## PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN KAWASAN RELOKASI GAMPONG TIMBANG LANGSA KOTA LANGSA
Mhd Arief Diana a,* , Muttaqin Hasan b , Mochammad Afifuddin b
a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address: mhdariefdiana2018@gmail.com
A R T I C L E     I N F O A B S T R A C T Article History: The  Langsa  City  Government  carried  out  a  relocation  program  on  slums that  stood  in  state-owned  areas  and  slums  on  the  riverbanks.  Relocation steps are carried out to avoid an unhealthy lifestyle in the slums, as well as avoid  natural  disasters  caused  by  overflowing  rivers  and  landslides  on riverbanks.    The  implementation  of  the  settlement  relocation  program  is expected  to  have  a  good  impact.    The  purpose  of  the  study  is  to  analyze and describe the development planning process that has been implemented under  community  expectations  and  how  the  level  of  community participation in the development planning process and identify the factors that  cause  the  community  to  not  optimally  follow  the  development planning  process.  This  research  uses  a  descriptive  qualitative  method approach.  The  object  of  this  study  is  the  villages  of  Paya  Bujok  Blang Pase,  Blang,  Paya  Bujok  Bramo,  Sungai  Pauh. The  study sample  was  99 respondents.  Data  collection  was  carried  out  with  questionnaires  and interviews.  Sampling  using  Random  Sampling  Technique.  The  sample chosen is the relocated community. Based on the perception of respondent I,  the  overall  average  value  of  the  respondent's  answer  was  obtained, which  was  72.26%.  which  means  that  the  development  planning  process that  has  been  carried  out  is  largely  following  the  expectations  of  the community.  Based on the perception of respondent II, the overall average value of the respondent's answer was 81%, where the level of community participation  in  the  development  planning  process  was  almost  entirely appropriate / represented by all groups of people. The results of interviews with  stakeholders  concluded  that  the  community  had  optimally  followed the  development  planning  process.  However,  after  conducting  research, there are obstacle factors, namely factors of knowledge and education that are still low, factors of community work that take up a lot of time, and the lack  of  openness  of  development  actors  in  organizing  development  who consider the community to be only an object of development.
Received 09 July 2022 Accepted 15 October 2022 Online 30 Decemnber 2022 Keywords: Participation Development Planning Community Settlements Langsa City ©2022 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Pengembangan permukiman dapat dilakukan dengan relokasi. Relokasi dilakukan pada permukiman kumuh yang berdiri dilahan milik negara dan permukiman kumuh  di  bantaran sungai. Langkah relokasi ini  dilakukan  untuk  menghindari  pola  hidup  tidak  sehat  dari  permukiman  kumuh  tersebut  serta menghindari  korban  bencana  alam  di  sebabkan  meluapnya  aliran  sungai  dan  longsor  pada  bantaran sungai.  Beberapa  desa  yang  direlokasi  oleh  Pemerintah  Kota  Langsa  adalah  Paya  Bujuk  Blang  Pase, Gampong Blang, Paya Bujok Bramo, dan Gampong Sungai Pauh.
Dalam  pelaksanaan  program  relokasi  permukiman  diharapkan  dapat  memiliki  dampak  baik  dari kondisi sebelum direlokasi maupun kondisi setelah direlokasi. Kondisi yang lebih baik tersebut meliputi

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP) Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index
kondisi  fisik  permukiman  sosial  maupun  ekonomi  masyarakat,  sehingga  dapat  tercipta  kawasan  yang sesuai harapan masyarakat Kota Langsa dan masyarakat yang direlokasi. Pelaksanaan relokasi sering kali dijumpai  banyak  kendala  dalam  setiap  tahapannya,  dan  salah  satunya  yaitu  perencanaan  secara  ideal pembangunan  kawasan  relokasi  haruslah  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dan  berdasarkan  kebutuhan riil  masyarakat,  namun  keinginan  ini  seringkali  tidak  tercapai  karena  berbagai  kendala  dan keterbatasannya.
Demi tercapainya tujuan pembangunan dapat terwujud maka peran serta dan kerjasama dari seluruh masyarakat  yang  ada  sangatlah  dibutuhkan,  karena  salah  satu  faktor  yang  menentukan  dalam terlaksananya  suatu  pembangunan  adalah  faktor  sumber  daya  manusia  itu  sendiri.  Dalam  pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan,  dan  evaluasi.  Melalui  pembangunan  yang  berbasis partisipasi  masyarakat  ini  akan  dapat  dilaksanakan  pembangunan  kawasan  yang  sesuai  dengan  harapan masyarakat yang direlokasi.
Menurut Wijaya  (2001) ,  suatu  perencanaan  pembangunan  dikatakan  partisipatif  bila  memenuhi cici-ciri,  yaitu:  1)  terfokus  pada  kepentingan  masyarakat  dengan  melakukan  pembangunan  sesuai kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat,  sehingga  tidak  terjadi  perselisihan  antara  pengguna  dan perancang;  2)  partisipatoris, yaitu ikut serta dalam merancang dengan memberikan ide-ide agar tercapai apa  yang  ditargetkan;  3)  sinergitas,  yaitu  saling  bahu  membahu  dalam  membangun;  4)  legalitas,  setiap yang direncanakan harus memiliki legalitas dari pihak terkait.
Masyarakat  yang  terkena  relokasi  umumnya  yaitu  masyarakat  yang  tinggal  di  lahan  permukiman milik  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (PT.  KAI)  yang  dulunya  stasiun  kereta  api  yang  tersebar  di  sepanjang jalan  lintasan  rel  kereta  api  pada  daerah  Kota  Langsa  dan  beberapa  kawasan  lain  seperti  di  bantaran sungai.  Relokasi  di  Kota  Langsa  dilakukan  dengan  memberi  bantuan  berupa  lahan  pinjam  pakai  dan beberapa rumah hunian yang telah di bangun yang terletak di Gampong Timbang Langsa. Sehingga kita perlu melakukan studi yang merujuk  pada tujuan perencanaan pembangunan kawasan tersebut  sehingga dapat sesusai seperti harapan masyarakat.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Menurut  Deviyanti  (2013),  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  adalah  dapat  diartikan  sebagai sebuah  proses  penyusunan  rencana  yang  melibatkan  seluruh  pihak/ stakeholders, baik  pemerintah, masyarakat,  swasta,  LSM,  perguruan  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan  dalam  proses pembangunan.  Pelibatan seluruh  pihak stakeholder dalam  perencanaan  pembangunan  partisipatif adalah dalam rangka menyaring, menyerap dan mendapatkan aspirasi, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan.
Perencanaan pembangunan akan tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksankan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Menurut  Kartasasmita  (1997),  pembangunan haruslah  dilaksanakan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Pandangan  ini  menunjukan  asas demokrasi dalam pembangunan Nasional. Masyarakat perlu dilibatkan langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.
Proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek  dan  aktor  atau  pelaku  Soetomo  (2008).  Pentingnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan perencanaan  pembangunan  sangat  ditekankan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat 4 (empat) pasal Undang-Undang,  yaitu  pada  Pasal  2,  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  7.  Sistem  perencanaan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004  dan  aturan  pelaksanaannya  menerapkan  kombinasi  pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-down (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

## 2.2  Relokasi
Relokasi  menurut  terjemahan  kamus  Bahasa  Indonesia  dalam  Umbara  (2003)  merupakan  proses pemindahan penduduk dari lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang disiapkan sesuai peruntukankota. Ridlo juga menawarkan prosedur yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu:  pendekatan  interaktif  kepada  masyarakat  yang  terkena  relokasi,  dalam  rangka  menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut.
Menurut  Rosenfeld  (2013),  relokasi  perumahan  adalah  produk  sampingan  penting  dari  upaya kontemporer  untuk  menanggapi  ekonomi  global  dan  perubahan  lingkungan.  Pembongkaran  perumahan skala  besar  semakin  menjadi  respon  negara  terhadap  tekanan  membuat  daerah  perkotaan  cocok  untuk masa  depan.  Relokasi  perumahan  menjadi  aspek  yang  paling  kompleks  dari  regenerisasi  dan pembangunan kota karena akan menimbulkan resiko munculnya masalah sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang tinggi.

## 2.3  Partisipasi Masyarakat
Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  (Deviyanti,  2013)  Secara  etimologi.  partisipasi  berasal  dari bahasa  inggris  " participation "  yang  berarti  mengambil  bagian/keikutsertaan.  Secara  umum  pengertian dari  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  adalah  keperansertaan  semua  anggota  atau  wakil-wakil masyarakat  untuk  ikut  membuat  keputusan  dalam  proses  perencanaan  dan  pengelolaan  pembangunan termasuk di dalamnya  memutuskan  tentang  rencana- rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.
