JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 5 Nomor 1 Februari 2019 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) DENPASAR http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM

## PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM BERBASIS PANCASILA
Oleh I Putu Sastra Wibawa Universitas Hindu Indonesia Denpasar sastra@unhi.ac.id
diterima 12 Oktober 2018, direvisi 14 Pebruari 2019, diterbitkan 28 Februari 2019

## Abstract
Human  development  with  cross-cultural  characteristics  is  one  of  them can be done by optimizing the higher education law  that has the character of Pancasila.  Pancasila  has  values  that  must  be  internalized  into  legal  higher education  that  are  spread  throughout  the  existing  courses.  Pancasila  values are systems  that cannot be separated from one another. One form of  effort  to build  a  higher  education  law  with  Pancasila  character  by  incorporating  the principles of legal pluralism in the legal studies conducted.

## Keywords: Higher Education Law, Pancasila

## I. PENDAHULUAN
Upaya  membangun  karakter  bangsa mengalami  pasang  surut  sejalan  dengan pergulatan  bangsa  dalam  menentukan  arah perjuangan  dan  juga  arah  pembangunan. Pada  era  pasca  kemerdekaan,  Indonesia diwarnai  oleh  pergulatan  politik,  terutama menyangkut  pesoalan  ideology  Negara  yang akan  menentukan  wujud  dan  jatidiri  bangsa di masa depan. Sejak saat itu semangat untuk membangun  kultur  dan  jatidiri  berbasis Pancasila  semakin  menguat,  namun  dalam perjalanannya  pembangunan  yang  terlampau berorientasi pada materi telah menumbuhkan kultur  yang  tidaksejalan  dengan  kultur  yang ingin dikembangkan.
Salah  satu  aspek  penting  yang seakan-akan ditinggalkan adalah
pembangunan  pendidikan  karakter  bangsa yang  telah  mengakibatkan  goncangan  dan krisis budaya, yang kemudian berakibat pada lemahnya ketahanan budaya bangsa. Lemahnya ketahanan budaya yang ditunjukkan  oleh  terjadinya  gejala  krisis identitas yang berkembang secara berlebihan cenderung memicu konflik diberbagai bidang kehidupan. Krisis multidimensi yang berkepanjangan semakin melemahkan kepercayaan  diri  dan  kebanggaan  sebagai suatu bangsa. Menipisnya semangat nasionalisme  juga  sebagai  akibat  dari lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola  keragaman  yang  merupakan realitas  yang  obyektif.  Konsepsi  Bhinneka Tunggal  Ika  merupakan  acuan  dalam mengelola kemajemukan.
Sebagai dasar Negara ( ground norm )- nya  bangsa  Indonesia,  Pancasila  telah terbukti  sebagai  salah  satu  media  pemersatu dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  di  Indonesia.  Melalui  kelima sila  yang  terkandung  didalam  Pancasila, menjadikan  pondasi  kehidupan  bernegara  di Indonesia  menjadi  kokoh  terhadap  ancaman yang  datang  baik  dari  luar  maupun  dari dalam.  Dalam  konteks  hukum,  khususnya dalam  pembentukkan  peraturan  perundang- undangan,  Pancasila  semestinya  diletakkan dalam  wilayah  sumber  hukum  materiil  dari pembentukkan peraturan perundang- undangan (Oksep Adhayanto, 2015).
Karakter  adalah  kumpulan  tata  nilai yang  menuju  pada  suatu  system,yang melandasi  pemikiran,  sikap,  dan  perilaku yang  ditampilkan.  Karakter  menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Karakter bangsa sebagai kondisi  watak  yang merupakan  identitas  bangsa  atau  identitas nasional.  Identitas  nasional  suatu  bangsa tidak  dapat  dilepaskan  dari  dukungan  faktor objektif.  Karakter  suatu bangsa akan berkembang  berdasarkan  pengalaman  dalam sejarah bangsa dan akan terbangun atau tidak sangat  tergantung  kepada  bangsa  itu  sendiri. Pembentukan  karakter  merupakan  aspek penting  dalam  bidang  pendidikan  tak terkecuali pendidikan tinggi hukum. Pertanyaan  kemudian  muncul  bagaimanakah pendidikan tinggi hukum berkarakter budaya bangsa tersebut?

