## BENTUK DAN MEKANISME PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH YANG PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK
Anggit Sulistiawan 1* , Budi Ispriyarso 2 , Aprista Ristyawati 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 2,3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro anggitsulistiawan@gmail.com

## ABSTRACT
Regions on regulate and take care of the regional government affairs themselves including fiscal, economic, po and administrative decentralization. The four elements of decentralization are intended to achieve good governance,  one  of  the  elements  of  good  governance  is  public  accountability,  which  can  be  realized  by implementing  regional  development  based  on  good  planning,  management,  and  accountability  in  order  to manage  APBD  funds  transparently,  economically,  efficiently  and  accountable.  This  study  uses  juridical research methods from the legal literature and literature studies, Pen regional financial planning, and financial planning  patterns.  dae,  effective  effect  by  collating  this  elite  data  source  is  to  know  the  form.  and,  a participatory  mechanism  to  embody  likeness.  Good  regional  financial  planning  certainly  prioritizes transparency,  economics,  efficiency,  and  effectiveness  as  well  as  participatory  by  involving  community participation and can be accountable to the government and the community.
Keywords: Planning; Regional Finance; Public Accountability.

## ABSTRAK
Daerah  dalam  mengatur dan  mengurusi  sendiri  urusan  pemerintahan  daerah meliputi  desentralisasi  fiskal, ekonomi,  politik  dan  administrasi.  Keempat  elemen  desentralisasi  ini  dimaksudkan  untuk  mencapai  good governance,  salah  satu  unsur  dari  good  governance  adalah  akuntabilitas  publik, yang dapat  diwujudkan dengan  penerapan  pelaksanaan  pembangunan  daerah  berdasarkan  perencanaan,  pengelolaan,  dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah, serta pola perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabiltas publik. Perencanaan keuangan daerah yang baik tentunya mengedepankan transparansi, ekonomis, efisien, dan efektif serta partisipatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dapat di pertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.
Kata kunci: Perencanaan; Keuangan Daerah; Akuntabilitas Publik.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan  Korupsi,  menegaskan  perlunya pengelolaan  keuangan  negara  secara  optimal  yang berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dengan tata  cara yang  tertib  sesuai  dengan  peraturan  perundangan- undangan  yang  berlaku dan disertai dengan pengawasan  yang  obyektif,  guna  menghindari  dan mencegah  kemungkinan  terjadinya  penyimpangan dalam penggunaannya.
Penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang bersih dan terbebas dari adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme  akan  tercapai  melalui  tertibnya penyelenggaraan keuangan  negara. Keuangan
Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban tersebut.
Keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya harus dilakukan secara tertata, terbuka dan bertanggung jawab. Guna menjamin dan mengarahkan  agar  sistem  pengelolaan  keuangan negara berjalan secara optimal dan mengikuti aturan perundangan  yang  berlaku,  maka  perlu  dilakukan pengawasan  secara  komprehensip terhadap penyelenggaraan keuangan negara yang dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah,  baik  di
Pemerintahan Pusat  maupun  di pemerintahan daerah yaitu Provinsi/Kabupaten/Kota.
Adapun  tentang  perimbangan  keuangan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menjelaskan  bahwa perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah  adalah  suatu  sistem pembagian  keuangan  yang  adil,  proposional, demokratis,  transparan,  dan  efisien  dalam  rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah,  serta  besaran pendanaan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan.
Perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan  Negara  sebagai  konsekuensi  pembagian tugas  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Otonomi daerah  yaitu  “Otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan kepentingan    masyarakat setempat dalam  sistem  Negara  kesatuan  Republik Indonesia”.
Secara etimologis, menurut Rusdi Lubis (2008) pengertian otonomi daerah otonomi berasal dari auto yang  berarti  mengatur  dan nomos artinya mengendalikan  sendiri. Pengertian  secara  umum
otonomi  adalah  hak  dan  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri guna mencapai tujuannya.
Hakikat  otonomi  daerah  merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan daerah  secara  lebih  luas  dan  bertanggungjawab untuk  mengelola  sumber  daya yang dimiliki  sesuai dengan  kepentingan, dan  potensi  daerah  sendiri. Kewenangan  yang  luas  dan  utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian  dan  evaluasi  pada  semua  aspek pemerintahan  ini, pada  akhirnya  harus  di pertanggungjawabkan  kepada  pemerintah  dan masyarakat.
“Otonomi daerah membawa suatu kesempatan yang  besar  bagi  pemerintah  daerah  untuk menyelenggarakan  keuangan  daerahnya  dengan lebih baik” (Mizkan, Kamaliah, Agusti, 2015). Dalam Pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  efisien,  efektif, transparan  dan bertanggungjawab dengan  memperhatikan  asas keadilan dan kepatutan.
Penerapan  otonomi  daerah  seutuhnya membawa  konsekuensi  logis  yang  berupa pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan  daerah  berdasarkan  menejemen keuangan yang sehat. Dalam hal ini diperlukan suatu perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah) secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.
APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah)  merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan daerah  dalam  tahun  anggaran  tertentu.  Struktur Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) merupakan  satu  kesatuan  yang  terdiri  dari pendapatan  daerah,  belanja  daerah  dan pembiayaan. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), penganggaran  pengeluaran  harus  didukung  dengan adanya  kepastian  tersedianya  penerimaan  dalam jumlah  yang  cukup.  Semua  transaksi  keuangan daerah  baik  penerimaan  daerah  maupun pengeluaran  daerah  dilaksanakan  melalui  kas daerah.  Apabila  diperkirakan  pendapatan  daerah lebih  kecil  dari  rencana  belanja  daerah  dapat melakukan pinjaman. Pemerintah daerah dapat juga mencari  sumber-sumber  pembiayaan  lain  melalui kerjasama  dengan  pihak  lain  dengan  prinsip  saling menguntungkan.  Tindakan  yang  mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  tidak  dapat  dilakukan sebelum  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) dan  ditempatkan  dalam  lembaran daerah. Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan  surat  keputusan  otorisasi  atau  surat keputusan  lainnya  yang disamakan dengan  itu  oleh pejabat  yang  berwenang. Untuk  setiap  akhir  tahun anggaran  pemerintah  daerah  wajib  membuat perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  (APBD)  yang  memuat  perbandingan  antara realisasi  pelaksanaan  APBD.  Pemerintah  daerah juga  menyampaikan  laporan  triwulan  pelaksanaan APBD  kepada  DPRD.  Pemeriksaan  atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan  daerah  dilakukan  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sesuai  dengan Pasal  37 Bab  IV  Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah  PP  Nomor  105  Tahun  2000  Tentang Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan daerah.
Keuangan daerah  meliputi  perencanaan, pengelolaan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan daerah.  Dalam  sebuah  perencanaan  keuangan daerah  perencanaan  ini  sangat  penting  artinya sebagai  landasan  metodis  dari  langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah.
Perencanaan  dilakukan  guna  menganalisis permasalahan-permasalahan yang mungkin, sedang dan telah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Permasalahan  yang  mungkin  dihadapi  perlu diantisipasi  untuk  menyiapkan  kerangka  solusinya. Permasalahan  yang  sedang  dihadapi  dapat dipergunakan  sebagai input untuk  mencegah preseden negatif pada masa mendatang atau justru masalah  yang  identik  di  kemudian  hari,  sedangkan permasalahan  yang  dihadapi  dapat  memberikan pelajaran  yang  berharga  sebagai  dasar  dari  suatu studi kebijakan yang nantinya akan diambil. Adapun pengelolaan  keuangan  daerah  menurut  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  merupakan bagian  dari  kekuasaan  pengelolaan  keuangan
negara. Dimana dalam hal ini presiden selaku kepala pemerintahan  memegang  kekuasaan pengelolaan keuangan  negara  sebagai  bagian  dari  kekuasaan pemerintahan,  kemudian  diserahkan  kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah  untuk  mengelola  keuangan  daerah  dan mewakili  pemerintah  daerah  dalam  kepemilikan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan  oleh  masing-masing  kepala  satuan kerja  pengelola  keuangan  daerah  selaku  pejabat pengelola    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  dan  dilaksanakan  oleh  Kepala Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Kepala  SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  harus transparan  yang  mulai  dari  proses  perencanaan, penyusunan,  pelaksanaan  anggaran  daerah.  Selain itu,  akuntabilitas  dalam  pertanggungjawaban  publik juga  sangat  diperlukan,  dalam  arti  bahwa  proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan serta dapat    dipertanggungjawabkan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan  masyarakat. Kemudian, Value  for  money yang  berarti diterapkannya  tiga  prinsip  dalam  proses penganggaran  yaitu  ekonomis,  efisiensi  dan efektivitas.
