## PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA
Yandriza 1* , Tenofrimer 2 , Siska Elvandari 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 yandriza.31@gmail.com , 2 tenofrimer10@gmail.com , 3 siska.elvandari@yahoo.com
*Corresponding Author : Tenofrimer 1
Abstract: This study will examine, analyze, and find out how the application of the principle of balance in the job creation law (Omnibus Law) to the fulfillment of the right to health in Indonesia, and to examine, analyze, and discover the role of health law in an effort to create balance in the law Job Creation (Omnibus Law) on the Fulfillment of the Right to Health in Indonesia. This writing method uses a normative juridical approach that focuses on research on legal principles, legal systematics, legal history, and legal comparisons. The results of the research in this paper, focus on the application of the principle of balance in the job creation law  (Omnibus  law)  to  the  fulfillment  of  the  right  to  health  in  Indonesia,  and  to  examine, analyze, and find the role of health law in an effort to create balance in the job creation law. (Omnibus  Law) Regarding the Fulfillment  of  the Right to  Health in  Indonesia,  Indonesia  is able to fulfill the legal objectives, namely: Justice, Certainty, and Benefit. It is necessary to make an integrated effort to find a criterion or indicator in finding the concept of balance, so that  the  erroneous  understanding  in  the  application  of  the  Principle  of  Balance  in  the Employment  Copyright  Act  (Omnibus  Law)  to  the  Fulfillment  of  the  Right  to  Health  in Indonesia,  can  be  rectified  through  the  approach  to  the  role  of  health  law.  in  an  effort  to create a balance in the Employment Copyright Law (Omnibus Law) on the Fulfillment of the Right to Health in Indonesia.

## Keywords: The principle of balance; Omnibus Law; Right to Health
Abstrak: Penelitian ini akan mengkaji, menganalisis, dan menemukan bagaimana penerapan Asas  Keseimbangan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja (Omnibus  Law )  Terhadap Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  di  Indonesia,  dan  untuk  Mengkaji,  menganalisis,  dan menemukan  peran  hukum  kesehatan  dalam  upaya  menciptakan  keseimbangan  Dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  ( Omnibus  Law )  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  di Indonesia.  Metode  penulisan  ini  mengggunakan  pendekatan  yuridis  normative  yang menitikberatkan  pada  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian dalam penulisan ini, menitikberatkan pada Penerapan  Asas  Keseimbangan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja (Omnibus  Law ) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di  Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan  menemukan  peran  hukum  kesehatan  dalam  upaya  menciptakan  keseimbangan  Dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  ( Omnibus  Law )  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  di Indonesia  mampu  memenuhi  tujuan  hukum,  yakni:  Keadilan,  Kepastian,  dan  Kemanfaatan. Perlu dilakukan upaya yang terpadu untuk menemukan sebuah kriteria atau  indikator  dalam
menemukan  konsep  keseimbangan,  sehingga  pemahaman  yang  keliru  dalam  penerapan Asas  Keseimbangan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja (Omnibus  Law )  Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di  Indonesia, dapat diluruskan kembali melalui pendekatan peran  hukum  kesehatan  dalam  upaya    menciptakan  keseimbangan  Dalam  Undang-Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di  Indonesia.
Kata Kunci: Asas Keseimbangan; Cipta Kerja; Hak Atas Kesehatan

## PENDAHULUAN
Penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak merupakan  salah  satu  hak  atas  kesehatan.  Hak  atas  kesehatan  pada  dasarnya  memandang kesehatan  sebagai  isu  HAM  dan  hukum.  Kesehatan  sebagai  isu  HAM,  dapat  terlihat  pada peran  serta  Pemerintah  dalam  upaya  penegakkan  dan  menjamin  terselenggaranya perlindungan hak asasi manusia, sehingga pemerintah berhasil merumuskan dan membentuk suatu  undang-undang  sebagai  dasar  pemberlakuan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  yakni Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Disamping  itu, kesehatan  sebagai  isu  HAM  merupakan  isu  krusial  yang  harus  dihadapi  setiap  Negara, karena  berkorelas  langsung  dengan pengembangan integritas pribadi  setiap individu  supaya dapat  hidup  bermartabat  (kesehatan,  bersama-bersama  dengan  taraf  pendidikan,  dan  daya beli masyarakat, merupakan penilaian pencapaian Human Development Index negara-negara di dunia).
Berdasarkan  data Human  Development  Index (selanjutnya  disebut  HDI)  yang diterbitkan  oleh United  Nation  Development  Program pada  tahun  1999  menempatkan Indonesia  pada  ranking  yang  ke  105  diantara  180  negara  di  dunia.  Pada  tahun  2002, Indonesia  berada  dirangking  ke  110  di  antara  162  negara.  Sedangkan  Vietnam  yang  pada tahun 1995 berada diraking ke 117, sekarang berada di ranking ke 95 di antara 162 negara. HDI Vietnam saat ini lebih baik dari Indonesia. Ada 3 domain utama yang dinilai pada HDI tersebut  di  atas,  yaitu  kesehatan,  pada  urutan  pertama,  pendidikan,  di  urutan  kedua;  dan ekonomi,, di urutan ketiga. 1
Kesehatan  sebagai  isu  hukum  serius  dapat  terlihat  pada  tahun  1960,  dimana Pemerintah Indonesia   mengeluarkan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   1960   tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 kebijakan kesehatan belum  tampak,  meskipun  diberi  titel  Pokok-Pokok  Kesehatan,  suatu  pengaturan  yang komprehensif belum tampak, karena Undang-Undang ini hanya terdiri dari tujuh belas pasal. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 memandang, bahwa derajat kesehatan yang setinggi- tingginya bagi setiap warga negara Indonesia merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan mengakui  bahwa;  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  memperoleh  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam  usaha-usaha kesehatan pemerintah (Pasal 1), sehingga pemerintah negara Indonesia dibangun dengan tekad untuk mewujudkan derajat kesehatan  secara  optimal,  dengan  menggunakan    kesehatan    sebagai    unsur    yang    sangat penting    dan    sangat    dibutuhkan    dalam  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal tersebut. 2
