## EKSISTENSI A’TUNU PANROLI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ADAT DI TANA TOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
Nadya Oktaviani Bahar 1 , St. Nurjannah 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nadyaoktaviani424@gmail.com
Abstrak Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa A’tunu  Panroli dilaksanakan  pada  dasarnya mempunyai tiga (3) fungsi yaitu pertama sebagai bentuk kegiatan adat setiap tahunnya, kedua sebagai proses pembuktian ketika ada yang melanggar hukum adat, dan ketiga dilaksanakan sebagai cara untuk memperkenalkan  budaya  yang  ada.  Namun  sejak  tahun  1998  sampai  sekarang A’tunu  Panroli sudah tidak ditemukan lagi dilakukan sebagai sebuah proses pembuktian hukum adat karena tidak ada suatu kasus pelanggaran hukum adat yang mengharuskan dilaksanakannya A’tunu Panroli di Kawasan adat Ammatoa.
Kata Kunci: A’tunu Panroli, Pembuktian, Kejahatan, Hukum Adat.

## Abstract
The results of this study indicate that A’tunu Panroli basically has three (3) functions, namely first  as  a  form  of  customary  activity  every  year,  secondly  as  a  process  of  proof  when  there  is  a violation of customary law, and thirdly carried out  as a  way to  introduce existing culture. However, since  1998  until  now  A’tunu  Panroli  has  not  been  found  to  be  carried  out  as  a  process  of  proving customary  law  because  there  is  no  case  of  violation  of  customary  law  which  requires  the implementation of A’tunu Panroli in the Ammatoa customary area.
Keywords : A’tunu Panroli, Proof, Crime, Common Law.

## PENDAHULUAN
Suku  Kajang  adalah  suku  yang  terdapat  di  pedalaman  Sulawesi  selatan, tepatnya di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Suku Kajang menjadi  salah  satu  suku  yang  paling  ditakuti  di  dunia  karena  hukum  adatnya  yang sakral dan ekstrem,dan menjadi daya tarik bagi setiap orang yang ingin mengenal lebih dekat suku Kajang yaitu budaya dan kehidupan masyarakatnya yang unik dan masih terpelihara  dengan  baik.  Suku  Kajang  terbagi  menjadi  dua  yaitu  suku  Kajang  Luar dan  suku  Kajang  Dalam.  Suku  Kajang  Luar  masih  menjadikan  hukum  nasional sebagai  hukum  yang  berlaku  pada  wilayah  tersebut.  Sementara  itu,  Suku  Kajang Dalam  merupakan  Kawasan  adat  yang  menegakkan  hukum  adat  dengan  baik  dan
tegas.
Keberadaan  hukum  adat  di  Indonesia  sudah  ada  jauh  sebelum  negara Indonesia merdeka bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Kedudukan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  nasional  menjadi  salah  satu  bagian hukum positif  yang “diakui” secara konstitusional oleh negara dan bahkan menjadi salah satu sumber hukum.
Pengakuan negara terhadap hukum adat dituangkan pada pasal 18 B ayat (2) UUD  1945  dapat  dipahami  mengandung  unsur-unsur  yaitu  pertama,  Negara mengakui  dan  menghormati  hukum  adat,  ini  artinya  Negara  bukan  hanya  sekedar mengakui  kebenaran  dari  hukum  adat  tersebut,  tetapi  lebih  dari  itu  harus  pula berperan  aktif  dalam  proses  pembangunan  hukum  adat,  misalnya  pemberdayaan kembali Lembaga-lembaga hukum adat yang telah lama memudar sebagai akibat dari dominasi sistem perundang-undangan  dan  sistem  ketatanegaraan  kita  di  masa  lalu. Kedua,  Negara  mengakui  eksistensi  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan hak-hak  tradisionalnya,  ini  berarti  negara  berkewajiban  untuk  mendorong  dan  jika perlu  berperan  aktif  untuk  memberdayakan  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  sebagai  bagian  penting  dari  komponen  bangsa  dan  menghormati  serta memelihara segala ciri khas yang ada sebagai bagian dari aset bangsa. 1
Daerah  dengan  sebutan  Tana  Toa  ini,  memiliki  tradisi  yang  terbilang “ekstrem”,  ritual  yang  biasa  sampai  diluar  nalar  pemikiran,  inilah  yang  kemudian menjadikan  Kawasan  adat  Tana  Toa  sebagai  salah  satu  kearifan  lokal  yang  ada  di kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan. Hukum adat yang biasa ditetapkan adalah “Ri Passala” yakni berupa denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar hukum adat.
Berbeda  dengan  hukum  nasional  yang  berlaku  di  Indonesia,  sanksi  yang diterapkan  berupa  sanksi  secara  hukum  pidana,  perdata,  dan  administrasi.  Hukum pidana  atau  hukum  publik  memuat  segala  aturan  yang  hubungannya  dengan  setiap
1 St. Laksanto Utomo, Hukum Adat (Depok : RajaGrafindo Persada,2016), h.175.
individu warga negara terhadap negara berkaitan dengan kepentingan umum. Hukum pidana juga berisi tentang perbuatan apa yang dilarang dan ada hukuman atau sanksi yang  dikenakan  untuk  mengatur  setiap  perbuatan,  hal  ini  dimuat  dalam  sejumlah aturan yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
A’tunu  Panroli dilaksanakan  sebagai  cara  untuk  menentukan  bersalah  atau tidaknya  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  kejahatan  di  Kawasan  Adat Ammatoa.  Misalnya  mengambil  sesuatu  yang  bukan  menjadi  hak  milik  (mencuri) tentunya  menyimpang  dari  nilai  dan  kaidah-kaidah  hukum  adat.  Di  samping  itu, dalam  hukum  islam,  pengaturan  terkait  pencurian  juga  telah  diatur  yakni  pada  QS. Āl-Maidah/5:38, yang berbunyi:
وَالس َّا ِقُوََّل َِّا وَََّّةََُلس َّطَوََُلوَّْوِ يَوَََّّاوَّزَّاًَّوَّموايَس َََّّّاوَّمةَُّاوِناَّلسطةََّوناوََّّةَُّا وِوَالس َّطةا وِ
Terjemahannya
“Adapun  orang  laki-laki  maupun  perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” 2
Mekanisme  dalam  pelaksanaan  ritual A’tunu  Panroli dari  awal  sampai  akhir dilakukan  dengan  tahapan  dan cara-cara  tertentu  menurut  hukum  adat  yang  berlaku di  Kawasan  Adat  Ammatoa.  Proses  pembuktian  secara  hukum  pidana  haruslah berdasarkan  alat  bukti  sebagaimana  pada  pasal  184  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana. Namun untuk ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka haruslah minimal ditemukan  2  (dua)  alat  bukti  sebagai  bukti  permulaan  yang  cukup.  Berbeda  dengan proses  pembuktian  secara  hukum  adat  di  Kawasan  adat  Ammatoa  yang  melalui proses  dan  ritual  adat  tertentu  yaitu A’tunu  Panroli .  Namun,  ritual  tersebut  sudah tidak lagi ditemukan terlaksana pada setiap proses pembuktian suatu kejahatan.
2 Kementrian Agama RI, Al-Muyassar Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h.219

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( Field  Research ),  yakni penelitian  dimana  obyeknya  adalah  peristiwa  faktual  yang  ada  di  lapangan.  Maka dilakukan  penelitian  dengan  memilih  lokasi  penelitian  di  Kawasan  Adat  Ammatoa Desa  Tana  Toa  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba.  Kemudian  untuk menunjang  penelitian  ini  penyusun  juga  melakukan  penelahan  buku-buku  yang relevan dengan judul penelitian ini.
Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  normatif  sosiologis  dengan mengkaji  fakta-fakta  di  lapangan  serta  menelaah  pula  berbagai  pengaturan  serta referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai penunjang. Sumber data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah,  warga,  dan  tokoh masyarakat  di  Desa  Tana  Toa  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba.  Data sekunder  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur,  peraturan perundang-undangan,  serta  tulisan  lain  baik  berupa  jurnal  hukum  ataupun  artikel yang mendukung terkait materi yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Eksistensi A’tunu  Panroli Dalam  Pembuktian  Hukum  Adat  di  Tana  Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
A’tunu Panroli sebagai tes kejujuran yang dilaksanakan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan di Kawasan Adat  Ammatoa. Tunu  Panroli dilaksanakan  pada  dasarnya  mempunyai  3  (tiga) fungsi  yaitu  pertama  sebagai  bentuk  kegiatan  adat  setiap  tahunnya,  kedua  sebagai proses pembuktian ketika ada yang melanggar hukum adat, dan ketiga dilaksanakan sebagai cara untuk memperkenalkan budaya yang ada.
Kegiatan  adat  yang  rutin  tiap  tahun  dilaksanakan  adalah Andingingi dan
A’tunu  Panroli. Ritual  adat Andingingi dan A’tunu  Panroli adalah  satu  rangkaian kegiatan adat yang dilaksanakan. Andingingi adalah proses mendinginkan kampung. Setelah dilaksanakan Andingingi maka selanjutnya adalah A’tunu Panroli . Kegiatan adat  tersebut  sudah  ada  sejak  dulu  oleh  nenek  moyang  terdahulu  yang  masih dipertahankan hingga saat ini.
A’tunu  Panroli dilaksanakan di dalam Kawasan Adat  Ammatoa dan dihadiri oleh  seluruh  masyarakat  Adat  dan  dalam  pelaksanaanya  tidak  dilaksanakan  oleh sembarangan  orang. A’tunu Panroli dipimpin  oleh Tutoa  Sangkala.  A’tunu  Panroli dilakukan pada setiap kasus kejahatan yang terjadi didalam kawasan adat Ammatoa.
Adapun  hukuman  adat  yang  diberikan  dapat  berupa  hukuman  sosial  yaitu apabila  orang  yang  telah  melanggar  hukum  adat  menggelar  sebuah  pesta  adat  dan mengundang pemangku adat maka acara tersebut tidak akan dihadiri oleh pemangku adat.  Selain  itu  hukuman  adat  berupa  denda.  Denda  diumpakan  seperti  sebuah tombak  yaitu cappa’  bambala atau  ujung  tombak  dimulai  dari  denda  untuk pelanggaran  berat,  sedang  dan  ringan.  Denda  yang  diberikan  pun  sesuai  dengan bentuk pelanggaran  yang dilakukan dan melalui musyawarah bersama lembaga adat yang dipimpin oleh Ammatoa sebagai kepala suku.
Menurut M. Amir, S.H selaku Anrong Guru. Anrong Guru atau panglima adat adalah  pemangku  adat Ammatoa  yang  bertugas  untuk  mengendalikan  keamanan  di Kawasan  Adat  Ammatoa.  Kasus  yang  dilakukan A’tunu  Panroli terjadi  pada  tahun 1997.  Kasus  perselingkuhan  antara  seorang  perempuan  yang  sudah  memiliki  suami tidur  bersama  dengan  seorang  laki-laki  yang  bukan  suaminya.  Perempuan  tersebut mengaku bahwa telah tidur bersama dengan laki- laki lain  yang  bukan  suaminya  dan dikenakan  hukuman  adat  berupa  hukuman  sosial  yaitu  diusir  dari  kampung. Sementara pelaku laki-laki belum ditemukan karena tidak ada yang mengaku, maka untuk  mencari  dan  membuktikan  siapa  yang  bersalah  maka  dilakukan A’tunu Panroli . Seluruh masyarakat adat dikumpulkan dan secara bergantian memegang besi yang telah dipanaskan tersebut, maka pelaku perselingkuhan tersebut memegang besi
panas hingga tanggannya hancur dan terbukti bahwa dialah pelakunya. 3
Hal  tersebut  menjadi  contoh  penerapan  hukum  adat  yang  sangat  tegas  di dalam  Kawasan  Adat  Ammatoa  sehingga  memberi  efek  jera  kepada  seluruh masyarakat adat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum adat. Dan  berlaku pula bagi  setiap  orang  yang  datang  berkunjung  ke  dalam  Kawasan  Adat  untuk  patuh terhadap setiap aturan yang berlaku.
Kasus kejahatan yang terjadi di Kawasan Adat Ammatoa harus terlebih dahulu melalui proses adat lalu kemudian dilimpahkan secara hukum nasional. Apabila ada pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  suatu  permasalahan  yang  terjadi  dan  meminta untuk  diproses  secara  hukum  nasional  maka  dapat  mengajukan  laporan  ke  Polsek Kajang. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat telah diakui secara hukum nasional, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9  Tahun  2015.  Perda  tersebut  merupakan  payung  hukum  setiap  hak  masyarakat hukum  adat  Ammatoa.  Sehingga  aparat  penegak  hukum  juga  harus  mengakui  dan menghargai proses peradilan adat menurut cara-cara penyelesaian secara hukum adat yang berlaku di Kawasan Adat Ammatoa.
Keberlakuan A’tunu  Panroli masih  diakui  dan  dilaksanakan  hingga  saat  ini baik  sebagai  bentuk  kegiatan  adat  rutin  tiap  tahun  diadakan  maupun  sebagai  proses pembuktian  hukum  adat  di  Kawasan  Adat  Ammatoa.  Namun A’tunu  Panroli sejak tahun 1998 sampai sekarang sudah tidak ditemukan lagi dilaksanakan sebagai proses pembuktian hukum adat karena tidak ada kasus pelanggaran maupun kejahatan yang mengharuskan  untuk  dilaksanakannya A’tunu  Panroli .  Menurut Anrong  Guru, tingkat kejahatan di Kawasan Adat Ammatoa dapat dikatakan tidak lagi terjadi, nihil. Pun  apabila  terjadi  pelanggaran,  hanyalah  pelanggaran  kategori  ringan  yang  tidak memerlukan proses pembuktian A’tunu Panroli .
3 M. Amir, S.H (47 tahun), Anrong Guru, merupakan Pemangku adat Ammatoa atau tokoh masyarakat Kajang, Wawancara, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 25 Februari 2020.
A’lemo  sibatu  A’bulo  sipappa memiliki  arti  bahwa  satu  keyakinan,  Tuhan yang Maha Esa. Tallang sipahua, manyu siparampe artinya apabila tenggelam saling membantu, danhanyut bersama yang mengandung nilai kebersamaan. Hal inilah yang menjadi filosofi keyakinan bersama masyarakat adat Ammatoa untuk mempertahankan hukum adat yang berlaku di Kawasan Adat Ammatoa.

## B. Dampak  Penerapan A’tunu  Panroli Terhadap  Tingkat  Kejahatan  di Kawasan Adat Tana Toa Kajang
Hukum  adat  di  Kawasan  Adat  Tana  Toa  berlaku  bagi  seluruh  masyarakat Adat  Ammatoa  dan  setiap  orang  yang  masuk  ke  dalam  kawasan  adat.  Penegakan hukum adat sangat tegas yang disertai dengan sanksi atau hukuman adat. Sanksi yang dikenakan  mulai  dari  pelanggaran  paling  ringan,  sedang,  hingga  pelanggaran  berat. Pelanggaran  dan  kejahatan  tergolong  berat  seperti  pencurian  ternak  sapi, pembunuhan,  pengrusakan  hutan,  pemerkosaan  bahkan  pelaku  pembuat  onar  juga tergolong  sebagai  pelanggaran  berat.  Untuk  mengklasifikasikan  suatu  perbuatan tergolong  pelanggaran  ringan  ataupun  berat  yaitu  melalui  hasil  keputusan musyawarah  bersama  lembaga  adat  yang  dipimpin  oleh  Ammatoa.  Begitu  pula penentuan  sanksi  ringan,  sedang,  dan  berat  oleh  keputusan  Ammatoa  melalui musyawarah bersama lembaga adat.