Seperti  yang  dikemukakan Saragih (2003) mengemukakan  terdapat  lima  prinsip  dasar pengelolaan  keuangan  publik  yaitu : (1). Transparansi,  (2).  Efisiensi,  (3).  Efektif,  (4).
Akuntabilitas dan (5). Partisipatif. (Maryono, Warella, Kismartini, 2007). Dengan adanya penerapan prinsip- prinsip  tersebut,  maka  akan  menghasilkan    suatu pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan  dan  pengharapan  masyarakat  daerah setempat  secara  ekonomis,  efisien,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab.  Sehingga nantinya  akan  melahirkan  kemajuan  daerah  dan kesejahteraan  masyarakat. Oleh  karenanya “pembangunan yang  bersumber  dari  APBD    harus beroientasi  dalam  berbagai  aspek  menuju kemandirian  bangsa”. (Safi, Winarwati,  Rusdiana, 2015)
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah diuraikan  di  atas  maka  dalam  tulisan  ini diteliti tentang “Bentuk  dan  Mekanisme Perencanaan Keuangan  Daerah  Yang  Partisipatif  Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik”.
Teori  menempati  kedudukan  yang  sangat penting, hal demikian dikarenakan teori memberikan sarana  untuk  dapat  menerangkan  serta  memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang  semula  yang  tampak  tersebar  dan  berdiri sendiri  dapat  disatukan  dan  ditunjukkan  kaitannya satu sama lainnya secara lebih bermakna. (Dimyati, 2010)
Sehubungan dengan demikian, ada beberapa teori  yang  dapat digunakan  sebagai  pisau  analisis untuk menganalisis permasalahan ini, yaitu :
a. Good  Governance dan  Pola  Perencanaan
Partisipatif
Good governance merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan  dalam  rangka memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Karakteristik Good  Governance menurut  UNDP memberikan  beberapa  karakteristik  pelaksanaan Good Governance, meliputi:
1. Participation,  keterlibatan  masyarakat  dalam pembuatan  keputusan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga perwakilan  yang  dapat  menyalurkan aspirasinya.
Partisipasi  tersebut  dibangun  atas  dasar kebebasan  berorientasi  dan  berbicara  serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule  of  law (tegaknya  supremasi  hukum) kerangka  hukum  yang  adil  dan  dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. Transparency, trasparansi  dibangun  atas  dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan  dengan  kepentingan  publik  secara langsung  dapat  diperoleh  oleh mereka  yang membutuhkan.
4. Responsiveness,  lembaga-lembaga  publik  harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. Consensus  orientation, berorientasi  pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Equity (kesetaraan),  setiap  masyarakat  memiliki kesempatan yang  sama  untuk  memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya  publik  dilakukan  secara  berdaya  guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Strategic  vision (visi  strategis),  penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan (Mardiasmo, 2002).
Dari  sembilan  karakteristik  tersebut,  paling tidak  terdapat  tiga  hal  yang  dapat  diperankan  oleh akuntansi  sektor  publik  yaitu  penciptaan transparansi,  akuntabilitas  publik,  dan value  for money (ekonomis, efisien dan efektivitas).
Pola  Perencanaan  Partisipatif  dalam  hal  ini keterlibatan  masyarakat  menjadi  suatu  kebutuhan dalam  mewujudkannya  pemerintahan  yang  benar- benar  berpihak  kepada  masyarakat.  Pemerintahan yang jauh dari rakyat akan mengarahkan kekuasaan pada  bentuk  yang  absolut  dan  otoritarian.  Dalam rangka  demokratisasi  anggaran  yang  berpihak kepada  kepentingan  publik  maka  partisipasi masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.
Partisipasi  warga  dapat  dibagi  menjadi  dua bentuk:  (a)  bentuk top-down (atas-bawah),  dan  (b) bentuk bottom-up (bawah-atas). Top-down,  lebih banyak  dibawah  kendali  pemerintah,  sedangkan bentuk bottom-up,  inisiatif  dan  peran  serta  warga dan  organisasi  non  pemerintah  yang  lebih  domain. Sementara pada sisi yang lain, partisipasi dapat pula dibagi menjadi dua bentuk:
1. Partisipasi  warga  melalui  lembaga  parlemen (legislatif),  yang  pada  umumnya  berlaku  dalam demokrasi  perwakilan,  dimana  aspirasi  warga direpresentasikan  oleh  partai-partai  politik
anggota-anggota legislatif yang duduk diparlemen melalui sistem pemilihan atau referendum. Sistem perwakilan semacam ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan  warga,  karena  partai-partai  politik dan  anggota  parlemen  sering  kali  tidak memperjuangkan aspirasi warga tetapi memperjuangkan  kepentingan  partai  dan kepentingan  kelompok dan  individu  anggota dewan.
2. Partisipasi  warga  tanpa  melalui  lembaga parlemen (legislatif), atau “participation by-passes parliament”,  dimana  warga  bersama-sama dengan  organisasi-organisasi  sosial  masyarakat berperan  langsung  dalam  menentukan  kebijakan meskipun  ada  lembaga  perwakilan  (legislatif) (Sukardi, 2009).

## b. Teori Akuntabilitas
Teori ini menjelaskan bagaimana kemampuan untuk  mempertanggungjawabkan  semua  tindakan dan  kebijakan  yang  telah  ditempuh. Akuntabilitas adalah  prinsip  pertanggungjawaban  publik yang berarti  bahwa  proses  penganggaran  mulai  dari perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan masyarakat.
Akuntabilitas  mensyaratkan  bahwa  pengambil keputusan  berperilaku  sesuai  dengan  mandat  yang diterimanya.  Untuk  ini,  perumusan  kebijakan, bersama-sama  dengan  cara  dan  hasil  kebijakan tersebut  harus  dapat  diakses  dan  dikomunikasikan
secara  vertikal  maupun  horizontal  dengan  baik. Selanjutnya,  Transparansi  mensyaratkan  bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan  dan  informasi  yang  relevan  sebelum kebijakan dijalankan. (Mardiasmo, 2002).
Jadi,  suatu  entitas  (atau  organisasi)  yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi  secara  terbuka  mengenai  keputusan- keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif,  atau  masyarakat  secara  luas)  mereview informasi  tersebut,  serta  bila  dibutuhkan  harus  ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.
Bahwa  dari  peneliti  terdahulu  masih  banyak menemukan  permasalahan  yang  mendasar  terkait adanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  supaya otonomi  daerah  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan  pengembangan  dan  penerapan  sistem pertanggungjawaban pemerintah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governace.  Oleh  karena  itu pada  tulisan  ini  diteliti tentang  bentuk  dan  mekanisme  keuangan  daerah dan  pola  perencanaan  keuangan  daerah  yang partisipatif  agar  menuju  terciptanya  suatu pemerintahan  yang  baik. Maka  Rumusan  Masalah dalam Peneltian ini, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah?
2. Bagaimana  pola  perencanaan keuangan  daerah yang  partisipatif  guna  mewujudkan  akuntabitas publik?
Dalam penelitian  ini menggunakan  beberapa referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh beberapa   peneliti   yang   membahas   mengenai perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hasil penelitian sebelumnya akan digunakan      untuk      mendukung      penelitian      ini yakni sebagai      berikut    :  penelitian Kuncoro Thesaurianto, menganalisis      besarnya      tingkat ketergantungan  fiskal  antara  Provinsi  Jawa  Tengah dengan   Pemerintah   Pusat   dilihat   dari   derajat desentralisasi      fiskal daerah.      Kedua menganalisis pengaruh      pajak kendaraan bermotor   terhadap pendapatan   asli   daerah   yang merupakan      potensi daerah  dalam  rangka pengembangan kemandirian fiskal daerah (Thesaurianto, 2007).
Penelitian Amin Rahmanurrasjid, meneliti mengenai    pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah      daerah      di      Kabupaten      Kebumen, implementasi prinsip      akuntabilitas      dalam pertanggungjawaban      pemerintah      Kabupaten Kebumen   dan   kendala   yang   dihadapi   dalam implementasi pertanggung jawaban pemerintah daerah (Rahmanurrasjid, 2008).
Dalam  penelitian Michael Lockwood membahas  mengenai  bagaimana membangun  dan memelihara  tata  kelola  yang  baik  di  antara keragaman  kepemilikan  dan  pengaturan  tanggung jawab  sangat  penting  untuk  efektivitas  dan penerimaan khususnya daerah  lindung  di  masa depan (Lockwood,  2010). Jadi  penelitian  tersebut
hanya  dikhususkan  untuk  meneliti  pada  kawasan daerah lindung.
Penelitian Robert  I.  Rotberg membahas mengenai Tata  Kelola  yang baik  menghasilkan Kinerja  dan  Hasil yang  baik  pula.  Ukuran good governance dalam  penelitian  ini  hanya  dilihat  dari perkiraan pemberian layanan saja. (Rotberg, 2014).
Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dari  penulisan  ini  adalah  penelitian  mengenai efektifitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  anggaran belanja  BAPPEDA  Kabupaten  Minahasa  Selatan yang  mana  efisiensi  tersebut  harus  dijelaskan  pola atau model yang dapat diterapkan (Sumenge, 2013).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah metode Yuridis Normatif , dimana penelitian hukum ini memperoleh  data  dari  data  primer  dan  data sekunder, Spesifikasi  penelitian yang  digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis, yakni jenis dan teknik pengumpulan data dengan literatur hukum dan  kajian  kepustakaan. Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui dan memperoleh  gambaran tentang  bentuk  dan  mekanisme  perencanaan keuangan  daerah,  mengetahui  pola  perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabiltas publik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk  dan  Mekanisme  Perencanaan
Keuangan Daerah
Perencanaan  keuangan  daerah  diarahkan agar  seluruh  proses  penyusunan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) semaksimal mungkin  dapat  menunjukkan  latar  belakang pengambilan  keputusan  dalam penetapan  arah kebijakan  umum,  skala  prioritas  dan  penetapan alokasi  serta  distribusi  sumber  daya  dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sehubungan  dengan  arti  penting  dari perencanaan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah, Perencanaan  sangat  penting  artinya  sebagai landasan  metodis  dari  langkah-langkah  kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah. “Perencanaan dilakukan  guna  menganalisis  permasalahan- permasalahan  yang  mungkin, sedang,  dan  telah dihadapi  oleh  pemerintah  dan  masyarakat”. (Abe, 2002)
Permasalahan  yang  sedang  dihadapi  perlu diantisipasi  untuk  menyiapkan  kerangka  solusinya. Permasalahan  yang  sedang  dihadapi  dapat dipergunakan  sebagai input untuk  mencegah preseden negatif pada masa mendatang atau justru diperlukan untuk membentuk kerangka berpikir guna mengatasi  permasalahan  yang  identik  dikemudian hari,  sedangkan  permasalahan  yang  telah  dihadapi dapat memberikan pelajaran yang berharga sebagai dasar bagi suatu studi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah.
Penyusunan  APBD  adalah  perencanaan jangka pendek dimana rencana kegiatan pemerintah jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD).
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD) ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Daerah  yang merupakan penjabaran dari target tahunan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMD).  yang merupakan  penjabaran  perencanaan  jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang  yang  tertuang  dalam  dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Sebagai bagian penjabaran dari RPJMD maka RKPD  paling  tidak  memuat  skala  prioritas  rencana kegiatan  beserta  indikasi  sumber  dan  besaran pembiayaan yang mencangkup bidang
desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Penyusunan  APBD  merupakan  proses penganggaran daerah secara konseptual terdiri atas formulasi  kebijakan  anggaran  dan  operasional anggaran.  Penyusunan  kebijakan  umum  APBD termasuk kategori dari formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.
Arah dan kebijakan umum penyusunan APBD: (Chalid, 2005)
1) Arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang merupakan bagian dari  rencana  menengah  dan  rencana  jangka panjang  dalam  rencana  strategis  daerah  atau dokumen  lainnya  yang  digunakan  oleh Pemerintah  dan  DPRD  sebagai  pedoman penyusunan APBD.
2) Penjaringan aspirasi masyarakat oleh pemerintah daerah  dan  DPRD  untuk  mengantisipasi
perubahan lingkungan dan mengidentifikasi daftar keinginan  masyarakat.  Proses  penjaringan dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam perencanaan anggaran daerah.
