## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Peran Advokat Dalam Memberikan  Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Zahra Hayati 1 , Khofifah Nabila 2
1,2 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara fauziahlubis@uinsu.ac.id
ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the role of advocates in providing legal assistance based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, where this research uses the library research method, which can be concluded that the provision of legal aid by advocates besides aims to guarantee and fulfilling the rights of poor people or groups to get acces s to justice  as  well, but also aiming to ensure that legal aid is provided evenly throughout the territory of the Republic of Indonesia and to create an effective, efficient and accountable judiciary.

## Keywords : role of advocates, legal aid

## ABSTRAK
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peran advokat dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum,  dimana  penelitian  ini menggunakan metode kepustakaan ( library research ), yang dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum oleh advokat selain  bertujuan  untuk  menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi  orang  atau kelompok miskin untuk  mendapatkan  akses  keadilan  juga,  tetapi  juga bertujuan untuk  memastikan bahwa bantuan  hukum  diberikan  secara  merata  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Kata kunci : peran advokat, bantuan hukum

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia mengakui  dan  melindungi  hak  asasi  setiap  individu  tanpa  membedakan  latar belakangnya, sebagai akibatnya seluruh orang mempunyai hak buat diperlakukan sama di hadapan hukum ( equality before the law ). Yang dimaksud dengan sama di hadapan hukum adalah bahwa setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI  1945  secara  tegas  menjelaskan  bahwa “Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” . Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara, baik penduduk asli maupun bukan, berpendidikan atau tidak, kelas atas, menengah atau bawah adalah harus memperoleh keadilan dan dilayani sama di hadapan hukum. Negara harus memberikan keadilan secara keseluruhan kepada semua orang karena hal itu merupakan kewajiban negara. Hal inilah yang menjadi landasan  konstitusional  dalam  pembentukan  UU  RI  No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dalam upaya mengimplementasikan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  maka  harus  diperhatikan  peran  dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Melalui jasa  hukum  yang  diberikan,  advokat  menjalankan  tugas  profesinya  membela keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  kepentingan  para  pencari  keadilan,  salah satunya adalah memberikan bantuan hukum. Upaya tersebut agar masyarakat dapat menggunakan hak-hak dasarnya di hadapan hukum.
Pasal  1  angka  1  Bab  I  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum,  menyebutkan  bahwa:  “ Bantuan  Hukum  adalah  jasa  hukum  yang diberikan  oleh  pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum .” Di sini penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mungkin mampu membayar jasa advokat saat berurusan dengan masalah  hukum.  Selain  itu,  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  masih  buta terhadap persoalan hukum. Persoalannya sekarang adalah bagaimana nasib mereka saat menghadapi persoalan hukum tentang siapa yang akan membantu, mengadili dan
mengadili
untuk mempertahankan hak-hak mereka. Di sinilah dibutuhkan kearifan seorang advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pihak yang berperkara yang tidak mampu. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga  bantuan  hukum atau organisasi sosial pemberi bantuan hukum seperti yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum ini meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
Konsep bantuan hukum mengacu pada hak seseorang untuk melaksanakan hak tersebut, sehingga bantuan hukum diberikan oleh para ahli hukum dan orang- orang  yang  berpengalaman  dalam  menjalankan  profesinya.  Bantuan  hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang berpedoman pada nilai-nilai luhur yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak asasi manusia, kesejahteraan dan keadilan.

## RUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut  :  Bagaimana  peranan  advokat  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library research )  yaitu  pengumpulan  data  atau karya tulis ilmiah untuk mengumpulkan objek  penelitian  atau  bahan  pustaka,  atau  penelitian  untuk  memecahkan  suatu masalah pada hakekatnya berdasarkan kajian yang kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu: sumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah,  dan lain- lain yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PEMBAHASAN
Peranan  Advokat  dalam  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2011 Tentang  Bantuan Hukum
Menurut Black’s Law Dictionary, kata Advokat berasal dari kata Latin, yaitu Advocare,  suatu  kata  kerja  yang  berarti to  defend , to  call  one’s  aid , to  vouch  to warrant sebagai kata benda ( noun ), kata tersebut berarti seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Sese orang yang  mempelajari  hukum  dan  telah  diakui  untuk  berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan. 1 Sedangkan  menurut  English  Languange  Dictionary  advokat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di  pengadilan.  Defenisi  advokat  tersebut  menunjukkan  bahwa  profesi  advokat mencakup profesi yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. 2 Dengan  demikian,  advokat  sebagai  pemberi  bantuan  hukum  dilakukan  baik  di pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  mencakup  semua  masalah  hukum  baik publik maupun privat.
Defenisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya yang dimaksud dalam defenisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut: 3
a. aspek perumusan aturan-aturan hukum;
b. aspek  pengawasan  terhadap  mekanisme  untuk  menjaga  aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi;
c. aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami. Pengaturan  mengenai  pemberian  bantuan  hukum  telah  diatur  dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum  yang  diberikan  oleh  Advokat  secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. 4 Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum  Pasal  1  angka  1  UndangUndang  Bantuan  Hukum  mengatakan  bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 5
Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu legal aid dan legal assistance . Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan  hukum  dalam  arti  sempit,  yaitu  pemberian  jasa-jasa  di  bidang hukum
1 Fauziah Lubis, Bunga Rampai Hukum Keadvokatan , (Medan: CV. Manhaji, 2020), h. 3.
2 Marcelya Lukas, “ Peranan Advokat Dalam Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Huk um ”, Lex Crimen, Vol. 8 No. 8, (Agustus 2019), h. 147.
3 Yahman dan Nurtin Tarigan, Peran Advokat dalam Sistem Huk um Nasional , (Jakarta: Kencana, 2019), h. 23.
4 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advok at.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Huk um.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi  mereka  yang  tidak  mampu.  Sedangkan  pengertian legal  assistance dipergunakan  untuk  menunjukkan  pengertian  bantuan  hukum  dalam  arti  luas, karena  di  samping  bantuan  hukum  terhadap  mereka  yang  tidak  mampu,  juga pemberian  bantuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pengacara  yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien. 6 Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan hak konstitusional sekaligus implementasi dari negara hukum  yang  mengakui,  melindungi,  dan  menjamin  hak  warga  negara  atas perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum.
Konsep UU Bantuan Hukum merupakan kristalisasi dari keterlibatan negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, yang sejalan dengan apa yang Cappelletti dan Gorley nyatakan dalam artikelnya yang berjudul “Legal Aid”: modem themes and  variantions  yaitu  pada  dasarnya  ada 2 (dua) model sistem bantuan hukum, antara lain:
a. Model Yuridis Individual Bantuan hukum dapat dilihat di satu sisi sebagai hak yang diberikan negara kepada  warga  negara  untuk  melindungi  kepentingan pribadinya dan di sisi lain sebagai  hak atas kesejahteraan. Model yuridis individual ini merupakan ciri dari pola  bantuan  hukum  klasik,  artinya  bantuan  hukum  baru  dapat  diberikan  atas permintaan mereka yang membutuhkan.
b. Model Kesejahteraan
Pada  model  ini,  memandang  bantuan  hukum  sebagai  bagian  dari  haluan sosial,  misalnya  untuk  menetralisasikan  ketidakpastian  atau  kemiskinan.  Peran negara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan bantuan hukum  sebagai  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Sehingga  ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena bantuan hukum merupakan bagian dari program pembangunan sosial atau perbaikan sosial.Konsep bantuan  hukum  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  konseptual  yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep bantuan hukum yang sudah ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, di antaranya :
a. Bantuan Hukum Individual Bantuan hukum individual adalah pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, berupa pendampingan advokat untuk menyelesaikan sengketa yang  mungkin  dihadapinya  baik  di  pengadilan  maupun  melalui  mekanisme penyelesaian  sengketa  lainnya  seperti  arbitrase  guna  menjamin  pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
b. Bantuan Hukum Struktural
Dalam  bantuan  hukum  struktural,  setiap  tindakan  atau  kegiatan  yang dilakukan tidak hanya ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum orang
6 Angga dan Ridwan Arifin, “ Penerapan Bantuan Huk um Bagi Masyarak at Kurang Mampu di Indonesia ”, Diversi Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, (Desember 2018), h. 226.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang  tidak  dapat  mengikuti  proses peradilan. Secara lebih luas, bantuan hukum struktural bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya hukum. Tujuan lainnya adalah memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan  kepentingannya  melawan  penguasa yang sering menindasnya dengan legitimasinya untuk pembangunan.
