## PENGENTASAN KEMISKINAN DI ARAS LOKAL
(Studi Kasus di Desa Rutong dan Desa Leahari, Kecamatan Leitimor Selatan Kota Ambon, Provinsi Maluku)

## Simon Pieter Soegijono
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku petersoegijono@gmail.com

## Abstrack
There was a lot of study about the proverty phenomenon of society. Most of them aim at proverty character and to observe poor people’s eforts as individual or society group to fulfil  their  life  needs,  and  their  capability  to  survive  as  well.  In  case,  proverty  problem became  important  notice  of  stake  holders,  include  government  and  non  government organization.  It  also  considered  from  all  perspective,  like  social,  economy  dan  culture  for decreasing the amount of poor people. At the very least, it done by qualitative approach with study  case,  can  reveal  the  proverty  problem.  This  research  is  done  at  Rutong  and  Leahari villages, subdistrict Leitimur Selatan Ambon city.
Key words: motivation, social capital, survival strategy

## Latar Belakang
Sebagai  masyarakat  yang  hidup  di provinsi  bergelar  ‗ seribu  pulau ‘,  rasa keterkejutan  terjadi  manakala  Badan  Pusat Statisik Nasional melansir angka kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia; Provinsi Maluku menempati  urutan  ketiga  jumlah  angka kemiskinan  tertinggi.  Mengapa  “terkejut”, dan  apa  dasarnya?.  Sesungguhnya  jika  kita menghubungkan  data  tersebut  dengan  posisi Provinsi  Maluku  sebagai  salah  satu  provinsi kepulauan,  maka  sangat  paradoks  dengan kekayaan yang dimiliki. Karena sumber daya alam  yang  melimpah,  dengan  90  persen wilayah  adalah  laut,  dan  10  persen selebihnya  daratan  (BPS  Maluku,  2012). Paling  tidak  posisi  teritori  ini  menegaskan bahwa  sesugguhnya  dengan  mengelola potensi sumber daya laut, setidaknya mampu memberikan  derajat  kehidupan  lebih  baik bagi  masyarakatnya.  Namun  fakta  tersebut jauh  dari  kenyataan  yang  seharusnya. Keterkejutan  semakin  menyeruak  tatkala Provinsi  Maluku  diumumkan  berada  pada urutan  ketiga  provinsi  katagori  “termiskin” di Indonesia. Data yang tersaji menyebutkan
bahwa  jumlah  penduduk  miskin  di  Maluku pada  bulan  Maret  2011  sebesar  360.320 orang  atau  23,00  persen  (BPS,  2011),  dari total  penduduk  sebanyak  1.301.962.  Angka kemiskinan  yang  tersaji,  justru  masih berpusat di daerah perdesaan, bila dibandingkan  dengan  wilayah  perkotaan, seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 1.1

## Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Maluku
Menurut Daerah, 2002-2011 Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 2002 40.200 378.600 418.800 12,76 42,82 34,78 2003 41.900 358.000 399.900 12,53 40,56 32,85 2004 41.100 356.500 397.600 11,99 39,86 32,13 2005 45.100 366.400 411.500 13,57 38,89 32,28 2006 46.200 372.400 418.600 13,86 39,87 33,03 2007 49.100 355.600 404.700 14,49 37,02 31,14 2008 44.700 346.700 391.300 12,97 35,56 29,66 2009 38.770 341.240 380.010 11,03 34,30 28,23 2010 36.350 342.280 378.630 10,20 33,94 27,74 2011 59.600 300.720 360.320 10,24 30,54 23,00
Sumber: BPS Maluku 2011 - Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Tabel 1.2 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010 Daerah Garis Kemiskinan (Rp/bulan) Presentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Maluku Tenggara Barat 193.729 219.903 37,23 33,93 58.861 35.729 Maluku Tenggara 204.461 232.085 30,71 30,70 30.063 29.576 Maluku Tengah 252.393 286.493 30,48 28,41 101.755 102.561 Buru 243.741 276.672 27,57 24,82 37.606 26.836 Kepulauan Aru 204.195 231.783 38,77 34,96 28.501 29.334 Seram Bagian Barat 210.595 239.048 33,11 30,08 47.967 49.487 Seram Bagian Timur 206.480 234.377 34,67 31,44 29.294 31.109 Maluku Barat Daya -- 234.688 -- 39,22 -- 27.578 Buru Selatan -- 333.337 -- 21,82 -- 11.685 Kota Ambon 268.913 305.245 7,61 7,67 21.130 25.304 Kota Tual 206.352 234.232 30,42 32,01 13.937 18.570 Maluku 207.771 226.030 28,23 27,74 369.114 387.769 Indonesia 200.262 211.726 14,15 13,33 32.530.0 00 31.023.3 90
Sumber: TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Oktober 20111
Sumber data TNP2K di atas, menunjukkan  variasi  jumlah  penduduk miskin di Provinsi
Maluku per kabupaten/kota. Secara komulatif, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota  masih  harus  bekerja  keras
untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.  Jumlah  387.769,  bukanlah  jumlah yang  tergolong  sedikit,  dan  mudah  untuk mengatasinya.  Untuk  Kota  Ambon,  sebaran rumah  tangga  miskin,  lebih  rinci  dapat ditunjukkan data sebagai berikut;
Tabel 1.3

