Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 168-172| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM SAAT BERPAKAIAN ADAT BALI DI WILAYAH HUKUM POLRES TABANAN
Ni Made Yuli Ratna Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Integritas dan pembangunan nasional sangat didukung oleh peran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai langkah menyejahterakan masyarakat. Bagi yang mengendarakan sepeda motor diwajibkan menggunakan helm sebagai kelengkapan  bersepeda  seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  106  ayat  8  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Tetapi  terdapat  perbedaan  ketika  seorang  yang  mengendarai  sepeda motor  khusus  memakai  baju  adat  Bali.  Tujuan  penelitian  yaitu  menganalisis  tingkat  kepatuhan  masyarakat pengendara  motor  dalam  menggunakan  helm  dan  menganalisis  hambatan  aparat  Kepolisian  dalam  menegakan hukum  terhadap  pelanggaran  saat  berpakaian  adat  Bali.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  hukum  empiris  yang  dilakukan  dengan  berinteraksi  langsung  dengan  objek  yang  diteliti  dengan pendekatan sosiologis dan perundangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara semi  terstruktur.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  tingkat  kepatuhan  masyarakat  Tabanan  dalam berlalulintas  masih  rendah  karena  dilihat  dari  data  mulai  dari  tahun  2016  sampai  2018  jumlah  pelanggaran cenderung mengalami kenaikan dengan jumlah pelanggaran pada tahun 2016 sebanyak 1394 tahun 2017 sebanyak 1186  dan  pada  tahun  2018  sebanyak  2424  pelanggar.  Meskipun  pada  tahun  2017  telah  terjadi  pengurangan pelanggaran namun tetap saja dapat dikatakan angka pelanggaran tidak memaka helm di Kabupaten Tabanan tetap tinggi  hal  ini  mencerminkan  bahwa  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  di  Kabupaten  Tabanan.  2) Hambatan aparat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pada saat berpakaian adat Bali yaitu kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang  pemahaman  berkendara  di  jalan  kurangnya  sarana  dan  prasarana kurangnya jumlah personel polisi lalu lintas
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pengendara Motor; Pakaian Adat Bali

## Abstract
National integrity and development are strongly supported by the role of traffic and road transportation as a step to improve the welfare of the community. For those who ride motorbikes are required to use a helmet as a cycling equipment as stipulated in article 106 paragraph 8 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation.  But  there  is  a  difference  when  someone  who  rides  a  special  motorcycle  wearing  traditional Balinese clothes. The purpose of this research is to analyze the level of compliance of motorcycle riders in using helmets and analyze the obstacles of the police in upholding the law against violations while dressed in Balinese custom. The method used in this study is an empirical legal approach which is done by interacting directly with the object under study with a sociological and legislative approach. The technique used in collecting data is semi- structured interviews. The results of this study indicate that the level of compliance of the Tabanan community in traffic is still low because seen from data from 2016 to 2018 the number of violations tends to increase with the number of violations in 2016 as many as 1394 in 2017 as many as 1186 and in 2018 as many as 2424 violators. Even though in 2017 there has been a reduction in violations, it can still be said that the number of violations not wearing helmets in Tabanan Regency remains high, this reflects that the level of community awareness in Tabanan is still low. 2) The obstacles of the police in law enforcement against violations when dressed in Balinese custom are the lack of public awareness about understanding driving on the road, lack of facilities and infrastructure, lack of traffic police personnel.
Keywords: Law enforcement, motorbike rider, traditional Balinese clothing

## I. PENDAHULUAN
Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas dan beragam budaya, merupakan negara konstitusional.  Hukum  di  Indonesia  didirikan  dengan  tujuan  menciptakan  keadilan,  keamanan, perdamaian dan ketenangan (Azikin, 2018). Selain itu, Indonesia juga termasuk sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Dengan kepadatan penduduk tersebut memberikan efek positif pada  produksi  kendaraan  bermotor,  dimana  hampir  semua  penduduk  memilih  untuk  menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi yang efektif. Namun, celakanya, dengan banyaknya kendaran yang digunakan oleh masyarakat menimbulkan permasalahan pada arus lalu lintas.
