Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10. No. 1  April 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal  517 - 524

## PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU PILAR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Oleh :

## Oleh: Marthina Raga Lay
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas nusa cendana kupang Article Info Abstract Article History : Received  10 April - 2022 Accepted  24 April - 2022 Available Online 30 April - 2022 The concept of good governance involves 3 main actors, namely the government, the private sector and civil society, with their respective roles and functions. In its implementation  and  realization,  it  is  the  full  responsibility  of  the  government, meaning that the first task is on the shoulders of the government, while the role of the private sector and the community is a supporter and part of the synergization of  these  responsibilities.  Community  participation  as  one  of  the  pillars  of  good governance in development is very broad. Strengthening community participation or  participation  can  be  done  by  institutionalizing  (institutionalization  of  roles) community  participation.  One  way  that  can  be  done  in  institutionalizing  roles  is by giving legitimacy to such participation through the rule of law, because law is seen as a builder of social life. In addition, law is one of the embodiments of the rule of law in the concept of good governance. Keyword :
Community participation, good governance.
1. PENDAHULUAN
Komitmen
pemerintah
baik pemerintah  pusat  maupun  daerah  untuk mewujudkan  tata  kepemerintahan  yang baik  atau  good  governance  adalah menerapkan menyelenggarakan
pemerintahan  dan  pembangunan    dengan berpedoman  pada  prinsip-prinsip  good governance  itu  sendiri.  Diantara  beberapa prinsip  yang  menjadi  ciri  kepemerintahan yang  baik  antara  lain  adalah  partisipasi. Partisipasi  diartikan  bahwa  dalam  tata kepemerintahan  yang  baik  setiap  warga negara  berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan,  baik  secara  langsung  maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya  (UNDP,  Dalam  LAN: 2004). Dari pengertian tersebut mengandung  makna  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  setiap  pengambilan keputusan dapat terbangun apabila masyarakat  memiliki  informasi  cukup atau  memadai  tentang  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan itu sendiri.
Bagaimana mungkin masyarakat  ataupun  dunia  swasta  dapat berpartisipasi
dalam pengambilan
keputusan  pemerintah,  apabila  mereka tidak memiliki informasi sebelumnya.
Sejumlah  permasalahan  yang  terjadi beberapa  waktu  terakhir  ini,  seolah mempertanyakan  kembali  akan  peran  dan keberadaan  pemerintah  ditengah-tengah kehidupan  masyarakat.  Cita-cita  yang diharapkan bisa membentuk dan memperlengkapi masyarakat dengan kemampuan dan kapasitas yang lebih baik belum  menunjukan  hasil  yang  nyata. Penguatan  peran  dan  fungsi  masyarakat dalam pembangunan masih
dipertanyakan.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena kebijakan  kebijakan  yang  ada  pada  saat itu  yang  tidak  memperhatikan  desa. Dilihat  dari  sejumlah  program  program pemerintah  yang  seyogianya  diharapkan berhasil  malah  menunjukkan  hasil  yang sebaliknya.  Salah  satu  contoh  program tersebut  adalah  program  BLT  (Bantuan Langsung
Tunai) yang malahan mengakibatkan bertambahnya jumlah orang  miskin  sebanyak  2,5  juta  keluarga, dan  pada  akhirnya  pemerintah  sendiri mulai memikirkan ulang kelanjutan
program  tersebut  dan  bahkan  berencana menggantinya dengan program lain.
Mungkin  dari  hal  tersebut  bisa dimunculkan  suatu  pertanyaan  “apakah cukup  hanya  menempatkan  masyarakat sebagai penikmat atas apa yang dilakukan pemerintah  tanpa  melibatkan  mereka sebagai penentu kebutuhan mereka sendiri ?.”  Dalam  hal  ini,  pemantapan  peran  dan fungsi  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat perlu dilakukan dalam kaitannya  dengan  pelaksanaan  konsep good  governance.  Pemantapan  peran  dan fungsi tersebut tidak cukup hanya dengan menjabarkannya  kedalam  bentuk  konsep atau aturan normatif (regulasi) saja, sebab konsep  dan  regulasi  tersebut  hanya merupakan  acuan  dasar  untuk  mulai menerjemahkannya  kedalam  bentuk  yang nyata  dan  aplikatif.  Bai  itu  program- program kerja pemerintah, proyek pengentasan kemiskinan ataupun regulasi/ deregulasi wewenang yang lain.
Dalam  hal  ini,  masyarakat  tentu  saja menjadi sorotan utama dari ketiga elemen utama  good  governance.  Bukan  karena peran  dan  fungsi  pemerintah  maupun sektor  swasta  memang  telah  berjalan sebagaimana mestinya tetapi kedua elemen  tersebut  setidaknya  sudah  mampu merumusan  peran  dan  fungsi  nya  dalam bentuk  yang  lebih  jelas.  Patut  diakui bahwa  masyarakat  memang  mempunyai peran dan fungsi tersendiri, tetapi pemantapan  dan  pelembagaannyatentu sangat sulit dilakukan.
Imbas yang terjadi kemudian,
masyarakat  masih  dipandang  sebagai aktor kesekian dari setiap proses perumusan  kebijakandalam  program  yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Kekuatan untuk saling mempengaruhi dan daya tawar (bargaining  position)  hanya  didominasi oleh pemerintah dan swasta, padahal hasil dan  akibat  yang  muncul  adalah  (kalau tidak bisa dikatakan sepenuhnya)
‘konsumsi’ masyarakat umum.
William  Chang  mengungkapkan  hal tersebut  dengan  cukup  menarik,  bahwa keputusan-keputusan  para  elit  politik (pemerintah  dlam  arti  luas)  biasanya
ditanggung  oleh  mereka  yang  tidak berpendidikan  formal,  mereka  yang  dari hari  ke  hari  mengadu  nasib  di  tengah sawah  dan  mereka  yang  mengais  di yengah tumpukan sampah.Oleh karena itu ,  pada  akhirnya    setiap  keputusan  dan kebijakan yang diambil seharusnya mempertimbangkan bonum commune dalam civil society.ketidakseimbangan ini yang menjadi sumber penghambat mulusnya  keterlibatan  masyarakat  dalam memutuskan  khidupannya  sendiri  sebab hubungan yang terbangun adalah hubungan  yang  bercirikan  birokrasi  dan tertutup terhadap masyarakat.
Meriam  Budiardjo  mengutip  pendapat Harold  J.Laski,  bahwa  masyarakat  adalah sekelompok  manusia  yang  hidup  dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.
Pengaturan  dan  perwujudan  keinginan- keinginan  tersebut  kemudian  diletakkan kepada organ yang dinamakan pemerintah. Legitimasi tersebut didasarkan  pada  kedudukan  pemerintah yang  diharapkan  akan  dapat  mampu berperan  sebagai  pencipta  kebahagiaan bagi  rakyatnya.  Peran  yang  diberikan tentu  saja  memungkinkan  pemerintah menyelenggarakan  segala  aktivitas  demi kepentingan  bersama.  Hal  yang  perlu dilakukan  segera  adalah  memunculkan, mengelola  dan  memantapkan  peran  serta masyarakat  baik  secara  eksternal  maupun internal,  lalu  melembagakannya  apabila hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.  Peran  tersebut  bis  dilakukan baik  oleh  pemerintah,  sektor  swasta,  atau masyarakat  itu  sendiri.  Konsep  tersebut lebih dikenal dengan konsep pemberdayaan.  Konsep  ini  melibatkan bukan hanya nilai-nilai sosial masyarakat. Tulisan  ini  tidak  ditujukan  untuk menemukan  model  yang  tepat  atau melihat secara tajam hakekat permasalahan sesungguhnya. Tetapi setidaknya  menjadi  sebuah  media  untuk mengingatkan  setiap  pihak  bahwa  titik awal  dan  titik  akhir  dari  sebuah  program dan  kebijakan  yang  dilaksanakan  adalah masyarakat umum.

