## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (BLM-PUAP) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## Yeni Afiza
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNISI
Email : yeni_afiza@yahoo.co.id

## ABSTRAK
PUAP merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat pedesaan dengan menyalurkan  bantuan  modal  usahatani  yang  bersifat  stimulan.  Kemacetan Pengembalian  Kredit  BLM-PUAP  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  cukup  tinggi. Penentuan  sampel  dilakukan  dengan  metode stratified  random  sampling dengan melihat Non  Performing  Loan anggota  Poktan.  Analisis  yang  digunakan  untuk mengetahui faktor-faktor pengembalian kredit program BLM-PUAP ialah model regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  faktor  yang berpengaruh nyata terhadap tunggakan kredit dari sisi anggota adalah jarak tempat tinggal  dengan  kantor  BLM-PUAP,  pengaruh  orang  lain  yang  tidak  membayar kredit,  sikap  petani  tidak  mau  bayar  kredit  dan  pekerjaan  utama.  Sistem  kredit kelompok  hanya  dimanfaatkan  dalam  pengambilan  dana  kredit  PUAP,  dalam penagihan  pembayaran  angsuran  dilakukan  secara  individu  oleh  masing-masing anggota kepada kelompok masing-masing.

## Kata kunci : faktor-faktor pengembalian kredit

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Mosher  (1987), kredit  merupakan  salah  satu  faktor pelancar  pembangunan  pertanian. Untuk  meningkatkan  hasil  produksi, petani  membutuhkan  modal  yang besar  agar  dapat  menggunakan teknologi  usahatani  secara  optimal. Namun,  adopsi  teknologi  pada umumnya  relatif  mahal  dan  petani kecil tidak mampu untuk membiayai teknologi tersebut, akibatnya pemanfaatan  teknologi  pertanian sangat rendah. Modal  merupakan  salah  satu faktor  internal  yang  penting  dalam pelaksanaan usahatani yang dijalankan  oleh  petani.  Menurut Soetriono dalam Supanggih  dan Slamet (2013), petani kecil atau lebih dikenal sebagai petani gurem mendapatkan  modal  biasanya  dari penyisihan  pendapatan  usahatani sebelumnya.  Kondisi  yang  masih menghadapi risk  of  uncertainty, maka petani berada pada posisi yang kurang  menguntungkan,  ditambah beban  kebutuhan  keluarga  sehari- hari.  Keadaan  ini  yang  dapat menyebabkan  petani  terjerat  pada sistem  peminjaman  yang  merugikan petani.
Tidak jarang petani melakukan peminjaman modal usahatani keberbagai tempat. Peminjaman modal usahatani dilakukan  ke  lembaga  keuangan formal  (bank,  koperasi  simpan
pinjam,  kelompok  tani,  KUD) ataupun nonformal (rentenir).
Menutupi  kekurangan  modal, petani umumnya mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan di sekitar  tempat  tinggal  mereka,  baik formal  maupun  informal.  Kredit formal  dapat  berupa  kredit  program dan  kredit  non  program  (kredit komersial). Kredit program umumnya terkait dengan pelaksanaan  program  pemerintah, misalnya KKP. Contoh kelembagaan kredit  formal  antara  lain  bank, koperasi dan pegadaian yang menerapkan  persyaratan  cukup  ketat dalam pelayanan peminjaman. Sementara pada kredit informal, pada umumnya tidak memerlukan persyaratan  yang  rumit,  misalnya keharusan adanya agunan. Menurut  Supriatna  (2009), melalui kebijakan pemerintah, berbagai lembaga permodalan berbunga  rendah  telah  berkembang ditingkat  petani,  seperti  BRI  Unit Desa,  Bank  Perkreditan  Rakyat
(BPR),  pegadaian  dan  koperasi.
Dengan  adanya  berbagai  lembaga pembiayaan  tersebut,  diharapkan kebutuhan petani akan kredit berbunga  rendah  dapat  terpenuhi sehingga  tidak  perlu  meminjamnya dari  pelepas  uang  ( money  lender ) yang menetapkan suku bunga tinggi. Namun,  kenyataan  di  lapangan menunjukkan,  sebagian  besar  petani masih  lebih  akrab  dengan  sumber pembiayaan informal seperti pedagang  sarana  produksi,  pelepas uang atau penggilingan padi. Permasalahan  yang  dihadapi dalam permodalan pertanian berkaitan langsung dengan kelembagaan  selama  ini  yaitu lemahnya organisasi tani, sistem dan prosedur  penyaluran  kredit  yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan  kondisi  lingkungan sosial  budaya  pedesaan,  sehingga sulit  menyentuh  kepentingan  petani yang  sebenarnya.  Menurut  Syahyuti (2007),  kemampuan  petani  dalam mengakses sumber-sumber permodalan  sangat  terbatas  karena lembaga  keuangan  perbankan  dan non-perbankan  menerapkan  prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity,  Capital dan Condition) dalam  menilai  usaha  pertanian  yang tidak  semua  persyaratan  yang diminta  dapat  dipenuhi  oleh  petani.
Secara umum, usaha disektor pertanian  masih  dianggap  beresiko tinggi,  sedangkan  skim  kredit  masih terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh  kegiatan  pra  dan  pasca produksi  dan  sampai  saat  ini  belum berkembangnya  lembaga  penjamin serta belum adanya lembaga keuangan  khusus  yang  menangani sektor pertanian. Salah  satu  usaha  pemerintah dalam menangani permasalahan permodalan tersebut dengan mengucurkan  Bantuan  Langsung Masyarakat  (BLM)  yang  tertuang dalam  peraturan  menteri  pertanian nomor  11/Permentan/OT.140/3/2011 tentang  kriteria  penentuan  calon lokasi bahwa Desa / Kelurahan calon lokasi  PUAP  adalah  (1)  Desa mempunyai potensi pertanian, diutamakan desa miskin, (2) Memiliki  Gapoktan,  (3)  Belum memperoleh dana BLM-PUAP. Calon  penerima  dana  BLM-PUAP harus  berada  pada  desa  calon  lokasi PUAP  yang  memenuhi  kriteria  (1) Memiliki  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  untuk  mengelola  usaha agribisnis (2) Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh  petani  (3)  Pengurus  Gapoktan
adalah  petani  dan  bukan  aparat Desa/Kelurahan.
Menurut  Martiana (2012), beberapa  faktor  penyebab  terjadinya kemacetan dalam pengembalian pinjaman dana BLM-PUAP yaitu : 1) pemahaman yang salah tentang dana BLM-PUAP yang diberikan pemerintah  kepada  petani,  sebagian besar  petani  menganggap  bahwa dana  BLM-PUAP  tidak  perlu dikembalikan,  karena  dana  BLM- PUAP adalah dana bantuan pemerintah. 2)  kurangnya kepercayaan petani anggota Gapoktan kepada pengurus Gapoktan.  3)  kurangnya  keteladanan dari  pengurus  Gapoktan  dalam pengembalian  pinjaman  dana  BLM- PUAP.  4)  denda  pinjaman  sudah membengkak  karena  sudah  lama tidak  dikembalikan.  5)  kurangnya pengawasan  dari  pihak  pemerintah (Dinas  Pertanian)  berkaitan  dengan jalannya program PUAP. 6) kurangnya kegiatan penyuluhan tentang  meningkatkan  usahatani.  7) tidak adanya aturan atau sanksi tegas yang  menjamin  dana  BLM-PUAP diberdayakan secara optimal.
Program  Bantuan  Langsung Masyarakat  Pengembangan  Usaha Agribisnis  Pedesaan  (BLM-PUAP) di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  yang digulirkan  pemerintah  dalam  bentuk peminjaman  modal  lunak  yaitu sebesar  Rp.  100.000.000,00  per Gapoktannya,  diharapkan  mampu mengatasi  masalah  yang  terkait dengan kesejahteraan petani khususnya dipedesaan. Pelaksanaan  program  BLM-
PUAP  yang  dilakukan  pemerintah dengan  memberikan  bantuan  berupa dana kepada masyarakat ini tentunya tidak  terlepas  dari  adanya  kredit macet.  Karena  mereka  beranggapan
bahwa dana BLM-PUAP ini merupakan bantuan dana hibah yang diberikan  pemerintah  kepada  petani, padahal  banyak  diantara  petani tersebut  sebenarnya  mampu  untuk membayar cicilan kreditnya. Kemudian  ada  juga  kredit  macet  ini memang  ketidakmampuan  petani  itu sendiri,  selain  itu  juga  dikarenakan adanya  pengaruh  orang  lain  yang tidak  membayar  kredit.  Hal  ini tentunya berakibat pada terhambatnya perguliran dana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis  faktor-faktor  apa  saja yang  mempengaruhi  pengembalian kredit.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Perkembangan  Kelembagaan Pembiayaan Pedesaan
Program  penguatan  modal adalah  salah  satu  cara  yang  dapat membantu  mengatasi  keterbatasan permodalan  petani  dari  pemerintah yang  diawali  dengan  kredit  BIMAS yang  diimplementasikan  pada  tahun 1967/1970.  Kondisi  ini  kemudian berkembang seiring dengan perkembangan  dan  kebutuhan  di lapang, diantaranya menjadi Program
Kredit Usaha Tani (KUT) pada tahun 1985.  Pada  tahun  2000  pemerintah mengaplikasikan  melalui  program Kredit  Ketahanan  Pangan  (KKP), yang  dilanjutkan  dengan  Kredit Ketahanan  Pangan  dan  Energi (KKPE) sebagai penyempurnaan dari KKP, Proyek Peningkatan Pendapatan  Petani/Nelayan  Kecil (P4K),  Lembaga  Usaha  Kelompok (PMUK),  Kredit  Usaha  Mandiri (KUM), Skim Pelayanan Pembiayaan  Pertanian  (SP3),  Kredit Usaha  Perbibitan  Sapi  (KUPS),  dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program-program tersebut
difokuskan untuk mendorong produktivitas pangan, utamanya pembiayaan usahatani padi. Sejak tahun 2003, pemerintah juga  mengimplementasikan  program Penguatan  Modal  Lembaga  Usaha
Ekonomi  Pedesaan  (DPM  LUEP) yang  mempunyai  tujuan  untuk melindungi  petani  padi  dengan  cara membeli gabah petani sesuai dengan HPP  (Harga  Pembelian  Pemerintah). Dalam  pelaksanaannya,  DPM  LUEP bekerjasama dengan BULOG. Pelaksanaan kegiatan DPM LUEP di Kabupaten  Ngawi  Jawa  Timur menurut  Ashari  (2009),  mempunyai kinerja baik namun sebagai instrumen  kebijakan  harga  wilayah masih belum sesuai dengan harapan,
karena harga jual gabah petani masih tetap dibawah HPP.
Pada tahun 2008, Kementrian
Pertanian  melaksanakan  Program PUAP  sebagai  program  prioritas yang  dilaksanakan  secara  integritas dengan kegiatan Kementrian/Lembaga  ini  dibawah payung Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri.  Dapat  didefinisikan  bahwa PUAP  adalah  bantuan  pemerintah untuk  masyarakat  pedesaan  dengan menyalurkan bantuan modal usahatani  yang  bersifat  stimulan. Penyaluran  dana  bantuan  setiap tahun  sebesar  Rp.  100  juta  per Gapoktan  di  10.000  desa  yang tersebar  di  33  provinsi.  Bantuan modal ini yang akhirnya disebut dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)  PUAP.  Salah  satu  tujuan program PUAP ini ialah meningkatkan  fungsi  kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra  lembaga  keuangan  dalam rangka akses permodalan (Kementrian Pertanian, 2010). Sebagai program pemberdayaan,  PUAP  tahun  2010 merupakan  tahun  transformasi  bagi Gapoktan penerima PUAP 2008 agar dapat menjadi kelembagaan keuangan mikro. Gapoktan penerima dana  PUAP  harus  dapat  mengelola dana melalui perguliran dan penambahan dan keswadayaan, sehingga  dapat  berfungsi  sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis  (LKM-A)  pada  tahun  ke- 3.

