## UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR
Rey Japa Bramada, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: reyjapa98@gmail.com

## ABSTRAK
Angka  kejahatan  yang  semakin  meningkat  disebabkan  oleh  adanya ketidak  seimbangan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat. Tingginya angka kejahatan menggambarkan banyaknya pelaku tindak pidana yang akan menjadi penghuni lapas untuk menjalani pembinaan sebagai  bentuk  hukuman.  Lapas  yang  mengalami  over  kapasitas mengalami  hambatan  dalam  melaksanakan  system  pemasyarakatan sebab  fungsi  tidak  berjalan  dengan  maksimal.  Penelitian  ini  akan membahas  tentang  upaya  penanggulanga  dampak  over  kapasitas  di Lapas  Kelas  IIB  Arga  Makmur.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian  ditemukan  penyebab  dari  permasalahan  over  kapasitas yaitu penahanan pra persidangan, Kurang maksimalnya penggunaan jenis  pemidanaan  lain  selain  penjara,  tingkat  residivis  yang  masih tinggi, dan akses terpidana kepada Advokat yang terbatas. Lapas Arga Makmur melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak over kapasitas  seperti  menerapkan  program  reintegrasi  sosial  sebagai strategi jangka panjang mengurangi over kapasitas, menciptakan zero HALINAR  di  lingkungan  Lapas  dan  menjaga  serta  melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan.
Kata Kunci : penghuni lapas, over kapasitas, system pemasyarakatan

## ABSTRACT
The increasing crime rate is caused by an imbalance that occurs in the midst  of  society.  The  high  crime  rate  illustrates  the  number  of criminals who will become prison residents to undergo coaching as a form of punishment. Prisons that experience overcapacity experience obstacles  in  implementing  the  correctional  system  because  the functions do not  run  optimally. This  study will  discuss  the efforts to overcome the impact of overcapacity in the Class IIB Arga Makmur Prison.  In  this  research,  the  method  used  is  descriptive  qualitative. Based on the results of the study, it was found that the causes of the
overcapacity  problem  were  pretrial  detention,  the  less  than  optimal use of other types of punishment other than prison, the high level of recidivists, and limited access of convicts to advocates. Arga Makmur Prison makes efforts to overcome the impact of overcapacity, such as implementing a social reintegration program as a long-term strategy to  reduce  overcapacity,  creating  zero  HALINAR  in  the  prison environment and maintaining and protecting the physical and mental health of inmates.
Keywords : prison occupants, over capacity, correctional system

## PENDAHULUAN
Tingginya  angka  kejahatan  di  indonesia  disebabkan  oleh  adanya  ketidak seimbangan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Ketidak  seimbangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Hal  ini  dapat  mempengaruhi  perilaku  masyarakat  yang  mengarah  pada  tindak pidana  baru  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  kemungkinan  besar  yang  akan terjadi  yaitu  bertambahnya  jumlah  masyarakat  yang  melakukan  tindak  pidana sehingga menjadi penghuni baru Rutan dan Lapas. Dengan bertambahnya jumlah penghuni  dipastikan  akan  menambah  beban  permasalahan  lama  terkait  over kapasitas  di  di  lapas.  Kapasitas  daya  tampung  Lapas  di  Indonesia  sangat  tidak berbanding  dengan  jumlah  warga  binaan  yang  ada.  Dengan  demikian  maka permasalahan over kapasitas yang sampai saat ini belum dapat teratasi akan menjadi lebih sulit untuk ditangani.
Over  kapasitas  telah  menjadi  fenomena  yang  umum  dijumpai  di  Lapas  dan Rutan  di  Indonesia.      Hal  ini  memang  bukan  permasalahan  baru  namun  sangat menghambat  dalam  pelaksanaan  system  pemasyarakatan.  Lapas  yang  berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan mesti memiliki ruang yang cukup untuk menampung warga binaan agar pembinaan dapat terlaksana secara optimal. Beberapa upaya telah dilakukan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengatasi over kapasitas  lapas  yaitu  mulai  dari  penataan  regulasi,  peningkatan  SDM  dengan penambahan jumlah pegawai, bahkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi UPT pemasyarakatan,  akan  tetapi  belum  juga  menyelesaikan  permasalahan  over kapasitas di Lapas sampai saat ini.
Tabel 1. Jumlah tahanan dan Narapidana di Indonesia berdasarkan Status per November 2021

## STATUS
JUMLAH Narapidana 223.350
Tahanan 47.557 Total Penghuni 270.907 Kapasitas 132.107 Over Kapasitas 104,5 % Sumber : http://sdppublik.ditjenpas.go.id/
Dari  jumlah  seluruh  penghuni  Lapas  dan  Rutan  terdapat  sebanyak  270.907 orang.  Ini  merupakan  angka  yang  sangat  besar  dibandingkan  dengan  kapasitas maksimal yang Indonesia miliki dari 165 Rutan, 294 Lapas, 33 LPKA dan 33 LPP yang hanya berjumlah 132.107 orang untuk menampung narapidana dan tahanan. Kondisi  ini  sangat  memprihatinkan  dan  mengundang  dampak  negatif  terhadap Lapas yang mengalami permasalahan over kapasitas tersebut.
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  di  lapangan  per  September  2021,  Lapas Kelas IIB Arga Makmur merupakan salah satu lapas yang mengalami permasalahan over kapasitas. Lapas ini sekarang dihuni oleh 359 orang yang terdiri dari 300 orang narapidana dan 59 orang tahanan. Dengan kapasitas 180 orang menandakan bahwa lapas Arga Makmur ini telah over kapasitas 99%. Sedangkan untuk jumlah pegawai yang  hanya  berjumlah  71  orang  tentu  jauh  berbanding  dengan  jumlah  penghuni yang berlebih dari kapasitas lapas tersebut. Permasalahan over kapasitas tersebut menimbulkan persoalan di dalam Lapas mulai dari resiko gangguan keamanan dan ketertiban  (kamtib),  kurang  optimalnya  pelaksanaan  pembinaan  serta  gangguan kesehatan  para  penghuni  Lapas.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  mengkaji permasalahan over kapasitas ini menjadi sebuah bentuk karya ilmiah dengan judul “UPAYA  PENANGGULANGAN  DAMPAK  OVER  KAPASITAS  DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR” .

## PERUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang dapat dirumskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apa saja dampak over kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas IIB Arga Makmur
2. Apa saja yang menyebabkan terjadinya permasalahan over kapasitas
3. Bagaimana upaya penanggulangan dampak over kapasitas yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Arga Makmur

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  menurut  burhan  bungin  yaitu
merupakan  sebuah  penelitian  yang  memiliki  tujuan  untuk  menggambarkan, meringkas  berbagai  kondisi,  berbagai  situasi,  serta  menggambarkan  fenomena sosial  pada  masyarakat  yang  menjadi  objek  penelitian,  kemudian  berpaya  untuk memunculkan realita dari suatu fenomena itu ke permukaan sebagai suatu tanda, model, sifat, karakter, ciri atau gambaran dari kondisi serta situasi dari fenomena tertentu (Burhan, 2010). Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur.

## PEMBAHASAN
A. Dampak Over Kapasitas
Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, di ketahui bahwa dampak dari over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur adalah sebagai berikut :
1.  Permasalahan  over  kapasitas  di  Lapas  Arga  Makmur  ini  menyebabkan gangguan  kesehatan  yang  dirasakan  oleh  warga  binaan  pemasyarakatan dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan tempat istirahat. Data yang di dapatkan dari poliklinik yang ada di lapas tersebut pada bulan oktober 2021 tercatat ada sekitar 8 orang melaporkan menderita penyakit gatal-gatal pada kulit. Selain itu dengan  terbatasnya  tenaga  medis  yang  dimiliki  oleh  Lapas  Arga  Makmur ditambah  lagi  tidak  sebanding  dengan  jumlah  penghuni  menjadikan  hak kesehatan warga binaan menjadi  terganggu. Dalam  hal  ini dimana seharusnya warga  binaan  mendapatkan  pemeriksaan  1  kali  dalam  1  bulan  menjadi  tidak teratur dikarenakan keterbatasan tenaga medis dan pihak Lapas berupaya lebih dulu memberikan kesempatan bagi yang memang sudah menderita sakit.
2.  Jumlah  penghuni  Lapas  yang  melebihi  kapasitas  berdampak  terhadap kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengamanan. Lapas Arga Makmur memiliki 4 regu jaga dengan anggota 5 orang setiap regu nya. Terjadi sebuah  hal  yang  tidak  ideal  antara  petugas  pengamanan  dibandingkan  dengan penghuni Lapas. Oleh karena itu dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2021 terjadi  beberapa  kasus  yang  berkaitan  dengan  gangguan  keamanan  dan ketertiban di dalam Lapas. Adapun peristiwa yang pernah terjadi tersebut adalah sebagai berikut :
a. 25 Mei 2016 terjadi kerusuhan yang berupa penyerangan terhadap petugas yang dilakukan oleh warga binaan disebabkan oleh warga binaan yang tidak terima  kamar  hunian  di  razia  oleh  petugas  dalam  kegiatan  razia  rutin terhadap alat komunikasi dan barang terlarang di Lapas.
b.  11  Juni  2020  petugas  P2U  menggagalkan  penyelundupan  sabu  yang dimasukan  ke  dalam  termos  air  panas.  Penyelundupan  ini  dilakukan  oleh pengunjung lapas yang menitipkan barang titipannya untuk narapidana dan tahanan yang ada di lapas.
c. 1 Oktober 2021 dua orang tahanan pendamping (Tamping) Register yang kedapatan  melakukan  penyelundupan  alat  komunikasi  handphone  untuk masuk ke dalam Lapas. Kejadian tersebut diketahui oleh staff register dan dilaporkan oleh KPLP.
d.  2  november  2021  terulang  kembali  peristiwa  penyelundupan  narkoba yang  dilakukan  oleh  orang  tidak  dikenal  pada  malam  hari  dengan  cara meninggalkan bungkus plastik berisi sabu di sekitar lingkungan Lapas dan diambil  oleh  Tamping  kebersihan  pada  pagi  hari  untuk  dibawa  masuk  ke dalam Lapas.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  langsung  di  lapangan  over  kapasitas berdampak  langsung  terhadap  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  Lapas. Jumlah petugas yang kurang memadai adalah suatu alasan lemahnya kontrol dari petugas pengamanan.
3.  Adanya  permasalahan  over  kapasitas  berdampak  terhadap  pembinaan  yang kurang  optimal  terhadap  warga  binaan.  Kurangnya  jumlah  petugas  yang mendampingi dan tempat untuk melaksanakan pembinaan yang kurang memadai menyebabkan pembinaan terhadap warga binaan tidak berjalan normal sehingga sistem  pemasyarakatan  yang  dasarnya  adalah  melakukan  pembinaan  terhadap warga binaan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
B. Penyebab Over Kapasitas
1. Penahanan Pra persidangan
Tahap pra persidangan terdapat 2 proses yaitu tahapan penyidikan dan tahapan penuntutan. Dalam tahap penyidikan perintah terkait penahanan dilakukan mulai 20  hari  kemudian  dapat  pepanjangannya  yaitu  sampai  40  hari.  Selanjutnya apabila berkas  telah diserahkan kepada kejaksaan, penahanan dapat  dilakukan perpanjangan  kembali  menjadi  50  hari.  Dengan  demikian  jika  digabungkan maka penahanan pra persidangan terhadap tahanan mampu mencapai 110 hari.
Menurut  standar  internasional  yang  ada  saat  ini,  tahanan  atau  orang  yang menunggu persidangan diperbolehkan untuk tetap kembali kepada masyarakat dengan  ketentuan  mampu  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu seperti tetap menghormati hukum dan siap untuk tetap hadir dalam persidangan sesuai  jadwal  yang  ditetapkan.  Akan  tetapi  tidak  demikian  diterapkan  di Indonesia  yang  tetap  menahan  tahanan  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan  sampai  pada  pemeriksaan  pada  sidang  pengadilan  tahanan  tetap ditahan  di  dalam  Rutan  dan  Lapas.  Hal  ini  salah  satu  penyebab  over  lahirnya permaslahan over kapasitas pada lapas.
2. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara
KUHP menjelaskan tentang 5 jenis pidana pokok yaitu antara lain adalah pidana mati,  pidana  kurugan,  denda  dan  tutupan.  Dalam  keadaan  nyata  di  lapangan putusan pidana lebih sering dijatuhkan dan mengakibatkan pidana pokok yang lain  tidak  dijalankan  bahkan  terlupakan.  Dalam  hal  ini  terkhusus  narapidana dengan  kasus  narkoba  yang  seharusnya  bisa  dilakukan  rehabilitasi  malah sebaliknya dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara sehingga membuat penghuni Lapas semakin hari kian bertambah banyak. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang  di  dapatkan  melalui  SDP  publik  diketahui  bahwa  jumlah  narapidana  di indonesia  yang  berasal  dari  kejahatan  narkotika  terdapat  104,578  orang  yang didalamnya  terdapat  13,478  orang  adalah  pengedar,  bandar,  bahkan  produsen narkoba. Selanjutnya untuk tahanan sendiri ada sebanya 20,839 orang pengguna 3650 orang.
3. Tingkat residivis yang masih tinggi
Pelaku tindak pidana yang telah menjalankan hukuman sesuai dengan putusan yang  telah  ditetapkan  dan  kemudian  kembali  melakukan  tindakan  yang  sama sehingga  membuat  dirinya  masuk  lagi  kedalam  lapas  adalah  salah  satu penyumbang  bertambahnya  jumlah  penghuni  menjadi  lebih  banyak.  Mereka yang  seharusnya  tidak  mengulangi  kembali  kesalahannya  dan  telah mendapatkan  pembinaan  dari  Lapas  diharapkan  tidak  terjerumus  kedalam pergaulan  yang  salah  dan  membuat  mereka  melakkan  pelanggaran  yang berhadapan  dengan  hukum  kembali.  Mampu  menaati  norma  dan  hukum  yang berlaku sehingga diterima kembali oleh masyarakat adalah ideal nya seseorang yang telah menjalani pembinaan di lapas.
4. Akses terpidana kepada Advokat yang terbatas
Pengacara  memiliki  peran  yang  sangat  penting  terhadap  mseseorang  yang ditangkap  atau  ditahan.  Tersangka/terdakwa  memiliki  hak  untuk  mendapat dampingan  dari  penasihat  hukumnya  atau  advokat  dalam  berbagai  tahap pemeriksaan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 54 dan pasal 55 UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukm Acara pidana. Dapat dipahami bahwa Hukum Acara Pidana  memiliki  asas  yang  dikenal  dengan  asa  praduga  tak  bersalah.  Asa praduga tak bersalah memiliki makna bahwa kepada setiap orang yang disangka, ditangkap,  ditahan,  dituntut  atau  dihadapkan  pada  pengadilan  wajib  dianggap tidak  bersalah  sebelum  putusan  pengadilan  jelas  yang  menyatakan  kesalahan dengan diiringi oleh kekuatan hukum tetap.
Selain itu pada tahun 2020 di  Salvador Brasil pernah dilakukan kongres yang membahas mengenai over kapasitas. Rekomendasi yang dilahirkan dari kongres tersebut  meninjau  bantuan  hkum  terhadap  tersangka  untk  memperkuat penegakan keadilan tanpa perlu penahan dalam proses pra adjudifikasi.
Orang  yang  ditangkap  untuk  menjalani  proses  penahanan  memperbesar kemungkinan seseorang untuk menghuni rumah tahanan dan Lapas. Oleh karena
itu  secara  tidak  langsung  jumlah  penghuni  semakin  bertambah  dan menyebabkan terjadinya over kapasitas pada rutan dan lapas.

## C. Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas
1.  Menjalankan  program  reintegrasi  sosial  sebagai  strategi  jangka  panjang mengurangi over kapasitas.
Reintegrasi sosial sangat membantu dalam mengurangi jumlah penghuni  yang ada di Lapas. Program ini merupakan suatu bentuk pembinaan tahap akhir yang diberikan  kepada  narapidana.  Tujuan  utama  dari  program  ini  adalah mendekatkan kembali narapidana kepada masyarakat dengan cara mengintegrasikan  ketiga  subyek  yakni  warga  binaan,  petugas  pemasyarakatan dan masyarakat.
Jaminan  yang  diberikan  apabila  giat  program  reintegrasi  sosial  ini  berhasil adalah  mengurangi  jumlah  penghuni  dan  kembalinya  mantan  warga  binaan masuk  kedalam  Lapas.  Lapas  Arga  Makmur  terus  melakukan  usaha  dan investasi dengan tujuan agar dapat mengurangi narapidana di lapas. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, dimulai sejak awal tahun 2020 sampai sekarang terdapat kurang lebih sekitar 170 orang menerima program tersebut dan 75%  diantaranya  adalah  asimilasi  serta  25%  lainnya  terdiri  dari  pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.
2. Menciptakan Zero HALINAR di lingkungan Lapas
Program Getting to Zero Halinar merupakan program yang diberikan oleh Ditjen Pas  sebagai  upaya  membebaskan  Rutan  dan  Lapas  di  Indonesia  dari  predaran hanpdhone praktik pungutan liar dan Narkoba. Kegiatan ini terbukti dijalankan dengan serius oleh lapas arga makmur untuk mengantisipasi terjadinya tindakan pidana yang dapat dilakukan oleh warga binaan di dalam lapas sehingga tidak mengganggun keamanan dan ketertiban Lapas.
Dari hasil penelitian di lapangan kegiatan razia rutin dilakukan oleh lapas dalam rentang  waktu  2  minggu  sebanyak  2  kali  dengan  jadwal  yang  tidak  menentu. Target utama razia kamar hunian adalah untuk mencari barang terlarang seperti hanpdhone  dan  narkoba  yang  disimpan  warga  binaan  di  dalam  kamar. Berdasarkan  data  yang  tercatat  pada  bulan  oktober  tahun  2021  lapas  telah melakukan  razia  rutin  kamar  hunian  sebanyak  4  kali  dan  berhasil  menyita  26 Handphone yang didapatkan di dalam kamar hunian.
Selanjutnya  selain  pemberantasan  handphone  dan  narkoba  di  dalam  Lapas, pemberantasan  pungutan  liar  yang  dilakukan  Lapas  Arga  Makmur  juga  terus dilakukan. Himbauan dari Kepala Lapas selaku pimpinan di Unit Pelaksanaan Teknis terus diberikan kepada seluruh petugas untuk bekerja dengan mematuhi SOP  yang  ada  dan  menghindari  tindakan  korupsi.  Data  yang  didapatkan  oleh peneliti  di  lapangan  terdapat  salah  satu  petugas  yang  diperiksa  akibat  diduga
melakukan  pungutan  liar  pada  tahun  2020.  Hasil  pemeriksaan  menyatakan bahwa  petugas  tersebut  tidak  melakukan  pungli  seperti  yang  di  laporkan  oleh masyarakat kepada pusat.
Dengan  jumlah  penghuni  yang  telah  melebihi  kapasitas  dibandingkan  jumlah petugas  pengamanan  dengan  kuantitas  yang  sangat  minim  menyebabkan ancaman terhadap gangguan kamtib, kerusuhan serta hal negatif lain yang bisa saja  terjadi  di  Lapas.  Akar  dari  permasalahan  tersebut  dapat  dipicu  melalui adanya peredaran handphone, pungli dan narkoba yang beredar di dalam Lapas. Oleh  sebab  itu  Lapas  Arga  Makmur  menerapkan  suatu  upaya  untuk menanggulangi  dampak  over  kapasitas  dengan  menciptakan  zero  halinar  di Lapas.
3. Menjaga dan melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan
Menjaga  kesehatan  fisik  adalah  hal  yang  terpenting  dilakukan  untuk menghindari  sesorang  terserang  penyakit.  Dengan  selalu  memperhatikan kebersihan akan meminimalisir terjangkitnya penyakit kedalam diri seseorang. Keadaan Lapas  yang over kapasitas tentu mengganggu tingkat kebersihan dan memungkinkan  munculnya  berbagai  macam  penyakit  yang  dapat  menganggu kesehatan  fisik  warga  binaan  seperti  halnya  penyakit  kulit,  TBC  dan  lainnya.
Dalam  hal  menjaga  kesehatan  fisik  warga  binaan  Lapas  Arga  Makmur meningkatkan sarana dan prasarana lapas seperti pemeliharaan pompa air untuk mengangtisipasi kekurangan air di lapas, kemudian pemeliharaan pembuang air kamar  hunian  serta  sampah  yang  ada  di  lingkungan  Lapas.  Selanjutnya  untuk tetap  melindungi  kesehatan  fisik  warga  binaan  pihak  Lapas  menerapkan kegiatan senam setiap pagi hari. Instruktur senam pada setiap pagi dipimpin oleh warga binaan yang telah menerima pelatihan. Untuk menghilangkan rasa bosan dan  membangkitkan  semangat  para  warga  binaan,  setiap  dua  minggu  sekali pihak  Lapas  menghadirkan  instruktur  senam  dari  sanggar  yang  telah  bekerja sama dengan Lapas Arga Makmur.
Selain menjaga dan melindungi kesehatan fisik Lapas juga menjaga kesehatan mental  para warga binaan. Kapasitas  yang berlebih  tentu akan mempengaruhi mental para penghuni lapas mulai dari rasa ketakutan dan tekanan batin. Dalam hal  ini  upaya  yang  dilakukan  Lapas  yaitu  melakukan  penilaian  sebelum menempatkan  warga  binaan  dalam  kamar  hunian.  Kemudian  dengan  menjaga kemanan  serta  ketertiban  Lapas  demi  terciptanya  kenyamanan  para  penghuni merupakan  salah  satu  upaya  Lapas  dalam  melindungi  kesehatan  mental  para penghuni Lapas. Dengan demikian pembinaan dapat berjalan dengan baik dan warga  binaan  mampu  menerima  pembinaan  dengan  baik  sehingga  tercipta kembali kualitas diri seorang warga binaan sampai kembali kepada masyarakat nantinya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Over kapasitas bukan permasalahan baru akan tetapi sudah menjadi masalah klasik  dijumpai  di  Lapas  dan  Rutan  di  Indonesia.  Permasalahan  over  kapasitas sangat menghambat dalam pelaksanaan system pemasyarakatan sebab fungsi Lapas yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak berjalan dengan maksimal karena Lapas tidak memiliki kecukupan ruang untuk menampung warga binaan. Beberapa upaya telah dilakukan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengatasi over kapasitas  lapas  yaitu  mulai  dari  penataan  regulasi,  peningkatan  SDM  dengan penambahan jumlah pegawai, bahkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi UPT pemasyarakatan,  akan  tetapi  belum  juga  menyelesaikan  permasalahan  over kapasitas di Lapas sampai saat ini.
Lapas Kelas IIB Arga Makmur yang memiliki kapasitas 180 orang dan dihuni oleh  359  orang  yang  terdiri  dari  300  orang  narapidana  dan  59  orang  tahanan tergolong over kapasitas sebanyak 99%. Dampak yang ditimbulkan dari kelebihan penghuni dari kapasitas yang tersedia di Lapas ini mengakibatkan
1.  Gangguan  kesehatan  yang  dirasakan  oleh  warga  binaan  pemasyarakatan dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan tempat istirahat
2.  Kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  petugas  pengamanan  karena jumlah  petugas  yang  tidak  sebanding  dengan  penghuni  Lapas  sehingga menimbulkan gangguan Kamtib.
3. Pembinaan terhadap warga binaan berjalan tidak maksimal.
Permasalahan  over  kapasitas  disebabkan  oleh  penahanan  pra  persidangan, kurang  maksimalnya  penggunaan  jenis  pemidanaan  lain  selain  penjara,  Tingkat residivis  yang masih  tinggi,  serta akses terpidana kepada Advokat  yang  terbatas. Saat ini upaya – upaya yang dilakukan Lapas untuk menanggulangi dampak over kapasitas yang telah terjadi di Lapas Arga Makmur adalah dengan :
1.  Menjalankan  program  reintegrasi  sosial  sebagai  strategi  jangka  panjang mengurangi over kapasitas.
2. Menciptakan Zero HALINAR di lingkungan Lapas
3. Menjaga dan melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan

## Saran
1. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mesti menyusun rencana yang lebih matang untuk mengambil kebijakan yang tepat sebagai langkah terobosan dalam mengatasi permasalahan over kapasitas di Lapas seluruh Indonesia.
2.  Perlu  adanya  pembaharuan  undang-undang  yang  mengatur  tentang rehabilitasi  terhadap  pengguna  narkoba  agar  tidak  dimasukan  lagi  ke  dalam penjara.
3. Melakukan kerja sama dengan pihak luar untuk memaksimalkan upaya dalam mengatasi dampak over kapasitas di setiap Lapas yang telah terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundangan-undangan:
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Permenkumham  no.  11  Tahun  2017  Tentang  Grand  Design  Penanganan Overcrowded
Permenkumham no. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Permenkumham  no.  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

## Jurnal Ilmiah/Majalah:

## Abdillah, Muhammad Farhan. 2020. “Kendala Serta Penanggulangan Yang
Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Di Seluruh Indonesia Dalam Hal Over Kapasitas.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7 (2): 408–20.
Anisa, Wijaya Monica, and Wibowo Padmono. 2021. “Strategi Menangani Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia” 8 (2): 111–17.
Rizaldi, Rafi. 2020. “Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak.”
JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7 (3): 628–40.
Saputra, Andika Oktavian, and Sylvester Enricho Mahardika. 2020. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi
Covid-19.” Jurnal USM Law 4 (1): 326–42.
Utiyafina, Mardhati Hazhin, kike, Setyowati. n.d. “Pemberian Cuti Bersyarat
(CB), Dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Upaya Penanganan Over KapasitasLapas Di Provinsi DIY.” Universitas Sebelas Maret Surakarta 3 (12): 7–16.
Yulianti, Wulan Dwi. 2020. “Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-
Ilmu Hukum 18 (2): 61–66. https://doi.org/10.32694/010980.