## Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia
( Legal Aspect Against Terrorism in Indonesia )

## L A S I N A
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 0541-7095092/ fhunmul@yahoo.com

## ABSTRACT
Terrorism was an action that could cause the disorder situation, as well as caused damage/destruction/the loss property casualties/the public's facilities/the vital object/in fact eliminated the life of humankind. Terrorism was the threat for each country in whichever world was needed by efforts and the co-operation together to combat him. Indonesia basically had the standard of the law to join towards the eradication of terrorism, but is gotten by several substantive weaknesses in this terrorism act, especially that was linked with the definition and detailed classification  of  terrorism  as  well  as  his  practical  law  that  it  was  felt  could  show  the  violation  of  human  rights.  In  connection  with substantive  weaknesses  in  terrorism  act,  was  needed  by  several  changes  like  more  detailed  the  definition  and  criminal  act  limitations  of terrorism  and  improved  the  law  of  criminal  procedure  system  that  was  used,  especially  clarified  concerning  the  form  and  limitations  of beginning proof that eventually will be used as the foundation in decisive the criminal act of terrorism happened. Including also considered the TNI entry in the eradication system of terrorism in Indonesia.
Key words: terorisme ( terrorism ), peraturan perundang-undangan pemberantasan terorisme ( legal formal against terrorism)

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)  berbunyi  “kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  Negara  Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….”,  maka dengan landasan tersebut diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konstitusional dan berkesinambungan.
Rangkaian  peristiwa  pemboman  yang  terjadi  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  seperti  di  Jakarta dan  Bali  beberapa  tahun  belakangan  ini  telah  menimbulkan  rasa  takut  kepada  masyarakat  secara  luas, mengakibatkan  hilangnya  ratusan  nyawa  dan    kerugian  harta  benda  serta  menimbulkan  pengaruh  yang  tidak menguntungkan  pada  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik,  hubungan  Indonesia  dengan  dunia  internasional. Beberapa  negara  sempat  mengeluarkan travel  warning atau  larangan  bepergian  ke  Indonesia  kepada  warga negaranya dengan alasan situasi keamanan Indonesia yang tidak kondusif.
Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa  negara,  teroganisir  dan    mempunyai  jaringan  luas  yang  mengancam  perdamaian  dan  keamanan nasional  maupun internasional. Pemerintah  Indonesia sejalan dengan amanat  alinea  keempat pembukaan  UUD NRI  1945  khususnya  pada  fungsi  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, berkewajiban  melindungi  wilayah  dan  warganya  dari  setiap  ancaman  kejahatan  baik  bersifat  nasional  maupun bersifat  internasional.  Pemerintah  juga  berkewajiban  untuk  mempertahankan  kedaulatan  serta  memelihara keutuhan  serta  integrasi  nasional  dari  setiap  bentuk  ancaman  baik  yang  datang  dari  luar  maupun  dari  dalam. Untuk itu maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
Terorisme  adalah  kejahatan  yang  harus  diperangi  dan  diberantas  keberadaannya,  hal  ini  memerlukan kerjasama  yang  baik  dari  Pemerintah  Indonesia,  aparat  penegak  hukum  (POLRI,  Hakim,  Jaksa,  Advokat  dan Lembaga  Pemasyarakatan),  aparat  penjaga  keamanan  wilayah  (TNI)  dan  seluruh  masyarakat  Indonesia,  masih belum  cukup,  kerjasama  dengan  negara  lain  mutlak  diperlukan  sehubungan  dengan  upaya  memerangi  dan memberantas terorisme ini.

## B. Perumusan Masalah
Berkenaan  dengan upaya  pemberantasan terorisme,  menarik untuk  dikaji  secara normatif  aspek-aspek hukum  (peraturan  perundang-undangan- legal  formal )  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Indonesia,  pada akhirnya  dari  pembahasan  tersebut  bisa  nampak  beberapa  kelemahan-kelemahan  norma  hukum  yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk kemudian diberikan rekomendasi perbaikan terhadap norma-norma hukum tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Terorisme: Definisi dan Sejarah
Kamus  lengkap  Bahasa  Indonesia  –  Inggris  menyebutkan  bahwa  terorisme  berasal  dari  kata “terror” yang  berarti  kengerian  artinya  bahwa  akibat  dari  pada  kejahatan terror tersebut  dapat  membuat  orang  yang mengalami, merasakan dan melihat ngeri atas perbuatan tersebut, sedangkan terorisme adalah orang atau suatu badan yang membuat ngeri orang lain.
Terorisme  adalah  serangan-serangan  terkoordinasi  yang  bertujuan  membangkitkan  perasaan  teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti  waktu  pelaksanaan  yang  selalu  tiba-tiba  dan  target  korban  jiwa  yang  acak  serta  seringkali  merupakan warga  sipil.  Istilah  teroris  oleh  para  ahli  kontraterorisme  dikatakan  merujuk  kepada  para  pelaku  yang  tidak tergabung dalam angkatan  bersenjata  yang dikenal atau  tidak  menuruti peraturan angkatan bersenjata  tersebut. Aksi  terorisme  juga  mengandung  makna  bahwa  serang-serangan  teroris  yang  dilakukan  tidak berperikemanusiaan  dan  tidak  memiliki  justifikasi,  dan  oleh  karena  itu  para  pelakunya  (teroris)  layak mendapatkan pembalasan yang kejam. 1
Banyak  pendapat  yang  mencoba  mendefinisikan  Terorisme,  satu  diantaranya  adalah  pengertian  yang tercantum  dalam  pasal  14  ayat  1  The  Prevention  of  Terrorism  (Temporary  Provisions)  act,  1984,  sebagai berikut: “Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear ”. Kegiatan terorisme mempunyai tujuan  untuk membuat orang  lain  merasa  ketakutan  sehingga  dengan  demikian  dapat  menarik  perhatian  orang,  kelompok  atau  suatu bangsa.  Biasanya  perbuatan  teror  digunakan  apabila  tidak  ada  jalan  lain  yang  dapat  ditempuh  untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat  atau  kelompok  tertentu  untuk  mentaati  kehendak pelaku  teror.  Terorisme tidak  ditujukan  langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan  dimana saja dan terhadap siapa saja dan yang lebih utama,  maksud  yang  ingin  disampaikan  oleh  pelaku  teror  adalah  agar  perbuatan  teror  tersebut  mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war . 2
Teror atau Terorisme tidak selalu identik dengan  kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, terrorism is the apex of violence . Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme  tidak  sama  dengan  intimidasi  atau  sabotase.  Sasaran  intimidasi  dan  sabotase  umumnya  langsung, sedangkan  terorisme  tidak.  Korban  tindakan  Terorisme  seringkali  adalah  orang  yang  tidak  bersalah.  Kaum teroris  bermaksud  ingin  menciptakan  sensasi  agar  masyarakat  luas  memperhatikan  apa  yang  mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan vandalisme, yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda  pula  dengan  mafia.  Tindakan  mafia  menekankan  omerta,  tutup  mulut,  sebagai  sumpah.  Omerta merupakan bentuk ekstrem loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Berbeda  dengan  Yakuza  atau  mafia  Cosa  Nostra  yang  menekankan  kode  omerta,  kaum  teroris  modern  justru seringkali  mengeluarkan  pernyataan  dan  tuntutan.  Mereka  ingin  menarik  perhatian  masyarakat  luas  dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya. 3
Berikut beberapa pendapat dari para pakar dan lembaga mengenai definisi dari terorisme: 4
1. Brian  Jenkins : “ terrorism  is  the  use  or  threatened  use  of  force  designed  to  bring  about political change”.
2. Walter  Laqueur:  “ terrorism  consitutes  the  illegitimate  use  of  force  to  achieve  a  political objective when innocent people are targeted”.
3. James M. Poland:  “ terrorism is the premeditated, deliberate, systematic murder, mayhem and threatening  of  the  innocent  to  create  fear  and  intimidation,  in  order  to  gain  a  political  or tactical advantage, usually to influence audience”.
4. US  Central  Intelligence  Agency  (CIA):  Terorisme  Internasional  adalah  Terorisme  yang dilakukan  dengan  dukungan  pemerintah  atau  organisasi  asing  dan  atau  diarahkan  untuk melawan negara, lembaga atau pemerintahan asing .
5. US Federal Bureau of Investigation (FBI): Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau  kekerasan  atas  seseorang  atau  harta  untuk  mengintimidasi  sebuah  pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik .
6. US Departements of State and Defense: Terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan  oleh  agen  negara  atau  kelompok  subnasional  terhadap  sasaran  kelompok  non
1 Definisi ini diambil dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme  pada kategori Terorisme pada tanggal 24 Desember 2009 Pukul 13.00 Wita.
2 Ibid.
3 Definisi ini diambil dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme pada kategori Definisi Terorisme pada tanggal 24 Desember 2009 Pukul 13.30 Wita.
4 Ibid.
kombatan.  Biasanya  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  audien.  Terorisme  internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara .
7. Charles  Kegley  dan  Eugene  Witkoff  (The  Global  Agendas  Issues  and  Perspectives), mengemukakan  sebanyak  109  definisi  tentang  terorisme,  namun  para  ahli  setuju  bahwa Terorisme  adalah  suatu  cara  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dengan  menggunakan  ancaman kekerasan  guna  menimbulkan  rasa  takut  dan  korban  sebanyak-banyaknya  secara  tidak beraturan.
8. Conway  Henderson  (International  Relations  Conflict  and  Cooperaion  at  the  turn  of  21th Century):  “Terorisme  adalah  suatu  aksi  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  atau  jaringan,  dimaksudkan  untuk  menciptakan  suasana  atau  keadaan berbahaya serta penuh ketakutan dan bisa muncul tanpa motif apapun”.
Definisi  mengenai  terorisme  pun  dapat  ditemukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang dikeluakan  oleh  Pemerintah  RI,  Pasal  1angka  1  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  (yang  kemudian  ditetapkan sebagai Undang-undang melaluinUndang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang-selanjutnya  disebut  UU  Terorisme) menyebutkan  bahwa  “Tindak  pidana  terorisme  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini”. Sebagai kelanjutan terperinci Pasal 1 angka  1 tersebut, perbuatan-perbuatan  yang  diklasifikasikan sebagai  tindak pidana terorisme berikut ancaman pidananya dituangkan dalam Bab III tentang Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6-19) dan Bab IV tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 20-24).
Pada  akhirnya  jika  diambil  kesimpulan  dari  beberapa  pendapat  di  atas,  setidak-tidaknya  yang  disebut dengan  terorisme  dan/atau  tindak  pidana terorisme adalah segala perbuatan  yang  mana  memenuhi unsur-unsur dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok/korporasi  dengan  tujuan  tertentu,  disertai  dengan  ancaman    atau kekerasan yang menyebabkan situasi keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif, tidak terikat dengan hukum perang  (humaniter)  serta  menimbulkan  kerusakan/kehancuran/kerugian/korban  harta  benda/fasilitas umum/obyek vital/ bahkan menghilangkan nyawa manusia.
Kegiatan  terorisme  ini  pada  dasarnya  bukan  merupakan  hal  baru,  memang  istilah  terorisme  menjadi populer sejak  tragedi World Trade  Center (WTC) dan gedung Pentagon di Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11  September  2001  yang  dihancurkan  (ditabrak  dengan  pesawat)  oleh  sekelompok  teroris  yang  menurut  versi AS  kelompok  teroris  tersebut  adalah  Al-Qaeda  dibawah  pimpinan  Usamah  bin  Laden,  sejak  saat  itulah  istilah terorisme dan perang melawan terorisme menjadi bahasa yang global.
Jika  melihat  sejarahnya,  kegiatan  terorisme  sebenarnya  telah  berlangsung  sejak  1  abad  yang  lalu, ditandai  dengan  bentuk  kejahatan  murni  berupa  pembunuhan  dan  ancaman  yang  bertujuan  untuk  mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang  dianggap  sebagai  tiran.  Pembunuhan  terhadap  individu  ini  sudah  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  murni dari  Terorisme  dengan  mengacu  pada  sejarah  terorisme  modern.  Meski  istilah  teror  dan  terorisme  baru  mulai populer abad ke-18, namun  fenomena  yang  ditujukannya  bukanlah baru.  Menurut Grant  Wardlaw dalam  buku Political  Terrorism  (1982),  manifestasi  terorisme  sistematis  muncul  sebelum  Revolusi  Perancis,  tetapi  baru mencolok  sejak  paruh  kedua  abad  ke-19.  Dalam  suplemen  kamus  yang  dikeluarkan  Akademi  Perancis  tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya  Perang  Dunia  I,  terjadi  hampir  di  seluruh  belahan  dunia.Pada  pertengahan  abad  ke-19,  Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling  efektif  untuk  melakukan  revolusi  politik  maupun  sosial,  dengan  cara  membunuh  orang-orang  yang berpengaruh.  Sejarah  mencatat  pada  tahun  1890-an  aksi  terorisme  Armenia  melawan  pemerintah  Turki,  yang berakhir  dengan  bencana  pembunuhan  masal  terhadap  warga  Armenia  pada  Perang  Dunia  I.  Pada  dekade tersebut, aksi Terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideology. Bentuk pertama  Terorisme,  terjadi  sebelum  Perang  Dunia  II,  Terorisme  dilakukan  dengan  cara  pembunuhan  politik terhadap  pejabat  pemerintah.  Bentuk  kedua  Terorisme  dimulai  di  Aljazair  di  tahun  50an,  dilakukan  oleh  FLN yang  mempopulerkan  “serangan  yang  bersifat  acak”  terhadap  masyarakat  sipil  yang  tidak  berdosa.  Hal  ini dilakukan  untuk  melawan  apa  yang  disebut  sebagai  Terorisme  negara  oleh  Algerian  Nationalist.  Pembunuhan dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keadilan.  Bentuk  ketiga  Terorisme  muncul  pada  tahun  60an  dan terkenal  dengan  istilah  “Terorisme  Media”,  berupa  serangan  acak  terhadap  siapa  saja  untuk  tujuan  publisitas. Namun  Terorisme  bentuk  ini  dianggap  kurang  efektif  dalam  masyarakat  yang  ketika  itu  sebagian  besar  buta huruf  dan  apatis.  Seruan  atau  perjuangan  melalui  tulisan  mempunyai  dampak  yang  sangat  kecil.  Akan  lebih efektif  menerapkan “the  philosophy  of  the  bomb” yang  bersifat  eksplosif  dan  sulit  diabaikan.  Pasca  Perang Dunia  II,  dunia  tidak  pernah  mengenal  "damai".  Berbagai  pergolakan  berkembang  dan  berlangsung  secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa
negara  Dunia  Ketiga  ke  dalamnya  menyebabkan  timbulnya  konflik  Utara  -  Selatan.  Perjuangan  melawan penjajah,  pergolakan  rasial,  konflik  regional  yang  menarik  campur  tangan  pihak  ketiga,  pergolakan  dalam negeri  di  sekian  banyak  negara  Dunia  Ketiga,  membuat  dunia  labil  dan  bergejolak.  Ketidakstabilan  dunia  dan rasa frustasi dari banyak  negara  berkembang dalam perjuangan  menuntut  hak-hak  yang  dianggap  fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan,  pemberontakan,  gerilya,  bahkan  juga  oleh  pemerintah  sebagai  cara  dan  sarana  menegakkan kekuasaannya. 5
Kejahatan/tindak  pidana  terorisme  tidak  hanya  dilakukan  oleh  individu  saja,  sangat  dimungkinkan dilakukan  oleh  kelompok  yang  terorganisir  dan  tersebar  di  berbagai  negara.    Kelompok  yang  diduga  teroris terpopuler  saat  ini,  Al-Qaeda,  diduga  memiliki  jaringan  yang  kuat  di  berbagai  negara,  khusunya  di  kawasan Timur  Tengah  dan  Asia,  termasuk  di  Indonesia,  beberapa  kali  pelaku-pelaku  terorisme  yang  ditangkap  dan diadili  di  Indonesia  seperti  Amrozi,  Imam  Samudera,  Dr.Azahari,  Noordin  M  Top,  Baridin  dan    lain-lain disebut-sebut  memiliki  hubungan  dengan  Al-Qaeda.  Oleh  karena  itu  Perpu  Nomor  1  Tahun  2002  yang  telah ditetapkan  sebagai  UU  memasukkan  juga  aturan  hukum  yang  berkenaan  dengan  kelompok  teroris.  Perpu tersebut  menggunakan  istilah  korporasi  untuk  menyebut  kelompok  teroris,  Pasal  1  angka  3  menyebutkan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dilanjutkan pada Pasal 17 dan 18 klasifikasi dan ancaman pidana terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi.

## B.  Aspek  Hukum  Pemberantasan  Terorisme:  Konvensi  Internasional  dan  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia
Sebagai sebuah kejahatan yang harus diperangi bersama, telah banyak aturan-atuan hukum (konvensi) internasional yang dibuat. Tercatat 12 konvensi multilateral yang berhubungan dengan terorisme, yaitu: 6
1. Convention  on  Offences  and  Certain  Other  Acts  Committed  On  Board  Aircraft  (“Tokyo  Convention”, 1963).
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (“Hague Convention”, 1970).
