## 654
Volume 10, Nomor 4, Desember 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 654-664
TINJAUAN TERHADAP TANAH WARISAN YANG DIJADIKAN AGUNAN PEMINJAMAN UANG TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.65/Pdt.G/2022/Pn.Kis)
Komis Simanjuntak, Fakultas hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: komissimanjuntak1966@gmail.com Masyita Hayani, Fakultas hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: hynmsyt@gmail.com Dany Try Hutama Hutabarat, Fakultas hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesian inheritance law is still pluralistic, meaning that it is governed by  several  legal  systems,  namely  customary  inheritance  law,  Islamic inheritance  law  and  civil  inheritance  law.  The  formulation  of  various types of inheritance laws was due to the needs of the people at that time to  respond  to  the  various  types  of  interests  they  faced,  so  that  their legality  was  officially  justified  by  the  country's  constitution  for  its application until now, without unification of laws. related to inheritance law,  to  fulfill  the  legal  needs  of  the  Indonesian  people  now  and  in  the future in order to build a just and prosperous society based on Pancasila and  the  1945  Constitution.  This  legal  research  uses  empirical  legal research,  which  gets  references  from  primary  legal  materials,  namely: Legislation,  Judge's  Decision.  Secondary  legal  materials,  namely:  law books,  and  legal  dictionaries.  Tertiary  legal  materials,  namely:  Big Indonesian Dictionary. The plaintiff stated in the argument for his lawsuit that is posita (pundamentatum petendi) number 3, arguing that under the
Plaintiff's  rights  were  obtained  from  the  late  Nurhabibah  who  was married to Anuar with 6 sons and 1 daughter, the plaintiff should argue the  plaintiff's  civil  ties  with  Sahbudin,  Ilham,  Herman,  Syafaruddin  ,
Muhammad Suheru, Lilinah (Defendant II) and withdrew as a Party in this case  with  the  intention  of  clarifying  the  problem  and  distribution  of inheritance (legacy), because the plaintiff could not dissolve the plaintiff's civil ties with 7 heirs and  only revoked 1 part in this case and has not involving  5  disputing  parties  so  that  the  lawsuit  has  a  plurium  litis consortium divide defect factor. The law of succession in the concept of civil  law  is  one  of  the  provisions  that  controls  humans  and  humans  in terms  of  inheritance  (heritage).  Not  only  that,  the  law  of  inheritance affects property if it is not finalized so that it will lead to disputes between the heirs.
Keywords: Inherited Land, Loans, Heirs
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 655

## ABSTRAK
Hukum waris Indonesia masih pluralistik, maksudnya diatur oleh sebagian sistem hukum, ialah  hukum waris adat, hukum waris Islam serta hukum waris  perdata.  Formulasi  bermacam  tipe  hukum  waris  sebab  kebutuhan warga pada dikala itu buat menanggapi bermacam tipe kepentingan yang mereka  hadapi,  sehingga  secara  resmi  legalitasnya  dibenarkan  oleh konstitusi  negeri  buat  penerapannya  hingga  saat  ini,  tanpa  penyatuan hukum.  terpaut  dengan  hukum  waris,  buat  penuhi  kebutuhan  hukum bangsa Indonesia dikala ini serta di masa yang hendak tiba dalam rangka membangun  warga  yang  adil  serta  makmur  bersumber  pada  Pancasila serta  Undang-  Undang  Dasar  1945.  Penelitian  hukum  ini  menggunakan penelitian hukum empiris, yang mana mendapatkan referensi dari bahan hukum  primer,  yaitu  :  Peraturan  Perundang-Undangan,  Putusan  Hakim. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  :  buku-buku  hukum,  dan  kamus  hukum. Bahan  hukum tersier,  yaitu  :  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Penggugat menarangkan  dalam  dalil  gugatannya  ialah  posita  (pundamentatum petendi)  no  3,  mendalilkan  kalau  bawah  diperolehnya  hak  Penggugat merupakan  dari  Almarhumah  Nurhabibah  yang  beristrikan  Anuar sebanyak  6  orang  putra  serta  1  anak  wanita,  sepatutnya  Penggugat memperdebatkan  ikatan  perdata  Penggugat  dengan  Sahbudin,  Ilham, Herman,  Syafaruddin,  Muhammad  Suheru,  Lilinah  (Tergugat  II)  serta menariknya  selaku  Pihak  dalam  masalah  ini  dengan  iktikad  buat memperjelas  masalah  serta  pembagian  pewarisan  (peninggalan),  sebab penggugat tidak bisa menarangkan ikatan keperdataan penggugat dengan
7  pakar  waris  serta  cuma  mencabut  1  bagian  dalam  masalah  ini  serta belum  mengikutsertakan  5  pihak  yang  bersengketa  sehingga  gugatan tersebut memiliki faktor plurium litis consortiumvide defect. Hukum suksesi dalam  konsep  hukum  perdata  merupakan  salah  satu  ketentuan  yang mengendalikan  manusia  serta  manusia  dalam  perihal  pewarisan (peninggalan). Tidak hanya itu, hukum waris pengaruhi harta barang bila tidak dituntaskan hingga hendak memunculkan perselisihan di antara para pakar waris.