1 Titon Slamet Kurnia, 2007, Op. cit , Hlm.15.
2 Ibid.
Untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal,  peran  serta  Pemerintah  dapat terlihat  dengan    lahirnya    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    1963    tentang  Tenaga Kesehatan.  Selama  kurun  waktu  yang  cukup  lama  ilmu  kesehatan  hampir  tidak  ada perkembangan  lebih  khusus  dalam  bidang  ilmu  hukum  kesehatan.  Perkembangan  secara terpadu  dimulai  sejak  tahun  1978,  yaitu  sejak  dikeluarkannya  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  IV/MPR/1978  tentang  Garis-Garis Besar  Haluan  Negara  dan  Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  1979  tentang  Rencana Pe,bangunan  Lima  Tahun  III.  Pada  tahun  1982  dengan  keluarnya  Keputusan  Menteri Kesehatan  Nomor 99a/Menkes/III/1982   tentang   berlakunya   Sistem Kesehatan Nasional. Hal ini merupakan perwujudan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum tujuan  nasional  dari  bangsa  Indonesia,  yaitu:  “membentuk  suatu  pemerintahan  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan   ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila”. Untuk mencapai tujuan nasional  tersebut  diselenggarakan  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan  yang merupakan  suatu  rangkaian  pembangunan  yang  menyeluruh,  terarah,  terpadu,  termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. 3
Pembangunan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah semakin terlihat dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan.  Dengan  lahirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan   merupakan bukti bahwa hukum kesehatan  mulai  perlahan-lahan  mendapat  tempat  di  dalam  perkembangan  hukum  di Indonesia.  Hukum  kesehatan  merupakan  suatu  bidang  studi  spesialisasi  ilmu  hukum  yang secara  relatif  masih  baru  bagi  bangsa  Indonesia,  Sejak  itu  kesehatan  menempati  bagian tersendiri dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. 4
Hal  ini  terlihat  di  dalam  Rencana  Strategi  Departemen  Kesehatan  (selanjutnya disebut Renstra Depkes) tahun 2005-2009, disebutkan pembangunan kesehatan di Indonesia dalam  tiga  dekade  ini  yang  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  telah  cukup berhasil meningkatkan  derajat  kesehatan.  Namun  demikian,  derajat  kesehatan  di  Indonesia  tersebut masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Jangka  Panjang  Pembangunan Nasional  (selanjutnya  disebut  RJPN)  tahun  2005-2025,  pembangunan  kesehatan  diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam dua puluh tahun terakhir,  pembangunan  kesehatan  yang  diselenggarakan  secara  berkesinambungan, berkelanjutan,  menyeluruh,  terarah  dan  terintegrasi  didasarkan  pada  Sistem  Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut SKN) yang telah ditetapkan pada tahun 2009. 5
Sistem  Kesehatan  Nasional  adalah  bentuk  dan  cara  penyelenggaraan  pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna mencapai    tercapainya    tujuan    pembangunan    kesehatan    dalam    kerangka    mewujudkan
3 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4 Sri  Praptianingsih,  2006, Kedudukan  Hukum  Perawat  Dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah Sakit , Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 1.
5 Trini  Handayani,  2012, Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Terhadap  Perbuatan  Perdagangan  Organ Tubuh Manusia , Mandar Maju, Bandung, Hlm. 25.
kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Saat  itu telah diberlakukan  SKN  terbaru  yaitu  SKN  tahun  2009.  Dalam  dokumen  SKN  2009 tersebut  dinyatakan    bahwa    pembangunan    kesehatan    adalah    upaya    yang    dilaksanakan oleh  semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat yang setinggi- tingginya dapat terwujud. 6
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat  setinggi-tingginya dapat  terwujud  dengan meningkatkan  pemberian  upaya  kesehatan.    Pemberian  upaya  kesehatan  dipengaruhi  oleh faktor lingkungan  sosial  budaya,  termasuk  ekonomi,  lingkungan  fisik  dan  biologis  yang bersifat  dinamis  dan  kompleks.  Menyadari  betapa  luasnya  hal  tersebut,  pemerintah  melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut  diselenggarakan  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  yang  optimal  pada  pelayanan kesehatan. 7
Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan  kualitasnya  sesuai  standar  pelayanan  yang  berlaku,  agar  masyarakat  dapat merasakan  pelayanan  yang  diberikan.  Pelayanan  sendiri  hakikatnya  merupakan  suatu usaha  untuk  membantu  menyiapkan  segala  sesuatu  yang  diperlukan  orang  lain  serta  dapat memberikan  kepuasan  sesuai  dengan  keinginan  yang  diharapkan  oleh  konsumen.  Terdapat tiga  komponen  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  pelayanan  yakni,  pelayanan  sangat ditentukan  oleh  kualitas  pelayanan  yang  diberikan,  siapa  yang  melakukan  layanan,  dan konsumen yang menilai suatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya. 8
Untuk menilai suatu pelayanan kesehatan, pada dasarnya sangat terkait pada tingkat keberhasilan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri, yang dapat dipandang dari tiga subyek yaitu pemakai, penyelenggara dan penyandang dana pelayanan kesehatan. Bagi pemakai jasa kesehatan,  kualitas  pelayanan  lebih  terkait  pada  dimensi  ketanggapan  petugas  memenuhi kebutuhan  pasien,  kelancaran  komunikasi  petugas  dengan  pasien,  keprihatinan  serta keramah-  tamahan      petugas      melayani      pasien.      Bagi      penyelenggaraan      pelayanan kesehatan,      kualitas  pelayanan  kesehatan  lebih  terkait  pada  dimensi  kesesuaian  pelayanan yang diselenggarakan dengan   perkembangan   ilmu   dan   teknologi   mutakhir   dan/atau otonomi   profesi   dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 9
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat ini sedikit ternodai dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ( Omnibus  Law ). Omnibus  Law mengubah beberapa aturan yang diterapkan sebelumnya, termasuk dalam bidang medis dan kesehatan. Undang-Undang  yang  disahkan  dalam  rapat  paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) pada  hari  Senin  pada  tanggal  5  Oktober  2020  lalu  itu  disambut  reaksi  kekecewaan  dari berbagai kelompok masyarakat. Pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law dirasa merugikan karena  berisiko  menjebak  pekerja  dalam  kontrak  seumur  hidup,  terancam  PHK  sewaktu-
6 Yustina  Sri  Hartini,  Sulasmono,  201, Praktik  Kefarmasian  Ulasan  Peraturan  Tentang  Bidang Pekerjaan Apoteker , Sanata Dharma, Yogyakarta, Hlm. 3.
7 Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1
8 Titik  Triwulan  Tutik,  2010, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien, Prestasi  Pustaka  Publisher,  Jakarta, Hlm. 12.
9 Ibid.
waktu,  dan  menghapus  upah  minimum  kabupaten/kota.  Apakah  UU  Cipta  Kerja Omnibus Law berisiko  merugikan  medis  dan  kesehatan,  yang  terdiri  atas  4  (empat)  point Omnibus Law  bidang  medis  dan  kesehatan , di  mana  paranormal  masuk  dalam  jasa  pengobatan alternatif.  Ketentuan  UU  Cipta  Kerja Omnibus  Law memasukkan  paranormal  sebagai  jasa pengobatan  alternatif.  Poin  ini  bisa  dibaca  dalam  pasal  4A  ayat  tiga  huruf  a  tentang  jasa pelayanan  kesehatan  medis.  Selain  paranormal,  ada  7  layanan  lain  yang  masuk  dalam kesehatan  medis.  Jasa  pelayanan  kesehatan  medis  meliputi  jasa  dokter  umum,  dokter spesialis, dan dokter gigi, dokter hewan, ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi,  dan  ahli  fisioterapi,  kebidanan  dan  dukun  bayi,  paramedis  dan  perawat,  rumah  sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium, serta psikolog dan psikiater. 10
Dalam  Undang-Undang  ( UU  Omnibus  Law )  Cipta  Kerja,  profesi  paranormal tercantum  sebagai  salah  satu  pilihan  dalam  jasa  pelayanan  kesehatan  medis.  Mereka dimasukan  dalam  jasa  pengobatan  alternatif.  Tentu  saja  Klausul  itu  dikritik  oleh Pakar Kesehatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr. Hermawan Saputra.  “Memang  pasal  ini  (tentang  paranormal),  sehingga  menjadi  topic pembicaraa  di  antara  para  pakar  kesehatan,”  Menurutnya,  para  pemangku  kebijakan  yang membuat draft Undang-Undang tersebut tidak memahami masalah. Bahkan ada frasa tenaga kesehatan  medis  atau  pelayanan  kesehatan  medis  yang  kurang  tepat.  “Yang  membuat Undang-Undang  ini  tak  betul-betul  memahami  soal  kesehatan, bahkan  ada  frasa  tenaga kesehatan medis, mereka tak paham UU mengatur ini dengan baku. Bahwa dalam Undang- Undang  Nomor  44  tahun  2009  sudah  dengan  jelas  mengatur.  Mengapa  paranormal  atau dukun  masuk  ke  dalamnya?,  dan  paranormal  menjadi  bagian  jasa  pengobatan  alternatif, 11 sehingga Undang-Undang Cipta Kerja telah menciptakan ketidakseimbangan sendiri diantara dua Undang-Undang ini.
Menurut Hermawan dalam istilah medis yang ada hanya istilah kesehatan tradisional. Misalnya itu mencakup akupuntur. Istilah pengobatan alternatif itu adalah istilah yang awam di masyarakat. “Kalau pengobatan alternatif itu kan hanya istilah masyarakat. Karena yang ada itu adalah kesehatan tradisional. Lalu kalau pengobatan tradisional misalnya akupuntur. Sifatnya  tradisional  tetapi  sudah  diakui  secara  medis,”  jelasnya,  sehinga  UU  Ciptaker  ini membuat  celah  atau  berdampak  paranormal  jadi  bermunculan.  Dia  menyesalkan  saat membuat  UU  Ciptaker  barangkali  pemangku  kepentingan  pembuat  UU  tersebut  tidak berkonsultasi dengan ahli kesehatan atau tenaga medis. Bagaimana membahas tujuan secara filosofi  dan  koordinasi.  “Paranormal  dan  dukun  masuk  ke  dalam  jasa  kesehatan  medis  ini “kecelakaan” sekali. Sebab mereka itu masuk golongan itu non nakes. 12
Sementara  itu  Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia  (PB  IDI)  belum  bersedia berkomentar  terkait  hal  itu.  Wakil  Ketua  Umum  Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia (IDI)  Mohammad Adib Khumaidi  masih  akan  mempelajari  UU  Ciptaker  tersebut.  Dalam
10 Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Terkait Kesehatan, Paranormal Turut  Disebut……, 2020, di akses padahttps://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5207757/isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-terkait-kesehatan- paranormal-turut-disebut, pada tanggal 26 April 2021.
