## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  300-307  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7597.300-307

## UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI SD KOTA MEDAN
Heriyanti 1 , Kartina Pakpahan 2 , Dela Septiana Pinayungan 3 , Lilis Suriani Pane 4 , Gracesela Sondang Sormin 5
1-5 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia Email: 2 kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

## Abstrak
Pelecehan seksual terhadap anak meningkat setiap tahun dapat dilihat dari data Tahun 2019 dengan jumlah 216 kasus  sampai  Tahun  2021  sebanyak  953  kasus.  Tahun  2023  jumlah  anak  di  Medan  sebanyak  76.101  jiwa sehingga perlu upaya mencegah kekerasan seksual agar jumlah anak di Medan terhindar dari kekerasan seksual. Penelitian  bertujuan  menganalisis  pengaturan  penghapusan  kekerasan  seksual  pada  anak,  menganalisis  upaya penanggulangan  kekerasan  seksual  pada  anak.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  Yuridis  Empiris, melakukan  wawancara  narasumber.  Kekerasan  seksual  pada  anak  merupakan  kejahatan  kekerasan  fisik  dan nonfisik, diatur pada Pasal 4 huruf a, b, Pasal 5, Pasal 6 huruf a, b Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022. Upaya penanggulangan kekerasan seksual  sesuai  Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam  Pasal 76D, 76E, Pasal  81  ayat  1,  Pasal  82  ayat  1  dan  pada  Pasal  1  ayat  (3),  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  No.  70  Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia merupakan upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak secara penal. Upaya penanggulangan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  secara  non  penal  di  sekolah  dilakukan  melalui  sosialisasi penyuluhan  kepada  murid,  peran  orangtua  memberi  edukasi  seks  sejak  dini,  mengajarkan  anak  bagian  tubuh yang  tidak  boleh  disentuh,  mengawasi  penggunaan  handphone,  peran  KPAI  untuk  memberikan  pengawasan dalam memeriksa, memantau, mengevaluasi pelanggaran terhadap anak.
Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Penanggulangan

## Abstract
Sexual harassment against children increases every year, as can be seen from the data for 2019 with a total of 216 cases until 2021 with 953 cases. In 2023 the number of children in Medan is 76,101 people, so efforts are needed to  prevent  sexual  violence so that the number of children in  Medan is prevented from sexual  violence. The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  arrangements  for  eliminating  sexual  violence  against  children,  to analyze efforts to overcome sexual violence against children. The research method uses the Juridical Empirical method, conducting interviews with informants. Sexual violence against children is a crime of physical and non- physical violence, regulated in Article 4 letters a, b, Article 5, Article 6 letters a, b of the TPKS Law No. 12 of 2022. Efforts to overcome sexual violence in accordance with the Child Protection Act are regulated in Article 76D, 76E, Article 81 paragraph 1, Article 82 paragraph 1 and in Article 1 paragraph (3), Article 5 Government Regulation  No.  70  of  2020  concerning  chemical  castration  is  a  penal  effort  to  tackle  sexual  violence  against children.  Efforts  to  overcome  non-penal  sexual  violence  against  children  in  schools  are  carried  out  through outreach to students, the role of parents in providing sex education from an early age, teaching children body parts that should not be touched, supervising the use of mobile phones, the role of KPAI to provide supervision in examining, monitoring, evaluating violations against children.

## Keywords: Children, Countermeasures, Sexual Violence

## I. PENDAHULUAN
Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mengalami peningkatan dari tahun  ke tahun, terbukti  dengan  data  tahun  2019  yang  menunjukkan  216  kasus  pada  tahun  2019  meningkat  menjadi 953 kasus pada tahun 2021. Populasi anak di Medan mencapai 76.101 orang pada tahun 2023 (Purba et  al.,  2022),  menekankan  pentingnya  upaya  pencegahan  kekerasan  seksual  dalam  rangka perlindungan  anak  di  Medan.  Menurut  Pasal  28  B  ayat  2  UUD  1945,  setiap  anak  berhak  atas
kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang,  serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi (Kurnia Warman, 2009).
Undang-Undang  Kekerasan  Seksual  mendefinisikan  kekerasan  seksual  sebagai  penghinaan, penyerangan,  atau  tindakan  lain  yang  dilakukan  dengan  kekerasan  dan  tanpa  persetujuan  seseorang, baik  terhadap  tubuh,  hasrat  seksual,  atau  fungsi  reproduksi  seseorang.  Perbuatan  ini  dapat  terjadi ketika  seseorang  tidak  memberikan  persetujuan  secara  bebas  karena  kekuasaan  dan/atau  hubungan gender,  yang  dapat  mengakibatkan  penderitaan  atau  penderitaan  fisik,  psikologis,  seksual,  ekonomi, sosial, budaya, atau politik.
Secara  umum  di  Indonesia  pada  Tahun  2022  sebanyak  9.588  (Ronggo,  2023)  kasus  kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual sering terjadi di SD Kota Medan hal ini  dapat  diketahui  dari  masyarakat,  lingkungan  sekolah,  surat  kabar  dan  media  masa.  Mayoritas pelaku  kekerasan  seksual  ialah  seseorang  yang  dekat  dengan  korban,  seperti  saudara  kandung, orangtua, keluarga, dan orang di sekelilingnya. Di kota Medan di SDN Percobaan Medan telah terjadi kekerasan seksual, korban berusia 10 tahun (kelas  IV) mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 3 teman korban. Pada kasus ini pihak korban tidak melaporkan pelaku karena ada beberapa faktor penyebabnya (Syarifah, 2022) yaitu:
a. Adanya rasa takut dari korban untuk melaporkan
b. Adanya kesenjangan ekonomi
c. Kurangnya bukti yang dimiliki korban
d. Adanya trauma yang dirasakan korban sehingga canggung untuk membicarakan kembali
e. Kurangnya penanganan dan pengawasan terhadap laporan kekerasan seksual
Beberapa  dampak  negatif  dan  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  kekerasan  seksual,  baik  fisik maupun psikologis. Stress, rasa tidak berdaya, guncangan mental, perasaan bersalah dan menyalahkan diri  sendiri,  dan  ketakutan  akan  ikatan  dengan  orang  lain  adalah  gejala  umum  pelecehan  seksual emosional pada anak-anak, kenangan akan insiden di mana mereka dilecehkan secara seksual, mimpi buruk,  sulit  tidur,  dan  takut  akan  apa  pun  yang  berhubungan  dengan  pelecehan,  seperti  benda, perasaan,  kedatangan  medis,  dan  kemauan  mengakhiri  hidup  serta  kehamilan  yang  tidak  diinginkan. Sebagai  akibat  dari  ketidakmampuan  mereka  untuk  mempercayai  orang  lain,  korban  kekerasan seksual sering menyembunyikan keberadaannya. Selain itu, anak-anak sering enggan melapor karena mereka  takut  hal  itu  akan  menghasilkan  konsekuensi  yang  lebih  buruk,  juga  merasa  malu  untuk berbicara  tentang  kekerasan  seksual  karena  mereka  percaya  itu  adalah  kesalahan  mereka,  dan khawatir bahwa hal itu akan mempermalukan nama keluarga (Noviana, 2015).
Banyak  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  salah  satu  upaya  untuk  menanggulanginya lahirlah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 UU TPKS (Undang-Undang,  2022).  Dari  latar  belakang  tersebut  sehingga  penting  dilakukan  penelitian  dengan judul “Upaya Penanggulangan Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap di SD Kota Medan”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu menilai eksekusi faktual undang-undang  hukum  dan  dokumen  tertulis  dalam  kejadian  hukum  yang  nyata  di  masyarakat (Muhaimin,  2020).  Kajian  ini  bersifat  deskriptif,  dengan  tujuan  memberikan  gambaran  menyeluruh tentang  keadaan  hukum  di  suatu  daerah  atau  kejadian  hukum  tertentu  di  masyarakat  (Muhaimin, 2020).
Data primer dikumpulkan melalui penelitian dan percakapan dengan salah satu guru, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui surat-surat hukum yang menjelaskan unsur-unsur  hukum primer dan  sekunder.  Strategi  studi  literatur  digunakan  untuk  memperoleh  data  sekunder,  seperti  dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  tersedia  di  perpustakaan  atau  sumber  data  hukum lainnya (Muhaimin, 2020).
Penelitian ini menggunakan dua macam data utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer  dikumpulkan  dari  studi  dan  diskusi  dengan  seorang  guru  di  SD  Jalan  Sei  Petani  Medan. Selanjutnya,  data  sekunder  terdiri  dari  teks-teks  hukum  yang  menjelaskan  sumber  data  utama  dan sekunder.  Tinjauan  literatur  berfokus  pada  sumber  daya  yang  memfasilitasi  pengumpulan  data  dari berbagai sumber di bidang hukum, termasuk data primer dan tersier (Muhaimin, 2020).
1. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas  (autoritatif).  Bahan hukum tersebut terdiri atas:
a. Undang-Undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)
c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014.
d. PP No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia
2. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang  memberi  penjelasan  terkait  bahan  hukum  primer seperti buku, jurnal, skripsi dan makalah.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  memberi  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder, yaitu internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Sekolah
Kekerasan  seksual  tentu  menjadi  isu  sosial  yang  semakin  hari  meresahkan  masyarakat. Kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  baik  kekerasan  fisik  maupun nonfisik,  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  a  dan  b,  Pasal  5,  dan  Pasal  6  huruf  a  dan  b  Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022 (Undang-Undang,  2022). Sesuai Pasal 15 huruf B dan G Undang-Undang TPKS  No.12  Tahun  2022  jika  yang  melakukan  adalah  tenaga  kependidikan  dan  dilakukan  sesama anak maka hukumannya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan sanksi Pasal 5, dan Pasal 6 huruf a dan  b  (Undang-Undang,  2022).  Pemberian  sanksi  pidana  penjara  yang  berat  belum  cukup  memutus rantai  kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Sehingga  penting  peranan  orangtua  (wali),  keluarga, masyarakat,  lingkungan  sekolah,  Negara,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  memiliki  tanggung  jawab dan  kewajiban  untuk  menyelenggarakan  perlindungan  terhadap  anak  dari  tindak  pidana  kekerasan seksual hal ini sebagaimana diamanahkan dalam  Pasal 20 UU No.35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Undang-Undang,  2014). Menurut Lawrence M. Friedman bahwa ukuran pemberlakuan hukum itu dapat dilihat dari substansi, struktur,  dan  budaya  ( culture )  merupakan  tiga  faktor  yang  satu  sama  lain  saling  memengaruhi. Apabila  tata  hukum  ini  bermasalah  maka  masyarakat  cenderung  melakukan  dengan  penyelesaian ukuran keadilannya sendiri (Ninik, 2021).
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dari  kekerasan  seksual  diatur  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Pasal 76 D jo 81 dan Pasal 76 E jo 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 perubahan atas UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pasal  6A  dan  Pasal  6B  Undang-Undang  No.12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual.
3. Pasal  415B,  418  ayat  2  huruf  B,  419  ayat  1  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana No. 1 Tahun 2023.
4. Pasal 1 ayat 3, Pasal 5 PP No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia.
Tabel 1
Perbandingan Pasal Dari Beberapa Undang-Undang Dalam Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 UNDANG-UNDANG TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022 KUHP NOMOR 1 TAHUN 2023 Perbuatan Dilarang Pasal 76D “bagi siapa pun yang melanggar hukum dengan melakukan kekerasan untuk memaksa seorang anak
melakukan
hubungan seksual dengan
mereka atau dengan orang lain.” Pasal 76E
“bagi siapapun  yang  melakukan kekerasan, termasuk sering berbohong, memaksa, atau menghasut anak-anak untuk

## Pasal 6A
“bagi  si  apapun  yang  melanggar perbuatan seksual terhadap tubuh, dorongan  seksual,  atau  organ reproduksi  orang  lain  dengan tujuan untuk melanggar kesusilaan  orang  tersebut  atau merendahkan martabatnya, asalkan  tindakan  tersebut  tidak tercakup  oleh  hukum  pidana  lain yang lebih serius” Pasal 6B Pasal 415B
“Setiap  Orang  yang  melakukan perbuatan cabul dengan seseorang  yang  diketahui  atau patut diduga Anak.”
Pasal 418 Ayat 2 huruf B “Setiap  tenaga  kependidikan atau  disebut  rumah  pendidikan, yang melakukan perbuatan cabul kepada anak”
Pasal 419 Ayat 1
melakukan kegiatan tidak senonoh, dilarang.” “Setiap  orang  yang  melakukan aktivitas  seksual  fisik  dengan tujuan  untuk  menundukkan  orang lain  secara  paksa,  baik  di  dalam maupun  di  luar  perkawinan, dengan melakukan aktivitas seksual fisik dengan tubuh, dorongan  seksual,  dan/atau  organ reproduksi.” “Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang  lain  berbuat  cabul  atau bersetubuh  dengan  orang  yang diketahui  atau  patut  diduga Anak.” Sanksi Pidana Pasal 81 Ayat 1 “Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  76D dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun, paling  lama  15  (lima  belas) tahun,  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).” Pasal 82 Ayat 1
“Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  76E dipidana  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pidana penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas) tahun.”

## Pasal 6A
“Dipidana  penjara  paling  lama  4
(empat)  tahun  dan/  atau  pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah).” Pasal 6B “Dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah).” Pasal 415B “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun” Pasal 418 Ayat 2 huruf B
“Dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  12  (dua belas) tahun”.
Pasal 419 Ayat 1 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”
Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kegiatan yang dilarang dan sanksi yang  dikenakan  oleh  ketiga  aturan  tersebut,  dengan  masing-masing  pasal  menetapkan  sanksi  yang berbeda. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak, ketiga peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan hukuman kepada pelaku kejahatan.
Beberapa  putusan  pengadilan,  seperti  berikut  ini,  menunjukkan  penerapan  hukuman  bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak:
Tabel 2 Putusan Pengadilan sebagai Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak No Pelaku Nomor putusan Total Hukuman 1 Dewasa (34 Tahun) Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm Pasal  81  ayat  3  UU  No.35 Tahun 2014 dipidana penjara  20  tahun  dan  denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar  Rupiah)  subsidair  1 tahun  kurungan  penjara  dan pidana  tambahan  berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 tahun sesuai dengan  Pasal  5  PP  No.70 Tahun 2020 2 Dewasa (17 Tahun) Nomor 3/PID.SUS- ANAK/2020/PN.TTE Pasal  81  ayat  2  UU  No.  35 Tahun 2014 Dipidana penjara  2  Tahun  dan  denda
sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) 3 Dewasa (52 Tahun) Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh Pasal  47  Qanun  Aceh  No.6 Tahun 2014 dipidana penjara 25 bulan 4 Dewasa (36 Tahun) Nomor 1423 K/Pid.Sus/2018 Pasal  81  ayat  2  atau  Pasal 88  ayat  1  UU  No.35  Tahun 2014  dipidana  penjara  3 Tahun  dan  denda  sebesar Rp.1.000.000  (Satu  Juta Rupiah) 5 A Dewasa (19 Tahun) Nomor 281/Pid.Sus/2015/PN-Tjb Pasal  81  ayat  2  UU  No.35 Tahun 2014 dipidana penjara  7  Tahun  dan  denda Rp.800.000  (Delapan  Ratus Ribu) 6 Dewasa (22 Tahun) Nomor 1417 K/Pid.Sus/2018 Pasal  81  ayat  2  UU  No.35 Tahun 2014 dipidana penjara  6  Tahun  dan  denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) 7 Dewasa (41 Tahun) Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Bbs Pasal  81  ayat  5  UU  No.35 Tahun 2014 dipidana penjara  20  tahun  dan  denda Rp.200.000.000  (Dua  Ratus Juta)  dan  pidana  tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia  selama  1  tahun sesuai  dengan  Pasal  5  PP No.70 Tahun 2020
Menurut  statistik  putusan  pengadilan,  pelaksanaan  pidana  terhadap  pelaku  pidana  meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana utama pidana penjara paling lama tujuh tahun dijatuhkan dalam  ketujuh  putusan  pengadilan  tersebut  di  atas.  Hukuman  tambahan  kebiri  kimia  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020,  dimaksudkan  untuk  membuat  jera  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak.  Meski  pelaku  termuda  dalam  putusan  tertentu  berusia  17  tahun,  hakim menjatuhkan hukuman yang lebih singkat dibandingkan dengan kasus lain.
Namun  terdapat  ketidaksesuaian  penanganan  tindak  pidana  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam,  dimana  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  digunakan  untuk mengadili  pelaku  tindak  pidana.  Di  luar  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  di  Indonesia  berlaku ketentuan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebiri kimia  digunakan  sebagai  hukuman  tambahan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat di Banjarmasin, di mana pelaku dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, denda $1  miliar,  dan  kebiri  kimia  selama  2  tahun.  penalti,  menurut  Judgment  et  al.,  2022.  Kecuali  bagi pelaku kekerasan ringan, pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Pasal 23 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  tidak  dapat diselesaikan  di  luar  proses  pengadilan.  Namun,  keberadaan  UU  No.  12  Tahun  2020  tentang  TPKS sejak tahun 2020 belum memberikan dampak jera  yang dimaksud bagi pelaku tindak pidana, karena ketakutan akan sanksi yang lebih ringan dibandingkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sekolah
Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  karena  menurut  Sita Aripurnami  adalah  wujud  dari  pelanggaran  hak  asasi  perempuan  dan  anak  yang  paling  berat (C.N.Sumarauw,  2017).  Meningkatnya  pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  sekolah  perlu diatasi  dengan  memaksimalkan  hukuman  kepada  pelaku  kekerasan  seksual.  Beberapa  faktor  yang menyebabkan anak mendapat kekerasan seksual di sekolah (Tan et al., 2022) sebagai berikut:
a. Belum  maksimalnya  penanganan  dan  pengawasan  terhadap  laporan  kekerasan  seksual, kekerasan seksual memiliki dampak psikis dan fisik bagi korban.
b. Adanya  relasi  kuasa  yang  tidak  seimbang,  seorang  guru  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  tindakan  kekerasan  seksual  karena  hubungan  kekuasaan  yang  tidak  setara  antara mereka dan murid, dimana guru lebih mendominasi daripada murid. Dalam situasi ini, pelaku sering mengancam korban, mengancam untuk menahan mereka secara akademik atau dengan cara lain.
c. Minimnya  edukasi  mengenai  seks  dan  etika  pergaulan,  tidak  adanya  pendidikan  seks  untuk anak-anak adalah penyebab utama kekerasan seksual. Hal ini disebabkan sifat tabu membahas hal-hal yang berkaitan dengan seks. Pendidikan seksual dini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami tujuan masing-masing anggota tubuh mereka. Anak-anak dapat memahami  bagian  mana  dari  anggota  tubuh  mereka  yang  dapat  dan  tidak  dapat  mereka tunjukkan kepada orang lain.
Hasil  wawancara  (Medan,  2022)  yang  sudah  dilakukan  di  sekolah  dasar  di  Medan  bahwa  ada dua  faktor  yang  menyebabkan  anak  mendapat  kekerasan  seksual  disekolah  yaitu  relasi  kuasa  tidak seimbang  dimana  guru  lebih  berkuasa  daripada  murid  dan  minimnya  edukasi  seks,  etika  pergaulan karena  dianggap  tabu  jika  membahas  hal  mengenai  seks.  Ada  dua  cara  untuk  mencegah  kejahatan: “penal”  (sesuai  hukum  pidana)  dan “non-penal” (melalui  cara  yang  tidak  termasuk  dalam  hukum pidana)  (John  Kenedi,  2017).  Dua  pendekatan  untuk  memerangi  kejahatan  dibedakan  dengan penekanan pendekatan “nonpenal” pada langkah-langkah pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum  kejahatan  terjadi,  yang  bertentangan  dengan  penekanan  pendekatan  “pidana”  pada  tindakan “represif” seperti penindasan dan pemberantasan setelah kejahatan terjadi.
Untuk  memberantas  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  diperlukan  tindakan kebijakan  kriminal.  Menurut  Marc  Ancel  (John  Kenedi,  2017),  pendekatan  punitif  atau  kebijakan penal  dalam  hukum  pidana  terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  kriminologi,  hukum  pidana,  dan kebijakan  kriminal.  Tujuan  akhirnya  adalah  untuk  meningkatkan  stakeholder  penciptaan  hukum  dan memberikan arahan kepada pembuat undang-undang, hakim penegak peraturan perundang-undangan, dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam perencanaan atau pelaksanaan putusan pengadilan.
Pasal 69A (UU 2014) mengatur pengaturan perlindungan anak, dengan fokus khusus pada anak korban  kekerasan  seksual,  yang  diatur  dalam  Pasal  76D  dan  76E  UU  No  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak. Pasal 6A dan 6B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  memberikan  sanksi  terhadap  kekerasan  seksual  fisik.  Kebiri  kimia  sebagai  cara penanggulangan kekerasan seksual merupakan konsekuensi dari kebijakan punitif berdasarkan Pasal 1 ayat  (3)  dan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  tentang  Kebiri  Kimia  (Windi  & Harahap, 2021).
Penanggulangan  kekerasan  seksual  melalui  pendekatan  represif  dapat  dilihat  sebagai  upaya preventif secara luas yang mencakup pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai  moral,  rehabilitasi  sosial,  dan  pendampingan  psikososial  (UU,  2014),  dimulai  dari  proses pengobatan  dan  berlanjut  ke  pemulihan.  Perlindungan  dan  bantuan  diberikan  pada  semua  tahap penyidikan,  mulai  dari  penyidikan  hingga  penuntutan  dan  sidang  pengadilan.  Peran  Pemerintah melalui  KPAI  (Lubis,  2017)  untuk  memberikan  pengawasan  dalam  memeriksa,  memantau, mengevaluasi, dan mengawasi bentuk pelanggaran terhadap anak.
Melalui pendekatan Non Penal dapat dilakukan melalui:
1. Upaya yang dilakukan lingkungan sekolah adalah sosialisasi kepada murid dengan harapan saling  mengerti  dan  mengetahui  bahwa  kekerasan  seksual  terhadap  anak  perempuan maupun  laki-laki  adalah  perbuatan  terlarang  dan  dapat  dipidana,  memberi  arahan  agar berani melawan tindak kejahatan.
2. Peran orangtua mengajarkan anak tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh misalnya mengajak  anak  berbicara  seperti,  “Bagaimana  perasaanmu  jika  orang  lain  menyentuhmu
tanpa  izin?”  dalam  konteks  kekerasan  seksual,  jika  anak  memberikan  pendapat  tentang masalah  tersebut,  orangtua  dapat  menindaklanjuti  dengan  edukasi  seksual  agar  mereka dapat  mengetahui  jenis  kekerasan  seksual,  mengawasi  penggunaan  handphone,  mengajak komunikasi  mengenai  kegiatan  yang  dilakukan  di  sekolah.  Peran  orangtua  sangat berpengaruh terhadap anak untuk berperilaku baik di luar rumah.
