## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan (Studi Pariwisata Di Pulau Lombok)

## Usman Munir 1
1 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Muhammadiyah Mataram, Alamat Jalan KH.A. Dahlan No.1 Pagesangan, Kota Mataram, Kode Pos 83116 E-mail :  usmanmunir.ummat@gmail.com
Abstract — The islands of Lombok and Bali have been designated as national tourism gateways in the MP3EI Corridor V (Masterplan  for  the  Acceleration  and  Expansion  of  Indonesian  Economic  Development).  Lombok  Island,  one  of  the national  tourist  destinations  with  the  nickname  Island  of  a  Thousand  Mosques,  has  a  very  diverse  and  potential  tourist attraction. The choice to develop tourism does not always have a positive impact on the community, so a policy concept is needed which is expected to provide positive changes and impacts on the people of Lombok in particular and Indonesia in general. This article is an empirical normative research, meaning that the problems raised, discussed and described in this study  are  focused  on  the  application  of  rules  or  norms  in  positive  law  and  seeing  phenomena  in  the  field.  This  type  of normative juridical research is carried out by examining various kinds of formal legal rules such as laws, literature which are theoretical concepts which are then linked to the problems that are the subject of discussion. The results of this study are to  formulate  the  concept  of  people-based  tourism,  namely  firstly  the  presence  of  policies  that  are  prosperous,  secondly policies  that  protect  local  wisdom,  thirdly  policies  that  protect  community  participation,  fourthly  policies  that  limit foreign investment, fifth, namely policies that optimize corporate social responsibility (CSR). )for tourism development.
Keywords — : Concept, Tourism Policy, Lombok

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  seperti  yang  kita  ketahui,  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang  memiliki  berbagai  potensi pariwisata,  baik  wisata  alam  maupun  wisata  budaya,  karena  Indonesia  memiliki  bermacam-macam  suku,  adat  istiadat  dan kebudayaan serta karena letak geografis negara Indonesia sebagai negara tropis yang menghasilkan keindahan alam dan satwa. 1 Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan didukung sumber daya alam yang beranekaragam yang berpotensi untuk diolah  dan  dimanfaatkan.    Pariwisata  telah  menjadi  industri  pariwisata  terbesar  dan  ini  merupakan  andalan  utama  dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. 2
Pariwisata dapat juga diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. 3 Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata menjadi sektor unggulan dalam perolehan devisa, terciptanya lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 4 Pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa nonmigas terbesar di Indonesia. 5
Diakui juga bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap  perolehan devisa dan penciptaan lapangan  kerja secara  makro cukup  signifikan.  Laporan  berbagai  ahli  menyimpulkan  bahwa  sumbangan  pariwisata  sangat  signifikan  pada  perkembangan ekonomi  suatu  negara  atau  daerah  tampak  dalam  bentuk  peluang  kerja,  peningkatan  pendapatan  (devisa)  dan  pemerataan pembangunan  spasial. Bali sebagai daerah tujuan  wisata dunia telah lama tercatat sebagai sentra pariwisata  yang  memberikan dampak  mengganda  kesempatan  kerja  yang  amat  besar. 6 Hampir  tidak  ada  aktivitas  ekonomi  di  daerah  tersebut  yang  tidak terkait dengan pariwisata.
Dalam  realitas  yang  ada  bahwa  kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar  daerah  wisata  tidak  seperti  yang  diharapkan,  namun justru  terbalik  dengan  realitas  yang  ada.  Keberadaan  hotel-hotel  berbintang  dalam  wilayah  kawasan  wisata  tidak  membawa banyak dampak positif khususnya kepada masyarakat di sekitar daerah wisata. Jumlah Penduduk Miskin pada September 2020
1 Sefira Ryalita Primandany & Mardiyono Riyanto., Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume I, hlm 136
2 I Gede Pitana & Putu G Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata , Yogyakarta, Andi, hlm 3
3 Ibid. hlm 137
4 I Gde Pitana & Ketut Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata , Yogyakarta, Andi, 2009, hlm 2
5 Sukarno Wibisono, Pariwisata sebagai disiplin ilmu yang mandiri , Jurnal Ilmiah Pariwisata, hlm 6
6 Radetzki-Stenner dalam Janianton Damanik, 2013, Pariwisata Indonesia dalm Peluang dan Tantangan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 4

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
sebanyak  746,04  ribu  orang, meningkat  sekitar  32,15  ribu  orang  dibanding  Maret  2020  yang  sebanyak  713,89  ribu  orang. 7 Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan yang mengarah kepada suatu sistem yang menghadirkan terciptanya ketertiban, kepastian dan keadilan.

## II. TINJAUAN TEORITIS

## 1. Konsep Kebijakan Pariwisata
Kata  Kebijakan  sering  digunakan  dan  diperuntukkan  maknanya  dengan  tujuan  program,  keputusan,  hukum,  proposal, patokan,  dan  maksud  besar  tertentu. 8 Kebijakan  ( policy )  umumnya  digunakan  untuk  memilih  dan  menunjukkan  pilihan terpenting  untuk  mempererat  kehidupan,  baik  dalam  kehidupan  organisasi  kepemerintahan  maupun  privat. 9 Menurut  Ealu  dan Prewit Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh prilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang berkenaan dengan kebijakan tersebut). 10
Menurut Goeldner dan Ritchie dalam M. Liga Suryadana, Kebijakan pariwisata adalah sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah,  dan  sasaran  pembangunan/  promosi  serta  strategi  yang  memberikan  kerangka  dalam  mengambilan  keputusan  individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung disuatu destinasi. 11
Prinsip  dari  kebijakan  pariwisata  adalah  harus  menjamin  negara  maupun  daerah  mendapatkan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  dari  kontribusi  sosial  dan  ekonomi  yang  diberikan  pariwisata.    Sasaran  akhir  dari  kebijakan  pariwisata  adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.  Menurut Biederman menekankan hal penting dari penerapan kebijakan pariwisata sebagai berikut: 12
“A  tourism  policy  defines  the  direction  or  course  of  action  that  a  particular  country,  region,  locality  or  an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The key principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the  economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of a tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens”.
Sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub sistem atau elemen, komponen dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif yaitu  Proses  kebijakan  dan  struktur  kebijakan.  Dalam  Proses  kebijakan  terdapat  tahapan  tahapan  identifikasi  masalah  dan tujuan,  formulasi  kebijakan,  implementasi,  dan  evaluasi  kebijakan,  sedangkan  dilihat  dari  struktur  terdapat  lima  unsur kebijakan; Pertama Tujuan dari kebijakan, Kedua Masalah, Ketiga Tuntutan ( demand ), Keempat Dampak dan terakhir Kelima adalah Sarana atau alat kebijakan. 13
Partisipasi  masyarakat  wajib  dalam  penyusunan  sebuah  kebijakan  di  sebuah  negara  demokrasi.  Dalam  konteks  otonomi daerah  pun,  partisipasi  masyarakat  dijamin  melalui  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. 14 Kebijakan  ( Policy )  merupakan  arah  atau  tuntutan  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  oleh  suatu  pemerintah  yang  diekpresikan dalam  sebuah  pernyataan  umum  mengenai  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yang  menuntun  tindakan  dari  para  pelaksana,  baik  di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. 15 Menurut Akehurst Difinisi Kebijakan pariwisata adalah sebagai berikut.
“A  strategy  for development of the  tourism  sector. that establishes objectives and guidelines as a basis for what needs to be done. This means identifying and agreeing objectives; establishing priorities; placing in community context  the  rules  of  national  governments,  national  tourist  organizations,  local  governments,  and  private  sector businesses;  establishing  possible  co-ordination  and  implementation  of  agreed  programmers  to  solve  identified problems, with monitoring and evaluation of these these programs”. 16
Dari  definisi  di  atas  terdapat  penekanan  pada  koordinasi  dari  berbagai  organisasi  dan  instansi  yang  terlibat  dalam menyedikan  pelayanan,  perencanaan,  pengembangan,  dan  manajemen  pariwisata.  Ada  juga  difinisi  kebijakan  pariwisata  dari Tarafa Shuraiki:
7 Dinas Sosial Prov.NTB
8 Ismail Nawawi, Public Policy. Analisis, Strategis Advokasi Teori & Praktek , PMN, Surabaya, 2009, hlm 7
9 Sahya Anggara, Kebijakan Publik , Op. Cit , hlm 14.
10 Ismail Nawawi, Op. Cit , hlm 6
11 M.Liga  Suryadana, Sosiologi  Pariwisata,  kajian  Kepariwisata  Dalam  Paradigma  Integratif-Tranformatif  Menuju  Wisata  Spiritual , Humaniora, Bandung, 2013, hlm 231
12 Magistyo P. Priambodo, Implementasi Kebijakan Ekonomi Pariwisata dan Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batu, JESP- Vol 7 No.2 Nopemberber 2015, hlm 28
13 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik , Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hlm 25-30
14 Ibid , hlm 15.
15 I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta, Op. Cit , hlm 106

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Defining tourism policy as a public policy… means that it is formulated by the public sector, which comprises central  government  and  local  authorities  (general  government),  together  with  the  nationalized  industries  or  public corporations. 17
Menurut  Ahmed  &  Krohn,Tourism  policy  is  an  important  area  for  study  because  of  its  practical  and theoretical  importance.Tourism  is  of  practical  significance  as  international  travel  requires  government  cooperation in,for  example,  bilateral  airline  negotiations,  decisions  about  provision  of  facilities  and  services,interactions  with other sectors, use of publicly ‘owned’ resources such as national parks as attractions,the issuing of tourist visas and in the funding of marketing of particular destinations. 18
Sejarah  perkembangan  kebijakan  pariwisata  dunia  dimulai  seiring  dengan  perkembangan  industr  pariwisata  itu  sendiri. Pada  tahun  1980-an  terjadi  perubahan  paradigma  dari  pariwisata  massal  ( mass  tourism )  kepariwisata  alternatif  ( alternative tourism)  yakni  industry  telah  memasuki  era  globalisasi,  supersegmentasi,  teknologi  baru,  dan  meningkatkan  kepedulian  dan tanggung jawab sosial dan ekologi. 19
Menurut Fayos-Sola, perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah mengalami tiga tahapan generasi yang berbeda: 20
a. Paradigma  Kebijakan  pariwisata  massal  Generasi  ini  didasarkan  pada  target  pencapaian  jumlah  wisatawan  yang sebesar-besarnya,  pencapaian  pendapatan  yang  sebesar-besarnya,  dan  penciptaan  lapangan  kerja  di  sektor pariwisata.
b. Paradigma  kebijakan  pariwisata  untuk  kesejahteraan  sosial  Periode  ini  dimulai  pada  tahun  1970-an  ketika  krisis ekonomi melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi serta masa resesi yang panjang. Dalam periode ini dampak sosial, ekonomi, ekologi akibat keberadaan pariwisata sudah  mulai  disadari sementara fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata mulai diredefinisi. Peran pariwisata mulai digeser ke pencapaian kesejahteraan sosial, bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata.
c. Paradigma  kebijakan  pariwisata  terpadu  ( holistic ).  Pada  periode  ini  mulai  disadari  bahwa  sisi  persaingan memegang  peran  menentukan  dalam  industr  pariwisata.  Kemitraan  antara  pemerintah,  swasta  dan  lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong hubungan yang simbiotik antar sektor.
Pengembangan  pariwisata  memerlukan  kebijakan  dan  perencanaan  yang  sistematis.  Umumnya  perencanaan  strategis dalam pengembangan pariwisata terdiri dari beberapa tahapan berikut: 21
a. Menentukan usaha apa yang akan dimasukkan, tergantung pada misi organisasi.
b. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama organisasi.
c. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
d. Menganalisis informasi terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi.
e. Menentukan  tujuan  khusus  yang  menentukan  aktivitas  yang  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan organisasi.
f. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
g. Mendistribusikan  sumber  daya  ke  masing-masing  program  aksi  untuk  memberikan  dampak  pada  strategi  yang diambil.
h. Mengimplemntasikan rencana.
i. Mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan.
Dari  beberapa  difinisi  di  atas  maka  rumusan  kebijakan  pariwisata  dapat  simpulkan  sebagai  tuntutan  dan  arah  dalam pelaksanaan  kegiatan  program  pemerintah,  swasta  dan  kelompok  dalam  bidang  pariwisata  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.

