## IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Juni 2020
pISSN 2303-3568
STIE
Syari'ah
STIE Syariah Bengkalis
Pemahaman Masyarakat Desa Sebauk Terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Jon Hendri, Ambo Ako
eISSN 2684-8228

## Vol. 9 No. 1
Pengaruh Rekrutmen Dan Pengembangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkalis Eryana, Anugrah Indah

## Pemasaran Digital Dalam Kewirausahaan
Decky Hendarsyah
Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas  Kabupaten Bengkalis
Sri Wahyuningsih
Analisis Dimensi Loyalitas Pelangan Berdasarkan Perspektif Islam Mashuri
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Erlindawati, Rika Novianti
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Heru Maruta, Ayu Apriliani
Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri
Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Imigrasi Bengkalis
Muhammad Fadhil Junery, Nur Asyira
Sejarah Ekonomi Masyarakat Muslim Bengkalis Dekade 1980-1990
Saiful Bahri

## IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Pemahaman Masyarakat Desa Sebauk Terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Jon Hendri, Ambo Ako
Pengaruh Rekrutmen Dan Pengembangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkalis Eryana, Anugrah Indah

## Pemasaran Digital Dalam Kewirausahaan
Decky Hendarsyah
Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas  Kabupaten Bengkalis
Sri Wahyuningsih
Analisis Dimensi Loyalitas Pelangan Berdasarkan Perspektif Islam Mashuri
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti
Erlindawati, Rika Novianti
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Heru Maruta, Ayu Apriliani
Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri
Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Imigrasi Bengkalis Muhammad Fadhil Junery, Nur Asyira
Sejarah Ekonomi Masyarakat Muslim Bengkalis Dekade 1980-1990
Saiful Bahri IQTISHADUNA  Vol.9 No.1 Hal: 1-124 Juni 2020 pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228

## EDITORIAL TEAM
IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Editor in Chief Zakaria Batubara
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia
Managing Editor Muhammad Elsa Tomisa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia
Editorial Board Erlindawati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia
Eryana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia
Susilawati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia
Mitra Bebestari ( Reviewer )
Muhammad Isa Selamat Al-Falah Publication Sdn. Bhd Malaysia
Penerbit LPPM Publishing & Printing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

## Alamat Redaksi
Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28734 Telp. +628117501025 e-mail: lppmstiesyariahbengkalis@yahoo.com

## SEKAPUR SIRIH
Alhamdulillah berkat  rahmat  Allah  SWT  dan  kerja  keras  tim  redaksi, akhirnya  Jurnal  IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita  edisi  Juni  2020 (Vol.9  No.1)  merupakan  jurnal  edisi  kesembilan  yang  digagas  oleh  Pusat Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PPPM)  STIE  Syariah  Bengkalis sehingga  dapat  diterbitkan  dan  layak  berada  dihadapan  para  pembaca  baik tercetak maupun online .
Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PPPM)  STIE
Syariah  Bengkalis  mengajak  kalangan  akademisi  dan  praktisi  untuk mempublikasikan  hasil  penelitian,  karya  ilmiah  dan  hasil  karya  pengabdian kepada masyarakat baik dalam pengembangan pemikiran, keilmuan  ekonomi dan ilmu ekonomi syariah serta keilmuan yang ada kaitannya dengan ekonomi  dalam membangun kesejahteraan umat.
Redaksi  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para  dosen,  peneliti  dan praktisi  atas  kontribusinya  serta  tim  redaksi  dan  semua  pihak  yang  telah memberikan dukungan atas diterbitkannya jurnal ini.
Kami  dari  tim  redaksi  menyadari  masih  banyak  terdapat  kekurangan, kelemahan  dalam  jurnal  ini  dan  kami  akan  terus  berbenah  diri  untuk kesempurnaan  terbitan  jurnal  berikutnya.  Oleh  karena  itu,  kami  mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.
Wassalam
Editor in Chief

## DAFTAR ISI

## Pemahaman Masyarakat Desa Sebauk Terhadap Undang-Undang Informasi
Transaksi Elektronik Jon Hendri, Ambo Ako .....................................................................................  1-14 Pengaruh Rekrutmen Dan Pengembangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkalis Eryana, Anugrah Indah ..................................................................................  15-24

## Pemasaran Digital Dalam Kewirausahaan
Decky Hendarsyah .........................................................................................  25-43 Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas  Kabupaten Bengkalis Sri Wahyuningsih ...........................................................................................  44-53

## Analisis Dimensi Loyalitas Pelangan Berdasarkan Perspektif Islam
Mashuri ..........................................................................................................  54-64
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan
Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Erlindawati, Rika Novianti .............................................................................  65-79 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis Heru Maruta, Ayu Apriliani ...........................................................................  80-90
Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa
Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri ...........................................................  91-101

## Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat
Pada Kantor Imigrasi Bengkalis Muhammad Fadhil Junery, Nur Asyira .....................................................  102-114 Sejarah Ekonomi Masyarakat Muslim Bengkalis Dekade 1980-1990 Saiful Bahri ................................................................................................  115-124

## PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA SEBAUK TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
Jon Hendri, Ambo Ako Politeknik Negeri Bengkalis jon@polbeng.ac.idm, amboako88@gmail.com
https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.193 Received: Jan 29, 2020 Revised: Mei 12, 2020 Accepted: Mei 18, 2020 Published: Jun 26, 2020

## ABSTRACT
The  birth  of  Law  Number  11  the  Year  2008  concerning  Electronic  Transaction Information has a broad impact on the development of the community, of course, this has become a lesson for the public to not be ensnared by criminal acts. The purpose  of  this  research  is  to  find  out  about  the  understanding  of  village communities  as  the  Information  Law  on  Electrochemical  Transactions.  The results of the research of the authors found that the level of understanding of the people  of  Sebauk  Village, Bengkalis  District  was  lacking  in  the  Information  and Electronic Transaction Law. Of the 87 respondents, there were 69 respondents or 79%  answered  lack  of  understanding,  14  respondents  or  16%  answered  did  not understand  at  all,  4  respondents  or  5%  answered  understood  about  the Information and Electronic Transaction Law and the rest no respondents showed an understanding of the Act -The law.
Keywords: Community Understanding, UU ITE, Sebauk Village.