Kata Kunci: Tanah Warisan, Peminjaman, Ahli Waris
PENDAHULUAN Dalam upaya penuhi kebutuhan tersebut,  negeri  lewat  pemerintah selaku  penyelenggara  di  dalam  suatu bentuk  pemerintahan  mendapatkan kebutuhan tersebut, terdapat yang dari dalam negara serta terdapat yang dari luar Negara (Bahmid, 2016:1). Indonesia yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/  kota,  seluruhnya  bertugas menanggulangi kebutuhan rakyat
656 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
dalam pemerintahan Indonesia (Fahrul Rozi,  Rahmat,  2020:2).  Menurut  Togie dkk.  (2019:5)  Permasalahan  tanah ialah  permasalahan  yang  nyaris  susah dipecahkan  sebab  berkaitan  dengan aspek kehidupan yang dalam perihal ini mempunyai kepribadian yang melambangkan nilai kebaikan. Menurut  Nanda  dkk.  (2019:1).
Bumi  ialah  permasalahan  yang  nyaris susah  dipecahkan  sebab  berkaitan dengan  aspek  kehidupan  yang  dalam perihal  ini  mempunyai  watak  yang melambangkan terdapatnya nilai- nilai kebaikan. Keabsahan akta produk yang terbuat dihadapan notaris bisa dimaksud  selaku  upaya  negeri  buat menghasilkan kepastian serta proteksi hukum  untuk  warga.  Tetapi  di  warga, pelanggaran  hukum  tidak  tidak  sering terjalin,  ialah  kala  notaris  lalai  dalam melaksanakan tugasnya dalam penerapan akta, sehingga menyebabkan  batalnya  akta  tersebut.
Klien  notaris  yang  mengidap  kerugian akibat  akta  yang  batal,  berhak menuntut  pertanggungjawaban  dari notaris  yang  membuat  akta  tersebut bagi hukum yang berlaku.
Allah  membuat  perjanjian  yang baik  dalam  wujud  larangan,  yang mengharuskan manusia buat
mengikutinya.  Pembatasan  ini  dicoba buat  menjauhi  benturan  kepentingan yang  mencuat  dari  benturan  hukum. Keterbatasan  ini  tidak  lebih  dari pedoman  buat  melaksanakan  perihal yang  benar,  yang  betul-  betul  ialah
kepercayaan  serta  harapan  yang menghakimi (W. Nani, 2018:4). Ini dapat dimaklumi, sebab tiap orang hendak mengalami permasalahan  genetik.  Hukum  waris mengendalikan  harta  barang yang  bila tidak dituntaskan hendak memunculkan hak di antara para pakar waris secara sepadan serta tertib cocok dengan  hak  tiap-  tiap  pakar  waris.
Peninggalan  merupakan  seluruh  harta aset yang ditinggalkan oleh yang wafat berbentuk benda bergerak serta benda tidak  bergerak,  tercantum  pinjaman/ duit  serta  hal-  hal  yang  berhubungan dengan hak orang lain, semacam benda yang dijadikan jaminan utang sepanjang  pewaris  masih  hidup. Pembagian  peninggalan  wajib  lekas dicoba  antara  pakar  waris  yang  legal, perihal  ini  buat  menghindari  pakar waris  lain  alihkan  hak  pakar  waris tanpa  membagi  peninggalan.  Tetapi, atas  konvensi  bersama  para  pakar waris, harta tersebut tidak dipecah (M. Rialzi, 2013:171).
Sepanjang  pengalihan  harta tersebut,  harta  aset  para  pakar  waris yang setelah itu jadi harta peninggalan dibagikan  kepada  pakar  waris  yang mempunyai  hak  waris.  Sebab  harta peninggalan  itu  tidak  dipecah,  hingga tiap  pakar  waris  senantiasa  memiliki hak  yang  sama  atas  harta  peninggalan itu.  Peninggalan  merupakan  hak pemilikan(  harta  bersama)  apabila terdapat  sebagian  pakar  waris  yang mau menjual harta yang belum dibagi-
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 657
bagi  itu,  mereka  wajib  menemukan persetujuan  dari  seluruh  pakar  waris selaku orang yang berhak atas harta itu bersumber  pada  pewarisan  serta menampilkan  persetujuan  tersebut. pada  formulir  persetujuan  individu. Disetujui  oleh  notaris  setempat ataupun  pengesahan  dengan  akta. Tetapi,  bila  salah  satu  pakar  waris tanpa sepengetahuan pakar waris yang lain  bermaksud  memahami  serta menjual  harta  yang  belum  dipecah, hingga  pakar  waris  yang  lain  bisa menggugat (M. Rialzi, 2013:171).
Hukum  waris  Indonesia  masih pluralistik,  maksudnya  diatur  oleh sebagian  sistem  hukum(  legalitas resmi), ialah hukum waris adat, hukum waris Islam serta hukum waris perdata( BW). Formulasi bermacam tipe hukum waris  sebab  kebutuhan  warga  pada dikala  itu buat  menanggapi  bermacam tipe  kepentingan  yang  mereka  hadapi, sehingga  secara  resmi  legalitasnya dibenarkan oleh konstitusi negeri buat penerapannya  hingga  saat  ini,  tanpa penyatuan  hukum.  terpaut  dengan hukum  waris,  buat  penuhi  kebutuhan hukum  bangsa  Indonesia  dikala  ini serta  di  masa  yang  hendak  tiba  dalam rangka  membangun  warga  yang  adil serta makmur bersumber pada Pancasila serta Undang- Undang Dasar 1945 (Hilman, 2013:1). Segala  sistem  pewarisan  yang terdapat memastikan peristiwa kematian selaku bawah buat
melaporkan  terbukanya  pewarisan serta sekalian selaku bawah penerapan
pewarisan.  Peralihan  seluruh  harta, baik  harta  ataupun  kewajiban,  dengan sendirinya sebab hukum waris memahami  asas  saisine,  serta  dengan alihkan seluruh harta barang kepunyaan  almarhum  kepada  para pakar  waris  secara  bersama-  sama cocok  dengan  asas  peleburan  sebab seluruh  pakar  waris.  pada  hakekatnya ialah personifikasi dari pakar waris itu sendiri (Syahril, 2010:4-5). Peninggalan merupakan transfer suatu dari satu orang ke orang lain  ataupun  dari  satu  orang  ke  orang lain.  Sebab  terdapatnya  bermacam sistem  hukum  waris  yang  berlaku  di Indonesia, kerapkali ada perbandingan yang  sangat  mencolok  menimpa  siapa yang  berhak  mewaris,  misalnya pewarisan yang berkaitan dengan harta ataupun  pembelian  tanah,  wasiat, hibah,  pesan  penjelasan  waris  serta pakar  waris  (Ali,  2016:33).  Menurut Surojo  (2013:162)  Perihal  berarti tentang  hereditas  merupakan  kalau penafsiran hereditas pula menampilkan terdapatnya 3 faktor esensial (absolut), ialah :
1. Pakar  waris  yang,  sehabis  wafat dunia, meninggalkan harta barang.
2. Satu  orang  ataupun  lebih  pakar waris  yang  berhak  menerima  sisa harta kekayaan. 3. Pewarisan  ataupun  pusaka,  ialah. Kekayaan (secara konkrit) ditinggalkan serta sekalian dialihkan kepada pakar waris.
658 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Munculnya  pembukaan  waris membutuhkan  atensi  serta  perbuatan hukum dari seluruh pakar waris secara bersama-  sama  buat  melaksanakan likuidasi  terhadap  harta  aset  yang sudah  dibuka  cocok  dengan  hukum waris  yang  berlaku,  lebih  spesial  lagi dalam  perihal  harta  yang  hendak diwariskan.  pakar  waris  itu  terdapat kaitannya ataupun
terdapat hubungannya  dengan  hak-  hak  pihak lain (Syahril, 2010:6). Buat memakai pesan kuasa buat
berperan  atas  nama  pakar  waris  yang tidak  bisa  muncul  pada  dikala penandatanganan perjanjian pembelahan  serta  pembagian  apabila membolehkan,  pakai  akta  notaris,  bila terpaksa  dengan  subhand  acte,  akta tersembunyi yang digunakan merupakan  suatu  perbuatan.  ciri tangannya  sudah  dilegalisasi  oleh notaris ataupun pejabat yang berwenang  serta  pejabat  di  bawahnya yang  jadi  bawah  buat  berperan  atas nama pakar waris cocok dengan ayat 1. Pasal  47  UU  nomor.  30  tahun  2004 tentang notaris (Syahril, 2010:6-7).
Buat  mengawali  penyelesaian waris  dibuka  dengan  mengacu  pada pasal  1865  KUH  Perdata,  disepakati kalau  peristiwa  kematian  cuma  bisa dipercaya serta keberadaannya diterima oleh hukum sehabis dibuktikan  dengan  perlengkapan  fakta yang diucap kematian (Syahril, 2010:8).
Sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang  berwenang.  Perihal  awal  yang
butuh dicoba saat sebelum memutuskan pembagian harta peninggalan merupakan terdapat tidaknya  pesan  penjelasan  waris  serta pesan  wasiat,  perihal  ini  bermanfaat buat mengecek apakah pewarisan yang bersangkutan dicoba dengan pewarisan  ataupun  wasiat  serta  buat menjauhi hal- hal yang dipersengketakan,  ialah  perselisihan antar pakar waris. (Syahril, 2010:86). Orang  yang  jadi  pakar  waris wajib  meyakinkan  secara  tertulis berbentuk Pesan Penjelasan Waris yang disingkat  (SKHW)  kepala  provinsi, namun buat masyarakat negeri
Indonesia  yang  tercantum  kalangan Eropa  serta  Indonesia,  Tionghoa Oriental dicoba oleh notaris, serta buat masyarakat  negeri  Indonesia  yang bukan generasi Tionghoa, SKHW dicoba oleh Balai Harta Aset. Menurut  Urip  (2010:398)  Bila seorang wafat dunia serta meninggalkan  peninggalan  berbentuk tanah  ataupun  hak  kepunyaan,  hingga peninggalan  tersebut  jadi  kepunyaan pakar  warisnya.  Pewarisan  pemegang hak  atas  tanah  kepada  pakar  waris tidaklah  sesuatu  perbuatan  hukum melainkan  sesuatu  kenyataan  hukum. Dalam  perihal  pengalihan/  pengalihan hak, yang alihkan/ menerima hak wajib jadi  pemegang  serta  yang  berwenang buat  alihkan  hak,  namun  pemegang wajib  penuhi  syarat-  syarat  selaku pemegang  tanah(  kekayaan)  ataupun hak kepunyaan (Urip, 2010:364)
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 659
Bila  pakar  waris  mempunyai saldo  bank  yang  dipastikan  dengan hipotek sepanjang hidupnya, serta pada dikala kematian pakar waris saldo bank tersebut belum dilunasi, utang tersebut secara  legal  bergeser  kepada  pakar warisnya.  Kematian  seorang  secara otomatis  mempunyai  akibat  hukum. Pakar  waris  harus  melunasi  seluruh hutang pakar waris. Pakar waris wajib lekas  mendaftarkan  tanah  yang diwariskannya  kepada  notaris  supaya terjamin  kepastian  hukumnya  atas peralihan  hak  atas  tanah  yang diperoleh lewat pewarisan.
Contoh agunan pinjam meminjam  duit  tanpa  sepengetahuan pakar  waris,  serta  cuma  sedikit  pakar waris yang menjualnya tanpa persetujuan  pakar  waris  yang  lain, semacam dalam Pesan Perintah Nomor. 65/  Pdt.  Gram/  2022/  PN.  Kis  yang mengendalikan  kalau  pakar  waris menjual  harta  peninggalan  tanpa persetujuan  pakar  waris  yang  lain, dimana  Penggugat  serta  Tergugat  II merupakan anak kandung Almarhumah
Nurhabibah yang wafat pada bertepatan pada 5 Januari 2008 di Desa
Lalang  Kecamatan  Medang  Deras Kabupaten Batu Bara serta yang semasa hidupnya  Almarhumah  Nurhabibah merupakan  menikah  dengan  Anuar serta  dikaruniai  6(  6))  pria  serta  1( satu)  wanita  antara  lain;  Sahbudin, Ilham, Herman, Syafaruddin,
Muhammad  Suheru,  Lilinah(  Tergugat II) serta Hariansyah( Penggugat). Berikutnya Almarhumah Nurhabibah mempunyai tanah seluas+590 M2 cocok dengan Sertifikat Tanah  bertepatan  pada  14  Desember 2002  yang  terletak  di  Desa  Lalang, Kecamatan  Medang  Deras,  Kabupaten Batu  Bara  serta  atas  konvensi  seluruh pakar  waris,  tanah  tersebut  dikelola oleh Tergugat I serta Tergugat II, yang sudah disepakati kalau Tergugat I serta Tergugat  II  tidak  bisa  meneruskan nama  pesan  waris  tersebut  kepada Tergugat  I  serta  Tergugat  II  ataupun kepada  siapa  juga  ataupun  yang menjualnya di sana Maka  oleh  karena  itu  dari penjelasan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  dan  dijelaskan  tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan dan  mengadakan  suatu  penelitian hukum  dengan  judul  skripsi  yaitu mengenai Tinjauan  Terhadap  Tanah Warisan  Yang  Dijadikan  Agunan Peminjaman Uang Tanpa Sepengetahuan  Ahli  Waris  (Studi Putusan  Pengadilan  Negeri  Kisaran No.65/Pdt.G/2022/PN.Kis) METODE PENELITIAN Penelitian  ini  dilakukan  cengan melalui  cara  empiris  yang  mana dilakukan dengan menggunakan pendekatan  yang  akurat  (Emiel, 2020:14).  Dalam  melaksanakan  riset hukum normatif, ada sebagian pendekatan  terhadap  permasalahan riset yang memakai wujud riset hukum normatif.
660 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Sumber  data  yang  diperoleh berasal  dari  sumber  data  primer, sumber  data  sekunder,  dan  sumber data  tersier.  Sumber  Bahan  Hukum primer  diperoleh  dari  uraian  yang disampaikan di UUD1945, KUHPerdata, UU  No.  5  Tahun  1960  dan  juga peraturan perundang-undangan lainnya  yang  dalam  perkara  ini  masih berlaku  dan  juga  telah  berkekuatan hukum  tetap  dan  mengacu  pada putusan  Pengadilan.  Data  sekunder berasal  dari  peraturan  perundang- undangan.  Data  tersier  dari  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim  Terhadap Tanah  Warisan  Yang  Dijadikan
Agunan  Peminjaman  Uang  Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Berdasarkan  Putusan  Pengadilan Negeri Kisaran No.65/Pdt.G/2022/PN.Kis Kebutuhan warga yang berbagai macam bagi martabatnya terus menjadi bertambah,  sedangkan  keahlian  buat mewujudkan  suatu  yang  di  idamkan terbatas.  Perihal  ini  membuat  warga memerlukan
dorongan dalam berbisnis, sehingga buat meningkatkan usahanya  pasti  memerlukan  modal dengan dorongan bank buat menaikkan modal yang diperoleh lewat pinjaman/ kredit.  Sesuatu  ikatan  hukum  dengan sendirinya  hendak  terbentuk  dalam wujud  perjanjian  pinjam  meminjam dimana bank selaku kreditur
sebaliknya  nasabahnya  selaku  debitur. Kebutuhan  dana  ataupun  biasanya dalam  dunia  perbankan  Indonesia diucap  dengan  kredit,  terkadang berhubungan  dengan  terdapatnya jaminan  atas  keamanan  pasokan  dana ataupun  pinjaman  itu  sendiri.  Agunan berarti dalam pembuatan serta penerapan perjanjian pinjam meminjam  duit,  dan  melindungi kepentingan para pihak. Penggugat berargumen menunjang gugatan sebagaimana dijabarkan  dalam  gugatan,  kalau majelis  tidak  bisa  mangulas  pokok- pokok  masalah  sebab  tidak  dicoba peninjauan kembali secara lokal, kalau saat  sebelum  mengecek  hakim  lebih lanjut,  juri  terlebih  dulu  memikirkan legitimasi  aktif  penggugat  terhadap  isi sengketa, dimana penggugat menarangkan  kalau  perihal  yang tercatat dalam akta tanah tertanggal 14 Desember 2022 merupakan bersumber pada  peninggalan  yang  diterima  dari almarhum  Nurhabibah  yang  wafat dunia  pada  bertepatan  pada  5  Januari 2008  di  Desa  Lalang  Kecamatan Medang  Deras,  Majelis  hukum  Negara Batu  Bara,  Almarhum  Nurhabibah menikah dengan Anuar serta dikaruniai 6(  6)  putra  serta  1(  satu)  gadis  ialah Sahbudin, Ilham, Herman, Syafaruddin, Muhammad Suheru, Lilinah( Termohon II)  serta  Hariansyah(  Pemohon)  bagi komentar Majelis Hakim yang dijabarkan di atas pula didasarkan pada permasalahan hukum Mahkamah
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 661
Agung  Indonesia  Nomor.  332  K/  AG/ 2000 bertepatan pada 3 Agustus 2005,
yang melaporkan“ kalau dalam penentuan peninggalan wajib
disebutkan  dengan  jelas  para  pihak yang  berhak  jadi  pakar  waris  serta bagian- bagiannya”.
Akibat Hukum Tanah Warisan Yang Dijadikan Agunan Peminjaman Uang Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Hukum  waris  dalam  konsep hukum  perdata  ialah  salah  satu ketentuan yang berlaku untuk manusia serta manusia dalam perihal pewarisan (peninggalan).  Undang-  undang  ini mengendalikan tentang peralihan harta barang  dari  orang  yang  telah  wafat kepada orang yang masih hidup dengan perhitungan  serta  pembagian  yang terperinci.  Supaya  harta  yang  tersisa tidak  dan  merta  berpindah  tangan tanpa ketentuan yang jelas, Islam sudah mengaturnya demikian. Perihal ini bisa dimaklumi  sebab  tiap  orang  tentu mempunyai  permasalahan  genetik. Tidak  hanya  itu,  hak  waris  pengaruhi harta  barang,  bila  tidak  dituntaskan hingga  memunculkan  konflik  antar pakar waris (Otje, 2002:3).
Kala  pemberian  hak  antara orang-
orang yang menerima peninggalan secara tertib bagi proporsi, bagi  hak  tiap-  tiap  pakar  waris. Peninggalan  merupakan  seluruh  harta yang  ditinggalkan,  baik  yang  bergerak ataupun yang tidak bergerak, tercantum  harta  yang  dipinjamkan/ duit serta pula harta yang berhubungan
dengan  hak  pihak  ketiga,  misalnya harta  barang  yang  dijadikan  jaminan utang  sepanjang  pakar  waris  masih hidup (Masjfuk, 1993:57).
Mengutip  sertifikat  tanah  yang dijaminkan  oleh  penjual  yang  tidak dikenal  oleh  pembeli,  dalam  hukum kontrak,  kontrak  yang  terbuat  oleh pihak yang tidak berwenang membuat kontrak  jadi  batal.  Menimbang  Pasal 1320  KUH  Perdata.  Supaya  akad  yang legal  bisa  berlangsung,  4  ketentuan wajib dipadati, ialah :
1. Persetujuan yang terikat;
2. Keahlian buat berkontraksi;
3. Konten tertentu;
4. Karena yang tidak dilarang.
Tidak  hanya  itu,  sesuatu  alibi tidak  bisa  diterima  bila  dilarang  oleh undang-  undang  ataupun  berlawanan dengan kesusilaan ataupun kedisiplinan  universal.  Oleh  sebab  itu, dengan  alibi  pemutusan  kontrak  yang batal,  hingga  kontrak  tersebut  tidak penuhi  ketentuan  objektif,  sehingga kontrak tersebut batal.
1. Pegadaian merupakan orang perseorangan ataupun tubuh hukum  yang  memiliki  kuasa  buat melaksanakan  perbuatan  hukum terhadap  obyek  hipotek  yang bersangkutan. 2. Kewenangan  buat  melaksanakan perbuatan hukum terhadap pemberi  hipotek  bagi  Ayat  1  wajib terdapat  pada  penerima  hipotek pada dikala hipotek didaftarkan.
662 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Jadi  ini  menanggapi  persoalan Kamu, bila tidak terdapat APHT dalam proses  originasi  hipotek,  hingga pemberi  pinjaman,  dalam  perihal  ini bank,  tidak  berhak  menagih  pinjaman ataupun apalagi mengeksekusi peninggalan  yang  digadaikan.  Sebab pemberian hak tanggungan berlangsung  antara  lain  lewat  proses selaku berikut: 1. Didahului dengan janji buat menitipkan  sesuatu  gadai  yang menjamin  pelunasan  utang-  utang tertentu, yang tercantum serta ialah bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari perjanjian  utang-  utang  yang bersangkutan;
2. Dicoba  dengan  membuat  Pejabat Pembentuk  Akta  Tanah(“  PPAT”)
APHT  yang  wajib  mencantumkan: nama serta bukti diri pemegang hak gadai  serta  pemberi  hak;  domisili hukum  para  pihak;  definisi  utang yang  jelas  ataupun  utang  yang dipastikan;
nilai bergantung; penjelasan yang jelas tentang objek gadai;
3. Pemberian  hak  gadai  setelah  itu diaktakan  pada  kantor  pertanahan serta setelah itu terbuat novel tanah hak  gadai  serta  dimasukan  dalam novel  tanah  hukum  pertanahan yang  ialah  bagian  dari  hak  gadai serta  salinannya  pada  sertipikat tanah. hak tersebut;
4. Hipotek  lahir  pada  hari  serta bertepatan pada novel hipotek;
5. Selaku  fakta  terdapatnya  hak tanggungan,  kadaster  menerbitkan sertifikat  hak  tanggungan  yang diserahkan kepada pemberi pinjaman hak tanggungan. KESIMPULAN 1. Penggugat menarangkan dalam dalil gugatannya ialah posita (pundamentatum  petendi)  no  3, mendalilkan kalau bawah diperolehnya hak Penggugat merupakan dari Almarhumah Nurhabibah  yang  beristrikan  Anuar sebanyak 6 orang putra serta 1 anak wanita, sepatutnya Penggugat memperdebatkan  ikatan  perdata Penggugat  dengan  Sahbudin,  Ilham, Herman,  Syafaruddin,  Muhammad Suheru,  Lilinah  (Tergugat  II)  serta menariknya  selaku  Pihak  dalam masalah  ini  dengan  iktikad  buat memperjelas masalah serta pembagian pewarisan (peninggalan),  sebab  penggugat tidak  bisa  menarangkan  ikatan keperdataan  penggugat  dengan  7 pakar waris serta cuma mencabut 1 bagian  dalam  masalah  ini  serta belum  mengikutsertakan  5  pihak yang  bersengketa  sehingga  gugatan tersebut  memiliki  faktor  plurium litis  consortiumvide  defect.  Vonis Mahkamah Agung Republik Indonesia  no.  621  K/  Sip/  1975 bertepatan pada 25 Mei 1977. 2. Hukum  suksesi  dalam  konsep hukum  perdata  merupakan  salah
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 663
satu ketentuan yang mengendalikan manusia  serta  manusia  dalam perihal  pewarisan  (peninggalan). Undang-  undang  ini  mengendalikan tentang  peralihan  harta  dari  orang yang telah wafat kepada orang yang masih  hidup  dengan  perhitungan serta  pembagian  yang  terperinci. Supaya  benda  yang  tertinggal  tidak dan  merta  berpindah  tangan  tanpa ketentuan  yang  jelas,  Islam  sudah mengaturnya  demikian.  Perihal  ini bisa  dimaklumi  sebab  tiap  orang hendak hadapi permasalahan pewarisan.  Tidak  hanya  itu,  hukum waris  pengaruhi  harta  barang  bila tidak  dituntaskan  hingga  hendak memunculkan perselisihan di antara para pakar waris.
Daftar Pustaka Ali,  Muhammad.  (2016). Pembagian Waris  Menurut  Islam .  Jakarta  : Gema Insani Press Hadikusuma, H Hilman. (2013). Hukum
Waris Adat . Bandung : PT. Citra
Bakti Bahmid.  (2016).  Penetapan  Bayaran Pengadaan  Tanah  serta  Hak Guna Bangunan dalam Pengalihan  Hak  atas  Tanah  di Kabupaten  Asahan(  Perbaikan Peraturan  Wilayah  Kabupaten Asahan  No  3  Tahun  2011 tentang  Bayaran  Pengadaan Tanah serta Hak Guna Bangunan), De Lega Lata,  I(1). Emiel  Salim  Siregar.  (2019)  Harian: Kedudukan Pemerintah
Kabupaten.  Batubara  Dalam Pengelolaan  Serta  Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (Riset  Pada  Dinas  Area  Hidup Kabupaten Batubara, 2(1). Fahrul  Rozi,  Rahmat.  (2020).  Akibat Kondisi  Darurat  Paham  Covid- 19  Terhadap  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa(  Riset  di Desa  5  Puluh  Kecamatan  5 Puluh), 2(1). Nanda  Sagara,  Bahmid,  Irda  Pratiwi.
(2019)  Daya  guna  Registrasi
Tanah Sistematis Lengkap( Riset di  Kantor  ATR/  BPN  Kota Tanjungbalai). Rentang: Universitas Asahan. Nani,  W.  (2018).  Hak  Mewarisi  Harta Warisan  Ahli  Waris  Yang Statusnya  Diragukan  Menurut
Hukum Islam . Jurnal Hukum Lex
Privatum, 6.
Rialzi,  M.  (2013).  Analisis  Kasus Tentang Jual Beli Tanah Warisan Yang  Belum  Dibagi.  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Salman,  Otje.  (2002). Hukum  Waris Islam .  Bandung  :  PT  Refika Aditama Santoso, Urip. (2010). Pendaftaran Dan Peralihan  Hak  Atas  Tanah , Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Sofyan, Syahril. (2010). Beberapa Dasar Tehnik Pembuatan Akta (Khusus Warisan) .  Medan  :  Pustaka Bangsa Press
664 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Surojo
Wignjodipuro. (2013).
Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat . Bandung : Alumni Togie  Halomoan  Gultom,  Bahmid,  I. Pratiwi.  (2019).  Peran  Lurah
Dalam
Ganti Rugi Tanah
Dikelurahan  Keramat  Kubah Kota Tanjungbalai. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan.
Zuhdi,  Masjfuk.  (1993) Studi  Islam . Jakarta : PT. Raja Grafindo