## NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI LANGKAH UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA (PERSPEKTIF ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM)

## July Wiarti
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau E-mail : july_wiarti@yahoo.com

## Abstrak
Cara pemberantasan tindak pidana khusus- nya  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan ekonomi  seperti  pencucian  uang  mulai terjadi pergeseran paradigma dari Follow The Suspect ke Follow The Money, sehingga lebih berupaya untuk mengembalikan uang negara (Asset  Recovery)  sebanyak-banyaknya. Salah  satu  caranya  yakni  dengan  adanya Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture, yaitu  perampasan  asset  tanpa  tuntutan pidana.  Permasalahannya  adalah  untuk mengaplikasikan  nya  tentu  memerlukan aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  hal itu, sehingga perlu mengkaji aturan tersebut dan  bagaimana  konsepsi  Non-Conviction Based  Asset  Forfeiture  sebagai  langkah untuk  mengembalikan  kerugian  negara dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan, jika  dilihat  pada  teori  analisis  ekonomi terhadap  hukum.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan  meneliti  data  sekunder  dan  data dianalisis  secara  kualitatif.  Kesimpulannya ketentuan telah diatur pada Pasal 65-67 UU TPPU  didukung  dengan  PERMA  Nomor  1 Tahun 2013 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2013. Menggunakan  mekanisme  non-conviction based  asset  forfeiture  sebagai  langkah pengembalian  kerugian  negara  dalam rangka penanggulangan kejahatan dibidang ekonomi dapat tercapai lebih cepat, efisien, dan efektif.
Kata  kunci:  Analisis  Ekonomi;  Kerugian Negara;  Non-Conviction  Based  Asset Forfeiture.

## Abstract
How to eradicate crimes particularly those related to economy such  as  money  laundering  has  begun  a  paradigm  shift  from Follow the suspect to Follow The Money, so it is more effort to reimburse the state (Asset Recovery) as much as possible. One of the ways is Non-Conviction Based Asset forfeiture which is confiscation of assets without criminal charges. To apply it, it would require the rules. Therefore, it needs to review the rules and the provisions of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a step to restore losses to the state for crime prevention, based on the theory of economic analysis of law. The method used is a normative legal research by examining the secondary data, and the data was analyzed qualitatively. To sum up, the conditions have been regulated in Article 65-67 supported by PERMA No. 1 of 2013 and SEMA No. 3 of 2013. Applying the mechanism of non-conviction-based asset forfeiture as a step of the state loss return for crime prevention in the economy can be achieved more quickly, efficiently and effectively.
Keywords : Economic  Analysis;  State  Losses;  Non-Conviction Based Asset Forfeiture
1.   Pendahuluan M anusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia yang hidup berkelompok atau yang disebut juga dengan masyarakat dalam menjalankan hidupnya pasti memiliki perbedaan kepentingan. Hal  inilah  yang  dapat  memunculkan  konflik  kepentingan  di antara  manusia.  Untuk  itu,  diperlukan  aturan-aturan  yang dapat  melindungi  kepentingan  dan  menyelesaikan  masalah manusia tersebut.
July Wiarti . Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara
P eraturan  hidup  kemasyarakatan  yang  bersifat mengatur  dan  memaksa  untuk  menjamin  tata- tertib  dalam  masyarakat,  dinamakan  peraturan hukum  atau  kaedah  hukum. 1 Kaidah  sendiri  dapat diartikan  sebagai  aturan,  norma,  petunjuk-petunjuk tentang  tingkah  laku  manusia. 2 Dalam  konsepsi masyarakat  yang  telah  terorganisasi  dalam  bentuk negara, kaidah itu dikonstruksikan kedalam peraturan hukum.  Peraturan  hukum  itu  kemudian  diwujudkan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan yaitu keputusan tertulis negara atau  pemerintah  yang  berisi  petunjuk  atau  pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. 3
Ada beberapa teori yang mengungkapkan bahwa negara  berhak  untuk  mengambil  tindakan  terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan, yakni seperti ajaran  kedaulatan  tuhan  yang  dianut  oleh  Friedrich Julius  Stahl  yang  mengatakan  bahwa  negara  adalah badan  yang  mewakili  Tuhan  di  dunia  yang  memiliki kekuasaan penuh menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Teori perjanjian masyarakat mengemukakan otoritas  negara  yang  bersifat  monopoli  itu  pada kehendak  manusia  itu  sendiri,  yang  menghendaki adanya  kedamaian  dan  ketentraman  di  masyarakat. Mereka  berjanji  akan  mentaati  segala  ketentuan yang  dibuat  negara  dan  dilain  pihak  bersedia  pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya  akan  berakibat  terganggunya  ketertiban dalam masyarakat. Mereka telah memberikan kuasa kepada  negara  untuk  menghukum  seseorang  yang melanggar  ketertiban.  Begitu  pun  dengan  teori kedaulatan  negara,  para  penganut  teori  tersebut mengemukakan  pendirian  yang  lebih  tegas  karena negaralah  yang  berdaulat,  maka  hanya  negara  itu sendiri  yang  bergerak  menghukum  seseorang  yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat.
1 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 34.
2 J.C.T.  Simorangkir,  dkk., Kamus  Hukum ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2008), hlm. 80.
3 Bagir  manan, Dasar-Dasar  Konstitusional  Peraturan Perundang-undangan  Nasional,  Fakultas  Hukum  Universitas Andalas , Padang, 1994, sebagaimana dikutip oleh Yuliandri, Asas- Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37.
Negaralah  yang  menciptakan  hukum  jadi  segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Dalam kaitannya dengan  hukuman,  hukum  ciptaan  negara  itu  adalah hukum pidana. 4
Dalam  ranah  hukum  pidana  perbuatan  yang dilarang dan disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan  yang  dilarang  tersebut  diatur  di  dalam perundang-undangan.  Khususnya  untuk  tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi seperti tindak pidana pencucian uang diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  yang  selanjutnya  disingkat UU  TPPU.  Maka  dari  itu,  negara  berwenang  untuk menghukum mereka yang melakukan pencucian uang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
Seiring perkembangan hukum pidana, mengenai cara  pemberantasan  tindak  pidana  khususnya berkenaan  dengan  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  ekonomi  seperti  pencucian  uang,  mulai terjadi pergeseran paradigma dari Follow The Suspect ke  Follow  The  Money .  Sehingga  lebih  menekankan bagaimana  caranya  untuk  mengembalikan  uang negara ( Asset Recovery ) sebanyak-banyaknya sekaligus memiskinkan  si  pelaku  dan  bukan  hanya  sekedar memidana  pelaku  yakni  dengan  harapan  dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain.
Permasalahan mulai timbul ketika si pemilik uang tidak ada atau melarikan diri. Jika berdasarkan pada ketentuan pada umumnya maka diperlukan putusan terlebih dahulu yang menyatakan untuk dilakukannya perampasan  aset  pelaku.  Tetapi  bagaimana  jika pemilik  nya  tidak  ada  atau  melarikan  diri  padahal jelas uangnya berdasarkan analisis PPATK uang yang tidak  wajar  dan  diketahui  uang  yang  berasal  dari kejahatan.
Maka  dari  itu  muncullah Non-Conviction  Based Asset  Forfeiture,  yaitu  perampasan  asset  tanpa tuntutan pidana dan inipun telah diatur di dalam Pasal
4 Lili  Rasjidi  &  Ira  Thania  Rasjidi, Pengantar  Filsafat  Hukum , (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), hlm. 86.
July Wiarti . Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara
67 UU TPPU. Sehingga tanpa harus ada tuntutan pidana aparat  dapat  mengembalikan  uang  tersebut  pada negara atau pada yang berhak. Selain itu berkenaan mengenai  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  juga merupakan  tindak  pidana  di  bidang  ekonomi,  maka untuk  menciptakan  hukum  yang  efektif  mengingat pada orientasi untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak-banyaknya,  perlulah  untuk  melihat  pada teori  Analisis  Ekonomi  terhadap  Hukum.  Analisis Ekonomi  terhadap  Hukum  yaitu  penerapan  prinsip- prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisis  persoalan  hukum. 5 Lantas  bagaimana ketentuan  Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture sebagai  langkah  untuk  mengembalikan  kerugian negara dalam rangka penanggulangan kejahatan, jika dilihat  pada  teori  analisis  ekonomi  terhadap  hukum tersebut. Dari pemaparan di atas, didapatlah beberapa hal yang menjadi masalah, yaitu sebagai berikut:
a.  Bagaimana  ketentuan  mengenai non-conviction based  asset  forfeiture  menurut  peraturan perundang-undangan di Indonesia?
b.  Bagaimana  konsepsi non-conviction  based  asset forfeiture sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian  negara  dalam  rangka  menanggulangi kejahatan  menurut  perspektif  analisis  ekonomi terhadap hukum?

## 2.  Metode Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif  yaitu  “penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data sekunder belaka.” 6
Pendekatan  penelitian  yang  penulis  gunakan adalah
a.  Pendekatan  konseptual  yaitu  berangkat  dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dapat membantu menganalisis
5 Raqfat, “Analisa Hukum dalam Ekonomi,” dalam http://www. rakfatdamanhuri.blogspot.co.id, akses 15 Februari 2016.
6 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.
permasalahan yang ada seperti konsep atau teori berkenaan  dengan non-conviction  based  asset forfeiture dan analisis ekonomi terhadap hukum.
b.  Pendekatan  undang-undang  yaitu  dengan menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan non-conviction based asset forfeiture .
Pada  penelitian  hukum  normatif  ini,  data  yang digunakan  merupakan  data  sekunder,  yang  terdiri dari:
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  “bahan-bahan hukum  yang  mengikat.” 7 Dalam  hal  ini  penulis menggunakan peraturan-peraturan, diantaranya: Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.
b.  Bahan hukum sekunder, yaitu “yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.” 8
Bahan  yang  dapat  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut, dalam hal  ini  penulis  menggunakan  skripsi,  tesis, makalah, jurnal, surat kabar, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.
c.  Bahan-bahan  non-hukum,  yaitu  “bahan  yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.” 9 .
Pada  penelitian  hukum  normatif  ini  data dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  “analisis  dengan cara  mendiskripsikan/menggambarkan,  kemudian membandingkan  antara  data  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  atau  pendapat para  ahli  hukum.  Tahapan  analisis  dimulai  dari pengumpulan  data,  pengolahan  data  dan  terakhir penyajian data.” 10
7 Ibid .
8 Ibid . 9 Syafrinaldi, dkk., Buku Panduan Penulisan Skripsi , (Pekanbaru: UIR Press, 2012), hlm. 12.
10 Ibid .

## 3. Hasil dan Pembahasan
A.  Ketentuan  Mengenai Non-Conviction  Based Asset Forfeiture Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia
Sebagaimana  yang  disampaikan  pada  latar belakang di atas, non-conviction based asset forfeiture merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pada pihak  yang  berhak  atas  kepemilikan  aset  yang  tidak wajar yang di duga karena suatu kejahatan yang tanpa harus  didahului  dengan  tuntutan  pidana.  Secara sederhananya  yaitu  memungkinkan  dilakukannya perampasan  aset  tanpa  harus  menunggu  adanya putusan  pidana  yang  berisi  tentang  pernyataan kesalahan  dan  pemberian  hukuman  bagi  pelaku tindak pidana. 11
Hal ini terjadi karena adanya pegeseran paradigma dari berorientasi pada pelaku hingga berorientasi pada uang 12 . Salah satu yang menyebabkan diperlukannya non-conviction  based  asset  forfeiture dikarenakan sulitnya  negara  untuk  mengembalikan  kerugian negara pada kasus yang tersangkanya melarikan diri atau  memang  pemiliknya  tidak  ada.  Secara  lebih luasnya yaitu sebagai berikut: 13
11 Muhammad  Yusuf,  “Implementasi  dan  Pengaturan  illicit Enrichment  dalam  Delik  Korupsi”,  Slide  disampaikan  dalam National  Workshop Kajian  Penerapan  UNCAC  di  Indonesia- Implementasi  dan  Pengaturan  Illicit  Encrichment  dalam  Delik Korupsi , Jakarta, 18 Februari 2014.
12 Orientasi pada pelaku (follow the suspect): Kerangka berfikir yang  melingkupi  Penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim  masih dikuasai  oleh  rezim  hukum  pidana  konvensional  yang  dalam penanganan  perkara  masih  berorientasi  pada  pelaku,  sehingga setiap kebijakan yang menyangkut aset atau hasil tindak pidana masih diidentikkan dengan sudah adanya pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tiindak pidana.
Orientasi  pada  uang  (follow  the  money):  pemidanaan  lebih berorientasi  pada  aset,  artinya  mengikuti  aset,  itulah  sebabnya pemulihan  atas  aset  tindak  pidana,  pengembalian  atas  aset tindak pidana baik untuk kepentingan negara maupun pihak yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama, disamping juga untuk memutus mata rantai kejahatan.
Yudi  Kistiana, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Perspektif  Hukum  Progresif ,  (Yogyakarta:  Thafa  Media,  2015), hlm. 14-15.
13 Theodore  S.  Greenberg  et.al., Stolen  Asset  Recovery  Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non- Conviction Based/NCB Asset Forfeiture) , Dikutip dari David Fredriek
1.  Yang  melakukan  kejahatan  itu  telah  meninggal dunia (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana);
2.  Pelaku  kejahatan  telah  melarikan  diri  keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkatung- katung karena pelaku masih berstatus buronan- walaupun dapat diadili secara in absentia , tetapi tidak bisa dieksekusi);
3.  Pelaku  kejahtan  sulit  disentuh  karena  terdapat kekebalan  yang  sangat  kuat  yang  dimilikinya (misalnya  kasus  bank  century  dan  kasus hambalang yang belum menyentuh orang-orang yang  diduga  terlibat  di  dalamnya  akan  tetapi terhalang kekuatan politik atau kekebalan hukum yang sangat kuat);
4.  Pelanggar  tidak  dikenal  namun  asetnya ditemukan;
5.  Harta  kekayaan  yang  berkaitan  dipegang  oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan tuntutan pidana  namun  ada  fakta  bahwa  harta  tersebut tercemar adanya;
6.  Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti.
Tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai  salah satu  tindak  pidana  dibidang  ekonomi,  jika  tidak ditanggulangi  dengan  cepat  akan  memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian suatu negara. Seperti  yang  disampaikan  Fraksi  reformasi  bahwa praktek pencucian uang dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia baik secara makro maupun mikro karena banyak transaksi perbankan yang sebenarnya bermasalah, namun tidak dapat ditindak oleh negara, dalam hal ini otoritas keuangan Indonesia. 14
Non-conviction  based  asset  forfeiture  pertama kali  diatur  pada United  Nations  Convention  Against Corruption 2003  atau  yang  biasa  disingkat  UNCAC Albert  Porajow, Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture  Sebagai Alternatif  Memperoleh  Kembali  Kekayaan  Negra  yang  Hilang Karena  Tindak  Pidana  yang  Berkaitan  dengan  Perekonomian Negara ,  Tesis,  (Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2013), hlm. 97.
14 Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan , (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm 219.
July Wiarti . Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara
2003.  Konvensi  PBB  tersebut  diratifikasi  oleh Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against  Corruption  2003.  Sebagai  negara  yang  ikut meratifikasi konvensi tersebut, maka Indonesia dapat mengikuti  ketentuan  yang  ada  di  dalamnya,  salah satunya tentang non-conviction based asset forfeiture . Pasal 54 angka 1 huruf c UNCAC 2003 menyebutkan:
“ Consider  taking  such  measures  as  may  be necessary to allow confiscation of such property without  a  criminal  conviction  in  cases  in  which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases .”
Sehingga  menurut  konvensi  tersebut  salah satu  mekanisme  yang  dapat  dilakukan  untuk mengembalikan  kerugian  negara  adalah  dengan merampas  aset  tanpa  adanya  putusan  pidana  baik dengan  alasan  meninggal,  melarikan  diri,  atau  tidak dapat hadir.
Ketentuan ini diikuti oleh Indonesia yaitu dengan memasukkannya  ketentuan  tersebut  di  dalam  UU TPPU  khususnya  pada  Pasal  67.  Prosesnya  sendiri dimulai seperti yang tercantum pada Pasal 65 ayat (1) yaitu ketika PPATK meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi  sebagaimana  dimaksud  Pasal  44  ayat  (1) huruf I yang bunyinya sebagai berikut:
“Meminta  penyedia  jasa  keuangan  untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.”
Jangka  waktu  penghentian  sementara  transaksi ini  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  66  adalah  paling lama  5  hari  kerja,  dan  dapat  diperpanjang  untuk paling  lama  15  hari.  Perpanjang  dilakukan  untuk memberikan  kesempatan  pada  PPATK  melakukan pemeriksaan  maupun  analisis  sebelum  hasil pemeriksaan maupun analisisnya diserahkan kepada penyidik.  Penghentian  sementara  transaksi  yang dimintakan  oleh  PPATK,  dalam  hal  tidak  ada  yang mengajukan  keberatan  dalam  waktu  20  hari  (waktu maksismal tentang penghentian sementara transaksi),
PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak pidana  tersebut  kepada  penyidik  untuk  dilakukan penyidikan  (Pasal  67  ayat  (1)).  Selain  itu  dalam  hal yang  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tidak ditemukan oleh penyidik dalam waktu 30 hari, maka penyidik  dapat  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut  sebagai  asset  negara  atau  dikembalikan kepada pihak yang berhak (Pasal 67 ayat (2)). Sehingga terhadap asset tersebut tidak perlu dibuktikan tindak pidananya  melalui  proses  persidangan,  tetapi  cukup diajukan  oleh  penyidik  kepada  Pengadilan  Negeri untuk  diputuskan  status  harta  kekayaan  tersebut. Pengadilan negeri hanya memiliki waktu selama 7 hari untuk mengeluarkan putusannya apakah permohonan penyidik ini dikabulkan atau ditolak. 15
Permasalahan  kembali  timbul  diakibatkan  tidak adanya  ketentuan  acara  yang  mengatur  tentang non-conviction based asset forfeiture tersebut. Maka lahirlah  Perma  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Permohonan  Penanganan  Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak  Pidana  Lain.  Diketahui  pula  bahwa  banyak laporan  rekening  yang  tidak  jelas  siapa  pemiliknya, dan bisa diduga sebagai uang hasil kejahatan, ini pun sesuai  dengan  yang  dikemukakan  Widyopramono  di websitenya sebagai berikut:
“Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK)  banyak  mendapat  laporan rekening  tidak  bertuan  dengan  jumlah  nominal sangat  besar,  dari  luar  negeri.  Sebagai  tindak lanjutnya MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3  Tahun  2013  tentang  Petunjuk  Penanganan Perkara  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” 16
Untuk berkenaan terhadap peraturan perampasan aset ini sendiri, sebenarnya telah dibentuk Rancangan Undang-Undangnya,  yaitu  tentang  Perampasan
15 Lihat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
16 Widyopramono, https://widyopramono.wordpress. com/2014/07/03/penanganan-aset-dan-harta-kekayaan/, “Penanganan Aset dan Harta Kekayaan”, Akses 17 Februari 2016.

## July Wiarti . Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara
Aset  Tindak  Pidana.  Prof  Widodo  Dirjen  Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, dalam sosialisasinya  mengatakan  bahwa  motivasi  utama RUU  tersebut  adalah  untuk  memberi  penguatan langkah  penegakan  hukum  untuk  memberantas praktik  korupsi  termasuk  pencucian  uang.  Selain  itu pemerintah  masih  belum  dapat  menjangkau  uang dan aset koruptor di luar negeri yang diperoleh dari kejahatan. 17
B.  Konsepsi Non-Conviction Based Asset Forfeiture
Sebagai  Langkah  Untuk  Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Menurut Perspektif Analisis Ekonomi

## Terhadap Hukum
Sebagaimana  yang  telah  penulis  jelaskan  pada latar  belakang  di  atas,  bahwa  Analisis  Ekonomi terhadap  Hukum  yaitu  penerapan  prinsip-prinsip ekonomi  sebagai  pilihan-pilihan  rasional  untuk menganalisis persoalan hukum. Salah satu penggagas teori  ini  adalah  Richard  A  Posner,  tetapi  sebetulnya teori  ini  sudah  ada  dan  dikembang  terlebih  dahulu oleh kalangan utilitarianisme seperti Jeremy Bentham dan John Stuarth Mill. Teori utilitas ini mengutamakan asas  kebergunaan  sesuatu.  Melalui  prinsip  ekonomi Posner berharap dapat meningkatkan efisiensi hukum termasuk efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. 18
Analisis ekonomi terhadap hukum pidana dimulai ketika  Cesare  Beccaria  menerbitkan  buku  berjudul On  Crime  and  Punishment ,  menurutnya  penjatuhan sanksi pidana seyogyanya dirancang ( designed ) sampai pada level tertentu untuk mengeliminasi keuntungan yang didapat oleh pelaku. 19 Dalam hubungan dengan 17 Sp.beritasatu.com/home/ruu-perampasan-aset-untuk- kuatkan-pemberantasan-korupsi/98790,”RUU  Perampasan  Aset Untuk Kuatkan Pemberantsaan Korupsi”, Akses 22 Februari 2016.
18 Hadnan  Qohar,  “Teori  Hukum  Richard  A  Posner  dan Pengaruhnya Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia”, dalam www. pa-nganjuk.go.id/images/artikel/artikel_teori_hukum_richard. pdf, Akses 22 Februari 2016.
19 Keith  N.  Hylton, Punitive  Damages  and  the  Economics Theory of Penalties , Dikutip dari Mahrus Ali, “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)”, Jurnal Hukum , Edisi No. 2 Vol. 15, 2008, hlm. 224.
kejahatan  dan  pidana,  analisis  ekonomi  paling  tidak memberikan tiga konstribusi penting. Tiga konstribusi penting tersebut adalah: 20
1.  Ekonomi memberikan model sederhana tentang bagaimana  individu  berperilaku  di  hadapan hukum,  khususnya  merespon  kehadiran  sanksi pidana,  individu  memaksimalkan  keuntungan  di dalam melakukan suatu aktivitas tertentu.
2.  Prioritas  utama  dalam  analisis  ekonomi  empiris adalah  untuk  membedakan  antara  hubungan dan  sebab.  Hal  ini  dikarenakan  para  ekonom berasumsi  bahwa  manusia  dalam  berperilaku adalah  rasional  dan  memiliki  tujuan-tujuan tertentu.
3.  Ekonomi  menyediakan  sebuah  maetrik  yang jelas  di  dalam  mengevaluasi  sukses  tidaknya suatu kebijakan hukum pidana. Kriteria normatif yang  digunakan  adalah  efisiensi.  Pandangan  ini diimplementasikan  dalam  bentuk  perbandingan antara  biaya  dan  keuntungan  dari  suatu kebijakan.
Secara  umum  dapat  dikatakan  prinsip  utama yang  digunakan  untuk  memahami  analisis  ekonomi atas  hukum  pidana  adalah  prinsip  rasionalitas  dan prinsip efisiensi.
Prinsip rasionalitas mengandung makna manusia dalam melakukan suatu aktivitas termasuk melakukan kejahatan,  berpikir  secara  rasional  dengan  tujuan utamanya  untuk  memaksimalkan  keuntungan  yang diharapkan  ( maximizing  the  expected  utility ). 21 Jika  dikaitkan  dengan  hukum  pidana  maka  pelaku kejatahan merupakan makhluk rasional ekonomis yang menimbang antara biaya yang harus dikeluarkan dari melakukan kejahatan dengan keuntungan yang akan didapat. Ketika keuntungan lebih besar dibandingkan dengan  biaya  yang  dikeluarkan,  maka  pelaku  akan melakukan kejahatan. 22
20 Thomas Miles, Empirical Economics and Study of Punishment and Crime , Dikutip dari Mahrus Ali, Ibid , hlm. 225-226.
21 Herbert  Hovenkamp, Rationality  in  Law  and  Economics, Dikutip dari Mahrus Ali, Ibid , hlm. 226 22 Thomas  J.  Miles, Empirical  Economics  and  Study  of Pinishment and Crime , Dikutip dari Mahrus Ali, Ibid , hlm. 227.
July Wiarti . Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara
Prinsip  kedua  analisis  ekonomi  atas  hukum pidana  adalah  prinsip  efisiensi  yang  mengandung makna  penghematan,  pengiritan,  ketepatan,  atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Efisiensi berkaitan dengan  tujuan  dan  sarana  untuk  mencapai  tujuan. Jika  sarana  yang  ingin  dicapai  membutuhkan  lebih banyak biaya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai,  maka  hal  itu  dikatakan  tidak  efisien  begitu sebaliknya. 23 Kaitannya dengan hukum pidana adalah pertama, apakah perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan  hukum  pidana  tidak  banyak  memerlukan biaya untuk menanggulanginya sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar; kedua, apakah sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  lebih  besar/berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan perbuatan pidana. 24
Sehingga  berdasarkan  pada  penjelasan  teori diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  perspektif analisis ekonomi terhadap hukum khususnya hukum pidana,  untuk  melihat  apakah non-conviction  based asset forfeiture dapat dijadikan sebagai langkah yang tepat  untuk  mengembalikan  kerugian  negara  dalam rangka  menanggulangi  kejahatan,  ada  dua  prinsip yang  dapat  digunakan  yaitu  prinsip  rasionalitas  dan efisiensi.
Sebelumnya  penulis  akan  paparkan  kembali maksud dari non-conviction based asset forfeiture yaitu merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pada pihak  yang  berhak  atas  kepemilikan  aset  yang  tidak wajar, yang di duga karena suatu kejahatan yang dan tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana.
Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sanski pidana yang baik itu seharusnya sanksi pidana  yang  dapat  mengeliminasi  keuntungan pelaku  dalam  hal  ini  khususnya  untuk  kejahatan  di bidang ekonomi. Hal ini mengingat juga pada prinsip rasionalitas  bahwa  pelaku  kejatahan  merupakan makhluk rasional ekonomis yang menimbang antara biaya yang harus dikeluarkan dari melakukan kejahatan dengan keuntungan yang akan didapat. Sehingga jika
23 Mahrus Ali, Ibid , hlm. 230.
24 Mahrus Ali, Ibid . hlm. 230.
keuntungan yang akan diperoleh lebih besar dari pada biaya  melakukan  kejahatan  maka  pelaku  pasti  akan melakukan  kejahatannya.  Dikarenakan  tujuan  yang ingin  diraihnya  adalah  keuntungan  yang  sebanyak- banyaknya  maka  dari  itu  untuk  menanggulanginya yaitu  dengan  melakukan  berbagai  cara  untuk mengambil kembali keuntungan yang dimiliki pelaku tadi.
Itulah  peran  yang  dimiliki  oleh non-conviction based asset forfeiture , yang mana tujuannya adalah untuk  mengambil  kembali  aset  yang  dimiliki  oleh pelaku  kejahatan  yang  aset  itu  diperoleh  dengan kejahatan dan mengembalikannya pada negara atau yang  berhak.  Selain  itu non-conviction  based  asset forfeiture bergerak  lebih  bebas  dikarenakan  tanpa harus  ada  tuntutan  pidana  sebelumnya,  aset  yang diketahui pasti berasal dari kejahatan dapat diambil, dan  salah  satu  kesulitan  aparat  dalam  mengambil aset pelaku diantaranya karena pelaku melarikan diri, meninggal  dunia  dan  lain-lain  seperti  yang  penulis paparkan  pada  pembahasan  pertama.  Dengan adanya non-conviction based asset forfeiture ini dapat memudahkan aparat untuk mengembalikan kerugian negara tanpa harus menunggu adanya putusan pidana mengenai hukuman dan dengan ini juga diharapkan dapat  memberi  efek  jera  pada  pelaku  kejahatan dan  masyarakat  luas  yang  beranggapan  bahwa  aset yang berasal dari kejahatan dapat bebas begitu saja, serta paradigma follow the money betul-betul dapat terealisasi.
Perampasan  penting  dalam  mengurangi  hasrat untuk  melakukan  tindak  pidana,  karena  dilihat  dari perspektif  moral,  terdapat  asumsi  ideologis  bahwa tidak  seorang  pun  diperbolehkan  mendapatkan keuntungan  dari  melakukan  kejahatan.  Dalam kaitannya dengan pencucian uang, perampasan aset hasil kejahatan merupakan bagian penting efektivitas rezim anti pencucian uang. 25
Melihat  pada  prinsip  efisiensi,  yang  mana berpatokan  pada  apakah  perbuatan  yang  ingin ditanggulangi  dengan  hukum  pidana  tidak  banyak
25 Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang , (Yogyakarta: UII Press,2015), hlm. 248.
July Wiarti . Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara
memerlukan biaya untuk menanggulanginya sehingga keuntungan  yang  hendak  diraih  darinya  lebih  besar. Contoh  penanggulangan  yang  memerlukan  biaya yang relatif banyak adalah seperti pemidanaan, biaya dalam  proses  pengadilan,  penjara,  pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan benda. 26
Menggunakan mekanisme non-conviction based asset  forfeiture jelas  tidak  memerlukan  biaya  yang besar untuk dilakukan dan keuntungan yang diperoleh nantinya bahkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi, karena sebagaimana diketahui proses non-conviction  based  asset  forfeiture sendiri yaitu  cukup  melibatkan  PPATK  untuk  menganalisis lalu  hasilnya  diserahkan  pada  penyidik  dan  ketika dalam proses penyidikan tidak ada ditemukan pelaku maka aset diserahkan pada Pengadilan Negeri untuk diputuskan  kepemilikannya  pada  negara  atau  pada berhak.  Tidak  ada  lagi  pembuktian  terhadap  tindak pidananya  sehingga  lebih  efisien  dan  biaya  tidak seperti  pada  penyelesaian  kasus  pada  umumnya. Sehingga  keuntungan  yang  awalnya  dimiliki  pelaku, dikembalikan secara utuh kembali pada yang berhak selama  memang  terbukti  aset  tersebut  dari  hasil kejahatan.  Maka  dari  itu  pengembalian  kerugian negara  sebagai  penanggulangan  kejahatan  dibidang ekonomi dapat tercapai lebih cepat, efisien, dan efektif dengan  menggunakan  mekanisme non-conviction based asset forfeiture .

## 4.   Kesimpulan
Non-conviction  based  asset  forfeiture  pertama kali  diatur  pada  UNCAC  2003  lalu  diratifikasi  oleh Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against  Corruption  2003.  Kemudian  dimasukkan pada Pasal 67 UU TPPU, dan didukung dengan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan  Penanganan  Harta  Kekayaan  dalam
26 Barbara A. Hudson, Understanding Justice: an Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory , Dikutip dari Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi , (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm. 86.
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau  Tindak  Pidana Lain  dan  MA  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  3 Tahun  2013  tentang  Petunjuk  Penanganan  Perkara Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Melihat pada prinsip rasionalitas bahwa dikarenakan tujuan  yang  ingin  diraih  pelaku  adalah  keuntungan yang  sebanyak-banyaknya  maka  dari  itu  untuk menanggulanginya dilakukan dengan cara mengambil kembali keuntungan yang dimiliki pelaku tadi. Itulah peran  yang  dimiliki  oleh non-conviction  based  asset forfeiture. Melihat pada prinsip efisiensi Maka dengan menggunakan mekanisme non-conviction based asset forfeiture jelas  tidak  memerlukan  biaya  yang  besar untuk  dilakukan  dan  keuntungan  yang  diperoleh nantinya bahkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menanggulanginya. Maka dari itu pengembalian kerugian  negara  sebagai  penanggulangan  kejahatan dibidang ekonomi dapat tercapai lebih cepat, efisien, dan  efektif  dengan  menggunakan  mekanisme non- conviction based asset forfeiture . Diharapkan ke depan pemerintah dapat segera mungkin mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana serta aparat betul-betul  dapat  menerapkan  mekanisme  tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mengembalikan kerugian negara sebanyak mungkin dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

## 5.   Daftar Pustaka
Ali, Mahrus. “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif  Analisis  Ekonomi  Atas  Hukum)”, Jurnal Hukum , Edisi No. 2 Vol. 15, 2008.
Amrani,  Hanafi. Hukum  Pidana  Pencucian  Uang .
Yogyakarta: UII Press, 2015.
Bakhri, Syaiful. Pidana Denda dan Korupsi . Yogyakarta:
Universitas  Islam  Indonesia  dan  Total  Media,
2009.
Hadnan  Qohar,  “Teori  Hukum  Richard  A  Posner dan  Pengaruhnya  Bagi  Penegakan  Hukum  Di Indonesia”,  dalam  www.pa-nganjuk.go.id/ images/artikel/artikel_teori_hukum_richard.
July Wiarti . Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara
pdf, Akses 22 Februari 2016.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
Kistiana,Yudi. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Perspektif  Hukum  Progresif .  Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
Luthan,  Salman. Kebijakan  Kriminalisasi  Di  Bidang Keuangan . Yogyakarta: UII Press, 2014.
Porajow,  David  Fredriek  Albert. Non-Conviction Based  Asset  Forfeiture  Sebagai  Alternatif Memperoleh  Kembali  Kekayaan  Negra  yang Hilang  Karena  Tindak  Pidana  yang  Berkaitan dengan Perekonomian Negara , Tesis, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013).
Raqfat,  “Analisa  Hukum  dalam  Ekonomi,”  dalam http://www.rakfatdamanhuri.blogspot.co.id, akses 15 Februari 2016.
Rasjidi,  Lili  &  Ira  Thania  Rasjidi. Pengantar  Filsafat Hukum . Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
Simorangkir, J.C.T. dkk. Kamus Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Sp.beritasatu.com/home/ruu-perampasan-aset- untuk-kuatkan-pemberantasan-korupsi/ 98790,”RUU  Perampasan  Aset  Untuk  Kuatkan Pemberantsaan  Korupsi”,  Akses  22  Februari
2016.
Syafrinaldi,  dkk. Buku  Panduan  Penulisan  Skripsi .
Pekanbaru: UIR Press, 2012.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Widyopramono,https://widyopramono.wordpress. com/2014/07/03/penanganan-aset-dan- harta-kekayaan/, “Penanganan Aset dan Harta Kekayaan”, Akses 17 Februari 2016.
Yuliandri. Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  Baik  Gagasan Pembentukan  Undang-Undang  Berkelanjutan .
Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Yusuf,  Muhammad.  “Implementasi  dan  Pengaturan illicit  Enrichment  dalam  Delik  Korupsi”,  Slide disampaikan dalam National Workshop Kajian Penerapan  UNCAC  di  Indonesia-Implementasi dan Pengaturan Illicit Encrichment dalam Delik Korupsi , Jakarta, 18 Februari 2014
July Wiarti . Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara