INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5044-5053 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Bekas Pemegang Hak Terhadap Tanah Bekas Hak Guna Usaha Atau Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Haknya
Dwi Aris Feddyawan 1 ✉ , Sukresno 2
Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus Email: Dwiarisfeddyawan@umk.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur regulasi dalam hal penguasaan, pemilikan dan  penggunaan tanah  untuk  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan.Badan  Pertahanan  Nasional (BPN) mengeluarkan produk yang bernama Sertipikat Tanah, sebagai dokumen bukti kepemilikan dan hak seseorang atau badan hukum atas tanah. Salah satunya adalah Hak Guna Bangunan merupakan hak atas tanah yang memiliki jangka waktu tertentu, apabila diperpanjang oleh pemegang haknya sebelum  jangka  waktu  yang  ditentukan,  maka  hak  guna  bangunan  tersebut  dapat  di  perpanjang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  HGU  yang  telah  berakhir haknya serta berapa lama hak perioritas itu melekat pada bekas pemegang HGU.
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan  kabupaten  Pati  yang  kemudian  menghubungkan  antara  norma  hukum  yang  berlaku. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan pengolahan data secara deskriptif analitis. Hasil penelitian hapusnya hak atas tanah adalah salah satunya berakhirnya jangka waktu, sehingga manakala SHGU jangka waktunya telah berakhir, maka menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. perlindungan hukum kepada bekas pemegang HGU, yang mana pemegang HGU tersebut adalah Badan Hukum yang memperoleh tanah dengan cara pembelian dari beberapa hak atas tanah dan secara fisik dikuasai bekas pemegang hak tersebut. Batas berapa tahun hak prioritas itu melekat kepada bekas pemegang SHGU sementara dalam aturan ditegaskan 2 tahun setelah berakhir, bekas pemegang  hak  wajib  mengajukan  pembaharuan  hak,  kemudian  jika  itu  tidak  dilaksanakan  maka didalam ketentuan tidak diatur sampai berapa tahun bekas pemegang hak memiliki hak prioritas. Kata kunci : Perlindungan hukum, Pemeganh Hak Atas Tanah, HGU/HGB

## Abstract
The role of the government is urgently needed to set regulations in terms of tenure, ownership and use of land for legal certainty in the land sector. The National Defense Agency (BPN) issues a product called a Land Certificate, as a document proof of ownership and rights of a person or legal entity over land. One of them is the right to build is a land right that has a certain period of time, if it is extended by the right holder before the specified period, the right to use the building can be extended based on  the  provisions  stipulated by the  Office  of the  National  Land  Agency  (BPN). This  study aims  to determine the legal protection for HGU holders whose rights have expired and how long the priority rights  are  attached  to  former  HGU  holders.  The  approach  used  is  empirical  juridical,  namely conducting interviews with the Head of the Pati District Land Office which then links the applicable legal  norms.  Determination  of  the  sample  using  purposive  sampling  and  data  processing  in  a descriptive analytical. The results of the research on the abolition of land rights are one of them ending the term, so that when the SHGU period expires, it becomes land that is directly controlled by the State. legal protection for former HGU holders, in which the HGU holders are legal entities that acquire land by purchasing several land rights and are physically controlled by the former rights holders. The limit for how many years the priority right is attached to the former SHGU holder, while in the rules it is confirmed 2 years after it expires, the former right-holder must submit a renewal of rights, then if that is not implemented then the provisions do not regulate how many years the former right-holder has priority rights.
Keyword: Legal protection, Land Right Holders, HGU/HGB

## PENDAHULUAN
Pentingnya keberadaan tanah bagi kehidupan manusia akan membentuk hubungan yang  sangat  erat  antara  manusia  dengan  tanahnya.  Dialektika  yang  terbentuk  dalam hubungan antara manusia dengan tanah akan memberi corak tersendiri bagi kehidupan manusia dalam masyarakat. Hubungan ini dapat menentukan dan mempengaruhi seluruh struktur  hubungan  manusia  dengan  manusia,  manusia  dengan  masyarakat,  malahan hubungan antara manusia dala suatu negara. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan  salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup  dan  penghidupan  bangsa  sepanjang    masa  dalam  mencapai  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagai secara adil  dan merata.
Hak  Guna  Usaha  terjadi  dengan  penetapan  pemerintah.  HGU  ini  terjadi  melalui permohonan  pemberian  Hak  Guna  Usaha  oleh  pemohon  kepada  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Hak Guna Usaha hanya akan  diberikan untuk usaha yang memerlukan tanah yang  luas, maka HGU diberikan untuk tanah yang  luas minimum 5 Ha dan jika luasanya 25 hektar atau lebih harus disertai investasi modal yang layak  dan  teknis  perusahaan  yang  baik,  sesuai    dengan  perkembangan  zaman.  Luas
maksimum  HGU  perorangan  adalah  25  Ha.  Sedangkan  Luas  maksimum  untuk  badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk  pelaksanaan  suatu  satuan  usaha  yang  paling  berdayaguna  dibidang  yang bersangkutan.
Hak  prioritas  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  bekas  pemegang  hak  untuk  lebih diutamakan agar haknya diberikan kembali kepada bekas pemegang hak tersebut. Dalam hal seseorang dikatakan sebagai bekas pemegang hak atas Hak Guna Usaha yang habis jangka  waktunya  sehingga  menjadi  tanah  yang  dikuasai  oleh    Negara.  Akan  tetapi, kedudukan  hak  prioritas  yang  dimiliki  seseorang  tersebut  yang  lebih  diutamakan  agar haknya  diberikan  kembali  karena  meskipun  hak  guna  usaha  atau  hak  guna  bangunan tersebut  telah hapus namun secara keperdataan tetap  milik bekas pemegang hak
Terdapat tiga contoh kasus dalam penelitian ini. Contoh kasus pertama yaitu pada Tahun 2015 dikabulkannya permohonan  Eviyani Kristanty sebagai pihak ahli waris yang merupakan  warga  Kabupaten  Kudus  selaku    pemohon  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri Kudus    dengan  register  pekara  nomor  148/Pdt.P/2015/PN.Kds  yang  menyatakan  dan menetapkan  bahwa pemohon mempunyai Hak Prioritas  untuk mengajukan permohonan hak atas tanah  Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 64 yang telah berakhir jangka waktunya sejak  Tahun 2003.
Contoh kasus  kedua yaitu pada  Tahun 2015 Asikin  sebagai bekas  pemegang hak ingin mengajukan permohonan peningkatan  sertipikat hak guna bangunan yang habis jangka waktunya sejak Tahun 2006 menjadi  sertipikat hak milik untuk rumah tinggal seluas 500  m2  (lima  ratus  meter  persegi)  dan  Kantor    pertahanan  kota  Tanggerang  menolak secara  lisan.
Contoh kasus ketiga yaitu pada Tahun  2012 terjadi sengketa tanah antara Aidil Ashar melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  Sukabumi dan Simanjuntak. Adapun yang menjadi  objek  sengketa  adalah  sehubungan    dengan  diterbitkannya  surat  keputusan berupa    Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  140/  Desa  Sudajayagirang  atas  nama Simanjuntak,  seluas  700  m2  (tujuh  ratus  meter  persegi)    berdasarkan  Gambar  Situasi Nomor 24/ Sudajayagirang/2009. Objek sengketa tersebut  terbit di atas tanah Sertipikat Hak Guna  Bangunan Nomor 19/Desa Sudajayagirang  atas nama Aidil Ashar, seluas 1.855 m2  (seribu    delapan  ratus  lima  puluh  lima  meter  persegi),    yang  telah  berakhir  masa berlakunya  sejak    Tahun  2006  dan  Tahun  2011  telah  mengajukan    permohonan perpanjangan terhadap  sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Desa  Sudajayagirang tersebut tetapi permohonan  tersebut tidak dapat diproses. Pada akhirnya  sengketa tanah
ini dimenangkan oleh Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan Simanjuntak.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris, yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  perundang-undangan  dan  juga  menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan. Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang  digunakan untuk memecahkan masalah  penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  kemudian  dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh  mengenai  segala  sesuat  baik  perundang-undangan  maupun  teori-teori hukum. Penelitian ini akan menggambarkan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang HGU yang telah berakhir haknya serta berapa lama hak perioritas itu melekat  pada  bekas  pemegang  HGU.  Data  primer  dalam  penelitian  didapatkan  dari wawancara langsung dengan responden yaitu :
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
2. Kepala Seksi bagian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang HGU Yang Telah Berakhir Haknya Menurut Sutjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan  oleh hukum.
Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  yang  telah  berakhir  masa  berlakunya,  hubungan subyek pemegang hak dengan tanah berakhir dan tanah hak guna bangunan tersebut mejadi tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah hak pengelolaan, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, namun bekas pemegang hak guna bangunan diberikan hak prioritas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
2. Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
4. Tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang;
5. Tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
6. Sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
7. Keadaan tanah dan masyarakat sekitar
Hak prioritas atas tanah dimaknai sebagai hak untuk mendapat perioritas pertama atau diutamakan/didahulukan berdasarkan urutan-urutan penerima hak atas tanah untuk memperoleh pengakuan, pemberian/penetapan hak-hak atas tanah. Berbeda dengan hak keperdataan, hak keperdataan  lebih kuat/tinggi  dengan hak  prioritas, hak  keperdataan menyangkut  hubungan  hukum  antara  subjek  hak  dengan  tanahnya.  Walaupun  haknya sudah  berakhir,  hubungan  hukum  keperdataan  dianggap  masih  ada.  Artinya,  hak keperdataan  diselesaikan  lebih  dahulu,  baru  hak    rioritas  dapat  diberikan  berdasarkan prioritas urut-urutan penerima hak.
Hak  Prioritas  terhadap  bekas  pemegang  hak  guna  bangunan  yang  telah    habis masa berlakunya salah satunya terdapat pada Pasal 37 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun  2021  tentang  Hak  pengelolaan,  Hak  atas  tanah,  satuan  rumah  susun  dan Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :
(4)  Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  penataan  kembali  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pemilikan  menjadi  kewenangan Menteri  dan  dapat  diberikan  prioritas  kepada  bekas  pemegang  hak  dengan memperhatikan :
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang;
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.
Pasal  37  ayat  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak pengelolaan, Hak atas tanah, satuan rumah susun dan Pendaftaran Tanah tersebut di atas menunjukkan  pengakuan  pemerintah  terhadap  penguasaan  fisik  secara  de  facto menjadikan penguasaan fisik tersebut sebagai hak kebendaan (zakelijkrecht) selanjutnya melahirkan hak penyaan (jus possessionis)  setelah  berjalannya waktu yang  cukup  lama tanpa adanya keberatan dari masyarakat, segala kepentingan bekas pemegang hak telah
diselesaikan  dan tidak terjadi sengketa, maka akan mendapat pengakuan hukum yang lebih kuat sehingga haknya disebut jus possidendi (hak keperdataan). Dari jus possidendi (hak keperdataan) penguasa fisik memperoleh prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Apabila hak prioritas ini digunakan akan diperoleh hak atas tanah dengan demikian  secara  berurutan  penguasaan  fisik  menjadi  menjadi  hak  kepunyaan  yang memperoleh prioritas untuk memperoleh hak atas tanah secara de jure.
Maksud dan tujuan dari Pasal 37 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas tanah, satuan rumah susun dan Pendaftaran Tanah adalan  untuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak.  Perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  bekas  pemegang  hak  yang  sekaligus  pemegang  hak  keperdataan terhadap  sesuatu  yang  berdiri  di  atas  bekas  hak  guna  bangunan  yang  habis  masa berlakunya  dengan  beberapa  persyaratan  yang  harus  dapat  dipenuhi.  Perlindungan hukum yang di dapat oleh bekas pemegang hak untuk memperoleh hak atau melakukan segala hal menyangkut kepentingan terhadap hak atas tanah tersebut dapat terpenuhi, hal  ini  merupakan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  prioritas  bekas  hak  guna bangunan yang telah habis masa berlakunya.
Salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan hak terhadap bidang tanah bekas hak guna bangunan yang habis masa berlakunya adalah berupa akta otentik berupa Akta pelepasan hak Prioritas. Akta Pelepasan Hak Prioritas ini yang digunakan sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak guna bangunan yang habis masa berlakunya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
Pihak  yang  melepasakan  mempergunakan  pemberian  Hak  Prioritas  dari  Negara sebagai bekas pemegang hak guna bangunan yang habis masa berlakunya, objek tanah yang menjadi tanah negara dialihkan penguasaan terhadap hak perdata dari bangunanan yang terdapat diatas tanah kepada penerima hak baru sehingga dapat memohonkan hak baru ke  Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Menurut Sholihin, hak  prioritas  adalah hak yang diberikan kepada bekas pemegang hak untuk mengajukan permohonan pemberian hak kembali dalam 1 siklus.
Bekas  Pemegang  hak  guna  bangunan  yang  habis  masa  berlakunya mempergunakan hak prioritas dan hak keperdataan terhadap bangunan di atas bekas hak guna bangunan yang habis masa berlakunya dapat mengalihkan hak prioritas dan hak keperdataan terhadap bangunan di atas tanah bekas hak guna banguan yang telah habis masa berlakunya dengan membuat akta otentik berupa Akta Pelepasan Hak Prioritas yang persyaratan dan pelaksanaanya. Akta Pelepasan Hak Prioritas inilah yang menjadikan awal perlindungan hukum bagi pihak pelepas dan penerima hak atas bekas hak guna bangunan
yang habis masa berlakunya,  sehingga menjadikan kepastian hukum bagi penerima hak untuk menggantikan sebagai Pemegang hak Prioritas untuk melakukan permohonan hak baru kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

## Berapa Lama Hak Perioritas Itu Melekat Pada Bekas Pemegang HGU
Bekas pemegang hak atas tanah hak guna bangunan yang habis jangka waktunya secara  otomatis  menjadi  tanah  yang  dikuasai  oleh  Negara  dan  mereka  ingin  memiliki kembali tanah hak guna bangunan di atas tanah Negara tersebut meskipun mereka tidak dapat melakukan perpanjangan hak, tetapi mereka tetap dapat memiliki kembali tanah hak guna bangunan di atas tanah Negara tersebut, yaitu dengan prioritas (yang utama) yang selaku bekas pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan adanya hak prioritas yang merupakan hak yang dimiliki oleh bekas pemegang hak untuk lebih diutamakan agar haknya diberikan kembali kepada bekas pemegang hak tersebut.
Penentuan hak prioritas atas tanah berupa Hak Guna Bangunan yang habis jangka waktunya tergantung pada 3 (tiga) hal, yaitu:
a. Subjek hak: dalam hal siapa yang mengajukan permohonan hak, biasanya subjek hak adalah yang namanya tercatat di dalam sertipikat (bekas pemegang hak). Akan tetapi, apabila bekas pemegang hak sudah meninggal dan mempunyai ahli waris, maka ahli waris dapat menjadi subjek hak untuk mengajukan permohonan hak dan jika dalam kondisi bekas pemegang hak dan ahli waris tidak ada, maka tanah tersebut dikuasai oleh Negara.
b. Alat bukti: subjek hak yang mengajukan permohonan hak harus dapat membuktikan 21 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 54/PDT/2017/PT BJM. 22 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Malang: Setara Press, 2016. Hlm. 202 23 Ibid, hlm. 203 24 Hasil  wawancara  dengan  Zacharias  Mangoto,  A.  Ptnh.  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. bahwa ia benar-benar berhak atas tanah tersebut.
c. Penggunaan  lahan:  dipergunakan  sesuai  dengan  maksud  pemberian  hak  yang bersangkutan.25  Pasal  36  UUPA  jo  Pasal  19  PP  Nomor  40  Tahun  1996  jo  Pasal  32 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/kepala  BPN  Nomor  9  Tahun  1999,  Hak  Guna Bangunan hanya dapat diberikan Kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia pula. Pasal 4 Peraturan Menteri  Negara  Agraria/kepala  BPN  Nomor  9  Tahun  1999:  sebelum  mengajukan permohonan, pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik. Status Hak Guna Bangunan atas tanah negara dapat dicabut
atau dibatalkan oleh Negara atau Badan Pertanahan Nasional memberikan hak baru kepada seseorang warga negara yang telah memenuhi syarat data yuridis dan data fisik.
Adapun  batas  berapa  tahun  hak  prioritas  itu  melekat  kepada  bekas  pemegang SHGU sementara dalam aturan ditegaskan 2 tahun setelah berakhir, bekas pemegang hak wajib mengajukan pembaharuan hak, kemudian jika itu tidak dilaksanakan maka Didalam ketentuan tidak diatur sampai berapa tahun bekas pemegang hak memiliki hak prioritas, sehingga manakala didalam aturan tidak mengatur maka tidak ada batasan dan larangan kepada bekas pemegang hak itu menguasainya. namun apabilia tanah negara bekas hak itu  oleh  bekas  pemegang  hak  tidak  dapat  memenuhi  syarat2  yang  telah  ditentukan sebagai pemegang hak prioritas, maka negara sesuai kewenangannya akan mengaturnya. Mengenai batas hak prioritas menurutnya sampai dengan berakhirnya 1 siklus pemberian hak 35 tahun, selanjutnya diperpanjang 25 tahun dan diperbarui 35 tahun, dengan catatan pemegang hak masih memenuhi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian bahwa hapusnya hak atas tanah adalah salah satunya berakhirnya jangka waktu, sehingga manakala SHGU jangka waktunya telah berakhir, maka menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.  Batas berapa tahun hak prioritas itu melekat  kepada  bekas  pemegang  SHGU  sementara  dalam  aturan  ditegaskan  2  tahun setelah berakhir, bekas pemegang hak wajib mengajukan pembaharuan hak, kemudian jika itu tidak dilaksanakan maka didalam ketentuan tidak diatur sampai berapa tahun bekas pemegang hak memiliki hak prioritas, sehingga manakala didalam aturan tidak mengatur maka tidak ada batasan dan larangan kepada bekas pemegang hak itu menguasainya. namun  apabilia  tanah  negara  bekas  hak  itu  oleh  bekas  pemegang  hak  tidak  dapat memenuhi syarat2 yang telah ditentukan sebagai pemegang hak prioritas, maka negara sesuai  kewenangannya  akan  mengaturnya.  Mengenai  batas  hak  prioritas  menurutnya sampai dengan berakhirnya 1 siklus pemberian hak 35 tahun, selanjutnya diperpanjang 25 tahun dan diperbarui 35 tahun, dengan catatan pemegang hak masih memenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2013, “Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran”, Sinar Grafika, Jakarta. Aslan Noor, 2006, “Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia”,;  CV Mandar Maju, Bandung.
B. Ter Haar, Bzn, 2012, “Adat Law In Indonesia”, Bharata, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2012, “Metodologi Penelitian Hukum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Boedi Harsono, 2013, “Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang -Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Djambatan, Jakarta.
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2011, “Metodologi Penelitian”, Bumi Aksara, Jakarta. Florianus, S.P Sangsun, 2008, “Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah”, Visi Media, Jakarta. Ishaq, 2009, “Dasar - dasar Ilmu Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja,  2011,  “Seri  Hukum  Harta  Kekayaan  Hak -Hak  Atas Tanah”, Kencana, Jakarta.
L.J van Apeldoorn, 2012, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta.
Mohammad  Hatta,  2012,  “Hukum  Tanah  Nasional  dalam  Perspektif  Negara  Kesatuan”, Media Abadi, Yogyakarta.
Philipus  M.  Hadjon,  2017,  “Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia”,  Bina  Ilmu, Surabaya.
Ronny Hanitijo Soemitro, 2004, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Rustandi Ardiwilaga, 2012, “Hukum Agraria Indonesia”, NU Masa Baru, Bandung.
Sanapiah Faisal, 2009, “Fo rmat-format Penelitian Sosial, Dasar- dasar dan Aplikasi”, Rajawali,
Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2006, “Hukum Dalam Jagat Ketertiban”, UKI Press, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2015,  “Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat”, Rajawal i Press, Jakarta.
Soetrisno Hadi, 2005, “Metodologi Reseacrh Jilid II”, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
Subadi, 2010, “Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan”, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 2012, “Mengenal Hukum”, Liberty, Yogyakarta.
Tjahjo Arianto, Haryo Budhiawan, Dwi Wulan Titik Andari, 2015, Hasil Penelitian Strategis : Kajian  Hukum  Tentang  Keberadaan  Hak  Prioritas  Dalam  Penyelesaian  Masalah Pertanahan, STPN, Yogyakarta.
Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra,  20 09,  “Imunitas  Kedaulatan  Negara  di  Forum  Pengadilan Asing”, PT. Alumnni, Bandung.
Dian Aries Mujiburohman, 2016, Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir, Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol.02 No. 2, November 2016, Yogyakarta.
Dwi Heny Ratnawati,  Djauhari, 2018, Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan dan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir di Kabupaten Brebes, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang Oloan  Sitorus,  2016.  Penataan  Hubungan  Hukum  Dalam  Penguasaan,  Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Pertambangan), Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol.02 No. 1, Mei 2016. Yogyakarta.