## II. PEMBAHASAN
2.1
Pancasila
Sebagai Karakter

## Pendidikan Tinggi di Indonesia
Membahas  tentang  pendidikan  tinggi yang  berkarakter  budaya  bangsa  Indonesia perlu  dirujuk  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang Pendidikan  Tinggi  pada  Pasal  1  angka  2 yang  menyatakan  Pendidikan  Tinggi  adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,  dan  program  profesi,  serta  program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan  tinggi  berdasarkan  kebudayaan
bangsa Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut terdapat  kata  kunci  kebudayaan  bangsa Indonesia  sebagai  dasar  pendidikan tinggi  di Indonesia.  Pancasila  sebagai  dasar  budaya bangsa  tentunya  menjadi  dasar  dalam pendidikan  tinggi  hukum  di  Indonesia. Karakter  Pancasila  yang  lintas  budaya  atau multikultur  sangat  relevan  dengan  cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkarakter  Pancasila.  Pancasila  sebagai pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  tentu mengalami  berbagai  kendala  dari  waktu  ke waktu.  Ideologi  pancasila  yang  digunakan sebagai dasar hukum Negara Indonesia tentu membutuhkan  proses  yang  sangat  luar  biasa (Sutrisno, 2016).
Pancasila sebagai karakter pendidikan  tinggi  hukum  di  Indonesia bukannya  tanpa  alasan  yang  kuat.  Pancasila memiliki  keterkaitan  antara  satu  sila  dengan sila  lainnya.  Nilai  yang  tertinggi  dari Pancasila  yakni,  nilai  Ketuhanan  yang kemudian menjiwai nilai-nilai lainnya, misalnya nilai Ketuhanan yang berkemanusiaan,  nilai Ketuhanan yang nasionalistis, nilai Ketuhanan yang berkemasyarakatan,  serta  nilai  Ketuhanan yang  berkeadilan.  Argumentasi  tersebut  di bangun  dari  konsep  menjiwai  dan  dijiwai, Sila  1  menjiwai  sila  2,  3,4  dan  5,  Sila  ke  2 dijiwai  sila  1,  dan  menjiwai  sila  3,  4  dan  5, begitu  seterusnya.  Sila  kelima;  Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  diliputi dan  dijiwai  oleh  sila-sila  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  persatuan  Indonesia,  kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Melihat ke belakang (sejarah) lahirnya  Pancasila  dalam  suasana  kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme,  sehingga  diperlukan  persatuan dan  persaudaraan  di  antara  komponen bangsa.  Sila  pertama  dalam  Pancasila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi faktor penting  untuk  mempererat  persatuan  dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia  penuh  dengan  penghormatan terhadap  nilai-nilai  ”Ketuhanan  Yang  Maha Esa” (Sastra Wibawa, 2016a).
Kerelaan  untuk  menghapus  kalimat “dengan  kewajiban  menjalankan  syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” oleh golongan  mayoritas  setelah  “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada saat pengesahan UUD pada  18  Agustus  1945  merupakan  usaha untuk  menjaga  dan  memelihara  persatuan dan  persaudaraan  antarsemua  komponen bangsa.  Menarik  pula  untuk  di  lihat  hasil Seminar  Pancasila  ke-1  Tahun  1959  di Yogyakarta berkesimpulan bahwa sila ”Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  adalah  sebab yang  pertama  atau causa  prima dan  sila ”Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”
adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan  amanat  negara  dari  rakyat, negara  bagi  rakyat,  dan  negara  oleh  rakyat . Ini  berarti,  ”Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan  negara  dari  rakyat,  negara  bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.
Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan  public-politik  yang  berlandaskan nilai-nilai  moralitas  dan  budi  pekerti  yang luhur.    Pembukaan  UUD  „negara  berdasar atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menurut dasar  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab‟. Berdasarkan  pokok  pikiran  ini,  UUD  harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah  dan  lain-lain  penyelenggara Negara,  untuk  memelihara  budi-pekerti kemanusiaan  yang  luhur  dan  memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

## 2.2
Pendidikan Tinggi
Hukum
Berkarakter Pancasila Pendidikan tinggi hukum yang berkarakter Pancasila diharapkan akan menghasilkan  pendidikan  karakter  yang menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan,  nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan yang  didasarkan  atas  nilai  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Ilustrasi  dari  hal  tersebut  dapat dilihat dalam ragaan di bawah ini:

