## MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI), SENGKETA AGRARIA DAN VIKTIMOLOGI : STUDI KASUS PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA)
Oleh: Gelar Ali Ahmad S.H., M.H. * )

## Abstract
The  Masterplan  for  Acceleration  and  Expansion  of  Indonesia's  Economic Development (MP3EI) is an economic development strategy of Indonesia, with a goal to established economy of the nation. This is a consequence of third world countries including  Indonesia  that  involved  in  the  dynamics  of  the  global  free  market.  On  the other  hand  MP3EI  is  very  strong  inhibition  of  capitalism,  and  in  practice  cause problems,  especially  land  issues  and  farmers  as  landowners.  One  of  the  cases written in this  paper is the project of  New Yogyakarta International Airport  (NYIA) in Kulon Progo, Yogyakarta, which discussed from  victimology perspective and studied this  issue  using  the  Report  of  the 8th  United  Nations  Congress  as  parameter,  that development it can be both criminogenic and victimogenic. The study concludes that the  project  of  NYIA  fulfill  the  development  with  criminogenic  and  victimogenic category.  The  project  of  NYIA  had  administrative  flaws  related  to  the  AMDAL  that means the projct categorized as not rationally planned and unbalanced/inadequately planned.  The  project  of  NYIA  also  commit  Human  Rights  violation  and  this development-related regulation is inadequate in protecting the welfare of the people in  the  name  of  development,  so  the  project  of  NYIA  is  a  development  that disregarded cultural and  moral values and did  not  include integrated social defence strategies.
Keywords : Development, Victimology, Administration, Human Rights

## Abstrak
Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia (MP3EI)  merupakan  strategi  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  dengan  sebuah target  akan  mapannya  perekonomian  bangsa.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi negara  dunia ketiga termasuk Indonesia  yang terlibat dalam dinamika pasar bebas. Disisi  lain  MP3EI  sangat  kental  penghambaannya  terhadap  kapitalisme,  dan  dalam praktiknya banyak menimbulkan masalah, khususnya masalah lahan dan para petani pemilik  lahan.  Salah  satu  kasus  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah pembangunan  bandara New  Yogyakarta  International  Airport (NYIA)  di  Kabupaten Kulon  Progo,  Yogyakarta  yang  dikaji  dari  perspektif  viktimologi  dan  penulis membahas  permasalahan  ini  dengan  menggunakan  parameter  hasil  Kongres  PBB ke  VIII  di  Havana,  Kuba  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  itu  bisa  bersifat kriminogen dan viktimogen.  Dari pembahasan  yang  dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa  pembangunan  NYIA  memenuhi  ketegori  pembangunan  yang  bersifat kriminogen dan viktimogen. Pembangunan NYIA telah terjadi cacat administrasi yang berhubungan  dengan  AMDAL  sehingga  termasuk  pembangunan  yang  tidak direncanakan  secara  rasional atau  direncanakan  secara  timpang,  tidak
*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
memadai/tidak  seimbang.  Pembangunan  NYIA  juga  melanggar  Hak  Asasi  Manusia ditambah  lagi  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  ini  tidak  memadai dalam  melindungi  kesejahteraan  masyarakat  atas  nama  pembangunan,  maka pembangunan NYIA tersebut merupakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kultural  dan  moral  dan  tidak  mencakup  strategi  perlindungan  masyarakat  yang menyeluruh/integral.
Kata Kunci : Pembangunan, Viktimologi, Administrasi, Hak Asasi Manusia

## I.  Pendahuluan
Dalam  Bab  1  tentang  Pendahuluan  dari  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (selanjutnya  disebut  MP3EI)    2011-2025 dijelaskan:
Sepanjang  sejarah  kemerdekaan  selama  lebih  dari  enam  dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan  pertanian  tradisional,  saat  ini  Indonesia  telah  menjelma menjadi  negara  dengan  proporsi  industri  manufaktur  dan  jasa  yang lebih  besar.  Kemajuan  ekonomi  juga  telah  membawa  peningkatan kesejahteraan masyarakat,  yang  tercermin  tidak  saja  dalam peningkatan  pendapatan  per  kapita,  namun  juga  dalam  perbaikan berbagai  indikator  sosial  dan  ekonomi  lainnya  termasuk  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  Dalam  periode  1980  dan  2010,  Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 0,39 ke 0,60.
