## RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Misbahul Ali
memesaly78@gmail.com
Universitas Ibrahimy Situbondo

## ABSTRAKC
Tax is one of the most important instruments in the development of a country. This  is because the development budget and government operations  have a heavy dependence on taxes. However, at this time, the ratio of tax revenue in Indonesia  is  relatively  small.  This  of  course  will  have  a  bad  impact  on the country's development, given the expenditure budget whose contribution ratio is  getting  bigger.  The  lack  of  tax  revenue  is  caused  by  a  lack  of  public awareness in paying taxes and the rampant corrupt practices that exist in this country. Abu Yusuf and Ibn Khaldun with their intellect which is based on Islamic teachings by considering mashlahah and justice, managed to come up with tax theories that are relevant to the economy in Indonesia today. There are several tax theories according to Abu Yusuf and Ibn Khaldun which are considered  relevant  and  can  be  a  solution  for  the  economy  in  Indonesia. Among them, the muqasamah system if applied today is still very relevant, especially  the  self-assessment  system  currently  in  effect  in  Indonesia  that allows taxpayers to cheat. The Usyur that was  in  effect at the time of  Abu Yusuf if it is relevant to the present, has several similarities with the collection of customs taxes .
Keywords : The Concept of Taxation, the Economy  in Indonesia, Abu Yusuf and Ibnu Khaldun

## PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  belakangan  ini,  negara  kita  dihebohkan  dengan  munculnya kembali  program  ‘ tax  amnesty ’  atau  pengampuan  pajak  dalam  sistem  perpajakan  di Indonesia. Tax amnesty merupakan sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas  kewajiban  membayar  pajak  (termasuk  dihapuskannya  bunga  dan  denda)  yang berkaitan  dengan  masa  pajak  sebelumnya  tanpa  takut  penuntutan  pidana  (Wikipedia, 2020). Hal ini berawal dari kurangnya kesadaran masyarakat di dalam membayar pajak, bahkan di kalangan elit sekalipun.
Tak  bisa  dipungkiri,  pajak  sebagai  mesin  penghasil  uang  negara  telah  menjadi primadona  penerimaan  negara  semenjak  berakhirnya  era  kejayaan  minyak  yang  dulu berfungsi  sebagai  penghasil  utama  penerimaan  negara.  Namun,  hingga  saat  ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak  membayar  pajak.  Bahkan  banyak  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  yang menggelapkan dan terlibat dalam kasus pajak (ceritaperpajakanindonesia.blogspot.co.id, 2020).
Perpajakan  di  Indonesia  dimulai  sebelum  kedatangan  bangsa  Eropa,    Kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit dan Pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan, maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan. Upeti perorangan ataupun kelompok orang yang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai suatu bentuk penghormatan dan tunduk patuh kepada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah  di  Indonesia  merupakan  bentuk  pada  zaman  kerajaan  –  kerajaan  di  Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi, dan pemajakan barang perdagangan. Sebagai imbalannya  maka  rakyat  mendapat  pelayanan  keamanan  dan  jaminan  ketertiban. Kerajaan Mataram serta raja – raja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom ( Siti Kurnia Rahayu, 2009).
Belanja negara di Indonesia sangat ditopang dari sumber penerimaan pajak, hal ini tercermin dari sumber pendanaan belanja negara yang berasal dari rasio kontribusinya semakin besar. Sebaliknya penerimaan negara dari sumber nonpajak relatif kecil dan rasio kontribusinya  terhadap  belanja  negara  juga  semakin  mengecil.  Belanja  negara  pada dasarnya  dimaksudkan  untuk  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas-tugas  umum pemerintahan  dan  kegiatan  operasional  pemerintahan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah,  pembayaran  bunga  utang  dalam  dan  luar  negeri,  pembiayaan  subsidi,  serta pembiayaan proyek-proyek pembangunan (Nurul Huda, 2011).
Pendapatan pajak  yang dipungut dari  masyarakat seharusnya dikembalikan  lagi ke  masyarakat  dalam  bentuk  keadilan  dan  kesejahteraan  serta  kemakmuran  maka pendistribusian  harus  dengan  tepat  tanpa  ada  yang  keliru.  Baik  kebijakan  pemerintah
dalam  memungut  pelaksanaan  pajak  serta  kebijakan  pengeluaran  yang  dilakukan pemerintah pada public (Abdul Hasis, 2010).
Penulis  menemukan  teori-teori  mengenai  konsep  perpajakan  yang  berasal  dari para cendekiawan muslim. Konsep ini dipandang relevan dan bisa menjadi sebuah kajian dalam membangun konsep perpajakan. Selain itu, berkembang dan semakin diminatinya sistem perekonomian Islami akhir-akhir ini menjadi sebuah catatan bahwa sesungguhnya Islam merupakan agama yang mencakup semua lini kehidupan.
Islam  muncul  sebagai  sumber  kekuatan  yang  baru  pada  Abad  ke-7  Masehi, menyusul  runtuhnya  kekaisaran  Romawi.  Kemunculan  itu  ditandai  dengan berkembangnya  peradaban  baru  yang  sangat  mengagumkan.  Kebudayaan,  ilmu pengetahuan,  dan  teknologi  serta  kehidupan  sosial  lainnya  termasuk  ekonomi berkembang secara menakjubkan.
Fakta  sejarah  itu  sesungguhnya  menunjukkan  bahwa  Islam  merupakan  sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual (Mustafa Edwin Nasution, 2015).
Firman Allah dalam al-Qur’an, surah al-Baqarah (2) ayat 1-3 :
﴿ ملا ١ ۛ  َبْي َر  َلَ ُباَتِكْلا َكِلَذ ﴾ ﴿ َنيِقَّتُمْلِِّل ىًدُه ۛ ِهيِف ٢ َة َلََّصلا َنوُميِقُي َو بْيَغْلاِب َنوُنِمْؤُي َنيِذَّلا ﴾ ﴿  َنوُقِفنُي ْمُهاَنْق َز َر اَّمِم َو ٣ ﴾
Artinya:“ Alif lam mim, Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan  shalat,  dan  menafkahkan  sebagian  rezeki  yang  Kami  anugerahkan kepada mereka.” (Departemen Agama RI, 2011).
Ayat  di  atas  menunjukkan  adanya  fakta  sejarah  (bukti  empirik)  yang  dapat dipahami  bahwa  Islam  merupakan  sistem  kehidupan  yang  bersifat  komprehensif,  yang mengatur dua aspek kehidupan yaitu duniawi yang berbentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan  sebagainya  dan  yang  bersifat  spiritual  atau  ukhrawi  yang  berbentuk  kebahagiaan akhirat (Moh. Asra Maksum, Musirin, 2013).
Kontribusi  kaum  Muslimin  yang  sangat  besar  terhadap  kelangsungan  dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para  ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak
pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum Muslimin (Adiwarman Azwar Karim, 2014).
Keberhasilan para ilmuwan Muslim menciptakan pemikiran ekonomi Islam tidak lain adalah karena al-Qur’an as-Sunnah sendiri menjadi rujukan yang paling otentik bagi para intelektual Muslim klasik dalam membangun pemikiran-pemikiran ekonomi mereka dengan berbagai metodologi yang dikembangkan menurut cara-cara mereka sendiri. Atau dengan kata lain, filsafat Yunani sebenarnya hanya meramaikan kegairahan berpikir yang sebenarnya sudah tumbuh sejak awal perkembangan Islam, bahkan sejak masa kehidupan Nabi  Muhammad  SAW.  Jadi,  kontribusi  Islam  terhadap  sejarah  ekonomi  modern sebenarnya sudah diberikan sejak awal mula perkembangan Islam (Arif Hoetoro, 2007).
Banyak  orang  yang  menilai  –termasuk  dari  kalangan  intelektual  Barat  sendiri- bahwa  penelitian  pemikiran  ekonomi  menurut tradisi  telah  menghapus  sumber-sumber pengetahuan  paling  berharga  yang  berkembang  selama  abad  pertengahan,  yaitu  masa ketika kebudayaan Islam mencapai zaman keemasannya ( The Golden Age of Islam ). Di masa  itu,  sementara  Barat  mengalami  kegelapan  intelektual  yang  paling  parah,  Islam justru menghadirkan bangunan kebudayaan dan peradaban  yang sangat mengagumkan. Khusus  di  bidang  ekonomi,  tulisan-tulisan  tentang  ekonomi  telah  muncul  sejak  awal perkembangan Islam, yaitu ketika Abu Yusuf menulis kitab al-Kharaj atau buku tentang perpajakan di tahun 182 H/ 762 M (Arif Hoetoro, 2007).
Abu  Yusuf  adalah  salah  seorang  ahli  ekonomi  yang  tersohor  pada  generasi pertama. Ketenarannya dipengaruhi oleh satu sisi  adalah  murid Imam  Abu Hanifah, di sisi lain adalah karyanya yang monumental, yaitu kitab Al-Kharaj . Buku tersebut menjadi salah  satu  referensi  tentang  pendapatan  publik  dalam  negara  Islam  selain  itu  juga mencakup gagasan-gagasan ekonomi baik makro maupun mikro (Arif Hoetoro, 2007).
Dalam  hal  perpajakan,  Abu  Yusuf  telah  meletakkan  prinsip-prinsip  yang  jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation . Kesanggupan  membayar,  pemberian  waktu  yang  longgar  bagi  pembayar  pajak  dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya (Boedi Abdullah, 2010).
Abu  Yusuf  mengubah  sistem wazifah dalam  pemungutan  pajak  menjadi  sistem muqasamah sebagai sebuah sistem yang adil terhadap masyarakat di masa pemerintahan khalifah  Harun  Al-Rasyid  (Abu  Yusuf  Ya’qub  bin  Ibrahim  bin  Habib  Al-Anshary  Al- Kufy Al-Baghdadi, 2016).
Wazifah dan muqasamah merupakan  istilah  dalam  membahasakan  sistem pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan muqasamah merupakan sistem pemungutan pajak yang  diberlakukan berdasarkan  nilai yang  tidak  tetap  (berubah)  dengan mempertimbangkan  tingkat  kemampuan  dan  persentase  penghasilan  atau  pajak proporsional (M. Nazori Majid, 2003).
Selain  beliau, Ibnu  Khaldun  juga  memiliki pandangan terkait dengan kebijakan mengenai perpajakan. Beliau mengungkapkan:
“Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat  dan  senang  bekerja.  Hasilnya  akan  banyak  pembangunan  dan semakin  bertambah  hasil  dari  semangat  itu  akibat  sedikitnya  beban.  Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan- pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan” (Ibnu Khaldun, 2003).
Ibnu Khaldun juga menuliskan bahwa pajak harus dikenakan secara proposional, sesuai dengan kemampuan pembayar pajak, sedangkan pajak tak langsung seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai)  yang  mengikis daya  beli  masyarakat hendaknya ditiadakan, kerena  dengan  peniadaan  pajak  PPN  akan  menurunkan  harga  barang  secara  spontan, sehingga  permintaan  akan  meningkat.  Dengan  adanya  interaksi  antara  permintaan  dan penawaran  akan  menciptakan  keuntungan  pada  perusahaan,  yang  selanjutnya  akan  di pungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun menjadi meningkat.
Dalam hal pengelolaan pajak di atas, teori-teori yang dicetuskan oleh Abu Yusuf dan  Ibnu  Khaldun  memiliki  titik  tekan  “adil”  dan  berdasarkan  kepada maslahah ,  baik bagi pemerintahan itu sendiri maupun bagi masyarakat.

## KAJIAN TEORI

## Biografi Abu Yusuf
Nama lengkap Beliau adalah Ya’qub bin Ibrahim bin Habib Khunais Bin Sa’ad al-Anshari  al-Jalbi  al-Kufi  al-Baghdadi,  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  Abu  Yusuf. Dilahirkan di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah  seorang  sahabat  Rasulullah  SAW.,  Sa’ad  al-Anshari.  Keluarganya  sendiri  bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika  itu merupakan salah satu pusat  peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim  dari  seluruh  penjuru  dunia  Islam  datang  silih  berganti  untuk  saling  bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan.