Partisipasi  masyarakat  berada  pada  tahap  pemilihan  alternatif  kebijakan  dan  program  sementara penetapan  tujuan,  sasaran  dan  kebijakan  dilakukan  secara    bersama    dengan    perencanaan.    Adanya partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan secara bersama antara masyarakat dan  perencana.  Menurut  Koontz  dan  O’Donnell  (2006)  partisipasi  merupakan  input  sekaligus  sekaligus sebagai  ekspresi dan aspirasi masyarakat.
Faktor-faktor  yang  menghambat  partisipasi  masyarakat  dapat  dibedakan  dalam  faktor  internal  dan faktor eksternal, akan di jelaskan sebagai berikut;
1. Faktor internal
Menurut  Margono  (2003),  untuk  faktor-faktor  internal  adalah  berasal  dari  dalam  kelompok masyarakat  sendiri,  yaitu  individu-individu  dan  kesatuan  kelompok  didalamnya.  Tingkah  laku  individu berhubungan  erat  atau  ditentukan  oleh  ciri-ciri  sosiologis  seperti  umur,  jenis  kelamin,  pengetahuan, pekerjaan  dan  penghasilan.  Secara  teoritis,  terdapat  hubungan  antara  ciri-ciri  individu  dengan  tingkat partisipasi,  seperti  usia,  tingkat  pendidikan,  jenis  pekerjaan,  lamanya  menjadi  anggota  masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi Sedangkan,
2. Faktor eksternal
Menurut  Sunarti  (2003),  faktor-faktor  eksternal  ini  dapat  dikatakan  petaruh  ( stakeholders ),  yaitu s takeholders yang  rnempunyai  kepentingan  dalam  program  ini  adalah  pemerintah  daerah.    pengurus desa/kelurahan  (RT/RW).  Tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh  kunci adalah siapa yang  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  signifikan,  atau  mempunyai  posisi  penting  guna  kesuksesan program.

## 2.4  Perencanaan Pembangunan
Menurut Nur dkk (2011), perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas, tanpa melihat realita di lapangan. Data yang valid di lapangan sebagai data primier merupakan ornamen- ornamen  penting  yang  harus  ada  dan  digunakan  menjadi  bahan  di  dalam  kegiatan  perencanaan pembangunan. Maka  dengan  demikian  perencanaan pembangunan  dapat  di  artikan  sebagai  suatu  proses
perumusan  alternatif-alternatif  atau  keputusan-keputusan  yang  berdasarkan  pada  data-data    dan  fakta- fakta  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  untuk  melaksanakan  suatu  rangkaian  kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik bersifat fisik (mental spriritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  9  tahun  1982,  pelaksanaan pembangunan  daerah  dilaksanakan  melalui  suatu  proses  yang  relatif  baku  yaitu  Proses  Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan (P5D). Contoh dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Tujuan, Agenda, Keluaran, dan Peserta pada tiap Tahapan P5D
Tahapan Agenda Peserta Musrembangdes/ Musrembang kelurahan 1. Mengidentifikasi potensi dan masalah kunci kerja Kepala Desa, LKMD, BPD, Kadus, PKK, Karang Taruna, Tokoh, Masyarakaat, Anggota 2. Perumusan dan Komolikasi hasil-hasil Musrembang 3. Prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan 4. Pemilahan/kategori kegiatan berdasarkan sumber pendanaan Diskusi UDKP/Musrembang Kecamatan 1. Identifikasi dan komplasi hasil-hasil musrembang kecamatan Dinas Badan Lembaga tingkat Kecamatan, Camat Muspika Kades/Lurah, Ketua LKMD, Ketua BPD. 2. Prioritas usulan kegiatan pembangunan 3. Pemilahan kategori kegiatan berdasarkan sumber pendanaan Rakorbang Kabupaten 1. Identifikasi dan komplasi hasil-hasil musrembang kecamatan Dinas Bbadan Lembaga Tingkat Kabupaten, Bupati, Muspida, Camat PKK. 2. Identifikasi dan Kompilasi daftar usulan proyek (DUKP) Dinas/Instansi.
3. Prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan
4. Pemilahan/kategori kegiatan berdasarkan sumber pendanaan
Sumber : Permendagri (1982)

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1  Teknik Penentuan Populasi dan Sampel
Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan  pada  saat  melaksanakan  penelitian  di  lapangan  berupa  observasi,  kuisioner  dan  data pendukung lainnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi  dalam  bentuk  publikasi,  laporan,  dokumen,  dan  buku-buku  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini.  Populasi  penelitian ini adalah    14948 masyarakat,  sedangkan  sampel  adalah  sebanyak  99 orang.  Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik randam  sampling, dimana pengambilan  anggota  sampel  dari  populasi  dilakukan  secara  acak  sehingga  setiap  sampel  memiliki peluang yang sama untuk dipilih

## 3.2  Teknik Pengumpulan Data
Pengukuran  jawaban  kuesioner  menggunakan  skala  Likert.  Pengumpulan  data  kuesioner  dilakukan dengan  menjumpai  langsung  tempat  keberadaan  responden  dan  memberikan  formulir  kuesioner. Responden  diminta  untuk  memilih  salah  satu  jawaban  yang  telah  disediakan  pada  formulir  kuesioner dengan  memberikan checklist (√).  Pembagian  kuesioner  dilakukan  pendampingan,  agar  bila  terdapat pertanyaan yang sulit dimengerti oleh responden dapat diberikan penjelasan. Pengumpulan data kuesioner ini dilakukan dalam rentang waktu 1 bulan.

## 3.3  Teknik Analisis Data
Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah yang  ada  berdasarkan  data-data,  penyajian  data  dan  analisis  data  digunakan  untuk  menganalisis  data dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya.
Arikunto  (2006)  berpendapat  bahwa  data  dari  deskriptif  persentase  agar  mudah  dianalisis,  maka  dapat digunakan pedoman penafsiran data seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Interval Penafsiran Data No. Interval Nilai Penafsiran Data 1 0% Tidak satupun 2 1% – 26% Sebagian kecil 3 27% – 49% Hampir setengah 4 50% Setengahnya 5 51% – 75% Sebagian besar 6 76% – 99% Hampir seluruhnya 7 100% Seluruhnya Sumber: Arikunto (2006)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Persepsi Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
Adapun  penjelasan  mengenai  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan  Pembangunan  dapat dijelaskan pada Tabel 3.
Tabel 3. Persepsi Responden I No. Pertanyaan Pilihan Jawaban Rata-rata SS S KS  TS  STS 1.  Bagaimana tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  pada  program  dalam  menghadiri  musrembang  yang  di adakan di kecamatan. Apakah semua masyarakat boleh hadir 21  46  26 6 0 3.82
2.  Usulan  kegiatan  dari  desa  yang  dibawakan  ke  tingkat  kecamatan
(musrembang)  adalah  usulan  yang  diajukan  oleh  pihak  tokoh masyarakat  setempat  tetapi  bukam  karena  dari  hasil  usulan  dari masyarakat 12  62  25 0 0 3.86 3.  Perencanaan  pembangunan  akan  tepat  mengenai  sasaran,  terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 18  55  24 2 0 3.89 4.  Bagaimana  dengan  wakil  masyarakat  dari  desa  yang  menghadiri musrembang  kecamatan  apakah  diundang  secara  bergiliran  atau  hanya orang terdekat dari tokoh masyarakat (kepala desa) 9 38  43 9 0 3.47
5 Usulan  kegiatan  dari  desa  yang  ingin  dibawa  ke  tingkat  kecamatan (musrembang)  adalah  usulan  yang  diajukan  oleh  pihak  tokoh masyarakat  ke  tempat  tetapi  bukan  karena  dari  hasil  usulan  dari masyarakat 8 50  37 4 0 3.62
6 Bagaimana tingkat kehadiran partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan, apakah banyak yang tidak bisa hadir karena kesibukannya masing-masing, sehingga sering yang jadi wakil dari masyarakat  hanya tokoh masyarakat saja 21  45  26 6 0 3.82
7 Mengapa  yang  menghadiri  musyawarah  kebiasaan  adalah  orang  yang sama hadir dalam musyawarah setiap tahun, apakah di desa masyarakat banyak yang belum bisa baca tulis 17  60  16 6 0 3.88
8 Apakah  lahir  usulan  desa  dari  musyawarah  penggalian  gagasan  lalu musyawarah dusun ditetapkan pada saat musyawarah desa. Atau usulan tersebut lahir  dari musyawarah tokoh masyarakat sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 11  62  25 1 0 3.83
9 Bagaimana  proses  penyusunan  rencana,  apakah  melibatkan  seluruh pihak/ stakeholders ,  bagaimana  pemerintah,  masyarakat,  swasta,  LSM, perguruan  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan  dalam proses pembangunan
7 66  25 1 0 3.79
No. Pertanyaan Pilihan Jawaban Rata-rata SS S KS  TS  STS 10  Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia 4 64  31 0 0 3.72 11  Perencanaan  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta 21  46  26 6 0 3.82
12  Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan,  karena masyarakat  sebagai  salah  satu  unsur  dalam  pembangunan,  tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada diwilayahnya 21  46  26 6 0 3.82 13  Partispasi  masyarakat  merupakan  alat  guna  memperoleh  informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat 7 49  36 7 0 3.56
14  Masyarakat  akan  lebih  mempercayai  program  kegiatan  pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka  akan  lebih  mengetahui  seluk  beluk  program  kegiatan  tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut 6 55  35 2 1 3.63 15  Mendorong  partisipasi  umum  karena  akan  timbul  anggapan  bahwa merupakan  suatu  hak  demokrasi  apabila  masyarakat  dilibatkan  dalam pembangunan 2 43  45 8 1 3.37
16  Ketergantungan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam  pelaksanaan kegiatan  pembangunan  merupakan  hambatan  dalam  mewujudkan partispasi  atau  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif,  karena  rasa ketergantungan  ini  masyarakat  tidak  memiliki  inisiatif  untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri 21  46  26 6 0 3.82 17  Untuk  mencapai  keberhasilan  pembangunan  tersebut  maka  banyak aspek  atau  hal-hal  yang  harus  diperhatikan,  diantaranya  adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 21  44  27 7 0 3.79 18  Kendala internal masyarakat kurang mempunyai inisiatif 20  46  27 6 0 3.80 19  Kendala  internal  masyarakat  mengharapkan  adanya  pemberian  insentif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan 6 60  32 1 0 3.71 20  Kendala  internal  terdapat  pada  sebagian  masyarakat  yang  tidak  mau mengorbankan  sebagian  miliknya  (menghibahkan)  untuk  kepentingan bersama 7 54  38 0 0 3.68 21  Kendala  internal  masyarakat  tidak  terorganisir  dan  tidak  memiliki kapasitas  untuk  terlibat  secara  produktif  dalam  proses  pengambilan keputusan 20  46  27 6 0 3.80 22  Kendala  internal  masyarakat  terutama  wanita  merasa  bahwa  dirinya bukan bagian dari  anggota musyawarah dalam pengambilan keputusan, sehingga  tetap  diadakan  pertemuan  didesa  atau  di  kecamatan  jarang menghadiri pertemuan 2 36  59 2 0 3.38
23  Kendala  internal  masyarakat  kurang  peduli  dan  merasa  kurang  penting disetiap pertemuan, sehingga yang menghadiri pertemuan hanya tokoh- tokoh masyarakat ( stakeholders ) 19  48  46 6 0 3.80
24  Kendala  internal  masyarakat    kurang  memiliki  kapasitas  serta  keahlian dalam pelaksanaan kegiatan didesa tidak melibatkan dan melibatkan diri sehingga hasil dari pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat 18  55  23 3 0 3.88 25  Kebijkan  eksternal  tidak  ada  kesepakatan  dengan  masyarakat  dalam mewujudkan  kebutuhan,  kebutuhan  tersebut  tidak  langsung  memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat 13  59  26 1 0 3.84 26  Kendala  eksternal  kebijakan  masyarakat  yang  belum  sepenuhnya berorientasi  pada  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  terlibat langsung dalam pembangunan 17  62  19 1 0 3.95 27  Kendala  eksternal  kurang  terbukanya  para  pelaku  pembangunan  dalam menyelenggarakan  proses  pembangunan  yang  menganggap  masyarakat hanya sekedar objek pembangunan 19  48  26 6 0 3.80 28  Kendala  eksternal  masih  rendahnya  upaya  pemerintah  dalam memberikan informasi tentang program pembangunan yang
14  60  24 1 0 3.87
No. Pertanyaan Pilihan Jawaban Rata-rata SS S KS  TS  STS dilaksanakan  sehingga  masyarakat  merasa  pembangunan  tersebut  tidak memperhatikan aspirasinya
29  Kendala  eksternal  instrumen  hukum  tidak  mengatur  secara  eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam keputusan publik 19  48  24 8 0 3.78 30  Kendala eksternal pemimpin yang tidak mempunyai pengaruh dan pasif dalam mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan partisipasi 11  66  21 1 0 3.87 Rata-Rata Keseluruhan 3,76
Menurut  hasil  Tabel  3  di  atas  diperoleh  nilai  rata-rata  keseluruhan  sebesar  3.76  atau  75.2.%.  Nilai tersebut berada pada interval 51% – 75% dengan kategori sebahagian besar.

## 4.2   Persepsi Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
Adapun  item  pertanyaan  dan  jawaban  responden  mengenai  Partisipasi  Masyarakat  dalam Perencanaan Pembangunan ini dijelaskan pada Tabel 4.

## Tabel 4. Persepsi Responden II
No. Pertanyaan Pilihan Jawaban Rata-rata SS S KS  TS  STS 1.  Semua  masyarakat  berpartisipasi  dan  boleh  menghadiri  musrembang yang di adakan di kecamatan 16  61  21 1 0 3.92 2.  Perencanaan  pembangunan  akan  tepat  sesuai  sasaran,  terlaksana dengan  baik  dan  bermanfaat  hasilnya  jika  dilaksanakan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat! 17  58  23 1 0 3.91 3.  Wakil  masyarakat  dari  desa  yang  mengahadiri  musrembang  di kecamatan di undang secara bergiliran atau hanya oranng terdekat dari tokoh masyarakat (Kepala desa) 16  55  21 7 0 3.80 4.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  alat  guna  memperoleh informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap  masyarakat setempat 5 46  25  21 2 3.31 5.  Perencanaan  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  proses perumusan  alternatif  atau  keputusan-keputusan  yang  didasarkan  pada data-data dan fakta-fakta 8 50  30  11 0 3.55 6.  Biasanya yang menghadiri musyawarah adalah orang yang sama setiap tahun, karena didesa masyarakat banyak yang belum bisa baca tulis 7 60  30 2 0 3.72 7.  Lahir  usulan  desa  dari  musyawarah  penggalian  gagasan  lalu musyawarah dusun dan ditetapkan pada saat musyawarah desa 14  58  26 1 0 3.85
8  Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia 12  50  37 0 0 3.74 9  Proses  pemyusunan  rencana  melibatkan  seluruh  pihak/stakeholder, baik  pemerinth,  masyarakat,  swasta,  LSM,  Perguruan  Tinggi,  serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pembangunan 7 64  25 3 0 3.75 10  Usulan kegiatan dari desa dibawa ke tingkat kecamatan (musrembang) adalah    usulan  yang  di  ajukan  oleh  pihak  tokoh  masyarakat  setempat tetapi bukan karena dari hasil dari usulan masyarakat 10  59  24 2 4 3.69 11  Tingkat kehadiran partisipasi masyarakat dalam musrembang, banyak yang  tidak  bisa  hadir  karena  kesibukannya  masing-masing,  sehingga sering yang jadi wakil dari masyarakat hanya tokoh masyarakat saja 3 48  44 4 0 3.50
12  Untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik,  tepat  waktu,  tepat  sasaran, berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  dibutuhkan  keterlibatan  masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan,  karena  masyarakat  sebagai  salah satu  unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya 7 59  26 7 3 3.57
13  Masyarakat  akan  lebih  mempercayai  program  kegiatan  pembangunan apabila  mereka  dilibatkan  dalam  persiapan  dan  perencanaannya, 9 48  37 5 0 3.61
No. Pertanyaan Pilihan Jawaban Rata-rata SS S KS  TS  STS karena  mereka  akan  lebih  mengetahui  seluk  beluk  program  kegiatan tersebut  dan  akan  mempunyai  rasa  memiliki  terhadap  program kegiatan tersebut
14  Ketergantungan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam  pelaksanaan kegiatab  pembangunan  merupakan  hambatan  dalam  mewujudkan partisipasi  atau  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif,  karena  rasa ketergantungan  ini  masyarakat  tidak  memiliki  inisiatif  untuk melaksanakan pembangunan 8 52  35 4 0 3.64 15  Untuk  mencapai  keberhasilan  pembangunan,  banyak  aspek  atau  hal- hal  yang  harus  diperhatikan,  diamtaranya  adalah  keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan 10  54  27 7 1 3.65 16  Kendala internal masyarakat mengharapkan adanya pemberian insentif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan di desa dan di kecamatan 18  46  28 7 0 3.75 17  Kendala  internal  terdapat  sebagian  masyarakat  yang  tidak  mau mengorbankan  sebagian  miliknya  (menghibahkan)  untuk  kepentingan bersama 15  46  33 5 0 3.71 18  Kendala  internal  masyarakat  terutama  wanita  bahwa  dirinya  bukan bagian  dari  anggota  musyawarah  dalam  pengambilan  keputusan, sehingga  setiap  diadakan  pertemuan  didesa  atau  di  kecamatan  jarang menghadiri pertemuan 7 50  37 5 0 3.59
19  Kendala internal masyarakat kurang peduli dan merasa kurang penting disetiap  pertemuan,  sehingga  yang  menghadiri  pertemuan  hanya tokoh-tokoh masyarakat ( stakeholders ) 13  56  30 0 0 3.82 20  Kendala  internal  masyarakat  yang  kurang  memiliki  kapasitas  serta keahlian  dalam  pelaksanan  kegiatan  didesa  tidak  dilibatkan  dan melibatkan  diri  sehingga  hasil  dari  pelaksanaan  pembangunan  tidak sesuai harapan masyarakat 24  40  35 0 0 3.88
21  Kendala  eksternal  tidak  ada  kesepakatan  masyarakat  dalam mewujudkan kebutuhan, kebutuhan tersebut tidak langsung mempengaruhi kebutuhan dasar anggota masyarakat 7 46  46 0 0 3.60
22  Kendala eksternal kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar objek pembangunan 5 36  58 0 0 3.46 23  Kendala  eksternal  masih  rendahnya  upaya  pemerintah  memberikan informasi tentang program pembangunan yang dilaksanakan 21  30  48 0 0 3.72 24  Kendala  eksternal  instrumen  hukum  tidak  mengatur  secara  eksplit bagaimana dimana dan siapa yang dilibatkan dalam keputusan publik 17  34  48 0 0 3.68 25  Kendala  eksternal  pemimpin  yang  tidak  mempunyai  pengaruh  dan pasif dalam mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan partisipasi 14  48  37 0 0 3.76 Rata-Rata Keseluruhan 4,05
Menurut  hasil  Tabel  4  diperoleh  nilai  rata-rata  keseluruhan  sebesar  4.05  atau  81%.  Nilai  tersebut berada pada interval 76% – 99% dengan kategori hampir seluruhnya.

## 4.3  Hasil Wawancara dengan Stakeholder
Bagian  ini  akan  menyajikan  menyajikan  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  peroses perencanaan.  Menurut stakeholder bernama  Sofyan  Ridwan  selaku  sekretaris  Camat,  perencanaan pembangunan  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  “Segala  proses  yang  telah  dilakukan  dalam proses perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan masayrakat” imbuhnya. Hal yang sama juga  dikatakan  oleh  Bapak  Riko  Septiadi  selaku  Kasie  Pemerintahan  Kecamatan  Langsa  Baro  dimana perencanaan  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarkat  “perencanaan  yang  sudah dilakukan menurut  saya suadah sesuai  dengan kebutuhan, tentunya masyarkaat memerlukan lingkungan
yang  aman  dan  pemerintah  telah  menyediakannya”  imbuhnya.  Bapak  Sofyan  juga  mengatakan  bahwa perencanaan yang berjalan sudah trasnparan.
Namun pada proses Musrembang, Bapak Sofyan mengatakan bahwa semua unsur masyarakat hadir dan memiliki hak dalam memberikan pendapatan. “Saya rasa musrembang yang berjalan kemarin sudah dihadiri oleh semua elemen masyarakat. Dalam prosesnya pun masayrakat diberikan hak untuk berbicara dan  mengelurkan  pendapat”  tambahnya.  Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Bapak  Khairul  Anwar selaku  Kepala  Bidang  Perencanaan  Pembangunan  dimana  pada  proses  musyawarah,  semua  unsur masyarakat turut diundang dalam memberikan pandangannya. “Musyawarah yang sudah berjalan belum mengikutsertakan  semua  elemen  masyarakat  dan  masyarakat  sudah  diberikan  hak  dalam  memberikan pendapat” tambahnya.
Bapak Khairul Anwar juga menjelaskan bahwa selama proses perencanaan pembangunan, tidak ada hambatan para stakeholder dalam memberikan intruksi. Bapak Riko Septiadi juga mengatakan hal  yang sama,  “Koordinasi  yang  sudah  berjalan  sudah  sangat  baik  dan  tidak  ada  hambatan  dalam  proses perencanaan pembangunan ini”. Selain itu, menurut Bapak Sofyan proses perencanaan yang berjalan juga sudah  menjunjung  etika  dan  tata  nilai  masayrakat,  di  mana  “Perencanaan  yang  sudah  berjalan  tentunya berjalan  dengan  menjunjung  tinggi  persatuan  dan  kemaslahatan  umat”.  Bapak  Khairul  Anwar menyatakan  bahwa  segala  proses  perencanaan  pembangunan  ini  sudah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  “Proses  perencanaan  pembangunan  tidak  cacat  hukum  dan  sudah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004” imbuhnya. Senada dengan Bapak Khairul Anwar,  Bapak Sofyan dan  Bapak  Riko  Septiadi  juga  menyatakan  bahwa  segala  proses  perencanaan  pembangunan  ini  sudah sesuai undang-undang “Proses perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004” imbuhnya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan  persepsi  responden  I,  dimana  diperoleh  nilai  rata-rata  keseluruhan  dari  jawaban responden  yaitu  sebesar  72.26%.  Nilai  tersebut  berada  pada  interval  51%-75%  dengan  kategori sebahagian  besar  (Tabel  2),  yang  berarti  proses  perencanaan  pembangunan  yang  selama  ini dilaksanakan sebahagian besar sudah sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Berdasarkan  persepsi  responden  II,  dimana  diperoleh  nilai  rata-rata  keseluruhan  dari  jawaban responden  yaitu  sebesar  4.05  atau  81%,  dengan  kategori  hampir  seluruhnya.  yang  mana  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  hampir  seluruhnya  sudah sesuai/terwakili dari semua golongan masyarakat.
3. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak stakeholder maka  disimpulkan bahwa masyarakat sudah  optimal  mengikuti  proses  perencanaan  pembangunan.  Namun  setelah  dilakukan  penelitian, terdapat beberapa faktor kendala tidak optimalnya masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan  diantaranya yaitu:
a. Faktor  internal yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih  rendah, serta  faktor  pekerjaan  masyarakat  yang  banyak  menyita  waktu  yang  membuat  masyarakat belum  maksimal  telibat  dan  berpartisipasi  dalam  perencanaan  pembangunan  di  kawasan tersebut.
b. Faktor  eksternal  yaitu  kurang  terbukanya  para  pelaku  pembangunan  dalam  menyelenggarakan pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar objek pembangunan.
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
1. Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  maka  diketahui  masyarakat  dengan  karakteristik  jenis kelamin  wanita  menganggap  dirinya  bukan  bagian  dari  anggota  musyawarah  dalam  pengambilan keputusan,  sehingga  setiap  diadakan  pertemuan  di  desa  atau  di  kecamatan  jarang  menghadiri
pertemuan.  Hal  ini  dapat  menjadi  perhatiian  bahwa  turut  mengikutsertakan  wanita  dalam  proses pengambilan keputusan.
2. Masukan  untuk  Pemerintah  Kota  Langsa  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  agar  dapat dilakukan  secara  transparan  sehingga  masyarakat  juga  dapat  mengawasi  setiap  proses  perencanaan maupun pembangunan pada wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 2006. Dasar-dasar evaluasi pendidikan (revised edition) , Bumi Aksara, Jakarta.
Deviyanti, D. 2013. Studi  tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karang Jati
Kecamatan Balikpapan Tengah. Jurnal Administrasi Negara , 1(2), 380-394. Kartasasmita,  G.  1997. Administrasi  pembangunan:  perkembangan  pemikiran  dan  praktiknya  di Indonesia .  LP3ES, Jakarta.
Koontz, H & O’Donnell, C.  2006. Principles of management and analysis of management function 5th ed . McGraw Hill, New York.
Margono, S. 2003. Membentuk pola perilaku manusia pembangunan. IPB Press, Bogor.
Nur, F., Bulkis, S., & Naping, H. 2011. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa  studi  kasus:  program  alokasi  dana  desa  di  Desa  Bialo  Kabupaten  Bulukumba. Jurnal  Pasca Sarjana Universitas Hasanudin , 1–8.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  1982, Tentang  Pedoman  Perencanaan  dan Pengendalian Pembangunan Daerah .
Rosenfeld,  O.  2013.  Governance  of  relocation:  An  examination  of  residential  relocation  processes  in housing market renewal areas in England. Housing studies , 28(2), 338-362.
Soetomo. 2008. Strategi-strategi pembangunan masyarakat . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sunarti,  S.  2003.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  perumahan  secara  berkelompok. Jurnal Tata Loka , 5(1).
Umbara,  A.  R.  2003. Kajian  relokasi  permukiman  kumuh  nelayan  ke  rumah  susun  kedaung  kelurahan sukamaju, Bandar Lampung . Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Perencanaan Pembangunan Wijaya,  R.  2001. Forum  pengambilan  keputusan  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  di  era otonomi  daerah  (studi  kasus  di  elurahan  Jebres  Kecamatan  Jebres  Kota  Surakarta) .  Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.