## PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN PASAR BERDASARKAN PASAL 8 DAN PASAL 62 PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Moch. Endang Djunaeni dan Intan Alfiah
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

## Abstrak
Adapun    permasalahan    yang    diangkat    dari    penelitian    ini    yaitu    Bagaimana Implementasi    Undang - Undang    Nomor    8    Tahun    1999    tentang    Perlindungan Konsumen  terhadap    produk    jajanan    pasar    di pasar    kue    plered    Kab.    Cirebon    dan Sanksi    apa    yang  diterapkan  oleh  pemerintah  untuk  pedagang  yang  melanggar  Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen yang termuat di dalam pasal 8  dan  pasal  62.  Penelitian    ini    merupakan    penelitian    lapangan    (field    research)    yang didasarkan    studi  kasus  pada  Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM)  di  Kota  Cirebon. Penelitian  ini  mengambil  perhatian  pada  masalah  alasan  mengapa  produk    jajanan    pada IKM di Kota Cirebon belum tercantum  masa  kadaluwarsa.  Pada  Metode  yang  digunakan dalam    penelitian    ini    adalah  metode    kualitatif    yang    bersifat    deskriptif,    penelitian diskriptif    yaitu    penelitian    yang  menggambarkan    data    dan    informasi    dilapangan berdasarkan    fakta    yang    diproses  dilapangan    secara    mendalam.    Sumber    data    yang diperoleh  yaitu  Data  primer  dan  Data Sekunder.  Pengambilan  data  dengan  melakukan Studi  Kepustakaan,  Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.
Dalam hasil analisis penulis mendapatkan pemahaman dalam Implementasi  Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  terhadap produk jajanan pasar di asar kue plered Kab. Cirebon perlu adanya sosialisasi secara bertahap agar tidak terjadinya    kerugian    bagi    konsumen.    Pemerintah    harus terus    berupaya    meningkatkan perlindungan    terhadap    konsumen    mengingat    masih    banyaknya    jajanan    pasar    yang tidak berlabel  masa kadaluarsa  yang  beredar di  masyarakat yang  melanggar ketentuan Pasal 8 ayat  (1)  huruf  i   Undang - Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  diatur  pada pasal    62  tentang    sanksi    yang    melanggar    Undang - Undang    Nomor    8    Tahun    1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata kunci : Jajanan Pasar, Perlindungan Konsumen, Penerapan Sanksi

## Abstract
The issues raised from this research that How Implementation Act - Act No. 8 of 1999 on  Consumer  Protection  against  market  snacks  products  in  the  market  cakes  Plered  Kab. Cirebon and what sanctions are imposed by the government for the traders who violate the Act - Act No. 8 of 1999 on consumer protection  contained in Article 8 and Article 62. This research  is  a  field  (field  research)  that  is  based  on  a  case  study  of  Small  and  Medium Industry (SMEs) in the city of Cirebon. This study takes the attention on the problem of the reason why the product snacks on SMEs in the city of Cirebon not listed expiration date. In the  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative,  descriptive  research  is  research that describe the data and information in the field based on the fact that the field is processed in depth. Sources of data obtained by the primary data and secondary data. Retrieval of data by conducting literature study, interviews, observation, and documentation.
In  the  analysis  results  writers  gain  understanding  in  the implementation of  Law  OF No.  8  of  1999  on  Consumer  Protection  against products  asar  pastry  snacks  in  Plered  Kab. Cirebon socialization needs to be gradual to avoid the occurrence of harm to consumers. The government must continue to improve the protection of consumers considering many snacks that are not labeled expiration period that is circulating in the community which violate the provisions of Article 8 paragraph (1) letter i Law - Consumer Protection Act set out in Article 62  of  sanctions  violated  Law - Law  No.  8  of  1999  on  Consumer  Protection.

## Keywords: Snacks Market, Consumer Protection, Application of Sanctions

## Latar Belakang Masalah
Perlindungan    konsumen    adalah bagian    dari    hukum    yang    memuat    asas- asas    atau  kaidah    kaidah    yang    bersifat mengatur    dan    juga    mengandung    sifat yang    melindungi  kepentingan    konsumen. Adapun    hukum    konsumen    diartikan sebagai    keseluruhan    asas-asas  dan  kaidah- kaidah hukum  yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang  berkaitan  dengan  barang  dan/atau  jasa konsumen dalam pergaulan hidup.
Berdasarkan    Undang – Undang Nomor  8  Pasal  1  ayat  (1)  Tahun  1999 1 tentang perlindungan  konsumen  disebutkan bahwa    “Perlindungan    konsumen    adalah segala    upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan  kepada  konsumen”.  Kepastian hukum    untuk    melindungi    hak-hak konsumen,    yang    diperkuat    melalui undangundang    khusus,    memberikan harapan    agar    pelaku    usaha    tidak    lagi sewenang-wenang    yang  selalu    merugikan hak  konsumen.  Dengan  adanya  Undang – Undang    Nomor    8    Tahun    1999  tentang Perlindungan  Konsumen  beserta  perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat  atau  menuntut  jika  ternyata  hak haknya  telah  dirugikan  atau  dilanggar  oleh pelaku usaha.
Perlindungan    konsumen    yang dijamin    oleh    undang-undang    ini    adalah adanya  kepastian  hukum  terhadap  segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula  dari  ”  benih  hidup    dalam    rahim ibu    sampai    dengan    tempat    pemakaman
1 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, 2011), hlm 1
dan  segala  kebutuhan  diantara keduanya”.
Kepastian    hukum    itu    meliputi segala    upaya    berdasarkab    atas    hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh    atau    menentukan    pilihannya atas    barang    dan/atau  jasa  kebutuhannya serta mempertahankan atau  membela  hak - haknya    apabila  dirugikan  oleh  perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.
Perlindungan  konsumen  merupakan masalah  kepentingan  manusia,  oleh  karena itu  menjadi    harapan    bagi    semua    bangsa didunia    untuk    dapat    mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan  hubungan  berbagai  dimensi yang satu sama lain mempunyai  keterkaitan dan    saling    ketergantungan    antara konsumen,  pengusaha,  dan pemerintah.
Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan: 2
a. Menciptakan    sistem    perlindungan konsumen    yang    mengandung    unsur keterbukaan akses  dan  informasi,  serta menjamin kepastian
b. Melindungi    kepentingan    konsumen pada    khususnya    dan    kepentingan seluruh pelaku usaha
c. Meningkatkan  kualitas  barang  dan pelayanan jasa
d. Memberikan perlindungan kepada konsumen  dari  praktek  usaha  yang menipu e. dan menyesatkan f. Memadukan penyelenggaran, pengembangan dan pengaturan perlindungan
Beberapa contohnya adalah makanan    kadaluarsa    yang    kini    banyak
2 Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.7
beredar    di    pasaran.  Puluhan    produk makanan    dalam    kemasan    yang    sudah kadaluarsa    kembali    disita    tim  gabungan. Tim  gabungan  tersebut  terdiri  dari  Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
(Disperindag),    Kepolisian,    dan    Dinas
Kesehatan (Dikes).
Produk-produk kadaluarsa    pada dasarnya  sangat  berbahaya karena  berpotensi  ditumbuhi  jamur  dan bakteri  yang  akhirnya  bisa  menyebabkan keracunan.    Latar    belakang    penulis memilih    pasar    kue    plered    Kab.    Cirebon sebagai  tempat  penelitian  adalah  dari  segi pasar    kue    plered    Kab.    Cirebon    yang bergerak  dalam  bidang  Pendistribusian  Kue- kue yang lumayan ramai dengan kosumen.
Kesibukan  Pasar    Kue  Plered    yang sering    membuat  lambat    laju  arus    lalu lintas  di    Jln.    Raya  Plered-Palimanan- Bandung,    menunjukkan    pasar    itu    tak terpengaruh  terpaan  krisis  global. Sirkulasi uang    di    pasar itu,    seperti    dituturkan    H. Hendra    Sastra    (59),    Ketua    Asosiasi Pengusaha    Industri    Kecil    dan    Kerajinan (APIKK),    setiap    harinya    mencapai puluhan    miliar  rupiah.  "Sejak  tahun  1995, Pasar  Kue  Plered  makin  ramai.  Krisis moneter  sebelum  reformasi  maupun  krisis global sekarang tak sedikit pun berpengaruh. Pasar  ini  tahan,  mungkin  karena  hanya mengandalkan  pasar  lokal,  bukan  ekspor," ungkapnya.
Pasar  Kue  Plered  memang  menjadi magnet   yang  memiliki  daya  tarik  tinggi. Tak hanya  bagi  wilayah  Ciayumajakuning (Cirebon,    Indramayu,    Majalengka,    dan Kuningan),  bahkan    telah    melebar    sampai ke  seluruh  Pulau  Jawa.  Untuk  jenis  kue atau  jajanan  ringan, pasar  yang  digerakkan oleh  lebih  dari  seribu  pedagang  kecil  dan menengah    itu    merupakan  yang  terbesar.
Berbagai  jenis  kue  kering,  kue  basah, permen, kerupuk, makanan anak -anak, serta ribuan    jenis    jajanan    ringan    lain bertumpuk  di   pasar   tersebut.   Boleh  jadi, pasar  ini merupakan titik sentral dalam lalu lintas  berbagai  jenis  makanan  ringan sebelum dipasarkan ke   daerah  lain.  Meski terlihat    berkembang    pesat,    Pasar    Kue Plered    tetap    dihadapkan    pada  sejumlah persoalan.  Salah  satunya  adalah  gempuran dari  industri  makanan  skala  nasional. Hal itulah yang    kemudian    membuat    ribuan industri  makanan  rumahan  goyah.  Hal  itu bisa  terlihat    dari    kenyataan    yang    berlaku di  sejumlah  desa  sentra  makanan,  seperti Setu    Wetan,  Setu  Kulon,  Megu,  Weru  Lor, Weru Kidul, dan sekitarnya.
Fenomena tersebut mulai terasa sejak memasuki    tahun  2000,  di    mana  Pabrik- pabrik makanan besar juga meniru  apa  yang dilakukan  para  pelaku  bisnis  rumahan  di sana.  Pabrikpabrik  makanan  berskala  besar, kini, sama-sama mengeluarkan produk dalam kemasan kecil. Akhirnya, terjadilah perebutan    pangsa    pasar,    kemasan    sachet yang    dulu    dirintis    industri  rumahan setempat  harus  bersaing  dengan  produk pabrik.
Contohnya    kue-kue    yang    dikemas dalam  bungkusan  kecil,  kini,  pabrik  besar juga  mengeluarkan  produk  dan  kemasan sama.  Demikian  juga  halnya  dengan  kue kering, biskuit bermerk dijual dalam kemasan  berisi  tiga  butir  kue.  Semua  itu, dulu  merupakan    trade-mark industri makanan rumahan di Plered.
"Sekarang,  pabrik-pabrik  makanan  modern meniru.  Terjadilah  persaingan yang  tak seimbang.  Tentu    saja,    yang    terjadi kemudian  adalah  pelaku  industri  makanan Plered  yang  terdesak," tutur Hendra.
Secara    umum,    pasar    kue    plered terus    berkembang.    Hanya,    bedanya    jenis makanan  produk    pabrik    besar    lebih dominan    dibandingkan    dengan    jajanan khas    yang    diproduksi  masyarakat  Plered secara  tradisional  dan  turun-temurun.Pasar Kue    Plered    semula    diadakan    sebagai tempat    memasarkan    berbagai    produk olahan makanan ringan oleh warga setempat. Dalam  perkembangannya,  karena  pasar  itu bertambah  besar,  produk  makanan  ringan dari berbagai pabrik besar berdatangan. Oleh karena  itu,  fungsi  awal    pasar    sebagai tempat    memasarkan    produk    olahan industri  makanan  rumahan  warga setempat berubah  menjadi  pusat  pertemuan  produk makanan    dari    berb  agai    daerah.    Kondisi terakhir  ini  sangat  menguntungkan  para pedagang  dan  grosir.  Sebaliknya,  itu  justru menjadi  bak  lonceng  kematian  bagi  industri rumahan.
Masalah    Pasar    Kue    Plered    ini sebenarnya    bukanlah    persoalan    baru. Sebab, sebelum tahun 80-an pusat  distribusi kue  besar  di  Indonesia  ini  hanya  tempat penjualan  kuekue  lokal  saja.  Namun  setelah era itu, pasar tersebut berubah menjadi pusat penganan  yang  ramai  dikunjungi  pelanggan dari  berbagai  daerah. Bahkan  sejumlah makanan  ringan  dari  Jakarta,  misalnya,  juga dikirim  lewat  Pasar  Plered  dan  disebar hingga  ke  luar  Pulau  Jawa.  Para  pedagang kue  di  sentra  makanan  ringan  itu  omzetnya rata-rata  Rp  5  juta  untuk  kios  kecil  dan Rp  50  juta  untuk  pedagang besar.

## Metedologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang bersifat  deskriptif,    penelitian    diskriptif yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  data dan  informasi dilapangan berdasarkan fakta
yang  diproses dilapangan  secara  mendalam. Dalam metode ini penelitian yang dimaksudkam untuk melakukan penggambaran  mengenai  situasi-situasi    dan kejadian-kejadian. Pendapat
lain mengatakan    bahwa    penelitian    kualitatif adalah    jenis  penelitian    yang    temuan- temuannya    tidak    diperoleh    melalui prosedur    statistik    atau    bentuk  hitungan lainnya 3 . Dalam    penelitian    ini    peneliti menggunakan    pendekatan    kualitatif deskriptif.  Data  yang  dikumpulka  n  adalah kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka. Hal itu disebabkan  oleh  adanya  penerapan metode    kualitatif 4 . Metode    tersebut disertai  dengan metode  pendekatan  yuridis normatif,    yaitu    dengan    membaca    dan mengutip    bahan    hukum  primer    berupa Undang-Undang    Nomor    8    Tahun    1999 tentang    perlindungan    konsumen,  sehingga dapat diketahui aspek hukumnya.

## Makanan dalam perspektif Islam
Dalam    Islam,    konsumen    yang mengomsumsi    barang    atau    jasa merupakan  manifestasi  zikir  atas  nama Allah  SWT,  karena  batasan-batasan  yang diberikan  Islam  kepada    konsumen untuk tidak  mengomsumsi  barang  dan/atau   jasa yang  haram  agar konsumen selamat baik di dunia maupunakhirat.  Bagi seorang muslim, makanan  dan  minuman    erat    kaitannya dengan    ibadah    dan    berpengaruh    pada perusahaan,    karena  akan    menimbulkan ketidakpercayaan    publik    terhadap    produk haram    dengan    label  halal.  Hilangnya kepercayaan  publik  akan  menurunkan  daya beli  masyarakat  terhadap  produk  perusahaan tersebut.
3 Suharmi Arikunto, management Penelitian (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993), hlm 309
4 Sumardi  Suryabrata,  Metedollogi  Penelitian (Jakarta : PT.Raja Grafindo,2004), hlm 76
Makanan    merupakan    kebutuhan pokok    bagi    manusia,    dimana    untuk mendapatkannya manusia    menempuh berbagai    cara    untuk    mendapatkan makanan  tersebut,    oleh    karena    itu    Allah SWT    mengatur    didalam    Al-Qur'an    baik mengenai hukum  makanan  secara  langsung maupun    cara    yang    digunakan    untuk mendapatkan  makanan    tersebut.    Dalam Islam,    makanan    merupakan    tolak    ukur yang    dapat  mempengaruhi  dari  segala perilaku  seseorang  dalam  kehidupan  sehari- hari, makanan tidak  hanya  sekedar  sebagai kebutuhan    lahiriah    tetapi    juga    sebagai kebutuhan  sepiritual.    Oleh    karena      itu tidak  dibenarkan  seseorang  mengkonsumsi makanan sebelum ia benar-benar mengetahui kehalalan  makanan  yang  ia  konsumsi,  maka islam  menekankan    bahwa    umat    Islam harus    menjaga    makanan    dari    berbagai pengaruh haram 5 .
Produsen dalam  islam berkaitan erat dengan  pekerjaan,  yaitu  suatu  aktivitas  yang dilakukan    seseorang  dengan    mengeluarkan seluruh  potensinya  untuk    mencapai  tujuan tertentu.      Islam    tidak    mengatur    hak-hak konsumen    secara    berurutan    seperti  yang tercantum    dalam    Undang - Undang Perlindungan    Konsumen,    namun    Islam melindungi    hak-hak    konsumen    dari perbuatan   yang  curang  dan  menyesatkan, serta  memberikan    hak    atas    keselamatan dan    kesehatan,    hak    untuk    memilih,    hak untuk  mendapat  lingkungan  yang  sehat,  hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian  sengketa  dan  hak  untuk mendapatkan ganti rugi.
5 Thobieb Al-Asyhar Zubaidi, Bahaya Makanan Haram, (Jakarta: PT. Al Muwardi Prima, cet 1, 2002) Hlm 79
Konsumen    Indonesia    mayoritas muslim,    maka    sudah    selayaknya mendapatkan  perlindungan    atas    barang atau  jasa  yang  merupakan  haknya,  bukan malah    menjadi  korban    dari    praktik perdagangan  yang  tidak  bertanggungjawab. Hal  ini  terbukri dengan  banyaknya  temuan produk  yang  menggunakan  zat  haram  atau proses  dan tujuan produksinya yang haram.
Faktor – Faktor    yang    Mempengaruhi Konsumen,    Produsen,    Distributor kurang  fahamnya    akan    ketentuan Undang – Undang    Nomor    8    pasal    8 tahun    1999    entang  Perlindungan Konsumen.
Sampai    saat    ini    belum    banyak masyarakat    yang    menyadari    pentingnya keamanan  pangan,    termasuk    pangan jajanan pasar.    Hal    ini    disebabkan masyarakat    baik    produsen  (terutama produsen  skala  rumah  tangga)  maupun konsumen  belum  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman  yang  cukup  sehingga  masalah keamanan  pangan  belum  menjadi  prioritas dalam mengembangkan atau memilih pangan untuk dikonsumsi.
Masih    kurangnya    tanggung    jawab dan    kesadaran    produsen    dan    distributor terhadap  keamanan    pangan    tampak    dari penerapan    Good    Agricultural    Practice (GAP    atau    suatu  pedoman    yang menjelaskan  cara  budidaya  tumbuhan  / ternak    yang    baik  agar    menghasilkan pangan bermutu,aman,dan layak dikonsumsi) dan teknologi produksi berwawasan lingkungan  yang  belum  sepenuhnya  oleh produsen primer, penerapan  Good Handling Pratice    (GHP    atau  suatu  pedoman  yang menjelaskan  cara  penanganan  pascapanen hasil pertanian  yang baik agar menghasilkan pangan    bermutu,    aman,    dan    layak
dikonsumsi)    dan    Good    Manufacturing Pratice  (GMP  atau  peraturan  tentang  cara untuk    mencapai    kualitas    yang    konsisten dalam  produk  yang  dibuat.)  serta    Hazard Analysis  Critical  Control  Point    (HACCP atau  antisipasi bahaya dan  identifikasi titik pengawasan    yang    mengutamakan  kepada tindakan pencegahan dari pada mengandalkan  kepada  pengujian  produk akhir.)  yang  masih  jauh  dari  standar  oleh produsen/pengolah  makanan  berskala  kecil dan rumah tangga.
Selain    itu,    masih    kurangnya pengetahuan    dan    kepedulian    konsumen tentang  keamanan    pangan    tercermin    dari sedikitnya    konsumen    yang    menuntut produsen    untukmenghasilkan    produk pangan    yang    aman    dan    bermutu    serta klaim  konsumen  jika  produk pangan  yang dibeli    tidak    sesuai    informasi    yang tercantum    pada    label    maupun    iklan. Pengetahuan    dan    kepedulian    konsumen yang    tinggi    akan    sangat    mendukung usaha  peningkatan  pendidikan keamanan pangan  bagi  para  produsen  pangan.  Untuk itu, kesadaran semua pihak untuk meningkatkan manajemen mutu dan keamanan  pangan  sangatlah  penting.  Tidak bisa  hanya  menyerahkan  tanggung  jawab kepada  pemerintah  atau  pihak  produsen  saja akan tetapi semua pihak termasuk konsumen punya andil cukup penting dalam meningkatkan  sistem  manajemen  mutu  dan keamanan pangan di Indonesia.
Distributor    pangan    umumnya    juga belum    memahami    Good    Distribution Practice (GDP). Pemeriksaan terhadap sarana  distribusi  produk  pangan  dalam  hal sanitasi,  bangunan  dan  fasilitas yang digunakan, serta produk yang dijual menemukan  sekitar  41,60% – 44,29%
sarana  yang  tidak  memenuhi  syarat  sebagai distributor makanan 6 .
Contoh  Kasus  Keracunan  di  Pasar  kue Plered kab. Cirebon
Menurut  pendapat  hasil  penelitian, walaupun  di  Indonesia  telah  ada  Undang - Undang  Nomor    8    Tahun    1999    tentang perlindungan    konsumen    tetap    saja    pada penerapannya    tidak  berpengaruh    terlalu banyak.    Kenyataannya    masih    banyak penyalahgunaan    hak    konsumen  yang terjadi.    Ketentuan-ketentuan    yang    ada dalam    Undang-Undang    tersebut    seolah- olah  hanya  sebuah  tulisan  yang  tidak bermakna  yang  pada  akhirnya  diabaikan juga.
Salah  satu  contoh  kasusnya  adalah Saat ini banyak sekali makanan  atau jajanan pasar  yang  tidak  berlabel  masa  kadaluwarsa beredar  di  pasar  kue  plered  kab.  Cirebon 7 . Pada  tahun  2013    terjadi    keracunan    yang terdapat    pada    permen    cair    jajanan    anak- anak.    Peristiwa    ini  menyebabkan  anak merasa  mual  dan  pusing  tapi  tidak  sampai ada korban jiwa. Dari kejadian ini Disperindag    sangat    ketat    untuk    terjun langsung  ke  pasar  untuk  me ngawasi  dan mengantisipasi    jajanan    yang    tidak    layak konsumsi.    Sebenarnya    dengan    adanya Undang - Undang    Nomor  8  Tahun  1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia  para  konsumen  tidak  perlu  resah dalam    mengkonsumsi  apapun,      Menurut
6 Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan bapak Usman selaku staff Disperindag Kota Cirebon,
tanggal 11 Maret 2016 7 Hasil  wawancara  dengan  pa  sadi  selaku kepala pasar kue plered kab. Cirebon pada 25 januari 2016 pukul 15:00
hasil  penelitian    Undang - Undang  Nomor 8    Tahun    1999    tentang    perlindungan konsumen    yang    sudah    ada    seharusnya lebih    di  tegakkan    kembali    agar para pelaku-pelaku    kecurangan    tersebut    dapat ditindak    lanjuti    lebih  jauh    dan    para konsumen    dapat    lebih    nyaman    dalam mengkonsumsi    suatu    produk  .    Sebagai konsumen  berpendapat  ketika  menemukan makanan    atau    jajanan    pasar    kue    yang tidak  mencantumkan    tanggal    kadaluwarsa dan    komposisi    ialah    pada    awalnya    takut layak    atau  tidaknya    konsumsi.    Tetapi sekarang    masyarakat    sudah    cukup    pintar untuk    memilih    jajanan  yang  aman,  bisa dilihat  dari  kemasan,  warna  jajanan,  dan harga.  Untuk  sejauh  ini  masyarakat  cukup nyaman    dengan    jajanan    tradisonal    selain menjunjung  jajanan  rumahan  Cirebon  juga dapat    melestarikan    jajanan    rumahan seperti    daerah    Setu    Wetan,    Setu    Kulon, Megu,    Weru  Lor,  Weru  Kidul,  dan sekitarnya. Saya tertarik belanja di pasar kue plered  karena  murah  dan  langsung  pada tempat  pendistribusian  oleh  karena  itu  lebih murah dari tempat lain.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Disperindag dan Dinkes Kab. Cirebon
Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh Disperindag  dan  Dinkes  agar  penerapan Pasal 62 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan    Konsumen berjalan  dengan  baik  di  lapangan  adalah dengan  melakukan  tindakan  preventif  dan repesif. Tindakan preventif dilakukan dengan    tujuan    untuk    mencegah    pelaku usaha memproduksi
atau memperdagangkan  produk  atau  jasa  yang melanggar    peraturan    perundang-undangan, khususnya  Pasal  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  i Undang - Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan    preventif di    antaranya    adalah melakukan    sosialisasi tentang    Undang - Undang    Nomor    8    Tahun    1999    Tentang Perlindungan    Konsumen    dalam  kegiatan pelatihan  dan  pembinaan  bagi  pelaku  usaha makanan  ringan  yang  diselenggarakan  oleh Disperindag    dan    Dinkes. Sedangkan tindakan  represif  yang  terpaksa  dilakukan oleh  Disperindag    dan    Dinkes    adalah dengan    menarik    peredaran    produk-produk bermasalah  tersebut  dari  pasaran  dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha makanan ringan yang terbukti melanggar 8 .
Salah    satu    wujud    upaya    preventif yang    pernah    dilakukan    oleh    Disperindag Kota  Cirebon  adalah  melakukan  pembinaan terhadap  IKM  makanan  dan  minuman  di Kota  Cirebon  melalui    kegiatan    “Pelatihan Desain  Kemasan  bagi  IKM  Makanan  dan Minuman    di    Kota  Cirebon”.    Melalui kegiatan  pelatihan  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  kemampuan  desain  kemasan para    pelaku    usaha    sehingga    mampu menghasilkan    desain    kemasan    yang emberikan  nilai  tambah  bagi  produk  yang dikemasnya 9 .
Upaya    represif    yang    dilakukan oleh    Disperindag    dan    Dinkes    berupa penarikan  produk-produk  tidak  berlabel  dari peredaran  di  masyarakat  telah  diatur  dalam Pasal  8  ayat  (4)  Undang - Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa  pelaku
8 Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Usman selaku staff Disperindag Kota Cirebon, tanggal 1
1 Maret 2016.
9 Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  bapak  Usman  selaku staff Disperindag Kota Cirebon, tanggal 11 Maret 2016
usaha    yang    melakukan    pelanggaran dilarang    memperdagangkan    barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari  peredaran.  Dalam  hal  ini  Disperindag dan  Dinkes    memberi    kesempatan    bagi pelaku    usaha    untuk    menarik    sendiri seluruh    produkproduknya  yang  terbukti melanggar  Pasal  8  ayat  (1)  Undang - Undang  Nomor    8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Upaya    represif    yang    dilakukan oleh    Disperindag    dan    Dinkes    adalah dengan  melakukan    penarikan    produk    dan pengenaan    sanksi    administratif    kepada pelaku    usaha  makanan    ringan    yang terbukti    melanggar.    Hal    ini    disebutkan dalam    Pasal    102    ayat    (1)  Undang - Undang    Nomor    8    Tahun    1999    Tentang Perlindungan    Konsumen    bahwa    setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  97  ayat (1),  Pasal  99,  dan    Pasal    100    ayat    (2) dikenai  sanksi  administratif.  Pasal  102  a yat  (3)  Undang - Undang Nomor  8  Tahun 1999    Tentang    Perlindungan    Konsumen menyebutkan    bahwa    sanksi  administratif tersebut berupa:
1) Denda
2) Penghentian  sementara  dari  kegiatan, produksi, atau peredaran
3) Penarikan  pangan  dari  peredaran  oleh produsen
4) Ganti rugi; dan/atau
5) Pencabutan izin. Selain  itu,  Pasal  111  Undang
- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  juga  menyebutkan bahwa  makanan  dan  minuman  yang  tidak memenuhi  ketentuan  standar,  persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan  dilarang  untuk    diedarkan  dari
peredaran,    dicabut    izin    edar    dan    disita untuk    dimusnahkan    sesuai    dengan ketentuan  peraturan    perundang-undangan 10 . Berdasarkan    penelusuran    peneliti    di lapangan,  ketentuan Pasal  8  ayat  (1)  huruf i    Undang - Undang    Nomor    8    Tahun 1999    Tentang    Perlindungan  Konsumen sepertinya  tidak  dijalankan  oleh  beberapa pelaku    usaha    makanan    ringan.    Dari  hasil observasi  di  lapangan,  peneliti  menemukan beberapa produk makanan ringan  yang tidak ada    label    atau    penjelasan    yang    memuat nama  barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau netto,  komposisi,    aturan    pakai,    tanggal pembuatan,    akibat    sampingan,    nama    dan alamat    pelaku  usaha.    Dokumen    berupa foto-foto    atas    produk    makanan    ringan tersebut  dapat  dilihat   di lampiran.  Dalam hal  penerapan  Pasal  62  Undang - Undang Nomor    8    Tahun    1999    Tentang Perlindungan    Konsumen    di    lapangan, peneliti    mewawancarai    3    (tiga)    orang pelaku    usaha  makanan  ringan  yang berdomisili  di  Kota    Cirebon,  yakni  bapak Lastori, ibu Nurida, dan ibu Badriatun.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan atas 2 permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Penerapan    Undang
- Undang Nomor    8    Tahun    1999    huruf    i    tentang Perlindungan Konsumen terkait
pelanggaran  pelaku  usaha  makanan  ringan belum    berjalan    dengan  baik.  Hasil  temuan Disperindag dan Dinkes serta hasil penelitian    di  lapangan  ditemukan  cukup banyak    produk    makanan    ringan    yang terbukti    melanggar    yaitu    produk    jajanan
10 Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan bapak Usman selaku staff Disperindag Kota Cirebon, tanggal 11 Maret 2016.
ringan  tidak  memiliki  label  atau  penjelasan barang  yang  memuat  nama  barang,  ukuran, berat/isi    bersih    atau    netto,    komposisi, aturan    pakai,    tanggal    pembuatan,    akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha.
Sanksi    pada    Undang - Undang Nomor    8    Tahun    1999    Pasal    62    tentang Perlindungan  Konsumen        itu    belum sepenuhnya    diterapkan    pada    seluruh produsen    makanan    ringan,  karena permasalahannya    masyarakat    belum banyak    yang    mengetahui    adanya Perlindungan  Konsumen  yang  mewajibkan membuat  penjelasan  barang  yang  memuat nama  barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau netto,    komposisi,    aturan    p  akai,    tanggal pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan  lain untuk penggunaan  yang  menurut  ketentuan harus    dipasang    atau    dibuat.    Sehingga masyarakat sudah membudaya
memproduksi
makanan tidak
menggunakan    label    merk,  mencantumkan komposisi,    tidak    ada    nama    dan    alamat pelaku    usaha,    solusi    untuk  menangani permasalahan    tersebut adalah    sosialisasi. Disperindag  dan  Dinkes  hanya melakukan fungsi  pengawasan  atas  peredaran  produk dan    memberikan    sanksi Administrative, sedangkan    sanksi    pidana    diserahkan kepada  kewenangan  dari  pihak Kepolisian. yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling    banyak    Rp    2.000.000.000,00    (dua milyar    rupiah).    Dinas    Kesehatan    dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki andil besar karena masalah ukuran, berat dan    isi  bersih  atau  netto,  komposisi, aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan adalah  hal  yang  menyangkut  keselamatan
dan kesehatan  masyarakat.  Menurut Dinkes dan  Disperindag,  penerapan    sanksi    pidana adalah    wewenang    dari    pihak    Kepolisian. Pihak    Kepolisian  sendiri  akan  menerapkan sanksi  pidana  atau  perdata  atas  pelanggaran pasal tersebut jika terdapat bukti dan laporan dari  masyarakat,    baik  dari  konsumen  yang merasa  dirugikan  maupun    dari    hasil penyelidikan    pihak    BPOM    yang    di dalamnya    terdapat    pihak  Disperindag, Dinkes, dan Kepolisian setempat.

## Daftar Pustaka
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers.
Erman Rajagukguk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju.
Suharmi Arikunto, 1993, management Penelitian, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
Sumardi Suryabrata, 2004, Metedollogi Penelitian, Jakarta : PT.Raja Grafindo.
Thobieb Al-Asyhar Zubaidi, 2002, Bahaya Makanan Haram, Jakarta: PT. Al Muwardi Prima, cet pertama.