11 Pakar  IAKMI  Geram,  Dalam  UU  Cipta  Kerja  Jasa  Paranormal  Dilindungi  Nasional ,  diakses  pada : https://www.jawapos.com/nasional/12/10/2020/pakar-iakmi-geram-dalam-uu-cipta-kerja-jasa-paranormal- dilindungi/ , pada tanggal 27 April 2021.
12 Ibid.
halaman 844 UU Ciptaker ayat 3 huruf A disebutkan bahwa jasa pelayanan kesehatan medis meliputi  jasa  dokter  umum,  dokter  spesialis,  dan  dokter  gigi.  Jasa  dokter  hewan.  Jasa  ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Lalu jasa kebidanan dan  dukun  bayi.  Jasa  paramedis  dan  perawat.  Jasa  rumah  sakit,  rumah  bersalin,  klinik kesehatan,  laboratorium  kesehatan,  dan  sanatorium.  Jasa  psikolog  dan  psikiater.  dan  jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. 13
Tentu saja paranormal yang dimaksudkan dalam bagian 7 layanan yang mengemban “status  yang  sama”  menimbulkan  polemik  berbagai  kalangan.  Bagaimana  seorang paranormal disandingkan “sama” dengan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya. Tentu  saja  hal  ini  menodai  tujuan  pelayanan  kesehatan  yakni:  mengurangi  penderitaan, memperpanjang  kehidupan,  dan  mendampingi  pasien  sampai  akhir  kehidupannya,  yang dalam  praktiknya  menitikberatkan  pada  tiga  standar,  yakni:  standar  profesi,  standar pelayanan, dan standar operational procedure (SOP).
Berdasarkan uraian  yang  telah  Penulis  paparkan di  atas,  maka kondisi ini menjadi titik sentral dan menjadi pokok permasalahan dalam proposal penelitian ini, sebagai berikut; Bagaimanakah  penerapan  Asas  Keseimbangan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja ( Omnibus  Law )  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  di  Indonesia?  Bagaimanakah peran  hukum  kesehatan  dalam  upaya  menciptakan  keseimbangan  Dalam  Undang-Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  dan  menganalisis  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  normatif,  dimana  penelitian  merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatif. 14 Penelitian dan  analisis  akan  dilaksanakan  dengan  menghimpun  dan  menganalisis  data  sekunder. 15 Data sekunder  didapat  dengan  melakukan  penelaahan  terhadap  bahan  kepustakaan,  diantaranya telaah  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  konsep  atau  teori  hukum.  Didalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ) dan  pendekatan  konseptual  hukum  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan  isu  yang  sedang  diteliti. 16 Penulis  akan  menelaah  uu  cipta  kerja  dan  uu  kesehatan Pendekatan  konseptual  beranjak  dari  konsep  atau  teori  keseimbangan  dan  doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Asas  Keseimbangan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (Omnibus  Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia
Menjelang akhir tahun 2019 Omnibus Law secara cepat menjadi diskursus tidak saja di  lingkungan  akademisi  hukum  melainkan  juga  di  jajaran  pemerintahan  dan  dunia  usaha.
13 Ibid
14 Johnny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metode  Penelitian  Normatif  (Malang:  Bayumedia  Publishing,  2010)., Hal.57
15 Soerjono  Soekanto,  2010, Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT.  RajaGrafindo Persada : Jakarta, Hal.13
16 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Peneltian Hukum , Kencana: Jakarta, Hal.93
Tidak  ada  definisi  tunggal  mengenai  pengertian  Omnibus  Law  atau  Omnibus  Bill,  baik  itu kamus  hukum  maupun  akademisi  hukum  memiliki defisini sendiri, namun  demikian secara garis besar definisi tersebut  memmiliki kesamaaan. Kamus  hukum  Duhaime ( The Duhaime Legal Dictionary)  mendefinisikan  Omnibus  Law  sebagai  “ A  draft  law  before  a  legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convennience.”
Barbara  Sinclair  mendefinisikan  Omnibus  Law  sebagai  “ Legislation  that  addresses numerous  and  not  necessarily  related  subjects,  issues,  and  programs,  and  therefore  is usually  higly  complex  and  long,  is  referred  to  as  omnibus  law legislation”.  Apa  yang disampaikan  lebih  menekankan  pengertian  omnibus  law  sebagai  satu  UU  yang  memuat banyak hal namun belum tentu apa yang dimuat adalah subyek, iru atau program yagn saling terkait.
Muladi mengutip Gunter menyebutkan bahwa omnibus law berasal dari bahasa latin yang mengandung arti ‘untuk segalanya’, yang dalam hukum dimaknai sebagai perlunya satu dokumen tunggal yang mencakup bersama-sama satu kombinasi subjek yag beraneka ragam atas  dasar  beberapa  kriteria.  Lebih  lanjut  omnibus  law  dapat  juga  diartikan  sebagai  hukum yang mencakup topik yang bermacam-macam dan sering tidak berkaitan satu sama lain yang harus dikonsolidasikan dan disinkronkan.
Maria  Farida  memaknai omnibus  law sebagai  satu  UU  baru  yang  mengandung  atau mengatur  berbagai  macam  substansi  dan  berbagai  macam  subyek  untuk  langkah penyederhanaan  dari  berbagai  UU  yang  masih  berlaku.  Lebih  lanjut  Maria  menyebutkan omnibus law , adalah metode yang biasa digunakan di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum  umum.15  Sistem  hukum  umum  merupakan  sistem  hukum  yang  menitik  beratkan pembentukan  peraturan  perundang-undanganya  pada  lembaga  parlemen.  Pandangan  Maria Farida  dapat  dijadikan  titik  pijakan  bahwa  pengunaan omnibus  law dalam  negara  –  negara yang menganut sistem hukum civil law bukanlah sesuatu yang bersifat haram. Sebagaimana perkembangan saat ini, negara-negara common law telah mengadopsi mekanisme pengaturan suatu  objek  perbuatan,  peristiwa  maupun  keadaan  dalam  suatu  bentuk  hukum  tersendiri. Artinya,  dalam  perkembangan  postmoderenisasi  telah  terjadi  pergeseran  pemahaman  dan praktek pembentukan hukum secara simultan antara sistem common law dengan civil law .
Baik common law maupun civil law pada dasarnya berada pada satu keluarga sistem hukum  ( parent  legal  sytem ).  Keluarga  sistem  hukum  ini  merupakan  eponymous  models. Dengan demikian, keluarga sistem hukum dapat dipersamakan dengan system-sistem hukum utama  ( major  legal  systems ). 17 Major  legal  systems dijadikan  sebagai  pijakan  dalam pengembangan  sistem  hukum  diberbagai  negara,  pengembangan  sistem  hukum  tersebut dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  faktor  sejarah,  sosial  maupun  budaya. Olehnya, sistem hukum  yang berlaku pada negara akan mengalami dinamika dan pengaruh terhadap kondisi empirikal dari negara itu sendiri. Pengaruh terhadap sistem hukum ini tidak dapat  dihindari  oleh  sistem  hukum  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  meskipun  secara  empirikal terjadi  pengaruh  terhadap  sistem  hukum  akan  tetapi  konsep  utama  dalam  keluarga  sistem hukum tetap utuh dan memberi warna di dalam sistem hukum suatu negara termasuk sistem hukum nasional (Indonesia).
17 Shidarta, Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum (Yogyakarta: Genta Publishig, 2013), 128
Lebih  lanjut,  AA  Oka  oleh  Mahendra  sebagaimana  dikutip  Eka  N.A.M  Sihombing menyebutkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  harus  memenuhi  kriteria sebagai berikut:
1. Secara idil mentransformasi nilai Pancasila;
2. Bersumber dari UUD Tahun 1945;
3. Pembentukannya  dilakukan  berdasarkan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan;
4. Materi muatannya memuat asas-asas;
5. Responsif terhadap aspirasi masyarakat;
6. Harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
7. Lengkap;
8. Dipublikasikan;
9. Menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar.
Salah  satu  substansi  yang  diatur  dalam  omnibus  law  ialah  terkait  penerapan  Asas Keseimbangan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ( Omnibus  Law )  Terhadap  Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. Asas hukum ada yang memiliki sifat universal, luas, atau umum  dan  ada  yang  memiliki  sifat  partikular,  sempit,  atau  khusus.  Asas  hukum  universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular hanya dapat  diberlakukan  dan  dikembangkan  di  dalam  bidang-bidang  hukum  tertentu  saja.  Oleh karena  itu  terdapat  asas  yang  dapat  diketemukan  atau  diberlakukan  terhadap  semua  bidang hukum,  namun  terdapat  pula asas  yang secara spesifik  hanya diberlakukan terhadap bidang hukum  tertentu  saja.  Adanya  kenyataan  asas  yang  berlaku  spesifik  tersebut  terlihat  dari adanya asas hukum perdata, asas hukum pidana, atau asas hukum administrasi negara. Asas keseimbangan  dapat  dikategorikan  ke  dalam  asas  bersifat  universal  dikarenakan  banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum.
Herlien  Budiono  dalam  bukunya  Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian Indonesia,  mencoba  memberikan  gambaran  bahwa  kata  seimbang  ( evenwicht )  menunjuk pada  pengertian  suatu  keadaan  pembagian  beban  di  kedua  sisi  berada  dalam  keadaan seimbang. 18 Di  dalam  konteks  ini,  keseimbangan  dimengerti  sebagai  keadaan  hening  atau keselarasan  karena  dari  pelbagai  gaya  yang  bekerja  tidak  satu  pun  mendominasi  yang lainnya,  atau  karena  tidak  satu  elemen  menguasai  lainnya.  Gagasan  keseimbangan mendorong  semangat  keseimbangan  ( evenwichtsgeest )  di  dalam  hukum  adat,  suatu pengakuan  akan  kesetaraan  kedudukan  individu  dengan  komunitas  dalam  kehidupan bersama.  Keseimbangan  batin,  dalam  karakter  atau  jiwa,  merujuk  pada  pemahaman  tidak adanya  gejolak  kejiwaan  lagi,  dan  telah  tercapai  persesuaian  atau  keselarasan  antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.
Deskripsi  tersebut  menunjukkan  bahwa  asas  keseimbangan  pada  satu  sisi  dibatasi oleh  kehendak,  yang  dimunculkan  oleh  pertimbangan  atau  keadaan  yang  menguntungkan. Sedangkan  pada  sisi  lain  asas  keseimbangan  dibatasi  oleh  keyakinan  terhadap pengejawantahan  dari  hasil  yang  dikehendaki.  Berkaitan  dengan  kehendak  dan  keyakinan dalam suatu janji misalnya, harus dialami sebagai sesuatu yang layak dan nalar. Oleh karena
18 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-1, 2006, hlm. 305.
itu  apabila  terjadi  sebaliknya  yaitu  kondisi  yang  tidak  layak  dan  tidak  nalar,  berarti  telah terjadi ketidakseimbangan karena tidak sesuai dengan bayangan yang diharapkan. Janji para pihak  hanya  akan  dianggap  mengikat  sepanjang  adanya  keseimbangan  hubungan  antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, atau adanya keseimbangan antara kedua belah  pihak  sebagaimana  diharapkan.  Keseimbangan  merupakan  tuntutan  etis  dalam melakukan perjanjian.
Berdasarkan  asas  keseimbangan  berarti  telah  terjadinya  keadaan  kesepadanan  yang diharapkan oleh dua pihak dalam mengikatkan suatu perbuatan hukum, yang didasarkan atas kehendak dan keyakinan secara wajar dan layak dengan memperhatikan nilai etik, sosial dan hukum  yang  berlaku  di  masyarakat.  Asas  keseimbangan  sebagai  asas  bersifat  universal  di dalam hukum, dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nuansa manakala asas keseimbangan diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda. Terdapat titik berat pemaknaan seturut kepentingan  atau  kebutuhan  yang  berbeda.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  penulis bahwa penerapan asas  keseimbangan belum tercapai  dengan baik,  sehingga hal  ini menjadi bahan  evaluasi  kita  bersama.  Secara  historis,  pada  awalnya  Gustav  Radburch  tujuan kepastian hukum  menempati  peringkat  yang paling atas di  antara tujuan yang lain. Namun, setelah  melihat  kenyataan  bahwa  dengan  teorinya  tersebut  di  Jerman  di  bawah  kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa perang dunia II  dengan  jalan  membuat  hukum  yang  mensahkan  praktik-praktik  kekejaman  perang  pada masa itu.
Gustav  Radburch  pada  akhirnya  meralat  teorinya  dengan  menempatkan  tujuan keadilan menempati posisi di atas tujuan hukum yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi bentuan dengan kemanfaatan, atau  antara  keadilan  dengan  kepastian  hukum,  antara  keadilan  terjadi  benturan  dengan kemanfaatan. 19 Tujuan  Negara  Republik  Indonesia,  secara  definitif  tertuang  dalam  alenia keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut  melaksanakan  perdamaian  dunia  berdasarkan  kemerdekaan  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial.
Untuk  tercapainya  tujuan  hukum  dan  tujuan  Negara  Indonesia  tersebut  harus menggunakan  prinsip  ekonomi  dalam  upaya  mencapai  keseimbangan,  efisiensi,  dan maksimalisasi  sehingga  diperlukan  peran  serta  dari  lembaga-lembaga  atau  badan-badan terkait  dari  instansi  yang  berwenang  dalam  menentukan  kriteria  yang  dapat  memberikan pemahaman bagi semua pihak.
UU  Omnibus  Law  masih  ditemukan  berbagai  kelemahan-kelemahan  dan  berbagai resiko,  karena  dalam  kasus  tertentu  adanya  celah  untuk  mempekerjakan  seseorang  seumur hidup,  dengan  upah  yang  tidak  sewajarnya,  dan  termasuk  dalam  pelayanan  kesehatan, bagaimana  mungkin  seorang  para  normal  dapat  disejajarkan  dengan  dokter,  dokter  gigi, dokter  spesialis  dan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Tentu  saja  hal  ini  bertentangan  dengan  apa
19 Arief  Sidharta, Meuwissen  Tentang  Pengembangan  Hukum , Ilmu  hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, 2007, Hlm. 20-21.
yang  menjadi  "ruh"  dalam  pelayanan  kesehatan  sebagai  profesi  yang  mulia  dan  terhormat, mengabdikan  diri  pada  panggilan  kemanusiaan  yang  bersumber  pada  hati  nurani  dalam upaya  membantu  sesama,  yang  semua  itu  harus  sejalan  dengan  tujuan  hukum  pelayanan kesehatan,  yakni:  mengurangi  penderitaan,  memperpanjang  kehidupan,  dan  mendampingi pasien  sampai  akhir  kehidupannya  Sebagaimana  merupakan  perwujudan  dari  amanah Pancasila dan UUD 1945.

## Peran  hukum  kesehatan  dalam  upaya  menciptakan  keseimbangan  Dalam  Undang- Undang  Cipta  Kerja  (Omnibus  Law)  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  di Indonesia
Sebelum  kita  mengkaji  tentang  peran  hukum  kesehatan  dalam  menyikapi  topik penelitian  yang  sudah  peneliti  uraikan  pada  bagian  sebelumnya...maka  dapat  disimpulkan bahwa  peran  hukum  kesehatan  bertitik  tolak  pada  istilah  dan  pengertian  hukum  kesehatan, ruang  lingkup  hukum  kesehatan,  subjek  dan  objek  hukum  kesehatan,  tujuan  hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, dan fungsi hukum kesehatan.
Pada dasarnya hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak  dan  kewajiban  tenaga  kesehatan,  individu  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  upaya kesehatan,  aspek  organisasi  kesehatan  dan  aspek  sarana  kesehatan.  Selain  itu,  hukum kesehatan  dapat  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  segala  ketentuan  atau  peraturan  hukum yang  berhubungan  langsung  dengan  pemeliharaan  dan  pelayanan  kesehatan.  Hukum kesehatan  berperan  untuk  mengusahakan  adanya  keseimbangan  tatanan  di  dalam  upaya pelaksanaan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  serta  memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan hukum kesehatan yang berlaku.
Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan  bahwa:  1.  Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan ekonomi  2.  Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  merupakan  salah  satu  unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  amanah  konstitusi  dan  cita-cita  bangsa Indonesia.  Oleh  karenanya,  untuk  setiap  kegiatan  dan  atau  upaya  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  harus  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  nondiskriminatif,  partisipatif,  perlindungan  dan  berkelanjutan  yang sangat  penting  artinya  bagi  pembentukan  sumber  daya  manusia  Indonesia,  peningkatan ketahanan daya saing bangsa serta pembangunan nasional Indonesia.
Selanjutnya, hukum kesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum kesehatan public ( public health law ) dan Hukum Kedokteran ( medical law ). Hukum kesehatan publik lebih menitikberatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan  kesehatan  rumah  sakit,  sedangkan  untuk  hukum  kedokteran,  lebih  memilih  atau mengatur tentang pelayanan kesehatan pada individual atau seorang saja, akan tetapi  semua menyangkut  tentang  pelayanan  kesehatan.  Fungsi  Dari  Hukum  Kesehatan  adalah  untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub  sektor  yang  kecil  tetapi  keberadaannya  dapat  memberi  sumbangan  yang  besar  bagi ketertiban  masyarakat  secara  keseluruhan.  Menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  di  dalam masyarakat  (khususnya  di  bidang  kesehatan).  Benturan  antara  kepentingan  individu  dengan kepentingan  masyarakat.  Merekayasa  masyarakat  ( social  engineering ).  Jika  masyarakat
menghalang-halangi  dokter  untuk  melakukan  pertolongan  terhadap  penjahat  yang  luka-luka karena  tembakan,  maka  tindakan  tersebut  sebenarnya  keliru  dan  perlu  diluruskan.  Tujuan Hukum  Kesehatan  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  hidup sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal.  Menurut Bredemeier yaitu menertibkan pemecahan konflik-konflik misalnya kelalaian penyelenggaraan  pelayanan  bersumber  dari  kelalaian  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan tugasnya.
Ruang lingkup hukum kesehatan mencakup antara lain:
1. Hukum Kedokteran
2. Hukum Keperawatan
3. Hukum Perumahsakitan
4. Hukum Lingkungan
5. Hukum tentang limbah dan polusi
6. Hukum tentang makanan, minuman dan obat-obatan.
7. Hukum tentang keselamatan kerja
Subjek  dari  hukum  kesehatan  adalah  Pasien  dan  tenaga  kesehatan  termasuk  institusi kesehatan,  sedangkan  objek  Hukum  Kesehatan  adalah  perawatan  kesehatan (Zorg  voor  de gezondheid). Tujuan dari hukum kesehatan ialah:
a. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat.
b. Menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  di  dalam  masyarakat  (khususnya  di  bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
c. Merekayasa masyarakat ( social engineering ).
d. Mengurangi  Penderitaan,  memperpanjang  kehidupan,  dan  mendampingi  pasien  sampai akhir kehidupannya.
Teori  peran  ( role  theory )  adalah  teori  yang  merupakan  perpaduan  berbagai  teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan  dalam  sosiologi  dan  antropologi.  Dalam  ketiga  bidang  ilmu  tersebut,  istilah “peran”  diambil  dari  dunia  teater.  Dalam  teater,  seorang  aktor  harus  bercermin  sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.
Teori  peran  ( role  theory )  adalah  teori  yang  merupakan  perpaduan  berbagai  teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan  dalam  sosiologi  dan  antropologi.  Dalam  ketiga  bidang  ilmu  tersebut,  istilah “peran”  diambil  dari  dunia  teater.  Dalam  teater,  seorang  aktor  harus  bercermin  sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. 20
Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum  ( struktur  of law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang- undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam
20 https//rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/ diakses pada 23 Januari 2018 pukul 15:03 WIB
suatu  masyarakat.  Struktur  dari  sistem  hukum  terdiri  atas  unsur  berikut  ini,  jumlah  dan ukuran  pengadilan,  yurisdiksinnya  (termasuk  jenis  kasus  yang  berwenang  mereka  periksa), dan  tata  cara  naik  banding  dari  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya.  Struktur  juga  berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Instansi  terkait  seperti:  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Sumatera  Barat,  Badan  Pengawas  Obat dan Makanan (BPOM), Komisi III DPR-RI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ahli Farmasi, dan Kementerian Kesehatan.
Setiap orang berhak untuk diperlakukan sama dalam setiap keadaan, tidak boleh ada diskriminasi  apa  pun  itu  bentuknya.  Ini  merupakan  konsep  humanisme,  yang  mengakar dalam  budaya  Belanda.  Bagaimana  setiap  orang  diperlakukan  manusiawi  dan  dilindungi hukum dan ini dapat diartikan sebagai kebebasan bagi warga negara sebagai seorang manusia yang  mempunyai  hak  otonomi  terhadap  tubuhnya  sendiri,  yang  dapat  dianggap  sebagai salahsatu hak atas pilihan ( pro choice ) dalam upaya mempertahankan kehidupan. Tentu saja ini  menjadi  bahan  evaluasi  kita  bersama  untuk  menyandingkan  Asas  Keseimbangan  dan Hukum  Kesehatan  dalam  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  dalam  Undang-Undang Omnibus Law . Hal ini sejalan dengan teori yang pernah dikemukakan oleh K. Bertens tentang nilai dan moral,  dan  izinkan  saya  menganalogikan  jika  disini  terbagi  ada  2  (dua)  nilai  yang  secara filosofis  di  bedakan  atas Pro  Choice dan Pro  Life . Pro  Choice disini  bukan  untuk  memilih atau  tidak  memilih  untuk  mengikuti  apa  yang  telah  diputuskan  oleh  pemerintah,  namun karena  hal  ini  terkait  nyawa  pasien  dan  atau  tenaga  kesehatan,  dan  tentu  saja  ketika  terkait nyawa  tidak  bisa  menjadi  sebuah  pilihan  ketika  seseorang  ketika  pengobatan  dengan paranormal  disandingkan  dengan  pengobatan  oleh  tenaga  medis.  Hal  ini  dikarenakan bertentangan  dengan  amanah  dari  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran. Dari hal tersebut di atas tentu telah menodai keluhuran pofesi kesehatan
Selanjutnya,  Pro  Life  disini  dapat  diartikan  sebagai  hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk mempertahankan kehidupan. Disini sudah jelas biarkan rakyat atau masyarakat sendiri yang menentukan  apakah  dia  menyetujui  atau  menolak  untuk  melakukan  pengobatan  dengan paranormal yang sudah diatur oleh Pemerintah yang mana tidak sesuai dengan amanah Pasal 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu mengingat tujuan hukum pidana memberikan upaya perlindungan terhadap kejahatan tubuh dan nyawa  sebagai upaya memartabatkan rakyat, dan atau masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan perikemanusiaan itu sendiri.
Kondisi  ini  tentu  saja  sangat  didukung  dengan  Negara  Indonesia,  yang  menganut landasan ideologi  Pancasila. Berdasarkan hakikat  yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yang berkaitan dengan sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila seperti: sila pertama ketuhanan adalah sifat- sifat  dan keadaan negara harus sesuai  dengan hakikat manusia, dan begitu seterusnya untuk sila-sila lainnya. Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara hakikat dan nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan negara, dalam pengertian sebab dan akibat.
Makna  kesesuaian  tersebut  adalah  sebagai  berikut,  bahwa  hakikat  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (sebagai  sebab,  hakikat  sila  III  dan  IV),  yang  ingin mewujudkan  suatu  tujuan  bersama,  yaitu  suatu  keadilan  dalam  suatu  persekutuan  hidup
masyarakat  negara  (keadilan  sosial,  hakikat  sila  V),  maka  secara  konsisten  negara  haruslah sesuai  dengan  hakikat  Pancasila.  Hakikat  Pancasila  pada  dasarnya  menempatkan  sesuatu sesuai  dengan  tempatnya.  Jika  dikaitkan  dengan  peran  hukum  kesehatan  dalam  upaya menciptakan  keseimbangan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ( Omnibus  Law )  Terhadap Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  di  Indonesia  dirasa  perlu  untuk  memikirkan  kembali, merumuskan, serta menemukan arah kebijakan terbaru dalam peraturan perundang-undangan, seperti  melakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2009  tentang  Kesehatan dan  Undang-Undang Omnibus  Law .  Revisi  ini  sangat  terkait  untuk  menemukan  kriteria- kriteria terhadap peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan dalam UU Cipta Kerja. Untuk kriteria yang menjadi indikator dalam menerapkan prinsip keseimbangan dalam  UU  Omnibus  Law,  karena  bertentangan  dengan  amanah  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

## KESIMPULAN
Penerapan  asas  keseimbangan  dalam  UU  cipta  kerja  ( omnibus  law )  masih  belum memenuhi  asas  kepastian  hukum  yang  merupakan  bagian  apa  yang  ingin  dicapai  dalam tujuan  hukum.    Hal  ini  dikarenakan  peneliti  tidak  sependapat  jika  profesi  paranormal disamakan kedudukannya dengan profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Peran hukum kesehatan  tentu  saja  menjadi  disatu  sisi  harus  menegakkan  apa  yang  menjadi  ketentuan- ketentuan  hukum  kesehatan  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  berpedoman  pada  standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur, dan disisi lain dengan lahirnya UU  cipta  kerja  harus  berdampingan  dengan  beberapa  instansi  terkait  yang  sifatnya "menjalankan  perintah",  sedangkan  disini  telah  terjadi  ketidaksesuaian  aturan  yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aron  B.F.  Siahaan,  2013, Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  Sebagai  Korporasi Dalam  Melindungi  Keselamatan  Pasien  Didasarkan  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, Bandung.
Bahder  Johan  Nasution,  2005, Hukum  Kesehatan  Pertanggungjawaban  Dokter ,  Rineka Cipta, Jakarta.
C.F.G.Sunaryati  Hartono,1994, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20 , Alumni, Bandung.
Eka  Julianta  Wahjowepramono,  2012 ,  Konsekuensi  Hukum  Dalam  Profesi  Medis ,  Karya Putra Darwati, Bandung.
E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Cetakan ke-4, Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Bandung.
Freddy Tengker, 2012, Hak Pasien , Mandar Maju, Bandung.
Hamid  S.  Attamimi,  1992, Teori  Perundang-undangan  Indonesia;  Suatu  Sisi  Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman. Pidato Guru Besar Tetap, Universitas Indonesia, Jakarta. Ilhimi  Bisri,  2011, Sistem  Hukum  Indonesia  Prinsip-Prinsip  dan  Implementasi  Hukum  di Indonesia , Rajawali Press, Jakarta.
Indrianto  Seno  Adji,  2002, Arah  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Datacom,    Jakarta.  Loebby Loqman, 2002, Pidana dan Pemidanaan , Datacom, Jakarta.
Muchtar  Kusumaatmadja,  2006, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Bandung, Alumni, Bandung.
Padmo  Wahjono, 1986,  Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soedjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1985, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat , Rajawali Press, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo,2010, Penemuan Hukum , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Sri   Praptianingsih,   2006, Kedudukan   Hukum   Perawat   Dalam   Upaya   Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit , Rajawali Press, Jakarta. Titik  Triwulan  Tutik,  2010, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien, Jakarta,  Prestasi  Pustaka Publisher, Jakarta.
Titon  Slamet  Kurnia,  2007, Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  di Indonesia , Alumni, Bandung.
Trini   Handayani,   2012, Fungsionalisasi   Hukum   Pidana   Terhadap   Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia , Mandar Maju, Bandung.
Veronica  Komalawati,  1989, Hukum  dan  Etika  Dalam  Praktek  Dokter ,  Sinar  Harapan, Jakarta.
Yustina    Sri    Hartini,    2010, Praktik    Kefarmasian    Ulasan    Peraturan    Tentang    Bidang Pekerjaan Apoteker , Sanata Dharma, Yogyakarta. Pontang    Moerad,2004, Pembentukan    Hukum    Melalui    Putusan    Pengadian    Dalam Perkara  Pidana ,  Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
Rukmana Amanwinata, 1996, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan  Berkumpul  Dalam  Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Disertasi,  Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.