## Analisis Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Makassar Pada Periode Kedua Kepemimpinan Mohammad Rhamdan Pomanto
Alfia Nur Umayrah 1 , Muhlis 2 , Mediaty 3 , Darmayanti 4
Prodi Pendidikan Profesi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin E-mail: alifianurumayrah@gmail.com
Article History: Received: 05 Juni 2024 Revised: 19 Juni 2024 Accepted: 21 Juni 2024 Abstract: Penelitian ini bertujuan mengetahui rasio kemandirian pemerintah Kota Makassar Pada Periode Kedua Kepemimpinan Mohammad Rhamdan Pomanto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Kemandirian Pemerintah Kota Makassar pada periode kedua kepemimpinan Mohammad Rhamdan Pomanto, secara umum dikatakan efektif.
Keywords: Rasio Kemandirian, Kota Makassar, Mohammad Rhamdan Pomanto.

## PENDAHULUAN
Pembangunan daerah merupakan salah satu indicator demi terwujudnya pembangunan nasional. Pemerintah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2014). Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dengan adanya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi, yang mempunyai dampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, maka mengakibatkan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen dan konsisiten dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola kepemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akuntansi Single Entry dan Cash Basis menjadi Sistem Akuntansi Double Entry dan Accrual Basis Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sampai saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Desentralisasi ini diharapkan menghasilkan dua manfaat nyata. Dua manfaat desentralisasi adalah peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumberdaya produktif (Mardiasmo, 2018) . Otononomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1718
pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Selain itu, otonomi daerah bertujuan untuk memandirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom seharusnya mampu membiayai kebutuhan daerahnya dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Masalah yang sulit dihadapi oleh mayoritas pemerintah daerah adalah masih kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Sofi & Irfan, 2021) . Otonomi daerah mengharapkan setiap pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah (Harjito et al., 2020).
Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya.
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu cara untuk menginformasikan apakah pemerintah telah berhasil mengelola keuangan daerahnya. Selain itu pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk memastikan fiscal yang ditransfer ke daearah apakah sudah berhasil atau gagal. Kinerja keuangan merupakan hasil tindakan dan program yang dicapai terkait dengan penggunaan anggaran, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini, kegiatan keuangan pemerintahan daerah mengacu pada pertumbuhan pekerjaan di bidang keuangan daerah, termasuk anggaran dan realisasi PAD, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan berdasarkan politik atau hukum. peraturan periode anggaran negara (Ramadana et al., 2023).
Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan ketujuh kota terbesar di Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto atau biasa dikenal sebagai Danny Pomanto (lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Januari 1964; umur 55 tahun) adalah Wali Kota Makassar yang menjabat sejak 8 Mei 2014. Danny Pomanto yang berpasangan dengan Syamsu Rizal dan diusung oleh Partai Demokrat dan PBB ini keluar sebagai pemenang Pilkada Kota Makassar 2013 dengan perolehan suara 182.484 atau 31,18 persen mengungguli 9 pasangan lainnya. Danny menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ilham Arief Sirajuddin. Ia dan wakilnya Syamsu Rizal dilantik pada tanggal 8 Mei 2014 oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.
Danny Pomanto adalah seorang arsitek dan mantan dosen jurusan arsitektur di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia sebelumnya pernah bertarung dalam pemilihan gubernur Gorontalo namun gagal. Ia akhirnya terpilih sebagai Wali Kota Makassar pada periode 2014-2019. Kini ia kembali menjabat pada periode 2021-2026.
Di bawah kepemimpinan Danny Pomanto Kota Makassar berhasil menorehkan beberapa prestasi diantaranya yaitu Makassar tercatat masuk dalam 12 daerah penerima penghargaan Inovation Government Award (IGA) 2021. Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto, baru saja menerima penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai kota terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVII, di Halaman Balai Kota Surabaya, Kamis, 25 April 2024. Dan Kerja keras Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto berhasil membawa kota ini meraih kembali penghargaan Adipura 2023-2024. Empat tahun memimpin Kota Makassar Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto dan Fatmawati Rusdi menjadi salah satu kepala daerah di Sulsel yang masa jabatannya dipangkas. Dipangkasnya masa jabatan ini merupakan dampak dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ini dikarenakan Pilkada termasuk Pilwali Makassar bakal dipercepat hingga masa jabatan yang harusnya diembang 5 tahun oleh Danny Pomanto tak cukup. Olehnya itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengakui namanya masuk dalam jajaran kepala daerah yang mengajukan uji material judicial review terhadap Undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, maka masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Makassar akan berakhir menjelang akhir tahun bila sudah ada kepala daerah terpilih, namun bila berproses maka bisa saja pelantikan kepala daerah terpilih pada awal 2025.
Dengan adanya pemangkasan masa jabatan ini maka akan mengurangi masa jabatan normal yang diemban oleh kepala daerah oleh karena itu, penelitian ini ingin meneliti Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Makassar sebelum dan sesudah masa jabatan Mohammad Rhamdan Pomanto menggunakan pendekatan Rasio Keuangan, tujuannya untuk mengetahui seberepa baik kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar sebelum dan sesudah di kepemimpinan Mohammad Rhamdan Pomanto.
Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti kinerja keuangan pemerintah kota Makassar seperti penelitian dari (Irnawati Irnawati, 2023) yang menyatakan Kinerja rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar tahun 2017-2021 sebesar 59,25% dengan kriteria sedang yang artinya terdapat pola hubungan partisipatif. Rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar tahun 2017-2021 sebesar 82,53% dengan kriteria kurang efektif. yang berarti program yang dilakukan pemerintah Kota Makassar belum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar terhadap rasio pertumbuhan PAD tahun 2017-2021 sebesar -2,59% dengan kriteria pertumbuhan negatif yang berarti Pemerintah Kota Makassar pada tahun anggaran 2017-2021 kinerjanya tidak mengalami positif. pertumbuhan pendapatan, akan tetapi dari penelitian terdahulu tersebut belum ada yang meniliti perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar pada periode yang kedua masa jabatan Mohammad Rhamdan Pomanto menggunakan pendekatan Rasio keuangan. Diharapkan penelitian dapat berkuntribusi bagi pemerintah Kota Makassar untuk mampu mengadakan evaluasi dengan memperhatikan tingkat rasio efisiensi serta efektivitas guna memajukan masa depan nantinya.

