## TRANSFORMASI AKAD BAY’ AL BAY’ AL BAY’ AL BAY’ AL----MURA>BAH}AH MURA>BAH}AH MURA>BAH}AH MURA>BAH}AH
DARI KONSEP FIKIH KE PRODUK BANK (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)
Jamal Abdul Aziz
STAIN Purwokerto Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto Email: abdulaziz_jamal314@yahoo.co.id

## Abstrak
Pembiayaan mura>bah}ah di  bank-bank  syariah  adalah  produk  pembiayaan  yang berbasis  pada  akad bay’  al-mura>bah}ah .  Jika  dianalisis  dalam  perspektif  fikih muamalah  akad bay’  al-mura>bah}ah yang  dipraktikkan  dalam  produk-produk pembiayaan  bank  syariah  tersebut  sesungguhnya  telah  mengalami  transformasi sehingga  tidak  lagi  sama  persis  dengan  konsepnya  dalam  fikih.  Tulisan  ini memfokuskan  diri  pada  dua  persoalan  pokok,  yakni  apa  saja  bentuk-bentuk transformasi akad yang terjadi pada akad bay’ al-mura>bah}ah tersebut dan bagaimana hukum  dari  transformasi  akad  tersebut  dalam  perspektif  fikih  muamalah. Berdasarkan analisis terhadap data lapangan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa transformasi  akad bay’  al-mura>bah}ah pada  produk  pembiayaan  di  bank  syariah sekurang-kurangnya  meliputi  lima  aspek,  yakni:  konstruk  akadnya,  motif  yang mendasari  akad,  pelibatan  akad  wakalah,  persyaratan  jaminan  (agunan),  dan  denda terhadap angsuran  yang  bermasalah.  Jika dinilai  dari aspek  syariahnya terdapat dua aspek yang tidak sesuai, yakni adanya angsuran pembayaran yang substansinya mirip dengan  kredit  yang  berbunga  dan  adanya  denda  bagi  yang  pembayaran  angsuran tersebut bermasalah.
Kata  Kunci: konstruk  akad bay’  al-mura>bah}ah ,  motif  akad bay’  al-mura>bah}ah , pelibatan  akad  wakalah,  persyaratan  jaminan,  denda  terhadap angsuran  bermasalah

## Abstract
Murabaha  financing  in  Islamic  banks  are  financing  products  based  on bay  'al- mura>bah}ah contract.  If  analyzed  in  the  perspective  of fiqh  al-mua’malah, bay  'al- murabaha contract  that  practiced  in  the  financing  products  of  Islamic  banks  is actually transformed so that is no longer exactly the same as the concept in fiqh. This paper focuses on two main issues, namely what are the forms of transformation that occurred in the bay 'al- mura>bah}ah contract and how are such transformations of the contract  in fiqh  al-mu’amalah perspective.  Based  on  an  analysis  of  existing  field data, the authors concluded that the transformations of bay 'al- mura>bah}ah financing products in Islamic banks must include at least five aspects, namely: construct of the contract,  motives  underlying  the  contract, wakalah contract  engagement,  collateral requirements (collateral) , and fines against troubled installment. If judged by sharia aspect, there are two aspects that are not appropriate, namely the installment payment which is substantially similar to the interest of credit and any installment payment of fines for those who are troubled.
Keywords: construct  of  bay  'al-murabaha  contract,  motives  underlying  bay'  al- murabaha contract, wakalah contract engagement, warranty terms, fines against problematic installment
A. Pendahuluan Bay’  al-mura>bah}ah adalah  salah satu  akad  muamalah  yang  dijadikan sebagai  basis  akad  pada  produk  bank syariah, yakni sebagai produk pembiayaan yang berbasis pada akad jual beli. Bay’  al-mura>bah}ah sendiri  pada dasarnya  adalah  jual  beli  barang  pada harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan yang  disepakati  bagi  pihak  penjual. 1
Bedanya  dengan  jual  beli  biasa (bay’  al- mus a> wamah) adalah  pada  keharusan menjelaskan  harga  asal  dari  barang  yang diperjualbelikan  tersebut.  Di  dalam bay’ al-mura>bah}ah pemberitahuan tentang harga  asal  barang  menjadi  salah  satu syarat  sahnya,  sementara  di  dalam bay’ al-mus a> wamah tidak  ada  keharusan semacam itu. 2 Oleh karena itu para ulama mengkategorikan bay’  al-mura>bah}ah sebagai bay’  al-am a> nah ,  yakni  jual  beli yang  didasari  kepercayaan  terhadap kejujuran  informasi  harga  dari  sang penjual  barang,  karena  harga  beli  yang sesungguhnya dari barang tersebut hanya penjual yang tahu. 3
Bank  Indonesia  mendefinisikan akad bay’ al-mura>bah}ah sebagai “transaksi  jual  beli  suatu  barang  sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin  yang  disepakati  oleh  para  pihak, di mana  penjual menginformasikan terlebih  dahulu  harga  perolehan  kepada pembeli.” 4 Mekanismenya bank
bertindak  sebagai    penyedia  dana  dalam transaksi mura>bah}ah tersebut. Bank dapat membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga pembelian  barang  yang  telah  disepakati kualifikasinya.  Di  sini  bank  wajib menyediakan  dana  untuk  merealisasikan pengadaan  barang  yang dipesan  nasabah. Bank  dapat  saja  memberikan  potongan dalam  besaran  yang  wajar  dengan  tanpa diperjanjikan di muka. 5
Dari gambaran mekanisme
mura>bah}ah di atas jelas bahwa bank pada
dasarnya hanya menyediakan  dana. Dengan  kata  lain  Bank  tidak  akan melaksanakan  sendiri  pembelian  barang yang  diinginkan  oleh  nasabah  tersebut. Hal  ini  dikuatkan  oleh  pengalaman penulis  sendiri  ketika  melaksanakan transaksi mura>bah}ah dengan  salah  satu bank  syariah  di  Purwokerto  (BSM). Gambaran  singkatnya  adalah  bahwa secara  formal  bank  seakan-akan  menjual barang  kepada  nasabah  dengan  harga yang  sudah  dinaikkan  terlebih  dulu dengan  sepengetahuan  dan  persetujuan pihak  pembeli  (nasabah).  Dalam  hal  ini, bank  tidak  menjual  apapun  kepada nasabah.  Bank  hanya  memberikan  dana kepada  nasabah  untuk  membeli  barang sesuai dengan yang diinginkannya. Status pemberian  dana  tersebut  adalah  agar nasabah mewakili (wakalah) pihak  bank untuk  membeli  barang  yang  dibutuhkan nasabah  dan  kemudian  barang  tersebut seolah-olah  diserahkan  kembali  kepada bank  untuk  kemudian  dijual  kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan.  Dana  yang  diberikan  kepada nasabah  adalah  sebesar  harga  barang yang  dibeli.  Namun  nasabah  harus mengangsur  pembayaran  kepada  bank dana  yang  telah  digunakannya  untuk membeli  barang  yang  dibutuhkannya tersebut  ditambah  margin  keuntungan bagi pihak bank.
Dari  gambaran  aplikasi  akad mura>bah}ah di  atas,  yang  kemudian tampak  di  permukaan  adalah  akad pembiayaan  syariah  yang  mirip,  untuk tidak  mengatakan  sama,  dengan  akad kredit  di  bank  konvensional  yang berbasis  bunga.  Bahkan  Bank  Syariah Mandiri,  misalnya,  sudah  menerbitkan tabel pembiayaan mura>bah}ah yang memerinci besaran dana, besaran angsuran  berdasarkan  lamanya  angsuran, dan  besaran  margin  keuntungan  bagi pihak  bank.  Tabel  ini  hampir  sama
dengan tabel kredit yang diterbitkan oleh umumnya  bank  konvensional,  yang membedakan hanyalah istilah margin dan bunga.  Oleh  karena  itu  Nasabah  yang membutuhkan  dana,  tanpa  pertimbangan ideologis, akan dengan mudah membandingkan antara tabel pembiayaan mura>bah}ah BSM  dengan  tabel  kredit pada  bank  BPD,  misalnya.  Jika  margin keuntungan yang dipatok oleh pihak bank syariah ternyata lebih kecil dibandingkan dengan  bunga  yang  dipatok  oleh  bank konvensional,  nasabah  tentu  saja  akan memilih  bank  syariah.  Akan  tetapi  jika margin tersebut lebih besar dibandingkan dengan bunga, nasabah pun akan cenderung memilih bank konvensional.
Dari  konsep bay’  al-mura>bah}ah dalam  fikih  sebagaimana  dideskripsikan di  atas  dan  kemudian  diformulasikan mekanismenya  oleh  Bank  Indonesia tampak adanya transformasi akad,
misalnya  jika  dalam  fikih  penjual  betul- betul mentransaksikan barang dagangannya, sementara dalam perspektif Bank  Indonesia  yang  menonjol  pada aspek  penyediaan  dananya,  barang  bisa dibeli  oleh  siapa  saja.  Dalam  aplikasi empirisnya  di  BSM,  misalnya,  kesan tersebut mendapatkan penguatan, di mana Bank hanya mentransaksikan dana kepada  nasabah  untuk  membeli  barang yang dikehendakinya dengan menambahkan akad wakalah
di dalamnya,  sehingga  akadnya  menjadi bay’  al-mura>bah}ah bi  al-wak a> lah .  Oleh karena itu secara substantif akad ini tidak ada bedanya dengan akad kredit sebagaimana dipraktikkan di bank konvensional, hanya saja tidak ada bunga tetapi  margin.  Di  dalam  tulisan  ini penulis akan membahas tentang bagaimana  bentuk-bentuk    transformasi akad bay’ al-mura>bah}ah di dalam produk bank  syariah  dan  bagaimana  pula transformasi  tersebut  dalam  perspektif fikih muamalah.
B. Konsep Akad Bay’ Bay’ Bay’ Bay’    al al al al----M M M Mura>bah}ah ura>bah}ah ura>bah}ah ura>bah}ah dalam Fikih 1. Pengertian
Al- mura>bah}ah secara bahasa berarti merealisasikan keuntungan. Ungkapan (aku jual barang ini secara mura>bah}ah )  atau (aku
beli  barang  ini  secara mura>bah}ah ) manakala aku telah menentukan keuntungan pada tiap  harganya. 6 Adapun secara terminologis para fukaha berbeda- beda dalam mendefinisikannya meskipun pada dasarnya  menunjukkan pada  makna yang sama,  yakni:
!"  #$%  & (mentransaksikan  benda yang  dimiliki  melalui  akad  pertama dengan  harga  yang  pertama  pula  beserta tambahan  harga).  Oleh  karena  itu mura>bah}ah merupakan  jual  beli  amanah di mana pembeli mendasarkan kepercayaannya  pada  informasi  harga dari  penjual.  Menurut  Mazhab  Maliki gambaran  jual  beli mura>bah}ah adalah bahwa seorang penjual barang memberitahukan harga belinya kemudian ia  mengambil  keuntungan  dalam  jumlah tertentu.  Misalnya  ia  mengatakan:  “aku membeli  barang  ini  dengan  harga  10 dinar  dan  aku  minta  kamu  memberikan keuntungan satu atau dua dinar untukku.” 7
Ibn  Rusyd  mendefinisikan bay’ al-mura>bah}ah sebagai  jual  beli  barang pada  harga  asal  dengan  tambahan keuntungan  yang  disepakati  bagi  pihak penjual. 8 Dengan  mengutip  dari  al-Jaziri Abdullah  Saeed  mendefinisikan bay’  al- mura>bah}ah sebagai  penjualan  barang dengan  harga  beli  ditambah  margin keuntungan  yang  disepakati  oleh  penjual dan pembeli. 9
Bay’  al-mura>bah}ah memiliki beberapa nama yang lain, seperti: bay’ al- am a> nah,  bay’  musy a> ffah,  bay’  dah dawazdah (Parsi) 10 , dan bay’ al-a’ a> jim . 11

## 2. Dasar Hukum
Pada dasarnya tidak ada dalil dari Qur`an  maupun  hadis  berkenaan  dengan
bay’  al-mura>bah}ah .  Namun  para  fukaha membedakan jual beli menjadi dua, yakni mus a> wamah dan am a> nah .  Jual  beli musawamah  adalah  jual  beli  biasa  atau pada  umumnya  di  mana  terjadinya  akad didasarkan  pada  tawar  menawar  harga antara  penjual  dan  pembeli.  Sedangkan jual  beli  amanah  adalah  akad  jual  beli yang  disandarkan  pada  keterpercayaan (amanah)  pihak  penjual,  karena  ia berkewajiban menjelaskan kepada
pembeli  biaya  pemerolehan  barang,  baik secara  lesan  ataupun  atas  dasar  nota pembelian, kemudian ditambahkan keuntungan  yang  jelas  pula  diketahui oleh  pembeli,  baik  secara  definitif ataupun  menggunakan  prosentase.  Jual beli  yang  terkahir  inilah  jual  beli mura>bah}ah ( bay’  al-mura>bah}ah ). 12 Akan tetapi  jika  dari  harga  perolehan  barang tersebut  kemudian  justru  dikurangi, artinya dijual kembali dengan harga yang lebih  rendah  daripada  harga  asal,  maka jual beli semacam ini dinamakan muw a>d} a’ah atau mu h}a>t}t}ah .  Sementara jika  penjualan  kembali  barang  tersebut dengan  harga  yang  sama  dengan  harga asal, maka dinamakan tawliyah . 13
Kendati  di  dalam  Qur`an  tidak ada ayat  yang secara  langsung  menunjuk kepada bay’  al-mura>bah}ah namun  ada beberapa  ayat  yang  isinya  mengenai  jual beli, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. 14 Jumhur fukaha, misalnya, mendasarkan kebolehan bay’ al- mura>bah}ah berdasarkan keumuman
ayat: 15 '( ')*'+' '&,-'./, 0* *'+'1' dan ayat: 16 *234
,50,63  7''.8 ,'9 :#'"'3; '<=0'8 ,<'1 . Ayat  yang  pertama  menyatakan bahwa  Allah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Lafaz  jual  beli  (al- bay’) pada ayat tersebut merupakan lafaz ‘amm  yang  memiliki  makna  umum, yakni  mencakup  segala  bentuk  jual  beli dan termasuk di dalamnya adalah bay’ al- mura>bah}ah .  Sementara  bentuk  istidlal (penggunaan dalil) pada ayat yang kedua adalah  pada  aspek  dibolehkannya  jual beli  (perdagangan)  manakala  dilakukan
secara  suka  sama  suka  di  antara  kedua belah  pihak.  Oleh  karena bay’  al- mura>bah}ah adalah  jual  beli  yang  juga didasarkan  pada  kerelaan  kedua  belah pihak, maka ia dihukumi boleh juga. 17 Adapun  dasar  dari  hadis,  pada dasarnya  tidak  ada  satupun  hadis  yang secara  jelas  menunjuk  kepada bay’  al- mura>bah}ah .  Para  sarjana  awal,  seperti Malik  dan  Syafi’i,  yang  secara  khusus menyatakan  bahwa bay’  al-mura>bah}ah hukumnya  boleh,  tidak  mendasarkan pandangan  mereka  dengan  satu  hadis pun. 18 Namun  di  dalam  salah  satu  kitab fikih Mazhab Hanafi, al-Hidayah, disebutkan  adanya  suatu  riwayat  yang dapat  dimaknai  sebagai  bentuk bay’  al- mura>bah}ah , yakni: 19
#>? $"1  5@ -9 A BC D6 <1 !C E =E 5@ -9 A BC D6  F G  =1 HF I GJ 1 E KL GJ M =N E O+1 P
Hanya  saja  hadis  tersebut  tidak  pernah ditemukan (di dalam kitab hadis) oleh Ibn Hajar  dan  isi  hadis  tersebut  bertentangan dengan  riwayat  yang  tercantum  dalam S}ah}i>h}  al-Bukha>ri> . 20 Penulis  Kitab al- Bin a>yah fi> Syarh} al-Hida> yah , sebagaimana dikutip oleh al-Mi s}ri> , menyatakan  bahwa  hadis  tersebut  adalah ghar i> b ,  terdapat  juga  di  dalam  Sahih  al- Bukhari,  Musnad  Ahmad,  dan  Tabaqat Ibn  Sa’ad,  hanya  saja  tidak  ada  lafaz tawliyah di dalamnya. 21
Di dalam al-Maws u> ’ah al- Fiqhiyyah  al-Kuwaytiyyah disebutkan bahwa bay’  al-mura>bah}ah merupakan jual  beli  dengan  harga  yang  jelas sehingga diperbolehkan, seperti pernyataan: “Aku jual barang ini kepadamu  dengan  harga  110  dirham;” demikian  pula  keuntungannya  juga  jelas, seperti: “dengan keuntungan 10 dirham.” 22 Di  sini  tampaknya  kejelasan harga  barang  dan  keuntungan  yang diambil  oleh  penjual  menjadi  unsur penting bagi kebolehan jual beli jenis ini.
Mazhab Maliki memaknai
kebolehan  tersebut  sebagai  kebolehan yang  tidak  disukai  karena  bertentangan dengan  nilai  keutamaan  alias  makruh, lebih baik dihindari. Menurut mereka jual beli  biasa (bay’  al-mus a> wamah) lebih disukai daripada bay’ al-muz a> yadah, bay’ al-isti`m a> n, dan bay’ al-istirs a> l ; sementara bay’  al-mura>bah}ah dibatasi karena  ia  bergantung  pada  banyak persyaratan  dan  tidak  banyak  penjual yang  dapat  memenuhinya. 23 Demikian
pula Mazhab Syafi’i, mereka berpandangan bahwa
bay’ al- mus a> wamah lebih  baik,  akan  tetapi mereka  tidak  sampai  memakruhkannya. Di  dalam  Mazhab  Hanabilah  Imam Ahmad  juga  cenderung  menganjurkan agar bay’  al-mura>bah}ah lebih  baik dihindari,  hal  itu  akan  lebih  selamat  dan utama. 24
Menurut  Ibn Qud a> mah para fukaha  dari  kalangan  Sahabat  dan Tabi’in,  seperti  Ibn  ‘Umar,  Ibn  ‘Abbas,
‘Ikrimah,  Masr u> q,  al-Hasan,  ‘A t}a> `  ibn Yas a> r,  Sa’ i> d  ibn  Jubayr,  dan  Is h}a> q  ibn R a> hawayh diriwayatkan tidak membolehkan bay’  al-mura>bah}ah karena biasanya harganya tidak jelas pada waktu akad. 25 Hal  ini  senada  dengan  yang disebutkan  dalam al-Mu h} all a> ,  di  mana Ibn H{ azm menyatakan bahwa Ibn ‘Abbas dan  Ibn  Umar  memandang  jual  beli semacam  itu  sebagai  riba,  dan  Ikrimah dengan  tegas  menghukuminya  haram. Akan  tetapi  al-Hasan  dan  Masruq menghukuminya makruh. 26
Menurut  Raf i>q  Yu>nus  al-Mis}ri> bay’  al-mura>bah}ah hukumnya  boleh manakala  di  dalamnya  diketahui  harga asal  barang  dan  diketahui  pula  besaran keuntungannya  serta  tidak  ada  penipuan dari  pihak  penjual  sehingga  kedua  belah pihak sama-sama mengetahui barang dan harganya di pasar. Tambahan harga yang dipungut  oleh  penjual  bukanlah  riba, tetapi sebagai keuntungan yang diperoleh oleh  pihak  penjual  yang  merupakan kompensasi  dari  jerih  payah  penjual  dan kemudahan  yang  diperoleh  oleh  pembeli
pada  pihak  lain.  Di  dalam bay’  al- mura>bah}ah dibolehkan  pembayarannya secara  langsung (cash) dan  boleh  pula secara  tunda  (kredit)  sebagaimana  pada bay’ al-mus a> wamah . 27
3. Rukun dan Syarat
Syarat bay’  al-mura>bah}ah pada dasarnya sama dengan syarat sah jual beli pada  umumnya,  namun  ada  beberapa syarat yang khusus yang ditekankan pada bay’ al-mura>bah}ah ini, yakni: 28 a. Akad yang pertama sah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bay’  al-mura>bah}ah adalah  jual  beli  dengan  harga  awal dengan  tambahan  keuntungan  pada akad  yang  keduanya.  Jika  akad yang pertama tersebut rusak (f a> sid) 29 maka bay’  al-mura>bah}ah tidak boleh dilakukan.
b. Harga  asal  diketahui  oleh  pembeli. Jika  pembeli  tidak  tahu  harga  asal barang  maka  jual  beli  tersebut akadnya menjadi rusak.
c. Obyek  jual  belinya  adalah  benda mi s|li> .  Adapun terhadap  benda q i>mi> para  fukaha  berselisih  pendapat, karena  benda  qimi  artinya  benda yang  tidak  ada  persamaannya (padanannya) sehingga sulit menentukan harga asalnya.
d. Harga  pada  akad  pertama  bukan merupakan  padanan  dari  barter komoditas  ribawi  yang  sejenis. 30
Karena jika barter terhadap komoditas yang sejenis yang merupakan  komoditas  yang  biasa ditakar  atau  di  timbang  (menurut Mazhab Hanafi) maka harus dilakukan  dalam  kuantitas  yang sama,  tidak boleh  ada yang dilebihkan.  Sementara bay’  al- mura>bah}ah adalah penjualan dengan harga asal ditambah dengan keuntungan. Oleh karena itu tambahan  dalam  kasus  ini  justru menjadi  riba  bukan  keuntungan. Lain  halnya  jika  barter  tersebut antara  komoditas  yang  berbeda jenis, maka tambahan dibolehkan.
e. Keuntungannya jelas diketahui oleh pembeli.  Diketahuinya  keuntungan menjadi  syarat  mutlak,  karena  ia bagian  dari  harga.  Diketahuinya harga  merupakan  syarat  sah  jual beli.  Oleh  karena  itu  manakala harga  tidak  jelas  pada  waktu  akad, maka bay’  al-mura>bah}ah menjadi tidak sah.
4. Sejarah Kemunculannya Sebagaimana  telah  disebutkan  di atas, nama lain untuk jual beli mura>bah}ah adalah bay’ dah dawazdah yang merupakan  istilah  dalam  bahasa  Parsi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jual  beli semacam  ini  berasal  dari  praktik  di Negara  lain  pada  masa  pra-Islam  dan kemudian  masuk  ke  Jazirah  Arab  pada masa  Islam.  Oleh  karena  istilah  yang digunakan berasal dari bahasa Parsi maka sangat  boleh  jadi  jual  beli mura>bah}ah tersebut  memang  berasal  dari  Persia.  Ibn Abbas  dikabarkan  telah  melarang  jual beli  seperti  ini  karena  menganggapnya sebagai  jual  beli  yang  aneh.  Sementara
Ibn Umar melarangnya karena dipandangnya  sebagai  riba.  Lain  halnya dengan Ibn Mas’ud yang membolehkannya jika biaya pemeliharaan  barang  dimasukkan  dalam harga dan tidak perlu ada tambahan harga lagi. 31
Menurut  Udovitch,  sebagaimana dikutip oleh Hassan, jual beli mura>bah}ah tersebut boleh jadi terbatas penggunaannya pada situasi-situasi tertentu.  Misalnya,  seorang  pembeli bersedia  membayar  pedagang  eceran yang  didekatnya  untuk  mendapatkan barang  yang  diinginkannya  karena  ia tidak  ingin  repot  membeli  sendiri  barang tersebut  dari  pedagang  grosir,  meskipun berarti ia harus membayar biaya tambahan  untuk  itu.  Mungkin  pula  jual beli mura>bah}ah ini  digunakan  sebagai bentuk  jual  beli  dengan  komisi,  di  mana seorang pembeli dibolehkan untuk mendapatkan barang secara kredit kemudian menjual kembali barang tersebut  dengan  tambahan  harga  (biaya)
dari  harga  asal  barang.  Model  yang terakhir  ini  sering  dipraktikkan  pada masa pra-Islam. 32
Semenjak  awal  mula  diadopsinya akad bay’al- mura>bah}ah dalam  hukum Islam  (fikih),  akad  ini  tampaknya  hanya digunakan  semata-mata  untuk  tujuan bisnis.  Udovitch  sebagaimana  dikutip oleh  Abdullah  Saeed  menyatakan  bahwa bay’  al-mura>bah}ah merupakan  sebuah akad jual beli yang berbasis komisi (fee), di  mana  pembeli,  yang  biasanya  tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkannya  kecuali  melalui  perantara
(middleman) ,  atau  karena  tidak  mau mengalami
kesulitan untuk mendapatkannya sendiri, maka ia menggunakan jasa middleman tersebut. 33 Al-Kaff, sebagaimana dikutip oleh  Saeed,  menyimpulkan  bahwa bay’ al-mura>bah}ah adalah  salah  satu  bentuk jual  beli  yang tidak dikenal  selama  masa Nabi  ataupun  sahabat.  Menurutnya  para ulama  terkemuka  mulai  menyatakan pandangan  mereka  tentang bay’  al- mura>bah}ah pada perempat pertama  Abad II H, atau bahkan lebih belakangan. Oleh karena tidak ada dalil syarak, baik Qur`an maupun  hadis,  yang  secara  langsung menunjuk  kepada bay’  al-mura>bah}ah , para fukaha harus mendasarkan pada dalil lain. Imam Malik, misalnya, mendasarkannya  pada  prkatik  penduduk Madinah (‘amal ahli Madinah); Marghinain (w. 593/1197), fukaha Hanafiyah, mendasarkannya pada adanya persyaratan mendasar keabsahan jual beli pada  akad bay’  al-mura>bah}ah tersebut, juga  atas  dasar  kebutuhan  masyarakat terhadapnya. Di samping itu Nawawi (w. 676/1277)  secara  sederhana  menyatakan bahwa mura>bah}ah hukumnya boleh tanpa ada keberatannya. 34
5. Konstruk Akad
Menurut Mazhab Maliki, bay’ al- mura>bah}ah sama dengan bay’ al-isti`m a> n dan bay’  al-muz a> yadah . Bay’  al-isti`m a> n adalah  jual  beli  yang  didasarkan  atas kepercayaan  penjual  kepada  seseorang (makelar) yang diminta untuk
menjualkan  barangnya.  Misalnya  ia mengatakan:  “jualkan  barang  milik  saya ini  sebagaimana  biasa  kamu  menjual barang  kepada  orang  lain,  karena  saya tidak  tahu  harganya.”  Adapun bay’  al- muz a> yadah adalah  dua  orang  atau  lebih menawar barang dengan saling meninggikan  harga  satu  sama  lain kemudian penjual menyepakati salah satu harga yang ditawarkan tersebut. 35
Menurut Mazhab  Maliki bay’ al- mura>bah}ah ada dua bentuk: 36
a. Menawarkan harga dengan menambahkan keuntungan berdasarkan  prosentase,  misalnya
10  persen,  atau  lebih    ataupun kurang  dari  itu.  Bentuk bay’  al- mura>bah}ah ini  meliputi  dua  bentuk pula:
1) Penjual  berhak  menambahkan
harga  pada  barang  yang  telah ia  beli  sebelumnya,  pada  saat yang  sama  pembeli  wajib membayar harga dengan menambahkan keuntungan bagi  penjual  sesuai  dengan perhitungan  yang  disepakati  di antara kedua belah pihak. 2) Penjual langsung mengalokasikan tambahan harga  pada  barang  yang  telah ia  beli  sebelumnya.  Bentuk yang  semacamnya  ini  dapat dibedakan menjadi tiga:
a) Penambahan  harga tersebut dinisbahkan  kepada  upaya yang  telah  dilakukan  untuk menambah  nilai  barang, misalnya  kain  yang  ketika dibeli berwarna putih kemudian  disablon  warna lain, atau kain yang kemudian dijahit, dan semacamnya.  Upaya  ini dapat dikompensasikan dalam  bentuk  penambahan harga.  Hanya  saja  penjual perlu menjelaskannya kepada  pembeli,  seperti kain  ini  saya  beli demikian
kemudian saya sablon menjadi  begini  jika  nanti kemudian berubah dan
kembali seperti warna semula  maka  ia  tidak  akan dimasukkan  dalam  upah dan keuntungan.
b) Penambahan  harga tersebut tidak  dikaitkan  dengan  jual beli, seperti dikaitkan dengan upah menyimpannya  di  rumah, upah  membawanya,  dan yang  semacamnya.  Dalam hal ini upahnya diperhitungkan dalam harga,  tetapi  tidak  boleh diperhitungkan keuntungannya. Contoh dalam  hal  ini  adalah  upah makelar jika menurut kebiasaan, pembelian mengharuskan menggunakan jasa mereka.
c) Penambahan  harga  tidak dikaitkan  dengan  upaya apapun  terhadap  barang dagangan, akan tetapi semata-mata dikaitkan dengan  barang  itu  sendiri. Contohnya jika sesuatu memang  harus  dilakukan oleh pedagang, seperti
melipat  kain  akan  tetapi  ia telah dipekerjakan oleh
pihak  lain,  maka  hal  itu tidak  bias  diperhitungkan dalam harga ataupun keuntungan.  Akan  tetapi jika pekerjaan tersebut diluar kewenangan pedagang, seperti memelihara binatang, maka hal  itu  diperhitungkan  dari harga  pokoknya,  namun tidak diperhitungkan keuntungannya dan syaratnya harus dijelaskan.
Jadi  jelaslah  bahwa  penentuan harga  dan  penentuan  upah
terhadap upaya yang dilakukan terhadap barang dagangan adalah  sama  kedudukannya. Jika  dikatakan:  “Aku  menjual kepadamu  barang  ini  dengan keuntungan sepuluh persen …” kemudian tidak disebutkan secara jelas alokasi keuntungan tersebut  untuk  apa,  maka  jual beli  tersebut  akadnya  rusak ( f a> sid ),  dikarenakan  pembeli tidak  tahu  mengenai  harga tersebut.
b. Menjual barang dengan menambahkan  keuntungan  tertentu dari  harga  asalnya,  seperti  kata penjual:  “Aku  jual  barang  ini dengan  harga  sekian  ditambah keuntungan  sepuluh  atau  lima,  dan seterusnya.”  Dipersyaratkan  juga dalam hal ini agar penjual menjelaskan mengenai alokasi
keuntungan yang ditambahkan terhadap  harga  barang  tersebut untuk  apa  saja  (sebagaimana  pada jenis bay’ al-mura>bah}ah di atas). Singkatnya konstruk akad bay’ al- mura>bah}ah dalam  fikih  melibatkan  tiga pihak, A, B, dan C. A membeli beberapa barang  kepada  B,  namun  B  tidak memiliki barang-barang yang dikehendaki  Si  A.  Oleh  karena  itu  ia kemudian  berjanji  untuk  membelikan barang-barang  tersebut  kepada  pihak ketiga, C. Jadi B pada  hakikatnya adalah perantara (middleman) ,  tetapi  akad bay’ al-mura>bah}ah adalah  antara  A  dan  B. 37
Bedanya  dengan  jual  beli  biasa (bay’  al- musawamah), sebagaimana telah disebutkan  di  depan,  adalah  pada keharusan  menjelaskan  harga  asal  dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Di dalam bay’  al-mura>bah}ah pemberitahuan tentang  harga  asal  barang  menjadi  salah satu  syarat  sahnya,  sementara  di  dalam bay’  al-musawamah tidak  ada  keharusan semacam  itu. 38 Oleh  karena  itu  para ulama mengkategorikan bay’ al- mura>bah}ah sebagai bay’  al-amanah , yakni jual beli yang didasari kepercayaan
terhadap  kejujuran  informasi  harga  dari sang  penjual  barang,  karena  harga  beli yang  sesungguhnya  dari  barang  tersebut hanya penjual yang tahu. 39
C. Implementasi Akad Bay’ al Bay’ al Bay’ al Bay’ al---- M M M Mura>bah}ah ura>bah}ah ura>bah}ah ura>bah}ah di Bank Syariah Praktik bay’  al-mura>bah}ah di bank  Islam  pada  umumnya  dikonstruk melalui  dua  elemen  pokok,  yakni  harga perolehan  barang  (beli  dan  jual  kembali) dan  kesepakatan  terhadap  tambahan harga yang merepresentasikan keuntungan  bagi  pihak  penjual.  Dalam hal  ini  pembeli  harus  tahu  betul  harga asal  dari  barang  yang  dijual  ditambah biaya-biaya  lain  yang  terkait  beserta tambahan harganya, yang harus ditentukan  berdasarkan  prosentase  dari total harga ditambah biaya-biaya tersebut. Adapun  obyek  transaksinya  haruslah barang  dan  uang.  Barang  tersebut  harus dimiliki  sendiri  oleh  penjual  dan  dapat diserahkan  kepada  pembeli.  Sedangkan pembayarannya dengan tangguh. 40
Aplikasi bay’  al-mura>bah}ah di perbankan syariah bisa dalam dua bentuk. Pertama,  bank  dan  nasabah  bersepakat untuk melakukan pembelian barang, baik bergerak  maupun  tetap,  dan  nasabah berjanji  untuk  membelinya  setelah  itu. Bank  pun  harus  menjual  barang  tersebut kepada  nasabah,  secara  cash  ataupun kredit, dengan tambahan harga dari harga pembelian semula. Dicontohkan misalnya nasabah  mengatakan  kepada  pihak  bank: “jika  kamu  membeli  barang  dengan harga  100  maka  saya  akan  membelinya dari kamu dengan harga 120 kontan, atau tangguh  sampai  setahun,  atau  secara angsur  bulanan.” 41 Kedua,  tidak  terjadi akad  pada  tahap  pertama  antara  nasabah dengan bank untuk melaksanakan pembelian  barang  oleh  pihak  bank,  yang terjadi  hanyalah  janji  dari  pihak  bank bahwa  jika  ia  membeli  barang  maka  ia akan  menjualnya  kepada  nasabah  dan nasabah  juga  berjanji  bahwa  ia  akan membeli  barang  tersebut. 42 Tentu  saja dengan tambahan harga yang disepakati.
Secara  teoritis  jual  beli  secara mura>bah}ah di  bank  syariah  hanya  untuk barang  atau  produk  yang  telah  dimiliki oleh  penjual,  yang  dalam  hal  ini  adalah bank, pada waktu akad dilaksanakan. Bila barang  tersebut  belum/tidak  dimiliki penjual,  maka  sistem  yang  digunakan adalah mura>bah}ah kepada  pemesan pembelian ( mura>bah}ah KPP). Dinamakan demikian  karena  penjual  mengadakan barang  semata-mata  untuk  memenuhi kebutuhan  pembeli  yang  memesannya. 43
Hanya saja dalam praktik di bank syariah saat ini tampaknya tidak seperti itu. Bank semata-mata  hanya  menyediakan  dana, sementara  pembelian  barang  dilakukan sepenuhnya oleh nasabah.
Kendati  penjualan  secara  kredit (angsur) pada dasarnya bukan merupakan keharusan  dalam  sistem mura>bah}ah atau mura>bah}ah KPP, namun dalam praktiknya di perbankan syariah transaksi secara angsur (kredit) selalu mendominasi  sistem  ini.  Memang  pada umumnya  orang    datang  ke  bank  untuk mendapatkan  pembiayaan  (kredit)  dan pembayaran secara angsuran. 44
Mekanisme bay’  al-mura>bah}ah pada  bank-bank  syariah  di  Indonesia tercermin pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sebagai regulator  perbankan  di  Indonesia.  Di dalam panduan produk perbankan syariah yang  dikeluarkannya  pada  tahun  2008 disebutkan bahwa bank syariah bertindak sebagai    penyedia  dana  dalam  transaksi mura>bah}ah tersebut. Bank dapat membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga pembelian  barang  yang  telah  disepakati kualifikasinya.  Di  sini  bank  wajib menyediakan  dana  untuk  merealisasikan pengadaan  barang  yang dipesan  nasabah. Bank  dapat  saja  memberikan  potongan dalam  besaran  yang  wajar  dengan  tanpa diperjanjikan  di  muka. 45 Dari  gambaran mekanisme mura>bah}ah tersebut  jelas bahwa  bank  pada  dasarnya  hanya menyediakan  dana.  Dengan  kata  lain Bank  tidak  akan  melaksanakan  sendiri
pembelian  barang  yang  diinginkan  oleh nasabah tersebut. 46
Bahkan, sebagaimana pengalaman penulis,  sebagian  bank  syariah  telah mempraktikkan  produk mura>bah}ah ini dengan sedemikian ‘progresifnya’ sehingga  mirip  dengan  skema  kredit  dari bank  konvensional  yang  berbasis  bunga. Bank  syariah  ini,  yakni  Bank  Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, juga menerbitkan  brosur  yang  berisi  daftar besaran  pinjaman  beserta  angsurannya tiap bulan dan jangka waktunya.
Angsuran tersebut meliputi cicilan modal pokok ditambah dengan margin keuntungan  bagi  pihak  bank.  Daftar  ini hampir sama dengan daftar yang diedarkan bank  konvensional,  BPD Jateng  dan  BRI  misalnya,  yang  berisi besaran pinjaman beserta besaran angsuran tiap bulan dan jangka waktunya.  Angsuran  tersebut  meliputi cicilan  modal  pokok  yang  dipinjam ditambah  dengan  bunga  pinjaman.  Jadi yang  membedakan  di  antara  keduanya adalah  pada  istilah  yang  digunakan.  Jika bank  syariah  menamakannya  margin keuntungan,  maka  bank  konvensional menamakannya bunga.
Di  samping  itu  karakter  akad mura>bah}ah yang dipraktikkan di perbankan  syariah  lainnya adalah adanya penambahan harga (hutang) sesuai dengan  penambahan  waktu  pembayaran. Para teoritisi
perbankan Islam berargumen  bahwa  tidak  ada  ayat  dalam Qur`an  dan  juga  Sunnah  Nabi  yang secara  khusus  melarang  penambahan harga  (hutang)  atas  dasar  penambahan tempo  pembayaran  semacam  itu.  Dalam pandangan  mereka  riba  hanya  terjadi dalam  konteks transaksi  keuangan,  yakni hutang  piutang,  di  mana  pihak  yang berhutang  berkewajiban  membayar  lebih dari  nilai  nominal  hutangnya.  Oleh karena akad mura>bah}ah bukan merupakan  transaksi  keuangan  murni, sebab  yang  diterima  nasabah  bukanlah uang tetapi barang, 47 maka di dalam akad
mura>bah}ah (yang berbasis jual beli) tidak akan terjadi riba. 48
Dalam  pandangan  para  pengamat teknik  mark  up  dan  penetapan  margin keuntungan di awal akad dalam mura>bah}ah tidak  ada  bedanya  dengan bunga,  hanya  istilah  saja  yang  berbeda. Dari sudut pandang ekonomi sesungguhnya  tidak  ada  perbedaan  yang substansial antara mark up dengan bunga. Perbedaan  utama  di  antara  keduanya terletak  pada  kerangka  hukumnya,  jika bunga  bertitik  tolak  dari  akad  hutang piutang, maka mark up bertitik tolak dari akad  jual  beli.  Perbedaan  kerangka hukum  ini  tidak  membuat  margin keuntungan  dalam mura>bah}ah berbeda jauh  dengan  bunga  tetap  dalam  hutang piutang. 49
Lebih jauh lagi, dengan dipraktikkannya  ‘harga  (hutang)  lebih atas dasar penambahan tempo pembayaran’  dalam mura>bah}ah hal  ini mengisyaratkan penerimaan konsep tentang  berharganya  waktu  berkenaan dengan  uang  yang  dipinjam  (time  value of money). Logikanya, dengan diterimanya konsep time  value of  money tersebut  maka  konsep  tentang  bunga  pun semestinya  juga  bisa  diterima.  Jika konsep  time  value  of  money  dalam mura>bah}ah diterima, sementara pembungaan  uang  dalam  akad  hutang piutang  ditolak,  maka  telah  terjadi inkonsistensi  dan  penalaran  yang  tidak logis. 50 Akhirnya,  jika  hukum  Islam membolehkan akad
pembiayaan mura>bah}ah sebagaimana  dipraktikkan dalam  perbankan  syariah  semacam  itu, lalu  masih  adakah  landasan  moral  untuk tidak  mengizinkan  bunga  tetap  dalam hutang piutang? 51
Oleh  karena  itu  sebagian  ulama cenderung mengharamkan akad mura>bah}ah semacam  itu  karena  hampir tidak  ada  bedanya  dengan  pembungaan uang. 52 Bahkan sebagian penulis menyatakan bahwa akad-akad muarabahah  sebenarnya  tidak  pernah dikenal atau disebut-sebut dalam
literatur-literatur  awal  tentang  bank Islam.  Akad  ini  baru  muncul pada  masa- masa belakangan ini saja. Para konseptor awal  bank  Islam,  seperti  Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Muhammad Uzair, menekankan  bank  Islam  sebagai  bank yang  berbasis  bagi  hasil,  bukannya berbasis  mark  up  seperti  akad-akad muarabah  ini. 53 Akan  tetapi  ironisnya justru  akad-akad mura>bah}ah -lah  yang mendominasi  tarnsaksi  di  bank-bank syariah,  baik  di  dunia  Islam  maupun  di Indonesia sendiri.
Transformasi  Akad Bay’  al-Mura>bah}ah dari  Konsep  Fikih  ke  Produk  Bank Syariah
1. Konstruk Akad
Jika dilihat dari konstruk akadnya,
praktik bay’  al-mura>bah}ah di  bank syariah  menunjukkan  adanya  pergeseran dari  konsep  fikihnya.  Jika  di  dalam  fikih akad bay’  al-mura>bah}ah melibatkan  tiga pihak,  yakni  penjual  (A),  pembeli  (B), dan  penyedia  barang  (C)  di  mana  B membeli barang kepada A dan kemudian A  membelikan  barang  tersebut  kepada  C untuk kemudian dijual kembali kepada A dengan  tambahan  harga.  Sementara praktik di bank syariah hanya melibatkan dua  pihak,  yakni  bank  sebagai  penjual dan  nasabah  sebagai  pembeli.  Dalam praktiknya  pembeli  sendiri  yang  justru membeli  barangnya,  bukannya  penjual yang membeli barang ke pihak ketiga. Di sini  bank  hanya  menyediakan  dana, nasabah  sendirilah  yang  harus  membeli barang  yang  diinginkannya  dengan  dana tersebut. 54
Setelah barang diperoleh, nasabah harus  membayar  ke  bank  sejumlah  dana yang  digunakan  untuk  membeli  barang tersebut  secara  angsur.  Dalam  hal  ini akad  jual  beli  secara  substantif  berubah menjadi hutang piutang. Besarnya hutang yang  harus  diangsur  oleh  nasabah tersebut  adalah  sejumlah  dana  yang diterima  oleh  nasabah  dari  pihak  bank ditambah  margin  yang  telah  ditentukan besarannya  oleh  pihak  bank.  Total akumulasi  dari  ‘pinjaman’  dan  margin
tersebut  yang  harus  diangsur  oleh nasabah pada tiap bulannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap bulannya nasabah  harus  mengangsur  ‘pinjaman’ pokoknya dan marginnya.
Oleh  karena  pembayaran  kedua komponen tersebut disatukan dan dinyatakan  dalam  jumlah  yang  bulat  dan flate (tetap)  pada  tiap  bulannya,  nasabah seringkali  tidak  tahu  persis  besarnya pembayaran dari masing-masing komponen  tersebut.  Nasabah  tahunya hanya  membayar  sejumlah  angsuran tertentu  pada  tiap  bulannya,  secara  bulat dan  flate.  Padahal  pada  umumnya  bank- bank syariah menetapkan besaran angsuran  tersebut  dengan  menggunakan teknik anuitas menurun, yakni komponen margin yang besar di awal-awal angsuran dan  sedikit  demi  sedikit  menurun  pada bulan-bulan berikutnya. Konsekuensinya, komponen  ‘pinjaman’  pokoknya  kecil pada  awal  angsuran  dan  baru  membesar pada masa-masa mendekati akhir pereode angsuran. 55 Hal  ini  tentu  saja  merugikan nasabah, terutama bagi mereka yang mau melunasi angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang diskemakan, karena  ‘hutang’ pokoknya tidak banyak berkurang meskipun  sudah  mengangsur  beberapa bulan, sebab komponen ‘pinjaman’ pokok  pada  masa-masa  awal  angsuran relatif kecil.
2. Motif  yang mendasari akad Berdasarkan  sejumlah  riwayat, pada masa Islam awal bay’ al-mura>bah}ah dianggap  oleh  sebagian  sahabat  dan tabi’in  sebagai  bentuk  jual  beli  yang aneh,  sehingga  penggunaannya  pun  juga terbatas.  Bentuk  jual  beli  ini  biasanya digunakan  oleh  orang  yang  tidak  mau repot  membeli  sendiri  barang  yang diinginkannya  di  tempat  yang  biasanya (grosiran),  meskipun  harganya  bisa  lebih murah.  Tetapi  karena  jaraknya  jauh, maka  ia  lebih  memilih untuk membeli di tempat pedagang eceran yang lebih dekat, meskipun  harganya  tentu  menjadi  lebih mahal. Dalam  hal  ini  si pedagang eceran
akan dengan senang hati untuk membelikannya  di  pedagang  grosir, karena  ia  akan  dapat  komisi  untuk  itu. Jadi  penggunaannya  terbatas  karena jarang  orang  yang  menggunakan  model ini  kecuali  dalam  kedaan  terpaksa,  atau justru  karena  ia  orang  kaya  yang  tidak mau repot.
Namun praktik bay’ al-mura>bah}ah di bank syariah telah mengalami pergeseran dari sisi motif
penggunaannya. Jika dalam fikih penggunaanya  lebih  karena  keengganan untuk  membeli  sendiri  disebabkan  tidak mau  repot,  sementara  dalam  praktik  di perbankan lebih dimotivasi karena keinginan  untuk  hutang.  Ingin  membeli barang  tetapi  tidak  punya  uang,  jalan satu-satunya  adalah  dengan  berhutang. Dalam  konteks  ini  adalah  hutang  yang diwadahi  dengan  akad  jual  beli,  jual  beli tidak  secara  tunai,  alias  kredit.  Sehingga timbul  kesan  bahwa bay’  al-mura>bah}ah identik  dengan  jual  beli  secara  kredit. Padahal  dalam  literatur  fikih  jual  beli mura>bah}ah tidak  terkait  dengan  jual  beli kredit semacam ini.
3. Pelibatan akad wak a> lah Pelibatan  akad wak a> lah dalam praktik bay’  al-mura>bah}ah di  bank syariah  jelas  tidak  dikenal  dalam  fikih. Hal  inilah  yang  mendasari  praktik bay’ al-mura>bah}ah di  kedua  bank  tersebut hanya  melibatkan  dua  pihak  saja,  tanpa ada pihak ketiga,  yakni penyedia  barang. Dengan akad waka>lah bank cukup  hanya menyediakan  dana,  sementara  pembelian barang  diwakilkan  saja  ke  nasabah sendiri. 56 Dengan konstruk akad semacam  ini  menimbulkan  kesan  kuat bahwa  pembiayaan mura>bah}ah di  kedua bank syariah tersebut substansinya adalah hutang  piutang.  Nasabah  mendapatkan pinjaman  uang  untuk  diangsur  dalam jangka waktu tertentu di  mana total dana yang  harus  diangsur  adalah  sejumlah uang  yang  dipinjam  ditambah  margin keuntungan bagi pihak bank. Makin lama jangka  waktu  pembayaran,  makin  besar
pula nominal margin yang harus dibayar. 57
Demikianlah kesan kuat dari akad mura>bah}ah yang  dipraktikkan  di  kedua bank syariah tersebut.
Padahal sesungguhnya  akad  formalnya  adalah bay’ al-mura>bah}ah . Masyarakat umumnya  lebih  mengenal  substansi daripada bentuk formalnya, lebih mengenal  bunga  daripada  margin  atau bagi hasil, lebih mengenal kredit daripada pembiayaan mura>bah}ah .
4. Persyaratan jaminan Di  dalam  konsep  fikih  hampir tidak  dikenal  adanya  jaminan  pada  akad bay’  al-mura>bah}ah ,  karena  asumsinya bay’  al-mura>bah}ah bukanlah  jual  beli tidak  tunai,  alias  kredit.  Sebagaimana sudah  disinggung  di  atas,  di  dalam  fikih bay’  al-mura>bah}ah tidak  terkait  dengan jual beli  yang dilakukan oleh orang yang tidak  punya  uang.  Berbeda  dengan  saat ini  di  mana  jual  beli mura>bah}ah justru identik  dengan  jual  beli  kredit.  Karena diasumsikan seperti  itu  maka kesan  yang kuat  adalah  bahwa  dalam  jual  beli  ini pasti  ada  unsur  hutang  piutang.  Oleh karena  itu  timbullah  pemikiran  tentang jaminan/agunan  dalam  akad bay’  al- mura>bah}ah .
Jadi  asumsi  dan  motif  akad  yang
berbeda  antara bay’ al-mura>bah}ah dalam fikih dan bay’al- mura>bah}ah yang diterapkan  di  bank  syariah  saat  ini menimbulkan  pergesaran  akad  yang mungkin  tidak  terpikirkan  oleh  para ulama  fikih  zaman  dulu.  Persyaratan jaminan pada akad bay’ al-mura>bah}ah di perbankan  syariah  jelas  tidak  dikenal dalam fikih.
5. Penentuan harga dan margin Di  antara  syarat  sah bay’  al- mura>bah}ah yang disebutkan dalam kitab- kitab  fikih  adalah  bahwa  harga  asal diketahui  oleh  pembeli  dan  besarnya keuntungan juga diketahui oleh pembeli. 58 Di  samping  itu,  menurut  para ulama dipersyaratkan juga untuk pembeli bisa
menawar harganya.
Dalam
praktiknya di bank syariah pada
umumnya pembeli memang pasti mengetahui  harga  asal  barang,  karena  ia sendiri  yang  membelinya.  Besarnya keuntungan  pihak  bank  pun  juga  jelas diketahui oleh pembeli (nasabah), karena sebelum  menandatangani  akad  pihak bank sudah pasti memberitahukan berapa persen  marginnya.  Barangkali  yang kurang  adalah  peluang  untuk  menawar margin tersebut yang belum
cukupdiberikan  oleh  pihak  bank  kepada nasabah.
6. Denda terhadap angsuran yang bermasalah
Oleh  karena  di  dalam  fikih bay’ al-mura>bah}ah tidak dikait-kaitkan dengan jual  beli  kredit  dan  hutang,  maka  tidak pernah  ada  ketentuan  mengenai  denda angsuran dalam fikih. Kalaupun mungkin bisa  dikaitkan  adalah  pada  akad  hutang piutang, bukan akad jual beli mura>bah}ah . Jadi  ketentuan  tentang  denda  bagi angsuran  yang  bermasalah  merupakan bentuk  transformasi  akad bay’  al- mura>bah}ah di perbankan syariah.
D. Transformasi Akad Bay’ al Bay’ al Bay’ al Bay’ al---- Mura Mura Mura Mura>bah}ah >bah}ah >bah}ah >bah}ah dari  Konsep  Fikih  ke Produk  Bank  Syariah  Perspektif Fikih Muamalah 1. Konstruk Akad Jika dilihat dari konstruk akadnya, praktik bay’  al-mura>bah}ah di  bank syariah,  di  atas  menunjukkan  adanya pergeseran  dari  konsep  fikihnya.  Jika  di dalam  fikih  akad bay’  al-mura>bah}ah melibatkan tiga pihak, yakni penjual (A), pembeli  (B),  dan  penyedia  barang  (C)  di mana  B  membeli  barang  kepada  A  dan kemudian A membelikan barang tersebut kepada C untuk kemudian dijual kembali kepada  A  dengan  tambahan  harga. Sementara  praktik  di  umunya  bank syariah  hanya  melibatkan  dua  pihak, yakni  bank  sebagai  penjual  dan  nasabah sebagai  pembeli.  Dalam  praktiknya pembeli  sendiri  yang  justru  membeli barangnya, bukannya penjual yang membeli  barang  ke  pihak  ketiga.  Di  sini bank  hanya  menyediakan  dana,  nasabah
sendirilah  yang  harus  membeli  barang yang diinginkannya dengan dana tersebut.
Setelah barang diperoleh, nasabah harus  membayar  ke  bank  sejumlah  dana yang  digunakan  untuk  membeli  barang tersebut  secara  angsur.  Dalam  hal  ini akad  jual  beli  secara  substantif  berubah menjadi hutang piutang. Besarnya hutang yang  harus  diangsur  oleh  nasabah tersebut  adalah  sejumlah  dana  yang diterima  oleh  nasabah  dari  pihak  bank ditambah  margin  yang  telah  ditentukan besarannya  oleh  pihak  bank.  Total akumulasi  dari  ‘pinjaman’  dan  margin tersebut  yang  harus  diangsur  oleh nasabah pada tiap bulannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap bulannya nasabah  harus  mengangsur  ‘pinjaman’ pokoknya dan marginnya.
Oleh  karena  pembayaran  kedua komponen tersebut disatukan dan dinyatakan  dalam  jumlah  yang  bulat  dan flate (tetap)  pada  tiap  bulannya,  nasabah seringkali  tidak  tahu  persis  besarnya pembayaran dari masing-masing komponen  tersebut.  Nasabah  tahunya hanya  membayar  sejumlah  angsuran tertentu  pada  tiap  bulannya,  secara  bulat dan flate .  Padahal  pada  umumnya  bank- bank syariah menetapkan besaran angsuran  tersebut  dengan  menggunakan teknik anuitas menurun, yakni komponen margin yang besar di awal-awal angsuran dan  sedikit  demi  sedikit  menurun  pada bulan-bulan berikutnya. Konsekuensinya, komponen  ‘pinjaman’  pokoknya  kecil pada  awal  angsuran  dan  baru  membesar pada masa-masa mendekati akhir pereode angsuran. 59 Hal  ini  tentu  saja  merugikan nasabah, terutama bagi mereka yang mau melunasi angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang diskemakan, karena  ‘hutang’ pokoknya tidak banyak berkurang meskipun  sudah  mengangsur  beberapa bulan, sebab komponen ‘pinjaman’ pokok  pada  masa-masa  awal  angsuran relatif kecil.
2. Motif yang mendasari akad
Berdasarkan  sejumlah  riwayat, pada masa Islam awal bay’ al-mura>bah}ah dianggap  oleh  sebagian  sahabat  dan tabi’in  sebagai  bentuk  jual  beli  yang aneh,  sehingga  penggunaannya  pun  juga terbatas. 60 Bentuk  jual  beli  ini  biasanya digunakan  oleh  orang  yang  tidak  mau repot  membeli  sendiri  barang  yang diinginkannya  di  tempat  yang  biasanya (grosiran),  meskipun  harganya  bisa  lebih murah.  Tetapi  karena  jaraknya  jauh, maka  ia  lebih  memilih untuk membeli di tempat pedagang eceran yang lebih dekat, meskipun  harganya  tentu  menjadi  lebih mahal. Dalam  hal  ini  si pedagang eceran akan dengan senang hati untuk membelikannya  di  pedagang  grosir, karena  ia  akan  dapat  komisi  untuk  itu. 61 Jadi  penggunaannya  terbatas  karena jarang  orang  yang  menggunakan  model ini  kecuali  dalam  kedaan  terpaksa,  atau justru  karena  ia  orang  kaya  yang  tidak mau repot.
Berdasarkan  gambaran bay’  al- mura>bah}ah tersebut  berarti  praktik bay’ al-mura>bah}ah di  bank  syariah  telah mengalami pergeseran pula dari sisi motif penggunaannya. Jika dalam fikih penggunaanya  lebih  karena  keengganan untuk  membeli  sendiri  disebabkan  tidak mau  repot,  sementara  dalam  praktik  di perbankan lebih dimotivasi karena keinginnan  untuk  hutang.  Ingin  membeli barang  tetapi  tidak  punya  uang,  jalan satu-satunya  adalah  dengan  berhutang. Dalam  konteks  ini  adalah  hutang  yang diwadahi  dengan  akad  jual  beli,  jual  beli tidak  secara  tunai,  alias  kredit.  Sehingga timbul  kesan  bahwa bay’  al-mura>bah}ah identik  dengan  jual  beli  secara  kredit. Padahal  dalam  literatur  fikih,  jual  beli mura>bah}ah tidak  terkait  dengan  jual  beli kredit semacam ini.
3. Pelibatan akad waka>lah
Pelibatan  akad waka>lah dalam praktik bay’  al-mura>bah}ah di  bank syariah  jelas  tidak  dikenal  dalam  fikih. Hal  inilah  yang  mendasari  praktik bay’ al-mura>bah}ah di  kedua  bank  tersebut hanya  melibatkan  dua  pihak  saja,  tanpa
ada pihak ketiga,  yakni penyedia  barang. Dengan akad waka>lah bank cukup  hanya menyediakan  dana,  sementara  pembelian barang  diwakilkan  saja  ke  nasabah sendiri.  Dengan  konstruk  akad  semacam ini  menimbulkan  kesan  kuat  bahwa pembiayaan mura>bah}ah di  kedua  bank syariah  tersebut  substansinya  adalah hutang  piutang.  Nasabah  mendapatkan pinjaman  uang  untuk  diangsur  dalam jangka waktu tertentu di  mana total dana yang  harus  diangsur  adalah  sejumlah uang  yang  dipinjam  ditambah  margin keuntungan bagi pihak bank. Makin lama jangka  waktu  pembayaran,  makin  besar pula nominal margin yang harus dibayar. 62
Demikianlah kesan kuat dari akad mura>bah}ah yang  dipraktikkan  di  kedua bank syariah tersebut.
Padahal sesungguhnya  akad  formalnya  adalah bay’ al-mura>bah}ah . Masyarakat umumnya  lebih  mengenal  substansi daripada bentuk formalnya, lebih mengenal  bunga  daripada  margin  atau bagi hasil, lebih mengenal kredit daripada pembiayaan mura>bah}ah .
4. Persyaratan jaminan Di  dalam  konsep  fikih  hampir tidak  dikenal  adanya  jaminan  pada  akad bay’  al-mura>bah}ah ,  karena  asumsinya bay’  al-mura>bah}ah bukanlah  jual  beli tidak  tunai,  alias  kredit.  Sebagaimana sudah  disinggung  di  atas,  di  dalam  fikih bay’  al-mura>bah}ah tidak  terkait  dengan jual beli  yang dilakukan oleh orang yang tidak  punya  uang.  Berbeda  dengan  saat ini  di  mana  jual  beli mura>bah}ah justru identik  dengan  jual  beli  kredit.  Karena diasumsikan seperti  itu  maka kesan  yang kuat  adalah  bahwa  dalam  jual  beli  ini pasti  ada  unsur  hutang  piutang.  Oleh karena  itu  timbullah  pemikiran  tentang jaminan/agunan  dalam  akad bay’  al- mura>bah}ah .
Jadi  asumsi  dan  motif  akad  yang berbeda  antara bay’ al-mura>bah}ah dalam fikih dan bay’al- mura>bah}ah yang diterapkan  di  bank  syariah  saat  ini menimbulkan  pergesaran  akad  yang
mungkin  tidak  terpikirkan  oleh  para ulama  fikih  zaman  dulu.  Persyaratan jaminan pada akad bay’ al-mura>bah}ah di perbankan  syariah  jelas  tidak  dikenal dalam fikih.
5. Penentuan harga dan margin Di  antara  syarat  sah bay’  al- mura>bah}ah yang disebutkan dalam kitab- kitab  fikih  adalah  bahwa  harga  asal diketahui  oleh  pembeli  dan  besarnya keuntungan juga diketahui oleh pembeli. 63 Di  samping  itu,  menurut  para ulama dipersyaratkan juga untuk pembeli bisa menawar harganya. Dalam praktiknya  di  bank  syariah  pembeli memang  pasti  mengetahui  harga  asal barang, karena ia sendiri yang membelinya. Besarnya keuntungan pihak bank  pun  juga  jelas  diketahui  oleh pembeli (nasabah), karena sebelum menandatangani  akad  pihak  bank  sudah pasti  memberitahukan  berapa  persen marginnya.  Barangkali  yang  kurang adalah  peluang  untuk  menawar  margin tersebut yang belum cukupdiberikan oleh pihak bank kepada nasabah.
6. Denda terhadap angsuran yang bermasalah
Oleh  karena  di  dalam  fikih bay’ al-mura>bah}ah tidak dikait-kaitkan dengan jual  beli  kredit  dan  hutang,  maka  tidak pernah  ada  ketentuan  mengenai  denda angsuran dalam fikih. Kalaupun mungkin bisa  dikaitkan  adalah  pada  akad  hutang piutang, bukan akad jual beli mura>bah}ah . Jadi  ketentuan  tentang  denda  bagi angsuran  yang  bermasalah  merupakan bentuk  transformasi  akad bay’  al- mura>bah}ah di perbankan syariah.

## E. Penutup
Secara umum bentuk-bentuk transformasi akad bay’ al-mura>bah}ah dari konsepnya  dalam  fikih  ke  produk  bank syariah adalah sebagai berikut:
a. Konstruk akad.
Jika  dalam  fikih  melibatkan  tiga pihak (penjual, pembeli, dan penyedia  barang),  maka  dalam praktiknya di bank hanya
melibatkan dua pihak (bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli).
b. Motif yang mendasari akad. Dalam  fikih  motifnya  lebih  karena pembeli  tidak  mau  repot  membeli sendiri  barang  yang  diinginkan sehingga  minta  dibelikan  oleh orang  lain  (penjual).  Sedangkan dalam  praktiknya  di  kedua  bank syariah tersebut lebih karena ketiadaan dana pada pihak pembeli sehingga  motifnya  adalah  membeli barang secara kredit (angsur).
c. Pelibatan akad waka>lah . Di  dalam  fikih  tidak  dikenal  sama sekali  akad bay’  al-mura>bah}ah yang  dipadu  dengan  akad  wakalah, sementara  di  kedua  bank  syariah tersebut justru akad bay’al- mura>bah}ah
menjadi
akad mura>bah}ah bi al - waka>lah . d. Persyaratan jaminan.
Di  dalam  fikih  jelas  tidak  dikenal adanya  jaminan  dalam  akad bay’ al-mura>bah}ah ,  sementara  dalam praktiknya  di  kedua  bank  syariah tersebut  justru  jaminan  menjadi salah satu syarat bagi dilakasanakannya  akad bay’  al- mura>bah}ah .
e. Denda  terhadap  angsuran  yang bermasalah.
Di  dalam  fikih  jelas  tidak  dikenal adanya  denda  dalam  akad bay’  al- mura>bah}ah ,  sementara  di  kedua bank syariah tersebut denda ditetapkan  bagi  angsuran  yang nunggak. Jika  ditelaah  dalam  perspektif fikih muamalah, maka hukum
transformasi  akad bay’  al-mura>bah}ah
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Dari aspek konstruk akad.
Secara  formal  konstruk  akad bay’ al-mura>bah}ah yang hanya
melibatkan  dua  pihak  tersebut dibolehkan. Akan tetapi jika dilihat dari  substansi  akadnya,  berupa pinjaman  yang  berbunga,  maka hukumnya  sama  dengan  bunga  itu sendiri, yakni haram menurut mayoritas ulama.
b. Dari aspek angsuran dalam pembayaran.
Dalam  hal  ini  tampak  bahwa  besar kecilnya  margin  tergantung  pada jangka  waktu  pelunasan,  sehingga tak  ada  bedanya  dengan  bunga. Oleh  karena  itu  hukumnya  juga sama  dengan  bunga,  yakni  haram menurut mayoritas ulama. Di samping  itu,  penerapan  teknik anuitas  menurun  juga  cenderung merugikan  nasabah.  Jadi  tidak diperbolehkan dalam Islam.
c. Dari aspek pelibatan akad waka>lah .
Secara formal pelibatan akad waka>lah dalam bay’  al-mura>bah}ah tidak  dilarang,  kendati  di  dalam fikih tidak dikenal sama sekali.
d. Dari aspek persyaratan jaminan. Kendati  di  dalam  fikih  tidak dikenal sama sekali adanya jaminan pada  akad bay’  al-mura>bah}ah , namun persyaratan jaminan ini bisa dibenarkan  jika  asumsinya  akad tersebut  diterapkan  untuk  jual  beli secara tidak tunai, alias hutang.
e. Dari  aspek  penentuan  harga  dan margin.
Penentuan  harga  dan  margin  yang harus diketahui oleh pembeli sudah cukup  terakomodir  dalam  konstruk akad bay’  al-mura>bah}ah pada kedua bank syariah tersebut.
f. Dari aspek denda terhadap angsuran bermasalah. Denda  terhadap  angsuran  yang menunggak jelas tidak
diperkenankan  dalam  fikih,  karena ia  dianggap  sebagai  bentuk  riba.
Catatan Akhir:
1 Abu>  al-Wali>d  Muh}ammad  ibn  Ah}mad ibn  Muh}ammad  ibn  Ah}mad Ibn  Rusyd, Bid a> yah al-Mujtahid  wa  Nih a> yah  al-Muqta s} id (Ttp.:
Syirkah  al-Nur  Asia,  t.t.),  II:  161;  Liaquat  Ali
Khan  Niazi, Islamic  Law  of  Contract (Lahore: Research  Cell  Dyal  Sing  Trust  Library,  1990), hlm. 202.
2 Al-Jaz i>ri>,  “Kita> b  al-Fiqh  ‘al a> al- Ma z| ahib al-Arba’ah,” II: 192, dalam al-Maktabah al-Sy a> milah al-I s}da> r al- S|a>ni> . 3 “ Bay’  al-Mura>bah}ah ”,  dalam  Wiz a>rah al-Awqa>f wa al- Syu`u >n al-Isla> miyyah al-Kuwayt, “al-Maws u> ’ah  al-Fiqhiyyah  al-Kuwaytiyyah,  II: 13456,” dalam al-Maktabah al- Sy a> milah al-I s}da> r al- S|a>ni> . ;  Muhammad  Sulayman  al-Asyqar, Bay’ al-Mura>bah}ah Kam a>  Tajri>hi  al-Bunu>k  al- Isla> miyyah, cet.  2  (‘Amm a> n:  D a> r  al-Naf a> `is, 1995), hlm. 5.
44 Bank  Indonesia,  “Kodifikasi  Produk Perbankan Syariah” (Jakarta: Direktorat Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia,  2008),  hlm. B-6.
5 Ibid.
6 “ Bay’ al-Mura>bah}ah ”, II: 13456. 7 Ibid. 8 Ibn  Rusyd, Bid a> yah  al-Mujtahid ,  II: 161; Niazi, Islamic Law , hlm. 202.
9 Abdullah  Saeed, Islamic  Banking  and Interest:  A  Study  of  the  Prohibition  of  Riba  and its  Contemporary  Interpretation (  Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 76.
10 Dalam  bahasa  Parsi ‘dah’ berarti sepuluh, ‘yazdah’ berarti sebelas, dan ‘dawazdah’ berarti  dua  belas.  Diriwayatkan  dari  Ibn  Mas’ud bahwa  ia  memandang  tidak  mengapa ‘dah yazdah’ dan ‘dah  dawazdah’, artinya  sepuluh dengan  sebelas  dan  sepuluh  dengan  dua  belas. Penjelasan  ini  merupakan  kutipan  dari  Kitab al- Muha z|z| ab yang  dikutip  oleh  Ra fi>q  Yu>nus  al- Mis}ri> .  Lihat  Ra fi>q  Yu>nus  al-Mis}ri>, al-Ja>mi’  fi> Us}ul  al-Riba>, cet.  1  (Damaskus:  D a> r  al-Qalam, 1991), hlm. 355.
11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Saeed, Islamic Banking and Interest, hlm. 76. 15 Q.S. al-Baqarah (2): 275.
16 Q.S. al-Nisa` (4): 29.
17 “ Bay’ al-Mura>bah}ah ”, II: 13457.
18 Saeed, Islamic Banking and Interest , hlm. 76.
19 Ibn H{ajar  al-‘Asqala>ni> , al-Dir a>yah  fi> Takhri>j  Ah}a>di>s|  al-Hida> yah, ta h}qi> q:  al-Sayyid ‘Abd All a>h Ha> syim al-Yaman i> al-Madani> (Beirut: D a> r  al-Ma’rifah,  t.t.),  II:  153-4.  Penulis  belum
menemukan  teks  hadis  ini  di  dalam  Kitab al- Hid a> yah sendiri. Kitab Ibn Hajar ini isinya adalah takhrij  terhadap  hadis-hadis  yang  digunakan  di dalam Kitab al-Hid a> yah. 20 Ibid.
21 Al-Mi s}ri>, al-Ja>mi ’, hlm. 355.
22 “ Bay’ al-Mura>bah}ah ”, II: 13457.
23 Ibid . Bandingkan al-Mi s}ri>, al-Ja>mi’ , hlm. 356.
24 Al-Mi s}ri>, al-Ja>mi ’, hlm. 356.
25 “ Bay’ al-Mura>bah}ah ”, II: 13457. 26 Ab u>  Muh}ammad  ‘Ali>  ibn  Ah}mad  ibn H}azm al-Andalusi> , “al-Mu h}alla> bi al-A<s|a> r: Syar h} al-Mujall a> bi al-Ikhtis}a> r,”  VII:  373, al-Maktabah al-  Sy a> milah  al-I s}da> r  al- S|a>ni> . .  Bandingkan  Al- Mi s}ri>, al-Ja>mi ’, hlm.  355-356;  lihat  juga  I bn Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid , II: 161-162. 27 Al-Mi s}ri>, al-Ja>mi ’, hlm. 356-7. 28 “ Bay’ al-Mura>bah}ah ”, II: 13458.
29 Akad  yang  rusak (f a> sid) ,  kendati dalam  mazhab  Hanafi  tetap  berkonsekuensi  pada kepemilikan, namun tetapnya kepemilikan tersebut  hanya  sebatas  pada  nilai  obyek  jual belinya, tidak berlaku pada harga yang disebutkan dalam  akad,  karena  rusaknya  akad  tersebut menjadikan harga yang tersebut dalam akad tidak berlaku. Ibid.
30 Menurut  Mazhab  Maliki  komoditas ribawi  adalah  setiap  bahan  makanan  yang  biasa disimpan;  menurut  Mazhab  Syafi’i  komoditas ribawi  adalah  semua  jenis  makanan;  sedangkan menurut  Mazhab  Hanafi  dan  Hanbali  komoditas ribawi adalah setiap komoditas yang biasa ditakar dan  ditimbang.  Dalam  pada  itu  para  ulama sepakat  bahwa  emas,  perak,  dan  uang  termasuk dalam kategori harta ribawi. Ibid.
31 Abdullah Alwi Haji Hassan, Sales and Contracts  in  Early  Islamic  Commercial  Law (New Delhi: Kitab Bhavan, 1997), hlm. 83. 32 Ibid., hlm. 93. 33 Saeed, Islamic Banking and Interest , hlm. 76.
34 Ibid., hlm. 76-7.
35 Al-Jaz i>ri>, “Kita> b al-Fiqh,” II: 192.
36 Ibid.
37 Saeed, Islamic Banking and Interest , hlm. 75.
38 Al-Jaz i>ri>, “Kita> b al-Fiqh,” II: 192. 39 “ Bay’  al-Mura>bah}ah ”,  II:  13456;  al- Asyqar, Bay’ al-Mura>bah}ah, hlm. 5.
40 Abdullah  Saeed, Islamic Banking  and Interest:  A  Study  of  the  Prohibition  of  Riba  and its  Contemporary  Interpretation (  Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 77.
41 Al-Asyqar, Bay’ al-Mura>bah}ah , hlm.6- 7.
42 Ibid., hlm.10.
43 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank Syariah:  dari  Teori  ke  Praktek, cet.  1  (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 103.
44 Ibid ., hlm. 104.
45 Bank  Indonesia,  “Kodifikasi  Produk”, hlm. B-6.
46 Hal  ini  dikuatkan  oleh  pengalaman penulis  sendiri  ketika  melaksanakan  transaksi mura>bah}ah dengan  salah  satu  bank  syariah  di Purwokerto (BSM). Gambaran singkatnya adalah bahwa  secara  formal  bank  seakan-akan  menjual barang kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan  terlebih  dulu  dengan  sepengetahuan dan  persetujuan  pihak  pembeli  (nasabah).  Dalam hal  ini,  bank  tidak  menjual  apapun  kepada nasabah.  Bank  hanya  memberikan  dana  kepada nasabah  untuk  membeli  barang  sesuai  dengan yang  diinginkannya.  Status  pemberian  dana tersebut adalah agar nasabah mewakili (wak a> lah) pihak    bank  untuk  membeli  barang  yang dibutuhkan  nasabah  dan  kemudian  barang tersebut  seolah-olah  diserahkan  kembali  kepada bank  untuk  kemudian  dijual  kembali  kepada nasabah  dengan  harga  yang  sudah  dinaikkan. Dana  yang  diberikan  kepada  nasabah  adalah sebesar harga barang yang dibeli. Namun nasabah harus mengangsur pembayaran kepada bank dana yang  telah  digunakannya  untuk  membeli  barang yang  dibutuhkannya  tersebut  ditambah  margin keuntungan bagi pihak bank.
47 Hal  ini  tidak  berlaku  di  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Purwokerto  sebagaimana  yang penulis  alami.  Dengan  model  ‘akad mura>bah}ah yang  diwakilkan’  nasabah  tidak  lagi  hanya menerima  barang-barang  kebutuhannya,  tetapi benar-benar uang saja yang diterimanya, di mana uang  ini  akan  digunakan  nasabah  sendiri  untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya.
48 Saeed, Islamic Banking , hlm. 93. 49 Ibid .
50 Hukum  Islam  membedakan  antara landasan  moral  dari  akad  jual  beli  dan  akad hutang  piutang.  Akad  jual  beli  dikategorikan sebagai akad mu’awadah (akad bisnis), sementara akad  hutang  piutang  dikategorikan  sebagai  akad tabarru’  (akad  kebajikan).  Oleh  karena  jual  beli merupakan  akad  bisnis,  maka  para  pihak diperbolehkan  dan  sah  secara  hukum  untuk mencari  keuntungan  di  dalamnya  atau  sekurang- kurangnya  melindungi  dirinya  dari  kerugian secara  ekonomi.  Dengan  demikian  konsep  time value  of  money  dalam  konteks  akad  jual  beli hukumnya  sah,  sebab  dengan  konsep  tersebut pihak penjual ingin memperoleh keuntungan atau sekurang-kurangnya  tidak  dirugikan  dengan penundaan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh pihak  pembeli.  Lain  halnya  dengan  huatang piutang,  sebagai  akad  kebajikan  orang    tidak diperbolehkan  mengambil  keuntungan  secara
ekonomi  di  dalamnya.  Oleh  karena  pembungaan uang dinilai sebagai bentuk pengambilan keuntungan  dalam  akad  hutang  piutang,  maka pembungaan  uang  dilarang  dalam  hukum  Islam. Akad  ini  dilandasi  oleh  spirit  tolong  menolong, bukan  bisnis.  Keuntungan  yang  diperoleh  oleh pihak  yang  menolong  bukan  bersifat  materi  atau ekonomi, tetapi pahal dari Tuhan. Lihat Al-Mi s}ri>, al-Ja>mi ’, hal.  309  dan  312;  Jamal  Abdul  Aziz, “Riba  dalam  Pandangan  Ahmad  Hassan  (1887- 1958),”  tesis  tidak  diterbitkan,  Yogyakarta: Program  Pascasarjana  IAIN  Sunan  Kalijaga, 2001, hal. 81-2 dan 137-8.
51 Saeed, Islamic Banking , hlm. 95.
52 Bandingkan  al-Asyqar, Bay’  al- Mura>bah}ah , hlm. 7-8.
53 Saeed, Islamic Banking , hlm. 94.
54 Wawancara  dengan  Setiya  Afandi, Kepala  Warung  Mikro  Unit  BSM  Sokaraja,  27 Mei  2014  dan  Arief  Rachma  Putra,  Operational Head BNI Syariah Cabang Purwokerto, tanggal 2 Juni 2014.
55 Wawancara  dengan  Setiya  Afandi, Kepala  Warung  Mikro  Unit  BSM  Sokaraja,  20 April 2014.
56 Wawancara  dengan  Setiya  Afandi, Kepala  Warung  Mikro  Unit  BSM  Sokaraja,  27 Mei  2014  dan  Arief  Rachma  Putra,  Operational Head BNI Syariah Cabang Purwokerto, tanggal 2 Juni 2014.
57 Wawancara  dengan  Arief  Rachma Putra,  Operational  Head  BNI  Syariah  Cabang Purwokerto, tanggal 2 Juni 2014.
58 “ Bay’ al-Mura>bah}ah ”, II: 13458. 59 Wawancara  dengan  Setiya  Afandi, Kepala  Warung  Mikro  Unit  BSM  Sokaraja,  20 April 2014.
60 Hassan, Sales and Contracts , hlm. 83.
61 Ibid ., Saeed, Islamic Banking and Interest , hlm. 76.
62 Wawancara  dengan  Arief  Rachma Putra,  Operational  Head  BNI  Syariah  Cabang Purwokerto, tanggal 2 Juni 2014.
63 “Bay’al- Mura>bah}ah ”, II: 13458.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asyqar,  Mu h}ammad  Sulayma> n. Bay’ al-Mura>bah}ah Kam a>  Tajri>hi  al- Bunu>k  al-Isla>miyyah.  ‘Amma>n: Da>r al-Nafa> `is, 1995.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i. Bank Syariah:  dari  Teori  ke  Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Aziz,  Jamal  Abdul.  “Akad  Gabungan dalam Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perikatan Islam”  dalam Jurnal  Penelitian
Agama , Vol. 13 (1), 2012. Al-‘Asqala>ni> ,  Ibn H{ajar. Al-Dir a>yah  fi> Takhri>j Ah}a>di>s| al-Hida> yah, ta h}qi> q:  al-Sayyid  ‘Abd  All a>h Ha> syim  al-Yaman i>  al-Madani.> Beirut: D a> r al-Ma’rifah, t.t.
Al-Bukh a>ri>, Muh}ammad ibn Isma>’il Abu> ‘Abd Alla>h. Al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al- Mukhtas}ar,  tah}qi>q:  Must}afa>  Di>b al-Bigha>.  Beirut:  Da>r  Ibn  Kas|i> r, 1987.
Al-Bust i>, Muh}ammad ibn H{ibba>n Ah}mad Abu> H{atim al-Tami>mi>, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n  bi  Tarti>b  Ibn  Bilba> n. Beirut: Muassasah al-Risalah,
1993. Fathonah,  Eva.  “Pengaruh  Harga  dan Tempat Minat Konsumen Terhadap Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Khasanah Ummat Purwokerto,” skripsi tidak diterbitkan,  Purwokerto:  Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2010.
Fuadi,  Fahri.  “Jual  Beli Mura>bah}ah
(Studi  Kasus  BMT  Muamalat Mandiri  Cilongok),”  skripsi  tidak diterbitkan,  Purwokerto:  Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2007. Al- H{a>kim  al-Naysa>bu>ri>,  Muh}ammad  ibn ‘Abd  Alla>h  Abu> ‘Abd  All a> h. Al- Mustadrak ‘al a> al-S{ah}i>h} ayn ,
ta h}qi>q:  Must}afa>  ‘Abd  al-Qadi>r ‘At}a>.  Beiru>t:  Da> r  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1990.
Ibn H{azm  al-Andalusi>,  Abu>  Muh}ammad ‘Ali>  ibn  Ah}mad.  “Al-Muh}alla>  bi al-A<s|a>r:  Syarh}  al-Mujalla>  bi  al- Ihktis}a> r,” al-Maktabah al- Sy a>milah al-Is}da>r al-S|a>ni> . Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad  ibn  Muh}ammad  ibn Ah}mad. Bida>yah  al-Mujtahid  wa
Niha>yah  al-Muqtas}id,  2  jilid. Ttp.: Syirkah Nur Asia, t.t.
Al-Jaziri,  ‘Abd  al-Rahman.  “Kit a>b  al- Fiqh ‘ala> al-Maz| ahib al-Arba’ah,” dalam al-Maktabah  al-  Sy a>milah al-Is}da>r al-S|a>ni> . Al-Mis}ri>,  Rafi>q  Yu>nus. al-Ja>mi’  fi>  Us}u>l al-Riba>.  Damaskus:  Da>r  al- Qalam, 1991.
Muhimmaturrahmah, Siti. “Sistem Pengawasan Pembiayaan
Mura>bah}ah (Studi  Kasus  Pada
BMT  Khasanah  Pasar  Cermai),” skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syariah
STAIN Purwokerto, 2008.
Niazi,  Liaquat  Ali  Khan. Islamic  Law  of Contract. Lahore:  Research  Cell
Dyal Sing Trust Library, 1990. Nur, Lathifah. “Persepsi Nasabah
Terhdap  Produk Mura>bah}ah di BPRS  BAS  Purwokerto,”  skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto,  2011. Prabowo,  Bagya  Agung.  “Konsep  Akad Mura>bah}ah pada Perbankan Syariah  (Analisa  Kritis  terhadap Aplikasi Konsep Akad
Mura>bah}ah di  Indonesia  dan Malaysia),” dalam Jurnal Hukum , Vol. 6 (1), 2009. Saeed,  Abdullah. Islamic  Banking  and Interest: A Study of the Prohibition  of  Riba  and  its Contemporary Interpretation. Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996. Sri Rejeki, Fanny  Yustika “Akad Pembiayaan Mura>bah}ah dan Praktiknya pada PT. Bank Syariah Mandiri  Cabang  Manado,”  dalam Lex Privatum , Vol. I (2), 2013. Wiz a>rah  al-Awqa>f  wa  al- Syu`u >n  al- Isla> miyyah al-Kuwayt, “al- Maws u> ’ah
al-Fiqhiyyah al- Kuwaytiyyah,” al-Maktabah al- Sy a>milah al-Is}da>r al-S|a>ni> .
Bank  Indonesia.  “Kodifikasi  Produk Perbankan Syariah.” Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah
Bank Indonesia, 2008.