## Rekapan Data KK Miskin Kota Ambon
per Kecamatan Tahun 2007-2011 No Kecamatan 2007 2008 2009 2010 2011 KK Miski n % KK Miski n % KK Miski n % KK Miski n % KK Miski n % 1 Sirimau 2.741 12,9 4 2.766 12,4 6 2.904 12,1 5 2.884 11,1 5 2.845 10,8 6 2 Nusaniwe 2.598 13,5 0 3.019 15,3 8 3.130 15.6 8 3.034 15,1 3 3.054 14,7 4 3 Baguala 3.253 27,0 0 2.548 25,8 9 2.528 24,6 8 2.482 22,9 1 3.225 29,5 3 4 Teluk Ambon  1.847 25,7 5 1.720 22,8 4 1.622 20,7 8 1.622 20,5 2 1.670 20,7 4 5 Leitimur Selatan 504 23,5 4 521 23,3 5 506 22,6 2 501 22,4 9 462 20,4 5
Sumber: Badan BPMP dan KB Pemerintah Kota Ambon, 2012 (diolah)
Penyajian data di atas menggambarkan sebaran  masyarat  miskin  antara  kota  dan desa.  Tentu,  kita  harus  memahami  bahwa dalam ukuran ekonomi ‗tertentu‘, antara kota dan  desa  memiliki  permasalahan  berbeda. Sehingga  sulit  untuk  mengindentifikasi secara jelas kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat.  Selain  itu,  definisi  dan  ukuran kemiskinan yang digunakan untuk menentukan  seseorang  atau  kelompok  atau rumah  tangga  yang  dikatagorikan  sebagai orang atau kelompok miskin pun berbeda. Di sini,  sesungguhnya  makna  kemiskinan  yang merupakan produk ‗negara‘ dalam menentukan ukuran kemiskinan di masyarakat  mengalami  perbedaan  pandang ( debatable ).
Konsep  kemiskinan  yang  ada  tentu akan  berbeda  dengan  perspektif  masyarakat itu  sendiri.  Kemiskinan  dalam  berbagai perspektif  akan  berbeda  satu  dengan  yang lain.  Pada  prinsipnya,  miskin  dalam  konteks yang  lebih  luas  akan  memberikan  makna yang  berbeda.  Kondisi  miskin  si  A,  akan berbeda dengan kondisi miskin si B. Masing- masing  akan  mengatakan  miskin  menurut ukurannya.  Tentu,  bagi  masyarakat  ukuran kemiskinan  sangat  relatif  sifatnya.  Belum lagi  miskin  menurut  pemerintah  dengan
berbagai  ukuran  dan  standarisasi  yang digunakan.
Masih  tingginya  angka  kemiskinan  di Kota  Ambon,  dapat  dijelaskan  dengan menangkap  permasalahan  yang  dialami kelompok  rumah  tangga  yang  disebut miskin. Padahal, ‗negara‘ telah meluncurkan berbagai  upaya  yang  dikemas  dalam  bentuk program untuk mengatasi masalah kemiskinan.  Beberapa  kegiatan  yang  telah direalisasikan  antara  lain;  melalui  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR).  Penyaluran  KUR  di Kota  Ambon  pada  tahun  2011  mencapai Rp210,1  miliar  untuk  7.072  nasabah. Meningkat  hampir  100%  bila  dibaningkan dengan  tahun  2010,  yang  direalisasi  KUR kepada  3.725  nasabah  dengan  nilai  Rp104,5 miliar (Laporan KBI Cabang Ambon). Selain KUR,  pemerintah  juga  mendorong  UMKM melalui  Koperasi  untuk  menyerap  tenaga kerja.  Sejak  tahun  2005,  terdapat  1.137 orang, meningkat sebanyak 2.352 orang pada tahun  2011  (Dinas  Koperasi,  UMKM  Kota Ambon).  Program  pemerintah  yang  lainnya adalah PNPM Mandiri. Kegiatan ini diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan anggota masyarakat miskin untuk mengakses layanan  publik.  Berbagai  program  PNPM Mandiri  telah  direalisasikan,  dengan  dana mencapai  Rp2,4  miliar  di  tahun  2011,  dan
tahun 2012 dialokasikan dana sebesar Rp3,4 miliar  untuk  enam  kecamatan  di  Kota Ambon. Banyaknya program yang didaratkan bagi warga miskin, ternyata tidak secara signifikan
mempengaruhi menurunnya angka kemiskinan.
Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan,  diperlukan  juga  kajian  yang bersumber  dari  aktivitas  masyarakat  yang dikatakan miskin tersebut. Artinya pandangan masyarakat dan segala aktivitasnya, perlu mendapat perhatian untuk menangkap  makna  kemiskinan  dan  langka- langkah apa yang diperlukan untuk mengintervensi,  sehingga  mereka  tidak terperangkap  semakin  dalam  pada  situasi kemiskinan.  Paling  tidak,  penelitian  dan temuan  ini  akan  membantu  pemerintah mengurangi angka kemiskinan.
Bagi pemerintah daerah, tentu kekuatan implementasi program harus didukung  dengan  ketersediaan  anggaran pembangunan  yang  bersumber  dari  APBD. Sementara,  banyak  program  pembangunan yang  direncanakan  dan  dihasilkan  oleh pemerintah daerah hanya merupakan komitmen  politik  yang  tertuang  dalam batang tubuh  APBD.  Walaupun  pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) atau era desentralisasi  di  Indonesia,  telah  dimulai dengan  diberlakukannya  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004.  Namun  demikian implementasi  anggaran  bagi  pelaksanaan program masih ditemui beberapa permasalahan antara lain: (1) masih lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan  (di  pusat,  pusat  dan  daerah, propinsi dan kabupaten/kota, serta antardaerah).  (2)  Pelaksanaan  kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  belum menampakkan  perubahan  secara  signifikan terhadap  kuantitas  dan  kualitas  pelayanan publik.  (3)  Lemahnya  kapasitas  dalam perencanaan, penganggaraan, dan pengelolaan  keuangan.  (4)  melonjaknya biaya  rutin/ overhead  cost dan  mis-alokasi anggaran. Karena itu, optimalisasi pemanfaatan  anggaran  bagi  kepentingan masyarakat  oleh  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah  Daerah  perlu  terus  digalakan. Terutama pada program-program pro-rakyat. Artinya  APBD  tersusun  karena  kebutuhan dan  realitas  “keterpurukan”  yang  dialami masyarakat. Tidak terkecuali masalah kemiskinan yang masih mendera masyarakat.
Permasalahan  kemiskinan  yang  telah digambarkan di atas, secara umum mengakibatkan sumber daya manusia mengalami  degradasi.  Secara  langsung kemiskinan mempengaruhi perhitungan angka Human  Development  Index — Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  Perhitungan ini  didasarkan  pada  indikator  dari  aspek pendidikan  dan  kesehatan.  Simak  saja  data IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Provinsi  Maluku  melalui  data  Badan  Pusat Statistik Nasional 1996-2010. Tercatat Provinsi
Maluku mengalami variasi perubahan  yang  cenderung  menurun  secara rata-rata nasional. Perubahan tersebut  terjadi karena  berbagai  pertimbangan.  Data  yang tersaji  menunjukan  bahwa  IPM  Provinsi Maluku  sejak  lima  belas  tahun  terakhir, hanya pada tahun 1996, berada pada ranking ke  lima  secara  nasional  sebesar  67,2.  Tahun 2008 dan 2009, IPM Provinsi Maluku secara nasional  berada  pada  ranking  ke  19.  Tahun 2010 IPM Provinsi Maluku kembali mengalami penurunan rata-rata secara nasional dan berada pada ranking ke 20 dari 33  provinsi  se  Indonesia.  Namun  demikian jika  diperhatikan  angka  indeks  IPM  sejak tahun  1996  sampai  dengan  tahun  2010  terus mengalami peningkatan. Angka IPM tertinggi  Provinsi  Maluku  di  tahun  2010 sebesar  71,42.  Sementara  rata-rata  angka IPM sejak tahun 1996-2009 sebesar 69,96.
Karena itu, penelitian ini lebih difokuskan  pada  masalah  kemiskinan  dalam suatu  proses  pembangunan  di  Kota  Ambon. Asumsi dasar yang melatar-belakangi pertimbangan ini antara lain, bahwa kemajuan satu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  untuk  mencapai kesejahteraan. Semakin baik tingkat kehidupan  masyarakat,  semakin  baik  proses pembangunan dan capaian kinerja
pemerintah  daerah.  Mungkin  sederhana, tetapi  makna  dan  relevansi  harus  dibuktikan melalui  keterlibatan  bersama  masyarakat untuk  menangkap  berbagai  variasi-variasi pengakuan dan keluhan masyarakat. Tantangan  yang  dihadapi  pemerintah  daerah tidaklah  mudah  untuk  mengatasi  masalah kemiskinan. Keterbatasan sumber pembiayaan adalah salah satu faktor penyebabnya.  Sehingga  diperlukan  langkah- langkah yang kreatif, inovatif dan mengutamakan  ciri  khas  wilayah  masing- masing  merupakan  salah  satu  langkah  untuk menyusun  kebijakan  pembangunan  untuk mengurangi  angka  kemiskinan  ( poverty reduction ).

## Permasalahan
Data  kemiskinan  di  Kota  Ambon Provinsi Maluku merupakan salah satu potret ‗kegagalan  negara‘  mengatasi  masalah kemiskinan.  Sementara  di  sisi  lain,  berbagai program  intervensi  pengentasan  kemiskinan dari  tingkat  nasional  dan  lokal  telah digulirkan. Namun fakta menunjukkan bahwa  masalah  kemiskinan  masih  belum terselesaikan.  Minimal  angka  kemiskinan tersebut  secara  kuantitatif  tidak  mengalami penurunan  yang  signifikan.  Tentu,  kondisi kemiskinan  yang  terjadi  di  masyarakat, sesungguhnya  banyak  dimensi  yang  dapat menjelaskannya. Penyebab kemiskinan terjadi  antara  lain  karena,  tekanan  struktur, relasi sosial, ketidak-berdayaan dan lemahnya  akses  ekonomi,  daya  dukung infrastruktur  serta  lingkungan  sosial  budaya yang tertanam ( embeddedness ) dalam kehidupan masyarakat.
Sesuai  latar  belakang  dan  rumusan masalah,  berikut  ini  terdapat  pertanyaan penelitian  ( research  quistion )  yang  patut diungkapkan untuk dikaji adalah, bagaimana praksis kelompok keluarga miskin, mengatasi masalah kemiskinan dan sejauhmana  peran  Pemerintah  Kota  Ambon, menyelesaikan  permasalahan  kemiskinan  di masyarakat?.

## Tinjauan Pustaka
Kajian mengenai penyebab kemiskinan selama  ini  umumnya  dihubungkan  dengan tiga  faktor,  yakin  faktor  sosial  yang  tidak adil dan berpotensi menyebabkan kemiskinan  atau  sering  dikaitkan  dengan kemiskinan  struktural,  faktor  alamiah,  dan faktor budaya ( culture ) yang membuat orang hidup  miskin  (Rahoyo,  2010).  Kemiskinan struktural  umumnya  akibat  dari  kebijakan ‗negara‘  yang  mengakibatkan  masyarakat kesulitan  mengatasi  masalah  kebutuhan hidup. Kemiskinan alamiah umumnya akibat dari  kondisi  alam  seperti  wilayah  yang tandus,  kekeringan  akibat  sumber  air  dan sebagainya. Kemiskinan karena faktor budaya  terkait  dengan  sikap  hidup  dan perilaku yang tidak memberikan kesempatan sentuhan perubahan masuk ke dalam struktur kehidupan  kelompok.  Ditambah  dengan motivasi  individu  dan  atau  kelompok  yang belum jelas.
Sebelum  jauh  meninjau  kajian  teoritis tentang  pembahasan  kemiskinan,  motivasi manusia,  rumah  tangga  dan  pemenuhan kebutuhan hidup serta modal sosial, alangkah  baiknya  kita  sepintas  meninjau masalah  strukural  yang  menjadi  salah  satu penyebab  kemiskinan  itu  terjadi.  Salah  satu sumber  penyebabnya  peran  ‗negara‘  lemah untuk mengatasi kemiskinan adalah komitmen  politik  anggaran  yang  tertuang dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Mengingat  bahwa  salah satu  sumber  pembiayaan  pembangunan adalah APBD.
Menurut  Wayong  (1999:81)  APBD adalah  suatu  rencana  pekerjaan  keuangan ( financial workplan ) yang dibuat untuk suatu jangka  waktu  tertentu  pada  waktu  badan legislatif  memberikan  kredit  kepada  badan- badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan  guna  memenuhi  kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan  yang  menjadi  dasar  ( groundslag ) penetapan  anggaran,  dan  yang  menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.
Istilah  yang  dimaksud  dari  APBD yaitu:  Anggaran,  dalam  arti begrooting dan estimate mempunyai  makna  penentuan, patokan  atau  penetapan  besarnya  uang. Pendapatan, atau inkomen dalam arti revenue atau  penerimaan  mempunyai  makna  untuk membiayai  pengeluaran  diperlukan  sumber- sumber penerimaan. Belanja, atau government  expenditure atau  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah  mempunyai  makna pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan tugas/fungsinya jelas memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran. Sedangkan tindakan-tindakan yang berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan  sumber  daya  ekonomi  yang berupa  atau  dinyatakan  dengan  penggunaan uang.  Daerah,  mempunyai  makna  daerah otonom  yang  sebagai  badan  hukum  publik dalam  bentuk  organisasi  yang  menjadi  alat kekuasaan  dalam  menjalankan  pemerintahan di daerah (Ritonga, 2010:2). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah  daerah yang  dibahas  dan disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD).  Kemudian  ditetapkan  dengan Peraturan  Daerah  (Perda).  APBD  oleh pemerintah  daerah  digunakan  sebagai  dasar untuk  melakukan  aktivitas  pengeluaran  dan masyarakat  dalam  melakukan  pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tidak terkecuali  lokasi  penelitian  di  wilayah Pemerintahan Kota Ambon.
Ketika pemerintah daerah selalu serius dan concern bagi rakyatnya memalui APDB, pertanyaannya  adalah  apakah  masyarakat juga telah turut serta mempersipakan diri dan mendukung kebijakan pembangunan pemerintah  daerah?.  Ataukah  masyarakat hanya  bersifat  menunggu  ‗pemberian‘  dari pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan kesejahteraannya.

## Perspektif Kemiskinan
Banyaknya pengertian tentang kemiskinan,  tetapi  secara  umum  dapat dikatakan  bahwa  istilah  kemiskinan  selalu menunjuk  pada  sebuah  kondisi  yang  serba
kekurangan.  Dalam  kaitan  itu,  kondisi  serba kekurangan  bisa  saja  diukur  secara  objektif, dirasakan  secara  subjektif  atau  secara  relatif didasarkan pada perbandingan dengan orang lain sehingga melahirkan pandangan objektif,  subjektif  dan  relatif  tentang kemiskinan.  Selain  itu,  kondisi  serba kekurangan juga bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi,  tetapi  juga  dari  sisi  sosial  budaya termasuk sisi hegemoni kultural di dalamnya.
Ada juga pandangan tentang kemiskinan  material,  yaitu  kondisi  tidak terpenuhinya  kebutuhan  fisik  minimum, dapat  diukur  dengan  berbagai  kriteria (Yuwono,  2005).  Dalam  perspektif  ini Yuwono  juga  merujuk  pada  pandangan bahwa  kemiskinan  pada  awalnya  diukur secara  universal  dengan  ‗garis  kemiskinan‘, yang bertolak dari suatu definisi kemiskinan yang  ditinjau  dari  sudut  ekonomi.  Garis kemiskinan  relatif  diperkenalkan  oleh  oleh Remenyi  (Yuwono,  2005)  menggunakan ukuran 50% dari pendapatan per kapita.
Dari  pandangan  ini  sesungguhnya kemiskinan  material  terlepas  dari  apapun katagori  pengukurannya,  selalu  menjadi masalah pembangunan di berbagai negara di dunia.  Hampir  sebagian  besar  program utama  negara-negara  di  dunia  mengarahkan energi  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan. Karena  itu,  kemiskinan  tidak  hanya  sebagai akibat struktur, tetapi juga karena alam. Pada sisi  lain,  kemiskinan  dapat  saja  diakibatkan oleh  kondisi  lingkungan  alam.    Salah  satu contoh  rujukannya  adalah  Kusnadi  (2006) yang mengatakan bahwa kemiskinan nelayan serta  kerusakan  lingkungan  pesisir  dan  laut merupakan dampak dari kebijakan pembangunan  yang  selama  ini  berorientasi ke  daratan.  Sekalipun  sejak  tiga  dasawarsa terakhir  pemerintah  menggulirkan  kebijakan modernisasi  perikanan  ( blue  revolution ) untuk  meningkatkan  kesejahteran  nelayan, mereka  masih  terperosok  dalam  perangkap kerentanan sosialekonomi yang berkepanjangan. Ironi besar di tengah-tengah kekayaan  sumber  daya  kemaritiman  yang melimpah.
Karena  itu,  kita  bisa  menggunakan pandangan Glewwe dan Van der Gaag (Vel, 2010:199) bahwa mendefinisikan kemiskinan  mempunyai  kaitan  dengan  cara memilih  nilai-nilai  standar  untuk  indikator- indikator  khusus  atau  cara  menandai  suatu ‗garis  kemiskinan‘.  Jenis  indikator  dan  dan garis  kemiskinan  yang  dipilih  seseorang harus  sesuai  dengan  tujuan  pengkajian. “tindakan -tindakan pemberantasan kemiskinan  secara  umum  yang  bertujuan mengendalikan  secara  menyeluruh  sumber daya  kaum  miskin,  seharusnya  menerapkan definisi-definisi  umum  tentang  kemiskinan, misalnya tingkat konsumsi per kapita”.
Paling tidak sepintas pandangan tentang  konsep  kemiskinan  dapat  kita pahami  sebagai  pintu  masuk  penelitian  ini. Untuk  tidak  terjadi  kekeliruan  menjelaskan fenomena  kemiskinan  maka  diperlukan kehati-hatian  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian. Bila dalam realitasnya kemiskinan  tersebut  terjadi  karena  bukan ukuran  kemiskinan  yang  dipakai  oleh berbagai  lembaga  Negara,  bukan  tidak mungkin  terjadi  redefinisi  terhadap  konsep kemiskinan  menurut  masyarakat  lokal. Apalagi kehidupan masyarakat yang dikatagorikan miskin serba terbatas dan pas- pasan — kalau  tidak  ingin  dikatakan  sebagai keluarga miskin, untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Salah  satu  yang  mungkin  dapat membantu  masyarakat  ke  luar  dari  kondisi kemiskinan  adalah  dengan  memberikan penguatan  kewirausahaan.  Sifat  wirausaha sangat berpengaruh terhadap motivasi usaha. Pengaruh  yang  demikian  dapat  dipahami sebagai  sifat  wirausaha  menjadi  faktor pendorong  motivasi  yang  kuat  untuk berusaha.  Dengan  semangat  dan  motivasi yang  tinggi  akan  mendorong  motivasi mereka untuk berprestasi dan menumbuhkan kegiatan  wirausahaannya  ( push  motivation ) (Priyanto,  2008).  Atas  dasar  ini,  ada beberapa pandangan teoritis dapat membantu menjelaskan konsep motivasi.
Dalam  berbagai  kegiatan  manusia  , perilakunya    akan  tercermin  pada  pekerjaan
dan  aktivitas  yang  dilakukan,  baik  itu aktivitas  yang  bersifat  individu,    kelompok, maupun organisasi. Pekerjaan yang dilakukan setiap individu di dalam mencapai suatu  tujuan  tertentu  pada  prinsipnya  tidak terlepas  dari  motivasi  yang  ada  dalam  diri setiap individu dimaksud. Motivasi itu selalu ada  dalam  kegiatan  yang  bersifat  individu maupun  bersifat  organisasi.  Dan  karenanya ketika  motivasi  itu  muncul,  maka  perilaku akan  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan (Soegijono, 2000).
Motivasi  yang  memunculkan  perilaku, telah  banyak  di  teliti  oleh  para  ahli sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari studi- studi dimaksud telah memunculkan berbagai definisi  tentang  motivasi  itu  sendiri.  Tetapi pada  prinsipnya  semua  definisi  dimaksud mengarah pada satu pengertian saja. Pengertian dimaksud seperti yang disampaikan  oleh  Gibson,  Ivancevic  dan Donelly  (Suwarto,  1999:77)  bahwa  motivasi ialah  suatu  konsep  yang  menguraikan tentang  kekuatan-kekuatan  yang  ada  dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku. Demikian juga menurut  Victor  Vroom  (Gibson  et.al, 1996:145)  bahwa  motivasi  sebagai  proses pengaturan  pilihan  di  antara  bentuk-bentuk aktivitas  sukarela  alternatif  dan  sebagian besar  perilaku  dianggap  berada  di  bawah pengendalian  orang  dan  karenanya  di motivasi.
Demikian pula menurut Sukanto Reksohadiprodjo (1999:252) bahwa motivasi adalah  keadaan  dalam  pribadi  seseorang yang  mendorong  keinginan  individu  untuk melakukan  kegiatan-kegiatan  tertentu  guna mencapai  tujuan.    Motivasi  yang  ada  pada seseorang  akan  mewujudkan  suatu  perilaku yang  diarahkan  pada  tujuan  mencapai sasaran  kepuasaan.  Sama  halnya  yang dilakukan oleh Stephen P. Robbins (Suwarto, 1999:77).  Sama  halnya  dengan  pandangan teori  motivasi  dari  Abraham  Maslow (Reksohadiprodjo,  1999  :  259-260)  yang pada  intinya  menjelaskan  suatu  hirarki kebutuhan  ( hierarchy  of  needs )  yang menunjukkan adanya lima tingkatan
keinginan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong  seseorang  untuk  mendapatkan kepuasaan  atas  kebutuhan  tersebut,  setelah kebutuhan  yang  lebih  rendah  dipuaskan. Kelima  kebutuhan  Maslow  tersebut  adalah  : (a).  kebutuhan  fisiologis  ( phisiological needs ),  (b)  kebutuhan  keamanan  ( safety needs ),  (c)  kebutuhan  sosial  ( social  needs ), (d) kebutuhan  akan  penghargaan  ( esteem needs ),  dan  (e)  kebutuhan  aktualisasi  diri ( self – actualization needs ).

## Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hidup
Pada  bagian  ini,  diskusi  tentang kemiskinan  tidak  terpisahkan  dengan  rumah tangga ( household ) dan pemenuhan kebutuhan  hidup.  Rumah  tangga  merupakan suatu  unit  sosial  yang  muncul  untuk memenuhi  kebutuhan  para  anggotanya. Itulah  sebabnya  ketika  rumah  tangga  harus dihidupi  maka  anggota  rumah  tangga setidaknya harus memiliki mata pencaharian sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  berkelanjutan.  Sehingga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan hidup anggotanya.  Ketika  tekanan  kebutuhan ekonomis keluarga mengimpit, maka seluruh anggota  keluarga  akan  menjadi  aktor perubahan.  Sehingga  pilihan  memulai  usaha atau  mencari  pekerjaan  adalah  tujuan  untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.
Pemenuhan
kebutuhan hidup sebagaimana pandangan Carswell (Bryceson, 1999)  merupakan  suatu  bentuk  kemampuan individu  menghimpun  aset  sebagai  sarana untuk hidup. Demikian pula seturut pandangan de Haan dan Zoomers (Marschkel dan  Berkes,  2006)  Konsep  pemenuhan kebutuhan hidup adalah usaha yang dilakukan  individu,  rumah  tangga,  atau kelompok  untuk  memenuhi  kebutuhan, melalui penyediaan konsumsi dan kebutuhan ekonomi lainnya, menghadapi situasi ketidakpastian,  dan  menciptakan  peluang baru.  Kedua  pandangan  tersebut  setidaknya mengarahkan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan hidup  merupakan  suatu  upaya  mengatasi
tekanan dan keguncangan, untuk memelihara dan  meningkatkan  kemampuan  yang  dapat memberikan  manfaat  sebesar-besarnya,  baik masa sekarang dan untuk masa depan secara berkelanjutan.

## Perspektif Modal Sosial
Dalam perkembangan penggunaan konsep  modal  sosial,  ternyata  bukan  saja sebagai  pendekatan  ekonomi,  namun  telah berkembang  pada  berbagai  disiplin  ilmu seperti  ilmu  hukum,  ilmu  politik,  sosiologi dan antropologi (CRP,2003:7). Perkembangan ini
mengakibatkan munculnya  berbagai  pendapat  dan  gagasan yang  sering  menimbulkan  perdebatan  serius tentang  penggunaan  konsep  modal  sosial. Terlepas dari perdebatan terhadap penggunaan  konsep  modal  sosial,  ada baiknya  pemanfataan  modal  sosial  oleh beberapa  ahli  dapat  dikemukakan  sebagai kerangka tinjauan dalam memetakan, masalah  kemiskinan.  Dengan  demikian memahami modal sosial, setidaknya membantu  memahami  modal  sosial  dalam aktivitas  rumah  tangga  miskin.  Seperti pendapat James
Coleman (2000:16;
Serageldin dan Grootaert, 2000 : 46):
―A  variety  of  different  en tities, with  two  elements  in  common: they  all  consist  of  some  aspect of  social  structure,  and  they facilitate  certain  actions  of actors – whether  personal  or corporate  actor – within  the structure‖ . Coleman  menjelaskan  bahwa  ternyata tidak hanya satu entitas dalam struktur sosial yang  memfasilitasi  suatu  tindakan  individu atau  kelompok,  tetapi  justru  lebih  dari  satu kategori  dari  entitas-entitas  yang  berbeda dengan dua unsur yang sama: mereka semua terdiri  dari  beberapa  aspek  struktur  sosial, dan  mereka  memfasilitasi  tindakan-tindakan tertentu dari para aktor baik individu maupun lembaga – di  dalam  suatu  struktur. Sementara  Robert  Putnam  (Serageldin  dan Grootaert,  2000  :  45): ―A  set  of  horizontal
associations  among  people  who  have  an effect on the productivity of the community “. Lain  halnya  dengan  Putnam  yang melihat modal sosial sebagai suatu kumpulan asosiasi-asosiasi  yang  bersifat  horisontal diantara  orang-orang  yang  mempunyai pengaruh terhadap produktivitas dari masyarakat  setempat.  Hubungan-hubungan yang  bersifat  horisontal  dimaknai  oleh Putnam sebagai suatu kekuatan yang mampu melakukan  perubahan-perubahan  mendasar, terutama  ketika  individu  dan  kelompok memiliki  tujuan  tertentu  yang  hendak dicapai.  Hubungan  tersebut  tidak  hanya  atas kepentingan terbatas, tetapi pada kepentingan yang dirasakan bersama, sehingga  dengannya  kepentingan  tersebut dapat  dicapai. Kajian Putnam berangkat  dari institusi  sosial  yang  di  dalamnya  terdapat jaringan, norma dan kepercayaan. Hubungan-hubungan ini menurutnya merupakan  kunci  keberhasilan  ekonomi  dan demokrasi.  Perubahan  yang  diharapkan  dari jejaring  usaha,  diwujudkan  dalam  bentuk pembentukan modal manusia ( human capital ).
Sejalan  dengan  pendapat  Putnam, gagasan lain juga dikemukakan oleh Jonathan  H.  Turner  (2000:95)  bahwa  dalam masyarakat  terdapat  suatu  kekuatan  yang darinya  dapat  meningkatkan  potensi  untuk dimanfaatkan  bagi  proses  perkembangan ekonomi  masyarakat,  sehingga  kekuatan tersebut dapat menciptakan dan mempertahankan  hubungan  sosial  dan  pola organisasi  sosial.  Hubungan  sosial  yang diciptakan  individu  merupakan  kekuatan yang  memiliki  potensi  bagi  perkembangan ekonomi.  Pada  sisi  lain,  Woolcock  and Narayan  (Callois  and  Angeon,  2004  :  3-5) bahwa sesungguhnya mengarah pada norma- norma dan jaringan-jaringan yang memungkinkan  masyarakat  untuk  bertindak secara bersama-sama. Lebih lanjut, Woolcock  dan  Narayan  mengembangkan konsep  yang  sering  dipakai  dalam  berbagai analisis secara empiris pada bidang sosiologi, ekonomi dan lainnya.
Konsep Woolcock and Narayan (Callois  and  Angeon,  2004  :  3-5),  dikenal dengan tiga tipe social capital : tipe pertama, bonding  social  capital, yang  berhubungan dengan  relasi-relasi  di  antara  kelompok- kelompok  yang  sama  seperti  suku,  agama, antar  golongan  dimana  kelompok  ini  akan memperkuat ikatan-ikatan sosial pada kelompoknya.  Tipe  kedua, bridging  social capital, menunjuk  pada  hubungan-hubungan antar kelompok yang berbeda, dan kelompok yang  berbeda  ini  akan  memperkuat  ikatan- ikatan diantara kelompok-kelompok tersebut. Tipe  ketiga  adalah, linking  social  capital, yang  menunjuk  pada  hubungan-hubungan antar  individu-individu  dan  kelompok- kelompok  dalam  strata  sosial  yang  berbeda dalam suatu struktur.
Beberapa gagasan di atas, jika dicermati  maka  sebetulnya  terdapat  kata kunci yang mendasari kesimpulan pandangan  mereka.  Walaupun  pandangan- pandangan tersebut berangkat dari perspektif dan  kajian  empiris  yang  berbeda  dan memiliki  tujuan  yang  berbeda  pula.  Namun sesungguhnya  pandangan  mereka  mengarah pada  satu  tujuan  pokok  yaitu  adanya  upaya untuk  membangun  dan  memperkuat  suatu komunitas/ masyarakat yang dapat mengembangkan diri dan kelompoknya bagi upaya  pengembangan  kualitas  hidup.  Kata- kata kunci tersebut yakni, komunitas, norma- norma,  nilai-nilai,  aksi  bersama,  tujuan bersama,  dan  kepentingan  yang  sama. Dengan  demikian  sebetulnya  modal  sosial tidak  secara  individual,  tetapi  melalui  suatu interaksi  sosial  bersama.  Pantoja  (2002:119- 120) misalnya,  mengatakan  bahwa social capital  is  nested  in  structure  and  not  within individuals .
Kekuatan  modal  sosial,  sesungguhnya memiliki  aspek  jaringan  menjadi  salah  satu kunci  yang  terpenting  untuk  membangun hubungan antar individu dan antar kelompok.  Melalui  jaringan  mereka  saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling bantu dalam melaksanakan  atau  mengatasi  suatu  masalah (Lawang,2005:62;  Coleman,  1999).  Senada
dengan  ini,  Jacqueline  Vel  (2010,  217-218) dalam penelitiannya di NTT tentang “ economi umah ” menegaskan bahwa jaringan  adalah  bentuk  orientasi  dari  para pelaku.  Sehingga  menurut  Vel,  jaringan hubungan, penting bukan hanya karena dapat memberikan  akses  ke  berbagai  sumber  daya esensial,  seperti  modal  atau  tenaga  kerja, tetapi  juga  dapat  memberikan  akses  arus informasi  dan  dukungan  bagi  bagi  peserta jaringan. Dengan demikian, jaringan menjadi penting.  Karena  itu,  Vel  sependapat  dengan Wellman  (Vel,  2010:219),  bahwa  jaringan ( Network )  diartikan  sebagai  pembentukan jaringan  secara  sengaja  untuk  mendukung tercapainya tujuan.
Sementara  Bourdieu  (2001;  Prabawa, 2010:34-35)  menekankan  perbedaan  modal sosial  dalam  masyarakat  atau  komunitas dengan  individu.  Perbedaan  antara  modal sosial  dalam  komunitas  dan  individu  secara tegas  oleh  Bourdieu  mendefinisikan  konsep modal  sosial  dalam  hal  jaringan  hubungan yang dapat bertahan lama pada aras individu (Prabawa,  2010).  Karena  itu  modal  sosial tidak  terlepas  dan  erat  berkaitan  dengan konsep  jaringan  sosial.  Individu  akan memperoleh  manfaat  dari  modal  sosial  jika mereka menyatu  ( embedded ) dalam  jaringan sosial  yang  memberikan  suatu  keadaan dalam  hubungan  sosial  yang  berkelanjutan (Prabawa,2010:35).  Kekuatan  modal  sosial pada  individu  yang  terimplementasi  dalam masyarakat  juga  ditunjukan  oleh  pandangan Francis  Fukuyama  (2001:7;  2007:22-25): yang  menyebut  bahwa ―social  capital  is  an instantiated informal norm that promotes co- operation between two or more individuals‖ modal  sosial  secara  sederhana  merupakan serangkaian  nilai-nilai  atau  norma-norma informal  yang  dimiliki  bersama  diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan  terjalinnya  suatu  kerjasama diantara  mereka” .  Seperti  telah  diuraikan bahwa  di  dalam  modal  sosial,  terdapat ukuran  untuk  menilai  proses  modal  sosial dapat  berlangsung  seperti  norma  ( norm ), kepercayaan ( trust ) dan jaringan ( network ).
Walaupun memang modal sosial masih terus diperdebatkan ( debatable ), tetapi melalui pemikiran dan konsep tentang modal sosial ini, sudah sepatutnya menjadi perhatian  untuk    menganalisis  kondisi kemiskinan  masyarakat.  Selain  itu,    modal sosial  paling  tidak  dan  atau  mungkin  saja dapat  dipakai  sebagai  alat  analisis  dalam memetakan realitas kemiskinan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  dijelaskan  dengan metode  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif  dan  jenis  penelitian  studi  kasus. Tentang studi kasus, berdasarkan Konferensi Cambridge  tahun  1976  menyebutkan  (Liek Wilardjo, 1994: 4) bahwa: “…studi  kasus  ialah  istilah
umum yang mencakup serumpun  metode  penelitian yang  sama-sama  memum- punkan perhatian pada penelaahan  di  seputar  suatu kejadian”. Lebih lanjut Wilardjo (1994:4) menyebutkan  bahwa  metode  ini  berusaha memberikan  penjelasan  yang  jujur  dan seksama  tentang  kasus  tertentu  sedemikian rupa,  sehingga  memungkin-kan  pembacanya menembus  ke  dalam  apa  yang  tampak  ke permukaan  dan  juga  untuk  memeriksa kebenaran tafsiran penulisnya dengan meninjau sejumlah data objektif pilihan yang sesuai,  yang  dijadikan  tumpuan  untuk membangun studi kasus itu.
Lokasi ( locus ) penelitian sangat menentukan  proses  dan  hasil  yang  akan dicapai. Penentuan lokasi penelitian seharusnya  tidak  sekedar  asal  memenuhi syarat  ‗tertentu‘.  Ada  empat  pertim bangan pokok  yang  layak  menjadikan  Desa  Rutong dan  Desa  Leahari  sebagai  lokasi  penelitian; pertama, secara  umum  kondisi  masyarakat katagori  miskin  di  kedua  desa  ini,  relatif dapat  dikatakan  homogen  dalam  kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Kedua, umumnya  masyarakat  bermata  pencaharian sebagai  petani  dan  nelayan. Ketiga, jarak tempuh untuk mencapai kedua desa ini relatif
lebih mudah, karena berada di pesisir pantai. Sementara  enam  desa  lainnya  berada  pada posisi pegunungan. Keempat, program pengentasan  kemiskinan  yang  dilaksanakan di  kecamatan  ini,  pada  umumnya  sama, sehingga  kedua  desa  ini  dapat  dikatakan representative mewakili desa-desa lainnya.
Sementara  teknik  pengambilan  sampel menggunakan purposive  sampling .  Teknik pengambilan  sampling  cara  tersebut,  secara sengaja  informan  ditentukan,  termasuk  telah mempertimbangkan  aspek  keterwakilan  dan homogenitas informan. Informan yang terpilih  untuk  diwawancarai  berjumlah delapan  Kepala  Keluarga  (KK)  katagori miskin.  Mereka  terwakili  dari  Desa  Rutong dan  Desa  Leahari  masing-masing  sebanyak empat  KK.  Penentuan  informan  secara sengaja, berdasarkan pada tingkat  kejenuhan data yang disampaikan berdasarkan pedoman wawancara.  Selain  melakukan  wawancara dengan kepada desa setempat atau perangkat desa  lainnya,  perlu  pula  mengumpulkan bukti  aktivitas,  dokumen  sekunder  yang berkaitan dengan penelitian.

## Pembahasan
Sesuai  target,  penelitian  dilakukan untuk memudahkan proses identifikasi permasalahan  dan  membuat  katagorisasi kelompok  masyarakat  miskin  di  kedua  desa tersebut.  Tentu  diawali  dengan  bertemu kepala desa secara terpisah. Desa Rutong dan Desa  Leahari,  termasuk  desa  yang  ditata rapih.  Suasana  desa  cukup  memberikan kesejukan.  Maklum,  banyak  pepohonan besar  yang  berada  di  sekeliling  rumah masyarakat, dekat dengan hutan pohon sagu, dan  letak  desa  yang  berhadapan  dengan pantai.  Wajar  jika  kesejukan  karena  angin meniup dari segala arah.
Kecamatan  Leitimur  Selatan  (Leisel), terdiri dari Desa Rutong, Desa Leahari, Desa
Naku,  Desa  Kilang,  Desa  Hukurila,  Desa Ema,  Desa  Hatalai,  Desa  Hutumury.  Untuk mencapai  kecamatan  ini,  membutuhkan waktu  tempuh  sekitar  satu  jam,  dan  tiga puluh  menit  perjalanan  darat,  ke  arah  timur Kota  Ambon.  Jarak  tempuh  ±  15  km (Kecamatan  Leisel  dalam  Angka,  2012). Kecamatan  ini,  merupakan  salah  satu kecamatan  yang  telah  dimekarkan  dari Kecamatan  Teluk  Ambon  Baguala  pada tahun 2006. Sebelumnya Kota Ambon terdiri dari tiga kecamatan, masing-masing Kecamatan  Sirimau,  Kecamatan  Nusaniwe dan  Kecamatan  Teluk  Ambon  Baguala. Pemekaran dilakukan hanya pada Kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang menambah dua kecamatan  baru  yakni,  Kecamatan  Leitimur Selatan dan Kecamatan Teluk Ambon.
Secara  geografis,  Wilayah  Kecamatan Leitimur  Selatan  memiliki  batas-batas  pada sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kecamatan Teluk  Ambon  Baguala,  sebelah  selatan berbatasan  dengan  Laut  Banda,  sebelah Timur  Laut  Banda  dan  sebelah  Barat berbatasan  dengan  Desa  Soya  Kecamatan Sirimau  dan  Desa  Urimessing  Kecamatan Nusaniwe  (Kecamatan  Leisel  dalam  Angka, 2012).  Pusat  ibu  kota  kecamatan  berada  di Desa  Leahari.  Sementara  jarak  antara  Desa Rutong  ke  pusat  kecamatan  hanya  1,10  km. antara  Desa  Leahari  dan  Desa  Rutong, letekanya bersebelahan, dan berada di pesisir pantai.  Berdasarkan  data  Kecamatan  Leisel dalam  Angka  (2012)  Penduduk  tercatat  di Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 9.661 jiwa,  dengan  komposisi  4.372  penduduk laki-laki  dan  4.941  penduduk  perempuan. Dengan  kepadatan  penduduk  sebesar  191 jiwa tiap km 2 .
Terhadap sebaran jumlah penduduk per desa  di  Kecamatan  Leitimur  Selatan  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Luas Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk,
Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Dirinci perdesa/Kelurahan di Kecamatan Leitimur Selatan 2011 Desa/ Kelurahan Lusa Desa (km 2 ) L P J Sex Ratio Kepadatan Penduduk/(km 2 ) Naku 5,00 348 363 711 95,87 142 Kilang 5,00 435 426 861 102,11 172 Hukurila 7,50 327 293 620 111,60 83 Ema 3,00 342 388 730 88,14 243 Hatalae 5,00 510 553 1.063 92,22 213 Hutumuri 15,00 2.047 2.165 4.212 94,55 281 Rutong 5,00 376 433 809 86,84 162 Leahari 5,00 335 320 655 104,69 131
Sumber: Kecamatan Leitimur Selatan dalam Angka tahun 2012 (data diolah)
Sebaran tempat tinggal dan perumahan penduduk  di  Desa  Rutong  berada  pada  dua Rukun  Warga  (RW),  dan  lima  Rukun Tetangga  (RT),  selanjutnya  untuk  Desa Leahari  memiliki  satu  Rukun  Warga  (RW), dan  tiga  Rukun  tetangga  (RT).  Sementara luas  kedua  desa  ini  tergolong  kecil  yang hanya 5,00 km 2 .
Jumlah  keluarga  miskin  di  Desa Rutong  sebanyak  30  KK,  dan  di  Desa Leahari  sebanyak  36  KK.  Setiap  desa ditentukan  sebanyak  4  KK  untuk  mewakili informan  yang  lain.  Yang  patut  diungapkan pula bahwa umumnya dari hasil wawancara, ternyata  data  yang  dikemukakan  cenderung sama  (data  jenuh),  sehingga  data  tersebut dapat  dikatakan  telah  memenuhi  unsur validitas.
Berdasarkan  data  empiris  ditemukan secara  umum,  para  informan  memiliki tingkat  pendidikan  yang  sangat  rendah, hanya  lulusan  SD  dan  tidak  tamat  SMP  . Padahal pendidikan adalah basis pengembngan  pengetahuan.  Semakin  tinggi tingkat pendidikan, semakin terbuka peluang pengetahuan  dipakai  untuk  kemudahan mengakses sumber pekerjaan dan finansial.

## Kondisi Ekonomi Keluarga
Bagian  ini  menggambarkan  situasi ekonomi  rumah  tangga  keluarga  sehari-hari. Satu  dari  enam  keluarga  yang  dijadikan
informan,  menjelaskan  tentang  kehidupan sehari-hari.  Untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari,  mereka  mengandalkan hasil  kebun,  hutan  dan  atau  ikan  laut,  yang dibeli  setelah  nelayan  se  desanya  melaut. Ada  juga  beberapa  keluarga  lain  yang  harus berjualan  hasil  kebun  ke  pasar  di  Kota Ambon. Meskipun kadang-kadang keuntungan relatif terbatas, atau bahkan tidak tidak  diperoleh  sama  sekali.  Jika  barang dagangan  tidak  habis  terjual,  diupayakan agar  paling  tidak,  modal  bisa  kembali. Dengan harapan modal ini dapat diputar pada hari berikutnya. Bagi mereka, yang terpenting  ada  sedikit  uang  untuk  makan sehari-hari  atau  untuk  keperluan  anak-anak sekolah.  Kondisi  ini  diutarakan  oleh  ibu  Eta Suripet (40 tahun). Lebih lanjut menurut ibu Eta,  kehidupan  sehari-hari,  terutama  makan dan minum diupayakan secara maksimal. Dia berjualan di pasar membantu suaminya yang hanya bekerja sebagai petani. Untuk saat ini, mereka  belum  berpikir  untuk  merenovasi rumah.  Walaupun  kini  rumah  mereka  hanya berdinding  pelepah/batang  dan  beratapkan daun  rumbia  (pohon  sagu).  Lebih  lanjut menurutnya,  selama  ini,  program  bantuan bagi  keluarga  miskin  di  desa  belum  secara merata  dilaksanakan.  Dia  mencontohkan, yang  diperoleh  hanya  beras  bagi  keluarga miskin  (Raskin),  yang  dibeli  Rp.6.000/kg. Sementara program  yang lain, belum pernah
diterima,  seperti  Program  Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Program Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan (P2KP).
Kondisi  yang  hampir  serupa  juga dialami  oleh  informan,  keluarga  Sopie Makatita (54 tahun). Saat peneliti berkunjung ke rumahnya ibu Sopie sementara terbaring sakit, sehingga wawancara  dilakukan  dengan  salah  seorang anak  bernama  Jemmy  (39  tahun).  Sejak suami ibu Sopie meninggal, praktis kebutuhan  sehari-hari  keluarga  dan  biaya sekolah  anak-anak,  diperoleh  dari  berjualan hasil kebun. Luas kebun yang mereka miliki sekitar  satu  hektar.  Kebun  tersebut  beraneka tanaman seperti cengkih, pala, duren, kelapa dan  langsat.  Jika  musim  buah  tertentu hasilnya  dapat  dijual  di  desa  atau  dijual  ke pasar  Ambon.  Jemmy  sang  anak,  lulusan SMA. Pekerjaannya serabutan dan penghasilan  tidak  menentu.  Kadang-kadang sebagai  tukang  bangunan,  kadang  melaut sebagai  nelayan.  Kedua  pekerjaan  ini, biasanya  dilakukan  sesuai  musim  per  enam bulan.  Saat  musim  barat  antara  bulan Januari-Juni, Jemmy menjadi nelayan bersama  rekan-rekannya.  Pada  saat  bulan Juli-Desember  musim  barat,  lautan  tidak bersahabat. Angin dan gelombang laut cukup tinggi,  sehingga  mereka  tidak  bisa  melaut. Waktu  tersebut  kemudian  dimanfaatkan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dalam  wawancara,  menurut  Jemmy, program-program  bagi  masyarakat  miskin yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota Ambon  belum  maksimal  terselesaikan.  Dia memberikan contoh, rumah mereka difasilitasi  oleh  program  P2KP.  Rumah tersebut  hanya  direnovasi  dan  ditata  sesuai dengan  kondisi  ruang  sebelumnya.  Sebelum direniovasi,  rumah  mereka  terbuat  dari batang/pelepah  dan  atap  dari  daun  rumbia (pohon sagu). Kemudian diganti dengan batu konblok  dan  semen.  Bagian  dalam  rumah telah  dihaluskan  dengan  semen  (plester), sementara  bagian  luar  tidak  diselesaikan. Sementara  untuk  kelengkapan  seperti  aliran listrik,  pemasangan  daun  pintu  dan  jendela
harus  diuasahakan  sendiri  oleh  pemilik rumah.  Bagi  Jemmy,  untuk  makan  sehari- hari  mereka  sangat  terbatas,  apalagi  harus memasang  aliran  listrik  dan  membeli  daun pintu  atau  jendela,  pasti  sangat  sulit  (lihat gambar  di  atas).  Akibatnya  rumah  yang difasilitasi  oleh  program  tersebut  tidak tuntas.  Untuk  penerangan  rumah,  mereka meminta  satu  aliran  listrik  dari  keluarga tetangga.  Kemudian  setiap  bulan  mereka harus membayar biaya sebesar Rp10.000.
Setiap  keluarga  di  kedua  desa  tersebut saling  membantu  satu  dengan  yang  lain. Ikatan kekeluargaan tercermin dalam kelompok  usaha  bersama,  baik  kegiatan perikanan,  pertukangan  maupun  pada  area pertanian.  Kekerabatan  (norma)  yang  kuat menjadikan  mereka  saling  membutuhkan untuk saling mengisi kekuarangan.
Baik  ibu  Eta,  maupun  Jemmy  adalah pekerja  keras.  Perjuangan  mereka  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga.  Tentu dibutuhkan  ketekunan,  kesetiaan,  pantang menyerah,  jujur  dan  tetap  berdoa  kepada Sang  Pencipta  untuk  meminta  kekuatan  dan berkat  adalah  prinsip  hidup.  Itulah  makna hidup  yang  keduanya  sampaikan  untuk mengatasi  kebutuhan  keseharian.  Walaupun demikian, situasi ini mesti menjadi perhatian pemerintah daerah untuk turut serta memberikan perhatian dalam rangka meningkatkan kesejahteraanwarganya.
Namun,  faktanya  peran  Pemerintah Kota  Ambon  dalam  membantu  warga masyarakat  miskin,  masih  tertatih-tatih. Belum  banyak  perubahan  yang  dilakukan untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Program yang dihasilkan, umumnya merupakan program  turunan  secara  nasional,  seperti pemberian  beras  bagi  keluarga  miskin (Raskin),  program  bantuan  pemberdayaan ekonomi  dan  program  penanggulangan kemiskinan  di  perkotaan  (P2KP).  Sebagai program turanan secara nasional, pemerintah kota  mengalami  kesulitan  dana.  Untuk membiayai  pelaksanaan  kegiatan  tersebut, dana  harus  diberikan  dari  pemerintah  pusat (Jakarta),  pada  sisi  lain,  jumlah  kerluarga miskin  yang  akan  dibantu,  terbatas  dengan
kuota  dan  jumlah  berbasis  penyediaan  dana. Akibatnya  penentuan  keluarga  penerima manfaat terbatas.
Implikasi  terhadap  situasi  tersebut, terjadi  dalam  dinamika  pemerintahan  pada kedua desa tersebut. Masyarakat — khususnya  keluarga  katagori  miskin,  pada umumnya  mempertanyakan  persyaratan  dan kriteria penerima bantuan. Mengingat, keluarga miskin yang terdaftar tidak seluruhnya  menerima  bantuan.  Kondisi  ini diakui  oleh  kedua  Kepala  Desa.  Hal  senada juga diungkapkan Kepala Urusan Pemerintahan  (KAUR)  Desa  Leahari.  Lebih lanjut menurut yang bersangkutan, salah satu bantuan  bagi  keluarga  miskin  adalah pemberian  bantuan  beras  bagi  keluarga miskin.  Beras  yang  dialokasikan  kepada Desa  Leahari  seharusnya  sesuai  jumlah keluarga  miskin.  Tetapi  ternyata  alokasi beras  ke  desa  tidak  sesuai  dengan  jumlah keluarga  miskin.  Untuk  mencegah  konflik dalam masyarakat, Kepala Desa memutuskan untuk membagi beras tersebut secara merata. Cara  ini  untuk  menjaga  agar  dalam masyarakat tidak terjadi perpecahan.
Kondisi  yang  hampir  serupa  juga terjadi  pada  beberapa  program  yang  lain, seperti  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat. Pemberian  bantuan  seperti  bibit  hewan peternak;  ayam  kampung,  pemberian  dari intansi terkait, sering tidak melibatkan pihak pemerintah  desa.  Pada  waktunya  ketika program tersebut direalisasikan, ternyata ada keluarga  yang  seharusnya  menerima,  tidak menerima, dan sebaliknya. Akhirnya banyak muncul pertanyaan masyarakat dan membuat kecurigaan  masyarakat  terhadap  aparatur desa.
Padahal  diharapkan  agar  program- program pemberdayaan ekonomi masyarakat diupayakan  dapat  terimplementasi  secara efektif  dan efisien. Program tersebut seharusnya peka terhadap kebutuhan masyarakat  sehingga  merupakan  solusi  bagi pengentasan persoalan sosial kemasyarakatan, khususnya upaya pengentasan  kemiskinan.  Program-program pemberdayaan  ini  harus  dilakukan  secara
kesinambungan  dan  tetap  mengacu  pada perubahan-perubahan dalam masyarakat.

## Kesimpulan
Salah satu target keberhasilan program kerja  Pemerintah  Kota  Ambon  adalah mengurangi angka kemiskinan. Target pengurangan  angka  kemiskinan  masyarakat, merupakan  program  kerja  besar,  yang membutuhkan  kerja  keras  dari  pemerintah kota,  yang  didukung  oleh  masyarakat. Termasuk pihak ketiga seperti LSM, Swasta, Perguruan Tinggi dan kelompok kepentingan lainnya.  Pada  posisi  ini  sinergisitas  antar institusi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan  tugas  ini.  Karena  itu,  ketika pemerintah kota dengan serius ingin mengurangi angka kemiskinan di masyarakat,  maka  salah  satu  pilihan  untuk memperbaiki kegiatan yang telah dilaksanakan adalah dengan membuat proses evaluasi secara berkelanjutan. Atas dasar itu, Pemerintah  Kota  Ambon,  telah  berupaya melahirkan kegiatan untuk mengatasi masalah  kemiskinan  di  masyarakat.  Namun, bukan  berarti  bahwa  kegiatan  tersebut  telah berjalan  sesuai  dengan  harapan,  masih diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk terus memperbaiki mekanismenya.
Sesuai  temuan  dalam  penelitian  ini, maka  kesimpulan  yang  ditemui  antara  lain; (a).  rata-rata  tingkat  kehidupan  KK  miskin pada  kedua  desa  ini,  cenderung  tidak mengalami perubahan. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari hanya ditentukan  dari kegiatan  rutin sebagai petani atau buruh tani. Tambahan terhadap pendapatan keluarga diperoleh dari pekerjaan serabutan  lain  yang  tidak  tetap.  Tumpuan kebutuhan  hidup  hanya  mengandalkan  dari sumber  lahan  yang  tidak  seberapa  tersedia. (b),  Pemerintah  Kota  Ambon,  dalam mengatasi permasalahan kemiskinan warganya,  belum  memunculkan  model tersendiri.  Program  dan  metode  masih menggunakan  bentuk  program  kemiskinan turunan  dari  Pemerintah  Pusat  (Jakarta), seperti  Raskin,  Jamkesmas,  P2KP,  dan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara data  yang dipakai  masih merujuk pada  data  standarisasi  dari  Badan  Pusat Statistik. Basis data ini pula yang mengakibatkan, sebagian masyarakat mempermasalahkannya  saat  implementasi program pengentasan kemiskinan.
Karena  itu,  berdasarkan  kesimpulkan penelitian  yang ada, maka terdapat  beberapa pemikiran  sebagai  bentuk  rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini untuk memperbaiki  dan  melengkapi  mekanisme kegiatan yang diarahkan bagi upaya mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat yang telah dijalankan sebelumnya.  Pikiran  ini  dimaksudkan    agar di  masa  mendatang,  kendala  dan  tantangan yang  dihadapi  masyarakat  akan  semakin lebih  baik.  Untuk  itu,  pikiran  rekomendasi dapat dikemukan sebagai berikut:
Pertama , pembenahan dan pemutakhiran data jumlah keluarga miskin di Kota  Ambon,  yang  tersebar  di  berbagai lokasi desa dan kelurahan, diharapkan secara berkala  dilakukan  pemutakhiran.  Terutama proses  identifikasi  dengan  menggunakan persyaratan  dan  kriteria  yang  tepat.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  terdapat dalam data keluarga miskin yang selayaknya tidak  lagi  dikatagorikan  sebagai  keluarga miskin.
Kedua, persyaratan  penerima  bantuan bagi keluarga miskin hendaknya dikoordinasikan melalui kepala pemerintahan  setempat.  Sebagian  keluarga miskin  penerima  bantuan,  tidak  diketahui oleh  perangkat  pemerintah  desa  setempat. Kondisi  ini  mengakibatkan  pemerintah  esa setempat  tidak  mengetahui  tentang  anggota masyarakat yang akan menerima bantuan.
Ketiga, need  assessment terhadap keluarga katagori miskin, mutlak diperlukan. Karena need assement merupakan salah satu langkah tepat sebelum implementasi kegiatan. Pertimbangan terhadap kegiatan ini merujuk  pada  temuan  lapangan  bahwa terdapat  beberapa  keluarga  miskin,  yang layak menerima bantuan, justru terabaikan.
Keempat, pendampingan dan monitoring secara berkala. Proses
pendampingan  dan  monitoring  dari  pihak pemerintah  kota,  wajib  dilakukan  secara berkala  dalam  waktu  yang  disesuaikan. Pendampingan  akan  menjadi  kekuatan  bagi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian.  Sementara  monitoring  menjadi media  perkuatan  kepedulian  pemerintah terhadap  perubahan  yang  terjadi  dengan keluarga sasaran.
Kelima, mendayagunakan potensi lokal dan  sumber  daya  lokal  sesuai  karakteristik wilayah.  Point  ini  menjadi  salah  satu  aspek penting dalam upaya memberdayakan masyarakat  lokal.  Kepemilikan  sumber  daya lokal; alam dan manusia adalah aspek utama membangkitkan  ekonomi  setiap  wilayah. Karakteristrik  wilayah  yang  berbeda-beda dapat dijadikan modal dasar dalam membangun  masyarakat  dan  wilayahnya. Kepemilikan  sumber  daya  lokal  dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan menggerakan  masyarakat  sebagai  tonggak utama.  Identifikasi,  inventarasisasi  dan katagorisasi berdasarkan keunggulan wilayah menjadi kegiatan utama.

