JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.12 No.1, 2018 Hal. 104-113

## PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENEGAKAN HUKUM ( LAW ENFORCEMENT ) DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

## ( TAX EVASION )

## Sri Ayem
Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sriayemfeust@gmail.com Listiani
Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Listiani.lambelu@gmail.com

## Diterima 12 Desember 2018, diterbitkan 30 April 2019

## Abstract
The aims of this study are to determine the effect of tax socialization, law enforcement and tax penalty towards  taxpayer  perceptions  about  tax  evasion  (tax  evasion).  Type  of  this  research  is  quantitative research by using data primary. The populations of this study are all registered taxpayer in KKP Pratama Sleman and the questionnaires are distributed about 100 questionnaires. Convenience Sampling is used in this research. The data analysis in this research is double regression with SPSS program version 24. The result of regression test shows that the influences of tax socialization, law enforcement, and tax penalty simultaneously  have  effect  to  the  taxpayer  perception  about  tax  evasion.  The  influence  of  the  three independent variables towards the dependent variable is 15.4%. It means that 15.4% variation from tax evasion could be explained by variation of independent variables (tax socialization, law enforcement, and tax penalty). Whereas the rest (100% - 15.4% = 84.6%) are explained by other factors.

## Keywords: Socialization of taxation, law enforcement, tax sanctions, perception and tax evasion

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penegakan hukum dan denda  pajak  terhadap  persepsi  wajib  pajak  tentang  penggelapan  pajak  (penggelapan  pajak).  Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  primer.  Populasi  penelitian  ini adalah  semua  wajib  pajak  terdaftar  di  KKP  Pratama  Sleman  dan  kuesioner  dibagikan  sekitar  100 kuesioner.  Convenience  Sampling  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah regresi berganda dengan program SPSS versi 24. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak, penegakan hukum, dan denda pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib  pajak  tentang  penggelapan  pajak.  Pengaruh  ketiga  variabel  independen  terhadap  variabel dependen adalah 15,4%. Ini berarti bahwa 15,4% variasi dari penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (sosialisasi pajak, penegakan hukum, dan denda pajak). Sedangkan sisanya (100% - 15,4% = 84,6%) dijelaskan oleh faktor lain..
Kata Kunci: Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, sanksi pajak, persepsi dan penggelapan pajak.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  UU  KUP  No.16  Tahun  2009,  Pasal  1,  angka  1,  pengertian  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Maka Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan,  oleh  karena  itu  pemerintah  dituntut  untuk  lebih  bijaksana  dalam  mengelola setiap  pendapatan.  Pengeluaran  utama  Negara  adalah  untuk  pengeluaran  rutin  seperti  gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup  dan  pengeluaran  pembangunan  lainnya,oleh  sebab  itu  untuk  membiayai  seluruh kepentingan umum tersebut salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat  untuk  memberikan  iuran  kepada  Negara  dalam  bentuk  pajak  sehingga  segala keperluan  pembangunan  bisa  dibiayai.  Pajak  sangat  penting  bagi  pembangunan  Negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara. Pajak saat ini menjadi  andalan  penerimaan  bagi  Negara.  Salah  satu  kendala  yang  dapat  menghambat keefektifan  pengumpulan  pajak  adalah  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ).  Penghindaran  pajak sering  dikaitkan  dengan  perencanaan  pajak  ( tax  planning ),  di  mana  keduanya  sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. penghindaran  pajak  merupakan  sesuatu  yang  secara  umum  dianggap  sebagai  tindakan  yang tidak dapat diterima.
Tax evasion adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya ( understatement of income ) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya ( overstatement of the deductions ) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah  adalah  apabila  Wajib  Pajak  (WP)  sama  sekali  tidak  melaporkan  penghasilannya  ( non- reporting of income ). Adanya perlakuan tax evasion dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar  pajak,  kurangnya  ketegasan  pemerintah  dalam  menanggapi  kecurangan  dalam pembayaran  pajak  sehingga  WP  mempunyai  peluang  untuk  melakukan tax  evasion (Izzah, 2008:3).
Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan  pencairannya,  namun  demikian  secara  umum  penerimaan  di  bidang  pajak  semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Mizan 2012;45).
Regulasi untuk menunjang kegiatan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan. Salah satu reformasi yang terpenting adalah dengan menerapkan sistem self assessment serta meninggalkan sistem official assessment yang telah bertahun-tahun  dianutnya.  Dalam  sistem self  assessment ini  merupakan  sistem  pemungutan pajak  yang  memberikan  kepercayaan  pada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung  atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan  peraturan  perundang – undangan  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi Self Assessment System dimana besarnya penerapan jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula.
Seperti  yang  diketahui,  belum  optimalnya  penerimaan  pajak  di  Negara  berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi  perpajakan  berkorelasi  langsung  dengan  tingkat  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ),  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ),  dan  korupsi  pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari besarnya tax  gap ,  yaitu  selisih  antara  kewajiban  pajak  yang  seharusnya  dengan  pajak  yang dibayar. Tax gap dibedakan menjadi tiga yaitu non-filing gap yaitu tax gap yang terjadi karena pajak  yang  terutang  tidak  dibayar  dan  Wajib  Pajak  tidak  menyampaikan  SPT  (Surat Pemberitahuan  Tahunan), underreporting  gap yaitu  pajak  yang  dilaporkan  dalam  SPT  dan berada di bawah yang seharusnya, underpayment gap yaitu potensi pajak yang hilang akibat Wajib Pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Seperti yang dikemukakan oleh Adams bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai  mengumpulkan  pajak.  Mereka  melakukan  hal  tersebut  dikarenakan  bahwa  pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan  sebagian  penghasilannya  untuk  membayar  pajak.  Padahal,  apabila  tidak  ada kewajiban  pajak  tersebut,  uang  yang  dibayarkan  untuk  pajak  bisa  dipergunakan  untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson, et al, 2009:1).
Tabel 1. Fenomena Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak di Indonesia
No  Tersangka Dugaan  Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun) Tuduhan Kasus Kecurangan KPP/Perusahaan yang Terlibat Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak 1 .  David  Kenny Naftali (2013) Penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen CV Sispak Anugerah,  KPP Sunter  Jakarta Utara Nusantara mendapat  sanksi  dari KPP Jakarta Sunter dan mendapatkan membayar pajak berikut  dendanya  dari tahun  2010  hingga Maret 2013 2 .  Purdi E Chandra (2014) Penggelapan pajak, melakukan pelaporan  SPT Tahunan tetapi SPT  Tahunan tersebut  tidak benar Pidana  Penjara  selama 6 (enam) bulan dikurangi  selama  masa tahanan denda sebesar 1  (satu)  kali  pajak terutang  yang  tidak atau  kurang  dibayar dari  pajak  yang  tidak disetor  tersebut  atau sejumlah Rp.1.208.326.750, 3 .  YO,  NWS,  AS (2015) Penggelapan pajak, penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan PT  TD,  PT  CBT, PT CAP Hukuman  pidana  2 bulan dan paling lama 6 tahun dan tidak berdasarkan  transaksi yang sebenarnya denda paling sedikit 2 kali dan paling  banyak  6  kali
transaksi  yang sebenarnya. lipat  jumlah  pajak dalam faktur pajak. 4 .  Totok pimpinan proyek  PT  BSB dan  Petinggi PT  Tian  Jin (2017) Penggelapan pajak  dermaga PLTU, pemalsuan faktur pajak Kantor Pajak Pratama Cilacap Sanksi para petinggi PT Tian  Jin.  Tersangka dijerat  dengan  Pasal 372  KUHP  tentang penggelapan
Sumber: diolah dari berbagai sumber
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  (Mentari  2017)  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak ( tax  evasion )  adalah  terletak  pada  metode  penentuan  sampel  yaitu  metode non  probability . Sedangkan  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode convenience  sampling yaitu  metode kemudahan  memperoleh  data.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti  akan  meneliti hubungan sosialisasi perpajakan, penegakan hukum ( law enforcement ) dan sanksi perpajakan dengan  mengambil  judul  “Pengaruh  Sosia lisasi  Perpajakan,  Penegakan  Hukum  ( Law Enforcement )  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai    Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) ”.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Tinjauan Umum Tentang Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  Perpajakan sebagaimana telah diubah trakhir kali dengan Undang-Undang No,16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

## Persepsi
Menurut  Lubis  (2010)  persepsi  adalah  bagaimana  orang-orang  melihat  atau menginterprestasikan  peristiwa,  objek,  serta  manusia.  Definisi  persepsi  yang  formal  adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterprestasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti.

## Wajib Pajak
Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Mardiasmo (2011) mendefinisikan penggelapan pajak ( tax evasion )  “adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang- Undang.  Dikarenakan  melanggar  Undang-Undang,  penggelapan  pajak  ini  dilakukan  dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

## Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan  sebuah  pengetahuan  kepada  masyarakat  dan  khususnya  Wajib  Pajak  agar
mengetahui  tentang  segala  hal  mengenai  perpajakan  baik  peraturan  maupun  tata  cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Saragih, 2013).
Penegakan Hukum ( Law Enforcement )
Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, DJP berwenang untuk menguji kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  melakukan  penegakkan  peraturan  perpajakan  ( law  enforcement ) melalui pemeriksaan pajak ( tax audit ), penyidikan pajak ( tax investigation ) dan penagihan pajak ( tax collection ). Maka penegakan Hukum Pajak Menurut Raharjo (2009:25) menyatakan bahwa penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti  /ditaati  /dipatuhi,  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah  ditetapkan.  Semakin  tinggi  atau  beratnya  sanksi,  maka  akan  semakin  merugikan  Wajib Pajak (Hidayati, 2014).
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Broom  dan  Seznic  (1961)  menyatakan  bahwa  sosialisasi  adalah  proses  untuk membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang.  Pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari 2013). Sedangkan menurut  Saragih  (2013)  sosialisasi  perpajakan  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  untuk  memberikan  sebuah  pengetahuan  kepada  masyarakat  dan  khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.
Penelitian  Wardani  (2018)  menunjukan  bahwa  secara  tidak  langsung  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  melalui  pengetahuan perpajakan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) dan Warouw (2015)  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.    Berdasarkan  tinjauan  literatur tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Sosialisasi  Perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ).
Pengaruh  Penegakan  Hukum  ( Law  Enforcement )  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Penegakan  Hukum  Pajak  Menurut  Raharjo  (2009)    menyatakan  bahwa  penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran Badan Pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.
Melalui  penjelasan  di  atas  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  penegakan  hukum  pajak merupakan  suatu  aturan  yang  di  buat  agar  Wajib  Pajak  dapat  patuh  terhadap  kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya. Dengan kata lain penegakan  hukum  pajak  sangatlah  penting  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku pelanggaran  maupun  penggelapan  pajak  agar  tidak  melakukan  penggelapan  pajak  dengan maksud dan alasan apapun.
H2 : Penegakan hukum ( Law Enforcement ) berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak ( Tax Evasion )
Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti  /ditaati  /dipatuhi,  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah  ditetapkan.  Semakin  tinggi  atau  beratnya  sanksi,  maka  akan  semakin  merugikan  Wajib Pajak (Hidayati, 2014).
Pengenaan  sanksi  perpajakan  kepada  orang  pribadi  yang  berusaha  menyembunyikan objek  pajaknya  dan  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dapat  menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya.
Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan kata lain, apabila orang pribadi atau Wajib  Pajak  patuh  terhadap  peraturan  perpajakannya  maka  penggelapan  pajak  tidak  akan terjadi.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  Novatrias  (2014)  menyimpulkan  bahwa  terdapat pengaruh negatif yang signifikan sanksi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak dengan besarnya kontribusi sanksi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak sebesar 21.9% yang berarti sanksi perpajakan yang ada sekarang masih dinilai kurang untuk mencegah terjadinya upaya  penggelapan  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  sanksi  perpajakan  berupa  sanksi administrasi dan sanksi pidana semakin ditingkatkan, maka upaya penggelapan pajak oleh wajib pajak akan semakin rendah. Berbeda halnya dengan penelitian yang lilakukan Nopriana (2015) bahwa  Sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai penggelapan  pajak  (tingkat  signifikan  0,433).  Berdasarkan  tinjauan  literatur  tersebut  maka disusun hipotesis sebagai berikut:
H3:  Sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai penggelapan pajak ( Tax Evasion )

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Sleman  Yogyakarta.  Sampel  penelitiannya  adalah seluruh  Wajib  Pajak  yang  masih  aktif.   Dari populasi  tersebut,  peneliti  akan  menggunakan  pengambilan  sampel  dengan  metode Convenience  sampling (sampling  kemudahan).  Metode Convenience  sampling adalah  istilah umum yang mencakup variasi luasnya pemilihan responden. Convenience sampling berarti unit sampel  yang  ditarik  mudah  dihubungkan,  tidak  menyusahkan,  mudah  untuk  mengukur  dan bersifat koopratif ( Hamid, 2007: 30).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer  dalam penelitian  ini  adalah  hasil  jawaban  kuesioner  yang  diisi  oleh  responden.  Penelitian  akan mengumpulkan  data  dengan  menggunakan  metode survey yaitu  menggunakan  kuesioner. Kuesioner  adalah  daftar  pernyataan  yang  diisi  oleh  responden.  Kuesioner  disebarkan  kepada responden yaitu, Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama Sleman.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda sebagai alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen.
𝒀 = 𝐚 + 𝛃 𝟏 𝐗 𝟏 + 𝛃 𝟐 𝐗 𝟐 + 𝛃 𝟑 𝐗 𝟑 + 𝐞
Keterangan: Y
: Penggelapan Pajak
X1 : Sosialisasi Perpajakan
X2 : Penegakan Hukum ( Law Enforcement )
X3 : Sanksi Perpajakan
a
: Konstanta e
: Error yang ditolerir (5%)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Hasil Uji Persial (Uji t) Coefficients a Mode Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1.  (Constant) 33,708 6,621 5,091 ,00 0 Sosialisasi perpajakan -,200 ,156 -,125 -1,283 ,20 3 Penegakan hukum -,289 ,099 -,277 -2,906 ,00 5 Sanksi perpajakan ,442 ,131 ,321 3,379 ,00 1
a. Dependent Variable: Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Efasion)

## Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan dari hasil output komputer melalui program SPSS seperti pada tabel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y=33,708-0,200- 0,289+0,442+ε
Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 530,769 3 176,923 6,995 ,000 b Residual 2428,231 96 25,294 Total 2959,000 99
a. Dependent Variable: Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion)
b.  Predictors:  (Constant),  Sanksi  perpajakan,  Penegakan  hukum  (Law  Enforcement),  Sosialisasi perpajakan

## Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan dari hasil output komputer melalui SPSS seperti terlihat pada tabel tersebut, maka diperoleh Nilai F hitung dalam penelitian ini sebesar 6,995 dan signifikan sebesar 0,000.
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 ,424 a ,179 ,154 5,029 a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement), Sosialisasi Perpajakan
b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak
Sumber: data primer yang diolah
Untuk  pengaruh  secara  simultan  dapat  dilakukan  dengan  melihat  nilai  R2  dari  hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai R2 sebesar 0154 atau 15,4%.
Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan KPP Sleman akan semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak untuk  menghindari penggelapan pajak. Hasil pengujian menunjukan variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi negatif 0,200 dan nilai t hitung -1,283 lebih kecil dari t tabel (1,98498) serta nilai signifikan diatas 0,05  yaitu  0,203  maka  hal  ini  menunjukan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak tidak terdukung . Dengan  kata  lain,  hasil  ini  menunjukan  bahwa  semakin  tinggi  sosialisasi  perpajakan  yang dilakukan  KPP  Sleman  akan  semakin  tinggi  pula  keinginan  Wajib  Pajak  untuk  menghindari penggelapan  pajak. Namun pada kenyataanya, rasa takut untuk melakukan penggelapan belum berkembang  dikalangan  masyarakat.  Wajib  pajak  beranggapan  bahwa  sosialisasi  tidak berpengaruh untuk membuat para Wajib Pajak takut untuk melakukan penggelapan pajak. Pengaruh  Penegakan  Hukum  ( Law  Enforcement )  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya penegakan hukum membuktikan bahwa semakin baik  penegakan  hukum,  maka  semakin  menurun  penggelapan  pajak.  Hasil  pengujian menunjukan bahwa variabel penegakan hukum memiliki nilai koefisien regresi negatif  -0,289 dan t hitung -2,906 lebih kecil dari t tabel (1,98498) dan signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari nilai  α  yaitu  0,05.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  penegakan  hukum  berpengaruh  negatif  secara signifikan  terhadap  penggelapan  pajak.  Dengan  demikian,  hipoteris  2  yang  menyatakan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak terdukung .
Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh kantor pajak  untuk  menjamin  supaya  wajib  pajak  dan  calon  wajib  pajak  memenuhi  ketentuan perundang – undangan  perpajakan.  Dengan  kata  lain  kantor  pajak  harus  lebih  meningkatkan penegakan  hukum  di  bidang  perpajakan  untuk  mengurangi  niat  para  wajib  pajak  untuk melakukan penggelapan pajak.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zirman  (2015)  tentang pengaruh penegakan hukum dan gender terhadap  penggelapan pajak dimoderasi oleh  moral pajak. Menyatakan bahwa, moral pajak memediasi secara penuh hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahawa penegakan hukum akan meningkatkan moral pajak, yang akhirnya penurunkan kecurangan pajak.
Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Hipotesis  3  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  sanksi  perpajakan  berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi dan  wajib  pajak  akan  tekun  untuk  melakukan  penggelapan  pajak.  Hasil  uji  hipotesis  3 menyimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel sanksi perpajkan memiliki nilai koefisien regresi positif 0,442 dan t hitung sebesar 3,379 lebih besar dari nilai t tabel (1,98498)
dan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05. Hal ini menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis  3  yang  menyatakan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  penggelapan pajak terdukung .
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Novatrias  (2014) menyatakan bahwa  sanksi perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan kata lain, berarti sanksi perpajakan yang ada masih dinilai kurang untuk mencegah terjadinya upaya penggelapan pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, penegakan hukum dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak pada wilayah Yogyakarta. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  terhadap  permasalahan  dengan  menggunakan  model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Sosialisasi  perpajakan,  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai penggelapan pajak ( tax evasion ). Menurut Suragih (2013) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  memberikan  sebuah  pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Jika  wajib  pajak  diberikan  pengetahuan  tentang  peraturan  peraturan  perpajakan  dengan sosialisasi  yang  baik,  maka  wajib  pajak  akan  tahu  pentingnya  pembayaran  pajak  bagi keperluan  Negara  dan  nantinya  akan  meningkatkan  kemauan  membayar  pajak.  Sosialisasi perpajakan,  penegakan  hukum  ( law  enforcement ),  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ( tax evasion ).
b. Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai penggelapan pajak ( tax evasion ). Menurut Satjipto Raharjo (2009:25) menyatakan bahwa  penegakan  Hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan hukum  menjadi  kenyataan.  Jika  pemerintah  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku pelanggaran  maupun  penggelapan  pajak  agar  tidak  tidak  melakukan  penggelapan  pajak dengan  maksud  dan  alasan  apapun,  maka  wajib  pajak  akan  tahu  pentingnya  pajak  tanpa adanya penggelapan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak ( law  enforcement )  maka  penggelapan  pajak  akan  menurun.  Sebaliknya,  semakin  rendah penegakan hukum ( law enforcement ) maka penggelapan pajak akan meningkat. Sosialisasi perpajakan,  penegakan  hukum  ( law  enforcement ),  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ( tax evasion ).
c. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ( tax evasion ). Menurut Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan  merupakan jaminan bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jika semakin tinggi tingkat sanksi pajak maka penggelapan  pajak  akan  menurun.  Sosialisasi  perpajakan,  penegakan  hukum  ( law enforcement ),  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  secara  silmultan  terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ( tax evasion ).

## DAFTAR PUSTAKA
Hamid, Abdul. 2007.”panduan penulisan skripsi”. FEIS UIN Press Jakarta . Hidayati,  Iva  Farida.  201 4.  “Analisis  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan Pamahaman  Tentang  Peraturan  Perpajakan,  Efektifitas  Sistem  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi”.  Skripsi  S1, Universitas Muhammadiayah Surakarta .
Izza, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. “Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif”. Surabaya .
Lubis, Irwansyah. 2010. “Review Pajak: Orang Pribadi & Orang Asing”. Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo.2011.” perpajakan”. Jakarta : penerbit ANDI.
Nickerson, Inge. 2009. “Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1.
Novatrias,  Dea  Lintang.  2014.  “Pengaruh sanksi  perpajakan  dan  administrasi  perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak (survey pada kpp pratama bandung karees)”.
Nopriana,  Raja  Resha,  Ethika,  Mukhlizul  Hamdi.  2015.  “Pengaruh  sistem  perpajakan,  sanksi perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion)”. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Rahardjo,  Satjipto.  2009.  “Hukum  dan  Perubahan  Sosial  Suatu  Tinjauan  Teoritis  Serta
Pengalaman- Pengalaman di Indonesia”. Yogyakarta: Genta Publishing .
Saragih.  S.F.  2013.  “Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Medan  Timur”. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sumatera  Utara, Medan .
Seno,  Yuda  Adi.  2012.  “Kewenangan  penyitaan  oleh  jurusita  pajak  dan  upaya  penyelesaian sengketa pajak (Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 19  Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)”.
Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2017. Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2009.
Puspitasari,  N.A.  2013.  “Analisis  Sosialisasi  Peraturan  Perpajakan  Dalam  Upaya  Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi. FEB. Universitas Airlangga. Surabaya.
Widiastuti, Astuti dan Susilo. 2014. “Pen garuh Sosialisasi, Motivasi dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal. FIA. Universitas Brawijaya. Malang. Winerungan. Oktaviane Lidya. “Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop di kpp manado dan kpp bitung”.
Warouw.  Jounica  Zsezsa  Sabhatini.  2015.  “Pengaruh  sosialisasi  perpajakan  dan  sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak badan (Studi Kasus Pada  KPP  Pratama  Manado  Dan  KPP  Pratama  Bitung)”. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado .
Wardani.  Dewi  Kusuma  dan  Wati.  Erma.  2018.  “Pengaruh  Sosialisas i  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Kebumen)”. Fakultas  Ekonomi Universitas Sarjanawiyata, Yogyakarta .
.