Tunu Panroli adalah membakar besi hingga panas lalu dipegang oleh seluruh masyarakat  adat  Ammatoa.  Lalu  muncul  pertanyaan  bagaimana  apabila  pelakunya tidak  hadir  pada  saat  ritual A’tunu  Panroli ?  Maka  menjawab  pertanyaan  tersebut dilakukan ritual Tunu Passau. Tunu Passau adalah membakar dupa dengan maksud untuk  menemukan  siapa  pelaku  pelanggaran  atau  kejahatan.  Asap  dari  dupa  yang dibakar tersebut akan sampai kepada pelaku untuk mengirimkan penyakit yang dapat berakibat kematian. Tunu Passau hanya dilakukan oleh Ammatoa selaku kepala suku Tana Toa.
Perbedaan Doti dengan Tunu Passau terletak pada konteksnya. Doti dan tunu
passau sama-sama  merupakan  ilmu  sihir.  Namun doti dimaksudkan  untuk memaksakan  kehendak  pengirimnya  kepada  orang  yang  dituju  dalam  konteks kejahatan.  Misalnya  seorang  laki-laki  mengirimkan  ilmu  sihir  ( doti )  kepada perempuan  yang  disukainya  agar    perempuan  tersebut  mengemis  cinta  kepada  laki- laki  tersebut.  Sementara Tunu  Passau konteksnya  untuk  menegakkan  kebenaran dengan  tujuan  menemukan  pelaku  pelanggaran  hukum  adat  di  Kawasan  adat Ammatoa.
Dengan adanya berbagai bentuk sanksi adat tersebut, berdampak pada tingkat kejahatan  di  Kawasan  adat  Ammatoa.  Memberikan  efek  jera  tidak  hanya  kepada pelaku  namun  kepada  seluruh  masyarakat  Kajang  dan  setiap  orang  yang  masuk  ke dalam  Kawasan  adat  takut  melanggar  karena  terdapat  hukuman  adat  yang  sangat tegas dan nyata dapat dikenakan kepada siapa saja pelanggarnya.
A’tunu  Panroli untuk  menguji  kejujuran  setiap  orang  dalam  rangka menegakkan  kebenaran,  sehingga  setiap  orang  akan  patuh  terhadap  aturan  yang berlaku di dalam Kawasan adat Ammatoa. Selain itu Kawasan adat Ammatoa aman dari segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan.
Dampak  negatif  dari A’tunu  Panroli adalah  apabila  pelaku  pelanggaran hukum adat tetap tidak mengakui perbuatannya maka akan dikenakan hukuman adat melalui  proses A’tunu  Panroli. Tentunya  tangan  yang  telah  memegang  besi  panas akan hancur dengan sendirinya karena melengket pada besi yang dipanaskan tersebut. Hal  itu  hanya  akan  dirasakan  panas  oleh  pelaku,  kalau  bukan  pelaku  maka  akan terasa dingin dan tidak melukai tangannya. A’tunu Panroli pun dinilai efektif karena dapat  menekan  angka  kejahatan  dan  pelanggaran  hukum  adat  di  Kawasan  adat Ammatoa.
Teori  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor,  yaitu  :  faktor  hukum, faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas  hukum,  faktor  masyarakat,  dan
faktor  kebudayaan. 4 Berdasarkan  teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh Soerjono  Soekanto,  Kawasan  adat  Ammatoa  dipengaruhi  oleh  faktor  penegak hukum,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kebudayaan.  Penegak  hukum  pada  wilayah Kawasan  adat  Ammatoa  adalah  kelembagaan  masyarakat  adat  Ammatoa  Kajang yang  terdiri  dari  Ammatoa  bersama  dengan  lembaga  adat  lainnya  (Pasal  9  Perda nomor  9  tahun  2015  tentang Pengukuhan,  Pengakuan  Hak,  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang).
Penegakan  hukum  adat  Ammatoa  mempengaruhi  efektivitas  hukum  pada wilayah  adat  Ammatoa,  hal  ini  disandarkan  pada  aparat  atau  lembaga  penegak hukum  yang  menegakkan  hukum  adat  untuk  mengaktualisasikan  aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan hukum itu sendiri, yakni mewujudkan penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia sehingga menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  (sebagai social  control )  kedamaian pergaulan  hidup.  Lembaga  adat  Ammatoa  memiliki  fungsi  dan  wewenangnya masing-masing  berdasarkan Pasang yang  derajat  sinkronisasinya  sudah  ditetapkan sejak dulu oleh para leluhur suku Kajang.
Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor  yang mempengaruhi efektivitas hukum  adat  yang  berlaku  di  Kawasan  adat  Ammatoa.  Kepatuhan  dan  kesadaran terhadap  hukum  oleh  masyarakat  adat  Ammatoa  sangat  tinggi,  hal  ini  terbukti dengan  rendahnya  tingkat  kejahatan  ataupun  pelanggaran  hukum  adat  yang  terjadi pada  wilayah  adat  Ammatoa.  Masyarakat  adat  Ammatoa  memegang  teguh Pasang sebagai  pedoman  hidup  yang  diyakini  merupakan  pesan  leluhur  yang  harus diterapkan  dalam  kehidupan  maysarakat  adat  Ammatoa.  Sehingga  kepatuhan  dan kesadaran  hukum  masyarakat  adat  Ammatoa  sudah  ditanamkan  sejak  dini  menurut Pasang .
Faktor  kebudayaan  masyarakat  adat  Ammatoa  membentuk  sebuah  sistem
4 38 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h 110.
nilai-  nilai  yang  diterapkan  dalam  kehidupan  masyarakat  adat  Ammatoa. Pasang menjadi  sumber  nilai  yang  mengatur  seluruh  sendi  kehidupan  masyarakat  adat Ammatoa. Ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku  masyarakat.  Suatu  hukum  akan  efektif  apabila  masyarakat  berperilaku sesuai  dengan  yang  diharapkan  atau  dikehendaki  oleh  atau  peraturan  yang diberlakukan  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki  maka  efektivitas  hukum  telah tercapai.  Melihat  pada  masyarakat  adat  Ammatoa  dalam  berperilaku  tidak menyimpang  dari  nilai  atu  norma  dalam  kehidupan  masyarakat  maka  hukum  adat yang berlaku di Kawasan adat Ammatoa dapat dikatakan efektif.
Hukum  adat  yang  berlaku  pada  wilayah  adat  suku  Kajang  patut  di  apresiasi dan  dipertahankan  karena  dapat  menekan  angka  kejahatan  dan  pelanggaran  hukum adat di Kawasan adat Ammatoa serta memberikan rasa kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat adat Ammatoa bahkan bagi masyarakat luar Kawasan adat Ammatoa dapat  patuh  terhadap  hukum  adat  yang  berlaku  apabila  berada  di  dalam  Kawasan adat  Ammatoa.  Hal  ini  sejalan  dengan  tidak  ada  lagi  kasus  yang  terjadi mengharuskan dilaksanakan A’tunu Panroli.