Indonesia  juga  memainkan  peran  yang  makin  besar  di  perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia.  Keterlibatan  Indonesia  pun  sangat  diharapkan  dalam  berbagai forum  global  dan  regional  seperti  ASEAN,  APEC,  G-20,  dan  berbagai kerjasama  bilateral  lainnya.  Keberhasilan  Indonesia  melewati  krisis ekonomi  global  tahun  2008,  mendapatkan  apresiasi  positif  dari berbagai  lembaga  internasional.  Hal  ini  tercermin  dengan  perbaikan peringkat  hutang  Indonesia  di  saat  peringkat  negara-negara  lain  justru mengalami penurunan.
Di  sisi  lain,  tantangan  ke  depan  pembangunan  ekonomi  Indonesia tidaklah  mudah  untuk  diselesaikan.  Dinamika  ekonomi  domestik  dan global  mengharuskan  Indonesia  senantiasa  siap  terhadap  perubahan. Keberadaan  Indonesia  di  pusat  baru  gravitasi  ekonomi  global,  yaitu kawasan  Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara,  mengharuskan  Indonesia mempersiapkan  diri  lebih  baik  lagi  untuk  mempercepat  terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
Dalam konteks inilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  menyadari perlunya penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  untuk  memberikan  arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas
Pembangunan  Manusia  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  maju  tidak saja  melalui  peningkatan  pendapatan  dan  daya  beli  semata,  namun dibarengi  dengan  membaiknya  pemerataan  dan  kualitas  hidup  seluruh bangsa.
Selaras  dengan  visi  pembangunan  nasional  sebagaimana  tertuang dalam  UndangUndang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025,  maka  visi Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  adalah “Mewujudkan  Masyarakat  Indonesia  yang  Mandiri,  Maju,  Adil,  dan Makmur”.
MP3EI  merupakan  strategi  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  dengan sebuah  target  akan  mapannya  perekonomian  bangsa.  Hal  ini  merupakan konsekuensi  negara  dunia  ketiga  termasuk  Indonesia  yang  terlibat  dalam dinamika pasar bebas.
Dari  pernyataan  dalam  pengantar  dokumen  MP3EI  itu,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  menyatakan bahwa “bisnis ini bukan seperti  bisnis biasanya, ini adalah bisnis yang luar biasa”, oleh karena itu tidak bisa pemerintah merealisasikan sendiri, pemerintah harus melibatkan sektor swasta, dan swasta identik  dengan profit .  Kemudian  pemerintah  menyadari  bahwa  sektor  swasta dalam  negeri  tidak  terlalu  kuat,  maka  solusinya  adalah  mengandalkan  sektor swasta  dari  luar  negeri.  Hal  ini  disinyalir  dari  pertemuan  SBY  dengan   200 pengusaha Australia ( http://kemenpora.go.id/index/preview/aneka/560 ) , membuat  pameran  investasi  di New  York  Stock  Exchange  Euronext (http://ekonomi.kompas.com/read/2012/09/25/05090757),  pameran  di  Berlin bertema  Pembangunan  Ekonomi  (http://www.antaranews.com/berita/359928 ) , dan bertemu dengan David Cameroon, Perdana Menteri Inggris (http://www.tribunnews.com/nasional/2012/04/11). Negara-negara Adidaya berusaha  disertakan  untuk  pengelolaan  MP3EI  ini.  Keberadaan  MP3EI  tak terlepas  juga  dari  peran  negara-negara  dan  lembaga-lembaga  keuangan internasional. seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank , dan Asian Development Bank (ADB), yang ikut menyediakan dana besar untuk infrastruktur MP3EI (Salamuddin Daeng, 2012:6) .
Pasal  1  ayat  2  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2011  menyebutkan,  MP3EI  merupakan  arahan  strategis  dalam  percepatan  dan perluasan  pembangunan  ekonomi  Indonesia  untuk  periode  lima  belas  tahun sejak  2011  sampai  2025  dalam  rangka  pelaksanaan  Rencana  Pembangunan
Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025,  dan  melengkapi  dokumen  perencanaan yang  ada  (Undang-undang  No . 25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan  Negara,  dan  dokumen-dokumen  terkait).  Untuk  mendukung penguatan  MP3EI,  Pemerintah  telah  menetapkan  Cetak  Biru  Pengembangan Sistem  Logistik  Nasional,  yang  antara  lain  mengatur  strategi  program,  peta panduan,  dan  rencana  aksi  dalam  memperbaiki  kinerja  logistik  Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres No. 26 tahun 2012.
Kebijakan MP3EI tersebut menggambarkan watak pembangunan ekonomi Indonesia  yang  liberal  dan  privatisasi  berbagai  sektor,  membuat  orientasi pembangunan negara  menjadi kapitalistik dan profit oriented sehingga jauh dari semangat mewujudkan kesejahteraan rakyat, apalagi mewujudkan tatanan sosial yang  berkeadilan.  Kementerian  BUMN  mengungkapkan  alokasi  dana  untuk proyek  MP3EI  hingga  akhir  tahun  2011  mencapai  Rp192,  01  triliun ( http://www.mmindustri.co.id/alokasi-dana-proyek-mp3ei-rp19201-triliun ).
Dana  yang  digunakan  tersebut  akan  direalisasikan  untuk  pembangunan infrastruktur di lahan-lahan baru, lahan-lahan kosong, dan termasuk juga lahan- lahan  yang  dikelola  masyarakat.  Lahan-lahan  tersebut  akan  dihancurkan  dan dihabiskan  oleh  negara  sehingga  kedepannya  akan  banyak  korban  dari  MP3EI ini.
Dibutuhkan  dana  sekitar  Rp.  4.500  trilliun  oleh  pemerintah  untuk mewujudkan MP3EI dan 35% di antaranya diperoleh dari pihak swasta. Sebagai timbal  baliknya  pemerintah  membuat  regulasi  untuk  mempermudah  swasta menanamkan  investasinya.  Pembuatan  regulasi  tersebut  sangat  diperlukan karena  pelaksanaan  MP3EI  terhambat  oleh  beberapa  peraturan,  masalah perijinan,  keberadaan  lahan,  dan  rencana  tata  ruang.  Peraturan-peraturan  di bidang pertanahan, kehutanan, dan tata ruang yang dinilai menjadi penghambat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011  mengamanatkan perbaikan  dua  puluh  delapan  aturan  yang  dinilai  menghambat  pelaksanaan MP3EI  dan  membuat  peraturan-peraturan  baru  untuk  mempercepat  dan memperluas  investasi.  Aturan  yang  harus  diperbaiki  tersebut  terdiri  atas tujuh UU, tujuh Peraturan Pemerintah, enam Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan sembilan Peraturan Menteri, dan  ditargetkan selesai pada  akhir  tahun  2011.  Salah  satu  aturan  yang  dibuat  adalah  Undang  Undang
Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum. MP3EI dan kebijakan-kebijakan yang didesain menyertainya berimplikasi terhadap lingkungan, khususnya di Jawa (http://omahkendeng.org/2013-03/1333).
Dalam  tulisan  ini,  pembahasan  dibatasi  pada  salah  satu  dari  sekian banyak  ekses  negatif  pelaksanaan  MP3EI  di  Jawa.  Salah  satu  mega-proyek yang  paling  ambisius  diantara  perencanaan  245  proyek  di  seluruh  wilayah Indonesia  adalah New  Yogyakarta  International  Airport (selanjutnya  disebut NYIA),  bandara  baru  yang  berlokasi  di  Kulon  Progo  berdasarkan  aturan  yang meneruskan  semangat  MP3EI  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun  2017 tentang  percepatan  pembangunan  dan  pengoperasian  bandara  di  Kulon  Progo (http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42262077).
