Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 296-305 e-ISSN:2548-9909

## EVALUASI PROSEDUR KEGIATAN EKSPOR PADA PT BINTANG ASIA USAHA
Rodiatul Muthmainah 1), Doni Putra Utama 2)
Politeknik Negeri Batam Jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Akuntansi Jl Ahmad Yani, Batam Centre, Batam 29461, Indonesia E-mail: rodiatul.muthmainah@gmail.com 1 ) doni@polibatam.ac.id 2 )

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan di PT Bintang Asia Usaha dan membahas mengenai evaluasi prosedur kegiatan ekspor pada PT Bintang Asia Usaha. Adanya kesalahan pada saat pembuatan invoice dan packing list yaitu, pada saat penginputan gross weight dan net weight yang tertukar dan adanya  keterlambatan  dalam  pengiriman  dokumen  pengapalan.  Objek  penelitian  ini  adalah peosdur  dan  dokumen  terkait  kegiatan  ekspor  perusahaan.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif  yang  mengambarkan  prosedur  dan  dokumen ekspor  pada  PT  Bintang  Asia  Usaha.  Hasil  penelitian  yaitu  terdapat  kesalahan  pada  saat pembuatan invoice dan packing list serta terjadinya keterlambatan dalam pengiriman dokumen pengapalan  yang  disebabkan  karena  kurangnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  ada  di perusahaan. Penulis memberikn solusi sebaiknya adanya penambahan karyawan pada bagian ekspor supaya tidak hanya satu orang saja yang mengurus dan menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan ekspor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala apa saja yang sering terjadi pada saat melakukan kegiatan ekspor.
Kata kunci: Evaluasi, prosedur, ekspor

## Abstract
This  research  was  conducted  at  PT  Bintang  Asia  Usaha  and  discussed  the  evaluation  of procedures for export activities at PT Bintang Asia Usaha. There was an error when making the invoice and packing list, that is, when the gross weight and net weight input was exchanged. The object of the research is procedure and document export the companys. The method used in this study is a descriptive analysis method that describes export procedures and documents at PT Bintang Asia Usaha. The results of the study were there were errors when making invoices and  packing  lists  as  well  as  the  delay  in  sending  shipping  documents  due  to  lack  of  human resources  in  the  company.  The  author  gives  the  solution  that  there  should  be  additional employees  in  the  export  department  so  that  not  only  one  person  takes  care  and  handles  all activities related to exports. The purpose of this study is to find out what obstacles often occur while doing export activities.
Keywords: Evaluatuion, Procedur, export
Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 296-305

## PENDAHULUAN
Pada mulanya hubungan perdagangan hanya  terbatas  pada  satu  wilayah  Negara saja,  tetapi  dengan  adanya  perkembangan zaman dan arus perdagangan maka hubungan perdagangan tersebut tidak hanya terbatas  pada  wilayah  Negara  tertentu  saja, tetapi  juga  dengan  para  pedagang  di berbagai  Negara.  Selain  itu  perdagangan luar Negeri adalah salah satu aspek penting dalam  perekonomian  di  setiap  Negara  dan kegiatan  ekspor  impor  merupakan  faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian terutama di Indonesia.
Potensi  alam  dari  masing-masing Negara yang berbeda mendorong keinginan Negara  lain  untuk  mendapatkan  sesuatu yang  tidak  bisa  didapat  di  Negara  nya. Faktor  ekonomi  juga  menjadi  faktor terjadinya perdagangan internasional, yakni ketika  suatu  pihak  berusaha  mendapatkan keuntungan lebih dari usaha yang dikelolanya.  Hal  ini  secara  otomatis memaksa  kebutuhan  untuk  memenuhinya dengan  cara  melakukan  perdagangan  antar Negara (Susilo, 2013).
Pengetahuan mengenai prosedur ekspor  impor  Indonesia  atau  tata  cara pelakasanaan
perdagangan bebas internasional  maupun  berbagai  peraturan yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2006  tentang  perubahan undang-undang  No.10  Tahun  1995  tentang kepabeanan (Purwinto M, 2008).  Pada saat akan melakukan kegiatan ekspor impor pasti berhubungan  dengan  proses  kepabaeanan, prosedur  ekspor  serta  dokumen-dokumen penting  yang  terdapat  dalam  transaksi ekspor.  Dalam  melakukan  kegiatan  ekspor ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi  seperti  Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading (B/L, Airway Bill / AWB  atau dokumen transpor  lainnya seperti postel receipt, cargo receipt , Invoice , Packing List , Surat Keterangan Asal (SKA), Asuransi  (jika  diminta  oleh  pembeli) (Susilo, 2013).
PT  Bintang  Asia  Usaha  merupakan perusahaan  manufaktur  yang  bergerak  di bidang Metal Stamping . Perusahaan tersebut
memproduksi  lingkaran stainless  steel dengan  kualitas  yang  baik,  produk  yang dihasilkan  akan  dijual  atau  dipasarkan  di India oleh sebab itu perusahaan memasarkan produk  nya  melalui  kegiatan  ekspor  impor. Sebelum melakukan kegiatan ekspor perusahaan  harus  mempersiapkan  dan melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Untuk mempermudah mengurus kelengkapan  dokumen  ekspor  PT  Bintang Asia  Usaha  menggunakan  jasa  Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK).
Dalam  melakukan  kegiatan  ekspor terkadang  terdapat  masalah  yaitu  adanya kesalahan pada saat pembuatan invoice dan packing list , yaitu terdapat perbedaan jumlah gross  weight yang  ada  di invoice dan packing  list sehingga  dapat  menimbukan revisi,  serta adanya  keterlambatan  dalam pengiriman  dokumen  pengapalan  dan adanya  kerusakan  pada  alat  pendukung seperti  timbangan  rusak  yang  dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman  barang.  Berdasarkan  latar belakang  yang  diuraikan  di  atas,  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul “EVALUASI  PROSEDUR KEGIATAN EKSPOR PADA PT BINTANG ASIA USAHA”
Berdasarkan  latar  belakang  masalah, maka  penulis  mengidentifikasi  masalah sebagai  berikut:  a)  adanya  kesalahan  pada saat  pembuatan invoice dan packing  lst .  b) terdapat  keterlambatan  dalam  pengiriman dokumen pengapalan dan adanya kerusakan pada alat pendukung seperti timbangan .

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang ketentuan kepabeanan  di  bidang  ekspor  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 1458/PMK.04/2011
adalah sebgai berikut:
a. Ekspor  adalah  kegiatan  mengeluarkan barang dari daerah pabean
b. Barang  ekspor  merupakan  barang  yang dikeluarkan dari daerah pabean
Rodiatul Muthmainah & Doni Putra Utama , Evaluasi Prosedur Kegiatan Ekspor...
c. Eksportir adalah orang atau badan hukum yang  melakukan  kegiatan  mengeluarkan barang dari daerah pabean
d. Bea  keluar  adalah  pungutan  Negara berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor
e. Pemberitahuan  pabean  ekspor  (PEB) adalah  pernyataan  yang  dibuat  oleh seseorang untuk melaksanakan kewajiban  pabean  di  bidang  ekspor secara  tertulis  pada  formulir  atau  data elektronik.
Ekspor dapat diartikan sebagai pengangkutan barang dalam jumlah tertentu dari suatu Negara ke Negara lain baik untuk di  perdagangkan  maupun  tidak  untuk  di perdagangkan, dengan memenuhi kewajiban kepabeanan yang telah ditentukan (Purwinto M, 2008).
Menurut (M.S 2008) pihak atau pelaku yang  berperan  dalam  pelaksanaan  ekspor adalah sebagai berikut:
a. Eksportir Eksportir  adalah  pihak  yang  menjual barang ke importer (buyer) di luar Negeri.
b. Bank Peranan bank dalam kegiatan ekspor dan impor antara lain:
1. sebagai  penyedia  kredit  ekspor  jika diperlukan   oleh eksportir
2. memperlancar dan mengamankan transaksi melalui letter of credit (L/C). letter of credit adalah sebuah dokumen yang  dikeluarkan  oleh  bank  yang menjamin kemampuan nasabah untuk membayar barang atau jasa.
c. Departemen Perdagangan dan
Perindustrian Peran  departemen  perdagangan  dan perindustrian  dalam  kegiatan  ekspor impor antara lain:
1. Sebagai  instansi  pemerintah  yang mengeluarkan izin sebagai Eksportir Terdaftar  (ET)  dan  izin  sebagai Importir.
2. Mengeluarkan dokumen ekspor yang disebut  “ Certificate  of  origin” atau “surat  Keterangan  Asal” yang merupakan  surat  pernyataan  bahwa
barang yang di ekspor adalah barang yang dibuat di Negara Indonesia.
3. Mengawasi, mengatur dan memonitor barang-barang yang terkena kuota.
d. Surveyor Independent Surveyor independent mempunyai peran  sebagai  wakil  dalam  pemriksaan barang-barang yang akan dimuat kedalam  container  di  lokasi  eksportir, dalam  hal  ini  pemeriksaan  akan dilakukan jka ada permintaan dari pihak importir.
e. Shipping Company Peranan  shipping  company  dalam kegiatan ekspor yaitu:
1. Sebagai perusahaan jasa pengapalan barang-barang yang di ekspor atau di impor  dan  juga  sebagai  penyedia container kosong bagi eksportir.
2. Mengeluarkan  dokumen  pengapalan yang disebut “ Bill of Lading (B/L)”
yang  merupakan  dokumen  dalam pencairan L/C di bank.
f. Ekspedisi  Muatan  Kapal  laut  (EMKL)
atau Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) merupakan  pengangkut  barang  (kargo) yang  bertujuan  untuk  mengangkut barang  dari  tempat  eksportir  ke pelabuhan laut atau sebaliknya,
sedangkan  Pengusaha  Pengurus  Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan perusahaan  jasa  yang  bertindak  untuk mengurus  formalitas  kepabeanan  dan hal-hal yang terkait di dalamnya.
g. Bea dan Cukai Peranan Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintah  dalam  kegiatan  eskpor impor adalah sebagai berikut:
1. Mengawasi barang-barang yang dieskpor  atau  diimpor,  khususnya yang kena pajak ekspor (PE) 2. Mengawasi  yang  terkait  dengan fasilitas Bapeksta (Badan Pengeskpor Swasta)
Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 296-305
h. Perusahaan Asuransi
Peranan  perusahaan  asuransi  adalah sebagai  jasa  penyedia  asuransi  untuk kegiatan ekspor dan impor.
Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya  melibatkan  beberapa  orang  dalam suatu  departemen  atau  lebih,  yang  dibuat untuk  menjamin  penanganan  seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang (Mulyadi, 2016).
Prosedur  ekspor  adalah  rangkaian langkah  demi  langkah  yang  harus  diambil oleh seorang eksportir mulai dari mempersiapkan barang dagangannya sampai  barang  dimuat  ke  atas  kapal  di pelabuhan  muat,  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  yang  berlaku  dan  kebiasaan dalam  perdagangan  internasional (M.S., 2008).
Prosedur kepabeanan ekspor adalah sebagai berikut
(http://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspo r.html):
a. Eksportir wajib memberitahukan barang  yang  akan  diekspor  ke  kantor Bea dan cukai tempat pemuatan dengan menggunakan  Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEB)
b. PEB  dibuat  oleh  eksportir  berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa:
1. Invoice
2. Packing list
3. Dokumen lain yang diwajibkan
c. Eksportir  wajib  memenuhi  ketentuan larangan  dan/atau  pembatasan  ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis
d. Penghitungan  besaran  Bea  keluar dilakukan sendiri oleh Eksportir secara Self Assessment
e. Pemberitahuan  Ekspor  Barang  (PEB) disampaikan  ke  kantor  Bea  dan  Cukai pemuatan  paling  cepat  7  (tujuh)  hari sebelum  tanggal  perkiraan  ekspor  dan paling  lambat  sebelum  barang  eskpor masuk  ke  kawasan  pabean  tempat pemuatan
f. Atas  Ekspor  barang  curah,  eksportir atau  PPJK  dapat  menyampaikan  PEB sebelum kebrangkatan sarana
pengangkut
g. Pengurusan  PEB  dapat  dilakukan sendiri  oleh  eksportir  atau  dikuasakan kepada  Pengusaha  Pengurus  Jasa kepabeanan (PPJK)
h. Kantor pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (pertukaran data elektronik) kepabeanan,  eksportir  /  PPJK  harus menyerahkan PEB dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan. Pengecualian kewajibamemberitahukan PEB
a. Barang pribadi penumpang
b. Barang awak sarana pengangkut
c. Barang pelintas batas, atau
d. Barang  kiriman  melalui  pos  dengan ketentuan  berat  tidak  melebihi  100 (seratus) kilogram.
Setiap  orang  yang  tidak  melaporkan pembatalan  ekspor  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  14  ayat  (2),  dikenakan  sanksi administrasi berupa denda Rp. 5.000.000,00 (lima  juta  rupiah).  setiap  orang  yang  salah memberikan jenis dan / atau jumlah barang dalam  pemberitahuan  pabean  ekspor  yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara  dibidang  ekspor  akan  dikenakan sanksi  administrasi  dalam  bentuk  denda minimal  100%  (seratus  persen)  dari pungutan  Negara  dibidang  ekspor  yang kurang  dibayar  dan  paling  banyak  1.000% (seribu  persen)  dari  pungutan  Negara  di bidang  ekspor  yang  kurang  dibayar (Purwinto M, 2008). Setiap orang yang: a. Mengekspor barang tanpa m
pemberitahuan pabean
b. Dengan  sengaja  memberitahukan  jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan  pabean  secara  salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Negara di bidang ekspor
c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean
d. Membongkar  barang  ekspor  di  dalam derah  pabean  tanpa  izin  kepala  kantor pabean, dipidana penjara paling sedikit 1  (satu)  tahun  dan  dipidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000 (lima  puluh  juta)  dan  denda  paling
Rodiatul Muthmainah & Doni Putra Utama , Evaluasi Prosedur Kegiatan Ekspor...
banyak  Rp  5.000.000.000,00  (lima miliyar rupiah) . (Purwinto M, 2008).
Menurut (Susilo,2013) dokumen yang harus  dipersiapkan  pada  saat  melakukan kegiatan ekspor adalah sebagai berikut: a. Shiping instruction (S/I)
Shipping  instruction  merupakan  perintah instruksi  pengapalan  pengiriman  yang dibuat oleh eksportir kepada
perusahaan pengangkutan.
Perusahaan pengangkutan disini bisa berupa  perusahaan  pelayaran  untuk  laut perusahaan penerbangan untuk udara maupun darat atau lainnya jika memang pengiriman atau ekspor barang  tidak melalui  laut  atau  udara  atau darat sekalipun. Shipping Intruction merupakan  dokumen  yang  berisi  perintah kerja  kepada  pihak  pengangkutan  untuk mengangkut  barang  ekspor  milik  eksportir, hal-hal  yang  harus  dilengkapi  dalam dokumen SI adalah:
1. Tanggal dan nomer Shiping instruction (SI) 2. Nama  perusahaan  pengangkut  yang ditunjuk (pelayaran atau penerbangan) 3. Nama eksportir (pengirim barang)
4. Nama importir (penerima barang)
5. Nama komiditasi yang diekspor
6. Jumlah  dan  jenis  pengemas  (jika menggunakan container, maka sebutkan  jumlah  container,  ukuran yang diminta dan nomor container)
7. Gross weight (berat kotor)
8. Net weight (berat bersih)
9. Pelabuhan muat
10. Pelabuhan bongkar
11. Rencana tanggal ekspor
12. Tanggal stuffing (muat  barang)  dan lokasinya
13. Metode pembayaran ongkos pengangkutan  (dimuka  atau  di kemudian setalah barang sampai)
b. Commercial Invoice
Commercial  invoice merupakan  dokumen atau surat tagihan uang yang diterbitkan oleh eksportir  yang  ditunjukan  kepada  importir.
Commercial  invoice berisikan  nilai  barang per item dan total nilai barang
c. Packing List Packing list adalah dokumen pengemasan  yang  menunjukkan  jumlah jenis  serta  berat  dari  barang  yang  akan  di ekspor  dan  merupakan  penjelasan  dari uraian barang yang disebut di dalam nomer commercial  invoice .  Hal-hal  yang  harus dicantumkan didalam packing list:
1. Nama eksportir
2. Consingnee atau buyer (importir)
3. Nomor packing list dan tanggal
4. Quantity atau jumlah barang
5. Nama barang
6. Gross weight (berat kotor)
7. Net weight (berat bersih)
8. Vessel name (nama kapal)
9. ETD  ( Estimated  Date  Departure ), tanggal keberangkatan kapal
10. Notify  party (pihak  ketiga  setelah consignee)
11. Nomor L/C ( Leter of Credit ) jika ada
d. Pemberitahuan Ekspor Barang
Eksportir  wajib  memberi  tahu  barang  yang akan diekspor ke kantor pabean. Pengelolaan  PEB  di  kantor  pabean  dapat dilakukan  oleh  eksportir  atau  kepada Perusahaan  Pengurusan  Jasa  Kepabeanan (PPJK), yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan  bea  cukai  untuk  dan  dengan wewenang importir atau eksportir.
PEB  dibuat  oleh  eksportir  berdasarkan dokumen-dokumen berikut:
1. Packing List
2. Invoice
3. Dan  dokumen  yang  diwajibkan  untuk memenuhi  ketentuan  umum  dibidang ekspor
4. Surat Tanda Bukti Setor (STBS) dalam hal  barang  ekspor  yang  terkena  bea keluar.
e. Bill of Lading (B/L)
Bill  of  lading adalah  surat  atau  dokumen yang  diterbitkan  oleh shipping  line atau freight  forwarder untuk  setiap  pengiriman barang  ekspor. Bill  of  lading biasanya
Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 296-305
diterbitkan  pada  tanggal  keberangkatan kapal, b ill of lading berfungsi sebagai bukti untuk mengambil barang di tujuan dan juga sebagai  lampiran  dalam  proses  pembutan COO ( Certificate of Origin ) Macam-macam Bill of lading (Susilo, 2013): 1. Ocean  Bill  of  lading  (Marine  Bill  of Lading )
Bill  of  Lading yang  dikeluarkan  oleh perusahaan pelayaran kepada pengiriman  barang  untuk  ditunjukan kepada  penerima  barang  di  pelabuhan tujuan.
2. Master Bill of Lading Bill  of  lading yang  dikeluarkan  oleh perusahaan  pelayaran  kepada freight forwarding yang  bertindak  sbagai shipper untuk dipisahkan oleh perusahaan  pelayaran  atau  dinamakan juga sebagai surrender bill of lading.
3. Memo Bill of lading Bill  of  lading yang  dikeluarkan  oleh perusahaan  pelayaran feeder kepada agen-agen  perusahaan  pelayaran  yang telah  mem-booking  space di atas kapal feeder untuk  diangkut  ke  pelabuhan transit
4. Second/Trough/Transit Bill of lading Bill  of  Lading yang  dikeluarkan  oleh pihak  perusahaan  pelayaran  yang berada  di  pelabuhan  transit  yang  mana telah  terjadi  perpindahan  muatan  dari kapal  pengangkut  pertama  ke  kapal pengangkut kedua.
5. Sea way Bill of Lading Bill  of  Lading yang  dikeluarkan  oleh pihak  perusahaan  pelayaran  kepada shipper maupun freight forwading yang mana  pihak  penerima  barang  di pelabuhan  tujuan  dapat  mengambil barang tanpa harus menunjukan dokumen  asli  kepada  pihak  agen perusahaan yang dimaksud di pelabuhan tujuan.
6. Freight Bill of lading Bill  of  lading yang  dikeluarkan  oleh pihak  perusahaan  pelayaran  untuk kepentingan  perhitungan  pembayaran freight  forwarding serta  biaya-biaya
yang  harus  dibayar  oleh shipper maupun consignee .
7. House Bill of Lading Bill  of  Lading yang  dikeluarkan  oleh freight  forwarding  untuk  ditunjukan kepada  shipper  sebagai  kelanjutan  dari master  bill  of  lading . House  Bill  of Lading dapat  juga  disebut through  bill of lading
8. Switch Bill of Lading Bill  of  Lading yang  dikeluarkan  oleh agen  pelayaran  yang  berada  di  Negara ketiga  atas  permintaan  shipper  untuk diterbitkan bill  of  lading yang  baru untuk  mengadakan  perubahan  atas nama shipper , consignee , maupun notify party yang tertera pada bill of lading .
f. Air way Bill (AwB) Air  way  Bill adalah  dokumen  yang dibuat  atas  perjanjian  antara shipper atau cargo  agent dengan  airlines  yang merupakan  bukti  kontrak  kerjasama untuk  pengangkutan  barang  melalui udara  atau  melalui  rute  yang  dilewati airlines tersebut.
g. Certificate of Origin (COO)
Certificate  of  origin atau  yang  biasa dikenal  dengan  surat  keterangan  asal merupakan  dokumen  yang  dibuat  oleh eksportir dan disertakan pada saat mengirim atau  mengekspor  barang  ke  suatu  Negara tertentu.  di  mana  negara  penerima  barang telah menyetujui perjanjian untuk menyediakan  fasilitas  barang  dari  negara asal untuk memasuki negara tujuan.
Persyaratan  untuk  mendapatkan  surat keterangan asal:
1. Berdasarkan  surat  keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  No. 130/MPP/Kep-/6/6/1996 ditetapkan
bahwa  bagi  kalangan  dunia  usaha khususnya eksportir yang akan mengekspor  barang  nya  ditetapkan bahwa  persyaratan  memperoleh  Surat Keterangan Negara Asal (SKA) Barang Ekspor Indonesia sebagai berikut :
- Membuat surat permohonan SKA - PEB (Pemberitahuan Barang Ekspor)
Rodiatul Muthmainah & Doni Putra Utama , Evaluasi Prosedur Kegiatan Ekspor...
- AWB (Air Way Bill) atau B/L (Bill of Lading)
- Mengisi  formulir  SKA  (Blanko formulir  dapat  diperoleh  di  kanwil DEPERDAG ATAU Dinas Perindang  Dati  I  setempat  dengan cara  mengajukan  surat  permohonan beserta potocopyan PEB yang bersangkutan)
2. Persyaratan Khusus
- Bagi SKA Prefensial: harus memenuhi ketentuan “r ule of origin ” sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan  oleh  negera  importer (pemohon menyertakan “ cost calculation ”  dan  atau  “ production structure ”  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  pada  jenis  barag  yang akan di ekspor)
- Bagi  SKA  untuk  barang  terkena kuota: didukung dengan kuota sesuai dengan   barang yang di ekspor.
Proses penerbitan SKA paling lambat satu  hari  keja  terhitung  dari  tanggal diterimanya  permohonan  SKA.  Bagi  SKA yang tidak memenuhi syarat harus diberitahukan  kepada  pemohon  paling lambat satu hari kerja terhitung dari tanggal diterimanya permohonan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data dan Dokumen yang Diolah/ Dihasilkan
Data yang diolah invoice, packing list, bill of lading.
Data yang dihasilkan:
a. Stiker barang ekspor
b. Master Packing List (MPL)
c. Master Invoice Summary (MIS)
d. Surat Keterangan Asal (SKA)
Adanya  kesalahan  pada  saat  pembuatan invoice dan packing list
Commercial  invoice adalah  dokumen atau surat tagihan uang yang diterbitkan oleh eksportir  yang  ditunjukan  kepada  importir. Commercial invoice berisikan daftar rincian barang detail yang berisikan nama Shipper, Consignee,  Notify  Party ,  Nama Vessel  & Voyage ,  Nilai Invoice per  Item  barang
maupun  total  keseluruhan,  Jumlah  barang. Packing  list adalah  dokumen packing yang  menunjukkan jumlah  jenis  serta berat  dari  barang  yang  akan  di  ekspor  dan merupakan penjelasan dari deskripsi barang yang  dimaksud  dalam  nomer commercial invoice. Invoice dan packing list dibuat oleh perusahaan  yang  melakukan  pengemasan barang secara langsung.
Kesalahan  yang  tejadi  pada  saat pembuatan invoice dan packing  list yaitu pada saat penginputan gross weight dan net weight yang  menyebabkan  berat  yang  di packing list dan invoice tidak sesuai dengan berat  barang  sesungguhnya,  serta  adanya kesalahan pencatatan nomor conteiner yang mengakibatkan barang tidak bisa keluar dari pelabuhan,  karena  nomor container yang ada  di packing  list tidak  sesuai  dengan nomor container yang  telah  dipesan,  dan adanya  penambahan grade yang  diminta oleh  customer  secara  tiba-tiba  sehingga adanya  perubahan  yang  terdapat  di invoice dan berpengaruh pada saat pembuatan surat keterangan Asal (SKA). Hal ini disebabkan karena  kurang  nya  sumber  daya  manusia yang  ada  di  perusahaan  yang  bisa menghambat proses kegiatan ekspor, karena karyawan  yang  terdapat  dibagian  ekspor hanya satu jadi semua pekerjaan dari mulai mengirim  daftar  barang  ke  customer membuat invoice dan packing list , memesan container  sampai  mengirim  dokumen  ke customer dilakukan  hanya  oleh  satu  orang saja.
Jika  terdapat  kesalahan  pada  saat pembuatan invoice dan packing  list kemungkinan  barang  tidak  dibisa  dikirim dan tidak sampai ketempat tujuan, eksportir tidak akan mendapat pelunasan atas barang yang  telah  dikirim.  Sebelum  membuat invoice dan packing  list pastikan  eksportir sudah  benar-benar  memastikan  kepada customer bahwa invoice yang  dibuat  sudah sesuai  dengan sales  order ,  dan  melakukan pengecekan  ulang  untuk  memastikan  data yang dimasukan di invoice dan packing list sudah benar.
Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 296-305
Invoice dan packing  list merupakan dokumen  penting  pada  saat  melakukan kegiatan ekspor, hal ini disebabkan karena:
a. Sebagai data pendukung dan jaminan atas barang yang akan di ekspor
b. Sebagai dokumen untuk menerbitkan Bill Of Lading (B/L), Surat Keterangan Asal (SKA),  dan  Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEB)
c. Sebagai  perbandingan  bagi  importir terhadap  barang  apa  saja  yang  di  pesan dan  barang  apa  saja  yang  dikirim  oleh eksportir
Keterlambatan  Pengiriman  Dokumen
Pengapalan dan Adanya kerusakan pada Alat Pendukung
Dokumen Pengapalan adalah
dokumen  pendukung  wesel  dalam  dan  luar negeri  dalam  transaksi  domestik,  dokumen pengapalan  minimum  memuat  B/L  dan invoice penjualan dan packing list , sedangkan  dalam  transaksi  luar  negeri dokumen  minimum  memuat  B/L  kelautan, sertifikat  asuransi  pelayaran  dan  faktur penjualan. selain itu, dokumen tersebut juga dilampiri dengan dokumen yang diperjanjikan  antara  pembeli  dan  penjual serta  dokumen  lain  yang  dipersyaratkan negara tujuan, seperti Surat Keterangan Asal (SKA), sertifikat analisis, sertifikat pemeriksaan  dan  berat  muatan,  sertifikat keaslian barang.
Bagian yang terpenting dalam dokumen  pengapalan  adalah bill  of  lading (B/L) atau Konosemen, karena di dalam B/L terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan perniagaan  dan  kepentingan  pengangkutan barang yang terdapat di dalam bill of lading (B/L).  Menurut  pasal  506  KUHD-RI konosemen  adalah  suatu  surat  yang  diberi tanggal dan ditanda tangani, yang menandakan  bahwa  pengangkut  sudah menerima  barang  dengan  maksud  untuk diangkut  ke  tempat  tujuan  yang  ditunjuk, juga dengan perjanjian bagaimana penyerahan akan dilakukan. Keterlambatan terjadi karena
kurangnya  persiapan  dari  bagian  eskpor dikarenakan banyak nya permintaan barang
yang  masuk  dan  Kurangnya  jumlah karyawan  yang  terdapat  dibagian  tersebut sehingga proses pengiriman barang mengalami keterlambatan. Dokumen pengapalan  berfungsi  untuk  mengambil barang pesanan dari shipping agent dan bea cukai  setempat,  serta  berfungsi  untuk pencairan Letter of Credit (L/C), dan sabagai bukti  hak  milik  barang  yang  diangkut  oleh kapal.
Alat  pendukung merupakan  alat  yang digunaka oleh perusahaan untuk mempersiapakan  barang  yang  telah  selesai dibuat  untuk  dikemas,  sebelum  melakukan pengemasan perusahaan biasanya mengukur atau  menimbang  circle  sesuai  dengan ukurannya. Pada saat melakukan penimbangan  biasanya  melebihi  kapasitas sehingga menybabkan terjadinya kerusakan pada timbangan, hal ini dapat memperlambat pengemasan.
Prosedur Kegiatan Ekspor Berikut prosedur
Kepabeanan kegiatan  ekspor  berdasarkan  peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai:
a. Eksportir/ Kuasanya menyampaikan dokumen  Pemberitahuan  Ekspor  Barang (PEB)  ke  Kantor  Bea  Cukai  tempat pemuatan.
b. Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan  dalam  PEB  dilakukan penelitian  dokumen  setelah  dokumen pemberitahuan disampaikan.
c. Jika  terhadap  penelitian  dokumen  PEB menunjukkan  pengisian  atas  data  PEB tidak  lengkap  dan/atau  tidak  sesuai, diterbitkan  respon  Nota  Pemberitahuan Penolakan (NPP).
d. Jika  dalam  penelitian  larangan  dan/atau pembatasan menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi maka diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD). e. Dalam  hal  hasil  penelitian  Sistem Komputer Pelayanan menunjukan lengkap  dan  sesuai,  dan  tidak  termasuk barang  yang  dilarang  atau  dibatasi ekspornya,  atau  termasuk  barang  yang dilarang  atau  dibatasi  ekspornya  tetapi
Rodiatul Muthmainah & Doni Putra Utama , Evaluasi Prosedur Kegiatan Ekspor...
persyaratan  ekspornya  telah  dipenuhi, serta barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik,  PEB  diberi  nomor  dan  tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon NPE.
f. Dalam  hal  dilakukan  pemeriksaan  fisik, maka diterbitkan
Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB). Jika pemeriksaan fisik barang ekspor menunjukkan:
1.  Hasil  sesuai,  maka  diterbitkan  Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
2.  Hasil tidak sesuai, diteruskan kepada Unit Pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

## Solusi
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan  terkait  evaluasi  kegiatan  ekspor, maka  penulis  menyarankan  solusi  sebgaia berikut:
a. Kesalahan pada saat pembuatan Invoice dan Packing  List ,  penulis  menyarankan sebaiknya  dilakukan  pengecekan  setiap selesai  pembuatan  invoice  dan  packing list  dan  pastikan  ke customer bahwa invoice dan packing  list yang  sudah dibuat sudah bener-benar sesuai dengan Sales Contrat .
b. Sebaiknya dilakukan penambanhan
karyawan  atau  sumber  daya  manusia
(SDM) di perusahaan khususnya dibagian eskpor, supaya semua keperluan  atau  persiapan  ekspor  tidak hanya  di  lakukan  oleh  satu  orang  saja, karena  jika  semuanya  dilakukan  oleh satu  orang  maka  kegiatan  ekspor  yang ada diperusahaan menjadi kurang efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a) Invoice dan packing  list merupakan dokumen  penting  dalam  melakukan kegiatan ekspor, karena berfungsi sebagai data pendukung dan jaminan atas barang yang  akan  di  eksopr,  yaitu  sebagai dokumen yang digunakan untuk
menerbitkan bill  of  lading (B/L),  Surat
Keterangan Asal (SKA) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
b) Dokumen pengapalan terdiri dari invoice, packing list, bill of lading (B/L), asuransi, dan Surat Keterangan Asal (SKA). Bill of lading (B/L)  merupakan  bagian  yang terpenting  dalam  dokumen  pengapalan karena  terdapat  dua  kepentingan  yaitu kepentingan perniagaan dan kepentingan pengangkutan  barang  yang  terdapat  di dalam bill  of  lading (B/L).  Dokumen pengapalan  berfungsi  untuk  mengambil barang  pesanan  dari shipping  agent dan bea cukai setempat, serta berfungsi untuk pencairan letter  of  credit (L/C),  dan sebagai  bukti  hak  milik  barang  yang diangkut oleh kapal.
c) PT  Bintang  Asia  Usaha  merupakan perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2017 sehingga perusahaan tersebut masih terdapat  beberapa  kesalahan  pada  saat pembuatan  invoice  dan  packinglist,  dan adanya keterlambatan pada saat pengiriman dokumen pengapalan. Hal ini disebabkan  karena  kurangnya  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  ada  di perusahaan sehingga ada yang merangkap dua perkerjaan sekaligus.

## Saran
Dalam  melakukan  proses  pembuatan dokumen Invoice dan packing  list bagian eksportir  harus  lebih  teliti  supaya  tidak terjadi  kesalahan,  dilakukan  pengecekan terlebih  dahulu  dan  pastikan  ke costumer bahwa invoice yang  dibuat  telah  sesuai dengan  pesanan.  Untuk  dibagian  ekspor seharusnya  ada  penambahan  karyawan supaya  tidak  hanya  satu  orang  yang menangani  semua  pekerjaan  yang  bisa mengakibatkan  terjadi  nya  kesalahan  dan keterlambatan dalam mengurus dan pengiriman dokumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  M.  (2008). Export-Import  Business. jakarta: Victory Jaya Abadi. Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Purwito, A. (2008). Kepabeanan dan Cukai Pajak  lalu  Lintas  Barang  Konsep. Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrieved  from  Official  Website  Direktorat Jendral Pajak. Diambil dari website: http://www.beacukai.go.id/arsip/pab /ekspor.html (diakses tanggal 04 Juli 2019) Sasono,  H.  B.  (2013). Manajemen  Ekspor dan  Perdagangan  Internasional. Yogyakarta: Percetakan Andi Offset. Susilo,  A.  (2013). Panduan  Pintar  Ekspor Impor. Jakarta: TransMedia