## ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PASAR MALAM DAN DINAMIKANYA DI KOTA SAMARINDA
Fatimah Asyari, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 asyarifatimah@gmail.com
Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 21 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Kehadiran  Pasar  Malam  di  Kota  Samarinda  tidak  dapat  disangkal  sudah  menjadi kebutuhan  masyarakat,  terutama  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  tidak  dapat dikesampingkan  keberadaannya,  akan  tetapi  eksistensi  pasar  malam  yang  semakin marak  di  Kota  Samarinda  juga  sering  menimbulkan  permasalahan  diantaranya kenyataan  bahwa  Pasar  Malam  membuat  kemacetan  lalu  lintas,  sampah  dan permasalahan  penataan  kota  lainnya.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu: Bagaimanakah  Peranan  Pemerintahan  Dalam  Pengelolaan  dan  Dinamikanya  Pasar Malam di Kota Samarinda? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  pendekatan  Yuridis  Normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan yaitu deskriptif. Hasil Pembahasan dalam penelitian harus dibentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, Peraturan Daerah diharapakan  dapat  menjadi  jawaban  terhadap  semua  permasalahan  terkait  penataan Pasar  Malam  di  Kota  Samarinda.  Peraturan  Daerah  akan  menciptakan  pengelolaan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di  Kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar Malam menjadi salah satu tambahan objek pengembangan Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  berbasis  Ekonomi  Pancasila  di  Kota  Samarinda  dapat  tercapai dengan  lebih  maksimal.  Dengan  terbentuknya  Peraturan  Daerah  tentang  Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli  daerah  dan  diharapkan  pula  dapat  menjadi  payung  hukum  untuk  melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan Pasar Malam.
Kata kunci: Pengelolaan, Pasar Malam, Dinamika
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽

## JURIDIS REVIEW OF THE ROLE OF GOVERNMENT OF THE ORDER OF THE STREET CHILDREN (ANJAL) IN SAMARINDA CITY
Fatimah Asyari, S.H., M.H
Faculty of Law, University of 17 Agustus 1945 Samarinda Ir. H. Juanda Street Number 80, Samarinda City, East Kalimantan 75124 asyarifatimah@gmail.com

## ABSTRACT
The  presence  of  the  Night  Market  in  Samarinda  City  is  undeniably  the  need  of  the community,  especially  the  middle  to  lower  society  that  can  not  be  ruled  out  its existence, but the existence of a booming night market in the city of Samarinda also often  cause  problems  including  the  fact  that  the  Night  Market  makes  traffic  jams, garbage  and  other  urban  settlement  issues.  The  problem in this  research  are:  What Role  Administration  and  Management  Dynamics  Night  Market  in  Samarinda?  The approach method used in this research is Normative Juridical approach method, the research specification used is descriptive. Results Discussion in the research should be established Samarinda City Regulation on Night Market Arrangement in the City of  Samarinda,  Regional  Regulation  is  expected  to  be  the  answer  to  all  problems related to the arrangement of Night Market in Samarinda City. Regional Regulations will  create  the  management  of  Recreational  Night  Market  and  become  one  of  the populist  tourist  destinations  in  Samarinda  City  and  the  increase  of  Local  Own Revenue  from  Retail  Market  Service  sector.  Pasar  Malam  become  one  of  the additional objects of development of Micro, Small and Medium Enterprises based on Economy  Pancasila  Paradigms  in  Samarinda  City  can  be  achieved  with  more leverage. With the formation of Regional Regulation on Night Market Arrangement in Samarinda City is expected to contribute to the original revenue of the region and is also  expected  to  become  a  legal  umbrella  to  protect  the  interests  of  all  parties associated with the Night Market.