Dengan pertimbangan keterbatasan kapasitas bandara Adisutjipto, proyek ini  merupakan  pembangunan  jalur  cepat  yang  rencananya  akan  difungsikan mulai April 2019. Keberadaan bandara ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi  dari  dan  ke  Yogyakarta  (https://www.pwc.com/id/en/media- centre/infrastructure-news/may-2017/national-strategic-projects--55-new- projects-included-in-psn-lis.html).
Dalam  praktiknya,  pembangunan  bandara  seluas  kurang  lebih  637 hektare  yang  berdiri  diatas  tanah  milik  419  KK  tersebut,  akan  menyingkirkan sekitar 11.000 orang. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan NYIA bukan hanya sebagai  bandara  internasional.  Berdasarkan  laporan  tahunan  Angkasa  Pura  I pada 2016 menyebutkan bahwa BUMN tersebut telah membahas pembangunan kota bandara ( airport city ). Kota bandara membutuhkan lahan besar, tidak hanya 637  hektar  melainkan  lebih  dari  2000  hektar.  Ini  berarti  akan  ada  lagi penyingkiran warga dan lahan yang diambi. Selain itu, data dari BPS Yogyakarta menunjukan  bahwa Kabupaten Kulonprogo adalah salah satu  daerah penghasil pangan  terbesar  di Yogyakarta.  Atas  dasar  itu,  para  petani  yang  tergabung dalam Wahana  Tri-Tunggal  (WTT),  menolak  pembangunan  bandara  NYIA  yang akan menggusur lahan-lahan pertanian produktif mereka.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  diambil rumusan  masalah  sebagai  berikut:  Apakah  pembangunan  Bandara New Yogyakarta  International  Airport (NYIA)  dapat  dibenarkan  secara  hukum  dalam perspektif viktimologi?

## II. Pembahasan
Viktimologi,  berasal  dari  bahasa  latin victima yang  berarti  korban  dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari  tentang  korban  penyebab  timbulnya  korban  dan  akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social  (Rena  Yulia,  2010:43).  Viktimologi  merupakan  suatu  pengetahuan  ilmiah/ studi yang mempelajari  suatu viktimalisasi  (kriminal)  sebagai suatu permasalahan  manusia  yang  merupakan  suatu  kenyataan  social  (Rena  Yulia, 2010:43).
Pengertian  viktimologi  mengalami  tiga  fase  perkembangan.  Pada awalnya,  viktimologi  hanya  mempelajari  korban  kejahatan  saja.  Pada  fase  ini dikatakan  sebagai penal  or  special  victimology .  Pada  fase  kedua,  viktimologi tidak  hanya  mengkaji  masalah  korban  kejahatan  saja  tetapi  meliputi  korban kecelakaan. Pada  fase  ini  desebut  sebagai general  victimology .  Fase  ketiga, viktimologi  sudah  berkembang  lebih  luas  lagi  yaitu  mengkaji  permasalahan korban  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  hak-hak  asasi  manusia,  pada  fase  ini dikatakan sebagai new victimology (Rena Yulia, 2010:44-45).
New victimology atau viktimologi baru adalah suatu studi terhadap korban khususnya  yang  berkaitan  dengan  korban  penyalahgunaan  kekuasaan  dan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia.  Kritik  yang  memunculkan  viktimologi baru  kriminologi  dan  viktimologi  tradisional  bertolak  dari  definisi  tentang kejahatan  yaitu  seseorang  yang  melanggar  norma,  dan  definisi  ini  cenderung mempertimbangkan kelas dalam hukum (tidak ada hukum yang netral dan tidak berorientasi  pada  kelas).  Kriminologi  dan  viktimologi  ortodok  di  mana penggeraknya  adalah  para  teknokrat,  ahli  dan  penasihat  pada  pengadilan cenderung  menundukkan  diri  kepada  kepentingan  negara.  Penguasa  hukum yang  bertindak  melalui  aparat-aparatnya  mendefinisikan  hukum  lebih  condong kepada kepentingan kelas atau kelompoknya daripada kepentingan  masyarakat banyak,  dengan  demikian  korban  pelanggaran  HAM  atau  penyalahgunaan kekuasaan  ( abuse  of power)  yang  dilakukan  oleh  para  penguasa  tidak  terlihat. Baru  terlihat  setelah  hal  tersebut  dirumuskan  dalam  undang-undang  atau diskursus.
Salah  satu  bentuk  perhatian  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (selanjutnya disingkat  PBB)  dalam  hal  ini  bisa  dilihat  dalam  beberapa  kongresnya  di antaranya;  Kongres  PBB  ke  VIII  di  Havana,  Kuba,  yang  menegaskan  bahwa kebijakan  sosial,  pada  dasarnya  kebijakan  atau  upaya-upaya  rasional  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Jadi  identik  dengan  kebijakan  atau perencanaan pembangunana nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas  dari  pembangunan.  Penanganan  atau  kebijakan  berbagai  aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB mengenai The  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of  Offenders .  Barda Nawawi  (2008:50)  menyatakan  bahwa  pembangunan  itu  sendiri  dapat  bersifat kriminogen dan viktimogen apabila :
1. Pembangunan  itu  tidak  direncanakan  secara  rasional  ( it  was  not rationally  planned );  atau  direncanakan  secara  timpang,  tidak memadai/tidak seimbang ( unbalanced/inadequately planned );
2. Mengabaikan  nilai-nilai  kultural  dan  moral  ( disregarded  cultural  and moral values ); dan
3. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral  ( did  not  include  integrated  social  defence strategies ).
Dalam kasus pembangunan bandara  NYIA terlihat  mencerminkan hal-hal tersebut  di  atas. Pembangunan  NYIA  yang  terlihat    berkiblat  pada  kapitalisme berimplikasi pada praktik pembangunan yang tidak berorientasi pada kelestarian alam,  karena  mengacu  pada  deskripsi  rona  lingkungan  hidup  awal (environmental setting) .
Kabupaten  Kulon  Progo  pada  dasarnya  merupakan  kawasan  rawan bencana  alam tsunami (kawasan lindung  geologi). Hal ini dapat dilihat di dalam pasal  46,  ayat  9,  huruf  d  Peraturan  Presiden  Nomor  28  tahun  2012  tentang Rencana  Tata  Ruang  (RTR)  Pulau  Jawa-Bali  di  mana  Kabupaten  Kulon  Progo adalah  salah  satu  wilayah  yang  ditetapkan  sebagai  zona  rawan  bencana  alam geologi. Selain itu,  mengacu pada Pasal 51, huruf  g Peraturan Daerah Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  Nomor  2  tahun  2010  tentang  Rencana Tata Ruang  Wilayah  (selanjutnya  disingkat  RTRW)  DIY,  sepanjang  pantai  di Kabupaten Kulon Progo telah  ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami. Bisa dilihat  juga  dalam  pasal  39  ayat  7  huruf  a  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kulon
Progo  Nomor  1  Tahun  2012  Tentang  RTRW  Kabupaten  Kulon  Progo  pun  lebih detail  menyatakan  bahwa  kawasan  rawan  tsunami  salah  satunya  meliputi Kecamatan Temon.
Dari  penelitian  tim  peneliti  Pusat  Geoteknologi  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  ditemukan  fakta  bahwa  deposit  tsunami  di  dekat bakal lokasi NYIA. Deposit tsunami itu diperkirakan berusia 300 tahun, seumuran jejak  pantai  selatan  Banten  dan  Jawa  Barat.  Potensi  gempa  di  kawasan  ini, berdasarkan  sebaran  deposit  tsunaminya,  bisa  di  atas  Magnitude  9,0 (https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3753727).
Berdasarkan  semangat  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional,  pembangunan  NYIA  di  Temon  Kuplonprogo  merupakan  proyek strategis  nasional.  Pembangunan  proyek  tersebut  tidak  mengikuti  prosedur umum  pembangunan  yang  ada  serta  tidak  mentaati  aturan  hukum  yang disyaratkan  dalam  pembangunan,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  22  Undang- Undang  nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  oleh  sebab  itu  setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL).
AMDAL, sebagai kajian  mengenai dampak penting suatu  usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan, diperlukan  dalam  memitigasi  dampak  lingkungan  dan  sosial  dengan menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan ( Sustainable Development ),  di  mana  dalam  rangka  memenuhi  pertumbuhan  ekonomi  juga harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  risiko  lingkungan  dan  sosial  demi tercapainya  pertumbuhan  yang  lestari.  AMDAL  memiliki  posisi  yang  sangat penting  dalam  pelestarian  Lingkungan.  AMDAL  juga  sebagai  instrumen  penting dalam menerbitkan izin-izin yang diperlukan lainnya. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2)  Peraturan  Presiden  Nomor  71  tahun  2012  Dokumen  Perencanaan Pengadaan  Tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  disusun berdasarkan  studi  kelayakan  yang  mencakup  :  1)  survei  sosial  ekonomi;  2) kelayakan lokasi; 3) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;  4)  perkiraan  nilai  tanah;  5)  dampak  lingkungan  dan  dampak  sosial
yang  mungkin  timbul  akibat  dari  Pengadaan  Tanah  dan  pembangunan;  dan  6) studi lain yang diperlukan.
Dalam pasal ini yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup salah satunya  adalah  dokumen  AMDAL.  Maka  jelas  sebagaimana  yang  diatur  dalam aturan  tersebut,  dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah  harus  juga menyertakan  AMDAL.  Dokumen  pengadaan  tanah  tersebut  menjadi  dasar Gubernur  mengeluarkan  Izin  Penetapan  Lokasi.   AMDAL  kembali  dipertegas keberadaannya  sebelum  Izin  Penetapan  Lokasi  tertuang  dalam  Surat  Menteri Lingkungan  Hidup  No.  B4718/MENLH/09/2003  tanggal  24  September  2003 perihal  AMDAL  dan  Izin  Lokasi  yang  ditujukan  kepada  Bupati/  Walikota menyebutkan  bahwa  hasil  studi  AMDAL  sebagai  persyaratan  dalam  penerbitan izin  lokasi.  Dalam  kasus  pembangunan  NYIA  ini,  terjadi  kelalaian  pejabat pembuat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (selanjutnya  disingkat  KTUN)  di  mana Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengetahui  adanya  aturan  mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL)  harus  ada sebelum kepala daerah menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) sebuah proyek pembangunan (http://www.lbhyogyakarta.org/2016/07).
Ketidak tahuan pejabat pembuat KTUN tidak bisa menjadi alasan pemaaf atas keteledoran penerbitan izin lokasi, sesuai dengan asas presumptio iures de iure yang  menganggap  semua  orang  tahu  hukum.  Semua  orang  dianggap  tahu hukum, tak terkecuali orang yang tidak sekolah dan buta huruf sekalipun. Dikenal juga  sebuah  adagium  yang  berbunyi ignorantia  jurist  non  excusat ,  bahwa ketidaktahuan  hukum  tidak  bisa  dimaafkan.  Siapapun  tidak  bisa  lepas  dari jeratan hukum karena alasan tidak atau belum mengetahui hukum dan peraturan perundang-undangan nya. Sebagaimana dalam Putusan MA No. 645K/Sip/1970 dan  putusan  MK  No.  001/PUU-V/2007  yang  memuat  prinsip  yang  sama  yaitu ketidaktahuan  seseorang  akan  undang-undang  tidak  dapat  dijadikan  alasan pemaaf.  Ditegaskan  lagi  dalam  Putusan  MA  No.  77  K/Kr/1961  bahwa  tiap-tiap orang  dianggap  mengetahui  undang-undang  setelah  undang-undang  itu diundangkan dalam lembaran negara. Kelalaian yang dilakukan pejabat pembuat KTUN  tersebut  membuat  proses  pengadaan  tanah  yang  sedang  berjalan menjadi  cacat  administrasi  sehingga  seharusnya  proses  pengadaan  tanah tersebut berhenti demi hukum.
Pembangunan  NYIA  yang  berkiblat  pada  kapitalisme  tidak  hanya  cacat secara  administrasi,  tapi  juga  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  di  mana pembangunan  tersebut  merebut  lahan  para  petani  Temon  Kulon  Progo  yang berarti  merebut  alat  produksi  petani  dan  dipaksa  beralih  profesi  dan  peran. Perebutan  lahan  merupakan  konsekuensi  logis  dari  penghambaan  terhadap kapitalisme yang memang sudah menjadi watak dasar kapitalisme itu sendiri. Inti dari  kapitalisme  adalah  penumpukan  modal  pada  segelintir  orang  saja  yang sering  disebut  dengan  akumulasi  primitif  (Yesmil  Anwar,  Adang,  2010:49). Seperti  yang  sudah  disebut  diawal  pembahasan  bahwa  studi new  victimology dilandasi  kritik  atas  keberpihakan  negara  terhadap  kelas  tertentu,  dalam  hal  ini adalah kelas pemodal (kapitalis).
Jika  dikaitkan  dengan  kasus  pembangunan  NYIA,  lahan  para  petani Temon, Kulon Progo, yang  berdasarkan data  dari BPS Yogyakarta menunjukan bahwa  Kabupaten  Kulonprogo  merupakan  lahan-lahan  pertanian  produktif  dan merupakan  salah  satu  daerah  penghasil  pangan  terbesar  di Yogyakarta,  akan dilihat  hanya  sebagai  komoditas  dan  para  petani  yang  awalnya  sebagai produsen pemilik lahan (alat produksi) dipaksa berganti peran menjadi ploretariat sebagai  kelas  kedua  yang  posisinya  lebih  inferior  dari  kelas  pemodal,  karena sudah tidak memiliki apapun kecuali  kemampuan  untuk bekerja dan hanya bisa menjadi  pekerja upahan (Dede  Mulyanto, 2008:86).  Permasalahan perampasan tanah  petani  Temon,  Kulon  Progo  tidak  berhenti  pada  pemahaman  kapitalistik bahwa lahan diposisikan sebagai komoditas tapi juga memutus hubungan sakral antara masyarakat lokal yakni petani Temon, Kulon Progo dengan tanah di mana ia berkehidupan.
Berdasarkan  hal  di  atas,  bisa  disimpulkan  bahwa  telah  terjadi  perubahan fungsi  sosial  tanah,  dari  sarana  subsistensi  menjadi  kapital  dan  pengasingan peran warga, dari produsen hasil bumi di tanah sendiri menjadi pekerja bayaran di bidang kerja yang lain.  Petani Temon, Kulon Progo yang sebelumnya bertani tiba-tiba  dirampas  dari  tanah  sumber  penghidupannya,  dan  dipaksa  secara sistematis untuk “melacur” ke pasar tenaga kerja. Kemampuan mereka semasa hidup  bertani  belum  tentu  dilirik  di  pasar  kerja,  sehingga  bagi  mereka  yang kesulitan  beradaptasi  di  pasar  tenaga  kerja  akan  teralienasi.  Selain  itu,  proses pembebasan lahan (perampasan tanah) hanya menghargai tanah warga sebagai komoditas  yang  bisa  diperjualbelikan  dan  mengabaikan  nilai-nilai  sosiokultural
tanah  yang  menempati  posisi  sentral  sebagai  sumber  kehidupan  dalam  realitas sosial petani Temon, Kulon Progo.
Atas  dasar  pemahaman  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  kompensasi yang diberikan atas pengorbanan petani Temon, Kulon Progo tersebut tidak bisa dikatakan mencukupi. Meski aturan  perlindungan masyarakat telah dibuat untuk menghindarkan  hal-hal  semacam  ini  dalam  pembebasan  lahan,  namun  aturan tersebut tidak memberikan masyarakat lokal (petani Temon, Kulon Progo) posisi tawar  sehingga  negosiasi  kompensasi  hanya  formalitas  belaka,  karena kepentingan  pembangunan  akan  selalu  menjadi  pemenang.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  pembangunan  NYIA  adalah  proyek  yang  berkiblat  pada kapitalisme yang mengalienasi masyarakat dari haknya atas ruang hidup, tanpa memperdulikan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  (petani  Temon,  Kulon  Progo) sendiri.  Paling  tidak  hal  ini  sudah  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  yang diamanatkan  dalam  Pasal  28  (a)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 tentang jaminan hak dasar manusia untuk hidup.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa, pertama , telah  terjadi  cacat  administrasi  yang  berhubungan  dengan  AMDAL  yang  sangat penting  dalam  proses  pembangunan  NYIA  sehingga  pembangunan  NYIA  bisa dikategorikan  sebagai  pembangunan  yang  bersifat  kriminogen  dan  viktimogen sesuai  hasil  Kongres  PBB  ke  VIII  di  Havana,  Kuba  yaitu  pembangunan  yang tidak  direncanakan  secara  rasional  ( it  was  not  rationally  planned );  atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang ( unbalanced/inadequately  planned ). Kedua ,  bahwa  pembangunan  NYIA  telah melanggar Hak Asasi Manusia atas para petani Temon, Kulon Progo yang harus dipaksa  melepas  ikatan-ikatan  yang  bernilai  sosiokultural  yaitu  tanah  sebagai alat produksi dan beralih profesi “menjual diri” ke pasar kerja dimana belum tentu mereka  bisa  beradaptasi  dan  bertahan  ditambah  lagi  peraturan  yang  berkaitan dengan  pembangunan  ini  tidak  memadai  dalam  melindungi  kesejahteraan masyarakat  atas  nama  pembangunan,  maka  pembangunan  NYIA  tersebut merupakan  pembangunan  yang  mengabaikan  nilai-nilai  kultural  dan  moral ( disregarded  cultural  and  moral  values );  dan  tidak  mencakup  strategi perlindungan  masyarakat  yang  menyeluruh/integral  ( did  not  include  integrated
social  defence  strategies ).  Dengan  demikian,  maka  pembangunan  NYIA khususnya harus dihentikan dan MP3EI umumnya harus ditinjau ulang.

## Daftar Pustaka

## Buku
Anwar, Yesmil, Adang, 2010, Kriminologi , Bandung, PT. Refika Aditama.
Daeng,  Salamuddin , 2012, Manipulasi  Kapitalisme  atas  Krisis  Infrastruktur, Jurnal Free Trade Watch , Jakarta, IGJ.
Mulyanto, Dede, 2008,  Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif  dalam Teori Kependudukan Marxis, Jurnal Kependudukan Padjadjaran , Vol. 10, No. 2.
Nawawi,  Barda,  2008, Bunga  Rampai  Kebijakan  Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta, Kencana.
Yulia,  Rena,  2010, Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan , Yogyakarta, Graha Ilmu.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  98  Tahun  2017  tentang Percepatan  Pembangunan  dan  Pengoperasian  Bandar  Udara  Baru  di Kabupaten. Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2011  tentang Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi Indonesia 2011 - 2025.
Putusan MK No. 001/PUU-V/2007.
Putusan MA No. 645K/Sip/1970.
Putusan MA No. 77 K/Kr/1961.
Surat Menteri Lingkungan Hidup No. B4718/MENLH/09/2003 perihal AMDAL dan Izin Lokasi.
Internet
http://kemenpora.go.id/index/preview/aneka/560
http://ekonomi.kompas.com/read/2012/09/25/05090757/Presiden.Gaet.Investor.A S
http://www.antaranews.com/berita/359928/indonesia-tampil-total-dalam- pameran-pariwisata-berlin
http://www.tribunnews.com/nasional/2012/04/11/hari-ini-sby-bertemu-perdana- pm-inggris-david-cameron
http://www.mmindustri.co.id/alokasi-dana-proyek-mp3ei-rp19201-triliun http://omahkendeng.org/2013-03/1333/mp3ei-perampasan-tanah http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42262077
https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/may-2017/national- strategic-projects--55-new-projects-included-in-psn-lis.html
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3753727/ylbhi--penggusuran-paksa- warga-kulon-progo-langgar-hukum-dan-ham
http://www.lbhyogyakarta.org/2016/07/rencana-pembangunan-bandara-kulon- progo-proyek-yang-di-paksakan/