## MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARI’AH PAMEKASAN (Studi Atas Bank Perkreditan
Syariah)
Samsuri Mahsun Jayadi e-mail:samsurirafi01@gmail.com

## ABSTRACT
This thesis intends to reveal empirically about the implementation of management to overcome the risk of loss in distributing mudharabah financing in Sharia Credits Banking Bhakti Sumekar Pamekasan. In this study, the authors focused on the subject matter which is how sahib al- mal in Bhakti Sumekar Pamekasan minimized the risk in mudharabah financing, with the aim to  explain and analyze the management system used in controlling the risk of mudharabah financing.Overall, this anaysis was conducted based on data and information obtained in the field through  interviews,  sessions  of  various  relevant  documentation,  and  through  direct  observation  activities.  To  analyze  these  problems,  the authors used the method of comparative-explorative descriptive approach as a means of analysis. From the results of the existing analysis, it can be  concluded  that  the  risk  of  measurement  system  in  distributing  mudharabah  financing  in  Sharia  Banking  Bhakti  Sumekar  Pamekasan  was measuring  the  risk  of  the  type  of  project  finance;  whether  it  had  high  risk,  high  failure  ,  or  have  minimal  failure  or  minimal  risk.  Risk measurement  was  also  done  by  looking  at  the  internal  condition  of  the  company  either  from  aspects  of  management,  marketing,  technical production,  or  financial  data  in  the  form  of  cash  flow.  The  monitoring  or  monitoring  system  used  by  Sharia  Banking  Bhakti  Pamekasan  in distributing mudharabah financing were two patterns (1) on desk monitoring or supervision of administrative data, and (2) on  site monitoring that directly go to the business location mudarib or inspection on the spot.
Keywords: Financing, Akad Mudharabah, Risk Menejement

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  ekonomi,  Islam  telah  mengharamkan transaksi dalam bisnis yang mengandung unsur riba. Pelarangan riba bukanlah tidak beralasan, selain mengandung unsur eksploitasi juga menimbulkan  ketidak  adilan  dalam  masyarakat  terutama  bagi  para pemberi  modal (perbankan)  yang pasti  menerima keuntungan  tanpa mau  tahu  apakah  para  peminjam  dana  (debitor)  memperoleh keuntungan atau tidak.
Dari  persoalan  riba  tersebut,  maka  para  tokoh ekonomi  Islam  mencoba  merumuskan  sistem  perbankan  yang berbeda  dengan  bank  konvensional  yang  telah  lama  beroperasi dengan menggunakan konsep bunga, yang kemudian dikenal dengan bank Islam.
Bank 1 Islam  atau  bank  syari'ah 2 merupakan  lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana ( funding ) untuk disalurkan  ( Financing )  kepada  orang  atau  lembaga  yang membutuhkannya dengan sistem bebas bunga. Sistem perbankan ini secara garis besar terinspirasi oleh nilai-nilai moral keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah, menjungjung tinggi kejujuran ( honesty ),  menjamin  keseimbangan  ( balance ),  menekankan  sifat saling percaya ( trust ) dan meniscayakan saling menolong, walaupun –  bagi  debitor  –  untuk  memenuhi  nilai-nilai  tersebut  harus memenuhi  kovenan-kovenan  yang  sangat  ketat.  Begitu  juga  dalam operasionalisasi  perbankan  syari'ah  harus  mengikuti  kovenen- kovenan atau klausul yang ada dalam syari'at Islam da berada dalam koridor prinsi-prinsip sebagai berikut: 3
a. Keadilan sebagai ruh dan misi utama. Bank syari’ah memberikan bagi  hasil,  transfer  prestasi  dari  mitra  usaha  sesuai  dengan  hasil kerjanya  masing-masing  dalam  proporsi  yang  adil  sesuai  dengan fitrah  alam.  Fitrah  alam  dan  fitrah  usaha  pada  dasarnya  harus diupayakan  sedangkan  hasilnya  (tidak  pasti),  kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah bagian keuntungan antara (bank dan pengusaha) atas dasar volume  penjualan  riil.  Besarnya  pembagian  keuntungan tergantung  kepada  besarnya  kontribusinya  masing-masing,  serta posisi risiko yang makin besar pula hasil yang diperoleh pemilik dana.
b. Kemitraan,  posisi  nasabah  investor,  pengguna  dana,  dan  bank berada  dalam  hubungan  sejajar  sebagai  mitra  usaha  yang  saling
1 Bank  dapat  juga  disebut financial  intermediary yaitu  lembaga  yang  dalam aktivitasnya  berkaitan  dengan  masalah  uang.  Lihat  Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63. 2 Selanjutnya penulis sebut bank Islam menjadi bank syari'ah.
3 Ali Yafie dkk, Fiqih Perdagangan Bebas , cet. I (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 219- 220.
menguntungkan  dan  bertanggung  jawab.  Dalam  menjalankan instrumen  pembiayaan  semuanya  berlandaskan  keadilan  dalam berbagi  laba  sesuai  kontribusi  dan  risiko.  Penghargaan  akan faktor  upaya  ( skill, pemikiran,  kerja  keras,  dan  waktu) mendapatkan tempat yang sepadan dengan faktor modal.
c. Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem perbankan syari’ah.  Melalui  laporan  keuangan  yang  terbuka  secara berkesinambungan,  nasabah  dapat  dengan  segera  mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen bank. d. Universal  dalam  kemitraan.  Bank  syari’ah  harus  menjadi  alat yang  ampuh  untuk  mendukung  perkembangan  usaha  tanpa membedakan suku, agama, ras, dan atnargolongan.
Operasionalisasi  perbankan  syari’ah  merupakan  perpaduan antara  aspek  moral  dan  aspek  bisnis  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  profit  dari  setiap  usahanya  serta  menghindari  bunga, maka  sistem  operasional  perbankan  syari'ah  memakai  sistem  bagi hasil ( profit and loss sharing ) 4 ,  hal  ini bertujuan agar para  nasabah tidak  dirugikan  dan  adanya  rasa  keadilan  ( justice )  antara  pihak
4 Sistem Profit and Loss Sharing merupakan core atau formula yang diajukan oleh para pakar ekonom Muslim sebagai alternatif pengganti sistem bunga. Atas dasar sistem  ini  kreditur  (bank  syari'ah)  tidak  memungut  bunga  terhadap  dana  yang dipinjamkannya  pada  pengusaha/nasabah  tetapi  kedua  belah  pihak  bersepakat untuk  berbagi  keuntungan  ataupun  kerugian  dari  usaha  yang  dilakukan.  Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)  dan Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang,  Tantangan,  dan  Prospek, cet.  I  (Jakarta:  Alvabet,  1999).  Berbeda dengan  Abdullah  Saeed,  ia  mengatakan  bahwa  bank  Islam  dalam  operasionalnya tidak sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil (pembiayaan mudārabah ), hal ini disebabkan  tingkat  risiko  yang  sangat  tinggi,  tetapi  bank  syari'ah  lebih mengutamakan  pembiayaan  yang  sedikit  risiko,  seperti murabahah yang keuntungannya  jelas.  Lihat. Islamic  Banking  and  Interest:  a  Study  of  the Prohibition  of  Riba  and  its  Contemporary  Interpretation (Leiden;  New  York; Koln; Brill, 1996), hal. 125.
perbankan dan nasabah ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana  yang  terjadi  selama  ini  pada  perbankan  konvensional. Tetapi kerugian ( loss )bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku  bisnis  ( businessmen ),  akan  tetapi  keuntungan  ( return )  yang selalu diharapkan.
