Strategi Implementasi Smart Governance di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Program Rindu Capil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil)
Sri Wahyuni 1  , Alwi 2 , Nur Indrayati Nur Indar 3
1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia 2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

## Abstract
The development of increasingly smart technology makes the smart concept not only applied to various devices, but to various systems or arrangements. One of them that sticks out lately is the smart city concept. Smart governance is the spearhead of smart city planning. The focus of the study  in  this  research  is  smart  governance,  where  smart  governance  has  implications  for improving  the  quality  of  public  services  by  utilizing  information  technology  so  that  its implementation  is  more  efficient  and  better  by  looking  at  smart  governance  implementation strategies  ranging  from  legislation,  technology  use,  vision,  and  collaboration.  To  answer  the research questions used qualitative research approaches and methods with descriptive analysis. The results showed that the level of smart governance implementation strategy at the Makassar City Population and Civil Registry Office was not fully running optimally.
Keywords : smart city , smart governance , strategy, implementation

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pintar  membuat  konsep smart tak  hanya  diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir  ini  adalah  konsep smart  city.  Smart  governance merupakan  ujung  tombak perencanaan smart  city .  Adapun  fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah smart  governance , dimana smart  governance berimplikasi  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan lebih baik dengan melihat  strategi  implementasi smart  governance mulai  dari  legislasi,  penggunaan  teknologi, visi,  dan  kolaboratif.  Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  dan metode  penelitian  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tingkat strategi implementasi smart governance di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.
Kata kunci : smart city, smart governance, strategi, implementasi
 sri345396@gmail.com
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang semakin  pintar  membuat  konsep smart tak  hanya  diterapkan  pada  berbagai perangkat,  tetapi  pada  berbagai  sistem atau  tatanan.  Salah  satunya  yang mencuat  akhir-akhir  ini  adalah  konsep Smart  City .  Konsep  yang  disebut sebagai  kota  pintar  ini  adalah  sebuah konsep  tatanan  kota  cerdas  berbasis pelayanan,  bersifat  transparan  dan berperan dalam
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Selain itu, konsep kota pintar ini juga memang dihadirkan  sebagai  jawaban  untuk pengelolaan sumber daya secara efisien. Bisa  di  katakan,  konsep  kota cerdas  ini adalah integrasi informasi secara langsung  dengan  masyarakat  perkotaan (Supangkat,2015).
Smart city merupakan sebuah visi mengenai  pengembangan  perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dan teknologi Internet of things (IoT)
dengan cara yang aman untuk mengelola  aset  kota.  Aset  ini  meliputi sistem  informasi  instansi  pemerintahan lokal,  sekolah,  perpustakaan,  sistem transportasi,  rumah  sakit,  pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan  limbah,  penegakan  hukum,
dan pelayanan
masyarakat lainnya. Smart  city ditujukan  dalam  hal penggunaan  informatika  dan  teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.  TIK  memungkinkan  para pejabat  kota  berinteraksi  langsung dengan  masyarakat  dan  infrastruktur kota serta memantau apa yang terjadi di kota,  bagaimana  kota  berkembang,  dan bagaimana  menciptakan  kualitas  hidup yang  lebih  baik.  Melalui  penggunaan sensor  yang  terintegrasi  dengan real- time  monitoring sistem ,  data  yang dikumpulkan  dari  warga  dan  perangkat kemudian diolah dan dianalisis. Informasi dan pengetahuan yang dikumpulkan adalah kunci untuk mengatasi inefisiensi.
Sebagai negara berkembang, Indonesia  masih  mengalami  banyak hambatan dalam menerapkan e- government untuk  mewujudkan smart city .  Upaya  mewujudkan  kota-kota  di Indonesia  menjadi  sebuah smart  city mulai  digalakkan  dalam  kurun  waktu  4 tahun  terakhir.  Tahun  2015  menjadi tonggak  baru  dengan  dijadikannya beberapa  kota  sebagai  pilot  project program smart  city secara  resmi.
Dibandingkan  dengan  negara  tetangga seperti Singapura dan Malaysia, tampak sekali  bahwa  pemanfaatan  teknologi e-
government di Indonesia masih tertinggal.
Kota  Cerdas  ( smart  city )  ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita yang  lebih  efisien. Menurut  Cohen (2012)  Kota  cerdas  adalah  kota  yang menggunakan prinsip-prinsip smart living, smart government, smart economy,  smart  environment,  smart mobility ,  dan  yang  juga  tak  kalah penting adalah smart people . Kota dinilai  cerdas  secara  ekonomi,  apabila sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan  sumber  daya  atau potensi kota termasuk layanan Teknologi  Informasi  Komunikasi,  tata kelola dan peran Sumber Daya Manusia yang  baik.  Kota  dinyatakan  cerdas secara sosial, apabila masyarakat dalam sebuah kota memiliki keamanan, kemudahan  dan  kenyamanan  dalam melakukan  interaksi  sosial  dengan sesama  masyarakat  ataupun  dengan pemerintah.  Terakhir,  kota  dinyatakan cerdas  apabila  warga  kotanya  memiliki tempat  tinggal  yang  layak  huni,  sehat, hemat  dalam  penggunaan  energi  serta pengelolaan  energi  dengan  dukungan layanan
Teknologi
Informasi Komunikasi,  pengelolaan  dan  peran Sumber Daya Manusia yang baik.
Smart  Governance sebagai  media perwujudkan
Good Governance menjadi  salah  satu  unsur  terpenting dalam  perkotaan  yaitu  badan  /instansi pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan  fungsi  teknologi  informasi agar  dapat  di  akses  oleh  yang berkepentingan secara  efektif dan efesien.  Sama  seperti  fungsi  dasar  dari pemerintahan  yaitu  mengelola  semua aspek  informasi  data  yang  berkaitan dengan  perkotaan  termasuk  didalamnya ada  masyarakat,  infrastruktur,  jaringan, sumberdaya,  kebijakan,  perekonomian, dan lingkungan dalam kaitannya dengan konsep smart government semua informasi data yang diatas dikonversikan dalam bentuk digital agar dapat di simpan dalam suatu "database" yang  nantinya  dapat  diakses  oleh  yang berkepentingan  melalui  jaringan  online dimana saja dan kapan saja.
Di  Indonesia  penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan  pelayanan  publik  di  negara ini  cenderung  berjalan  di  tempat, sedangkan  implikasinya  sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh  ruang-ruang  kepublikan  baik dalam  kehidupan  ekonomi,  sosial, politik,budaya  dan  lain-lain  (Mahsyar, 2011).  Standar  Pelayanan  adalah  tolok
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman  penyelenggaraan  pelayanan dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara pelayanan kepada masyarakat  dalam  rangka  pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,  dan  terukur,  namun  hal  ini hanya  menjadi  janji-janji  palsu  dengan melihat kualitas pelayanan di
indonesiayang beebelit-belit
menjadiakan  kualitas  pelayanan  kita yang jauh dari kata efektif, serta adanya diskiriminasi menjadi bukti nyata rusaknya pelayanan di Negara kita.
Smart Governance akan membantu  lembaga  atau  badan  publik dalam  tata  kelola  atau  pengelolaan organisasinya  lebih  tersistematis  dan akan berdampak pada kualitas pelayanan  yang  diberikan  kepada  user atau masyarakat, khususnya bagi masyarakat desa. Pelayanan yang prima dan  adanya  sistem  informasi  yang
memadai akan
memunginkan terciptanya self service dengan implementasi  teknologi  informasi  yang terintegrasi.  melalui  konsep smart governance .  Penerapan  tata  keloa  desa cerdas merupakan strategi untuk mewujudkan  kondisi  ideal  desa  dengan bertransformasi menjadi desa yang kuat, mandiri,  sejahtera  dan  demokratis.
Sehubungan  dengan  itu,  diperlukan adanya pedoman advokasi pengembangan  desa  yang  berorientasi pada  kemajuan  dan  adaptif  terhadap perkembangan teknologi informasi.
Implementasi dari Smart Governance memang  tidak  mudah,  jika hal tersebut diterapkan di suatu wilayah. Menurut  Annisah  (2018),  menyatakan dalam  menerapkan  smart  governance meliputi:  (a)  membuat  rencana  tata kelola; (b) tata kelola organisasi; (c) tata kelola  TIK;  (d)  dan  tata  kelola arsitektur. Tahapan tersebut dimaksudkan  agar  implementasi  smart governance  dapat  diterapkan  dengan baik.  Karena  dalam  pelaksanaannya, smart  governance  tidak  terlepas  dari sumber  daya  organisasi,  tempat  dan teknologi  informasi.  Sementara  itu dalam  tahapan  implementasi  adanya kerja  sama  dan  kordinasi  sangat dibutuhkan  dari  beberapa  organisasi atau bagian dari organisasi.
Smart  Governance berimplikasi pada  peningkatan  kualitas  pelayanan publik. Di  dalam smart  government , pelayanan  publik  dilakukan  secara terpusat,  sistem  pelayanannya  sudah terintegrasi.  Dampaknya  adalah  sistem dalam smart government dapat menopang  dan  menjamin  kemudahan akses layanan secara efektif.
Penelitian terkait smart governace telah  dilakukan  sebelumnya.  Hartina (2017)  dimana  pada  penelitian  ini mengkaji penerapan level smart governance. Hasil penelitiannya menujukkan pada  level  pertama  yakni level  partisipasi  masyarakat  terbilang efektif, walaupun setiap tahap pengembangan  di  level  tersebut  tidak semua  indikatornya  terpenuhi.  Pada level  transparansi  informasi  hanya sampai  pada  pengembangan  tahap ketiga (tujuan tindakan).
Penelitan  selanjutnya  yang  terkait adalah  Enceng  &  Hidayat,  (2016). Peningkatan  Layanan  Publik  Melalui smart  governance dan smart  mobility.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Informan  terdiri  dari  pihak Diskominfo  Pemkot  Bandung  dan sampel responden warga kota Bandung. Metode  pengumpulan  data  melalui wawancara-wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil akhir
dari penelitian ini adalah layanan publik di Kota Bandung
mengalami
peningkatan secara kuantitas dan kualitas setelah penerapan smart governance dan smart  mobility dalam kerangka smart city.
Dalam  pemelitian  ini,  peneliti hanya  memfokuskan  pada  indikator smart  governance dengan  mengambil
inisiatif untuk melakukan kajian mengenai strategi dari
pengimplementasian smart  governance sebab  implementasi smart  governance merupakan  ujung  tombak  perencanaan smart  city .  Tanpa  adanya smart governance mustahil untuk mewujudkan smart city (Scytl, 2015).
Dinas  kependudukan  dan  Catatan Sipil Kota Makassar menerapkan smart city melalui  konsep smart  governance dengan  meluncurkan  satu  program sebagai  bentuk  perwujudan  perbaikan pelayanan publik dikota Makassar yaitu program  “Rindu  Capil”  atau  antrian online.
Berlatar  belakang  pokok  pikiran tersebut,  penelitian  ini  bermaksud mengambil  suatu  dimensi  yang  lebih khusus  meneliti  mengenai “Strategi Implementasi  Smart  Governance  di Kota  Makassar  (Studi  Kasus  Pada
Program Rindu Capil Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil”.
“Smart  government  is  often  used to  describe  activities  that  invest  “in emerging  technologies  coupled  with innovative  strategies  to  achieve  more agile and resilient government structures and governance infrastructures”  (Gil-Garcia  et  al., 2014,  p.1).  Smart  government  is  also referred  to  by  Mellouli,  Luna  and
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Zhang  (2014)  as  the  extensive  use  of technology  by  government,  following two  important  trends:  the  movement  to open  data  and  the  technology  ubiquity, which  contribute  to  better  understand societal problems and improve government  relationships  with  citizens, private  organizations,  NGOs  and  other
governments.” Smart Governance sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan  yang  berinvestasi  “dalam teknologi  yang  sedang  berkembang ditambah dengan strategi inovatif untuk mencapai  struktur  pemerintahan  dan infrastruktur  pemerintahan  yang  lebih gesit  dan  tangguh”  (Gil-Garcia  et  al., 2014:  1). Smart  Governance juga disebut  oleh  Mellouli,  Luna  dan  Zhang (2014)  sebagai  penggunaan  ekstensif teknologi  oleh  pemerintah,  mengikuti dua  tren  penting:  gerakan  untuk membuka  data  dan  teknologi  di  mana- mana,  yang  berkontribusi  untuk  lebih memahami  masalah  masyarakat  dan meningkatkan  hubungan  pemerintahan dengan warga negara, organisasi swasta, LSM, dan pemerintah lainnya.
Gil-Garcia et al., (2016) mengidentifikasi berbagai dimensi
kecerdasan  yang  berkontribusi  pada pemahaman  dan  pengembangan Good Governance: integrasi,  inovasi,  dalam
berbagi formasi, berbasis bukti, berpusat pada warga negara, keberlanjutan,  kreativitas,  efektivitas,
efisiensi,  kesetaraan,  kewirausahaan, keterlibatan warga, keterbukaan, ketahanan, dan kecakapan teknologi.
Smart  Governance secara  umum
didefinisikan sebagai kapasitas
penerapan teknologi digital dan aktivitas  cerdas  dalam  memproses informasi  dan  pengambilan  keputusan (Scholl  &  Alawadhi,  2016).  Kemudian menurut Walravens, (2012: 125) :
“Smart governance is the process of  decision-making  and  the  process  by which  decisions  are  implemented  (or not  implemented)  using  the  network technologies.”
Walravens,  (2012:  125)  yang mendefenisikan smart  governance adalah  proses  pengambilan  keputusan dan proses dimana keputusan
diimplementasikan atau tidak diimplementasikan dengan
menggunakan teknologi jaringan.
“Anthopaulus  &  Reddick  (2016), who explains that Smart Governance is a  dimension  of  Smart  City  that discusses  the  performance  of  local governments when carrying out services to the community.”
Smart Governance
menurut Anthopaulus  &  Reddick  (2016)  yang menjelaskan  bahwa  smart  governance merupakan  dimensi smart  city yang membahas  tentang  kinerja  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  pelayanan kepada  masyarakat. Smart  governance didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah  untuk  membuat  keputusan yang  baik  melalui  dukungan  teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif.
“As  stated  by  Nam  and  Pardo (2014), a smart government is expected to  create  collaborative  environments and  promote  collaboration  among government and other external organizations  and  citizens.  As  part  of this expectation and of more collaborative environments, better measurement  processes,  sharing  of information by agencies, Higher utilization of resources, and performance evaluation are assumed to arise, thus facilitating public participation  in  decision-making  and monitoring.”
Seperti  yang  dikemukakan  oleh Nam dan Pardo (2014), smart
governance diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang
kolaboratif  dan  mendorong  kolaborasi antara pemerintah dan organisasi eksternal  lainnya  serta  warga  negara.
Sebagai  bagian  dari  harapan  ini  dan lingkungan  yang  lebih  kolaboratif, proses  pengukuran  yang  lebih  baik, berbagi informasi oleh lembaga, pemanfaatan  sumber  daya  yang  lebih tinggi, dan evaluasi kinerja diasumsikan muncul, sehingga memfasilitasi partisipasi  publik  dalam  pengambilan keputusan dan pemantauan.
Berdasarkan  pendapat  para  pakar mengenai smart  governance dapat disimpulakan  bahwa smart  governance adalah  tata  kelola  pemerintahan  yang cerdas dengan pengimplementasian teknologi sebagai ujung tombak dengan mengeluarkan  berbagai  inovasi  untuk perbaikan  layanan  publik  sehingga terciptanya  tata  kelola  pemerintahan yang ekfektif,  efisien,  komunikatif,  dan terus  melakukan  peningkatan  kinerja birokrasi  melalui  inovasi  dan  adopsi teknologi.
Komponen smart governance menurut  Tomor  et  al.,  (2019:  7)  adalah sebagai berikut:
Pertama ,  Organisasi  Pemerintah merupakan komponen  pertama  dari smart  governance yaitu  organisasi pemerintah.  Istilah  ini  memerlukan berbagai  macam  sub-aspek  seperti motivasi, visi dan strategi, sikap,pengambilan  keputusan,  proses koordinasi,  dan  peran  dan  tanggung
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
jawab,  serta  penyediaan  keuangan, pengaturan, sarana teknologi dan sumber  daya  manusia,  manajemen pengetahuan dan budaya organisasi, dll. Dari  hasil  analisi  tiga  karakteristik organisasi  sangat  penting  untuk  tata kelola yang cerdas yaitu: (1) komitmen, (2)  daya  tanggap,  dan  (3)  manajemen operasional.
Karakteristik  organisasi  pertama, komitmen,  mengacu  pada  sejauh  mana pemerintah  daerah  termotivasi  untuk terlibat dalam
pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi perkotaan yang didukung TIK. Menurut sejumlah  besar  artikel,  keberlanjutan smart  governance tidak  akan  terjadi tanpa kerja sama pemerintah daerah.
Karakteristik  organisasi  kedua berkaitan dengan ketanggapan pemerintah.  Hubungan  jangka  panjang antara  pemerintah  dan  warga  negara menuntut  pemerintah  untuk  menjadi mitra  yang  reseptif  terhadap  penduduk. Aspek ini penting dalam
mempertahankan kolaborasi online yang bermanfaat karena tingkat kepuasan  peserta  elektronik  dengan daya tanggap pemerintah mereka memiliki hubungan langsung dan positif dengan persepsi mereka tentang perkembangan  individu,  pengaruh  yang mereka  rasakan  terhadap  pengambilan
keputusan  dan  kepercayaan  mereka pada pemerintah.
Karakteristik  organisasi  ketiga adalah  manajemen  operasional.  Fitur organisasi  klasik  ini  memberikan  dasar operasional untuk melengkapi pengaturan  tata  kelola  kolaboratif  yang didukung  teknologi  dengan  apa  pun yang diperlukan untuk menjalankannya, dan  mencakup  semua  jenis  tindakan, tindakan, dan prasyarat fasilitatif. Banyak  artikel  menekankan  bahwa  hal ini  memerlukan  pendekatan  terintegrasi yang menggabungkan sistem infrastruktur,  teknologi,  sosial,  dan politik,  serta  jembatan  lintas  sektoral antara  domain  kebijakan  dan  prioritas perkotaan.
Manajemen proses dan kepemimpinan  yang  terkoordinasi  serta proses partisipasi berulang yang disusun dengan baik dengan pedoman yang jelas untuk  elemen-elemen  yang saling terkait  dari  tahap  perencanaan,  desain dan  implementasi,  sangat  penting. Demikian  pula,  desain  kelembagaan yang  fleksibel  berdasarkan  jaringan  di antara  aktor  publik,  swasta,  dan  sipil yang saling bergantung akan mendukung  bentuk  kolaboratif  yang didukung  TIK  dari  ko-inisiasi,  desain bersama,  dan  implementasi  bersama,
yang  dapat  mengarah  pada  penciptaan layanan publik baru.
Pemerintah kota
masih menganggap  publik  hanya  sebagai penerima  informasi,  seringkali  gagal mempertimbangkan  berbagai  perspektif warga  dalam  pengambilan  keputusan atau  untuk  memberikan  umpan  balik pada  proses  partisipasi  yang  didukung TIK.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh kurangnya  pemahaman,  kapasitas,  dan keahlian  pemerintah  kota.  Selain  itu, keengganan  pemerintah  daerah  untuk berbagi  kekuasaan  dengan  warga  kota dan menyerahkan otonomi mereka.
Kedua, Partisipasi  Warga dimana warga  negara  dapat  menawarkan  saran yang  berguna  dan  bermanfaat  bagi lembaga  pemerintah  untuk  mencapai keputusan kebijakan yang lebih.
Komponen  yang  relevan  adalah  (1) sejauh  mana  bentuk-bentuk  partisipasi warga dalam pemerintahan kota bersifat interaktif,  (2)  keterwakilan  populasi yang berpartisipasi, dan (3) motif warga untuk berpartisipasi.
Mengenai tingkat partisipasi warga,  temuan  menunjukkan  bahwa inisiatif  tata  kelola  yang  didukung teknologi memiliki hasil yang sederhana.  Literatur  terutama  mengacu pada  kegiatan  non  partisipatif  dan  non- musyawarah seperti pencarian
dukungan  politik,  konsultasi,  atau penyediaan informasi satu arah. Tinjauan  tersebut  menunjukkan  bahwa partisipasi  elektronik  yang  sah,  yang mengarah  pada  perubahan  kebijakan melalui  otoritas  warga  negara  dalam pengambilan  keputusan,  hampir  tidak ada dalam praktiknya.
Teknologi  telah  memungkinkan munculnya  sekelompok  peserta  yang sangat aktif yang biasanya berpendidikan lebih baik, lebih makmur,  lebih  kompeten  secara  teknis, dan  yang  tahu  lebih  banyak  tentang masalah kebijakan perkotaan. Meskipun anggota  generasi  yang  lebih  tua biasanya lebih terlibat dan tertarik pada politik  dan  urusan  publik,  mereka secara digital kurang terampil, dan lebih memilih  partisipasi  tradisional  (tatap muka). Kaum muda telah mempertimbangkan  pengalaman  yang mampu  dalam  menggunakan  komputer, Internet,  dan  ponsel  pintar,  tetapi mereka  cenderung  kurang  memiliki keinginan  untuk  terlibat  dalam  proses pembuatan kebijakan atau pembangunan perkotaan.
Ketiga, Penggunaan  Teknologi khususnya TIK dimana teknologi digital diterapkan  dalam  proses  tata  kelola partisipatif yang bertujuan untuk pembangunan  kota  yang  berkelanjutan.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Layanan  teknologi  satu  tujuan  adalah komunikasi  satu  arah  dengan  contoh sebagai  portal  web  (termasuk  layanan email)  dan  berbagai  jenis  visualisasi (Augmented/Virtual Reality), yang bertujuan  membangun  dukungan  untuk kebijakan yang dimaksudkan. Alat yang tersedia  secara  terbuka  berfungsi  untuk menurunkan  penghalang  untuk  masuk ke  ranah  kebijakan  bagi  warga  negara rata-rata, memungkinkannya untuk membuat koneksi dan peningkatan yang sering  tersedia,  tetapi  tidak  mudah untuk memanfaatkan informasi usia dari situs web kota.
Meningkatnya  penggunaan  Web 2.0  dan  alat  media  sosial  mendukung konten  yang  dibuat  oleh  warga  negara, yang  tidak  hanya  meningkatkan  arus informasi  yang  bebas  tetapi  juga mendorong  keragaman  pendapat,  debat sosial-politik, dan kebebasan berekspresi sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk prakarsa pencarian sumber daya. Meskipun aplikasi teknologi ini memainkan peran yang semakin penting dalam  proses  pemerintahan,  mereka juga  memiliki  keterbatasan  dalam penggunaannya, terutama karena kurangnya infrastruktur teknologi dan/atau  pengetahuan  TIK  di  pihak pejabat  publik  dan  warga  negara.
Pemerintah  berasumsi  bahwa  kehadiran saluran  online  secara  otomatis  akan menghasilkan  lebih  banyak  partisipasi (jika anda membangunnya, mereka akan datang).
Meijer  dan  Bolivar  (2016:  8) membagi beberapa hasil yang diinginkan dari smart governance yaitu:
Pertama, beberapa penulis menyoroti  pengaruh smart  governance di  performa  ekonomi  kota.  Kourtit, Nijkamp,  dan  Arribas  (2012:  232)  dan Batagan (2011: 85), misalnya, menunjukkan  bahwa smart  governanve
membantu mendorong kinerja pertumbuhan  ekonomi  kota  karena peningkatan  efisiensi  yang  diharapkan dari layanan sektor publik.
Kedua, beberapa penulis mengidentifikasi  layanan  yang  berpusat pada  warga  negara  sebagai  ambisi utama  dari  pemerintahan  yang  cerdas. Batagan (2011: 85), misalnya, menunjukkan  bahwa  smart  governance berarti  berkolaborasi  lintas  departemen dan  dengan  komunitas  untuk  membuat layanan  benar-benar  berpusat  pada warga negara.
Ketiga ,  pengucilan  sosial  hampir seluruhnya merupakan masalah perkotaan  (Power,  1999:  1)  dan  telah menyebabkan  pemerintah  berada  di bawah  tekanan  untuk  mengembangkan
kebijakan yang menawarkan akses yang sama  ke  manfaat  dari  peningkatan standar  hidup.  Kebijakan-kebijakan  ini telah  dilakukan  dengan  topik  “Tata kelola  yang  cerdas  “  dengan  tujuan mencapai  inklusi  sosial  penduduk perkotaan dalam layanan publik.
Keempat, kinerja  ekologis  adalah hasil  lain  yang  diharapkan  berasal  dari smart  governance .  Dalam  hal  ini,
Batagan (2011: 83) menunjukkan bahwa “sistem pintar mewakili dukungan  nyata  untuk  pembangunan perkotaan,  yang  akan  menghasilkan pembangunan  berkelanjutan  di  kota- kota kita”.
Kelima, beberapa penulis menunjukkan  bahwa  '' e-governance mengacu  pada  kemampuan  instansi pemerintah  untuk  berinteraksi  dengan publik  online  dalam  penyampaian layanan  dan  dalam  memenuhi  mandat yang  telah  ditentukan  sebelumnya  '' (Odendaal, 2003: 586). Tata kelola yang cerdas sering disebut sebagai penggunaan  saluran  baru  untuk “e- demokrasi ”  (Giffinger  et  al.,  2007:  10;
Giuffre, Marco Siniscalchia dan Tesorierea, 2012:16).
Keenam, beberapa penulis menunjukkan  bahwa  branding  kota adalah  hasil  utama  yang  dicari  dari smart governance . Dalam hal ini, Batty
et  al.  (2012:  505)  menunjukkan  bahwa konsep “smart  governance ”  hanyalah label  yang  terkait  dengan  manajemen pemerintahan suatu kota setiap kali kota itu  menyebut  dirinya  cerdas.  Giffinger dan  Gufrun  (2010:  7–8)  menunjukkan bahwa  “pemerintah  daerah  hanya bertujuan  untuk  mendapatkan  posisi yang  lebih  baik  dalam  peringkat  kota dengan mengabaikan tujuan dan efektivitasnya untuk perencanaan strategis”. Oleh karena itu,
meningkatkan  citra  kota  adalah  hasil lain  yang  diharapkan  dari smart governance .
Ketujuh ,  ambisi  utama  dari  tata kelola yang cerdas adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik: pemerintahan yang efisien ( Batty et al., 2012:  482).  Sistem smart  governance membantu  mengatur  dan  memberikan layanan  dengan  cara  yang  jauh  lebih efisien  (Batty  et  al.,  2012:  482).  Tata kelola yang cerdas memiliki efek positif pada  fungsi  administrasi  (Giffinger  et al., 2007: 11).
Kedelapan, smart  governance bertujuan  untuk  meningkatkan  jumlah warga  negara  berpendidikan  tinggi  di kota-kota.  Kota  pintar  bertujuan  untuk menjadi pusat pendidikan tinggi (Winters,  2011:  255).  Orang  yang
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
memiliki pendidikan tinggi
dihipotesiskan  untuk  memainkan  peran penting dalam pertumbuhan kota pintar, dan  oleh  karena  itu smart  governance bertujuan  untuk  memperkuat  proses  ini (Winters, 2011: 268).
Kesembilan ,  hasil  akhir  yang diharapkan  adalah  kesiapan  untuk penanggulangan  bencana.  Sistem  harus menyediakan  layanan  di  mana  saja  dan kapan saja. Dalam manajemen bencana, kota  membutuhkan  respon  yang  cepat terhadap situasi darurat serta manajemen risiko yang seimbang (Alkandari,  Alnasheet,  &  Alshekhly, 2012: 84).
Hasil  ini  dapat  dikategorikan menjadi  (1)  hasil  urutan  pertama  atau perubahan  pada  organisasi  pemerintah (pemerintahan yang efisien dan kesiapan untuk penanggulangan bencana);  (2)  hasil  urutan  kedua  atau perubahan  posisi  pemerintah  vis-a-vis aktor  perkotaan  lainnya  (layanan  yang berpusat  pada  warga  negara,  interaksi dengan  warga,  dan  merek  warga  yang kuat);  dan  (3)  hasil  tingkat  ketiga  atau perbaikan  kota  (pertumbuhan  ekonomi, inklusi  sosial,  kinerja  ekologi,  dan warga yang berpendidikan tinggi).
Berdasarkan  analisis  Meijer  dan Bolivar  (2016:  8)  mengidentifikasi strategi implementasi untuk
mewujudkan  smart  governance  sebagai berikut:  (1)  Legislasi  adalah  aspek kunci  untuk smart  city .  Dalam  hal  ini, “yang  diperlukan  tidak  hanya  untuk kota tetapi juga untuk pemerintahan dan pemerintahan  di  setiap  tingkat  adalah kerangka kerja baru yang memperhitungkan akses luas ke informasi  yang  dimungkinkan  oleh kewarganegaraan kontemporer. (2)
Kebijakan untuk mempromosikan inisiatif dan proyek smart city dipandang  penting  untuk  implementasi smart city . Beberapa penulis menunjukkan  bahwa smart  governance adalah  promosi  inisiatif smart  city. (3) Penggunaan  TIK  untuk  pemerintahan kota.  Menurut  Batty  et  al.  (2012:  513), perubahan besar pertama dalam konteks kota  pintar  adalah  pengembangan infrastruktur  informasi  yang  menopang kota melalui komputasi terdistribusi dan jaringan  yang  tersedia  untuk  semua orang  dengan  perangkat  yang  dapat mengakses  infrastruktur  tersebut.  Fakta bahwa infrastruktur seperti itu sekarang tersedia  memerlukan  koordinasi  agar layanan  dapat  diberikan  secara  efektif. (4)  Sebuah  visi  integral  untuk  kota pintar dipandang penting untuk realisasi yang  tepat.  Penelitian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  tata  kelola  yang cerdas adalah fungsi intelijen yang jauh
lebih  kuat  untuk  mengoordinasikan berbagai  komponen  yang  membentuk kota  pintar.  Tata  kelola  yang  cerdas adalah  kumpulan  prinsip,  faktor,  dan kapasitas  yang  merupakan  bentuk  tata kelola  yang  mampu  mengatasi  kondisi dan  urgensi  masyarakat.  (5)  Aspek terakhir dari implementasi adalah pemerintahan  kolaboratif.  Kota  pintar membutuhkan  sistem  pintar  untuk meningkatkan kolaborasi antar departemen  dan  dengan  komunitas. “Tata  kelola  yang  cerdas  adalah adopsi yang meluas dari model tata kelola yang lebih berbasis komunitas dengan konektivitas  yang  lebih  besar  yang difasilitasi oleh teknologi baru” (Tapscott  &  Agnew,  1999:  37).  Oleh karena  itu,  Smart  governance  adalah kegiatan mengkoordinasikan komunikasi  untuk  mencapai  tujuan bersama  melalui  kolaborasi  (Willke, 2007: 10).

## METODE PENELITIAN
Waktu penelitian ini dilaksanakan dari  bulan  September  hingga  Oktober 2021.  Adapun  yang  menjadi  penentuan lokasi  penelitian  adalah  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil    Kota Makassar  dan  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kota Makassar
Jenis penelitian ini adalah kualitatif  dan  tipe  penelitian  adalah penelitian  deskriptif  untuk  menemukan gambaran mengenai strategi implementasi smart  governnace .  Fokus penelitian  mengarah    pada    strategi implemntasi smart  governance yang telah  dilakukan  di  sektor  pelayanan. Tingkat  keberhasilan  srtategi  smart governance  diperoleh  dengan  melihat tiga  aspek  yaitu  penggunaan  teknologi, visi, dan kolaboratif.
Adapun  yang  menjadi  informan pada  penelitian  ini  adalah  Kasi  Inovasi Pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Makassar,  Analais Sistem Informasi, Pengelola Data Seksi Inovasi,  dan  masyarakat,  serta  dari Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kota  Makassar  terdapat  dua  informan yaitu  Kepala  Seksi  Penyiaran  dan Kemitraan  Media,  dan  Staf    Aplikasi dan  Telematika  Dalam  pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara  serta  dokumentasi  dengan para  informan  untuk  memperoleh  data dengan    menggunkan  daftar  yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.
Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ialah data primer yang diperoleh  atau  dikumpulkan  secara lansung  dan  diperoleh  langsung  dari
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
sumber aslinya, melalui proses
wawancara, observasi, dan dokumentasi dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari sumber  yang  sudah  ada,  melalui  proses studi kepustakaan, peraturan perundang- undangan,  referensi-referensi,  dukumen yang  diperoleh  dari  lokasi  tempat penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yaitu dengan kajian pustaka dengan melakukan  studi  pustaka  pada  buku ataupun  jurnal  terbaru  yang  berkaitan dengan  smart  governance.  Obersevasi dilakukan dengan melakukan kunjungan ke  kantor  Disdukcapil  Kota  Makassar dan Diskominfo Kota Makassar sebagai lokus penelitian dan selanjutnya melakukan wawancara untuk meperoleh informasi terkait inovasi yang dijalankan.  Hasil  wawancara  kemudian kemudian  diolah  dengan  melakukan teknik analisi data mulai dari kondensasi  data  dengan  melakukan penyederhanaan hasil penelitian, kemududian  penyajian  data  dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk  memahami  permasalahan  yang terkait  dalam  penelitian  dan  dapat melanjutkan  langkah  berikutnya  yaitu pengambilan  kesimpulan.    Sedangkan untuk  pengabsahan  data  digunakan  tiga triangulasi  yaitu  triangulasi  sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Implementasi Smart Governance di  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
Rindu capil (Antrian online Dukcapil)  adalah  sebuah  program  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Makassar Sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap perbaikan
pelayanan
kepada masyarakat.
Rindu capil datang untuk menjawab  keluhan-keluhan  tersebut. Rindu  capil  pertama  kali  diperkenalkan pada  masyarakat  kota  Makassar  pada tahun  2019.  Rindu  Capil  atau  antrian online  kependudukan  dan  catatan  sipil ini berbasis Web, masyarakat yang mau menerima  layanan  hanya  membuka Web,  dan  dapat  mendaftar  antrian. warga dapat memilih hari kedatangannya  14  hari  kedepan,  di dalam  web  tersebut  juga  telah  tersedia pilihan  jenis  layanan  dan  kelengkapan dokumen  sesuai  dengan  layanan  yang dipilih.  Program  Rindu  Capil  ini  juga didesain khusus dengan sistem real time yang bisa dilihat masyarakat. Masyarakat bisa melihat, berapa banyak nomor antrian yang dipanggil dan dapat menyesuaikan waktunya sebelum sampai ke nomor antrian yang
didapatkan  sehingga  dapat  mengukur kedatangannya  agar  tidak  mengantri lama.
Kemudian  bagi  masyarakat  yang
tak bisa mengakses internet,
Disdukcapil Kota Makassar telah menyediakan  pegawai  diloket  khusus untuk  membantu  masyarakat  masuk mengunakan  aplikasi  tersebut.  Layanan di  Disdukcapil  Kota  Makassar  sendiri melayani 600 orang perharinya sementara  untuk  mengakses  layanan Rindu  Capil cukup  dengan  masuk  pada dukcapil.makassar.go.id/app.

## Legislasi
Legislasi  adalah  aspek  kunci untuk kota pintar. Dalam hal ini, “yang diperlukan tidak hanya untuk kota tetapi juga untuk pemerintahan dan pemerintahan  di  setiap  tingkat  adalah kerangka kerja baru yang memperhitungkan akses luas ke informasi  yang  dimungkinkan  oleh kewarganegaraan  kontemporer.  Kota dengan sebutan smart city menganggapTIK  akan  menjadi  pusat, tetapi  begitu  juga  dengan  masalah tanggung jawab, keterbukaan, transparansi,  akses  ke  data  publik  dan peraturan  yang  mungkin  diberlakukan oleh  lembaga  pemerintah  nasional tentang apa dan bagaimana dan di mana
dan  mengapa  warga  negara  dapat mempengaruhi tata kelola kota mereka.
Berdasarkan hasil penelitian, legislasi  merupakan  hal  yang  sangat penting untuk melakukan sebuah tindakan dalam suatu organisasi pemerintahan.  Legilasi  adalah  sebagai payung hukum sebuah produk kebijakan  sehingga  suatu  kebijakan mempunyai  kekuatan  atas  produk hukum  yang  dimilikinya  sehingga dalam pengimplemetasiannya tidak akan  menimbulkan  masalah-masalah yang dapat menganggu jalannya pengimplementasian kebijaakan tersebut. Namun peneliti juga mendapatkan  informasi  lain  bahwa sahnya sebuah legilasi tidak menjadi hal yang  urgent  dimiliki  oleh  sebuah kebijakan  untuk  melakukan  inovasi- inovasi dalam sebuah organisasi pemrintahan, artinya lingkungan sebuah organisasi  berubah  tanpa  kita  sadari dengan  adanya  kondisi  georafis  yang terjadi.  Dalam  suatu  organisasi  kita tidak  dapat  menebak  apa  yang  akan terjadi  selanjutnya,  untuk  menghadapi hal  tersebut  suatu  tindakan  perlu dilakukan,  maka  kebijakan  adalah jawaban atas masalah tersebut. Kebijakan harus dilakukan untuk mecegah  hal  itu  dan  kebijakan  itu mungkin saya tidak mempunyai
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kekuatan  hukum  (legislasi).  Sebuah organisasi  dituntut  untuk  fleksibel dalam menjalankan tugasnya dan legislasi  dianggap  mampu  membuat sebuah instansi kaku dalam menghadapi  permasalahan  yang  harus diselesaikan secepatnya.

## Kebijakan
Kebijakan  untuk  mempromosikan inisiatif dan proyek smart city dipandang  penting  untuk  implementasi smart city . Beberapa penulis menunjukkan  bahwa  tata  kelola  yang cerdas  adalah  promosi  inisiatif  kota pintar.  Pemerintah  di  di  debuah  kota yang  sudah  bergelar smart  city harus mempromosikan kebijakan yang berorientasi  pada  penguatan  sistem inovasi,  yang  secara  khusus  berfokus pada  pengetahuan  yang  mungkin  lebih mendasar, fundamental, dan pada pengembangan budaya perlu dikembangkan,  dibangun  dengan  hati- hati oleh otoritas yang mengatur.
Implementasi  kebijakan smart governance di Kota Makassar dilaksanakan  oleh  seluruh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Kepentingan yang terpengaruh di dalam implementasi kebijakan
smart governance dapat  terlihat  secara  jelas
dari  tujuan  dilaksanakannya smart governance tersebut.  Tujuannya  adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan  dalam  upaya  meningkatkan kapasitas  pelayanan  kota  metropolitan. Tujuan smart  governance menjelaskan kepentingan  yang  terpengaruh  adalah seluruh  PNS  di  lingkungan  Pemerintah Kota Makassar sebagai pelayan masyarakat dan masyarakat Kota Makassar  sebagai  penerima  layanan atau  obyek  dari  diimplementasikannya suatu  kebijakan.  Implikasi  dari  adanya tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan,  mau  tidak  mau  seluruh pejabat  dan  pegawai  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Makassar  terpengaruh oleh kebijakan smart governance, namun  tidak  sedikit  resistensi  yang terjadi.
Paradigma  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang awalnya dilakukan secara manual menjadi  tidak  manual  dengan  bantuan sistem  tentu  membutuhkan  waktu  dan usaha  yang  panjang.  Paradigma  lama menjelaskan  bahwa  pelayanan  yang diberikan pemerintah berbelit-belit karena  terlalu  banyak  prosedur.  Pada umumnya, pihak yang merasa terganggu  adalah  pihakpihak  yang memiliki  mindset  lama  tersebut  dan
merasa zona nyamannya diambil. Pihak-pihak yang merasa zona
nyamannya terganggu memerlukan pemahaman yang baik tentang perubahan  yang  sedang  dilakukan  oleh suatu  organisasi.  Terlebih  lagi  apabila resistensi berasal dari PNS di lingkungan  Pemerintah  Kota  Makassar, karena  pada  hakikatnya  sebagai  PNS harus  mampu  memberikan  pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Resistensi umumnya muncul karena pihak-pihak merasa sudah nyaman  dengan  posisi  atau  aktivitas yang  dikerjakan.  Pekerjaan  secara manual dapat terselesaikan dengan baik. Selain  itu  terhadap  pihak-pihak  yang
kurang mumpuni
dalam
mengoperasikan komputer bahkan mengoperasikannya  secara online. Pada akhirnya,  pihak-pihak  tersebut  merasa zona  nyamannya  selama  ini  terancam dan terganggu dengan keberadaan smart governance karena pengoperasian kegiatan serba online dan cepat.
Berdasarkan hasil Penelitian,
Dinas  Kependudukan  dan  catatan  Sipil
Kota  Makassar  dalam  menghadapi perubahan paradigma dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat  tidak  mersakan  adanya culture shock terhadap perubahan kebijakan  ini,  kaarena  pada  hakikatnya
disdukcaapil  tidak  asing  lagi  dengan TIK  itu  sendiri,  pengawai-pegawai sudah  tidak  merasa  asing  lagi  dengan cara  mengoprasikan  computer,  namun yang menjadi permasalahn disini adalah masyarakat yang gagap teknologi diamana  mereka  tidak  mampu  untuk meyesuakaian  perubahan  yang  terjadi saat  ini.  Masih  banyaknya  masyarakat yang gagap teknologi bahkan msyarakat yang  belum  memiliki  hp  android  untuk mengakses layanan online yang disediakan  oleh  disdukcapil  menjadi permasalahan yang urgent untuk
dihadapi sehingga kebijakan pelaksanaan smart governance mengalami keterhambatan.

## Pengunaan Teknologi
Perubahan besar pertama dalam konteks kota pintar adalah pengembangan  infrastruktur  informasi yang menopang kota melalui komputasi  terdistribusi  dan  jaringan yang  tersedia  untuk  semua  orang dengan perangkat yang dapat mengakses infrastruktur tersebut. Fakta bahwa infrastruktur seperti itu sekarang tersedia  memerlukan  koordinasi  agar layanan dapat diberikan secara efektif.
Berdasarkan hasil penelitian penggunaan teknolgi pada dinas kependudukan  dan  catatan  sipil  kota
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Makassar  untuk  menerapkan  smart governance dalam
memberikan pelayanan  sudah  bisa  dikatakan  efektif, hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya program  rindu  capil  yang  merupakan sebuah  terobosan  untuk  mengurangi antrian  yang  begitu  panjang  pada  saat memberika  pelayanan.  Program  ini membantu masyarakat untuk mendapatkan  pelayanan  yang  lebih efesien  dan  efektif  karena  masyarakat dapat memperoleh nomor antrian
bahkan  saat  di  rumah,  artinya  program ini  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  untuk  mendpatakan  nomor antrian. Rindu Capil atau antrian online Dinas  kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota  Makassar  ini  berbasis  Web, masyarakat yang mau menerima layanan  hanya  membuka  Web,  dan dapat  mendaftar  antrian.  warga  dapat memilih  hari  kedatangannya  14  hari kedepan,    di  dalam  web  tersebut  juga telah  tersedia  pilihan  jenis  layanan  dan kelengkapan  dokumen  sesuai  dengan layanan  yang  dipilih.  Program  Rindu Capil  ini  juga  didesain  khusus  dengan sistem real  time yang  bisa  dilihat masyarakat.  Masyarakat  bisa  melihat, berapa  banyak  nomor  antrian  yang dipanggil  dan  dapat  menyesuaikan waktunya  sebelum  sampai  ke  nomor antrian yang didapatkan sehingga dapat
mengukur  kedatangannya  agar  tidak mengantri  lama.  Hal  ini  membuktikan bahwa Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Makassar memperhatikan  apa  yang  menjadi permasalahn  masyarakat  pada  saat  ini, mengingat  masyarakat  saat  ini  sudah pandai menilai sebuah instansi baik atau tidaknya  dalam  meberikan  pelayanan adalah  dari  lama  atau  tidaknya  mereka dilayani.

## Visi
Sebuah  visi  integral  untuk  kota pintar dipandang penting untuk realisasi yang  tepat.  Penelitian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  tata  kelola  yang cerdas adalah fungsi intelijen yang jauh lebih  kuat  untuk  mengoordinasikan berbagai  komponen  yang  membentuk kota  pintar.  Tata  kelola  yang  cerdas adalah  kumpulan  prinsip,  faktor,  dan kapasitas  yang  merupakan  bentuk  tata kelola  yang  mampu  mengatasi  kondisi dan  urgensi  masyarakat  (Willke,  2007: 165).  Dalam  sistem  tata  kelola  yang cerdas, pemerintah tetap menjadi mekanisme  untuk  tindakan  kolektif, tetapi seringkali, “sebagai penyelenggara dan pendukung dari pada penggerak  pertama  dari  masyarakat “(Linders, 2012: 451).
Berdasarkan hasil penelitian
terkait visi yang dijadikan arah pencapaian tujuan untuk mencapai cita- cita  yang  akan  digapai  yaitu  visi  yang berbunyi  “Makassar  menuju  tertib kepemilikan  dan  pencatatan  sipil”, untuk  mencapai  hal  tesebut  perlu dibangun rencana strategi untu mewujudkan  impian  itu  menjadi  nyata. Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  rencana strategi  yang  dibangu  oleh  dinas keoendudukan  dan  catatan  sipil  untuk mencapai misi terbut adalah melakukan inovasi. Inovasi dipandang sebagai cara strategi untuk menjadikan sebuah organisasi  mampu  bersaing  di  era globalisasi  saat  ini.  Setiap  instansi  di kota Makassar dituntut untuk melakukan  terobosan-terobosan  untuk mendukung  Makassar  sebagai smart city . Langkah  yang  diambil  adalah menjadikan  Makassar  sebagai smart governance . Smart  Governance dapat diwujudkan dengan menciptakan inovasi-inovasi  dengan  memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini.
Hal  ini  sudah  diterapakan  oleh dinas  kependudukan  dan  catatan  sipil kota  Makassar  dengan  menciptakan inovasi-inovasi  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan  teknologi,  salah  satunya adalah  program  rindu  capil  ini.  Rindu capil  atau  antrian  online  ini  dianggap
menjadi  jawaban  atas  visi  yang  selama ini dijadikan sebagai cita-cita oleh dinas keoendukan  dan  catatan  sipil  kota Makassar.

## Kolaboratif
Aspek  terakhir  dari  implementasi adalah  pemerintahan  kolaboratif.  Kota pintar  membutuhkan  sistem  pintar untuk  meningkatkan  kolaborasi  antar departemen  dan  dengan  komunitas. “Tata  kelola  yang  cerdas  adalah adopsi yang meluas dari model tata kelola yang lebih berbasis komunitas dengan konektivitas  yang  lebih  besar  yang difasilitasi oleh teknologi baru” (Tapscott  &  Agnew,  1999:  37).  Oleh karena  itu, Smart  governance adalah kegiatan mengkoordinasikan komunikasi  untuk  mencapai  tujuan bersama  melalui  kolaborasi  (Willke, 2007:  10).  Aspek  kolboartif  menjadi indikator  yang  sangat  penting  untuk mewujudkan sebuah kota menjadi smart governance  untuk  dinobatkan  sebagai smart city .
Berdasarkan hasil penelitian mengenai
kolabarosi penulis menemukan  bahwa  strategi  ini  sudah dilaksanakan  secara  efektif  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Makassar dengan melakukan kolaborasi dengan dinas komunikasi dan
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
informatika  kota  Makassar.  Kolaborasi ini terlaksanaka karena adanya jaringan internet  yang  diberikan  oleh  pihak diskominfo kepada disdukcapil, kecepatan  jaringan  yang  diberikan  oleh server (diskominfo)  dianggap  sanggat baik  oleh  pihak  disdukcapil  karena kecepatan  jaringan  yang  dihasilkan mampu memberikan hasil yang memuaskan  ketika  program  rindu  capil ini  di  jalankan.  Kolaborasi  dari    pihak pemerintah  yaitu  dengan  PT.  Telkom dan  untuk  kolaborasi  dari  pihak  swasta yaitu  dari  Lintasarta,  meskipun  tidah berhubungan  secara  langsung  oleh pihak  disdukcapil  namun  berhubungan langsung dengaan pihak diskominfo.
Namun yang menjadi permasalahan  sehingga  kolaborasi  ini belum  efektif  dari  segala  aspek  adalah kolaborasi  anatara  disdukcapil  dan masyarakat  itu  sendiri,  hal  ini  karena partisipasi  masyarakat  terkait  program ini  masih  terbilang  rendah  karena berbagai  alasan  diantantanya    layanan berbasis  online ini  dinggap  terlalu  ribet dan masih banyaknya masyarakat gagap teknologi  dan  permasalahn  lainnya adalah  masih  terdapat  masyarakat  yang belum  memilki  hp  android  sehingga tidak  mampu  megaplikasikan  program tersebut.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi  implementasi Smart Governance di  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil kota  Makassar khussunya  pada  program  rindu  capil dalam  berbagai  aspek:  (1)  Legilasi merupakan  hal  yang  urgent  dalam melakukan  suatu  kebijakan  karena merupakan payung hukum yang mampu memprkuat  suatu  kebijakan,  namun legislasi  tidak  boleh  menjasikan  suatu organisasi kaku dalam mengambil suatu kebijakan.  (2)  Perubahan  kebijakan terhadap  pemberian  layanan  kepada masyarakat tidak memberikan pengaruh khusu kepada para pegawai di disdukcapil,  namun  yang  menjadi permasalahan  adalah  masyarakat  yang belum  mampu  menerima  perubahan tersebut.  (3)  Penggunaan  teknolgi  pada Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota  Makassar  sebagai  salah  satu instansi yang menerapkan smart governance dalam memberikan pelayanan  sudah  bisa  dikatakan  efektif, hal  ini  dibuktikakn  dengan  adanya program  rindu  capil  yang  merupakan sebuah  terobosan  untuk  mengurangi antrian  yang  begitu  panjang  pada  saat memberikan  pelayanan.  (4) Dalam aspek visi juga sudah terbilang efefktif, hal  ini  dapat  kita  lihat  dengan diluncurkannya  inovasi-inovasi  oleh
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota  Makassar  dengan  memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah program rindu capil ini. Rindu capil atau antrian online  ini  dianggap  menjadi  jawaban atas  visi  yang  selama  ini  dijadikan sebagai cita-cita oleh dinas kependukan dan  catatan  sipil  kota  Makassar.  (5) Dalam aspek kolabotarif belum sepenuhnya  dianggap  efektif  meskipun kerjasama  antata  organisasi  pemerintah dan  swasta  sudah  terjalin  namun partisipasi  masyarakat  terkait  program ini masih rendah.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih peneliti
kepada seluruh pihak yang berkontribusi pada penulisan artikel ini. Kepada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Makassar  sebagai lokus  utama  peneliti  yang  bersedia menerima  peneliti  untuk  mendapatkan informasi  mengenai Smart  Governance dan  Kepada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kota Makassar yang berkenan  menerima  peneliti  untuk mendapatkan  informasi  lebih  mengenai penelitian  ini  sehingga  peneliti  dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik.
REFERENSI
Alkandari,  A.,  Alnasheet,  M.,  & Alshekhly,  I.  F.  T.  (2012).  Smart cities: Survey. Journal of
Advanced  Computer  Science  and Technology Research , 2, 79–90. AMETIC.  (2013). Smart  Cities  2012 . Madrid, Spain: Leaders Comunicacion. Annisah, A. (2017). Usulan Perencanaan  Smart  City:  Smart Governance  Pemerintah  Daerah Kabupaten Mukomuko. Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal PenelitianTeknologi Informasi dan Komunikasi , 8(1), 59-80. Anthopoulos,  L.  G.,  &  Reddick,  C.  G.
(2016).  Smart  City  and  Smart Government. In  Proceedings  of the  25th  international  conference companion  on  world  wide  web WWW'16 (pp. 351–355).
Barrionuevo,  J.  M.,  Berrone,  P.,  &
Ricart, J.  E.  (2012). Smart  Cities, Sustainable Progress. IESE Insight, 14, 50–57. Batagan,  L.  (2011).  Smart  Cities  And Sustainability Models. Informatica  Economica ,  15,  80– 87.
Batty,  M.,  Axhausen,  K.  W.,  Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz,  M.,  Portugali,  Y.
(2012).  Smart cities  of the  future . European  Physical  Journa l,  214, 481–518.
Bolívar,  M.  P.  R.,  &  Meijer,  A.  J. (2016). Smart Governance: Using
a Literature Review and Empirical  Analysis  to  Build  a
Research  Model .  Social  Science
Computer  Review,  34(6),  673– 692.
Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P.
(2009).  Smart  cities  in  Europe. Proceedings  to  the  3rd  Central European Conference on Regional  Science,  Kosice,  Slovak Republic , 45–59.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Cohen,  B.  (2012). The  Top  10  Smart Cities On The Planet . https://www.fastcodesign.com/16 79127/the-top-10-smart-cities-on-
the-planet. Diakses 24 April 2016 Enceng,  dan  Anto  Hidayat.,  (2016).
Peningkatan Layanan Publik
Melalui  Smart  Governance  Dan Smart Mobility. FISIP Universitas Terbuka.
Giffinger,  R.,  &  Pichler-Milanovi´c,  N. (2007). Smart  cities:  Ranking  of European  medium-sized  cities . Centre  of  Regional  Science , Vienna University of Technology.
Giffinger,  R.,  Fertner,  C.,  Kramar,  H., Meijers, E., & Pichler-Milanovic´, N.  (2007 ).  Smart  cities:  Ranking of  European  medium-sized  cities. Vienna,  Austria.  Retrieved  from http://www.smart- cities.eu/download/ smart_cities_final_report.pdf. Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Ojo, A.
(2014).  Being  smart:  Emerging technologies and innovation in the public sector. Government Information Quarterly, 31 (supplement 1), I1–I8.
Hartina.  (2017). Smart  Governance (Studi  Kasus  Pada  Pelayanan Pendidikan Dasar  dan Menengah
Di  Kabupaten  Bone. Jurusan
Ilmu    Administrasi,    Fisipol Universitas Hasanuddin Kourtit,  K.,  Nijkamp, P., & Arribas,  D. (2012). Smart Cities In Perspective A Comparative European  Study  Bymeans  Of Self-Organizing Maps. Innovation: The European Journal of Social Science
Research , 25,229–246. Leydesdorff,  L.,  &  Deakin,  M.  (2011). Triple-Helix  Model  Of  Smart
Cities: A Neo-Evolutionary
Perspective. Journal  of  Urban
Technology , 18, 53–63.
Linders, D. (2012). From E- Government  To  We-Government:
Defining  A  Typology  For  Citizen Coproduction  In  The  Age  Of Social Media. Government Information  Quarterly ,  29,  446– 454. Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif  Administrasi  Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2) Mellouli,  S.,  Luna-Reyes,  L.  F.,  & Zhang, J. (2014). Smart government,  citizen  participation and open data . Information Polity , 19(1, 2), 1-4. Doi: https://doi.org/10.3233/IP- 140334. Odendaal,  N.  (2003).  Information  And
Communication  Technology  And
Local Governance: Understanding The Difference Between Cities In Developed And Emerging Economies. Computers, Environment  and  Urban  Systems , 27, 585–607.
Power,  A.  (1999,  July).  Poor  areas  and social exclusion. Paper Presented at the CASE/LSE Housing Seminar  on  „„Social  Exclusion and the Future of Cities.‟‟
Scytl.  (2015). Smart  Governance  For Smart Cities . Setiawan, H. (2013).
Metode Audit Tata Kelola
Teknologi.
Supangkat,S.H.2015.  Essay  Smart  City Devolopment  in  Indonesia  and Asian  Africa  Nations .  IEICE
Global Plaza No.78
Tapscott,  D.,  &  Agnew,  D.  (1999). Governance in the digital economy.  The  Importance  of Human  Development. Finance  & Development , 36, 34–37.
Tomor  Zsuzsanna,  Albert  Meijer,  Ank
Michels & Stan Geertman (2019). Smart Governance For
Sustainable  Cities:  Findings  from a  Systematic  Literature  Review. Journal of Urban Technology , 26:
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
4, 3-27, DOI: 10.1080 / 10630732.2019.1651178 Walravens,  N.  (2012).  Mobile  business and  the  smart  city:  Developing  a business  model  framework  to includepublic  design  parameters
for  mobile  city  services. Journal of Theoretical and Applied Electronic  Commerce  Research , 7, 121–135. Willke,  H.  (2007). Smart  Governance: Governing The Global Knowledge Society .  New  York,  NY:  Campus Verlag.
Winters,  J.  V.  (2011).  Why  Are  Smart Cities  Growing?  Who  Moves  and
Who  Stays. Journal  of  Regional Science , 51, 253–270.