## PENDAHULUAN
Tata kelola sumberdaya alam saat ini mengarah pada rujukan pembangunanisme dan neoliberalisme. Kedua rujukan ini
berakar  pada  fisik  dan  ekonomi  (pengejaran  keuntunga, rent seeking ). Peran pemerintah yang berkolaborasi dengan pihak swasta  (investor)  sering  mendominasi  kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam. Kedua aktor tersebut  memunculkan  perilaku  eksplorasi  dan  eksploitatif,

## KETERLIBATAN PARA AKTOR DALAM PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI)
Involvement of The Actors in Conversion Control of Agricultural Land (Case Study in Tabanan District, Bali Province)
Widhianthini 1 , Arya Hadi Dharmawan 2 , Noer Azam Achsani 3 , dan Setia Hadi 4
1 Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Denpasar Bali 2 Departemen Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, IPB
3 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB 4 Departemen Arsitektur Landskap, Fakultas Pertanian, IPB
*) E-mail: wiwin_purantara@yahoo.com

## ABSTRACT
The purpose of this research is to know how the role of government actors, private or investors and indigenous institutions (Subak and Pakraman) in the management of land resources (including water) so that the conversion of agricultural land can be prevented. The study was conducted in Tabanan, Bali Province. Depth interview techniques and stakeholder analysis as an approach of this research. A stakeholder analysis is instrumental to understand the social and institutional context of a program or project activities. The purpose of stakeholder analysis is to determine interests and their authority in preventing the conversion of agricultural land. The results showed that there are two forces actors (stakeholders) in the management of land resources (including water). The government in collaboration with investors and has a role as a player, while Subak and Pakraman have a role on the position of the object. Power relations are played by actors of government is still dominant compared to indigenous institutional Subak and Pakraman. Investors who have the capital strength and enthroned as the ‘king’ always pave the spatial plannings are on ‘profit-seeking’ biggest for himself. Power is seen as a mechanism of domination which is a form of power against the other in a relationship dominated by dominated or powerfull by the powerless. The duality of land governance (including water) between actors is the dualism solution. The duality that lies in the fact, that he could be seen as rules that a principle for action in a wide range of space and time, while it is the result (outcome) and means looping action thus overcoming space and time. Duality of land governance (including water) shows that in the future that is necessary is to put Subak and Pakraman in a position of political strength parallel to desa dinas and other government institutions.
Keywords: indigenous institutions (Subak, Pakraman), conversion of agricultural land, stakeholder analysis,  duality of land governance

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran aktor pemerintah, swasta atau investor, dan kelembagaan lokal  (subak dan desa pakraman) dalam pengelolaan sumber daya lahan (termasuk air) sehingga konversi lahan pertanian dapat dicegah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Teknik wawancara yang mendalam dan analisis stakeholder  sebagai pendekatan penelitian ini. Analisis stakeholder  merupakan instrument untuk memahami konteks social dan kelembagaan dari program atau kegiatan proyek. Tujuan dari analisis stakeholder  adalah untuk menentukan minat dan kewenangan mereka dalam mencegah konversi lahan pertanian. Hasil memperlihatkan bahwa terdapat dua kekuatan aktor (stakeholder)  dalam pengelolaan sumberdaya lahan (termasuk air). Pemerintah berkolaborasi dengan investor dan memiliki peran sebagai pemain, sedangkan subak dan desa pakraman memiliki peran pada posisi objek. Relasi kuasa yang dimainkan oleh aktor pemerintah masih bersifat dominan dibandingkan kelembagaan lokal subak dan desa pakraman. Aktor investor yang memiliki kekuatan modal dan bertahta sebagai ‘raja’ selalu melicinkan perencanaan- perencanaan tata ruang yang memberikan ‘profit seeking’ terbesar bagi dirinya. Kekuasaan dipandang sebagai mekanisme dominasi yang merupakan bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang berkuasa dengan yang tidak berdaya. Dualitas tata kelola lahan (termasuk air) antar para aktor merupakan pemecahan dualism tersebut. Dualitas itu terletak dalam fakta, bahwa ia bisa dipandang sebagai aturan yang menjadi prinsip bagi tindakan di berbagai ruang dan waktu, sekaligus ia merupakan hasil (outcome) dan sarana perulangan tindakan yang karenanya mengatasi ruang dan waktu. Dualitas tata kelola lahan (termasuk air) ini menunjukkan bahwa kedepan yang diperlukan adalah menempatkan subak dan desa pakraman pada posisi kekuatan politik  yang sejajar dengan desa dinas dan kelembagaan pemerintah lainnya.
Kata kunci: kelembagaan lokal (subak, desa pakraman), konversi lahan pertanian, analisis stakeholder, dualitas tata kelola lahan
terlebih-lebih terhadap sumberdaya yang diklaim milik negara. Kondisi ini berbeda halnya dengan pihak subordinat, masyarakat lokal atau yang terbentuk dalam suatu kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal yang sering merupakan aktor inferior tidak dapat mendeklarasikan keinginannya untuk menyelamatkan sumberdaya alam di sekitarnya akibat lemahnya “payung pengaman” dalam bentuk regulasi.
Esensi  sumberdaya  alam  sebagai  komoditas  ekonomi  sering berdampak negatif bagi kelembagaan lokal, seperti terjadinya konversi lahan pertanian. Penyebab pertama, kebijakan yang kontradiktif terjadi karena di satu pihak pemerintah berupaya melarang  terjadinya  alih  fungsi,  tetapi  di  sisi  lain  kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya  justru  mendorong  terjadinya  alih  fungsi  lahan-lahan pertanian. Penyebab kedua, cakupan kebijakan yang terbatas. Peraturan-peraturan tersebut di atas baru dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan/badan hukum yang akan menggunakan tanah dan/atau akan merubah tanah pertanian ke non pertanian (Newburn 2006). Perubahan penggunaan tanah sawah ke non pertanian yang dilakukan secara individual/peorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut. Padahal perubahan fungsi lahan yang dilakukan secara individual secara langsung diperkirakan cukup luas. Dalam kenyataannya, RTRW justru merencanakan  untuk  mengkonversi  tanah  sawah  beririgasi teknis menjadi nonpertanian.
Kelemahan lain dalam peraturan perundangan yang ada yaitu: (i) Objek lahan pertanian yang dilindungi dari proses konversi ditetapkan  berdasarkan  kondisi  fisik  lahan,  padahal  kondisi fisik lahan relatif mudah direkayasa, sehingga konversi lahan dapat berlangsung tanpa melanggar peraturan yang berlaku; (ii)  Peraturan  yang  ada  cenderung  bersifat  himbauan  dan tidak  dilengkapi  sanksi  yang  jelas,  baik  besarnya  sanksi maupun penentuan pihak yang dikenai sanksi; (iii) Jika terjadi konversi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sulit ditelusuri lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menindak karena ijin konversi adalah keputusan kolektif berbagai instansi (Pasandaran 2006).
Phuc et al .  (2014)  dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa integrasi progresif Vietnam ke dalam ekonomi pasar global telah memicu transformasi ekonomi dan sosial yang besar. Dalam kaitannya dengan tata ruang ditandai dengan konversi lahan pertanian secara besar-besaran untuk pengembangan industri dan perkotaan. Kondisi ini meningkatkan ketegangan rasial dan  keluhan  dari  masyarakat  yang  terkena  dampak.  Negara menggunakan kekuasaan yang luas dalam proses pengambilan keputusan sementara partisipasi dari masyarakat yang terkena dampak adalah pasif dan lemah. Konversi lahan yang terjadi merupakan  hasil  dari  “mencari  keuntungan”  ( profit-seeking ) oleh berbagai pengambil kebijakan ( stakeholders ).
Kasus yang terjadi di Cina, sebagian besar perluasan urbanisasi pada tahun-tahun belakangan ini dilakukan melalui konversi lahan  perdesaan.  Besaran  lahan  pertanian  yang  kini  tersedia mendekati “batas garis merah” 120 juta hektar, yang dianggap sebagai besaran minimum dalam memastikan ketahanan pangan (Li Yuheng et al . 2015). Nurliana dan Ida Rosida (2016) memaparkan juga bahwa konversi lahan sawah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terjadi karena produktivitas yang lebih rendah dari sawah, rendahnya kualitas tanah, dan nilai- nilai ekonomi yang lebih tinggi dari tanah milik pesaing. Kondisi  tersebut  terjadi  secara  kumulatif,  secara  permanen, dan  progresif.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sihaloho et al .  (2007)  memaparkan  bahwa  konversi  lahan  pertanian
berimplikasi pada perubahan struktur agraria. Perubahan ini akan menghasilkan ketimpangan struktur agraria lahan terhadap kehidupan masyarakat. Perbuahan tersebut meliputi perubahan pola penguasaan lahan, pola nafkah, dan hubungan pola produksi.
Berkembangnya  industri  pariwisata,  seperti  maraknya villa, cottage ,  atau  hotel  telah  mengubah  struktur  agraria  dalam konteks penguasaan tanah dari makna tanah yang bersifat kolektif dalam organisasi produksi agraria subak menjadi makna tanah  yang  bersifat  privat  individualistik,  manakala  tanah- tanah berubah peruntukannya menjadi hotel yang komersial. Kondisi ini mempengaruhi keberadaan subak yang basis filosofi agrarianya  “kolektivitas”  dalam  pendistribusian  air  berubah menjadi disfungsional karena struktur agrarianya menjadi privat individualistik.  Ketidakberfungsian  subak  melalui  “proses individualisasi penguasaan tanah” menyebabkan laju konversi lahan pertanian dari peruntukan pangan ke non pangan (turisme) meluncur dengan hebat.
Berkembangnya berbagai industri pariwisata massal tersebut diperkuat dengan kewenangan para penguasa. Barker (2011) memaparkan bahwa penguasa merupakan blok historis yang menjalankan  otoritasnya  kepada  kaum  petani.  Kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah dengan alasan telah disetujui melalui sebuah konsensus dimana telah terselip kesepakatan yang merugikan petani.
Subak dan desa pakraman di Bali merupakan salah satu contoh aktor di tingkat masyarakat lokal yang memiliki posisi yang tidak sejajar dengan aktor  dari pihak pemerintah. Keberadaan kelembagaan lokal subak dan desa pakraman membutuhkan legitimasi dalam menjalankan perannya. Penelitian ini difokuskan pada peran para aktor di tingkat pemerintah dan aktor di tingkat kelembagaan lokal subak dan desa pakraman dalam  mencegah  atau  mengendalikan  konversi  lahan pertanian,  yang  nantinya  akan  berdampak  pada  pengelolaan sumberdaya air.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi  dan Pengambilan Sampel
Penelitian  ini  dilakukan  selama  enam  bulan  (Agustus 2013-Januari  2014)  di  Kabupaten  Tabanan,  Propinsi  Bali. Pemilihan lokasi di Kabupaten Tabanan didasarkan karena kabupaten  ini  merupakan  lumbung  padi  di  Propinsi  Bali dimana 70 persen kawasannya merupakan kawasan perdesaan telah  mengalami  alih  fungsi  lahan  pertanian  (sawah). Pengambilan sampel secara purposive sampling .  Sampel ditujukan pada aktor yang berperan dalam pengelolaan lahan ( stakeholder di tingkat pemerintah, yaitu Bappeda Kabupaten Tabanan, dinas pertanian, dinas pekerjaan umum sub irigasi kabupaten,  dinas  pariwisata  kabupaten,  dinas  pendapatan daerah kabupaten, desa dinas), investor, dan aktor  di tingkat subak dan desa pakraman.

## Pendekatan Metode
Peran aktor di tingkat pemerintahan dan kelembagaan lokal/adat  dalam  mengantisipasi  konversi  lahan  pertanian dapat dikaji melalui analisis stakeholders .  Bryson  (2003) memaparkan bahwa analisis stakeholders ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program atau proyek. Tujuan analisis stakeholders adalah untuk mengetahui 12 |  Widhianthini. et. al . Keterlibatan Para Aktor dalam Pengendalian Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali)
minat/kepentingan  dan  peranan  masing-masing stakeholders dan wewenang mereka dalam penataan kawasan desa wisata berkelanjutan. Keberhasilan dari penanganan suatu masalah yang  rumit  dan  terkait  dengan  banyak  pihak,  bergantung pada pemahaman yang je1as pada minat dan hubungan antar stakeholders .
Analisis  ini  dimulai  dengan  menyusun stakeholders pada matriks dua kali dua menurut interest (minat) stakeholders terhadap suatu masalah dan power (kewenangan) stakeholders dalam  mempengaruhi  masalah  tersebut.  Minat  adalah kepentingan stakeholders terhadap penataan kawasan desa  wisata  berkelanjutan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  tugas pokok  dan  fungsi  (tupoksi)  masing-masing stakeholders . Sedangkan yang dimaksud dengan power/kewenangan adalah kekuasaan stakeholders untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan  lahan. Analisis stakeholders ini dikelompokkan dalam empat kuadran. Empat kuadran tersebut yaitu: object, players, crowd, dan contest setter (Bryson 2003).
Object adalah mereka yang mempunyai minat besar namun wewenangnya  kecil  terhadap  perencanaan,  pengawasan, dan  evaluasi  terhadap  pengelolaan  lahan  di  suatu  wilayah. Players adalah mereka yang mempunyai minat besar dan wewenang yang besar. Players dapat diartikan sebagai pemain/pelaksana pengelolaan lahan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Mereka dapat bekerja optimal karena selain minat atau tupoksinya terkait langsung dengan pengelolaan lahan, mereka juga mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu  atau  membuat  aturan  yang  terkait  dengan  konversi lahan. Contest setter adalah mereka yang mempunyai minat kecil dan wewenang yang besar. Contest setter merupakan perencana makro dari pembangunan, dimana lingkup kerjanya sangat luas. Posisi ini menyebabkan minat mereka kecil terhadap pengelolaan lahan. Wewenang besar terjadi karena contest setter mempunyai wewenang untuk mengesahkan program-program dari instansi terkait. Crowd adalah mereka yang mempunyai minat kecil dan wewenang yang kecil dalam pengelolaan lahan.
Pengkajian kedudukan melalui analisis stakeholders akan
memperlihatkan posisi kelembagaan lokal/adat yang sebenarnya di lapangan. Pengkajian berikutnya adalah melakukan analisis deskriptif  untuk  mengkaji  upaya-upaya  yang  sebaiknya dilakukan kelembagaan lokal/adat dalam mengurangi atau menekan  konversi  lahan  pertanian  sehingga  posisi  yang diharapkan berada di tingkat pemain ( players ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Stakeholders dalam Mencegah Konversi Lahan Pertanian
Peran para stakeholders di Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan ruang khususnya mencegah alih fungsi lahan dan menuju pengembangan  desa  wisata  berkelanjutan,  ternyata  tidak  sama. Meskipun dinas pertanian dalam tugasnya memiliki peranan dalam mengembangkan, merehabilitasi, mengkonservasi, mengoptimalkan dan mengendalikan lahan pertanian dan air serta sumber daya hayati serta  ekosistemnya  di  wilayah  kabupaten,  dalam  pelaksanaannya lebih banyak terfokus pada kegiatan pelaksanaan budidaya pertanian.
Berbeda  halnya  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU) bidang  pengairan,  peranan  yang  dilakukan  meliputi: melaksanakan kegiatan perencanaan teknis program kerja di  bidang  pengairan;  melaksanakan  kegiatan  pembangunan, pemeliharaan, pengawasan serta monitoring/evaluasi kegiatan di  bidang  pengairan;  melaksanakan  kegiatan  pembangunan, pemeliharaan, pengawasan serta monitoring/evaluasi kegiatan prasarana sungai dan rawa; dan melaksanakan kegiatan pembangunan,  pemeliharaan,  pengawasan  serta  monitoring/ evaluasi kegiatan prasarana danau dan pantai. Keterlibatannya sudah  mengarah  dari  perencanaan  hingga  evaluasi  kegiatan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pengembangan desa wisata berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum bidang tata ruang memiliki keterlibatan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zoning regulatian (peraturan zona).
Stakeholders Peranan dalam Penataan Ruang Ruang Lingkup Bappeda Kabupaten Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Kabupaten Dinas Pertanian Kabupaten Perencanaan, Pelaksanaan, Monitorfing Kabupaten, Subak Dinas Pariwisata Kabupaten Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Kabupaten dan Desa Dinas PU (Irigasi dan Tata Ruang) Kabupaten Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Kabupaten, Desa dan Subak Dispenda Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Kabupaten, Subak Investor Perencanaan, pelaksanaan Kabupaten, desa, subak Subak Pelaksanaan Subak Desa Pakraman Pelaksanaan Desa Adat dan Subak Desa Dinas Pelaksanaan Desa
Tabel 1.  Peran Stakeholders dalam  Pengendalian Konversi Lahan yang  Berbasis Kelembagaan Lokal
Gambar 1.  Matriks Analisis Stakeholders
Tupoksi yang dijalankan oleh dinas ini hampir menyerupai tupoksi yang dilakukan di tingkat Bappeda kabupaten bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
Tupoksi  yang  dilakukan  pihak  Bappeda  kabupaten  lebih luas wewenangnya dibandingkan yang dilakukan oleh dinas. Kegiatan yang dilakukannya meliputi: pengkajian kebijakan dan peraturan di bidang tata ruang; pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten di bidang tata ruang;  penyusunan rencana pembangunan kabupaten di bidang tata ruang; penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata ruang; pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata  ruang;  pemantauan,  evaluasi,  penilaian,  dan  pelaporan atas  pelaksanaan  rencana,  kebijakan,  dan  program-program pembangunan di bidang tata ruang. Terkait dengan pencegahan konversi  lahan  atau    penyelamatan  jalur  hijau,  pihak  Dinas Pendapatan  Daerah  (Dispenda)  menetapkan  sistem  pajak lahan  berdasarkan  sistemik.  Sistemik  ini  berdasarkan  peta, tidak  berdasarkan  sumber  air  (sistem  sebelumnya).  Sistem ini didasarkan atas aksesibilitas lahan. Semakin dekat dengan akses jalan besar maka semakin mahal pajak yang ditetapkan dan sebaliknya. Dispenda juga melakukan pemantauan setiap tiga bulan sekali. Kabupaten Tabanan telah menerapkan sistem ini sejak bulan Januari tahun 2015.
Dinas  pariwisata  kabupaten  juga  terlibat  dalam  program pengendalian  konversi  lahan  pertanian.  Tupoksi  yang dilakukan lebih mengarah pembinaan pada desa-desa wisata. Keterlibatannya tidak seperti sebelumnya. Dahulu pendanaan yang terkait untuk pengembangan desa wisata melibatkan peranan  dinas  pariwisata.  Sejak  tahun  2009,  hal-hal  yang terkait dengan pendanaan diserahkan langsung pengelolaannya ke desa-desa wisata.
Subak sebagai suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik  sosioagraris  -  religius,  yang  merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi hanya dilibatkan
pada tahap pelaksanaan pemanfaatan ruang, seperti kasus subak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, saat dinobatkan sebagai warisan budaya dunia (WBD). Saat perencanaan hingga saat ini subak Jatiluwih tidak dilibatkan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di desa Jatuluwih atas inisiatif sendiri membentuk Badan  Pengelola  Daya  Tarik  Wisata  Jatiluwih  (BP-DTW). Badan pengelola DTW ini berperan mengelola dana retribusi dari wisata alam subak di Desa Jatiluwih. Badan pengelola ini berdiri sejak Januari tahun 2014 dan terealisasi bulan Februari tahun 2014. Pengelola terdiri dari masyarakat yang merupakan perwakilan  dari  banjar,  perwakilan  adat,  perwakilan  subak, dan perwakilan desa dinas Jatiluwih.. Desa dinas lebih banyak menangani hal-hal administrasi dan juga sebagai pengevaluasi dari  program-program  pembangunan  di  desa.    Kondisi  ini memperlihatkan bahwa antara subak, desa adat, dan desa dinas di Desa Jatiluwih sudah memiliki keterpaduan dan keserasian dalam setiap program.

## Analisis Stakeholders
Analisis stakeholders dalam  pengendalian  konversi  lahan pertanian diawali dengan membuat matriks dua kali dua menurut  minat  ( interest ) stakeholders terhadap masalah dan kewenangan  ( power ) stakeholders dalam mempengaruhi masalah  tersebut  (Bryson  2003).  Matriks  analisis  ini  dapat dilihat pada gambar 2.
Kedelapan stakeholders dalam  pengendalian  konversi  lahan pertanian dikelompokkan menjadi empat kuadran sebagai berikut:

## A. Object
Jika  dilihat  dari  fungsi  subak,  subak  merupakan kelembagaan lokal yang mengelola masalah air irigasi dan pengaturan  pola  tanam.  Subak  merupakan  kelembagaan lokal yang memiliki minat besar dalam pengendalian konversi lahan pertanian. Umumnya subak menginginkan konversi  lahan  sawah  dapat  dikurangi  dan  bahkan  tidak terjadi lagi. Kewenangan subak dalam penataan ruang
Gambar 2. Matriks analisis stakeholders dalam pengendalian konversi lahan pertanian yang  berbasis kelembagaan lokal di Kabupaten Tabanan
sangat kecil karena dalam  perencanaan RTRWK Tabanan sampai  evaluasi,  lebih  banyak  didominasi  oleh  pihak Bappeda  dan  dinas  terkait.  Jika  terjadi  masalah  konflik air antar subak atau antar desa maka barulah subak akan dilibatkan dalam perencanaan tata ruang, khususnya yang menyangkut masalah air irigasi.
Desa pakraman (desa adat) sebagai desa dresta merupakan kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri,  dan  berhak  mengurus  rumah  tangganya  sendiri (Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3 Tahun  2001). Desa  pakraman  yang  merupakan  pelindung  keberadaan subak juga memiliki kewenangan yang kecil dalam pengendalian  konversi  lahan.  Kewenangannya  hanya mencakup wilayah desa adat saja dan upacara keagamaan.
Kewenangan  pengelola  DTW  sebagai  mitra  subak  dan salah  satu  elemen  pengembangan  kawasan  desa  wisata, dalam penataan ruang juga sangat kecil. Walaupun keberadaan  DTW  memberikan  kontribusi  dana  kepada pemda  setempat,  pengelola  DTW  yang  merupakan perwakilan dari anggota subak dan krama desa adat tidak dilibatkan mulai dari perencanaan sampai evaluasi pengembangan kawasan desa wisata.
B. Players
Bappeda  sub  bidang  tata  ruang  dan  lingkungan  hidup memiliki minat dan wewenang besar dalam penyusunan tata ruang kabupaten. Tupoksi yang dijalankan sub bidang ini diantaranya meliputi: penyusunan  usulan  rencana kerja,  kinerja,  dan  anggaran  tahunan seksi  perencanaan penataan ruang; pemberian fasilitas, pembinaan di bidang perencanaan penataan ruang; pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota; penyusunan bahan peraturan  zonasi  ( zoning map dan zoning teks ) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang; penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang; pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang; dan pelaksanaan koordinasi serta fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota. Walaupun memiliki tupoksi sebagai fasilitator peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata  ruang,  peran  ini  jarang  melibatkan  kelembagaan lokal (subak, desa pakraman, desa dinas) dari awal. Pihak Bappeda lebih bekerjasama dengan dinas-dinas terkait.
Dinas  pertanian  memiliki  tugas  dalam  perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  mengarahkan  tupoksi  dinas  pertanian  pada penetapan kebijakan, pedoman, dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi,  konservasi,  optimasi  dan  pengendalian  lahan pertanian tingkat kabupaten. Tupoksi lainnya yang juga dijalankan dinas pertanian adalah menetapkan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten, sasaran areal tanam dan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten. Meskipun petani  subak  dilibatkan  dalam  perencanaan  waktu  tanam, perencanaan secara keseluruhan masih dipegang kendalinya oleh dinas pertanian.
Dinas  pariwisata  kabupaten  Tabanan  memiliki  tupoksi dalam pengendalian konversi lahan pertanian, melaksanakan pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan  penertiban  serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran
usaha pariwisata. Dalam penyusunan perencanaan kawasan desa wisata yang berkelanjutan, dinas pariwisata melibatkan desa  dinas,  desa  pakraman,  dan  subak  untuk  menentukan prioritas  keunggulan  desa.  Pembinaan-pembinaan  juga dilakukan oleh dinas pariwisata.
Dinas PU bagian pengairan memiliki tupoksi melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pekerjaan umum pengairan. Tupoksi tersebut diantaranya: menyusun, merencanakan  teknis  pembangunan  dan  rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta pemanfaatannya. Dalam  bidang  pembangunan  dan  rehabilitasi,  dinas  PU melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan  strategis,  koordinasi,  pembinaan,  pengendalian  dan pemberian bimbingan teknis di bidang tersebut. Tupoksi ini juga dilakukan di bidang operasi dan pemeliharaan. Tugas perencanaan hingga evaluasi masih didominasi oleh dinas  PU  bagian  pengairan  karena  menyangkut  jaringan primer  dan  jaringan  sekunder.  Subak  hanya  dilibatkan pada perencanaan di tingkat jaringan tersier.
Dinas PU bagian tata ruang memiliki tupoksi, diantaranya: menyusun  bahan  peraturan  zonasi  ( zoning map dan zoning teks ) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang; menyiapkan bahan legislasi untuk produk rencana tata  ruang,  dan  melaksanakan  koordinasi  serta  fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota. Tupoksi ini dilakukan dinas PU bagian tata ruang dengan mengkoordinasikan pada Bappeda kabupaten.
Terkait  dengan  kawasan  Warisan  Budaya  Dunia  (WBD) Jatiluwih, keterlibatan dinas PU bagian tata ruang sangat besar. Untuk mengantisipasi perkembangan pemanfaatan ruang  yang  semakin  pesat  di  Kecamatan  Penebel,  maka diperlukan aturan pola pemanfaatan ruang yaitu berupa pengaturan  zona  yang  merupakan  turunan  atau  kategori yang  lebih  detail  dari  kawasan.  Semakin  besar  dan kompleks  kawasan  maka  semakin  beragam  jenis-jenis zona yang harus diatur. Berdasarkan hal tersebut Kawasan WBD Jatiluwih, Kecamatan Penebel membutuhkan sebuah peraturan  zonasi  ( zoning regulation ) yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan dan panduan teknis pengembangan dan pemanfaatan lahan. Dinas  PU  bagian  tata  ruang  bekerjasama  dengan  dinas terkait (dinas pertanian, dinas kehutanan, dinas pariwisata, Bappeda di tingkat kabupaten dan propinsi) telah menyusun Rencana  Detail Tata  Ruang  (RDTR)  kawasan  Jatiluwih.

## Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Rancangan
Peraturan  Daerah  (Ranperda)  beserta  materi  Peraturan Zonasi Kawasan WBD Jatiluwih dengan kedalaman peta sekurangnya  1:5.000  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan pembangunan dan menyusun mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang menyangkut aspek kelembagaan, perizinan,  insentif,  dan  disinsentif,  pengenaan  sanksi hukum, dan hal-hal yang menyangkut peraturan tata ruang lainnya.
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tabanan merupakan dinas yang menjalankan tupoksi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan serta pajak jalur hijau.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabanan  (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kawasan jalur hijau merupakan suatu kawasan atau hamparan tanah yang  luas  yang  berfungsi  untuk  pelestarian  pertanian, perkebunan,  dan  penyelamatan  daerah  resapan  air  serta penunjang keindahan alam. Perda ini merupakan salah satu Perda yang mencegah alih fungsi lahan, termasuk di dalamnya alih fungsi lahan sawah. Subak tidak dilibatkan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | April  2016, hal 11-22 |  15
banyak dalam penetapan Perda tersebut. Keterlibatan subak lebih difokuskan pada saat pengukuran batas wilayah subaknya.
Investor  dalam  penataan  ruang  (khususnya  yang menyangkut pengembangan kawasan pariwisata) dilibatkan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. Peran  investor  lebih  banyak  mengarah  pada  penyediaan infrastruktur sarana prasarana penunjang pariwsata. Keberadaan  investor  ini  sering  menimbulkan  trade  off ,  dimana  di  satu  sisi  keterlibatannya  sangat  dibutuhkan pemerintah setempat sebagai penyedia fasilitas pariwisata, tetapi di sisi lain keberadaan investor justru mengakibatkan alih fungsi lahan.
Keterlibatan desa dinas di Bali umumnya dan di Tabanan khususnya sangat besar dalam tata ruang di wilayahnya. Meskipun  tupoksi  yang  dilakukan  desa  dinas  adalah menjalankan  fungsi-fungsi  administratif,  keberadaan desa dinas juga menentukan keberadaan lahan sawah di desanya.  Dalam  pengukuran  lahan  di  desa,  desa  dinas lebih  banyak  dilibatkan  oleh  Badan  Pertanahan  Negara (BPN).
C. Crowd
Masyarakat  pada  kotak crowd adalah mereka yang mempunyai minat kecil terhadap masalah penataan ruang, khususnya konversi lahan . Mereka ini enggan menjadi subyek dalam suatu kegiatan. Kebanyakan mereka adalah para pendatang dari luar Bali. Rasa empati terhadap tata ruang sekitar sangat jarang ada pada diri mereka karena
lahan yang mereka tempati merupakah lahan sewa.
D. Contest Setter Contest setter adalah mereka yang mempunyai minat kecil dan wewenang yang besar. Contest setter dalam penataan ruang diartikan sebagai perencana makro dari pembangunan,  karena  lingkup  kerjanya  yang  tergolong luas.
Kondisi inilah yang menyebabkan minatnya kecil terhadap penataan ruang. Contest setter memiliki wewenang yang besar karena contest setter mempunyai wewenang untuk mengesahkan  program-program  dari  instansi  terkait, termasuk wewenang dalam prioritas pemberian anggaran. Bappeda kabupaten berperan sebagai contest setter . Bappeda merupakan lembaga teknis daerah dan berperan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah. Tupoksi yang dijalankan lebih dominan  pada  perumusan  kebijakan  teknis  perencanaan, pengkoordinasian  penyusunan  perencanaan  pembangunan, dan pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan  analisa stakeholder (melalui  tupoksi)  tersebut, kedudukan  subak,  desa  pakraman,  dan  pengelola  Daya Tarik  Wisata  (DTW)  sebaiknya  pada  tingkat players . Kelembagaan lokal tersebut diharapkan berperan mulai dari perencanaan hingga evaluasi pada penataan ruang sekitarnya karena merekalah yang lebih mengetahui keberadaan dan permasalahan tata ruang di sekitarnya. Jika kondisi ini terjadi, konversi lahan sawah ke non sawah dapat diperkecil bahkan tidak  terjadi  di  wilayah  mereka.  Di  lain  pihak,  kedudukan
16 |  Widhianthini. et. al . Keterlibatan Para Aktor dalam Pengendalian Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali)
Gambar 3.  Matriks analisis stakeholders yang diharapkan dalam pengendalian  konversi lahan pertanian yang  berbasis kelembagaan lokal di Kabupaten Tabanan
desa dinas sebaiknya sebagai subject supaya posisinya sebagai “penumpang gelap” ( free leader ) tidak terjadi dalam transaksi jual beli lahan.

## Peta Konstelasi Kuasa Pengetahuan tentang Sumberdaya Lahan dan Air
Michael dan Johan (2010) memaparkan pengetahuan sebagai kapasitas manusia untuk memahami dan menginterpretasikan baik  hasil  pengamatan  maupun  pengalaman,  sehingga bisa digunakan untuk meramalkan ataupun sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan merupakan  keluaran  dari  proses  pembelajaran,  penjelasan berdasarkan persepsi. Di dalamnya tercakup pula pemahaman dan  interpretasi  yang  masuk  akal,  namun  pengetahuan bukan merupakan kebenaran yang mutlak. Pengetahuan tidak mengarah ke suatu tindakan nyata. Kondisi dan hambatan karena adanya norma budaya atau kewajiban dapat  mempengaruhi  keputusan  yang  diambil.  Faktor-faktor eksternal  seperti  kekuatan  pasar,  isu  tentang  kebijakan  akan mendorong  seseorang  (petani)  untuk  memilih  tindakan manajemen yang sub-optimal secara ekologi.
Berbeda  dengan  pengetahuan indigenous .    Secara  umum pengetahuan indigenous merupakan pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu  lingkungan  khusus  (Nyong et. al 2007).  Pengetahuan indigenous juga merupakan sekumpulan pengetahuan yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat dari generasi ke generasi yang hidup menyatu dan selaras dengan alam (Satish 2007).
Pengetahuan yang dimiliki oleh kelembagaan lokal subak dan desa pakraman teridentitas sebagai pengetahuan indigenous . Subak  memelihara  pengetahuan  lokal  tentang  konservasi lahan  dan  air.  Lahan  dan  air  merupakan  satu  kesatuan objek sumberdaya alam yang saling terkait. Pengetahuan ini diterapkan secara turun temurun. Para krama subak berpendapat bahwa sawah mereka adalah warisan penglingsir keluarga. Mereka merasa bersalah jika mengabaikan warisan ini apalagi menjualnya. Mereka semampunya akan mengelola lahan  sawah  sebaik  mungkin  untuk  kepentingan  keluarga, sekala, dan niskala . Pengetahuan lokal tersebut dideklarasikan dalam bentuk awig-awig sebagai upaya pengendalian konversi lahan sawah. Dalam awig-awig subak disebutkan bahwa:
Sape sire sane ngadol utawi numbas carik ring wewidangan subak patut: (1). Mesadok ring prajuru subak utawi Pekaseh Gede; (2). Patut nginutin sepopa-pali pemargin subak gede sane sampun memargi; (3). Yening wenten salah sinungil carik krama subak gede magentos wiguna ayahan lan pola-pali ring kahyangan mangda kasungkemin
Artinya:
Siapapun  yang  menjual  atau  membeli  sawah  di wilayah subak wajib: (1). Melapor kepada prajuru (pengurus) atau pekaseh (ketua) gede; (2). Wajib mematuhi aturan yang sudah disepakati subak gede yang telah berjalan; (3). Jika ada salah satu sawah krama (anggota) subak gede beralih fungsi terkait dengan kewajiban dan aturan di Khayangan (Pura atau tempat suci) agar disepakati
Dari  kutipan  di  atas  terlihat  bahwa prajuru subak dan pekaseh subak gede memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan terjadinya alih fungsi lahan di wilayah subak.
Setiap krama subak harus melakukan mekanisme pelaporan jika ingin menjual lahan sawahnya.  Aturan ini juga berlaku bagi masyarakat di luar subak yang akan mengalihfungsikan lahan  sawahnya  menjadi  lahan  nonpertanian.  Mekanisme ini  harus  berdasarkan  syarat-syarat  tertentu  terutama  dalam ayah-ayahan (kewajiban) harus tetap dijalankan seperti dalam pengadaan  bangunan-bangunan  subak,  pelaksanaan  upacara keagamaan dan kewajiban lainnya. Disamping aturan-aturan tersebut, prajuru subak juga memberikan himbauan-himbauan secara insentif kepada krama subak untuk mempertahankan lahan pertanian mereka. Akan tetapi untuk menciptakan situasi tertib hukum di masyarakat tidak hanya diperlukan aturan itu semata,  sangat  diperlukan  penerimaan  masyarakat  terhadap hukum itu sendiri.
Desa pakraman yang berperan sebagai aktor yang membentengi keberlangsungan dan kelestarian subak, memandang juga lahan sebagai  ‘ibu  pertiwi’.  Desa  pakraman  tetap  menominasikan awig-awig nya sebagai pengikat warganya yang juga merupakan warga  dari  anggota  subak  itu  sendiri.  Ikatan  ini  merupakan upaya desa pakraman dalam mempertahankan lahan yang ada di wilayah desa adat.
Schlager dan Ostrom (1992) menegaskan bahwa pengelolaan air sebagai objek kesatuan lahan juga harus dibenahi melalui perspektif kelembagaan. Pengelolaan air dari perspektif kelembagaan dapat diartikan sebagai kewenangan membuat keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya air. Pengelolaan air merupakan salah satu tipe hak atas air yang dapat bersifat kumulatif, termasuk di dalamnya berupa hak atas air ( water rights ). Hak atas air misalnya hak untuk akses, yaitu hak untuk masuk dalam suatu kawasan sumberdaya; hak pemanfaatan, yaitu hak untuk mamanfaatkan satuan dari sumberdaya; hak  mengenyampingkan  ( exclusion right ),  yaitu  hak  untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk kawasan dan memanfaatkan sumberdaya; dan hak transfer yaitu hak untuk  menjual  atau  menyewakan  sumberdaya.  Dengan pengelolaan air yang berperspektif kelembagaan ini maka dapat membangun  kembali  elemen  modal  sosial  ( social capital ) yang pada akhirnya dapat memperkuat prinsip ” subsidiarity ” atau ketangguhan lokal untuk menjaga goncangan-goncangan yang berasal dari luar.
Subak dan desa pakraman memandang air sebagai perwujudan ‘DewaWisnu’  yang  harus  dipelihara  dan  dikelola  secara berkelanjutan. Air  di  mata  aktor    subak  dan  desa  pakraman merupakan  obyek  konservasi.  Air  sebagai public goods (barang publik) yang kemudian mengarah pada common pool resources (sumberdaya milik bersama) dapat digunakan tetapi tidak  boleh  dikomersialkan.  Dalam  pembagian  air,  subak menerapkan pola one inlet and one outlet (satu pintu masuk dan satu pintu keluar). Pengetahuan lokal subak ini akhirnya terwujud dalam mekanisme sistem pembagian air yang adil untuk seluruh anggota subak.
Pemerintahan desa dinas memandang sumberdaya lahan dan air sebagai economic goods (barang ekonomi) yang mengarah pada private goods (barang privat). Desa dinas tunduk pada sistem  pengetahuan  modern  ala  UU  Desa  Nomor  6  Tahun 2014. Keterlibatan desa dinas sangat besar dalam tata ruang di wilayahnya. Meskipun tupoksi yang dilakukan desa dinas adalah  menjalankan  fungsi-fungsi  administratif,  keberadaan desa dinas juga menentukan keberadaan lahan sawah di desanya.  Dalam  pengukuran  lahan  di  desa,  desa  dinas  lebih banyak  dilibatkan  oleh  Badan  Pertanahan  Negara  (BPN), terutama dalam transaksi jual beli lahan.
Pemerintah kabupaten memelihara sistem pengetahuan manajemen pemerintahan ala demokrasi Barat termasuk dalam pengelolaan  sumberdaya  lahan  dan  air.  Dominasi  misi  pada
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | April  2016, hal 11-22 |  17
percepatan pertumbuhan justru menimbulkan penggerusan lahan pertanian. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat pemerintah justru mengkonversikan lahan sawah yang beririgasi teknis. Pemerintah kabupaten yang memiliki ideologi growthisme, komersialisme, utilitatianisme, dan opportunisme sangat berseberangan dengan ideologi kelembagaan lokal subak dan desa pakraman.
Konstelasi kekuatan ini serupa terjadi pada korporasi hotel dan amusement . Kolaborasi ini juga memelihara pengetahuan tentang  ekonomi  kapitalisme  modern,  utilitarian,  dan opportunisme.  Sumberdaya  lahan  dipandang  sebagai  barang eksklusif yang hanya mampu dikuasai oleh pemilik modal yang kuat seperti mereka. Sumberdaya air dipandang sangat rendah harkat dan martabatnya. Air sebagai barang komersial yang digunakan untuk memenuhi nafsu pengakumulasian profit .  Orgasme  nafsu  kapitalis  akan  membuncah,  bila  air berhasil dikomersialisasikan untuk menghasilkan uang. Hotel atau vila yang ada di daerah kabupaten Tabanan telah berkorporasi  dengan  pihak  PDAM  dalam  memanfaatkan sumber-sumber air di kabupaten tersebut, yang pada akhirnya justru menumbangkan keberlanjutan air irigasi bagi subak. Sistem  ideologi  dan  pengetahuan  korporasi  itu  180  derajat berlawanan dengan ideologi dan sistem pengetahuan subak serta desa pakraman dengan Tri Hita Karana -nya  (menjaga keseimbangan dan keselarasan antara hubungan manusia dengan  Tuhan,  manusia  dengan  manusia,  manusia  dengan lingkungannya).
Aktor lainnya yang juga berseberangan dengan subak dan desa pakraman adalah LSM. LSM yang oportunis berada dimana- mana. Lahan dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif yang bisa  dikomersialkan.  Jika  terjadi  kasus  konflik  lahan,  LSM ikut tampil dalam memerankan ‘malaikat penolong’, namun dibalik  aktingnya,  LSM  berperan  sebagai  media  perantara pihak aktor yang memiliki kekuasaan yang kuat atau pihak yang memiliki modal kuat. Air di mata LSM juga merupakan komoditas  yang  dapat  dijual  demi  promosi  konservasi dan  pemberdayaan.  Kuasa  pengetahuan  yang  dianut  LSM tidak  pernah  konsisten,  tergantung  kemana  ‘angin  bertiup’. Sekalipun  ada  juga  LSM  yang  disiplin  dan  konsisten, kebanyakan LSM menjadi legitimator pemerintah kabupaten dan korporasi tatkala keduanya hendak ‘memuaskan orgasme kuasa politik dan orgasme kuasa materialisme’nya.

## Bentuk dan Relasi Kuasa Pengetahuan Sumberdaya Lahan dan Air
Relasi kuasa merupakan hubungan berdasarkan kepentingan ( vested interest ) antara berbagai kelompok atau entitas yang berada dalam satu entitas wilayah. Kekuasaan yang menjadi dasar  realitas  sosial  dalam  pandangan  Foucault  bersifat produktif  dan  tidak  kelihatan  karena  ia  ada  di  mana-mana, menyebar dan menyusup dalam setiap aspek kehidupan, serta terserap dalam ilmu pengetahuan dan praktik sosial yang untuk  selanjutnya  menciptakan  rezim  kebenaran.  Pemikiran Foucault (Derek 2007) yang utama adalah penggunaan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di  balik  pengetahuan.  Analisisnya  terhadap  kekuasaan dan pengetahuan memberikan pemahaman bahwa peran pengetahuan pembangunan telah mampu melanggengkan dominasi  terhadap  kaum  marjinal.  Ia  mencontohkan  bahwa pembangunan di negara dunia ketiga merupakan tempat berbagai kekuasaan dunia sekaligus adanya hubungan penting tentang berperanannya kekuasaan di negara-negara tersebut.
Foucault (1991) juga memaparkan bahwa setiap strategi yang mengabaikan berbagai bentuk power tersebut maka akan
terjadi  kegagalan.  Untuk  melipakgandakan power ,  harus berusaha bertahan dan melawan dengan jalan melipatgandakan resistensi  dan  kontra-ofensif.  Localize-resistence  tersebut haruslah bersifat radikal dan tanpa kompromi untuk melawan totalitas kekuasaan (daripada memakai cara revolusi massa), dengan strategi yang ditujukan untuk mengembangkan jaringan  kerja  perjuangan,  kantong-kantong  resistensi  dan popular base .  Yang  perlu  mendapatkan  perhatian  adalah analisis power tertentu  (antar  individu,  kelompok,  kegiatan dan  lain-lain)  dalam  rangka  mengembangkan knowledge strategies dan  membawa  skema  baru  politisi,  intelektual, dan  kelompok  tertindas  lainnya,  dimana power tersebut akan digugat. Harus diakui bahwa kekuasaan itu mempesona karena setiap orang tergila-gila dengan kekuasaan dan bahkan berusaha untuk memilikinya.
Kekuasaan dalam arti tersebut lebih memiliki makna sebagai “milik” artinya kekuasaan hanya disempitkan sebagai milik pemerintah atau institusi tertentu sehingga muncul terminologi adanya perebutan dan peralihan kekuasan dalam kursi pemerintahan. Foucault sama sekali tidak memaksudkan makna kekuasaan  seperti  ini.  Gagasan  Foucault  tentang  kekuasaan lebih orisinal dan realistis. Kekuasaan tidak hanya menjadi milik pemimpin atau entitas yang berpengaruh dalam masyarakat tetapi kekuasaan berangkat dari kekuatan dan sumbangan pemikiran setiap subyek.
Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan  sebagai  properti,  perolehan,  atau  hak  istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi  secara  negatif  melalui  tindakan  represif,  koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang  secara negatif,  melainkan  positif  dan  produktif.  Kekuasaan  bukan legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain,  tetapi  mengenai  normalisasi  kelakuan  yang  didisain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh.
Konsep  ‘relasi  kuasa’  mengacu  pada  pengertian  hubungan atau interaksi berdasarkan kekuatan yang bentuk-bentuk dan akibatnya ditentukan oleh akumulasi kekuasaan yang dimiliki kelompok atau anggota kelompok dalam berhubungan dengan kelompok lain. Dalam relasi kuasa, kelompok yang memiliki modal lebih besar cenderung memiliki kekuasaan atau daya kontrol atau daya dominasi lebih besar atas kelompok lain. Akan  tetapi  ini  tidak  mutlak,  terutama  kalau  dilihat  dari kemampuan suatu kelompok yang tampak ‘lemah’ sebetulnya mampu  mengajukan  nilai  tawar  ( bargaining position ) jika mereka  memiliki  kemampuan  untuk  menunjukkan  modal- modal  yang  mereka  miliki  (Pentzold,  Sebastian  2006). Persoalan sering terjadi bahwa satu kelompok tidak menyadari bahwa  mereka memiliki modal yang bisa dipakai dasar untuk melakukan  negosiasi.  Misalnya,  masyarakat  yang  tergabung dalam kelembagaan lokal dalam destinasi wisata memang tidak memiliki modal uang dan akses pada sumberdaya yang memerlukan kekuatan finansial, tetapi jelas mereka memiliki modal sosial dan modal budaya yang merupakan satu entitas yang tidak terpisahkan dengan daya tarik alam atau yang lainnya  dari  sebuah  destinasi.  Jika  masyarakat  menyadari kepemilikan seperti itu, nilai tawar mereka dalam relasi kuasa bisa lebih kuat.  Kesadaran publik akan kekuasaan yang dia  miliki  juga  ditentukan  oleh  situasi  sosial  politik.  Dalam pemerintahan yang represif, otoriter, yang cenderung berpihak
18 |  Widhianthini. et. al . Keterlibatan Para Aktor dalam Pengendalian Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali)
pada investor, masyarakat berada dalam posisi lemah. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mengajukan nilai tawar dalam  relasi  kuasa,  sebab  kalau  melakukan  mereka  akan mendapat tekanan dari pemerintah atau penguasa. Sebaliknya, dalam  masyarakat  yang  demokratis,  di  mana  masyarakat bebas  menyampaikan  aspirasinya,  nilai  tawar  masyarakat akan  lebih  kuat.  Mereka  berani  berhadapan  atau  melakukan negosiasi dengan pemerintah dan swasta atau investor untuk mendapatkan hak atau memenuhi kepentingannya.
Escobar (1998) memaparkan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya alam  masih  didominasi  oleh  pihak  negara  (pemerintah).  Meski terdapat pola dominasi dengan berbagai strategi yang dilakukannya untuk  mengorganisasi  ruang  dan  pengetahuan,  masyarakat marjinal tidak serta merta bersikap pasif dalam kondisi dominasi, namun juga berupaya beradaptasi dan mengupayakan trasformasi bentuk dominan untuk mencapai kepentingannya. Ia mempertegas bahwa gerakan sosial akan membawa praktik-praktik baru dalam kehidupan sosial melalui pengorganisasian ruang dan pembentukan makna-makna  baru.  Berdasarkan  upaya  transformasi  sosial  dan politik, kajian gerakan sosial terkait dengan persoalan sosial, politik dan ekonomi dalam ranah kultural. Escobar menempatkan analisis gerakan sosial secara lebih realistis, terutama dalam keterhubungan artikulasi  kultural  dan  aspek  politis,  sosial  dan  ekonomi,  dalam pola dominasi dan resistensi yang khas. Dalam hal inilah subjek membangun berbagai kemungkinan secara diskursif dalam konteksnya  masing-masing.  Selain  itu,  Escobar  mengingatkan para peneliti gerakan sosial untuk tidak membawa asumsi-asumsi akademis  dengan  muatan  nilai-nilai  modern  yang  justru  dapat mengaburkan realitas terbentuknya gerakan sosial, sehingga ranah kajian gerakan sosial yang lebih realistis dapat terbuka lebar.
Relasi kuasa yang dimainkan oleh aktor pemerintah masih bersifat dominan dibandingkan kelembagaan lokal subak dan desa pakraman. Perencanaan-perencanaan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam seperti lahan dan air masih ditangani  langsung  oleh  aktor-aktor  di  tingkat  pemerintahan tersebut. Kondisi inilah akhirnya menggelembungkan biaya yang harus dianggarkan, padahal hal tersebut sebenarnya bukan merupakan point dari skenario pembangunan. Aktor investor yang  memiliki  kekuatan  modal  dan  bertahta  sebagai  ‘raja’ selalu  melicinkan  perencanaan-perencanaan  tata  ruang  yang memberikan ‘ profit seeking ’ terbesar bagi dirinya. Kolaborasi antara swasta dengan pemerintah sering menggoyahkan pihak pemerintah untuk bertindak di luar konteks aturan.
Kegoyahan pemerintah inilah dapat dikategorikan sebagai kegagalan  program  konservasi  lahan  dan  air.    Konteks ini menggambarkan bahwa kekuasaan dipandang sebagai mekanisme dominasi yang merupakan bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless . Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu  atau kelompok. Kekuasaan harus  dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan juga dipahami sebagai sesuatu yang  melanggengkan relasi kekuatan yang membentuk rantai atau sistem dari relasi atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya.

## Integrasi Dua Sistem Pengetahuan Menuju Dualitas Tata Kelola Sumberdaya Lahan dan Air
Dualisme  para  aktor  yang  saling  berkolaborasi  (pemerintah dengan swasta/investor; subak dengan desa pakraman) dalam
pengelolaan sumberdaya lahan (termasuk air) dapat dipecahkan melalui pendekatan strukturasi. Demartoto (2013) memaparkan bahwa teori strukturasi merupakan teori yang menepis dualism (pertentangan)  dan  mencoba  mencari linkage atau pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Giddens tidak puas dengan  teori  pandangan  yang  dikemukakan  oleh  struktural- fungsional,  yang  menurutnya  terjebak  pada  pandangan naturalistik. Pandangan naturalistik mereduksi aktor dalam stuktur,  kemudian  sejarah  dipandang  secara  mekanis,  dan bukan  suatu  produk  kontengensi  dari  aktivitas  agen.  Tetapi Giddens  juga  tidak  sependapat  dengan  konstruksionisme- fenomenologis,  yang  baginya  disebut  sebagai  berakhir  pada imperalisme subjek. Oleh karenanya ia ingin mengakiri klaim- klaim keduanya dengan cara mempertemukan kedua aliran tersebut.
Giddens (2011) memaparkan bahwa struktur tidak disamakan dengan  kekangan  ( constraint ) namun selalu mengekang ( constraining) dan  membebaskan  ( enabling ).  Hal  ini  tidak mencegah sifat-sifat struktur sistem sosial untuk melebar masuk kedalam ruang dan waktu diluar kendali aktor-aktor individu, dan tidak ada kompromi terhadap kemungkinan bahwa teori- teori sistem sosial para aktor yang dibantu ditetapkan kembali dalam  aktivitas-ativitasnya  bisa  merealisasikan  sistem- sistem  tersebut.  Bagi  Giddens,  antara  pelaku  ( agency ) dan struktur ( structure ) adalah hubungan “dualitas”. Selanjutnya, dikatakan bahwa “dualitas” selalu terjadi pada praktik sosial yang berulang dalam lintasan ruang dan waktu. Dualitas itu terletak dalam fakta, bahwa ia bisa dipandang sebagai aturan yang menjadi prinsip bagi tindakan di berbagai ruang dan waktu,  sekaligus  ia  merupakan  hasil  ( outcome ) dan sarana perulangan  tindakan  kita,  yang  karenanya  mengatasi  ruang dan waktu.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pranaji  dan  Helena  (2012) memaparkan  bahwa  ditinjau  dari  perspektif  sosio-historis, pengelolaan lahan tidak berada dalam “ruang kosong”. Aspek tekno-ekologis,  hak-hak  sosio-historis  secara  komunal, hak-hak  atas  dasar  hukum  nasional,  kebijakan  politik,  dan penyelenggaraan pemerintahan secara simultan harus mengisi ruang dinamika penggunaan  berbagai kewenangan dalam pengelolaan  lahan.  Penggantian  penggunaan  lahan  (pangan) menjadi satu kebutuhan lain harus diganti oleh penyediaan lahan di tempat lain dalam ukuran (jumlah dan kualitas) yang sesuai. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan jika salah satu lembaga atau perorangan secara semena-mena mengambil hak kehidupan masyarakat petani dengan dalih bahwa lahan yang  diusahakan  petani  adalah  haknya.  Di  satu  sisi,  petani tidak memiliki kewenangan atau hak atas lahan milik pihak lain untuk berusaha tani, namun di sisi lain petani memiliki hak untuk memperoleh lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Konflik penggunaan lahan untuk pertanian ini terjadi di semua tempat, namun umumnya posisi petani sangat lemah.
Ketidakmampuan  pemerintah  menjalankan  undang-undang dan peraturan secara konsekuen telah mengakibatkan banyak konflik  dengan  pertikaian  yang  tidak  jarang  harus  dibawa ke  pengadilan.  Bentuk-bentuk  konflik  yang  banyak  terjadi akhir-akhir  ini  tidak  terlepas  dari  kepentingan  politik  dan ekonomi masyarakat sendiri. Contoh pemanfaatan lahan yang sering mengundang konflik di antaranya adalah lahan- lahan  di  wilayah  kehutanan,  lahan  pertambangan  (galian tanah), dan lahan produktif dengan infrastruktur memadai di wilayah pedesaan dan sekitar perkotaan. Lembaga pemerintah harus  membela  kepentingan  masyarakat.  Lembaga  ini berperan menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemihakan kepada salah satu lembaga lain untuk kepentingan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | April  2016, hal 11-22 |  19
individu, kelompok, atau pihak lain hanya akan mengundang konflik  baru.  Para  aktor yang terkait dengan pemanfaatan dan  penataan  lahan  harus  terintegrasi,  berdiri  di  atas  semua kepentingan dengan menjunjung tinggi peraturan dan ketentuan yang ada, termasuk dan lebih utama undang-undang yang berlaku.
Kepentingan para aktor di tingkat pemerintahan dan pihak swasta yang memiliki rangkulan yang sama dalam motif mengejar “keuntungan” telah membuat kelembagaan subak dan desa pakraman semakin terjepit. Kelembagaan subak dan desa pakraman yang merupakan perencana dan evaluator  langsung  pada  pengelolaan  lahan  pertanian  dan lahan  desa  adat  memiliki  visi  yang  berbeda  dengan  para aktor pemerintahan dan pihak swasta. Keberlanjutan lahan pertanian, keberlanjutan pangan, dan keberlanjutan eksistensi kedua  kelembagaan  lokal  tersebut  menjadi  motivasi  untuk bertahan  hidup.  Pencegahan  konversi  lahan  lebih  kuat dilakukan  oleh  subak  dan  desa  pakraman,  namun  usaha  ini sering juga mendapat kendala karena kelemahan hukum di pihak subak dan desa pakraman. Keberadaan mereka tidak didukung dengan peraturan daerah yang menjamin kelangsungan hidup para petani. Terjadilah dilema antara dua kekuatan  tersebut,  yaitu:  (1)  tujuan  konversi  yang  menjadi misi aktor pemerintah dan swasta/investor bertolak belakang dengan tujuan konservasi yang menjadi amanat subak dengan desa  pakraman;  (2)  kekuatan  yang  asimetrik  terhadap  lahan dari kedua kolaborasi aktor’ (3) konformitas (bentuk interaksi yang didalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok, Klucharev et. al 2009) yang terbelah; (4) divergensi kepentingan ekonomi politik terhadap tanah; dan (5) tata kelola lahan yang bersifat “privat” dari aktor pemerintah daerah dengan tata kelola lahan yang “kolektif” dari subak dan desa pakraman.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Turner  dan  Paul  (2008); Pranaji  dan  Helena  (2012),  dapat  disimpulkan  bahwa perebutan hegemoni (politik) ekonomi umumnya diikuti oleh perekayasaan  politik  terhadap  rezim  suatu  pemerintahan. Kondisi ini menjadi penyebab masalah penguasaan lahan tidak bebas dari praktek penyalahgunaan jabatan pada kelembagaan publik (politik, pemerintahan, hukum, lembaga adat, dan pengusaha). Kesenjangan antara visi ideal konstitusi dengan  praktek  pengelolaan  sumberdaya  strategis  (termasuk lahan)  masih  sangat  besar.  Interaksi  subak  dengan  kalangan pengusaha pada umumnya berjalan tidak sepadan. Subak sering dirugikan. Kasus yang paling menonjol di Kabupaten Tabanan adalah pemakaian seluruh air dari mata air Yeh Gembrong di kawasan Kecamatan Penebel, oleh pihak PDAM Kabupaten Tabanan. Mata air tersebut merupakan sumber air utama dari semua subak yang mendapatkan air irigasi dari sungai Yeh Ho. Dengan diambilnya semua air dari mata air tersebut, maka air yang  mengalir  di  sungai Yeh  Ho  menjadi  sangat  berkurang. Roth (2014) juga memperkuat kajian dualisme tersebut, bahwa adanya pertumbuhan sektor pariwisata yang tajam justru dapat  menimbulkan  tekanan  bagi  kelembagaan  subak,  yaitu terjadinya  arus  konversi  lahan  pertanian.  Manajemen  subak yang  merupakan  manajemen  kolektif  (selalu  berkoordinasi antara subak, subak gede, dan desa pakraman) tidak terpetakan dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan RUTR.
Demartoto (2013) mempertegas pendapat Giddens mengenai ‘dualitas struktur’. Dualitas struktur merupakan dasar utama kesinambungan dalam reproduksi sosial dalam ruang dan waktu. Pada gilirannya hal ini mensyaratkan monitoring refleksif  agen-agen  dan  sebagimana  yang  ada  di  dalam aktivitas  sosial  sehari-hari.  Namun  jangkauan  pegetahuan manusia  itu  selalu  terbatas.  Arus  suatu  tindakan  senantiasa
menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan oleh  aktor-aktor  dan  konsekuensi-konsekuensi  yang  tidak diinginkan  itu  mungkin  juga  membentuk  kondisi-kondisi tindakan yang tak diakui dalam suatu umpan balik. Dualitas struktur telah memberi keterangan tentang bagaimana agen dan struktur berintegrasi dan membangun identitasnya yang baru  yang  juga  didukung  oleh  pengetahuan  latar,  ruang  dan waktu yang memiliki karakteristiknya tertentu. Konsepsi mengenai legitimasi sangat patut untuk dicampurkan dalam bersatunya agen dan struktur yang membangun identitasnya yang baru. Legitimasi sangat terkait dengan penerimaan dan kesadaran. Komunikasi intensif daripada agen dan struktur secara langgeng disadari dan pada akhirnya mereproduksi kententuan-ketentuan,  nilai  serta  norma-norma  yang  baru. Gagasan ini memang lebih dirasa rasional ketika perjumpaan sosial dan sumberdaya menjadi peluang untuk mengontrol keadan sosial yang dikendaki untuk berubah bedasar atas agen-agen yang pintar dalam melihat situasi.
Dualisme  tata  kelola  lahan  ini  menunjukkan  bahwa  ke depan yang diperlukan adalah menempatkan subak dan desa pakraman pada posisi kekuatan politik yang sejajar dengan
desa dinas dan kelembagaan pemerintah lainnya. Kekuatan pemerintah  yang  berkolaborasi  dengan  pihak  swasta,  dan subak yang berkolaborasi dengan desa pakraman dipersatukan melalui tata kelola yang sama yang disebut sebagai “ the duality of land governance ” ke dalam sistem perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, sebenarnya teori kelembagaan dimainkan secara mendalam dalam perencanaan pembangunan wilayah.  Salah  satu  upaya  penting  dari  perspektif  sosiologi perdesaan untuk menahan laju konversi lahan pertanian sawah ke peruntukan non sawah adalah restorasi dan relegitimasi subak dalam organisasi produksi yang berbasis tanah. Keberadaan subak dikembalikan pada fungsi semula (sebagai organisasi pendistribusian air dan organisasi produksi pangan yang  bersifat  sosio-agraris-religius  dengan  diperkuat  oleh aturan  lokal  ( awig-awig ) dan peraturan daerah setempat. Sumberdaya  air  yang  dikelola  subak  merupakan  komponen yang membentuk identitas budaya dan kekuatan pembangunan masyarakat Bali, berdasarkan filosofi Tri Hita Karana.
20 |  Widhianthini. et. al . Keterlibatan Para Aktor dalam Pengendalian Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali)
Gambar 4 Mekanisme aturan main ( role game ) antara aktor pemerintahan dengan aktor di tingkat kelembagaan lokal (subak dan desa pakraman)
Terwujudnya kawasan desa wisata memerlukan juga adanya investasi  yang  berlandaskan  Tri  Hita  Karana.  Setiap  bentuk investasi  harus  berdampak  positif  bagi  manusia  yang menempati wilayah tersebut, tidak merusak lingkungan, dan tetap menjaga nilai-nilai dan hubungan transendental manusia dengan Sang Pencipta. Investasi tersebut juga harus diperkuat dengan faktor legalitas, bisnis, finansial, dan budaya. Investasi yang diwujudkan dalam perlindungan lahan pertanian (sawah) salah satu diantaranya dalam bentuk dana abadi subak ( subak fund ).  Dana  abadi merupakan kumpulan dana  yang  dikelola oleh lembaga (subak) untuk tujuan-tujuan sosial yang berasal dari  para  investor  pariwisata  dan  bantuan  pemerintah.  Dana abadi dibentuk untuk penyediaan dana secara terus menerus untuk  aktivitas  atau  tujuan  tertentu.  Pajak  yang  dikenai  ke investor  pariwisata  dan  produk-produk  yang  dijual  investor sebaiknya 30 persen masuk ke dana abadi subak, sedangkan bantuan pemerintah sebesar Rp 200 juta untuk pengembangan kawasan desa wisata masuk 50 persen ke dana abadi subak. Sisanya dikelola oleh desa adat. Dana abadi subak dapat juga diperoleh dari biaya masuk wisatawan ke desa wisata. Biaya masuk  wisatawan  (karcis,  sewa  transportasi,  dan  tenaga pemandu  wisata)  juga  dipotong  10  persen  untuk  masuk  ke dana  abadi  subak.  Dana  abadi  subak  disimpan  di  LPD  agar dapat juga memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Dana abadi subak yang dimanfaatkan adalah bunganya. Dengan  adanya  dana  abadi  subak,  keberlanjutan  subak  dan keberlanjutan  pertanian  pangan  dapat  terwujud.  Subak  yang memiliki  nilai  yang  luar  biasa  ( outstanding value ) mampu memainkan  perannya  sebagai  penghasil  pangan,  sebagai habitat  keanekaragaman  hayati,  sebagai  kawasan  konservasi sumber  daya  alam  dan  lingkungan  sosial  budaya,  sebagai wahana  pendidikan  lingkungan,  sebagai  media  konservasi tanah dan air, sebagai penghasil jasa  ( non-marketable value ), dan sebagai manajemen ekosistem.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini meliputi:
1. Terdapat dua kekuatan dari para aktor yang berpengaruh terhadap laju konversi lahan pertanian:
a. Aktor  dari  kalangan  pemerintah  atau  kelembagaan non-adat.  Kelompok  ini  biasanya  kurang memperhatikan makna pentingnya lahan pertanian bagi ketahanan pangan. Mereka lebih berpandangan pragmatis,  komersialistik,  utilitarian.  Artinya,  tidak terlalu memperhitungkan dampak atas keputusan yang diambilnya pada keberlanjutan pangan. Tanah hanya dipandang sebagai modal yang dapat diperjualbelikan secara mudah tanpa melihat dampaknya pada kesatuan ekosistem alam.
b. Aktor dari masyarakat adat yang diwakili oleh subak dan  desa  pakraman.  Dua  kelembagaan  lokal  ini memiliki komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan.  Melalui awig-awig subak dan awig-awig desa  pakraman,  kedua  kelembagaan  lokal  ini akan  mempertimbangkan  dengan  hati-hati  setiap upaya warga masyarakat untuk memperjualbelikan tanahnya. Peran yang dijalankan kelembagaan lokal subak dan desa pakraman hanya menempati posisi sebagi object (kepentingan tinggi, kekuatan rendah). Peran inilah yang mengimplikasikan subak dan desa pakraman masih berada dalam ruang subordinat.
2. Konstelasi kekuatan aktor pemerintah dan swasta/investor dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan air masih didominasi oleh pengetahuan ala demokrasi Barat yang mengagungkan ekonomi kapitalisme modern, utilitarian, dan  opportunisme.  Berbeda  dengan  subak  dan  desa pakraman yang masih mempertahankan pengetahuan indigenous -nya pada konservasi lahan dan air.
3. Aktor  pemerintah  yang  berkolaborasi  dengan  swasta memandang kekuasaan sebagai mekanisme dominasi yang merupakan bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless .
4. Dualitas  struktur  merupakan  pondasi  dari  dualitas  tata kelola  lahan  ( the duality of land governance ).  Dualitas struktur telah menjawab persoalan bagaimana agen dan struktur berintegrasi dan membangun identitasnya yang baru yang juga didukung oleh pengetahuan latar, ruang dan waktu yang memiliki karakteristiknya tertentu. Konsepsi mengenai legitimasi sangat patut untuk dicampurkan dalam bersatunya agen dan struktur yang membangun identitasnya yang baru.

## Saran
Saran kebijakan yang dapat diajukan adalah:
1. Tata  kelola  lahan  (termasuk  air)  membutuhkan  aktor- aktor  (pemerintah,  swasta,  subak  dan  desa  pakraman) yang berposisi sama (tidak ada dominasi kekuasaan) dan pro terhadap konservasi serta keberadaan para actor-aktor tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah.
2.  Peraturan daerah tentang pengelolaan sumberdaya lahan dan air yang dibuat pemerintah dan awig-awig tertulis dalam subak, disarankan semakin ketat mengatur transaksi jual beli lahan pertanian agar alih fungsi lahan dapat dieliminir sekecil mungkin.
3.  Perlu dibuat Perda mengenai dana abadi subak supaya kedudukan subak sebagai pengelola dana abadi subak semakin kuat dan dapat memberikan peluang kerjasama horizontal dengan beberapa desa pakraman sehamparan.
4.  Pengendalian rasional dengan menetapkan sanksi disinsentif bagi semua pihak yang berusaha mengkonversi lahan dari peruntukan pertanian kepada peruntukan non-pertanian,  layak  dijalankan.  Jikalaupun  alih  fungsi lahan pertanian yang ditujukan untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan umum harus terjadi (misalnya untuk pembangunan jalan raya), maka pemerintah setempat harus memberikan ganti rugi bagi petani yang terkena dampak alih fungsi lahan tersebut. Sanksi  disinsentif,  memberikan  pertimbangan  rasional untuk berpikir lebih mendalam lagi tentang dampak negatif konversi lahan pada ketahanan pangan, misalnya dengan  mengganti  rugi  lahan  sawah  yang  terkonversi dengan menetapkan denda bagi investor pelaku konversi lahan pertanian sebesar Rp 500 milyar/hektar (disamakan dengan  rata-rata  harga  tanah  kelas  I  di  kabupaten Tabanan).
5. Para petani yang melestarikan sawah sepantasnya mendapatkan insentif berupa pengurangan  pajak tanah (lahan sawah), hasil panen petani diwajibkan dibeli oleh pihak pemilik cottages , hotel, restoran  dan pemerintah daerah,  pemberian  subsidi  saprodi,  pemberian    kredit pertanian,  atau  dengan  memberikan  pengganti  lahan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | April  2016, hal 11-22 |  21
dengan lahan lain yang produktif sehingga masih bisa dilakukan aktivitas pertanian. Dengan adanya dukungan insentif  tersebut,  selain  ketahanan  pangan  terpelihara, karena  tanah  pertanian  tidak  terkonversi,  maka  secara bersamaan keseluruhan ekosistem dan stakeholder di  lokasi  setempat  mengkonservasi  (melestarikan) persawahan yang secara berantai memberikan dampak positif bagi daya tarik wisata.
6.  Subak  dan  desa  pakraman  harus  diperhitungkan  dalam setiap pengambilan keputusan dari setiap kebijakan pemerintah.  Sudah  saatnya,  prinsip-prinsip  subak diapresiasi semakin dalam pada setiap peraturan daerah terutama yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Barker  C. 2011. Ketika Nurani Ikut Berbisnis. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Bryson  JM. 2003. What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to  Stakeholder  Identification  and Analysis Techniques. A paper presented at the London School of Economics and Political Science.
Demartoto  A.  2013.  Teori  Strukturasi  dari  Anthony  Giddens. BPFE, UGM, Yogyakarta.
Derek  H.  2007.  Discourse,  Knowledge,  Materiality,  History: Foucault and Discourse Analysis. Part of the Series Critical Theory and Practice in Psychology and the Human Science, pp. 100-137.
[Disbud] Dinas Kebudayaan Propinsi Bali. 2005. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Adat. Bali (ID): Disbud. Escobar  A.  1998.  “Whose  Knowledge,  Whose  Nature? Biodiversity,  Conservation,  and  the  Political  Ecology  of Social  Movement”, Journal of Political Ecology , Vol. 5, pp.53-82 . Foucault  M. 1991. “Governmentality.” Dalam The Foucault Effect:
Studies in Governmentality, disunting oleh G. Burchell, C. Gordon, dan P. Miller, 87–104. Chicago: The University of Chicago Press.
Forsyth  T.  2003.  Critical  Political  Ecology:  The  Politics  of Environmental Science. London: Routledge.
Forsyth T, Sikor. 2013. “Forests, Development and the Globalization of Justice.” The Geographical Journal 179 (2): 114–121. Giddens, Mitchell D; Richard P. Appelbaum; Deborah C; (Author). 2011. Introduction to Sociology. Eight Edition. Publisher: W. W. Norton & Company.
Klucharev  V,  Kaisa  H,  Mark  R,  Ale  S,  Guillen  F.  2009. Reinforcement Learning Signal Predicts Social Conformity. Neuron. 61(1):140-151.
Li Yuheng, Yurui L, Hans W,Yansui L. 2015. Urban-Rural Transfor-
mation in Relation to Cultivated Land Conversion in China: Implications  for  Optimizing  Land  Use  and  Balanced Regional  Development. Land Use Policy, Vol.47, April 2015, pp.218-224.
Michael Y, Johan M. 2010. Three Educational Sceanrio for the Future:  Lessons  from  the  Sociology  of  Knowledge. European Journal of Education. Vol.45, March 2010, pp.11-27.
Newburn, D, Sarah R, Peter B, and Adina M. 2006. Economics and  Land-Use  Change  in  Prioritizing  Private  Land Conservation. Conservation Biology Journal, Vol. 18, February 2006, pp. 65-75.
Nurliani, Ida Rosada. 2016. Rice Field Conversion and Its Impact on Food Availability. Agriculture and Agricultural Science Procedia, Vol. 9, pp.40-46. Nyong A, Adesina F, Osman B. 2007. The Value of Indigenous Knowledge in Climate Change Mitigation and Adaptation Strategies in the African Sahel. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, Vol.12, June 2007, Issue 5, pp.787-797.
Pasandaran E. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan  Sawah  Beririgasi  di  Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian, 25 (4), 2006, pp.123-129. Pentzold  C,  Sebastian  S.  2006.  Foucault:  First  Steps  Towards a  Conceptual  Framework  for  the  Analysis  of  Wiki Discourses. Proceedings of the 2006 International Symposium on Wikis. ACM New York, pp. 59-68 . [Perda] Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Jalur  Hijau.  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.
Phuc NQ, ACM Van Westen, Annelies Z. 2014. Agricultural Land for Urban Development: The Process of Land Conversion in Central Vietnam. Habitat International, Vol.41, pp.1-7. Pranadji  T,  Helena  JP.2012.  Krisis  Agraria  dan  Pemanfaatan Kewenangan  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Lahan. Analisis Kebijakan Pertanian. 3(1):13-35.
Satish K. 2007. Integrating Scientific with Indigenous Knowledge:
Constructing Knowledge Alliances for Land Management in India. MIS Quarteerly, June 2007, Vol.31, No.2, pp.355- 379. Sihaloho M, Arya HD, Said R. 2007. Konversi Lahan Pertanian dan  Perubahan Struktur Agraria. Studi Kasus di Kelurahan Mulyaharaja,  Kecamatan  Bogor  Selatan,  Kota  Bogor, Jawa  Barat.  Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. Vol. 1, No 2, pp.:253- 270.
Turner  BL,  Paul  R.  2008.  Land  Change  Science  and  Political Ecology. Annual Review of Environment and Resources. 33(1):295-316.
Schlager E, Ostrom E. 1992. Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. Land Economics, 68 (3): 249-262.