## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021: TheJournalish Hal. 102-111
TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN

## MASYARAKAT  DI  DESA  LEWOPAO  KECAMATAN  ADONARA TENGAH KABUPATEN FLORES TIMUR
Paulus Boli Duru (1), Sugiyanto (2)
(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Email Korespondensi: paulusboliduru09@gmail.com ; probosugiyanto@gmail.com
Abstrak: Penelitian transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao  Flores Timur bertujuan  untuk  mengetahui  transparansi  dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  di  Desa  Lewopao. Pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, data primer dan sekunder diintegrasikan selanjutnya diolah dan diverifikasi. Informan terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, kelompok  pengrajin  dan  masyarakat  Desa  Lewopao.  Kelompok  pengrajin  terdiri  meliputi  pengrajin  piring  rotan, mebeler bambu dan tenun ikat. Hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengunaan dana desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Lewopao  masih  rendah,  walaupun  mulai  proses  perencanaan, pemerintah desa selalu mengkomunikasikan kepada masyarakat dan kelompok pengrajin dengan cara musyawarah untuk  mencapai  mufakat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  realisasinya  tidak  sesuai  dengan  perencanaan,  minimnya tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  anggaran  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  dan  minimnya  fasilitasi  dari pemerintah  desa  terhadap  masing-masing  kelompok  pemberdayaan  masyarakat  sehingga  menghambat  kegiatan produksi  bagi  pengarajin.  Disisi  lain  ada  faktor  pendorong  dalam  pemberdayaan  masyarakat  berupa  ketersedian sumber daya alam seperti tanaman kelapa untuk bahan dasar piring rotan, bambu untuk meubeler, tradisi masyarakat pendukung tenun ikat dan tingginya partisipasi masyarakat.
Kata kunci; Transparansi; Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Abstract: Research  on  the  transparency  of  village  funds  in  the  empowerment  of  village  communities  in  Lewopao Village of East Flores aims to find out the transparency of village funds in the empowerment of village communities in Lewopao Village. Qualitative research approaches, in-depth interview data collection techniques, observations and documentation, primary and secondary data are integrated further processed and verified. Informants consist of the Village Government, BPD, artisan groups and the community of Lewopao Village. The group of craftsmen consists of rattan dish craftsmen, bamboo furniture and ikat weaving. The results showed that transparency and accountability for  the  use  of  village  funds  for  community  empowerment  in  Lewopao  Village  was  still  low,  although  starting  the planning process, the village government always communicated to the community and artisan groups by deliberation to  reach  consensus.  This  can  be  proven  from  the  realization  is  not  in  accordance  with  planning,  the  lack  of transparency and budget accountability in the implementation of empowerment and the lack of facilitation from the village government to each community empowerment group so as to inhibit production activities for artisans. On the other hand, there are driving factors in community empowerment in the form of availability of natural resources such as coconut plants for the basic material of rattan plates, bamboo for meubelers, community traditions supporting ikat weaving and high community participation.