Konsep bantuan hukum yang muncul selama ini masih bersifat individual dan  konvensional,  dengan  pengaturan  yang  parsial  dan  tidak  sistematis mengakibatkan  tidak  adanya  perubahan  sosial  yang  berkeadilan dan kesadaran hukum  masyarakat  serta  kemudahan  perlindungan  hukum. Mencermati kondisi tersebut, serta untuk melaksanakan negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara, perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum, peran negara hadir dalam membentuk UU No. 16 tentang Bantuan Hukum. UU RI No. 16 Tahun 2011 memberikan suatu konsep baru bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum selain bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan juga, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara merata di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dan  mewujudkan peradilan yang efektif, efisien  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Konkretisasi  konsep  ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain bantuan kepada kelompok miskin atau kelompok yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, dan tata usaha negara.
Mengingat konsep bantuan hukum yang tertuang dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka yang dimaksud bantuan hukum tidak hanya untuk  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  tetapi  juga  bertujuan untuk memfasilitasi bantuan hukum dan menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan  hukum  dan  juga  ada  bentuk  penyuluhan  hukum,  konsultasi  hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat. 7
Pasal  14  UU  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  hukum  mengatur bahwa  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum,  pemohon harus memenuhi syarat- syarat: 8
a. mengajukan  permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas  pemohon  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang dimohonkan bantuan hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
c. melampirkan surat keterangan, miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum
7 Ni  Komang  Sutrisni,  “ Tanggung  Jawab  Negara  dan  Peranan  Advok at  dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu ”, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2, (September 2015), h. 163.
8 Soar H. Hasibuan, “ Peranan Advokat Melaksanakan Bantuan Huk um Terhadap Klien dalam Perk ara Pidana ”, Lex Crimen, Vol. 4 No. 6, (Agustus 2015), h. 39.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
berdasarkan  surat  kuasa  khusus  dari  penerima  bantuan  hukum.  Dalam  hal permohonan  bantuan  hukum  ditolak,  pemberi  bantuan  hukum  mencantumkan alasan penolakan.
Pemberian  bantuan  hukum  secara  litigasi  dilakukan  oleh  advokat  yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
Pemberian  bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat  tersebut  untuk  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pemberian  bantuan  hukum secara litigasi dilakukan dengan cara: 9
a. pendampingan  dan/atau  menjalankan  kuasa  yang  dimulai  dari  tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Agar bantuan hukum yang diberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,
maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai aparat penegaka hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi Advokat, maupun  organisasi-organisasi  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  bantuan hukum. 10
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Merupakan  suatu  asas  yang  penting  bahwa  seorang  yang  terkena  perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya. Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama  sejak  saat  dilahirkan  penangkapan  dan/atau  penahanan  berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
Pada dasarnya tugas utama dari penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) memberikan legal opinion (pendapat hukum) serta nasihat hukum untuk menjauhkan  klien  dari  konflik,  sedangkan  di  lembaga  peradilan  (beracara  di pengadilan)  penasihat  hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam  beracara  di  depan  pengadilan,  tugas  utama  penasihat  hukum  adalah menyajikan fakta dan pertimbangan dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut,  agar  hakim  dapat  mengambil  keputusan  yang  seadil-adilnya.  Prinsip terpenting dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah bahwa tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa penyiksaan,  tekanan,  dan  intimidasi. Tersangka berhak memberikan keterangan
9 Ibid , h. 40.
10 Sahuri Lasmadi, “ Peran Advokat dalam Pendampingan Huk um ”, Inovatif: Vol. 7, No. 2, (Mei 2014), h. 64.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang faktual dan tidak dapat dipaksa untuk membuat pernyataan yang tidak benar dan memberatkan tersangka.
Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Dengan diketahui serta dimengerti oleh tersangka tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk  mempersiapkan  usaha  pembelaan.  Dengan  demikian  terdakwa  akan mengetahui  berat  ringannya  sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat pembelaan yang diperlukan, seperti perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Selama dalam  pemeriksaan,  tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukumnya setiap diperiksa oleh penyidik. Bantuan hukum ini diperlukan oleh tersangka dalam untuk kepentingan pembelaan.
Dalam proses persidangan terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilihnya sendiri guna kepentingan pembelaan. Apabila terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka hakim yang memeriksa perkaranya wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Bantuan hukum bagi terdakwa tersebut diberikan dengan cuma-cuma.
Pemberian bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang bertujuan untuk menjamin  perlindungan  dan  pembelaan  hukum  terhadap  hak  konstitusional tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.  Yang  dibela  dan  diberi  perlindungan  hukum  bukan  kesalahan tersangka/terdakwa tetapi hak tersangka/terdakwa untuk menghindari perlakuan dan tindakan yang menghina atau tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.  Sekalipun  tersangka/terdakwa  benar-benar  terbukti  bersalah,  ia  tetap berhak mendapatkan bantuan hukum.
Pemberian bantuan hukum oleh advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini yaitu membantu kliennya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat dan untuk membela dalam hal materinya sehingga diharapkan keputusan yang adil  dari pengadilan. Pemberian bantuan  hukum  kepada  masyarakat  tidak  hanya  terbatas  pada  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  akan  bantuan hukum dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari sekedar menjadikan hukum dapat dipahami oleh masyarakat dan mampu mengkritisi produk hukum yang ada.

## PENUTUP KESIMPULAN
UU RI No. 16 Tahun 2011 memberikan suatu konsep baru bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum selain bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan juga, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara merata

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dan  mewujudkan peradilan yang efektif, efisien  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Konkretisasi  konsep  ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain bantuan kepada kelompok miskin atau kelompok yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, dan tata usaha negara.
Mengingat konsep bantuan hukum yang tertuang dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka yang dimaksud bantuan hukum tidak hanya untuk  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  tetapi  juga  bertujuan untuk memfasilitasi bantuan hukum dan menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan  hukum  dan  juga  ada  bentuk  penyuluhan  hukum,  konsultasi  hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.
Pemberian bantuan hukum oleh advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini yaitu membantu kliennya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat dan untuk membela dalam hal materinya sehingga diharapkan keputusan yang adil  dari pengadilan. Pemberian bantuan  hukum  kepada  masyarakat  tidak  hanya  terbatas  pada  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  akan  bantuan hukum dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari sekedar menjadikan hukum dapat dipahami oleh masyarakat dan mampu mengkritisi produk hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Angga  dan  Ridwan  Arifin.  (2018).  Penerapan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat
Kurang Mampu di Indonesia. Diversi Jurnal Hukum, 4 (2), 226.
Hasibuan,  Soar  H..  (2015).  Peranan  Advokat  Melaksanakan  Bantuan  Hukum Terhadap Klien dalam Perkara Pidana. Lex Crimen, 4 (6), 39.
Lasmadi, Sahuri. (2014). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum. Inovatif, 7 (2),
64.
Lubis, Fauziah. (2020). Bunga Rampai Hukum Keadvokatan . Medan: CV. Manhaji.
Lukas, Marcelya. (2019). Peranan Advokat dalam Perkara Pidana Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lex Crimen, 8 (8), 147.
Sutrisni, Ni Komang. (2015). Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat d alam Pemberian  Bantuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Tidak  Mampu. Jurnal Advokasi, 5 (2), 163.
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan  Hukum.
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Yahman dan Nurtin Tarigan. (2019). Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana.