## Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur
Di  Tenggarong  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Ditinjau  Dari Perspektif Hukum Islam
(Phenomenon of Under Age Marriage in Tenggarong District of Kutai Kertanegara in terms of Islamic law Perspective)

## Rini Apriyani
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Email: ries_femmeechan@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Perkawinan  merupakan  salah  satu  bentuk  ketaatan  seorang  Muslim  kepada  Sang  Pencipta, Allah SWT dan merupakan ibadah bagi Muslim tersebut. Bagi seorang Muslim, segala tindakan yang dilakukannya haruslah berdasar kepada aturan yang telah ditetapkan oleh sang Pencipta dan  tertuang  di  dalam  sumber  hukum  Islam,  yaitu  Al  Quran,  As  Sunnah  dan  al  Ijtihad  yang terdiri  dari  Ijma’  dan  Qiyas.  Termasuk  juga  masalah  perkawinan,  yang  dalam  hukum  Islam disebut dengan istilah Munakahat . Aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dan diturunkan kepada hamba-Nya tidak akan pernah memberatkan atau menjadi beban bagi mereka. Hal itu dikarenakan apapun yang diturunkan kepada semua manusia pasti tidak akan pernah melebihi apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  manusia  tersebut.  Termasuk  juga  masalah  perkawinan.  Akan tetapi  saat  aturan  perkawinan  tersebut  dicantumkan  menjadi  suatu  peraturan  tertulis  dalam konteks  perundang-undangan  di  Indonesia,  termasuk  mengenai  masalah  batas  minimum seorang  laki-laki  dan  perempuan  bisa  melakukan  perkawinan  maka  hal  tersebut  bisa  menjadi bumerang  bagi  keberlakuan  aturan  itu  sendiri  di  Indonesia.  Hal  itu  terbukti  dengan  cukup banyaknya pasangan yang menikah di usia dini atau melakukan pernikahan di bawah umur dari standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara.  Termasuk  juga  di  Tenggarong  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  yang  notabene  termasuk  dalam  ruang  lingkup  wilayah  kecil  tapi  ternyata  cukup banyak pasangan bawah umur yang melakukan pernikahan.
Kata Kunci: pernikahan dan bawah umur.

## ABSTRACT
Marriage is one form of loyalty for a Muslim to the Lord, Allah SWT and as prayer to the Muslim. For  Muslim  people,  all  of  the  action  which  is  done  must  be  based  on  the  rule  that  has  been fixed by the Lord and is written in the source of Islamic Law, which is Al Quran, As Sunna and Al Ijtihad which form of Ijma’ and Qiyas. Including in it is Marriage rule, which in Islamic Law is known by the name Munakahat. The rule that has been fixed by Lord and passed down to HIS people will never burden or become a burden to them. It is because whatever passed down to human  will  never  be  more  than  what  a  man  can  do.  Including  the  Marriage  rule.  However, when the rule of Marriage is written down in the form of Enactment in Indonesia, including all the age limit for a male and female can do Marriage, then that thing could be a “backfire” for the  validity  of  the  rule  itself  in  Indonesia.  This  is  proven  from  the  fact  that  a  lot  of  people marriage  in  early  age  or  do  Under  age  marriage  from  the  standard  that  has  been  set  by Government. Including in Tenggarong, Kutai Kertanegara district, which of course, counted as small area but in fact, a lot of under age couple that do marriage.
Key Words: marriage and under age

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  itu  berarti  bahwa  semua  yang dilakukan oleh masyarakatnya harus berdasarkan aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia.Termasuk pula dalam hal ini adalah masalah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakatnya secara individual.
Indonesia menganut beberapa agama. Hal tersebut sesuai dengan keberadaan Pasal  29  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang mengatakan  bahwa  negara  Indonesia  berdasar  atas  KeTuhanan  yang  Maha  Esa. Bahkan  di  dalam  ayat  (2)  dikatakan  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Perkawinan  dalam  hukum  Islam  merupakan  salah  satu  bentuk  ketaatan seorang Muslim dalam melaksanakan suatu aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Sang  Pencipta.  Sehingga  perkawinan  merupakan  bentuk  ibadahnya  seorang  Muslim kepada Allah SWT. Hal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di  dalam  salah  satu  hadistnya  yang  diriwayatkan  oleh  Tirmidzi,yang  bermakna:  ada empat  perkara  yang  termasuk  Sunnah  para  Rasul:  rasa  malu,  memakai  wewangian, bersiwak dan menikah.
Menurut  Sulaiman  Rasjid, Ta’rif perkawinan  merupakan  akad  yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. 1
Aturan  mengenai  masalah  perkawinan  sendiri  di  dalam  hukum  Islam  dikenal dengan  istilah Munakahat .  Dalam  aturan Munakahat sudah  diatur  secara  rinci  dan jelas  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  seorang  Muslim  jika  dia  ingin  melakukan pernikahan. Bahkan sebelum pernikahan itu dilakukan, aturannya dalam hukum Islam sudah diterapkan secara jelas.
Di  Indonesia  ternyata  masalah munakahat yang  ada  di  dalam  Hukum  Islam direalisasikan ke dalam suatu peraturan tersendiri khususnya bagi umat Islam yang ada di  Indonesia.  Aturan  tersebut  termuat  dalam  undang-undang  perkawinan.  Menurut Amir  Syarifudin,  yang  dimaksud  dengan  undang-undang  perkawinan  di  sini  adalah segala  sesuatu  dalam  bentuk  aturan  yang  dapat  dan  dijadikan  pedoman  hakim  di lembaga  peradilan  agama  dalam  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  perkawinan, baik  secara  resmi  dinyatakan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  negara  atau tidak. 2
Realisasi  pengaturan  mengenai  masalah munakahat yang  ada  di  Indonesia tertuanglah dalam beberapa aturan, yaitu:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya ditulis dengan  UU  Perkawinan.  UU  Perkawinan  ini  diundangkan  pada  tanggal  2  Januari 1974 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019.
2. Aturan  perkawinan  lainnya  yang  juga  berlaku  di  Indonesia  adalah  yang  termuat  di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor
1 Sulaiman Rasjid, 1999, Fiqh Islam, Sinar Baru, Bandung, hlm. 348.
2 Amir Syarifudin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta, hlm. 20.
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya ditulis dengan KHI. Aturan  perkawinan  yang  terdapat  di  dalam  KHI  inilah  yang  secara  efektif  telah dijadikan  oleh  hakim  dalam  suatu  perkara  perkawinan  yang  masuk  dalam kompetensi Peradilan Agama di Indonesia.
Bagi warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan khususnya bagi mereka yang beragama Islam ternyata tidak semudah melangsungkan perkawinan dalam  konteks  hukum  Islam  yang  sebenarnya.  Hal  itu  dikarenakan  ada  syarat-syarat tertentu  yang  harus  dipenuhi  untuk  bisa  terwujudnya  perkawinan  tersebut.  Salah satunya adalah mengenai batas usia untuk bisa melakukan perkawinan di Indonesia.
Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Perkawinan  dikatakan  bahwa  perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun.  Sedangkan  bagi  mereka yang  dalam  konteks  hukum  perdata  belum  memenuhi  syarat  umur  tersebut  maka diberi aturan untuk memperoleh ijin dari kedua orang tuanya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan,  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

## Fenomena Pernikahan Dini Di Tenggarong
Walaupun UU Perkawinan telah memberikan batasan minimum usia untuk bisa melangsungkan  perkawinan  akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak  pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan tersebut.
Di  Kalimantan  timur  khususnya  di  Tenggarong  juga  mengalami  fenomena pernikahan  dini  tersebut.  Dan  pengajuan  alasannya  pun  beragam.  Sebagian  besar pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur tersebut karena terjadinya hubungan  di  luar  nikah  dan  menyebabkan  timbulnya  kehamilan  yang  tidak  mereka rencanakan sebelumnya. Hal tersebut seakan menjadi tren di kalangan remaja saat ini. Bahkan banyak remaja yang sampai putus sekolah dan melangsungkan pernikahan.
Tren maraknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Tenggarong ini dapat dilihat  dari  semakin  meningkatnya  pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin  yang diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  setempat,  dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama Tenggarong.
Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tenggarong 3 No Jenis Perkara Tahun 2011 Tahun 2012 Gugatan Jumlah Jumlah 1 Izin Poligami 7 4 2 Cerai Talak 311 338 3 Cerai Gugat 765 842 4 Harta Bersama 7 9 5 Gugat Waris 3 1
3 Sumber: Pengadilan Agama Tenggarong.

## ISSN 021-969X
6 Isbat Contensius 4 4 7 Pembatalan Nikah 3 1 8 Nafkah Anak - 2 9 Pemeliharaan Anak/ hadhanah 4 2 Permohonan Jumlah Jumlah 10  Perwalian/Wali Pengampu 3 3 11  Asal Usul Anak 3 7 12  Isbat Nikah 390 378 13 Dispensasi Kawin 92 105 14  Wali Adhal 1 5 15  Penetapan Ahli Waris 18 31 16  Lain-lain 2 1
Bisa  terlihat  dari  Tabel  1,  bahwa  terjadi  fenomena  meningkatnya  jumlah  pengajuan dispensasi  kawin  terkait  perkawinan  di  bawah  umur  yang  terjadi  di  Tenggarong  dari tahun 2011 sampai 2012.
Untuk bisa melangsungkan pernikahan di bawah umur bagi mereka yang belum mencukupi  batas  minimum  melangsungkan  pernikahan  maka  mereka  harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat supaya bisa dikeluarkan dispensasi  kawin.  Dispensasi  kawin  mempunyai  arti  pengecualian  dari  aturan  umum untuk  keadaan  yang  khusus  tentang  usia  perkawinan,  yakni  keringanan  atas  batasan umur yang menurut UU Perkawinan untuk calon mempelai pria harus sudah berumur 19  tahun  dan  untuk  calon  mempelai  wanita  harus  sudah  mencapai  16  tahun. Dispensasi kawin dapat diajukan manakala calon mempelai pria atau calon mempelai wanita yang akan menikah karena sesuatu dan lain hal yang sifatnya mendesak harus segera  menikah,  akan  tetapi  calon  mempelai  dimaksud  belum  mencapai  usia  yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan.
UU  Perkawinan,  menganut  prinsip  bahwa  calon  suami  maupun  calon  isteri harus  masak  jiwa  dan  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Perkawinan  telah  ditentukan  batas  umur  minimal  untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun  bagi  wanita.  Karena  itulah  diperlukan  peranan  dispensasi  perkawinan  bagi mereka  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  tetapi  belum  memenuhi  batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan tersebut.
Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  pemberian  dispensasi  terhadap perkawinan  yang  berlaku  sejak  disahkannya  UU  Perkawinan  secara  lengkap  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3  Tahun  1975  tentang  Kewajiban  Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama,yaitu:
a. Pasal 12, menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum sehingga:
1. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur  21  tahun  harus  mendapatkan  izin  sebagaimana  yang  tercantum  dalam

## ISSN 021-969X
Pasal  6  ayat  (2),  (3),  (4)  dan  (5)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
b. Pasal  13  mengatur  prosedur  pemahaman  dispensasi  bagi  anak  yang  belum mencapai usia minimum,yaitu:
1. Apabila  seorang  calon  suami  belum  mencapai  umur  19  tahun  dan  calon  istri belum  mencapai  umur  16  tahun  hendak  melangsungkan  pernikahan  harus mendapat dispensasi dari Pengadilan agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua  orang  tua  pria  atau  wanita  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat tinggalnya.
3. Pengadilan  Agama  setelah  memeriksa  dalam  persidangan  dan  berkeyakinan  bahwa terdapat  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk  memberikan  dispensasi  tersebut,  maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
4. Salinan  penetapan  itu  dibuat  dan  diberikan  kepada  pemohon  untuk  memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.
Akibat  hukum  dikabulkannya  permohonannya  dispensasi  kawin,  maka  orang tua  boleh  melaksanakan  isi  penetapan  tersebut,  yakni  tidak  ada  larangan  untuk menikahkan  anaknya,  sedangkan  bagi  anak  yang  dimohonkan  dispensasi  akan disamakan dengan orang yang sudah memenuhi persyaratan perkawinan, yakni untuk laki-laki  berumur  19  tahun  dan  anak  perempuan  berumur  16  tahun,  mereka  berhak melakukan  pernikahan  sesuai  hukum  yang  berlaku.  Namun  apabila  diputuskan  tidak diterima, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi, karena permohonan dispensasi kawin bersifat volunter , tidak ada pihak lain sebagai lawan.
Apabila  perkara  diputus  tidak  diterima,  akan  tetapi  orang  tua/pemohon  bersikeras tetap  menikahkan  anaknya,  maka  orang  tua  dan  atau  pejabat  yang  mencatat perkawinan  tersebut  akan  mendapat  sanksi  hukum  sebagaimana  yang  telah  diatur oleh  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  78  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan akibat hukum bagi si anak sendiri belum bisa melaksanakan perkawinan, ia harus menunggu sampai dengan batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan.
Untuk  Tenggarong  sendiri,  dari  sejumlah  dispensasi  kawin  yang  diajukan  ke Peradilan Agama pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, ternyata tidak semua dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Hal tersebut bisa kita lihat dari Tabel 2 berikut ini yang menunjukkan  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Tenggarong  terkait  pengajuan dispensasi kawin tersebut.
Tabel 2. Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Terhadap Permohonan Dispensasi
Kawin 4 Jenis Perkara Tahun 2011 Tahun 2012 Dispensasi Kawin Diputus Kabul:86 Diputus Kabul:99 Diputus cabut:1 Diputus cabut:2 Diputus gugur:3 Diputus gugur:2
4 Sumber: Pengadilan Agama Tenggarong.
Terlihat dari Tabel 2, bahwa dari sekian jumlah pengajuan dispensasi kawin di kota Tenggarong, ternyata sebagian besar diputus kabul oleh hakim Pengadilan Agama Tenggarong. Cuma sebagian kecil yang diputus cabut atau diputus gugur perkaranya di Peradilan Agama Tenggarong.
Fenomena  tersebut  seakan  menggugurkan  aturan  yang  berkenaan  dengan batas  usia  minimum  seseorang  bisa  melakukan  perkawinan  di  Indonesia.  Dengan perkataan lain bisa kita lihat bahwa walaupun peraturan mengenai batas usia tersebut sudah  tercantum  dengan  jelas  dalam  pasal  7  ayat  (1)  UU  Perkawinan  di  Indonesia ternyata  masih  banyak  terjadi  penyimpangan  terhadap  isi  pasal  tersebut. Penyimpangan yang dilakukan ternyata dilegalkan dalam bentuk pemberian dispensasi kawin.  Seakan-akan  mengatakan  kepada  masyarakat  “ayo  silahkan  bagi  yang  berusia belum mencukupi untuk melakukan perkawinan, silahkan datang ke Peradilan agama maka kalian akan diberikan dispensasi kawin”.
Kenapa  hal  tersebut  terjadi?  Salah  satu  penyebab  utamanya  adalah  ketidak tegasan  pemerintah  dalam  menetapkan  aturan.  Sudah  ditetapkan  aturan  mengenai batas  minimum  melakukan  perkawinan  di  Indonesia  ternyata  tidak  disertai  dengan penerapan  sanksi  bagi  penyimpangan  yang  dilakukan  terhadap  aturan  tersebut. Bahkan  diberi  pengecualian  bagi  penyimpangan  itu,  dalam  hal  ini  dalam  bentuk dispensasi kawin.
Fenomena  lain  terkait  dengan  maraknya  perkawinan  di  bawah  umur  adalah dengan adanya pengajuan wali adhal bagi orang tua yang tidak mau dan tidak bersedia menikahkan  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur.  Maksudnya  seorang  wali  yang enggan atau menolak atau tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan  anak  perempuannya  dengan  seorang  laki-laki  yang  menjadi  pilihan anaknya  tersebut.  Istilah  wali adhal ini  juga  mengacu  kepada  perkara  permohonan yang  diajukan  oleh  seorang  calon  pengantin  wanita  yang  ingin  menikah  dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan dari wali nasabnya.
Jadi  dalam  perkara  pernikahan  di  bawah  umur,  terkadang  pengajuan permohonan dispensasi kawin disertai dengan permohonan penetapan wali adhal. Hal itu menunjukkan seakan-akan sang wali malu dengan terjadinya pernikahan di bawah umur yang dilangsungkan oleh anak perwaliannya tersebut.
Akibat  lain  dari  fenomena  pernikahan  di  bawah  umur  ini  adalah  terjadinya pernikahan siri yang terjadi diantara kalangan remaja yang masih belia. Kenapa harus pernikahan  siri  yang  terjadi?  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  2 ayat  (2)  UU  Perkawinan  dikatakan  bahwa:  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sehingga  saat  permohonan  dispensasi kawin  tidak  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Agama  sedangkan  pasangan  tersebut  harus segera  melangsungkan  pernikahan  dikarenakan  keadaan  sedang  mengandung  yang dialami  oleh  calon  mempelai  perempuan  maka  terjadilah  pernikahan  siri  tersebut. Dalam konteks bahasa, pernikahan siri merupakan suatu pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri oleh petugas resmi dari Kantor Urusan Agama dan tidak dilakukan pencatatan oleh petugas Kantor Urusan Agama tersebut. Akan tetapi dalam konteks hukum Islam, selama  pernikahan  tersebut  sudah  memenuhi  rukun  pernikahan  yaitu  adanya  kedua
calon mempelai, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi dan adanya Ijab Kabul, maka sudah sah suatu pernikahan. Tanpa ada embel-embel siri di belakangnya.
Sungguh  miris,  melihat  fenomena  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur tersebut.  Bukan  hanya  sekedar  terjadinya  pernikahan  di bawah  umur  tersebut  tetapi efek  lain  yang  mengiringi  keberadaan  fenomena  tersebut  seperti  yang  sudah  penulis jelaskan  di  atas.  Banyak  permasalahan  lain  yang  timbul  dari  aturan  pemberian  batas minimum  untuk  melakukan  perkawinan  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  UU Perkawinan.
Konsekuensi lain yang timbul dengan fenomena maraknya pernikahan di bawah umur  adalah  semakin  marak  pula  pengajuan  perceraian  dini  di  Pengadilan  Agama. Pernikahan  di  bawah  umur  yang  terjadi  di  Indonesia,  khususnya  di  Tenggarong  pada umumnya  terjadi  karena  sang  calon  mempelai  perempuan  sudah  berbadan  dua terlebih  dahulu  atau  dengan  kata  lain  sudah  hamil  di  luar  pernikahan.  Sehingga  ada keharusan  bagi  mereka  untuk  melakukan  pernikahan  walaupun  terkadang  masih duduk  di  bangku  sekolah.  Setelah  beberapa  tahun  pernikahan,  terkadang  pasangan tersebut  juga  mengajukan  perceraian.  Hal  itu  terjadi  karena  kurang  siapnya  mereka memasuki  masa  pernikahan  tersebut.  Mereka  menikah  karena  terpaksa  walaupun terpaksanya mereka untuk menikah juga karena perbuatan mereka sendiri.

## Perspektif Hukum Islam Terkait Pernikahan Di Bawah Umur
Islam  tidak  mengenal  batasan  usia  seseorang  sudah  dewasa  atau  tidak.  Saat seseorang  sudah baliq h  yang  ditandai  dengan  datang  bulannya  seorang  perempuan atau bermimpi basahnya seorang laki-laki maka saat itu pula mereka dikatakan sebagai seorang yang sudah dewasa dalam konteks hukum Islam. Saat seorang Muslim baliqh maka  saat  itu  juga  dia  terikat  dengan  seluruh  aturan  hukum  yang  ada  dalam  hukum Islam  atau  yang  disebut  hukum Syara’ .  Hukum Syara’ adalah Khitaabus  –Syaari’ atau seruan dari sang pembuat hukum yaitu Allah, yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. 5 Seorang  Muslim  diperintahkan  melakukan  amal  perbuatannya  sesuai dengan  hukum  Islam  karena  kewajiban  atas  mereka  untuk  menyesuaikan  amal perbuatannya  dengan  segala  perintah  dan  larangan  Allah  SWT.  Hal  tersebut  sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Hasyr ayat (7) yang bermakna: “…apa yang diberikan Rasul  kepadamu  maka  terimalah  dia.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu  maka tinggalkanlah.”
Saat sudah ditentukan bahwa baliqhnya seorang Muslim merupakan pertanda bahwa  dia  sudah  dewasa  maka  saat  itu  pula  dia  terikat  dengan  hukum Syara’ dan segala  perbuatannya  akan  dipertanggungjawabkan  nanti  di  hari  akhir.  Sehingga kedewasaan  seseorang  dalam  hukum  Islam  akan  berbeda  satu  dengan  yang  lain tergantung dari baliqh- nya seseorang tadi.
Termasuk  juga  dalam  hal  pernikahan.  Tidak  ada  penentuan  batas  minimal seseorang  bisa  menikah  dalam  konteks  hukum  Islam.  Kalau  seseorang  sudah baliqh dan  ia  merasa  sudah  cukup  siap  untuk  menikah  maka  disunahkanlah  bagi  orang tersebut  untuk  menikah.  Bahkan  kalau  dia  sudah  siap  lahir  dan  batin  dan  ada
5 Tim Kelompok Studi Islam Al Mizan FH Unlam, Materi Dasar Islam, Insan Ventura, Banjarmasin, hlm. 79.
kekhawatiran  dalam  dirinya  suatu  saat  bisa  terjerumus  dalam  perbuatan  dosa,  maka hukumnya adalah wajib untuk menikah bagi seorang muslim tadi.
Lalu  bagaimana  hukum  Islam  menanggapi  fenomena  perkawinan  di  bawah umur  atau  pernikahan  dini  seperti  yang  marak  terjadi  di  Indonesia  khususnya  di Tenggarong  saat  ini?  Dalam  melihat  suatu  hal,  hukum  Islam  tidaklah  melihat  pada permasalahan itu saja. Akan tetapi mencari root atau akar permasalahan dari suatu hal tersebut.  Jadi  bukan  hanya  sekedar  membahas  pernikahan  di  bawah  umur  atau pernikahan  dini  tetapi  juga  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  terjadinya  pernikahan dini tersebut.
Seperti  yang  lazim  terjadi  di  masyarakat,  pernikahan  di  bawah  umur  dan pengajuan permohonan dispensasi kawin umumnya terjadi karena si calon mempelai perempuan sudah berbadan dua yang diakibatkan telah dilakukannya hubungan suami istri  antara  calon  mempelai  perempuan  dan  mempelai  laki-laki  tersebut  di  luar pernikahan  yang  sah  antara  mereka.  Kenapa  sampai hal  itu terjadi?  itulah  yang  tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. Bahkan dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan  hanya  akan  terkategori  zina  bila  dilakukan  oleh  salah  satu  atau  kedua pelaku  yang  sudah  terikat  perkawinan  dengan  orang  lain.  Sehingga  saat  hubungan intim  tersebut  dilakukan  oleh  dua  orang  yang  memang  sama-sama  belum  terikat perkawinan dengan orang lain, itu tidak akan dianggap sebagai perbuatan zina.
Faktor  penyebab  lainnya  adalah  lemahnya  pengawasan  dari  orang  tua terutama  lemahnya  peran  ibu  yang  seharusnya  lebih  mengawasi  perilaku  anak-anak mereka  dan  tidak  menyerahkan  anak  begitu  saja  ke  bangku  sekolah.  Sekolah  hanya memberikan  pendidikan  dan  pembelajaran bagi anak  akan tetapi pengawasan  secara mendetail tetap ada pada peranan orang tua terutama ibu.
Selain  itu,  tidak  diperdulikannya  aturan  mengenai  bagaimana  Islam  mengatur pergaulan  hidup  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  juga  menjadi penyebab  banyaknya  “pergaulan  yang  salah”.  Islam  melarang  terjadinya  perbuatan zina  sebagaimana  tercantum  dalam  QS.Al  Isra  ayat  (32),  yang  maknanya:  ”janganlah kamu mendekati zina”. Dari ayat ini terlihat bahwa sesungguhnya Allah telah melarang perbuatan  zina  dimana  Allah  akan  menyiksa  pelakunya  dari  perbuatan  tersebut. Walaupun demikian, status hukum haram tersebut tidak muncul hanya karena bentuk larangan  dalam  ayat  itu  saja,  melainkan  juga  karena  isyarat-isyarat  lain  yang merupakan nash atau dasar hukum lain seperti firman Allah dalam QS.Al Isra (32), yang bermakna: “…sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang  buruk”. Serta  firman  Allah  dalam  QS.An  Nuur  (2),  yang  bermakna:  “perempuan yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina  maka  deralah  tiap-tiap  orang  dari  keduanya seratus kali dera”.
Alasan  berkenalan  sebelum  menikah  melalui  pacaran  seperti  yang  sering disampaikan  oleh  banyak  remaja  merupakan  alasan  klise.  Remaja  belum  tentu  siap menikah, karenanya pacaran hanya menjadi alasan untuk baku syahwat mereka saja. Sehingga  tidak  diragukan  lagi  bahwa  pacaran  adalah  jalan  bebas  hambatan  menuju zina  dan  inilah  hal  yang  sangat  memprihatinkan  kita.  Wajar  saja  terjadi  zina  karena pertemuan  yang  rutin  menghasilkan  kesempatan-kesempatan  yang  muncul  secara acak  atau  lewat  kesempatan  yang  terencana.  Ditambah  lagi  dengan  adanya  budaya barat yang diimpor lewat sinetron, film dan media-media lainnya yang sudah menjadi
kiblat  bagi  remaja  masa  kini.  Pesta-pesta  rumah  ala  Amerika  sampai  wisuda keperawanan  ala  Jepang  sekarang  jadi  idaman  remaja.  Hasilnya?  sudah  bisa  ditebak, seks bebas merajalela. Sehingga jelas dalam pandangan Islam, pacaran adalah bagian dari aktivitas maksiat yang harus dihindari. 6
Lalu  bagaimana  pengaturan  pergaulan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam Islam  sehingga  tidak  akan  timbul  yang  namanya  seks  bebas  atau  perbuatan  zina tersebut? Sekali lagi, karena Islam adalah agama preventif artinya semua larangan itu adalah  untuk  mencegah  dan  benar-benar  mencegah  seseorang  dari  akibat-akibat negatif  maka  Allah  melarang  keras  untuk  mendekati  zina  apalagi  melakukannya  dan Islam  menutup  semua  jalan  untuk  menuju  perzinaan.  Menurut  Ustadz  Felix,  selain karena zina merupakan dosa besar di sisi Allah, perbuatan itu juga sangat merugikan bagi laki-laki apalagi bagi perempuan dan juga kehidupan manusia secara umumnya. 7 Islam  tidak  menyusahkan  dan  memberatkan  laki-laki  maupun  perempuan. Dalm hal-hal yang memang jelas dan perlu, syariat atau hukum Syara’ membolehkan adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya dibolehkan melaksanakan jual beli, belajar mengajar, dan ibadah semisal haji dan umrah, berjihad di jalan Allah dan  sebagainya.  Diperbolehkan  juga  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  berinteraksi dalam  perkara  yang  dibolehkan  syariat  seperti  medis,  peradilan,  perdagangan, pendidikan,  akad  kerja,  dan  segala  aktivitas syar’i yang  memang  menuntut  adanya interaksi di antara lelaki dan perempuan.
Islam  mengharamkan  aktivitas  interaksi  lelaki  dan  perempuan  yang  tidak berkepentingan syar’i seperti jalan-jalan bersama, pergi bersama ke masjid atau kajian Islam,  bertamasya,  nonton  bioskop  dan  sebagainya.  Kenapa?  Karena  aktivitas  ini adalah  pintu  menuju  kemaksiatan  yang  lain. Nah ,  karena  bila  berkumpul  bersama, hang out bersama, makan bersama dan segala pertemuan yang tidak perlu saja tidak dibenarkan dalam Islam apalah lagi aktivitas pacaran yang pasti mengarah ke maksiat. Tentu  lebih  dilarang  dalam  Islam.  Hal  ini  juga  termasuk  soal  berdua-duaan  atau khalwat yang diharamkan dalam Islam Banyak  pengingat  dari  Rasulullah  SAW  terkait  aktivitas khalwat yang  menjadi inti pacaran dan semua hubungan yang sekarang merusak remaja dan pemuda-pemudi Islam, antara lain:
a. HR.Ahmad,  Ibn.Hibban,  At  Thabrani  dan  Al  Baihaqi  yang  artinya:  Janganlah  salah seorang dari kalian ber- khalwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya setan menjadi yang ketiga di antara mereka berdua.
b. HR.Ahmad,  yang  artinya:  Barangsiapa  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir,  maka janganlah  ia  ber- khalwat dengan  seorang  wanita  tanpa  ada  mahram  wanita tersebut karena setan menjadi yang ketiga di antara mereka berdua.
c. HR.Al Bukhari yang artinya: Janganlah seorang laki-laki ber- khalwat dengan seorang wanita, kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut. Lalu berdirilah seseorang dan berkata ”wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji dan aku telah
6 Felix y.Siauw, 2013, Udah Putusin Aja!, Mizania, Bandung, hlm. 13-14.
7 Ibid., hlm.43.
mendaftarkan  diriku  untuk  berjihad  pada  perang  ini  dan  itu”.  Lalu  Rasulullah  SAW berkata, “kembalilah, dan berhajilah bersama istrimu”. 8
Demikianlah Islam memandang bahwa bukan hanya pernikahan dini yang harus dikhawatirkan  dan  dicermati  akan  tetapi  jauh  kebelakang  sebelum  terjadinya pernikahan  dinilah  yang  harus  diperhatikan  yaitu  masalah  pergaulan  para  remaja tersebut.  Jadi  bukan  hanya  aturan  mengenai  batas  minimum  melakukan  pernikahan yang  dilakukan  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur  atau pernikahan  dini  dan  juga  mencegah  maraknya  perceraian  yang  terjadi  karena pernikahan  di  bawah  umur  tersebut,  akan  tetapi  mengawasi  proses  pergaulan  para remaja  atau  mereka  yang  masih  di  bawah  umur  itulah  yang  lebih  penting  untuk dilakukan. Paling penting adalah bagaimana upaya kita sebagai seorang Muslim untuk bisa  selalu  terikat  kepada  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  sebagai  sang Pencipta kita yang selalu mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi hamba- Nya.

## PENUTUP
Allah  yang  menjadikan  rasa  cinta  antara  jenis  yang  berlawanan,  sama  seperti Allah  jadikan  rasa  cinta  manusia  terhadap  apapun  yang  diinginkan  di  dunia  ini.  Kita semua sebagai manusia biasa yang memiliki cinta. Tiada yang salah karena cinta adalah anugrah. Cinta adalah pemberian Allah dan karunia-Nya. Allah menanamkan rasa cinta kepada  jiwa  kita  sebagai  bentuk  dari  rasa  cintaNya  kepada  kita  agar  kita  berpikir tentang-Nya.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS.Ali  Imran  (14)  yang  bermakna: “dijadikan  indah  pada  pandangan  manusia  kecintaan  kepada  apa-apa  yang  diingini, yaitu;  wanita-wanita,  anak-anak,harta  yang  banyak  dari  jenis  emas,  perak,  kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)”.
Sebagai Sebagai seorang muslim, kita diberikan akal untuk berpikir dan mencari tahu mengenai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pernikahan adalah dasar menyatunya  dua  hamba  Allah  yang  berkeinginan  untuk  mendapatkan  ridho-Nya  dan dalam rangka memenuhi Gharizah Nau atau naluri berkasih sayang mereka. Gharizah merupakan naluri-naluri yang tidak dapat diindra mata namun terdapat pada manusia dan  ia  memerlukan  pemenuhan.  Dalam  Islam,  ada  tiga  jenis  naluri  yang  memang dimiliki oleh manusia, yaitu:
a. Gharizah Taddayun atau naluri untuk menyucikan sesuatu, seperti rasa takjub saat melihat sesuatu yang agung ataupun naluri beragama itu sendiri.
b. Gharizah Baqa’ atau naluri untuk mempertahankan eksistensi dan berorientasi pada diri sendiri seperti rasa ingin dihargai, takut bila merasa terancam dan lainnya.
c. Gharizah  Nau’ atau  naluri  berkasih  sayang  atau  untuk  melanjutkan  keturunan seperti rasa sayang terhadap orang tua dan anak, saudara ataupun lawan jenis. Perwujudan Gharizah Nau’ inilah yang dalam konteks hukum Islam seperti yang kita bahas di atas terkait dengan rasa kasih sayang terhadap lawan jenis tersebut memang akan selalu ada dalam diri setiap manusia. Akan tetapi, untuk bisa memenuhi naluri ini maka hanya akan bisa terwujud dalam bentuk ikatan pernikahan semata yang melalui
8 Ibid., hlm. 45.
ISSN 021-969X
pernikahan tersebut maka pemenuhan naluri nau’ tadi akan menjadi halal dan penuh keberkahan. Hal itu dikarenakan Islam mengarahkan naluri tersebut agar berjalan pada koridor  yang  semestinya  sesuai  dengan  aturan  Allah.  Sehingga  saat  seorang  muslim sudah  siap  untuk  menikah,  maka  disunahkan  atau  diwajibkan  atasnya  untuk  segera memenuhi  keinginannya  tersebut.  Jadi  saat  terjadi  pernikahan  dalam  Islam,  maka pernikahan tersebut memang didasari atas kesiapan dari pasangan yang akan menikah tersebut  serta  kesadaran  mereka  akan  hak  dan  kewajiban  yang  akan  mereka  pikul dalam  pernikahan  nantinya  yang  tentunya  kembali  berdasar  akan  aturan  yang  telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui aturan-aturan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Utama AL Qur’an.
Literatur Amir Syarifudin , 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan , Prenada Media, Jakarta Felix Y.Siauw , 2013, Udah Putusin Aja! , Mizania,Bandung. Rasjid Sulaiman , 1999, Fiqih Islam , Sinar Baru, Bandung.
Tim  Kelompok  Studi  Islam  Al  Mizan  FH  Unlam , Materi  Dasar  Islam ,  Insan  Ventura,
Banjarmasin.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.