## Cryptocurrency: Catatan Dari Tiga Perspektif
Arzam, Muhammad Fauzi, Helfenta, Musdizal
Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

## Article history:
Received   : 2023-08-11 Accepted  : 2023-10-27 Published : 2023-12-21
Author’s email: arzamzain_46@gmail.com, mf0093391@gmail.com, helfenta@gmail.com, musdizal8@gmail.com,

## Abstract
This study aims to analyze the characteristics of cryptocurrency based on three perspectives: “economic, legal and sharia”. To answer this goal,  our  research  utilizes  a  qualitative  approach  with  a  type  of literature review research. Data was collected from secondary sources in the form of literature with literature analysis following the steps; material collection, descriptive, discussion, and material evaluation. From  an  economic  perspective,  cryptocurrency  can  be  called  a currency, because it fulfills the function of currency, but has not fully fulfilled the current successful currency, due to the problem of high price volatility. From a legal perspective, cryptocurrency does not meet the criteria as a currency, because currency refers to units of account and  medium  of  exchange  issued  and  exclusively  dominated  by monetary authorities and related to sovereign power where the value and credibility of a country's currency is determined. From a sharia perspective, cryptocurrency can be considered as a property (Maal), because of desire and storage. However, it cannot be considered as a currency  in  sharia,  because  it  does  not  fulfill  a  monetary  value (Thamaniyyah),  such  as  fulfilling  a  stand-alone  value  standard function and therefore still requires a fiat currency value to determine the value of cryptocurrency, but as a function of the unit of account cryptocurrency fulfills this function Keywords: Cryptocurrency ; Currency;  Cryptocurrency  In
Economic  Perspective ; Cryptocurrency  In  Law  Perspective; Cryptocurrency In Sharia Perspective; Islamic Economics

## Pendahuluan
Cryptocurrency adalah  jenis  mata  uang  digital  inovatif  dan  tidak  dikeluarkan  oleh otoritas  pusat  mana  pun  (terdesentralisasi),  karena  menggunakan  teknik  kode  rahasia ( Cryptogrhapy )  dengan  menggunakan  protokol  enkripsi  untuk  mengidentifikasi  dan memverifikasi transaksi. Transaksi tersebut transparan, menyimpan secara publik setiap rincian transaksi dalam  buku besar terdistribusi (rantai blok / Blockchain ), tapi identitas bagi  pengguna  yang  terlibat  tetap  anonim. 1 Cryptocurrency semakin  menjadi  popular  di seluruh  dunia.  Hal  ini  terlihat,  kapitalisasi  pasar Cryptocurrency global  bernilai  lebih  dari USD 800 miliar pada tahun 2022. Untuk ukuran pasar Cryptocurrency global bernilai USD
1 Pengertian  diatas,  penulis  simpul  dari  sejumlah  literatur,  seperti “ Merriam-Webster.com  Dictionary  (n.d), Cambridge English Dictionary (n.d), Oxford Dictionaries (n.d), dan Collins English Dictionary (n.d) ”.
4.67  miliar  pada  tahun  2022  dan  diperkirakan  akan  berkembang  pada  tingkat pertumbuhan tahunan gabungan ( Compound Annual Growth Rate /CAGR) sebesar 12,5% dari tahun 2023 hingga 2030 (Grandviewresearch.com, n.d). Selanjutnya, pada akhir tahun 2022 Cryptocurrency sudah  diperdiksi  lebih  kurang  mencapai  1  miliar  pengguna (Crypto.com,  2022).  Selain  itu,  ada  bukti  menarik Cryptocurrency diminati  oleh  banyak perusahaan (bisnis) yang menerimanya sebagai alat tukar, dimana pada tahun 2021 tercatat 18.000 bisnis yang menerimanya, seperti bisnis terkenal Microsoft , Paypal , Overstock , Tesla , Starbucks , Whole Foods , Newegg , Twitch , CheapAir , dll (Triple A, 2021). Bisnis-bisnis tersebut, berbeda-beda  dalam  menerimanya  sebagai  alat  tukar,  seperti  membayar  penginapan, belanja, olahraga, transportasi, dan kafe/makanan (Merchant Machine, 2022).
Cryptocurrency telah mengundang perhatian dan diskusi dari banyak pihak. Berbagai diskusi  yang  dipublish  dalam  catatan,  seperti  dari  pemerintah,  sarjana  keuangan  dan ekonom  konvensional,  dan  bahkan  otoritas  agama  Islam  dan  sarjana  keuangan  dan ekonom  Islam  juga  memberikan  catatan  atas  realitas  fenomena  tersebut.  Ada  banyak catatan  yang  termuat  terhadap Cryptocurrency ,  seperti  pada  masalah  fundamental  dasar fungsi uang/mata uang, karena Cryptocurrency terkait masalah volatilitas harga yang dapat menimbulkan bubble dan dapat berdampak pada stabilisasi sistem keuangan (Alam et al, 2019;  Mohamed  &  Ali  2019;  2022;  Kaleem  2021;  Yuneline,  2019;  Yermack,  2015). Selanjutnya,  banyak  negara  menolak Cryptocurrency sebagai  mata  uang,  karena  terkait masalah hukumnya (Chohan, 2017; Fauzi et al, 2022; Shovkhalov & Idrisov, 2021). Selain itu,  dari  dunia  Islam,  dimana  masih  terjadi  perdebatan  dari otoritas  agama  dan  sarjana syariah terhadap Cryptocurrency , ada yang membolehkan (halal), ada yang melarang (haram), serta ada yang abstain ( Mamnoo' ). Secara garis besar perdabatan itu, misalnya isu seputaran properti ( Maal ) dan uang/mata uang, isu publisitas negatif, isu spekulatif ( Gharar ), dan isu risiko yang mungkin dihadapi Cryptocurrency (Alaraby, 2017; 2018; Al-Haddad, 2018; Bakar, 2018; Themajlis.info 2018; Bakar 2017; 2018a; 2018b; Light Upon Light Blog.com, n.d; MUI, 2021; SHARIASOURCE, 2019; Wifaqul Ulama, n.d).
Dari situ sangat penting menggali lebih mendalam terkait karakteristik Cryptocurrency dari berbagai catatan di atas. Menggali karakteristiknya justru akan terlihat benang merah dalam menyaksikan perkembangan baru ini, yang membuat dunia memikirkan realitasnya. Mungkin  berbagai  catatan  dari  banyak  pihak  telah  memberi  pandangan  dan  putusan terhadap  karaktersitik Cryptocurrency yang  dihadapkan  dari  berbagi  persprktif.  Namun dalam penelitian ini, tidak untuk menjadi sebuah putusan. Melainkan upaya untuk lebih merangsang  diskusi  tentang  topik  yang  muncul.  Oleh  karena  peneletian  ini  bertujuan
untuk  menganalisis  karakteristik Cryptocurrency dari  tiga  perspektif,  yaitu  perspektif ekonomi, perspektif hukum dan perspektif syariah.
Penelitian  ini  disusun  menjadi  empat  bagian.  Bagian  kedua  setelah  pendahuluan menjelaskan  secara  singkat  metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini. Bagian  ketiga  menganalisis  dan  membahas  tentang  penemuan Cryptocurrency dari  tiga perspektif ekonomi, perspektif hukum dan syariah. Bagian keempat menyimpulkan dan memberikan saran untuk studi masa depan.

## Metode
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian adalah penelitian Litertaur  Review .  Data  penelitian  bersumber  dari  data  skunder  berupa  literatur  yang diperoleh  dari  buku,  buku  bab,  artikel  jurnal,  makalah  konferensi,  kertas  kerja,  dan laporan-laporan yang membahas Cryptocurrency . Sumber literatur yang kredibel dijadikan sasaran,  karena  kredibilitas  sumber  literatur  dinilai  dari  fakta  bahwa  ia  diproduksi  oleh sejumlah sarjana dan ahli terkemuka. Analisis literatur mengikuti langkah-langkah, seperti pengumpulan materi, deskripsi, diskusi, dan evaluasi materi.

## Hasil dan Pembahasan

## Overview Cryptocurrency
Dalam  (Merriam-Webster.com  Dictionary,  n.d)  menjelaskan  bahwa Cryptocurrency berasal  dari  dua  kata,  yaitu  “ Cryptogrhapy :  Kode  Rahasia”,  dan  “ Currency ;  Mata  Uang”.
(Cambridge English Dictionary, n.d) mendefisikan Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang diproduksi oleh jaringan publik, bukan pemerintah mana pun, yang menggunakan kriptografi  untuk  memastikan  pembayaran  dikirim  dan  diterima  dengan  aman.  Dari Oxford Dictionaries (n.d) mendefinisikan Cryptocurrency sebagai mata uang digital, di mana teknik enkripsi digunakan untuk mengatur pembuatan unit mata uang dan memverifikasi transfer  dana,  beroperasi  secara  independen  dari  bank  sentral.  Dari  Collins  English Dictionary  (n.d)  mendefinsikan Cryptocurrency sebagai  media  pertukaran  digital terdesentralisasi yang dibuat, diatur, dan ditukar menggunakan kriptografi dan (biasanya) perangkat lunak open source.
Dengan  demikian, Cryptocurrency adalah  jenis  mata  uang  digital  inovatif  dan  tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat mana pun (terdesentralisasi), karena menggunakan teknik kode  rahasia  ( Cryptogrhapy )  dengan  menggunakan  protokol  enkripsi  untuk mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi. Transaksi tersebut transparan, menyimpan secara  publik  setiap  rincian  transaksi  dalam  buku  besar  terdistribusi  (rantai  blok  / Blockchain ), tapi identitas bagi pengguna yang terlibat tetap anonim.
Dari definisi di atas, tampak bagaimana karakteristik dan keguanaan Cryptocurrency . Dalam  hal  ini,  hampir  semua Cryptocurrency memiliki  karakteristik  yang  sama  untuk diklasifikasikan, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Karakteristik Cryptocurrency No Karateristik Keterangan 1 Digital Cryptocurrency diartikan sebagai mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer. Cryptocurrency tidak  hadir  dalam  bentuk  fisik  yang  biasanya  kita gunakan. 2 Terdesentralisasi Transaksi  uang  umumnya  selalu  melibatkan  pihak  yang  menengahi  tiap transaksi, seperti bank. Namun, pada dunia Cryptocurrency tidak terdapat bank atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang yang mereka miliki. 3 Peer-to-Peer (P2P) Cryptocurrency digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lain secara online 4 Anonim Transaksi Crypto bersifat  anonym,  karena  tidak  ada  informasi  pribadi  yang dibagikan.  Siapa  pun  dapat  membuka  dompet,  tidak  memerlukan  ID,  dan memiliki  tingkat  anonimitas  yang  bervariasi  bergantung  pada  token  mana yang anda  gunakan.  Tidak  ada  peraturan  tentang  siapa  yang  dapat  memiliki atau menggunakan mata uang kripto 5 Terenkripsi Tiap  pengguna  tentu  memiliki  kode  tersendiri  untuk  bertransaksi  dengan Cryptocurrency .  Setiap  melakukan  transaksi,  pengguna  tidak  dapat  melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa. Tidak ada pula nama asli yang muncul di  setiap transaksi Cryptocurrency .  Selebihnya,  tidak  ada  pula  aturan  mengenai siapa yang dapat menggunakan Cryptocurrency dan digunakan untuk apa 6 Tidak dapat diubah Transaksi Crypto tidak dapat diubah/dibatalkan, artinya setelah Crypto dikirim dan  jaringan  telah  mengonfirmasinya,  pengguna  tidak  dapat  mengambilnya kembali. 7 Global Sehubungan dengan sifat Cryptocurrency yang sama di tiap negara, maka transaksi dapat dilakukan secara bebas antarnegara tanpa terpengaruh oleh kurs
Sumber: Alam et al (2019)
Cryptocurrency memiliki banyak jenis, Bitcoin merupakan salah satu jenis Cryptocurrency yang popular dan bahkan ada yang mengatakan merupakan jenis pertama kali dikenal oleh banyak orang, yang diperkenalkan oleh seorang individu yang anonim bernama samaran “Satoshi Nakamoto” melalui 2 tulisan yang dipublikasikanya pada tahun 2008 dan 2009 silam. Selain itu, selain  dari Bitcoin,  ada  beberapa  jenis  lain  yang termasuk populer, yaitu “ Ethereum , Bitcoin  Cash , Litecoin , Dogecoin ;  dan Ripple XRP , ” (Fauzi et al, 2022).
