## KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK  DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Junus J. Beliu 1 , dan Yusinta N. Fina²
A BSTRACT
1 Universitas Terbuka Kupang, Indonesia junus@ecampus.ut.ac.id
2 Universitas Terbuka Kupang, Indonesia yusinta@ecampus.ut.ac.id
Submitted: 18 June 2021 Revised: 1 November 2021 Accepted: 5 December 2021
The purpose of this study is to see how the state provides full guarantees for children to develop their potential optimally, but the implementation does not go accord- ing to plan. KPAI data reveals that in 2019 there were 4,369 cases of child abuse. This study uses a qualitative method using descriptive methods that describe the phenomena that occur in the field, observation and interviews. The results of this study indicate that cultural factors, economic problems, emotional disturbances and sudden behavior are the main obstacles to child protection. Therefore, protec- tion of children must be carried out with a cultural approach, as well as improving the quality of the community’s economy in addition to law enforcement that is fair to children. The implications of this research will be used as recommendations for the KPAI in the south middle east district.
Keywords : child protection; child rights violations; law enforcement

## A BSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana negara memberikan jaminan se- cara penuh kepada anak-anak untuk mengembangkan potensinya secara opti- mal, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan perencanaannya. Data KPAI mengungkapkan bahwa tahun 2019 telah terjadi 4.369 kasus pelanggaran gak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di- lapangan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya, masalah ekonomi, gangguan emosional dan perilaku tiba – tiba merupakan penghambat utama perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, perlindungan kepada anak harus dilakukan dengan pendekatan budaya, serta peningkatan kualitas perekonomian masyarakat  disamping penegakan hukum yang adil bagi anak. Implikasi dari penelitian ini akan dijadikan rekomendasi bagi pihak KPAI diwilayah kabupaten timur tengah selatan.
Kata Kunci: perlindungan anak; pelanggaran hak anak; penegakan hukum
Jiapi : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 2  December 2021 Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
PENDAHULUAN Anak memiliki hak yang sama dan dilin- dungi oleh negara. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 1) yang menyatakan bah- wa semua manusia dilahirkan bebas dan se- tara dalam martabat dan hak asasi manusia. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani yang baik dan harus dipersatukan dalam semangat persaudaraan(Rumtianing, 2016) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, tahun ini berfokus pada pendidi- kan (SDG 4) dan masyarakat yang damai (SDG 16), termasuk pemberantasan kekerasan di se- kolah.  Dari agenda Pemabangunan memberi slogan “tidak meninggalkan seorang pun” men-
jadi jantung pembangunan berkelanjutan 2030. SDGs dengan berfokus pada konvensi PPB ter- kait Hak Anak (CRC). Bagi Bangsa Indonesia, masalah perlindungan merupakan suatu hal yang mendapat perhatian serius oleh berbagai elemen bangsa. Hal ini perlu disadari bahwa anak merupakan generasi penerus yang per- lu diberikan jaminan untuk mengembangkan potensinya demi keberlangsungan kehidupan bangsa ke depan. Di pundak anak – anak masa depan bangsa dipertaruhakan. Data SDG 2030 untuk anak-anak memproyeksikan kemajuan SDG jangka panjang diantara anak-anak berdas- arkan SG Beseline Report on Children.(Astuti & Suhendi, 2014)
Undang-Undang Perlindungan Anak yang
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021
dicetuskan pada tahun 2014 merupakan pro- duk yang dibuat oleh bangsa Indonesia untuk memberikan jaminan bagi tumbuh kembang anak baik fisik maupun mental. Negara membe - rikan segala jaminan agar anak mengembang- kan potensinya secara optimal sesuai dengan potensinya(Hasibuan, 2019).
Namun pada kenyataannya hal tersebut belum dilakukan secara maksimal: data dari Ko- misi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) men- gungkapkan ada 4.369 kasus pelanggaran hak anak di tanah air ditahun 2019. KPAI menyaji- kan data, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan data 2018 sebanyak 4.885 kasus. Kasus tertinggi ditemukan melibat- kan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  den - gan total 1.251 kasus. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 1.
Tabel 1. Jenis Pelanggaran Hak Anak Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus Anak berhadapan dengan kasus hukum 1.250 Pelanggaran hak anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif 896 Pornografi dan kejahatan siber 653 Kesehatancdan Narkoba 344 Pendidikan yang bermasalah 321 Masalah-masalah Sosial 291 Perdagangan manusia dan eksploitasi 244 Agama dan budaya 193 Pelanggaran hak sipil dan partisipasi 108 Kasus Lainnya 68 Jumlah 4.369
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di- golongkan sebagai provinsi dengan tingkat keke- rasan terhadap anak yang tinggi. Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT Vero- nika Atta,SH. MH. Kekerasan terhadap anak di NTT sudah sangat meresahkan. Berbagai kasus selalu terjadi bukan saja di rumah tetapi sudah merambat sampai ke tempat – tempat atau lem- baga publik terutama sekolah. Kekerasan terha- dap anak ini menurutnya, didominasi oleh pela- ku yang merupakan orang – orang dekat seperti orang tua, keluarga, guru, teman dan hanya sedi- kit yang tidak dikenal. (Astuti & Suhendi, 2014) Catatan Komnas Perempuan Tahunan yang dilaporkan mengungkapkan bahwa keke- rasan terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama lima tahun terak -
hir. Komnas perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia Timur cukup banyak dengan NTT tertinggi yai- tu 677 kasus. Kekerasan terhadap wanita pada wilayah bagian Indonesia Timur relative cukup banyak, dimana daerah NTT memiliki nilai ter- tinggi secara signifikan yaitu  sebesar 677 kasus pertahun. Pada tahun 2020, kekerasan terhadap wanita dan anak yang diperoleh berdasarkan Dinas perlindungan perempuan dan anak me- ningkat dengan penambahan kasus 255 yang te- ridentifikasi pada 12 kabupaten. (Prakoso, 2016) Data menunjukkan bahwa Kabupaten Ti- mor Tengah Selatan sebagai salah satu kabupa- ten di NTT memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa implemenatasi un- dang – undang perlindungan anak masih belum optimal diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak Per Kabupaten Tahun 2020 Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus Kota Kupang 56 Kabupaten Kupang 8 Alor 7 Belu 13 Ende 46 Flores Timur 1 Rote Ndao 2 Sabu Raijua 5 Sumba Tengah Selatan 1 Timur Tengah Selatan 57 Timur Tengah Utara 58 Jumlah 255
Kebijakan publik, sebagaimana diketahui dalam Dyes (1981), adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. yang berarti Dye ingin mengk- laim bahwa semua aktivitas pemerintah, baik eksplisit maupun implisit, adalah kebijakan.  Hal ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah yang aktif maupun passsif dalam sebuah masalah publik menunjukkan sikap pemerintah, walau- pun cenderung sikap pemerintah dianggap se- bagai sikap politis. (Lind & Arndt, 2017). Dalam definisi kebijaka publik mengandung pengertian bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh instansi pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) Ke-
Junus J. Beliu dan Yusinta N. Fina
tertiban umum mengacu pada keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Lebih lanjut James E. Anderson mendefinisikan politik seba - gai perilaku sejumlah aktor (pejabat, kelompok, penguasa) atau sejumlah aktor dalam bidang ke- giatan tertentu.(Rulinawaty, Aripin, Samboteng, & Andriyansah, 2020)
Cakupan kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bi- dang pembangunan, seperti kebijakan pub- lik di bidang pendidikan, pertanian, keseha- tan, transportasi, pertahanan, dll. bersifat lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provin- si , peraturan pemerintah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. (Samboteng & Rulinawaty, 2019)Kebijakan publik seba- gaimana diuraikan di atas, tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Menurut Amir (2020) proses  kebijakan  publik  meliputi  1)  identifikasi masalah politik, 2). Agenda setting, 3) perumu- san kebijakan), 4). ratifikasi politik (political le - gitimation), 5). Implementasi kebijakan dan 6). Penilaian kebijakan (policy assessment).(Hupe & Hill, 2007)  Sementara itu, aktor atau aktor dalam perumusan kebijakan publik dapat dibe- dakan menjadi dua kelompok, yaitu aktor resmi dan aktor tidak resmi. Peserta resmi adalah wa- kil pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif. Aktor-aktor tidak resmi saat ini antara lain: kelompok kepentingan, par- tai politik, dan  individu warga negara.(Amir, 2020) Implementasi kebijakan memiliki pandan- gan yang luas, sebagai salah satu proses dari tiga proses dari kebijakan publik, setekah keijakan disahkan oleh pemerintah menjadi regulasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam pe- laksanaan implementasi kebijakan melibatkan perbagai pemangku kepentingan yang terlibat, yang secara sadar bekerja bersama-sama unutk menyukseskan kebijakan publik agar men- capai kinerja kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan(Publik, Kebijakan, & Kebijakan, n.d.). Implementasi kebijakan publik menjadi hal yang riskan, karena sering mengalami kegagalan, ka- rena implementas i kebijakan publik melibatkan masyarakat dan juga melibatkan level terendah dalam birokrasi taua organisasi yang cenderung tidak memahami tujuan kebijakan. Implemen-
tasi kebijakan yang sukses akan memberi dam- pak pada perubahan atau penyelesaian masalah yang kompleks. Perlu dipahami bahwa kebi- jakan publik lahir dari adanya penyakit masya- rakat yang perlu diobati atau perlu diselesaikan masalahnya. (Rulinawaty et al., 2021). Imple- mentasi kebijakan menjadi upaya untuk menja- lankan perintah kebijakan (Rulinawaty Kasmad, Samboteng, & Mahsyar, 2019) untuk mencapai tujuannya.
Implementasi merupakan tahapan yang paling penting karena pada saat implementasi kebijakan seringkali timbul masalah-masalah besar  yang  membatasi  efektifitas  kebijakan. Dalam mengimplementasikanprogram me- merlukan anggaran sebagai bagian yang diren- canakan. Anggaran adalah rencana rinci men- genai perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya selama periode waktu tertentu. Implementasi terkait biaya kebijakan memiliki dampak langsung berpengaruh pada penyelenggaraan kebijakan. Pengeluaran yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pe- nyelenggaraan kebijakan dapat disebut sebagai pemborosan atau pengeluaran yang dapat telah dicegah.
Secara teoritis Dalam bukunya Kebijakan Publik, implementasi kebijakan publik sebagai cara bagi suatu kebijakan untuk mencapai tuju- annya. Tidak lebih dan tidak kurang.Lebih lan- jut, (Kotnik, Umek, Kovač, Stanimirović, & Vin - tar, 2020) implementasi adalah proses umum dari tindakan administratif yang dapat diperiksa pada tingkat program tertentu. Proses penera- pan kebijakan, dipengaruhi oleh isi atau kon- teks dan konteks kebijakan. Isi kebijakan terdiri dari (1) kepentingan yang terpengaruh. (2) Jenis manfaat. (3) Tingkat yang diharapkanmengu- bah. (4) Lokasi pengambilan keputusan. (5) Me- laksanakan program. (6) Sumber Daya terlibat. (Amir, 2020) Ada beberapa tantangan yang mempenga- ruhi keberhasilan implementasi Banyak faktor yang melekat pada area kontekstual yang ber- beda mempengaruhi jalannya peristiwa di arena kebijakan, di samping tekanan dari aktor kebija- kan internasional, nasional, regional atau lokal, dan itu membuat proses pembuatan kebijakan menjadi sangat kompleks dan bahkan lebih me- narik. Koherensi kebijakan vertikal dan horizon- tal merupakan tantangan tambahan, sedangkan koordinasi dan pengelolaan kebijakan publik
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021 Pages 73-80
yang bersifat lintas sektoral sangat sulit. Selain itu, biasanya tidak ada alokasi publik yang me- madai untuk pengembangan dan implementasi kebijakan yang efektif, yang sering kali menga- rah pada solusi dan improvisasi ad-hoc. Untuk alasan yang sama, penilaian dan evaluasi yang komprehensif dan rinci tentang efek atau hasil yang diharapkan dari kebijakan publik jarang di- lakukan.
Di sisi politik dari spektrum kebijakan publik, orientasi ideologis, kepentingan partai dan kesepakatan koalisi memainkan peran besar dalam konteks pembuatan kebijakan, sementa- ra opini profesional dan publik sering diabaikan dan diabaikan. Pola pikir semacam ini yang den- gan murah hati didukung oleh tradisi budaya dan politik nasional, berulang kali menyebabkan kurangnya orientasi strategis yang realistis dan koheren serta rencana aksi yang layak. Proses pembuatan kebijakan yang tidak terstruktur dengan baik dan sering dipandu se- cara sewenang-wenang secara tidak langsung menyebabkan keputusan yang tidak berdasar dan tidak masuk akal, dan selanjutnya mengu- rangi minat profesional dan masyarakat umum dalam debat publik, proses deliberatif, dan ma- salah yang sedang dibahas. Komunikasi antara otoritas publik dan masyarakat umum bersifat sepihak dan agak terbatas, dan dengan demikian tidak efektif. Oleh karena itu, masyarakat umum biasanya memiliki harapan yang tidak realistis tentang kebijakan tertentu dan semakin kecewa dan tidak puas setelah implementasinya, yang biasanya mencerminkan efisiensi kebijakan yang lebih rendah daripada yang diantisipasi. Ranah kebijakan, di mana studi ini me- nawarkan analisis komprehensif holistik dari faktor kunci yang relevan untuk keberhasilan desain dan implementasi kebijakan publik, yang berlaku secara luas untuk semua atau sebagian besar bidang kebijakan.
Selama pemeriksaan berbagai teori kebi- jakan publik yang relevan, kami mengekstraksi faktor-faktor kunci: dukungan strategis, kelem- bagaan, normatif, ekonomi/keuangan, meto- dologi/prosedur dan organisasi/sumber daya manusia/TIK, yang kami yakini sebagai kunci keberhasilan desain, implementasi dan kinerja kebijakan publik. Akibatnya, kami menganalisis peran, sifat, dan saling ketergantungan dari fak- tor-faktor yang dipilih ini. Oleh karena itu, tuju- an artikel ini adalah untuk menganalisis imple-
mentasi kebijakan, untuk menentukan faktor mana yang telah ditentukan sebelumnya yang berkontribusi paling besar terhadap desain dan implementasi kebijakan publik yang berhasil, dan untuk memberikan dasar untuk perbandin- gan dengan negara atau sistem serupa. Sejalan dengan landasan teoretis, makalah kami teru- tama berfokus pada dua tujuan penelitian yang saling terkait:
Analisis  sifat,  peran  dan  signifikansi  dari faktor-faktor yang dipilih untuk desain dan implementasi kebijakan publik yang sukses diwi- layah tertentu. Investigasi saling ketergantungan dari faktor-faktor yang dipilih dan dampaknya (diurutkan berdasarkan relevansi) pada kinerja kebijakan publik.
Rancangan penelitian yang diusulkan di- dasarkan pada teori implementasi kebijakan publik. Dengan menghubungkan desain kebi- jakan dan pembuatan kebijakan dengan teori terkait, kami mencoba mengisi kesenjangan teo- ritis-metodologis dan berkontribusi pada pen- carian model teoretis yang dapat menjelaskan dinamika implementasi kebijakan dan lingkun- gan serupa. Struktur makalah ini adalah sebagai berikut: pertama, kerangka konseptual teoritis- analitik berdasarkan tinjauan literatur dari teori kebijakan publik yang relevan dibahas. Berasal dari temuan-temuan ini, faktor-faktor yang re- levan untuk desain dan implementasi kebijakan publik yang sukses diidentifikasi dan dipilih.
Lingkungan Kebijakan Publik Pemimpin politik dan pembuat kebijakan, serta birokrat yang membentuk kebijakan pub- lik, secara teratur menghadapi keputusan strate- gis dengan konsekuensi masa depan yang tidak pasti karena perubahan sosial yang konstan. Hasil seringkali bergantung pada berbagai fak- tor yang sulit diprediksi di luar kendali mereka (Volkery & Ribeiro, 2009) Realitas pengambilan keputusan kebijakan publik  secara  definisi  dipenuhi  dalam  kondisi tingkat ketidakpastian dan kompleksitas yang tinggi. Dalam dekade terakhir, desain dan imple- mentasi KPS telah secara kontekstual dan meto- dologis, diuraikan dengan baik dalam literatur akademik (Mintrom & Luetjens, 2017) Meskipun banyak penelitian telah dilakukan sejauh ini, tanpa kecuali dilakukan di bidang kebijakan ter- tentu, yang berarti bahwa analisis komprehen- sif yang sistematis dari faktor-faktor kunci yang
Junus J. Beliu dan Yusinta N. Fina
mempengaruhi proses desain dan implementasi kebijakan publik, berlaku secara luas untuk se- mua atau sebagian besar bidang kebijakan, ma- sih belum ada(Howlett, 2015).