## Bagan 1:

## Pendidikan Tinggi Hukum Berkarakter Nilai

## Pancasila
Pendidikan tinggi hukum tidak dilarang  untuk  mempelajari  semua  tradisi hukum yang ada ada di dunia, baik itu tradisi hukum agama, tradisi hukum eropa continental, maupun tradisi hukum aglosaxon, namun harus tetap juga membangun  tradisi  hukum  yang  berkarakter Pancasila sebagai ciri khas pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Pendidikan hukum harus mengintrodusir  cara  pandang  baru  yang mengutuhkan ( holisitik ), sehingga pendidikan  hukum  bukan  untuk  melahirkan manusia  yang  kompetitif  dan  mampu bersaing  melainkan  lulusan  yang  mampu mendistribusikan  nilai-nilai  ilahiah  seperti keadilan,  kebenaran,  dan  kejujuran  sebagai dasar  eksistensi  hukum  untuk  menjadi  alat perekat  sosial  ( social  unity ).  Ilmu  pada dasarnya  harus  mampu  memberi  pencerahan pada  komunitas  yang  dilayani  (Hafidz, 2018).
Pancasila  mengandung  unsur-unsur yang  baik  dan  cocok  dengan  nilai  khas budaya  Indonesia  yang  sudah  hidup  di kalangan  masyarakat  selam  berabad-abad. Konsepsi  prismatik  minimal  meliputi  empat hal  yaitu  Pertama,  Pancasila  memuat  unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme. Kedua, Pancasila mengintegrasikan  konsep  negara  hukum rechtstaat  yang  menekankan  pada civil  law dan  kepastian  hukum  dan  konsep  negara hukum rule  of  law yang  menekankan  pada common  law dan  rasa  keadilan.  Ketiga, Pancasila  menerima  hukum  sebagai  cermin rasa  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat ( living  law ).  Keempat,  Pancasila  menganut paham religious nation state, tidak menganut atau  dikendalikan  oleh  satu  agama  tertentu
(negara  agama)  tetapi  juga  tidak  hampa agama  (negara  sekuler)  karena  negara  harus melindungi  dan  membina  semua  pemeluk agama  tanpa  diskriminasi  karena  kuantitas pemeluknya (Amarini, 2017).
Pancasila  merupakan  landasan  utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangang) baru maupun dengan penggantian  hukum  lama  (politik  hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi  kedalam  substansi  hukum, struktur  hukum  maupun  kultur  hukum  yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan  integrasi  bangsa,  demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila,  mulai  dari  nilai,  tujuan  sampai dengan  aktualisasi  kepada  berbagai  bidang hukum  yang  ada,  baik  hukum  pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila (Rahayu, 2015).
Pokok-pokok  pikiran  yang  harus menjadi  acuan  pembangunan  hukum  adalah sebagai berikut. Pertama, hukum itu berwatak  mengayomi/melindungi  segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan dalam rangka mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia;  kedua,  hukum  harus mampu  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia;  ketiga,  hukum berasal  dari  rakyat  dan  mempunyai  sifat kerakyatan  atau  dengan  kata  lain  adanya prinsip  kedaulatan  rakyat;  dan  keempat, hukum  berdasarkan  nilai  Ketuhanan  Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengaturan  terhadap  adanya  hukum-hukum Tuhan, di samping memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan,  nilai-nilai  moral,  dan  budi pekerti  yang  luhur  (Kuat  Puji  Prayitno, 2011).
Sudah sepantasnya manusia Indonesia  memiliki  karakter  yang  selalu berdimensi  dua  di  mana  untuk  menjalankan hukum  pun  haruslah  sesuai  dengan  kodrat dan sifat manusia demi kepentingan bersama dalam  lingkup  sosial.  Oleh  karena  itu  posisi
Pancasila harus kembali menjadi dasar setiap pribadi manusia Indonesia dalam menjalankan  hukum  dan  bukan  sekedar sebagai garnis atau pemanis dalam melakukan  setiap  tindakan  hukum  (Putra, 2014).
Lebih  konkret  lagi,  dalam  rumusan kurikulum  pendidikan  tinggi  hukum  di Indonesia  yang  berkarakter  lintas  budaya berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  setidaknya ada  beberapa  mata  kuliah  yang  wajib dicantumkan, antara lain Pendidikan Pancasila,  filsafat  Pancasila,  atau  bahkan  di setiap  mata  kuliah  yang  ada  diinternalisasi nilai-nilai  Pancasila  di  dalamnya.  Pada  saat ini  hukum  yang  berkarakter  lintas  budaya sebagai  hasil  pendidikan  tinggi  hukum  yang berkarakter  Pancasila  mulai  bermunculan, salah  satunya  adalah  pluralisme  hukum. Pluralisme hukum berpijak tidak hanya pada satu  jenis  hukum  tetapi  juga  melihat  hukum yang lainnya, misalnya, selain hukum negara dilihat,  juga  di  lihat  hukum  yang  dibuat masyarakat  lokal  dan  hukum  agama  yang memuat ajaran moral.