Salah satu kota yang memiliki permasalahan lalu lintas yaitu Kabupaten Tabanan Bali. Pedoman lalu lintas dan transportasi jalan dilaksanakan bersama oleh semua otoritas (pemangku kepentingan). Rincian pedoman pengembangan bertujuan untuk membuat tugas dan tanggung jawab masing-masing pengawas lalu lintas dan transportasi jalan lebih jelas dan transparan sehingga pelaksanaan lalu lintas dan  transportasi  jalan  dapat  dilakukan  dengan  aman,  tertib,  lancar,  efisien  dan  bertanggung  jawab (Handoyo,  2017).  Dengan  banyaknya  kendaraan  di  jalan  raya  tidak  hanya  menimbulkan  kemacetan namun  juga  kecelakaan.  Ini  terbukti  dari  adanya  angka  -angka  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terus meningkat  terutama  bagi  pengendara  sepeda  motor.  Apalagi  pengguna  motor  bukan  hanya  orang dewasa namun remaja dan juga anak-anak.
Jika kita menganalisis angka kecelakaan yang meningkat dan sangat sulit untuk dikurangi, pasti ada  banyak  pihak  yang  menyelidiki  mengapa  dan  bagaimana  pengemudi  dapat  menyebabkan  ke celakaan sehingga banyak korban yang meninggal karena tabrakan (Rakhmani, 2013). Sesunguhnya, pemerintah dan polisi sudah sering mensosialisasikan program pengemudi keselamatan bermotor yang dinamakan ‘Safety riding’ atau istilah lain ‘safety driving’ untuk pengguna mobil. Istilah safety riding mengacu pada perilaku mengemudi yang idealnya memiliki tingkat keselamatan yang sesuai (Windia, 2015).  Program  safety  riding  dimaksudkan  untuk  semua  pengendara  di  jalan.  Program  ini  juga merupakan bagian dari UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi jalan. Tujuan dari program safety riding ini adalah untuk melindungi pengendara sepeda motor dari risiko kecelakaan.
Namun,  penerapan  program  ini  khususnya  di  Bali  tidak  berhasil  dengan  baik  karena  di  Bali, seperti  yang  diketahui,  kental  dengan  budaya.  Secara  umum,  orang  Bali  yang  mengenakan  pakaian tradisional  Bali  saat  mengendarai  sepeda  motor  tidak  menggunakan  helm.  Penggunaan  pakaian tradisional di Bali biasanya karena ada upacara keagamaan atau upacara adat tradisional lainnya. Pada saat  upacara  adat  semua  warga  banjar  khususnya  orang  dewasa  akan  melakukan  ngayah  (gotong royong)  untuk  menjaga  kegiatan  adat  dapat  berjalan  dengan  baik  (Nugroho,  2016).  Dalam  kegiatan ‘ngayah’  warga  banjar  akan  menggunakan  busana  adat  Bali alit  yaitu busana  adat  Bali  yang  paling sederhana. Kegiatan ngayah adat ini terdapat kegiatan-kegiatan berupa mempersiapkan perlengkapan- perlengkapan  upacara  adat  (Thontowi,  2013).  Pada  saat  mengenakan  pakaian  adat  Bali,  biasanya pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, mengapa? Karena ini merupakan sebuah kebiasaan setiap  banjar  di  Bali,  bahkan  ketika  ada  upacara  keagamaan  warga  biasanya  pergi  ke  kuil  dengan menggunakan  sepeda  motor  tanpa  menggunakan  helm.  Fenomena  sosial  ini  menjadi  permasalahan besar  terutama  dalam  peraturan  pengendaraan  sepeda  motor  dimana  setiap  pengendara  harus menggunakan helm. Dalam penelitian sebelumnya,pertama yang dilakukan oleh (Wulandari, Salbiah, &  Seran,  2017),  mengatakan  bahwa  kurangnya  kesadaran  pelajar  dalam  berlalu  lintas,  tidak  peduli terhadap  keselamatan  dan  menghiraukan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  tentang  etika berkendara yang baik untuk menunjang keselamatan berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran atau kecelakaan  lalu  lintas.  Selain  itu,  (Rakhmani,  2013)  menyatakan  dalam  penelitiannya  bahwa  faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas diantaranya pemahaman tentang tata tertib lalu lintas, Sikap remaja tentang kepatuhan tata tertib lalulintas, dan adanya program tilang dan efektivitasnya.  Ketiga  unsur  ini  sangat  mempengaruhi  kepatuhan  remaja  dalam  berlalu  lintas.Oleh karena itu, dalam penelitin baru ini bertujuan menganalisis bagaimanakah tingkat kepatuhan masyarakat pengendara  motor  dalam  menggunakan  helm  dan  Bagaimanakah  hambatan  aparat  Kepolisian  dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran saat berpakaian adat Bali

## II. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yang dilakukan dengan  berinteraksi  langsung  dengan  objek  yang  diteliti  dengan  pendekatan  sosiologis  dan perundangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara semi terstruktur.
Dalam memperoleh data yang valid, peneliti memilih informan utama yaitu Sat Lantas Polres Tabanan. Selain itu, jenis data lain juga dugunakan untuk mendukung hasil wawancara yaitu data primer. Data primer diperoleh dengan cara membaca Undang-Undang kemudian merincikan pasal-pasal. Disamping itu, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini dengan membaca buku literature seperti jurnal, tesis yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian yang dilakukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesadaran  yuridis  adalah  konsep  nyata  dalam  diri  manusia  yang  terlihat  dari  kepatuhan mengikuti  aturan-aturan.  Kesadaran  hukum  sering  dikaitkan  dengan  pentaatan  hukum  pembentukan hukum dan efektivitas hukum dan beitu sebaliknya. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai - nilai yang dipegang orang dalam undang-undang yang ada. Kesadaran hukum terkait dengan kepatuhan terhadap  hukum  yang  dibedakan  dengan  fakta  bahwa  ada  ketakutan  akan  sanksi  ketika  mematuhi hukum. Masyarakat sadar hukum semakin lemah. Persepsi ini terjadi akibat hukum sering dilanggar dan tidak dipatuhi.
Masyarakat Kabupaten Tabanan terutama dalam berkendara baik saat menggunakan kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua belum lah mencerminkan kesadaran hukum yang maksimal. Masih  banyak  masyarakat di Kabupaten Tabanan  yang  minim  kesadarannya tentang  hukum.  Hal ini terlihat pada saat masyarakat Tabanan ada kegiatan upacara adat atau upacara agama yang pada saat tertentu  menggunakan  kendaraan  bermotor  seperti  sepeda  motor  tanpa  menggunakan  helm  dengan alasan keagamaan. Selain itu, kegiatan tradisional membutuhkan kendaraan bermotor untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk upacara tradisional di pasar, karena jarak rumah yang terlalu jauh denga lokasi pasar maka masyarkat menggunakan motor sebagai transpotasi untuk pergi membeli keperluan keagamaan. Begitu juga dengan kegiatan keagamaan di mana lokasi candi dengan tempat tinggal yang jauh tentu akan menggunakan kendaraan ke tujuannya. Oleh Karena itu, orang berkendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan sangat sering menggunakan pakaian tradisional Bali.
Dari  data  diatas  dapat  diketahui  bahwa  jenis  pelanggaran,  khususnya,  tidak  memakai  helm  di Kabupaten Tabanan merupakan pelanggaran yang setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 selalu mempunyai angka yang tinggi dengan pelanggaran tidak memakai helm di Kabupaten Tabanan pada tahun 2016 sebanyak 1394 tahun 2017 sebanyak 1186 dan pada tahun 2018 sebayak 2424 pelanggar. Meskipun pada tahun 2017 telah terjadi pengurangan pelanggaran namun tetap saja dapat dikatakan angka pelanggaran tidak memakai helm di Kabupaten Tabanan tetap tinggi hal ini mencerminkan bahwa masi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Satlantas  Polres  Tabanan  pelanggaran  khusus  tidak memakai helm di dominansi oleh pengendara pengendara motor yang menggunakan pakaian adat Bali. Meskipun ada juga beberapa pengendara yang menggunakan helm sebanyak atau bahkan hanya sesekali menggunakan helm. Namun, rata –rata pelanggaran khusus tidak menggunakan helm di dominansi oleh pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat.
Satlantas polres Tabanan membenarkan bahwa tidak menggunakan helm sering dilakukan oleh pengendara motor yang menempuh jarak >10 km namun dalam menentukan jarak tempuh si pengendara sangatlahsusah  karena  tidak  diketahui  titik  awal  berangkatnya  dan  tujuan  perhentiannya.  Penentuan radius  maksimum  10  km  diperbolehkan  untuk  pengendara  yang  memakai  baju  adat  Bali  belum  bisa terlaksana dengan baik, sesuai hasil perbincangan dengan Bapak Bintarawan selaku unit tilang KBO Satlantas Polres Tabanan pada tanggal 11 November 2019 pada pkl. 10.00 Wita.
