NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

## MEMBUMIKAN PLURALISME PERSPEKTIF
ISLAM INDONESIA: FAKTA, TANTANGAN DAN GAGASAN
Mahathir Muhammad Iqbal Universitas Raden Rahmat Malang iqbalz_mm@yahoo
Abstract
Indonesia is a pluralistic nation. Both in terms of cultural entities, language, tribe, ethnic and religious differences. Therefore, the pluralism can not be understood simply by saying that our society is pluralistic, diverse, or made up of different tribes and religions, which is  actually  only  describe  the  impression  of  fragmentation,  not  pluralism.  Pluralism should also not be  understood merely "negative  goodness", which is seen usefulness to get rid of fanaticism. Instead, pluralism should be understood as a true affinity diversity in bundles politeness. Even, pluralism is a must for the salvation of mankind, including through mechanisms supervision and balances that result. In the Islamic perspective it is mentioned  that  God  created  the  mechanism  of  checks  and  balances  among  humans  in order to maintain the integrity of the earth, and is one manifestation of God's abundant mercy to mankind.
Keywords : Pluralism, fanaticism, supervision,

## Pendahuluan
Dewasa  ini  banyak  negara  memiliki  keanekaragaman  budaya.  Di  antara 175  negara  anggota  PBB,  hanya  12  negara  yang  penduduknya  kurang  lebih bersifat  homogen. 1 Keanekaragaman  budaya  tersebut  dikenal  dengan  istilah multikultural.  Perbedaan-perbedaan  suku  bangsa,  bahasa,  agama,  dan  adat- istiadat seringkali disebut sebagai ciri masyarakat yang multikultural.
Rupert  Emerson  (dalam  Harold  R.  Isaacs ,  Idols  of  the  Tribe:  Group  Identity and Political Change, 1975) pernah mengatakan bahwa bangsa adalah masyarakat luas yang apabila dalam keadaan krisis, secara efektif memimpin loyalitas orang- orang, yang untuk tujuan sekarang merupakan akhiran yang efektif dari perjalan manusia sebagai binatang sosial (zoon politicon) dan tujuan akhir dari solidaritas yang berlaku di antara manusia. Bangsa harus dilihat sebagai masyarakat yang membuat  pendekatan  yang  paling  dekat  untuk  merangkul  semua  aspek kehidupan, keluarga, suku-suku, dan kelompok keagamaan.
Sejatinya  ada  tiga  kecenderungan  yang  sering  dihadapi  masyarakat majemuk. Yakni, (1) mengidap potensi konflik yang kronis di dalam hubungan- hubungan antar kelompok. (2) Pelaku konflik melihat sebagai all out war (perang habis-habisan). (3) proses integrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas  suatu  kelompok  oleh  kelompok  lain.  Potensi  konflik  dalam  masyarakat mejemuk ini menjadis sesuatu yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di masa  lalu  kerukunan  umat  beragama  harus  dibayar  dengan  amat  mahal; meledaknya  konflik  antar  agama  di  sejumlah  daerah.  Karena  itulah,  tantangan terbesar dari masyarakat majemuk adalah rapuhnya ikatan kebersamaan akibat perbedaan  agama  yang  mudah  menyulut  konflik  agama  jika  tidak  berhasil dikelola  dengan  baik.  Konflik  agama  selalu  menjadi  tantangan  yang  sangat
1 Dhohiri,  Taufiq  Rohman,  dkk. Sosiologi:  Suatu  Kajian  Kehidupan  Masyarakat .  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2006), hal. 119.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
serius  bagi  bangsa  Indonesia  yang  majemuk.  Dengan  kata  lain,  kemajemukan sering menjadi sumber ketegangan sosial. Karena, kemajemukan sebagai sumber daya  masyarakat  yang  paling  pokok  untuk  mewujudkan  masyarakat  plural dikikis habis oleh kepalsuan dan manipulasi.
Adalah  fakta  sejarah  bahwa  masyarakat  Indonesia  hidup  dalam  keadaan pluralistik,  beragam,  baik  secara  natural  (jenis  kelamin,  ras  dan  etnis)  maupun secara  kultural  (bahasa,  struktur  sosial,  nilai-nilai  yang  dianut,  dan  tradisi keagamaan).  Indonesia  adalah  bangsa  yang  majemuk  yang  diperlihatkan  dari banyaknya  agama,  suku,  dan  ras.  Kemajemukan  di  Indonesia  telah  lama  hadir sebagai  realitas  empirik  yang  tak  terbantahkan.  Indonesia  kemudian  dikenal sebagai  bangsa  dengan  sebutan  “ mega  cultural  diversity” karena  Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa yang berbeda.
Dalam  perspektif  Indonesia,  pluralitas  kehidupan  ini  merupakan  rantai kesinambungan  dari  tradisi  megalitik  di  masa  prasejarah.  Keragaman  ini, menurut  sementara  arkeolog,  terwujud  dalam  tiga  aspek  kehidupan,  yakni teknologi,  organisasi  sosial,  dan  religi.  Dalam  hal  teknologi,  tradisi  megalitik telah menghasilkan alat batu yang bentuknya beragam. Dalam organisasi sosial, keragaman ditandai oleh pembagian kerja, yang pada gilirannya memunculkan kelompok-kelompok  fungsional  serta  pola  hubungan  yang  bersifat  struktural, vertikal,  dan  horizontal.  Begitu  juga  dalam  agama,  terdapat  pola  keragaman ritualitas  yang  bertumpu  pada  kepercayaan  terhadap  arwah  nenek  moyang. Unsur religi ini merupakan aspek yang paling dominan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu itu.
Dewasa ini,  ciri  pluralistik  dalam  masyarakat bukan  saja  menjadi  realitas yang  tak  terbantahkan,  tetapi  juga  menjadi  problematika  tersendiri.  Pluralitas menjadi isu penting seiring dengan semakin menguatnya pelbagai tuntutan dari komunitas-komunitas  masyarakat  atau  entitas  budaya,  terutama  mereka  yang minoritas  dan  pinggiran,  agar  dalam  kerangka  hegemoni  universalisme  dan keragaman ini eksistensinya diakui.
Pluralitas kehidupan memiliki dua aspek yang hadir secara bersama-sama bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pada satu sisi, secara fungsional pluralitas  merupakan  “rahmat”,  sebagai  khazanah  sosial  budaya  yang memainkan  peran-peran  tertentu  yang  dianggap  positif  bagi  masyarakat. Manusia juga dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai dan peradaban bersama demi  mencapai  sebuah  idealitas  kehidupan.  Kendati  di  dalamnya  terdapat kemungkinan  terjadi  bentrokan,  namun  bentrokan  itu  bisa  diupayakan  agar tidak  merusak  tatanan  sosial.  Juga  karenanya,  masyarakat  yang  hidup  di dalamnya  mesti  dibekali  dengan elan (semangat)  kesetiaan,  solidaritas,  dan toleransi.
Tetapi  pluralitas,  pada  sisi  yang  lain,  juga  merupakan  tantangan  dan persoalan  yang  pada  saat-saat  tertentu  menghantui  masyarakat.  Disana-sini pluralitas  sering  manjadi  “pra-kondisi”,  kalau  bukan  sebagai  sumber,  bagi instabilitas,  konflik,  dan  disintegrasi  sosial,  kekerasan,  bahkan  pembunuhan massal.  Meski  demikian,  menurut  perspektif  para  panganut  teori  konflik, keadaan  muskil  yang  menyertai  pluralitas  tidak  lain  adalah  proses  sosial  yang terpaksa harus ditempuh manusia  demi  pencapaian-pencapaian tertentu dalam
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
kehidupannya.  Senegatif-negatifnya  pluralitas  itu  tentu  memiliki  nilai  positif bagi, katakanlah, proyek revolusi (progresivitas) sosial. 2
Pluralisme  sangat  penting  dan  sangat  dibutuhkan    oleh  bangsa  yang majemuk  dalam  hal  agama.  Jika  toleransi  beragama  tidak    ditegakkan,  bangsa atau negara tersebut akan menghadapi pelbagai konflik antar pemeluk masing- masing  agama  dan  dapat  menyebabkan  disintegrasi  nasional.  Untuk  memberi perhatian  khusus  kepada  masalah  pluralisme  beragama,  harus  diupayakan pemahaman  yang  benar  dan  ditemukan  cara  untuk  menciptakan  kerukunan tersebut.
Pluralisme beragama dalam perspektif justifikasi teologis, terutama dalam agama  Islam,  seharusnya  merupakan  suatu  nilai  yang  terlembagakan  dalam masyarakat.  Islam    mengajarkan  bahwa  agama  Tuhan  adalah  universal  karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia (QS. al-Nahl (16): 36).  Selain  itu,  ajaran  Islam  juga  mengajarkan  tentang  pandangan  tentang kesatuan  kenabian (nubuwwah) dan umat yang percaya kepada Tuhan. 3 Ditegaskan juga bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. (Islam)  adalah  kelanjutan  langsung  agama-agama  yang  dibawa  nabi-nabi sebelumnya. 4 Oleh  karena  itu,  Islam  memerintahkan  umatnya  untuk  menjaga hubungan  baik  dengan  para  pemeluk  agama  lain,  khususnya  para  penganut kitab suci (Ahli Kitab). 5
Prinsip-prinsip  Islam  seperti  yang  terbubuh  dalam  ayat-ayat  al-Quran  di atas membawa konsekuensi adanya larangan untuk memaksakan agama. 6 Ayat ini,  menurut  Ibn  al-Qayyim  al-Jauzi,  seperti  dikutip    oleh  Nurcholish  Madjid (1990, h. 110), diturunkan karena ada anak-anak kaum  Anshar di Madinah yang tidak mau mengikuti jejak orangtua mereka untuk  memeluk Islam dan memilih agama  Yahudi  yang  sudah  mereka  kenal,  tetapi    kemudian  orangtua  mereka ingin memaksa mereka memeluk agama Islam.
Hal ini mendapat penegasan firman Allah, ”Dan jika seandainya Tuhanmu menghendaki,  maka  pastilah  beriman  semua  orang  di  bumi,  tanpa  kecuali. Apakah  Engkau  (Muhammad)  akan  memaksa  umat  manusia  sehingga  mereka beriman  semua?”. 7 Pendirian  ini  perlu  dikemukakan  karena  sampai  sekarang masih dirasakan kekurangpercayaan kepada prinsip ini dari pelbagai kalangan.
Dalam  kajian  sejarah  agama  Islam,  pluralitas  mempunyai  akar  historis yang  kuat.  Semua  sarjana  mengetahui  dan  mengakui    bahwa  tindakan  Nabi SAW  dalam  mewujudkan  masyarakat  Madinah  yaitu  dengan  menetapkan dokumen perjanjian yang disebut Mitsaq Al-Madinah (Piagam Madinah), yang di kalangan para sarjana Barat dikenal sebagai Konstitusi Madinah. Inilah dokumen politik  pertama  dalam  sejarah  umat  manusia,  yang  meletakkan  dasar-dasar pluralisme  dan  toleransi.  Dalam  piagam  itu  ditetapkan  adanya  pengakuan kepada  semua  penduduk  Madinah,  tanpa  memandang  perbedaan  agama  dan
2 Wahid,  Aba  Du. Ahmad  Wahib:  Pergulatan  Doktrin  dan  Realitas  Sosial (Yogyakarta:  Resist Book, 2004), hal. 93.
3 Q.S. al-Anbiya’: 92.
4 Q.S. al-Syura: 13. 5 Q.S. al-’Ankabut: 46. 6 Q.S.  al-Baqarah : 256.
7 Q.S. Yunus: 99.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
suku,  sebagai  anggota  umat  yang  tunggal (ummataw  wahidah) ,  dengan  hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. 8
Diantara aspek pluralitas yang tinggi potensialitas peran positif-negatifnya adalah pluralitas keagamaan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan agama yang memiliki  fungsi multi-faces .  Agama  bisa  berperan  sebagai  faktor  kohesi  sosial dimana  manusia  pemeluknya  bisa  menemukan  kedamaian  dan  kebahagiaan, individu  dan  masyarakat,  di  dalamnya.  Tetapi  disaat  lain  agama  bisa  juga sebagai  faktor  konflik  dan  disintegrasi.  Dengan  agama  orang  bisa  meledakkan suatu  revolusi  sosial  yang  berwatak  kekerasan  dan  intoleran.  Dengan  agama pula  suatu  masyarakat  bisa  bangkit  menafikan,  melawan,  dan  membasmi kelompok masyarakat lainnya.
Agama  di  Indonesia memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan masyarakat.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  ideologi  bangsa  Indonesia, Pancasila: “KeTuhanan Yang Maha Esa”. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Pada tahun 2010, kira-kira 85,1% dari  240.271.522  penduduk  Indonesia  adalah  pemelukIslam,  9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha. 9
Dalam  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  "tiap-tiap  penduduk  diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" dan "menjamin semuanya  akan  kebebasan  untuk  menyembah,  menurut  agama  atau kepercayaannya".  Pemerintah,  bagaimanapun,  secara  resmi  hanya  mengakui enam  agama,  yakni  Islam,  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Buddha  dan  Khonghucu. Meskipun  keenam  agama  ini  yang  mendapatkan  perhatian  negara,  tetapi  para penganut agama lainnya, seperti Baha’i, Sinto, Yahudi, dan agama pribumi yang diwarisi  oleh  keyakinan  para  leluhur  diberikan  kebebasan  untuk  dipeluk  dan diyakini oleh masyarakat.

## Pembahasan
1. Fakta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
Kesadaran akan masyarakat yang plural tidak serta merta membekali masyarakat  dengan  sikap  arif  dalam  menyikapinya.  Sikap  arif  terhadap dua  sisi  pluralitas  ini  terkadang  membingungkan.  Ini  karena,  pertama, orang tidak memahami persis apa sisi positif dan negatif dari fenomena ini  sehingga  tidak  bisa  memutuskan  kapan  dimanfaatkan  dan  untuk keperluan  apa,  atau  kapan  dihindari  dan  bagaimana.  Kedua,  dibalik pluralitas  ini  bisa  termuat  faktor  eksternal  berupa  kepentingan- kepentingan  suatu  pihak  yang  memanfaatkannya  demi  capaian-capaian tertentu.  Politik  misalnya,  sebagai  kegiatan  pemanfaatan  kondisi  yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kepentingan, adalah faktor yang paling  dominan  yang  menyertai  munculnya  pelbagai  akses  negatif  dari pluralitas masyarakat.
Tak  heran  jika  bangsa  Indonesia  pernah  mengalamai  konflik  di Ambon dan Poso. Konflik massif di Ambon dan Poso tampaknya bukan akhir  dari  konflik.  Konflik  baru  masih  bermunculan  dalam  skala  kecil, tetapi  meluas  ke  banyak  daerah  dalam  bentuk  konflik  pendirian  rumah
8 A. Guillaume, the life of Muhammad , terj. Kitab Ibn ishaq, (Karachi, Oxford University Press, 1980), hal. 231-233.
9 http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
ibadah.  Bekasi,  Bogor,  Depok,  Kupang,  Denpasar,  Kota  Padang, Makassar,  dan  sejumlah  daerah  lainnya  menunjukkan  eskalasi  konflik kecil  dalam  soal  pendirian  rumah  ibadah.  Masyarakat  masih  begitu sensitif  terhadap  hal-hal  yang  dianggap  menyinggung  keyakinannya, terutama  dalam  pendirian  rumah  ibadah  dan  penyiaran  agama.  Ini berarti  tingkat  potensi  laten  terjadinya  konflik  bernuansa  agama  di Indonesia masih cukup tinggi.
Berdasar  data  yang  dirilis  oleh  Litbang  “Kompas” 10 :  Sentimen keagamaan,  termasuk  radikalisme  dan  melemahnya  toleransi  masih menjadi hal yang dinilai sebagai ancaman bagi masa depan Kebangsaan Indonesia:
Gambar 1: Ancaman bagi kebangsaan Indonesia
Sumber: Litbang “Kompas”
Senada  dengan  data  yang  dilansir  oleh  litbang  kompas  diatas, Lingkaran  Survei  Indonesia  dan  Yayasan  Denny  JA  mengungkap  hasil survei  mengejutkan  mengenai  kehidupan  antar-umat  beragama  di Indonesia.  Survei  itu  mengatakan  mayoritas  masyarakat  di  Indonesia merasa tidak nyaman jika hidup berdampingan, dan bertetangga dengan yang berbeda, baik itu beda agama juga beda orientasi seksual. Sebanyak 15,1  persen  responden  mengaku  tidak  nyaman  hidup  berdampingan dengan  tetangga  berbeda  agama.  Angka  intoleran  terhadap  aliran  yang dianggap  sesat  lebih  tinggi  lagi.  Sebanyak  41,8  persen  mengaku  tak nyaman  bertetangga  dengan  aliran  Syiah.  Sedangkan  46,6  persen mengatakan tak nyaman dengan Ahmadiyah. 11
Secara  umum,  angka  tingkat  intoleransi  ini  meningkat  dibanding tahun  lalu.  Mulai  dari  berbeda  agama  (dari  8,2  menjadi  15,1  persen),
Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 16-18 Mei 2012. Sebanyak 869 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di 12 Kota di Indonesia. Jumlah  wilayah  responden  di  setiap  wilayah  ditentukan  secara  proporsional.  Menggunakan metode  ini  tingkat  kepercayaan  95%,  nirpencuplikan  penelitian  +3,3%.  Meskipun  demikian, kesalahan diluar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat Indonesia.
11 http://indonesia.faithfreedom.org/forum/survei-lsi-masyrakat-indonesia-semakin-tidak- toleran-t50247/
Sentimen Kedaerahan 60, 3 Sentimen Keagamaan 56,8 Pengaruh Budaya Globalisasi 53, 3 Minim  Perhatian  Budaya Lokal 81, 5 Kepemimpinan Bangsa Kuat 90,0
penganut  Syiah  (dari  26,7  menjadi  41,8  persen),  penganut  Ahmadiyah (dari  39,1  persen  menjadi  46,6  persen).  Selain  angka  tersebut  Sopa  lebih lanjut menjelaskan toleransi masyarakat terhadap penggunaan kekerasan sebagai  salah  satu  cara  dalam  menegakkan  prinsip  agama  juga meningkat.  Tahun  2005  tercatat  penggunaan  kekerasan  hanya  diterima oleh 9,8 persen, tapi kini menjadi 24 persen pada tahun 2012.
Dalam  catatan  Asia  Human  Right  Watch,  insiden  kekerasan  dan penyerangan  yang  terjadi  di  Indonesia  tahun  2007  mencapai  135  kasus, yang  terus  naik  pada  tahun  2010  sebanyak  216  kasus,  dan  melonjak menjadi  244  kasus  pada  tahun  2011.  Kondisi  tersebut  dinilai menunjukkan  aparat  keamanan  Indonesia  secara  konsisten  telah  gagal mencegah atau bahkan mengurangi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal selama ini. 12
Tindakan  intoleran  beragama  dan  berkeyakinan  juga  meningkat menjadi 184 kasus atau meningkat 16% ketimbang tahun 2010 yang 134 kasus.  Tindakan  intoleran  yang  paling  banyak  dilakukan  adalah intimidasi dan ancaman kekerasan atas nama agama. Tak pelak lagi, data tersebut  seakan  menjadi  bukti  bahwa  toleransi  seakan  sudah  menjadi "barang  langka"  di  republik  ini.  Maka,  banyak  pihak  yang  sepakat "menobatkan" tahun 2011 sebagai tahun kelam kebebasan beragama.
Selain  itu,  kekerasan  dengan  mengatasnamakan  agama  ini merupakan bentuk intoleransi paling tinggi selama 2011, yaitu sekitar 48 kasus  atau  25  persen.  Tindakan  berikutnya  yang  juga  tinggi  adalah pernyataan  dan  penyebaran  kebencian  terhadap  kelompok  lain,  yaitu sekitar 27 kasus atau 14 persen, pembakaran dan perusakan properti  26 kasus  atau  14  persen,  diskriminasi  atas  dasar  agama  atau  keyakinan sebanyak 26 atau 14 persen. 13
Hal inilah yang membuat delegasi Indonesia, yang dipimpin Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dihujani pertanyaan bertubi-tubi terkait isu kebebasan beragama di Tanah Air dalam sesi ke-13 sidang kelompok kerja Universal Periodic Review Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa,  di  Geneva,  Swiss,  pada  23  Mei  2012.  Pertanyaan  dan sorotan  muncul  menyusul  sejumlah  insiden  kekerasan  oleh  kelompok- kelompok  radikal  yang  mengatasnamakan  agama  atau  aliran  agama, seperti  jemaah  Ahmadiyah,  Syiah,  dan  Kristen,  di  pelbagai  tempat  di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. 14
Tak  hanya  "catatan  miring"  dari  dalam  negeri,  pada  15  Maret  2011 lalu,  sebanyak  27  anggota  Kongres  Amerika  Serikat  (AS)  pun  sampai merasa  perlu  mengirim  surat  kepada  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  (SBY)  terkait  masalah  yang  dihadapi  jemaah  Ahmadiyah. Mereka  menyatakan  prihatin  melihat  eskalasi  kekerasan  yang  dialami jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Yang juga tak kalah memprihatinkan, baru-baru ini warga kelompok Syiah  di  Desa  Karang  Gayam,  kecamatan  Omben,  Sampang  diserang massa. Dua warga tewas, 6 orang terluka dan 205 orang mengungsi serta
12 Kompas , 22 Mei 2012 13 http://www.fimadani.com/islam-liberal-rilis-data-kekerasan-fpi-dan-mui-jadi-target/ 14 Kompas , 24 Mei 2012
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
37  rumah  dibakar.  Kejadian  ini  mengulang  peristiwa  serupa  yang  juga terjadi  di  lokasi  yang  sama  pada  29  Desember  2011.  Sangat  besar kemungkinan,  kekerasan  yang  dialami  oleh  kelompok  Syiah  tersebut dilatarbelakangi  oleh  perbedaan  latarbelakang  keyakinan  yang  mereka anut.  Ini  jelas  mengingatkan  kita  pada  aliran  Ahmadiyah  yang  para pengikutnya  juga  sudah  beberapa  kali  mengalami  tindak  kekerasan karena  mereka  dianggap  sesat  dan  telah  menodai  ajaran  "murni"  salah satu agama resmi di negara ini. 15
Jika  eskalasi  kekerasan  terus  dibiarkan  tanpa  penanganan  sistemik dan  terintegrasi,  Indonesia  akan  berada  satu  kelas  bersama  Nigeria  dan Pakistan  dalam  hal  tingkat  indeks  intoleransi  beragama,  sebagaimana analisis  seorang  peneliti  dari  Christian  Solidarity  Worldwide  yang berbasis di London. 16
Menurut  Henk  Schulte  Nordholt,  peningkatan  praktik  kekerasan telah  mengakibatkan  kesulitan  untuk  membedakan  antara  Negara  dan kejahatan.  Gejala  ini  ditandai  oleh  kemunculan  organisasi-organisasi milisi  yang  terlibat,  bahkan  bertanggung  jawab  terhadap  praktik kekerasan.
Dalam  banyak  kasus,  mereka  menjelma  sebagai  prajurit  berpakaian sipil  atau  dalam  istilah  Buya  Syafii  Maarif,  preman  berjubah  yang menjadi  perantara  kekerasan  politik.  Secara  geneologis,  kelompok prajurit sipil sejenis ini merebut monopoli kekerasan dari otoritas Negara karena  Negara  gagal  mengendalikan  ketidakstabilan  politik  dan  krisis ekonomi. Ini postulat dalam sejarah geneologi kekerasan di negeri ini.
Karena  tindakan-tindakan  kekerasan  yang  dialami  oleh  kelompok minoritas  di  negeri  ini  sudah  berulang  terjadi,  wajar  peran  negara (pemerintah) kian dipertanyakan.  Bukankah konstitusi dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan bernegara sebagaimana tertera dalam  Pembukaan  UUD  1945  adalah  melindungi  segenap  (bukan sebagian atau sekelompok) bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Dengan  demikian,  semua  warga  negara,  apapun  agama  nya, apapun keyakinannya, wajib dilindungi oleh negara.
Untuk  melaksanakan  tugasnya  tersebut,  negara  dijamin  oleh konstitusi  memiliki  otoritas  kewenangan  yang  kuat  untuk  menindak tegas pelaku-pelaku kekerasan (dengan bentuk dan alasan apapun) sesuai peraturan yang berlaku. Negara tidak boleh lamban, lemah, apalagi kalah terhadap pelaku-pelaku kekerasan. Negara melalui aparat keamanan juga tidak  boleh  diam  saja  dan  berperan  sebagai  penonton  menyaksikan kekerasan yang terjadi di depan mata.
Sayangnya, hingga kini kita belum melihat bukti konkret keseriusan pemerintah  berikut  aparat  keamanan  untuk  menindak  para  pelaku kekerasan.  Asalkan  mau  dan  serius,  kita  semua  yakin  pemerintah  bisa melakukannya.  Bukankah  aparat  keamanan  sangat  sigap  serta  bisa diandalkan  kala  mengungkap  jaringan  teroris  yang  memiliki  simpul jaringan  yang  lebih  rapi  dan  terkoordinir?  Lalu  mengapa  di  saat  yang
15 http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/09/05/113690/intoleransi_menganc am_keindonesian.kita/
16 Ul Haq dan Fajar Riza, “ Politik Kekerasan Kian Mencemaskan ” Kompas , 21 Mei 2012, hal 4.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
bersamaan,  mereka  justru  tidak  mampu  mencegah  apalagi  meredam tindak  kekerasan  atas  dasar  intoleransi  beragama  yang  pelaku  nya biasanya dari kelompok itu-itu saja?

## 2. Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
Dari  data-data  dan  fakta-fakta  yang  sudah  penulis  sebutkan  diatas, hal  itu  menunjukkan  bahwa  akhir-akhir  ini  banyak  terungkap  perilaku yang  menunjukkan  tiadanya  kesejatian  dan  ketulusan  dalam mewujudkan  nilai-nilai  pluralisme.  Penulis  mengidentifikasi  ada beberapa  tantangan  yang  dihadapi  dalam  rangka  membumikan pluralisme di Indonesia.
Pertama, setiap agama pasti  memiliki klaim kebenaran (truth claim) . Unsur  ini  adalah  bagian  yang inherent dalam  agama  yang  karenanya agama akan memiliki “rasa percaya diri” sebagai daya hidupnya. Tanpa klaim  kebenaran,  agama  tidak  akan  memiliki  daya  tarik  dan  pengikat bagi  pemeluknya.  Ini  berkaitan  dengan  tugas  utama  agama  sebagai pemberi  kepastian  dan  pegangan  hidup.  Dalam  tugas  ini,  klaim kebenaran bersifat positif.
Yang  menjadi  masalah  adalah  ketika  klaim  kebenaran  ini  dipahami secara  dangkal  dan  eksklusif  dengan  menyatakan  pihak  pemilik  klaim sebagai  berbeda  dengan  mereka  yang  selainnya.  Kecenderungan  seperti ini  senantiasa  melekat  dan  menyertai  sejarah  hubungan  antar  pemeluk agama.  Sebagaimana  terjadi  dalam  pertemuan  awal  komunitas  Yahudi dengan  Nasrani  di  awal  munculnya  agama  Nabi  Isa,  begitu juga  antara komunitas  agama  Yahudi-Nasrani  dengan  komunitas  Islam  saat kelahiran agama yang dibawa Nabi Muhammad ini. 17
Bahkan terdapat analisis bahwa klaim kebenaran merupakan pangkal dari  semua  masalah  yang  memicu  pelbagai  konflik  baik  inter  maupun antar  agama. 18 Agama,  karena  fungsinya  sebagai  pemberi  kepastian, senantiasa  menempatkan  diri  sebagai  pemilik  kebenaran  yang  absolut. Bagi  pemeluk  suatu  agama,  sudah  barang  tentu  klaim  ini  bermakna positif  dan  memang  demikianlah  seharusnya,  sebab  disitulah  letak kepastian dan keteguhan iman. Akan tetapi, antar relasi pemeluk agama, klaim  ini  lebih  banyak  mengandung  potensi  benturan  bahkan permusuhan yang membawa malapetaka.
Kedua,  gagasan-gagasan  keberagamaan  yang  progresif,  moderat, terbuka, ramah, dan pluralis, khususnya dalam konteks Indonesia belum menjadi gerakan yang membumi (down to earth) . Menurut Faris M. Noor (seorang intelektual muda dari Malaysia), gagasan-gagasan keberagamaan  yang  pluralis  dewasa  ini  masih  terkonsentrasi  pada lapisan  keberagamaan  kota  dan  kelas  menengah, 19 sehingga  lapisan
17 Secara  historis,  pluralitas  keagamaan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  sejarah  agama-agama, terutama dalam kerangka hubungan antar agama. Tentang aspek historis hubungan agama-agama, terutama  agama-agama  besar  seperti  Yahudi,  Nasrani,  dan  Islam,  lihat  Coward,  H,  (1987) Pluralisme Agama Tantangan Bagi Agama-Agama.
18 Jamuin, M. Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama (Solo: Ciscore, 1999), hal. 219. 19 Lihat dalam wawancara Ulil Abshar Abdhalla dari kajian Islam Utan kayu (KIUK) dengan Direktur center For Islam and Pluralism (ICIP) sekaligus pengamat politik Islam Dr. Syafii Anwar pada surat kabar Jawa Pos edisi 14 Maret 2004.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
awam yang lebih besar jumlahnya tidak mendapatkan akses yang cukup kepada wacana itu.
Hal  ini  terjadi  karena  gagasan-gagasan  tentang  pluralisme  lebih dipraktikkan  secara  “diskursif”  ketimbang  secara  praktis.  Menurut penulis,  jika  kita  lama  terkungkung  dalam  kesalahan  ini,  maka  akibat- akibatnya  bisa  fatal.  Masyarakat  di  tingkat  akar  rumput  menghadapi sejumlah masalah konkret yang jarang direflksikan secara “diskursif” dan partisipatif, sehingga mereka mudah terjebak dalam tindakan kekerasan. Gagasan  pluralisme  sudah  selayaknya  mulai  menyertakan  kaum  awam, dan tidak melulu menjadi “kemewahan” bagi elite agama yang terpelajar. Selain itu, Pada hakikatnya, kalangan pemeluk agama yang pluralis merupakan  kelompok mayoritas.  Masalahnya, mereka  adalah  kelompok mayoritas  yang  diam (silent  majority) .  Sedangkan  kalangan  pemeluk agama yang puritan pada dasarnya adalah minoritas yang lantang (spoken minority) . Akibatnya, seolah-olah kalangan puritan merupakan kelompok mayoritas  yang  dengan  mudah  dapat  membolak-balikkan  keadaan. Apalagi  mereka  terkesan  vokal  dalam  merespons  setiap  peristiwa,  yang dapat  membentuk  opini  seakan-akan  mereka  satu-satunya  representasi dari kelompok agama yang ada. 20
Ketiga, sosialisasi ajaran agama di tingkat akar rumput lebih banyak dikuasai  oleh  para  juru  dakwah  yang  kurang  paham  atau  menyadari pentingnya  isu  keberagamaan  yang  progresif,  terbuka,  moderat  dan pluralis.  Jalur  distribusi  ajaran  agama  di  tingkat  akar  rumput  lebih banyak  dikuasai  oleh  jaringan  dakwah  dan  misi  yang  mempunyai pandangan  agama  konservatif  dan  puritan.  Sementara  kaum  terdidik yang seringkali terlibat dalam wacana pluralisme tidak mempunyai basis sosial yang cukup untuk membangun semacam jaringan distribusi ajaran agama  alternative  yang  menandingi  jalur  konservatif  yang  sudah mengakar itu.
Lihatlah misalnya, forum khotbah Jumat, pengajian di surau, majelis taklim,  dan  sebagainya.  Forum-forum  sosialisasi  agama  yang  lebih menyentuh  masyarakat  kecil  ini  tidak  pernah  pernah  dipikirkan  oleh aktivis  pluralisme  sebagai  “titik  lemah”  dalam  membangun  dan mengembangkan wacana pluralisme.
Keempat,  adanya  sejumlah  prasangka  tertentu yang  berkembang  di antara  sejumlah  aktivis  yang  selama  ini  bekerja  untuk  membumikan pluralisme  beragama. Maksud  penulis  adalah,  bahwa  orang-orang  yang mengaku  “pluralis”  kadang-kadang  juga  mempunyai  prasangka  buruk mengenai  kelompok-kelompok  konservatif,  sehingga  dialog  antara mereka  sulit  berlangsung.  Hal  yang  sebaliknya  juga  terjadi.  Masing- masing  kelompok  menganggap  kelompok  lain  menganut  suatu pemahaman agama yang “sesat” dan “tidak tepat”, sehingga tidak layak untuk  diajak  berdialog.  Akibatnya  adalah  bahwa  wacana  pluralisme hanya  berlangsung  diantara  orang-orang  yang  sudah  mulai  dari  awal percaya  akan  urgensi  pluralisme,  tetapi  tidak  pernah  terjadi  antar kelompok “pluralis” dan “konservatif.”
20 Misrawi, Zuhairi. Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan kebangsaan . Jakarta: PT. Kompas Media nusantara.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
Kelima,  munculnya  kebijakan  yang  berorientasi  pada  aspek mayoritas dan minoritas. Misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Di sejumlah daerah, muncul konflik antarumat beragama yang diakibatkan oleh  pandangan  dan  sikap  yang  berbeda  dalam  soal  pendirian  rumah ibadah.  Dalam  praktiknya,  seringkali  kelompok  minoritas  mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi  mayoritas  dan  minoritas  akan  menentukan  sulit  dan  tidaknya dalam  mendirikan  rumah  ibadah.  Perbedaan  cara  pandang  dalam mendirikan  rumah  ibadah  ini  jika  tidak  dikelola  dengan  baik,  akan menimbulkan konflik antarumat beragama yang berkepanjangan.
Pola  konflik  pendirian  rumah  ibadah  di  sejumlah  daerah memperlihatkan bahwa terjadinya mobilisasi massa dari kelompok yang menolak pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Dengan kata lain, kelompok  mayoritas  melakukan  mobilisasi  massa  untuk  menolak pendirian  rumah  ibadah.  Mobilisasi  massa  dilaksanakan  dalam  bentuk penyebaran  sms (short  message  system) ,  pidato  keagamaan,  pidato konsolidasi, dan pengerahan massa.
Mobilisasi  massa  seringkali  dilakukan  oleh  masyarakat  dari  luar, bukan penduduk yang berada di sekitar rumah ibadah. Mobilisasi massa telah  menjadi  pola  yang  baku  dalam  penolakan  terhadap  pendirian rumah  ibadah.  Di  zaman  teknologi  yang  begitu  canggih,  gerakan  SMS menjadi  alat  yang  mudah  untuk  menggerakkan massa.  Di  sinilah  peran tokoh-tokoh  agama  begitu  penting  dalam  menggerakan  massa.  Massa tidak  akan  termobilisasi  tanpa  upaya  yang  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh agama.  Dalam  banyak  kasus,  mobilisasi  massa  dipimpin  oleh  tokoh- tokoh agama.
Karena  itulah,  posisi  mayoritas-minoritas  dalam  pendirian  rumah ibadah  sangat  menentukan  di  suatu  daerah.  Kelompok  mayoritas biasanya memiliki kemudahan dalam mendirikan rumah ibadah, bahkan masih banyak rumah ibadah yang berdiri tanpa melalui proses yang telah ditentukan dalam PBM karena posisinya sebagai agama mayoritas. Sulit- tidaknya  umat  beragama  mendirikan  rumah  ibadah  sangat  ditentukan oleh  posisinya  di  suatu  daerah  sebagai  agama  mayoritas  atau  sebagai agama minoritas.
Hal  ini  didukung  oleh  ketentuan  PBM  yang  menyebutkan  bahwa persyaratan  mendirikan  rumah  harus  memenuhi  persyaratan,  yaitu adanya pengguna sebanyak 90 orang dan pendukung sejumlah 60 orang dari penduduk sekitar. Tampak sekali, syarat kuantitas ini menunjukkan bahwa  umat  beragama  yang  mayoritas  akan  mudah  memenuhi persyaratan,  sedangkan  umat  minoritas  akan  kesulitan  mendirikan rumah  ibadah.  Logika  mayoritas-minoritas  dalam  PBM  menegaskan bahwa  dalam  perumusan  PBM  mengalami  perdebatan  serius  dalam penentuan jumlah. Belum lagi komposisi anggota FKUB yang menganut asas  proporsional,  yang  berarti  umat  mayoritas  akan  banyak menempatkan  wakil-wakilnya  di  FKUB.  Meski  demikian,  pengisian keanggotaan  FKUB  juga  menganut  asas  keterwakilan,  yang  berarti seluruh pemeluk agama yang terwakili dalam keanggota FKUB.
Dengan  persyaratan  inilah,  laju  pendirian  rumah  ibadah  di  suatu daerah akan mudah diteteksi mana yang memungkinkan dan mana yang
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
sulit  diwujudkan  karena  sedikitnya  jumlah  pengguna  dan  pendukung. Pemenuhan  persyaratan  inilah  yang  masuk  kategori  pembatasan pendirian rumah ibadah, yang pada gilirannya juga dapat disebut sebagai pembatasan  hak-hak  warga  negara  dalam  menjalankan  ibadah. Pembatasan  hak  beribadah  ini  dimaksudkan  untuk  ketertiban  dalam pelaksaan ibadah. Jika tidak diatur pendirian rumah ibadah, maka yang terjadi  adalah  disharmoni,  karena  ketika  kelompok  minoritas  banyak membangun  rumdah  ibadah  di  daerah  mayoritas  agama  lain,  akan muncul prasangka penyebaran agama. Inilah yang pada gilirannya dapat menimbulkan  disharmoni.  Dengan  kata  lain,  apresiasi  HAM  dapat dibatasi untuk ketertiban sosial.
Contoh  lain  konflik  yang  ditimbulkan  terkait  dengan  pendirian rumah ibadah misalnya yang terjadi di Jawa Barat (Cimahi, Padalarang, dan  Dayeuhkolot).  Sebelum  itu  juga  di  Ciledug  (Banten)  dalam  kasus Gereja  Sang  Timur  yang  cukup  memprihatinkan  umat  kristiani. Kerukunan  umat  beragama  yang  selama  ini  dibina,  terinterupsi  oleh sekelompok  umat  Islam  yang  melakukan  ibadah  di  gereja  masing- masing.  Alasannya,  gereja  yang  selama  ini  digunakan  sebagai  tempat ibadah tidak memiliki izin resmi dari pemerintahan setempat.
Alasan  yang  dilontarkan  memang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,  jika  merujuk  pada  Surat  Kesepakatan  Bersama  (SKB)  No.  1/1969 yang  ditandatangani  oleh  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri. Sayangnya,  mereka  yang  menyatakan  tempat  ibadah  umat  kristiani  itu didirikan  tanpa  perizinan,  bukanlah  aparat  penegak  hukum.  Mereka adalah  sekelompok  umat  Islam  yang  bersemangat  melawan  isu kristenisasi  dan  pemurtadan.  Ironisnya,  tindakan  mereka  yang  merasa dirinya  paling  benar  dan  menuduh  kelompok  lain  salah  atau  sesat  ini selalu  memakai  tindak  kekerasan,  sembari  mengabaikan  hukum  dan norma etika yang berlaku.
Keenam,  soal  kesenjangan  sosial  dan  ketidakadilan.  Masalah  ini menjadi  penting  untuk  diangkat  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia dimana  masalah  dalam  hubungan-hubungan  antaragama  acapkali dipahami  sebagai  sisi  lain  dari  ketimpangan  sosial  dalam  masyarakat. Kelompok-kelompok  “konsevatif”  dan  “puritan”  yang  selama  ini menunjukkan  sikap  yang  keras  terhadap  kelompok  lain  juga  seringkali menggunakan  bahasa  ketidakadilan  ini  sebagai  alat  untuk mengartikulasikan  masalah.  Bahasa  ketidakadilan  acapkali  kita  dengar sebagai  sarana  artikulasi,  sehingga  kita  dapat  mengatakan  bahwa kemarahan kelompok agama tertentu terhadap kelompok lain tidak boleh dikatakan sebagai penolakan atas ide pluralitas, tetapi sebagai protes atas kesenjangan antar kelompok.
Tantangan ketujuh dan terakhir yang ingin penulis sebutkan adalah bahwa  seringkali pertikaian antar agama tidaklah suatu pertikaian yang melibatkan  seluruh  umat  dari  agama  A  dengan  umat  dari  agama  B. Secara sosiologis, umat beragama tidaklah monolitik, tetapi beragam dan mengalami  fragmentasi  internal  yang  cukup  tajam.  Artinya,  pluralisme tidak  saja  terjadi  dalam  konteks  antar  agama,  tetapi  juga  dalam  agama yang sama juga terjadi perbedaan-perbedaan yang tajam.
3. Gagasan Pemecahan
Jadi, menurut almarhum  Nurcholish Madjid, pluralisme tidak dapat dipahami  hanya  dengan  mengatakan  bahwa  masyarakat  kita  majemuk, beranekaragam,  atau  terdiri  dari  pelbagai  suku  dan  agama,  yang  justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga  tidak  boleh  dipahami  sekadar  “kebaikan  negative” (negative  good) , yang  dilihat  kegunaannya  untuk  menyingkirkan  fanatisme (to  keep fanaticism  at  bay) .  Sebaliknya,  pluralisme  harus  dipahami  sebagai pertalian  sejati  kebhinekaan  dalam  ikatan-ikatan  keadaban (genuine engagement of diversities within the bonds of civility). 21
Ada  beberapa  strategi  dalam  membumikan  pluralisme  dan memelihara  kerukunan  antarumat  beragama  dalam  perspektif    Islam Indonesia.  Pertama,  memperbesar  aktor  perdamaian. Asumsinya  adalah mengubah  pandangan  masyarakat  untuk  memiliki  pandangan  dan pemahaman  agama  dan  kebudayaan  yang  inklusif  dan  toleran diperlukan waktu yang relatif lama. Karena mengubah adalah pekerjaan yang  dijangkau  dengan  perhatian  yang  lebih  serius.  Dengan  membalik teori “mengubah” menjadi “memperbanyak” atau “memperbesar” aktor perdamaian, maka makin lama akan semakin banyak orang-orang yang lebih  suka  dengan  perdamaian  daripada  orang-orang-orang  yang  suka konflik.  Oleh  karena  itu,  Pada  hakikatnya,  konstruksi  kebangsaan  yang hendak kita bangun adalah konstruksi kebangsaan kemajemukan. Hal ini sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pluralisme.  Oleh  karenanya,  maka  pola karakteristik  pergaulan  atau  interaksi  antar  kelompok  (entitas  politik) yang  harus  dikembangkan  adalah  pro-eksistensi  dan  co-eksistensi. Mengakui  bahwa  “kelompok”  diluar  “kelompok”  kita  itu  memang  ada. Dengan  mengakui  eksistensi  kelompok  lain,  maka  sejatinya  kita  telah mengakui eksistensi kelompok kita sendiri. Bukan saling menegasikan. Selain  itu,  perlu  kiranya  membentangkan  kembali  khazanah moderasi  keagamaan,  Islam  misalnya,  khususnya  dalam  konteks keIndonesiaan.  Di  tengah  kuatnya  arus  transnasionalisasi  gerakan keagamaan, kalangan moderat harus melakukan sesuatu dalam konteks membendung  pengaruh  mereka  dalam  ruang  public.  Noorhaidi  Hassan (2009)  dalam Transnational  Islam  in  South  and  Southeast  Asia:  Movements, Networks,  and  Conflict  Dinamics menegaskan  maraknya  gerakan  Islam yang  mengusung  ide-ide  transnasional,  khususnya  dari  Timur  Tengah, Pakistan,  dan  Afghanistan.  Ironisnya,  gerakan-gerakan  tersebut  justru subur dalam ruang publik yang demokratis setelah jatuhnya rezim orde baru Soeharto.
Dalam hal ini menghadirkan kembali pemikiran-pemikiran moderat yang  pernah  ditulis  oleh  Kiai  Hasyim  Asyari,  misalnya,  merupakan sebuah keniscayaan. Bagi komunitas NU dan kalangan muslim Indonesia pada  umumnya,  hal  tersebut  akan  memberikan  pencerahan  dalam  hal mengenali  dan  mengkaji  khazanah  keIslaman  Indonesia,  yang  telah meletakkan  dasar-dasar  pemikiran  keagamaan  moderat  dan  gerakan keagamaan yang moderat. Bagaimanapun, NU lahir karena keprihatinan
21 Madjid, Nurcholish (Ed). Problematika Politik Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hal. 5.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
yang  mendalam  terhadap  munculnya  gerakan  puritan  yang  kerapkali mereduksi paham keagamaan dalam pandangan yang sempit.
Kedua, memperluas forum-forum pluralisme di masyarakat. Semakin banyak  forum-forum  kultural  yang  mendiskusikan  uapaya-upaya perdamaian,  maka  akan  semakin  mempersempit  gerak  konflik.  Forum- forum  pluralisme  merupakan  sarana  yang  paling  efektif  untuk mengumpulkan dan memperkuat soliditas masyarakat damai yang aktif. Forum-forum  rutin  yang  menghadirkan  komunitas  elitis-struktural  dan populis-kultural akan menjadi jembatan bagi komunikasi antar kelompok masyarakat.
Ketiga,  memperkuat  jaringan  perdamaian.  Jaringan  merupakan  alat yang  efektif  untuk  mengakselerasi  kepentingan  perdamaian.  Dengan jaringan  yang  kuat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  masyarakat, sesama  tokoh  agama/adat,  media,  pemerintah,  DPRD,  kepolisian,  LSM, dan  stakeholder  lainnya.  Upaya  pencegahan  konflik  biasanya  berbasis jaringan  untuk  mengkomunikasikan  dan  mensosialisikan  setiap  temuan potensi konflik atau strategi penyelesaian konflik.
Keempat,  mengadvokasi  perdamaian.  Inilah  bagian  dari  upaya mengubah  kebijakan  agar  negara  semakin  peduli  terhadap  eksistensi perdamaian, terutama bagaimana negara tidak membuat kebijakan yang menyulut  konflik  atau  tidak  melindungi  korban  konflik.  Advokasi biasanya  dilakukan  kepada  Pemda,  Kepolisian,  DPRD  dan  lembaga negara  lainnya.  Advokasi  tidak  bisa  dilakukan  secara  sederhana  karena memerlukan  kepercayaan,  otoritas,  legitimasi,  dan  kemauan  untuk mengintervensi kebijakan negara.
Kelima,  berkaitan  dengan  kebijakan  pembangunan  rumah  ibadah, SKB  2  Menteri  tahun  2006  terkait  pembangunan  rumah  ibadah    yang mana  ditujukan  untuk  menjaga  ketertiban  umum  secara  hak  asasi manusia diperkenankan karena pembangunan rumah ibadah merupakan bagian  dari forum  externum dimana  kebebasan  beragama  bukan dipandang  sebagai  sesuatu  yang  absolute.  Akan  tetapi  pelaksanaan forum  eksternum  sendiri  tentu  harus  dengan  tetap  memperhatikan prinsip-prinsip  non-diskriminasi  dan  mencegah  intoleransi  antar  umat beragama.  Akan  tetapi  pada  pelaksanaannya  SKB  tersebut  melanggar prinsip-prinsip  HAM  yang  lain,  karena  SKB  tersebut  bukanlah merupakan  undang-undang  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  legislatif sehingga dapat dikategorikan merupakan suatu hal yang inkonstitusional. Pada tataran pelaksanaannya SKB tersebut menimbulkan  diskriminasi  terhadap  kelompok  agama  tertentu khususnya  minoritas  dan  menimbulkan  pelbagai  konflik  karena kurangnya toleransi antar umat beragama.
Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah konflik terkait dengan pendirian  rumah  ibadah  adalah  dengan  memupuk  rasa  toleransi  antar umat beragama yang dimulai sejak dini dan dan dimulai dari kelompok terkecil  dalam  masyarakat  yaitu  keluarga.  Di  samping  itu  pemerintah harus  bertindak  lebih  tegas  serta  non  diskriminatif  terhadap  pemeluk agama  dan  kepercayan  baik  golongan  mayoritas  maupun  minoritas dalam rangka menjaga ketertiban dan penghormatan hak asasi  manusia khususnya kebebasan beragama dan menjalankan ibadah.
Keenam,  membangun  dialog  antar  golongan  dalam  agama  yang sama tak kalah pentingnya dengan dialog antar agama. Dengan kata lain, dialog internal akan menjadi sarana yang memudahkan dialog eksternal, dan  bukan  sebaliknya.  Kadang-kadang  dialog  antara  golongan  dalam agama  yang  sama  jauh  lebih  sulit  dan  menyakitkan  ketimbang  dialog dengan kelompok di luar agama sendiri.
Ketujuh,  senantiasa  membangun  sikap  toleransi  dalam  beragama. Kita menolak komunalisme, rasisme, dan sektarianisme. Islam misalnya, memandang diskriminasi sebagai tindakan kriminal karena bertentangan dengan seruan agama Islam tentang toleransi, menjalin persahabatan dan persaudaraan,  serta  saling  mengasihi  antar  umat  beragama.  Gagasan toleransi  beragama  ini  pernah  disuarakan  oleh  penyair  Italia,  Dante Alighieri  (1965-1321),  yang  terwujud  dalam  convivencia  (hidup berdampingan) antara umat Yahudi, Kristen, dan Islam di Semenanjung Iberia (Andalusia dahulu, Spanyol, dan Portugal kemudian).
Fakta  multikulturalisme  dan  pluralisme  di  negeri  yang  menganut asas Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang maha Esa ini, masih terjadi tindak kekerasaan berupa penyerangan terhadap umat beragama lain  atau  menutup  “killing  faith”  atau  “theological  killing”  dijadikan legitimasi  untuk  membenarkan  tindakan  anarkisme  yang  sebenarnya anti-ketuhanan dan anti-kemanusiaan.
Wahyu  Ilahi,  “Untukmu  agamaku  dan  untukku  agamaku” (QS.109:6),  bukanlah  pernyataan  yang  tanpa  peduli  dan  rasa  putus  asa, melainkan  karena  kesadaran  bahwa  agama  tidak  dapat  dipaksakan. Setiap orang, lepas dari soal agamanya apa, tetap harus dihormati sebagai umat  manusia  sesama  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  maha  Esa.  Makna hermeneutis yang tersirat dalam Kitab Suci tersebut membuktikan bahwa Islam  menyadari  eksistensi  multikulturalisme  dan  pluralisme  beragama itu sebagai sesuatu yang patut dihormati.
Delapan,  terwujudnya  masyarakat  multikultural  demokratis  dan pluralis juga mensyaratkan beberapa prakondisi yang menjadi tanggung jawab  negara.  Yakni,  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip rule  of  law dan penyelesaian  perbedaaan  secara  damai  serta  terwujudnya  kesejahteraan dan  pembangunan  yang  berkeadilan.  Jika  kesejahteraan  dan  keadilan tidak  bisa  diwujudkan  negara,  perbedaan  identitas  hanya  akan menjerumuskan  masyarakat  ke  dalam  kekerasan  komunal  dan  bahkan aksi separatisme.
Akhirnya,  dalam  mengakhiri  tulisan  ini  izinkanlah  saya  mengutip pernyataan  Hanskung  (1999)  dalam  bukunya  yang  bertaju Etik  Global , “Tidak ada perdamaian dunia, tanpa perdamaian antar agama.”
Penutup
Dari  uraian  diatas,  maka  secara  garis  besar  dapat  dipahami,  bahwa perlunya sebuah cara pandangan dalam memahami sebuah ajaran agama lewat pelbagai sudut pandang. Kalim kebenaran sepihak tentu tidak bisa dibenarkan. Selain itu, gagasan keberagamaan yang progresif, moderat, terbuka, ramah, dan pluralis,  khususnya  dalam  konteks  Indonesia  perlu  disuarakan,  sebab  gagasan keberagamaan  yang  pluralis  dewasa  ini  masih  terkonsentrasi  pada  lapisan keberagamaan  kota  dan  kelas  menengah,  sehingga  lapisan  kelas  bawah  sering
kali tidak mendapatkan akses yang cukup dengan pemahaman tersebut. Untuk mengurai akar konflik atas nama agama, maka perlu sebuah karangka kontruktif yang baik dengan cara dibangunnya toleransi antar pemeluk agama dengan cara dialog dan saling pengertian.
Daftar Pustaka Abdhalla,  Ulil  Abshar.    2006. Menjadi  Muslim  Liberal .  Jakarta:  PT.  Ikrar Mandiriabadi. Wahid, Abdurrahman. 1999. Tuhan Tidak Perlu Dibela . Yogyakarta: LKIS. Coward,  H.  (1987). Pluralisme  Tantangan  bagi  Agama-agama .  Terj:  B.  Carvalho. Yogyakarta: Kanisius.
Dhohiri,  Taufiq  Rohman,  dkk.  2006. SOSIOLOGI:  Suatu  Kajian  Kehidupan Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia. Harold  R.  Isaacs, Idols  of  the  Tribe:  Group  Identity  and  Political  Change ,  1975 Khamami Zada, dkk., Prakarsa.
Hanskung. 1999. Etik Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jamuin, M. 1999. Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama . Solo: Ciscore. Madjid, Nurcholish (Ed.). 2002. Problematika Politik Islam di Indonesia . Jakarta: PT.
Grasindo.
Misrawi,  Zuhairi. Hadratussyaikh  Hasyim  Asy’ari:  Moderasi,  Keumatan,  dan kebangsaan . Jakarta: PT. Kompas Media nusantara. Mulkhan,  Abdul  Munir.  2005. Kesalehan  Multikultural:  BerIslam  Secara  Autentik Kontekstual di Aras Peradaban Global . Jakarta: PSAP Muhammadiyah. Nordholt, Henk Schulte. 2002. Kriminalitas, modernitas dan identitas : dalam sejarah Indonesia . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Rakhmat,  Jalaluddin.  2006. Islam  dan  Pluralisme:  Akhlaq  Alquran  Menyikapi perbedaan . Jakarta: Serambi.
Ul Haq, fajar Riza, “Politik Kekerasan Kian Mencemaskan” Kompas, 21 Mei 2012. Wahid,  Aba  Du.  2004. Ahmad  Wahib:  Pergulatan  Doktrin  dan  Realitas  Sosial . Yogyakarta: Resist Book. Jawa Pos edisi 14 Maret 2004. Kompas, 22 Mei 2012. “Kebebasan Dimanipulasi” .. Kompas, 24 Mei 2012. “Intoleransi jadi Sorotan dunia”. http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. http://www.fimadani.com/islam-liberal-rilis-data-kekerasan-fpi-dan-mui-jadi- target/
http://indonesia.faithfreedom.org/forum/survei-lsi-masyrakat-indonesia- semakin-tidak-toleran-t50247/
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/09/05/113690/intolerans i_mengancam_ke-indonesia-an_kita/