Pendidikan tinggi hukum yang berkarakter  pluralisme  hukum  setidaknya telah  membuka  ruang  untuk  tidak  hanya melihat hukum itu satu, yakni hukum yang di buat  negara,  melainkan  hukum  itu  ada  juga di  masyarakat  atau  bahkan  di  buat  oleh masyarakat  dalam  mengatur  kehidupannya sehari-hari.  Menghargai  keanekaragaman dalam  hukum  ini  merupakan  salah  satu bentuk hukum Pancasila itu sendiri. Pancasila  selalu  bias  mewarnai  nilai-nilai baru yang masuk (Fuad, 2013).
Pola  sikap  bangsa  Indonesia  dalam menghadapi  keaneka-ragaman  ini  berdasar pada  suatu  semboyan  yakni  “Bhinneka Tunggal  Ika”.  Dalam  menerapkan  pluralitas dalam kehidupan, bangsa Indonesia mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Pembukaan  UUD  1945,  bahwa yang diutamakan  adalah  kepentingan  bangsa bukan  kepentingan  individu  (Latif,  2011), berikut  frase-frase  yang  terdapat  dalam Pembukaan UUD 1945:
a. Bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa;
b. Bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa  Indonesia, supaya rakyat dapat  berkehidupan kebangsaan  yang bebas;
c. Bahwa salah satu misi Negara-bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; d. Bahwa  salah  satu  dasar  Negara
Indonesia adalah Persatuan
Indonesia, yang tiada lain merupakan wawasan kebangsaan.
e. Bahwa yang ingin diwujudkan dengan  berdirinya  Negara-bangsa Indonesia adalah keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dari  frase-frase  yang  terdapat  dalam Pembukaan  UUD  1945  tersebut  jelas  bahwa prinsip  kebangsaan  mewarnai  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  bagi  bangsa Indonesia.  Istilah  individu  atau  konsep individualisme tidak terdapat dalam Pembukaan  UUD  1945.  Dengan  kata  lain bahwa pluralistik yang diterapkan di Indonesia tidak berdasar pada individualisme dan liberalisme.
Pluralitas atau pluralistik tidak merupakan suatu faham, isme atau keyakinan yang bersifat mutlak (L.Tanya, 2015). Untuk itu  tidak  perlu  dikembangkan  ritual-ritual tertentu  seperti  halnya  agama.  Pluralistik yang  diambil  oleh  bangsa  Indonesia  sebagai salah  satu  prinsip  dalam  penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pluralistik  mengandung  pengertian bahwa  dalam  kehidupan  bersama dilandasi  oleh  sikap  inklusif,  yang bermakna bahwa dalam  berhubungan dengan  pihak  lain  tidak  bersikap menang-nya sendiri, bahwa pendapatnya  tidak  mesti  yang  paling benar,  tidak  meremehkan  pendapat pihak lain.
2. Sikap pluralistik tidak bersifat
sektarian  dan  eksklusif  yang  terlalu membanggakan  kelompoknya  sendiri dan tidak memperhitungkan kelompok lain. Sebagai akibat berkembang  sikap  curiga,  cemburu
dan  berlangsung  persaingan  yang kurang sehat.
3. Sikap pluralistik tidak bersifat formalistik belaka, yang hanya menunjukkan  perilaku  semu.  Sikap pluralistik dilandasi  oleh sikap saling percaya  mempercayai  dan  saling hormat  menghormati.  Bahkan  harus didasari  oleh  rasa  kasih  sayang sehingga dapat mempersatukan keanekaragaman dalam kerukunan.
4. Sikap  pluralistik  mengarah  pada tindakan konvergen bukan divergen.
5. Sikap pluralistik tidak bersifat ekspansif, sehingga lebih mementingkan  kualitas  dari  pada kuantitas.
6. Bersikap  toleran,  memahami  pihak lain serta menghormati dan menghargai pandangan pihak lain
7. Sikap  pluralistik  tidak  menyentuh hal-hal  yang  bersifat  sensitif  pada pihak lain.
8. Sikap  pluralistik  bersifat  akomodatif dilandasi oleh kedewasaan dan pengendalian diri secara prima. Sikap pluralistik  bersifat  sportif,  berani mengakui keunggulan dan kelemahan diri  dan  mitra  kerja  atau  mitra bertanding.
9. Sikap  pluralistik  menghindari  sikap ekstrimitas,  mengmbangkan  sikap moderat,
berimbang dan
proporsional.
Pendidikan tinggi hukum berbasis Pancasila artinya, pendidikan yang mengajarkan  dan  menerapkan  nilai-nilai pluralisme  atau  keberagaman.  Keberagaman dalam  bidang  hukum  adalah  keberagaman yang  menunjukkan  di  Indonesia  berlaku lebih  dari  satu  hukum,  yakni  hukum  agama, hukum  adat  dan  hukum  nasional  yang memiliki  hubungan  saling  menguatkan (Sastra Wibawa, 2016b).

