## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
Kadek Intan Rahayu 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: intan.rahayu.kadek@undiksha.ac.id , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com

## Abstrak
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  penangkapan  ikan  secara  ilegal  perlu dikembangkan  guna  mengetahui  mengenai  faktor-faktor  penghambat  dari  penegakan  hukum terhadap illegal  fishing .  Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  penangkapan  ikan secara  ilegal    serta  apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  penegakan  hukum  tindak  pidana illegal fishing. Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  yang  mengkaji  mengenai pertanggungjawaban  tindak  pidana  penangkapan  ikan  secara  ilegal (illegal  fishing) dan  faktor penghambat  dari  penegakan  hukum illegal  fishing. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku penangkapan  ikan  secara  ilegal  atau illegal  fishing dalam  Undang-Undang  No  45  Tahun  2009 Tentang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa sanksi  denda  yang  cukup  berat  dibandingkan  dengan  ketentuan  pidana  yang  lain  sehingga  kurang memberikan  efek  jera  bagi  pelaku,  sanksi  pidana  terhadap  korporasi  masih  dibebankan  kepada pengurusnya. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum illegal fishing di Indonesia adalah oknum  dari  aparat  hukum  itu sendiri,  rumusan  sanksi pidana,  pembuktian,  kurangnya  integritas  dan wawasan aparat penegak hukum.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Ilegal Fishing, Pelaku, Korporasi.

## Abstract
Criminal  liability  to  illegal  fisherman  need  to  be  developed  in  order  to  find  out  the  inhibiting factors of law establishment against illegal fishing. The purposes of this study is to find out about how is the criminal liability of illegal fisherman and what is the inhibiting factor of  law enforcement of illegal fishing. The method which used is normative legal method that talked about accountability for criminal acts of illegal fishing and inhibiting factors of illegal fishing’s law establishment. According to Undang- Undang  No  45  Tahun  2009  about  fishery  stated  that  criminal  sanctions  are  formulated  cumulatively where  the  perpetrators  are  fined  quite  more  rather  than  criminal  provision.  Therefore,  they  do  not deter against illegal fishing and criminal sanction of corporation are still charged to the management. Factors that become obstacles in illegal fishing’s law enforcement in Indonesia are law enforcement officers,  formulation  of criminal sanction, proof,  lack of integrity and knowledge of law  establishment officers.
Key words: Criminal Liability, Illegal Fishing, Perpetrator and Corporation.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan suatu negara maritim yang sebagian wilayahnya berupa  perairan  yang  terdiri  dari  ribuan pulau  dari  sabang  sampai  merauke. Dengan  letak  wilayah  Indonesia  secara geografis  ini  memberikan  nilai  lebih  bagi Indonesia.  Indonesia  harus  aktif  dalam berbagai kerjasama-kerjasama internasional dalam hal kemaritiman termasuk  mengenai  hukum  laut.  Seperti yang  kita  ketahui  bahwa  Indonesia sebagai negara maritim memiliki luas kira- kira 6 juta km 2 yang 3 kali lebih besar dari daratan Indonesia sehingga bisa dikatakan  sangat  banyak  kekayaan  laut yang  dimiliki  oleh  bangsa  kita,  serta berapa  sumber  daya  laut  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari- harinya, sehingga sebagian besar masyarkat  Indonesia  menggantungkan hidupnya  pada  hasil  laut  tersebut  yaitu menjadi seorang nelayan (Marudut, 2014: 230).  Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah kejahatan perikanan, yaitu kegiatan perikanan  yang  tidak  sah,  kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada  suatu  institusi  atau  lembaga perikanan  yang  tersedia  atau  berwenang. Kejahatan  perikanan  ini  paling  sering terjadi  di  wilayah  pengelolaan  perikanan Indonesia  adalah  pencurian  ikan  oleh kapal-kapal  ikan  asing  yang  berasal  dari beberapa  negara  tetangga  seperti  negara Thailand, Fillipina, dan Vietnam, walaupun sulit  untuk  memetakan  dan  mengestimasi tindak  pidana  perikanan  yang  terjadi  di wilayah perairan Indonesia.
Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan  tersebut  dilakukan  oleh  suatu negara  tertentu  atau  kapal  asing  di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya  tanpa  izin  dari  negara  yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan  ikan  tersebut  bertentangan dengan  hukum  dan  peraturan  negara  itu. Sampai saat ini kegiatan pencurian ikan di Indonesia
terbilang
cukup
memprihatinkan. Faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya pencurian ikan di perairan  Indonesia  tidak  terlepas  dari lingkungan strategis global terutama kondisi  perikanan  di  negara  lain  yang memiliki  perbatasan  laut,  dan  sistem perikanan di Indonesia itu sendiri. Kegiatan illegal fishing itu tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara  tetangga  di  kawasan  yang memasuki  perairan  Indonesia  secara ilegal (Julianingsih,2018:3).
Dalam  dua  tahun  terakhir  tercatat 4 tindak pidana perikanan di Bali tepatnya di  daerah  Nusa  Penida.  Salah  satunya adalah    berdasarkan  pada  putusan  No. 785/pid.sus/2015/PN.Dps    terdakwa  atas nama  Muhalim  sebagai  nahkoda  kapal Putri  Andini  (Andi  Kamran  pemilik  kapal). Pada tanggal 10 April 2015. Dalam hal ini Muhalim  bersama  dengan    6  orang  anak buah  kapalnya  yaitu  Ali  Mudin,  Japar, Rubianto,  Ruslan,  Taufik  Hidayat  dan Bidin.  Pelaku  melakukan  tindak  pidana perikanan  yaitu  menggunakan  alat  bantu penangkapan  ikan    berupa  kompresor. Bedasrkan  keterangan  ahli    Ir.  I  Made Sudarsana yang dinyatakan dalam persidangan  bahwa  kompresor  sebagai alat  bantu  penangkapan  ikan  dilarang penggunaanya  karena  dapat  menggangu kenyamanan pelanula (hewan-hewan karang) serta biota laut lainnya. Ketidaknyamanan  ini  menyebabkan  biota laut meninggalkan ekosistemnya, sehingga ekosistem mengalami perubahan  serta  kerusakan  pada  karang. Tekanan  udara  dari kompresor  ini melalui dakor  menghasilkan  gelombang  udara. Gelombang  udara  inilah  yang  dapat mengganggu kenyamanan planula (Hartono dan Hariyanto, 2018 :12).
Upaya penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  pencurian  ikan  di Indonesia  wilayah  pengelolaan  perikanan Republik  Indonesia  sangat  terkait  dengan peraturan  hukum  dan  institusi  penegak hukum,  sedangkan  pembangunan  hukum itu  sendiri  adalah  komponen intergral dari pembangunan nasional. Salah satu penyebab  pencurian  ikan  di  Indonesia wilayah  pengelolaan  Perikanan  Republik Indonesia  adalah  lemahnya  pengawasan akibat lemahnya integritas moral (Leonardo,2017:231). Proses hukum selama  ini  hanya  menyentuh  kalangan
para  awak  kapal  saja  tanpa  berusaha mengungkapkan pelaku yang sebenarnya, yaitu  korporasi  yang  ada  dibalik  semua itu.  Hal  itu  yang  menyebabkan  kerugian besar  yang  terjadi  terhadap  negara, kalangan nelayan, dan masyarakat pesisir,  ini  terbukti  dari  pemahaman  para aparat  hukum  terhadap  pidana  atau  delik iliegal fishing masih sangat awam, namun beberapa  tahun  belakangan  ini  Indonesia mulai  mengambil  tindakan  tegas  dengan cara  menenggelamkan  atau  meledakkan atau  membakar  kapal-kapal  pelaku illegal fishing .  Tindakan  pemerintah  ini  menuai pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat Indonesia.  Tujuan  dari  tindakan  tersebut semata-mata  hanya  untuk  memperkuat penegakan hukum di wilayah laut Indonesia  dan  menunjukan  pada  mata dunia  tidak  semudah  itu  untuk  terus mencuri ikan di negara kita.
Illegal fishing tidak hanya dilakukan  oleh  kapal  berbendera  asing saja,  sekarang  ini  banya  indikasi  kapal- kapal  indonesia  tetapi  dibawa  ke  high seas kemudian melakukan trans-shipment ke  kapal  asing,”  tambah  Menteri  Susi. Adapun,  total  kapal  pencuri  ikan  yang ditenggelamkan sejak 2014 sampai dengan  April  2017  adalah  sebanyak  317 kapal.  Satgas  115  juga  secara  aktif melakukan  penangkapan  kapal  pencuri ikan.  Sampai  dengan  bulan  Juni  2017, Satgas 115 menangkap 294 kapal pencuri ikan  dengan  rincian  116  kapal  Indonesia dan 66 kapal Asing, kapal asing berbendera  Indonesia  116,  Malaysia  6, Vietnam  54,  Filipina  5  dan  Taiwan  1. Selain  itu,  sampai  bulan  Juni  2017, Satgas  menangani  95  kasus  pencurian ikan,  54  di  antaranya  adalah  kasus  IUU fishing,  dan  39  adalah  kasus  kejahatan terkait  perikanan.  Dari  seluruh  jumlah kasus  yang  ditangani,  41  kasus  yang berhasil diselesaikan atau sudah berkekuatan  hukum  tetap  (Kementrian
Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, 2017 : https://kkp.go.id/artikel/1661-rakornas-
satgas-115-perkokoh-barisan-berantas- iuu -fishing ).
Hal  ini  menunjukan  kepada  kita betapa  penanganan  terhadap  kasus- kasus illegal  fishing di  Indonesia  sangat memperihatinkan.
Padahal
akibat
lumpuhnya  penegakan  hukum  di  bidang perikanan ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara.
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku dalam  Undang-  Undang  Nomor 45 Tahun 2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  sebagai  salah  satu  sarana untuk  mewujudkan  kebijakan  lingkungan akan  sangat  dipengaruhi  banyak  faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala perarturan tentang tindak pidana penangkapan  ikan  secara  tidak  sah  yang dimuat didalam Undang-Undang 45
Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran  penangkapan  ikan  terutama pelaku  yang  dalam  hal  ini  melakukan illegal  fishing yang  menimbulkan  banyak kerugian  bagi  negara  dan  merusak ekosistem,  dari  pemaparan  latarbelakang diatas sehingga adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah:
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana  bagi  pelaku  penangkpan ikan secara ilegal ( illegal fishing )? 2. Apa yang menjadi faktor
penghambat  penegakan  hukum tindak pidana illegal fishing ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunkan dalam  karya  tulis  ini  termasuk  ke  dalam penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  objek berupa  peraturan  perundang-undangan atau  norma  hukum  yang  berlaku  atau diterapkan  dalam  suatu  permasalahan isu-isu hukum tertkait penelitian.
Adapun pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dan  pendekatan  kasus  (case approach)
Sumber data ada  dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh dari  studi  kepustakaan  berupa  bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.
Teknik
pengumpulan bahan hukum  dilakukan  dengan  teknik  studi dokumen,  Dalam  penelitian  ini  teknik analisis  bahan  hukum  menggunakan teknik daskriptif.

## PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal .
Faktor-Faktor Penyebab Tindak
Pidana  Penangkapan  Ikan  Secara
Ilegal (illegal fishing) Di Indonesia.
Banyaknya  kasus  perikanan  yang terjadi di Indonesia, dengan datangnya mafia perikanan ke Indonesia maupun yang sudah di Indonesia tentunya ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan semakin  sering  dan  banyaknya  mafia perikanan,  adapun  beberapa  faktor penyebab illegal fishing di Indonesia.
1. Tingkat  Konsumsi  Ikan  Global Yang Semakin Meningkat , Organisasi  Pangan  Dunia  (FAO) mengatakan  penangkapan  ikan secara  ilegal  di  seluruh  dunia telah menimbulkan kerugian hingga  US$  23  miliar,  dimana 30% diantaranya dialami Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kegiatan penangkapan  ikan  secara  ilegal itu menunjukkan negara dirugikan hingga US$ 3,11 miliar per tahun.
Dengan  meningkatnya  jumblah konsumsi  ikan  secara  global mengakibatkan  krisis  ikan  di lautan,  yakni  pada  tahun  2010 jumlahnya  mencapai  5,4  juta  ton, maka pada tahun 2014 jumlahnya melesat  menjadi  6,7  juta  ton. Sementara  tahun  lalu  jumlahnya meningkat  lagi  menjadi  9,7  juta ton. Selain itu dipicu oleh kebutuhan  dan  permintaan  stok ikan  tertentu  mempunyai  nilai ekonomi  tinggi,  khususnya  yang merupakan konsumsi  pengunjung restoran-restoran  mahal  di  luar negeri(Simela, 2012 : 75).
2. Sumber  Daya  Ikan  Di  Negara Lain Semakin Berkurang Negara-negara  dengan  teknologi canggih  sudah  mengalami  krisis ikan  di  laut  mereka,  sedangkan kebutuhan  ikan  mereka  semakin meningkat  maka  yang  terjadi adalah  ekspansi  penangkapan ikan  terhadap  negara  lain  yang dianggap  masi  memiliki  sumber ikan  yang  melimpah,  salah  satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Jika ekspansi itu dilakukan  secara  ilegal  dan  tidak memenuhi  syarat,  maka  yang terjadi  adalah illegal  fishing yang dilakukan di perairan Indonesia.
3. Armada Perikanan Nasional Yang
Lemah Armada  perikanan  Indonesia dianggap
lemah karena kurangnya  perhatian  pemerintah terhadap  para  nelayan  selaku pelaku  utama  dalam  armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan masih  didominasi  oleh  armada berskala  kecil  yang  merupakan armada  perahu  tanpa  motor, sangat  lemah  dan  tertinggal  jauh dari nelayan asing yang
menggunakan  kapal-kapal  besar dengan  daya  tangkap  dalam jumblah yang besar. 4. 4.   Lemahnya Pengawasan Aparat Di Wilayah Perairan Indonesia 5. Lemahnya  sikap  reaktif  aparat yang  berkewajiban  mengawasi laut  Indonesia  merupakan  salah satu  faktor  penyebab  maraknya kasus illegal  fishing ,  padahal Indonesia memiliki banyak
peraturan perundang-undangan yang  terkait  dengan  perikanan serta lemahnya Penegakan Hukum  Di  Laut  Indonesia.Daerah laut  yang  tidak  pernah  terjamah patroli  oleh  aparat  TNI  angkatat laut  maupun  polisi  air  merupakan akibat  dari  penegakan  hukum yang  masi  lemah.  Hal  tersebut menyebabkan  tidak  terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan memberikan kesempatan para pelaku illegal fishing menjadi
leluasa  berbuat  kejahatan  di  laut Indonesia.
5.  Sistem  pengelolaan  perikanan dalam  bentuk  sistem  perizinan saat  ini  bersifat  terbuka (open access) , pembatasan hanya terbatas  pada  alat  tangkap (input restriction) .  Hal  ini  kurang  cocok jika  dihadapkan  pada  kondisi geografi Indonesia khususnya ZEE  Indonesia  yang  berbatasan dengan laut lepas, dengan lemahnya  sistem  perizinan  ini yang masih sangat terbatas sehingga  memberikan  celah  bagi para  pelaku  untuk  melakuka suatu tindakan illegal fishing . 6.  Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta
SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai  dengan  tahun  2008,  baru terdapat  578  Penyidik  Perikanan (PPNS  Perikanan)  dan  340  ABK
(Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut,  tentunya  sangat  belum sebanding  dengan  cakupan  luas wilayah  laut  yang  harus  diawasi  (
Sulastris, 2017).
7.  Luasnya  wilayah  dan  jauhnya beberapa letak pengadilan
perikanan di daerah-daerah tertentu  dengan locus  delicti illegal  fishing juga  menjadi  salah satu faktor penyebab meningkatnya illegal fishing . Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan  tepat  waktu  dan kerugian  negara  pun  tidak  dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus  yang  tidak  terselesaikan para  pelaku  pun  menganggap sepele  hal  tersebut,  selain  itu kurangnya koordinasi antar instansi  menjadi  salah  satu faktor penyebab  juga  maraknya illegal fishing (Simela, 2012 : 74).
Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Pertanggungjawaban  pidana  pada dasarnya  mengarah  pada  pemahaman pemidanaan  pada  pelaku  tindak  pidana.
Tindak  pidana  sebagai  suatu  perbuatan yang  dapat  dikenakan  hukuman  pidana, yang  mana  perbuatan  tersebut  mengacu pada  pelakunya  maupun  akibat    yang diancamkan  pidana  padanya,  maka  dia juga  harus  menanggung  akibat  dari perbuatan tersebut dalam bentuk pemidanaan. Dengan kata lain,
pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk  dapat  menentukan  atau  tidaknya seseorang  (dalam  hal  ini  tersangka  atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.  (Hardi,2018). Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal atau illegal  fishing dalam undang-undang  perikanan  dirumuskan secara  komulatif.  Sanksi  komulatif  yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal berupa  sanksi  denda  yang lumayan  berat  dibandingkan  dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini  adalah  untuk  memberikan  efek  jera bagi  para  pelakunya,  kecuali  rumusan pelanggaran  pada  Pasal  97  dan  Pasal 100  yang  hanya  merumuskan  pidana denda.  Pada  perkara  yang  dikatagorikan sebagai  pidana  lainnya,  yaitu  Pasal  87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya  adalah  penjara  2  (dua)  tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Perumusan tersebut terkesan tidak membeda-bedakan  antara  pelanggaran dan  kejahatan,  karena  pada  umumnya pelanggaran  diancam  dengan  pidana kurungan  atau  pidana  yang  lebih  ringan daripada  kejahatan.  Ancaman  hukum paling berat 10 tahun penjara bagi  pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan  biologis,  bahan  peledak,  alat  dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian  sumber  daya  ikan  atau lingkungan,  dan  dengan  denda  paling banyak 2.000.000.000,- (dua milyah rupiah)  berdasarkan  Pasal  84  Undang- Undang  No  45  tahun  2009  Tentang Perikanan  dan  ancaman  hukuman  paling rendah 1 tahun penjara  bagi pelaku yang tidak  memiliki  surat  persetujuan  berlayar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42 ayat  (3)  dan  di  denda  paling  banyak 200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)
sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  98 Undang-Undang  No  45  Tahun  2009 Tentang Perikanan.
Kerancuannya  adalah  Undang- Undang Perikanan tidak mengatur mengenai sanksi pengganti apabila denda tidak  dibayar  oleh  terdakwa.  Dengan penggunaan terobosan baru yakni perampasan    kapal  sebagai  pengganti tidaklah relevan, mengingat bahwa barang bukti  telah  ditentukan  dapat  dirampas untuk  negara  (Pasal  4  ayat  (2)  Undang- undang Perikanan. Dalam praktik pengganti  denda  tersebut  menggunakan dasar  Pasal  30  KUHP  yaitu  pidana perampasan kemerdekaan  berupa  pidana kurangan  paling  lama  6  bulan  atau  dapat menjadi  maksimal  8  bulan  apabila  ada pemberatan ( recidive / concurus ) (Hassanudin, 2016).
Dalam  hukum  pidana  Indonesia, walaupun  KUHP  yang  berlaku  saat  ini berasal  dari Wetboek  van  Strafrecht Belanda  tahun  1886  berdasarkan asas korkordansi dan oleh karenanya ditujukan hanya  untuk  pribadi  ( natural  person ) sedangkan  korporasi  belum  termasuk sebagai  subjek  hukum  pidana,  namun dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP,  korporasi  sudah  diakui  sebagai subjek hukum pidana dan korporasi dapat dipertanggungjawabkan  menurut  hukum pidana.  Pengaturan  korporasi  sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan  menurut  hukum pidana, misalnya terdapat dalam Undang- Undang  No  31  tahun  1999  tentang Pembrantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Sigid dan Nella, 2014: 210)
Sistem pertanggungjawaban
pidana  korporasi  yang  diberlakukan  pada Undang-Undang  Nomor  45  tahun  2009 tentang  Perikanan  adalah  bersesuaian dengan
perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap  kedua,  yaitu  pertanggungjawaban pidana  dibebankan  pada  pengurus  hal tersebut  terdapat  dalam  Pasal  101  yang berbunyi  “Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal  88,  Pasal  89,  Pasal  90,  Pasal  91, Pasal  92,  Pasal  93,  Pasal  94,  Pasal  95 dan  Pasal  96  dilakukan  oleh  korporasi, tuntutan  dan  sanksi  pidananya  dijatuhkan
terhadap pengurusnya dan pidana dendanya  ditambah  1/3  dari  pidana  yang dijatuhkan.
pertanggungjawaban korporasi
sebagai  pelaku  penangkapan  ikan  secara ilegal  dalam  Undang-Undang  No  45 Tahun 2009
tentang Perikanan diberlakukan  sistem  pertanggungjawaban pidana  pada  fase  kedua  yaitu  korporasi sebagai  pembuat,  namun  penguruslah yang  bertanggungjawab  secara  pidana sebagaimana  telah  tercantum  dalam Pasal  101  Undang-Undang  No  45  Tahun 2009 tentang Perikanan.
Sanksi  alternatif    yang  dapat ditawarkan    terhadap  korporasi  sebagai pelaku illegal fishing : 1.  Pidana Denda
a.  Mengganti  keuntungan    ekonomis yang diperoleh sebagai hasil kejahatan.  Ganti  rugi  keuntungan ekonomis  yaitu  memberikan  ganti rugi  secara  ekonomi  atas  tindak kejahatan illegal  fishing kepada negara
yang menimbulkan kerugian  yang  sangat  besar  dari hasil    kejahatan  yang  mereka lakukan;
b.  Mengganti  semua  atau  sebagaian biaya  pengusutan  atau  penyidikan dan  melakukan  perbaikan  setiap kerugian yang ditimbulkan.
2. Pidana tambahan berupa;
a.  Larangan  melakukan  perbuatan atau  aktivitas  yang  menyebabkan berkelanjutan atau terulangnya kejahatan illegal  fishing ,  jadi  untuk memberikan  efek  jera  bagi  pelaku diperlukan  adanya  suatu  aturan yang  melarang  bahwa  pelaku illegal  fishing yang  sudah  selesai menjalani  hukuman  agar  tidak kembali melakukan tindak kejahatan  yang  sama  sehingga menyebabkan  suatu  keberlanjutan dari kejahatan tersebut dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
b.  Perintah  untuk  mengakhiri  atau tidak  melanjutkan  kegiatan  (untuk sementara atau selamanya), pencabutan
izin kegiatan,
pembubaran  usaha  bisnis  yaitu dalam  tindak  kejahatan illegal fishing yang  melibatkan  suatu
korporasi tentu menimbulkan kerugian  yang  sangat  besar  bagi perekonomian negara maupun menimbulkan kerusakan lingkungan laut. c.  Perampasan  kekayaan  dan  hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga, dalam  suatu  kejahatan illegal fishing ;
d.  Mengeluarkan atau
mendiskualifikasi  terpidana  atau korporasi  dari  kontrak  pemerintah, keuntungan  fiscal,  atau  subsidi, jadi  terhadap  pelaku illegal  fishing bisa  diberikan  sanksi  tambahan berupa  tidak  melibatkan  terpidana atau  korporasi  dalam  proyek- proyek  yang  berkaitan  dengan kontrak pemerintah.
e.  Memerintahkan
pemecatan
manajer dan mendiskualifikasi atau  membatalkan  petugas  dari jabatannya, dalam kejahatan
illegal  fishing biasanya  sanksi pidana dibebankan pada pengurus salah  satunya  adalah  manajer korporasi tersebut, untuk mencegah terulang kembali kejahatannya ketika selesai menjalani  hukuman,  seharusnya dilakukan pemecatan terhadap manajer tersebut. f.  Mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya.  Narapidana illegal fishing harus  mengikuti  semua putusan  yang  sudah  ditetapkan oleh pengadilan perikanan;
g.  Memerintahkan  publikasi  fakta- fakta  yang  berhubungan  dengan putusan pengadilan.
Ketika putusan  sudah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  harus  ada  publikasi mengenai fakta-fakta yang
terdapat  dalam  putusan  tersebut dengan  tujuan  agar  masyarakat mengetahui  apa  saja  yang  terjadi, apa akibat dari tindak tersebut dan masyarakat mengetahui siapa pelaku korporasi tersebut;
h.  Memerintahkan  terpidana  untuk memberitahu  orang-orang  yang dirugikan oleh perbuatannya, secara  tidak  langsung  hal  ini  akan memberikan  sanksi  moral  bagi pelaku karena ketika pelaku memberitahu  orang-orang  yang mereka  rugikan  seharusnya  para pelaku ini memiliki rasa penyesalan  dan  malu  terhadap apa  yang  sudah  mereka  lakukan sehingga  diharapkan  dikemudian hari  tidak  mengulangi  perbuatan tersebut;
i.  Memerintahkan  terpidana  (apabila korporasi)  untuk  memberitahukan kepada  publik  di  semua  negara tempat  beroperasinya  tersebut, seperti  kepada  cabang-cabang, kepada  para  direktur,  petugas, manajer, dan karyawannya mengenai  pertangungjawaban  dan sanksi yang dikenakan kepadanya, agar  diharapkan  dikemudian  hari tidak  mengulangi  perbuatan  yang sama  dan  menjadi  contoh  bagi cabang-cabangnya untuk tidak mengambil tindakan yang sama.
Faktor  Penghambat  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia.
Penegakan  hukum  dalam  tindak pidana  perikanan  tentu  tidaklah  mudah pasti  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi penghambat  dalam  penegakan  hukum perikanan  di  Indonesia  baik  itu  dari  segi kendala  yuridis  baik  itu  aturan,  aparat penegak  hukum,  masyarakat  maupun pemerintah. Adapun beberapa faktor yang menjadi  penghambat  dalam  penegakan hukum tindak pidana perikanan yaitu:
1.  Obyek Penegak Hukum Sulit Ditembus Hukum.
Obyek  yang  dimaksud  adalah pelaku  yang  terlibat  dalam  kegiatan illegal  fishing yaitu  pelaku  menjadi otak  dari  kegiatan  tersebut.  Terutama dalam  hal  ini  adalah  oknum  Pejabat Penyelanggara Negara, oknum Aparat Penagak Hukum atau oknum Pegawai

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
Negeri  Sipil  yang  tidak  diatur  secara khusus dalam Undang-Undang tentang Perikanan tersebut. Penerapan  Pasal  56  ayat  (1)  KUHP yang  mengkualifikasi  pelaku  tindak pidana sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan  dan  yang  terut  serta melakukan  perbuatan  pidana  dapat juga  diterapkan  dalam  kejahtan illegal fishing yang melibatkan banyak pihak.
2.  Lemahnya  Koordinasi  Antar  Penegak Hukum Lemanya  koordinasi  antar  instansi Penega  Hukum  dapat  menimbulkan tumpang tindih  kewenangan dan kebijakan  masing-masing,  sehingga sangat  rawan  menimbulkan  konflik kepentingan.  Penegakan  hukum  yang tidak  terkoordinasi  merupakan  salah satu  kendala  dalam  penanggulangan illegal  fishing .  Proses  peradilan  mulai dari penyidikan hingga ke persidangan memerlukan biaya yang besar, proses hukum  yang  sangat  panjang  dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus  dalam  penanganan  kasus tersebut.
3.  Masalah Pembuktian Berbicara mengenai masalah pembuktian  yang  dianut  oleh  hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif  yang  merupakan  gabungan dari  sistem  bebas  dengan  sistem positif ( Syahrani, 1983 : 129). Proses pembuktian illegal  fishing diperlukan seorang ahli untuk menjelaskan keadaan  laut  dan  dampak  yang disebabkan oleh kegiatan illegal fishing tersebut,  dan  proes  ini  tentu memakan  waktu  dan    biaya  yang banyak,  sehingga  dalam  pembuktian untuk  menjerat  para  pelaku  yang berada  dibelakang  kejadian  tindak pidana  perikanan  ini  juga  sangat  sulit karena  sering  kali  yang  dijadikan terdakwa  dan  tersangka  dalam  tindak pidana perikanan adalah hanya mereka  yang  ditemukan  di  tempat kejadian saja misalnya Nahkoda, ABK, dan  lain-lain  padahal  dibelakang  itu masi  ada  beberapa  oknum  yang  bisa dijadikan tersangka ataupun terdakwa.
4.  Rumusan Sanksi Pidana
Rumusan  sanksi  pidana  yang tedapat dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan memiliki  sanksi  pidana  denda  yang lebih  berat  dibandingkan  dengan ketentuan  pidana  lainnya,  ternyata belum  mampu  memberikan  efek  jera bagi  para  pelaku  tindak  pidana perikanan.  Pengaturan  sanksi  dalam Undang-Undang  No  45  Tahun  2009 tentang Perikann ini tidak ada pengaturan  mengenai  batas  minimun atau batas terendah sanksi  pidananya sehingga kerap kali penjatuhan sanksi terhadap  para  pelaku  penangkapan ikan  secara  illegal  atau illegal  fishing tidak  mampu  memberikan  efek  jera bagi  setiap  pelaku,  selain  itu  dalam Undang-Undang  ini  belum  adanya rumusan  sanksi  pidana  yang  dapat diberikan  atau  dijatuhkan  terhadap pelaku Korporasi serta sanksi tambahan  pada  pelaku  tindak  pidana pembiaran.
5.  Subyek dan Pelaku Tindak Pidana Subyek  atau  pelaku  yang  diatur dalam  ketentuan  pidana  perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung  melakukan  penangkapan ikan  secara  ilegal  maupun  kapal  ikan yang  melakukan transhipment secara ilegal.  Ketentuan  dalam  Undang- Undang  Perikanan  belum  menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang  terkait  dengan illegal  fishing secara  keseluruhan  seperti  korporasi, pejabat penyelanggara negara, pegawai  negeri  sipil,  TNI/POLRI,  dan atau pemilik kapal ( Pratiwi, 2016: 69).
6.  Kurangnya  Wawasan  dan  Integritas Aparat Penegak Hukum Wawasan  dan  integritas  aparat penegak hukum terutama dalam menyangkut penguasaan hukum materil  dan  formil,  hal  ini  dikarenakan begitu cepatnya perkembangan masyarakat  yang  semakin  modern, telekomunikasi dan teknologi sehingga banyak  kejahatan  baru  yang  muncul dengan  jenis  dan  modus  operandi yang baru dan beraneka jenis, termasuk kejahatan illegal fishing .
7.  Kurangnya Sarana dan Prasarana.
Sarana  dan prasarana yang dimaksud  adalah  kapal  untuk  aparat penegak  hukum  dibidang  perikanan guna  untuk  melakukan  pengejaran serta  pengecekan  terhadap  pelaku- pelaku illegal  fishing ,  para  pelaku illegal  fishing pasti  menggunakan kapal-kapal besar dan canggih sehingga  aparat  harus  menyeimbangi kekuatan kapal tersebut untuk mempermudah
penangkapan terhadap  pelaku illegal  fishing di perairan Indonesia.

## Kerugian  Yang  Disebabkan  Oleh Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal
(Illegal Fishing).
1.  Merusak  Kelestarian  Ikan  Laut  Di
Indonesia
Indonesia  memang  terkenal akan  sumber  daya  laut  yang sangat melimpah mengingat Indonesia  sebagai  negara  maritim sehingga  ikan  yang  ada  di  laut Indonesia  sangatlah  banyak.  Hal inilah yang menyebabkan banyaknya  orang  yang  tertarik untuk  melakukan illegal  fishing di Indonesia,  namun  mereka  seakan lupa  bahwa  seberapa  banyak  pun ada  ikan  apabila  dieksploitasi secara menerus akan menimbulkan kepunahan 2.  Merugikan Ekonomi Negara
Negara  adalah  pihak  yang paling dirugikan oleh adanya tindak  kejahatan illegal  fishing ,
menurut harian kompas di Sumatera  Utara  kerugian  secara material  yang  diakibatkan  oleh tindak pidana perikanan ini sebesar  875  milyar  rupiah  setiap tahunnya.    Dengan  perhitungan dari  total  produksi  ikan  Sumatera Utara  yang  merupakan  10%  dari total  produksi  ikan  nasional  yang mencapai  424.201,03  ton  pada tahun 2007.
3.  Merugikan  Masyarakat  Terutama Nelayan Indonesia Masyarakat kelautan atau pesisir  utamanya  nelayan  identik dengan  kemiskinan,  menurut  data
Badan  Pusat  Statistik  tahun  2008, penduduk  miskin  di  Indonesia
mencapai  34,  96  juta  jiwa  dan  64 %  diantaranya  adalah  masyarakat yang hidup di pesisir dan pedesaan  termasuk  nelayan  di dalamnya.  Praktik illegal  fishing telah berlangsung lama di perairan Indonesia.  Pelaku illegal  fishing rata-rata berasal dari luar Indonesia  yang  memilki  modal lumayan  besar.  Menurut  Badan Pusat  Statistik  jumblah  nelayan tradisional turun dari 1,6 juta orang menjadi  tinggal  864.000  orang. Sebalik jumblah nelayan pembudidaya mengalami kenaikan dari  985.000  orang  menjadi  1,2 juta orang (Kontan, 2016).
4.  Merusak Lingkungan Laut
Penangkapan  ikan  di  wilayah perairan  Indonesia  harus  sesuai dengan  ketenuan  Undang-Undang yang  berlaku  yakni  dengan  Surat Ijin  Penagkapan  Ikan  (SIPI),  yang sesuai  dengan  kriteria,  wilayah penangkapan ikan ( Fishing Ground ),  Jenis  tangkapan  ikan, jumblah  tangkapan  yang  sesuai dengan  jenis  kapal  dan  wilayah tangkap  dan  alat  tangkapnya. Aturan  ini  pada  dasarnya  memiliki makna secara filosofis dan yuridis, agar  sumber  hayati  perikanan dapat  terjaga  kelestariannya  dan berkelanjutan.
5.  Kerugian  lain  yang  ditimbulkan oleh illegal fishing yakni : (Nunung, 2015 : 97).
a.  Subsidi  BBM  dinikmati  oleh kapal-kapal  yang  tidak  berhak dengan adanya tindak kejahatan illegal fishing dimana kapal-kapal  yang  melakukan tindak pidana illegal fishing ikut menikmati subsidi BBM.
b.  Peluang
kerja nelayan Indonesia  (lokal) berkurang karena, kapal-kapal illegal adalah  kapal-kapal  asing  yang menggunakan ABK asing dengan  adanya  tindak  pidana illegal  fishing yang  sebagaian besar  dilakukan  oleh  korporasi maupun kapal-kapal berbendera  asing  secara  tidak langsung mereka pasti
mempekerjakan orang dari negara kapal atau korporasi itu berasal.
c.  Hasil tangkapan umumnya langsung ke luar negeri (negara  asal  kapal),  sehingga mengakibatkan hilangnya sebagaian  devisa  negara,  dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan; d.  Merusak  citra  Indonesia  di
kancah  Internasional  karena illegal  fishing yang  dilakukan oleh  kapal  asing  berbendera Indonesia  maupun  kapal  milik warga  negara  Indonesia.  Hal ini  juga  dapat  berdampak ancaman  embargo  terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri (Nunung, 2015 : 97).

## SIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah :
1.  Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan
ikan  secara illegal atau illegal fishing dalam undang-undang
perikanan dirumuskan secara kumulatif  dimana    sanksi  yang didapatkan oleh pelaku penangkapan  ikan  secara ilegal berupa  sanksi  denda  yang  cukup berat
dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Pertanggungjawaban
korporasi sebagai  pelaku  tindak  pidana illegal  fishing yang  dimintakan pertangungjawaban hanya pengurus  dari  korporasi  tersebut bukan korporasi itu sendiri berdasarkan  Pasal  101  Undang-
Undang  No  45  Tahun  2009 Tentang Perikanan.
2.   Penghambat  dalam  penegakan hukum  illegal  fishing  di  Indonesia tentu  didasari  oleh  beberapa  hal yakni  obyek penengak hukum sulit ditembus hukum obyek yang dimaksud  adalah  pelaku  yang terlibat  dalam  kegiatan illegal fishing yaitu  pelaku  menjadi  otak
dari kegiatan tersebut yakni mereka  yang  menjadi  dalang utama  dalam  kasus illegal  fishing. Rumusan  sanksi  pidana  dimana dalam  hal  ini  sanksi  pidana  denda dikenakan  lebih  berat  dari  pidana lainnya,  dan  tidak  ada  batas minimal  dalam  penjatuhan  sanksi badan  sehingga  tidak  memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing.
Adapun saran berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.  Diharapkan  Pemerintah  Indonesia lebih tepatnya yang menaungi dibidang  kelautan  dan  perikanan lebih menegakkan lagi hukum perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi  para  pelaku  penangkapan  ikan secara  ilegal  dan  meminimalisir kerugian  Negara,  serta  membuat pengaturan sanksi pidana yang lebih jelas  bagi  pelaku  korporasi  serta membuat pengaturan sanksi
pengganti  bagi  pelaku  yang  tidak mampu membayar denda.
2.  Selain  itu  dalam  hal  penanganan kasus illegal  fishing diharapkan aparat  penegak  hukum  lebih  tegas dalam  bertindak  dan  lebih  tepat sasaran dalam menentukan terdakwa  serta  pertanggungjawaban bagi pelakunya harus sesuai dengan apa yang diperbuat sehingga hukumannya tidak hanya selalu bagi mereka yang ditemukan dalam kapal tersebut  tapi  mereka  yang  berada dibalik  kejahatan  perikanan  itu  juga harus  di  hukum  dan  dimintakan pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali,  Mahrus.  2014. Asas-Asas  Hukum Pidana  Korporasi .  Jakarta:  PT
RajaGrapindo Persada.
Effendi,  Erdianto.  2017. Hukum  Pidana Indonesia .Bandung: PT Refika Aditama.
Farid, Abidin Zainal. 2000. Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Jaya,  dkk.  2016. Klinik  Hukum  Pidana
Komponen Persapan Dan Praktek .
Denpasar: University Press.
Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pi dana. 2000: Rineka Cipta. Mahmudan, Nunung. 2015. Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korpoarsi . Jakarta: Sinar Grafika. Saleh,  Roeslan.  1982. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana.  Cetakan  Pertama. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Sudarto,  1990. Hukum  Pidana  1,  cetakan
pertama . Semarang: Yayasan Sudarto.
Suseno,  Sigid  &  Putri,  Sumika  Nella.
2014. Hukum  Pidana  Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

## JURNAL
Hartono,  Sugi  Made  dan  Hariyanto,  Sari Ratna Diah. 2018. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana  Perikanan  Di  Kecamatan Nusa  Penida ,  Volume  1  Nomor  1. Ejournal Warmadewa .
Hutajalu,  Marudut.  2014. Analisi  Hukum Pidana  Terhadap  Pencurian  Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No 3/PID.SUS/2012/PN.MDN) , Volume II, No 1. USU Law Journal. Pratiwi, Dwi Yuniarti, 2016. Pertanggungjawaban Pidana Illegal  Fishing  Korporasi  Dalam Cita-Cita  Indonesia  Poros  Maritim
Dunia .  Volume  1  Nomor  2.    Jurnal
DEFENDONESIA. Rhut,  Shella.  2016. Penegakan  Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Ikan Secara Ilegal (Illegal  Fishing)  di  Wilayah  Zona Ekonomi  Eksklusif  (  Studi  kasus: Putusan Pengadadilan Negeri Ambon Nomor:01/Pid.sus/Prk/2015/Pn.Am b), Volume 5, Nomor 3. Diponegoro Law Journal.

## SKRIPSI
Hehanusa,  Julianingsih.2018. Penegakan Hukum Illegal Fishing Yang Dilakukan  Oleh  Kapal  Asing  Di Wilayah  Laut  Indonesia  Ditinjau Dari  Hukum  Laut  Internasioanal. Skripsi.  Fakultas  Hukum  Dan  Ilmu Sosial Universitas Pendidik Ganesha. Hardi, 2018. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana . Diakses dari :https://www.academia.edu/11347 088/bab_ii_tindak_pidana_dan_pe rtanggung_jawaban_pidana.  Pada tanggal 27 November 2018.
Kementrian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, 2017 : https://kkp.go.id/artikel/1661- rakornas-satgas-115-perkokoh- barisan-berantas-iuu-fishing.
diakses  pada  tanggal  5  Oktober 2018.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1946 Nomor 1660).
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009
Tentang Perikanan. (Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).