## 2.2.  Prinsip-prinsip  Pemberian Kredit
Menurut  Kashmir  (2003), dalam  melakukan  penilaian  kriteria- kriteria serta aspek penilainnya tetap sama.  Begitu  pula  dengan  ukuran- ukuran  yang  ditetapkan  sudah menjadi  standar  penilaian  setiap bank.  Biasanya  kriteria  penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh baik  untuk  mendapatkan  nasabah yang  benar-benar  layak  untuk diberikan,  dilakukan  dengan  analisis 5  C.  Penilaian  dengan  analisis  5  C adalah sebagai berikut :
a. Character
Character  merupakan  sifat atau  watak  seseorang.  Sifat  atau watak  dari  orang-orang  yang  akan diberikan  kredit  benar-benar  harus dapat  dipercaya.  Untuk  membaca watak  atau  sifat  dari  calon  debitur dapat  dilihat  dari  latar  belakang  si nasabah,  baik  yang  bersifat  latar belakang  pekerjaan  maupun  yang bersifat  pribadi  seperti  cara  hidup atau  gaya  hidup  yang  dianutnya, keadaan  keluarga,  hobi  dan  jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan  suatu  ukuran  tentang kemauan nasabah untuk membayar.
b. Capacity
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah  dalam  membayar  kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola  bisnis.  Kemampuan  ini dihubungkan  dengan  latar  belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya,  sehingga  akan  terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.  Capacity  sering  juga disebutdengan nama capability.
c. Capital
Untuk  melihat  penggunaan modal  apakah  efektif  atau  tidak, dapat  dilihat  dari  laporan  keuangan (neraca  dan  laporan  rugi  laba)  yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas  dan  ukuran  lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis  dari  sumber  mana  saja modal  yang  ada  sekarang  ini, termasuk  persentase  modal  yang digunakan  untuk  membiayai  proyek yang  akan  dijalankan,  berapa  modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
d. Condition Dalam menilai kredit hendaknya  juga  dinilai  kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang  dan  prediksi  untuk  dimasa yang  akan  datang.  Penilaian  kondisi atau  prospek  bidang  usaha  yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. e. Collateral Merupakan  jaminan  yang diberikan  calon  nasabah  baik  yang bersifat  fisik  maupun  non  fisik. Jaminan  hendaknya  melebihi  jumlah
kredit  yang  diberikan.  Jaminan  juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnannya, sehingga jika terjadi  suatu  masalah,  maka  jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

## 2.3. Kredit Pertanian
Pengertian kredit berdasarkan Undang-undang  Perbankan  No.7 tahun 1992 tentang pokok perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara  pihak  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam melunasi  hutangnya  setelah  jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan  atau  pembagian  hasil keuntungan.
Peningkatan  produksi  dapat dicapai  salah  satunya  yaitu  adanya penambahan  input  yang  diikuti dengan penambahan modal, sedangkan  modal  dapat  bersumber dari  modal  sendiri  atau  dari  modal pinjaman  (kredit).  Jenis  kredit berdasarkan kepentingan dibagi menjadi  dua  yaitu  kredit  konsumsi dan kredit produksi. Kredit konsumsi diberikan  kepada  peminjam  yang kekurangan  dana  untuk  membiayai konsumsi keluarga. Sedangkan kredit produksi  yaitu  kredit  yang  diberikan kepada  peminjam  untuk  membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif. Menurut Ashari (2006), sektor  pertanian  pada  dasarnya memerlukan  faktor-faktor  produksi yaitu  tanah,  tenaga  kerja,  modal  dan pengelolaan manajemen. Tujuan dari kredit  pertanian,  khususnya  kredit program  yaitu  untuk  melindungi golongan  ekonomi  lemah.  Dimana kredit program bertujuan ganda yaitu
selain  peningkatan  produksi  melalui introduksi  teknologi  dalam  rangka swasembada  pangan  juga  ditujukan untuk  meningkatkan  pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan.

## 2.4.  Lembaga  Keuangan  Mikro
Agribisnis (LKM-A) PUAP
Menurut  Suwandhi dalam Hermawan  dan  Harmi  (2012)  di Indonesia,  LKM  dapat  dibedakan menjadi  beberapa  bentuk,  yaitu  : formal, semi formal dan non formal. LKM  formal  merupakan  LKM  yang keberadaannya  telah  mempunyai payung  hukum  (Undang-undang), sementara  perkembangannya,  LKM semi  formal  dapat  ditingkatkan statusnya  menjadi  LKM  formal. Sedangkan LKM non-formal keberadaannya  berdasarkan  inisiatif masyarakat sendiri atau ditumbuhkan oleh  LSM  dan  beberapa  Dinas Teknis. Pengembangan Usaha Agribisnis diPedesaan yang selanjutnya disebut PUAP merupakan  bagian  dari  pelaksanaan program  PNPM-Mandiri  melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis  sesuai  dengan  potensi pertanian  desa  sasaran.  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri  yang  selanjutnya  disebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. Pengembangan Usaha Agribisnis  Pedesaan  (PUAP)  pada intinya  merupakan  upaya  untuk memberdayakan  masyarakat  agar mampu  menolong  dirinya  sendiri melalui  peningkatan  kemampuan untuk mengidentifikasi dan
memanfaatkan peluang usaha agribisnis  di  pedesaan.  Salah  satu entry  point yang  dilakukan  dalam
PUAP  adalah  memberikan  bantuan penguatan  modal  usaha  agribisnis sebesar 100 juta rupiah per desa yang akan  diberikan  kepada  masyarakat melalui  Gabungan  Kelompok  Tani (Gapoktan).
Gabungan  Kelompok  Tani (Gapoktan)  merupakan  kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran  bantuan  modal  usaha bagi  anggota.  Untuk  mencapai  hasil yang  maksimal  dalam  pelaksanaan PUAP,  Gapoktan  didampingi  oleh tenaga  Penyuluh  Pendamping  dan
Penyelia  Mitra  Tani  (PMT).  Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan  ekonomi  yang  dimiliki dan dikelola petani. Untuk mencapai tujuan PUAP,  yaitu  mengurangi  tingkat kemiskinan  dan  pengangguran  di pedesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Kementrian Pertanian maupun Kementrian/Lembaga  lain  dibawah payung  program  PNPM-Mandiri. Adapun tujuan PUAP yaitu : a. Mengurangi  kemiskinan  dan pengangguran melalui penumbuhan  dan  pengembangan kegiatan usaha agribisnis dipedesaan sesuai dengan potensi wilayah. b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani. c. Memberdayakan kelembagaan petani  dan  ekonomi  pedesaan untuk  pengembangan  kegiatan usaha agribisnis. d. Meningkatkan fungsi kelembagaan  ekonomi  petani
menjadi  jejaring  atau  mitra lembaga  keuangan  dalam  rangka akses ke permodalan. (Permentan No.04/Permentan/OT.140/2/201). Sedangkan sasaran dari PUAP yaitu : a. Berkembangnya  usaha  agribisnis didesa terutama desa miskin yang terjangkau  sesuai  dengan  potensi pertanian desa.
b. Berkembangnya
Gapoktan/Poktan  yang  dimiliki dan  dikelola  oleh  petani  untuk menjadi kelembagaan ekonomi.
c. Meningkatnya kesejahteraan rumah  tangga  tani  miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap)  skala  kecil,  buruh tani.
d. Berkembangnya  usaha  agribisnis petani  yang  mempunyai  siklus usaha harian,  mingguan,  maupun musiman. (Permentan No.04/Permentan/OT.140/2/201). PUAP  yang  dikelola  secara mandiri oleh LKM-A Gapoktan akan memberikan  kesempatan  kepada petani  dalam  beberapa  hal,  yaitu pembelian  input  produksi  (benih, pupuk dan pestisida),  pembelian  alat dan mesin pertanian (cangkul, bajak, garu,  traktor,  pompa  air  dan power thresher ).  Bahkan,  pada  pembelian alat yang berkategori mahal menurut ukuran  petani,  dapat  dilakukan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Gapoktan. Petani juga berkesempatan diversifikasi berbagai komoditas dan atau  ternak  dengan  tanaman  yang bernilai tinggi (high value commodities ).

## III.  METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun  yang  menjadi  lokasi penelitian adalah Kecamatan Kemuning  dan  Kecamatan  Kempas Kabupaten  Indragiri  Hilir  dengan alasan menurut BPS Kabupaten Inhil
Tahun  2013,  Kecamatan  Kemuning merupakan  daerah  dataran  tinggi dengan  hasil  pertaniannya  sebagian besar  pada  sektor  perkebunan, sedangkan Kecamatan Kempas merupakan  daerah  dataran  rendah (rawa)  dengan  hasil  pertaniannya tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan lain-lain. Pengumpulan  data  dilakukan  selama satu  bulan,  yaitu  bulan  Mei  2014. Selanjutnya  pengolahan  data  dan penulisan  hasil  laporan  dilakukan selama  tiga  bulan,  yaitu  pada  bulan Agustus  sampai  dengan  bulan Oktober 2014.

## 3.2. Metode Pengambilan Sampel
Populasi  adalah  keseluruhan dari  subyek  penelitian.  Populasi merupakan  kumpulan  pengukuran atau data pengamatan yang dilakukan terhadap  orang,  benda  atau  tempat. Sedangkan  sampel  adalah  sebagian wakil populasi yang diteliti.
Penentuan  sampel  dilakukan dengan  metode stratified  random sampling dengan  melihat Non Performing  Loan anggota  Poktan tersebut,   dengan  membagi  pada  3 kelompok  yaitu  :  kelompok  I (rendah)  =  0%  -  33%,  kelompok  II (sedang) = 34% - 67%, kelompok III (tinggi)  =  68%  -  100%.  Sehingga jumlah  sampel  secara  keseluruhan adalah 197 orang.

## 3.4. Teknik Pengumpulan Data
Data  dalam  penelitian  ini berupa  data  primer  dan  data
sekunder,  data  tersebut  diperoleh melalui:
1. Wawancara terstruktur, dilakukan  terhadap  pengurus Gapoktan,  pengurus  kelompok tani  dan  anggota  kelompok  tani yang  menerima  BLM-PUAP menggunakan  kuesioner.  Secara teknis  pertanyaan  yang  diajukan peneliti kepada informan berdasarkan  panduan  wawancara atau butir pertanyaan yang sudah disiapkan, dalam kuesioner untuk menggali  informasi  yang  terkait dengan  permasalahan  penelitian. Selama wawancara, peneliti mendengarkan  secara  teliti  dan mencatat  apa  yang  dikemukakan oleh  informan  terkait  sesuai pedoman wawancara. 2. Observasi lapangan, yaitu dilakukan  dengan  mengamati fenomena-fenomena  di  lapangan terhadap  objek  penelitian  untuk melakukan corss  check terhadap jawaban  informan.  Kegiatan observasi lapangan berupa survey langsung terhadap kondisi kelompok  tani  yang  dijadikan sampel,  serta  untuk  melihat secara langsung kegiatan- kegiatan dalam proses penyaluran  kredit  ke  petani. Selain  itu  dilakukan  survey terhadap  anggota  kelompok  tani penerima  BLM-PUAP  untuk menggali  informasi  mengenai faktor-faktor pengembalian kredit. 3. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan mempelajari berbagai bahan bacaan,  seperti  bahan  teoritik, makalah  ilmiah,  dokumen  dan laporan, termasuk berbagai peraturan  dan  kebijakan  yang berkaitan dengan masalah
penelitian  dari  berbagai  sumber resmi  seperti  Dinas  Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan  Pangan  ,  serta   BPS, dll.

## 3.5. Teknik Analisis Data

## Regresi Linear Berganda
Analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor pengembalian  kredit  program  BLM-
PUAP  yang  dilihat  dari  sisi  anggota kelompok  tani  ialah  model  regresi linear  berganda.  Analisis  regresi linear  berganda  digunakan  untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu  variabel  prediktor  (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Pada penelitian  ini  variabel  terikat  Y adalah  besarnya  tunggakan  kredit yang diukur dalam bentuk persentase (%),  sedangkan  variabel  bebasnya adalah  usia,  jenis  kelamin,  tingkat pendidikan formal, jumlah tanggungan  keluarga,  pengalaman usaha,  jarak  tempat  tinggal  dengan kantor  BLM-PUAP,  omset  usaha, jumlah  pinjaman,  anggota  kelompok lahir  di  daerah  yang  sama  dengan daerah  penelitian,  pernah  mendapat sangsi  dari  kelompok,   pengaruh orang  lain  yang  tidak  membayar kredit,  sikap  petani  tidak  mau  bayar kredit  karena  anggapan  BLM-PUAP adalah  dana  hibah  dan  pekerjaan utama.
Sampel  yang  ditanya  adalah anggota  kelompok  tani.  Estimasi model  regresi  pada  penelitian  ini adalah :
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ..... +
β 13 X 13 + ε
Keterangan :
Y : Besar  tunggakan  kredit anggota (%)
α : Konstanta X 1 ,.....,X 13 : Variabel indenpendent X 1 : Usia (tahun) X 2 : Jenis  kelamin,  sebagai variabel dummy (1  =  Laki-laki  dan  0  = Perempuan) X 3 : Tingkat pendidikan formal (tahun), SD  =  6,  SLTP  =  9, SLTA  =  12,  D3  =  15, S1 = 16, S2 = 18 X 4 : Jumlah tanggungan keluarga (orang) X 5 : Pengalaman usaha (tahun) X 6 : Jarak  tempat  tinggal dengan  kantor  BLM- PUAP (kilometer) X 7 : Omset usaha (Rp) X 8 : Jumlah pinjaman (Rp) X 9 : Anggota kelompok lahir di  daerah  yang  sama dengan daerah penelitian, sebagai variabel dummy (1= Ya, dan 0 = Tidak) X 10 : Pernah mendapat sangsi dari  kelompok,  sebagai variabel dummy (1= Tidak  pernah  mendapat sangsi,  dan  0  =  Pernah mendapat sangsi) X 11 : Pengaruh  orang  lain yang  tidak  membayar kredit,  sebagai  variabel dummy (1=  Tidak  ada pengaruh  orang  lain, dan  0  =  Ada  pengaruh orang lain) X 12 : Sikap  petani  tidak  mau bayar  kredit  karena anggapan  BLM-PUAP adalah dana hibah, sebagai variabel dummy
(1  =  Tidak  ada  sikap petani  tidak  mau  bayar,
dan  0  =  Ada  sikap petani tidak mau bayar) X 13 : Pekerjaa utama, sebagai variabel dummy (  1  = Perkebunan,  dan  0  = Selain perkebunan)
β 1 ,....., β 13 : Koefisien variabel independent

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Uji Asumsi Klasik
a. Asumsi Multicollinearity
Asumsi  multicollinearity  ini untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  ditemukan  adanya  korelasi antar  variabel  independen.  Model regresi  yang  baik  seharusnya  tidak terjadi  korelasi  diantara  variabel independen.  Multicollinearity  dapat dideteksi  dengan  melihat  besar  VIF. Apabila VIF > 5 maka dalam model regresi terjadi multicollinearity. Hasil uji  asumsi  multicollinearity  dalam penelitian  ini  dapat  disajikan  pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Multicollinearity Variabel VIF Keterangan X1 0,307 Tidak ada multicollinearity X2 0,406 Tidak ada multicollinearity X3 0,059 Tidak ada multicollinearity X4 0,120 Tidak ada multicollinearity X5 0,299 Tidak ada multicollinearity X6 0,000 Tidak ada multicollinearity X7 0,150 Tidak ada multicollinearity X8 0,331 Tidak ada multicollinearity X9 0,295 Tidak ada multicollinearity X10 0,314 Tidak ada multicollinearity X11 0,019 Tidak ada multicollinearity X12 0,000 Tidak ada multicollinearity X13 0,001 Tidak ada multicollinearity Tabel  1  menunjukkan  bahwa besar  VIF  <  5,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  model regresi  anggota  kelompok  tani  tidak terjadi multicollinearity.
b. Asumsi Heterokedastisitas Asumsi  heterokedastisitas  ini untuk  mengetahui  apakah  dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan  varians  dari  residual dari suatu pengamatan ke pengamatan  lain.  Heterokedastisitas ini mengakibatkan hasil regresi tidak efisien,  tetapi  hasilnya  masih  tetap tidak  bias  dan  konsisten.  Pengujian dilakukan  dengan  menggunakan  uji Gletsjer.  Apabila  nilai  signifikansi  > α, maka  dalam  model  terjadi homokedastisitas  dan  jika  nilai signifikansi  < α, maka  dalam  model terjadi  heterokedastisitas.  Hasil  uji asumsi heterokedastisitas tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas
No Variabel Signifikansi 1 X1 0,478 2 X2 0,414 3 X3 0,057 4 X4 0,279 5 X5 0,965 6 X6 0,869 7 X7 0,644 8 X8 0,066 9 X9 0,862 11 X11 0,449 12 X12 0,705 13 X13 0,189
Tabel 2 memperlihatkan bahwa t statistik menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan pada masing-masing variabel independen terhadap variabel  dependen  dimana  variabel dependen yaitu e i atau error absolut , hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan diperolehnya  nilai  signifikansi  untuk masing-masing  variabel  yang  lebih besar dari 5% (sig > 0,05). Dari hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa model regresi anggota kelompok tani tidak ada gejala heterokedastisitas.

## c. Asumsi Autokorelasi
Uji  autokorelasi  digunakan untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah model  regresi  ada  korelasi  antar anggota  sampel.  Untuk  mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi pada model  regresi  anggota  kelompok dilakukan  dengan  uji  Run  Test.  Run Test  sebagai  bagian  dari  non- parametrik  dapat  pula  digunakan untuk  menguji  apakah  antar  residual terdapat korelasi yang tinggi (Ghozali,  2011).  Hasil  uji  Run  Test sebesar  0,064.  Jika asymp  sig ( 2- tailed )  pada  output  runs  test  lebih besar  dari  0,05  maka  data  tidak mengalami atau mengandung autokorelasi dan sebaliknya. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa model regresi pada anggota kelompok  tidak  terjadi  autokorelasi antar variabel independen. 4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar Tunggakan  Kredit  BLM- PUAP Analisis regresi pada dasarnya  berkaitan  dengan  studi ketergantungan suatu variabel terikat (dependen)  pada  satu  atau  lebih variabel bebas atau penjelas (independen)  dengan  tujuan  untuk mengetahui  seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil yang tersaji pada Tabel 3. Tabel 3.  Hasil Pengolahan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar Tunggakan Kredit BLM-PUAP Variabel Koef.Regresi t hitung Sig. Konstanta 1,128 6,794 0,000 Usia -0,003 -1,025 0,307 Jenis kelamin -0,054 -0,666 0,506 Tingkat pendidikan formal -0,015 -1,907 0,059 Jumlah tanggungan keluarga 0,027 1,568 0,120 Pengalaman usaha -0,006 -1,042 0,299 Jarak tempat tinggal dg kantor BLM-PUAP -0,099 -4,208 0,000* Omset usaha 0,0000000-388 -1,448 0,150 Jumlah pinjaman 0,0000000662 0,976 0,331 Anggota lahir di daerah penelitian -0,039 -1,052 0,295 Pernah mendapat sangsi 0,009 0,236 0,814 Pengaruh orang lain -0,089 -2,376 0,019** Sikap petani tidak mau bayar kredit -0,138 -3,644 0,000* Pekerjaan Utama -0,140 -3,298 0,001*
Signifikan * = taraf nyata 1% Signifikan** = taraf nyata 5%
Analisis linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui  seberapa besar pengaruh antara  variabel  usia,  jenis  kelamin, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman  usaha,  jarak  tempat tinggal dengan kantor BLM- PUAP,omset usaha, jumlah pinjaman, dummy anggota kelompok lahir  di  daerah  yang  sama  dengan daerah  penelitian, dummy pernah mendapat  sangsi  dari  kelompok, dummy pengaruh  orang  lain  yang tidak  membayar  kredit, dummy pengaruh  sikap  petani  tidak  mau bayar  kredit  karena  anggapan  BLM- PUAP  adalah  dana  hibah  terhadap besarnya tunggakan kredit.
Berdasarkan  Tabel  3  dapat dilihat  bahwa  hanya  4  variabel  yang berpengaruh  nyata  terhadap  besar tunggakan  kredit  BLM-PUAP  di Kecamatan  Kemuning  Kabupaten Indragiri  Hilir  dengan  taraf  nyata  1 persen dan 5 persen.
a.  Variabel  Jarak  Tempat  Tinggal dengan Kantor BLM-PUAP
Hasil uji menunjukkan bahwa variabel  jarak  tempat  tinggal  dengan kantor  BLM-PUAP  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap besar tunggakan  kredit,  dengan  koefesien regresi sebesar -0,099 serta hasil uji t menunjukkan  nilai  sig.< α yaitu
0,000  <  0,01.  Pengujian  variabel jarak  tempat  tinggal  dengan  kantor BLM-PUAP berpengaruh nyata terhadap  besarnya  tunggakan  kredit pada program dana BLM-PUAP. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa  besar  tunggakan  kredit  yang paling  besar  berada  pada  responden dengan  jarak  yang  tidak  terlalu  jauh dengan  kantor  BLM-PUAP  yaitu jarak  0-1  kilometer  yaitu  sebanyak
59  responden,  dimana  9  responden berada  pada  tunggakan  0  sampai  33 persen,  24  responden  berada  pada tunggakan  34  sampai  67  persen  dan 26 responden berada pada tunggakan 68 sampai 100 persen.
b. Variabel  Pengaruh  Orang  Lain yang Tidak Membayar
Hasil uji menunjukkan bahwa variabel  pengaruh  orang  lain  yang tidak  membayar  kredit  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap besar tunggakan  kredit,  dengan  koefesien regresi sebesar -0,089 serta hasil uji t menunjukkan  nilai  sig.< α yaitu 0,019  <  0,05.  Pengujian  variabel pengaruh  orang  lain  yang  tidak membayar  kredit  berpengaruh  nyata terhadap  besarnya  tunggakan  kredit pada program dana BLM-PUAP.
Dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel adanya pengaruh  orang  lain  berada  pada proporsi  terbesar  tunggakan  kredit yaitu sebanyak 80 responden. Hal ini dikarenakan dengan latar pendidikan responden  yang  rendah  sehingga mudah  terpengaruh  oleh  orang  lain. Dimana  mendengar  anggota  lain yang  sebenarnya  mampu  untuk membayar  kreditnya  tetapi  tidak membayar kreditnya, sehingga anggota  yang  lainnya  juga  enggan membayar  kreditnya  walaupun  ia mampu untuk membayarnya.

