Dinamika Kekuasaan dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama
Elva Imeldatur Rohmah
UIN Sunan Ampel Surabaya elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id
Diterima 20 November 2023 │Direview 10 November 2023│Diterbitkan 30 Desember 2023

## Abstract
This article attempts to address issues related to power asymmetry in the resolution of  interreligious conflicts and the mechanisms used to resolve such conflicts. The research is conducted using a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The state has an important role in resolving inter-religious conflicts through public policies involving legislation, law enforcement, promotion of  inter-religious dialogue, and protection of  human rights. In the resolution of  interreligious conflicts, there is often a power asymmetry between the involved religious groups. Power asymmetry refers to the imbalance of  political, economic, or social power between conflicting religious groups. This imbalance can influence the dynamics of  conflict resolution and create challenges that need to be overcome. Common mechanisms used in the resolution of  interreligious conflicts include interfaith dialogue, reconciliation, mediation, and a restorative justice approach. In the resolution of interreligious conflicts, each mechanism has its own uniqueness and advantages.
Keywords: Conflict; Power; Religion

## Abstrak
Tulisan ini mencoba untuk menjawab permasalahan terkait adanya asimetri kekuasaan dalam penyelesaian konflik antar agama serta mekanisme penyelesaian konflik antar agama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif  dengan metode deskriptif  analitis. Negara memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik antar agama melalui kebijakan publik yang melibatkan legislasi, penegakan hukum, promosi dialog antar agama, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam penyelesaian konflik antar agama, sering kali terdapat asimetri kekuasaan antara kelompok agama yang terlibat. Asimetri kekuasaan merujuk pada ketidakseimbangan kekuatan politik, ekonomi,  atau  sosial  antara  kelompok  agama  yang  berkonflik.  Ketidakseimbangan  ini  dapat  mempengaruhi  dinamika  penyelesaian konflik dan menciptakan tantangan yang perlu diatasi. Mekanisme yang umum digunakan dalam penyelesaian konflik antar agama antara  lain dengan dialog  antar agama, rekonsiliasi, mediasi, dan pendekatan  restorative justice.  Dalam penyelesaian konflik antar agama, setiap mekanisme memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing.
Kata Kunci: Agama; Kekuasaan; Konflik
Pendahuluan
Konflik  antar  agama  di  Indonesia  memiliki  latar  belakang  yang  kompleks  dan  beragam. Sebagai  negara  yang  memiliki  keberagaman  agama,  sejarah  dan  faktor-faktor  tertentu  telah berkontribusi  terhadap  terjadinya  konflik  tersebut.  Salah  satu  latar  belakang  penting  adalah kolonialisme  Belanda.  Pada  masa  penjajahan,  Belanda  menerapkan  kebijakan  pemisahan  dan pengaturan  agama  di  Indonesia.  Mereka  memberikan  perlakuan  yang  berbeda-beda  terhadap pemeluk  agama-agama,  seperti  memberikan  keistimewaan  kepada  umat  Islam  dan  membatasi kegiatan  misi  Kristen.  Kebijakan  ini  menciptakan  ketidakadilan  dan  ketidakpuasan  di  kalangan masyarakat, yang kemudian menjadi pemicu ketegangan antara kelompok agama. 1
Selain itu, perubahan politik dan sosial di Indonesia pasca-kemerdekaan juga berkontribusi pada konflik antar agama. 2 Proses nasionalisasi dan identitas kebangsaan yang sedang berlangsung di Indonesia menciptakan pergeseran dalam dinamika keagamaan. Beberapa kelompok masyarakat mulai menekankan identitas agama mereka dan menganggap agama sebagai basis utama identitas dan  afiliasi  sosial.  Hal  ini  berdampak  pada  meningkatnya  kesadaran  dan  ketegangan  agama, terutama  ketika  ada  perbedaan  pandangan  dan  kepentingan  yang  saling  bertentangan  antara kelompok-kelompok agama. Faktor ekonomi, politik, dan sosial juga berperan dalam menciptakan konflik antar agama. Persaingan atas sumber daya ekonomi, akses ke pendidikan, lapangan kerja,
1 Mochamad  Rizak,  “Peran  Pola  Komunikasi  Antarbudaya  Dalam  Mencegah  Konflik  Antar  Kelompok Agama,” Islamic Communication Journal 3, no. 1 (2018): 95, https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.1.2680.
2 Nadia  Illsye  Tular  and  Jefri  Susanto  Manik,  “Pendidikan  Perdamaian  Bagi  Remaja:  Upaya  Pencegahan Terjadinya  Konflik  Antar  Umat  Beragama,” Fidei:  Jurnal  Teologi  Sistematika  Dan  Praktika 5,  no.  1  (2022):  52, https://doi.org/10.34081/fidei.v5i1.228.
dan kekuasaan politik sering kali dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok agama. 3 Dalam beberapa kasus, kelompok agama tertentu merasa diperlakukan secara tidak adil dalam hal ekonomi dan  politik,  yang  kemudian  memunculkan  ketegangan  dan  konflik  antara  kelompok  tersebut. Ketidakpahaman,  stereotip,  dan  prasangka  juga  merupakan  faktor  latar  belakang  yang  penting. Kurangnya pengetahuan tentang agama-agama lain, persepsi yang salah, dan ketakutan terhadap perbedaan dapat memicu ketegangan dan konflik. Terkadang, kelompok ekstremis atau individu dengan  agenda  politik  tertentu  juga  dapat  memanfaatkan  situasi  ini  untuk  memperkeruh ketegangan dan memicu konflik antar agama. Pada dasarnya, latar belakang konflik antar agama tidak seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki dinamika dan konteks khusus yang mempengaruhi konflik antar agama. 4
Di Indonesia, terdapat beberapa kasus konflik antar agama yang telah terjadi dalam sejarah negara ini. Salah satu kasus yang terkenal adalah kerusuhan etnis dan agama di Ambon pada tahun 1999 hingga awal 2000. Konflik ini melibatkan kelompok agama Kristen dan Muslim di Maluku, khususnya di Kota Ambon dan sekitarnya. Kerusuhan ini berawal dari insiden sengketa lahan yang melibatkan pemilik rumah ibadah Kristen dan Muslim. Ketegangan kemudian memuncak menjadi bentrokan  fisik  antara  kedua  kelompok,  yang  menyebabkan  ribuan  orang  tewas  dan  banyak infrastruktur hancur. Konflik ini terus berlanjut selama beberapa tahun dan membutuhkan upaya besar dari pemerintah dan komunitas masyarakat untuk memulihkan perdamaian. 5
Selain  itu,  kasus  kerusuhan  Poso  di  Sulawesi  Tengah  juga  menjadi  contoh  konflik  antar agama yang serius di Indonesia. Konflik ini berawal pada tahun 1998 dan terus berlanjut selama beberapa tahun, melibatkan kelompok agama Kristen dan Muslim di daerah tersebut. Konflik ini ditandai  dengan  serangan  terhadap  gereja-gereja  dan  masjid-masjid,  pembunuhan  massal,  dan perusakan  properti.  Ribuan  orang  tewas  dan  jutaan  orang  terpaksa  mengungsi. 6 Pemerintah kemudian  melakukan  intervensi  dan  mengirimkan  pasukan  keamanan  untuk  menghentikan kekerasan  dan  memulihkan  keamanan. 7 Selain  itu,  serangan  teroris  yang  terkait  dengan  konflik agama juga telah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah serangan bom Bali pada tahun 2002, di mana sekelompok teroris Islam menyerang klub malam dan restoran di Pulau  Bali  yang  dikenal  sebagai  tujuan  wisata.  Serangan  ini  menewaskan  lebih  dari  200  orang, termasuk turis asing, dan melukai ratusan lainnya. Serangan-serangan teroris lainnya juga terjadi di berbagai  tempat  di  Indonesia,  menargetkan  tempat  ibadah,  kepolisian,  dan  kelompok  agama minoritas. 8
Beberapa penelitian yang membahas tentang konflik agama antara lain: Politisasi Isu Agama di Media Massa Strategi Politik Hos Cokroaminoto dalam Surat Kabar Djawi Hisworo 1918, 9 Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama di Indonesia, 10 Membangun Hubungan
3 St.  Aisyah  BM,  “Konflik  Sosial  Dalam  Hubunga  Antar  Umat  Beragama,” Jurnal  Dakwah  Tabligh 15,  no.  2 (2014): 195, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348.
4 Khairah  Husin,  “Peran  Mukti  Ali  Dalam  Pengembangan  Toleransi  Antar  Agama  Di  Indonesia,” Jurnal Ushuluddin 21, no. 1 (2014): 111, http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/729.
5 Vita Justisia, “Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” Jurnal Studi Sosial Dan Politik 2, no. 2 (2018): 156, https://doi.org/10.19109/jssp.v2i2.4058.
6 Bobi Aswandi and Kholis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham),” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 131, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
7 Muhammad  Chairul  Huda,  “Meneguhkan  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Bernegara:  Implemetasi  Nilai-Nilai Keseimbangan Dalam Upaya Pembangunan Hukum Di Indonesia,” Resolusi: Jurnal Sosial Politik 1, no. 1 (2018): 80, https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160.
8 Firdaus M Yunus, “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya,” Substantia 16, no. 2 (2014): 221.
9 Ahmad Fajar, “Politisasi Isu Agama Di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto Dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918),” Journal of  Islamic History 1, no. 1 (2021): 78–100, https://doi.org/10.53088/jih.v1i1.115.
10 Husin, “Peran Mukti Ali Dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama Di Indonesia.”
Antar Agama Mewujudkan Dialog dan Kerjasama, 11 Pendidikan Perdamaian bagi Remaja Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik antar Umat Beragama, 12 Analisis Konflik dan Solusi Pemolisian dalam Konflik Antar Agama di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016, 13 Agama Dan Konflik Sosial, 14 Memahami  Konflik  Antar  Iman  Menyikapi  Perbedaan  Sebagai  “Rahmat”  Dan  Bukan “Konflik”, 15 dan Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya. 16
Berdasarkan  penelusuran  tersebut,  belum  ditemukan  penelitian  yang  secara  spesifik membahas tentang “Dinamika Kekuasaan Dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama”. Sehingga penulis  berharap  penelitian  ini  mampu  mengisi  celah  kosong  sehingga  mampu  melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif   dengan  metode  deskriptif   analitis. Penulis melakukan analisis dokumen yang menyediakan wawasan tentang peristiwa, kebijakan, dan tindakan yang relevan dalam penyelesaian konflik antar agama. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan  analisis  yang  mendalam  dan  sistematik.  Secara  keseluruhan,  melalui  pendekatan kualitatif  yang berfokus pada pemahaman mendalam dan makna dalam konteks sosial, penelitian ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  memahami  dinamika  kekuasaan  dalam  penyelesaian konflik antar agama.
Konflik Antar Agama di Indonesia
Di Indonesia, konflik antar agama telah menjadi salah satu isu yang kompleks dan sensitif dalam sejarah. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman agama yang kaya, yakni  mayoritas  Muslim  dengan  minoritas  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  agama-agama tradisional, namun terkadang perbedaan agama ini juga menjadi sumber ketegangan dan konflik. Salah satu akar konflik antar agama di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kolonial Belanda. Pada masa itu, kebijakan kolonialisme Belanda yang memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap  pemeluk  agama-agama,  seperti  memberikan  keistimewaan  kepada  umat  Islam  dan membatasi kegiatan misi Kristen, telah menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.  Kebijakan  ini  kemudian  mengakibatkan  ketegangan  antara  kelompok  agama  dan menjadi salah satu faktor pemicu konflik. Selain itu, sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ada beberapa konflik antar agama yang dipicu oleh perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Terkadang,  perbedaan  dalam  interpretasi  agama  dan  persaingan  kepentingan  politik  di  antara pemimpin agama juga menjadi faktor yang memperkeruh situasi. Hal ini terutama terjadi di daerah- daerah yang memiliki komunitas agama yang beragam. 17
Pada  dasarnya,  politik  dapat  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  konflik  antar  agama, terutama melalui persaingan politik, instrumentalisme agama, dan politisasi identitas agama. Ketika politik  digunakan  secara  negatif   atau  dengan  motivasi  yang  salah,  hal  ini  dapat  memperkeruh perbedaan  agama  dan  menyebabkan  konflik.  Persaingan  politik  dapat  menjadi  faktor  pemicu konflik  antar  agama.  Dalam  konteks  demokrasi,  partai  politik  sering  kali  menggunakan  isu-isu
11 Taslim  HM.  Yasin,  “Membangun  Hubungan  Antar  Agama  Mewujudkan  Dialog  Dan  Kerjasama,” Jurnal Substantia 12, no. 1 (2011): 85–91.
12 Tular and Manik, “Pendidikan Perdamaian Bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama.”
13 I Made Redi Hartana, “Analisis Konflik Dan Solusi Pemolisian Dalam Konflik Antar Agama Di Tanjung Balai  Sumatera  Utara  Tahun  2016,” Jurnal  Ilmu  Kepolisian 11,  no.  April  (2017):  55–63, http://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/98.
14 Stephanus Turibius Rahmat, “Agama Dan Konflik Sosial,” Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio 8, no. 1 (2016): 132–43.
15 Taufiq Saefuddin, “Memahami Konflik Antar Iman:  Menyikapi Perbedaan Sebagai ‘Rahmat’  Dan Bukan ‘Konflik,’” Jurnal  Al  Adyaan;  Jurnal  Sosial  Dan  Agama 1,  no.  02  (2015),  https://journal3.uin- alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/1331.
16 Yunus, “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya.”
17 Bahtiar Effendy, “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Politi Islam Di Indonesia,” 1998, 69–70.
keagamaan untuk memperoleh dukungan politik. Mereka mungkin memanfaatkan ketegangan atau perbedaan  agama  untuk  memperkuat  basis  elektoral  mereka  atau  menggalang  dukungan  dari kelompok  agama  tertentu.  Hal  ini  dapat  menciptakan  polarisasi  dan  meningkatkan  ketegangan antar  agama,  terutama  ketika  partai  politik  terlibat  dalam  retorika  atau  tindakan  yang memprovokasi atau memicu konflik. 18
Dalam  konteks  demokrasi,  partai  politik  sering  kali  berusaha  memanfaatkan  isu-isu keagamaan untuk keuntungan politik mereka. Mereka menggunakan identitas keagamaan sebagai strategi  untuk  mendapatkan  dukungan  dan  meningkatkan  basis  elektoral  mereka.  Dalam prosesnya,  mereka  dapat  menghidupkan  kembali  atau  memperkuat  perbedaan  dan  ketegangan antar  agama.  Partai  politik  juga  sering  kali  menggunakan  retorika  atau  tindakan  yang memprovokasi  atau  memicu  konflik  antar  agama.  Hal  tersebut  digunakan  untuk  membuat ketegangan yang sudah ada dalam masyarakat atau bahkan menciptakan perbedaan baru untuk memanipulasi opini publik dan memperoleh dukungan. Dalam situasi ini, partai politik tidak hanya menciptakan polarisasi antar agama, tetapi juga dapat mengintensifkan ketegangan yang sudah ada. Ketika partai politik terlibat dalam retorika yang menentang kelompok agama lain atau menghasut sentimen keagamaan, mereka dapat menggerakkan massa dan menciptakan situasi yang berpotensi berujung  pada  konflik.  Perilaku  semacam  ini  dapat  meningkatkan  ketegangan,  memperdalam kesenjangan, dan mempengaruhi hubungan antar komunitas agama. 19
Instrumentalisme agama juga dapat mempengaruhi konflik antar agama. Agama digunakan sebagai alat atau alasan untuk mencapai tujuan politik atau kepentingan pribadi. Aktor politik atau kelompok  masyarakat  dapat  memanipulasi  sentimen  agama  untuk  memperoleh  kekuasaan, menggerakkan massa, atau membenarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai toleransi dan keadilan. Penyalahgunaan agama dalam politik sering kali menciptakan ketegangan dan konflik antar agama. Dalam situasi ini, agama dijadikan alat atau sarana untuk mencapai tujuan politik  atau  kepentingan  pribadi,  dengan  mengabaikan  nilai-nilai  toleransi,  kerukunan,  dan keadilan.  Aktor  politik  atau  kelompok  masyarakat  yang  melakukan  instrumentalisme  agama menggunakan  narasi  agama  untuk  memperkuat  identitas  kelompok  mereka  sendiri  atau menunjukkan  bahwa  tujuan  politik  atau  tindakan  mereka  memiliki  dukungan  agama. Penyalahgunaan  agama  dalam  politik  dapat  menciptakan  ketegangan  dan  konflik  antar  agama. Ketika agama dijadikan alat politik, pandangan yang sempit dan eksklusif  tentang agama sering kali  muncul,  menyebabkan  penolakan  dan  ketidakpercayaan  antar  kelompok  agama.  Hal  ini memperdalam  kesenjangan  antara  komunitas  agama,  menghambat  dialog,  dan  melemahkan kerukunan yang ada dalam masyarakat. 20
Selain itu, politisasi identitas agama juga dapat memainkan peran dalam konflik antar agama. Ketika agama menjadi basis utama identitas politik, individu dan kelompok dapat terjebak dalam dinamika kompetisi dan konflik yang didasarkan pada identitas agama mereka. Politisasi identitas agama sering kali memperkuat perbedaan dan memunculkan ketidakpercayaan serta ketegangan antar  kelompok  agama.  Hal  ini  dapat  menciptakan  skenario  di  mana  kepentingan  politik  dan kepentingan  agama  berbenturan,  memicu  konflik  yang  memperburuk  situasi.  Ketika  agama dijadikan  basis  utama  identitas  politik,  individu  dan  kelompok  cenderung  terperangkap  dalam dinamika kompetisi dan konflik yang didasarkan pada identitas agama mereka. Politik yang terkait dengan  identitas  agama  sering  kali  memperkuat  perbedaan  antara  kelompok  agama  dan memunculkan ketidakpercayaan serta ketegangan di antara mereka. Politisasi identitas agama dapat mengarah pada terbentuknya kelompok-kelompok yang mempertahankan dan mempromosikan kepentingan agama mereka secara eksklusif, dengan menolak pengakuan dan toleransi terhadap
18 Fajar, “Politisasi Isu Agama Di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto Dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918),” 80.
19 Rahmat, “Agama Dan Konflik Sosial,” 136.
20 Rahmat, 136.
kelompok  agama  lain. 21 Dalam  konteks  politik  yang  terpolitisasi,  kepentingan  politik  dan kepentingan  agama  sering  kali  berbenturan.  Aktor  politik  yang  menggunakan  identitas  agama sebagai  basis  utama  untuk  memperoleh  dukungan  politik  sering  kali  memanfaatkan  perbedaan agama  untuk  memecah  belah  masyarakat  dan  menciptakan  konflik  yang  lebih  dalam.  Hal  ini memperburuk situasi dan mempengaruhi stabilitas serta kerukunan antar agama.

## Peran Negara dan Kebijakan Publik
Negara memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik antar agama melalui kebijakan publik yang melibatkan legislasi, penegakan hukum, promosi dialog antar agama, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai mediator dan penjaga keadilan untuk menciptakan  lingkungan  yang  kondusif   bagi  kerukunan  agama  dan  penyelesaian  konflik  yang berkeadilan.  Pertama,  legislasi  yang  tepat  dapat  membantu  mengatur  dan  melindungi  hak-hak agama serta mendorong toleransi dan kerukunan antar agama. Undang-undang dan peraturan yang melindungi kebebasan beragama serta melarang diskriminasi agama dapat membantu mengatasi konflik  antar  agama.  Legislasi  ini  juga  dapat  menciptakan  kerangka  hukum  yang  kuat  untuk menangani kasus-kasus intoleransi atau kekerasan berbasis agama. 22
Kedua,  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  adil  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa pelanggaran  terhadap  kebebasan  beragama  atau  tindakan  intoleransi  berbasis  agama  ditindak dengan  tegas.  Polisi  dan  sistem  peradilan  harus  bersikap  netral  dan  memberikan  perlindungan kepada  semua  warga  negara  tanpa  memandang  agama  mereka.  Dalam  menegakkan  hukum, penting  bagi  negara  untuk  menunjukkan  komitmen  dan  keadilan  dalam  mengatasi  kasus-kasus pelanggaran  agama.  Selanjutnya,  promosi  dialog  antar  agama  dapat  membantu  membangun pemahaman  saling  dan  mengurangi  ketegangan  antara  kelompok  agama.  Negara  dapat memfasilitasi dialog, pertemuan antar pemimpin agama, dan kegiatan-kegiatan yang mendorong interaksi dan kerja sama antar kelompok agama. Inisiatif  ini dapat memperkuat kerukunan dan membangun kepercayaan di antara komunitas agama yang berbeda. 23 Terakhir, perlindungan hak asasi  manusia  adalah  elemen  krusial  dalam  menyelesaikan  konflik  antar  agama.  Negara  harus menjamin  kebebasan  beragama,  menghormati  hak-hak  individu  dan  kelompok  agama,  serta mencegah diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Negara harus memberikan perlindungan kepada kelompok agama minoritas dan melindungi mereka dari segala bentuk pelecehan, ancaman, atau kekerasan. Secara keseluruhan, peran negara dalam menyelesaikan konflik antar agama melalui kebijakan publik sangat penting. Legislasi yang adil, penegakan hukum yang tegas, promosi dialog antar agama, dan perlindungan hak asasi manusia adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan toleran bagi semua warga negara tanpa memandang agama mereka. 24

## Asimetri Kekuasaan Dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama
Dalam  penyelesaian  konflik  antar  agama,  seringkali  terdapat  asimetri  kekuasaan  antara kelompok  agama  yang  terlibat.  Asimetri  kekuasaan  merujuk  pada  ketidakseimbangan  kekuatan politik, ekonomi, atau sosial antara kelompok agama yang berkonflik. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi  dinamika  penyelesaian  konflik  dan  menciptakan  tantangan  yang  perlu  diatasi. Asimetri kekuasaan dapat timbul dalam beberapa bentuk. Pertama, ada asimetri kekuasaan politik, di  mana  satu  kelompok  agama  memiliki  pengaruh  politik  yang  lebih  besar  atau  dominan dibandingkan dengan kelompok agama lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak
21 Hartana, “Analisis Konflik Dan Solusi Pemolisian Dalam Konflik Antar Agama Di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016,” 57.
22 Suheri Harahap, “Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa) 1, no. 2 (2018): 3–4, https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096.
23 Akbar Syamsuddin, “Konflik Sosial Dalam Perspektif  Sosiologi Agama,” Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan 6, no. 1 (2020): 4.
24 Syamsuddin, 65.
adil dalam pembuatan kebijakan, pengabaian terhadap hak-hak kelompok agama minoritas, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik. Asimetri kekuasaan politik dalam konteks konflik  antar  agama  dapat  menciptakan  ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan  dalam  pembuatan kebijakan  serta  perlakuan  terhadap  kelompok  agama  minoritas.  Ketika  satu  kelompok  agama memiliki  pengaruh  politik  yang  lebih  besar  atau  dominan,  mereka  mungkin  cenderung memperjuangkan kepentingan dan agenda mereka sendiri, sementara mengabaikan atau merugikan hak-hak kelompok agama minoritas. 25
Perlakuan  yang  tidak  adil  dalam  pembuatan  kebijakan  dapat  menghasilkan  diskriminasi sistemik  terhadap  kelompok  agama  minoritas,  seperti  pengaturan  hukum  yang  merugikan, pembatasan  kebebasan  beragama,  atau  penolakan  pengakuan  terhadap  hak-hak  mereka. Keputusan politik yang tidak memperhatikan kepentingan dan aspirasi kelompok agama minoritas dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan risiko konflik antar agama. Selain itu, asimetri kekuasaan  politik  juga  bisa  menjadi  alasan  bagi  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  kepentingan politik.  Pihak  yang  memiliki  dominasi  politik  dapat  memanfaatkan  posisi  mereka  untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri dan menekan atau menindas kelompok agama minoritas. 26 Praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, tetapi juga memperburuk  ketegangan  antar  agama.  Untuk  mengatasi  asimetri  kekuasaan  politik  dalam penyelesaian konflik antar agama, penting untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif   dan  melibatkan  semua  kelompok  agama  dalam  proses  pengambilan  keputusan  politik. Mempertahankan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia  adalah  langkah  penting  dalam  mengurangi  asimetri  kekuasaan  politik.  Dibutuhkan reformasi  politik  yang  berfokus  pada  partisipasi  publik  yang  merata,  perlindungan  hak-hak minoritas, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi untuk memastikan bahwa semua kelompok agama  memiliki  suara  dan  pengaruh  yang  setara  dalam  proses  politik.  Selain  itu,  negara  harus mengadopsi kebijakan yang melindungi hak-hak agama minoritas, mencegah diskriminasi berbasis agama,  dan  mendorong  dialog  antar  agama  yang  inklusif.  Mendorong  pluralisme  politik, mempromosikan dialog antar agama, dan membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan agama dalam masyarakat dapat membantu mengurangi asimetri kekuasaan politik dan membangun kerukunan antar agama yang lebih baik. Dalam rangka mencapai penyelesaian yang berkelanjutan, upaya kolektif  dan komitmen yang kuat diperlukan dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil  untuk  mengatasi  asimetri  kekuasaan  politik  dalam  penyelesaian  konflik  antar  agama  dan membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis.
Kedua,  asimetri  kekuasaan  ekonomi  juga  dapat  memperburuk  konflik  antar  agama.  Jika kelompok agama tertentu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi atau kesempatan  ekonomi,  sementara  kelompok  lain  menghadapi  keterbatasan  atau  diskriminasi ekonomi,  ketegangan  dan  rasa  ketidakpuasan  dapat  meningkat.  Kesenjangan  ekonomi  dapat menjadi sumber ketidakadilan sosial dan meningkatkan risiko konflik. Asimetri kekuasaan ekonomi dalam konteks konflik antar agama juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan meningkatkan risiko konflik. Ketika kelompok agama tertentu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya  ekonomi,  kesempatan  kerja,  atau  pendapatan,  sedangkan  kelompok  lain  mengalami keterbatasan atau diskriminasi ekonomi, kesenjangan ekonomi yang signifikan dapat terbentuk. 27 Kesenjangan ekonomi ini dapat memperburuk ketegangan dan rasa ketidakpuasan antara kelompok  agama.  Ketika  kelompok  agama  yang  memiliki  akses  ekonomi  yang  lebih  baik menunjukkan kemakmuran dan keunggulan ekonomi yang mencolok, kelompok agama lain yang
25 Muhammad Hatta, Zulfan, and Masriadi, “Peranan Tokoh Masyarakat (Tomas) Dalam Mencegah Konflik Antar Agama Di Kabupaten Aceh Singkil,” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 2 (2020): 25.
26 Winda Ika Pratiwi, “Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015,” Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 4, no. 1 (2021): 36, https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02.
27 Inayatul Ulya, “Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia,” Fikrah 4, no. 1 (2016): 28, https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663.
mengalami keterbatasan ekonomi dapat merasa terpinggirkan, tidak adil, dan tidak setara. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan, ketegangan, dan rasa ketidakadilan sosial yang memicu konflik antar  agama.  Selain  itu,  kesenjangan  ekonomi  juga  dapat  mempengaruhi  akses  terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan pengembangan diri. Kelompok agama yang mengalami keterbatasan ekonomi mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, perawatan  kesehatan  yang  memadai,  atau  kesempatan  kerja  yang  layak.  Ini  dapat  memperkuat perbedaan  sosial  dan  ekonomi  antar  kelompok  agama,  menciptakan ketidaksetaraan yang  lebih dalam,  dan  meningkatkan  ketegangan  serta  risiko  konflik. 28 Negara  harus  berupaya  untuk memerangi diskriminasi ekonomi berbasis agama dan mempromosikan kesetaraan akses terhadap lapangan kerja, peluang usaha, dan sumber daya ekonomi. Inisiatif  pemberdayaan ekonomi yang melibatkan kelompok agama minoritas dapat membantu mengurangi asimetri kekuasaan ekonomi dan  mendorong  kerja  sama  antar  agama.  Di  samping  itu,  promosi  kewirausahaan  dan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif  juga dapat memberikan kesempatan bagi kelompok agama yang terpinggirkan untuk berkontribusi secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.  Langkah-langkah  ini  harus  didukung  oleh  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap diskriminasi ekonomi dan perlindungan hak ekonomi setiap kelompok agama . Ketiga, asimetri kekuasaan sosial yang terkait dengan perbedaan akses terhadap pendidikan, media,  atau  lembaga  sosial  lainnya.  Jika  satu  kelompok  agama  mendominasi  sektor-sektor  ini, sementara  kelompok  lain  terpinggirkan  atau  diabaikan,  maka  dapat  terjadi  polarisasi,  stereotip negatif,  dan  diskriminasi  yang  memicu  konflik  antar  agama.  Asimetri  kekuasaan  sosial  dalam konteks konflik antar agama dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko konflik. Ketika satu kelompok agama mendominasi akses terhadap pendidikan, media, atau lembaga sosial lainnya, sementara kelompok agama lain mengalami keterbatasan atau pengabaian, kesenjangan sosial yang signifikan dapat terbentuk. 29 Untuk mengatasi asimetri kekuasaan sosial dalam penyelesaian konflik antar agama, penting untuk mempromosikan inklusivitas, partisipasi, dan kesetaraan akses dalam pendidikan,  media,  dan  lembaga  sosial.  Pemerintah  harus  melibatkan  semua  kelompok  agama dalam pembuatan kebijakan pendidikan yang inklusif  dan adil, serta memastikan bahwa kurikulum dan materi pembelajaran mencerminkan keragaman agama dan budaya. Selain itu, penting untuk mendorong  keberagaman  dalam  media  dengan  memberikan  ruang  untuk  suara  dan  perspektif kelompok  agama  minoritas,  serta  menghindari  penyebaran  stereotip  negatif   atau  diskriminatif. Pembangunan  lembaga  sosial  yang  inklusif   dan  representatif,  serta  partisipasi  aktif   dari  semua kelompok  agama  dalam  kegiatan  sosial  dan  pengambilan  keputusan,  juga  penting  untuk mengurangi  asimetri  kekuasaan  sosial.  Upaya  kolaboratif   antara  pemerintah,  tokoh  agama, masyarakat sipil, dan kelompok agama harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kelompok agama  memiliki  akses  yang  setara  dan  pengaruh  yang  merata  dalam  pendidikan,  media,  dan lembaga  sosial.  Dengan menciptakan  lingkungan yang inklusif   dan  menghormati  keberagaman agama,  konflik  antar  agama  dapat  diminimalisir,  dan  perdamaian  serta  kerukunan  antar  agama dapat diperkuat.
Perbedaan  akses  terhadap  pendidikan  dapat  menciptakan  kesenjangan  pengetahuan, keterampilan,  dan  peluang  bagi  kelompok  agama  minoritas.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan ketidaksetaraan  dalam  pengembangan  pribadi,  peluang  kerja,  dan  mobilitas  sosial,  sehingga meningkatkan rasa ketidakpuasan dan ketegangan antar agama. Selain itu, asimetri kekuasaan sosial dalam  akses  terhadap  media  juga  berdampak  signifikan.  Jika  satu  kelompok  agama  memiliki kontrol  yang  dominan  atau  lebih  besar  dalam  media,  mereka  dapat  mempengaruhi  narasi  dan persepsi  publik  tentang  agama,  memunculkan  stereotip  negatif,  atau  mengabaikan  suara  dan perspektif  kelompok agama minoritas. Hal ini dapat menciptakan polarisasi sosial, meningkatkan ketegangan, dan memperburuk konflik antar agama. Asimetri kekuasaan sosial juga dapat terlihat dalam  akses  dan  pengaruh  terhadap  lembaga  sosial,  seperti  organisasi  masyarakat,  lembaga
28 Saefuddin, “Memahami Konflik Antar Iman:  Menyikapi Perbedaan Sebagai ‘Rahmat’  Dan Bukan ‘Konflik,’” 17.
29 Harahap, “Konflik Etnis dan Agama Di Indonesia,” 9.
keagamaan, atau lembaga sosial lainnya. Jika satu kelompok agama mendominasi atau memiliki kontrol  yang  lebih  besar  terhadap  lembaga-lembaga  ini,  kelompok  agama  minoritas  mungkin merasa diabaikan, dikekang, atau tidak diakui dalam pengambilan keputusan atau kegiatan sosial. Hal  ini  dapat  memicu  rasa  ketidakadilan,  ketegangan,  dan  meningkatkan  risiko  konflik  antar agama. 30
Media dan komunikasi memainkan peran penting dalam membentuk narasi, persepsi, dan konstruksi konflik antar agama. Melalui media, informasi dan pesan tentang konflik antar agama dapat disebarkan kepada masyarakat secara luas. Penggunaan media yang tidak bertanggung jawab atau tendensius dapat memperkuat polarisasi, memunculkan stereotip negatif, dan memperburuk konflik. Salah satu dampak yang signifikan dari media adalah pembentukan narasi tentang konflik antar agama. Media memiliki kekuatan untuk memilih dan mengatur berita serta menyampaikan sudut pandang tertentu. Narasi yang dibangun oleh media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap  konflik  antar  agama,  baik  secara  positif   maupun  negatif.  Jika  media  cenderung memperlihatkan sisi negatif  dan memperkuat  perbedaan, hal ini dapat memperburuk konflik. 31 Namun,  media  juga  dapat  menjadi  alat  untuk  mempromosikan  pemahaman,  dialog,  dan rekonsiliasi antar agama jika dijalankan dengan etika dan tanggung jawab. Selain itu, media sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam konstruksi konflik antar agama. Dengan kemampuan berbagi informasi secara cepat dan luas, media sosial dapat menjadi platform di mana narasi yang memicu konflik dapat dengan mudah menyebar. Diseminasi informasi yang salah atau provokatif dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan risiko konflik antar agama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial dilakukan dengan bertanggung jawab, memeriksa keabsahan informasi, dan mempromosikan dialog yang konstruktif. 32 Namun, media dan  komunikasi  juga  dapat  menjadi  alat  yang  efektif   dalam  penyelesaian  konflik  antar  agama. Mereka  dapat  menjadi  sarana  untuk  mempromosikan  dialog  antar  agama,  membangun pemahaman saling, dan mengedukasi masyarakat tentang keragaman agama. Melalui liputan yang berimbang, penggunaan sumber yang dapat dipercaya, dan penyampaian informasi yang akurat, media dapat membantu mengurangi polarisasi dan mendorong kerja sama antar agama. Selain itu, media juga dapat memberikan ruang bagi narasi kelompok agama minoritas dan mempromosikan keadilan serta toleransi. 33
Pendidikan agama juga memainkan peran penting dalam mengurangi konflik antar agama dan  mempromosikan  kerukunan  serta  dialog  antar  agama  yang  harmonis.  Pada  dasarnya, pendidikan  agama  yang  mempromosikan  toleransi  dapat  membantu  mengurangi  konflik  antar agama. Melalui pendekatan yang inklusif  dan dialogik, pendidikan agama dapat mengajarkan nilai- nilai universal seperti penghormatan terhadap perbedaan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan  pentingnya  menghargai  kebebasan  beragama.  Dengan  memperkuat  pemahaman  tentang keberagaman  agama  dan  membangun  rasa  saling  menghargai,  individu  akan  cenderung  lebih menerima  dan  menghormati  keberadaan  agama  lain,  sehingga  mengurangi  potensi  konflik. Pendidikan agama juga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang agama-agama yang ada.  Dengan  mempelajari  ajaran,  praktik,  sejarah,  dan  nilai-nilai  yang  mendasari  agama-agama tersebut,  individu  dapat  mengembangkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  keberagaman agama.  Pemahaman  yang  mendalam  ini  dapat  membantu  mengatasi  stereotip  negatif   dan prasangka antar agama yang sering kali menjadi sumber konflik. Melalui pendidikan agama yang menyediakan pengetahuan yang akurat dan objektif, individu dapat membangun perspektif  yang
30 Hatta, Zulfan, and Masriadi, “Peranan Tokoh Masyarakat (Tomas) Dalam Mencegah Konflik Antar Agama Di Kabupaten Aceh Singkil,” 20.
31 Hatta, Zulfan, and Masriadi, 24.
32 Rizak, “Peran Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Mencegah Konflik Antar Kelompok Agama,” 96.
33 Fajar, “Politisasi Isu Agama Di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto Dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918),” 80.
lebih inklusif  dan menyadari bahwa nilai-nilai dasar agama-agama memiliki kesamaan yang lebih besar daripada perbedaannya. 34
Pendidikan agama yang mendorong dialog antar agama merupakan langkah penting dalam meredakan konflik. Dialog antar agama membuka ruang bagi individu dari berbagai agama untuk berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan memahami sudut pandang satu sama lain. Melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati, kesalahpahaman dapat diatasi, perspektif  dapat diperluas, dan  kerja  sama  dapat  terjalin.  Pentingnya  pendidikan  agama  yang  mempromosikan  toleransi, pemahaman, dan dialog antar agama tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang mendorong inklusivitas  dan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  agama-agama.  Selain  itu,  diperlukan penguatan  pelatihan  bagi  para  pendidik  agama  untuk  mengembangkan  keterampilan  yang diperlukan dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya toleransi, pemahaman, dan dialog antar agama. Melalui upaya kolaboratif  ini, pendidikan agama dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi konflik antar agama dan membangun masyarakat yang berlandaskan kerukunan serta saling menghormati dalam keberagaman agama. 35
Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Agama Dalam  penyelesaian  konflik  antar  agama,  berbagai  mekanisme  dapat  digunakan  untuk mempromosikan perdamaian, membangun pemahaman, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Berikut  adalah  beberapa  mekanisme  yang  umum  digunakan  dalam  penyelesaian  konflik  antar agama:  Pertama,  dialog  antar  agama  adalah  mekanisme  yang  efektif   untuk  memfasilitasi komunikasi terbuka dan saling pengertian antara pihak yang terlibat dalam konflik. Dialog antar agama menciptakan ruang bagi pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai agama untuk bertemu, berdiskusi, dan membangun kesepahaman. Melalui dialog, perbedaan dan perspektif  yang berbeda dapat diungkapkan, dan kesalahpahaman serta prasangka dapat diatasi. Dialog  antar  agama  juga  dapat  menghasilkan  solusi  kolaboratif   yang  mampu  mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antar kelompok agama. 36
Dialog antar agama menciptakan ruang aman di mana pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai agama dapat bertemu dan berdiskusi secara terbuka. Melalui dialog, perbedaan dan perspektif  yang berbeda dapat diungkapkan dengan penuh pengertian dan saling menghormati. Dialog antar agama memainkan peran penting dalam mengatasi kesalahpahaman dan prasangka yang mungkin ada antara kelompok agama. Dalam suasana dialog yang terbuka, kesalahpahaman dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik. Perspektif  yang berbeda dapat diungkapkan, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik agama masing-masing. Melalui dialog antar agama, juga dimungkinkan adanya kolaborasi  dalam  mencari  solusi  yang  menguntungkan  semua  pihak.  Dalam  suasana  saling mendengarkan  dan  memahami,  kelompok  agama  dapat  bekerja  sama  untuk  mencari  titik kesepakatan yang dapat mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Solusi kolaboratif   yang  dihasilkan  dari  dialog  antar  agama  memiliki  potensi  untuk  membangun kerukunan, mengurangi ketegangan, dan mempromosikan keadilan. Selain itu, dialog antar agama juga  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  memperdalam  pemahaman  tentang  agama-agama  yang berbeda. Melalui dialog ini, anggota kelompok agama dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang ajaran, praktik, dan nilai-nilai agama lain. Hal ini membantu dalam memecah prasangka dan membangun rasa saling menghormati dan toleransi antara kelompok agama. Dalam keseluruhan, dialog antar agama merupakan mekanisme penting dalam mengatasi konflik antar
34 Tular and Manik, “Pendidikan Perdamaian Bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama,” 48.
35 Tular and Manik, 54.
36 Pratiwi, “Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015,” 39.
agama  dan  memperbaiki  hubungan  yang  rusak.  Melalui  dialog  yang  terbuka  dan  saling menghormati, perbedaan dan perspektif  yang berbeda dapat dihargai dan dipahami dengan lebih baik. Dalam suasana dialog yang mempromosikan pemahaman, kerja sama, dan perdamaian, dialog antar agama berpotensi menciptakan perubahan positif  dalam masyarakat yang beragam agama. 37 Kedua,  rekonsiliasi  adalah  mekanisme  penting  dalam  penyelesaian  konflik  antar  agama. Rekonsiliasi melibatkan upaya untuk membangun kembali hubungan yang rusak dan mengatasi trauma serta ketidakadilan yang terjadi akibat konflik. Ini melibatkan pengakuan dan permintaan maaf  atas kerugian yang terjadi, pengembalian keadilan, dan pembangunan kepercayaan antara kelompok agama yang terlibat. Rekonsiliasi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk berdamai, memperbaiki hubungan, dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik. Konflik antar  agama  sering  kali  meninggalkan  bekas  luka  yang  mendalam  dan  memisahkan  kelompok- kelompok agama yang terlibat. Rekonsiliasi bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak dan mengatasi trauma serta ketidakadilan yang terjadi akibat konflik tersebut. 38
Rekonsiliasi melibatkan serangkaian langkah yang meliputi pengakuan dan permintaan maaf atas  kerugian  yang  terjadi.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  harus  bersedia  mengakui kesalahan  dan  melibatkan  proses  permohonan  maaf   yang  tulus.  Pengakuan  ini  penting  untuk memulai proses penyembuhan dan memperbaiki hubungan yang terganggu. Selain itu, rekonsiliasi juga  melibatkan  restorasi  keadilan.  Upaya  harus  dilakukan  untuk  mengembalikan  hak-hak  yang dilanggar dan mengganti kerugian yang terjadi. Hal ini dapat melibatkan pemulihan harta benda, restitusi,  atau  upaya  kompensasi  yang  adil  kepada  pihak  yang  terkena  dampak  konflik. Pembangunan kepercayaan juga menjadi elemen kunci dalam rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi harus membangun kepercayaan yang erat antara kelompok agama yang terlibat. Ini dapat dicapai melalui dialog, kolaborasi dalam proyek-proyek bersama, dan pembangunan kerja sama yang memperkuat hubungan  antar  kelompok  agama. Rekonsiliasi  membutuhkan  komitmen  yang  kuat  dari  semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan keberanian untuk berdamai, memperbaiki hubungan yang rusak, dan bekerja bersama menuju masa depan yang lebih baik. Proses rekonsiliasi membutuhkan waktu, kesabaran,  dan  upaya  yang  konsisten  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik.  Dengan melibatkan  pengakuan,  permintaan  maaf,  restorasi  keadilan,  dan  pembangunan  kepercayaan, rekonsiliasi  memungkinkan  kelompok  agama  yang  terlibat  untuk  memulihkan  hubungan  yang rusak dan bekerja bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. 39 Ketiga, mediasi adalah mekanisme yang melibatkan pihak ketiga netral untuk memfasilitasi dialog  dan  negosiasi  antara  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik.  Mediator  bertindak  sebagai penghubung dan membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks  konflik  antar  agama,  mediasi  dapat  membantu  mengurangi  ketegangan,  mencari  titik kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Mediasi juga dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin sulit untuk  diselesaikan  secara  langsung.  Dalam  mediasi,  pihak  ketiga  yang  netral  dan  tidak  terlibat langsung dalam konflik, disebut mediator, berperan sebagai penghubung antara pihak yang terlibat. Mediator bertugas untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 40
Peran utama mediator dalam mediasi konflik antar agama adalah membangun komunikasi yang efektif  dan saling mendengarkan di antara para pihak. Mediator membantu mengidentifikasi isu-isu yang menjadi sumber konflik dan mendorong pihak-pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima  oleh  semua  pihak.  Dalam  konteks  konflik  antar  agama,  mediator  yang  memahami kerangka  nilai  dan  keyakinan  agama  yang  berbeda  dapat  membantu  mengelola  perbedaan  dan
37 Abdul Halim, “Pluralisme Dan Dialog Antar Agama,” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 14, no. 1 (2015): 37– 39, https://doi.org/10.30631/tjd.v14i1.21.
38 Saefuddin, “Memahami Konflik Antar Iman:  Menyikapi Perbedaan Sebagai ‘Rahmat’  Dan Bukan ‘Konflik,’” 2–3.
39 Rahmat, “Agama Dan Konflik Sosial,” 142.
40 Harahap, “Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia,” 2–3.
menemukan  titik  kesepakatan  yang  menghormati  kepentingan  dan  kepercayaan  semua  pihak. Mediasi juga memberikan ruang yang aman bagi para pihak untuk membahas isu-isu yang sensitif dan  emosional.  Dalam  suasana  mediasi,  para  pihak  dapat  secara  terbuka  menyampaikan kekhawatiran, ketidakpuasan, dan aspirasi mereka tanpa takut adanya konfrontasi langsung. Hal ini membantu  mengurangi  ketegangan  dan  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  kondusif   untuk menemukan  solusi  yang  memadai.  Keuntungan  lain  dari  mediasi  adalah  kemampuannya  untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin sulit diselesaikan secara langsung. Beberapa konflik antar agama  melibatkan  isu-isu  yang  rumit  dan  kompleks,  dan  mediasi  dapat  membantu  mengurai kompleksitas  tersebut  dengan  cara  yang  terstruktur  dan  terarah.  Mediator  yang  terampil  dan berpengalaman  dapat  membantu  para  pihak  mengeksplorasi  opsi-opsi  yang  mungkin  belum mereka pertimbangkan sebelumnya, serta mendorong kolaborasi dan kreativitas dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, mediasi membantu memfasilitasi dialog, negosiasi, dan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak. Melalui mediasi, konflik antar agama dapat diselesaikan dengan cara yang damai, mengurangi ketegangan, dan membangun kerja sama yang lebih baik di masa depan. 41
Keempat, pendekatan restorative justice melibatkan upaya untuk memulihkan keseimbangan, memperbaiki kerusakan, dan memperbaiki hubungan antar kelompok agama yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ini berfokus pada proses restorasi, rekompensasi yang adil, dan dialog antara korban dan pelaku konflik. Pendekatan restorative justice memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, sementara pelaku konflik dapat mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini membantu membangun empati, pemahaman, dan rekonsiliasi di antara kelompok agama yang terlibat. 42 Salah satu prinsip utama dalam pendekatan restorative justice adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pengalaman mereka secara  langsung.  Melalui  dialog  yang  terbuka  dan  terstruktur,  korban  dapat  mengungkapkan perasaan, trauma, dan kerugian yang mereka alami akibat konflik. Hal ini memberikan ruang bagi korban untuk merasakan bahwa pengalaman mereka diakui dan dihormati. Pendekatan restorative justice juga  mendorong  pelaku  konflik  untuk  mengakui  dan  bertanggung  jawab  atas  tindakan mereka. Dalam proses ini, pelaku dihadapkan pada dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya terhadap  korban  dan  komunitas.  Dengan  mengakui  kesalahan  dan  menerima  tanggung  jawab, pelaku  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  perubahan  dan  memperbaiki  hubungan  yang rusak. 43
Pendekatan restorative  justice juga  memberikan  peran  penting  kepada  masyarakat  dan komunitas dalam proses rekonsiliasi. Masyarakat diminta untuk mendukung dan melibatkan diri dalam  proses  restorasi,  sehingga  memberikan  kesempatan  bagi  kelompok  agama  yang  terlibat untuk  saling  mendengar,  membangun  empati,  dan  memperbaiki  hubungan.  Melalui  dialog  dan kerja  sama  yang  konstruktif,  pendekatan restorative  justice membantu  membangun  pemahaman, rekonsiliasi,  dan  perdamaian  yang  berkelanjutan.  Pentingnya  pendekatan restorative  justice dalam penyelesaian  konflik  antar  agama  terletak  pada  fokusnya  pada  pemulihan,  rekonsiliasi,  dan perbaikan  hubungan  di antara  kelompok  agama  yang  terlibat.  Dengan  memberikan  ruang  bagi korban  untuk  menyampaikan  pengalaman  mereka,  serta  mendorong  pengakuan  dan  tanggung jawab dari pelaku konflik, pendekatan ini dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik, mempromosikan empati, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Melalui proses restorasi dan rekompensasi yang adil, pendekatan restorative  justice membawa harapan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan berdamai. Dalam penyelesaian konflik antar agama,
41 Pratiwi, “Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015,” 40–41.
42 Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana, “Penerapan Keadilan Restoratif  (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 6, no. 1 (2022): 3597, http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972.
43 Muhaimin Muhaimin, “Restoratif  Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 205, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206.
setiap  mekanisme  memiliki  keunikan  dan  kelebihannya  masing-masing.  Namun,  penting  untuk diingat  bahwa  tidak  ada  pendekatan  tunggal  yang  cocok  untuk  semua  situasi.  Kombinasi  dan adaptasi  mekanisme  tersebut  sesuai  dengan  konteks  dan  karakteristik  konflik  yang  ada  dapat menjadi strategi yang lebih efektif  dalam mempromosikan perdamaian, memperbaiki hubungan, dan mendorong dialog antar agama yang saling menguntungkan.

## Kesimpulan
Dinamika  kekuasaan  memainkan  peran  penting  dalam  penyelesaian  konflik  antar  agama. Konflik antar agama sering kali melibatkan perebutan kekuasaan, pengaruh politik, dan persaingan antar kelompok agama. Konflik antar agama sering kali terkait dengan persaingan politik di antara kelompok  agama  yang  berbeda.  Partai  politik  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  mungkin menggunakan identitas agama untuk memperoleh kekuasaan politik. Dinamika kekuasaan politik ini  dapat  memperdalam  konflik  antar  agama.  Pada  dasarnya,  peran  negara  dalam  penyelesaian konflik antar agama dapat menjadi faktor penentu. Negara memiliki kekuatan untuk menciptakan kerangka kerja hukum dan kebijakan yang mempengaruhi hubungan antar agama. Penggunaan kekuasaan  oleh  negara  untuk  mendorong  dialog,  toleransi,  dan  keadilan  dapat  membantu meredakan konflik  dan menciptakan kehidupan  beragama yang  harmonis.  Tokoh-tokoh  agama juga  memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam  masyarakat  dan  sering  kali  menjadi  mediator  dalam penyelesaian  konflik  antar  agama.  Dinamika  kekuasaan  dalam  kepemimpinan  agama  dapat memengaruhi pendekatan mereka dalam mengelola konflik dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi. Selanjutnya, ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok agama yang berkonflik juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Salah satu kelompok agama yang  memiliki  dominasi  politik,  ekonomi,  atau  sosial  dapat  mengeksploitasi  kekuasaannya  dan menindas  kelompok  agama  minoritas.  Hal  ini  dapat  memperburuk  konflik  antar  agama  dan menyulitkan penyelesaiannya. Dalam penyelesaian konflik antar agama, penting untuk memahami dan mengelola dinamika kekuasaan yang terlibat. Mengakui kepentingan politik, kepemimpinan agama, dan upaya negara dalam menciptakan lingkungan yang inklusif  dan adil dapat membantu meredakan konflik dan membangun kerukunan antar agama yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham).” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
Bahtiar Effendy. “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Politi Islam Di Indonesia,” 1998, 273–309.
BM, St. Aisyah. “Konflik Sosial Dalam Hubunga Antar Umat Beragama.” Jurnal Dakwah Tabligh 15, no. 2 (2014): 189–208. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348. Fajar, Ahmad. “Politisasi Isu Agama Di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto Dalam Surat  Kabar  Djawi  Hisworo  (1918).” Journal  of  Islamic  History 1,  no.  1  (2021):  78–100. https://doi.org/10.53088/jih.v1i1.115.
Halim, Abdul. “Pluralisme Dan Dialog Antar Agama.” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 14, no. 1 (2015): 35–62. https://doi.org/10.30631/tjd.v14i1.21. Harahap, Suheri. “Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa) 1, no. 2 (2018): 1. https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096. Hartana, I Made Redi. “Analisis Konflik Dan Solusi Pemolisian Dalam Konflik Antar Agama Di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016.” Jurnal Ilmu Kepolisian 11, no. April (2017): 55–63. http://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/98.
Hatta, Muhammad, Zulfan, and Masriadi. “Peranan Tokoh Masyarakat (Tomas) Dalam Mencegah Konflik Antar Agama Di Kabupaten Aceh Singkil.” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 2 (2020): 93.
Huda,  Muhammad  Chairul.  “Meneguhkan  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Bernegara:  Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan Dalam Upaya Pembangunan Hukum Di Indonesia.” Resolusi: Jurnal Sosial Politik 1, no. 1 (2018): 78–99. https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160. Husin, Khairah. “Peran Mukti Ali Dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama Di Indonesia.”
Jurnal Ushuluddin 21,
no. 1 (2014): 101–20. http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/729.
Justisia, Vita. “Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Jurnal Studi Sosial Dan Politik 2, no. 2 (2018): 149–61. https://doi.org/10.19109/jssp.v2i2.4058. Muhaimin,  Muhaimin.  “Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 185. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206. Pratiwi, Winda Ika. “Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015.” Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 4, no. 1 (2021): 27– 47. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02. Rahmat, Stephanus Turibius. “Agama Dan Konflik Sosial.” Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio 8, no. 1 (2016): 132–43.
Rizak,  Mochamad.  “Peran  Pola  Komunikasi  Antarbudaya  Dalam  Mencegah  Konflik  Antar Kelompok  Agama.” Islamic  Communication  Journal 3,  no.  1  (2018):  88. https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.1.2680.
Saefuddin, Taufiq. “Memahami Konflik Antar Iman:  Menyikapi Perbedaan Sebagai ‘Rahmat’  Dan Bukan  ‘Konflik.’” Jurnal  Al  Adyaan;  Jurnal  Sosial  Dan  Agama 1,  no.  02  (2015). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/1331.
Syamsuddin, Akbar. “Konflik Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Agama.” Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan 6, no. 1 (2020): 1–14. Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana.  “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 6, no. 1 (2022): 2598– 9944. http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972. Tular,  Nadia  Illsye,  and  Jefri  Susanto  Manik.  “Pendidikan  Perdamaian  Bagi  Remaja:  Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama.” Fidei: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika 5, no. 1 (2022): 40–57. https://doi.org/10.34081/fidei.v5i1.228. Ulya, Inayatul. “Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia.”
Fikrah 4, no. 1 (2016): 20. https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663.
Yasin, Taslim HM. “Membangun Hubungan Antar Agama Mewujudkan Dialog Dan Kerjasama.” Jurnal Substantia 12, no. 1 (2011): 85–91.
Yunus, Firdaus M. “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya.” Substantia 16, no. 2 (2014): 217–28.