## Kejahatan di Wilayah Perkotaan dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan

## Anggi Aulina
Departemen Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat E-mail: anggi.dakotahara@gmail.com

## Abstract
This paper generally aims to provide an outline for the development of crime prevention studies in a more integrated way. Furthermore, in particular this paper aims to provide answers to the challenges of the phenomenon of sustainable crime in urban areas and a partial crime approach that is seen as unable to address the issue of continuing crime in urban areas. This paper demonstrates that a holistic approach is required in the study of crime prevention and control in order to analyze the issue of continuing crime in urban public spaces. This paper ultimately generates a model of solutions to the disadvantage of disintegrative crime prevention studies and provides theoretical recommendations for integrative models of crime prevention, which can give rise to integrated policy on a practical level, which allows the flexibility of crime prevention aspects reacting to the threat of crime.
Keywords: crime prevention, integrative model, urban public space, holistic approach, continuous crime, systems thinking

## Abstrak
Tulisan ini secara umum bertujuan memberikan outline bagi pengembangan studi pencegahan kejahatan dengan cara yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, secara khusus tulisan ini bertujuan untuk memberikan jawaban pada tantangan fenomena kejahatan berkelanjutan di wilayah perkotaan dan pendekatan kejahatan parsial yang dilihat tidak mampu menjawab permasalahan kejahatan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Tulisan ini memperlihatkan bahwa diperlukan suatu pendekatan holistik dalam studi pengendalian dan pencegahan kejahatan untuk dapat menganalisa masalah kejahatan berkelanjutan di ruang publik perkotaan.  Tulisan ini pada akhirnya melahirkan sebuah model solusi atas kelemahan studi pencegahan kejahatan yang disintegratif dan memberikan rekomendasi teoritis akan model integratif pencegahan kejahatan, yang dapat melahirkan kebijakan terintegrasi dalam tataran praktis, dimana memungkinkan kelenturan aspek-aspek pencegahan kejahatan bereaksi terhadap ancaman kejahatan.
Kata kunci: pencegahan kejahatan, model integratif, ruang publik perkotaan, pendekatan holistik, kejahatan berkelanjutan, systems thinking

## Pendahuluan
Mencermati data statistik lima tahun Polda Metro Jaya, ditemukan bahwa pada wilayah hukum Polda Metro Jaya mempunyai karakteristik persebaran crime rate (tingkat kejahatan) yang relatif merata 1 . Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun wilayah hukum tertentu memiliki signifikansi tingkat kejahatan tertinggi 2 , namun hal ini berbanding dengan wilayah polres lainnya di Jakarta. Jenis kejahatan yang dicermati adalah jenis kejahatan jalanan ( street crime ) yang dilakukan di ruang publik. Data statistik kepolisian tidak menunjukkan spesifikasi lokus, melainkan memberikan penekanan pada kasus itu sendiri dan wilayah hukum, sehingga dalam tulisan ini kasus seperti curat, curas, curanmor dan anirat atau 11 jenis kejahatan jalanan lainnya terdapat probabilita dilakukan di wilayah selain ruang publik atau di wilayah huni. Namun berdasarkan telaah sosiologis kriminologis yang mendalam atas hubungan ruang-ruang publik dengan kejahatan dan model pencegahan kejahatan, dan karakter perkotaan di Indonesia telah mengalami perubahan bentuk menjadi lokus bertipe spasial kombinasi ( mix- use area ) (Tadié, 2006). Tulisan ini mendasarkan argumentasinya tidak hanya pada frekuensi dan sifat kejadian kriminalitas jalanan, namun juga jenis ruang publik dan struktur ruang, yaitu Mall, Pasar, Terminal, Stasiun, Jalan Raya/Keramaian dan dalam telaah wilayah mix-use . Fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan penulis sebut
1  Data kriminalitas yang digunakan sebagai pembukaan tulisan mengenai Model Integratif Pencegahan Kejahatan adalah data yang digunakan penulis dalam Disertasi pada Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Tahun 2013. Data kriminalitas yang digunakan adalah: Data Perbandingan empat kasus tindak pidana pada tahun 2007-2011 Polda Metro Jaya; Data Kerawanan 11 Kasus tahun 2011 Polda Metro Jaya, Data Tahunan 2011 (data 11 Jenis perwilayah); Data Tahun 2011 (data 7 Jenis perwilayah); Data tahun 2010 (data 7 Jenis Kasus, selektif per-polsek); Data Tahun 2011 (data 7 Jenis Kasus, selektif per-polsek); Data Tahun 2011 (data 4&11 Jenis Kasus, selektif per-posek); Data Tahun 2010 (data 4 jenis, selektif per- polsek); Data Tahunan 2010 (data 7 & 11 Jenis Kasus perwilayah). Data yang digunakan memang terbatas dalam konteks waktu tertentu, namun landasan pemikiran Model Integratif Pencegahan Kejahatan tidak terbatas oleh konteks waktu data kriminalitas tersebut diambil. 2  Data statistik  lima tahun (2007-2012) oleh Polda Metro Jaya menggambarkan tingkat kejahatan pada wilayah hukum Polres Jakarta
Barat mempunyai signifikansi paling tinggi, dalam konteks peristiwa kejahatan yang terjadi di ruang publik.
sebagai kejahatan yang berkelanjutan, sebagai sebuah kondisi terpeliharanya situasi kriminal pada lokus tersebut. Inilah yang menjadi fenomena mendasar yang menuntun tulisan ini untuk mengungkap penyikapan dalam kerangka teori pengendalian dan pencegahan kejahatan terhadap langkah pengendalian kejahatan (paradigma baru) dan model  pencegahan kejahatan yang diharapkan lebih efektif.
Secara teoretis studi pencegahan kejahatan merupakan perkembangan studi pengendalian kejahatan, yang membahas mengenai reaksi kejahatan dalam tataran formal. Studi pengendalian kejahatan umumnya dicermati dengan pendekatan teoretis positivis (Liska, 1987). Landasan berpikir positivis tersebut menghasilkan model pencegahan kejahatan yang disintegratif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, studi pencegahan kejahatan kemudian dipandang hanya sebagai ranah praktis, yang menjadi bahan pemikiran dan kajian para praktisi (Lihat misalnya Heal, 1992; Birkbeck, 2005; Clancey, Lee, Fisher, 2012). Seperti teori Fixing Broken Windows oleh Kelling dan Coles (Lainer & Henry, 2004: 222), yang menekankan pada faktor pemeliharaan wilayah untuk mereduksi kemungkinan atau peluang terjadinya kejahatan. Teori tersebut merupakan satu contoh pendekatan yang bersifat positivis, pragmatis dan praktis. Beberapa kajian menilai bahwa pendekatan positivis dalam studi pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan tidak lagi efektif (T.R. Young, 2002; Currie, 1999; Milovanovich,1995; White dan Perrone, 2002).
Liska (1987) mengungkapkan bahwa pendekatan pengendalian kejahatan yang berlandaskan paradigma positivis, seperti pendekatan model ekonomi dan struktural fungsionalis, menyebabkan pandangan yang sempit atas dinamika kejahatan. Setelah Liska (1987), terdapat beberapa pemikir sosial lainnyayang memberikan kritik
terhadap pendekatan satu dimensi, yang selalu mendominasi penjelasan mengenai kejahatan dan penanganannya (T.R. Young, 2002; Currie, 1999; Milovanovich, 1995; White dan Perrone, 2002). Seperti Currie (1999) yang menekankan pada perlunya pemikiran holistik tentang kejahatan dalam kriminologi di era milenium. Kejahatan dalam pemikiran para pemikir sosial tersebut, termasuk Currie (1999), adalah suatu fenomena yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang komprehensif serta tidak dibatasi oleh paradigma tertentu.
Pemahaman pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari lingkup pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk  mempengaruhi perilaku dari   individu (atau kelompok sosial) agar sejalan dengan norma dan harapan-harapan kelompoknya, dengan tujuan menciptakan harmoni sosial. Pandangan ini berangkat dari pemikiran bahwa masyarakat terikat oleh kesepakatan bersama atau konsensus (F.J. Davis dikutip  Voigt et.al, 1994: 39; Cohen dikutip White dan Perrone, 2002). Pengendalian sosial mencermati hubungan individu dengan keluarga, sekolah atau lembaga keagamaan (atau dikonsepkan sebagai significant others ) dalam melakukan pencegahan kejahatan (Voigt, 1994: 234).
Penggunaan konsep pengendalian sosial yang lebih spesifik melahirkan konsep pengendalian kejahatan. Pengendalian kejahatan berhubungan dengan studi tentang kejahatan (Pepinski, 1980) dan berhubungan dengan analisa mengenai hal-hal yang harus dikendalikan (dilihat dari ukuran biaya pengendalian) dan masih berada dalam kajian mengenai dimensi formal pengendalian kejahatan. Contohnya, Hudson (dikutip Walkate,2005) mengungkapkan bahwa pengendalian kejahatan mempunyai fungsi pengadilan kriminal (sistem peradilan pidana), sementara Gilsinan (1990) mengkaitkan pengendalian kejahatan dengan pembuatan
prinsip-prinsip kebijakan.
Analisa dan penjelasan atas kejahatan yang dilakukan oleh kajian pengendalian kejahatan, menghasilkan studi pencegahan kejahatan yang hanya bersifat praktis atau pada skala mikro. Kajian pencegahan kejahatan hanya membahas cara, teknik dan strategi yang bertujuan untuk mereduksi kejahatan (atau mereduksi perilaku kejahatan) selain pengendalian kejahatan berdimensi formal (sistem peradilan pidana), dengan cara menutup kesempatan kejahatan (Gilling, 1997; Walkate, 2005). Beberapa pemikir sosial mengungkapkan bahwa kecenderungan pragmatis pada strategi pencegahan kejahatan menghasilkan landasan konsep yang dikemukakan memiliki kaitan yang lemah dengan teori atau dengan kata lain hanya sedikit mengacu pada teori (Hughes, 1997; Walkate, 2005; Voigt, 1994).
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hubungan antara kajian pengendalian sosial, pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan selama ini   dipahami sebagai kajian yang bersifat fragmentatif dalam tingkat makro, meso dan mikro. Pada level makro, studi pengendalian sosial berbicara mengenai nilai, regulasi, norma, sosialisasi, dan penegakan hukum, sementara itu studi pengendalian kejahatan dalam dimensi meso berbicara mengenai analisa kejahatan dan regulasi kebijakan formal terhadap kejahatan. Kemudian pada level mikro, yaitu studi pencegahan kejahatan berbicara mengenai teknis praktis dalam upaya mereduksi kejahatan. Studi pencegahan kejahatan misalnya, bersifat pragmatis dan partikular yang berkonsentrasi pada cara mencegah perilaku, mereduksi kesempatan pelaku dan motivasi pelaku secara parsial, dalam konteks sebab akibat seperti yang dikemukakan dalam pandangan positivis.
Pandangan positivis tidak lagi efektif bagi pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan, terutama dalam konteks wilayah
perkotaan dan ruang publik, karena keduanya merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khusus (Mitchell, 1961; Lefebvre, 1961; Lamarche, 1976 dikutip Stilwell, 1992; Pacione, 2001). Wilayah perkotaan dan ruang publik yang ada didalamnya memiliki penyebab kejahatan dan ketidakteraturan yang bersifat multikausal. Pendekatan positivis terhadap penyebab kejahatan dan ketidakaturan tersebut selama ini dilakukan dengan upaya menghalangi niat ( discouragement ) atau menutup kesempatan melalui manipulasi lingkungan, yang hanya menyebabkan pelaku kejahatan mencari kesempatan pada target rentan ( vulnerable victims ) lainnya sertapada lokus yang berbeda pula. Hal ini kemudian dikenal sebagai fenomena displacement atau pemindahan kejahatan (Heal, 1992: 208; Shapland, 2010).
Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa pengendalian dan pencegahan kejahatan positivis yang bersifat parsial ataupun fragmentatif tidak lagi efektif pada upaya penanganan kejahatan di wilayah perkotaan. Dalam studi mengenai kejahatan, pandangan posmodern mengenai kejahatan bersifat multidimensi dan kontekstual, yaitu memberikan peran signifikan pada aspek perbedaan tempat, waktu, struktur sosial dan ekonomi. Pada pandangan posmodern, model pencegahan kejahatan dapat memperluas batasan jangkauan dan aplikasi dari teori non-integratif tentang kejahatan, dan juga menyediakan ruang bagi diversifikasi model yang lebih luas (Barack, 2002; Henry & Milovanovich, 1996: 144), yang memungkinkan kelenturan aspek- aspek pencegahan kejahatan bereaksi terhadap ancaman kejahatan.

## Model-Model Pencegahan Kejahatan
Kajian mengenai pengendalian dan pencegahan kejahatan selama ini belum banyak dicermati melalui cara berpikir posmodern. Untuk lebih dapat memahami cara berpikir posmodern, maka perlu dipaparkan lebih lanjut
mengenai teori-teori yang digunakan bagi penyusunan model-model pencegahan kejahatan yang telah ada selama ini. Ronald V. Clarke (1995) memperkenalkan model Situational Crime Prevention , model ini menggambarkan pencegahan yang mencoba untuk mereduksi struktur kesempatan pada bentuk kategori kejahatan tertentu, dengan cara menambah risiko dan kesukaran serta mereduksi keuntungan dari kejahatan yang dilakukan. Model ini memiliki landasan teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory), teori ini pada dekade 1950-an memiliki hubungan dengan pendekatan psikologi, lalu pada akhir dekade 1960-an memiliki kaitan dengan kajian sosiologis dan pada era 1980-an  makin berkembang pada Ilmu Ekonomi. Terdapat beberapa kritik terhadap model Situational Crime Prevention , yaitu pencegahan situasional dapat melahirkan kondisi displacement , karena akan memindahkan pelaku pada peristiwa kejahatan pada situasi yang rentan lainnya (Shapland, 2007). Kritik lainnya adalah bahwa model situasional, yang menekankan pada peran aspek situasi kurang memberikan perhatian terhadap peran variabel atau faktor persepsi individu, yaitu  hal yang berkaitan dengan situasi saat individu akan memutuskan melakukan atau tidak melakukan kejahatan (Heal, 1992: 207). Menurut Heal (1992: 211) tujuan signifikan dari pendekatan tersebut adalah untuk memperoleh crime profile (profil kejahatan) sebagai landasan bagi rencana strategis pencegahan kejahatan yang akan dilaksanakan suatu lembaga tertentu.
Model pencegahan kejahatan berikutnya adalah model Community Crime Prevention , yaitu pendekatan pencegahan berdasarkan pada pemberdayaan kekuatan komunitas melalui aktivitas sehari-hari yang menekankan pada berjalannya prasyarat sosial yang diharapkan mampu merubah dan mengurangi motivasi individu untuk berbuat kejahatan. Hope (2001: 421) menyediakan gambaran bagaimana konteks sosial dapat mempengaruhi kejahatan dan bagaimana pengendalian sosial berjalan
dalam lingkup pemukiman. Adapun kritik Hope terhadap pengimplementasian model ini terletak pada sumber pengendalian sosial informal yang tidak dapat diterapkan dalam komunitas dengan profil kejahatan tingkat tinggi (2001: 432), karena dalam lingkup pemukiman dengan tingkat kejahatan tinggi karakter masyarakatnya lebih terfragmentasi dan berlandaskan pada ketidakpercayaan serta stigmatisasi. Sehingga strategi ini hanya efektif pada komunitas dengan tingkat kejahatan yang rendah.
Selanjutnya adalah model pencegahan yang disebut sebagai Social Crime Prevention . Model ini fokus pada upaya untuk menghadapi akar masalah kejahatan (Zhao dan Lui, 2011: 210) dan mempelajari kecenderungan individu untuk melanggar. Model pencegahan ini menyediakan landasan yang kuat untuk kebijakan pencegahan kejahatan dan prakteknya (Zhao dan Lui, 2011: 212). Tujuan dari model ini adalah untuk mereduksi faktor-faktor risiko kejahatan, seperti gender, usia, pengaruh keluarga, sekolah dan teman, dengan cara menguatkan struktur, peran institusi sosial, organisasi komunitas (melalui pendidikan keterampilan), pendidikan moral (melalui sekolah), penghentian kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan orang tua, serta memperbaiki kondisi sosial dan pranata yang ada secara bersamaan. Adapun kritik terhadap model social crime prevention adalah ketidakmampuannya dalam memberikan hasil yang segera dan signifikan, yaitu terjadinya perubahan sosial masyakarat (Zhao dan Liu, 2011: 3). Teori-teori yang melandasinya pendekatan model ini adalah strain theory , control theory , social disorganization theory dan social learning theory .
Dalam perkembangan mengenai studi pencegahan kejahatan, Heal (1992:212) melihat bahwa pada era tahun 1990-an, dunia pencegahan kejahatan yang selama ini memperlihatkan perbedaan antara akademisi, pembuat kebijakan dan praktisi, telah berubah menjadi kesepakatan
atau kesamaan pendapat antara  berbagai pihak mengenai pentingnya mengintegrasikan pengukuran sosial yang biasanya dilakukan oleh akademisi, dan kondisi fisik (situasi, ruang) yang biasanya diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan praktisi, dalam upaya untuk melawan kejahatan. Heal (1992) kemudian mengarahkan pada sintesis yang kreatif dari tiga pendekatan (situasional, dorongan psikologis dan sosial). Terutama untuk menjalankan pencegahan kejahatan di area dengan kriminalitas tinggi, Heal memperkenalkan perubahan dari metode yang dikotomis dan parsial kedalam bentuk pendekatan kebijakan yang dijalankan melalui struktur lokal yang dapat diandalkan disertai kepemimpinan yang dipercaya hingga sumber yang memadai (Heal, 1992: 212).
Heal memaparkan bahwa landasan dari pemikiran integratif diatas dimulai pada akhir 1980-an yaitu berkembangnya pemikiran pencegahan kejahatan yang dinilai lebih realistis (Heal, 1992: 211), yang percaya bahwa pengembangan pencegahan kejahatan bisa mendapatkan keuntungan dari penerapan pendekatan kebijakan dan kesadaran akan signifikansi dari faktor-faktor, yaitu faktor kesempatan pelaku pada kejahatan,dorongan sosial dan psikologis serta persepsi yang dipelajari oleh individu (diistilahkan oleh Heal sebagai “ learned perceptions ”, 1992: 211) dan perilaku yang mendorong individu untuk mengambil tindakan dalam kesempatan.
Oleh sebab itu Heal melihat bahwa kesuksesan pencegahan kejahatan hanya akan ada bila didukung oleh aspek sktruktural serta pencegahan lokal dengan keterlibatan beberapa agen dalam pencegahan kejahatan (Heal, 1992: 211). Heal menilai bahwa dalam perjalanannya dikotomi pemikiran antara ranah konseptual (pembuat kebijakan, akademisi) dengan praktis (agen praktis) semakin terjembatani (Heal, 1992: 212), sehingga memungkinkan adanya integrasi pengukuran sosial dan fisik dalam upaya untuk
melawan kejahatan dengan sintesis situasional, sosial dan komunitas melalui pendekatan kebijakan dan agen struktur lokal. Namun, Heal mengakui masih terdapat hambatan bagi model yang integratif, yaitu kurangnya informasi yang andal atas realitas kejahatan serta kurangnya peran struktur lokal dalam mendukung dan menyampaikan strategi pencegahan kejahatan (Heal, 1992: 212). Hambatan lainnya adalah kegagalan membuat data yang terintegrasi dari materi yang ada, karena para kriminolog dan pembuat kebijakan serta para praktisi terlalu banyak berkonsentrasi pada statistik formal dan data sistem peradilan pidana ketimbang karakteristik kejahatan.
Pandangan Heal (1992) memperlihatkan bahwa terdapat kebutuhan atas tanggung jawab dari seluruh struktur negara dalam upaya pengendalian kejahatan, bahwa pengurangan tindak kejahatan tidak semata-mata tugas satu lembaga negara tertentu saja, namun tugas semua pranata formal negara. Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, maka menurut Heal dalam tataran lokal, masalah pengurangan tindak kejahatanbukan beban tugas polisi saja, namun adalah tugas seluruh lembaga pemerintahan, termasuk seluruh badan atau lembaga pemerintah daerah yang ada (Heal, 1992:205). Pandangan Heal merupakan pandangan modern mengenai pencegahan kejahatan dengan membongkar limitasi pandangan tradisional mengenai pencegahan kejahatan, yang umumnya masih bersifat parsial.

## Kegagalan Paradigma Positivis dalam Pencegahan Kejahatan
Dominasi dari pendekatan pencegahan kejahatan situasional saja, dapat menyebabkan potensi pengendalian sosial sebagai salah satu bentuk dari social crime prevention melemah. Padahal model pencegahan sosial diperlukan dalam kondisi ruang publik yang bersifat mix-use . Mengacu pada memiliki karakteristik kejadian
kejahatan di ruang publik yang menonjol, dengan ciri wilayah tipe spasial kombinasi ( mix-used area ), diversifikasi populasi etnis dan keberagaman subkultur, gaya hidup urban dan keberagamaan nilai serta keberagaman jenis pekerjaan termasuk faktor penghasilan. Pemerintah daerah berasal dari keadaan budaya paternalistik yang masih terasa di lokus spesifik Tambora (Harahap,2013), dimana ini merupakan meso-potensi yang dapat mendukung peningkatan pencegahan kejahatan sosial, namun ini melemah dikarenakan tidak adanya fondasi legitimasi yang kuat, disaat norma lama dianggap sebagai norma yang stabil dan tidak diadakannya intervensi baru pada level konseptual dan tidak terciptanya situasi tidak adanya pengawasan saling mendukung antara struktur dan agen 3 .
Ketiadaan pengawasan dialektis 4 ini mengakibatkan sirkulasi pelemahan potensi masyarakat dan negara dan permanennya ketegangan sosial yang terjadi di lokus tersebut. Ketegangan yang ada pada ruang sosial membuat individu dan warga memikirkan jalan keluar sendiri-sendiri dalam menghadapi masalah yang ada. Reaksi tindakan individual seperti self protection mechanism, mekanisme pengawasan kedalam ( inward looking mechanism ) yang parsial, tidak adanya  jalan keluar atas ketegangan sosial, dan terus menyebabkan faktor kriminogenis dalam ruang yang dapat berlangsung dari persilisihan biasa hingga tindakan lain.
Fenomena penyelamatan diri sendiri ini karena permanennya sifat parsialitas membuat pencegahan kejahatan tidak dapat terhubung dengan aspek kebijakan bahkan Undang- Undang, sehingga sulit untuk dirubah. Karena bagaimanapun segala keputusan mengenai manajemen keamanan dan pencegahan di lokus kota membutuhkan berjalannya sistem di semua
3  Agen dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai seluruh pelaksana pengendalian dan pencegahan kejahatan, baik formal maupun nonformal. Ide mengenai hubungan struktur dan agen berangkat dari teori Strukturasi oleh Anthony Giddens.
4  Konsep “dialektis” berasal dari Pemahaman Giddens (1984) mengenai hubungan dinamis struktur dan agen.
level. Strategi pencegahan harus mencakup seluruh kebijakan, pengukuran dan teknik diluar dari wilayah sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk mereduksi segala bentuk potensi terjadinya kejahatan maupun kerugian yang dialami oleh pengguna ruang publik.
“Inward security looking” yang bersifat parsial ternyata tidak berhasil mencegah kejahatan di ruang publik, dan pencegahan kejahatan yang menekankan pada aparat personil keamanan ataupun cctv juga tidak berhasil mencegah kejahatan di lokasi yang telah dipersiapkan untuk mencegah kejahatan secara situasional, dan berakibat justru pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem (terhadap petugas keamanan: karena polisi, satpol PP adalah sistem pemerintah). Bahkan pada ruang publik yang mendapatkan pengawasan dari aparat keamanan juga tidak dapat mencegah terjadinya kejahatan. Keadaan ini semakin mendorong keadaan pencegahan kejahatan kedalam. Kelemahan dari pendekatan positivis juga berujung pada ignorance dari masyarakat atas kejahatan yang berakibat dari ketiadaan kepastian hukum dan rasa terlindungi dari aparat keamanan formal dan pelunturan dari traditional values , yang terakhir ini merupakan bantahan atas pandangan
strukturalis fungsionalis yang menekankan pada norma yang stabil dalam suatu ruang.

## Model Integratif Pencegahan Kejahatan
Pencegahan kejahatan dalam model yang integratif diawali dengan kerangka berfikir integratif telah dimulai oleh pemikiran Heal (1992) dan diikuti oleh Selmini (2010), dimana keduanya belum membuat pemosisian pencegahan kejahatan. Heal (1992) memulai pengamatan teoretis dengan mempopulerkan strategi pencegahan yang terintegratif. Heal melihat bahwa kegagalan pada penyelesaian “ pattern” dapat diselesaikan dengan pencegahan yang mengikutsertakan aspek struktural dan agen lokal dalam usaha pencegahan kejahatan (1992). Heal (1992) mencoba untuk merubah pandangan yang didominasi oleh perspektif mikro kepada level meso dan makro dengan mengikutkan struktur, kebijakan, dan peran akademisi dan praktisi dalam pembahasan atas pencegahan kejahatan. Pemikiran Heal dapat digambarkan sebagai berikut:
Pencegahan kejahatan terhadap bentuk situasi kejahatan yang berkelanjutan tidak bisa didekati dengan pendekatan penegakan
strukturalis fungsionalis yang menekankan pada norma yang stabil dalam suatu ruang.

## D.  MODEL INTEGRATIF PENCEGAHAN KEJAHATAN
Pencegahan kejahatan dalam model yang integratif diawali dengan kerangka berfikir integratif telah dimulai oleh pemikiran Heal (1992) dan diikuti oleh Selmini (2010), dimana keduanya belum membuat pemosisian pencegahan kejahatan. Heal (1992) memulai pengamatan teoretis dengan mempopulerkan strategi pencegahan yang terintegratif. Heal melihat bahwa kegagalan pada penyelesaian “ pattern” dapat diselesaikan dengan pencegahan yang mengikutsertakan aspek struktural dan agen lokal dalam usaha pencegahan kejahatan (1992). Heal (1992) mencoba untuk merubah pandangan yang didominasi oleh perspektif mikro kepada level meso dan makro dengan mengikutkan struktur, kebijakan, dan peran akademisi dan praktisi dalam pembahasan atas pencegahan kejahatan. Pemikiran Heal dapat digambarkan sebagai berikut:
Pencegahan kejahatan terhadap bentuk situasi kejahatan yang berkelanjutan tidak bisa didekati dengan pendekatan penegakan hukum semata, karena pendekatan hukum hanya bertujuan untuk menyelesaikan peristiwa kejahatan yang tertangani oleh kepolisian. Hal itu tidak memaksimalkan potensi pencegahan
Perjalanan Pemikiran Dalam Studi Pencegahan Kejahatan (Anggi Aulina)
hukum semata, karena pendekatan hukum hanya bertujuan untuk menyelesaikan peristiwa kejahatan yang tertangani oleh kepolisian. Hal itu tidak memaksimalkan potensi pencegahan kejahatan. Sebaiknya pencegahan kejahatan berhubungan dengan pemahaman akan struktur (faktor spasial/ruang, ekonomi, urban, politik, globalisasi; makro), subyek (agen pencegahan kejahatan/mikro) dan sistem (kebijakan, potensi ketetanggan/meso).
Adapun menurut Barack (2002), konsep dan model integratif adalah pendekatan yang menyediakan ruang bagi diversifikasi model yang lebih luas serta ruang bagi kreatifitas pluralitas pengetahuan, baik didalam maupun antar batasan disiplin ilmu. Pendekatan integratif memiliki tujuan untuk memperluas batasan jangkauan dan aplikasi dari teori non- integratif tentang kejahatan dan hukuman. Dalam perkembangan ilmu kriminologi, banyak ahli kriminologi yang mulai menggunakan pandangan integratif dan interdisiplin, selain pandangan modernis dan posmodernis (Barack, 2002; Henry & Milovanovich, 1996: 144).
Menurut Barack (2002) pendekatan integratif terbagi menjadi dua, yaitu model integratif yang fokus pada pembahasan mengenai perilaku dan aktivitas kejahatan dan yang fokus pada hukuman dan pengendalian kejahatan. Barack (2002) mengklasifikasikan teori integratif kedalam pendekatan formalistik yaitu yang mengandung pernyataan proposisional dari dua atau lebih teori yang berasal dari disiplin yang sama dan teori integratif yang kurang formalistik, yaitu yang mengandung atau mengkonseptualisasikan hubungan resiprokal dan interaktif antara beberapa level dan motivasi manusia, organisasi sosial dan hubungan struktural (Barack, 2002). Adapun model pendekatan integratif dibedakan menjadi dua, yaitu model model modernis, yang menekankan pada sentralitas dari teori dalam usaha ilmiah serta konstruksi model kausalitas yang dapat memprediksi pelanggaran, dan
bentuk posmodernis yang menekankan pada bentuk lokal kejahatan, keadilan, hukum dan komunitas. Paradigma integratif ini dilihat Barack (2002) berkembang terutama pada abad ke-21 (Barack, 2002) terutama dalam kaitannya dengan kriminologi dan penologi. Adapun pemikir posmodern lainnya, seperti Henry dan Milovanovich (1996) melihat pendekatan integratif 5 sebagai usaha untuk memahami dan menjelaskan kejahatan melalui pemahaman diluar kebiasaan penjelasan fragmentatif didalam kriminologi, yang menuju kepada teori multidisipliner (Henry & Milovanovich, 1996, xi).
Parsialitas dalam pencegahan kejahatan masih berhasil pada lokus-lokus yang lebih kecil dan terbatas, sedangkan pada lokus seperti ruang publik model pencegahan tidak bisa bersifat rigid. Upaya integrasi pencegahan kejahatan adalah suatu upaya untuk melakukan pelenturan dalam bentuk pengawasan „dialektis“ dan integrasi akan model-model pencegahan kejahatan yang ada baik pada aspek institusi formal, kebijakan dan masyarakat atau pada level situasional, komunitas dan masyarakat.

## Penutup
Pendekatan holistik membuat teori- teori yang mendasari masing-masing studi dalam pengendalian kejahatan dapat dilihat kembali secara hollistik. Pandangan holistik dan terintegrasi membuat studi mengenai pengendalian dan pencegahan kejhatan mempunyai dampak pada konsepsi penanganan yang terintegrasi. Diskusi mengenai  Pencegahan kejahatan dalam model yang integratif diawali dengan kerangka berfikir integratif telah dimulai oleh pemikiran Heal (1992) dan diikuti oleh Selmini (2010). Heal (1992) memulai pengamatan teoretis dengan mempopulerkan
5  Beberapa contoh pendekatan integratif misalnya: pendekatan integratif dari Box (1983) untuk memahami kejahatan korporasi; Braithwaite (1989), Coleman (1987, 1994) kejahatan kerah putih (Henry & Milovanovich, 1996: 145-150).

## strategi pencegahan yang terintegratif.
Heal menekankan pada pencegahan yang mengikutsertakan aspek struktural dan agen lokal dalam usaha pencegahan kejahatan (1992). Heal (1992) mencoba untuk merubah pandangan yang didominasi oleh perspektif mikro kepada level meso dan makro dengan mengikutkan struktur, kebijakan, dan peran akademisi dan praktisi dalam pembahasan atas pencegahan kejahatan. Model pencegahan kejahatan Integratif memandang masalah kejahatan dalam “dialektik makro-meso-mikro” dalam intervensi terhadap eskalasi kejahatan di ruang publik. Dilihat dari keterbatasan model pencegahan kejahatan berparadigma positivis, maka model integratif pencegahan kejahatan berupaya untuk melakukan telaah perkembangan teoretis terhadap permasalahan sebuah fenomena kejahatan yang berkelanjutan di ruang publik perkotaan.

## Daftar Pustaka
Barack, Gregg. “Integrative Theories”. Encyclopedia of Crime and Punishment . Ed. David Levinson. Sage, 2002.
Birkbeck, Christopher. “The Market for Scientific Crime Prevention: A Comparative Study of Canada and Venezuela.” European
Journal on Criminal Policy and Research 11 (2005): 321-346.
Clancey, Garner, et al., “Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) and the new south Wales Crime Risk Assesement guidelines: a Critical Review.” Crime Prevention and Community Safety 14:1(2012): 1-15.
Clarke, Ronald V. “Situational Crime Prevention.” Crime and Justice: Building a safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention 19 (1995): 91-150.
Currie, Elliot. “Reflections on Crime and Criminology at the Millenium.”
Western
Criminology Review 2(1) (1999).
Giddens, Anthony. The Constitution of Society. Outline of the Theory of  Structuration. Cambridge: Polity Press, 1984.
Gilling, Daniel. Crime Prevention. Theory, Policy and politics . London: University College London (UCL), 1997.
Gilsinan, James F. Criminology and Public Policy. An Introduction . Englewood Cliffs: Practice Hall,  1990.
Heal, Kevin. “Changing Perspectives on Crime Prevention: The Role of Information and Structure.” Crime, Policing and Place: Essays in environmental criminology . Ed. David Evans J. et al., London: Routledge. 1992. 205-216.
Henry, Stuart and Dragan Milovanovich. Constitutive Criminology. Beyond Postmodernism . London: Sage Publications,1996.
Hope, Tim. “Community Crime Prevention in Britain: A strategic Overview. Criminology and Criminal Justice” Criminal Justice 1:4 (2001): 421-439.
Lefebvre, Henri. The Production of Space . Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 2003.
Leiner, Mark. M and Stuart Henry. Essential Criminology . Colorado: Westview Press, 2004.
Liska, Allen E. “A Critical Examination of Macro Perspectives on Crime Control.” Annual Review of Sociology 13 (1987): 67-88.
Milovanovich, Dragan. “Duelling Paradigms: Modernist v. Postmodernist Thought.” Humanity and Society 19:1 (1995): 1-22.
Mitchell, Don. The Right to the City. Social Justice and the Fight for Public Space . New York & London: The Guilford Press, 1961.
Pacione, Michael. Urban Geography. A Global Perspective . Routledge Publishing Co ., 2001.
Pepinsky, Harold E. Crime Control Strategies. An Introduction to the Study of Crime. New York & Oxford: Oxford University Press, 1980.
Selmini, Rossella. “The European Experience of Crime Prevention.” International Handbook of Criminology . Ed. Shlomo Giora Shoham, et al., Boca Raton: CRC Press. 2010. 511-538.
Shapland, Joanna. “Situational Crime.” Encyclopedia of Law & Society: American and Global Perspectives . Ed. David S. Clark. Sage Publications, 2007.
Stilwell, Frank. Understanding Cities & Regions . Australia: Pluto Press, 1992.
Tadié,  JérÔme. Wilayah Kekerasan di Jakarta. Depok: Masup Jakarta, 2006.
Voigt, Lydia, et al., ed. Criminology and Justice. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994.
Walkate, Sandra. Criminology. The Basics. London & New York: Routledge, 2005.
White, Rob and Santina Perrone. Crime and Social Control. An Introduction. Australia: Oxford University Press, 2002.
Young,  T.R. “Chaos and Crime Lecture 001: Chaos Theory and Postmodern Theories of Crime.” (1998).
Zhao, Ruohui and Jiangong Lui. “A system’s Approach to Crime Prevention: The Case of Macao.” Asian Criminology 6 (2011): 207-227.