Abu  Yusuf  menimba  berbagai  ilmu  kepada  banyak  ulama  besar,  seperti Muhammad  Atho  bin  as-Saib  Al-Kufi,  Sulaiman  bin  Mahran  Al-A’masy,  Hisyam  bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Arthah. Selain ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah hingga  yang  terakhir  namanya  disebut  ini  meninggal  dunia.  Selama  tujuh  belas  tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri madzhab Hanafi tersebut. Ia pun terkenal  sebagai  salah  satu  murid  terkemuka  Abu  Hanifah.  Sepeninggal  gurunya,  Abu Yusuf  bersama  Muhammad  bin  Al-Hasan  Al-Syaibani  menjadi  tokoh  pelopor  dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafi (Adiwarman A. Karim, 2004).
Masa  dewasa  Abu  Yusuf  dilalui  selama  periode  puncak  dinasti  Abbasiyah, terutama  ketika  Harun  Al-Rasyid  memerintah  kekhalifahan  (763-806  M).  Baghdad  di masa itu adalah sebuah empirium yang besar: membentang dari Cina dan India di timur hingga sahara Libia di barat, dan dari sungai Sabaun dan gunung Kafakaz di utara hingga Yaman dan Afrika Tengah di selatan. Tidak ada sebuah kerajaan manapun yang melebihi kebesaran  Abbasiyah,  sampai-sampai  para  pembesar  /  raja  Eropa  dan  India  sering mengirim hadiah-hadiah yang indah kepada khalifah. Di dalam kekuasaan negara yang begitu  luas,  jurisprudensi  Islam  tengah  mengalami  proses  kompilasi  dari  sumbernya, yakni al-Qur’an dan as-Sunnah yang mempresentasikannya sebagai hukum nasional (Arif Hoetoro, 2007).
Dengan  ilmunya  yang  sempurna,  yang  beliau  peroleh  sejak  kecil  dari  gurunya yang  bernama  Abu  Hanifah,  dalam  waktu  yang  tidak  cukup  lama,  Abu  Yusuf mendapatkan posisi strategis di pemerintahan Baghdad. Awalnya beliau menjadi hakim yang mengurusi hukum-hukum Islam. Kejujuran beliau, konsisten, luasnya ilmu, kuatnya pemikiran  yang  beliau  miliki  dan  kelembutan  sikap  menjadikan  beliau  mendapatkan amanah menjadi “ Qadli Qudhoh ”, “hakimnya para hakim” seluruh negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Islam seluruh dunia. Beliaulah yang menjadi orang pertama yang memimpin para hakim umat Islam (Nurul Huda & Ahmad Muti, 2011).
Kitab Al-Kharaj ditulis  Abu  Yusuf  sebagai  jawaban  atas  persoalan  kenegaraan yang  dihadapi  oleh  khalifah  Harun  Al-Rasyid  yang  sangat  menginginkan  terciptanya kebaikan  umum  atas  dasar  syari’at  dan  keadilan  sosial.  Al-Rasyid  sering  mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan politik, administrasi, dan urusan fiskal negara. Namun  yang  menjadi  konsentrasi  utamanya  adalah  masalah  perpajakan  dan  belanja negara (Arif Hoetoro, 2007).
Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha beraliran ahl ar-ra’yu, Abu Yusuf cenderung  memaparkan  berbagai  pemikiran  ekonominya  dengan  menggunakan perangkat  analisis qiyas yang  didahului  dengan  melakukan  kajian  yang  mendalam terhadap al-Qur’an, Hadits nabi, Atsar Shahabi , serta praktik para penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disinggung adalah mewujudkan al-maslahah al-‘ammah (kemaslahatan umum).  Pendekatan  ini  membuat berbagai gagasannya  lebih relevan dan mantap (Adiwarman A. Karim, 2004).

## Biografi Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal bulan Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M). Dan Ia Wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H. (16 Maret 1406 M) tak lama setelah ditunjuk sebagai  hakim. Dia dikebumikan dikawasan pemakaman orang sufi di Kairo (Adiwarman A. Karim, 2004).
Ia mempunyai nama lengkap Abdurrahman Abu Ziad Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin gelar yang diberikan kepadanya sewaktu Ia menjabat sebagai qodhi di  Mesir.  Selanjutnya  Ia  lebih  populer  dengan  sebutan  Ibnu  Khaldun.  Berdasarkan silsilahnya,  Ibnu  Khaldun  mempunyai  hubungan  darah  dengan  Wail  bin  Hajar,  salah
seorang  sahabat  Nabi  yang  terkemuka.  Keluarga  Ibnu  Khaldun  yang  berasal  dari Hadramaut,  Yaman  ini,  terkenal  sebagai  keluarga  yang  berpengetahuan  luas  dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan (Adiwarman A. Karim, 2004).
Seperti  halnya  tradisi  yang  sedang  berkembang  dimasa  itu,  Ibnu  Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti  Abu Abdillah Muhammad  bin  Al-Arabi,  Abu  Al-Abbas Ahmad  ibn  Al-Qushshar,  Abu  Abdillah  Muhammad  Al-  Jiyani,  dan  Abu  Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqih, teologi, logika, ilmu kalam, matematika dan Astronomi.
Sebagai anggota dari keluarga Aristocrat , Ibnu Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki  jabatan  tertinggi  dalam  administrasi  Negara  dan  mengambil  bagian  dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun karena pengaruh budaya Spanyol yang  sempat  melekat  dalam  kehidupan  keluarga  dan  dirinya  selama  satu  abad,  Ibnu Khaldun  tidak  pernah  menjadi  “anggota  penuh”  dari  masyarakatnya  dan  tetap  hanya menjadi pengamat luar dari dunianya (Sayri, 2017).
Di Tunis keluarganya menetap setelah pindah dari Spanyol Moor. Selama empat tahun di tempat itu ia menyelesaikan Muqaddimah , tahun 1337 M kemudian pindah ke Tunis untuk menyelesaikan kitab al-I’bar (sejarah dunia) dengan perolehan bahan-bahan dari perpustakaan kerajaan (Nur Chamid, 2010).
Karena ilmunya yang sangat luas dan dalam, ia diakui banyak pihak sebagai bapak ilmu ekonomi, sosiologi, sejarah, dan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Kontribusinya untuk  ilmu  pengetahuan  sosial  tidak  hanya  terletak  pada  orisinalitas  gagasan  dan  isi, namun juga dalam metodologi, oleh karena dialah yang mempelopori penilitian empiris dalam kajian peradaban umat manusia. Tulisan Ibnu Khaldun memang jauh dari analisis teologi sebagaimana umumnya berkembang di masa itu, tetapi lebih analitis dan empiris.
Dari tahun 1375 s/d 1378 M, ia mulai menjalani masa pensiunnya di Gal’at Ibn Salamah,  sebuah  puri  di  Propinsi  Oran.  Ia  mulai  menulis  sejarah  dengan  menyusun Muqaddimah sebagai  volume  pertamanya.  Karena  alasan  ingin  mencari  buku-buku  di berbagai perpustakaan besar, pada tahun 1378 M, ia mendapatkan izin dari pemerintah Hafsid  untuk  kembali  ke  Tunisia.  Di  sana,  hingga  tahun  1382  M,  ketika  berangkat  ke
Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa-sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga wafat pada tanggal 17 Maret 1406 M (Bahrul Ulum, 2016).
Para  sejarawan  umumnya  mengakhiri  pembahasan  mengenai  intelektualisme Islam klasik pada era Ibnu Khaldun. Hal ini dikarenakan setelah ia wafat, tidak ditemukan lagi karya-karya intelektual Islam yang hebat (Arif Hoetoro, 2007).

## Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf
Dalam  sejarah  ekonomi  Islam  Abu  Yusuf  dikenal  memilki  sumbangan  yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar- Rasyid,  beliau  meletakkan  dasar-dasar  kebijakan  fiskal  yang  berbasis  kepada  keadilan dan maslahah .
Kekuatan  utama pemikiran  Abu Yusuf adalah dalam  masalah keuangan publik. Dengan  daya  observasi  dan  analisisnya  yang  tinggi,  Abu  Yusuf  menguraikan  masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Muhammad Fauzan, 2017).
Adapun ukuran mashlahah menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan ( tawazun ), kehendak bebas ( al-ikhtiar ), tanggung  jawab  /  keadilan ( al-‘adalah ) atau accountability , dan berbuat baik ( al-ikhsan ). Jika konsepsi mashlahah yang dipakai oleh Abu Yusuf adalah konsepsi As-Syatibi, maka teori analisis ekonominya dikategorikan sebagai bentuk dari al-mashlahah al-mu’tabarah (Nurul Huda &  Ahmad Muti, 2011).
Pembahasan mengenai pajak dalam kitab Al-Kharaj Abu Yusuf, menjadi bahasan yang  paling  dominan,  dari  mulai  restrukturisasi  mekanisme  pemungutannya  sampai dengan  rinci.  Beliau  menjelaskan  tentang  manajemen  pengelolaan  pajak  dan  kriteria orang yang layak dijadikan pegawai pajak (Nurul Huda & Ahmad Muti, 2011).
Adapun  jenis-jenis  pajak  yang  dipungut  pada  masa  Abu  Yusuf  adalah fay’i , kharaj , usyur dan jizyah . Ibnu Taimiyah menjelaskan seluruh sumber pendapatan di luar ghanimah dan sedekah adalah fay’I (Gusfahmi, 2007).
Harta fay’i meliputi kharaj , jizyah , usyur ataupun harta perdamaian. Harta fay’i merupakan sumber dana umum yang diperuntukkan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk mewujudkan kemashlahatan kehidupan kaum Muslimin.
Secara  literasi, jizyah berasal dari kata jaza yang  berarti  imbalan, secara aturan syari’at jizyah dapat  diartikan  sejumlah  harta  yang  diwajibkan  atas  kafir dzimmi ,  yaitu orang yang masuk dalam lindungan dan kekuasaan kaum Muslimin. Ia menjadi imbalan atas perlindungan yang diberikan pemerintahan Islam kepada kafir dzimmi , jika mereka sepakat maka terbebas dan dapat hidup bersama dengan kaum Muslimin.
Usyur merupakan  jenis  pemasukan  negara  yang  dihasilkan  dari  perdagangan internasional dan dapat didefinisikan sebagai harta yang diambil oleh petugas negara dari para pedagang yang melintasi wilayah kekuasaan Islam.
Ghanimah adalah harta yang diambil dari orang kafir harbi secara paksa melalui peperangan atau pertempuran fisik (Nurul Huda & Ahmad Muti, 2011).
Kharaj menurut bahasa  bermakna al-kara’ (sewa) dan al-ghullal (hasil). Setiap tanah  yang  diambil  dari  kaum  kafir  secara  paksa,  setelah  perang  diumumkan  kepada mereka,  dianggap  sebagai  tanah kharajiyah .  Jika  mereka  memeluk  Islam,  setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka tetap kharajiyah . Kharaj adalah hak yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Jika perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan membayar kharaj , maka mereka harus menunaikannya. Dalam  hal  perpajakan,  Abu  Yusuf  telah  meletakkan  prinsip-prinsip  yang  jelas beabad-abad  kemudian  dikenal  oleh  para  ahli  ekonomi  sebagai canon  of  taxation . Kesanggupan  membayar,  pemberian  waktu  yang  longgar  bagi  pembayar  pajak,  dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak merupakan beberapa prinsip yang ditekannya (Boedi Abdullah, 2010).
Subjek  utama  Abu  Yusuf  adalah  perpajakan  dan  tanggung  jawab  ekonomi  dari negara. Sumbangannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan.
Abu  Yusuf  mengubah  sistem wazifah dalam  pemungutan  pajak  menjadi  sistem muqasamah sebagai sebuah sistem yang adil terhadap masyarakat di masa pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid (Abu Yusuf, Ya’qub bin Ibrahim  bin Habib  Al-Anshary  Al- Kufy Al-Baghdadi, 2016).
Perubahan  sistem muqasamah ini  dibahas  dalam  bab  yang  berjudul  “ Fi  Maa Yanbaghi  an  Yu’mal  Bihi  Fis  sawad ”.  Bagi  Abu  Yusuf,  mengubah  sistem  berarti
mengubah  tatanan  perekonomian  yang  lama.  Oleh  karenanya,  Abu  Yusuf  tidak sembarangan dalam hal ini.
Wazifah dan muqasamah merupakan  istilah  dalam  membahasakan  sistem pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan muqasamah merupakan sistem pemungutan pajak yang  diberlakukan berdasarkan  nilai yang  tidak  tetap  (berubah)  dengan mempertimbangkan  tingkat  kemampuan  dan  persentase  penghasilan  atau  pajak proporsional (M. Nazori Majid, 2003).
Dalam  hal administrasi kharaj , Abu Yusuf  menolak praktik taqbil , yaitu sistem pengumpulan kharaj dimana  seseorang  dari  penduduk  lokal  biasanya  mengajukan  diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab dalam memungut dan menghimpun kharaj di wilayahnya. Dia sendiri yang menemukan target penerimaan, sementara pemerintah lokal cukup  menerima  hasilnya  sebagai penerimaan  bersih  (Abu Yusuf, Ya’qub  bin Ibrahim bin Habib Al-Anshary Al-Kufy Al-Baghdadi, 2016).
Abu Yusuf menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik Khalifah , tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan  penuh  tanggung  jawab.  Ia  sangat  menentang  pajak  atas  tanah  pertanian  dan mengusulkan  penggantian  sistem  pajak  tetap  ( lump  sum  system ) 1 atas  tanah  menjadi sistem pajak proporsional ( proportional system ) 2 atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini  lebih  mencerminkan  rasa  keadilan  serta  mampu  menjadi automatic  stabilizer bagi perekonomian  sehingga  dalam  jangka  panjang  perekonomian  tidak  akan  berfluktuasi terlalu tajam.
Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian  dari  hasil  pertanian  dari  para  penggarap  daripada  menarik  sewa  dari  lahan pertanian.  Menurutnya,  cara  ini  lebih  adil  dan  memberikan  hasil  produksi  yang  lebih besar  dengan  memberikan  kemudahan  dalam  memperluas  tanah  garapan  (Boedi Abdullah, 2010).
1 Lump sum system disebut juga dengan sistem wazifah.
2 Proportional system disebut juga dengan sistem muqasamah .
Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan  tahun  dan  para  petani  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  menghidupkannya. Dalam  situasi  demikian,  pajak  yang  menetapkan  ukuran  panen  yang  pasti  atau  jumlah uang  tunai  yang  pasti  akan  membebani  para  pembayar  pajak  dan  hal  itu  dapat mengganggu kepentingan keuangan publik.
Abu  Yusuf  menunjukkan  bahwa  jumlah  pajak  yang  pasti  berdasarkan  ukuran tanah  (baik  yang  ditanami  maupun  tidak)  dibenarkan  hanya  jika  tanah  tersebut  subur. Oleh  karena  itu,  tidak  dibenarkan  untuk  membebani  pajak  yang  pasti  tanpa mempertimbangkan  kesuburan  tanah  tersebut  karena  hal  itu  akan  mempengaruhi  para pemilik tanah yang tidak subur.
Dalam  perekonomian  yang  berhubungan  dengan  perpajakan,  Abu  Yusuf  juga membangun fleksibilitas sosial. Abu Yusuf mewajibkan warga negara non-muslim pada saat itu untuk membayar pajak. Beliau memandang bahwa warga negara sama di hadapan hukum, sekalipun beragama non-Islam. Dalam hal ini, Abu Yusuf membagi tiga golongan orang  yang  tidak  memiliki  kapasitas  hukum  secara  penuh,  yaitu harbi, musta’min dan dzimmi . Kelompok musta’min dan dzimmi adalah kelompok asing yang berada di wilayah kekuasaan Islam dan membutuhkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam serta tunduk  dengan  segala  aturan  hukum  yang  berlaku. Perhatian  ini,  diberikan  Abu  Yusuf dalam  rangka  memberi  pemahaman  keseimbangan  serta  persamaan  hak  dan  juga mekanisme penetapan pajak jizyah.
Jizyah tidak diberlakukan bagi perempuan, anak-anak, orang miskin dan kalangan tidak  mampu.  Bagi  yang  tidak  mampu  membayar  mereka  juga  wajib  dilindungi  dan disantuni.  Hal  ini  kiranya  lebih  mengarah  pada  keseimbangan  dan  nilai-nilai  keadilan yang  manusiawi.  Ini  dilakukan  sebagai  ukuran  material  dan  kemampuan  masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai warga negara (Abu Yusuf, Ya’qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshary Al-Kufy Al-Baghdadi, 2016).
Dalam  pengumpulan  bea,  Abu  Yusuf  mensyaratkan  dua  hal  yang  harus dipertimbangkan.  Pertama,  barang-barang  tersebut  adalah  barang-barang  yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Kedua, nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200  dirham.  Dalam  hal  pendistribusian  pendapatan  negara,  Abu  Yusuf  mengingatkan hendaknya hal tersebut ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Al-Quran
sendiri telah  memerintahkan agar pendistribusian  harta dilakukan secara adil dan tidak menumpuk di tangan segelintir orang.
Dalam rangka tawliyatul kharaj (pengelolaan pajak kharaj ) yang lebih baik dan professional,  Abu  Yusuf  berpendapat  bahwa  harus  ada  kriteria  khusus  bagi  pengelola pajak, seperti harus ahli fiqh , alim , suka bermusyawarah kepada para ahli, menjaga harga diri, aibnya tidak pernah terlihat di depan umum, tidak takut celaan orang-orang, menjaga hak dan menunaikan amanah dengan mengharap surga.
Abu Yusuf sangat menekankan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak, guna  menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan  lain  sebagainya.  Ia  menganggap  bahwa  penghapusan  penindasan  dan  jaminan kesejahteraan rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa.
Dalam bukunya kitab al-Kharâj , Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:
1. Charging a justifiable minimum (harga minimum yang dapat dibenarkan)
2. No oppression of tax-payers (tidak menindas para pembayar pajak)
3. Maintenance of a healthy treasury (pemeliharaan harta benda yang sehat)
4. Benefiting both government and tax-payers (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
5. In  choosing  between  alternative  policies  having  the  same  effects  on  treasury, preferring  the  one  that  benefits  tax-payers (pada  pilihan  antara  beberapa  alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak) (Indra Mohamad Ghazali, 2016).

## Konsep Perpajakan Menurut Ibnu Khaldun
Dalam kitab Muqaddimah nya, Ibnu Khaldun terbilang cukup banyak membahas pendapatan negara yang didapatkan dari penduduknya. Dalam hal ini, untuk membiayai kemakmuran daulah . Dalam kitabnya  ini,  beliau banyak  mengkritik tentang kehidupan daulah yang mewah dan penuh foya-foya yang mana berasal dari uang hasil pajak.
Dalam pasal ke-51 kitab Muqaddimah , Ibnu Khaldun juga memaparkan kebijakan pemungutan  pajak.  Kebijakan  ini  terinspirasi  dari  surat  Thahir  bin  Al-Husain  kepada putranya,  Abdullah  bin  Thahir,  ketika  Al-Makmun  mengangkat  putranya  itu  menjadi gubenur di Riqqah, Mesir dan sekitarnya yang berisi pesan untuk mengurus kharaj (pajak)
yang menjadikan rakyat lurus dan membagikannya diantara para pemiliknya dengan haq , adil, sama dan merata (Ibnu Khaldun, 2013).
Dalam pasal lain, Ibnu Khaldun juga menjabarkan bahwa ketika pendapatan dan gaji  yang  dibebankan  atas  rakyat  itu  sedikit,  maka  mereka  bersemangat  dan  senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan (Ibnu Khaldun, 2013).
Kutipan  tersebut  menjelaskan  bahwa  apabila  pajak  yang  dibebankan  kepada rakyat itu sedikit, maka rakyat akan bersemangat dan senang bekerja. Artinya, juga yang akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  pada  akhirnya  Ibnu  Khaldun  juga memperhatikan produktivitas rakyat. Sebab, dengan sedikitnya beban dan produktivitas meningkat, maka penghasilan rakyat akan bertambah. Hal inilah jika penghasilan rakyat bertambah, maka bertambah pula pajaknya.
Menurut Ibnu Khaldun, ketika penghasilan pajak bertambah maka semakin besar peluang  masyarakat  untuk mendapatkan kehidupan  yang sejahtera, karena hakikat dari fungsi  pajak  itu  sendiri  adalah  untuk  membantu  masyarakat  yang  lemah  yang membutuhkan yang sering disebut “distribution of welfare” (pemerataan kesejahteraan).
Bagi pemerintah hal itu menjadi suatu “social benefit” (manfaat sosial).
Ibnu Khaldun memberikan opini bahwa fungsi pendapatan negara harus mengacu pada  tingkat  pajak  yang  optimum  dengan  alasan  didasarkan  pada  prinsip  perpajakan bahwa semakin rendah beban pajak maka semakin tinggi energi wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang produktif. Pembebanan pajak yang optimal akan memacu usaha-usaha kultural dan bisnis untuk tumbuh, sebab dengan tingkat  pajak  yang  rendah  itu  mereka  merasakan  kepuasan  yang  maksimum  dalam melakukan kegiatan ekonomi. Implikasinya, jika usaha-usaha tersebut berkembang, maka jumlah wajib pajaknya pun otomatis akan ikut meningkat. Dengan demikian, pendapatan pajak yang merupakan agregasi dari penetapan jumlah wajib pajak menjadi lebih tinggi. Dalam  bahasa  sekarang  ini,  argumentasi  Ibnu  Khaldun  ini  sama  halnya  dengan  kurva laffer (Arif Hoetoro, 2007).
Lebih  lanjut  Ibnu  Khaldun  menjelaskan  jika  pajak  terlalu  rendah,  pemerintah tidak  dapat  menjalani  fungsinya,  karena  pemerintah  tidak  bisa  berjalan  tanpa  adanya dukungan finansial yang mumpuni, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan menyebabkan hilangnya insentif  mereka untuk bekerja. Maka dari  itu penetapan  pajak  yang berprinsip keadilan merupakan suatu keharusan.
Pajak  sangat  mempengaruhi  dan  berdampak  pada  transaksi  jual  beli  yang menyebabkan  barang  mahal,  serta  adanya  mencari  keuntungan  yang  lebih  oleh  para pedagang  akibatnya  sangat  berdampak  pada  kestabilan  harga  serta  merubah  sifat konsumtif masyarkat yang semula sedang berubah menjadi masyarakat yang boros.
Penulis mengambil kesimpulan, bahwa dalam pernyataan di atas terdapat indikasi ketidak-setujuan Ibnu Khaldun terhadap adanya pajak yang dikenakan atas jual-beli atau saat ini disebut dengan PPN.
Dalam hal mekanisme pemungutan pajak, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa perlu dewan atau departemen khusus yang mengurusi pajak dengan memiliki konsentrasi penuh dan komitmen yang tinggi untuk mengelola pajak tersebut. Dalam pandangan ini Ibnu  Khaldun  mengemukakan,  Negara  ada  bagian-bagian  dari  pemerintah  yang mengurusi  masalah-masalah  ekonomi  ini  yang  terpenting  diantaranya  adalah  masalah mengurus pajak.
Dalam bahasa Arab Ibnu Khaldun menamakan lembaga ini dengan ( Diwaan al- ‘Amal  wa  al-Jibayah )  mengenai  hakikat  dan  tugas  dari  lembaga  ini  Ibnu  Khaldun mengatakan;  bahwa  pekerjaan  umum  dan  perpajakan  merupakan  depertemen  dalam pemerintahan  yang  bertugas  menangani  retribusi,  menjaga  dan  melindungi  hak-hak kerajaan  dari  segi  pendapatan  dan  pengeluaran,  mendata  nama-nama  seluruh  personel militer  dan  menentukan  besar  kecilnya  gaji  mereka,  dan  menyerahkan  upah  dan  gaji mereka pada waktunya. Pelaksanaan operasional tugas-tugas ini  mengacu pada aturan- aturan  yang  telah  merumusan  operasi  pajak  dengan  bekerja  sama  dengan  pegawai pemerintah (Ibnu Khaldun, 2013).
Dalam pandangannya Ibu  Khaldun  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  badan  yang mengurus pemungutan pajak ini baru terbentuk pertama kalinya di dalam negara ketika kekuatan  serta  kepentingan  mereka  di  dalam  berbagai  aspek  kedaulatan  dan  di  dalam
administrasi yang efesien telah tegak dengan kokoh. Dewan khusus yang dibentuk oleh pemerintah  tersebut  memiliki  wewenang  tertinggi  dan  mempunyai  kebebasan  mutlak untuk  memungut,  mengumpulkan  dan  memegang  uang  serta  mengontrol  kegiatan finansial  dan  kemudian  mengeluarkannya  sesuai  dengan  jumlah  yang  telah  ditentukan dan tepat pada waktunya. Ini dikenal dengan al-Asyghal (manajer bagian keuangan) atau sekarang  lebih kita kenal di Indonesia  dengan Direktorat  Jendral Pajak  (Ibnu  Khaldun, 2013).
Ibnu  Khaldun  juga  menegaskan  agar  ada  pengawasan  terhadap  petugas  pajak sebagaimana dikutip dalam pasal ke-40; bahwa kadangkala dengan membagi para pekerja dan para penarik dan mengawasi mereka karena kerajaan memandang bahwa mereka ini telah  menghasilkan  sesuatu  yang  bermanfaat  dari  harta  pajak  yang  tidak  dapat ditampakkan hitungannya (Ibnu Khaldun, 2013).
Penulis  mengambil  kesimpulan  hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  memantau pendapatan  pajak  serta  pendistribusiannya  secara  adil  dan  benar.  Selain  itu  juga mencegah terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi serta pemerasan.

## Relevansi  Konsep  Perpajakan  Menurut  Abu  Yusuf  dan  Ibnu  Khaldun  Terhadap Perekonomian di Indonesia
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  terbesar.  Anggaran  pembangunan dan  operasional  pemerintahan  mempunyai  ketergantungan  yang  besar  pada  pajak. Berbicara pajak  bukan hanya  mengenai pencapaian target tetapi  juga tata kelola pajak, yaitu  aturan mengenai pajak, sistem perpajakan, petugas pajak, sampai kepada potensi pajak yang dapat dioptimalkan (Indra Mohamad Ghazali, 2016).
Menurut  Abu  Yusuf,  metode  pajak  dengan  proporsional  bisa  memberikan peningkatan  pendapatan  negara  dari  segi  pajak  tanah  dan  juga  bisa  mendorong  para penanam dalam meningkatkan produksinya. Sistem ini dinilai memberikan rasa adil serta dapat  menjadi automatic stabilizier untuk  perekonomian  yang  selanjutnya  tidak  akan membuat perekonomian berfluktuasi terlalu tajam. Dengan demikian dapat terlihat dari paparan  diatas  bahwa  Abu  Yusuf  menginginkan  adanya  keadilan  bagi  seluruh  warga negara.  Di  Indonesia  sendiri  tarif  pajak  sangat  beragam,  ada  tarif  progresif  yang  di terapkan pada PPh, proporsional yang diterapkan pada PBB dan PPN.
Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment . Sistem self assesment bisa  diartikan  memberikan  kepercayaan  dan  tanggungjawab  kepada  wajib pajak  untuk  menghitung,  membayar  serta  melaporkan  secara  mandiri  jumlah  besaran pajak yang harus dibayarkan.
Sistem ini jika direlevansikan dengan masa Abu Yusuf sama dengan sistem taqbil . Penerapan sistem ini ikut menyuburkan praktik korupsi pajak di Indonesia. Jika sebuah perusahaan  membayar  pajak  yang  jumlahnya  terlalu  kecil  kalau  dibandingkan  dengan penampilannya, maka petugas pajak yang menanganinya bisa dengan mudah cuci tangan, yakni hitungan pajak itu dibuat sendiri oleh pihak perusahaan.
Sistem  yang dikemukakan oleh Abu Yusuf  jika diterapkan pada  masa sekarang masih sangat relevan, lebih-lebih self assesment system yang saat ini berlaku di Indonesia memungkinkan terjadi kecurangan-kecurangan oleh wajib pajak.
Jika dibuat relevansi dan hubungan usyur dengan pajak bea cukai saat ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:
1. Usyur merupakan  bentuk  pajak  atas  barang  niaga  yang  dibayarkan  kepada  negara dengan tujuan perlindungan dan kemashlahatan umum.
2. Usyur merupakan  bentuk  pajak  benda  dengan  melihat  pribadi  pemiliknya,  sebab jumlah  yang  dikenakan  akan  berbeda  sesuai  agamanya,  berbeda  dengan  pajak  bea cukai saat ini  yang tidak  melihat sisi agama pemiliknya, Dalam  hal  ini, usyur yang dikenakan  atas  Muslim,  bukan  hanya  menjadi  pajak,  namun  merupakan  kewajiban zakat atas harta niaganya.
3. Usyur adalah bentuk pajak tidak langsung karena ia dikenakan atas barang perniagaan yang  pembayarannya  dilakukan  pada  pos  perbatasan  negara,  baik  pintu  masuk maupun  pintu  keluar  sebagaimana  pajak  bea  cukai  saat  ini  (Nurul  Huda  &  Ahmad Muti, 2011).
Abu Yusuf sangat menekankan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak, guna  menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan  lain  sebagainya.  Ia  menganggap  bahwa  penghapusan  penindasan  dan  jaminan kesejahteraan rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa.
Penulis  berargumen  dengan  adanya  kriteria  yang  ketat  dapat  menjaga  kualitas petugas pajak, hal  ini sesuai dengan semakin  maraknya praktik korupsi  yang terjadi di Indonesia.
Pandangan Abu Yusuf tersebut, selaras dengan pendapat Ibnu Khaldun yang juga mengharuskan  adanya  pengawasan  yang  ketat  terhadap  mekasnisme  pemugutan  serta petugas pajak untuk menghindari adanya penyelewengan terhadap pajak dan pemerasan pajak.
Jauh sebelum Adam Smith (w.1790) yang terkenl dengan canons of taxation atau kaidah-kaidah  perpajakannya  (persamaan,  kepastian,  keyakinan  pembayaran  dan ekonomi dalam pengumpulan), Ibnu Khaldun telah  menekankan prinsip perpajakannya dengan  sangat  jelas  dalam  Muqaddimah.  Beliau  menekankan  adanya  persamaan, kenetralan dan kemudahan. Selain itu ditegaskan pula adanya keadilan.
Ibnu Khaldun juga mengungkapkan apabila pajak yang dibebankan kepada rakyat itu  sedikit,  maka  rakyat  akan  bersemangat  dan  senang  bekerja.  Beliau  memperhatikan produktivitas rakyat. Sebab, dengan sedikitnya beban dan produktivitas meningkat, maka penghasilan rakyat akan bertambah. Hal inilah jika penghasilan rakyat bertambah, maka bertambah pula pajaknya.
Jika  direlevansikan  dengan  sistem  perekonomian  Indonesia  saat  ini,  menurut penulis,  dengan  sedikitnya  beban  pajak  akan  meningkatkan  semangat  masyarakat  di dalam berinovasi dan bekerja. Tingkat produktivitas pun akan semakin naik.
Ibnu Khaldun juga menuliskan bahwa pajak harus dikenakan secara proposional, sesuai dengan kemampuan pembayar pajak, sedangkan pajak tak langsung seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai)  yang  mengikis daya  beli  masyarakat hendaknya ditiadakan, kerena  dengan  peniadaan  pajak  PPN  akan  menurunkan  harga  barang  secara  spontan, sehingga  permintaan  akan  meningkat.  Dengan  adanya  interaksi  antara  permintaan  dan penawaran  akan  menciptakan  keuntungan  pada  perusahaan,  yang  selanjutnya  akan  di pungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun menjadi meningkat (Jhonaidi, 2016).
Penghapusan PPN jika direlevansikan dengan perekonomian di Indonesia saat ini, akan  berdampak  pada  meningkatnya  penjualan.  Sebab  dengan  turunnya  harga  akan membuat permintaan meningkat.

## SIMPULAN
Dari  seluruh  rangkaian  pembahasan  tersebut,  relevansi  konsep  perpajakan menurut  Abu  Yusuf  dan  Ibnu  Khaldun  terhadap  perekonomian  di  Indonesia,  dapat diambil beberapa simpulan di bawah ini :
1. Konsep pajak Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun :
a.  Menurut Abu Yusuf :
1) Prinsip-prinsip  perpajakan:  kesanggupan  membayar,  pemberian  waktu  yang longgar  bagi  pembayar  pajak,  dan  sentralisasi  pembuatan  keputusan  dalam administrasi pajak.
2) memberlakukan  sistem muqasamah, yaitu  sistem  pemungutan  pajak  yang diberlakukan berdasarkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional.
3) Abu Yusuf menolak praktik taqbil atau self assesment system.
4) Abu Yusuf berpendapat bahwa harus ada kriteria khusus bagi pengelola pajak.
b. Menurut Ibnu Khaldun :
1) Apabila  pajak  yang  dibebankan  kepada  rakyat  itu  sedikit,  maka  rakyat  akan bersemangat dan senang bekerja.
2) Fungsi pendapatan negara harus mengacu pada tingkat pajak yang optimum.
3) Tingginya biaya barang yang dikenakan pajak akan mempengaruhi jual beli dan harga barang.
4) Perlu dewan atau departemen khusus  yang  mengurusi pajak dengan  memiliki konsentrasi penuh dan komitmen yang tinggi untuk mengolah pajak tersebut.
2. Relevansi  konsep  perpajakan  menurut  Abu  Yusuf  dan  Ibnu  Khaldun  terhadap perekonomian di Indonesia:
a. Sistem muqasamah jika  diterapkan  pada  masa  sekarang  masih  sangat  relevan, lebih-lebih self  assesment  system yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia memungkinkan terjadi kecurangan-kecurangan oleh wajib pajak.
b. Usyur yang berlaku pada masa Abu Yusuf jika direlevansikan pada masa sekarang maka memiliki beberapa kesamaan dengan pemungutan pajak bea cukai.
c. Dengan  adanya  kriteria  yang  ketat  sebagaimana  pendapat  Abu  Yusuf  dan  Ibnu Khaldun, dapat menjaga kualitas petugas pajak di Indonesia.
d. Dengan  sedikitnya  beban  pajak  akan  meningkatkan  semangat  masyarakat  di dalam berinovasi dan bekerja. Tingkat produktivitas pun akan semakin naik.
e. Penghapusan PPN jika direlevansikan dengan perekonomian di Indonesia saat ini, akan  berdampak  pada  meningkatnya  penjualan.  Sebab  dengan  turunnya  harga akan membuat permintaan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Chamid,  Nur. Jejak  Langkah  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Departemen Agama RI. Al Qur’an dan terjemahnya . Bandung: Syaamil Qur’an, 2011.
Devano, Sony. Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu . Jakarta:Kencana, 2006.
Fahmi, Gus. Pajak Menurut Syariah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Hoetoro, Arif. Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Malang:
Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
Huda, Nurul. Ahmad Muti. Keuangan Publik Islami, Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf). Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah
Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta:PT.RadjaGrafindo Persada, 2004
Khaldun, Ibnu. Muqaddimah . Edisi Indonesia. Penerjemah Masturi Ilham, dkk. Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2013.
Kufy (Al) Baghdadi, Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshary. Al-Kharaj . Riyadh: Dar As-Salam, 2016.
Majid, M. Nazori. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian . Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
Maksum,  Moh.  Asra.  Musirin. Pemikiran  Kiai  As’ad  Tentang  Ekonomi  dalam  Islam.
Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013.
Nasution, Edwin dkk. Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam . Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2015. Cet-5.
Rahayu, Siti Kurnia. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Graha Ilmu, 2009.
Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
Abdul Hasis, “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Fungsi dan Mekanisme Pajak” (Skripsi –  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim,  Riau,  2010),  11.  Dalam https://repository.uin-suska.ac.id .
Bahrul  Ulum  “Konstribusi    Ibnu  Khaldun  Terhadap  Perkembangan  Ekonomi  Islam” (Jurnal  Ekonomi  Syari’ah  --  IAI  Al-Qalam,  Gondanglegi  Malang,  September 2016).
Dalam
http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/articledownload/62/68 .
http://ceritaperpajakanindonesia.blogspot.co.id/2012/05/permasalahanpajak-di- indonesia.html/m=1 .
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak .
Indra Mohamad Ghazali, “Pajak Menurut Ulama Abu Yusuf dan Relevansinya di Zaman Sekarang”,  dalam : https://assalam1986blog.wordpress.com/2016/01/26/pajak- menurut-ulama-abu-yusuf-dan-relevansinya-di-zaman-sekarang/
Jhonaidi, “Relevansi Pajak Menurut Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun”, dalam :
http://www.kompasiana.com/jhoned23/12/14/2016 .
Muhammad Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”, Human Falah , Vol. 4,
No. 2 (Juli-Desember 2017), 179-180. Dalam http://repository.uinsu.ac.id/1674 . Sayri, “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun”. (Skripsi – IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2016). Dalam https://digilib.iain- palangkaraya.ac.id .