Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi

## Irwandi, Andrizal, Taufan Dyusanda Putra

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## ABSTRAK
Dengan  disahkan  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  diharapkan  segala  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik dan memberikan  kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk  mengurus  tata  pemerintahannya  .  Permendagri  No  113  Tahun  2014,  Pengelolaan  Keuangan  Desa merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan,  dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember.  Kepala  Desa  sebagai  Kepala  Pemerintahan  desa  adalah pemegang  kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  mewakili  pemerintahan  desa  dalam  kepemilikan kekayaan  desa  yang  dipisahkan.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  yang  akan  Mengkaji      kebijakan pemerintah desa  dalam pengelolaan keuangan  desa  dan implementasinya. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk    menganalisis  bentuk   kebijakan yang  dikeluarkan  sesuai    kewenangan yang  dilakukan  oleh  kepala  desa dalam  mengelola  keuangan  desa  dan  bagaimana  implementasinya.  Sehingga  tidak  terjadi  pertentangan  dan dalam  pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten    dalam  pelaksanaan  tugas  dari  kepala  desa    dalam  pengelolaan  keuangan    desa  khususnya  di Kabupaten  Muaro  Jambi.  Metode  penelitian  di  lakukan  melalui  pendekatan  normatif  dan  empiris  dengan menggunakan data primer dan sekunder.Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan) dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara  kualitatif  lalu  diuraikan  secara  deskritif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1)  Kepala  Desa  dalam pengelolaan  dana    desa    di    Kabupaten  Muaro  Jambi  belum  dapat  dilakukan  sesuai  perundang-undangan  yang berlaku  dan  secara baik  serta  benar  karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang diatur secara langsung oleh pemerintah kabupaten.Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa  hendaknya  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  dana  desa  di  Kabupaten  Muaro  Jambi,  pemerintah  desa harus mampu   mengeluarkan dan membentuk  kebijakan dalam pengelolaan dana  desa  dengan  mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku  dan  pertanggungjawaban yang sesuai aturan.
Kata Kunci (keywords): Kebijakan, Pemerintah Desa, Pengelolaan  Dana Desa

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Desa memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya sendiri  sesuai  kondisi  dan  sosial  budaya  setempat.  Konsep  pengaturan  Pemerintahan  Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelengaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa  dan  Lembaga  Kemasyarakatan  sebagai  mitra  pemerintah  desa.  Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  18  disebutkan  bahwa kewenangan  desa  meliputi  kewenangan  dibidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa,  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  adat  istiadat desa.Untuk  melaksanakan  tugas-tugas  ini  diperlukan  susunan  organisasi  dan  perangkat  desa yang  memadai  agar  mampu  menyelenggarakan  pemerintahan  dengan  baik.  Pengelolaan keuangan  desa  pada  dasarnya  mengikuti  pola  pengelolaan  keuangan  daerah  dimana  Kepala Desa  merupakan  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa.Pendapatan,  belanja  dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala  Desa  bersama  BPD.Pertanggungjawaban  terhadap  penggunaan  dan  pengelolaan keuangan  desa  ini  merupakan  tanggungjawab  Kepala  Desa  untuk  disampaikan  kepada
Bupati/Walikota  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran  yang  disampaikan  melalui  Camat,  Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.
Keuangan  Desa  menurut  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  adalah  semua  hak  dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.Sementara  itu  pengelolaan keuangan  desa  adalah  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  dimulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian  yang telah dipaparkan dilatarbelakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa  permasalahan  yang  akan  menjadi  kajian  utama  dalam  penelitian  yang  akan dilakukan.  Rumusan  permasalahan  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  bentuk kebijakan  pemerintah  desa    dalam  pengelolaan  keuangan/dana  desa    dan  bagaimana implementasi pengelolaan keuangan  desa/dana   di Kabupaten Muaro Jambi

## 2. TINJAUAN   PUSTAKA
Otonomi  Desa  merupakan  otonomi  asli,  bulat,  dan  utuh  serta  bukan  merupakan  pemberian dari  Pemerintah.  Sebaliknya  pemerintah  berkewajiban  menghormati  otonomi  asli  yang dimiliki  oleh  desa  tersebut.  Sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan asli  berdasarkan  hak  istimewa,  desa  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  publik  maupun hukum  perdata,  memiliki  kekayaan,  harta  benda  serta  dapat  dituntut  dan  menuntut  dimuka pengadilan.
Menurut  Widjaja  (2003:166)  Otonomi  Desa  merupakan  hak,  wewenang  dan kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk  tumbuh  dan  berkembangan  desa  tersebut.  Urusan  pemerintahan  berdasarkan  asal-usul desa,  urusan  yang  menjadi  wewenang  pemerintahan  Kabupaten  atau  Kota  di  serahkan pengaturannya  kepada  desa.  Namun  dalam  pelaksanaan  hak,  kewenangan  dan  kebebasan dalam  penyelenggaraan  otonomi  desa  harus  tetab  menjunjung  nilai-nilai  tanggung  jawab terhadap Negara Kestuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  menyatakan  bahwa    Keuangan Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban desa.  Hak  dan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menimbulakan  pendapatan, belanja,  pembiayaan,  dan  pengelolaan  keuangan  desa.  Pendapatan  Desa  bersumber  dari:  (a) Pendapatan  asli  desa  terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi, gotongroyong,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  desa;  (b)  Alokasi  anggaran  pendapatan  dan belanja Negara; (c) Bagian dari hasil daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota; (e) Hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak  ke  tiga;  dan  (f)  Lain-lain  pendapatan desa yang sah.
Sebagai  pelaksana  dari  Undang-Undang  di  atas,  Permendagri  No  113  Tahun  2014, Pengelolaan  Keuangan  Desa  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan,
dan  Pertanggungjawaban,  pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan  dalam  masa  1  (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Berdasarkan  aturan-aturan  di  atas  ada  beberapa  teori  yang  dapat  mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai objek penelitian yatitu:
1. Teori Kebijakan yang dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt menyatakan bahwa:  “Kebijakan  dapatlah  diberi  definisi  sebagai  suatu  keputusan  yang  siap dilaksanakan  dengan  ciri  adanya  kemantapan  perilaku  dan  berulangnya  tindakan,  baik oleh  mereka  yang  membuatnya  maupun  oleh  mereka  yang  harus  mematuhinya”. 1 Sedangkan  Anderson  memberikan  pengertian  kebijakan  sebagai  langkah  ketetapan  yang dibangun  oleh  badan-badan  dan  pejabat-pejabat  pemerintah,  dimana  implikasi  dan kebijakan  itu  adalah:  (a)  Kebijakan  selalu  mempunyai  tujuan  tertentu  atau  mempunyai tindakan-tindakan  yang  berorientasi  pada  tujuan;  (b)  Kebijakan  berisi  tindakan-tindakan pemerintah;  (c)  Kebijakan  merupakan  apa  yang  benar-benar  dilakukan  oleh  individu, kelompok, badan atau institusi, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; (d) Kebijakan yang diambil bisa besifat positif dalam arti merupakan tindakan mengenai  segala  sesuatu  masalah  tertentu,  atau  bersifat  negatif  dalam  arti  merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu; (e) Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. 2
2. Penegakan  Hukum, Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses,  pada  hakikatnya merupakan  penerapan  diskresi  yang  menyangkut  membuat  keputusan  yang  tidak  secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. 3 Menurut Lafavre  yang  menyatakan  bahwa:  “Pada  hakikatnya  diskresi  berada  diantara  hukum  dan moral (etika dalam arti sempit)”. 4 Dalam Penegakan hukum itu sendiri terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan, yaitu:  (1) Faktor perundang-undangan, yang ditelusuri pada unsur  bahasa  perundang-undangan  dan  perumusan  sanksi;  (2)  Faktor  aparat/penegak hukum  berupa  para  aparat;  (3)  Faktor  sarana  dan  fasilitas;  (4)  Faktor  kesadaran  hukum masyarakat, yaitu perihal ketaatan atau kepatuhan pada hukum; (5) Faktor kebudayaan. 5
3. Teori  kewenangan, Menurut  Ateng  Syafrudin  dalam  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana Nurbani,  menyajikan  pengertian  wewenang.  Ia  mengemukakan  bahwa:  Ada  perbedaan antara  pengertian  kewenangan  dan  wewenang.  Kita  harus  membedakan  antara kewenangan ( authority, gezag ) dengan wewenang ( competence, bevoeghid ). Kewenangan adalah  apa yang disebut  kekuasaan formal,  kekuasaan yang berasal  dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang  hanya mengenai suatu “ onderdeel ” (bagian)  tertentu  saja  dari  kewenangan.  Di  Dalam  kewenangan  terdapat  wewenang- wewenang  ( rechtsbe  voegdheden ).  Wewenang  merupakan  lingkup  tindakan  hukum publik,  lingkup  wewenang  pemerintahan,  tidak  hanya  meliputi  wewenang  membuat keputusan  pemerintah  ( bestuur ),  tetapi  meliputi  wewenang  dalam  rangka  pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6

## 4. Teori Pengelolaan
1 Soenarko, Publik Policy, Airlangga University, Ssurabaya, 2003, hal.41.
2 Tangkilisan, Implementasi Kebijakan Publik, Lukman Offset, Jakarta, 2003, hal. 2.
3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum , Rajawali Pers, 2014, hal. 7.
4 Ibid.
5 Ibid., hal.12.
6 Salim HS dan Erlies SN, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 193.
Pengelolaan  pada  dasarnya  dapat  diartikan  sebagai    pengendalian  dan  pemanfaatan semua  sumber  daya  yang  menurut  suatu  perencanaan  diperlukan  untuk  atau  penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.
Fungsi  Pengelolaan  merupakan  Tahap-tahap  dalam  melakukan  pengelolaan  meliputi: perencanaan (planning ),  pengorganisasian (organisasi), pengarahan    ( actualing ),  dan pengawasan( controlling ).
Pengelolaan  keuangan  desa  pada  dasarnya  mengikuti  pola  pengelolaan  keuangan daerah  dimana  Kepala  Desa  merupakan  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan desa.Pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  desa  harus  ditetapkan  dalam  APBDes  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Desa  oleh  Kepala  Desa  bersama  BPD.Pertanggungjawaban terhadap  penggunaan  dan  pengelolaan  keuangan  desa  ini  merupakan  tanggungjawab  Kepala Desa  untuk  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran  yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.
Secara  teori  dapat  dikemukakan  pendapat  Kuntjoro  Purbopranoto 7 ,  asas-asas  umum tentang  pemerintahan  yang  baik (The  General  Principle  of  Good  Administration) itu  dapat dikatagorikan  ke  dalam  13  (tiga  belas)  asas  yaitu:  (1)  Asas  kepastian  hukum  ( Principle  of legal security ) (2) Asas keseimbangan ( principle of proportionality ) (3) Asas Motivasi untuk setiap  keputusan  ( Principle  of  motivation )  (4)  Asas  kesamaan  dalam  mengambil  keputusan ( pruinciple  of  quality )  (5)  Asas  bertindak  cermat  ( principle  of  carefullness )  (6)  Asas  jangan campur adukan kewenangan ( principle of non misuse of competence ) (7) Asas keadilan yang layak ( principle of fair play ) (8) Asas keadilan dan kewajaran ( principle of reasonableness or prohibition  of  cabitrariness ).  (9)  Asas  menanggapi  penghargaan  yang  wajar  ( principle  of meeting  raised  expectation )  (10)  Asas  meniadakan  akibat-akibat  suatu  keputusan  yang  batal ( principle of doing the consequences of an annualleed decision ) (11) Asas perlindungan atau pandangan  hidup/cara  hidup  pribadi  ( principle  of  protecting  the  personal  way  of  life )  (12) Asas  kebijaksanaan  ( principle  of  police ).  (13)  Asas  penyelenggaraan  Kepentingan  Umum ( principle of public service ).
Soerjono Soekanto mengemukakan: Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut: (1) Peranan yang ideal ( ideal role )  (2) Peranan yang seharusnya ( expected role ) (3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri ( perceived role ) (4) Peranan yang sebenarnyadilakukan  ( actual  role )    dengan  unsur-unsur  peranan  atau role adalah:  (1)  Aspek dinamis  dari  kedudukan  (2)  Perangkat  hak-hak  dan  kewajiban  (3)  Perilaku  sosial  dari pemegang kedudukan (4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. 8

## 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis  bentuk      kebijakan  pemerintah  desa    dalam  pengelolaan  keuangan    desa    dan ntuk  mengetahui  dan  menganalisis  implementasinya  kebijakan  pemerintah  desa    dalam pengelolaan  keuangan    desa  .  Sedangkan  manfaat  yang  hendak  dicapai  Secara  akademis penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengembangkan  ilmu  peneliti  dalam  mata  kuliah  hukum pemerintahan  daerah  (Pemerintah  desa)  Menurut  Perundang-Undangan  Untuk  mengetahui dan  menganalisis  bentuk  bentuk      kebijakan  pemerintah  desa    dalam  pengelolaan  keuangan desa  dan  Implementasi  dari  kebijakan  tersebut.  Dan  secara  praktis  penelitian  ini  diharapkan
8 Ibid.
menyumbangkan  pemikiran  dan  bahan  masukan  bagi  pihak  yang  berkompeten  khususnya pemerintah desa

## 4. METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  yaitu  penelitianini  memberikan gambaran  tentang  kebijakan  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa    dengan menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  memaparkan  fakta  yang  ditemukan dilapangan  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Dengan  sumber  data  skunder  dan  data lapangan.  Data  dikumpulkan  dengan  wawancara  dan  studi  dokumen.  Data  dianalisi  secara kualitatif,  yang  akan  dipaparkan  dalam  bentuk  uraian  atau  pernyataan.  Kemudian  dari analisisini akan ditarik suatu kesimpulan dengan mengguna kan metode induktif.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 5.1. Bentuk   kebijakan pemerintah desa  dalam pengelolaan keuangan  desa .
Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Selanjutnya Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  menyatakan  bahwa  Pemegang  Kekuasaan Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  Kepala  Desa  yang  karena  jabatannya  mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pemerintah pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pengeloaan keuangan desa sebagaimana yang dinyatakan dalam: Pasal 3 (1)  menyatakan : Kepala Desa sebagai  Kepala  Pemerintah  Desa  adalah  Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa dan  mewakili  Pemerintah  Desa  dalam  kepemilikan  kekayaan  desa  yang  dipisahkan;  Pasal  3 ayat  (2)  menyatakan : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:  a.  menetapkan  kebijakan  tentang  pelaksanaan  APBDesa    ;  b.  menetapkan kebijakan  tentang  pengelolaan  barang  desa    c.  menetapkan  bendahara  desa;  d.  menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

## 5.2.  Implementasinya  kebijakan  pemerintah  desa    dalam  pengelolaan  keuangan    desa  di Kabupaten Muaro Jambi
Pertanggungjawaban  dan  Pelaporan  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  23  (1) Pertanggungjawaban  ADD  terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban  APBDesa,  sehingga bentuk  pertanggungjawabannya  adalah  pertanggung-jawaban  APB  Desa;  (2)  Bentuk pelaporan  atas  Kegiatan-kegiatan  dalam  APB  Desa  yang  dibiayai  dari  ADD,  adalah  sebagai berikut:  a.  Laporan  Berkala,  yaitu:  Laporan  mengenai  pelaksanaan  penggunaan  dana  ADD dibuat  secara  rutin  setiap  bulannya.  Adapun  yang  dimuat  dalam  laporan  ini  adalah  realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi  penyelesaian  hasil  akhir  penggunaan  ADD.  (3)  Penyampaian  Laporan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  melalui  jalur  struktural  yaitu  dari  Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara  betahap;  (4)  Tim  Pendamping  Tingkat  Kecamatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(3)  membuat  laporan/rekapan  dari  seluruh  laporan  tingkat  desa  di  wilayah  secara  bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota; (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)  di  atas,  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa
Sesuai dengan objek penelitian di Kabupaten Muaro Jambi yaitu di Kecamatan Sungai Gelam. Salah satu contoh pengelolaan keuangan desa yaitu dengan adanya pasar desa sebagi sumber  pendapatan  desa  yang  diatur    dengan    musyawarah  desa.  Karena  pendapatan  desa merupakan  kekayaan  dan  sumber  yang  potensial  untuk  dikembangkan  dalam  suatu  wilayah dengan  memanfaatkan  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  manusia  setempat,  serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Aset desa  lainnya yang mandiri adalah merupakan desa yang memiliki daya saing, berorientasi sumberdaya manusia dan  lingkungan,  sehingga  tercipta  keunggulan  kompetitif  yang  siap  menghadapi  persaingan global.
Adapun mengenai pengelolaan pasar desa tersebut seperti yang diterangkan oleh Yusup, yaitu berupa: “Hasil retribusi tidak seperti yang diharapkan, terjadinya banyaknya pedagang yang  menunggak  pembayaran  retribusi  pasar  desa.  Sehingga  hasil  penerimaan  dari pengelolaan pasar desa sedikit kadangkali tidak ada habis untuk menutupi modal pengelolaan pasar  desa.  Kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pasar  desa  adalah Bupati/Walikota, karena pasar desa merupakan bagian dari aset desa dan kekayaan desa. Jadi yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  pasar  desa  di  wilayah  Kabupaten Muaro Jambi  adalah Bupati Muaro Jambi dalam hal ini  Dinas Perindutrian dan Perdagangan. Tetapi  hal  ini  tidak  dilaksanakan,  pengawasan  hanya  dilakukan  oleh  pihak  Badan Permusyawaratan  Desa  Sungai  Gelam    .  Menurut  Sekretaris  Desa  Sungai  Gelam  yang mengemukakan:  “Pengawasan  pasar  desa  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa Sungai  Gelam  dipandang  tidak  dilakukan  secara  baik  dan  benar.  Badan  Permusyawaratan Desa tidak terlibat aktif berperan”. 9
Tidak  adanya  ketentuan  yang  menjelaskan  mengenai  pihak  yang  mempunyai kewenangan untuk  melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar desa dan mekanisme atau  tahapan  pengawasan  yang  perlu  dilakukan  dalam  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa,  membuat  pengelolaan  pasar desa  dipandang  hanya  sebagai  kebijakan  kepala  desa  beserta  perangkatnya.  Sehingga pengelolaan pasar desa yang tidak efektif dan efisien

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

## 6.1. Kesimpulan
Pemerintah    Desa  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  khusus  di  desa  sampel  yaitu  desa    Sungai Gelam  telah  melakukan  pengelolaan  keuanganan  desa  dengan  baik    berupa  bimbingan pemerintah  kecamatan  dan  kabupaten  .    Tetapi  tidak  adanya  ketentuan  yang  menjelaskan mengenai  pihak  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap pengelolaan pasar desa dan mekanisme atau tahapan pengawasan yang perlu dilakukan. Maka Pemerintah  Desa  dapat  mengeluarkan  suatu  kebijakan  dan    Pemerintah  Kecamatan  Sungai Gelam  juga telah melakukan pengawasan kapada aparat pemerintah desa langsung walaupun masih menimbulkan kendala.

## 6.2. Saran
9 Wawancara dengan Sekdes  Desa Sungai Gelam  Kecamatan Sungai Gelam , tanggal 23 September 2019
Uuntuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa harus  mampu  mengeluarkan  dan  membentuk    kebijakan  dalam  pengelolaan  dana    desa dengan  mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku  dan  pertanggungjawaban yang sesuai aturan

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul  Rasyid  Thalib.  2013.  Metode  Penulisan  Karya  Ilmiah  Ilmu  Hukum.  Transformasi Penelitian  Ilmu  Sosial  ke  Ilmu  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Ilmu  Penelitian Empiris. Lembaga Pengkajian dan Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik, Palu. Abdulkadir Muhamad, 2001. Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Ari Dwipayana, Adrian Suntoro eko, 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press.
Bachrul  Amiq,  2010, Aspek  Hukum  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  LaksBang Preesindo, Yokyakarta
Sumaryono.  1995.  Etika  Profesi  Hukum:  Norma-Norma  Bagi  Penegak  Hukum,  Kanisivs, Yogyakarta.
Muhamad  Djumhana.  2007.  Pengantar  Hukum  Keuangan  Daerah  dan  Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah. Citra Aditya Bakti. Bandung

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa Ridwan    H.R.    2006. Hukum    Administrasi Negara ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta. Sadu Wasisitiono    dan  Irwan  Tahir.2006.
Soerjono  Soekamto.  1984. Penelitian  hukum Normatif  :Suatu  tinjauan  singkat. Rajawali. Jakarta
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  140/640/SJ  tentang  Pedoman  ADD  yang  di tunjukan kepada Pemerintah kabupaten/Kota. Jakarta
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  140/1794  perihal  Tanggapan  dan  Pelaksanaan ADD. 2006. Jakarta.
.