INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 623-637 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)
Ranti Rafika Dewi 1 ✉ , Pendi Hasibuan 2 , Arsal 3 , Edi Rosman 4
Program Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Email : dewirantirafika@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
In  this  study,  the  authors  analyze  mashlahah  mursalah  in  assigning  number  4/Pdt.P/2022/PA.PP concerning  itsbat  marriage  for  underage  marriages.  This  research  uses  a  descriptive  analytical approach  with  a  normative  juridical  research  type.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  legal principles using qualitative data in the form of verbal words. The primary data sources used include Decree Number 4/Pdt.P/2022/PA.PP, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law. Data was collected by inventorying and classifying data, then analyzed by studying cases related to problems in the determination of number 4/Pdt.P/2022/PA.PP and related laws and regulations. This analysis uses maslahah mursalah to draw conclusions from the results of the analysis. The results showed that the legal considerations of the Panel of Judges in granting the application for itsbat marriage for underage marriages were based on Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning the prohibition of marriages between close families and Article 14 KHI concerning pillars of marriage. Apart from that, this consideration is also based on the benefit of the parties involved and the children, which is in accordance with the fiqh principle which states that rejecting losses must take precedence over  taking  benefits.  In  stipulating  Number  4/Pdt.P/2022/PA.PP,  the  Panel  of  Judges'  legal considerations  also  included  maslahah  mursalah,  because  by  granting  a  marriage  certificate  for underage marriages, the couple can register the marriage at the Office of Religious Affairs to protect their rights. civil rights of husbands, wives and children, as well as creating comfort, certainty and legal protection in society.
Abstrak
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menganalisis  mashlahah  mursalah  dalam  penetapan  nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP  tentang  pernikahan  itsbat  untuk  pernikahan  di  bawah  umur.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji asas-asas hukum dengan menggunakan data kualitatif yang berupa kata-kata verbal. Sumber data primer yang digunakan meliputi Surat Keputusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  Kompilasi Hukum  Islam.  Data  dikumpulkan  dengan  cara  menginventarisasi  dan  mengklasifikasikan  data, kemudian  dianalisis  dengan  mempelajari  kasus-kasus  yang  terkait dengan permasalahan  dalam penetapan  nomor  4/Pdt.P/2022/PA.PP  dan  undang-undang  serta  regulasi  terkait.  Analisis  ini menggunakan  maslahah mursalah untuk menarik kesimpulan  dari  hasil  analisis. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah bagi perkawinan di bawah umur didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan antara keluarga dekat dan Pasal 14 KHI tentang rukun nikah. Selain itu, pertimbangan tersebut juga berdasarkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dan anak-anak, yang sesuai dengan prinsip fikih yang menyatakan bahwa menolak kerugian harus didahulukan  daripada  mengambil  manfaat.  Dalam  menetapkan  Nomor  4/Pdt.P/2022/PA.PP, pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  juga  mencakup  mashlahah  mursalah,  karena  dengan memberikan itsbat nikah bagi perkawinan di bawah umur, pasangan tersebut dapat melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk melindungi hak-hak keperdataan suami, istri,  dan  anak-anak,  serta  menciptakan  ketertiban,  kepastian,  dan  perlindungan  hukum  dalam masyarakat.