Keywords: Transparency, Village Fund, Community Empowerment
Informasi Artikel: Disubmit: 2021-08-26; Direvisi 2021-09-26; Disetujui: 2021-10-26

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selajutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai  faundasi  demokrasi  desa,  serta  berdaya  secara  ekonomi  dan  bermartabat  secara  budaya  sebagai wajah  kemandirian  desa  dan  pembangunan  desa.  Harapan  tersebut  semakin  bergairah  ketika  muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama yang menjadi Roh Undang-Undang ini (M. Silahuddin, 2015).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melauli  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelanggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Secara sederhana berdasarkan ayat (6) Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan  yang  meliputi:  (1)  Perencanaan;  yang  merupakan  perencanaan  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa; (2) Pelaksanaan; yang merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota; (3) Penatausahaan; yang merupakan kegiatan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yang ditutup  setiap  akhir  bulan;  (4)  Pelaporan;  yang  merupakan  tanggung  jawab  Kepala  Desa  untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan; (5) Pertanggungjawaban; yang merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa terkait realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa yang disertai: Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan Catatan atas laporan keuangan; Laporan realisasi kegiatan; dan Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pemberdayaan masyarakat Desa adalah  upaya  untuk  pengembangan  kemandirian  dan  kesejateraan  masyarakat  dengan  meningkatkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumberdaya melalui penetepan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  Desa.  Dalam  praktek  pemberdayaan  masyarakat  Desa,  pengelolaan Dana Desa perlu melibatkan Masyarakat dalam melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga  kerja  setempat,  dan  memanfaatkan  bahan  baku  lokal  yang  ada  di  Desa.  Dengan  pola  swakelola, berarti  diupayakan  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  dilakukan  secara  mandiri  oleh  Desa, sehingga  uang  yang  digunakan  untuk  pembangunan  tersebut  tidak  akan  mengalir  keluar  Desa.  Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan  memberikan  pendapatan  bagi  mereka  yang  bekerja.  Sementara  penggunaan  bahan  baku  lokal diharapkan  akan  memberikan  penghasilan  kepada  Masyarakat  yang  memiliki  bahan  baku  tersebut (Indrawati, 2017).
Beberapa  dekade  terakhir,  praktek  korupsi  Dana  Desa  begitu  marak  dipertontonkan  oleh  elit-elit Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT),  Sandjojo (Media Tirto,
2017),  mengakui  adanya  penyalagunaan  Dana  Desa.  Pada  tahun  2016  Kementrian  Desa  PDTT  telah mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait dengan pengolaan Dana Desa sebanyak 932 pengaduan. Ada sebanyak 200 laporan diantaranya diserakan kepada KPK, sedangkan sebanyak 167 laporan diserakan kepada Kepolisian. Sementara itu pada tahun 2017, Sandjojo mengatakan Satgas Dana Desa telah menerima laporan  pengaduan  sebanyak  300  dan  pihaknya  terus  memantaunya.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa sebenarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penerima anggaran Dana Desa yang mencapai 74.910 Desa.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang, sejak Maret 2016 sampai dengan Maret 2019 tercatat ada 22 Kepala Desa yang telah divonis atau diputuskan bersalah dalam kasus korupsi Dana Desa dan ADD, 4 Kepala Desa berstatus terdakwa dan 6 Kepala Desa berstatus tersangka, maka totalnya ada 32 Kepala Desa yang berada dalam pusaran korupsi Dana Desa dan ADD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Florespedia, 2019)
Pada tatanan faktual, berkaitan dengan transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, NTT belum berjalan sesuai amanat Undang-Undang Desa dan regulasi-regulasi turunan yang berlaku. hal ini dikarenakan data yang diperoleh dari informan dan juga data dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa Lewopao tahun anggaran 2016 yang  kemudian  diperkuat  dengan  peraturan  desa  Lewopao  nomor  3  tahun  2016  tentang  anggaran pendapatan dan belanja desa, ditemukan bahwa jumlah dana desa sebesar Rp84.640.800,00 untuk kegiatan pemberdayaan  dari  total  jumlah  dana  desa  sebesar  Rp591.822.000,00.  Penggunaan  dalam  kegiatan kerajinan  Tenun  Ikat  sebesar  Rp18.010.000,00,  Piring  Rotan  Rp14.140.000,00,  dan  Meubeler  Bambu Rp20.311.600,00.  Akan  tetapi  dalam  realisasinya  hanya  dianggarkan  Rp1.800.000,00  untuk  kegiatan Meubeler  bambu  sedangkan  tenun  ikat  dan  piring  rotan  hanya  mendapatkan  bahan  tanpa  uang  tunai sehingga kelompok pengrajin tenun ikat dan piring rotan tidak mengetahui secara jelas berapa anggaran yang sebenarnya.  Peneliti hanya mengambil data APBDesa tahun 2016 karena sejak tahun 2017 hingga pada tahun 2021 kegiatan pemberdayaan dialihkan ke infrastruktur dan jaringan air minum bersih. Dengan melihat  masalah-masalah  yang  diperoleh  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  Desa  belum maksimal  dalam  menerapkan  transparansi  dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  di  Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, NTT.