Diatur  oleh  batas  kecepatan  maksimum  40  km  per  jam  yang  juga  diatur  oleh  Pasal  4  (2) Keputusan  Gubernur  Daerah  Bali Tingkat  I  Nomor  217  Tahun  1989  tentang  penggunaan  wajib  topi keselamatan (helm) untuk sepeda motor Pengemudi dan orang yang duduk di belakang atau pilot di provinsi  Bali  kantor  polisi  Satlantas  Tabanan  menjelaskan  bahwa  batas  kecepatan  maksimum  untuk pengendara dapat dengan mudah diketahui karena ketika anda melihat pengendara mengemudi dengan kecepatan  tinggi  mereka  diperingatkan  tentang  kecepa  tan  mereka  yang  menggunakan  pakaian tradisional  Bali  mereka  jarang  ditemukan  oleh  pengemudi  yang  mendorong  kecepatan  sangat  tinggi karena ketika menggunakan pakaian tradisional Bali sangat sulit untuk merangsang kecepatan sangat tinggi.
Hal-hak  berkaitan  kecepatan  yang  dibatasi  tidak  menemui  permasalahan  karena  seperti  yang ditunjukkan oleh polisi Tabanan pengendara sepeda motor yang mengenakan pakaian tradisional Bali jarang mengendarai kendaraan mereka dengan cepat tetapi jika ada pengemudi yang mengemudi dengan
cepat  mereka  akan  ditegur  oleh  petugas  polisi.  Untuk  menjaga  pengendara  agar  terhindar  dari kecelakaan, maka dibuatkan batas kecepatan yang bisa dicapai. Ini mengacu pada tidak mengenakan ikat kepala pelindung yang sangat berguna bagi pengendara dalam kecelakaan untuk melindungi kepala pengendara.
Jika ditelaah lebih lanjut mengenai pelanggaran khusus pengendara sepeda motor tidak memakai helm saat mengenakan pakaian adat Bali Sanksi hukum yang dijatuhkan ketika helm tidak digunakan sebenarnya diatur dalam Pasal 106 (8) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan transportasi tetapi dari apa yang telah ditafsirkan oleh pengendara sepeda motor Satlantas Polres Tabanan yang tidak mengenakan  helm  saat  mengenakan  pakaian  adat  Bali  tidak  pernah  dilarang  oleh  hukum  jika  Anda mengendarai sepeda motor tanpa helm saat mengenakan pakaian tradisional Bali.
Berdasarkan wawancara dengan  Bapak  I Made Budi S.H selaku Kasat Lantas Polres Tabanan pada tanggal 11 November 2019 pkl. 11.00 WITA juga membenarkanpernyataan itu, karena mereka tidak  sekalipun  memberikan  sanksi  kepada  pengendara  sepeda  motor  ketika  berpakaian  adat  Bali, disebabkan telah ada dispensasi ditulis pada Pasal 4 Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Bali nomor 217 tahun 1986 tentang penggu naan topi pengaman (helm) wajib untuk pengendara sepeda motor dan mereka yang duduk di kursi penumpang belakang atau depan di daerah provinsi Bali tingkat I. Dan jika ada razia pada kendaraan bermotor yang menggunakan pakaian tradisional Bali mereka tidak berhenti karena pengemudi melakukan kegiatan keagamaan atau upacara tradisional.
Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas adalah salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi tanpa kecuali mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran l alu lintas perilaku pengemudi dalam lalu lintas akan berubah dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan jalan. Aturan lalu lintas yang baik tidak berguna jika pelanggaran berlanjut dan tidak ditegakkan. Penegakan hukum lalu lintas adalah tindakan polisi atau fungsi lain yang memiliki kekuatan polisi di bidang lalu lintas jalan untuk memastikan bahwa hukum lalu lintas diikuti oleh setiap pengguna jalan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  dengan  Bripka  Bintarawan  selaku  Unit  Tilang  KBO Satlantas  Polres  Tabanan  di  Polres  Tabanan  pada  tgl  11  November  2019  pkl.  12.00  Wita  beliau menyatakan bahwa pelaksanaan tugas di lapangan sering ditemui halangan -halangan yaitu:
1. Mobil untuk patroli tidak memadai
2. Personel polisi lalu lintas terlalu sedikit
3. Jam patrol Jam patroli lalu lintas yang kurang maksimal
4. Masyarakat sulit diajak bekerjasama dalam rangka terwujudnya lalu lintas tertib aman dan lancar.
5. Ketika diadakan operasi lalulintas para pengendara memacu kendaraan dengan cepat.
6. Sopir itu tidak pernah merasa jera meskipun berulang kali melanggar lalu lintas.
7. Banyak orang memberi tahu informasi tentang adanya aktivitas lalu lintas ke pengemudi lain sehingga pengemudi lain enggan untuk menyeberang jalan bahwa operasi sedang diadakan dan lalu lintas mereka.
8. Selalu menyalahgunakan posisi orang tua kerabat dan kerabat dalam operasi lalu lintas.
Terlepas dari hambatan yang telah disebutkan diatas hambatan untuk penerapan Pasal 106 (8) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi jalan dalam praktik yang bertentangan dengan bea dan cukai di Bali. Adat istiadat yang diteruskan di Bali digunakan dalam keberangkatan dan kembalinya acara tradisional dan acara keagamaan dengan pakaian tradisional Bali khususnya penggunaan udeng untuk pria dan sandwich untuk wanita. Sehingga penggunaan helm sulit digunakan saat mengemudi.
Upaya Unit Lalu Lintas Polisi Tabanan untuk mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas jalan tidak  dianggap  maksimal  karena  data  pelanggaran  yang  diperoleh  dari  Kantor  Polisi  Tabanan menggambarkan jumlah tingkat pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor 2016 hingga 2018 yang selalu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dalam menjalankan tugasnya jajaran Satlantas Polres selalu menggunakan dua metode untuk menangani pelanggaran lalu lintas termasuk metode preventif dan  represif.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  khususnya Kepolisian Resor Tabanan serta jajaran terkait yaitu melibatkan partisipasi pimpinan masyarakat dalam promosi dan sosialisasi menggunakan helm saat berkendara meskipun memakai baju adat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka  kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, 1) tingkat kepatuhan masyarakat Tabanan dalam berlalulintas masih rendah karena dilihat dari data mulai dari tahun 2016 sampai  2018  jumlah  pelanggaran  cenderung  mengalami  kenaikan  dengan  jumlah  pelanggaran  pada tahun 2016 sebanyak 1394 tahun 2017 sebanyak 1186 dan pada tahun 2018 sebanyak 2424 pelanggar. Meskipun  pada  tahun  2017  telah terjadi  pengurangan pelanggaran  namun  tetap  saja dapat  dikatakan angka pelanggaran tidak memaka helm di Kabupaten Tabanan tetap tinggi hal ini mencerminkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Tabanan. 2) Hambatan aparat Hambatan aparat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pada saat berpakaian adat Bali yaitu kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang  pemahaman  berkendara  di  jalan  kurangnya  sarana  dan prasarana kurangnya jumlah personel polisi lalu lintas.

## 2. Saran
Dalam  hal  ini  penulis  menilai  bahwa aparat  kepolisian  harus lebih  menggalakkan  sosialisasi  kepada masyarakat. Dalam hal mengendarai sepeda motor baik dalam melakukan aktivitas apapun itu di jalan raya harus tetap mematuhi aturan yang berlaku yaitu harus tetap menggunakan helm. Karena helm itu bukan hanya sekedar aksesoris melainkan untuk melindungi diri dari bahaya yan g ada di jalan raya. Untuk menanggulangi factor penghambat atau kendala –kendala yang dihadapi oleh satuan lalu lintas Polres Tabanan penulis menilai semua elemen harus bersatu seperti pemerintah masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan bersatunya elemen tersebut maka masalah-masalah yang dihadapi satuan lalu lintas Polres Tabanan dalam melakukan penegakan hukum mengenai pelanggaran tidak memakai helm bisa diatasi dan diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azikin, Z. (2018). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo. Handoyo, H. C. (2017). Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Nugroho, B. D. (2016). Hukum Adat . Jakarta: Sinar Grafika. Rakhmani,  F.  (2013).  Kepatuhan  Remaja  dalam  berlalu  Lintas. Sociodev , 2 (1),  1–7.  Retrieved  from http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Thontowi, J. (2013). Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20 (1), 21–36.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2
Windia,  W.  P.  (2015). Hukum  Adat  Bali  Aneka  Kasus  dan  Penyelesaiannya .  Gianyar:  Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali.
Wulandari, R., Salbiah, E., & Seran, M. Y. (2017). Evaluasi Program Road Safety Partnership Action Police Goes To School Di Sma Negeri 6 Dan Smk Pembangunan Kota Bogor. Jurnal Governansi , 3 (1), 53. https://doi.org/10.30997/jgs.v3i1.813