3) Pertimbangan  data  historis  yang  memuat pencapaian  kinerja  pada  tahun  anggaran terdahulu dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD di masa yang akan datang.
4) Penyusunan dan arah kebijakan umum anggaran juga  perlu  mempertimbangkan  pokok - pokok pikiran pemerintahan atasan.
5) Dalam  penyusunan  konsep  arah  dan  kewajiban umum anggaran  pemerintah  daerah  dan  DPRD dapat melibatkan tenaga ahli.
Berdasarkan  langkah-langkah  diatas  maka diharapkan dapat tersusun arah dan kebijakan umum APBD  yang  mencerminkan  keberpihakan  kepada kepentingan publik.

## 2. Pola  Perencanaan  Keuangan  Daerah  Yang Partisipatif  Guna  Mewujudkan  Akuntabilitas Publik
Pola  perencanaan  keuangan  Daerah Kabupaten/Kota  pada  dasarnya  menggunakan pola top-down dan battom-up.  Dimana top-down,  adalah inisiatif  kebijakan-kebijakan  dari  pemerintah  daerah yang kemudian melibatkan peran serta warga melalui forum  musrenbang  dilaksanakan  mulai  dari  tingkat Desa/Kelurahan,  Kecamatan,  Kabupaten/Kota, Provinsi,  Nasional.  Dalam  hal  ini  bertujuan  untuk
menjaring  aspirasi  dari  masyarakat  serta menampung usulan-usulan dari masyarakat.
Pada  proses  penjaringan  dimaksudkan  untuk memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan guna  sebagai  dasar  dari  perencanaan  anggaran daerah. Sedangkan bottom-up artinya usulan-usulan dari  masyarakat  terkait  dengan  rencana pembangunan daerah.
Pola  perencanaan  baik  perencanaan pembangunan  di  mulai  dari  musrenbang.  Dimana musrenbang adalah dasar dari penyusunan rencana untuk mengetahui isu-isu yang berkembang didalam masyarakat, terkait dengan perencanaan pembangunan yang kemudian disingkronkan dengan kemampuan anggaran dalam penyusunan perencanaan  tersebut.  Dalam  hal  ini “pola perencanaan  yang  partisipatif  melalui buttom-up sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukardi (Sukardi, 2009) :
”Partisipasi  warga  dapat  dibagi  menjadi  dua bentuk:  (a)  bentuk top-down (atas-bawah),  dan  (b) bentuk bottom-up (bawah-atas). Top-down,  lebih banyak  dibawah  kendali  pemerintah,  sedangkan bentuk    bottom-up,  inisiatif  dan  peran  serta  warga dan organisasi non pemerintah yang lebih domain”.
Dalam  perencanaan  pembangunan  daerah sendiri di tingkat Kabupaten/Kota setiap penyusunan dokumen  perencanaan  pembangunan  baik  itu Rencana  Pembanguan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD), Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RKPD)  diawali  dengan  melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), penyelenggaraan  musrenbang  tahunan  daerah dilakukan  secara berjenjang  mulai  dari  musrenbang Desa/Kelurahan,  musrenbang  Kecamatan,  forum SKPD atau forum gabungan SKPD Kabupaten/Kota, musrenbang  Kabupaten/Kota,  forum  SKPD  atau gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi. Hasil  musrenbang  Kabupaten/Kota  sendiri  menjadi masukan  bagi  provinsi  dan  pusat  untuk  bahan musrenbang  provinsi,  musrenbang  pusat  dan musrenbang nasional  maupun  dalam  rangka penyusunan rancangan akhir RKPD.
Musrenbang  merupakan  forum  konsultasi dengan  para  pemangku  kepentingan  pembangunan antara  lain  LSM,  asosiasi  profesi,  pemuka  agama, pemuka adat, perguruan tinggi serta kalangan dunia usaha  dimana  mereka  adalah  pencerminan  dari masyarakat.  Dalam  rangka  menyerap  aspirasi  dari masyarakat  untuk  membahas  rancangan  visi,  misi dan arah pembangunan yang telah disusun dibawah koordinasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah (Bappeda).  Musrenbang bertujuan  mendapatkan  komitmen  para  pemangku kepentingan  pembangunan  yang  menjadi  bahan masukkan dalam penyempurnaan rancangan visi dan misi arah pembangunan daerah.
Untuk  mewujudkan Pola  Perencanaan Keuangan  Daerah  Yang  Partisipatif  Guna Mewujudkan Akuntabitas Publik itulah tentunya tidak terlepas  dari  prinsip-prinsip    pengelolaan  keuangan daerah  yang  bertujuan  untuk mengontrol  kebijakan
keuangan  daerah.  Kebijakan  yang  dihasilkan  harus dapat  diakses  dan  dikomunikasikan  secara  vertikal maupun  horisontal  dengan pengelolaan  keuangan daerah  dan  anggaran  daerah  dengan ekonomis, efektif  dan  efisien.  Dari keseluruhan  kegiatan perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan  keuangan  daerah  dalam  hal pengelolaan  keuangan  daerah  perlu  ditunjang  oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausaha  keuangan  di  daerah  dapat  memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi (Defitri, 2018)

## D. SIMPULAN
Mekanisme  perencanaan  keuangan  daerah diawali  dengan  adanya  perencanaan pembangunan daerah  dimana  perencanaan  pembangunan  yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPDaerah),  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  kemudian RKPD.  Dimana  RPJPD  adalah  perencanaan pembangunan  jangka  20  tahunan,  yang  kemudian dijabarkan  menjadi  RPJMD  yaitu  perencanaan jangka  5  tahunan,  kemudian  dijabarkan  kembali kedalam  perencanaan  jangka  satu  tahunan  yaitu RKPD,  dari  RKPD  inilah  akan  dihasilkan  suatu Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Prioritas Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  sebagai  dasar dari penyusunan Anggaran. Untuk mewujudkan Pola Perencanaan  Keuangan  Daerah  Yang  Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabitas Publik itulah tentunya tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip    pengelolaan
keuangan  daerah  yang  bertujuan  untuk  mengontrol kebijakan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Abe,  A. (2002). Perencanaan  Daerah  Partisipatif.
Bekasi: Pondok Edukasi.
Chalid, P. (2005). Keuangan Daerah, Investasi, dan
Desentralisasi. Jakarta: Kemitraan.
Mardiasmo. (2002). Otonomi  dan manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Dimyati, K. (2010). Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Yogyakarta: Genta Publising.
Sukardi, A. (2009). Participatory Governance Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : Laks Bang PRESSindo.

## TESIS
Kuncoro, T. (2007). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Tesis Universitas Diponegoro.
Rahmanurrasjid,  A.  (2008).  Akuntabilitas  dan Transparansi  dalam  Pertanggungjawaban Pemerintah  Daerah  untuk  Mewujudkan Pemerintahan  yang  Baik  di  Daerah  (Studi  di Kabupaten  Kebumen).  Tesis  Universitas Diponegoro.

## JURNAL
Defitri,  Siska Y.  (2018).  Pengaruh  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Akuntansi
Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Benefita, Vol.3, (No.1),pp.64-67.
Lockwood,  M.  (2010). Good  governance  for terrestrial  protected  areas:  A  framework, principles and performance outcomes. Journal of  Environmental  Management, Vol.91,  Issue 3, pp. 754-766
Maryono.,  Warella,  Y.,  &  Kismartini.  (2007).
Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Keuangan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik,
Vol.4 (No.1), pp. 71-72.
Mizkan, Hendra., Kamaliah, & Agusti, Restu. (2015).
Analisis  Kinerja Pengelolaan  Keuangan Daerah  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Tingkat
Kemiskinan  Di  Jota  Pekanbaru. Jurnal  Sorot,
Vol.10 (No.1), pp. 1-142.
Rotberg , Robert I. (2014). Good Governance Means Performance and Results. Vol.27, Issue 3, pp.
511-518.
Safi’., Winrawati, Indien., & Rusdiana, Ema. (2015).
Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan
Dan  Penganggaran    APBD  Di  Kabupaten
Bangkalan. Jurnal  Yustisia,  Vol.  4,  (No.2), pp.1-19.
Sumenge,  Ariel.  (2013).  Analisis  Efektifitas  dan Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Minahasa Selatan. Jurnal Emba, Vol 1, (No.3), pp.74-81.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah. Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000 Tentangpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah