## KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN TELEVISI EDISI RAMADHAN
Ahmad Hayyan Najikh Institut Agama Islam Negeri Jember email : najikhahmad_kpi@iain-jember.ac.id
Muhammad Ardy Zaini Institut Agama Islam Negeri Jember email: iniazardy@gmail.com

## ABSTRACT
The research entitled " THE KPI POLICY IN THE TELEVISION INDUSTRY (Case Study of KPI Policy on Content of Television Broadcasting Program Ramadhan Edition)" is motivated by the  lack  of  maximum  role  of  the  government  in  creating  situations  and  conditions conducive to worship in the month of Ramadan, especially in the realm of television media broadcasting  the  Ramadan  edition)".  The  concrete  form  is  that  some  of  the  da'wah programs on television present more shows than guidance, some deviate to the point of lacking in everyday examples. Whereas television, if seen from the perspective of da'wah, can  be  said  to  be  an  effective  da'wah  media.  And  the  role  of  government  here  is institutionally represented by KPI (Indonesian Broadcasting Commission).  This study aims to  find  out  exactly  how  the  Indonesian  Broadcasting  Commission's  policies  towards television  media  content,  especially  during  the  month  of  Ramadan.  Because  of  KPI's findings, found violations committed by television media are a repetition of previous years. This research is a qualitative study using policy analysis as a methodology for analyzing KPI policies,  which  includes  collecting  data  from  online  news,  the  Broadcasting  Law,  KPI's official website and MUI statement, and then analyzing the findings. The results show that if theoretically, the policies issued by KPI institutions are legally strong and must be obeyed by all parties related to KPI institutions. But in reality there are still those who have not yet implemented  it.  And  when  related  to  the  theories  above,  the  factors  that  cause implementation  to fail  are  due  to  factors  such  as  the  selection  of the  wrong  strategy,  or the  wrong  "machine"  or  "instrument";  "Programming"  bureaucracy  is  wrong;  the operation  operation  is  bad;  there  is  something  wrong  at  the  "executive  level";  or  a  bad response to a problem. From these factors, it could be that the factors within the KPI are the poor level of implementing policies. The lack of strict sanctions provided, so that KPI institutions do not have the authority in the eyes of media stakeholders. And can also be bad bureaucratic instruments.
Keywords: Television, KPI (Indonesian Broadcasting Commision), policy, Broadcasting Law.

## PENDAHULUAN
Bulan Ramadhan adalah bulan yang suci bagi umat muslim. Dinamakan bulan suci karena  bulan  Ramadhan  adalah  bulannya  Allah  SWT.  Maksudnya  bahwa  didalam  bulan
ramadhan  Allah  melimpahkan  banyak  keistimewaan  dan  keutamaan.  Diantaranya,  ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan; bulan ini penuh berkah, berdayaguna dan bermanfaat.  Detik  demi  detik,  waktu  yang  berjalan  pada  bulan  suci  ini,  ia  bagaikan rangkaian berlian yang sangat berharga bagi orang beriman. Karena semuanya diberkahi dan  amal  ibadahnya  dilipatgandakan;  bulan  Ramadhan  adalah  bulan  yang  di  dalamnya diturunkan Alquran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk, dan furqan (pembeda);  bulan  Ramadhan  adalah  bulan  mulia  dan  agung,  karena  Allah  sendiri  telah mengagungkan dan memuliakannya, bahkan dibulan Ramadhan ini Allah menutup rapat- rapat  pintu  Neraka  dan  membuka  selebar-lebarnya  pintu  Surga.  Tidak  hanya  itu  saja, untuk  balasan  (pahala)  bagi  orang  yang  berpuasa  dan  mengerjakan  amal  baik  dibulan Ramadhan, Allah sendirilah yang akan membalasnya.
Melihat dari paparan diatas - keutamaan bulan Ramadhan - banyak kebijakan yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menciptakan  situasi  dan  kondisi  yang  mendukung untuk  melakukan  ibadah  di  bulan  tersebut.  Seperti  halnya  menutup  dan  menertibkan kafe/bar, tempat karaoke, lokalisasi, dan lain sebagainya
Ternyata  penertiban  yang  dilakukan  pemerintah  tidak  hanya  yang  ada  di  dunia nyata saja seperti yang diterangkan diatas, tetapi juga menertibkan pula yang berada di dunia  tidak  nyata.  Sebut  saja  salah  satunya  televisi.  Penertiban  yang  dimaksud  disini adalah menertibkan isi/konten program acara di televisi selama bulan puasa Ramadhan.
Seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  lembaga  KPI,  dengan  menggandeng  MUI, berusaha dan mendorong pihak media televisi agar membuat acara dakwah dan program Ramadhan yang berkualitas. Dari artikel yang dimuat di situs resmi KPI  (www.kpi.go.id) tanggal 02 April 2014, yang berjudul  “MUI dan KPI Dorong Acara Dakwah dan Program Ramadhan  yang  Berkualitas”,    didapat  informasi  bahwa    Jelang  Ramadan  tahun  2014, Majelis  Ulama  Indonesia  mengadakan  pertemuan  dengan  berbagai  kalangan membicarakan konten media televisi bermuatan Islam di televisi. Pertemuan itu dihadiri dan  dibuka  oleh  Ketua  Umum  MUI  yang  juga  Ketua  Umum  Muhammadiyah  Din Syamsuddin, kemudian Wakil Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin, S. Sinansari Ecip, dan yang lainnya, dan dari regulator penyiaran Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad.
Pertemuan  yang  bertajuk,  “Halaqah  Penguatan  Dakwah  dan  Pendidikan  Islam  di Televisi”  menghadirkan  para  dai  dan  produser  televisi  yang  menyiarkan  siaran  program
bermuatan  Islam  dan  program  Ramadan.  Juga  mengundang  rumah  produksi  yang menyediakan konten media bermuatan Islam untuk televisi.
KH.  Ma’ruf  Amin  menjelaskan  perkembangan  teknologi  informasi  masih menempatkan televisi sebagai media dakwah yang efektif. Dari hasil pantauan kajian MUI terhadap  semua  siaran  program  Ramadan,  KH  Ma’ruf  menjelaskan  menyisakan  banyak catatan pada beberapa program acara yang dianggap keluar dari semangat keagamaan. Bentuk  konkritnya  yakni  beberapa  acara  dakwah  di  televisi  lebih  banyak  menyajikan tontonan  daripada  tuntunan,  ada  yang  menyimpang  hingga  kurang  dalam  hal  teladan dalam  keseharian.  Dan  dari  acara  tersebut,  pihak  KPI  dan  MUI  berusaha  menekankan kepada  seluruh  elemen  di  stasiun  televisi  agar  tetap  mengedepankan  dakwah  yang santun dan efektif.
Berdasarkan pantauan dari KPI akan siaran Ramadhan untuk acara dakwah, tidak semuanya  baik  dan  buruk.  Dakwah  di  televisi  itu  berbeda  dengan  dakwah  langsung dalam  lapangan  terbuka,  karena  dakwah  disini  (dakwah  di  televisi)  pelakunya  tidak tunggal melainkan tim. Dan tantangan lain dari dakwah di televisi adalah dalam kemasan acara dakwah yang menggabungkan dua hal, yakni isi materi dan kemasan yang menarik.
Dan yang terjadi saat ini memang banyak media televisi yang lebih mengutamakan kemasan  yang  menarik  demi  mendapat  rating  yang  baik,  tapi  tidak  memperhatikan  isi materinya. Dengan demikian, menurut Wakil KPI pusat, Idy Muzayyad, pemantauan dan perbaikan acara program Ramadhan tidak bisa hanya menjadi tugas KPI semata, tapi juga MUI  dan  Ormas  Islam  yang  kiranya  perlu  mengingatkan  kembali,  agar  siaran  Ramdhan sesuai dengan spiritnya.
