Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 151-163 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.486 ©Komisi Pemberantasan Korupsi
Menyoal Kinerja KPK:

## Antara Harapan dan Pencapaian

## Kurnia Ramadhana
Indonesia Corruption Watch
kurnia@antikorupsi.org

## Abstract
The  leadership  of  the  Corruption  Eradication  Commission  will  change  soon.  Based  on  Act Number  19  of  2009  about  the  Corruption  Eradication  Commission  the  term  of  office  of  five leaders of the anti-corruption institution is limited to only four years. On that basis, the following article will discuss the Corruption Eradication Commission during the 2016-2018 period. the focus of this study is divided into two parts, namely the performance of the KPK in court and the ability of the KPK leadership to manage safety. For the trial section the author tries to analyze: 1) Using the rules of money laundering in each indictment; 2) Average prison charge; 3) Trend of revocation of political right. Then, in the institutional context, the highlights are some of the problems that occurred during the era of leadership volume IV and internal ethical enforcement in the KPK. In fact, there are still many crucial records over the past few years that should be considered by the next leadership terms.
Keywords: The  Leadership  of  the  Corruption  Eradication  Commission,  Evaluation,  Money Laundering, Ethical Enforcement

## Abstrak
Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  akan  segera  berganti.  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masa jabatan  lima  pemimpin  lembaga  anti-rasuah  ini  terbatas  hanya  selama  empat  tahun.  Atas dasar itu tulisan berikut akan mencoba menilai kinerja KPK selama kurun waktu 2016-2018. Adapun yang menjadi fokus penilaian terbagi menjadi dua bagian, yakni kinerja KPK dalam persidangan dan kemampuan Pimpinan KPK dalam mengelola kelembagaan. Untuk bagian persidangan  penulis  mencoba  menganalisis:1)  Penggunaan  aturan  pencucian  uang  dalam setiap surat dakwaan; 2) Rata-rata tuntutan penjara; 3) Tren pencabutan hak politik. Lalu pada konteks kelembagaan hal yang akan disoroti adalah berbagai kekisruhan yang terjadi selama  era  kepemimpinan  jilid  IV  dan  penegakan  etik  di  internal  KPK.  Faktanya,  masih banyak catatan krusial selama beberapa tahun ke belakang yang semestinya dapat dijadikan evaluasi untuk kepemimpinan selanjutnya.
Kata Kunci: Pimpinan KPK, Evaluasi, Pencucian Uang, Penegakan Etik

## Pendahuluan
Pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  akan  segera  berganti. Berdasarkan  Pasal  34  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, disebutkan bahwa Pimpinan KPK
menjabat  selama  empat  tahun.  Hal  ini menandakan bahwa pada bulan Desember tahun  2019  akan  menjadi  masa  akhir kepemimpinan  Agus  Rahardjo,  Laode  M Syarif,  Alexander  Marwata,  Basaria Panjaitan, dan Saut Situmorang. Tidak bisa dipungkiri  bahwa  selama  empat  tahun terakhir  KPK  banyak  menuai  prestasi. Namun  di  luar  itu,  tidak  sedikit  juga catatan  kritis  yang  mesti  diberikan  pada lembaga anti-rasuah tersebut.
Sejak  awal  kemunculan  KPK, lembaga ini selalu mendapatkan kepercayaan  tinggi  dari  masyarakat. Terbukti  dari  survei  yang  dilakukan  oleh Lembaga Survei Indonesia pada pertengahan 2019 lalu, yang
menempatkan  KPK  di  peringkat  teratas dengan  meraih  84%  tingkat  kepercayaan publik 1 .  Kemudian  dilanjutkan  dengan Presiden dan Kepolisian yang mendapatkan  nilai  79%.  Sederhananya dapat disebutkan bahwa KPK sampai saat ini masih dipercaya publik sebagai leading sector dalam upaya menciptakan
Indonesia bebas dari praktik korupsi. Tingkat  kepercayaan  publik  yang tinggi  pada  KPK  pun  tak  bisa  dilepaskan dari kinerja KPK, salah satunya penindakan.  Bagaimana  tidak,  dalam empat  tahun  terakhir  KPK  berhasil menindak  pelaku  korupsi  dari  berbagai cabang kekuasaan. Misalnya: Ketua DPR RI (Setya  Novanto),  Ketua  DPD  RI  (Irman Gusman),  Hakim  Konstitusi  (Patrialis
1 “LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul
Presiden dan Polisi” (https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi -kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-
presiden-dan-polisi/full&view=ok)
Akbar),  sampai  pada  Ketua  Umum  Partai Politik (Romahurmuzy).
Sulit untuk membantah bahwa KPK dianggap  sebagai  lembaga  pemberantas korupsi paling berhasil sepanjang republik berdiri,  sebab  hingga  saat  ini  belum  ada satu pun  putusan incracht yang membebaskan  terdakwa  korupsi.  Untuk itu tak salah jika pada tahun 2013 lalu KPK berhasil  meraih  penghargaan Ramon Magsaysay Award dalam bidang penegakan  hukum 2 .  Ini  mengartikan bahwa  kinerja  KPK  dalam  memberantas korupsi  juga  diapresiasi  oleh  khalayak dunia.
Pada tahun 2017 lalu KPK era Agus Rahardjo  pun  banyak  diapresiasi  oleh kalangan  pemerhati  hukum  karena berhasil  menetapkan  korporasi  sebagai tersangka. PT Duta Graha Indah yang saat itu  terlibat  dalam  kasus  korupsi  proyek pembangunan  Rumah  Sakit  Pendidikan Khusus  Penyakit  Infeksi  dan  Pariwisata Universitas  Udayana  yang  dijadikan subjek  pidana  dalam  persidangan.
Penetapan  ini  merupakan  langkah terobosan KPK dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tindak
Pidana  oleh  Korporasi.  Sebab,  isu korporasi  yang  kerap  menerima  manfaat dari tindak pidana korupsi selalu menjadi kegamangan untuk ditindak para penegak hukum.
Selama  empat  tahun  terakhir  KPK pun berhasil mengungkap skandal korupsi yang  melibatkan  elite  politik.  Selain  itu perkara yang masuk ke ranah penyidikan juga  memiliki  dimensi  kerugian  negara yang besar. Lihat saja ketika lembaga anti- rasuah  ini  menetapkan  tersangka  untuk
2 “KPK Terima Ramon Magsaysay Award 2013” (https://nasional.tempo.co/read/509123/kp k-terima-ramon-magsaysay-award-2013)
perkara  penerbitan  Surat  Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang  telah  merugikan  keuangan  negara sebesar  Rp  4,58  triliun,  demikian  halnya pada  korupsi  pengadaan  KTP-elektronik yang diduga melibatkan puluhan politisi.

## Pembahasan

## 1. Kinerja Penindakan
Sektor penindakan merupakan salah satu instrumen penting bagi pemberantasan korupsi, karena penegakan hukum diyakini akan memberikan dettern  effect untuk  pelaku kejahatan.  Berdasarkan hal itu tugas KPK secara  spesifik  disebutkan  dalam  Pasal  6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menyelidiki, menyidik,  dan  menuntut  tindak  pidana korupsi.  Paling  tidak,  kinerja  penindakan KPK  adalah  sektor  yang  mendapatkan perhatian langsung oleh masyarakat.
Jika  melihat  langkah  penindakan yang  dilakukan  oleh  KPK  hampir  selalu mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya. Puncaknya pada tahun 2018, dimana KPK berhasil  menaikkan  199  perkara  ke tingkat  penyidikan.  Angka  tersebut  jauh melampui  pada  masa  sebelumnya, misalnya  pada  tahun  2017  hanya  121 perkara  dan  tahun  2016  sebanyak  99 perkara.  Bahkan  spesifik  untuk  tangkap tangan,  pada  tahun  2018  lalu  KPK mencetak  sejarah  dengan  melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbanyak, yakni  28  kali  dan  menetapkan  108 tersangka.
Tabel 1. Penindakan KPK tahun 2016-2018
Tindakan 2016 2017 2018 Jml Penyelidikan 96 123 164 383 Penyidikan 99 121 199 419 Penuntutan 76 103 151 330 Incracht 71 84 104 259 Sumber: Situs KPK (https://acch.kpk.go.id/id/)
Pada  bagian  ini  penulis  mencoba mengevaluasi  kinerja  penindakan  KPK dalam  persidangan.  Setidaknya  ada  2 (dua) bagian, yakni efektivitas
penggunaan  aturan  anti-pencucian  uang dalam  dakwaan  dan  pemberian  efek  jera melalui  surat  tuntutan.  Hal  ini  penting, agar ke depan penilaian atas kinerja KPK akan  lebih  terukur  dengan  indikator- indikator yang lebih jelas.
Dalam  konteks  dakwaan  misalnya, faktanya KPK tidak begitu baik mengelaborasi  tindak  pidana  korupsi dengan  pencucian  uang.  Padahal  jamak dipahami bahwa kejahatan korupsi selalu ditemukan  irisannya  dengan  pencucian uang. Hal tersebut harus dipahami bahwa memfokuskan  pada  pemidanaan  badan sejatinya  tidak  akan  membuat  jera para pelaku  korupsi.  Kumulatif  antara  pidana badan melalui pemenjaraan dan perampasan  aset  pelaku  kejahatan  harus dijadikan “senjata” bagi penegak hukum. Berpindah  pada  isu  selanjutnya, yakni  bagaimana  KPK  memanfaatkan surat  tuntutan  dalam  persidangan. Analisis  pada  bagian  ini  akan  terbagi menjadi  3  (tiga)  aspek:  1)  rata-rata tuntutan  (pidana  penjara);  2)  disparitas tuntutan;  3)  tuntutan  pencabutan  hak politik.

## a. Penerapan  Aturan  Anti-Pencucian Uang
Sejatinya  tindak  pidana  korupsi sangat berkaitan dengan pencucian uang. Hal  ini  bisa  dilihat  baik  dari  sisi  yuridis maupun  realitas.  Untuk  yuridis  sendiri telah  spesifik  disebutkan  bahwa  tindak pidana  korupsi  tergolong  sebagai  salah satu predicate crime sebagaimana tertuang dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa kejahatan  pencucian  uang  dapat  diawali dengan  perbuatan  korupsi.  Selain  itu
landasan ini pula yang menjadi salah satu teori  untuk  menegaskan  bahwa  korupsi digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa atau extraordinary crime 3 .
Dari  sisi  realitasnya,  sudah  barang tentu  jika  pelaku  korupsi  akan  selalu menyembunyikan  harta  yang  diperoleh dari  tindak  kejahatannya.  Bahkan  tidak jarang harta tersebut dipergunakan untuk melakukan  tindak  kejahatan  lainnya.  Hal ini  tidak  terlepas  dari  paradigma  dari kejahatan  pencucian  uang  bahwa  hasil kejahatan ( proceeds of crime ) merupakan “ life  blood  of  the  crime ”,  artinya  hasil kejahatan merupakan darah yang
menghidupi  tindak  kejahatan  itu  sendiri sekaligus  titik  terlemah  dari  mata  rantai kejahatan 4 .
Data  KPK  menyebutkan  bahwa sepanjang  tahun  2016-2018  lembaga antikorupsi  ini  hanya  mengenakan  15 perkara dengan dakwaan pencucian uang. Padahal jika dihitung, selama kurun waktu tersebut  KPK  telah  menangani  313 perkara.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa KPK belum mempunyai visi asset recovery yang  jelas.  Sekaligus  menegaskan  bahwa penindakan  masih  berkutat  pada  isu pemidanaan penjara saja.
Tabel 2. Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Jenis Perkara
Perkara 2016 2017 2018 Pengadaan barang/jasa 14 15 9 Perijinan 1 2 0 Penyuapan 79 93 78 Pungutan 1 0 0 Penyalahguna an anggaran 1 1 0 TPPU 3 8 4 3 Eddy  OS  Hiariej “Menjawab Keberatan KPK” (https://kompas.id/baca/opini/2018/07/12/ menjawab-keberatan-kpk)
4 Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang Tentang Pencegahan dan
Merintangi Proses Hukum 0 2 2 Jumlah 99 121 93 Sumber: https://acch.kpk.go.id/id/ Padahal dengan melakukan pendekatan  pencucian  uang,  sebenarnya memudahkan  penegak  hukum  untuk mengungkap  perkara.  Setidaknya  ada  4 (empat)  alasan  sehingga  sampai  pada kesimpulan tersebut. Pertama , menggunakan  pendekatan  baru,  bukan lagi follow the suspect melainkan follow the money . Konsekuensi logis dari pendekatan tersebut  adalah  penegak  hukum  dapat meminimalisir  potensi  resistensi  dari pelaku 5 . Sebab, sejatinya pelaku kejahatan tidak  mengetahui  penyelidikan  ataupun penyidikan  yang  sedang  dilakukan penegak  hukum,  karena  aliran  transaksi yang  menjadi  objek  untuk  mengungkap perkara.
Kedua , memudahkan lapangan penuntutan  karena  mengakomodir  asas pembalikan  beban  pembuktian.  Hal  ini tertuang  dalam  Pasal  77  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketiga , memaksimalkan pengembalian  aset  kejahatan  yang  telah dinikmati  pelaku  korupsi.  Bagaimana tidak,  dalam  regulasi  ini  setidaknya  tiga tindakan secara simultan dapat
dikriminalisasi.  Mulai  dari  menyimpan, menyembunyikan atau mengedarkan, dan menerima  aliran  dana  kejahatan.  Dengan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta, 2006), hlm. 14.
5 Novariza dan M.Nur Sholikin, Buku Pedoman Penanganan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dan  Pemulihan  Aset  di  Pasar  Modal (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 112.
maraknya praktik korupsi yang merugikan perekonomian  negara  maka  aturan pencucian  uang  mutlak  mesti  sering dilekatkan pada setiap pelaku korupsi.
Misalnya dapat merujuk pada Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah).
Untuk  memahami  konstruksi  Pasal di atas maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian,  yakni:  1)  Setiap  orang  yang menempatkan  harta  kekayaan  yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam predicate crime tindak  pidana  pencucian  uang;  2) Dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal-usul  harta  kekayaan. Secara  sederhana  jika  pelaku  kejahatan menempatkan  harta  yang  berasal  dari kejahatan korupsi dalam sebuah rekening perbankan dengan tujuan menyembunyikan  maka  tindak  pidana pencucian uang sebenarnya sudah terjadi dan bisa dijerat oleh penegak hukum.
Keempat ,  tidak  perlu  dibuktikan terlebih dahulu predicate crime sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  2
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Pasal  69 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah tegas menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu tindak pidana asalnya.
Hal  di  atas  kerap  menjadi perdebatan sekaligus hambatan tersendiri bagi  penegak  hukum.  Sebab,  masih  ada perbedaan  pandangan  antar-penegak hukum atau dengan hakim terkait hal ini. Penting  untuk  ditegaskan  bahwa  antara predicate crime atau dalam hal ini korupsi dan  tindak  pidana  pencucian  uang memiliki  niat  jahat  ( mens  rea )  yang berbeda. Sehingga bukan merupakan satu kesatuan.  Lagi  pun,  demi  asas  cepat, sederhana,  dan  biaya  murah  seharusnya semakin  menegaskan  bahwa  memulai penanganan  perkara  tindak  pidana pencucian  uang  tidak  mesti  menunggu pengusutan predicate crime .
Selain itu, tidak salah jika dikatakan bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  sebuah  kejahatan  yang  terus mengikuti  perkembangan  zaman.  Karena sebagaimana  disebutkan  sebelumnya bahwa pelaku  kejahatan akan melakukan segala  cara  untuk  menutupi  atau menyembunyikan  harta  kekayaan  yang diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi. Maka  dari  itu  penyidik  dan  penuntut umum  juga  mesti  selalu  memperbarui pengetahuan  dan  kemampuan  terkait modus  operandi  setiap  pelaku  kejahatan pencucian uang.
Tidak  bisa  dilepaskan  juga  faktor yurisdiksi  menjadi  problematika  di internal penegak hukum. Sebagai kejahatan transnational  crime tentu kejahatan pencucian uang kerap berkelindan  dengan  negara  lain.  Hal  ini pun menjadi persoalan, sebab,
ketersediaan alat bukti sangat bergantung pada  kemauan  dari  negara  lain  tersebut. Apalagi  jika  dikaitkan  bahwa  saat  ini Indonesia  belum  banyak  melakukan perjanjian mutual legal assistance dengan negara lain. Sebuah perkara yang ditangani oleh institusi Kejaksaan rasanya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penegak hukum lain, sekaligus menyadarkan publik bagaimana  penerapan  aturan  anti- pencucian uang dapat dijadikan alat utama untuk  merampas  aset  kejahatan.  Pada tahun 2005 lalu Bahasyim Assifie (mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak) diduga menerima  suap  dari  seorang  pengusaha sebesar Rp 1 miliar. Perkara tersebut pun diusut oleh Kejaksaan dengan menetapkan Basyim sebagai tersangka penerima suap.
Namun  seiring  berjalan  waktu, penegak hukum menemukan kejanggalan dalam  rekening  perbankan  Bahasyim, yang  mana  terdapat  uang  senilai  Rp  60 miliar  dan  USD  600  ribu.  Kemudian Kejaksaan  mencoba  menelusuri  aset tersebut,  sampai  akhirnya  ia  ditetapkan kembali menjadi tersangka dengan dugaan melakukan pencucian uang. Saat persidangan Jaksa menggunakan Pasal 77 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (pembalikan  beban  pembuktian).  Benar saja,  Bahasyim  tidak  menjelaskan  asal- usul aset tersebut lalu majelis hakim pada persidangan memutuskan harta terdakwa dirampas untuk negara.
Kontekstual  isu  di  atas  terhadap penanganan perkara yang dilakukan KPK dapat  terlihat  jelas  pada  persidangan dengan terdakwa Setya Novanto.  Saat itu Jaksa  secara  tegas  menyebutkan  dalam surat  tuntutan  bahwa  perkara  korupsi
6 “ Jaksa KPK: Kasus Korupsi e-KTP Bercita Rasa Pencucian Uang ” (https://news.detik.com/berita/3943272/jak
Novanto  bercita  rasa  pencucian  uang 6 . Sebab, aliran dana proyek KTP-elektronik yang  telah  menjerat  Novanto  telah melintasi  6  negara,  yaitu  Indonesia,
Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura, dan Hong Kong. Harusnya jika Jaksa  telah  menyebutkan  hal  tersebut, penyidikan  atas  dugaan  pencucian  uang terhadap  Novanto  sudah  bisa  dimulai. Namun  faktanya  hingga  saat  ini  langkah tersebut tidak kunjung diambil KPK.

## b. Tren Tuntutan
Pada dasarnya Hakim akan memutus  sebuah  perkara  berdasarkan keyakinan  dan  terpenuhinya  alat  bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.  Selain  itu  untuk  menjatuhkan putusan seorang Hakim juga terikat pada surat  dakwaan  yang  dijadikan  landasan yuridis  dalam  menerapkan  aturan  dan segala hal yang terbukti saat persidangan. Akan  tetapi  tuntutan  dari  Jaksa  juga memegang  peranan  penting.  Setidaknya dalam surat tuntutan, publik dapat melihat seberapa  serius  penegak  hukum  melihat kejahatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa. Sekaligus  melihat  kejelian  dari  penegak hukum  dalam  mencermati  fakta-fakta hukum yang timbul selama persidangan.
Dalam pantauan ICW selama kurun waktu  tahun  2016  sampai  dengan  2018, KPK telah menghadirkan 269 terdakwa di Persidangan.  Jika  dilihat  dari  rata-rata tuntutan,  lembaga  anti-rasuah  tersebut hanya menuntut pelaku korupsi selama 5 tahun  7  bulan  penjara.  Jika  dibagi  dalam tiga  kategori,  misal:  kategori  ringan  (0-4 tahun), sedang (4-10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun) maka tuntutan KPK berada dalam  wilayah  sedang.  Padahal  banyak Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
sa-kpk-kasus-korupsi-e-ktp-bercita-rasa- pencucian-uang)
tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan  hukuman  sampai  dengan 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Tabel 3. Rata-Rata Tuntutan KPK Jenis 2016 2017 2018 Jumlah Terdakwa 75 81 113 Rata-rata tuntutan 66 bulan 67 bulan 67 bulan Rata-rata keseluruhan
67 bulan/5 tahun 7 bulan
Sumber: Data Indonesia Corruption Watch 2019
Tentu  akan  timbul  perdebatan bahwa  setiap  perkara  memiliki  fakta hukum berbeda dan jenis hukuman antar- pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi pun  beragam.  Penulis  memahami,  dan bagian  ini  bukan  bermaksud  untuk menggeneralisasi  persoalan,  namun  tren secara garis besar harusnya menempatkan tuntutan KPK tidak lagi berada di tahapan sedang, akan tetapi pada tataran level yang berat.
Meskipun  begitu  Penulis  merasa bahwa  hukuman  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi masih  memberikan  celah  bagi  Jaksa ataupun  Hakim  memberikan  hukuman ringan  bagi  pelaku  rasuah.  Misalnya, perbedaan  mencolok  hukuman  dalam Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal  2:  Setiap  orang  yang  secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara,  dipidana  penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp  200.000.000  (dua
ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Pasal  3:  Setiap  orang  yang  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling  sedikit  Rp  50.000.000  (lima  puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Jika  dilihat  lebih  cermat  maka  ada perbedaan  mencolok  antara  dua  Pasal tersebut.  Pasal  2  dengan  subjek  hukum “setiap  orang”  yang  berarti  khalayak masyarakat minimal hukumannya 4 tahun sedangkan Pasal 3 dengan subjek hukum lebih  spesifik  yakni  “setiap  orang  yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan  atau  kedudukan”  hanya 1 tahun. Tentu ini menunjukkan stakeholder pembentuk undang-undang tidak mengedepankan asas keadilan, bagaimana mungkin subjek hukum masyarakat lebih tinggi hukumannya dibandingkan dengan seseorang  yang  mempunyai  jabatan tertentu di sebuah instansi negara.
Salah  satu  solusi  terbaik  untuk mengatasi  persoalan  tuntutan  rendah  ini juga menyoal pada
regulasi pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Setidaknya  efek  jera  bagi  pelaku  korupsi akan timbul jika hukuman dalam Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  juga  setimpal  dengan  perbuatan yang  dilakukan,  bukan  malah  justru rendah.
Dengan  maraknya  praktik  korupsi serta
mengingat kerugian yang ditimbulkan,  seharusnya  setiap  pelaku
korupsi  dapat  dituntut  maksimal  oleh KPK.  Sebab,  bagaimanapun,  sebagai lembaga  yang  menjadi leading  sector pemberantasan  korupsi,  KPK  mesti menjadi contoh bagi penegak hukum lain untuk  selalu  memberikan  efek  jera  bagi pelaku korupsi. Tidak terkecuali untuk isu penjeraan melalui tuntutan.

## c. Disparitas Tuntutan
Persoalan  disparitas  kerap  muncul ketika  ICW  melakukan  pemantauan terhadap putusan hakim ataupun tuntutan penegak  hukum.  Kita  harus  mengakui bahwa  persoalan  disparitas  sering menjadi  perdebatan.  Tidak  sedikit  pihak yang  menganggap  bahwa  disparitas merupakan hal yang lumrah dengan dalih setiap  perkara  memiliki  konstruksi berbeda. Namun, menjadi hal yang janggal, jika  dua  perkara  berbeda  disandingkan dengan  konstruksi  serupa,  ditambah  lagi dengan  dakwaan  yang  sama  namun
pertanyaannya  mengapa  tuntutannya berbeda?
Sebagai  contoh,  untuk  kasus  suap. Asty  Winati,  Marketing  Manager  PT Humpuss Transportasi Kimia yang terlibat kasus suap hanya dituntut 2 tahun penjara oleh  KPK.  Sedangkan  Kasman  Sangaji, Pengacara  Saipul  Jamil  yang  juga  terlibat kasus  suap  dituntut  maksimal  5  tahun penjara.  Padahal  keduanya  bersamaan didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Oleh karena itu, ke depan, KPK seharusnya memiliki  pedoman  penuntutan.  Hal  ini penting, sebab isu disparitas menyangkut rasa  keadilan,  baik  dari  sisi  terdakwa maupun  masyarakat  sebagai  pihak terdampak  korupsi.  Harapannya  agar nanti  tidak  ditemukan  lagi  adanya perbedaan tuntutan Jaksa yang mencolok .
Tabel 4. Disparitas Tuntutan untuk Tindak Pidana Suap
No Nama Jabatan Tindak Pidana Dakwaan Tuntutan 1 Asty Winati Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Suap Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor 2 tahun penjara 2 Kasman Sangaji Pengacara Saipul Jamil Suap Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor 5 tahun penjara
Sumber: Data Indonesia Corruption Watch 2019

## d. Pencabutan Hak Politik
Selama  ini  masyarakat  kerap melihat  banyak  narapidana  korupsi  yang telah  selesai  menjalani  masa  pidana kemudian  mencalonkan  diri  kembali menjadi pejabat publik. Hal ini tentu akan menjadi  perdebatan  perihal  layak  atau tidak layak. Namun jika ditelisik lebih jauh maka  akan  berhadapan  dengan  nilai keadilan.  Sederhananya,  untuk  apa memberikan  kesempatan  lagi  bagi seseorang  yang  rekam  jejaknya  pernah berkhianat  dengan  melakukan  perbuatan koruptif  untuk  maju  pada  kontestasi politik?
Oleh karena itu dalam Pasal 10 huruf b  angka  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  mengakomodir  perihal pencabutan  hak-hak  tertentu.  Aturan tersebut  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal 35 KUHP yang menyebutkan dalam salah satu  poin bahwa hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan  aturan-aturan  umum  dapat sewaktu-waktu  dicabut.  Spesifik  dalam lingkup  regulasi  pemberantasan  tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  menyebutkan  bahwa terdakwa  dalam  kejahatan  korupsi  dapat dilakukan  pencabutan  seluruh  atau sebagian hak-hak tertentu.
Pada  KPK,  implementasi  aturan mengenai  pencabutan  hak  politik  tidak begitu  memuaskan.  Sebab,  pantuan  ICW selama  2016-2018  setidaknya  lembaga antikorupsi  ini  telah  menuntut  88 terdakwa  dari  dimensi  politik,  namun hanya 42 terdakwa yang dituntut agar hak politiknya  dicabut.  Hal  ini  artinya  KPK kurang peka terhadap isu membatasi hak
7 “Alasan KPK Tidak Mengusulkan Pencabutan Hak Politik Bupati Klaten” (https://regional.kompas.com/read/2017/08
politik dari pelaku korupsi. Padahal di sisi lain,  masyarakat  yang  sudah  geram melihat perbuatan korupsi pejabat publik berharap  banyak  pada  KPK  untuk  dapat memberikan efek jera secara maksimal.
Hal yang patut disesalkan lagi adalah ketika  KPK  tidak  menuntut  pencabutan hak  politik  atas  terdakwa  Sri  Hartini, Bupati  Klaten.  Saat  itu  alasan  yang diutarakan  Jaksa  adalah  karena  tuntutan pidana  penjara  sudah  cukup  tinggi sehingga tidak diperlukan lagi pencabutan hak politik 7 . Hal ini merupakan kekeliruan besar,  sebab  pada  dasarnya  tujuan keduanya  berbeda.  Pidana  penjara dimaksudkan  agar  terdakwa  menerima ganjaran  atas  kejahatan  yang  dilakukan berupa pembatasan kemerdekaan individu  selama  kurun  waktu  tertentu dalam lembaga
pemasyarakatan.
Sedangkan  pencabutan  hak  politik  lebih pada  membatasi  akses  terpidana  kasus korupsi  untuk  dapat  menduduki  jabatan- jabatan tertentu.

## 2. Pengelolaan Kelembagaan KPK
Sudah  menjadi  rahasia  umum bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum yang dinamis. Tidak jarang terjadi perbedaan  pendapat,  bahkan  friksi  di internal  lembaga  antirasuah  ini.  Bahkan terkadang gesekan di dalam internal KPK juga  diketahui  oleh  khalayak  masyarakat melalui berbagai pemberitaan.
Selama kepemimpinan Agus Rahardjo  dan  empat  Pimpinan  KPK lainnya,  rasanya  lembaga  antikorupsi  ini tidak  pernah  sepi  dari  pemberitaan. Sejatinya, lembaga yang dinamis merupakan poin positif yang menandakan bahwa  peran  serta  dari  tiap  pegawai berjalan  dengan  baik.  Namun,  jika perdebatan tersebut tidak dikelola dengan
/29/08491721/alasan-kpk-tidak- mengusulkan-pencabutan-hak-politik-bupati- klaten)
baik oleh Pimpinan KPK maka justu akan menjadi boomerang bagi  lembaga  ini sendiri.
Pada  bagian  ini  penulis  mencoba memberikan catatan pada isu pengelolaan lembaga  KPK  selama  empat  tahun terakhir.  Analisis  permasalahan  akan dibagi menjadi beberapa isu yang sempat mencuat di tengah publik.

## a. Mutasi Pegawai KPK
Pada  pertengahan  tahun  2018  lalu pemberitaan  terkait  gejolak  internal  KPK sempat  mengemuka.  Hal  ini  disebabkan karena kebijakan dari Pimpinan KPK yang melakukan rotasi dan mutasi terhadap 14 orang pejabat eselon II dan III di internal lembaga  antirasuah  ini.  Sebenarnya, penyegaran  di  sebuah  lembaga  dengan metode rotasi dan mutasi merupakan hal yang  lumrah,  namun  yang  menjadi  soal adalah ketika proses itu tidak didasarkan pada tolak ukur yang jelas.
Saat  itu  Pimpinan  KPK  berpotensi untuk  dijerat  dengan  beberapa  aturan terkait dengan kebijakan rotasi dan mutasi tersebut. Pertama ,  diduga  melanggar ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.
Tegas disebutkan dalam Pasal 5 aturan a quo bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  KPK  berpedoman  pada unsur  keterbukaan  dan  akuntabilitas. Sementara  saat  itu  diketahui  bahwa  Biro Sumber  Daya  Manusia  KPK  sama  sekali
tidak dilibatkan dalam proses pengambilan  keputusan  ini.  Padahal sebagai  pelaksana  tugas  dalam  konteks penilaian kinerja pegawai sudah sepatutnya  kebijakan  ini  dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Pimpinan KPK.
8 “Petisi  Pegawai  ke  Pimpinan  KPK:  Upaya Penindakan Kasus Dihambat” (https://kumparan.com/kumparannews/peti
Kedua ,  kebijakan  tersebut  juga melanggar  ketentuan  internal  KPK sebagaimana  tercantum  pada  Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai- Nilai  Dasar  Pribadi,  Kode  Etik,  dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Pada  bagian  huruf  E  angka  4 aturan a  quo tentang  Kepemimpinan dijelaskan  bahwa  Pimpinan  KPK  wajib menilai  orang  yang  dipimpinnya  secara objektif  berdasarkan  kriteria  yang  jelas. Sementara diketahui bahwa kebijakan ini lahir  tanpa  mempertimbangkan  kriteria dalam  hal  penempatan  seseorang  pada sebuah  jabatan.  Atas  dasar  hal  tersebut maka  dapat  dikatakan  inisiatif  Pimpinan KPK  kali  ini  kental  dengan  unsur subjektivitas semata.

## b. Petisi Pegawai KPK
Pada  bulan  April  tahun  2019  lalu pegawai  menginisiasi  sebuah  petisi  yang ditujukan  kepada  kepada  Pimpinan  KPK. Isi  dari  petisi  tersebut  ingin  meminta atensi  khusus  dari  pimpinan  terkait permasalahan  yang  sedang  terjadi  di internal kedeputian penindakan 8 . Berikut isi dari petisi pegawai:
1. Terhambatnya  penanganan  perkara pada ekspose tingkat kedeputian;
2. Tingginya  tingkat  kebocoran  dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup;
3. Tidak  disetujuinya  pemanggilan  dan perlakuan khusus terhadap saksi;
4. Tidak  disetujui  penggeledahan  pada lokasi tertentu;
5. Adanya  pembiaran  atas  dugaan pelanggaran berat.
Keseluruhan  petisi  tersebut  sangat vital,  mengingat  langsung  menyentuh proses  kerja  penindakan  KPK.  Namun, sepertinya  tindak  lanjut  dari  petisi  ini tidak  pernah  dipublikasikan  dengan  baik
si-pegawai-ke-pimpinan-kpk-upaya- penindakan-kasus-dihambat-1qrJQtL5exC)
oleh Pimpinan KPK. Justru dengan kondisi tersebut  malah  menimbulkan  kesan bahwa  Pimpinan  KPK  saat  ini  tidak demokratis  karena  tidak  mengakomodir masukan dari pegawainya sendiri.

## c. Keamanan Pegawai KPK
Sebagaimana  diketahui  bahwa  isu keamanan  pegawai  KPK  selalu  menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung bisa dicari  solusi  terbaik.  ICW  mencatat setidaknya  ada  5  (lima)  kejadian  penting selama kurun waktu empat tahun terakhir yang sudah barang tentu dapat mengancam  nyawa  pegawai  maupun Pimpinan KPK. Mulai dari penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyerangan  terhadap  tim  KPK  yang sedang  bertugas  di  salah  satu  hotel  di Jakarta, perampasan laptop milik seorang penyidik  oleh  orang  yang  tidak  dikenal, hingga  pelemparan  bom  di  rumah Pimpinan KPK (Agus Rahardjo dan Laode M Syarif).
Lima kejadian di atas rasanya sudah cukup  untuk  dapat  dijadikan  evaluasi mendalam  bagi  internal  KPK  sendiri. Selain  menagih  kepada  aparat  penegak hukum  yang  tidak  kunjung  dapat mengungkap  perkara  tersebut,  rasanya KPK  juga  mesti  mencari  strategi  baru
sebagai  upaya  preventif  atas  serangan- serangan tersebut.

## d. Penegakan Etik
Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas,  norma  dan  undang-undang.  Dalam konsepsi  tersebut,  etika  berada  pada tataran norma dan asas. Dengan demikian posisi  etika  adalah  jauh  di  atas  hukum. Implikasinya,  pelanggaran  etika  secara sosiologis mendapatkan celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum 9 .
Pada  dasarnya  setiap  pelanggaran, baik  sekecil  apapun  semestinya  dapat ditangani.  Apalagi  pelanggaran  tersebut dilakukan  oleh  pegawai  sebuah  lembaga yang  menjunjung  tinggi  sikap  integritas dan  mengedepankan  aspek  transparan seperti  KPK.  Namun,  seakan  itu  tidak terlihat di sepanjang kepemimpinan Agus Rahardjo.  Seharusnya  pembiaran  yang dilakukan  oleh  Pimpinan  KPK  dapat  juga diberikan  sanksi  tegas,  karena  tidak menjalankan perintah dari aturan internal kelembagaan.
Dalam catatan ICW setidaknya ada 4 (empat)  pegawai  KPK  yang  diduga melanggar kode etik namun penyelesaiannya hingga kini tidak kunjung menemui titik terang. Tabel 5. Dugaan Pelanggaran Etik Pegawai KPK
No Nama Jabatan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Waktu Keterangan 1.  Aris Budiman Direktur Penyidikan Mendatangi Panitia Angket KPK tanpa seizin Pimpinan KPK 29 Agustus 2017  Tidak jelas 2.  Rolan Penyidik Merusak barang bukti perkara  12 Oktober 2018  Tidak jelas
9 Despan  Heryansyah “Etika  dan  Hukum” (https://kompas.id/baca/opini/2018/02/27/ etika-dan-hukum/)
3.  Harun Penyidik Merusak barang bukti perkara  12 Oktober 2018  Tidak jelas 4.  Firli Deputi Penindakan Bertemu dengan mantan kepala daerah yang sedang dalam penyelidikan KPK 13 Mei 2018 Tidak jelas Sumber: Data Indonesia Corruption Watch Sebenarnya KPK secara kelembagaan  telah  memiliki  aturan  ketat terkait  menjaga  kode  etik  pegawai maupun Pimpinan dalam tataran Undang- Undang  maupun  Peraturan  Komisi. Misalnya,  Pasal  36  angka  1  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Huruf B
Angka 12 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013  tentang  Nilai-Nilai  Dasar  Pribadi, Kode  Etik,  dan  Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan  bahwa  setiap  Pegawai maupun Pimpinan KPK dilarang mengadakan  hubungan  langsung  atau tidak langsung dengan tersangka/terdakwa/terpidana atau pihak lain  yang  ada  hubungan  dengan  perkara tindak  pidana  korupsi  yang  diketahui sedang ditangani oleh KPK.
Data  di  atas  menggambarkan bahwa  Pimpinan  KPK  saat  ini  enggan untuk  menciptakan  budaya  tertib  hukum di  internal  KPK.  Bahkan  lebih  jauh, tindakan  abai  tersebut  justru  akan berimplikasi buruk
pada citra
kelembagaan KPK.

## Penutup
Narasi  di  atas  rasanya  cukup menggambarkan bahwa pekerjaan rumah dari  Pimpinan  KPK  mendatang  terbilang berat. Apalagi di tengah ekspektasi publik yang amat tinggi pada lembaga antirasuah ini. KPK ke depan mesti mencari formula baru  untuk  memaksimalkan  pemberian efek  jera  bagi  pelaku  korupsi  sekaligus
memastikan agar konflik internal kelembagaan  dapat  diredam  dengan kepemimpinan  yang  demokratis  dan menjunjung tinggi nilai transparansi.
Maka  berikut  ini  beberapa  saran yang  mestinya  dapat  dipertimbangkan dengan baik terkait dengan isu yang telah penulis  paparkan  di  atas. Pertama ,  KPK mesti  melekatkan  aturan  anti-pencucian uang  kepada  setiap  pelaku  tindak kejahatan korupsi. Penting, agar ke depan pemulihan kerugian negara dapat dimaksimalkan. Kedua ,  Jaksa  KPK  untuk tidak  ragu  lagi  menuntut  pelaku  korupsi dengan  hukuman  maksimal.  Apalagi, instrumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebenarnya  memungkinkan  ancaman pidana  20  tahun  penjara  bahkan  seumur hidup.
Ketiga ,  KPK  harus  menyusun pedoman  penuntutan.  Hal  ini  untuk mengantisipasi jurang perbedaan tuntutan kepada pelaku korupsi, sedangkan pasal yang didakwa sebenarnya  serupa. Keempat ,  KPK  harus selalu  mengenakan  tuntutan  pencabutan hak politik jika pelaku korupsi melakukan kejahatan  dengan  memanfaatkan  jabatan atau  kedudukan  yang  beririsan  dengan lingkar  politik.  Sekaligus  hal  ini  menjadi kontribusi  KPK  untuk  mencegah  orang bermasalah maju dalam kontestasi politik.
Kelima ,  KPK  harus  memastikan bahwa pimpinan ke depan akan bersikap demokratis serta menjaga iklim di internal
lembaga.  Sebab,  jangan  sampai  justru seperti  kepempinan  pada  era  ini  (2015- 2019) yang kerap abai terhadap saran dan kritik, baik dari internal maupun eksternal lembaga. Keenam , KPK mesti menerapkan aturan  tegas  terkait  penegakan  etik  di lingkungan  internal  lembaga  antirasuah ini.  Sebab  jika  aturan  tersebut  kerap diabaikan  justru  akan  menurunkan  citra KPK di mata publik.
Pada  akhir  tulisan  ini  izinkan penulis  mengutip  kembali  kalimat  yang diucapkan oleh Chairil Anwar pada tahun 1948  dalam  bait  berjudul  “Karawang Bekasi”, untuk mengingatkan KPK bahwa perang  melawan  korupsi  masih  teramat panjang.
“Kami  sudah  beri  kami  punya  jiwa,  tapi kerja belum usai, belum lagi apa-apa…”
Referensi
DR  Luhut  M.P.  Pangaribuan  (2016). Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi,  Pencucian  Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian  Aset.  Penerbit: Pustaka Kemang. DR  Muhammad  Yusuf  (2013).  Merampas Aset Koruptor. Penerbit: Buku
Kompas.
Eddy  OS  Hiariej  (2016).  Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana.  Penerbit:
Cahaya Atma Pustaka.
Indonesia Corruption Watch dan Transparency  International Indonesia  (2019).  Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi  Bidang  Penindakan dan Pencegahan.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (2017) Laporan Tahunan.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (2018) Laporan Tahunan.
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor  07  Tahun  2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi,  Kode  Etik,  dan Pedoman  Perilaku  Komisi Pemberantasan Korupsi. Prof  Dr  R  Widyo  Pramono,  S.H.,  M.M., M.Hum (2016). Pemberantasan  Korupsi  dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar. Penerbit: Buku Kompas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.