## Jurnal Legal Reasoning
Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)
Leon Yudistira 1 Zaitun Abdullah 2 Titing Sugiarti 3

## Abstrak
Dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perceraian  dilakukan oleh  suami  isteri  karena  sesuatu  yang  dibenarkan  oleh  Pengadilan  hal  ini  untuk mengupayakan  perdamaian  dengan  memerintahkan  kepada  pihak  yang  akan bercerai  untuk  memikirkan segala  mudaratnya  jika  perceraian  itu  dilakukan  dan dipertegas  di  dalam  Pasal  115  Kompilasi Hukum  Islam  bahwa  perceraian  harus dilakukan  melalui  Pengadilan,  sedangkan  perceraian  harus  diselesaikan  melalui Pengadilan  Agama  bagi  umat  Islam.  Apabila  dilakukan  diluar  Pengadilan,  maka perceraian  dianggap  tidak  pernah  terjadi.  Hal  ini  kontradiktif  denganbudaya hukum  dimasyarakat  yang  masih  terjadi  perceraian  diluar  Pengadilan  Agama seperti yang terjadi di Desa Cigudeg karena akan berimplikasi pada hilangnya hak- hak  isteri  dan  anak  setelah  perceraian  Dalam  penelitian  ini,  Metode  analisis  data yang  digunakan  dengan  cara  kualitatif  dengan  fokus  penelitian  pada  Berdasarkan pokok  permasalahan  pertama,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  tidak  membenarkan  perceraian  yang  dilakukan diluar Pengadilan.
Kata  Kunci  :  Perkawinan,  Perceraian,  Pengadilan  Agama,  UU  Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

## Abstract
In the perspective of Law Number 1 of 1974, divorce is carried out by husband and wife because of something justified by the Court, this is to seek peace by ordering the party who is going to divorce to think about all the disadvantages if the divorce is  carried  out  and confirmed  in  Article  115  of  the  Compilation.  It  is  Islamic  law that  divorce  must  be  done  through  a  court,  whereas  divorce  must  be  resolved through the Religious Court for Muslims. If it is carried out outside the Court, then the divorce is considered to have never occurred. This is contradictory to the legal culture  in  the  community  where  divorce  still  occurs  outside  the  Religious  Courts such  as  what  happened  in  Cigudeg  Village  because  it  will  have  implications  for the  loss  of  the  rights  of  wives  and  children  after  divorce.In  this  study,  the  data
1 Leon  Yudistira,  Universitas  Pancasila,  Jl.  Raya  Lenteng  Agung,  Jakarta,  Kota  Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2 Zaitun  Abdullah,  Universitas  Pancasila,  Jl.  Raya  Lenteng  Agung,  Jakarta,  Kota  Jakarta Selatan,  Daerah Khusus Ibukota Jakarta, itun.abdullah@gmail.com
3 Titing  Sugiarti,  Universitas  Pancasila,  Jl.  Raya  Lenteng  Agung,  Jakarta,  Kota  Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## Jurnal Legal Reasoning
analysis  method  used  was  qualitative  with  a  research  focus  on  the  first problem,  Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Laws that it does not justify divorce that is carried out outside the court.
Keywords: Marriage, Divorce, Religious Courts, Marriage Law, Compilation of Islamic Law

## A. Pendahuluan
Pada masa sekarang banyak perkawinan yang berujung perceraian. Perkawinan bukan  dianggap  suatu  hal  yang  sakral  dan  perceraian  dianggap  suatu  hal  yang biasa.  Berdasarkan  data  dari website Mahkamah  Agung,  sebanyak  419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. 44 Ini menunjukkan bahwa perceraian dianggap hal yang sepele dan hal yang biasa. Saat ini, di Indonesia khususnya di kabupaten Bogor  mengalami  peningkatan  perceraian  dari  tahun  ke  tahun.  Pengadilan  agama Cibinong  mencatat  bahwa  perceraian  di  kabupaten  Bogor  terus  meningkat  tiap tahunnya.  Pada  tahun  2015  terdapat  sebanyak  2.283  pasangan  yang  melakukan cerai,  sementara  pada  tahun  2016  terdapat  2.970  dan  di  tahun  berikutnya mencapai angka 3.310 suami isteri yang bercerai. Hal yang sama juga terjadi pada cerai talak dari tahun 2015 di angka 781, kemudian 841 di tahun 2016, dan 981 di tahun  2017. Sepanjang Januari hingga Agustus 2019, Pengadilan Agama Cibinong telah menangani kasus perceraian yang berjumlah sebanyak 3.880. 55
Secara  normatif  sesuai  dengan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  dan  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  perceraian  harus  dilakukan melalui  Pengadilan,  sedangkan  perceraian  harus  diselesaikan  melalui  Pengadilan Agama  bagi  umat  Islam.  Apabila  dilakukan  diluar  Pengadilan,  maka  perceraian dianggap tidak pernah terjadi.
Meskipun  Undang-Undang  sudah  mengatur  sedemikian  rupa  cara perceraian  di  Indonesia,  namun  masih  ada  beberapa  daerah  yang  masyarakatnya belum mengidahkan peraturan yang berlaku, seperti yang terjadi di Desa Cigudeg,
4 Andi  Saputra, Hampir  Setengah  Juta  Orang  Bercerai  di  Indonesia  Sepanjang  2018 , Detiknews.com, diakses tanggal 16 September 2019 pukul 09.12
5 Naufal  Fauzy, Perceraian  di  Kabupaten  Bogor  Meningkat  Tiap  Tahun,  Paling  Banyak Gugatan Cerai Isteri , Bogor.Tribunnews.com, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 19.00
Kabupaten  Bogor.  Ada  beberapa  bentuk  perceraian  yang  dilakukan  oleh Masyarakat Cigudeg, sebagai berikut:
1) Suami  yang  ingin  menceraiakan  Isterinya  membuat  surat  pernyataan penjatuhan talak yang dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak,  kemudian  surat  tersebut  diberikan  kepada  Ketua  RT  dan/atau  Ketua RW, dan/atau kepada Kantor Urusan Agama.
2) Seorang  Isteri  mengajukan  cerai  kepada  Kantor  Urusan  Agama  dengan mengurus  biaya  perkara  sendiri,  kemudian  Kantor  Urusan  Agama  mengurus perceraian  itu  ke  Pengadilan  Agama,  kemudian  terbitlah  akta  cerai  dari Pengadilan  Agama.  Perceraian  diluar  Pengadilan  Agama  seperti  yang  terjadi di Desa Cigudeg ini tidak memberikan perlindungan, sehingga hak-hak isteri dan  anak  setelah  perceraian  nyaris  diabaikan,  seolah-olah  setelah  perceraian itu  tidak  ada  lagi  beban  yang  harus  di  tanggung  oleh  suami.  Hal  tersebut terjadi  karena  tidak  ada  pengawasan  dan  putusan  hakim  yang  mempunyai kekuatan hukum.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Selain  menggunakan bahan  hukum  primer  berupa  UU  No  1  Tahun  1974,  Kompilasi  Hukum  Islam, Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Al-Quran, dan Hadits juga menggunakan  bahan  hukum  sekunder  berupa  wawancara  terhadap  Responden yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama sebanyak dua orang yaitu Bu Herti,  Bu  Yuyus,  Pengadilan  Agama  Bogor,  dan  Kantor  Urusan  Agama  Cigudeg dan  menggunakan  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  bahan  yang  menunjang bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  dari  ensiklopedia,  kamus  yang memberikan  definisi-definisi  dalam  batasan  masalah  yang  diteliti,  indeks kumulatif,  dan  segalanya. 6 Dalam  penelitian  ini,  Metode  analisis  data  yang digunakan dengan cara kualitatif.
6 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia,  1984), hlm. 51.

## C. Pembahasan
1. Perceraian yang Dilakukan Luar Pengadilan Agama
Indonesia  telah  mengatur  tentang  perceraian  di  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khusus untuk umat Islam, maka aturan perceraian telah  diatur dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI). Aturan perundang- undangan  di  Indonesia  menyebutkan  alasan  putusnya  perkawinan,  salah  satunya karena  perceraian.  Sebagaimana  yang  di  atur  dalam  Pasal  38  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:”perkawinan dapat putus karena  kematian,  perceraian,  dan  atas  keputusan  pengadilan”.  Hal  senada  juga  di atur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yakni  pada  Pasal  113  disebutkan: “perkawinan  dapat  putus  karena  kematian,  perceraian  dan  atas  putusan Pengadilan”. 7
Mengenai  hak  mutlak  talak  yang  berada  di  tangan  laki-laki,  sebagaimana dalam  ajaran  hukum  fikih,  di  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang perkawinan  di  Indonesia  juga  memberikan  hak  mutlak  kepada  suami  untuk mentalak isterinya, tetapi dengan ketentuan 8 :
a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan
b. Perceraian  harus  disertai  alasan-alasan  sebagaimana  telah  diatur  Undang- Undang;
c. Mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
Hukum  perkawinan  di  Indonesia  tidak  mengakui  perceraian  yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya 9 .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menjelaskan bahwa: 10
1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah
7 Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang  Perkawinan  dan  Menurut  Pendapat  Ahli  Fikih  Islam”, Suloh (Vol.  7,  No.  1,  April 2019) hlm. 12.
8 H.M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 78.
9 Ibid.
10 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2 , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 97.

## Jurnal Legal Reasoning
pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak;
2) Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  suami isteri  itu  tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3) Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundang- undangan tersendiri.
Dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perceraian dilakukan  oleh  suami  isteri  karena  sesuatu  yang  dibenarkan  oleh  pengadilan melalui  persidangan.  Pengadilan  mengadakan  upaya  perdamaian  dengan memerintahkan  kepada  pihak  yang  akan  bercerai  untuk  memikirkan  segala mudaratnya  jika  perceraian  itu  dilakukan,  sedangkan  pihak  suami  dan  pihak isteri  dapat  mengadakan  perdamaian  secara  internal,  dengan  musyawarah keluarga  atau  cara  lain  yang  dianjurkan  oleh  ajaran  Islam.  Hanya  jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain  tidak  memberikan  solusi,  sehingga  rumah  tangga  akan  lebih  mudarat  jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan. 11
Menurut  ketentuan  Pasal  146  ayat  (2)  KHI:  “suatu  perceraian  dianggap terjadi  beserta  akibat-akibatnya  terhitung  sejak  jatuhnya  putusan  Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.” 12
Selanjutnya  pada  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  dengan  jelas disebutkan:  “perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak” 13 Baik  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  maupun  Kompilasi Hukum  Islam  tidak membenarkan  adanya  perkawinan  diluar  Pengadilan.  Perceraian  dikatakan terjadi  apabila  benar  benar  dilakukan  di  hadapan  muka  persidangan,  sehingga perceraian  diluar  Pengadilan  akan  dianggap  tidak  sah  dan  perkawinan  akan
11 Ibid , hlm. 96.
12 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , Pasal 146.
13 Ibid , Pasal 115.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
dianggap masih ada.
Berbeda  dengan  aturan  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang Perkawinan,  para  ahli  fikih  mempunyai  pendapat  lain  tentang  perceraian. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun  dilakukan  di  luar  pengadilan.  Menurut  pandangan  Imam  Mazhab, yakni Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi, tidak ada keharusan perceraian itu harus dilakukan di  depan sidang pengadilan. Apabila seorang suami telah mengucap kata  talak  kepada  isterinya,  maka  jatuhlah  talak  itu  dengan  syarat  terpenuhi rukun talak. Dengan terpenuhinya rukun talak, maka talak dianggap sah secara agama,  sehingga  perceraian  tidak  harus  dipersaksikan  di  depan  sidang pengadilan.  Sah  atau  tidaknya  perceraian  adalah  jika  telah  terpenuhi  rukun talak. 14
Adapun  rukun  talak  menurut  pendapat  dari  Imam  Mazhab  dan  para  ahli fikih adalah sebagai berikut:
a. Mahzab Hanafi
Rukun  talak  adalah  lafal  yang  menjadi  dilalah  bagi  makna  talak secara  bahasa  yang  merupakan  pelepasan  dan  pengiriman. Melepaskan  ikatan  dalam  makna  yang  terang-terangan,  dan memutuskan  ikatan  dalam  pengertian  secara  sindiran.  Sedangkan dalam  makna syar’i -nya  adalah  menghilangkan  penghalalan  atau isyarat yang menempati posisi lafal. 15
b. Mazhab Maliki
Rukun talak ada empat, yaitu: 16
1) Mampu melakukannya;
2) Maksud,  artinya  maksud  ucapan  dengan  lafal  terang-terangan maupun  dengan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud
14 Yulisa  Fitri,  Jamaluddin  dan  Faisal,  “Analisis  Yuridis  Perceraian  diluar  Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, Suloh (Vol. 7, No. 1, April 2019): 38.
15 Wahbah  Az-Zuhaili, Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadits , (Jakarta; Almahira, 2012), hlm. 580.
16 Ibid.
3) Melepaskan ikatan perkawinan;
4) Objek, maksudnya perkawinan yang ia miliki;
5) Lafal
c. Mazhab Syafi‟i Dan Mazhab Hambali
Menurut kedua Mazhab ini, rukun talak ada lima, yaitu: 17
1) Laki-laki yang menalak;
2) ucapan;
3) objek;
4) kekuasaan/perwalian;
5) maksud.
Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami. Oleh karena hak talak ada  pada  suami,  suami  harus  berhati-hati  dalam  menyatakan  kata-kata  yang berakibat jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika  diucapkan  dengan  niat  menceraikan  isterinya.  Menurut  para  ulama, sebagaimana oleh Sayyid Sabiq,  dikatakan bahwa  :  “talak  yang  sah  adalah  talak yang  diucapkan  oleh  suami  yang  baligh  dan  berakal. Jika  suaminya  gila,  sedang mabuk,  sehingga  tidak  dalam  keadaan  sadar,  talaknya  sia-sia  seperti  talak  yang diucapkan oleh suami yang belum baligh ” 18
Di dalam fikih klasik, Jumhur Ulama berpendapat, bahwa hak mutlak talak ada  pada  suami.  Oleh  karena  itu,  kapan  saja,  dimana  saja  seorang  suami  ingin menjatuhkan  talak  terhadap  isterinya,  baik  ada  saksi  atau  tidak,  baik  ada  alasan atau  tidak,  talak  yang  dijatuhkan  itu  hukumnya  sah.  Bahkan Jumhur Ulama mengatakan bahwa talaknya seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah. 19
Dengan  kata  lain,  perceraian  diluar  pengadilan  dikatakan  sah  menurut hukum  Islam.  Mentaati  ketentuan  Allah  merupakan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  semua  umat  Islam.  Mematuhi  hukum  yang  nyata-nyata
17 Ibid.
18 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2 , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 65.
19 Yulisa  Fitri,  Jamaluddin  dan  Faisal,  “Analisis  Yuridis  Perceraian  diluar  Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, Soluh (Vol. 7, No. 1, April 2019): 40.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
merupakan  produk  manusia,  juga  merupakan  bagian  ketaatan  kepada  Allah sepanjang  hal  yang  diatur  dalam  hukum  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nilai kebaikan  dalam  Islam.Melalui  lembaga  pengadilan,  tampak  peran  negara  dalam usaha  menciptakan  hubungan  baik  antara  sesama  manusia.  Melalui  pengadilan, perceraian antara suami  isteri berakibat sah secara hukum.  Selama seorang suami belum membacakan ikrar talak di depan pengadilan, maka secara aturan negara, ia masih  terikat  perkawinan  dengan  isterinya.  Sehingga  jika  suami  melakukan perkawinan baru dengan orang lain, perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara negara. 20
2. Perceraian-Perceraian  Yang  Dilakukan  di  Bawah  Tangan  di  Desa Cigudeg Beserta Akibat Hukumnya
Perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari  Pemerintah,  namun  untuk  menghindari  tindakan  sewenang-wenang  terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui lembaga pengadilan. 21
Walaupun  dalam  Hukum  Islam  tidak  ditentukan  bahwa  perceraian  harus diselesaikan  melalui  Pengadilan  seperti  yang  dikehendaki  Undang-Undang Tentang  Perkawinan,  Undang-  Undang  Tentang  Pengadilan  Agama,  serta Kompilasi Hukum Islam, namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya Umat Islam mengikuti ketentuan ini. 22
Akan  tetapi  tidak  selamanya  suatu  hukum  ditaati  oleh  masyarakat,  seperti halnya  yang terjadi  di  Desa  Cigudeg  dimana  mayoritas  masyarakatnya  memiliki kesadaran  hukum  yang  rendah,  walaupun  sebenarnya  mereka  tahu  bahwa perceraian harus dilakukan dan disaksikan oleh negara.
20 Yulisa  Fitri,  Jamaluddin  dan  Faisal,  “Analisis  Yuridis  Perceraian  diluar  Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, Soluh (Vol. 7, No. 1, April 2019): 38.
21 Tarmizi, M. Jakfar, Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia , (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 63.
22 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Meskipun  secara  hukum  Islam  perceraian  sah  dilakukan  di  luar pengadilan,  namun  akan  lebih  baik  jika  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  yang berlaku di  Indonesia. Perceraian di  pengadilan mempunyai pengaruh  dan      dampak      positif  di  antaranya  tidak  mudahnya  perceraian  dapat mengurangi  tingkat      perceraian      yang  terjadi  di  masyarakat,  dan  Hakim  yang mengadili  perceraian  mengatur  masalah  nafkah  bagi  isteri  dan  anak  pasca perceraian,  termasuk  hak  asuh  anak,  dan  dengan  perceraian  di  pengadilan dapat  menimbulkan      keadilan  bagi  suami-isteri,  seperti  adanya  peluang  bagi pihak  lain  untuk  menikah  secara  resmi.  Selain  itu,  dengan  perceraian  di  muka pengadilan menghindari fitnah akibat telah jelasnya status perceraian mereka. 23

## 3. Faktor Perceraian diluar Pengadilan Agama di desa Cigudeg
Meskipun  sudah  ada  ketentuan  mengenai  perceraian,  namun  terdapat penyimpangan  yang  dilakukan  masyarakat,  adapun  faktor  yang  menyebabkan terjadinya perceraian sebagai berikut:
a. Faktor Ekonomi
Biaya  yang  begitu  besar,  memicu  terjadinya  perceraian  diluar persidangan.  Ini  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  Cigudeg  yang mayoritas  menengah  kebawah.  Sehingga  mereka  tidak  sanggup membayar.  Menurut  Bu  Herti  “Lebih  baik  menggunakan  uangnya untuk  kebutuhan  sehari-hari,  daripada  mengajukan  perceraian  di Pengadilan Agama”. 24
Menurut  Hakim  Pengadilan  Agama  Bogor  yang  berhasil  di  wawancara, Drs.  Fikri  Habibi,  S.H.,  M.H.,  Pengadilan  Agama  Bogor  sangat  mengakomodir masyarakat  yang  kurang  mampu  untuk  mengajukan  perkara  perceraian  melalui Pengadilan  Agama  Bogor.  Hanya cukup  dengan  surat  keterangan  tidak  mampu, maka semua biaya akan dibebaskan. 25
1) Sudah menjadi suatu kebiasaan (adat)
Masyarakat  Cigudeg  sudah  turun  temurun  melakukan  Perceraian
23 Vivi  Hayati,  “Dampak  Yuridis  Perceraian  Diluar  Pengadilan  (Penelitian  Kota  Langsa)”, Samudra Keadilan (Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015), hlm. 224. 24 Wawancara pribadi dengan Bu Herti pada 4 Maret 2020 di Cigudeg, Kabupaten Bogor 25 Wawancara pribadi dengan Fikri Habibi pada 12 Maret 2020 di Pengadilan Agama Bogor

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
tanpa melalui Pengadilan Agama, sehingga orang-orang yang bercerai mengikuti orang-orang sudah lama bercerai.
“Karena  dari  dulu  sudah  seperti  ini,  kita  bercerai  menggunakan hukum  agama  karena  kita  kan  beragama  islam.  Di  dalam  Hukum lslam  perceraian  akan  terjadi  ketika  suami  mengucapkan  kalimat Talak kepada isteri nya, jadi tidak ada salahnya mengikuti agama” 26

## 2) Jarak Tempuh
Jarak  antara  Desa  Cigudeg  dengan  Pengadilan  Agama  sangat  jauh sekali,  butuh  waktu  sekitar  2  jam  lebih  untuk  sampai  disana menggunakan  trasnportasi  umum  dan  ditambah  lagi  perlu mengeluarkan  biaya  transportasi  sebesar  Rp.  50.000  untuk  pulang pergi  dari  Cigudeg  menuju  Pengadilan  Agama.  Hal  ini diungkapkan oleh salah satu respon yang bernama Yuyus Micra:
“Perjalanan  dari  Cigudeg  ke  Bogor  kan  jauh  sekali,  2  jam  bisa jadi. Kalau macet, bakal lebih lama lagi. Apalagi di sekitar Jalan IPB sering macet” 27
3) Kurang Kesadaran Hukum
Banyak  sekali  masyarakat  yang  sama  sekali  tidak  mengetahu ibahwa adanya suatu mekanisme yang mengatur bagaimana tata cara perceraian  sebagai  mestinya,  bisa  dikatakan  tidak  taat  pada  hukum Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Herti:
“Saya  tidak  mengetahui  adanya  Undang-Undang  yang  mengatur mengenai  Perceraian,  saya  hanya  tahu  bahwa  perceraian  bisa diselesaikan di depan Kantor Urusan Agama” 28
Dan ini diperkuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Cigudeg, Bapak Drs. Ahmad Adadi:
“Banyak  masyarakat  yang  tidak  tahu  mengenai  perceraian  harus dilakukan  di  depan  Pengadilan,  namun  Kantor  Urusan  Agama  Cigudeg
26 Wawancara pribadi dengan Bu Herti pada 4 Maret 2020 di Cigudeg, Kabupaten Bogor
27 Wawancara pribadi dengan Bu Yuyus pada 4 Maret 2020 di Cigudeg, Kabupaten Bogor
28 Wawancara pribadi dengan Bu Herti pada 4 Maret 2020 di Cigudeg, Kabupaten Bogor
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
selalu  menyarankan  melalui BP4  agar  masyarakat  yang  bercerai itu  harus melalui Pengadilan Agama” 29

