## PRAKTIK MEDIA SOSIAL PERANGI MEDIA KONVENSIONAL
(TINJAUAN KOMUNIKASI POLITIK PILPRES INDONESIA 2019)
Oleh : Patricia Robin 1
patrobin23@gmail.com Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia, Kampus Serpong

## Abstrak
Politik  memasuki  ranah  kehidupan  manusia  hingga  ke  tahap  personal.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  media  sosial  dalam  kampanye  politik  yang  menyerang  individu,  berakhir  dengan preferensi atau pilihan politik warga negara. Para kandidat (aktor politik) memainkan pikiran dan  waktu  individu  sehingga  mengikuti  apa  yang  mereka  arahkan  (memilih  diri  atau membenci  kompetitor).  Hal  ini  tidak  mungkin  terjadi  tanpa  andil  dari  komunikasi  dan teknologi.  Pilihan  politik  bukan  lagi  masalah  hati,  tetapi  mana  partai  dan  kandidat  yang mampu  mendekatkan  diri  dengan  banyak  janji.  Pemilihan  Presiden  Amerika  2016  menjadi contoh keberhasilan media sosial dalam menentukan iklim dan pilihan politik. Hal ini kiranya juga  terjadi  di  Indonesia,  tepatnya  pada  Pemilihan  Umum  Presiden  2019.  Dua  kubu  yang berkompetisi bukan sekedar menyatakan visi, tetapi mencari panggung dan muka di hadapan pendukung  dengan  harapan  mendulang  suara.  Fakta  yang  terjadi,  kemajuan  teknologi  tidak melulu  diikuti  dengan  pengembangan  diri  individu.  Maka  yang  kerap  menjadi  soal  adalah konflik di ranah media sosial akhirnya berlanjut ke media massa konvensional hingga dunia nyata.  Kedewasaan  yang  kiranya  menjadi  kunci  keberhasilan  dan  eksistensi  literasi  politik hilang, dibutakan dengan pendapat dan argumentasi pribadi.
Kata Kunci : Kampanye Politik, Media Sosial, Pemilu 2019, filter bubble, Dunia Siber

## 1. PENDAHULUAN
Politik  memasuki  ranah  hidup manusia,  bukan  ketika  menjadi  makhluk sosial saja, melainkan sudah diinternalisasi menjadi  pemikiran  pribadi  yang  berujung pada pertunjukkan karakter diri seseorang. Hal  ini  begitu  erat  terasa  ketika  tibalah masa  Pemilihan  Umum,  dimana  masing- masing orang berlomba mengadu kepintaran, pengetahuan, isu bahkan sensasi  tentang  aktor-aktor  politik  yang sedang  memperebutkan  kursi.  Esensi Pemilihan Umum yaitu pertarungan kandidat,  akhirnya  memiliki  keseruan sendiri yaitu para pendukung dan pembenci  kandidat  militan  yang  berdebat pendapat satu sama lain.
Konflik dalam dunia politik memang  tidak  dapat  dihindari.  Sejak  awal keberadaan  politik  sudah  merupakan konflik  karena  dipastikan  ada  yang dipertentangkan  dan  diperjuangkan  di sana.  Perjuangan  ini  bisa  menyangkut antar  kelas,  antar  komunitas  bahkan  antar pribadi. Pemilihan Umum yang merupakan proses  memilih  orang  untuk  mengisi jabatan-jabatan  politik  tertentu  merupakan ciri tersurat dari Negara Demokrasi. Proses ini  memiliki  tendensi  konflik  terbesar lantaran  sudah  jelas  memiliki  hasil “Pemenang” dan “Kalah”.
Jabatan-jabatan  yang  diperebutkan dalam  Pemilu  terdiri  dari  tingkat  teratas hingga  tingkat  terbawah,  sebut  saja  dari
Presiden,  Wakil  Rakyat,  hingga  Kepala Daerah.  Pemilu  tidak  berlangsung  dalam waktu  singkat  dan  sekali  jalan,  melainkan melalui  proses  pemilihan  internal  dari partai, persuasi kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan simpati yang berujung pada  pemberian  suara,  hingga  tibalah  hari Pemilu dimana masyarakat bisa menggunakan  hak  pilih  dan  sesegera mungkin  tercetuslah  pemimpin  yang menang pada periode tersebut.
Komunikasi politik merupakan proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan  dalam  ranah  ini  memiliki bobot  politik,  dan  menyasar  anggota masyarakat  yang  dapat  menggunakan  hak suara dalam pemilihan. Dari semua proses yang dilalui, kampanye merupakan elemen yang  paling  menarik.  Dalam  bagian  ini, para  kandidat  berlomba-lomba  mencari pihak  yang  bisa  memuluskan  jalan memegang jabatan. Yang menjadi perbincangan  adalah  ketika  jalan  tersebut tidak  dilalui  atau  dilakukan  dengan  baik, melainkan cara “jahat” tertentu  yang pada intinya bertujuan melemahkan pihak lawan dan  pihak  lain  yang  bisa  menghambat mencapai  tujuan.  Kampanye  merupakan usaha  untuk  memengaruhi  rakyat  secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan  kegiatan  retorika,  hubungan
publik,  komunikasi  massa,  lobi  dan lainnya (Cangara, 2016).
Dahulu  keberadaan  politik  hanya dirasakan  dan  dilakukan  oleh  kaum  elit yang  benar  terlibat  dan  menjadi  bagian  di dalamnya. Tetapi kini, masyarakat berlomba-lomba  untuk  masuk  dalam pembahasan  mengenai  politik,  bahkan terkadang  menjadi  sebegitu  hebatnya seolah  menjadi  pengamat  yang  mampu memberikan  pandangan  “paling  benar”. Fenomena  ini  nyatanya  tidak  akan  terjadi tanpa  adanya  campur  tangan  dari  media sosial.
Salah  satu  media  sosial  yang menjadi  sorotan  adalah  Instagram  dengan total 800 juta pengguna. Fitur di Instagram memungkinkan penggunanya untuk mengunggah  foto,  teks,  maupun  video yang dapat dilihat jutaan orang.
Masyarakat yang melihat unggahan tersebut dapat masuk dalam proses refleksi atas  apa  yang  ia  lihat  dan  menganggap bahwa  unggahan  itu  sebagai  realita (Davies, 2007).
Dirilis  oleh We  are  Social (2018) menuliskan bahwa Instagram sebagai salah satu platform media  sosial  yang  dipakai masyarakat  global,  termasuk  Indonesia dengan  total  populasi  mencapai  265  juta jiwa.  Lebih  dari  separuh  warga  Indonesia adalah pengguna aktif media sosial  (124,8 juta  jiwa),  dimana  sebanyak  53  juta  jiwa adalah  pengguna  aktif (We  are  Social ,
2018).  Yang  menjadi  ramai  diberitakan terkait  ragam  cerita  dan  histori  adalah Pemilu  yang  dilaksanakan  pada  April 2019. Dilaksanakan secara serentak, pemilu  ini  memiliki  ragam  kisah,  baik sebelum, ketika  pelaksanaan hingga pasca pengumuman  Presiden  terpilih  untuk periode  5  tahun  ke  depan.  Dua  pasangan yang  mendaftar  ke  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  pada  10  Agustus  2018 adalah yaitu Joko Widodo atau Jokowi dan Ma‟ruf Amin, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Agus, 2018; Asril, 2018).
Memiliki  posisi  sebagai  petahana yang  notabene  dianggap  lebih  unggul, ternyata  perlawanan  cukup  keras  juga dilakukan  oleh  Prabowo  Subianto  dan Sandiaga Uno. Mantan Komandan Pasukan  Khusus  (Kopassus)  TNI  periode 1995-1998 itu sudah melakukan pencalonan diri sebagai Presiden untuk ke- 4 kalinya. Kilas balik singkat yang peneliti sampaikan  adalah  Prabowo  pertama  kali mengajukan diri pada tahun 2004, melalui sistem  konvensi  di  Partai  Golkar.  Setelah gagal melalui Partai Kuning berlogo pohon Beringin  tersebut,  ia  mendirikan  Partai sendiri  yang  dikenal  dengan  nama  Partai Gerindra. Tepat satu tahun setelah pendirian  Partai  Gerindra  yaitu  tahun 2009,  sosok  yang  pernah  menjadi  bagian dari Keluarga Cendana ini digandeng oleh Ketua  Umum  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan
(PDI-P) Megawati
Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden.
Perjuangan tidak berhenti, selang 5
tahun kemudian, tepatnya ketika
berhadapan  dengan  Joko  Widodo  dan Jusuf  Kalla,  Prabowo  Subianto  kembali memasuki  pertarungan  sebagai  Presiden berpasangan  dengan  Ketua  Umum  Partai Amanat  Nasional  (PAN)  Hatta  Rajasa dalam  Pilpres  2014,  tapi  kembali  gagal (Lestari, 2014). Sebagai penutup perjuangan politiknya sebagai calon presiden,  Prabowo  Subianto  kembali mencalonkan diri dan berpasangan dengan Sandiaga  Uno  yang  saat  itu  masih menjabat  sebagai  Wakil  Gubernur  DKI Jakarta untuk Pilpres 2019.
Salah satu yang tidak bisa dilewatkan adalah bagaimana media sosial dimanfaatkan  oleh  dua  pasang  calon presiden  dan  wakil  presiden.  Media  ini menjadi  sarana  pembentukan  citra  dan mampu  menggantikan  komunikasi  tatap muka.  Capres  dan  cawapres  berhasil membangun  koneksi  dengan  masyarakat yang  tidak  pernah  mereka  temui,  hanya dengan mengatur informasi yang dibagikan ke mereka melalui media sosial. Masing-masing dari mereka memiliki akun instagram  dengan  keterangan  sebagai berikut (Update Februari 2020):
Tokoh Nama akun Instagram Followers & Following Posts Joko Widodo @jokowi 28,4 juta 0 1872
KH. Ma‟ruf Amin @kyai_marufamin 223.000 1 349 Prabowo Subianto @prabowo 5 juta 1 395 Sandiaga Uno @sandiuno 6.9 juta 266 4468 Tabel 1.1. Keterangan Instagram Kandidat Pemilu 2019 Setiap pasangan memiliki kemampuan untuk  membentuk citra untuk dirinya  sendiri.  Setiap  individu  yang mencalonkan  diri  memiliki  keinginan  dan kemampuan sendiri ingin dipandang seperti  apa  di  masyarakat  Indonesia.  Dari sisi  pasangan  Joko  Widodo  atau  Jokowi dan  Ma‟ruf  Amin,  banyak platform yang digunakan bukan hanya untuk memamerkan  hasil  kerja,  melainkan  juga “merespon”  video  viral  yang  secara langsung tak langsung ditujukan kepadanya. Keaktifan Presiden Joko Widodo  dalam  media  sosial  ditanggapi beragam  oleh  warga  internet  (warganet). Hampir  di  setiap  unggahan,  perdebatan terjadi,  antara  tudingan  pencitraan  dan dukungan
( https://www.cnnindonesia.com/nasional/2 0180323084239-32-285240/media-sosial- jokowi-antara-pencitraan-dan-komunikasi- publik ).
Ikatan  Cendikiawan  Muslim  Se- Indonesia  (ICMI)  merilis  hasil  riset mengenai  pandangan  warganet  di  media sosial  seputar  Pilpres  2019.  Berdasarkan hasil riset tersebut, pasangan Joko Widodo
dan Ma'ruf Amin masih mendominasi tone positif  tertinggi  di  media  sosial  hingga  67 persen, Sedangkan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, tone positif keduanya di media sosial adalah 59 persen ( https://tirto.id/riset-media-icmi- pembicaraan-media-sosial-jokowi-lebih- positif-dlFe ).
Bukan  semata  membandingkan, penelitian ini ingin memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kemampuan  calon  presiden  dan  wakil presiden  Indonesia  dalam  menggunakan media  sosial  sebagai  sarana  berkampanye. Apabila di media massa konvensional, ada penyaringan  yang  dilakukan  oleh  redaksi bahkan  oleh  lembaga  pemerintah  (seperti Komisi  Penyiaran  Indonesia),  di  media sosial  para  calon  bebas  menyampaikan apapun  dan  langsung  mengenai  sasaran yang menjadi followers- nya. Para kandidat memiliki  ruang  bebas  tanpa  filter  untuk menyapa  pendukung  (atau  pembenci mereka)  hingga  akhirnya  berujung  pada pengelolaan  manajemen  citra  politik  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan dari  kandidat.  Media  sosial  adalah  ranah “lepas”  untuk  mengunggah  foto,  maupun video,  dilengkapi  dengan  teks  sesuai sehingga bisa berdampak maksimal.
Peneliti menelisik jawaban mengenai bagaimana peranan media sosial dalam  kampanye  presiden  di  Indonesia. Media ini bukan semata ingin
menunjukkan  kapabilitas  dan  kredibilitas dari kandidat, melainkan kadang digunakan sebagai bentuk konfrontasi atau kontra  dari  pasangan  lain.  Masyarakat yang  menjadi  pengikut  diajak  untuk melihat  ke  dua  sisi  dari  kandidat,  bukan hanya mengutamakan atau mengedepankan  kehebatan  dari  diri  saja. Maka  menjadi  menarik  untuk  mengetahui peranan  masyarakat  dalam  lingkup  media sosial  ini.  Apakah  mereka  lantas  menjadi penerima  saja,  atau  justru  juga  berperan aktif  dalam  penyebaran  dan  pemaknaan terpaan media sosial tersebut.

## 2.  TINJAUAN TEORITIS

## Komunikasi Politik dalam Media Sosial
Politik kian menarik diperbincangkan oleh berbagai latar belakang  dan  kelas  sosial  dengan  ragam intensitas  dan  persepsi  yang  berbeda. Komunikasipun  semakin  akrab  dengan ragam konteks yang terjadi dalam kehidupan  sehari-hari.  Komunikasi  politik pada  akhirnya  memiliki  implikasi  atau konsekuensi  terhadap  aktivitas  politik. Pesan  yang  disampaikan  dalam  ranah  ini memiliki  bobot  politik,  dan  menyasar anggota masyarakat yang dapat menggunakan  hak  suara  dalam  pemilihan. Bukan  hanya  dilakukan  dalam  lingkup komunikasi langsung tatap muka, komunikasi politik juga dominan dilakukan melalui media massa khususnya
audio  visual.  Melalui  media  massa tersebut, para politisi biasanya mengusung isu  publik  dan  menawarkan  beragam kebijakan  publik  dalam  sejumlah  arena kampanye politik (Cangara, 2016).
Beragam  kegiatan  politik,  sosok serta latar belakang sosial budaya ditampilkan  secara  wajar  melalui  program tayangan  berita,  feature  maupun  progam- program  yang  lain.  Komunikasi  politik  di era  dominasi  media  audio  visual  ini melahirkan  sejumlah  elit  politik  generasi baru. Dalam arena sistem politik demokratis,  elit  politik  yang  kian  canggih memanfaatkan  media  massa  sebagai  arena membangun  citra  politik  kepada  publik (Ahmad, 2012:70).
Kehadiran  rezim  politik  dengan watak dan performance tertentu memperkuat persepsi masing-masing manusia  terhadap  dunia  politik.  Ada  saja yang  beranggapan  bahwa  politik  identik dengan manipulasi, kecurangan, dan kejahatan. Tetapi ada pula yang beranggapan bahwa politik sejalan dengan perjuangan  nilai  bersama  dan  kepentingan publik demi memiliki derajat mulia dalam sejarah  kehidupan  manusia  (Ahmad, 2012:42).
McNair,  2003  menyampaikan  tiga hal  utama  yang  wajib  diperhatikan  oleh aktor politik ketika melakukan komunikasi politik.  Hal  ini  yang  kiranya  digunakan oleh  para  kandidat  atau  pelaku  politik
ketika  berhubungan  dengan  masyarakat yang  menjadi  target  utama,  ataupun dengan  sesama  pesaing  yang  berujung pada  mendapatkan  simpati  dari  audiens. Yang  menjadi  fokus  utama  menurut McNair  adalah  segala  bentuk  komunikasi oleh  politisi  dan  aktor  politik  lainnya digunakan  demi  mencapai  tujuan  tertentu. Sebuah komunikasi politik sebaiknya tidak hanya  berfokus  pada  pesan  verbal  atau pernyataan  tertulis,  melainkan  juga  non- verbal atau bahasa tubuh (gaya berpakaian, gaya  rambut,  serta  cara  berjalan,  dan lainnya);  Ke-dua,  komunikasi  dilakukan dengan  siapa  saja,  bahkan  dengan  pihak yang  dianggap  aktor  non-politik  (individu dengan  hak  pilih  maupun  kolumnis, kepada aktor politik); Ke-tiga, komunikasi tentang  aktor  politik  serta  aktivitas  yang dilakukan  dimuat  di  berita  maupun platform media  lainnya,  termasuk  media sosial  termasuk  dalam  bentuk  komunikasi politik.  Hal  ini  semakin  maksimal  terasa lantaran  ketidakmampuan  kandidat  untuk bertatap  muka  dengan  masyarakat  di seluruh  daerah  atau  tempat.  Keberadaan media sosial mampu mendekatkan kandidat  dengan  pendukungnya.  Yang menjadi prioritas utama adalah kemampuan  menempatkan  sosok  yang bisa  mengatur  pembuatan  pesan  di  media sosial  tersebut  sehingga  tepat  dalam  segi konten  hingga  waktu  penyebarannya
(Stanyer,  2008;  Filimonov  et  al,  2016; Simunjak, 2017).
Konteks  komunikasi  politik  yang diuraikan  di  sini  berada  dalam  lingkup negara yang demokratis. Proses penggunaan  hak  suara  dilakukan  tanpa adanya  paksaan  sama  sekali,  melainkan atas  terciptanya  kesepahaman.  Seperti yang diungkapkan Stanyer (2008),
Filimonov  et  al  (2016),  dan  Simunjak (2017),  media  baru  memberi  ruang  bagi politisi  untuk  menampilkan  diri  mereka tanpa  perlu  takut  lagi  ada  filter  yang dilakukan media berita. Indrananto menuturkan bahwa demokrasi memusatkan  perhatian  pada  pentingnya peran  setiap  individu.  Proses  politik  yang berlaku mensyaratkan bahwa setiap individu  bertindak  secara  kolektif  untuk menentukan siapa  yang  berhak memimpin mereka (Indrananto, 2002:31).
Keberadaan media sosial melepaskan stigma bahwa kandidat memegang sepenuhnya kontrol pemberitaan.  Dalam  satu  sisi  memang benar  bahwa  kontrol  tersebut  ada,  yaitu terhadap unggahan konten di media massa, dimana  peran  wartawan  menjadi  begitu minimal  sampai  tidak  ada  sama  sekali, tetapi  kontrol  selanjutnya  berada  dalam tangan  audiens  yang  bisa  menentukan, jenis  unggahan  apa  yang  akan  dilihat, untuk  kemudian  diterima  dan  dimaknai
atau dijadikan perbincangan dalam keseharian.
Menaikkan  sebuah  isu  ke  dalam media  massa  untuk  dapat  dilihat  oleh masyarakat pada zaman dahulu merupakan pekerjaan  wartawan.  Berita  dan  peristiwa yang  layak  menjadi  perbincangan  adalah bila memiliki nilai berita. Peliputan hingga pengelolaan  membuat  berita  sampai  ke segmentasi  yang  dituju,  walau  belum mencapai  100%.  Pengeluaran  tenaga, waktu serta materi dilakukan secara besar- besaran  oleh  media  massa  konvensional, tetapi  hal  ini  tidak  terasa  sama  sekali dalam  penggunaan  media  sosial.  Kandidat dapat  menghemat  pengeluaran,  karena media  sosial  memungkinkan  promosi  diri secara gratis (Stanyer, 2008).

## Media Sosial dan Dunia Politik
Dunia politik semakin berkembang dengan keberadaan dari internet, khususnya  media  sosial.  Semakin  banyak kata  dan  pengertian  baru  yang  digunakan, tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kemampuan menggunakannya.
Peneliti  akan  memaparkan  satu  persatu dengan uraian sebagai berikut.
Kata  pertama  adalah  “Populisme”. Dalam  KBBI Online ,  populisme  diartikan sebagai  paham  yang  mengakui  dan menjunjung  tinggi  hak,  kearifan,  dan keutamaan  rakyat  kecil.  Hal  ini  seringkali didengar ketika para kandidat
melaksanakan aksi persuasi untuk mendapatkan  suara.  Konsep  politik  ini "seakan" mengutamakan suara dan kepentingan  rakyat  ketika  kampanye ataupun  bermedia  sosial  atau  debat, bahkan  pemilihan  nonverbal  yang  akan disajikan  ke  muka  umum.  Padahal nyatanya  hal  itu  hanya  untuk  menarik simpati  semata.  Mereka  menciptakan  diri sebagai  sosok  pemimpin  karismatik  dan akhirnya pengikut akan mengalami ketergantungan terhadap sosoknya.
Populisme definisikan sebagai “ideologi”  yang  membagi  masyarakat  ke dalam  dua  kelompok  bertentangan  antara “orang-orang  murni  –  masyarakat  umum” dan “para elit”. Walaupun ada pertentangan  ini,  jurang  dan  keresahan- keresahan  yang  berkembang  dinikmati, sehingga  menjadi  isu  yang  dibawa  kaum populis  untuk  menyatukan  dukungan masyarakat.  Mobilisasi  massa  dengan mudah untuk mencapai tujuannya. (Mudde & Kaltwasser, 2017).
Terdapat  pemimpin  populis  yang menyatakan  bahwa  gagasan  “rakyat sebagai  kedaulatan”  dan  menjadikan bahwa demokrasi terbaik pasti berasal dari badan  kolektif.  Selama  ada  massa  yang bersatu  dan  saling  mendukung,  dengan mudah  mereka  bisa  melawan  musuh bersama  yaitu  elit  partai  politik  dan pemerintah korup. Pengerahan ini biasanya
berjalan seiring dengan kritik-kritik terhadap musuh bersama tersebut.
Keberadaan  dari  internet  juga menciptakan  fenomena  tersendiri  yang begitu  unik  dan  bisa  terjadi  karena pertemuan  bermanfaat  antara  algoritma dan  teknologi.  Sebagai  contoh,  ketika  kita memiliki ketertarikan tersendiri tentang isu aksi demonstrasi, maka yang akan muncul selanjutnya dalam wall Facebook atau feed Instagram  adalah  mengenai  demonstrasi tersebut.  Hal  ini  juga  berlaku  ketika seseorang lebih menyukai cabang olahraga tertentu.  Maka  tanpa  perlu  mencari penjelasan  atau  tautan  yang  selanjutnya, secara otomatis akan terpampang informasi  (tulisan/  foto/  video)  terkait  hal tersebut.
Chief Executive Google, Lary Page menyatakan  bahwa  mesin  pencari  utama mengerti dengan tepat apa yang dimaksud, dan  mampu  mengembalikan  apa  yang diinginkan.  Hal  ini  disambut  positif  oleh aktivis  internet,  Eli  Pariser  yang  melihat adanya  kejanggalan  berbahaya  dari  sistem algoritma. Sebuah gelembung besar tercipta  dan  individu  terkungkung  di dalamnya.  Ia  akan  melihat  sebuah  berita dari  sudut  pandangnya  semata  dan menafikan  atau  tidak  peduli  dengan keberadaan pendapat lain. Isolasi ini bukan terjadi  secara  fisik,  melainkan  lebih  ke arah  isolasi  intelektual.  Pendefinisian
dunia, dimungkinkan hanya dari satu sudut pandang saja.
Filter  bubble adalah  kesalahan konsensus  akibat  keseragaman  informasi yang  diperoleh.  Dunia  dibangun  dari kesamaan  atau  familiaritas  saja,  tdak  ada hal  yag  baru  yang  ingin  atau  mau dipelajari. Individu yang merasakan dampak  ini  akan  merasa  memiliki  orang yang  senasib  atau  setipe  dengan  dirinya. Akhirnya  kepercayaan  diri  muncul  karena merasa  memiliki  teman.  Yang  berbahaya adalah  ketika  selanjutnya  pandangan  ini dianggap sebagai wujud suara mayoritas.
Keberadaan hoax yang  merajalela adalah  dampak  buruk  dari filter  bubble.
Pemberian  judul  bombastis  adalah  praktik realnya.  Sangat  disayangkan  manakala warganet  yang  sudah  memiliki platform mencari  berita  sendiri  terbiasa  hanya membaca  judul  tanpa  mengklik  konten. Data menyebut, 59 persen link berita yang dibagikan  di  media  sosial  tidak  benar- benar diklik sama sekali.
Praktik filter  bubble bukan  wujud demokrasi  yang  baik.  Ketika  tidak  bisa diakomodir dengan maksimal, yang terjadi adalah  penutupan  diri.  Seseorang  yang dicekoki informasi tentang buruknya suatu paham  atau  ekstrimis  tertentu,  tidak dipungkiri  akan  terbawa  dan  akhirnya mengingkari  eksistensi  gagasan  lain. Kecenderungan selanjutnya adalah pemusatan  pemikiran  dan  fanatisme.  Hal
itu  akan  merujuk  pada  individu-individu yang merasa pemahamannya antikritik.
Dilansir  dari  Tirto.id,  kecenderungan masyarakat  Indonesia  adalah  aktif  di media  sosial.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan empat  dari  tujuh  orang  aktif  dalam mencari  dan  menggunakan  media  ini sebagai  sumber  berita  dan  pengetahuan. Menjadi  ironis  ketika  tidak  semua  orang mengetahui  dan  menyadari  adanya filtter bubble yang  identik  dengan  algoritma. Terdapat  cara  yang  dilakukan  oleh  salah satu  media  sosial  yaitu  Facebook,  yaitu usaha untuk tetap merealisasikan jurnalisme.  Usaha  ini  adalah  wujud pencegahan  supaya  setiap  orang  tidak sembarangan  menyebar  konten yang dibacanya  dari  sumber  yang  belum  tentu kredibel. Walaupun belum berjalan maksimal,  yang  perlu  diingat  adalah pengguna  media  sosial  berada  dalam gelembung filter besar yang selama ini tak kasat  mata  dan  bisa  membuat  orang melihat hanya dengan "kacamata kuda".

## 3. METODE PENELITIAN
Pemilihan  Umum  adalah  ranah  politik yang  menjadi  ajang  ekspresi  sekaligus eksistensi  partai  sekaligus  kandidat  yang akan  memperebutkan  sebuah  kursi  atau jabatan. Dalam hal  ini  yang peneliti soroti adalah  kampanye  politik  yang  dilakukan oleh  2  pasangan  calon  presiden  pada Pemilu  2019. Apabila dirunut, keberadaan
politik  sudah  dipastikan  adalah  wujud konflik. Lantas apa yang istimewa?
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan mengkonstruksi secara detail dan mendalam  mengenai  konflik  politik  yang terjadi  dalam  kampanye,  yang  terjadi  dari sisi  pendukung,  sekaligus  dua  pihak  yang berseteru yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif  yang  merupakan  multi  metode dalam  fokus  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  mencari  jawaban  dari bagaimana  pengalaman  sosial  diciptakan dan memberikan makna. Proses interpretasi  pada  kondisi  subjek  alamiah diutamakan  di  sini,  berhubungan  juga dengan  kenyataan  atau  fakta  konstruk sosial.  Kedekatan  antara  peneliti  dan masalah  yang  diteliti  terjadi.  (Denzin  & Lincoln, 1994).
Dua  jenis  data  yang  digunakan  oleh peneliti, antara lain:
1. Data primer
Yaitu  data  yang  diperoleh  langsung dari  objek  yang  akan  diteliti  (narasumber) (Suyanto  dan  Sutinah,  2007:  55).  Dalam penelitian ini, adalah rekam jejak kampanye yang dilakukan oleh 2 pasangan calon presiden.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung  melalui  media  perantara  atau digunakan  oleh  lembaga  lainnya  yang
bukan  merupakan  pengolahnya,  tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Ruslan, 2006:138). Data sekunder ini  didapatkan  peneliti  dari  buku-  buku, jurnal,  internet  yang  terkait  masalah  yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini berfokus pada keberadaan media sosial dalam hubungannya  dengan  Pemilihan  Presiden 2019  di  Indonesia  dengan  calon  presiden yaitu  Joko  Widodo  dan  Ma‟ruf  Amin, berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga  Uno.  Pemilu  ini  digadang sebagai  Pemilu  paling  brutal  karena menancapkan  luka  dan  duka  yang  dalam bagi  banyak  pihak.  Pertarungan  ini  bukan semata  memerebutkan  sebuah  posisi  atau jabatan, tetapi lebih ke agenda mempertahankan  gengsi  dan  prestis.  Bila dahulu  setelah  Pemilu  berakhir,  keluarga kembali  menjadi  keluarga,  teman  pun kembali  akrab,  sekarang  hal  ini  berbeda. Sentimen-sentimen  politik  dalam  media sosial  seakan  sudah  mendarah  daging  dan perpecahan  akibat  perbedaan  pilihan politik sukar diperbaiki.
Pemilu  2019  memiliki  nilai  berita tinggi  karena derajatnya  massif, dekat  dan penting.  Dua  kandidat  pasangan  yang mendaftar  ke  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  pada  10  Agustus  2018  bertarung begitu  gencar  pada  Pemilihan  Umum
2019. Bukan saja beradu ide, gagasan atau terobosan,  ada  suatu  kebaruan  ketika media  sosial  mengambil  peran  digunakan sebagai  alat  menjaring  suara.  Suatu  ruang publik  baru  yang  kaya  akan  data  (Agus, 2018; Asril, 2018).
Dalam  perjalanan  penggunaan  media sosial,  keberadaannya  diibaratkan  sebagai seorang gembala yang mengarahkan kawanan  ternak  yang  ada  di  depannya. Media  sosial  menjadi  sebuah  alat  yang bisa  menggerakkan,  mengarahkan  bahkan memanipulasi  warganet  yang  berada  di dalamnya.  Apabila  dahulu  di  dalam  dunia televisi  kita  mengenal agenda  setting , ternyata  di  dunia  internet  atau online ,  hal ini  juga  terjadi  walau  tidak  dalam  lingkup luas. Yang paling mudah dirasakan adalah ketika hari pelaksanaan Pemilu.
Bila  dahulu,  pilihan  politik  adalah  hal yang  privat  dan  RAHASIA,  hanya  boleh diketahui  oleh  diri  sendiri,  kini  hal  itu sudah  bergeser.  Ruang  personal  dimana hanya  dimiliki  oleh  diri  sendiri  sudah hilang  berganti  dengan  konsumsi  publik. Seseorang  yang  akan  memilih  bisa “diganggu” keteguhannya bahkan sebelum masuk  ke  dalam  bilik  suara.  Ketentuan tidak  boleh  membawa  ponsel  ke  dalam bilik  suara  kiranya  masih  ada.  Apabila tidak,  bisa  saja  yang  terjadi  adalah  ruang dalam bilik suara menjadi ajang selfie .
Kemampuan  media  sosial  menjadi pengatur  “Warganya”  juga  didukung  oleh
kehebatan dalam membentuk dan membangun  sebuah  isu  di  dunia  maya. Ketika rakyat merasa mereka memilih atas dasar  kehendak  bebas  atau freewill diri sendiri,  fakta  yang  terjadi  sebenarnya adalah  bukan.  Rakyat  memilih  atas  dasar bentukan  dan  arahan.  Unsur filter  bubble kembali terkuak di sini.
Ketika kita mencari sebuah berita atau informasi  mengenai  seseorang,  sebut  saja salah  satu  kandidat  presiden,  jejak  digital kita  akan  meninggalkan  bekas  pencarian tersebut.  Maka  ketika  membuka  situs sejenis  atau  berbeda  lainnya,  warganet akan diarahkan pada subjek atau pembahasan  berita  sejenis.  Mereka  yang tidak tau mengenai “gelembung”, cenderung  akan  menganggap  ini  adalah kebetulan.  “Dicekoki”  oleh  berita  yang sama  terus  menerus,  kepercayaan  audiens akan  terbentuk  bahwa  kandidat  tersebut memang  yang  paling  mengerti.  Jargon “Atas nama Rakyat” atau “Dari, Oleh, dan Untuk  Rakyat”  adalah  wujud  praktik Populisme dilakukan di Indonesia. Pengutamaan peran rakyat sebagai puncak kepemimpinan  tertinggi  dimaksimalkan  di sini.  Hal  ini  merujuk  pada  praktik  lain yang  bernafaskan  kebebasan  berekspresi dari kandidat.
Dalam  media  massa  konvensional seperti televisi dan koran, pemilihan berita yang  akan  diangkat  sangat  bergantung pada  keputusan  dari  redaksi.  Di  sini  juga
eksklusifitas  menjadi  nihil  karena  semua media  akan  memiliki  rujukan  peristiwa dan kejadian yang sama. Hal ini tidak bisa menafikan  nilai  berita  yang  dominan dalam  setiap  praktik  jurnalistik.  Nilai berita yang harus ada, minimal mengandung unsur kebaruan, ketermukaan, dan independen atau berimbang.
Menjadi begitu berat untuk memasukkan  isu  atau  kegiatan  yang standard menjadi  konsumsi audiens media massa.  Maka  di  sinilah  media  sosial menjadi platform yang  tepat.  Setiap unggahan  di  media  sosial  sudah  diatur sedemikian  rupa  sehingga  disukai  dan cocok  dipandang  oleh socmed  lovers.
Dalam  penggunaan  media  sosial,  kandidat akan  merasakan  keuntungan  dari  segi pengeluaran, karena publikasi dan publisitas  yang  berujung  pada  citra  diri dan  promosi  diri  dapat  dilakukan  secara gratis.
Dalam berita iklan, kandidat membayar  sejumlah  uang  agar  dapat tampil  dalam  bingkai  yang  dibentuk  oleh media massa yang bersangkutan.
Pencarian simpati masyarakat yang berujung  pada  suara  yang  diberikan  ini digambarkan sebagai berikut. Aktor politik memiliki  konsep  yang  dituangkan  dalam bentuk cerita atau kegiatan yang ditayangkan  atau  dimuat  di  media  massa. Sang  aktor  politik  membayar  sejumlah
uang  agar  dapat  tampil  di  media  massa, baik  cetak  ataupun  elektronik.  Bukan nominal  sedikit  yang  harus  dikeluarkan, tetapi  tidak  sebanding  dengan  hasil  yang dicapai belum tentu tepat sasaran. “Tembakan” ke audiens ini kurang spesifik sehingga  tidak  menyentuh  sama  sekali (Stanyer, 2008).
Penggunaan  Instagram  sebagai  media politik  adalah  untuk  menyajikan  yang tidak  mendapat  tempat  di  media  massa. Dibagi  menjadi  empat  tugas  pokok,  yaitu penyiaran pesan, mobilisasi massa, mengelola  citra  kandidat  atau  partai, melengkapi  materi  kampanye  (Filomonov et al, 2016).
Pemilu  2019  adalah  wujud  persaingan dan pertentangan dua kubu yang berseberangan. Tetapi yang penting dicatat bahwa  bukan  calon  presiden  melawan calon  presiden  yang  sedang  “bertanding” di  sini,  melainkan  “presiden  petahana” dengan  calon  presiden.  Joko  Widodo sebagai  Presiden  2014  –  2019  memilliki keuntungan  dan  kelebihan  dalam  Pemilu ini.  Bagaimana  tidak?  Ia  memiliki  data yang  dibutuhkan  untuk  menjawab  setiap pertanyaan  debat,  sama  halnya  memiliki akses  melihat  dan  terjung  ke  lapangan untuk  survey  ataupun  “blusukan”.  Maka ketika  dihadapakan  satu  sama  lain  dalam ajang debat ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan bentukan dari
media  massa,  Joko Widodo  terkesan  lebih menguasai panggung.
Peneliti membahas mundur pertarungan  pada  Pemilu  2014,  dimana sosok  “bertarung”  juga  adalah  sosok Prabowo  melawan  Joko  Widodo  (bukan sosok  petahana).  Yang  membedakan adalah  Wakil  Presiden  masing-masing, juga  “senjata”  kampanye  yang  digunakan. Dalam  Periode  I,  Joko  Widodo  sudah mengoptimalkan  media  terbarukan  yaitu media  sosial  dengan  merekrut  tim  atau Sumber  Daya  Manusia  yang  menjadi konsultan  mumpuni.  “Serangan”  ini dilakukan  secara  perlahan  namun  pasti karena  juga  melibatkan  keberadan public figure yang  sudah  terkenal  dan  memilih pihak.  Sebut  saja  group  band  legendaris, Slank.
Berbeda dengan Joko Widodo,
Prabowo  Subianto  masih  dengan  gaya konservatif  atau  gaya  kampanye  lama dengan melakukan “penyerangan” langsung  bertemu  dengan  warga.  Hal  ini kiranya  efektif  ketika  waktu  kampanye panjang dan memungkinkan untuk bertegur  sapa.  Tetapi  dengan  jumlah penduduk dan besarnya wilayah Indonesia, langkah  ini  akhirnya  dirasa  menjadi kurang  tepat  guna.  Rendahnya  suara Prabowo  dalam  Pemilu  2014  tidak dipungkiri  karena  bentukan  kisah  dan cerita  lanjutan  terkait  gerakan  aksi  massa yang  sempat  membuah  kekisruhan  di
Indonesia.  Prabowo  diasumsikan  sebagai “dalang”  hal  tersebut,  walau  sampai sekarang belum ada pembuktian.
Berlanjut  pada  Pemilu  2019,  dimana kekuatan menggunakan media sosial sudah berimbang.  Gaya  kampanye  sudah  sama, yaitu  memaksimalkan  keberadan  media sosial.Prabowo memiliki kelebihan dimana akun  yang  menjadi  pendukungnya  adalah mereka  yang  real  atau  benar,  sementara dari  tim  petahana,  terdeteksi  bahwa pendukung  tidak  sepenuhnya  manusia, melainkan dibantu oleh “robot-robot”. Hal ini  sebenarnya  bila  ditelisik  lebih  jauh, merupakan wujud kekecewaan dari mereka  yang  “sakit  hati”  dengan kepemimpinan  Joko  Widod  di  Periode  I. Banyak janji  yang tidak terpenuhi, bahkan muncul  banyak  kebijakan  yang  “ngawur” dan tak berujung.
Kemenangan  Joko  Widodo  adalah cermin  dari  beberapa  hal.  Yang  utama,  ia adalah  penguasa,  maka  cenderung  imbang dalam  hal  konteks  sosial;  Kedua,  Joko Widodo mampu “menciptakan” kawan dan lawan  secara  langsung  dan  sekaligus.  Ia memiliki  infrastruktur.  Infrastruktrur  di sini  bukan  dalam  hal  pembangunan  jalan raya  atau  moda  transportasi  umum, melainkan lebih jauh lebih ke kemampuan melahirkan  infrastruktur  politik  sendiri. Sebagai  penguasa,  ia  bisa  merangkul  dan membuang  partai  dan  sosok  yang  ia  mau jadikan  teman  atau  musuh.  Dan  secara
sadar,  Prabowo  adalah  wujud  bentukan “kompetitor politik” yang ia bentuk. Sosok Prabowo  memang  gahar  dan  dominan, tetapi  secara  probabilitas  keterpilihan politik,  ia  cenderung  minim.  Yang membuat  ia  ada  dan  memperoleh  suara yang cukup banyak adalah sosok Sandiaga Uno.

## 5. PENUTUP
Membahas mengenai Pemilihan
Presiden Indonesia pada periode sebelumnya.  Keberadaan  Susilo  Bambang Yudhoyono  (SBY)  adalah  sosok  baru dalam  dunia  politik  saat  itu.  Ia  mampu membawa  nuansa  intelektual  sangat  besar dan ke puncak kepemimpinan, menggantikan sifat ke-ibu-an Megawati di periode  sebelumnya.  Tetapi,  2  periode SBY selama 10 tahun dirasa cukup karena akhirnya  ia  juga  tergantikan  oleh  sosok baru yaitu Joko Widodo yang lebih santai, merakyat  dan  terkenal  dengan  jargon “kerja, kerja, kerja”.
Kemenangan  Joko  Widodo  bukan berarti  angin  segar  selamanya  akan berpihak  pada  kubu  Partai  Politik  PDI Perjuangan. Titik jenuh akan ada. Sebenarnya  hal  ini  sudah  mulai  terasa ketika  Prabowo  mendulang  cukup  banyak suara di Pemilu 2019. Bukan kehebatannya  yang  dilirik  oleh  rakyat  dan juga  partai  pendukung,  melainkan  lebih
besar  porsi  sosok  Sandiaga  Uno  yang mencuri perhatian dan suara rakyat.
Sandi  adalah  sosok  yang  muda, berpendidikan, berperawakan menarik dan wibawa.  Berasal  dari  praktisi  bisnis  yang baru-baru  ini  saja  masuk  ke  dunia  politik, Sandi bahkan digadang bisa menjadi Calon Presiden  2024.  Namanya  bukan  baru pertama  digadang  demikian.  Kesempatan itu  memang  benar  terus  ada,  tetapi  lawan yang dihadapi juga tidak sepele. Sebut saja Anies  Baswedan,  Erick  Thohir  dan Ridwan  Kamil  dirasa  menjadi  sosok  yang juga  kuat.  Belum  lagi  Partai  Demokrat yang  akan  terus  melancarkan  Agus Harimurti  Yudhoyono  (AHY)  sebagai kandidat,  melawan  juga  Ganjar  Pranowo yang merupakan produk dari PDIP.
Sebagai penutup mengenai pembahasan kampanye politik ini, dipastikan  bahwa  media  sosial  memegang peranan penting dalam menentukan langkah  politik  seorang  individu  ketika akan memilih kandidat sebagai pemimpinnya.  Gaya  komunikasi  yang dilakukan  juga  kian  berkembang,  dari dahulu  yang  hanya  membahas  isu  general saja,  lantaran  penayangan  di  media  massa konvensional, kini beralih menjadi pembahasan  hal  yang  lebih  sederhana  – tetapi  penayangan  di  media  sosial. Masyarakat  tidak bisa memilih siapa  yang akan  maju  sebagai  kandidat.  Tetapi masyarakat  dapat  menentukan  kriteria
pemimpin  seperti  apa  yang  mengena  di hati.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Nyarwi. 2012. Manajemen
Komunikasi Politik dan Marketing Politik – Sejarah, Perspektif, dan Perkembangan Riset . Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Zaman. Bryman, A. 2016. Social Research Methods . 5ed. Oxford: Oxford University Press.
Cangara, H. 2016. Komunikasi Politik:
Konsep, Teori, dan Praktik . Edisi
5. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
Cogburn, D. L. dan Espinoza-Vasquez, F.
2011. From Networked Nominee to Networked Nation: Examining the impact of Web 2.0 and Social Media on Political Participation and Civic Engagement in the 2008 Obama Campaign, Journal of Political Marketing, 10(2), hlm.
189-213.
Corner, J. dan Pels, D. 2003.
„ Introduction: the re-styling of politics’, in Media and the Re- styling of Politics , eds J. Corner dan D. Pels, London: Sage, hlm 67- 84.
Davies,  J.  2007. Display,  Identity,  and  the Everyday:  Self-presentation  through online  image  sharing,  Journal  of
Cultural  Politics  Education ,  28(4), hlm. 549-564.
Denton, Robert E. 2017. The 2016 US Presidential Campaign . USA:
Virginia Tech.
Denzin, N. K, & Lincoln, Y. S. 1994.
Handbook of Qualitative Research . California: Sage Publications, Inc. Dinh, Tranh Van. 1987. Communication and Diplomacy in Changing World .
Michigan University: Ablex Pub Corp.
Eriyanto. 2009. Analisis Wacana:
Pengantar Analisis Teks Media .
Yogyakarta: Penerbit LkiS.
Firmanzah. 2007. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Giansante, Gianluca. 2015. Online Political Communication. New York: Springer Cham Heidelberg. Goodhart, C. & Lastra, R., 2017. Populism and central bank independence. LSE Research Online, pp. 1-19. Indrananto, C. 2012. Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo, Jurnal Komunikasi Indonesia , 1(2), hlm. 29-38.
Leftwich, Adrian. 2004. What is Politics - The Activity and its Study Polity . Cambridge: Polity Press Ltd. Littlejohn, Stephen W. dan Foss, Karen A. 2009. Theories of Human
Communication . Terjemahan
Mohammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. Lucas, Stephen E. 2012. The Art of Public Speaking. New York: McGraw Hill.
McNair, B. 2003. An Introduction to
Political Communication .
Routledge London dan New York. Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:
Remaja Rosda Karya.
Morrisan. 2014. Teori Komunikasi:
Individu Hingga Massa . Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group. Mudde, C. & Kaltwasser, C. R., 2017.
Populism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. Mulyana, D. 2004. Menimbang Iklan Politik di Media Massa Menjelang Pemilihan Presiden . MediaTor ,
5(1), hlm. 75-81.
_________. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . Bandung: Remaja
Rosda Karya.
Nursal, Adman. 2004 Political Marketing
Strategt Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR DPD Presiden Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Patrut, Bogdan & Monica Patrut. 2014.
Social Media in Politics. New York: Springer Cham Heidelberg. Simunjak, M. 2017. Political Impression Management Through Direct and Indirect Mediated Communication: The 2014/2015 Croatian Presidential Elections, Drustvena Istrazivanja, 26(4), hlm. 539-560. West, Turner & Lynn H. Turner. 2007.
Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi. Buku 2 .
Salemba Humanika: Jakarta. Watson, Adam. 1982. Diplomacy: The Dialogue Between State . Methuen.
Ch.1.
http://kamusbahasaindonesia.org/kampany e (29/12/2019, 14:53 WIB).
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/ 15/16143761/ancaman.gerakan.pop ulis.terhadap.demokrasi.di.indonesi a (30/12/2019, 18:45 WIB).
https://kbbi.web.id/populisme
(30/12/2019, 18:50 WIB).
http://www.balairungpress.com/2018/05/m enyelisik-hubungan-populisme- dan-demokrasi/
(30/12/2019, 19:00 WIB). https://tirto.id/filter-bubble-sisi-gelap- algoritma-media-sosial-cwSU
(02/01/2020, 06:50 WIB).
Silvanus Alvin – Komunika Jurnal
Dakwah Komunikasi Manajemen Citra Politik Prabowo Subianto Dan Sandiaga Uno Melalui Akun @Prabowo Dan @Sandiuno http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id /index.php/komunika/article/view/2 538 (03/01/2020, 08:12 WIB).
Rahayu Ramadani dan Mifda Hilmiyah- IAIN Pare pare Pembentukan Citra Politik di
Media Sosial Twitter
Http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.p hp/komunida/article/download/112 6/641
(06/01/2020, 16:56 WIB).
SHIRLY ISTIQOMAH –Universitas
Muhammadiyah Malang
Kampanye Politik Cyber Media Sebagai Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Obama dalam Pemilu Amerika”
http://eprints.umm.ac.id/31325/
(08/01/2020, 19:15 WIB).

## Călin Gurău & Nawel Ayadi
Political communication management: The strategy of the two main candidates during the 2007 French presidential elections
https://ideas.repec.org/p/hal/journl/ halshs-00738197.html
(19/01/2020, 17:34 WIB).

## Jakob Svensson
Negotiating the Political Self on Social Media Platforms (An In- Depth Study of Image-Management in an Election-Campaign in a Multi-Party Democracy) http://www.diva- portal.org/smash/record.jsf?pid=div a2%3A676539&dswid=-9305 (23/01/2020, 18:45 WIB).