## DAFTAR PUSTAKA
Callois,  J.  M  and  V.  Angeon.  2004, On  the role of social capital on local economic development - An econometric investigation  on  rural  employment areas  in  France, AES  Conference 2004.
Commission  Research  Paper,  2003,  “ Social Capital: Reviewing the Concept and Its Policy  Implications‖. Commonwealth of Australia.
Coleman, J, 1990 “ The Foundations of Social Theory‖. Harvard: Harvard University Press.
Bryceson  Deborah  Fahy,  1999 ―African Rural  Labour,  Income  Diversification &  Livelihood  Approaches ”.  A  Long - term  Development  Perspective Review of African Political Economy
No.80:171-189 © ROAPE Publications Ltd., 1999 ISSN 0305-6244.

## Fukuyama.  Francis,  2007  “
The  Great Disruption;  Human  Nature  and  The Reconstitution  of  Social  Order‖ .
Penyunting  Dede  Nurdin.  Peneribit Qalam.
Fukuyama  Francis,    2001  “ Social  Capital, Civil Society and Develop-ment ”. Third World  Quarterly,  Vol  22,  No  1,  pp  7 – 20, 2001 .
Gibson,  James.  L,  James  Jr.  Donelly dan  John.  M.  Ivancevic,
1997  “ Manajemen “.  Edisi ke sembilan.
Penerbit
Erlangga Jakarta.
---------------- ,  1996  “ Organization, Behavior, Structure and
Process . 5 th edition. Jilid  I ,
Business  Publication  Inc . Alih bahasa Savitri Soekrisno dan Dharma Agus. Penerbit Erlangga.
---------------- ,  1996  “ Organization, Behavior,  Structure  and  Process . 5 th
edition. Jilid  II ,  Business  Publication
Inc .  Alih  bahasa  Savitri  Soekrisno  dan Dharma Agus. Penerbit Erlangga.
Kusnadi, 2006 “Lingkungan dan Kemiskinan”.  Jurnal  Perspektif.  UNS.
Surakarta Lawang  Robert  M.Z,  2005  “ Kapital  Sosial Dalam Perspektif Sosio-logik ”. Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universi-tas Indonesia.
Marschke1  Melissa  J.  and  Fikret  Berkes ,
2006  “ Exploring  Strategies  that  Build Livelihood  Resilience:  a  Case  from Cambodia ”. http://www.ecologyandsociety.org/vol1 1/ iss1/art42/.
Pantoja  Enrique,  2002  “ Qulitative  Analysis of  Social  Capital:  The  Case  of Community  Development  in  Coal Mining Areas in Orissa, India ”. Within Christian  Grootaert  and  Thierry  van Bastelar “ Understanding ad Measuring Social  Capital:  A  Multi-disciplinary Tool  for  Practitioners ”.  The  World Bank Washington D.C.

## Prabawa Titi Susilowati, 2010 “
The Tourism Industry Under Crisis; The Struggle of
Small Tourism Enterprise in Yogyakarta  (Indonesia) ”.  Dissertation from  Faculteit  der  Sociale  Vrije University Amsterdam Belanda.
Priyanto Sonny Heru, 2008 “ Di Dalam Jiwa
Ada  Jiwa:  The  Backbone  and  The Social Construction of Entreprenuership ”. Buku Pidato
Pengukuhan  Guru  Besar  Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Rahoyo  Stefanus,  2010  “ Dilema  Tionghoa Miskin ”.  Penerbit  Tiara  Wacana
Jogjakarta.

## Reksohadiprojo,  Sukanto,  1999  “
Organisasi Perusahaan “.  Edisi  kedua.  Penerbit BPFE Jogjakarta
Ritonga,  Irwan  Taufiq.  2010. Perencanaan dan  Penganggaran  Keuangan  Daerah di  Indonesia .  Yogyakarta:  Sekolah Pascasarjana UGM
Sanapiah  Faisal,  2001 “ Format-Format
Penelitian Sosial ”.  Penerbit  PT.
RajaGrafindo Persada Jakarta.
Serageldin,  Ismail  and  Christian  Grootaert,
Defining Social Capital: An Integrating View ” dalam  Dasgupta,  Partha  and Ismail Serageldin. 1999, Social Capital – A  Multifaceted  Perspective, The World Bank, Washington D.C.
Soegijono  Simon  P,  200 0  “ Kinerja  usaha industri  kecil  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.
Kajian pada
Industri Kecil Kerajinan Rotan di Desa
Teluk  Wetan  Kecamatan  Welahan Kabupaten  Jepara  Provinsi  Jawa Tengah .”

## Penerbit
Program Pascasarjana UKSW Salatiga
Sugiyono,  2009. Metode  Penelitian  Bisnis . Bandung: Alfabeta
Stake.  Roberth.  E  “ Case  Studi ”.  dalam Denzin  K.  Norman  and  Lincoln Yvonna.S,  1997  “ Handbook of
Qualitative Research ”. Sage
Publication.  Pvt.  Ltd.  Penerjemah Dariyatno  dkk,  2009.  Pustaka  Pelajar
Jogjakarta.
Suwarto, FX, 1999 “ Perilaku
Keorganisasian “.  Cetakan  pertama. Penerbit Universitas Atmajaya
Jogjakarta.
Turner J onathan.H, 2000 “ The Formation  of Social  Capital ”.  dalam  Dasgupta,
Partha  and  Ismail  Serageldin.  1999, Social  Capital – A  Multifaceted Perspective, The World Bank, Washington D.C.
Vel Jacqueline, 2010 “ The  Uma – Economy: Idegeneus economics and Development Work  ini  Lawonda,  Sumba  (Eastern
Indonesia)‖. Edisi
Terjemahan “ Ekonomi-Uma: Penerapan Adat dalam  Dinamika  Ekonomi  Berbasis Kekerabatan ”. Penerbit HuMa Jakarta.
Wayong,  J.  1962. Fungsi  Administrasi
Negara . Jakarta: Penerbit Djambatan.
Wilardjo  Liek,  1994, “ Studi  Kasus:  Sebuah Panduan  Praktis ”.  saduran  buku  dari
Penulis  Nisbet  J  dan  Watt.  J.  Penerbit kerjasama  Satya  Wacana  University Press  dan  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia Jakarta.
Yuwono Prapto, 2005 ” Kemiskinan Spiritual ”.  Jurnal  Kritis  Multidisplin. Penerbit Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Badan  Pusat  Statistik  di  Indonesia,  2010. http://www.bps.go.id/ .  Dikunjungi,  17
September 2011.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K), 2011. “Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Maluku”. Penerbit Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kantor  Bank  Indonesia  Maluku  Laporan Perkembangan  Perekonomian  Provinsi Maluku Tahun 2011
Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Kecil dan
Mikro Kota Ambon. Laporan Perkembangan  Koperasi  UMKM  di
Kota Ambon. Pusat  Data  dan  Informasi  Kemiskinan Departemen Sosial RI. http://kfm.depsos.go.id/mod. php?mod=tabulasi .
Kota  Ambon  Dalam  Angka  Tahun  2007.
Penerbit Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Ambon.