## 4. Akibat Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan Agama
Perceraain  di  luar  pengadilan  agama,  membawa  akibat  putusnya hubungan  hukum  antara  suami  isteri  yang  bersangkutan,  status  suami berubah  menjadi  duda,  dan  isteri  menjadi  janda.  Selanjutnya  dengan putusnya  hubungan  itu,  menyebabkan  hilangnya  hak  dan  kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Keduanya harus menjalani hidup secara terpisah  dan  tidak  mempunyai  hubungan  lagi  satu  sama  lain.  Masing- masing pihak bebas menentukan sikapnya untuk tetap dalam status  duda atau  janda  atau  kawin  lagi.  Selain  akibat  tersebut,  perceraian  di  luar pengadilan  agama,  juga  dapat  menimbulkan  akibat  lanjut  sebagai berikut: 30
a. Terhadap Status Perceraian 31
Sesuai dengan Undang Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  setelah  pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  sejak  berlakunya  Undang  - Undang  Perkawinan  secara  efektif  yaitu  sejak  tanggal  1  Oktober  1975 tidak  dimungkinkan  terjadinya  perceraian  di  luar  prosedur  pengadilan. Untuk  perceraian  harus  ada  cukup  alasan  bahwa  suami  isteri  itu  tidak akan dapat  hidup  rukun  sebagai  suami isteri.
Ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan ternyata tidak berdampak  secara  signifikan  bagi  sebagian  masyarakat,  yang  sudah terbiasa  dengan  melakukan  perceraian  di  luar  prosedur  pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap
29 Wawancara  pribadi  dengan  Ahmad  Adadi  pada  4  Maret  2020  di  Kantor  Urusan  Agama Cigudeg
30 Muhammad  Isa,  „Perceraian  Diluar  Pengadilan  Agama  Menurut  Persfektif  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam”, Jurnal  Ilmu  Hukum (Vol.  2,  No.  1, Februari, 2014): 8.
31 Vivi  Hayati,  “Dampak  Yuridis  Perceraian  Diluar  Pengadilan  (Penelitian  Kota  Langsa”), Samudra Keadilan (Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015): 224.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
suatu perceraian.
Bahwa  status  perceraian  tersebut  tidak  memiliki  akibat  atau kekuatan  hukum  akibat  dari  pada  perceraian  tersebut,  karena keputusan  cerai  tersebut  tidak  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas  status  hukumnya,  bahwa  perceraian  tersebut  tidak  sah,  berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.
Menurut  Hakim  Pengadilan  Agama  Bogor,  Fikri  Habibi mengatakan  bahwa  Menurut  Undang-Undang  itu  tidak  sah,  perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi 32 .

## b. Terhadap Suami-Isteri
Akibat      perceraian      di      luar      pengadilan      tidak      hanya berpengaruh  terhadap  isteri  tapi      juga  berpengaruh  terhadap  suami. Sama  halnya  dengan  isteri,  suami  yang  melakukan  perceraian  di  luar pengadilan  akan  mengalami  kesulitan  ketika  hendak  menikah  lagi dengan  perempuan  lain.  perceraian  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan tidak akan memiliki surat  cerai  yang  sah  dan memiliki kekuatan hukum tetap,  sehingga  jika  hendak  menikah  lagi  melalui Pihak Kantor Urusan Agama  tidak  akan  mengizinkan  sampai  ada  surat  yang  sah  dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan 33
Menurut  Hakim  Pengadilan  Agama  Bogor,  Perceraian  seperti  ini tidak sah sehingga status suami dan isteri masih melekat sehingga hak dan kewajiban sebagi suami atau isteri tetap ada sesuai dengan  apa  yang ada di Undang-Undang 34
Bekas  suami  tidak  dapat  dituntut  memberikan  mu‟tah  yang  layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, sedangkan menurut Intruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Pelaksanaan  Kompilasi
32 Wawancara pribadi dengan Fikri Habibi pada 12 Maret 2020 di Pengadilan Agama Bogor
33 Vivi  Hayati,“Dampak  Yuridis  Perceraian  Diluar  Pengadilan  (Penelitian  Kota  Langsa)”, Samudra Keadilan (Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015), hlm. 225.
34 Wawancara pribadi dengan Fikri Habibi pada 12 Maret 2020 di Pengadilan Agama Bogor

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Hukum  Islam,  Pasal  149  huruf  b  menyatakan:  “Bilamana  perkawinan putus  karena  cerai  talak,  maka  bekas  suami  wajib  memberi  nafkah, maskan,  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama  dalam iddah ,  kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.” 35