Hasil  wawancara  dengan  kepala  sekolah  menyatakan  tentang  penanggulangan  kekerasan seksual di sekolah yaitu dengan cara para guru memberikan materi kepada para murid tentang bahaya kekerasan  seksual  (Medan,  2022).  Ini  menunjukkan  bahwa  sekolah  sudah  layak  aman  dan  nyaman untuk  melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  oleh  guru  dan  siswanya  terlebih  sekolah  termasuk dalam  sekolah  penggerak  yaitu  untuk  mewujudkan  visi  pendidikan  Indonesia  maju  yang  berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Artinya sekolah yang telah melalui uji seleksi dengan insterumen dan pengujian lain dari Kemendikbud yang pengujian tersebut berpusat pada tumbuh kembang anak belajar (Kemendikbud, 2022). Peran guru dalam sekolah penggerak tidak saja  sebatas  guru  mengajar  pelajaran  formil  saja  tetapi  termasuk  pada  mengawasi  perkembangan anak, jadi tentu saat berpendapat akan dihargai dan dilatih membahas masalah-masalah di sekolah .
Faktor peyebab terjadinya kekerasan seksual :
1. Pengaruh  pendidikan  terhadap  pelecehan  seksual  yaitu  minimnya  edukasi  seks  sehingga anak belum mampu untuk menolak perlakuan yang mengarah kepada kekerasan seksual.
2. Faktor  keluarga  dari  sudut  pandang  ekonomi  dimana  keadaan  tersebut  dapat  memicu seorang anak mendapatakan perlakuan kekerasan seksual dilingkungannya.
3. Pengaruh dari film atau berbau pornografi anak-anak dapat memperoleh dengan mudah hal yang  berbau  pornografi  dilingkungan  masyarakat  yang  membuat  anak  melakukan  atau menjadi korban kekerasan seksual.
Kekerasan  seksual  pada  anak  menimbulkan  dampak  psikis  dan  fisik  sehingga  korban  merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas. Pihak keluarga juga takut untuk melaporkan kasus sekerasan seksual pada pihak berwajib karena selain belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap laporan kekerasan seksual juga beranggapan sebagai aib keluarga. Dapat dilihat dari penjelasan Pasal 54  ayat  1  dan  2  Undang-undang  No  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  (Undang-Undang, 2014).
Sekolah memiliki tanggungjawab mengajarkan cara kepada siswa ketika menghadapi kekerasan seksual.  Misalnya,  jika  ditemukan  seorang  pendidik  melakukan  kekerasan,  sistem  apa  yang  harus diterapkan  dan  siapa  yang  akan  mendampingi  anak  melalui  proses  penyembuhan  psikologis  dan hukum.  Dimana  pihak  sekolah  merasa  mengalami  kerugian  dan  nama  baiknya  tercoreng  apabila korban  kekerasan  seksual  meminta  perlindungan  dan  dibeberapa  kasus  banyak  diselesaikan  hanya dengan mediasi dan berakhir damai. Pihak sekolah memiliki tanggungjawab moril untuk kesembuhan psikis  korban  yang  di  alami  disekolah  jangan  hanya  sibuk  membersihkan  nama  baik  tapi  tidak menyelesaikan  masalah  secara  tuntas  dari  akarnya.  Pihak  sekolah  selain  sebagai  penanggungjawab juga  sebagai  mediator  kedua  pihak  baik  korban  maupun  pelaku,  yang  diharapkan  dapat  lebih  tegas kepada pelaku dan lebih berpihak pada kerugian korban anak.
Penghapusan kekerasan seksual memerlukan upaya yang komprehensif untuk dapat menangani, melindungi,  dan  memulihkan  korban,  mengambil  tindakan  hukum  terhadap  pelaku,  dan  berupaya menghindari  agar  tidak  terjadi  kekerasan  ataupun  pengulangan  tindak  pidana  kepada  korban.  Upaya pencegahan  secara  penal  dan  non  penal  sebagai  upaya  agar  Penghapusan  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual dapat dicegah, dapat merawat, dan memulihkan korban, melakukan tindakan hukum terhadap pelaku, dan menciptakan suasana yang bebas dari kekerasan seksual.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Pengaturan penghapusan kekerasan seksual terhadap anak di SD Kota Medan didasarkan pada  UUD 1945,  Pasal  28  Huruf  B  ayat  2,  dan  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam Pasal 4 Huruf A dan B, Pasal 5, dan Pasal 6 Huruf A dan B serta mencakup segala bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun non fisik. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
yang  mengatur  tanggung  jawab  dan  kewajiban  orang  dewasa  dalam  melindungi  anak  di bawah umur dari tindak pidana kekerasan seksual. Jika penerapan pidana terhadap pelaku didasarkan  pada  asas  lex  specialis  derogat  lex  generalis,  maka  UU  Perlindungan  Anak No. 35 Tahun 2014 dapat digunakan.
b. Di  SD  Kota  Medan,  kekerasan  seksual  terhadap  anak  ditangani  baik  secara  pidana maupun nonpenal. Strategi kriminal berkaitan dengan proses peradilan hukum, sedangkan pendekatan non penal meliputi  sosialisasi konseling bagi anak didik, pendidikan  seksual orang tua sejak dini, pembelajaran tentang batasan tubuh yang tidak boleh dilanggar, dan pengawasan  ponsel.  Selanjutnya,  peran  KPAI  dalam  menginvestigasi,  memantau,  dan menganalisis  pelanggaran  terhadap  anak  merupakan  bagian  dari  strategi  non-punitif. Kebiri  Kimia  sebagai  pidana  tambahan  merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman  yang memberatkan bagi pelaku pelecehan seksual berdasarkan PP No. 70 Tahun 2020.

## 2. Saran
Peran guru di sekolah dasar diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan dan  kenyamanan  anak  sekolah  dasar,  terutama  terkait  kekerasan  seksual  di  lingkungan sekolah.  Diperlukan  peran  orang  tua, stake  holder (penegak  hukum),  dan  masyarakat  akan kesadaran  yang  lebih  tinggi  terhadap  melindungi  anak  dari  kekerasan  seksual  dan  sekolah layak menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumarauw, N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Menurut Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Pkdrt. Lex Privatum , V (9), 83–91.
John Kenedi. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. In Pustaka Pelajar . Kemendikbud. (2022). Kemendikbud Luncurkan Program Sekolah Penggerak . Kurnia Warman. (2009). UUD 1945 . 623. Lubis,  E.  Z.  (2017).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual. Jupiis:  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 9 (2), 141. Muhaimin, H, S.H ., M. H. (2020). Metodologi Penelitian . Mataram University Perss Ninik, R. (2021). Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia .
Noviana,  I.  (2015).  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  Dan  Penanganannya  Child  Sexual  Abuse:
Impact and Hendling. Sosio Informa , 1 (1), 14. Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2020). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2O2O Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimta,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak . 031530 , 1–23. Purba,  N.,  Arfanti,  Y.,  Saragih,  A.  K.,  &  Monika,  E.  S.  (2022). Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Literasi Digital  Untuk  Provinsi  Sumatera  Utara  disebut  menjadi  provinsi  terbanyak  ketiga  di  Indonesia  untuk kasus kekerasan seksual . “ 2019 ada 216 kasus kekerasan dan 2021 sampai Desember itu jumlahnya 953 kasus ( Antara . 6 (2), 250–256. Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2022). Putusan Kebiri Kimia 2022 . Ronggo, A. (2023). Kasus Kekerasan Anak Meningkat Signifikan, Didominasi Kekerasan Seksual . Syarifah. (2022). Alasan Mengapa Korban Kekerasan Seksual Lebih Memilih Diam . https://chatnews.id/read/alasan-mengapa-korban-pelecehan-seksual-pilih-diam
Tan, W., Seroja, T. D., Santoso, I. R., Adiyanto, A., Adristy, B. S., Lee, M., & Aprilia, V. (2022). Pencegahan Pelecehan  Seksual  Di  Lingkungan  Sekolah. National  Conference  for  Community  Service  Project (NaCosPro) , 4 (1), 362–366. Undang-Undang. (2014). UU Nomor 35 Tahun 2014 . Undang-Undang. (2022). UU Nomor 12 Tahun 2022 .
Windi, M., & Harahap, S. (2021). Comparative Policy Of Criminal Law Of Chemical Castration Sanctions For Perpetrators Of Child Sexual Abuse Between Indonesia And The . 24 (6), 159–167.