3. Convention  for  the  Suppression  of  Unlawful  Acts  Against  the  Safety  of  Civil  Aviation  (“Montreal Convention”, 1971).
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protecred Persons, 1973.
5. International Convention Against the Taking og Hostages (“Hostages Convention”, 1979).
6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (“Nuclear Materials Convention”, 1980).
7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988.
8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988.
9. Protocol  for  the  Suppression  of  Unlawful  Acts  Against  the  Safety  of  Fixed  Platforms  Located  on  the Continental Shelf, 1988.
10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, 1991.
11. International  Convention  for  the  Suppression  of  Terrorist  Bombing  (1997,  United  Nations  General Assembly Resolution).
12. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999.
Konvensi  di  atas  masih  ditambah  lagi  dengan  beberapa  konvensi  yang  bersifat  regional  ataupun unilateral  seperti  States  of  the  South  Asian  Association  for  Regional  Cooperation  (SAARC),  Regional Convention  on  Suppression  of  Terrorism,  The  Arab  Convention  on  the  Suppression  of  Terrorism,  Treaty  on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in  Combating Terrorism (1999), Terrorism  Act 2000  (UK)  dan European  Convention on  the Suppression  of Terrorism (1977). Dengan banyaknya  aturan  hukum  seperti  yang  tersebut  di  atas,    membuktikan  bahwa  perang/pemberantasan  terhadap teroris telah dimulai sejak lama.
Bagaimana dengan di Indonesia?, aturan hukum  yang secara khusus tentang pemberantasan terorisme baru  muncul  setelah  terjadinya  tragedi  Bom  Bali  I  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme (yang  kemudian  ditetapkan  sebagai  Undang-undang  melaluinUndang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun 2003 tentang Penetapan 1Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang). Kitab Undang-undang
5 Sejarah ini diambil dan disarikan  dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme pada kategori Sejarah Terorisme pada tanggal 24 Desember 2009 Pukul 13.30 Wita.
6 Konvensi-konvensi  ini  dikutip  dari situs  http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme pada kategori  Definisi Terorisme pada tanggal 24 Desember 2009 Pukul 13.30 Wita.
Hukum  Pidana  (KUHP)  beserta  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dirasa  tidak dapat/belum  cukup  memadai  untuk  memberantas  terorisme  walaupun  dalam  prakteknya  KUHAP  masih digunakan dalam praktek beracara kasus tindak pidana terorisme..
Secara  khusus  juga,  untuk  kasus  Bom  Bali  I  Pemerintah  RI  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Pemberlakuan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002  (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang  melalui  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2003  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Pada  Peristiwa  Peledakan  Bom  di  Bali  12  Oktober  2002 Menjadi Undang-Undang). Terbitnya perpu ini dimaksudkan agar dapat menjerat para pelaku terror Bom Bali I secara  hukum  yang  dilakukan  sebelum  terbitnya  Perpu  Nomor  1  Tahun  2002.  Memang  hal  ini  secara  hukum melanggar asas  “ Nullum  Delictum Noela Poena Lege  Praevia” (tiada pidana  dapat  dijatuhkan  tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu-Pasal 1 ayat(1) KUHP) dan asas “ non-retroactive ” (hukum  tidak  dapat  berlaku  surut),  akan  tetapi  dalam  beberapa  sudut  pandang  dengan  alasan  dan  dasar  telah terjadi  pelanggaran  HAM  berat  kedua  asas  tersebut  dapat  dikesampingkan.  Walau  pada  kenyataan  akhirnya Perpu  Nomor  2  Tahun  2002  ini  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  karena  melanggar  asas non-retroactive tadi.
Pada  tahun  2006,  sebagai  wujud  perang  melawan  teroris,  Pemerintah  RI  meratifikasi  konvensi internasional  pemberantasan  pendanaan  terorisme  melalui  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2006  tentang Pengesahan  International  Convention  For  The  Suppression  of  The  Financing  of  Terrorism,1999  (Konvensi Internasional  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme,  1999).  Pada  Bagian  Penjelasan  undang-undang  ini, Pemerintah  RI  menyatakan  bahwa  “pemberantasan  terorisme  dan  pendanaannya  akan  lebih  efektif  apabila dilakukan melalui kerja sama internasional dalam pembentukan suatu aturan internasional yang menjadi rujukan bersama”, hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah RI  untuk ikut sebagai salah satu pihak dalam  konvensi.  Terhadap  konvensi  ini  Pemerintah  RI  juga  memerikan  pensyaratan  ( reservation ),  yaitu terhadap  Pasal  24  ayat  (1),  Pemerintah  RI  tidak  sependapat  dengan  isi  pasal  tersebut  yg  intinya  mengatur ketentuan  penyelesaian  perbedaan  interpretasi  atau  sengketa  pelaksanaan  Konvensi,  yaitu  Mahkamah Internasional berwenang mengadili sengketa tersebut atas permintaan salah satu Negara Pihak yang bersengketa. Terhadap Pasal ini Indonesia menyatakan pensyaratan untuk tidak terikat karena Indonesia berpendirian bahwa pengajuan suatu sengketa ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa.
Pertanyaan  berikutnya adalah:  apakah aturan  hukum  yang ada di  Indonesia saat ini secara substansial telah  cukup  memadai  untuk  memberantas  tindak  pidana  terorisme?.  Sebuah  tesis  yang  dibuat  oleh  Vety Zurrifatul  Laily  (2003)  dengan  judul  “Kajian  Terorisme  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia  (Suatu Tinjauan  Terhadap  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  dan  Nomor  16  Tahun  2003  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  1  dan  Nomor  2  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme)”,  dalam  abstraksinya  dengan  tegas  menyebut  bahwa  terdapat kelemahan  mendasar  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  kelemahan  tersebut  antara  lain:  bentuk peraturan perundang-undangan, batasan mengenai terorisme itu sendiri, klasifikasi tindak pidana, ruang lingkup keberlakuan, kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain termasuk alat bukti dan proses hukum. Maka dari itu, yang harus dilakukan adalah menyempurnakan berbagai kelemahan dalam rangka menyelesaikan persoalan  terorisme  dan  harus  selalu  berpegang  pada  prinsip,  antara  lain;  perlindungan  kebebasan  sipil, penghargaan dan perlindungan hak-hak individu, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.
Sebuah  diskusi  tentang  terorisme  juga  memunculkan  pro-kontra  terhadap  substansi  UU  Terorisme, salah  satu  problem  yang  mencuat  adalah  definisi  terorisme  yang  berlaku  secara  universal,  sebagaimana  telah dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  sampai  saat  ini  belum  disepakati  definisi  terorisme  yang  berlaku  secara universal  dan  diterima  semua  pihak  secara  bulat,  masing-masing  pihak  mendifinisikan  terorisme  menurut persepsinya  masing-masing.  Akan  tetapi,  belum  tercapainya  kesepakatan  mengenai  pengertian  terorisme tersebut,  tidak  menjadikan  terorisme  dibiarkan  lepas  dari  jangkauan  hukum.  Satu  yang  pasti  sama  adalah  visi bahwa terorisme dalam bentuk dan modus apapun wajib untuk diperangi dan diberantas.
Pasal-pasal  yang  berhubungan  dengan  hukum  acara  pidana  dan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  juga menjadi  isu  kelemahan  substantif  dalam  UU  Terorisme.  Sebagai  contoh,  Pasal  25  ayat  (1)  UU  Terorisme menyebutkan  “Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana terorisme,  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  yang  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  ini”.  Dengan  demikian  KUHAP  yang  dipakai  untuk  beracara  dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dilanjutkan dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) UU Terorisme disebutkan bahwa  untuk  memperoleh  bukti  permulaan,  penyidik  dapat  menggunakan  setiap  laporan  intelijen  dimana