## c. Terhadap Anak
Perceraian  yang  dilakukan  tanpa  melalui  Pengadilan  Agama  tidak akan  berpengaruh  terhadap  kondisi  kejiwaan  anak,  tetapi  terkadang  si Ayah  tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah  yang tetap. Perceraian  yang  dilakukan  tanpa  melalui  Pengadilan  tidak  berkekuatan hukum  yang  tetap,  sehingga  tidak  ada  yang  bisa  memaksa  si  Ayah ataupun  Ibu  untuk  memberi  nafkahnya  secara  teratur  baik  dari  waktu memberikan  nafkah  ataupun  jumlah  nafkah  yang  diberikan.  Jika perceraian  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  hal  tersebut  akan  ditetakan oleh  Pengadilan  Agama,  sesuai  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 156 poin F. 36
Permasalahan  yang  lebih  rumit  lagi  jika  si  suami  menikah  dengan wanita  lain  dengan  perkawinan  secara  tradisi  hukum  Islam  dan  tradisi hukum  adat,  kemudian  dari  perkawinan  tersebut  melahirkan  keturunan. Sementara  kasus  perceraiannya  dengan  isteri  pertama  belum  tuntas secara  yuridis.  Kondisi  ini  akan  mengakibatkan  masalah  yang  sangat kompleks, semisal apabila isteri kedua dari perkawinan yang kedua (yang nikah  secara  tradisi  hukum  Islam  dan  tradisi  hukum  adat)  terjadi  lagi masalah  perceraian  dengan  isteri  sirinya,  maka  isteri  siri  tidak  bisa menuntut  tanggungjawab  suami  sirinya  melalui  jalur  hukum,  karena perkawinan yang dilakukan keabsahannya hanya sah secara tradisi hukum Islam  dan  tradisi  semata.  Sementara  menurut  Undang-Undang  Nomor  1
35 Cut  Elidar,  Rini  Fitriani,  Liza  Agnesta  Krisna,  “Dampak  Perceraian  Diluar  Mahkamah Syari‟ah  Dalam  Kehidupan  Masyarakat  Gampong  Alue  Bu  Tuha  Kecamatan  Peureulak  Barat Kabupaten Aceh Timur”, Samudra Keadilan (Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017), hlm. 208.
36 Dede Rohaydi, Op.Cit . hlm. 72.
tahun 1974 tidak diakui secara yuridis formil. 37
Sedangkan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  tersebut  di  atas, jelas  bukan  anak  dari  suami  sirinya  secara  Undang-Undang,  anak  yang lahir  tersebut  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  pihak  ibunya saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  yang  berbunyi:  Anak  yang  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Pada  Pasal  43  ayat  (1)  Anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Dan  ayat  (2)  Kedudukan  anak tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah. 38
Sejalan  dengan  aturan  perundang-undangan  di  atas,  maka  jelas status  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  tidak  diakui  oleh  Undang- Undang,  maka  konsekuensinya  adalah  anak  yang  lahir  dari  perkawinan siri  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya saja. Jadi isteri siri tidak berhak secara hukum atau secara Undang- Undang  menuntut  nafkah  atau  kebutuhan  anak  tersebut  agar  dipenuhi suami  sirinya,  dan  suami  siri  akan  berdalih  bahwa  ia  tidak  mau bertanggung  jawab  atas  semua  kebutuhan  anak  tersebut,  sebab  anak  itu lahir  dari  status  perkawinan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  perundang- undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 39

## d. Terhadap Harta Bersama
Dalam  hal  harta  kekayaan  yang  bercampur  yang  didapatkan  selama perkawinan karena usaha bersama suami isteri, menjadi milik bersama dari suami isteri dan digunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian apabila ikatan  perkawinan  tersebut  putus  baik  karena  perceraian  maupun  karena salah satu pihak meninggal dunia, maka harta bersama tersebut dibagi dua
37 Ramadhan  Syahmedi  Siregar,  “Dampak  Perceraian  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Prosedur Perundang-Undangan”, Fitrah (Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015), hlm. 172.
38 Ibid.
39 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
antara  suami  isteri.  Masalah  yang  berhubungan  dengan  harta  kekayaan suami isteri ini telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam secara mendalam yang terjadi dari Pasal 95 sampai Pasal 97. 40
Namun yang menjadi masalah utama adalah ketika terjadi masalah rumah tangga  yang  pada  akhirnya  terjadi  perceraian  dan  prosedur  perceraiannya tidak  sejalan  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1975, akan tetapi perceraiannya dengan menerapkana sesuai dengan tradisi  hukum  Islam  dan  tradisi  hukum  adat  setempat  tidak  secara  hukum formil. Pada posisi seperti ini jika di antara suami isteri salah satunya tiba tiba meninggal dunia, sementara secara tradisi hukum yang ada telah cerai, dan  secara  hukum  positif  atau  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 belum ada perceraian sebab belum ada proses yang diajukan sesuai  aturan hukum positif. 41 Sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama,  seperti  yang  dialami  Ibu  Yuyus  yang  tidak  mendapatkan bagian harta bersama.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  maka  dapat dirumuskan beberapa simpulan, sebagai berikut:
1. Berdasarkan  pokok  permasalahan  pertama,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  tidak membenarkan  atau  membolehkan  adanya  perceraian  yang  dilakukan diluar  Pengadilan,  berdasarkan  ketentuan  tersebut  dijelaskan  di  dalam Pasal  39  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Pasal  119  Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Hukum Islam sendiri tidak mengatur bahwa perceraian  harus  dilakukan  di  hadapan  persidangan,  namun  alangkah baiknya  masyarakat  mengikuti  ketentuan  Hukum  Positif  Indonesia demi  memberi  kepastian  hukum  dan  melindungi  hak-hak  masing- masing pihak.
40 Dede Rohyadi, Op.Cit . hlm. 73.
41 Ramadhan  Syahmedi  Siregar,  “Dampak  Perceraian  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Prosedur Perundang-Undangan”, Fitrah (Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015), hlm. 174.
2. Berdasarkan  pokok  permasalahan  kedua,  yang  menjadi  akibat  hukum perceraian  yang  dilakukan  diluar  Pengadilan  Agama  menurut  Hukum Positif  Indonesia  sebagaimana  ketentuan  Pasal  14  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  129  Kompilasi  Hukum Islam,  status  perceraian  tidak  sah.  Para  pihak  tidak  dapat membuktikan  perceraian  dengan  akta  cerai,  sehingga  para  pihak masih terikat sebagai suami-isteri beserta kewajibannya, dan tidak ada kepastian  hukum  mengenai  pembagian  harta  bersama  dan  hak  asuh anak.  Sedangkan  menurut  Hukum  Islam,  perceraian  yang  dilakukan tanpa  melalui  Pengadilan  Agama  tidak  menimbulkan  akibat  hukum. Status perceraian dianggap putus dan tidak ada  hubungan suami-isteri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anshary,  H.M., Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2010  Az-Zuhaili,  Wahbah, Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan  Al- Quran  dan
Hadits , Jakarta; Almahira, 2012.
Saebani, Beni Ahmad, Fiqih Munakahat 2 , Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: CV Rajawali, 1986.
------------, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum ,  Jakarta: Universitas Indonesia, 1984

## Jurnal
Elidar,  Cut,  Rini  Fitriani,  Liza  Agnesta  Krisna,  “Dampak  Perceraian  Diluar Mahkamah Syari‟ah Dalam Kehidupan Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur”, Samudra Keadilan Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017
Fitri, Yulisa, Jamaluddin dan Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian diluar Pengadilan Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Menurut  Pendapat  Ahli  Fikih Islam”, Suloh, Vol. 7, No. 1, April 2019
Hayati,  Vivi,  “Dampak  Yuridis  Perceraian  Diluar  Pengadilan  (Penelitian  Kota Langsa”), Samudra Keadilan Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015
Isa,  Muhammad,  „Perceraian  Diluar  Pengadilan  Agama  Menurut  Persfektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1, Februari, 2014
Siregar,  Ramadhan  Syahmedi,  “Dampak  Perceraian  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan Prosedur Perundang-Undangan”, Fitrah Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

## Internet
Fauzy,  Naufal, Perceraian  di  Kabupaten  Bogor  Meningkat  Tiap  Tahun,  Paling Banyak  Gugatan  Cerai  Isteri ,  Bogor.Tribunnews.com,  diakses  pada  tanggal
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108

## 14 Oktober 2019 pukul 19.00
Saputra,  Andi, Hampir  Setengah  Juta  Orang  Bercerai  di  Indonesia  Sepanjang 2018 , Detiknews.com, diakses tanggal 16 September 2019 pukul 09.12

## Majalah dan Surat Kabar
Jakfar,  Tarmizi,  M., Poligami  dan  Talak  Liar  dalam  Perspektif  Hakim  Agama  di Indonesia , Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007
Rohyadi,  Dede.  “Perceraian  di  Luar  Prosedur  Peradilan  Agama  di  Kecamatan Sodonghilir,  Tasikmalaya  Beserta  Akibat  Hukumnya” , Skripsi  Sarjana  UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Kompilasi Hukum Islam .

## Wawancara
Wawancara  pribadi  dengan  Bu  Herti  pada  4  Maret  2020  di  Cigudeg,
Kabupaten Bogor
Wawancara  pribadi  dengan  Fikri  Habibi  pada  12  Maret  2020  di  Pengadilan Agama Bogor