## AFILIASI:
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
*KORESPONDENSI: gitadamanikgita@gmail.com
THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: https://e- journal.umc.ac.id/index.php/JPK
DOI: 10.32534/jpk.v10i1.3725

## CITATION:
Damanik, G., & Nasution, J. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PAYROLL SYSTEM. Jurnal Proaksi, 10(1), 42 - 55. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3725
Riwayat Artikel : Artikel Masuk: 13 Februari 2023
Di Review: 22 Februari 2023
Diterima: 30 Maret 2023

## ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PAYROLL SYSTEM
Gita Nurul Fitri Damanik 1 * , Juliana Nasution 2

## Abstrak
Potensi  zakat  di  Indonesia  sangat  tinggi  tetapi  realitanya penghimpunan  zakat  masih  rendah.  Dengan  adanya  berbagai layanan  dari  Baznas,  contohnya  zakat  via  payroll  system seharusnya  dapat  meningkatkan  penerimaan  dana  zakat  di Indonesia. Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kota  Pematang  Siantar.  Periode  penelitian  yang  digunakan adalah 2 tahun sebelum (2017-2018) dan 4 tahun setelah (2019- 2022).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan payroll system. Analisis Perbandingan berbagai aspek penerimaan dana zakat  berdasarkan  tujuan  dari payroll  system ,  yang  meliputi peningkatan jumlah zakat yang diterima, penyederhanaan waktu, dan  optimalisasi  zakat  profesional  dengan meningkatkan  jumlah muzzaki.  Analisis Independent  Sample  T-Test digunakan  dalam penelitian  kuantitatif  komparatif  ini  untuk  mengetahui  apakah nilai  rata-rata  dana  zakat  yang  diterima  sebelum  dan  sesudah payroll  system sama  atau  tidak  berbeda  nyata.  Uji  normalitas data  lebih  unggul  dari  uji  grafik  dibandingkan  uji  asumsi tradisional.  Rasio  zakat  profesi  ditunjukkan  dengan  kesimpulan pengujian  hipotesis.    Nilai  Sig.  (2-tailed)  sebesar  0,523  >  0,05, sesuai  dengan  ketentuan  pengambilan  keputusan  didalam  uji independent  sample  t  test  maka  dari  itu  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  H 0 diterima  dan  H a ditolak.  Kesimpulan  yang dapat  diambil  adalah  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  yang sangat  signifikan  diantara  penerimaan  dana  zakat  sebelum  dan sesudah diterapkannya payroll system.
Keywords: Zakat, Zakat Profesi, Payroll System

## Abstract
The potential for zakat in Indonesia is very high but in reality the collection  of  zakat  is  still  low.  With  the  existence  of  various services from Baznas, for example zakat via the payroll system, it should be able to increase the receipt of zakat funds in Indonesia. This research was conducted at the National Amil Zakat Agency, Pematang  Siantar  City.  The  research  period  used  was  2  years before  (2017-2018)  and  4  years  after  (2019-2022).  This  study aims to compare the receipt of zakat funds before and after the implementation  of  the  payroll  system.  Comparative  analysis  of various  aspects  of receiving zakat funds  based on the objectives of  the  payroll  system,  which  includes  increasing  the  amount  of zakat  received,  simplifying  time,  and  optimizing  professional

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
zakat by increasing the number of muzzaki. In this comparative quantitative  study,  the  Independent  Sample  T-Test  analysis  was used  to  determine  whether  the  average  value  of  zakat  funds received before and after the payroll system was the same or not significantly  different.  When  compared  to  the  conventional assumption test, the data normality test performs better than the graph  test.  The  conclusion  of  the  hypothesis  testing  reveals  the ratio  of  professional  zakat.  Sig.  Value  of  0.523  (two-tailed) greater than 0.05, the independent sample t test can be used to determine  whether  H 0 is  accepted  or  rejected.  As  a  result,  it  is possible  to  draw  the  conclusion  that  there  is  no  real  and significant  difference  in  the  average  results  of  receiving  zakat funds  prior  to  and  following  the  implementation  of  the  payroll system.
Keywords: Zakat, Proffesion Zakat, Payroll System

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  berencana  menerbitkan  peraturan  presiden  untuk  mengumpulkan zakat  penghasilan  sebesar  2,5%  dari  pegawai  negeri  yang  beragama  Islam  sejak  awal  tahun  2018 (ASN).  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  akan  mengelola  langsung  dana  yang  diambil  dari  gaji ASN tersebut. Pemerintah menekankan bahwa penyelesaian pembayaran zakat penghasilan bersifat sukarela (Yustisia  &  Susilowati,  2020) .  ASN  dapat  mengajukan  keberatan  jika  tidak  ingin  gajinya dikeluarkan untuk zakat.  Tujuan pemerintah hanya untuk memudahkan ASN yang akan membayar zakatnya.  Pemerintah  berharap  peraturan  ini  menjadikan  zakat  sebagai  jalan  untuk  mengurangi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Meski hal ini masih dalam pembahasan di tingkat nasional,  sejumlah  daerah  telah  menerapkan  pemotongan  zakat  dari  pendapatan  ASN  untuk disalurkan  melalui  BAZNAS  di  daerah  yang  berada  di  bawah  pemerintah  daerah.  Seperti  halnya  di BAZNAS Kota Pematang Siantar sudah menerapkan payroll system sejak tahun 2019.
Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pematang Siantar adalah salah satu lembaga pemerintahan yang  mengumpulkan,  mendistribusikan  zakat  di  Kota  Pematang  Siantar.  Zakat  di  Kota  Pematang Siantar sejauh ini sudah mengalami peningkatan walaupun belum terlalu signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan  data  laporan  keuangan  BAZNAS  Kota  Pematang  Siantar  pada  tahun  2022  jumlah penerimaan  zakat  mencapai  Rp  163.635.000  ini  menurun  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  Rp 408.600.000. Allah mewajibkan zakat dengan firman-Nya pada surah At-taubah ayat 103 :
ۡمِهۡيَلَع ِ لَص َو اَهِب مِهيِ ك َزُت َو  ۡمُه ُرِ هَطُت ٗةَقَدَص  ۡمِهِل ََٰو ۡمَأ  ۡنِم ۡذُخ َّنِإ َص نَكَس  َكَت َٰوَل ِلَع ٌعيِمَس ُ َّللَّٱ َو ۡۗۡمُهَّل ٌمي
”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”.
Konsep  zakat  berdasarkan  surat  Al-Taubah  :  103  adalah  zakat  menjadi  sistem  wajib  yang pengelolaannya  dilakukan  oleh  pemerintah;  dan  fungsi  zakat  bagi  masyarakat  menurut  surat  Al- Taubah  :  103  adalah  menciptakan  keseimbangan  kehidupan  masyarakat  dengan  terciptanya  rasa aman, tenteram dan harmonis dalam masyarakat. Sedangkan fungsi zakat bagi perekonomian adalah peningkatan  daya  beli,  produktivitas,  investasi  dan  pengentasan  kemiskinan (Alfaizin  et  al.,  2018). Adapun  yang  dimaksud  dengan  “Zakat  Profesi”  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  berdasarkan penghasilan  seseorang  dari  pekerjaan  atau  profesinya.  Ada  banyak  jenis  profesi  yang  termasuk dalam kategori ini. Seseorang  diwajibkan membayar zakat selama profesinya menghasilkan income atau penghasilan yang mencapai ukuran nisab (Herman et al., 2020).

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
Muzakki  tentunya  akan  merasa  lebih  mudah  untuk  membayar  zakat  sekarang  karena BAZNAS menyediakan berbagai layanan zakat. Layanan payroll system zakat merupakan salah satu program layanan zakat BAZNAS. Salah satu jenis layanan zakat yang mengambil potongan langsung dari  gaji  karyawan  melalui  sistem  penggajian  adalah  zakat (Saprida,  2016). Di  Indonesia,  potensi penghimpunan  zakat  yang  sangat  besar  belum  terealisasi  sebagai  kekuatan  yang  nyata.  potensi penghimpunan zakat nasional melebihi Rp. 252 triliun, tetapi pada tahun 2018 BAZNAS hanya dapat menerima 8,1 triliun. Hal ini menunjukkan baru 3,2% dari potensi zakat yang terkumpul. Tentunya hal  ini  tetap  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah,  instansi,  dan  lembaga  penghimpun  zakat untuk mendorong masyarakat muslim Indonesia membayar zakat di BAZNAS. Untuk memaksimalkan peran  zakat,  pemerintah  saat  ini  sedang  mengkaji  kemungkinan  pendapatan  zakat.  Masalah  ini diharapkan  dapat  diselesaikan  dengan  optimalisasi  penghimpunan  dan  pendistribusian  zakat (Yustisia & Susilowati, 2020).
Di Indonesia, potensi pengelolaan zakat didukung oleh penduduk muslim yang cukup besar (Soemitra  &  Nasution,  2021) .  Potensi  zakat  di  Indonesia  telah  menjadi  bahan  kajian  sejumlah penelitian.  Riset  yang  dilakukan  Khairul  Rijal  dan  Nilawati  pada  2019  lalu  memperkirakan  potensi penerimaan  dana  zakat  di  Indonesia  diproyeksikan  mencapai  Rp  217  triliun  yang  dihitung  dari berbagai sumber, termasuk pendapatan dan bisnis. Pada tahun 2010, potensi ini mencapai 3,4% dari PDB Indonesia. Jika zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak, maka potensi pengumpulannya bisa mencapai 3,4% dari PDB. (Rijal, 2019) .
Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2020) Selama tiga tahun terakhir, lembaga amil zakat resmi  telah  mengumpulkan  zakat  rata-rata  23,3%  lebih  banyak.  Sementara  itu,  produk  nasional bruto  Indonesia  secara  konsisten  meningkat  sekitar  5%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat yang  terkena  dampak  kewajiban  zakat  (Muzakki)  semakin  sadar  bagaimana  menyalurkan  zakatnya ke  lembaga  amil  zakat  resmi.  Cara  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  dana  zakat  sangat bervariasi,  namun  pengelolaan  zakatnya  sama.  Namun,  terlepas  dari  anggapan  sejumlah  sumber yang tidak halal dan jumlah muzakki di Indonesia, para ahli menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat masih jauh dari potensinya.
Umat Islam sangat  diuntungkan dengan adanya zakat yang memiliki potensi ekonomi yang sangat  besar.  Potensi  ekonomi  ummat  yang  masih  belum  dimanfaatkan  harus  digali  dan dikembangkan  untuk  membiayai  berbagai  bidang  pembangunan,  termasuk  peningkatan  sosial, pendidikan, mental, dan produktivitas. Jika zakat fitrah dan zakat maal dikelola dengan baik, maka dapat  ditentukan  bahwa  umat  Islam  Indonesia  menggunakan  zakat  tersebut  sebagai  sumber penghasilan.  Ibnu  Sabil,  fakir  miskin,  dan  lain-lain  semuanya  telah  melihat  peningkatan  kualitas hidup mereka. Sejatinya umat Islam Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yang dapat menunjang kepentingan umat Islam di berbagai bidang kehidupan dan kemasyarakatan. (Lutfiyanto, 2020).
Pada  2020,  potensi  zakat  Indonesia  mencapai  327,6  triliun.  Besarnya  potensi  ini  diikuti dengan  peningkatan  penghimpunan  zakat  setiap  tahunnya (Zayadi,  2022) .  Data  Statistik  Zakat Nasional  2019  menunjukkan  bahwa  penghimpunan  zakat  meningkat  signifikan  sebesar  122%  atau sekitar  Rp  4,5  triliun  dalam  tiga  tahun  antara  2015  dan  2018 (Adinugroho,  et  al.  2019) .  Ketika peraturan  yang  berlaku  mewajibkan  pemotongan  zakat  dari  penghasilan  seperti  pemotongan  gaji karena  pajak,  potensi  ini  nilainya  melebihi  potensi  zakat  saat  ini.  Realitanya  ,  besarnya  potensi tersebut  belum  terealisasi  secara  optimal.  Pada  tahun  2020  pendapatan  yang  didapat  dari pendanaan sebesar  2,61 triliun atau 21% dari total pendapatan, dan dana yang disalurkan sebesar Rp. 2,39 triliun atau 20,76 persen dari total distribusi di seluruh tanah air. Di sisi lain, hampir 50% dari  zakat  fitrah  dan  OPZ  yang  tidak  dilaporkan  dikumpulkan  dan  disalurkan  dalam  pembinaan. Sebagai  koordinator  pengelolaan  zakat  di  Indonesia,  BAZNAS  tetap  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan  pengelolaan  zakat (Pusat  Kajian  Strategis  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Puskas

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
Baznas),  2021) Dengan  demikian,  capaian  penghimpunan  zakat  nasional  jelas  akan  berdampak signifikan jika potensi tersebut bisa dimaksimalkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat penerapan payroll system dan  perbedaan  penerimaan  dana  zakat  sebelum  dan  sesudah  sistem  tersebut  diterapkan. Program  zakat  profesi  melalui payroll  system Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Pematang  Siantar menjadi fokus kajian ini. Pematang Siantar merupakan kota yang terdapat mayoritas agama islam. Di kota  Pematang  Siantar  ini  tentunya  terdapat  beberapa  lembaga  amil  zakat  salah  satunya  adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Pematang Siantar. Dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Pematang Siantar masih baru terbentuk tetapi untuk struktur dan system organisasinya sudah cukup baik sejak 2017. Layanan zakat seperti zakat digital, zakat via payroll system sudah diterapkan di BAZNAS Kota Pematang Siantar ini. Beberapa pegawai teridentifikasi mengikuti pembayaran zakat melalui payroll system di  Baznas  Kota  Pematang  Siantar.  Namun,  tercatat  sangat  sedikit  karyawan  yang  mau menggunakan payroll  system ini  untuk  membayar  zakat.  Dan  masih  kurangnya  sosialisasi  BAZNAS Kota  Pematang  Siantar  terkait  penggunaan payroll  system ini.  Dengan  adanya  zakat  via payroll system seharusnya  para muzakki  khususnya  ASN  Kota  Pematang  Siantar  dapat lebih  mudah  untuk membayarkan  zakatnya  di  BAZNAS  Kota  Pematang  Siantar  tetapi  dalam  hal  ini  masih  sedikit  dan belum seluruhnya instansi menggunakan zakat via payroll system ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk  menganalisis  apakah  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  penerimaan  dana  zakat  sebelum dan sesudah penerapan payroll system.

## KAJIAN PUSTAKA

## Zakat dan Zakat Profesi
Setiap  muslim  yang  memiliki  harta  dengan  kadar  tertentu  dan  memenuhi  syarat  wajib membayar  zakat.  Dari  segi  pengajaran  dan  pengembangan,  zakat  merupakan  salah  satu  bentuk ibadah maliyah  ijtima'iyyah yang  menempati  posisi  strategis  yang  signifikan  dan  berpengaruh signifikan  terhadap  kesejahteraan  umat. (Rusdan,  2021) .  Keberadaan  zakat  dianggap  sebagain Ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah , mengacu pada fakta bahwa zakat merupakan komponen penting dari Islam seseorang.
Salah satu ibadah utama Islam dan salah satu dari lima rukun adalah zakat. Ibadah zakat juga mengandung  keberkahan (Nasution,  2017) .  Di  Madinah,  Nabi  Muhammad  SAW  menekankan wajibnya zakat, menjelaskan pendiriannya tentang Islam, memuji mereka yang melakukannya, dan mengancam  mereka  yang  tidak  melakukannya  dengan  berbagai  cara.  Jika  syarat  dan  rukunnya terpenuhi, maka ibadah dikatakan sah. Salah satu rukun zakat adalah melepaskan sebagian nishab, menjadikannya milik orang miskin, dan memberikannya kepada orang tersebut atau wakilnya, imam atau pemungut zakat. Ada dua persyaratan untuk zakat yaitu adalah syarat wajib dan syarat sah.
Mengenai hukum zakat profesi, para akademisi memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian orang mewajibkannya dengan membandingkannya dengan zakat pertanian dan jumlah harta zakat. Pendapat  lain  tidak  setuju  dengan  alasan  bahwa  zakat  tidak  ada  pada  masa  Nabi  Muhammad. Sedangkan  pendapat  ketiga  dapat  diterima  asalkan  mencapai  nisab  dan  haul.  Menurut  pendapat (Herman et al., 2020) memilih pendapat yang membolehkan, namun perlu diingat bahwa  zakat  ini dianalogikan  dengan  zakat  harta  bukan  zakat  pertanian.  Penulis  mengklaim  setelah  menerima sejumlah pendapat, perbandingan dengan zakat pertanian tampaknya kurang tepat. Selain itu, sifat upah  dan  uang  lebih  seperti  harta,  artinya  harus  dibagikan  setelah  nisab  tercapai  dan  lewat  satu tahun (Yusefri, 2017) .
Para  ulama  sepakat  bahwa  kemandirian,  keimanan,  kedewasaan,  kecerdasan,  mencapai nishab penuh, kepemilikan aset penuh, dan hingga satu tahun adalah persyaratan wajib zakat. Para ulama sepakat bahwa niat yang menyertai pembayaran zakat merupakan syarat sahnya. Salah satu syarat  wajib  zakat  adalah  niat.  Keadaan  otoritas  pengumpulan  zakat  mengungkapkan  konteks  niat untuk  melakukannya  melalui payroll  system .  Jika  penguasa  mengambil  zakat,  pemilik  dapat

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
memberikannya  kepada  penguasa  dengan  sukarela  atau  enggan  melakukannya,  menyebabkan penguasa  mengambilnya  dengan  paksa.  Niat  zakat,  termasuk  niat  zakat  melalui payroll  system , adalah mutlak wajib tanpa terkecuali.
Dalam klasifikasi harta yang diwajibkan zakat, zakat profesi adalah kategori baru. Tidak ada padanan  bahasa  Arab  yang  eksplisit  untuk  istilah  "profesi".  Dua  kosakata  bahasa  Arab menerjemahkan dan mempopulerkan istilah profesi di negara-negara Arab kontemporer: 1. Al-Mibnah Al-Mibnah adalah  sebuah  istilah  yang  digunakan  dalam  mendeskripsikan  jenis  pekerjaan  yang membutuhkan dan menggunakan pikiran dan akal manusia. Al-mibaniyyun atau asbabul mibnah adalah sebutan bagi para profesional seperti pengacara, penulis, cendekiawan, dokter, konsultan, dan pekerja kantoran.
2. Al-Hirfab ,  Istilah  ini  sering  digunakan  untuk  menggambarkan  pekerjaan  yang  membutuhkan penggunaan  tangan  atau  otot,  seperti  penjahit,  pandai  besi,  tukang  las,  mekanik  bengkel,  dan lain-lain. Mereka disebut dengan asbabul birfah .
Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, ia menekankan hukum zakat ahli untuk zakat al mal al mustafad (sumber daya diperoleh melalui proses kepemilikan yang baru dan halal) (Saprida, 2016) . Kemudian  beliau  membagi al-mal  al-mustafad kepada;  1) Al-Amalah (bentuk  penghasilan  yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji yang diterima setelah menyelesaikan suatu pekerjaan; 2) Al- Athiyah (merupakan  salah  satu  jenis  hadiah  atau  insentif  tetap  yang  diterima  oleh  prajurit  negara islam dan baitul mal secara teratur; 3) Al-Mazhalim (adalah bentuk harta yang diambil secara paksa atau tidaksah oleh orang yang berkuasa sebelumnya, dan harta ini telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya.  Jikalau  harta  tersebut  dikembalikan  kepada  pemiliknya  maka  harta  tersebut  wajib  dikenai zakat karena dianggap dibawah kepemilikan baru.

## Zakat via Payroll System
Pemanfaatan  teknologi  digital  pada  lembaga  zakat  di  masa  revolusi  ini  dapat  membuat pengelolaan  zakat  menjadi  lebih  efektif.  Sebagai  langkah  awal  kebangkitan  zakat,  peningkatan efisiensi  dalam  bentuk  penghematan  waktu  dan  berbagai  kemudahan  pengguna  dalam penghimpunan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  layanan  zakat.  Lembaga  zakat  yang  telah diamanahkan  oleh  pemerintah  memerlukan  adaptasi  terhadap  perkembangan tersebut  dari  upaya penyesuaian  penerapan  digitalisasi  zakat.  Perencanaan  dari  lembaga  zakat  yang  didukung  oleh sistem  informasi  manajemen  yang  terintegrasi  antara  BAZNAS  pusat  dan  daerah  dapat meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  zakat,  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  badan  zakat  dan  mendorong  masyarakat  untuk membayar zakat melalui badan resmi (Santoso, 2020) .
Pembayaran  di  loket  zakat  di  kantor  zakat  atau  loket  zakat  di  masjid  merupakan  cara pengumpulan  zakat  secara  tradisional.  Sejak  munculnya  internet,  pembayaran  zakat  juga  sudah memiliki  perkembangan  menjadi e-payment (Hasif  &  Ahmad,  2019) .  Metode  pengumpulan  dana zakat sudah berubah dengan cepat dari tahun  ke tahun. Namun, inovasi teknologi pencairan zakat tidak sebanding dengan teknologi pengumpulan (Salma Al Azizah & Choirin, 2019). Digitalisasi zakat mempermudah  pembayaran  zakat,  dan  mempermudah  muzakki  untuk  membayar  zakat.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Telaumbanua  et  al.,  2020) untuk  muzakki  akan menghemat  waktu  pembayaran  zakat  dan  tidak  memerlukan  administrasi,  konsumsi,  atau  biaya marjinal  lainnya  dalam  jumlah  besar.  Baznas  memberikan  kemudahan  untuk  muzakki  dengan digitalisasi  pembayaran  zakat,  seperti  zakat  digital  melalui  beberapa  platform  seperti  Muslim Tourism,  Gopay,  dan  Cimb  Niaga  Syariah.  Kerjasama  ini  diharapkan  oleh  BAZNAS  dapat memudahkan  para  muzzaki  untuk  membayar  zakat  kapanpun  dan  dimanapun (Utami,  2020) , kemudian juga ada layanan baznas yaitu zakat via payroll system.

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
Pembayaran  zakat  melalui payroll  system tidak  hanya  memudahkan  BAZNAS  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  tetapi  juga  memudahkan  muzaki  dalam  membayar  zakatnya. Namun, satu hal yang sering terabaikan adalah pernyataan “tidak ada niat zakat dari para muzakki”. Menurut Imam Al-Ghazali, pembayar zakat harus mempertimbangkan lima faktor berikut (Fatimah, 2018): 1. Niat
2. Bersegera membayar zakat ketika mencapai haul
3. Dilarang mengeluarkan pengganti itu menggunakan nilai tetapi harus dengan mengeluarkan apa yang telah ditegaskan didalam nash
4. Tidak memindahkan zakat ke kampung lain
5. Harus membagaikan harta keseluruh ashnaf
Payroll adalah system penggajian yang tersebar luas untuk karyawan merupakan kebutuhan bagi perusahaan. Perusahaan akan merasa lebih mudah untuk membayar pekerjanya ketika mereka menggunakan payroll system (Herman et al., 2020) .
Saat  ini  sangat  dibutuhkan  untuk  merancang  lembaga  zakat  yang  tidak  hanya  menerima dana zakat  dari muzakki. Dengan menerapkan manajemen yang modern, akuntabel, pegawai yang profesional  dan  amanah,  langkah-langkah  yang  terprogram  secara  sistemik,  serta  didukung  oleh sistem  informasi  teknologi  yang  akurat,  lembaga  zakat  ini  dapat  memproyeksikan  dirinya  sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat (Afandi, 2011).
Disebutkan  dalam  Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Tata  Kerja  Unit  Penghimpunan  Zakat  bahwa payroll  system adalah  cara pemotongan langsung dari gaji bersih pegawai. Pemerintah baru membentuk satu badan resmi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang memiliki  tanggung  jawab  menghimpun  dan  menyebarluaskan  zakat,  infaq,  dan  sedekah  (ZIS)  pada tingkat nasional. (Rosyidi, 2012) . Para donatur dan muzzaki dapat dengan mudah membayarkan dana zakatnya setiap bulan melalui Zakat Payroll. Caranya adalah dengan mengisi Standing Instruction for Payroll .  Setelah  itu,  jumlah  nominal  dan  tanggal  pembayaran  zakat  akan  diambil  dari  rekening donatur atau muzzaki.
Pihak  berwenang  diwajibkan  untuk  mengumpulkan  zakat  melalui payroll  system ,  sehingga sulit  untuk  membedakan  niat  muzakki  dalam  hal  ini.  Konsekuensinya,  metode  fath  adz-dzari'ah digunakan  untuk  menjelaskan  keabsahan  pengumpulan  zakat  melalui payroll  system .  Fath  adz- dzari'ah  merupakan  metode  yang  diciptakan  sebagai  hasil  pengembangan  dari  gagasan  sad  ad-dz ari'ah.  Artinya,  sarana,  alat,  dan/atau  wasilah  perlu  dilihat  dan  digunakan  jika  tindakan  yang dilakukan dengan sarana, alat, dan/atau wasilah tersebut memiliki hasil yang positif dan bermanfaat. Hal  ini  karena  mewujudkan  kemaslahatan  merupakan  salah  satu  komponen  maqasid  syari'ah. Keharusan  berusaha  ke  masjid  dan  meninggalkan  aktivitas  lain  untuk  menunaikan  sholat  Jum'at merupakan  salah  satu  ilustrasi  dari  fatwa  al-dzar'ah.  Jika  belajar  adalah  sesuatu  yang  harus dilakukan, maka harus dilakukan juga untuk segala sesuatu yang mengarah pada pendidikan, seperti membangun sekolah dan menabung cukup banyak untuk pendidikan.

## Hukum Membayar Zakat Melalui Payroll System
Surat  At-Taubah  ayat  103,  yang  merupakan  perintah  untuk  mengumpulkan  zakat  bagi penguasa, mengacu pada hukum payroll system untuk mengumpulkan zakat. Menurut metode fath adz-dzari'ah,  otoritas  bertanggung  jawab  untuk  memaksimalkan  pengumpulan  zakat.  Akibatnya, apapun  yang  bisa  digunakan  untuk  itu  harus  dipegang.  Salah  satu  fasilitas  tersebut  adalah payroll system untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu, menurut fath adz-dzari'ah, pengumpulan zakat sistem  penggajian  adalah  sah.  Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  kemudian  mengacu  pada muzaki ; Dari Jarir bin Abdullah ia berkata; Penduduk Arab di daerah itu datang untuk menyuarakan ketidaksenangan  mereka  terhadap  Nabi  Shallallahu'alaihi  wasallam.  “Beberapa  petugas  zakat

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
datang  ke  kami,  lalu  mereka  berlaku  kasar  kepada  kami,”  klaim  mereka.  Jawaban  dari  Rasulullah wasallam adalah sebagai berikut: Berbuat baiklah untuk para petugas zakat.” “Sejak itu, saya tidak pernah  mendengar  petugas  zakat  pulang  kecuali  dengan  puas  dan  bahagia,”  kata  Jabir. Hadits diatas  menjelaskan  bahwa  apabila  penguasa  atau  petugas  zakat  (amilin)  bermaksud  mengambil sebagian harta (zakat), muzakki wajib memberikan zakatnya kepada amilin/ penguasa. Dan hadits ini sejalan dengan ayat Al-Qur’an:
ْوُأ َو َلوُس َّرلٱ ْاوُعيِطَأ َو َ َّللَّٱ ْاوُعيِطَأ ْا َٰٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي
َ ۡلٱ يِل َف   ۡمُكنِم  ِر ۡم َف  ٖء ۡيَش يِف  ۡمُت ۡع َزََٰنَت نِإ ِ َّللَّٱ ىَلِإ ُهوُّد ُر ر ۡيَخ  َكِلََٰذ  ِِۚر ِخَٰٓ ۡلٱ  ِم ۡوَيۡلٱ َو ِ َّللَّٱِب َنوُنِم ۡؤُت  ۡمُتنُك نِإ ِلوُس َّرلٱ َو

## َس ۡحَأ َو ًليِوۡأَت ُن
“Hai orang-orang yang beriman, tunduklah kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada Allah  dan  rasulnya.  Jika  Anda  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  Hari  Akhir,  kembalikan perbedaan  pendapat  kepada-Nya  dan  Rasul-Nya.  Itu  lebih  baik  untuk  hasilnya  dan  juga  untuk  diri Anda sendiri ”. (QS. An-Nisa ayat 59)
Ayat  diatas  menganjurkan  kita  untuk  tunduk  kepada  Allah,  Rasul-Nya,  dan  Ulil  amri,  atau para pemimpin kita. Dalam hal ini, amilin adalah pemimpin, yang mengacu pada penguasa. Menurut fath  azdzari'ah,  zakat  melalui payroll  system diperbolehkan.  Namun,  bukan  berarti  zakat  dapat dilakukan  tanpa  niat.  Karena payroll  system merupakan  pengumpulan  zakat  dengan  sistem  cicilan bulanan, maka tetap perlu dilakukan pemungutan melalui cara tersebut. Oleh karena itu, niat untuk mengumpulkan  zakat  melalui payroll  system hanya  diwajibkan  setahun  sekali  berdasarkan  haul; tidak diperlukan lagi niat untuk pembayaran kedua, ketiga, dan seterusnya melalui pembayaran yang kedua belas karena niat sudah dilakukan pada saat pembayaran.

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hipotesis  komparatif  yaitu  jawaban sementara  dari  sebuah  rumusan  masalah  perbandingan  atau  komparatif.  Penelitian  ini menggunakan  hipotesis  komparatif  dikarenakan  suatu  keadaan  yang  terjadi  pada  waktu  yang berbeda  dan  juga  system yang  berbeda,  olehkarena itu  digunakan  hipotesis komparatif (Sugiyono, 2016) .  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Rustamunadi,  2018) dengan  judul  Analisis  Perbandingan Penerimaan  Dana  Zakat  Sebelum  Dan  Setelah  Penerapan  Payroll  System.  Penelitian  ini menggunakan  variable  dependent  sebelum  dan  sesudah  penerapan  payroll  system  di  Baznas Provinsi Banten, hasil dari penelitian ini adalah terdapat perubahan yang signifikan pada penerimaan dana  zakat  setelah  penerapan  payroll  system  sesuai  dengan  tujuan  dari  zakat  via  payroll  system tersebut.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, Suryanto, & Nasor, 2020) yang berjudul The  Effect  Digitalization  Zakat  Payment  Against  Potential  of  Zakat  Acceptance,  Studi  ini  melihat bagaimana  kemungkinan  penerimaan  zakat  di  BAZNAS  Jakarta  Pusat  dipengaruhi  oleh  digitalisasi pembayaran  zakat.  Teknik  purposive  sampling  digunakan  untuk  memilih  sampel  sebanyak  170 responden untuk metode penelitian kuantitatif asosiatif. Analisis regresi linier sederhana digunakan sebagai  teknik  analisis.  Menurut  temuan  penelitian,  penerapan  prinsip  syariah  dalam  pengelolaan zakat,  terciptanya  hubungan  “keterikatan”  antara  mustahiq,  muzzaki,  dan  BAZNAS,  serta ketersediaan  akses  internet  yang  terbatas  dan  tidak  konsisten  di  wilayah  Indonesia  menjadi  salah satu  kendala  yang  harus  dihadapi.  diatasi  guna  meningkatkan  potensi  Indonesia  untuk  menerima zakat digital.
Penggunaan  payroll  system  dalam  penghimpunan  dana  zakat  akan  dapat  meningkatkan penerimaan  dana  zakat.  Oleh  karena  itu  dapat  dibuat  hipotesis  dari  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini,  apakah  penerapan  payroll  system  dalam  penghimpunan  dana  zakat  berpengaruh

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
secara  signifikan  atau  tidak  terhadap  penerimaan  dana  zakat  di  Badan  Amil  Zakat  Kota  Pematang Siantar.
Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menggunakan  rumusan  masalah  komparatif  yaitu,  Jika  dilihat  dari  rasio  yang  dihubungkan dengan tujuan diterapkannya payroll system , apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah diterapkannya sistem tersebut?
2. Hipotesis Komparatif
a. Hipotesis Nol:
H 0 :  Penerimaan  dana  zakat  sebelum  dan  sesudah payroll  system diterapkan  tidak  berbeda nyata  dengan  penerimaan  dana  zakat  setelah payroll  system diterapkan,  atau  penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah payroll system hampir sama.,
b. Hipotesisi Alternatif:
H a :  Penerimaan  dana  zakat  sebelum  dan  sesudah  penerapan payroll  system terdapat perbedaan yang cukup signifikan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota  Pematang  siantar. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  adalah  jenis penelitian yang berfokus pada pengujian teori dengan mengukur variabel dan mengolah data terkait. Sugiyono  mendefinisikan  penelitian  kuantitatif  sebagai  penelitian  yang  terencana,  sistematis,  dan terstruktur  dengan  jelas  dari  awal  hingga  akhir (Sugiyono,  2017) Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pertahun di BAZNAS Kota Pematang Siantar yang dimulai dari tahun 2017 hingga 2022. Selain itu, SPSS 26 digunakan untuk analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Beda t tidak berpasangan (Independent-Sample T-test). Dikarenakan data yang digunakan sebelum  dan  sesudah  tidak  sama,  oleh  karena  itu  digunakan  uji  independent  t  test.  Kajian  ini berdasarkan  data  dari  laporan  keuangan  tahunan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota Pematang  Siantar.  Laporan  tersebut  digunakan  dua  tahun  sebelum  dan  empat  tahun  setelah BAZNAS  yang  bersangkutan  menggunakan  sistem  penggajian  untuk  menerima  dana  zakat.  Dalam penelitian  ini  akan  dikaji  dari  perspektif  tujuan  penerapan  sistem  penggajian  yaitu  untuk meningkatkan penerimaan zakat individu dan profesi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi yang dikaitkan dengan perspektif yang diacu saat ini, khususnya penerimaan zakat individu/mampu. Penelitian ini menggunakan data time series dengan data 6 tahun, dari tahun 2017 sampai  dengan  tahun  2022.  Laporan  keuangan  dapat  dilihat  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) di kota Pematang Siantar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  kewajiban  umat  Islam  adalah  zakat.  Ada  tiga  macam  zakat,  yaitu  zakat  fitrah, zakat  mal,  dan  zakat  profesi.  Seluruh  umat  Islam  diwajibkan  membayar  zakat  fitrah  sebelum  Idul Fitri.  Sementara  zakat  profesi  dan  zakat  mal  adalah  sunnah,  dianjurkan  untuk  berupaya  menutup kesenjangan  ekonomi  antara  si  kaya  dan  si  miskin.  Karena  fungsinya  sebagai  fungsi  distribusi kekayaan,  zakat  memainkan  peran  penting  dalam  upaya  membangun  perekonomian  Indonesia. (Friantoro & Zaki, 2019)
Muzaki memiliki pilihan untuk membayar zakat melalui Baznas karena mempertimbangkan pilihan lain. Pemahaman agama tentang kewajiban membayar zakat, yaitu merupakan perintah yang tidak  dapat  ditawar,  menjadi  faktor  yang  dipersoalkan.  Motivasi  dan  keputusan  Muzaki  untuk menunaikan  zakat  ke  Baznas  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Al-Qur'an  memuat  firman Allah  tentang  zakat  yang  merupakan  rukun  Islam  yang  ketiga.  Bahkan,  perintah  Al-Qur'an  untuk

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
shalat disamakan dengan perintah untuk membayar zakat dalam banyak ayat. Selain itu, diperlukan pemahaman muzakki yang lebih dalam terkait BAZ dan LAZ serta administrasi zakat. (Asminar, 2017) Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari penentuan zakat antara lain: menghilangkan sifat buruk  sifat  kikir,  kikir,  dan  serakah  dari  jiwa  manusia;  membantu  orang  miskin  dan  memenuhi kebutuhan  mereka,  apakah  mereka  memintanya  atau  tidak;  memajukan  kesejahteraan  umum sebagai  sarana  untuk  menjamin  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  masyarakat;  membatasi pertumbuhan  kekayaan yang  semata-mata  berada  di  bawah  kendali  pengusaha,  konglomerat,  dan kelas pekerja. Tujuannya adalah agar aset tidak dibatasi atau dimonopoli oleh individu kaya saja. (Al- Jazari, 2015)
Siapa yang enggan menunaikan zakat  karena membangkang terhadap perintah Allah maka dia kafir. Siapa yang enggan menunaikannya karena pelit namun tetap meyakini bahwa  hukumnya wajib  maka  ia  berdosa,  sedangkan  zakatnya  diambil  secara  paksa  dan  mendapatkan  hukuman. Apabila  dia  melawan  karena  itu  maka  pergilah,  sampai  dia  tunduk  kepada  perintah  Allah  dan menunaikan  zakatnya.  Hal  ini  berdasarkan  sabda  Rasulullah  SAW, ”Aku  diperintahkan  untuk memerangi  manusia  sampai  mereka  bersaksi  bahwa  tiada  Tuhan  selain  Allah  dan  Muhammad adalah  Rasulullah,  mendirikan  shalat  dan  menunaikan  zakat.  Apabila  mereka  melakukan  hal  itu maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Dan Allah yang akan menghitung amal mereka. (HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Iman, 1/13, Muslim, 34,36, juga diriwayatkan oleh yang lain)
Pembayaran  zakat  melalui  sistem  penggajian  memiliki  beberapa  keuntungan,  antara  lain memudahkan  karyawan  (pembayaran  zakat  dipotong  langsung  dari  gaji  mereka  oleh  bagian  SDM perusahaan);  Karyawan  diringankan  (otomatis  dilakukan  setiap  bulan);  tertib  (pegawai  wajib membayar  zakat  agar  tidak  lupa);  Ikhlas  (tidak  berhubungan  langsung  dengan  mustahik);  Tepat sasaran  dan  efektif  (program  penyaluran  dan  pendayagunaan  BAZNAS  yang  berkelanjutan  untuk penyaluran zakat).
Zakat via  payroll  system adalah  cara membayar  zakat: Dengan  langsung  menghitungnya  di daftar gaji, manajemen perusahaan memudahkan pimpinan dan karyawan untuk membayar zakat; Formulir  kesediaan  membayar  zakat  diisi  oleh  karyawan  dan  dikirim  ke  departemen  SDM  atau departemen  penggajian;  Bagian  keuangan  mentransfer  pembayaran  zakat  langsung  ke  rekening BAZNAS dari gaji bulanan; File Excel yang berisi informasi pegawai yang membayar zakat dikirim ke BAZNAS  oleh  bagian  SDM  atau  bagian  penggajian;  Kartu  NPWZ  (Nomor  Induk  Zakat),  BSZ  (Bukti Pembayaran  Zakat),  dan  Laporan  Donasi  untuk  zakat  yang  telah  dibayarkan  disampaikan  kepada karyawan.
Berikut adalah hasil uji normalitas data :
Uji  normalitas  merupakan  salah  satu  prasyarat  untuk  melakukan  uji  perbedaan (perbandingan). Dengan menggunakan aplikasi e-views 8, uji normalitas residual digunakan sebagai uji  normalitas  pada  penelitian  ini.  Di  bawah  ini  merupakan  tabel  hasil  uji  normalitas  dengan menggunakan uji residual menggunakan metode jarque bera :

## Tabel 1 Uji Normalitas
Unstandardized Residual Valid N (listwise) N Statistic 6 6 Minimum Statistic -87208125,00000 Maximum Statistic 157756875,00000 Mean Statistic 0,0000000 Std. Deviation Statistic 85095758,58077475 Skewnes Statistic 1,511

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
Std Error 0,845 Kurtosis Statistic 2,905 Std Error 1,741
Sumber: Output Data SPSS 26 (Data Diolah 2023)
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada tahun 2017 hingga 2022  di  Badan  Amil  Zakat  Kota  Pematang  Siantar  yang  diolah  menggunakan  SPSS  26.  Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan skewness dan kurtosis, maka di dapat hasil dari uji tersebut adalah nilai Skewness adalah 1.511/0,845 = 1,788 dan nilai dari kurtosis adalah 2,905/1,741 = 1,668. Data  dikatakan  berdistribusi  normal  ketika  nilai  rasio  skewnes  dan  rasio  kurtosis  berada  pada rentang nilai -2 sampai 2. Hasil dari output diperoleh sebesar 1,788 untuk skewness dan 1,668 untuk kurtosis. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

## Uji Independent Sample T-Test
Dikarenakan  jumlah  data  sebelum  dan  sesudah  tidak  berpasangan  maka  digunakan  uji independent  sample  t-test.  Uji  independent  Sample  ini  menggunakan  SPSS  26.  Karena  uji independent  sample  t  test  merupakan  termasuk  salah  satu  uji  statistic  parametrik  maka,  Syarat untuk  melakukan  uji  pared  sample  t  test  adalah  data  harus  berditribusi  normal.  Pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test :
1. Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka H 0 diterima dan H a ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan payroll system . 2. Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka H 0 ditolak dan H a diterima, yang berarti ada perbedaan rata- rata penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan payroll system .
Tabel 3 Uji Independent Sample T-Test Jumlah Penghimpunan Zakat Equal variances assumed Equal  variances  not assumed Levene’s Test for Equality of Variances F 1,925 Sig. 0,238 t-test  for  Equality  of Means t 0,699 1,012 df 4 3,488 Sig. (2-tailed) 0,523 0,377 Mean Difference 57631875,00 57631875,00 Std Error Difference  82393613,95 56962851,12 95% Confidence Interval of Difference Lower -171129471 -110105361 Upper 286393221,2 225369111,2
Sumber : Output SPSS 26 (Hasil Olah Data 2023)
Berdasarkan output di atas diketahui nilai Sig. Levene's Test for Equality of Variances adalah sebesar  0,238  >  0,05  maka  dapat  diartikan  bahwa  varians  data  antara  sebelum  dan  sesudah penerapan payroll  system adalah  homogen  atau  sama.  Sehingga  penafsiran  tabel  output Independent  Samples  Test  di  atas  berpedoman  pada  nilai  yang  terdapat  dalam  tabel  "Equal variances assumed".
Diketahui  dari  tabel  keluaran  untuk  “Independent  Samples  Test”  pada  bagian  “Equal variances assumed” bahwa nilai Sig. 2-tailed) dari 0,523 > 0,05, maka, pada titik itu, sebagai alasan untuk dinamika dalam uji t contoh bebas dapat dianggap bahwa H 0 diterima dan H a ditolak. Sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  (nyata)  rata-rata  hasil

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
penerimaan  dana  zakat  sebelum  dan  sesudah payroll  system diterapkan.  Penerimaan  dana  zakat seharusnya  meningkat  akibat  adanya payroll  system .  Karena  kehadiran  zakat  melalui  kerangka keuangan  akan  memudahkan  muzakki  untuk  membayar  zakat,  serta  kemahiran  waktu, memperbanyak  jumlah muzakki  dan  lain-lain  yang menjadi  tujuan kehadiran payroll  system dalam kerangka keuangan ini.

## PEMBAHASAN
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  yang  diwajibkan  oleh  Allah  s.w.t  kepada  setiap muslim.  Zakat  berarti  mengambil  suatu  harta  tertentu,  menurut  ciri-ciri  tertentu  dan  diberikan kepada  kelompok  penerima  atau  asnaf  tertentu (Ahmad  et  al.,  2015) .  Pengaturan  zakat memungkinkan untuk menggunakan zakat untuk tujuan produktif. Zakat lebih memiliki keunggulan untuk  tujuan  produktif  daripada  untuk  konsumsi,  terutama  untuk  tujuan  pemberdayaan (Alim, 2015). Dari hasil yang didapat dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa zakat profesi sebelum dan sesudah  sistem  penggajian  diterapkan  menjadi  pokok  bahasan  penelitian  ini.  Sebelum  sistem penggajian diterapkan, zakat profesi dibayarkan secara tunai dan diserahkan langsung oleh muzakki ke  kantor  BAZNAS  atau  UPZ  di  instansinya.  Sebaliknya,  zakat  profesi,  seperti  pemungutan  pajak penghasilan,  diambil  secara  otomatis  setelah  sistem  penggajian  diterapkan  atau  melalui  sistem penggajian.  Menurut  surat  At  Taubah  Ayat  103,  yang  berisi  anjuran  untuk  mengambil  zakat  oleh penguasa—penguasa  dalam  hal  ini  adalah  pemimpin  yang  diwakili  oleh  amilin—sistem  penggajian zakat ini dianggap sah.
Lembaga zakat menginisiasi berbagai program layanan zakat sehingga dapat mempermudah muzakki  dalam  membayar  zakat (Hassan  &  Noor,  2015) .  Zakat Payroll  System di  BAZNAS  Kota Pematang Siantar memberikan kesempatan bagi muzakki Dinas/Instansi/SMA/Perguruan Tinggi UPZ di Kota Pematang Siantar dapat membayar zakat/infaknya melalui Bank Sumut Syariah dengan cara pemotongan langsung dari rekening pegawai atau muzakki.
Penerimaan  dana  zakat  melalui payroll  system di  BAZNAS  Kota  Pematang  Siantar  masih belum terlaksana secara optimal. Hanya terdapat 11 kantor yang sudah menggunakan payroll system ini dan masih banyak kantor yang tidak menggunakan layanan BAZNAS ini. Tidak terdapat perubahan yang  signifikan  setelah  penerapan payroll  system. Tercatat  memiliki  pertambahan  muzakki  tetapi belum  optimal.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Ikhwanul  Nuzlatul Fatimah,  Rustamunadi,  2018) dan (Lutfi,  2021) bahwa  penerapan payroll system  meningkatkan penerimaan  dana  zakat  sesuai  dengan  tujuan  dari payroll  system itu  sendiri.  Muzaki  tidak  perlu datang  ke  kantor  BAZNAS  karena  zakat  otomatis  dipotong  langsung  oleh  UPZ  dan  disalurkan  ke BAZNAS  Kota  Pematang  Siantar  melalui  Bank  Sumut  Syariah  berkat  sistem  payroll.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sistem  penggajian  yang  diterapkan  di  BAZNAS  Kota  Pematang  Siantar sejalan dengan tujuan sistem yaitu meningkatkan jumlah muzaki, mempersingkat waktu pembayaran, dan meningkatkan jumlah dana zakat yang diterima.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  BAZNAS  Kota  Pematang  Siantar  ada  beberapa kendala terkait penerapan Payroll System seperti belum adanya kesadaran masyarakat tentang zakat profesi,  kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  Baznas  dalam  mensosialisasikan  Zakat  Payroll  System  ini, dan biarpun ada peningkatan dibeberapa tahun tetapi sangat belum optimal dan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Musfira Akbar, 2018) dan (Samsiah, 2013) , tetapi berdasarkan hasil wawancara  dengan  ketua  Baznas  Kota  Pematang  Siantar,  tahun  2023  akan  digalakkan  kembali pembayaran  zakat  via  payroll  system  agar  penerimaan  zakat  di  Kota  Pematang  Siantar  dapat mencapai hasil yang optimal. Kemudian kendala selanjutnya adalah pergantian Walikota Pematang Siantar dan juga dikarenakan kepengurusan BAZNAS yang baru, Baznas kota Pematang Siantar sudah membuat  surat  edaran  tetapi  masih  belum  terdapat  surat  keputusan  dari  walikota  yang  terbaru, oleh  karena  itu  belum  maksimal  terkait  zakat  payroll  system  ini  di  beberapa  dinas  pemerintahan kota.

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
Digitalisasi  zakat  terus  dikembangkan  oleh  BAZNAS  untuk  meningkatkan  kinerja  zakat  dan profesionalisme. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di BAZNAS telah membuahkan hasil positif dalam meningkatkan transparansi informasi dan teknologi. (Utami et al., 2019) . Sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Amalia,  2018) bahwa  disarankan  agar  OPZ  meningkatkan sumber  daya  manusianya  dan  memperluas  kerjasama  kelembagaan,  khususnya  dengan  masalah keamanan.  Selain  itu,  pemerintah  atau  regulator  harus  menetapkan  pedoman  untuk  menegakkan pembayaran  zakat  dan  memperluas  edukasi  secara  masif.  Untuk  meningkatkan  jumlah  dana  zakat yang  diterima,  BAZNAS  khususnya  BAZNAS  Kota  Pematang  Siantar  harus  terus  menggalakkan layanan payroll system dan mendorong para muzaki yang tersebar di berbagai instansi dan lembaga untuk membayar zakat menggunakan layanan ini. Menurut penelitian oleh (Setiawan, 2019) dengan adanya  pengelolaan  zakat  yang  baik  oleh  lembaga  pengelola  zakat,  sehingga  mustahik  mampu menggunakan dana yang mereka terima dari zakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan manajemen yang efektif. ASN harus sadar akan kewajiban membayar zakat profesi. Selain kesadaran dari  muzakki  tingkat  releguitas (Muhammad  &  Saad,  2016) juga  sangat  berpengaruh  dalam keputusan  muzakki  untuk  membayar  zakat  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Lubis,  2020) .  Dan  pemerintah  dapat  berpartisipasi  aktif  dengan  menyempurnakan  peraturan  dan undang-undang  daerah  yang  ada.  Untuk  meningkatkan  kesejahteraan,  lembaga  pengelola  harus transparan, profesional, dan akuntabel (Aziz et al., 2022). Dengan adanya transparansi pengelolaan zakat serta professional maka penghimpunan dan pendistribusian dana zakat melalui payroll system juga akan terintegrasi dengan baik. Sehingga dapat meminimalisir segala kendala yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  diperoleh  bahwa  penerapan payroll  system tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadapa  penerimaan  dana  zakat  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota Pematang  Siantar.  Hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  tujuan  dari  adanya payroll  system yaitu meningkatkan  jumlah  muzakki,  menyederhanakan  waktu  pembayaran  dan  lain  sebagainya.  Masih terdapat kendala-kendala yang membuat penerimaan dana zakat di BAZNAS Kota Pematang Siantar belum  signifikan,  dengan  adanya payroll  system diharapkan  para  muzakki  dapat  merasa  terbantu dengan  adanya  system  ini  sehingga  dapat  memudahkan  muzakki  untuk  membayarkan  zakat profesinya dan penerimaan dana zakat dapat meningkat, dan dapat didistribusikan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

## SARAN
1. Saran Praktis :
BAZNAS  Kota  Pematang  Siantar  harus  terus  mensosialisasikan  layanan  sistem  penggajian  dan mendorong  lembaga  dan  instansi  membuka  UPZ  di  setiap  kantornya  guna  meningkatkan penerimaan  dana  zakat.  Instansi  atau  lembaga  yang  dimaksud  bukan  hanya  bagian  dari pemerintah; bisa juga masuk ke bisnis swasta yang tertarik dan sadar akan kewajiban membayar zakat. Dengan menggunakan layanan ini, semua orang akan tahu bahwa berzakat itu sederhana. Selain itu, layanan ini akan terus kami kembangkan agar dapat menginspirasi muzzaki untuk rajin menunaikan kewajiban zakatnya.
2. Saran Teoritis :
Diharapkan  untuk  penelitian  yang  akan  datang,  agar  lebih  banyak  menggunakan  subjek  dan variable  penelitian  yang  berbeda.  Selain  itu  periode  penelitian  diharapkan  menggunakan  yang lebih  lama  agar  diperoleh  hasil  yang  jauh  lebih  akurat  dan  lebih  unggul  dari  penelitian sebelumnya.

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System

## REFERENCE
Achmad  Setio  Adinugroho,  Rulli  Kurniawan,  Muhammad  Hasbi  Zaenal,  Khuzaifah  Hanum.  Dwi Nurani,  Herlina  Wijayanti,  Chairani  Nelma,  Atika  Astuti,  Arman  Alfansuri,  Maman  Kardiman, Igres Ariresa, Y. A. (2019). Statistik Zakat Nasional 2019 . Baznas-Sub Divisi Pelaporan . Afandi, M. Y. (2011). PEMBAHARUAN PENGELOLAAN ZAKAT. Jurnal An Nur , III , 303–320.
Ahmad, R. A. R., Othman, A. M. A., & Salleh, M. S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. Procedia Economics and Finance , 31 (15), 140–151. Al-Jazari, S. A. B. J. (2015). Minhajul Muslim . Al-Kautsar.
Alfaizin, A. W., Insani, T. D., & Herianingrum, S. (2018). Zakat: Concept and Implications To Social and Economic  (Economic  Tafsīr  of  Al-Tawbah:103). Journal  of  Islamic  Monetary  Economics  and Finance , 4 (1), 117–132.
Alim,  M.  N.  (2015).  Utilization  and  Accounting  of  Zakat  for  Productive  Purposes  in  Indonesia:  A Review. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 211 (September), 232–236.
Amalia,  S.  (2018).  Exploring  Strategies  to  Optimize  the  Collection  of  Zakat  on  Shares  in  Indonesia. Tazkia Islamic Finance and Business Review , 12 (2), 189–208.
Asminar.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman,  Transparansi  dan  Keputusan  Membayar  Zakat  Pada  Kota Binjai. At-Tawassuth , III (3), 260–281.
Aziz, A., Fasa, M. I., &  Suharto, S. (2022). Strategi  Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika , 15 (1), 151–158.
Friantoro, D., & Zaki, K. (2019). Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat? International Conference of Zakat , 227–238.
Hasif,  M.,  &  Ahmad,  K.  (2019).  Factors  Affecting  the  Acceptance  of  Financial  Technology  among Asnaf for the Distribution of Zakat in Selangor- A Study Using UTAUT. Journal of Islamic Finance (Special Issue) , 2117 , 35–46.
Hassan, N. M., & Noor, A. H. M. (2015). Do Capital Assistance Programs by Zakat Institutions Help the Poor? Procedia Economics and Finance , 31 (15), 551–562.
Herman, S., Bin Anshor, S., Akhmad Hanafi Dain Yunta, & Siti Munawira S. (2020). Tinjauan Hukum Islam  terhadap  Pembayaran  Zakat  Profesi  dengan  Sistem  Payroll  (Studi  Kasus  pada  PT.  PLN Persero, Unit Induk Wilayah Sulselbar). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 1 (4), 650–672.
Ikhwanul  Nuzlatul  Fatimah,  Rustamunadi,  H.  R.  (2018).  ANALISIS  PERBANDINGAN  PENERIMAAN DANA  ZAKAT  SEBELUM  DAN  SETELAH  PENERAPAN  PAYROLL  SYSTEM(Studi  di  Baznas  Provinsi Banten Tahun 2014-2018). Tazkia Islamic Finance and Business Review , 11 (2), 430–439.
Khairul  Rijal,  N.  (2019).  POTENSI  PEMBAYARAN  ZAKAT  SECARA  ONLINE  DAN  OFFLINE  SERTA REALISASI  DANA  ZAKAT  INDONESIA. I-Economics :  A  Research  Journal  on  Islamic  Economics , 5 (2), 116–131.
Lubis,  R.  H.  (2020).  Determinant  Factors  To  Pay  Zakat  In  Baznas. Jouranl  of  Islamic  Economic  and BUsiness , 3 (2), 257–281. Lutfi, M. (2021). Optimalisasi zakat profesi para muzzaki di baznas kota tangerang . 4 (1), 1–13. Lutfiyanto, A. M. (2020). Pengembangan inovasi zakat berbasis digital pada lembaga amil zakat infaq dan shadaqah (zakat inklusif). Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM) , 1 (1), 7–12.
Muhammad, S. A., & Saad, R. A.-J. (2016). Moderating Effect of Attitude toward Zakat Payment on the  Relationship  between  Moral  Reasoning  and  Intention  to  Pay  Zakat. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 219 , 520–527.
Mulfi Aulia. (2020). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA. Jurnal Al-Mizan , 4 (1), 32–53.
Musfira  Akbar.  (2018).  PENGELOLAAN  ZAKAT  PROFESI  APARAT  SIPIL  NEGARA. J-HES  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , 2 , 111–123. journal.unismuh.ac.id

## Damanik & Nasution
Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan Payroll System
Nasution,  J.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Kepatuhan  Membayar  Zakat  Terhadap  Keberkahan. At- Tawassuth , II (2), 282–303.
Pertiwi  Utami,  Tulus  Suryanto,  M.Nasor,  R.  A.  G.  (2020).  The  Effect  Digitalization  Zakat  Payment Against Potential of Zakat Acceptance. Jurnal Iqtishadia , 13 (2), 216–239. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). (2021). Outlook Zakat 2021 . Rosyidi, I. (2012). Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.
Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan , 3 (2), 233–243.
Rusdan. (2021). ANATOMI ZAKAT MAL (ANTARA IBADAH MAHDHAH DAN MU’AMALAH MALIYYAH).
Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan , 9 , 96–125.
Salma Al Azizah, U., & Choirin, M. (2019). Financial Innovation on Zakat Distribution and Economic Growth. International Conference of Zakat , 31–42.
Samsiah,  E.  Y.  (2013).  PERSEPSI  PNS  PEMERINTAH  KOTA  BOGOR  TERHADAP  ZAKAT  PROFESI  DAN APLIKASINYA  (STUDI  KASUS  BALAI  KOTA  BOGOR)  Eva  Yulianti  Samsiah. Jurnal  Ekonomi  Islam , 4 (1), 17–56.
Santoso, I. R. (2020). Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0. Ikonomika : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (1), 35–52.
Saprida.  (2016).  Zakat  Profesi  Menurut  Pandangan  Yusuf  Qardhawi. Jurnal  Economica  Sharia , 2 (1), 49–57.
Setiawan,  I.  (2019).  Inovasi  penyaluran  dana  zakat  pada  program  pemberdayaan  di  lembaga  amil zakat. Asy-Syari’ah , 21 (1), 55–68.
Soemitra,  A.,  &  Nasution,  J.  (2021).  The  Influence  of  Zakat  Literacy,  Trust,  and  Ease  of  Digital Payments  on  Generation  Z  and  Y  Intention  in  Paying  Zakat  to  Amil  Zakat  Organizations. 5th International Conference Of Zakat (ICONZ) , 323–335.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Telaumbanua, W.  R.  A.,  Marliyah,  Nurbaiti, &  Razali.  (2020).  The  Role Of Digitalization  In  Zakat  To Increasing  Zakat  Acceptance  (Case  Study  in  BAZNAS  in  Medan  City). Journal  of  Management and Business Innovations , 2 (1), 1–11.
Utami, P., . B., & Julianas, D. (2019). Management of Zakat Payment Based on Fintech for the Good Corporate Governance Improvement. Eastern Journal of Economics and Finance , 4 (2), 41–50. Yusefri. (2017). Penggunaan Hadis Māl Al-Mustafād danQiyās Sebagai Dalil Penetapan Hukum, Haul, Dan Nisab Zakat Profesi. Al-Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis , 1 , 147–168.
Yustisia,  P.,  &  Susilowati,  D.  (2020).  Analisis  Sistem  Dan  Metode  Pengumpulan  Zakat  Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada Baznas Banyumas. El-JIZYA , 8 (1), 1–26.
Zayadi, A. (2022). Zakat Dalam Lanskap Ekonomi Ummat . Kemenag.Co.Id.