Fokus utama studi kebijakan publik, yang diklasifikasikan  sebagai  subbagian  dari  disip - lin ilmu politik yang lebih luas (Cairney, 2013) telah lama bagaimana menjelaskan proses ke- bijakan publik dan outputnya dalam bentuk instrumen kebijakan tertentu. Para peneliti di subbidang ilmu politik ini mempelajari forma- si, proses dan perkembangan pembuatan kebi- jakan publik dan perubahan kebijakan publik, dan  bertujuan  untuk  mengklarifikasi  mengapa pendekatan kebijakan publik tertentu tampak lebih berhasil daripada yang lain. Untuk lebih memahami kompleksitas proses kebijakan pub- lik, peneliti secara teratur mempersempit fokus pada subset dari pemain kebijakan publik utama yang sering dimasukkan dalam pembentukan kebijakan publik di area kebijakan publik ter- tentu, seperti kebijakan lingkungan atau kebi- jakan kesehatan. Namun, lingkungan kompleks kontemporer membutuhkan (lebih) pendekatan interdisipliner yang sudah ada di tingkat peme- rintahan yang lebih rendah dan bahkan lebih penting lagi di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (Raadschelders, 2011)
Salah satu pertanyaan yang sering diabai- kan dalam ilmu politik dan administrasi publik adalah tentang hubungan menarik antara politisi dan birokrat dan bagaimana pemerintahan dan administrasi terkait satu sama lain mengasum- sikan peran yang lebih besar dari administrasi publik (birokrasi) pada tahap awal proses pem- buatan kebijakan.
Administrasi publik secara politik indepen- den dari politik dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun beberapa tingkat dikotomi di antara keduanya diperlukan Birokrasi dianggap sebagai instrumen pemerintah untuk menyiapkan legis- lasi dalam rangka menjawab tantangan publik melalui implementasi kebijakan yang ditarget- kan dan selanjutnya evaluasi dampak kebijakan publik (Kerwin & Furlong, 2018). Namun, pada kenyataannya, birokrasi sering memainkan pe- ran penting dalam membentuk lingkungan kebi- jakan publik dan mengarahkan kebijakan publik, terutama dalam kondisi tertentu, yang mungkin timbul selama interval antara pemerintah lama dan baru terpilih, kurangnya strategi dan ren- cana nasional, pada kedatangan struktur politik
yang tidak berpengalaman pada posisi politik yang tinggi, atau dari tindakan ideologis/poli- tik terselubung dari birokrasi. Masalah-masalah ini dapat menjadi sangat akut di negara-negara yang secara politik tidak stabil dengan tradisi de- mokrasi yang pendek dan lembaga-lembaga ne- gara yang lemah. Praktik semacam itu bisa san- gat berbahaya, karena dapat meningkat menjadi defisit  demokrasi  yang  signifikan  dan  anomali struktural lainnya dalam fungsi badan-badan pemerintah. Upaya mencari keseimbangan pe- ran birokrasi itu rumit dan harus didukung oleh berbagai langkah sistemik, seperti; legislasi yang memadai, adanya pedoman strategis dan ren- cana aksi di bidang prioritas tindakan negara, fungsi institusi yang berkualitas, pengawasan politik (parlemen) yang konstan dan kompre- hensif, dialog yang efektif dengan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, dll.