## ABSTRAK
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi Elektronik  membawa  dampak  yang  luas  terhadap  perkembangan  masyarakat, tentunya hal ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerat dengan tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pemahaman masyarakat  desa  sebauk  Undang-Undang  Informasi  Transaksi  Elektroknik.  Hasil penelitian  penulis  menemukan  bahwa  tingkat  pemahaman  masyarakat  Desa Sebauk  Kecamatan  Bengkalis  kurang  terhadap  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Dari jumlah 87 responden terdapat  69 responden atau 79% menjawab  kurang  paham,  14  responden  atau  16%  menjawab  tidak  paham  sama sekali,  4  responden  atau  5%  menjawab  paham  terhadap  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  selebihnya  tidak  ada  responden  yang menunjukan pemahaman terhadap Undang-Undang tersebut.
Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, UU ITE, Desa Sebauk.

## PENDAHULUAN
Manusia  sejak  lahir  telah  hidup  dalam  suatu  masyarakat,  diawali  dengan berhubungan  langsung  dengan  orang  tuanya  sebagai  pendidik  pertama  dalam
keluarga  tersebut.  Semakin  meningkat  usia  seseorang,  maka  bertambah  juga pengetahuan  seseorang.  Manusia  dalam  setiap  kehidupannya  memerlukan  proses komunikasi.  Proses  komunikasi  adalah  aktivitas  yang  diperlukan  untuk mengadakan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu (Soekanto 2001, 1).
Dalam  perkembangan  teknologi  komputer  dan  internet  memberikan implikasi-implikasi  yang  signifikan  terhadap  pengatuan  atau  pembentukan regulasi  dalam  ruang  siber  dan  hukum  siber  serta  terhadap  perkembangan kejahatan  dalam  dunia maya.  Meski  penggunaan  internet  secara  meluas  ini  pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial,  ekonomi  dan  lain  sebagaimnya,  namun  pada  sisi  lain  juga  menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan (Mufid 2009, 98).
Media  massa  memiliki  peran  strategis  yaitu  sebagai  saluran  yang menyampaikan  informasi  kepada  publik  secara  serempak  pada  khalayak  yang sedang menggunakan media tersebut. Pada dasarnya media massa memiliki fungsi penghantar  dalam  penyebar  berbagai  macam  pengetahuan,  menyelenggarakan kegiatan  dalam  lingkungan  publik  yang  dapat  dijangkau  segenap  anggota masyarakat  secara  bebas,  sukarela,  umum  dan murah,  hubungan  antara  pengirim dan penerima seimbang dan sama, serta mampu menjangkau lebih banyak orang. Media massa yang baik seharusnya menjalankan fungsi yang sama dengan komunikasi  massa,  diantaranya  untuk  menginformasikan,  mendidik  dan menghibur. Media massa selayaknya sebagai pemberi informasi keadaan khalayak untuk mengetahui peristiwa ditempat yang terpisah jarak dan waktu.
Berdasarkan  dari  pengamatan  para  pakar  hukum  dan  politik  UU  ITE mempunyai  sisi  positif  bagi  Indonesia:  (a)  Misalnya  memberikan  peluang  bagi bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik  diwajibkan  berbadan  hukum  dan  berdomisili  di  Indonesia.  Otomatis jika  dilihat  dari  segi  ekonomi  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan meninggkatkan  penghasilan  penduduk.  (b)  UU  itu  juga  dapat  mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan  hukum  terhadap  transaksi  dan  sistem  elektronik  serta  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  kegiatan  ekonomi  misalnya  transaksi  dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik  pemerintah.  Kegiatan  ekonomi  lewat  transaksi  elektronik  seperti  bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. (c) UU  itu  juga  memungkinkan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  di  luar Indonesia  dapat  diadili.  Selain  itu,  UU  ITE  juga  membuka  peluang  kepada pemerintah  untuk  mengadakan  program  pemberdayaan  internet.  Masih  banyak daerah-daerah  di  Indonesia  yang  kurang  tersentuh  adanya Internet .  Undang- undang  ini  juga  memberikan  solusi  untuk  meminimalisir  penyalahgunaan Internet . Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat.
(d)  Adanya Internet memungkinkan  setiap  orang  mudah  untuk  mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan Internet dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun. Kemajuan teknologi ini tentunya  mempunyai  dampak  positif  dan  dampak  negatif.  Dampak  positifnya antara  lain  mudahnya  memperoleh  informasi  kapan  pun  dan  dimana  pun, meningkatkan  perdagangan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan pekerjaan,  dapat  dimanfaatkan  sebagai  media  pembelajaran  dan  sebagai  media
yang  memungkinkan  siapapun  untuk  berpartisipasi  di  dalamnya  untuk  keperluan apa pun dan lain-lain.
Dampak negatif yang sering terjadi dengan kemudahannya berkomunikasi dan  bertukar  informasi  melalui  situs  jejaring  sosial  antar  sesama  pengguna jejaring  sosial  tersebut  adalah  menyebarkan  suatu  berita  yang  memiliki  muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya pemilik akun tersebut hanya  ingin  menuliskan  apa  yang  dia  pikirkan  pada  status  akun  jejaring  sosial yang dia miliki tersebut.
Namun, seseorang sering kali lupa bahwa kata-kata yang dituliskannya itu dapat dibaca oleh semua orang yang juga memiliki akun jejaring sosial dan dapat dibaca  oleh  khalayak  ramai.  Untuk  itu,  pemerintah  sendiri  telah  mengeluarkan peraturan  perundang-undangan  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik sebagaimana terebut di atas, termasuk dalam pasal 28 ayat 2 menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama, ras dan antar golongan (TRPIB 2017, 48).
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2011  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  merupakan  ketentuan  atau  peraturan  perundang-undangan untuk  kebutuhan  dalam  mengatur  pengguna  media  sosial.  Namun  demikian Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  juga  dianggap  banyak  oleh pihak  bahwa  undang-undang  tersebut  membatasi  hak  kebebasan  berekspresi, mengeluarkan  pendapat,  dan  menghambat  kreativitas  dalam  berinternet.  Padahal sudah  jelas  bahwa  negara  menjamin  kebebasan  setiap  warga  negara  untuk mengeluarkan  pendapat.  Undang-undang  ini  menimbulkan  suatu  polemik  yang cukup  panjang.  Maka  dari  itu  muncul  suatu  gagasan  untuk  merevisi  undang- undang tersebut.
Pada  akhir-akhir  ini  banyak  sekali  terjadi  persoalan-persoalan penyalahgunaan  informasi  secara  melawan  hukum  contohnya  pada  kasus  warga bantan  Kecamatan  Bengkalis  yang  ditangkap  Tim  Mabes  Polri  yang  Bedasarkan Pemberitaan  Kompas.com  tertanggal  4/3/2017  bahwa  Direktorat  Tindak  Pidana Siber  Bareskrim  Polri  dan  Intelkam  Polres  Bengkalis  menangkap  pengunggah gambar  hoaks  yang  berisi  percakapan  yang  diduga  rekayasa  antara  Kapolri Jenderal  Pol  Tito  Karnavian  dan  Kapolda  Jawa  Barat  Inspektur  Jenderal  Anton Charliyan.  Kepala  Biro  Penerangan  Masyarakat  Divisi  Humas  Polri  Brigadir Jenderal  Pol  Rikwanto  mengungkapkan,  identitas  tersangka  tersebut  yakni  Puji Anugrah  Laksono. "Puji  Anugrah  Laksono  diduga  melakukan  pengunggahan gambar  yang  direkayasa  melalui  media  sosial Facebook ,"  ujar  Rikwanto  saat dikonfirmasi, Sabtu (4/3/2017).
Puji  ditangkap  di  Kebun  Wak  Jan  Jalan  Bantan,  Desa  Bantan  Tua, Kabupaten  Bengkalis,  pada  hari  kamis  tanggal  2/3/2017  malam.  Selain  itu, tersangka  juga  pernah  mengunggah  editan  foto  Presiden  Joko  Widodo  yang berkonten  negatif.  Setelah  menangkap  Puji,  polisi  menggeledah  rumahnya  dan menyita  satu  unit  tablet  merk  FJ3  dan  satu  unit  ponsel  Nokia.  Puji  ditangkap sesuai laporan polisi Nomor LP/234/III/2017/Bareskrim tertanggal 1 Maret 2017. "Pelaku  berada  di  Kebun  Wak  Jan  sedang  bermain  batu  domino  dan  dilakukan penangkapan  terhadap  pelaku,"  kata  Rikwanto.  Puji  diduga  melanggar  Undang-
undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Bedasarkan  kasus-kasus  yang  terjadi  diatas  penulis  bertujuan  untuk melakukan  penelitian  mengenai  Pemahaman  Masyarakat  Desa  Sebauk  Terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

## TELAAH LITERATUR
Yang dimaksud  dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,  Elektronik  Data  Interchange  (EDI),  surat  elektronik  (elektronik  mail), telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses, simbol,  atau  perfrasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (RI 2008).
Teknologi  informasi  adalah  suatu  teknik  atau  cara  elektronika  untuk megumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa,  dan  meyebarkan  informasi.  Sementara  transaksi  elektronika  adalah setiap  transaksi  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih  melalui  jaringan komputer  atau  media  elektronik  lainnya,  dengan  menggunakan  sistem  informasi elektroika  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  kepada  masing-masing  pihak yang bertransaksi.

## Asas-Asas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elekronik
Sebagaimana  tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  3,  asas-asas  UU  ITE terdiri dari:  (1)  Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya  yang  mendapat  pengakuan  hukum  di  dalam  dan  diluar pengadilan.  (2)  Asas  Manfaat  berarti  asas  bagi  pemanfaatan  teknologi  informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat  meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat.  (3)  Asas  kehati-hatian  berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus  memperhatikan segenap aspek yang berpotensi  mendatangkan  kerugian,  baik  bagi  dirinya  maupun  bagi  pihak  lain dalam  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  (4)  Asas iktikat  baik  berarti  asas  yang  digunakan  para  pihak  dalam  melakukan  Transaksi Elektronik  tidak  bertujuan  untuk  secara  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan hukum  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  pihak  lain tersebut. (5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tidak  terfokus  pada penggunaan  teknologi  tertentu  sehingga  dapat  mengikuti  perkembangan  pada masa yang akan datang.

## Tujuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elekronik
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan dengan  tujuan  untuk:  (1)  Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagai  bagian  dari masyarakat informasi dunia; (2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3)
Meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik;  (4)  Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan
kemampuan  di  bidang  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi seoptimal  mungkin  dan  bertanggung  jawab;  dan  (5)  Memberikan  rasa  aman, keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan  penyelenggara  Teknologi Informasi.

## Bahaya Penyalahgunaan Media Sosial Bagi Masyarakat
Selain  memberikan  dampak  positif,  kemajuan  media  sosial  juga memberikan  dampak  negatif.  Beberapa  dampak  negatif  dari  kemajuan  media sosial  misalnya  adalah  membuat  kecanduan.  Dampak  negatif  ini  mengakibatkan seseorang akan menghabiskan waktunya  di media sosial dan melupakan tugas di kehidupannya.  Kemudian  negatif  lainnya  adalah  membuat  seseorang  menjadi malas  karena  segala  sesuatunya  dapat  dilakukan  secara  online.  Begitu  juga misalnya untuk membuka konten-konten yang berbau pornografi, konten dengan modus  penipuan,  konten  terorisme  dan  konten  negatif  lainnya.  Pengguna  media perlu  memahami  bahwa  kebebasan  dalam  di  media  sosial  seharusnya  dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Cerdas dalam bermedia sosial harus tertib  penggunaannya,  dan  ada  batasan-batasan  etika  seperti  melakukan  aktivitas biasa,  bebas  berekspresi  dan  berpendapat,  tetapi  tidak  merugikan  dan menyinggung perasaan orang lain.
Lebih  lanjut  lagi,  saat  ini  yang  lagi  sangat  sering  sekali  terjadi  di  media sosial  adalah  ujaran  kebencian,  fitnah,  berita  bohong,  dan  juga  hasutan.  Hal  ini adalah  salah  satu  dampak  negatif  dari  media  sosial  yang  juga  sangat  berbahaya jika tidak disikapi dengan benar. Bagaimana tidak? Penyalahgunaan media sosial ini  dapat  sangat  merugikan  masyarakat  yakni  memecah  kerukunan  dan  terlebih lagi mengancam persatuan bangsa dan negara. Dengan demikian penyalahgunaan media sosial yang saat ini lagi berkembang di masayarakat terutama dikarenakan dampak  dari  kondisi  politik  berpengaruh  kepada  ketahanan  nasional  indonesia. Lebih  lanjut  lagi,  perlu  kita  pahami  bahwa  ketahanan  nasional  adalah  konsepsi politik  kenegaraan  Republik  Indonesia.  Ketahanan  nasional  merupakan  landasan konsepsional  bagi  pembangunan  nasional  di  Indonesia.  Ketahanan  nasional Indonesia pada dasarnya bermula dari konsep kekuatan nasional yang selanjutnya dikembangkan  termasuk  penggunaan  istilah  ketahanan  nasional  (Winarno  2000, 171). Oleh karena itu, ketahanan nasional tidak bisa terlepas dari konsep kekuatan nasional,  maka  perlu  kiranya  setiap  pihak  untuk  selalu  waspada  dan  berhati-hati akan materi media sosial yang bisa mengancam persatuan bangsa dan Negara baik itu yang berupa hasutan, fitnah, berita bohong, atau ujaran kebencian.
Ketika  pengguna  media  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  baik sengaja maupun tidak sengaja menyebarkan isu bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan  (SARA).  Maka  isu  tersebut  dikhawatirkan  akan  memecah  belah persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Sebagaimana  kita  ketahui  sebelumnya  bahwa media sosial saat ini menawarkan banyak kemudahan dan sejalan dengan itu juga maka effect dari globalisasi pun akan masuk dengan mudahnya melalui kemajuan media  sosial  ini.  Efek  globalisasi  akan  masuk  dan  meluas  menjadi  pengaruh  di suatu  negara  tertentu.  Proses  globalisasi  mengandung  implikasi  bahwa  suatu aktifitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara ( borderless ) (Srijanti et al. 2008,  257).  Bahayanya  adalah  bagi  yang  awam  dan  tidak  menyaring  berbagai
informasi yang diperoleh karena ada juga hal-hal negatif juga dalam media sosial yang dapat membahayakan jika tidak disikapi dengan bijak.
Konten-konten  negatif  yang  misalnya  menyuguhkan  info  media  yang menjurus  kepada  pornografi,  konten  dengan  modus  penipuan,  konten  terorisme, dan konten memecah belah persatuan bangsa dan negara layaknya adalah produk jualan  yang  disuguhkan  oleh  para  penjual  kepada  pengguna  media.  Hal  ini memang tidak dapat dipungkiri karena dengan pasar bebas saat ini maka pengaruh globalisasi  telah  mengubah  wajah  negara  berkembang  dan  Indonesia  pada khususnya.  Pada  sistem  perekonomian  saja  yang  dulunya  sosialis  menjadi  pasar terbuka.  Perubahan  sistem  pasar  ini  disebabkan  oleh  adanya  interaksi  Indonesia dengan  negara-negara  barat.  Perubahan  lain  adalah  nilai  dan  sikap  nasionalisme. Globalisasi  telah  membuat  semangat  nasionalisme  munurun,  sebab  setiap  orang berusaha  memaksimalkan  kepuasannya  dan  dapat  hidup  di  negara  mana  saja berdasarkan kompetensi dan komitmennya (Srijanti et al. 2008, 171).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  atau  disebut  juga  dengan istilah etnografi atau participan observation . Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sebauk,  Kecamatan  Bengkalis,  Kabupaten  Bengkalis,  Propinsi  Riau.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  Masyarakat  Desa  Sebauk  yang  berusia  17  tahun  ke atas yaitu berjumlah 894 orang. Dari jumlah 894 orang tersebut adalah terdiri dari empat Rukun Warga (4 RW).
Tabel 1 Populasi Warga Yang Berusia 17 Ke Atas Berdasarkan
Lokasi/Daerah Per- Rukun Warga (RW) Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis No Nama RW Jumlah 1 RW 1 224 Orang 2 RW 2 258 Orang 3 RW 3 218 Orang 4 RW 4 194 Orang Jumlah 894 Orang Sumber: Kantor Desa Sebauk
Adapun  alasan  penulis  mengambil  dengan  batas  usia  17  tahun  ke  atas adalah bahwa usia 17 tahun tersebut sudah dewasa dan sudah cakap secara hukum atau  mampu  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  segala  perbuatan  yang dilakukan  jika  melakukan  pelanggaran  hukum  seperti  pelanggaran  Undang- Undang  ITE  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Penulis  mengambil sampel  dengan  menentukan  10%  dari  jumlah  masyarakat  Desa  Sebauk berdasarkan per RW yang ada di Desa Sebauk.
Tabel 2 Sampel Yang Diambil Dari Jumlah Warga Berdasarkan
Per-Rukun Warga (RW) Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis No Nama RW Jumlah Masyarakat 10% dari Jumlah Masyarakat 1 RW 1 224 Orang 22 Orang
2 RW 2 258 Orang 25 Orang 3 RW 3 218 Orang 21 Orang 4 RW 4 194 Orang 19 Orang Jumlah 87 Orang Sumber: Data Olahan
Berdasarkan tabel di atas maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 87  orang.  Dengan  demikian  dengan  jumlah  87  orang  sampel tersebut adalah  9% dari  jumlah  populasi.  Adapun  alasan  penulis  menentukan  klaster  berdasarkan jumlah per Rukun Warga adalah agar dalam menarik sampel penelitian ini dapat mewakili seluruh masyarakat Desa Sebauk.
Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  ada  dua  yaitu  data  primer dan  data  sekunder  sebagaimana  dapat  dilihat  berikut  ini:  (a)  Data  primer,  adalah data  yang  didapat  peneliti  dari  sumber  responden  dari  hasil  pengisian  kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. (b) Data sekunder, berupa dokumen-dokumen dari Kantor Desa Sebauk seperti Profil Desa,  RPJMDes Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis,  dokumen  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  Desa Sebauk,  dan  dokumen-dokumen  pendukung  lainnya  seperti  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  dibutuhkan  dalam penelitian ini. (c) Data Tersier, adalah data pendukung dalam penelitian. Adapun data  tersier  dalam  penelitian  ini  adalah  seperti  foto-foto  desa  sebauk,  majalah, kamus,  ensiklopedi,  koran  dan  lain  sebagainya  yang  memiliki  korelasi  dalam penelitian ini.
Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data,  penulis  menggunakan  metode  sebagai  berikut:  (a)  Metode  deskripsi,  yaitu suatu  sistem  penulisan  dengan  dengan  cara  mendeskripsikan  pemahaman masyarakat  Desa  Sebauk  terhadap  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  (b)  Metode Conten  Analisis ,  yaitu  metode  yang  di  gunakan  untuk mengidentifikasi,  mempelajari  dan  kemudian  melakukan  analisis  terhadap  hasil yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Gambaran Umum Desa Sebauk
Desa sebauk adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bengkalis. Secara demografi, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan  dengan  Selat  Bengkalis,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Desa Senderak dan sebelah timur berbatasan dengan Pangkalan Batang Barat.
Luas  wilayah  Desa  Sebauk  dapat  dibagi  kepada  beberapa  bagian  yaitu pemukiman  dengan  luas  55  ha,  pertanian/perkebunan  dengan  luas  100  ha,  hutan dengan  luas  50  ha,  rawa-rawa  dengan  luas  5  ha,  perkantoran  dengan  luas  4  ha, sekolah  dengan  luas  2  ha,  jalan  dengan  luas  3  ha  dan  sarana  olah  raga  ½  ha. Secara orbitasi jarak Desa Sebauk ke ibu kota kecamatan terdekat adalah 12 KM dengan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 20 menit dengan menggunakan
kendaraan bermotor. Sedangkan jarak Desa Sebauk ke ibu kota kabupaten adalah 10  KM  dengan  lama  jarak  tempuh  ke  ibu  kota  kabupaten  10  menit  dengan menggunakan  kendaraan  bermotor.  Dengan  demikian  dapatlah  dikatakan  bahwa Desa  Sebauk  lebih  dekat  dengan  ibu  kota  kabupaten  dari  pada  ibu  kota kecamatan.
Adapun  jumlah  kepala  keluarga  Desa  Sebauk  adalah  349  KK  dengan jumlah  penduduk  secara  keseluruhan  1321  jiwa  yang  terdiri  dari  laki-laki berjumlah  674  jiwa  dan  perempuan  berjumlah  647  jiwa.  Secara  keagamaan, masyarakat  Desa  Sebauk  mayoritas  memeluk  agama  Islam.  Sedangkan sebahagian  kecil  masyarakat  lainnya  memeluk  agama  Budha.  Adapun  mata pencaharian  masyarakat  Desa  Sebauk  diantaranya,  petani,  pedagang,  PNS, tukang,  guru,  bidang/perawat,  TNI/Polri,  pensiunan,  sopir/angkutan,  buruh,  jasa persewaan dan swasta.

## Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Sebauk Terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik
Perkembangan  zaman  yang  pada  saat  ini  membuat  perkembangan  media yang meningkat. Saat ini media terpenting dan memiliki jaringan yang luas adalah Internet , yang menghubungkan perangkat komputer masing-masing penggunanya secara online .  Layanan  yang  diberikan  oleh Internet inipun  beragam  dan  terus berkembang  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Adapun  media  sosial  merupakan sebuah  media  yang  secara online terhubung  melalui Internet .  Media  sosial semakin hari semakin berkembang, dengan media sosial maka kita akan semakin mudah  berinteraksi  dengan  orang  lain.  Karena  dapat  berkomunikasi  langsung maka pengguna media sosial dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain. Bahkan  tak  lagi  terpengaruh  oleh  jarak  yang  sangat  jauh.  Adapun  salah  satu kebaikan  inilah  yang  menyebabkan  saat  ini  penggunaan  media  sosial  dewasa sebagai  sarana  komunikasi  baru  telah  merambah  di  seluruh  dunia.  Rata-rata masyarakat  modern,  seperti  orang-orang  yang  tinggal  di  perkotaan  telah menggunakan  media  sosial  misalnya  situs  jejaring  sosial  sebagai  salah  satu  alat untuk berkomunikasi.
Situs jejaring sosial, seperti misalnya Facebook, Youtube , ataupun Twitter , sebagai  media  sosial  memanjakan  penggunanya  agar  mudah  berpartisipasi, berbagi, dan berbagi dalam dunia virtual . Blog maupun jejaring sosial merupakan bentuk  media  sosial  yang  paling  umum  digunakan  oleh  masyarakat  di  seluruh dunia.  Sejak  awal  memang  memang  kemunculan  situs  jejaring  sosial  ini  diawali dari  adanya  inisiatif  untuk  menghubungkan  orang-orang  dari  seluruh  belahan dunia.  Adapun  pengguna  media  sosial  berupa  blog  maupun  jejaring  sosial  yang dikenal dengan pengguna media dapat menyebarkan maupun mencari pesan atau informasi  dengan  cepat,  memberitakan  kegiatan  yang  dilakukan  sehari-hari kepada orang lain dapat dilakukan dengan mudah, berkumpul dengan teman atau kolega  tanpa  harus  melakukan  tatap  muka,  sampai  mencari  teman  atau  kolega baru melalui media sosial tersebut. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh media  sosial  inilah  yang  mengakibatkan  perkembangan  penggunanya  meningkat dengan pesat dari waktu ke waktu.
Facebook merupakan  salah  satu  contoh  situs  jejaring  sosial  yang  hingga kini  banyak  digunakan  oleh  berbagai  pihak.  Menurut  kamus webster “ Social networking is the use of a website to connect with people who share personal and
professional  interest,  place  of  origin,  education  at  a  particular  school,  etc .” Artinya  yakni  jejearing  sosial  adalah  penggunaan  sebuat  website  untuk menghubungkan  orang-orang  yang  memiliki  kesamaan  minat  personal  atau profesional, tempat tinggal, pendidikan, di sekolah tertentu, dan lainnya (Kurniati 2009,  1). Facebook dapat  digunakan  untuk  mempublikasikan  diri,  pekerjaan, pendapat  pribadi,  kejadian  sehari-hari  dari  diri  sendiri.  Bagi  perusahaan  berarti menambah  koneksi  ataupun  pelanggan  dan  calon  pelanggan.  Hal  ini  disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya dapat berarti potensi meningkatnya  pendapatan  bagi  perusahaan.  Selain  itu  perusahaan  dapat memperoleh informasi dari demografi mereka. Selain itu juga, kemudahan untuk membuat  grup  dan  membentuk  komunitas.  Dengan  media  sosial,  berkomunikasi secara  online  dapat  dilakukan  dengan  lebih  mudah  dan  murah  daripada  harus bertatap muka.
Jesse  Feiler  dalam  buku How  to  Do  Everything:  Facebook  Applications mengatakan bahwa “ Facebook starts with real people and their real relationships. Its helps people communicate in a vaeriety of ways; as they do so, they often add ne  friends,  join  groups,  and  share  informations ”  (Feiler  2008,  4).  Artinya facebook dimulai  dari  orang-orang  yang  nyata  dan  hubungan  yang  nyata. Facebook  membantu  seitap  orang  untuk  berkomunikasi  dengan  yang  lainnya,  di aplikasi ini dapat menambahkan teman, bergabung bersama grup dan memberikan informasi  yang  dibutuhkan.  Facebook  telah  berhasil  menghilangkan  hambatan- hambatan  bagi  orang-orang  yang  ingin  berhubungan  dengan  orang  lain,  tanpa memperhitungkan  hambatan  jarak,  hambatan  waktu,  hambatan  biaya,  hambatan sosial  budaya,  termasuk  hambatan  gender  dan  usia. Facebook sebagai  salah  satu bentuk  media  sosial  dapat  memudahkan  pencarian  informasi  tentang  subjek  dan objek  apapun  juga  dan  dari  mana  saja.  Dengan  demikian  dapat  memberikan konteks dan nilai tambah pengetahuan dan dunia pendidikan. Hal ini sejalan juga dengan  pendapat  Dominick,  dimana  media  sosial  dampak  memberikan  dampak pada  pengembangan  bidang  pengetahuan,  juga  persepsi  dan  sikap  orang-rang. Media amassa dapat memainkan peranan penting tersebut dalam transmisi sikap, persepsi, dan kepercayaan (Elvinaro dan Erdinaya 2004, 58).
Dalam  rangka  menjamin  ketentraman  dan  keharmonisan  masyarakat dalam  bersosial  media  maka  pemerintah  telah  mengatur  hal  tersebut  dalam peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Seiring  dengan  perkembangan  media  sosial  Pada  tanggal  25 November 2016 telah diundangkan Revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No.  19  Tahun  2016.  Sesuai  dengan  Pasal  87  UU  No.  12  Tahun  2011  yang menyatakan  bahwa  “ Peraturan  Perundang-undangan  mulai  berlaku  dan mempunyai  kekuatan  mengikat  pada  tanggal  diundangkan,  kecuali  ditentukan lain  di  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang  bersangkutan ”,  maka semenjak  tanggal  25  November  2016  itu  pulalah  UU  No.  19  Tahun  2016  ini memiliki  kekuatan  hukum  dan  setiap  rakyat  Indonesia  dianggap  tahu  dan  wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam  rapat  paripurna  antara  DPR  dan  Pemerintah  pada  tanggal  27  November 2016  tersebut  memiliki  amanat  penting  bagi  masyarakat  agar  agar  membangun etika  dalam  penggunaan  media  sosial  sehingga  lebih  berhati-hati  di  ranah  media sosial.
Di  dalam  UU  No.  19  Tahun  2016  ini  pula  masyarakat  dilarang  membuat dan  menyebarkan  informasi  yang  bersifat  tuduhan,  fitnah,  maupun  SARA  yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya  yang  membuat,  tapi  justru  juga  yang  mendistribusikan  dan mentransmisikannya. Sehingga perlu kiranya para pengguna media selalu beretika hal  ini  agar  pengguna  media  tidak  mudah  menyebar  informasi  yang  bisa menimbulkan  kebencian  terhadap  kelompok  tertentu.  Adapun  UU  No.  19  Tahun 2016 ini sifatnya bukan untuk melarang orang berpendapat maupun mengkritisi di media sosial. Perlu dipahami bahwa Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa:  “ Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan  pendapat ”.  Sehingga  dengan  demikian  diketahui  pula  bahwa kebebasan di media sosial adalah kebebasan yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian perlu dilihat pula Pasal 28J ayat (2) UUD  NRI Tahun 1945, karena dalam pasal tesebut dinyatakan pula bahwa:  “ Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam suatu  masyarakat  demokratis .” Oleh karena itu, HAM bukanlah kebebasan yang tanpa batasan melainkan negara perlu mengatur batasan-batasannya karena HAM seseorang dibatasi pula oleh HAM orang lain sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut.
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  “ Negara Indonesia  adalah  negara  hukum ”.  Lebih  lanjut  lagi,  sistem  hukum  yang  dianut oleh  negara  kita  adalah civil  law atau  yang  biasa  dikenal  dengan Romano- Germanic  Legal  System .  Titik  tekan  pada  sistem  hukum  ini  adalah,  penggunaan aturan-aturan  hukum  yang  sifatnya  tertulis.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka membangun etika bagi pengguna media melalui pembentukan UU No. 19 Tahun 2016  adalah  langkah  yang  tepat.  Pentingnya  etika  bagi  pengguna  media  secara nyata juga terkadung dalam Penjelasan Umum paragraf ke-sembilan dari UU No. 19  Tahun  2016,  yang  juga  maksu  utama  pembentukan  undang-undang  ini,  yang menyatakan bahwa: “...karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik,  serta perbuatan  menyebarkan  kebencian  atau  permusuhan  berdasarkan  suku,  agama, ras,  dan  golongan,  dan  pengiriman  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti yang  ditujukan  secara  pribadi  dapat  diakses,  didistribusikan,  ditransmisikan, disalin,  disimpan  untuk  didiseminasi  kembali  dari  mana  saja  dan  kapan  saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat  penyalahgunaan  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal  dengan  melakukan  tindakan  pemutusan  akses  terhadap  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum  agar  tidak  dapat  diakses  dari  yurisdiksi  Indonesia  serta  dibutuhkan kewenangan  bagi  penyidik  untuk  meminta  informasi  yang  terdapat  dalam
Penyelenggara  Sistem  Elektronik  untuk  kepentingan  penegakan  hukum  tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik” . Meskipun  demikian  tidak  menutup  kemungkinan  masih  terjadinya  ujaran kebencian,  fitnah,  berita  bohong,  dan  juga  hasutan.  Hal  ini  adalah  salah  satu dampak  negatif  dari  media  sosial  yang  juga  sangat  berbahaya  jika  tidak  disikapi dengan benar. Salah satu kasus yang terjadi adalah Puji Anugrah Laksono, warga Desa  Sebauk  yang  diduga  melakukan  pengunggahan  gambar  yang  bermuatan konten negetif terhadap beberapa aparat penegak hukum dan juga kepada Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo  melalui media sosial Facebook.
Menjadi hal yang menarik untuk diteliti adalah pelanggaran atas Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tersebut  dilatar  belakangi  oleh ketidak  tahuan  atas  regulasi  tersebut  atau  didorongan  dengan  hal-hal  yang  lain sehingga  banyak  masyarakat  yang  terjerat  kasus  pelanggaran  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektonik.
Dalam  penelitian  ini  penulis  membagi  empat  kategori  tingkat  pehaman masyarakat  Desa  Sebauk  terhadap  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dapat dijelaskan dalam tabel 3 berikut di bawah ini:

## Tabel 3 Tingkat Pemahaman Masyarakat Serta Indikatornya
No Tingkat Pemahaman Masyarakat Indikator 1 Paham Sekali 1. Tahu  keberadaan  UU  ITE  serta perkembangan Revisinya 2. Tahu jenis larangan dalam UU ITE 3. Tahu sanksi atas pelanggaran UU ITE 2 Paham 1. Tahu jenis larangan dalam UU ITE 2. Tahu adanya sanksi dalam UU ITE 3 Kurang Paham 1. Hanya tahu adanya larangan dalam UU ITE 2. Tidak  mengetahui  sanksi  yang  diatur dalam UU ITE 4 Tidak Paham Sama Sekali
1. Tidak tahu adanya UU ITE
2. Tidak tahu larangan dalam UU ITE 3. Tidak tahu sanksi atas pelanggaran UU
ITE
Sumber: data olahan
Dari hasil penelitian penulis tentang pemahaman masyarakat Desa Sebauk terhadap  Undang-Undang  Indormasi  dan  Transaksi  Elektronik  dapat  penulis jelaskan dalam bentuk tabel 4 berikut di bawah ini:
Tabel 4 Pemahaman Masyarakat RW 1 Desa Sebauk Terhadap
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No   Tingkat Pemahaman Jumlah Responden % 1 Paham Sekali 0 0 2 Paham 0 0 3 Kurang Paham 18 82 4 Tidak Paham Sama 4 18
Sekali Jumlah 22 100 Sumber: data olahan
Dari  tabel  4  di  atas  tersebut  menunjukan  bahwa  masyarakat  RW  1  Desa Sebauk  18  responden  atau  82%  menyatakan  tingkat  pemahamannya  adalah kurang  paham  dan  4  responden  atau  18%  menyatakan  tidak  paham  sama  sekali terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan selebihnya tidak ada  responden  yang  menunjukan  paham  sekali  dan  paham  terhadap  Undang- Undang tersebut.
Tabel 5 Pemahaman Masyarakat RW 2 Desa Sebauk Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No   Tingkat Pemahaman Jumlah Responden % 1 Peham Sekali 0 0 2 Paham 0 0 3 Kurang Paham 23 92 4 Tidak Paham Sama Sekali 2 8 Jumlah 25 100 Sumber: data olahan
Dari  tabel  5  di  atas  tersebut  menunjukan  bahwa  masyarakat  RW  2  Desa Sebauk  23  responden  atau  92%  menyatakan  tingkat  pemahamannya  adalah kurang  paham  dan  2  responden  atau  8%  menyatakan  tidak  paham  sama  sekali terhadap  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  selebihnya tidak ada responden yang menunjukan paham sekali dan paham terhadap Undang- Undang tersebut.
Tabel  6 Pemahaman Masyarakat RW 3 Desa Sebauk Terhadap
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No   Tingkat Pemahaman Jumlah Responden % 1 Peham Sekali 0 0 2 Paham 2 10 3 Kurang Paham 16 76 4 Tidak Paham Sama Sekali 3 14 Jumlah 21 100 Sumber: data olahan
Dari  tabel  6  di  atas  tersebut  menunjukan  bahwa  masyarakat  RW  3  Desa Sebauk  2  responden  atau  10%    menyatakan  paham,  16  responden  atau  76% menyatakan  tingkat  pemahamannya  adalah  kurang  paham  dan  3  responden  atau 14%  menyatakan  tidak  paham  sama  sekali  terhadap  Undang-undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  dan  selebihnya  tidak  ada  responden  yang  menunjukan paham sekali terhadap Undang-Undang tersebut.
Tabel 7 Pemahaman Masyarakat RW 4 Desa Sebauk Terhadap
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No   Tingkat Pemahaman Jumlah Responden % 1 Peham Sekali 0 0 2 Paham 2 11 3 Kurang Paham 12 63 4 Tidak Paham Sama Sekali 5 26 Jumlah 19 100 Sumber: data olahan
Dari  tabel  7  di  atas  tersebut  menunjukan  bahwa  masyarakat  RW  4  Desa Sebauk  2  responden  atau  11%    menyatakan  paham,  12  responden  atau  63% menyatakan  tingkat  pemahamannya  adalah  kurang  paham  dan  5  responden  atau 26%  menyatakan  tidak  paham  sama  sekali  terhadap  Undang-undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  dan  selebihnya  tidak  ada  responden  yang  menunjukan paham sekali terhadap Undang-undang tersebut.
Dari  hasil  di  atas  tingkat  pemahaman  masyarakat  dapatlah  disimpulkan bahwa  masyarakat  Desa  Sebauk  Kurang  Paham  terhadap  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dari  jumlah  87  responden  terdapat  69 responden atau 79% menjawab kurang paham, 14 responden atau 16% menjawab tidak  paham  sama  sekali,  4  responden  atau  5%  menjawan  paham  terhadap Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    dan  selebihnya  tidak  ada responden yang menunjukan paham sekali terhadap Undang-undang tersebut.

## Tabel 8 Rekapitulasi Pemahaman Masyarakat Desa Sebauk Terhadap
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No Tingkat Pemahaman Jumlah Responden % 1 Paham Sekali 0 0 2 Paham 4 5 3 Kurang Paham 69 79 4 Tidak Paham Sama Sekali 14 16 Jumlah 87 100 Sumber: data olahan

## KESIMPULAN
Media  sosial,  seperti  misalnya Facebook,  YouTube ,  ataupun Twitter , sebagai  media  sosial  memanjakan  penggunanya  agar  mudah  berpartisipasi, berbagi,  dan  berbagi  dalam  dunia  maya.  Seiring  dengan  perkembangannya pemerintah  telah  menetapkan  regulasi  yang  khus  untuk  mengatur  segala sesuatunya  bagi  pengguna  media  sosial  melalui  produk  hukum  yaitu  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Regulasi  tersebut  dibuat  dengan tujuan agar  tercipta  ketenteraman  dan  keharmonisan  bagi  pengguna  sosail  media
agar  dengan  menghadirkan  sanksi  hukum  bagi  pengguna  sosial  media  yang memuat  konten  negatif  di  sosial  media  tersebut.  Namun  tingkat  pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian penulis  menyatakan  bahwa  tingkat  pemahaman  masyarakat  Desa  Sebauk Kecamatan  Bengkalis  dapatlah  disimpulkan  bahwa  Kurang  Paham  terhadap Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dari  jumlah  87  responden terdapat 69 responden atau 79% menjawab kurang paham, 14 responden atau 16% menjawab  tidak  paham  sama  sekali,  4  responden  atau  5%  menjawan  paham terhadap  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    dan  selebihnya tidak  ada  responden  yang  menunjukan  paham  sekali  terhadap  Undang-undang tersebut. Hendaknya pemerintah dalam arti yang luas lebih giat mensosialisasikan Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektroni  kepada  masyarakat  secara luas. Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi di daerah dan juga  organisasi  kepumudaan  agar  lebih  mudah  dalam  melakukan  sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Elvinaro, Ardianto dan Erdinaya Komala Lukiati. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar . Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Feiler,  Jesse.  2008. How  to  Do  Everything:  Facebook  Applications .  Amerika: McGraw-Hill Companies.
Guza, Afnil. 2009. UUD 1945 Setelah Amandemen . Jakarta: Asa Mandiri. Kurniati,  Sartika.  2009. Step  By  Step  Facebook .  Jakarta:  Elex  Media Komputendo.
Makarim,  Edmon.  2004. Komplikasi  Hukum  Telematika .  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Mufid,  Muhammad.  2009. Etika  Filsafat  Komunikasi. Jakarta:  Prenanda  Media Group.
Muhamad.  2008. Metode  Penelitian  Ekonomi  Islam  Pendekatan  Kuantitatif . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Panjaitan, Hinca Ip dkk.2005. Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis , Cet. Pertama . Jakarta: IMLPC. Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Republik Indonesia. 2016. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Salim, HS. 2010. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. 2001. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Srijanti dkk. 2008. Etika Berwarga Negara . Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Sutantio,  Retnowulan  dan  Iskandar  Oeripkartawinata.  1997. Hukum  Acara Perdata dalam Teori dan Praktek . Bandung:  Mandar Maju. Tim  Redaksi  PIB.  2017. Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Winarno.  2000. Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan .  Jakarta:  PT Bumi Aksara.