Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi  Islam
I M A N E N S I Volume 1 Nomor 2
Halaman 1-71 Malang, Maret 2014 ISSN 2339-1847

## “MENGGIRING” ECONOMIC VALUE OF TIME MENJADI TIME VALUE OF MONEY (TELAAH KRITIS PENGGUNAAN ANUITAS)

## Vaisal Amir
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang Surel: vaisal_amir@yahoo.com
Abstrak.  “Menggiring” Economic Value of Time menjadi Time Value of Money (Telaah Kritis Penggunaan Anuitas). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lebih jauh mengenai konsep economic value of time apakah sudah sesuai dengan semangat ekonomi Islam jika dibandingkan dengan legalisasi penggunaan rumus matematika teori ekonomi konvensional. Penelitian ini termasuk dalam kategori kajian literatur kritis dimana nilai-nilai Islam menjadi landasan filosofisnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan anuitas (sebagai representasi penggunaan perhitungan matematis dalam ekonomi Islam) pada hakikatnya masih mengandung unsur semangat kapitalisme dan ketidakadilan yang notabene sudah keluar dari aturan syariah. Di dalam anuitas juga masih melekat semangat pelanggengan riba’ , dimana anu- itas masih menggunakan nilai waktu dari uang ( time value of money ).
Abstract. “Directing” Economic Value of Time Become Time Value of Money (Critical Study the Use of Annuity). The purpose of this study is to know and more explain about the concept of economic value of time that already in line with the spirit of Islamic economics if compared by the use of legalization mathematical formulas of conventional economic theory. This study include to the category of critical literature review which Islamic values become a philosophical foundation. The findings of this study indicate that the use of annuity (as a representation the use of mathematical calculation in Islamic economy) is essentially still contains ele- ments of capitalism spirit and injustice which in fact is already out of the syariah rules. Annuity still included with the spirit of riba’ perpetuation, which still used time value of money.
Kata kunci: Economic Value of Time , Time Value of Money , Anuitas
Dalam menjalani sebuah ke- hidupan setiap manusia tentunya memerlukan suatu kegiatan eko- nomi. Sejak jaman pra sejarah sampai dengan saat ini manusia melakukan transaksi ekonomi un- tuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana penjelas- an  Deliarnov  (2003)  yang  dikutip oleh Byarwati dan Sawarjuwono (2013)  yang  menyatakan  bahwa istilah ekonomi telah digunakan selama berabad-abad, dan telah menjadi bagian yang menyertai perjalanan kehidupan manusia. Kata “ekonomi” berasal dari peng - gabungan dua suku kata Yunani: οίκος ( oikos ) yang berarti “keluarga,
rumah tangga” dan νόμος ( nomos ), yang berarti “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan keluarga (rumah tangga)” atau “manajemen keluarga  (rumah  tangga)”.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa ekonomi adalah aturan-aturan untuk me- nyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga indi- vidu maupun dalam rumah tang- ga yang bersifat kolektif dalam suatu negara, atau secara pop- uler,  ekonomi    didefinisikan    se - bagai pe ngetahuan tentang peris- tiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara
24 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 23-28
perseorang an (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan dihadap- kan pada sumber yang terbatas.
Pengertian umum mengenai ekonomi tentunya tidaklah sama, setiap mahzab eko- nomi memiliki suatu pengertian kontekstual ekonomi yang berbeda terutama mahzab ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ash  Shadr  (2008:79-80)  menjelaskan  per - bedaan pemaknaan ekonomi ke dalam dua bentuk, yaitu ekonomi sebagai ilmu dan ekonomi sebagai doktrin. Ekonomi sebagai doktrin menunjukkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti suatu kelompok ma- syarakat dalam kehidupan eknominya serta dalam memecahkan setiap masalah prak- tis yang dihadapinya. Sedangkan ekonomi sebagai ilmu merupakan sebuah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci mengenai kehidupan ekonomi, peristiwa- peristiwanya, gejala-gejala lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab- sebab dan faktor-faktor umum yang mem- pengaruhinya. Lebih jauh lagi Ash Shadr (2008:80)  menjelaskan  bahwa  ekonomi  Is - lam merupakan sebuah doktrin bukan se- buah ilmu, karena ekonomi Islam merupak- an cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi.
Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan uta- ma antara mahzab ekonomi konvensional dan Islam terletak pada “pegangan” atau landasan  filosofis  serta  tujuan  melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi konvension- al lebih menyandarkan pada aspek-aspek materiil kemanusiawian, sedangkan eko- nomi Islam lebih seimbang, di mana dalam meraih kesenangan duniawi di dasarkan ke- pada aturan-aturan Tuhan yang lebih bersi- fat spiritual-religius. Hal tersebut diperkuat oleh  pernyataan  Mannan  (1992:29)  yang menerangkan bahwa hukum ekonomi Islam terdiri atas Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ , Qiyas , dan Ijtihad . Sehingga tidak mengheran- kan jika argumen-argumen yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi konvensional lebih menitik beratkan kepada kuantitas, sedang- kan ekonomi Islam lebih kepada kualitas, terutama kualitas umat yang menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Hal tersebut tercer- min dalam konsep mengenai uang, di mana ekonomi konvensional mengakui time value of money (nilai waktu atas uang) yang men - ganggap uang sebagai komoditas, sedan-
gkan Islam lebih mengakui economic value of time (nilai  ekonomis  atas  waktu)  yang menganggap nilai ekonomis waktu tergan- tung per tambahan pendapatan atas opera- sional yang dilakukannya. Pengakuan atas praktik time value of money dalam ekonomi konvensional pada akhirnya menimbulkan konsekuensi bahwa praktik ekonomi kon- vensional lebih dekat dengan praktik riba’ yang diharamkan di dalam agama Islam dan pada akhirnya praktik ekonomi Islam yang mengakui economic value of time- lah yang dirasa adil dan sesuai dengan kegiatan eko- nomi syariah yang ada saat ini.
Namun, pada kenyatannya terkadang masyarakat dibingungkan dengan konsep economic value of time yang ada dalam tata- ran  praktis  saat  ini.  Kebingunan  masyara - kat lebih dikarenakan cara perhitungan dan penentuan prosentase maupun perhitungan lainnya yang menyangkut pembiayaan sya- riah lebih mirip dengan cara perhitungan dan penentuan prosentase marjin keun- tungan maupun bagi hasil dalam konsep ekonomi  konvensional.  Karim  (2011:503) berpendapat bahwa walaupun konsep time value of money terbantahkan, bukan berarti perangkat matematis yang digunakan oleh konsep tersebut tidak dapat dipakai lagi. Rumus  matematika  yang  digunakan  dalam teori keuangan konvensional pada dasarnya dapat juga digunakan dalam keuangan sya- riah, misalnya untuk menentukan tingkat keuntungan yang diminta oleh bank syariah. Yang menjadi pertanyaan atas pernyataan Karim (2011) tersebut adalah apakah  peng - gunaan rumus matematika dalam teori keuangan konvensional yang mengakui time value of money dalam penentuan marjin keuntungan perbankan syariah membawa konsekuensi mengakui time value of money juga? Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lebih jauh mengenai konsep economic value of time yang ada sudah sesuai dengan semangat ekonomi Islam jika dibandingkan dengan le- galisasi penggunaan rumus matematika teo- ri ekonomi konvensional. Hasil dari kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada seluruh stakeholder mengenai implikasi penggunaan rumus matematika ekonomi konvensional dalam penentuan marjin keuntungan per- bankan syariah.
Amir, “Menggiring” Economic Value of Time Menjadi ... 25 Maqashid Syariah : Jalan Menuju Allah Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup ma- nusia secara seimbang. Tercukupinya kebu- tuhan masyarakat akan memberikan dam- pak yang disebut dengan maslahah . Dengan demikian, mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-mate- rial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mu- lia. Hal ini tercapai apabila setiap aktivitas terutama ekonomi senantiasa didasarkan pada  hukum  Islam  (Bahsoan  2011).  Pada dasarnya ada tiga sasaran hukum Islam yang  perlu  dipahami  (Daud  1996  dalam Bahsoan  2011): Pertama , penyucian jiwa, agar setiap Muslim bisa menjadi sumber ke- baikan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui ragam ibadah yang di- syariatkan dan semuanya dimaksudkan un- tuk dapat membersihkan jiwa dan kotoran- kotorannya yang melekat pada hati manu- sia. Kedua , menegakkan keadilan dalam masyarakat I slam. Adil baik menyangkut urusan diantara sesama kaum muslimin maupun dengan pihak non muslim. Ketiga , merupakan tujuan puncak ( Maqashid Syari- ah ) yang hendak dicapai dan harus terdapat dalam hukum Islam yaitu mashlahat atau kemaslahatan (Bahsoan 2011).