Siklus Kebijakan Pada tahun 1950-an teori siklus kebija- kan publik dikembangkan oleh Harold Lasswell di Amerika Serikat, di mana ia mengajukan ide inovatif dengan menggambarkan ilmu kebijakan publik sebagai multidisiplin, pemecahan masa- lah dan secara eksplisit normatif. Saat ini, ada konsensus di kalangan akademisi bahwa siklus kebijakan publik terdiri dari lima tahap (Fon- taine, 2011) yaitu: (1) penetapan agenda, (2) perumusan kebijakan publik, (3) pengambilan keputusan kebijakan publik, ( 4) implementa- si kebijakan publik dan (5) evaluasi kebijakan publik.  Meskipun  kelimanya  signifikan,  tiga  di antaranya – penetapan agenda, perumusan dan implementasi – sangat penting untuk memaha- mi siklus kebijakan publik. Namun, untuk ke- berhasilan implementasi kebijakan publik dan adaptasinya yang berkelanjutan, adalah sangat penting untuk melakukan semua fase siklus ke- bijakan publik, termasuk evaluasi dengan lang- kah-langkah pemasyarakatan, untuk mengikuti prinsip-prinsip tata kelola publik yang sehat, lagi-lagi di berbagai bidang politik. serta tingkat administrasi (Ongaro & Van Thiel, 2018)
METODE Makalah ini menggunakan desain peneli- tian analisis konten penjelas dan eksploratif di- dukung oleh tinjauan luas literatur dan investi- gasi dari berbagai sumber berisi konten terkait masalah. Metode analisis isi diterapkan pada
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021 Pages 73-80
terstruktur wawancara dan diskusi berorientasi objek dengan para ahli terkemuka di bidangnya. Penelitian tentang peran dan pentingnya faktor- faktor yang dipilih untuk desain yang sukses dan implementasi kebijakan publik perlindungan anak di NTT dan saling ketergantungan serta dampaknya terhadap kinerja kebijakan publik dilakukan pada bulan Februari hingga Septem- ber 2020.
Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan kekhasan penelitian masalah dan impli- kasinya (Oaks, Aberdeen, & Psychology, 2013). Karena penelitian ini sebagian besar bersifat eksploratif, metode empiris kuantitatif dapat idak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, analisis konten dianggap yang pa- lingpendekatan metodologis yang menguntung- kan dalam memahami bidang penelitian yang kompleks ini.
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama selama formatif fase penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masalah perlindungan anak merupakan masalah yang sangat krusial karena hal ini di- dasari oleh pemikiran bahwa setiap anak sejak lahir memiliki hak dasar yang harus dilindungi. Negara memiliki kewajiban untuk melindun- gi hak anak karena pada dasarnya, hak hidup, tumbuh dan berkembang merupakan hak dasar setiap manusia. Setiap aturan yang dibuat seba- gai pedoman bagi keselarasan hidup manusia. Kehadiran UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak hadir sebagai jawaban atas ketidakadilan yang terjadi kepada anak. Wa- laupun demikian dalam pelaksanaannya bany- ak hal yang belum sesuai dengan harapan dari pembuat kebijakan. Hal ini tidak lepas dari ang- gapan bahwa untuk mengetahui layak tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan maka akan teruji saat dilakukan implementasi kebijakan.
Masyarakat Kabupaten TTS belum sepe- nuhya menyadari dan mengetahui bahwa per- lindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat krusial dalam kehidupan bermasyara- kat. Dalam kultur masyarakat ditemukan bahwa anak belum bisa dilibatkan dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Seseorang akan terlibat dalam kegiatan sosial bila ia telah diang- gap dewasa atau telah menikah. Akibatnya, anak selalu ditempatkan sebagai pihak yang lemah
dan wajib mengikuti apa kemauan dari orang dewasa. Anak seolah-olah berada dalam kelom- pok kelas ketiga bila anggapan bahwa perempu- an menempati kelompok kelas kedua, itu adalah benar dalam masyarakat. Anak selalu diberikan kesempatan apabila laki-laki dan perempuan de- wasa telah selesai dengan urusannya. Hal ini da- pat dilihat ketika dalam perhelatan tertentu ke- sempatan untuk menikmati makan dan minum misalnya, anak selalu akan makan dan minum bila orang tua baik laki – laki dan perempuan te- lah selesai makan. Budaya tersebut telah meng- hiasi semua sendi kehidupan masyarakat akibat- nya perlindungan terhadap hak anak menjadi sebuah pertentangan antara kebiasaan yang te- lah dijalani bertahun – tahun dengan keinginan untuk menempatkan anak sejajar dengan orang dewasa.
Kondisi perekonomian keluarga merupa- kan hal yang juga turut memberikan andil yang besar terhadap upaya perlindungan terhadap hak anak. Sebagai pihak yang lemah anak di- katakan wajib untuk mengikuti kemauan orang dewasa. Akibatnya, tidak jarang anak dilibatkan dalam upaya meningkatkan perekonomian kelu- arga. Masalah ekonomi membuat orang tua me- rasa bahwa kehadiran anak-anak dalam keluarga harus dimanfaatkan untuk meringankan beban perekonomian keluarga. Keberadaan anak yang seharusnya berada dalam perlindungan orang tua dimanfaatkan secara baik oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab dan mempekerja- kan mereka. Markus Fallo seorang mantan pe- kerja anak mengungkapkan bahwa:
“ Saya bersama dengan saudara yang lain kakak beradik awalnya bersekolah namun karena kondisi perekonomian orang tua ti- dak memungkinkan maka kami terpaksa harus berhenti bersekolah di kelas 1 SD. Hal ini disebabkan sang majikan sering memberi uang kepada bapak. Akibatnya, bila kami me- larikan diri untuk tidak bekerja maka bapak selalu memarahi dan membujuk kami untuk kembali bekerja ”
Sedangkan menurut pengakuan Melda seorang pekerja yang lain:
“ Saya terpaksa harus bekerja karena setelah ibu saya meninggal, bapak meninggalkan kami dan tidak diketahui keberadaannya, Hal ini menyebabkan sebagai anak pertama saya

## Kajian Terhadap Kebijakan Perlindungan Hak Anak  di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Junus J. Beliu dan Yusinta N. Fina
berhenti bersekolah dan bekerja untuk men- gurus ke – 5 adik yang masih kecil ”
Hasil wawancara tersebut mengindikasi- kan bahwa eksploitasi terhadap anak lebih di- pengaruhi oleh kondisi perekonomian keluarga. Masyarakat menyadari bahwa anak perlu men- dapat  perlindungan  baik  secara  fisik  maupun mental tetapi keterbatasan membuat mereka tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi anak sebagai pihak yang lemah.
Selain persoalan perekonomian, tekanan emosional merupakan faktor lain yang merupa- kan alasan bagi orang tua untuk mengabaikan keberadaan anak dalam kehidupannya. Hal ini tidak lepas kondisi psikologis orang dewasa yang diperhadapkan pada persoalan – persoalan hi- dup yang kian hari terus memberatkan dan aki- batnya melampiaskan kepada anak – anak seba- gai pihak yang lemah.
Delila salah seorang pekerja swasta yang melakukan kekerasan terhadap anaknya saat di- temui mengungkapkan:
“ saya terpaksa melakukan kekerasan ter- hadap korban karena saya sering dimarahi dan dicaci maki oleh majikan saya yang me- rupakan ibu dari korban. Saya melakukan kekerasan untuk membalas kalakuan orang tuannya ”
Dari wawancara ini terlihat bahwa teka- nan emosi yang tersimpan secara terus menerus menyebabkan orang bisa melakukan kejahatan terhadap anak yang masih polos dan belum me- miliki kemampuan untuk membela diri. Selan- jutnya, keberadaan manusia tidak dapat dilepas- kan dari kondisi yang terjadi secara tiba – tiba. Manusia memiliki reflex terhadap hal – hal yang ada disekitarnya, hal ini bisa berakibat terhadap pelanggaran hak anak sebagai pihak yang lemah. Hal ini sering disadari oleh pelaku kejahatan ter- hadap anak yang kemudian diungkapkan penye- salan yang mendalam setelah menyadari bahwa tindakan tersebut telah dilakukan. Tidak jarang pelaku kejahatan kemudian mengungkapkan pe- nyesalannya.

## SIMPULAN
Masalah perlindungan anak merupakan masalah yang sangat krusial karena hal ini di- dasari oleh pemikiran bahwa setiap anak sejak lahir memiliki hak dasar yang harus dilindungi.
Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak karena pada dasarnya, hak hidup, tum- buh dan berkembang merupakan hak dasar se- tiap manusia. Setiap aturan yang dibuat sebagai pedoman bagi keselarasan hidup manusia. Ke- hadiran UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang per- lindungan anak hadir sebagai jawaban atas keti- dakadilan yang terjadi kepada anak. Faktor yang menghambat implementasi  UU perlindungan anak adalah budaya, masalah ekonomi, ganggu- an kejiwaan dan situasi yang terjadi secara tiba – tiba. Oleh karena itu, perlindungan kepada anak harus dilakukan dengan pendekatan bu- daya, serta peningkatan kualitas perekonomian masyarakat  disamping penegakan hukum yang adil bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, A. (2020). Public Policy Implementation: Study on Educational Budgeting of Palopo. Journal La So- ciale , 1 (1), 5–11. https://doi.org/10.37899/journal- la-sociale.v1i1.19
Astuti, M., & Suhendi, A. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Implemen- tation of Welfare and Child Protection Policies. Sos- io Konsepsia , 4 (1 (September-Desember)), 215–235. Cairney, P. (2013). Standing on the Shoulders of Giants: How Do We Combine the Insights of Multiple Theo- ries in Public Policy Studies? Policy Studies Journal ,
41 (1), 1–21. https://doi.org/10.1111/psj.12000 Fontaine, G. (2011). The effects of governance modes on the energy matrix of Andean countries. Energy Policy , 39 (5), 2888–2898. https://doi.org/10.1016/j.en- pol.2011.02.064 Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. Jurnal Hukum Responsif , 7 (7), 169–175. Re- trieved  from  http://jurnal.pancabudi.ac.id/index. php/hukumresponsif/article/view/568 Howlett, M. (2015). Research Provocations. Policy and Pol- itics , 43 (2), 291–311. Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-level bureaucracy and public accountability. Public Administration , 85 (2), 279–299. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.2007.00650.x Kerwin, C. M., & Furlong, S. R. (2018). Rulemaking: How government agencies write law and make policy . Cq Press.
Kotnik, Z., Umek, L., Kovač, P., Stanimirović, D., & Vintar,
M. (2020). Analysis of the Key Factors for Successful Public Policy Implementation: A Qualitative Study in Slovenia. Danube , 11 (2), 113–140. https://doi. org/10.2478/danb-2020-0007 Lind, E. A., & Arndt, C. (2017). Regulations, fairness and trust . https://doi.org/10.1787/9789264268920-6- en Mintrom, M., & Luetjens, J. (2017). Creating Public Value: Tightening Connections Between Policy Design and Public Management. Policy Studies Journal , 45 (1),
170–190. https://doi.org/10.1111/psj.12116
Oaks, T., Aberdeen, T., & Psychology, E. (2013). Yin, R. K.
(2009). Case study research: Design and methods (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. The Canadian Journal of Action Research , 14 (1), 69–71. https:// doi.org/10.33524/cjar.v14i1.73 Ongaro, E., & Van Thiel, S. (2018). The Palgrave handbook of public administration and management in Eu- rope . Springer. Prakoso, A. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Perlindun- gan Anak Dalam Pembaharuan sistem Peradilan Dan Pidana Anak di Indonesia . 359 . Publik, A., Kebijakan, J., & Kebijakan, P. (n.d.). RESOURC- ES SHARING : Raadschelders, J. C. N. (2011). Public administration: The interdisciplinary study of government . New York:
Oxford University Press.
Rulinawaty, Aripin, S., Samboteng, L., & Andriyansah. (2020). Capacity Building Model Of Governance Participatory Network: How Community-Based Organization Is Changing The Culture Of Local Governance In Indonesia. International Journal of Management (IJM , 11 (12), 1786–1799. https://doi. org/10.34218/IJM.11.12.2020.164 Rulinawaty Kasmad, Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019).
The Unwise Policy Of Community Based-Organ- isation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia Rul -
inawaty. OPCION , 35 (22), 2900–2961. https://doi. org/10.1017/CBO9781107415324.004 Rulinawaty, Samboteng, L., Aripin, S., Kasmad, M. R., Harta, R., Susanti, A., & Fadillah, S. (2021). Ac- countability Performance Public Service: Commu- nity Based Organization Solution for Base Public Service. Proceedings of the First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020) , 536 (Ic- steir 2020), 238–243. https://doi.org/10.2991/ assehr.k.210312.037
Rumtianing, I. (2016). Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pan- casila Dan Kewarganegaraan , 27 (156), 7–23. Re- trieved  from  http://journal.um.ac.id/index.php/ jppk/article/view/5524
Samboteng, L., & Rulinawaty. (2019). Red Tape It’s Heaven For Bureaucratic Public Services A Case Study On Trade In Services Business License Of Makassar City. International Journal of Social Science and Humanities Research , 2 (8), 1–12. Retrieved from www.ijojournal.com
Volkery, A., & Ribeiro, T. (2009). Scenario planning in public policy: Understanding use, impacts and the role  of  institutional  context  factors. Technological Forecasting and Social Change , 76 (9), 1198–1207. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2009.07.009