## III. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma non doctrinal ( socio legal research ) untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial  yang  bisa  tersimak  di  alam  pengalaman  sebagai  pola  perilaku  dalam  wujud  pranata  sosial  atau  institusi  sosial,  kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.
Tipe  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif,  bermaksud  memberikan  gambaran  tentang  berbagai  hal  yang berkaitan  dengan  masalah  dalam  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  adalah  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumen.
17 Tarafa Shuraiki, Tourism policy , hlm 275. www.good fellowpublishers .com /free /file Tourism Policy
18 Ahmed& Krohn dalam Noel Scoot, Tourism Policy; A Strategic Review , Published by Goodfellow Publishers Limited, Woodeaton, Oxford, OX3 9TJ, hlm 3 http: //www. goodfellowpublishers. com
19 Shuraiki. Op.Cit. hlm 107 20 Ibid , hlm 108
21 I Gde Pitana &I Ketut Diarta, Op.Cit. hlm 109

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pendekatan  yang  akan  digunakan  adalah  Pendekatan  kasus  ( Case  approach ),  Pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Approach). Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  memberikan  rumusan  konsep    kebijakan  pariwisata  berbasis  kerakyatan  di pulau Lombok.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  pada  intinya  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, pembangunan dilakukan seluas- luasnya  meliputi  segala  segi  kehidupan  manusia  termasuk  kehidupan  beraktivitas  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan atas dasar kemandirian dengan segenap potensi yang ada di masyarakat. Termasuk di dalamnya kemandirian  yang berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana  yang diisyaratkan pada  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  Tahun  1945,  yang  menyebutkan  bahwa:  “Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## 1. Kebijakan Yang Menyejahterakan
Pengembangan pariwisata di hampir semua negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteran secara umum bagi seluruh masyarakat.  Tidak  hanya  amanah  undang-undang  kepariwisataam,  namun  amanah  dari  konstitusi  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia,  sebagaimana  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yakni  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,    yang  bermuara  pada  mensejahterakan  kehidupan  bangsa indonesia. Oleh karena itu, pengeloalaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat atau masyarakat  Indonesia.  Alasan  mendasar  suatu  bangsa  mendirikan  negara  adalah  untuk  menata  suatu  kehidupan  yang terorganisasi  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  bahagia.  Terminologi  bahagia  ini  memang  sangat  relatif,  sangat  bergantung pada  visi  kehidupan  dari  masing-masing  bangsa.  Bagi  bangsa  Indonesia  indikator  kehidupan  yang  bahagia,  secara konstitusional, bisa kita temukan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam alenia keempat berikut ini. 22
1) Kehidupan berbangsa  yang aman karena negara  mampu  menjaga rakyatnya terhadap ancaman  yang datang dari luar maupun dari dalam;
2) Kehidupan  berbangsa  yang  cerdas,  karena  kecerdasan  sebagai  aspek  budaya  manusia  merupakan  prasyarat terbangunnya sistem sosial dan sistem politik yang berbudaya, yang beradab dan berkemanusiaan;
3) Kehidupan yang sejahtera yang bersendikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan sosial;
4) Dalam  kehidupan  masyarakat  dunia,  apa  yang  diusahakan  oleh  suatu  bangsa  tidak  akan  pernah  berhasil,  jika ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  dunia  tidak  ada.  Oleh  karena  itu,  bangsa  Indonesia  sebagai  bagian  dari masyarakat dunia berkewajiban pula untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan ketertiban dunia.
Untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  bahagia  sebagai  dimaksud,  tidak  mungkin  dilakukan  dengan  cara-cara  yang bertentangan  dengan  martabat  manusia.  Para  pendiri  bangsa  berpendapat  bahwa  mekanisme  pengaturan  kehidupan  bersama sebagai  suatu  bangsa  yang  dianggap  paling  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan  manusia  adalah  dengan  cara  normatif.  Cara normatif  adalah  suatu  cara  pengaturan  kehidupan.  Pemilihan  metode  pengaturan  kehidupan  seperti  ini  yang  kemudian melahirkan konsep negara hukum, suatu konsep yang mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada hukum. Konsep hukum sebagai sarana pengaturan kehidupan bersama memang beraneka ragam.
Implementasi dari nilai-nilai pancasila dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme yang paling pas bagi suatu masyarakat yang majemuk. Dengan musyawarah dapat dihindari kemungkinan  terjadinya tirani mayoritas akan tetapi  juga  perlu  dihindari  jangan  sampai  dengan  alasan  musyawarah  untuk  mufakat  terjadi  apa  yang  disebut  dengan  tirani minoritas. Keadilan dalam konteks ketimpangan sosial, harus diwujudkan atau ditegakkan dengan pembelaan dan keberpihakan pada pihak yang lemah. Hukum, dalam hal ini konsep perlindungan hukum, bertujuan untuk melindungi kelompok yang lemah dari tindakan  sewenang-wenang dari kelompok  yang kuat  atau berkuasa. Norma, kebijakan, dan tingkah laku pemimpin  yang berpihak  pada  golongan  yang  kuat  dan  yang  mengabaikan  kepentingan  golongan  yang  lemah  akan  semakin  memperparah ketidakadilan  dan  akan  selalu  menggiring  kehidupan  bangsa  dalam  kemiskinan.  Menurut  Cheryl  W.  Gray 23 pembangunan hukum di Indonesia, terutama bidang hukum ekonomi, sebaiknya dilakukan dengan  melakukan transplantasi hukum.  Caranya dengan melalui proses trial and error, tetapi cara ini akan memakan waktu yang sangat lama serta ongkos sosial yang mungkin tak  ternilai.  Gray  menyarankan  bahwa  bagi  negara  berkembang  yang  masyarakatnya  sebagaian  besar  masih  tradisional  dan feodal disarankan untuk mengambil hukum dari negara-negara Eropa Barat tahun 1700-an yang pada saat ini kondisinya relatif sama  dengan  kondisi  masyarakat  negara-negara  berkembang.  Sebaliknya,  Leonard  J.  Theberge 24 mengatakan  bahwa
22 Djoko Imbawani Atmadjaja, Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan, Jurnal Konstitusi,Vol IV, No.2, 2011, hlm 18
23 Cheryl.W.Gray, Reforming Legal System in Development and Transition Countries, 1997, hlm 14-16
24 Leonard.J.Theberge, Law and Economic Development; journal of International Law and Policy, Vol.I, hlm 9-23

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
transplantasi hukum dengan menggunakan hukum asing sebagai  sumbernya  akan  menimbulkan adagium  “ law  is  not  society ” hukum akan menjadi sesuatu yang dipaksakan, sehingga tidak dapat berlangsung lama.
Sebagaimana  uraian  pada  pembahasan  sebelumnya,  Indonesia  sebagai  negara  kesejahteraan  termaktub  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945.  Sudah  menjadi  kewajiban  negara  untuk  menyejahterakan  rakyatnya.  Negara  dikatakan  sebagai  negara kesejahteraan harus memiliki 4 pilar utama.
1) Sosialisasi hak dan kewajiban warganegara ( social citizen-ship ).
2) Demokrasi Penuh ( full Democrazy )
3) Sistem hubungan industrial modern ( moder industrial relation systems ).
4) Hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  pengembangan  sistem  pendidikan  modern (right  to  education  and  the expansion of modern mass education system ).
Negara  kesejahteraan  pada  prinsipnya  memiliki  peran  aktif  dalam  mengelola  dan  mengorganisir  perekonomian  yang  di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan bagi warganegaranya. Untuk itu, peran pemerintah dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dapat  dilakukan  dengan  mewujudkan  kebijakan  yang  berpihak  kepada  kepentingan  rakyat. Hal  tersebut  dapat  diwujudkan  dengan  menghadirkan  kebijakan/hukum  yang  menghadirkan  kesejahteraan  dengan  melibatkan masyarakat  dalam  melahirkan  produk  kebijakan/hukum.    Menurut  Subekti 25 hukum  itu  mengabdi  pada  tujuan  negara  yaitu mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyatnya  dengan  cara  menyelenggarakan  keadilan.  Pendapat  tersebut  memberikan makna  tujuan  hukum  mencapai  kesejahteraan,  sehingga  kebijakan/hukum  harus  mampu  mengakomodasi  tujuan  tersebut. Thomas Aquinas 26 menguraikan hal yang sama bahwa hukum kodrat bermuara pada pencapaian kesejahteraan dan kebahagian itu sendiri.
Untuk menghadirkan kebijakan tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam ikut melahirkan kebijakan yang  dimulai dari  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi/legitimasi  kebijakan,  dan  terakhir  menilai  atau  mengevaluasi  kebijakan. Untuk  mengidentifikasi  masalah  dalam  menyusun  kebijakan  yang  menyejahterakan  di  bidang  pariwisata,  perlu memformulasikan  kebijakan  publik  atau  merumuskan  kebijakan  terlebih  dahulu  dengan  melihat  kebutuhan  masyarakat  yang kemudian mencari solusi atau melakukan tindakan publik.
Ketika  berbicara  kebijakan  pariwisata,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  program-program  serta  visi-misi  dari  suatu  daerah. Berbicara  kebijakan  yang  menyejahterakan  rakyat,  penulis  mencoba  merangkai  indikator  kebijakan  yang  menyejahterakan dengan indikator sebagai berikut, Pertama , Kebijakan yang memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua , Kebijakan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengarahkan kebijakan pengembangan pariwisata sebagai skala prioritas yaitu kepada  pengembangan  wisata  halal.  Hal  ini  kemudian  didukung  dengan  lahirnya  Pergub  dan  Perda  tentang  Wisata  Halal. Pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat memang sangat potensial, selain Lombok memiliki masyarakat mayoritas muslim, juga dikenal dengan pulau seribu Masjid. Namun, apakah ini merupakan kebijakan yang akan menyejahterakan rakyat. Atau  wisata  halal  hanya  sebagai brand saja  yang  sama  sekali  tidak  mendatangkan  dampak  pada  peningkatan  kesejateraan masyarakat.
Kebijakan publik yang diputuskan harus dipastikan menjadi kebutuhan masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai pelaksana atau objek dari kebijakan tersebut. Dalam praktiknya terkadang kebijakan lahir dari kepentingan sekelompok elit yang memiliki kepentingan sebagaimana teori Elitisme yang menyatakan kebijakan didominasi oleh minoritas istimewa, menggambarkan nilai dan kepentingan dari para elit.
Secara  umum  kebijakan  pemerintah  daerah  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dalam  bidang  pariwisata    khususnya pengembangan Wisata Halal telah membuahkan hasil yang baik dengan ditandainya mendapat penghargaan Internasional yaitu Lombok  dinobatkan  sebagai World’s  Best  Halal  Honeymoon  Destination dan World  Best  Halal  Tourism  Destination dalam ajang The World Halal Travel Summit & Exhibition tahun 2015 lalu.
Keberhasilan dapat dilihat tidak hanya dari penghargaan  yang didapat Nusa Tenggara Barat (khususnya pulau Lombok), namun  dapat  dilihat  dari  peningkatan  kunjungan  wisatawan  mancanegara  khususnya  wisatawan  dari  Timur  Tengah,  serta meningkatnya  kegiatan-kegiatan  nasional  maupun  internasional  dalam  bidang  pariwisata  yang  diselenggarakan  di  Pulau Lombok.
Untuk itu diperlukan kebijakan yang keberpihakan kepada masyarakat yakni kebijakan yang akan membawa peningkatan kesejahteraan  bagi  masyarakat  misalkan  pemberian  pinjaman  modal  usaha  bagi  para  pelaku  usaha  kecil  di  bidang  pariwisata, meningkatan  anggaran  APBD  di  bidang  pariwisata  dan  tidak  sebaliknya.  Selain  itu,  kebijakan  hendaknya  berbasis pembangunan  berkelanjutan.  Artinya  kebijakan  dalam  pengembangan  pariwisata  harus  berkontribusi  pada  pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan pada lingkungan alam, budaya, dan manusia.
25 Sudikni Mertokusumo, Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 81
26 E.Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm 32

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## 2. Kebijakan Yang Melindungi Kearifan Lokal
Pembangunan  hukum,  sebagaimana  aspek  pembangunan  di  bidang  lainnya,  sudah  seharusnya  mempertimbangkan  aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Pembangunan hukum yang mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat ( political  of  legal  plurality  ignorance )  dapat  menjadi  pemicu  terjadinya  konflik  nilai  dan  norma  dalam  masyarakat. 27 Pembangunan  hukum  di  Indonesia  masih  dominan  pada  sistem  hukum  nasional  dan  kurang  memberi  perhatian  pada  sistem hukum  adat,  hukum  agama  dan  juga  mekanisme-mekanisme  regulasi  sendiri  ( self  regulation )  yang  ada  dalam  komunitas masyarakat di daerah.
Soerjono  Soekanto 28 menyatakan  bahwa  hukum  harus  dianggap  sebagai  ekspresi  dari  suatu  sikap  kebudayaan.  Artinya tertib  hukum  harus  dipelajari  dan  dipahami  secara  fungsional  dari  sistem  kebudayaan.  Hukum  merupakan  konkretisasi  dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, hukum pun selalu ada dalam masyarakat dan tampil dengan ke khasan  masing-masing.  Itulah  sebabnya  Wolfgang  Friedman 29 menyatakan  bahwa  hukum  tidak  mempunyai  kekuatan  berlaku universal.  Dengan  demikian,  hukum  dipelajari  sebagai  produk  dari  interaksi  sosial  yang  dipengaruhi  oleh  aspek-aspek kebudayaan lain seperti politik, ekonomi, social, dan religi 30 . Dalam proses bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor budaya hukum. 31 Konsep budaya hukum muncul untuk merespon adanya suatu kekuatan sosial ( social forces ) yang ikut  menentukan  bekerjanya  hukum.  Faktor  sosial  tersebut  berproses  bersamaan  dengan  sistem  hukum  dalam  konteks kebudayaan.
Pembangunan  hukum  Indonesia  yang  berbasiskan  kebudayaan  (kearifan  lokal)  sebenarnya  telah  diawali  sejak  zaman kolonial  Belanda.  Pada  tahun  1925,  C  van  Vollenhoven  melakukan  penelitian  untuk  memetakan  persebaran  hukum  adat  di Indonesia.  Penelitian  tersebut  berhasil  melakukan  analisis  terhadap  ciri-ciri  khusus  atas  hukum  adat  yang  terdapat  pada masyarakat-masyarakat  di  daerah-daerah  lingkungan  hukum  adat  dan  menghasilkan  19  lingkungan  hukum  adat  di  Indonesia. Berkat  perjuangannya,  hukum-hukum  negara  yang  diterapkan  (oleh  badan-badan  yudisial  pemerintah  kolonial)  menjadi  tidak banyak menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 32
Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-undang”.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  28I  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 33
Dalam berbagai undang-undang juga disinggung mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal  6  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia;  Undang-Undang  Nomor  5 tahun  1994  tentang  pengesahan  Konvensi  PBB  tentang  Keanekaragaman  Hayati  yang  memuat  prinsip free  and  prior  inform consent ;  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  mengatur  prinsip  desentralisasi  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam;  dan  Pasal  1  ayat  (30)  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 34
Apabila  ditelusuri  lebih  lanjut,  hukum  adat  dalam  praktiknya  berisi  kearifan-kearifan  lokal  yang  saat  ini  sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis formal  kearifan  lokal  telah  diperkenalkan  pada  Pasal  1  ayat  (30)  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  yang  menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola  lingkungan  hidup  secara  lestari.  Dalam  undang-undang  tersebut  juga  diperkenalkan  asas  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  lingkungan  di  Indonesia,  yaitu  bahwa  dalam  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 35
Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, daerah mengeluarkan peraturan daerahnya yang menuju kepada perlindungan kearifan lokal, sehingga pembangunan pariwisata tidak kemudian akan merusak esistensi kearifan lokal yang ada. Karena, tidak dapat  dipungkiri  pembangunan  pariwisata  akan  membawa  dampak  baik  negatif  maupun  positif,  sehingga  kearifan  lokal  yang sudah  ada  harus  sedapat  mungkin  dijaga  dengan  regulasi.  Penulis  merumuskan  indikator  kebijakan  yang  melindungi  kearifan
27 Benard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial , Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
28 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2011
29 Wolfgang Freidmen, Legal Theory , Stevens&Son Limited, London, 1953
30 I Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif , Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Hukum  Progresif  I,  Kerjasama  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  Program  Doktor  Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007
31 Lawrence M. Friedman, Legal Culture and The Welfare State , dalam Gunter Teubner , Dilemmas of Law in The Welafare State , Walter De Gruyter-Berlin-New York. 1986
32 Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal , Biro Hukum Bappenas Republik Indonesia, Edisi 01, tahun XVII. 2011, hlm 31
33 Ibid , hlm 30 34 Ibid, hlm 30 35 Ibid , hlm 31

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
lokal yakni; Pertama , Mengakomodir budaya lokal dalam program pariwisata daerah., Kedua , memasukan budaya atau kearifan lokal dalam muatan pendidikan didaerah.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun dapat pula merugikan, sehingga harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, antopologi dan kebudayaan 36 atau kearifan lokal yang ada. Kebudayaan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  dapat  dijadikan  potensi  dalam  pengembangan  pariwisata,  Untuk  itu,  peran pemerintah  dalam  melindungi  budaya  atau  kearifan  lokal  sangat  penting  agar  kebudayaan  atau  kearifan  lokal  yang  ada  tidak tergerus  oleh  perkembangan  zaman  dan  pengaruh  dari  budaya  lain  yang  diakibatkan  pengembangan  pariwisata  yang  ada. Perkembangan pariwisata sudah tidak dapat dibendung dan sangat pesat baik secara nasional maupun regional Sudah pasti, hal itu  akan  memberikan  dampak  pada  tercemarnya  budaya  yang  ada,  sehingga  lambat  laun,  jika  tidak  di  lestarikan  dan  dijaga, budaya atau kearifan lokal yang ada akan terkikis dan hilang dari masyarakat.
Kebijakan  pemerintah  akan  didorong  oleh  ( political  will )  yang  ditandai  oleh  lahirnya  kebijakan  pemerintah  Bull menggambarkan peranan pemerintah dalam bidang pariwisata dapat diamati pada lima area yaitu regulasinya, subsidinya, pajak, kontrol terhadap harga, kesejahteraan, sumber daya manusianya dan ekonomi. Upaya menjaga budaya  atau kearifan lokal yang ada,  ini  dapat  dilakukan  melalui  kebijakan  pemerintah  ( legal  Policy ),  misalkan,  mendorong  usaha  melestarikan  budaya tradisonal  atau  kearifan  lokal  yang  ada  seperti  kesenian,  kerajinan  tangan,  tarian,  musik,  upacara  adat,  dan  pakaian  melalui program yang diintegrasikan dengan dinas pariwisata yang ada di daerah. Dengan demikian, kearifan lokal yang ada akan tetap lestari didaerah melalui kebijakan pemerintah tersebut.

## 3. Kebijakan Yang Melindungi Partisipasi Masyarakat
Sebagai  negara  hukum  partisipasi  masyarakat  dalam  membentuk  hukum  sangat  penting.  Untuk  menghasilkan  hukum- hukum yang lahir dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Dengan begitu, produk hukum yang ada menjadi hukum yang langgeng dan ditaati  masyarakat.  Negara  yang baik,  menurut Aristoteles, ialah negara  yang diperintah dengan konstitusi dan  berkedaulatan  hukum.  Ada  tiga  unsur  pemerintahan  yang  berkonstitusi; Pertama pemerintahan  dilaksanakan  untuk kepentingan  umum. Kedua pemerintahan  dilaksanakan  menurut  hukum  yang  beradasarkan  pada  ketentuan-ketentuan  umum, bukan  hukum  yang  dibuat  secara  sewenang-wenang  yang  menyampingkan  konvensi  dan  konstitusi. Ketiga pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintah  despotik. 37 Selanjutnya  menurut  paham  Julius  Stahl  pokok-pokok  utama  negara  hukum  yang  mendasari  konsep negara hukum yang demokratis. 38
1) Berdasarkan hak asasi sesuai dengan pandangan individualistik.
2) Untuk melindungi hak asasi perlu trias politica Montesquieu dengan segala variasi perkembangannnya.
3) Pemerintah  berdasarkan  undang-undang  ( wetmatig  bestuur )  dalam Rechtsstaat materiil  dan  ditambah  prinsip doelmatig bestuur di dalam Sociale verzorgingsstaat .
4) Apabila  di  dalam  menjalankan  pemerintahan  dirasa  melanggar  hak  asasi  maka  harus  diadili  dengan  suatu pengadilan administrasi.
Dalam  penyelenggaraan  fungsi  legislasi  di  daerah  telah  terjadi  pergeseran  yang  dulunya  pemerintah  daerah  sesuai peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah dengan persetujuan DPRD. Namun perkembangan  dewasa  ini  DPRD  yang  mempunyai  kewenangan  membentuk  peraturan  daerah  yang  dibahas  bersama  dengan kepala daerah. Berikut beberapa peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut. 39
1) Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  Pasal  26 disebutkan  bahwa  rancangan  peraturan  daerah  dapat  berasal  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  atau Gubernur atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten atau kota.
2) Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal  41  disebutkan  bahwa  DPRD memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan  pengawasan.  Pada  ketentuan  Pasal  42  disebutkan  bahwa  dalam  fungsi legislasi DPRD mempunyai tugas dan wewenang berikut.
a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan Bersama.
b. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
36 Shidarta (et.al), Op.Cit . hlm 22
37 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9-10
38 Padmo Wahyono, “Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional” dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional , Penyunting Muh. Busyro Muqoddas, dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm,40-41.
39 Praptanugraha, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah , Jurnal Hukum, No 3. Volume 15 Juli 2008, hlm 463-464

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
a. Pada ketentuan Pasal 61 huruf a UU No. 22 Tahun 2003 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 77 huruf a UU No. 22  Tahun  2003  (untuk  DPRD  Kabupaten/Kota),  DPRD  mempunyai  fungsi  legislasi,  anggaran  dan pengawasan.
b. Pada ketentuan Pasal 62 (DPRD Propinsi) dan pasal 78(DPRD Kota/kabupaten) disebutkan bahwa salah satu tugas  dan  wewenang  DPRD  adalah  membentuk  Peraturan  Daerah  yang  dibahas  dengan  Gubernur  atau Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan Bersama.
c. Pada ketentuan Pasal 64 (DPRD Propinsi) dan Pasal 80 (DPRD Kabupaten/kota) disebutkan bahwa  anggota DPRD mempunyai hak salah satunya adalah  mengajukan rancangan peraturan daerah.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. a. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah;
b. Dalam  Pasal  19  ayat  (1)  dan  (2)  ditegaskan  bahwa  DPRD  selain  mempunyai  fungsi  anggaran  dan  fungsi pengawasan  juga  mempunyai  fungsi  legislasi  yang  diwujudkan  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah bersama Kepala Daerah.
5) Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor.12  Tahun 2011, dinyatakan pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
a. Pasal  365  ayat  (1)  bahw  DPRD  Kabupaten/Kota  mempunyai  fungsi  Legislasi,  Fungsi  Anggara,  dan  Fungsi Pengawasan.
b. Pasal 366 ayat (1) mempunyai wewenang dan tugas terkait legislasi yakni membentuk peraturan daerah.
c. Pasal 372 huruf (a) anggota DPRD berhak mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota
Dari  beberapa  tinjauan  ketentuan  peraturan  perundangan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  DPRD  mempunyai  wewenang membentuk  peraturan  daerah  yang  dibahas  bersama  Gubernur/Bupati/Walikota  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama. Dengan  demikian,  seharusnya  DPRD  sebagai  lembaga  maupun  anggota  DPRD  harus  optimal  dan  produktif  melahirkan peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan  kepentingan  dan  harapan  masyarakat  serta  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  DPRD juga  bisa  menentukan  sejauhmana  partisipasi  masyarakat  untuk  dilibatkan  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah. Diharapkan peraturan yang dilahirkan dari adanya partisipasi masyarakat akan lebih ditaati dan berkelanjutan.
Kebijakan  dalam  pengembangan  pariwisata  harus  mengakomodasi  apa  yang  menjadi  kepentingan  masyarakat  guna menghasilkan program kepariwisataan yang berkelanjutan dan dapat diterima masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan  melalui  Musdes,  atau  Musrenbangdes  sebagai  wadah  aspirasi  masyarakat  dalam  pengembangan  kepariwisataan khususnya dan pengembangan lainnya yang akan melahirkan Perdes pada tingkat desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 111 tentang peraturan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam pembentukan regulasi yang ada pada tingkat desa maupun  daerah,  akan  tetapi  partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  potensi  kepariwisataan  yang  ada,  sehingga  akan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan.

## 4. Kebijakan Pembatasan Investasi Asing
Tujuan  negara  Indonesia  sebagaimana  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  adalah mewujudkan masyarakat adil makmur, untuk itu pemerintah menjalankan pembangunana ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai dengan amanah konstitusi. Pasal 33 dengan tegas mengatur landasan perekonomian yaitu, Sebagai berikut 40 :
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.
Investasi  merupakan  salah  satu  upaya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan  lapangan  kerja, meningkatkan pembangunan  ekonomi berkelanjutan,  meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi  nasional,  mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam satu sistem perekonomian yang berdaya saing. 41 percepatan pembangunan ekonomi baik melalui investasi asing maupun investasi penanaman modal dalam negeri. Hal
40 Undang-Undang Dasar 1945
41 Bagian I Umum Penjelasan UU No. 25 Tahum 2007 tentang Penanaman Modal.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Kehadiran  investor  asing  tentu memberikan dampak positif dan negatif terhadapat negara tujuannya.
Menurut Scheiderman  kehadiran investor asing dapat  mengakibatkan dampak negatif,  di antaranya adalah 42 (1) Semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadi perbedaaan tingkat upah antara golongan pekerja, (2) Mendorong pola konsumsi mewah pada masyarakat penerima PMA, (3)  ketidak seimbangan neraca pembayaran karena impor lebih besar dari pada Expor. Dikemukan  juga  oleh  Huala  bahwa  Penanaman  Modal  Asing  sering  kali  menimbulkan  sengketa,  baik  dengan  negara  tujuan maupun masyarakat sekitar.
Sebagaimana yang dikemukan oleh Huala di atas, hal yang sama juga terjadi praktiknya di Pulau  Lombok, sengketa lahan dengan PMA sering terjadi dan memicu konflik sosial. Untuk itu, negara harus selektif dalam memberi izin khususnya kepada PMA  dengan  kebijakan  pembatasan  investasi.  Usaha-usaha  lokal  harus  didorong  untuk  dapat  bersaing  dengan  PMA  dengan memberikan kemudahan izin, dengan demikian akan diharapkan ekonomi kerakyatan makin menguat.
Untuk  mendorong  kesejahteraan  masyarakat,  sistem  ekonomi  kerakyatan  harus  didorong,.  Dikatakan  Sri  Edi  Swasono, sistem  ekonomi  yang  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  akan  lebih  cepat  terwujud  jika  dalam  penyusunan  kebijakan dikaitkan  langsung  dengan  butir-butir  demokrasi  ekonomi  yaitu  sistem  ekonomi  nasional  Indonesia  yang  berdasarkan  asas kekeluargaan,  berkedaulatan  rakyat  dan  bermoral  pancasila  serta  berpihak  kepada  kepentingan  rakyat.  Oleh  karena  itu, pembatasan investasi asing dan didorongnya investasi dalam negeri merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

## 5. Kebijakan mengoptimalkan Tanggung jawab Sosial Perusahan (CSR) bagi Pengembangan Pariwisata
Pengembangan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi sangat potensial karena didukung oleh sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri oleh segenap anak bangsa. Namun, potensi yang amat besar ini terkadang sering hanya  dinikmati oleh segelintir komunitas dan investor asing, dan pemilik modal dalam  negeri  sendiri.  Potret  pariwisata  di  Indonesia  adalah  adanya  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  berlebihan  serta  tidak meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat sekitar wisata atau dengan kata lain masyarakat sebagai penonton saja.
CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi  mereka dengan pemangku kepentingan ( stakeholders ) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan  kemitraan. 43 CSR juga dilakukan secara sukarela dan sebagai komitmen perusahan dalam pembangunan berkelanjutan dan jangka panjang.
Pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kesiapan  sumber  daya  manusia  tidak  dapat  disepelekan  dalam  pengembangan  pariwisata,  Untuk  itu,  dibutuhkan  modal  atau dana  yang  dapat  digunakan  dalam  upaya  mengembangan  pariwisata  melalui  pelatihan-pelatihan  atau  penyuluhan-penyuluhan yang memberi kontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia guna pengembangan pariwisata.
Dana  CSR  sebagai  kewajiban  perusahaan  yang  diatur  dalam  undang-undang  seringkali  tidak  digunakan  dalam pengembangan  pariwisata  kepada  masyarakat  secara  langsung  atau  bahkan  salah  sasaran.  Untuk  itu,  jika  dana  CSR  yang menjadi kewajiban perusahan dikembalikan  kepada  masyakarat dalam  upaya pengembangan pariwisata, akan dapat dirasakan masyarakat  secara  langsung  dampak  pengembangan  pariwisata.  Sebagai  contoh  pada  tahun  2012  ada  145  PMA  yang  ada  di Nusa Tenggara Barat, sebagian berada di Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Utara 62 PMA dan Kabupaten Lombok Barat 47 PMA dan dari semua yang ada didominasi investasi dalam bidang pariwisata. Dapat kita bayangkan jika CSR digunakan untuk pengembangan  pariwisata  baik  SDM  maupun  SDA,  sudah  dapat  dipastikan  akan  memberikan  hasil  yang  baik  dalam pengembangan  bidang  pariwisata.  Bentuk  penggunaan  CSR  dalam  pengembangan  pariwisata  dapat  diarahkan  pada  hal-hal berikut.
1. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  melalui  penyuluhan-  penyuluhan  guna  membangun  kesadaran  dalam mendukung pariwisata yang ada.
2. Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung.
3. Pengembangan budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
4. Pengembangan ketrampilan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan sebagainya demi mewujudkan pariwisata yang berkeadilan.
Dengan  demikian,  optimalisasi  dana  CSR  dalam  pengembangan  pariwisata  akan  memberi  percepatan  pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan pada akhirnya akan dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan pemerintah daerah di Pulau Lombok menjadikan pariwisata sebagai prioritas pembangunan perlu didukung oleh peraturan dan atau kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Munculnya persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat
42 David  Schneiderman  dalam  Budiman  Ginting, Kepastian  Hukum  dan  Implementasinya  Terhadap  Investasi  di  Indonesia ,  Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Univesitas Sumatra Utara, 2008
43 Linda Suriyani, Penerapan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) dengan Konsep Community Based Tourism, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 5 No 1 Juni 2008

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
seperti konflik pertanahan di kawasan pariwisata, tersingkirnya masyarakat lokal melalui pembebasan lahan dan masalah sosial lainnya.  Untuk  itu,  diperlukan  konsep  kebijakan  pariwisata  yang  berbasis  kerakyatan  yakni  kebijakan  yang  menyejahterakan, melindungi  kearifan  lokal  dan  melahirkan  partisipasi  masyarakat.  Pemerintah  Daerah  di  Pulau  Lombok  dalam  mendorong pengembangan  pariwisata,  tidak  semata-mata  menghadirkan  investasi  asing  dan  modal  dalam  negeri  untuk  membangun infrastruktur,  akan  tetapi  kehadiran  investasi  yang  mampu  memberikan  keseimbangan  sehingga  pengembangan  pariwisata dirasakan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga nilai-nilai regilius, budaya, dan kearifan lokal yang ada sebagai ikon pariwisata di Pulau Lombok.

## DAFTAR  PUSTAKA

## A. Buku
Benard L. Tanya,2011, Hukum dalam Ruang Sosial , Genta Publishing, Yogyakarta. E.Sumaryono,2002, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum , Kanisius, Yogyakarta.
I Gede Pitana & Putu G Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata , Yogyakarta, Andi. I Gde Pitana & Ketut Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata , Yogyakarta, Andi. Ismail Nawawi,2009, Public Policy. Analisis, Strategis Advokasi Teori & Praktek , PMN, Surabaya. Janianton Damanik, 2013, Pariwisata Indonesia dalm Peluang dan Tantangan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta M.Liga Suryadana,2013, Sosiologi Pariwisata, kajian Kepariwisata Dalam Paradigma Integratif-Tranformatif Menuju Wisata Spiritual , Humaniora, Bandung. Padmo Wahyono,1992, “Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional” dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional , Penyunting Muh. Busyro Muqoddas, dkk, UII Press, Yogyakarta. Ridwan HR,2007, Hukum Administrasi Negara , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Said Zainal Abidin,2012, Kebijakan Publik , Salemba Humanika, Jakarta. Soerjono Soekanto,2011, Hukum Adat Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta. Sahya Anggara, Kebijakan Publik , Sudikni Mertokusumo,2005, Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta.

## B. Jurnal
Djoko Imbawani Atmadjaja,(2011) Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan, Jurnal Konstitusi,Vol IV, No.2, hlm 18
Hendra Wahanu Prabandani,(2011) Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal , Biro Hukum Bappenas Republik Indonesia, Edisi 01, tahun XVII. hlm 31 Linda Suriyani,(2008), Penerapan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) dengan Konsep Community Based Tourism, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 5 No 1 Praptanugraha,(2008), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah , Jurnal Hukum, No 3. Volume 15 Juli 2008, hlm 463-464 Sefira Ryalita Primandany & Mardiyono Riyanto.(2015), Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume I, hlm 136 Sukarno Wibisono, (2015) Pariwisata sebagai disiplin ilmu yang mandiri , Jurnal Ilmiah Pariwisata, hlm 6 Magistyo P. Priambodo,(2015), Implementasi Kebijakan Ekonomi Pariwisata dan Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batu, JESP-Vol 7 No.2, hlm 28 I Nyoman Nurjaya,(2007), Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif , Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta,hlm 12

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 25 Tahum 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2010 tentang Pariwisata