Sedangkan Luthfi (2009:169) menjelas - kan bahwa setidaknya ada tiga fondasi yang dijadikan landasan dalam upaya memban- gun umat dan menata sebuah masyara- kat, yaitu prinsip keadilan, prinsip ihsan , dan prinsip takaful . Ketiga fondasi tersebut merupakan landasan aplikatif untuk mem- bendung dan mengantisipasi gerak al-Fasya’ yaitu segala perbuatan yang didasarkan ke- pada pemenuhan hawa nafsu. Al-Munkar, yaitu perbuatan buruk yang bertentangan dengan akal sehat, seperti mencuri, mer- ampok dan sebagainya. Al-Baghyu, yaitu tindakan yang mengarah kepada permu- suhan. Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai maslahah sebagai tujuan utama maqashid syariah , maka setiap manusia hendaknya memperkuat tiga fondasi diri di dalam diri mereka masing-masing.
Tiga fondasi diri sebagai dasar untuk membangun umat dan menata masyara- kat untuk mencapai maslahah yang pada akhirnya bermuara pada maqashid syariah menunjukkan bahwa Islam sangat mem- perhatikan perlindungan untuk tiap indi-
vidu, yaitu melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral (Jauhar 2010:xi). Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya); yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab , tempat tumbuh, serta silsilah keturunan  kepada  ayah  (leluhur)  dan  kelu - arganya; adapun menjaga akal yang meru- pakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam; juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut de- ngan Tuhan.
Sedangkan bentuk konsep berfikir kon - sumen Muslim yang hadir dalam dunia eko- nomi hingga saat ini terbagi menjadi dua. Konsep pertama adalah utility , hadir dalam ilmu  konvensional.  Konsep utility diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi  barang  atau  jasa.  Konsep kedua adalah maslahah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen ber- dasarkan kebutuhan dan prioritas, dia sa- ngat berbeda dengan utility yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. Dua konsep ini berbeda karena diben- tuk oleh masing-masing epistemologi yang berbeda pula. Utility yang memiliki karak- teristik kebebasan lahir dari epistemologi Smithian yang mengatakan bahwa motivasi hidup ini adalah from freedom to natural li- berty (dari kemerdekaan menuju kebebasan alamiah). Dengan demikian perilaku kon- sumen terintegrasi dengan corak rasional- isme, dan norma agama sengaja dikesam- pingkan. Sementara itu, maslahah lahir dari epistemologi Islami. Sebenarnya motivasi konsep maslahah serupa dengan Smithian untuk mencapai kebebasan alamiah. Na- mun dalam Islam, aktulisasi diri dan pe- ranan manusia dalam mencapai kebebasan alamiah tidak sepenuhnya dikendalikan oleh hukum rasio manusia, melainkan di- kendalikan oleh risalah agama. Secara ring- kas dapat dijelaskan bahwa konsep utility membentuk persepsi kepuasan materialistis sedangkan maslahah membentuk persepsi kebutuhan manusia (Bahsoan 2011).
Economic Value of Time: Menelisik Hubun - gan dengan Time Value of Money Penggunaan economic value of time dalam ekonomi Islam tentunya sudah ses- uai dengan semangat keadilan yang me- lekat dalam sasaran hukum Islam. Begitu pula jika pihak pelaku ekonomi juga meng-
26 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 23-28
gunakan perangkat matematis yang se- suai dengan nilai-nilai Islam. Namun, hal tersbut akan menjadi berbalik arah ketika perangkat matematis yang digunakan juga mengakui suku bunga yang notabene di- haramkan di dalam agama Islam. Hal terse- but karena meskipun perangkat matematis tersebut dianggap terpisah dengan prinsip yang  mendasarinya  ( time value of money ), namun perangkat tersebut pada hakikat- nya masih merepresentasikan prinsip yang mendasarinya, atau dengan kata lain se- cara substansi cara tersebut masih belum lepas dari semangat ekonomi konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan pre sent  value maupun perhitungan lainnya seperti  penggunaan  anuitas  (yang  akan  di - gunakan sebagai objek “pembedahan” pe- rangkat matematis), yang masih tetap me- nyandarkan diri pada konsep time value of money . M. Yusuf Wibisana sebagai ketua DSAS IAI mengatakan bahwa industri mengingin- kan regulasi yang lebih agresif untuk meno- pang pertumbuhan pertumbuhan yang lebih besar  (Akuntan  Indonesia  2014).  Lebih  lan - jut Wibisana menjelaskan bahwa kekakuan regulasi yang ada menyebabkan pertumbuh- an industri syariah dalam negeri berjalan lamban, jauh berbeda dengan perkembang- an perbankan syariah di Malaysia. Apa yang dijelaskan oleh Wibisana pada dasarnya memiliki kebenaran, dimana dengan meng- gunakan metode anuitas pihak perbankan akan semakin likuid dan pada akhirnya ketersediaan dana pembiayaan dapat diper- tahankan serta nilai Capital Adequacy Ratio (CAR)  sebesar  delapan  persen  (8%)  dapat tercapai. Namun, menurut penulis hal terse- but justru akan mereduksi tujuan dan se- mangat yang terkandung di dalam maqashid asy-syariah dalam mengembangkan konsep ekonomi pada khususnya dan bermuamalah pada umumnya.
Reduksi  maupun  distorsi  tujuan  dan semangat tersebut dapat kita telusuri dari perhitungan  rasio  kecukupan  modal  (CAR). Perhitungan  CAR  dilakukan  dengan  cara membandingkan modal inti dan cadang- an dengan dana pihak ketiga, di mana se- cara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
CAR= x 100% Secara lebih rinci dapat dijabarkan se- bagai berikut:
CAR= x 100% = Minimal 8% Berdasarkan rumus di atas penulis berusaha untuk menganalisis sema ngat yang mungkin timbul atas penggunaan konsep di atas. Untuk mencapai CAR mini - mal  8%  persen  pihak  perbankan  dapat  me - mainkan dua hal. Pertama, pihak perban- kan bisa menaikkan modal, sedangkan cara yang kedua adalah meminimalkan resiko atas  penggunaan  dana  pihak  ketiga.  Ke - tika bank menggunakan cara yang pertama (menaikkan  modal),  maka  bank  akan  beru - saha keras untuk meningkatkan laba me- reka. Hal tersebut karena satu-satunya cara yang paling mungkin dan besar peluang- nya adalah meningkatkan laba. Bagaimana cara mening katkan laba? Peningkatan laba erat kaitannya dengan penggunaan metode pe ngakuan laba. Dalam perbankan peng- gunaan metode anuitas tentunya lebih menguntungkan dari pada jika pihak per- bankan mengguna kan metode proporsional. Hal tersebut karena dengan menggunakan metode anuitas maka laba yang diakui di awal lebih besar daripada laba yang di akui di akhir. Pada akhirnya pengakuan tersebut secara langsung akan meningkatkan likuidi- tas mereka.
Perolehan laba (banyak di awal) selain dapat membantu pihak bank mencapai ni- lai CAR sebesar delapan persen sebenarnya juga akan membantu pihak bank untuk memperoleh laba lagi dengan cara mem- beri bantuan pembiayaan kepada nasabah baru atau pun menambah pembiayaan ke- pada nasabah lama dari hasil perolehan laba yang banyak diakui di awal. Sehingga dari analisis tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan awal dari penggunaan metode anui- tas adalah untuk menjaga likuiditas per- bankan serta untuk meningkatkan lagi laba mereka (pihak perbankan akan lebih agresif). Keagresifan perbankan pada dasarnya lebih bertujuan untuk selalu meningkatkan laba mereka dengan cara menambah nasabah ataupun menambah “hutang” nasabah me- reka untuk mereka “hisap”. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa praktik per- bankan syariah yang ada saat ini tidak jauh berbeda dengan praktik perbankan konven- sional. Semangat yang dimiliki perbankan syariah saat ini juga tidak jauh berbeda den- gan semangat yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Sebagai bukti adalah per- bankan syariah lebih menyukai akad NCC
Amir, “Menggiring” Economic Value of Time Menjadi ... 27 daripada NUC. Hal ini secara tidak lang- sung semakin memperkuat argumen bahwa perbankan syariah maupun ekonomi Islam yang ada saat ini sebatas simbol dan nama semata, masih belum merasuk ke dalam jiwa. Reduksi  dan  distorsi  perbankan  sya - riah dan ekonomi Islam, dapat kita lihat lebih jelas ketika kita membedah induk dari metode anuitas, yaitu capital asset pricing model (CAPM)  yang  diintrodusir  oleh  Wil - liam  F.  Sharpse  (1964)  atas  penyempur - naan model portofolio Markowitz pada tahun 1952;1959 (Fama & French 2003). Di dalam artikel yang di tulisnya, Sharpse berusaha menjelaskan perhitungan portofolio investa- si dibawah kondisi pasar yang beresiko. Se- cara sederhana capital asset pricing model (CAPM) dapat dirumuskan sebagai berikut.
R s = R f + β s (R m – R f ) Dimana: R s adalah Expected return on a given risky security R f adalah Risk-free rate R m adalah Expected return on the stock market as a whole β s adalah Stock’s beta , yang dihitung berdasarkan waktu tertentu
Berdasarkan rumus tersebut kita dapat melihat suatu “ketidakbiasaan” dalam budaya atau nilai-nilai Islam, yaitu penggu- naan Risk-Free Rate. Seperti yang kita keta- hui bersama di dalam budaya bisnis Islam resiko merupakan tanggungan bersama ketika kita melakukan natural uncertainty contract (NUC)  seperti  akad mudharabah maupun musyarakah yang biasa digunakan ketika kita melakukan kontrak bisnis, sama halnya ketika kita menginvestasikan dana kita kedalam perusahaan. Sedangkan dalam perhitungan capital asset pricing model yang notabene merupakan induk dari per- hitungan anuitas dapat dilihat bahwa faktor utama yang menentukan besarnya expected return adalah risk-free rate . Mengapa per- bankan syariah tetap menggunakan anuitas, bahkan DSN MUI memperkuat penggunaan anuitas  menggunakan  fatwa?  Ketika  penu - lis berta nya kepada dosen penulis yang no- tabene juga merupakan salah satu anggota DSAS beliau mengatakan bahwa:
“Di dalam Islam tidak ada laran- gan untuk mengakui apakah laba harus diakui secara proporsional ataukah menurun. Sedangkan
bagi kebanyakan perbankan sya- riah metode anuitas dapat mem- bantu likuiditas mereka. Mengapa anuitas? Karena perhitungan anu - itas merupakan perhitungan yang bias menge-nol-kan jumlah uang kita di akhir. Perbankan syariah masih memerlukan benchmark, dan benchmark yang dirasa ses- uai untuk saat ini adalah anuitas.”
Menurut penulis apa yang dijelaskan oleh dosen penulis tersebut ada benarnya juga. Karena di dalam Islam kita diharuskan untuk menjadi seseorang yang amanah, ter- utama ketika kita dipercaya orang lain un- tuk mengelola dana mereka. Namun, sam- pai saat ini di masyarakat kita masih sering dan banyak terjadi moral hazard sehingga pengelolaan resiko masih diperlukan. Akan tetapi jika pembuat kebijakan tidak beru- saha “menggiring” pola pikir, jiwa, dan se- mangat umat ke jalan murni syariah, maka sikap menggantungkan diri perbankan sya- riah terhadap perbankan konvensional akan tetap dan terus terjadi, terlebih lagi jika yang kita gunakan untuk melegalkan praktik adalah budaya (’ urf ). Padahal, di dalam ilmu ushul  fiqh telah dijelaskan bahwa budaya (‘ urf ) yang ada di dalam masyarakat ada dua macam, yaitu adat yang benar dan adat yang rusak  (Khallaf  2003:117).  Adat  yang  benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’ , tidak menghalalkan yang haram dan tidak mem- batalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’ , menghalalkan yang haram, atau membatal- kan kewajiban salah satu contohnya adalah kebiasaan memakan barang riba’ dan perju- dian (Khallaf 2003:117-118).
Berdasarkan hal tersebut menjadi se- buah pertanyaan untuk DSN, apakah anu- itas masuk ke dalam budaya yang merusak ataukah masuk budaya yang diperboehkan? Jika anuitas masuk ke dalam budaya yang merusak kenapa masih diperbolehkan? Apakah anggota DSN mempertimbangkan segala temuan yang ada, seperti adanya penggunaan risk-free rate dan budaya kon- sumtif yang mungkin timbul atas penggu- naan capital adequacy ratio . Hal sekecil apa- pun haruslah dijadikan pertimbangan oleh pembuat kebijakan apalagi dalam membuat kebijakan tersebut juga ada dari kalangan ulama yang notabene memiliki tanggungan
28 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, Hlm. 23-28
yang besar atas keawaman umat. Hal pen- ting bagi ulama agama yang bermanfaat untuk orang Islam adalah, jika orang awam mengadu dan bertanya melalui lisan atau kondisi mereka, hendaknya mereka mem- berikan petunjuk kepada hal-hal yang dapat menjadikan keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat. Menjelas- kan mereka tentang sifat wara’ dalam men- jalani hidup. Mengajarkan kehati-hatian dalam menjalani agama. Memperingatkan mereka dari memakan harta orang dengan cara bathil . Serta memperingatkan mereka dari mendatangkan hal-hal yang diharam- kan Allah, serta agar menjauhi hal-hal yang subhat dan sesuatu yang belum jelas kedudukan hukumnya (Abdullah 2011:66).
Sedangkan para praktisi dan profe- sional seharusnya juga menjelaskan secara detail dan rinci asal mula penggunaan suatu metode dan tidak menutup-nutupinya agar pernyataan  Mannan  (1992)  tentang  usaha para cerdik-cendekia untuk mencari dalil dan berusaha menggiring dalil yang tidak diper- bolehkan menjadi dalil yang diperbolehkan tidak terjadi. Dengan begitu, pembangunan ekonomi Islam maupun perbankan syariah akan tetap dijalur yang diridhai Allah SWT sebagai usaha manusia untuk mewujudkan maqashid asy-syariah. Penggunaan anu- itas seharusnya juga dikaji ulang, didalam Islam memang tidak ada aturan me ngenai pe ngakuan laba, namun Islam me ngatur mana yang baik dan tidak, mana yang halal dan haram, mana yang sesuai dengan maqa- shid ays-syariah dan tidak. Jika memang perbankan menginginkan pengakuan laba yang menurun pihak perbankan bisa meng- gunakan perhitungan sederhana yang tidak membebani kepentingan umat Muslim.
SIMPULAN Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anuitas (se - bagai representasi penggunaan perhitungan matematis dalam ekonomi Islam) pada haki- katnya masih mengandung unsur semangat kapitalisme dan ketidakadilan yang nota- bene sudah keluar dari aturan syariah. Hal tersebut dapat kita ketahui ketika kita men- elusuri asal mula kelahiran anuitas serta hubungan penggunaan anuitas dengan se- mangat yang terkandung dalam perhiungan capital adequacy ratio dan juga aktiva ter- timbang menurut resiko. Di dalam anuitas
juga masih melekat semangat pelanggengan riba’ , di mana anuitas masih menggunakan nilai waktu dari uang ( time value of money ). Sehingga dalam menggunakan perangkat matematika alangkah baiknya jika para pa- kar melakukan kajian kritis serta mendalam atas perangkat matematika yang akan mer- eka pakai agar kesesuaian antara semangat ekonomi Islam dengan praktik ekonomi Is- lam dapat tercapai.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah, Allamah Sayyid. 2011. Peringatan bagi 8 Kelompok Manusia . Penerbit Hikmah. Jakarta.
Akuntan Indonesia. 2014. Polemik Anuitas di Bank Syariah . Ikatan Akuntan Indone- sia (IAI). Ash  Shadr,  Muhammad  Baqir.  2008. Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna . Penerbit Zahra. Jakarta.
Bahsoan,  Agil.  2011.  “Mashlahah  Sebagai Maqashid  Al  Syariah  (Tinjauan  dalam Perspektif Ekonomi Islam).” INOVASI . Vol. 8, No. 1.
Byarwati, Anis dan Sawarjuwono, Tjiptohadi.
2013. “Ekonomi Islam atau Iqtishad?.”
Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akun- tansi Islam (IMANENSI) ,  Vol.  1  No.  1, hlm, 14-24.
Departemen Perbankan Syariah Bank Indo- nesia.  2012. Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 .
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama In- donesia. 2012. Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 .
Fama, Eugene F & French, Kenneth R. 2003. The CAPM: Theory and Evidence . Amos Tuck School of Business at Dartmouth College WP No. 03-26 & Center for Re - search  in  Security  Prices  (CRSP)  Uni - versity of Chicago WP No. 550.
Jauhar,  Ahmad  al  Mursi  Husain.  2010.
Maqashid Syariah . Jakarta: Penerbit Amzah. Karim,  Adiwarman  A.  2011. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan . Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
Khallaf,  Abdul  Wahhab.  2003. Ilmu Ushul Fikih. Alih bahasa A. Ma’ruf Asrori . Pustaka Amani. Jakarta. Luthfi, Atabik. 2009. Tafsir Tazkiyah . Pener- bit Gema Insani. Jakarta. Mannan,  M.A.  1992. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek . Alih bahsa Potan Arif Ha- rahap. Penerbit Intermasa. Jakarta.