## PENELITIAN SOSIAL BUDAYA MARITIM PADA PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN-LIPI DAN SUMBANGANNYA PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
RESEARCH ON MARITIME SOCIO CULTURE AT RESEARCH CENTER FOR SOCIETY AND CULTURE AND ITS CONTRIBUTION FOR GOVERNMENT POLICY IN MARINE AND FISHERIES ASPECT
Masyhuri Imron dan Ary Wahyono 1
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI mr_hoeng@yahoo.com

## Abstract
The interaction between fishermen and marine environment has led to its own culture. Therefore, the Research Center  for  Society  and  Culture  (P2KK)  -  LIPI  conducted  research  on  marine  and  fishery  issues  in  Indonesia, particularly  related  to socio-cultural issues  of fishing communities  and coastal  communities.  The focus  of  this paper  is  describing  the  development  of  the  research  and  its  contribution  to  government  policy  in  marine  and fisheries  sector  in  Indonesia.  This  paper  is  the  result  of  a  desk  research  in  the  form  of  tracing  documents  of marine  and  fisheries  research  results  that  have  been  done  in  P2KK  LIPI  since  1991  until  2016.  The  results showed that some studies have contributed to the government policy, such as marine tenure (hak ulayat laut)and right of coastal waters exploitation (HP-3)research. The biggest contribution of the research is to realize that the  management  of  marine  and  fishery  is  not  enough  to  be  seen  from  the  perspective  of  resources,  fishery technology and socio-economic, but also from a socio-cultural perspective.
Keywords: Maritimecommunity, social cultural, management, marine and fisheries

## Abstrak
Interaksi  antara  nelayan  dengan  lingkungan  laut  telah  menimbulkan  kebudayaan  tersendiri.    Oleh  karena  itu, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) - LIPI melakukan penelitian permasalahan kelautan dan  perikanan  di  Indonesia,  khususnya  terkait  dengan  permasalahan  sosial  budaya  masyarakat  nelayan  dan masyarakat  pesisir.  Fokus  dari  tulisan  ini  adalah  menjelaskanperkembangan  penelitian  tersebut dansumbangannya  terhadap  kebijakan  pemerintah  di  sektor  kelautan  dan  perikanan  di  Indonesia.  Tulisan  ini merupakan hasil kajian desk researchberupa penelusuran dokumen hasil penelitian kelautan dan perikanan yang sudah  dilakukan  di  P2KK  LIPI  sejak  tahun  1991  sampai  dengan  tahun  2016.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  beberapa  penelitian  telah  memberikan  sumbangan  terhadap  kebijakan  kepada  pemerintah,  seperti  hak ulayat  laut  dan  hak  pengusahaan  perairan  pesisir  (HP-3).  Sumbangan  terbesar  penelitian  adalah  menyadarkan bahwa pengelolaan kelautan dan perikanan tidak cukup dilihat dari perspektif sumber daya, teknologi perikanan, dan sosial ekonomi, melainkan juga dari perspektif sosial budaya.
Kata kunci: Masyarakat maritim, sosial budaya,pengelolaan, kelautan dan perikanan
Pendahuluan 1
Fakta  geografis  menunjukkan  bahwa lebih  dari  dua  pertiga  wilayah  Indonesia merupakan  lautan.  Data  pada  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  menunjukkan  bahwa
1 Peneliti  dan  anggota  Kelompok  Studi Maritim  pada  Pusat  Penelitian  Kemasyarakatan  dan Kebudayaan LIPI.
pada tahun 2013 luas wilayah perairan Indonesia mencapai  6,32  juta  km 2 ,  terdiri  dari:  wilayah perairan  pedalaman  dan  kepulauan  3,09  juta km 2 ,  wilayah  perairan  laut  teritorial  0,28  juta km 2 ,  wilayah  perairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE)  2,97  juta  km 2 ,  dan  wilayah  perairan landas  kontinen  2,75  juta  km 2 .  Kondisi  itu diperkaya  dengan  keberadaan  17.504  pulau  dan garis pantai sepanjang 99,093 km (Kelautan dan Perikanan  dalam  Angka,  2014).  Karena  itu
sangat  layak  jika  negara  Indonesia  disebut sebagai negara maritim atau negara bahari.
Data  pada  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  juga  menunjukkan  bahwa  pada  tahun 2013  terdapat  12.827  desa  yang  lokasinya berada  di  tepi  laut.  Dengan  kondisi  geografis yang  demikian,  maka  banyak  masyarakat  yang kehidupannya tergantung pada laut dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan. Data dari  sumber  yang  sama  menunjukkan  bahwa pada  tahun  2013  di  Indonesia  terdapat  671.625 rumah  tangga  perikanan  laut  (RPP  laut) subsektor  perikanan  tangkap  dan  192.871  RPP budidaya  laut.  Adapun  jumlah  nelayan  dalam kegiatan  perikanan  tangkap  sebanyak  2.164.969 dan  perikanan  budidaya  sebanyak  601.286 (Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2014).
Manusia  dan  lingkungannya  mewujudkan interaksi timbal balik, yaitu manusia mempengaruhi lingkungannya dan lingkungan akan mempengaruhi manusia (Ahimsa, 1994). Hubungan timbal balik antara  manusia  dengan  lingkungannya  itu  yang memunculkan  kebudayaan  tersendiri,  berupa strategi  adaptasi  (Marzali,  2003).  Begitu  pula interaksi  antara  nelayan  dengan  lingkungan lautnya  juga  menimbulkan  kebudayaan  tersendiri yang  dilakukan oleh  para nelayan.  Oleh karena itu,  Pusat  Penelitian  Kemasyarakatan  dan kebudayaan  (P2KK)-LIPI  sebagai  lembaga  yang melakukan  penelitian  di  bidang  kemasyarakatan  dan kebudayaan juga melakukan penelitian permasalahan  kelautan  di  Indonesia,  khususnya yang terkait dengan permasalahan sosial budaya masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.
Penelitian  permasalahan  kelautan  dan perikanan  itu  juga  dipicu  oleh  fakta  tentang kondisi  kemiskinan  yang  dialami  oleh  masyarakat nelayan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Muncar, Banyuwangi pada tahun 2001 menunjukkan  pengakuan  buruh  nelayan  slerek 2 di Muncar, Jawa Timur, yang menyatakan bahwa rata-rata  pendapatan  per  bulannya  hanya  sekitar Rp250.000 - Rp400.000 (Indrawasih, Imron, dan Antariksa,  2002).  Bahkan  beberapa  nelayan mengaku pendapatannya lebih kecil dari itu.
Hasil  penelitian  di  dua  desa  di  pulau kecil  wilayah  Kecamatan  Pasimasunggu  Timur
2 Slerek adalah alat tangkap jenis purse seine yang digunakan oleh nelayan Muncar, dan pengoperasiannya  menggunakan  dua  perahu  ukuran antara 20 – 30 GT.
(Desa  Bontobulaeng  dan  Bontobaru)  juga menunjukkan  bahwa  pendapatan  keluarga  nelayan masih  rendah,  yaitu  rata-rata  Rp.507.122,50  per bulan,  bahkan  pendapatan  per  kapita  per  bulan hanya  sebesar  Rp.126.380,06.  Kondisi  tersebut sangat  jauh  dari  ukuran  kemiskinan  yang ditentukan  PBB,  yaitu  sebesar  satu  dolar  per orang per hari atau sekitar Rp.270.000 per orang per bulan (Imron dan Soetopo, 2009).
Secara  kasatmata  kemiskinan  yang dialami  oleh  nelayan  itu  juga  dapat  dilihat  pada saat  memasuki  permukiman  nelayan.  Kondisi permukiman  yang  kumuh,  kondisi  rumah  yang umumnya  jauh  dari  layak,  serta  perabotan  yang sangat sederhana menunjukkan kondisi kemiskinan yang  dialami  oleh  nelayan.  Semua  itu  semakin lengkap dengan tingkat pendidikan nelayan yang umumnya  rendah,  bahkan  ada  yang  tidak  tamat SD.
Melihat  kondisi  sosial  ekonomi  yang dihadapi oleh masyarakat nelayan, maka diperlukan sumbangan  pemikiran  untuk  meningkatkan kesejahteraan  nelayan  melalui  penelitian  kelautan dan  perikanan  dari  perspektif  sosial  budaya. Penelitian  sosial  budaya  masyarakat  maritim yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  (P2KK)-LIPI sejak  tahun  1991  itu  dapat  dikelompokkan  ke dalam  beberapa  topik  penelitian,  yaitu:  (1) Penelitian  tentang    aspek-aspek  sosial  budaya masyarakat  maritim,  (2)  Penelitian  tentang  hak ulayat  laut,  (3)  Penelitian  tentang  kooperatif manajemen (ko-manajemen), (4) Penelitian tentang konflik,  (5)  Penelitian  tentang  pengelolaan sumber  daya  laut  dalam  era  otonomi  daerah,  (6) Penelitian tentang perubahan  iklim,  (7)  Penelitian tentang peran nelayan dalam mengatasi penyelundupan  manusia,  dan  (8)  Penelitian tentang  pelayaran  rakyat.  Tulisan  ini  dimaksudkan untuk  menjelaskan  perkembangan  penelitian maritim  di  P2KK-LIPI    mulai  dari  tahun  1991 sampai  sekarang  dan  sumbangannya  pada kebijakan  pemerintah  di  sektor  kelautan  dan perikanan  di  Indonesia.  Tulisan  ini  menggunakan data  meta-etnografi  berupa  penelusuran  dokumen hasil penelitian maritim yang sudah dilakukan di P2KK-LIPI  sejak  tahun  1991  sampai  dengan tahun 2016.
Tahap  Awal Penelitian Sosial  Budaya Maritim dan Pengenalan tentang Hak Ulayat Laut
Penelitian  aspek-aspek  sosial  budaya masyarakat  maritim  merupakan  titik  awal  dari penelitian  tentang  kelautan  dan  perikanan  di P2KK-LIPI,  bahkan  di  Kedeputian  Ilmu Pengetahuan  Sosial  dan  Kemanusiaan  (IPSK) LIPI.  Penelitian  yang  dilakukan  di  tiga  daerah, yaitu  Papua  (Demta  dan  Tobati),  Maluku  (Tual dan  Hitu),  dan  Sulawesi  Utara  (Pulau  Bebalang dan  Beo,  Sangihe  Talaud)  itu  dilakukan  untuk mengidentifikasi  beberapa  permasalahan  yang dihadapi  oleh  masyarakat  maritim,  terutama nelayan.  Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan selama  tiga  tahun  itu  dipotret  berbagai permasalahan  dalam  kehidupan  nelayan,  seperti peralatan penangkapan ikan, baik yang tradisional maupun nontradisional, akses terhadap wilayah penangkapan, permodalan, dan pemasarannya.
Melalui  penelitian  ini  juga  diungkap masalah  pengetahuan  tradisional  yang  berkaitan dengan  kenelayanan,  seperti  pengetahuan  tentang navigasi,  cuaca,  lokasi  ikan,  dan  sebagainya, serta  simbol-simbol,  kepercayaan,  dan  tradisi yang  dilakukan  oleh  nelayan  dalam  melaut, termasuk upacara adat kelautan. Melalui penelitian ini  juga  berhasil  dipotret  kondisi  kemiskinan yang  dihadapi  oleh  nelayan.  Karena  merupakan penelitian  awal  yang  merupakan  pengenalan terhadap  masyarakat  maritim,  maka  permasalahan- permasalahan  yang  berhasil  diungkap  masih berupa permasalahan umum yang bersifat makro (Wahyono  dkk.,  1991;  Retnowati  dkk.,  1991; Antariksa dkk, 1991; Wahyono, dkk., 1992).
Penelitian  yang  dilakukan  selama  tiga tahun  tersebut  juga  diikuti  dengan  program bantuan kepada masyarakat pesisir dan nelayan, bekerjasama  dengan  Badan  Pengkajian  Teknologi Tepat  Guna  (BP  TTG)–LIPI.  Kegiatan  yang dilakukan  adalah  membuat  program  perpipaan penyaluran  air  bersih  di  tiga  tempat,  yaitu  di Hitu  (Maluku),  Bebalang  (Sulawesi  Utara),  dan Tobati  (Papua).  Penentuan  jenis  program tersebut  didasarkan  pada  hasil  musyawarah dengan masyarakat setempat.
Menyadari  bahwa  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pesisir  diperlukan pengenalan potensi masyarakat pesisir baik yang ada  di  darat  maupun  di  laut,  maka  dilakukan kegiatan  penelitian  terpadu  dengan  Pusat Penelitian  Ekonomi  (P2E)  dan  beberapa  pusat
penelitian di kedeputian lain di LIPI, yaitu Pusat Penelitian  Oceanografi  (P2O),  Pusat  penelitian Geoteknologi  (P2Geo),  dan  Pusat  Penelitian Biologi  (P2Bio).  Melalui  penelitian  terpadu tersebut,  bukan  hanya  masalah  sosial  budaya masyarakat  pesisir  yang  dikaji,  melainkan  juga potensi  perikanan,  potensi  lahan,  potensi pertanian,  dan  potensi  pasar  yang  dapat dikembangkan di wilayah pesisir.
Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian  terdahulu  yang  menunjukkan  adanya penguasaan  wilayah  laut  oleh  kelompok- kelompok  masyarakat  tertentu,  terutama  di wilayah  Indonesia  Timur,  maka  penelitian tentang  hak  ulayat  laut  dilakukan.  Tujuan penelitian  tersebut    adalah  untuk  mengetahui lebih  lanjut  praktik  pengelolaan  wilayah  laut yang  dilakukan  oleh  suatu  komunitas,  dinamika hak  ulayat  laut,  serta  fungsi  hak  ulayat  laut, terutama  bagi  ekosistem  perikanan.  Kajian tentang  hak  ulayat  laut  sebelumnya  memang sudah  dilakukan  oleh  beberapa  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  di  daerah,  tetapi masih  terbatas  pada  diskusi-diskusi  di  antara anggotanya, dan masih terfokus pada sasi (salah satu bentuk praktik hak ulayat laut di Maluku).
Penelitian yang dilaksanakan di berbagai  wilayah  tersebut 3 telah  memotret  dan memetakan  hak  ulayat  laut  di  Indonesia, walaupun  belum  semua  praktik  hak  ulayat  laut berhasil diidentifikasi. Kajian tentang hak ulayat laut tersebut mengacu pada konsep Sudo tentang (sea  tenure)  (Sudo,  1983),  yang  mendefiniskannya sebagai suatu sistem tempat beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut dan mengatur tingkat eksploitasi di wilayah tersebut.
Melalui penelitian ini diketahui berbagai hal  yang  terkait  dengan  pengelolaan  wilayah laut,  mulai  dari  wilayah  laut  yang  dikelola  dan batas-batasnya,  bentuk-bentuk  pengelolaanyang dilakukan  (aturan-aturan  yang  diberlakukan), lembaga  yang  mengelola,  sanksi  bagi  pihak yang  melanggar    aturan,  legalitas  pengelolaan,
3 Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Maluku (Desa  Latuhalat,  Desa  Haruku,  Kei  Kecil),  Sulawesi
Utara (Desa Ratatotok Kecamatan Belang Kabupaten  Minahasa, Desa  Salurang  dan   Desa Para Kabupaten  Sangihe  Talaud),  Papua  (Desa  Endokisi Kecamatan  Demta,  Desa  Tablasufa  Kecamatan Depapre,  Desa  Bindusi  Kecamatan  Biak  Timur Kabupaten Biak), dan di Nusa Tenggara Timur (Desa Alor  Kecil  Kabupaten  Alor).    Belakangan  penelitian dilakukan juga di Aceh.
konflik-konflik  yang  menyertai  pengelolaan, serta  fungsi  pengelolaan  dalam  menjaga kelestarian ekosistem perikanan. Melalui penelitian ini juga diketahui bahwa ada beberapa tipe  hak  ulayat  laut  yang  dipraktikkan  di masyarakat. Di wilayah Maluku, hak ulayat laut didasarkan  pada  klaim  atas  wilayah  laut  oleh desa  yang  disebut  petuanan  laut.  Pada  bagian tertentu dari petuanan laut  juga terdapat sumber daya  yang  berada  di  kawasan  tertentu  yang dilindungi  dengan  sistem  sasi, 4 yaitu  larangan menangkap  sumber  daya  tertentu  pada  waktu yang  telah  ditentukan  (Abdussomad,  Supriadi, dan Indrawasih, 1994; Antariksa, 1995).
Di  wilayah  Papua,  klaim  atas  wilayah laut  juga  dilakukan  oleh  desa.  Bedanya  dengan di  Maluku,  di  Papua  juga  terdapat  klaim pemilikan wilayah laut oleh suku-suku di dalam satu  desa.  Baik  di  Maluku  maupun  di  Papua, tidak  ada  batas  yang  jelas  wilayah  laut  yang diklaim,  karena  batas  di  tengah  laut  adalah sejauh  mata  memandang.  Hal  itu  berbeda dengan  batas  wilayah  laut  di  darat,  yang umumnya  berupa  pohon,  sungai,  atau  bahkan batu yang terdapat di pinggir laut. Dari tanda di darat  itulah  kemudian  ditarik  garis  imajiner  ke tengah  laut,  yang  merupakan  batas  wilayah  laut yang dikelola. Karena batas di laut hanya berupa garis  imajiner,  maka  tidak  jarang  memicu terjadinya  konflik  antara  nelayan  yang  dipicu oleh  perbedaan  persepsi  karena  dianggap  telah memasuki  wilayah  orang  lain  (Imron,  Laksono, dan  Surmiati  Ali,  1993;  Laksono  dan  Surmiati, 1995).
Berbeda  dengan  kedua  daerah  tersebut, hak  ulayat  laut  di  Sulawesi  Utara  didasarkan pada perpaduan  antara pengelolaan wilayah dan pengelolaan jenis sumber  daya ikan tertentu.  Di Desa  Salurang,  misalnya,  dikenal  istilah malombo,yaitu penangkapan jenis ikan tudeyang terdapat  di  wilayah  nyare  yang  berdekatan dengan desa, yang penangkapannya hanya boleh dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan jaring, dan dipimpin oleh seorang
4 Secara  harafiah  “sasi”  berarti  larangan, yaitu  tidak  diperbolehkan  mengambil  sumber  daya tertentu  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dalam  “sasi” dikenal istilah tutup dan buka sasi. Tutup sasi  adalah waktu  tertentu  yang    orang  tidak  boleh  mengambil suatu  sumber  daya  di  wilayah  yang  disasi,  biasanya berlangsung  sekitar  enam  bulan.    Adapun  buka  sasi adalah  dibukanya  tempat  itu  untuk  mengambil sumber  daya  yang  disasi,  dengan  aturan-aturan tertentu
tonaas  (Wahyono,  Thufail,  dan  Antariksa, 1994).  Adapun  di  Pulau  Para,  dibedakan  antara dua wilayah penangkapan,yaitu wilayah penangkapan  menggunakan  seke  dan  yang khusus  menggunakan  soma  tatenda.  Walaupun wilayah  tangkap  kedua  alat  tangkap  tersebut memiliki  kondisi  ekologis  yang  sama,  tetapi penggunaan  seke  di  wilayah  tangkapsoma tatenda  atau  sebaliknya  dianggap  sebagai pelanggaran  berat  yang  harus  diberi  sanksi  adat (Wahyono, Thufail, dan Antariksa, 1994).
Sementara  di  Aceh  hak  ulayat  laut  itu didasarkan  pada  persekutuan  hukum  yang disebut  lhok  dan/atau  muara,  yang  memiliki batasyang  membentang  di  sepanjang  pesisir pantai  dan/atau  muara  yang  kedua  ujungnya ditarik  garis  vertikal  ke  arah  laut.  Wilayah persekutuan  hukum  atau  lhok  itu  merupakan suatu  wilayah  di  pesisir  tempat  nelayan berdomisili  dan  melakukan  usaha  penangkapan ikan.  Wilayah  lhok  bisa  terdiri  dari  satu  desa (gampong)  atau  beberapa  gampong.  Di  setiap lhok  kemudian  dibuat  peraturan  bersama  (bisa tertulis  bisa  tidak)  yang  mengatur  kegiatan penangkapan  ikan,  yang  disebut  hukum  adat laot,  yang  dibuat  oleh  kelembagaan  adat  yang dipimpin  oleh  panglima  laot  lhok  (Adhuri, Indrawasih, dan Wahyono, 2006).
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelas  bahwa efektivitas  pengelolaan  sumber  daya  laut berbasis  masyarakat  adat  merupakan  realitas sosial  yang  terdapat  di  Indonesia  yang  perlu mendapat  perhatian  dari  negara.  Selama  ini, pengelolaan perikanan berbasis hukum adat tidak pernah  diakomodasi  dalam  rezim  pemerintahan yang  sentralistik, sehingga mengundang banyak kritik.  Salah  satu  kritik  yang  muncul  adalah pengelolaan yang sentralistik kurang memperhatikan kondisi  ekosistem  dan  kondisi  masyarakat  yang berbeda-beda  di  berbagai  wilayah,  sehingga pengelolaan  yang  dijalankan  kurang  efektif. Dengan  diakuinya  pengelolaan  yang  berbasis hukum  adat,  maka  melahirkan  harapan  baru terhadap  efektifitas  pengelolaan  sumber  daya laut.  Harapan  ini  lahir  karena  ternyata  asumsi Hardin (1968) yang menyatakan bahwa manusia  cenderung  bergerak  sendiri-sendiri tidaklah  benar.  Praktik  hak  ulayat  laut  oleh masyarakat  adat  telah  membuktikan  bahwa masyarakat  adat  mampu  bekerja  sama  dan menahan  diri  dari  tindakan  eksploitasi  sumber daya  laut secara berlebihan.
Beberapa  kelebihan  yang  dapat  dicatat dari    penggunaan  praktik  hak  ulayat  laut  oleh masyarakat  adalah:  (1)  Masyarakat  adat  lebih dekat  dengan  sumber  daya  laut  yang  diaturnya, karena  itu  mereka  dianggap  mengetahui  banyak tentang  kondisi  sumber  daya  tersebut,  (2) Masyarakat  adat  juga  mampu membuat  isntitusi yang  memungkinkan mereka mengatur pemanfaatan dan  pemeliharaan  sumber  daya  laut    secara efisien  dan  distribusi  merata  (equity),  (3) Hubungan-hubungan personal yang terjalin antar anggota komunitas mengarahkan pada terbentuknya pola-pola kerjasama yang baik di antara mereka (ini  juga  berarti  konflik  lebih  mudah  diatasi), dan  (4)  Karena  fungsi  manajemen  dilakukan sendiri  oleh  komunitas    masyarakat  adat,  maka biaya  pelaksanaan  manajemen  relatif  rendah (Johannes, 1978;  Bailey dan Zerner, 1992).
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut
Pengelolaan  wilayah  laut  yang  dilakukan oleh  masyarakat  merupakan  realitas  sosial  yang tidak  boleh  diabaikan  begitu  saja  dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Pengabaian terhadap  hal  itu  dapat  mengakibatkan  munculnya ketidakpedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber  daya  yang  ada  di  sekitar  mereka,  yang dalam  jangka  panjang  berakibat  pada  rusaknya lingkungan laut. Jika itu terjadi maka tragedy of the  common  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh Hardin (1968)  itu akan terbukti kebenarannya.
Berkaitan  dengan  realitas  sosial  dalam pengelolaan  sumber  daya  laut  tersebut,  maka penelitian tentang pengelolaan sumber daya laut secara  terpadu  atau  ko-manajemen  merupakan konsentrasi  studi  yang  selanjutnya  dilakukan. Dalam  hal  ini  ko-manajemen  diartikan  sebagai pengelolaan  bersama  antar  stakeholder.  Dalam penelitian ini dilihat apakah pengelolaan sumber daya laut, termasuk pengelolaan perikanan yang selama  ini  dilakukan  sudah  mengikuti  prinsip- prinsip ko-manajemen.
Dahuri  (1999)  menunjukkan  adanya delapan  prinsip  penting  dalam  ko-manajemen yang  harus  diikuti  dalam  pengelolaan  sumber daya,  yaitu:  (1)  Pendelegasian  wewenang kepada  para  stakeholder;  (2)  Mengutamakan peran nelayan, dalam arti nelayan dan pihak lain yang  kehidupannya  tergantung  pada  laut memiliki  peran  utama  dalam  merumuskan kebijakan  pengelolaan  lingkungan  laut,  mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
(3)  Melibatkan  masyarakat;  (4)  Setiap  unsur yang terkait diaudit oleh masyarakat (mendapatkan kepercayaan masyarakat); (5) Setiap unsur yang terlibat  dideskripsikan  peranannya  terhadap kegiatan  yang  dilakukan;  (6)  Pengambilan keputusan  dalam  pengelolaan  didasarkan  pada konsensus  semua pihak yang terlibat; (7) Setiap keputusan  yang  diambil  memperhatikan  dua unsur,  kelestarian  lingkungan  dan  kesejahteraan masyarakat;  dan  (8)  Pemanfaatan  sumber  daya dilakukan secara adil dan jujur antara para pihak yang berkepentingan.
Penelitian  yang  dilaksanakan  selama empat  tahun  di  berbagai  wilayah  itu  melihat pengelolaan  sumber  daya  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  masyarakat,  dan  industri  perikanan, dengan  mengambil  lokasi  di  Tuban  dan Bayuwangi  (Jawa  Timur),  Rembang  dan Pekalongan  (Jawa  Tengah),  serta  Belitung. Selain itu, penelitian ini juga melakukan evaluasi praktik  ko-manajemen  dalam  pengelolaan  model co-fish  (Coastal  Cummnunity  Development  and Fisheries Resources Management Project), yang dilaksanakan di Lombok Timur dan di Tegal.
Fakta  menunjukkan  bahwa  pengelolaan sumber  daya  laut  yang  dijalankan  di  berbagai daerah, termasuk sumber daya perikanan, masih belum  dilaksanakan  dengan  pendekatan  ko- manajemen.  Pengelolaan  masih  bertumpu  pada kebijakan pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Lebih celaka lagi,  yang  disebut  pengelolaan  oleh  pemerintah itu  dalam  realitasnya  bukan  oleh  pemerintah daerah  yang  lebih  tahu  tentang  kondisi  sumber daya  di  wilayahnya,  tetapi  oleh  pemerintah pusat.  Akibatnya  praktik  pengelolaan  yang dijalankan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  daerah. Tersentralisasinya pengelolaan oleh pusat mengakibatkan  kontrol  atas  pelaksanaan  kebijakan itu  tidak  dapat  dilakukan  sepenuhnya.  Kondisi demikian  mengakibatkan  terjadi  pelanggaran dan  kerusakan  lingkungan  yang  tidak  dapat dihindari. Program-program yang disusun pemerintah  juga  cenderung  berorientasi  pada proyek  dan  bersifat  sektoral,  sehingga  hasilnya kurang  optimal.  Akibatnya  dukungan  masyarakat terhadap  kebijakan  juga  rendah  (Adhuri,  dkk., 2003).
Hal  yang  agak  berbeda  ada  pada pengelolaan  model  co-fish,  yang  berusaha melibatkan  masyarakat  dalam  pelaksanaannya. Pengelolaan  model  Co-Fish  dilakukan  dengan melibatkan  stakeholder  yang  ada  di  wilayah  itu
di  dalam  wadah  yang  berupa  organisasi pengelola,  baik  di  tingkat  kabupaten  maupun  di tingkat  desa.  Sebutan  organisasi  pengelola  bisa berbeda,  tergantung  pada  daerahnya.  Di  Tegal misalnya,  organisasi  pengelola  di  tingkat  desa disebut kelompok PSBK (Pengelolaan Perikanan Berbasis  Komunitas),  sedangkan  di  Lombok disebut  KPPL  (Komite  Pengelola  Perikanan Laut). Organisasi pengelola itulah yang bertugas menyusun  pengelolaan  sumber  daya  laut  yang ada  di  wilayah  desa,  seperti  penanaman  dan pengelolaan mangrove dengan berbagai larangan dan  sanksinya,  pengelolaan  abrasi  pantai, pengelolaan  terumbu  karang,  pengelolaan  konflik peralatan  tangkap  (arad),  upaya  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  serta  pembuatan awig-awig  (peraturan)  kawasan  konservasi  laut yang dilakukan di Lombok (Indrawasih, 2004).
Permasalahan  utama  dari  pengelolaan model  Co-Fish  dilihat  dari  kacamata  ko- manajemen adalah terletak pada aspek keterwakilan stakeholder,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Hernes  dan  Sandersen  (tanpa  tahun).  Di  Tegal misalnya,  lembaga  pengelola  yang  dibentuk sebagai  wadah  perwakilan  para  stakeholder  itu dalam  realitasnya  dibentuk  tanpa  memperhatikan unsur-unsur stakeholder yang diwakilinya, tetapi keanggotaannya bersifat terbuka. Dengan keanggotaan  seperti  itu,  maka  anggotanya  tidak lagi  merupakan  representasi  dari  orang-orang yang memiliki komitmen terhadap permasalahan perikanan  dan  lingkungan  pantai,  melainkan sebagian besar justru diisi oleh orang-rang yang memiliki  matapencaharian  di  luar  sektor perikanan.  Akibatnya  program  yang  dilakukan tidak terfokus pada pengelolaan lingkungan laut tapi  pada  pembangunan  desa  secara  umum. Adapun  di  Lombok,  lembaga  pengelola  hanya dijadikan  legitimasi  bagi  pemerintah  dalam melakukan pengelolaan, karena dalam perjalanan  waktu  keterlibatan  masyarakat  mulai ditinggalkan  dan  keputusan  yang  diambil  oleh lembaga  pengelola  itu  sering  diabaikan  oleh pemerintah.
Seiring  dengan  diterbitkannya  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  Kabupaten  Kota  diberi wewenang  untuk  mengelola  laut  yang  ada  di wilayahnya  sejauh  sekitar  empat  mil  dari  garis pantai. 5 Menyikapi  masalah  itu,  dilakukan
5 Di  dalam  undang-undang  tersebut  tidak disebutkan  secara  eksplisit  4  mil,  tapi  sepertiga  dari
penelitian  tentang  manajemen  sumber  daya  laut dalam  perspektif  otonomi  daerah.  Penelitian yang  dilakukan  di  daerah  Kota  Padang (Sumatera  Barat),  Kabupaten  Lampung  Selatan, Kabupaten  Buleleng  (Bali),  Kota  Tidore (Maluku Utara), Kota Bengkulu, dan Kabupaten Tanah  Laut  (Kalimantan  Selatan)  itu  bertujuan untuk  mengetahui  kebijakan  pemerintah  daerah dan  implementasinya  dalam  mengelola  sumber daya  laut  di  wilayahnya,  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  sumber  daya  laut  yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta dampak kebijakan  terhadap  pengelolaan  yang  berbasis masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemerintah  kabupaten  dan  kota  umumnya memahami  pengelolaan  kelautan  masih  terbatas pada  sektor  perikanan,  sehingga  sektor  lain  di luar  perikanan  masih  kurang  diperhatikan.  Hal itu dapat dilihat pada beberapa peraturan daerah yang  mengatur  masalah  pesisir  dan  laut,  yang lebih  terkait  dengan  masalah  retribusi  sektor perikanan,  dengan  orientasi  untuk  peningkatan pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Walaupun mereka melakukan konsentrasi pengelolaan pada sektor  perikanan,  tetapi  pada  umumnya  mereka tidak memiliki data tentang potensi sumber daya perikanan  yang  ada  di  wilayah  mereka,  dan pengetahuan  tentang  potensi  perikanan  hanya berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh  provinsi. Pengelolaan  perikanan  yang  dilakukan  juga masih mengacu pada pusat, dan tidak disesuaikan  dengan  kondisi  daerah.  Dengan sistem pengelolaan seperti itu, maka pengelolaan perikanan  yang  dilakukan  bukan  hanya  tidak melibatkan  masyarakat,  bahkan  pengelolaan perikanan  berbasis  masyarakat  yang  sudah  ada di  suatu  daerah  juga  cenderung  diabaikan (Imron,  dkk,  2005;  Imron,  dkk,  2006;  Imron, dkk.,  2008; Wahyono, 2007).
Sisi lain yang mengemuka dari pelaksanaan  otonomi  daerah  di  bidang  kelautan adalah  timbulnya  konflik-konflik  kenelayanan, yang  dipicu  oleh  pemahaman  otonomi  daerah yang  keliru,  yaitu  bahwa  kewenangan  yang dimiliki daerah untuk mengelola wilayah laut itu dianggap sebagai pengavelingan laut. Akibatnya banyak  nelayan  luar  daerah  yang  tidak diperbolehkan menangkap ikan di suatu wilayah perairan  kabupaten/kota.  Walaupun  larangan  itu tidak  dikeluarkan  secara  resmi  oleh  pemerintah
wilayah  laut  milik  provinsi  sejauh  maksimal  12  mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.
daerah,  tetapi  dilakukan  oleh  kelompok- kelompok  nelayan  yang  ada  di  suatu  daerah. Praktik  itu  kemudian  mengakibatkan  terjadinya konflik nelayan antardaerah (Imron, 2009).
Hasil  penelitian  ini  merekomendasikan agar  pengelolaan  sumber  daya  laut  yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Untuk  itu pengelolaan kelautan harus menggunakan prinsip-prinsip  demokratisasi,  partisipasi,  dan transparansi, sehingga pengelolaan yang dilakukan  bisa  sesuai  dengan  kondisi  ekologis dan kondisi sosial masyarakatnya (Imron, 2009).
Diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor 27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  juga  menarik  perhatian peneliti  untuk  menyikapinya,  terutama  dengan dicantumkannya ketentuan tentang hak pengusahaan  perairan  pesisir  (HP-3).  Di  dalam undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa pemanfaatan  perairan  pesisir  diberikan  dalam bentuk  HP-3  yang  meliputi  pengusahaan  atas permukaan  laut  dan  kolom  air  sampai  dengan permukaan  dasar  laut  (Pasal  16).  HP-3  tersebut dapat diberikan kepada orang perorangan warga negara Indonesia, badan hukum, dan masyarakat adat  (Pasal  18),  dalam  jangka  waktu  20  tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi (Pasal 19).
Adapun dalam Pasal 20 disebutkan bahwa HP-3 tersebut  dapat  beralih,  dialihkan,  dan  dijadikan jaminan hutang dengan dibebankan hak tanggungan.  Semua  ketentuan  tentang  HP-3 tersebut  dianggap  merupakan  ancaman  bagi masa  depan  kehidupan  nelayan,  karena  akan muncul pengavelingan laut  yang dilakukan  oleh pengusaha.
Penelitian  tentang  Hak  Pengusahaan Perairan Pesisir di Pulau Sebatik bertujuan untuk mengetahui persepsi, sikap dan aspirasi masyarakat  terhadap  HP-3.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  masyarakat  tidak  setuju jika hak pengelolaan diserahkan kepada investor atau  kepada  badan  hukum,  karena  bisa merugikan  nelayan,  yaitu  berkurangnya  fishing ground  yang  berdampak  pada  berkurangnya hasil  tangkapan  (Imron,  Wahyono,  dan  Solihin, 2010).  Hak  pengelolaan  bisa  saja  diberikan kepada  perorangan  atau  badan  hukum  jika kawasan  itu  tidak  dimanfaatkan  nelayan  untuk kegiatan produktif, tetapi tetap harus ada benefit yang  diperoleh  nelayan.  Akan  tetapi,  karena hampir  tidak  ada  wilayah  laut  di  pesisir  yang bukan merupakan fishing ground nelayan, maka
pemberian  HP-3  tidak  dapat  direalisasikan. Bukan  itu  saja,  bahkan  praktik  pengavelingan laut  yang  sudah  terjadi  di  beberapa  daerah  juga perlu  ditinjau  kembali,  dengan  memperhatikan kepentingan masyarakat. Walaupun HP-3 ditolak,  tapi  masyarakat  diharapkan  diberikan kewenangan mengelola wilayah laut yang ada di sekitarnya, karena hal itu justru dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan  laut  (Imron,  Wahyono,  dan  Solihin, 2011).

## Konflik Nelayan sebagai Realitas Sosial
Laut Indonesia dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi hukum international, diakui bahwa Indonesia  merupakan  wilayah  berdaulat  dengan wilayah  laut  sejauh  12  mil  ditarik  dari  garis pantai terluar (UNCLOS, 1982). Jika dilihat dari sisi ini, Indonesia mengakui terjadinya pengavelingan  laut  oleh  negara.  Namun  di  sisi lain,  Indonesia  juga  menerapkan  Wawasan Nusantara,  yang  menentukan  bahwa  laut Indonesia itu merupakan satu kesatuan, sehingga tidak  boleh  ada  pengavelingan  terhadap  laut. Dalam  konteks  ini  maka  laut  menjadi  common property  resources,  yaitu  sebagai  sumber  daya milik  umum  yang  tidak  boleh  dikuasai  oleh siapa pun kecuali oleh negara.
Perikanan  sebagai  common  property resorces  berarti  bahwa  semua  orang  boleh menangkap hasilnya di manapun berada, kecuali yang  diatur  oleh  negara.  Dalam  konteks  itulah maka  terjadi  persaingan  antara  nelayan  dalam memperebutkan  sumber  daya  perikanan,  yang sering mengakibatkan timbulnya konflik antarnelayan.
Di  Indonesia,  konflik  kenelayanan  sudah lama  terjadi  dan  tampaknya  akan  semakin  terus meningkat.    Studi-studi  yang  dilakukan  oleh Kelompok Studi Maritim PMB-LIPI sejak tahun 1990  juga  hampir  selalu  menemukan  konflik- konflik  kenelayanan  di  berbagai  provinsi  di tanah  air  (Wahyono,  dkk,  1992,  Adhuri,  1993). Demikian pula dari studi-studi setelah runtuhnya Orde  Baru,  tampak  bahwa  konflik  kenelayanan tidak  mengendur  tetapi  semakin  mengeras (Adhuri,  Wahyono,  dan  Sudiyono,  2002; Adhuri, dkk., 2003).
Hasil  studi  yang  dilakukan  di  Madura, Aceh, Maluku Tenggara, Kupang, Nunukan, dan Kepulauan  Riau  menunjukkan  bahwa  ada beberapa  tipe  konflik  nelayan,  yaitu    konflik antara  nelayan  lokal  dengan  nelayan  asing,
konflik antara nelayan lokal dengan nelayan dari daerah  lain,  dan  konflik  antara  nelayan  dengan peralatan  tangkap  yang  berbeda  (baik  nelayan dari  wilayah  yang  sama  maupun  dari  wilayah lain).
Konflik  antara  nelayan  lokal  dengan nelayan  asing  biasanya  terjadi  di  wilayah perbatasan,  baik  karena  masuknya  nelayan  dari luar  ke  fishing  ground  mereka,  seperti  kasus  di di  Kepulauan  Riau  dan  Aceh,  atau  karena penangkapan  ikan  yang  dilakukan  oleh  nelayan Indonesia  di  wilayah  laut  milik  negara  tetangga seperti  kasus  nelayan  NTT  dan  Sumenep  di Australia  (Indrawasih,  Wahyono,  dan  Hadi, 2008).  Konflik  antara  nelayan  lokal  dengan nelayan  dari  daerah  lain  cenderung  dipicu  oleh perebutan  wilayah  tangkap  (fishing  ground) sementara nelayan dari daerah lain menggunakan  peralatan  tangkap  yang  lebih tinggi.  Konflik  seperti  inilah  yang  semakin berkembang  pada  era  otonomi  daerah.  Adapun konflik  antar  nelayan  dengan  peralatan  tangkap yang  berbeda  selain  terjadi  karena  nelayan  lain menggunakan alat tangkap yang lebih eksplotatif  juga  karena  alat  tangkap  yang digunakan bersifat merusak (destructive fishing).
Alternatif  solusi  yang  ditawarkan  agar konflik  tidak  berulang  antara  lain  sebagai berikut.Pertama,  dengan  melihat  penyebab timbulnya konflik. Kedua, mempertemukan para pihak yang berkonflik untuk membuat kesepakatan bersama, misalnya dengan kesepakatan bahwa nelayan pendatang diperbolehkan menangkap  di  wilayah  mereka,  tapi  tidak  di fishing  ground  yang  menjadi  favorit  mereka. Dengan  demikian  penyelesaian  konflik  tidak harus  mengacu  pada  aturan  resmi  penerintah tentang hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan  wilayah  laut  (Adhuri,  Indrawasih, dan  Wahyono,  2006).  Sementara  itu,  terkait dengan  konflik  karena  destructive  fishing, alternatif  solusinya  adalah  sosialisasi  kepada pelaku  destructive  fishing  dengan  menekankan pada  kerugian  yang  dialami  dalam  jangka panjang dan penegakan hukum yang adil.
Kecenderungan  yang  terjadi  sampai  saat ini  adalah  kesadaran  perlunya  menyiasati konflik  hanya  lahir  setelah  terjadi  konflik  yang besar  (kompleks).  Selain  itu,  belum  tampak usaha-usaha  yang  sistematis  untuk  mencegah timbulnya konflik yang sekecil apa pun. Padahal tidak tertutup kemungkinan konflik-konflik yang besar  itu  merupakan  akumulasi  dari  konflik-
konflik  yang lebih kecil, tetapi diabaikan dalam jangka  waktu  yang  lama.  Oleh  karena  itu, pemahaman  yang  komprehensif  akan  sangat sulit  dilakukan  tanpa  ada  upaya  memahami  dan menyelesaikan konflik-konflik yang kecil.

## Pemberdayaan Nelayan
Wilayah  laut  Indonesia  kaya  akan sumber daya perikanan, mulai dari ikan, kerang- kerangan, udang, kepiting, dan berbagai  sumber daya perikanan lain yang siap untuk dieksploitasi  oleh  nelayan.  Walaupun  sumber daya  melimpah,  tetapikenyataan  menunjukkan bahwa  nelayan  tetap  miskin,  terutama  nelayan kecil,  sehingga  bisa  diibaratkan  seperti  ayam yang  mati  di  lumbung  padi.  Jumlah  nelayan kecil  itu  sangat  besar,  sekitar  611.432  unit perahu/kapal  atau  sekitar  95,57%  dari  jumlah seluruh  kapal  perikanan  di  Indonesia.    Mereka itu terdiri dari nelayan yang menggunakan motor tempel  dan  nelayan  tanpa  motor  serta  nelayan yang menggunakan kapal berkapasitas 10 GT ke bawah.    Data  tahun  2013  menunjukkan  bahwa dari  jumlah  kapal  perikanan  sebanyak  639.707 unit,  sebanyak  175.510  unit  merupakan  perahu tanpa  motor,  dan  237.625  unit  menggunakan motor  tempel.  Adapun  yang  menggunakan motor dalam (inboard motor) sebanyak 198.297 memiliki  kapasitas  ≤10  GT  (Kelautan  dan Perikanan dalam Angka Tahun 2014).
Sudah banyak kebijakan untuk memberdayakan  nelayan,  mulai  dari  program yang  bertujuan  langsung  untuk  meningkatkan kesejahteraan nelayan seperti program pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  dan program  nasional  pemberdayaan  masyarakat (PNPM)  Mina,    maupun  program  penunjang kegiatan  lainnya  seperti  yang  terdapat  dalam program  MCRMP (Marine  and Coastal Resources  Management  Project), PLBPM (Program  Pengelolaan  Lingkungan  Berbasis/ Pemberdayaan  Masyarakat),  Co-Fish  (Coastal
Community Development and Fisheries Resources  Management  Project),  dan  Coremap (Coral  Reef  Rehabilitation  and  Management Program). Meskipun demikian, semua itu belum mampu  meningkatkan  kesejahteraan  nelayan secara signifikan (Imron, Wahyono, dan Solihin, 2015).
Penelitian  yang  dilakukan  di  Cirebon, Cilacap,  Juwana,  dan  Sukabumi  menunjukkan bahwa  banyak  kegiatan  pemberdayaan  yang dilakukan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan
masyarakat, karena pendefinisian tentang kebutuhan masyarakat dilakukan oleh pihak lain, dalam  hal  ini  penyelenggara  negara.  Padahal, satu  hal  penting  yang  perlu  dipahami  dalam pemberdayaan  adalah  adanya  analisa  kebutuhan masyarakat  (needs  assessment).  Mulai  dari analisa  kebutuhan  masyarakat  itulah  maka  akan dapat  dirumuskan  siapa  yang  perlu  diberdayakan, apa  yang  diberdayakan  dan  bagaimana  cara memberdayakannya.  Sebagai  contoh  adalah pengembangan  teknologi  penangkapan.  Sama- sama diketahui bahwa kunci kemiskinan nelayan adalah  teknologi  penangkapan  yang  rendah, sehingga  hasil  tangkapan  tidak  banyak.  Namun teknologi  apa  yang  perlu  dikembangkan, tentunya nelayan akan lebih tahu, karena mereka yang  tahu  persis  kondisi lingkungannya  (Imron, Wahyono, dan Solihin, 2016).
Terkait dengan pengembangan teknologi penangkapan,  banyak  bantuan  yang  sudah diberikan  kepada  nelayan.Namun,  baik  jenis maupun  kapasitasnya  sering  tidak  disesuaikan dengan  kebutuhan  nelayan  lokal.  Oleh  karena itu, disarankan agar pengembangan alat tangkap perikanan tidak dilakukan secara nasional, tetapi memerhatikan  aspek  lokalitas.  Selain  itu, melihat  sistem  bagi  hasil  yang  sangat  timpang antara  nelayan  juragan  dengan  buruh  nelayan, maka  pengembangan  alat  tangkap  perikanan juga  disarankan  agar  pemilikannya  dilakukan secara  kolektif,  sehingga  di  dalam  satu  kapal tidak  ada  lagi  buruh  dan  majikan.  Dengan  cara demikian  maka  disparitas  pendapatan  antar nelayan semakin lama akan semakin terkurangi. Selain  itu,  untuk  meningkatkan  kesejahteraan buruh  nelayan,  maka  perbaikan  struktur  bagi hasil  juga  perlu  dilakukan  (Wahyono,  dkk., 2001).
Pemberdayaan  dengan  berbasis  pada needs assessment semacam itu tidak menempatkan masyarakat sebagai objek penerima  manfaat  (beneficiaries)  yang  tergantung pada  pemberian  dari  pemerintah,  melainkan dalam  posisi  sebagai  subjek  penentu  masa depannya  sendiri.  Pandangan  tersebut  sesuai dengan  yang  dikemukakan  Adams  Robert  yang mengartikan  pemberdayaan  sebagai  “the  user participation  in  services  and  to  self-help movement generally, in which group take action on  their  own  behalf,  either  in  cooperation  with, or  independently  of,  the  statutory  services” (Imron,  Wahyo,  dan  Solihin,  2015).  Senada dengan  itu,  Cholisin  (2011)  menyatakan  bahwa di dalam konsep pemberdayaan itu mengandung
tiga arti, salah satunya adalah empowering  atau memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. 6
Selain  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat,  banyak  juga  program  bantuan  yang tidak  sesuai  dengan  pola  kerja  nelayan. Pembukaan  akses  nelayan  untuk  meminjam uang  melalui  jalur  perbankan,  atau  program- program bantuan yang harus diangsur mengikuti pola perbankan, jelas tidak cocok dengan budaya kerja  nelayan.  Banyaknya  terjadi  kredit  macet pada  nelayan  bukan  disebabkan  nelayan  tidak mampu membayar, tetapi karena sistem angsuran  dalam  pengembalian  pinjaman  tidak sesuai dengan budaya kerja nelayan.
Sebagaimana  diketahui,  dalam  satu tahun  nelayan  tidak  selalu  dapat  melaut  karena kendala  cuaca.  Dengan  demikian  dalam  satu tahun terdapat bulan-bulan tertentu (kadang bisa sampai  dua  bulan  lebih)  ketika  nelayan  tidak dapat  melaut. Dalam kondisi seperti itu nelayan tidak  memperoleh  penghasilan,  sehingga  tidak memungkinkan nelayan untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya. Oleh karena itu,  pembukaan  akses  lembaga  keuangan terhadap nelayan tidak akan mampu memberdayakan nelayan  jika  skema  pengembalian  pinjaman tidak  diubah.  Selain  berisiko  terjadinya  kredit macet,  nelayan  juga  akan  terjebak  dalam  utang yang tidak terbayarkan.
Satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah  dengan  memberikan  angsuran  pinjaman dari  nelayan  yang  disesuaikan  dengan  pola kerja  nelayan,  sebagaimana  yang  dirintis  di Kabupaten  Sukabumi.  Melalui  jasa  Lembaga Konsultan  Keuangan  Mitra  Bank  (LKKMB), dilakukan  negosiasi  mekanisme  angsuran  yang sesuai  dengan  pola  kerja  nelayan,  antara  pihak bank  dengan  nelayan.  Hasil  negosiasi  adalah pembayaran  angsuran  disesuaikan  dengan tingkat  fluktuasi  pendapatan  nelayan,  sehingga pada  saat  musim  ikan  nelayan  akan  membayar angsuran  yang  besar,  sedangkan  jika  musim paceklik  pembayaran  angsuran  bisa  ditunda (Imron, Wahyono, dan Solihin, 2015).
Dalam  kerangka  itu,  pihak  bank  akan menghitung  jumlah  pembayaran  angsuran  yang
6 Dua  makna  lain  dari  pemberdayaan  adalah enabling, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang,  dan protecting  (melindungi  masyarakat  agar  mampu bersaing  dengan  pihak  lain,  sehingga  keberpihakan terhadap yang lemah itu merupakan suatu keharusa
harus  dilakukan  oleh  nelayan  peminjam  dalam satu  tahun,  misalnya  Rp12.000.000.  Untuk mengantisipasi  musim  paceklik  ketika  nelayan sulit mendapatkan hasil tangkapan, maka jumlah angsuran per bulan tidak dibagi 12 tetapi dibagi 9, dengan asumsi tiga bulan itu musim  paceklik (nelayan  tidak  bisa  melaut).  Dengan  cara demikian, nelayan akan bisa  mengangsur secara rutin  selama  sembilan  bulan,  dan  yang  tiga bulan,  karena  musim  paceklik,  tidak  perlu mengangsur.  Sementara  itu,  pihak  bank  tidak dirugikan,  karena  jumlah  angsuran  yang diterima  oleh  bank  dalam  setiap  tahunnya  tidak berkurang.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan, aspek pemasaran juga disarankan untuk diperhatikan.  Terkait  dengan  itu,  peran  KUD Mina  dan  TPI  juga  perlu  ditingkatkan,  dengan cara  mengintensifkan  sistem  lelang,  sehingga pembelian  harga  ikan  dari  nelayan  bisa  lebih tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberdayaan  tidak  semata-mata  ditujukan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,    tetapi lebih  dari  itu,    agar  masyarakat  dapat  mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian  pemberdayaan  perlu  dilakukan  secara serentak  baik  yang  bersifat  ekonomi  maupun yang  non-ekonomi  (Imron,  Wahyono,  dan Solihin, 2016).
Dengan  demikian  pemberdayaan  nelayan harus  dilihat  secara  menyeluruh.  Dalam  proses pemberdayaan tersebut, nelayan mesti diperlakukan sebagai subjek yang ikut mendefiniskan kebutuhan- kebutuhannya,  mulai  dari  kegiatan  praproduksi, produksi  (penangkapan  ikan  maupun  budidaya ikan),  pascapanen,  sampai  pada  dukungan kegiatan  lainnya  seperti  pembangunan  dan penyediaan sarana dan prasarana  perikanan,  akses terhadap  jasa  lembaga  keuangan,  teknologi, penyuluhan, aspek pemasaran, dan kelembagaannya. Berbagai  kebijakan  juga  perlu  mempertimbangkan heterogenitas  nelayan,  baik  yang  menyangkut alat  tangkap,  jumlah  ABK,  struktur  hubungan kelompok kerja,  wilayah tangkap, status penguasaan, dan  jenis  sumber  daya  yang  diinginkan,  juga hubungan  antara  nelayan  lokal  dan  pendatang dan  pluralitas  etnis.  Kurangnya  pemahaman terhadap  heterogenitas  nelayan  menyebabkan upaya pembangunan perikanan tidak menyentuh sasaran program (target group).
Penyikapan terhadap Perubahan Iklim Sejak  tahun  1980-an,  perubahan  iklim telah  menjadi  perhatian  dunia,  termasuk
Indonesia.  Walaupun  sampai  saat  ini  masih terjadi  perdebatan  apakah  saat  ini  sudah  terjadi perubahan iklim ataukah hanya terjadi perubahan  alam  yang  sesaat  yang  belum  dapat dikategorisasikan  sebagai  perubahan  iklim, tetapi  menurut  prediksi  Intergovermental  Panel on  Climate  Change  (IPCC),  masyarakat  pesisir memiliki  potensi  paling  besar  terkena  dampak perubahan  iklim  (IPCC,2007).  Hal  itu  dapat dipahami karena lokasi mereka yang berhadapan dengan  laut,  yang  sangat  rentan  terkena terjangan angin yang besar dari arah laut. Selain itu,  banyak  kehidupan  masyarakat  pesisir  yang tergantung  pada  hasil  laut,  sehingga  perubahan kondisi  laut  akan  mempengaruhi  perubahan pendapatan mereka.
Terlepas dari perdebatan tersebut, kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa sudah  banyak  nelayan  yang  menderita  karena terjadi  perubahan  lingkungan,  yang  diindikasikan oleh  datangnya  musim  hujan  yang  tidak menentu, juga datangnya  perubahan musim dari musim  barat  ke  musim  timur,  dan  sebaliknya. Perubahan-perubahan  seperti  itu  menyulitkan kehidupan  nelayan,  karena  pekerjaan  menangkap ikan  di  laut  yang  dilakukan  oleh  nelayan  itu sangat  sensitif  terhadap  terjadinya  perubahan cuaca maupun perubahan lingkungan laut.
Memahami  permasalahan  tersebut,  maka penelitian  tentang  kerentanan  nelayan  dalam menghadapi  perubahan  iklim  dilakukan  di Lombok,  Jawa  Timur  (Banyuwangi,  Pacitan), dan  Sulawesi  Utara.  Dalam  hal  ini  kerentanan dilihat  dengan  menggunakan  pendekatan  yang dilakukan  oleh  Tuller  (2008),  yang  melihat kerentanan  sosial  dari  tiga  aspek,  yaitu  (1) Exposure  atau  keterpaparan  bencana  perubahan iklim pada masyarakat, (2) Sensitivitas masyarakat dalam  menghadapi  bencana  perubahan  iklim, dan  (3)  Kapasitas  adaptif,  yaitu  kemampuan masyarakat  untuk  mempertahankan  kondisinya dari bahaya perubahan iklim.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa nelayan  sudah  mengalami  anomali  caca  yang mereka  sebut  sebagai  perubahan  musim, terutama terkait pergeseran dari musim barat  ke musim  timur  dan  sebaliknya,  walaupun  belum ada kejelasan apakah perubahan tersebut sebagai akibat  dari  perubahan  iklim.  Bagi  nelayan, pergeseran perubahan musim itu sangat berpengaruh  dalam  kehidupan  mereka,  karena jumlah  hari  melaut  dalam  setahun  lebih  sedikit. Musim  barat  yang  lebih  panjang  dari  biasanya
mengakibatkan mereka tidak dapat melaut dalam jangka  waktu  yang  lebih  lama,  sehingga  jika sebelumnya  mungkin  hanya  dua  bulan  dalam setahun  mereka  tidak  dapat  melaut,  dengan perubahan  musim  tersebut  bisa  bertambah menjadi  tiga  atau  empat  bulan.  Dalam  masa- masa  itulah  nelayan  mengalami  paceklik sehingga sulit untuk memperoleh pendapatan.
Walaupun  secara  umum  nelayan  sangat peka  terhadap  anomali  cuaca,  tetapi  tingkat sensitivitas  mereka  berbeda-beda  antara  satu kelompok  nelayan  dengan  kelompok  nelayan lainnya.  Tidak  seperti  yang  diduga  sebelumnya, nelayan  yang  menggunakan  armada  penangkapan yang  besar  ternyata  cenderung  lebih  rentan dalam  menghadapi  perubahan  iklim,  karena mereka  tidak  dapat  melaut  setiap  saat.  Sebaliknya, nelayan  kecil  ternyata  justru  lebih  memiliki kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim.
Hasil  penelitian  di  Banyuwangi,  misalnya, menunjukkan  bahwa  nelayan  slerek  dan  ijo-ijo dengan armada penangkapan yang cukup besar, 7 lebih  sensitif  terhadap  munculnya  gelombang besar,  yang  terjadi  pada  musim  barat.  Hal  itu karena  penangkapan  yang  dilakukan  oleh  dua jenis armada tersebut berada di tengah laut yang gelombangnya  cukup  besar.  Jika  gelombang besar  datang,  mereka  tidak  punya  waktu  untuk mencari  tempat  berteduh  dan  menyelamatkan diri. Oleh karena itu, pada saat terjadi perubahan musim  barat  yang  lebih  dari  enam  bulan  di wilayah  itu,  maka  nelayan  slerek  dan  ijo-ijo lebih  memilih  tidak  melaut  dan  menjadi pengangguran.  Hal  itu  berbeda  dengan  nelayan jukung. Walaupun perahunya kecil, tetapi karena penangkapan  ikan  hanya  dilakukan  di  pinggir, maka  tidak  terpengaruh  oleh  angin  barat  yang menimbulkan ombak besar di tengah laut. Selain itu,  penangkapan  menggunakan  armada  jukung juga  menggunakan  lebih  dari  satu  jenis  alat tangkap,  sehingga  selalu  bisa  melakukan penangkapan  sesuai  dengan  jenis  ikan  yang dominan pada saat itu. Kondisi demikian bukan hanya  terjadi  di  Banyuwangi,  tetapi  juga  pada nelayan  kecil  di  Pacitan  dan  Sulawesi  Utara (Wahyono,  Imron,  dan  Daraini,  2014a;  Wahyono, Imron, dan Daraini, 2014b).
7 Perahu  slerek  memiliki  ABK  antara  40-50 orang,  sedangkan  jumlah  ABK  ijo-ijo  antara  2-25 orang (Imron, 2014).
Menyikapi  hal  tersebut,  agar  nelayan memiliki  resiliensi  dalam  menghadapi  perubahan iklim,  maka  direkomendasikan  agar  juragan perahu  besar  juga  menyediakan  armada  kecil yang bisa dioperasikan oleh ABK-nya pada saat terjadi musim barat, sebagaimana yang dilakukan  oleh  nelayan  slerek  dan  ijo-ijo  di Banyuwangi. Dengan cara demikian maka ABK yang  mengelola  jukung  tetap  akan  memperoleh pendapatan  walaupun  pada  musim  barat,  dan pemilik  slerek  dapat  memperoleh  keuntungan dari  pembelian  ikan  yang  dijual  oleh  jukung yang dikelola oleh ABK yang sudah dibantu.
Selain  antara  satu  kelompok  nelayan dengan  kelompok  nelayan  lainnya,  tingkat sensitivitas  mereka  juga  berbeda-beda  antara nelayan  dalam  satu  kelompok  penangkapan  itu sendiri,  tergantung  pada  statusnya.  Nelayan buruh  jelas  lebih  sensitif  dalam  menghadapi perubahan  musim  dibanding  juragan  pemilik kapal,  karena  juragan  umumnya  memiliki tabungan  yang  diperoleh  dari  akumulasi  bagi hasil yang diterima, yang cenderung menguntungkan juragan. 8
Selain  perbedaan  sensitivitas  antara nelayan  buruh  dengan  juragan  pemilik  kapal, perbedaan sensitivitas juga terjadi antara nelayan buruh  itu  sendiri,  terutama  antara  nelayan  yang berstatus  sebagai  nakhoda  dan  ABK  lainnya. Hal  itu  karena  bagi  hasil  yang  diterima  oleh nakhoda lebih besar dari ABK lainnya, sehingga seorang  nakhoda  masih  memiliki  kemampuan untuk menabung (Wahyono, Imron, dan Daraini, 2014a).
Aspek  lain  yang  berpengaruh  terhadap sensitivitas  nelayan  dalam  menghadapi  perubahan musim  adalah  keberadaan  matapencaharian alternatif  sebagai  diversifikasi    usaha.  Nelayan di  Desa  Sidomulyo  misalnya,  kurang  terpengaruh oleh  perubahan  musim  karena  selain  sebagai nelayan mereka juga memiliki usaha sampingan bertani  padi  dan  berkebun  kelapa.  Hal  itu berbeda  dengan  nelayan  Desa  Grajagan,  yang
8 Juragan  pemilik  kapal  di  Banyuwangi menerima  bagi  hasil  50%  dari  pendapatan  bersih hasil  penangkapan  ikan,  sementara  pendapatan  ABK hanya  50%  dibagi  jumlah  seluruh  ABK.  Dengan jumlah  pendapatan  yang  hanya  seperlima  puluh  dari pendapatan juragan  maka ABK sulit untuk menabung,  sebaliknya  juragan  dengan  bagi  hasil yang  cukup  besar  sangat  memungkinkan  untuk menyisihkan  sebagian  uangnya  untuk  ditabung (Wahyono, Imron dan Daraini, 2014b).
walaupun sama-sama terpapar perubahan musim,  tetapi  mereka  sangat  tergantung  pada hasil  laut  dan  sama  sekali  tidak  memiliki matapencaharian  lain,  sehingga  mereka  lebih sensitif,  walaupun  keduanya  sama-sama  di wilayah  Pacitan  dan  mereka  juga  memiliki lokasi  penangkapan  ikan  (fishing  ground)  yang relatif  sama  (Wahyono,  Imron,  dan  Daraini, 2014a).
Dari  tingkat  sensitivitas  yang  berbeda tersebut  dapat  diketahui  kapasitas  adaptif masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kondisinya dari bahaya perubahan  iklim.  Nelayan  kecil  dengan  tingkat sensitivitas yang rendah, lebih mampu melakukan  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim. Begitu pula nelayan yang memiliki diversifikasi usaha,  juragan  pemilik  kapal,  dan  ABK  yang berstatus  sebagai  nakhoda.  Walaupun  pendapatan mereka  juga  turun,  tetapi  tidak  sedrastis  jika dibandingkan dengan kelompok nelayan lainnya,  terutama  ABK  yang  bekerja  di  kapal
perikanan  yang  relatif  besar  dan  tidak  memiliki usaha sampingan.
Ada  beberapa  indikator  kerentanan sosial-budaya  komunitas  pesisir  akibat  perubahan iklim,  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini. Indikator  tersebut  merupakan  kombinasi  antara tingkat  keterpaparan,  sensitivitas,  dan  kemampuan adaptasi  masyarakat.  Berdasarkan    indikator tersebut  maka  akan  dapat  diketahui  apakah sebuah  komunintas  di  desa  pesisir    termasuk dalam    kategori  rentan    terhadap  perubahan iklim.
Kerentanan  masyarakat  pesisir  juga tidak  cukup  hanya  dilhat  pada  level  komunitas tetapi  juga  pada  tingkat  rumah  tangga. Berdasarkan  kerentanan  rumahtangga  maka dapat  ditentukan  bentuk  kegiatan  program  aksi untuk  adaptasi  sosial-budaya  masyarakat,  yang didasarkan  pada  rumusan  tingkat  kerentaan masyarakat persisir berdasarkan indikator pokok sebagai berikut.

## Gambar 1
Kerentanan Masyarakat Pesisir Dilihat dari Indikator Eksposure, Sensitivitas,dan Kapasitas Adaptasi
Sumber: Pengolahan data oleh penulis.

## Sensitivity:
 Peralatan Tangkap Rusak
 Gagal dalam fishing trip
 Gagal panen
 Penghasilan menurun Cuaca
Ekstrem
Keterparan (Exposure):
 Gelombang Besar
 Salinitas air laut
 Cuaca ekstrim (Angin Ribut)
Kapasitas merespon (Adaptive Capacity):
 Asset fisik (peralatan dan tabungan);
 Asset alam (posisi fishing ground)
 Asset sosial (jaminan sosial, pranata bagi hasil tangkapan)  Asset Manusia (ketrampilan dan posisi dalam unit penangkapan) Potential Impact:  Perkembangan jumlah tangkapan  Ketergantungan matapencaharian berbasis SDL  Ketimpangan distribusi sarana penangkapan Tingkat Kerentanan (Vulnerability) Nelayan
Peningkatan Peran Nelayan dalam Mengatasi Penyelundupan Manusia
Banyaknya penyelundupan manusia (human  smuggling) 9 lewat  laut  telah  menarik perhatian  untuk  meneliti  peningkatan  peran nelayan dalam mengatasi penyelundupan manusia  melalui  laut,  mengingat  kehidupan nelayan  sehari-hari  berada  di  tengah  laut. Banyaknya  penyelundupan  manusia  lewat  laut itu  terjadi  karena  wilayah  Indonesia  memiliki garis  pantai  yang  panjang  (99,093  km),  dengan posisi geografis yang banyak berbatasan dengan wilayah  laut  negara  lain.  Dengan  kondisi wilayah  laut  Indonesia  yang  luas  dan  cukup terbuka  seperti  itu,  dan  tidak  didukung  oleh jumlah  aparat  yang  memadai  untuk  mengawasi wilayah  laut,  maka  terjadinya  penyelundupan manusia melalui laut hampir tidak terhindarkan.
Data UNHCR menunjukkan bahwa pada tahun  2014  terdapat  8.262  orang  imigran  ilegal yang  tinggal  di  Rumah  Detensi  Imigrasi (Rudenim) di seluruh Indonesia. Adapun jumlah imigran ilegal yang berada di wilayah Indonesia sampai  bulan  Maret  2014  kurang  lebih  sekitar 10.623  orang  yang  terdiri  dari  7.218  orang pencari  suaka  dan  sisanya  3.405  berstatus pengungsi.  Angka  tersebut  diyakini  selalu meningkat,  mengingat  konflik  di  negara  bagian Afrika dan Asia terus berlangsung 10 . Lebih-lebih saat  ini  Indonesia  kedatangan  pengungsi  dari Rohingya  (Myanmar)  yang  jumlahnya  cukup besar.
Di Indonesia juga banyak imigran  gelap dari  negara-negara  Timur  Tengah  dan  Asia Selatan  yang  ingin  mencari  suaka  politik  ke
9 Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  keimigrasian  penyelundupan manusia  didefinisikan  sebagai  perbuatan  yang bertujuan  mencari  keuntungan,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau  untuk orang  lain  yang  membawa  seseorang  atau    tidak terorganisasi,  atau  memerintahkan  orang  lain  untuk membawa  seseorang  atau  kelompok  orang,  baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi,  yang tidak  memiliki  hak  secara  sah  untuk  memasuki Wilayah  Indonesia  atau  keluar  Wilayah  Indonesia dan/atau  masuk  wilayah  negara  lain  yang  orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut  secara  sah,  baik  dengan  menggunakan dokumen  sah  maupun  dokumen  palsu,  atau  tanpa menggunakan  dokumen  perjalanan,  baik  melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
10 http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id /2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html
Australia,  yang  melalui  wilayah  perairan Indonesia  dan  terdampar  di  wilayah  pantai Indonesia, khususnya pantai selatan Jawa. Selain itu,  terdapat  pula  para  imigran  yang  menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit untuk bermukim sementara.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa imigran  gelap  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu orang asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, dan orang Indonesia  yang  keluar dari wilayah  Indonesia  secara  ilegal.  Imigran  gelap yang  berasal  dari  luar,  beberapa  menggunakan jasa  nelayan  untuk  membantu  melakukan penyelundupan  manusia  melewati  laut,  dengan menyewa  perahu  nelayan,  terutama  di  pantai selatan Jawa. Sementara itu, imigran gelap yang keluar  dari  wilayah  Indonesia  tidak  meng- gunakan  jasa  nelayan,  karena  dilakukan  secara terorganisasi  dengan  menggunakan  speed  boat dan  memiliki  jaringan  yang  melibatkan  oknum di  negara  Indonesia  dan  negara  tujuan,  yaitu Malaysia.
Ada dua hal yang menyebabkan nelayan mau  membantu  mengangkut  imigran  gelap. Pertama,  karena  tergiur  dengan  imbalan  yang cukup  tinggi  yang  ditawarkan,  apalagi  jika tawaran tersebut diberikan pada musim paceklik. Hal  itu  juga  didukung  oleh  kondisi  ekonomi nelayan  yang  umumnya  masih  miskin.  Kedua, karena  nelayan  hanya  tahu bahwa mereka orang asing,  tetapi  tidak  tahu  bahwa  mereka  itu imigran gelap. Selain itu, mereka juga tidak tahu bahwa  membantu  imigran  gelap  itu  melanggar hukum,  karena  belum  pernah  ada  sosialisasi tentang  hal  itu.  Sosialisasi  baru  dilakukan  di wilayah Sukabumi  pada tahun 2014 oleh Kantor Imigrasi bekerjasama dengan Polri. Sejak saat itu mereka  mengaku  tidak  mau  lagi  jika  diminta untuk  membantu  mengangkut  orang  asing  yang belum jelas statusnya.
Nelayan,  karena  tempat  tinggalnya berada  di  pinggir  laut,  dan  kehidupannya  juga banyak  dilakukan  di  tengah  laut,  sebetulnya memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh  pemerintah  untuk  membantu  menangani penyelundupan  manusia  lewat  laut,  dengan melaporkan  jika  ada  orang  asing  yang  mendarat secara mencurigakan di wilayah mereka. Hal itu juga  ditopang  oleh  keberadaan  12.827  desa pesisir  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  yang tersebar  di  2.118  kecamatan  pesisir  (511 kabupaten),  dengan  jumlah  nelayan  sekitar  2,6
juta  orang  (Kelautan  dan  Perikanan  dalam Angka 2014).
Potensi besar yang dimiliki oleh nelayan dan  masyarakat  pesisir  itu  ternyata  belum dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengawasi penyelundupan  manusia  melalui  laut.  Padahal, pemerintah  melalui  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  sebetulnya  sudah  membentuk  kelompok pengawasan  masyarakat  (Pokwasmas)  di  setiap desa  pesisir,  yang  tugasnya  adalah  melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya perusakan  lingkungan  laut.  Melalui  sinergi antara  Kantor  Imigrasi  dengan  Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka peran Pokwasmas yang  sudah  ada  itu  dapat  diperluas  untuk mengawasi  terjadinya  penyelundupan  melalui  laut. Peningkatan  fungsi  Pokwasmas  itu  tidak  sulit dilakukan,  karena  fungsi  tambahan  itu  masih terkait  dengan  pengawasan  di  laut.  Untuk peningkatan fungsi itu maka diperlukan sosialisasi kepada nelayan dan anggota Pokwasmas,  tentang  perlunya  pengawasan terhadap masuknya imigran gelap.
Kajian  ini  sangat  berguna  dalam penanganan  imigran  gelap  di  Indonesia,  khususnya yang  melalui  laut.  Pentingnya  penanganan berbasis  komunitas  karena  keberadaan  masyarakat yang  lebih  dekat  dengan  lokasi  kejadian.  Oleh karena  itu,  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  imigran  gelap,  aparat  kepolisian  agar lebih  mendekatkan  diri  dengan  masyarakat pesisir,  melalui  sistem  kemitraan. 11 Mengingat di  wilayah  pesisir  sudah  ada  kelompok pengawasan  masyarakat  yang  diinisiasi  oleh Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  maka penanganan  imigran  gelap  dapat  bekerjasama dengan kelompok tersebut, sekaligus menjadikan kelompok  tersebut  sebagai  Forum  Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) di wilayah pesisir.
Kemitraan  polisi-masyarakat  atau  yang sering  disebut  perpolisian  masyarakat  (Polmas) pada  dasarnya  bukan  hal  baru  di  Indonesia, karena sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pengamanan swakarsa,
11 Di  Jepang,  model  pendekatan  seperti  ini lebih  dikenal  dengan  istilah  Koban,  yang  mulai dikembangkan  sejak  masa  Meiji  sekitar  110  tahun silam.  Sistem  ini  menggantikan  pola  Samurai  yang sangat  militeristik.  Sistem  ini  banyak  diterapkan  di Asia.    Di  Indonesia,  model  perpolisian  masyarakat (Polmas)    sudah  digulirkan  sejak  tahun  1970-an, berupa  tugas-tugas  pre-emtif  yang  dilakukan  melalui pembinaan masyarakat.
yang    disesuaikan  dengan  penyelenggaraan fungsi  kepolisian.  Pada  hakekatnya  ada  dua unsur  utama  yang  terkandung  dalam  Polmas, yaitu  membangun  kemitraan  antara  Polisi  dan masyarakat, dan menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat. 12
Sumbangan  terhadap  Kebijakan  Pemerintah di Sektor Kelautan dan Perikanan
Beberapa  penelitian  sudah  memberikan sumbangan  terhadap  kebijakan  pemerintah dalam  pengelolaan  kelautan  dan  perikanan. Penelitian  tentang  hak  ulayat  laut,  misalnya, telah  memunculkan  pengakuan  negara  terhadap pengelolaan  perikanan  yang  berbasis  hukum adat, yang terdapat pada Pasal 61 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau  Kecil. Dalam  undang-undang  tersebut  dinyatakan bahwa  pemerintah  mengakui,  menghormati,  dan melindungi  hak-hak  masyarakat  adat,  masyarakat tradisional,  dan  kearifan  lokal  atas  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  telah dimanfaatkan  secara  turun-temurun.  Sementara itu,  dalam  Ayat  2  disebutkan  bahwa  pengakuan tersebut  dijadikan  acuan  dalam  pengelolaan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang berkelanjutan.
Pengakuan  tersebut  juga  dinyatakan dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2004  tentang  Perikanan,  yang  menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan  ikan  dan  pembudidayaan  ikan harus  mempertimbangkan  hukum  adat  dan/atau kearifan  lokal  serta  memperhatikan  peran  serta masyarakat.  Meskipun  demikian,  implementasi dari  pengakuan  tersebut  sampai  saat  ini  masih belum jelas. Beberapa daerah yang di wilayahnya  terdapat  hak  ulayat  laut  sudah mengimplementasikannya melalui peraturan
12 Sebagai suatu strategi, Polmas menekankan kemitraan  yang  sejajar  antara  petugas  dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap  permasalahan  sosial  yang  mengancam  keamanan dan  ketertiban  masyarakat.Sedangkan  sebagai  suatu falsafah,  Polmas  mengandung  makna  sebagai  model perpolisian  yang  menekankan  hubungan  yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan  sikap  saling  menghargai  antara  polisi dan  warga  dalam  rangka  menciptakan  kondisi  yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (lihat  Buku  Panduan  Pelatihan  untuk  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006).
daerah,  seperti  di  Wilayah  Papua  dan  Sulawesi Tenggara.  Namun,  beberapa  daerah  lain  belum mengimplementasikannya.
Dengan belum diimpelementasikannya pengakuan tersebut menyebabkan masyarakat adat sangat dirugikan. Karena  jika  terjadi  konflik-konflik  kelautan  dan perikanan  yang  melibatkan  masyarakat  adat, mereka akan selalu dikalahkan.
Penelitian  tentang  HP-3  juga  telah memberikan  makna  bahwa  hak  pengusahaan perairan  pesisir  yang  bisa  diberikan  kepada perorangan atau badan hukum sangat bertentangan  dengan  upaya  konstitusi  untuk melindungi dan menyelenggarakan kesejahteraan umum.    HP-3  tidak  lain  merupakan    sebuah komersialisasi sumber daya alam yang dicantumkan  dalam  regulasi  negara  yang  pada dasarya  melemahkan  atau  mengaburkan  kewajiban negara  melindungi  masyarakat  yang  marjinal. Tidak  adanya  perlindungan  negara  terhadap warga  masyarakat  marjinal    untuk  bisa berkontestasi  dalam  pemanfaataan  sumber  daya alam menyebabkan pelemahan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut.
Permasalahan  HP-3  tersebut  kemudian mendapatkan gugatan melalui judicial review ke Mahkamah  Konstitusi  oleh  beberapa  LSM  yang peduli  terhadap  nasib  nelayan,  dan  berujung pada    dibatalkannya  pasal-pasal  yang  berkaitan dengan HP-3oleh Mahkamah Konstitusi, melalui
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.Keputusan  tersebut  kemudian diikuti  dengan  pembuatan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil,  yang  di  dalamnya  tidak  lagi  mencantumkan pengaturan tentang HP-3, karena dinilai bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13
Tidak  semua  penelitian  yang  sudah dilakukan berdampak terhadap kebijakan pemerintah  di  sektor  kelautan  dan  perikanan. Meskipun  demikian,  beberapa  penelitian  telah berhasil menyadarkanstakeholder (terutama pemerintah)    tentang  perlunya  melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
13 Pasal-pasal yang dibatalkan dalam Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  meliputi Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal  18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat  (5),  Pasal  50,  Pasal  51,  Pasal  60  ayat  (1),  Pasal 71 dan Pasal 75.
dengan  mempertimbangkan  rekomendasi  dari hasil-hasil penelitian tersebut.
Penelitian  tentang  pemberdayaan  nelayan, misalnya,  walaupun  tidak  secara  langsung berpengaruh  terhadap  kebijakan  pemerintah dalam  mengentaskan  kemiskinan  nelayan,  tetapi telah  menyadarkan  pemerintah  bahwa  bantuan yang diberikan kepada nelayan perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil nelayan dan mempertimbangkan heterogenitas nelayan. Selain  itu,  juga  disadari  bahwa  sistem  kredit nelayan pengembaliannya tidak didasarkan pada sistem  perbankan  konvensional  (pembayaran pinjaman secara flat bulanan), tetapi disesuaikan dengan  pola  kerja  nelayan  yang  pada  musim tertentu  tidak  bisa  melaut,  walaupun  untuk merealisasikannya  terkendala  dengan  aturan perbankan.  Begitu  pula  tentang  peran  nelayan dalam  mengatasi  penyelundupan  manusia,  juga diakui bahwa karena tempat tinggalnya berada di pinggir  laut  dan  kehidupannya  juga  banyak dilakukan  di  tengah  laut,  maka  nelayan selayaknya dilibatkan untuk mengawasi keberadaan orang asing yang diduga illegal migrant.Adapun sumbangan  terbesar  penelitian  yang  sudah dilakukan  oleh  P2KK  LIPI  adalah  memberikan kesadaran  kepada  para  stakeholder  bahwa pengelolaan kelautan dan  perikanan tidak cukup hanya  dilihat  dari  perspektif  sumber  daya, teknologi  penangkapan,  dan  aspek  sosial- ekonominya,  melainkan  juga  perlu  dilihat  dari perspektif sosial budaya.

## Penutup
Penelitian  sosial  budaya  masyarakat maritim  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Penelitian Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  LIPI  telah menempuh  perjalanan  panjang  dengan  melihat berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat pesisir  dan  nelayan.  Hasil-hasil  penelitian maritim  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan  yang  berharga  bagi  kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Penelitian  tentang  hak  ulayat  laut  telah memberikan  sumbangan  yang  besar  terhadap pemahaman  pemerintah  mengenai  otonomi masyarakat  di  kawasan  pesisir  dalam  mengelola wilayah  laut  di  sekitarnya.  Pemahaman  tersebut terwujud  dalam  bentuk  pengakuan  terhadap pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat adat,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal 61  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007
tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil.  Meskipun  demikian,  dalam realitasnya  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat hukum  adat  tersebut  belum  diimplementasikan secara  utuh.  Di  beberapa  wilayah,  masyarakat hukum  adat  masih  disamakan  dengan  entitas sosial  lainnya,  sehingga  mereka  terpaksa  harus berkompetisi  dengan  kelompok  masyarakat lainnya  dalam  pemanfaatakan  sumber  daya  laut. Kajian hak ulayat laut juga mengingatkan negara bahwa pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum  adat  harus  dilihat  dalam  perspektif communal  property  right,  bukan  individual property rights.
Dalam  konteks  itulah  maka  penerapan hak  pengusahaan  pesisir  (HP-3)  juga  mendapatkan perlawanan,  karena  kepentingan  ekonomi  dan politik  masih  mewarnai  kebijakan  tersebut. Dalam  kebijakan  tentang  HP-3,  seharusnya bukan  hak  pengusahaan  yang  ditonjolkan, melainkan  hak  pengelolaan.  Itu  pun  dengan prioritas  pada  masyarakat  hukum  adat,  yang telah  terbukti  berhasil  melakukan  pengelolaan wilayah laut di sekitarnya. Dengan demikian HP- 3  harusnya  merupakan  kebijakan  negara    untuk melindungi  masyarakat  yang  lemah,  yang terbukti  telah  membantu  pemerintah  dalam mengelola  wilayah  laut.  Perlawanan  terhadap HP-3  telah  membuahkan  hasil  dengan  munculnya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil,  yang  menghapus  pasal- pasal yang berkaitan dengan HP-3, sebagaimana diamanatkan olah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.
Pengakuan  terhadap  hak  ulayat  laut maupun  penghapusan  HP-3  pada  dasarnya merupakan  salah  satu  bagian  dari  upaya  untuk memberdayakan nelayan, terutama nelayan kecil yang selama ini selalu identik dengan kemiskinan.  Memang  upaya  memberdayakan nelayan  kecil  tersebut  sudah  dilakukan  oleh pemerintah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.Namun, hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu hasil penelitian tentang pemberdayaan nelayan merekomendasikan  agar  intervensi  pengentasan kemiskinan supaya dilakukan secara menyeluruh dalam  berbagai  aspek,  mulai  dari  yang  bersifat fisik seperti alat tangkap ikan atau mesin perahu, sampai  dengan  yang  bersifat  kelembagaan, termasuk aspek pemasarannya.
Berbeda  dengan  pemberdayaan  nelayan pada  umumnya,  pemberdayaan  nelayan  yang diakibatkan  oleh  bencana  perubahan  iklim memerlukan  pendekatan  yang  berbeda.    Oleh karena  itu,  kajian  kerentanan  masyarakat  pesisir akibat  perubahan  iklim  sangat  membantu  dalam penyusunan  program  strategi  adaptasi  perubahan iklim.
Kajian  perubahan  iklim  yang  banyak dilakukan  selama  ini  lebih  banyak  menyoroti dimensi  kerentanan  fisik,  belum  banyak  yang menyoroti masalah kerentanan sosial. Penyusunan indikator  kerentanan  masyarakat  pesisir  dapat memberikan  manfaat  apabila  memiliki  policy relevancy,  yakni  memberikan  informasi  tentang arah kebijakan yang dapat dipengaruhi atau perlu dirubah.  Indikator  yang  dihasilkan  diharapkan dapat dipergunakan oleh orang yang berbeda, dan memberikan  hasil  yang  konsisten.  Indikator kerentanan sosial yang dihasilkan diharapkan juga dapat  memberikan  dasar  berupa  kriteria-kriteria yang mudah diidentifikasi guna mengukur tingkat kerentanan  dan  resiliensi  masyarakat  akibat perubahan iklim. Penyusunan indikator kerentanan  sosial-budaya  masyarakat  pesisir  juga diharapkan  dapat  digunakan  untuk  melihat kemajuan dalam waktu yang berbeda.
Dalam  kaitannya  dengan  penyelundupan manusia  yang  melewati  laut,  hasil  penelitian  ini telah  mengingatkan  kepada  pemerintah  tentang posisi  strategis  masyarakat  pesisir  dan  nelayan, yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  untuk mengawasi  keberadaan  orang  asing.  Keberadaan masyarakat  pesisir  dan  nelayan  merupakan potensi  besar  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk mengawasi  penyelundupan  manusia  lewat  laut, karena tempat tinggalnya yang berada di kawasan pantai, dan sehari-hari para nelayan hidup di laut.
Penelitian  konflik  kenelayanan,  walaupun tidak  banyak,tetapi  dapat  digunakan  sebagai sumber  referensi  untuk  memahami  kasus-kasus di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mengingatkan  kepada  pemerintah  perlunya melakukan pemetaan konflik kenelayanan berdasarkan distribusi,  pola,  serta  akar  masalahnya,  untuk mengantisipasi  terjadinya  konflik  kenelayaanan di  masa  depan.  Berdasarkan  hasil  pemetaan tersebut  maka  dapat  dilakukan  evaluasi  upaya yang  sudah  dilakukan  untuk  menyelesaikan konflik  kenelayanan  dan  mencari  alternatif penyelesaian  konflik  yang  lebih  efisien,  efektif dan  sistematis.  Dengan  demikian  kemungkinan
terjadinya  peningkatan  intensitas  dan  kualitas konflik dapat segera diantisipasi.
Ke  depan,  penelitian  masalah  sosial budaya masyarakat maritim perlu lebih digiatkan.  Ini  perlu  dilakukan,  karena  banyak permasalahan kelautan dan perikanan yang tidak cukup  dilihat  dari  perspektif  sumber  daya, teknologi penangkapan dan aspek sosial ekonominya,  melainkan  juga  perlu  dilihat  dari perspektif sosial budayanya.
Daftar Pustaka
Abdussomad, Dedi Supriadi, dan Ratna Indrawasih.  (1994).  Hak  Ulayat  Laut Masyarakat  Maritim  Indonesia  Bagian Timur.  Hak  Ulayat  Laut  Desa  Haruku, Maluku Tengah.  Jakarta: PMB-LIPI.
Adhuri,  Dedi  S,  Ary  Wahyono,  dan  Sudiyono.
(2002).  Studi  tentang  \Model-Model Institusi  Kemitraan  pada  Pengelolaan Sumber  Daya  Kelautan.  Pelajaran  dari Beberapa Konflik Kenelayanan. Jakarta: PMB-LIPI.
Adhuri,  Dedi  S.,  dkk.  (2003).  Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  secara  Terpadu. Pelajaran  dari  Praktek  Pengelolaan Sumber  Daya  Laut  di  Bangka–Belitung, Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  serta Pengelolaan  Taman  Nasional  Lore Lindu  di  Sulawesi  Tengah.  Jakarta: PMB–LIPI.
Adhuri, Dedi, Ratna  Indrawasih, dan Ary Wahyono. (2006).  Konflik-Konflik  Kenelayanan: Distribusi,  Pola,  Akar  Masalah  dan Resolusinya.  Studi  Kasus  di  Provinsi Nangroe  Aceh  Darussalam  dan  Kep. Riau. Jakarta: LIPI Press.
Ahimsa,  NSP.  (1994).  Antropologi  Ekologi: Beberapa  Teori  dan  Perkembangannya, dalam  Jurnal  Masyarakat  Indonesia  XX (4): 1-44.
Antariksa, I GP dkk. (1991). Tobati: Kehidupan
Nelayan  di  Atas  Laut.  Jakarta,  PMB  – LIPI.
Antariksa,  I  GP.  (1995).  Hak  Ulayat  Laut Masyarakat  Maritim  Kecamatan  Pulau- Pulau  Kei  Kecil,  Kabupaten  Maluku Tenggara, Maluku.  Jakarta: PMB-LIPI.
Bailey,  Conner  dan  Charles  Zernes.  (1982).
Community  Based  Fisheries  Management
Institutions  in  Indonesia,  in  Maritim Antrhopological Studies 5 (1): 1-7.
Buku  Panduan  Pelatihanuntuk  Anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  (2006).
Diterbitkan  di  Jakarta  atas  Kerjasama Polri, IOM dan Kedutaan Australia.
Cholisin.(2011).  Pemberdayaan  Masyarakat.
Makalah disampaikan pada Gladi Manajemen  Pemerintahan  Desa  bagi
Kepala  Bagian/Kepala  Urusan  Hasil Pengisian  Tahun  2011  di  Lingkungan Kabupaten Sleman.
Dahuri, Rakhmin. (1999). Perencanaan Pengelolaan
Sumber  Daya  Pesisir  Terpadi  Berbasis Masyarakat. Makalah disampaikan dalam  Rapat  Koordinasi  Proyek  dan Kegiatan  Pengelolaan  Sumber  Daya Pesisir  dan Lautan di Indonesia, Ditjend Bangda Depdagri.
Hardin,  G.  (1968).  Tragedy  of  the  Common. Science 162: 1243-1248.
http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2014 /07/indonesia-darurat-imigran-ilegal. html
Imron,  Masyhuri.(1995).  Hak  Ulayat  Laut
Masyarakat  Maritim.  Desa  Latuhalat, Kecamatan  Nusaniwe,  Ambon.  Jakarta:
PMB-LIPI.
Imron,  Masyhuri  (ed).  (2009).  Pengelolaan Sumber  Daya  Laut  di  Era  Otonomi Daerah.  Respons  Daerah  terhadap Kompleksitas  Permasalahan  Kenelayanan. Jakarta: LIPI Press.
Imron, Laksono dan Surmiati Ali.(1993). Aspek-
Aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim  Indonesia  Bagian  Timur.  Hak Ulayat  Laut  Desa  Endokisi-Kecamatan Demta – Jayapura. Jakarta: PMB-LIPI.
Imron,  Masyhuri,  dkk.  (2005).  Manajemen Sumber  Daya  Laut  dalam  Perspektif Otonomi  Daerah.Pengelolaan  Berbasis Komunitas dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press.
Imron,  Masyhuri,  dkk.  (2006).  Manajemen Sumber  Daya  Laut  dalam  Perspektif Otonomi  Daerah.Kasus  Kota  Padang dan Kota Tidore. Jakarta: LIPI Press.
Imron,  Masyhuri,  dkk.  (2008).  Manajemen Sumber  Daya  Laut  dalam  Perspektif
Otonomi  Daerah.  Respons  Daerah terhadap  Kebijakan  Otonomi  di  Sekjtor Kelautan.  Kasus  Kabupaten  Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Kabupaten Buleleng,  Provinsi  Bali.  Jakarta:  LIPI Press.
Imron,  Masyhuri  dan  Toni  Soetopo.(2009). Potret  Kesejahteraan  Masyarakat  di Dua Desa Pesisir. Jakarta: LIPI Press.
Imron,  Masyhuri,  Ary  Wahyono,  dan  Akhmad Solihin.(2010).  Studi  Penerapan  Hak Pengusahaan  Pesisir  (HP-3)  pada Masyarakat  Pulau  Kecil  di  Pulau Sebatik.  Persepsi,  Sikap  dan  Aspirasi Masyarakat. Jakarta: LIPI Press.
Imron,  Masyhuri,  Ary  Wahyono,  dan  Akhmad Solihin (2011). Permasalahan Pengelolaan
Kelautan  di  Pulau  Sebatik.  Pengelolaan Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  serta Rekomendasi  Kebijakan.  Jakarta,  PT. Gading Inti Prima.
Imron,  Masyhuri,  Ary  Wahyono,  dan  Akhmad Solihin.(2015).  Nelayan  Sukabumi  dan Problematika  Pemberdayaan.  Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
Imron,  Masyhuri,  Ary  Wahyono,  dan  Akhmad Solihin.(2016).  Problematika Pemberdayaan dalam  Program  Minapolitan  Perikanan Tangkap. Jakarta, PT. Gading Inti Prima
Indrawasih,  Ratna  (ed).,  2004.  Pengelolaan Sumber Daya Laut secara Terpadu (Co- Management: Evaluasi Pengelolaan Model Co-Fish. Jakarta: PMB-LIPI.
Indrawasih,  Ratna,  Masyhuri    Imron,  dan Antariksa,  I,  GP.  (2002).  Pengelolaan Sumber  Daya  Laut  secara  Terpadu: Masyarakat  Nelayan  dan  Negosiasi Kepentingan. Jakarta: PMB-LIPI.
Indrawasih,  Ratna,  Ary  Wahyono,  dan  Aulia Hadi.(2008). Konflik-Konflik Kenelayanan: Distribusi,  Pola,  Akar  Masalah  dan Resolusinya. Penelusuran Nelayan Pelintas Batas  dan  Konflik  Antar  kelompok
Nelayan di Kabupaten Sumenep- Madura. Jakarta: LIPI Press.
IPCC.  (2007).  The  Fourth  Assessmen  Report, Working Group I.
Johannes,  RE.  (1978).  Traditional  Marine Conservation  Methodes  in  Oceania  and
Their  Demise,  in  Annual  Review  of Ecology and Systematics 9: 349-364.
Kelautan  dan  Perikanan  dalam  Angka  2014.
(2014). Jakarta, Pusat Data, Statistik dan Informasi  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.
Laksono,  DS.  dan  Surmiati  Ali.(1995).  Hak
Ulayat  Laut  Masyarakat  Maritim.  Desa Bindusi, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten  Biak  Numfor,  Irian  Jaya. Jakarta: PMB-LIPI.
Marzali, Amri.(2003).  Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
Retnowati,  Endang  dkk.  (1991).  Nelayan  Hitu:
Perubahan  Orientasi  Kerja.  Jakarta: PMB–LIPI.
Sudo,  Ken-ichi.(1983).  Social  Organization  and Types  of  Sea  Tenure  in  Micronesia, dalam  Ruddle,  Kenneth  dan  Johannes, R.E  (ed):  Traditional  Marine  Resources Management  in  the  Pacific  Basin:  an Anthology. Jakarta: UNESCO/ROSTSEA.
Tuller, Seth, et. al. (2008). Assessing Vulnerability:  Integrating  Informations about  Driving  Forces  that  Affect  Risk and  Risilience  in  Fishing  Communities, in Human Ecology Review Vol 5 No. 2.
Wahyono,  Ary  (ed).(2007).  Manajemen  Sumber Daya  Laut  dalam  Perspektif  Otonomi Daerah.  Respons  Daerah  terhadap Kebijakan  Otonomi  di  Sektor  Kelautan: Kasus  Kota  Bengkulu  dan  Kabupaten Tanah Laut. Jakarta: LIPI Press.

## Wahyono, Ary, dkk. (1991). Bebalang: Memudarnya
Fungsi Seke. Jakarta: PMB–LIPI.
Wahyono,  Ary,  dkk.  (1992).  Nelayan  dan Strategi  Menghadapi  Ketidakpastian  (di Beo, Sathean dan Demta). Jakarta: PMB – LIPI.
Wahyono,  Ary  dkk.  (2001).  Pemberdayaan
Masyarakat  Nelayan.  Yogyakarta:  Media Pressindo.
Wahyono,  Ary,  Masyhuri  Imron,  dan  Ibnu Nadzir  Daraini.(2014a).  Studi  Kerentanan Masyarakat  Pesisir  Akibat  Perubahan Iklim:  Kasus  Nelayan  Tangkap  di Kabupaten Pacitan. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
Wahyono, Ary, Masyhuri Imron, dan Ibnu Nadzir Daraini.  (2014b).  Indikator  Kerentanan
Sosial Budaya Masyarakat Pesisir
Akibat  Perubahan  Iklim.  Sintesa  Empat Daerah: Kabupaten Probolinggo, Minahasa Utara, Banyuwangi dan Pacitan. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
Wahyono,  Ary,  Fadjar  Ibnu  Thufail,  dan
Antariksa,  I  GP.  (1994).  Hak  Ulayat
Laut  di  Sangihe  Talaud  (Studi  Kasus tentang  Sistem  Pengelolaan  Sumber
Daya  pada  Nelayan  Pulau  dan  Nelayan Pantai). Jakarta: PMB–LIPI.

## Daftar Perundang-undangan
United Nations Convention on the Law of the
Sea (UNCLOS), 1982.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.