Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 6, No. 2, 2023, pp. 193-211 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.140
Violating Human Rights? : Substance of Human Rights in Disparity as a Result of Determination of Interfaith Marriage Application in District

## Court
Melanggar Ham? : Substansi Ham dalam Disparitas Hasil Penetapan Permohonan Pernikahan Beda Agama di Pengadilan Negeri
Muhammad Irfan AD 1* , Mohammad Bachrul Falah 2 Afdhalia Mahatta 3 Muhammad Ikhwan 4 1-2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 3 Universitas UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia 4 STAI Darul Quran Payakumbuh, Indonesia *Corresponding Author: muhammadirfanad10@gmail.com
Article Info Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023
Keywords:
Human Rights ; Interfaith Marriage; Stipulations. This  study  aims  to  explore  the  substance  of  human  rights  in  two stipulations of  the  application for  registration of  interfaith  marriages in the District Court. Stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby granted the application, while Stipulation Number 71/Pdt.P/2017/PN. Bla did not grant it. The type of research used is normative  legal  research  with  a  case  approach  and  comparative approach.  The  result  of  Stipulation  Number  916/Pdt.P/2022/PN. Sby accommodates human rights with the implementation of natural rights that are part of the universality of human rights, on the grounds of  the  right  to  freedom  of  religion  and  family.    The  Stipulation Number  71/Pdt.P/2017/PN.  Bla  contains  the  substance  of  human rights in the realm of cultural relativity, through factual considerations from  the  interpretation  of  judges and religious  leaders  regarding  the prohibition of interfaith marriages. Therefore, although outwardly the two  are  contradictory,  they  actually  still  accommodate  the  substance of  human  rights  in  their  respective  perspectives.  This  research contributes to opening up 'opportunities' for a broader interpretation of  the  fulfillment  of  human  rights,  by  looking  at  the  existence  of human rights in the two stipulations above. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: HAM; Pernikahan Beda Agama; Penetapan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali substansi hak asasi manusia dalam dua hasil penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.  Sby  mengabulkan  permohonan  tersebut, sedangkan  Penetapan  Nomor  71/Pdt.P/2017/PN.  Bla  tidak mengabulkan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian
hukum  normatif  dengan  pendekatan  kasus (case  approach)  dan perbandingan (comparative  approach) .  Hasil  Penetapan  Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.  Sby  mengakomodasi  hak  asasi  manusia dengan  implementasi  hak  kodrati  yang  menjadi  bagian  dari universalitas  HAM,  dengan  alasan  hak  kebebasan  beragama  dan berkeluarga.    Adapun  Penetapan  Nomor  71/Pdt.P/2017/PN.  Bla mengandung substansi HAM dalam ranah relativitas budaya, melalui pertimbangan  faktual  dari  interpretasi  hakim  dan  tokoh  agama mengenai  pelarangan  pernikahan  beda  agama.  Oleh  karena  itu, meskipun  secara zahir keduanya  bertentangan,  akan  tetapi  sejatinya tetap  mengakomodasi  substansi  HAM  dalam  perspektif  masing- masing.  Penelitian  ini berkontribusi  untuk  membuka  ‘peluang’ interpretasi pemenuhan hak asasi manusia secara lebih luas, dengan melihat eksistensi hak asasi manusia dalam dua penetapan di atas.
Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Pernikahan  beda  agama  menjadi  perbicangan  yang  serius  di  kalangan  pemerhati hukum di Indonesia. Hal itu diakibatkan adanya ambiguitas peraturan peundang-undangan yang  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai  kebolehan  atau  pelarangan  pernikahan  beda agama(Hanifah  et  al.,  2022).  Sebenarnya  telah  terdapat  SEMA  No.2  Tahun  2023,  yang menyatakan  bahwa  pengadilan  di  bahwa  naungan  Mahkamah  Agung  tidak  diperbolehkan menerima permohonan kasus tersebut. Namun, secara hierarkis, SEMA tidak masuk dalam aturan  yang  harus  wajib  diikuti  secara  umum  sesuai  Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan(Andhika  Santoso  et  al., 2023).  SEMA  hanya  berupa  aturan  kebijakan  yang  ditetapkan  secara  internal,  sehingga kepastian hukum masih menjadi problematika dalam pernikahan beda agama.
Problematika  pernikahan  beda  agama  berkaitan  dengan  disparitas  hasil  penetapan dari permohonan pernikahan beda agama. Sesuai dengan temuan Mursalin, beberapa hakim mengabulkan  permohonan  beda  agama,  akan  tetapi  ada  beberapa  hakim  yang  tidak mengabulkannya(Mursalin, 2023). Inkonsistensi penetapan dalam hal itu menjadikan kajian ini menarik untuk diteliti, dengan alasan, adanya penafsiran yang berbeda dari para hakim terhadap  eksistensi  peraturan  perundangan-undangan  di Indonesia  yang  berkaitan  dengan pernikahan  beda  agama.  Kajian  hukum  progresif  menunjukkan  bahwa  hakim  boleh “melawan” tekstualitas pasa l demi terciptanya keadilan di masyarakat.(Aulia, 2018) Namun, dalam  kondisi  tertentu,  supremasi  hukum  menjadi  asas  tertinggi  dari  penegak  keadilan,
dalam arti lain, semua pihak harus tunduk dan patuh pada hukum agar menjamin kepastian hukum di masyarakat(Fauzi, 2014).
Penelitian  ini  menggali  dua  penetapan  pernikahan  beda  agama  dengan  hasil  yang berbeda.  Hakim  dalam  Penetapan  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.  Sby  mengabulkan permohonan  pernikahan  beda  agama  antara  Rizal  Adikara dan  Eka  Debora  Sidauruk. Adapun  Penetapan  Nomor  71/Pdt.P/2017/PN.  Bla  menunjukkan  bahwa  hakim  tidak mengabulkan  permohonan  pernikahan  beda  agama  yang  diajukan  oleh  Neneng  Oktora Budi  Asri  dan  Yafet  Arianto  seperti  yang  akan  penulis  paparkan  dalam  bentuk  tabel. Keduanya  merupakan  hasil  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri,  sehingga  perbedaan  hasil penetapan  keduanya  menunjukkan  adanya  perbedaan  pandangan  dari  substansi  hukum yang dipertimbangkan oleh hakim.
Tabel 1 : Penetapan tentang permohonan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri
No. Nomor Penetapan Permohonan Hasil Penetapan 1. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby Memberikan  izin  kepada para pemohon yang berbeda  agama  untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama  di  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; Mengabulkan  permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda  agama  dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kotamadya Surabaya 2. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla Memberikan  izin  kepada para pemohon yang berbeda  agama  untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama  di  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora Menolak permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda  agama  dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kotamadya Blora
Studi normatif mengenai pernikahan beda agama dilakukan oleh Gemilang, dkk. Ia mengatakan  bahwa  dalam  penalaran  hukum  konstitusional,  pernikahan  beda  agama dilarang, sesuai dengan penafsiran alinea keempat UUD Tahun 1942, serta Pasal 5 dan 50 Undang-Undang  Kekuasaan  kehakiman(Gemilang  et  al.,  2023).  Yakun  dan  Rizki  sedikit berbeda  pandangan  mengenai  itu.  Hasil  penelitiannnya  menunjukkan  bahwa  pernikahan beda  agama  bisa  saja  dianggap  sah  dengan  batasan  tertentu.  Hakim  harus  mengetahui
aturan  agama  dari  masing-masing  pemohon  untuk  menginterpretasikan  implementasi undang-undang  yang  berkaitan(Yakub  Aiyub  Kadir  &  Rizki,  2023).  Farid,  dkk  turut mengkaji  penatapan  permohonan  pernikahan  beda  agama.  Menurutnya,  penetapan  yang mengabulkan  permohonan  tersebut  hanya  didasarkan  oleh  subjektvitas  hakim  dalam penafsiran  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan.  Berkaitan  dengan  hak  asasi manusia,  Maloko,  dkk,  sebagaimana  analisinya  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  RI Nomor 1977/K/PDT/2017, mengatakan bahwa penolakan  hakim terhadap  permohonan kasasi  pernikahan  beda  agama  melanggar  hak  asasi  manusia  dengan  pembatasan  hak-hak individu dalam berkeyakinan dan berkeluarga(Matondang, 2008).
Tinjauan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  pelarangan  pernikahan  beda  agama  pada umumnya  bersifat  dikotomis.  Artinya,  pihak  yang  menolak  pernikahan  beda  agama dianggap  melanggar  Hak  Asasi  Manusia,  sebagaimana  penelitian I  Wayan  Arthanaya, dkk(Sekarbuana et al., 2021) . P adahal, konsep HAM dalam tataran teoritis sangat luas dan saling  berkaitan  dengan  berbagai  perspektif.  Secara  historis,  memang  HAM  dilahirkan  di negara  yang  menunjung  liberalisme  dengan  tingginya  penghargaan  individu.  Namun, interpretasi  HAM  seharusnya  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  dan  budaya  di  berbagai negara. Sejauh telaah pustaka di atas, pertentangan HAM terhadap pernikahan beda agama hanya  didasarkan  atas  hak-hak  alamiah (natural  right  theory) ,  yang  mengatakan  bahwa  hak manusia  melekat  setiap  waktu  dalam  perwujudannya  sebagai  manusia,  sehingga  bersifat universal.  Namun,  terdapat  teori  HAM  yang  berkaitan  dengan  relativitas  budaya (cultural relativist theory) , yang memiliki perbedaan dalam memahami konteks hak asasi, yaitu dengan adanya keterlibatan lingkungan sosial budaya, sehingga di setiap tempat dan waktu memiliki karakteristik HAM yang berbeda(Maloko et al., 2024).
Dua teori mengenai konsep HAM di atas menjadi acuan penting dalam penelitian ini.  Teori-teori  tersebut  digunakan  untuk  memahami  substansi  Hak  Asasi  Manusia  yang tercermin dalam dua penetapan permohonan pernikahan beda agama yang menjadi objek penelitian, sehingga muncul satu pertanyaan, bagaimana substansi hak asasi yang tercermin dalam  putusan-putusan  tersebut?  Substansi  tersebut  direfleksikan  dari  pertimbangan- pertimbangan  hukum  dalam  penetapan.  Cerminan  dari  teori-teori  HAM  yang  digunakan kemudian ditelaah secara lebih rinci dan direlasikan dengan data sekunder penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memahami  substansi  hak  asasi manusia yang tercermin dalam dua putusan pengadilan mengenai permohonan pernikahan
beda agama yang berbeda hasilnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori HAM  yang  meliputi  perspektif  universal (natural  right  theory) dan  relatif  terhadap  konteks budaya (cultural  relativist  theory), serta  untuk  menyelidiki  implikasi  dari  pemahaman  ini terhadap penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus-kasus pernikahan beda agama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus ( case approach ) dan perbandingan ( comparative approach ) . Pendekatan kasus yang dimaksud merujuk pada dua penetapan permohonan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut  adalah Penetapan  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.  Sby  dan  Penetapan  Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua  sumber  data  utama  yaitu  sumber  data  primer  berupa  dua  penetapan  di  Pengadilan Negeri.  Adapun  sumber  data  sekunder  didapatkan  melalui  literatur-literatur  yang  relate dengan  topik  penelitian  meliputi  buku,  artikel  jurnal,  dan  informasi  dari  website  yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Problematika Pernikahan Beda Agama di Indonesia
a) Pengertian Pernikahan Beda Agama
Pernikahan  merupakan  salah  satu  ketetapan  Allah  yang  berlaku  bagi  semua makhluk-Nya,  disamping  itu  pernikahan  juga  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam kehidupan  manusia  yang  sudah  akil  baligh.  Pernikahan  itu  sendiri  adalah  penyatuan  dua insan  yang  berlainan  jenis,  dimana  keduanya  diperbolehkan  untuk  berintegrasi  dan  hidup bersama sebagai pasangan suami isteri(Saebani, 2011, pp. 30 – 32).
Hal  ini  sejalan  dengan  ungkapan  Zakiyah  Darajat  yang  memberikan  defenisi pernikahan sebagai berikut:
َةَحَبَِإ ُنّمَضَتَ ي ٌدْقع َُهاَنْعَمْوَأ ِجْيِوْزَّ تلا ِوَأ َحاكِّنلا ِظْفَلِب ٍئْطَو ا
“akad  yang  mengandung  ketentuan  hukum  kebolehan  hubungan  kelamin  dengan  lafadz  nikah  atau tazwij yang semakna keduanya” (Tihami & Sahrani, 2010, p. 8) .
Pernikahan  dalam  literatur  fiqih  berbahasa  Arab  disebut  dengan  dua  kata  yaitu nikah ( حكن ) dan zawaj ( جاوز ) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah juga mempunyai  arti  kiasan  yakni  “ wathaa ”  yang  berarti  “setubuh”  atau  “ aqad ”  yang berarti
mengadakan perjanjian pernikahan . Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al- Qur’an dengan arti kawin(Syarifuddin, 2010, p. 73). Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut  arti majazi atau  arti  hukum  ialah  akad  yang  menjadikan  halal  hubungan  seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita(Ramulyo, 2004, p. 35).
Berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:
“Perkawinan adalah ika tan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Simanjuntak, 2018, p. 33).
Pernikahan  beda  agama  adalah  suatu  perjanjian  pernikahan  yang  menghalalkan hubungan  seksual  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  mewujudkan  kebahagiaan  dalam keluarga  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  yang  berbeda  agama(Anggraini  et  al.,  2022). Pendapat lain mengenai defenisi pernikahan beda agama ini didefenisikan oleh Rusli dan R. Tama yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang terjadi karena adanya perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan  hukum  agamanya  masing-masing,  untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa(Rohman, 2011). Disamping itu Abdurrahman juga mengemukakan defenisi terkait pernikahan beda agama yaitu suatu pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama  dan  kepercayaan  yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya(Rohman,  2011,  p. 60).
Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pernikahan  beda  agama adalah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama yang terikat dalam  sebuah  ikatan  perkawinan  yang  menyebabkan  adanya  keterikatan  hukum  diantara keduanya.
b) Regulasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan dampak  terpenuhinya  kebutuhan  mengenai  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan perkawinan  di  Indonesia.  Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  memberikan  penjelasan  bahwa  telah  berlakunya  aturan  hukum  tentang perkawinan  sebagai  sebuah  aturan  yang  sah  dan  berdaulat  di  Indonesia.  Selain  ketentuan hukum  perkawinan  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara,  terdapat  juga  aturan  tentang perkawinan lainnya seperti yang terdapat di dalam hukum agama dan hukum adat.
Pernikahan  adalah  tindakan  legal  yang  memberikan  dampak  hukum.  Sahnya perkawinan  di  Indonesia  bergantung  kepada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Hukum  adat  dan  hukum  agama  menyatu  untuk  memastikan keabsahan perkawinan tersebut. Karena secara signifikan, peraturan perkawinan agama dan adat  telah  diterapkan  dan  disatukan  ke  dalam  sistem  hukum  negara.  Beberapa  ahli menganggap  perlu  menjelaskan  beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  ini  agar  tidak menyebabkan  pemahaman  dan  penafsiran  yang  berbeda(Ichsan,  n.d.,  pp.  82 – 92). Perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Peraturan ini menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika sesuai dengan aturan agama dan  kepercayaan  yang  dianut  oleh  pasangan  tersebut.  Apabila  pernikahan  dilaksanakan sesuai  ajaran  agama  atau  keyakinan,  namun  melanggar  suatu  hukum  pernikahan,  maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah(Lestari, n.d., pp. 141 – 178).
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menegaskan  perlu  adanya  pengadopsian  hukum  agama  dijadikan  sebagai  syarat  sah.  Jika sebuah  pernikahan  telah  memenuhi  persyaratan  dan  syarat menurut  ajaran agama,  seperti telah mengikuti akad nikah bagi umat Islam, telah disahkan oleh  pendeta atau imam atau prosesi  lain  di  gereja.  Pernikahan  tersebut  diakui  sebagai  pernikahan  yang  sah  menurut kepercayaan  agama  dan  masyarakat(Cahyani  &  Tamam,  n.d.,  pp.  71 – 76).  Namun  Pasal  2 ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  tentang  perlunya  negara  untuk  mencatat kembali  perkawinan  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan(Cantonia  &  Majid,  n.d.,  pp. 510 – 527).
Pernikahan harus sesuai dengan aturan dari agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak boleh melanggar ketentuan daripada hukum negara. Perkawinan dianggap tidak sah  menurut  hukum  positif  Indonesia,  walaupun  telah  dilangsungkan  sesuai  agama  dan keyakinan  individu  jika  melanggar  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.(Akhmad Munawar, 2015, pp. 21 – 31) Hal ini termuuat dalam Pasal 2 ayat (2) yang  menegaskan  bahwa  “tiap -tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undan gan  yang  berlaku”.  Meskipun  begitu,  bagian  ini  perlu  menguraikan  ketentuan pencatatan, termasuk peraturan hukum untuk mencatatkan perkawinan antar agama.
Undang-Undang  Perkawinan  perlu  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai maksud dari pencatatan ini. Lebih detailnya dijelaskan bahwa pencatatan setiap pernikahan sama dengan pencatatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Negara  memandang  pernikahan  sebagai  suatu  tindakan  yang
memiliki nilai hukum yang sama pentingnya dengan kematian dan kelahiran, sehingga harus didaftarkan dalam akta resmi atau pencatatan resmi(Bing Waluyo, 2020, pp. 193 – 199).
Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  2  ayat  (2),  terdapat  tiga  opsi  status hukum  untuk  perkawinan  antar  agama  di  Indonesia.  Pertama,  pernikahan  antar  agama adalah sah dan diperbolehkan. Kedua, pernikahan dengan keyakinan dan ideologi lain bisa dilakukan,  tapi  tidak  diakui  secara  hukum.  Ketiga,  pernikahan  antar  orang  yang  berbeda agama  dan  keyakinan  tidak  diperbolehkan  atau  tidak  diakui.  Menurut  kemungkinan- kemungkinan yang disebutkan, pendapat tentang pernikahan beda agama bergantung pada penafsiran  dan  pemahaman  individu  terhadap  hukum  dan  keyakinan  agama  masing- masing(Moh Syamsul Maarif, 2015).
Pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  hal  penting  dalam  proses  perkawinan untuk  memperoleh  kepastian  hukum  melalui  pencatatan  perkawinan.  Agar  memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pencatatan perkawinan adalah proses yang harus dilakukan oleh  pasangan  suami  istri  ke  Kantor  Catatan  Sipil  untuk  mendapatkan  akta  perkawinan yang sah(Muh Rasya Karim et al., n.d.). Apabila pencatatan perkawinan dihiraukan, hak-hak keperdataan  individu  yang  menikah  dalam  agama  yang  berbeda  tidak  akan  terlindungi, termasuk  hak  waris,  penjagaan  anak,  dan  hak-hak  lainnya(Budiarti,  2018,  pp.  27 – 48).
Sebaliknya,  catatan  perkawinan  di  Kantor  Catatan  Sipil  tidaklah  menegaskan  keabsahan pernikahan,  tetapi  hanya  menunjukkan  bahwa  pernikahan  tersebut  telah  dilangsungkan secara administratif(Quthny et al., 2022, pp. 25 – 40).
Dalam  situasi  ini,  keabsahan  sebuah  pernikahan  tidak  bergantung  pada  registrasi pernikahan. Banyak orang memilih untuk tidak mengurus registrasi agama Islam di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini, ketentuan ini merupakan sebuah  entitas  yang  tidak  dapat  dipertanyakan  efektivitasnya.  Apabila  suatu  pernikahan tidak  memenuhi  satu  persyaratan,  maka  itu  dianggap  tidak  sah  menurut  undang-undang. Apabila terjadi konflik antara pasangan yang tidak memiliki catatan pernikahan, maka salah satu  individu  yang  berkonflik  tidak  bisa  mengajukan  tuntutan  di  pengadilan(Susanti  & Shoimah, 2016, pp. 166 – 181).
Meskipun  begitu,  Undang-Undang  Administrasi  kepedudukan  Nomor  23  Tahun 2006, khususnya Pasal 34 dan Pasal 35, kerap dijadikan landasan hukum bagi pasangan yang ingin  menikah  beda  agama.  Berdasarkan  Pasal  34  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan, pernikahan yang telah dilaporkan dan dicatatkan dianggap sah. Meskipun demikian,  aturan  hukum  tersebut  tidak  secara  jelas  mengatur  pernikahan  beda  agama.
Menurut  ketentuan  Pasal  35  huruf  (a),  pernikahan  yang  diputuskan  oleh  pengadilan  juga diakui  sebagai  pernikahan  yang  sah.  Ini  melanggar  aturan  Undang-Undang  Perkawinan yang  mengatakan  bahwa  pernikahan  sah  jika  suami  dan  istri  dari  agama  yang  berbeda mengikuti agama pasangan masing-masing. Sebagai hasilnya, salah satu dari pasangan harus mengubah  agamanya  sesuai  dengan  agama  yang  dianut  oleh  pasangan  suami istri(Fakhrurrazi M. Yunus & Aini, 2018, pp. 138 – 158).
Jika  persyaratan  dalam  Undang-Undang No.  23  Tahun  2006 mengenai  keabsahan perkawinan  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 Tahun 1974, maka akan terjadi konflik hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan  harus  didasarkan  pada  kesamaan  agama,  sehingga  perkawinan  beda  agama dianggap tidak sah. Pada sisi lain, dalam bidang Hukum Administrasi Kependudukan tidak diwajibkannya  kesamaan  agama  sebagai  sebuah  syarat  keabsahan.  Pernikahan  berbeda agama dianggap legal dan dapat dicatat melalui putusan pengadilan.
Pasal  35  huruf  (a)  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  menetapkan bahwa  satu-satunya  cara  untuk  mendaftarkan  perkawinan  beda  agama  adalah  melalui keputusan  pengadilan  karena  pengadilan  merupakan  tempat  lahirnya  sebuah  hukum. Tetapi,  tidak  semua  permohonan  perkawinan  beda  agama  diterima  oleh  hakim,  ada  juga yang  ditolak.  Izin  yang  diberikan  dalam  putusan  hakim  memungkinkan  pasangan  beda agama untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil. Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 dijadikan acuan oleh hakim di Pengadilan dalam memutuskan kasus  pernikahan  beda  agama  karena  belum  ada  regulasi  yang  mengaturnya.  Menurut keputusan dari Mahkamah Agung, sepasang pasangan dengan agama berbeda berhak untuk meminta pengesahan dari pengadilan. Putusan Mahkamah Agung ini berdampak signifikan terhadap  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia.  Sebagai  pengadilan  tertinggi  di  Indonesia, Mahkamah Agung menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani kasus perkawinan antar agama  dan  kepercayaan(Lizwary  &  Safitri,  2016,  pp.  1 – 17).  Banyak  Pengadilan  Negeri  di Indonesia  juga  mengikuti  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut,  sehingga  akhirnya mengizinkan  perkawinan  beda  agama.  Berdasarkan  aturan  ini,  kantor  catatan  sipil diperbolehkan untuk mencatat pernikahan beda agama karena fungsinya adalah melakukan pencatatan,  bukan  memberikan  izin  resmi(Imam  Wahyujati,  2022,  pp.  49 – 63).  Dalam kenyataannya, para petugas pencatat nikah masih mencatat pernikahan beda agama tanpa mempertimbangkan status hukum pasangan tersebut lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena
terdapat surat nikah dari gereja dan surat penetapan dari Pengadilan Negeri(Suhasti et al., n.d.).
Kewenangan  Kantor  Catatan  Sipil  dalam  urusan  hukum  perkawinan  mengalami perubahan  setelah  disahkan  Undang-Undang  Perkawinan.  Kantor  Catatan  Sipil  tidak memiliki tanggung jawab lagi dalam menilai validitas suatu pernikahan. Keberhasilan suatu pernikahan  bergantung  pada  keabsahan  pernikahan  tersebut  sesuai  dengan  ajaran  agama. Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan perkawinan antara suami dan istri yang bukan beragama Islam tanpa persetujuan agamanya terlebih dahulu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas menegaskan  bahwa untuk membentuk  rumah tangga atau  keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa peraturan perundang- undangan yang berlaku harus mencatatkan semua perkawinan. Dalam konteks ini, Kantor Catatan Sipil adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan salinan akta perkawinan(Hardio A. V. Rompas, 2018, pp. 76 – 83).

## Pertimbangan Hakim Dalam Disparitas Penetapan Pernikahan Beda Agama
Hakim  pada  prinsipnya  dalam  ranah  perdata  setidaknya  dalam mengambil  sebuah keputusan berdasarkan kepada dua pertimbangan: pertimbangan terhadap peristiwa hukum dan  pertimbangan  hakim  yang  digunakan  terhadap  hukum  sebagai  dasar  menetapkan sebuah  putusan.  Penulis  akan  memaparkan  uraian  pertimbangan  hakim  dalam  bentuk ringkas berdasarkan landasan sosiologis dan yuridis berikut ini:
a) Landasan  Sosiologis:  Pandangan  Pernikahan  Beda  Agama  Oleh  Agama-Agama  di Indonesia
Hukum  agama  mengatur  validitas  pernikahan  di  Indonesia,  berasal  dari  ajaran agama  resmi  seperti  Islam,  Kristen,  Hindu,  Budha(Wahyuni,  2016).  Pernikahan  dianggap tidak  sah  jika  melanggar  aturan  agama.  Ini  menegaskan  bahwa  sistem  hukum  agama dianggap penting dan menjadi salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara(Alifa et al., 2023, p. 197).
Dalam ketentuan hukum Islam terdapat larangan mengenai pernikahan beda agama dikarenakan bertentangan dengan ketentuan norma yang ada dalam Al-Quran, yaitunya QS. Al-Baqarah  ayat  221(Amri,  2020,  pp.  48 – 64).  Dalam  ayat  tersebut  menjelaskan  adanya larangan  perkawinan  antara  orang  mukmin  dengan  orang  kafir.  Di  sisi  lain,  Kompilasi
Hukum  Islam  (KHI)  dalam  pasal  44  menyebutkan  “seora ng  wanita  Islam  dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragam Islam”.
Dalam  ketentuan  agama  Kristen,  pernikahan  yang  sah  adalah  pernikahan  yang apabila  dilakukan  berdasarkan  kepada  ketentuan  hukum  agama  yaitu  kedua  pasangan beragama  Kristen(Mastur;  Hanum  Farchana  Devi,  2018,  p.  140).  Berdasarkan  hal  inilah dapat  disimpulkan  bahwasanya  agama  Kristen  memberikan  larangan  pernikahan  beda agama.
Dalam  ketentuan  ajaran  agama  Hindu  menyatakan  bahwa  pernikahan  dianggap tidak sah tanpa adanya upacara hukum. Menurut  kepercayaan tradisional Bali, pernikahan harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama Hindu. Ajaran spiritual Hindu melarang pengikutnya untuk menikah dengan non-Hindu(Alifa et al., 2023, p.  198).  Berdasarkan  hal  ini  dapat  dipahami  bahwasanya  agama  Hindu  memberikan larangan kepada para pengikutnya agar tidak melakukan pernikahan beda agama.
Dalam  keyakinan  Buddha,  pernikahan  hanya  boleh  dilakukan  oleh  dua  individu yang percaya pada kebenaran ajaran Buddha. Perkawinan dalam kepercayaan Buddha harus dilakukan  antara  orang  yang  memiliki  keyakinan  yang  serupa.  Ajaran  Buddha  hanya mengizinkan perkawinan di antara pengikut Buddha, bukan di antara mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Maka, orang-orang yang mengikuti ajaran Buddha hanya boleh menikah dengan mereka yang sejalan dalam keyakinan(Laily, 2019, p. 51).
Merujuk  kepada  aspek  sosiologis,  Hukum  diharapkan  atau  bahkan  harus  bisa mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dalam kehidupan bersama. Hal ini menegaskan  pentingnya  responsifnya  hukum  terhadap  evolusi  sosial  masyarakat,  baik secara  saat  ini  maupun  di  waktu  mendatang,  dengan  mempertimbangkan  transformasi dalam berbagai bidang kehidupan. Maka, hukum harus fleksibel dan responsif terhadap ide- ide baru untuk menghasilkan kebaikan bagi masyarakat(Falah et al., 2024, p. 36).
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla mengacu kepada  beberapa  pendapat  di  atas.  Hakim  memberikan  pertimbangan  bahwasanya  dalam ketentuan agama Islam dan Kristen tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan beda agama  berdasarkan  kepada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tersebut keinginan para pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena pernikahan beda agama dilarang menurut ajaran agama para pemohon sehingga permohonan para pemohon tidak dapat dikabulkan oleh hakim.
b) Landasan Yuridis
Landasan  yuridis  merupakan  pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  atau  mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Landasan  yuridis  yang  digunakan  oleh  para  hakim  dalam  disparitas  penetapan  ini akan penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 2: Pertimbangan yuridis hakim dalam penetapan perkara permohonan pernikahan beda agama No Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla 1.  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2.  Pasal  35  huruf   (a)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3.  Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 4.  Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 5.  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal  44  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI) dan QS Al-Baqarah Ayat 221 6.  Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945
7.  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung
Nomor 1400/Pdt/1986
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  terdapat  perbedaan  pendapat yuridis  oleh  para  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  terhadap  permohonan pernikahan beda agama yang berdampak kepada terjadinya disparitas dalam hasil penetapan permohonan pernikahan beda agama. Dimana Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby  merupakan  sebuah  penetapan  yang  dikabulkan  oleh  hakim  dalam  perkara permohonan pernikahan beda agama sedangkan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla  merupakan  sebuah  penetapan  yang  ditolak  oleh  hakim  dalam  perkara  permohonan pernikahan beda agama.
Universalitas  dan  Relativisme  Budaya:  FleksibilItas  Substansi  HAM  dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor
71/Pdt.P/2017/PN. Bla
Salah  satu  aspek  yang  penting  dan  menjadi  tanda  eksistensi  Hak  Asasi  Manusia (HAM) adalah hak individu yang selalu dijunjung dan dipenuhi kepada dan oleh manusia. Manusia  secara  umum  memiliki  hak-hak  yang  harus  dihargai(Gunn,  2020).  Gagasan  itu terkait dengan konsep natural right theory — sebuah teori yang berbasis penghargaan terhadap hak-hak  invidu  tanpa  berkaitan  dengan  masyarakat  atau  hukum  positif,  sehingga penghargaannya  didasarkan  atas  martabat  kemanusiaan(Donnely,  2003,  p.  7).  Teori  ini muncul atas konsep dasar hukum yang bermula dengan perlawanan atas kekuasaan, dengan nama natural  law  theory .  Tokoh  awal  pelopor  gerakan  ini  adalah  Thomas  Aquinas  dan Grotius, yang melawan kekuasan otoriter melalui pandangan hak individu yang dijamin oleh oleh otoritas tuhan. Adapun kekuasaan raja tidak bersifat mutlak, serta harus tunduk pada ketentuan ilahiyah .  Individu  memiliki  kekuasaan  otonom  yang  secara  kodrati  merupakan pemberian tuhan(Cantonia & Majid, n.d., p. 12).
Hak kodrati menjadi sisi universalisme hak asasi manusia yang menjadi kesepatakan di dunia internasional. Terdapat delapan hak kodrati manusia yang termuat dalam Universal Declaration of Human Right 1948, salah satunya mengenai hak untuk menikah dalam pasal 16 ayat  (3).  Pernikahan  dalam  konsep  hak  kodrati  tidak  boleh  dibatasi  oleh  kebangsaan, kewarganegaraan,  bahkan  agama,  sehingga  manusia  bebas  untuk  membentuk  keluarga melalui  pernikahan  sesuai  kehendak.  Hak  untuk  menikah  tanpa  mengindahkan  status keagamaan digunakan oleh hakim dalam penetapan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama yang diajukan oleh pemohon. Hakim menyatakan “Mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara  serta  hak  asasi  para  pemohon  untuk  tetap  mempertahankan  agamanya  masing- masing.” Ar gumentasi tersebut didasarkan atas pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun  1945  yang  mengeaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  melalui keabsahan  perkawinan,  serta  pasal  29  di  dalamnya  yang  memuat  kebebasan  memeluk agama.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  yang  demikian  berhak  untuk  dicatatkan  di  Kantor Catatan Sipil.
Penafsiran  dua  hak  kodrati  yang  digabungkan — hak  membentuk  keluarga  dan kebebasan  beragama-keyakinan — serta  memiliki  keterkaitan  dengan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan,  menjadi  menarik  untuk  diamati  lebih  lanjut.  Sebab,  dalam Undang-Undang perkawinan telah termuat pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kabsahan  perkawinan  harus  didasarkan  atas  tata  cara  perkawinan  menurut  agama  dan kepercayaan.  Lantas,  agama  mana  yang  dianut,  jika  ketentuan  agama  keduanya  bisa  jadi berbeda? Hakim mengatakan “Selanjutnya, mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  hakim pengadilan  menganggap  para  pemohon  melepas  keyakinan  agamanya  yang  melarang perkawinan beda agama.” Alasan tersebut mempunyai arti bahwa para pemohon memiliki keyakinan atau ajaran agama yang tidak melarang perkawinan beda agama. Memang, dalam satu agama, terdapat ragam pandangan mengenai problematika ini(Elmali-Karakaya, 2022). Tidak semua tokoh agama menolak atau menerima pernikahan beda agama yang dilakukan oleh umatnya, sehingga aspek khilafiyah masih terlihat(Fatoni & Rusliana, 2019).
Sekarbuana,  dkk,  mengatakan  ketentuan  pasal-pasal  dalam  Undang-Undang Perkawinan mengakibatkan kekaburan dan ketidakpastian hukum dalam perkawinan beda agama(Sekarbuana  et  al.,  2021).  Mengenai  itu,  terdapat  celah  yang  dapat  dilalui  oleh pasangan  pernikahan  beda  agama  yang  ditolak  pencatatannya  di  Indonesia,  yaitu  melalui pernikahan  yang  dilakukan  di  luar  negeri  untuk  selanjutnya  dimohonkan  keabsahannya secara  lebih  lanjut(Wahyuni  et  al.,  2022).  Namun,  kekaburan  pasal  ini  menjadi  dalil  yang diinterpretasikan secara menarik oleh hakim dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Hakim tidak menggunakan alasan perbedaan pandangan dari internal  agama  mengenai  problematika  perkawinan  beda  agama,  untuk  mendukung permohonan para pasangan. Menariknya, dalam penetapan tidak terlihat adanya alat bukti yang  mengindikasikan  para  pemohon  telah  memilih  pendapat  dari  agamanya  yang membolehkan  perkawinan  beda  agama.  Justru  hakin  merelasikan  gagasan  itu  dengan interpretasi  sistematis  dengan  memasukkan  hak  berkeluarga  (Pasal  28  Undang-Undang Dasar)  dan  hak  kebebasan  beragama  (Pasal  29  Undang-Undang  Dasar),  sehingga  para pemohon  tidak  perlu  berpindah  agama  untuk  sekedar  mencatatakan  perkawinan.  Oleh karena itu, substansi natural right theory tercermin dalam interpretasi tersebut.
Selain  hak  kodrati,  terdapat  teori  relativisme  budaya (cultural  relativist  theory) dalam hak  asasi  manusia.  Teori  ini  secara  garis  besar  berseberangan  dengan  teori  hak kodrati(Matondang, 2008). Namun, perlu digarisbawahi bahwa perkembangan konsep yang
dihadirkan tetap mengakomodasi hak-hak asasi manusia. Teori ini lahir dari satu pandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan dan sosial budaya tempat mereka lahir dan  dibesarkan(Briskman,  2020).  Hal  itu  memiliki  konsekuensi  perbedaan  paradigma mengenai  manusia  dan  hak-hal  yang  memiliki  keterkaitan  dengannya,  salah  satunya mengenai  konsep  hak  asasi  yang  harus  dipenuhi.  Setiap  tempat  melahirkan  sebuah pemikiran yang berbeda, sesuai dengan setting budaya dan sosial yang hadir.
Substansi  hak  asasi  manusia  dalam  kontes  tersebut  erat  kaitannya  dengan pertimbangan  hakim  dalam  Penetapan  Nomor  71/Pdt.P/2017/PN.  Bla  yang  menolak permohonan  pencatatan  perkawinan  beda  agama.  Hakim  menggunakan  pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan  dengan  interpretasi  adanya  pelarangan  dari  agama  masing- masing pemohon terhadap eksistensi perkawinan beda agama. Salah satu pertimbangannya adalah  Q.S  Al-Baqarah:  221  yang  melarang  seorang  perempuan  muslim  menikah  dengan laki-laki  non-muslim,  sebagaimana  dikuatkan  dengan  Pasal  44  Kompilasi  Hukum  Islam. Hal  itu  memiliki  relevansi  dengan  pemohon  perempuan  yang  memeluk  agama  Islam. Adapun pemohon laki-laki tetap merupakan pemeluk agama Kristen. Hakim menggunakan pertimbangan  pandangan  hukum  pendeta  di  Gereja  betel  Indonesia  Arumdalu  sebagai pertimbangan  untuk  menafsirkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan.  Pendeta tersebut memiliki pandangan melarang perkawinan beda agama. Pertimbangan hakim yang demikian  mengisyaratkan  penghargaan  hak-hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam perundangan-undangan harus menyesuaikan budaya dan agama setempat.
Fleksibilitas  teori  relativitas  budaya  terhadap  kondisi  sosial  setempat  mendapat pertentangan  dengan  penganut  universalisme  hak  asasi  manusia.  Standar  moralitas  di berbagai  negara  memungkinkan  terjadinya  diskriminasi  dalam  berbagai  aspek(Li,  2007). Diskiriminasi tersebut dapat dilegitimasi dan diterima dengan dalih moralitas budaya yang mengakar dan diakui. Perihal itu, substansi hak asasi manusia yang menjadi diskursus dalam pembahasan  ini  juga  mengalami  pertentangan.  Universalisme  permikiran  tentang  hak kemanusiaan yang harus dipenuhi — seperti kebebasan berkeluarga dan memeluk agama — tidak  terkomododasi  dalam  relativisme  budaya  dalam  Penetapan  Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.  Bla . Pertentangan  yang  signifikan  memperkuat  stigma  hak  asasi manusia sebagai ‘bahan idiologis’ yang hanya berkaitan dengan asumsi teoritik. Padahal, hak asasi manusia memungkinkan kebutuhan dasar martabat kemanusiaan dapat dipenuhi(Sen, 2017).

## KESIMPULAN
Pertentangan  hasil  penetaan  permohonan  perkawinan  beda  agama  dalam  dua putusan  di  atas  memliki  substansi  hak  asasi  manusia  dalam  ranah  masing-masing. Penetapan  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.  Sby  mengindikasikan  adanya  akomodasi  hak berkeluarga dan kebabasan memilih agama dalam teori hak kodrati yang menjadi baguian dari  univervalisme  HAM.  Adapun  Penetapan  Nomor  71/Pdt.P/2017/PN.  Bla . berkaitan dengan teori relativisme budaya dalam HAM dengan alasan bahwa penafsiran agama dari tokoh agama dan hakim terkait status kegamaan pemohon tidak membenarkan perkawinan beda agama. Hakim mencoba menghargai konteks kebudayaan dan kegamaan yang dianut dan  ditafsirkan  oleh  otoritas  kegamaan  yang  bersangkutan  dengan  menghadirkan pandangan hukum dari pendeta. Namun, kedua penetapan masih berpegang pada Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  dengan  interpretasi  yang  berbeda.  Analisis  ini memberikan  wawasan  tentang  bagaimana  prinsip-prinsip  universal  hak  asasi  manusia  dan relativisme  budaya  diterapkan  dalam  sistem  hukum  nasional,  serta  menunjukkan  adanya dinamika dan tantangan dalam mengintegrasikan norma internasional dengan konteks lokal.

## REFERENCES

## Journal And Books
Akhmad Munawar. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 7 (13).
Alifa, H. L., Sodiqin, A., & Ambarayadi, B. (2023). Interreligious Marriages In Indonesia: From  Legal  Disharmony  to  Legal  Conflict. Justicia  Islamica , 20 (2),  193 – 214. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5922
Amri,  A.  (2020).  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam. Media Syari ’ ah , 22 (1), 48. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719
Andhika  Santoso,  R.,  Elan  Jaelani,  &  Utang  Rosidin.  (2023).  Kedudukan  dan  Kekuatan Hukum  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (Sema)  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia.
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , 1 (4), 07 – 15. https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392
Anggraini, D., Kuswaya, A., & Hidayati, T. W. (2022). Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur ’ an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar). Al-Dhikra: Jurnal
Studi Qur ’ an Dan Hadis , 4 (2), 159 – 172. https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/view/1112%0Ahttps://journal. ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/download/1112/323
Aulia,  M.  Z.  (2018).  Hukum  Progresif  dari  Satjipto  Rahardjo:  Riwayat,  Urgensi,  dan Relevansi. Undang: Jurnal Hukum , 1 (1), 159 – 185.
Bing Waluyo. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan ,
2 (1).
Briskman, L. (2020). Creating Understandings for Peace, Justice and Human Rights. Hum. Rts. , 15 , 125.
Budiarti. (2018). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah  Dalam  Konteks  Negara  Hukum  Pancasila. Justicia  Islamica:  Jurnal  Kajian Hukum Dan Sosial , 15 (1).
Cahyani,  I.  D.,  &  Tamam,  M.  (n.d.).  Dualisme  Hukum  Pernikahan  Di  Indonesia. Al- Ikhtisar: Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah , 2 (2).
Cantonia, S., & Majid, I. A. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Hukum Lex Generalis , 2 (6).
Donnely, J. (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice . Cornell University Press.
Elmali-Karakaya,  A.  (2022).  Interfaith  Marriage in  Islam:  Classical Islamic  Resources  and Contemporary Debates on Muslim Women ’ s Interfaith Marriages. Religions , 13 (8), 726.
Fakhrurrazi M. Yunus, & Aini, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  (Tinjauan  Hukum Islam). Media Syari ’ ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 20 (2).
Falah, M. B., Siswanto, Ikhwan, M., & Yurievna, G. L. (2024). Judging the Application of Progressive  Legal  Theory  in  Child  Custody  Disputes:  A  Case  Analysis  of  Decision No.  0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Alauddin  Law  Development  Journal , 6 (1),  31 – 43. https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.44216
Fatoni, S. N., & Rusliana, I. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. Varia Hukum , 1 , 53 – 54.
Fauzi, A. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. ILMU HUKUM , 4 (2), 253 – 288.
Gemilang,  K.  M.,  Firmanda,  H.,  Maghfirah,  Lastfitriani,  H.,  &  Hakimi,  A.  R.  (2023). Discussing  the  Phenomenon  of  the  Appointment  of  Judges  in  District  Courts Regarding  Interfaith  Marriages  from  a  Legal  Logic  Perspective. Al-Istinbath:  Jurnal Hukum Islam , 8 (2), 307 – 324. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8185
Gunn, T. J. (2020). Do Human Rights Have a Secular, Individualistic & Anti-Islamic Bias? Daedalus , 149 (3), 148 – 169.
Hanifah,  G.,  Aulia,  F.  F.,  Juliani,  D.,  &  Savitri,  T.  C.  (2022).  Inkonsistensi  Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama. Cross- Border , 5 (2),  1133 – 1147.  http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross- Border/article/view/1246
Hardio  A.  V.  Rompas.  (2018).  Sahnya  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri. Lex Privatum , 6 (9).
Ichsan, M. (n.d.). Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia. Profetika: Jurnal Studi Islam , 17 (2). https://doi.org/doi.org/10.23917/profetika.v17i02.5300
Imam Wahyujati. (2022). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. ’ Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 2 (1).
Laily, D. S. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19 (85), 45 – 55. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4236
Lestari, N.  (n.d.).  Legalitas Perkawinan  Beda  Agama  Menurut Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jurnal Hukum Sehasen , 1 (2).
Li, X. (2007). 7 A Cultural Critique of Cultural Relativism. American Journal of Economics and Sociology , 66 (1), 151 – 171.
Lizwary,  K.,  &  Safitri,  W.  (2016).  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama Dengan  Adanya  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.  1400K/PDT/1986. Yuriska: Jurnal Ilmiah Huku , 8 (1).
Maloko,  M.  T.,  Chotban,  S.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Hasdiwanti.  (2024).  Analyzing  the prohibition  of  interfaith  marriage  in  Indonesia:  legal,  religious,  and  human  rights perspectives. Cogent Social Sciences , 10 (1), 2308174.
Mastur; Hanum Farchana Devi. (2018). Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . 11 (1), 137 – 149.
Matondang, I. (2008). Universalitas dan Relativitas HAM. Jurnal Miqot , 32 (2), 203 – 214.
Moh Syamsul Maarif. (2015). Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Perkawinan . UIN Maulana Malik Ibrahim.
Muh Rasya Karim, Aneke, S., & Korah, R. (n.d.). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. Lex Crimen , 11 (4).
Mursalin, A. (2023).  Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. Undang Jurnal Hukum , 6 (1), 113 – 150. https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150
Quthny,  A.  Y.  A.,  Muzakki,  A.,  &  Zainuddin.  (2022).  Pencatatan  Pernikahan  Perspektif Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. Asy-Syari ’ ah :  Jurnal Hukum Islam , 8 (1).
Ramulyo, M. I. (2004). Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam (Edisi II). Bumi Aksara.
Rohman,  M.  T.  (2011).  Perkawinan  Campuran  Dan  Perkawinan  Antar-Agama  Di Indonesia.
Al-Ahwal , 4 (1),
57 – 74. http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/04103/1023
Saebani, B. A. (2011). Hukum Perdata Islam di Indonesia . Pustaka Setia.
Sekarbuana,  M.  W.,  Widiawati,  I.  A.  P.,  &  Arthanaya,  I.  W.  (2021).  Perkawinan  Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (1),
16 – 21. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21
Sen, A. (2017). Elements of a theory of human rights. In Justice and the capabilities approach (pp. 221 – 262). Routledge.
Simanjuntak, P. N. H. (2018). Hukum perdata Indonesia Cetakan Ke-4 . Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
Suhasti,  Djazimah,  &  Hartini.  (n.d.). Polemik  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia  antara Aturan dan Praktik .
Susanti,  D.  O.,  &  Shoimah,  S.  N.  (2016).  Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  (Perspektif Kemaslahatan). Rechtidee , 11 (2).
Syarifuddin, A. (2010). Garis-Garis Besar Fiqh . Kencana Prenada Media Group.
Tihami,  H.  M.  A.,  &  Sahrani,  S.  (2010). Fikih  Munakahat :  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap . Rajawali Press.
Wahyuni,  S.  (2016). Nikah  Beda  Agama  Kenapa  ke  Luar  Negeri? (Cetakan  I).  PT.  Pustaka Alvabet.
Wahyuni, S., Luthviatib, R. D., Hayat, M. J., & Mishra, U. K. (2022). The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen. Bestuur, 10 (1), 12 – 21 .
Yakub Aiyub Kadir, M., & Rizki, F. (2023). Interfaith Marriage in Indonesia: a Critique of Court Verdicts. Yuridika , 38 (1), 171 – 190. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38099