https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 1, Juli 2019
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2019. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 1, Juli 2019

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Muslim Lobubun Upaya  Peningkatan  Status  Bandara  Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional 1-13 Asdar Djabbar Spesialisasi  Penyidik  Polri  Polda  Papua  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 14-27 Iryana Anwar Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap  Kerugian  Negara  dalam  Tindak Pidana Korupsi 28-37 Nurul Chaerani Nur Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura 38-53 TINJAUAN LITERATUR Kasim Abdul Hamid Pilihan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua 54-64
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i1.117

## Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional

## Muslim Lobubun
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Biak-Papua
Korespondensi Muslim Lobubun, Program Studi Hukum,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum  Biak-Papua,  Jl.  Petrus Kafiar Brambaken Samofa, Biak, 98111, Telp. (0981) 27270. E-mail: m.lobubun@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This study aims to identify the existence of Biak ’s Frans Kaisepo Airport as an international airport. This research was conducted in Biak Numfor Regency. The data was collected through the interview method and then analyzed through descriptive and qualitative analysis. This study shows that  the  existence  of  a  Regional  Regulation  (Perda)  regulates  the existence of the Airport. In the era of Papua's special autonomy, there is a possibility that there will be government compensation for the rights of indigenous peoples and there is no agreement between several clans who  consider  the  customary  land  owners  where  the  Airport  was established, including the lack of public awareness in maintaining and protecting the Airport as a regional asset in increasing Regional Original Income (PAD), as well as efforts to improve community welfare based on the mandate of Law Number 1 of 2001 (Special Autonomy for Papua Province) and Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.
Keywords : Status Upgrading Efforts , Mapping the source of the conflict, Frans Kaisiepo International Airport .

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status keberadaan Bandar Udara Frans  Kaisepo  Biak  sebagai  Bandar  udara  bertaraf  Internasional, sebagaimana  sebelumnya,  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Biak Numfor.Kemudian  data  ini  di  kumpulkan  melalui  metode  wawancara kemudian  dianalisis  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi mengatur tentang keberadaan Bandar udara Frans kaisepo  Biak.  Era  otonomi  khusus  Papua,  ada  kemungkinan  bahwa terbentur  dengan  gantirugi  pemerintah  terhadap  hak-hak  masyarakat adat  dan  belum  ada  kesepakatan  beberapa  marga  yang  menganggap sebagai  pemilik  tanah  adat  dimana  berdirinya  Bandar  Udara  Frans kaisepo, termasuk kesadaran masyarakat yang kurang dalam memlihara dan  menjaga  Bandar  Udara  Frans  kaisepo  sebagai  asset daerah  dalam peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan  juga  upaya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan  amanat  Undang- undang Nomor 1 tahun 2001 (Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Kata  kunci : Upaya  Peningkatan  Status , Pemetaan  sumber  konflik,  Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus 1945,  adalah  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ). 1 Hal  tersebut  sebagaimana  termaktub  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  alinea  ke-4  yang  antara  lain  mengemukakan  bahwa “memajukan kesejahteraan umum......”. Kesejahteraan mencakup lahir maupun batin, jasmani dan rohani.  Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  tersebut,  maka  tidak  ada  jalan  lain  selain  melalui pembangunan.  Pelaksanaan  pembangunan  sebagaimana  dimaksudkan  di  atas,  hanya  dapat terwujud  jika  didukung  oleh  stabilitas  politik  dan  keamanan  atau  jika  dipandang  dari  sisi keseimbangan ( equilibrium ), maka antara keduanya memiliki hubungan kausalitas, stabilitas politik dan  keamanan  akan  menunjang  keberhasilan  pembangunan,  dan  sebaliknya  keberhasilan pembangunan akan berimplikasi pada stabilitas politik dan keamanan. 2
Pembangunan  yang  menyentuh  langsung  kebutuhan  dasar  masyarakat  seperti  pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat urgen. 3 Mencermati letak geografis dan potensi daerah kabupaten Biak Numfor, maka kebijakan pemerintah daerah yang menjadikan kota Biak sebagai kota jasa sangatlah beralasan. Apalagi hal itu telah ditunjang dengan infrastruktur dasar seperti  bandara  Frans  Kaisiepo. Sehubungan  rencana  pengembangan lapangan terbang  (bandar udara)  Frans  Kaisiepo  sebagai bandara  Internasional,  maka  pendekatan  yang  holistik (sistemik) perlu dilakukan. Sesuai dengan sejarah dan keberadaan bandara tersebut, beberapa hal seperti letak wilayah bandara, iklim/cuaca, kekuatan dan arah angin (hal-hal yang bersifat fisik), relatif tidak menjadi masalah. Justru masalah yang hingga kini belum terpecahkan adalah masalah sosial budaya (sosiocultural). 4
Pendekatan yang manusiawi dan bermartabat, kompensasi (ganti rugi) yang wajar, kesediaan warga  untuk  direlokasi,  pendidikan,  dan  lapangan  pekerjaan  atau  mata  pencaharian  demi  masa depan anak-anak pemilik hak ulayat 5 adalah beberapa hal mendasar yang perlu dicari jalan keluarnya (solusi). Oleh sebab itu, upaya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam memfasilitasi kegiatan pemetaan jenis dan sumber (potensi) konflik terhadap upaya pengembangan bandara  Frans  Kaisiepo  sebagai  bandara  internasional  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  sangat realistis.
Dukungan  perguruan  tinggi  pada  umumnya  dan  khususnya  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum (STIH)  Biak  dalam  memberikan  kontribusi  pemikiran  yang  didasarkan  pada  telaah  ilmiah
1 Bisariyadi, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dan Negara Regulasi (Regulatory State) Dalam Perkara Konstitusional,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 4 (2016): 531 – 51, https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1.
2 Mohadib Mohadib, “Prospek Dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN,” Jurnal Kajian Lemhannas RI 6, no. 3 (2018): 35 – 48, https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/127.
3 Teraik Kogoya, Benu Olfie, and Olly Esry Laoh, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya- Papua,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 15, no. 2 (2015): 1 – 14, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8343.
4 Kristian V. Griapon and Samsul Ma’rif, “Pola Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura- Papua,” Jurnal Wilayah Dan Lingkungan 4, no. 1 (2016 ): 13 – 28, https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.13-28.
5 Wesman Endom and Subarudi, “Metode Pendekatan Penilaian Ganti Rugi Lahan Hutan,” Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 8, no. 1 (2011): 1 – 19, https://doi.org/10.20886/jakk.2011.8.1.1-19.
merupakan sebuah langkah awal yang baik. Hubungan sinergitas antara pemerintah dengan seluruh komponen  masyarakat,  baik  perguruan  tinggi,  pihak  swasta,  tokoh  dan  masyarakat  adat,  tokoh agama,  dan  lain-lain  diharapkan  dapat  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  bandara  Frans Kaisiepo sebagai bandara internasional yang bukan saja membanggakan akan tetapi lebih dari itu, dapat  mensejahterakan  dan  membahagiakan  masyarakat  Biak  pada  umumnya  dan  khususnya pemilik hak ulayat dimana bandara itu dibangun atau dikembangkan.
Bandara  Frans  Kaisiepo  Biak  dibangun  oleh  tentara  pendudukan  Jepang  pada  tahun  1942 sampai tahun 1944. Panjang Runway adalah 200 x 40 M. Tahun 1944 sampai tahun 1966 dikuasai oleh  Sekutu    dan  Runway  diperpanjang  menjadi  300  x  40  M.  Tahun  1946  sampai  tahun  1962 dikuasai oleh pemerintah Belanda dan diberi nama Pelud Mokmer. Tahun 1962 sampai tahun 1963 dikuasai  oleh  peerintah  peralihan  Untea,  dan  Tahun  1963  sampai  sekarang  dikuasai  oleh pemerintah  Republik  Indonesia.  Tahun  1984  nama  bandara  Mokmer  diubah  menjadi  Fras Kaisiepo. Bandara ini kemudian bergabung dengan PT. Angkasa Pura I pada tahun 1990 sampai sekarang. 6
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  tenaga  kerja  merupakan  suatu  elemen  atau  indikator  kunci keberhasilan suatu institusi atau perusahaan. Jika suatu instusi diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, baik kulitas fikir (intelektualitas),  kualitas pekerti, maupun kualitas keterampilan, maka akan memberi manfaat yang signifikan bagi kemajuan institusi/perusahan tersebut. 7 namun jika sebaliknya SDM kurang berkualis, maka akan memberi dampak (negatif) pada perusahan tersebut. Perkembangan tenaga kerja di bandara Frans Kaisiepo dari waktu ke waktu telah ada peningkatan tingkat  partisipasi  putra  daerah,  walaupun  hingga  kini  belum  seperti  apa  yang  diharapkan.  Hal tersebut terutama terjadi pada perusahan-perusahan penerbangan, seperti terlihap pada bagan di bawah ini:

## Tabel 1.
Jumlah Tenaga Kerja di Bandara Frans Kaisiepo Biak
No Instansi Putra Daerah Pendatang Total 1 Angkasa Pura I 76 47 123 2 Garuda Indonesia 3 12 15 3 Merpati Nusantara 30 50 80 4 Sriwijaya Air 2 6 8 5 Gapura Angkasa 25 29 54 6 PTN 10 27 37 7 Kokapura 25 7 32 8 Taxi Airport 7 18 25 9 Ojek 13 4 17 TOTAL 191 200 391
Sumber : PT. Angkasa Pura I: 2013.
Masyarakat yang mendiami kabupaten Biak Numfor terdiri dari beberapa kelompok etnis yang sangat beragam. Walaupun demikian, mayoritas penduduk Biak Numfor (85 persen) adalah orang asli  Biak  Numfor,  dan  hanya  sekitar  15  persen  yang  berasal  dari  etnis  pendatang  yang  pada umumnya berasal dari Jawa, Makassar, Toraja, Manado, Maluku, Buton, Timor, dan Mandarin. Semua etnis ini hidup dalam suasana kekerabatan yang kental dan dalam kerukunan yang baik tanpa
6 Angkas a Pura, “Bandara Frans Kaisiepo,” 2013, https://franskaisiepo -airport.co.id/.
7 Leopoldo Gutierrez, Vanesa Barrales- Molina, and Hale Kaynak, “The Role of Human Resource -Related Quality Management Practices in New Product Development: A Dynamic Capability Perspective,” International Journal of Operations & Production Management 38, no. 1 (2017): 1 – 41, https://doi.org/10.1108/IJOPM-07-2016-0387.
membeda-bedakan ras dan golongan. Pluralisme etnis seperti ini menunjukan bahwa masyarakat asli Biak Numfor dapat hidup berbaur dan berakulturasi secara baik dengan etnis lainnya. Tidak hanya itu, keinginan untuk selalu hidup berdampingan di tengah-tengah pluralisme etnis dan agama juga tercermin dari sikap toleransi yang cukup tinggi, saling menghargai, dan saling bekerjasama antara  masing-masing  kelompok  etnis  dengan  memegang  teguh  adat  istiadat  serta  agama  dan kepercayaan masing-masing. Pengakuan seperti ini bukan hanya disampaikan oleh para pemimpin dan  tokoh  masyarakat  di  daerah,  tetapi  juga  bisa  dilihat  dalam  pengakuan  yang  ditulis  William Outwhaite. 8
Kesadaran tentang pluralisme etnis menjadikan masyarakat Biak Numfor sangat menghargai perbedaan sehingga perbedaan tersebut tidak menimbulkan persoalan yang mengarah pada konflik sosial. Bahkan perbedaan ini tidak menimbulkan prasangka ataupun kecurigaan yang berlebihan. Apalagi  diskriminasi.  Semua  etnis  tetap  berbaur  dalam  konteks  sosial  maupun  politik  di  Biak Numfor. Gambaran tentang hal ini antara lain juga diperkuat oleh Valentinus Miharso. 9 Kondisi semacam ini sudah lama berlangsung. Keharmonisan antar etnis senantiasa tercipta antar warga masyarakat  Biak  Numfor.  Selain  itu,  salah  satu  faktor  penting  yang  ikut  berperan  dalam menciptahan keharmonisan adalah karena penduduk asli Biak Numfor dikenal sebagai etnis yang memiliki karakter terbuka. Karena itu, tidak mengherankan jika di hampir seantero Tanah Papua, mulai dari pesisir pantai hingga daerah-daerah terpencil di lembah-lembah maupun pegunungan Papua,  orang  Biak  sangat  dikenal  sebagai  orang  terbuka  dan  memiliki  kekerabatan  yang  tinggi sehingga kehadirannya bisa diterima dengan baik oleh saudara-saudara kita di tanah Papua maupun di daerah lain di Indonesia.
Disadari  bahwa  untuk  mendorong  usaha  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  di kabupaten  Biak  Numfor,  maka  peran  pemerintah  daerah,  dunia  usaha,  maupun  partisipasi masyarakat sangatlah menentukan. Pemerintah berperan dalam dalam menciptakan iklim investasi yang  kondusif,  baik  dalam  menciptakan  stabilitas  keaman,  regulasi,  maupun  promosi  potensi daerah.  Dunia usaha memiliki peran penting dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor potensial seperti kelautan, pariwisata dan sektor jasa lainnya. Bagi masyarakat harus terus didorong untuk mengambil inisiatif dan prakarsa dalam memanfaatka segala potensi yang dimilikinya, baik SDM maupun kekayaan alam yang berada di sekelilingnya. Yusuf Mlianus Maryen membeberkan bahwa  sektor  pertanian,  pertambangan  dan  galian,  bangunan,  perdagangan,  hotel,  restoran, angkutan  dan  komunikasi  serta  jasa  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  membentuk struktur perekonomian Biak Numfor. 10
Disamping  sektor-sektor  di  atas,  sektor  lain  yang  juga  berkontribusi  bagi  ekonomi  Biak Numfor dan merupakan potensi daerah yang masih bisa dikembangkan adalah potensi pariwisata, pertanian,  perkebunan,  peternakan,  perikanan,  kehutanan,  industri.  Sektor  pariwisata  misalnya, sisa-sisa  perang  dunia  II  juga  merupakan  obyek  wisata  yang  menarik,  mengingat  lokasi  Biak merupakan  kawasan  pertahanan  yang  strategis  sehingga  diperebutkan  dan  sekaligus  dijadikan medan  perang  antara  Sekutu  melawan  Jepang.  Sisa-sisa  atau  saksi  bisu  perang  seperti  gua-gua persembunyian, perlengkapan perang, tugu/monumen yang banyak tersebar di wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. Adapun yang menjadi permasalahan dalam
8 William Outhwaite, The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought , 2nd ed. (New Jersey: Blackwell Publishing Ltd, 2006), https://doi.org/10.1002/9780470999028.
9 Valentinus Miharso, Perjuangan Hak-Hak Sipil Di Amerika Dan Implikasinya Bagi Indonesia: Studi Pemikiran Martin Luther King, Jr. (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM., 2008).
10 Yusuf Melianus Maryen, “Biak Kota Jasa, Jembatan Emas Membangun Masyarakat Sejahtera” (2001).
penulisan  ini  adalah: 1) Apakah  yang  menjadi  potensi  konflik  dalam  upaya  peningkatan  status Bandara  Frans  Kaisiepo  Biak  sebagai  bandara  internasional? 2) Upaya-upaya  apakah  yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik dalam upaya peningkatan status Bandara Frans Kaisiepo Biak sebagai bandara internasional? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi konflik dalam upaya peningkatan status Bandara Frans Kaisiepo Biak Papua sebagai bandara internasional dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik dalam upaya peningkatan status bandara Frans Kaisiepo Biak sebagai bandara internasional.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia baik bahan hukum primer  maupun  bahan  hukum  sekunder,  dan  juga  menggunakan  pendapat  para  ahli  di  bidang hukum  terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Sedangkan  pendekatan  empiris dilakukan karena penelitian ini membutuhkan penelitian lapangan sebagai bahan tambahan untuk memperjelas  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  sudah  berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Provinsi  Papua  khususnya  pada  Bandara  Udara  Frans  Kaisiepo  Biak.  Dalam penulisan  ini,  terdapat  dua  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan,  yaitu  studi  literatur, observasi, dan wawancara dengan para responden. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang bersifat narasi maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Potensi Konflik
Kebijakan  otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Papua  adalah  merupakan  sebuah  upaya  agar mempersempit berbagai kesenjangan antara Provinsi Papua (termasuk Papua Barat) dengan daerah lain di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan tersebut merupakan respon pemerintah pusat  terhadap  adanya  tuntutan  merdeka  dari  berbagai  elemen  masyarakat  Papua.  Eksistensi kelompok  masyarakat  yang  menghendaki  kemerdekaan  Papua  hingga  kini  masih  terasa. 11 Hal tersebut dapat terlihat dari adanya berbagai aksi massa yang sering menyampaikan aspirasi dengan menyertai bendera bintang kejora, kelompok bersenjata yang bergerak di hutan-hutan Papua, serta pergerakan di luar negeri.
Ketika gaung kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Rusia dalam hal menggunakan bandara  Frans  Kaisiepo  Biak  sebagai  tempat  peluncuran  satelit 12 terdengar  berbagai  reaksi masyarakat  Biak  muncul.    Diantaranya  reaksi  penolakan.  Argumen  penolakan  yang  diusung diantaranya Isu dampak peluncuran satelit yang dapat menyebabklan kemandulan bagi Ibu-Ibu di pulau ini. Issu tersebut dengan cepat merebak kepermukaan. Dampak lingkungan semacam ini seharusnya  merupakan  hasil  telaah  ilmiah.  Namun  itulah  kenyataannya.  Issu  itu  begitu  cepat menyebar dan dengan mudah dipercaya oleh masyarakat.
11 Saberia Saberia, “Peninggalan Jepang Di Sarmi Papua,” Jurnal Papua 9, no. 2 (2017): 2015 – 2214, https://doi.org/10.24832/papua.v9i2.215.
12 Heru Legowo, “Biak Lokasi Ideal Peluncuran Satelit,” Kompasiana, 2012, https://www.kompasiana.com/herulegowo/550e8150813311872cbc64e0/biak-lokasi-ideal-peluncuran-satelit.
Berbagai tanggapanpun bermunculan sebagai respon terhadap issu tersebut, diantaranya siapa atau dari kelompok mana yang menjadi sumber issu tersebut.  Sebagaimana diketahui, bahwa telah terjadi polarisasi issu tentang keberhasilan pembangunan di Papua. Bagi pemerintah, pembangunan di Papua terutama di era otonomi khusus ini telah berhasil, baik di bidang politik, ekonomi, sasial budaya,  mapun  di  bidang  keamanan.  Namun  tidak  semua  elemen  masyarakat  sejalan  atau sependapat  dengan  pandangan  tersebut.  Masih  ada  yang  justru  berpandangan  sebaliknya.  Bagi mereka dan kemudian diisukan adalah pemerintah Republik Indonesia gagal membangun Papua. Issu ini bertujuan agar membangun opini bahwa Papua hanya dapat terbangun jika telah merdeka, lepas dari Negara kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka apa yang mereka perjuangkan diharapkan mendapat dukungan. Dalam konteks kebijaka menjadikan lapangan terbang Frans Kaisepo sebagai bandara Internasional, maka issu-issu yang kontra produktif sebagaimana disebutkan di atas, agar direspon dengan  pendekatan  sistemik  kepada  masyarakat.  Masyarakat  harus  diyakinkan  bahwa pembangunan bandara tersebut akan membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak ulayat atas tanah dimana bandara tersebut akan dikembangkan.    Sebagaimana diketahui,  bandara  Frans  Kaisiepo  Biak  merupakan Icon utama  kabupaten  Biak  Numfor.  Dari perspektif sejarah, ekonomi, mobilitas manusia masuk dan keluar Biak, maupun sebagai prasana distribusi  barang  dan  jasa,  menempatkan  bandara  ini  begitu  istimewa  di  mata  masyarakat  Biak Numfor. Tidak mengherankan jika ada regulasi atau kebijakan yang berhubungan dengan bandara ini segera mendapat respon dari masyarakat. Hal-hal yang berpotensi memicu konflik antara lain:

## Bentuk pendekatan dan komunikasi.
Mengingat  langkah  awal  yang  perlu  dilakukan  adalah  komunikasi,  maka  Bentuk  atau  model pendakan  kepada  masyarakat  pemilik  hal  ulayat  adalah  sesuatu  hal  yang  perlu  dicermati. 13 Mengingat  masyarakat  Biak  adalah  masyarakat  yang  hingga  kini  masih  menjunjung  tinggi kekerabatan,  maka  pendekatan  yang  berbasis  sosiocultural  adalah  kata  kuncinya.  Melalui pendekatan sebagaimana disebutkan di atas, maka para tokoh adat dan tokoh agama memegang peranan penting. Pemerintah perlu secara kontinye berkomunikasi dengan para tokoh tersebut dan kemudian  bersama-sama  mencarai  solusi  dan  meyakinkan  masyarakat,  bahwa  upaya pengembangan bandara tersebut akan membawa manfaat bagi semua pihak, baik bagi pemerintah maupun  masyarakat  termasuk  pemilik  hak  ulayat  dimana  bandara  tersebut  dibangun  dan dikembangkan.

## Ganti rugi
Ganti rugi yang layak merupakan suatu harapan dari masyarakat. 14 Sesuai risalah pertemuan antara Gubernur Provinsi Papua dengan Bupati Biak Numfor dan General Manager PT Angkasa Pura I tentang  penyelesaian  masalah  hak  ulayat  tanah  bandara  dan  pembukaan  jalur  penerbangan internasional di bandara Frans Kaisiepo Biak, tanggal 26 Juli tahun 2013, maka terjadi kesepakatan bahwa Gubernur bersedia menyediakan dana sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan bupati Biak Numfor menyediadan Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Jika
13 Zulkarimein Nasution, Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori Dan Penerapannya, Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
14 Rahayu Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pem bangunan Untuk Kepentingan Umum,” Yustisia 5, no. 2 (2016): 376– 94, https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754.
dana di atas dijumlahkan, maka total 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) adalah jumlah yang cuku signifikan bagi upaya penyelesaian permasalahan tanah bandara tersebut. Yang penting untuk mendapat perhatian dalam penyaluran dana tersebut adalah tepat sasaran dan menyeluruh,  sehingga  pasca  penyelesaian  (ganti  rugi)  tersebut  tigak  terjadi  tuntutan  baru  atau pemalangan  bandara  yang  ujung-ujungnya  akan  meminta  lagi.  Jika  itu  terjadi,  maka  upaya optimalisasi bandara Frans Kaisiepo sebagai bandara internasional akan menemui kendala.

## Relokasi
Masyarakat  yang  mendiami  sekitar  bandara  adalah  masyarakat  pesisir  yang  pada  umumnya berprofesi sebagai nelayan. Karakteristik demikian, mestinya dijadikan acuan dalam mencari dan menentukan tempat pemukiman yang baru bagi mereka yang akan direlokasi. Sebagaimana telah disebutkan  di  atas,  bahwa  pendekatan  atau  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat merupakan sesuatu langkah penting, maka tempat atau lokasi baru yang akan dipilih hendaknya melibatkan  masyarakat. 15 Hal  itu  bertujuan  agar  tempat  yang  baru  tersebut  benar-benar  sesuai dengan  karakteristik  wilayah  yang  masyarakat  kehendaki.  Disamping  itu,  pemerintah juga  tidak akan terjebak pada resiko pengeluaran biaya yang sia-sia karena masyarakat tidak ingin pindah ke tempat yang dibangun pemerintah tersebut.

## Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan
Sebagai wujud tanggung jawab morat kepada masyarakat pemilik hak ulayat dimana bandara Frans Kaisiepo  dikembangkan  dan  beroperasi,  maka  pendidikan  dan  lapangan  pekerjaan  bagi  anak keturunan  pemilik  hak  ulayat  tersebut  perlu  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah.  Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu agar mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, juga bermakna bagi pencegahan dampak pengangguran yang dapat menimbulkan berbagai  penyakit  sosial.  Sesuai  dengan  rencana  standarisasi  bandara  Frans  Kaisiepo  sebagai bandara internasional, maka masyarakat di sekitar bandara juga seyogyanya didorong agar memiliki wawasan internasional (global). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peran pendidikan sangat menentukan. Melalui pendidikan dan juga pelatihan, masyarakat dibentuk agar beradaptasi dengan ritme dan dinamika perkembangan bandara. 16 Jika bandara telah bertaraf internasional sementara masyarakatnya  berjalan  di tempat,  terkungkung  dengan  wawasan  lokal,  maka  hal  itu disamping tidak  sesuai  dengan  moral  pembangunan,  juga  dapat  berisiko  pada  kenyamanan  operasional bandara itu sendiri.

## 3.2. Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa: 17
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.
15 Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Makassar: De La Macca, 2018), http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat PDF.pdf.
16 Putu Sudira, TVET Abad Xxi Filosofi, Teori, Konsep, Dan Strategi Pembelajaran Vokasional , 2nd ed. (Yogjakarta: UNY Press, 2017).
17 Indonesia, “Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3” (1945).
Sungguh laur biasa kearifan Bapak Bangsa (Pendiri Negara) dalam memberikan otoritas kepada Negara di satu sisi dan menghargai eksistensi masyarakat adat (hak ulayat) di sisi yang lain. Hal tersebut tercermin dari pilihan kata “dikuasai” oleh Negara. Pendiri Negara (perumus Undang - Undang  Dasar)  tidak  menggunakan  kata  “dimiliki”.  Pilihan  kata  ini hendak  menegaskan  secara implisit  bahwa  sesungguhnya  Negara  mengakui  bahwa  yang  memiliki  bumi  dan  air  itu  adalah rakyat.  Dalam  konteks  kedaerahan  berarti  masyarakat  adat  adalah  pemilik  bumi  dan  air  di daerahnya masing-masing.
Untuk menjabarkan jiwa dan semangat UUD 1945 tersebut, negara kemudian mengeluarkan berbagai produk hukum tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi dan air tersebut. Diantaranya undang-untang tentang keagrariaan, dimana eksistensi masyarakat adat berikut hak ulayatnya diakui dan dihargai keberadaannya. Walaupun demikian, sesuai dengan prinsip Negara kesatuan yang lebih mengedepankan hajat hidup orang banyak, maka penguasaan bumi dan air oleh  negara  merupakan  sesuatu  yang  sangat  urgen.  Hal  tersebut  diantaranya  bertujuan  agar masyarakat  tidak  terpolarisasi  atas  wawasan  kedaerahan  semata 18 yang  dapat  berdampak  pada hubungan pusat dan daerah serta integrasi kebangsaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam konteks eksistensi bandara Frans Kaisiepo Biak, secara yuridis  perlu  dicermati  kembali.  Diakui  bahwa  secara  yuridis  formal,  segala  aset  yang  pernah dimiliki oleh pemerintah Kolonial dengan sendirinya menjadi milik Pemerintah Indonesia. Namun hal tersebut secara arif perlu ditelusuri sejarah pembangunan dan penguasaan Bandara tersebut. Sebagaimana  diketahui  bahwa  Bandara  yang  berada  di  atas  tanah  ulayat  masyarakat  Biak  ini dibangun oleh Tentara Pendudukan Jepang (1942 – 1944), setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia ke-dua (perang Pasifik), bandara tersebut dikuasai oleh Sekutu (1944 – 19460, Pemerintah Belanda kembali  lagi  dan  menguasai  bandara  tersebut  dan  diberi  nama  Pelud  Mokmer  (1946 – 1962), pemerintah peralihan Untea  (1962 – 1963). 19 Setelah  Indonesia  berhasil  merebut  kembali  Irian Barat  (sekarang  Papua),  maka  bandara  tersebut  kemudian  dikuasai  oleh  Pemerintah  Indonesia sampai sekarang dan diberi nama Bandar Udara Frans Kaisiepo sejak tahun 1984. 20
Kepemilikan  Negara  atas  Bandara  Frans  Kaisepo  yang  dilatari  secara  yuridis  historis sebagaimana  disebutkan  di  atas,  maka  seyogyanya  menjadi  bahan  evaluasi  dan  selanjutnya diformulasikan  sebuah  produk  hukum  yang  betul-betul  menyentuh  kebutuhan  dan  merespon aspirasi  masyarakat  terutama  masyarakat  pemiliki  hak  ulayat  dimana  bandara  tersebut  berada. Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa  hukum  nasional  kita  telah  mengakui  eksistensi masyarakat adat termasuk dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten yang memahami benar karakteristik masyarakat dan problematika yang melingkupi Bandara Frans Kaisiepo hendaknya membuat sebuah regulasi yang dapat menyelesaikan persoalan bandara secara komprehensif.
Sesuai  risalah  pertemuan  antara  Gubernur  Provinsi  Papua,  Bupati  Biak  Numfor,  dan  dari pihak  General  Manager  PT.  Angkasa  Pura  I  (Pesero)  Bandara  Frans  Kaisiepo  Biak  tentang penyelesaian masalah hak ulayat tanah bandara dan pembukaan jalur penerbangan internasional di bandara Frans Kaisiepo Biak merupakan sebuah langkah konkrit. Pendekatan dan komunikasi yang selama  ini  telah  dibangun  oleh  Bupati  hendaknya  ditindaklanjuti  secara  berkesinambungan
18 Yulia Sugandi, Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008).
19 Sugandi.
20 Evan Mawdsley, World War II: A New History (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009); Antony Beevor, The Second World War. Little, Brown and Company (New York: Hachette Book Group, 2012).
sehingga pada gilirannya terjadi kesesuain paham antara Pemerintah dan masyarakat. Kesesuaian paham ini penting dalam pembuatan sebuah “akta kesepakan” yang manusiawi, bermartabat, dan menguntungkan  semua  pihak.  Akta  ini  kemudian  digunakan  sebagai  dasar  hukum  bagi pengembangan dan penggunaan bandara Frans Kaisiepo baik sebagai bandara domestik maupun internasional tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak manapun.
Dana yang bersumber dari Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Biak Numfor sebagaimana telah  disepakati,  yaitu  sebesar  Rp17.500.000.000,-  (tujuh  belas  milyar  lima  ratus  juta  rupiah) merupakan jumlah yang cukup signifikan untuk pembebasan lahan. 21 Walaupun demikian, masalah bandara  Frans  Kaisiopo  bukan  hanya  masala  dana  kompensasi  tapi  masih  menyisahkan permasalahan  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  pandangan masyarakat  pemilik  hak  ulayat  atas  tanah  bandara  dan  area  pengembangannya  perlu  dicermati sebagai bahan masukan, antara lain datangnya dari:

## a) Marga Runsumbre.
Yakobus Runsumbre, kepala desa Amroben mengemukakan: 22
“Jika  bandara  tersebut  hendak  dikembalikan  sebgai  bandara  internasional  seperti  yang  dulu,  maka hendaknya TNI tidak lagi  beroperasi di bandara melainkan memberdayakan putra daerah dengan cara direkruit  sebagai  security.  Hal  itu  sesuai pula  dengan  kenyaan  bahwa  ketika  terjadi  insiden  di  bandara biasanya TNI ragu-ragu untuk mengambil tindakan, justru anak-anak asli Biak yang bekerja baik sebagai sekuriti maupun pegawai honorer di sekitar bandara yang menyelasaikan masalah tersebut. Kalaupun ada aparat yang terlibat sebaiknya dari pihak kepolisian.”
Dari ungkapan di atas, jelas nampak bahwa terdapat suatu realita baru di era fefomasi ini bahwa terdapat kehati-hatian pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam menangani permasalahan keamanan di sekitar bandara, justru yang dapat bertindak tegas adalah putra daerah asli Biak. Di samping itu sesuai pula dengan jati diri TNI yang bertugas dalam hal pertahanan dan kepolisian sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan, maka pendapat di atas sangan relevan untuk kondisi dewasa ini.
Dikemukakan lebih jauh oleh Yakobus Runsumbre, bahwa: 23
“Putra  asli  Biak  yang  memiliki  hak  ulayat  a tas  tanah  dimana  bandara  tersebut  dibangun  hendaknya diberdayakan dengan disekolahkan dan dipekerjakan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku”.
Ungkapan ini menunjukan bahwa bagi masyarakat adat pemilik hak uluyat, pelepasan hak ulayat tidaklah  menjadi  masalah,  yang  terpenting  adalah  pemerintah  harus  memperhatikan  anak-anak pewaris  hak  ulayat  dimana  bandara  tersebut  hendak  dikembangkan,  yaitu  memperhatikan pendidikan dan pekerjaan atau masa depan mereka.
Dikemukakan pula oleh Yakobus Runsumbre, bahwa: 24
“Masyarakat Amroben adalah masyarakat pantai dan sudah turun temurun menetap dan hidup di situ sehingga sulit untuk pidah. Walaupun demikian, sebetulnya masih bisa dicarai solusi yaitu dipindahkan
21 Maryen, “Biak Kota Jasa, Jembatan Emas Membangun Masyarakat Sejahtera.”
22 Yakobus Runsumbre, “Wawancara 1 Oktober 2013.”
23 Runsumbre.
24 Runsumbre.
ketempat yang memiliki kondisi dan situasi yang sama dengan di tempat asal (daerah pantai). Harapan saya  pula  agar  pemerintah  harus  membangun  kepercaan  kepada  masyarakat.  Karena  bandara  tersebut adalah milik sipil.”
Dikemukakan pula oleh Melkias Rumbiak bahwa: 25
“Sebagai masyarakat yang mendiami tempat tersebut secara turun temurun agar dana kompensasi yang diberikan  oleh  Gubernur  Papua  agar  benar-benar  sampai  ke  masyarakat  sebagai  ganti  rugi  kepada masyarakat  yang  mempunyai hak  ulayat.  Uang  yang  diberikan  kepada  masyarakat  harus  diinvestasikan sebagai  modal  untuk  bersma-sama  membangun bandara.  Dengan  kata  lain,  dana  tersebut  tidak  diberi kepada masyarakat dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk program, yaitu pendidikan yang memadai dan pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan tersebut. Karena jika diberi dalam bentuk dana segar (tunai) maka dana tersebut akan segera habis untuk hal- hal yang tidak bermanfaat.”
b) Marga Binwaseb (Keret Rumbiak).
Menurut John Binwaseb, ia mengungkapkan bahwa: 26
“jika  bandara  tersebut  dikembangkan,  maka  akan  memudahkan  dan mempercepat  akses  masyarakat masuk dan keluar Biak. Di samping itu secara ekonomi akan menambah inkam daerah, menyerap tenaga kerja dan juga sebagai mitra masyarakat”.
Uraian  di  atas  semakin  mempertegas  apa  yang  dikemukakan  oleh  Melkias  Rumbiak,  bahwa masyarakat adat semakin menyadari tentang kemanfaatan pengembangan bandara tersebut, baik dari segi aksebilitas masuk dan keluar Biak maupun dari segi ekonomi. Dengan demikian, relatif telah  terjadi  titik  temu  antara  kebijakan  pemerintah  daerah,  PT.  Angkasa  Pura  I  maupun masyarakat.  Yang  menjadi  persoalan  dalah  pendekatan  dan  komunikasi  dari  pihak  pemerintah. Pendekatan  manusiawi  dan  bermartabat  serta  ganti  rugi  yang  layak  adalah  beberapa  hal  yang seyogyanya dibangun terlebih dahulu. Hal itu penting, mengingat sebagaimana dikemukakan lebih lanjut oleh Melkias Rumbiak, bahwa: 27
“Salah  satu  faktor  yang  menjadi  hambatan  adalah  “masyarakat  di  sekitar  bandara  pada  umum  nelayan sehingga harus ada ganti rugi yang layak”.
c) Marga Bonggoibo.
Senada dengan Melkias Rumbiak dan John Binwaseb sebagaimana telah diuraikan di atas, Ruslan Bonggoibo mengemukakan bahwa: 28
“Bandara dikembalikan sebagai bandara internasional agar dapat menyerap tenaga kerja untuk mungurangi masalah  pengangguran.  Disamping  itu  juga  menambah  inkam  bagi  masyarakat.  Masalahnya  jika masyarakat dipindahkan ke lain tempat akan mendapat kendala, namun jika ada ganti rugi, maka harus yang layak karena masyarakat tersebut mempunyai pekerjaan sebagi nelayan.”
Mencermati ungkapan-ungkapan di atas, maka disamping permasalahan ganti rugi dan pendidikan, lapangan pekerjaan juga mendapat perhatian utama khususnya kerja tradisional (turun-temurun) sebagai nelayan. Oleh sebab itu, pemerintah dapat menggunakan kebijakan gubernur Gorontalo
25 Melkias Rumbiak, “Wawancara 3 Oktober 2013.”
26 John Binwaseb, “Wawancara 5 Oktober 2013.”
27 Rumbiak, “Wawancara 3 Oktober 2013.”
28 Ruslan Bonggoibo, “Wawancara 5 Oktober 2013.”
waktu itu Fadel Muhammad dan yang paling aktual adalah gubernur DKI Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai referensi.
Provinsi Gorontalo sebagai salah satu propinsi termuda di Indonesia, dalam waktu yang relatif singkat,  rakyatnya  khususnya  nelayan  dapat  hidup  lebih  sejahtera  karena  salah  satu  prioritas pembangunan adalah pembinaan nelayan tradisional. 29 Pendidikan dan latihan serata pemberian (bantuan) fasilitas bagi nelayaan adalah dua kata kunci yang  melandasi keberhasilan pembinaan nelayan tersebut. Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) menggunakan  cara  yang  sangat  bermartabat,  elegan,  dan  benar-benar  menyentuh  nurani masyarakat yang direlokasi. 30 Sekali lagi cara ini perlu dijadikan referensi oleh pemerintah daerah Biak Numfor dalam merelokasi masyarakat di sekitar area pengembangan bandara. Jika perlu ketika masyarakat  menyaksikan  perkampungan  baru  serta  fasilitas  yang  akan  mereka  peroleh,  mereka dengan suka rela bergegas pidah ke tempat baru sebagai wujud ketertarikan mereka.

## 4. KESIMPULAN
Masyarakat  Biak  adalah  masyarakat  yang  hingga  kini  masih  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kekerabatan. Oleh sebab itu, maka pendekatan yang berbasis sosiocultural adalah kata kuncinya. Tokoh  adat  dan  tokoh  agama  memegang  peranan  penting.  Arti  penting  para  tokoh  tersebut semakin  terasa  jika  memperhatikan  budaya  kita  yang  masih  bersifat  paternalistik  (mencontohi tokoh/pemimpin). Pemerintah perlu secara kontinue berkomunikasi dengan para tokoh tersebut dan  kemudian  bersama-sama  meyakinkan  masyarakat  bahwa  upaya  pengembangan  bandara tersebut akan membawa manfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat termasuk pemilik hak ulayat.  Ganti  rugi  yang  layak  merupakan  harapan  masyarakat.  Rencana  dana  kompensasi  (ganti rugi) dari gubernur Papua dan bupati Biak Numfor sebesar Rp17.500.000.000,-(tujuh belas milyar lima  ratus  juta  rupiah)  adalah  jumlah  yang  cuku  signifikan.  Dalam  penyaluran  dana  tersebut hendaknya  tepat  sasaran,  benar-benar  tertuju  pada  masyarakat  adat  (marga)  yang  berhak menerimanya.  Dana  ganti  rugi  tersebut  tidak  semata-mata  diserahkan  dalam  bentuk  tunai  tapi dapat  juga  dalam  bentuk  program,  misalnya  program  pendidikan  (beasiswa),  pelatihan keterampilan  (terutama  bagi  nelayan  dan  lain-lain.  Masyarakat  yang  mendiami  sekitar  bandara adalah masyarakat pesisir yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan. Karakteristik demikian, mestinya  dijadikan  acuan  dalam  mencari  dan  menentukan  tempat  pemukiman  yang  baru  bagi mereka  yang  akan  direlokasi.  Tempat  atau  lokasi  baru  yang  akan  dipilih  hendaknya  bersifat partisipatif,  melibatkan  masyarakat.  Sebagai  wujud  tanggung  jawab  morat  kepada  masyarakat pemilik  hak  ulayat  dimana  bandara  Frans  Kaisiepo  dikembangkan  dan  beroperasi,  maka pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi anak keturunan pemilik hak ulayat termasuk masyarakar sekitar, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu agar mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, juga bermakna bagi pencegahan dampak pengangguran yang dapat menimbulkan berbagai penyakit sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
29 Merdeka, “Profil Fadel Muhammad,” 2019, https://www.merdeka.com/fadel -muhammad/profil/.
30 Voffice, “Biografi Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Ketujuh,” 2019, https://voffice.co.id/jakar ta-virtual- office/business-tips/biografi-joko-widodo-presiden-republik-indonesia-ketujuh/.

## Jurnal
Bisariyadi. “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dan Negara Regulasi (Regulatory State) Dalam Perkara Konstitusional.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 4 (2016): 531 – 51. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1.
Endom, Wesman, and Subarudi. “Metode Pendekatan Penilaian Ganti Rugi Lahan Hutan.” Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 8, no. 1 (2011): 1 – 19. https://doi.org/10.20886/jakk.2011.8.1.1-19.
Griapon, Kristian V., and Samsul Ma’rif. “Pola Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelengg araan Pembangunan Di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura- Papua.” Jurnal Wilayah Dan Lingkungan 4, no. 1 (2016): 13 – 28. https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.13-28. Gutierrez, Leopoldo, Vanesa Barrales- Molina, and Hale Kaynak. “The Role of Human Resource-Related Quality Management Practices in New Product Development: A Dynamic Capability Perspective.” International Journal of Operations & Production Management 38, no. 1 (2017): 1 – 41. https://doi.org/10.1108/IJOPM-07-2016-0387. Kogoya, Teraik, Benu O lfie, and Olly Esry Laoh. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya- Papua.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 15, no. 2 (2015): 1 – 14. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8343.
Mohadib, Mohadib. “Prospek Dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN.” Jurnal Kajian Lemhannas RI 6, no. 3 (2018): 35 – 48. https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/127.
Outhwaite, William. The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought . 2nd ed. New Jersey: Blackwell Publishing Ltd, 2006. https://doi.org/10.1002/9780470999028.
Saberia, Saberia. “Peninggalan Jepang Di Sarmi Papua.” Jurnal Papua 9, no. 2 (2017): 2015 – 2214. https://doi.org/10.24832/papua.v9i2.215.
Subekti, Rahayu. “Kebijakan Pem berian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” Yustisia 5, no. 2 (2016): 376 – 94. https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754.

## Buku
Beevor, Antony. The Second World War. Little, Brown and Company . New York: Hachette Book Group, 2012.
Hamid, Hendrawati. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat . Makassar: De La Macca, 2018. http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat PDF.pdf.
Mawdsley, Evan. World War II: A New History . Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.
Miharso, Valentinus. Perjuangan Hak-Hak Sipil Di Amerika Dan Implikasinya Bagi Indonesia: Studi
Pemikiran Martin Luther King, Jr. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM., 2008.
Nasution, Zulkarimein. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori Dan Penerapannya . Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Sudira, Putu. TVET Abad Xxi Filosofi, Teori, Konsep, Dan Strategi Pembelajaran Vokasional . 2nd ed. Yogjakarta: UNY Press, 2017.
Sugandi, Yulia. Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua . Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 (1945).

## Wawancara
Binwaseb, John. “Wawancara 5 Oktober 2013.” 2013. Bonggoibo, Ruslan. “Wawancara 5 Oktober 2013.” 2013. Rumbiak, Melkias. “Wawancara 3 Oktober 2013.” 2013. Runsumbre, Yakobus. “Wawancara 1 Oktober 2013.” 2013.
Maryen, Yusuf Melianus. “Biak Kota Jasa, Jembatan Emas Membangun Masyarakat Sejahtera.” 2001.

## Internet
Angkasa Pura. “Bandara Frans Kaisiepo,” 2013. https://franskaisiepo -airport.co.id/. Legowo, Heru. “Biak Lokasi Ideal Peluncuran Satelit.” Kompasiana , 2012.
https://www.kompasiana.com/herulegowo/550e8150813311872cbc64e0/biak-lokasi-ideal- peluncuran-satelit.
Merdeka. “Profil Fadel Muhammad,” 2019. https://www.merdeka.com/fadel - muhammad/profil/.
Voffice. “Biografi Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Ketujuh,” 2019. https://voffice.co.id/jakarta-virtual-office/business-tips/biografi-joko-widodo-presiden- republik-indonesia-ketujuh/.