Penelitian  ini  bukan  merupakan  penelitian  satu-satunya  tentang  transparansi  dana  desa  dalam pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi ada penelitian lain yang bersinggungan dengan transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti (Julita, E., & Abdullah, 2020) yang berjudul transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang  yang  menyatakan  bahwa  dalam  pengelolaan  dana  desa  perlu  adanya  pemahaman  aparatur  desa terhadap  transparansi  pengelolaan  dana  desa  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Selanjutnya (Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, 2019) yang berjudul transparansi  pengelolaan  dana  desa  di  Kabupaten  Bireaun,  dengan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireaun sudah berjalan secara transparansi dalam perencanaan hingga pada pelaksanaannya. Begitupun dengan aksebilitas dokumen dan kelengkapan informasi serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
Dengan  melihat  hasil  dari  penelitian  (Ayumiati,  A.,  Isnaliana,  I.,  &  Jalilah,  2019)  di  Kabupaten Bireaun maka dapat menjadi rujukan terkhususnya untuk pemerintah Desa Lewopao, dikarenakan bentuk transparansi  dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  belum  maksimal  dilakukan  oleh pemerintah desa. Masalah ini terjadi karena masih lemahnya informasi yang diterima oleh masyarakat desa baik itu mengenai besaran anggaran dana desanya maupun mengenai dokumen-dokumen ataupun regulasi yang mengatur proses pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao. Dari masalah  ini  sehingga  sangat  menarik  untuk  diteliti  secara  akademik  juga  dapat  memberikan  gambaran
secara  umum  tentang  transparansi  dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  demi  tercapainya kesejahteraan masyarakat desa terkhususnya di Desa Lewopao.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  metode  kualitatif  deskriptif,  sebuah  upaya    untuk mengungkapkan  suatu  masalah  dan  keadaan  sebagai  mana  adanya,  dengan  tujuan  deskriptif menggambarakan secara tepat dari sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk  dijadikan  sebagai  objek  penelitian  (Moleong,  2014:4)  guna    memperoleh  pemahaman  tentang transparansi  dana  desa  dalam  pemberdayaan  masayarakat  desa.  Teknik  pengambilan  sampel  dengan purposive sampling , dalam penelitian ini pemerintah desa, BPD, pelaku pengarajin dan masyarakat desa ditetapkan sebagai sampling. Peneliti sengaja memilih sampling (informan) yang dapat memasok informasi ke  peneliti  selengkap  mungkin  dengan  pemperhatikan  tempat,  waktu  dan  aktivitas  sampling.  Lokasi Penelitian di Desa Lewopao Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jenis dan sumber data: 1) data primer diperoleh dari sampling (pemerintah desa, BPD, pengrajin dan masyarakat desa), 2) data sekunder data diperoleh dari dokumen laporan tahunan pemerintah desa, BPD dan administrasi pengarjin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, interview dan studi dokumentasi. Untuk menjamin reliabilitas data maka peneliti melakukan empat langkah reliabilitas, yaitu  uji  derajat  kepercayaan  ( credibility ),  uji  keteralihan  ( transferabilitas ),  uji  kebergantungan ( dependability ) dan uji kepastian ( conformability ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sabarno  (Dewi,  2019:289)  menjelaskan  bahwa  transparansi  adalah  suatu  aspek  dasar  untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi  masyarakat  perlu  adanya  keterbukaan  dan  kemudahan  akses  serta  keterlibatan  masyarakat  dalam proses  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  memberikan  pengaruh  perwujudan  berbagai indikator lainnnya. Labih lanjut Dwiyanto (Dewi, 2019:289) menyatakan bahwa transparansi merupakan sebuah wadah penyediaan informasi mengenai pemerintahan bagi masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh  informasi  akurat  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Kemudian  Wiranto  (Dewi,  2019:289) dalam  transparansi  yang  dilakukan  pemerintah,  media  massa  memiliki  peran  yang  sanagt  penting  di dalamnya.  Media  massa  juga  sebagai  wadah  komunikasi  untuk  masyarakat  yang  berfungsi  untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan, serta mengamati berbagai kegiatan pemerintah dan perilaku yang  tidak  sesuai  aturan  dari  aparat  birokrasi.  Namun  media  juga  membutuhkan  kebebsasn  pers  dalam proses pelaksanaan tugas sebagai media untuk masyarakat, kebebasan pers berfungsi untuk terbebas media dari intervensi pemerintah maupun kepentingan bisnis.
Melihat  dari  konsep  transparansi  di  atas  maka  peneliti  menguraikan  bahwa  transparansi  sebagai prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau  publik.  Keterbukaan  informasi  diharapkan  akan  menghasilkan  persaingan  politik  yang  sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.
Berikut  ini,  akan  diuraikan  mengenai  bagaiamana  transparansi  dana  desa  dalam  pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao;
1. Transparansi Dana Desa dalam Perencanaan Program Pemberdayaan
Dalam pasal 31 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan  bahwa  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  perencanaan  penerimaan  dan pengeluaran  pemerintahan  desa  pada  tahun  anggaran  berkenaan  yang  dianggarkan  dalam  APB  Desa. Perencanaan menurut  Handoko  (Dewi,  2019:289)  menjelaskan (1) penetapan  suatu  tujuan dalam  suatau organisasi. (2) penentuan strategis, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan.
Kartasasmita  (Fikri,  2015:5)  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  perencanaan  sebagai  fungsi manajemen  adalah  proses  pengambilan  keputusan  dari  sejumlah  pilihan  untuk  mencapai  tujuan  yang dikehendaki.  Dalam  hal  ini  perencanaan  adalah  suatu  proses  penyiapan  seperangkat  keputusan  untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Lebih lanjut Siagian  (Fikri,2015:5)  perencanaan  didefinisikan  sebagai  keseluruhan  proses  pemikiran  dan  penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (Kunarjo,2002:14) juga menyatakan bahwa perencanaan adalah satu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.
Dengan  melihat  konsep  perencanaan  di  atas  maka  peneliti  menguraikan  bahwa  perencanaan penyusunan program dan kegiatan merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lewopao terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lewopao yang memuat pokok-pokok kebijakan pemberdayaan masyarakat  desa  yang  menuntun  kearah  tujuan  pencapaian  visi  dan  misi  desa.  Dengan  membuat perencanaan program pemberdayaan di desa bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Hal-hal yang direncanakan dalam program pemberdayaan di Desa Lewopao  berdasarkan Aggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Lewopao  tahun  2016  terdiri  dari  1)  kegiatan  pelatihan  berbagai  resep masakan kelompok, 2) pelatihan tenun ikat, 3) pengembangan keterampilan meubel bambu, 4) pelatihan penganyaman  piring  rotan,  5)  pengembangan  minat  dan  bakat  kaum  muda,  6)  kegiatan  Bimtek  dan pelatihan  administrasi  pemerintah,  7)  pelatihan  penyususnan  RPJMDesa,  RKPDesa  dan  APBDesa,  8) pelatihan pengisian profil desa online dan Simda Desa, 9) Bimtek menejemen pengelolaan koperasi, 10) pelatihan  pengisian  formulir  KPK.  Untuk  menemukan  bagaimana  transparansi  dana  desa  dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao, maka peneliti berfokus pada tiga bidang pemberdayaan yakni terdiri dari Kerajinan Tenun Ikat, Piring Rotan dan Meubeler Bambu. Dengan data yang diperoleh dari informan dan juga data dokumen anggaran pendapatan dan belanja Desa  Lewopao tahun anggaran 2016  yang  kemudian  diperkuat  dengan  peraturan  Desa  Lewopao  nomor  3  tahun  2016  tentang  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa,  ditemukan  bahwa  jumlah  dana  desa  untuk  pemberdayaan  sebesar Rp84.640.800,00 dari total jumlah dana desa sebesar Rp591.822.000,00 dengan pembagaian untuk program kerajinanan tenun ikat, piring rotan dan meubeler bambu seperti pada rincian anggarannya di bawah ini:
Tabel 1. Perencanaan anggaran pemberdayan masyarakat Bidang Pemberdayaan Rincian Pemberdayaan Anggaran (Rp) Tenun Ikat Honor Pelatih 3.500.000,00 Belanja barang dan jasa 7.255.000,00 ATK 105.000,00 Konsumsi Rapat 400.000,00 Peralatan Tenun dan Bahan 6.750.000,00 Jumlah 18.010.000,00 Meubeler Bambu Honor Pelatih 3.500.00,00 Belanja barang dan jasa 8.405.800,00 ATK 45.000,00
Bidang Pemberdayaan Rincian Pemberdayaan Anggaran (Rp) Konsumsu Rapat 229.800,00 Perjalanan Dinas 1.000.000,00 Belanja bahan 5.336.000,00 Belanja alat 1.795.000,00 Jumlah 20.311.600,00 Pring Rotan Honor pelatih 3.500.000,00 Belanja barang dan jasa 5.320.000,00 ATK 440.000,00 Perjalanan dinas 1.800.000,00 Konsumsi rapat 400.000,00 Belanja bahan 2.680.000,00 Jumlah 14.140.000,00 TOTAL 52.461.600,00

## Sumber: APBDes Lewopao 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas  dengan  perbandingan  penelitian  antara  informan  dan  data  APBDes Lewopao 2016 maka peneliti  menemukan bahwa dalam proses perencanaan, pemerintah Desa Lewopao selalu  mengkomunikasikan  kepada  masyarakat  melalui  musyawarah  dan  penggalian  gagasan  dari masyarakat.  Akan  tetapi  tidak  semua  unsur  masyarakat  dilibatkan  dalam  perencaan  ini.  Masalah  ini kemudian menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat Desa Lewopao. Dari persoalan ini terkesan bahwa  adanya  tindakan  intransparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Lewopao  dalam  proses perencanaan  program  pemberdayaan.    Solusi  kongkret  untuk  persoalan  ini  adalah  dalam  pemberdayaan dengan mengunakan dana desa perlu diketahui masyarakat umum melalui musyawarah, baliho transparansi dana desa dan juga memberikan informasi secara detail dan terperinci pada setiap rencana yang dibuat baik dalam  bentuk  anggaran  maupun  kegiatannya.  Kondisi  proses  transparansi  pemberdayaan  masyarakat  di desa Lewopao membuat kecewa individu sehingga reliabilitas pemerintah desa dan BPD tidak ditemukan (Sugiyanto,  2019:303).  Kondisi  yang  demikian  bertentangan  teori  trust  organization  yang  diadop  dalam praktek good corporate governance di Indonesia.

## 2. Transparansi Dana Desa dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Peran  pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan  dan  program  pemberdayaan  sangat  menentukan keberhasilan  implementasi  masyarakat.  Pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  perlu  ditempatkan  pada arah  yang  benar,  yaitu  ditujukan  pada  peningkatan  kapasitas masyarakat  dengan  memberikan akses  dan peningkatan  ekonomi  rakyat  melalui  pengembangan  ekonomi,  memperkuat  kapasitas  sumber  daya manusia,  mengembangkan  sarana  prasaraana  dan  teknologi,  pengembangan  kelembagaan  pembangunan masyarakat dan aparat dan pengembangan sistem informasi (Maryani, Dede & Nainggolan, 2019)
Dalam pasal 1 ayat (15) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  yang  selanjutnya  disingkat  PPKD,  adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan Pelatihan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Lebih  lanjut  dalam  pasal  43  ayat  (1)  juga  dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
Dengan  melihat  konsep  pelaksanaan  di  atas  maka  peneliti  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu wadah secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  Dengan  demikian  maka  pelaksanaan  program  pemberdayaan  di  desa  bertujuan  untuk
meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  memanfaatkan  potensi  desa  secara maksimal, efisien, dan efektif demi tercapainya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Oleh karenanya peneliti ingin menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lewopao terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lewopao.
Pelaksanaan  pemberdayaan  kelompok  pengrajin  yang  terdiri  dari  Tenun  Ikat,  Piring  Rotan,  dan Meubeler  Bambu  di  Desa  Lewopao  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  APBDes  Lewopao  2016 menjelaskan  masing-masing  anggaran  untuk  Tenun  Ikat  sebesar  Rp18.010.000,00,  Piring  Rotan Rp14.140.000,00,  dan  Meubeler  Bambu  Rp20.311.600,00.  Ada  dua  tahap  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan pemberdayaan di Desa Lewopao yaitu:

## a) Tahap Pelatihan
Menurut  (Handoko,  2002:104)  pelatihan  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  penguasaan  berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu , terinci dan rutin. Pada setiap program pemerintah pasti memiliki arah yang dituju baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Arah yang dituju merupakan rencana  pencapaian  hasil.  Kemudian  manfaat  yang  diharapkan  dari  pelatihan  harus  dirumuskan  dengan jelas.  Dalam  masalah  ini  pelatihan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Lewopao  terhadap  kelompok pengrajin tenun ikat, piring rotan dan meubeler bambu dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman kelapa dan tanaman bambu, juga sumber daya manusia dalam hal ini pemanfaatan kemampuan dalam kelompok untuk menjadi pelatih dan yang lain adalah faktor sosial kebudayaan yang ada ditengah masyarakat Desa Lewopao.
Tahap  pelatihan dilakukan satu  minggu  sekali  dengan  memanfaatkan  pemukiman  warga  dan aula desa.  Hal  ini  terjadi  karena  belum  adanya  fasilitas  penunjang  seperti  gedung  ataupun  meubel  untuk meunnjang  kegiatan  pemberdayaan  di  Desa  Lewopao.  Pemberi  pelatihan  dimanfaatkan  dari  anggota kelompok  pengrajin  itu  sendiri  yang  tentunya  memiliki  kemampuan  untuk  menjadi  pelatih  di  masing- masing  bidang  pemberdayaan  dengan  upah  sebesar  Rp3.500.000,00  per  pelatih  sampai  masing-masing kelompok benar-benar dapat menguasai teknik dan keterampilan dalam setiap bidangnya. Akan tetapi yang kemudian menjadi masalah dalam pelatihan ini adalah lemahnya fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah desa  baik  itu  dalam  bentuk  uang  untuk  upah  pelatih  maupun  kontrol  dan  monitoring.  Masalah  ini  yang kemudian menjadi salah satu faktor terhambatnya kegiatan pemberdayaan di Desa Lewopao.
b) Tahap Produksi
Kehadiran dan keberadaan pemerintah desa dimaksudkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Oleh karena itu  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  erat  kaitnya  dengan  fungsi  pemerintah.  Fungsi  pemerintah  yang dimaksudkan adalah tugas yang berkaitan dengan jabatan publik. (Maryani, Dede & Nainggolan, 2019:17) . Peran  pemerintah  untuk  melayani  publik  sangat  besar  tujuan  dibentuknya  pemerintahan  berkaitan  erat dengan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah masa sekarang. Sejalan dengan pernyataan Rasyit  (Maryani,  Dede  &  Nainggolan,  2019:21)  yang  menjelaskan  bahwa  pemerintah  dibentuk  secara utama  bertujuan  untuk  mengawasi  sistem  ketertiban  sehingga  masyarakat  bisa  menjalani  kehidupannya dalam keadaan yang wajar. Berhubungan dengan produksi hasil kerajinan dari kelompok pemberdayaan yang ada di Desa Lewopao maka kehadiran pemerintah  Desa Lewopao sangat diharapkan oleh masing- masing kelompok pengrajin untuk mendukung produk-produk yang dihasilkan. Untuk mengetahui apa saja yang di produksi oleh kelompokpengrajin Desa Lewopao adalah sebagai berikut. Untuk hasil produksi dari kelompok  pengrajin  di  Desa  Lewopao  hanya  terdapat  sehelai  kain  tenun,  sepasang  kursi  dan  meja  dari bambu. Sedangkan untuk piring rotannya tidak ada hasil produksi.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan
a) Faktor Pendukung
Pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di  desa  sangat  diperlukan.  Hal  ini  perlu dilaksanakan guna menunjang dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tingkat  kesejahteraan  masyarakat  tersebut  maka  perlu  adanya  faktor  pendukung  seperti  partisipasi masyarakat yang diimbangi dengan anggaran yang cukup, sehingga dapat berdaya guna dan berdaya saing. Supaya  pemberdayaan  berlangsung  dengan  berhasil  sesuai  keinginan  bersama  maka  tidak  hanya dibutuhkan partisipasi dan anggarannya saja, akan tetapi perlu diperhatikan pembangunan manusia dengan bertujuan  untuk  membangun  pola  pikir  dan  tindakan  agar  dapat  menerima  perkembangan  zaman  juga bertanggung jawab serta mampu memelihara hasil yang telah dicapai.
Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Lewopao adalah ketersedian sumber daya alam seperti  tanaman  kelapa  untuk  bahan  dasar  piring  rotan,  tanaman  bambu  untuk  meubeler,  adat  tradisi masyarakat pendukung tenun ikat dan juga sumber daya manusia dalam hal ini adalah tingginya partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah Desa Lewopao yang mampu untuk memberdayakan masyarakatnya melalui sumber daya yang dimiliki desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada. Selain itu, sinergitas yang baik antara pemerintah Desa Lewopao dengan elemen-elemen penting yang ada di Desa Lewopao juga merupakan faktor terpenting dalam mendukung pemberdayaan ditingkatan masyarakat Desa Lewopao itu sendiri.

## b) Faktor Penghambat
Pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di  desa  sangat  diperlukan.  Hal  ini  perlu dilaksanakan guna menunjang dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, banyak hambatan-hambatan yang diperoleh. Faktor- faktor  yang  dapat  menghambat  proses  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dianataranya  adalah lemahnya konsistensi dalam perencanaan, pandangan yang berbeda antar unsur-unsur penting yang ada di desa,  penyalagunaan  anggaran  dalam  pelaksaan  pemberdayaan,  minimnya  tingkat  transparansi  dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberdayaan, keterbatasan waktunya masyarakat, keterbatasan anggaran dan juga sempitnya jaringan pemasaran.
Hal lain yang menjadi sangat ironis adalah minimnya tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan dan minimnya fasilitasi dari pemerintah desa terhadap masing-masing kelompok  pemberdayaan.  Dari  persoalan  ini  yang  menghambat  keseimbangan  dan  berjalannya  proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pemberi kebijakan kepada masyarakat sebagai penerima layanan adalah minimnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di Desa Lewopao.

## KESIMPULAN
Dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa adalah salah satu faktor utama untuk mendukung keberhasilan sebuah program. Masalah ini seperti yang terjadi di Desa Lewopao karena sering ditemukan bahwa pemerintah Desa Lewopao selalu berkomunikasi kepada  masyarakat  dalam  bentuk  musyawarah  untuk  mufakat.  Seperti  yang  terjadi  pada  program pemberdayaan  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Lewopao  kepada  masyarakat  desa  melalui  kelompok pengrajin tenun ikat, piring rotan dan meubeler bambu.
Akan  tetapi  dalam  realisasinya  pemerintah  desa  belum  maksimal  dalam  melaksanakan pemberdayaan  di  Desa  Lewopao.  Minimnya  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  anggaran  dalam pelaksanaan  pemberdayaan  dan  minimnya  fasilitasi  dari  pemerintah  desa  terhadap  masing-masing kelompok  pemberdayaan  menghambat  keseimbangan  dalam  berjalannya  proses  pembangunan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  sebagai  pemberi  kebijakan,  kepada  masyarakat  desa  sebagai  penerima layanan. Hal ini dibuktikan sebagian besar masyarakat, BPD dan juga kelompok pemberdayaan itu sendiri
tidak  mengetahui  secara  jelas  mengenai  besaran  dana  desa  yang  diperioritaskan  untuk  kelompok pemberdayaan.
Minimnya  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  anggaran  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  di  desa  Lewopao  serta  minimnya  fasilitasi  mengambarkan  bahwa  nilai  organisasi  di  desa Lewopao  belum  dijalankan  oleh  pemerintah  desa  dan  BPD,  kondisi  ini  bertentangan  dengan  hail  studi (Sugiyanto,  et.,  2019)  bahwa  antara  teori  organisasi  dan  nilai  organisasi  belum  diaplikasikan  dalam pemberdayaan masyarakat.

## REFERENSI
Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. Jurnal EMT Kita, 3(2), 61–69. http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/99 Dewi,  D.  &  P.  H.  A.  (2019).  Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Keuangan  Dana  Desa  Terhadap  Pembangunan  Desa  di  Desa  Candirejo  Kecamatan  Pringapus Kabupaten Semarang. Edunomika, 3(2), 289. https://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jie/article/view/595/306
Fikri, R. R. N. & C. S. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penanggualangan Kemiskinan. 5(2),
5. https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+perencanaan&oq=jurnal+tentang+perencanaan &aqs=chrome.69i57j0i512l7.9063j0j4&client=ms-android-vivo&sourceid=chrome- mobile&ie=UTF-8 Florespedia. (2019). 32 Kades Di NTT dalam Pusaran Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Handoko, T. . (2002). Manajemen Personalia dan MSDM. BPFE_UGM, Yogyakarta. Indrawati, S. M. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Julita,  E.,  &  Abdullah,  S.  (2020).  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Studi  di  Kecamatan Sukakarya  Kota  Sabang.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akutansi,  5(2),  213–221. http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/15556/pdf
Kunarjo. (2002). Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI-Press.
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lewopao Tahun anggaran 2016
M.  Silahuddin.  (2015).  Kewenagan  Desa  Dan  Regulasi  Desa.  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta.
Maryani, Dede & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. CV: Budi Utama. Moleong, J. L. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong, J. L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong, J. L. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Peraturan Desa Lewopao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat (21).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Sugiyanto.  (2019).  Tipologi  Governance  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial,  CV.  Magna  Raharja  Tama, Yogyakarta.
Sugiyanto, Tjahjono, HK; Hartono, A., and Khuluq, L. (2019). Value for Organization versus Theory of Organization  Case  Study  In  Mardi  Wuto  and  Hamba  Social  welfare  Institution  special  region  of Yogyakarta.    International Journal of Recent Scientific Research 10 (09 (D)), 34759-34767
Sugiyono. (2008a). Memahami Penelitian Kuantitatif. Alfabeta. Bandung. Sugiyono. (2008b). Memahami Penelitian Kuantitatif. Alfabeta. Bandung. Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Tirto. (2017). 932 Ajuan Penyelewengan Dana Desa Selama 2016. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.