Keyword: Management, Night Market, Dynamics
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽

## A. Latar belakang
Pasar Malam merupakan Pasar Mingguan yang hadir dengan menjual beragam kebutuhan  masyarakat  mulai  peralatan  rumah  tangga,  aneka  jajanan,  pakaian, sayuran,  bahkan  permainan  anak-anak  seperti  tempat  bermain  anak-anak  juga tersedia. Kemudian harga barang  yang ditawarkan sering kali lebih murah dari pada harga  barang  di  pasar  tradisional  dengan  kualitas  tentunya  sebanding  harga  yang ditawarkan.  Keberadaan  pasar  malam  sangat  digemari  dan  di  tunggu-tunggu  oleh masyarakat  menengah  ke  bawah  karena  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan mereka, sehingga kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah dalam satu lokasi pasar malam, bisa di padati ratusan pengunjung. 1
Pasar Malam tersebar di beberapa lokasi di kota Samarinda sebanyak tiga puluh dua  (32)  dengan  lokasi  yang  berbeda-beda,  diantaranya:  Pasar  Malam  di  Jalan Gnunung Merapi, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu; Pasar Malam di Jalan Juanda  7,  Kelurahan  Air  Putih,  Kecamatan  Samarinda  Ulu;  Pasar  Malam  di  Jalan Kartini, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota; Pasar Malam di Jalan Pasundan Gang 4C Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu; Pasar Malam di  Jalan  Adam  Malik;  Pasar  Malam  di  Jalan  H.  Jahrah,  Kelurahan  Sei  Keledang, Kecamatan  Samarinda  Seberang;  Pasar  Malam  di  KM  1  Kec.  Loa  Janan;  Pasar Malam di Jalan Pramuka, Kel. Sempaja, Kecamatan Samarinda Ulu; Pasar Malam di KH. Wahid Hasyim II Sempaja-Simpang 3 Ring Road ; Pasar Malam di Jalan Teuku Umar  Gang  Teratai;  Pasar  Malam  di Jalan  Grilya  Samarinda;  Pasar  Malam  di  Jalan Tongkol, Kelurahan Sungai Dama; Pasar Malam di Jalan PM. Noor; Pasar Malam di Jalan  Siraj  Salman,  Kelurahan  TLI,  Kec.  Samarinda  Ulu;  Pasar  Malam  di  Gang  H. Dundup  Jalan  D.I.  Panjaitan,  Kec.  Sungai  Pinang;  Pasar  Malam  di  Jalan  Utama Perumahan Griya Tepian Lestari, Kecamatan Sei Kunjang; Pasar Malam di Jalan AP. Pranoto,  Kel.  Rapak  Dalam,  Kecamatan  Loa  Janan;  Pasar  Malam  di  Jalan  Belatuk; Pasar  Malam  di  Jalan  Mas  Penghulu  Gang  Karya  Baru;  Pasar  Malam  di  Jalan  P. Suryanata-Simpang  4 Ring  Road Air  Putih;  Pasar  Malam  di  Jalan  Kurnia  Makmur; Pasar Malam di Jalan Banggeris;  Pasar Malam di Jalan Jakarta-Perum Korpri;  Pasar Malam di Jalan Ir. Sutami; Pasar Malam di Jalan Siti Aisyah; Pasar Malam di Jalan AW  Syahrani;  Pasar  Malam  di  Jalan  Batu  Cermin  Sempaja;  Pasar  Malam  di  Jalan Pemuda 4; Pasar Malam di Jalan Cendana Gang 15; Pasar Malam di Jalan Bendang- Loa Bakung; Pasar Malam di Blok H Perumahan Bumi Sambutan Lestari-Kelurahan Sambutan;  dan  Pasar  Malam  di  Blok  E  Perumahan  Bumi  Sambutan  Lestari- Kelurahan Sambutan.
Kehadiran  Pasar  Malam  di  Kota  Samarinda  tidak  dapat  disangkal  sudah menjadi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat  dikesampingkan  keberadaannya,  akan  tetapi  eksistensi  pasar  malam  yang semakin  marak  di  kota  Samarinda  juga  sering  menimbulkan  permasalahan diantaranya  kenyataan  bahwa  Pasar  Malam  membuat  kemacetan  lalu  lintas,  sampah dan permasalahan penataan kota lainnya. 2
1 Sri  Woelan  Aziz, Aspek-aspek  Hukum  Ekonomi  Pembangunan  di  Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Media Anak Bangsa, 1996), hlm. 20-25.
2 Cides, Undang-undang  Persaingan  Suatu  Upaya  Mendukung  Persaingan  Sehat ,  (Jakarta:  Central  for Information and Devolopment Studies, 1997), hlm. 45-52.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
Fakta di lapangan menunjukan bahwa Pasar Malam semakin berkembang, baik dari  sisi  jumlah  pasar  maupun  jumlah  pedagang,  berakibat  kesemrawutan  kota sebagai akibat adanya pasar malam inipun semakin meningkat, sedangkan Peraturan yang  mendasari  atau  meminimalisir  permasalahan  terkait  pasar  malam  di  Kota Samarinda ini  belum  ada,  sehingga  perlu  dilakukan langkah-langkah  strategis  untuk mencari  solusi  terhadap  permasalahan  Pasar  Malam  di  kota  Samarinda,  bersesuaian dengan  Visi  pembangunan  kota  Samarinda  adalah  “Terwujudnya  Kota  Samarinda sebagai  Kota  Metropolitas  berbasis  Industri,  Perdagangan  dan  Jasa  yang  Maju, Berwawasan  Lingkungan  dan  Hijau,  Mempunyai  keunggulan  Daya  Saing  untuk meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat”.  Sejalan  dengan  visi  sebagai  Kota Metropolitan  maka  pembenahan,  penataan,  penertiban  dan  pembangunan  kota  harus mampu berlangsung secara merata dan seimbang. 3

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  selanjutnya  penulisan  ini  mengidentifikasi  permasalahan,  yaitu: Bagaimanakah  Peranan  Pemerintahan  Dalam  Pengelolaan  dan  Dinamikanya  Pasar Malam di Kota Samarinda?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  adalah: Untuk  mengkaji  dan  menggambarkan  peranan  pemerintahan  dalam  pengelolaan  dan dinamikanya Pasar Malam di Kota Samarinda .

## D. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif. Penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dikumpulkan  dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif  yaitu mempergunakan sumber- sumber  data  sekunder  saja  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. 4 Kualitatif karena merupakan proses  analisis  data  tanpa  menggunakan  rumus  dan  angka-angka  yang  berasal  dari informasi-informasi  hasil  studi  kepustakaan  yaitu  data  yang  diambil  dari  instansi- instansi  terkait  maupun  hasil  pengamatan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  dengan masalah yang dibahas tersebut.

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Pasar  sebagai  salah  satu  dari  berbagai  sistem,  institusi,  prosedur,  hubungan sosial  dan  infrastruktur  di  mana  usaha  menjual  barang,  jasa  dan  tenaga  kerja  untuk orang-orang  dengan  imbalan  uang.  Barang  dan  jasa  yang  dijual  menggunakan  alat pembayaran  yang  sah  seperti  uang.  Kegiatan  ini  merupakan  bagian  dari perekonomian.  Hal  ini  merupakan  pengaturan  yang  memungkinkan  pembeli  dan penjual  untuk  melakukan  jual  beli.  Persaingan  sangat  penting  dalam  pasar  dan memisahkan  pasar  dari  perdagangan.  Dua  orang  mungkin  melakukan  perdagangan,
3 A.F. Elly  Erawaty, Membenahi Perilaku Bisnis melalui Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm. 1-12.
4 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
tetapi  dibutuhkan  setidaknya  tiga  orang  untuk  memiliki  pasar,  sehingga  ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak.
Pasar  bervariasi  dalam  ukuran,  jangkauan,  skala  geografis,  lokasi  jenis  dan berbagai  komunitas  manusia  serta  jenis  barang  dan  jasa  yang  diperdagangkan. Beberapa  contoh  termasuk  pasar  petani  lokal  yang  diadakan  di  alun-alun  kota  atau tempat  parkir,  pusat  perbelanjaan  dan  pusat  perbelanjaan,  mata  uang  internasional dan  pasar  komoditas,  hukum  menciptakan  pasar  seperti  untuk  izin  polusi  dan  pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.
William  J.  Stanton  menegaskan  bahwa  pasar  dapat  dipahami  sebagai  sebagai tempat  sekumpulan  orang-orang  yang  mempunyai  keinginan  untuk  melakukan  jual beli dengan menggunakan uang dan berbelanja atas kemauan untuk membelanjakan”. Dari definisi tersebut terdapat tiga (3) unsur penting di dalam pasar yaitu:
1. Orang dengan segala keinginannya;
2. Daya beli mereka;
3. Kemauan untuk membelanjakannya. 5
Syarat-syarat pasar adalah:
1. Adanya penjual dan pembeli.
2. Adanya barang yang dijualbelikan;
3. Terjadinya kesepakatan harga dan transaksi. 6
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Pasar Desa menentukan: “Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan  transaksi,  sarana  interaksi  social  budaya  masyarakat  dan pengembangan  ekonomi  masyarakat”  selanjutnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri tersebut  juga  menjelaskan  tentang  Pasar  Desa  yaitu  “Pasar  Tradisional  yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa”.
Sedangkan  Pasar  Tradisional  adalah  pasar  yang  dibangun  dan  dikelola  oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa  toko,  kios,  los  dan  tenda,  atau  nama  lain  sejenisnya,  yang  dimiliki/dikelola oleh  pedagang  kecil  menengah,  dengan  skala  usaha  kecil  dan  modal  kecil,  dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  juga  mendefiniskan  Pasar  Modern adalah  pasar  yang  dibangun  oleh  pemerintah,  swasta  atau  koperasi  yang  berbentuk mall , hypermarket , supermarket , department  store,  shopping  centre,  mini  market , yang  pengelolaannya  dilaksanakan  secara  modern,  mengutamakan  pelayanan kenyamanan  berbelanja  dengan  manajemen  berada  pada  satu  tangan,  bermodal  kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
Peraturan  lain  yang  terbit  terkait  dengan  Pasar  adalah  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 112  Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaaan  dan  Toko  Modern,  yang  pada  Pasal  1  angka  1 Ketentuan Umumnya menegaskan bahwa “Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik  yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,
5 Titi Surti Nastiti, Pasar di Jawa , (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hlm. 37-43.
6 Ibid .
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
pasar  tradisional,  pertokoan,  mall,  plaza,  pusat  perdagangan  maupun  sebutan lainnya”.  Pengertian  Pasar  tersebut  juga  diadopsi  secara  utuh  dalam  Peraturan Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  53/M-DAG/PER/12/2008  tentang Pedoman  Penataan  dan  Pebinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern. 7
Dari  paparan  tentang  pasar  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pasar  Malam adalah  termasuk  pasar  tradisional  dengan  dalam  bentuk  dan  ciri    tersendiri  yang berbeda  dengan  pasar  tradisional.  Berbagai  persepsi  pemangku  kepentingan, pemerintahan, pengelola, pedagang dan mengunjung pasar malam diperoleh beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian tentang pasar malam antara lain: 8
1. Pasar  Malam  mengganggu  ketertiban  umum  karena  menggunakan  fasilitas jalan umum;
2. Perlindungan konsumen terhadap barang yang dipasarkan tidak terjamin;
3. Pasar  Malam  merupakan  kegiatan  ilegal  karena  belum  ada  payung hukumnya;
4. Pasar Malam menjadi solusi bagi pedagang kaki lima dan pedagang asongan untuk menata usahanya;
5. Pasar malam berpotensi untuk menyumbangkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar, akan tetapi tidak di manfaatkan dengan baik;
6. Pasar Malam membuat kemacetan;
7. Pasar Malam merugikan pedagang pasar tradisional;
8. Pengelolaan lapak dan Parkir pasar malam semrawut; dan
9. Pasar malam adalah wisata rekreasional.
Faktor-faktor  pendorong  berkembangnya  Pasar  Malam  di  Kota  Samarinda adalah: 9
1. Harga barang yang dijual relatif murah;
2. Barang-barang  yang  dijual  aneka  regam,  baik  makanan,  minuman  dan kebutuhan sehari-hari;
3. Sarana  hiburan  murah  di  malam  hari  bagi  masyarakat,  pasar  malam menyajikan  hiburan  untuk  anak-anak,  bahkan  di  beberapa  lokasi  pasar malam ada  yang menyiapkan arena bermain misal mobil-mobilan dan bola- bola;
4. Faktor  waktu  luang  bagi  pegawai/karyawan  yang  bekerja  dan  tidak  sempat belanja  di  siang  hari,  karena  Pasar  Malam  buka  jam  17.00  sampai  dengan 22.00 WIT;
5. Faktor  keterangkauan  lokasi  tempat,  sehingga  efektif  dan  efisien  dari  segi waktu  dan  transportasi,  Pasar  Malam  bermanfaat  bagi  masyarakat sekitarnya;
6. Solusi  bagi  pedagang  kecil  yang  tidak  mampu  membayar  sewa  terlebih membeli petak di pasar tradisional khususnya menumbuhkan perekonomian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7 H.S. Haribroto, Pengembangan Strategi Ekonomi , (Jakarta: Penebar Swadaya, 1998), hlm. 1-3. Sebagai bahan diskursus lihat juga Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 45 , (Jakarta: Mutiara, 1997), hlm. 20-22. 8 Ibid . 9 Ibid .
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
Faktor-faktor  penghambat  berkembangnya  pasar  malam  Pasar  Malam  di  Kota Samarinda adalah: 10
1. Belum  adanya  lokasi  yang  telah  ditentukan  secara  resmi  dalam  penataan ruang khususnya mengatur tentang pengelolaan pasar tersebut, menyebabkan pasar  malam  belum  tertata  dengan  baik  dan  cenderung  mengganggu ketertiban umum;
2. Belum dilakukan pembinaan oleh instansi terkait karena dianggap ilegal;
3. Belum tersedianya sarana yang memadai menyangkut tempat parkir, tempat pembuangan sampah, toilet, listrik dan sanitasi serta air bersih;
4. Keamanan dan kebersihan belum memadai;
5. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan  Walikota yang mengatur hal tersebut.
F. Hasil Pembahasan
1.  Pasar  Malam  Mengganggu  Ketertiban  Umum  Karena  Menggunakan Fasilitas Jalan Umum
Pasar Malam  yang menggunakan bahu jalan bahkan badan jalan  diindikasikan telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
b. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;
d. Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  20  Tahun  2002  tentang Ketentuan  Berlalu  Lintas  dengan  Menggunakan  Kendaraan  Bermotor  di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda;
Secara  khusus,  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  menegaskan  bahwa:  “setiap  orang  dilarang melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerusakan  dan/atau  gangguan  fungsi jalan”,  dengan  ancaman  pidana  sebagaimana  yang  termuat  pada  Pasal  274  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan dengan  tegas  menentukan  “setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan  kerusakan  dan/atau  gangguan  fungsi  jalan  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”. 11
Selanjutnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  2012  tentang  Pengaturan  Lalu  Lintas  Dalam  Keadaan  Tertentu  dan Penggunaan  Jalan  Selain  Untuk  Kegiatan  Lalu  Lintas,  pada  Pasal  4  ayat  (1) menentukan  “Pengaturan  lalu  lintas  dalam  keadaan  tertentu  dilakukan  pada  saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan antara lain oleh:
10 Ibid . 11 Lihat  Heinz  Lampert, Ekonomi  Pasar  Sosial ,  (Jakarta:  Puspa  Swara,  1994),  hlm.  19-26.  Lihat  Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, Wawasan Ekonomi Pancasila , (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 53-64.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
a. Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
b. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
c. Adanya pekerjaan jalan;
d. Adanya kecelakaan lalu lintas;
e. Adanya  aktivitas  perayaan  hari-hari  nasional  antara  lain  peringatan  hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota dan hari-hari nasional lainnya;
f. Adanya  kegiatan  olah  raga,  konferensi  berskala  nasional  maupun internasional;
g. Terjadi  keadaan  darurat  antara  lain  kerusuhan  massa,  demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran dan
h. Adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas”.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  maka  kegiatan  pasar  malam  tidak boleh  mempergunakan  bahu  dan  atau  badan  jalan,  terlebih  fakta  nyata  dalam prakteknya,  kegiatan  pasar  malam  di  beberapa  lokasi  menggunakan  badan  jalan dengan  menutup  sebahagian  jalan  yang  secara  hukum  telah  melanggar  aturan perundang-undangan dengan sanksi hukuman pidana. 12
2.  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Barang  yang  Dipasarkan  Tidak Terjamin
Pasar  malam  menjual  beragam  kebutuhan  masyarakat  berupa  peralatan  rumah tangga,  aneka  jajanan,  sayuran  segar,  ikan  segar,  makanan  siap  makan  dan sebagainya,  akan  tetapi  seharusnya  kualitas  barang  yang  dijual  harus  benar-benar di awasi  agar  jangan  ada  pihak  dan  atau  pembeli  yang  dirugikan  atas  kualitas  barang yang  dijual.  Pengawasan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  bila  pasar  malam  sudah mempunyai payung hukum yang mengatur semua hak dan kewajiban pedagang, hak dan kewajiban pembeli serta hak dan kewajiban pemerintah  Kota Samarinda. Belum adanya  payung  hukum  yang  mengatur  dan  menata  tentang  pasar  malam  membuat pelaku pasar malam terlepas dari pengawasan banyak pihak terkait.
3.  Pasar  Malam  Merupakan  Kegiatan  Ilegal  Karena  Belum  Ada  Payung Hukumnya
Belum  adanya  payung  hukum  tentang  penataraan  pasar  malam,  membuka peluang  terjadinya  tindakan  dan  atau  perilaku  penyimpangan  dalam  pengelolaan pasar  malam.  Pengelolaan  pasar  malam  di  kota  Samarinda  yang  biasanya  hanya  di atur oleh rukun tetangga (RT) setempat, memungut iuran yang sesungguhnya secara de  facto dan de  jure hanya  untuk  kepentingan  pribadi  dan  kelompok  tertentu-bukan untuk  kepentingan  pemerintah  Kota  Samarinda, mengatur lapak  dengan  sekedarnya, mengatur  kebersihan  semampunya,  menyiapkan  listrik  secara  ilegal,  karena mengalirkan listrik bukan oleh PLN sebagai pihak yang berwenang adalah termasuk dalam  tindak  pidana  sekaligus  berisiko  terjadinya  korsleting  listrik  yang  bisa berakibat kebakaran.
12 Rizal Ramli, Liberalisasi Ekonomi dan Politik di  Indonesia , (Yogyakarta: Tiawa Wacana, 1997), hlm. 1-4. Lihat Mudradjad Kuntjoro, Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern , (Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, 2008), hlm. 34.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽

## 4. Pasar Malam  Menjadi  Solusi Bagi Pedagang Kaki Lima  dan Pedagang Asongan untuk Menata Usahanya
Dari hasil seminar penelitian empiris tentang Pasar Malam yang dilaksanakan pada  tanggal  23  November  2016,  terungkap  fakta  bahwa  Pasar  Malam  di  Kota Samarinda  telah  menyerap  sekitar  2.000  orang  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah.  Pasar  malam  menjadi  solusi  bagi  pedagang  kecil  yang  tidak  mampu membayar  sewa  terlebih  membeli  petak  di  pasar  tradisional.  Tuntutan  penghidupan dan perekonomian masyarakat kecil tersebut tidak dapat ditepikan, karena faktualnya mereka  sebahagian  besar  adalah  warga  masyarakat  Kota  Samarinda  yang  berhak mendapatkan  kesempatan  untuk  berusaha  dan  mencari  nafkah  untuk  penghidupan keluarganya masing-masing, sehingga fakta bahwa pasar malam menjadi solusi bagi pedagang  kaki  lima  dan  pedagang  asongan  untuk  mendapatkan  jalan  bertahan  dan berusaha menggerakan ekonomi kerakyatan tersebut haruslah menjadi pertimbangan khusus dalam penataan Pasar Malam di Kota Samarinda tersebut.
5.  Pasar  Malam  Berpotensi  untuk  Menyumbangkan  Pendapatan  Asli

## Daerah dari Retribusi Pasar Belum Dikelola dengan baik.
Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Retribusi Jasa  Umum  menentukan  bahwa  salah  satu  retribusi  di  sektor  jasa  umum  adalah retribusi  pelayanan  pasar  yang  di  pungut  atas  pelayanan  fasilitas  pasar tradisional/sederhana,  berupa  pelataran,  los  kios  yang  dikelola  pemerintah  daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
Selanjutnya pada Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Samarinda  Nomor 13 Tahun 2011  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  diatur  tentang  klasifikasi  kelas  pasar  adalah sebagai berikut:
a. Pasar Kelas A 1:  Pasar Segiri dan Pasar Pagi;
b. Pasar Kelas A 2:  Pasar  yang  sarana  dan  prasarana  secara  keseluruhan dibiayai oleh pemerintah, selain Pasar Pagi dan Pasar Segiri;
c. Pasar Kelas B 1:  Pasar  yang  penyediaan  sarasa  dan  prasarana  yaitu gedung  atau  bangunan  dibiayai  oleh  swasta,  sedangkan  tanah  milik Pemerintah atau sebaliknya yang lokasinya di tengah kota;
d. Pasar Kelas B 2:  Pasar  yang  menyediakan  sarana  dan  prasana  yaitu gedung  atau  bangunan  dibiayai  oleh  swasta,  sedangkan  tanah  milik Pemerintah dan atau sebaliknya yang lokasinya di pinggiran kota.
e. Pasar Kelac C: Pasar  yang  sarana  dan  prasarana  dan  atau  tanah bangunan  milik  swasta,  perorangan  atau  badan  yang  pengelolaannya bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Dinas Pasar.
f. Pasar Kelas D: Pasar  desa,  pasar  musiman,  pasar  kaget/malam  dan tempat  usaha/jualan  sejenisnya  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kota Samarinda/Dinas Pasar.
g. Pasar Kelas E: Stan/tempat pameran atau promosi yang memanfaatkan fasilitas pasar dan pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar.
Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  32  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Jasa  Umum tersebut  dengan  tegas  telah di tentukan  bahwa  Pasar  Kaget/Pasar  Malam  adalah  termasuk  dalam  klasifikasi  Pasar
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
Kelas  D  dan  tempat  usaha/jualan  sejenisnya  dikelola  oleh  Pemerintah  kota Samarinda/Dinas Pasar.
Terkait  dengan  ketentuan  yang  diatur  pada  Pasal  32  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  tersebut, sesungguhnya  secara  hukum  Pasar  Kaget/Pasar  Malam  sudah  diakui  keberadaannya oleh  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda,  hanya  saja  tidak  di  tindak  lanjuti  dengan pengelolaan  tempat  usaha/jualan  sejenisnya  oleh  Pemerintah  Kota  Samarinda/Dinas Pasar, sehingga Pasar Malam yang ada di Kota Samarinda, seluruhnya dikelola secara swadaya  oleh  masyarakat  setempat,  khususnya  oleh  ketua  rukun  tetangga  (RT) dimasing-masing  lokasi  pasar  malam.  Faktual  tersebut  membuat  ketentuan  untuk penerapan  struktur  besarnya  tarif  retribusi  sebesar  Rp.  1.000,-  (Seribu  Rupiah) perhari/m2 terhadap setiap emperan/PKL Pasar Malam tidak dapat dilaksanakan.

## 6. Pasar Malam Membuat Kemacetan
Pasar  malam  faktanya  memang  membuat  kemacetan,  dikarenakan  sebahagian besar  kegiatan  pasar  malam  dilakukan  dengan  mempergunakan  bahu  bahkan  badan jalan  sebagai  tempat  berjualan  pedagang  pasar  malam.  Bahkan  di  beberapa  lokasi tidak sulit ditemukan pengendara mobil atau motor yang berbelanja tanpa turun dari kendaraannya, sehingga otomatis kondisi tersebut membuat lalu lintas jalan menjadi macet dan terganggu.
Beberapa ruas jalan di kota Samarinda yang merupakan jalan kelas 1 yaitu jalan arteri,  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan adalah jalan untuk nasional dan jalan untuk provinsi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain untuk lalu lintas jalan, seperti misalnya jalan Harun Nafsi dan Jalan H.M. Ardans, karena untuk jalan kelas 1 (jalan arteri) tersebut adalah jalan  yang di lintasi oleh kendaran-kendaraan berat dengan ukuran besar dan muatan  berat,  sehingga  pemanfaatan  jalan  kelas  1  (jalan  arteri)  tersebut  untuk kegiatan  pasar  malam  adalah  sangat  membahayakan  keselamatan,  khususnya keselamatan jiwa pedagang dan pembeli pasar malam tersebut.

## 7. Pasar Malam Merugikan Pedagang Pasar Tradisional
Dari penelitian empiris di lapangan pasar malam di Kota Samarinda, terungkap fakta  bahwa  keberadaan  pasar  malam  menjadi  momok  bagi  pedagang  pasar tradisional.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  lokasi  pasar  malam  yang  berdekatan dengan pasar tradisional dari hasil penelitian di temukan adanya penurunan daya beli masyarakat sekitar pasar tradisional pada hari setelah di gelarnya pasar malam.
Fakta  tersebut  adalah  hal  yang  sangat  wajar  terjadi  bila  dipertimbangkan  dari sisi  keperluan  pemenuhan  kebutuhan  dan  kemampuan  belanja  masyarakat  setempat. Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  pengaturan  tentang  zona  atau  jarak  pasar  malam dengan pasar tradisional, sehingga kedua pasar tersebut dalam prakteknya tidak akan terlalu  mempengaruhi  pendapatan  pedagang  pasar  tradisional  dan  pedagang  pasar malam secara signifikan.
8. Pengelolaan Lapak dan Parkir Pasar Malam yang Semrawut.
Pengelolaan  lapak  pasar  malam  yang  tidak  teratur  dan  terkesan  semrawut adalah  akibat  logis  dari  ketidak  mampuan  pengelolaan  lokal  Pasar  Malam  dalam mengelola  dan  mengkoordinasikan  pengaturan  lapak  dengan  para  pedagang  Pasar Malam,  terlebih  karena  pasar  malam  dikelola  oleh  masyarakat  setempat  maka  lebih
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
banyak  kebijakan  yang  ditempuh  dari  pada  penegakan  aturan,  karena  sesungguhnya Pasar  Malam  memang  belum  punya  aturan  yang  mengikat  untuk  penataan  dan pelaksanaannya,  sehingga  pengelolaan  lapak  pasar  malam  yang  semrawut  bukanlah suatu  kesalahan  yang  luar  biasa,  berbeda  halnya  bila  pasar  malam  telah  memiliki payung  hukum  aturan  dalam  penataannya,  maka  aturan-aturan  yang  jelas  dan  tegas dapat  diterapkan  secara  paksa  kepada  para  pedagang,  pengunjung  maupun masyarakat  sekitar  Pasar  Malan  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya.  Demikian  pula pengaturan  parkir  pasar  malam  yang  semrawut,  harus  ada  regulasi  yang  tepat  untuk pengaturan parkir di Pasar Malam tersebut, dengan pengelola yang ditugaskan secara swadaya  dan  atau  swakelola  misalnya  dengan  melibatkan  karang  taruna  atau  LPM setempat. 13

## 9. Pasar Malam adalah Wisata Rekreasional
Pasar  malam  adalah  pasar  rakyat  yang  selain  menjadi  kebutuhan  juga  sebagai tempat hiburan dengan biaya murah. Pengunjung pasar malam tidak hanya terdiri dari mereka yang ingin berbelanja akan tetapi juga banyak pengunjung yang datang hanya untuk  melihat  lihat  dan  menikmati  keramaian  pasar  malam.  Kondisi  tersebut menjadikan pasar malam berpotensi untuk menjadi wisata rekreasional, menjadi salah satu  objek  wisata  yang  akan  mampu  menarik  minat  wisatawan  dari  luar  untuk berkunjung bila di tata dengan baik dan professional. Untuk mencapai  Pasar Malam sebagai wisata rekreasional yang akan mampu menjadi salah satu tujuan wisata maka pasar  malam  perlu  tempat  yang  permanen,  untuk  meminimalisir  sulitnya  mencari lokasi untuk pasar malam yang permanen maka sebaiknya pasar malam dipusatkan 1 (satu)  titik  di  setiap  kelurahan  dengan  waktu  buka  yang  ditentukan  (Pukul  17.00 sampai dengan Pukul 22.00 WIT) serta perizinan yang jelas dan mudah, melengkapi sarana  dan  prasarana  toilet  umum,  pengaturan  kebersihan,  pengaturan  parkir  dan pengaturan lainnya  yang pada akhirnya membuat pasar malam menjadi tempat yang nyaman untuk pengunjung.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Penataan  Pasar  Malam  adalah  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  jual  beli antara  penjual  dan pembeli  terhadap  suatu  barang  yang  di  perjual  belikan  dengan  kesepakatan harga  berdasarkan  tawar  menawar,  di  suatu  tempat  bertemunya  penjual  dan pembeli  untuk  melaksanakan  transaksi,  sarana  interaksi  sosial  budaya masyarakat  dan  pengembangan  ekonomi  masyarakat. Dari  hasil  penelitian empirik  di  lapangan  tentang  Penataan  Pasar  Malam  berbagai  persepsi pemangku  kepentingan,  pemerintahan,  pengelola,  pedagang  dan  mengunjung pasar malam dapat di dinventariasi permasalahan penataan pasar malam antara lain:
a. Pasar  Malam  mengganggu  ketertiban  umum  karena  menggunakan fasilitas jalan umum;
13 Setiyanto, Masa Depan Pasar Tradisional , (Jakarta: DPMU Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2010),  hlm.  40-52.  Lihat  juga  S.  Zainudin, Pembangunan  dan  Perkembangan  Daerah ,  (Jakarta:  Pusat  Diklat Pembangunan dan Kependudukan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, 2005), hlm. 22.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
b. Perlindungan konsumen terhadap barang yang dipasarkan tidak terjamin;
c. Pasar  Malam  merupakan  kegiatan  ilegal  karena  belum  ada  payung hukumnya;
d. Pasar  Malam  menjadi  solusi  bagi  pedagang  kaki  lima  dan  pedagang asongan untuk menata usahanya;
e. Pasar  malam  berpotensi  untuk  menyumbangkan  pendapatan  asli  daerah dari retribusi pasar, belum dikelola dengan baik;
f. Pasar Malam membuat kemacetan;
g. Pasar Malam merugikan pedagang pasar tradisional;
h. Pengelolaan lapak dan Parkir pasar malam semrawut;
i. Pasar Malam adalah wisata rekreasional. Untuk mengatasi dan atau mencari solusi dari permasalahan Pasar Malam di  Kota  Samarinda,  maka  harus  dibentuk  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda tentang  Penataan  Pasar  Malam  di  Kota  Samarinda,  Peraturan  Daerah diharapakan  dapat  menjadi  jawaban  terhadap  semua  permasalahan  terkait penataan  Pasar  Malam  di  Kota  Samarinda,  Peraturan  Daerah  mana  akan menciptakan  Pasar  Malam  Rekreasional  dan  menjadi  salah  satu  tujuan  wisata kerakyatan  di  Kota  Samarinda  dan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari sektor  Retribusi  Pelayanan  Pasar.  Hal  tersebut  dengan  dasar  pertimbangan utama  bahwa  Peraturan  Daerah  adalah  suatu  produk  hukum  daerah  yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa dengan ancaman sanksi dan/atau ancaman  pidana,  sehingga  lebih  mempunyai  kekuatan  dan  kepastian  hukum, serta daya ikat dan payung hukum yang cukup untuk mengelola Pasar Malam di Kota Samarinda.
2. Saran
Mengingat  potensi  pasar  malam  cukup  besar  untuk  menjadi  salah  satu sumber  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  maka  perlu  segera  di bentukan  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  tentang  Penataan  Pasar  Malam  di Kota  Samarinda.  Dengan  terbentuknya  Peraturan  Daerah  maka  fungsi pengawasan  DPRD  Kota  Samarinda  perlu  ditingkatkan  terhadap  pelaksanaan Pasar Malam di Kota Samarinda, sehingga harapan agar Pasar Malam menjadi salah  satu  tambahan  objek  pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah berbasis  Ekonomi  Pancasila  di  Kota  Samarinda  dapat  tercapai  dengan  lebih maksimal.  Dengan  terbentuknya  Peraturan  Daerah  tentang  Penataan  Pasar Malam di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli  daerah  dan  diharapkan  pula  dapat  menjadi  payung  hukum  untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan pasar malam.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Aziz,  Sri  Woelan. Aspek-aspek  Hukum  Ekonomi  Pembangunan  di  Indonesia . Bandung: Citra Media Anak Bangsa. 1996.
Cides. Undang-undang  Persaingan  Suatu  Upaya  Mendukung  Persaingan  Sehat . Jakarta: Central for Information and Devolopment Studies. 1997.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
Erawaty,  A.F.  Elly. Membenahi  Perilaku  Bisnis  melalui  Undang-undnag  Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. Haribroto, H.S. Pengembangan Strategi Ekonomi . Jakarta: Penebar Swadaya. 1998.
Hatta, Mohammad. Penjabaran Pasal 33 UUD 45 . Jakarta: Mutiara. 1997. Kuntjoro,  Mudradjad. Strategi  Pengembangan  Pasar  Tradisional  dan  Modern . Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. 2008.
Lampert, Heinz. Ekonomi Pasar Sosial . Jakarta: Puspa Swara. 1994. Madjid,  Abdul.,  dan  Sri  Edi  Swasono. Wawasan  Ekonomi  Pancasila .  Jakarta:  UI Press. 1986.
Ramli,  Rizal. Liberalisasi  Ekonomi  dan  Politik  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Tiawa Wacana. 1997.
Setiyanto. Masa Depan Pasar Tradisional . Jakarta: DPMU Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 2010.
Soemitro,  Ronny  H. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Semarang:  Ghalia  Indonesia. 1982.
Nastiti, Titi Surti. Pasar di Jawa . Jakarta: Pustaka Jaya. 2003. Zainudin,  S. Pembangunan  dan  Perkembangan  Daerah .  Jakarta:  Pusat  Diklat Pembangunan  dan  Kependudukan  Badan  Diklat  Departemen  Dalam  Negeri. 2005.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan .  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2011  Nomor  82.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5234.
________________. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
________________. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan . Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  132.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444.
________________. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan dan Toko Modern .
________________. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10  Tahun  2012  tentang  Pengaturan  Lalu  Lintas  dalam  Keadaan  Tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas . ________________. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008  tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern .
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa .
________________. Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  13  Tahun  2011 tentang Retribusi Jasa Umum .