Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
Pengaruh corporate  governance dan  kepemilikan  manajerial terhadap  agresivitas  pajak  pada  perusahaan  jasa  sub  sektor perbankan  yang  terdaftar  di  bursa  efek  indonesia  (bei) periode 2016-2020
The effect of corporate governance and managerial ownership on tax aggressivity in banking sub-sector service companies listed on the indonesia stock exchange (idx) 2016-2020 period
Nurwati 1 , Husnayetti 2 , Silvi Reni Cusyana 3
Program Studi Akuntansi 1 ,  Program Studi Manajemen 2 , Program Studi Akuntansi 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1,2,3,
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta 1,2,3
watisyam77@gmail.com, yetti_pipit@yahoo.co.id, silvirenic@yahoo.com 3
Received: November 21, 2022 . Revised: December 29, 2022 . Accepted: January 12, 2023 . Issue Period: Vol.7 No.1 (2023),Pp. 89-102
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  pengaruh  komite  audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Jumlah sampel  penelitian  yaitu  9  perusahaan  dengan  metode  purposive  sampling.  Data sekunder  diperoleh  dari  www.idx.co.id.  Nilai-nilai  yang  diuji  dalam  skripsi  ini menggunakan  analisis  deskriptif  dan  regresi  linier.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  komite  audit,  komisaris  independen  dan  kepemilikan  manajerial  secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas pajak Apabila secara parsial, komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan  terhadap agresivitas pajak dengan nilai sig. 0,341, komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak  dengan  nilai  sig.  0,024,  kepemilikan  manajerial  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap Agresivitas pajak dengan nilai sig. 0,019.
Kata kunci: Corporate Governance, Komite Audit, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Kepemilikan Manajerial, dan Agresivitas Pajak.
Abstract: The  purpose  of  this  study  was  to  examine  the  effect  of  audit  committees, independent  commissioners  and  managerial  ownership  on  tax  aggressiveness.  The number  of  research  samples  is  9  companies  with  purposive  sampling  method. Secondary  data  obtained  from  www.idx.co.id.  The  values  tested  in  this  thesis  use descriptive  analysis  and  linear  regression.  The  results  showed  that  the  audit committee,  independent  commissioners  and  managerial  ownership  simultaneously have  an  effect  on  tax  aggressiveness.  Partially,  the  audit  committee  has  a  positive and insignificant effect on tax aggressiveness with a sig value. 0.341, the independent commissioner  has  a  positive  and  significant  effect  on  tax  aggressiveness  with  a  sig value.  0.024,  managerial  ownership  has  a  negative  and  significant  effect  on  tax aggressiveness with a sig value. 0.019.
Keywords: Corporate  Governance,  Audit  Committee,  Independent  Commissioner, Ownership Structure, Managerial Ownership, and Tax Aggressiveness.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023

## I. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  menjadi  daftar  fokus  oleh  negara  khususnya  pemerintah,  dimana pemerintah  menerapkan  susunan  strategi  untuk  mensejahterakan  perekonomian  bagi  masyarakat  dan  negara secara normatif pancasila dan UUD 1945 dengan landasan  idiil. Menelisik lebih dahulu, Indonesia  merupakan negara berkembang sehingga keseimbangan ekonomi akan dilihat dari seberapa besar hutang Indonesia kepada negara  lain  dan  perlu  upaya  agar  hutang  tersebut  tidak  semakin  meningkat  agar  dapat  mewujudkan  negara Indonesia sebagai negara maju. Dalam pelaksanaannya, pengeluaran dana pembangunan dan bantuan yang telah negara  distribusikan  memerlukan  timbal  balik  pengelolaan  dana  agar  tetap  berjalan,  langkah  yang  diambil pemerintah  dalam  memenuhi  dana  tanpa  bergantung  dengan  aliran  arus  hutang  dari  luar  negeri  yaitu  dengan meningkatkan  penerimaan  negara.  Sumber  penerimaan  negara  yang  paling  tinggi  yaitu  sektor  perpajakan, diharapkan dengan adanya penerapan perpajakan mampu menata perkembangan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak merupakan arus dana pengeluaran yang wajib dibayarkan oleh subjek pajak. Golongan subjek pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak badan dan orang pribadi.
Dapat  diamati  data  BPS  periode  2016-2020  terkait  realisasi  penerimaan  negara  pada  Tabel  sebagai berikut:
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2020 (dalam Milyar Rupiah) Sumber Penerimaan 2016 2017 2018 2019 2020 Penerimaan Dalam Negeri Pajak Penghasilan 662,212 646,794 749,266 772,266 670,380 Pajak Pertambahan nilai 412,213 480,725 537,268 531,577 507,516 Pajak Bumi dan Bangunan 19,443 16,770 19,445 21,146 13,442 Cukai 143,525 153,288 159,589 172,422 172,197 Pajak Lainnya 8,104 6,739 6,630 7,677 7,486 Bea Masuk 35,472 35,066 39,117 37,527 31,834 Pajak Ekspor 2,998 4,147 6,765 3,527 1,653 Penerimaan Bukan Pajak 261,976 311,216 409,320 408,994 294,141 Penerimaan Sumber Daya Alam 64,901 111,132 180,593 154,895 79,087 Pendapatan BUMN 37,133 43,904 45,061 80,726 65,000 Penerimaan  Bukan  Pajak Lainnya 117,995 108,835 128,574 124,504 100,054 Pendapatan Badan Layanan Umum 41,945 47,346 55,093 48,869 50,000 Hibah 8,987 11,630 15,565 5,497 1,300 Jumlah 1,555,934 1,666,376 1,943,675 1,960,634 1,699,949
Sumber: Badan Pusat Statistik 2021
Berdasarkan  data  diatas,  peranan  pajak  yang  unggul  bersumber  dari  penerimaan  dalam  negeri  terutama pada pajak penghasilan mencapai (772,226 miliar di tahun 2019) dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya. Namun  pada  tahun  2020  pajak  penghasilan  diperoleh  dengan  nominal  Rp.  670,380  miliar  yang  mana  terjadi penurunan  akibat  dampak  masuknya  wabah  Covid-19  di  awal  tahun  2020,  hal  ini  menjadi  penyebab  turunnya
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
asset  setiap  perusahaan  sehingga  penerimaan  pajak  jauh  dari  target  negara  yang  seharusnya.  Pemerintah bersiteguh  agar  pendapatan  yang  masuk  pada  kas  negara  bisa  semaksimal  mungkin  guna  membiayai  kegiatan operasional  penyelenggaraan  negara  dengan  cara  menciptakan  berbagai  program  dan  regulasi  khusus.  Upaya pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  sektor  pajak  di  era  pandemi  sangat  tidak  mudah.  Dibalik  keuntungan yang  diperoleh  negara,  praktik  pemungutan  pajak  oleh  pemerintah  tidak  begitu  disambut  sukarela  oleh  wajib pajak  pribadi  maupun  badan.  Perusahaan  termasuk  dalam  penyumbang  kontribusi  pajak  yang  rata-rata berpresentasi besar serta bekerja mengikuti peraturan undang-undang. Perhitungan pajak perusahaan didapatkan dari  laba  bersih  dalam  laporan  laba  rugi  keuangan  perusahaan.  Para  subjek  pajak  akan  berusaha  untuk meminimalisasi  pembayaran  pajak  dikarenakan  perusahaan  yang  berkewajiban  besar  dalam  pajak  akan mendapatkan  laba  yang  sedikit.  Dari  pembahasan  tersebut  terlihat  jelas  perbedaan  antara  harapan  serta  tujuan para pelaku pemungut dan penyetor pajak yang saling bertolak belakang.
Perusahaan berharap akan mengeluarkan kewajiban pajak yang sedikit karena pengaruh beban pajak yang kecil  berkaitan  dengan  jumlah  laba  yang  diperoleh.  Pengurangan  beban  pajak  bisa  dengan  beberapa implementasi, yang pertama dapat menerapkan penggelapan pajak ( tax evasion ) dengan cara mengurangi beban pajak  yang  tidak  berasas  pada  undang-undang,  sedangkan  cara  yang  kedua  dengan  menerapkan  penghindaran pajak legal ( tax avoidance ) dengan melakukan pengurangan beban pajak yang berdasarkan undang-undang [1]. Agresivitas  pajak  merupakan  langkah  atas  pengurangan  pajak  yang  sedang  ditinjau  oleh  pemerintah Indonesia  terlebih  saat  memasuki  era  pandemi.  Perusahaan  yang  mengalami  dampak  di  era  pandemi  akan merasakan turunnya laba dari pada omzet  yang diperoleh. Oleh  karenanya perusahaan akan  mencari cara agar pengeluaran  dalam  bayar  pajak  sangat  kecil.  Tindakan  agresivitas  pajak  yang  tidak  sesuai  peraturan  undang- undang  akan  menimbulkan  penyelewengan  pajak.  Dalam  operasi  pengurangan  pajak  oleh  perusahaan  dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut: penggelapan pajak ( tax evasion ), perencanaan pajak ( tax planning ) serta penghindaraan  pajak  ( tax  avoidance ).  Tindakan  penghindaran  pajak  masih  tergolong  yang  diperbolehkan pemerintah,  sebab  masih  berada  dalam  lingkaran  peraturan  pajak  yang  berlaku.  Penghindaran  pajak  termasuk dalam  rencana  setiap  perusahaan  dan  porsi  penghindaran  pajak  agresif  juga  banyak  dilakukan  perusahaan. Perusahaan  yang  melakukan  tindakan  pajak  lebih  agresif  akan  melahirkan  citra  negatif  dari  masyarakat khususnya stakeholder.
Fenomena penghindaran pajak pada perusahaan jasa sub sektor perbankan di Indonesia dialami oleh PT. Bank Central Asia Tbk dimana menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. Awal mula kasus ini dari penolakan pihak BCA untuk adanya koreksi beban pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Informasi DJP kepada  BCA  atas  hasil  koreksi  dalam  laba  fiskal  yaitu  Rp  6,78  triliun  dikurangi  Rp  5,77  triliun.  Dua  bulan sebelum  Hadi  Purnomo  mengajukan  keberatan  atas  pajak  BCA,  Raden  Pardede  ditunjuk  menjadi  Komisaris BCA.  Setelah  Raden  Pardede  melakukan  kinerja  terhadap  BCA,  Hadi  Poernomo  secara  mendadak  merevisi hasil pengusutan dari Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) atas pengajuan penentangan pajak BCA yang awalnya menyangkal.  Menurut  Ah  Maftuchan  sebagai  peneliti  dalam  kebijakan  publik  yang  telah  mempelajari  laporan keuangan BCA, berpendapat bahwa KPK harus mendaftarkan kasus ini untuk diselidiki karena terdapat ketidak wajaran  dalam  pengalihan  aset  tersebut  dimana  hal  ini  mengarah  pada  modus  penghindaran  pajak  (Tax Avoidance).  Pada  salah  satu  kabar  online  www.kompasiana.com  dugaan  atas  penghindaran  pajak  yang dilakukan BCA menampakkan manfaat atas celah hukum dengan melakukan pembelanjaan tidak wajar, seperti gaji  dan  tunjangan  para  karyawan  dinaikkan,  dan  adanya  penyuapan  terhadap  oknum  atau  pelaku  pejabat. Dalam kasus ini, pemerintah turut andil dalam kepentingan perkara pajak BCA, faktanya pemerintah memiliki 5,02% saham di bank BCA pada saat kasus tersebut berlangsung, sehingga menginginkan keuntungan besar jika di  kemudian  hari  sahamnya  akan  dijual.  Oleh  karena  itu,  laba  BCA  diperlukan  adanya  peningkatan  serta portofolio dalam kredit macet dapat diminimalkan, maka guna value jual akan lebih tinggi.
Kasus penghindaran pajak yang terungkap pada tahun 2021 terjadi pada PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk.  yang  sebelumnya  diberitakan  oleh  situs  www.keuangan.kontan.co.id.  Bank  Panin  terseret  dalam  kasus korupsi  pajak  karena  kuasa  pajak  Bank  Panin  yakni  Veronika  Lindawati  terduga  memberi  suap.  Pemeriksaan ulang  kasus  dugaan  suap  rekayasa  pajak  Bank  Panin  menunjukkan  jika  total  pajak  bank  ini  pada  tahun  2016 termasuk dengan dendanya mencapai Rp 1,3 triliun. Pembuktian tersebut dinyatakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)  kemudian  ditegaskan  Presiden  Direktur  Bank  Panin  Herwidayatmo  apabila  hasil  temuan  angka  yang diberitakan  tersebut  100%  yang  disampaikan  pemeriksa  pajak.  Sebagai  bentuk  penolakan  atas  hasil pemeriksaan, Bank Panin sudah memberikan surat tanggapan berupa penyanggah temuan tersebut berdasarkan ketentuan  perpajakan  yang  masih  berlaku.  Awalnya,  tim  Pemeriksa  Pajak  DJP  yang  dilengkapi  oleh  Wawan,
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
Alfred Simanjuntak, Febrian dan Yulmanizar menjelaskan bahwa analisis risiko diperoleh pengaruh pajak atas wajib  pajak  Bank  Panin  untuk  periode  pajak  2016  sebesar  Rp  81  milyar.  Atas  hasil  pemeriksaan  General Ledger, perhitungan bunga dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PAP), didapatkan minus pembayaran pajak  senilai  Rp  926  milyar.  Mu’min  Ali  Gunawan  sebagai  pemilik  PT Bank  Panin  Tbk  menunjuk  Veronika Lindawati  dalam  memusyawarahkan  penurunan  kewajiban  pajak.  Kemudian  Veronika  meminta  untuk kewajiban pajak Bank Panin di nominal Rp 300 miliar ditambah komitmen fee sebesar Rp 25 miliar dari Bank Panin. Kenyataannya, fee yang terealisasi baru Rp 5 miliar.
Setiap  perusahaan  pasti  ingin  mempunyai  stabil  pendapatan  dan  memperoleh  laba  sebanyak  mungkin supaya  dikatakan  sebagai  kinerja  perusahaan  yang  aktif.  Corporate  Governance  dan  struktur  kepemilikan menjadi  pengaruh  dalam  sebuah  perusahaan  untuk  melakukan  tindakan  wajar  Agresivitas  Pajak.  Pengelolaan corporate  governance  yang  baik  dapat  menciptakan  minim  resiko  atas  tindakan  perpajakan  serta  lebih berpedoman terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pemberlakuan corporate governance yang terstruktur dalam  perusahaan  dapat  menghambat  adanya  konflik  kepentingan  antara  manajer  dengan  pemilik  (owner). Apabila  corporate  governance  diterapkan  dengan  sesuai  akan  menciptakan  pengawasan  terhadap  kinerja manajer  dalam    tindakan  pajak  agresif  pada  perusahaannya.  Corporate  Governance  dapat  menjadi  penekan tindakan  penghindaran  pajak.  Kenyataannya,  semakin  banyak  perusahaan  yang  menerapkan  prinsip  corporate governance dengan baik maka pengaruh agresivitas pajak akan lebih kecil.
Menurut  Ikatan  Komite  Audit  Indonesia  (IKAI)  komite  audit  merupakan  suatu  komite  yang  bekerja secara profesional dan independen yang dibangun oleh dewan direksi yang bertugas menunjang dan mendukung fungsi  dewan  komisaris  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  ( oversight )  atas  operasi  laporan  keuangan, manajemen  risiko,  pelaksanaan  audit  dan  pelaksanaan  dari  corporate  governance  di  setiap  perusahaan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 mengelola atas pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit  yang sebagian  memiliki keterkaitan atas persyaratan independensi dan keterampilan  komite audit  serta  jumlah  batas  pertemuan  yang  harus  diselenggarakan  oleh  komite  audit.  Pernyataan  tersebut  ditarik kesimpulan  apabila  komite  audit  dibangun  dan  diharuskan  bertanggung  jawab  langsung  terhadap  dewan komisaris. Diharapkan struktur komite audit dan dewan  komisaris sebagai pelaku atas  wakil pemegang saham bisa  memacu  pengawasan  dengan  transparan  terhadap  kinerja  manajemen  dan  beritikad  mencegah  tindakan penghindaran  pajak  beserta  kecurangan  lainnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Annisa  dan  Kurniasih menyatakan  jika  komite  audit  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak  [2].  Sedangkan  menurut  hasil  penelitian dari  Melinda  Fahriani  [3]  Diantari  &  Ulupui  menyatakan  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak [4].
Mekanisme  corporate  governance  yang  selanjutnya  yaitu  Komisaris  Independen.  Komisaris  Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak independen yang dilantik  berdasarkan  hasil  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  oleh  pihak  yang  tidak  terafiliasi dengan  pemegang  saham  utama,  anggota  Direksi  atau  anggota  Dewan  Komisaris  lainnya.  Struktur  komisaris independen  tidak  berpihak  pada  pemilik  perusahaan  serta  pemegang  saham  atau  investor.  Semakin  banyak anggota komisaris independen akan berpengaruh lebih besar terhadap pengawasan kinerja manajemen agar tidak bersifat  oportunistik.  Selama  ini  laba  dijadikan  pengaruh  signifikan  atas  suksesnya  manajer.  Hal  yang  dapat meningkatkan  laba  salah  satunya  dengan  cara  mengendalikan  seluruh  biaya  pengeluaran  termasuk  pajak. Sehingga memacu manajer menjadi terpengaruh dalam pajak agresif. Penelitian yang dilakukan Amril, dkk  [5], Imam  Fadly  [6],  Shelly  Novitasari  menyatakan  komisaris  independen  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak [7].  Sedangkan  menurut  hasil  penelitian  dari  Proboningrum  [8],  Diantari  &  Ulupui  [4],  prasetyo  &  Pramuka komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [9].
Salah satu pembuktian apakah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak bisa dengan melihat struktur kepemilikan di dalamnya.
Pada penelitian ini kepemilikan saham diproksikan pada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial termasuk aspek dalam corporate governance. Kepemilikan manajerial menjelaskan kondisi adanya peran ganda dimana  manajer bertanggung  jawab  mengelola perusahaan  dan pemegang saham atas pemilik perusahaan atau dapat  disebut  manajer  merupakan  seorang  yang  mempunyai  kepemilikan  saham  dalam  perusahaan  [10]. Kepemilikan manajerial dinilai sebagai bagian dari faktor yang mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak serta  berperan  stimulus  dalam  melakukan  agresivitas  pajak  sebagai  upaya  penghematan  pajak  perusahaan. Pemegang saham adalah perseorangan atau lembaga  yang  secara absah setidaknya  mempunyai  satu atau lebih saham  di  suatu  perusahaan.  Pemberian  kesempatan  manajer  agar  berpartisipasi  dalam  kepemilikan  saham
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
bermaksud  untuk  menyembuhkan  antara  kepentingan  manajer  dengan  pemegang  saham.  Hasil  penelitian  dari Atari [11], Irsan Lubis, dkk [12], Putri & Lawita [13] kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  Sementara  penelitian  dari  Mia  Hernawati  [14],  Prasetyo  &  Pramuka  [9],  Shelly  Novitasari  [7] kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Penyebab tersebut bisa terjadi karena perbedaaan metode, teori maupun proksi yang diambil. Karenanya penulis ingin melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan variabel  komite  audit,  komisaris  independen  dan  kepemilikan  manajerial.  Berdasarkan  pembahasan  latar belakang diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Dan Kepemilikan  Manajerial  Terhadap  Agresivitas  Pajak  Pada  Perusahaan  Jasa  Sub  Sektor  Perbankan  Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020”

## II. METODE DAN MATERI
Penelitian ini meneliti pengaruh dari Corporate Governance dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan jasa sub sektor perbankan  yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Metode penelitian ini  berjenis  kuantitatif  karena  data  yang  digunakan  oleh  penelitian  berupa  angka-angka  dan  analisis menggunakan  statistik  [15].  Penelitian  ini  berdasar  pada  pengujian  hipotesis,  dimana  pengujian  hipotesis biasanya mengungkap sifat hubungan tertentu atau mencari perbedaan antar kelompok (independensi) dua atau lebih dari faktor dalam suatu  situasi. Kegunaan  hipotesis dapat membantu peneliti agar penelitian tidak  keluar dari jalur penelitian.

## III. PEMBAHASAN DAN HASIL
1. Teori Perilaku yang Direncanakan ( Theory of  Planned Behaviour ) Teori Perilaku yang Direncanakan ( Theory of Planned Behaviour ) merupakan media ukur yang digunakan untuk memperkirakan perilaku manusia ketika tidak memiliki kontrol atas kemauan sendiri secara penuh, dikarenakan manusia  mempunyai  kelemahan  atau  hambatan  sehingga  perilakunya  tidak  bisa  semaunya  sendiri.  Dalam penelitian  Dr.  Mahyarni  [16]  Pendapat  Ajzen  dan  Fishbein  [17]  teori  ini  merupakan  pengembangan  dari  teori tindakan beralasan (Theory of Reasoned Action). Menurut Ajzen [18] Theory of Planned Behavior merupakan teori  yang  berlandaskan  pada  asumsi  bahwa  individu  umumnya  akan  berperilaku  pantas  (behave  in  a  sensible manner) sebab manusia merupakan makhluk hidup rasional yang mampu menyerap informasi-informasi secara sistematis  untuk  memikirkan  sugesti  dari  tindakan  mereka  dalam  berperilaku  terstruktur.  Manusia  biasanya berperilaku  dengan  cara  yang  masuk  akal  (berpikir  sebelum  bertindak).  Teori  ini  menjelaskan  perilaku (tindakan)  muncul  disebabkan  dorongan  dalam  diri  untuk  melakukannya.  Artinya  setiap  perilaku  pribadi didasari  niat  yang  ada  dan  dipengaruhi  faktor-faktor  pendukung  seperti  sikap  ( attitude ),  norma  subjektif ( subjective norm ), serta persepsi kontrol perilaku ( perceived behavioral control ).

## 2. Teori Agensi
Deskripsi  teori  ini  adalah  adanya  keterkaitan  yang  sehubungan  dengan  pihak  pemberi  kewenangan  (principal) terhadap pihak yang diberi kewenangan (agent). Menurut Jensen & Meckling menafsirkan teori agensi sebagai kaitan  keagenan  pada  suatu  kontrak  dimana  pihak  pemberi  kewenangan  mempekerjakan  pihak  yang  diberi kewenangan  untuk  menjalankan  suatu  jasa  atas  kepentingan  pemilik  melalui  delegasi  kepada  agent  untuk memperoleh  keputusan  dalam  perusahaan  [19].  Teori  agensi  timbul  apabila  ada  sebuah  perjanjian  hubungan kerja  antara  principle  yang  berwenang  dengan  agent  yang  diberi  kewenangan  untuk  menjalankan  perusahaan. Principal  merupakan  badan  atau  perseorangan  yang  menginvestasikan  dananya  kepada  perusahaan,  sementara agent  (manajer)  adalah  pihak  yang  bertugas  mengelola  usaha,  membuat  keputusan  dan  memberikan  informasi keadaan perusahaan kepada principal, agen adalah tim manajemen karena dalam konteks ini manajer dianggap lebih  paham  keadaan  perusahaannya.  Permasalahan  disini  meliputi  manajer  yang  terkadang  tidak  melaporkan keadaan  perusahaan  berdasarkan  fakta.  Alasannya  untuk  menguntungkan  dan  menyembunyikan  kelemahan kinerja  efektif  manajer,  dikarenakan  adanya  perbedaan  atas  kepentingan  pemilik  perusahaan  (principal)  dan manajer (agen) sehingga menimbulkan konflik keagenan (agency problem).
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
konflik  keagenan  adalah  kepentingan  dalam  diri  manajer  sebagai  pengelola  jalannya  perusahaan  untuk mendahulukan  kepentingan  pribadi  diatas  tujuan  perusahaan  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  pemegang saham.

## 3. Agresivitas Pajak
Agresivitas pajak merupakan tindakan atas memperkecil penghasilan kena pajaknya melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal bertujuan mengurangi beban pajaknya. Karena prinsip perusahaan apabila beban pajak meningkat maka keuntungan yang diperoleh semakin kecil [7].
Agresivitas pajak sering diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perencanaan  agresivitas  pajak  lebih  mengacu  pada  penghindaran  pajak  dalam  tindakan  legal  untuk  usaha memperkecil  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Manfaat  agresivitas  pajak  pada  perusahaan  adalah  untuk mengefisiensi  pajak  yang  dibayar  oleh  perusahan  kepada  pemerintah,  sehingga  keuntungan  yang  diperoleh pemilik akan besar serta penghematan pajak tersebut dapat dialokasikan untuk investasi. Kewajiban pajak dapat dihindari  melalui  beberapa  cara,  seperti  aktivitas  mencukupi  ketentuan  perpajakan  (lawful)  dengan  kegiatan penghindaran  pajak  maupun  yang  melanggar  peraturan  perpajakan  (unlawful)  melalui  aktivitas  penggelapan pajak dengan usaha mengurangi hutang pajak. Kerugian yang akan dialami perusahaan dari tindakan agresivitas pajak perusahaan adalah berpotensi mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda dan turunnya harga saham perusahaan  akibat  pemegang  saham  mengetahui  tindakan  agresivitas  pajak.  Bagi  pemerintah,  tindakan agresivitas  pajak  yang  terus  dilakukan  perusahaan  akan  merugikan  Negara  karena  mampu  mengurangi pendapatan  negara.  Sementara  manfaat  agresivitas  pajak  bagi  agen  adalah  agen  mendapat  bonus  dari  pemilik karena naiknya laba bersih akibat penghematan pajak yang dilakukan [20].

## 4. Corporate Governance
Konsep corporate governance sudah  tidak asing terdengar  di kalangan pesaing bisnis karena sering diterapkan pada  perusahaan  yang  mengutamakan  prinsip  baik  dalam  perkembangan  usaha.  Institusi  Forum  for  Corporate Governance  in  Indonesia  (FCGI,  2006)  mendefinisikan  corporate  governance  sebagai  seperangkat  peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, karyawan, pihak kreditur, dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban  mereka  atau  dengan  kata  lain  suatu  sistem  yang  mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan.  Tujuan corporate  governance  adalah  untuk  menciptakan  nilai  tambah  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan (stakeholders).
Dalam  penelitian  ini  corporate  governance  diukur  dengan  indikator  jumlah  komite  audit  dan  komisaris independen yang dibawah naungan perusahaan. Berikut penjelasan dari kedua indikator tersebut:

## A. Komite Audit
Berdasarkan  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  55/POJK  04/2015  telah  membuat  aturan  Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit [21]. Dapat diartikan bahwa yang struktur ada karena dibentuk dan  bertugas  menjadi  penanggung  jawab  dalam  membantu  melangsungkan  tugas  dan  arti  fungsi  dewan komisaris. Komisaris independen dalam perusahaan sebagai pemimpin komite audit. Pada komite ini disebutkan paling sedikit karena terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar  Emiten  atau  Perusahaan  Publik.  Masa  tugas  Komite  Audit  tidak  diperkenankan  lebih  lama  dari  masa jabatan Dewan Komisaris sebagai halnya diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)  periode  berikutnya.  Menurut  Said,  dkk  komite  audit  merupakan  unsur  yang  dominan  untuk  melakukan mekanisme pengawasan, sehingga mampu mengurangi biaya agensi dan menumbuhkan kualitas pengungkapan perusahaan [22].
Dalam menjalankan tugas dan tanggung  jawab Komite Audit bertindak secara independen, berikut penjelasan Komite Audit dalam menjalankan fungsinya:
1. Melakukan  pemeriksaan  atas  informasi  keuangan  yang  akan  dikeluarkan  Emiten  atau  Perusahaan Publik kepada pihak otoritas antara lain proyeksi, laporan keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau perusahaan Publik,
2. Melakukan  pengamatan  atas  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik,
3. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya,
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
4. Memberikan evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang bersumber pada independensi, imbalan jasa, dan ruang lingkup penugasan,
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan auditor internal,
6. Melakukan  penelaahan  terhadap  kegiatan  pelaksanaan  manajemen  risiko  yang  dilakukan  Direksi, apabila  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  tidak  memiliki  fungsi  pemantau  risiko  di  bawah  Dewan Komisaris,
7. Menganalisis pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,
8. Memberikan  saran  kepada  Dewan  Komisaris  terkait  dengan  adanya  potensi  benturan  kepentingan Emiten dan Perusahaan Publik, dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten.
10. Dengan  adanya  ukuran  komite  audit  yang  diterapkan  dalam  sebuah  perusahaan  maka  diharapkan mampu mengurangi implementasi manajemen laba serta agresivitas pajak yang bermaksud mengurangi beban pajak.

## B. Komisaris Independen
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris  Emiten  Atau  Perusahaan  Publik,  disebutkan  Komisaris  Independen  merupakan  anggota  Dewan Komisaris  yang bertugas  melakukan pengawasan secara  umum atau  khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi  nasihat  kepada  Direksi.  Unsur  komisaris  independen  biasanya  beranggotakan  dewan  komisaris  yang berasal dari luar perusahaan dan berfungsi sebagai penyelaras dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka  perlindungan  terhadap  pemegang  saham  minoritas  dan  pihak  lain  yang  terikat  [23].  Istilah  keberadaan komisaris  independen  baru  muncul  setelah  terbitnya  Surat  Edaran  Bapepam  Nomor:  SE03/PM/2000  dan Peraturan  Pencatatan  Efek  Nomor  339/BEJ/07  –  2001  tanggal  21  Juli  2001.  Menurut  ketentuan  tersebut perusahaan publik yang tercatat pada Bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen yaitu jumlah komisaris independen adalah minimal 30% dari seluruh jumlah  anggota  komisaris,  perlunya  dibentuk  komite  audit  serta  keharusan  perusahaan  memiliki  sekretaris perusahaan [24].
Komisaris independen bertindak mengarahkan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi  pada  pemilik  perusahaan  (principal)  dengan  manajemen  perusahaan  atau  agent  [25].  Dewan  komisaris berwenang  meminta  saran  atau  masukkan  dari  pihak  ketiga  dengan  membentuk  komite  khusus.  Salah  satunya dengan  membuat  komite  audit.  Proporsi  dewan  komisaris  yang  tinggi  dapat  meminimalisir  kecurangan  dalam pembayaran pajak yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan  manajemen.  Oleh  sebab  itu,  semakin  banyak  unsur  dewan  komisaris  dalam  perusahaan  maka berpotensi  kecilnya  praktik  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  [26].  Diharapkan  semakin  tinggi proporsi  komisaris  independen  mampu  meningkatkan  pengawasan  sehingga  dapat  mencegah  agresivitas  pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.
Pada  penelitian  ini  pengukuran  komisaris  independen  menggunakan  rumus  yang  diproksikan  dengan  rasio jumlah komisaris berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak yang terafiliasi terhadap total dewan komisaris perusahaan.

## 5. Struktur Kepemilikan
Struktur  kepemilikan  adalah  proporsi  kepemilikan  manajemen,  kepemilikan  publik,  institusional,  dan  struktur kepemilikan  merupakan suatu cara mengurangi  konflik antara manajemen dengan pemegang saham [27]. Dari pembahasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  struktur  kepemilikan  merupakan  banyaknya  saham  yang dimiliki kalangan manajerial dengan jumlah saham investor (publik/institusional).
Struktur  kepemilikan  saham  bertujuan  mempengaruhi  tujuan  perusahaan  yang  bersifat  positif  dengan mempengaruhi  kinerja  perusahaan  dalam  memaksimalkan  nilai  perusahaannya.  Hal  tersebut  dipicu  karena adanya  pengaruh  yang  dimiliki  oleh  para  pemegang  saham.  Struktur  kepemilikan  dapat  ditafsirkan  dari  dua sudut  pandang,  yaitu  pendekatan  keagenan  dan  pendekatan  informasi  asimetri.  Pada  pendekatan  keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu metode untuk menghilangkan konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023

## Uji Normalitas
Pada histogram ini dapat menjelaskan bahwa data berdistribusi normal. kemudian dapat dilihat bahwa histogram tersebut memiliki mean -3,12 dengan standar deviasi yaitu 0,965 dari 45 data yang disajikan.
Maka, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)  atau  disebut  dengan  One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test  agar  dapat  memperkuat  hasil  normalitas data.  Apabila  nilai  K-S  memiliki  signifikan  diatas  Asym.  Sign  >  0,05  maka  model  regresi  dapat  memenuhi normalitas.  Dapat  dilihat  hasil  uji  normalitas  data  dengan  menggunakan  uji  statistik  non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) [28]

## Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 45 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .17180367 Most Extreme Differences Absolute .194 Positive .096 Negative -.194 Test Statistic .194 Asymp. Sig. (2-tailed) .000 c Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .059 d 99% Confidence Interval Lower Bound .053 Upper Bound .065 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
Pada  Uji  Normalitas  jika  nilai  signifikan  >  0.05  maka  data  berdistribusi  normal.  Kemudian  dapat  dilihat  pada tabel diatas, nilai signifikansinya adalah 0,59 sehingga > 0.05 maka dapat dikatakan data residual termasuk data yang normal atau berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 KA .992 1.008 KOM .971 1.030 KM .972 1.029 a. Dependent Variable: ETR
Berdasarkan  tabel  Coefficients  dalam  uji  asumsi  klasik  multikolinearitas  diatas  dijelaskan  bahwa  nilai  VIF untuk  variabel  KA  (Komite  Audit)  yaitu  sebesar  1.008  yang  artinya  nilai  VIF  lebih  kecil  dari  10,  selanjutnya untuk  nilai  tolerance  variabel  KA  (Komite  Audit)  yaitu  sebesar  0.992  yang  artinya  nilai  tolerance  lebih  besar dari  0.1  sehingga  untuk  variabel  KA  (Komite  Audit)  tidak  terjadi  multikolinieritas.  Untuk  variabel  KOM (Komisaris Independen)  yaitu sebesar 1.030 yang artinya  nilai VIF lebih  kecil dari 10, selanjutnya  untuk  nilai tolerance  variabel  KOM  (Komisaris  Independen)  yaitu  sebesar  0.971  yang  artinya  nilai  tolerance  lebih  besar dari  0.1  sehingga  untuk  variabel  KOM  (Komisaris  Independen)  tidak  terjadi  multikolinieritas.  Dan  untuk variabel  KM  (Kepemilikan  Manajerial)  yaitu  sebesar  1.029  yang  artinya  nilai  VIF  lebih  kecil  dari  10, selanjutnya untuk nilai tolerance variabel KM (Kepemilikan Manajerial) yaitu sebesar 0.972 yang artinya nilai tolerance  lebih  besar  dari  0.1  sehingga  untuk  variabel  KM  (Kepemilikan  Manajerial)  tidak  terjadi multikolinieritas.

## Uji Heterokedasitas
Pada uji heterokedasitas pada dilihat pada scatterplot jika plot tersebar maka dapat dikatakan bahwa uji tersebut terpenuhi.  Pada  gambar  scatterplot  diatas  bahwa  plot-plot  tersebar  secara  acak  sehingga  dapat  dikatakan  uji heterokedasitas terpenuhi.

## Uji Glejser
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .440 .379 1.161 .252
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
KA -.113 .079 -.211  -1.427 .161 KOM -.051 .094 -.081 -.542 .591 KM .006 .004 .233  1.559 .127
a. Dependent Variable: ABRESID
Apabila nilai sig. > 0,05 maka data tersebut normal dan apabila nilai sig. < 0,05 sebaliknya. Dalam penelitian ini nilai sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut normal.

## Uji Autokorelasi
Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .467 a .218 .161 .17798 1.498 a. Predictors: (Constant), KM, KA, KOM
b. Dependent Variable: ETR
Dalam  penelitian  ini  terdapat  3  (tiga)  variabel,  maka  K3,  N  =  45.  Nilai  Durbin  Watsonnya  adalah  1,498  dan untuk nilai tabel DL adalah 1,3832, nilai DU adalah 1,6662. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Nilai DW 1,498 < nilai DU 1,6662, maka hasilnya terjadi autokorelasi positif.
2. 4-DW  maka  4  -  1,498  =  2,502,  sehingga  nilai  4-DW  (2,502)  >  DU  (1,6662)  artinya  tidak  terjadi autokorelasi negatif.

## Hasil Uji Hipotesis
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .039 .537 .072 .943 KA .108 .112 .134 .964 .341 KOM .311 .133 .328 2.337 .024 KM -.014 .006 -.342 -2.443 .019
a. Dependent Variable: ETR
Dari  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  diatas,  maka  model  persamaan  regresi  yang  dikembangkan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
ETR = 0,039 + 0,108 KA + 0,311 KOM + -0,014 KM + e Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Konstanta, Berdasarkan tabel uji regresi linear berganda ini nilai konstanta yaitu sebesar 0,039 artinya, jika variabel KA (X1), KOM (X2), KM (X3) ada atau diperhitungkan maka nilai Agresivitas Pajak (ETR) akan bertambah sebesar 0,039%.
2. Nilai  koefisien  regresi  variabel  KA  (Komite  Audit)  sebesar  0,108.  Jika  variabel  KA  (Komite  Audit) meningkat dengan asumsi variabel KOM dan KM tetap, maka nilai ETR meningkat.
3. Nilai  koefisien  regresi  variabel  KOM  (Komisaris  Independen)  sebesar  0,311.  Jika  variabel  KOM (Komisaris Independen) meningkat dengan asumsi variabel KA dan KM tetap, maka nilai ETR meningkat.
4. Nilai  koefisien  regresi  variabel  KM  (Kepemilikan  Manajerial)  sebesar  -0,014.  Jika  variabel  KM (Kepemilikan  Manajerial)  meningkat  dengan  asumsi  variabel  KA  dan  KOM  tetap,  maka  nilai  ETR meningkat.
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
1 .467 a .218 .161 .17798 1.498
a. Predictors: (Constant), KM, KA, KOM b. Dependent Variable: ETR
Dalam penelitian ini jika variabel bebas berjumlah 2 (dua) maka menggunakan tabel R Square dan jika variabel bebas berjumlah 3 (tiga) lebih dari 2 (dua) maka menggunakan tabel Adjusted R Square.
Pada koefisien determinasi atau r square untuk menentukan pengaruh dari variabel tersebut. Pada uji ini variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh kepada variabel Y sebesar 16,1% sedangkan sisanya (100% - 16,1% = 83,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) (parsial)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .039 .537 .072 .943 KA .108 .112 .134 .964 .341 KOM .311 .133 .328 2.337 .024 KM -.014 .006 -.342 -2.443 .019
a. Dependent Variable: ETR Pada tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Komite Audit atau KA (X1) yaitu 0,34 > 0,05 maka tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR)
b. Komisaris  Independen  atau  KOM  (X2)  yaitu  0,024  <  0,05  maka  berpengaruh  terhadap  Agresivitas  Pajak (ETR)
c. Kepemilikan  Manajerial  atau  KM  (X3)  yaitu  0,019  <  0,05  maka  berpengaruh  terhadap  Agresivitas  Pajak (ETR)

## Analisa Hipotesis
1. Pada pengujian hipotesis pertama
KA  (Komite  Audit)  memiliki  nilai  sig.  0,341  >  0,05,  maka  KA  (X1)  atau  hipotesis  pertama  ditolak.  KA memperoleh  nilai  t  sebesar  0,964.  Artinya,  terjadi  pengaruh  positif  yang  tidak  signifikan  secara  parsial antara variabel KA (X1) terhadap variabel ETR (Y).
2. Pada pengujian hipotesis kedua
KOM  (Komisaris  Independen)  memiliki  nilai  sig.  0,024  <  0,05,  maka  KOM  (X2)  atau  hipotesis  kedua diterima. KOM  memperoleh  nilai t sebesar 2,337. Artinya, terjadi pengaruh positif  yang signifikan secara parsial antara variabel KOM (X2) terhadap variabel ETR (Y).
3. Pada pengujian hipotesis ketiga
KM  (Kepemilikan  Manajerial)  memiliki  nilai  sig.  0,019  <  0,05,  maka  KM  (X3)  atau  hipotesis  ketiga diterima.  KM  memperoleh  nilai  t  sebesar  -2,443.  Artinya,  terjadi pengaruh  negatif  yang  signifikan  secara parsial antara variabel KM (X3) terhadap variabel ETR (Y).

## Uji ANOVA
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  1     Regression .362 3 .121 3.813 .017 b Residual 1.299 41 .032 Total 1.661 44 a. Dependent Variable: ETR
b. Predictors: (Constant), KM, KA, KOM
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
Jika menggunakan kriteria kedua yaitu dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel, sebagai berikut: 1. Hasil uji t parsial KA (Komite Audit)
Diketahui nilai t hitung (0,964) < t tabel  (2.01954), maka  dapat disimpulkan bahwa H1 hipotesis pertama ditolak, artinya tidak ada pengaruh KA (X1) terhadap Y (ETR).
2. Hasil uji t parsial KOM (Komisaris Independen)
Diketahui  nilai  t  hitung  (2,337)  >  t  tabel  (2.01954),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H2  hipotesis  kedua diterima, artinya ada pengaruh KOM (X2) terhadap Y (ETR).
3. Hasil uji t parsial KM (Kepemilikan Manajerial)
Diketahui  nilai  t  hitung  (-2,443)  >  t  tabel  (2.01954),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H3  hipotesis  ketiga diterima, artinya ada pengaruh KM (X3) terhadap Y (ETR).
Uji Signifikan Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression .362 3 .121 3.813 .017 b Residual 1.299 41 .032 Total 1.661 44 a. Dependent Variable: ETR
b. Predictors: (Constant), KM, KA, KOM
Dalam  penelitian  ini  variabel  bebas  yang  digunakan  berjumlah  3  (tiga),  jumlah  sampel  sebanyak  45,  dan probabilitas  yang  digunakan  yaitu  0,05.  Maka  N1  adalah  3  dan  N2  adalah  45-3-1  =  41.  Sehingga  diperoleh  f tabel adalah 2,83 dan f hitung adalah 3,813.
Diketahui  nilai  f  hitung  (3,813)  >  nilai  f  tabel  (2,83),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  simultan hipotesis diterima atau dikatakan bahwa sekumpulan variabel bebas terbukti berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel terikat.

## IV. KESIMPULAN
Hasil  pada  penelitian  dan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  menghasilkan  beberapa kesimpulan  yaitu:  Komite  Audit  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  Agresivitas  pajak  pada perusahaan  perbankan  yang  telah  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2016-2020.  Komisaris  Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2016-2020.  Kepemilikan  Manajerial  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap Agresivitas  pajak  pada  perusahaan  perbankan  yang  telah  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2016-2020. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

## REFERENASI
[1] B. W. Pramudito and M. M. R. Sari, “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan  Komisaris  Terhadap  Tax  Avoidance,” E-Jurnal  Akunt.  Univ.  Udayana ,  vol.  Vol.13,  no.  3,  2015, [Online]. Available: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11683
[2] N. A. Annisa and L. Kurniasih, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance,” J. Akunt. Audit.
Univ. Sebel. Maret ,
vol.
Vol 8, no. 2, 2012, [Online]. Available:
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4352.
[3] M. Fahriani and M. P. Priyadi, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan  Manufaktur,” J.  Ilmu  dan  Ris.  Akunt. ,  vol.  Vol  5  No  7,  2016,  [Online].  Available: http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2046
[4] P.  R.  Diantari  and  I.  A.  Ulupui,  “Pengaruh  Komite  Audit,  Proporsi  Komisaris  Independen,  dan  Proporsi
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance,” E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana , vol. VOL 16 NO, 2016, [Online]. Available: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/20664
[5] A.  Amril,  D.  F.  Puspa,  and  P.  Fauziati,  “Pengaruh  Manajemen  Laba  Dan  Corporate  Governance  Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013,” J.
Fak. Ekon. , vol. Vol.7 No.1, 2015, [Online]. Available: https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/5586
[6] I. Fadli, V. Ratnawati, and P. Kurnia, “No Title,” J. Online Mhs. Fak. Ekon. , vol. Vol 3, No, 2016, [Online]. Available: https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11451
[7] S. Novitasari, “Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak  Perusahaan  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Property  dan  Real  Estate  Yang  Terdaftar  di  BEI  Periode Tahun 2010-2014),” Jom Fekon , vol. Vol. 4, no. 1, 2017, [Online]. Available: https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13314
[8] P. C. Rachma, “Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015),” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
[9] I.  Prasetyo  and  B.  A.  Pramuka,  “Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Kepemilikan  Manajerial  dan  Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance,” J. Ekon. Bisnis, dan Akunt. , vol. Vol 20, No, 2018, [Online]. Available: http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1106
[10] J.  Hadi  and  Y.  Mangoting,  “Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  dan  Karakteristik  Dewan  Terhadap  Agresivitas Pajak,” Tax Account.
Rev. , vol. Vol 4, no.
2, 2014, [Online]. Available: https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3937/0
[11] J. Atari, A. Nasir, and E. Ilham, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Periode  2011-2013),” J.  Online  Mhs.  Fak.  Ekon. ,  vol.  Vol  3,  no.  1,  2016,  [Online].  Available: https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11446/0
[12] I.  Lubis,  S.  Suryani,  and  F.  Anggraeni,  “Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial  dan  Kebijakan  Utang  Terhadap Agresivitas  Pajak  Pada  Perusahaan  Manufaktur,” J.  Akunt.  dan  Keuang. ,  vol.  Vol  7,  no.  2,  2018,  [Online]. Available: https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/772
[13] A.  A.  Putri  and  N.  F.  Lawita,  “Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  dan  Kepemilikan  Manajerial  Terhadap Penghindaran  Pajak,” J.  Akunt.  dan  Ekon. ,  vol.  Vol  9  No  1,  2019,  [Online].  Available: https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1341
[14] M. Hernawati, “Analisis Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Komite Audit, Manajemen Laba dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Tindakan  Agresivitas  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017),” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
[15] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2017.
[16] M. Mahyarni, “Theory Of Reasoned Action dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku),” J.  El-Riyasah ,  vol.  Vol  4,  no.  1,  2013,  [Online].  Available:  https://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/17/0
[17] M.  Fishbein  and  I.  Ajzen, Belief,  attitude,  intention,  and  behavior:  An  introduction  to  theory  and  research, Reading . Amerika Serikat: University of Massachusetts Amherst, 1975.
[18] I. Ajzen, The Theory of Planned Behavior . Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991.
[19] Sugiarto, Struktur  Modal,  Struktur  Kepemilikan  Perusahaan,  Permasalahan  Keagenan  &  Informasi  Asimetri . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
[20] A.  W.  Leksono,  S.  S.  Albertus,  and  R.  Vhalery,  “Pengaruh  Ukuran  Perusahaan  dan  Profitabilitas  Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017,” J. Appl. Bus.
Econ. , vol. Vol 5, no. 4, 2019, [Online]. Available:
https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/4174
[21] Otoritas  Jasa  Keuangan, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  55/POJK  04/2015  tentang  Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit . 2015.
[22] H.  R.  Hanum  and  Z.  Zulaikha,  “Pengaruh  Karakteristik  Corporate  Governance  Terhadap  Effective  Tax  Rate (Studi Empiris Pada Bumn Yang Terdaftar di BEI 2009-2011),” Diponegoro J. Account. , vol. Volume 2, no. 2, 2013, [Online]. Available: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3272
[23] Otoritas  Jasa  Keuangan, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  33/POJK.04/2014  tentang  Direksi  dan
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 7 No.1,  Februari 2023
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik . 2014.
[24] R.  Yendrawati,  “Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen,  Komite  Audit,  Kepemilikan  Manajerial,  dan Kepemilikan Institusional  Terhadap Manajemen  Laba,” J.  Entrep.  dan  Entrep. ,  vol.  Vol.  4,  no.  1  &  2,  2015, [Online]. Available: https://journal.uc.ac.id/index.php/JEE/article/view/245
[25] D.  Ardyansah  and  Zulaikha,  “Pengaruh  Size,  Leverage,  Profitability,  Capital  Intensity  Ratio  dan  Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr),” Diponegoro J. Account. , vol. Volume 3, no. 2, 2014, [Online]. Available: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6110
[26] R. Fadhilah, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur  Yang  Terdaftar  di  BEI  2009-2011),” J.  Akunt. ,  vol.  Vol  2,  no.  1,  2014,  [Online].  Available: http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908
[27] M. Yuniati, “Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang Profitabilitas dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2014,” J. Account. , vol. Vol. 2, no. 2, 2016.
[28] I. Ghozali and Hengky Latan, Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.