## Research Article
Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia
Aisyah Ayu Musyafah * , Islamiyati, Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* aisyahayumusyafah@gmail.com

## ABSTRACT
The  official  maker  of    the  deed  of  waqf  pledge  (PPAIW)  has  the  main  task  of  providing  waqf administration  and  serving  the  needs  of  prospective  wakif  who  will  donate  part  of  their  objects  in accordance  with  the  provisions  of  the  legislation.  However,  PPAIW's  role  in  providing  land  waqf services  in  the  community  is  not  yet  optimal,  namely  it  is  still  slow  to  serve  the  administrative requirements of land waqf, the limited quality of PPAIW human resources (HR) who are experts in waqf law,  community  legal  awareness  in  waqf  in  PPAIW  is  still  low.  The  purpose  of  this  research  is  to analyze  PPAIW  performance,  identify  legal  problems,  and  formulate  optimization  of  PPAIW performance. This research uses empirical juridical methods with qualitative analysis. The result of this research is that PPAIW's performance is not in accordance with the work concept indicators. PPAIW's problems as a public service institution are PPAIW's personal resources, community participation and budgets that support performance. PPAIW legal problems originating from PPAIW personal resources, namely;  lack  of  ability  to  understand  the  principles  of  dispute  resolution,  and  socialize  regulatory developments. Optimizing PPAIW performance by increasing PPAIW resources and collaborating with relevant agencies.
Keywords: Performance; PPAIW; Waqf.

## ABSTRAK
Pegawai  Pembuat  Ikrar  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  mempunyai  tugas  pokok  dalam  penyediaan administrasi  wakaf  dan  melayani  keperluan  calon  wakif  yang  akan  mewakafkan  sebagian  bendanya sesuai  dengan  ketentuan  perudang-undangan.  Namun,  peran  PPAIW  dalam  memberikan  pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah  terbatasnya  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  PPAIW  yang  ahli  dalam  hukum  wakaf  dan kesadaran hukum masyarakat dalam  berwakaf di PPAIW masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis  kinerja  PPAIW,  mengidentifikasi  problematika  hukum,  dan  merumuskan optimalisasi  kinerja  PPAIW.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  dengan  analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja PPAIW belum sesuai dengan indicator konsep kerja. Problematika  PPAIW  sebagai  lembaga  pelayan  masyarakat  yaitu  sumber  daya  personal  PPAIW, partisipasi  masyarakat  dan  anggaran  yang  mendukung  kinerja.  Problematika  hukum  PPAIW  yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami asas-asas penyelesaian  sengketa,  dan  mensosialisasikan  perkembangan  regulasi.  Optimalisasi  kinerja  PPAIW yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan.
Kata Kunci: Kinerja; PPAIW; Wakaf.

## A. PENDAHULUAN
Pengertian  wakaf  tanah  menurut  hukum Islam,  didasarkan  pada  hadis  Nabi  tentang perbuatan  wakaf  yang  dilakukan  oleh  Umar  Bin Khatab.  Pada  hadis  tersebut  terdapat  kata “tahanlah hartanya dan shadaqahkanlah hasilnya”.  Umar  bin  Khatab  pada  saat  itu menahan  harta  yang  telah  diwakafkan  dari kepentingan  pribadinya,  dan  dialihkan  untuk kepentingan  kemashlahatan  umat  (HR.  Bukhori). Wakaf tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan  kemanfaatan  dan  hak  kepemilikan atas tanah dari milik individu menjadi milik umum untuk  kepentingan  yang  sesuai  dengan  syariah Islam.  Tujuan  wakaf  yang  paling  utama  adalah mengabadikan  harta  wakaf  agar  manfaat  atau hasilnya  dapat  diambil  secara  terus  menerus (Rafid,  &  Yusuf,  2020).  Di  Indonesia  kegiatan wakaf  dikenal  seiring  dengan  perkembangan Islam  di  negara  ini  (Amirudin,  &  Khisni,  2017). Berdasarkan  data  dari  Direktorat  Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada  tahun  2016,  aset  wakaf  tanah  nasional mencapai  4,359  miliar  m 2 pada  435.768  lokasi.
Pada tahun 2017, mencapai 4,364 miliar m 2 , dan tahun 2018 mencapai  4,4  miliar m 2 (BPS, 2018).
Berdasarkan  data  SIWAK  (Sistem  Informasi Wakaf),  menunjukkan  bahwa  jumlah  aset  tanah wakaf  pada  tahun  2019  ada  50.200.38  ha, menyebar  di  372.322  lokasi  (Kementerian Agama,  2019).  Pemerintah  berupaya  untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi dan menyelamatkan  aset  wakaf  tanah  dengan
menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor  1  Tahun  1991  Buku  III  tentang Perwakafan.  Regulasi  mengenai  wakaf  juga diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004 tentang Wakaf.
Menurut Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, menjelaskan  bahwa  wakif  (orang  yang  berikrar wakaf)  hendaklah  mengucapkan  ikrar  wakaf dihadapan  PPAIW  dengan  disaksikan  oleh  2 (dua)  orang  saksi  laki-laki  yang  telah  memenuhi syarat.  Ikrar  wakaf  tersebut  dinyatakan  secara lisan  dan/atau  tulisan  serta  dituangkan  dalam akta  ikrar  wakaf  oleh  PPAIW.  PPAIW  adalah pejabat  yang  ditunjuk  negara  untuk  membantu pemerintah  dalam  memberikan  fasilitas  kepada masyarakat demi mewujudkan tertib hukum pada pelaksanaan  wakaf.  PPAIW  mempunyai  tugas pokok dalam  penyediaan administrasi wakaf dan melayani  keperluan  calon  wakif  yang  akan mewakafkan  sebagian  bendanya  sesuai  dengan ketentuan  perudang  -  undangan.  Dengan demikian,  tugas  PPAIW  sangat  penting  dalam pembuatan  akta  ikrar  wakaf,  sebagai  bukti  telah terjadinya wakaf.
