## STANDAR HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
Udma Layinnatus Shifa
Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo Email: udmalayina@gmail.com
Mutho’am
Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo Email: mutho`am@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Jual  beli  merupakan  suatu  transaksi  di  mana  pembeli  dan  penjual  melakukan pertukaran terhadap suatu benda dengan harga yang disepakatinya. Tujuan dalam jual beli adalah mendapatkan keuntungan  yang  baik  dan halal. Menurut  Wahbah Az-Zuhaili  sewajarnya  pelaku  usaha  tidak  mengambil  keuntungan  melebihi sepertiga dari harga modal sedangkan dalam Islam tidak memberi  batasan dalam mengambil keuntungan. Wahbah Az-Zuhaili membolehkan seorang penguasa atau pemerintah  dapat  menerapkan  kebijakan  pematokan  harga  jika  diperlukan,  yaitu ketika  kondisi  pasar  memang  sangat  membutuhkan  pengendalian  harga  melalui pematokan  harga.  Mengenai  standarnya  beliau  menyatakan  bahwa  sepantasnya pelaku usaha tidak mengambil laba melibihi sepertiga, karena dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Wahbah Az- Zuhaili  dalam  menentukan  sebuah  hukum  mengenai  standar  pematokan  harga beliau menggunakan as-Sunnah untuk memperjelas hukum yang belum ada dalam al-Qur’an.  Metode  lainnya  yaitu  menggunakan maslahah  mursalah ,  metode  ini menjelaskan tentang kemaslahatan rakyat yang dalam hal ini digambarkan sebgai kemaslahatan pembeli harus didahulukan dari kemaslahatan pedagang. Kemudian beliau menggunakan metode aturan fikih yang mengemukakan bahwa tidak boleh ada bahaya atau kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.
Kata kunci : Fiqhul Islam Wa`Adilatuhu, Pematokan Harga, Jual beli.

## A. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  manusia  diciptakan sebagai  makhluk  sosial  yang  saling berhubungan, melengkapi dan membutuhkan  interaksi  dengan  manusia lain.  Suatu  interaksi  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  manusia  dapat  disebut dengan  kegiatan  bisnis.  Kegiatan  bisnis sangat  penting.  Tanpa  adanya  kegiatan bisnis  kehidupan  manusia  tidak  akan
sempurna.  Bisnis  memenuhi  kebutuhan manusia  akan  barang,  jasa,  rohani  dan jasmani  (Buchari  &  Priansa,  2009:69). Seiring perkembangan zaman dan beragamnya  kebutuhan  manusia  yang tidak  terbatas,  kegiatan  bisnis  juga semakin berkembang di tengah masyarakat.  Variasi  kegiatan  bisnis banyak  menciptakan  persaingan  antara pelaku  usaha  untuk  menarik  konsumen.
Persaingan  bisnis  itu  juga  muncul  dalam transaksi jual beli.
Jual  beli  menurut  bahasa  adalah al- bai’ yang  artinya  menukar  ataupun menjual.  Sedangkan  menurut  syara’ berarti  tukar  menukar  harta  secara  suka sama suka ataupun memindahkan miliknya  dengan  menemukan  tukar menurut  cara  yang  diizinkan.  Secara terminologi  jual  beli  merupakan  suatu transaksi  dimana  pembeli  dan  penjual melakukan  pertukaran  terhadap  suatu benda  dengan  harga  yang  disepakatinya. Menurut  hukum  Islam,  jual  beli  adalah pertukaran  benda  atas  dasar  penyerahan atau  pengalihan  hak  milik  dengan  ganti yang  bisa  dibenarkan.  Sementara  itu, menurut  Akmal  Bashori  Jual  beli dimaknai  sebagai  transaksi  antara  kedua belah  pihak yang diawali  dengan kesepakatan yang berujung pada kepemilikan (Bashori, 2021).
Terkait  mengenai  pematokan  harga dalam  jual  beli  menurut  Wahbah  Az- Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami Wa  Adillatuhu, menjelaskan  tentang kebolehan pematokan harga. Dalam kitab tersebut,  Wahbah  Zuhaili  mencontohkan pematokan harga yang dilakukan pemerintah ketika pelaku ekonomi melakukan  kecurangan.  Maka  itu  bisa dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk melindungi  masyarakat  luas  dari  pihak- pihak  yang  dengan  sengaja  melakukan
tindakan sewenang-wenang demi mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya,  terlepas  dari  apakah  tindakan yang  mereka  lakukan  itu  benar  atau merugikan diri mereka sendiri,
masyarakat luas atau tidak. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pematokan harga tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang digunakan.  Pematokan  harga  justru merupakan  bentuk  implementasi  atau penerapan  nash  itu  sendiri,  serta  ijtihad dan  pemahaman illah (alasan  hukum).
Inilah  yang  menjadi  dasar  permasalahan dan manfaat yang terkandung dalam nash dalam kehidupan nyata. Tindakan pematokan harga juga merupakan bentuk interpretasi  makna  atau  manfaat  yang lebih  tepat  dapat  langsung  dipahami  dari nash  itu  sendiri  tidak  dari  luarnya  (Az- Zuhaili, 1985: 252).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili
Wahbah  Az  Zuhaili  dilahirkan  pada tahun 1931 M, bertempat  di  dair  `Atiyah kecamatan  Faiha,  provinsi  Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin  Musthafa  Az-Zuhaili,  anak  dari Musthafa  Az-Zuhaili.  Yakni,  seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya (Amin Ghofur, 2008: 174). Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah  binti  Mustafa  Sa’adah.  Seorang
wanita  yang  memiliki  sifat  warak  dan teguh dalam menjalankan syari`at agama.
Wahbah  Az-Zuhaili  adalah  seorang tokoh  di  dunia  pengetahuan,  selain terkenal  di  bidang  tafsir  beliau  juga seorang  ahli  fiqh.  Hampir  dari  seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau  adalah  ulama  yang  hidup  di  abad ke-20  yang  sejajar  dengan  tokoh-tokoh lainnya,  seperti  Thahir  ibnu  Asyur,  Said Hawwa,  Sayyid  Qutb,  Muhammad  Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad Al-Kaff, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad  Salam  Madkur  (Rahayu, 2010: 18).
Beliau menamatkan pendidikan dasar pada  tahun  1946  di  kota  kelahirannya. Pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan  syariah  di  Damasyiq  selama  6 tahun  hingga  pada  tahun  1952  mendapat ijazah  menengahnya,  yang  dijadikan modal awal untuk melanjutkan
pendidikan  pada  Fakultas  Syariah  dan
Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas Ain-Syam dalam  waktu  yang  bersamaan.  Prof  Dr. Wahbah  Az-Zuhaili  memperoleh  tiga ijazah antara lain:
1. Ijazah  B.A  dari  Fakultas  Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah takhasus pendidikan dari
Fakultas  Bahasa  Arab  Universitas  al- Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah  B.A  dari  Fakultas  Syariah Universitas Ain Syam pada tahun 1957 Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya,  sejak  kecil  Wahbah  Az-Zuhaili sudah  mengenal  dasar-dasar  keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada  tahun  1946.  Memasuki  jenjang pendidikan  formalnya,  hampir  6  tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah untuk melanjutkan ke perguruan  tinggi  yaitu  Fakultas  Syariah Universitas  Damaskus,  hingga  meraih gelar  sarjananya  pada  tahun  1953  M. Kemudian,  untuk  melanjutkan  studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya  di  Universitas  al-Azhar Kairo.  Dan  pada  tahun  1963,  resmilah beliau menyandang gelar “Doktor” dengan  disertasinya  yang  berjudul Atsar al-Harb  fi  al-Fiqh  al-Islami (Amin Ghofur, 2008: 174).
Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya,  hingga  banyak  lembaga- lembaga  pendidikan  dan  lembaga  sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun  sosial,  beliau  juga  memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan,  hal  ini  dibuktikan  dengan keaktifan  beliau  dan  produktifitas  dalam
menghasilkan  karya-karyanya,  meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh  akan  tetapi  dalam  penyampaiannya memiliki  relevansi  dengan  paradigma masyarakat dan perkembangan sains.
Di  sisi  lain,  beliau  juga  aktif  dalam menulis  artikel  dan  buku-buku  yang jumlahnya  melebihi  133  buah  buku. Bahkan,  jika  tulisan-tulisan  beliau  yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya  akan  melebihi  500  makalah (Amin Ghofur, 2008: 174).
Salah  satu  bukunya  yang  banyak dikenal  di  Indonesia  adalah al-fiqh  al- Islami  wa  Adillatuhu dan at  Tafsir  al- Munir .  Kitab al-fiqh  al-Islami  wa Adillatuhu adalah kitab fikih kontemporer yang  sangat  penting  dalam  pengkajian fikih komparatif. Buku ini untuk pertama kalinya  dicetak  oleh  Dar  al-Fikr  di Damaskus  pada  tahun  1984.  Mayoritas kitab  yang  ditulisnya  menyangkut  fikih dan  ushul  fikih.  Namun,  ia  juga  menulis kitab tafsir sampai enam belas jilid.
2. Pemikiran  Wahbah  Az-Zuhaili Pematokan Harga dalam

## Transaksi jual beli
Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar  yang  sangat  penting  dan  harus diperhatikan  adalah  kebebasan  berusaha, namun  tetap  harus  dibarengi  dengan kesadaran untuk menjaga batasan-batasan aturan yang ditetapkan oleh hukum syara’.
Batasan  yang  harus  diperhatikan  yaitu keadilan, qana`ah, dan kepatuhan terhadap aturan untuk memperoleh keuntungan  yang  baik  dan  halal  (Az- Zuhaili,  1985:  250).  Seperti  yang  di dasarkan pada sabda Rasulullah SAW:
ٍض ْعَب  ْن ِم ْم ُه ُض ْعَب ُ َّ للَّا  ُق ُز ْرَي  َس اَّنلا او ُع َذ
“ Biarkanlah  sebagian  orang  diberi rezeki oleh Allah SWT melalui manusia yang lain.” (Az-Zuhaili, 1985: 250) .
Sebagai  salah  satu  faktor  penting dalam  transaksi  jual  beli,  harga  tidak selalu  terlepas  dari  faktor  fluktuasi  di pasar. Terkadang harga akan melambung tinggi  namun  tidak  dapat  dipungkiri terkadang juga sebaliknya yaitu mengalami  penurunan.  Keadaan  naik turunnya  harga  dapat  disebabkan  oleh faktor  alam,  yaitu  akibat  dari  penawaran dan  permintaan  atau  akibat  kecurangan oleh  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu, intervensi pemerintah dalam pengendalian harga perlu dilakukan pada saat yang sangat dibutuhkan.
Boleh atau tidaknya intervensi pemerintah yang dilakukan di pasar untuk mencegah  pengambilan  laba  yang  sangat berlebihan, para ulama memiliki berbagai pandangan.
Madzhab Hanbali mengatakan seorang penguasa tidak dapat mematok harga barang yang diperdagangkan.  Sebaliknya  setiap  orang bebas  menjual  barang  miliknya  dengan harga yang mereka sepakati. Hal ini juga
sejalan
dengan pendapat yang disampaikan  oleh  madzhab  Syafi’i  yaitu pematokan  harga  diharamkan  sekalipun pada  saat  harga  barang  menjadi  mahal (Ad-Darimi, 2007: 567-568).
Salah satu hadits yang dijadikan dasar hukum  ulama  yang  melarang  pematokan harga yakni hadis berikut ini:
ٍم ِصاَع  ْن َع ، ٍنْوَعُنْبوُرْمَع اَنَرَب ْخ َ أ َس  ُنْب ُدا َّمَح اَن َرَب ْخ َ أ ، ،ََ َم َ لَ ُر ْع ِ سل َ ا َ ال َ غ : َ ل َ ق ، ٍس َ ن َ أْن َع ،َة َد اَت َ ق َو  ٍتِب ا َ ث َو  ٍدْي َم ُح  ْن َع اَي : ُساَّنلا َ ل ا َ ق َ ف ،ملَسو هيلع ة للا ىلص ُى ِب َّنلا  ِدْه َع ىَلَع َّ للَّا َ ل ْو ُس َر َ ل ا َ ق َ ف .اَن َ ل ْر ِ ع َس َ ف  ُر ْع ِ سل َ ا َ ال َ غ َّ للَّا َ ل ْو ُس َر ﷺ : ِإ , ُر ِ ع َس ُم ْ لا  ُق ِزا َّرلا ُط ِساَب ْ لا  ُضِبا َ ق ْ لا  ُقِلا َخْلا  َو ُه  َ َّللَّا  َّن
ْي ِنُب ُ لَ ْطَي  ْم ُ كْن ِم  ٌد َح َ أ  َسْي َ ل َو ىِ ب َر ىَقْل َ أ ْ نأ  و ُج ْر َ أ  ْي ِ نِإَو . ٍلا َم َ ال َو ٍم َدِب ُهاَّيِإ اَهُتْم َ لَ َظ ٍَ َم َ لَ ْط ُمِب ` Amr  bin  Aun  mengabarkan  kepada kami dari Ashim, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Humaid, Tsabit dan Qatadah, dari Anas, dia  berkata,  Pada  zaman  Rasulullah SAW,  harga-harga  (barang)  naik. Orang-orang  pun  berkata, Wahai Rasulullah,  harga  barang  melambung tinggi,  oleh  karena  itu  tetapkanlah harga  (barang)  untuk  kami.  Rasulullah SAW  bersabda,  Sesungguhnya  Allah adalah  Sang  Pencipta,  Penggenggam, Pembentang rezeki, Pemberi rezeki dan Penetap  harga.  Aku  berharap  bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorangpun  dari  kalian  yang  menuntut perbuatan  zalim  yang  pernah  aku lakukan  kepadanya,  baik  berupa  darah maupun harta (Az-Zuhaili, 1985: 251) .
Penolakan ulama terhadap pematokan harga  disebabkan  karena  jika  penguasa atau  pemerintah  meminta  para  pedagang menjual barang dengan harga yang sudah
dipatok  dan  melarang  mereka  menjual dagangannya  kecuali  dengan  harga  yang sudah ditetapkan, maka itu akan menyulitkan para pedagang untuk mengelola  dagangan  mereka.  Pendapat lain yang menguatkan penolakan pematokan harga yaitu karena pematokan harga  dikhawatirkan  akan  menyebabkan penjual menolak untuk menjual barangnya  dan  menyebabkan  penurunan stok barang di pasar.
Madzhab Maliki dan Hanafi mempunyai  pendapat  yang  berbeda tentang masalah pematokan harga. Menurut mereka, penguasa atau pemerintah  dibolehkan  mengintervensi harga  dalam  urusan  pengendalian  harga. Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya hal yang merugikan masyarakat umum, misalnya ulah pedagang menaikkan  harga  dagangannya  dengan semena-mena dari harga biasanya. Dibolehkannya penguasa atau pemerintah mematok harga dilakukan setelah bermusyawarah  dengan  para  ahli  yang terkait.  Dengan  cara  ini  kemaslahatan umum  bisa  dilindungi  dan  juga  bisa mencegah  masyarakat  merugi  karena harga  yang  mahal  (Az-Zuhaili,  1985: 252).
Wahbah  az-Zuhaili  sebagai  ulama kontemporer juga memberikan pandangannya tentang strategi pematokan harga.  Pandangannya  tentang  pematokan
harga  tertuang  dalam  kitabnya  yang berjudul al-Fiqh al Islami wa Addillatuhu.
Dalam  kitabnya Al-Fiqh  Al-Islami  Wa
Adillatuhu, ia menjelaskan tentang kebolehan pematokan harga. Dalam kitab tersebut,  Wahbah  Zuhaili  mencontohkan pematokan harga yang dilakukan pemerintah ketika pelaku ekonomi melakukan kecurangan. Menurutnya, pematokan  tersebut  bisa  dilakukan.  Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat  luas  dari  pihak-pihak  yang dengan  sengaja  melakukan  tindakan sewenang-wenang  demi  mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, terlepas dari apakah tindakan yang mereka lakukan  itu  benar  atau  merugikan  diri mereka  sendiri,  masyarakat  luas  atau tidak.
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pematokan harga tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang ada. Dasar hukum pelarangan hal tersebut dijelaskan  dalam  hadits  Nabi  yang dikenal.  Namun,  pematokan  harga  ini justru  merupakan  bentuk  implementasi atau  penerapan  nash  itu  sendiri,  serta ijtihad  dan  pemahaman illah (alasan hukum).  Inilah  yang  menjadi  dasar permasalahan dan manfaat yang terkandung  dalam  nash  tersebut  dalam kehidupan  nyata.  Tindakan  pematokan harga juga merupakan bentuk interpretasi makna atau manfaat yang lebih tepat dapat
langsung  dipahami  dari  nash  itu  sendiri tidak  dari  luarnya  (Az-Zuhaili,  1985: 252).
Pada dasarnya, Islam tidak menentukan  batasan  atau  standar  untuk mengambil  keuntungan.  Penjual  dapat dengan  bebas  menentukan  untung  yang diharapkan  dari  suatu  komoditas.  Hanya saja  keuntungan  yang  diberkahi  yaitu keuntungan yang tidak melebihi sepertiga dari  harga  modal.  Menurut  kitab Fiqh Islam  wa  Adillatuhu dijelaskan  bahwa salah  satu  etika  jual  beli  tidak  boleh mengambil  keuntungan  yang  berlebih, karena  biasanya  jual  beli  tidak  terlepas dari  unsur  penipuan.  Oleh  karena  itu, penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari, tetapi penipuan kecil yang tidak dapat dihindari oleh sebagian orang diperbolehkan, karena jika dilarang tidak akan  ada  transaksi  jual  beli  sama  sekali. Wahbah Az-Zuhaili setuju dengan pendapat  Imam  Malik  bahwa  batasannya adalah  sepertiga,  karena  jumlah  itulah batas  maksimum  yang  dibolehkan  oleh wasiat  dan  hal-hal  lain.  Jika  melebihi sepertiga,  hal  tersebut  dianggap  sebagai penipuan, sehingga keuntungan yang baik dan  berkah  adalah  keuntungan  sepertiga ke atas (Az-Zuhaili, 1985: 27).
Wahbah Zuhaili membatasi mengambil  keuntungan  yaitu  maksimal tidak lebih dari sepertiga harga modal dan menyamakannya  dengan  wasiat,  yang
mana  Islam  membatasi  hanya  sepertiga untuk  wasiat.  Karena  wasiat  yang melampui  batas  akan  merugikan  ahli waris  yang  lain,  begitu  juga  saat berlebihan dalam mengambil keuntungan yang akan merugikan konsumen (pembeli).  Dalam  kitab al-Muwaṭṭâ` dijelaskan dalam bab wasiat bahwa:
َّد َح َ ث ُكِلا َم  ي ِن ا َه ِش  ِنْبا  ْن َع  ، ْم َع  ْن َع  ، ٍب يِب َ ا  ِنْب  ِر ُ ل و ُس َر ي ِن  َءا َج : َ لا َ ق ُهَّن َ ا  ِهْيِب َ ا  ْن َع ، ٍ صا َّ ق َو ُ َّ للَّا ﷺ و ُعَي ُد يِب َّدَت ْشا  ِع َجَو  ْنِم  ِعاَدَو ْ لا  َِ َّج َح  َم اَع ي ِن ْ لَ ُ ق َ ف ، : ُت َم  ِع َج  َول ْ ا  ْن ِم يِب َغَلَلَب  ْدَق ، ُ َّللَّا  ُل و ُس َر  اَي ا ى َرَت ، َّ ن َ ا َو ِرَي َ ال َو ، ٍلا َم و ُذ ُ ث َّ ل ِا ي ِن ِب ُق َّد َصَت َ أ َ ف َ ا ،ي ِل ٌََنْب اا ُث ي ِل ا َم ْي َ َ ُ لَ
ُ َّ للَّا ُ ل و ُس َر َ لا َ ق ﷺ : َ لا َ ق؟  ُر ْط َّ شل ا َ ف : ُت ْ لَ ُ ق َ ف . َ ال ل : َّم ُ ث . َ ا َ لا َ ق ُ َّ للَّا ُ ل و ُس َر ﷺ . ٌرْيِث َ ك ُ ث ُ لَُّثلا َو ُ ث ُ لَُّثلا :
Telah  menceritakan  kepadaku  Malik dari  Ibnu  Syihab  dari  ‘Amir  bin  Sa’ad bin Abi Waqqas dari bapaknya berkata: “Rasulullah mengunjungiku pada tahun Haji  perpisahan,  karena  saat  itu  saya sakit  keras  dan  saya  memiliki  banyak harta, namun tidak ada yang mewarisiku kecuali  seorang  anak  perempuanku, apakah  saya  bersedekah  dengan  dua pertiga hartakau?” Rasulullah bersabda:  “jangan”  saya  bertanya: “ataukah  setengahnya?”  Rasulullah bersabda: “jangan”
kemudian Rasulullah  bersabda:  “sepertiga  dan sepertiga itu sudah banyak” (Malik Ibn Anas, 2005: 527-528).
Menurut  Imam  Malik  dalam  buku Fikih Empat Madzab, jika ada keuntungan yang  keterlaluan  (ghabn  fahisy)  maka barang  tersebut  tidak  akan  dikembalikan karena keuntungannya melebihi sewajarnya kecuali dalam hal-hal sebagai berikut (Al-Jaziri, 2010: 484-485).
Pertama , penjual dan pembeli sebagai wakil  yang  diberi  wasiat.  Jika  ada keuntungan  yang  keterlaluan,  transaksi tersebut  dikembalikan  sehingga  pembeli (wakil)  harus  mengembalikan  barang tersebut.  Mengenai  masalah  ini  jika seseorang  membelikan  suatu  barang untuk  orang  lain  kemudian  dia  membeli dengan  rugi  besar,  maka  dia  berhak untuk  mengembalikan  barangnya  jika barang  itu  masih  sama  atau  tidak mengalami perubahan. Jika ada perubahan dalam  barang  tersebut,  maka  dia  berhak membebankan kerugian tambahan kepada penjual. Jika ini tidak memungkinkan,  biaya  akan  dibebankan kepada  wakilnya  yang  membeli  barang. Demikian pula, penjual yang menjualkan barang  temannya,  dia  juga  berhak untuk  barangnya  dikembalikan.    Jika  hal ini  tidak  memungkinkan,  kekurangan harga  ditanggung  oleh  pembeli.  Jika tidak memungkinkan, wakilnya bertanggung  jawab  dengan  barang  yang dijualkannya.
Para ulama berbeda pandangan tentang ghabn  fahisy ,  yaitu  jika  suatu produk dijual dengan harga sepertiga lebih murah  dari  biasanya  atau  sepertiga  lebih mahal dari biasanya, maka disebut ghabn fahisy (keuntungan  yang  keterlaluan) tetapi  pandangan  yang  lebih  kuat  yang mengatakan ghabn  fahisy adalah  ketika peningkatan  barang  yang  signifikan
(untuk  pembeli)  atau  penurunan  barang yang signifikan (untuk penjual).
Kedua, pembeli  mengajukan  harga kepada penjual dengan mengatakan “jual produk ini kepada saya dengan harga yang engkau  jual  kepada  orang-orang”,  atau penjual  menyerahkan  harga  kepada pembeli “ beli produk ini dari saya dengan harga yang sama seperti penjual lainnya”.
Jika  di  sini  penjual  atau  pembeli mendapati  keuntungan  secara  berlebihan maka keduanya berhak untuk mengembalikan barang tersebut.
Ketiga ,  pembeli  dan  penjual  saling percaya. Misalnya “jika harga produk ini cocok,  saya  akan  membelinya  atau  saya akan menjualnya”. Jika ternyata harganya jauh lebih mahal atau lebih murah, maka barang  tersebut  dapat  dikembalikan. Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  jika harga  barang  lebih  tinggi  atau  lebih rendah dari harga biasanya, maka jual beli bisa saja batal dengan syarat penjual telah mengetahui  adanya ghabn atau  pembeli mengetahui  adanya ghabn ,  sementara barang  tidak  mengalami  perubahan sampai satu tahun.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  sudah disebutkan  diatas  peneliti  mengambil kesimpulan  bahwa  Wahbah  Az-Zuhaili membolehkan  seorang  penguasa  atau pemerintah  melakukan  pematokan  harga
jika diperlukan. Maksud dari “diperlukan” di sini yaitu ketika kondisi pasar memang sangat membutuhkan pengendalian harga harga melalui pematokan harga. Pematokan harga tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang digunakan.  Namun,  pematokan  harga  ini justru  merupakan  bentuk  implementasi atau penerapan nash itu sendiri.
Sementara mengenai standar pematokan  harga  yang  dilakukan  oleh pelaku usaha, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat  bahwa  sepantasnya  pelaku usaha  tidak  mengambil  laba  melebihi sepertiga,  karena  dalam  etika  jual  beli salah satunya tidak boleh melebihi dalam mengambil  keuntungan.  Jika  melebihi sepertiga  itu  dianggap  penipuan  sebab keuntungan  yang baik dan berkah adalah sepertiga dari harga modal. Hal ini sesuai dengan  pendapat  Imam  Malik  yang membatasi keuntungan yang sama dengan batas  wasiat,  yaitu  sepertiga.  Karena wasiat  yang  melebihi  batas  ini  akan merugikan  ahli  waris  yang  lain  dan mendapatkan  keuntungan  yang  terlalu banyak  juga  akan  merugikan  konsumen (pembeli),  maka  keuntungan  yang  baik dan  berkah  yaitu  keuntungan  lebih  dari sepertiga.
Dalam  menentukan  sebuah  hukum mengenai  standar  pematokan  harga, Wahbah  Az-Zuhaili  menggunakan  as- sunnah  untuk  memperjelas  hukum  yang
tidak  tertera  pada  al-Qur’an.  Selanjutnya beliau  menggunakan  metode maslahah
mursalah . Metode ini menjelaskan tentang kemaslahatan rakyat, yang dalam hal ini digambarkan sebagai kemaslahatan pembeli harus didahulukan dari kemaslahatan pedagang. Kemudian metode  ijtihad  lain  yang  juga  digunakan Wahbah  Az-Zuhaili  adalah  mengikuti aturan  fikih  yang  mengemukakan  bahwa tidak boleh ada bahaya atau kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.
Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan penulis menyarankan pada dasarnya Islam
tidak membatasi pengambilan keuntungan seberapapun  dalam  transaksi  jual  beli. Namun  dalam  transaksi  jual  beli  pelaku usaha harus melakukan dengan jujur tanpa adanya eksploitasi, penimbunan, dan hal- hal lain yang merugikan pembeli. Apabila terdapat adanya kecurangan pelaku usaha dalam  berdagang,  maka  pembeli  berhak melakukan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut..[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Darimi,  A.-D.  (2007). Sunan  Ad- Darimi Jilid 2 (A. H. Faturrahman, Trans.). Pustaka Azzam.
Al-Jaziri, S. A. (2010). Kitab Shalat Empat Mazhab . PT Mizan Publika.
Amin Ghofur, S. (2008). Profil Para Mufasir al-Quran . Pustaka Insan Madani.
Az-Zuhaili, W. (1985). Al-Fiqih Al-
Islami Wa Adillatuhu . Dar al Fikr.
Bashori, A. (2021). Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan
Pengembangannya . Prenada Media.
Buchari, A., & Priansa, D. J. (2009). Manajemen Bisnis Syariah.
Bandung: Alfabeta .
Malik Ibn Anas, I. (2005). Al-Muwatta’ . Darul Hadis.
Rahayu, L. (2010). Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailī.
Skripsi Sarjana, Fakutas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru .