dengan Indonesia dalam pengolahan pemurnian nikel di kawasan industri, di Indonesia bagian Tengah dan Timur, dilakukan dalam kerangka Belt and Road Initiatives (BRI). Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, mengklaim bahwa kegiatan investasi dan perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok berada dalam kerangka kerja comprehensive strategic partnership, BRI, dan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 70 Hal tersebut diimplementasikan melalui Joint Promoting Cooperation within the Framework of the Global Maritime Fulcrum Vision and the Silk Road Economic Belt and the twenty-first-Century Maritime Silk Road Initiative yang disahkan pada 2018. Dengan kesepakatan tersebut, kerjasama atas investasi Tiongkok di Indonesia dielaborasikan kepada empat koridor ekonomi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan kawasan industri.
Tabel 4. Empat Koridor Ekonomi Kerjasama Indonesia dan Tiongkok Provinsi Koridor Sumatera Utara Pusat Bisnis dan Ekonomi ASEAN Kalimantan Utara Pusat Energi dan Mineral Bali Pusat Teknologi Tinggi dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Utara Pusat Ekonomi Lingkar Pasifik Sumber:Oratmangun 71
Dalam memahami hal tersebut, melalui kerjasama BRI dan Indonesia sebagai Poros Martim Dunia akan memberikan konsekuensi atas terjalinnya hubungan kedua negara pada tatanan politik internasional. Program ambisius Tiongkok dengan BRI, Jalur Sutra Ekonomi dan Maritim akan memberikan bargaining power atas proyek-proyeknya di Indonesia untuk mempromosikan program tersebut kepada negara lain. Seperti yang disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dapat menyinergikan program nasionalnya, yakni sebagai Poros Maritim Dunia, dengan program BRI Tiongkok. 72 Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki Tiongkok akan dengan mudah dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik, membangun aliansi, dan meningkatkan soft power . 73 Hal tersebut menjadikan negara-negara yang menerima investasi Tiongkok menjadi mandul jika bersinggungan dengan isu-isu yang berkaitan Tiongkok di panggung Internasional, seperti halnya isu Taiwan, Laut China Selatan, dan etnis minoritas Muslim di Xinjiang.
Berbicara mengenai power, Pemerintah Indonesia juga mampu memanfaatkan deposit mineral nikelnya untuk menarik perusahaan Tiongkok berinvestasi pada sektor pengolahan dan pemurnian nikel. Pada mulanya, perusahaan Tiongkok yang berinvestasi pada sektor pertambangan nikel di Indonesia seperti Tsinghan, mengekspor bijih nikel Indonesia ke Tiongkok dan mengirimkannya
73 Deborah Bräutigam and Tang Xiaoyang, “Economic Statecraft in China’s New Overseas Special Economic Zones: Soft Power, Business or Resource Security?,” op.cit , hal 802
72 Ibid 71 Oratmangun, “Indonesia–China Strategic Partnership Transformation: Building Cooperation, Synergy, and Solidarity.”
70 Djauhari Oratmangun, op.cit. hal 169
kembali ke Indonesia, Asia Tenggara, Eropa dan Amerika Utara berupa produk jadi. 74 Kementerian ESDM kemudian mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini kemudian memaksa Tsinghan dan Perusahaan lainnya untuk mengintegrasikan ekstraksi pengolahan mineral dengan melakukan joint venture bersama PT Bintang Delapan menjadi PT Indonesia Morowali Industrial Park. Keterpaksaan ini terjadi karena tekanan pemerintah Indonesia dan kebutuhan Tsinghan atau Tiongkok untuk tetap dapat mengakses cadangan nikel yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai penting bagi ekspor mereka. 75
Penggunaan kata “..Tsinghan atau Tiongkok..” dalam kalimat di paragraf sebelumnya berusaha untuk menunjukkan kaitan perusahaan dengan politik. Berbicara perusahaan Tiongkok pasti akan terafiliasi dengan Pemerintah Tiongkok, karena sebagian besar Perusahaan Tiongkok adalah Badan Usaha Milik Negara. 76 Yeung juga mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi antar negara yang dilakukan melalui perusahaan nasional Tiongkok tidak hanya bersifat ekonomi, namun mencakup unsur politik yang harus dipandang sebagai interaksi yang dimediasi secara institusional antara nation-state yang berbeda. 77 Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berada di luar negeri menjadi alat politik Pemerintah Tiongkok untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Secara bersamaan keberadaan Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berada di luar negeri memberikan pengaruh ( power ) ekonomi dan politik bagi Tiongkok di panggung internasional.

## Kesimpulan
Kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok yang terjalin di berbagai bidang dilakukan dalam rangka saling menyukseskan program kedua negara. Tiongkok dengan Belt and Road Initiatives (BRI) dan Indonesia berkeinginan menjadi Poros Maritim Dunia serta melakukan hilirisasi nikel. Tak hanya itu, peningkatan kerja sama kedua negara ini meningkat melalui comprehensive strategic partnership dan hubungan bilateral kedua negara juga meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Secara tidak langsung, program-program yang terjalin oleh kedua negara merupakan keterkaitan dari upaya saling mengakomodasi kepentingan nasional kedua negara. Dapat diidentifikasi bahwa kepentingan Indonesia dan Tiongkok dalam pemanfaatan nikel untuk kepentingan nasionalnya adalah murni untuk kepentingan ekonomi kedua negara.
Semua hubungan perdagangan dan investasi berjalan baik hingga Pemerintah Indonesia melalui Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 melakukan percepatan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020. Hal ini memaksa perusahaan-perusahaan yang sebelumnya leluasa melakukan ekspor bijih nikel ke luar negeri, kemudian harus membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian di Indonesia. Tidak terkecuali Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Tsinghan Group yang telah berinvestasi di Indonesia sejak 2009.
77 Henry Wai Chung Yeung, “Strategic governance and economic diplomacy in China: The political economy of government-linked companies from Singapore,” East Asia 21, no. 1 (2004): 40–64, https://doi.org/10.1007/s12140-004-0009-8.
76 Deborah Bräutigam and Tang Xiaoyang, “Economic Statecraft in China’s New Overseas Special Economic Zones: Soft Power, Business or Resource Security?,” op.cit , hal 802
75 Ibid, hal 2381
74 Alvin Camba, Guanie Lim, dan Kevin Gallagher, “Leading sector and dual economy: how Indonesia and Malaysia mobilised Chinese capital in mineral processing,” Third World Quarterly 43, no. 10 (2022): 2375–95, https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2093180.
Untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia, Pemerintah Indonesia menetapkan kawasan-kawasan industri yang kemudian ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional bahkan sebagai Obyek Vital Nasional. Kawasan industri tersebut adalah Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park, Kawasan Industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, Kawasan Industri Bantaeng, Kawasan Industri PT Indonesia Pomalaa Industrial Park, dan Kawasan Industri PT Indonesia Konawe Industrial Park. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan-kawasan industri tersebut rata-rata terafiliasi dengan Tiongkok, melalui skema joint venture antara perusahaan Tiongkok dengan perusahaan Indonesia. Adapun perusahaan-perusahaan raksasa Tiongkok yang hampir berinvestasi di sebagian besar perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel adalah Tsinghan Group, Shanghai Decent, Jiangsu Delong, Huayou, dan Huadi. Dibalik investasi perusahaan-perusahaan besar Tiongkok terdapat pendanaan investasi yang mengalir dari perbankan Tiongkok seperti, China Development Bank, Export Import Bank of China, dan HSBC.
Jika dilihat dari sistem politik Tiongkok serta perusahaan-perusahaan tersebut yang merupakan BUMN milik Tiongkok. Maka bukan tidak mungkin, jika kehadiran perusahaan-perusahaan Tiongkok baik di Indonesia maupun negara lain dapat menjadi alat politik Pemerintah Tiongkok. Alat politik yang dimaksud ialah power atas ekonomi/kapital yang akan berdampak pada posisi bargaining power dan soft power Tiongkok di panggung internasional. Namun, Pemerintah Indonesia juga memiliki bargaining power atas cadangan nikel terbesar di dunia dan menarik minat perusahaan-perusahaan Tiongkok berinvestasi di Indonesia. Tentu saja tujuan dari power adalah untuk kepentingan nasional Tiongkok, jika dalam bahasan ini strategi Tiongkok memanfaatkan nikel di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nikel domestiknya melalui kehadiran perusahaan Tiongkok yang telah melakukan joint venture dengan perusahaan Indonesia. Maka, hasil dari pengolahan dan pemurnian bijih nikel tersebut nantinya akan diekspor ke Tiongkok. Hal tersebut tercermin dari data BPS, meningkatnya ekspor nikel dan produk turunannya setiap tahun dari Indonesia ke Tiongkok sejak 2020-2022.

## Referensi
Anam, Syaiful, dan Ristiyani. “Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa
Pemerintahan Xi Jinping.” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 14, no. 2 (2018): 217–36. https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236.
Badan Koordinasi Penanaman Modal. “Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Per KBLI Tahun 2019-2022.” Jakarta, 2022.
Badan Pusat Statistik. “Ekspor dan Impor.” Badan Pusat Statistik, 2022. https://bps.go.id/exim. ———. “Ekspor Impor Indonesia-China Tahun 2021,” 2022. https://www.bps.go.id/exim/. ———. “Tabel Dinamis Ekspor Impor Tahun 2022.” Jakarta, 2022. https://www.bps.go.id/exim/.
Bhawono, Aryo. “Memotret Sosok Raksasa Nikel Indonesia,” 2022.
https://betahita.id/news/detail/8005/memotret-sosok-raksasa-nikel-indonesia-.html?v=166497377
6.
Bräutigam, Deborah, dan Tang Xiaoyang. “African Shenzhen: China’s Special Economic Zones in Africa.” Journal of Modern African Studies 49, no. 1 (2011): 27–54. https://doi.org/10.1017/S0022278X10000649.
———. “Economic statecraft in China’s new overseas special economic zones: Soft power, business or resource security?” International Affairs 88, no. 4 (2012): 799–816. https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2012.01102.x.
Brown, Chris, dan Kirsten Ainley. Understanding International Relations . 3 ed. New York: Palgrave
Macmillan, 2005.
Camba, Alvin, Guanie Lim, dan Kevin Gallagher. “Leading sector and dual economy: how Indonesia and Malaysia mobilised Chinese capital in mineral processing.” Third World Quarterly 43, no. 10 (2022): 2375–95. https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2093180.
Caroline. “Perencanaan Kawasan Industri Terpadu Di Kabupaten Brebes Sebagai Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.” Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 10, no. 1 (2009): 51–64.
Castillo, Rodrigo, dan Caitlin Purdy. “China ’ s Role in Supplying Critical Minerals for the Global Energy Transition What Could the Future Hold ?” China, 2022.
China Ministry of Foreign Affairs. “China and Indonesia,” 2014. https://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq_665435/2675_665437/2716_663436/#:~:text=President Xi Jinping and President,fishery%2C space and tourism fields.
Duce, Maitena, dan Banco de España. “Definitions of Foreign Direct Investment (FDI): a methodological note.” Bank for International Settlement . Basel, 2003.
EnvJustice team. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Central Sulawesi, Indonesia . Environmental Justice Atlas, 2022.
Eternal Tsinghan Group. Co., Ltd. “Footprints Eternal Tsinghan,” n.d. https://www.etsingshan.com/Col/Col39/Index.aspx.
Gunawan, Indra. “Neraca Dagang Indonesia-China Potensial Surplus, Ini Kuncinya,” 2022. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220828/12/1571526/neraca-dagang-indonesia-china-potensial -surplus-ini-kuncinya#:~:text=Hanya saja%2C neraca perdagangan Indonesia,perdagangan dengan Negeri Tirai Bambu.&text=Hal tersebut mengingat ekspor Indonesia,US53%2C.
Halmahera Persada Lygend. “Alur Proses Teknologi High Pressure Acid Leaching.” Jakarta: Halmahera Persada Lygend, n.d.
Hengjaya Mine. “HENGJAYA MINE – 80% INTEREST NICKEL INDUSTRIES,” n.d. https://nickelindustries.com/operations/hengjaya-mine/.
Huadi Indonesia. “Kawasan Industri Bantaeng,” 2022. https://huadi.co.id/.
Huayuo Indonesia. “Bisnis Huayou Indonesia untuk Bangsa,” 2023.
https://huayouindonesia.com/id/our-business.
Jiang, Michael. “Indonesia Huafei Nickel-Cobalt Wet smelting Project officially started,” 2022. https://news.metal.com/newscontent/101763776/indonesia-huafei-nickel-cobalt-wet-smelting-pro ject-officially-started.
Kementerian ESDM. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (2019).
———. Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Republik Indonesia § (2018).
———. “Profil Alchemist Metal Industry Pte, Ltd,” 2020. https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/13488?jp=7.
———. “Profil Ekasa Yad Resources,” 2018. https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/9646?jp=7.
———. “Profil Halmahera Persada Lygend,” 2020.
https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10638?jp=7.
———. “Profil Virtue Dragon Nickel Indonesia,” 2017.
https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/9701?jp=7. ———. “Profil Weda Bay Nickel,” 2017. https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/8025?jp=2. Kementerian Keuangan. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (2020).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Dukung Percepatan Infrastruktur Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR Siapkan Masterplan Kajian Pengembangan Wilayah,” 2023.
https://www.pu.go.id/berita/dukung-percepatan-infrastruktur-kawasan-industri-morowali-di-sula wesi-tengah-kementerian-pupr-siapkan-masterplan-kajian-pengembangan-wilayah.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. “Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi
Selatan,” n.d.
https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan -ekonomi-khusus/kawasan-industri-bantaeng-sulawesi-selatan/.
———. “KAWASAN INDUSTRI KONAWE, SULAWESI TENGGARA,” 2022. https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan -ekonomi-khusus/kawasan-industri-konawe-sulawesi-tenggara/.
———. “Pembanguna Kawasan Industri Prioritas / Kawasan Ekonomi Khusus,” 2022. https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan -ekonomi-khusus/.
Lestari, Reni. “Dexin Steel Tambah Kapasitas Blast Furnace Jadi 6 Juta Ton per Tahun,” 2022. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220316/257/1511443/dexin-steel-tambah-kapasitas-blast-furn ace-jadi-6-juta-ton-per-tahun.
Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Google Buku . SAGE Publications, Inc. , 2014.
Me-Nsope, Nathalie, dan Michelle Larkins. “Economic Reform and Openness in China: China’s Development Policies in the Last 30 Years.” Journal of Gender, Agriculture and Food Security 1, no. 3 (2016): 1–22.
Merdeka Copper Gold. “AIM (Acid, Iron, Metal) Project,” 2023.
https://merdekacoppergold.com/en/our-business/aim-acid-iron-metal-project/.
———. “Merdeka Battery Materials,” 2023.
https://merdekacoppergold.com/bisnis-kami/merdeka-battery-minerals/.
Nuechterlein, Donald E. “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making.” British Journal of International Studies 2, no. 3 (1976): 246–66. OECD. Benchmark Definition of Foreign Direct Investment . OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment . The Secretary-General of the OECD, 2008. https://doi.org/10.1787/9789264064805-en.
———. Foreign Direct Investment for Development: Maximizing Benefits, Minimazing Costs . OECD, 2002.
Oratmangun, Djauhari. “Indonesia–China Strategic Partnership Transformation: Building Cooperation, Synergy, and Solidarity.” In China and the World in a Changing Context , diedit oleh Huiyao Wang dan Lu Miao, 167–74. Beijing: Springer, 2022.
Pius Ginting, dan Ellen Moore. “Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).” People’s Map of Global China, 2021. https://thepeoplesmap.net/project/indonesia-morowali-industrial-park-imip/. Pratiknya. “Pengembangan Kawasan Industri dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang.”
Tesis . Universitas Diponegoro, 2007.
PT Indonesia Pomalaa Industrial Park. “PROYEK DI INDONESIA: Proyek yang selesai dan masih konstruksi,” 2023. https://huayouipip.com/id/about-huayou-indonesia/.
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. “Tenants PT Indonesia Weda Bay Industrial Park,” 2022. https://iwip.co.id/tenant/.
———. “Tentang Indonesia Weda Bay Industrial Park,” 2022. https://iwip.co.id/.
PT Sulawesi Mining Investment. “Bintang delapan Group of Indonesia and Dingxin Group of China announce the birth of PT. Sulawesi Mining Investment,” n.d.
https://www.sulawesimining.com/news/bintangdelapan-group-indonesia-and-dingxin-group-chin a-announce-birth-ptsulawesi-mining.
PT Wanxiang Nickel Indonesia. “Area Operasional Eksplorasi Bisnis Pulau Waigeo dan Pulau Manuran,” 2018. https://wanxiang.co.id/eksplorasi-3/.
Riedho, M. Roehman Zainur. “Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabya, 2022.
Riyandanu, Muhamad Fajar. “Mengenal PT GNI, Pengolah Nikel asal Cina yang Meledak di Morowali.” Katadata.co.id, 2022.
https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/63ad89984ebb4/mengenal-pt-gni-pengolah-nikel-asal-ci na-yang-meledak-di-morowali#google_vignette.
Rosada, Farah, Raden Ambara Arya Wibisana, dan Arie Kusuma Paksi. “The Impact of Indonesia-China Nickel Cooperations on Indonesia’s Economy and Environment.” Nation State: Journal of International Studies 6, no. 2 (2023): 96–116. https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1270.
Setiawan, Fajar Ajie. “Memahami Investasi Minyak Cina di Sudan: Analisis Interaksi Strategis Cina pada Situasi Konflik.” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 13, no. 2 (2017): 119. https://doi.org/10.26593/jihi.v13i2.2277.119-133.
Shanghai Decent Invesment Group. “Shanghai Decent Invesment Group Profile,” n.d. https://www.decent-china.com/index.php/index/about/index?cid=15.
Sitoresmi, Ayu Rifka. “Profil PT Virtue Dragon Nickel Industry, Perusahaan Nikel Asal China,” 2023. https://www.liputan6.com/hot/read/5172444/profil-pt-virtue-dragon-nickel-industry-perusahaan- nikel-asal-china#google_vignette.
Sultengraya.com. “Menteri Luhut Resmikan Line Produksi Pabrik Bahan Baku Baterai listrik,” 2022. https://sultengraya.com/read/141851/menteri-luhut-resmikan-line-produksi-pabrik-bahan-baku-b aterai-listrik/.
Trading Economics. “China Imports By Category,” 2022. https://tradingeconomics.com/china/imports-by-category.
Tritto, Angela. “How Indonesia Used Chinese Industrial Investments to Turn Nickel into the New Gold.” Washington DC, 2023.
Wårell, Linda, dan Elisabeth Häggquist. “Defining Mineral Deposits of National Interest – The Case of Sweden.” Journal of the European Federation of Geologists 41 (2016): 35–37.
95 M Roehman Zainur Riedho | Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia
Warsito, Ignatius. “Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Terkait Pengembangan dan Pengawasan Industri Hasil tembakau.” Jakarta: Kementerian Perindustrian, 2020.
Yeung, Henry Wai Chung. “Strategic governance and economic diplomacy in China: The political economy of government-linked companies from Singapore.” East Asia 21, no. 1 (2004): 40–64. https://doi.org/10.1007/s12140-004-0009-8.