Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4646/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Kebijakan PSBB di Kota Probolinggo Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/561/Kpts/013/2021 Tahun 2021
Imam Sucahyo 1 , Siti Nur Fadilah 2 , M. Hasan Akbar 3 , Ervito Setya Pratama 4 , M. Andrian P E 5 , M. Eko Danianto 6

## 123456Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-Universitas Panca Marga Probolinggo
Article Info Abstrak Article history: Accepted: 26 January 2023 Publish: 02 March 2023 Coronavirus disease (covid-19) has hit the whole world, including Indonesia. There have been efforts to break the chain of Covid-19 in various ways, one of which is called  Large- Scale  Social  Restrictions  (PSBB).  The  purpose  of  this  study  is  to measure  the conformity of regulations with the implementation of these regulations. The results of the study show that the implementation of Large-Scale Social Restrictions is sufficient to help control the  spread  of  the  co-19  chain.  The  focus  of  this  study  is  related  to  the  field  of education where there are still many problems experienced during learning. Keywords: Covid-19 PSBB Policy
Article Info Abstrak Article history: Diterima: 26 Januari 2023 Publish: 02 Maret 2023 Penyakit  coronavirus  (covid-19)  melanda  seluruh  dunia,  tanpa  terkecuali  Indonesia. Pemutusan mata rantai covid-19 telah diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya disebut  dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Tujuan  daripada kajian  ini, mengukur  kesesuaian  peraturan  dengan  implementasi  peraturan  tersebut.  Hasil  kajian menunjukkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar cukup membantu pengendalian persebaran mata rantai covid-19. Fokus kajian ini terkait bidang pendidikan dengan kondisi masih banyak problematika yang dialami.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Siti Nur Fadilah Universitas Panca Marga Probolinggo Email: dhiilove01@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Total  kematian  disebabkan  oleh  penyakit  coronavirus  sejak  April  2020  sejumlah  150.000 (seratus lima puluh ribu) serta ditetapkan lebih dari 200 negara dunia memiliki kasus yang sama seperti di kota Wuhan. China menjadi negara pertama yang terdampak penyakit coronavirus dan mulai  terjangkit  di  akhir  tahun  2019.  Belum  teridentifikasi  secara  gamblang  penyebab  awal penyakit  tersebut,  dengan  dampak  yang  disebabkan  sangat  serius  (World  Health  Organization, 2020).
Peristiwa langka ini sangat mengancam kehidupan manusia di segala aktivitas peradaban, yang persebarannya tanpa terkecuali di  seluruh dunia. Dipastikan WHO pada 11 Maret  2020, bahwa peristiwa ini dikukuhkan sebagai pandemi secara menyeluruh yang memaksa pemerintah setempat secepatnya  merekonstruksi  kebijakan-kebijakan  guna  memangkas  mata  rantai  persebaran  virus (Nurhayati & Halal, 2020).
Kondisi  kian  hari  semakin  tidak  membaik,  dampak  dari  persebaran  virus  ini  khususnya  di Indonesia.  Mendesak  pemerintah  pusat  memutuskan  bahwa  peristiwa  ini  sebagai  bencana  atau wabah  yang  perlu  diatasi  sesegera  mungkin,  guna  menghentikan  persebaranya  (Thorik,  2020). Berbagai hal upaya tengah digencarkan pemerintah sebagai proses pengurangan persebaran dan meminimalisir  dampak  buruk  yang  timbul  akibat  virus  ini.  Pemerintah  fokus  melakukan peningkatan pelayanan dari segi medis, tidak lain menambah kapasitas tenaga medis, kesediaan obat-obatan  penunjang,  serta  peralatan  penunjang  yang  berfungsi  sebagai  pemutus  mata  rantai persebaran virus. (Yunus & Rezki, 2020).
Sebagai upaya pemutus mata rantai persebaran virus, pemerintah menggagas suatu kebijakan akan pembatasan interaksi sosial diantara warga. Kebijakan ini disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB),  yang  merupakan  kebijakan  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kesehatan (Departemen Kesehatan) bertujuan untuk menangani peningkatan coronavirus. Kebijakan ini telah diatur dalam perundangan Indonesia yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.
Kebijakan  yang  berlaku  ini  berdasar  pada  Peraturan  Presiden  No.21  Tahun  2020  terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan koordinasi serta kerjasama diantara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai sentral segala kebijakan, terkait perihal teknis kebijakan yang akan diterapkan di daerah-daerah agar tepat dan tidak bertolak belakang dengna pemerintah pusat (Ristyawati, 2020).
Banyak dari warga yang merasa tertekan dengan adanya pembatasan sosial ini, terutama bagi kaum menengah kebawah yang notabene pekerjaan mereka berada di lapangan. Pembatasan ini terasa sangat memukul bagi warga, tidak lain aktivitas sosial yang setiap harinya dilakukan secara langsung,  kini  hal  tersebut  harus  dialihkan  melalui  sosial  media  yang  tersedia.  kondisi  yang mencekam ini memiliki tingkat krusial yang sangat tinggi, di tengah kondisi banyak warga yang terjangkit  dan  ditambah  dengan  pengehentian  mobilitas  warga,  dirasa  tingkat  kejahatan  juga semakin naik. Tidak lain disebabkan warga yang pekerjaan secara teknis lapangan tidak memiliki penghasilan  cukup  untuk  mencukupi  kebutuhan  yang  tiap  harinya  tidak  semakin  berkurang. Terpampang  kondisi  demikian  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berkoordinasi mensebarluaskan  informasi-informasi  yang  berguna  dalam  rangka  mengatasi  kepanikan  yang sedang terjadi di masyarakat sekitar (Yunus & Rezki, 2020)
Gambaran  daripada  ulasan  bab  sebelumnya  menjadikan  pengkaji  tertarik  memperdalam kebijakan seperti apakah yang tepat diimplementasikan di kondisi yang genting. Teori daripada kajian  ini  berdasar  pada  Meter  dan  Horn,  yang  mendeskripsikan  bahwa  suatu  kebijakan  yang dibuat pemerintah merupakan aktivitas daripada sekumpulan orang (organisasi public) merancang dan  menetapkan  suatu  kebijakan  guna  mencapai  tujuan  utama  dengna  ditetapkanya  keputusan sebelumnya, sebagai keputusan yang direalsasikan kedalam Tindakan yang nyata (Marwiyah dkk, 2021). Dasar pemilihan lokasi, pengkaji melihat bahwa Probolinggo sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki informasi penanganan penyakit coronavirus lebih terkendali daripada kota lain di Jawa Timur.

## 2. METODE PENELITIAN
Kajian ini memilih kualitatif deskriptif sebagai metode kajian. Kajian ini akan menggambarkan serta mendeskripsikan suatu objek dengan langsung sesuai kondisi yang terjadi. Dilakukan dengan pendekatan seperti dokumentasi dan observasi serta media lainya seperti berita

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dye (Islamy, 1994) mengungkapkan bahwa kebijakan public “whatever goverments choose to do  or  not  to  do”  yang  diartikan  sebagai  respon  pemerintah  terhadap  problematika  pubik  yang sedang terjadi. Anderson (2006), menyatakan sebagai tindakan badan dan pejabat public terhadap isu-isu public dengan mengadakan kebijakan dan atau mengembangkan kebijakan tersebut.
Pemerintah  Republik  Indonesia  memutuskan  putusan  penanganan  coronavirus  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020.  Perealisasian  putusan tersebut tepat di Jakarta pada 10 April 2020. Kondisi yang berubah-ubah menjadikan kebijakan- kebijakan yang dibuat sering terjadi pergantian.
Regulasi lain yang mengatur PSBB yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan penangan  Corona  Virus  Disease  2019.  Sedangkan  Pemerintah  Daerah  ditentukan  sendiri  tetap berdasar  peraturan  pemerintah  pusat  sebagai  acuan,  tak  terkecuali  Pemerintah  Daerah  Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Keputusan Gurbernur Jawa Timur Nomor 188/561/KPTS/013/2021 Tahun 2021.
Pembatasan  mobilitas  sosial  warga  dalam  aktivitas  sehari-hari  guna  menangani  persebaran virus  secara  menyeluruh  dalam  tingkatan  global.  Indikator  pengimplementasian  program  ini berfokus  pada  mobilitas  warga  di  beberapa  tempat  yang  memiliki  tingkat  kerumunan  tinggi. Normanlnya program pembatasan mobilitas warga ini berlangsung selama 14 hari terhitung dari munculnya  kasus  yang  terjangkit  virus  tersebut.  Hal  ini  tidak  lain  berlangsung  dalam  kegiatan belajar mengajar, sebab tingkat kerumunan yang ditimbulkan banyak dan berdasarkan pengamatan masa nya tergolong rentan.
Sekalipun  demikian  tidak  semua  sekolah  memutuskan  kegiatan  belajar  mengajar  anak-anak secara online. Masih  ditemukan  beberapa sekolah yang kegiatan belajar mengajar dilaksanakan tatap  langsung  tetapi  dengan  penerapan  protocol  Kesehatan  yang  ketat.  Pengimplementasian putusan  kebijakan  di  setiap  daerah  berbeda-beda,  dikarenakan  setiap  daerah  memiliki  otoritas sendiri bagi daerahnya dalam nenetapkan keputusan.
Putusan pemerintah mengenai pembelajaran efektif secara daring diberlakukan pada tanggal 16  Maret  2020,  yang  mulai  berlaku  efektif  di  daerah-daerah  provinsi.  Pada  realisasinya  tidak semua dapat  mengimbangi kebijakan yang telah dibuat tersebut,  dikarenakan di  daerah tertentu fasilitas  untuk  pembelajaran  secara  daring,  dimana  peralatan  yang  dibutuhkan  seperti  laptop, computer dan handphone belum tersedia.
Program  ini bagi sebagaian warga pedukuhan menjadi  dampak buruk, sebab kebisan warga yang dilakukan setiap harinya secara bebas kini sangat terbatas, hingga menimbulkan kepanikan mendadak (sudden panic). Disisi lain warga juga banyak yang mendukung adanya program ini, demi menuntaskan persebaran virus yang kian hari semakin meningkat. Tidak dipungkiri program ini juga sebagai suatu solusi yang paling berimbas yang disarankan pemeritah.

## 4. KESIMPULAN
Penerapan  PSBB  di  kota  Probolinggo  sesuai  hasil  rapat  penilaian  PSBB,  dengan memperhatikan  aspirasi  masyarakat  serta  aparat  penegak  hukum.  Meski  kesadaran  masyarakat cukup tinggi, ada juga kelompok atau beberapa orang yang tidak sadar. Karena penularan covid 19 masih berlangsung, ini harus menjadi perhatian. Serta terus menghimbau kepada masyarakat untuk  melakukan  social  distancing,  memakai  masker  dan  sering  mencuci  tangan  dalam  rangka penerapan  protokol  kesehatan.  Untuk  itu,  pemerintah  akan  memperketat  aturan  di  masyarakat, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan.
Hal  ini  guna  menekan  angka  positif  di  Kota  Probolingo.  di  Kelurahan  pilang  sendiri Pembatasan Skala Besar ini membuat membuat kepanikan dan keresahan di masyarakat saat awal kebijakannya  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Penurunan  pendapatan  masyarakat  yang  menurun drastis ditambah kebijakan kebijakan yang mengahruskan golongan masyarakat agar Stay Home ini sangat dirasakan salah satunya di bidang Pendidikan dan perekonomian. Masyarakat dituntut agar bisa membiasakan diri dalam situasi ini demi tercapainya tujuan negara terhadap penurunan kasus Covid 19 ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
“Arti PSBB yang Dibuat untuk Cegah Penyebaran Corona di Indonesia.” https://tirto.id/arti-psbb- yang-dibuatuntukcegah-penyebaran-corona-diindonesiaeMXT (accessed Nov. 12, 2021). D.  Herdiana,  A.  Negara,  S.  Tinggi,  I.  Administrasi,  (  Stia,  and  )  Cimahi,  “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  PEMBATASAN  SOSIAL  BERSKALA  BESAR  (PSBB)  SEBAGAI UPAYA  PENANGGULANGAN  CORONA  VIRUS  DISEASE  2019  (COVID-19),” DECISION: Jurnal Administrasi Publik, vol. 2, no. 2, Sep. 2020, doi: 0.23969/DECISION.V2I2.2978.
“Kementerian  Komunikasi dan  Informatika.” https://kominfo.go.id/content/detail/32189/usulan- psbb-bisa-jadi-solusi-covid-  19permenkes-no-9-aturtatacaranya/0/artikel_gpr  (accessed Des. 23, 2022).
“PPKM  Darurat,  Sejumlah  Jalan  di  Probolinggo  Ditutup,  Akses  ke  Situbondo  Dialihkan  ke
Jalur Utara - Tribunjatim.com.”
“Teori Kebijakan Publik Menurut Para Ahli - Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis 0813-3339-9825 (WA).” https://idtesis.com/teori-kebijakan-publikmenurut-para-ahli/ (accessed Nov. 25, 2021).
https://jatim.tribunnews.com/2021/07/08/ppkm-darurat-sejumlah-jalandiprobolinggoditutup- akseskesitubondodialihkan-ke-jalurutara (accessed Des. 22,2022).
R.  Naditya,  “Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan  Sampah  (Suatu  Studi  di  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  …,”  Jurnal Administrasi Publik, 2013.
R.  Segreto  et  al.,  “Should  we  discount  the  laboratory  origin  of  COVID-19?,”  Environmental Chemistry Letters, vol. 19, no. 4, pp. 2743–2757, Aug. 2021, doi: 10.1007/S10311-021- 01211-0.