## DAYAH DAN RESOLUSI KONFLIK DI ACEH
(Suatu Kajian Terhadap Penguatan Perdamaian di Aceh)

## DAYAH AND CONFLICT RESOLUTION IN ACEH
(A Study on Strengthening Peace in Aceh)

## Safriadi
IAIN Lhokseumawe, Aceh Indonesia
E-mail: safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini ingin memberi gambaran mengenai peranan dayah/pesantren dalam resolusi konflik  di  Aceh.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dayah memiliki peranan dan kontribusi untuk menyelesaikan konflik di Aceh, yaitu, pertama, menerjunkan para da’i- da’i yang handal dan telah dilakukan pelatihan dan pembinaan ke daerah-daerah basis konflik. Kedua, lembaga dayah secara khusus menerima anak korban konflik serta para lansia untuk dibina dan diajarkan pengetahuan agama secara gratis. Ketiga, para pimpinan dayah (ulama) dengan berbagai metode melakukan pendampingan dan menjadi mediator dari pihak-pihak yang bertikai di Aceh.
Kata Kunci: Dayah, Konflik, Resolusi.

## ABSTRACT
This  research  is  aimed  to  give  an  overview  of  the  role  of  Dayah/pesantren  in  conflict resolution in Aceh. Research method used in this research is descriptive analysis with sociological approaches. The results show that Dayah has the role and contribution  to resolve the conflict in Aceh. This can be measured from the steps taken by the first day in Dayah,  by  passing  the  reliable  Da'i-da'i,  training  and  coaching  to  the  base  areas  of conflict. Second, the institution of Dayah, specifically receives children of conflict victims as well as the elderly to be taught more religious knowledge independently. Third, the leaders  of  the  Dayah  (scholars)  with  various  methods  of  mentoring  and  becoming  a mediator of the parties who are in the conflict in Aceh.
Keywords: Dayah, Conflik, Resolution.

## PENDAHULUAN
Aceh  pernah  mengalami  eskalasi  konflik dan  kekerasan  yang  berkepanjangan  selama kurang  lebih  tiga  dekade.  Jauh  sebelum  Aceh
menjadi  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  daerah  ini  sudah  dilanda konflik. Anthony Reid, seorang ahli sejarah Asia
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
Tenggara  yang  pernah  belajar  di  Selandia  Baru dan  Cambridge,  dalam  bukunya  Asal  Mula Konflik  Aceh  menyebutkan,  konflik  di  Aceh sudah  bergejolak  sebelum  nama  Indonesia  ada hingga akhir abad 19, saat Aceh menjadi bagian kesatuan NKRI. Konflik itu bermula saat agresi Belanda  dan  Inggris  serta  telah  banyak mengorbankan banyak rakyat Aceh.
Upaya meredam konflik yang berkepanjangan di Aceh telah dilakukan dengan berbagai cara baik dengan pendekatan militeristik  hingga  humanistik,  yang  pada akhirnya  penyelesaian  konflik  dengan  cara humanistik  menjadi  berhasil  ditandai  dengan lahirnya  MoU  antara  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM)  dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia (RI) 15 Agustus 2005 di Finlandia.
Lahirnya  nota  kesepahaman  ini  menjadi titik  balik  dari  seluruh  rangkaian  konflik  dan kekerasan  yang  terjadi  di  Aceh.  Dalam  nota kesepahaman  tersebut  setidaknya  disepakati enam point perdamaian damai, yaitu menyangkut: (1) Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; (2) Hak Asasi Manusia; (3) Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat; (4) Pengaturan keamanan; (5) Pembentukan misi monitoring di Aceh; dan (6) Penyelesaian perselisihan.
Namun walaupun demikian, sejalan dengan penerapan MoU Helsinki, perkembangan konflik  di  Aceh  pasca  MoU  Helsinki  sudah dalam kondisi yang kompleks dan cukup ruwet, sehingga cukup sulit untuk menemukan resolusi konflik yang tepat. Perlu mediator dengan multi
pendekatan, melalui peran dan partisipasi positif masyarakat  terutama  aktor  konflik  serta  semua pihak yang punya atensi terhadap perdamaian di Aceh.
Upaya  mencari  model  resolusi  konflik yang komprehensif dan sesuai dengan dinamika lokal  Aceh,  akan  sangat  membantu  dalam menemukan akar konflik, sekaligus mengatasinya dengan memupuk dan mengembangkan  akar  perdamaian.  Resolusi konflik  di  Aceh,  diperlukan  upaya  serius  yang mencerminkan  upaya  untuk  merubah  struktur sosial  dan  interaksi  sosial  yang  rusak  akibat konflik yang berkepanjangan (Bambang Wahyudi, 2013: 257).
Persoalan  yang  penting  dalam  proses  ini adalah  prakarsa  guna  merubah  cara  pandang masyarakat,  dari  pandangan  bahwa  konflik sebagai sebuah kerugian, ancaman dan pertanda kegagalan,  menjadi  pandangan  bahwa  konflik juga bersifat fungsional dan bisa menjadi sarana pemberdayaan dan kemajuan masyarakat. Dengan  pandangan  fungsional  ini  di  harapkan penyelesaikan  konflik  yang  ada  di  masyarakat mampu  dilakukan  dengan  jalan  semaksimal mungkin  menghindari  segala  bentuk  kekerasan dan meningkatkan keadilan (Alo Liliweri, 2005: 316);  Pekerjaan  besar  ini  menuntut  adanya kesadaran  semua  elemen  masyarakat  di  Aceh untuk  terlibat,  termasuk  di  dalamnya  adalah dayah/pesantren.
Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan dan  dakwah  Islam  telah  dianggap  sebagai
Safriadi
pelopor  tumbuh  dan  berkembang  suburnya institusi-institusi Pendidikan & dakwah Islam di nusantara.  Artinya  cikal  bakal  pengembangan dakwah  di  nusantara  di  awali  dari  Aceh  lewat lembaga pendidikan Islamnya yaitu dayah/pesantren    yang  mendidik  kader-kader ulama yang mampu menjalankan dan meneruskan misi-misi kenabian.
Dayah  dinilai  lembaga  Islam  yang  unik, yang  keunikannya  juga  telah  membuat  hampir setiap  orang  mengenalnya.  Dilihat  dari  sisi kesejarahannya dayah telah berdiri lebih dari 500 tahun  yang  lalu  serta  merambah  di  seluruh kepulauan  nusantara.  Institusi  pendidikan  Islam dayah merupakan lembaga yang menjadi rujukan segala  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat baik itu konflik secara internal antara sesama  masyarakat  maupun  konflik  eksternal. Dayah  dianggap  salah  satu  pihak  yang  berhasil meredam  konflik  dan  merawat  perdamaian  di Aceh.  Akibat  keberhasilan  meredam  konflik  di Aceh,  banyak  pihak-pihak  luarnegeri  yang menjadikan  Aceh  sebagai  tempat  studi  banding dan laboratorium penyelesaian konflik di dunia, seperti Nyanmar dan negara-negara lainnya.
Berdasarkan  kenyataan  di  atas,  penulis ingin  memperdalam  dan  mengkaji  lebih  jauh mengenai  kontribusi  dayah  sebagai  lembaga pendidikan  Islam  di  Aceh  untuk  meredam  dan menghentikan  konflik  yang  berkepanjangan yang terjadi di Aceh Serta merawat perdamaian yang sudah ada di Aceh.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,  yang  dipakai  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif mengenai  permasalahan  terkait  dengan  Dayah dan  Resolusi  konflik  di  Aceh.  Dalam  jenis penelitian kualitatif proses analisa data dilakukan dengan melakukan verifikasi data. Hasil temuan dari  studi  pustaka  diverifikasi  dengan  hasil temuan dua tahap penelitian lainnya dan analisa kemudian  diarahkan  untuk  melihat  kesenjangan antara data-data yang ada. Pendekatan penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian sosiologis.
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  pustaka (library research) dan  penelitian  lapangan (field research), hal ini dilakukan agar didaptakan data secara akurat dan kongkrit.
Penelitian  ini  sendiri  bersifat  deskriptif analisis yaitu penelitian yang menghasilkan data yang  deskriptif  analisis  dengan  metode  yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi dan keadaan  yang  berlangsung  supaya  objek penelitiannya  berdasarkan  teori  social  yang berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Sejarah Konflik di Aceh
a) Pra MoU Helsinki
Semenjak  perang  Aceh  diproklamirkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1873 M, Aceh  sepertinya  tak  pernah  henti  dari  gejolak.
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
Beragam konflik yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan  terus  mengiringi  perjalanan  sejarah rakyat  Aceh.  Jutaan  nyawa  melayang,  ribuan perempuan  menjanda,  ribuan  anak  kehilangan orang tuanya, konflik selalu menyisakan korban yang  tak  sedikit  jumlahnya.  Sesaat  setelah kemerdekaan  Republik,  pada  17  Agustus  1945, Aceh  kembali  bergejolak,  akibat  ketidakpuasan rakyat  Aceh,  atas  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  pusat,  yang  tidak  menjadikan  Aceh sebagai  daerah  otonomi  tersendiri.  Akhirnya pada  21  September  1953,  di  bawah  pimpinan Daud  Beureueh,  yang  semula  adalah  Gubernur Aceh,  mendeklarasikan  bahwa  Aceh  bergabung dengan  Negara  Islam  Indonesia,  yang  dipimpin oleh Kartosuwirjo.
Pada  tahun  1962  M,  perlawanan  yang dilancarkan  oleh  rakyat  Aceh,  di  bawah pimpinan  Daud  Beureueh,  pada  akhirnya  bisa diselesaikan  dengan  cara-cara  damai,  setelah sebelumnya Aceh memproklamirkan diri sebagai Republik Islam Aceh, berubah dari negara bagian Aceh  yang  menjadi  bagian  dari  Negara  Islam Indonesia.  Penyelesaian  damai  ini  ditandai dengan turunnya Daud Beureueh dengan seluruh pasukannya,  pada  9  Mei  1962,  yang  terjadi setelah  ada  komunikasi  intensif  antara  Kolonel Mohamad  Jasin  sebagai  Komandan  Daerah Militer  Aceh  dengan  Daud  Beureueh.  Namun demikian, meski kesepakatan damai antara Aceh dengan  Republik  berhasil  dicapai,  dengan terbentukya  Aceh  sebagai  salah  satu  daerah Istimewa  di  bawah  Republik,  situasi  sosial
ekonomi  dan  kemakmuran  masyarakat  Aceh, tidak segera membaik. Kondisi ini mempertunjukan sebuah ironi dalam masyarakat Aceh, mengingat banyaknya cadangan sumberdaya  alam  yang  dimiliki  Aceh  (Daniel Hutagalung, 2003).
Karena ketidakpuasan atas kebijakan yang dipilih  oleh  pemerintah  pusat,  menjadi  pemicu lahirnya  kembali  perlawanan  rakyat  Aceh terhadap pemerintah republik. Empat belas tahun setelah  perdamaian,  Aceh  kembali  meletup konflik.  Bertempat  di  Tiro,  Pidie,  tempat  lahir para  leluhurnya,  Hasan  Tiro  memproklamirkan berdirinya  Gerakan  Aceh  Merdeka,  pada  4 Desember  1976,  yang  menandai  dimulainya perlawanan terhadap republik. Deklarasi perlawanan yang dipimpin Hasan Tiro ini segera direspon  oleh  Jakarta,  dengan  serangkaian operasi  militer.  Para  pimpinan  GAM  diburu hingga  ke  hutan-hutan,  ribuan  masyarakat  sipil menjadi  korban,  akibat  operasi  perburuan terhadap anggota-anggota GAM yang dilakukan oleh tentara. Akibat operasi yang terus menerus yang  dilakukan  oleh  TNI  untuk  menebas pimpinan-pimpinan  GAM  dan  melumpuhkan para  anggota  GAM,  pada  akhirnya  Hasan  Tiro sampai  harus  melarikan  diri  ke  Swedia,  dan memimpin perlawanan dari sana.
Pemerintah  Orde  Baru  yang  dipimpin Soeharto, yang selalu mengedepankan stabilitas politik  dalam  pemerintahannya,  pada  1989 akhirnya  menetapkan  Aceh  sebagai  Daerah Operasi  Militer  (DOM),  dengan  tujuan  untuk
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
meluluhlantahkan perlawanan GAM, atau militer Orde  Baru  menyebutnya  sebagai  Gerakan Pengacau  Keamanan  (GPK).  Beragam  operasi digelar.
Selama  pelaksanaan  DOM  ini,  salah  satu yang  terkenal  adalah  Operasi  intelijen  dengan sandi ‘Jaring Merah’, yang melibatkan pasukan khusus  Angkatan  Darat,  Kopassus.  Operasi  ini dipimpin  oleh  Komandan  Resort  Militer (Korem) 011 Lilawangsa. Operasi ini berlangsung  dalam  beberapa  fase,  dari  Operasi Jaring  Merah  I  hingga  Operasi  Jaring  Merah VIII.  Eskalasi  pasukan  di  Aceh  pun  terus ditambah,  pada  Juli  1990  sedikitnya  6.000 pasukan  tambahan  dikirimkan  ke  Aceh,  yang berasal  dari  berbagai  kesatuan,  termasuk  dua bataliyon  dari  Kopassus.  Selama  DOM, sedikitnya  digelar  7  operasi  militer  di  Aceh, selain  Operasi  Jaring  Merah  dan  Operasi  Siwa sebagai operasi satuan intelijen gabungan (SIG); (Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Tindak Kekerasan, 2006).
Operasi  berkepanjangan  yang  dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru ini, telah menimbulkan  berbagai  bentuk  pelanggaran  hak asasi manusia, mulai dari pembunuhan misterius, extrajudicial  killing,  penghilangan  orang  secara paksa,  penangkapan  dan  penahanan  sewenang wenang,  penyiksaan,  serta  berbagai  bentuk penghukuman kejam yang merendahkan martabat manusia.  Aceh  sebagai  daerah operasi militer  baru  berakhir  bersamaan  dengan runtuhnya Orde Baru pada 1998. 7 Agustus 1998,
pemerintahan  Habibie  secara  resmi  mencabut pelaksanan  DOM  di  Aceh.  Mendekati  satu dekade  pelaksanaan  DOM  di  Aceh,  tercatat ribuan  orang  menjadi  korban.  Forum  Peduli Aceh  pada  1999  mencatat,  selama  DOM sedikitnya  terjadi  1.321  kasus  pembunuhan, 1.958  kasus  orang  hilang,  3.430  kasus penyiksaan,  128  kasus  pemerkosaan,  dan  597 kasus pembakaran.
Berakhirnya  DOM  di  Aceh,  tidak  berarti berakhir pula kekerasan di Aceh. Sepanjang 1999 hingga  tahun  2001,  tercatat  sejumlah  peristiwa kekerasan  terjadi  di  Aceh.  Setidaknya  tujuh peristiwa kekerasan terjadi di Aceh, dalam kurun waktu  1999  sampai  dengan  2001,  diantaranya pada  1999,  adalah  peristiwa  Simpang  KKA, dimana aparat TNI menembaki masyarakat yang sedang berdemonstrasi di Kecamatan Dewantara,  Aceh  Utara;  kasus  pembantaian  Idi Cut,  dan  pembantaian  Tgk.  Bantaqiah  beserta sejumlah  santrinya  pada  Jumat,  23  Juli  1999. Pada 2001 terjadi peristiwa Bumi Flora, dimana aparat  TNI  melakukan  pembantaian  terhadap karyawan  PT.  Bumi  Flora,  dengan  alasan melakukan  pengejaran  terhadap  anggota  GAM (Elsam, 2010).
Gagalnya perjanjian damai yang ditandatangani  di  Jenewa,  Swiss,  pada  9 Desember  2002,  yang  disponsori  oleh  Henry Dunant  Centre,  telah  mengakhiri  masa  jeda kemanusiaan,  yang  berlanjut  dengan  penetapan Darurat  Militer  Aceh,  pada  19  Mei  2003  oleh pemerintah  Megawati.  Jakarta  mengirimkan
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
ribuan personil TNI/Polri ke Aceh, dengan alasan untuk menumpas GAM. Satu tahun pelaksanaan darurat militer, TNI mengklaim telah menewaskan  2.439  anggota  GAM,  menangkap 2.003 anggota GAM, dan 1.559 orang menyerah. Dari  pihak TNI diakui 147 orang tewas dan 422 luka-luka.  Selain  itu,  Dinas  Penerangan  Umum TNI juga mengakui, pelaksanan Darurat Militer juga  telah  menewaskan  sekitar  662  warga  sipil, 140 orang mengalami luka berat, dan 227 orang luka  ringan.  Saat  perang  belum  lagi  berakhir, tsunami  menerjang  Aceh,  pada  26  Desember 2004. Akibat peristiwa ini sekitar 129.775 orang tewas,  36.786  orang  hilang,  dan  174.000  orang hidup  di  tenda-tenda  pengungsian,  akibat kehilangan  tempat  tinggal  (Nashrun  Marzuki, 2011).
Bencana tsunami, yang menyentuh relung kemanusiaan  paling  dalam  seluruh  umat manusia, menjadi pondasi bagi semua pihak yang bersengketa,  untuk  kembali  berdamai.  Proses perdamaian Aceh berjalan seiring dengan proses rekonstruksi Aceh, yang mendapat perhatian dan bantuan  dari  beragam  komunitas  internasional. Hingga kemudian ditandatangani nota kesepahaman  antara  Pemerintah  RI  dengan GAM, pada 15 Agustus 2005. Lahirnya sejumlah peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang pelaksanan otonomi khusus Aceh, telah memunculkan satu Aceh baru, yang damai, dan melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat  Aceh, termasuk ex-GAM di dalam pemerintahan Aceh. Akan  tetapi,  Aceh  baru  dapat  dikatakan  belum
pulih  sepenuhnya,  akibat  tiadanya  kejelasan penyelesaian  atas  berbagai  kasus  pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu.

## b) Pasca MoU Helsinki
Pasca  perdamaian  menggema  di  Aceh, Undang-undang  Pemerintah  Aceh  (UUPA) disahkan,  pihak Aceh  Monitoring  Mission (AMM) yang bertugas mengawasi implementasi MoU mengambil beberapa langkah untuk proses rekonsiliasi  dan  reintegrasi,  dibentuklah  badan khusus  untuk  menaungi  proses  reintegrasi mantan anggota GAM, yaitu Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Dengan undang-undang yang telah dibentuk  tentang  kekhususan  Aceh  dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses rekonsiliasi  dan  rehabilitasi  selanjutnya  tidak hanya  meleburkan  mantan  anggota  GAM  ke dalam kehidupan masyarakat Aceh, namun juga mentransformasi gerakan perjuangan dan mengantar GAM ke dalam panggung politik (Siti Ikrimaton dan Khairun Amin, 2018: 95).
Namun  walaupun  demikian,  Aceh  setelah lahirnya MoU Helsinki dalam perkembangannya masih    rentan  terhadap  konflik  dan  berpotensi adanya konflik laten, yang sewaktu-waktu dapat meledak, jika ada pemicunya. Seperti perseteruan  yang  terjadi    antara  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  pro  GAM  dengan masyarakat yang Anti GAM.
Rasa  aman  dan  nyaman  sebagai  landasan membangun saling percaya antara GAM (KPA) dengan  masyarakat  Aceh  Non  GAM  (PETA), yang aspirasinya belum terakomodir dalam MoU
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
Helsinki,  nampaknya  belum  sepenuhnya  pulih. Pada  dasarnya,  disebabkan  oleh  kuatnya prasangka  bahwa  kelompok  yang  satu  akan mengkhianati  kelompok  yang  lain.  Disamping masih kuatnya dominasi dan intervensi kelompok  pada  perkembangan  pembangunan. Tentunya  hal  tersebut  akan  berpengaruh  pada proses  perdamaian  dan  melatar  belakangi mengapa konflik masih berlanjut.

## 2) Peranan Dayah dalam Resolusi Konflik di Aceh
Resolusi konflik, merupakan suatu konsep teoritik  untuk  mencari  solusi  atas  konflik  yang terjadi di tengah masyarakat (Bambang Wahyudi:  195).  Dalam  proses  perdamaian  di Aceh,  diperlukan  normalisasi  kehidupan  sosial dan normalisasi hubungan antar kelompok yang berbeda atau berseberangan, agar potensi konflik kekerasan  dan  tindakan  kriminal,  yang  bisa menjadi pemicu konflik antar warga masyarakat/kelompok  dapat  diredam.  Dengan menanamkan sikap saling percaya baik diantara anggota  kelompok  maupun  dengan  anggota kelompok sosial lain.
Resolusi  konflik  secara  sosiologis  adalah bagaimana mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial yakni terpenuhinya secara berkesinambungan  penghidupan  dan  berbagai kebutuhan hidup sebagian besar warga masyarakat  serta  terbukanya  peluang  bagi  tiap warga masyarakat untuk mengaktualisasikan diri masing-masing. Perubahan kemasyarakatan dan
pembangunan  sosial-ekonomi  serta  politik merupakan katalisator dan lingkungan pemampu untuk rekonsiliasi dan transformasi konflik. Oleh karena itu, perlunya integrasi antara pembangunan  perdamaian  (kesejahteraan)  di Aceh melalui upaya rekonsiliasi dan transformasi konflik. Langkah-langkah integrasi itu antara lain transformasi ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, dan akses politik.
Menurut  Johan  Galtung  ada  tiga  tahap dalam  penyelesaian  konflik  yaitu;  (Yulius Hermawan, 2007, 93) :
1. Peacekeeping Adalah  proses  menghentikan atau  mengurangi  aksi  kekerasan  melalui intervensi  militer  yang  menjalankan  peran sebagai  penjaga  perdamaian  yang  netral. Dalam  hal  ini  AS  dan  NATO  melakukan intervensi  militer  dalam  usahanya  untuk menghentikan  konflik  yang  terjadi  di Kosovo.  Karena  kepemimpinan  AS  yang efektif  di  NATO,  maka  AS  mengizinkan NATO untuk melakukan serangan ke Serbia dan  memaksanya  keluar  dari  Kosovo. Kemudian AS menerapkan resolusi DK PBB Nomor 1244 Tahun 1999 yang menempatkan Kosovo di bawah mandat PBB.
2. Peacemaking Adalah proses yang tujuannya mempertemukan  atau  merekonsiliasi  sikap politik  dan  stategi  dari  pihak  yang  bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada  level  elit  atau  pimpinan.  Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa  dipertemukan  guna  mendapat
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
penyelesaian  dengan  cara  damai.  Hal  ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai  penegah,  akan  tetapi  pihak  ketiga tersebut  tidak  mempunyai  hak  untuk menentukan  keputusan  yang  diambil.  Pihak ketiga  tersebut  hanya  menengahi  apabila terjadi  suasana  yang  memanas  antara  pihak bertikai yang sedang berunding.
3. Peacebuilding Adalah  proses  implementasi perubahan  atau  rekonstruksi  social,  politik, dan  ekonomi  demi  terciptanya  perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (atau the absence of violence ) berubah menjadi positive peace dimana  masyarakat  merasakan  adanya keadilan  social,  kesejahteraan  ekonomi  dan keterwakilan politik yang efektif.
Dayah  di  Aceh  mengambil  model  yang kedua  yaitu peacemaking dalam  melakukan penyelesaian  konflik  antara  pihak  GAM (Gerakan  Aceh  Merdeka)  dan  Pemerintah Indonesia. Sedangkan dalam corak penyelesaian konflik,  dayah  memiliki  coraknya  tersendiri. Namun secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Megginson Mosley dan Pietri tentang  model  penyelesaian  konflik  dengan mendasarkan  pada  dua  dimensi  utama,  yaitu kebersamaan  (cooperativeness)  dan  kegigihan (assertiveness). Dimensi pertama mengacu pada tingkat  kerja  sama  pihak-pihak  yang  terkait dengan  penyelesaian  konflik.  Dimensi  kedua
menunjukkan kegigihan usaha untuk menyelesaikan konflik (Ali Mutakin:15).
Suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari Aceh  adalah  Islam,  dan  ulama  merupakan  para pemikir  dalam  Islam.  Bahkan,  dalam  setiap konflik  di  Aceh,  ulama  selalu  terlibat  sebagai pencari solusi. Selain itu, pemimpin perang pun ada  yang  ulama,  seperti  Tgk.  Chik  Ditiro,  Tgk. Chik Kuta Karang, Tgk. Chik Pante Kulu, Tgk. Fakinah,  dan  lain-lain.  Salah  satu  konsep  yang ditawarkan oleh para ulama dalam menyelesaikan konflik dalam Islam adalah sulh.
Sulh adalah salah satu metode penyelesaian  sengketa  yang  sangat  diajurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Sulh dapat  diartikan  sebagai penyelesaian  sengketa  dengan  cara  damai  yang mencakup  berbagai  cara  penyelesaian  seperti negosiasi,  mediasi/konsiliasi,  dan  kompromi tindakan  ( negotiation,  mediation/conciliation dan  compromise  of  action ).  Kata sulh berasal dari bahasa Arab yang berarti mendamaikan ( to reconcile ) dan berdamai dengan lawan’ ( to make peace with an opponent ). Sulh berasal dari kata kerja saluha atau salaha yang secara praktis dan menurut  hukum  Islam  berarti  ‘menjadi  baik, benar’ dan menyatakan gagasan perdamaian dan rekonsiliasi.
Sulh secara  harfiah  berarti  ‘mengakhiri perselisihan’ ( to end a dispute ) atau ‘memotong perselisihan’  (t o  cut  off  a  dispute ),  baik  secara langsung atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral  ( a  third  neutral  party ).  Menurut  Ibn
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
Qudamah, sulh adalah negosiasi antara dua pihak yang  bersengketa  yang  dapat  mengarahkan kepada  perdamaian.  Menurut  Mejelle,  Pasal 1531, mendefinisikan sulh sebagai suatu kontrak yang menghapus perselisihan dengan persetujuan  dan  itu  menjadi  kontrak  yang disepakati  dengan  penawaran  ( offer )  dan penerimaan ( acceptance ).
Tujuan sulh adalah  untuk  mengakhiri konflik dan permusuhan antara para pihak yang bersengketa secara damai sehingga mereka bisa tetap  menjalin  hubungan. Sulh merupakan sebuah  resolusi  berdasarkan  konsiliasi  yang dinegosiasikan oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan sendiri ataupun dengan bantuan  pihak  ketiga  berdasarkan  persetujuan para  pihak  yang  bersengketa. Sulh merupakan bentuk  kontrak  dan  setelah  disepakati  bersama oleh para pihak, maka menjadi mengikat secara moral.  Untuk  mengikat  perdamaian  tersebut secara hukum maka bisa dibuat secara tertulis.
Tgk.  H.  Ibrahim  Bardan  (Abu  Panton) untuk membumikan konsep sulh inilah, ia susun buku yang berjudul resolusi konflik dalam Islam (kajian  normatif  dan  historis  perspektif  ulama dayah).  Lewat  buku  inilah  Abu  Panton menuangkan  ide-idenya  dalam  menyelesaikan konflik  yang  berkepanjangan  di  Aceh.  Abu Panton menawarkan perdamaian dengan mengangkat  muatan  nilai  ke-Aceh-an  dalam konteks resolusi konflik.
Keterlibatan  dayah  dalam  menyelesaikan konflik serta mengawal perdamaian di Aceh juga
dapat  diukur  dari  beberapa  langkah  yang ditempuh oleh dayah yaitu dengan menerjunkan para  da’i-da’i  yang  handal  dan  telah  dilakukan pelatihan  dan  pembinaan  yang  sangat  matang. Lewat dakwah inilah, para da’i menyebar ajaran agama  yang  ditujukan  kepada  penguatan perdamaian  dan  penyelesaian  konflik  secara kaffah  (menyeluruh)  baik  dengan  media  cetak maupun elektronik bahkan melalui dakwah.
Para  da`i/teungku  dari  dayah  menerapkan sikap  yang  sangat  hati-hati  dalam menyebarkan dakwah terkait penyelesaian konflik, karena isu ini sangat sensitif. Kehati-hatian ini dapat diukur dari proses seorang da’i dianggap mapan dan bisa diterjunkan  ke  dalam  masyarakat.  Langkah pertama    yang    ditempuhnya    adalah    dengan belajar    berpidato  ( Muhadharah )    pada    setiap malam    jum’at,    dengan    berbagai    materi pembahasan    menurut    profesinya    masing- masing.  Setelah  selesai  belajar  di  kabilah masing-masing,  para  da’i  junior  tersebut  di undang ke kabilah lain dalam lingkungan dayah untuk  memberikan  ceramah  puncak  di  setiap kabilah.
Selanjutnya,  setelah  ilmu tentang dakwah dan retorika mereka  kuasai  dari  belajar dalam acara muhadharah maka, para tengku disiapkan untuk    bisa    langsung    terjun    ke  dalam masyarakat    luas    untuk    mengemban    misi dakwah.  Pada  prinsipnya  setiap  pribadi  santri dayah  telah    terpatri    rasa    kewajiban    untuk menyampaikan    dakwah    kepada    masyarakat luas  yang  menyangkut  dengan  kemaslahatan
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
umat.  Untuk  tercapainya  tujuan  tersebut  diatas mereka    menanamkan  tiga  prinsip  dasar, antara lain:
1. Ibadah sebagai  landasan  taqwa.
2. Berdakwah untuk mengembangkan  ilmu dan  amal
3. Mewujudkan kegiatan  masyarakat  yang islami dalam  kehidupan  sehari-hari.
Dengan  dilandasi  tiga pedoman dan  cara tersebut  maka  para  santri akan siap untuk tampil sebagai  penganyom  ditengah-tengah  kehidupan masyarakat  menurut  ilmu  yang  mareka  miliki, dan    disamping    tiga    landasan    pokok    yang disebutkan    diatas,    mereka  juga    dilandasi dengan    beberapa    unsur    lainnya,    diantaranya adalah:
1. Adanya  misi    para    santri  dayah  dalam berdakwah  untuk  kepentingan agama.
2. Adanya  unsur    kepentingan  masyarakat banyak
3. Adanya unsur  kepentingan  bangsa  dan Negara.
Dalam mengemban misi khusus menyelesaikan  konflik  ini,  para  tengku  dayah selalu mengutamakan keikhlasan dan pengabdian tanpa pamrih. Karena pada prinsipnya  mengabdi    terhadap    agama merupakan    kewajiban    bagi    setiap    pribadi muslim. Setiap  umat  Islam  yang  telah a’qil baliq wajib    melaksanakan    tugas    dakwah menurut    daya    dan    kemampuannya  masing- masing,  yaitu menyuruh    kepada   kebaikan  dan melarang    berbuat    mungkar,  dan    mengabdi
kepada    agama    untuk    meninggikan  kalimat Allah  Swt  menjadi    kewajiban    manusia   untuk mempertahankan    agama  Allah  Swt    dalam situasi  dan  kondisi  yang  bagaimanapun  juga, baik  itu  harus  berkorban  dengan  harta  maupun dengan    nyawa    sekalipun    sebagaimana  yang dipraktekkan  oleh  para ulama-ulama yang  telah gugur    dalam    mempertahankan    agama  Allah, baik    dimasa    permualaan    Islam   seperti    yang telah  dipraktekkan  oleh  para  sahabat-sahabat Nabi  maupun  di zaman  yang  modern  ini.
Salah  satu  dayah  yang  secara  khusus fokus dalam penyelesaian dan merawat perdamaian di Aceh adalah dayah Markaz Islah Al-Aziziyah Lueng Bata Banda Aceh. Dayah ini dipimpin oleh Tgk. H. Bulqaini Tanjungan pada tahun  2001.  Pondok  pesantren  ini  adalah lembaga  pendidikan  agama  khusus  untuk  anak- anak  yatim  (piatu)  yang  merupakan  korban konflik di Aceh baik dari keluarga polisi, tentara, maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bukan hanya  dari  kalangan  sipil,  anak  TNI/Polri  dan GAM  juga  ditampung  di  sini.  Mereka  saling berbaur  satu  sama lain,  melupakan  permusuhan orangtuanya.
Menurut Tu Bulqaini, dayah ini didirikan untuk  anak-anak  korban  konflik  Aceh  ini  agar tidak  ada  lagi  rasa  dendam  dan  jangan  ada  lagi konflik. Sehingga menurutnya tujuan mendirikan dayah  ini  untuk  memutus  mata  rantai  dendam dalam dada mereka. Menurutnya, dendam adalah masalah serius di Aceh. Konflik bersenjata yang merenggut  banyak  nyawa,  melahirkan  ribuan
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
anak-anak  tanpa  orang  tua  atau  anggota keluarganya. Ini potensi besar terhadap terjadinya konflik baru, bila tidak diatasi secara benar.
Menurut  Tu  Bulqaini,  dendam  hanya dapat  diatasi  dengan  dua  hal,  yaitu  ilmu agama dan  dunia.  Untuk  memupus  dendam  pada  diri anak korban, di dayah itu, para santri disibukkan dengan mempelajari dua ilmu itu. Belajar agama metodenya  mengadopsi  gaya  pesantren  salafi. Untuk sekolah, tingkat menengah dan atas sudah berdiri  MTs  dan  Madrasah  Aliyah  Swasta  di kompleks dayah. Sedangkan untuk tingkat dasar, santrinya  dimasukkan  ke  SD  terdekat.  Biaya sekolah semua ditanggung pesantren.
Kontribusi  dayah  juga  dapat  diukur dengan  ikut  terjun  langsung  dalam menghadapi persoalan  kehidupan  sosial  dan  politik  yang dinamis  seperti  pelaksanaan  syariat  Islam, reintegrasi, memajukan Aceh pasca tsunami serta membentuk pemerintahan yang bersih.
Salah  satu  bentuk  kontribusi  pesantren dalam  resolusi  konflik  berkepanjangan  di  Aceh adalah dengan melahirkan beberapa rekomendasi oleh pemerintah yaitu:
1. Lembaga  Dayah  mendukung  penuh  dan mengabadikan pelaksanaan klausul- klausul kesepakatan damai yang tertuang dalam  MoU  Helsinki  dalam  koridor NKRI.
2. Untuk  mendukung  pelaksanaan  syari’at
Islam  secara  kaffah,  diharapkan  kepada
Pemerintah  Aceh  supaya  menerapkan
pendidikan  Islam  di  setiap  jenjang pendidikan yang ada di Aceh.
3. Mengharapkan  kepada  pemerintah  Aceh dan  DPRA  mempercepat  Pengesahan Qanun  Syariat  Islam,  Qanun  yang berkaitan dengan MPU danqanun pendidikan  yang  sesuai  dengan  amanat MoU.
4. Pendidikan Pesantren/Dayah harus diatur tersendiri  di  dalam  Qanun  Pendidikan, anggaran  dan  legalitasnya  disamakan dengan pendidikan negeri.
5. Mengharapkan  Pemerintah  Aceh  untuk menindak  dengan  tegas  seluruh  bentuk penyelewengan  yang  dilakukan  oleh siapapun di bumi Aceh.
6. Mengharapkan pemerintahan Aceh dalam penempatan pejabat harus mengutamakan  profesionalisme  sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
7. Mengharapkan  kepada  pemerintah  Aceh dan  DPRA  supaya  mewajibkan  baca Alquran dan ilmu fardh ‘ain sebagai salah satu  syarat  untuk  calon  kepala  desa, camat,  bupati/walikota  dan  gubernur serta pegawai negeri di Aceh.
8. Mengharapkan  pemerintah  Aceh  untuk tidak menjual tanah kepada pihak asing, dan  tidak  membenarkan  penyewaannya lebih dari 10 tahun.
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi

## KESIMPULAN
Dayah  memiliki  peranan  besar  dengan berbagai metode dan cara dalam menyelesaikan koflik dan merawat perdamaian di Aceh. Ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu: pertama, dengan menerjunkan  para  da’i-da’i  yang  handal  dan telah  dilakukan  pelatihan  dan  pembinaan  ke daerah-daerah  basis  konflik.  Lewat  dakwah inilah,  para  da’i  menyebarkan  ajaran  agama yang ditujukan kepada penguatan perdamaian dan  penyelesaian  konflik  secara  kaffah
(menyeluruh). Kedua, lembaga  dayah  secara khusus  menerima  anak  korban  konflik  serta para  lansia  untuk  dibina  dan  diajarkan pengetahuan agama secara gratis. Ketiga, para pimpinan  dayah  (ulama)  dengan  berbagai metode melakukan pendampingan dan menjadi  mediator  dari  pihak-pihak  yang bertikai  di  Aceh,  misalnya  Abu  Panton memberikan  kontribusinya  dengan  menulis buku  yang  berjudul  resolusi  konflik  dalam Islam (Kajian Normatif dan Historis perspektif ulama dayah).

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali Mutakin, Resolusi Konflik Melalui Nilai-nilai Kultur Pesantren, Sangkep (Jurnal Kajian Sosial Keagamaan)
Alo  Liliweri, Prasangka  dan  Konflik:  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat  Multikultur , (Yogjakarta: LKIS, 2005)
Amirul Hadi, Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
Bambang Wahyudi, Resolusi Konflik untuk Aceh, Jakarta:Makmur Cahaya Ilmu, 2013.
Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern . Jilid I (Robert M.Z. Lawang, Penerjemah). Jakarta: Gramedia, 1994
Elsam, Peta Persebaran Korban Pelanggaran HAM di Indonesi a, 2011.
Fakhrurradzie Gade, Rekam Jejak Demokrasi Aceh . Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
Harry Kawilarang, Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki . Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008
Kontras, Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, 2006.
M.  Hamdan  Basyar, Aceh  Baru:  Tantangan  Perdamaian  dan  Reintegrasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2008
Vol. 05, No. 02, (Agustu, 2022), pp. 148-160.
Safriadi
Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (ed), Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989
– 2005 , (Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011).
Yulius Hermawan, Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi,
Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.

## Website
https://kumparan.com/acehkini/delegasi-myanmar-belajar-penyelesaian-konflik-dan-perdamaian-di- aceh-1rWzOzjCLB0
https://www.nu.or.id/post/read/105852/jejak-pendekatan-kemanusiaan-gus-dur-dalam- penyelesaian-konflik-aceh.

## Journal
Siti  Ikrimaton  &  Khairun  Amin, KONSTELASI  POLITIK  ACEH  PASCA  MoU  HELSINKI  (2006- 2015) , Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Volume 12, Nomor 1, Juni 2018.
Daniel Hutagalung, Problem Aceh: Menutup Aib Dengan Darurat Militer , dalam Buletin Asasi Elsam Vol.II/VII/2003.