## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 151 (2) (2023): 169 - 183 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia

## Perubahan Pola Perilaku Memilih Kaum Santri dalam Pemilu Daerah Serentak 2020 di Kabupaten Sumenep
Ahmad Sufaidi 1 , Rizca Yunike Putri 2 *, Sucahyo Tri Budiono 3
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Indonesia
Submitted : 20 September 2022 Revision : 14 July 2023 Accepted : 27 July 2023

## Abstract
Sumenep as one of the regencies on  Madura Island cannot be separated from the strong influence of Kiai and Pesantren (Islamic Boarding School) in it. Kiai as religious leaders and teachers not only hold a cultural role but also a political role, especially during the General Election. Candidates for regional leaders are certainly competing to get Kiai and Pesantrens to increase their winning potential. However, what is the actual position of Kiai and Pesantren in the life of an increasingly developing society. This article aims to discuss the shift in the role of Kiai in the Simultaneous Pilkada. By using a qualitative approach. Collecting data using observation, interviews, and observations. The results of the study show that the development of information, the split in support of Kiai and pesantren as well as practical transactions have made Kiai and pesantren unable to fully mobilize and influence people's political preferences in Simultaneous Regional Elections.
Keywords : Simultaneous Regional Election, Kiai, Pesantren (Islamic Boarding School)

## Abstrak
Sumenep  sebagai  salah  satu  Kabupaten  di  Pulau  Madura  tidak  bisa  lepas  dari  kuatnya  pengaruh  Kiai  dan Pesantren di dalamnya. Kiai sebagai pemuka agama dan juga guru tidak hanya memagang peran kultural tapi juga peran politik khususnya di masa Pemilihan Umum. Kandidat pemimpin daerah tentunya berlomba-lomba untuk  memperoleh  Kiai  dan  Pesantren  untuk  memperbesar  potensi  kemenangannya.  Namun,  bagaimana sebenarnya posisi Kiai dan Pesantren dalam kehidupan masyarakat yang kian berkembang. Artikel ini bertujuan untuk  membahas  pergeseran  peran  Kiai  dalam  Pilkada  Serentak.  Dengan  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif.  Pengumpulan  data  dengan  menggunakan  cara  observasi,  wawancara,  dan  observasi.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  perkembangan  informasi,  terpecahnya  dukungan  Kiai  dan  pesantren  serta  transaksi- transaksi  praktis  membuat  Kiai  dan  pesantren  tidak  sepenuhnya  mampu  memobilisasi  dan  mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam Pilkada Serentak.
Kata Kunci: Pilkada Serentak, Kiai, Pesantren
How  to  Cite: Sufandi,  A .  et  al . ( 2023).  Perubahan  Pola  Perilaku  Memilih  Kaum  Santri  dalam  Pemilu  Daerah Serentak 2020. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 15 (2): 169 – 183.
*Corresponding author: Rizka Yunita Putri E-mail: rizcaputri.fisip@uwks.ac.id

## PENDAHULUAN
Ulama  atau  Kiai  merupakan simbol dan tokoh masyarakat sebagai peran yang suci dan perilakunya patut untuk  dicontoh  bagi  masyarakat umum. Kiai dianggap sebagai pemimpin  komunal  dan  perannya dianggap  masih  penting  terutama  di wilayah-wilayah desa.
Dhofier mendefinisikan, Kiai merupakan gelar kehormatan  yang  diberikan  oleh masyarakat  kepada  ahli  agama  Islam yang  mengajarkan  kitab-kitab  klasik kepada  santrinya  baik  yang  memiliki pondok  pesantren  ataupun  memiliki pondok pesantren (Dhofier, 1983).
Kiai  dan  politik,  khususnya dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum baik  di  daerah  maupun  pusat, merupakan  fenomena  yang  sudah lama  namun  masih  tetap  ada  hingga kini (Zainuddin, 2019). Clifford Geertz dalam  The  Javanesse  Kijaji:  The Changing  Role  of  Cultural  Broker (Geertz, 1960), Kiai sangat dikenal dan dipercaya akan kemampuannya memobilisasi  massa  terutama  sebagai vote getter walaupun memiliki
kelemahan di sisi bargaining terhadap kebijakan  politik.  Wahyu  Setiya  Aji dan Muhammad Adnan (Aji & Adnan,
2020) dalam penelitiannya menyebutkan  bahwa  Kiai  sebagai bagian dari masyarakat dapat menjalanakn  peran  politik  khususnya dalam kampanye kandidat pemimpin daerah.  Keterlibatan  Kiai  dalam kampanye  politik  bisa  berperan sebagai  actor  dan  bisa  juga  berperan sebagai partisan. Aktivitas politik Kiai sebagai actor yaitu dengan
mengenalkan  para  kandidat  yang didukung kepada masyarakat, bahkan tidak  segan  membawa  mereka  ke mimbar  agama,  sedangkan  aktivitas sebagai partisan memposisikan perannya  sebagai  anggota  partai politik  dan  bahkan  secara  resmi tercantum dalam tim sukses.