## 2. KAJIAN
PUSTAKA DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Hubungan  Dan  Peran  Pemerintah  Dan Masyarakat Pemerintah yang kuat adalah pemerintahan  yang  mampu  menjalankan tugasnya untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan  kegiatan  rakyatnya  dan golongan-golongan  kearah tercapainya  tujuan dari  masyrakat  seluruhnya.  Sebagaimana dikatakan oleh Laski dalam Miriam Budiarjo, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup  bersama  dan  bekerja  sama  untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama (a  society  is  a  group  of  human beings  living  together  and  working  together for  the  satisfaction  of  their  mutual  wants. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  hubungan  yang sinergis  antara  pemerintah  dan  mayarakat agar  tujuan-tujuan  dari  pembangunan  bisa tercapai.  Hubungan  tersebut  dapat  dijalankan melalui  koordinasi,  integrasi,  simplifikasi, dan sinkronisasi yang baik. Dengan demikian program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan  lokal,  atau  pemerintah  lokal  dengan masyarakat  tidak  tumpang  tindih  atau berseberangan.
Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan untuk  terjadinya  sinergi  antara  masyarakat dengan pemerintah yaitu:
a. Adanya komplementaritas, dimana pembagian  tugas  diatur  sedemikian  rupa sehingga  memungkinkan  komunitas  dan badan  pemerintah  dapat  menggunakan keunggulan  komparatif  mereka  dengan sebaik-baiknya  dan  berbagi  beban  kerja sesuai  dengan  kesanggupan  masing- masing  untuk  mengerjakannya  dengan cara yang terbaik.
b. Keterhubungan (embededness) ,  adalah interaksi  yang  berkesinambungan  antara pejabat-pejabat instansi pemerintah
dengan para individu-individu dan dengan komunitas masyarakat.
Kedua hal diatas tentu saja harus berdasarkan pada:
- Kapital  sosial  (social  capital),  dimana komunitas harus memberikan sumbangan  pemikiran  tehadap  tujuan umum,  memungkinkan  terlaksananya penyampaian  informasi  yang  relevan diantara  anggota  dan  memungkinkan
untuk  melakukan  koordinasi  usaha- usaha  yang  dilakukan  oleh  anggota secara individu, - Kapasitas instansi pemerintah (institusional capacity), instansi pemerintah harus mampu memberikan pelayanan barang kolektif dan mampu untuk mempersatukan pembagian tugas yang kompleks dengan komunitas lokal dengan agenda organisasinya. Secara  makro,  peranan  pemerintah  didalam pembangunan adalah sebagai: 1)
modernisator,  2)  katalisator,  3)  dinamisator, 4) stabilisator, 5) pelopor.
Sebagai  modernisator,  pemerintah  harus mampu  membawa  perubahan-perubahan  dan pembaharuan  kepada  masyarakat.  Sebagai katalisator, pemerintah harus dapat mengenali faktor-faktor    yang  mampu  mendorong  laju pembangunan  nasional  dan  menarik  manfaat yang  sebesar-besarnya.  Sebagai  dinamisator, memberikan  bimbingan  dan  pengarahan. Sebagai  stabilisator,  pemerintah  berusaha menciptakan  suasana  yang  tertib  dan  aman. Sebagai  pelopor,  pemerintah  harus  mampu menunjukkan  contoh-contoh  nyata  yang  baik dan membangun dalam tindakan.
Peran  yang  ada  di  masyarakat  antara  lain memberikan  kontribusi  atau  bantuan  (baik materil  maupun  non  materil),  bersikap responsif  bukan  reaktif  terhadap  perubahan atau  pembangunan,  komunitas  yang  belajar, dan  berusaha  untuk  keluar  dari  masalah sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.
Konsep Good Governance
Pengertian good  governance sebagai penyelenggaraan  manajemen  pembangunan, seperti dijabarkan oleh Word Bank, mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  yang luas  mulai  dari  aspek  hukum,  politik, ekonomi,  sosial,  dan  terkait  erat  dengan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan judikatif.  Dalam  lingkup    inilah good governance melibatkan  tiga  sektor  utama (domain)  yang  secara  langsung  berpengaruh terhadap  aspek-aspek  kehidupan  tersebut  dan tujuan akhir proses penyelenggaraannya, yaitu sektor  pemerintah  ( government ),  dunia  usaha ( private  sector ),  dan  masyarakat  ( civil society ).  Interaksi  yang  kondusif  di  antara ketiga  domain  tersebut  merupakan  jaminan
bahwa  masing-masing  sektor  akan  mampu melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya dengan  baik  dan  bertanggung  jawab.  Apabila kondisi  ideal  tersebut  terwujud,  maka pemerintah  dapat  bekerja  dengan  sebaik- baiknya dalam melaksanakan proses penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.  Demikian  juga  sektor  swasta akan  mampu  mengembangkan  sumber  daya secara maksimal untuk memajukan perekonomian karena adanya kepastian hukum  yang  jelas  dan  pasti  dari  pemerintah. Sementara masyarakat akan hidup tenang dan sejahtera dengan distribusi hasil-hasil pembangunan  yang  merata,  dan  mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan yang berlaku karena  didasari  rasa  kepercayaan  penuh kepada  pemerintah.  Dengan  demikian  tujuan berbangsa dan bernegara akan cepat terwujud.
Sebaliknya,  apabila  interaksi  tersebut tidak kondusif maka hubungan diantara ketiga domainpun  akan  terganggu,  dan  kerjasama yang  saling  mendukung  pun  akan  sulit dilaksanakan.  Ketiga  harmonisan  tersebut dapat  terjadi  dalam  berbagai  pola  interaksi, sebagai  berikut: pola  pertama, masing- masing  domain    bekerja  sendiri-sendiri sehingga tidak ada interaksi diantara ketiganya; pola  kedua ,  pemerintah  menjalin hubungan  yang  erat  sementara  sektor  usaha terabaikan; pola  ketiga ,  pemerintah  dekat dengan sektor usaha, dan masyarakat terabaikan;  dan pola  keempat, ketiga  domain saling  berintraksi  dan  mendukung  untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik dan  bertanggung  jawab. Dalam  hubungan dengan ini Miftah Thoha (2003) menjelaskan berbagai  kemungkinan  hubungan  di  antara ketiga  domain  tersebut  seperti  terlihat  pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Pola Hubungan Antar Domain “Governance”
Pola Interaksi antar domain Dampak Contoh Pemerintah Swasta Masy
1
- - - Saling  curiga  antar  domain, usaha dan demokrasi tidak berkembang
Negara-negara sistem komunis atau diktator
2 + - +
Iklim  usaha  dan  perekonomian negara tidak berkembang Indonesia masa pemerintahan Presiden Sukarno
3
+ + - Iklim  usaha  dan  perekonomian relatif  maju,  demokrasi  tidak berkembang Indonesia masa pemerintahan Presiden Soeharto
4 + +
+ Iklim usaha dan demokrasi maju, good governance terwujud Negara-negara dengan transparansi  tinggi  dan korupsi rendah
Sumber : Modifikasi dari Miftah Thoha (2003)
Namun secara filosofis dapat dikatakan  bahwa  penerapan  dan  perwujudan merupakan  tanggung  jawab  sepenuhnya negara atau pemerintah, artinya tugas pertama ada  di  pundak  pemerintah,  sedangkan  peran swasta dan masyarakat adalah pendukung dan bagian  sinergisasi  tanggung  jawab  tsb. Konsep  good  governance  adalah  konsep manajerial.  Manajerial tersebut harus tercipta dalam  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan pembangunan.
Partisipasi  masyarakat  sebagai  salah satu  pilar  good  governance  dalam  roda pembangunan  cukup  luas.  Namun  beberapa hal  yang  setidaknya  bisa  dijadikan  contoh peranan masyarakat saat ini adalah:
a. Menjaga  agar  hak-hak  masyarakat terlindungi;
b. Mempengaruhi kebijakan publik;
c. Sebagai  sarana  cheks  and  balances pemerintah;
d. Mengawasi penyelahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
e. Mengembangkan SDM;
f. Sarana  komunikasi  antar  anggota masyarakat.

## Prinsip-prinsip good governance, yaitu:
a. Partisipasi Masyarakat
Semua  warga  masyarakat  mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga- lembaga  perwakilan  sah  yang  mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan  kebebasan  berkumpul  dan mengungkapkan  pendapat,  serta  kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
b. Tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
c. Transparansi
Transparasi  dibangun  atas  dasar  arus informasi  yang  bebas.  Seluruh  proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  pihak- pihak yang berkepentingan, dan informasi yang  tersedia  harus  memadai  agar dimengerti dan dipantau oleh masyarakat.
d. Peduli pada Stakeholder. Lembaga-lembaga  dan  seluruh  proses pemerintahan  harus  berusaha  melayani semua pihak yang berkepentingan.
e. Berorientasi pada konsensus.
Tata
pemerintahan yang baik
menjembatani kepentingan-kepentingan yang  berbeda  demi  terbangunnya  suatu konsensus  menyeluruh  dalam  hal  apa yang  terbaik  bagi  kelompok-kelompok masyarakat,  dan  bila  mungkin,  konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
f. Kesetaraan
Semua  warga  masyarakat  mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
g. Efektivitas dan Efisiensi.
Proses-proses pemerintahan dan lembaga- lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan  warga  masyarakat  dan  dengan menggunakan  sumber-sumber  daya  yang ada seoptimal mungkin.
h. Akuntabilitas. Para pengmbilan keputusan di pemerintah, sektor  swasta  dan  organisasi  masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat  maupun  kepada  lembaga- lembaga  yang  berkepentingan  tersebut berbeda  satu  dengan  lainnya  tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
i. Visi Strategis. Para  pemimpin  dan  masyarakat  memiliki perspektif  yang  luas  dan  jauh  ke  depan atas  tata  pemerintahan  yang  baik  dan pembangunan  manusia,  serta  kepekaan akan saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain  itu  mereka  juga  harus  memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan,  budaya  dan  sosial  yang menjadi  dasar bagi perspektif tersebut.
Pelembagaan Partisipasi Masyarakat
Proses peningkatan kemampuan manusia  untuk  menentukan  masa  depannya adalah  merupakan  suatu  pembangunan  yang harus  dijalani  oleh  suatu masyarakat.  Artinya bahwa dalam suatu pembangunan, masyarakat perlu  dilibatkan  dalam  proses  pembangunan itu  dan  inilah  yang  disebut empowerment / partisipasi.
Lois  Coralie  (dalam  wacana  Kinerja,  Edisi Lengkap, 2006)
mendefenisikan pembangunan  adalah  penumbuhan  kekuasaan dan  wewenang  bertindak  yang  lebih  besar kepada  si  miskin.  Satu  satunya  cara  untuk menciptakan  mekanisme  dari  dalam  (builtin). Guna meluruskan keputusan keputusan alokasi yang sangat tidak  adil ialah menjadikan    rakyat  mempunyai  pengaruh. Dalam  kaitan  dengan  perilaku  strategis  ini, makin  besar  kebebasan  yang  dimiliki  rakyat, makin besar pula bobot tindakan mereka atas kebijakan.  Demikian,  partisipasi  merupakan kesadaran  masyarakat  berkontribusi    untuk merealisasikan  suatu kegiatan pembangunan.
Khaerudin mengutip pendapat Hoofsteede tentang defenisi partisipasi. Partisipasi  berarti  mengambil  bagian  dalam suatu  tahap  atau  lebih  dari  suatu  proses  (the taking  part  in  one  or  more  phases  of  the process).Pengertian  ini  menurut  khaerudin hanya  dibatasi  pada  proses  pembangunan, tanpa  melibatkan  aspek  lain  dari  suatu masyarakat.  Namun  oleh  Keith  Davis  dalam Khaerudin  memasukkan  unsur  emosi  dan mental masyarakat kedalam defenisi partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan mental  dan  emosi  dari  setiap  orang  dalam suatu  kelompok  untuk  mendorong  mereka berkontribusi terhadap  tujuan  kelompok  (...as a  mental  and  emotional  involvement  of person in a group situation which encourages him  to  contribute  to  group  goals  and  share responsibility in them).
Tetapi  betapapun  besarnya  pengaruh konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan,  pasti  menyiratkan  usaha  yang besar  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  baik dalam  tataran  kebijakan  dan  praktek.  Contoh dalam  praktek  sudah  banyak  terjadi  sejumlah program pemerintah yang diharapkan menjadi solusi malah meninggalkan banyak pertanyaan  dan  pekerjaan  yang  seolah-olah berantai  (multiplier  effects).  Pada  akhirnya, konsep  suatu  program  yang  direncanakan cukup  lama  harus  dikonsep  ulang  bahkan diganti  dengan  metode  yang  berbeda.  Imbas yang  terjadi  adalah  kurangnya  program  yang bisa dijalankan secara berkesinambungan atau jangka  panjang.  Sehingga  manfaat  yang diharapkan terjadi atau hasil yang terjadi tidak bisa diuji.
Mendorong  partisipasi  masyarakat
kedalam perencanaan dan pelaksanaan program  pemerintah,  memang  membutuhkan pertimbangan  yang  matang.  Bukan  saja  dari segi  biaya  yang  harus  dan  akan  dikeluarkan bersama-sama dengan masyarakat.
Setidaknya  pernyataan  diatas  memandang bahwa  belum  tentu  semua  program  akan efektif  bila  dikerjakan  bersama  masyarakat. Namun  setidaknya  ada  3  hal  yang  bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung program  pemerintah  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  yaitu  melalui pemberian informasi, menyediakan dukungan politik, dan menyumbangkan sumber daya.
Beberapa jenis partisipasi yang setidaknya  bisa  dijadikan  contoh  adalah partisipasi  yang  dibangun  oleh  Louis  dan Coralie;  1989).  Partisipasi  tersebut  dibagi kedalam 3 bentuk yaitu partisipasi horizontal, partisipasi  vertikal  dan  partisipasi  dalam proses administratif dan politis.
Partisipasi  vertical  adalah  partisipasi  serta yang  mencakup  segala  kesempatan  ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan  tertentu  dengan  kelompok  elit  dan pejabat,  dan  hubungan  itu  bermanfaat  bagi kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  ini  yang menjadi fokus bukan terletak pada bagaimana mempengaruhi  pemerintah  melainkan  lebih pada  pengembangan  hubungan  tertentu  yang dapat memberikan manfaat.
Partisipasi  Horizontal  adalah  partisipasi  yang melibatkan pihak-pihak secara kolektif dalam upaya  mempengaruhi  keputusan-keputusan kebijakan.  Sedangkan  partisipasi  dlam  proses administratif  dan  politis  merupakan  kegiatan kelompok  kepentingan  untuk  mengolah keputusan  administratif  atau  pertukaran (exchange)  tertentu  antara  patron  dan  klien. Biasanya  cakupan  partisipasi  ini  lebih  luas dari pada partisipasi-partisipasi sebelumnya. Sedangkan Hoofsteede (dalam  Khairudin; 2000),  membagi  partisipasi  menjadi  3 tingkatan yaitu:
1. Partisipasi inisiasi ( iniciation participatio n)  adalah  partisipasi  yang mengundang  inisiatif  dari  pemimpin lokal  baik  formal  maupun  informal, ataupun  dari  anggota  masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya
proyek  tersebut merupakan  kebutuhan masyarakat.
2. Partisipasi  legitimasi  ( legitimation participation) adalah  partisipasi  pada tingkat  pembicaraan  dan  pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi ( execution participation )  adalah  partisipasi  pada tingkat pelaksanaan.
Permasalahan  mengenai  partisipasi masyarakat  ternyata  tidak  cukup  hanya dengan  membatasinya  pada  luas  tidaknya porsi  yang  diberikan  pemerintah  terhadap keterlibatan masyarakat. Walaupun pandangan objektif mengatakan bahwa penempatan masyarakat dalam setiap program pemerintah  adalah  cara  yang  baik  dan  mulia. Sebagaimana  dikatakan  oleh  S.P  Siagian (1972);  partisipasi  dari  masyarakat  mutlak diperlukan,  oleh  karena  meraka  itulah  yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang  peranan  sekaligus  objek  dan subjek  pembangunan.  Namun  seperti  yang diungkapkan diatas, permasalahannya ternyata  sangat  kompleks,  pertimbangan secara  politik  (terutama  politik  lokal), ekonomis  (biaya  dan  manfaat  serta efisiensi), dan administratif perlu diperhitungkan.
Kartasasmita  memandang  hal  tersebut sebagai  akibat  dari  bias  yang  muncul terhadap konsep pemberdayaan. Bias-bias tersebut antara lain:
a. Kecenderungan berpikir dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaan;
b. Pendekatan  yang  memandang  bahwa pendekatan  pembangunan  dari  atas (top  down) selalu  lebih  sempurna daripada buttom up atau aspirasi yang berasal dari bawah.
c. Pembangunan  masyarakat  di  tingkat bawah  lebih  memerlukan  bantuan material  daripada  ketrampilan  teknis dan manajerial.
d. Anggapan  bahwa  teknologi  dari  atas selalu lebih ampuh daripada teknologi dari bawah atau lokal.
e. Lembaga-lembaga  dikalangan  rakyat cenderung  tidak  efisien  dan  efektif bahkan menghambat proses pembangunan.
f. Masyarakat  dilapisan  bawah  tidak tahu  apa  yang  diperlukannya  atau bagaimana memperbaiki nasibnya.
g. Memandang  orang  miskin  sebagai pemalas  dan  bodoh  (hilangnya trust terhadap rakyat).
h. Ukuran efisiensi yang salah
diterapkan dalam masyarakat.
i. Ketidakseimbangan dalam akses sumber dana contohnya antara perusahaan besar dengan UKM. UNDP juga
mengklasifikasikan partisipasi  masyarakat  ke  dalam  beberapa tingkatan yaitu:
a. Manipulai  (manipulation)  merupakan tingkat  terendah  dimana  partisipasi dirancang  sebagai  kesempatan  untuk memberi doktrin kepada masyarakat.
b. Informasi ( information ); dimana pihak-pihak  terkait  diberitahu  tentang hak-hak,  tanggung  jawab,  pilihan- pilihan, yang merupakan tahap penting untuk langkah partisipasi selanjutnya.
c. Konsultasi ( consultation) ; dimana pihak-pihak terkait mempunyai kesempatan  untuk  menyatakan  usulan dan kepeduliannya, tapi tidak menjamin bahwa masukan dan kepeduliannya akan digunakan.
d. Membangun  kesempatan  (consensus building);  disini  pihak-pihak  terkait berinteraksi  untuk  bisa  memahami satu  sama  lain  dan  akhirnya  sampai pada sesuatu yang disepakati.
e. Pengambilan keputusan ( decision making );  masyarakat  terlibat  dalam penentuan keputusan bersama.
f. Pembagian resiko ( risk sharing ); lebih dari  sekedar  mengambil  keputusan, tetapi  juga  untuk  mengatasi  akibat berupa  keuntungan,  bahaya  atau konsekuensi lain.
g. Kemitraan (partnership); hubungan ini termasuk  pertukaran  pekerjaan  yang setara  dalam  rangka  tujuan  yang menguntungkan semua pihak.
h. Self-Management; ini merupakan tujuan  puncak  dari  upaya  partisipasi dimana  semua  pihak  berinteraksi dalam  suatu  proses  belajar  untuk meningkatkan  kepuasan  semua  pihak yang terlibat.
Pemantapan  peran  serta  atau  partisipasi masyarakat bisa dilakukan kedalam berbagai  macam  cara.  Salah  satu  cara yang  konkrit  untuk  mewujudkan  hal tersebut adalah pelembagaan ( institusionalisasi  peran )  peran  serta masyarakat.  Bentuk  atau  cara  yang  bisa dilakukan  dalam  pelembagaan  peran tersebut  adalah  salah  satunya,  memberi legitimasi  terhadap  peran  serta  tersebut melalui aturan hukum. Hal ini merupakan realisasi  dari  salah  satu  azas  hukum, bahwa hukum dipandang sebagai pembangun  kehidupan  sosial  masyarakat. Ini juga salah satu perwujudan asas rule of law dalam konsep good governance.
3. KESIMPULAN
Pemantapan partisipasi masyarakat sebagai  pilar  good  governance  hanyalah salah  satu  sisi  dari  banyak  sisi  yang  lain sebagai bagian keseluruhan dari suatu sistem holistik  pembangunan.  Ketimpangan  peran bisa terjadi diantara ketiganya yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Penyebabnya karena ada ketimpangan sumber  daya  dan  kapasitas/kemampuan pelaku-pelakunya. Pemerintah sebagai pelaksana  kewenangan  mempunyai  sumber daya  dan  kebebasan  dalam  menentukan setiap kebijakannya, sektor swasta mempunyai  sumber  daya  ekonomi  dan politik  yang  bisa  mempengaruhi  setiap kebijakan pemerintah. Lantas apakah masyarakat  juga  sama?  Secara  filisofis  iya, tetapi  belum  tentu  dalam  kenyataannya. Masyarakat  dengan  segala  keterbatasannya perlu  dibantu  untuk  bisa  menentukan  dan menciptakan peranannya sendiri, sebab tanpa pengetahuan  dan  kemampuan  yang  kuat mustahil  bisa  terwujud  masyarakat  yang madani. Seperti dikatakan oleh Kartasasmita, bahwa  ada  bias-bias  yang  muncul  dibenak pemerintah  ketika  hendak  menjalankan program yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah sudah sepatutnya mempunyai keinginan yang kuat untuk membaca keinginan dan kebutuhan masyarakat di arus yang terbawah sekalipun. Sejalan dengan itu Walter William (dalam  Solichin;  2001)  juga  mengatakan bahwa  kesenjangan  tersebut  muncul  ketika pengetahuan yang dimiliki pemerintah
ternyata tidak cukup tepat membaca permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat. Oleh  sebab  itu  perlu  ada  komunikasi  yang tepat untuk
menjembatani
antara
pengetahuan  pemerintah  dengan  apa  yang dirasakan  oleh  masyarakat.  Salah  satunya adalah  pemantapan  peran  atau  partsipasi dalam setiap program/kebijakan pemerintah.
4. RERERENSI
Budiarjo M., 2005, Dasar Dasar Ilmu Politik , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Kartasasmita  G.,  1996. Pembangunan  Untuk Rakyat  ;  Memadukan  Pertumbuhan  dan Pemerataan, CIDES Jakarta. Khairudin,  G.,  1996, Pembangunan  untuk Rakyat:  Memadukan  Pertumbuhan  dan Pemerataan, CIDES, Jakarta.
PKP2A  I  LAN  Bandung,  2004, Hasil  Kajian Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di
Daerah.
Osborne,  David  &  Ted  Gaebler,  1996, Reinventing  Government (diterjemahkan oleh  Abdul  Rosyid),  Pustaka  Binaman Pressindo, Jakarta.
Sedarmajanti.,  2007. Good  Governance (Kepemerintahan  yang  baik)  dan  Good Corporate  Governance  (Tata  kelola Perusahaan yang Baik).
Wahab,  S.A,  2001, Analisis  Kebijakan:  Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, PT Bumi  Aksara, Jakarta