## Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia
Religious Court as Islamic Law Upholders in Indonesia
Andi Intan Cahyani Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: intan_cahyani@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 10 Juni 2019 Revisi I 13 Juni 2019

## Revisi II
17 Juni 2019 Disetujui 24 Juni 2019 Keberadaan  Pengadilan  Agama  sebagai  pengadilan    Islam  limitatif mempengaruhi  masyarakat  Islam  untuk  mendapatkan  keadilan.  Dengan demikian, adanya Undang-Undang 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua
Undang-Undang  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Menjadi tongak  supremasi  hukum  peradilan  Agama  di  Indonesia.  Sumber  hukum Pengadilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil yang bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  atas  perubahan  kedua  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan  sumber hukum formil adalah sumber hukum yang  terdiri dari hukum perundang- undangan,  hukum  kebiasaan,  hukum  yurisprudensi,  hukum  agama  dan hukum  adat  yang  dinyatakan  sebagai  hukum  positif.  Kewenangan memeriksa,  memutuskan  dan  menyelesaikan  Perkara  di  tingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam    merupakan  tanggung  jawab Pengadilan  Agama  yang  didasari  atas  kewenangan  relatif  dan kewenangan absolut.
Kata Kunci : Peradilan Agama
The  existence  of  the  Religious  Court  as  an  Islamic  court  that  limits  the influence of the Islamic community to obtain justice. Thus, the existence of Law  Number  50/2009  on  the  second  amendment  to  Law  Number  7/1989 concerning the Religious Courts, has become a pillar of the supremacy of the  law  of  the  Religious  Courts  in  Indonesia.  The  legal  source  of  the Religious  Courts  in  general  consists  of  material  legal  sources  sourced from  Islamic  law  and  material  law  which  are  bound  by  Law  Number 50/2009  concerning  the  second  amendment  to  Law  Number  7/  1989 concerning Religious Courts and formal legal sources are sources of law which  consists  of  statutory  law,  customary  law,  jurisprudential  law, religious  law  and  customary  law  which  are  stated  as  positive  law.  The authority  to  examine,  decide  and  settle  cases  in  the  first  level  among people who are Muslim is the responsibility of the Religious Court which is based on relative authority and absolute authority.
Keywords: Religious Courts

## Peadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia
Andi Intan Cahyani

## A. PENDAHULUAN
Peranan  pengadilan  tidak  dapat  disanksikan  lagi,  sebab  dengan  Lembaga Pengadilan,  segala  yang  menyangkut  hak  dan  tanggung  jawab  yang  terabaikan  dapat diselesaikan,  lembaga  ini  memberikan  tempat  bahkan  membantu  kepada  mereka  yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas  perbuatan  yang  dilakukan  yang  merugikan  pihak  lainnya.  Aktivitas  Lembaga Pengadilan  demikian  itu  pada  dasarnya  adalah  berupaya  menghubungkan  rumusan- rumusan  hukum  yang  sifatnya  masih  abstrak,  karena  dengan  melalui  bekerjanya Lembaga  Pengadilan,  hukum  itu  baru  dapat  diwujudkan,  sebagaimana  dikatakan  oleh Satjipto Raharjo, bahwa kehadiran lembaga hukum itu merupakan operasionalisasi dari ide  rumusan  konsep-konsep  hukum  bersifat  abstrak.  Melalui  lembaga  dan  bekerjanya lembaga-lembaga  itulah,  hal-hal  yang  bersifat  abstrak  tersebut  dapat  diwujudkan  ke dalam kenyataan. 1
Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh Badan Peradilan, yang memiliki kemampuan untuk bertindak memaksakan  keputusannya  kepada  para  pihak  dengan  menggunakan  sistem  sanksi tertentu.  Pranata  peradilan  itu  amat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  apabila  cara  yang pertama  dan  cara  yang  kedua  mengalami  jalan  buntu.  Bahkan  terhadap  tindakan pelanggaran  hukum  dan  kejahatan,  peradilan  merupakan  satu-satunya  pranata  yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk menyelesaikannya. 2
Lingkungan  peradilan  yang  merupakan  kekuasaan  kehakiman  terbagi  menjadi empat,  yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan Tata Usaha  Negara.  Masing-masing  lembaga  tersebut  memiliki  ruang  lingkup  dan wewenangnya  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  yang  keseluruhannya  di  bawah naungan  Mahkamah  Agung.  Peradilan  Agama  merupakan  peradilan  yang  memiliki kekhususan  dalam  cakupan  serta  wewenangnya.  Dimulai  dari  penyelesaian  perkara- perkara  tertentu  yang  kemudian  pada  golongan  rakyat  tertentu  pula.  Hukum  Acara Perdata  Peradilan  Agama  adalah  hukum  yang  berfungsi  mengatur  lalu  lintas pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama.  Dengan menggunakan  hukum  acara  ini  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  memulihkan  hak- haknya  yang  telah  dirugikan  oleh  pihak  lain  melalui  pengadilan,  tidak  main  hakim sendiri.  Dalam  hukum  acara  perdata  diatur  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh  masing-masing  pihak  yang  berperkara  secara  seimbang  di  depan  sidang pengadilan. 3 Berangkat  dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  beberapa  sub permasalahan  yakni  bagaimana  kedudukan  Kekuasaan  Kehakiman  Peradilan  Agama sebagai  penegak  Hukum  Islam,  dan  bagimana  cakupan,  wewenang  Peradilan  Agama serta sumber hukum acara Peradilan Agama?
1 Rusli  Muhammad, Potret  Lembaga  Pengadilan  Indonesia (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada,2006), h. 4.
2 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), h.15.
3 Abdul  Halim  Talli, Asas-asas  Peradilan  Dalam  Risalah  Al-Qada  Kritik  Terhadap  Beberapa Asas Peradilan di Indonesia (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), h.113-114.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini  merupakan kepustakaan merupakan pengumpulan  data  dan informasi  yang  diperoleh  langsung  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang- undangan,  pendapat  para  ahli  hukum,  dokumen  serta  tulisan  lain  yang  terkait  materi yang  dibahas  sebagai  penunjang.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menguraikan,  menggambarkan,  dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN
Kedudukan  Kekuasaan  Kehakiman  Peradilan  Agama  sebagai  Penegak  Hukum Islam di Indonesia
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia tahun 1945 telah membawa  perubahan  dalam  kehidupan  ketatanegaraan,  khususnya  dalam  pelaksanaan kekuasaan  lembaga  peradilan.  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, menurut pandangan Satjipto Rahardjo adalah sebuah kenyataan untuk  berburu  kebenaran  walaupun  pada masa  tertentu  harus mengakui  kegagalan  dan keterbatasannya,  sebab  kebenaran  hasil  karya  manusia  adalah  relatif.  Berdasarkan perubahan tersebut, di tegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan  Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 4
Kekuasaan  kehakiman  menjadi  kekuasaan  yang  fundamental  sebagai  poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan tanpa campur kekuasaan lain. Dalam pandangan Bagir Manan menyebutkan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh kekuasaaan  kehakiman:  1)  sebagai  bagian  dari  sistem  pembagian  atau  pemisahan kekuasaan  antara  badan-badan  penyelengara  negara,  kekuasaan  kehakiman  diperlukan untuk  menjamin  dan  melindungi  kebebasan  individu;  2)  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  sangat  diperlukan  untuk  mencegah  pemerintahan  yang  bertindak  sewenang- wenang  dan  menindas;  3)  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  diperlukan  untuk menilai  keabsahan  suatu  peraturan  perundang-undangan  sehingga  sistem  hukum  dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik. 5
Independensi  Lembaga  Peradilan  tidak  lain  adalah  kebebasan  dan  kemandirian Pengadilan  dalam  menjalankan  fungsi  dan  peranannya.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  kebebasan  fungsional  menurut  Oemar  Seno  Adji  bahwa  kebebasan  fungsional seperti  diketahui,  mengandung  larangan  ( verbod )  menurut  hukum  tata  negara  bagi kekuasaan  negara  lainnya  untuk  mengadakan  intervensi  dalam  pemeriksaan  perkara- perkara  oleh  hakim,  dalam oordeervorming mereka  menjatuhkan  putusan.  Dalam perundang-undangan  Indonesia,  Lembaga  Peradilan  mengalami  eksistensi  pengertian, dengan  menyatakan  bahwa  tidak  terbatas  pada  kebebasan  campur  tangan  dari  pihak kekuasaan  negara  lainnya,  melainkan  pada  kebebasan  dari  paksaan  dan  rekomendasi dari pihak ekstra yudisial. 6 Kemandirian peradilan tidak terlepas dari keberadaan Badan Peradilan  di  Indonesia.    Landasan  yuridis  mengenai  lingkungan  peradilan  diatur  pada
4 Ahmad Mujahidin, Peradilan satu atap di Indonesia (Bandung, PT Refika Aditama, 2007), h.1
5 Achmad  Edi  Subiyanto, Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  kehakiman  setelah  Perubahan UUD 1945 , Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, h. 665-667.
6 Ahmad Mujahidin, Peradilan satu atap di Indonesia , h.14 .

## Peadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia
Andi Intan Cahyani
Pasal  10  serta  pembentukan  Pengadilan  Khusus  dan  Mahkamah  Syar’iyah  diletakkan pada  Pasal  15  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang    No.  48  Tentang    2009  yang menyatakan:  1)  Pengadilan  khusus  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan peradilan  sebagaimana  dimaksud  dalan  Pasal  10  diatur  degan  Undang-Undang;  2) Peradilan Syariah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus  dalam  lungkungan  peradilan  agama  sepanjang  kewenangannya  meyangkut kewenangan  peradilan  agama,  dan  merupakan  peradilan  khusus  dalam  lingkungan peradilan  umum,  sepanjang  kewenangannya  menyangkut  kewenangan  Peradilan Umum. 7
Kepentingan  negara  harus  terwakili  dalam  proses-proses  penyelenggaraan peradilan,  namun  kepentingan  negara  harus  mendapat  legitimasi  dan  atau  berdasarkan pada  hukum,  dan  sedapat  mungkin  tidak  akan  mengorbankan  kepentingan  rakyat, demikian  pula  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  putusan  Lembaga  Pengadilan  sebagai lembaga integrasi harus memuat dan mewakili ketiga kepentingan itu sehingga semakin memantapkan  terwujudnya  keadilan  yang  menjadi  tujuan  utamanya. 8 Pelaksanaan sistem peradilan pada hakikatnya sangat berpengaruh pada kepentingan rakyat sebagai pijakan  dalam  menghadapi  persoalan  tertentu.    Kehadiran  asas  peradilan  yang meneragkan tentang ketidakbolehan menolak perkara dengan dalil hukum tidak ada atau hukum  kurang  jelas  menjadi  kekuatan  di  dalam  melindungi  kepentingan  rakyat  pada khususnya.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  Pasal  16  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  yaitu:  1)  Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada  atau  kurang  jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadili;  2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamian. 9
Peradilan  dapat  diidentifikasi  sebagai  bagian  dari  pranata  hukum  ( legal institusion) untuk  memenuhi  kebutuhan  penegak  hukum  dan  keadilan.  Gambaran pertumbuhan  dan  perkembangan  peradilan,  dan  hukum  pada  umumnya  juga  sangat bergantung  pada  pranata  politik  yang  berbasis  pada  struktur  sosial,  pola  budaya,  dan perkembangan ekonomi. Proses peradilam merupakan sesuatu yang bersifat aktual yang mengacu  kepada  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat.  Peradilan  sebagai  pranata sosial tidak berdiri dan bekerja secara otonom melainkan berada pada proses pertukaran dengan  lingkungannya. 10 Pentingnya  lembaga  peradilan  sebagai  wadah  integrasi  dari berbagai  kepentingan  baik  kepentingan  negara,  kepentingan  hukum  dan  kepentingan masyarakat.  Lembaga  Peradilan  menjadi  saran  integrasi  yang  harus  mampu menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut, tanpa mendominankan atau mengabaikan suatu kepentingan. 11
7 M. Fauzan , Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia ( Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 4.
8 Rusli  Muhammad, Potret  Lembaga  Peradilan  Indonesia (Jakarta:  PT  Rajawali  Grafindo Persada, 2006), h. 9.
9 M. Fauzan , Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, h. 4.
10 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), h. 9-10.
11 Rusli  Muhammad ,  Potret  Lembaga  Peradilan  Indonesia (Jakarta:  PT  Rajawali  Grafindo Persada, 2006),  h. 9.
Proses Interaksi dialami oleh masyarakat Islam di Indonesia. Hal itu berlangsung dalam jangka yang panjang, yaitu sejak masyarakat islam menjadi kekuatan politik pada masa  kekuasaan  Islam  hingga  sekarang.  Salah  satu  produk  interaksi  adalah  Peradilan Islam  di  Indonesia,  yang  secara  resmi  disebut  Peradilan  Agama,  sebagai  salah  satu bagian  dari  peradilan  negara.  Dengan  demikian,  maka  Peradilan  Agama  adalah Peradilan  Islam  di  Indonesia.  Peradilan  agama  sebagai  perwujudan  peradilan  Islam  di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 12
Sebenarnya jika ditinjau dari sejarahnya, keberadaan Lembaga Peradilan Agama telah  diakui  sejak  lama.  Pemerintah  Belanda  membentuknya  dengan  Staatblad  (LN) 1882 No. 152 jo Staatblad 1937 untuk Peradilan Agama  di Jawa dan Madura, StaatBlad 1937  No.  638  dan  639  di  Kalimantan  Selatan.  Kemudian  setelah  Indonesia  merdeka, pemerintah  membentuk  Peradilan  Agama  untuk  selain  Jawa-Madura  dan  Kalimantan Selatan  dengan  peraturan  pemerintah  Nomor  45  Tahun  1975.  Akan  tetapi,  dalam peraturan-peraturan  tersebut  tidak  diatur  tentang  hukum  acara  mengenai  tata  cara memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  perkara.  Sehingga  para  hakim  Peradilan Agama  mengambil  intisari  hukum  acara  yang  ada  dalam  kitab  kitab  fikih  yang  dalam penerapannya  berbeda  antara  Pengadilan  agama  yang  satu  dengan  pengadilan  agama yang  lain. 13 Sedangkan  produk  hukum  Undang  –Undang  Nomor  50  Tahun  2009  atas perubahan  kedua  Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, lahir dari konfigurasi politik yang demokratis dan karakter hukum yang responsif. Maka dari  segi  perspektif  materi  hukum,  politik  hukum  pemerintah  bersifat  otonom  dan responsif atau populistik, dimana produk  hukum ini mencerminkan harapan masyarakat dan rasa keadilan. 14
Peradilan  Agama  adalah  Peradilan  Islam  di  Indonesia,  sebab  dari  jenis-jenis perkara  yang  boleh  seluruhnya  adalah  jenis  perkara  menurut  agama  Islam.  Tegasnya, Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang disesuaikan dengan (dimutatis mutandiskan)  dengan  keadaan  di  Indonesia.  Di  sisi  lain,  Pengadilan  Agama  adalah peradilan perdata sedangkan peradilan umum adalah juga  peradilan perdata di samping peradilan  umum.  Jika  lihat  dari  aasas-asas  hukum  acara,  tentulah  ada  prinsip-prinsip kesamaannya  secara  umum  di  samping  secara  khusus  tentu ada  pula  perbedaan  antara Hukum Acara Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. 15 Dengan kata  lain,  Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman yang  ikut  berfungsi  dan  berperan  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban,  dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Karenanya, Peradilan Agama ini disebut peradilan khusus.
Secara  yuridis  Undang-Undang  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama memberikan landasan Yuridis yang kuat. Dengan penetapan Undang-undang Nomor 50 Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  tersebut  menempatkan  Peradilan  Agama  sama
12 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , h. 24.
13 Aris  Bintania, Hukum  Acara  peradilan  Agama  dalam  kerangka  Fiqh  al-Qadha ,  (Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.2
14 Abdul halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 164
15 Roihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Edisi  Terbaru (Jakarta:  PT  Grafindo Persada, 2016), h. 6-7

## Peadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia
Andi Intan Cahyani
dengan  lembaga  Peradilan  lainya.  Tetapi  dalam  hal  kompetensi  untuk  menyelesaikan perkara  tidak  sepenuhnya  diberikan  kewenangan  itu,  masih  ada  pilihan  hukum  bagi pencari  keadilan. 16 Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  membawa perubahan  dasar  yang  terjadi  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama,  di  antaranya;  1) Peradilan  Agama  telah  menjadi  peradilan  mandiri  serta  kedudukannya  telah  sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer,dan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Nama, Susunan  dan  Wewenang  atau  kekuasaan    serta  hukum  acara  Peradilan  Agama  telah sama dan seragam diseluruh Indonesia. Terciptanya hukum acara Peradilan agama yang akan  memudahkan  terwujudnya  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang  berintikan keadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama.  3)  Perlindungan  terhadap  wanita  lebih ditingkatkan  salah  satunya  dengan  memberikan  hak  yang  sama  kepada  istri  dalam berproses membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama. 4) Dalam penyusunan dan  pembinaan    hukum  nasional  5)  Menetapkan  upaya  pengalihan  berbagai  asas  dan kaidah  hukum  Islam  melalui  yurisprudensi.  6)  Terlaksananya  ketentuan-ketentuan dalam  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  terutama  yang  disebut  pada Pasal  10  ayat  (1)  mengenai  kedudukan  Pengadilan  Agama  dan  Pasal  12  tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

## Sumber Hukum Acara Peradilan Agama
Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu: a) sebagai asal hukum atau permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya; b) menunjukkan hukum terdahulu; c) sebagai  sumber  berlakunya;  d)  sebagai  sumber  mengenal  hukum  misalanya  Undang- Undang,  dokumen  dan  sebagainya;  e)  sebagai  sumber  terjadinya  hukum  yang menimbulkan hukum. 17
1) Hukum Materil Peradilan Agama
Menurut  Roihan  A.  Rasyid,  Peradilan  Agama  merupakan  peradilan  Islam  di Indonesia,  hal  tersebut  didasari  atas  jenis-jenis  perkara  yang  ditangani  oleh  peradilan agama  dan  diatur  dalam  ketentuan  agama  Islam.  Terbentuknya  peradilan  agama  di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari’ah. Semuanya ini sejalan dengan hukum Islam 18 . Sumber hukum materil dari hukum materil Pengadilan Agama adalah bersumber dari hukum Islam. 19
Hukum  Islam  merupakan  bagian  integral  ajaran  Islam  yang  tidak  dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam. Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir, berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum materil Islam merupakan keharusan konstitusional  yuridis.  Beberapa  bagian  hukum  Islam  kemudian  benar-benar  diangkat dalam  peraturan  perundang-undangan    baik  secara  tersurat  maupun  tersirat.  Secara hukum  materil,  lembaga  Peradilan  Agama  dapat  menjalankan  kewenanganya  sebagai peradilan  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  untuk  memutus  perkara  tidak  lagi  secara
16 Supardin, Lembaga  Peradilan  Agama  dan  Penyatuan  Atap (Makassar,  Alauddin  University Press, 2012,) h. 77.
17 Domiri, Analisis  tentang    Sistem  Peradilan  Islam  di  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Tahun ke. 47 No. 3Juli -September 2016, h. 334.
18 Abd.  Halim  Talli, Peradilan  Islam  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia (Cet.  I;  Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 216.
19 Domiri, Analisis tentang Sistem Peradilan Islam di Indonesia , h. 334.
langsung  menggunakan  Al-Quran  dan  Hadis  ataupun  sumber-sumber  hukum  Islam lainnya  semisal  Ijma,  Qiyas,  Istihsan,  Istihab  ataupun  kitab-kitab  fiqh  tertentu  yang menjadi  standar  hukum  Islam, 20 kecuali    jika  kemudian  terjadi  pertentangan  paham, maka  Al-Quran  dan  standar  hukum  Islam  lainnya  dapat  dijadikan  rujukan  secara langsung. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisā/4: 59.
                                                                                                                                