Sebagai  bank  yang  dapat  dikatakan  relatif  baru  dalam menjalankan sistem bagi hasil ( profit andloss sharing ), bank syari'ah tentunya  memiliki  beberapa  kendala  dan  kelemahan  dalam operasionalisasinya  baik  dari  segi  manajemen  yang  kurang profesional, adanya unsur ketidakpastian dalam bagi hasil (bisa lebih rendah  atau  lebih  tinggi  dari  bank  konvensional  dalam  perolehan laba  atau  bahkan  mengalami  kerugian),  dan  menyangkut  nasabah yang dibiayai ( mudhārib ) oleh bank syari'ah (dalam hal ini masalah karakteristik nasabah dan proyek yang di biayai).
Menurut Homoud, adalah seorang teoritikus perbankan Islam menyatakan  tentang  penggunaan  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi hasil (PLS):
Bank-bank  Islam  mempraktekkan mudhārabah dengan perhatian sepenuhnya.
Bank-bank tersebut
mendapatkan kepercayaan yang  luar biasa  dari orang-orang.  Namun  tidak  adanya hukum dalam negara Islam yang mengatur hubungan antara investor dan mudārib ,  berakibat  tidak  dapat  menghalangi mudārib dari penyalahgunaan  dana  dengan  seribu  macam  cara  yang  tidak  sah menurut hukum. Dampak negatifnya adalah penggunaan bank Islam dari metode pembiayaan ini menjadi kadang naik dan kadang terjadi penurunan  dan  berupaya  mengalokasikan  ke  dalam  metode pembiayaan  lainnya  yang  sebenarnya  tidak  akan  membantu merealisasikan tujuan dari syariat. 5
Pada  awal  dekade  1960-an  hingga  1970-an  bank  Syari'ah yang  notabene  lembaga  keuangan  berusaha  menerapkan  sistem
5 Abdullah Saeed, Islamic Banking, hal. 70.
mudhārabah dalam  menginvestasikan  dana-dananya  kepada  para pengusaha  ( partner ),  namun  tingkat  risiko  yang  sangat  tinggi  dan mengalami  kasus  kerugian  pada  pembiayaan mudhārabah ,  maka bank-bank  Islam  membatasi  penggunaan mudhārabah secara drastis, 6 hal  ini  bisa  dilihat  pada  perbankan  syari'ah  baik  di  luar negeri maupun yang ada di Indonesia.
Bank syari'ah merupakan bank yang sarat dengan risiko,  hal ini  disebabkan  bank  syari'ah  dalam  prakteknya  lebih  banyak berhubungan  dengan  produk-produk  dan  pembiayaan,  misalnya pembiayaan mudhārabah .  Dalam  pembiayaan  tersebut  akan  banyak ditemukan risiko  yang akan berakibat pada kerugian bank syari’ah, jika  bank  syari’ah  kurang  selektif  dalam  memberikan  pembiayaan dengan  skim mudhārabah ini.  Risiko-risiko  tersebut  dapat  terjadi karena  ketidak  jujuran  ( moral  hazard ) 7 calon  nasabah  pembiayaan yang  akan  berakibat  pada asymmetric  information 8 ,  kecurangan, kecerobohan nasabah dalam melakukan transaksi  bisnisnya, bahkan kualitas  proyek  yang  dibiayai  kurang feasibel yang  berakibat  pada adverse selection . 9 Oleh karena itu, perbankan syari'ah harus mampu
6 Ibid., hal. 69.
7 Moral  hazard biasanya  terjadi  jika mudharib melakukan  hal-hal  yang  hanya menguntungkan mudharib saja dan merugikan sahib al-mal (dalam hal ini adalah bank  syari'ah  dan  nasabah  pemilik  dana  pihak  ketiga).  LihatAdiwarman  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, edisi  III  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007) , hal. 214.
8 Asymmetric  Information adalah  kondisi  yang  menunjukkan  sebagian  investor mempunyai informasi dan yang lain tidak memilikinya. Lihat Muhammad dalam Manajemen Bank Syari'ah , hal. 367.
9 Adverse  selection adalah  etika  pengusaha  yang  secara  melekat  tidak  dapat diketahui oleh pemilik modal, menurut Sadr dan Iqbal dapat terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit di luar batas ketentuan  tingkat  keuntungan  tertentu.  Lihat  Kazem  Sadr  dan  Zamir  Iqbal, "Choice of Debt or Equity Contract and Asymmetrical Information: An Empirical
meminimalisir  adanya  risiko  kerugian  dalam  pembiayaan  yang berisiko  tinggi  ini  dalam  rangka  untuk  memperoleh  keuntungan yang sesuai dengan apa yang diharapkannya dan berkah. Maka yang diperlukan  perbankan  syari’ah  dalam  menyalurkan  pembiayaan mudhārabah kepada  nasabah  menerapkan  prinsip  kehati-hatian ( prudential  banking ). Karena  itu, bank  syari’ah diharapkan  mampu menerapkan manajemen risiko yang professional untuk mengetahui, menganalisis,  serta  mengendalikan  risiko  kerugian  dalam  setiap kegiatan  penyaluran  pembiayaan mudhārabah yang  dianggap berisiko tinggi ini.
Penulis memilih obyek penelitian terkait dengan manajemen untuk  mengurangi  risiko  kerugian  di  Bank  Pembiayaan  syariah BPRS Bhakti Sumekar  Waru-Pamekasan 10 . Menurut Djojosoedarso (2003)  pengertian  manajemen  resiko  adalah  pelaksanaan  fungsi- fungsi  manajemen  dalam  penanggulangan  risiko,  terutama  risiko yang  dihadapi  oleh  organisasi  /  perusahaan,  keluarga,  dan masyarakat.  Bank  Pembiayaan  Syari’ah  merupakan  bank  syari’ah yang dikenal  dengan Unit Usaha Syari’ah (UUS), sedangkan  Bank Syari’ah  Bhakti  Sumekar  merupakan  bank  umum  Daearah  yang berdiri  dengan  sistem  syari’ah  (BUS)  dengan  istilah Duel  System Banking .  Alasan  lain  yang  mendukung  penulisan  tesis  ini  adalah
Evidence,  " Confrence  Paper, Fourt  International  Conference  on  Islamic Economic and Banking Loughborough University, UK, Agustus 13-15, 2000, hal. 487-499.  dalam  Muhammad, Minimalisasi  Masalah  Agency  Melalui  Screening Adverse  Selection  Dalam  Pembiayaan  Mudharabah  di  Bank  Syari’ah. Mukoddimah , Jurnal Studi Islam, No. 21 Th. XII/2006, hal. 273. 10 Bank Mumalat Indonesia lahir pada tanggal 1 November 1991 yang diprakarsai oleh  MUI  dengan  saham  awal  sebesar  Rp.  84  Miliyar,  kemudian  pada  tanggal  3 November 1991 dalam acara silaturrahmi Presiden Suharto di istana Bogor, dapat dipenuhi  dengan  total  modal  disetor  awal  sebesar  Rp.  106.126.382.000,00.  dan pada  tanggal  1  Mei  1992  Bank  Muamalat  Indonesia  mulai  beroperasi.  Lihat Syafi’i Antonio, Bank Syari'ah, hal. 25.
selain  belum  ada  yang  meneliti  terkait academic  problem yang penulis angkat dan juga jarak antara penulis dengan obyek penelitian relatif  dekat,  sehingga  akan  lebih  mempermudah  dan  mempercepat penyelesaian  penulisan  ini,  di  samping  juga  faktor  ekonomi  dan waktu.

## PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Pembiayaan Mudharabah di  Bank  Pembiayaan

## Syariah Bhakti Sumekar Pamekasan
Sistem ekonomi syari’ah dewasa ini semakin populer, hal ini dapat dilihat pada perkembangan dunia perbankan syari’ah pada saat ini  semakin  kompleks,  dengan  berbagai  macam  jenis  produk  dan sistem  usaha  dalam  berbagai  keunggulan  yang  kompetitif. Kekomplekan  ini  telah  menciptakan  suatu  sistem  dan  pesaing  baru dalam  dunia  perbankan,  bukan  hanya  persaingan  antar  bank  tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Sebuah fenomena nyata yang telah menuntut manajer keuangan bank untuk lebih antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan. Beberapa tahun yang lalu, pertumbuhan lembaga keuangan dan bank dengan  sistem  syari’ah  mulai  bermunculan.  Lembaga  keuangan ini sudah sejak lama berkembang di negara Arab Saudi, Kuwait, Turki,  Iran  dan  beberapa  negara  Timur  Tengah  lainnya. Perkembangan  selanjutnya  merebak  ke  wilayah  negara  Eropa, seperti  Swiss  dan  London,  serta  wilayah  Asia,  seperti  Malaysia dan  Indonesia.  Dunia  perbankan  ternyata  bukan  berasal  hanya dari  dunia  Barat  sebagaimana  selama  ini  kita  kenal  dan  pelajari, akan tetapi dunia perbankan juga berasal dari dunia Timur. Suatu perkembangan  yang  boleh  dikatakan  sangat  mengembirakan, khususnya  bagi  umat  Islam  yang  selama  ini  menginginkan investasi dan pendanaan tanpa unsur riba.
2. Bank pembiayaan syariah Bhakti Sumekar Pamekasan
a. Deskripsi Umum Bank Syari’ah Bhakti Sumekar Pamekasan
a) Sejarah Perkembangan
Dikeluarkannya  undang-undang  No.  22  tahun  1999  tentang pemerintah  Daerah  dan  peraturan  Pemerintah  No.  25  tentang kewenangan  pemerintah  dan  kewenangan  propinsi  sebagai  daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah.  Kewenangan  tersebut  mencakup  penanganan  segala  urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.
Serta  untuk  meningkatkan  dan  mendayagunakan  potensi ekonomi  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  Asli Daerah (PAD), pemerintah kabupaten sumenep sangat  memerlukan peran  lembaga  keuangan  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  tujuan tersebut.  Dimana  pada  gilirannya  lembaga  keuangan  tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan
perekonomian  daerah  guna  mencapai  kesejahteraan  masyarakat daerah secara merata.
Bentuk  lembaga  keuangan  yang  sesuai  dengan  kondisi daerah sumenep yang sangat ideal adalah lembaga keuangan mikro, dalam  hal  ini  adalah  bank  perkreditan  rakyat  syari’ah  (BPRS). Untuk  memenuhi  maksud  dan  tujuan  tersebut  diatas  pemerintah kabupaten  sumenep  melakukan  akuisisi  bank  perkreditan  rakyat yang berdomosili di sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke kabupaten sumenep.
Untuk  melakukan  akuisisi  terhadap  PT  DPR  DANA MERAPI pemkab sumenep membuat memorandum of understanding  (MOU)  dan  surat  perjanjian  kerja  sama  pendirian bank  perkreditan  rakyat  syari’ah  (BPRS)  di  kabupaten  sumenep nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditanda  tangani  oleh  bupati  sumenep  dan  PT  bank  syari’ah muamalat  Indonesia,  Tbk  pada  tanggal  27  Desember  2001.  Dalam MOU  tersebut  pihak  PT.  bank  muamalat  sebagai  pelaksana  dalam proses  pengambilalihan  BPR  serta  bertanggung  jawab  terhadap pemberian  konsultasi  untuk  perijinan,  rekuitmen,  pelatihan  dan pembinaan.
b) Visi dan Misi Dalam  menyusun  dan  menentukan  sasaran,  strategi,  dan kebijakan  manajemen  senantiasa  mengacu  pada  visi  dan  misi perusahaan.  Dengan  demikian,  strategi  maupun  kebijakan  yang diterapkan  harus  mampu  membawa  BPRS  dengan  tepat  mencapai sasaran untuk memenuhi visi dan misinya.
Visi  Bank  Syari’ah  Bhakti  Sumekar  Pamekasan  adalah:
“Terwujudnya Masyarakat yang Makin Sejahtera Dengan Dilandasi
Nilai-nilai Agama dan Budaya”. Sedangkan misi yang dipakai oleh Bank Syari’ah Bhakti Sumekar Pamekasan  antara lain:
1) Intermediasi  antar  pelaku  ekonomi  yang  berlebih  dengan yang kurang dalam permodalan berdasar syariah ;
2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah;
3) Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah;
c) Struktur Organisasi Keberhasilan  tidak  akan  dapat  diraih  apabila  suatu  lembaga tidak  ada  yang  menjalankan  kegiatan-kegiatannya.  Maka  dalam menjalankan  lalu  lintas  bisnis  sehari-hari  BPRS  yang  notabene sebagai  lembaga  keuangan  digerakkan  oleh  pengurus  yang  telah disesuaikan  dengan  skill  masing-masing.  Susunan  kepengurusan  di Bank Syariah Bhakti Sumekar Pamekasan terorganisir dengan baik, sebagaimana dapat dilihat pada struktur kepengurusan berikut:
b. Manajemen  Bank  Syari’ah  Bhakti  Sumekar  Pamekasan dalam  Memperkecil  Risiko  Kerugian  pada  Pembiayaan Mudharabah
Dalam  menjalankan  bisnis  di  lembaga  keuangan,  Bank pembiayaan  syariah  Bhakti  Sumekar  Pamekasan  tidak  bisa  terlepas dari risiko bisnis, risiko-risiko  yang dihadapi oleh BPRS tidak jauh berbeda dengan bank syari’ah lainnya, meliputi risiko kredit, risiko pasar,  risiko  likuiditas,  risiko  operasional,  risiko  hukum,  risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko startegik.
Dari  risiko-risiko  tersebut,  berdasarkan  hasil review keseluruhan  risiko,  diketahui  bahwa  eksposur  risiko  kredit  atau pembiayaan  mendominasi  keseluruhan  risiko  di  BPRS.  Menurut Saihun,  bahwa  risiko  pembiayaan  (khususnya  pembiayaan mudharabah )banyakterjadi  disebabkan  bank  selalu  berhadapan dengan mudarib di  mana  bank  harus  mengetahui  karakteristik mudarib ,  kemampuan  dalam  mengelola  bisnis  atau  skill  bisnis, kejujuran, dan prospektus usaha. 11 Dengan demikian, prinsip kehati- hatian  perbankan  ( prudential  banking )  menjadi  landasan  utama dalam menyalurkan pembiayaan dengan skim mudharabah .
Kebijakan manajemen BPRS dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah diperuntukkan  pada  usaha  yang  telah bonafid dan  memiliki  reputasi  baik  dalam  bisnis  baik  disektor UKM/individu,  koperasi,  BMT  atau  korporasi,  karena  itu  calon mudarib BPRS  harus  memenuhi  analisa  5C  ( character,  capacity, capital,  condition  of  economy, dan collateral )  dan  5A  (aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan).
Analisa  pembiayaan  sangat  diperlukan  sebagai  bahan pertimbangan  untuk  mendapatkan  pembiayaan.  Kelima  unsur tersebut (5C dan 5A) bagi BPRS dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisa  pembiayaan  dan  dapat  mengetahui  kondisi  usaha mudarib .
Dalam  pembiayaan mudharabah dianggap  paling  sarat dengan  risiko  karena  BPRS  memasrahkan  penuh  modal  kepada mudarib , maka sistem manajemen risiko pada pembiayaan ini harus maksimal mulai dari sistem pengukuran risiko, pengawasan/monitoring  pada  pembiayaan  dan  sistem  pengendalian risiko secara dini.
11 Hasil  wawancara  dengan  Moh.Saihun  bagian Operational  Manager pada tanggal 26 februari jam 08.00 WIB di kantor BPRS cabang Waru-Pamekasan.
Tujuan dari sistem pengukuran risiko pada pembiayaan mudharabah di BPRS adalah untuk mengetahui besarnya eksposur yang melekat pada kegiatan usaha bank. Pengkuran risiko dilakukan melalui: 12
1. Penerapan model internal risk rating ( scoring untuk pembiayaan konsumer  dan Financing  Risk  Rating (FRR)  untuk  pembiayaan komersil);
2. Value at Risk (VAR);
3. laporan profil risiko ( bank wide dan branch wide ) dan lainnya.
3. Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Bhakti Sumekar Pamekasan (BPRS) a) Sebelum Terjadi Akad
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan,  bahwa  Bank Permbiayaan Bhakti Sumekar Pamekasan (BPRS) dalam menyalurkan  pembiayaan mudharabah memiliki  beberapa  syarat dan  tahapan-tahapan  yang  harus  dipenuhi  dan  ditempuh  oleh  calon mudarib .  Ketentuan  ini  merupakan  proses  verifikasi  awal  atas  data diri mudarib dan tujuan pinjaman. Penyaluran  pembiayaan mudharabah di  BPRS  tidak  hanya disalurkan  pada  usaha  yang  telah bonafid ,akan  tetapiusaha tersebuttelah  memilki  laporan  keuangan  atau cash  flow .  Hal  ini dipertegas  oleh  Helman,  dan  saihun 13 ,  bahwa  penyaluran pembiayaan mudharabah hanya  dapat  disalurkan  pada  sektor koperasi,  BMT,  korporasi  atau  perusahaan  saja,  sedangkan  untuk pembiayaan individu/UKM  penyalurannya sangat minim dan untuk mendapatkan  pembiayaan  dari  tiga  BPRS  Pamekasan  harus memiliki laporan keuangan/ cash  flow .  Laporan keuangan  atau cash flow dibutuhkan oleh bank syari’ah dalam memberikan pembiayaan pada  suatu  usaha  tertentu  untuk  mengetahui  besar  kecilnya
12 Laporan tahunan BPRS tahun 2016
13 Hasil  Wawancara  dengan  staf  bank  syari’ah  Bakti  Sumekar  BPRS  cabang Waru-Pamekasan.
perolehan  yang didapatkan  sehingga dapat  menentukan nisbah bagi hasil atau pembelanjaan yang telah dikeluarkan oleh mudarib . Dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan
mudharabah , menurut hemat penulis, BPRS Pamekasan hanya dapat menyalurkan pembiayaan pada sektor yang bersifat produktif untuk pengembangan  modal  suatu  usaha.  Untuk  itu  prosedur  atau mekanisme  yang  ditetapkan  oleh  tiga  bank  syari’ah  di  Pamekasan dalam  menyalurkan  dana  pembiayaan mudharabah ini  mempunyai syarat-syarat  yang  bersifat  administratif  sebagai  proses  awal  dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya:
a. Mudarib mengisi  formulir  permohonan  pembiayaan  yang  telah disediakan oleh bank syari’ah disertai dengan materai Rp. 6000,-
b. Menyertakan proposal  proyek pembiayaan  yang  memuat  tentang gambaran  umum  usaha mudarib ,  rencana/prospek  usaha,  rincian dan penggunaan dana, jumlah nilai nominal dari kebutuhan/ plafond , dan jangka waktu peminjaman;
c. Legalisasi  usaha  (NPWP,  SIUP,  TDP,  akte  pendirian,  dan AD/ART  perusahaan).  Legalisasi  usaha  ini  dibutuhkan  untuk mengetahui  bahwa  perusahaan  yang  akan  dibiayai  oleh  bank syari’ah berbadan hukum;
d. Laporan  keuangan/ cash  flow perusahaan  harus  disertakan  dalam pengajuan  pembiayaan  pada  bank  syari’ah  dengan  tujuan  agar bank syari’ah mengetahui  bahwa proyek usaha  berpotensi  untuk memberuikan return pada bank syari’ah;
e. Adanya  jaminan.  Jaminan  merupakan  faktor  penting  sebagai bahan  pertimbangan  bagi  bank  syari’ah  untuk  memberikan pembiayaan.
Data-data  administrasi  di  atas  harus  dimiliki  oleh  calon mudarib sebagai langkah awal untuk mendapatkan pembiayaan dari bank  syari’ah.  Syarat-syarat  tersebut  diberikan  pada  pihak  yang berwenang di bank syari’ah dalam hal ini adalah bagian officer .
Bank  Syari’ah  merupakan  lembaga  bisnis  yang  berbasis amanah,  menurut  Helman 14 menegaskan  bahwa  pada  saat  akan memasuki  kontrak/akad  bisnis  dengan  prinsip mudharabah bank syari’ah  harus  memperhatikan  aspek-aspek  yang  mempengaruhi terjadinya  akad mudharabah .  Dengan  demikian,menurut  hemat penulis,  keamanahan  tersebut  harus  tercermin  dari  mekanisme penerimaan proyek yang akan dibiayai seperti:(1) obyek usaha harus jelas dan transparan, tidak boleh adan unsur maisir, gharar , dan riba ( magrib ), (2) akad bagi hasil harus jelas, yaitu usaha yang diberikan pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, jika terjadi keuntungan dan kerugian ditanggung oleh bank syari’ah jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian mudarib . b) Dalam Perjalanan Akad Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk yang ada  di  perbankan  syari’ah  dan  disalurkan  ( financing )  kepada masyarakat  atau  lembaga  bisnis  yang  membutuhkan  dengan memadukan  antara  modal  dan  skill  untuk  tujuan-tujuan  produktif sehingga dapat meningkatkan usaha masyarakat di sisi modal dalam menjalankan  bisnisnya.  Pada  pembiayaan  ini  bank  syari’ah bertindak  sebagai sahib  al-mal (penyandang  dana/ funding ), sedangkan  nasabah  bertindak  sebagai mudarib (pengelola  bisnis) dengan  tujuan  untuk  mendapatkan margin /keuntungan.  Sistem kerjasama  yang  baik  akan  menghasilkan  sesuatu  yang  baik  dan bermanfaat untuk kemaslahatan, maka dengan prinisp take and give akan dapat  saling menguntungkan baik  bagi  bank syari’ah maupun bagi  masyarakat/nasabah  yang  mendapatkan  pembiayaan  dari  bank syari’ah.
Hubungan  kerjasama  ( partnership )  antara  bank  syari’ah dengan para mudarib harus selalu seimbang ( balance ) di mana skill mudarib dalam mengelola usaha sangat berperan demi terwujudnya
14 Hasil Wawancara dengan staf bank syari’ah Pamekasan
return .  Tidaklah  heran  jika  bank  syari’ah,  pada  pembiayaan mudharabah ,  menyalurkan  pembiayaan  pada  lembaga-lembaga yang telah bonafid dan memiliki reputasi baik dalam dunia bisnis. Dalam  menjalankan  bisnis/usaha,  bank  syari’ah  senantiasa selalu  bersinggungan  dengan  risiko.  Hukum  bisnis  mengatakan  “ tidak  akan  ada return tanpa  risiko“.  Namun  bila  risiko  itu  dikelola dengan  baik,  maka  akan  dapat  menghasilkan yield (imbal  hasil) yang  sesuai  dengan  risiko  yang  diambil  dan  memberikan return yang  memadai  bagi stakeholders .  Menurut  praktisi  perbankan maupun  para  ekonom  Islam  bahwa  risiko  pada  pembiayaan mudharabah sangat komplek yang terdapat di bank syari’ah,  karena selain berhubungan dengan karakter mudarib , skill dalam mengelola bisnis  dan  juga  prospektus  proyek  yang  dibiayai.  Bank  syari’ah dituntut  untuk  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada mudarib dalam memberikan pembiayaannya. Prinsip kepercayaan, kejujuran, serta  amanah  menjadi  landasan  utama  bagi  bank  syari’ah  sehingga yang  menjadi  barometernya  adalah  sifat  karakteristik  dan  skill mudarib dalam mengelola bisnis atau usahanya.
Penyaluran  pembiayaan  dengan  skim mudharabah di  bank syari’ah cabang Pamekasan (BPRS) memiliki banyak kovenan atau klausul  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon mudarib ,  mengingat pembiayaan  dengan  skim  ini  tergolong  kepada  pembiayaan mudharabah  muqayyadah  on  balance  sheet yang  memiliki  risiko paling tinggi karena mengandung unsur ketidakpastian ( uncertainty ) dibandingkan  dengan  pembiayaan-pembiayaan  lain  yang  ada  di bank  syari’ah.  Maka  perbankan  syari’ah  (BPRS)  dalam menyalurkan  pembiayaan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian ( prudent )  dan  upaya  untuk  menanggulangi  terjadi  risiko  pada pembiayaan mudharabah harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat  diminimalisir  atau  segara  dapat  teratasi.  Dengan  demikian, BPRS  Pamekasan  menerapkan  manajemen  risiko  yang  profesional terkait  dengan  penyaluran  pembiayaan  kepada mudarib dan
penganalisaan  terhadap  proyek  usaha  dilakukan  dengan  cermat  dan teliti.
Dalam  memberikan  pembiayaan  dengan  skim mudharabah di bank syari’ah cabang Pamekasan rata-rata diberikan pada usaha- usaha  produktif  yang  memiliki  pangsa  pasar  yang  bagus,  maka BPRS  Pamekasan  (BPRS)  menganalisa  pembiayaan mudharabah menggunakan 5C yaitu:
1. Character, pada  unsur  ini  BPRS  Pamekasan  benar- benar  mengetahui  tentang  riwayat  hidup  calon mudarib untuk menghindari  terjadinya moral  hazard, terkadang mudarib dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank  syari’ah  perlu  kewaspadaan  terhadap  kemungkinan  dengan mencoba  untuk  membuat  suatu  keputusan  berdasarkan  informasi objektif tentang karakter mudarib 2. Capacity ,  BPRS  Pamekasan  melihat  calon mudarib terhadap  kemampuan  mengelola  bisnis  (skill  bisnis)  yang berimplikasi  kepada  kemampuan  membayar  kembali  pinjamannya. Tujuannya adalah:
a. Tingkat  kemampuan  membayar  diperoleh  dari  hasil usaha obyek yang akan dibiayai oleh bank syari’ah. b. Tingkat  kemampuan  membayar  untuk  pembiayaan produktif dipengaruhi oleh:
1).  Aspek  Manajemen,  sistem  manajemen  yang  profesional yang  diterapkan  oleh  perusahaan/usaha  artinya  adalah  kemampuan dan kecakapan dalam menangani bisnis menjadi  pertimbangan bagi bank syari’ah.
2).  Aspek  Pemasaran,  dalam  hal  ini  yang  dianalisa  oleh BPRS  Pamekasan  adalah  usaha mudarib telah  memiliki  pangsa pasar dengan jangkauan yang luas.
3). Aspek Produksi
4).  Aspek  Personalia  memiliki  kapabelitas  dan  kualitas sesuai dengan bidang masing-masing
3. Capital, pada unsur ini BPRS Pamekasan menganalisa  ukuran  kemampuan  usaha mudarib untuk  mendukung pembiayaan  dengan  modalnya  sendiri  ( own  share ).  Semakin  besar kemampuan  modal  berarti  semakin  besar  porsi  proyek  usaha  yang didukung oleh modal sendiri.
4. Condition  of  economy, pada  unsur  ini  BPRS Pamekasan  melihat  aspek-aspek  eksternal  (kondisi  makro)  yang dihadapi  oleh  perusahaan mudarib yang  dapat  mempengaruhi kelangsungan  usahanya.  Pihak  bank  syari’ah  perlu  melakukan analisis  yang  cermat  atas  kondisi  makro  guna  mengambil  langkah- langkah antisipasi atas kondisi pembiayaannya.
5. Collateral ,  berupa  agunan  atau  jaminan  dibutuhkan oleh  BPRS  Pamekasan  untuk  mempererat  hubungan  kerjasama ( partenship )  antara  bank  syari’ah  dan  nasabah  dan  dapat meyakinkan  bank  syari’ah  terkait  dengan  kesungguhan  untuk mendapatkan pembiayaan. Sedangkan pada unsur constrains BPRS Pamekasan  (BPRS)  tidak  memasukkan  dalam  penganalisaan pembiayaan  karena  dianggap  dengan  menggunakan  unsur  5C  telah cukup  karena  pembiayaan mudharabah oleh  bank  syari’ah  cabang Pamekasan  sebagian  besar  disalurkan  pada  sektor  koperasi,  BMT, dan korporasi (CV/PT) di mana lembaga tersebut telah bonafid dan memiliki  reputasi  usaha  yang  bagus  dan  dapat  dipertanggung- jawabkan baik dari sisi keuangan (laporan keuangan atau cash flow telah  memenuhi  standard),  manajemen  pengelolaan  bisnis  yang bagus  dan  berbadan  hukum.  Sedangkan  pemberian  pembiayaan mudharabah pada individu (UKM) bank syari’ah cabang Pamekasan memberikan  batasan-batasan  di  mana mudarib harus  memenuhi ketentuan-ketentuan  yang  telah  menjadi  persyaratan  bagi  calon mudarib perseorangan. 15
15 Pemberian  pembiayaan  individu  (UKM)  diharuskan  calon mudārib menjadi anggota  koperasi  atau  BMT  dengan  membuktikan  kartu  identitas  karyawannya dan pengajuan pembiayaan harus melalui lembaga di mana mudārib bekerja atau
Analisa  pemberian  pembiayaan  dilakukan  agar  BPRS Pamekasan  lebih  yakin  terhadap  calon mudarib untuk  memberikan pembiayaan  dengan  skim mudharabah ,  sebagaimana  telah  diatur dalam  Undang-Undang  No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasa 8 ayat (1) beserta penjelasannya yaitu: 16
Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan prinsip  syariah,  bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atau  itikad  baik  dan kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Sedangkan  dalam  penjelasannya  adalah:  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  diberikan  oleh  bank mengandung  risiko,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bank  harus memperhatikan  asas-asas  perkreditan  atau  pembiayaan  berdasarkan prinsip  syari’ah  yang  sehat.  Untuk  mengurangi  risiko  tersebut, jaminan  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah  dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan nasabah  debitur  untuk  melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang diperjanjikan  merupakan  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan oleh bank.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum
memberikan  kredit,  bank  harus  melakukan  penilaian  yang  seksama terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan  prospek  dari nasabah debitur.
telah menjadi Pegawai Negeri Sipil/PNS dengan membawa SK pengangkatan dan slip gaji terakhir. Hasil wawancara dengan Saihun (BPRS).
16 Undang-Undang Perbankan 1998 ( Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ), cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), pasal 8, hal. 40.
Proses  analisa  pemberian  pembiayaan  di  BPRS  Pamekasan dilakukan  oleh  seseorang  yang  telah  mempunyai  pengetahuan ketrampilan  dan  pengalaman  dalam  masalah  pembiayaan  atau dilakukan  oleh  sekolompok  orang  yang  terdiri  dari  berbagai ahli/profesi  yang  kemudian  membentuk  suatu  team  untuk merumuskan  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  oleh  BPRS Pamekasan  dalam  memutuskan  pemberian  pembiayaan  kepada calon mudarib .
Analisa  pemberian  pembiayaan  dengan  skim mudharabah dilakukan  oleh  bank  syari’ah  agar  pemberian  pembiayaan  kepada calon mudarib dapat  mencapai  sasaran,  baik  bagi  bank  ataupun calon mudarib , yaitu: a. Bagi Bank Syari’ah
Pemberian pembiayaan tersebut benar-benar aman dalam arti bahwa  pokok  pembiayaan  maupun  nisbah  bagi  hasil  –jika  terjadi keuntungan–  akan  dapat  dikembalikan  sesuai  dengan  perjanjian yang  telah  disepakati.  Dengan  demikian  bank  syari’ah  tidak  akan menghadapi  pembiayaan  bermasalah  yang  dapat  menghancurkan kelangsungan bisnis ( survive ) bank syari’ah, mengingat surflus dana yang ada di bank syari’ah sebagian besar milik pihak ketiga. b. Bagi Calon Mudarib Dengan  analisa  pemberian  pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan  jumlah  yang  sebenarnya  pembiayaan  yang  layak diberikan    pada  calon mudarib, sehingga  modal  yang  dibutuhkan dapat terpenuhi.
Dengan  demikian,  jika  dicermati  lebih  jauh  lagi,  sistem pembiayaan mudharabah di bank syari’ah cabang Pamekasan harus melalui  beberapa  proses  tahapan  yang  sangat  ketat  dan  semua klausul-klausul  tersebut  sebagai  bagian  dari  proses  manajemen pembiayaan  untuk  menekan  seminimal  mungkin  terjadi  risiko kerugian.
c) Sesudah Terjadi Akad
Setelah proyek pembiayaan pada usaha mudarib
direalisasikan,  BPRS  Pamekasan  (BPRS)  tidak  akan  lepas  begitu saja  terhadap  dana  yang  telah  disalurkan  akan  tetapi  bank  syari’ah memiliki  tugas  penting  terkait  dengan  kemungkinan-kemungkinan terjadi  risiko  kerugian  pada  proyek  yang  dibiayai  oleh  BPRS Pamekasan,  mengingat  pembiayaan  dengan  skim mudharabah tergolong pada pembiayaan yang mengandung unsur ketidakpastian sehingga  kemungkinan  terjadinya  kerugian  yang  tidak  diinginkan atau  tidak  terduga.  Dengan  kata  lain  “kemungkinan”  itu  sudah menunjukkan  adanya  kepastian.  Jadi  kerugian  yang  telah diperkirakan  sebelumnya  bukan  merupakan  bagian  dari  risiko. Ketidakpastian  itu  merupakan  kondisi yang  menyebabkan tumbuhnya  risiko. 17 Faktor  ketidakpastian  ini  akan  menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung risiko  yang  tinggi  karena  segala  sesuatunya  tidak  dapat direncanakan  terlebih  dahulu  dengan  baik.  Maka  langkah  yang diterapkan  oleh  BPRS  Pamekasan  adalah  mengantisipasi  terjadinya loss pada pembiayaan mudharabah , yaitu (1) mengukur risiko pada proyek  pembiayaan,  (2)  pengawasan  atau  monitoring  terhadap proyek  yang  sedang  berjalan,  dan  (3)  mengendalikan  risiko  pada proyek pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syari’ah. Proses ini  terus  berkesinambungan  sehingga  menjadi  sebuah lifecyle . Ketiga  sistem  tersebut,  bagi  tiga  BPRS  Pamekasan  tersebut dijadikan  alat  untuk  memperkecil  risiko  kerugian  pada  pembiayaan mudharabah .
2. Strategi Sahib  al-mal (BPRS)  Memperkecil  Risiko  Kerugian dalam Pembiayaan Mudharabah
1) Sistem Pengukuran Risiko
Secara  umum  tujuan  dari  pengukuran  risiko  pada pembiayaan mudharabah di  bank syari’ah (BPRS) Bhakti sumekar
cabang  Waru-Pamekasan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  potensi kerugian  yang  akan  terjadi  ketika  pembiayaan  dengan  skim mudharabah disalurkan  pada mudarib .  Sedangkan  manfaat  dari pengukuran  risiko  dalam  menyalurkan  pembiayaan mudharabah pada bank syari’ah antara lain:
1. Untuk  menentukan  kepentingan  relative  dari  suatu risiko yang dihadapi; 2. Untuk mendapatkan informasi yang sangat
diperlukan  oleh  manajer  risiko  dalam  upaya  menentukan  cara  dan kombinasi  cara-cara  yang  paling  dapat  diterima  atau  paling  baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.
Bank  syari’ah  Bhakti  Sumekar  cabang  Waru-Pamekasan dalam  menyalurkan  pembiayaan  dengan  skim mudharabah terlebih dahulu  menilai  posisi  risiko  yang  akan  terjadi  pada  proyek  usaha secara singkat dan jelas sehingga risiko-risiko tersebut dapat diukur dan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  pengambilan  keputusan pemberian  pembiayaan  pada mudarib .  Penilaian-penilaian  ini mencakup  semua  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi yield (imbal  hasil)  usaha  dalam  hubungan partnership antara  bank syari’ah  dengan mudarib ,  dan  mengukur  tingkat  pengaruhnya sehingga  dampak  perubahan  dari  faktor-faktor  ini  dapat  dihitung. Dampak  perubahan  pada  posisi exsposure harus  dapat  diukur potensi  kerugiannya  sehingga  analisis  dampak  ini  dapat  menjadi dasar  mencari  alternative  untuk  menurunkan  risiko  kerugian  pada proyek pembiayaan ke tingkat  yang ditentukan sesuai  dengan batas limit.
Dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah , bank syari’ah selaku sahib al-mal memperhatikan proyek-proyek usaha yang akan dibiayai,  jika  memiliki  risiko  tinggi  atau  kegagalan  tinggi,  maka proyek  tersebut  cenderung  dihindari.  Namun  sebaliknya,  jika memiliki kegagalan minimal atau risiko bisnis minimal, maka bank syari’ah  dapat  menyalurkan  pembiayaan.  Pengukuran  proyek
tersebut  merupakan  aspek  yang  dinilai  sangat  penting  untuk pembiayaan mudharabah .  Sebab,  jika  proyek  memiliki  risiko minimal maka proyek tersebut diharapkan dapat memberikan return yang tinggi. 18
Dengan demikian, menurut hemat penulis, pengukuran risiko dilakukan  oleh  bank  syari’ah  dalam  menyalurkan  pembiayaan mudharabah dilihat  dari  kondisi  internal  perusahaan mudarib dengan melihat dari aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi, dan  data  keuangan  perusahaan.  Pengukuran  risiko  pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh bank syari’ah cabang Pamekasan dapat dilihat pada tabel di bawah :
2) Sistem Pengawasan/ Monitoring
Selain  pengukuran  risiko  dalam  mengantisipasi  terjadinya risiko,  menurut  hasil  data  di  lapangan,  Bank  Pembiayaan  Syariah Bhakti Sumekar cabang Waru-Pamekasan (BPRS) juga menerapkan sistem    atau  monitoring  terhadap  proyek  usaha  yang  dibiayai. Pengawasan  pembiayaan  adalah  kegiatan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pihak  perbankan  terhadap mudarib yang  bertujuan untuk  memastikan  bahwa  pengelolaan,  penjagaan  dan  pengawasan pembiayaan  telah  dilakukan  dengan  baik  sehingga  apa  yang diharapkan  oleh  para  pihak  tercapai  dan  tidak  terjadi  risiko  yang ditimbulkan oleh mudarib yang dapat mengakibatkan kerugian pada bank syari’ah.
Untuk  itu,  bank  syari’ah  diharapkan  mampu  melakukan pembinaan  terhadap mudarib agar  pembiayaan mudharabah dipergunakan  sesuai  dengan  permohonan  dan  tidak  terjadi side streaming .  Dengan  demikian,  fungsi  dari  pembinaan  dan pengawasan  harus  berperan  agar  dapat  mengantisipasi  timbulnya risiko kerugian dalam penyaluran pembiayaan.
18 Muhammad. Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank syari’ah di Indonesia, disertasi , Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006, hal. 66.
Sedangkan  tujuan  dari monitoring adalah  untuk  mengetahui secara dini penyimpangan ( deviasi ) yang terjadi dari kegiatan bisnis yang  telah  mendapatkan  pembiayaan  sehingga  bank  syari’ah  dapat mengambil  tindakan-tindakan  prefentif,  jika  perusahaan  yang dibiayai  ada  indikasi  berisiko  yang  mengakibatkan  bank  syari’ah rugi,  untuk  memperbaiki  agar  supaya  tidak  terjadi  pembiayaan bermasalah.  Sistem  monitoring  yang  dipakai  oleh  bank  syari’ah (BPRS)  menggunkan  dua  pola  yaitu:  1).  Mengecek  secara administratif,  dan  2).  Mengunjungi  langsung  ke  tempat  usaha  yang diberi pembiayaan.
Monitoring/pengawasan  yang  dilakukan  dengan  cara mengecek  pembiayaan  secara  administratif  oleh  bank  syari’ah cabang  Pamekasan,  yaitu  dengan  melihat  instrumen-instrumen administrasi  seperti financial  statement berupa cash  flow kegunaannya  adalah  untuk  memastikan  terhadap  kinerja  keuangan mudarib terkait  dengan  kegiatan  investasi,  pendanaan,  dan  operasi perusahaan  selama  periode  tertentu,laba-rugi  kegunaannya  adalah untuk  memastikan  hasil  dari  kegiatan  perusahaan  selama  periode akuntansi  tertentu  menyangkut  tingkat  keuntungan  ( return  on investment ),  risiko,  fleksibilitas  keuangan,  dan  kemampuan operasional, neraca bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai sumber  daya  ekonomi,  kewajiban,  dan  modal  sendiri  dari  suatu entitas  atau  perusahaan, 19 dan  melihat  kelengkapan  dokumen  dan informasi  pihak  ketiga. 20 Cara  pengawasan/monitoring  seperti  ini dapat disebut juga dengan on desk monitoring karena bank syari’ah
19 Mamduh  M.  Hanafi  dan  Abdul  Halim, Analisis  Laporan  Keuangan ,  edisi ketiga,  (Yogyakarta:  Unit  Penerbitan  dan  Percetakan  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN, 2007), hal. 50-59.
20 Informasi  pihak  ketiga  dapat  dilakukan  dengan  bertanya  kepada  karyawan terkait guna memperoleh data dan disingkronisasi dengan data yang ada atau juga dapat bertanya pada orang sekitar tempat bisnsi tersebut.
hanya mengecek kelengkapan-kelengkapan dokumen dan mengecek laporan usaha yang telah dilakukan.
Sedangkan  pengawasan/monitoring  secara  langsung  ke lapangan/lokasi  bisnis  ( inspeksi  on  the  spot ),  cara  ini  disebut  juga dengan on site monitoring di mana team monitoring dari pihak bank syari’ah  mendatangi  ke  lokasi  yang  diberi  pembiayaan  oleh  bank dengan memantau langsung baik sebagian ataupun menyeluruh guna mendapatkan  kepastian/kebenaran  seluruh  keterangan  ataupun  data laporan  keuangan  yang  disampaikan mudarib serta  dapat  juga melihat usaha bisnis yang sedang berlangsung.
Sistem  monitoring/pengawasan  fisik  secara  langsung terhadap  proyek  pembiayaan  ini  ditangani  oleh  petugas  bank syari’ah yang ahli di bidang monitoring dilakukan secara rutin satu kali dalam dua bulan untuk setiap proyek yang dibiayai, namun jika diperlukan  atau  terjadi  kecurigaan-kecurigaan  terhadap mudarib yang  mengakibatkan  terjadinya asymmatric  information ,  maka kunjungan  langsung  ini  dilakukan  sesering  mungkin  (sekali  dalam sebulan).
Tujuan  dari  monitoring  langsung  ke  tempat  usaha mudarib adalah: 21 1. Dapat mengetahui kebenaran dari seluruh keterangan atau  data  maupun  laporan  oleh mudarib dibandingkan  dengan jumlah dan keadaannya secara langsung;
2. Secara  langsung  dapat  melihat/meneliti  keadaan usaha mudarib dan mengadakan wawancara/diskusi dengan mudarib tentang seluruh aktivitas perusahaannya; 3. Secara  tidak  langsung  mengingatkan  nasabah  bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya. Dan juga sekaligus
21 Teguh  Pudjo  Muljono, Manajemen  Perkreditan  bagi  Bank  Komersiil ,  edisi revisi, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal. 480-481.
untuk  dapat  memberikan  saran-saran  pembinaan  kepada mudarib apabila ada problem-problem yang dihadapinya;
4. Mendidik mudarib untuk  selalu  menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

## 3) Sistem Pengendalian Risiko
Dalam  pribahasa  ada  istilah  yang  sangat  populer  dikatakan “ sedia payung sebelum hujan ” 22 pribahasa tersebut dapat digunakan sebagai  pedoman  ketika  bank  syari’ah  akan  memberikan pembiayaan mudharabah .  Dengan  demikian,  bank  syariah  lebih berhati-hati  dalam  pemberian  fasilitas  pembiayaan  kepada mudarib mengingat bank syari’ah akan menghadapi risiko-risiko  yang suatu saat dapat terjadi pada pembiayaan dengan skim ini.
Secara  umum  risiko  pembiayaan  dengan  skim mudharabah sulit  untuk  dikendalikan  disebabkan  pembiayaan  model  ini  bank syari’ah membutuhkan suatu kepercayaan yang penuh ( trust ) kepada mudarib , kejujuran yang sangat tinggi terkait dengan usaha mudarib serta sifat amanah harus terdapat pada para pihak ( sahib al-mal dan mudarib ).

## KESIMPULAN
1. Bahwa  bank  syari’ah  (BPRS)  Bhakti  Sumekar  cabang  Waru- pamekasan  dalam  menyalurkan  pembiayaan mudhārabah memastikan  bahwa  karakter mudārib baik,  kinerja cash  flow berada  pada  posisi  yang  baik,  dan  adanya  jaminan  ( collateral ).
Untuk  mengetahui  hal-hal  tersebut,  dalam  memperkecil  risiko kerugian  pada  pembiayaan mudhārabah ,  maka  bank  syari’ah
memiliki  alat  untuk  mengurangi  risiko  diantranya  adalah:  (a) Pengukuran  risiko,  di  mana  bank  syari’ah  Pamekasan  tersebut
22 Pribahasa  tersebut  memiliki  arti  bahwa  setiap  melangkah  harus  hati-hati. Kaitannya  dengan  risiko  di  mana  bank  syari’ah  harus  memiliki  sistem  dalam penyaluran  pembiayaan  agar  tidak  terjadi  risiko  yang  mengakibatkan  bank merugi.
