## Volume 1 Issue 1 (2020) Pages 45-58 Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ISSN:  2721-1169 (Online), 2721-1150 (Print)

## MODEL  KEBIJAKAN  KEPALA  SEKOLAH  DALAM  PENINGKATAN  MUTU PENDIDIKAN DI SD MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO
Muh Shulthon Rachmandhani Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo email: muhammadshulthonrachman@gmail.com
M. Mukhibat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo email: mukhibat@iainponorogo.ac.id
Abstract :  Policy  is  important  in  developing  the  quality  of  education  in  schools.  The  right policy  has  been  able  to  deliver  SD  Muhammadiyah  1  Ponorogo  to  achieve  achievements  at the international level. The applied policy is very interesting to study so that it can be found a policy  model  that  will  become  best  practice  for  other  schools  in  developing  the  quality  of education. This study, by using a qualitative research method, has found that the educational policy  model  implemented  by  SD  Muhammadiyah  1  Ponorogo  is  a  linear  model  of  Islamic- based  policy  implementation.  This  linear  model,  the  decision  making  phase  is  the  most important  aspect,  while  the  policy  implementation  phase  does  not  receive  much  attention. While the success of policy implementation depends on the ability of the policy implementing unit. If the policy implementation fails then the school management is responsible, the school management must make a better effort to increase the implementing institutional capacity.
Abstrak : Kebijakan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah.  Kebijakan  yang  tepat  telah  mampu  mengantarkan  SD  Muhammadiyah  1  Ponorogo meraih prestasi ditingkat Internasional. Kebijakan yang diterapkan sangatlah menarik untuk diteliti  sehingga  dapat  ditemukan  sebuah  model  kebijakan  yang  akan  menjadi  best  practice bagi sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan mutu pendidikannya. Penelitian ini, dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitataif  telah  menemukan  bahwa  model  kebijakan pendidikan  yang  diterapkan  SD  Muhammadiyah  1  Ponorogo  adalah  model  linier implementasi  kebijakan  berbasis  ke-Islaman.  Model  linier  ini,  fase  pengambilan  keputusan merupakan aspek yang terpenting, Sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan unit pelaksana  kebijakan.  Jika  implementasi  kebijakan  gagal  maka  yang  bertanggung  jawab adalah  pihak  manajemen  sekolah,  maka  manajemen  sekolah  harus  melakukan  upaya  yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

## Keywords : Kepala sekolah, kebijakan, mutu,  pendidikan.
Copyright (c) 2020 Muh Shulthon Rachmandhani dan M Mukhibat
Received 10 Nopember 2019,  Accepted 5 Februari 2020, Published 1 Maret 2020

## PENDAHULUAN
Sekolah  Dasar  (SD)  Muhammadiyah  1  Ponorogo  sebagai  salah  satu  sekolah  dasar unggulan  yang  telah  terakreditasi  A. 1 Berkewajiban  untuk  memberikan  layanan  pendidikan yang  bermutu  kepada  para  pelanggannya. 2 Yang  mana  pendidikan  dapat  dikatakan  bermutu apabila  dari  proses  belajar  tersebut  mampu  menghasilkan output yang  diharapkan  berupa prestasi  akademik  maupun  prestasi  non-akademik. 3 Oleh  sebab  itu,  sekolah  yang  bermutu harus  memenuhi  delapan  standar  pendidikan  nasionalyang  telah  ditentukan  oleh  PP  No.  19 Tahun  2005. 4 Di  mana  untuk  mewujudkannya,  dibutuhkan  kerja  sama  yang  signifikan  dari semua  komponen  yang  ada  di  sekolah.Kepala  sekolah  sebagai top  managers merupakan komponen yang paling berperan dalam menggerakkan komponen dan unsur yang terdapat di sekolah. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. 5
Selain  itu  kepala  sekolah  juga  mempunyai  wewenang  untuk  menerapkan  berbagai kebijakan  guna  mengembangkan  kegiatan  proses  belajar  mengajar  ataupun  kegiatan  lainnya di  sekolah.  Yang  mungkin  lebih  menarik  manfaat  serta  perkembangan  intelektual  peserta didik.  Di  mana  dalam  setiap  proses  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  sekolah  harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholders di sekolah. Sehingga tujuan sekolah dapat dicapai  dengan  baik. 6 Hal  ini  dikarenakan  dalam  menjalankan  lembaga  pendidikan  ada
1 Dokumen Akreditasi Sekolah, dokumentasi, ruang tata usaha, 11-04-2018.
2 Pelanggan    sekolah  meliputi  pelanggan  internal  dan  eksternal.  Di  mana  pelanggan  ekternal  adalah orang tua, siswa, pemerintah, dan masyarakat termasuk komite sekolah. Dan pelanggan internal sekolah adalah siswa, guru, dan staf tata usaha (Lihat dalam Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 608. 3 Output akademik  misalnya:  NUAN/NUNAS,  lomba  karya  ilmiah  remaja,  lomba  (Bahasa  Inggris, matematika,  fisika),  cara  berpikir  (kritis,  kreatif  divergen,  nalar  rasional,  induktif,  deduktif). Output non- akademik,  misalnya  akhlak/budi  pekerti  dan  perilaku  sosial  yang  baik  seperti  bebas  narkoba,  kejujuran, kerjasama  yang  baik,  rasa  kasih  sayang  yang  tinggi  terhadap  sesama,  solidaritas  yang  tinggi,  toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian dan kepramukaan. (Lihat dalam Rohiat, Majemen Sekolah Teori Dasar dan Praktek, (Bandung: Refika Adita, 2012), h. 58. 4 Delapan  standar  pendidikan  nasional  mencakup  :standar  isi,  standar  proses,  standar  kompetensi lulusan,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan,  standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Lihat dalam Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 281.
5 Moh Sahlan, “Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Omben  Sampang  dan  SMPN  2  Pamekasan”.  Dalam  Islamuna  Volume  3  Nomor  1  Juni 2016.  95-112.  Kepala sekolah bukan lagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Di mana hal ini diatur dalam PP No 19 tahun 2017 pasal 54 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, “kepala sekolah bukan lagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Namun jabatan yang memiliki beban kerja sebagai kepala satuan yang sepenuhnya  untuk  melaksanakan  tugas  manajerial,  pengembangan  kewirausahaan,  dan  supervisi    kepada  guru dan  tenaga  kependidikan  dan  dalam  keadaan  tertentu  kepala  satuan  pendidikan  dapat  melaksanakan  tugas pembelajaran atau  pembimbingan  untuk  memenuhi  kebutuhan  guru  dalam  satuan pendidikan  (Lihat  dalam  PP No 19 Tahun 2017).
6 Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Tilaar  bahwa  kebijakan  adalah  cara-cara  pendekatan  yang spesifik  di  dalam  bidang-bidang  tertentu  di  masa  depan  untuk  mewujudkan  tujuan  organisasi.  Kebiajakan-
beberapa  proses  yang  harus  diperhatikan.  Misalnya  terkait  dengan  bagaimana pembayarannya,  tujuan  apa  yang  ingin  dicapai  dan  bagaimana  tujuan  ini  akan  diukur,  siapa yang berkuasa atasnya, buku teks apa yang disetujui, siapa yang berhasil di sekolah dan siapa yang  tidak.  Yang  mana  dalam  prosesnya,  membutuhkan  proses  negosiasi,  kompromi,  serta usaha keras di dalamnya. 7 Utamanya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang tidak hanya berorientasi untuk masa kini tetapi juga berorientasi untuk masa depan. 8
SD Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki berbagai macam sarana yang komprehensif. Misalnya terdapat sarana masjid, memiliki sarana perpustakaan yang telah dilengkapi dengan sistem barcode ,  memiliki  lapangan  futsal,  laboratorium  komputer,  laboratorium  MIPA, laboratorium  keterampilan,  ruang e-library .  Adapun  dalam  hal  pendanaan,  biaya  per-bulan siswa-siswi  kelas  satu,  dua,  dan  tiga  dikenakan  sebesar  Rp.  160.000,00.  Sedangkan  untuk siswa-siswi  kelas  empat,  lima,  dan  enam  dikenakan  sebesar  Rp.  150.000,00.  Bagaimana upaya  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu,  kepala  sekolah  telah  menentukan  beberapa kebijakan baru yang berfokus pada peningkatan mutu baik akademik maupun non akademik. Hasilnya adalah banyak prestasi yang telah dicapai seperti medali emas, dua medali perak dan tiga  medali  perunggu  dalam  juara  robotika  internasional  di  Tokyo  Jepang  juara  lomba robotika di Thailand. Sedangkan untuk program tahfidz , SD Muhammadiyah 1 Ponorogo juga menjuarai lomba tahfidz ditingkat kabupaten. Berbagai prestasi tersebut menunjukkan urgensi pengembangan  mutu  pendidikan  melalui  kebijakan.  Berdasarkan  hal  itu,  penelitian  ini bermaksud  mendalami  bagaimana  sekolah  merumuskan,  melakasanakan,  dan  mengevaluasi kebijakan  yang  diterapkan  oleh  kepala  sekolah.  harapan  utama  dan  pertama  adalah menemukan model kebijakan yang diterapkan dalam mengembangkan mutu pendidikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perumusan Kebijakan
kebijakan tersebut dijabarkan dari tujuan yang disepakati oleh organisasi untuk diwujudkan (Lihat dalam H. A. R.  Tilaar, Kekuasaan  dan  Pendidikan  Manajemen  Pendidikan  Nasional  dalam  Pusaran  Kekuasaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 5
7 Ibid, 9, 34.
8 Sebagaimana yang disampaikan oleh Juran bahwa mutu adalah keistimewaan dari sebuah produk yang diperoleh  oleh  pelanggan  berdasar  kebutuhannya  dan  memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan  (Lihat  dalam Joseph M Juran, A Blaton Goldfrey, Juran’s Quality Handbook Fifth Edition, (USA: Mc Graw Hill, 1999), 2.1. Sallis  yang  menyatakan  bahwa  mutu  sebagai  kebutuhan  yang  tidak  hanya  untuk  masa  kini  namun  juga  untuk masa  depan  (Lihat  dalam  Muhammad  Thoyib, Model  Otonomi  Manajemen  Perguruan  Tinggi  Islam  di Indonesia, (Yogyakarta: Cetta Media, 2015), 41.
Tahapan pertama dalam perumusan kebijakan adalah, “identifikasi isu kebijakan” dari empat  tahapan  yang  terdiri  dari:  identifikasi  isu  kebijakan,  penyusunan  agenda  kebijakan, membuat  proposal  kebijakan,  pengesahan  rumusan  kebijakan”. 9 Dari  hasil  wawancara  yang peneliti  lakukan  bersama  Triono  Ali  Musthofa,  M.Pd.I  selaku  kepala  sekolah  SD Muhammadiyah 1 Ponorogo bahwa, “latar belakang yang mendasari kebijakan kepala sekolah dalam  mengembangkan  mutu  pendidikan  melalui  peleburan  mata  pelajaran  akidah,  bahasa Arab, fikih dan tarikh menjadi mata pelajaran al-Islam adalah adanya keluhan dari wali murid bukunya  kok  banyak  sekali  ada  buku  akidah,  fikih,  bahasa  Arab.  Di  sisi  lain  dari  PWM (Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah)  sendiri,  mengeluarkan  buku  al-Islam.  Disisi  lain pelajaran mulok ini tidak terdapat dalam kategori Dapodik. 10 Sehingga dapat diketahui pihak sekolah  telah  melakukan,  “identifikasi  isu  kebijakan  pendidikan”.  Yang  mana  dalam identifikasi  isu kebijakan  berisi tentang data-data informasi dan keterangan-keterangan  yang didapatkan  dan  merupakan  masukan  dari  banyak  peserta  kebijakan  pendidikan,  dapat diakomodasi sedemikian rupa. 11 Perumusan  kebijakan  ini,  dilakukan  dengan  melakukan identifikasi  isu  kebijakan  pendidikan,  yakni  identifikasi  tentang  data-data  informasi  dan keterangan-keterangan  yang  didapatkan  dan  merupakan  masukan  dari  banyak  peserta kebijakan  pendidikan.  salah  satu  yang  menonjol  dalam  identifikasi  kebijakan  ini  adalah kebijakan  tentang  pengembangan  robotika.  Kebijakan  tentang  robotika  ini  didasarkan  pada perubahan  global  dan  tuntutan  perkembangan  zaman.  Selain  robotika  sekolah  juga menetapkan  kebijakan  tetntang  literasi  membaca  diperpustakaan.  Tujuannya  adalah  agar peserta  didik  tumbuh  lagi  minat  membacanya.  Kebijakan  ini  didasarkan  pada  kenyataan bahwa,  sekarang  anak-anak  minat  bacanya  berkurang.  Pengembangan  tentang  keterampilan jurnalistik  peserta  didik  juga  menjadi  bagian  penting  kebijakan  sekolah,  yakni  dengan mengoptimalkan  kemampuan  dan  keterampilan  menulis  peserta  didik  dalam  bentuk pendampingan majalah sekolah “Al Wara`”
Berbagai  identifikasi  isu  kebijakan  tersebut  di  atas,  selanjutnya  adalah  penyusunan agenda.  Setidaknya  sudah  ditemukan  tiga  prioritas  yang  akan  ditingkatkan  yaitu  SDM, pembangunan  sistem  yang  baik,  dan  juga  kaderisasi.  Penyusunan  agenda  ini,  merupakan jawaban  dari  masalah-masalah  yang  dirumuskan,  kemudian dipilih  masalah dengan prioritas
9 H.M.  Hasbullah, Kebijakan  Pendidikan  dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi,  dan  Kondisi  Objektif Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 81.
10 Triono Ali Musthofa, wawancara , ruang kepala sekolah, 02-04-2018.
11 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan, 81.
yang  paling  krusial  sampai  dengan  yang  tidak  krusial  untuk  diagendakan.  Prioritas  dari masalah  yang  krusial  sampai  yang  paling  tidak  krusial  tersebut  sangat  penting  karena  tidak mungkin semua masalah diagendakan. Dengan demikian, masalah-masalah yang diagendakan tersebut adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan yang nanti akan muncul di program pendidikan SD Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Setelah  itu  selanjutnya  adalah  membuat  proposal  kebijakan.  Penyusunan  proposal kebijakan  disini  dimaksudkan  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  arahnya  adalah  menyusun dan  mengembangkan  alternatif  tindakan  dalam  memecahkan  masalah  kebijakan.  Kegiatan- kegiatan tersebut meliputi:  mengenali alternatif permasalahan kebijakan, mendefinisikan dan merumuskan  alternatif  pemecahan  masalah,  mengevaluasi  masing-masing  alternatif  ditinjau dari  kemungkinan  dapat  dilaksanakan  atau  tidak,  dan  memilih  yang  paling  tepat  untuk memecahkan  masalah. 12 Langkah  pertama  adalah  dengan  mengoptimalkan  tugas  dan  fungsi Wakasek  serta  tim  Litbang.  Sehingga  tidak  ada  lagi  istilah one  man  show .  Penyusunan proposal  kegiatan  harus  meliputi: mengenali  alternatif  permasalahan  kebijakan, mendefinisikan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah, mengevaluasi masing-masing alternatif ditinjau dari kemungkinan dapat dilaksanakan atau tidak, dan memilih yang paling tepat untuk memecahkan masalah.
Tahapan  selanjtnya  atau  ke  empat  tahapan  perumusan  kebijakan  yang  mesti  dilalui adalah,“ pengesahan rumusan kebijakan”. Dari  hasil  wawancara dengan Farida  Khasnawati, S.  Pd  selaku  Wakasek  kurikulum  terkait  kebijakan  kepala  sekolah  dalam  mengembangkan mutu  pendidikan  di  sekolah  melalui  peleburan  mata  pelajaran  akidah, tarikh ,  fikih  menjadi satu pelajaran yaitu al-Islam. Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa, “kebijakan tersebut telah  terdokumentasi  dalam  dokumen  kurikulum  satu. 13 Hal  ini  sebagaimana  dokumen  yang peneliti temukan di ruang guru. Peneliti menemukan dokumen kurikulum satu yang menjadi dasar  bagi  peleburan  mata  pelajaran  akidah,  bahasa  Arab,  dan tarikh menjadi  pelajaran  al- Islam. 14 Selain  itu  peneliti  juga  mendapatkan  dokumen  berupa  buku  siswa  kelas  II  mata pelajaran al-Islam. 15 Dari hasil wawancara dan dokumen tersebut dapat diketahui bahwa pihak sekolah  dalam  merumuskan  kebijakan  telah  melalui  tahapan,  “pengesahan  rumusan kebijakan”. Di  mana teorinya  berbunyi,  “pengesahan rumusan kebijakan”,  merupakan suatu
12 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan , 82.
13 Farida Khasnawati, wawancara , ruang guru, 04-04-2018.
14 Foto dokumen kurikulum satu, dokumentasi , ruang guru, 04-04-2018.
rumusan  kebijakan  baru  dipandang  final  setelah  disahkan  peserta  perumusan  kebijakan formal.  Pengesahan  atau  legalitas  adalah  suatu  konstitutional  alternatif  pemecahan  masalah terpilih  yang selama  ini diupayakan. Pengesahan  ini penting, agar siapapun  yang bermaksud diikat oleh rumusan kebijakan tersebut, akan secara jelas dapat mengenai sasarannya. 16

## Pelaksanaan Kebijakan
Penerapan  kebijakan  kepala  sekolah  dalam  mengembangkan  mutu  pendidikan  di  SD Muhammadiyah 1 Ponorogo melalui kaderisasi. Triono Ali Musthofa, M. Pd.I selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa, “kita mulai dengan kerja tim dengan dibantu para Wakasek. Ini yang  saya  maksud  kaderisasi”. 17 Beliau  menambahkan  bahwa,  “  kita  juga  menerbitkan  SK dari  kepala  sekolah,  dan  ada  tupoksinya.  Dengan  tupoksinya  masing--masing”. 18 Dari  hasil wawancara  tersebut  pihak  sekolah  telah  melaksanakan,  “implementasi  kebijakan”.  Di  mana teori  implementasi  kebijakan  berbunyi,  “proses  implementasi  kebijakan  merupakan  sebuah proses yang menetukan sekaligus menegangkan. Karena dalam proses ini menjadi sebab akhir dari  semua  kebijakan  yang  sudah  diambil.  Seandainya  rumusan  kebijakannya  sudah  dibuat bagus  namun tidak ada tindak  lanjut berupa  implementasi  maka usaha perumusan kebijakan tidak  ada  artinya.”. 19 Di  mana  implementasi  tidak  hanya  dilihat  dari  pendekatan  kepatuhan semata,  tetapi  juga  melihat  bagaimana  meraih  hasil-hasil  program  yang  diinginkan,  baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks. 20
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Triono  Ali  Musthofa,  M.  Pd.I  selaku  kepala sekolah terkait antusias guru dalam melaksanakan kebijakan peleburan mata pelajaran akidah, fikih, tarikh menjadi al-Islam. Beliau menjelaskan bahwa, “tentu dalam setiap perubahan ada pro kontra.  Itu adalah wajar dalam setiap perubahan”. 21 Ryo Taru Louis Effendi selaku siswa kelas  VI  memberikan  keterangan  bahwa,  “iya  ada,  itu  pelajaran  fikih,  akidah, tarikh yang dijadikan  satu  menjadi  pelajaran  al-Islam”. 22 Dia  menambahkan  bahwa,  “bahasa  Arab  tidak digabungkan  namun  hanya diajarkan  sejak kelas  satu. 23 Dari  hasil wawancara tersebut dapat
15 Foto dokumen buku siswa kelas II mata pelajaran al-Islam, dokumentasi , ruang guru,15-04-2018.
16 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan, 83.
17 Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 31-03-2018.
18 Triono Ali Musthofa, wawancara , ruang kepala sekolah, 12-04-2018
19 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan .., 28.
20 Mada Sutapa, Buku Pengantar Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Universitas Yogyakarta, 2005),23.
21 Triono Ali Musthofa, wawancara , ruang kepala sekolah, 02-04-2018.
22 Ryo Taru Louis Effendi, wawancara , ruang kelas, 05-04-2018.
23 Ryo Taru Louis Effendi, wawancara , ruang kelas, 05-04-2018.
diketahui  bahwa  setelah  melakukan  perumusan  kebijakan  terkait  peleburan  mata  pelajaran akidah,  fikih,  bahasa  Arab, tarikh ,  menjadi  mata  pelajaran  al-Islam.  Pihak  sekolah  telah, “melaksanakan  implementasi  kebijakan”,tersebut.  Di  mana  teori  implementasi  kebijakan berbunyi,  “proses  implementasi  kebijakan  merupakan  sebuah  proses  yang  menetukan sekaligus  menegangkan.  Karena dalam  proses  ini  menjadi  sebab akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil. Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa implementasi maka usaha perumusan kebijakan tidak ada artinya”. 24
Sedangkan  dalam  penerapan  kebijakan  kepala  sekolah  dalam  pengembangan  mutu pendidikan  melalui  pembinaan  baca  Al-Qur’an  bapak  ibu  guru  serta  karyawan,  dengan menggunakan metode umi. Farida Khasnawati, S. Pd selaku Wakasek kurikulum menjelaskan terkait  penerapan  kebijakan  tersebut  bahwa,  “bukti  kerja  samanya  ada.  Adapun  dalam pembinaannya  kelas  dibagi  menjadi  dua  kelompok  .  Di  mana  yang  satu  sudah  membina  di TPA,  yang  satu  masih ditingkatkan  lagi. Diadakan tiap  hari sabtu  jam 10.45- 12.30 WIB”. 25 Peneliti  menemukan  dokumen  surat  keterangan  guru  yang  mengikuti  kegiatan  pembinaan membaca Al-Qur’an dengan menggunakan metode umi. 26 Hasil wawancara dan dokumentasi tersebut  diketahui  bahwa  pihak  sekolah  telah,  “melaksanakan  implementasi  kebijakan”.  Di mana  teori  implementasi  kebijakan  berbunyi,  “proses  implementasi  kebijakan  merupakan sebuah  proses  yang  menetukan  sekaligus  menegangkan.  Karena  dalam  proses  ini  menjadi sebab  akhir  dari  semua  kebijakan  yang  sudah  diambil.  Seandainya  rumusan  kebijakannya sudah  dibuat  bagus  namun  tidak  ada  tindak  lanjut  berupa  implementasi  maka  usaha perumusan  kebijakan  tidak  ada  artinya.”. 27 Di  mana  implementasi  tidak  hanya  dilihat  dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks. 28
Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Triono  Ali  Musthofa,  M.  Pd.I selaku  kepala  sekolah  beliau  menjelaskan  bahwa,  “bapak  ibu  guru  ada  yang  mengalami kerepotan.Sedangkan  faktor  pendukungnya  tim  umi  sendiri  siap  menerapkan  metode
24 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan .., 28.
25 Farida Khasnawati, wawancara , ruang guru, 04-04-2018.
26 Foto Surat Keterangan Guru Mengikuti Pembinaan, dokumentasi , ruang guru, 04-04-2018.
27 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan .., 28. 28 Mada, Buku ….,23.
tersebut. 29 Dari  hasil  observasi  yang  peneliti  lakukan.  Peneliti  mengamati  satu  per  satu  ibu guru berjalan menuju ruang kelas yang digunakan untuk pembinaan kegiatan belajar metode umi. Setelah sekitar 15 menit peneliti melihat dari jendela kelas, peneliti lihat kegiatan belajar metode  umi  belum  dimulai.  Peneliti  lihat  bapak  Muslimin  sebagai  koordinator  kegiatan metode  umi  sedang  menelepon  sambil  berjalan  menuju  ke  ruang  pembelajaran.  Tidak  lama kemudian  peneliti  lihat  satu  per  satu  ibu  guru  keluar  dari  ruang  pembelajaran.  Lalu  peneliti tanya  kepada  salah  satu  ibu  guru  yang  bernama  bu  Suksi  Wijayanti.  Beliau  menjelaskan bahwa, “ustadznya berhalangan hadir, jadi hari ini libur”. Kemudian peneliti lihat dari ruang belakang  bapak rombongan bapak guru keluar dari ruang kelas  bagian utara. Peneliti dengar mereka bilang, “ Padahal sudah bersiap-siap ternyata ustadznya tidak ada. Peneliti juga lihat guru-guru  lainnya  juga  keluar  dari  ruang  pembinaan  belajar  metode  umi. 30 Dari  hasil wawancara dan observasi tersebut dapat diketahui bahwa yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan  dengan  baik  dikarenakan  salah  satu  dari  tiga  faktor  penyebab  yaitu,  “faktor organisasi”.  Di  mana  dalam  teorinya  berbunyi,  “faktor  organisasi  adalah  suatu  kebijakan dalam  implementasinya  seringkali  memerlukan  keterlibatan  banyak  organisasi  (aktor)  yang terkadang  memiliki  persepsi  dan interest yang  berlainan.  Keadaan  ini  sering  kali menimbulkan  masalah  (a)  koordinasi  yang  berbeda  (b) compliance, menyangkut  keadaan bawahan pada instansi yang lebih tinggi. 31
Hasil  wawancara  dengan  Erwin  Nindhiya  Putri,  S,  Pd  selaku  guru  kelas  III menjelaskan bahwa, “dalam tata tertib, pelaksanaannya sudah lumayan. Hanya saja biasanya untuk tata tertib  yang  masih kurang adalah dalam  tata tertib  masuk sekolah. Masih ada  juga guru yang meninggalkan kelas. Untuk metode umi awalnya masih semangat. Tapi akhir-akhir ini  sudah  banyak  yang  ijin  atau  tidak  datang.  Hanya  50-70  persen  yang  ikut. 32 Dari  hasil pengamatan  yang  peneliti  temukan  terkait  implementasi  kebijakan  kepala  sekolah  dalam pengembangan  mutu  pendidikan  di  SD  Muhammadiyah  1  Ponorogo.  Peneliti  mendapatkan seorang guru sedang absen fringer print di ruang tata usaha. Sambil berujar, “Iya yang sudah tua itu tidak harus pulang sore, sambil menunggu siswa-siswi mengikuti pelajaran tambahan di  sekolah”. 33 Terkait  dengan  penerapan  kebijakan  jam  terlambat  bagi  guru  dan  karyawan Robin  sebagai  kepala  perpustakaan  menyampaikan  bahwa,  “ya  kita  tahu  aturan,  dengan
29 Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 02-04-2018.
30 Observasi, halaman sekolah, 07-04-2018.
31 Ibid.
32 Nindhiya Erwin Putri, wawancara , ruang guru, 12-04-2018.
membuat surat pernyataan bermaterai 6000, dan jika melanggar ada surat peringatan. 34 Hasil wawancara  dan  observasi  tersebut  pihak  sekolah  telah  melaksanakan,  “implementasi kebijakan”. Di mana teori implementasi kebijakan berbunyi, “proses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang menetukan sekaligus menegangkan. Karena dalam proses ini menjadi  sebab  akhir  dari  semua  kebijakan  yang  sudah  diambil.  Seandainya  rumusan kebijakannya  sudah  dibuat  bagus  namun  tidak  ada  tindak  lanjut  berupa  implementasi  maka usaha perumusan kebijakan tidak ada artinya.Sehingga pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan  dan  program,  mengidentifikasi  hambatan  dan  rintangan  implementasi,  dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan. 35 Di mana implementasi  tidak  hanya  dilihat  dari  pendekatan  kepatuhan  semata,  tetapi  juga  melihat bagaimana  meraih  hasil-hasil  program  yang  diinginkan,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka panjang,  sehingga  implementasi  menjadi  lebih  kompleks. 36 Sedangkan  terkait  faktor  yang menyebabkan  tahapan  implementasi  kebijakan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Di  mana  dari wawancara tersebut juga diketahui bahwa faktor yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan dengan  baik  disebabkan  oleh  faktor  organisasi.  Di  mana  faktor  organisasi  merupakan  suatu kebijakan  dalam  implementasinya  seringkali  memerlukan  keterlibatan  banyak  organisasi (aktor) yang terkadang memiliki persepsi dan interest yang berlainan. Keadaan ini sering kali menimbulkan  masalah  (a)  koordinasi  yang  berbeda  (b) compliance, menyangkut  keadaan bawahan pada instansi yang lebih tinggi. 37
Adapun  hasil-hasil  dari  penerapan  kebijakan  yang  telah  dicapai  menurut  Triono  Ali Musthofa,  M.  Pd.I  selaku  kepala  sekolah  bahwa,  “bulan  november  kemarin  kami  berhasil meraih tiga medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu dalam ajang olimpiade robotika  Internasional  di  Tokyo  Jepang,  dan  yang  terakahir  kami  mampu  meraih  emas  di ajang lomba robotika di Thailand. 38 Selain itu beliau menambahkan bahwa, “untuk mencapai tujuan,  misalnya  sesuai  visi  misi.  Kita    awali  dari  Islami  yaitu  kita  biasakan  untuk  jabat tangan,  sholat  dhuha.  Berprestasi  ada  komunitas-komunitas  sepereti  robotika,  dll.  Peduli lingkungan  yaitu  anak-anak  kita  biasakan  untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya,  dan
33 Observasi, ruang tata usaha, 04-04-2018.
34 Robin, wawancara , ruang perpustakaan, 12-04-2018.
35 Hasbullah, Kebijakan…, 91. 36 Mada, Buku ….,23. 37 Ibid. 38 Triono Ali Musthofa, wawancara , ruang kepala sekolah, 28-03-2018.
menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini tentunya bukan hal yang mudah perlu perhatian dari pihak sekolah dan orang tua”. 39 Arief Wahyudi, S. Pd selaku KTU menambahkan bahwa, hal-hal  yang  telah  dicapai  sebagai  berikut,  “yang  dicapai  dari  sekolah  ini,  misalnya  tahun 2013 ada pilot project . Disini satu-satunya sekolah yang ditunjuk sebagai satu satunya sekolah se  kabupaten  sebagai  sekolah  percontohan  dalam  implementasi  K  13.  Ini  untuk  pendidikan, kalau  untuk  siswa-siswi  jumlahnya  juga  banyak”. 40 Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat diketahui bahwa pihak sekolah telah, “mengimplmentasikan kebijkan”. Di mana implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil  program  yang  diinginkan,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  sehingga implementasi menjadi lebih kompleks. 41
Terkait  kebijakan  sekolah  mengenai  majalah al-wara’ .  Hindun,  S.  Pd  selaku  guru kelas VI menyampaikan bahwa, “ada tim penanggungjawabnya. Di mana setiap tiga bulan itu kita  terbitkan. 42 Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh  Triono  Ali  Musthofa,  M.  Pd.I  selaku kepala  sekolah  beliau  menyampaikan  terkait  implementasi  kebijakan  tersebut  bahwa, “alhamdulillah  bisa  terbit  setiap  tri  wulan,  kendalanya  mungkin  terkait  waktu,  juga  kadang dalam  pembagiannya  juga  molor. 43 Dari  hasil  wawancara  ini  dapat  diketahui  bahwa  pihak sekolah  telah,  “menerapkan  kebijakan”.  Di  mana  teori  implementasi  kebijakan  berbunyi, “proses  implementasi  kebijakan  merupakan  sebuah  proses  yang  menetukan  sekaligus menegangkan. Karena dalam proses ini menjadi sebab akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil. Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa  implementasi  maka  usaha  perumusan  kebijakan  tidak  ada  artinya.Sehingga pemantauan  membantu  menilai  tingkat  kepatuhan  dan  program,  mengidentifikasi  hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan. 44 Di mana implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata,  tetapi  juga  melihat  bagaimana  meraih  hasil-hasil  program  yang  diinginkan,  baik jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  sehingga  implementasi  menjadi  lebih  kompleks. 45
Sedangkan  terkait  faktor  yang  menyebabkan  tahapan  implementasi  kebijakan  tidak  berjalan dengan  baik.  Di  mana  dari  wawancara  tersebut  juga  diketahui  bahwa  faktor  yang
39 Triono Ali Musthofa, wawancara , ruang kepala sekolah, 12-04-2018
40 Arief Wahyudi, wawancara , ruang tata usaha, 12-04-2018.
41 Mada, Buku ….,23.
42 Hindun, wawancara, ruang guru, 25-04-2018.
43 Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 25-04-2018.
44 Hasbullah, Kebijakan…, 91.
menyebabkan  kebijakan  tidak  berjalan  dengan  baik  disebabkan  oleh  faktor  organisasi.  Di mana  faktor  organisasi  merupakan  suatu  kebijakan  dalam  implementasinya  seringkali memerlukan  keterlibatan  banyak  organisasi  (aktor)  yang  terkadang  memiliki  persepsi  dan interest yang  berlainan.  Keadaan  ini  sering  kali  menimbulkan  masalah  (a)  koordinasi  yang berbeda (b) compliance, menyangkut keadaan bawahan pada instansi yang lebih tinggi. 46

## Evaluasi Kebijakan
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ikhwan  Kholidi,  S.  Pd  selaku  Wakasek  kesiswaan menjelaskan  terkait  evaluasi  dan  proses  evaluasi  dari  kebijakan  kepala  sekolah  dalam mengembangkan  mutu  pendidikan  di  sekolah,  bahwa,  “untuk  evaluasi  ada  rapat,  kita  bahas kegiatan yang sudah berlangsung. Kemudian yang masih kurang kita perbaiki untuk kegiatan yang  akan  datang. 47 Khoirudin,  S.  Pd  selaku  guru  kelas  V  memberikan  penjelasan  terkait evaluasi kebijakan kepala sekolah, bahwa, “biasanya kita ada pertemuan dengan sekolah dan majelis  Dikdasmen,  itu  satu  bulan  sekali.  Dan  itu  ada  evaluasinya  misalnya  tentang pelaksanaan  program,  dan  hal-hal  apa  saja  yang  mungkin  ada  masukkan  dari  luar.  Jadi  ya begitu, ada evaluasi pembelajaran dan evaluasi  menyeluruh. 48 Dari  hasil wawancara  ini dapat diketahui  bahwa  pihak  sekolah  telah  melaksanakan,  “evaluasi  kebijakan”.  Di  mana  dalam teori evaluasi kebijakan berbunyi, “evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan  tentang  ketidaksesuaian  antara  kinerja  kebijakan  yang  diharapkan  dengan  yang benar-benar  dihasilkan.  Jadi  ini  membantu  pengambilan  kebijakan  pada  tahap  penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan”. 49 Sehingga  dari  hasil  wawancara  ini  dapat diketahui  bahwa  salah  satu  kegunaan  evaluasi  kebijakan  adalah  untuk,  melakukan  evaluasi terhadap  berbagai  aspek  proses  implementasi  pada  fase  awal  program  dilaksanakan: bagaimana  pencapaian  terhadap  tujuan  yang  telah  ditetapkan:  bagaimana  cara  menghadapi perbedaan dari berbagai harapan dan tujuan. 50
Dari hasil wawancara dengan Muslimin, S. Pd. I selaku Wakasek Ismuba menjelaskan terkait  evaluasi  yang  dilakukan  terhadap  kebijakan  pembinaan  membaca  Al-Qur’an  melalui metode  umi,  bahwa,  “sudah  beberapa  kali  evaluasi.  Apabila  kita  mengajarnya  tidak  benar,
45 Mada, Buku ….,23. 46 Ibid. 47 Ikhwan Kholidi, wawancara, ruang guru, 09-04-2018.
48 Khoirudin, wawancara , ruang guru, 09-04-2018.
49 William  N  Dunn. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua. terj.Samodra  Wibawa  et.al. (Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2003) 28-29.
50 Ibid.
maka juga akan sulit. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan kelas. Tapi yang penting kebijakan kita laksanakan. Untuk kendalanya karena diadakan satu minggu sekali berbenturan dengan  program  sekolah  atau  mengantar  lomba.  Kepala  sekolah  menginstruksikan  adanya evaluasi melalui absen langsung dari lembaga umi sendiri. Ada sekita sepuluh atau enam kali pertemuan diabsensi langsung dari lembaga umi. 51 Arief Wahyudi, S. Pd menjelaskan bahwa proses yang dilakukan dengan evaluasi ya seperti fringer print direkap. Nanti dievaluasi pada saat rapat bersama. Dengan menayangkan absen fringer print melalui power point. Sehingga akan  menimbulkan  rasa  malu  bagi  yang  terlambat.  Dan  itu  akan  membangun  sekolah. 52 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak sekolah telah melaksanakan, “evaluasi kebijakan”.  Hal  ini  sebagaimana  teori  yang  disampaikan  oleh  Ripley  yang  menyatakan bahwa, secara khusus evaluasi kebijakan ditujukan untuk: (a) melaksanakan evaluasi terhadap proses  (b)  menambah  pertanyaan-pertanyaan  yang  harus  dijawab  pada  perspektif  apa  yang terjadi  dan  perspektif  kepatuhan;  dan  (c)  ditujukan  untuk  melakukan  evaluasi  aspek-aspek dampak kebijakan yang terjadi dalam jangka pendek. 53
Untuk evaluasi kebijakan kepala sekolah terkait penerbitan majalah al-wara’ . Menurut Muslimin, S. Pd. I selaku Wakasek Ismuba bahwa, “evaluasi setiap mau penerbitan yang kita lakukan  setiap  tiga  bulan  sekali. 54 Yang  mana  proses  evaluasinya,  menurut  Hindun,  S.  Pd selaku guru kelas VI adalah, “ada tim redaksinya, misalnya dievaluasi kurangnya yang mana. Hal ini dilakukan untuk lebih memperbaiki majalah tersebut”. 55 Triono Ali Musthofa, M. Pd.I selaku kepala  sekolah  menerangkan  bahwa,  “ternyata  faktor  yang utama adalah penyerahan materi  terlambat  sehingga  menyerahkan  ke  editor  juga  terlambat.  Jadi  dari  evaluasi  ini  kita akan tentukan paling  lambat penyerahan  materi tanggal  berapa”. 56 Dari  hasil  wawancara  ini dapat  diketahui  bahwa  pihak  sekolah  telah  melaksanakan,  “evaluasi  kebijakan”.  Di  mana dalam  teori  evaluasi  kebijakan  berbunyi,  “evaluasi  membuahkan  pengetahuan  yang  relevan dengan  kebijakan  tentang  ketidaksesuaian  antara  kinerja  kebijakan  yang  diharapkan  dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan”. 57
Di  mana  tindak  lanjut  dari  evaluasi  kebijakan  tersebut.  Sebagaimana  yang
51 Muslimin, wawancara, ruang guru, 05-04-2018.
52 Arief Wahyudi, wawancara, ruang tata usaha, 12-04-2018.
53 Sutapa, Buku Pegangan .., 28.
54 Muslimin, wawancara , ruang guru, 25-04-2018.
55 Hindun, wawancara , ruang guru, 25-04-2018.
56 Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 25-04-2018.
disampaikan oleh Hindun, S. Pd bahwa, “metamorfosa majalah itu tadi. Ternyata anak-anak lebih  suka  membaca  kalau  lebih  berwarna”. 58 Sehingga  dari  hasil  wawancara  ini  dapat diketahui  bahwa  salah  satu  kegunaan  evaluasi  kebijakan  adalah  untuk,  melakukan  evaluasi terhadap  berbagai  aspek  proses  implementasi  pada  fase  awal  program  dilaksanakan: bagaimana  pencapaian  terhadap  tujuan  yang  telah  ditetapkan:  bagaimana  cara  menghadapi perbedaan dari berbagai harapan dan tujuan.
Farida  Khasnawati,  S.  Pd  selaku  Wakasek  kurikulum  menyatakan  bahwa  untuk evaluasi  kebijakan  itu,  “misalkan  ada,  pun  juga  jarang.  Adapun  paling  hanya  evaluasi kegiatan  sedangkan  evaluasi  kinerja  belum  ada.  Paling  hanya  ada  supervisi  sedangkan menurut saya supervisinya pun kurang maksimal. 59 Sehingga dari analisis yang telah peneliti lakukan  dapat  diketahui  bahwa  model  kebijakan  kepala  sekolah  dalam  pengembangan  mutu pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ponorogo, adalah “model linier implementasi kebijakan  berbasis  ke  Islaman”.  Di  mana  dalam  teori  model  linier  impelementasi  kebijakan berbunyi  bahwa  fase  pengambilan  keputusan  merupakan  aspek  yang  terpenting,  sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok  lain.  Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  tergantung  pada  kemampuan  instansi pelaksanaan. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen  yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih  baik untuk  meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana. Sedangkan untuk basis ke Islaman,  berdasarkan  analisis  peneliti  serta  penjelasan  kepala  sekolah  yang  menerangkan bahwa nilai dasar setiap perumusan kebijakan adalah ke Islaman. Adapun penyebab kebijakan sekolah    tidak  bisa  berjalan  dengan  baik.  Dari  hasil  analisis  yang  peneliti  temukan  bahwa yang menyebabkannya adalah faktor organisasi.

## PENUTUP
Proses perumusan kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ponorogo. Telah melalui empat tahapan proses perumusan kebijakan  yaitu  identifikasi  kebijakan,  penyusunan  agenda  kebijakan,  membuat  proposal kebijakan  dan  pengesahan  rumusan  kebijakan. Pelaksanaan  kebijakan  kepala  sekolah  dalam
57 Dunn, Pengantar.., 28-29.
58 Hindun, S. Pd, wawancara, ruang guru, 25-04-2018.
59 Farida Hasnawati, S. Pd, wawancara, ruang guru, 12-04-2018.
pengembangan  mutu  pendidikan  di  Sekolah  Dasar  Muhammadiyah  telah  berjalan  dengan baik.  Dan  telah  meraih  hasil-hasil  yang  diinginkan  baik  jangka  panjang  maupun  jangka pendek.  Adapun  yang  menjadi penyebab kebijakan tidak  berjalan dengan  baik adalah  faktor organisasi. Evaluasi  kebijakan  kepala  sekolah  dalam  pengembangan  mutu  pendidikan  di Sekolah  Dasar  Muhammadiyah  1  Ponorogo  telah  berjalan.  Namun  belum  memuaskan utamanya  terkait  dengan  evaluasi  kinerja  dan  supervisi. Sehingga  dapat  diketahui  bahwa model kebijakan kepala sekolah yang diterapkan dalam mengembangkan mutu pendidikan di Sekolah  Dasar  Muhammadiyah1  Ponorogo  termasuk  model  kebijakan  linier  implementasi kebijakan berbasis ke-Islaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Haedar  Akbid,  Antonius  Tarigan,  “Artikulasi  Konsep  Implementasi  Kebijakan  Perspektif, Model  dan  Kriteria  Pengukurannya”,  (diakses  dari https://www.scribd.com)  ,  (Mei, 2018).
Hasbullah.  H.M. Kebijakan  Pendidikan  dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi  ,  dan  Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2015.
Juran  M,  Josseph.    A  Blaton  Goldfrey. Juran’s  Quality Handbook Fifth Edition. USA:  Mc- Graw Hill. 1999.
Moh  Sahlan,  “Kebijakan  Sekolah  dalam  Pengembangan  Mutu  Pendidikan  Agama  Islam  di SMPN 1 Omben Sampang dan SMPN 2 Pamekasan”. Islamuna, 3 Juni 2016. 95-112.
Rohiat. Majemen Sekolah Teori Dasar dan Praktek. Bandung: Refika Adita. 2012. Suharsaputra, Uhar. Administrasi Pendidikan Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. 2013.
PP No 19 Tahun 2017).
Thoyib, Muhammad. Model Otonomi Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Islam di Indonesia,
Yogyakarta: Cetta Media. 2015.
Tilaar. H.A.R. Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta. 2009. Usman,  Husaini. Manajemen  Teori  Praktik,  dan  Riset  Pendidikan  Edisi  4. Jakarta:  Bumi Aksara. 2014.