Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
CRITICAL STUDY ON POLICY IMPLEMENTATION OF WITHDRAWAL OF PROVINCIAL ROAD RETRIBUTIONS BY THE GOVERNMENT OF TAMANSARI VILLAGE BASED ON GOVERNMENT REGULATION 97/2012
KAJIAN KRITIS PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI JALAN PROVINSI OLEH PEMERINTAH DESA TAMANSARI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 97/2012
Royatul Firdaus 1a* ; Hary Priyanto 2b ; Erna Agustina 3c
123 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi royatulfirdaus11@gmail.com harysangabi@gmail.com erna.agustina@untag-banyuwangi.ac.id (*) Corresponding Author royatulfirdaus11@gmail.com
How  to  Cite:  firdaus  (2023).  Kajian  Kritis  Pada  Implementasi  Kebijakan  Penarikan  Retribusi  Jalan  Provinsi  Oleh Pemerintah Desa Tamansari Berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012                                          doi : 10.36526/js.v3i2.
Abstract Received    : 30-03-2023 Revised      : 06-04-2023 Accepted    : 30-07-2023 Keywords: Conflict, Provincial Road Retribution, Banyuwangi Background:  The  road  to  Ijen  Geopark  is  a  provincial  road  that  connects  Banyuwangi Regency and Bondowoso Regency. The activity of collecting fees by the Tamansari Village Government for road users to Ijen Geopark which is intended to increase development in Tamansari Village has become a polemic in itself. The road to Ijen Geopark has 1 lane which has 2 lanes. Government Regulation 97/2012 explains that the road levy is for roads that have  2  lanes,  each  lane  having  at  least  2  lanes.  Objectives:  To  describe,  analyze,  and interpret  the  implementation  of  Tamansari  Village  Government  policies  in  withdrawing provincial  road  fees  for  road  users  to  Ijen  Geopark  based  on  Government  Regulation 97/2012.  Method:  Using  qualitative  principles  according  to  constructive  and  participatory models.  Primary  data  from  interviews,  and  secondary  data  from  the  results  of  literature studies and various regulations relevant to the substance of the research. Result: The fee collection program can be justified if it does not violate existing regulations and is properly beneficial for development and society. Conclusion: The wrong levy collection policy causes community  dissatisfaction,  causes  people  to have no  sympathy  for  the  government,  and reduces the utilization of infrastructure provided by the government.

## PENDAHULUAN
Ijen geopark merupakan salah satu destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi yang banyak diminati  oleh  wisatawan  domestik  maupun mancanegara.  Secara  geografis  Gunung  Ijen  terletak diantara  Kabupaten  Banyuwangi  dan  Kabupaten  Bondowoso.  Salah  satu  kelebihan  yang  hanya dimiliki oleh Gunung Ijen adalah kawahnya yang memiliki warna biru kehijauan dengan kabut dan asap belerang yang sangat mengagumkan. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal dari Gunung Ijen adalah blue fire (api biru) di dalam kawah yang terletak di puncak gunung tersebut.
Pos  Paltuding merupakan  titik  temu  awal  seluruh  pengunjung  Ijen  Geopark  yang  dapat diakses melalui Desa Tamansari Kecamatan Licin. Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi menghubungkan dengan Kabupaten Bondowoso.
Jalan  sebagai  salah  satu  prasarana  perhubungan  mempunyai  peranan  penting  dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Peraturan Pemerintah 34/2006 menjelaskan dalam 5 jenis: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Jalan  yang  melintasi  Desa  Tamansari  Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi  untuk menuju  ke  Ijen  Geopark  merupakan  jalan  provinsi.  Peraturan  Pemerintah  34/2006  menjelaskan
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
bahwa  jalan  provinsi  adalah  jalan  kolektor  primer  yang  menghubungkan  antar  ibu  kota kabupaten/kota.  Penyelenggara  atau  pengelola  atau  penanggung  jawab  jalan  provinsi  yang melintasi Desa Tamansari merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur atau pejabat yang ditunjuk.
Ijen  Geopark  sering  dikunjungi  para  pecinta  alam  maupun  masyarakat  umum.  Temuan penelitian  menjelaskan  bahwa  realitas  penarikan  retribusi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Tamansari melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk per orang, semenjak tahun 2016, merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh pemerintah desa.  Selain  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada,  bahwa  retribusi  tersebut  membebani wisatawan, khususnya bagi pelajar atau mahasiswa atau wisatawan backpacker.
Setiap aktivitas pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi difungsikan melayani masyarakat. Undang-undang  25/2009  mewajibkan  pemerintah  melalui  kebijakannya  untuk  memenuhi  segala kebutuhan  masyarakat  melalui  penyelenggaranya.  Siklus  kebijakan  sejak  merumuskan, menetapkan, implementasi, hingga evaluasi harus dilakukan secara demokratis, nomokratis, serta mengutamakan partisipasi masyarakat secara fair dan transparan.
Pemerintah  Desa  Tamansari  harus  memberikan  fungsi  pelayanan  yang  terbaik  bagi segenap  masyarakat.  Oleh  karenanya  setiap  kebijakan  yang  ditetapkan  Pemerintah  Desa Tamansari  semestinya  berangkat  dari  suatu  isu  atau  masalah  yang  bersifat  mendasar  dan menyangkut tentang masyarakat. Isu tersebut berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan yang tidak  dilakukan  oleh  pemerintah,  serta  harus  memberi  dampak  kepuasan  masyarakat  (Priyanto, 2018). Pasal  1  ayat  2  dalam  Peraturan  Pemerintah  97/2012  menyatakan  bahwa  retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. Pasal 3 menyebutkan bahwa objek retribusi diberlakukan pada kendaraan bermotor perseorangan dan barang. Meski demikian Pasal 4 ayat 1 (a) menegaskan bahwa kriterianya memiliki 2 jalur jalan yang tiap jalur memiliki paling sedikit 2 lajur.
Realitas penarikan retribusi oleh Pemerintah Desa Tamansari dapat diinterpretasi sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 97/2012. Kebijakan pemerintah harus memberi manfaat dalam membentuk stabilitas, dan pemantapan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya  evaluasi  terhadap  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  merupakan  hal  penting (Priyanto, et al, 2021).
Pemerintah  Desa  Tamansari  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  hal  penarikan  retribusi terhadap jalan provinsi yang menuju Ijen Geopark tersebut. Evaluasi terhadap kebijakan penarikan retribusi sebaiknya  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut  agar tidak terjadi konflik kepentingan (lebih netral).
Perlunya  tindakan  dalam  bentuk  evaluasi  dari  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  agar keputusan-keputusan yang diselenggarakan oleh unsur pemerintah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap mempedomani prinsip partisipatif. Tujuannya tidak terbentuk lagi suatu kebijakan  yang  dipaksakan.  Perlu  dipahami  bahwa  mendapat  kepuasan  masyarakat  merupakan hasil akhir yang harus di dapat Pemerintah Desa Tamansari.
Keberadaan suatu kebijakan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, mewujudkan ketentraman,  kedamaian,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian  kajian  atau  evaluasi pada tiap kebijakan harus relevan dalam menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat (Nadarsyah & Priyanto, 2022).
Evaluasi dalam implementasi kebijakan saling berhubungan  antara satu dengan lainnya. Kebijakan  retribusi  dapat  diasumsikan  sebagai  tindakan  untuk  kebaikan  masyarakat,  asal  tidak melanggar peraturan ada. Oleh karenanya dalam menetapkan suatu kebijakan, Pemerintah Desa Tamansari perlu memerhatikan atau merujuk kebijakan yang ada. Tidak sebatas kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemerintah Desa Tamansari semata.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Undang-Undang  12/2011  menjelaskan  bahwa  jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan  terdiri  atas:  Undang-Undang  dan/  atau  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Peraturan  Presiden, Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pemerintah di tiap tingkatan berhak mengeluarkan kebijakan. Noviana & Priyanto (2023) menekankan  pentingnya  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  yang  ditetapkan,  senyampang kebijakan  tersebut  tidak  melanggar.  Implementasi  sebagai  tahap  penting  dalam  siklus  kebijakan publik, karena kebijakan tanpa implementasi akan dianggap gagal. Implementasi suatu kebijakan akan digunakan setelah pemerintah dan pihak yang berwenang mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.