Namun  disisi  lain A’tunu  Passau sebagai  hukum  adat  yang  berlaku  di Kawasan adat Ammatoa perlu untuk tidak dilaksanakan lagi jika jenis pelanggaran yang terjadi  tidak  mengakibatkan  nyawa  manusia  menjadi  taruhannya,  sehingga A’tunu  Passau bukanlah sanksi yang perlu diberikan karena hal  tersebut  menyangkut  nyawa  manusia. Bentuk penghukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum adat di wilayah adat Ammatoa  semestinya  tidak  menjadikan  nyawa  seseorang  sebagai  sasarannya, mengingat  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana pasal 28 A UUD 1945. Hal ini menyangkut hak asasi  manusia  sehingga  sudah  seharusnya  bentuk  penghukuman  terhadap  pelanggar hukum adat di Kawasan adat Ammatoa tidak dirampas hak hidupnya.

## KESIMPULAN
1. A’tunu  Panroli terakhir  kali  dilaksanakan  pada  tahun  1997  sebagai  proses
pembuktian  kasus  perselingkuhan,  kemudian  ritual  adat  tersebut  sejak  tahun 1998  sampai sekarang  sudah  tidak  lagi  ditemukan  dilaksanakan  dalam  rangka menemukan  pelaku  pelanggaran  hukum  adat  karena  tidak  ada  lagi  kasus pelanggaran  yang  mengharuskan  dilakukan A’tunu  Panroli .  Namun A’tunu Panroli masih  diakui  eksistensinya,  hal  ini  dibuktikan  dengan  masih dilaksanakannya  setiap  tahun  sebagai  sebuah  kegiatan  adat  untuk memperkenalkan  budaya  yang  dimiliki  masyarakat  Bulukumba,  terkhusus masyarakat adat Ammatoa.
2. A’tunu  Panroli memiliki  dampak  bagi  kehidupan  masyarakat  adat  Ammatoa yaitu tingkat kejahatan dan pelanggaran pada wilayah adat Tana Toa (Kawasan adat  Ammatoa)  sangat  rendah.  Menurut Anrong  Guru (Panglima  adat  Tana Toa) tingkat kejahatan di Kawasan Adat Ammatoa nihil terjadi dan apabila ada hanyalah  jenis  pelanggaran  tergolong  ringan.  Proses  penyelesaian  secara  adat lebih  dikedepankan  dibanding  proses  secara  hukum  nasional.  Apabila  dapat diselesaikan  melalui  proses  peradilan  adat  maka  tidak  perlu  melalui  proses hukum  nasional.  Kecuali  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  dan  meminta untuk  diproses secara hukum nasional maka aparat penegak  hukum dalam hal ini  dapat  melakukan  proses  hukum  menurut  undang-undang.  Pemerintah daerah  Kabupaten  Bulukumba  telah  memberikan  payung  hukum  terhadap masyarakat  hukum  adat  Ammatoa  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bulukumba  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pengukuhan,  Pengakuan  Hak,  Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Muyassar  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. Kementrian  Agama  RI.Bandung:  Sinar Baru Algensindo, 2011.
Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa,  South  Sulawesi  Province)." FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 13.3 (2019): 241-254.
Hamsir, H., Z. Zainuddin, and A. Abdain. "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo." Jurnal Dinamika Hukum 19.1 (2019): 112-132.
Soekanto,  Soerjono. Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Utomo, St. Laksanto. Hukum Adat. Depok:RajaGrafindo Persada, 2016.
M.  Amir,  S.H  (47  tahun), Anrong  Guru, merupakan  Pemangku  adat  Ammatoa  atau tokoh  masyarakat  Kajang, Wawancara, Kecamatan  Kajang  Kabupaten Bulukumba, 25 Februari 2020.
Nurjannah,  S.,  Khudzaifah  Dimyati,  and  Absori  Absori.  "The  Strengthening  Halal Tourism Based On Prophetic Islamic Paradigm Through The Historical Social Inference Of The Sasak, Samawa, And Mbojo-NTB." istinbath 18.1 (2019).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.