## EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PELAYANAN
PENSIUN a PEGAWAI NEGERI a SIPIL PADA DINAS
KESEHATAN a KABUPATEN a BANDUNG
Yani Kusmiati 1 , Deasy Silvya Sari 2 , Ratna Meisa Dai 3
1 Program Pascasarjana Kebijakan Publik,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
3 Departemen Administrasi Bisnis,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran email: yanikusmiati1979@gmail.com
Submitted: 24-04-2021; Accepted: 10-09-2021; Published : 17-09-2021

## ABSTRAK
Pensiun  merupakan  Hak Pegawai a Negeri a Sipil  (PNS)  sebagai  tanggungan  hari tua dan bantuan kebaikan  kepada  Pegawai Negeri yang telah mendedikasikan  diri  kepada negara. Perka BKN No. 3 Tahun 2020 Tentang a Juknis Pemberhentian PNS. PNS mendapat SK pensiun adalah salah satu adalah pakta tercatat andaikan PNS itu telah mendapatkan hanya untuk berhenti bekerja. Pemberhentian a dan pemberian a pensiun ditetapkan a oleh Kepala a Badan Kepegawaian a Negara. Dana purnabakti merupakan bayaran a berupa uang a tunjangan yang a didapat  setiap a bulan dan a kemudian  diberikan kepada mantan a pegawai  negeri a atau  karyawan a yang sudah a tidak dapat a bekerja lagi a atau isteri/suami a dan anak-anaknya a kalau ia a meninggal dunia a sebagai tanggungan a hari tua a dan balas a jasa terhadap a pegawai-pegawai a yang telah a mendedikasikan dirinya a kepada negara a selama beberapa tahun lamanya, a agar dapat a membantu  penghidupan a selanjutnya sehingga a tidak terlantar a apabila a tidak mendapatkan a penghasilan a lain. Dinas Kesehatan memproses usulan pensiun pegawai negri sipil pada tahun 2020 sebanyak 65 berkas PNS, usulan tersebut diusulkan kepada BKPSDM dan oleh BKPSDM di usulkan ke BKN untuk penerbitan Persetujuan Teknis dan proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun di terbitkan oleh BKPSDM Kab Bandung. Proses usulan pensiun yang diajukan oleh Dinas Kesheatan antara lain: Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Batas Usia Pensiun dan Pensiun Meninggal Dunia, SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh tunjangan hari tua cukup panjang, karena membutuhkan proses administrasi.
Kata a Kunci: Pegawai a Negeri a Sipil, Pensiun, Surat a keputusan a Pensiun

## ABSTRACT a
Pension  is the right of civil servants which is a guarantee of old age and as remuneration for civil servants who have devoted themselves to the state for years. Perka BKN No. 3 of 2020 concerning Technical Guidelines on Dismissal of civil servants. Every civil servant who retires will receive a pension decree as evidence in writing that the civil servant has received his pension rights. Termination and granting of pensions for Civil Servants shall be determined by the Head of the State Civil Service Agency. Pension Funds are income in the form of allowances received every month and given to former Civil Servants or employees who are no longer able to work or their wives (husbands) and children if they die as old age security and remuneration for civil servants who have devoted himself to the state for many years, in order to finance his next livelihood so as not to be neglected if he does not get other income. The Health Office processes 65 civil servant pension proposals in 2020, the proposal is proposed to BKPSDM and BKPSDM is proposed to BKN for the issuance of Pertek and the process of issuing a Pension Decree is published by BKPSDM Kab Bandung. The pension process proposals submitted by the Health Service include Pension on Own Request, Retirement Age Limit and  Death Penalty, where the retirement process is a long process in the administrative process.
Keywords: Civil Servants, Pension, Pension Decree
Evaluasi Kebijakan Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri a Sipil pada a Dinas Kesehatan a Kabupaten a Bandung (Yani Kusmiati, Deasy Silvya Sari, Ratna Meisa Dai)

## PENDAHULUAN
Bermacam upaya sudah dicoba pemerintah buat membagikan revisi untuk ketentraman Pegawai Negeri Sipil. Tiap a tahun penghitungan anggaran ataupun sebelum dekade a pemerintahan, hendaknya senantiasa terdapat kebijakan a pemerintah yang a berkaitan dengan  permasalahan a kesejahteraan  Pegawai Negara Sipil. Kebijakan a tersebut merupakan membagikan peningkatan pendapatan utama Pegawai  Negeri  Sipil a yang secara a otomatis pula berakibat di peningkatan pendapatan purna bakti Pegawai Negeri Sipil, dalam bermacam perihal upaya kenaikan ketentraman Pegawai Negeri Sipil  dari dulum masih  berlandaskan atass  riset  dalam metode kesejahteraan a yang secara a komprehensif yang cocok a dengan best practices semacam yang dicoba oleh negeri lain terhadap pegawai pemerintahan. Dimana pola tersebut tidak berakibat kepada kesejahteraan PNS ataupun untuk pensiunan PNS. Sebagai a salah a satu komponen penting a didalam a penyelenggaraan pemerintahan, profesionalisme serta  kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu menjadi perhatian. Bukan lagi ingin dilayani tetapi sudah selayaknya mengayomi dan mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun a 1969 Pensiun a pegawai serta a pensiunan a janda/duda diberikan a sebagai  tanggungan a hari tua a dan sebagai a penghargaan atas a jasa-jasa  pegawai negeri a selama bertahun-tahun bekerja a dalam dinas pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang akan menerima Pensiunan adalah PNS yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
Sejak ditetapkannya PP Manajemen PNS No. 11 Tahun 2017 a yang dinyatakan dalam Pasal a 306 kalau pemberian a pensiun untuk PNS serta a pensiun janda/duda a PNS diresmikan oleh Presiden aa ataupun PPK sehabis aa menemukan pertimbangan a teknis Kepala a BKN.
Pemberian a pertimbangan teknis a Kepala BKN/Kepala a Kantor  Regional a BKN menimpa pensiun a PNS serta a pensiun Janda/Duda a PNS dilaksanakan a terhitung mulai a bertepatan a pada 1 a Mei a 2018. Pensiun Janda/Duda Pegawai Negara Sipil diatur dalam Peraturan Tubuh Kepegawaian  Nasiona No 2 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai  Negeri  Sipil  dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
Begitu pula, UU a No. 43 a Tahun a 1999 tentang a Pokok-pokok Kepegawaian a Pasal 23, disebutkan juga a pensiun ialah tanggungan a hari tua a dan sebagai a balas jasa a terhadap PNS yang telah aa bertahun tahun aa mengabdikan aa dirinya kepada a negara. Perka BKN No. a 3 Tahun 2020 mengenai Juknis Pemberhentian PNS.
Agenda a pensiun  senantiasa a dituangkan dalam a suatu perjanjian a antara  pemberi a kerja beserta pegawai. Perjanjian a tersebut a biasanya berupa suatu a peraturan yang a lazimnya a disebut dengan a peraturan dana a pensiun, yang a berlaku baik a bagi pegawai aa maupun pemberi a kerja. Pada a prinsipnya a peraturan pensiun a meupakan bagian a dari perjanjian a kerja (labor agreement).
Pegawai  Negeri  Sipil  yang pensiun hendak memperoleh Pesan Keputusan Pensiun selaku ciri fakta administratif kalau Pegawai Negara Sipil ini sudah memperoleh hak pensiunnya. Penghentian  atau  anugerah purna tugas PNS  disahkan  oleh kepala BKN.  Uang  purna tugas artinya pemasukan berbentuk dana bantuan  yang a didapatkan  tiap bulan kemudian diberikan kepada mantan PNS ataupun karyawan a yang sudah a tak mampu bekerja a lagi ataupun a isteri (suami) dan a anak-anaknya a bila mereka  meninggal a dunia, selaku a tanggungan hari a tua dan a balas jasa a terhadap  PNS a yang sudah mengabdikan aa dirinya  kepada a negeri sepanjang  beberapa  tahun  bekerja,  supaya mampu membiayai a penghidupan a berikutnya sehingga a tak terlantar a jika tak memperoleh pemasukan lain.
Visi  Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam RPJMD  tahun 2015-2020, ialah  Menguatkan Kabupaten a Bandung a Yang Maju, a Mandiri dan a Berdaya Saing a melalui Tata a Kelola Pemerintahan aa Yang Baik a dan Sinergi a Pembangunan  Perdesaan aa Kabupaten Bandung a yang Berdasarkan Religius a Kultural serta a Berwawasan Lingkungan a Berdasarkan kerangka a fikir a tersebut,  kemudian a Kabupaten Bandung a telah menetapkan a pendekatan “Tata Kelola a Pemerintahan Yang a Baik”  yaitu a salah satu misi dan metode pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya saing.
Dukungan kualitas sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas tentunya sangat  diperlukan. Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya aparatur dalam pemerintahan sudah semestinya mampu melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Di sisi lain sumber daya aparatur harus memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, karakter yang kuat dan sikap perilaku untuk mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pelayan publik Dinas kesehatan merupakan salah satu dinas terbesar di Kabupaten Bandung dengan jumlah pegawai 1.307 Orang, memiliki subbagian  kepegawaian dan umum yang menjalankan pelayanan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi sebagai perumusan Kebijakan Teknis dalam bidang Kepegawaian pada Dinas kesehatan dan menginduk kepada BKPSDM Kabupaten Bandung.
BKPSDM merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan  pelayanan semua dalam bidang Kepegawaian daerah, training dan  melakukan tugas. BKPSDM dituntut buat melakukan tugasnya serta menyelesaikan administrasi kepegawaian buat segala PNS pada area Pemerintah Kabupaten Bandung, salah satunya Dinas Kesehatan mulai dari CPNS serta PNS, peningkatan pangkat, mutasi, purna tugas dan  lain sebagainya,
Dinas Kesehatan memproses usulan pensiun pegawai negri sipil pada tahun 2020 sebanyak 65 berkas PNS, usulan tersebut diusulkan kepada BKPSDM dan oleh BKPSDM di usulkan ke BKN untuk penerbitan Pertek dan  proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun di terbitkan oleh BKPSDM Kab Bandung.
Usulan proses pensiun yang diajukan oleh Dinas Keseatan antara lain Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Batas Usia Pensiun dan Penisun  Meninggal Dunia, dimana proses pensiun merupakan proses panjang dalam proses administrasi sehingga diperlukan kesabaran dan ketabahan untuk melayaninya.
Sehubungan hal tersebut serta merujuk pada beberapa latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah pensiun
PNS a pada Dinas a Kesehatan dengan a alasan banyak yang mengajukan Proses Pensiun PNS dan proses yang dijalani masih mengalami keterlambatan dalam penerbitan SK Pensiun maka dari itu penulis akan meneliti proses lebih lanjut mengenai “Evaluasi Kebijakan Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kab Bandung”

## TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan publik dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek, tindakan- tindakan yang dilakukan pemerintah,  menurut Edwards dan Sharkansky (Islamabad, 1992: 18- 19),.
Menurut (Tachjan, 2006, p. 15) rangkaian keputusan merupakan kebijakan publik yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya ada keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkukan berada, idealnya dapat dilaksanakan melalui aktivitas aktor penyelenggara dan adanya interaksi antara aktor penyelenggara dengan masyarakat Kebijakan sering diidentikan dengan produk hukum sebagaimana terlihat dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Perda, dan sebagainya.
“Analisis  kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan, dengan menggunakan berbagai macam metode penelitian, argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan.  (William N. Dunn 2000).
Sejumlah penulis mengaitkan evaluation. Dunn  (Nugroho, 2013, p. 185)  berpendapat istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (evaluation), pemberian angka (evaluation), dan penilaian (evaluation). Rossi Menyatakan Mengenai review dalam (Wirawan, 2011, p. 16) Evaluation a research is a a systematic  application a of  social a research proceduresin a assessing  the a conceptualization and aa design, a implementation, a and utility a of social a intervention a programs .
Tujuan  pokok  dari  penilaian  menurut (Rusli,  2013)  untuk a melihat  seberapa a besar kesenjangan a antara  pencapaian a dan a harapan, tujuan  selanjutnya  adalah  bagaimana  evaluasi
Evaluasi Kebijakan Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri a Sipil pada a Dinas Kesehatan a Kabupaten a Bandung (Yani Kusmiati, Deasy Silvya Sari, Ratna Meisa Dai)
dapat  mengatasi  kesenjangan  tersebut  untuk kemudian diperbaiki.
Pelayanan a publik  bisa diartikan a sebagai jasa a pelayanan yang a mempunyai a unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur a proses pelayanan publik a diperlukan  supaya dapat a mendukung pelayanan a yang a diinginkan.  (Barata, 2003, p. 11)  Menyampaikan  empat  pikiran unsur penting a dalam proses a pelayanan a publik.
Evaluasi Kebijakan Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kab Bandung, juga bagaimana model evaluasi dari Dunn dapat mendukung penelitian ini dikembangkan adalah Keefektivan, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Ketanggapan, Ketepatgunaan.

## METODE a PENELITIAN
Metode a penelitian yang a dipakai a dalam penelitian a ini Kualitatif a deskriptif dan bab ini juga menjabarkan mengenai sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data, penentuan lokasi, dan waktu penelitian.
Metode  kualitatif  merupakan  metode penelitian  berdasarkan  pada filsafat post positivisme dipergunakan penelitian di keadaan topik dasar, penelaah sebagai alat sentral serta pemungutan  contoh  asal informasi  dipakai dengan tujuan semakin bertambah,  metode pengambilan informasi menggunakan triangulasi i ,  pengkajian informasi berkarakter inductive, serta yang akan terjadi riset qualitative  makin  mementingkan definisi abstraksi.
Metode  qualitative  memakai  ancangan yang makin  banyak saat  pengkajian a akademik dibandingkan prosedur kuantitatif. Desain riset qualitative  mempunyi pandangan  filosofis, prosedur riset, desain a pengumpulan, kajian lalu penafsiran  informasi  berlainan.  Walaupun prosedurnya  serupa,  metode  qualitative  sering menggantungkan informasi  berbentuk  tulisan atau  ilustrasi,  mempunyai  berlebihan metode bermutu  menganalisis  informasinya yang berasal pada prosedur riset a yang berlainan. Berdasarkan  (Creswell, 2010, p. 225) keistimewaan riset qualitative yaitu:
Kondisi  normal  sehingga  beberapa  pengkaji qualitative  mengarah  menyatukan informasi keahlian tempat dimana peserta menemui tema ataupun  persoalanan  nanti  hendak dikaji. Pengkaji qualitative bukan memikul pribadi itu
masuk lab ataupun masuk keadaan yang sudah ditentukan sejak awal  dan  bukan lagi memberikan  alat untuk  khalayak.  Hampir semua penelaah  qualitative  melaksanakan hubungan tatap muka selama pengkajian.
Pengkaji selaku perangkat inti; pengkaji qualitative mengbabungkan seorang diri informasi  lewat  pengolahan,  pemantauan kepribadian, ataupun  tanya jawab  bersama- sama peserta. Kuesioner atau instrumen yang di buat oleh peneliti lain tidak menggunakan Peneliti kualitatif pada umumnya, tetapi  mengumpulkan sejenis instrumen untuk diri mereka  yang sebenarnya menjadi satu- satunya instrumen dalam  mengumpulkan informasi.
Gagasan yang  berkembang bagi para peneliti kualitatif bergerak maju. Dengan demikian artinya  planning  pertama riset  tidak dapat dengan cermat ditaati. Seluruh fase pada metode  tersebut  mampu  sekedar  berganti berubah sesudah pengkaji  sampai  ketempat penelitian serta semenjak menyatukan informasi.  Contohnya,  perbincangan  berganti, cara  akumulasi informasi  terus berubah, serta orang yang diteliti dan  lokasi yang dikunjungi pula berubah. Gagasan utama penelitian kualitatif sebenarnya menelaah persoalan atau berita dari a para partisipan a serta a melakukan penelitian a buat  mendapatkan  berita tentang permasalahan.
Pada  umumnya para peneliti kualitatif melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi,  lalu peneliti mereview seluruh data,  memberikan makna, serta mengolahnya pada a kategori-kategori a atau tema-tema a yang melintasi a seluruh asal a data.
Analisis a data indutif (inductive a data analysis); peneliti a kualitatif membangun a pola, kategori, a tema dari a bawah ke a atas a induktif dengan a mengilustrasikan usaha a peneliti dalam mengolah a secara a berulang-ulang, membangun serangkaian a tema yang a utuh. Proses a ini a juga melibatkan a peneliti buat bekerjasama a dengan responden secara interaktif sehingga responden mempunyai  kesempatan untuk membentuk sendiri a tema dan a abstraksi yang a muncul.
Peneliti kualitatif tak jarang memakai perspektif eksklusif pada penelitian a mereka, konsep a kebudayaan mirip a etnografi, disparitas gender, a ras, yang a berasal dari a kajian a teoritis. Secara historis a dari persoalan a yang hendak diteliti a terkadang pula a penelitian  bisa a diawali
serta mengidentifikasi a terlebih dahulu a konteks sosial a politis.
Bersifat penafsiran (interpretative); Penalitian kualitatif a merupakan  suatu a bentuk penelitian a di mana a di dalamnya a para a peneliti kualitatif a membuat suatu a interpretasi atas a apa yang a mereka a lihat, setelah a laporan a penelitian diterbitkan, a barulah para a pembaca serta a para partisipan a yang melakukan a explains, yang a tak jarang a menggunakan explains a peneliti.
Gambaran kompleks suatu isu ataupun permasalahan  biasanya para peneliti kualitatif berusaha untuk membuat hal tersebut. Pandangan a menyeluruh (holistic a account),  hal ini memerlukan perjuangan perspektif, mengidentifikasi faktor yang terkait menggunakan situasi eksklusif, serta secara awam perjuangan atas ilustrasi akbar yang timbul. Para peneliti kualitatif selayaknya mampu menghasilkan suatu contoh visual asal aneka macam aspek tentang proses atau kenyataan utama yang diteliti.
Menurut  (Moleong, 2002)  Data-data akurat didapatkan dari objek penelitian dimana lokasi penulis melakukan penelitian, karena menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan  adalah cara terbaik untuk menentukan lokasi penelitian. Waktu, biaya dan tenaga juga perlu  dipertimbangkan karena keterbatasan geografi dan harus praktis.
Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung alamat Jl Raya Soreang KM 17 Kabupaten Bandung. Adapun waktu penelitian dijadwalkan adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai akhir bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2020. Dalam rentang waktu tersebut, penulis melakukan beberapa kegiatan penelitian, yaitu dimulai dari tahap persiapan yang mencakup pencarian masalah penelitian yang dianggap menarik dan tempat penelitian yang representatif.
Tahap perencanaan dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pencarian sumber rujukan, penggalian dan pendalaman tema masalah penelitian hingga penentuan metode yang digunakan, tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan dengan pembuatan proposal penelitian, mengajukan proposal penelitian dan ke lapangan untuk mengumpulkan data-data
yang dibutuhkan, dan tahapan akhir ialah pembuatan laporan dari hasil pengumpulan data-data dan analisis yang kemudian disidangkan sebagai bentuk pertanggung- jawaban akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti akan menguraikan gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten  Bandung, kondisi geografis visi dan misi juga tugas pokok dan fungsi dari lokus penelitian, lokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung khususnya visi misi juga tugas pokok dan fungsi bagian Kepegawaian selaku implementator evaluasi kebijakan prosedur pelayanan pensiun pegawai negeri sipil pada dinas kesehatan kabupaten bandung.
Dinas a Kesehatan Kabupaten a Bandung mempunyai aa peran dan a berkontribusi a dalam tercapainya a visi dan a misi Kabupaten a Bandung maju, a mandiri, dan a berdaya saing a dengan a tata kelola a pemerintahan  secara a baik  dan a sinergi pembangunan a perdesaan dengan a berlandaskan religius a kultural dan a berwawasan a lingkungan dan a terutama aa misi kedua a “Mengoptimalkan Kuantitas a dan Kualitas a Pelayanan a Kesehatan. ”Misi a mengoptimalkan kuantitas a dan a kualitas pelayanan a kesehatan juga a sejalan  serta a upaya menciptakan a “Sumber aa Daya Manusia aa yang Berkualitas”.
SKPD  adalah merupakan salah satu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kesehatan.  Peraturan a Bupati Nomor 3 a Tahun 2008 a adalah rumusan a kebijakan teknis a untuk melaksanakan a tugas pokok a dan fungsi a Dinas Kesehatan aa berdasarkan pelaksanaan aa bidang kesehatan.  Kepala a Dinas Kesehatan a dibantu oleh a seorang sekretaris a dan 4 orang a kepala bidang aa untuk melaksanakan a tupoksinya. a Di tingkat a kecamatan  pelaksanaan a pembangunan dan aa pelayanan kesehatan a dilaksanakan a oleh Unit a Pelaksana Teknis aa Dinas (UPTD) a yang berjumlah a 31 a UPTD.
Adapun aa pelaksana  pelayanan aa adalah Unit a Pelaksana Fungsional a (UPF) a Puskesmas serta a jaringannya terdiri a dari: 62 a puskesmas (5 a Puskesmas dengan a Tempat a Perawatan), a 86 Pustu, a 76 a Polindes, dan a 27 Poskesdes. a Visi dan aa Misi  Pembangunan aa Kesehatan  (2011- 2015).
Evaluasi Kebijakan Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri a Sipil pada a Dinas Kesehatan a Kabupaten a Bandung (Yani Kusmiati, Deasy Silvya Sari, Ratna Meisa Dai)
Visi a dan Misi a Dinas Kesehatan a Kabupaten Bandung a
Visi :  Terwujudnya a masyarakat a Kabupaten Bandung a yang sehat a mandiri Misi :  1.  Memberikan a pelayanan kesehatan berkualitas a kepada a masyarakat, 2.  Menyehatkan a lingkungan a tempat tinggal aa dan  lingkungan aa tempat beraktifitas,
3.  Menanggulangi a penyakit menular
dan a tidak a menular, 4.  Menyehatkan a keluarga a dan memberdayakan a masyarakat dalam a bidang a kesehatan, 5.  Melaksanakan a pengawasan sediaan a farmasi dan a makanan.
Tujuan a Strategis a Dinas a Kesehatan Kabupaten a Bandung 1.  Meningkatnya a akses masyarakat a terhadap pelayanan a kesehatan 2.  Meningkatnya aa kualitas lingkungan a hidup yang a sehat 3.  Menurunnya aa angka kesakitan aa penyakit menular a dan tidak a menular 4.  Meningkatnya aa status gizi a dan a kesehatan keluarga a dalam a masyarakat 5.  Meningkatnya a kemandirian a masyarakat dalam a bidang a kesehatan 6.  Meningkatnya a kualitas a farmasi, a makanan dan aa minuman yang aa memenuhi aa syarat kesehatan.
Tugas aa Pokok  dan aa Fungsi Sub aa Bagian Kepegawaian a Sub aa Bagian Kepegawaian aa dan aa Umum mempunyai a tugas a pokok, antara a lain:
-  Melaksanaan singkronisasi dan menata materi prosedur dasar
-  P elaksanaan evaluasi dan pelaporan
-  P elaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
-  Melaks anakan dan penyusunan program kerja
-  Melaksanakan a koordinasi dan menghimpun bahan a kebijak an
-  Melaksanakan  dan a pengusulan pengadaan formasi aa mutasi pengembangan a karir a dan uji a kompetensi serta aa pembinaan a disiplin d an a kesejahteraan a pegawai
-  Melaksanakan a pengelolaan  kehumasan dan kerumahtanggaan,  serta  pelayanan a sistem informasi a keprotokolan serta a pengelolaan perpustak aan a dan a kearsipan -  Melaksanakan koordinasi dan pengawasan administrasi kepegawaian
-  Melakukan
pengorganisasian untuk
pengolahan a bahan penataan a kelembagaan beserta a ketatalaksaanaan -  M enyusun bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
Dunn mengatakan terdapat beberapa elemen untuk mengevaluasi suatu kebijakan, evaluasi kebijakan diperlukan untuk memberikan informasi sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah tujuanpokok evaluasi adalah untuk melihat seberapa jauh kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan dengan hasil yang benar-benar terjadi, Dunn mempunyai 6 karakteristik untuk mengevaluasi suatu kebijakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.
Menurut (Dunn, 2017) Efektivitas merupakan salah satu faktor yang dapat membantu untuk mengevaluasi suatu kebijakan, Efektifitas melihat apakah suatu kebijakan berjalan dengan efektif didasari dari apakah kebijakan tersebut dapat mencapai poin-poin dari tujuan kebijakan tersebut, tentang kerjasama daerah yaitu bertujuan buat menaikkan kebersamaan buat memecahkan perseteruan dan menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan serta memaksimalkan aplikasi kewenangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan  potensi daerah, menaikkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kecepatan dominasi ilmu pengetahuan serta teknologi, menaikkan pendapatan asli wilayah dan menaikkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Tujuan-tujuan yang ada dalam Perka BKN NO. 03 Tahun 2020  merupakan bentuk kebijakan,  Menurut hasil wawancara dengan Kasubag TU, Kasubag Kepegawaian, Kasubid BKPSDM proses penerbitan SK Pensiun terus dilakukan perbaikan perbaikan baik dari sistem dan pelayanan dan SDM untuk mencapai hasil yang maksimal secara efektif dan tepat waktu. “Perbaikan dan pembenahan Proses Administrasi  penerbitan SK Pensiun Pegawai
Negeri Sipil sampai saat ini terus dilakukan baik dari segi Sistem Informasi maupun SDM untuk mencapai hasil yang lebih baik yaitu penerbitan aa Surat  Keputusan a Pensiun  PNS yang a benar, efektif a dan tepat a waktu” Dari hasil wawancara diatas peneliti melihat bagaimana Dinas Kesehatan  secara efektif dapat memanfaatkan momentum kerja sama dengan baik dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan proses penrbitan SK Pensiun PNS yaitu dengan BKPSD, BKN dan TASPEN.
Efisiensi (efficiency) Berkenaan menggunakan jumlah usaha yang diperlukan buat menghasilkan taraf efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi, namun efisiensi juga erat  kaitannya dengan waktu, bagaimana suatu kebijakan dapat diimplementasikan dan mencapai hasil yang sesuai dengan waktu yang singkat. Dari segi pembiayaan, menurut wawancara dengan Kasubid BKPSDM bagian Pensiun tidak ada biaya yang dikeluakan untuk memproses secara administrasi penerbitan SK Pensiun PNS ke BKPSDM dan BKN.
Menurut berpendapat William a N a Dunn bahwa a kecukupan  merupakan  seberapa a jauh tingkat aa efektivitas memuaskan aa kebutuhan nilai aa atau kesempatan a yang aa menumbuhkan adanya a masalah  dari a pendapat  tersebut a dapat diketahui a bahwa  lingkup  mempunyai  kaitan dengan aa efektivitas yang aa memprediksi a jauh tidaknya a alternatif kebijakan a yang ada, a dapat memuaskan a kebutuhan, nilai a atau a kesempatan dalam a menyelesaikan masalah a yang a terjadi. UU No. 11 Tahun 1969, PP Nomor a 63 Tahun a 2009, PP a Nomor 11 a Tahun 2017, Perka a BKN No. 2 a Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan  hari tua merupakan  penghargaan atas jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun tahun bekerja dalam dinas pemerintah”
Pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya a PP No a 11 Tahun a 2017 a tentang Manajemen a PNS (PP a Manajemen a PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020  tentang juknis pemberhentian PNS bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan proses penerbitan SK Pensiun PNS, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan, hal itulah pula yang dilihat melalui dimensi
kecukupan yang akan menunjukan apakah amanat  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP a Nomor 63 a Tahun a 2009, PP a Nomor 11 a Tahun a 2017,  Perka a BKN No. 2 Tahun 2018, Perka Badan  Kepegawaian  Nasional Nomor  3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai  tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah jasa a administrasi pensiun aa sejak ditetapkannya a PP No. a 11 Tahun a 2017  tentang a Manajemen PNS a (PP Manajemen a PNS) Perka a BKN No. 3 Tahun 2020  tentang juknis pemberhentian PNS yang merupakan dasar  kerja  Prosedur  Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
Proses diatas telah dikonfirmasi kepada staf kerja BKPSDM Kabupaten Bandung untuk melihat apakah proses tersebut sudah diimplementasikan.dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber peneliti dapat melihat, kebijakan telah dibuat untuk dapat mendorong upaya kerja sama untuk dapat menyelesaikan masalah, namun pada implementasinya beberapa program tidak cukup massive menyelesaikan masalah yang ada di Kab Bandung, kebijakan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP Nomor a 63 Tahun a 2009, PP a Nomor 11 a Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020, Perka Badan Kepegawaian Nasional No.  3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah jasa a administrasi pensiun a sejak ditetapkannya a PP Nomor a 11 Tahun a 2017 tentang aa Manajemen PNS a (PP aa Manajemen PNS) Perka a BKN No. 3 Tahun 2020  tentang juknis pemberhentian PNS  tersebut dapat mendukung secara tidak langsung perbaikan dari  beberapa masalah yang ada di Kab Bandung, seperti diklat manajemen kepegawaian, pertemuan pengelola pensiun dengan pengarahan dari BKPSDM  dan BKN yang diadakan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung, Ketika dikonfirmasi kepada beberapa pegawai yang mengikuti Diklat dan bimtek tersebut, beberapa materi memberikan pengetahuan baru dan masukan untuk pola kerja yang baru, peneliti dapat melihat bahwa sejauh
Evaluasi Kebijakan Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri a Sipil pada a Dinas Kesehatan a Kabupaten a Bandung (Yani Kusmiati, Deasy Silvya Sari, Ratna Meisa Dai)
ini Kabupaten Bandung berusaha untuk memprioritaskan tujuan-tujuan dari proses penisun.
Equity atau kesamaan yang kaitannya dekat dengan keadilan dan kesejahteraan sosial dilihat dari bagaimana kebijakan dapat dilakukan secara merata kepada berbagai lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan aspek sosial. Melakukan  kebijakan a keadilan harus a menjadi dasar a utama pada a arti a seluruh sektor a serta semua a lapisan masyarakat a yang menjadi a target dan a objek kebijakan a wajib sama aa dapat merasakan aa yang akan aa terjadi berasal a kebijakan a tersebut.
Bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP a Nomor 63 a Tahun 2009, PP a Nomor 11 a Tahun a 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah pelayanan administrasi  pensiun sejak ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS, dinyatakan bahwa kebijakan ini dibuat menimbang salah satunya adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, artinya seluruh kerja sama yang dilakukan di Kabupaten  Bandung haruslah memegang salah satu dasar tersebut.
Dinas Kesehatan Kabupaten  Bandung menjelaskan yang diusahakan dari pemerintah Kabupaten Bandung guna mendorong pengamabangan  kesejahteraan masyarakat dan sama-sama membantu untuk memecahkan masalah  Prosedur  Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil agar terapat waktu.
Pada dimensi Responsivitas Menurut (Dunn, 2000, p. 437)  responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu responsivitas erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat sebagai fokus sasaran kebijakan merasakan  manfaat dari tujuan kebijakan.
Dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP a Nomor a 63 Tahun 2009, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan
penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS fokus kebijakan tidak hanya terletak di masyarakat, melainkan juga di bagian pemerintah sebagai entitas yang melaksanakan kebijakan dan tujuan dari kebijakan tersebut, peneliti melihat bagaimana respon yang timbul dari 2 entitas utama yaitu respon dari pemerintah dan juga respon dari masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut.
Respon dari pengelola Admnistrasi Kepegawaian (asnalis SDM Aparatur)  Dinas Kesehatan kab bandung sebagai perangkat pemerintah yang mempunyai TUPOKSI utamanya adalah untuk mengkoordinasi setiap kerja sama yang dilakukan oleh Kab Bandung baik Kebijakan yang ada dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP a Nomor a 63 Tahun a 2009, PP a Nomor 11 a Tahun a 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020  tentang juknis pemberhentian PNS bahwa kebijakan yang sudah ada dalam Peraturan tersebut membantu membuat tahap-tahap kerja sama agar tetap  di dalam jalur.
Kriteria penilaian artinya ketepatan kebijakan terhadap pemecahan problem yang terdapat pada masyarakat. Kelayakan artinya Kriteria yang digunakan buat menyeleksi sejumlah alternatif buat dijadikan rekomendasi dengan menilai akibat berasal cara lain yang direkomendasikan tadi adalah pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan bekerjasama dengan rasionalitas substantif sebab menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen buat merealisasikan tujuan tadi (Dunn, 2003, p. 499).
Sesuai pendapat di atas bahwa ketepatan adalah evaluasi suatu tujuan asal sebuah kebijakan yang menjadi solusi asal persoalan yang terjadi di tengah rakyat sebagai akibatnya
bisa dicermati apakah bisa memecahkan duduk perkara tersebut atau justru menyebabkan dilema yang lain, dan  apakah kebijakan bisa membentuk cara lain,  kebijakan lain untuk menyelesaikan duduk perkara yang hadir. (UU Nomor 11 Tahun 1969 mengenai Pensiun PNS dan Pensiun Janda Duda PNS,  Republik Indonesia, 2009,  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020, dan Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020  tentang juknis pemberhentian PNS  yang juga hadir untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan proses pensiun yang merupakan kesejahteraan masyakakat,

## SIMPULAN
Kesimpulannya bahwa Optimalitas Pelayanan bisa dicapai apabila prosedur pelayanan purna tugas Pegawai Negeri Sipil berasal faktor internal dan eksternal asal suatu instansi peyelenggara pelayanan mendukung. Fakor a internal berupa a pelaksanaan a pelayanan sesuai peraturan dan pokok pelayanan, bahwa optimalisasi pelayanan administrasi pensiun PNS dibutuhkan pendukung yaitu sarana serta prasarana,  keefektivan, efisiensi, kecukupan, kesamaan, ketanggapan, ketepatgunaan serta SDM aparatur yang aporisma, dan a legitimasi (dasar aa hukum), kemudian aa bila a diharapkan penilaian  pada kebijakan a penetapan a pensiun Pegawai  Negeri  Sipil a yang ditetapkan a oleh Gubernur serta Bupati/Walikota a menjadi instansi aa yang menjadi aa wakil aa pemerintah pusat, a karena pembiayaan aa manfaat a pensiun berasal a dari a APBN.

## DAFTAR PUSTAKA
Barata, A. A. (2003). Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo .
Creswell, J. W. (2010). Métodos Quantitativos.
In Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto.
Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik .
Gadjah Mada University Press .
Dunn, W. N. (2017). Policy Analysis in the Policymaking Process. In Public Policy Analysis (pp. 30–65). Sixth Edition. | New York : Routledge, 2017. | Revised edition of the author’s Public policy analysis, c2012.: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315181226-2 Moleong, L. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, R. (2013). Metode Penelitian Kebijakan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik:
Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Kebijakan Publik . Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: Truen RTH. Wirawan.  (2011). Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks) . Jakarta: Rajagrafindo Persada Rajawali Pers.

## PERATURAN
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. (2017). Perka BKN No. 2 Tahun 2018. (2018). Perka BKN No. 3 Tahun 2020. (2020). Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Undang Undang No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda Duda Pegawai Negeri Sipil. (1969).