mengukur  risiko  dari  jenis  proyek  yang  dibiayai,  apakah  risiko tinggi  atau  kegagalan  tinggi  atau  memiliki  kegagalan  minimal atau  risiko  bisnis  minimal.  Pengukuran  risiko  juga  dilakukan dengan  melihat  kondisi  internal  perusahaan  baik  dari  aspek manajemen,  pemasaran,  teknis  produksi,  ataupun  data  keuangan perusahaan,  (b)  Pengawasan  atau  monitoring  diterapkan  dengan memakai  dua  pola  yaitu  (1) on  desk  monitoring yaitu  dengan mengawasi  data-data  administratif  seperti  laporan  keuangan berupa cash flow , sumber dan penggunaan dana pembiayaan, dan (2) on  site  monitoring yaitu  mengawasi  atau  memonitor  secara langsung ke tempat  usaha mudārib atau inspeksi  on the spot , (c) Sistem  pengendalian  risiko  di  tiga  bank  syari’ah  tersebut  yaitu dengan  melihat  karakteristik mudārib ,  bisnis  yang  memiliki pangsa pasar yang baik ( feasibel ), laporan keuangan berupa cash flow hasil  usaha  serta  memakai  jaminan  ( collateral ).  Dengan memakai ketiga alat tersebut (pengukuran risiko, pengawasan/monitoring,  dan  pengendalian  risiko)  bank  syari’ah cabang  Pamekasan  (BPRS)  hingga  saat  ini  belum  pernah mengalami kerugian dalam menyalurkan pembiayaan mudhārabah yang diakibatkan olehusaha mudārib . 2. Bank syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Waru-Pamekasan dalam menerapkan manajemen risiko pada penyaluran pembiayaan mudārabah ..  Bank  pembiayaan  syariah  Bhakti Sumekar  Cabang  Waru-Pamekasan  mengendalikan  risiko  dalam pembiayaan mud}ārabah dengan meyalurkan pembiayaan kepada usaha  yang  dibutuhkan  masyarakat,  kesehatan  dari  perusahaan, meminta  data  keuangan  berrupa  laporan  keuangan  berupa cash flow ,  menjaga  agar  tidak  terjadi side  streaming ,  mengetahui karakteristik mudārib lewat bank  to  bank  information ,  dan memberikan jaminan berupa collateral .
DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Masyhud, Manajemen  Risiko:  Strategi  Perbankan  dan  Dunia Usaha  Menghadapi  Tantangan  Globalisasi  Bisnis ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Antonio,  Muhammad  Syafi'i, Bank  Syari'ah  dari  Teori  ke  Praktik , cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah , edisi revisi,
Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
_______, Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek , cet. I, Jakarta: Alvabet, 1999.
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktek , Jakarat: PT. Rineka Cipta, 1998. AAOIFI, Accounting  and Auditing  Standards for Islamic Financial Institution, Bahrain, 1998.
Bachrudin, Manajemen  Pembiayaan  (Kredit)  Bank  Syari’ah, Hand Out  Mata  Kuliah  Manajemen  Dana  dan  Pembiayaan  Bank Syari’ah, 2007, tidak diterbitkan. Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-asas  Hukum  Mu’amalah  (Hukum Perdata Islam) , edisi revisi, Yogyakarta, UII Press, 2000. al-Bustani,  Abdul  Karim,  dkk., al-Munjid  fi  al-Lugah  wa  al-A'lām,
Beirut: Dār el-Machreq, 1946.
Dahlan,  Abdul  Aziz,  (ed)  dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  cet.  V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
Darmawi, Herman, Manajemen Risiko , cet. 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
Dendawijaya,  Lukman, Manajemen  Perbankan ,  Cet,  II.  Jakarta: Ghalia, 2003.
Fattah  A.A.  Khalil,  Abdel,  dkk, Evidence  on  Agency-Contractual Problems  in  Mudarabah  financing  Operations  by  Islamic Banks ,  dalam  Iqbal,  Munawar,  (Ed), Islamic  Banking  and
Finance:  Current  Development  in  Theory  and  Practice ,
Loughborough University, Leicester, UK, 2001.
Fikri,  Ali, al-Mu'amalah  al-Majidah  wa  al-Adabiyah, Mesir: Mustafaal-Banial-Halab wa Auladuh, 1938. Indrintoro, Nur, Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen , Yogyakarta: BPFE, 2002. Hadi,  Sutrisno, Metodologi  Research  2 ,  Yogyakarta:  Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
al-Hafiz,  Ibn  Rusyd,  Abu  al-Walid  Muhammad, Bidayah  al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Hanafi,  Mamduh  M, Manajemen  Keuangan ,  cet.  I,  Yogyakarta:
BPFE,  2004.    dan  Abdul  Halim, Analisis  Laporan Keuangan ,  edisi  ketiga,  Yogyakarta:  Unit  Penerbitan  dan
Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007. Harahap, Sofyan S, Bunga Rampai; Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami , cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2004. Haris,  S.E, The  National  Debt  and  New  Economic, New  York:  Mc
Graw Hill Book Co, 1977.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia, Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan Penyajian  Laporan  Keuangan  Bank  Syari’ah ,  Jakarta:
Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2002. al-Jaziri,  Abd.  Ar-Rahman, Kitab  al-Fiqh  ’ala  al-Mazahib  al-
Arba’ah , Beirut: Dār al-Fikr, 1996. Karim, Adiwarman A, Incentive-Compatible Constraints for Islamic
Banking:  Some  Lessons  From  Bank  Muamalat ,  dalam
Munawar  Iqbal,  dkk  (Ed), Islamic  Banking  and  Finance:
New Perspectives on Profit-Sharing and Risk , Edward Elgar,
Montpellier Parade, Cheltenham, UK, 2000.
______, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , edisi III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. al-Kasani, Bada'i'  al-Sana'i  fi  Tartib  al-Syar'i, Beirut:  Dār  al-Fikr,
1996
Kazim,  Sadr,  "The  Role  of  Musharakah  Financing  ini  the Agricultural Bank of Iran,", Arab Law Quarterly, 1996
Kim, Saeng Wi and Eric Sorensen, "Evidence on the Impact of tha Agancy  Cost  of  Debt  on  Corporate  Debt  Policy", Journal
Financial and Quantitative Analysis, Vol.21, No.2.
Lewis,  Mervyin  dan  Latifa  M.  Algaoud, Islamic  Banking ,  Edward Elgar  Cheltenham,  UK,  Northampton  Massachusetts  USA, 2001.
Mājah, Ibnu, Sunān Ibnu Mājah, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Makmun, Tantangan Perbankan Syariah , Republika, 7 April 2008. Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya, 2000
Muhammad, Konsturksi  Mudharabah  dalam  Bisnis  Syari'ah: Mudharabah  dalam  Wacana  Fiqih  dan  Praktik  Ekonomi Modern, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005. _______, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer , Yogyakarta: UII Press, 2000.
_______, Manajemen Bank Syari'ah , edisi revisi, Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan (UUP) AMP YKPN, 2005.
_______, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, Yogyakarta: Unit
Penerbit  dan  Percetakan  Akademi  Manajemen  Perusahaan YKPN, 2005.
_______, Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screening Adverse Selection  Dalam  Pembiayaan  Mudharabah  di  Bank Syari’ah .  Mukoddimah,  Jurnal  Studi  Islam,  No.  21  Th. XII/2006.
_______, Permasalahan  Agency  Dalam  Pembiayaan  Mudharabah Pada  Bank  Syari’ah  di  Indonesia ,  disertasi,  Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.
_______, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  pada Bank Syari’ah, cet. III, Yogyakarta: UII Press, 2006
Muhammad  al-Syaukani,  Muhammad  bin  Ali  bin, Nail  al-Author, Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, t.t.
Muljono,  Teguh  Pudjo, Manajemen  Perkreditan  bagi  Bank Komersil , edisi revisi, Yogyakarta: BPFE, 2002. al-Mushlih,  Abdullah  dan  Shalah  ash-Shawi, Fikih  Ekonomi
Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir,cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004.
Nasution, S, Metode Research(Penelitian Ilmiah) , cet. VIII, Jakarta:
Bmi Aksara, 2006
Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana  Bank  Islam ,  cet.  III,  Yogyakarta:  Dana  Bhakti Prima Yasa, 1999. Prakoso,  Sigit,  dan  Syamsul  Anwar, Permasalahan  Mudharabah dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah , Yogyakarta: FLKS, 2001. Presley, JR, dan Session JG, “Islamic Economic: The Emergence of a New Paradigm, The Economic Journal , Vol 104. Qadāma, Ibn, al-Mugnī , Riyād: Maktabah al-Riyād al-Hadisah, t.t.