## c.  Variabel  Sikap  Petani  Tidak Mau Bayar Kredit
Hasil uji menunjukkan bahwa variabel sikap petani tidak mau bayar kredit  karena  anggapan  dana  BLM- PUAP adalah dana hibah berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  besar  tunggakan  kredit,
dengan  koefesien  regresi  sebesar -0,138  serta  hasil  uji  t  menunjukkan
nilai  sig.< α yaitu  0,000  <  0,01. Pengujian  terhadap  variabel  sikap petani  tidak  mau  bayar  kredit berpengaruh nyata terhadap besarnya tunggakan kredit pada program dana BLM-PUAP.
Variabel  sikap  petani  tidak mau  bayar  kredit  karena  anggapan bahwa  program  dana  BLM-PUAP merupakan dana hibah yang diberikan  pemerintah  secara  cuma- cuma  kepada  mereka  sangat  erat kaitannya dengan tingkat pendidikan responden itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi  terbesar  adanya  sikap petani  menganggap  dana  BLM-
PUAP  merupakan  dana  hibah  yaitu pada  tingkat  pendidikan  SD  yaitu sebanyak  30  responden.  Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka pengetahuan  dan  informasi  yang diterima  akan  lambat  ditangkap. Adanya  sikap  responden  yang  tidak mau  membayar  kredit  disebabkan pengurus  kurang  mengenal  watak dan  karakter  anggotanya  karena kurang  memiliki  informasi  yang lengkap  dan  ditambah  lagi  tidak dilakukannya  seleksi  yang  ketat terhadap anggota sehingga terjadinya salah pilih anggota.
d. Pekerjaan Utama Hasil uji menunjukkan bahwa variabel pekerjaan utama berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  besar  tunggakan  kredit, dengan  koefesien  regresi  sebesar  -
0,140  serta  hasil  uji  t  menunjukkan nilai  sig.< α yaitu  0,001  <  0,01. Pengujian  terhadap  variabel  sikap petani  tidak  mau  bayar  kredit berpengaruh nyata terhadap besarnya tunggakan kredit pada program dana
BLM-PUAP.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pekerjaan  responden  selain perkebunan  berada  pada  tunggakan kredit  terbesar  yaitu  sebanyak  92 responden,  sedangkan  responden yang bekerja pada sektor perkebunan sebanyak  46  orang.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  semakin banyak responden yang bekerja pada sektor  perkebunan  maka  tunggakan kredit  dapat  semakin  menurun.
Responden  yang  bekerja  di  sektor perkebunan akan memperoleh pendapatan bulanan sehingga mereka bisa  membayar  cicilan  kredit  tiap bulannya, berbeda dengan responden yang bekerja selain sektor perkebunan, dimana mereka mayoritas tidak mempunyai pekerjaan  sampingan  sehingga  tidak mempunyai  pendapatan  bulanan  dan hanya  memperoleh  pendapatan  yang mengandalkan  hasil  panen  yaitu  3 bulan  sekali  sehingga  mengalami kesulitan  membayar  cicilan  kredit tiap  bulannya.  Walaupun  pekerjaan utama  telah  sesuai  dengan  RUB tetapi  salah  pilih  anggota  tetap terjadi, hal ini karena watak anggota itu  sendiri  hal  ini  menunjukkan bahwa  pengurus  kurang  mengenal anggotanya  dimana  tidak  memiliki informasi  pribadi  yang  lengkap tentang  anggota  sebelum  masuk dalam  kelompok.  Kemudian  tidak dilakukannya  penyeleksian  yang kurang  maksimal  sehingga  berakibat terjadi salah pilih anggota yang tidak diinginkan.
Pengujian  uji  F  bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  variabel bebas  terhadap  variabel  besar tunggakan  kredit  secara  bersama- sama.  Variabel  bebas  akan  terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap  variabel  terikat  jika  nilai statistik  signifikansi  lebih  kecil  dari
tingkat  signifikansi  yang  digunakan yaitu  persen  (sig.< α). Sebaliknya jika  nilai  statistik  signifikansi  lebih besar  dari  tingkat  signifikansi  (sig.> α) maka  variabel  bebas  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hasil nilai F hitung adalah 8,246 sedangkan  nilai  statistik  signifikansi adalah  0,000.  Jadi  nilai  statistik signifikansi  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi  (sig.< α) yaitu  0,000  <
0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel independent secara bersama- sama  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap variabel dependent  pada  tingkat  signifikan  5 persen. V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan Hasil Pengujian menggunakan regresi berganda menghasilkan  faktor-faktor  yang berpengaruh  nyata  terhadap  besar tunggakan  kredit  adalah  variabel variabel  jarak  tempat  tinggal  dengan Kantor BLM-PUAP, variabel pengaruh  orang  lain  yang  tidak membayar  kredit,  variabel  sikap petani  tidak  mau  bayar  karena menganggap dana BLM-PUAP merupakan dana hibah dan pekerjaan utama. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap persentase  besar  tunggakan  kredit dilihat  dari  sisi  kelompok  yaitu variabel  persentase  jenis  kelamin perempuan,  variabel  seleksi  anggota dan variabel kenal anggota.

## 5.2. Saran
1. Dana  BLM-PUAP  hendaknya didistribusikan  pada  orang  yang berpendidikan agar lebih
memahami  tujuan  BLM-PUAP dan  meminimalisir  terjadinya tunggakan kredit. 2. Diharapkan  adanya  kegiatan penyuluhan yang rutin dilaksanakan mengenai penjelasan  prosedur  program BLM-PUAP  dan  kontrak  yang jelas  sehingga  tidak  terjadi kesalahpahaman.
3. Pengurus  kelompok  agar  dapat melakukan  penyeleksian  anggota secara ketat sehingga tidak terjadi salah pilih anggota dan diharapkan pengurus lebih sering melakukan  pengawasan  terhadap anggota  kemudian  menerapkan sangsi yang tegas kepada anggota yang  sengaja  menunda-nunda pembayaran kredit tanpa memberikan  alasan  yang  jelas sehingga  dapat  memberikan  efek jera kepada anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni  Noviani.  2011.  Analisis Faktor Penyebab Moral Hazard  Pada  Program  PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) Wilayah  Utara  Kabupaten Cianjur . Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Anita Andi. 2011. Analisis Pendapatan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat  Pengembangan Usaha  Agribisnis  Pedesaan (BLM-PUAP)  di  Kabupaten Baritokuala. Tesis. Universitas Lambung Mangkurat. Banjar Baru. Apriyanti  Liyana.  2011. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Penanggulangan  Kemiskinan Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. Ariyati  Farida.  2011.  Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Program Pengembangan Usaha Agribisnis  Pedesaan  (PUAP). Jurnal.  Nomor  2,  Juli- Desember 2011. Ashari. 2009. Optimalisasi Kebijakan  Kredit  Program Sektor Pertanian di Indonesia. Jurnal. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. BPS.  2013. Badan  Pusat  Statistik. Indragiri Hilir. Erani A.Y. 2006. Ekonomi Kelembagaan. Bayumedia Publishing. Malang. Ghozali  Imam.  2011.  Aplikasi Analisis  Multivariate  dengan Program IBM SPSS19. Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro. Semarang. Gujarati  DN.  2006.  Dasar-dasar Ekonometrika. Penerbit Erlangga. Jakarta.