## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.912-928 Muh Amir. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Muh. Amir 1 , Asriani 2 , La Ode Takdir 3
1,2, 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Correspondence author: muhammadamir_fisip@uho.ac.id Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to find out and explain the strategy of the UPTD Production Forest Management Unit (KPHP) Unit VI Muna Island in tackling Illegal Logging in West Muna Regency. Using qualitative methods, this research data was obtained from interviews and documentation studies with the determination of informants by purposive sampling and analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis methods.
The results showed that the strategy of KPHP Unit VI Muna Island in tackling illegal logging activities in West Muna Regency was fairly good where in the context of protecting forest areas, a system of collaboration with the community is carried out both preventively and repressively. Then there are patrol activities in forest areas, socialization to the community in order to educate the community about forestry law, and cross-agency cooperation. To support these activities, transportation facilities are provided in the form of two-wheeled and four-wheeled vehicles. In addition, the development of human resources is also carried out through education and training.

## Keywords: Illegal Logging; Government Strategy

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan strategi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Pulau Muna dalam mencegah Illegal Logging di Kabupaten Muna Barat. Menggunakan metode kualitatif, data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi dengan penentuan informan secara purposive sampling serta dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPHP Unit VI Pulau Muna dalam mencegah aktivitas pembalakan liar atau illegal logging di Kabupaten Muna Barat terbilang baik dimana dalam rangka perlindungan kawasan hutan dilakukan sistem kolaborasi bersama masyarakat baik secara preventif maupun represif. Kemudian terdapat kegiatan patroli pada kawasan hutan, sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai hukum perhutanan, dan kerjasama lintas instansi. Untuk menunjang aktivitas-aktivitas tersebut, disediakan sarana transportasi berupa kendaraan roda dua dan roda empat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
Kata Kunci: Illegal Logging; Strategi Pemerintah
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.912-928
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40

## PENDAHULUAN
Data kerusakan hutan di Indonesia terbilang masih bersifat simpang siur, sebagai akibat dan perbedaan persepsi dan kepentingan dalam mengungkapkan data tentang kerusakan hutan. Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan penyajian data mengenai laju deforestasi di Indonesia. Menurut perkiraan World Bank, laju deforestasi di Indonesia berkisar antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun dimana separuh dari deforestasi dilakukan oleh peladang berpindah. Sementara menurut FAO, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen.
Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan data kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.600.000 – 2.000.000 ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian
besar adalah penebangan liar atau illegal logging
( bemu.umm.ac.id,12/3/21 ). Mengenyampingkan perbedaan data tersebut, angka deforestasi per tahun di Indonesia sudah terbilang meresakan mengingat berbagai dampak yang telah dapat kita rasakan hingga hari ini.
Angka deforestasi di Sulawesi Tenggara sendiri terbilang menurun hingga 79% pada tahun 2018-2019 dengan jumlah deforestasi 6.557 ha dibandingkan pada tahun 2017-2018 yang mencapai 30.834 ha (Badan Pusat Statistik, 2020). Meski demikian, kasus-kasus illegal logging tetap marak terjadi di kawasan hutan-hutan Sulawesi Tenggara tak terkecuali pada masa-masa pandemi covid-19 saat ini. Kondisi pandemi ini justru membuat para pelaku illegal logging di hutan Sulawesi Tenggara semakin gencar dengan memanfaatkan kelengahan petugas.
Di Kabupaten Muna Barat sendiri, deforestasi pada kawasan hutan juga menjadi permasalahan yang kini perlu diperhatikan. Seperti pada kawasan DAS Tiworo yang mana dari hasil monitoring perubahan tutupan lahan DAS Tiworo sejak tahun 2010, 2015 dan 2020 dapat terlihat adanya deforestasi yang disebabkan aktifitas bertambahnya luas permukiman sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk. Ini terlihat dari luas tutupan lahan tahun 2010 seluas 705,85 ha, meningkat menjadi 813,35 ha ditahun 2015 dan menjadi 941,77 ha ditahun 2020.
Konversi lahan hutan menjadi pertanian lahan kering dan kebun campuran juga menjadi sebab terjadinya deforestasi dimana pada periode tahun 2010-2015, luas tutupan lahan hutan sekunder berkurang dan berubah menjadi kebun campuran seluas 599,23 ha dan pada periode tahun 2015-2020 seluas 310,26 ha. Tutupan lahan hutan sekunder juga dikonversi menjadi pertanian lahan kering seluas 39,77 ha pada

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.912-928 Muh Amir. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
periode tahun 2010-2015 dan 101,08 ha pada periode tahun 2015-2020 (Taufik, Mukaddas & Hasddin, 2021:267).
Untuk memberikan pehaman yang sama mengenai illegal logging, berikut diuraikan beberap konseptualisasi dan strategi pemerintah dalam penangannya. Tujuannya agar fokus kajian tulisan ini dapat membatasi ruang lingkup sesuai permasalahan yang terjadi di lokasi studi.
Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dampak pembalakan liar dapat berupa dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kerugian keuangan negara dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar tidak ada yang postif atau yang menguntungkan, kecuali pada pihak yang melakukan pembalakan liar atau pelaku pembalakan liar.
Secara umum illegal logging mengandung makna kegiaan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) katu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan (Eleanora, 2015:219-220).
Menurut Paring Waluyo (Sadino, 2011:45), illegal logging atau pembalakan liar merupakan tindakan-tindakan perlawanan hukum dengan melakukan pengrusakan hutang dengan sengaja tanpa mempertimbangkan dampak buruknya.
Bawono & Mashdurohatun (2011:593) menjelaskan adanya beberapa unsur yang terdapat dalam kasus kejahatan illegal logging, yakni diantaranya: adanya suatu aktivitas atau kegiatan, menebang kayu, pembelian kayu, berpotensi merusak alam, dan terdapat aturan hukum yang berlaku.
Berangkat dari beberapa pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Illegal Logging merupakan suatu kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa izin dari pihak berwenang sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
Praktik illegal logging telah mengantarkan sumber daya hutan antara ada dan tidak ada. Secara makro sedikitnya ada 6 faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik illegal logging, yaitu (1) krisis ekonomi; (2) perubahan tatanan politik; (3) lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum; (4) adanya kolusi, korupsi dan nepostisme; (5) lemahnya sistem harga kayu hasil tebang liar yang lebih murah; (6)Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar.
Faktor-faktor yang menyebabkan Illegal logging yaitu kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, ketersediaan lapangan kerja dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.912-928
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
faktor kemiskinan warga, lemahnya payung hukum sehingga pemerintah harus mampu membenahi agar kegiatan illegal logging tidak terjadi.
Upaya pemberantasan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh panitia. Adapun bentuk kewenangan yang dimiliki oleh penerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas, karena sekalipun Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi, tetap saja dalam hal penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pernyerahan kewenangan yang terbatas.
Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi didaerah dapat dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait baik undang-undang kehutanan maupun undang- undang pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemeberantasan pembalakan liar yang terjadi didaerah adalah sebagai berikut: (1) Pemberian izin, (2)Pembuatan peraturan daerah, (3)Pengawasan, (4) Bekerjasama dengan instansi terkait, (5) Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.
Pelaksanaan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, berikut kendala dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah: (a) Kewenangan yang terbatas, konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia, membuat Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan tidak dapat menjalankan sistem desentralisasi murni
Pada kondisi ini, pemerintah pusat dan daerah penting untuk menteapkan strategi bagaimana cara penaggulangan illegal logging yang tumbuh menggerogiti isi alam hutan Indonesia. Mengenai hal ini, konsetualisasi strategi menjadi penting untuk kita sama-sama pahami.
Konsep Strategi sendiri memiliki banyak sekali perbedaan yang dalam perkembangannya semakin banyak konsep yang diajukan dan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Jauch and Glueck (Suci, 2015:1) menyatakan bahwa strategi sebagai:
“unified, comprehensive, and integrated plan that relates the strategic adventeges of the firm to the challenges of the environment. It is design to the ensure that the basic objective of the are achieved through proper execution by the organization”, “rencana terpadu, komprehensif, dan terpadu yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan. Ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dasar tercapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”.
Sejalan dengan itu, Barry (Nazarudin, 2018:3) mengungkapkam bahwa strategi is a plan of what an organization intends to be in the future an how it will get there , “strategi adalah

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.912-928 Muh Amir. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
rencana tentang apa yang ingin dicapai suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (rute). Sedangkan untuk kondisi hari ini, sejak dimulainya masa pandemi covid-19 di Indonesia yakni pada awal tahun 2020, tercatat adanya beberapa temuan hasil kegiatan illegal logging diantaranya pada 17 April 2020, Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara menemukan puluhan batang kayu hasil illegal logging di kawasan Suaka Alam Margasatwa Tanjung Peropa Konawe Selatan (Harianto, 2020).
Kemudian dikawasan ini juga ditemukan hasil penebangan liar pohon jenis petai hutan pada tanggal 8 Juli 2020 (Marzuki, 2020). Selanjutnya menjelang akhir tahun yakni pada tanggal 3 Desember 2020, kembali ditemukan kasus illegal logging berupa batang kayu jati dengan total ukuran kurang lebih 76,5376 m 3 di kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Hutan Wasambua Kabupaten Buton Selatan ( gakkum.menlhk.go.id, 5/12/20 ).
Pada awal tahun 2021 sendiri, yakni pada 25 Februari 2021 Tim operasi gabungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (BPPHLHK) wilayah Sulawesi berhasil mengamankan sejumlah Kayu hasil Illegal logging berupa kayu jati olahan di jalan poros Baubau-Pasarwajo dan kemudian ada pula temuan kayu jati di Desa Bosoa, Kecamatan Batauga, Buton Selatan. ( beritasultra.id, 25/2/21 ).
Di kawasan hutan Kabupaten Muna Barat sendiri juga terjadi aktivitas illegal logging yang dilakukan oleh para oknum pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Seperti pada kasus tahun 2021, dimana ditemukan adanya oknum pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan lahan hutan lindung di Desa Sawerigadi Kabupaten Muna Barat dengan menjual secara sepihak sumber daya hutan lindung tanpa izin.
Mengetahui besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas illegal logging terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan maraknya kasus illegal logging di Sulawesi Tenggara, maka tentu saja diperlukan perhatian lebih khususnya dari pihak pemerintah dalam rangka mencegah kasus-kasus illegal logging di Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Muna Barat.
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Pulau Muna merupakan salah satu instansi UPTD yang berwenang dalam hal penanggulangan kasus-kasus illegal logging di Sulawesi Tenggara dengan wilayah administrasi yang mencakup tiga wilayah Kabupaten yakni diantaranya Kabupaten Muna seluas 49.819,04 ha, Kabupaten Muna Barat seluas 23.550,64 ha dan Kabupaten Buton Tengah seluas 472,61 ha sehingga luas keseluruhan adalah 73.842,30 Ha. Dimana aktivitas penggulangan illegal logging sudah menjadi program rutin dicanangkan dan dilaksanakan setiap tahunnya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.912-928
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
Fenomena tersebut menarik perhatian penulis untuk menelaah dan mengkaji secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul Strategi Pemerintah dalam Mencegah Illegal Logging di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.
Secara sistematis dan rinci untuk mengetahui strategi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Pulau Muna dalam mencegah Illegal Logging di Kabupaten Muna Barat. Penulis menggunakan strategi penanggulangan illegal logging berdasarkan teori dari Andrew J. Good Paster (Mufida, Timur, & Waluyo, 2020:124), yang menjelaskan adanya tiga elemen penting dari suatu strategi yakni meliputi Ends (sasaran, tujuan, objek, target), Ways (cara bertindak, konsep, metode) dan Means (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi).

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

## METODOLOGI
Metode penelitian kualitatif sebagimana dikemukakan oleh Maleong (2017) menjadi pilihan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif yang tersebut merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek yang diteliti seperti halnya perilaku, persepsi, motivasi serta berbagai tindakan lain secara holistic dan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Lain halnya dengan Maleong, Hendriyadi, et.al, (2019) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyidikan naturalistic untuk mencari pemahaman yang mendalam mengenai fenomena social secara alami.
STRATEGI KPHP UNIT VI Pulau Muna
Strategi KPHP UNIT VI Pulau Muna Elemen Strategi:
1. Sasaran/tujuan.
2. Cara bertindak/metode.
3. Sarana dan Prasarana.
Paster (Mufida, Timur, & Waluyo, 2020)
Penanggulangan Illegal Logging Kabupaten Muna Barat

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.912-928 Muh Amir. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang mempunyai keterkaitan dengan kajian ini antar lain Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang dan Kelompok Peternak Mendo Mulyo Desa Bismo. Sedangkan studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap catatan- catatan, literature, buku-buku dan laporan-laporan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun sumber kepustakaan dapat diperoleh dari jurnal, buku, hasil penelitian, dan sumber lain yang sesuai (Nugrahani, 2014).
Teknik analsis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation) , menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting) , pengerucutan (focusing) , penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) , dan transformasi data (transforming). Keempat komponen analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara simultan, artinya bahwa pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka sekaligus juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Pulau Muna terdiri dari wilayah pesisir dan wilayah daratan yang terletak di Pulau Muna. Secara georafis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Pulau Muna yang membentang dari arah utara ke selatan berada pada 04o36’5,59” LS hingga 05o14’58,99” LS dan dari 122o19’2,27” BT hingga 122o45’50,97” BT. Wilayah pengelolaannya mencakup Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Muna dengan 16 kecamatan dan 71 desa, Kabupaten Muna Barat dengan 13 kecamatan dan 42 desa dan Kabupaten Buton Tengah dengan 3 kecamatan dan 6 desa sehingga total keseluruhan adminstrasi adalah 33 kecamatan dan 119 desa/kelurahan. Sebaran wilayah pengelolaan KPHP Unit VI Pulau Muna dapat dilihat pada tabel 1.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.912-928
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
Tabel 1. Sebaran Wilayah Pengelolaan KPHP Unit VI Pulau Muna
No. Kabupaten Kecamatan Luas (Ha) (%) 1. Muna Tongkuno 19.696,99 26,674 Lasalepa 6.348,10 8,599 Napabalano 5.051,08 6,840 Watopute 4.376,12 5,926 Kabawo 3.764,07 5,098 Parigi 3.310,29 4,483 Bone 2.272,70 3,076 Batalaiworu 1.307,78 1,771 Lohia 402,11 0,545 Kontunaga 1.175,15 1,591 Katobu 567,21 0,768 Marobo 524,41 0,710 Duruka 396,79 0,537 Kabangka 340,78 0,461 Kontukowuna 224,44 0,304 2. Muna Barat Napano Kusambi 6.458,59 8,747 Kusambi 4.430,84 6,000 Lawa 2.976,55 4,310 Tiworo Utara 2.492,73 3,376 Barangka 1.885,36 2,553 Wadaga 1.452,70 1,967 Tiworo Kepulauan 1.001,69 1,357 Tiworo Tengah 983,46 1,332 Sawerigadi 707,77 0,959 Maginti 399,20 0,541 Kontukowuna 344,66 0,467 Kabangka 337,43 0,457 Tiworo Selatan 79,65 0,108 3. Buton Tengah Lakudo 424,52 0,575 GU 145,96 0,060 Mawasangka 2,14 0,003 Total 73.842,30 100.00
Sumber: Sumber: Arsip KPHP Unit VI Pulau Muna
Strategi Pemerintah dalam Mencegah Illegal logging di Kabupaten Muna Barat.
Isu-isu kehutanan khususnya illegal logging sesuai dengan amanat Undang-undang menjadi tanggung jawab Negara (Pemerintah) untuk mengurusnya. Dalam konteks pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Maka segala macam isu kehutanan yang muncul akan bersentuhan dengan KPH.
KPHP Unit VI Pulau Muna merupakan Institusi Tapak yang memiliki peran startegis menjaga dan mengelola wilayah kawasan hutan tersebut. Sebab jika tidak ada institusi di

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.912-928 Muh Amir. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
tingkat tapak, maka kawasan hutan tersebut tidak ada yang menjaga sekaligus mengelola, kondisi demikian akan mengakibatkan wilayah tersebut rawan akan kegiatan-kegiatan illegal (misalnya penebangan liar, perambahan, kebakaran hutan).
Berikut penulis paparkan hasil penelitian mengenai strategi yang digunakan oleh KPHP Unit VI Pulau Muna dalam mencegah aktivitas illegal logging di kabupaten Muna Barat.
Penetapan tujuan merupakan proses memutuskan apa yang ingin dicapai. Dimana dalam prosesnya melibatkan pengembangan rencana tindakan, dengan tujuan yang lebih kecil dipecah menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, untuk memandu mencapai tujuan tersebut.
Dalam hal ini apa saja sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh instansi UPTD KPHP UNIT VI Pulau Muna dalam strategi penanggulangan illegal logging di Kabupaten Muna Barat. KPHP Unit VI Pulau Muna dalam upaya penanggulangan illegal logging mengacu pada UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana disebutkan dalam pasal 3, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:
a) Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelakuperusakan hutan;
b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
d) Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Sehingg, terdapat dua hal penting dalam tujuan strategi KPHP Unit VI Pulau Muna dalam mencegah kasus illegal logging di Kabupaten Muna Barat yakni tujuan preventif dan represif. Hal ini diungkapkan oleh bersama Bapak Muh. Kadir selaku Seksi Perlindungan, Konservasi SDA Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat:
"Dalam strategi mencegah illegal logging ini, setidaknya ada dua hal yang menjadi tujuan penting yakni pencegahan yang termasuk aktivitas preventif dan tindak hukum sebagai bentuk represif.' (Wawancara, 20 Januari 2022).
Dari wawancara tersebut diketahui bahwa tujuan preventif disini meliputi aktivitas pencegahan pembalakan liar (illegal logging) dimana pencegahan yang dimaksud merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar. Sementara tujuan represif merupakan upaya KPHP Unit VI Pulau Muna dalam memberikan tindakan hukum kepada para pelaku praktek pembalakan liar di Kabupaten Muna Barat.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.912-928
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40

## Metode Strategi Penanggulangan Illegal logging
Metode tidak kalah penting perannya didalam sebuah strategi organisasi. Dengan adanya metode yang digunakan, maka organisasi tersebut akan lebih mudah dan teratur dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Metode merupakan tata cara bertindak yang disusun secara sistematis dan strategis dalam menjalankan strategi.
Rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah ditetapkan. Dengan demikian akan lebih mudah dalam mencapai tujuanya serta akan lebih terstruktur dan rapih karena memiliki metode dalam strategi organisasi nya.
Dalam hal ini apa saja metode yang digunakan oleh UPTD KPHP UNIT VI Pulau Muna untuk melaksanakan strategi penanggulangan illegal logging di Kabupaten Muna Barat. Dari proses wawancara bersama Bapak Muh. Kadir selaku Seksi Perlindungan, Konservasi SDA Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, Beliau mengungkapkan:
"Mengenai jenis metode yang kami digunakan, patroli rutin masih menjadi metode yang paling efektif dalam mencegah aktivitas pembalakan liar. Selain itu, sosialisasi juga terus dilakukan ditengah masyarakat sebagai bentuk kemitraan bersama masyarakat" (Wawancara, 17 Januari 2022).
Sejalan dengan itu, Bapak Anwar Wahid selaku Polisi Kehutanan mengungkapkan:
"Patroli menjadi metode utama kami, dimana melalui kegiatan patroli akan lebih efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku illegal logging." (Wawancara, 20 Januari 2022).
Wawancara bersama Bapak Sanuddin selaku Penyuluh Kehutanan beliau menuturkan:
"Selain patroli, sosialisasi juga penting dilakukan ditengah masyarakat. Dimana kami melaksanakan sosialisi secara masif agar masyarakat dapat memahami pentingnya penanggulangan illegal logging demi kelestarian hutan kita." (Wawancara, 19 Januari 2022).
Dari beberapa hasil wawancara tersebut diketahui bahwa setidaknya terdapat tiga metode yang digunakan oleh KPHP Unit VI Pulau Muna dalam mencegah aktivitas illegal logging di kabupaten Muna Barat yakni aktivitas patroli lapangan, sosialisasi illegal logging, dan kerjasama lintas instansi.

## 1. Patroli lapangan.
Patroli lapangan pada kawasan hutan dilakukan guna mencegah adanya berbagai kejahatan kehutanan khususnya perambahan dan penebangan hutan/pencurian kayu pada kawasan hutan. Patroli pada kawasan hutan dilaksanakan secara rutin untuk

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.912-928 Muh Amir. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
memeriksa data hutan di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berada didi Kabupaten Muna Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan. Dalam Permenpan RB No. 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan disebutkan bahwa Polisi Kehutanan (Polhut) memiliki sejumlah unsur kegiatan diantaranya:
1. Perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
a. Perencanaan program; dan
b. Penyusunan rancangan strategi kegiatan.
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, meliputi:
a. Pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan preventif dan tindakan represif.
b. Pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan.
3. Pengembangan teknis perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yakni penyusunan sistem kepolisian kehutanan; dan
4. Pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, meliputi:
a. Pemantauan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; dan
b. Evaluasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
Sementara Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permenpan RB No. 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan , Penyuluh Kehutanan memiliki sejumlah unsur kegiatan yang meliputi:
1. Kegiatan persiapan Penyuluhan Kehutanan meliputi:
a. Pengumpulan data Programa Penyuluhan Kehutanan;
b. Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan; dan
c. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan.
2. Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan meliputi:
a. Penyusunan materi Penyuluhan Kehutanan;
b. Penerapan metode penyuluhan berdasarkan tujuan;
c. Konsultasi Penyuluhan Kehutanan; dan
d. Fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan.
3. Kegiatan pengembangan Penyuluhan Kehutanan meliputi:
a. Pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan; dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.912-928
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
b. Penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan evaluasi Penyuluhan Kehutanan.
4. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan, meliputi:
a. Pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan; dan
b. Penyusunan pelaporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan.
Dalam wawancara bersama Bapak Abidin Rahakbaw selaku Polisi Kehutanan, beliau mengungkapkan:
"Proses patroli dilapangan menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat, dimana jalur yang dilalui berupa jalan setapak yang sering digunakan masyarakat ketika memasuki kawasan hutan." (Wawancara, 19 Januari 2022).
Dari hasil wawancara tersebut diketahui metode yang digunakan dalam patroli lapangan ini dengan menyusuri jalan setapak yang menjadi jalan yang dilalui masyarakat dan mengitari kawasan. Pelaksana terdiri dari 1 tim berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 orang dari KPHP Unit VI Pulau Muna (Polisi Kehutanan dan Penyuluh) dan 3 orang masyarakat mitra polhut.
Tercatat SDM Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan di KPHP Unit VI Pulau Muna berjumlah 25 Orang yang terbagi atas 10 Orang PNS dan 15 Orang Pegawai Non-PNS. Kemudian SDM Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan berjumlah 15 Orang.
Selain diadakan pendataan mengenai data lokasi temuan yang berpotensi sebagai jalur- jalur illegal logging seperti jalur yang dapat dilalui kendaraan roda empat. Temuan tersebut langsung didokumentasikan dan dicatat serta dipetakan sebagai bagian dari peta kerawanan pelanggaran bidang kehutanan.
Aktivitas pemetaan kerawanan tersebut selain sebagai bentuk identifikasi potensi kerawanan pelanggaran kehutanan, juga menjadi bahan rujukan dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan hutan mencegah adanya aktivitas illegal logging di kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Kabupaten Muna Barat.

## 2. Sosialisasi Illegal logging.
Pengungkapan aktivitas pembalakan liar (illegal logging) sebagian besar didahului laporan dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masyarakat adat atau lokal punya peran penting dalam memantau legalitas pemanfaatan dan pengolahan kayu hasil hutan. Mereka berada paling dekat dengan tempat kejadian, sekaligus menerima dampak terberat dari penebangan ilegal ini.
Dalam wawancara bersama Bapak La Ode Pombara selaku Penyuluh Kehutanan, Beliau mengungkapkan:
"Pemberdayaan masyarakat tentu sangat penting untuk dilakukan, dimana melalui kerjasama yang baik kepada masyarakat maka akan mempermudah proses pengawasan aktivitas illegal logging yang mungkin saja luput dari hasil patroli kami. " (Wawancara, 20 Januari 2022).

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.912-928 Muh Amir. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa alasan utama diadakannya sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat untuk memberantas aktivitas ilegal. Dimana masyarakat dapat membantu petugas dalam menemukan aktivitas- aktivitas illegal logging pada kawasan hutan.
Usaha konservasi sumber daya alam (SDA) hayati dan ekosistemnya merupakanpengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijakasana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara danmenigkatkan kualitas keseragamannya dan nilainya. Oleh karena itu, perlu dikelolah dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat baik masa kini maupun masa depan.
Berdasarkan sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.
Peran serta masyarakat akan diarahkan dan digerakan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil. Menurut UU No 5 Tahun 1990 pasal 5, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam konservasi SDA hayati dan ekosistemnya perhitungan penyangga sistem kehidupan, pengawetan jenis keanekaragaman tumbuhan dan satwa Keterlibatan masyarakat dilingkungan kawasan hutan dalam pemantauan itu tidak hanya jadi informan, juga memonitor, investigasi, dan membuat laporan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai mitra pengelolaan hutan.
Sebagaimana diketahui bahwa terdapat batasan-batasan dalam ketentuan perbuatan perusakan hutan (Pasal 11 UU No. 18/2013) yakni diantaranya:
a. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
b. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
c. Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
d. Masyarakat yang bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.912-928
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
e. Ketentuan mengenai penerbangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan pengetahuan mengenai hukum-hukum berkaitan dengan pembalakan liar (illegal logging) agar kedepannya masyarakat sebagai Mitra pengelolaan hutan dapat mencermati jenis-jenis pelanggaran atau tindakan hukum yang terjadi di kawasan hutan Kabupaten Muna Barat.

## 3. Kerjasama Lintas Instansi.
Melakukan kerjasama lintas instansi menjadi metode yang penting dilakukan oleh KPHP Unit VI Pulau Muna. Dimana melalui kerjasama tersebut akan menciptakan sinergi antar berbagai instansi untuk bersama-sama membangun mekanisme pencegahan illegal logging yang lebih efektif.
Seperti pada tahun 2021 kemarin, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2021 KPHP Unit VI Pulau Muna meneken kesepakatan kerjasama bersama tiga lembaga lainnya yakni Pemerintah Kabupaten Muna, Kodim 1416 Muna dan Polres Muna.
Kesepakatan kerja sama tersebut dilatarbelakangi dari berkurangnya luas dan fungsi hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung akibat pembalakan liar (illegal logging) dan pembukaan perkebunan. Sehingga diperlukan upaya konkret agar tidak menimbulkan krisis sosial dan lingkungan kedepannya.

## 4. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Illegal logging.
Tujuan merupakan hasil akhir, yang menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalanan tugas yang digeluti. Maka, untuk mewujudkannya perlu melibatkan sumber daya organisasi secara efektif pada tiap tingkatan manajemen.
Oleh karena itu, alokasi sumber daya sangat diperlukan dimana terdapat proses keputusan atau pemilihan di mana organisasi mengidentifikasi sumber daya apa yang tersedia, dan untuk proses produksi dan distribusi apa mereka disediakan untuk menunjang aktivitas.
Dalam hal ini apa saja jenis sumber daya yang diperlukan oleh UPTD KPHP Unit VI Pulau Muna baik berupa sarana dan prasarana, sumber daya, kekuatan dan potensi yang diperlukan untuk mendukung aktivitas penanggulangan illegal logging di Kabupaten Muna Barat.
Dari hasil wawancara bersama Bapak Muh. Kadir selaku Seksi Perlindungan, Konservasi SDA Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, Beliau mengungkapkan:

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.912-928 Muh Amir. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
"Ketersediaan sumber daya memang sangat diperlukan, dalam hal ini kami melakukan proyeksi kapasitas internal yang tidak lepas dari kondisi dan keberadaan sumber daya yang dimiliki KPH diantaranya sumber daya manusia dan sarana prasana yang diperlukan. Kemampuan/mutu SDM KPH dapat dipersiapkan dengan kegiatan kursus, diklat, magang, studi banding, seminar dan lain sebagainya. Sementara itu guna menunjang strategi penanggulangan illegal logging dilapangan khususnya disediakan beberapa fasilitas penunjang diantaranya alat komunikasi dan alat transportasi baik roda dua maupun roda empat." (Wawancara, 17 Januari 2022).
Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penanggulangan illegal logging di Kabupaten Muna Barat, KPHP Unit VI Pulau Muna menyediakan sejumlah fasilitas penting bagi para petugas lapangan seperti alat komunikasi dan transportasi.
Selain itu, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta integritas para petugas KPHP Unit VI Pulau Muna dalam menjalankan tugasnya, maka secara berkala diadakan pelatihan-pelatihan yakni diantaranya Diklat Warganis PHPL, Diklat Pengelolaan Keuangan, Diklat Pendampingan Masyarakat, Diklat Administrasi Kearsipan, Diklat Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Hutan dan RPHJP, dan Diklat Keahlian Kepala RPH.
Dalam hal pendanaan, anggaran pembangunan KPH telah diatur dalam PP. No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Pasal 10 poin 1 dan 2 disebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Oleh karenanya, agar pelaksanaan KPH berjalan dengan baik sesuai target capaian dalam visi dan misi maka perlu mendapat dukungan pendanaan yang kuat.
Sumber pendanaan KPHP Unit VI Pulau Muna berasal dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, DAK (Dana Alokasi Khusus) serta dana dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Potensi penggalian sumber pendanaan yang bukan berasal dari APBN dan APBD akan diupayakan melalui pengembangan kerjasama dengan pihak swasta, lembaga donor, LSM maupun perguruan tinggi.
Dalam proses realisasi pencapaian pendanaan maka, KPHP Unit VI Pulau Muna akan lebih pro aktif untuk mendapatkan dukungan dana melalui beberapa upaya kegiatan berupa penyusunan rencana anggaran yang dilakukan secara terpadu dengan pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten, KPHP Unit VI Pulau Muna akan membuat proposal yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang ingin berdonasi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.912-928
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dari penulisan ini adalah strategi KPHP Unit VI Pulau Muna dalam mencegah aktivitas pembalakan liar atau illegal logging di Kabupaten Muna Barat terbilang baik dimana dalam rangka perlindungan kawasan hutan dilakukan sistem kolaborasi bersama masyarakat baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (kontrol).
Kemudian terdapat kegiatan patroli pada kawasan hutan, sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai hukum perhutanan, dan kerjasama lintas instansi. Untuk menunjang aktivitas-aktivitas tersebut, disediakan sarana transportasi berupa kendaraan roda dua dan roda empat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

## REFERENSI
Books with an autho r (Buku dengan penulis):
Ahadiat, Ayi. (2010). Manajemen Strategik: Tinjauan Teoritikal Multiperspektif, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). Metode Penelitian Kualitatif,
Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
Nain, Umar. (2017). Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Surakarta: Cakra Books.
Nazarudin, Mgs. H. (2018). Manajemen Strategik, Palembang: NoerFikri Offset.
Sadino. (2011). Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging), Jakarta: Kemenkumham RI.
Suci, Rahayu Puji. (2015). Esensi Manajemen Strategi, Sidoarjo: Zifatama Publisher.
Journal articles (artikel jurnal):
Bawono, Bambang Tri dan Anis Mashdurohatun. (2011). Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Volume 116 No. 2.
Eleanora, Fransiska Novita. (2015). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 3 No. 2.
Hamrun, dkk. (2019). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government di Kabupaten Muna, Volume 18 No. 2
Kumara, Dedek. (2018). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan, Volume 2 No. 1.

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.912-928 Muh Amir. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130
Mufida, Saleha, Cempaka Timur, Surryanto Djoko Waluyo. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi, Volume 1 No.
2.
Taufik, Jamal Mukaddas dan Hasddin. (2021). Tingkat Perubahan Tutupan Lahan (Deforestasi) di DAS Tiworo Kab. Muna Barat, Vol. 7 No. 2.

## Dokumen dan perundang-undangan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

## World Wide Web:
Badan Pusat Statistik. (2020). Angka Deforestasi Netto Indonesia didalam dan diluar Kawasan Hutan Tahun 2013-2019, diakses dari https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto- indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2019-ha-th-.html, pada
tanggal 21 September 2021, pukul 18:10 WITA.
BEM UMM. (2021). International Day of Forests 2021, diakses dari https://bemu. umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html, pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 10:43 WITA.
Beritasultra. (2021). BPPHLHK Sultra Amankan Sejumlah Kayu Illegal Logging, diakses dari https://beritasultra.id/bpphlhk-sultra-amankan-sejumlah-kayu-illegal-logging, pada tanggal 23 Agustus 2021, pukul 13:00 WITA.
Marzuki, Kastolani. (2020). Pembalakan Liar Marak di Konawe Selatan, BKSDA Temukan Perahu dan Balok Kayu, diakses dari https://regional.inews.id /berita/pembalakan- liar-marak-di-konawe-selatan-bksda-temukan-perahu-dan-balok-kayu, pada tanggal 23 Agustus 2021, pukul 15:23 WITA.
Harianto, Muhammad. (2020). BKSDA Sultra Temukan Puluhan Batang Kayu Hasil "Illegal Logging", diakses dari https://www.antaranews.com/berita /1426853/bksda-sultra- temukan-puluhan-batang-kayu-hasil-illegal-logging, pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 19:00 WITA.
Saiyar, Octa Dandy. 2020. Kasus Illegal Logging di Hutan Wasambua dengan Tersangka Ap Segera disidangkan, diakses dari http://gakkum.menlhk.go.id/infopublik /detail/222, pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 17:00 WITA.