## PENDAHULUAN
Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi  kelebihan  berupa  akal  dan  fikiran.  Sudah  menjadi  ketentuan,  sejak  manusia dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan dan lingkungan hidup. Manusia hidup bersama-sama untuk memenuhi kebutuhannya sehari- hari  baik  jasmani  maupun  rohani.  Pada  umumnya  seorang  pria  maupun  seorang perempuan timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Untuk itu, haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kekal dan tidak mudah diputuskan, yaitu ikatan akad nikah atau ijab kabul pernikahan. Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka akan hidup bersama dan berjanji akan setia membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah termasuk  untuk  melestarikan  keturunan  sebagai  salah  satu  tujuan  dari  pernikahan tersebut.(Abdurrahman,2004)
Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral serta memiliki tujuan yang sakral juga, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata hanya untuk  memuaskan  nafsu  birahi  yang  bertengger  dalam  tubuh  dan  jiwanya,  melainkan
untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi serta melindungi diantara  pasangan  suami  istri  dengan  didasari  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  yang mendalam. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan Islamiyah.(Mohammad Asmawi,2004)
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  dirubah  dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1  yang  menyatakan  bahwa  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pr ia dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.” Begitupun  yang  terdapat  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  2  yaitu  “Perkawinan menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”
Pernikahan sirri jika dikaitkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 bukanlah pernikahan yang sah walaupun sudah memenuhi syarat-syarat pada pasal 2 ayat (1) tetapi syarat  yang  terdapat  di  dalam  pasal  2  ayat  (2)  tidak  terpenuhi  maka  pernikahan  ini diangap  tidak  sah  menurut  hukum  negara,  sebab  antara  pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka pernikahannya tidah sah menurut hukum positif di Indonesia. (Rekso Wibowo,1982)
Sirri berasal dari bahasa Arab, “ رس ” yang berarti apa -apa yang dirahasiakan atau apa-apa  yang  disembunyikan  dalam  dirinya  atau  dalam  jiwanya,  kemudian  masuk  ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang oleh W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan dengan  kata- kata  “sir”  yang  berarti  ghaib  atau  rahasia  atau  sembunyi.  Bahasa  sirri selanjutnya dikaitkan dengan pernikahan, menjadi pernikahan sirri. Pernikahan sirri dalam bahasa sehari-hari adalah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai pencatat nikah, pernikahan ini dilakukan di depan angku qadhi atau kyai dengan  dua  orang  saksi  (terdapat  ijab  qobul)  atau  dapat  diartikan  pernikahan  tanpa ikatan hukum formil yang berlaku dan dinyatakan tidah sah menurut hukum positif. Dapat dikatakan bahwa pernikahan sirri adalah sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum negara karena tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.( Supriyadi,2007)
Selain  pencatatan  pernikahan  pemerintah  juga  menetapkan  terkait  batas  usia minimal pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  “Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun”. Namun p ada tanggal 14 Oktober 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  dimana  terdapat  perubahan  batas  minimal  umur pernikahan bagi perempuan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu “Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  perempuan  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun.”
Batas  usia  pernikahan  dimaksud  dinilai  telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas.  Dan diharapkan  juga  dapat  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  rendah  dan  dapat menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak- hak  anak  sehingga  dapat  mengoptimalkan  tumbuh  kembang  anak  termasuk pendampingan  orang  tua  serta  memberikan  akses  anak  terhadap  pendidikan  setinggi mungkin.
Untuk  menciptakan  kemaslahatan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2) Kompilasi  Hukum  Islam,  seseorang  yang  beragama  Islam  yang  telah  melangsungkan pernikahan secara sirri dan belum mencapai batas usia minimal pernikahan sesuai dengan ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  nomor  16  tahun  2019  tentang  perubahan undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  namun  tidak  dapat membuktikan  telah  terjadinya  pernikahan  tersebut  dengan  akta  nikah,  maka  dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya.
Salah  satu  Pengadilan  Agama  yang  ada  di  Indonesia  adalah  Pengadilan  Agama Padang Panjang yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, salah satu  yang  menjadi  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  Padang  Panjang  adalah perkara  Itsbat  Nikah.  Ada  perkara  itsbat  nikah  yang  diajukan  oleh  pasangan  yang melangsungkan pernikahan sirri dan salah satu pasangan masih berada di bawah umur seperti  perkara  Nomor  4/Pdt.P/2022/PA.PP  tentang  itsbat  nikah  yang  diajukan  oleh Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  mengaku  telah  melangsungkan  pernikahan  secara syari’at  Islam  pada  tanggal  26  November  2020,  sedangkan  umur  Pemohon  II  ketika melangsungkan  pernikahan  adalah  16  (enam  belas)  tahun  dan  ketika  mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Padang Panjang Pemohon II berumur 18 (delapan belas) tahun.