Kebijakan  retribusi  yang  diberlakukan  Pemerintah  Desa  Tamansari  berdampak  pada ketidak  puasan  masyarakat,  menyebabkan  masyarakat  tidak  simpati  pada  pemerintah,  dan menurunkan pemanfaatan sarana prasarana yang telah disediakan pemerintah. Program penarikan retribusi oleh Pemerintah Desa Tamansari dapat dibenarkan jika tidak melanggar ketentuan yang ada dan bermanfaat bagi masyarakat.
Artikel ilmiah ini mengulas tentang implementasi retribusi oleh Pemerintah Desa Tamansari melalui badan usaha milik Desa Tamansari pada pengguna jalan provinsi  yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso. Analisis dan hasil diperoleh peneliti dari upaya pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.
METODE PENELITIAN Penelitian  ini  mempedomani  pendekatan  kualitatif  yang  diselaraskan  dengan  prinsip konstruktif,  prinsip  partisipatoris,  atau  menerapkan  keduanya  (Creswell,  2014:88).  Penelitian  ini memiliki tujuan dalam menjawab terkait implementasi kebijakan Pemerintah Desa Tamansari dalam penarikan  retribusi  jalan  provinsi  terhadap  pengguna  jalan  menuju  Ijen  Geopark  berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 hingga  2023.  Data  primer  di  peroleh  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  yang  ditetapkan berdasarkan  purposive  sampling;  data  sekunder  di  dapat  melalui  studi  pustaka  dan  berbagai peraturan  yang  relevan  dengan  subtansi  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  dengan  melakukan analisis  pada  data  kualitatif,  sehingga  peneliti  dapat  melakukan  pengelompokan  serta  dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tata Kelola Pemerintahan Desa Tamansari
Kewilayahan desa dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa. berdasarkan aspek sosiologis, kesatuan masyarakat dalam wilayah desa  untuk tinggal  dan  saling  mengenal satu  dengan  yang  lain.  Undang-undang  6/2014 menjelaskan bahwa masyarakat desa lebih condong pada kesatuan masyarakat hukum dan batas wilayah di mana mereka memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan juga kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya.
Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk, melainkan juga unit teritorial yang dihuni sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom (Sugiman, 2013). Posisi otonomi strategis yang dimiliki desa memberi pengaruh signifikan dalam perwujudan otonomi daerah.
Kewenangan  desa  meliputi  kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa.  Desa,  malalui  pemerintahan  desa berkewajiban  memberikan  kesejahteraan,  memajukan  perekonomian,  meningkatkan  kualitas kehidupan,  mengembangkan  pemberdayaan,  mengembangkan  kehidupan  demokrasi  antar
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
masyarakat, memberikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa (Undang-Undang 6/2014). Pemerintah dan pemerintahan memiliki definisi yang berbeda. Pemerintah memiliki arti organ atau alat negara untuk menjalankan pemerintahan. Sedang pemerintahan mengandung arti fungsi dari pemerintah. Fungsi pemerintahan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan,  pelayanan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  perlindungan  (Priyanto  &  Noviana, 2018). Pemerintahan  memiliki  tanggung  jawab  memberi  pengayoman  dan  pelayanan  pada masyarakat secara keseluruhan. Hakikatnya bersifat mengatur dan memaksa berdasarkan batasan- batasan tertentu (Sugiman, 2018). Dengan demikian arah program kebijakan pelayanan berbasis barang,  jasa,  maupun  administratif  yang  diselenggarakan  harus  mengarah  pada  kepentingan masyarakat.
Kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat berkaitan secara simultan. Implementasi suatu  kebijakan harus seirama  dengan  kepentingan masyarakat  (Priyanto,  2021).  Segala urusan desa  yang  ditugaskan  oleh pemerintah  pusat  dan  provinsi tidak boleh  membebani  desa  sebagai pelaksana tugas, begitu pula sebaliknya: pemerintah desa tidak perlu memaksakan kehendak untuk menjalankan hal-hal yang bukan kewenangannya. Penarikan retribusi jalan provinsi oleh Pemerintah Desa Tamansari  merupakan  bentuk  post  power syndrome,  meski  tujuannya  untuk  meningkatkan pembangunan dan/atau kesejahteraan desa dan masyarakat (Chikmawati, 2019).
Hak otonom dalam hal pembangunan dan/atau kesejahteraan tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah  Desa  Tamansari,  namun  dengan  diawali  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa, sebagai suatu lembaga usaha untuk memberikan alternatif dari desa dalam rangka mengembangkan potensi desa yang memiliki peluang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha yang dijalankan.
Pemanfaatan potensi desa membentuk kemandirian dan berdampak perkembangan ekonomi. Badan Usaha Milik Desa dibentuk sebagai salah satu pilar yang berfungsi menyangga pelaku-pelaku ekonomi mikro yang berkembang di tingkat desa dengan landasan spirit kekeluargaan dan gotong royong (Fitriyanto, 2016). Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi jaring pengaman sosial yang dapat memberikan perlindungan bagi warga desa dari jerat praktik ekonomi yang eksploitatif.
Badan Usaha Milik Desa dibentuk didasari oleh inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan  musyawarah  warga  desa,  adanya  potensi  usaha  ekonomi,  sesuai  kebutuhan masyarakat,  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok,  tersedianya  sumber  daya  desa  yang  belum dimanfaatkan  optimal,  dan  adanya unit  usaha  masyarakat  yang dikelola secara parsial dan belum terakomodasi meskidapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
Badan Usaha Milik Desa memiliki peran besar dalam memberikan alternatif pada beberapa program  pendampingan  maupun  hibah,  sehingga perlu  ada  konsep  pengelolaan  yang  baik (Solekhan, 2014). Konsep pengelolaan harus didasari oleh kepatuhan terhadap peraturan yang ada (Priyanto,  2018).  Penarikan  retibusi  jalan  provinsi  yang  melintasi  Desa  Tamansari  kepada pengunjung Ijen Geopark tidak bisa dibenarkan apabila terdapat peraturan yang dilanggar, meski retribusi bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat dan sebagai sumber pendapatan desa.
Badan Usaha Milik Desa yang diberi peran sebagai pelaksana kebijakan penarikan retribusi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tamansari berpedoman pada Peraturan Desa Tamansari 1/2015 dalam pengelolaan kawasan desa wisata. Ijen Geopark ditempatkan Pemerintah Desa Tamansari sebagai unsur pendukung kawasan desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut diasumsikan sebagai unsur peluang dalam melakukan retribusi. Tidak boleh dilakukan penarikan retribusi jika jalan tersebut hanya memiliki 1 jalur (Peraturan Pemerintah 97/2012).
Prinsip pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Desa harus dipertanggung jawabkan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku. Pentingnya masyarakat desa terlibat aktif mulai perencanaan, pelaksanaan,  hingga  pengawasan  agar  Badan  Usaha  Milik  Desa  tidak  menjadi  alat  pengeruk keuntungan dari mekanisme atau kebijakan yang salah.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## Kajian Kritis Penarikan Retribusi Berdasarkan Analisis Fraud
Peneliti  berpijak  pada  pemikiran  Cressey  tentang  teori  Fraud  Triangle.  Potensi  conflict  of interest  antara  masyarakat  dengan  pihak  desa  selaku  penarik  retribusi  dijelaskan  sebagai  pola seseorang  melakukan  kecurangan.  Cressey  (1950)  menjelaskan  dalam  fraud  triangle:  pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi).
Pemikiran Cressey tentang teori Fraud Triangle tersebut digunakan peneliti untuk mengurai dinamika yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan retribusi pada jalan provinsi oleh Pemerintah Desa Tamansari.
Gambar 1. Skema Penguraian Konflik Masyarakat

## Sumber: Dikelola dari pemikiran Cressey (1950)
Fraud secara sederhana diartikan sebagai kecurangan, baik dilakukan sengaja memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan berdampak menyesatkan orang lain. Walaupun kecurangan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung bagaimana individu mendefinisikannya.
Anggapan  dasar  yang  mengasumsikan  bahwa  orang-orang  tepercaya  menjadi  pelanggar kepercayaan  ketika  mereka  memiliki  masalah  keuangan  dan  sadar  bahwa  masalah  ini  dapat diselesaikan  secara  diam-diam  dengan  melanggar  posisi  kepercayaan  keuangan,  dan  dapat melakukan perilaku mereka sendiri dalam  situasi tersebut.
Pertama,  aspek  tekanan.  Merupakan  dorongan  yang  menjadi  sebab  mengapa  seseorang melakukan  kecurangan.  Tekanan  sebagai  masalah  keuangan  seseorang  yang  tidak  dapat diceritakan kepada orang lain. Terdapat masalah non-keuangan tertentu yang dapat diselesaikan dengan mencuri uang atau asset lainnya, jadi dengan melanggar kepercayaan yang terkait dengan kedudukannya.
Tekanan dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu: tekanan finansial seperti keserakahan dan standar hidup yang terlalu tinggi, tekanan akan kebiasaan buruk, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan tekanan lainnya (Albrecht, et al, 2011).
Stabilitas  keuangan  seperti  ketidakstabilan  dalam  mengatur  keuangan  dapat  menjadikan seseorang  bersedia  melakukan  apapun  agar  keinginan  dan  kebutuhannya  terpenuhi meskipun dengan cara yang curang. Tekanan dari luar bisa menjadi sebab mengapa melakukan kecurangan.
Tekanan atas kebutuhan keuangan individu menjadi faktor paling besar mengapa seseorang melakukan  kecurangan.  Pemenuhan  atas  kebutuhan  keuangan  individu  menjadi  modal  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup,  terlebih kebutuhan  itu  merupakan  kebutuhan  dasar  dalam  bertahan hidup.
Tekanan  yang  dialami  oleh  Pemerintah  Desa  Tamansari  adalah  keinginan  untuk meningkatkan  pendapatan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Dalam  hal  ini, terdapat target keuangan dan stabilitas keuangan yang menjadi alasan mengapa Pemerintah Desa Tamansari  melakukan  pemungutan  retribusi.  Adapun  tekanan  dari  adanya  target  keuangan  dan

## 1. Tekanan
2. Kesempatan 3. Rasionalisasi
Kebenaran Kebijakan
Penarikan Retribusi Kebijakan Penarikan Retribusi Pada Jalan 1
Jalur
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
stabilitas keuangan ini dikarenakan tuntutan dalam mencukupi segala kebutuhan masyarakat, baik pembangunan,  administrasi,  maupun  hal-hal  lain    sebagaimana  kewenangan  dari  suatu pemerintahan.
Kedua,  aspek  kesempatan.  Elemen  kesempatan  yang  dapat  memicu tindak  kecurangan berasal  dari  pengendalian  internal  suatu  organisasi  yang  lemah,   kurangnya  pengawasan,  dan penyalahgunaan wewenang.
Adanya persepsi tentang adanya kesempatan bagi dirinya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui  oleh  orang  lain  untuk  menyelesaikan  persoalannya  secara  rahasia  atau  diam-diam. Terdapat 2 elemen kesempatan yakni informasi umum dan keterampilan teknis. 2 hal tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai jabatan, tetapi mereka  yang  berada  di  bawah  sebagai pegawai  juga bisa memilikinya.
Keberadaan jalan provinsi yang ada di Desa Tamansari yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso berpeluang besar dalam mekanisme fraud. Terlebih jalan provinsi  tersebut  satu-satunya  akses  menuju  Ijen  Geopark  dari  Kabupaten  Banyuwangi.  Dalam perspektif  ini  Pemerintah  Desa  Tamansari  memiliki  peluang  dalam  hal  sifat  industri  dimana wilayahnya merupakan wilayah yang dapat mendatangkan keuntungan karena akses jalan menuju tempat wisata terkenal.
Tidak  adanya  pemantauan  dan/atau  evaluasi  dari  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi membuat Pemerintah Desa Tamansari dapat melakukan apa yang diinginkan.
Ketiga, aspek rasionalisasi atau pembenaran. Dalam deskripsi umum, pembenaran sering dilakukan oleh seseorang sebelumnya melakukan kesalahan, bukan setelahnya. Upaya rasionalitas agar semua pihak menganggap jika tindakannya sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima oleh  masyarakat.  Dellaportas  (dalam  Aksa,  2018)  menjelaskan  bahwa  kebiasaan  rasionalitas tersebut diperlukan oleh pihak yang melakukan kesalahan untuk mencerna perilaku yang melawan hukum  demi  mempertahankan  dirinya  sebagai  orang  yang   dipercaya  melakukan  tindakan  yang dibenarkan dan dapat diterima
Adanya penarikan retribusi ini membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa meningkat dan terbukanya lapangan pekerjaan. Jumlah kesempatan kerja di Desa Tamansari meningkat sehingga banyak penyerapan kerja. Ketika jumlah penyerapan kerja sama dengan jumlah kesempatan kerja maka  tidak  akan  terjadi  pengangguran.  Manfaat  lain  yang  didapat  oleh  Pemerintah  Kabupaten Banyuwangi adalah diperolehnya  dana  pembangunan.
Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  rasionalitas  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Tamansari melalui kebijakan penarikan retribusi diasumsikan untuk meningkatkan pendapatan Desa Tamansari sehingga bisa meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

## PENUTUP
Program penarikan retribusi bisa dibenarkan jika tidak melanggar ketentuan yang ada dan bermanfaat secara benar dalam pembangunan maupun masyarakat. Oleh karenanya realitas aspek tekanan yang dipergunakan untuk mengelola aset yang bukan miliknya, realitas aspek kesempatan karena  aset  yang  bukan  miliknya  berada  dalam  wilayah  administrasinya,  dan  realitas  aspek pembenaran yang diasumsikan demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh dipedomani. Karena pemerintah merupakan cermin kebenaran yang cenderung dicontoh masyarakat.
Rekomendasi
Kebijakan  penarikan  retribusi  yang  salah  menyebabkan  ketidak  puasan  masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak  simpati  pada  pemerintah,  dan menurunkan pemanfaatan  sarana prasarana yang disediakan pemerintah. Oleh karenanya upaya dalam meningkatkan pendapatan Desa Tamansari yang diperuntukkan demi meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat perlu mendasarkan peraturan yang ada.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
DAFTAR PUSTAKA Aksa, Adi Faisal. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Akuntansi. 20 (4). DOI: 10.32424/jeba.v20i4.1238;
Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2011). Fraud examination. USA: South Western Cengage Learning;
Chikmawati, Zulifah. (2019). Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi & Bisnis. 5(1). DOI: 10.30739/istiqro.v5i1.345;
Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. American Sociological Review. 15 (6), 738-743. DOI: 10.2307/2086606;
Creswell, John. (2014). Research Design: Qualitatif and Mixed Approach (Fourth Edition). CA: SAGE Publication;
Fitriyanto,  Hari.  (2016).  Revitalisasi  Kelembagaan  BUMDes  Dalam  Upaya  Meningkatkan kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur. Jurnal Jejaring Administrasi Publik 8 (2);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang: Jalan;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  97  Tahun  2012,  tentang:  Retribusi  Pengendalian  Lalu  Lintas  Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Peraturan Desa Tamansari Nomor 1 Tahun 2015, tentang: Badan Usaha Milik Desa; Priyanto,  H.  (2018).  Penerapan  Pancasila  Sebagai  Strategi  Deradikalisme  Di  Kabupaten Banyuwangi;
Priyanto,  H.  (2018).  Tinjauan  Peraturan  Bupati  Nomor:  45  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara
Pencegahan  Dan  Penanggulangan  HIV/AIDS  Terhadap  Perkembangan  Prostitusi Kabupaten  Banyuwangi. WELFARE:  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial, 7(1).  Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03;
Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 1-9. Doi:
10.31947/jakpp.v4i1.5900;
Priyanto,  H.,  Soepeno,  B.,  Wahyudi,  E.,  &  Hara,  A.  E.  (2021).  Public  Services  in  Banyuwangi Regency,  East  Java,  Indonesia  in  a  Just  and  Civilized  Humanity  Perspective. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494;
Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. Majalah Ilmiah Dian Ilmu, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330; Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2022). Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership. In Regulating Human Rights, Social Security, and Socio- Economic Structures in a Global Perspective (pp. 108-123). IGI Global.
Noviana, Nana., & Hary Priyanto. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. Partners Universal International Research (PUIRJ), 2 (02). Doi: 10.5281/zenodo.8051223;
Solekhan. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press; Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Jurnal Bina Mulya Hukum, 7(1), 82-95; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang: Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang: Desa; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang: Administrasi Pemerintahan.