## PROSEDUR PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SURIAN KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG
Deddy Suhardi 1 Administrasi Keuangan, Universitas Subang deddyshuhardi@unsub.ac.id
Dewi Oktaviani 2 Administrasi Keuangan, Universitas Subang dewioktaviani20@gmail.com

## Abstrak
Pengelolaan  keuangan  desa  diturunkan  dalam  bentuk  kebijakan  desa  berupa Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  desa  (APBDesa)  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui prosedur pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) di  Kecamatan  Surian  Sumedang.  Penulis  menggunakan  metode  deskriptif  dan analitik, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengambilan data, dengan mencatat dan mencocokkan prosedural dengan fakta lapangan.  Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  data sekunder.  Sumber  data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan  sumber  data sekunder  diperoleh  dari  buku,  internet,  dan  dokumen-dokumen  yang  terkait. Informan dalam penelitian ini adalah camat, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa,  kaur  pembangunan,  BPD,  RW,  RT,  dan  perwakilan  tokoh  masyarakat  di Kecamatan  Surian  Sumedang.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  pengelolaan APBDesa  di  Kecamatan  Surian  sudah  berdasarkan  pada  prosedur  dan  tata  cara pengelolaan dana walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan  demikian  perlu  dilakukan  penyempurnaan  secara  berkelanjutan  dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Kata Kunci: APBDes, Prosedur, Pengelolaan Dana.

## Abstract
Village financial management is reduced in the form of village policy in the form of Revenue and  Expenditure  Budget  (APBDesa).  This  study  aims  to  determine  the  procedures  for managing the village budget and expenditure (APBDES) income in Surian Sumedang sub- district. The writer is using analytic and descriptive methods. With interviews, observations, and documentations as a way of collecting the datas, by taking notes and match the procedurals with the facts on the scene. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data. Primary data sources were obtained through interviews and secondary data sources obtained from books, internet, and related documents. Informants in this study were village head camat, village secretary, village treasurer, development cau, BPD, RW, RT, and
representatives of community leaders in Surian Sumedang village. The result of this research is that the management of APBDes in Surian sub-district is already based on procedures and procedures for managing funds, although not yet fully in accordance with existing regulations. It is therefore necessary to make continuous improvement while still adjusting the situation and conditions and the development of applicable legislation.
Keywords: APBDes, Procedural, Fund Managements.

## Pendahuluan
Desa dalam pengertian umum adalah  sebagai  suatu  gejala  yang  bersifat  universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunikatif kecil, yang terkait pada lokalitas  tertentu  baik  sebagai  tempat  tinggal  (secara  menetap)  maupun  bagi pemenuhan  kebutuhannya,  dan  yang  terutama  yang  tergantung  pada  sektor pertanian.
Koentjaraningrat (1997:162) memberikan pengertian tentang desa melalui penilaian pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, Negara bagian,  Negara)  dan  komunitas  kecil  (seperti:  band,  desa,  rukun  tetangga,  dam sebagainya). Dalam hal ini koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap disuatu tempat.
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi  sosial  budaya  masyarakat  setempat.  Pembentukan  Desa  dapat  berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari  satu  Desa  menjadi  dua  Desa  atau  lebih,  atau  pembentukan  Desa  di  luar  Desa yang telah ada.
Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang  mengatur  keseluruhan  kegiatan  di  Desa,  seperti  halnya  dengan pembentukan  atau  pendirian  organisasi  baru,  pembentukan  Desa  pun  harus memenuhi  aturan-aturan  yang  ada,  berikut  landasan  hukum  pembentukan  Desa adalah  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  dan  diatur  lebih  lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan  merupakan  aturan  atau  dasar  ideal  pelaksanaan  pemerintahan  Desa. Otonomi  daerah  yang  diterapkan  membantu  pemerintah  Desa  dalam  melakukan improvisasi  kinerja  dan  program-program  yang  telah  di  tentukan  bisa  dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa  dalam  mengatur  rumah  tangga  sendiri  dengan  tetap  berpegang  teguh padakearifan  lokal  yang  dimiliki  masyarakat  tersebut,  karena  masyarakat  adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam  peraturan  Menteri  juga  telah  diatur  bahwa  dana  desa  diprioritaskan  untuk membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  berskala  local  desa  bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, kedua, kebutuhan prioritas,  dengan  mendahulukan  kepentingan  desa  yang  lebih  mendesak,  lebih dibutuhkan  dan  berhubungan  langsung  dengan  kepentingan  sebagian  besar masyarakat desa.

## Kerangka Teori
Pengertian  prosedur adalah  serangkaian  aksi  yang  spesifik,  tindakan  atau  operasi yang  harus  dijalankan  atau  dieksekusi  dengan  cara  yang  baku  (sama)  agar  selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan  keselamatan  kerja,  Prsedur  Masuk  Sekolah,  Prosedur  berangkat  sekolah,  dan sebagainya. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas- tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses- proses,  yang  dijalankan  melalui  serangkaian  pekerjaan  yang  menghasilkan  suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.
Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu  organisasi  dalam  menentukan  aktivitas  apa  yang  harus  dilakukan  untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Dengan pertimbangan  bahwa  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  yaitu gambaran bagaimana proses dan prosedur pengelolaan dana desa. Hal ini didukung dengan proses mendapatkan data. Untuk data primer didapatkan dari wawancara kepada  informan  yang  berkaitan  langsung  dalam  pengelolaan  dana  desa  dan observasi lapangan. Sementara data skunder dari laporan realisasi dan data capaian program desa.

## Hasil dan Pembahasan
Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana anggaran pendapatan dan belanja  negara  dialokasikan  pada  bagian  anggaran  kementerian/lembaga  dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Menurut  Permendagri  20  Tahun  2018, Keuangan Desa adalah Hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Desa  Surian  mendapatkan  penerimaan  Dana  Desa  pada  tahun  2020  dari  APBN sebesar Rp. 1.614.468.888 yang disajikan dalam tabel berikut ini:
Pendapatan Pendapatan Asli Desa Rp.        3.000.000 Dana Desa Rp.    909.751.000 Dana Bagi Hasil Pajak Rp.      85.466.000 Alokasi Dana Desa Rp.    472.381.000 Bantuan Provinsi Rp.    120.000.000 Pendapatan Anggaran Desa Rp.      13.870.888 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa RP.    599.621.688 Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa  Rp.    612.869.000 Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Rp.        7.996.200 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  Rp.    169.982.000 Bidang Tidak Terduga Rp.    185.000.000 Jumlah Rp. 1.574.468.888 Surplus Defisit Rp.      40.000.000 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Rp.      40.000.000 Pengeluaran Pembiayaan Rp.      40.000.000 Selisih Pembiayaan Rp.      40.000.000
Desa Surian menggunakan Dana Desa yang diterimanya untuk mendanai hal-hal berikut ini:
1. Penyelenggaraan Pemerintah
a. Pengadaan papan data profil desa
b. Pengadaan kamera
c. Pengadaan proyektor
2. Pelaksanaan pembangunan desa a. Paving jalan lingkungan Karang asem
b. Paving jalan lingkungan Ngemplak
c. Paving jalan lingkungan Lengkong
d. Paving jalan lingkungan Kramat
3. Pembinaan kemasyarakatan
a. Kegiatan PHBI
b. Kegiatan PHBN
c. Kegiatan SKJ
4. Pemberdayaan masyarakat a. Bantuan operasional PKK
b. Bantuan operasional Karang taruna
c. Bantuan kelompok masyrakat miskin
5. Kejadian tak terduga Dana Desa di Desa Surian dialokasikan sebesar 70,42% untuk membiayai pembangunan desa yaitu proyek paving jalan di lingkungan Dusun Ceuri, Surian Kulon, dan Surian Wetan sejumlah Rp. 205.000.000. Selain itu 15, 11% atau  setara  dengan  Rp.  44.000.000  digunakan  untuk  membiayai  pemberdayaan masyarakat yaitu operasional PKK, karang taruna, kelompok tani dan banntuan
pada  kelompok  masyarakat  miskin.  Pemberdayaan  masyarakat  menghabiskan Dana Desa sebesar Rp. 24.000.000 atau 8,24%. Belanja modal untuk papan profil desa, kamera, proyektor dan podium rapat senilai Rp. 18.000.000 atau 6,18%

## a) Tahap perencanaan
Forum  musrenbangdes  di  Desa  Surian  dilakukan  oleh  Bapak  RT  sehingga diadakan diskusi lagi dalam acara tersebut untuk menentukan program yang akan dilanjutkan  dengan  Ketua  BPD  sebagai  ketua  sidang.  Dalam  forum Musrenbangdes  ini  baru  disusun  Anggaran  Pandapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  yang  hasilnya  akan  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa.  APBDes merupakan  salah  satu  alat  yang  digunakan  untuk  mengontrol  keuangan  dari suatu Desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, APBDesa terdiri atas tiga komponen yaitu pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Dana desa  di  wilayah  Desa  Surian  dicairkan  dari  APBN  dengan  bertahap  dan diprioritaskan  untuk  proyek  paving,  pengadaan  kamera,  proyektor,  kegiatan PHBN, PHBI, dan bantuan operasional PKK, Karang Taruna dan kelompok tani.
b) Partisipasi Masyarakat Desa Surian dalam Perencanaan Desa Masyarakat  sebagai  bagian  dari  desa  diharapkan  terlibat  dalam  penentuan prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  mengetahui  kebutuhan  suatu desa  yang  sesungguhnya.  Musrenbangdes  merupakan  forum  yang  membahas rencana usulan kegiatan pembangunan di tingkat desa dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (Subroto, 2009). Menurut Bastian  (2015:121),  partisipasi  publik  dalam  proses  kebijakan  masih  rendah. Masyarakat  desa  Surian  juga  masih  rendah  partisipasinya  dalam  kegiatan Musrenbangdes. Mereka tidak mengikuti rapat namun mentaati hasil rapat yang ditetapkan.
c) Transparansi dalam Perencanaan
Transparansi  menurut  NDP  dalam  Mardiasmo  (2009:18),  dibangun  atas  dasar kebebasan  memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan publik secara  langsung  dapat  langsung  diperoleh  oleh  mereka  yang membutuhkan.  Sebagai  bentuk  transparansi,  BPD  menyampaikan  hasil perencanaan  kepada  masyarakat.  Di  desa  Surian  tidak  terdapat  papan pengumuman yang menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa Surian selama satu tahun ke depan mereka mengetahui hasil tersebut dari BPD.

## d) Kesiapan Aparatur Desa dalam Perencanaan
Menurut Pasal 79 UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan  desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada perencanaan  pembangunan  Kabupate  /Kota  yang  meliputi  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP  Desa).  Perangkat  Desa  Surian  yaitu  Sekretaris  Desa,  Bapak  Eka  telah melaksanakan isi dari pasal 20 Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu penetapan perencanaan telah dilakukan dengan melihat isi dari RPJMDesa dan harus sesuai dengan RKP. Perangkat desa Surian juga melaksanakan Perbup sumedang No. 27 Tahun 2015 yaitu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersamaan dengan
Rancangan Peraturan Desa. Perangkat Desa Surian juga telah menjalankan isi dari pasal 21 Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan menyampaikan hasil APBDesa kepada Bupati sumedang melalui kecamatan Surian dan Bupati Sumedang pasti menyetujui  APBDesa  yang  telah  diterima  karena  menurut  Bapak  Dony  apabila pihak BPD telah menyetujui suatu APBDesa maka pihak kecamatan dan Bupati Sumedang secara tidak langsung pasti akan menyetujuinya.

## Kesimpulan
Pemerintah  desa  Surian  juga  belum  menggunakan  aplikasi  SIMDA  untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa walaupun pemerintah desa Surian sudah membuat APBDesa sebagai rencana keuangan desa yang dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBDesa  tersebut  sudah  disampaikan  kepada  Bupati  Sumedang.  Pelaksanaan  di Desa Surian dikatakan sudah siap karena dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa Surian sudah melaksanakan program yang tercantum dalam APBDesa seperti proyek pembangunan jalan paving, dan pemberdayaan kelompok tani, karang taruna dan PKK  serta  sudah  melengkapi  program  tersebut  dengan  Rencana  Anggaran  Biaya (RAB). Pelaksanaan ini dipimpin langsung oleh Kasi Pembangunan sebagai ketua dan dibantu masyarakat desa Surian dalam berbagai proyek pembangunan.
Penatausahaan  di  Desa  Surian  dikatakan  belum  siap  karena  perangkat  desa Wonokasian  belum  melakukan  kegiatan  penatausahaan  seperti  tidak  adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran karena tidak adanya buku kas umum, buku kas pembantu pajak maupun buku bank.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban belum sepenuhnya siap karena perangkat Desa Surian membuat dua buah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk diberikan kepada Bupati Sidoarjo dengan nilai nominal sesuai dengan APBDesa dan sesuai nilai sebenarnya  untuk  diberikan  kepada  BPD.  Dalam  hal  pelaporan  dan pertanggungjawaban masyarakat tidak diberikan fasilitas papan pengumuman atau media sejenisnya untuk mengetahui alokasi dana desa dipergunakan untuk apa saja. Masyarakat  mengetahui  hasil  tersebut  melalui  BPD  yang  akan  menyampaikan kepada  masyarakat.  Tentunya  Desa  Surian  masih  banyak  kekurangan  bilamana ditinjau  dari  seluruh  proses  Prosedur  Pengelolaan  Dana  Desa,  baik  rangkaian pengelolaan  Dana  Desa  maupun  ketepatan  sasarannya  pada  berbagai  bidang khususnya kepada masyarakat sekitarnya.

## Referensi
Arifin, Indar. (2007), Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Pustaka Refleksi.
Bambang  Trisantono  Soemantri  .(2011).  Pedoman  PenyelenggaraanPemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
Badruddin,Ag. (2013) dasar-dasar management, penerbit alfabeta Cv, Bandung. Fuad,  Aris  dan  kandungan  sapto  Nugroho  (2014),  panduan  praktis  penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.
Harsoyo,  (1977),  Manajemen  Kinerja,  Persada,  JakartaLandis  H.  (2012),  Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, raja grafindo.
Manila,  I.  GK.  (1996).  Praktek  Manajemen  Pemerintahan  Dalam  Negeri. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka.utama.
Nugroho.(2003). Good Governance. Bandung: Mandar Maju Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Bupati  Sumedang  Nomor  51  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Bupati  Sumedang  Nomor  2  Tahun  2018  tetang  Petunjuk  TeknisAlokasi Dana Desa.
Undang-Undang No. 13 tahun 2014 tentang Desa.