                                                                                          
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan  ulil amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat  tentang  sesuatu, Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Ayat  ini  menjelaskan  tentang  perintah  untuk  mendorong    manusia  di  dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur, taat kepada Allah dan Rasul, tunduk kepada ulil  amri  serta  menyelesaikan  perselisihan  berdasarkan  nilai  yang  diajarkan  oleh  Al- Quran  dan  Sunnah.  Yang  demikian  itu,  nilai-nilai  Al-Quran  dan  Sunnah  baik  lagi sempurna demi kehidupan dunia maupun akhirat kelak. 21 Kedudukan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum di dalm tataran hukum Islam dijelaskan pula dalam firman Allah QS Al-Maidah/5:48-49.
                                                                                                                            
                                                                                                                          
                                                                                                                      
                                                                                                                  
                                    
                                                                                
                                                      
Terjemahnya:
Dan  Kami  telah  turunkan  kepadamu  Al  Quran  dengan  membawa  kebenaran, membenarkan  apa  yang  sebelumnya,  Yaitu  Kitab-Kitab  (yang  diturunkan sebelumnya)  dan  batu  ujianterhadap  Kitab-Kitab  yang  lain  itu;  Maka
20 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha , h. 147-148.
21 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah,  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Quran, Volume  2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 583-584.

## Peadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia
Andi Intan Cahyani
putuskanlah  perkara  mereka  menurut  apa  yang  Allah  turunkan  dan  janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan  yang  terang.  Sekiranya  Allah  menghendaki,  niscaya  kamu  dijadikan-Nya satu  umat  (saja),  tetapi  Allah  hendak  menguji  kamu  terhadap  pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali  kamu  semuanya,  lalu  diberitahukan-Nya  kepadamu  apa  yang  telah kamu perselisihkan itu, 49) Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  dan  janganlah  kamu  mengikuti hawa  nafsu  mereka.  dan  berhati-hatilah  kamu  terhadap  mereka,  supaya  mereka tidak  memalingkan  kamu  dari  sebahagian  apa  yang  telah  diturunkan  Allah kepadamu.  jika  mereka  berpaling  (dari  hukum  yang  telah  diturunkan  Allah), Maka  ketahuilah  bahwa  Sesungguhnya  Allah  menghendaki  akan  menimpakan mushibah  kepada  mereka  disebabkan  sebahagian  dosa-dosa  mereka.  dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
Sejalan dengan itu, Muatan hukum Al-Quran dan Sunnah secara tertulis maupun tersirat  telah  dimuat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7    Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.  Akan    tetapi,    hukum  materilnya  masih  tetap  terikat  pada Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  Perwakafan Tanah Milik dan sebagian tercantum dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf,    Peraturan  Menteri  Agama Nomor  1  Tahun  1978  tentang  Peraturan  Pelaksanaaan  PP  Nomor  28  Tahun  1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakium, Undang-Undang Nomor  38  tahun  1999  tentang    Pengelolaan  Zakat,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.  .
Produk  peraturan  perundang-undangan  yang  selanjutnya  sebagai  representasi hukum  Islam  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kedudukan  Kompilasi  Hukum  Islam merupakan  makna  kehidupan  masyarakat  Islam  Indonesia  yang  mengandung  norma hukum.  Kompilasi  Hukum  Islam  disepakati  oleh  Alim  Ulama  Indonesia  dan  menjadi rangkaian hukum tertulis dan masuk sebagai tata hukum Indonesia di dalam Instrumen Inpres  Nomor 1 Tahun 1991. 22 Secara legitimasi Kompilasi Hukum  Islam,  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Majelis  Ulama  Indonesia digolongankan  sebagai  hukum  materil, 23 sebagai  pedoman  untuk  menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. 24
Legislasi  hukum  materil  Islam  dalam  tatanan  kehidupan  bernegara  ke  dalam berbagai  peraturan  dan  perundang-undangan  tersebut,  sebagai  upaya  unifikasi  hukum Islam  untuk  menghindari  terjadinya  ketidakpastian  hukum  akibat  perbedaan  putusan
22 Dadang  Hermawan  dan  Sumardjo, Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Materiil  Pada Peradilan Agama, Yudisia, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, h. 26.
23 Domiri, Analisis tentang Sistem Peradilan Islam di Indonesia , , h. 335.
24 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), h. 158
terhadap  perkara  antara  Pengadilan  Agama  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia. 25 Atas dasar  tersebut,  kepastian  hukum  Islam  dapat  diwujudkan  melalui  kebenaran.  Wujud kebenaran dapat diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal  pembuktian  dan  kebenaran  itu  pula  harus  di  yakini  oleh  hakim  sehingga kebenaran itu dianggap bernilai kebenaran hakiki. 26

## 2) Hukum Formil Peradilan Agama
Sumber  hukum  formal  di  Indonesia  terdiri  dari  hukum  perundang-undangan, hukum  kebiasaan,  hukum  yurisprudensi,  hukum  agama  dan  hukum  adat  yang dinyatakan  sebagai  hukum  positif.  Keberadaan  hukum  formil  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  tujuan  utama  diajukannya  suatu  perkara  di  Pengadilan  adalah  tegaknya  hukum materil. Semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum materil tersebut harus tunduk  pada  ketentuan  hukum  acara  (formil). 27 Hukum  acara  sebetulnya  mengabdi kepada  hukum  material,  kedudukan  hukum  acara  pada  dasarnya  juga  mengutamakan kebenaran  formal.  Namun,  tidak  berarti  hukum  acara  mengesampingkan  kebenaran materil.  Dalam  hukum  acara  peradilan  Islam  atas  dasar  hadis  Rasululah  Saw, menerangkan  bahwa  Allah  memerintahkan  untuk  menyelesaikan  perkara  menurut zahirnya.  Kata  zahir  bukanlah  berarti  kebenaran  formal  menurut  istilah  Hukum  Acara Perdata  Umum.  Akan  tetapi,  maksudnya  adalah  kebenaran  hakikat  secara  formal  atau kebenaran materil menurut kemampuan manusia. 28
Hukum  Acara  Peradilan  Agama  khususnya  hukum  formil  menjadi  konkret sesuai  dengan  isi  Undang-Undang  pada  Pasal  54  yang  berbunyi  Hukum  Acara  yang berlaku  pada  Peradilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah  Hukum  Acara Perdata  yang  berlaku  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  kecuali  yang  telah  diatur dalam  Undang-Undang  ini”. 29 Sejak  berlakunya  Undang-Undang  50  Tahun  2009  atas perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama menerangkan bahwa hukum acara yang diberlakukan adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang lain. Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum adalah HIR dan R.Bg sebagaimana Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun1965  dan kemudian  dipertegas  lagi  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 1965. Pada kesimpulannya hukum acara Peradilan Umum tersebut juga diberlakukan  Peradilan  Agama  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9    Tahun  1975  dan  hal-hal  lain  yang  telah diatur dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu sendiri. 30
Peraturan  perundang-undangan  tentang  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  bagi lingkungan  Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan  Agama,  meliputi,  Undang-Undang
25 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha , h. 149.
26 Abd.  Halim  Talli, Asas-Asas  Peradilan  dalam  Risalah  Al-Qada  terhadap  Beberapa  Asas Peradilan di Indonesia, h.131.
27 Abd.  Halim  Talli, Asas-Asas  Peradilan  dalam  Risalah  Al-Qada  terhadap  Beberapa  Asas Peradilan di Indonesia, h. 114.
28 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , h. 9-10.
29 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , h.20.
30 Abdul  Manan, Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan (Jakarta:  Kencana,  2010),  h. 181.

## Peadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia
Andi Intan Cahyani
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Ada tiga peraturan yang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang 50 tahun 2009  atas  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama: 31
1. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  1990  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama.
2. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Peradilan  Agama  telah  mengalami amandemen sebanyak dua kali. Amandemen pertama Undang-undang Peradilan Agama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Perubahan  pertama  terjadi pada  era  reformasi,  pada  perubahan  tersebut  belum  secara  menyeluruh  mengatur penyatuan atap Lembaga  Peradilan Agama pada Mahkamah Agung. 32 Dan tahun 2009 Undang-Undang  Peradilan  Agama  kembali  diamandemenkan  melalui  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  sebagai  amandemen  kedua  dari  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1987.

## Kewenangan Peradilan Agama
Susunan  pengadilan  terdiri  dari  pimpinan,  hakim  anggota,  panitera,  sekertaris dan juru sita. Pengadilan bertugas memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana di tingkat pertama. 33 Tindakan pengadilan Agama  di  dalam  melaksanakan  tugas  disebut  Peradilan  Agama.  Peradilan  Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus dikarenakan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. 34 Kekhususan tersebut terlihat dalam tugas pokok Pengadilan Agama  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara  yang  menjadi kewenagannya. 35 Kewenangan  atau  kompetensi  sering  disebut  dengan  kekuasaan. Menurut  Barda  Nawawi  Arif,  kekuasaan  Lembaga  Peradilan  dilatarbelakangi  sebagai bentuk  kekuasaan  negara  di  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  demi terselenggaranya  negara  hukum  Republik  Indonesia.  Hakekat  kekuasaan  menurut Karl Olivecrone mengatakan kekuasaan sebagai kekuatan yang terorganisasi. Sejalan dengan itu, kekuasaan menjadi kemampuan umum di dalam menjamin pelaksanaan pelaksanaan kewajiban yang mengikat unit organisasi dalam suatu sistem. 36
Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar   Negara Republik Indonesia 1945 sesuai Pasal 2 ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  48  Tahun  2009.  Hal  tersebut  ditegasakan  pula dalam  konsideran  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009    menyatakan
31 Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyataan Atap , h. 78.
32 Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap, h. 89-90.
33 Abdulkadir  Muhammad. Hukum Acara  Perdata  Indonesia (Bandung:  PT Citra Aditya Bakri, 2012), h . 24.
34 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , h. 5-6 .
35 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
36 Ibnu  Subarkah,  Dilematika Kekuasaan  Lembaga  Peradilan  Dan  Keadilan  Dalam  Frame Desentralisasi Pemerintahan (Suatu Common Sense) , Jurnal Konstitusi,Vol. IV, No.1, Juni 2011, h. 144.
kekuasaan  kehakiman  menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945 merupakan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  yang  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  utamanya  Peradilan  Agama  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 37
Kewenangan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut  dua  hal,  yaitu  kewenagan  relatif  dan  absolut.  Sebagai  peradilan  khusus Pengadilan  Agama  memiliki  kewenagan  relatif  yang  diartikan  sebagai  kekuasaan pengadilan  yang  satu  jenis  dan  satu  tingkatan,  dalam  perbedaannya  dengan  kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, 38 misalnya antara Pengadilan Agama  Gowa  dengan  Pengadilan  Agama  Takalar  yang  sama  sebagai  lingkungan Pengadilan  Agama  dan  satu  tingkatan  pada  tingkat  pertama.  Dengan  demikian, kewenangan  relatif  memiliki    urgensitas  yang  sehubungan  dengan  Pengadilan  Agama mana  orang  akan  mengajukan  perkara  dan  hak  eksepsinya.  Jadi,  masing-masing Pengadilan  Agama  mempunyai  wilayah  hukum  (  yurisdiksi  relatif)  tertentu    meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.  Pada Pasal 4 ayat 1 Undang- Undang Nomor 50 Tahun  2009  bahwa  “  Pengadilan  Agama  berkedudukan  di  kota  madya  atau  ibu    kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kota madya atau kabupaten”. 39 Pada dasarnya tempat  kedudukan  Pengadilan  Agama  ada  di  kota  madya  ata  ibu  kota  kabupaten yang daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  kota  madya  atau  kabupaten,  tertapi  tidak  menutup kemungkinan adanya suatu pengecualian.
Kewenagan  absolut  merupakan  kewenangan  pengadilan  yang  berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaanya adalah  jenis  perkara  atau  jenis  pengadilan  atau  tingkatan  pengadilan  lainnya. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolut pengadilan atau bukan. Jika jelas bukan termasuk kekuasaan absolut, Pengadilan Agama dilarang menerima apalagi memeriksa perkara  tersebut.  Rumusan  kewenagan  Pengadilan  Agama  terdapat  dalam  Pasal  49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.
Kewenangan  Pengadilan  Agama  mengalami  perubahan  pasca  adanya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1987  tentang  Pengadilan  Agama.  Pengadilan  Agama semulanya  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutuskan  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  di  bidang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  dan  hibah,  serta wakaf dan sedekah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Akan tetapi, pada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan  Agama,  kewenangan Pengadilan Agama mengalami penambahan pada perkara yang menyangkut infaq, zakat serta  ekonomi  syariah.  Sejauh  ini,  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  masih bertugas  pada  9  bidang  saja  sesuai  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006. Meskipun  Undang-Undang  Pengadilan  Agama  kembali  diubah  atas  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Menurut  Yahya  Harahap,  mengenai  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  49  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006    Jo.  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  50  Tahun  2009  menegaskan  bahwa:  a)  para  pihak  yang  bersengketa
37 Abd Halim Talli, Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada , 117-118.
38 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , h. 25.
39 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

## Peadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia
Andi Intan Cahyani
adalam pemeluk agama Islam; 2) Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan ekonomi syariah; c) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan hukum  Islam.  Dengan  demikian,  asas  personalitas    keislaman    di  dalam  kewenangan absolut meliputi dua hal, yaitu: 1) kedua belah pihak, atau para pihak harus sama-sama beragama  Islam,  dan  2)  hubungan  hukum  yang  mengikat  pada  perkara  berdasarkan hukum  Islam.  Karenanya  Peradilan  Agama  memutuskan  dan  menyelesaikan  perkara berdasarkan  hukum  Islam. 40 Peradilan  Agama  sebagai  penegak  hukum  di  Indonesia melindungi pihak yang membutuhkan keadilan menjadikan masyarakat khususnya umat Islam untuk mendapatkan keadilan dan melingdungi kepentingannya.

## PENTUTUP Kesimpulan
1. Kekuasan  kehakiman  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dana  Badan Peradilan  dibawahnya  seperti  lingkungan  Peradilan  Umum,  lingkungan Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan  Militer,  lingkungan  Peradilan  Tata Usaha Negara.
2. Sumber hukum Pengadilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil  yang  bersumber  dari  hukum  Islam  dan  hukum  materil  yang  terikat dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan  sumber  hukum formil  adalah  sumber  hukum  yang  terdiri  dari  hukum  perundang-undangan, hukum  kebiasaan,  hukum  yurisprudensi,  hukum  agama  dan  hukum  adat  yang dinyatakan sebagai hukum positif.
3. Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam.  Kewenangan  Pengadilan  Agama  menyangkut  dua  hal  baik kewenangan  relatif  maupun  kewenangan  absolut.  Kewenangan  relatif Pengadilan Agama  diartikan sebagai kekuasan pengadilan khususnya  yuridiksi atau wilayah hukum pengajuan perkara dan hak eksepsi. Berbeda halnya dengan kewenangan  absolut  sebagai  kewenagan  pengadilan  yang  berhubungan  dengan jenis  perkara  yang  ditangani  dalam  lembaga  pengadilan  utamanya  Pengadilan Agama  yang  meliputi,  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf,  sedekah infaq, zakat serta ekonomi syariah.

## Saran
Dengan  adanya  tulisan  mengenai  Peradilan  Agama  ini  dimungkinkan  lebih mengetahui  kedudukan  kekuasaan  kehakiman  Pengadilan  Agama  sebagai  penegak Hukum Islam serta termasuk kewenangan dan sumber hukumnya. Kemudian dari hasil beberapa  amandemen  setelahnya  dapat  memperluas  lagi  jangkauan  ilmu  tentang Peradilan Agama sendiri sekaligus Hukum Acara Peradilan Agama.
40 Abd  Halim  Talli, Asas-Asas  Peradilan  dalam  Risalah  Al-Qada  terhadap  Beberapa  Asas Peradilan di Indonesia, h. 117.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad,  Rusli. Potret  Lembaga  Pengadilan  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Bisri,  Cik  Hasan. Peradilan  Agama  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2003.
Talli,  Abdul  Halim. Asas-asas  Peradilan  Dalam  Risalah  Al-Qada  Kritik  Terhadap Beberapa  Asas  Peradilan  di  Indonesia .  Yogyakarta:  UII  Press  Yogyakarta, 2014.
Mujahidin,  Ahmad. Peradilan  satu  atap  di  Indonesia .  Bandung,  PT  Refika  Aditama, 2007.
Subiyanto,  Achmad  Edi. Mendesain  Kewenangan  kekuasaan  kehakiman  setelah Perubahan UUD 1945 , Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.
M.  Fauzan .  Pokok-pokok  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syar’iyah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
Muhammad,  Rusli. Potret  Lembaga  Peradilan  Indonesia. Jakarta:  PT  Rajawali Grafindo Persada, 2006.
Bisri,  Cik  Hasan. Peradilan  Agama  di  Indonesia. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada 2003.
Muhammad , Rusli. Potret  Lembaga  Peradilan  Indonesia .  Jakarta:  PT  Rajawali Grafindo Persada, 2006.
Bintania,  Aris. Hukum  Acara  peradilan  Agama  dalam  kerangka  Fiqh  al-Qadha . Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Halim,  Abdul. Peradilan Agama  dalam Politik  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Rasyid,  Roihan  A. Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Edisi  Terbaru .  Jakarta:  PT Grafindo Persada, 2016.
Supardin. Lembaga  Peradilan  Agama  dan  Penyatuan  Atap .  Makassar,  Alauddin University Press, 2012.
Domiri. Analisis  tentang    Sistem  Peradilan  Islam  di  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Tahun ke. 47 No. 3Juli -September 2016.
Talli,  Abd.  Halim. Peradilan  Islam  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia (Cet.  I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Misbah,  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Quran, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Dadang Hermawan dan Sumardjo, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil

## Peadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia
Andi Intan Cahyani
Pada Peradilan Agama, Yudisia, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta: Pranada Media Group, 2006.
Manan,  Abdul. Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan .  Jakarta:  Kencana, 2010.
Muhammad. Abdulkadir. Hukum Acara  Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2012.
Ibnu  Subarkah,  Dilematika Kekuasaan  Lembaga  Peradilan  Dan  Keadilan  Dalam Frame  Desentralisasi  Pemerintahan  (Suatu  Common  Sense) ,  Jurnal Konstitusi,Vol. IV, No.1, Juni 2011.