Konsep  yang  ideal  ini  akan  menjadi  sia-sia  jika  tidak  benar-benar  dijalankan  oleh stakeholder  terutama  para  pemilik  media  televisi.  Hal  ini  berdasarkan  data  dari  hasil pantauan  KPI  Pusat,  sebagaimana  yang  tertera  dalam  situs  KPI  Pusat  (www.kpi.go.id) yang  berjudul  “Delapan  Program  Siaran  Ramadhan  Mendapat  Teguran  KPI  Siaran  Pers No.  409/K/KPI/07/13”.  Berdasarkan  hasil  pemantauan  KPI  Pusat,  secara  umum  sejumlah stasiun  TV  telah  menampilkan  acara  dengan  semangat  Ramadhan,  melalui  acara-acara ceramah, talkshow, features, pencarian bakat, sinetron tertentu, dan film serial. Namun, ditemukan  pelanggaran  isi  siaran  yang  sama  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  pada tahun-tahun  lalu,  yang  dilakukan  oleh  beberapa  acara  komedi  yang  bersiaran  langsung,
terutama  pada  saat  sahur.  Berdasarkan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan  Standar Program Siaran (SPS) 2012, terdapat empat bentuk  pelanggaran yang banyak dilakukan oleh  acara-acara  komedi.  Pertama,  pelanggaran  atas  perlindungan  kepada  orang dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  (melecehkan  orang  dengan  kondisi  fisik tertentu atau orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu atau pekerjaan tertentu  atau  yang  memiliki  cacat  fisik  dan/atau  mental).  Kedua,  pelanggaran  atas perlindungan  anak.  Ketiga,  melanggar  norma  kesopanan  (dan  kesusilaan).  Keempat, melanggar ketentuan penggolongan program siaran (program klasifikasi R/Remaja).
KPI  Pusat  menilai  secara  umum  tidak  ada  niat  dari  penyelenggara  televisi  yang menampilkan  acara  komedi  untuk  menghormati  bulan  Ramadhan,  karena  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  merupakan  pengulangan  dari  tahun-tahun  sebelumnya. Penyelenggara  televisi  juga  mengabaikan  keluhan  masyarakat  terutama  saat  sahur  dan berbuka, saat anak-anak dan remaja banyak yang memilih televisi sebagai teman santap buka  dan  sahur.  KPI  Pusat  meminta  semua  stasiun  TV  untuk  terus  memperbaiki  isi siarannya  sesuai  dengan  semangat  Ramadhan  dan  secara  umum  mematuhi  Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) 2012.

## PEMBAHASAN
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang  kedudukannya  setingkat  dengan  lembaga  negara  lainnya  yang  berfungsi  sebagai regulator  penyelenggaraan  penyiaran  di  Indonesia.  Komisi  ini  berdiri  sejak  tahun  2002 berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang Penyiaran.  KPI  terdiri  atas  Lembaga  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat  (KPI  Pusat)  dan Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  yang  bekerja  di  wilayah  setingkat  Provinsi. Wewenang  dan  lingkup  tugas  Komisi  Penyiaran  meliputi  pengaturan  penyiaran  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Penyiaran  Publik,  Lembaga  Penyiaran  Swasta,  dan Lembaga Penyiaran Komunitas. 1
Undang-undang  Penyiaran  Nomor  32  Tahun  2002  merupakan  dasar  utama  bagi pembentukan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI).  Semangatnya  adalah  pengelolaan sistem  penyiaran  yang  merupakan  ranah  publik  harus  dikelola  oleh  sebuah  badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.
Apabila  ditelaah  secara  mendalam,  Undang-undang  no.  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran  lahir  dengan  dua  semangat  utama,  pertama  pengelolaan  sistem  penyiaran harus  bebas  dari  berbagai  kepentingan  karena  penyiaran  merupakan  ranah  publik  dan digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  publik.  Kedua  adalah  semangat  untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.
Maka  sejak  disahkannya  Undang-undang  no.  32  Tahun  2002  terjadi  perubahan fundamental  dalam  pengelolaan  sistem  penyiaran  di  Indonesia,  dimana  pada  intinya adalah  semangat  untuk  melindungi  hak  masyarakat  secara  lebih  merata.  Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan  penyiaran  yang  selama  ini  merupakan  hak  ekslusif  pemerintah  kepada sebuah  badan  pengatur  independen  (independent  regulatory  body)  bernama  Komisi Penyiaran  Indonesia  (KPI).  Independen  yang  dimaksudkan  adalah  untuk  mempertegas bahwa  pengelolaan  sistem  penyiaran  yang  merupakan  ranah  publik  harus  dikelola  oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah
1 http://kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/profil-kpi
(pada  masa  rezim  orde  baru),  sistem  penyiaran  sebagai  alat  strategis  tidak  luput  dari kooptasi  negara  yang  dominan  dan  digunakan  untuk  melanggengkan  kepentingan kekuasaan.  Sistem  penyiaran  pada  waktu  itu  tidak  hanya  digunakan  untuk  mendukung hegemoni  rezim  terhadap  publik  dalam  penguasaan  wacana  strategis,  tapi  juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.
Berbicara  mengenai  kebijakan  terhadap  publik  atau  kebijakan  publik, menitikberatkan  pada  apa  yang  oleh  Dewey 2 katakan  sebagai  “publik  dan  problem- problemnya.”  Kebijakan  publik  membahas  soal  bagaimana  isu-isu  dan  persoalan- persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu  diletakkan  dalam  agenda  kebijakan  dan  agenda  politik.  Selain  itu,  kebijakan  publik juga  merupakan  studi  tentang  “bagaimana,  mengapa,  dan  apa  efek  dari  tindakan  aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah”. 3 Atau, seperti dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersbut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”. 4
Dan  dalam  sebuah  kebijakan  pemerintah,  disyaratkan  menurut  perhitungan pemerintah  harus  terdapat  maslahah  bagi  kesejahteraan  rakyat,  sebagaimana  prinsip dasar  politik  yang  telah  digariskan  oleh  beliau  Imam  Syafi’i  Ra:  “Kebijakan  pemerintah harus berdasarkan demi kesejahteraan rakyat.” 5
Perhitungan  akan  kemaslahatan  yang  timbul  dari  suatu  kebijakan  merupakan wewenang  pemerintah  dengan  berbagai  pertimbangan  yang  telah  digariskan  syara’. Maka  kita  pemerintah  sudah  benar-benar  memperhitungkan  kebijakan  tersebut  akan mendatangkan  kebaikan,  keuntungan,  menghindari  kerusakan  atau  menanggulangi kerugian yang lebih besar demi kepentingan rakyat secara umum, kebijakan tersebut bisa dibenarkan. 6
Seperti  halnya  gagasan  “publik,”  ide  kebijakan  menurut  Heclo  bukanlah  sebuah istilah yang pasti atau swabukti (self-evident): dikatakan bahwa kebijakan (police) adalah
2 J. Dewey, The Public and its Problem, Holt, New York, 1927.,
3 A. Heidenheimer, H. Hecto and C.T. Adams, Comparative Public Policy: The Politics of Social Choice in America, Europe, and Japan, (New York: St. Martin’s Press, 1990), hal. 3.
4 T.R. Dye, What Goverments Do, Why They do it, What Difference it Makes, (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1976). hal. 1.
5 Tim  Bahtsul  masa-il, Mutiara  Samudra  Fiqh  (Metode  Penalaran  Solusi  Fiqhiyyah), (Kediri:  Forum Pembukuan Bahtsul Masa-il Purna Siswa MHM. Lirboyo, 2004), 251.
6 Ibid., 251.
istilah yang tampaknya banyak disepakati bersama. Dalam penggunaannya yang umum, istilah  kebijakan  dianggap  berlaku  untuk  gerakan  sosial.  Jadi,  kebijakan,  dari  sudut pandang  tingkat  analisis,  adalah  sebuah  konsep  yang  kurang  lebih  berada  di  tengah- tengah. Elemen  kedua dan esensial yang terkandung dalam penggunaan istilah itu oleh kebanyakan penulis adalah aspek tujuannya. 7

## Analisis dan Proses Kebijakan
Analisis  mengandung  tujuan  dan  relasi  yang  berbeda  dengan  proses  kebijakan. Kita  bisa  menganggap  jenis  analisis  kebijakan  ini  sebagai  terdiri  dari  rangkaian  aktivitas pada  spectrum  pengetahuan  dalam  ( in )  proses  kebijakan;  pengetahuan  untuk  ( for ) proses kebijakan; dan pengetahuan tentang ( about ) proses kebijakan.
Analisis ini mencakup:
1. Determinasi kebijakan : ini  adalah analisis yang berkaitan dengan cara  pembuatan kenijakan, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan dibuat;
2. Isi  kebijakan :  analisis  ini  mencakup  deskripsi  tentang  kebijakan  tertentu  dan bagaimana  ia  berkembang  dalam  hubungannya  dengan  kebijakan  sebelumnya, atau  analisis  ini  bisa  juga  didasari  oleh  informasi  yang  disediakan  oleh  kerangka nilai/teoritis yang mencoba memberikan kritik terhadap kebijakan.
7 H. Heclo, Review Article: Policy Analysis, British Journal of Political Science, 2:, hal. 84
Analisis Kebijakan
Analisis Untuk Kebijakan 1 Analisis determinasi Kebijakan 2 Analisis Isi Kebijakan 3 Monitoring dan evaluasi Kebijakan 4 Informasi untuk Kebijakan 5 Advokasi Kebijakan

## Gambar 1. Variasi Analisis Kebijakan
Sumber diadaptasi dari Gordon, et al. (1977)

## Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Fokus  analisis  ini  adalah  mengkaji  bagaimana  kinerja  kebijakan  dengan mempertimbangkan  tujuan  kebijakan,  dan  apa  dampak  kebijakan  terhadap  suatu persoalan tertentu.
Analisis ini mencakup:
1. Advokasi  kebijakan :  berupa  riset  dan  argument  yang  dimaksudkan  untuk memengaruhi agenda kebijakan di dalam dan atau di luar pemerintah.
2. Informasi  untuk  kebijakan :  sebentuk  analisis  yang  dimaksudkan  untuk  member informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan. Ini bisa berbentuk anjuran atau riset eksternal/internal  yang  terperinci  tentang  aspek  kualitatif  dan judgemental dari suatu kebijakan.

## Implementasi
Studi  implementasi  adalah  studi  perubahan:  bagaimana  perubahan  terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur  dari  kehidupan  politik;  bagaimana  organisasi  di  luar  dan  di  dalam  sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka  bertindak  seperti  itu,  dan  apa  motivasi  lain  yang  mungkin  membuat  mereka bertindak secara berbeda. 8
Pembuatan  kebijakan  tidak  berakhir  setelah  kebijakan  ditentukan  atau  disetujui. Seperti  dinyatakan  Anderson:  “Kebijakan  dibuat  saat  ia  sedang  diatur  dan  diatur  saat sedang  dibuat.” 9 Implementasi  adalah  pelaksanaan  pembuatan  kebijakan  dengan  cara- cara  lain.  Akan  tetapi  biasanya  kita  cenderung  menganggap  sistem  politik  sebagai sesuatu yang menambah  problem, dengan menarik  garis pemisah  antara kebijakan dan administrasi.  Administrasi,  menurut  sudut  pandang  ini,  akan  mengambil  alih  setelah kebijakan  selesai.  Pekerjaan  administrasi  adalah  melaksanakan  kebijakan  yang dirumuskan  oleh  pembuat  kebijakan,  dan  peran  penyedia  layanan  adalah  menjalankan kebijakan yang diatur oleh birokrat. Hubungan dan interaksi antara politisi, administrator,
8 W.I. Jenkins, Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective, (London: Martin Roberstson, 1978), hal. 203.
9 J.E. Anderson, Public Policy-making, (New York: Holt Praeger, 1975), hal. 98.
dan  penyedia  layanan  hingga  saat  ini  masih  dilupakan  dalam  area  analisis  dan  riset:  ini adalah semacam “missing linki” dalam proses kebijakan.

## Pendekatan Sistem Rasional Top-Down
Pendekatan  top-down  ini  memiliki  pandangan  tentang  hubungan  kebijakan- implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau: “Segala sesuatu adalah baik  jika  diserahkan  ke  tangan  Sang  Pencipta.  Segala  sesuatu  adalah  buruk  di  tangan manusia.”  Model  rasional  ini  berisi  gagasan  bahwa  implementasi  adalah  menjadikan orang  melakukan  apa-apa  yang  diperintahkan,  dan  mengontrol  urutan  tahapan  dalam sebuah  sistem;  dan  implementasi  adalah  soal  pengembangan  sebuah  program  kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh “hipotesis kebijakan” 10 Andrew Dunsire, misalnya, mengemukakan sebuah “model rasionalis” yang sengaja  mengesampingkan  semua  soal  “cinta,  benci,  cemburu,  dan  factor  motivasional apa  pun.”  Jika  implementasi  gagal,  yakni  tujuan  kebijakan  tak  tercapai-mungkin  itu disebabkan  oleh  faktor  seperti  pemilihan  strategi  yang  keliru,  atau  “mesin”  atau “instrument” yang keliru; “pemrograman” birokrasinya salah; operasioanalisasinyaburuk; ada yang salah pada “tingkat pelaksana”; atau respons yang buruk terhadap problem. 11

## PENUTUP
Pada  dasarnya  proses  tahapan  kebijakan  yang  ada  lembaga  KPI  sudah  berjalan sesuai dengan koridor hukum. Dimana dengan adanya Undang-undang Penyiaran Nomor 32  Tahun  2002  merupakan  dasar  utama  bagi  pembentukan  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI). Sehingga dari Undang-undang tersebut memiliki nilai semangat pengelolaan sistem penyiaran  yang  merupakan  ranah  publik  harus  dikelola  oleh  sebuah  badan  independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.
Dan  apabila  ditelaah  secara  mendalam,  Undang-undang  no.  32  Tahun  2002 tentang  Penyiaran  lahir  dengan  dua  semangat  utama,  pertama  pengelolaan  sistem
10 J. Pressman and A. Wildavsky, Implementation, (Berkeley: University of Californi Press, 1973), hal. Xiii.
11 Andrew Dunsire, Implementation Theory and Bureaucrancy, (In Younis, 1990), hal. 15.
penyiaran  harus  bebas  dari  berbagai  kepentingan  karena  penyiaran  merupakan  ranah publik  dan  digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  publik.  Kedua  adalah semangat  untuk  menguatkan  entitas  lokal  dalam  semangat  otonomi  daerah  dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.
Jika  secara  teoritis,  maka  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  KPI  adalah sudah  kuat  secara  hukum  dan  harus  dipatuhi  oleh  segala  pihak  yang  berkaitan  dengan lembaga KPI. Namun dalam realitanya masih ada yang belum melaksanakan.
Dan  ketika  dikaitkan  dengan  teori-teori  diatas,  faktor-faktor  yang  menyebabkan impelementasi  gagal  terlaksana  diantaranya  disebabkan  oleh  faktor  seperti  pemilihan strategi  yang  keliru,  atau  “mesin”  atau  “instrument”  yang  keliru;  “pemrograman” birokrasinya salah; operasioanalisasinya buruk; ada yang salah pada “tingkat pelaksana”; atau  respons  yang  buruk  terhadap  problem.  Dari  beberapa  faktor  tersebut,  bisa  jadi faktor  yang  ada  di  tubuh  KPI  adalah  buruknya  tingkat  pelaksana  kebijakan.  Kurang tegasnya sanksi yang diberikan, sehingga membuat lembaga KPI tidak memiliki wibawa di mata para stakeholder media.  Dan bisa juga buruknya instrument birokrasinya. Seperti yang diberitakan dalam media Rakyat Merdeka Online, 23 Maret 2011, bahwa UU 32/2002 tentang  Penyiaran  masih  menjadi  target  revisi.  DPR  memasukkannya  kembali  ke  dalam proglenas 2011 sebagai usul insiatif Dewan. 12
Jadi  disini  seakan-akan  ada  upaya  dari  pihak  media  yang  kongkalikong  dengan pemerintah.  Padahal  UU  Penyiaran  yang  dibuat  saat  itu  ruangnya  sangat  demokratis," dan  posisi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  semakin  diperparah  lagi  bahkan  justru  dikebiri dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 50/2005. Tugas KPI pun hanya mengawasi kontens saja dan tidak bisa memberi sanksi kepada media penyiaran yang melanggar UU Penyiaran.

## REFERENSI
Anderson, J.E. Public Policy-making, New York: Holt Praeger, 1975.
Dewey, J. The Public and its Problem, Holt, New York
Dunsire, Andrew Implementation Theory and Bureaucrancy, In Younis, 1990.
12 http://www.rmol.co/read/2011/03/23/21920/KPI-Lemah-Hadapi-Konglomerat-, diakses tanggal 27 Juni 2019.
Dye,  T.R. What  Goverments  Do,  Why  They  do  it,  What  Difference  it  Makes, Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1976.
Heclo, H. Review Article: Policy Analysis, British Journal of Political Science, 2.
Heidenheimer, A. H. Hecto and C.T. Adams, Comparative Public Policy: The Politics of Social Choice in America, Europe, and Japan, New York: St. Martin’s Press, 1990.
Jenkins,  W.I. Policy  Analysis:  A  Political  and  Organizational  Perspective, London:  Martin Roberstson, 1978.
Pressman  J.  and  A.  Wildavsky, Implementation, Berkeley:  University  of  Californi  Press,
1973.
Tim  Bahtsul  masa-il, Mutiara  Samudra  Fiqh  (Metode  Penalaran  Solusi  Fiqhiyyah), Kediri: Forum Pembukuan Bahtsul Masa-il Purna Siswa MHM. Lirboyo, 2004 http://www.rmol.co/read/2011/03/23/21920/KPI-Lemah-Hadapi-Konglomerat-, http://.kpi.go.id