p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017

## Moralitas Sosial
dan Peranan Pendidikan Agama

## Abdullah Idi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: abdullahidi_uin@radenfatah.ac.id

## Jamali Sahrodi
Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia Email: jamali_sahrodi@yahoo.co.id

## Abstrak
Salah  satu  permasalahan  berbangsa  yang  mendasar  akhir-akhir  ini  adalah  kecenderungan terjadinya  degradasi  atau  pergeseran  moralitas  sosial  yang  melibatkan  anak-anak  usia sekolah, usia remaja dan mahasiswa/ pemuda. Tidak jarang mereka disinyalir terlibat dalam beragam  bentuk  perilaku  sosial  yang  menyimpang  (social  deviance),  seperti:  tindakan kriminal, narkoba, minuman keras, begal, free-sex, rendahnya sopan-santun dan rasa hormat antarsesama, kebut-kebutan di jalan raya, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tawuran, yang sekaligus  bertanda  buruknya  moralitas  sosial  di  kalangan  generasi  muda.  Pendidikan karakter (akhlak) melalui optimalisasi peranan pendidikan agama diharapkan sebagai salah satu upaya reduksi dan preventif terhadap perilaku demoralisasi sosial yang sedang melanda generasi muda (pelajar, remaja dan mahasiswa/pemuda) yang diharapkan dapat meneruskan estafet kepemimpinan masa depan.
Kata Kunci: Moralitas Sosial, Peranan Pendidikan Agama
Pendidikan  selalu  diharapkan  menjadi  solusi  strategi    terhadap  berbagai persoalan masa depan anak-anak,  masa depan masyarakat, dan masa depan bangsa, sebagai ikhtiar  memperbaiki harkat dan martabat kehidupan. Daniel U Levine & Robert J. Havighurst (1989, hal. 229) mengatakan:
The school seeks to help young people from lower-status families rise on the  social  scale,  and  the  extent  to  which  society  is  meritocratic  depends partly on how effective educational system is in this short. Thus, the social
class of young adults is determined partly by what they make out of their schooling, and partly by their social class origins.
Memang ada perbedaan antara pembangunan fisik dan angka pertumbuhan ekonomi  yang  hasilnya  kasat  mata  dan  dapat  dirasakan  segera.  Sebagai  upaya pemenuhan  hak  dan  pemberdayaan  anak-anak  merupakan  bentuk  dari  kegiatan investasi sosial yag hasilnya akan kelihatan dalam waktu  lama. Investasi sosial bagi anak-anak, seringkali terabaikan dalam kegiatan pembangunan, yang sekurangnya karena dua alasan. Pertama, parameter untuk mengukur pembangunan bidang sosial (pendidikan  dan  berbagai  bentuk  persoalan  kerawanan  anak-anak)  relatif  sulit dirumuskan  dalam  satuan angka  yang  konkret,  sehingga  cara  yang  paling  mudah mengatasinya adalah dengan melupakannya (Suyanto, 2013, hal. 9-10). Kedua, isu tentang anak hanya dinilai sebagai urusan domestik yang akan dapat terselesaikan dengan sendirinya setelah isu lebih makro seperti kemiskinan dan krisis ekonomi telah dapat teratasi. Pemerintah terkadang bepandangan bahwa anak putus sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih  tinggi merupkan tanggung jawab pribadi orang  tuanya.  Sama  halnya    ketika  anak  terserang  busung  lapar  atau  meninggal dunia  karena  kurang  gizi,  dan  beragam  persoalan  anak-anak,  semua  selalu dikembalikan kepada tanggung jawab orang tuanya (Suyanto, 2013, hal. 10).
Syaiful  Sagala  (2013,  hal.  249)  mengungkapkan  bahwa    suatu    negara membutuhkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  handal,  mampu  mengatasi masalah  dirinya  sendiri,  mampu  mengatasi  masalah   dalam  keluarga  dan  mampu mengatasi  masalah  di  masyarakat.  Pada  tingkat  tertentu  dibutuhkan  SDM  yang mampu mengatasi masalah negara maupun masalah antarnegara. Jika SDM dalam suatu  bangsa  tidak  mampu  mengatasi  dirinya  sendiri,  berarti  manusianya dikategorikan  orang  miskin  dan  orang  miskin  menjadi  beban  negara,  dan  negara tersebut  termasuk  negara  miskin.  Agar  negara  tidak  miskin,  harus  ada  program pembangunan  SDM  yang  terinci,  jelas  arahnya,  jelas    strateginya,  dan  jelas targetnya. Agar investasi human capital pada waktunya dapat menyediakan SDM yang  handal  dan  mampu  mengatasi    permasalahan,  sekaligus  keuar  dari  status kemiskinan. Investasi human capital yang paling efektif dalam suatu bangsa atau negara adalah penguatan pada program pendidikan baik formal, informal, maupun non  formal  yang  diatur  dalam  organisasi  pengelolaan  masing-masing.  Organisasi pengelolaan pendidikan formal tentu bermuara pada organisasi satuan pendidikan seperti  sekolah  sebagai  organisasi  yang  langsung  memberikan  layanan  belajar kepada anak didik.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Sejak  lama  rasanya  bangsa  ini  terus  mengalami  keprihatinan  kompleks. Masih banyaknya kasus korupsi bahkan menjadi salah satu negara yang korupsinya pada  level  tertinggi,  KKN  melanda  di  berbagai  institusi,  meningkatnya  kriminal, kekerasan, anarchism ,  premanisme,  narkoba  di  kalangan  pelajar,  merosotnya disiplin, tumbuhnya budaya materialimse dan hedonism, merosotnya sopan santun, tawuran pelajar  dan  mahasiswa.    Suatu  hal  yang  paling  memperihatinkan  adalah keterlibatan para pelajar dan mahasiswa dalam berbagai tindakan amoral , kriminal, dan kekerasan.
Memang pada usia mereka termasuk sedang mengalami periode potensial bermasalah.  Periode ini sering dikatakan  sebagai storm and drang period (topan dan badai). Pada usia ini timbul gejala emosi dan tekanan jiwa, sehingga perilaku mereka  terkadang  tampak    menyimpang.    Dari  situasi  konflik  dan  problem  ini remaja  tergolong  dalam  sosok  pribadi  yang  tengah  mencari  identitas  dan membutuhkan tempat penyaluran kreativitas. Jika tempat penyaluran tersebut tidak ada atau kurang memadai, mereka akan mencari berbagai cara sebagai penyaluran. Aksi dan perilaku menyimpang anak-anak usia sekolah dan remaja  dapat berupa kekerasan  verbal  (mencaci  maki)  maupun  kekerasan  fisik  seperti  memukul  dan meninju.   Murray  (Hall  & Lindsey,  1993) didefinisikan  sebagai  suatu  cara  untuk melawan  dengan  sangat  kuat,  berkelahi,  melukai,  menyerang,  membunuh,  atau menghukum orang lain. Secara singkat agresi adalah tindakan untuk melukai orang lain atau merusak hak milik orang lain.
Apa  diungkapkan di atas, merupakan segelintir  dari sekian banyak perilaku menyimpang ( social deviance ) yang dilakukan kalangan pelajar,  anak usia remaja, dan pemuda/mahasiswa pada  akhir-akhir ini.  Persoalannya,  jika kondisi ini terus terjadi, patut diyakini bahwa proses pembangunan bangsa menuju masa depan yang diharapkan sulit diprediksi ( unpredictable) dan bangsa ini juga  sulit menjadi suatu negara  maju.  Hal  itu  semua  memperlihatkan  bahwa  proses  degradasi  moralitas sosial  ini  semakin  mengkhawatirkan  dan  memerlukan  upaya  antisipasi,  salah satunya,  dengan    upaya  membangun  mengembangkan  pendidikan    karakter  atau pendidikan akhlak.

## Anak Didik: Urgensi Pendidikan Karakter
Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam pembangunan SDM dalam proses  pembangunan  bangsa.  Dengan  pendidikan,  anak-anak  diharapkan  tidak hanya memiliki kemampuan sians-teknologi tetapi juga sains agama (membentuk anak-anak  menjadi  berakhlak,  berbudi  pekerti,  berkepribadian,  dan  berkarakter).
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Pendidikan karakter, mulai ramai dibicarakan kembali pada dua dekade belakangan. Thomas Lickona (1993, hal. 1-10) , yang menyadarkan dunia pendidikan di Amerika Serikat tentang pentingnya pendidikan  karakter (bagi anak-anak) untuk mencapai cita-cita  pendidikan.  Lickona,  mengatakan  bahwa  program  pendidikan  yang bertumpu pada pembentukan karakter ini berangkat dari keprihatinan atas kondisi moralitas  sosial  pada  masyarakat  Amerika.  Pembentukan  karakter  ini  didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan komunitas yang memiliki moral kemanusiaan, disiplin  moral,  demokratis,  mengutamakan  kerjasama  dan  penyelesaian  masalah, dan mendorong agar nilai-nilai itu dipraktekkan di luar kelas (Octavia, 2014, hal. 10).
Selain itu, bertalian dengan pendidikan karakter ( character ), ada perbedaan akhlak,  adab,  moral,  dan  nilai.  Imam  al-Jurjani  mengatakan  bahwa akhlak merupakan bangunan jiwa yang berasal dari dua sumber. Pertama, sumber darinya perilaku spontan tanpa didahului pemikiran, berupa perilaku baik (akhlak baik) atau perilaku buruk atau akhlak tercela. Al-Jurjani memaknai akhlak sebagai keteguhan jiwa pada diri manusia, yang mendorong manusia berbuat baik dan buruk. Perilaku manusia, dalam hal ini, didorong dari dalam jiwanya. Akal pikiran dan hati nurani yang jernih mendorong perilaku baik, dan nafsu mendorong perilaku nista. Akhlak menjadi  terpuji  atau  tercela  tergantung  pada  tarik-ulur  berbagai  naluri  dalam pergulatan  batin  manusia. Seorang  berbudi  luhur,  merupakan  orang  yang  mampu memenangkan  budi  pekerti  luhur  dan  menekan  dan  mengalahkan  nalurinya  yang nista  itu. Kedua ,  akhlak  yang  berasal  dari  usaha  manusia  ( muktasabah ).  Jika ‘akhlak’  dan  kata-kata  yang  seakar  dengannya  ( al-khuluq )  terdapat  dalam  al- Qur’an,  kata  ‘adab’  tidak  terdapat  dalam  al-Qur’an. Adab dalam  peradaban  Arab pertama  kali  digunakan  dalam  makna  kesusasteraan,  yang  bertalian  dengan keindahan bahasa (Octavia, 2014, hal. 13).
Sedagkan  nilai-nilai  ( values )  setidaknya  mempunyai  empat  tingkatan.
Pertama, nilai-nilai  akhir  atau  abstrak,  seperti:  demokrasi,  keadilan,  persamaan, kebebasan,  kedamaian  dan  kemajuan  sosial, serta  perwujudan  diri  dan  penentuan diri. Kedua, nilai-nilai  tingkat  menengah,  seperti:  kualitas  keberfungsian manusia/pribadi,  keluarga  yang  baik,  pertumbuhan,  peningkatan  kelompok,  dan masyarakat  yang  baik. Ketiga, nilai-nilai  instrumental  atau  operasional  yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintah yang baik, dan orang profesional yang baik. Seperti dapat dipercaya, jujur, dan memiliki disiplin diri. Keempat, nilai-nilai dan norma-norma yang telah diinternalisasikan ke dalam  diri  individu,  akan  menjadi  kerangka  referensi  individu  tersebut  sebagai
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
prinsip  etik.  Prinsip-prinsip  etik  itu  menjadi  dasar  orientasi  dan  petunjuk  bagi manusia  dalam  mengatasi  beragam  permasalahan  kehidupan  bertalian  hubungan sosial  dengan  orang  lain.    Prinsip  etika  itu  membantu  pula  dalam  mengatur  dan memberikan  makna  dan  kesatuan  yang  bulat  terhadap  kepribadian  manusia: motivasi  manusia  dalam  memilih  suatu  perilaku,  tujuan-tujuan,  gaya  hidup,  serta memungkinkan  manusia  memiliki  landasan  pembenaran  dan  pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dilakukan manusia (Mufid, 2009, hal. 176-177).
Al-Mawardi  mendefinisikan adab sebagai  pengetahuan  tentang  sesuatu yang  dapat  mengeluarkan dari  segenap  kesalahan  dan  kekeliruan,  baik  dalam  hal kesalahan  ucapan,  perkataan,  perilaku,  tindakan  dan  moral.  Al-Mawardi  juga membagi adab menjadi adab al-dunya dan adab al-din . Adab al-dunya meliputi: (1) etika sosial , bertalian dengan ketertiban, dan pengaturan kenegaraan, kebangsaan, etika publik, politik, dan segenap persoalan yang bersifat kolektif di ranah sosial;
(2) etika individu yang menempatkan masing-masing warga negara bertaanggung jawab  dalam  memperbaiki  perilaku  dan  menampakkan  kebaikan  personal. Sedangkan  adab  al-din,  merupakan  etika  dalam  standar  aturan  syari’at,  seperti perintah  dan  larangan,  hukum  halal  dan  haram,  ketaatan,  dan  kemaksiatan,  dan lainnya (Octavia, 2014, hal. 13).
Dalam  filsafat  terdapat  beberapa  jenis  teori  tentang  nilai  ( value ).  Teori tentang nilai disebut axiology , yang berasal dari kata axia yang berarti harga atau nilai  ( worthy )  dan logos yang  berarti  ilmu  pengetahuan.  Filsuf  yang  banyak berbicara  tentang  nilai  manusia  adalah  Max  Weber  (1874-1928)  dan  Nicolai Hartmann (1882-1950). Perilaku manusia dipengaruhi dan berdasar pada tata nilai yang  dimiliki  dan  diyakininya.  Orang  akan  berbuat  ataupun  tidak  berbuat  sesuai dengan nilai dianutnya. Dapat dikatakan bahwa nilai sebetulnya merupakan konsep abstrak dan hanya menjadi nyata dalam perbuatan. Tetapi, nilai bukanlah konsep yang tak tergapai melainkan ada manakala dia berfungsi dalam pikiran dan tindakan manusia (Kusmaryanto, 2016, hal. 31-32).
Dikatakan  Haryatmoko  bahwa  konsep  ‘etika’  sering  digunakan  sebagai persamaan  dengian  moral.  Dari  kedua  istilah  ini,  terkandung  nuansa  dua  tradisi pemikiran  filsafat  moral  berbeda.  Aristoteles,  dalam  buku Ethique a’Nicomaque , menulis  selain  kata ethos, yang  bermakna  ‘kualitas  suatu  sifat”  digunakan  juga istilah ethos, yang  bermakna  kebiasaan.  Arti ethos adalah  suatu cara  berfikir dan merasakan,  cara  bertindak  dan  bertingkah  laku  yang  memberi  ciri  khas  cara kepemilikian  seorang  terhadap  kelompok.  Istilah  yang  kedua  ini  relevan  dengan terjemahan  kata  “moralis”  ( mos,  moris =  adat,  kebiasaan)  dalam  bahasa  Latin.
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Istilah moralis selanjutnya menjadi istilah teknis yang tidak lagi berarti kebiasaan, tetapi mengandung arti “ moral” sebagiaman digunakan dalam definsi terkini.
Mufid  (2009,  hal.  180)  memandang  etika  lebih  condong  kearah  ilmu tentang baik atau buruk. Etika lebih dikenal dengan kode etik. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan atau nilai yang berkenaan dengan baik-buruk. Ada dua  kaidah  dasar  moral: Pertama, kaidah sikap  baik,  dimana  seorang  seharusnya bersikap baik terhadap apa saja. Bagaimana sikap baik baik itu harus dinayatakan dalam bentuk yang konkrit, tergantung dari apa yang baik dalam situasi konkrit itu. Kedua, kaidah  keadilan,  dimana  sebagai  prinsip  kesamaan  yang  masih  tetap mempertimbangkan  kebutuhan  orang  lain.  Kesamaan  beban  yang  terpakai  harus dipikul bersama, yang tentunya disesuaikan dengan kadar anggota masing-masing.
Ada  perbedaan  antara etika dan agama. Etika mendukung  keberadaan agama,  dimana  etika  dapat  membantu  manusia  dalam  menggunakan  akal  pikiran dalam memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran agama, yakni etika mendasarkan  diri  pada  argumentasi  rasional.  Agama menuntut  seorang  untuk mendasarkan  diri  pada  wahyu  Tuhan  dan  ajaran  agama.  Dalam  agama  terdapat etika, dan agama merupakan salah satu norma dalam etika. Keduanya bertalian satu sama  lain,  tetapi  terpisahkan  secara  teoretis.  Dalam  konteks  praktis,  akan  sulit mengnyampingkan  salah  satu  diantaranya.  Seorang  tidak  bisa  berbuat  hanya  atas dasar agama saja tanpa memperhatikan etika atau sebaliknya. Keberagamaan pada prinsipnya  memperhatikan  etika  yang  berlaku,  sebaliknya,  seorang  dikatakan memiliki etika, jika kemudian memperhatikan agama yang ada (Mufid, 2009, hal. 180).
Yusuf  al-Qardhawi  mengklasifikasikan  akhlaq  menjadi  tujuh  kategori, sebagai tingkatan nilai-nilai moral ( moral values ) yang diharapkan dalam kehidupan muslim: akhlaq berhubungan dengan diri sendiri ( self); akhlaq berhubungan dengan keluarga  ( family ); akhlaq berhubungan  dengan  masyarakat  ( society ); akhlaq berhubungan  dengan  dunia  hewani  (animal  world); akhlaq berhubungan  dengan lingkungan fisik ( physical environment ); dan akhlaq berhubungan dengan Khalik ( Creator ). Akhlaq merupakan suatu dunia plural (a plural world) tetapi kadang kala digunakan dalam bentuk tunggal ( khuluk ) atau singular form, yang berarti karakter ( character ), innate disposition , atau ‘ a state of the soul which causes it to perform its action without thought or deliberation’. Banyak ilmuan Muslim, seperti al-Kindi; al-Farabi,  Ibn  Sina,  Ibn  Miskawayh,  Nizam  al-Mulk,  al-Ghazali,  al-Raz,  dan  al- Tusi, telah mempelajari dan menulis tentang akhlaq . ‘Ilm-al-akhlaq ( knowledge of moral values ) merupakan komponen mayor daripada Islamic Studies pada semua
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
level  pendidikan  Islam,  disamping  komponen  lainnya,  seperti ‘Ilm  al-Fiqh (Halstead, 2007, hal. 285).
Karakter ( character ), dengan demikian, merupakan kumpulan dari berbagai aspek kepribadian yang melambangkan kepribadian seorang. Karakter merupakan ciri-ciri  tertentu  yang  sudah  menyatu  pada  diri  seorang  yang  ditampilkan  dalam bentuk  perilaku.  Dikatakan  Farid  Anjar,  dalam  Ensiklopedi  Inggris-Arab,  bahwa character education sebagai pendidikan akhlak (Supiana, 2011, hal. 6). Sifat-sifat yang  ada  pada  diri  seorang  itu,  terdapat  sifat  yang  menonjol/dominan,  yang kemudian  menjadi  karateristik  seorang  atu  sekelompok  orang.  Sifat-sifat  yang dimiliki manusia sangat ditentukan pendidikan yang mempengaruhinya. Pendidikan (Islam),  dalam  hal  ini,  dapat  mengembangkan  potensi  baik  dan  dapat  menekan potensi buruk manusia.

## Moralitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama
Emile  Durkheim,  dalam Education  and  Sociology (1956)  mengatakan bahwa pendidikan merupakan kelanggengan  kehidupan manusia itu sendiri, yang dapat  hidup  konsisten  dalam  mengatasi  ancaman  dan  tantangan  masa  depan (Rosyadi,  2004,  hal.  124).  Dengan  kemajuan  pendidikan  diharapkan  dapat mereduksi  beragam  fenomena  sosial,  bertalian  dengan  moralitas  sosial  dalam masyarakat.  Sejak  awal,  persoalan  moralitas  telah  menjadi  perhatian founding fathers, seperti pentingnya pendidikan agama, moral dan budi pekerti dalam sistem pendidikan nasional.  Seperti diketahui bahwa konsep moralitas yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat yang pluralistik   diperlukan adanya solusi setidaknya sebuah  tawaran  yang  substansi  darinya  yang  meliputi  keragaman  konsep  moral. Moralitas merupakan suatu sikap hati seorang yang terlihat dalam prlaku lahiriah. Moralitas terjadi apabila seorang mengambil sikap yang baik dikarenakan dia sadar akan  kejiwaan  dan  tanggung  jawab,  bukan  untuk  mencari  keuntungan  dan  tanpa pamrih.  Sedangkan defisien/defek  moral merupakan  suatu  kondisi  individu  yang hidupnya delinquent (nakal, jahat), sering melakukan kejahatan, berprilaku a-sosial atau  anti-sosial,  dan  tanpa  penyimpangan  organik  pada  fungsi  inteleknya.  Hanya saja  inteleknya  tidak  berfungsi,  sehingga  terjadi  kebekuan  moral  yang  kronis (Kartono, 2002, hal. 191) .
Prinsip  moralitas  sosial  ( social  morality )  setidaknya  memiliki  nilai-nilai moral yang berdasarkan pada tiga prinsip dasar: kemerdekaan ( liberty ), kesamaan ( equality ),  dan  saling  menerima  ( reciprocity ).  Bila  tiga  prinsip  itu  dijadikan landasan  seorang  dalam  berpikir  dan  bertindak  diharapkan  melahirkan  perilaku
moral yang tinggi menuju terbentuknya kepribadan yang baik. Perilaku moral yang bernilai  tinggi  merupakan  perilaku  yang  tidak  merugikan,  menyakiti,  menyiksa, mengganggu, serta memperkosa hak-hak orang lain. Hal yang seharusnya dilakukan yakni perilaku yang merujuk ada penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam nuansa nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal. Seorang yang bermoral senantiasa berpikir  dan  bertindak  atas  dasar  pemikiran  bagaimana  keberadaan  dirinya  dapat mendatangkan  lebih  bermanfaat  bagi  kemaslahatan  manusia  lainnya  (Sjarkawi, 2011, hal. 78-80).
Pengaruh  terhadap  konsep  moralitas  sosial  yang  dikonstruksikan  bangsa kolonial misalnya tidak selalu tepat seperti yang diharapkan ideologi bangsa sendiri. Ideologi  kolonial  yang  bersifat  materialistime-kapitalis  beda  tentunya  dengan konsep  ideologi  bangsa  yang  berdasarkan  Pancasila.  Pandangan  materialisme- kapitalisme bahwa seorang dianggap baik dan bermoral bila sesuatu berguna dan bermanfaat  secara  material.  Seorang  dikatakan  kurang  bermoral  dan  nilai  atau ‘derajat’nya dalam masyarakat ketika seorang tidak mampu memberikan manfaat dan  kegunaan  secara  material. Mungkin,  bisa  dikatakan  bahwa  seorang  dianggap berhasil dan bermoral apabila memiliki prestasi tertentu, misalnya jabatan dan harta yang melebihi orang tuanya atau orang lain.
Adanya ‘pergeseran’ dalam pandangan moralitas sosial pada awalnya bisa pula  dipengaruhi  suatu  ideologi  kolonial  atau  dampak  sains-teknologi  yang berpengaruh  terhadap  perilaku  manusia.  Diceritakan  Socrates,  filosofis  Yunani, pernah prihatin dan menangis atas penemuan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini juga telah membuat prihatin dan ketakutan mendalam bagi penguasa Yunani ketika itu. Socrates mencoba memasukkan ajaran moral ke dalam sendi-sendi kekuatan dan politik. Kemampuan intuitif dan kognitif Socrates memberi argumen kepada rakyat Yunani  sehingga  mampu  mematahkan  ‘puisi-puisi’  penguasa  tentang  pentingnya moral dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Bertens, 2002, hal. 45). Einstein  juga  pernah  mengatakan  bahwa  ‘dalam  peperangan,  ilmu  menyebabkan manusia saling meracuni dan menjegal. Dalam perdamaian, ilmu membuat hidup dikejar waktu dan penuh tak menentu. Mengapa ilmu yang mudah menghemat kerja dan  membuat  hidup  manusia  lebih  mudah,  hanya  membawa  kebahagiaan  yang sedikit sekali bagi ‘kita’ kepada ‘kita’? Einstein dan Socrates mungkin benar, ilmu pengetahuan ternyata mendatangkan malapetaka bagi manusia. Ilmu pengetahuan politik,  ekonomi,  sosial,  informasi-komunikasi,  teknologi,  dan  militer mendatangkan  kesejahteraa  sekaligus  menimbulkan  malapetaka  bagi  manusia.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Seperti  diungkapkan  seorang  ahli  sosiologi,  Rene  Descartes,  bahwa  ‘ilmu  tanpa moral adalah buta, moral tanpa ilmu adalah bodoh’ (Hardiman, 2004, hal. 34).
Pengembangan  moralitas  sosial  dapat  dilakukan  melalui  pengembangan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak (dengan nilai-nilai agama). Pendidikan moral  tidak  hanya  mengandalkan  pengembangan  intelektual-kognitif,  tetapi  juga perlu  membangun  emosional-spiritual  yang  berfugsi  sebagai  jembatan  antara penilaian dan tindakan. Sisi emosional-spiritual meliputi kualitas nurani (merasakan kewajiban  melakukan  untuk  menjadi  benar),  harga  diri,  empati,  mencintai, pengendalian  diri dan  kerendahan  hati.  Pendidikan  moral  berbasis  agama  (Islam) tentunya bersumber dari ajaran Islam (al-qur’an dan Al-hadits) yang membutuhkan pengamalan (amaliyah )  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  bahasa  agama, karakter yang baik yang berbasis nilai-nilai agama dengan ‘mengetahui apa yang baik dan buruk’ (‘amar ma’ruf nahi munar ), menginginan yang baik ( hummah ), dan melakukan yang baik ( amal shalih ) (Octavia, 2014, hal. 17). Pendidikan moralitas ( moral education ) dan pendidikan karakter ( character education )  secara  substansial  tidak  banyak  perbedaan.  Pendidikan  karakter mengacu  pada  tiga  kualitas  moral,  yakni  kompetensi  (keterampilan,  sperti mendengarkan,  berkomunikasi  dan  bekerjasama),  kehendak  atau  keinginan  yang memobilisasi penilaian kita dan energi, dan kebiasaan moral (suatu disposisi batin yang  dapat  diandalkan  untuk  merespon  situasi  secara  moral  baik).  Pendidikan karakter,  karenanya,  lebih  kompleks  dari  pada  mengajar  matematika  sekalipun, dimana  pendidikan  karakter  meniscayakan  pengembangan  kepribadian  dan keterampilan. Hal ini merujuk pada tiga unsur utama dalam pembentukan karakter: mengetahui  kebaikan  ( knowing  the  good ),  mencintai  kebaikan  ( loving  the  good ), dan  melakukan  kebaikan  ( doing  the  good )  (Octavia,  2014,  hal.  18).  Dalam pendidikan  karakter,  kebaikan  itu  sering  kali  dirangkum  dari  sejumlah  sifat-sifat baik.  Jadi,  pendidikan  karakter  merupakan  upaya  untuk  membimbing  prilaku manusia untuk menuju standar-standar baku tentang sifat-sifat baik. Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di  sekolah.  Fokus  pendidikan  karakter  adalah  pada  tujuan-tujuan  etika,  dan prakteknya meliputi penguatan kecakapan-kecakapan penting meliputi perkembangan  sosial  atau  moralitas  sosial  kalangan  anak-anak,  remaja,  dan pemuda.
Dalam UU Dasar 1945 dikatakan: ‘Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’. Atas dasar itu, maka dalam  batang  tubuh  UUD  1945  diatur  hal  yang  berhubungan  dengan  ketuhanan,
seperti  tercantum  dalam  Pasal  29  ayat  1  dan  2:  (1)  Negara  berdasarkan  atas Ketuhanan Yang Maha esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  beribadah  menurut  agama  dan kepercayaan  itu.  Sebagai  konsekuensi  pentingnya  sikap  hidup  agamis  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah membentuk Departemen Agama pada  3  Januari  1946.  Tugas  pokok  Departemen  Agama  adalah  mengurus permasalahan  bertalian  dengan  kehidupan  beragama  bagi  masyarakat  Indonesia, salah satunya bertalian dengan masalah pendidikan agama (Ramayulis, 2012, hal. 363).
Dari  sekian  banyak  permasalahan  anak  usia  remaja  dan  pemuda,  Zakiah Daradjat  (2005,  hal.  145-147)  mengungkapkan  bahwa  permasalahan  anak  usia remaja dan pemuda dapat diklasifikasikan: (1) bertalian dengan masa depan dimana setiap remaja mendambakan masa depan yang lebih baik dengan penuh kepastian, tetapi  kadang-kadang  antara  cita-cita (ideal )  dan  realitas  ( actual )  tidak  selalu sejalan,  hal  ini,  akan  lebih  memudahkan  mereka  untuk  berperilaku  negatif;  (2) bertalian dengan keluarga/orang tua, dimana  adanya pertentangan antara anak-anak remaja dengan orang tua, yang bisa saja dipengaruhi faktor eksternal yang kurang edukatif; dan (3) bertalian dengan moral dan agama, dimana nilai-nilai moral yang tidak didasarkan dengan agama akan terus berubah sesuai dengan keadaan, waktu dan  tempat  yang  dapat  berakibat  kegoncangan  bagi  diri  anak  usia  remaja  dan pemuda  karena  merasa  hidup  tanpa  pegangan.  Nilai  yang  tetap  hidup  dan  tidak berubah merupakan nilai agama yang absolut dan berlaku sepanjang zaman yang tidak terpengaruh oleh waktu, tempat dan keadaan.
Pengembangan pendidikan karakter (akhlak) dan kepribadian (Jalaluddin, 2012,  hal.  201)  usia  anak-anak,  remaja,  dan  pemuda  dapat  dilakukan  dengan pentingnya  revitalisasi  pendidikan  agama,  yang  pada  akhirnya  sebagai  upaya penguatan moralitas sosial. Untuk itu, setidaknya ada tiga ‘iklim’ pendidikan yan berpengaruh  kuat  terhadap  proses  perkembangan  moralitas  sosial  mereka  (anak- anak, remaja, dan pemuda):  keluarga/orang tua, sekolah dan masyarakat. Ketiganya tidak  terpisah  satu  sama  lain,  bahkan  saling  bertautan  dan  membutuhkan  dengan rangkaian  tahapan-tahapan.  Keluarga  memiliki  peran  strategis  dalam  proses pendidikan  anak,  dan  sama-sama  bertanggung  jawab  dalam  masalah  pendidikan. Orang tua bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dan pengarahan yang benar yakni dengan menanamkan ajaran agama dan akhlak al karimah (Idi & Hd, 2016, hal. 151).
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Keluarga  memerlukan  suatu  teladan  bagi  anak-anaknya.  Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Misalnya, jika anak melihat orang tuanya selalu berbuat baik terhadap ibu bapak mereka (nenek dan kakek), selalu mendoakan dan  meminta  ampunan  Allah  Swt.  untuk  mereka,  selalu  menanyakan  berita  dan keadaan  mereka,  menenangkan  hati  mereka,  memenuhi  kebutuhan  mereka  dan memperbanyak  doa,  menyambung  tali  silaturahim  dengan  orang  lain  yang bersahabat  dengan  mereka,  menziarahi  kubur  mereka  (sudah  wafat)  bersadaqah, maka atas izin Allah Swt, anak itu akan meniru akhlak mulia ini. Pendidikan Islam memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan pengetahuan dan membina akhlak anak didik (al-Adawy, 2009, hal. 23). Al-Ghazali dalam Hamid Reza Alavi (2007, hal. 238-296) mengungkapkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terdepan dalam pendidikan anak. Anak dipandang sebagai suatu tabula rasa (kertas putih), dimana  orang  tua  bertanggung  jawab  mngembangkannya,  baik  bertalian  dengan perkembngan  bahasa,  tradisi  kultur,  dan  keyakinan  moral  dan  praktiknya.  Orang tualah yang berperan dalam mengembangkan karakter yang baik dalam kehidupan anak-anaknya dikemudian hari.
Dikatakan  Jalaluddin  (2015,  hal.  178)  bahwa  Islam  menempatkan  fungsi dan  peranan  orang  tua  begitu  penting  dalam  pendidikan,  terkhusus  dalam pendidikan keluarga. Dalam keluarga, orang memiliki peran utama, dimana suatu peran yang paling menentukan keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak-anak mereka, khususnya dalam hubungannya dengan pembentukan kepribadian. Dalam keluarga, orang tua terutama bapak (ayah) menempati posisi sebagai sosok teladan bagi  putera-puteri  mereka,  yakni  sosok  sebagai  model  dalam  pembentukan keperibadian mereka.
Selain itu, madrasah juga memiliki peranan srategis dalam mengmbangkan moralitas  sosial  usia  anak-anak  dan  remaja.    Arief  Subhan  (2012,  hal.  80) mengungkapkan bahwa madrasah merupakan khazanah lembaga pendidikan Islam yang  diwariskan  generasi  muslim  terdahulu.  Pada  periode  modern,  madrasah digunakan sebagai bentuk lembaga pendidikan yang memiliki ciri-ciri modern. Pada abad  ke-20,  dimana  sebagai  periode  kebangkitan  madrasah  di  Indonesia,  kaum muslimin  menggunakan  madrasah  sebagai  symbol  lembaga  pendidikan  Islam modern dengan cirri-ciri lembaga pendidikan klasikal, kurikulum terstruktur, ujian direncanakan periodik, kenaikan kelas dan sertifikat tanda lulus. Sistem pendidikan madrasah ini pada awalnya ditujukan dalam bentuk sistem klasikal dimana siswa dapat  memperoleh  pendidikan  agama  dan  umum  dengan  berimbang.  Dalam perkembangannya,  peran  dan  kontribusi  madarasah  sangat  signifikan,  sejak
berdirinya Departemen Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946 (Maksun, 1999, hal. 123).
Dalam  perkembangannya,  madrasah  telah  banyak  mengalami  perubahan secara  kuantitatif  dan  bahkan  kualitatif.    Hingga  1990-an,  masyarakat  masih memiliki  interes  yang  lebih  tinggi  terhadap  sekolah  umum  yang  dinilai  memiliki prestise yang lebih baik daripada madrasah. Disamping kualitas lebih baik, dengan masuk  sekolah  umum  agaknya  diandang  lebih  terbuka  terhadap  beragam  jenis lapangan pekerjaan. Kini, image itu sudah mulai berubah karena sejumlah madrasah di  kota-kota  besar  mulai  menunjukkan  kualitasnya  yang  lebih  baik  dan  sejajar dengan  sekolah  umum.  Salah  satu  kelebihan  madrasah,  kurikulumnya  cenderung universal dan tidak mendikotomikan ilmu agama dan ilmu umum (Idi & Hd, 2016, hal. 166).
Selanjutnya, keberadaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dan  universitas  memiliki  peranan  strategis  pula  terhadap  pembentukan  karakter (akhlak) dan keperidian serta moralitas sosial anak-anak, remaja dan generasi muda. Zakiah Daradjat (2005, hal. 147) menulis bahwa persoalan anak-anak, remaja dan pemuda sangat banyak seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Daradjat menganjurkan pentingnya pentingnya upaya pembinaan anak usia remaja, pemuda dan mahasiswa. Membina kehidupan beragama di sekolah dan universitas dengan  sasaran  kehidupan  beragama  pada  mereka  usia  muda  dalam pertumbuhannya, sekitar umur 18-24 tahun. Pemuda pada usia ini diklasifikasikan pada usia remaja dan dewasa muda yang bukan lagi anak-anak yang selalu dapat dinasihati,  dididik  dan  diajarkan  dengan  mudah.  Untuk  itu,  Muhaimin mengungkapkan jika krisis akhlak atau moral merupakan pangkal dari krisis multi- dimensional,  sedangkan  pendidikan  agama  Islam  banyak  menggarap  masalah akhlak, maka perlu ditelaah apa yang menjadi penyebab titik lemah dari pendidikan agama  itu  (Muhaimin,  2010,  hal.  22-23).  Seperti  diungkapkan  Mochtar  Buchori (1992), Muhammad Maftuh Basyuni (2004), bahwa pendidikan agama mengalami kegagalan karena mengandalkan aspek kognitif yang mengabakan aspek afektif dan psikomotorik,  sehingga  tidak  mampu  membentuk  pribadi-pribadi  bermoral.  Pada hal,  dikatakan  Harun  Nasution  (1995),  intisari  dari  pendidikan  agama  adalah pendidikan moral (Muhaimin, 2010, hal. 23).
Selanjutnya,  pesantren  (Mastuhu,  1994,  hal.  61;  Dhofier,  1994,  hal.  44) memiliki  peranan  strategis  dalam  mengembangkan  moralitas  sosial  anak  usia sekolah,  remaja  dan  pemuda.  Abdul  Malik  Fajar  (1998,  hal.  9)  mengungkapkan bahwa  pesantren  tidak  hanya  mampu  menjalankan  fungsi  tradisionalnya  tetapi
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
pesantren dalam mengembangkan pendidikan formalnya, menyebabkan keberadaan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dalam masyarakat sedikit mengalami perubahan.  Masyarakat  tidak  lagi  memandang  pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  yang  kurang  menjanjikan  masa  depan  dan  kurang  resonsif  terhadap tuntutan  dan  permintaan  saat  ini  dan  masa  datang.  Bagaimanapun  juga  dalam memilih pendidikan anak-anaknya, orang tua setidaknya  mempertimbangkan tiga hal  penting:  nilai  (agama),  status  sosial,  dan  cita-cita.  Hal  ini,  sejalan  dengan pandangan  Abdurrahman  Mas’ud  (2002,  hal.  26-34)  bahwa  hakikat  dan  watak pesantren baik sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai sosio-kultural politik, merupakan  refleksi  pesantren  sebagai  sebuah  budaya  yang  unik.  Karakteristik budaya pesantren, antara lain: modeling (ajaran Islam/uswatun khazanah), cultural resistance (mempertahankan budaya) dan budaya keilmuan yang tinggi.
Jadi,  persoalan  pembinaan  pendidikan  karakter  (akhlak)  dan  kepribadian pada anak usia sekolah, remaja dan mahasiswa/pemuda merupakan investasi sosial yang paling krusial. Dalam upaya membenahi merosotnya moralitas sosial. Maju- mundurnya bangsa sangat teretak pada moralitas sosial, oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia ( human resources ) paling diutamakan.  Penanaman nilai-nilai  pendidikan  agama  (Islam)  memerlukan  kontribusi  optimal  dari: keluarga/orang tua, sekolah/madrasah/universitas, masyarakat (kegiatan keagamaan dan  majelis  ta’lim),  dan  pemerintah  (melalui  kebijakan  strategis  yang  berpihak kepada segenap aspirasi masyarakat yang pluralistik).

## Kesimpulan
Berbagai fenomena sosial pada dekade terakhir cenderung  mengarah pada suatu  kondisi  degradasi  atau  ‘pergeseran’  moralitas  sosial  tanpa  terkendali.  Jika kondis  ini  tanpa  perhatian  semua  elemen  berbangsa  maka  biasa  saja  berdampak pada  proses  disorientasi  arah  dan  tujaun  kehidupan  berbangsa.  Untuk  itu, diperlukan  upaya  penguatan  moralitas  sosial  dari  berbagai  elemen  berbangsa dengan  pengembangan  pendidikan  karakter  atau  pendidikan akhlak  bagi  generasi muda  dalam  beragam  level  umurnya  (anak-anak,  remaja,  dan  pemuda) deyarakangan  perlunya  revitalisasi  dan  optimalisasi  peran  institusi  keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai ‘tri pusat’ pendidikan agama.
Kemajuan  bangsa  memperihatkan  adanya  keseimbangan  pembangunan fisik-material dan non-fisik-spiritual, sesuai dengan tujuan filosofis pembangunan nasional.  Keduanya  sama  pentingnya,  oleh  karenanya,  bila  terjadi  ketimpangan salah  satunya  akan  berdampak  pada  disorientasi  pembangunan  nasional.  Suatu
bangsa tidak pernah akan mengalami kemajuan dan berperadaban apabila anomali sosial  yang  melanda  anak-anak,  remaja,  dan  generasi  muda.  Semaju  apapun pembangunan  fisik-material  pada  suatu  bangsa  akan  sulit terwujud  menjadi  maju ( developed country ) tanpa didukung kualitas moralitas sosial ( social morality ) yang optimal  pula.  Sebagai  upaya  penguatan  moralitas  sosial  berbangsa  ke  depan, diperlukan perhatian seksama dan komitmen terhadap pentingnya keberpihakan dan optimalisasi pengembangan pendidikan karakter (akhlak) bagi semua ‘anak bangsa’ dengan identitas berbeda dalam masyarakat pluralistik secara sistemik dan integral.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017

## Daftar Pustaka
al-Adawy, S. M. (2009). Fikih Pendidikan Anak. Jakarta: Qisthi press. Alavi, H. R. (2007, September ). Islamic Vlues: a distinctive framework for moral education. Journal of Moral Education, 36 (3), 283-296. Bertens, K. (2002). Sejarah Filsafat Yunani. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Daradjat, Z. (2005). Ilmu Jiwa Agama. Bandung: Bulan Bintang. Dhofier,  Z.  (1994). Tradisi  Pesantren:  Studi  Kasus  tentang  Kehidupan  Kiai. Jakarta: LP3ES. Fajar, A. M. (1998). Madrasah dan tantangan Modernitas. Bandung: Mizan. Hall,  C.  S.,  &  Lindsey,  G.  (1993). Psikologi  Kepribadian  2  Teori-teori  Holistik (Organismik-Fenomenologis). Yogyakarta: Kanisius. Halstead, J. M. (2007). Islamic values: a distinctive framework for moral education?
Journal of Moral Education, 36 (3). Hardiman, F. B. (2004). Filsafat Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Idi,  A.,  &  Hd,  S.  (2016). Etika  Pendidikan:  Keluarga,  Sekolah  dan  Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jalaluddin. (2012). Psikologi Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jalaluddin. (2015). Mempersiapkan Anak Sholeh. Palembang: Noerfikri. Kartono, K. (2002). Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Grafindo. Kusmaryanto,  C.  B.  (2016). Bioetika:  Mendiskusikan  pertanyaan  dasar  tentang hidup  manusia  yang  menyangkut  berbagai  disiplin  ilmu. Jakarta:
KOMPAS.
Levine, D. U., & Havighurst, R. J. (1989). Society and Education. Boston: Allyn and Bacon.
Lickona, T. (1993, November 1). The Return of Character Education. Educational Leadership, 51 (3), 6-11. Maksun.  (1999). Madrasah:  Sejarah  dan  Perkembangannya. Jakarta:  Logos Wacana Ilmu. Mas’ud, A. (2002). Sejarah dan Budaya Pesantren dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mastuhu. (1994). Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS. Mufid, M. (2009). Etika dan Filsafat Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muhaimin.  (2010). Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Octavia, L. (2014). Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren. Jakarta: Rene Book dan Rumah Kitab. Ramayulis.  (2012). Sejarah  Pendidikan  Islam:  Napaktilas  Perubahan  Konsep, Filsafat  dan  Metodologi  Pendidikan  Islam  dari  Era  Nabi  SAW  sampai
Ulama Nusantara. Jakarta: Kalam Mulia. Rosyadi, K. (2004). Pendidikan Profetik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Sagala, S. (2013). Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sjarkawi.  (2011). Pembentukan  Kepribadian  Anak:  Peran  Moral,  Intelektual,
Emosional,  dan  Sosial  sebagai  Wujud  Integritas  Membangun  Jati  Diri.
Jakarta: Bumi Aksara. Subhan, A. (2012). Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-21: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Supiana.  (2011).  Pendidikan  Karakter  dalam  Perspektif  Ilmu  Pendidikan  Islam.
Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemiikiran Islam Indonesia . Suyanto, B. (2013). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.