Dari segi eksistensi, mashlahah dibagi menjadi tiga macam, salah satunya adalah mashlahah mursalah.  Menurut Imam Malik,  mashlahah mursalah  adalah kemaslahatan
yang tidak ada pembatalannya oleh nas dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nas akan tetapi mashlahah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok.  Teori  mashlahah  mursalah  menurut  Imam  Malik  sebagaimana  dinukilkan  oleh Imam  Syatibi  dalam  kitab  al- I’tisam  adalah  suatu  kemaslahatan  yang sesuai  dengan tujuan, prinsip, dan dalil- dalil syara’, yang berfungsi untuk  menghilangkan kesempitan atau kemudaratan, baik yang bersifat daruriyyah (primer) maupun hajjiyyah (sekunder).( Abu Ishaq al-Syatibi,1975)
Itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur belum ada nash baik al- Qur’an maupun  hadits  serta  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  kebolehan atau menerima itsbat nikah di bawah umur dan tidak ada pula aturan yang melarang atau menolaknya. Jika dilihat dari Hukum Islam dengan dikabulkannya itsbat nikah terhadap pernikahan  di  bawah  umur  yang  terdapat  di  dalam  penetapan  Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP dapat dikategorikan kajian mashlahah mursalah.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Pada  penelitian  hukum  ini  yang  termasuk  data  kualitatif adalah penetapan hakim Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP perkara itsbat nikah yang diajukan oleh salah satu pasangan yang masih berada di bawah umur. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP  dalam  bentuk  salinan  penetapan.  Data  sekunder  yang  digunakan diantaranya:  buku tentang pernikahan, itsbat nikah, pernikahan di bawah umur, kitab- kitab  fikih  dan  ushul  fikih  tentang  mashlahah  mursalah,  jurnal  hukum,  dan  majalah- majalah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara mengenai itsbat nikah, pada dasarnya berbicara tentang nikah sirri yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu  melibatkan  petugas  dari  Kantor  Urusan  Agama  setempat  artinya  pernikahan tersebut tidak dicatat oleh perjabat yang berwenang. Nikah sirri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain  itu,  biasa  alasannya  untuk  menjaga  agar  tidak  terjerumus  kepada  hal-hal  yang dilarang oleh Agama.(Lukman A. Irfan,2007)
Nikah sirri secara agama Islam adalah sah dan dihalalkan atau diperbolehkan jika rukun dan syarat pernikahannya telah terpenuhi pada saat nikah sirri dilaksanakan. Rukun
nikah yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi nikah, adanya mahar atau maskawin,  adanya  ijab  kabul  atau  akad.(Miftah  Farid,1999)  Namun  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tidak  mensahkan  pernikahan  sirri,  karena  sebagai  warga  negara Indonesia,  umat  Islam  juga  dituntut  untuk  menjadi  warga  negara  yang  baik,  dengan mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Karena  itu,  orang  yang melakukan nikah sirri, dalam peraturan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan  sirri  tersebut  juga  dihukumi  sebagai  anak  di  luar  nikah.  Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
(1) Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  di  atas  dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilangsungkan secara sirri yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sah menurut hukum Islam tetapi tidak sah menurut hukum positif Indonesia,  karena  meskipun  telah  memenuhi  pasal  2  ayat  (1)  namun  pernikahan  sirri tersebut tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) yaitu pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pegawai  pencatat  nikah  Kantor  Urusan  Agama.  Hal  senada  juga  dijelaskan  dalam Kompilasi Hukum Islam  sebagai berikut:
Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 5
(1) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat;
(2) Pencatatan  perkawinan  tersebut  apada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
Pasal 6
(1) Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  5,  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan  di  hadapan  dan  di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah;
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
Hukum  positif  di  Indonesia  tidak  melegalkan  atau  mensahkan  pernikahan  yang
dilaksanakan  secara  sirri,  namun  Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  kelonggaran hukum  terhadap  pernikahan  sirri  yaitu  apabila  pasangan  suami  isteri  yang  telah melangsungkan pernikahan secara sirri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
(1) Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
(2) Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
(3) Itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b) Hilangnya Akta Nikah;
c) Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawian;
d) Adanyan  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan;
e) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Thaun 1974;
(1) Yang  berhak  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  adalah  suami  atau isteri,  anak-anak  mereka,  wali  nikah  dan  pihak  yang  berkepentingan dengan perkawinan itu.
Salah satu faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri adalah faktor belum cukup umur yang mana salah satu pasangan laki-laki maupun perempuan atau kedua-duanya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:
(1) Perkawinan hanya  diizinkan apabila pria  dan  perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
(2) Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak perempuan  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Batas  minimal  umur  pernikahan  di  dalam  ayat  (1)  undang-undang  tersebut  bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan  untuk  kawin  akan  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  rendah  dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
Apabila terjadi penyimpangan yaitu apabila pihak laki-laki dan perempuan masih berumur  di  bawah  19  (sembilan  belas)  tahun  maka  dapat  mengajukan  permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, serta didukung dengan bukti-bukti  yang  cukup  berupa  surat  keterangan  yang  membuktikan  bahwa  usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis setuju bahwa dispensasi nikah merupakan solusi  bagi  pasangan  yang  masih  berada  di  bawah  umur  tapi  akan  melangsungkan pernikahan,  begitupun  dengan  itsbat  nikah  juga  merupakan  sebuah  solusi  atas pernikahan yang dilakukan secara sirri dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan hanya  saja  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama.  Namun  pada kenyataannya masih ada pasangan di bawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan tanpa  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  ke  Pengadilan  Agama  dan  akhirnya menikah secara sirri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
Pada kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas yang bernama Woro Srihastuti Sulistyaningrum  mengungkapkan  bahwa  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  2021, angka pernikahan anak di Indonesia mencapai 9,23 persen pada tahun 2021. Di Indonesia, masih  juga  ditemukan  banyak  kasus  pernikahan  anak  di  bawah  tangan  (sirri).  Woro Srihastuti Sulistyaningrum memperkirakan bahwa lebih dari 330 ribu pernikahan anak dan remaja  setiap  tahunnya  tidak  dapat  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau Catatan Sipil karena tidak melalui pengadilan.
Menurut hemat penulis, pasangan yang masih berada di bawah umur yang telah melaksanakan  pernikahan  secara  sirri,  apabila  dilihat  dari  kacamata  undang-undang nomor 1 tahun 1974 di atas berarti telah melanggar dua aturan sekaligus. Pertama, aturan yang terdapat di dalam pasal 2 ayat (2) tentang pernikahan itu harus dicatat oleh pihak yang berwenang. Kedua, aturan yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) tentang batas
minimal usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun  aturan  perundang-undangan  memberikan  solusi  terhadap  pernikahan  yang tidak tercatat dengan adanya itsbat nikah dan pernikahan di bawah umur dengan adanya dispensasi  nikah,  namun  hal  tersebut  sangat  berpotensi  terjadinya  penyelundupan hukum, karena masih ada celah-celah hukum yang masih bisa diakali oleh orang tua nakal untuk melakukan penyeludupan hukum dengan dalih atas dasar keadaan terpaksa atau memaksakan diri melaksanakan pernikahan terhadap anaknya sedangkan usianya masih di bawah batas minimal yang telah ditentukan undang-undang.
Problematika  tersebut  menimbulkan  dilematis  karena  di  satu  sisi  pasangan  yang telah  melangsungkan  pernikahan  sirri  sementara  masih  berada  di  bawah  umur  telah melakukan penyelundupan hukum dan melanggar dua aturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sekaligus, di sisi lain ada hak-hak keperdataan bagi pasangan tersebut yang harus dipertimbangkan juga terlebih lagi jika pasangan nikah sirri di bawah umur tersebut telah mempunyai keturunan atau anak yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi pasangan  nikah  sirri  di  bawah  umur  tersebut.  Oleh  karena  itu  untuk  memenuhi  hak keperdataan  dan  demi  kemaslahatan  bagi  pasangan  nikah  sirri  di  bawah  umur  maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Seperti kasus yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP dimana salah satu pihak yaitu Pemohon II masih berumur 16 (enam  belas)  tahun  ketika  melangsungkan  pernikahan  secara  sirri  dan  berumur  18 (delapan belas) tahun ketika mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Padang Panjang.
Alasan  majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  itsbat  nikah  dalam  penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP menurut analisa penulis adalah sebagai berikut:
Pertama, pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah  memenuhi Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi  bahwa  “untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara syariat Islam dan tidak tercatat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi bahwa “tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”,  namun  pernikahan  Pemohon  I  dan Pemohon II berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan keterangan  dua  orang  saksi  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
Kedua,  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  dilangsungkan  secara  sirri tersebut  telah  memenuhi  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
perkawinan yang berbunyi “perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun   ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda,yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai  bibi  atau  kemenakan  dari  isteri,  dalam  hal  seorang  suami  beristeri  lebih  dari seorang  dan  mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang berlaku, dilarang kawin. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan keterangan Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan  dikuatkan  dengan  keterangan  dua  orang  saksi menyatakan bahwa tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan,  oleh  karena  itu  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tersebut  telah memenuhi  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menyatakan  tentang larangan pernikahan.
Ketiga,  berdasarkan  mashlahah  karena  ketika  mengajukan  itsbat  nikah  ke Pengadilan Agama Padang Panjang umur Pemohon II masih 18 (delapan belas) tahun dan ketika melangsungkan pernikahan umur Pemohon II masih 16 (enam belas) tahun, yang senyatanya masih dibawah batas usia menikah sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  yaitu  19  (sembilan  belas)  tahun,  namun  majelis  hakim mempertimbangkan demi kemaslahatan (yang terbaik) bagi Pemohon I, Pemohon II dan anak  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sehingga  permohonan  itsbat  nikah  Pemohon  I  dan Pemohon II dikabulkan meskipun salah satu pihak masih berada di bawah umur.
Menurut penulis, Majelis Hakim menilai dari fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan sebagai pembuktian dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan ketika akan  mengambil  sebuah  keputusan,  dan  kemudian  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini menerapkan  mashlahah  setelah  menggali  bagaimana  hukum  yang  akan  diterapkan dalam kasus ini dengan kata lain Majelis Hakim telah melakukan penemuan hukum atau ijtihad bahwa demi kemaslahatan (yang terbaik) bagi Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut karena jika permohonannya ditolak akan dapat memberi mudarat kedepannya terhadap  hak-hak  keperdataan  pasangan  tersebut  terutama  terhadap  hak-hak keperdataan anak yang dilahirkan.
Menurut penulis, bahwa mashlahah yang dijadikan dasar pijakan dalam penetapan Nomor  4/Pdt.P/2022/PA.PP  tentang  itsbat  nikah  bagi  pasangan  yang  telah
melangsungkan  pernikahan  sirri  sementara  salah  satu  pihak  masih  di  bawah  umur termasuk mashlahah mursalah, meskipun dalam pertimbangan hukum hanya disebutkan demi  kemaslahatan  para  pihak  dan  anak  tanpa  menyebutkan  lebih  rinci  tentang mashlahah mursalah. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara tekstual  dalam  al- Qur’an  dan  Hadits  dapat  dibuat  suatu  aturan  berdasarkan  nilai kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemudaratan. Oleh karena kasus itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur ini tidak ada aturannya dalam al- Qur’an, hadits dan tidak ada juga di dalam peraturan perundang-undangan yang membolehkan dan tidak ada pula aturan yang melarang atau menolaknya, maka dapat diberlakukan mashlahah mursalah terhadap kasus tersebut.
Salah satu manfaat dari adanya itsbat nikah bagi pasangan yang masih di bawah umur adalah terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Menurut As-Syatibi bahwa Allah menurunkan syariat tiada lain kecuali untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan ( بلج
حلاصملا
و ءرد دسافملا ).(Abu Ishaq Al-Syatibi,1997) Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum  yang  Allah  tentukan  hanyalah  untuk  kemaslahatan  manusia  itu  sendiri.  Jika dianalogikan, ketentuan mengenai itsbat nikah dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  lain  dimaksudkan  untuk  lahirnya  kemanfaatan  atau kemaslahatan bagi umat manusia.
Imam Syatibi memberikan syarat-syarat terkait  penggunaan mashlahah mursalah sebagai berikut:
A. Mashlahah bersifat rasional, kemaslahatan dalam sebuah kasus harus dapat dicerna  tidak  abstrak  dan  bias.  Artinya  kemaslahatan  syariat  yang  berupa ibadah mahdah tidak tergolong dari hal ini, mengingat karakteristik ibadah bersifat  dogmatis  yang  mengatur  urusan  manusia  dengan  Tuhan  yang terlepas dari rasionalitas. Mashlahah hanya berlaku umum pada urusan non ibadah seperti muamalah yang kaitannya adalah hubungan seorang manusia dengan manusia lain. Rasio mashlahah mendorong kasus-kasus baru harus dicerna  dan  ditelaah  dengan  teliiti  apakah  mengandung  mashlahah  yang dikandung  benar- benar  rasional  sehingga  dapat  menjamin  tujuan  syari’ (maqasid syariah);
B. Sesuai dengan maqasid syariah secara umum, keberadaan mashlahah harus sejalan  dengan  prinsip-prinsip  maqasid  syariah  bukan  malah  bertolak belakang.  Mashlahah  dikembangkan  guna  mewujudkan  maksud  syara’ dimana kasus-kasus baru terus bermunculan sedang bahan hukum dari al- Quran dan hadits tidak dapat diproduksi lagi. Oleh karenannya kasus-kasus
yang memiliki kemaslahatan perlu dikaji dan digali apakah telah mendekati atau sesuai dengan syariat Islam. Pentingnya memahami korelasi mashlahah sebuah  kasus  dengan  maqasid  syariah  agar  kemaslahatan  yang  dicakup memiliki  kontribusi  dalam  upaya  menegakkan  prinsip-prinsip  syariat  Islam berupa penjaminan atas hal pokok manusia;
C. Mendukung  primer  (dharuri)  serta  menghilangkan  kesusahan,  mashlahah memiliki potensi pengembangan dan pemenuhan atas hal-hal primer serta memberikan  jaminan  proteksi  atas  berbagai  kerugian-kerugian  yang ditimbulkan.  Mashlahah  memiliki  sinergitas  kuat  guna  mengayomi  fungsi primer  manusia.  Di  samping  itu  mashlahah  juga  berperan  penting  guna memenuhi  hal-hal  tersier  dimana  fokus  mashlahah  adalah  dengan memberikan  kemudahan  bagi  manusia.  Dengan  demikian  mashlahah berbicara dua hal sekaligus. Pentingnya peran penjaminan atas hal dharuri dan  hajiyah  yang  memberikan  efek  berantai  bagi  keberlangsungan  hidup manusia.(Syatibi,2006)
Menurut penulis, itsbat nikah terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan secara  sirri  dan  masih  di  bawah  umur  jika  dihubungkan  dengan  menggunakan  syarat mashlahah mursalah Al-Syatibi tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut:
A. Bahwa ketentuan mengenai itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur tidak diatur baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al- Qur’an dan Hadits), dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal  istilah  itsbat  nikah  terhadap  pernikahan  yang  dilaksanakan  di bawah umur, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori maslahah  mursalah  dan  karena  salah  satu  kriteria  dari  teori  mashlahah mursalah  adalah  tidak  adanya  dalil  khusus  yang  menunjukannya  atau menolaknya;
B. Bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian,  kematian  dan  lain-lain,  mutlak  diperlukan.  Karena  jika  tidak dilakukan  pendataan  tersebut  akan  menimbulkan  ketidakteraturan  dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya itsbat nikah bagi pernikahan di bawah umur yang tidak dicatat sesuai dengan maqasid syari’ah;
C. Bahwa  itsbat  nikah  telah  memberikan  kemaslahatan/keadilan  sosial  bagi seluruh  masyarakat  Indonesia  secara  umum  tidak  terbatas  pada  pribadi,
agama  atau  golongan  tertentu,  oleh  karena  itu  yang  ditegakkan  adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Hal itu sejalan dengan kaidah fikih yang artinya “kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan individu”;
D. Bahwa  dengan  tidak  dilakukannya  pencatatan  pernikahan,  maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan pernikahan untuk ketentraman tidak terpenuhi,  hal  itu  berarti  tujuan  primer  (dharuri),  berupa  hifz  al-nasl (memelihara  keturunan/  kehormatan)  dan  hifz  al-mal  (memelihara  harta) tidak tercapai. Akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:
1) Memelihara keturunan (hifz al-nasl), adapun alasan kenapa itsbat nikah terhadap pernikahan  di  bawah  umur  ini  tujuannya  untuk  memelihara  keturunan  adalah karena  apabila  dari  pernikahan  sirri  pasangan  di  bawah  umur  tersebut  telah mempunyai anak sedangkan pernikahannya tidak tercatat maka status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah dan hubungan keperdataannya hanya  dinasabkan  kepada  ibunya  serta  dalam  akta  kelahiran  anak  hanya  akan tercantum nama ibu tanpa ada nama ayahnya. Oleh karena itu dengan adanya itsbat nikah ini dapat memberikan kemaslahatan atau manfaat bagi pasangan di bawah  umur  terutama  terhadap  anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  sirri  di bawah umur tersebut;
2) Memelihara  harta  (hifz  al-mal),  adapun  alasan  kenapa  itsbat  nikah  terhadap pernikahan di bawah umur ini tujuannya untuk memelihara harta adalah karena salah  satu  tujuan  diberlakukannya  pencatatan  pernikahan  adalah  untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, isteri dan anak) berupa hak atas harta, seperti biaya nafkah, harta bersama, harta waris, dan lain-lain. Dengan demikian, itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur di sini  bermuara  pada  menolak  kemudaratan/kerugian  bagi  seluruh  anggota keluarga  dan  dapat  memberikan  kemaslahatan/manfaat  berupa  perlindungan hukum atas harta seseorang.
Penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam penetapan nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP  yang  menyatakan  bahwa  meskipun  pada  saat  mengajukan permohonan umur Pemohon II masih 18 (delapan belas) tahun, yang senyatanya masih dibawah batas usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun majelis hakim telah mempertimbangkan demi kemaslahatan (yang terbaik) bagi Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi
Copyright @ Ranti Rafika Dewi, Pendi Hasibuan, Arsal, Edi Rosman
sebagai berikut:
ُ ء ْرَد ُِدِساَفَمْلا
ُ مَّدَق م ىَلَع ُِبْلَج ُِحِلاَصَمْلا
Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;
Itsbat nikah terhadap pasangan di bawah umur ini sangatlah penting karena dengan diajukan  itsbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama  dan  dikabulkan  maka  pasangan  di  bawah umur  tersebut  dapat  mencatatkan  pernikahannya  ke  Kantor  Urusan  Agama  karena pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya itsbat nikah  yang  bermuara  pada  pencatatan  nikah  ini  akan  berupaya  melindungi  nilai mashlahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  menurut  penulis  bahwa  itsbat  nikah  terhadap pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur meskipun melanggar dua aturan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 sekaligus yaitu pencatatan pernikahan dan batas minimal usia pernikahan, namun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat  oleh  pejabat  yang  berwenang  meskipun  masih  di  bawah  umur  lebih menimbulkan dan mengakibatkan dampak yang negatif atau mudarat yang lebih besar bagi  pasangan  tersebut  dan  bisa  mendatangkan  mudharat  di  kemudian  hari  apabila pernikahannya  tetap  tidak  dicatatkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  terutama  apabila pasangan tersebut telah mempunyai anak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang  terbaik)  yaitu  dengan  mengajukan  itsbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama  sekalipun pernikahan tersebut dilangsungkan di bawah umur.

## SIMPULAN
Dasar  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dalam  mengabulkan  permohonan itsbat  nikah  terhadap  pernikahan  di  bawah  umur  yang  terdapat  di  dalam  penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP adalah sebagai berikut:  Pertama, Pasal  8  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan tentang larangan pernikahan antara  dua  orang  yang  berhubungan  darah,  berhubungan  semenda,  berhubungan susuan,  berhubungan  saudara  dan  mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau peraturan  lain  yang  berlaku.  Kedua,  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  rukun pernikahan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Ketiga, demi kemaslahatan (yang terbaik) bagi para pihak dan terutama terhadap anak,  hal  ini  sesuai  pula  dengan  kaidah  fiqh  yang  berbunyi  “menolak  kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamaka n) daripada mengambil kemaslahatan”.
Pertimbangan  hukum  majelis  hakim  yang  ada  di  dalam  penetapan  Nomor
4/Pdt.P/2022/PA.PP  tentang  Itsbat  nikah  terhadap  pasangan  di  bawah  umur  terdapat mashlahah  mursalah  karena  dengan  dikabulkan  itsbat  nikah  terhadap  pernikahan  di bawah  umur  ini  maka  pasangan  di  bawah  umur  tersebut  dapat  mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum, sehingga hak-hak keperdataan suami, isteri dan anak dapat terpenuhi. Dengan adanya itsbat nikah yang bermuara pada pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai mashlahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 2004. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Presindo, Abu Ishaq al-Syatibi. 1975. al- I’ti ṣ am, Jilid II. Beirut: Dar al- Ma’rifah,
Asmawi Mohammad. 2004. Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet. 1. Yogyakarta:
Darussalam,
https://www.voaindonesia.com/a/angka-perkawinan-anak-di-indonesia-turun-jadi-9-23- persen-pada-2021-/6688135.html, yang diakses pada tanggal 20 Oktober 2022
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, 5 dan 6
Kompilasi Hukum Islam Pasal 7
Lukman A. Irfan. 2007. Nikah. Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani,
Miftah Farid, 150 Masalah Nikah Keluarga, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999 Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Supriyadi. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Kudus, Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol. 16 No. 1,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal I
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7