Dari sisi fungsi, Cryptocurrency berfungsi untuk alat pembayaran membeli barang atau jasa,  berinvestasi,  dan  penambangan  ( Mining ).  Dalam  fungsi  pertama  “membeli  barang atau jasa”, dimana terdapat banyak toko yang mulai menggunakan Cryptocurrency sebagai alat  pembayarannya,  Microsoft,  Paypal,  Overstock,  Tesla,  Starbucks,  Whole  Foods, Newegg,  Twitch,  CheapAir,  dll  (Triple  A,  2021).  Anda  juga  dapat  menggunakan Cryptocurrency ,  seperti  membayar  penginapan,  belanja,  olahraga,  transportasi,  dan kafe/makanan (Merch ant Machine, 2022). Selanjutnya, fungsi kedua “investasi”, dimana melakukan investasi melalui Cryptocurrency memiliki prinsip yang kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan meningkat ketika terdapat banyak permintaan. Semakin banyak orang yang melakukan investasi dengan Cryptocurrency , maka harganya pun akan
semakin naik. Terakhir fungsi ketiga “ Mining (pertambangan)”, adalah hal penting dalam Cryptocurrency . Pada dasarnya, pengguna Cryptocurrency melakukan konfirmasi dengan cara memecahkan teka-teki Cryptography yang rumit dan mencatatnya dalam Blockchain . Teka- teki  ini  dapat  dipecahkan  dengan  cara Mining .  Apabila  semakin  besar  daya  komputasi pengguna, maka akan semakin besar pula peluang mereka untuk dapat memecahkannya. Apabila berhasil memecahkan teka-tekinya, maka akan mendapatkan hadiah sebuah biaya transaksi (Alam et al, 2019).
Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bagaiamana Cryptocurrency baik dari sisi definisi,  karakteristik,  dan  juga  fungsinya.  Dikarenakan  banyak  muncul  dari  berbagai perspektif yang berbeda terhadapnya, maka perlu diuji karakteristiknya lebih mendalam, terutama dalam konteks ekonomi dan juga dalam konteks hukum, serta dalam syariah. Dalam bahasan selanjutnya, akan diuji lebih mendalam dari ketiga konteks ini.

## Karakteristik Cryptocurrency Dalam Perspektif Ekonomi
Rochon  & Rossi  (Rochon &  Rossi,  2003) mengungkapkan  ada  tiga  karakteristik fundamental dasar yang harus dimiliki oleh uang/mata uang, yaitu: pembagian ( Divisibility ), portabilitas  ( Portability ),  durabilitas  ( Durability ).  Dalam  hal  ini,  Kaleem  (2021) mengungkapkan bahwa Cryptocurrency dapat memenuhi ketiga tersbut. Divisibility , dimana mata  uang  harus  dapat  dibagi  (dapat  dihitung).  Hal  ini,  berarti  harus  dengan  mudah diturunkan ke jumlah kecil atau bagian agar sesuai dengan nilai maksimum untuk tujuan perdagangan. Dalam kontesk ini, Cryptocurrency mudah dibagi karena bersifat digital dan numerik. Selanjutnya Portability , dimana mata uang harus portable (dapat dipindahkan).
Artinya, ia harus dapat dibawa atau dipindahkan ke tujuan yang diinginkan dengan mudah. Dalam  kontesk  ini, Cryptocurrency telah  mempermudah  pergerakan  mata  uang.  Terkhir Durability ,  dimana  sebuah  mata  uang  tidak  boleh  cepat  rusak.  Itu  juga,  harus  layak disimpan. Dalam kontesk ini, Cryptocurrency tahan lama dan bisa disimpan (Kaleem 2021).
Selain karakteristik yang sangat mendasar di atas, mata uang harus memiliki empat atribut.  Dalam  konteks  ini,  bisa  dilihat  dari  pandangan  Kaleem  (2021),  yang  telah menjelaskan  empat  atribut  mata  uang  terhadap  karakteristik Cryptocurrency ,  yaitu keseragaman  ( Uniformity ),  akseptabilitas  ( Acceptability ),  pasokan  terbatas  ( Limited  supply ), dan tidak dapat dipalsukan ( Non-counterfeitability )
Dalam Uniformity , dimana mata uang tidak boleh berbeda dari yang lain, misalnya mata  uang  100  Euro  harus  sama  dengan  mata  uang  lainnya  dalam  ukuran,  warna, ketebalan,  gambar,  dll.  Dengan  kata  lain,  itu  harus  mudah  dikenali.  Dalam  kontesk Cryptocurrency adalah seragam. Terlepas dari sifatnya yang tidak berwujud, ini adalah aset
digital  yang  dapat  diakses  melalui  perbankan  internet  dan  seragam  karena  satu Cryptocurrency mempertahankan nilainya di mana saja pada waktu tertentu (Kaleem, 2021).
Selanjutnya Acceptability ,  dimana  suatu  mata  uang  dianggap  benar-benar  sebagai mata  uang,  maka  ia  harus  dapat  diterima  dalam  suatu  masyarakat. Acceptability pada kenyataannya, menciptakan permintaan yang pada akhirnya menyimpan nilai di dalamnya sebagai uang/mata uang. Cryptocurrency dapat diterima di antara banyak komunitas internet. Namun demikian, tidak semua organisasi menerimanya sebagai metode pertukaran jasa atau  barang.  Hal  ini  sebagian  disebabkan  oleh  ketidaksukaan  pemerintah  terhadap penggunaannya untuk pertukaran (Kaleem, 2021).
Di samping itu, Limited Supply . Banyak ekonom berpandangan bahwa uang harus persediaannya  terbatas,  karena  hal  ini  cenderung  menambah  nilai  uang.  Kekuatan pelonggaran kuantitatif dalam uang fiat menghambat konsep ini. Cryptocurrency memiliki persediaan  terbatas  karena  maksimal  hanya  21  juta  bitcoin  yang  akan  ada  pada  waktu tertentu (Kaleem, 2021).
Kemudian Non-counterfeitability . Ini adalah properti baru yang dilambangkan sebagai karakteristik  uang.  Jika  mudah  dipalsukan, pasti  akan  kehilangan nilainya. Cryptocurrency dibangun  di  atas  teknologi  Blockchain  yang  melibatkan  tiga  buku  besar  entri  yang membutuhkan  verifikasi  independen. Triple  Entry  Accounting adalah  peningkatan  dari sistem Double Entry tradisional, di mana semua entri akuntansi yang melibatkan pihak luar secara  kriptografis  disegel  oleh  entri  ketiga.  Dengan  demikian,  sangat  sulit  untuk menggandakan atau memalsukan mata uang ini (Kaleem, 2021).
Dari penjelasan di atas, tampak jelas Cryptocurrency memiliki semua karakteristik yang dibutuhkan  untuk  diklasifikasikan  sebagai  uang,  tapi  bisakah  ia  berfungsi  sebagai uang/mata uang yang sedang berlasung dalam ekonomi yang ada pada saat ini. Dari sini, akan diuji dari tiga fungsi dasar mata uang, yaitu alat tukar ( Medium of Exchange ), satuan hitung  ( Unit  of  Account ),  penyimpan  nilai  ( Store  of  Value )  (Sadr,  2016).  Sejauh  ini,  ada konsensus  di  antara  para  sarjana  terhadap  tiga  fungsi  tersbut  bila  dihadapkan  dengan karakteristik Cryptocurrency.
Medium  of  Exchange merupakan  fungsi  utama  yang  menjadi  fasilitator  pertukaran, memungkinkan pembeli, penjual, donor, penerima, dll., untuk bisa mendapatkan apa yang mereka  inginkan  dengan  mudah.  Kaleem  (2021)  mengungkapkan Cryptocurrency memainkan  peran  sebagai Medium  0f  Exchange ,  karena  ia  memfasilitasi  pembelian  dan penjualan di antara komunitas internet. Dibalik ini, ada bukti menarik bahwa Cryptocurrency juga telah diminati oleh banyak perusahaan (bisnis) yang menerimanya sebagai alat tukar. Pada tahun 2021 tercatat 18.000 bisnis yang menerimanya, seperti bisnis terkenal Microsoft ,
Paypal , Overstock , Tesla , Starbucks , Whole Foods , Newegg , Twitch , CheapAir , dll (Triple A, 2021). Setiap  bisnis  berbeda-beda  dalam  menerimanya  sebagai  alat  pembayaran,  seperti membayar  penginapan,  belanja,  olahraga,  transportasi,  dan  kafe/makanan  (Merchant Machine,  2022).  Meskipun  demikian Cryptocurrency seperti  pada  jenisnya Bitcoin tampak belum sepenuhnya memenuhi karaketeristik Medium of Exchange , karena memiliki votalitas harga yang tinggi (Yuneline, 2019).
Selanjutnya berfungsi sebagai Unit of Account . Artinya, uang harus dapat mengukur nilai  barang  dan  jasa  serta  mencatat  nilainya  dengan  mudah.  Menurut  Yermack  (2015) Cryptocurrency seperti pada jenisnya Bitcoin tampak gagal memantapkan dirinya sebagai Unit of Account . Kaleem (2021) mengungkapkan Cryptocurrency dapat berfungsi sebagai Unit of Account ,  karena  setiap  produk,  kecil  atau  besar,  dapat  dibeli  dengan  mengukur  nilainya dalam Cryptocurrency .  Yuneline  (2019)  juga  mengungkapkan  bahwa  meskipun  belum sepenuhnya Cryptocurrency memenuhi,  tapi  ada  bukti  bahwa Cryptocurrency digunakan sebagai satuan hitung. Mekanismenya adalah dengan menilai barang dan jasa berdasarkan nilai  tukar Cryptocurrency .  Misalnya,  penjual  yang  menerima  pembayaran  cryptocurrency akan  mengutip  harga  dalam  mata  uang  fiat,  dengan  harga  dalam  cryptocurrency berdasarkan nilai tukar pada titik waktu tertentu.
Kemudian  berfungsi  sebagai Store  of  Value ,  dimana  uang  harus  memiliki  kualitas yang dapat disimpan dalam hal nilai dan memungkinkan pembelian di masa mendatang. Sebagaimana yang kita lihat pada sistem barter, orang-orang memiliki barang/komoditas yang mudah rusak di tangan mereka yang tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama atau  untuk  digunakan  di  masa  mendatang.  Menurut  Yuneline  (2019) Cryptocurrency berungsi  sebagai  penyimpan  nilai  dibatasi  oleh  volatilitas  harga  yang  tinggi.  Harga Cryptocurrency , misalnya pada salah satu jenisnnya seperti Bitcoin , sangat tidak stabil, yang jauh  lebih  tinggi  dari  mata  uang  nasional.  Kaleem  (2021)  mengungkapkan  meskipun votalitas harga yang tinggi, tapi Cryptocurrency berfungsi sebagai penyimpan yang sangat aman bagi pengguna.
Dari  sejumlah  uraian  di  atas,  tampak  masih  menjadi  perbincangan  yang  hangat terhadap karakteristik Cryptocurrency sebaggai mata uang yang sukses. Dalam hal ini, penulis berpandangan  bahwa Cryptocurrency dapat  memenuhi  fungsi  ketiga  tersbut,  terutama bagaiamana ia harus memantapkan dirinya dan mengihidari masalah votalitas harga yang tinggi.
Karakeristik Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum
Secara garis besar, setiap negara memiliki mata uangnya sendiri. Terakait masalah karakteristik Cryptocurrency dihadapkan dengan hukum, Yuneline (2019) mengungkpakan bahwa Cryptocurrency tidak  dapat  diterima  sebagai  uang/mata  uang,  karena  ia  harus memenuhi  karakteristik Unit  of  Account dan Medium  of  Exchange yang  dikeluarkan  dan didenominasikan  secara  eksklusif  oleh  otoritas  moneter  (Bank  Sentral).  Hal  ini  terkait dengan  kekuatan  kedaulatan  dimana  nilai  dan  kredibilitas  mata  uang  suatu  negara dikaitkan  dengan  kemampuan  negara  tersebut  untuk  mendukung  mata  uang  tersebut. Konsep hukum uang lebih luas daripada konsep mata uang. Karena uang dapat diciptakan oleh pihak swasta (tidak hanya uang kertas dan koin tetapi juga uang giral), tetapi harus didenominasi dalam mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dan harus diterima sebagai alat tukar dalam negeri.
Salah  satu  negara  yang  dengan  jelas  melegalkan  dan  meresmikan Cryptocurrency sebagai alat tukar (pembayaran) yang sah adalah El Salvador  (Divetia, 2023). Meskipun Cryptocurrency diterima dengan baik oleh negara El Salavador, tapi banyak negara justru bergerak  ke  arah  yang  berlawanan  dan  telah  mengeluarkan  peraturan  untuk  melarang Cryptocurrency karena  melewati  otoritas  Bank  Sentral,  seperti  Bolivia  dan  Ekuador  telah membuat keputusan yang jelas bahwa Cryptocurrency seperti Bitcoin ilegal (Chohan, 2017). Rusia juga secara tegas menjelaskan Cryptocurrency tidak sah sebagai alat tukar (pembayaran) (Shovkhalov & Idrisov, 2021).
Dua ekonomi Afrika Sub-Sahara terbesar - Nigeria dan Afrika Selatan menjelaskan Cryptocurrency seperti Bitcoin tidak  memiliki  status  ilegal.  Awalnya  Bank  Sentral  Nigeria mengeluarkan surat edaran pada Januari 2017 kepada Bank Nigeria yang memberi tahu mereka  bahwa  itu  dilarang,  tetapi  ini  ditinjau  kembali  melalui  klarifikasi  dari  Wakil Direktur  Bank  Sentral  yang  menyatakan  bahwa  tidak  berwenang  untuk  melarang Crypyocurrency . Di Afrika Selatan, kertas posisi tahun 2014 menyatakan bahwa mata uang virtual  tidak  memiliki  status  hukum  atau  kerangka  peraturan,  tapi  sekarang  sedang mengembangkan kerangka kerja terkait Crypyocurrency (Chohan, 2017) .
Di Indonesia, pemerintah secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya mata uang yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Rupiah. Lebih lanjut, terkait Cryptocurrency , Bank Indonesia mengadakan Press Release mengacu pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan menyatakan bahwa Cryptocurrency bukanlah mata  uang  atau  alat  pembayaran  yang  sah  di  Indonesia.  Dari  sini  pula,  popularitas Cryptocurrency sedang  booming  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Bank  Indonesia mengeluarkan  Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Proses Transaksi Pembayaran  dan  Peraturan  BI  No.  19/12/PBI/2017  tentang  Penerapan  Financial
Technology.  Dalam  PBI  No.  18/40/PBI/2016  pasal  34  ditegaskan  bahwa  Bank Indonesia  melarang  Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran  melakukan  pemrosesan transaksi  pembayaran  dengan  menggunakan Virtual  Currency .  Mata  uang  virtual  yang disebutkan dalam Peraturan BI di atas adalah mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh  otoritas  moneter  mana  pun  dan  diperoleh  dengan  cara  menambang.  Diantaranya adalah Bitcoin, BlackCoin, Dash, Degecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven .
Sukarno  &  Pujiyono  (2019)  menyatakan  penggunaan Cryptocurrency di  Indonesia menimbulkan pelanggaran terhadap aturan Undang-undang yang telah dibuat dan juga menjadi risiko, seperti pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya, seperti pada Pasal 34  PBI  No.  18/40/PBI/2016,  menjelaskan Cryptocurrency tidak  memiliki  kewenangan untuk mengatur dan mendistribusikan peredaran dan peredarannya, karena nilai tukarnya yang  fluktuatif  dan  karena  penggunaannya  dilakukan  dalam  sistem  komputer  dengan jaringan internet, disebut peer to peer atau Blockchain, tidak dapat dipantau oleh pihak berwenang.
Bank Indonesia menyatakan pelarangan dan memperingatkan, agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan Virtual Currency ( Cryptocurrency ), karena pemilikan Virtual Currency sangat  berisiko  dan  sarat  akan  spekulasi  karena  tidak  ada  otoritas  yang bertanggung  jawab,  tidak  terdapat  administrator  resmi,  tidak  terdapat  underlying  asset yang mendasari harga Virtual Currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme,  sehingga  dapat  mempengaruhi  kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI juga menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara  switching,  penyelenggara  kliring,  penyelenggara  penyelesaian  akhir, penerbit, acquirer , payment  gateway ,  penyelenggara  dompet  elektronik,  penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia, baik Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan Virtual Currency (BI-Berita Terkini (Siaran Pers), 2018; Setkab.go.id, 2018).
Di  Indonesia  meresmikan  penggunaan Cryptocurrency sebagai  komoditas  dalam Perdagangan Berjangka. Hal ini bisa dilihat dalam peraturan berlandaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Crypto  Asset  Berjangka.  Peraturan  ini  akan  menjadi  dasar  hukum  untuk memperdagangkan aset kripto sebagai salah satu komoditas yang dapat menjadi subjek
kontrak  berjangka,  dan/atau  kontrak  derivatif  lainnya  yang  diperdagangkan  di  bursa berjangka.
Konsekuensi dari penerbitan aturan Permendag tersebut kemudian diteruskan oleh aturan yang diterbitkan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yaitu BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa  Berjangka.  Selanjutnya  BAPPEBTI  No.  3  Tahun  2019  Tentang  Komoditi  yang Dapat  Dikenakan  Kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah  dan/atau  Kontrak Derivatif Lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Lanjut dari itu, BAPPEBTI No. 4  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Emas  Digital di Bursa Berjangka. Kemudian terakhir BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Dari  sini  perlu  digaris  bawahi,  beberapa  peraturan  BAPPEBTI  tersebut, Cryptocurrency tetap  tidak  diakui  sebagai  salah  mata  uang  di  Indonesia,  masing-masing peraturan  yang  telah  dikeluarkan  tersebut  hanya  mengatur  mengenai  pengakuan Cryptocurrency sebagai asset atau komoditi yang diperbolehkan untuk diperjual belikan serta peredarannya di Indonesia.
Karakteristik Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah
Dalam perspektif syariah, masih berselisih pendapat mengenai Cryptocurrency . Ini bisa dilihat  dari  sejumlah  para  pemberi  fatwa  (fatwa  personal  dan  institusi).  Fatwa-fatwa tersebut terbagi menjadi tiga, ada kelompok yang melarang (haram) dan kelompok yang membolehkan (halal), dan diluar itu ada kelompok yang berpandangan Abstain.
Mufti Besar Mesir (Alaraby 2018), Wifaqul Ulama Inggris  (Wifaqul Ulama n.d) , Majlis  al  Ulama  Afrika  Selatan  (Themajlis.info  2018),  Dewan  Islam  Suriah (SHARIASOURCE,  2019),  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI,  2021),  Sheikh  Assim  al- Hakeem (ulama Arab Saudi) (Alaraby, 2017), dan Sheikh Haitam Bin Jawad Al-Haddad di  Inggris  (Al-Haddad,  2018).  Mereka  telah  mempertimbangkan  bahwa Cryptocurrency adalah  Haram.  Secara  garis  besar,  alasan  utama  mereka,  yaitu:  (1) Cryptocurrency mudah digunakan  untuk  aktivitas  illegal.  (2) Cryptocurency tidak  berwujud  dan hanya  tersedia di internet. (3) Cryptocurrency tidak memiliki otoritas pusat untuk memantau dan mengaudit sistemnya; karenanya, bukan alat pembayaran yang sah. (4) Transaksi Cryptocurrency terbuka untuk spekulasi ( gharar berlebihan) dan perjudian. (5) Cryptocurrency tidak didukung oleh apapun.
Sementara itu, Otoritas agama terkemuka  di Turki (The Directorate of Religious Affairs or the Diyanet), Darul Ihsan Afrika Selatan, Sheikh Abdul Sattar Abu Ghuddah
dari  Suriah  (Mahomed  &  Mohamad,  2017).  Perimbangan  mereka  masih  Abstain ( Mamnoo' ), yaitu belum syariah saat Ini/ belum diperbolehkan dan bukan larangan lansung sampai ada keputusan yang jelas terkait Cryptocurrency . Alasan utama mereka, yaitu (1) gharar yang  berlebihan;  dapat  dengan  mudah  digunakan  dalam  aktivitas  illegal.  (2)  Dapat dihubungkan  dengan  skema  piramida;  Sekalipun  ditentukan  sebagai  mata  uang,  tidak boleh  menjadi  alat  penghidupan  seseorang  karena  para  ahli  hukum  membolehkan perdagangan mata uang hanya sebagai kebutuhan. (3)  Risiko keamanan (khatar); karena tidak seperti mata uang yang diatur (legal tender).
Di sisi lain, Mufti Taha Karaan Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya (Pusat Fatwa Seminar  Islam  Afrika  Selatan),  dan  Mufti  Siraj  Desai  Afrika  Selatan  (Mahomed  & Mohamad, 2017), Mufti Muhammad Abu Bakar (Bakar, 2018), Monzer Kahf (ekonom Islam) (Light Upon Light Blog.com n.d), dan Mohd Daud Bakar (Bakar, 2017; 2018a; 2018b;).  Mereke  telah  memberi  pertimbangan  yang  justru  bergerak  ke  arah  yang berlawanan,  dimana  meneurut  mereka Cryptocurrency adalah  Halal.  Sejumlah  fatwa  yang menyatakan  halal  bisa  dilihat,  seperti  Secara  garis  besar  dalam  fatwa  mereka mempertimbangkan bahwa Cryptocurrency memenuhi kriteria dan definisi harta ( Maal ) dan uang/mata  uang,  karena  alasan-alasan  berikutt,  yaitu  (1)  Diperlakukan  sebagai  barang berharga  di  antara  orang-orang.  (2)  Diterima  sebagai  alat  tukar  oleh  sekelompok masyarakat. (3) Mengukur suatu nilai. (4) Memiliki fungsi unit akun.
Dari pertimbangan para pemberi fatwa di atas, ada banyak hal yang dapat dianalisis. Dalam hal ini, kami akan menganalisis terkait apakah karaketeristik Cryptocurrency dapat disebut  sebagai properti ( Maal) dan mata uang dalam syariah?.

## Cryptocurrency sebagai properti (Maal)
Ada banyak interpretasi definisi Maal di kalangan ulama. Menurut Mazhab Hanafi menekankan keinginan dan daya simpan sebagai fitur utama serta kebaikan atau manfaat yang  menyertainya.  Sedangkan  Fuqaha  Maliki, Maal adalah  sesuatu  yang  dilimpahkan kepemilikannya dan pemiliknya apabila dia menganggapnya dikecualikan dari gangguan. Dari para fuqaha Syafi’i telah memasukkan hasil dalam pengertian Maal , dan Maal adalah sesuatu yang memberi manfaat dan dapat dipertukarkan. Terakhir, Mazhab Hanbali, Maal adalah sesuatu yang memiliki manfaat yang halal dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai barang yang haram menurut hukum Syariah (Alam et al, 2019).
Dari definisi di atas, ada beberapa kata kunci yang bisa ditarik untuk menjelaskan Maal , yaitu sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang dapat disimpan sepanjang waktu. Selanjutnya, Maal adalah sesuatu yang memiliki kemaslahatan yang halal. Oleh karena itu,
sesuatu  yang  tidak  bermanfaat  (seperti  serangga  dan  lain-lain)  dan  haram  dalam  Islam (seperti minuman keras dan lain-lain) tidak termasuk Maal .
Persyaratan  penting Maal yang  ditukar  adalah  harus  memiliki Mutaqawwim ,  yaitu mengacu pada barang atau subjek yang halal untuk digunakan dalam Syariah (Fauzi et al, 2022). Ada dua kriteria untuk setiap barang yang dapat diperjualbelikan dan dipertukarkan, yaitu Tamawwul dan Taqawwum . Tamawwul mengacu pada apapun yang digunakan sebagai Maal . Taqawwum adalah segala sesuatu yang halal menurut syariat Islam, karena dianggap berharga (Yuneline, 2019).
Dari  penjelasan  atribut  di  atas,  dapatkah Cryptocurrency memenuhi  kriteria berdasarkan  dalam  permintaan  ekonomi  (keinginan).  Mohamed  &  Ali  (2019;  2022) mengungkapkan bahwa syariah memberikan fleksibilitas dalam bentuk Maal — mungkin berwujud  atau  tidak  berwujud.  Dengan  demikian,  aset Cryptocurrency dapat  dianggap sebagai Maal .  Yuneline  (2019)  mengungkapkan  bahwa  ada  bukti  menarik bahwa  harga Cryptocurrency seperti jenis Bitcoin melampaui harga satu troy ounce emas. Kapitalisasi pasar Bitcoin sekitar USD 16 miliar, dengan volume transaksi rata-rata perhari menjadi 281.04 juta. Tingginya permintaan Bitcoin menunjukkan bahwa Bitcoin dapat memenuhi kriteria keinginan.
Selain dari keinginan di atas, lalu bagaimana Cryptocurrency berdasarkan kriteria dalam hal penyimpanan. Yuneline (2019) mengungkapkan bahwa Cryptocurrency seperti jenisnya Bitcoin dapat dianggap sebagai Maal , karena ia memenhui kriteria penyimpanan. Ini bisa dilihat bagaimana Cryptocurrency dikodekan di dalam Blockchain dan dimasukkan ke dalam sistem ledger terdistribusi, misalnya pada saat Klien A melakukan pembayaran ke Klien B. Transaksi diselesaikan oleh penambang yang memecahkan teka-teki kriptografi sebagai bagian  dari  proses  validasi.  Penambang  yang  menemukan  solusi  lebih  cepat  akan menerima Cryptocurrency sebagai  hadiah.  Salinan  catatan  transaksi  akan  disimpan  dalam buku besar terdistribusi yang dapat diakses di jaringan.

## Cryptocurrency sebagai mata uang
Sebagai sebuah mata uang dalam konteks syariah, perlu dianlais apakah Cryptocurrency memiliki kriteria Thamaniyyah . Thamaniyyah adalah nilai moneter atau elemen kunci dalam aset  yang  memenuhi  syarat  untuk  berfungsi  sebagai  mata  uang  dan  uang. Thamaniyyah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai standar nilai yang berdiri sendiri ( Independent Standard Value ) dan sebagai satuan hitung ( Unit of Account) . Fungsi Thamaniyyah sebagai standar nilai, memungkinkan uang mengevaluasi harga dan menilai barang secara mandiri. Karena ini adalah nilai standar independen, maka harus memiliki stabilitas dan harus dapat diterima di seluruh dunia. Sementara fungsi Thamaniyyah sebagai Unit of Account , maka merujuk pada
titik  referensi  utama  dan  menjadi  tolok  ukur  bagi  orang  untuk  mengirim  harga  dan mencatat hutang (Adam, 2017).
Thamaniyyah menuntut  agar  mata  uang  itu  memberikan  acuan  yang  jelas  tentang nilainya. Nilai Cryptocurrency bukanlah Independent Standard Value . Meskipun Cryptocurrency tidak memenuhi fungsi pertama, karena ini adalah mata uang digital, ia dapat digunakan sebagai Unit  of  Account .  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  ungkpan  Adam  (2017)  yang mengungkapkan  bahwa  sesuatu  yang  memang  memiliki Thamaniyyah tetap  dapat diperjualbelikan sebagai Unit of Account dalam suatu transaksi. Dalam kasus Cryptocurrency , hal yang seperti itu akan dianggap sebagai harga ( Thaman ) dalam transaksi tertentu. Lanjut itu,  Alam  et  al  (2019)  juga  mengungkpakan  bahwa  mereka  setuju  bahwa Cryptocurrency sebagai mata uang, karena telah memenuhi fungsi sebagai mata uang. Dengan demikian, prinsipnya diperbolehkan dan diperlakukan sama berharganya, seperti pada Bitcoin yang tercermin dalam harga pasar di bursa global dan diterima untuk pembayaran di berbagai pedagang.
Penggunaan Cryptocurrency sebagai Medium of Exchange menghadapi tantangan terkait statusnya sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender), karena sebagai alat pembayaran yang  sah  harus  dikeluarkan  oleh  otoritas  pusat  (Nurhisam,  2017;  Fatarib  &  Meirison, 2020).  Namun  dalam  hal  ini,  kriteria  utama  untuk  sebagai Medium  Of  Exchange dalam syariah  adalah  penerimaannya  oleh  masyarakat  (Bakar,  2018),  baik  itu  muncul  dengan memaksakannya kepada masyarakat melalui hukum atau melalui penerimaan sukarela dari masyarakat (Yuneline, 2019).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  temuan,  karakteristik Cryptocurrency dari  perspektif  ekonomi adalah mata uang, karena sudah memenuhi fungsi mata uang. Namun, belum sepenuhnya memenuhi  mata  uang  yang  sukses  saat  ini,  karena  terkait  masalah  votalitas  harga  yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik Cryptocurrency dari segi hukum belum memenuhi kriteria sebagai mata uang, karena mata uang mengacu pada unit of account dan medium of exchange yang dikeluarkan dan didominasi secara eksklusif oleh otoritas moneter (Bank Sentral) dan  terkait  dengan  kekuatan  kedaulatan  dimana  nilai  dan  kredibilitas  mata  uang  suatu negara  ditentukan.  Kemudian  karakteristik Cryptocurrency dari  perspektif  syariah,  dapat dianggap  sebagai  properti  ( Maal ),  karena  keinginan  dan  penyimpanan.  Namun, karakteristiknya  belum  bisa  dianggap  sebagai  mata  uang  dalam  syariah,  karena  belum memenuhi nilai moneter ( Thamaniyyah ), seperti belum memenuhi fungsi standar nilai yang berdiri sendiri dan karenanya masih membutuhkan nilai mata uang fiat untuk menentukan
nilai Cryptocurrency ,  tapi  sebagai  fungsi  satuan  hitung Cryptocurrency memenuhi  fungsi tersebut.
Penelitian ini perlu dilanjutkan, mengingat banyak keterbatasan dan masalah yang belum terungkap, terutama dalam persepktif syariah. Hal ini mendasarkan pada temuan penelitian yang hanya meganliasis literatur sehingga mungkin tidak memiliki opini syariah. Karena  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat  mengambil  pekerjaan  berat  tersebut  untuk memperkaya kajian. Dalam nada yang sama, mengusulkan untuk penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi Cryptocurrency dari perspektif ekonomi Islam.

## Referensi
Adam, F. (2017). Bitcoin: Shariah Compliant?. Amanah Finance Consultancy , 1
– 55. Diakases 9 Agustus 2023, dari http://darulfiqh.com/wp- content/uploads/2017/08/Research-Paper-on-Bitcoin-Mufti-Faraz-Adam.pdf.
Alam,  N.  et  al.  (2019). Fintech  and  Islamic  Finance .  Springer  Nature. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2
Alaraby. (2018) . Egypt’s Grand Mufti Issues Fatwa Ruling against ‘risky’ Bitcoin. Diakses 9  Agustus  2023,  dari  https://english.alaraby.co.uk/news/egypts-grand-mufti- issues-fatwa-against-bitcoin.
Alaraby. (2017) . Digital Currency Bitcoin ‘Forbidden in Islam’, Rules Saudi Cleric. Diakses 9  Agustus  2023,  dari  https://english.alaraby.co.uk/opinion/digital-currency- bitcoin-forbidden-islam-rules-saudi-cleric
Al-Haddad, Haitam Bin Jawad. (2018). اهتاوخأو (نيوُكتبلا ) : ةرَّفشُملا ةَّينورتكللإا ةلمُعلاب لُماعتلا ُمكُح
. Yayasan Al-Durar Al-Sunni. Diakses 9 Agustus 2023, dari https://dorar.net/article/1982/ اهتاوخأو - نيوكتبلا -: ةرفشملا - ةينورتكللإا - ةلمعلاب - لماعتلا -
مكح
Bakar,  M.  B.  (2018).  Shariah  Analysis  of  Bitcoin,  Cryptocurrency,  and  Blockchain.
Blossom Labs, Inc. Diakses 9 Agustus 2023, dari https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper Bakar,  M.  D.  (2018a).  Bitcoin:  Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau  Identiti  Baru?  Satu Perbincangan (Bahagian I). Diakses 9 Agustus 2023, dari
http://www.mohddaudbakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/144- bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan- bahagian-i
Bakar, M.  D. (2018b). Bitcoin: Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau Identiti Baru? Satu Perbincangan  Minda  Syariah  (Bahagian  II).  Diakses  9  Agustus  2023,  dari http://www.mohddaudbakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/145- bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan-minda- syariah-bahagian-ii
Bakar,  M.D.  (2017).  30  Isi  Penting  Berkenaan  Hukum  Bitcoin  Yang  Dihuraikan  Oleh Pakar Kewangan Islam Antarabangsa Dr. Mohd Daud Bakar. Diakses 9 Agustus
2023,
dari http://www.mohddaudbakar.com/index.php/in-the-news/103-
websites/141-30-isi-penting-berkenaan-hukum-bitcoin-yang-dihuraikan-oleh- pakar-kewangan-islam-antarabangsa-dr-mohd-daud-bakar
BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka
BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun    Tentang  Komoditi  yang  Dapat  Dikenakan  Kontrak  Berjangka,  Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka
BI-Berita Terkini (Siaran Pers). (2018). Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak  Agar  Tidak  Menjual,  Membeli  Atau  Memperdagangkan  Virtual  Currency. Diakses  7  Agustus  2023,  dari  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/news-release/Pages/sp_200418.aspx
Cambridge English Dictionary .(n.d.) Cryptocurrency meaning. Diakases 7 Agustus 2023, dari https://di ctionary.cambridge.org/dictionary/english/cryptocurrency
Chohan,  U.W.  (2017).  Assessing  the  Differences  in  Bitcoin  &  Other  Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions. Available at SSRN : https://ssrn.com/abstract=3042248 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3042248 Collins  English  Dictionary.  (n.d).  Cryptocurrency  definition  and  meaning.  Diakases  7 Agustus 2023, dari https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cryptocurrency
Crypto.com. (2022). Crypto Market Sizing Report 2021 and 2022 Forecast.  Diakases 7 Agustus  2023,  dari  https://crypto.com/research/2021-crypto-  market-sizing- report-2022-forecast
Divetia, M. (2023). Consequences of Adopting Cryptocurrency as a Legal Tender with Reference  to  El  Salvador. International  Journal  of  Research  in  Engineering,  Science  and Management, 6 (1), 10-11. ISSN: 2581-5792
Fatarib, H & Meirison. (2020). Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal?.
Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah,
11 (2): 237 – 261. https://doi.org/10.18860/J.V11I2.8687
Fauzi, M., & Kurniawan, M. (2023). Muslim Prosperous Family (MPF) Consumption in Koto  Tuo  Ujung  Pasir  Village:  Is  It  Consistent  with  Islamic  Consumption Behaviour?. RISALAH  IQTISADIYAH:  Journal  of  Sharia  Economics,  2 (1),  35-46.
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20221229301029628
Fauzi,  M.,  Kusnadi,  K.,  Musdizal,  M.,  &  Rafzan,  R.  (2022).  Mata  Uang  Digital (Cryptocurrency):  Apakah  Statusnya  Memenuhi  Kriteria  Harta  (Maal)  dan  Mata Uang  Dalam  Islam?. Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah:  AICONOMIA,  1 (2),  72-87. https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420
Fauzi, M., Novia, A., Rahmat, P., Bustami, A. W., & Ditama, R. A. (2021). Islamic E- Service Quality (IESQ): Sebuah Model Konseptual. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 6 (1), 59-76. http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v6i1.508
Grandviewresearch.com.  (n.d).  Cryptocurrency  Market  Size,  Share  &  Trends  Analysis Report  By  Component,  By  Hardware,  By  Software,  By  Process  (Mining,
Transaction),  By  Type,  By  End-use,  By  Region,  And  Segment  Forecasts,  2023  - 2030. Dikases 10 Agustus 2023, dari https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cryptocurrency-market-
report
Hulwati, H. (2022). Kesejahteraan ekonomi islam: bukti dari asyarakat penerima manfaat badan usaha milik desa (BUMDes) karya dermawan dusun dalam. A N-NISBAH: JURNAL EKONOMI SYARIAH, 9 (02).
Kaleem, A. L. A. M. (2021). Is a cryptocurrency a currency or a product/commodity? The case of bitcoin. Dalam Islamic Fintech (pp. 65-78). Routledge. ISBN: 9781003014614
Light Upon Light Blog.com. (n.d). Fatwa on Bitcoin (by Monzer Kahf). Diakses 9 Agustus 2023, dari http://lightuponlight.com/blog/fatwa-on-bitcoin-by-monzer-kahf/
Mahomed, Z & Mohamad, S. (2017). Crypto Mania: The Shariah Verdict. CIAWM Bulletin 3 : 33 – 36. https://ikr.inceif.org/handle/INCEIF/2889
Merchant Machine. (2022). The Global Adoption of Crypto Payments In 2022. Diakses 7  Agustus  2023,  dari  https://merchantmachine.co.uk/global-adoption-of-crypto- payments/#Which_companies_allow_purchases_using_crypto
Merriam-Webster.com Dictionary. (n.d). Cryptocurrency. Diakses 7 Agustus 2023, dari https://www.merriam-webster.com/dictionary/cryptocurrency
Mohamed, H & Ali, H. (2019). Blockchain, Fintech, and Islamic Finance . 1st ed. Walter de Gruyter.
Mohamed, H & Ali, H. (2022). Blockchain, Fintech, and Islamic Finance . 2st ed. Walter de
Gruyter MUI  (Majlis  Ulama  Indonesia).  (2021).  Keputusan  Fatwa  Hukum  Uang  Kripto  Atau Cryptocurrency. Diakses 9 Agustus 2023, dari https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau- cryptocurrency/
Nurhisam, L. (2017). Bitcoin: Islamic Law Perspective. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) . 5 (2): 85 – 100. https://doi.org/10.21043/QIJIS.V5I2.2413
Oxford  Dictionaries  .(n.d.)  Cryptocurrency:  Definition  of  cryptocurrency.  Diakases  7 Agustus 2023, dari https://en.oxforddictionaries.com/definition/cryptocurrency
Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Pelaksanaan Proses Transaksi Pembayaran Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penerapan Financial Technology
Rochon, L.-P. & Rossi, S. (2003). Modern Theories of Money: The Nature and Role of Money in Capitalist Economies . 1st edn. Cheltenham: Edward Elgar.
Sadr,  S.K.  (2016). The  Economic  System  of  the  Early  Islamic  Period:  Institutions  and  Policies . Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-50733-4
Setkab.go.id. (2018). Bank Indonesia Warns All Parties Not to Sell, Buy, or Trade Virtual Currency. Diakase 7 Agustus 2023, dari  https://setkab.go.id/en/bank-indonesia- warns-all-parties-not-to-sell-buy-or-trade-virtual-currency/
SHARIASOURCE. (2019) . Syrian Islamic Council Fatwā on Cryptocurrency . Diakses 9 Agustus 2023, dari https://beta.shariasource.com/documents/4451
Shovkhalov,  S.,  &  Idrisov,  H.  (2021).  Economic  and  legal  analysis  of  cryptocurrency: scientific  views  from  Russia  and  the  Muslim  world. Laws , 10 (2),  32. https://doi.org/10.3390/laws10020032
Themajlis.info.  (2018).  BITCOIN  IS  NOT  CURRENCY  . The  Majlisul  Ulama  of  South Africa . Diakses 9 Agustus 2023, dari http://www.themajlis.info/21923/bitcoin-not- currency
Triple A. . 2021. “Companies Accepting Crypto Payments 2021.” 2021. Diakses 7 Agustus 2023, dari https://triple-a.io/companies-accepting-crypto-payments-2021/
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
Wifaqul Ulama. (n.d). Cryptocurrency: Onecoin, Bitcoin. Diakases 9 Agustus 2023, dari https://www.wifaqululama.co.uk/onecoin/
Yermack, D. (2015). Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal. Dalam Handbook of digital currency (pp. 31-43). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12- 802117-0.00002-3
Yuneline, M. H. (2019). Analysis of cryptocurrency’s characteristics in four perspectives . Journal of Asian Business and Economic Studies, 26 (2), 206-219. https://doi.org/10.1108/JABES- 12-2018-0107