Tersedia Online di http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/ Riset_Konseptual

## Sejarah Artikel
Diterima pada : 01-07-2024 Disetuji pada : 15-07-2024 Dipublikasikan pada : 31-07-2024 Kata Kunci: Administrasi Sekolah, Akuntabilitas, Aplikasi RKAS, Dana BOS, Transparansi DOI:
http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i3.1017

## Penggunaan Aplikasi RKAS dalam Sistem Administrasi Penyaluran Dana BOS pada Sekolah Dasar Dinas Pendidikan kota Blitar
Virgia Nanda Asyika (1) , Ferby Mutia Edwy (2) ,
1,2 Universitas Negeri Malang, Indonesia Email: 1 virgia.nanda.2104225@students.um.ac.id, 2 ferby.edwy.fe@um.ac.id
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  penggunaan  aplikasi  Rencana Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS) dalam  sistem  administrasi  penyaluran  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  pada Sekolah  Dasar  di  bawah  naungan  Dinas Pendidikan Kota Blitar. Metode penelitian yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  pada  beberapa  sekolah dasar  yang  telah  menerapkan  aplikasi  RKAS. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penggunaan  aplikasi RKAS  telah  memberikan  beberapa  manfaat signifikan  dalam  administrasi  penyaluran  Dana  BOS,  antara  lain  peningkatan  transparansi  dan akuntabilitas, kemudahan dalam pelaporan keuangan, serta efisiensi waktu dan  biaya. Namun, beberapa tantangan  juga  dihadapi,  seperti  keterbatasan  kemampuan  teknis  dari  sebagian  staf  administrasi  dan kebutuhan  akan  pelatihan  berkelanjutan.  Secara  keseluruhan,  penerapan  aplikasi  RKAS  dinilai  efektif dalam  mendukung  sistem  administrasi  penyaluran  Dana  BOS  di  Sekolah  Dasar  Dinas  Pendidikan  Kota Blitar,  meskipun  masih  memerlukan  beberapa  perbaikan  dan  dukungan  lebih  lanjut  untuk  mengatasi kendala yang ada.

## PENDAHULUAN
Kementerian  Pendidikan  adalah  lembaga  negara  yang  bertanggung  jawab atas  aspek  pendidikan  dan  kebudayaan.  Salah  satu  kebijakan  yang  diinisiasi  oleh Kementerian  Pendidikan  adalah  program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS). Program  BOS  merupakan  inisiatif  pemerintah  Indonesia  yang  menyediakan  bantuan dana  kepada  sekolah-sekolah  untuk  mendukung  operasional  pendidikan  dasar  dan menengah.  Program  ini  bertujuan  untuk  meringankan  beban  biaya  pendidikan  bagi siswa dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (UU No. 48 Tahun 2008). Dana BOS  digunakan  untuk  berbagai  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  kualitas pendidikan,  seperti  pembelian  buku,  perbaikan  fasilitas  sekolah,  dan  pelatihan  guru. Dengan  adanya  dana  BOS,  diharapkan  tidak  ada  lagi  anak-anak  usia  sekolah  yang tidak  bersekolah  karena  alasan  ekonomi.  Dana  BOS  membantu  meringankan  beban biaya  pendidikan  yang  harus  ditanggung  oleh  orang  tua  atau  wali  murid (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021).
Dinas  Pendidikan  adalah  lembaga  pemerintah  daerah  (provinsi  atau kabupaten/kota)  yang  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan,  pengelolaan,  dan pengawasan  sistem  pendidikan  di  wilayahnya,  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas dan  akses  pendidikan  bagi  seluruh  masyarakat.  Dinas  Pendidikan  di  setiap  daerah adalah  perangkat  Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  tugas  untuk  membantu, mengurus, dan membina daerah sesuai bidangnya masing-masing (Harianja, Hananto & Herawati, 2016). Saat ini, Dinas Pendidikan berada di bawah langsung pemerintahan daerah,  seperti  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian (Harianja,  Hananto  &  Herawati,  2016)  yang  menjelaskan  bahwa  Dinas  Pendidikan
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 3, Juli 2024
Daerah  yang  sebelumnya  berada  di  bawah  pemerintahan  provinsi  kini  dialihkan kepada kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.
Menurut  Shelina,  Sudiarti  &  Kusmilawaty  (2023),  bidang  pendidikan  menjadi fokus  utama  pemerintahan  Indonesia  selain  bidang  kesehatan.  Salah  satu  bentuk perhatian pemerintah di bidang pendidikan adalah program Dana Bantuan Operasional Sekolah,  yang  orientasinya  bergeser  dari  program  wajib  belajar  9  tahun  menjadi peningkatan kualitas pendidikan mulai tahun 2009. Nuraida (2020) menyatakan bahwa program  BOS  merupakan  salah  satu  bentuk  perhatian  pemerintah  di  bidang pendidikan  yang  sumber  pendanaannya  diambil  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD).  Program  ini  adalah  program  nasional  di  bidang  pendidikan yang  menyerap  anggaran  besar  dan  langsung  berhubungan  dengan  kepentingan masyarakat luas.
Salah satu tugas utama Dinas Pendidikan adalah mengelola dan mengawasi dana  BOS  di  setiap  daerah  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Tahapan  dalam pengelolaan  dan  pengawasan  dana  BOS  meliputi  perencanaan  dan  penganggaran, sosialisasi dan informasi, penyaluran dana, pengawasan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan,  serta  pembinaan  dan  pemberdayaan  komite  sekolah  (Permas,  2018). Permas (2018) menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah dasar, seperti di Sekolah  Dasar  Negeri  2  Bengkala  yang  menerapkan  sistem  pendidikan  inklusi, menunjukkan  bahwa  pengelolaan  yang  baik  dan  transparan  sangat  penting  untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.
Dinas Pendidikan Kota Blitar menaungi 63 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta. Dasar  hukum  yang  mengatur  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  untuk Sekolah Dasar di Kota Blitar terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan  oleh  Kementerian  Keuangan.  Peraturan  tersebut  berisi  tentang  tujuan, penggunaan, dan mekanisme pengelolaan dana BOS, termasuk prosedur penyaluran dana  BOS  dari  pemerintah  pusat  ke  rekening  sekolah.  Peraturan  tersebut  juga mencakup alokasi  anggaran dan mekanisme penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan  ke  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  serta  ke  sekolah-sekolah (PMK No 48/PMK.07/2021).
Peraturan  Menteri  Keuangan  ini  menjelaskan  bahwa  dana  BOS  bertujuan untuk mengatur mekanisme pengelolaan dana transfer ke daerah dan Dana Desa agar penggunaannya  lebih  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel,  mencakup  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Desa,  serta  Dana  BOS. PMK yang mengatur tentang Dana BOS adalah bagian dari regulasi yang memastikan pengelolaan,  penyaluran,  dan  penggunaan  dana  BOS  dilakukan  secara  efisien, transparan,  dan  akuntabel.  Salah  satu  PMK  yang  relevan  adalah  PMK  Nomor 48/PMK.07/2019.  Peraturan  ini  menitikberatkan  pada  aspek  pelaporan  dan pertanggungjawaban,  di  mana  sekolah  penerima  Dana  BOS  wajib  membuat  laporan penggunaan  dana  secara  berkala  yang  disampaikan  kepada  Dinas  Pendidikan setempat  dan  kemudian  diteruskan  kepada  pemerintah  pusat.  Peraturan  ini  juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana BOS.
Dalam  era  globalisasi,  Dinas  Pendidikan  mengalami  modernisasi  untuk mewujudkan  pelayanan  publik  yang  maju  dan  berkualitas.  Salah  satu  bentuk modernisasi ini adalah penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)  sebagai  alat  pengelolaan  Dana  BOS,  berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020 Nomor 8 tentang Pedoman Teknis untuk mendukung  operasional  sekolah.  Aplikasi  RKAS  dirancang  untuk  membantu  sekolah dalam  merencanakan  anggaran  dan  pengelolaan  Dana  BOS  secara  digital, menggantikan  proses  manual.  Aplikasi  ini  mempermudah  sekolah  dalam  pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana operasional sekolah mereka (Wulandari & Putri, 2022). Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), prinsip-prinsip anggaran seperti ketelitian, transparansi, rincian, keseluruhan, periode, dan pembebanan harus diperhatikan (Nugraha, Hairani & Prisila, 2023).
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 3, Juli 2024
Program  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  adalah  perwujudan kebijakan  dalam meningkatkan kualitas  pendidikan,  terutama  pada  tingkat  pendidikan dasar.  Menurut  Kusno,  Suib  &  Wahyudi  (2013),  program  BOS  ditujukan  untuk membebaskan  biaya  sekolah  bagi  seluruh  siswa  SD  dan  SMP,  memberikan keringanan biaya bagi siswa miskin, dan mengurangi beban biaya operasional sekolah, terutama  di  sekolah  swasta.  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  berupaya  meningkatkan kualitas  pendidikan  pada  tingkat  pendidikan  dasar  hingga  menengah  pertama, mengacu pada Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 1  Tahun 2018 tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah.  Kehadiran  Aplikasi  RKAS diharapkan  mampu  mewujudkan  pelayanan  pendidikan  yang  lebih  efisien  untuk menghasilkan sumber daya manusia yang maju dan berkualitas.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penggunaan  aplikasi  RKAS  oleh sekolah-sekolah  di  Kota  Blitar  mendukung  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana BOS. Aplikasi yang digunakan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara terstruktur dan memungkinkan pengelompokan anggaran  berdasarkan  jenis  kegiatan  dan  kebutuhan  sekolah.  Aplikasi  ini  juga memungkinkan  akses  data  secara  real-time  dan  publikasi  langsung  kepada masyarakat.  Namun,  masih  terdapat  kendala  dalam  penggunaan  aplikasi  RKAS, seperti  keterbatasan  kemampuan  teknis  tenaga  pendidik  dan  administrasi  sekolah. Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  terus  mencari  solusi  untuk  mengatasi  masalah  ini  guna mempertahankan  kepercayaan  masyarakat  dan  menjalankan  tanggung  jawab perundang-undangan..

## METODE
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  studi  ini  adalah  deskriptif  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di beberapa Sekolah Dasar di bawah  naungan  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  yang  telah  menggunakan  aplikasi Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  untuk  pengelolaan  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS).  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait.
Wawancara  mendalam dilakukan  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam penggunaan  aplikasi  RKAS,  termasuk  kepala  sekolah,  bendahara  sekolah,  guru,  dan staf  administrasi.  Wawancara  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang mendalam  mengenai  pengalaman,  persepsi,  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam penerapan  aplikasi  RKAS.  Observasi  langsung  dilakukan  untuk  melihat  secara langsung  proses  penggunaan  aplikasi  RKAS  di  lapangan,  termasuk  bagaimana aplikasi  tersebut  digunakan  dalam  perencanaan,  penganggaran,  pelaporan,  dan evaluasi  penggunaan  dana  BOS.  Analisis  dokumen  melibatkan  pengkajian  terhadap dokumen-dokumen  terkait,  seperti  laporan  keuangan  sekolah,  laporan  penggunaan dana BOS, dan dokumen kebijakan yang relevan.
Data  yang  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  menggunakan teknik  analisis  tematik.  Analisis  tematik  dilakukan dengan mengidentifikasi  tema-tema utama  yang  muncul  dari  data  wawancara,  observasi,  dan  dokumen.  Setiap  tema dianalisis  untuk  memahami  bagaimana  aplikasi  RKAS  mempengaruhi  transparansi, akuntabilitas,  dan  efisiensi  pengelolaan  dana  BOS  di  sekolah-sekolah  yang  menjadi objek penelitian.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Dinas  Pendidikan  adalah  lembaga  pemerintah  daerah  (provinsi  atau kabupaten/kota)  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan,  pengelolaan,  dan pengawasan sistem pendidikan di  wilayahnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas  dan  akses  pendidikan  bagi  masyarakat.  Di  setiap  daerah,  Dinas  Pendidikan berfungsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu, mengurus, dan membina  daerah sesuai  dengan  bidangnya masing-masing  (Harianja,  Hananto  &
Herawati,  2016).  Peran  Dinas  Pendidikan  kini  telah  dialihkan  dari  pengawasan pemerintah  provinsi  ke  Pemerintah  Kota/Kabupaten,  seperti  halnya  Dinas  Pendidikan Kota Blitar (Harianja, Hananto & Herawati, 2016).
Dinas Pendidikan Kota Blitar memiliki aturan kerja, posisi, struktur organisasi, tugas,  dan  fungsi  yang  diatur  dalam  Perubahan  Peraturan  Walikota  Blitar  Nomor  58 Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata Kerja  Dinas  Pendidikan.  Sebagai  pelaksana  urusan  pemerintahan  di  bidang pendidikan,  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  memiliki  wewenang  dan  tugas  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  publik,  mengembangkan  sumber  daya  manusia,  dan mengadopsi  teknologi  informasi  terbaru  untuk  memudahkan  pengelolaan  dan administrasi pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Blitar bertugas memastikan kebijakan dan program pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan dengan baik di  wilayah  Blitar.  Beberapa  tugas  utamanya  termasuk  penyusunan  rencana  strategis pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebijakan  nasional  dan  daerah,  pengelolaan penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar  di  Kota  Blitar,  serta  membantu sekolah  dalam menyusun anggaran  pendidikan tahunan.  Selain  itu,  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  juga  bertanggung  jawab  atas monitoring dan pengawasan anggaran terkait penyaluran dana BOS untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.
Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  telah  menjalankan  tanggung  jawabnya  dengan cukup  baik,  namun  terdapat  beberapa  tantangan,  seperti  ketidakpahaman  beberapa sekolah  dalam  menggunakan  aplikasi  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah (RKAS) yang berfungsi untuk merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana BOS. Selain itu, penguasaan teknologi baru seperti aplikasi Microsoft Excel yang penting untuk pencatatan dan pelaporan masih menjadi kendala bagi beberapa pihak terkait  di  sekolah.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar memberikan  arahan  kepada  instansi  terkait  mengenai  penggunaan  aplikasi  seperti RKAS  dan  Microsoft  Excel.  Mahasiswa  magang  turut  membantu  memberikan  arahan dan jawaban  terkait  penggunaan  aplikasi  ini.  Upaya  ini  bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan keilmuan terkait administrasi dana BOS di lingkup sekolah dasar Kota Blitar, sehingga kegiatan administrasi dapat berjalan lebih maksimal dan transparan.
Berdasarkan  data  dari  narasumber  yang  bertanggung  jawab  dalam  bidang administrasi  penyaluran  dana  BOS  pada  sekolah  dasar  di  Kota  Blitar,  tercatat peningkatan yang signifikan dalam setiap periode pengajuan dana BOS. Peningkatan ini  didukung  oleh  penggunaan  aplikasi  RKAS  yang  membantu  dalam  merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana secara lebih efektif dan efisien. Aplikasi RKAS  memudahkan  sekolah-sekolah  dasar  di  Kota  Blitar  untuk  memastikan  setiap pengajuan  dana  BOS  memenuhi  persyaratan  administrasi  dan  transparansi  yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga dana BOS dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Kota Blitar.Berikut merupakan contoh aplikasi RKAS :
Gambar 3 Tampilan depan Aplikasi RKAS
Gambar 2 Tampilan laporan tahunan pembelanjaan dana BOS pada Aplikasi RKAS
Berikut  merupakan  prosedur  pemesanan  keperluan  sekolah  dasar  dengan menggunakan dana BOS melalui aplikasi RKAS, yang diperoleh dari narasumber:
 Masuk ke aplikasi RKAS menggunakan kredensial yang telah diberikan.
 Akses  dashboard  utama  yang  menampilkan  ringkasan  aktivitas  dan  fitur utama aplikasi.
 Masukkan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  selama  tahun  anggaran,  seperti pembelian  buku,  perbaikan  fasilitas,  pelatihan  guru,  dan  kegiatan ekstrakurikuler.
 Masukkan detail kegiatan, termasuk tujuan, target, waktu pelaksanaan, dan biaya yang dibutuhkan.
 Alokasikan anggaran untuk setiap kegiatan berdasarkan estimasi biaya.
 Catat  penerimaan  dana  BOS  yang  ditransfer  ke  rekening  sekolah  dalam aplikasi RKAS.
 Pastikan saldo yang diterima sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
 Sesuaikan  pengeluaran  dengan  kegiatan  yang  telah  direncanakan  dalam RKAS.
 Masukkan rincian setiap transaksi pengeluaran ke dalam aplikasi, termasuk tanggal, jumlah, dan deskripsi transaksi.
 Kelompokkan  pengeluaran  berdasarkan  jenis  kegiatan  atau  pos pengeluaran.
 Unggah  bukti  transaksi  (seperti  faktur  atau  kuitansi)  ke  dalam  aplikasi sebagai dokumentasi.
 Buat  laporan  penggunaan  dana secara bulanan atau sesuai  periode  yang ditentukan.
 Susun  laporan  tahunan  yang  merangkum  semua  aktivitas  keuangan selama tahun anggaran.
 Mendapatkan  pendampingan  dari  Dinas  Pendidikan  untuk  memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana.
Berdasarkan  pengajuan  dan  penerimaan  dana  BOS  di  sekolah  dasar  Kota Blitar,  Dinas  Pendidikan  memiliki  tanggung  jawab  pengawasan  yang  akuntabel  dan transparan sebagai berikut:
 Memastikan data jumlah siswa yang digunakan untuk menetapkan alokasi dana BOS akurat dan terkini.
 Menetapkan  alokasi  dana  BOS  untuk  setiap  sekolah  dasar  berdasarkan data yang telah diverifikasi.
 Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pengajuan anggaran BOS.
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 8 No 3, Juli 2024
 Menyampaikan  informasi  tentang  alokasi  dana  BOS  kepada  sekolah- sekolah dasar di Kota Blitar.
 Menerima  dana  BOS  dari  pemerintah  pusat  yang  ditransfer  ke  Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
 Mentransfer  dana  BOS  dari  RKUD  ke  rekening  masing-masing  sekolah dasar sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
 Melakukan  sosialisasi  mengenai  petunjuk  teknis  penggunaan  dana  BOS kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah.
 Mengadakan  pelatihan  tentang  pengelolaan  keuangan  dan  penggunaan aplikasi RKAS bagi staf sekolah.
 Memberikan  bimbingan  teknis  terkait  penyusunan  Rencana  Kegiatan  dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan pelaporan penggunaan dana BOS.
 Membantu sekolah dalam menyelesaikan masalah teknis atau administratif yang terkait dengan pengelolaan dana BOS.
 Melakukan  kunjungan  ke  sekolah-sekolah  untuk  memantau  penggunaan dana BOS secara langsung.
 Menyelenggarakan  evaluasi  berkala  terhadap  penggunaan  dana  BOS untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
 Melakukan audit internal untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah.
 Memberikan  rekomendasi  perbaikan  berdasarkan  hasil  audit  untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS di sekolah.
 Memverifikasi  dan mengumpulkan  laporan  penggunaan  dana  BOS  secara berkala.
 Melakukan  evaluasi  kinerja  dan  pembinaan  kepada  sekolah  dasar  yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan dana BOS.
 Mengambil  tindakan  korektif  terhadap  sekolah  yang  melanggar  ketentuan penggunaan dana BOS, termasuk pemberian sanksi jika diperlukan.
Hasil  analisis  sistem  administrasi  penyaluran  dana  BOS  di  Sekolah  Dasar melalui  Aplikasi  RKAS  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  mengikuti  kebijakan/Peraturan Permendikbud  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah.  Peraturan  ini  diterbitkan  untuk  memberikan  pedoman bagi  satuan  pendidikan  dalam  mengelola  dana  BOS  secara  transparan,  akuntabel, efektif, dan efisien.

## KESIMPULAN
Kesimpulannya,  pengelolaan  dana  BOS  di  sekolah  dasar  Kota  Blitar  melalui aplikasi  RKAS  telah  menunjukkan  peningkatan  dalam  hal  akuntabilitas  dan transparansi.  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  memainkan  peran  penting  dalam memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana BOS dilakukan dengan tepat sesuai dengan  kebijakan  yang  berlaku.  Dengan  langkah-langkah  pengawasan  yang  ketat, seperti verifikasi data siswa, sosialisasi teknis, pelatihan staf, serta audit internal, Dinas Pendidikan  Kota  Blitar  berupaya  menjaga  transparansi  dan  efisiensi  dalam pengelolaan  dana  BOS.  Selain  itu,  penerapan  aplikasi  RKAS  mempermudah  proses administrasi  dan  pelaporan  keuangan,  membantu  sekolah  dalam  merencanakan  dan mengelola  dana  secara  lebih  efektif.  Meskipun  demikian,  beberapa  tantangan  masih ada,  seperti  kurangnya  pemahaman  penggunaan  teknologi  baru  di  kalangan  staf sekolah.  Oleh  karena  itu,  dinas  pendidikan  terus  memberikan  bimbingan  dan pendampingan  untuk  mengatasi  hambatan  ini,  memastikan  penggunaan  dana  BOS berjalan  lancar  dan  sesuai  tujuan.  Dengan  demikian,  upaya  ini  diharapkan  dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Blitar secara keseluruhan.

## DAFTAR RUJUKAN
Asqolani,  A.  (2022). Mengukur  Akuntabilitas  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah. Journal of Applied Managerial Accounting , 6(1), 59-80.
Dalimunte, W. A. M. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Pada  SDN  014746  Kwala  Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
Harahap, M. H. (2020). Evaluasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 3 Tentang  Pengalokasian  Dana  Untuk  Penyelenggaraan  Pendidikan  Dalam Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Di  Sekolah  Dasar  Negeri  10  Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
Pramita, Z. E. (2015). Evaluasi realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  di  SDN  Mojorejo  02  Kec.  Wates,  Kab.  Blitar ( Doctoral  dissertation , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Sari, D. I. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(Studi Kasus Pada Satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).