Menakar Implementasi Kebebasan Pers di Indonesia pada Era Kepemimpinan Joko Widodo

## Measuring the Implementation of Indonesia’s Press Freedom in Joko Widodo’s
Presidential Era
Faesal Mubarok
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia E-mail: faesalm@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Kebebasan pers merupakan bagian penting dalam sistem pembentukan negara yang demokratis.  Sejalan  dengan  pilar  keempat  untuk  membangun  negara  dan  masyarakat yang  demokratis,  kebebasan  pers  merupakan  hal  yang  mutlak  untuk  dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana implementasi kebebasan pers dapat terwujud  di  masa  kepemimpinan  Joko  Widodo.  Peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif  serta  mengolah  data  berdasarkan  studi kepustakaan.  Analisis  menghasilkan bahwa  dalam  masa  periode  pemerintahan  Joko Widodo, pembredelan atas kebebasan pers di Indonesia masih dapat dirasakan. Melirik sejumlah  fakta  bahwa,  praktek  oligopoli  kepemilikan  media  masih  dilakukan  serta masifnya  upaya  pemerintah  dalam  mencampuri  urusan pers  seperti  menghidupkan industri buzzer dan  tindak  kekerasan  terhadap  wartawan  menjadikan  kebebasan  pers masih belum benar-benar dirasakan walaupun kondisi saat ini dapat dikatakan lebih baik dibanding masa sebelum reformasi.

## Kata Kunci: Kebebasan Pers, Demokratis, Oligopoli

## ABSTRACT
Press freedom is an important part of a democratic state formation system. In line with  the  fourth  pillar  in  building  a  democratic  state  and  society,  press  freedom  is  an absolute must. This study aims to measure the extent to which the implementation of press freedom materialized during Joko Widodo's leadership. Researchers used a qualitative approach  with  descriptive  methods  and  processed  data  based  on  literature  study.  The analysis  shows  that  during  the  Joko  Widodo  administration  period,  the  ban  on  press freedom in Indonesia could still be felt. Looking at the facts that the oligopoly practice of media ownership is still being carried out and the massive government efforts to interfere with  press  affairs  such  as  reviving  the  buzzer  industry  and  acts  of  violence  against journalists, press freedom has not really been felt even though the current conditions can be said to be better than before the reform era.
Keywords: Freedom of the Press, Democratic, Oligopoly

## PENDAHULUAN
“Matinya” era pemerintahan Soeharto memberi nafas segar bagi keberlangsungan pers  di  Indonesia.  Dengan  pergantian  era  kepemimpinan,  Muhammad  Yunus  Yosfiah
ditunjuk  oleh  B.J.  Habibie  selaku  Presiden  Republik  Indonesia  ketiga  sebagai  Menteri Penerangan. Langkah dalam membuka jalan pers agar bebas dari intervensi pemerintah ditandai  dengan  diubahnya  peraturan  tentang  Izin  Usaha  Penerbitan  Pers  (SIUPP) (Ruswandi, 2004: 265).
Dikutip  dalam  buku  “B.J.  Habibie:  Kisah  Hidup  dan  Kariernya”,  menjelaskan bahwa pencabutan SIUPP diikuti dengan munculnya Permenpan Nomor 1 Tahun 1998. Perubahan  atas  penetapan  aturan  baru  tersebut  membuka  jalan  kebebasan  pers  di Indonesia. Media seperti majalah dan tabloid tak lagi dibredel atas kepentingan sepihak.
Indonesia  sebagai  negara demokrasi,  rakyat  mempunyai  hak  untuk  dapat mengetahui segala hal mengenai dirinya dan kejadian-kejadian di sekitarnya (the right to know) yang juga berarti hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan cermat (the right to information) (Rahmi, 2019: 82). Pers sebagai sarana merealisasikan hak tersebut perlu sebuah kebebasan. Kebebasan pers sama maknanya dengan kemerdekaan pers yang ditandai  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang pers. “Kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai  hak  asasi  warga  n egara.  Terhadap  pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”
Secara nalar lewat kebebasan pers, Pasal tersebut menyiratkan bahwa keterbukaan atas  informasi  menjadi  hak  setiap  warga  negara  dan  dengan  ini  pers  menjadi social control terhadap  kinerja  pemerintah,  sehingga  muncul  mekanisme check  and  balance, sebagai pengawas terhadap pemerintah (watchdog) ataupun kepada masyarakat (Mustapa et  al.,  2014:  3). Membahas  mengenai  kebebasan  pers  (freedom  of  the  press)  haruslah melihat  sistem  pers  yang  dianut.  Sistem  pers  senantiasa  tunduk  dan  mengikuti  sistem politik dimana ia berada (Hutagalung, 2013: 55).
Oleh  karena  itu,  refleksi  keberhasilan  kebebasan  pers  mengikuti  periode  politik yang  sedang  berlangsung.  Kebijakan politik  presiden  dan  para aktor  di  dalamnya  akan berpengaruh langsung terhadap kualitas media massa (Ruswandi, 2004: 267). Jangkauan kebebasan suatu pers dan media massa akan berbeda seiring pemerintahan berganti dan merubah sistem politiknya.
Menurut Rasid (2011: 190) pola penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadap pers nasional berbanding lurus dalam menentukan gambaran pers sebenarnya. Arah pers
harus ditegaskan apakah esensinya untuk saluran dinamika masyarakat dan pemerintah atau sebagai dayaguna pemerintah untuk kepentingan mengendalikan produk informasi di  masyarakat.  Meskipun  pers  Indonesia  termasuk free  press (pers  bebas)  namun kebebasan ini berorientasi pada tanggung jawab pada kepentingan hukum yang berlaku. Free press Indonesia tidak  bisa  disamakan  dengan  penganut  sistem  liberal.  Kebebasan pers harus menyeimbangkan kepentingan tripartit (pers, masyarakat, dan pemerintah).
Masa pemerintahan Joko Widodo memperlihatkan dinamika nafas pers tersendiri. Menarik  jika  melihat  bahwa  Presiden  Jokowi  mendapat  anugerah  penghargaan  medali kebebasan pers bertepatan dengan Hari Pers Nasional tahun 2019. Namun jika kembali mempertanyakan, apakah kebebasan pers memang sudah terealisasi di era Jokowi?
Melirik  penelitian  dari  Reporters  Without  Borders,  keadaan  kebebasan  pers  di Indonesia masih memprihatinkan. Posisi Indonesia berada pada peringkat 124 dari 180 negara (Arief, 2019). Meskipun indeks kebebasan pers meningkat di era Jokowi, namun tak ayal bahwa pengekangan atas kebebasan pers masih terus berlangsung. Kepemilikan media yang berpusat pada segelintir konglomerat menjadi pemicu monopoli atas media dalam memainkan opini berita yang dihasilkan.
Pers  dan  politik  merupakan  dua  hal  yang  berdampingan  dan  tidak  dapat terpisahkan. Kebebasan pers terjadi, bermuara atas kebijakan politik yang dilakukan. Jika mengingat  masa  Orde  Baru,  pemberitaan  media  bernarasi  citra  baik  atas  kekuasaan. Seiring waktu, media mulai bertransformasi dan memberitakan realitas yang ada baik di ranah pemerintah maupun di masyarakat. Hal ini menjadi gairah tersendiri dalam dunia pers, karena keterbukaan  dan  kebebasan atas  informasi  merupakan  hal  yang  sensitif di masa sebelum reformasi.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh mana kebebasan pers terwujud terkhusus pada masa kedua pemerintahan Joko Widodo. Analisis ini kemudian memiliki manfaat dalam sumbangsih pemikiran yang mana dapat dijadikan  bahan  acuan  untuk  merestorasi  sistem  yang  menghalangi  terwujudnya kebebasan pers di Indonesia.
1. Konsep Kebebasan Pers
Kebebasan  pers  menjadi  dinding  penyanggah  bagi  sistem  negara  demokratis, terbuka  dan  transparan  (Ariyanti,  2010).  Kebebasan  pers  dianalogikan  sebagai  hak konstitusional sebagai pengakuan kebebasan intervensi dari pemerintah. Dalam konteks
pers, Indonesia mengatur jaminan kebebasan pers dalam konstitusinya, hal ini terkandung pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Meski  tidak  menyebut  secara  gamblang  mengenai  kebebasan  pers, namun “kemerdekaan” pers dijamin pada Undang -Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan pada pasal  28E  ayat  3  serta  pada  pasal  28F  mencirikan  hakikat  kebebasan  berpikir  dan mengeluarkan  pendapat  (freedom  of  opinion  and  expression)  dimana  keduanya merupakan inti kebebasan pers. Dengan demikian selain menjamin freedom of opinion and  expression, kebebasan  merujuk  pada  tidak  adanya  intervensi  pemerintah  maupun elemen  masyarakat  yang  lain  serta  kebebasan  ini  secara  konstitusional  keberadaannya dilindungi oleh pengakuan yang sah.
2. Indikator Kebebasan Pers
Sebuah  organisasi  dalam  kepedulian  mengenai  isu  pers  yaitu  Aliansi  Jurnalis Independen (AJI), secara rutin melakukan riset untuk menakar sejauh mana kebebasan pers  dijalankan.  Menurut  ketua  umum  AJI  Abdul  Manan, mengatakan  bahwa  terdapat tiga indikator utama dalam mengukur kebebasan pers. Tiga komponen tersebut meliputi pertimbangan hukum, politik, dan ekonomi.
Lingkungan  hukum  melibatkan  produk  hukum  dan  segala  regulasinya  yang mempengaruhi  isi  media.  Intervensi pemerintah  dalam  mempengaruhi  hukum  dapat mempengaruhi kualitas sebuah media. Disisi lain, hukum memberi dampak positif dalam menjamin kebebasan berekspresi seperti halnya diatur dalam pasal 28 E ayat 3.
Indikator  politik  dan  ekonomi  meliputi  tingkat  kontrolnya  terhadap  isi  media. Kepemilikan  media  yang  dikuasai  para  elit  dan  aktor  politik  dapat  berpengaruh  pada kualitas informasi. Konsentrasi kepemilikan atas media menjadikan masyarakat seiring waktu  terninabobokan  oleh  narasi-narasi  sang  pemilik  karena  sedikitnya  heterogenitas memicu  produk  informasi  yang  terpusat.  Pada  taraf  tertentu,  pelecehan  dan  kebebasan berekspresi  individu  telah  terkontrol  penuh  atas  kuasa  sepihak.  Struktur  kepemilikan media, pemangkasan pajak selektif dari iklan dan subsidi menjadi indikator dalam kriteria bias isi media terhadap pengaruh korupsi dan suap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menilik  kembali  dan  menakar  sejauh  mana kebebasan  pers  terimplementasi  di  Indonesia  terkhusus  pada  masa  pemerintahan  Joko Widodo. Metodologi penelitian yang dipakai peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode  deskriptif.  Analisis  data  menggunakan  landasan  teori  yang  ada  serta  meninjau lebih lanjut dengan mengelaborasi fakta-fakta empirik sebagai penguat argumen peneliti.
Menurut  Jane  Richie  (Moleong,  2006)  penelitian  kualitatif  adalah  usaha  dalam menyuguhkan  perspektif  sosial  serta  melihat  dunia  berdasarkan  konsep,  persepsi, perilaku, dan persoalan mengenai manusia. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) iklim fenomena sosial dengan memprioritaskan pada gambaran  yang  lengkap  berdasarkan  apa  yang  dikaji  daripada  menelaahnya  menjadi indikator- indikator  yang  saling  terkait  (Saleh,  2012:  60).  Oleh  karena  itu  peneliti mengkaji  serta  mengolah  berbagai  data  dengan  memperoleh  sumbernya  melalui  studi kepustakaan, seperti mengeksplorasi pada sumber literatur terkait seperti jurnal, catatan ilmiah, dan media massa dalam memperoleh tujuan awal yaitu “ to understand ”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Indeks Kebebasan Pers Masih Rendah
Reporters Without Borders (RWB) sebuah organisasi non-pemerintah internasional secara  rutin  melakukan  penelitian  dan  mendorong  upaya  kebebasan  pers  di  berbagai negara  di  dunia.  RWB  mengkaji  negara-negara  dan  menerbitkan  peringkat  tahunan berkaitan dengan catatan kebebasan pers mereka. RWB menyurvei banyak indikator yang dapat  membahayakan  kebebasan  pers  seperti,  serangan  terhadap  jurnalis  serta  tekanan dari kelompok-kelompok non-pemerintah. Indeks kebebasan pers di Indonesia menurut laporan RWB masih relatif rendah meski skor semakin menurun dalam artian membaik.
Gambar 1. Indeks Kebebasan Pers di Indonesia menurut RWB
Dalam  grafik  poin  pada  tahun  2015  berada  pada  angka  40.75.  Pada  2019  angka menunjukan penurunan menjadi 36.77 poin dengan peringkat kebebasan pers pada urutan 124 dari 180 negara. Meskipun penelitian RWB menunjukan adanya peningkatan kualitas pers  di  Indonesia,  namun  survei  yang  dilakukan RWB  menggunakan  metodologi  yang didasarkan pada pendapat pribadi, sehingga seringkali menimbulkan kontradiksi dengan fakta yang ada.

## Gambar 2. Indeks Kebebasan Pers di Indonesia menurut Dewan Pers
Jika melihat grafik Indeks Kebebasan Pers (IKP) menurut riset Dewan Pers hasilnya cenderung naik atau membaik. Tren IKP pada pemerintahan Joko Widodo menunjukan kenaikan  cukup  signifikan  di  angka  75,27.  Adapun  dalam  menilai  kebebasan  pers menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mempertimbangkan tiga indikator utama yaitu hukum, politik, dan ekonomi.
Diketahui dalam riset oleh Dewan Pers, lingkup fisik dan politik berada pada skor 78,21 dari rata-rata 34 provinsi di Indonesia. Pada lingkup ekonomi nilai IKP berada pada 77,81, sedangkan pada lingkup hukum memiliki nilai 76,86. Jumlah poin dari persentase ketiga  indikator  tersebut  menjelaskan  bahwa  pers  di  Indonesia  dalam  kategori  cukup bebas  dan  belum  mencapai  indeks  “bebas”  jika  berkaca  pada  sistem  pengukuran  oleh Dewan  Pers.  Indeks  kebebasan  pers  Indonesia  masa  pemerintahan  Joko  Widodo berdasarkan  data  survei  memang  menunjukan  tren  membaik.  Namun,  berdasarkan peringkat, Indonesia masih sangat jauh dibawah negara tetangga seperti Timor Leste yang berada pada urutan 84 dari 180 negara.

## Oligopoli Kepemilikan Media di Indonesia
Kepemilikan media disampaikan oleh Masduki dalam Potret Manajemen Media di Indonesia, bahwa media dapat digolongkan sebagai tiga komponen besar. Pertama, media atas  dasar not-for  profit  media  organization, kedua,  media  yang  pengelolaannya  oleh
negara,  dan  terakhir  media  yang  kepemilikannya  oleh  swasta  (privately  owned  media organization).  Sedangkan,  di  Indonesia  kepemilikan  media  sangat  bermuara  pada kelompok  swasta.  Jaringan  media  seperti  ini  tidak  hanya  memperlihatkan  hubungan konsentrasi  kepemilikan  dalam  kerja  media,  tetapi  secara  tidak  langsung  menunjukan secara logis bagaimana kendali medium dan konten terjadi (Widiastuti, 2016).
Jika  pada  masa  Orde  Baru  pemerintah  memiliki  kuasa  penuh  atas  pers  nasional, maka  di  masa  pasca  reformasi  nampak  media  berada  pada  kendali  pasar  dengan kepemilikan  terkonsentrasi  pada  konglomerat  sebagai  penggerak  sekaligus  pemain  di belakang layar. Perubahan state centralism ke arah market centralism menjadikan pers hanya sebagai alat market power dalam mengendalikan ruang publik media di Indonesia. Bersamaan akan pengaruh marketable, pers dapat terpengaruh dan hilangnya jati dirinya karena opini jurnalis semata-mata diarahkan untuk tujuan pasar.
Dalam  Undang-Undang  No.32  Tahun  2002  menyatakan  bahwa  sebuah  badan hukum  atau  seseorang  tidak  boleh  memiliki  dan  menguasai  lebih  dari  satu  izin penyelenggaraan  penyiaran  di  satu  wilayah  penyiaran  yang  sama.  Kenyataan  saat  ini justru sebaliknya, banyak stasiun televisi melakukan merger atau penggabungan. Seperti yang kita ketahui media besar MNC Group melakukan merger dengan sejumlah stasiun televisi  seperti  Global  TV,  RCTI,  MNC  TV,  serta  media  cetak  Seputar  Indonesia  dan media  elektronik  Okezone.  Pelanggaran  atas  ketentuan  UU  No.32  Tahun  2002  bukan hanya pada media MNC Group, industri media Trans Corp telah banyak menguasai media penyiaran di Indonesia.
Trans  Corp  membawahi  stasiun  televisi  Trans  TV  dan  Trans  7  dan  menguasai beberapa media seperti detik.com dan CNN Indonesia. Penggabungan juga dilakukan TV One dengan Lativi serta SCTV mengambil alih kepemilikan Indosiar. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya pemusatan penguasaan media semata tetapi juga ke  arah  kapitalistik.  Media  sejatinya  menjadi  agen  mobilisasi  dan  sarana  keterlibatan masyarakat  dalam  mengetahui  segala  hal  baik  di  lingkungan  sosial  maupun  masuk  ke ranah kehidupan politik.
Media juga menjadi faktor mendasar sebagai pendidikan warga negara. Maka, perlu kewaspadaan  sebagai  akibat  dari  praktek  oligopoli  media  dewasa  ini  yaitu  terkait komersialisasi dan kualitas isi media, hal ini berdampak dalam mencampuri kebebasan pers  yang  kebablasan.  Konglomerasi  media  yang  kemudian  menjadi  era  bisnis  baru
kemudian  lambat  laun  mengalihkan  fungsi  media semata-mata  sebagai  ladang  cuan. “Mereka”  bisa  saja m enitik  pusatkan  produksi  berita dan menjadikan ekosistem media mereka sendiri. Kepemilikan media yang terpusat pada beberapa kelompok menimbulkan bentrokan  kepentingan,  yang  kemudian  praktik  manipulasi  atas  kualitas  penyiaran berdasar kepentingan sepihak mulai menjadi sebuah kebiasaan.
Banyak  kasus  dimana  media  justru  memainkan perannya  dalam  menyebarkan disinformasi  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  media  sering  dijadikan  alat  politik  yang digunakan  dalam  praktik branding para  aktor  politik  untuk  tujuan  membentuk  opini publik  dan  menarik  simpati. Temuan  masalah  sebagai  akibat  dari oligopoli  media berdasarkan  penelitian  Pusat  Studi  Media  dan  Komunikasi  oleh  Remotivi  menunjukan bahwa  adanya  kecenderungan  pemberitaan  berita  bernarasi  kearah  Jokowi-JK  pada Pemilu 2014.
Contohnya, penayangan berita Jokowi di Metro TV hanya berkisar 12% sebelum Surya  Paloh  sebagai  pemilik  stasiun  televisi  Metro  TV  dan  partai  politik  Nasional Demokrat  berkoalisi  dengan  PDIP.  Setelah  berpihak  dengan  partai  dari  kubu  Jokowi, persentase  penayangan  naik  menjadi  74,4%.  Teguran  dilayangkan  Komisi  Penyiaran Indonesia sebagai bentuk tindak pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik dan netralisasi program siaran atas kepentingan politik.
Di masa pemerintahan Joko Widodo, Hary Tanoesoedibjo sebagai penguasa media MNC  Group  sekaligus  aktor  politik  yang  berkoalisi  dengan  Joko  Widodo  dengan kuasanya  menguasai  isi  media  dengan  mengumandangkan  mars  Perindo  di  jaringan televisinya.  Lalu,  fakta  menarik  bahwa  seorang  politikus  dan  pemilik  bisnis  gurita  di bidang media sekaligus tokoh pendukung Jokowi yaitu Surya Paloh mendapat tanda jasa penghargaan Bintang Mahaputra, sebagai tokoh pers nasional. Padahal, AJI mengamati bahwa Surya Paloh sebagai tokoh musuh kebebasan pers.
Dengan infrastruktur media di Indonesia yang sekarang menjelaskan makna bahwa Jokowi  tidak  mengindahkan  Nawa  Citanya  dengan  perkataan “Kami  akan  menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang industri penyiaran” .

## Pengaruh Pemerintah terhadap Pers Nasional
Dalam konsep kebebasan pers, negara Indonesia sebagai negara demokrasi wajib menjunjung keberhasilan kebebasan pers. Menurut teori pers bebas, menganggap sebuah negara bukan instrumen ekspresi manusia sepenuhnya. Maka, salah satu perwujudan atas kebebasan  pers  melalui  penghilangan  tindak  intervensi  pemerintah  dalam  sistem kerjanya. Dalam pemerintahan Joko Widodo terdapat sejumlah tindakan pemerintah yang berusaha mencampuri urusan pers nasional dan memainkan kualitas media, diantaranya:
1. Kebebasan Pers di Papua dibredel Pemerintah
Papua sebagai provinsi ujung timur Indonesia menyandang sebagai daerah paling tertutup  bagi  pers.  Akses  informasi  di  Papua  sangat  sulit  dijangkau.  Sejumlah permasalahan  bagi  jurnalis  dalam  mendapat  akses informasi  tentang  daerah  ini  antara lain,  proses  birokrasi  bagi  jurnalis  internasional  untuk  meliput  ke  Papua  dinilai  sangat susah,  selain  itu  meski  izin  telah  diperoleh,  wartawan  juga  mendapat  pengawasan  dan kontrol penuh oleh aparat. Kondisi ini juga diperparah dengan dilarangnya melaporkan isu hak asasi manusia dan politik.
Bukan hanya pada jurnalis, sikap pemerintah dalam penguasaan akses informasi di Papua dengan melakukan tindakan pemblokiran situs. Sejumlah situs media Papua yang diblokir  pada  april 2017,  yakni infopapua.org,  papuapost.com,  tabloidwani.com, freepapua.com, dan ampnews.org.
Burhanan dalam Laporan Khusus VOA (2019) meliput seorang pendiri media lokal di Papua bernama Arnold Belau. Arnold menuturkan bahwa aktivitas peliputan di Papua sangat  sulit  apalagi  jika  berita  yang  ditulis  kontradiksi  dengan  informasi  pemerintah. Pemilik suarapapua.com itu merasa bahwa penampilan fisiknya yang mencirikan warga lokal  Papua  akan  menimbulkan  kecurigaan  aparat  yang  menganggap  pro  pada  Papua Merdeka. Abdul Manan selaku ketua umum AJI berpendapat bahwa kebebasan pers di Papua  sangat  penting  melihat  bahwa  hal  ini  dapat  membantu  pemerintah  menentukan kebijakannya dan menjadi sarana bagi aspirasi warga disana. Dengan upaya pembredelan pers  oleh  pemerintah  menj adikan  status  pers  nasional  dapat  dikatakan  hanya  “bebas sebagian”.

## 2. Tekanan terhadap Wartawan
Perlakuan  represif  pemerintah  kepada  wartawan  tak  boleh  terlewatkan.  Menurut data  laporan  yang  diterima  Aliansi  Jurnalis  Independen,  sepanjang  September  2014 -
Oktober  2018,  terdapat  241  kasus  kekerasan  yang  menimpa  wartawan.  Tahun  2019 menurut  catatan  AJI  setidaknya  per  tanggal  23  Desember  2019  terdapat  53  kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terlapor di Indonesia. Dari sejumlah kasus yang terlapor, penyumbang terbanyak  didominasi  oleh  aparatur  sipil  negara  sebanyak  30  kasus. Identifikasi oleh AJI, serta verifikasi yang dilakukan oleh Komite Keselamatan Jurnalis, bahwa  pola  kekerasan  didalangi  oleh  aktivitas  jurnalis  yang  mendokumentasikan kekerasan oleh aparat.
Berdasarkan  pantauan  SAFEnet,  bukan  hanya  kekerasan  wartawan  yang membudaya tetapi pemidanaan terhadap jurnalis dan media marak terjadi dengan alasan melanggar UU ITE. Contohnya pada pemidanaan jurnalis berita.news Muhammad Asrul dengan pasal ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 UU ITE jo. Pasal 156 KUHP dan pasal perbuatan  menimbulkan  keonaran  Pasal  14  dan  15  UU  No.1  tahun  1946.  Dalam pandangan  Komite  Keselamatan  Jurnalis  pemidanaan  ini  menjadi  preseden  buruk  bagi kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, masifnya kekerasan terhadap jurnalis dikarenakan minimnya  penegakan  hukum  bagi  pelaku.  Menurut  AJI,  faktor  terbesar  yaitu  praktik impunitas  yang  dilanggengkan  bagi  pelaku  alias  adanya  perlindungan  terhadap  aparat sebagai pelaku kekerasan sehingga menimbulkan tindakan yang berulang.
3. Industrialisasi Buzzer sebagai Pola Komunikasi Pemerintah
Indonesia  merupakan  satu  dari  sekian  banyak  negara  yang  memiliki  pengguna internet  terbesar  di  dunia.  Menurut  data  dari  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet Indonesia (APJII), menyebut ada 196,7 data populasi warga Indonesia pengguna internet pada kuartal II tahun 2020. Data tersebut setara 73,7 persen dari jumlah seluruh populasi Indonesia.  Banyaknya  pengguna  Internet  sejalan  dengan  maraknya  pengguna  media sosial berdasarkan beragam motif penggunaan.
Kata buzzer berawal dari bidang pemasaran (marketing) yang berupa istilah buzz marketing atau  teknik  pemasaran  barang  atau  jasa  yang  memproduksi  bisnis  dengan pergerakan  informasi  dari  mulut  ke  mulut  (Mustika,  2019).  Pada  mulanya, buzzer diketahui sebagai seorang individu yang mempunyai kapabilitas untuk mengamplifikasi pesan dengan maksud menarik perhatian atau membangun sirkulasi percakapan pengguna media sosial dengan motif tertentu. Pergeseran peran buzzer seiring waktu menjadi alat politik bahkan komunikasi pemerintah guna mendengungkan informasi di masyarakat.
Organisasi  non-pemerintah, Indonesia  Corruption  Watch  (ICW) melaporkan pemerintah pusat era pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan anggaran belanja untuk influencer mencapai angka fantastis yaitu 90,45 miliar yang bertujuan untuk sosialisasi program kerja pemerintah. Dari penelusuran ICW berdasarkan situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh kementerian dan nonkementerian termasuk lembaga hukum, hampir semua memakai jasa influencer dan artis.
Industri buzzer yang kian terang-terangan digencarkan pemerintah menjadi momok bagi media massa. Sistem kerja buzzer yang berkedok influencer dalam memainkan opini publik  atau  mendengungkan  unek-unek  pemerintah  membuka jalan  pelemahan  fungsi pers di masyarakat. Upaya industrialisasi buzzer ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang terorganisasi sebab pola permainannya sistematis dan terstruktur.
Dalam  memberantas  produk  jurnalisme, buzzer acap  kali  berada  pada  koridor propaganda yang kontraproduktif dengan narasi yang sedang diperjuangkan pers. Misal pada  isu  Omnibus  Law, influencer dan  selebritas  memainkan  peran  dalam mendengungkan produk informasi yang isinya mendukung program pemerintah. Dalam isu  ini  ada  penyanyi  kenamaan  Ardhito  Pramono  yang  secara  gamblang  mengaku menggunakan  tagar  #IndonesiaButuhKerja  atas  dasar  pesanan  dan  dibayar.  Dalam keterangan di akun twitter miliknya, Ardhito menerima brief untuk mengkampanyekan tagar tersebut. Dalam klarifikasi dan permintaan maafnya ke publik, Ardhito menjelaskan bahwa  dia bertanya  terlebih  dahulu apakah ada kepentingan  politik tertentu atau  tidak, publicist menjawab  tidak  ada  dan  tujuannya  hanya  menciptakan  ketenangan  di  tengah pandemi  karena  ada  lapangan  kerja  nantinya.  Ardhito  menegaskan  kembali  dalam permohonan  maafnya  atas  penggiringan  opini  publik  olehnya “Saya  musisi.  Bukan Buzzer.  Saya  ingin  memiliki  pengaruh,  tapi melalui  musik  yang  saya  buat.  Terima Kasih”.

## KESIMPULAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  demokrasi  yang  artinya  kebebasan  bersuara, mengeluarkan  pendapat,  dan  berekspresi  yang  tertuang  di  dalam  kebebasan  pers merupakan hak mutlak untuk ditegakkan. Sejalan dengan pergerakan politik di Indonesia yang  ditandai  dengan  pergantian  kepemimpinan,  kehidupan  pers  nasional  senantiasa mengikuti akseptasi sistem pemerintahan yang dianut.
Dalam periode masa pemerintahan Joko Widodo nafas pers Indonesia mengalami berbagai  kondisi.  Pertama,  kondisi  pers  nasional  berdasarkan  penelitian Reporters Without  Borders dan  riset  dari  Dewan  Pers  menunjukan  tren  yang  membaik.  Kedua, praktek oligopoli kepemilikan media yang terpusat pada sebagian kelompok saja masih marak  ditemukan.  Kondisi  ketiga  ditandai  dengan  campur  tangan  pemerintah  terhadap kualitas pers Indonesia.
Dari keterangan di atas bentuk-bentuk tindakan mencampuri urusan pers nasional masih  perlu  dipertimbangkan  lagi  dalam mengukur  terwujudnya  kebebasan  pers  di era Joko  Widodo.  Tindakan  seperti  kekerasan  terhadap  jurnalis,  pembredelan  media, industrialisasi buzzer, menjadi gambaran tindak upaya pemerintah dalam pelemahan atas kebebasan pers. Padahal faktanya esensi kebebasan pers yaitu bebas dari campur tangan pemerintah dan dalam teori pers bebas, pers berperan sebagai The Fourth Estate dalam mengontrol iklim pemerintahan bukan sebaliknya.
Melihat  fakta  empirik  sebagai  upaya  pelemahan  atas  pers  Indonesia,  dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers masih fatamorgana dan belum maksimal terwujud di era  kepemimpinan  Joko  Widodo.  Perlu  sebuah  reformasi pers  di  Indonesia  dengan membuat  regulasi  baru  mengenai  Undang-Undang  terkait,  karena  sejatinya  tak  ada demokrasi yang berjalan tanpa adanya pers yang bebas.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  H.  (2019). Medali  Kebebasan  Pers  Jokowi,  Simbol  Matinya  Nurani  Pers Indonesia. Kumparan.com. https://kumparan.com/hersubeno-a rief/medali- kebebasan-pers-jokowi-simbol-matinya-nurani-pers-indonesia- 1550019637199384281
Ariyanti,  V.  (2010). Kebebasan  Pers  dalam  Perspektif  Peradilan  Pidana. KOMUNIKA:
Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 4(1): 1-13. Burhanan, A. (2019). Bebas Tak Bebas Pers Papua. VOA. https://projects.voanews.com/kebeb  asan-pers-papua/indonesian/main/  memilah- fiksi-dan-fakta.html
Hutagalung, I. (2013). Jejak Perkembangan Sistem Pers Di Indonesia. Dinamika Sistem Pers di Indonesia, II(2): 55.
Moleong,  L.  J.  (2006). Metodologi  penelitian  kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mustapa, A., Suntoto, I., & Yanzi, H. (2014). Pengaruh Pemberitaan Media Massa Dalam Gejolak Politik Terhadap Pembentukan Sikap Pemilih Pemula. JURNAL KULTUR DEMOKRASI, 3(4): 3.
Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial. Diakom:
Jurnal Media Dan Komunikasi, 2(2): 144-151.
Rahmi, R. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, 6(1): 78-85.
Rasid,  A.  (2011). Pola  Interaksi  Pers,  Pemerintah  dan  Masyarakat  Dalam  Membentuk Sistem  Pers  Pancasila:  Suatu  Analisis  Retrospektif, Sosiohumaniora: Journal  of Social Sciences and Humanities, 13(2): 190.
Ruswandi,  A.  (2004). Menakar  Kadar  Kebebasan  Pers  Indonesia. Mediator:  Jurnal
Komunikasi, 5(2): 265-274.
Saleh, K. (2012). Implementasi Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan.
Jurnal Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 12(2): 60.
Widiastuti,  T.  (2016). Kepemilikan  Media  dan  Demokrasi  di  Era  Digital  Information Age. In Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC.