## ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA DILIHAT DARI KACAMATA ISLAM

## Ruzman Md. Noor
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: ruzman@um.edu.my

## Hidayat bin Muhammad
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-Mail: hidayat.muhammad@gmail.com
Naskah diterima tanggal 9 September 2015. Revisi pertama tanggal 1 Oktober 2015, revisi kedua 25 Oktober 2015, dan revisi ketiga 22 November 2015.
Abstract: The verification is an important step in the justice that aims to prove whether the litigants argued by right or vice versa. To prove a case that's true or not, the positive law of Indonesia gave guidelines. The law has provided some evidence that can be taken and submitted by both parties litigant to the judge. This study is important because until now the courts in Indonesia does not have legislation procedural law and the products created by Indonesian people themselves. In a criminal case, as called for by Act No. 1 of 2006 on Mutual Assistance, article called the letter. Article 1 (4) states that "The letter is any official document issued by the competent authority in Indonesia or in a foreign country.
Keywords: Proof, positive law, evidence.
Abstrak: Pembuktian merupakan satu tahapan penting dalam peradilan yang bertujuan untuk membuk- tikan apakah yang didalilkan oleh pihak yang berperkara benar ataupun sebaliknya. Untuk membuktikan suatu perkara itu betul atau tidak, undang-undang positif Indonesia telah memberikan garis panduan. Un- dang-undang tersebut telah memberikan beberapa alat bukti yang bisa diambil dan diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara kepada Hakim. Kajian ini penting karena sampai saat ini peradilan di Indonesia belum mempunyai undang-undang hukum acara produk dan ciptaan orang Indonesia sendiri. Dalam kasus pi- dana sebagaimana disebut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik, tulisan disebut dengan Surat. Pasal 1 (4) menyatakan bahwa “Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia atau di negara asing.
Kata Kunci : Pembuktian, hukum positif, alat bukti.

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 15, No. 2, Desember 2015 (hlm. 175-197)

## Pendahuluan
Pembuktian merupakan satu tahapan penting dalam peradilan yang bertujuan untuk mem- buktikan apakah yang didalilkan oleh pihak yang berperkara benar ataupun sebaliknya. Untuk membuktikan suatu perkara itu betul atau tidak, undang-undang positif Indonesia telah memberikan garis panduan. Undang- undang tersebut telah memberikan beberapa alat bukti yang bisa diambil dan diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara kepada Hakim. Kemudian dengan kebijaksanaan dan keahlian Hakim, maka ia akan meneliti dan menilai keterangan-keterangan tersebut se- jauhmana ada kaitan dengan tuntutan yang diajukan tersebut.
Tulisan ini mencoba meneliti dan mem- bahas alat-alat pembuktian yang digunakan oleh peradilan dalam kasus-kasus perdata dan kemudian akan membandingkannya dengan hukum pembuktian menurut Islam. Ini ber- tujuan untuk melihat apakah alat-alat pem- buktian sekarang ini sesuai dengan syariah dan seberapa jauh ia dapat menyelesaikan dan memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa. Untuk itu, dalam menguraikan alat-alat pembuktian tersebut, penulis akan memberikan beberapa contoh kasus yang diputuskan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut.
Kajian ini penting karena sampai saat ini peradilan di Indonesia belum mempunyai undang-undang hukum acara produk dan ciptaan orang Indonesia sendiri. Oleh karena Kitab Undang-Undang Acara baru belum ber- hasil dikodi fi kasikan maka hukum acara yang dipergunakan dari dulu hingga sekarang ada- lah undang-undang acara peninggalan penja- jah yang berserakan di banyak kitab undang- undang yang belum tentu sesuai sepenuhnya dengan masyarakat Indonesia yang sudah
merdeka lebih dari setengah abad.

## Alat-alat Pembuktian

## 1. Alat Bukti Tulisan
Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling tinggi dan kuat dalam kasus Perdata. Pembuktian dengan tulisan dapat di jumpai pada Pasal 285-305 (RBG), Pasal 1867-1894 (KUHP), Pasal 164 dan 165 (HIR). Apakah tu- lisan itu ? Undang-undang di atas tidak mem- berikan penjelasan yang luas tentang makna tulisan. Untuk mencari de fi nisi alat bukti tu- lisan maka ada baiknya dicari dari selain un- dang-undang di atas. Dalam kasus pidana se- bagaimana disebut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, tulisan disebut dengan Surat. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “Surat adalah segala do- kumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia atau di negara asing.” Pengertian surat juga yang sedikit ber- beda, disebutkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos Pasal 1 ayat (2) me- nyebutkan bahwa “Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.”
Kemudian dalam istilah atau nama yang berbeda, Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 di atas telah memperkenalkan nama lain yaitu dokumen. Undang-undang ini kemudian dide fi nisikan sebagai berikut:
Dokumen adalah alat bukti berupa data, reka- man atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan den- gan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fi sik apapun se- lain kertas, ataupun yang terekam secara elek- tronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
a.  tulisan, suara atau gambar
b.  peta, desain, foto atau sejenisnya
c.  huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau mema- haminya. 1
Dalam Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 1 ayat (10) juga memberikan pengertian doku- men yaitu “data, catatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tang- gung jawab keuangan Negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.”
Dari dua pengertian di atas maka surat dan dokumen adalah berbeda, surat merupa- kan dokumen resmi yang hanya dikeluarkan oleh Pejabat Negara ataupun Pejabat resmi Negara lain, sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2006, do- kumen adalah umum.
Kemudian dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, per- kataan tulisan dalam Pasal 4 undang-undang ini telah disebutkan bahwa tulisan adalah “pernyataan pikiran dan atau perasaan se- cara tertulis baik dalam bentuk tulisan mau- pun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu”. 2 Ber- dasarkan de fi nisi yang diberikan oleh undang- undang di atas maka arti surat, dokumen dan tulisan dalam perundangan Indonesia sangat luas. Ia berkembang seiring dengan kemajuan tekhnologi dan perubahan waktu.
Setelah mengetahui  de fi nisi tulisan dan dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan tulisan sebagai alat bukti di
1  Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, Pasal 1 ayat (3).
2  Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 ten- tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 dan Penjelasannya.
Pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1867 adalah bisa beru- pa tulisan otentik ataupun juga bisa dengan tulisan di bawah tangan. Pasal 1867 di atas menurut Pakar undang-undang Indonesia, Yahya Harahap, bahwa untuk diterima seba- gai alat bukti surat di Mahkamah harus me- menuhi syarat diantaranya:
a.  Tanda bacaan, berupa Aksara b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan c.  Ditulis pada bahan tulisan d.  Ditanda tangani pihak yang membuat3
Syarat-syarat yang beliau katakan di atas dapat dilihat dalam kasus H. Abdul Ha- nan (Penggugat) melawan H. Musta’al bin H. Abdul Hanan dan H. Muhammad Bisri bin H. Abdul Hanan. 4 Para Tergugat adalah anak Penggugat sendiri yang telah mempertahan- kan bahwa hibah yang dibuat oleh Penggugat adalah sah. Mereka telah membawa surat hi- bah yang dibuat sendiri oleh Penggugat dan telah disahkan oleh pihak yang bersangkutan (yaitu SHM No. 1574 dan SHM No. 1572). 5 Kedua-dua surat hibah tersebut menjadi kete- rangan kuat untuk mematahkan semua bukti Penggugat. Di mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung. H. Ab- dul Hanan adalah pihak yang kalah dan tidak satu keputusanpun yang memenangkan pihak Penggugat.
Jika dibandingkan dengan hukum pem- buktian Islam, walaupun de fi nisi yang diberi- kan para ulama tidak seluas pada zaman mo- dern ini tetapi maksud mereka sudah termasuk
3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gu- gatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 559-560
4 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 48/ Pdt.G/2011/PTA. Mtm.
5 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 48/ Pdt.G/2011/PTA. Mtm, hlm. 10.
dan mencakupi de fi nisi sekarang. Dengan kata lain, de fi nisi surat dalam perundangan Indo- nesia tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah itu sendiri. Imam al-Jurjani misalnya dalam kitab beliau memberikan de fi nisi surat secara bahasa adalah suatu (lafaz) ungkapan yang dituangkan melalui perantaraan huruf- huruf hijaiyah. 6 Ini sesuai dengan Undang- Undang RI No. 1 Tahun 2006 tentang Ban- tuan Timbal Balik di atas.
Beberapa pendapat ulama lain menyata- kan alat bukti surat itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk keterangan dalam perbicaraan. 7 Sehingga surat biasa sekalipun (seperti surat cinta) dapat dijadikan keterangan pendukung untuk membuat gugatan. Ini dapat di lihat dalam kasus Masudiati melawan Gusti Lanang Rejeg. 8 Penggugat (Masudiati) telah membuat gugatan kepada Gusti Lanang Rejeg yang telah ingkar janji untuk menikahi Peng- gugat. 9 Masudianti dalam gugatannya menga- takan Tergugat telah melanggar norma-norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. 10
Di akhir hujahnya, Penggugat meminta ke- pada mahkamah supaya Gusti Lanang sebagai
6  ‘Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jur- jani, Mu‘jam al-Ta‘rifat, Alih Bahasa Muham- mad Siddiq al-Minshawi, (Qaherah: Dar al-Fadi- lah, t.t), hlm. 87.
7 Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar‘iyyah, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 417. Lihat juga Husayn Mutawi‘ al-Turturi, al-Tawthiq bi al-Kitabah wa al-‘Uqud, (al-Qaherah: Dar Ibn al-Jawzi, 2005), hlm. 25
8 Putusan Makamah Agung Nomor 3191K/ Pdt./1984.
9  Undang-Undang RI Hukum Perdata pasal 58 ayat (2) menjelaskan ingkar janji untuk kawin adalah satu kesalahan.
10 Yaitu keduanya sudah melakukan hubungan ran- jang seperti layaknya suami-istri.
Tergugat membayar duit sebagai ganti rugi.
Untuk mengkuatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menunjukkan beberapa surat cinta dan resit pengeluaran duit yang dibuat Gusti Lanang dan juga Masudiati, diantaran- ya:
1.  Foto copy surat untuk Masudiati tanggal 25 Januari 1982
2.  Foto copy surat untuk Gusti Lanang tang- gal Oktober 1982
3.  Foto copy surat dari Rejeg untuk Sudiati tanggal 23/4/1984.
4.  Foto copy kwitansi atas nama Ny. I Gusti Lanang Rejeg sebesar RP 4.000 tanggal 31 Desember 1982.
Dengan hanya menggunakan surat-surat biasa di atas dan ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Pengadilan Negeri Mataram menerima gugatan Masudiati dan akhirnya dinyatakan sebagai pihak yang menang. 11 Kemudian Gusti Lanang tidak merasa puas hati dengan putusan Pengadilan tingkat per- tama ini lalu banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dan akhirnya Pengadilan banding menerima permohonan banding tersebut dan Gusti Lanang diputuskan sebagai pihak yang menang dan Masudiati adalah pihak yang ka- lah. 12 Masudiati (Penggugat asal) kemudian telah memohon Kasasi di Mahkamah Agung dan akhirnya dinyatakan sebagai pihak yang menang.
Adapun keberatan yang pertama Pemo- hon Kasasi (Masudiati) adalah “bahwa termo- hon kasasi terbukti telah berbuat melanggar hukum, karena termohon kasasi dalam per- sidangan telah terbukti yang juga didukung oleh keterangan saksi, bahwa tergugat sang- gup nikah secara sah”
11 Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 073/ PN.MTR/Pdt/1983, hlm. 20-21
12 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 65/
Pdt/1984/PT.Ntb
Menjawab keberatan pertama Pemohon Kasasi ini, Mahkamah Agung telah memberi- kan respon bahwa keberatan ini dapat dibe- narkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum dengan alasan seba- gai berikut:
1.  bahwa dari keterangan Saksi I Drs. Nanang Muhammad sebagai atasan tergu- gat asal, ternyata tergugat asal telah men- gakui bahwa ia berjanji untuk mengawini penggugat asal, tetapi karena dinilai tidak baik untuk dijadikan isteri tergugat asal dan lagi pula tidak mendapat persetujuan dari keluarganya; maka tergugat asal tidak jadi mengawini penggugat asal.
2.  bahwa dari surat yang diajukan penggu- gat asal sebagai petunjuk terbukti tergugat asal telah selalu menyebut penggugat asal sebagai isterinya, sehingga dapat disim- pulkan tergugat asal berkeinginan untuk mengawininya.”
Dari jawaban yang dibuat oleh Hakim Kasasi di atas, jelas bahwa dengan bukti surat(kwitansi, surat cinta) dan juga keteran- gan saksi dapat menjadi tolak ukur kepada ha- kim untuk memberikan kemenangan kepada Penggugat pada kasus ini.
Melihat dari defenisi dan penggunaan tulisan/ surat, sebagaimana disebutkan oleh HIR, RBG dan KUH Perdata di atas, maka tulisan (surat) sebagai alat pembuktian dapat di lihat dalam kasus H. Abdul Hanan (peng- gugat) melawan H. Musta’al bin H. Abdul Hanan dan H. Muhammad Bisri bin H. Abdul Hanan. Sedangkan penggunaanya yang lebih umum yaitu dokumen maka dapat di lihat da- lam kasus Masudiati melawan Gusti Lanang. Dengan arti kata bahwa alat bukti tulisan yang hanya berupa kwitansi dan surat cinta boleh dijadikan alat bukti di Mahkamah untuk mengkuatkan dakwaan. Tetapi sejauhmana kekuatannya dan mempengaruhi putusan ha-
kim adalah tergantung kepada hakim yang mendengarnya.
Kekuatan surat memberikan satu hukum adalah sedikit berbeda menurut perkara. Da- lam kasus perdata, surat merupakan alat bukti yang paling kuat. Itu sebabnya dalam perun- dangan di Indonesia penyenarain alat bukti su- rat adalah diletakkan pada urutan yang paling atas. Berbeda dengan kasus pidana, maka su- rat bukan alat bukti utama. Ini karena, sangat tidak mungkin seseorang yang mau membuat kejahatan pidana, kebih dahulu menuliskan- nya di atas kertas. Ini adalah didukung dan se- suai dengan pandangan Ahmad Fath Bahnasi yang menyatakan bahwa, alat bukti surat baik dituliskan secara resmi ataupun tidak, bukan alat bukti utama untuk membuat sesuatu kepu- tusan. 13 Pandangan inilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang mana telah meletakkan alat bukti tulisan hanya pada tingkat ketiga dalam kasus-kasus pidana. 14
Untuk menjaga kesahihan dan kekuatan alat bukti surat itu, undang-undang Indonesia telah membaginya kepada beberapa bahagian. Yahya Harahap misalnya dalam bukunya te- lah membedakan alat bukti surat dengan akta otentik, 15 akta dibawah tangan, 16 akta pen- gakuan sepihak, 17 pembuktian salinan, 18 pem- buktian kutipan 19 dan Pembuktian fotokopi. 20
13 Ahmad Fatih Bahnasi, Nazariyyah al-Ithbat fi Fiqh al-Jinaii al-Islami, Cet. Ke-5, (Beirut: Dar al-Shuruq, 1989), hlm. 213
14 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Pasal 184.
15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH- Per), Pasal 1868
16 Ibid. , Pasal 1878. Lihat juga Akta Rbg, Pasal 286
17 Ibid. , Pasal 1878
18 Ibid. , Pasal 1888. Lihat juga Rbg, Pasal  301
19 Ibid., Pasal 1890
20 Ibid., Pasal 1889. Lihat M. Yahya Harahap,
Op.Cit., hlm. 566-623
Dalam Islam juga mengakui dan mengenal pembahagian tersebut. Dr. Muhammad al- Mustafa al-Zuhaili misalnya telah membagi alat bukti surat kepada tiga bahagian yaitu al-Kitab al-mustabyinah al-marsumah, Kitab al-mustabyinah ghayr al-marsumah dan al- Kitabah ghayr al-mustabyinah. 21 Ahmad Fath Bahansi pula membagi al-kitabah kepada tiga bahagian yang agak berbeda dengan di atas sebagai berikut: 22 al-Shahadah ‘ala al-khat al-muqirr, 23 al-Shahadah ‘ala al-khat al-sha- hid 24 dan al-Shahadah ‘ala khat nafsih . 25

## 2.   Alat Bukti Kesaksian
Kesaksian menurut perundang-undangan In- donesia tidak satupun yang mempertimbang- kan tentang lafaz yang digunakan oleh saksi ketika hendak membuat kesaksian. 26 Bukan
21 Muhammad Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ith- bat , Op.Cit ., hlm. 419. Lihat juga Ahmad Ibra- him Bek, Turuq al-Ithbat al-Shar‘iyyah, (Misr: Maktbah al-Azhariyyah li al-Turath, 2003), hlm 93-94.
22 Ahmad Fath Bahansi Op.Cit., hlm. 214-215.
23  Yaitu tulisan yang dibuat oleh seseorang yang berisi pengakuannya kepada orang lain. Pen- gakuan yang di buat di atas kertas ini boleh atau sah pada masalah harta dan juga al-ta‘zir. Kemu- dian dalam perkara yang jatuh dengan kesaksian dan sumpah. Alat bukti menggunakan al-kitabah disyaratkan dengan disaksikan dua orang yang adil. Ibid.
24 Yaitu alat bukti yang digunakan dalam perkara seorang saksi laki-laki yang telah meninggal ataupun ghaib yang tidak diketahui tempatnya. Alat bukti surat hanya diterima apabila datang dari pihak laki-laki  (suami) kepada isterinya tidak sebaliknya. Silakan lihat Ibid .
25 Yaitu kesaksian seseorang yang dibuat melalui tulisan. Kesaksian ini pada hakikatnya tidaklah begitu penting sebab orang yang berkenaan bisa memberikan kesaksiannya lebih awal lagi yaitu pada permulaan perbicaraan. Ibid 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1907; Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Ac- ara Pidana No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 ayat (26)
hanya dalam de fi nisi saja, sebagaimana pe- rundangan sebutkan, tetapi juga dalam kasus- kaus yang menggunakan kesaksian. 27
Ini dapat di lihat dalam kasus Hj. Zali- ni binti Djabar (dkk) melawan Try Veriyati. 28 Penggugat telah membuat tuntutan di Penga- dilan Agama Jakarta Barat agar harta si mati dibagi sesuai dengan faraid. Tergugat kemu- dian telah mengajukan beberapa keberatan diantaranya mengatakan bahwa semua harta si mati tersebut sudah diberikan kepadanya oleh si mati dengan cara hibah. Juga menga- takan bahwa dia adalah anak kandung kepada si mati dan menjadi pewaris tunggal kepada harta pusaka tersebut.
Tergugat (Try Veriyati) dalam menjawab dakwaan tersebut telah menghadirkan bebera- pa alat bukti diantaranya Akta Kelahiran (Akta otentik), photo kopi surat gaji pensiunan Drs Zanibar Gadwas (si mati) yang menyatakan Try Veriyati adalah anaknya (penerima uang tersebut) dan juga satu photo kopi surat hibah/ wasiat dari  Drs Zanibar Gadwas kepada Try Veriyati.
Untuk mematahkan hujah Akta otentik tersebut para Penggugat telah membawa dua
dan (27); Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 ayat (28); dan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (1).
27 Dalam kasus tuntutan pembahagian pusaka dan wasiat wajibah iaitu Jayanta Ginting, beragama Kristen (Penggugat, anak) melawan Eduardi Ginting (anak) dan Maisarah (isteri si mati). Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk mendukung tuntutannya. Kedunya telah memberikan kesaksian tanpa lebih dahulu meng- gunakan lafaz asyhadu . Kesaksian kedua orang saksi tersebut diakui oleh kedua-dua pihak dan diterima oleh Hakim. Silakan dilihat Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/Pdt.G/2011/ PA.Kbj.
28  Lihat Putusan Nomor 809/Pdt. G/2006/PAJB dan Putusan Nomor 08/Pdt. G/2008/PTA. JK.
orang saksi iaitu Syafri Mansur bin Mansur dan Azimar bin Abdul Aziz. Dalam kesaksian dua orang tersebut di dapati bahwa Tergugat adalah anak angkat dan si mati sewaktu masih hidup tidak mempunyai anak karena mandul. 29
Akhirnya keputusan mahkamah tidak meme- nangkan Tergugat dan alat bukti surat tersebut dinyatakan batal dan tidak mengikat.
Cara memberikan kesaksian harus di pengadilan, 30 yaitu dimulai dengan bersump- ah menurut agama saksi. 31 Orang yang tidak mau untuk bersumpah kemungkinan kesak- siannya akan ditolak. Sekiranya kesaksian di buat di luar pengadilan maka sangat ter- gantung dengan kebijksanaan hakim, apakah menerima atau sebaliknya. Ini sesuai dengan Pasal 175 ( HIR) dan Pasal 312 (RBG) yang berbunyi “adalah terserah kepada pertimban- gan dan kewaspadaan hakim, untuk menentu- kan kekuatan mana yang akan diberikannya kepada suatu kesaksian lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan.”
Di bandingkan dengan hukum Islam maka bentuk ini sesuai dengan pendapat Imam al-Mazini, yang mengatakan bahwa ha- kim bisa menerima informasi di luar pengadi- lan. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi SAW. yang bersabda:
ُﻩَﺪِﻬ َﺷْؤَا ُﻩٓاَر اَذِٕا ٍّﻖ َﺣ ِﰲ َلﻮُﻘَﻳ ْنَٔا ِسﺎَّﻨﻟا ُﺔَﺒْﻴَﻫ ْ ُﰼَﺪَﺣَٔاَ ّﻦَﻌَﻨْﻤَﻳ َﻻ ُﻪَﻌِ َﲰْؤَا
Jangan sekali-sekali seseorang takut kepada se-
29 Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Barat No. 08/Pdt.G/2008/PTA.Jk, hlm. 6-7.
30 Bagaimanapun kesaksian yang dibuat di luar pengadilan adalah sangat tergantung dengan ke- hendak Hakim. Ini dinyatakan dalam Pasal 312 Rbg dan juga Pasal 175 HIR. Kemudian saksi akan dipanggil satu demi demi satu dan sebelum memberikan kesaksian terlebih dahulu mem- perkenalkan diri, HIR, Pasal 171 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1911
siapapun untuk mengatakan yang hak apabila dia melihatnya atau menyaksikannya ataupun mendengarnnya. 32
Apabila jumlah saksi lebih dari satu orang maka mereka akan memberikan kes- aksian satu per satu. 33 Dalam keadaan saksi tersebut tidak mau untuk memberikan kesa- kian beberapa prosedur akan dilakukan sep- erti dimulai dengan pemanggilan, kalau dia menolak maka akan dipaksa untuk datang ke pengadilan sampai akhirnya si saksi tersebut akan didenda dan dipenjara jika tidak bersedia untuk datang. 34
Bagaimana pun ada pengecualian kepa- da beberapa orang untuk menjadi saksi 35 dan bahkan diperbolehkan memohon untuk dibe- baskan menjadi saksi. 36 Diantaranya, anak- anak, orang gila, ada hubungan saudara den- gan yang bersengketa dan lain-lain, kesaksian mereka tidak akan diterima oleh pengadilan. 37 Sedangkan orang-orang yang mempunyai hubungan kerja seperti pekerja dengan pimpi-
32 al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Jilid Ke-17, Alih Bahasa Shu‘ayb al-Arnaut, (Suriya: Muassasah al-Ri- salaah, 1995), hlm. 61; Lihat Muhammad Najib al-Muti‘iy/i, Kitab al-Majmu‘ Sharh al-Muhadh- dhab li al-Shiraziy/i, Jilid Ke-22, (Jeddah: Mak- tabah al-Irsyad, (t.t), hlm. 399.
33 HIR, Pasal 171 ayat (1)
34 Rbg, Pasal 166-170. Untuk saksi yang enggan bersumpah akan disandera dan dipenjara tiga bu- lan.  Ini sesuai dengan Rbg, Pasal 176. Sedang- kan menurut Undang-Undang Pidana, Pasal 224, menyebutkan bahwa seorang saksi yang enggan datang memenuhi panggilan mahkamah akan di- hukum maksimum  sembilan bulan penjara.
35 Rbg, Pasal 172.
36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1909
37  Khusus kesaksian anak-anak dan orang gila (yang berkala) boleh dibuat tanpa disumpah, tetapi ter- pulang kepada hakim untuk menerimanya. Ba- gaimanpun keterangan mereka tersebut hanya sebagai keterangan tambahan.
nannya dalam sebuah perusahaan maka mer- eka bisa untuk memohon dibebaskan menjadi saksi. 38
Kesaksian-kesaksian yang tidak diterima di atas juga telah menjadi pembahasan para ulama. Tidak diterimanya kesaksian keluarga seperti antara anak dan orangtuanya adalah sesuai dengan pendapat jumhur ulama. 39 Juga antara suami-isteri adalah sesuai pendapat tiga ulama mazhab yang empat selain Imam Sya fi ’i, 40 sedangkan salah satu pendapat ma-
38 ‘Abd al-Karim Zaydan menyebutkan tidak diter- ima kesaksian pekerja dengan majikannya atau sebaliknya disebabkan adanya unsur tohmah (jalb al-manfa‘ah) yaitu ada saling mengambil manfaah diantara kedua-dua pihak. ‘Abd al- Karim Zaydan, Nizam al-Qada’ fi al-Shara‘ah al-Islamiyyah, Cet. Ke-2, (Beirut: Muassasah al- Risalah, 1989), hlm. 18; Lihat Syekh Syihab al- Din al-Qalyubiy dan Syekh ‘Umairah, Hashiya- tan al- Qalyubiy wa ‘Umarah, Jilid Ke-4, (Misr: Sharikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Ba- bi al-Halabi wa Awladih, 1956), hlm. 321; Imam Nawawi juga memperkatakan hal ini, menurut beliau diantara penghalang menjadi saksi adalah kawan atau wakil kepada salah seorang pihak. Lihat juga Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin, (Beirut: Dar al-Minha, 2005), hlm.
569.
39 Fakhr al-Din ‘Uthman bin ‘Ali al-Zila‘iy/i al- Hanafiy/i, Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq,
Jilid Ke-6, (Misr: Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyy, 1315 H), hlm. 219; Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Maghri- bi, Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtasar Khal- il Jilid Ke-8, Alih Bahasa al-Shaykh Zakariya ‘Amirat, (tt.p: Dar ‘Alam al-Kutub, t.t), hlm. 175; Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al- Shafi‘i, Jilid Ke-5, Alih Bahasa Muhammad al- Zuhayli, (Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996), hlm. 618-619.
40  Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Mu- hammad bin Qudamah al-Hanbaliy/i, al-Mugh- niy, Jilid Ke-14, Cet. Ke-3, Tahqiq  ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkiy/i dan ‘Abd al-Fat- tah Muhammad al-Halwi, (Sa‘udi: Dar ‘Alam al-
zhab Sya fi ‘i membolehkannya. 41
Bagaimanapun ada sebahagian penda- pat yang lebih terbuka dengan menerima saksi dari pihak keluarga sendiri, seperti saksi orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Juga saksi saudara kepada saudara kandung- nya. Bagaimanapun golongan tersebut telah diberikan syarat adil untuk menerima kesak- sian ini. 42 Bahkan saksi kanak-kanak menurut Islam, khususnya dalam perkara yang terjadi diantara mereka sendiri, maka menurut satu pendapat adalah diterima. 43
Menurut RBG Pasal 172, menyatakan bahwa diantara orang yang tidak diterima ke- saksiannya adalah gila. Tetapi orang gila yang berkala dengan arti kata, kadang-kadang ia da- pat berpikir dengan normal maka kesaksian- nya menurut Pasal 173 adalah kembai kepada kebijaksanaan hakim dan hanya berkekuatan sebagai ‘penjelasan belaka’ (membantu me- nyusun anggapan). Bentuk seperti ini sesuai dengan kitab al-Muntaha al-Iradat. 44
Kesaksian para saksi tidak mengikat keputusan hakim dan kekuatan keterangan saksi adalah sejauhmana ia dapat memberikan keyakinan kepada hakim. 45 Oleh itu seorang saksi harus menerangkan sebab-sebab dan
Kutub, 1997), hlm.183-184. 41  Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Mu- hammad al-Ghazaliy/i, al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi‘iy/i, Jilid Ke-2, Tahqiq ‘Ali Mu‘awwid ( e.t.), (Beirut: Shirkah Dar al-Arqam bin Abi al- Arqam, 1998), hlm. 249
42 Ahmad Fathi Bahansi, Op. Cit. , hlm. 95
43 Siddiq Hasan Khan, al-Ta‘liqat al-Radiyyah al- Nadiyyah, Jilid Ke-3, Tahqiq ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin ‘Abd al-Hamid, (Saudi: Dar ibn ‘Affan, 2003), hlm. 253
44 Taqiyy al-Din Muhammad bin Ahmad al-
Futuhiy/i, Muntaha al-Iradat fi Jam‘ al-Muqni‘ ma‘a al-Tanqih wa Ziyadat, Jilid Ke-2, Tahqiq ‘Abd al-Ghani ‘Abd al-Khaliq, (t.tp: ‘Alam al- Kutub, t.t), hlm. 657 45 Rbg, Pasal 307.
alasan-alasan yang masuk akal bagaimana dia mendapat pengetahuannya itu. 46
Secara umum perundangan Indonesia tidak menjelaskan jumlah saksi dan juga tidak mengkhususkan jumlah saksi dalam masalah tertentu. 47 Walaupun begitu ada satu Pasal yang menyatakan keterangan seorang saksi dalam perundangan Indonesia tidak diterim. RBG  Pasal 306 menyebutkan “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya”. 48
Dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu berkenaan Perkawinan, Pasal 24 dan 25 me- nyebutkan bahwa salah satu rukun dan sahnya perkawinan adalah harus disaksikan oleh dua orang saksi. Seterusnya disebutkan bahwa syarat sebagai saksi dalam pernikahan harus- lah laki-laki, Islam, adil, baligh, tidak gila, dan sehat semua panca indera. Syarat saksi harus laki-laki, Islam, adil, baligh, tidak gila, dan sehat semua panca indera adalah hanya syarat saksi dalam hukum akad nikah. Sedangkan dalam permasalahan saksi dalam pengadilan undang-undang tidak mensyaratkannya harus Islam dan adil.
Membandingkan dengan pendapat ula- ma, pengarang kitab tafsir Ma‘alim al-Tanzil telah menafsirkan ayat 282 surah al-Baqarah. Menurut beliau, perkataan min man tardawn min al-syuhada’ adalah bahwa syarat untuk
46 Rbg, Pasal 308 ayat (1)
47  Dalam Sahudin bin Taslim (Penggugat) melawan Masdah alias Hjh. Za’rah binti Hj. Abd Hamid dkk. Penggugat telah mengkuatkan dakwaann ya dengan membawa 4 orang saksi. Sedangkan Tergugat telah menghadirkan 5 orang saksi. Pu- tusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 76/ Pdt.G/2000/PA. Gm. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 24/ Pdt. G/2000/PTA.Mtr. Putusan Mahkamah Agung 27 K/AG/2002 48 Ungkapan yang sama disebutkan dalam HIR,
Pasal 169 dan juga Kitab Undang-Undang Hu- kum Perdata, Pasal 1905.
diterima kesaksian seorang saksi adalah tujuh yaitu Islam, merdeka, berakal, baligh, adil, berwibawah dan tiada tahmahan. 49

## 3. Alat Bukti Persangkaan
Menurut hukum beracara Indonesia, persang- kaan atau anggapan merupakan kesimpulan- kesimpulan yang dibuat oleh Hakim ataupun undang-undang sendiri. Ini sesuai dengan KUHP. Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”
Membandingkan persangkaan menurut hukum positif Indonesia 50 dengan anggapan menurut syariah, setelah dibuat pembacaan dan perbandingan diantara keduanya maka alat bukti anggapan di Indonesia adalah susuai dengan alat bukti al-qarinah 51 dan al- fi rasat 52
49 Muhy al-Sunnah Abi Muhammad al-Husayn bin Mas‘ud al-Baghwi, Tafsir al-Baghwi Ma‘alim al-Tanzil, Majallad 1, Tahqiq Muhammad ‘Abd Allah al-Namr, Ustman Jum‘ah Domiriyyah dan Sulaiman Muslim al-Harasy, ( Riyad: Darval-
Tayyibah, 1989), hlm. 350.
50 Contoh kasus dapat di baca dalam Tabi bin Rua (Penggugat) melawan Supinah binti Sutikno (Tergugat). Yurisprudensi Peradilan Agama Ta- hun 2002, hlm. 304-340
51 Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am, Jilid Ke-2, (Damshik: Dar al-Qalam,
1998), hlm. 936. Lihat ‘Ali Haydar, Durar al- Hukkam Sharh Majallah al-Ahkam, Jilid Ke-4,
(Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), hlm. 484. Lihat al-‘Allamah ‘Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jarjani, Mu‘jam al-Ta‘rifat, Tahqiq Muhammad Siddiq al-Minshawi, (Qaherah: Dar al-Fadilah, t.t), hlm. 146.
52 Jarji  Zaydan, ‘Ilm al-Firasah al-Hadith , Cet.
Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 7; Lihat Mujamma al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wajiz, (Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah:
Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta‘lim, 1994), hlm.
dalam Islam.
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 misalnya menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah.” 53 Pernyataan ini sebenarnya hanya sebagai anggapan, akan tetapi diterima sebagai alat bukti. Ba- gaimanapun, undang-undang ini tidak mem- berikan penjelasan secara luas, apakah ada batas jangka waktu kelahiran anak tersebut dengan dinyatakannya perkawinan pasangan tersebut sebagai sah. Ini karena di pandang dari sudut hukum Islam, anggapan ini belum sempurna. Menurut pendapat ulama, batas minimal kandungan adalah enam bulan. 54 Me- nurut Pasal 42 di atas juga, seseorang yang la- hir dari pasangan suami isteri yang sah maka anak yang lahir daripada hasil perkawinan ter- sebut dianggap anak pasangan tersebut. Ang- gapan ini adalah sesuai dengan kaedah fi qh yang menyebutkan al-walad li al- fi rash. 55
293; Lihat Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wasit, al-Taba‘ah  al-Rabi‘ah, (Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2004), hlm. 403; Lihat Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun, Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyyah wa Ma- nahij al-Ahkam, (Kairo: Matba‘ah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986), hlm. 10; Lihat Ali bin Mu- hammad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, Op. Cit., hlm. 139.
53 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 250 juga menyebutkan hal yang sama yaitu “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh sua- mi sebagai bapaknya”.
54  Lihat juga Shams al-Din Muhammad bin al-Khat- ib al-Sharbayni, Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah al-Ma‘ani al-Fazi al-Minhaj, Jilid Ke-3, (Beirut:
Dar al-Ma‘rifah, 1997),  hlm. 419.
55 Muhammad bin  Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Wasit fi al-Madhhab, Jilid Ke-6., Tahqiq  Muhammad  Muhammad Tamir, (t.tp: Dar al-Salam, 1997), hlm. 173.
Anggapan sangat diambil penekanan oleh para ulama dalam kehakiman, diantaranya Ibn al-Qayyim berkata: sekiranya empat orang le- laki bersaksi bahwa mereka melihat seseorang berzina dengan seorang perempuan. Tetapi empat orang saksi tersebut mempunyai gerak- gerik dan tanda-tanda yang menunjukkan bah- wa mereka adalah berbohong. Ditambah lagi, setelah diperiksa ternyata perempuan tersebut masih perawan. Maka Ibn Qayyim menga- takan al-muttaham tersebut wajib dilepaskan sekalipun sudah diputuskan oleh hakim den- gan kesaksian tersebut. Menurut beliau, den- gan masih perawannya perempuan tersebut adalah qarinah dan merupakan satu anggapan yang kuat menyatakan tidak ada perbuatan zina dilakukan. 56
Juga contoh lain, apabila seseorang mati di wilayah negara Islam yang memakai ikat pinggang atau al-zunar 57 dan didapati dia tidak dikhitan maka orang tersebut bukanlah orang Islam. Oleh itu tidaklah dikubur di perkubu- run orang Islam. Ini merupakan qarinah dan fi rasat yang kuat untuk mengenal identitas orang yang tidak dikenal tersebut.
Bagaimanapun Islam telah menetapkan syarat yang ketat untuk menjadikan anggapan sebagai alat bukti di pengadilan, diantaranya: 1.  Tidak boleh bergantung kepadanya sera- tus persen. 58 Oleh itu harus didukung dan
56 Shams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Turuq al- Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah, Tahqiq:
Nayf bin Ahmad al-Hamad, (Beirut: Dar ‘Alam al-Fawaid, t.t), hlm. 152 57 al-zunnar adalah ikat pinggang yang selalu di- pakai oleh orang-orang Nasrani dan ini adalah salah satu qarinah bahawa si  mati berkenaan adalah bukan orang Islam sekalipun dia mati di wilayah Negara Islam.  Ibrahim bin ‘Ali bin Mu- hammad Ibn Farhun, Op. Cit., hlm.101.
58 Muhammad ‘Ali al-Tahanawa, Mawsu‘ah Kash- shaf Istilahat al-Funun wa al-‘Ulum, Jilid Ke-2,
(t.tp: t.p., 1996), hlm. 1206.
dikuatkan dengan keterangan yang lain.
2.  Harus ada sesuatu yang dapat mengkait- kan tanda tersebut kepada al-matlub.
3.  Selanjutnya yang tidak kurang penting adalah harus melampaui batas yakin. Seperti yang telah dicontohkan oleh Mu- hammad ‘Ali al-Tahanawa kata beliau “dengan adanya takbir di dalam solat menunjukkan perpindahan di antara satu rukun kepada rukun yang lain (sekalipun imam tidak nampak oleh ma’mum).” 59
4.  Adanya sesuatu yang boleh dijadikan menjadi asas dan pegangan untuk men- etapkan ada atau tidaknya peristiwa terse- but, baik berupa al-‘alamat mahupun al- amarat . 60
Penggunaan anggapan di Indonesia telah diberi batasan menurut undang-undang. Pe- tunjuk-petunjuk biasa dan lemah, tidak boleh diambil sebagai dasar hukum untuk menjatuh- kan suatu putusan di pengadilan. Kecuali ia dianggap penting dan berguna untuk mem- buat satu kesimpulan yang lebih tepat. Ini se- suai dengan Pasal 310 (RBG) yang menyata- kan “Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam me- mutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain.”
Dari Pasal 310 (RBG) di atas, jelas bahwa persangkaan tidak boleh dijadikan rujukan. Ini bersesuaian dengan pendapat yang meno-
59 Ibid
60 Imam al-Jurjani membedakan antara al-‘alamat dan al-amarat . Beliau mengatakan al-‘alamat adalah sesuatu yang tidak boleh dipasahkan sep- erti kewujudan huruf alif dan lam kepada al-ism. Sedangkan al-amarat adalah sesuatu yang boleh dipisahkan seperti awan hitam (tebal) menanda- kan hujan hendak turun. al-‘Allamah ‘Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, Op. Cit., hlm. 33.
lak al-qarinah sebagai alat bukti. Di antara ulama yang menolak pemakain al-qarinah adalah Ibn al-Nujaym, imam al-Ramli, dan pengarang kitab Takmilah Radd al-Mukhtar ‘ala al- Durr al-Mukhtar. 61 Mereka tidak menerimanya sebagai alat bukti karena ha- dith Nabi s.a.w. al-bayyinah ‘ala al-mudda‘i wa al-yamin man ankara. Menurut mereka dalam hadith tersebut jelas bahwa syarat atau diterima suatu dakwaan hanya dengan mem- bawa bukti atau al-bayyinah. Mereka menam- bahkan, tanpa alat bukti segala dakwaan tidak akan didengar. 62

## 4. Alat Bukti Pengakuan
Alat bukti pengakuan dalam perundangan Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 163, 164,174,175 dan 176 (HIR) 311, 312, 313 ( RBG) dan Pasal 1923-1928 (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Sejauh mana alat bukti di atas sesuai dengan hukum syarak da- pat di lihat di bawah ini.
Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1923 menyatakan ada dua cara penyampaian pengakuan: Pertama, ia disam- paikan di depan pengadilan dan yang kedua dibuat di luar pengadilan. 63 Seandainya pen- gakuan dibuat di depan pengadilan maka menurut KUHP Pasal 1926 juga Pasal 311 (RBG) pengatkuan tersebut tidak dapat di-
61 Sa‘id bin Darwish al-Zahrani, Taraiq al-Hukm al-Muttafaq ‘alayha wa al-Mukhtalif  fiha  fi al- Shari‘ah al-Islamiyyah, (Jeddah: Maktabah Sa- habah, 1994), hlm. 329.
62 Abu al-Barakat ‘Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud al-Ma‘ruf Hafiz al-Din al-Nasafi, al- Bahr al-Raiq Sharh Kanz Daqaiq, Jilid Ke-4,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm.
456.
63 Pasal 1923 menyatakan: “Pengakuan, yang dike- mukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberi- kan dalam sidang pengadilan dan ada yang di- lakukan di luar sidang Pengadilan”.
cabut kembali, kecuali ia dapat dibuktikan ada bahwa kesalahan padanya. 64 Dengan kata lain seandainya dapat dibuktikan bahwa seseorang yang mau menarik balik pengakuan yang telah dibuat karena mengandungi kekeliruan maka ia dapat diterima. 65
Pengakuan yang dibuat di hadapan qadi (hakim) tidak boleh ditarik kembali ini sesuai dengan pendapat Ahmad Fath Bahansi dalam kitab beliau yang menyebutkan: la khilaf fi ann al-iqrar la yastati’ an yunkiruh al-muqirr in kana amam al-Qadi. 66 Bagaimanapun ula- ma masih berbeda pendapat berkenaan me- narik balik pengakuan. Meminjam pendapat Ahmad Fath Bahansi mengatakan: dibolehkan menarik balik pengakuan dalam kasus-kasus yang berkaitan hak Allah seperti kasus zina, minum arak dan lain-lain. Sedangkan dalam masalah seperti mencuri, qazaf, dan qisas, pengakuan tidak diboleh ditarik balik. 67
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1925 dan juga Pasal 174 (HIR) menyatakan bahwa suatu pengakuan boleh dibuat sendiri oleh orang yang bersangkutan ataupun wakil. Peruntukan ini adalah sejalan dengan beberapa pendapat Ulama seperti Syekh al-Bahuti. 68 Dalam kitab Kashshaf al- Qina‘ ‘an Matn al-Iqna‘, beliau berkata bah-
64 Pasal 1926 menyebutkan: “Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan  Hakim tidak dapat di- cabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi”.
65 Ini adalah sesuai dengan pendapat imam al-Qa- rafi. Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, al-Dhakhirah, Jilid Ke-12, Tahqiq Muhammad Bu Khubuzah, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), hlm. 58 66 Ahmad Fath Bahansi, Op. Cit., hlm. 184
67 Ibid., hlm. 186
68 Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jilid Ke-5, Tahqiq Muhammad Amin al-Dinnawiy/i, (t.tp: ‘Alam al- Kutub, t.t), hlm. 391.
wa pengakuan adalah:
ًةَرﺎ َﺷٕا ْؤَا ًﺔَﺑﺎَﺘِﻛ ْؤَا ٍﻆْﻔَﻠِﺑ ْئَا ﺎ ًﻈْﻔَﻟ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻣ ٍرﺎَﺘ ْﺨُﻣ ٍﻒَّ َﳫُﻣ ُرﺎَﻬ ْﻇٕا ْؤَا ﺎَﻤُﻬَﻟ ُﻩُؤﺎ َﺸْﻧٕا ُﻦِﻜْﻤُﻳ ﺎَّﻤِﻣ ِﻪﻴِّﻟَﻮُﻣ ْؤَا ِﻪِ ِّﳇَﻮُﻣ َﲆَﻋ ْؤَا ٍسَﺮ ْﺧَٔا ْﻦِﻣ ُﻪُﻗ ْﺪ ِﺻ ُﻦِﻜْﻤُﻳ ﺎَﻤِﺑ ِﻪِﺛوُرْﻮَﻣ َﲆَﻋ
Pengakuan seorang mukallaf yang layak untuk diterima pengakuannya (mukhtar) yang di- lafazkan sendiri oleh yang bersangkutan atau melalui tulisan, isyarat (bagi orang yang bisu) maupun dibuat melalui wakil, wali dan waris- nya yang diyakini kebenarannya.
Dari pernyataan Shekh al-Bahuti di atas dapat diambil pengajaran bahwa pengakuan di pengadilan bisa dibuat sendiri oleh yang berperkara ataupun mewakilkannya kepada orang lain. Penerimaan pengakuan tersebut bergantung kepada sejauhmana hakim meya- kini kebenaran pengakuan yang dibuat.
Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hu- kum Perdata menyatakan: pengakuan yang dibuat seseorang tanpa disaksikan oleh dua orang saksi adalah diterima dan mengikat dalam membuat keputusan. Di lihat dari segi hukum syarak peruntukan ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan:
ِﻪِﻋﺎَﻤ ِﺴِﺑ ﻲِﻔَﺘ ْﻜَﻳَو ﻪْﻴَﻠَﻋ ﻦْﻳَﺪﻫﺎ َﺷ ُ ُﴬْ َﳛ َﻻَو راَﺮْﻗ ْﻻ ِبا ﴈﺎَﻘْﻟا ُ ُﲂْ َﳛ
ﰲ ﴈﺎَﻘْﻟا َّنَٔ ِﻻَو ﺎَﲥِاَﺬِﺑ ًﺔَﲚﺎَﻗ ٌﺔﺠ ُﺣ َراَﺮْﻗْ ِﻻا َّنَٔ ِﻻ َ ِلكَذَو ... راَﺮْﻗ ْﻻا ِﻪِﺘَﻔْﻴ ِﻇَوَو ِﻪِﻤْﻠِﻌِﺑ ًﲈِﺋﺎَﻗ ُ ِﱪَﺘْﻌَﻳ ْﲂ ُﺤْﻟا ِﺲِﻠ ْﺠَﻣ Dari ungkapan itu jelas menyebutkan bahwa dengan pengakuan saja tanpa disak- sikan dua orang saksi sudah memadai untuk hakim membuat keputusan. Ini karena pen- gakuan merupakan hujah atau keterangan yang berdiri sendiri dan juga apapun infor- masi yang di dapat oleh hakim di pengadilan merupakan atau dikategorikan sebagai ‘ilm al-hakim yang dapat dijadikan sebagai ket- erangan untuk menjatuhkan suatu hukum. 69
Konsep pengakuan yang dipakai di In- 69 Mustafa  al-Zuhayli, Op. Cit., 1982, hlm. 258-
259.
donesia apabila dibandingkan dengan hukum Islam, peruntukannya agak terbatas dan kecil. Sekalipun ada persamaan tetapi pengakuan yang dijalankan di Peradilan Indonesia masih banyak ruang kosong untuk diperbaiki. Pen- garang kitab al-Mughni misalnya telah mem- berikan panduan yang menyatakan: ulama bersepakat bahwa pengakuan yang menjadi hujah adalah pengakuan yang dibuat dihada- pan hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi. 70 Dengan kata lain, pengakuan saja belum cukup kuat untuk menjatuhkan suatu hukum. Apalagi di zaman sekarang dimana orang-orang sudah tidak perduli dengan halal dan haram. Oleh itu amatlah baik seandainya penerimaan pengakuanpun diperbaiki untuk mendapatkan keputusan hukum yang lebih sempurna yaitu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni di atas.
M. Yahya Harahap (mantan hakim dan juga pakar hukum Indonesia), menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1924 71 dan 1925 72
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 73 In- donesia, pengakuan dapat dibagi tiga yaitu
70 Muwaffaq al-Din Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-
Maqdisi, Op. Cit ., hlm. 423.
71 Pasal 1924 menyebutkan: “Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memeberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh Debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya”.
72 Pasal 1925 menyebutkan: “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.
73 Staatsblad No. 23 Tahun 1847. Undang-undang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hu- kum Perdata.
pengakuan murni, pengakuan berkuali fi kasi dan pengakuan dengan klausul. Pembagian ini juga terdapat dalam kitab-kitab fi qh. Ibn Qudamah misalnya telah menjelaskannya da- lam judul al-istithna’. 74 Siapa yang membuat pengakuan terhadap sesuatu, disamping itu dia juga membuat al-istithna’ (membebaskan diri dari apa yang diakui), maka ulama telah membincangkan hal ini dalam dua permasala- han sebagai berikut:
Pertama , tidak sah al-istithna’ 75 bersama iqrar pada benda ghayr al-jins 76 (tidak satu jenis). Pendapat ini diwakili oleh ulama seper- ti Shekh Zufar dan Muhammad Ibn al-Hasan. Kemudian menurut Abu Hanifah, apabila yang di kecualikan (al-istithna’) itu adalah dari jenis benda makilan atau mawzun yang tidak diketahui maka ianya dibolehkan. Tetapi seandainya ia dari jenis hamba atau pakaian maka tidak dibolehkan. Kemudian menurut Imam Malik dan Sya fi ‘i, 77 sah (diharuskan) al-istithna’ bersama iqrar pada benda ghayr al-jins secara mutlak. Keduanya mengambil dalil daripada fi rman Allah SWT wa idh qulna li al-Malaikati usjudu li Adam fasajadu illa Ib- lis kana min al-Jinn 78 dan fi rman Allah SWT. la yasma‘un fi ha laghwan wa la ta’thiman illa
74 Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Mu- hammad bin Qudamah al-Hanbaliy, al-Mughni, Op. Cit ., hlm. 267
75 Dari segi makna al-istithna’ berarti  pengecual- ian.
76 al-‘Allamah Ahmad bin Muhammad bin Ah- mad al-Shuwayki, al-Tawdih fi al-Jam‘ bayn al- Muqni‘ wa al-Tanqih, Jil. Ke-3, Tahqiq Nasir bin ‘Abd Allah bin ‘Abd al-‘Aziz al-Miman, (t.tp: al- Maktabah al-Makkiyah, t.t), hlm. 1405.
77 Imam al-Syarbaini mengatakan dibolehkan al- istithna’ dengan syarat muttasil (bersambung, tidak berjarak jauh) dan lam yastaghriq (tidak melebihi daripada yang dikeluarkan atau dinafi- kan). Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al- Syarbaini, Op. Cit., hlm. 331-332 78 Al-Kahf (18): 50.
qilan salama. 79
Firman Allah dalam surah al-Kahf di atas menyatakan bahwa Allah SWT. mengakui Malaikat bersujud (memberi penghormatan) kepada Nabi Adam As. tetapi kemudian Allah SWT. menyatakan kecuali Iblis. Begitu juga dalam surah al-Waqi‘ah di atas Allah men- gakui tidak ada perkataan yang sia-sia di sur- ga. Kemudian Allah telah membuat pengec- ualian yaitu qilan salama (perkataan selamat dan sejahtera).
Kedua, apabila al-istithna’ itu adalah ‘ay- nan min wariq atau sebaliknya daripada wariq min ‘aynin maka menurut mazhab Abu Bakr ‘Abd al-‘Aziz adalah tidak dibolehkan. 80 Ala- sannya adalah kadangkala di satu tempat satu Dinar emas itu adalah delapan Dirham sedan- gkan di tempat lain adalah sembilan Dirham. 81
Melihat undang-undang beracara di In- donesia, pengakuan berasal dari pihak lawan. Sistem perundangan Indonesia mengamalkan sistem berpartai (perlawanan) yaitu dalam membuat gugatan harus ada yang di gugat dan yang tergugat. Dari pembacaan penulis, be- lum ada lagi sebuah kasus dimana seseorang pergi ke pengadilan dan membuat pengakuan bahwa seseorang mempunya hak terhadap di- rinya (pendakwa), dan dia minta agar penga- dilan memberikan keputusan terhadap perkara tersebut. Kecuali dalam kasus penetapan ahli waris maka dalam perkara ini dibolehkan ses- eorang membuat permohonan ke pengadilan tanpa ada pihak yang di dakwa.
Dalam kasus No. 005/Pdt.P/2012/PA/ Plg, para penggugat telah membuat permoho- nan Penetapan Wasiat di Pengadilan Agama Palembang. Permohonan mereka kemudian
79 Al-Waqi‘ah (56): 25 dan 26.
80 Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Mu- hammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Op. Cit., hlm. 269.
81 Ibid, hlm. 270.
ditolak dan tidak diterima oleh Hakim. Oleh karena mereka pihak yang dikalahkan lalu mereka diperintahkan untuk membayar biaya perkara.
Salah satu alasan Majelis Hakim tidak menerima gugatan tersebut adalah para peng- gugat telah membuat gugatan tanpa ada pihak yang tergugat. Hakim telah merujuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Angka 3 Huruf (b) yang menyatakan: setiap permohonan untuk pembatalan juga pengesahan hibah dan wasiat adalah bersifat partai (Kontensius). 82
Dalam Islam, baik pengakuan seseorang yang datang ke pengadilan tanpa ada pihak yang dijadikan sebagai pihak lawan dan pen- gakuannya tersebut bertujuan untuk member- sihkan dirinya karena dia telah berbuat kes- alahan adalah dibolehkan. 83 Ataupun adanya pengakuan yang dibuat tergugat, setelah dida- hului oleh gugatan seseorang atau al-mudda‘i. Seperti ungkapan Mansur bin Yunus bin Id- ris al-Bahuti menyatakan: fa inna al-mudda‘i ‘alayh idha i‘tarafa la tusma‘u ‘alayh al-sha- hadatu 84 (apabila tergugat mengakui apa yang didakwakan kepadanya maka saksi kepada
82  Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), hlm. 172
83 Ini dapat di lihat dalam perkara Ma‘iz dan al-Gha- midiah. Muhyi al-Din Yahya bin Syarif bin Mari bin Hasan bin Husain bin Hizam al-Nawawi, Sa- hih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Jilid Ke-11, (Misr:
Matba‘ah Misriyyah, 1929), hlm. 192-193; Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik, Sharh Sahih al-Bukhari, Jilid Ke-8, (al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, t.t), hlm. 432-433.
84 Pengakuan seperti ini adalah sesuai dengan ma- zhab Hanbali sebagaimana disebutkan dalam kitab Kashshaaf al-Qina‘. Lihat Mansur bin Yu- nus bin Idris al-Bahuti, Op. Cit., hlm. 391. Wa- zarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al- Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jilid Ke-1, Cet. Ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al- Islamiyyah, 1983), hlm. 235
penggugat tidak perlu didengar). Dalam un- gkapan di atas beberapa pengajaran dapat di- ambil diantaranya, gugatan adakalanya bersi- fat partai dan ada juga hanya bersifat sepihak. Juga, yang membuat pengakuan ada kalanya dari pihak lawan seperti tergugat dan kadan- gkala penggugat sendiri tanpa ada pihak yang ditarik sebagai lawan. Oleh itu pengakuan da- lam Islam, tidak semestinya hanya dibuat oleh pihak tergugat. Tetapi seseorang yang hendak membuat pengakuan di pengadilan diboleh- kan dan Hakim bisa membuat keputusan den- gan pengakuan tersebut, sebagaimana contoh perkara Ma‘iz dan al-Ghamidiah.
Semua ulama sepakat bahawa al-iqrar adalah salah satu alat pembuktian (hujah) yang dapat memutuskan satu hukum. 85 Ba- gaimanapun, ini berbeda dengan pendapat Profesor Subekti (pakar perundangan Indone- sia) yang mengatakan pengakuan di Indonesia tidak tepat dijadikan sebagai salah alat bukti. 86
Syarat diterima pengakuan di Indonesia, tidak diterangkan dengan meluas, berbeda dengan hukum syarak yang sangat memberi- kan penekanan terhadap syarat dan rukun 87
penerimaan pengakuan. Al-Zuhayli telah memberikan syaratnya sehingga 17 macam (diantaranya: baligh dan berakal, tidak ada paksaan, 88 tidak ada tahmahan dan lain-lain). 89

## Bagaimanapun, pemakaian alat bukti
85 Kamal al-Din Muhammad bin ‘Abd al-Wahid al- Ma‘ruf bi Ibn al-Hummam al-Hanafi, Sharh Fath al-Qadir, Jilid Ke-6, (Misr: al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1315 H), hlm. 281.
86 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. Ke-3, (Jakarta:
Prenada Media, 2005), hlm. 258.
87 Mustafa al-Zuhayli, Op.Cit., hlm. 237-238 88 Ini sesuai dengan hadith Rasul SAW yang bers- abda: rufi‘a ‘an ummati al-khata’u wa al-nisyan wa ma ustukrihu ‘alayh. Lihat Abi al-Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik, Op. Cit. , hlm.127. 89 Mustafa al-Zuhayli, Op., Cit., hlm. 248-251
pengakuan di Indonesia tidak menyalahi hu- kum Islam. Ini karena menurut mazhab Hana fi rukun al-iqrar adalah hanya sighat . Menurut mereka maksud sighat di sini sebagaimana dide fi nisikan oleh Dr. al-Zuhayli adalah satu ungkapan yang terang yang memberikan satu makna, baik ianya dibuat melalui al-dilalah ataupun isharat . Menurut beliau rukun itu (sighat) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan daripada al-iqrar .
Berbeda dengan makna shurut al-iqrar, beliau menambahkan, “ shart adalah sesuatu yang berada di luar daripada sesuatu (pen- gakuan)”.  Oleh sebab itu sekalipun rukun al-iqrar hanya sighat menurut ulama Hana fi tetapi karena sighat mesti dengan al-muqirr, al-muqirr lah dan al-muqirr bih maka mak- sud sighat di sini sudah mencakup semua. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang menyatakan rukun al-iqrar adalah 4 (iaitu sighat, al-muqirr, al-muqirr lah (yang punya hak) dan al-muqirr bih yaitu hak atau benda yang diakui). 90
Dari pandangan di atas maka sekalipun alat bukti pengakuan di Indonesia tidak me- nyatakan dengan jelas rukun pengakuan yang dimaksud. Tetapi ianya adalah sesuai dengan pandangan pandangan mazhab Hana fi , ada beberapa rukun yang harus terpenuhi:
a. Alat Bukti Sumpah
Menurut hukum beracara di Indone- sia, sumpah akan digunakan seandainya sudah tidak ada lagi alat bukti utama sep- erti surat dan saksi. 91 Pandangan ini den- gan pendapat ulama seperti al-Kasani dari
90 Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Shar- bayni, Op. Cit., hlm. 308; Shams al-Din al-Shaykh Muhammad ‘Arafah al-Dasuqi, Hashiyah al-Dusuqi ‘ala al-Sharh al-Kabir, Jilid Ke-3, (Dar Ihya’ al- Kutub al-‘Arabiyyah, 1219H), hlm. 397-402.
91 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1930 ayat (2) dan Pasal 1941; HIR, Pasal 156 ayat (1).
mazhab Hana fi . Beliau mengatakan sa- lah satu syarat sumpah adalah ‘adam al- bayyinah al-hadirah yaitu ketiadaan alat bukti lain yang dapat dihadirkan dihada- pan hakim. 92 Pendapat ini berasaskan per- intah Rasulullah s.a.w. ketika seseorang datang membuat gugatan kepada baginda. Rasulullah s.a.w. bersabda ‘alaka bayyi- nah (adakah engkau punya bukti), lelaki itu kemudian menjawap, ‘tidak ada’. Ra- sulullah kemudian bersabda, ‘idhan laka yaminuh’. 93
b. Pengetahuan Hakim Menurut Kitab Undang-Undang Hu- kum Perdata, HIR dan RBG, pengetahuan hakim bukan salah satu alat bukti. Tetapi dalam praktiknya dalam perbicaraan dan juga dikuatkan dengan beberapa pendapat pakar perundangan Indonesia, 94 pengeta- huan hakim diakui dan digunakan sebagai alat bukti.
Tidak diletakkannya pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti dalam undang-undang di atas, ini menunjukkan bahwa pengetahuan hakim secara hukum formal bukanlah alat bukti. Ini adalah ses-
92 ‘Alau al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kassani al-Hanafi, Kitab Bada’i‘ al-Sanna’i‘ fi Tartib al- Syara’i‘, Cet. Ke-3, Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 226; Lihat juga Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sa- hal al-Sarakhsi, al-Mabsut, Jilid Ke-16, Tahqiq Khalil Muhyi al-Din al-Mays, (Beirut: Dar al- Ma‘rifah, 1989), hlm. 116-117.
93 Ibid, hlm. 117. Lihat al-Imam al-Hafiz Muham- mad bin ‘Isa bin Sawrah al-Tirmidhiy/i, Sunan al-Tirmidhiy/i, Tahqiq: Muhammad Nasr al-Din al-Albani/i, (Riyad: Maktabah al-Ma‘arif li al- Nashr wa al-Tawzi, t.t), hlm.  316 94 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Atjara Perdata di Indonesia, Cet. Ke-5, (Bandung:  Sumur Band- ung, 1970), hlm. 109.  Lihat juga Gatot Supra- mono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, (Bandung: Penerbit Alumni, 1990), hlm. 51.
uai dengan kebanyakan pendapat mazhab Maliki. Menurut mereka, tidak sah satu hukum yang diasaskan dengan hanya di- dasarkan pada pengetahuan hakim, baik ianya di dapat sebelum ataupun sesudah dilantikkan seseorang itu sebagai hakim. 95
Adapun dasar pengetahuan hakim dijadikan sebagai alat bukti adalah dis- ebutkan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 100 undang-undang ini me- nyebutkan: Alat bukti ialah: surat atau tu- lisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Urutan ke lima dari alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang ini ialah pengetahuan hakim. Kemudian Pasal 106 Undang-Undang tersebut memberi- kan de fi nisi pengetahuan hakim sebagai berikut: pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini ke- benarannya.
Berdasarkan Pasal 106 ini, pengeta- huan hakim sangatlah luas. Bagaimana ia dijumpai tidak di tentukan oleh perun- dangan. 96 Tetapi di akhir de fi nisi tersebut dikatakan, diyakini kebenarannya. Oleh itu pengetahuan yang tidak ada kaitannya dengan suatu perbicaraan dan hakim tidak yakin akan kesahihannya, tidak dikatego-
95 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Mu- hammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubiyy, Bi- dayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Jilid Ke-2, Cet. Ke-6, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1982), hlm. 470; Muhammad bin ‘Ali al-Shawkani, Nayl al-Awtar min Asrar Muntaqa al-Akhbar, Jilid Ke- 15, Tahqiq Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Dar Ibn al-Jawzi, 1427 H) hlm. 486.
96 Menurut Gatot Supramono, maklumat yang diperoleh di luar mahkamah tidak dijadikan se- bagai asas untuk membuat keputusan. Gatot Su- pramono, 1990, Op, Cit., hlm. 52.
rikan sebagai pengetahuan hakim. c.  Pemeriksaan Setempat (Survey)
Dalam website salah satu Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Pagaralam yang ditulis dalam bahasa Indonesia, pemerik- saan setempat disebut dengan gerechteli- jke plaatsopneming (Belanda) atau dalam bahasa Inggeris dikenal dengan inves- tigation atau chek on the spot . 97 Untuk mengenal alat bukti ini lebih mendalam, beberapa de fi nisi akan jelaskan di bawah ini. Dengan melihat beberapa tulisan yang telah dibaca sebelum ini berkenaan apak- ah pemeriksaan setempat tepat dijadikan sebagai salah satu keterangan atau tidak, sangat wajar diberikan perhatian.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, pe- meriksaan setempat tidak tepat apabila dijadikan sebagai salah satu alat bukti. 98
Ini karena ia sebenarnya termasuk dari tu- gas pengadilan untuk memastikan apapun yang digugat oleh penggugat harus se- mestinya dibuat pemeriksaan. Kemudian Sarwono di dalam bukunya mengatakan, pemeriksaan setempat adalah “pemerik- saan langsung yang dilakukan oleh hakim anggota dan panitera pengganti terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi objek persengketaan para pihak”. 99 Lilik Mulyadi juga menambah- kan makna pemeriksaan setempat ada- lah pemeriksaan yang dilakukan hakim di luar pengadilan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memper- oleh gambaran terhadap peristiwa yang
97 Pemeriksaan Setempat, http://pn-pagaralam. go.id/index.php/informasi/p-s, akses 17 Maret 2014.
98 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 47.
99 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Prak- tik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 285.
menjadi pokok sengketa.
Dari de fi nisi itu dapat diambil infor- masi bahwa tujuan sebenar pemeriksaan setempat adalah memastikan apa yang didakwakan adalah betul dan sahih dari- pada segi tempat maupun keluasan objek tersebut. Ini karena pemakaian pemer- iksaan setempat biasanya hanya dalam perkara yang berkenaan dengan tanah atau bangunan. Oleh karena tidak mung- kin untuk membawanya ke pengadilan, maka Penggugat hanya menyebutkan tempat dan keluasannya saja. Seterusnya yang bertanggung jawab untuk menen- tukan kebenaran fakta berkenaan adalah hakim dan pengadilan.
Dari penjelasan di atas jelas bahwa satu pemeriksaan terhadap objek yang dugugat sangat penting dijalankan sebe- lum keputusan yang mengikat dibuat oleh pengadilan. Oleh karena kepentingannya tidak diragukan lagi maka sehingga bu- kan hanya dalam Undang-undang 100 saja disebutkan akan ‘Pemeriksaan Setempat’ (dikatakan sebagai salah satu alat bukti dalam perundangan di Indonesia) 101 bah- kan, karena banyaknya aduan dari ber- bagai pihak, sehingga memaksa Mahka- mah Agung mengeluarkan surat edaran kepada seluruh mahkamah di bawahnya untuk menjalankan hal tersebut, sebagai berikut:
Dengan ini Mahkamah Agung mem- inta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara-perkara tersebut: 1.  Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu
100  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 HIR. Juga kenyataan yang sama disebutkan oleh Pasal 180 RBg  .
101 H. Abdul Manan, Op. Cit. , hlm. 273. Lihat M. Nur Rasaid, Op. Cit., hlm. 47.
dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu dengan Panitera Pengganti.
2.  Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/
Obyek Perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak. 102
Dipandang dari hukum syarak, ‘pe- meriksaan setempat’ tidak berlawanan dan sememangnya ianya patut dibuat sebelum apa-apa keputusan dijatuhkan. Juga tujuannya adalah baik yaitu untuk menghindarkan tersalah terhadap objek yang digugat. Menurut Penulis, ianya hanya merupakan bagian dari proses pe- meriksaan terhadap perkara tersebut yang dikenal dengan istilah al-mu‘ayanah. 103
Muhammad Mustafa al-Zuhayli menya- takan al-mu‘ayanah adalah:
عاَﲋﻟا َﻞَﺤَﻣ ﻪﻨﻴَﻣٔا ﺔ َﻄﺳاَﻮﺑ ْؤَا ﻪﺴْﻔَﻨﺑ ﴈﺎَﻘْﻟا َﺪﻫﺎ َﺸُﻳ ْنَٔا ﻪْﻴﻓ ﺮْﻣَٔ ْﻻا ﺔَﻘ ْﺴﻘ َﺤْﻟا ﺔَﻓﺮْﻌَﳌ ْﲔَﲳﺎ َﺨَﺘُﻤْﻟا َ ْﲔَﺑ
Melihat atau memeriksa tempat yang menjadi persengketaan diantara dua yang bersengke- ta sama ada qadi itu sendiri ataupun melalui perantaraan orang yang amanah, untuk menge- nal pasti perkara yang sebenar.
Menurut Zayd Hansh ‘Abd Allah, seorang Hakim Mahkamah Tinggi Ya- man, al-mu‘ayanah adalah sangat penting untuk mengkuatkan keyakinan Mahka- mah. Beliau menambahkan dengan meli- hat sendiri tempat (objek) yang menjadi
102 Ibid. Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Set- empat.
103 Mustafa al-Zuhayli, Op. Cit., hlm. 590. Lihat juga Nasr Farid Wasil, Nazariyah al-Da‘wa wa al-Ithbat fi Fiqh al-Islami, (Qahirah: Dar al- Syuruq , 2002), hlm. 160.
permasalahan itu maka hasil keputusan hukumpun akan mencapai yang terbaik. 104
Dengan kata lain sudah sepatutnya pihak pengadilan memeriksa dan menganalisa semua kebenaran apa yang digugatkan oleh kedua-dua pihak. Bukan hanya apa yang disebutkan yang bertikai saja di pen- gadilan tetapi juga letak, jumlah, luas dan lain-lain objek yang digugat harus dibuat survey ulang lagi.
Sekali pun ulama memperkatakan dan membahas berkenaan al-mu‘ayanah, tetapi kita-kitab fi qh kebanyakannya tidak meletakkanya menjadi sebagai salah satu alat bukti. 105 Ini karena di lihat dari segi praktiknya, sememangnya ‘Pemeriksaan Setempat’  kurang tepat dikategorikan sebagai turuq al-ithbat karena ia adalah ahad ijraat al-da‘wa. 106

## Penutup
Alat bukti yang dipakai di Indonesia dilihat dari kaca mata Islam secara umum tidak ber- lawanan dan sudah menepati hukum syara’. Ini karena sesuai dengan konsep dan makna
104 Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”,
Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah, Bil. 7, June 2007, hal. 77-157.
105 Di lihat daripada bilangan keterangan yang di- tawarkan oleh para Ulama sebagaimana telah disebutkan pada bab ke 2 tidak ada disebutkan Pemeriksaan Setempat sebagai keterangan. Lihat Muhammad Amin al-shahir bi Ibn ‘Abi- din, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, Jilid Ke-8, Tahqiq ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwad , (al-Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 2003), hlm. 23; Lihat juga Muhammad bin Mu- hammad bin Khalil Badr al-Din al-Ma‘ruf bi Ibn al-Ghars al-Hanafi, al-Majani al-Zahriyyah ‘ala al-Fawakih al-Badriyyah fi al-Aqdiyyah al-Hukmiyyah, (Misr: Matba‘ah al-Nayl, t.t), hlm. 83.
106 Mustafa al-Zuhayli, Op. Cit ., hlm. 590.
pembuktian itu sendiri yaitu untuk memper- jelas keadilan.
Dikaitkan dengan objektif kajian ini, secara umum hukum pembuktian yang digu- nakan di Indonesia bersesuaian dengan ket- erangan yang dipopulerkan oleh Imam Ibn Qayyum. Ini dapat di lihat secara praktiknya sewaktu perbicaraan dijalankan dimana ia tidak dibatasi kepada alat bukti tertentu saja. Sekalipun dalam undang-undang formalnya secara tertulis dinyatakan pembatasan terse- but.
Walaupun begitu terlepas dari perbedaan ulama mengenai makna dan de fi nisi pembuk- tian dalam Islam, sebenarnya secara umum adalah tidak timbul perbedaan yang signi fi - kan dalam konsep pembuktian diantara para ulama. Ini dapat di lihat dari tujuan peradilan itu sendiri dibuat bahwa semua sepakat yaitu salah satu tujuan peradilan dalam Islam ada- lah untuk memberikan hak yang paling adil kepada seseorang sesuai dengan hukum. 107
Dengan kata lain pembuktian itu akan dinamik dan tidak beku sangat tergantung ke- pada keadaan situasi semasa dan juga ijtihad
107 Di dalam al-Qur’an banyak ayat yang menun- jukkan tentang itu seperti surah al-Nisa’ ayat 135 sekira-kira artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! hendaklah kamu menjadi orang- orang yang sentiasa menegakkan keadilan”. Pada ayat 58 di surah yang sama Allah berfir- man yang artinya: “Sesungguhnya Allah me- nyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak meneri- manya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil”. Juga di surah al-Nahl ayat 90, Allah SWT berfirman yang bermakna: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia (Allah) mengajar kamu (dengan suruhan dan larangan-Nya ini), supaya kamu mengambil peringatan”.
hakim. Hakim merupakan tonggak utama dan mempunyai peranan yang amat besar untuk menegakkan kebenaran dengan mengadakan pembaharun-pembaharuan secara menyelu- ruh. Sekalipun dalam undang-undang, alat bukti agak terbatas tetapi penafsiran-penaf- siran terhadap satu hukum yang dibuat oleh hakim, adalah sangat penting. Dalam kasus Mulyamik binti Asari dkk 108 (para penggu- gat) melawan Dahyar bin Ansari (tergugat) dan Rifa’i (turut tergugat) misalnya, seka- lipun dalam undang-undang dikatakan bah- wa saksi dari keluarga tidak diterima dalam Mahkamah, 109 tetapi kenyataannya dalam perkara ini, dua orang saksi yang dihadirkan adalah paman kepada para Penggugat sendiri.
Sekalipun pihak Tergugat mencouba membantah dan mengangkat isu ini teruta- ma di Mahkamah Agung bagian Peninjauan Kembali, 110 tetapi semua dalil dan hujah- hujahnya ditolak 111 dan Tergugat dinyatakan pihak yang kalah.

## Bibliography

## Literatur
‘Abd al-Karim Zaydan, Nizam al-Qada’ fi al- Shara‘ah al-Islamiyyah, Cet. Ke-2, Bei-
108 Putusan Pengadilan Agama Negara No. 113/ Pdt.G/2008/PA.Ngr. Lihat juga Putusan Pen- gadilan Tinggi Agama Mataram No. 66/Pdt. G/2009/PTA.Mtr. Juga Putusan Mahkamah Agung No. 93/K/AG/2010. Juga Putusan Mah- kamah Agung  (Peninjauan Kembali)  No. 59 PK/AG/2011.
109 Pasal 172 (Rbg). Juga lihat Kitab Undang-Un- dang Hukum Perdata pasal 1909
110 Putusan Mahkamah Agung  (Peninjauan Kem- bali) No. 59 PK/AG/2011, hlm. 19.
111 Ijtihad hakim menerima kesaksian paman ke- pada anak saudaranya adalah sesuai dengan pendapat Ibn Qudamah. Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Op. Cit. , hlm.185
rut: Muassasah al-Risalah, 1989.
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Per- data di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. Ke-3, Jakarta: Prenada Media,
2005.
Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Maghribi, Mawa- hib al-Jalil li Sharh Mukhtasar Khalil Jilid Ke-8, Alih Bahasa al-Shaykh Za- kariya ‘Amirat, t.tp: Dar ‘Alam al-Kutub,
t.t.
Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd al-Ma- lik, Sharh Sahih al-Bukhari, Jilid Ke-8, al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, t.t.
Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al- Qurtubiyy, Bidayah al-Mujtahid wa Ni- hayah al-Muqtasid, Jilid Ke-2, Cet. Ke-6, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1982. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy/i, al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Sha fi ‘iy/i, Jilid Ke-2, Tahqiq ‘Ali Mu‘awwid ( e.t.), Beirut: Shirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam,
1998.
Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badi- yy al-Shirazi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al- Imam al-Sha fi ‘i, Jilid Ke-5, Alih Bahasa Muhammad al-Zuhayli, Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996.
Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy/i, al-Mughniy, Jilid Ke-14, Cet. Ke-3, Tahqiq  ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkiy/i dan ‘Abd al-Fattah Muham- mad al-Halwi, Sa‘udi: Dar ‘Alam al-Ku- tub, 1997.
Ahmad Fath Bahnasi, Nazariyyah al-Ithbat fi Fiqh al-Jinaii al-Islami, Cet. Ke-5, Bei- rut: Dar al-Shuruq, 1989. Ahmad Ibrahim Bek, Turuq al-Ithbat al- Shar‘iyyah, Misr: Maktbah al-Azhari-
yyah li al-Turath, 2003, hlm. 93-94. Al-‘Allamah Ahmad bin Muhammad bin Ah- mad al-Shuwayki, al-Tawdih fi al-Jam‘ bayn al-Muqni‘ wa al-Tanqih, Juz 3, Tahqiq Nasir bin ‘Abd Allah bin ‘Abd al-‘Aziz al-Miman, t.tp.: al-Maktabah al- Makkiyah, t.t.
Al-‘Allamah ‘Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jarjani, Mu‘jam al-Ta‘rifat, Tahqiq Muhammad Siddiq al-Minshawi, Qaherah: Dar al-Fadilah, t.t.
‘Alau al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kassani al-Hana fi , Kitab Bada’i‘ al-Sanna’i‘ fi Tartib al-Syara’i‘, Cet. Ke-3, Jilid Ke-6, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986. ‘Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al- Jurjani, Mu‘jam al-Ta‘rifat, Alih Bahasa Muhammad Siddiq al-Minshawi, (aher- ah: Dar al-Fadilah, t.t.
‘Ali Haydar, Durar al-Hukkam Sharh Ma- jallah al-Ahkam, Jilid Ke-4, Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003.
Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal, Jilid Ke-17, Alih Bahasa Shu‘ayb al-Arnaut, Suriya: Muassasah al-Risalaah, 1995.
Al-Imam al-Ha fi z Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah al-Tirmidhiy/i, Sunan al- Tirmidhiy/i, Tahqiq Muhammad Nasr al-Din al-Albani/i, Riyad: Maktabah al- Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi, t.t. Fakhr al-Din ‘Uthman bin ‘Ali al-Zila‘iy/i al-
Hana fi y/i, Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq, Jilid Ke-6, Misr: Matba‘ah al- Kubra al-Amiriyy, 1315 H.
Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Bandung: Penerbit Alumni, 1990.
Husayn Mutawi‘ al-Turturi, al-Tawthiq bi al- Kitabah wa al-‘Uqud, al-Qaherah: Dar Ibn al-Jawzi, 2005.
Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun,
Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyyah wa Manahij al-Ahkam, Kairo: Matba‘ah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986. Jarji Zaydan, Ilm al-Firasah al-Hadith , Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
Kamal al-Din Muhammad bin ‘Abd al-Wahid al-Ma‘ruf bi Ibn al-Hummam al-Hana fi , Sharh Fath al-Qadir, Jilid Ke-6, Misr: al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah,
1315H.
M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Jakar-
ta: Sinar Gra fi ka, 2003.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pem- buktian dan Putusan Pengadilan, Jakar- ta: Sinar Gra fi ka, 2005.
Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Ba- dan Peradilan Agama, Pedoman Pelak- sanaan Tugas dan Administrasi Peradi- lan Agama, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kash- shaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jilid Ke-5, Tahqiq Muhammad Amin al-Dinnawiy/i, tt.p: ‘Alam al-Kutub, t.t.
Muhammad ‘Ali al-Tahanawa, Mawsu‘ah Kashshaf Istilahat al-Funun wa al- ‘Ulum, Jilid Ke-2, t.tp: t.p., 1996.
Muhammad Amin al-shahir bi Ibn ‘Abidin,
Radd al-Mukhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, Jilid Ke-8, Tahqiq ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwad, al-Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 2003.
Muhammad bin ‘Ali al-Shawkani, Nayl al- Awtar min Asrar Muntaqa al-Akhbar, Jilid Ke-15, Tahqiq Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, al-Mamlakah al- ‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Dar Ibn al- Jawzi, 1427H.
Muhammad bin  Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Wasit fi al-Madhhab, Jilid
Ke-6., Tahqiq  Muhammad  Muhammad Tamir, t.tp: Dar al-Salam, 1997.
Muhammad bin Muhammad bin Khalil Badr al-Din al-Ma‘ruf bi Ibn al-Ghars al- Hana fi , al-Majani al-Zahriyyah ‘ala al- Fawakih al-Badriyyah fi al-Aqdiyyah al- Hukmiyyah, Misr: Matba‘ah al-Nayl, t.t. Muhammad Najib al-Muti‘iy/i, Kitab al- Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab li al- Shiraziy/i, Jilid Ke-22, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
Muhy al-Sunnah Abi Muhammad al-Husayn bin Mas‘ud al-Baghwi, Tafsir al-Baghwi Ma‘alim al-Tanzil, Majallad 1, Tahkik Muhammad ‘Abd Allah al-Namr, Ust- man Jum‘ah Domiriyyah dan Sulaiman Muslim al-Harasy, Riyad: Darval-Tayy- ibah, 1989.
Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin wa ‘Um- dah al-Muftin, Beirut: Dar al-Minha, 2005.
Muhyi al-Din Yahya bin Syarif bin Mari bin Hasan bin Husain bin Hizam al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Jilid Ke-11, Misr: Matba‘ah Misriyyah, 1929. Mujamma al-Lughah al-‘Arabiyyah, al- Mu‘jam al-Wajiz, Jumhuriyyah Misr al- ‘Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa al- Ta‘lim, 1994.
Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al- Mu‘jam al-Wasit, al-Taba‘ah  al-Rabi‘ah, Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah: Mak- tabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2004. Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al- Fiqhi al-‘Am, Jilid Ke-2, Damshik: Dar al-Qalam, 1998.
Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar‘iyyah,
Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982.
Nasr Farid Wasil, Nazariyah al-Da‘wa wa al-
Ithbat fi Fiqh al-Islami, Qahirah: Dar al- Syuruq , 2002.
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2011.
Sa‘id bin Darwish al-Zahrani, Taraiq al-Hukm al-Muttafaq ‘alayha wa al-Mukhtalif fi ha fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah, Jed- dah: Maktabah Sahabah, 1994.
Shams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al- Syar‘iyyah, Tahqiq Nayf bin Ahmad al- Hamad, Beirut: Dar ‘Alam al-Fawaid,
t.t.
Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, al-Mabsut, Jilid Ke-
16, Tahqiq Khalil Muhyi al-Din al-Mays, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1989.
Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbayni, Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah al-Ma‘ani al-Fazi al-Minhaj,
Jilid Ke-3, Beirut: Dar al-Ma‘rifah,
1997.
Shams al-Din al-Shaykh Muhammad ‘Ara- fah al-Dasuqi, Hashiyah al-Dusuqi ‘ala al-Sharh al-Kabir, Jilid Ke-3, Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1219H. Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qara fi , al- Dhakhirah, Jilid Ke-12, Tahqiq Siddiq Hasan Khan, al-Ta‘liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah, Jilid Ke-3, Tahqiq ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin ‘Abd al-Hamid, Sau- di: Dar ibn ‘Affan, 2003.
Syekh Syihab al-Din al-Qalyubiy dan Syekh ‘Umairah, Hashiyatan al- Qalyubiy wa ‘Umarah, Jilid Ke-4, Misr: Sharikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1956.
Taqiyy al-Din Muhammad bin Ahmad al-
Futuhiy/i, Muntaha al-Iradat fi Jam‘ al- Muqni‘ ma‘a al-Tanqih wa Ziyadat, Jilid Ke-2, Tahqiq ‘Abd al-Ghani ‘Abd al-
Khaliq, t.tp: ‘Alam al-Kutub, t.t.
Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islami- yyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jilid Ke-1, Cet. Ke-2, (l-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1983.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Atjara Per- data di Indonesia, Cet. Ke-5, Bandung:
Sumur Bandung, 1970.
Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”,
Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah, Bil.
7, June 2007.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2006 tentang
Bantuan Timbal Balik.
Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Neg- eri Sipil
Putusan Makamah Agung Nomor 3191K/
Pdt./1984 Putusan Mahkamah Agung 27 K/AG/2002 Putusan Mahkamah Agung No. 93/K/
AG/2010.
Putusan Mahkamah Agung  (Peninjauan Kem- bali)  No. 59 PK/AG/2011.
Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 65/
Pdt/1984/PT.Ntb
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 24/ Pdt. G/2000/PTA.Mtr.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
No. 66/Pdt. G/2009/PTA.Mtr.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 48/ Pdt.G/2011/PTA. Mtm. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 073/ PN.MTR/Pdt/1983
Putusan Pengadilan Agama Giri Menang No.
76/Pdt.G/2000/PA.Gm
Putusan Pengadilan Agama Negara No. 113/
Pdt.G/2008/PA.Ngr. Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/ Pdt.G/2011/PA.Kbj. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat