## ARTIKEL

## Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan

## Collaborative Implementation of Nagari Waste Management Policy in West Pasaman Regency:
Seeing Policy Opportunities and Innovations
Alfian Deby Artha 1 , Heru Nurasa
2 , Candradewini 3
1 Prodi Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. dan Badan Pemeriksa Keuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
2,3 Prodi Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.
ENVELOPE alfian.artha @ bpk.go.id ENVELOPE alfian21001 @ mail.unpad.ac.id
Abstrak: Lampiran RPJMN tahun 2020-2024 menyebutkan sampah sampai saat ini masih menjadi persoalan di Indonesia. Kondisi tersebut masih tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasaman Barat. Secara faktual di Kabupaten Pasaman Barat masih ditemukan permasalahan sampah yang tertumpuk, dibakar, dan/atau dibuang ke sungai dan laut. Permasalahan tersebut terjadi karena Kabupaten Pasaman Barat belum didukung oleh efektivitas sistem pengelolaan sampah yang baik, sehingga diperlukan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah, menganalisis kolaborasi yang terbangun antar stakeholder , dan mengoptimalisasikan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Dalam pengelompokan stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi, peneliti menggunakan metode pemetaan power- interest grid . Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang berkolaborasi terdiri dari: Bupati, DPRD, DLH, Pemerintah Nagari, DPMN, masyarakat, swasta, dan LSM. Kolaborasi sebagai konsep dasar penguat dari sinergitas dalam implementasi kebijakan yang terbangun antar stakeholder belum efektif. Perlu memanfaatkan dan mengoptimalisasikan peluang kolaborasi antar dan/atau dengan stakeholder lain.
Abstract: The attachment to the 2020-2024 RPJMN states that waste is still a problem in Indonesia. This condition is still spread in almost all districts/cities in Indonesia, including West Pasaman Regency. Factually, in West Pasaman Regency, there are still problems with waste being piled up, burned, and/or dumped into rivers and seas. This problem occurs because West Pasaman Regency has not been supported by the effectiveness of a good waste management system, so collaboration between stakeholders is needed in order to implement waste management policies. This research uses descriptive qualitative method. The purpose of this research is to find out which stakeholders are collaborating in waste management, analyze the collaboration that is built between stakeholders, and optimize opportunities in order to improve waste management performance. In grouping stakeholders who are involved in collaboration, researchers use the power-interest grid mapping method. The results of the study show that the collaborating stakeholders consist of: District Head, DPRD, DLH, Nagari Government, DPMN, community, private sector, and NGOs. Collaboration as a basic strengthening concept of synergy in the implementation of policies that have been built between stakeholders has not been effective. Need to utilize and optimize opportunities for collaboration between and/or with other stakeholders.
 OPEN ACCESS
Citation: Deby Artha, A., Nurasa, H., & Candradewini, C. (2023). Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan. Matra Pembaruan. 7(1), 25-36 Received: May 25, 2023 Accepted: May 29, 2023 Published: May 31, 2023
© The Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International License.
Kata Kunci: Ikolaborasi, stakeholder , inovasi kebijakan, implementasi, pengelolaan sampah.
Keywords: collaboration, stakeholder, policy innovation, implementation, waste management.
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan

## I.  Pendahuluan
Sampah adalah sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemiliknya dengan proses dan sistem yang ada ( Anastas & Zimmerman, 2003 dalam Kurien & Qureshi, 2018 ). Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan yang dianggap dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan manusia ( Ernawaty et al., 2019 ), akseptabilitas sosial, dan aspek ekonomi ( Ikhlayel, 2018 ). Faktor penyebab muncul dan meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun adalah bertambahnya jumlah populasi penduduk ( Low et al., 2020 ), pola konsumsi masyarakat yang memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah ( Qaderi et al., 2021 ) sebagai salah satu penyebab kegagalan pengelolaan sampah di Indonesia ( Hutabarat & Mulyani, 2022 ). Sampah merupakan salah satu fenomena sekaligus menjadi persoalan publik yang terjadi di negara maju ( Addahlawi et al., 2019 ) dan negara berkembang ( Ikhlayel, 2018 ) serta menjadi permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sampah ( Harmana et al., 2021 ), khususnya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sampah di antaranya UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada level pemerintah daerah, Pemkab Pasbar dalam rangka melaksanakan kewenangan atribusi dari UU 18/2008 juga telah menetapkan beberapa perangkat kebijakan pengelolaan sampah antara lain: Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, Perbup Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Pasbar dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), dan Perbup Nomor 44
Tahun 2019 tentang Pengelolaan SRT dan SSSRT.
Kehadiran produk kebijakan di atas ternyata belum mampu mengeluarkan Indonesia, khususnya Pemkab Pasbar, bebas dari permasalahan sampah. Kondisi tersebut ditunjukkan dalam Lampiran Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang menjelaskan bahwa realisasi pengelolaan sampah domestik untuk periode 2015-2019 masih di bawah target. Kondisi tersebut linier dengan capaian kinerja pengelolaan sampah pada Pemkab Pasbar dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dimana pada tahun 2020 dari jumlah total timbulan sampah sebesar 64.783,41 ton/tahun hanya mampu terlayani sebesar 12.567,34 ton/tahun (19,4%). Capaian kurang optimal tersebut berlanjut pada tahun 2021, dari realisasi timbulan sampah sebesar 63.024,11 ton/tahun hanya mampu terlayani sebesar 12.679,45 ton/tahun (20,12%) (DLH, 2021; SIPSN KLHK, 2021). Minimnya jumlah sampah yang mampu dilayani oleh DLH tersebut salah satunya berdampak masih ditemukannya sampah yang ditumpuk, dibakar, dan/atau dibuang ke sungai dan laut. Faktor penyebabnya adalah belum didukung oleh efektivitas sistem pengelolaan sampah yang baik seperti: minimnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar stakeholder dan keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Penelitian mengenai kolaborasi antar stakeholder dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan study literature review dari data publikasi internasional terindeks Scopus terkait kolaborasi antar stakeholder dalam implementasi pengelolaan sampah, kebanyakan masih berfokus pada stakeholder seperti: pemerintah daerah (DLH), masyarakat, swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) ( Siming et al., 2022 ; Budiman, 2021 ; Gerassimidou et al., 2022 ; Fei et al., 2021 ; Reitemeier et al., 2021 ) tanpa melibatkan Pemnag serta Bupati dan DPRD. Selain itu, penelitian ini menyajikan beberapa optimalisasi peluang kolaborasi seperti: memanfaatkan peran Street Level Bureaucrat , sinergitas dengan stakeholder lain, dan inovasi sistem pengaturan pengelolaan sampah. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas terkait optimalisasi peluang dari aspek pemanfaatan teknologi, komunikasi, simbiosis industri, pendidikan/ edukasi, partisipasi, kebijakan/ law enforcement , kepemimpinan ( Mathis et al., 2022 ; Boom Cárcamo & Peñabaena-Niebles, 2022 ; Sholanke & Gutberlet, 2022 ; Ddiba et al., 2020 ; Buch et al., 2021 ).
Perbup 44/2019 sebagai kebijakan yang berpengaruh dan/atau terpengaruh oleh aktivitas publik, keterlibatan peran antar stakeholder yang berkolaborasi dapat
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
dipertimbangkan sebagai solusi efektifnya implementasi pengelolaan sampah ( Pires et al., 2011 dalam Tsai et al., 2020 ). Konteks peran dalam penelitian ini adalah kekuasaan ( power ) dan kepentingan ( interest ) yang dimiliki oleh para stakeholder berdasarkan Perbup 44/2019. Sangat penting untuk melakukan analisis stakehorlder yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasbar. Manfaat dari analisis stakeholder adalah dapat mengidentifikasi stakeholder yang relevan dan memahami sifat power , interest , aliansi (sinergitas/kolaborasi) antar stakeholder yang dapat membangun hubungan positif dan saling menguntungkan lintas batas stakeholder serta dapat membantu meningkatkan reputasi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan publik ( Lawrence & Webber, 2020 ).
Konsep kolaborasi memungkinkan untuk terjadinya kerjasama antar stakeholder pilar governance yakni: Pemkab, Pemnag, masyarakat, swasta (Mukti & Efendi, 2020), dan Civil Society Organizations (CSOs) dengan nama lain LSM ( Purwanto & Sulistyastuti, 2015 ). Berdasarkan persoalan di atas, dibutuhkan konsep kolaborasi antar stakeholder sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan sampah di Kabupaten Pasbar. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai kolaborasi antar stakeholder untuk melihat siapa sajakah stakeholder kolaborasi yang relevan, bagaimana kolaborasi yang terbangun antar stakeholder tersebut, dan melihat peluang dan inovasi kebijakan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pasbar. Pentingnya penelitian ini bukan saja untuk mengetahui kolaborasi yang terbangun antar stakeholder dalam Perbup 44/2019, namun juga dapat mengetahui adanya optimalisasi peluang kolaborasi di luar stakeholder yang diatur dalam Perbup 44/2019. Maka dari itu diperlukan inovasi kebijakan agar stakeholder di luar Perbup 44/2019 memiliki dasar hukum untuk berkolaborasi dengan stakeholder dalam Perbup 44/2019.

## II. Metode
Penelitian ini mengggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral ( Creswell, 2008 dalam Raco & Semiawan, 2010 ) yang terjadi pada kolaborasi antar stakeholder . Sifat deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan, gejala, fakta, peristiwa, dan realita secara luas dan mendalam yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan. Data penelitian diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan informan yang relevan, observasi, FGD, dan review berbagai dokumen. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Bupati, Ketua Komisi III DPRD, Kepala DLH, Ex. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Wali Nagari, masyarakat, swasta, dan LSM. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan purposeful ( Creswell, 2015 ) yaitu dengan menggunakan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh peneliti. Tahapan analisis data dalam penelitian ini melalui proses kondensasi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan ( Miles et al., 2014 ). Data-data terkumpul yang bersumber dari proses wawancara, FGD, dan dokumentasi selanjutnya dilakukan reduksi dengan meringkas dan menyeleksi data-data tersebut dengan mempertimbangkan relevansi dan hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Teknik validitas data penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber adalah penggunaan sumber yang berbeda melalui stakeholder di atas untuk membandingkan dan mencocokkan data yang diperoleh. Triangulasi metode adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, Focus Discussion Group (FGD), dan dokumentasi. Untuk memahami secara mendalam kolaborasi antar stakeholder, perlu dilakukan analisis stakeholder untuk mengetahui siapa stakeholder yang relevan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Analisis stakeholder menggunakan metode pemetaan Power-Interest Grid yang dikemukan oleh Ackerman dan Eden
(2011) dan Thompson (2016) . Penentuan kuadran stakeholder berdasarkan besar dan kecilnya peran power-interest stakeholder . Setelah mengetahui stakeholder yang berperan dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah,
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
selanjutnya bagaimana kolaborasi yang terbangun antar stakeholder tersebut. Untuk meningkatkan kinerja implementasi kebijakan maka perlu memanfaatkan dan mengoptimasasikan peluang-peluang pengelolaan sampah.

## III.    Hasil dan Pembahasan
III.1.  Konsep Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
Dalam  era  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal,  Pemkab  dituntut  dapat meningkatkan daya saing yang dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian melalui  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  ( Abdullah, 2012 dalam Badrudin et al., 2021 ). Desentralisasi pengelolaan sampah memberikan kesempatan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan sampah secara lokal ( Spoann et al., 2018 ). Salah satu bentuk kemandirian tersebut, Pemkab Pasbar telah menetapkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan sampah antara lain: Perda 2/2015, Perbup 67/2018, Perbup 44/2019 yang menjadi konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Pasbar.
Realita saat ini bahwa sebagian besar implementasi kebijakan lebih banyak menggunakan struktur yang kompleks dengan melibatkan multi-stakeholder ( Knill & Tosun, 2020 ). Hal tersebut linear dengan konsep kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasbar yang melibatkan banyak stakeholder . Stakeholder yang secara langsung terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam Perbup 44/2019 antara lain: DLH, Pemnag, masyarakat, swasta, dan LSM. Berdasarkan analisis stakeholder diketahui terdapat stakeholder yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalam Perbup 44/2019, namun terlibat dalam proses implementasi kebijakan yaitu: Bupati, DPRD, dan DPMN yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

## III.2. Analisis
Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah Nagari
Analisis stakeholder sangat penting dilakukan untuk dapat menganalisis dan mengetahui interest , keterlibatan, power , saling ketergantungan, dan dampak potensial bagi stakeholder pada suatu organisasi ( Project Management Institute (Ed.), 2017 dalam Hatmoko et al., 2021 ).
III.2.1.  Identifikasi Stakeholder yang Relevan Berdasarkan wawancara, FGD, observasi, dan review dokumen dapat diidentifkasi stakeholder yang relevan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah antara lain:
a.  Kepala Daerah (Bupati) Bupati memiliki power yang sangat besar terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Power tersebut terlihat dari ditetapkannya Misi 2, Tujuan 3, Strategi 3 dari Bupati yaitu “meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan”, penetapan target dan strategi pengelolaan sampah dalam RPJMD, penetapan Perda 2/2015, Perbup 67/2018, dan Perbup 44/2019 yang bertujuan mewujudkan Kabupaten Pasbar yang bersih dari sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Bupati juga memiliki interest yang besar dalam implementasi kebijakan. Bupati menyatakan bahwa dalam meningkatkan skala prioritas pengelolaan sampah, Bupati telah melakukan upaya konsultasi dengan kementerian terkait di Jakarta sebagai prospek memperoleh penghargaan Adipura ke depannya. Bupati juga telah melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi DKI dalam rangka permintaan truk sampah.

## b.  Komisi III DPRD
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal tersebut memberikan DPRD power yang besar karena dapat memberikan dukungan secara umum terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh lembaga eksekutif sesuai dengan RPJMD dan APBD yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Ketua Komisi III DPRD menjelaskan bahwa dukungan aspek legislasi diberikan dalam bentuk
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
kebijakan pengelolaan sampah, aspek anggaran dalam bentuk politik anggaran, dan aspek pengawasan dalam bentuk observasi langsung ke lapangan. Komisi III DPRD memiliki interest yang kecil karena bukan stakeholder yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, Komisi III DPRD dapat berkontribusi melalui bantuan pokok pikiran (pokir) dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan pengelolaan sampah.

## c.  Kepala DLH
DLH bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah yang memiliki interest yang sangat besar dalam Perbup 44/2019 di antaranya: melakukan layanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan. Keberhasilan DLH dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah tentunya akan menjadi penilaian bagi Kepala Daerah terhadap kepemimpinan ataupun kinerja dari kepala DLH. Kepala DLH menyatakan bahwa DLH telah melakukan pelayanan pengangkutan sampah sehingga berhak melakukan pemungutan retribusi sampah. DLH juga pernah memasang spanduk berupa himbauan agar tidak membuang sampah sembarangan. DLH memiliki power yang besar karena dapat menetapkan kebijakan internal seperti: Renstra DLH dan SE Kepala DLH Nomor 660/425.a/DLH- Pasbar/2018 dan Nomor 660/425.b/DLH-Pasbar/2018 tentang Pengelolaan Sampah Plastik. Selain itu, kepala DLH dapat memberikan ijin kerja sama kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan pengelolaan sampah. Kepala DLH menjelaskan bahwa kerja sama telah dilakukan pada instansi seperti: perusahaan dan sekolah.

## d.  DPMN
Perbup 44/2019 tidak menyebutkan DPMN sebagai implementor kebijakan. Namun kenyataannya secara tidak langsung DPMN telah berperan dalam monitoring , evaluasi, dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemnag termasuk kegiatan pengelolaan sampah. Kasi Pembangunan DPMN menyatakan bahwa DPMN bertugas melakukan pembinaan atas penyusunan RKPNagari sampai tersusunnya APBNagari serta melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan Pemnag. DPMN juga membentuk tim untuk memandu, membimbing, dan melakukan evaluasi agar RKPNagari tetap selaras dengan RPJMN Pemkab Pasbar.

## e.  Pemerintah Nagari
Pemnag memiliki interest yang cukup besar di antaranya: pemilahan dan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS, pengolahan dan pengomposan sampah, memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan. Pemnag memiliki power yang cukup tinggi dalam implementasi kebijakan karena berwenang untuk menentukan sendiri kegiatan yang menjadi prioritas. Kasi Pembangunan DPMN menjelaskan bahwa Pemnag dapat memilah sendiri kegiatan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dari nagari termasuk kegiatan pengelolaan sampah. Kepala DLH menyatakan bahwa Pemnag dapat berbagi kewenangan untuk memungut retribusi asal ada peraturan wali nagari yang mengatur pengelolaan sampah.
f.  Masyarakat
Masyarakat memiliki interest yang cukup besar di antaranya: melakukan pemilahan sampah, menerima layanan pengangkutan, menerima pembinaan/sosialisasi dari DLH dan/atau Pemnag, serta memberikan informasi pengaduan kepada Bupati dan/atau DPRD terkait pelanggaran pengelolaan sampah. Kepala DLH menjelaskan bahwa DLH telah memberikan layanan pengangkutan sampah rumah tangga, pasar, dan pertokoan pada 3 dari 11 kecamatan yang ada. Selain itu masyarakat membuat pengaduan kepada DPRD dan Bupati dan berdasarkan kumpulan pengaduan tersebut, DPRD dan Bupati akan melakukan observasi ke lapangan mengenai kondisi pengelolaan sampah. Masyarakat memiliki power yang kecil karena tidak memiliki kewenangan secara hukum dalam mengambil sebuah keputusan terkait kebutuhan dan kelancaran suatu program dalam pengelolaan sampah.
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
g.  Swasta Pihak swasta memiliki interest yang cukup besar di antaranya: melakukan pemilahan sampah, operasional pengumpulan sampah, pengolahan dan pengomposan sampah. Kepala DLH menjelaskan bahwa DLH pernah melakukan kerja sama dengan sekolah dan perusahaan swasta mengenai pengangkutan sampah yang dituangkan dalam bentuk MoU. Selain itu, Ketua Komisi III DPRD menyatakan bahwa pihak perusahaan besar turut membantu dalam bentuk dana CSR. Sama halnya dengan masyarakat, pihak swasta juga memiliki power yang kecil karena tidak memiliki kewenangan secara hukum dalam mengambil sebuah keputusan terkait kebutuhan dan kelancaran suatu program dalam pengelolaan sampah.
h.  LSM memiliki interest yang cukup besar dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah antara lain: melakukan pemilahan sampah, operasional pengumpulan sampah, pengolahan dan pengomposan sampah. LSM memiliki power yang kecil karena tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan atau mengambil sebuah keputusan terkait kebutuhan dan kelancaran suatu program dalam pengelolaan sampah.

## III.2.2.  Pemetaan
Stakeholder
Hasil  identifikasi stakeholder di atas dapat digunakan untuk mengembangkan pemetaan stakehoder yang merepresentasikan visual dari hubungan antar power- interest stakeholder . Berdasarkan pemetaan stakeholder menggunakan power-interest grid pada Gambar 1 diketahui bahwa stakeholder dibagi menjadi empat kuadran berdasarkan tingkat jaringan power-interest . Stakeholder dikelompokkan menjadi Subject , Player , Crowd , dan Context setter ( Ackermann & Eden, 2011 ) dan Manage Closely , Keep  Satisfied , Keep Informed , dan Monitor ( Minimum Efford ) ( Thompson, 2016 ).
Sumber: Ackerman dan Eden (2011) dan Thompson (2016) Diolah Penulis.
a)  Kuadran I, Players
Stakeholder yang diklasifikasikan dalam kuadran I adalah Bupati, DLH, dan Pemnag. Bupati memiliki power-interest yang sangat besar dalam implementasi kebijakan karena berwenang dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sampah. Keberhasilan Kabupaten Pasbar dalam implementasi kebijakan untuk mewujudkan kabupaten yang bersih dan bebas dari sampah, diharapkan berpotensi akan memperoleh penghargaan Adipura dan bantuan jenis lainnya dari pemerintah pusat. DLH dan Pemnag juga memiliki power-interest yang besar karena memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan serta bertanggung jawab dalam proses pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah ke TPS ke TPA, memberikan sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi terkait kepada orang pribadi atau badan. Stakeholder ini selaku Manage Closely perlu dikelola sebaik mungkin untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan menjadi perhatian bagi implementor atau otoritas yang lebih tinggi untuk dapat mengoptimalkan peran para stakeholder ( Thompson, 2016 ).

## b)  Kuadran II, Subjects
Stakeholder yang diklasifikasikan dalam kuadran II adalah masyarakat, swasta, dan LSM. Perbup 44/2019 memberikan interest yang besar kepada masyarakat, pihak
Gambar 1 . Model Power-Interest Grid Ackerman dan Eden (2011) dan Thompson (2016) .
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
swasta, dan LSM. Namun masyarakat, swasta, dan LSM memiliki power lebih kecil karena tidak berwenang dalam menetapkan suatu kebijakan dan/atau keputusan terkait pengelolaan sampah. Stakeholder ini perlu mendapatkan informasi yang cukup ( keep informed ) oleh implementor karena dapat memberikan saran atau masukan yang cukup detail dalam proses implementasinya ( Thompson, 2016 ).
c)  Kuadran III, Context Setters
Stakeholder yang  diklasifikasikan  dalam  kuadran  III  adalah  DPRD.  Perda  2/2015 dan Perbup 44/2019 tidak menyebutkan secara eksplisit keterlibatan DPRD secara langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Namun DPRD memiliki power yang besar karena semua kegiatan/program yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif sebelumnya tentu melalui proses penganggaran (fungsi anggaran) yang merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pihak legislatif (DPRD), selain fungsi legislasi dan pengawasan. DPRD memiliki interest yang kecil karena bukan merupakan stakeholder yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Implementor perlu me- manage stakeholder ini untuk tetap puas dan memiliki pamahaman yang baik ( keep satisfied ) tentang pengelolaan sampah karena potensi power yang mampu diberikan oleh stakeholder ini cukup besar terhadap jalannya implementasi kebijakan.
d)  Kuadran IV, Crowds
Stakeholder yang  diklasifikasikan  dalam  kuadran  IV  adalah  DPMN.  Perda  2/2015 dan Perbup 44/2019 tidak menyebutkan secara eksplisit keterlibatan DPMN secara langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Padahal adanya keterlibatan Pemnag, maka tidak dapat dipungkiri bahwa semua kegiatan/program yang dilaksanakan oleh Pemnag seharusnya melibatkan DPMN seperti: melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan yang direncanakan dan dilakukan Pemnag termasuk kegiatan pengelolaan sampah. DPMN memiliki power-interest yang kecil karena tidak terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan dan tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan atau merubah program/kegiatan Pemnag. Kuadaran  IV  menuntut implementor untuk dapat memonitor karena dinamika perubahan power-interest yang dapat ditimbulkan meskipun tidak perlu terlalu banyak menghabiskan sumber daya yang dimiliki.
III.3. Konsep dan Permasalahan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Nagari Power-interest berbeda-beda yang dimiliki oleh stakeholder yang berkolaborasi dapat dijadikan perhatian dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah ( Tsai et al., 2020 ). Kolaborasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang melihat aspek berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan mereka dan mencari suatu solusi ( Gray, 1989 dalam Nyanjom et al., 2018 ). Konsep kolaborasi antar stakeholder baik pemerintah dengan non-pemerintah maupun intern pemerintah telah disebutkan dalam Perbup 44/2019. Kolaborasi intern pemerintah dalam implementasi kebijakan dapat terjadi antara DLH dengan Pemnag. Sedangkan kolaborasi antara pemerintah dengan non-pemerintah dapat terjadi antara DLH dan Pemnag dengan masyarakat, swasta, dan/atau LSM. Selain itu, kolaborasi intern stakeholder pemerintah juga dapat terjadi antara Bupati dengan DPRD yang dapat mempengaruhi capaian implementasi kebijakan. Kehadiran berbagai stakeholder dengan perspektif yang beragam menjadikan pencapaian kolaborasi yang efektif menjadi sebuah tantangan ( Nyanjom et al., 2018 ) jika tidak dimanfaatkan sebaik- baiknya.
Kinerja implementasi pengelolaan sampah Kabupaten Pasbar hanya mencapai 12.567,34 ton/tahun dari realisasi timbulan sampah sebesar 64.783,41 ton/tahun pada tahun 2020 dan hanya 12.679,45 ton/tahun dari realisasi timbulan sampah sebesar 63.024,11 ton/tahun pada tahun 2021. Bupati menyatakan bahwa capaian kinerja implementasi pengelolaan sampah baru mencapai sekitar 15% dari jumlah timbulan sampah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kolaborasi antar stakeholder
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
yang diamanatkan dalam Perbup 44/2019 belum dapat berjalan efektif dan berdampak kepada kinerja implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Beberapa penyebab kolaborasi antar stakeholder belum berjalan efektif adalah belum maksimalnya dukungan dari Bupati dan Komisi III DPRD yang dapat berdampak langsung kepada aktivitas kolaborasi antar stakeholder . Bupati menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan sampah belum maksimal karena Pemkab Pasbar (Bupati) belum fokus atau belum memprioritas kegiatan pengelolaan sampah sehingga masih jauh dari target yang diharapkan. Hal sama juga diungkapkan Kepala DLH bahwa Bupati sebenarnya telah berkomitmen, namun ada yang lebih prioritas dibandingkan permasalahan sampah seperti: jalan, obat gratis, pendidikan, dan kesehatan. RPJMD tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa target layanan pengelolaan sampah baru dapat dilakukan pada 3 dari 11 kecamatan. RPJMD ditetapkan dalam bentuk Perda dan merupakan salah bentuk kolaborasi politik antara Bupati dengan DPRD, sehingga kecilnya penetapan target dan realisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pasbar mengindikasikan bahwa kolaborasi antara DPRD dengan Bupati belum maksimal. Hal tersebut selaras dengan pernyataan ketua Komisi III DPRD bahwa tingkat prioritas implementasi kebijakan dalam mencapai target pengelolaan sampah fokusnya belum ada kesitu sehingga semuanya masih stagnan.
Perbup 44/2019 mengamanatkan bahwa Pemnag bertanggung jawab mengangkut sampah mulai dari sumbernya ke TPS dan DLH bertanggung jawab mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Namun tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh DLH dan Pemnag karena hanya mampu memberikan layanan pengangkutan sampah pada 3 dari 11 kecamatan. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana serta jarak yang jauh secara geografis antara ibu kota kabupaten dengan masing-masing nagari menjadi salah satu penyebab ketidakmampuan DLH dalam memberikan layanan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil observasi, hal tersebut berdampak ditemukannya sampah yang ditumpuk, dibakar, dan/atau dibuang ke sungai dan laut. Hal tersebut didukung pernyataan dari Ketua Komisi III DPRD, Bupati, dan kepala DLH bahwa penanganan sampah belum efektif karena adanya keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan/atau masalah geografis.
Pemnag melalui salah satu BUMNag telah melakukan kerja sama dengan pihak swasta terkait budidaya Maggot. Pihak swasta tersebut mampu memberikan kontribusi dalam melakukan pengolahan dari sampah menjadi bibit Maggot, namun kontribusi tersebut belum dapat dikonversi menjadi capaian kinerja dalam rangka meningkatkan persentase kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Pasbar karena DLH belum pernah menerima laporan/data terkait sampah yang diolah dari Pemnag/DPMN/BUMNag/ pihak swasta. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Kepala DLH bahwa DLH dan Pemnag/DPMN merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah, namun koordinasi dan komunikasi belum dapat dilakukan secara intens seperti: adanya informasi dari Pemnag/DPMN bahwa BUMNag dan pihak swasta sedang melakukan budidaya Maggot yang anggarannya bersumber dari DPRD provinsi dalam bentuk Pokir.
Selain itu, hambatan dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi antara DLH dengan Pemnag disebabkan DLH dan Pemnag belum memiliki hubungan kewenangan langsung.  Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala DLH melalui FGD bahwa DLH dan Pemnag belum memiliki hubungan kewenangan secara langsung dalam berkolaborasi untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga berdampak pada minimnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antara DLH dengan Pemnag.
Sampah rumah tangga/pasar/pertokoan yang dihasilkan oleh masyarakat seharusnya dikumpulkan dan dipilah dan selanjutnya diserahkan kepada DLH/ Pemnag untuk diangkut ke TPS dan TPA. Berdasarkan hasil observasi kenyataannya masih ditemukan sampah yang ditumpuk, dibakar, dan/atau dibuang ke sungai dan/atau laut yang dilakukan oleh masyarakat/pedagang. Kondisi di atas didukung dengan pernyataan dari beberapa masyarakat di Nagari Muara Kiawai, Kinali, Parit, Koto Baru, Batang Biu, Ranah Batahan, dan Air Bangis bahwa sampah rumah tangga yang dihasilkan seperti: plastik, sisa makanan, daun-daunan dibuang, ditumpuk di belakang rumah, dan/atau dibakar, dan/atau dibuang ke sungai dan laut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat Kabupaten Pasbar masih rendah terhadap pengelolaan sampah yang baik ( Kahfi,  2022 ). Salah satu
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
penyebabnya adalah minimnya sosialisasi dan pembinaan yang diberikan oleh DLH dan Pemnag terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat. Bupati dan masyarakat di beberapa nagari di atas menyatakan bahwa DLH dan Pemnag belum maksimal memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa belum pernah menerima pembinaan tersebut. Penyebab lainnya adalah belum adanya sanksi ( punishment ) yang dikenakan oleh DLH atas pelanggaran pengelolaan sampah kepada masyarakat karena pada dasarnya Perbup 44/2019 belum mengatur secara jelas mengenai sistem reward and punishment (insentif dan disinsentif).
III.4. Optimalisasi Peluang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah Nagari III.4.1.  Peluang Sinergitas dan Memanfaatkan Stakeholder Lain Sebelumnya telah disebutkan bahwa kolaborasi antar stakeholder belum berjalan efektif. Untuk itu perlu memaksimalkan peran OPD lain yang memiliki kesamaan program kerja terkait lingkungan seperti: Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan. Beberapa contoh jenis program lingkungan antara lain: program sanitasi lingkungan pada DPU, program wisata terkait peningkatan kebersihan objek wisata pada Dinas Pariwisata, program kebersihan pasar dan pelaku usaha yang memproduksi barang berbahan dasar plastik pada Dinas Perdagangan, dan program sekolah pro lingkungan pada Dinas Pendidikan. Output program dari stakeholder di atas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian kinerja pengelolaan sampah Pemkab Pasbar ke depannya.

## III.4.2.  Peluang Peran Street Level Bureaucrat
Street level bureaucrat (SLB) dalam penelitian ini mengacu kepada Jorong yang berada di masing-masing Pemnag. Jorong merupakan orang yang mewakili suatu sub nagari dan menjadi perangkat Pemnag yang ikut membantu dalam menjalankan program nagari. Jorong memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga kondisi tersebut dapat dioptimalkan dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah yang dimulai dari lingkungan terkecil yakni rumah tangga masyarakat. SLB selain sebagai arbiter utama dari kebijakan publik ( Davidovitz & Cohen, 2022 ), juga sebagai aktor penting terhadap implementasi kebijakan yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ( Lipsky, 2010 dalam Davidovitz & Cohen, 2022 ). SLB sangat penting karena mereka ditugaskan untuk menerapkan kebijakan publik tertentu saat mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat di lingkungan yang kompleks dan dalam menanggapi masalah yang mendesak ( Riccucci, 2005 dalam Henderson et al., 2018 ).

## III.4.3.  Peluang Inovasi Sistem Pengaturan Pengelolaan Sampah
Perda 2/2015, Perbup 67/2018, dan Perbup 44/2019 telah ditetapkan, namun masih menyisakan beberapa titik kelemahan yang perlu penegasan dan/atau pengaturan lebih lanjut antara lain: pertama , perlu dilakukan identifikasi awal mengenai jumlah timbulan  sampah  di  masing-masing  nagari.  Volume  timbulan  sampah  tersebut dibagi secara proporsional dengan target yang telah ditetapkan dalam Perbup 67/2018, sehingga bisa diperoleh target masing-masing Pemnag yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini diharapkan akan berpengaruh terhadap pola pikir dan komitmen Pemnag bahwa persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab DLH. Kedua , Perda dan Perbup di atas belum mengatur secara tegas mengenai pengelolaan sampah plastik. Hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa masih banyak volume sampah plastik yang di buang ke sungai dan laut. Semakin besar jumlah konsumsi plastik tanpa pengelolaan yang baik, akan semakin buruk dampaknya terhadap berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi ( Mulasari et al., 2014 dalam Sumanik et al., 2021 ), sehingga perlu diatur dalam bentuk Perda dan/ atau Perbup dan dapat diberikan sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar. Ketiga , DPMN memiliki peran yang cukup strategis dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kegiatan prioritas Pemnag. DPMN seharusnya diberikan
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
kewenangan bersama-sama dengan Pemnag melakukan komunikasi dan koordinasi pengelolaan sampah dengan DLH. Peluang untuk mengoptimalkan peran dari DPMN tersebut seharusnya diberikan landasan hukum dalam suatu kebijakan sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab atas kegiatan dalam mendukung tanggung jawab Pemnag untuk implementasi pengelolaan sampah. Keempat , Perbup 44/2019 belum mengatur mengenai mekanisme pelaporan pengelolaan sampah dari Pemnag ke DLH atas program pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan, sehingga DLH tidak dapat mengetahui secara pasti berapa capaian kinerja implementasi pengelolaan sampah masing-masing Pemnag.

## IV. Kesimpulan
Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Pasbar telah diamanatkan dalam Perbup 44/2019.  Hasil  identifikasi stakeholder dan pemetaan dengan menggunakan pendekatan model power-interest grid menunjukkan bahwa terdapat stakeholder yang berkolaborasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah antara lain: Bupati, DPRD, DLH, Pemnag, DPMN, masyarakat, swasta, dan LSM. Kolaborasi antar stakeholder tersebut ternyata belum dapat berjalan efektif yang disebabkan belum maksimalnya dukungan dari Bupati dan Komisi III DPRD. Penyebab lainnya adalah  adanya  keterbatasan  anggaran,  sarana  prasarana,  masalah  geografis,  dan keterbatasan kewenangan secara organisasi sehingga kolaborasi yang terbangun antara DLH dengan Pemnag/DPMN/masyarakat/swasta belum bisa memberikan layanan pengelolaan sampah secara menyeluruh di semua kecamatan di Kabupaten Pasbar. Penyebab selanjutnya adalah minimnya penyuluhan, pembinaan, sosialisasi, pelatihan yang diberikan oleh DLH dan Pemnag kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah.
Kolaborasi yang belum efektif tersebut berdampak masih ditemukan sampah yang ditumpuk, dibakar, dan/atau dibuang ke sungai dan/atau laut sehingga tujuan implementasi kebijakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Pasbar yang sehat dan bebas dari sampah belum dapat tercapai. Dalam rangka meningkatkan capaian implementasi kebijakan pengelolaan sampah, Pemkab Pasbar (DLH) perlu memanfaatkan dan mengoptimalisasikan peluang sinergitas dengan stakeholder lain, peran SLB, faktor kepemimpinan, dan inovasi sistem pengaturan pengelolaan sampah.

## Ucapan Terima Kasih
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para Pembimbing, Bupati, Ketua Komisi III DPRD, Kepala DLH dan DPM N Kabupaten Pasaman Barat, serta semua pihak yang telah banyak membantu peneliti untuk menyelesaikan penulisan ini.

## Daftar Referensi
Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. Long Range Planning, 44 (3), 179–196. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001 .
Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni’mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. JGG-Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan, 8 (2). https://doi.org/doi.org/10.21009/jgg.082.04 . Badrudin, R., TKela, M. E., & Siregar, B. (2021). The effect of village funds on inclusive village development in indonesia. Estudios de Economia Aplicada, 39 (4). https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4626 . Boom Cárcamo, E. A., & Peñabaena-Niebles, R. (2022). Opportunities and challenges for the waste management in emerging and frontier countries through industrial symbiosis. Journal of Cleaner Production, 363 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132607 .
Buch, R., Marseille, A., Williams, M., Aggarwal, R., & Sharma, A. (2021). From waste pickers to producers: An inclusive circular economy solution through development of cooperatives in waste management. Sustainability (Switzerland), 13 (16). https://doi.org/10.3390/su13168925 . Budiman, I. (2021). The complexity of barriers to biogas digester dissemination in Indonesia: challenges for agriculture waste management. Journal of Material Cycles and Waste Management, 23( 5), 1918–1929. https://doi.org/10.1007/s10163-021-01263-y . Creswell, J. W. (2015). Riset Pendidikan : Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif (Terjemahan) (Edisi Kelima). Pustaka Pelajar.
Davidovitz, M., & Cohen, N. (2022). Playing defence: the impact of trust on the coping mechanisms of street- level bureaucrats. Public Management Review, 24 (2), 279–300. https://doi.org/10.1080/14719037.20 20.1817532 .
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
Ddiba, D., Andersson, K., Koop, S. H. A., Ekener, E., Finnveden, G., & Dickin, S. (2020). Governing the circular economy: Assessing the capacity to implement resource-oriented sanitation and waste management systems in low- and middle-income countries. Earth System Governance, 4 . https://doi.org/10.1016/j. esg.2020.100063 . Djogeh Harmana, Ella L. Wargadinata, & Ismail Nurdin. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative
Governance  Di  Kota  Tarakan  Provinsi  Kalimantan  Utara.  VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 13 (2), 247–260. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.430 .
DLH. (2021). Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021.
Ernawaty, E., Zulkarnain, Z., Siregar, Y. I., & Bahruddin, B. (2019). Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Dinamika Lingkungan Indonesia, 6 (2), 126. https://doi.org/10.31258/dli.6.2.p.126-135 . Fei, F., Shen, N., De Clercq, D., & Luo, J. (2021). Redesign of urban biowaste sustainable management system based on industrial ecology concept: A case study in China. Science of the Total Environment , 793, 148425. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148425 . Gerassimidou, S., Lovat, E., Ebner, N., You, W., Giakoumis, T., Martin, O. V., & Iacovidou, E. (2022). Unpacking the complexity of the UK plastic packaging value chain: A stakeholder perspective. Sustainable Production and Consumption, 30 , 657–673. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.11.005 . Hatmoko, J. U. D., Putri, D. M., & Hermawan, F. (2021). Stakeholder Power-Interest Analysis of disaster insurance for public infrastructure in Semarang City. Media Komunikasi Teknik Sipil, 26 (2), 220–228.
https://doi.org/10.14710/mkts.v26i2.32086 .
Henderson,  A.,  Țiclău,  T.,  &  Balica,  D.  (2018).  Perceptions  of  Discretion  in  Street-Level  Public  Service: Examining Administrative Governance in Romania. Public Performance and Management Review, 41 (3), 620–647. https://doi.org/10.1080/15309576.2017.1400987 . Hutabarat, L., & Mulyani, A. (2022). Analisis Korelasi Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Perilaku Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Dusun Pade Mare Lombok Utara. Jurnal Ilmu Lingkungan, 20 (3), 646–653. https://doi.org/10.14710/jil.20.3.646-653 . Ikhlayel, M. (2018). Indicators for establishing and assessing waste management systems in developing countries: A holistic approach to sustainability and business opportunities. Business Strategy and Development, 1 (1), 31–42. https://doi.org/10.1002/bsd2.7 . Kahfi,  I.  I.  (2022). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengolahan Sampah (Issues 4910/KOM-D/SD-S1/2022) [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim]. http://repository.uin-suska.ac.id/59578/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/59578/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf . Knill, C., & Tosun, J. (2020). Public Policy: A New Introduction (2nd Editio). Red Globe Press.
Kurien, G. P., & Qureshi, M. N. (2018). House of sustainable waste management: An implementation framework. International Journal of Sustainable Manufacturing, 4 (1), 79–96. https://doi.org/10.1504/ IJSM.2018.099583 . Lawrence, A. T., & Webber, J. (2020). Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy (Sixteenth). McGraw-Hill Education. https://doi.org/10.1080/01442879008423577 . Low, J. K., Wallis, S. L., Hernandez, G., Cerqueira, I. S., Steinhorn, G., & Berry, T. A. (2020). Encouraging Circular Waste Economies for the New Zealand Construction Industry: Opportunities and Barriers.
Frontiers in Sustainable Cities, 2(July) , 1–7. https://doi.org/10.3389/frsc.2020.00035 .
Mathis, J. E., Gillet, M. C., Disselkoen, H., & Jambeck, J. R. (2022). Reducing ocean plastic pollution: Locally led initiatives catalyzing change in South and Southeast Asia. Marine Policy, 143 . https://doi. org/10.1016/j.marpol.2022.105127 . Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (L. Barrett (ed.); Third Edition). SAGE Publications Inc.
Nyanjom, J., Boxall, K., & Slaven, J. (2018). Towards inclusive tourism? Stakeholder collaboration in the development of accessible tourism. Tourism Geographies, 20 (4), 675–697. https://doi.org/10.1080/1 4616688.2018.1477828 . Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. T. (2015). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia (Cetakan II). Penerbit Gava Media. https://repository.ugm.ac.id/id/eprint/35958 .
Qaderi, P., Muradi, M. A., & Haqiqat, S. A. Q. (2021). Assessment of Public Awareness Level Regarding Solid Waste Management: A Case Study of Pol-e-Khumri, Afghanistan. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 4 (4), 200–204. https://doi.org/10.53894/ijirss.v4i4.85 . Raco, J., & Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif . Grasindo. Reitemeier,  M.,  Aheeyar,  M.,  &  Drechsel,  P.  (2021).  Perceptions  of  food  waste  reduction  in  sri  lanka’s commercial capital, Colombo. Sustainability (Switzerland), 13 (2), 1–16. https://doi.org/10.3390/ su13020838 .
Sholanke, D., & Gutberlet, J. (2022). Call for participatory waste governance: waste management with informal recyclers in Vancouver. Journal of Environmental Policy and Planning, 24 (1), 94–108. https:// doi.org/10.1080/1523908X.2021.1956308 . Siming, Y., Sonne, C., Park, Y. K., Kumar, S., Lin, K. Y. A., Ok, Y. S., & Wang, F. (2022). Food loss and waste: A carbon footprint too big to be ignored. Sustainable Environment, 8 (1), 0–6. https://doi.org/10.1080/27 658511.2022.2115685 .
Spoann, V., Fujiwara, T., Seng, B., & Lay, C. (2018). Municipal solid waste management: Constraints and opportunities to improve capacity of local government authorities of Phnom Penh Capital. Waste Management and Research, 36 (10), 985–992. https://doi.org/10.1177/0734242X18785722 . SIPSN KLHK. (2021). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/ capaian.
Sumanik, N. B., Meilvidiri, W., Siregar, L., & Hidayat, S. H. (2021). Public Policy Analysis on Plastic Waste Control in Merauke. Review of International Geographical Education Online, 11 (5), 303–310. https://doi. org/10.48047/rigeo.11/5/31 .
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan
Thompson, R. (2016). Stakeholder Analysis . Mind Tools Ltd. https://www.pmi.org/learning/ library/stakeholder-analysis-pivotal-practice-projects-8905%0Ahttp://www.sms-stou.org/ archives/1251?lang=th .
Tsai, F. M., Bui, T.-D., Tseng, M.-L., Wu, K.-J., & Chiu, A. S. (2020). A performance assessment approach for integrated solid waste management using a sustainable balanced scorecard approach. Journal of Cleaner Production . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119740 .