Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## ANALISIS  BISNIS  SECARA  SYARIAH  PADA  TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM
Abd Thalib 1 & Nur Aisyah Thalib 2
1. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: thalib@law.uir.ac.id
2. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: nur_aisyah@student.uir.ac.id
Abstract: Trading transactions are not just done conventionally, where buyers and sellers meet in person. Now transaction has turned into a cyber-spaced transaction, where trading transaction is done through social  networks,  computers,  mobile  phones,  and  so  on.  Such  a  transaction  is  called  an  online  trading transaction. (e-commerce).  This article aims to analyze the study of the philosophy of Islamic law about business in the Shariah on electronic transactions. This writing uses normative methods of research that are descriptive. The source of legal material uses primary legal material such as regulations of legislation- invitations  and  secondary  legal  materials  such  as  books  and  all  scientific  publications  on  related  legal research.  Data  collection  techniques  using  the  study  of  libraries  from  both  print  and  electronic  media (internet).  Based  on  the  results  of  research  and  data  analysis,  to  date  Indonesia  has  not  had  a  legal instrument to accommodate the development of e-commerce. While the law is one of the main ornaments in  business.  In  the  absence  of  special  regulations  governing  virtual  agreements,  automatically  such agreements on the Internet will be governed by applicable non-electronic agreement laws.
Keywords: Sharia Business, Electronic Transactions, Islamic Law Philosophy

## 1. Pendahuluan
Filosofi  terkait  dengan  segala  sesuatu,  dan  filsafat  hukum  Islam  merupakan  studi  yang sangat  penting  dalam  perumusan  dan  penerapan  hukum  Islam  karena  dengan  adanya filsafat, orang dapat dengan mudah menemukan solusi untuk masalah yang muncul dan memotivasi orang untuk mengamalkannya. (Busyro, 2017) Filsafat hukum Islam berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat. (Huda, 2006)
Di berbagai aspek kehidupan saat ini, perubahan kebiasaan disebabkan oleh kemajuan teknologi.  Dengan  berkembangnya  dunia  internet  saat  ini,  individu  dan  kelompok masyarakat  saling  berinteraksi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  jual  beli. Masyarakat  dapat  memanfaatkan  setiap  kemudahan  yang  diberikan  oleh  teknologi, termasuk kemudahan internet.
Semua orang, bahkan anak-anak, memiliki smartphone karena masyarakat terhubung ke teknologi informasi dan dapat mengakses internet. Akses internet tidak hanya dinikmati oleh  orang-orang  di  perkotaan,  tetapi  juga  di  pedesaan,  berkat  tawaran  dari  berbagai penyedia  dengan  harga  yang  sangat  terjangkau,  sehingga  setiap  orang  dengan  mudah dapat mengakses internet melalui ponsel mereka. (Wahyuni, S., & Marwenny, 2020)
Tidak mengherankan jika bisnis online semakin populer dan transaksi jual beli semakin mudah. Internet adalah tempat yang sempurna untuk jual beli; dengan pemasaran yang tepat,  etalase  Anda  dapat  mendapatkan  pelanggan  lebih  banyak.  (Timothy,  2010) Sehubungan  dengan  fenomena  tersebut,  statista.com  melaporkan  bahwa  40%  warga dunia maya berbelanja online melalui dekstop, smartphone, atau tablet. Ini berarti lebih
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
dari  1  miliyar  orang  menggunakan  media  online,  dan  jumlah  ini  terus  meningkat. (Politwika, 2017)
