Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (24-34) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire

## Ilham Nurfaizi Kurniawan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: Nurfaizikilham@gmail.com

## Benny Irawan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: benny.irawan@untirta.ac.id

## Rena Yulia
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: rena.yulia@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12053
Info Artikel |Submitted : 01 Agustus 2021 |Revised : 09 November 2021 |Accepted : 22 November 2021
How to cite: Ilham Nurfaizi Kurniawan, Benny Irawan, Rena Yulia,  “ Tinjauan Kriminologis  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyebaran  Hoax  Kasus  Sunda  Empire ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 24-34.

## ABSTRAK
The spread of hoaxes in Indonesia is currently increasingly widespread and is often carried out by the Indonesian people to make others believe in an event and an information that does not have actual facts, with the circulation of this hoax news will be bad for the development of the State of Indonesia in the future. This study is to find out what factors  cause the  occurrence of the  crime  of spreading hoaxes in the Sunda Empire  case  and  what  efforts  need  to  be  made  to  prevent  the  crime  of  hoaxes  in  the  Sunda  Empire.  The research  method  used  is  the  normative  juridical  method,  namely  by  examining  library  legal  materials  or secondary  data,  namely  data  that  refers  to  legal  norms  in  laws  and  regulations,  legal  theories  and  court decisions which are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that what factors lead to the emergence of the crime of spreading hoaxes in the Sunda Empire case in a criminological perspective due to the ego aspect which is more inclined to the id aspect so that the superego aspect is weak and unable to balance the mind in tackling inner conflicts that occur so that make the crime of spreading the Sunda Empire hoax. if not immediately prevented, it will cause more victims to be affected than.
Keywords : Hoax Spread Crime, Criminology.

## ABSTRAK
Penyebaran hoax di  Indonesia  saat  ini  kian  marak  dan  sering  kali  dilakukan  oleh masyarakat Indonesia untuk membuat orang lain mempercayai terhadap suatu kejadian dan suatu informasi  yang  belum  mempunyai  fakta  sebenarnya,  dengan  beredarnya  berita hoax ini  akan berakibat  buruk  bagi  perkembangan  Negara  Indonesia  kedepannya.  Penelitian  ini  untuk mengetahui Faktor – Faktor Apa Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire dan Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah tindak pidana Hoax Sunda Empire. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu  dengan  cara  meneliti  bahan  hukum  pustaka  atau  data  sekunder  yaitu  data  –  data  yang mengacu kepada norma hukum dalam peraturan perundang – undangan, teori – teori hukum dan keputusan pengadilan yang kemudian dianalisis secara kualtatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan  bahwa  Faktor  –  Faktor  Apa  Yang  Menyebabkan  Timbulnya  Tindak  Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire Dalam Perspektif Kriminologi dikarenakan aspek ego yang lebih  condong  kepada  aspek Id sehingga  aspek Superego lemah  serta  tidak  mampu  menjadi penyeimbang  pikiran  dalam  menanggulangi  konflik  batin  yang  terjadi  sehingga  membuat terjadinya  tindak  pidana  penyebaran hoax Sunda  Empire.  apabila  tidak  segera  dicegah  akan menyebabkan banyaknya korban yang terkena dampak.
Kata Kunci : Tindak Pidana Penyebaran Hoax, Kriminologi.

## Pendahuluan
Hoax di Indonesia saat ini sangat marak dan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat  Indonesia  untuk  membuat orang  lain  mempercayai  terhadap  suatu kejadian. Adapun Kata hoax berasal dari “ hocus pocus” yang aslinya adalah Bahasa latin “hoc  est  corpus” artinya  “ini  adalah tubuh”.  Kata  ini  biasa  digunakan penyihir  untuk  mengklaim  bahwa sesuatu  adalah  benar,  padahal  belum tentu benar.
Dalam penyebaran berita hoax ini memiliki  tujuan  utama  yaitu  untuk membohongi  publik,  dan  membuat kegaduhan sehingga ada sebuah keuntungan  yang  didapat  oleh  si penyebar hoax ini  dengan  memberikan pengaruh  baru  yang  muncul  di masyarakat  sesuai  dengan  keinginan  si pembuat  berita  tersebut.  Penyebaran hoax ini  sejatinya  sangat  merugikan masyarakat  dan  melanggar  ketentuan hukum yang berlaku. 1
Pada  awal  tahun  2020  Negara Indonesia dihebohkan dengan kemunculan  kerajaan  baru  yang  secara tiba–tiba hadir dan deklarasi dihadapan masyarakat  yang  menyatakan  bahwa kerajaan  tersebut  merupakan  penguasa dunia  nama  kerajaan  tersebut  adalah Sunda  Empire  yang  merupakan  satu bentuk Kekaisaran Matahari.
Kerajaan  Sunda  Empire  ini  di Bandung,  Jawa  Barat  yang  memiliki petinggi  yang  terdiri  dari  tiga  orang yaitu  Nasri  Banks  sebagai  Perdana Menteri,  Raden  Ratna  Ningrum  sebagai Kaisar  dan  Ki  Ageng  Rangga  Sasana Sebagai  Sekertaris  Jendral.  Kemunculan Kerajaan  Sunda  Empire  ini  bermula ketika  beredarnya  sebuah  video  yang diunggah  oleh  pemilik  akun  media sosial  yang  di  mana  dalam  video
1 Muhmad  Ahmad  Nasution,  “Hoax Sebagai  Bentuk  Hudud  Menurut  Hukum  Islam,” Jurnal Yurisprudentia Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1
(2017): 17,
https://doi.org/https://doi.org/10.24952/yurisp rudentia.v3i1.677.
tersebut  Nasri  Banks,  Raden  Ratna Ningrum dan  Ki Ageng Rangga Sasana mengatakan  bahwa  Sunda  Empire  ini memiliki  enam  wilayah  kekuasaan antara  lain  :  Sunda  Atlantik  yang berpusat  di  Bandung,  Jawa  Barat.  Lalu Sunda  Nusantara,  Sunda  Eropa,  Sunda Pasifik,  Sunda  Achipelago  dan  Sunda Mainland. 2
Ki  Ageng  Rangga  Sasana  pada saat  diundang  di  acara  ILC  ( Indonesia Lawyers Club ) mengatakan bahwa Sunda Empire ini sudah ada sejak Alexander The Great dan  memiliki  pemerintahan penguasa  dunia  yang  bernama  De Heren  XVII  itu  lahir  setelah  perang dunia  kedua  berakhir.  Rangga  Sasana pun menegaskan bahwa
PBB (perserikatan  Bangsa  –  Bangsa)  dan Pentagon lahir di Bandung. 3
Sunda Empire merupakan sebuah perkumpulan  yang  mengklaim  dirinya sebagai  Kekaisaran  Matahari,  di  dalam sebuah video yang beredar seorang pria yang bernama Rangga Sasana Sekertaris Jendral  Nusantara  menyebutkan  bahwa dunia  akan  berakhir  dan  mengatakan bahwa Bandung sebagai korp diplomatik serta  seluruh  negara  di  dunia  wajib mendaftar  ulang  ke  kerajaan  Sunda Empire  pada  tanggal  15  Agustus  2020 jika tidak negara di dunia akan bubar. 4 Perbuatan petinggi Sunda Empire ini  dijerat  dengan  pasal  14  ayat  (1)
2 Dony  Indra  Ramadhan,  “Halusinasi Sunda
Empire,”
news.detik.com , 2020,
https://news.detik.com/x/detail/investigasi/202 00119/Halusinasi-Sunda-Empire/.
3 Frandi  Piring,  “Asal  Usul  Sunda Empire, Petinggi Ceritakan Sejarahnya, Roy Suryo Sumringah: Kacau, Ini Halusinasi,” manado.tribunnews.com , 2020,
https://manado.tribunnews.com/2020/01/23/as al-usul-sunda-empire-petinggi-ceritakan- sejarahnya-roy-suryo-sumringah-kacau-ini- halusinasi?page=all.
4 Devira  Prastiwi,  “7  Hal  Terkait Kemunculan Sunda Empire yang Hebohkan Jagat Maya,”
liputan6.com , 2020, https://www.liputan6.com/news/read/4158368
/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang- hebohkan-jagat-maya.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum  Pidana  dan  pasal  15  Undang  – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum Pidana.
Kasus  –  kasus  semacam  ini berdampak  buruk  terhadap  psikologi masyarakat,  politik,  dan  ketentraman Negara  Indonesia  karena  efek  yang ditimbulkan  dari  kasus  –  kasus penyebaran hoax ini.
Fenomena  kemunculan  kerajaan fiktif  diatas  itu  biasanya  dimunculkan oleh  orang  –  orang  yang  mengalami delusi keagungan  ( grandiose  delusion) keberhasilan  para  penggagas  kerajaan fiktif  itu  berhasil  menggaet  pengikut karena  didukung  dengan  perasaan psikologi  massa  sehingga  mampu mempengaruhi dan meyakinkan pengikutnya. 5 Berdasarkan uruaian diatas, bahwa  penulis  tertarik  untuk  meneliti permasalaham kasus tersebut mengenai : Faktor – Faktor Apa Yang Menyebabkan Timbulnya  Tindak  Pidana  Penyebaran Hoax Kasus  Sunda  Empire  dan Bagaimana  upaya-upaya  yang  perlu dilakukan  untuk  mencegah  tindak pidana Hoax Sunda Empire

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif.  Yaitu  dengan  cara menelaah  teori–teori  serta  peraturan perundangan–undangan
yang berhubungan dengan permasalahan ini. 6
Hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang tertulis  dalam  peraturan  perundangan–
5 Restu Diantina Putri, “Akhir Perjalanan Delusi  Kekuasaan  Sunda  Empire,” tirto.id ,  2020, https://tirto.id/akhir-perjalanan-delusi- kekuasaan-sunda-empire-evEV.
6 Rani  Sri  Agustina,  “THE  CREDIT RESTRUCTURING
AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING
THE COVID-19 PANDEMIC,” International Journal of  Law  Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v 5i2.17528.
undangan  atau  hukum  dikonsepkan sebagai  kaidah  dan  norma  yang merupakan  patokan  perilaku  manusia yang dianggap pantas. 7 Menurut
Soerjono  Soekanto  penelitian  yuridis normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan hukum  pustaka  atau  data  sekunder sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti dengan  cara  mengadakan  penelusuran terhadap peraturan–peraturan dan literatur–literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti . 8

## Pembahasan
1. Faktor–Faktor  Yang  Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus  Sunda Empire Dalam Perpektif Kriminologi Kejahatan  merupakan  fenomena kehidupan masyarakat, karena itu dapat terjadi  dimanapun  dan  kapanpun. Penyebaran hoax merupakan  salah  satu bentuk  kejahatan  yang  pada  akhir  – akhir  ini  sering  terjadi  dan  ramai diberitakan  melalui  koran,  majalah, televisi  maupun  media  massa  lainnya. Pada  bulan  Januari  tahun  2020  Negara Indonesia  kembali  dihebohkan  dengan kemunculan  suatu  kerajaan  fiktif  yaitu Kerajaan  Sunda  Empire  yang  berada  di Bandung  yang  pada  akhirnya  disebar luaskan  oleh  para  petinggi  kerajaan tersebut.
Hasil  analisis  yang  dilakukan oleh  penulis,  dari  berbagai  informasi yang  didapatkan  salah  satunya  yaitu Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung, buku,  internet  dan  jurnal  terkait  kasus Sunda  Empire  ini,  penulis  melihat adanya suatu tindak pidana penyebaran hoax tentang  Kerajaan  Sunda  Empire yang  dilakukan  oleh  ketiga  petinggi
7 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif (Surabaya:  Bayumedia, 2005). Hlm. 52.
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudi, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007). Hlm. 13.
yakni  Nasri  Banks,  Raden  Ratna Ningrum dan  Ki  Ageng  Rangga  Sasana. Dalam  setiap  tindak  pidana  yang dilakukan  tentunya  manusia  tidak  akan pernah lepas dari faktor psikologis yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  teori  psikoanalisa  yaitu teori  yang  menyatakan  keadaan  – keadaan kelemahan hati nurani si pelaku yang  akhirnya  menimbulkan  tindak kejahatan  akibat  si  pelaku  tidak  dapat menahan  dorongan  –  dorongan  atau konflik  batin  yang  terjadi  dalam  dirinya sehingga tidak memperdulikan bagaimana cara mencapai tujuan
tersebut  dengan  cara  legal  maupun illegal.
Menurut  analisis  penulis  atas kasus  Sunda  Empire  tersebut,  dalam kasus  Sunda  Empire  penulis  melihat adanya sebuah kesimpangan kepribadian  yang  dimiliki  oleh  Nasri Banks,  Raden  Ratna  Ningrum  dan  Ki Ageng  Rangga  Sasana  sehingga  mereka tergabung  dalam  satu  wilayah  yaitu Sunda Empire. Penyimpangan
kepribadian  yang  dialami  oleh  ketiga orang  tersebut  dilatar  belakangi  oleh faktor  delusi  dan  halusinasi  yang berlebih  yang  ditimbulkan  karena mereka  membaca  sejarah  yang  entah asalnya dari mana serta faktor pendukung  lain  yang  dalam  pikirannya yaitu  karena  ingin  memulangkan anaknya yang tertahan di Malaysia.
Menurut analisis penulis, dengan menggunakan  teori  psikoanalisa  yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang dimana  menurutnya  setidaknya  ada  3 proposisi  dalam  proses  terjadinya kejahatan yaitu aspek Id (aspek biologis),
Ego (aspek  psikologis)  dan Superego (aspek Sosiologis).
Aspek Id adalah  perbuatan manusia  yang  mengarah  pada  hal  –  hal yang  negatif,  dimana  manusia  hanya memikirkan  kesenangannya  dirinya tanpa  melihat  apakah  perbuatannya
melanggar  hukum  atau  tidak.  Aspek Id para  terdakwa  dalam  kasus  Sunda Empire  ini,  dapat  terlihat  ketika  para pelaku  ini  menyebarkan hoax Kerajaan Sunda Empire dikarenakan faktor delusi, faktor  halusinasi  dan  faktor  ingin memulangkan anaknya yang tertahan di Malaysia  karena  menggunakan  passport palsu  Sunda  Empire.  Dilatar  belakangi oleh ketiga faktor yang bergejolak dalam dirinya  maka  terjadilah  konflik  batin tersebut  maka  atas  dasar  itulah  pelaku tidak  lagi  memikirkan  apakah  tindakan yang  dilakukan  itu  akan  diterima masyarakat  atau  tidak  serta  melanggar aturan hukum atau tidak.
Aspek superego ini  adalah  bagian dari  pada  perbuatan  manusia  yang mengarah  kepada  hal  –  hal  yang  positif berkaitan  dengan  hati  nurani,  melihat pada  kasus  Sunda  Empire  ini  aspek superego terdakwa  yaitu  ketika  para terdakwa  mengetahui  secara  sadar bahwa  Kerajaan  Sunda  Empire  bukan merupakan  bagian  dari  sejarah,  baik sejarah dunia maupun sejarah Indonesia, karena  memang  faktanya  tidak  pernah ada,  akan  tetapi  pada  setiap  acara pertemuan  di  Gedung  Isola  Bandung para  terdakwa  selalu  menyampaikan materi  tentang  kerajaan  Sunda  Empire yang  dapat  merubah  tatanan  dunia. Pada saat itulah aspek Superego terdakwa lemah  karena  pelaku  tidak  mampu menahan  atau  menjadi  penyeimbang dari  pikiran  yang  ditimbulkan  oleh aspek Id yang  mengarah  hal  –  hal  yang bersifat  menyimpang  dari  moralitas masyarakat dan kenyataan sejarah dunia maupun Indonesia.
Dalam  hal  ini  aspek Ego hanya menjadi  penengah  penentu  kebijakan atau  bisa  disebut  dengan  eksekutor antara Id dan Superego . Ego yang mengontrol Id dan Superego jika Ego ini menentukan  kebijakannya  seimbang maka  akan  tercipta  keselarasan  dan keharmonisan.  Namun,  jika Ego ini bergerak  terlalu  banyak  dipengaruhi oleh Id maka pada akhirnya akan terjadi
kejanggalan  dalam  berperilaku  dan kesadarannya tidak akan teratur dengan baik. Terjadinya tindak pidana penyebaran hoax Sunda  Empire  karena didasarkan  oleh  aspek Ego yang  lebih condong  kepada  aspek Id dan  aspek superego yang lemah dalam
menanggulangi  konflik  batin  yang terjadi  dalam  teori  psikoanalisa  yang dikemukakan oleh Sigmund Freud maka terjadilah tindak pidana penyebaran hoax Sunda Empire ini.
Dalam  kasus  Sunda  Empire  ini, terdakwa  mendirikan  kerajaan  karena mampu  mempersuasikan  seseorang. Artinya,  mereka  melakukan  gerakan secara berulang-ulang untuk meyakinkan masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan yang
sebenarnya  adalah  sebuah  kebohongan.
Seakan-akan  kerajaan  yang  mereka bangun ini berguna dan bermanfaat bagi orang lain, seperti status sosial  berubah, bertambahnya ekonomi dan lain sebagainya.
Peran  pelaku  dalam  upaya meyakinkan  masyarakat  dan  upaya menghilangkan  kecemasan  tersebut, menurut  teori  yang  dikemukakan Sigmund  Freud  yang  menjelaskan  lebih lanjut  bahwa  kecemasan  yang  telah disebutkan sebelumnya,
terbentuk karena  adanya  konflik  antara Id dan Superego. Kecemasan  ini  kemudian berperan  sebagai  sinyal  bahaya  bagi ego agar dapat bertindak. 9 Apabila ego tidak dapat menanggulangi
kecemasan dengan  cara  –  cara  rasional,  maka ego akan  menggunakan  cara  –  cara  yang tidak  realistis  yang  disebut  dengan mekanisme  pertahanan  diri  ( defence mechanism ).  Mekanisme  pertahanan  diri ini  dikatakan  tidak  realistis  karena ego
9 Daniel  Cervone  dan  Oliver  P.  John Lawrence A. Pervin, Psikologi Kepribadian Teori dan Penelitian  Edisi  Kesembilan (Pranada  Media,  2021). Hlm. 34.
akan  memalsukan,  menyangkal,  atau mendistorsi/merusak realitas. 10
Teori  Freud  secara  gamblang menjelaskan
tentang mekanisme
pertahanan  diri  ( defence  mechanism ) sebagai  bentuk  dari  ketidaksadaran individu dalam menghadapi realita. Jika konselor  memakai  konsep  teori  Freud maka  seorang  konselor  dituntut  untuk memahami  bentuk  –  bentuk  pertahanan diri  yang  sering  dilakukan  seseorang. Secara  singkat  bentuk  –  bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu : 11
a. Represi Didefinisikan sebagai upaya individu untuk
menghilangkan frustasi,  konflik  batin  dan  bentuk  – bentuk kecemasan lain yang ada dalam dirinya. Pada kasus ini ketiga terdakwa mendirikan  Sunda  Empire  adalah bagian  dari  pada  upaya  untuk menghilangkan  frustasi,  konflik  batin dan  kecemasan  ketika  kedua  anaknya ditahan  di  Malaysia.  Itu  terjadi  karena mereka  tidak  tau  cara  menyelesaikan dan  tidak  bersedia  menceritakan permasalahan kecemasan tersebut.
b. Denial Pada  proposisi  yang  kedua bahwa  si  pelaku  selalu  menyangkal kenyataan  yang  terjadi  yang  tidak menyenangkan dirinya, itu terlihat dari cara mereka menolak kenyataan bahwa Sunda Empire itu tidak ada.
c. Proyeksi Konseli  melakukan  proyeksi dengan  mengalihkan  perbuatan  tidak menyenangkan atau kekeliruan kepada orang  lain.  Berkaca  pada  kasus  Sunda Empire  para  pelaku  ini  selalu menyalahkan fakta sejarah yang terjadi
10 Calvin  S.  Hall  dan  Gardner  Lindzey, Teori  –  Teori  Holistik  Psikologi  Kepribadian  2 (Yogyakarta: Kanisius, 2017). Hlm. 22.
11 Sigit  Sanyata,  “MEKANISME  DAN
TAKTIK  BERTAHAN:  PENOLAKAN  REALITA DALAM KONSELING,” Jurnal Psikologi Pendidikan  dan  Konseling  Fakultas  Ilmu  Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 4, no. 8 (2009): 37–38, https://journal.uny.ac.id/index.php/paradigma/ article/view/5933.
agar  kerajaan  Sunda  Empire  ini dianggap benar – benar ada.
d. Rasionalisasi Kasus  Sunda  Empire  ini  selalu mencoba  merasionalkan  serta  mencari – cari alasan agar apa yang dia ucapkan dan agar kerajaan yang mereka bentuk itu  dapat  diterima  oleh  masyarakat pada  umumnya,  terbukti  dengan  dia mengatakan  bahwa  PBB  (perserikatan bangsa – bangsa dan Pentagon itu lahir di kota Bandung serta mereka memiliki 6  wilayah  di  benua  antartika,  melihat dari  pada  itu  jelas  itu  adalah  suatu bentuk  dan  upaya  merasionalkan bahwa  kerajaan  Sunda  Empire  itu benar ada.
e. Intelektualisasi Intelektualisasi  ini  merupakan upaya  seseorang  untuk  menghadapi situasi  yang  menekan  perasaannya dengan  jalan  analitik  dan  intelektual. Dengan  melihat  pada  kasus  Sunda Empire  ini  si  pelaku  melakukan pertahanan  dirinya  dengan  jalan analitik  dan  intelektual  yang  dimana dalam  penyampaian  tentang  kerajaan Sunda  Empire  kepada  masyarakat  si pelaku menggunakan bahasa dan gaya bicara  layaknya  orang  yang  memiliki intelektual  dan  analitik  yang  sangat hebat  sehingga  membuat  orang  awam yakin  dengan  adanya  kerajaan  Sunda Empire tersebut.
f. Pembentukan reaksi Pembentukan reaksi ini memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dari gangguan perasaan atau keinginan dengan mengumpamakan kebalikan dari kejadian  tersebut.  Dalam  kasus  Sunda Empire  ini  para  pelaku  melakukan pembentukan reaksi terlihat dari mimik wajah  yang  tenang,  ucapannya  yang lantang seolah – olah meyakinkan, serta menunjukan gestur tubuh yang membuat orang agar percaya pada saat menyampaikan  kebenaran  adanya
Sunda  Empire,  itu  semua  mereka dilakukan  agar  menutupi  seolah–olah
memang  kerajaan  Sunda  Empire  ini benar adanya.
g. Introyeksi
Introyeksi  ini  terjadi  ketika seseorang  memperoleh  pendapat  atau nilai  –  nilai  orang  lain,  walaupun bertentangan dengan sikap atau prinsip yang  dipegangnya.  Pada  kasus  Sunda Empire  para  pelaku  ini  melakukan bentuk introyeksi dengan cara menerima  semua  pendapat  yang bertentangan namun ia tidak memberikan  tanggapan  atas  apa  yang disarankan dan diargumentasikan oleh pihak  luar  yang  tidak  sependapat dengan mereka.
Teori Defense  Mechanism diatas memaparkan  sedemikian  rupa  tentang pertahanan  diri  yang  selalu  dilakukan oleh  setiap  individu,  dalam  hal  ini adalah  kasus  Kerajaan  Sunda  Empire yang  dimana  Rangga  Sasana  yang merepresentasikan  dari  kerajaan  Sunda Empire  selalu  menampilkan  dalam bentuk rasionalisasi ataupun gaya bicara yang  persuasi  untuk  menutupi  dan mempertahankan  argumentasi  yang telah diutarakan sebelumnya di beberapa  forum-forum  diskusi  untuk mendapatkan empati dari masyarakat.
Oleh  karena  faktor  –  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana penyebaran hoax Sunda  Empire  ini dikarenakan  faktor ego yang  lebih condong  kepada  aspek Id dan  aspek superego lemah  serta  tidak  mampu menjadi  penyeimbang  pikiran  dalam menanggulangi  konflik  batin  yang terjadi. Kegagalan aspek superego tersebut  yang  menyebabkan  aspek ego lebih  dominan  kepada  aspek Id. Faktor tersebut  yang  akhirnya  menyebabkan timbulnya  kecemasan  dalam  diri  dari setiap  pelaku  karena  kecemasan  itulah maka pelaku melakukan pertahanan diri (defence  mechanism) dan  ini  bagian  dari pada  upaya  meyakinkan  masyarakat bahwa Sunda Empire ada.
2. Upaya  untuk  pencegahan  tindak pidana  penyebaran  hoax  sunda empire
Tindak  Pidana  adalah  gejala sosial  yang  senantiasa  dihadapi  oleh setiap  masyarakat  di  dunia  ini. Kejahatan dalam
keberadaannya, dirasakan sangat meresahkan disamping itu  juga  mengganggu  ketertiban  dan ketentraman  dalam  masyarakat.  Ide utama  dibelakang  teori  kontrol  adalah bahwa  penyimpangan  merupakan  hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Dalam konteks ini, Travis Hirschi mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu: 12 a. Segala bentuk pengingkaran terhadap bentuk aturan-aturan sosial  adalah  akibat  dari  kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat  untuk  bertindak  teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada; b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial  konvensional  untuk  mengikat individu agar tetap teratur;
c. Setiap  individu  seharusnya  belajar untuk  teratur  dan  tidak  melakukan tindakan  penyimpangan  ataupun criminal; dan
d. Kontrol  internal  lebih  berpengaruh daripada kontrol eksternal. Menurut  AKP  Syahroni  selaku anggota Penyidik Polda Jawa Barat, cara untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi tindak  pidana  Penyebaran  hoax  ini adalah  dengan  melakukan  sosialisai kepada  masyarakat  yang  melibatkan beberapa  pihak  seperti  dinas  sosial, dinas  kesehatan,  serta  tokoh-tokoh agama maupun masyarakat yang ada di wilayah  Polda  Jawa  Barat  ini.  Selain
12 “Aletheia  Rabbani,  Travis  Hirschi, Social  Bond  Theory  (Teori  Kontrol  Sosial),”  n.d., https://smansacibeber.wordpress.com/2017/11/ travis-hirschi-social-bond-theory-teori.html.
daripada  itu  juga  pemerintah  daerah harus  membuat  kegiatan  rutin  untuk meningkatkan  nilai  -nilai  religious  dan pendidikan non formal untuk masyarakat yang berada di daerah yang ada  di  daerah  hukum  Polda  Jawa  Barat ini  sebagai  upaya  pencegahan  preventif agar tidak terjadi kembali tindak pidana penyebaran hoax sunda empire ini. 13 Travis Hirschi memetakan empat unsur utama didalam kontrol sosial yang terkandung  dalam  proposisinya,  yaitu keterikatan  (attachment),  keterlibatan (involvement), tanggung jawab/pendirian  kuat  yang  positif (commitment),  kepercayaan  (belief).  1. Attachment diartikan sebagai keterikatan seseorang  pada  orang  lain  (orang  tua) atau  lembaga  (sekolah)  dapat  mencegah atau  menghambat  yang  bersangkutan untuk melakukan kejahatan.
2. Involvement,  berarti  bahwa  frekuensi kegiatan  seseorang  akan  memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk  terlibat  dalam  pekerjaan.  3.
Commitment,  diartikan  bahwa  sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat  antara  lain  dalam  bentuk: pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan  dalam  bidang  wiraswasta  4. Belief, merupakan unsur yang menwujudkan  pengakuan  seseorang akan  norma-norma  yang  baik  dan  adil dalam  masyarakat.  Unsur  keempat  ini menyebabkan  seseorang  menghargai norma-norma  dan  aturan-aturan  serta merasakan  adanya  kewajiban  moral untuk menaatinya. 14
Dalam  hal  pencegahan  tindak pidana  Penyebaran  Hoax  Sunda  Empire ini  harus  adanya  sinergitas  antara beberapa  pihak  yang  berada  di  sekitar pelaku kejadian tindak pidana penyebaran  hoax  tersebut.  Sebagaimana yang  diutarakan  oleh  Travis  Hirschi
13 “Wawancara  dengan  AKP  Syahroni,
Kepala Penyidik Polda Jawa Barat,” n.d.
14 A. S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu  Pengantar (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2018). Hlm. 73.
terjadinya  tindak  pidana  disebabkan karena  lemahnya  kontrol  sosial  yang dilakukan oleh lembaga negara dan juga lingkungan  sekitar,  lemahnya  kontrol sosial  di  sebabkan  beberapa  indikator yang terjadi di lingkungan sekitar, mulai dari  pada  kondisi  demografis  yang heterogen  sehingga  mengurangi  nilai- nilai  rasa  keterikatan  dan  kepeduliaan antar  satu  sama  lain  di  sekitar  tempat terjadinya  penyebaran  hoax  tersebut. Untuk  mencegah  agar  tidak  terjadinya tindak  pidana  penyebaran  hoax  sunda empire  kembali  di  Bandung  tersebut, Pemerintah  Bandung  harus  cepat  dan tanggap  karena  kejadian  ini  baru pertama  kalinya  terjadi,  dengan  cara mengadakan  edukasi  tentang  wawasan kebangsaan  untuk  menanam  nilai-nilai nasionalisme masyarakat.
Selain  dari  pada  pemerintah Bandung  yang  melakukan  antisipasi untuk  sekitar  Bandung,  instansi-intansi yang terkait seperti Polda Jawa Barat dan juga  dinas  sosial  juga  harus  melakukan tindaka-tindakan preventif berupa pencerdasan  kepada  masyarakat  daerah Bandung  salah  satunya  adalah  dengan kegiatan  penyuluhan  hukum.  Kegiatan penyuluhan  hukum  tidak  hanya  untuk meningkatkan
kesadaran
hukum masyarakat  saja,  tetapi  juga  untuk menanamkan  nilai-nilai  yang  dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang  oleh  peradilan,  misalnya tindakan-tindakan  yang  meresahkan masyarakat.
Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik  pengertian  sebagai  berikut:  1. Tujuan  penyuluhan  hukum  adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam  masyarakat.  2.  Terciptanya kesadaran  hukum  yang  tinggi  dalam masyarakat  apabila  setiap  anggota masyarakat  menyadari  dan  menghayati hak  dan  kewajiban  sebagai  warga Negara.
3. Pencapaianya kadar kesadaran  hukum  yang  tinggi  adalah dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan
martabat manusia sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945. 15 Bagi Ewick dan Silbey,
“kesadaran  hukum”  terbentuk  dalam tindakan  dan  karenannya  merupakan persoalan  praktik  untuk  dikaji  secara empiris.  Dengan  kata  lain,  kesadaran hukum  adalah  persoalan  “hukum sebagai  perilaku”,  dan  bukan  “hukum sebagai  aturan  norma  atau  asas”. 16 Membangun  kesadaran  hukum  tidaklah mudah,  tidak  semua  orang  memiliki kesadaran  tersebut.  Hukum  sebagai fenomena  sosial  merupakam  institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat  dijumpai  berbagai  intitusi yang masing-masing diperlukan didalam  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan – kebutuhannya dan memperlancar  jalannya  pemenuhan kebutuhan-kebutuhan  tersebut,  oleh karena  fungsinya  demikian  masyarakat perlu  akan  kehadiran  institusi  sebagai pemahaman kesadaran hukum.
Oleh  karena  itu  dengan  teori yang  dikemukakan  oleh  Travis  Hirschi untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana  disebutkan  dalam  salah  satu proposisinya  adalah  commitment  atau pendirian  positif  yang  kuat  agar tertanamnya  kesadaran  hukum  dalam diri masyarakat secara sustainable.

## Penutup
Faktor – faktor yang menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana penyebaran hoax Sunda  Empire  ini dikarenakan  aspek ego yang  lebih condong  kepada  aspek Id yang  dilatar belakangi  oleh  faktor  delusi,  faktor halusinasi
dan faktor
ingin memulangkan anaknya yang tertahan di Malaysia  dan  aspek superego para terdakwa yaitu mengetahui secara sadar
15 Sabar Slamet, Hukum Pidana (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998). Hlm. 106.
16 Ali  Achmad, Menguak  Teori  Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)
Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 510.
bahwa  Kerajaan  Sunda  Empire  itu  tidak ada.  Pada  saat  itulah  aspek Superego lemah  serta  tidak  mampu  menjadi penyeimbang pikiran dalam menanggulangi  konflik  batin  yang terjadi  sehingga  membuat  terjadinya tindak  pidana  penyebaran hoax Sunda Empire. Faktor  tersebut  yang  akhirnya menyebabkan  timbulnya  kecemasan dalam  diri  dari  setiap  pelaku  karena kecemasan itulah maka pelaku melakukan  pertahanan  diri (defence
mechanism) dan  ini  bagian  dari  pada upaya  meyakinkan  masyarakat  bahwa Sunda Empire ada.
Dalam  upaya  pencegahan  tindak pidana  penyebaran  hoax  sunda  empire ini,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kerajaan  sunda  empire  seharusnya mengadakan  sosialisasi  rutin  untuk masyarakat  perdesaan  yang  masih rendah  tingkat  pendidikannya  dan tingkat  pengetahuannya  serta  harus bekerjasama  dengan  pihak  kepolisian sebagai  penanggung  jawab  masyarakat serta pemerintah desa yang berada dekat dengan masyarakat desa.

## Daftar Pustaka
A.  S.  Alam  dan  Amir  Ilyas. Kriminologi Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Prenada Media Group, 2018.
Achmad,  Ali. Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence) .  Jakarta:  Kencana, 2009. Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC.” International Journal of Law Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.26532/ijlr.v5i2.17528.
“Aletheia Rabbani, Travis Hirschi, Social
Bond Theory (Teori Kontrol Sosial),” n.d.
https://smansacibeber.wordpress.c om/2017/11/travis-hirschi-social- bond-theory-teori.html.
Calvin  S.  Hall  dan  Gardner  Lindzey.
Teori  –  Teori  Holistik  Psikologi Kepribadian 2 . Yogyakarta: Kanisius, 2017.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metode Penelitian Hukum Normatif . Surabaya: Bayumedia, 2005.
Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone dan Oliver  P.  John. Psikologi  Kepribadian Teori  dan  Penelitian  Edisi  Kesembilan . Pranada Media, 2021.
Nasution,  Muhmad  Ahmad.  “Hoax Sebagai  Bentuk  Hudud  Menurut Hukum Islam.” Jurnal Yurisprudentia Jurnal Hukum Ekonomi 3,  no.  1  (2017):  17. https://doi.org/https://doi.org/10
.24952/yurisprudentia.v3i1.677. Piring, Frandi. “Asal Usul Sunda Empire, Petinggi  Ceritakan  Sejarahnya,  Roy Suryo  Sumringah:  Kacau,  Ini Halusinasi.” manado.tribunnews.com , 2020. https://manado.tribunnews.com/2 020/01/23/asal-usul-sunda-empire- petinggi-ceritakan-sejarahnya-roy- suryo-sumringah-kacau-ini- halusinasi?page=all.
Prastiwi,  Devira.  “7  Hal  Terkait
Kemunculan  Sunda  Empire  yang Hebohkan Jagat Maya.” liputan6.com , 2020.
https://www.liputan6.com/news/ read/4158368/7-hal-terkait- kemunculan-sunda-empire-yang- hebohkan-jagat-maya.
Putri,  Restu  Diantina. “Akhir  Perjalanan Delusi  Kekuasaan  Sunda  Empire.” tirto.id ,  2020.  https://tirto.id/akhir- perjalanan-delusi-kekuasaan-sunda- empire-evEV.
Ramadhan,  Dony  Indra.  “Halusinasi
Sunda Empire.” news.detik.com , 2020. https://news.detik.com/x/detail/i nvestigasi/20200119/Halusinasi- Sunda-Empire/.

## Sanyata,  Sigit.  “MEKANISME  DAN
TAKTIK BERTAHAN: PENOLAKAN  REALITA  DALAM KONSELING.” Jurnal Psikologi Pendidikan  dan  Konseling  Fakultas Ilmu  Pendidikan  Universitas  Negeri Yogyakarta 4,  no.  8  (2009):  37–38. https://journal.uny.ac.id/index.ph p/paradigma/article/view/5933. Slamet,  Sabar. Hukum  Pidana .  Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudi.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2007.
“Wawancara  dengan  AKP  Syahroni, Kepala Penyidik Polda Jawa Barat,” n.d.