## LANDASAN TEORI
1. Agency Theory Menurut (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (principal) sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sector public. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah dearah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka.
Pada sector public hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah disini kabupaten/kota menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan kepusat setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat (Zelmiyanti, 2016).
Adanya desentralisasi di Indonesia juga menyebabkan hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah. Desentralisasi fiskal yang tergambar dalam rasio keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi, karena adanya hubungan pendelegasian wewenang. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.
Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislative dan eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan legislative adalah principal (Halim & Abdul, 2007) . Legislator adalah pihak yang mendelegasian wewenang kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislative untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau di tolak.
2. Kinerja Keuangan Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk melihat apakah yang direncanakan, bisa direalisasikan/dijalankan dengan baik. Apabila yang dicapai lebih melebihi perencanaan maka kinerjanya dikatakan sangat baik dan sebaliknya jika tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja dikatakan jelek. (Halim & Abdul, 2004) menyatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan yaitu kemampuan daerah menjadikan salah satu tolak ukur yang digunakan guna memerhatikan kemampuan daerahnya ketika melaksanakan tugas-tugasnya.
Untuk mengukur kinerja organisasi, ada beberapa metrik kinerja (Herawati et al., 2021) . Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dengan berbagai cara, namun beberapa indikator yang umum digunakan adalah sebagai berikut pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah, belanja pemerintah, anggaran defisit/surplus, dan utang pemerintah, namun, perlu diingat bahwa kinerja keuangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor politik dan sosial. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dan holistik.
3. Analisis Rasio Keuangan Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menganalisa laporan keuangan yaitu dengan melakukan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan angka yang dihasilkan dari perbandingan antara suatu pos di dalam laporan keuangan dengan pos lainnya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dalam penelitian ini analisa kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan
menggunakan beberapa rasio, diantaranya: a) Rasio Kemandirian Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa Tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya (Faud & M. Ramli, 2016).Pemerintah Daerah masih belum mampu secara mandiri membiayai kegiatan pemerintahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kemudian ini juga berarti bahwa peran aktif masyarakat dalam mendukung Pembangunan di daerah adalahmasih sangat rendah, yang dalam hal ini berupa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi (Hariani, 2021).
����� ����������� =

## ���
������� ���������ℎ ����� �100%
Tingkat dan kriteria kemandirian serta kemampuan ada keuangan pemerintahan daerah akan disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Tingkat Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah Tingakt Rasio Kriteria > 100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75% Tidak Efektif (Halim & Abdul, 2007) b) Rasio Efisiensi
(R et al., 2020) mengatakan bahwa rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut (Halim & Abdul, 2007) rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:
����� ��������� =

## ��������� ������� �����ℎ
��������� ���������� �����ℎ �100%
Tingkat kriteria rasio efisiensi dapat disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 2. Tingkat Rasio dan Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah Tingakt Rasio Kriteria > 100% Tidak Efiseni 90% - 100% Kurang Efisien 80% - 89%
Cukup Efisien 60% - 79% Efisien < 60% Sangat Efisien (Joko Pramono, 2014)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1722
c) Rasio Efektivitas
(Faud & M. Ramli, 2016) mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar target yang direalisasi, mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya. Menurut (Halim & Abdul, 2007) rasio efektifitas bisa dirumuskan:
����� ����������� = ��������� ���������� ���
������ ���������� ��� �100%
Nilai keefektifitasan keuangan daerah bisa digolongkan pada tabel dibawah ini: Tabel 3. Tingkat Rasio dan Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah
Tingakt Rasio Kriteria > 100% Sangat Efektif 100%
Efektif
90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75% Tidak Efektif (M. Mahmudi, 2016)
d) Rasio Pertumbuhan
(Rahmayati, 2016) mengatakan bahwa rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Apabila rasio pertumbuhan menunjukan angka positif maka menggambarkan kinerja keuangan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Menurut (Selly Paat, 2013) berikut adalah rumus rasio pertumbuhan:
 Rasio Pertumbuhan PAD
��� = ��� ��ℎ�� � − ��� ��ℎ�� � − 1 ��� ��ℎ�� � − 1
�100%
 Rasio Pertumbuhan Pendapatan
���������� = ���������� ��ℎ�� � − ���������� ��ℎ�� � − 1
���������� ��ℎ�� � − 1 �100%

##  Rasio Pertumbuhan Belanja
������� = ������� ��ℎ�� � − ������� ��ℎ�� � − 1 ������� ��ℎ�� � − 1 �100%

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan sebuah kerangka sistematis yang bertujuan memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan/atau menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif.
2. Sumber Data Penulis menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari web resmi BAPPPEDA Kota Surakarta berbentuk laporan realisasi keuangan APBD pemerintah Kota Surakarta. Pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dan studi kepustakaan di mana peneliti memperoleh data dengan cara :
a) Studi Kepustakaan
Peneliti menggunakan konsep yang diperoleh dari berbagai jurnal, internet, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang berkaitan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memilah dan mempelajari penelitian terdahulu berupa jurnal, skripsi, tesis, dan sumber lainnya dengan fokus penelitian.
b) Teknik Dokumentasi Teknik dokumentasi pada penelitian ini diambil dengan cara memilah dan menjadikan satu data yang bersumber dari dokumen laporan yang tersedia. Bahan dari Data analisa pada penelitian ini terdapat pada laporan realisasi keuangan APBD pemerintah Kota Surakarta Tahun 2015-2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Rasio Kemandirian Rasio kemadirian pemerintah Kota Surakarta dapat ditunjukkan dengan perhitungan dibawah ini:
����� ����������� =
��� ������� ���������ℎ ����� �100% Tabel 4. Tingkat Kemandirian Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka Tahun PAD Bantuan Pemerintah Pusat Rasio Keterangan 2021 Rp1.140.000.000,33 Rp1.717.000.000,86 66,39% Tidak Efektif 2022 Rp1.410.000.000,81 Rp1.818.000.000,55 77,55% Tidak Efektif 2023 Rp1.565.000.000,99 Rp1.835.000.000,52 85,28% Kurang Efektif (Olah Data, 2024)
Hasil dari rasio kemandirian Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.140.000.000,33,- dengan Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp1.717.000.000,86,-, diperoleh rasio kemandirian sebesar 66,39% dikategorikan tidak efektif karena < 70%. Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.410.000.000,81,- dengan Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp1.818.000.000,55,-, diperoleh rasio kemandirian sebesar 77,55% dikategorikan tidak efektif karena < 70%. Dan Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.565.000.000,99,- dengan Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp1.835.000.000,52,-, diperoleh rasio kemandirian sebesar 85,28% juga dikategorikan kurang efektif karena < 89%.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1724

## KESIMPULAN
Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Makassar pada periode kedua kepemimpinan Mohammad Rhamdan Pomanto, secara umum dikatakan efektif.

## DAFTAR REFERENSI
Faud, & M. Ramli. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ghalia Indonesia. Halim, & Abdul. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Revisi). Salemba Empat. Halim, & Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik:Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Hariani, S. (2021). ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE IN SOUTH NIAS DISTRICT. International Journal of Management Studies and Social Science Research , 3 (3), 161–171. www.ijmsssr.org Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI) , 5 (1),
19–28. https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061
Herawati, Syamsurijal Tan, Sri Rahayu, & Syahmardi Yacob. (2021). THE EFFECT OF
FINANCIAL AND

## NON-FINANCIAL PERFORMANCE ON REGIONAL
COMPETITIVENESS OF BUNGO DISTRICT WITH CAPITAL EXPENDITURE AND BUDGET GOVERNANCE AS INTERVENING. International Journal of Social Science ,
1 (4), 347–354. https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.713 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360. Joko Pramono. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti , 7 (1), 83–112. M. Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi Ketiga). Upp Stim Ykpn. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . ANDI.
R, B., Wahyuni, N., & S, S. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Tangible Journal , 5 (1), 43–57. https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.103 Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran. Jurnal EKA CIDA , 1 (1).
Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah. Owner , 7 (2), 1831–1840. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590
Rylies Manages, Yusinta Dwi Wardani, Herlina Pramu Wardani, & Selvia Dhulhi Rahmawati. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020-2022. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi , 2 (1), 11–20.
Selly Paat. (2013). PERBANDINGAN KINERJA PENGELOLAAN APBD ANTARA PEMERINTAH KOTA TOMOHON DENGAN PEMERINTAH KOTA MANADO. Jurnal EMBA , 1 (3), 851–862.
Sofi, & Irfan. (2021). Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kemenkeu. Go. Id. Tersedia Di: Https://Www. Kemenkeu. Go. Id/Publikasi/Artikel-Dan-Opini/Mendorongkemandirian-Daerah-Melalui-Optimalisasi- Pendapatan-Asli-Daerah/[Diakses Pada 20 Oktober 2021] .
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 (2014). Vitalis Ari Widiyaningsih, & Margaretha Prihatiningsih. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017-2019. Media Akuntansi , 33 (2). Zelmiyanti, R. (2016). PENDEKATAN TEORI KEAGENAN PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL (STUDI PADA PROVINSI DI INDONESIA). JRAK , 7 (1), 11–21.