## III. KESIMPULAN
Pancasila sebagai dasar budaya bangsa  tentunya  menjadi  dasar  dalam pendidikan  tinggi  di  Indonesia.  Khususnya
dalam  pendidikan  tinggi  hukum  yang berkarakter  Pancasila  akan  menghasilkan pendidikan  karakter  yang  menjunjung  tinggi nilai  kemanusiaan,  nilai  persatuan,  nilai demokrasi dan nilai keadilan yang didasarkan  atas  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha Esa

## Daftar Pustaka
Amarini,  I.  (2017).  Evaluasi  Aktualisasi Pancasila  Melalui  Harmonisasi  Hukum. Jurnal Kosmik Hukum , 17 (2), 88.
Fuad,  F.  (2013).  Filsafat  Hukum  Pancasila: Antara  Cita  Ideal  Hukum  Dan  Nilai Praksis. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 13 (1), 2013.
Hafidz,  J.  (2018).  Karakteristik  Kebijakan Pendidikan  Tinggi  Hukum  Indonesia Berdasarkan  Pancasila  Dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kertha Wicaksana , 1 (1), 24.
Kuat  Puji  Prayitno.  (2011).  Pancasila
Sebagai  “Screening  Board”  Dalam Membangun  Hukum  Di  Tengah  Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensional. Jurnal Dinamika
Hukum , 1 (11). L.Tanya,  B.  (2015). Pancasila  Bingkai Hukum  Indonesia .  Yogyakarta:  Genta Publising.
Latif, Y. (2011). Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Oksep  Adhayanto.  (2015).  Implementasi Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Dasar
Negara Dalam Pembentukkan Peraturan
Perundang-Undangan. Jurnal Ilmu
Hukum , 5 (2), 1.
Putra,  S.  D.  E.  (2014).  Bingkai  Keadilan
Hukum  Pancasila  Dalam  Perspektif Hukum  Dan  Relevansinya  Dengan
Keadilan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 27 (1), 57.
Rahayu,  D.  P.  (2015).  Aktualisasi  Pancasila
Sebagai Landasan Politik Hukum
Indonesia. Yustisia , 4 (1), 200. Sastra  Wibawa,  I.  P.  (2016a).  HIGHER EDUCATION LAW CHARACTERLESS  PANCASILA.  In DHARMA ACARYA FACULTY INTERNATIONAL  SEMINAR  (DAFIS) PROCEEDING (pp. 166–170). Denpasar: Jaya Pangus Press. Retrieved from http://proceedings.jayapanguspress.org/i ndex.php/dp/article/view/149/149 Sastra Wibawa, I. P. (2016b). Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi
Indonesia. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
18 (1), 51–68. Retrieved from http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/a rticle/view/5918/4872
Sutrisno.  (2016).  Peran  Ideologi  Pancasila Dalam  Perkambangan  Konstitusi  Dan Sistem  Hukum  Dindonesia. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 1 (1), 1.