laporan  intelijen  tersebut  diperiksa  oleh  Ketua  atau  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  secara  tertutup  untuk menetapkan  apakah  dalam  laporan  intelijen  tersebut  terdapat  bukti  permulaan  yang  cukup  kuat  untuk ditindaklanjuti  pada  proses  penyidikan.  Permasalahannya  adalah  pada  proses  pemeriksaan  yang  tertutup tersebut,  hal  ini  bisa  saja  memunculkan  kesewenang-wenangan  aparat  dalam  menangkap  atau  menentukan tersangka dari tindak pidana terorisme tanpa adanya kontrol dari pihak lain (masyarakat), tentu saja jika hal ini terjadi maka terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Suara-suara  yang  menginginkan  perubahan  terhadap  UU  terorisme  juga  dilontarkan  oleh  mantan Menko  Polhukam  Widodo  AS,  beliau  berpendapat  “pemberantasan  terorisme  memerlukan  peranan  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  yang  lebih  luas,  pelibatan  TNI  dalam  upaya  penanggulangan  terorisme  merupakan penguatan  upaya  nasional  yang  perlu  dipayungi  oleh  peraturan  perundang-undangan.,  pada  skala  dan  eskalasi ancaman teror tertentu diperlukan pengerahan sumber daya dan kemampuan tertentu yang kemungkinan berada di  luar  kapasitas  Polri.  Misalnya  pada  peristiwa  pembajakan  kapal  di  laut  lepas,  pembajakan  pesawat  terbang, penyanderaan di daerah terpencil dan penggunaan  senjata  pemusnah massal. Mengingat semakin kompleksnya permasalahan  dalam  penanganan  terorisme,  kita  perlu  mempertimbangkan  dilakukannya  amandemen  UU  15 Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Terutama  terkait  posisi  dan  peran  intelijen  dan Polri agar dapat secara maksimal dan efektif menangani terorisme”. 7
Pendapat di atas ada benarnya dan perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dalam menanggulangi dan  memberantas  terorisme  diperlukan  kerjasama  yang  baik  dan  mengesampingkan  ego  sektoral  antar  aparat dan instansi yang berwenang  demi mencapai tujuan bersama yaitu situasi keamanan negara yang  kondusif dan ketertiban  masyarakat  yang  bebas  dari  ancaman  terorisme.  UU  Terorisme  saat  ini  belum  memfasilitasi masuknya TNI dalam upaya pemberantasan terorisme.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Terorisme  adalah  sebuah  perbuatan  yang  dapat  menyebabkan  situasi  keamanan  dan  ketertiban  yang tidak  kondusif,  serta  menimbulkan  kerusakan/kehancuran/kerugian/korban  harta  benda/fasilitas  umum/obyek vital/ bahkan menghilangkan nyawa manusia. Terorisme adalah ancaman bagi setiap negara di dunia yang mana diperlukan  upaya  dan  kerjasama  bersama  untuk  memberantasnya.  Indonesia  sebagai  negara  yang  pernah diguncang  terorisme  pada  dasarnya  telah  memiliki  norma  hukum  untuk  berpartispasi  dalam  upaya pemberantasan terorisme, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan-kelemahan  substantif dalam UU Terorisme tersebut,  utamanya  yang  berkaitan  dengan  definisi  dan  klasifikasi  terperinci  terorisme  serta  hukum  acaranya yang dirasa dapat memunculkan pelanggaran hak asasi manusia.

## B. Saran
Sehubungan  dengan  kelemahan-kelemahan  substantif  dalam  UU  Terorisme,  diperlukan  beberapa perubahan-perubahan  seperti  lebih  memperinci  definisi  dan  batasan-batasan  tindak  pidana  terorisme  dan memperbaiki  sistem  hukum  acara  pidana  yang  dipakai,  terutama  mempertegas  mengenai  bentuk  dan  batasan- batasan  bukti  permulaan  yang  nantinya  dipakai  sebagai  dasar  dalam  menentukan  telah  terjadi  tindak  pidana terorisme.  Termasuk  juga  mempertimbangkan  masuknya  TNI  dalam  sistem  pemberantasan  terorisme  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Laily,  Vety  Zurrifatul ,  2003,  Thesis:“ Kajian  Terorisme  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia  (Suatu Tinjauan  Terhadap  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  dan  Nomor  16  Tahun 2003 tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perpu)  Nomor
1 dan Nomor 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) ”, UMM, Malang. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The  Financing  of  Terrorism,1999  (Konvensi  Internasional  Pemberantasan  Pendanaan Terorisme, 1999).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  (yang  kemudian  ditetapkan  sebagai  Undang- undang  melalui Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2003 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2
7 Artikel berjudul “Pemerintah Usul Amandemen  UU Terorisme”, diakses dari situs www. vivanews.com pada tanggal 22 Desember 2009 pukul 23.00 Wita.
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di  Bali  12  Oktober  2002    (yang  kemudian  ditetapkan  sebagai  Undang-undang  melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002  Menjadi Undang-Undang).
Kitab Undang-undang Hukum Pidana http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme  pada kategori Terorisme. http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme  pada kategori Definisi Terorisme. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme pada kategori Sejarah Terorisme. www.vivanews.com.