Peran  kiai  dalam  pemenangan kandidat  pemilu  khususnya  pada Pemilihan  Pemimpin  Daerah  dinilai sangat  efektif.  Efektivitas  peran  ini karena ia berperan di dua level, yaitu sebagai  konsolidator  kekuatan  politik di  level  elit  dan  sebagai  mobilisator suara pemilih di level grassroot (Aziz, 2020).  Namun  peran  kiai  sebagai konsolidator  tidak  hanya  dilakukan kepada santri dan masyarakatnya, tapi juga  dilakukan  dengan  memperkuat relasi  politik  antar  Kiai  agar  semua
kelompok  masyarakat  memiliki  satu pandangan  serta  tujuan  dalam menentukan pilihan politiknya (Chalik, 2015). Konsolidasi ini bertujuan untuk memastikan tidak ada Kiai  dan  pesantrennya  yang  berbeda pilihan  serta  sebagai  upaya  untuk menguatkan kekuatan politiknya (Hasanudin, 2017).
Selain  itu,  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Nurhadi dan Sunarso, ditemukan  bahwa  dalam  konteks Pemilihan umum interaksi antara Kiai dengan masyarakat sipil, Kiai memiliki 3  (tiga)  peran  yaitu  sebagai  patron politik  masyarakat,  elit  politik,  dan mediator politik (Nurhadi & Sunarso, 2018). Peran Kiai sebagai patron politik menjadi  preferensi  masyarakat  dalam menentukan  pilihan  politik  mereka. Kemudian  peran  Kiai  sebagai  elit politik  aktif  ditunjukkan  sebagai
subjek yang dimasukkan kepengurusan  partai  politik  dan mobilisasi  massa  dalam  kampanye. Terakhir, Peran Kiai sebagai mediator
politik memiliki peran sebagai
katalisator  atau  penengah  dalam konflik politik.
Pergeseran  peran  Kiai  yang mulanya  sebagai  pemimpin  dan pengajar ilmu agama kepada santrinya ditambah  dengan  peran  politik memang  awalnya  diterima  bahkan dijadikan  preferensi  oleh  para  santri dan  masyarakat  dalam  menentukan preferensi  politiknya.  Penelitian  yang dilakukan  Saidin  Ernas  dan  FM. Siregar  di  Yogyakarta  menemukan fakta bahwa dengan aktinya Kiai dan pesantren  dalam  politik  praktis membuat  tidak  hanya  dilegitimasi posisi  mereka,  tapi  juga  membuat masyarakat resisten terhadap lembaga keagamaan tersebut  (Ernas &  Siregar, 2010)
Sependapat  dengan  Ernas  dan Siregar, resistensi masyarakat ini juga ditunjukkan  oleh  M.  Hosnan  dalam penelitiannya. Hosnan (Hosnan, 2019)
mendeskripsikan bahwa Kiai
khususnya  di  Madura  lebih  tertarik pada  transaksi-transaksi  materi  yang dilakukan  oleh  para  kandidat  dan dibenarkan  dengan  menggunakan dasar  teks  kitab  suci.  Praktek transaksional politik ini menimbulkan distrust di  kalangan  masyarakat  yang efeknya kekalahan dari kandidiat yang
berasal  dari  keluarga  Kiai  atau kandidat yang didukung oleh pesantren pada tahun 2009 dan 2014.
Perkembangnya,  selain  adanya distrust kepada  Kiai  dan  pesantren, kelompok  santri  dan  masyarakat awam  di  era  kontemporer  ini  mulai mengenal sumber informasi selain kiai dan  memiliki rational  choice dalam menentukan  sikapnya.  Masyarakat awam  dan  santri  sebagai voters memiliki sisi rational choice (Putri, 2015) yang  maknanya  mampu  memilih kandidat berdasarkan indikator- indikator  rasional  dengan  salah satunya secara positif adalah program kerja, dan yang negative adalah factor transaksi.  Penelitian  Masruri,  Sobari, dan  Tawwakal  dengan  studi  kasus Pemilihan  Gubernur  Jawa  Timur tahun  2018  (Masruri,  Sobari,  & Tawwakal,  2019)  mendeskripsikan hubungan antara Kiai dan santri tidak lagi  patron-client  dan  Kiai  cenderung bersikap  terbuka  terhadap  pilihan politik santrinya
berdasarkan pereferensi  kandidat  dan  politiknya masing-masing.  Selain  keterbukaan sikap  Kiai,  pengaruh  persaingan kekuatan  kapital  dari  pengusaha- politisi  juga  ikut  serta  menggeser
posisi  opini  Kiai.  Bentuk  yang  paling umum  adalah  traksi  yang  dilakukan kandidat berupa money politics kepada santri dan masyarakat untuk memperoleh  dukungan  suara  secara praktis (Zamroni, 2007). Di  Kabupaten  Sumenep  ada kecenderungan yakni mulai
memudarnya  sikap  fanatis  terhadap suatu  ideologi  parpol  keagamaan. Sumenep  di  masa  Orde  Baru, sekalipun  rakyat  tidak  suka  pada Golkar, birokrasi dan aparat keamanan negara memaksa rakyat agar mencoblos  gambar  partai  yang berlambang  pohon  beringin  tersebut. Di tengah tengah adanya paksaan dari aparat  pemerintah,  rakyat  masih mencoba melakukan perlawanan dengan  memilih  parpol  yang  di dalamnya  berideologi  agama  masih amat dominan.
Setelah  reformasi,  rezim  kiai memimpin  tampuk  pemerintahan  di sebagian besar kabupaten yang ada di Madura,  masyarakat  sudah  mulai mampu
menilai manajemen
pemerintahan yang dijalankan. Dalam penilaian  itu,  sikap  kritis  mulai ditunjukkan,  bahwasanya  hampir tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan
dalam menciptakan perubahan
kesejahteraan  rakyat  antara  di  masa rezim  pemerintahan  birokrat-Golkar dan di masa rezim Kiai.
Pemilu  Daerah  Serentak  2020  di
Kabupaten Sumenep munculnya semboyan  “Bupati  Asal  Bukan  Kiai” menunjukkan fenomena memuncaknya kekecewaan masyarakat terhadap permainan politik  kiai.  Namun,  apa  yang membuat  kekecewaan  masyarakat  di SUmenep terhadap Kiai
dan pesantren? Penelitian ini ingin melihat bagaimana pergeseran peran Kiai yang terjadi di Kabupaten Sumenep selama Pilbup  Kabupaten  Sumenep  2020. Hasil  dari  penelitian  ini  Kiai  yang memiliki  peran  politik  di  Madura, khususnya Kabupaten Sumenep tidak lagi mampu mempengaruhi preferensi masyarakat  terhadap  kandidat  calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh pihak pesantren.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (Sugiyono,
2012) mendefinisikan bahwa  penelitian  kualitatif  adalah metode penelitian yang
berdasrkanpada  filosofi  positivis  dan digunakn  untuk  meneliti  objek  yang sifatnya  alamiah.  Peneliti  dalam penelitian  ini  memposisikan  diri sebagai  instrument  kunci  yang berperan  mengumpulkan  data  dan informasi.  Teknik  pengumpulan  data yang dilakukan secara gabungan atau di triangulasi (Usman  &  Purnomo, 2008).  Analisis  data  bersifat  induktif, serta  hasil  penelitian  dari  metode  ini menekankan  pada  makna  dari  pada generalisasi secara makro.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di kabupaten Sumenep. Alasan dipilihnya Kabupaten Sumenep
sebagai  lokasi  penelitian  adalah kandidat yang maju sebagai calon dan wakil  bupati  adalah  banyak  yang berasal  dari  kalangan  Pesantren  dan keadaan  menjadi  sangat  menarik karena  ada dua kubu yang sama-sama kuat dengan latar belakang pengusaha dan  dibantu  oleh  Kiai.  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara,  observasi,  dan  dokumen. Data yang diperoleh melalui
wawancara  merupakan  data  primer sedangkan  data  yang  diperoleh  dari observasi  dan  dokumen  meupakan
data  sekunder.  Penentuan  subjek penelitian menggunakan teknik purposive  dengan  narasumber  yang menjadi  rujukan  penelitian  ini  dipilih berdasarkan  kapasitasnya  sebagai tokoh  sosial  masyarakat  dan  juga pejabat  publik.  Untuk  melindungi identitas narasumber, peneliti menggunakan  inisial  samaran  namun tetap  melampirkan  hasil  wawancara yang diperoleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  temuan  penelitian, peneliti memberikan klasifikasi kedalam kajian perilaku dan elit politik. Kajian  Perilaku  khususnya  perilaku politik  dan  memilih  oleh  Max  Weber, (Ritzer  &  Goodman,  Teori  Sosiologi Modern,  2010)  dalam  buku  Teori Sosiologi  Modern  dijelaskan  sebagai tindakan  sosial  yang  dibedakan menjadi tindakan sosial menjadi empat tipe,  yaitu  tindakan  afeksi,  tindakan tradisional, tindakan
rasional berorientasi nilai, dan tindakan rasional instrumental.  Perilaku  atau  tindakan afektif dipahami sebagai tindakan yang sebagian besar didominasi atau diinisiasi  oleh  perasaan  dan  emosi dengan  atau  tanpa  pertimbangan-
pertimbangan  akal  budi.  Kemudian perilaku  atau  tindakan  tradisional merupakan  tindakan  subyek  yang didasari  oleh  karena  kebiasaan  yang berlaku  di  dalam  masyarakatnya  atau lingkungan  sosial.  Dan,  perilaku  atau tindakan tindakan
rasional instrumental  dan  rasional  dipahami dilakukan  subjek  dengan  perhitungan antara  kesesuaian  dan  cara  yang digunakan  dengan  target  atau  tujuan yang ingin dicapai (Ritzer, 1992).
Kelompok santri dalam masyarakat  yang  dikenal  tradisonal umumnya  menunjukkan  perilaku  atau tindakan  yang  sifatnya  afektif  atau tradisional  (Tanthowi,  2005)  dengan unsur kyai/kiai sebagai elit lokal yang tidak  hanya  berperan  sebagai  pemuka agama  tapi  juga  ornag  dianggap  suci serta  panutan.  Konteks  perilaku  santri dalam  ranah  politik  yang  diteliti  oleh tim  tentunya  sangat  berbeda  dengan hasil tersebut karena dalam perkembangannya mengalami
pergeseran  secara  rasional  dimana santri  dalam  berperilaku  khususnya politik  menempatkan  diri  dengan rasional  dan  mempertimbangan  aspek untung rugi bagi dirinya secara pribadi.

## Peran Kiai dalam Pilkada di Madura
Madura  sebagai  pulau  dan  juga kelompok etnis di Jawa Timur  sanagt dikenal  dengan  kultur  dan  tradisi Islam  yang  sangat  kuat  dan  fanatic. Kehidupan  keseharian  masyarakat
Madura tidak bias dilepaskan sedikitpun  dari  kultur  dan  tradisi Islam dan juga peran Kiai di dalamnya.
Pengaruh  Kiai  bagi  masyarakat
Madura sanagt besar bahkan melampaui pengaruh lembaga- lembaga  pemerintah  dan  lainnya. Mereka  meyakini  jika  tidak  ada  restu atau  dukungan  dari  Kiai,  suatu program  tidak  akan  berjalan  dengan baik  bahkan  diprediksi  tidak  akan berjalan mulus. Ketaatan dan kepatuhan  kepada  Kiai  dianggap sebagai  berkah  dan  semua  ucapan serta  tata  kelakuan  Kiai  dianggap sebagai  sebuah  kebenaran.  Hal  ini membuat  posisi  Kiai  menjadi  pusat kehidupan masyarakat Madura.
Kekuatan kultur Islam di Madura bias  ditelusuri  sejak  Era  Sebelum Indonesia merdeka, Orde Lama, Orde Baru,  bahkan  hingga  sekarang.  Pada Pemilu  tahun  1955,  tiga  partai  besar Islam  yaitu  PNI,  Masyumi,  dan  NU
memperoleh  suara  mayoritas  di Karesidenan  Madura  (Bangkalan, Sampang,  Pamekasan  dan  Sumenep). Sedangkan  pada  era  pemerintahan Orde  Baru,  Golkar  tidak  pernah unggul dan selalu kalah dari PPP. Dan masa  reformasi  hingga  sekarang,
kekuatan politik di Madura
didominasi oleh Kiai dan pesantren.
Kekuatan  Kiai  dan  politik  di Madura  sudah  sudah  seperti  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Prastiwi,  2015).  Pada  tahun  2003  di Kabupaten  Bangkalan  kekuatan  trah Kiai Fuad Amin melalui KH. R. Fuad Amin  Imron  hingga  keturunannya mampu  menjadi  pemimpin  dan menang pada Pilkada hingga sekarang. Kabupaten Samapng
periode  tahun  2013  hingga  2018 dipimpin  oleh  trah  kiai  KH.  Fannan Hasib.  Kemudian  dii  Kabupaten Pamekasan,  Buapati  Badrut  Tamam merupakan  keturunan  kiai.  Dan  di Kabupaten  Sumenep  sejak  periode 2010 hingga 2020 dipimpin oleh KH. A Busyro  Karim  yang  merupakan seorang Kiai.

## Kiai dalam Pilkada Sumenep 2020
Masyarakat  Madura,  khususnya di  Kabupaten  Sumenep  memiliki kecenderungan  untuk  taat  dan  patuh pada  apa  yang  diopinikan  dan diajarkan oleh Kiai/Ulama. Kabupaten Sumenep berdasarkan data Biro Pusat
Statistik mencatat ada total 230 Pondok Pesantren (Biro Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2020). Meskipun bukan bagian dari pesantren, masyarakat  umum  khususnya  di Kabupaten  Sumenep  menempatkan posisi Kiai/Ulama menjadi simbol dan tokoh  masyarakat  di  Madura  sebagai orang  suci  dan  perilakunya  patut untuk  dicontoh.  Hal  tersebut  juga mendasari bagaimana suara Kiai/Ulama dalam memberikan preferensi  calon  pemimpin  daerah. Masyarakat dan juga kaum santri akan bertanya  lebih  dahulu  pada  Kiai sebagai junjungannya untuk memberikan suara kepada calon yang mana. Tahun 2020, Kabupaten Sumenep menjadi salah  kabupaten  yang melaksanakan pilkada serentak.
Pilkada  Serentak  Sumenep  2020 terdapat dua calon yang bersaing yaitu pasangan Achmad Fauzi dan Hj. Dewi
Khalifah  yang  didukung  oleh  koalisi partai PDIP, PAN, Gerindra, PKS dan PBB  serta  pasangan  RB.  Fattah  Jasin dan  KH.  Moh  Ali  Fikri  yang  yang didukung oleh koalisi partai PKB, PPP, Demokrat, NasDem, dan Hanura.
Kedua  kandidat  ini  merupakan kandidat  yang  sama-sama  didukung oleh  ulama/Kiai.  Pada  pasangan Achmad Fauzi dan Hj. Dewi Khalifah didukung  oleh  Nyai  Eva  yang merupakan  ketua  PC  Muslimat  NU Sumenep sekaligus pengasuh Pondok Pesantren  Aqidah  Usymuni  Terate. Sedangkan pada pasangan kedua yaitu RB. Fattah Jasin dan KH. Moh Ali Fikri, selain ada Kiai Ali Fikri sebagai calon bupati  juga  merupakan  Kiai  muda kharismatik  dan  Pengasuh  Pondok Besar Annuqoyah serta didukung oleh Kiai Ramadhan dan Kiai Busro.
Perkembangannya, Pilkada Su menep  2020  muncul  moto  “ Bupati Asal  Bukan  Kiai ”  menjadi  pengaruh negative  bagi  kandidat  yang  murni dari  pesantren.  Dalam  penelitian  ini berdasarkan  data  yang  dihimpun peneliti,  menunjukkan  bahwa  dari sebelas  (11)  narasumber  hanya  2  saja yang  masih  menganggap  pengaruh politik Kiai/Ulama besar di
masyarakat.  Mayoritas  narasumber
tidak lagi memandang peran Kiai/Ulama  sebagai  tokoh  sentral penentu kemenangan calon
bupati/wakil bupati.
Salah  satu  narasumber,  yakni AMZ,  yang  peneliti  wawancarai menyebutkan  bahwa  posisi  Kiai sebagai pemuka dan  guru ilmu Islam masih sangat dihormati oleh santri dan masyarakat,  namun  jika  sudah menyebutkan  politik  dan  harus memobilisasi santrinya untuk memilih kandidat bupati/wakil bupati posisinya  akan  berbalik  dari  tokoh yang  disegani  dan  akan  diikuti perilakunya  terutama  oleh  penduduk yang  mayoritas  adalah santi-santri nya ternyata  sudah  tidak  mendapat perhatian  lagi.  Secara  tersita,  AMZ menegaskan  bahwa  kandidat  Fatah Yasin didukung oleh kurang lebih 160 pesantren  akan  tetapi  nyatanya  kalah
(Sumber: Hasil Wawancara – Narasumber AMZ). Selain AMZ, pernyataan
narasumber  FJR  dan  AHJ  juga  makin menguatkan bahwa Kiai/Ulama tidak lagi  menjadi  tokoh  sentral  yang mempengaruhi  preferensi  pemilih
pada  Pilkada  Kabupaten  Sumenep 2020  (Sumber:  Hasil  Wawancara – Narasumber  FJR  dan  AHY).  FJR  dan AHY  menjelaskan  bahwa  meskipun Kiai Ramadhan dan Kiai Busro beserta dengan  PKB  sudah  memberikan dukungan kepada Fatah Yasin, namun nyatanya suara pemilih tetap condong ke kandidat Ahmad Fauzi.
Seruan  Kiai  tidak  lagi  mampu sepenuhnya mempengaruhi dan menyatujan  preferensi  pemilih  lebih dikarenakan  salah  satunya  adalah kekuatan  pesantren  yang  sudah terpecah/tidak bersatu untuk
mendukung  satu  kandidat.  Total jumlah  pondok  pesantren  yang mendukung  kandidat  nomor  dua kuantitasnya  lebih  besar  dan  namun tidak  mampu  menyaingi  perolehan suara  kandidat  nomor  satu.  Artinya, pesantren  tidak  lagi  kompak  untuk mendukung hanya salah satu kandidat namun terbagi ke kandidat yang lain. IMS,  salah  satu  narasumber  yang masih  menganggap  seruan  Kiai mampu memobilisasi massa pada saat ini menyayangkan sikap para Kiai dan pondok pesantren yang tidak kompak
(Sumber: Hasil Wawancara –
Narasumber IMS).
Pernyataan  IMS  ini  pun  diamini oleh Narasumber MIQ yang memiliki pandangan yang sama bahwa pondok pesantren  bahkan  kelompok  NU sudah terbelah di Sumenep. MIQ dan IMS menjelaskan bahwa kekompakan pesantren bukanlah opsi calon tunggal, namun lebih kepada persatuan Kiai dan pondok pesantren untuk  mendukung  satu  kandidat  saja kompak (Sumber: Hasil Wawancara – Narasumber IMS dan MIQ).
Pecahnya  dukungan  kepada kandidat  dan  tidak  adanya  kesatuan suara  tentunya  sudah  bertentangan dengan  peran  konsolidasi  yang seharusnya  dimiliki  oleh  Kiai  sebagai tokoh  masyarakat  yang  menjadi sentral  opini.  Artinya  dalam  konteks Pilkada  Serentak  Sumenep,  Kiai  dan pondok  pesantren  tidak  lagi  mampu menjalankan peran konsolidasi politik dengan  fakta  adanya  perpecahan dalam  pemberian  dukungan  kepada kandidat calon pemimpin daerah.
Selain  posisi  pesantren  yang terpecah,  Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB)  yang  cenderung  diasosiasikan
dengan  ulama,  santru  dan  NU mengajukan calon yang tidak popular di masyarakat. Narasumber FJR, yang merupakan salah satu anggota dewan dan  memiliki  jabatan  strategis, menjelaskan  bahwa  keputusan  PKB untuk  mendukung  Fattah  Yasin merupakan kesalahan besar. Kandidat tersebut  dinilai  masih  baru  menjadi kader  di  partai  Islam  terbut,  berbeda dengan Achmad Fauzi yang merupakan  santri  dan  dikuatkan dengan simbol-simbol yang ditampilkan olehnya dalam kesehariannya, memakai sarung, memakai  peci  dan  duduk  di  lantai (Sumber: Hasil Wawancara – Narasumber FJR).

## Upaya  Transaksi  yang  Dilakukan Kandidat untuk Memperoleh Suara
Selain  faktor  masyarakat  sudah tidak  lagi  menggunakan  Kiai  sebagai preferensi suara, masyarakat Sumenep sudah  memiliki  preferensi  rasional yaitu  dengan  membandingkan  para calon  apakah  memiliki  history  buruk dan  track  record  calon  tersebut, bagaimana penyikapan terhadap masyarakat  selama  belum  menjadi calon  pemimpin  daerah,  bagaimana
posisi  partai  yang  mendukung  dan yang  paling  penting  berapa  yang dibagikan kepada masyarakat.
Pemilihan  Umum  baik  daerah maupun pusat (legislatif dan presiden, vote  buying  atau  memberikan  materi berupa  uang  atau  barang  kepada konstituen  bukan  sebuah  masalah yang  dianggap  tabu.  Bahkan,  agenda ini dianggap sudah seperti seremonial umum dan kerap dilakukan oleh para calon  kepada  konstituennya.  Para calon bupati khususnya di Kabupaten Sumenep  menganggap  Vote  buying sebagai  upaya  menjaring  suara
konstituen  dan  juga  rasa  terimakasih para calon karena sudah memilih calon tersebut.
Sudut pandang masyarakat sebagai konstituen yang peneliti ambil dari  11  narasumber,  memandang upaya  vote  buying  yang  dilakukan oleh  para  calon,  bentuk  vote  buying yang dilakukan pun berbeda. Berdasarkan hasil data lapangan yang dikumpulkan  peneliti,  bentuk  vote buying  yang  dilakukan  antara  lain seperti dalam grafik di bawah ini:
Grafik 1. Bentuk Pemberian Vote Buying Sumber: Hasil Analisa
Berdasarkan  grafik  di  atas, bentuk  terpopuler  yang  dilakukan oleh  para  calon  adalah  pemberian uang  tunai,  kemudian  bantuan pembangunan  masjid,  lalu  bantuan
sembako  kepada  masyarakat,  dan terakhir
adalah bantuan pembangunan fasilitas umum. Bentuk  bantuan  yang  paling menarik  menurut  hasil  temuan
18% 27% 46% 9% Bentuk Vote Buying Sembako Pembangunan Masjid
Uang Tunai Pembangunan Fasum
peneliti,  bukan  lagi  pada  aspek besaran dana ataupun bentuk sembako  serta  alasan  mengapa  harus masjid,  tapi  ada  beberapa  detail penjelasan  yang  diberikan  oleh narasumber.  Salah  satunya  tentang pemberian  sembako,  menurut  AHJ transaksi  yang  dilakukan  kandidat baik  kepada  masyarakat  langsung ataupun  melalui  perantara  Kiai memandang  bahwa  transaksi  yang dilakukan  mayoritas  adalah  sebagai tanda  terima  kasih  karena  memberi dukungan dan upaya mengikat suara. AHJ  secara  pribadi  menilai  bila bantuan  diberikan  dalam  bentuk amplopan  (uang  tunai)  dinilai  haram maka  jika  bantuan  berupa  sembako dinilai  tidak  masalah  dan  tidak berbentukan  dengan  nilai  etika  dasar serta hukum.
Kemudian  pada  bentuk  bantuan pembangunan  sarana  ibadah  atau masjid. Memberikan bantuan pembangunan dianggap tidak menyalahi  etika  dasar  bagi  warga Madura Sumenep. Dan bagi para calon pemimpin daerah, bantuan ini dianggap  sebagai  upaya  pencitraan bahwa  kandidat  tersebut  peduli  akan kondisi rumah ibadah dan juga sebagai
simbol  charity. Meskipun dalam teori politik,  hal  tersebut  masuk  dalam agenda  vote  buying  yang  kerap dilakukan  oleh  para  calon  di  tengah masyarakat yang agamis.
Bantuan  berupa  pembangunan masjid  dan  perbaikan  fasilitas  umum dijelaskan  oleh  narasumber  MJL  dan ATQ  sebagai  bentuk  bantuan  yang ditawarkan  oleh  warga.  Tentunya sebelum  agenda  tersebut  dilakukan, tim  sukses  dari  semua  kandidat awalnya  berdiskusi  dengan  warga untuk menanyakan kebutuhannya dan berapa suara yang akan dijanjikan jika kebutuhan terkait pembangunan tersebut sudah direalisasikan.
Terakhir pada bentuk pemberian uang tunai. Bentuk vote buying paling umum  dan  paling  dikenal  oleh masyarakat  adalah  money  politics – meskipun konsepnya bisa jadi berbeda – yang  paling  dimengerti  dan  sering dilakukan oleh para calon. Umumnya, praktek  ini  diberikan  dalam  bentuk pemberian  uang  dari  calon  kepada masyarakat  melalui  perantara  tim pemenangan  tiap  kandidat  kepala daerah.
Tiga  narasumber  peneliti  yaitu ATQ,  FJR  dan  MJL  menjelaskan,
transaksi  amplopan  yang  dilakukan oleh kandidat pasti dilakukan,
khususnya  pada  detik-detik  terakhir menjelang  habisnya  masa  kampanye atau mendekatai hari pemberian suara. Ketiga narasumber menguatkan pernyataan  bahwa  semua  kandidat pasti  memberikan  uang  tunai  kepada para  calon  pemilihnya.  Namun  dari ketiga  pernyataan  dalam  kutipan wawancara  tersebut  yang  menarik adalah  adanya  peran  orang  ketiga sebagai  tim  sukses  yaitu  aparat birokrasi khususnya kepala desa yang ditunjuk  sebagai  mobilisator  dan penyebar opini warganya.

## SIMPULAN
Kiai atau ulama yang selama Era
Orde Baru hingga masa Post Reformasi memegang penting
sebagai penyambung  dan  juga  pusat  opini warga  khususnya  santri  tidak  lagi menjadi  pusat  pengaruh.  Peran  Kiai tergerus  oleh  rasionalisasi  warga  dan santri  dalam  menentukan  preferensi memilihnya.  Dalam  Pilkada  di Kabupaten  Sumenep  Tahun  2020, meskipun  salah  satu  calon  mampu menguasai  pondok  pesantren  hingga 70% di wilayah ini dan didukung oleh
partai  yang  mayoritas  kadernya adalah  santri,  nyatanya  tidak  mampu mengalahkan  calon  yang  hanya didukung oleh 15% pondok pesantren dan diusung oleh partai non-agamis.
Faktor pemenangan para kandidat  kepala  daerah  tentunya sangat  dipengaruhi  oleh  preferensi dari pemilihnya sebagai dasar menentukan  pilihan  masing-masing personal. Pemilih rata-rata jika dibuat peringkat,  akan  memilih  kandidat karena aspek (1) ketokohan kandidat; (2)  track  record  kandidat;  (3) Kerjasama antara kandidat dan kepala desa;  (4)  vote  buying  atau  pemberian yang dilakuak oleh kandidat.
Vote  buying  atau  memberikan materi  berupa  uang  atau  barang kepada  konstituen  bukan  sebuah masalah yang dianggap tabu. Bahkan, agenda  ini  dianggap  sudah  seperti seremonial umum dan kerap dilakukan  oleh  para  calon  kepada konstituennya.  Para  calon  bupati khususnya  di  Kabupaten  Sumenep menganggap  Vote  buying  sebagai upaya menjaring suara konstituen dan juga  rasa  terimakasih  para  calon karena sudah memilih calon tersebut.
Bentuk  terpopuler  yang  dilakukan oleh  para  calon  adalah  pemberian uang  tunai,  kemudian  bantuan pembangunan  masjid,  lalu  bantuan sembako  kepada  masyarakat,  dan terakhir adalah bantuan pembangunan fasilitas umum. Keterbatasan dalam waktu penelitian  dan  batasan  penelitian, masalah lain yang masih belum dapat dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana perubahan perilaku  politik santri khususnya yang berisan dengan masalah  gender.  Perkembangan  sosio kultur memberikan banyak kesempatan kepada santriwati
mengembangkan  potensi  dan  juga kesempatan  dalam  mempengaruhi proses politik.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  mengucapkan  terima kasih  kepada  Universitas  Wijaya
Kusuma Surabaya yang telah
memberikan  kesempatan  melalui pendanaan  penelitian  Enimas  UWKS. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada LPPM  UWKS  yang  telah  banyak membantu  dalam  hal  administrative serta biroktatis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, W. S., & Adnan, M. (2020). Hubungan Peran Kyai ,  Perilaku  Pemilih  dengan  Pilihan
Masyarakat Banjarnegara pada Pemilu Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah
Tahun 2018. Journal of Politic and Government Studies, Volume 09 (Nomor 02).
Aziz,  R.  A.  (2020).  Kiai  dan  Politik  Elektoral:
Peran  Kiai  Yusuf  Chudlori  dalam Pemenangan  Kandidat  Jokowi- Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kecamatan Tegalrejo. Jurnal PolGov, Vol. 2 (No. 2),
223-276.
Chalik, A. (2015). Elite Lokal Berbasis Pesantren dalam  Kontestasi  Pemilihan  Kepala Daerah  di  Jawa  Timur. KARSA:  Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Volume 23 (No. 2), 363-381. Dhofier,  Z.  (1983). Tradisi  Pesantren:  Studi Tentang  Pandangan  Hidup  Kyai.
Jakarta: LP3ES.
Ernas,  S.,  &  Siregar,  F.  M.  (2010).  Dampak Keterlibatan  Pesantren  dalam  Politik: Studi  Kasus  Pesantren  di  Yogyakarta. Kontekstualita,  Vol.  25 (No.  2),  195- 224.
Geertz,  C.  (1960).  The  Javanesse  Kijaji:  The
Changing  Role  of  Cultural  Broker. Journal Comparative Studies in Society and History, Volume 2 (No. 2), 228-249. Hasanudin,  S.  (2017).  Mekanisme  Religio- Politik  Pesantren:  Mobilisasi  Jaringan
Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya. Jurnal  Sosiologi,  Volume 22 (No. 1), 53-80.
Hosnan,  M.  (2019).  Pudarnya  Kharisma  Kiai dalam  Kontestasi  Politik  Lokal  di Madura. Jurnal  Pemikiran  dan  Ilmu Keislaman, Volume 2 (No. 2), 308-327. Masruri, Sobari, W., & Tawwakal, G. T. (2019).
Kyai-Santri  Relationship  in  Electoral Politics: A Critical Point of View. Jurnal Ilmu  Pemerintahan,  Volume  4 (No.  2),
75-89.
Nurhadi,  &  Sunarso.  (2018).  Peran  Kiai  dalam Membangun Partisipasi Pemilih. Jurnal
Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan,  Volume  3 (No.  2), 169-172.
Putri,  R.  Y.  (2015).  Electoral  System  Design, Rational Voter Behavior. International Conference on Demcracy and
Accountability  (ICoDA) (pp.  64-69).
Universitas Airlangga. Ritzer,  G.  (1992). Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan Berparadigma Ganda.
Jakarta:
Rajawali.
Ritzer,  G.,  &  Goodman,  D.  J.  (2010). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
Sugiyono.
(2012). Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Penerbit Alfabeta. Tanthowi,  P.  U.  (2005). Kebangkitan  Politik
Kaum Santri. Jakarta: PSAP. Usman,  H.,  &  Purnomo,  A.  S.  (2008). Metodologi  Penelitian  Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. Zainuddin.  (2019,  Agustus).  Kiai  dan  Politik: Implikasi  dan  Masa  Depan  Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Selatan. Jurnal  Riset  dan  Konseptual,  Volume 4 (No. 03), 331-340.
Zamroni, I. (2007). Juragan, Kiai dan Politik  di Madura. UNISIA  Jurnal  Ilmu-Ilmu
Sosial, Volume 30 (No. 65), 264-276.