Vol. 4 No. 2 (2022) pp. 133-143 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Penegakan  Sanksi  Pidana  dalam  Kasus  Usaha  Tambang Mineral dan Batubara
Yulian Dwi Nurwanti 1* , M. Aziz Zaelani 2 , Dina Irawati 3
1*,2,3 Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Indonesia *email: yuliandwinurwanti98@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2097
Submitted: Mei 2022 Revised: Juni 2022 Accepted: Juli 2022

## ABSTRAK
Kata Kunci:
Pertambangan, Dampak PETI, Penegakan Hukum Pidana
Pertambangan  Tanpa  Izin  (PETI)  merupakan  perbuatan  pidana. Dalam  penegakan  hukumnya  sangat  erat  dengan  permasalahan sosial  dan  ekonomi  masyarakat  miskin  yang  berada  disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak  hukum  dalam  memproses  kasus  tambang  tanpa  izin. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis-normatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  hadirnya  PETI  berdampak  pada hilangnya  penerimaan  kas  negara,  kerusakan  lingkungan  hidup, kecelakaan  tambang,  iklim  investasi  yang  tidak  kondusif, pemborosan  sumber  daya  mineral.  Kebijakan  penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan  sebagai ultimum  remedium .  Aparat  penegak  hukum harus  mempertimbangkan  penegakan  hukum  non-penal  terhadap
PETI  dan  pemerintah  harus  melakukan  pembinaan  dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.

## ABSTRACT
Keywords: Mining, Impacts of PETI, Criminal Law Enforcement Unlicensed Mining (PETI) is a criminal act. In law enforcement, it is very closely  related  to  the  social  and  economic  problems  of  the  poor  living around mining areas, thus creating a dilemma for law enforcement officers in processing mining cases without permits. The research method used is juridical-normative. The results showed that the presence of PETI had an impact  on  the  loss  of  state  treasury  revenues,  environmental  damage, mining  accidents,  an  unfavorable  investment  climate,  waste  of  mineral resources.  The law  enforcement  policy  is the  application of  utilitarianism policy and punishment policy as the ultimum remedium. Law enforcement officials  must  consider  non-penal  law  enforcement  against  PETI  and  the government  must  provide  guidance  and  supervision  so  that  PETI  can
become a legitimate business.

## 1. PENDAHULUAN
Pertambangan  tanpa  izin  (PETI)  merupakan  fenomena  sosial,  ekonomi, dan  lingkungan  hidup  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan batubara  di  Indonesia (Redi,  2016) .  Jika  dikaitkan  dengan  tujuan  pengelolaan kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara,  secara  langsung  PETI memberikan  manfaat  pada  pendapatan  masyarakat  lokal,  daerah, dan  negara, juga  menciptakan  lapangan  kerja.  Namun,  PETI  tidak  sejalan  dengan  tujuan pertambangan yang sebenarnya bertujuan untuk untuk: (a) menjamin manfaat pertambangan  mineral  dan  batubara  secara  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan hidup; dan (b) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Kartodihardjo & Suntana, 2010) .
Pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  sebagaimana  yang tertuang  dalam  tujuan  tersebut  diatas  mengandung  berbagai  unsur kepentingan  antara  lain  kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  hidup. Hal ini berhubungan dengan karakteristik dari sumber daya alam mineral dan batubara  sebagai  sumber  daya  alam  yang  tak  terbarukan,  sehingga  konsep pembangunan  berkelanjutan  berupaya  mengolaborasi  aspek  ekonomi,  sosial, dan lingkungan hidup dalam satu bungkus konsep pengelolaan pertambangan mineral dan batubara  secara kumulatif (Liyus et al., 2019) . Hal  ini  merupakan suatu bentuk respon terhadap konsep pembangunan konvensional yang hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan  lingkungan.  Pembangunan  konvensional  hanya  menitik  beratkan  pada sektor  ekonomi  semata  sebagai  pusat  persoalan  pertumbuhan,  sedangkan faktor sosial dan lingkungan dianggap sebagai hal yang kurang penting untuk diperhatikan.  Padahal,  sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara  merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi saja yang menjadi orientasi pengusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul, sebab secara prinsip pengusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan  energi)  masa  sekarang  tanpa  mengorbankan  pemenuhan  kebutuhan generasi masa depan (Nagara, 2017) .
Vol. 4 No. 2 (2022)
Negara  sebagai  pemegang  hak  menguasai atas  sumber  daya  alam Indonesia  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  untuk  melakukan pengelolaan sumber daya alam melalui pemberian instrumen izin, lisensi, dan konsesi (Edi  Wibowo,  2013) .  Kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  alam mineral  dan  batubara  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (UU  Minerba)  dan  peraturan pelaksanaannya,  utamanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010 tentang  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (selanjutnya disebut  PP  No.  23  Tahun  2010)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali, terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2014  tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.
Pada  kenyataannya  dengan  adanya  kegiatan  pembangunan  yang membutuhkan  sumber  daya  alam  yang  semakin  meningkat  memberikan dampak  berupa  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan.  Kondisi  ini mengakibatkan  daya  dukung,  daya  tampung,  dan  produktivitas  lingkungan hidup  menurun  yang  pada  akhirnya  menjadi  beban  sosial.  Jika  dibandingkan antara  kondisi  alam  dan  lingkungan  saat  ini  dengan  kondisi  beberapa  puluh tahun  yang  lalu,  maka  terasa  perbedaan  yang  sangat  jauh.  Pembangunan disatu  sisi  telah  membawa  kemajuan  yang  besar  bagi  kesejahteraan  rakyat, namun disisi lain telah merusak lingkungan (Adharani & Nurzaman, 2017) .
Hukum  pertambangan  tidak  pernah  terlepas  dari  bagian  lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan sering terjadi disekeliling lingkungan kita, namun semua  itu  tanpa  kita  sadari.  Misalnya  adalah  kejahatan  di  bidang pertambangan  seperti  kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara yang  tanpa  memiliki  IUP,  IPR  atau  IUPK.  Permasalahan  inilah  merupakan permasalahan  yang  kompleks  dan  menarik  untuk  dikaji  mendalam,  hal tersebutlah yang menarik untuk penulis memilih tema “ Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara .”

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  Yuridis-Normatif (Soekanto  & Mamudji, 2010) , dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian deskriptif hubungan  hukum.  Data-data  dianalisis  secara  kualitatif-normatif,  meneliti dengan  jalan  menafsirkan  dan  membangun  pernyataan  yang  terdapat  dalam dokumen perundang-undangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kasus pada Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin
Tambang  di  wilayah  Samarinda  mencemari  air  mencakup  70  persen sehingga  menimbulkan  banjir  dan  kurang  membuat  rakyat  sejahtera  dari  segi ekonomi. Perburuan batu bara yang telah menarik penambang internasional ke Kalimantan  Timur  telah  merusak  ibukota  provinsi  Samarinda,  yang  berisiko ditelan  pertambangan  jika  eksploitasi  deposit  mineral  itu  berkembang  lebih jauh (Natalis  et  al.,  2017) .  Tambang  mencakup  lebih  dari  70  persen  wilayah Samarinda,  menurut  data  pemerintah,  memaksa  desa-desa  dan  sekolah  untuk menjauhi  longsoran  lumpur  yang  beracun  dan  sumber-sumber  air  yang tercemar (Jatam, 2018) . Kerusakan hutan di sekitar kota untuk membuka jalan bagi  tambang  juga  telah  menghancurkan  penahan  alami  melawan  banjir, menimbulkan air bah setinggi pinggang saat musim hujan.  Meski 200 juta ton batu  bara  digali  dan  dikirim  dari  Kalimantan  Timur  setiap  tahun,  ibukota masih  sering  mengalami  listrik  padam  selama  berjam-jam  karena  pembangkit listrik  yang  sudah  tua  terus  bermasalah.  Tambang-tambang  batu  bara  sering kali  telah  meracuni  air  yang  digunakan  untuk  pengairan  sawah.  Para petanipun  juga  telah  mengajukan  tuntutan  hukum  melawan  pejabat-pejabat pemerintah,  menyalahkan  mereka  karena  mencemari  sumber-sumber  air  dan mengizinkan  pertambangan  yang  marak.  Mereka  tidak  mencari  kompensasi, hanya  meminta  pemerintah  mewajibkan  sebuah  perusahaan  batu  bara  dekat rumah-rumah mereka untuk membersihkan pencemaran air dan menyediakan layanan kesehatan (Parawansa et al., 2019) .
Akar permasalahannya jelas: para pejabat lokal telah menerima suap dari perusahaan  supaya  mendapatkan  izin  pertambangan.  Jatam  dan  Indonesian Corruption  Watch baru-baru  ini  melaporkan  sebuah  kasus  pada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuduh perusahaan Indonesia, Graha Benua Etam,  pada  2009  menyuap  mantan  kepala  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Samarinda  untuk  mendapatkan  izin.  Kedua  lembaga  ini  menyebut  sedikitnya Rp  4  miliar  diberikan  sebagai  sogokan,  dan  sejumlah  uang  itu  mengalir  pada mantan  walikota  untuk  kampanye  politik.  Perusahaan  tersebut  tidak  dapat dimintai  komentar.  Sogokan  dibayar  tidak  hanya  untuk  mendapatkan  izin pertambangan,  ujar  Merah.  Ia  mengatakan  uang  suap  juga  membantu perusahaan menambang di daerah yang dilarang dan menghindari kewajiban- kewajiban  seperti  konsultasi  masyarakat  dan  melakukan  analisa  mengenai dampak lingkungan (Jatam, 2018) .
Vol. 4 No. 2 (2022)
Sementara itu, penegakan hukum sangat kurang. Para aktivis mengatakan perusahaan-perusahaan  telah  mengabaikan  kewajiban  hukum  mereka  untuk mengisi lubang-lubang bekas galian setelah aktivitas mereka selesai. Lebih dari 10 orang, termasuk tujuh anak-anak, tewas antara 2011 dan 2012 karena jatuh ke  lubang-lubang  ini,  menurut  laporan  media  lokal.  Sebuah  laporan  terbaru dari  LSM World  Development  Movement mengingatkan  bahwa  perburuan  batu- bara  menyebar  ke  bagian-bagian  Kalimantan  yang  dikonservasi,  seperti Kalimantan Tengah. Hutan di provinsi ini saat ini hampir tak tersentuh namun perusahaan-perusahaan seperti BHP Billiton telah berencana menambang batu bara.  BHP  mengatakan  semua  perkembangannya  di  Kalimantan  akan didasarkan  pada  analisa  mengenai  dampak  lingkungan  dan  sosial  yang  rinci. Meski  ada  kerusakan,  Kalimantan  terus  menarik  pencinta  alam  dari  seluruh dunia  untuk  melihat  hutan  hujan  tertua  di  planet  ini  dan  lebih  dari  1.400 spesies  binatang  dan  15.000  jenis  tumbuhan.  Namun  para  ahli  lingkungan mengingatkan  mungkin  tidak  akan  banyak  yang  tersisa  jika  kerusakan lingkungan terus terjadi dengan kecepatan seperti sekarang ini.
Hal-hal  yang  dapat  mempengaruhi  terjadinya  PETI  antara  lain  dapat dilihat  dari  sisi  regulasi  yang  mengatur  dimana  adanya  norma  hukum  yang bermasalah  dalam  pembentukannya  sehingga  menimbulkan  masalah  dalam pelaksanaannya (implementation  problem) (Rusnama  et  al.,  2019) .  Selain  itu, kapasitas  birokrasi  perizinan  juga  mempengaruhi,  yang  tidak  reformis  yang ditandai  dengan  perilaku  koruptif,  nepotis,  lamban,  dan  berbelit-belit  oknum birokrat  berakibat  pada  buruknya  pelayanan  publik  dan  berdampak  pada buruknya  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  pertambangan (Putri  &  Prasetyo, 2021) .  Kendala  penegakan  hukum  juga  merupakan  satu  diantara  penyebab terjadinya  PETI,  hukum  pidana  sebagai ultimum  remedium harus  ditegakkan, namun  sebelum  penegakkan  hukum  pidana  maka  jalan  pembinaan  dan pengawasan perlu dilakukan (Rahayu & Wahyudhi, 2013) . Apabila mekanisme pembinaan  dan  pengawasan  kepada  penambang  tidak  diperhatikan  dengan tetap  melakukan  PETI,  maka  instrumen  hukum  pidana  dapat  diberlakukan. Inilah  sesungguhnya  fungsi  dari  hukum  pidana  sebagai  sarana  terakhir  atas suatu penyelesaian sengketa dalam menuju ketertiban masyarakat.
Dalam  rangka  pengembangan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dibutuhkan peran  hukum  atau  kebijakan.  Karena  itu  harus  ditegaskan  pijakan  prinsip prinsip  pembangunan  secara  konferenhensif  mengingat  sampai  sekaarang belum  terdapat  kajian  pengembangan  hukum  atau  kebijakan  dan  ekonomi
Vol. 4 No. 2 (2022)
secara  utuh.  Dalam  hal  ini,  PETI  memberikan  penghasilan  bagi  rakyat penambang. Hal inilah yang mendorong terjadinya PETI, khususnya PETI yang diusahakan  di  lahan-lahan  warisan  terun-temurun.  Pengangguran  dan kemiskinan  menjadi  salah  satu  pemicu  PETI  yang  menjadi  dilematis  bagi aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah.  PETI  sangat  melekat  dengan kehidupan  rakyat  melarat  yang  hanya  ingin  memenuhi  kebutuhan  hidup, namun  di  sisi  lain  apa  yang  mereka  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum (Yanti et al., 2022) .
Penambangan  yang  dilakukan  tanpa  adanya  izin  dari  pemerintah  tentu saja  membawa  dampak  yang  buruk.  Butuh  waktu  yang  lama  untuk memulihkan  kembali  kondisi  lingkungan  yang  telah  rusak  akibat  kegiatan penambangan.  Adapun  dampak  yang  ditimbulkan  dari  Penambangan  Tanpa Izin (PETI) antara lain (Pratama & Ismunarno, 2016) :
a. Kehilangan Penerimaan Negara
Dengan  status  yang  tanpa  izin,  maka  otomatis  PETI  tidak  terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara.
b. Kerusakan Lingkungan Hidup
Dengan kegiatan PETI yang nyaris tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi, para pelaku PETI praktis  tidak  mengerti  sama  sekali  tentang  pentingnya  pengelolaan  ling- kungan  hidup,  sehingga  lahan  suburpun  berubah  menjadi  hamparan padang  pasir  yang  tidak  dapat  ditanami  akibat  tertimbun  limbah penambangan dan pengolahan.
c. Kecelakaan Tambang
Dari  aspek  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3),  Kegiatan  PETI  telah menimbulkan kecelakaan tambang yang memakan korban luka-luka dan meninggal dunia, serta berbagai penyakit.
d. Iklim Investasi Tidak Kondusif
Tertarik  tidaknya  investor  untuk  menanamkan  modalnya  disektor pertambangan,  bukan  semata-mata,  dilihat  dari  sisi  geologis,  namun dipengaruhi  juga  dari  stabilitas  politik  dan  ekonomi  yang  mampu memberikan jaminan kepastian hukum.
e. Pemborosan Sumber Daya Mineral
Teknologi  penambangan  dan  pengolahan  yang  dilakukan  oleh  PETI secara  umum  sangat  sederhana,  sehingga  perolehannya  ( recovery )  sangat kecil.
Vol. 4 No. 2 (2022)
f. Kerawanan Sosial
Gejolak  sosial  merupakan  peristiwa  yang  kerap  terjadi,  baik  antara perusahaan  resmi  dengan  pelaku  PETI,  antara  masyarakat  setempat dengan  pelaku  PETI  (pendatang),  maupun  diantara  sesama  pelaku  PETI sendiri dalam upaya mempertahankan/melindungi kepentingan masing-- masing.  Masyarakat  bawah,  yang  seringkali  menjadi  korban  dari penyandang  dana  (penadah)  dan  oknum  aparat,  mengakibatkan kehidupan  mereka  sangat  rawan  terhadap  rnuncuinya  gejolak sosial.  Sektor  pertambangan  di  Indonesia  merupakan  sektor  yang berfungsi  mendapatkan  devisa  negara  paling  besar,  namun  keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh  berbagai  kalangan  namun  dalam  implementasinya,  negara  sering dihadapkan  pada  kondisi  dilematis  antara  pemanfaatan  optimal  dengan kerugian lingkungan dan sosial.
Menurut  Mokhammad  Najih  dan  Soimin  pertambangan  mempunyai beberapa  karakteristik,  yaitu:  “Tidak  dapat  diperbaharui  ( non-renewable ), mempunyai  risiko  lebih  tinggi,  dan  pengusahaannya  mempunyai  dampak lingkungan  baik  fisik  maupun  sosial  yang  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan pengusahaan  komoditi  lain  pada  umumnya.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan risiko di bidang pertambangan  dan  dampak  lingkungan  yang  akan  ditimbulkan.  Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat” (Febrina, 2020) .

## 3.2.  Penegakan  Sanksi  Pidana  Bagi  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara
Tindak  pidana  lingkungan  dikategorikan  sebagai adminstrative  penal  law atau public welfare offenses , yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam  hal  ini  fungsi  hukum  pidana  bersifat  menunjang  sanksi-sanksi administratif  untuk  ditaatinya  norma-norma  hukum  administrasi.  Dengan demikian, keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara PETI merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam:
(1) Pasal  158  UU  Minerba  yang  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan usaha  penambangan  tanpa  IUP,  IPR  atau  IUPK  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Pasal 160 yang mengatur:
a. Setiap  orang  yang  melakukan  eksplorasi  tanpa  memiliki  IUP  atau  IUPK sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  atau  Pasal  74  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
b. Setiap  orang  yang  mempunyai  IUP  Eksplorasi  tetapi  melakukan  kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Penjabarannya yakni:
1) Pidana Pokok
a. Pidana Penjara
Tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang diancam dengan pidana  penjara  maksimum  10  (sepuluh)  tahun  diatur  dalam  Pasal  158, Pasal  159,  dan  Pasal  161.  Tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun diatur dalam Pasal 160 ayat (2). Tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimum  2  (dua)  tahun diatur dalam Pasal 165.
b. Pidana Kurungan
Tindak  pidana  dibidang  pertambangan  yang  diancam  dengan  pidana kurungan  maksimum  1  (satu)  tahun  diatur  dalam  Pasal  160  ayat  (1)  dan Pasal 162.
c. Pidana Denda
Pidana  denda  yang  dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana dikumulatifkan  dengan  pidana  penjara  atau  dialternatifkan  dengan pidana  kurungan.  Tindak  pidana  pertambangan  mineral  dan  batubara yang  diancam  dengan  pidana  denda  maksimum  Rp  10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diatur dalam Pasal  158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2),  dan  Pasal  161.  Tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  denda maksimum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diatur dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 165. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)  diatur  dalam Pasal 162. Selain pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap pengurusnya, suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan  hukum,  pidana yang  dijatuhkan  kepadanya  adalah  pidana  denda  dengan  pemberatan ditambah sepertiga dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan.
2) Pidana Tambahan
Vol. 4 No. 2 (2022)
Pidana  tambahan  yang  dapat  dikenakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana yang  berupa  badan  hukum  adalah  pencabutan  izin  usaha  dan/atau pencabutan  status  badan  hukum.  Sedangkan  pidana  tambahan  yang dapat  dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana  selain  badan  hukum adalah  perampasan  terhadap  barang  yang  digunakan  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  dan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  tersebut,  serta  mewajibkan  pelaku  tindak  pidana  tersebut  untuk membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kasus ini sebenarnya lebih di titik beratkan pada perilaku pejabat/ aparat  penegak  hukum  yang  kurang  tegas.  Birokrasi  yang  terlalu  rumit  bagi penambang  mengakibatkan  penambang  memilih  untuk  lewat  jalur  belakang alias  suap  pada  aparat  penegak  hukum  atau  bahkan  penambang  enggan mengurusnya  sama  sekali  sehingga  penambangan  dilakukan  secara  ilegal. Selain  itu,  para  penambang  juga  melakukan  suap  agar  diberikan  izin  dapat melakukan  penambangan  di  wilayah  yang  sebenarnya  benar-benar  dilarang. Penegakan  hukum  seolah  menjadi  lemah  sebab  aparat  penagak  hukumnya sendiri melindungi PETI.

## 4. KESIMPULAN
Kasus  pertambangan  mineral  dan  batu  bara  tanpa  izin  dapat  terjadi disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Terkhusus  pada  hal  ini  faktor  birokrasi  dan aparat  penegak  hukumlah  yang  menjadi  sorotan  utama.  Birokrasi  yang  rumit menyebabkan  para  pemilik  usaha  tambang  memilih  alternative  lain,  yakni menghalalkan segala cara dengan menyuap pemerintah agar mendapatkan izin bahkan  di  wilayah  yang  dilarang  sekalipun.  Bobroknya  pemerintah mengakibatkan  penegakan  hukum  yang  lemah.  Sebab  pemerintah  sendirilah yang  justru  seolah  melindungi  keberadaan  PETI.  Sebagai  alternatif  terakhir ( ultimum  remidium ),  hukum  pidana  seharusnya  mengambil  alih,  sebab  sanksi administrasi  sudah  tidak  diindahkan.  Perlunya  pengawasan  periodik  dan inspeksi  terhadap  semua  tahapan  aktivitas  pertambangan  di  Indonesia. Penegakan  hukum  lingkungan  kepidanaan  di  bidang  pertambangan hendaknya  dilaksanakan  secara  konsekuen  oleh  para  penegak  hukum. Penerapan  sanksi  yang  berupa  denda  didalam  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hendaknya bersifat progresif berdasarkan kapasitas produksi dan keuntungan dari setiap perusahaan pertambangan dan atau mineral.

## DAFTAR PUSTAKA
Adharani,  Y.,  &  Nurzaman,  R.  A.  (2017).  Fungsi  Perizinan  Dalam  Pengendalian
Pemanfaatan  Ruang  Di  Kawasan  Bandung  Utara  Dalam  Kerangka  Pembangunan Berkelanjutan. Bina Hukum Lingkungan , 2 (1), 1–13.
https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.1
Edi  Wibowo,  S.  (2013).  Memahami  Makna  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689– 1699.
Febrina, F. (2020). Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam  Pencegahan  Penambang  Emas  Ilegal  di  Kecamatan  Batang  Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Wedana , VI (2), 14–20.
Jatam. (2018). Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara. In Jatam .
Kartodihardjo,  H.,  & Suntana, A. S. (2010). Penataan  dan Pengelolaan  Sumber Daya Alam:  Gagasan  Prof.  Emil  Salim  dan  Implementasinya .  Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim.
Liyus,  H.,  Rahayu,  S.,  &  Wahyudhi,  D.  (2019).  Analisis  Yuridis  terhadap  Tindak Pidana  Pertambangan  dalam  Perspektif  Perundang-Undangan  Indonesia. Jurnal Inovatif , XII (1), 42–60.
Nagara, G. (2017). Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan  Terkait  Eksploitasi  Sumber  Daya  Alam  (Studi  Kasus :  Sektor Perkebunan,  Pertambangan,  dan  Kehutanan). Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia , 3 (2), 19–44. https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41
Natalis, A., Gutami, B., & Azhar, M. (2017). Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelaku  Illegal  Mining  di  Kabupaten  Sekadau  Provinsi  Kalimantan  Barat. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1–17.
Parawansa,  S.  S.  R.,  Koesrianti,  Rahayuningsih,  T.,  &  Parawansa,  D.  A.  S.  (2019). Hukuman  Pidana  Akibat  Kerusakan  Lingkungan  yang  Dilakukan  oleh  Korporasi pada  Industri  Tambang. Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah Dan Hukum , 6 (2), 1. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612
Pratama,  N.  W.,  &  Ismunarno.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku Penambangan  Tanpa  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR)  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen). RECIDIVE , 5 (2), 245–253.
Putri,  A.  F.  D.,  &  Prasetyo,  M.  H.  (2021).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Perbankan. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (3), 312–324.
Rahayu,  S.,  &  Wahyudhi,  D.  (2013).  Penegakan  Hukum  Ketentuan  Pidana  Pasal  158 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  Terhadap  Kegiatan  Pertambangan  Tanpa  Izin  di  Kabupaten  Muaro Jambi. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 121–138.
Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin  Pada  Pertambangan  Skala  Kecil  (Dilemma  of  Law  Enforcement  in  Small Scale Illegal Mining). Jurnal Rechtsvinding , Vol. 5 (3), 399–420.
Rusnama,  I.  N.  S.  A.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Sugiartha,  I.  N.  G.  (2019).  Sanksi  Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). Jurnal Analogi Hukum , 1 (3), 384–389. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan . Raja
Vol. 4 No. 2 (2022)
Grafindo Persada. Yanti,  N.,  Tutuarima,  S.,  Jacomina,  D.,  Hehanussa,  A.,  &  Sopacua,  M.  G.  (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiataan Pertambangan Tanpa Izin. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum , 1 (12), 1263–1269.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License