Masyarakat lebih suka berbelanja melalui media online daripada harus pergi ke swalayan atau pasar. dengan berbagai kemudahan, seperti menghindari macet, menunggu antrean di  kasir,  atau  repot-repot  membawa  tas  besar.  Istilah  "e-commerce"  mengacu  pada transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet. Menggunakan media elektronik sebagai  penghubung  antara  penjual  dan  pembeli,  jual  beli  online  dapat  dilakukan  dari jarak  jauh.  (Wulandari,  2015)    Sistem  jual  beli  online  seperti  ini  pasti  akan  sangat memudahkan  pelanggan  dalam  melakukan  transaksi  bisnis  ketika  digunakan  dan diterapkan. Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevania, Shopee, dan lainnya adalah beberapa  contoh  jenis  e-commerce  yang  menggunakan  internet  sebagai  media  untuk menjual barang dan jasa.  (Fitria, 2017)
Bisnis online atau e-commerce secara sederhana didefinisikan sebagai proses melakukan transaksi  jual  beli  melalui  jaringan  media  internet.  Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 05/DSN-MUI/IV/2000, jual beli salam berarti membeli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.  (Purkon, 2014) Jual beli online juga dijelaskan dalam al- Quran pada surat al-Baqarah ayat 282:
ا َه ُّي َ أ َٰٓ  َي ٱ ََني ِذ َّ ل َ ا َٰٓو ُ ن َما َء ا َ ذ ِإ م ُ تنَيا َ د َ ت َ ن ْي َد ِب ََٰٓ َ ل ِإ َ ل َج َ أ َ ً مّ َس ُّم َ َ ف َٱ َُهو ُب ُ ت ْ ك  َ
Artinya:
“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yangَditentukan,َhendaklahَkamuَmenulisnya.”ََ
Berdasarkan penjelasan di atas, sudah jelas bahwa bisnis online diizinkan selama proses dan  tindakan  dilakukan  sesuai  dengan  syariat  yang  berlaku.  Contoh  lain  penggunaan bisnis online yang sesuai syariah adalah pencatatan dan pemesanan yang benar dan jujur untuk  setiap  transaksi  jual  beli  dan  utang-piutang.  Karena  penjual  dan  pembeli  tidak bertemu  secara  langsung,  tetapi  bertemu  virtual  melalui  internet  atau  media  sosial, prinsip  kejujuran  menjadi  sangat  rentan  dalam  transaksi  bisnis  online.  (Pekerti  & Herwiyanti, 2018)
Shopee,  sebuah  platform  belanja  online  yang  berfokus  pada  produk  seperti  pakaian, elektronik,  aksesoris,  perlengkapan  rumah  tangga,  dan  lainnya,  adalah  salah  satu  jenis marketplace  yang  sangat  diminati  oleh  masyarakat.  (Wahyuningsuara,  Rokhmawati,  & Wardani,  2018)  Seperti  e-commerce  lain  pada  umumnya,  toko  memiliki  banyak keunggulan  selain  ketersediaan  berbagai  jenis  produk.  Pasar  online  memiliki  banyak keunggulan tambahan untuk memanjakan pelanggannya.
Selain  segala  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  transaksi  online,  bisnis  online  juga menyebabkan sejumlah masalah.  Dalam transaksi bisnis online ini, banyak penjual  dan pembeli  yang  tidak  jujur.  Banyak  oknum  penjual  yang  menipu  pembeli  dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditunjukkan di etalase toko online  mereka  atau  dengan  tidak  mengirimkan  barang  setelah  pembayaran  telah
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
dilakukan.  Tidak  hanya  penjual,  tetapi  juga  seringkali  pembeli  melakukan  kecurangan dengan memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran langsung. Karena penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung selama proses bisnis online, penipuan sangat mungkin karena barang yang dijual dan ditawarkan tidak nyata dan hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu. Untuk mengatasi berbagai risiko yang terkait dengan bisnis online, perlu diterapkan bisnis syariah. Sangat penting untuk menghindari situasi yang  tidak  menguntungkan  bagi  penjual  dan  pembeli  saat  menjalankan  bisnis  online syariah. Selain itu, karena banyaknya bisnis online, peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam bagaimana proses dan praktik bisnis online yang beroperasi sesuai dengan syariah dengan mempelajari filsafat hukum Islam.

## 2. Hasil dan Pembahasan
A. Pelaksanaan  Kebebasan  Berkontrak  secara  Syariah  dalam  Transaksi  Elektronik menurut Kajian Filsafat Hukum Islam
Menurut  Sutan  Reni  Sjahdeini,  yang  dikutip  dari  buku  Agus  Yudha  Hernoko,  asas kebebasan berkontrak menurut hukum Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
f.  Kebebasan  untuk  menerima  atau  menyimpangi  ketentuan  undang-  undang  yang bersifat opsional.
Asas  kebebasan  berkontrak  terdapat  di  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang menyatakanَbahwaَ“semuaَperjanjianَyangَdibuatَsecaraَsahَberlakuَsebagaiَundang - undangَbagiَmerekaَyangَmembuatnya”.َ
Cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataanَ “semua”َ yangَ adaَ diَ mukaَ perkataanَ “perjanjian”.َ (S,  2002)  Namun, kesimpulan yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kode Hukum Perdata tidak dapat diterima secara independen. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, penerapan asas kebebasan  berkontrak  harus  dikaitkan  dengan  ketentuan-ketentuan  lain  sebagai  satu kesatuan yang utuh, yakni: (Hernoko, 2014)
a. Pasal 1320 BW, mengenai syarat perjanjian (kontrak).
b. Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa atau dibuat berdasarkan suatu  kausa  yang  palsu  atau  terlarang,  dengan  konsekuensi  tidaklah  mempunyai kekuatan.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
c. Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
d. Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.
e. Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-  undang.  Kebiasaan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1339  BW  bukanlah  kebiasaan setempat,  akan  tetapi  ketentuan-ketentuan  yang  dalam  kalangan  tertentu  selalu diperhatikan.
f. Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebisaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  pesat,  yang  ditunjukkan  oleh  peningkatan penggunaan  internet,  telah  meningkatkan  kebutuhan  masyarakat  untuk  melakukan transaksi dagang secara konsisten melalui internet. Ketika perdagangan secara langsung digantikan  oleh  perdagangan  online,  berbagai  aspek  transaksi  dalam  proses  interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat. Transaksi  komersil  (profit transaction) yang biasanya  dilakukan  secara  konvensional,  telah  bergeser  ke  arah  yang    lebih    dinamis melalui    penggunaan    jaringan    internet.    E-commerce  adalah  istilah  umum  untuk penggunaan jaringan internet atau media elektronik sejenis untuk melakukan transaksi, yang dianggap memudahkan pegiat ekonomi dan menawarkan solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu.
E-commerce  adalah  kombinasi  dari  mekanisme  bisnis  konvensional  dan  digital  yang memungkinkan  pertukaran  barang,  jasa,  dan  informasi  antara  bisnis  dan  konsumen langsung.
Dalam  Islam,  menghormati  perjanjian  adalah  wajib.  Ini  disebabkan  fakta  bahwa  ia memiliki  kapasitas  yang  signifikan  untuk  mempertahankan  perdamaian  dan menyelesaikan  perselisihan.  Allah  SWT  meminta  kita  untuk  memenuhi  janji  kita  baik terhadap Dia maupun terhadap manusia. Allah SWT berfirman dalam Surat Al- Ma’idahَ (5)  ayat  1  bahwa:  Wahai  orang-orang  yang  beriman  penuhilah  janji- janji…,َ sedangkanَ pada Surat Al- Israa’َ(17)َayatَ34,َAllahَSWTَberfirman:َ…danَpenuhilahَjanji,َkarenaَjanjiَ itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
Pada  tahap  pelaksanaan  perjanjian,  masing-masing  pihak  harus  melaksanakan kewajibannya.  Pemenuhan  prestasi  adalah  kewajiban  memenuhi  kewajiban  tersebut. Apabila  salah  satu  pihak,  atau  bahkan  kedua  pihak,  tidak  melaksanakan  kewajibannya sesuai dengan perjanjian, itu disebut wanprestasi.
Salah satu pihak dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Namun, pihak yang dituduh melakukan pelanggaran masih dapat melakukan pembelaan untuk menghindari kerugian.
Karena itu, tiga hal penting tentang pelaksanaan perjanjian akan dibahas pada bagian ini: prestasi, wanprestasi, dan pembelaan debitur yang dituduh lalai.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PRESTASI
Prestasi  merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  para  pihak  dalam  suatu  kontrak. Prestasi tersebut dapat berupa:
1. Benda
2. Tenaga/Keahlian
3. Tidak berbuat sesuatu
Benda yang dimaksud di atas tentu saja adalah benda dalam perdagangan, karena benda yang di luar perdagangan, tentu tidak dapat diserahkan. Pada umumnya literatur yang ada sekarang membagi prestasi ke dalam tiga macam, yaitu:
1. Menyerahkan sesuatu
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.
Namun saya tidak sependapat dengan pembagian tersebut, karena menurut saya, apa yang  disebut  sebagai  macam-macam  prestasi  tersebut  hanyalah  cara-cara  melakukan prestasi, yakni:
1.  Prestasi  yang  berupa  barang,  cara  melaksanakannya  adalah  menyerahkan  sesuatu (barang)
2. Prestasi yang berupa jasa, cara melaksanakannya adalah dengan berbuat sesuatu
3.  Prestasi  yang  berupa  tidak  berbuat  sesuatu,  cara  pelaksanaannya  adalah  dengan bersikap pasif, yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.
Karena  prestasi  para  pihak  biasanya  ditentukan  secara  eksplisit  dalam  kontrak,  tidak melakukan  prestasi  berarti  ingkar  janji  atau  wanprestasi.  Namun,  karena  prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, maka tidak melakukan prestasi berarti ingkar janji.
Dalam hukum Islam, apabila kita merujuk pada syarat perdagangan untuk mendapatkan ridha Allah, objek perjanjian haruslah barang yang halal, baik zatnya maupun prosesnya, serta jasa yang dijadikan objek perjanjian.
Apa yang merupakan prestasi dari para pihak pada umumnya dicantumkan dalam kontrak yang dengan jelas menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh para pihak dalam memenuhi kontrak tersebut, namun kadang-kadang rumusan dalam suatu kontrak tidak begitu  jelas,  sehingga  masih  perlu  penafsiran-penafsiran.  Adapun  cara  penafsiran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penafsiran atas rumusan kontrak tersebut disesuaikan dengan maksud para pihak, jadi walaupun kalimat dalam kontrak tersebut dirumuskan tidak begitu jelas, namun maksud
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
dari  para  pihak  ketika  merumuskan  kontrak  tersebut  yang  dijadikan  landasan  dalam penafsiran kontrak tersebut.
2.  Penafsiran  kontrak  tersebut  diarahkan  kepada  kemungkinan  dapat  terlaksananya kontrak tersebut. Jadi kalau suatu  kontrak bermakna ganda, maka harus ditafsirkan ke arah  bagaimana  kontrak  itu  dapat  terlaksana  daripada  kalau  ditafsirkan  kepada kemungkinan  penafsiran  lainnya  yang  menyebabkan  kontrak  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan.
3. Penafsiran kontrak tersebut ke arah yang paling selaras dengan sifat kontrak.
4.  Penafsiran  kontrak  diarahkan  kepada  kebiasaan  setempat.  Jadi  kalau  suatu  kalimat yang tidak jelas bahkan tidak diatur secara tegas, maka harus ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan setempat.
5.  Penafsiran  diarahkan  pada  hal-hal  yang  selamanya  dicantumkan  dalam  kontrak, walaupun hal itu tidak secara tegas diperjanjikan.
6. Penafsiran diarahkan kepada suatu kesatuan kontrak atau setiap klausula kontrak harus ditafsirkan dalam rangka kontrak seluruhnya.
7. Penafsiran diarahkan kepada kerugian bagi orang yang meminta ditetapkannya suatu hak dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya.
8. Penafsiran diarahkan untuk membatasi suatu kontrak hanya terhadap hal yang nyata- nyata dimaksudkan oleh para pihak pada waktu membuat kontrak, walaupun kata-kata dalam kontrak tersebut cakupannya lebih luas dari maksud para pihak tersebut.
Disamping penafsiran perjanjian yang dikenal dalam BW, dalam hukum Islam juga dikenal pedoman  penafsiran.  Berikut  ini  ada  empat  kelompok  hukum  Islam  yang  menjadi pedoman penafsiran.
Kelompok pertama dari kaidah yang bersangkutan menegaskan bahwa dalam akad yang dipegangi adalah pernyataan kehendak para pihak. Kaidah-kaidah dimaksud adalah:
1. Penanda untuk sesuatu  yang  bersifat batin menggantikan  suatu yang batin itu  (dalil asy- syai’fiَal -umur al-batiniah yaqamu makamhu).
2.  Pegangan  dalam  penafsiran  perjanjian  adalah  maksud  dan  bukan  lafal  dan  kata  (al- ibratu fi al- ‘uqudَliَal -maqashid wa al- ma’aniَlaَliَal -lafadz wa al-mabani).
Kelompok  kedua  dari  kaidah-kaidah  hukum  Islam  yang  terkait  dengan  penafsiran akad adalah  kaidah-kaidah  yang  menyatakan  bahwa  bila  suatu  pernyataan-pernyataan  itu sudah  jelas  maka  dipegang  pengertian  yang  sudah  jelas  itu.  Berikut  beberapa  kaidah hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:
1.  Pada  asasnya  pernyataan  itu  dipegang  makna  hakikinya  (al-ashlu  fi  al-kalam  al- haqiqah).
2.َTidakَdiperhatikanَpetunjukَkeadaanَbilaَterdapatَpernyataanَtegasَ(laَ‘ibrataَliَad - dalalah fi muqabalah at-tashrih).
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kelompok ketiga, kaidah hukum Islam untuk penafsiran akad adalah kaidahkaidah yang intinya menyatakan bahwa apabila pengertian yang jelas dari ungkapan, para pihak dalam akad  tidak  jelas,  maka  dilakukan  penafsiran  dengan  mencarai  makna  Majazi  (kiasan) karena  memberlakukan  suatu  pernyataan  lebih  utama  dari  mengabaikannya.  Setelah diupayakan  untuk  menafsirkannya,  kemudian  ternyata  tetap  tidak  ditemukan  makna yang  dapat  diberlakukan,  maka  pernyataan  tersebut  diabaikan.  Kaidah-kaidah  yang terkait dengan ini adalah sebagai berikut:
1.  Memberlakukan  suatu  pernyataan  lebih  utama daripadaَ mengabaikannyaَ (I’malَ al - kalam aula min ihmalihi).
2.  Apabila  tidak  mungkin  dipegangi  makna  hakiki,  maka  dipegangi  makna  Majazi  (idza ta’adzdzaratَal -haqiqatu yushru ila al-majaz).
3.  Apabila  tidak  mungkin  memberlakukan  suatu  pernyataan  maka  pernyataan  itu diabaikanَ(idzaَta’adzadzaratَI’malَal -kalam yuhmal).
Kelompok keempat dari kaidah hukum Islam yang menjadi pegangan dalam penafsiran adalah kaidah-kaidah yang melindungi kedudukan debitur atau pihak yang lemah dalam akad. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut:
1. Asasnya adalah bebasnya dzimmah seseorang (al- ashluَbara’ahَadz -dzimmah)
2. Asasnya adalah kelangsungan keadaan yang telah ada seperti adanya (al- ashluَbaqa’uhَ maَkanaَ‘alaَmaَkana)َ
3. Yang pasti tidak dapat dihilangkan karena keraguan (al yaqinu la yazulu bi asy syakk)

## WAN PRESTASI
Tidak memenuhi janji atau tidak memenuhi janji dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja mungkin tidak dapat memenuhi prestasi tersebut atau mungkin terpaksa tidak melakukannya. Wanprestasi dapat berupa:
1.Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2.Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3.Terlambat memenuhi prestasi
4.Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
Wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan; ini terutama berlaku untuk pedagang, di mana pihak lain dapat kehilangan keuntungan yang diharapkan. Akibatnya, pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan, yang dapat meliputi:
1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Dengan  demikian,  ada  dua  kemungkinan  pokok  yang  dapat  dituntut  oleh  pihak  yang dirugikan,  yaitu  pembatalan  atau  pemenuhan  kontrak.  Namun  jika  dua  kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, maka kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
1. Pembatalan kontrak saja
2.Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
3. Pemenuhan kontrak saja
4.Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
Dengan  membagi  empat  kemungkinan  tuntutan  yang  disebutkan  di  atas  sekaligus, seseorang  menunjukkan  ketidaksetujuan  terhadap  pendapat  yang  membagi  lima kemungkinan  tersebut,  menambahkan  satu  kemungkinan  tambahan,  yaitu  "tuntutan ganti  rugi  saja".  Tidak  mungkin  seseorang  menuntut  ganti  rugi  saja  terlepas  dari kemungkinan  kontrak  dibatalkan  atau  dipenuhi,  karena  kedua  kemungkinan  tersebut merupakan dua kemungkinan yang harus dihadapi oleh pihak berwenang.
Jenis tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang wanprestasi; ini berlaku bahkan jika tuntutan tersebut dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan.
Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut.
Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:
1.Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (overmacht).
2.Tidak  dipenuhinya  kontrak  (wanprestasi)  terjadi  karena  pihak  lain  juga  wanprestasi (exceptio non adimpleti contractus).
3.Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.
Kontrak  pada  dasarnya  dibuat  untuk  saling  menguntungkan,  bukan  untuk  merugikan pihak  lain.  Oleh  karena  itu,  meskipun  undang-undang  memungkinkan  pihak  yang dirugikan untuk membatalkan kontrak, wanprestasi kecil atau tidak esensial tidak menjadi alasan untuk membatalkan kontrak, kecuali pemenuhan kontrak, baik dengan tuntutan ganti kerugian maupun tidak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena pihak yang wanprestasi dapat mengalami kerugian yang signifikan jika kontrak dibatalkan.
Oleh karena itu, meskipun pihak yang tidak melakukan apa-apa tidak dapat mengajukan salah satu pembelaan atau tangkisan yang disebutkan di atas, pihak lawan tidak dapat membatalkan kontrak jika prestasi yang dilakukan terlambat atau tidak sempurna.
Jika  overmacht  tidak  memenuhi  kontrak  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  itu  dapat dianggap sebagai keadaan terpaksa yang mutlak atau relatif. Ini terjadi ketika tidak ada kemungkinan  lagi  untuk  memenuhi  suatu  tugas  dalam  kontrak,  seperti  ketika  objek perjanjian  tersebut  musnah  dan  diganti  dengan  objek  perjanjian  yang  lebih  padat.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Sebagai contoh, jika seseorang ingin membeli kuda pacu, dan kuda pacu tersebut tidak sesuai  dengan  keinginan  mereka,  itu  dapat  dianggap  sebagai  keadaan  terpaksa  yang mutlak.
Berbeda dengan keadaan terpaksa yang mutlak, keadaan terpaksa yang bersifat relatif sebenarnya  masih  memiliki  kemungkinan  untuk  memenuhi  sasaran  yang  ditetapkan dalam  kontrak,  tetapi  karena  suatu  keadaan  yang  menyebabkan  penyerahan  tersebut terhambat. Sebagai contoh, barang harus diangkut melalui angkutan darat, tetapi jalan satu-satunya  yang  tersedia  untuk  mengangkut  barang  tersebut  tertutup  karena  tanah longsor. Akibatnya, prestasi tersebut sebenarnya masih bisa dilakukan.
Selain  itu,  keadaan  terpaksa  yang  relatif  dapat  juga  terjadi  jika  pemenuhan  prestasi tersebut mengakibatkan kerugian penjualan yang cukup besar. Jika kreditor juga belum memenuhi apa yang dijanjikan atau belum memenuhi sepenuhnya apa yang dijanjikan, pembelaan tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) dapat digunakan jika pihak lain atau kreditor  juga  wanprestasi.  Jika  si  kreditor  telah  melepaskan  haknya  untuk  menuntut kepada  si  debitur  sendiri,  mereka  dapat  mengajukan  pembelaan  debitur  dengan pelepasan hak.
B. Kendala Pelaksanaan Bisnis Syariah melalui Transaksi Elektronik menurut Kajian Filsafat Hukum Islam
Dengan  cepat  berkembangnya  globalisasi  teknologi  informasi,  masyarakat  yang menggunakannya  untuk  berkomunikasi  tidak  lagi  dibatasi  oleh  waktu  dan  tempat. Masyarakat  yang  menggunakan  perangkat  ini  dapat  berkomunikasi,  mendapatkan informasi,  dan  menyebarkannya  ke  orang  lain  di  mana  pun  mereka  mau.  Karena globalisasi  teknologi,  orang  Indonesia  sekarang  menjadi  bagian  dari  dunia  yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan pekerjaan manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna  teknologi.  Perkembangan  media  internet  yang  sangat  pesat  menunjukkan salah  satunya.  Internet,  sebagai  media  dan  alat  komunikasi  elektronik,  telah  banyak digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membaca dan mencari informasi, bertransaksi, dan  mengirim  pesan  melalui  email.  Perdagangan  yang  melibatkan  media  internet  ini disebut elektronik commerce, atau e-commerce. (Ramli, 2004)
Perkembangan  teknologi  informasi  akan  memberikan  dampak  yang  sangat  baik  bagi masyarakat  karena  akan  membantu  mobilitas  karena  aktifitas  yang  sangat  padat  dan memungkinkan  orang  berinteraksi  satu  sama  lain  hampir  tanpa  batas  negara  atau wilayah. Diharapkan bahwa berbagai kemudahan ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagaimana UUD 1945 Pasal 28F, menerangkan:
“Setiapَ orangَ berhakَ untukَ berkomunikasiَ danَ memperolehَ informasiَ untukَ mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakanَsegalaَjenisَsaluranَyangَtersedia”.
Meskipun  demikian,  ada  masalah  dengan  kejahatan  yang  dikenal  sebagai  cybercrime. Jenis kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah atau waktu karena pelaku dan korban
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
biasanya  berada  di  negara  yang  berbeda.  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa cybercrime merupakan salah satu jenis atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, dan juga merupakan salah satu  sisi  gelap  kemajuan  teknologi  yang  memiliki  efek  negatif  yang  signifikan  terhadap seluruh kehidupan modern. (Arief, 2006)
Hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus dibuat  untuk  mencegah  dan  mengurangi  efek  negatif  tersebut.  Keluarnya  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik — juga dikenal sebagai  Undang-Undang  ITE — disebabkan  oleh  tuntutan  zaman  modern  tentang perlindungan  hukum  bagi  pengguna  teknologi  informasi,  yang  dianggap  sebagai kelompok  yang  paling  rentan  terhadap  tindak  pidana,  termasuk  penipuan  transaksi elektronik.  Ditetapkannya  Undang-Undang  ITE  menunjukkan  keinginan  politik  negara untuk memperhatikan dan melindungi pengguna teknologi informasi. Undang-undang ini pasti akan melindungi pengguna teknologi informasi secara positif serta mencegah dan mengungkap segala jenis kejahatan, termasuk penipuan transaksi elektronik.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang melindungi dan menjaga keamanan teknologi informasi, termasuk transaksi elektronik. Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk pertumbuhan pribadi dan sosial dilindungi dengan hak untuk  mencari,  mendapatkan,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi  dengan  cara  yang  aman  dan  aman.  Namun,  setelah  hampir  delapan  tahun undang-undang  ini  diberlakukan,  kasus  penipuan  dengan  menggunakan  transaksi elektronik  terus  meningkat,  dan  kecenderungan  adalah  bahwa  semangat  untuk mencegah kejahatan dengan menggunakan transaksi elektronik hanya terbatas pada teks undang-undang  dan  tidak  ada  upaya  konkret  dan  sistematis  untuk  mewujudkannya. Penipuan  dengan  transaksi  elektronik  adalah  masalah  umum,  jadi  pemerintah  juga bertanggung  jawab  untuk  mencegah  semua  kejahatan  yang  menggunakan  transaksi elektronik.
Hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem hukum yang mendukung pertumbuhan e-commerce. Meskipun pranata hukum adalah salah satu elemen penting dalam bisnis. Karena  tidak  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur  perjanjian  virtual,  perjanjian  di internet tersebut secara otomatis akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku.  (Tjipto,  2021)  Berdasarkan  pasal  1338  KUHPerd,  hukum  perjanjian  Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak yang setuju untuk membentuk  suatu  perjanjian  untuk  menentukan  sendiri  bentuk  dan  isi  dari  perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian dapat diatur secara mandiri.
Untuk  mencapai  suatu  tujuan,  e-commerce  menciptakan  hubungan  antara  berbagai pihak,  seperti  halnya  konsep  perdagangan.  Para  pihak  yang  terlibat  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  perikatan  itu.  Hukum  perikatan  Indonesia memiliki  apa  yang  disebut  sebagai  ketentuan  hukum  pelengkap.  Jika  perjanjian  yang dibuat mengenai sesuatu ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesuatu, pihak yang  membuat  perjanjian  dapat  menggunakan  ketentuan  pelengkap  ini.  Ketentuan
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
pelengkap ini terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu.
Pandangan Islam tentang hal ini sekarang bagaimana? Salah satu jenis mu'amalah yang diatur  dalam  Islam  adalah  jual-beli.  Menurut  bentuknya,  e-commerce  juga merupakan model  transaksi  jual-beli;  hanya  diklasifikasikan  sebagai  jual  beli  kontemporer  karena melibatkan kemajuan teknologi. Secara umum, perdagangan Islam menjelaskan transaksi yang  bersifat  fisik  dengan  menghadirkan  barang  sewaktu  transaksi,  sementara perdagangan  elektronik  tidak.  Dan  masalahnya  tidak  begitu  sederhana.  E-commerce adalah  model  perjanjian  jual-beli  yang  memiliki  banyak  fitur  yang  berbeda  dari  model transaksi jual-beli konvensional, terutama dengan akses global dan lokal. Dalam konteks e-commerce, menerapkan ketentuan jual-beli biasa secara langsung akan tidak tepat dan tidak sesuai. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis apakah ketentuan hukum Islam saat ini  cukup  relevan  dan  sesuai  dengan  hakekat  e-commerce  atau  apakah  diperlukan pemahaman khusus tentang hukum bertransaksi e-commerce.

## 3. Kesimpulan
1. Asas  kebebasan  kontrak  adalah  salah  satu  asas  perjanjian,  yang  menyatakan bahwa  kaum  Muslim  dapat  membuat  akad  baru  selama  tidak  bertentangan dengan prinsip dan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, fiqih mu'amalah dapat berkembang secara dinamis untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Pada  tahap  pelaksanaan  perjanjian,  masing-masing  pihak  harus  melaksanakan kewajibannya.
2. Hingga  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  sistem  hukum  yang  mendukung pertumbuhan e-commerce. Meskipun pranata hukum adalah salah satu elemen penting  dalam  bisnis.  Karena  tidak  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur perjanjian virtual, perjanjian di internet tersebut secara otomatis akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Arief,  B.  N.  (2006). Tindak  Pidana  Mayantara,  Perkembangan  Kajian  Cybercrime  di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Busyro. (2017). Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam . Wade Publish.
Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 3 (1), 52. Hernoko, A. Y. (2014). Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial . Jakarta: Prenada Media Group.
Huda,  M.  (2006). Filsafat  Hukum  Islam:  Pengertian  Filsafat  Hukum  Islam .  Bandung: Liventurindo.
Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Madzhab Asy- Syafi’i.َ JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 20 (2). Politwika.  (2017). 99  Langkah  Sukses  Berbisnis  E-commerce .  Jakarta:  Gramedia Widiasarana.
Purkon, A. (2014). Bisnis Online Syariah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ramli, A. M. (2004). Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
S, J. (2002). Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa.
Timothy, J. (2010). Membangun Bisnis Online . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Tjipto,  F.  P.  (2021).  Comparative  Law  Analysis  of  Consumer  Protection  Law  in  E- Commerce Transaction Between Indonesia and United States. UIRLawReview , 5 (2),
11 – 25.
Wahyuni,  S.,  &  Marwenny,  E.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana Pengancaman  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. UIRLawReview , 4 (2), 51 – 58.
Wahyuningsuara,  C.  D.  T.,  Rokhmawati,  R.  I.,  &  Wardani,  N.  H.  (2018).  Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Memengaruhi  Penerimaan  Pengguna  Dalam  Transaksi  Online  Pada Shopee. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer , 2 (9), 2607 – 2614.
Wulandari,َF.َM.َ(2015).َJualَBeliَOnlineَyangَAmanَdanَSyar’iَ(StudiَterhadapَPandanganَ Pelakuَ Bisnisَ Onlineَ diَ Kalanganَ Mahasiswaَ danَ Alumniَ Fakultasَ Syari’ahَ danَ Hukum UIN Sunan Kalijaga). Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam , 7 (2), 201 – 220.