## KERJA SAMA PENGURANGAN RISIKO BENCANA
INDONESIA AUSTRALIA 2016-2018 (STUDI KASUS : IMPLEMENTASI KERJA SAMA

## PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI NUSA TENGGARA TIMUR)
Anggun Dwi Panorama Nala Nourma Nastiti Fika Aulia Anfasa
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Isu  terkait  bencana  telah  menjadi  sebuah  kajian  dalam  Hubungan  Internasional karena isu tersebut masuk ke dalam isu keamanan non-tradisional yang mengancam keamanan manusia. Isu mengenai kebencanaan menjadi sebuah isu yang memiliki tantangan  tersendiri  karena  ia  membutuhkan  penanganan  khusus  dan  perhatian besar  sebab  dampak  yang  ditimbulkan  dari  berbagai  macam  bencana  amat merugikan manusia. Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang meratifikasi kerangka  kerja Hyogo  Framework  for  Action (HFA)  yang  membahas  mengenai upaya pengurangan risiko bencana telah lama bekerja sama dalam sektor bencana, salah satunya adalah dalam program rekonstruksi Aceh pasca tsunami tahun 2004 silam.  Sejak  saat  itu  kerja  sama  antara  kedua  negara  terus  berlanjut  dan berkembang, salah satunya adalah kerja sama di bidang pengurangan risiko bencana yang  ditandai  dengan  penandatanganan  MoU  Manajemen  Risiko  Bencana  tahun 2016-2018 antara Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia. Salah  satu wilayah yang  menjadi  fokus  dalam  kerja  sama  ini  adalah  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur (NTT) yang memiliki ancaman bencana paling tinggi keempat di Indonesia.  Oleh karena  itu  melihat  dinamika  hubungan  antara  Australia  dan  Indonesia  yang  kini cenderung  fluktuatif  peneliti tertarik  membahas  mengenai  implementasi dan  juga berbagai  hambatan  dari  kerja  sama  pengurangan  risiko  bencana  antara  DFAT Australia dan BNPB Indonesia di provinsi NTT dengan menggunakan teori bantuan luar negeri dan ketangguhan bencana.
Kata Kunci : NTT, Indonesia, Australia, Kerja sama, Pengurangan Risiko Bencana

## Abstract
Disaster-related  issues  have  become  a  study  in  International  Relations  because these  issues  categorize  into  non-traditional  security  issues  that  threaten  human security.  This  particular  issue  of  disaster  becomes  an  issue  that  has  its  own
challenges because it requires special handling and great attention because of the impact caused by various kinds of disasters that are very detrimental to humans’ life. Both Indonesia and Australia have ratified the Hyogo Framework for Action (HFA)  framework  which  discusses  disaster  risk  reduction  efforts  have  long collaborated in the disaster sector, one of  which is in the post-tsunami Nanggroe Aceh Darussalam’s reconstruction program in 2004. Since then, the cooperation between  the  both  countries  have  continued  and  developed,  one  of  which  is cooperation in the field of disaster risk reduction which was marked by the signing of  the  2016-2018  Disaster  Risk  Management  MoU  between  the  Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and Indonesian National Board for  Disaster  Management  (BNPB).  One  of  the  areas  focusing  through  this cooperation is the province of East Nusa Tenggara (NTT) in which has the fourth highest disaster threat in Indonesia. Hence, seeing the dynamics of the relationship between  Australia  and  Indonesia  which  currently  tends  to  fluctuate,  researchers are interested in  discussing  the implementation and also the various obstacles of disaster risk reduction cooperation between DFAT Australia and BNPB Indonesia in NTT province by using both theories of foreign aid and disaster resilience theory respectively.
Keywords : NTT, Indonesia, Australia, Cooperation, Disaster Risk Reduction

## PENDAHULUAN
Isu  terkait  bencana  telah  menjadi  sebuah  kajian  dalam  Hubungan Internasional  karena  isu  tersebut  masuk  ke  dalam  isu  keamanan  non-tradisional yang mengancam keamanan manusia. Dalam memandang hal itu, ada banyak aspek dalam  spektrum  kajian  Hubungan  Internasional  yang  harus  kita  perhatikan. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai macam bencana amat merugikan manusia. Bencana dapat dilihat sebagai instrumen diplomasi, politisasi bantuan kemanusiaan dalam  respons  kebencanaan,  masalah  keamananan  dalam  isu  kebencanaan, solidaritas  transnasional  dalam  penanganan  bencana,  dan  peran  negara mengantisipasi serta merehabilitasi bencana. Jika dilihat dari sisi aktor, isu bencana melibatkan peran aktor negara dan non-negara. Misalnya saja peran media massa dalam menyampaikan berita bencana alam, peran organisasi non-pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana, hingga peran pemerintah dalam mengatasi krisis yang muncul pasca bencana terjadi (Maarif, 2013).  Kesadaran Pengurangan Risiko Bencana  (PRB)  telah  berkembang  secara  global.  Indonesia  menjadi  bagian  dari kesepakatan dalam konferensi tingkat dunia di Kobe, Hyogo Framework for Action
tahun 2005 terkait komitmen bersama antara pemerintah negara dan internasional, organisasi,  masyarakat  dan  swasta,  dan  lain-lain  dalam  PRB.  Hal  tersebut menegaskan  bahwa  bencana  bukan  hanya  sebagai  persoalan  internal  dari  sebuah negara saja tetapi  juga  menjadi sebuah  isu global. Dalam  skala  yang  lebih  besar, bencana  memunculkan  permasalahan  internasional  sehingga  memancing  negara- negara  untuk  menjalin  kemitraan  atau  kerja  sama.  Indonesia  sebagai  negara berkembang  yang  rawan  akan  bencana  gunung  berapi,  banjir,  gempa  bumi,  dan lain-lain,  menjadi  salah  satu  negara  yang  memerlukan  perhatian  khusus  dalam pengelolaan bencana. Faktor tersebut kemudian menarik perhatian dari salah satu negara tetangganya dari kawasan Pasifik,  yakni Australia. Indonesia dan Australia dianggap sebagai negara tetangga yang tak biasa karena letaknya yang berdekatan satu sama lain tetapi tidak memiliki kesamaan. Dinamika hubungan antara Australia dan  Indonesia  juga  cenderung  fluktuatif,  ada  masa-masa  dimana  keduanya harmonis dan ada  juga  masa-masa dimana  hubungan keduanya dipenuhi konflik. Akan tetapi pada perkembangannya hubungan kedua negara kian membaik apabila dilihat dari bidang atau konteks kemanusiaan karena Indonesia bergantung banyak pada bantuan teknis dan keuangan dari Australia. Kerja sama antara Indonesia dan Australia  melalui  pemberian  bantuan  kemanusiaan  memiliki  sejarah  panjang, dimulai dari pemberian bantuan Indonesia pada saat topan Tracy di Darwin tahun 1947 sampai pemberian bantuan Australia pada saat tsunami Aceh dan Nias tahun 2004 serta gempa dan tsunami Sulawesi tahun 2019. Pada tahun 2008, pemerintah Australia  dan  Indonesia  telah  bermitra  untuk  meningkatkan  penggunaan  ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia untuk mendukung pengambilan keputusan terkait manajemen bencana.
Kerja  sama  tersebut  bertujuan  untuk  penguatan  informasi  berbasis  bukti dalam penanganan bencana dengan meningkatkan; informasi terkait bencana untuk gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan banjir;  data spasial terkait keterpaparan (populasi, pembangunan, jalan dan infrastrutur); alat pendukung keputusan seperti InaSAFE  yang  membantu  manajer  bencana  untuk  mengkombinasikan  data keterpaparan  dan  bahaya  untuk  memberikan  informasi  terkait  manajemen  dan tanggap  bencana  (Robinson,  2018).  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  Duta  Besar
Indonesia  untuk  Australia  yang  mengatakan  bahwa  pemberian  bantuan kemanusiaan  Indonesia  merupakan  perwujudan  dari  persahabatan  dan  kemitraan yang  sejati  antara  Indonesia  dan  Australia,  sekaligus  juga  amanat  konstitusi (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).
Di  tahun  2013  setelah  terpilihnya  Tony  Abbott  sebagai  Perdana  Menteri Australia  yang  baru,  terdapat  beberapa  perombakan  pada  program  bantuan  luar negeri Australia yang sudah sejak lama menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar  negerinya.  Perubahan  tersebut  yaitu  adanya  pengurangan  dana  bantuan  dan juga perubahan administratif. Hal tersebut dilakukan Australia karena kondisi fiskal Australia  yang  sejak tahun 2008  mulai  memburuk (Ikawati, 2018). Penghematan ini  diawali  dengan  dihapusnya  agensi  pembangunan  AusAID  dan  pelimpahan segala  program  bantuannya  ke  dalam Department  of  Foreign  Affairs  and  Trade (DFAT).    Keputusan  ini  diambil  karena  pemerintah  Australia  kala  itu  mewarisi defisit  kumulatif  sebesar  123  miliar  dollar  sehingga  mereka  harus  sampai meminjam  dana  dari  luar  negeri  guna  membayar  tagihan  dari  program-program bantuan  yang  mereka  salurkan  ke  negara-negara  lain.  Akhirnya  dilakukanlah berbagai  penghapusan  pada  beberapa  program  prioritas  yang  sebelumnya  diurus oleh  AusAID  diantaranya  adalah  program  infrastruktur,  program    sistem  pemilu, dan program pengembangan manajemen resiko bencana yang akhirnya dihentikan oleh  Australia.  Namun  meskipun  program  bantuan  pengembangan  manajemen risiko  bencana  telah  dihentikan  oleh  Australia,  akan  tetapi  pada  tahun  2016 Indonesia  dan  Australia  menandatangani  MoU  mengenai  kemitraan  keduanya dalam bidang manajemen risiko bencana sebagai kelanjutan dari MoU sebelumnya mengenai framework AIFDR. Kerja sama ini terjalin setelah terjadinya perubahan dalam kebijakan luar negeri Australia mengenai bantuan luar negeri.
Akan  tetapi,  pemerintah  Indonesia  telah  lama  mendapat  sorotan  negatif terkait penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan internasional. Indonesia Corruption  Watch (ICW)  mempertanyakan  alasan  dana  perbaikan  rumah  korban gempa  di  Lombok  yang  belum  dicairkan  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB).   Selain  itu,  ICW  juga  mendesak  aparat  mengusut tuntas  kasus korupsi dana rehabilitasi gempa  yang  melibatkan  anggota DPRD Kota Mataram.
Desakan  ICW  menambah  deretan  fakta  terbaru  terkait  bencana  gempa  di Lombok. Sejumlah  fakta  terkait  bencana  gempa  di  Lombok,  NTB  diantaranya adalah munculnya kasus korupsi dana kemanusiaan bagi korban gempa di Lombok sungguh  memprihatinkan.  Peneliti  Divisi  Korupsi  Politik  ICW,  Almas  Sjafrina meminta  Kejaksaan  Negeri  Mataram  untuk  diberikan  hukuman  maksimal  meski barang bukti yang ditemukan hanya Rp 30 juta (Wismabrata, 2018). Selain itu juga terdapat masalah-masalah baru yang muncul dari pemberian bantuan kemanusiaan, dalam hal ini bantuan dari Australia terhadap upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Hal tersebut menarik peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hambatan  dalam  implementasi  kerja  sama  tersebut  sehingga  dapat  menjadi tantangan  serta  respons  yang  dilakukan  untuk  menjadi lesson  learned bagi Indonesia.
Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan sebagai bahan acuan sekaligus bahan perbandingan adalah  jurnal  berjudul  “Kerja sama Indonesia-Jepang dalam Mitigasi Bencana di Indonesia” karya Alryarnes  Pongtiku. Jurnal ini secara garis besar  membahas  mengenai  kerjasama  bilateral  antara  pemerintah  Jepang  dengan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana di wilayah Indonesia, yang berfokus pada mitigasi yakni rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana baik melalui  pembangunan  maupun  peningkatan  kesadaran  dan  kemampuan  dalam menghadapi bencana. Jurnal ini menyorot dampak dari kerja sama tersebut terhadap masing-masing  negara,  dengan  hasil  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  kedua negara  saling  mendapatkan  keuntungan  dari  kerja  sama  tersebut.  Indonesia diuntungkan  karena  keamanan  dan  keselamatan  individunya  dapat terjamin  serta adanya penurunan dari kerugian akibat bencana alam berkat transfer teknologi di bidang  mitigasi  bencana  yang  diberikan  oleh  Jepang.  Di  sisi  lain  Jepang  turut mendapat  keuntungan  dari  kerja  sama  tersebut  sebab  selain  dapat  memberikan bantuan  sebagai  bentuk  dukungan  atas  prinsip  kemanusiaan,  Jepang  juga mendapatkan peluang prospek yang bagus untuk melakukan kerja sama lain dengan Indonesia,  bukan  hanya  di  bidang  mitigasi  bencana  tapi  juga  bisa  merembet  ke bidang  lainnya.  Teori  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  teori  hubungan bilateral, kepentingan nasional, dan human security (Pongtiku, 2017).
Jurnal ini dipilih sebagai perbandingan dalam tinjauan pustaka sebab sama- sama membahas mengenai isu kebencanaan dalam dunia Hubungan Internasional, adanya  sebuah  kerja  sama  bilateral  dimana  satu  negara  memberikan  bantuannya kepada negara  lain  supaya dapat  mengenali dan  menghadapi  suatu  bencana  serta meminimalisir  risiko  yang  dapat  ditimbulkan  dari  bencana  tersebut.  Bantuan tersebut  diberikan  atas  dasar  kemanusiaan,  akan  tetapi  keuntungan  tidak  hanya didapatkan  oleh  negara  penerima  bantuan  saja, tetapi  juga  dirasakan  oleh  negara pemberi  bantuan.  Walau  demikian  terdapat  beberapa  perbedaan  antara  tinjauan pustaka  dengan  penelitian  ini,  dimulai  dari  perbedaan  aktor  dimana  dalam penelitian ini aktor yang dipilih adalah Australia, dengan lingkup pembahasan yang lebih  spesifik  mengenai  kerjasama  pengurangan  risiko  bencana  di  provinsi  Nusa Tenggara  Timur  (NTT)  yang  dikaji  menggunakan  teori  bantuan  luar  negeri  dan ketangguhan bencana.
Teori  bantuan  luar  negeri  menyatakan  bahwa  bantuan  luar  negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefiniskan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana (Perwita, 2006). Teknik pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan secara  bilateral  maupun  multilateral.  Dengan  kata  lain  pemberian  bantuan  luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah ( government to government ) atau melalui lembaga  keuangan  internasional.  Bantuan  luar  negeri  umumnya  tidak  ditujukan untuk  kepentingan  politik  jangka  pendek  melainkan  untuk  prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang (Holsti, 1992). Program bantuan  luar  negeri  ini  biasanya  saling  menguntungkan  kedua  pihak.  Pihak penerima memperoleh pinjaman dana, perlengkapan, pengetahuan yang diharapkan mampu  mengikuti  dinamika  ekonomi  modern,  stabilitas  politik  dan  keamanan militer.  Sedangkan  pihak  pemberi  atau  donor tanpa  memperhitungkan  jenis-jenis persyaratannya  selalu  mengharapkan  keuntungan  politik  dan  ekonomi  baik langsung  maupun  jangka  panjang  yang  tidak  bisa  diperoleh  sepenuhnya  melalui diplomasi, propaganda, atau kebijakan militer (Holsti, 1992).
Teori  kedua  yakni  ketangguhan  bencana  atau  ketahanan  bencana  adalah kemampuan  individu,  komunitas,  organisasi  dan  negara  dalam  beradaptasi  dan pulih dari bahaya, goncangan atau tekanan. Menurut Hyogo Framework for Action, ketangguhan  bencana  ditentukan  oleh  sejauh  mana  individu,  komunitas  dan organisasi  publik  dan  swasta  mempu  mengorganisir  diri  mereka  sendiri  untuk belajar dari bencana masa lalu dan mengurangi resiko untuk bencana di masa depan, baik  di  tingkat  internasional,  regional,  nasional  dan  lokal.  Terdapat  beberapa elemen inti dari ketangguhan bencana menurut DFID framewok yaitu (1)konteks,
(2)gangguan, (3)kapasitas untuk merespons, (4)reaksi (UNISDR, 2015).

## PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Bencana dan Sistem Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia
Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa  bumi,  tsunami  dan  letusan  gunung  api),  bencana  akibat  faktor hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman), akibat  kegagalan  teknologi  (kecelakan  industri,  kecelakaan  transportasi,  radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia), serta kerusakan lingkungan (kebakaran hutan dan lahan, tumpahan minyak, dan lain lain) (Laporan Kajian Bencana, 2015). Wilayah Indonesia  berada  pada  kawasan  rawan  bencana  alam.  Pertemuan  tiga  lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Eurasia di bagian  utara  dan  Lempeng  Pasifik  di  bagian  timur  yang  saling  bergerak  dan bertumbukan, sehingga menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang sejajar dengan  jalur  penunjaman  kedua  lempeng  yaitu  Lempeng  Indo-Australia  dengan Lempeng  Eurasia.  Lebih  khusus  lagi,  jalur  gempa  bumi  juga  terjadi  pada  jalur patahan regional seperti Patahan Sumatera/Semangko.
Selain disebabkan oleh faktor geologi tersebut, Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa yang beriklim tropis dan berbentuk kepulauan. Hal ini menyebabkan secara  hidrografi  wilayah  Indonesia  rawan  banjir,  tanah  longsor,  cuaca  ekstrem,
gelombang ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan abrasi. Dampak negatif dari perubahan  iklim  global  semakin  membuat  wilayah  Indonesia  rentan  terhadap berbagai bencana terkait dampak perubahan iklim (Laporan Kajian Bencana, 2015). Berikut adalah data terakhir peta risiko bencana di Indonesia:
Gambar 1. 1
Index Risiko Bencana Indonesia

## Sumber: IRBI 2013, BNPB
Gambar  tersebut  menunjukkan  perbedaan  warna  pada  wilayah  tertentu  di pulau-pulau  di  Indonesia  menunjukkan  intensitas  risiko  bencana  yang  berbeda. Pada  warna  hijau  menunjukkan  risiko  bencana  yang  rendah  artinya  tidak  terlalu berbahaya,  sedangkan  warna  kuning  menunjukkan  intensitas  sedang,  dan  merah menunjukkan wilayah dengan intensitas risiko bencana tertentu dengan intensitas tinggi  atau  sering  dan  berbahaya.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Indonesia memang  memiliki  kerentanan  yang  tinggi  terhadap  bencana  alam  ( natural disaster). Pada  hasil  pencatatan  data  bencana  menunjukkan  bahwa  rata-rata kejadian  bencana  dari  tahun  2000-2014  lebih  dari  1000  bencana  (BNPB,  2014). Data ini membuktikan bahwa bencana merupakan ancaman yang sangat nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan Berdasarkan perkiraan BNPB, jumlah total penduduk yang terpapar bahaya kelas sedang dan tinggi adalah 148,4 juta jiwa atau 62,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut dapat dibedakan berdasarkan kelas yaitu 6,6 juta jiwa atau 2,79% terpapar bahaya kelas tinggi dan 141,8 juta jiwa atau 59,69% terpapar bahaya kelas sedang.
Di sisi lain seiring dengan perkembangannya, peningkatan perhatian tentang sistem  kebencanaan  di  Indonesia  dimulai  pada  dekade  1990  hingga  tahun  2008 (UNISDR, 2013). Pada level internasional dimulai pada tahun 1991, Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  membentuk  resolusi  tentang  kebencanaan,  diantaranya (UNHCR,  2000)  :  Resolusi  No.  46/182  tentang  penguatan  koordinasi  bantuan kemanusiaan  PBB  dalam  hal  bencana;  resolusi  PBB  No  63  Tahun  1999  terkait pembentukkan International Strategy for Disaster Reduction, untuk meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengurangan  kemiskinan  dan penguatan  jaringan  dalam  upaya  PRB;  resolusi  No  56/195  Tahun  2001  tentang peringatan hari PRB internasional dan; resolusi Mei tahun 2008 mengenai bantuan dalam  situasi  bencana  alam  dan  bencana  lainnya.  Kerja  sama  dan  komitmen internasional  terkait  upaya  PRB  terus  meningkat.  Hal  tersebut  ditandai  dengan diselenggarakannya  Konferensi  Pengurangan  Bencana  Dunia  ( World  Conference on  Disaster  Reduction) yang  dibentuk  tahun  2005  di  Kobe  atau  disebut  dengan Hyogo  Conference. Konferensi  tersebut  berkontribusi  untuk  mengkaji  ulang Strategi dan Rencana Kerja Yokohama ( Yokohama Strategy and Plan of Action for Safer  World) tahun  1994  (UNISDR,  2005).  Konferensi  tersebut  diselenggarakan PBB  melalui  sekretariat  UNISDR  ( United  Nation  International  Strategy  for Disaster Reduction ) yang dihadiri delegasi 160 negara.
Indonesia  menjadi  salah  satu  dari  160  negara  yang  menandatangani Kerangka  Aksi  Hyogo,  melalui  pembentukkan  kebijakan  PRB  (PRB  yang ditetapkan  Badan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  dalam  Rencana  Aksi Nasional  PRB  (RAN-PRB)  2008-2009.  Sehingga  secara  tidak  langsung, pemerintah  Indoensia  wajib  memberikan  laporan  dan  informasi  nasional  dalam pengurangan bencana alam, serta mendorong otoritas kebijakan nasional di bidang pengurangan  bencana  alam  dan  kebutuhan  rekomendasi  kebijakan.  Terdapat substansi  dasar  prioritas Hyogo  Framework tahun  2005-2015  yaitu  :  (1) Meletakkan  PRB  sebagai  prioritas  nasional  dan  daerah  pelaksanaannya  harus didukung kelembagaan yang kuat, (2) Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko  bencana  serta  penerapan  sistem  peringatan  dini,  (3)  Memanfaatkan pengetahuan,  inovasi  dan  pendidikan  untuk  membangun  kesadaran  keselamatan
diri  dan  ketahanan  terhadap  bencana  pada  semua  tingkat  masyarakat,  (4) Mengurangi  faktor-faktor  penyebab  risiko  bencana,  (5)  Memperkuat  kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan berjalan  lebih  efektif  (UNISDR,  2005). Dengan  demikian,  seiring  dengan perubahan  paradigma  global  tentang  manajemen  bencana,  Pemerintah  Indonesia juga  mengalami  perkembangan  sistem  penanggulanan  bencana  yang  ditunjukkan dalam tabel berikut :
Tabel 1.1

## Perbedaan Sistem Lama dan Sistem Baru Penanggulangan Bencana
No  PERBEDAAN SISTEM LAMA SISTEM BARU 1 Dasar Hukum Bersifat sektoral Berlaku  umum  dan  mengikat  seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah. 2. Paradigma Tanggap Darurat Mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Lembaga Bakornas PB, Satkorlak dan Satlak BNPB, BPBD Propinsi, BPBD Kabupaten atau Kota 4. Peran Masyarakat Terbatas Melibatkan masyarakat secara aktif 5. Pembagian Tanggungjawab Sebagian  pemerintah pusat Tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten 6. Perencanaan Pembangunan Belum  menjadi aspek perencanaan pembangunan Rencana Aksi Nasional PRB (RAN-PRB) : a. Rencana PB (PRB)
b. Rencana Aksi Daerah PRB (RAD PRB) 7. Pendekatan Mitigasi Kerentanan Analisa  risiko  (menggabungkan  antara kerentanan dan kapasitas) 8. Forum  kerjasama antar pemangku kepentingan Belum ada National Platform  ( akan) dan Provincial platform (akan) 9. Alokasi Anggaran Tanggung jawab pemerintah pusat Tergantung pada tingkatan bencana 10.  Pedoman PB Terpecah  dan  bersifat sektoral Mengacu  pada  pedoman  yang  dibuat BNPB dan BPBD 11. Keterkaitan dengan tata ruang Belum menjadi aspek Aspek  bencana  sudah  diperhitungkan dalam penyusunan tata ruang
Sumber: BNPB 2007
Dalam  UU  No.  22 tahun  1999,  UU  No 255 tahun  1999,  serta  PP  No.  25 tahun  2000,  dijelaskan  bahwa  kewenangan  yang  sangat  besar  diberikan  kepada Pemda  (Kota  dan  Kabupaten)  untuk  meningkatkan  peran  kota  atau  kabupaten sebagai pusat petumbuhan wilayah penggerak pembangunan, pusat jasa pelayanan
dalam  segala  bidang,  serta  pusat  informasi  dan  inovasi  termasuk  dalam  hal teknologi mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana .
B. Sejarah Kerja Sama Manajemen Risiko Bencana Australia – Indonesia Pada mulanya, kerja sama di bidang kebencanaan dalam program Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) tentang aktivitas pengurangan bencana  antara  pemerintah  Australia  yang  diwakili  oleh  AusAid  dan  pemerintah Indonesia  yang  diwakili  oleh  BNPB  dimulai  pada tahun  2009  dan  berakhir  pada tahun  2013.  Kedua  negara  kemudian  melanjutkan  kerja  sama  tersebut  dalam aktivitas  kerja  sama  di  bidang  manajemen  risiko  bencana.  Perbedaan  utamanya terletak pada aktornya dimana Australia tidak lagi diwakili oleh AusAid tetapi oleh Department  of  Foreign  Affairs  and  Trade (DFAT)  yang  telah  mengintegrasikan program-program  AusAid  ke  dalamnya  sejak  era  pemerintahan  Perdana  Menteri Tony  Abott.  Sedangkan  Indonesia  masih  diwakili  oleh  BNPB  seperti  pada  kerja sama AIFDR sebelumnya. Fleur Davis selaku Penasihat Utama DFAT dan Dody Ruswandi  selaku  Sekretaris  Utama  BNPB  menandatangani Memorandum  of Understanding (MoU)  kerja  sama  manajemen  risiko  bencana  ini  pada  tanggal  4 Mei 2016 di Jakarta.
Kerja  sama  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  dari  kontribusi  lanjutan  guna meningkatkan kemitraan di bidang manajemen risiko bencana antara kedua negara, sebagai  wadah  untuk  mempromosikan  kerja  sama  dalam  hal  kesiapsiagaan  dan tanggap darurat, serta memperkuat kerja sama di bidang yang menjadi kepentingan bersama  sehingga  dapat  menciptakan  masyarakat  yang  tangguh  akan  bencana. Tujuan  utama  dari  kerja  sama  ini  tentunya  meningkatkan  kesiapsiagaan  dari Indonesia  dalam  merespon  bencana  yang  berskala  besar  melalui  berbagai pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  maupun  kolaborasi  kebijakan. Terdapat  12  jenis  bencana  yang  menjadi  fokus  perhatian  dalam  kerja  sama  ini karena  memiliki  risiko tinggi  di  Indonesia,  yaitu  :  gempa  bumi,  tsunami,  letusan gunung  berapi,  tanah  longsor,  banjir,  banjir  bandang,  kekeringan,  cuaca  ekstrim (puting  beliung),  gelombang  ekstrim  dan  abrasi,  kebakaran  hutan  dan  lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta gagal teknologi (BNPB, 2020)
Pihak pelaksana yang ditunjuk langsung oleh DFAT dalam kerja sama ini terdiri  dari  staf  senior  yang  merupakan  pejabat Minister  Counselor. Sedangkan BNPB  menunjuk  staf  senior  di  bidang  Deputi  Bidang  Pencegahan  dan Kesiapsiagaan serta Deputi Bidang Penanganan Darurat. Seluruh staf senior DFAT dan  BNPB  tersebut  dibentuk  dalam  kesatuan Project  Coordination  Management Unit (PMCU)  atau  Unit  Manajemen  Koordinasi  Proyek  yang  bertugas  untuk memberikan berbagai arahan strategi dan juga saran serta mengadakan pertemuan tahunan dalam mendiskusikan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang disebut Annual Work Plan (AWP).

## C. Sejarah Kerja sama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Australia
Awal  mula  kerja  sama  antara  Australia  dan  NTT  sudah  dimulai  oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melalui MoU antara Pemerintah Indonesia  dengan  Pemerintah  Autralia  dimana  MoU  ini  ditindaklanjuti  oleh kedutaan  besar  Australia  dan  BNPB  hingga  selanjutnya  disepakati  untuk diintervensi.  Ada  tiga  wilayah  yang  dianggap  mempunyai  tingkat  kerentanan ancaman  bencana  yang  tinggi  sesuai  dengan  hasil  kajian  risiko  bencana  yang dihasilkan  oleh  INACON  tahun  2014,  yakni  Yogyakarta,  Sulawesi  Selatan  dan Nusa  Tenggara  Timur.  NTT  menjadi  provinsi  di  urutan  ke-4  yang  mempunyai tingkat ancaman bencana tinggi dan dari 13 jenis ancaman yang sesuai UU No. 24 Tahun  2007  NTT  memiliki  12  tingkat  ancaman  di  22  Kabupaten/Kota  dengan kapasitas tingkat ancamannya masuk kedalam tingkat resiko tinggi.
Proses  kerja  sama  yang  terjalin  antara  NTT  dan  Australia  berjalan  dalam beberapa tahap. Kerja samanya berfokus pada satu kelembagaan. Kelembagaan ini lebih  bersifat  pada  penyiapan  regulasi-regulasi  yang  menunjang  di  dalam  BPBD NTT melaksanakan penanggulangan bencana. Dalam segi pelaksanaan penanganan BPBD  NTT  dibantu  dalam  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  yaitu  diberikan semacam  pelatihan  yang  dibantu  langsung  oleh  Australia  dalam  program pencegahan yaitu melaksanakan program mitigasi di daerah yang rawan bencana di Kabupaten/Kota.
BNPBD  NTT  sudah  memiliki  forum  pengurangan  risiko  bencana.  Forum pengurangan  risiko  bencana  Provinsi  NTT  masa  jabatannya  empat  tahun  yang terdiri  dari  berbagai  macam  elemen  seluruh stakeholder yang  mempunyai  tujuan dan visi penanggulangan bencana, perguruan tinggi, TNI–Polri, stakeholder terkait, mitra BUMN-BUMD yang menjadi anggota dalam forum tersebut. Sesuai dengan MoU antara Australia-Indonesia, peran BNPBD NTT dalam kerja sama ini adalah secara  regular  dan  terus  menerus  mendiskusikan  program  dan  kegiatan  yang dilaksanakan  di  bawah  pengawasan  BNPB  dan  DFAT,  termasuk  penguatan kapasitas  dan  kelembagaan.  Salah  satu  kebijakan  yang  telah  diaplikasikan  yaitu pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan  daerah  (BNPB,  2020).  Pengarusutamaan  pengurangan  risiko  bencana  dalam perencanaan  pembangunan  nasional  dan  daerah,  hal  ini  menghasilkan  dokumen penanganan  penanggulangan  bencana  NTT  untuk  lima  tahun  dan  terbitnya  surat Keputusan  Gubernur  tentang  Penanggulangan  Bencana  selama  lima  tahun, tersedianya  peraturan  tentang  forum  Pengurangan  Resiko  Bencana.  Beberapa kebijakan yang tersebut merupakan beberapa bukti upaya hasil dari kerja sama yang telah disepakati oleh Australia-Indonesia.

## D. Kerja  Sama  Pengurangan  Risiko  Bencana  Indonesia  Australia  2016-
2018  (Studi  Kasus:  Implementasi  Kerja  Sama  Pengurangan  Risiko Bencana di Nusa Tenggara Timur)
Dalam kerja sama pengurangan risiko bencana di  Provinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT),  pemerintah  Australia  yang  diwakili  oleh  DFAT  berperan  sebagai negara  pendonor  yang  memberikan  bantuan  luar  negeri  kepada  Pemerintah Indonesia  yang  diwakili  oleh  BNPB.  Bantuan  luar  negeri  yang  didefinisikan sebagai  transfer  sumber  daya  dari  satu  yang  dapat  disalurkan  secara  bilateral maupun  bilateral,  artinya  dapat  dilakukan  antar  pemerintah  ( government  to government )  atau  melalui  lembaga  keuangan  internasional,  dalam  bentuk  barang maupun  dana  (Perwita,  2006).  Bantuan  luar  negeri  Australia  terhadap  Indonesia dalam studi kasus ini dilakukan antar pemerintah ( government to government) yang diwakili oleh lembaga terkait berupa dana, barang, dan juga jasa. Berdasarkan MoU
yang telah disepakati, DFAT memberikan bantuan dana sebesar AUD 8 juta yang dialokasikan ke beberapa provinsi prioritas dengan tingkat risiko bencana tertinggi termasuk NTT untuk menggelar berbagai kegiatan manajemen risiko bencana.
DFAT  juga  menyiapkan  beberapa  peralatan  yang  dapat  digunakan  saat kondisi  darurat,  seperti  peralatan  esensial  rumah  tangga,  kesehatan,  dan pertolongan  pertama,  terpal,  hingga  tenda.  Selain  itu,  DFAT  juga  mengirimkan tenaga  ahli  dari  negaranya  yang  telah  berpengalaman  dan  kompeten  yang  terdiri dari spesialis desain, spesialis monitoring dan evaluasi, serta spesialis manajemen risiko  bencana  untuk  membagikan  berbagai  pengetahuan  dan  edukasi  seputar pengurangan risiko bencana terhadap pemerintah NTT (MoU Kemitraan Australia- Indonesia  dalam  Bidang  Manajemen  Risiko  Bencana,  2016).  Bantuan  tersebut diberikan  oleh  Australia  dalam  rangka  menyelamatkan  jiwa  dan  meringankan penderitaan  manusia  dalam  isu  kebencanaan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori bantuan luar negeri yang menyatakan bahwa sebuah bantuan luar negeri umumnya cenderung lebih ditujukan atas bentuk kepedulian atas prinsip-prinsip kemanusian yang  didasari  atas  adanya  tanggung  jawab  moral  untuk  memberikan  bantuan kepada  negara-negara  lain  (Holsti,  1992).  DFAT  sendiri  menyatakan  bahwa pemberian bantuan luar negeri Australia khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk ke Indonesia dilakukan sebagai aksi kemanusiaan Australia yang dianggap sebagai salah satu negara paling berpengaruh di kawasan.
Walau  demikian,  program  pemberian  bantuan  luar  negeri  pun  biasanya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, bukan hanya untuk negara penerima bantuan  saja  tetapi  menguntungkan  pula  bagi  negara  pemberi  bantuan.  Australia juga  turut  diuntungkan  karena  bantuan  tersebut  dapat  meningkatkan  citranya  di mata  internasional.  Pengakuan  dunia  atas  kontribusi  Australia  dalam  upaya pengurangan risiko bencana di NTT yang merupakan salah satu wilayah dari sebuah negara dengan potensi bencana alam yang tinggi dapat membangun persepsi positif terhadap  Australia.  Bahwa  Australia  merupakan  mitra  yang  dapat  diandalkan, merupakan  sebuah  negara  yang  berdedikasi  penuh  dalam  membantu  negara  lain menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mengurangi risiko bencana. Untuk pihak  Indonesia  yakni  NTT,  kerja  sama  ini  menjadi  sebuah  upaya  untuk
membangun  suatu  ketahanan  atau  ketangguhan  bencana  di  wilayahnya. Berdasarkan teori ketangguhan bencana, untuk dapat beradaptasi dengan ancaman bencana  dan  pulih  dari  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  sebuah  bencana,  kuncinya terletak  pada  sejauh  mana  individu,  komunitas,  dan  organisasi  lainnya  mempu mengorganisir  diri  mereka  sendiri  untuk  belajar  dari  bencana  masa  lalu  dan mengurangi resiko untuk bencana di masa depan dengan beberapa elemen inti yang terdiri dari :
1. Konteks
Konteks  berupa  ketahanan  yang  tengah  diupayakan  oleh  BPBD  NTT  dan DFAT Australia di wilayah provinsi NTT berfokus pada peningkatan kemampuan BPBD NTT untuk mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri khususnya dari 12 macam bencana alam yang menjadi ancaman utama bagi wilayahnya.
2. Gangguan
Gangguan  yang  dimiliki  oleh  NTT  dalam  penanganan  bencana  di wilayahnya  ada  pada  minimnya  pengetahuan  dan  kesadaran  terutama  bagi masyarakat  mengenai  ancaman  dan  potensi  bencana  yang  dimiliki,  cara menghadapi  bencana  yang  melanda,  hingga  hal-hal  yang  harus  dilakukan  pasca bencana terjadi. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya dan keterbatasan  dana  yang  menghambat  pelaksanaan  kegiatan  untuk  mengedukasi masyarakat setempat terkait kebencanaan.
3. Kapasitas Untuk Merespons
Kemampuan BPBD NTT dalam menghadapi berbagai permasalahan terkait bencana  di  wilayah  NTT  masih  belum  optimal,  ditambah  lagi  dalam  rangka membangun ketahanan bencana tentunya tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus  melibatkan  berbagai  macam  sektor  karena  sejatinya  sebuah  bencana merupakan  tanggung  jawab  bersama  yang  harus  dihadapi  bersama.  Sehingga dengan  adanya  kerja  sama  dengan  DFAT  Australia  memberikan  peluang  bagi BPBD  NTT  untuk  dapat  meningkatkan  kapasitasnya  dengan  menerapkan pengetahuan  yang  diberikan  dan  menyelenggarakan  pelatihan  guna  menghadapi dan mengurangi risiko bencana.
4. Reaksi
Bantuan yang diberikan oleh DFAT Australia dalam bentuk dana, barang, dan juga jasa ditanggapi secara positif dan digunakan sebaik mungkin oleh BPBD NTT untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan akan bencana di masa depan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Richard  Peter  Leonard  Pel,  S.E  Kepala Seksi  Kesiapsiagaan  BPBD  NTT, tanggal  15  Juli  2020  di  Kantor  BPBD  NTT, dengan  adanya  kerja  sama  antara  Pemerintah  Indonesia  (BNPB)  dan  Pemerintah Australia (DFAT) di bidang manajemen risiko bencana, NTT mendapatkan banyak manfaat  terutama  dari  sisi funding sebab  provinsi  NTT  memiliki  anggaran penanganan  bencana  yang  masih  sangat  terbatas.  NTT  juga  merasa  terbantu khususnya  dalam  hal  regulasi  sebab  regulasi  menjadi  dasar  pelaksanaan  suatu program  kegiatan  termasuk  penanggulangan  bencana.  Dalam  penanggulangan bencana, sistem  yang berlaku adalah sistem pentaheliks  yang  melibatkan seluruh sektor. Apabila BPBD NTT tidak di “ back up ” atau digawangi oleh suatu landasan hukum  yang kuat atau regulasi  maka  program kegiatan tersebut dapat terhambat. Oleh karena itu kepentingan Indonesia khususnya BPBD NTT sendiri dalam kerja sama  dengan  DFAT  Australia  ini  adalah  adanya  regulasi  yang  dihasilkan,  yang akan sangat bermanfaat bagi Indonesia kedepannya.
Dari segi ilmu pengetahuan pun BPBD NTT merasakan adanya peningkatan pemahaman mengenai pelaksanaan pra bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan. Ada juga pengetahuan mengenai kajian risiko bencana mulai dari pelaksanaan tanggap darurat dan masa pemulihan ke rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga  BPBD  NTT  dapat  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang dimilikinya  dengan  modal  pemahaman  tambahan  tersebut.  Oleh  karena  itu  kerja sama  pengurangan  risiko  bencana  antara  Australia  dan  Indonesia  di  NTT  ini berhasil  menghasilkan  regulasi  dan  juga  penguatan  kapasitas.  NTT  berhasil mengeluarkan  dokumen-dokumen  dalam  rangka  pelaksanaan  penanggulangan bencana,  aturan  yang  dihasilkan  yaitu  Pergub  NTT  mengenai  Penanggulangan Bencana, serta dokumen kajian risiko bencana.
Program  kerja  sama  pengurangan  risiko  bencana  antara  Indonesia  dan Australia  di  provinsi  NTT  yang  paling  terakhir  dilaksanakan  turut  melibatkan
berbagai  pihak  di  luar  DFAT  Australia  dan  juga  pemerintah  NTT  itu  sendiri. Sebagai  salah  satu  provinsi  dengan  tingkat  rawan  bencana  yang  tinggi,  NTT bersama  dengan  Sulawesi  Selatan  mendapatkan  bantuan  dari  Australia  guna melaksanakan kegiatan pelatihan sistem komando tanggap darurat dan penguatan peningkatan  kapasitas.  BPBD  Provinsi  dan  BPBD  TTS  (Timor  Tengah  Selatan) ditunjuk  untuk  mengkoordinasi  dan  memfasilitasi  kedua  provinsi  dengan perwakilan  pemerintah  Australia  khususnya  dalam  segi  penguatan  peningkatan kapasitas. Kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari MoU kerja sama yang telah ditandatangani oleh pihak pemerintah  Australia dan pihak pemerintah Indonesia.  Sehingga NTT bersama dengan Sulawesi Selatan seringkali melakukan pelatihan bersama baik dari segi kelembagaan, penguatan kapasitas, dan regulasi- regulasi yang dihasilkan.
Meskipun  kerja  sama  pengurangan  risiko  bencana  antara  Australia  dan Indonesia  di  provinsi  NTT  ini  berhasil  diterapkan,  akan  tetapi  ada  beberapa hambatan dan juga tantangan yang harus dilalui terlebih dahulu. Hambatan pertama adalah  pelaksanaan  kerja  sama  biasanya  tidak  dimulai  dari  awal  tahun  karena adanya  proses  pembuatan  MoU  di  tingkat  pusat  antara  Australia  dan  Indonesia sehingga pelaksanan kerja sama di lapangan baru bisa terlaksana di Provinsi pada pertengahan tahun di triwulan ke-2. Padahal yang diharapkan adalah pelaksanaan dari awal tahun sehingga di pertengahan tahun, progress dari kerja sama tersebut sudah  bisa  terlihat  sampai  sejauh  mana.  Selain  itu  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  oleh  BPBD  khususnya  di  kabupaten/kota  masih  sangat  terbatas.  Hal tersebut membuat setiap satu produk dari kerja sama yang dihasilkan hanya berupa dokumen  tanpa  adanya  pelaksanaan  maupun  tindak  lanjutnya.  Jenis  dokumen tersebut misalnya saja rencana kontijensi yang berfungsi untuk melihat bagaimana pola  penanganan  bencana  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  dan  kemudian menjadi sebuah rancangan operasi.
Selain  itu  ego  sektor  menjadi  sebuah  hambatan  sebab  dalam  pelaksanaan sebuah  kegiatan  penguatan  atau  peningkatan  kapasitas  yang  bertujuan  untuk menindaklanjuti  dokumen  awal  yang  telah  dibuat,  hal  tersebut  tentunya  harus melibatkan banyak sektor akan tetapi segala macam hal selalu dilimpahkan hanya
pada  BPBD  semata.  Sejatinya,  dalam  pelaksanaan  penanggulangan  bencana BNPB/BPBD  memiliki  tiga  fungsi  yaitu  koordinasi,  komando  dan  pelaksanaan. Akan  tetapi  fungsi  komando  masih  belum  nampak  khususnya  pada  bencana  non alam. Meskipun lembaga utama yang menangani kegiatan tersebut adalah BPBD, akan tetapi ada banyak sektor yang terlibat di dalamnya mulai dai pendidikan, pers, LSM, tokoh agama, hingga stakeholder yang kemudian digabungkan dalam suatu wadah  forum  pengurangan  risiko  bencana  untuk  menggaungkan  bahwa  masalah kebencanaan  bukanlah  hanya  milik  BNPB/BPBD  saja  akan  tetapi  juga  menjadi sebuah masalah bersama yang harus dipecahkan secara kolaboratif. Sehingga dalam hal  ini  BPBD  NTT  masih  kekurangan  dukungan  dalam  fungsi  komando  untuk menangani urusan kebencanaan supaya tidak terkesan berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi  dengan  sektor  lain.  Ditambah  lagi  BPBD  NTT  merupakan leader di provinsi yang menjadi sumber panutan untuk 22 kabupaten/kotanya, perlu memiliki pemahaman  kebencanaan  yang  luas  supaya  dapat  didistribusikan  secara  merata melalui sistem koordinasi ke perwakilan-perwakilan BPBD kabupaten/kota.
Pihak  pemerintah  Australia  sendiri  tidak  melibatkan  LSM  dalam  kerja samanya  dengan  Indonesia  di  provinsi  NTT,  akan  tetapi  lebih  menekankan  pada segi  koordinasi  dengan  BPBD  sebagai  motor  penggeraknya.  BPBD  kemudian berkolaborasi  dengan  berbagai  LSM  yang  mumpuni  dalam  penanggungalan bencana  yang  sedang  dilakukan.  Misalnya  saja  dalam  menangani  bencana kekeringan  yang  akan  meluas  dengan  kemunculan  wabah,  kelaparan,  hingga kemiskinan,  BPBD  NTT  menggaet  LSM  ASB  ( Arbiter  Samariter  Bank )  yang tugasnya  melakukan  intervensi  penguatan  kapasitas  masyarakat  desa  dengan melibatkan  difabel  dalam  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  untuk  program yang berlaku selama dua tahun. Oleh karena itu forum pengurangan risiko bencana NTT  yang  terdiri  dari  berbagai  macam  s takeholder dibentuk  guna  menunjang pelaksanaan kerja sama penanggulangan bencana ini.
BPBD  NTT  memiliki  harapan  bahwa  kerja  sama  akan  bisa  terus berlangsung untuk berbagai macam jenis bencana yang memiliki banyak ancaman dengan  kondisi  minimnya  pengetahuan  masyarakat  khususnya  yang  berada  di pedalaman  untuk  menghadapi  bencana  tersebut.  Ditambah  lagi  dengan  masih
terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh BPBD NTT sehingga tidak memungkinkan untuk  melaksanakan  kegiatan  pencegahan  maupun  edukasi  kebencanaan.  BPBD NTT  mengharapkan  adanya  kerja  sama  lain  dengan  pemerintah  Australia  dalam rangka penguatan kapasitas dan tindaklanjut dari dokumen yang telah ada, supaya tidak hanya berbentuk dokumen saja akan tetapi bisa dilaksanakan, diuji coba dan dilihat  apa  saja  kekurangannya  sehingga  bisa  disempurnakan  lagi  dan  berguna untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  khususnya  untuk  masyarakat NTT dan juga masyarakat Indonesia secara umum.

## KESIMPULAN
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  menjadi  salah  satu  provinsi  yang mendapatkan  bantuan  dalam  kerja  sama  antara  pemerintah  Australia  yang  dan pemerintah Indonesia sebab NTT menduduki peringkat keempat sebagai wilayah dengan ancaman bencana yang paling tinggi di Indonesia berdasarkan hasil kajian resiko  bencana  INACON  tahun  2014.  Australia  memberikan  bantuan  berupa suntikan dana dan regulasi supaya BPBD NTT dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan penanggulangan bencana mulai dari  kegiatan pelatihan sistem  komando tanggap  darurat  dan  penguatan  peningkatan  kapasitas,  serta  adanya  transfer  ilmu mengenai  pra  bencana  mulai  dari  mitigasi,  kesiapsiagaan,  dan  pencegahan  serta pelaksanaan kajian risiko bencana. Dalam kerja sama  ini  hambatan  yang dialami diantaranya  adalah  waktu  pelaksanaan  kerja  sama  yang  baru  bisa  dilakukan  di pertengahan  hingga  akhir  tahun,  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang menyebabkan sulitnya implementasi dari pembuatan dokumen kebencanaan, serta adanya ego sektor dimana berbagai macam sektor yang seharusnya terlibat untuk membantu  BPBD  NTT  kurang  memberikan  dukungan  dan  sulit  untuk  diajak berkolaborasi  yang  kemudian  menghambat  kinerja  BPBD  NTT  dalam melaksanakan berbagai kegiatan penanggulangan kebencanaan.
BPBD  NTT  juga  mengharapkan  adanya  kerja  sama  lanjutan  guna  dapat melaksanakan  berbagai  rencana  kegiatan  dalam  dokumen-dokumen  yang  tealah berhasil dibuat di periode kerjasama sebelumnya supaya dapat digunakan sebagai pedoman  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana.  BPBD  NTT  juga  masih
membutuhkan bantuan dana karena anggaran yang dimilikinya masih terbatas dan pengetahuan  serta  pemahaman  kebencanaan  yang  dimiliki  masih  dirasa  minim. Melalui  kerja  sama  ini,  kedua  negara  sama-sama  mendapatkan  keuntungan. Indonesia  mendapatkan  bantuan  berupa  dana,  barang,  dan  juga  transfer pengetahuan guna melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dapat mengurangi risiko bencana di  masa depan, dan di  sisi  lain  Australia  juga diuntungkan karena dengan  adanya    publikasi  kerja  sama  ini,  maka  citranya  di  mata  dunia  menjadi positif karena dianggap sebagai sebuah negara yang berdedikasi membantu negara lain untuk memberantas isu-isu kemanusiaan yang mana salah satunya adalah isu bencana.  Dengan  melihat  berbagai  hambatan  yang  dihadapi  oleh  BPBD  NTT, disarankan kepada BPBD NTT untuk lebih menguatkan forum pengurangan risiko bencana  yang  dimilikinya  supaya  bisa  manggaet  lebih  banyak  sektor  guna meningkatkan  kesadaran  bahwa  isu  kebencanaan  merupakan  isu  yang  harus ditangani  bersama, serta memaksimalkan sumber daya  manusia  yang  dimilikinya dengan pemahaman dan pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya oleh DFAT Australia terkait pencegahan bencana dan pengurangan risiko bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
BNPB . 2013 . “IRBI : Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013” . Internet, diakses pada 13 September 2020, http://bnpb.go.id/uploads/publication/612/IRBI2013_Resize.pdf
BNPB. 2014 . “Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019” . Internet, diakses  pada  13  September    2020,  file:///C:/Users/user/Documents/buku- renas-pb.pdf
BNPB. 2018.  “Penururan Indeks  Resiko Bencana di Indonesia”. (online) diakses melalui http://bappenas.go.id
Holsti, K.J . 1992 . Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis . Bina Cipta : Bandung.
Ikawati,  Anisa.  2018. “Kebijakan  Pemangkasan  Dana  Bantuan  Australia  Kepada Indonesia  Era  Kepemimpinan  Partai  Liberal  Tahun  2013-2017”.  Skripsi  UMY: Yogyakarta.
Diakses dari http://repository.umy.ac.id/bitsream/handle/123456789/23477/LAMPIRAN.pdf
Kementerian  Luar  Negeri  .  2020 .  “Indonesia  Terjunkan  Bantuan  Personil  untuk Menangani  Kebakaran  Hutan  di  New  South  Wales  Australia  (3  Februari
2020)” Internet, 25 Oktober 2020,
https://kemlu.go.id/portal/id/read/1014/berita/indonesia-terjunkan-bantuan- personil-untuk-menangani-kebakaran-hutan-di-new-south-wales-australia
Maarif,  Syamsul  dan  Ludiro  Madu  .  2013  . Isu  Bencana  dalam  Hubungan Internasional . Graha Ilmu : Yogyakarta.
Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
Pongtiku,  Alfryarnes  .  2017  .  “Kerjasama  Indonesia-Jepang  dalam  Mitigasi  Bencana  di Indonesia”  .  Skripsi  Universitas  Hasanudin:  Makassar.  Diakses  dari http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NDU3MzMw ZWQzMTE4N2E...2RjYzwMjRmNG
Robinson,  D.J,  Weber  R,  dan  Thamrin  F  .  2018  .  “Science  and  technology  for disaster management: ten years of Indonesia-Australia collaboration (7 Mei 2018)” Internet, 25 Oktober 2020, http://dx.doi.org/10.11636/9781925297744
UNHCR  .  2000  .  “Commision  on  Human  Rights”.  (online)  diakses  melalui http://www2/ohchr.org
UNISDR . 2005 . “The United Nation Office for Disaster Risk Reduction :Hyogo
Framework for Action (HFA)” . (online) diakses melalui http://unisdr.org/we/coordinate/hfa
UNISDR . 2013 . “Resolution Adopted by the General Assembly on 20 December 2013” . (online) diakses melalui http://www.UNISDR.org/files/resolutions/
UNISDR  .  2015  .  “Hyogo  Framework  for  Action  2005-2015”.    (online)  diakses melalui www.unisdr.org.1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf
Wismabrata,  Michael  Hangga.  2018  .  “Fakta  Terbaru  Gempa  Lombok  Korupsi  Dana Kemanusiaan Hingga Sepak Bola (17 September 2018)” Internet, 24 Oktober 2020, Online: https://regional.kompas.com/read/2018/09/17/11242821/fakta-terbaru- gempa-lombok-korupsi-dana-kemanusiaan-hingga-sepak-bola-ala?page=all