………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM: UPAYA MEMBANGUN KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MODERN DI INDONESIA
Oleh
Iroh Suhiroh 1 , Wawan Wahyudin 2 , Ade Fakih Kurniawan 3 1,2,3 Institut Agama Islam Banten Serang, Universitas Islam Negeri Banten Email: 1 suhiroh59@gmail.com , 2 wawan.wahyudin@uinbanten.ac.id ,
3 ade.fakih@uinbanten.ac.id

## Abstrak
This  article  will  explain  about  Islamic  education  reform  in  an  effort  to  build  the  concept  of modern  Islamic  education  in  Indonesia.  Islamic  education  reform  itself  aims  to  make  Islamic education  run  effectively  and  efficiently,  dynamically,  able  to  respond  to  technological developments and advances.
Various Indonesian government policies in the form of laws and government regulations indicate their  support  and  desire  to  empower  the  people  through  the  provision  of  superior  education  in order  to  achieve  national  education  goals.  This  is  evidenced  by  the  stipulation  of  standards  for content,  process,  competency  of  graduates,  educators  and  education  staff,  facilities  and infrastructure, financing management and assessment system. Education is expected to be able to overcome the moral and personal problems of the nation's children.
Islamic education in Indonesia is considered still trapped in a disputed issue, the transformation of knowledge and religious values is still low, so that sometimes they forget the reality of work needs.
Keywords: Concept. Reform. Islamic Education

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman, pendidikan semakin penting dirasakan keberadaannya,  masalah  pendidikan  adalah masalah  yang  kompleks  di  negeri  ini, pendidikan mencakup semua lapisan kehidupan manusia, pendidikan menjadi perhatian yang serius dan selalu berkesinambungan  dalam  setiap  masa,  dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara,  bahkan  maju  mundurnya  suatu negara  akan  sangat  ditentukan  oleh  kualitas pendidikan  yang  diberlakukan  dalam  negara tersebut.
Pendidikan  Islam  modern  selain  di bawah  naungan  agama  juga  berada  di  bawah aturan  negara  dimana  pendidikan  Islam  itu diberlakukan.  Artinya  pendidikan  Islam  juga memiliki ketrikatan dengan aturan hukum  dan harus  dipatuhi  untuk  dilaksakan  oleh  warga negara  nsebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap undang-undang  dan  peratutan  negara  tersebut.
Persoalan-persoalan  klasik  pendidikan  Islam harus  segera  diatasi,  berbagai  persoalan konsep  normatif  yang  berhubungan  dengan cita-cita  ideal  pendidikan  segera  ditemukan jalan keluarnya.  Hal ini karena menurut Iqbal sebagaimana  dikutif  Idris  (2016:41)  bahwa tiga  hal  yang  menyebabkan  satgnan  atau bahkan  kemunduran  pendidikan  Islam  adalah mistisme, ketiadaan semangat induktif, adanya idealisme  pada  capaian-capaian  pendidikan masa lampau, absolutisme atau panatisme pada mazhab  tertentu  menjadi  penyebab  hilangnya keperibadian  dan  tentunya  akan  menyebabkan pendidikan islam akan kehilangan jati diri dan sulit  untuk  mengikuti  perkmbangan  ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk itulah artikel ini akan membahas definisi  konseptual  reformasi  pendidikan Islam, Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan dunia dan  pendidikan Islam  dalam sistem Pendidikan Nasional Indonesia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge

## LANDASAN TEORI
Konseptual adalah
suatu penggambaran secara utuh menyeluruh tentang suatu teori yang akan dibangun, yang memuat definisi  dan  pengertian,  maksud  dan  tujuan, indikator dan prinsip-prinsip serta konstituatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat (2009, 27)  yang  menyatakan  bahwa  konseptual merupakan  pengambaran  secara  umum  dan menyeluruh yang mengisyaratkan maksud dan tujuan.  Konsep  tersebut  bersifat  konstruktif, konstitustif, formal dan mempunyai pengertian yang abstark
Sementara reformasi bermakna perubahan total dan menyeluruh, sebagaimana pendapat  yang  menteyakan  bahwa  reformasi adalah  perubahan,  renovasi,  pembentukan baru, pembaharuan dan  perubahan bentuk  dan sistem.  Partanto  &  Dahlan:  2004,  660). Konsep i reformasi i dimaknai i pembaharuan i atau i perubahan i secara i pelan-pelan i tanpa i merubah i nilai-nilai i terdahulu i yang i masih i dianggap i baik Dengan  demikian  reformasi  dapat dimaknai  sebagai  perbaikan,  pembentulan, penyempurnaan  dengan  membuat  yang  salah menjadi benar, yang kurang menjadi sempurna. Prinsip reformasi berarti mempertahankan  sesuatu  yang  baik  dan merubah  atau  mengganti  sesuatu  yang  tidak baik  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  perubahan dan kemajuan zaman. reformasi akan berimplikasi  pada  kesempurnaan  sistem  dan kemajuan institusional.
Melakukan  sebuah  reformasi  tidaklah mudah,  untuk  itu  diperlukan  berbagai  usaha dengan memenuhi berbagai prasyarat, Berbagai prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan  reformasi  menurut  Imawan  (2010: 265) adalah sebagai berikuT 1. Penegakan hukum yang adil ( law enforcement ),  karena  selain  menjamin  hak sebagai  warga  negara  juga  ikut  dalam menentukan  corak  dan  warna  kehidupan sosial dan politi, memastikan bahwa setiap
warga  negara  harus  mematuhi  segala peraturan  yang  berlaku,  mematuhi  dan memenuhi setiap hak warga negara.
2. Kejelasan  pola  pikir  dan  pola  tindak ( predicctability )  agen  reformasi  agar  tidak kehilangan  arah,  sehingga  warga  negara dapat  berinisiatif,  mengambil  langkah- langkah  pembaharuan  tanpa  terlepas  dari keseluruhan  kontek  gerakan  dan  arah reformasi.
3. Keterbukaan  reformasi  ( transparency ). Keterbukaan  mekanisme  politik,  sehingga warga  negara    paham  terhadap  masalah yang dihadapi, alternatif untuk mengantisipasi  segala  alasan  yang  timbul dalam reformasi. 4. Kepercayaan warga negara ( accountability ).  Para  tokoh  reformasi benar-benar  mengambil  keputusan  dan inisiatif  sejalan  dengan  arah  dan  tujuan yang dikehendaki bersama-sama.
5. Rationality , keharusan bagi seluruh komponen reformis untuk lebih mengutamakan akal sehat daripada perasaan dalam bentuk apapun. Dari  lima  hal  tersebut  harus  terpenuhi dalam melakukan reformasi pendidikan, karena jika semua atau salah satu unsur di atas tidak  ada,  maka  reformasi  pendidikan  akan berjalan stagnan dan berjalan di tempat.
Reformasi i pendidikan i adalah i upaya i perbaikan i pada i bidang i pendidikan. i Reformasi i pendidikan i memiliki i dua i karakteristik i dasar i yaitu i terprogram i dan i sistemik. i Reformsi i pendidikan i yang i terprogram i menunjuk i pada i kurikulum i atau i program i suatu i institusi i pendidikan. i Yang i termasuk i kedalam i reformasi i terprogram i ini i adalah i inovasi. i Inovasi i adalah i memperkenalkan i ide i baru, i metode i baru i atau i sarana i baru i untuk i meningkatkan i beberapa i aspek i dalam i proses i pendidikan i agar i terjadi i perubahan i secara i kontras i dari i sebelumnya i dengan i maksud-maksud i tertentu i yang i ditetapkan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka, menurut  penulis  konsep  reformasi  pendidikan Islam  adalah  berupa  pembaharuan  yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  perubahan dengan  asumsi  masa  depan,  namun  tetap menekankan  pada  bentuk  dan  tujuan  asal pendidikan.  Reformasi  dilakukan  dengan meningkatkan perbuatan-perbuatan baik dalam pendidikan dan berusaha meminimalis  bahkan menghapus  segala  bentuk  penyimpangan. Memperkenalkan  prosedur  dan  sistem  baru dalam  dunia  pendidikan.  Intinya  reformasi pendidikan adalah merombak secara menyeluruh  tentang  sistem  dan  paradigma pendidikan islam yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), sedangkan pendekatan yang penulis  gunakan  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Dengan  demikian  penelitian  ini adakan  menggali  dan  mengkaji  data  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  literatur (pustaka)    tentang  Reformasi  Pendidikan Islam:  Upaya  membangun  konsep  Pendidikan Islam Modern di Indonesia.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  isi  (content  analysis) yang  meliputi  :  Data  reduction  (reduksi  data), Data  Display  (penyajian  daya),  Conclusion drawing/verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kerangka Konsep Reformasi Pendidikan Hakikat  pendidikan  Islam  sebenarnya mengandung beberapa konsep, dimana konsep  dasar  pendidikan  Islam  bersumber dari  al-Qur’an  dan  al-Hadits.  Konsep-konsep dasar  tersebut  dapat  dipahami,  dianalisis  dan diimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Secara  operasional  konsep  dapat dipahami,  dianalisis  dan  dikembangkan  dari proses  budaya,  pengembangan  ajaran  agama. Sedangkan  secara  teori  reformasi  pendidikan
dapat  dipahami  sebagai  konsep  yang  dapat dipahami,  dianalisis  dan  dikembangkan  dari proses  pembinaan  dan  pembiasaan  pribadi setiap individu muslim.
Secara  konseptual  pendidikan  Islam dapat dipahami dari berbagai aspek. Hal inilah yang  diungkapkan  muhaimin  (2002:30)  yang mengungkapkan  bahwa  pendidikan  Islam dapat  dipahami  dalam  beberapa  pengertian berikut:
1. Pendidikan  Islam  harus  dipahami  dan dikembangkan  dari  nilai-nilai  fundamental yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As- Sunnah
2. Pendidikan  Islam  dapat  dipahami  sebagai upaya  menginternalisasi  nilai-nilai  islam agam  menjadi way  of  life (pandangan  dan sikap hidup) seseorang.
3. Proses  dan  perkembangan  pendidikan Islam  harus    merupakan  bagian  dari perjalanan  sejarah  pendidikan  Islam  itu sendiri.
Memahami  tentang  pendidikan  Islam di  Indonesia  tidaklah  jauh  berbeda  dengan bagaimana  kita  memahami  pendidikan  secara umum  di  Indonesia.  Perbedaan  terletak  pada dominan  materi  pembelajaran  dalam  sebiua lembaga  tersebut.  Menurut  Arifin  pendidikan Islam  ditik  beratkan  pada  internalisasi  nilai- nilai  Iman,  Islam  dan  Ihsan  dalam  pribadi seorang muslim yang berilmu dan berwawasan luas.  (Muzayyin  Arifin,  2003,  6).  Pendidikan Islam  di  Indonesia  adalah  bagian  dari pendidikan Nasional Indonesia. bahkan merupakan  sub-sistem  pendidikan  Nasional Indonesia.  Ini  artinya  dari  pengelolaan, penjaminan  mutu,  kurikulum,  ketenagaan (pendidika,tenaga pendidik), sarana dan prasana merupakan tanggung jawab pemerintah  Indonesia,  dan  terapliasi  denga undang-undang  pendidikan  yang  berlaku  di negaran Indonesia.
Pengintegrasian pendidikan Islam sebagai  bagian  terpenting  dari  pendidikan Nasional sebagaimana dijelaskan di atas harus melakukan  penyesuaian,  pembenahan  dalam istilah reformasi pendidikan Islam, hal ini agar pendidikan Islam di Indonesia tidak
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ketinggalan  zaman,  statis  tanpa  kemajuan. Maka  reformasi  harus  dilakukan  mulai  dari tatanan  konseptual  secara  teori  maupun pembenahan  dalam  tatanan  operasional  secara praktis.
Pada i dasarnya i pendidikan i Islam i dalam i berbagai i tingkatannya, i mempunyai i kedudukan i yang i penting i dalam i system i pendidikan i nasional. i Kedudukan i ini i semakin i mantap i setelah i disyahkan i dan i diberlakukannya i Undang-undang i RI i Nomor i 20 i tahun i 2003 i tentang i Sistem i Pendidikan i nasional. i Maka i dengan i adanya i undang-undang i tersebut, i posisi i pendidikan i Islam i sebagai i sub-sistem i pendidikan i nasional i semakin i mantap, i baik i pada i lembaga i pendidikan i umum i maupun i keagamaan. i (Azyumardi, i 2009: i 57).
Secara i konseptual i Undang-Undang i Sistem i Pendidikan i Nasional i tersebut i memberikan i arah i baru i dalam i mengembangkan i dan i memberdayakan i pendidikan i Islam.  Hal  demikian  dapat diamati  dan  dianalisis  secara  substansi  dari undang-undang  yang  berlaku  tersebut,  agar pendidikan  Islam  benar-benar  menekankan pada  nilai-nilai  Iman,  Islam  dan  Ihsan sebagaimana yang diungkapkan Arifin tersebut di  atas  dan  untuk  keberlangsungan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  seperti  yang termaktub  dalam  Pasal  3  Undang-Undang Sisdikna tentang fungsi dan tujuan pendidikan Nasional,  yang  menekankan  pada  “dasar keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa  serta  berakhlak  mulia”  dan  pada pasal  12  ayat  1.a.  tentang  Hak  kepada  peserta didik  untuk  mendapatkan  pendidikan  agama yang  harus  diajar  oleh  guru  agama  yang seagama,  bertujuan  untuk  melindungi  akidah dan tauhid sebagaimana dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai agama yang dianut. i Memperhatiakan  berbagai  kebijakan dalam pendidikan Islam maka secara tereksplisit  reformasi  pendidikan  menjadi peluang besar dalam pengembangan
pendidikan islam di Indonesia. bentuk berbagai perubahan secara sadar dan sistematis merupakn  bentuk  adaptasi  pendidikan  dalam mengikuti  perkembangan  zaman,  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Konsep- konsep  pendidikan  yang  dijalankan  dalam Islam  adalah  bersumber  dan  berlandaskan  al- Qur’an  dan  al-Hadits  yang  merupakan panduan hidup seorang muslim.
B. Reformasi Pendidikan
Islam di Indonesia Pendidikan  adalah  sektor  penting dalam  memajukan  sebuah  negara,  pendidikan begitu penting
dalam menjamin keberlangsungan  hidup  sebagai  warga  negara. Melalui  pendidikan,  peningkatan  kualitas SDM  anak  bangsa  dapat  ditingkatkan  dan penentu  keberhasilan  pembangunan  bangsa dan negara. Menurut pendapat Bastian, (2002: 24)  Hal  ini  diakui  bahwa  “keberhasilan  suatu bangsa  sangat  ditentutan  oleh  keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbaharui sektor pendidikan”.  Ini  artinya  keberhasilan  tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan bangsa  dan  memperkuat  posisi  negara  dalam menghadapi  berbagai  persoalan  pendidikan yang  ditimbulkan  oleh  pesatnya  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
Untuk  itulah  secara  yurisi  formal bangsa dan negara melalui pemerintah sebagai lembaga eksutif “ mengusahakan dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional  yang  dapat  meningkatkan  keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Peningkatan keimanan  dan  ketakwaan  akan  lebih  efektif, jika  dioptimalkan  melalui  sistem  pendidikan Islam,  baik melalui  jalur  kelembagaan pendidikan  Islam  maupun  melalui  proses pembelajaran di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sebagai sub sistem pendidikan  nasional.  Sebab  pendidikan  Islam memiliki  transmisi  spiritual  yang  lebih  nyata dalam  proses  pembelajarannya.  Kejelasannya terletak pada keinginan untuk mengembangkan  seluruh  aspek  dalam  diri
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
peserta  didik  secara  seimbang,  baik  aspek spiritual,  imajinasi,  dan  keilmiahan,  kultural, serta  kepribadian.  (Hasbullah,  1996:  6). Dengan demikian Tujuan pendidikan Nasional akan  terwujud  sebab  secara  praktisi  nilai-nilai dasar yang dikembangkan pendidikan Nasional  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai agama  Islam.  Menurut  Mulyasa  (2002  :  4) penyelenggaraan  pendidikan  Islam  dilakukan harus secara sadar, sistematis dan terarah pada kepentingan  yang  ,mengacu  pada  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Secara historis perkembangan pendidikan  Islam  pada  masa  orde  lama lembaga pendidikan  Islam  berkembang sangat cepat  walau  sedikit  sekali  adanya  campu tangan  pemerintah,  masyarakat bergerak sendiri  mengembangkan  pendidikan  Islam melaui  berbagai  pesantren,  majlis  ta’lim  dan pendidikan  non  formal  lainnya.  Sementara pada  wal-awal  pemerintahan  orde  baru pendidikan  Islam  Madrash  tidak  mendapatkan payung  hukum  secara  legal  formal.  Namun pada  tahap  selanjutnya  pengakuan  Madrasah mulai  diakui  pemerintahan  Soeharto  dengan diterbitkannya  Keppres  No.  34  Tahun  1972 dan  Inpres  No.  15  tahun  1974  yang  mengatur Madrasah  dikelola  dan  berada  di  bawah Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan yang sebelumnya berada di bawah Departemen  Agama  RI.  Namun  kebijakan tersebut  mendapat  reaksi  keras  dan  masif  dari umat  Islam,  yang  kemudian  dikeluarkanlah SKB  3  Menteri  (Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam  Negeri)  pada  tanggal  24  Maret  1975. Isi dari SKB 3 Menteri ini adalah mengembalikan  status  Madrasah  di  bawah pengelolaan kementerian Agama RI. Posisi ini diperkuat  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  No.  2  Tahun  1989  tentang  Sistem pendidikan  Nasional  yang  menegaskan  bahwa Madrasah  adalah  sekolah  umum  yang  berciri khas  Islam,  namun  dalam  implementasinya Madrasah  saat  itu  tetap  dianggap  sebagai “anak  tiri”  dalam  pengelolaan  pendidikan  di Indonesia.
Harapan i untuk i memperoleh i pendidikan i yang i unggul i dan i memberdayakan i serta i merata i bagi i seluruh i rakyat i Indonesia i mulai i terbuka. i Hal i ini i tercermin i dalam i sejumlah i kebijakan i strategis i yang i ditempuh i oleh i Pemerintah i Kabinet i Indonesia i Bersatu i dengan i lahirnya i Undang-Undang i No. i 20 i Tahun i 2003 i Tentang i Sistem i Pendidikan i Nasional, i naiknya i anggaran i pendidikan i yang i mencapai i 20% i dari i APBN, i Undang-Undang i No. i 14 i Tahun i 2005 i Tentang i Standar i Nasional i Pendidikan, i serta i Peraturan i Mentri i Pendidikan i Nasional i No. i 8 i Tahun i 2005 i Tentang i Tata i Kerja i Direktorat i Jendral i Peningkatan i Mutu i Pendidik i dan i tenaga i Kependidikan i hingga i bergulirnya i berbagai i bentuk i program i bantuan i pendidikan, i baik i secara i kelembagaan i maupun i bantuan i program i untuk i pendidik i dan i tenaga i kependidikan i maupun i bantuan i program i untuk i siswa.” Istilah Pendidikan Agama dan pendidikan  Umum  dalam  pendidikan  yang berlaku  di  Indonesia  merupakan  istilah  yang timbul  karena  diakibatkan  oleh  dualisme pemndidikan  dalam  sistem  pendidikan  di Indonesia. namun saat ini pendidikan kegagamaan  secara  yuridi  formal  telah disebutkan  dalam  Pasal  11  butir  6  Undang- Undang  Sisdiknas  “pendidikan  Keagamaan merupakan  pendidikan  yang  mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang  menuntut penguasaan  pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.  Pasal  11  ayat  6  inipun diinterpretasikan  dalam  lembaga  pendidikan Madrasah    yang  secara  teoritis  dan  praktis menerapkan  kurikulum  pendidikan  Nasional. Bahkan  dari  era  reformasi  sampai  saat  ini pendidikan Islam menemui jalan terang karena fungsi  dan  perannya  telah  diakui  dalam  ruang lingkup  pendidikan  Nasional  dan  terintegrasi dalam semua unsur pendidikan.
Secara  Yuridis  formal  pendidikan Islam  secara  legal  formal  telah  dimuat  dan disebutkan  dalam  Undang-Undang  Sistem
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Pendidikan  Nasional  No.  20  tahun  2003  pada Pasal  12  yang  menyebutkan  bahwa  “setiap peserta  pada  setiap  satuan  satuan  pendidikan berhak  mendapatkan  mendapatkan  pendidikan agama  adalah  hak  setiap  peserta  didik,  setiap peserta  didik  dalam  pada  setiap  satuan pendidikan  berhak  mendapatkan  pendidikan agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianut  dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (Pasal 12  ayat  aPada  bagian  penjelasan  dijelaskan pula  bahwa  pendidik  atau  guru  agama  yang seagama  dengan  peserta  didik  difasilitasi  atau disediakan  oleh  pemerintah  atau  pemerintah daerah  sesuai  sesuai  dengan  kebutuhan  satuan pendidikan.
Undang-Undang  SISDIKNAS  inilah yang menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggara pendidikan agama  di  sekolah-sekolah,  baik  sekolah Negeri  maupun  sekolah  Swasta.  Tentang kurikulu telah disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan baha pendidikan dasar dan  menengah  wajib  memuat  pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan,  bahasa, matematikan, ilmu pengetahuan sosial, budaya,  pendidikan  olahraga  dan  kesehatan, pendidikan keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. Bahkan dalam penjelasan Pasal ini
disebutkan “Pendidikan
Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta berakhlak mulia.
Pelaksanaan i pendidikan i agama i di i sekolah i umum, i juga i diatur i dalam i undang-undang i baik i yang i berkaitan i dengan i sarana i dan i prasarana i pendidikan, i biaya i pendidikan, i tenaga i pengajar, i kurikulum i dan i komponen i pendidikan i lainnya. i Undang-undang i tersebut i secara i eksplisit i menyebut i peran i dan i kedudukan i pendidikan i agama i (Islam), i baik i sebagai i proses i maupun i sebagai i lembaga. i Namun i demikian, i peran i dan i kedudukan i yang i kuat i tersebut i sekaligus i menjadi i tantangan i yang i memerlukan i respon i positif i dari i
para i pemikir i dan i pengelola i pendidikan i Islam i serta i masyarakat i itu i sendiri.
Pemberlakuan  dan  pengakuan  negara secara  yuridis  formal  tentang  pendidikan Islam  di  Indonesia  memberi  harapan  baru dalam  mengembangkan  pendidikan  Islam  di Indonesia. Namun demikian berbagai kendala baru muncul sebagai akibat dari pemberlakuan undang-undang tersebut.
Beberapa  tantangan  pendidikan  Islam  di Indonesia menurut Mastuhu (2009: 38) adalah sebagai berikut:
1. Mampukan  sistem  pendidikan  Islam  di Indonesia menjadi excellence untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  tidak  bebas  nilai.  Dalam  arti lain perkembangan Iptek harus tetap bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. 2. Mampukan  Sistem  pendidikan  Di  Indonesia memnajdi  pusat  pembaharuan  pemikiran Islam  yang  benar-benar  mampu  merespon tantangan  reformasi  dan  modernisasi  tanpa harus  mengabaikan  aspek-aspek  dogmatis yang  wajib  diikut  oleh  semua  pelaku pendidikan Islam.
3. Mampukah para ahli pemikir pendidikan Islam di
Indonesia menumbuhkambangkan keperibadoan  peserta  didik  yang  benar-benar beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  yang Maha  Esa,  mampu  berpikir  dan  bernalar ilmiah yang tidak mengenal batasan akhir.
Untuk i menghadapi i tantangan- tantangan i tersebut i dan i sekaligus i mencari i solusi i terbaik i dalam i menghidupkan i dan i mengembangkan i serta i memberdayakan i sistem i pendidikan i Islam, i baik i sebagai i proses i maupun i sebagai i lembaga i deperlukan i konsep- konsep i baru i yang i strategis, i sehingga i pada i gilirannya i dapat i dikembangkan i menjadi i teori-teori i yang i teruji i dan i dapat i dioperasionalkan i di i lapangan. Upaya-upaya mencari paradigma baru pendidikan  Islam  tersebut  harus  diusahakan mapu  membangun  konsep  yang  mempunyai nilai-nilai  strategis,  proaktif,  dinamis  dan antisipatif  terhadap  berbagai  perkembangan
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
dan  kemajuan  pada  masa  yang  akan  datang. Hal ini juga sesuai dengan pendapat  Mastuhu (2009:3)  yang  menyatakan    bahwa  selain  itu pendidikan
Islam harus
mampu mempertahankan  nilai-nilai  dasar  yang  benar dan  diyakini  untuk  terus  dipelihara  dan dikembangkan,  apalagi  dalam  kehidupan modern dan dunia global sekarang ini. i Berdasarkan penjelasan tersebut, maka  pendidikan  islam  akan  menjalankan peran dan fungsinya sebagai sarana pembudayaan  manusia  yang  berkeperibadian islmi  secara  efektif  dan  efisien.  Beberapa upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka menata  ulang  pendidikan  Islam  di  Indonesia dan sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya undang-undang pendidikan Nasional diantaranya perubahan pada paradigma  pendidikan,merumuskan  kembali konsep-konsep  pendidikan  masa  depan, mengembang  kan  visi,  misi,  konsep  dan strategis  serta  tujuan  pendidikan  Islam  yang sesuai dengan realita zaman saat ini.

## C. Relevansi  Pendidikan  Islam  dengan Pendidikan Nasional Indonesia
Pendidikan  Nasional  dan  pendidikan Islam  di  Indonesia  secara  filosofis  selain tertumpu  pada  muatan  kurikulum  ,  sasaran ideal  dan  material,  strategi  dan  pendekatan dalam pembelajaran juga mengandalkan kemampuan  para  SDM    pengelola  (kepala sekolah/madrasah,  pendidik/guru  dan  tenaga kependidikan  sebagai  administrator  lembaga). Belakangan  dunia  pendidikan  di  Indonesia juga  mempunyai  peran  ganda  sebagai  fungsi akademik dan fungsi bisnis dalam mengembangkan  potensi-potensi  dalam  diri peserta didik.
Dengan  demikian  selain  fungsi  dan tujuan pendidikan secara nasional seperti yang termuat  dalam  undang-undang  pendidikan Nasional.  Pendidikan  Islam  juga  adalah sebagai  usaha  sadar  yang  dilakukan  secara sistematis  dalam  memperkuat  keimanan  dan meningkatkan  ketakwaan  serta  memiliki akhlak  mulia,  berkeperibadian  matang,  paham dam mau mengaplikasikan ajaran islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat.
Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional adalah  dengan  perhatian  yang  intens  pada pendidikan  agama.  Salah  satu  peraturan pemerintah  yang  mengatur  pendidikan  agama dan  pendidikan  keagamaan  adalah  Peraturan pemerintah  (PP)  Nomor  55  Tahun  2007 tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan. Yang menyatakan bahwa pada:
Pasal satu angka satu “Pendidikan  agama  adalah  pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata  pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.
Pasal satu Angka dua “Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang ajaran  agama  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
Jika  melihat  dan  memperhatikan  dua pasal  peraturan  pemerintas  di  atas  ,  maka secara  eksplisit  keberadaannya  diatur  dalam undang-undang  dalam pasal-pasal yang sangat jelas termasuk dalam peraturan pelaksanaannya.  Secara  implisit  pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Indonesia  menjadi  bagian  inti  dari  kurikulum pendidikan  nasional    baik  dari  jenjang pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.
Dukungan  dan  kebijakan  pemerintah dengan  diterbitkannya  perundang-undanag tentang  pendidikan  Islam,  maka  sudah seharusnya  pendidikan  Islam  di  Indonesia harus semakin baik dan semakin maju. Karena pendidikan  Islam  mendapat  payung  hukum yaitu  Undang-undang  sisdiknas  No.  20  tahun 2003 pasal 12 (ayat a) dan juga pasal 37 (ayat 1).    Dengan  kata  lain  pendidikan  Islam mendapat  pencerahan  dimasa  yang  akan datang  hal  ini  karena  secara  konseptual undang-undang  tersebut  memerlukan  titik
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
balik pencerahan, pemberdayaan dan kejayaan pendidikan di Indonesia.

## D. Konsep  Reformasi  Pendidikan  Islam Modern di Indonesia
Agama  dalam  kehidupan  bernegara memiliki  posisi  yang  sangant  sentral,  baik dalam  fungsi,  peran  dan  kedudukan  sebagai pijakan  moral,  spritual  dan  etika.  Aturan  dan perundang-undangan yang diberlakukan dalam sebuah  negara  selalu  diupayakan  agar  tidak berseberangan  dan  bersinggungan  dengan moralitas suatu agama.
Maka agar peran dan fungsi pendidikan tidak  berseberangan  dengan  agama  maka kebijakan-kebijakan  pemerintah  dalam  sutu negara, diarahkanlah pendidikan pada peningkatan mutu dan kualitas pada penyempurnaan  sistem  pendidikan  itu  sendiri. Bukan mengganti sistem tapi menyempurnakan  sisten  yang  ada  dengan penyesuain kebutuhan pendidikan masa depan. Menurut  Azyumardi  Azra  (  2009:  89)  pada zaman  sekarang  sudah  seharusnya  lembaga pendidikan Islam diperbaharui atau direformasi, kurikulum harus diinovasi dengan topik-topik  yang  lebih  beragam,  berbobot  dan lebih menarik.
Reformasi
Pendidikan
Islam
kedepannya  akan  lebih  maju  dan  berdaya menghadapi  berbagai  persaingan  era  modern, hal  ini  akan  terwujud  jika;  1)  memiliki  misi, visi,  orientasi  dan  strategi  yang  jelas  terarah untuk  pendidikan  masa  depan,  2)  memiliki legitimasi  sosial  kemasyarakan,  intleektuan dan  moral  yang  kauat,  3)  pendidikan  berbasis masyarakat  dan  cepat  merespon  tuntunan zaman, 4) pendidikan dikelola dengan mamajemen  yang  baik  oleh  orang-orang profesional,  terbuka,  akuntabel,  humanis, memiliki akses, rasional dan memiliki kerjasama dan kemitraan global.

## PENUTUP Kesimpulan
Reformasi  Pendidikan  Islam  adalah perubahan  yang  dilakukan  dalam  pendidikan Islam  dengan  acuan  kepentingan  pendidikan
pada  masa  yang  akan  datang,  namun  tetap menekankan  pada  bentuk  dan  tujuan  dari pendidikan dan meminimalisir bahkan menghentikan  bentuk-bentuk  praktik  yang tidak profesional dan merusak citra pendidikan Islam.  Memperkenalkan  prosedur-prosedur pendidikan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya, dengan melakukan perombakan secara menyeluruh  dari  suatu  sistem  dan  paradigma pendidikan dalam segala bentuk sebagai upaya perbaikan menuju yang lebih baik dalam mutu dan  kualitas.  Reformasi  pendidikan  adalah upaya  perbaikan  dan  peningkatan    pendidikan dari  segala  aspek,  dengan  karakteristik  dasar yaitu  terprogram  dan  sistematis,  bersifat inovatif, dinamis dan akuntabel.
Reformasi  pendidikan  di  Indonesia semakin  kuat  dengan  adanya  payung  hukum Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional (sisdiknas)  No.  20  tahun  2003  termaktub dalam pasal 12 (ayat a) dan juga pasal 37 (ayat 1).  Dalam  pengertian  lain  bahwa  secara konseptual undang-undang pendidikan nasional  memerlukan  titik  balik  perubahan dalam  upaya  pencerahan,  pemberdayaan dalam upaya mengembalikan kemajuan pendidikan  di  Indonesia  khusunya  pendidikan Islam. Reformasi pendidikan
Islam mengandung  filosofi  dan  tujuan  yang  sama dengan  pendidikan  Islam,  hanya  konsep  dasar yang  dibangun  berdasarkan  perkembangan zaman,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi namun tetap berlandaskan Al-Qur’an dan al-hadits sebagai sumber utama pendidikan Islam. Reformasi Pendidikan Islam kedepannya  akan  lebih  maju  dan  berdaya menghadapi  berbagai  persaingan  era  modern, hal  ini  akan  terwujud  jika;  1)  memiliki  misi, visi,  orientasi  dan  strategi  yang  jelas  terarah untuk  pendidikan  masa  depan,  2)  memiliki legitimasi  sosial  kemasyarakan,  intleektuan dan  moral  yang  kauat,  3)  pendidikan  berbasis masyarakat  dan  cepat  merespon  tuntunan zaman, 4) pendidikan dikelola dengan mamajemen  yang  baik  oleh  orang-orang profesional,  terbuka,  akuntabel,  humanis,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
memiliki akses, rasional dan memiliki kerjasama dan kemitraan global.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ahmad  Tafsir.  2001. Ilmu  Pendidikan Dalam Perspektif Islam , Bandung: Remaja  Rosdakarya.
[2] Arief, Armai. 2005.
Reformulasi
Pendidikan Islam , Jakarta: CRSD Press.
[3] Aulia  Reza  Bastian.  2002. Reformasi
Pendidikan: Langkah-langkah Pembaharuan dan Pemberdayaan Pendidikan  dalam  rangka  Desentralisasi Sistem pendidikan Indonesia ,
Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
[4] Azra,  Azyumardi.  2009. Pendidikan Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju Milinium Baru , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. IV
[5] Idris,  Muh. Reformasi  pendidikan  Islam di Indonesia , marwah Vol. XII No. 1 Juni Th. 2016.
[6] Mastuhu.  2009. Memberdayakan  Sistem Pendidikan Islam , Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, Cet.v.
[7] Muhaimin.  2002. Paradigma  Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah ,
Bandung: Remaja Rosdakarya.
[8] Mulyasa.  2002. Manajemen  Berbasis
Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi . Bandung: RemajaRosdakarya.
[9] Saerozi,  “Bila  Negara  Mengatur  Agama: Konfesionalitas  Kebijakan  Pendidikan Nasional”  dalam  Ulumuna  Vol.VII Edisi 12 No. 2 Juli-Desember 2013.
[10] Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (SISDIKNAS)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN