## ISTIBDᾹL WAKAF: Ketentuan Hukum dan Modelnya
Fahruroji Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta fahruroji77@gmail.com

## Abstrak
Wakaf  merupakan  ibadah māliyah atau  ibadah  dengan harta  benda  dengan  tujuan  mendekatkan  diri  kepada  Allah  Swt. Wakaf akan bernilai ibadah yang berpahala manakala harta benda yang telah diwakafkan itu bermanfaat untuk umat, bahkan wakaf akan  terus  menerima  pahala  meskipun  ia  telah  meninggal  dunia selama  harta  benda  yang  telah  diwakafkannya  itu  bermanfaat.
Jadi,  kemanfaatan  harta  benda  wakaf  untuk  kemaslahatan  umat merupakan  prinsip  utama  dari  ibadah  wakaf. Dari  sinilah kemudian  muncul  pendapat fuqaha yang  menyatakan  bahwa harta  benda  wakaf  yang  sudah  tidak  bermanfaat  atau  tidak menghasilkan  boleh  ditukar  atau  diganti  dengan  harta  benda lainnya  yang  bermanfaat  atau  menghasilkan (istibdāl wakaf ) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
Kebolehan  penukaran  harta  benda  wakaf  atau istibdāl wakaf berdasarkan pertimbangan kemaslahatan tersebut, diakomodir  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  wakaf yang  membolehkan  penukaran  harta  benda  wakaf  demi  menjaga manfaat  harta  benda  wakaf . Hanya  saja,  peraturan  perundang- undangan  tentang  wakaf  belum  mengakomodir  semua  model istibdāl wakaf yang ada dalam fiqh , seperti istibdāl wakaf parsial dan istibdāl wakaf  dengan  harta  benda  pengganti  yang  tidak sejenis. Peraturan  perundang-undangan  tentang  wakaf  hanya mengatur  penukaran  harta  benda  wakaf  dengan  harta  benda pengganti yang sejenis .
Kata Kunci: Istibdāl, Wakaf dan Ketentuan Hukum

## A. Pendahuluan
Istibdāl dalam fiqh wakaf  diartikan  sebagai  penjualan harta  benda  wakaf  untuk  dibelikan  harta  benda  lain  sebagai penggantinya,  baik  harta  benda  pengganti  itu  sama  dengan  harta benda wakaf yang dijual ataupun berbeda. Ada yang mengartikan bahwa istibdāl adalah mengeluarkan suatu harta benda dari status wakaf dan menggantikannya dengan harta benda lain.
Adapun ibdāl artinya  adalah  penggantian  harta  benda wakaf  dengan  harta  benda  wakaf  lainnya.  Ada  juga  pendapat yang  mengartikan  sama  antara istibdāl  dan  ibdāl 1 karena  secara bahasa  kedua  kata  tersebut  memiliki  arti  yang  sama,  yaitu menjadikan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang lain. 2
Tanah  wakaf  di  Indonesia  belum  banyak  yang  dikelola dan dikembangkan secara produktif, padahal undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf mengatur bahwa harta benda wakaf  harus  dikelola  dan  dikembangkan  secara  produktif  untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
1 Lihat  „Ibrāhīm  „Abd  al-Laṭīf  „Ibrāhīm  al-„Ubaydī, Istibdāl  al-Waqf Ru’yah  Shar‘īyah  Iqtiṣādiyah  Qānūniyah (Dubai:  Dā‟iratu  al-Shu‟ūn al-Islāmiyah  wa  al-„Amal  al-Khayrī,  2009),  55;  Aḥmad  Muḥammad  ʻAbd al-ʻAẓīm  Al-Jamal, Dawr  al-Niẓāmal-Waqf  al-Islāmī  fī  al-Tanmiyah al-Iqtiṣādiyah  al-Muʻāṣirah (Cairo:  Dār  al-Salām,  2007),  47;  Muḥammad
Qadrī  Bāshā, Qānūn  al-ʻAdl  wa  al-Inṣâf  fī  al-Qaḍā  ʻalā  Mushkilāt  al-Awqāf (Cairo:  Dār  al-Salām,  2006),  282-283;  ʻAbdal-Jalīl  ʻAbd  al-Raḥmān  ʻAshūb, Kitāb  al-Waqf (Makkah:  Maktabah  al-Makkiyah,  2009),  150-153.  Lihat  juga Mohd  Ridzuan  Awang,  “Konsep Istibdāl :  Sejauhmana  amalannya  di Malaysia”, Jurnal  Pengurusan  Jawhar, Vol.  IV,  No.  1  (2010),  194, http://intranet.jawhar.gov.my/penerbitan/public/page_detail.php?id=84 (diakses tanggal 15 Januari 2013).
2 Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab (Beirut: Dār Ṣādr, 2005), J.I, 344; Istibdāl dalam hukum positif disebut tukar guling atau ruilslag . Tukar guling diartikan dengan  tukar  lalu,  yaitu  bertukar  barang  dengan  tidak  menambah  uang.  Lihat Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  http://kbbi.web.id/tukar  (diakses  tanggal  4 April  2015).  Menurut  M.  Anwar  Ibrahim  antara istibdāl wakaf  dan  tukar guling  terdapat  persamaan  dan  perbedaan.  Persamaannya  ialah  keduanya sama-sama  jual  beli,  sedangkan  perbedaannya  ialah istibdāl wakaf  adalah barang  dengan  barang,  tetapi  ada  kemungkinan  ada  tambahan  uang,  jika diperlukan.  Sementara  itu,  tukar  guling  hanya  barang  dengan  barang  tanpa tambahan  uang.  Lihat  M.  Anwar  Ibrahim,  “ Istibdāl Tanah  Wakaf”, Jurnal Al-Awqaf , Volume II, Nomor 03 (Agustus 2009), 22-23.
Dalam  hal  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda wakaf,  ulama fiqh telah  menyebutkan  instrumen-instrumen  yang dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  harta  benda  wakaf,  di antaranya adalah instrumen istibdāl .
Penggunaan istibdāl sebagai  salah  satu  instrumen pengembangan  harta  benda  wakaf  pernah  dikemukakan  oleh Aḥmad  Abū  Zayd  yang  menyatakan  bahwa istibdāl merupakan salah satu  instrumen investasi  pengembangan harta benda wakaf yang  dapat  dilakukan  oleh  nazhir  harta  benda  wakaf  dengan menggunakan  sumber-sumber  keuangan  yang  terdapat  di  dalam lembaga wakaf, tanpa memerlukan kerja sama dengan pihak lain ( al-istithmār al-dhātī ). 3
Tulisan  ini  akan  membahas  pendapat  empat  mazhab fiqh tentang istibdāl , pengaturan istibdāl dalam peraturan perundang- undangan  tentang  wakaf,  dan  model istibdāl wakaf  serta pengaruhnya terhadap pengembangan harta benda wakaf.

## B. Pendapat Empat Mazhab Fiqh tentang Istibdāl
Permasalahan istibdāl harta  benda  wakaf  dibahas  oleh ulama fiqh dari  empat  mazhab.  Sebagian  ulama  membolehkan istibdāl harta  benda  wakaf  dengan  alasan  dan  syarat-syarat tertentu, sedangkan sebagian ulama lainnya melarang pelaksanaannya. 4
3 Aḥmad  Abū  Zayd  membagi  dua  instrumen  investasi  atau pengembangan  harta  benda  wakaf,  yaitu  pertama: al-istithmār  al-dhātī atau transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  nazhir  harta  benda  wakaf  dengan menggunakan  sumber-sumber  keuangan  yang  terdapat  di  dalam  lembaga wakaf,  tanpa  memerlukan  kerja  sama  dengan  pihak  lain,  seperti istibdāl dan ijārah .  Kedua, al-istithmār  al-khārijī atau  transaksi  keuangan  yang  dilakukan oleh lembaga  wakaf dengan cara bekerja sama dengan pihak investor, seperti muḍārabah,  mushārakah,  istiṣnāʻ,  muzāra‘ah,  musāqāt,  mughārasah, al-mushārakah al-muntahiyah bi-al-tamlīk . Aḥmad Abū Zayd, Niẓām al-Waqf al-Islāmī.  Taṭwīr  Asālīb  al-‘Amal  wa  Tahlīl  Natā’ij  Ba’ḍ  al-Dirāsah al-Hadīthah (Kuwait: al-Amānah al-„Ᾱmmah li al-Awqāf, 2000), 44-45.
4 Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum istibdāl karena tidak ada dalil  dari  al-Qur‟an  dan  Sunnah  yang  membahas  secara  spesifik  tentang istibdāl .  Oleh  karena  itu,  sebagian  fuqaha  melarang istibdāl kecuali  dalam kasus  yang jarang terjadi, dan sebagian  fuqaha lainnya  membolehkan istibdāl dengan persyaratan tertentu. Lihat Jasni bin Sulong, “Permissibility of Istibdāl in  Islamic  Law  and  the  Practice  in  Malaysia”, Journal  of  US-China  Public Adminstration, Vol. 10, No. 7, (July 2013), 682,
http://www.freelw.com/pdf/20140220/  1392906137502.  pdf (diakses  tanggal 15 Januari 2013).
Uraian  di  bawah  ini  akan  menjelaskan  pendapat  mazhab Hanafi,  mazhab  Maliki,  mazhab  Syafi‟i  dan  mazhab  Hanbali tentang istibdāl harta benda wakaf.
1. Mazhab Hanafi
Menurut  mazhab  Hanafi, istibdāl harta  benda  wakaf kecuali  masjid 5 dibolehkan  selama  membawa  kemaslahatan. 6
Adapun  pelaksanaannya  boleh  dilakukan  oleh  wakaf  atau  nazhir atau hakim, baik terhadap harta benda.
Wakaf  yang  masih  bermanfaat  maupun  yang  sudah  tidak bermanfaat,  harta  benda  wakaf  bergerak  maupun  harta  benda wakaf tidak bergerak.
5 Dalam  mazhab  Hanafi,  pelaksanaan istibdāl terhadap  masjid  yang diwakafkan  tidak  dibolehkan  dengan  cara  apa  pun,  baik  masjid  itu  diganti dengan harta benda lain ataupun dijual, meskipun masjid itu telah mengalami kerusakan.  Imam  Hanafi  dan  Abu  Yusuf  menegaskan  bahwa  masjid  tidak boleh  dilakukan istibdāl .  Masjid  akan  tetap  dan  kekal  menjadi  harta  wakaf walaupun  mengalami  kerusakan.  Muhammad  bin  Hasan  juga  mengatakan sekiranya masjid telah rusak atau runtuh, tanah wakaf tersebut kembali kepada wakif. Beliau mengemukakan alasan bahwa wakif telah menetapkan wakaf itu untuk  suatu  ibadah  yang  khusus,  yaitu  masjid.  Apabila  masjid  itu  tidak  ada, hilanglah  tujuan  asalnya,  dan  tanah  itu  kembali  menjadi  milik  wakif.  Lihat Afiffudin Mohammed Noor dan Mohd Ridzuan Awang., “The Implementation of Istibdāl Endowment  in  The  State  of  Kedah  Darul  Aman”, Islamiyyat  The International  Journal  of  Islamic  Studies ,Vol.  35,  No.  1  (2013),  50, http:// ejournal.  ukm.my  /  islamiyyat/  article/view/4191/2325 (diakses  tanggal  15 Januari 2013).
6 Di antara mazhab fiqh yang ada, mazhab Hanafi banyak memberikan kelonggaran  dalam  memperbolehkan istibdāl untuk  kemaslahatan,  terutama jika  harta  benda  wakaf  tidak  dapat  dimanfaatkan.  Namun  demikian,  mereka memberikan peranan kepada hakim dalam pemberian izin istibdāl . Lihat Sāmī Muḥammad al-Ṣalāḥāt, “Wasā‟il I„mār A„yān al-Waqf”, Majallah al-Sharī‘ah wa  al-Qānun,  Kulliyyah  al-Qānun  Jāmi‘ah  al-Imārat  al-‘Arabiyah  al- Muttahidah, al-Sanah al-Sādisah wa        al-‘Isrūn , al-‘Adad al-Tsānī  wa al- Khamsūn , (Zulḥijjah 1433, Oktober 2012), 223. http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/52/ images/3-%20 ALSALAHAT.pdf , (diakses tanggal 20 Agustus 2014); Menurut Muḥammad Abū Zahrah, mazhab Hanafi  mempermudah istibdāl yang  bukan  masjid  sehingga  menimbulkan dampak  positif  dan  negatif.  Oleh  karena  itu,  wakif  mensyaratkan  ketika berwakaf  untuk  tidak  dilakukan istibdāl meskipun  harta  benda  wakaf  telah rusak dan tidak bermanfaat lagi. Lihat Muḥammad Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī al-Waqf (Cairo: Maṭbaʻah Aḥmad ʻAlī Mukhaymir, 1959), 190.
Hanya saja dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan pendapat di kalangan mereka. 7
Menurut  ulama  Hanafiyah, istibdāl harta  benda  wakaf selain  masjid  dibagi  menjadi  tiga  kategori: 8 Pertama , istibdāl harta  benda  wakaf  disyaratkan  oleh  wakif. Kedua , istibdāl harta benda  wakaf  tidak  disyaratkan  oleh  wakif,  sedangkan  kondisi harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ketiga, istibdāl harta  benda  wakaf  tidak  disyaratkan  oleh  wakif,  sedangkan kondisi  harta  benda  wakaf  masih  bermanfaat  dan  menghasilkan, tetapi ada harta benda pengganti yang kondisinya lebih baik.
Terhadap  ketiga  kategori istibdāl harta  benda  wakaf tersebut,  tanggapan  ulama  Hanafiyah  berbeda-beda  sebagaimana dijelaskan  berikut  ini:  kategori pertama ,  wakif  mensyaratkan istibdāl harta  benda  wakaf  untuk  dirinya  sendiri  atau  untuk nazhir. 9 Contohnya, ketika wakif mewakafkan harta bendanya, ia berkata:  “Tanahku  ini  aku  wakafkan  dengan  syarat  bahwa  di kemudian hari aku bisa menggantinya dengan harta benda wakaf yang  lain,  atau  aku  berhak  menjualnya  dan  membeli  barang  lain sebagai  gantinya.”  Persyaratan  yang  diungkapkan  oleh  wakif sebagaimana contoh di atas, dapat dibenarkan dan berlaku khusus bagi  dirinya  sendiri,  tidak  untuk  nazhir,  kecuali  apabila  ia memberlakukan syarat itu bagi nazhir tersebut. 10
7 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al-
Sharīʻah  al-Islāmiyah ,  (Baghdad:  Maṭbaʻah  al-Irshād,  1977),  J.  II,  9; Muḥammad Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī al-Waqf , 190.
8 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al- Sharīʻah  al-Islāmiyah ,  J.  II,  10.  Muḥammad  Abū  Zahrah, Muḥāḍarāt  fī  al- Waqf , 190. Lihat  juga  Mohd  Ridzuan  Awang,  “Konsep Istibdāl :  Sejauhmana Amalannya di Malaysia”, Jurnal Pengurusan Jawhar, Vol. IV, No. 1 (2010), 196, http://intranet.jawhar.gov.my/penerbitan/  public/page_detail.php?  id=84 (diakses tanggal 15 Januari 2013).
9 Apabila wakif  mensyaratkan istibdāl harta benda wakaf untuk dirinya sendiri atau untuk nazhir, ia boleh melakukan istibdāl harta benda wakaf tanpa seizin  hakim.  Hal  ini  dibolehkan  karena  ia  melaksanakan  syarat  wakaf  dan sebagai sebuah kewenangan khusus yang dimilikinya yang harus didahulukan daripada  kewenangan  umum  yang  dimiliki  hakim.  Selain  itu,  jika  memang wakif  mensyaratkan istibdāl , istibdāl boleh  dilakukan  baik  terhadap  harta benda  wakaf  yang  masih  menghasilkan  atau  masih  bermanfaat  maupun terhadap  harta  benda  wakaf  yang  hasilnya  sudah  berkurang  atau  sudah  tidak dapat dimanfaatkan lagi. Hanya saja, untuk melaksanakannya harus ada alasan yang kuat serta untuk tujuan kemaslahatan wakaf itu sendiri. Lihat Muḥammad Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī al-Waqf , 192.
10 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al- Sharīʻah al-Islāmiyah , J. II, 10.
Dalam  permasalahan  ini,  ulama  Hanafiyah  berbeda pendapat  mengenai  keabsahan  wakaf  dan  syaratnya.  Pendapat pertama,  Muhammad  bin  Hasan  berpendapat  bahwa  wakafnya sah, sementara syaratnya batal.
Alasannya  adalah  syarat  tersebut  menafikan  maksud sebenarnya  dari  wakaf  karena  syarat  wakaf  ialah  memberikan harta  secara  kekal.  Pendapat kedua ,  Abu  Yusuf  dan  Hilal berpendapat  bahwa  wakaf  dan  syaratnya  sama-sama  sah. Alasannya  adalah  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kekal  bukanlah kekal  harta  benda  wakafnya,  tetapi  kekal  pelaksanaan  wakaf tersebut secara terus menerus. 11 Pendapat ketiga , sebagian ulama Hanafiyah  berpendapat  baik  wakaf  maupun  syarat  sama-sama batal. 12 Sebagian  ulama  Hanafiyah  yang  lain  berpendapat syaratnya sah asalkan ada persetujuan dari hakim. 13
Menurut Muḥammad ʻAbīd ʻAbd Allāhal-Kabīsī pendapat yang  kuat  adalah  pendapat  Abu  Yusuf  dan  Hilal  yang menyatakan  bahwa  baik  wakaf  maupun  syaratnya  sama-sama sah, 14 dengan  pertimbangan  bahwa  syarat istibdāl harta  benda wakaf  tidak  menghilangkan  wakaf  dan  keabadiannya.  Hal  ini disebabkan karena wakaf dan keabadiannya tidak ditentukan oleh suatu  harta  benda  tertentu,  tetapi  ditentukan  oleh  manfaat  atau hasil yang didapat dari harta benda wakaf. Oleh karena itu, yang menjadi faktor utama dari keberadaan wakaf adalah manfaat atau hasil yang diperoleh dari harta benda wakaf itu sendiri.
11 Afiffudin  Mohammed  Noor  dan  Mohd  Ridzuan  Awang,  “The Implementation  of Istibdāl Endowment  in  The  State  of  Kedah  Darul  Aman”, 50.
12 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al- Sharīʻah al-Islāmiyah , J. II, 10-11; Muḥammad Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī al- Waqf ,  190.  „Ibrāhīm  „Abd  al-Laṭīf  „Ibrāhīm  al-„Ubaydī, Istibdāl  al-Waqf Ru’yah  Shar‘īyah  Iqtiṣādiyah  Qānūniyah (Dubai: Dā’iratu  al-Shu’ūn al-Islāmiyah wa al-‘Amal al-Khayrī , 2009), 61.
13 Sāmī Muḥammadal-Ṣalāḥāt, “ Wasā’il I‘mār A‘yān al-Waqf ”, 224.
14 Sebagai  pengecualian  adalah  syarat istibdāl pada  masjid.  Dalam  hal ini  ulama  Hanafiyah  sepakat  bahwa  syarat  tersebut  tidak  sah  meskipun wakafnya  tetap  sah  karena  masjid  dimaksudkan  untuk  shalat  dan  menurut mereka masjid itulah yang dimaksudkan. Berbeda dengan selain masjid karena yang dimaksudkan adalah pemanfaatannya sehingga pemberian syarat istibdāl dibolehkan  karena  banyaknya  manfaatnya  yang  diperoleh  dari  harta  benda wakaf  tersebut.  Selain  itu  karena  hukum  asal  wakaf  melarang istibdāl harta benda  wakaf    kecuali  dengan  dalil istiḥsān. Lihat  Muḥammad  Abū  Zahrah, Muḥāḍarāt fī al-Waqf , 193.
Selama  harta  benda  wakaf  bermanfaat  untuk mawqūf ‘alayh maka selama itu pula wakaf tetap abadi, dan syarat istibdāl harta  benda  wakaf  tidak  untuk  menghilangkan  manfaat  harta benda  wakaf  itu.  Bahkan  pada  kasus  tertentu,  dengan istibdāl maka manfaat harta benda wakaf semakin berlipat. 15
Kategori kedua, wakif tidak mensyaratkan istibdāl , namun kondisi  harta  benda  wakaf  tidak  dapat  dimanfaatkan  lagi,  tidak memberikan hasil atau  ada hasilnya tapi tidak sebanding  dengan biaya pengelolaannya. Mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan praktik istibdāl dalam kasus ini.
Kategori  ketiga, istibdāl harta  benda  wakaf  tidak disyaratkan  oleh  wakif,  sedangkan  kondisi  harta  benda  wakaf masih  bermanfaat  dan  menghasilkan,  tetapi  ada  harta  benda pengganti yang kondisinya lebih baik.
Ulama  Hanafiyah  berbeda  pendapat  dalam  menghukumi kasus  ini. Pertama ,  menurut  Ibnu  Abidin  dan  Imam  al-Hilwani, istibdāl harta  benda  wakaf  dalam  kasus  ini  tidak  dibolehkan.
Pendapat  ini  dipilih  oleh  al-Kamal  bin  al-Hammam,  ia  berkata: “ Istibdāl baik  disyaratkan  oleh  wakif  atau  wakif  tidak mensyaratkannya,  namun  harta  benda  wakaf  tidak  lagi bermanfaat  bagi mawqūf  ‘alayh ,  dalam  masalah  ini  semua sepakat bolehnya istibdāl .
Tetapi, jika wakif tidak mensyaratkan istibdāl , sementara harta benda wakaf masih bermanfaat, istibdāl atau penggantiannya  dengan  harta  benda  lain  yang  lebih  baik  tidak dibolehkan karena  yang wajib adalah mengabadikan harta benda wakaf bukan melakukan istibdāl . Selain itu, dalam kasus ini tidak ditemukan  alasan  yang  membolehkan  dilaksanakannya istibdāl sebagaimana  dibolehkannya istibdāl pada  kategori pertama dengan  alasan  karena  adanya  syarat  dari  wakif,  sedangkan  pada kategori kedua karena alasan darurat.
15 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al- Sharīʻah al-Islāmiyah , J. II, 12-14.
Kedua ,  menurut  Abu  Yusuf istibdāl harta  benda  wakaf dalam kasus ini dibolehkan karena lebih bermanfaat untuk wakaf dan tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. 16

## 2. Mazhab Maliki
Dalam  masalah istibdāl ,  ulama  Malikiyah  membedakan hukum istibdāl harta  benda  wakaf  bergerak,  harta  benda  wakaf tidak  bergerak, 17 dan  harta  benda  wakaf  berupa  masjid.  Khusus masjid,  mereka  bersepakat  bahwa istibdāl masjid  mutlak dilarang. 18
16 Muḥammad  ʻAbīdʻAbdAllāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al- Sharīʻah  al-Islāmiyah ,  J.  II,  22-23;  „Ibrāhīm  „Abd  al-Laṭīf  „Ibrāhīm  al- „Ubaydī, Istibdāl  al-Waqf  Ru’yah  Shar‘īyah  Iqtiṣādiyah  Qānūniyah ,  67-68;
Muḥammad  Abū  Zahrah, Muḥāḍarāt fī al-Waqf ,  194-195;  Menurut  pendapat „Abd al-Raḥmān bin Nāfi‟ al-Sulamī, istibdāl harta  benda  wakaf  yang  masih bermanfaat  dengan  harta  benda  lainnya  yang  lebih  baik  dibolehkan,  dengan syarat  meminta izin  kepada hakim pengadilan dan  untuk  kemaslahatan  wakaf berdasarkan  pendapat  ahlinya.  Lihat  „Abd  al-Raḥmān  bin  Nāfi‟  al-Sulamī, “ Istibdāl  al-Waqf  Alladhī  Lam  Tataʻṭal  Manāfiʻuhu  bi  Waqf  Khayr  Minhu  fī al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Niẓām  al-Murāfaʻāt  al-Saʻūdī  Maʻa  Bayani  ma  Jarā ʻalayhi  al-ʻAmal  fī  Mahākim  Makkah  al-Mukarramah ”,  Majalah al-Iqtiṣād al-Islāmī  Jāmiʻah  al-Malik  ʻAbd  al-‘Azīz, No.  24,  Vol.  I  (1432/2011),  26, http:// www.freelw.com/pdf/20140220/1392906137502.pdf (diakses tanggal 15 Januari 2013).
17 Pembedaan  ini  menurut  ulama  Malikiyah  karena  harta  benda  tidak bergerak dapat dimanfaatkan selamanya sehingga mereka mempersulit istibdāl harta benda wakaf tidak bergerak, sementara harta benda bergerak tidak dapat dimanfaatkan  selamanya  karena  musnah  atau  rusak  sehingga  mereka mempermudah istibdāl harta  benda  wakaf  bergerak.  Lihat  Muḥammad  Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī al-Waqf , 185.
18 Dalam  hal  melarang istibdāl masjid  ini  terjadi  kesamaan  antara imam-imam  mazhab:  Imam  Hanafi,  Imam  Malik,  dan  Imam  Syafi‟i,  kecuali Imam  Hanbali  yang  membolehkan istibdāl masjid.  Lihat  „Ibrāhīm  „Abd al-Laṭīf  „Ibrāhīm  al-„Ubaydī, Istibdāl  al-Waqf  Ru’yah  Shar‘īyah  Iqtiṣādiyah Qānūniyah , 70; Muḥammad Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī al-Waqf ,  183;  Ketiga imam  mazhab  tersebut  melarang istibdāl masjid  meskipun  masjid  itu  telah rusak  dan  hancur.  Masjid  adalah  milik  umat  Islam  untuk  digunakan  sebagai tempat  ibadah.  Oleh  karena  itu,  masjid  tidak  boleh  dipindah  atau  ditukar dengan  masjid  baru.  Masjid  akan  selalu  abadi  karena  kepemilikannya  telah berpindah  menjadi  milik  Allah  Swt  sehingga  tidak  boleh  dilakukan istibdāl . Lihat  Jasni  bin  Sulong,  “ Permissibility  of Istibdāl in  Islamic  Law  and  the Practice in Malaysia ”, 683.
Untuk  harta  benda  wakaf  bergerak,  mayoritas  ulama Malikiyah  memperbolehkan  dilakukannya istibdāl dengan pertimbangan  kemaslahatan. 19 Dalam  kitab al-Mudawwanah dijelaskan  bahwa  Imam  Malik  berkata:  “Jika  kuda  yang diwakafkan  untuk  perang  di  jalan  Allah  Swt  menjadi  lemah  dan sakit-sakitan, kuda itu boleh dijual untuk mendapatkan kuda lain yang sehat dan kuat.” 20
Ada  juga  pendapat  lain  yang  melarang istibdāl harta benda  wakaf  bergerak.  Namun  demikian,  mayoritas  ulama Malikiyah berpendapat istibdāl harta benda wakaf bergerak boleh dilakukan  bila  telah  rusak  atau  tidak  berfungsi  sebagaimana mestinya. 21
Dengan  demikian,  yang  menjadi  syarat istibdāl harta benda  wakaf  bergerak  menurut  ulama  Malikiyah  adalah  harta benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi sesuai dengan peruntukannya,  meskipun  dapat  dimanfaatkan  untuk  tujuan  lain. Misalnya,  buku  pengetahuan  yang  diwakafkan  boleh  dijual  jika telah rusak dan tidak dapat digunakan untuk tujuan belajar.
Di  antara  bentuk  kelonggaran  ulama  Malikiyah  dalam masalah istibdāl harta  benda  wakaf  bergerak  adalah  mereka memperbolehkan  menjual  puing-puing  bangunan  masjid  yang roboh  yang  tidak  dibangun  lagi,  kemudian  uang  hasil  penjualan itu  digunakan  untuk  membantu  pembangunan  masjid  lain  atau puing-puing.
Untuk  harta  benda  wakaf  tidak  bergerak  selain  masjid, apabila  harta  benda  wakaf  itu  masih  bermanfaat  atau menghasilkan,  mayoritas  ulama  Malikiyah  melarang istibdāl . Meskipun  demikian,  terdapat  pengecualian  yaitu  kondisi  darurat untuk kepentingan umum, seperti perluasan masjid, kuburan atau jalan umum.
19 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al- Sharīʻah al-Islāmiyah ,  J.  II,  30;  Menurut  mazhab  Maliki istibdāl harta  benda wakaf  bergerak  diperbolehkan  karena  harta  benda  wakaf  bergerak  biasanya tidak  akan  tahan  lama  dan  akan  rusak  sehingga  dengan  melakukan istibdāl pelaksanaan  wakaf  akan  dapat  dikekalkan.  Lihat  Afiffudin  Mohammed  Noor dan  Mohd  Ridzuan  Awang,  “ The  Implementation  of  Istibdāl  Endowment  in
The State of Kedah Darul Aman ”, 51 20 Al-Imām  Mālik  bin  Anas, al-Mudawwanah  al-Kubrá (Mesir:  al- Khayriyah, 1324), J. IV, 342.
21 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al- Sharīʻah al-Islāmiyah , J. II, 31-32.
120 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017
Dalam  kondisi  seperti  itu, istibdāl diperbolehkan  karena jika  dilarang  akan  mendatangkan  masalah  yang  besar  kepada masyarakat umum. 22
Sementara  itu,  untuk  harta  benda  wakaf  tidak  bergerak yang  sudah  tidak  bermanfaat  dan  tidak  akan  lagi  memberikan hasil,  sebagian  ulama  Malikiyah  membolehkan istibdāl dalam kondisi  itu. 23 Mengenai  hal  ini,  Ibnu  Rusyd  berpendapat  bahwa apabila  tanah  wakaf  sudah  tidak  memberikan  hasil  dan  tidak mampu  membangunnya  kembali  atau  menyewakannya  maka tidak  dilarang  menukarkannya  dengan  tanah  lain  yang menghasilkan.
Akan  tetapi,  penukaran  tersebut  harus  mendapat persetujuan dari qādī atau pemerintah setelah jelas alasannya agar istibdāl tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 24
3. Mazhab Syafi’i
Dalam  masalah istibdāl harta  benda  wakaf,  mazhab Syafi‟i mempunyai sikap yang sangat tegas dibandingkan mazhab lainnya  sehingga  terkesan  mereka  melarang istibdāl harta  benda wakaf secara mutlak. Hal itu dilakukan demi menjaga kelestarian harta  benda  wakaf  atau  terjadinya  penyalahgunaan  dalam pelaksanaannya. 25
Ketegasan  hukum  dalam  mazhab  Syafi‟i  ini  berdasarkan kepada  prinsip  wakaf  yang  menjadi  pegangan  dalam  mazhab Syafi‟i  bahwa  harta  benda  wakaf  tidak  boleh  dijual,  dihibahkan dan  diwariskan  berdasarkan  hadis  Umar  bin  Khattab  yang mewakafkan  tanah  di  Khaibar  dan  mensyaratkan  tanah  tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan .
22 Muḥammad  Abū  Zahrah, Muḥāḍarāt  fī  al-Waqf ,  185;  Lihat  juga Hisham bin Sabri, “Penjanaan Ekonomi Umat Islam Melalui Kaedah Istibdāl dalam Pembangunan Harta Wakaf”, Journal of Muamalat and Islamic Finance Research  (JMIFR) ,  Vol.  3,  No.  1  (2006),  210, http://ddms.usim.  edu.my /handle/123456789/5314 (diakses tanggal 15 Januari 2013).
23 Muḥammad Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī al-Waqf , 185.
24 Tholhah  Hasan,  “ Istibdāl Harta  Benda  Wakaf”, Jurnal  Al-Awqaf , Volume  II,  Nomor  03 ( Agustus  2009 ), 9;  Lihat  juga  Hisham  bin  Sabri, “Penjanaan  Ekonomi  Umat  Islam  Melalui  Kaedah Istibdāl dalam Pembangunan Harta Wakaf”, 210-211.
25 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al-
Sharīʻah  al-Islāmiyah ,  J.  II,  39;  „Ibrāhīm  „Abd  al-Laṭīf  „IbrāhīmAl-„Ubaydī, Istibdāl  al-Waqf  Ru’yah  Shar‘īyah  Iqtiṣādiyah  Qānūniyah ,  77;  Sāmī Muḥammadal-Ṣalāḥāt, “Wasā‟il I„mār A„yān al-Waqf”, 230.
Tujuan wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa  yang  telah  diniatkan  oleh  wakif.  Mazhab  ini  melarang pelaksanaan istibdāl secara  mutlak  karena  penjualan  atau penggantian  akan  membawa  kepada  hilangnya  harta  benda  yang diwakafkan.  Namun  demikian,  terdapat  juga  sebagian  ulama mazhab  Syafi‟i  yang  membolehkan istibdāl dengan  syarat  tanah wakaf pengganti mendatangkan hasil  yang  lebih  bermanfaat  dari pada yang sebelumnya. 26
Dalam  kitab al-Muhadhdhab disebutkan  bahwa:  “Jika seseorang  mewakafkan  masjid,  lalu  masjid  itu  rusak  atau  roboh sehingga tidak bisa digunakan untuk shalat, masjid itu tidak boleh dikembalikan  kepada  pemiliknya  ( wakif )  dan  tidak  boleh  dijual atau ditukar, sebab masjid itu telah menjadi milik Allah Swt. 27 Menurut ulama Syafi‟iyah puing-puing reruntuhan masjid tersebut  tetap harus dijaga dan disimpan untuk  digunakan dalam membangun  kembali  masjid  itu.  Akan  tetapi,  apabila  masjid  itu tidak  dibangun  kembali,  puing-puing  reruntuhan  tersebut digunakan  untuk  pembangunan  masjid  lain  yang  lokasinya berdekatan berdasarkan keputusan hakim. 28
Pemiliknya  ( wakif )  dan  tidak  boleh  dijual  atau  ditukar, sebab masjid itu telah menjadi milik Allah Swt. 29 Menurut ulama Syafi‟iyah  puing-puing  reruntuhan  masjid  tersebut  tetap  harus dijaga dan disimpan untuk digunakan dalam membangun kembali masjid itu.
Akan  tetapi,  apabila  masjid  itu  tidak  dibangun  kembali, puing-puing  reruntuhan  tersebut  digunakan  untuk  pembangunan masjid  lain  yang  lokasinya  berdekatan  berdasarkan  keputusan hakim. 30
26 Mohd  Afendi  Mat  Rani,  “Mekanisme Istibdāl dalam  Pembangunan Tanah  Wakaf:  Kajian  terhadap  Isu  Pengambilan  Tanah  Wakaf  oleh  Pihak Berkuasa  Negeri  di  Malaysia”, Jurnal  Pengurusan  Jawhar, Vol.  IV,  No.  1 (2010), 8, http://intranet.jawhar.gov.my/penerbitan/public/page_detail.php id=84 (diakses tanggal 15 Januari 2013).
27 Abū  Isḥaq  Ibrāhīm  bin  ʻAlī  bin  Yūsuf, al-Muhadhdhab (Cairo:  ʻĪsá al-Bāb al-Ḥalabī, tt.), J. I, 445.
28 Aḥmad bin Salāmah al-Qalyūbī, Ḥāshiyatān (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), J. III,108. 29 Abū  Isḥaq  Ibrāhīm  bin  ʻAlī  bin  Yūsuf, al-Muhadhdhab (Cairo:  ʻĪsá al-Bāb al-Ḥalabī, tt.), J. I, 445.
30 Aḥmad bin Salāmah al-Qalyūbī, Ḥāshiyatān (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), J. III, 108.
122 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017

## Ulama  syafi‟iyah  dalam  kitab-kitabnya  membahas
masalah istibdāl harta  benda  wakaf  bergerak  meskipun  hanya berkisar  seputar  hewan  ternak  yang  sakit,  pohon  kurma  yang telah  kering  atau  batang  pohon  yang  patah  dan  menimpa  masjid sampai  hancur  sehingga  manfaat  harta  benda  wakaf  tersebut hilang sama sekali.
Dalam  kitab al-Muhadhdhab disebutkan  bahwa: 31
“Apabila  seseorang  mewakafkan  pohon  kurma  kemudian  pohon itu kering atau mewakafkan hewan ternak kemudian sakit-sakitan karena umurnya atau batang kurma untuk tiang masjid kemudian lapuk,  dalam  kasus  ini  terdapat  dua  pendapat  yang  berbeda  di kalangan ulama Syafi‟iyah.
Pendapat pertama , harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual,  seperti  yang  sudah  dijelaskan  tentang  masalah  masjid.
Pendapat kedua ,  harta  benda  wakaf  tersebut  boleh  dijual  karena sudah tidak dapat diharapkan manfaatnya maka menjualnya lebih baik dari pada membiarkannya rusak tanpa ada gunanya.
Hukum  ini  tidak  berlaku  dalam  masalah  masjid  yang rusak sebagian karena meskipun masjid itu telah rusak masih bisa digunakan  untuk  shalat  dan  masih  mungkin  direnovasi  sehingga dapat digunakan kembali untuk shalat. Apabila harta benda wakaf tersebut  dijual,  uang  hasil  penjualannya  digunakan  untuk membeli harta benda lain sebagai penggantinya.”
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ulama Syafi‟iyah  melarang  penjualan  atau istibdāl harta  benda  wakaf selama  masih  mendatangkan  hasil  sesedikit  apapun,  meskipun pengadilan  mengizinkan  penjualannya.  Bahkan  beberapa  kitab mazhab  Syafi‟i  melarang  secara  mutlak istibdāl harta  benda wakaf. Dalil yang digunakan ulama Syafi‟iyah dalam mendukung pendapat mereka adalah sebagai berikut: 32
Pertama , Hadis Rasulullah Saw yang artinya: “ Sesungguhnya  tanah  wakaf  tidak  boleh  dijual,  tidak  boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan .” (H.R. Jamaah). 33
31 Abū Isḥaq Ibrāhīm bin ʻAlī bin Yūsuf, al-Muhadhdhab , J. I, 445.
32 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al-
Sharīʻah al-Islāmiyah , J. II, 42. 33 Hadis ini berbunyi
ر( ةعاملجا هاو ) …
ثروي لاو بهوي لاو عابي لا هنأ Muḥyiddīn Abū
Zakariya Yahyá al-Nawāwī, Ṣaẖīẖ Muslīm bi al-Sharẖ al-Nawāwī (Beirut: Dār al-Maʻrifah,  tt.),  J.  VI,  88;  Muḥammad  bin  Ismā„il      al-Shan‟ānī, Subul  al- Salām (Bandung: Maktabah Dahlan, 1926), J. III, 87.
Kedua ,  jika  menjual  harta  benda  yang  masih  bermanfaat tidak  diperbolehkan  maka  menjualnya  ketika  telah  rusak  juga tidak diperbolehkan.
Mereka  juga  membolehkan istibdāl tanpa  membedakan antara  harta  benda  wakaf  bergerak  maupun  harta  benda  wakaf tidak  bergerak.  Bahkan  mereka  mengambil  dalil  hukum istibdāl harta benda wakaf tidak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum istibdāl harta benda wakaf bergerak. Sebagai  contoh,  mereka  membolehkan istibdāl harta
benda  wakaf  bergerak  dan  harta  benda  wakaf  tidak  bergerak dengan mendasarkan pada ijma yang memperbolehkan penjualan kuda  yang  diwakafkan  untuk  tujuan  perang  jika  sudah  tua  dan lemah serta tidak bisa digunakan lagi untuk berperang, meskipun masih  bisa  digunakan  untuk  keperluan  lain,  seperti  mengangkut barang  dan  sejenisnya.  Jika  menjual  kuda  wakaf  tersebut dibolehkan,  menjual  harta  benda  wakaf  lainnya  baik  yang bergerak maupun yang tidak bergerak juga dibolehkan. 34
Khusus  untuk  harta  benda  wakaf  berupa  masjid,  Ulama Hanabilah membolehkan penjualannya jika masjid tersebut  tidak berfungsi  sebagaimana  mestinya,  seperti  terasa  sempit  atau mengalami  kerusakan  dan  tidak  dapat  digunakan  lagi.  Setelah masjid  itu  dijual,  uang  hasil  penjualannya  dipakai  untuk membangun masjid lain sebagai penggantinya. 35
Ibnu  Qudamah  berkata:  “ Jika  harta  benda  wakaf  rusak, seperti rumah yang roboh, tanah yang gersang atau tidak subur, masjid di suatu kampung yang semua penduduknya telah pindah sehingga  tidak  dipergunakan  lagi  atau  terlalu  sempit  untuk menampung  jamaah  serta  tidak  mungkin  diperluas  maka  harta benda wakaf tersebut boleh dijual ( istibdāl ).” 36
34 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al- Sharīʻah al-Islāmiyah , J. II, 44. Mazhab Hanbali mengemukakan bahwa harta benda  wakaf  yang  tidak  boleh  dijual,  dihibahkan  dan  diwariskan  adalah apabila harta benda wakaf itu memberi manfaat. Jika harta benda wakaf sudah rusak  dan  tidak  bermanfaat, istibdāl dibolehkan  untuk  mengekalkan  maksud wakaf.  Lihat  Afiffudin  Mohammed  Noor  dan  Mohd  Ridzuan  Awang.,  “ The Implementation  of  Istibdāl  Endowment  in  The  State  of  Kedah  Darul  Aman ”, 51. 35 Muḥammad  ʻAbīd  ʻAbd  Allāh  al-Kabīsī, Aḥkām  al-Waqf  fī  al- Sharīʻah al-Islāmiyah , J. II, 44-45; Muḥammad Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī al- Waqf , 187.
36 „Abd Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd bin Qudāmah, al-Mughnī maʻa Sharh al-Kabīr (Mesir: al-Manār, 1348), J. VI, 225.
124 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017
Tentang  bolehnya istibdāl masjid  ini,  mereka  berdalil bahwa  Umar  bin  Khattab  pernah  memindahkan  masjid  di  Kufah ke  tempat  lain  dan  menjadikannya  sebagai  pasar.  Selain  itu, menurut mereka istibdāl harta benda wakaf dengan pertimbangan kemaslahatan  adalah  untuk  mempertahankan  manfaat  wakaf ketika  harta  benda  wakaf  yang  asli  tidak  dapat  lagi dipertahankan. 37
C. Pengaturan Istibdāl dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Wakaf Pendapat fiqh yang  membolehkan istibdāl harta  benda wakaf  berdasarkan  pertimbangan  kemanfaatan  harta  benda wakaf, diakomodir oleh  Undang-Undang Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang membolehkan penukaran harta benda wakaf demi menjaga manfaat harta benda wakaf. 38
Hanya  saja,  kebolehan  penukaran  harta  benda  wakaf dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf diberi batasan, yaitu apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai  dengan  lain  lain  dibolehkannya  penukaran  harta  benda wakaf,  yaitu  harta  benda  wakaf  tidak  dapat  dipergunakan  sesuai dengan  ikrar  wakaf  dan  pertukaran  dilakukan  untuk  keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. 39
37 http://macrotheme.com/yahoo_site_admin/assets/docs/8MR31DKa.13 65204. pdf (diakses tanggal 15 Januari 2013).
38 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  memiliki paradigma  yang  menekankan  pentingnya  menjaga  manfaat  wakaf.    Hal  ini dapat  dilihat  dari: Pertama ,  Pasal  1  angka  1,  definisi  tentang  wakaf  yang menyatakan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna keperluan ibadah  dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kedua , Pasal 4, tujuan wakaf yang menegaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  fungsinya. Ketiga ,  Pasal  5,  fungsi  wakaf adalah  untuk  mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf untuk  kepentingan  ibadah  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Lihat Bey  Sapta  Utama,  “Optimalisasi  Manfaat  Wakaf  dengan Istibdāl ”, Jurnal Al-Awqaf , Volume II, Nomor 03 (Agustus 2009), 53.
39 Peraturan Pemerintah No. 42 Th. 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf, Pasal 49 huruf b dan huruf c.
Jika  memperhatikan  ketentuan  tentang  penukaran  harta benda  wakaf  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf,  semangat  yang  ditekankan  adalah  kehati-hatian dalam melakukan istibdāl atau penukaran harta benda wakaf. Kehati-hatian  ini  dimaksudkan  agar  jangan  sampai penukaran harta benda wakaf menimbulkan dampak negatif yang merugikan wakaf. 40
Dalam  rangka  kehati-hatian  itu,  penukaran  harta  benda wakaf  yang  diusulkan  oleh nazhir harus  disertai  dengan  alasan yang  kuat  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Penyebutan alasan  ini  menjadi  sebuah  keharusan  untuk  menghindari  adanya kepentingan  atau  keuntungan  pribadi nazhir atau  pihak  penukar dalam pengajuan penukaran harta benda wakaf.
Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  yaitu nazhir mengajukan  permohonan  tukar  ganti  kepada  Menteri  melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status atau tukar menukar tersebut. 41
Alasan yang tepat saja dalam melakukan penukaran tanah wakaf  belum  dianggap  cukup  untuk  keluarnya  izin  dari  Menteri Agama, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi terkait dengan tanah penukar, yaitu:
a) Harta  benda  penukar  memiliki  sertifikat  atau  bukti kepemilikan  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;
40 Untuk  memastikan  bahwa istibdāl dilakukan  dengan  hati-hati  untuk kemaslahatan  wakaf,  pelaksanaannya  harus  mengikuti  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Jika  menyimpang  dari  ketentuan  tersebut,  pemerintah tidak akan mengizinkannya. Lihat Jasni bin Sulong, “ Permissibility of Istibdāl in Islamic Law and the Practice in Malaysia ”, 687-688.
41 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 51 huruf a.
b) Nilai  dan  manfaat  harta  benda  penukar  sekurang-kurangnya sama  dengan  harta  benda  wakaf  semula  dengan  perhitungan bahwa  harta  benda  penukar  memiliki  Nilai  Jual  Objek  Pajak
(NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf  dan  harta  benda  penukar  berada  di  wilayah  yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. 42
Untuk  melakukan  penukaran  harta  benda  wakaf, nazhir mengajukan  permohonan  tukar  ganti  kepada  Menteri  Agama melalui  Kantor  Urusan  Agama  kecamatan  setempat  dengan menjelaskan  alasan-alasan  perubahan  status  atau  tukar  menukar tersebut.  Kepala  KUA  kecamatan  meneruskan  permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.
Kepala  Kantor  Departemen  Agama  kabupaten  atau  kota setelah  menerima  permohonan  tersebut  membentuk  tim  dengan susunan  dan  maksud  seperti  telah  disebutkan  di  atas,  dan selanjutnya  bupati  atau  walikota  setempat  membuat  surat keputusan.
Kepala  Kantor  Departemen  Agama  kabupaten  atau  kota meneruskan  permohonan  tersebut  dengan  dilampiri  hasil penilaian  dari  tim  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen Agama  provinsi  dan  selanjutnya  meneruskan  permohonan tersebut  kepada  Menteri  Agama. 43 Menteri  Agama  memberikan atau  tidak  memberikan  izin  secara  tertulis  kepada nazhir yang bersangkutan. 44
42 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 49 ayat (3) dan Pasal  50.  Nilai  dan  manfaat  harta  benda  penukar  ditetapkan  oleh bupati/walikota  berdasarkan  rekomendasi  tim  penilai  yang  anggotanya  terdiri dari  unsur:  a.  pemerintah  daerah  kabupaten/kota;  b.  kantor  pertanahan kabupaten/kota;  c.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  kabupaten/kota;  d.  kantor Departemen  Agama  kabupaten/kota;  dan  e.  nazhir  tanah  wakaf  yang bersangkutan.  Lihat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf,  Pasal 49, ayat (4).
43 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 51.
44 Lihat  lampiran  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam Nomor DJ.II/522 Tahun 2010 tentang Pedoman Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, angka 10.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan penukaran  harta  benda  wakaf  hanya  dapat  dilakukan  setelah memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  Agama  atas  persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  Badan  Wakaf  Indonesia telah  menerbitkan  Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan  Penukaran/Perubahan  Status  Harta  Benda  Wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, pada  pokoknya  memberikan  kewenangan  kepada  BWI  untuk melakukan  pemeriksaan  dokumen  penukaran  harta  benda  wakaf dan  penilaian  penukaran  harta  benda  wakaf, 45 yaitu  dengan melakukan  evaluasi  aspek  administratif,  aspek  produktif  dan aspek legal dan fiqh . 46
Pertama, aspek  administratif.  Kelengkapan  administratif yang disyaratkan oleh BWI bertujuan untuk mendukung evaluasi pada  aspek  produktif  dan  aspek  legal  dan fiqh .  Misalnya mengenai  alasan  penukaran,  perlu  didukung  dengan  surat dukungan/persetujuan mawqūf ʻalayh /wakif sehingga alasan yang diajukan  bukanlah  alasan  subyektif  dari nazhir .  Alasan  tersebut kemudian  dievaluasi  secara  bertahap  oleh  KUA  serta  tim  yang dibentuk Bupati/Walikota setempat,  yang kemudian memberikan keterangan/rekomendasi.
Alasan  penukaran  tersebut  merupakan  kunci  utama  yang menentukan  diperbolehkannya  penukaran  atau  tidak.  BWI  akan melakukan  evaluasi  apakah  alasan  tersebut  memenuhi  ketentuan perundang-undangan  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas. Kelengkapan  administrasi  yang  mendukung  aspek  ini  sangat menjadi  perhatian  utama  dari  BWI,  bahkan  seringkali  harus diperkuat  dengan  wawancara  dan  peninjauan  langsung  ke lapangan.
Kedua, evaluasi aspek produktif. Salah satu pertimbangan penting yang menentukan rekomendasi BWI adalah ada tidaknya alternatif  terhadap  rencana  tukar  menukar  tersebut.  BWI mengkaji  berbagai  alternatif  pengembangan  tanah  wakaf  asal, dibandingkan dengan rencana kerja nazhir terhadap tanah wakaf pengganti.
45 Lihat  Peraturan  BWI  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Penyusunan  Rekomendasi  terhadap  Permohonan  Penukaran/Perubahan  Status Harta Benda Wakaf, Pasal 9, ayat (1).
46 Bey  Sapta  Utama,  “Optimalisasi  Manfaat  Wakaf  dengan Istibdāl ”,
Jurnal Al-Awqaf, Volume II, Nomor 03 (Agustus 2009), 67-68.
Evaluasi  ini  semacam  analisa  biaya  manfaat  yang memperhitungkan bukan hanya faktor ekonomi tetapi juga religi, sosial dan budaya.
Apabila  rencana  kerja nazhir yang  dituangkan  dalam permohonan  ternyata  merupakan  alternatif  terbaik,  BWI  akan mendukung  tukar  menukar  tersebut.  Sebaliknya,  apabila  BWI beranggapan  ada  alternatif  lain  yang  lebih  baik  untuk pengembangan  tanah  wakaf  asal,  dan  BWI  berkemampuan merealisasikan  alternatif  tersebut  maka  tukar  menukar  harta benda wakaf dapat dihindari.
Ketiga, evaluasi  aspek  legal  dan fiqh dilakukan  secara berlapis  di  BWI.  Evaluasi  aspek  legal  dilakukan  oleh  Divisi Kelembagaan  yang  menyusun  kronologi,  meneliti  kelengkapan administratif serta data-data pendukung.
Setelah semua data lengkap dibuatkan rekomendasi awal, kemudian  diajukan  dalam  rapat  pleno  untuk  diberikan pertimbangan  dari  aspek fiqh ,  dengan  mempertimbangkan seluruh  aspek  lain  yang  berkaitan.  Sebagai  contoh  dari  evaluasi aspek  legal  adalah  apakah  tanah  pengganti  memiliki  bukti kepemilikan yang mutlak, misalnya bersertifikat hak milik.
Dalam rapat  pleno tersebut  ditentukan rekomendasi  akhir dan  tindak  lanjut  yang  mungkin  perlu  diambil  oleh  berbagai divisi  dalam  menyikapi  penukaran/perubahan  status  harta  benda wakaf,  serta  memaksimalkan  pemanfaatan  produktif  dari  harta benda  wakaf  atau  harta  benda  pengganti  tersebut.  Rekomendasi akhir  ini  disampaikan  kepada  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. 47
Ketentuan  penukaran  harta  benda  wakaf  yang  telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf, harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atas ketentuan penukaran harta benda wakaf.
47 Lihat  Peraturan  BWI  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Penyusunan  Rekomendasi  terhadap  Permohonan  Penukaran/Perubahan  Status Harta Benda Wakaf, Pasal 11, ayat (2) dan ayat (4).
Diancam  pidana  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal  67 ayat  (1) Setiap orang  yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya  harta  benda  wakaf  yang  telah  diwakafkan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  40  atau  tanpa  izin  menukar  harta  benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).

## D. Model Istibdāl Wakaf  dan  Pengaruhnya  Terhadap Pengembangan Harta Benda Wakaf
Para  fuqaha  telah  membahas  instrumen-instrumen investasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan wakaf, di antaranya  dengan  menggunakan  instrumen istibdāl .  Sebagai sebuah  hasil  ijtihad, istibdāl dalam  pelaksanaannya  memiliki beberapa  model  yang  berbeda-beda,  yaitu  model istibdāl wakaf dengan harta benda pengganti yang sejenis, model istibdāl wakaf parsial, dan model istibdāl wakaf kolektif. Seluruh model istibdāl wakaf  tersebut  bertujuan  untuk  mengembangkan  harta  benda wakaf  agar  lebih  bermanfaat  dan  produktif.  Untuk  mengetahui efektifitas  penggunaan  model istibdāl wakaf  tersebut  dalam pengembangan  harta  benda  wakaf,  tulisan  dalam  bab  ini membahas tentang keempat model istibdāl wakaf tersebut.
130 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017

## E. Model Istibdāl Wakaf  dengan  Harta  Benda  Pengganti yang Sejenis
Ketentuan  mengenai  harta  benda  pengganti  yang  harus sejenis  ditegaskan  dalam  mazhab  Hanafi.  Mayoritas  ulama Hanafiyah  mensyaratkan  bahwa  harta  benda  pengganti  harus sejenis  dengan  harta  benda  wakaf  supaya  tidak  terjadi penyalahgunaan. 48 Ketentuan tentang harta benda pengganti yang harus  sejenis  dengan  harta  benda  wakaf  juga  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  yang menetapkan bahwa  harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti  kepemilikan  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan dan nilai  serta  manfaat  harta benda penukar sekurang- kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 49
Berdasarkan  ketentuan  bahwa  harta  benda  pengganti harus  sejenis  dengan  harta  benda  wakaf,  kasus-kasus  penukaran harta  benda  wakaf  yang  terjadi  seluruhnya  ditukar  dengan  harta benda  yang  sejenis,  seperti  tanah  wakaf  ditukar  dengan  tanah wakaf,  tanah  wakaf  yang  di  atasnya  dibangun  masjid,  ditukar dengan  tanah  wakaf  dan  bangunan  masjid,  tanah  wakaf  yang  di atasnya dibangun madrasah/sekolah, ditukar dengan tanah wakaf dan  bangunan  madrasah/sekolah,  tanah  wakaf  yang  di  atasnya dibangun panti asuhan, ditukar dengan tanah wakaf dan bangunan panti asuhan, tanah wakaf pertanian, ditukar dengan tanah wakaf pertanian,  dan  tanah  wakaf  kuburan  ditukar  dengan  tanah  wakaf kuburan.
Tanah  wakaf  tersebut  kebanyakan  dimanfaatkan  secara langsung untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial. Karena bersifat  ibadah  dan  sosial  maka  tentu  saja  tidak  menghasilkan keuntungan.  Sebagai  akibatnya,  lembaga  wakaf  tidak  memiliki uang  yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatannya atau  untuk  biaya  pemeliharaan  atau  perbaikan  bangunan. Pemanfaatan  wakaf  secara  langsung  ini,  menurut  Monzer  Qahf mencerminkan manfaat nyata atas harta benda wakaf itu sendiri.
48 Sāmī  Muḥammad  al-Ṣalāḥāt,  “ Wasā’il  I‘mār  A‘yān  al-Waqf ”, Majallah  al-Sharī‘ah  wa  al-Qānun,  Kulliyyah  al-Qānun  Jāmi‘ah  al-Imārat al-‘Arabiyah  al-Muttahidah, al-Sanah  al-Sādisah  wa  al-„Isrūn,  al-„Adad  al- Tsānī    wa  al-Khamsūn  (Zulḥijjah  1433,  Oktober  2012),  225, http://sljournal.uaeu. ac.ae/issues/52/images/3-%20ALSALAHAT.pdf (diakses tanggal 20 Agustus 2014).
49 Pasal  49,  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Hanya  saja,  lanjutnya,  pemanfaatan  wakaf  secara langsung  akan  membutuhkan  banyak  biaya,  misalnya  untuk pemeliharaan  dan  renovasi  yang  biayanya  harus  bersumber  dari luar  harta  benda  wakaf  itu  sendiri  karena  harta  benda  wakaf tersebut tidak memberikan hasil. 50
Memang  model  pemanfaatan  tanah  wakaf  seperti  itu dibolehkan  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  ibadah  dan sosial,  bahkan  dicontohkan  oleh  Rasulullah  dengan  membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah. 51 Hanya saja, perlu dilakukan  peningkatan  nilai  aset  dengan  mengembangkan  wakaf produktif.  Misalnya  di  Jakarta  dan  kota-kota  besar  lainnya  di Indonesia,  tanah  wakaf  tentu  saja  memiliki  nilai  ekonomi  yang tinggi  sehingga  bisa  menjadi  wakaf  produktif  atau  wakaf langsung dan wakaf produktif secara bersamaan.
Strategi  pengembangan  wakaf  langsung  dan  wakaf produktif secara bersamaan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di  Indonesia,  terutama  di  lokasi  yang  strategis  perlu  menjadi terobosan  dalam  pengelolaan  tanah  wakaf  sehingga  fungsi  tanah wakaf  untuk  kepentingan  sosial,  ibadah  dan  ekonomi  dapat diwujudkan.
50 Berdasarkan  substansi  ekonomi,  wakaf  dibagi  menjadi  dua  macam: Pertama, wakaf  langsung  yaitu  wakaf  untuk  memberi  pelayanan  langsung kepada mereka yang berhak menerima manfaat wakaf ( mawqūf ‘alayh ) seperti wakaf  masjid  sebagai  tempat  shalat.  Pelayanan  langsung  ini,  mencerminkan manfaat nyata atas harta benda wakaf itu sendiri. Kedua, wakaf produktif yaitu harta  benda  wakaf  yang  digunakan  untuk  tujuan  produktif  seperti  industri, pertanian,  perdagangan,  jasa  dan  sebagainya,  yang  tidak  dimaksudkan  untuk memanfaatkan  secara  langsung  harta  benda  wakaf,  namun  dari  harta  benda wakaf itu menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk tujuan wakaf. Lihat Monzer  Qahf, al-Waqf  al-Islāmī  Taṭawwuruhu,  Idāratuhu,  Tanmiyatuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 33-34.
51 Masjid  Quba  merupakan  wakaf  pertama  untuk  tujuan  pemenuhan kebutuhan  ibadah  yang  dibangun  oleh  Rasulullah  sebelum  memasuki  kota Madinah,  ketika  berhijrah  ke  Madinah.  Setelah  tiba  di  Madinah  Rasulullah membangun  Masjid  Nabawi  sebagai  wakaf  yang  juga  bertujuan  untuk pemenuhan  kebutuhan  ibadah.  Lihat  Muṣṭafá  Aḥmad  al-Zarqā, Aḥkām al-Awqāf („Ammān: Dār ʻAmmān: 1998), 11.
Model  pengembangan  wakaf  langsung  dan  wakaf produktif  ini  banyak  dilakukan  oleh  Singapura,  seperti pembangunan  wakaf  Somerset  Bencoolen  pada  tahun  2001. 52
Wakaf  ini  awalnya  merupakan  sebuah  masjid  dan  4  buah  toko yang  sudah  tidak  layak  pakai  yang  diwakafkan  oleh  Syed  Omar bin  Ali  Aljunaid  pada  tahun  1845.  Pembangunan  ini  mulai dilaksanakan dengan membangun komplek komersial yang terdiri dari  gedung  12  lantai,  apartemen  dengan  103  unit  kamar  di dalamnya, 3 unit kantor, 3 unit toko, dan 1 bangunan masjid yang modern yang dapat menampung 1.100 jamaah. Sumber dana yang digunakan  dalam  pembangunan  ini  berasal  dari bayt  al-māl dan investor.
Dengan  model  pengembangan  wakaf  seperti  ini,  wakaf akan mendapatkan manfaat  dari keuntungan hasil  sewa komplek komersial,  dan  pada  saat  yang  sama  wakaf  mendapat  manfaat dengan di bangunnya masjid yang baru dan modern. 53
Pengalaman  Singapura  dalam  mengembangkan  wakaf seperti  contoh  di  atas,  belum  ditemukan  di  Indonesia.  Dengan jumlah tanah wakaf  yang banyak seharusnya Indonesia memiliki banyak  bentuk  wakaf  produktif  yang  dikembangkan.  Minimnya pengetahuan nazhir tentang  instrumen-instrumen  investasi  yang bisa digunakan untuk  mengembangkan wakaf, menjadikan tanah wakaf  belum  dilihat  sebagai  investasi  yang  menguntungkan, padahal  bicara  wakaf  secara  ekonomi  tidak  terlepas  dari persoalan  investasi  karena  adanya  keterkaitan  antara  wakaf  dan investasi.
52 Proyek pengembangan wakaf  langsung dan wakaf produktif lainnya di  Singapura  adalah  proyek  revitalisasi  Masjid  al-Huda  di  Jalan  Haji  Alias. Lahan  kosong  yang  terletak  di  sebelah  Masjid  al-Huda,  dimanfaatkan  untuk membangun  6 vila yang terdiri atas 3 lantai. Vila ini disewakan untuk jangka waktu    99  tahun.  Selain  membangun  vila,  Masjid  al-Huda  juga  dibangun kembali dengan bangunan masjid yang modern yang dananya berasal dari hasil sewa vila tersebut. Lihat http://properti.kompas.com/read/2015/01/31/131018121/Singapura.Kembangk an.Vila.Islami.Pertama , http://www.kabarbisnis.com/read/2854522 , http://www. straitstimes.com/news/singapore/more-singapore-tories/story/first-islamic- endowment-villas-launched-help-unlock-value , 53 http://www.asafas.kyotou.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb3_2/09
shamsiahPdf (diakses tanggal 16 Oktober 2014);
http://www.inceif.org/downloads-2/speeches-presentations/ (diakses  tanggal 16 Oktober 2014).
Keterkaitan  antara  wakaf  dan  investasi  ini  dapat  dilihat antara lain dari: Pertama, salah satu bagian dari investasi adalah pembentukan modal yakni membuat proyek-proyek investasi. Hal yang  sama  juga  dengan  wakaf  yang  dalam  pembentukannya,
pembaharuannya dan penggantiannya adalah kegiatan pembentukan  modal  dan  proyek  investasi,  sebagaimana pengertian dari bagian pertama definisi wakaf yaitu “ ḥabs al-aṣl ” atau menahan asal (pokok harta).
Kedua, tujuan  dari  investasi  adalah  untuk  memperoleh keuntungan. Tujuan investasi ini sama dengan tujuan wakaf yaitu memperoleh keuntungan untuk disalurkan kepada mawqūf ‘alayh , sebagaimana  pengertian  dari  bagian  kedua  definisi  wakaf  yaitu “ tasbīl al-thamrah ” atau menyalurkan hasil. 54
Dengan  kondisi  tanah  wakaf  di  Indonesia  yang kebanyakan  dimanfaatkan  secara  langsung  untuk  memberikan pelayanan  ibadah  dan  sosial  sehingga  tidak  menghasilkan keuntungan  ekonomi,  padahal  lembaga  wakaf  juga  memerlukan dana  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatannya  maka  harus  ada jalan keluarnya.
Salah  satu  jalan  keluarnya  adalah  apabila  terjadi penukaran  harta  benda  wakaf,  Kementerian  Agama  dan  Badan Wakaf Indonesia mengupayakan penukarnya tidak hanya terbatas pada  wakaf  langsung  tetapi  ditambah  dengan  wakaf  produktif atau kombinasi antara wakaf langsung dan wakaf produktif.
Upaya  yang  dilakukan  Kementerian  Agama  dan  Badan Wakaf  Indonesia  tersebut  telah  berhasil  mengubah  pemanfaatan tanah  wakaf  yang  sebelumnya  hanya  untuk  memberikan pelayanan  ibadah  dan  sosial,  sekarang  dimanfaatkan  juga  untuk wakaf produktif.
54 Muhammad  Abdul  Halim  Umar, al-Istithmār  fī  al-Waqf  wa  fī Ghillātihi  wa  Ray‘ihi ,  1.  Makalah  disampaikan  pada  acara  Simposium
International Manajemen Wakaf Kontemporer Kerjasama  BWI, KAPF, IRTI-
IDB, (Jakarta: Hotel Milenium, 6-9 Juni 2011).
134 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017
Sebagai  contoh: Pertama, penukaran  tanah  wakaf  yang sebelumnya  hanya  dimanfaatkan  untuk  masjid,  setelah  ditukar maka  penukarnya  selain  masjid  juga  dibangun  toko  dan  atau gedung  pertemuan  untuk  disewakan  misalnya  untuk  resepsi pernikahan, 55 seperti  yang  terjadi  pada  penukaran  tanah  wakaf Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin di Jalan Kebon Melati V RT 02  RW  08  Kelurahan  Kebon  Melati  Kecamatan  Tanah  Abang Kota  Jakarta  Pusat  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  masjid/mushalla  di Kelurahan  Duri  Pulo  Kecamatan  Gambir  Kota  Jakarta  Pusat Provinsi DKI Jakarta. 56
Kedua, penukaran  tanah  wakaf  yang  sebelumnya  hanya dimanfaatkan  untuk  madrasah/sekolah,  setelah  ditukar  maka penukarnya  selain  madrasah/sekolah  juga  dibangun  aula  dan gedung  perkantoran,  seperti  yang  terjadi  pada  kasus  penukaran tanah  wakaf  madrasah/sekolah  Yayasan Daarul  Uluum Al-Islaamiyah  di  Jalan  Pedurenan  Masjid  III  RT  003  RW  04
55 Fatwa    Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2013  tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis, menyebutkan  bahwa: Pertama, masjid  dan  area  masjid  dapat  dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah maḥḍah. Kedua, pemanfaatan area masjid untuk kepentingan  muamalah,  seperti  sarana  pendidikan,  ruang  pertemuan,  area permainan  anak,  baik  yang  bersifat  sosial  maupun  ekonomi  diperbolehkan, dengan syarat: a. Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar‟i. b. Senantiasa menjaga  kehormatan  masjid.  c.  Tidak  mengganggu  pelaksanaan  ibadah. Ketiga, Memanfaatkan  bagian  dari  area  masjid  untuk  kepentingan  ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan  untuk  kepentingan  kemakmuran  masjid  dan  tetap  menjaga kehormatan  masjid. Keempat, boleh  menjadikan  bangunan  masjid  bertingkat; bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk  disewakan  atau  sebaliknya  dengan  syarat:  a.  Bagian  masjid  yang disewakan  bukan  secara  khusus  untuk  ibadah.  b.  Bagian  masjid  yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai. c. Tidak menyulitkan orang  masuk  ke  dalam  masjid  untuk  beribadah.  d.  Tidak  mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid. e. Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid,  antara  lain  dengan  menutup  aurat.  f.  Dimanfaatkan  untuk  keperluan yang sesuai syar‟i, dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid. Lihat Fatwa
Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2013  tentang  Pemanfaatan  Area
Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis, http://mui.or.id/mui/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-komisi-fatwa-mui/fatwa- pemanfaatan-area-masjid-untuk-kegiatan-sosial-dan-ekonomi.html (diakses tanggal 6 April 2015).
56 Dokumen  penukaran  tanah  wakaf  di  Jalan  Kebon  Melati  V  RT.  02 RW. 08 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dan dokumen penukaran tanah wakaf di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
Kelurahan  Karet  Kuningan  Kecamatan  Setiabudi  Kota  Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. 57
Ketiga, penukaran  tanah  wakaf  yang  sebelumnya  hanya dimanfaatkan  untuk  panti  asuhan,  setelah  ditukar  maka penukarnya  selain  panti  asuhan  juga  ada  bangunan  toko,  seperti yang  terjadi  pada  kasus  penukaran  tanah  wakaf  panti  asuhan  di Jalan  Ir.  Soekarno  Kelurahan  Bendo  Gerit  Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur. 58
Ketiga  contoh  penukaran  harta  benda  wakaf  tersebut, telah  menghasilkan  kombinasi  pengelolaan  wakaf  di  atas  tanah penukar, yaitu pengelolaan wakaf yang bersifat ibadah dan sosial serta  pengelolaan  wakaf  yang  bersifat  ekonomi/bisnis.  Model pengelolaan wakaf seperti ini menurut Tahir Azhary sangat ideal karena  sebagian  tanah  wakaf  yang  strategis  itu  digunakan  untuk keperluan  ibadah  dan  sosial  secara  permanen,  dan  sebagian  lagi digunakan  untuk  pengembangan  tanah  wakaf  itu  dalam  arti optimalisasi tujuan wakaf itu sendiri, dengan kata lain mengelola tanah-tanah wakaf itu secara produktif. 59

## F. Model Istibdāl Wakaf  dengan  Harta  Benda  Pengganti yang Tidak Sejenis
Model istibdāl wakaf  ini  akan  memberikan  manfaat  atau keuntungan  yang  besar  untuk  wakaf.  Meskipun  dengan  model istibdāl ini  bisa  jadi  secara  kuantitatif  luas  tanah  wakaf  menjadi berkurang.  Sebagai  contoh  tanah  wakaf  yang  berada  di  lokasi strategis  di  Jakarta  misalnya  seluas  7.000  M 2 .  Jika  tanah  wakaf itu  ditukar  dengan  unit strata  title ,  bisa  jadi  hanya  akan mendapatkan  luasan strata  title sebesar  700  M 2 .  Tapi  coba  kita perhatikan: Pertama, Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  per  meter persegi  unit strata  title seluas  700  M 2 tadi  itu  akan  lebih  tinggi dari  NJOP  tanah  wakaf    yang  7.000  M 2 .  Tentu  saja  NJOPnya lebih  tinggi  karena  diatas  tanah  tersebut  berada  gedung  dengan fasilitas lebih mewah dari tanah wakaf yang 7.000 M 2 . 60
57 Dokumen penukaran tanah wakaf di Jalan Pedurenan Masjid III RT. 003  RW.  04  Kelurahan  Karet  Kuningan  Kecamatan  Setiabudi  Kota  Jakarta Selatan  Provinsi  DKI  Jakarta.Jalan  Ir.  Soekarno  Kelurahan  Bendo  Gerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
58 Dokumen  penukaran  tanah  wakaf  di  jalan  Ir.  Soekarno  Kelurahan
Bendo Gerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
59 Tahir  Azhary, Bunga  Rampai  Hukum  Islam (Jakarta:  Ind-Hill-Co, 2003), 247-248.
60 http://lywafauzie.weebly.com/article--property-news/membuat-tanah- wakaf (diakses tanggal 2 Januari 2015)
Kedua, lokasi unit strata title seluas 700 M 2 itu berada di lokasi  yang lebih strategis dari pada tanah wakaf  yang 7.000 M 2 karena  gedung strata  title yang  direncanakan  secara  profesional pasti memilih lokasi yang strategis sehingga menimbulkan minat beli bagi para investor.
Ketiga, dibandingkan dengan tanah wakaf yang 7.000 M 2 , aset  unit strata title akan lebih mudah disewakan dengan Return On  Investment (ROI)  atau Internal  Rate  of  Return (IRR)  yang
lebih  tinggi.  Dengan  demikian,  aset  wakaf  menjadi  lebih produktif  sehingga  dana  hasil  sewa  tersebut  bisa  untuk  membeli tanah  di  tempat  lain  sebagai  wakaf  untuk  kepentingan  umat, seperti untuk sekolah/madrasah, tempat ibadah, panti asuhan dan lain-lain. 61
Selama  ini  yang  sering  terjadi  adalah  apabila  ada  aset tanah  wakaf  yang  berada  di  lokasi  strategis  di  pusat  bisnis  kota besar misalnya seluas 5.000 M 2 , kemudian dengan alasan tertentu tanah  wakaf  itu  oleh  investor  ditukar  dengan  tanah  misalnya seluas  15.000  M 2 yang  berada  di  lokasi  yang  jauh  dan  tidak strategis.  Dalam  kasus istibdāl ini,  terkesan  memang  aset  tanah wakaf menjadi bertambah.
Tapi tentu saja tanah penukar tersebut nilainya rendah dan tidak  menghasilkan,  atau  ada  hasilnya  tapi  sedikit.  Sementara sang investor sudah bisa menghasilkan uang perbulan dari tanah yang  5.000  M 2 dari  uang  sewa  gedung  yang  dibangun  sekian lantai. 62 Model istibdāl seperti  itu  seharusnya  tidak  digunakan karena  aset  wakaf  yang  strategis  harus  dijaga  dan  dipertahankan untuk  dikelola  dan  dikembangkan  menjadi  aset  wakaf  produktif. Kalaupun  terpaksa  harus  dilakukan istibdāl ,  penggantinya  harus merupakan  aset  yang  bernilai  tinggi  dan  berada  di  tempat  yang strategis.
61 Lywa  S.  Fauzie,  “Membuat  Tanah  Wakaf  Menjadi  Aset  Produktif Melalui Konsep Strata Title ”. 62 Lywa  S.  Fauzie,  “Membuat  Tanah  Wakaf  Menjadi  Aset  Produktif Melalui Konsep Strata Title ”.
Di Malaysia, istibdāl wakaf   dengan harta benda
pengganti yang tidak sejenis telah dipraktikkan. 63 Sebagai contoh kasus istibdāl 3  lot  tanah  wakaf  yang  terjadi  karena  proyek perluasan  Bandara  Sultan  Abdul  Halim  di  Kedah.  Ketiga  lot tanah wakaf tersebut merupakan sawah yang keuntungannya atau hasilnya disalurkan kepada tiga pihak yang berbeda. Lot-lot tanah wakaf yang terkena pengambilan ialah: Pertama, lot 35 GM1002 mukim Titi Gajah, daerah Kota Setar.
Hasil yang diperoleh dari lot ini disalurkan kepada Masjid Tuan Hussin  Titi Gajah. Kedua, lot 783 H.S  (M) 600/87  mukim Titi  Gajah,  daerah  Kota  Setar.  Hasil  dari  pertanian  yang diusahakan  di  tanah  ini  disalurkan  kepada  Sekolah  Menengah
Agama  Maktab  Mahmud.  Ketiga,  lot  121  SP  8907  mukim  Titi
Gajah,  daerah  Kota  Setar.  Lot  ini  hasilnya  disalurkan  untuk keperluan  Masjid  Bukit  Pinang.  Ketiga  lot  tanah  wakaf  tersebut telah  diambil  dengan  diberikan  kompensasi  oleh  pihak  berkuasa sebanyak RM.315.000,00.64.
Dengan kompensasi yang diperoleh tersebut pihak Majelis
Agama  Islam  Kedah  (MAIK)  telah  membeli  satu  lot  bangunan ruko,  yaitu  lot  16-H.S  (M)  1634  PT  584  di  Taman  Angsana, mukim  Bandar  Pokok  Sena,  daerah  Pokok  Sena  sebagai pengganti tanah wakaf asal yang terkena pengambilan.
63 Wakaf  telah  ada  di  Malaysia  sejak  munculnya  Islam  dan  menjadi praktik  umum  di  kalangan  umat  Islam,  meskipun  tidak  begitu  luas  seperti  di Kekaisaran  Ottoman,  Mesir,  Afrika  Utara  dan  India.  Diperkirakan  bahwa Masjid Kg. Hulu di Melaka, Masjid Sultan Abu Bakar di Johor dan Masjid Kg Laut  di  Kelantan  adalah  beberapa  contoh  praktik  awal  wakaf  di  Malaysia. Lihat  Siti  Mashitoh  Mahamood, Waqf  in  Malaysia  Legal  and  Administrative Perspectives (Kuala  Lumpur:  University  of  Malaya  Press,  2006),  27-28; Secara  umum,  kebanyakan  harta  yang  diwakafkan  di  Malaysia  terdiri  dari harta  benda  tidak  bergerak,  seperti  tanah  dan  bangunan  dalam  bentuk  fisik yang  menjamin  ciri  kekekalan  serta  nilai  manfaat  yang  berkesinambungan kepada mawqūf ‘alayh .  Menurut  data  dari  Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia (JAKIM)  jumlah  tanah  wakaf  yang  tercatat  di  Malaysia    sebanyak  20.735,61 hektar,  terdiri  atas  14.815,787  hektar  merupakan  wakaf  khusus,  dan  5.919,83 hektar  adalah  wakaf  umum.  Lihat  Zulkifli  Hasan  and  Muhammad  Najib Abdullah, “ The Investment of Waqf Land in Malaysia: Issues and Challenges ”, 1-2.  Makalah  Seminar  Internasional  tentang  Wakaf  dan  Peradaban  Islam, diselenggarakan di Iran pada tanggal 11-13 Mei 2008.
64 Afiffudin  Mohammed  Noor  dan  Mohd  Ridzuan  Awang,  “ The Implementation  of  Istibdāl  Endowment  in  The  State  of  Kedah  Darul  Aman ”, Islamiyyat The International Journal of Islamic Studies Vol. 35, No. 1 (2013), 54, http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/article/view/4191/2325 (diakses  tanggal 15 Januari 2013).
Ruko  ini  telah  disewakan  oleh  MAIK  dan  hasil  bulanan yang  diperoleh  disalurkan  kepada  ketiga  pihak  yang  sama sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  wakif.  Pelaksanaan istibdāl wakaf  ini  bukan  saja  memberi  kenyamanan  dan  memenuhi keperluan masyarakat di lapangan terbang tersebut, bahkan ketiga pihak  penerima  hasil  wakaf  turut  mendapat  faedah  yang  lebih disebabkan  hasil  sewaan  dari  rumah  ruko  yang  dibeli  sebagai pengganti adalah lebih banyak dibandingkan hasil yang diperoleh dari pertanian sawah. 65
Kasus istibdāl wakaf  yang  terjadi  di  Malaysia sebagaimana  disebutkan  di  atas,  sangat  menarik  untuk  dijadikan perbandingan  dengan istibdāl yang  terjadi  di  Indonesia.  Di Indonesia  banyak  ditemukan  sawah  yang  diwakafkan  untuk kepentingan  masjid  atau  hasil  dari  sawah  itu  digunakan  untuk membiayai  keperluan-keperluan  masjid  misalnya  untuk  biaya pemeliharaan  atau  perbaikan  bangunan  masjid.  Ketika  terjadi istibdāl atas  sawah  itu,  masih  banyak  masyarakat  yang beranggapan  bahwa  penggantinya  harus  berupa  sawah  lagi  tidak boleh  diganti  dengan  yang  selain  sawah, 66 padahal  jika  memang tujuannya  untuk  mendapatkan  penghasilan  yang  akan  digunakan untuk  membiayai  keperluan-keperluan  masjid,  pelaksanaan istibdāl harus  menekankan  aspek  keuntungan  atau  hasil  bukan kepada kesamaan jenis harta benda.
Dalam  kasus istibdāl wakaf  yang  terjadi  di  Malaysia tersebut,  dua  bidang  sawah  yang  diwakafkan  untuk  membiayai keperluan masjid dan satu  bidang sawah  yang diwakafkan untuk membiayai keperluan sekolah agama, ditukar atau diganti dengan harta  benda  pengganti  yang  tidak  sejenis  dalam  hal  ini  adalah bangunan ruko karena panghasilan atau keuntungan dari ruko ini lebih besar daripada hasil sawah.
65 Afiffudin  Mohammed  Noor  dan  Mohd  Ridzuan  Awang,  “ The
Implementation  of  Istibdāl  Endowment  in  The  State  of  Kedah  Darul  Aman ”,
54. 66 Sebagai contoh tanah sawah  seluas 410 M 2 terletak di Blok Pajagan Desa  Benda  Kecamatan  Cicurug  Kabupaten  Sukabumi  Provinsi  Jawa  Barat, diwakafkan untuk keperluan Masjid Nurul Falah. Ketika terjadi istibdāl , sawah tersebut  ditukar  dengan  sawah  lagi  seluas  1.115  M 2 .  Dokumen  penukaran tanah  wakaf  di  Blok  Pajagan  Desa  Benda  Kecamatan  Cicurug  Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

## G. Model Istibdāl Wakaf Parsial
Dalam  mazhab  Hanbali istibdāl wakaf  dapat  dilakukan dengan  menjual  sebagian  tanah  wakaf,  dan  uang  hasil penjualannya  digunakan  untuk  membiayai  pengembangan  sisa dari  tanah  wakaf  tersebut  yang  tidak  dijual. Istibdāl wakaf  ini disebut dengan istibdāl wakaf parsial. 67
Menurut  Monzer  Qahf  menjual  sebagian  tanah  wakaf untuk  mengembangkan  sebagiannya  lagi  dapat  menyediakan likuiditas dana bagi  wakaf  yang memungkinkan  dengan dana itu membangun  sebagian  tanah  wakaf  yang  tidak  dijual.  Dengan demikian, terjadi perubahan wakaf dari yang semula terbengkalai atau sedikit hasilnya menjadi produktif dan menghasilkan. 68
Selanjutnya,  ia  menyatakan  bahwa istibdāl wakaf  parsial merupakan  model istibdāl yang  esensial  untuk  diterapkan terutama  untuk  tanah  wakaf  yang  berada  di  perkotaan  dan letaknya strategis yang harga tanahnya mahal sehingga uang hasil penjualan  sebagian  tanah  wakaf  itu  cukup  untuk  membiayai pembangunan  gedung  (misalnya  gedung  perkantoran)  di  atas tanah wakaf yang tersisa. Dengan begitu, model istibdāl ini akan meningkatkan  pendapatan  wakaf  dari  hasil  sewa  gedung perkantoran itu. 69
67 Mohammad  Tahir  Sabit  Haji  Mohammad et  al ., An  Ideal  Financial Mechanism for The Development of The Waqf Properties in Malaysia (Johor: Pusat  Pengurusan  Penyelidikan  University  Teknologi  Malaysia,  2005),  57  & 59.
68 Monzer  Qahf, al-Waqf  al-Islāmī  Taṭawwuruhu,  Idāratuhu,
Tanmiyatuhu , 244-245.
69 Monzer  Qahf, Financing  The  Development  of  Awqaf  Property ,  18. Makalah  Seminar  Pengembangan  Wakaf  yang  diselenggarakan  oleh  IRTI, (Malaysia: Kuala Lumpur 2-4 Maret 1998).

## Istibdāl
wakaf  parsial  ini  telah  dipraktikkan  di Singapura. 70 Sebagai  contoh,  MUIS  menjual  sebagian  aset wakafnya  untuk  mengembangkan  sebagian  aset  wakaf  lainnya. Mayoritas fuqaha memang melarang penjualan aset wakaf, tetapi menurut  Shamsiah  Abdul  Karim  meskipun  menjual  aset  wakaf untuk  mengembangkan  aset  wakaf  yang  lain  bukan  sebuah keputusan  yang  populer,  namun  terkadang  hal  ini  bisa  menjadi solusi utama untuk menjaga agar aset wakaf tetap bermanfaat. Ia berpendapat  bahwa  penjualan  aset  wakaf  hanya  dapat  dilakukan jika wakaf memiliki lebih dari satu aset.
Contohnya  apa  yang  telah  dilakukan  MUIS  dalam membangun  aset  Wakaf  Jabbar  di  Jalan  Duku.  MUIS membangun  aset  wakaf  ini  pada  tahun  1991  dan  selesai  tahun 1993. Bangunan wakaf ini terdiri dari 4 unit rumah berlantai tiga seharga  1,6  juta  dollar  Singapura.  Untuk  membayar  biaya pembangunan ini, 2 unit bangunan tersebut dijual. 71
Meskipun  dalam  kasus  ini  aset  wakaf  berkurang,  tetapi nilai  aset  wakaf  meningkat.  Nilai  bersih  aset  wakaf  meningkat dari  14.821  dollar  Singapura  pada  tahun  1990  menjadi  2,8  juta dollar  Singapura  pada  tahun  2006.  Pendapatan  dari  aset  wakaf tersebut  juga  mengalami  peningkatan.  Jika  pada  tahun  1990 pendapatan  dari  hasil  sewa  sebesar  68  dollar  singapura, meningkat  menjadi  106.357  dollar  Singapura  pada  tahun  2006. Hal  ini  menunjukkan  pendapatan  wakaf  meningkat  sampai 1.563%.
70 Sejarah telah mencatat bahwa wakaf telah dipraktikkan di Singapura sejak  awal  pendirian  negara  Singapura.  Para  imigran  yang  berasal  dari Hadramaut  (Yaman)  berperan  besar  dalam  mengembangkan  wakaf  di Singapura  sejak  awal  pendirian  negara  Singapura  tahun  1819.  Di  antara mereka yang paling awal datang ke Singapura adalah dua saudagar kaya raya dari Palembang di Sumatera, yaitu Syed Mohammed bin Harun  Aljunied dan keponakannya,  Syed  Omar  bin  Ali  Aljunied.  Bersama  keluarga  lain  seperti Al- kaff dan Alsagoff, mereka telah berkontribusi dalam pembangunan rumah,
sekolah  dan  fasilitas  lainnya  untuk  para  imigran  dari  latar  belakang  yang berbeda-beda.
Lihat http://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.
1080/02619280802018165?  journalCode=fimm20#preview ,  (diakses  tanggal 19  November  2014).  Lihat  jugaS.  Zahra  Aljunied, The  Genealogy  of  the Hadhrami  Arabs  in  Southeast  Asia-The  ‘Alawi  Family (Singapore:  IFLA WLIC, 2013), 5 . 71 Shamsiah  Bte  Abdul  Karim,  “ Contemporary of Shari’a Compliance Structuring  for  the  Development  and  Management  of  Waqf  Asset  in Singapore ”, 151.
Keuntungan menggunakan model istibdāl ini adalah biaya pembangunan wakaf  tersebut seluruhnya dibayar dari uang hasil penjualan  aset  wakaf  sehingga  wakaf  tidak  memiliki  utang, sedangkan  kerugiannya  adalah  berkurangnya  tanah  wakaf. Meskipun  tanah  wakaf  berkurang  tetapi  nilai  bersih  aset  wakaf meningkat  sampai  2,8  juta  dollar  Singapura  sebagaimana disebutkan di atas. 72
Praktik istibdāl wakaf parsial seperti yang dilakukan oleh MUIS  tersebut,  belum  terjadi  di  Indonesia  bahkan  dianggap sebagai tindakan menjual harta benda wakaf yang dilarang dalam fiqh dan  undang-undang  wakaf.  Sebagai  contoh  misalnya  kasus penjualan  tanah  wakaf  yang  terjadi  di  Pontianak.  Dalam  kasus ini,  tanah  wakaf  seluas  ±  500  M 2 dijual  oleh  ahli  waris  wakif kepada  seorang  pengembang.  Oleh  pengembang  tanah  itu dibangun ruko dua lantai terdiri dari 4 unit ruko.
Setelah  pengembang  mengetahui  bahwa  tanah  itu  adalah
wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, pengembang menawarkan  solusi  kepemilikan  ruko  dibagi  dua,  yaitu  2  unit ruko  menjadi  milik  pengembang  dan  2  unit  lagi  menjadi  milik wakaf.  Namun  demikian,  solusi  yang  ditawarkan  oleh pengembang  ditolak  karena  dianggap  bertentangan  dengan larangan  dalam fiqh dan  undang-undang  wakaf  bahwa  tanah wakaf tidak boleh dijual. 73
Seharusnya  contoh  kasus  tersebut  tidak  hanya  semata- mata  dilihat  dari  tindakan  menjual  harta  benda  wakaf  yang memang  tidak  diperbolehkan,  namun  harus  juga  dilihat  dari upaya untuk pengembangan harta benda wakaf.
Oleh  karena  itu,  tindakan  menjual  harta  benda  wakaf dalam kasus tersebut harus dimaknai sebagai istibdāl seperti yang terjadi  di  Singapura  sebagaimana  contoh  di  atas.  Model istibdāl ini  disebut  dengan istibdāl wakaf  parsial.  Model istibdāl wakaf parsial  ini  dapat  digambarkan  sebagai  berikut:  Dalam  contoh kasus  yang  terjadi  di  Pontianak  sebagaimana  disebutkan  di  atas. Tanah wakaf seluas ± 500 M 2 itu separuhnya, yaitu seluas 250 M 2 dijual kepada pengembang.
72 Shamsiah  Bte  Abdul  Karim,  “ Contemporary of Shari’a Compliance Structuring  for  the  Development  and  Management  of  Waqf  Asset  in Singapore ”, 151.
73 Badan Wakaf Indonesia, laporan hasil mediasi kasus penjualan tanah wakaf di Kota Pontianak, tanggal 21 November 2014.
142 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017
Uang  hasil  penjualan  itu  digunakan  untuk  biaya pembangunan  ruko  yang  dibangun  di  atas  tanah  wakaf  yang tersisa,  yaitu  seluas  250  M 2 .  Penerapan istibdāl wakaf  parsial dalam kasus  ini sebagai  solusi  agar tanah wakaf  itu dikelola dan dikembangkan lebih optimal sehingga memberikan manfaat yang besar  untuk mawqūf  ‘alayh .  Apalagi  faktanya  tanah  wakaf  itu meskipun  letaknya  strategis  tetapi  tidak  dimanfaatkan  secara optimal  sesuai  dengan  fungsi  wakaf,  yaitu  mewujudkan  potensi dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## H. Model Istibdāl Wakaf Kolektif
Istibdāl wakaf  kolektif  maksudnya  penukaran  sejumlah aset  wakaf  yang  tidak  produktif  atau  tidak  bermanfaat  dengan satu  aset  wakaf  yang  produktif  atau  yang  bermanfaat.  Konsep wakaf  menekankan  bahwa  aset  wakaf  harus  dikelola  dan dikembangkan agar menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan kepada mawqūf ‘alayh .
Oleh  karena  itu,  mekanisme  pembangunan  aset  wakaf yang melibatkan administrasi  dan pengelolaan tanah wakaf  yang tersebar  di  berbagai  lokasi  secara  lebih  efisien  dan  sistematis harus  diberi  perhatian  yang  serius  oleh  nazhir.  Terdapat  banyak aset wakaf yang belum dikelola dan dikembangkan secara efektif. Aset  wakaf  ini  sebaiknya  disatukan  dalam  satu  kumpulan  aset dan  dikelola  secara  produktif  dengan  menggunakan  mekanisme istibdāl . 74
Contoh istibdāl wakaf  kolektif  adalah  kasus  penukaran tanah  wakaf  seluas  897  M 2 yang  di  atasnya  berdiri  bangunan  3 (tiga)  masjid  dan  5  (lima)  mushalla  yang  terletak  di  Kelurahan Duri  Pulo  Kecamatan  Gambir  Kota  Jakarta  Pusat  Provinsi  DKI Jakarta. 75
74 Syahnaz Sulaiman, “Isu Pembangunan Wakaf Menggunakan Struktur Amanah  Pelaburan  Hartanah  Islam  di  Malaysia:  Satu  Tinjauan”, Jurnal Kanun ,  Jilid  24  Bil.  2  (Desember  2012),  163, http://jurnalkanun.dbp.my/ wordpress/wp-content/uploads/2014/08/1-Wakaf-9-nov-2012-cs5.pdf (diakses tanggal 16 Oktober 2014).
75 Dokumen penukaran tanah wakaf di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
Tanah  wakaf  berserta  bangunan  masjid  dan  mushalla tersebut ditukar, 76 dengan tanah penukar seluas 2.500 M 2 berupa tanah  darat  dalam  satu  hamparan  atau  areal  yang  strategis, terletak di  antara Jalan Duri Pulo dan Jalan Cibunar Ujung, Peta Bidang  Tanah  Nomor  112/P/2011  tanggal  20  Mei  2012  dengan luas  keseluruhan  63.541  M 2 atas  nama  PT.  Duta  Pertiwi,  Tbk (dalam proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat Nomor  1574/6.31.200/VI/2012  tanggal  21  Juni  2012),  dan  satu unit bangunan Gedung Islamic Center seluas 1.500 M 2 terdiri dari tiga  lantai,  yaitu  lantai  satu  seluas  600  M 2 ,  peruntukan  aula, kantor  takmir,  tempat  wudhu,  toilet  dan  gudang,  lantai  dua  dan lantai  tiga  seluas  900  M 2 ,  peruntukan  masjid,  serta  dana  tunai sebesar  Rp.300.000.000  untuk  membangun  6  toko  di  halaman masjid.
Kasus istibdāl wakaf kolektif tersebut, telah mengembangkan  aset  wakaf  menjadi  lebih  luas,  letaknya  lebih strategis,  nilainya  lebih  tinggi  dan  aset  wakaf  menjadi  lebih bermanfaat  dan  produktif.  Contoh  lain istibdāl wakaf  kolektif terjadi  di  Singapura,  MUIS  menggunakan  instrumen istibdāl wakaf kolektif dalam mengembangkan tanah wakaf, yaitu dengan menukarkan  20  tanah  wakaf    yang  nilainya  rendah  dan  hasilnya sedikit  menjadi    tanah  wakaf  yang  nilainya  tinggi  dan  hasilnya banyak. 77
Proyek istibdāl ini  dilaksanakan  oleh  Warees  dengan menerbitkan S$25 juta sukuk mushārakah untuk membeli sebuah bangunan di 11 Beach Road guna menggantikan  20 tanah wakaf tersebut  yang  terletak  di  kawasan  yang  tidak  berpotensi  dan berada di luar zona perdana pembangunan. Sukuk ini merupakan sukuk  pertama  di  Singapura  untuk  membeli  bangunan  6  lantai seharga  S$31,5  juta  atau  S$919  per  meter.  Setiap  wakaf  yang terkena istibdāl dalam  proyek  ini,  berhak  memiliki  saham  atas aset wakaf tersebut.
76 Tanah wakaf tersebut yang di atasnya dibangun masjid dan mushalla ditukar karena terkena pembangunan superblok.
77 Abdul  Halim  Ramli  dan  Kamarulzaman  Sulaiman,  “Pembangunan HartaWakaf: Pengalaman di Negara-Negara Islam”, 6. Lihat http://www.muis . gov.sg/cms/uploadedFiles/MuisGovSG/Wakaf/Contemporary%20Waqf%20In %20singapore.pdf (diakses tanggal 19 November 2014).
144 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017
Adapun pendistribusian hasil pengelolaan wakaf
ditentukan berdasarkan jumlah kontribusi saham  yang dimiliki. 78
Bangunan  tersebut  memiliki  enam  lantai,  satu  lantai  digunakan sebagai  kantor  Warees  Investments  dan  sisanya  disewakan sebagai  kantor  bagi  perusahaan  lain.  Manfaat istibdāl ini  adalah aset  wakaf  yang  memiliki  nilai  yang  rendah  serta  kurang produktif  ditukar  dengan  aset  yang  memiliki  kualitas  tinggi, selain itu aset yang bernilai rendah tersebut (kurang lebih bernilai S$  10.000)  dapat  diselamatkan  dan  dapat  berkontribusi  dalam instrumen pembangunan aset umat. 79
Dalam  proyek  pengembangan  wakaf  seperti  yang dilakukan oleh MUIS sebagaimana  contoh  di  atas, menunjukkan bahwa  tanah  wakaf  yang  kurang  bermanfaat  karena  nilainya rendah  dan  hasilnya  sedikit  tetap  masih  bisa  dikembangkan sehingga  bernilai  tinggi  dan  hasilnya  banyak,  yaitu  dengan menggunakan  instrumen istibdāl .  Yang  menarik  adalah istibdāl dalam  contoh  kasus  tersebut  dilakukan  atas  sejumlah  bidang tanah  wakaf  yang  dikelola  oleh  beberapa  nazhir,  kemudian diganti dengan satu bidang tanah wakaf yang bernilai tinggi. 80
78 Abdul  Halim  Ramli  dan  Kamarulzaman  Sulaiman,  “Pembangunan Harta  Wakaf:  Pengalaman  di  Negara-Negara  Islam”,  6.  Lihat  juga  Shamsiah Abdul  Karim,  “ Contemporary  WaqfAdministration  and  Development  in Singapore: Challenges and Prospects ”, 6-7. 79 Slide  presentasi  Warees  Investment  Pte  Ltd  dalam  Zaki  Halim Mubarak,  “Peran  Wakaf  dalam  Membangun  Identitas  Muslim  Singapura”,
Jurnal Al-Awqaf , Vol. 7, No. 1, (Januari 2014), 42.
80 Keberhasilan  MUIS  mengembangkan  dan  memproduktifkan  tanah wakaf  dengan  model istibdāl seperti  itu,  coba  dikembangkan  di  Malaysia. Menurut  Syahnaz  Sulaiman,  banyak  aset  wakaf  di  Malaysia  yang  belum dikelola  dan  dikembangkan  secara  efektif.  Oleh  karena  itu,  aset  wakaf  ini wajar  disatukan  dalam  satu  kelompok  aset  dan  dikelola  secara  produktif. Melalui  proses istibdāl ,  kelompok  aset  yang  kurang  berkualitas  diubah menjadi  aset  properti,  seperti  bangunan  komersial  atau  area  pertanian berkualitas  tinggi  yang  memiliki  hasil  dan  pendapatan.  Lihat  Syahnaz Sulaiman,  “Isu  Pembangunan  Wakaf  Menggunakan  Struktur  Amanah Pelaburan Hartanah Islam di Malaysia: Satu Tinjauan”, 163.
Tanah  wakaf  pengganti  itu  kemudian  dibangun  gedung perkantoran  yang dibiayai  dari dana sukuk  yang  diterbitkan oleh Warees. 81 Para  nazhir  tanah  wakaf  tersebut  berhak  memiliki saham  atas  aset  wakaf  tersebut  dan  mendapatkan  hasil pengelolaan  sesuai  dengan  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh setiap nazhir.
Model istibdāl wakaf  seperti  itu  sangat  mungkin  untuk dilaksanakan di Indonesia, mengingat masih banyak tanah wakaf di  Indonesia  yang  belum  dikelola  secara  produktif,  atau  sudah dikelola  tapi  hasilnya  sedikit,  atau  terkena  proyek  pembangunan untuk  kepentingan  umum,  seperti  banyaknya  tanah  wakaf  yang dibebaskan  untuk  proyek  pembangunan  jalan  tol, 82 sehingga harus dilakukan istibdāl .
Untuk lebih mengoptimalkan hasil dari istibdāl dan untuk mewujudkan  bentuk  wakaf  produktif,  sejumlah  tanah  wakaf  itu ditukar dengan satu  bidang tanah dan bangunan  wakaf produktif seperti yang telah dilakukan oleh Warees. Dengan model istibdāl wakaf  ini,  aset  wakaf  yang  sebelumnya  tidak  produktif  berubah menjadi  produktif  yang  hasil  pengelolaannya  dapat  digunakan untuk membeli tanah sebagai wakaf dan membiayai pembangunan masjid, musholla, sekolah/madrasah dan
sebagainya di atas tanah wakaf tersebut. Semua itu adalah bukti yang sangat jelas bahwa al-Qur‟an bukan  ciptaan  Nabi  Muhammad  Saw,  tidak  seperti  apa  yang diduga  golongan  orientalis,  sesungguhnya  al-Qur‟an  adalah wahyu  dari  Allah  Swt,  diturunkan  kepada  seorang  pemimpin utusan, dengan bahasa Arab yang kuat.
81 Istibdāl dan  sukuk  merupakan  bagian  dari  instrumen  pengembangan wakaf. Istibdāl dikelompokkan  dalam  instrumen  klasik  atau  tradisional  untuk pengembangan  harta  benda  wakaf,  sedangkan  sukuk  dikelompokkan  dalam instrumen modern untuk pengembangan harta benda wakaf. Lihat Mohammad Tahir  Sabit  Haji  Mhammad et  al ., An  Ideal  Financial  Mechanism  For  The Development of The Waqf Properties in Malaysia , 54 & 85.
82 Sebagai  contoh  sekitar  40  bidang  tanah  wakaf  terkena  pembebasan tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  Cileunyi  Sumedang  Dawuan.  Badan Wakaf  Indonesia,  laporan  hasil  survey  penukaran  tanah  wakaf  di  Sumedang, tanggal 4 November 2014.

## I. Penutup
Ketentuan  hukum istibdāl wakaf  dalam fiqh menjadi perdebatan ulama fiqh , di antara mereka ada  yang membolehkan dan ada juga yang melarang dengan argumentasi masing-masing. Hanya  saja,  pendapat  yang  membolehkan istibdāl wakaf  lebih dapat  diterima  karena  sesuai  dengan  tujuan  hukum  Islam  yaitu terwujudnya kemaslahatan.
Atas  dasar  pertimbangan  kemaslahatan  itulah,  peraturan perundang-undangan  tentang  wakaf  juga  membolehkan istibdāl wakaf.  Hanya  saja,  model istibdāl wakaf  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf belum mengakomodir semua model istibdāl wakaf yang ada dalam fiqh , seperti istibdāl wakaf  parsial  dan istibdāl wakaf  dengan  harta benda pengganti yang tidak sejenis.
Sesungguhnya,  apabila  model-model istibdāl wakaf  itu memang menjadikan harta benda wakaf lebih berkembang, lebih maslahat  atau  lebih  bermanfaat,  dan  lebih  produktif  maka seharusnya  peraturan  perundang-undangan  tentang  wakaf mengakomodirnya agar menjadi sah dan legal untuk dilaksanakan.

## Daftar Pustaka
„Umar, Muḥammad „Abd al-Ḥalīm, al-Istithmār fī al-Waqf wa fī
Ghillātihi wa Ray‘ihi ,  Makalah  disampaikan  pada  acara Simposium International Manajemen Wakaf Kontemporer  Kerjasama  BWI,  KAPF,  IRTI-IDB, Jakarta, Hotel Milenium, 6-9 Juni 2011.
Abdullah,  Luqman  Haji,  “ Istibdāl Harta  Wakaf  dari  Perspektif Mazhab Syafi‟i”, Jurnal Fiqh University Malaya , No. 7,
2010.
Abū  Zayd,  Aḥmad, Niẓām  al-Waqf  al-Islāmī,  Taṭwīr  Asālīb
al-‘Amal wa  Tahlīl  Natā’ij  Ba’ḍ  al-Dirāsah al-Hadīthah . Kuwait: al-Amānah al-‘Ᾱmmah li al-Awqāf , 2000.
Al-„Ubaydī,  „Ibrāhīm  „Abd  al-Laṭīf  „Ibrāhīm, Istibdāl  al-Waqf Ru’yah  Shar‘īyah  Iqtiṣādiyah  Qānūniyah ,  Dubai: Dā‟iratu  al-Shu‟ūn al-Islāmiyah wa al-„Amal al-Khayrī, 2009.
Al-Jamal, Aḥmad Muḥammad ʻAbd al-ʻAẓīm, Dawr al-Niẓāmal- Waqf al-Islāmī fī al-Tanmiyah al-Iqtiṣādiyah al-Muʻāṣirah , Cairo: Dār al-Salām, 2007.
Aljunied,  S.  Zahra, The  Genealogy  of  the  Hadhrami  Arabs  in Southeast  Asia-The  ‘Alawi  Family ,  Singapore:  IFLA WLIC, 2013.
Aljunied, Syed Muhd Khairudin, “ The Role of Hadramis in Post- Second  World  War  Singapore-  A  Reinterpretation ”,
Immigrants & Minorities , Vol. 25, No. 2, July 2007.
Al-Kabīsī,  Muḥammad  ʻAbīd  Abd  Allāh Aḥkām  al-Waqf  fī al-Sharīʻah  al-Islāmiyah ,  Baghdad:  Maṭbaʻah  al-Irshād,
1977.
Al-Nawāwī,  Muḥyiddīn  Abū  Zakariya  Yahyá, Ṣaẖīẖ  Muslīm  bi al-Sharẖ al-Nawāwī , Beirut: Dār al-Maʻrifah, t.t. Al-Qalyūbī,  Aḥmad  bin  Salāmah, Ḥāshiyatān ,  Beirut:  Dār  al-
Fikr, t.t.
Al-Ramlī, Shams al-Dīn, Nihāyah al-Muḥtāj ilá Sharh al-Minhāj , Beirut: Dār al-Kutub al-„ilmiyah, 1994. Al-Ṣalāḥāt,  Sāmī  Muḥammad,  “ Wasā’il  I‘mār  A‘yān  al-Waqf ”, Majallah al-Sharī‘ah wa al-Qānun, Kulliyyah al-Qānun Jāmi‘ah al-Imārat al-‘Arabiyah al-Muttahidah, al-Sanah al-Sādisah  wa  al-„Isrūn,  al-„Adad  al-Tsānī    wa al-Khamsūn, Zulḥijjah 1433, Oktober 2012.
Al-Shan‟ānī,  Muḥammad  bin  Ismā„īl, Subul  al-Salām ,  Bandung: Maktabah Dahlan, 1926. Al-Sulamī, „Abd al-Raḥmān bin Nāfi‟, “ Istibdāl al-Waqf Alladhī Lam Tataʻṭal Manāfiʻuhu bi Waqf Khayr Minhu fī Fiqh al-Islāmī wa Niẓām al-Murāfaʻāt al-Saʻūdī Maʻa Bayani ma  Jarā  ʻalayhi  al-ʻAmal  fī  Mahākim  Makkah al-Mukarramah ”, Majallah  al-Iqtiṣād  al-Islāmī  Jāmiʻah al-Malik ʻAbd al-‘Azīz, No. 24, Vol. I, 1432/2011. Al-Zarqā,  Muṣṭafá  Aḥmad, Aḥkām  al-Awqāf ,  „Ammān:  Dār ʻAmmān: 1998.
ʻAshūb,  ʻAbdal-Jalīl  ʻAbd  al-Raḥmān, Kitāb  al-Waqf ,  Makkah: Maktabah al-Makkiyah, 2009.
Awang,  Mohd  Ridzuan,  “Konsep Istibdāl :  Sejauhmana Amalannya  di  Malaysia”,  Jurnal Pengurusan  Jawhar, Vol. IV, No. 1,  2010.
Azhary,  Tahir, Bunga  Rampai  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Ind-Hill- Co, 2003.
Bāshā, Muḥammad Qadrī, Qānūn al-ʻAdl wa al-Inṣâf fī al-Qaḍā ʻalā Mushkilāt al-Awqāf , Cairo: Dār al-Salām, 2006.
Dokumen  penukaran  tanah  wakaf  di  Blok  Pajagan  Desa  Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
Dokumen penukaran tanah wakaf di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Bendo  Gerit  Kecamatan  Sananwetan  Kota  Blitar Provinsi Jawa Timur.
Dokumen  penukaran  tanah  wakaf  di  Jalan  Kebon  Melati  V  RT.
02  RW.  08  Kelurahan  Kebon  Melati  Kecamatan  Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
Dokumen  penukaran  tanah  wakaf  di  Jalan  Pedurenan  Masjid  III RT. 003 RW. 04 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan
Setiabudi Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Dokumen  penukaran  tanah  wakaf  di  Kelurahan  Duri  Pulo Kecamatan  Gambir  Kota  Jakarta  Pusat  Provinsi  DKI Jakarta.
Hamat,  Zahri,  “ Substitution  of  Special  Waqf  (Istibdāl):  Case Study  at  the  Religious  and  Malay  Custom  Council  of
Kelantan  (MAIK)”, The  Macrotheme  Review  a Multidisciplinary Journal of Global Macro Trends 3 (4), Spring 2014.
Hasan, Tholhah, “ Istibdāl Harta Benda Wakaf”, Jurnal Al-Awqaf , Volume II, Nomor 03, Agustus 2009.
Hasan, Zulkifli dan Muhammad Najib Abdullah, “ The Investment of  Waqf  Land  in  Malaysia:  Issues  and  Challenges ”, Makalah  Seminar  Internasional  tentang  Wakaf  dan Peradaban  Islam,  diselenggarakan  di  Iran  pada  tanggal 11-13 Mei 2008.
Ibrahim,  M.  Anwar  “ Istibdāl Tanah  Wakaf”,  Jurnal Al-Awqaf , Volume II, Nomor 03, Agustus 2009. Karim,  Shamsiah  Bte  Abdul.  “ Contemporary  of  Shari’a Compliance  Structuring  for  the  Development  and Management  of  Waqf  Asset  in  Singapore ”, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2, March 2010.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor  DJ.II/522  Tahun  2010  tentang  Pedoman
Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf.
Mahamood,  Siti  Mashitoh, Waqf  in  Malaysia  Legal  and Administrative  Perspectives .  Kuala  Lumpur:  University of Malaya Press, 2006.
Manẓūr, Ibn, Lisān al-‘Arab , Beirut: Dār Ṣādr, 2005. Mohammad,  Mohammad  Tahir  Sabit  Haji et  al . An  Ideal Financial Mechanism for The Development of The Waqf
Properties  in  Malaysia .  Johor:  Pusat  Pengurusan Penyelidikan University Teknologi Malaysia, 2005.
Mubarak,  Zaki  Halim,  “Peran  Wakaf  dalam  Membangun Identitas  Muslim  Singapura”, Jurnal  Al-Awqaf ,  Vol.  7, No. 1, Januari 2014.
Noor,  Afiffudin  Mohammed  dan  Mohd  Ridzuan  Awang,  “ The
Implementation  of  Istibdāl  Endowment  in  The  State  of
Kedah  Darul  Aman”, Islamiyyat  The  International Journal of Islamic Studies , Vol. 35, No. 1 (2013): 49-56. Osman,  Zaini,  “Pengurusan  Wakaf:  Pengalaman  Singapura”, Seminar  Wakaf  Serantau  2012:  Instrumen  Wakaf:
Menjana Pembangunan Ekonomi dan Tamadun Ummah”,  Hotel  Sunway  Putra,  Kuala  Lumpur,  4-5 September 2012. Peraturan  Badan Wakaf  Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan  Penukaran/Perubahan  Status  Harta  Benda Wakaf
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan.
Qahf, Monzer, “ Financing The Development of Awqaf Property”,
Makalah Seminar Pengembangan Wakaf yang diselenggarakan  oleh  IRTI,  Kuala  Lumpur,  Malaysia, 2-4 Maret 1998. ________, al-Waqf al-Islāmī Taṭawwuruhu,  Idāratuhu,
Tanmiyatuhu , Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
Qudāmah,  ʻAbd  Allāh  bin  Aḥmad  bin  Maḥmūd  bin, al-Mughnī maʻa Sharh al-Kabīr, Mesir: al-Manār, 1348. Ramli, Abdul Halim dan Kamarulzaman Sulaiman.“Pembangunan  Harta  Wakaf:  Pengalaman  di Negara-Negara  Islam”,  Seminar  Wakaf  Kebangsaan Anjuran Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, di Hotel Legend Kuala Lumpur,12-14 September 2006. Rani,  Mohd  Afendi  Mat,  “Mekanisme Istibdāl dalam Pembangunan  Tanah  Wakaf:  Kajian  Terhadap  Isu
Pengambilan  Tanah  Wakaf  oleh  Pihak  Berkuasa  Negeri
Di  Malaysia”,  Jurnal Pengurusan  Jawhar, Vol.  IV,
No. 1, 2010.
Sulaiman,  Syahnaz,  “Isu  Pembangunan  Wakaf  Menggunakan Struktur Amanah Pelaburan Hartanah Islam di Malaysia: Satu Tinjauan”, Jurnal Kanun , Jilid 24 Bil. 2, Desember
2012.
Sulong, Jasni bin, “ Permissibility of  Istibdāl in Islamic Law  and the  Practice  in  Malaysia ”, Journal  of  US-China  Public
Adminstration, Vol. 10, No. 7, July 2013.
Tim  penulis, Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif
Strategis  di  Indonesia ,  Jakarta:  Departemen  Agama  RI, 2008. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Utama, Bey Sapta, “Optimalisasi Manfaat Wakaf dengan Istibdāl ”, Jurnal Al-Awqaf , Volume II, Nomor 03, Agustus 2009.
Yūsuf,  Abū  Isḥaq  Ibrāhīm  bin  ʻAlī  bin, al-Muhadhdhab , Cairo:ʻĪsá al-Bāb al-Ḥalabī, t.t.
Zahrah,  Muḥammad  Abū, Muḥāḍarāt  fī  al-Waqf ,  Cairo: Maṭbaʻah Aḥmad ʻAlī Mukhaymir, 1959.