PPAIW sebagai lembaga pelayanan wakaf, ada  empat  (4)  macam,  yakni;  1)  PPAIW  harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan  urusan  wakaf;  2)  PPAIW harta  benda  wakaf  bergerak  selain  uang  adalah Kepala  KUA  dan/atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk oleh  Menteri;  3) PPAIW  harta  benda  wakaf
bergerak  berupa  uang  adalah  Pejabat  Lembaga Keuangan  Syariah  paling  rendah  setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri; 4) PPAIW  Notaris.  Namun,  berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Asnawati  Mardamin  dan Burhanudin  oleh  dengan  judul  Urgensi  Literasi Wakaf  Bagi  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Prima  Dan Mengantisipasi  Sengketa  Perwakafan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  PPAIW dalam  memberikan  pelayanan  wakaf  tanah  di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah, kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan  administrasi  wakaf,  kurang memahami  perkembangan  regulasi  hukum,  dan terdapat  kasus  PPAIW  dalam  menerbitkan  surat pembatalan  akta  pengganti  akta  ikrar  wakaf (APAIW)  yang  menimbulkan  sengketa  wakaf, sehingga  harta  benda  wakaf  tidak  produktif  atau tidak  sesuai  peruntukannya  (Mardamin,  & Burhanudin,  2021).  Menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ahmad  Syafiq  menunjukkan bahwa  sampai  sekarang,  masih  terdapat  tanah wakaf  yang  belum  dicatatkan  di  PPAIW,  artinya masyarakat belum sepenuhnya berwakaf tanah di PPAIW,  karena  belum  tumbuh  kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan wakafnya di PPAIW (Syafiq, 2015). Ditetapkannya Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, menunjukkan  bahwa  pencatatan  perbuatan hukum wakaf adalah wajib. Tujuan adanya aturan mengenai  wakaf  adalah;  untuk  memberikan
perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  wakif, nadzir  dan  harta  yang  diwakafkan,  serta menghindari  munculnya  sengketa  wakaf  yang terjadi ketika wakif dan nadzir meninggal dunia.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tatik Rahayuningsih  menunjukkan  bahwa  peran PPAIW  dalam  mengoptimalkan  kesadaran berwakaf  melalui  PPAIW  pada  masyarakat Kecamatan  Tongauna  Utara  Kabupaten  Konawe belum  maksimal  hal  demikian  disebabkan  oleh beberapa faktor, antara lain; terbatasnya kualitas sumber  daya  manusia  (SDM)  PPAIW  yang  ahli dalam hukum wakaf; anggaran pemerintah dalam sosialisasi  hukum  wakaf tanah  masih  minim  dan belum  bisa  dilaksanakan,  sehingga  kesadaran hukum  masyarakat  dalam  berwakaf  di  PPAIW masih  rendah  (Rahayuningsih,  2019).  Penelitian yang dilakukan oleh Waskur menunjukkan bahwa perlu  peningkatan  kompetensi  bagi  PPAIW  baik dari sisi administrasi, pelayanan, dan juga hukum wakaf  (Waskur,  2022).  Penelitian  lain  yang  juga pernah  dilakukan  oleh  Angga  Syahputra  dan Taufiq  dengan  judul Waqf  Optimization  in  Aceh Province menunjukkan  bahwa  Aceh  memiliki potensi  wakaf  berupa  lahan  yang  sangat  luas sehingga  dapat  dioptimalkan  namun  perlu dilakukan  perbaikan  seperti  peningkatan  literasi wakaf,  sertifikasi  tanah  wakaf,  dan  memperbaiki Lembaga  pengelola  wakaf  (Syahputra,  &  Taufiq, 2022),  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rian Ardiyansyah dan Abdurrohman Kasdi menunjukkan  bahwa  perlu  adanya  strategi mengoptimalkan dengan cara sosialisasi regulasi
peraturan  perundang-undangan  wakaf  dan paradigma baru wakaf untuk peningkatan kualitas lembaga wakaf (Ardiyansyah, & Kasdi, 2021).
Bertitik  tolak  dari  hasil  penelitian  di  atas, bahwa  permasalahan  hukum  PPAIW  dalam pelaksanaan  wakaf  tanah  di  masyarakat,  antara lain;  PPAIW  belum  melaksanakan  tugas kewajibannya  secara  maksimal,  sehingga  masih terdapat tanah wakaf yang belum dicatatkan dan masih  lambannya  melayani  syarat  administrasi wakaf  tanah;  kurang  aktifnya  PPAIW  dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf; kurang memahami perkembangan regulasi hukum wakaf; terbatasnya  kualitas  sumber  daya  PPAIW  dalam hukum  wakaf  dan  penyelesaian  sengketa  wakaf; anggaran  pemerintah  dalam  sosialisasi  hukum wakaf  tanah  masih  minim  dan  belum  bisa dilaksanakan  sepenuhnya.  Sehingga  kinerja PPAIW  belum  sesuai  dengan  tujuan  yang diharapkan.
Tugas PPAIW telah diatur dalam peraturan perundang-undangan  (PP  No.  28/1977  tentang Peraturan  Wakaf  Milik,  KHI  Inpres  No  1/1991 Buku  III  tentang  Perwakafan,  UU  No.  41/2004 tentang  Wakaf  dan  PP  No.  42/2006  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Wakaf).  Kewajiban PPAIW  diatur  dalam  KHI  Inpres  Nomor  1  Tahun 1991  Buku  III  tentang  Perwakafan  yang menjelaskan  tentang  kedudukan  dan  kewajiban PPAIW  dalam  wakaf  namun  dalam  kinerjanya perlu  diuji  apakah  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan  atau  tidak.  Walaupun
penelitian  tentang  PPAIW  sebagai  lembaga pelayanan wakaf tanah sudah dilaksanakan  oleh beberapa  peneliti  akademisi,  namun  penelitian tentang  optimalisasi  kinerja  Pegawai  Pembuat Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  sebagai  lembaga pelayan masyarakat dalam berwakaf tanah belum pernah  dilakukan.  Fokus  penelitian  ini  adalah kinerja  PPAIW  sebagai  lembaga  yang  melayani pelaksanaan wakaf tanah di masyarakat, apakah sesuai dengan aturan  perundang-undangan  atau belum.  Selain  itu,  juga  meneliti  tentang  kinerja PPAIW,  apakah  sudah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau  belum, dan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Wilayah Jawa Tengah  dengan  penentuan  sampel  berdasarkan cara  kerja snowball yakni,  berdasarkan pertimbangan mendapatkan data tentang praktek PPAIW sebagai lembaga pelayanan wakaf tanah di  masyarakat  yang  mengetahui  permasalahan dalam  praktek.  Metode  pendekatan  penelitian yaitu  dengan  pendekatan socio-legal  research dan  pendekatan yuridis empiris.  Spesifikasi penelitian  ini  adalah diskriptif  analisis ,  penelitian ini termasuk penelitian  hukum yang menjelaskan tentang  kaidah  dan  asas  hukum  lembaga  wakaf tanah. Deskriptif merupakan  penulisan  yang memberikan  gambaran,  menelaah,  menjelaskan kemudian  menganalisis  praktek  PPAIW  sebagai lembaga  yang  melayani  wakaf  tanah  di
masyarakat.  Analisis  adalah  upaya  untuk menganalisis  diskripsi  hasil  penelitian  dengan menggunakan  teori  hukum  yang  tepat/sesuai. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari BWI (Badan Wakaf  Indonesia)  Pusat  dan  BWI  Jawa  Tengah; BWI Kabupaten/kota; PPAIW yang berada di KUA Kecamatan  Kulon  Progo,  Kecamatan  Jatianom Kabupaten  Klaten,  dan  Kecamatan  Pringsurat Kabupaten  Temanggung.  Data  sekunder  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan pelengkap.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  perpustakaan,  wawancara,  dan dokumentasi.  Pengolahan  data  dilakukan  secara kualitatif.  Data  penelitian  dianalisis  secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kinerja  PPAIW  dalam  Pelaksanaan  Hukum

## Wakaf Tanah
Kinerja adalah prestasi kerja pegawai yang diperoleh  melalui  proses  membandingkan  antara hasil  kerja  dengan  tugas  dan  pekerjaan  yang telah  ditetapkan  dalam  aturan  perusahaan  atau institusi/lembaga/organisasi  tersebut.  Penilaian kinerja  selalu  membandingkan  antara  hasil  yang dicapai  dengan  standar  tertentu  (Wicaksono, 2016).  Kinerja  dapat  diukur  melalui  beberapa indikator,  yakni;  kualitas,  kuantitas,  efisiensi, ketepatan  waktu,  dan  kemandirian.  Kinerja PPAIW, maksudnya prestasi kerja PPAIW dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana  ditetapkan  oleh  pemerintah,  dalam
hal  ini  adalah  Kementerian  Agama.  Kinerja PPAIW  dapat  diketahui  melalui  upaya membandingkan  proses  perolehan  hasil  kerja yang  telah  dilaksanakan  dengan  tugas-tugas yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Agama melalui  regulasi  wakaf  yang  ditetapkan  oleh negara.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting mengetahui  tugas  PPAIW  yang  telah  dijelaskan dalam berapa regulasi wakaf di Indonesia, antara lain;
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977 Perwakafan  Tanah  Milik,  menjelaskan  bahwa tugas  PPAIW  yang  utama  adalah  membuat atau  menerbitkan  akta  ikrar  wakaf  tanah, mencatat  atau  mengadministrasikan  tanah wakaf,  bersama  nadzir  mendaftarkan  tanah wakaf.  Selain  itu,  juga  memberikan penyuluhan  hukum  supaya  masyarakat berwakaf tanah di hadapan PPAIW.
b. KHI  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  Buku  III tentang  Perwakafan,  menjelaskan  bahwa tugas  PPAIW  adalah  menyaksikan  serah terima  ikrar  wakaf  dari  wakif  kepada  nadzir, membuat  akta  ikrar  wakaf,  melakukan pengawasan  dalam  pemeliharaan  kelestarian harta wakaf, mengangkat dan memberhentikan nadzir bersama majlis ulama kecamatan,  mendaftarkan  tanah  wakaf  ke Badan  Pertanahan  Kota/Kabupaten,  dan apabila  ada  perubahan  dan  penukaran  harta wakaf  harus  dikoordinasikan  antara  nadzir dengan Kementerian Agama.
c. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  menjelaskan  bahwa  tugas PPAIW  sama  dengan  substansi  tugas  yang telah  dijelaskan  dalam  KHI  Inpres  Nomor  1 Tahun 1991 Buku III. Namun, dalam Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf,  terdapat  penambahan  atas  tugas nadzir, yakni; membuat dan menerbitkan akta ikrar wakaf untuk harta  bergerak selain uang; menerima  wakaf  uang  dari  masyarakat kemudian  menyerahkannya  kepada  LKS- PWU;  membuat  dan  menerbitkan  akta pengganti  akta  ikrar  wakaf  bagi  tanah  wakaf yang  belum  mempunyai  akta  ikrar  wakaf; bekerjasama  dengan  BWI  kaitannya  dengan perubahan  dan  peruntukan  harta  wakaf; membuat  surat  keterangan  pengangkatan nadzir.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf,  diuraikan  bahwa tugas PPAIW adalah sebagai berikut;
a. Sebelum  pelaksanaan  ikrar  wakaf  dari  calon wakif,  PPAIW  harus  dapat  memastikan terbentuknya  Majlis  Ikrar  Wakaf  yang  terdiri dari  wakif,  nadzir, mauquf  alaih, dua  orang saksi, dan PPAIW itu sendiri;
b. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
c. Menyaksikan  pelaksanaan  ikrar  Wakaf (pernyataan  kehendak  wakif)  di  hadapan Majlis Ikrar Wakaf;
d. Mengesahkan  AIW  yang  telah  ditandatangani oleh  wakif,  nadzir,  2  (dua)  orang  saksi, dan/atau Mauquf alaih;
e. Membuat  berita  acara  serah  terima  harta benda wakaf dari wakif kepada nadzir beserta penjelasan  tentang  keadaan  serta  rincian
harta  benda  wakaf  yang  ditandatangani  oleh wakif dan nadzir;
f. Mengesahkan  nadzir,  baik  perseorangan, badan hukum, maupun organisasi;
g. Menyampaikan  salinan  AIW  kepada:  wakif, nadzir, mauquf  alaih ,  Kantor  Pertahanan Kabupaten/Kota  dalam  hal  benda  wakaf berupa tanah;
h. Membuat  Akta  Pengganti  Akta  Ikrar  Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat  atau  saksi  yang  mengetahui keberadaan  benda  wakaf,  atau  pihak  yang telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan;
i. Atas nama nazhir, PPAIW wajib menyampaikan  APAIW  beserta  dokumen pelengkap  lainnya  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  setempat  dalam rangka  pendaftaran  wakaf  tanah  yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  sejak  penandatanganan APAIW;
j. Menyerahkan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota  dan  instansi  terkait  untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf;
k. PPAIW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf  Indonesia  (BWI)  wajib  mendaftar  atau mendata nadzir di lingkup wilayah tugasnya;
l. Memproses  penggantian  nadzir  lama  yang berhenti, karena meninggal dunia, berhalangan  tetap,  mengundurkan  diri,  atau diberhentikan oleh BWI;
m. Menginvestasi  data  tanah  wakaf,  baik  yang sudah  bersertifikat  maupun  masih  dalam proses;
n. Ikut  membantu  penyelesaian  bila  terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.
Berdasarkan  penjelasan  tentang  tugas PPAIW  di  atas,  dapat  disimpulkan  tugas  PPAIW yaitu melayani pelaksanaan wakaf dan penerbitan akta  ikrar  wakaf;  legalitas  tanah  wakaf  (meneliti rukun  dan  syaratnya);  memantau  kinerja  nadzir, pengangkatan dan pemberhentian serta
pengesahan  nadzir;  meneliti  kelengkapan administrasi  tanah  wakaf,  dan  membantu penyelesaian  sengketa  tanah  wakaf  di masyarakat. Tugas PPAIW berdasarkan wawancara  meliputi;  meneliti  dokumen  dan syarat-syarat pengajuan wakaf tanah; menyaksikan pengucapan akta ikrar wakaf tanah dari  wakif  kepada  nadzir;  membuat  akta  ikrar wakaf;  mengadministrasikan  akta  ikrar  wakaf tanah; membuat akta pengganti ikrar wakaf tanah bagi  harta  wakaf  yang  belum  mempunyai  akta ikrar  wakaf  setelah  diketahui  petunjuk/bayyinah bahwa  tanah  tersebut  adalah  tanah  wakaf; bersama  nadzir  mendaftarkan  tanah  wakaf  dan mengawalnya  sampai  terbitnya  sertifikat  tanah wakaf (Daryadi, 2022).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat  tanah  wakaf  yang  belum  mempunyai akta  ikrar  wakaf,  artinya  perbuatan  wakaf  tidak dilaksanakan di  depan PPAIW yang berada  satu kantor  dengan  KUA,  karena  masyarakat  belum percaya  dan  belum  familiar  dengan  PPAIW (Herawati,  &  Mukhsin,  2020).  Keadaan  ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mengerti tentang  substansi  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf,  yang  menjelaskan bahwa  pencatatan  perbuatan  hukum  wakaf adalah wajib.
Data  penelitian  menunjukkan  bahwa PPAIW merupakan pejabat yang ditunjuk negara untuk  memberikan  layanan  wakaf  tanah  di masyarakat,  dan  tempat  kerjanya  di  bawah  satu atap  KUA,  di  mana  KUA  juga  menangani
berbagai  urusan  agama  dan  berbagai  hukum Islam,  misalnya;  pernikahan,  penyuluhan ajaran/hukum  agama  Islam,  kesejahteraan masjid,  dan  Taman  Pendidikan  Al-Qur’an.  Hal demikianlah  yang  menjadikan  tugas  PPAIW belum optimal, karena bersamaan pekerjaan lain yang  berbeda  penanganannya,  namun  diurusi oleh  pejabat  yang  sama.  Walaupun  kepala  KUA secara exofficio adalah  PPAIW,  namun  belum tentu  menguasai  hukum  wakaf  dan  problematika wakaf  tanah  serta  manajemen  wakaf  tanah, sehingga pekerjaan PPAIW sering terabaikan dan menjadi pekerjaan sampingan (Nurhidayat, 2022). Akibatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan  PPAIW  belum  memenuhi  standar prima,  misalnya;  masih  lambannya  melayani syarat  administrasi  wakaf  tanah,  kurang  aktifnya PPAIW  dalam  membantu  menyelesaikan permasalahan  administrasi  wakaf,  dan  kurang memahami perkembangan regulasi hukum wakaf.
Tugas  PPAIW  di  KUA  dilaksanakan  oleh pegawai  yang  khusus  menangani  urusan  wakaf, dan  tentang  pelaksanaan  wakaf  tanah  tidak setiap  hari,  namun  berdasarkan  minat masyarakat  dalam  berwakaf  tanah.  Upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja  PPAIW, melalui  pembinaan  yang  bertujuan  untuk mengarahkan bahwa tugas PPAIW bukan hanya menangani  pelaksanaan  wakaf  tanah,  namun juga  mendata  dan  mengadministrasikan  tanah wakaf,  serta  mendata  dan  memantau  nadzir dalam  mengelola  tanah  wakaf.  Hal  inilah  yang belum  dilaksanakan  oleh  PPAIW,  karena
pekerjaan  lapangan  tentunya  memerlukan transport  dan  tenaga,  namun  pemerintah  belum memperhatikan persoalan dana tersebut (Nurhidayat, 2022).
Hasil  penelitian  di  atas,  apabila  dianalisis dengan  konsep  kinerja  menurut  Stephen  P. Robbins,  yang  menjelaskan  bahwa  indikator kinerja  ditentukan  oleh  beberapa  sifat  kerja, yakni;  kualitas,  kuantitas,  efisiensi,  ketepatan waktu,  dan  kemandirian  (Robbin,  &  Coulter, 2005), maka penjelasannya sebagai berikut: a. Kualitas  pekerjaan  PPAIW  dalam  melayani wakaf tanah belum sempurna, masih terdapat masyarakat  yang  belum  familiar  dan  percaya ke  PPAIW.  Walaupun  sebagian  masyarakat sudah  berwakaf  ke  PPAIW,  namun  belum mendapatkan  pelayanan  baik  dari  petugas PPAIW,  karena  sumber  daya  di  KUA  lebih banyak didominasi pada pelayanan perkawinan.  Hasil  pekerjaan  PPAIW  yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban nadzir, juga belum sempurna, dan belum memperlihatkan kesungguhan sehingga belum memenuhi target yang diharapkan.
b. Kuantitas  pekerjaan  PPAIW,  apabila  diukur dari  jumlah  pekerjaan,  menunjukkan  bahwa dari  jumlah  pokok  pekerjaan  PPAIW,  yakni; melayani  pelaksanaan  wakaf  dan  penerbitan akta  ikrar  wakaf;  legalitas  tanah  wakaf (meneliti  rukun  dan  syaratnya);  memantau kinerja nadzir, pengangkatan dan pemberhentian  serta  pengesahanan  nadzir; meneliti  kelengkapan  administrasi  tanah
wakaf; dan membantu penyelesaian sengketa tanah  wakaf  di  masyarakat.  Berdasarkan  6 (enam)  tugas  pokok  PPAIW  di  atas,  yang dapat  dilaksanakan  hanya  pekerjaan  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  wakaf  tanah supaya  mendapatkan  legalitas  hukum  dan administrasi wakaf tanah. Tugas PPAIW yang berkaitan  dengan  nadzir  dan  penyelesaian sengketa  tanah  wakaf  belum  menunjukkan hasil  kerja  maksimal,  karena  tenaga  di  KUA lebih  banyak  dikerahkan  pada  pelayanan pernikahan, padahal perkembangan perwakafan  di  Indonesia  semakin  pesat.
Sehingga berdasarkan penelitian menunjukkan  bahwa  ada  2  (dua)  tugas PPAIW yang belum maksimal.
c. Kinerja  PPAIW  apabila  dinilai  dari  ketepatan waktu, menunjukkan bahwa aktifitas PPAIW di kantor  sebatas  menunggu,  namun  apabila masyarakat  menghendaki  ikrar  wakaf  di  luar kantor  atau  di  tempat  tanah  wakaf  berada, maka  PPAIW  juga  melayani  terlepas  dari biaya  transport.  Pembuatan  akta  ikrar  wakaf dan  mengadministrasikan  tanah  wakaf,  juga dilaksanakan  tepat  waktu.  Namun  untuk pekerjaan yang berkaitan dengan tugas pokok dan  legalitas  nadzir,  PPAIW  belum menyempatkan waktu secara maksimal dalam melaksanakan  tugas  pekerjaannya,  masih banyak  dijumpai  PPAIW  belum  mempunyai data tentang kinerja nadzir dalam pengelolaan tanah  wakaf,  sehingga  tidak  diketahui  sejauh
mana  tanah  wakaf  diberdayakan,  bagaimana hambatan dan progresnya.
d. Efektivitas  pekerjaan  PPAIW,  apabila  diukur dari  sumber  daya  atau  kemampuan  dalam memahami wakaf tanah, maka sebagian besar PPAIW belajar secara mandiri. Selain itu, juga terdapat  PPAIW  di  wilayah  pedesaan (Temanggung, Klaten, Demak, Kendal) masih menggunakan  paradigma  wakaf  berdasarkan hukum  adat  yang  dipraktekkan  secara  turun- temurun,  misalnya;  harta  yang  boleh diwakafkan  itu  tanah,  penggunaan  tanah hanya  untuk  ibadah,  dan  nadzir  hanya pekerjaan sambilan. Dengan demikian sumber daya  PPAIW  di  wilayah  pedesaan  dalam perwakafan sangat perlu ditingkatkan pemahamannya. Namun, PPAIW yang berada di  wilayah  perkotaan,  menunjukkan  bahwa pemahaman  wakaf  sudah  mulai  berubah sesuai  yang  terdapat  dalam  UU  Wakaf, misalnya;  pengelolaan  tanah  wakaf  secara produktif, nadzir mulai mengetahui manajemen pengelolaan tanah wakaf, PPAIW melayani  wakaf  uang  kemudian  menyetorkan ke  Bank  Syariah.  Pekerjaan  PPAIW  kurang maksimal,  juga  dipengaruhi  oleh  kebijakan pemerintah dalam penyediaan anggaran untuk menyukseskan  tugas  dan  kewajiban  PPAIW, karena  berdasarkan  penelitian  menunjukkan bahwa  pekerjaan  PPAIW  belum  dianggarkan pemerintah, sehingga menghambat pekerjaan PPAIW.
e. Kinerja PPAIW apabila dilihat dari kemandiran kinerja,  menunjukkan  bahwa  pekerjaan PPAIW  selalu  melibatkan  pihak  lain  untuk menyempurnakan  pekerjaannya,  misalnya; nadzir  kaitannya  dengan  pelestarian  dan pemanfaatan tanah wakaf di masyarakat; BPN kaitannya  dengan  legalitas  tanah  wakaf,  dan aparat desa  kaitannya  dengan  pemenuhan syarat-syarat  atau  dokumen  yang  harus dipenuhi;  dan  masyarakat  sebagai  pelaku wakaf (wakif). Oleh karena itu, kinerja PPAIW juga  dilihat  dari  sejauhmanakah  melakukan kerjasama  dengan  pihak  lain,  untuk menyukseskan pekerjaannya, sehingga pelaporan pertanggungjawaban kinerja PPAIW  ke  atasan,  yakni  Kepala  Bagian Urusan  Syariah  tidak  terhambat.  Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara umum kinerja  PPAIW  dalam  berkoordinasi  dengan pihak-pihak belum maksimal.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  PPAIW  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  pelayan masyarakat dalam berwakaf tanah secara umum belum sesuai dengan indikator konsep kinerja.

## 2. Problematika Hukum Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang kinerja  PPAIW  menunjukkan  bahwa  kinerja PPAIW  belum  sesuai  dengan  indikator  kerja. Faktor penghambatnya antara lain (Iskhak, 2022): a. Kurangnya  sumber  daya  PPAIW,  berupa kemampuan  dan  kecerdasannya  dalam
melaksanakan tugasnya melayani wakaf tanah di masyarakat, misalnya; pemenuhan persyaratan  pelaksanaan  wakaf  tanah  dan keadaan  wakif,  nadzir  dan  dokumen  tanah wakaf yang belum memenuhi syarat; dokumen tanah  yang  akan  diwakafkan  belum bersertifikat.  Permasalahan  yang  disebabkan oleh persyaratan administrasi dalam pemenuhan  syarat  formil  wakaf  tanah,  dapat diselesaikan  oleh  PPAIW,  ketika  PPAIW paham tentang asas pelayanan yang baik dan mudah bagi publik.
b. Kurangnya  sumber  daya  PPAIW,  kaitannya dengan kemampuan menyelesaikan permasalahan  wakaf  tanah  di  masyarakat, misalnya;  terdapat  pihak  yang  menggunakan tanah  wakaf  dalam  waktu  lama  dan berkeinginan  untuk  membeli  atau  memiliki; terdapat  nadzir  baru  yang  ditunjuk  wakif karena  nadzir  lama  tidak  cakap  dan  tidak segera  mewujudkan  keinginan  wakif  dalam mengelola  tanah  wakaf;  dan  lainnya.  Sumber daya  manusia  yang  berkualitas  ditujukan kepada  peningkatan  kontribusi  yang  dapat diberikan  oleh  para  pegawai  kea  rah tercapainya  tujuan  (Ibrahim,  Djuhartono,  & Sodik, 2021).
c. Kurangnya  sumber  daya  PPAIW  kaitannya dengan  perkembangan  wakaf  di  mana pemahaman wakaf bukan hanya wakaf tanah saja, namun terdapat beberapa praktek wakaf yang melibatkan PPAIW dalam pelaksanaannya, misalnya; wakaf uang, wakaf
produktif,  wakaf  saham,  wakaf  hutan,  wakaf pertanian,  wakaf  investasi,  wakaf  Hak
Kekayaan
Intelektual, dan lainnya (Syaifurrohman,  2022).  Para  ulama  dari berbagai mazhab tidak ada perbedaan tentang perwakafan  benda  tetap  atau  tahan  lama (Mukri, 2016).
d. PPAIW  belum  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya secara benar, kaitannya dengan koordinasi  dan  pemberdayaan  nadzir. Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan, terdapat  PPAIW  yang  bersikap  pasif menunggu masyarakat dalam berwakaf tanah, padahal  perbuatan  wakaf  tanah  tidak  terjadi setiap  hari,  hanya  waktu  tertentu  saja.  Hal demikian disikapi dengan membantu pekerjaan  lain  yang  membutuhkan  tenaga, yakni  melayani  pelaksanaan  nikah  di masyarakat.  Padahal,  sebenarnya  pekerjaan lain  yang  ditentukan  oleh  aturan  KEMENAG tidak  sebatas  menunggu  pelaksanaan  wakaf tanah.  Namun,  PPAIW  juga  bertugas memantau kinerja nadzir dalam melaksanakan kewajibannya.  Nadzir  menunggu  kinerja PPAIW  untuk  membina,  mengarahkan, mendampingi,memonitoring dan mengevaluasi dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai pengelola  tanah  wakaf.  Apabila  tugas  nadzir sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan, maka pemanfaatan tanah wakaf dapat optimal di masyarakat dan sesuai dengan maksud dan tujuan wakif seperti yang terdapat dalam akta ikrar wakaf.
e. PPAIW  belum  memberikan  pelayanan  prima ( good  governance )  dalam  pelaksanaan sertifikasi  tanah  wakaf  di  masyarakat,  karena masih  terdapat  tanah  wakaf  yang  belum tersertifikatkan.  Menurut  Undang-Undang Wakaf  menjelaskan  bahwa  PPAIW  bertugas mendaftarkan  tanah  wakaf  setelah  akta  ikrar wakaf sudah jadi. Pembuatan akta ikrar wakaf mempunyai  arti  yang  sangat  penting  karena merupakan  bukti  autentik  yang  dapat melindungi  dan  menjamin  kesinambungan, kelestarian,  dan  kelanggengan  eksistensi wakaf  itu  sendiri  (Samsidar,  2016).  Namun, secara  realita  menunjukkan  bahwa  nadzirlah (bagi nadzir organisasi/Yayasan/badan hukum)  yang  mendaftarkan  tanah  wakaf sampai proses sertifikasi tanah wakaf, karena nadzir  bertanggung  jawab  dalam  pelestarian dan  pengelolaan  tanah  wakaf.  Apabila  akta ikrar  wakaf  sudah  jadi,  nadzir  melengkapi syarat-syarat  lainnya  dan  segera  memproses sertifikasi  tanah  wakaf.  Bagi  nadzir perorangan,  tidak  mudah  memproses pendaftaran  tanah  wakaf  sampai  keluarnya sertifikasi  tanah  wakaf,  karena  syarat-syarat yang dibutuhkan harus dipenuhi dalam jangka waktu  yang  ditentukan.  Maka,  bagi  nadzir yang  tidak  bersungguh-sungguh  dan  tidak paham,  akan  terjadi  salah  paham  dengan pihak  Kantor  Pertanahan.  Hal  inilah  yang menyebabkan  pengurusan  sertifikasi  tanah wakaf  tidak  sampai  selesai,  sehingga menimbulkan  sengketa  di  kemudian  hari.
Selain  itu,  nadzir  berpendapat  bahwa  cukup akta  ikrar  wakaflah,  yang  digunakan  sebagai dokumen  telah  terjadinya  perbuatan  hukum wakaf, dan tidak memproses sampai sertifikasi tanah  wakaf.  Berdasarkan  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  PPAIW  dalam  proses sertifikasi  tanah  wakaf  belum  optimal  dan belum  sesuai  asas  kepastian  hukum,  PPAIW tidak  mengawal  dan  tidak  berkoordinasi dengan  nadzir  dan  badan  pertanahan  dalam meysukseskan  keberhasilan  sertifikasi  tanah wakaf.  Asas  kepastian  hukum  dapat  berupa aturan  tertulis  atau  aturan  perundang- undangan yang harus ditaati dan menjadi tolak ukur  kebenaran  atau  keabsahan  perbuatan yang  telah  dilakukan  (Prayogo,  2016). Pengelolaan  wakaf  yang  salah  akan menjadikan  tanah  wakaf  mangkrak  (tidak terurus), tidak terpelihara, berpindah kepemilikannya  pada  orang  lain  atau  hilang (Arifin, 2014).
f. PPAIW  belum  optimal  dalam  memberikan penyuluhan hukum wakaf tanah di masyarakat karena  masih  terdapat  pemahaman  dan pelaksanaan  hukum  wakaf  secara  tradisional di  masyarakat.  Walaupun  masyarakat  telah mendapatkan pengenalan hukum wakaf tanah dari  kyai  atau  tokoh  agama  melalui pendekatan  agama. Namun, masyarakat juga penting  mendapatkan  pengetahuan  tentang perkembangan  hukum  wakaf  di  Indonesia melalui  pendekatan  hukum  negara,  karena
masyarakat  adalah  subyek  hukum  wakaf, yang menjalankan hukum wakaf.
g. PPAIW  belum  optimal  dalam  memberikan penyuluhan  hukum  kepada  nadzir  tentang pengelolaan  wakaf  di  jaman  sekarang,  yang berorientasi pada wakaf produktif.
Berdasarkan  penelitian,  menunjukkan  bahwa di  daerah  pedesaan  masih  terdapat  nadzir yang  mengelola  wakaf  untuk  kepentingan ibadah  dan  atau  lembaga  pendidikan,  karena pengetahuan  nadzir  dalam  manajemen pengelolaan  kurang  maksimal,  bahkan terdapat  nadzir  yang  belum  mengetahui tentang  manajemen  pengelolaan  wakaf. Apabila  PPAIW  tidak  memaksimalkan pengetahuan  nadzir  di  daerah  kerjanya tentang manajemen pengelolaan wakaf tanah, maka  keberadaan  aset  tanah  wakaf  tidak maksimal  berfungsi  atau  bermanfaat  di masyarakat.
h. PPAIW  belum  sepenuhnya  menjalankan tugasnya  terkait  dengan  manajemen  nadzir. Menurut  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masih  terdapat  nadzir  perseorangan  yang sudah  meninggal  dunia  dan  belum  ada penggantinya, terdapat nadzir yang menjalankan  tugasnya  sebagai  pekerjaan sambilan,  terdapat  nadzir  yang  tidak melaporkan progres pekerjaannya ke KUA/BWI (Daryadi, 2021).
i. Belum  adanya  kebijakan  negara  kaitannya dengan  anggaran  dana  sosialisasi  hukum wakaf  di  masyarakat,  penggajian  PPAIW,
biaya  pelaksanaan  tugas  pendaftaran  tanah wakaf. Selama ini, anggaran dana pelaksanaan  hukum  wakaf  menyatu  dengan anggaran  dana  pelaksanaan  kinerja  KUA secara  umum,  belum  eksplisit  menunjukkan dana  kegiatan  hukum  wakaf  dan  pelayanan wakaf.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  wakaf bernilai  sosial,  apapun  yang  dikerjakan  oleh PPAIW  dan  pekerjaan  yang  ada  kaitannya dengan  wakaf  bernilai  sosial,  tidak  berbayar dan  tidak  dibayar.  Cara  berpikir  itulah  yang berkelanjutan  sampai  sekarang,  padahal kegiatan yang berkaitan dengan hukum wakaf, tentunya  membutuhkan  dana,  misalnya; sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  wakaf, workshop  nadzir  dalam  pengelolaan  asset wakaf,  biaya  pemenuhan  syarat-syarat  formil wakaf,  biaya  pemenuhan  syarat-syarat pendaftaran tanah wakaf, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zunaidah  Ab  Hasan  dkk  yang  menjelaskan bahwa perkembangan wakaf di Malaka adalah kurangnya  dana  dalam  sosialisasi  di masyarakat (Hasan dkk, 2015).
j. PPAIW  belum  berhasil  menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam  berwakaf tanah ke  PPAIW.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sampai  saat  ini,  masih terdapat beberapa masyarakat berwakaf tanah tidak  ke  PPAIW.  Masyarakat  melakukan demikian  karena  beberapa  pertimbangan, antara  lain;  berwakaf  tanah  ke  PPAIW  akan mengurangi nilai keikhlasan dalam beribadah,
wakif  belum  sepenuhnya  mewakafkan tanahnya  karena  masih  setengah  hati  dalam memberikan tanah untuk keperluan sosial dan ibadah,  wakif  masih  takut  pada  kerabatnya apabila terjadi pemindahan kepemilikan tanah dari milik pribadi menjadi umum. Hal demikian dikarenakan, wakif belum mengetahui tentang asas-asas hukum wakaf secara mendetail/terperinci,  sehingga  masih  terdapat kesalahpahaman dalam melaksanakan hukum wakaf yang sesuai dengan syar’i.
k. Sebagian besar PPAIW belum mempraktekkan  pembuatan  surat  keputusan nadzir  (SK  Nadzir)  kepada  pihak  yang bersedia  menjadi  nadzir,  karena  PPAIW berpikir  bahwa  pekerjaan  nadzir  bernilai sosial,  tidak  berbayar,  dan  berniat  beribadah kepada Allah.
l. PPAIW  masih  menggunakan  pola  pikir  lama dalam  memahami  hukum  wakaf,  khususnya tentang  pembuatan  SK  Nadzir.  Hal  ini  berarti PPAIW  belum  mendukung  pemerintah  dalam pembentukan nadzir profesional.
m. PPAIW  belum  memaksimalkan  kerjasama dengan lembaga yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya, misalnya; KAUR KESRA, Majlis Ulama Kecamatan, Badan Pertanahan Tingkat Kabupaten, Notaris, nadzir, tokoh agama/kyai/ulama,  KEMENAG  Kabupaten, dan  BWI  Kabupaten.  Hal  ini  berarti,  PPAIW belum mengetahui bahwa manfaat kerjasama dan  koordinasi  antar  lembaga  wakaf  dapat memunculkan tanggung jawab bersama.
Problematika  PPAIW  sebagai  lembaga pelayan  masyarakat  dalam  berwakaf  tanah, terdapat  pada  sumber  daya  personal  PPAIW, partisipasi  masyarakat,  kebijakan  pemerintah dalam  penyediaan  anggaran  dana  dan  sarana prasarana  yang  mendukung  kinerja  PPAIW. Problematika  PPAIW  yang  berasal  dari  sumber daya  personal  PPAIW,  berasal  dari  kurangnya kemampuan  PPAIW  dalam  memahami  tentang asas-asas  hukum  wakaf,  penyelesaian  sengketa wakaf,  manajemen  nadzir,  mensosialisasikan perkembangan regulasi wakaf kepada masyarakat.  Selain  itu,  juga  kurangnya kemampuan  PPAIW  dalam  mendukung  program pemerintah dalam pembentukan nadzir professional  dan  kebijakan  sertifikasi  tanah wakaf.
Sedangkan  problematika  hukum  PPAIW kaitannya pemberdayaan hukum pada masyarakat,  yakni  PPAIW  belum  mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat sepenuhnya  untuk  berwakaf  tanah  di  hadapan PPAIW, belum mampu mendampingi masyarakat dalam  melancarkan  program  sertifikasi  tanah wakaf,  belum  mampu  mengubah mainset masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah  wakaf  dan  legalitas  nadzhir  (SK  Nadzir). Makna belum mampu bukan berarti PPAIW tidak dapat menjalankan tugasnya sama sekali, namun hanya  sebagian  saja.  Problematika  hukum PPAIW  kaitannya  dengan  kebijakan  pemerintah, adalah  belum  adanya  kebijakan  pemerintah kaitannya  dengan  anggaran  dana  pada  kegiatan
wakaf.  Selain  itu,  juga  belum  adanya  upaya pemerintah  dalam  penciptaan  dan  dukungan kinerja PPAIW. Walaupun pemerintah memberikan  sumbangan  dana  bagi  sertifikasi tanah  wakaf,  namun  belum  berbanding  lurus dengan  aset  tanah  wakaf  yang  diajukan permohonan  pembebasan  biaya  sertifikasi  tanah wakaf,  karena  masih  ada  biaya  yang  harus disediakan,  misalnya;  transport,  ukur  tanah,  dan materai, pengadaan dokumen tanah wakaf.
3. Optimalisasi Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Wakaf Tanah
Setelah  mengetahui  problematika  PPAIW sebagai  lembaga  pelayan  masyarakat  dalam berwakaf tanah di  atas, maka upaya yang harus dilakukan adalah:
a. Problematika  PPAIW  sebagai  lembaga pelayan masyarakat
1) Peningkatan  kemampuan  dan  keterampilan PPAIW  melalui  beberapa  cara,  antara  lain; pelatihan,  workshop,  seminar,  tentang  hukum wakaf. Tujuannya untuk menambah ketrampilan  dalam  melaksanakan  tugasnya, berupa  perbuatan  nyata,  misalnya;  belajar latihan  menyelesaikan  kasus  wakaf  melalui proses-proses  yang  harus  dilaksanakan; belajar  menyelesaikan  masalah,  kaitannya dengan  pemenuhan  syarat-syarat  yang  harus dilengkapi  dalam  proses  pendaftaran  wakaf tanah;  belajar  menerapkan  manajemen kepemimpinan  dalam  mengkoordinir  dan meningkatkan kinerja nadzir.
b. Problematika  hukum  PPAIW  kaitannya pemberdayaan hukum pada masyarakat
1) PPAIW selalu berkoordinasi dengan beberapa institusi  untuk  mengoptimalkan  kinerjanya, yakni:  Kementerian  Agama  Kabupaten  yang kaitannya dengan pertanggungjawaban kinerja PPAIW yang akan dievaluasi dan disempurnakan  oleh  pemerintah  demi perbaikan  kinerja  selanjutnya;  KAUR/KESRA tingkat kelurahan kaitannya dengan memberikan  penyuluhan  hukum  Islam  di masyarakat  termasuk  hukum  wakaf  dengan menggunakan pendekatan hukum agama dan negara;  tokoh  agama/kyai/ulama  kaitannya dengan  mendakwahkan  perwakafan  ketika menyampaikan ajaran Islam; Kantor
Kelurahan  kaitannya  dengan  koordinasi dengan  kelurahan  terkait  dengan  dokumen yang harus dipenuhi; Badan Pertanahan yang ada  di  setiap  Kota/Kabupaten  atau  BPN kaitannya dengan kaitannya dengan pendaftaran  tanah  wakaf  sampai  terbitnya tanah  wakaf  yang  dilakukan  oleh  nadzir dengan  melengkapi  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan  oleh  BPN;  BWI  kaitannya  dengan eksistensi  nadzir  dalam  pengelolaan  dan pemberdayaan tanah wakaf; dan nadzir untuk bekerjasama  dengan  menegakkan  hukum wakaf.
2) PPAIW  berupaya  meningkatkan  pelayanan wakaf tanah dengan baik dan mudah, dengan pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan.  PPAIW  dapat  melaksanakan
tugasnya berdasarkan pedoman tertulis, tertib, mengutamakan  kepentingan  umum,  tidak memihak, adil, professional, akuntabilitas.
3) PPAIW  harus  berupaya  mengawal  nadzir dalam  proses  pendaftaran  tanah  wakaf sampai  keluarnya  sertifikasi  tanah  wakaf.  Hal demikian,  dilakukan  karena  terdapat  nadzir yang  bermasalah  dalam  mengurusi  syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah  wakaf,  sehingga  tidak  dilanjutkan. Akibatnya,  terdapat  tanah  wakaf  yang  punya akta  ikrar  wakaf,  tapi  tidak  mempunyai sertifikat  tanah  wakaf.  Pendaftaran  tanah sangat  penting  karena  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  terhadap  aset dan menyediakan informasi atau data kepada pihak yang berkepentingan untuk
terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Sandia, 2014).
4) PPAIW harus mengetahui substansi perkembangan  hukum  wakaf  kaitannya dengan  legalitas  nadzir,  yang  merupakan salah  satu  tugas  pokoknya,  kemudian dilaksanakan dalam praktek perbuatan hukum wakaf.  Menurut  Undang-Undang  Wakaf  yang dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Hukum Wakaf menjelaskan bahwa
keberadaan  nadzir  harus  mendapatkan legalitas  hukum  untuk  memberikan  kepastian dan  perlindungan  hukum  pada  eksistensi pekerjaan  nadzir.  Kepastian  ini  penting berkaitan  dengan  keberadaan  dan  pekerjaan
nadzir yang sering digugat atau dipermasalahkan  oleh  wakif  dan  atau masyarakat.  Selain  itu,  terkadang  nadzir melakukan  pekerjaan  melampaui  tugas  dan wewenangnya,  seperti;  menjual  harta  wakaf, mengganti  aset  tanah  wakaf,  menggunakan aset  wakaf  untuk  kepentingan  pribadi, mencampurkan  harta  wakaf  dengan  harta pribadi,  dan  lainnya.  Dengan  demikian  SK legalitas  wakaf  sangat  penting  bagi  nadzir, karena  dapat  berperan  menguatkan  posisi atau  kedudukan  nadzir  secara  sah  di  mata hukum.
5) PPAIW  harus  mempunyai  pengetahuan  dan mengikuti perkembangan hukum wakaf dalam memberikan  penyuluhan  hukum,  sosialisasi hukum,  workshop  hukum  wakaf,  seminar hukum,  dan  edukasi  hukum  kepada masyarakat.  Penyuluhan  hukum  artinya memberikan  pengetahuan  tentang  hukum yang  ada  kaitannya  dengan  tugas  dan kewajibannya,  misalnya;  hukum  wakaf  yang merupakan  pokok  pekerjaannya,  hukum agraria  kaitannya  dengan  perlindungan  dan penyelamatan  serta  legalitas  tanah  wakaf, manajemen  kaitannya  dengan  strategi pelaksanaan  tugasnya;  hukum  administrasi negara tentang pelayanan publik.
6) PPAIW  harus  bekerjasama  dengan  nadzir melalui penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, workshop  hukum  pengelolaan  asset  wakaf, seminar  hukum,  dan  edukasi  hukum  kepada nadzir,  supaya  nadzir  mengetahui  tugas
kewajibannya terhadap tanah wakaf, termasuk hak  nadzir  serta  legalitas  nadzir,  supaya mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam menjalankan tugasnya
c. Problematika  hukum  PPAIW  kaitannya dengan kebijakan pemerintah
1) PPAIW harus belajar tentang cara menyelesaikan  sengketa  tanah  wakaf,  baik melalui  musyawarah,  mediasi,  maupun arbitrase. Selain itu, PPAIW harus mengadvokasi sengketa wakaf di masyarakat. PPAIW  harus  dapat  menyelesaikannya dengan  mudah,  cepat,  tanpa  menimbulkan masalah baru.

## D. SIMPULAN
Kinerja  PPAIW  dalam  melaksanakan tugasnya  sebagai  pelayan  masyarakat  dalam berwakaf  tanah  secara  umum  belum  sesuai dengan  indikator  konsep  kinerja.  Hal  demikian ditunjukkan  oleh  beberapa  keadaan,  yakni; kualitas pelayanan wakaf tanah kurang maksimal, karena belum sampai pada pengawalan sertifikasi tanah  wakaf  secara  tuntas.  Problematika  hukum PPAIW  yang  berasal  dari  sumber  daya  personal PPAIW,  yakni;  kurangnya  kemampuan  dalam memahami  tentang  asas-asas  hukum  wakaf, penyelesaian  sengketa  wakaf  mensosialisasikan perkembangan regulasi wakaf kepada masyarakat,  mendukung  program  pemerintah dalam  pembentukan  nadzir  professional  dan kebijakan  sertifikasi  tanah  wakaf.  Problematika PPAIW kaitannya pemberdayaan hukum
masyarakat, yakni; belum mampu menumbuhkan kesadaran  masyarakat  sepenuhnya  untuk berwakaf tanah di hadapan PPAIW, mendampingi masyarakat  dalam  melancarkan  program sertifikasi  tanah  wakaf,  mengubah mainset masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah  wakaf  dan  legalitas  nadzhir  (SK  Nadzir). Upaya  PPAIW  sebagai  lembaga  yang  melayani wakaf  tanah  di  masyarakat  yakni;  meningkatkan kualitas  sumber  daya  PPAIW  di  bidang  hukum dan manajemen; bekerjasama dengan instansi.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Amirudin,  Abdullah.,  &  Khisni,  Akhmad.  (2017).
Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Pembuat AKta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  Dalam Pendaftaran  Tanah  Wakaf  Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Umum.
Jurnal  Akta ,  Vol.4,  (No.3),  p.374.  DOI: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1810.
Ardiyansyah, Rian & Kasdi, Abdurrohman. (2021).
Strategies  and  Optimizing  the  Role  of Productive Waqf in Economic Empowerment  of  the  Ummah. Jurnal Zakat  dan  Wakaf ,  Vol.8,  (No.1),  p.69. http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.
Arifin,  J.  (2014).  Problematika  Perwakafan  di Indonesia  (Telaah  Historis  Sosiologis).
Jurnal  Zakat  dan  Wakaf ,  Vol.1,  (No.2), pp.263-264.  http://dx.doi.org/10.21043/zis waf.v1i2.
Mardamin,  Asnawati.,  &  Burhanudin.  (2021). Urgensi  Literasi  Wakaf  Bagi  Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Prima  Dan Mengantisipasi  Sengketa  Perwakafan. Jurnal Multikultural & Multireligius , Vol.20, (No.2,Juli-Desember),pp.261-275.https:// doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.507
Hasan, Zunaidah Ab., Othman, Azhana., Ibrahim,
Khalilah.,  Shah,  Mohd  Ab  Malek  Md.,  & Noor,  Abd.  Halim  Mohd.  (2015). Management of Waqf Assets in Malaysia. International  Journal  of  Nusantara  Islam , Vol.3,(No.1),pp.59-68.DOI:10.15575/ijni. v3i1.412.
Herawati, Mesi., & Mukhsin, Muhammad. (2020).
Pelaksanaan  Sertifikasi  Tanah  Wakaf Dengan  Pendekatan  Fishbone  Diagram Analysis(Studi  Di  Kecamatan  Sewon Kabupaten  Bantul). Jurnal  Zakat  dan Wakaf , Vol.7,(No.1),p.74.DOI:10.21043/ ziswaf.v7i1.7052.
Ibrahim,  Farhan  Elang.,  Djuhartono,  Tjipto.,  & Sodik, Nur. (2021). Pengaruh Kerjasama Tim  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Di  PT Lion  Superindo. Jurnal  Arastirma ,  Vol.1,
(No.2),p.317.http://dx.doi.org/10.32493/ar astirma.v1i2.12369.
Mukri,  B.  (2016).  Implementasi  Wakaf  Produktif dan  wakaf  Tunai  di  Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol.11, (No. 25),
p.103.https://doi.org/10.20885/iustum.vol 11.iss25.art8.
Prayogo, T. (2016). The Implementation Of Legal Certainty  Principle  In  Supreme  Court Regulation  Number  1  Of  2011  On Material  Review  Rights  And  In Constitutional  Court  Regulation  Number 06/PMK/2005  On  Guidelines  For  The Hearing  In  Judicial  Review. Jurnal Legislasi Indonesia , Vol.13, (No.2), p.193.
https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151.
Rafid,  Zahran.,  &  Yusuf,  Hardianti.  (2020).
Peranan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  Dalam  Mencegah  Terjadinya Sengketa  Tanah  Wakaf. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan , Vol.2,
(No.2),p.106.DOI:10.35673/as-hki.v2i2.
910.
Samsidar.  (2016).  Urgensi  Alat  Bukti  Akta  Ikrar Wakaf  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perwakafan. Jurnal  Supremasi ,  Vol.11,
(No.2),p.142.https://doi.org/10.26858/supr emasi.v11i2.2809
Sandia, M. (2014). Analisis Kepastian Hukum Hak Milik  Atas  Tanah  Wakaf  dalam  Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam. Jurnal Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial Islam, Vol.2,(No.3),p.223.http://dx.doi.org/10.30 868/am.v2i03
Syafiq,  A.  (2015). Urgensi  Pencatatan  Wakaf  Di Indonesia  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2014  Tentang Wakaf. Jurnal  Zakat  dan  Wakaf ,  Vol.2,
(No.1),pp.176-195.DOI:10.21043/ziswaf.
v2i1.1542.
Syahputra,  Angga.,  &  Taufiq.  (2022).  Waqf Optimization  in  Aceh  Province. Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Islam , Vol.7,  (No.2), p.108.http://dx.doi.org/10.21093/at.v7i2.3 662.
Waskur.  (2022).  Pembuatan  Akta  Ikrar  Wakaf  di
Kecamatan  Rasasu  Jaya  (Tinjauan Regulatif  dan  Implementatif). Jurnal Hukum ,  Vol.14,  (No.1),  p.171.  DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5797.
Wicaksono,  Yosep  Satrio.  (2016).  Pengaruh
Pelatihan  dam  Pengembangan  Sumber
Daya Manusia Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi di SKM  Unit  V  PT.  Gudang  Garam,  Tbk
Kediri). Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen . Vol.3,(No.1),p.32.https://doi.org/10.26905 /jbm.v3i1.71.

## BUKU
Robbin,  Stephen  P.,  &  Coulter,  Mary.  (2005).
Manajemen Jilid 2 . Jakarta:  PT.Indeks.

## SKRIPSI
Rahayuningsih,  T.  (2019). Peranan  Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (Ppaiw)  Dalam Mengintensifkan  Kesadaran  Berwakaf Pada  Masyarakat  Kecamatan  Tongauna Utara  Kabupaten  Konawe .  Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kendari.

## SUMBER ONLINE
BPS. (2018). Persentase penduduk miskin maret 2018 turun menjadi 9,82 persen. Retrieved from  https://www.bps.go.id/pressrelease/20 18/07/16/1483/persentase-penduduk- miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82- persen.html
Kementerian  Agama.  (2019).  Retrieved  from http://siwak.kemenag.go.id/,  diakses  13 November 2019

## WAWANCARA
Daryadi,  E.  PPAIW  Kecamatan  Subah  Kendal.
Kendal: 7 September 2021.
Iskhak,  M.  PPAIW  Kecamatan  Jatinom Kabupaten Klaten. Klaten: 6 Juni 2022.
Nurhidayat. Kemenag Kota Semarang. Semarang: 3 Juni 2022.
Syaifurrohman.  PPAIW  Kecamatan  Pringsurat Kabupaten Temanggung. Temanggung : 14 Juni 2022.