## Efektifitas Strategi Koersif Perda Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2020 Terkait Tertib Sosial Penanganan Pengemis Jalanan
Heni Ristiawan
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta E-mail: henri.ringgo@gmail.com
Article History: Received: 14 Juli 2022 Revised: 05 Agustus 2022
Accepted: 10 Agustus 2022
Abstract: This article explores and analyzes coercive strategies in dealing with street beggars who are not in  accordance  with  the  values  prevailing  in  society (the living law). A beggar is a person who practices begging  in  public and in various ways to  attract  the feelings of compassion and compassion of others. The emergence  of  the  phenomenon  of  street  beggars  in Sleman  Regency  is  one  of  the  implications  of  this problem. Sleman Regency is a city that is trying to deal with  the  problem  of  street  beggars.  The  handling  of street  beggars  is  contained  in  the  Regulation  of  the Head of the Sleman Regency Number 12 of 2020. In the regulation there is a coercive strategy that has an article on punishment for street beggars. The purpose of  this  study  was  to  determine  the  factors  that  make Sleman Regency the allure of street beggars and how effective the coercive strategy is in dealing with street beggars. To find out about this, of course, this journal tries  to  see  the  extent  of  the  implementation  of  the Perda.
Keywords: Coercive,
Beggars, Bylaws

## PENDAHULUAN
Sebagai  salah  satu  Kabupaten  di  DIY  dengan  jumlah  penduduk  yang  padat.  Kabupaten  Sleman merupakan kota wisata dan Pendidikan. Perkembangan ekonomi dan sosial yang sangat cepat tentunya akan menimbulkan permasalahan yang komplek. Perkembangan ini menimbulkan suatu kondisi yang positif dan negative. Perkembangan positif tentunya akan menimbulkan berbagai macam kemajuan di bidang ekonomi, pariwisata dan Pendidikan. Namun dengan demikian perkembangan yang negative  juga selalu berkembang dengan beriringan misalnya permasalahan social dengan meningkatnya pengamen dan pengemis jalanan.
Pengemis adalah orang yang melakukan praktik meminta-minta di depan dan tempat umum  dengan melakukan  berbagai  macam  metode  untuk  menarik  perasaan  iba  dan  rasa  belas  kasihan  orang  lain (Poerwadarwinta, 1990:261). Sedangkan pengemis adalah orang yang melakukan tindakan minta- minta.  Pengertian  lain  menurut  Perda  DIY,  Pengemis  adalah  orang-orang  yang  mendapatkan penghasilan  dengan  meminta-minta  di  muka  umum  dengan  berbagai  cara  dan  alasan  untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Mengemis  sudah  menjadi  pilihan  bagi  orang –orang  yang  tidak  dapat bersaing  di tengah  kehidupan  masyarkat   dalam memenuhi kebutuhan dasar ( basic  need ) dengan  alasan sempitnya  lapangan  pekerjaan  dan kurangnya   pendidikan   serta   tidak   memiliki skill yang mumpuni      dalam      suatu      bidang      tertentu.  Menyebabkan    mengemis    dan    bergelandang merupakan    pilihan    yang    tepat    untuk    memenuhi  kebutuhan    kehidupan    ekonomi    mereka sehari-hari  dengan  mengharapkan  belas  kasihan  orang lain.  Dimana  melakukan  tindakan mengemis  dan  bergelandangan  merupakan  pekerjaan  yang tidak memebutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang. Kondisi ini menimbulkan permasalahan  di  dalam  masyarkat serta  hukum   atau  norma-norma   yang   ada,  tindakan  minta-minta  di   tempat   umum  dan bergelandang  dianggap  sebagai  penyakit  masyarakat  serta  tidak sesuai lagi dengan norma- norma hukum yang ada.
Tindakan  mengemis  di  tempat  umum  dapat  di  kategorikan  sebagai  bentuk  kejahatan, dilihat  dari  aspek  sosial  dalam  ilmu  keriminologi  di  mana  penjahat  adalah  orang  yang  gagal menyesuaikan    diridengan    norma    masyarakat,    sehingga    tingkah    lakunya    tidak    dapat dibenarkan oleh masyarakat (Simatupang dan Faisal, 2017).
Pengemis    merupakan  konsekuensi  ataupun  akibat  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  dasar manusia. Oleh karena itu tidak mengherankan bila aturan maupun sikap negara terhadap pengemis yang  masuk  dalam  kategori  PMKS  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  sudah diamandemen empat kali yang telah menghasilkan rumsan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh  menjamin hak  konstitusional  warga  negara. Salah satu undang-undang yang mengatur sikap negara terhadap masyarakat miskin adalah UUD 1945 Pasal 34  berbunyi:
1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara  mengembangkan  system  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal itu diatur dalam undang-undang.
UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa Gelandangan  dan  pengemis  serta  anak jalanan  dipelihara  atau  diberdayakan  oleh    negara    yang  dilaksanakan    oleh  pemerintah. Meningkatnya  Fenomena  pengemis  jalanan  yang  dikategorikan  sebagai  PMKS,  terlebih  saat pandemi  Covid-19,  perlu  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah.  Dampak  dari  pandemi Covid-19, turut menyumbang angka kenaikan PMKS. Seperti yang kita temui di sepanjang jalan, banyak bermunculan  pengemis jalanan membuat Kabupaten Sleman menjadi kota yang kurang nyaman  dilihat  dari  aspek  kesejahteraan  sosial.  Para  pengemis  tersebut  secara  tidak  langsung memberikan  persepsi  Kabupaten  Sleman  sebagai  kota  yang  kumuh,  kotor  sehingga mempengaruhi keindahan Kabupaten Sleman.Masalah itulah yang menjadi salah satu faktor yang melatar  belakangi  munculnya  Perda  kabupaten  Sleman  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan  Ketentraman,  Ketertiban  umum  dan  Pelindungan  Masyarakat  terkait  Tertib Sosial. Peraturan Kepala daerah kabupaten Sleman tersebut berisi serangkaian aturan dan strategi dalam upaya menanggulangi pengemis jalanan mulai dari Tindakan preventif dan koersif (Perda
Kab.  Sleman  No.12,2020).  Dalam  strategi  koersif  terdapat  pasal-pasal  yang  menghukum pengemis jalanan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  adanya tindakan  pengemis  di  tempat  umum  dan  strategi  koersif  dalam  upaya  penindakan  terhadap pengemis  jalanan yang  ada di  tempat umum serta upaya bentuk penertiban gelandangan dan pengemis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  kualitatif  dengan  tujuannya untuk menghasilkan  deskripsi  yang  komprehensif  dan  mendalam  terkait  efektifitas strategi koersif implementasi Peraturan Kepala Daerah kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 terkait Tertib Sosial penangnanan pengemis jalanan di Kabupaten Sleman. Metode   peneliti akan lebih mudah untuk melihat. Metode pencarian data penelitian yang digunakan antara lain: Metode   data primer dan  sekunder.
Adapun  penelitian  ini  dilakukan  di  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Sleman. Obyek tersebut dipilih karena sebagai instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penertiban  pengemis  jalanan.  Sesuai  dengan  pendekatan  kualitatif,  maka  data  dikumpulkan merupakan deskriptif data, yaitu penjelasan dari suatu fenomena (Moleong, 2004). Data dimaksud dikumpulkan  dengan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  yang  mendalam,  observasi  dan dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  kemudian  disusun  ke  dalam  teks  yang  diperluas (Miles dan Huberman, 1992 : 15- 16). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber data antara lain data Primer (data tangan pertama) adalah data yang secara langsung dan segera diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang bersangkutan untuk tujuan penelitianya yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diinterview.
Data  primer  meliputi  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang  terkait didalamnya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara melalui  tanya jawab secara lisan  yang bersifat bebas terpimpin dan dialog sistematis, dengan para sumber data antara lain:
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
2. Kepala  Seksi  Operasional  Bidang  Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum  Satuan  Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
3. Pengemis Jalanan.
Data  Sekunder  (data  tangan  kedua)  adalah  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  telah dilaporkan oleh orang luar sekalipun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data sekunder ini  merupakan  dokumen  tertulis,  laporan-laporan  dan  artikel-  artikel  yang  berkaitan  dengan masalah  yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber  resmi  yang terkait dengan judul dan permasalahan, yaitu :
1. Data Laporan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
2. Data  kearsipan.  Selain  itu  dalam  penelitian  ini,  data  sekunder  digali  dari  berbagai tulisan, baik tulisan yang berupa laporan hasil penelitian
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
3. Dokumen, arsip- arsip, buku-buku dan artikel.
Demikian juga pendapat para pakar mengenai gelandangan dan pengemis. Selain itu juga mengadakan  pencatatan  langsung  mengenai  data  yang  berupa  dokumen  ataupun  kutipan keterangan-keterangan  yang  terdapat  dalam  catatan  penting  yang  ada  dikantor  Satuan  Polisi Pamong Praja.
Penentuan  informan  sebagai  informan  kunci  menggunakan  teknik  purposif,  yaitu penentuan  informan  atas  dasar  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangannya  adalah  peneliti  sangat mengenal  kompleksitas  permasalahan  dan  personnya  dalam  objek  penelitian  ini.  Hal  tersebut sesuai  dengan  penjelasan  Singarimbun  dan  Sofian  (1995  :  169).  “Bahwa  penggunaan  metode purposive sampling tersebut bisa dilakukan hanya pada populasi yang sifat-sifatnya sudah dikenal terlebih dahulu”.
Sesuai dengan tipe penelitian deskriptif, maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi. Setelah data terkumpul, sebelum dianalisis data tersebut dilakukan uji validasi data atau ferifikasi data, dengan validasi data sumber, yaitu data yang diperoleh dibandingkan dengan informan  lain.  Selanjutnya  baru  dianalsis  dengan  analisis  data  interaktif  dari  Milles  dan Huberman  (1992  :  16)  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  bersama-sama,  yaitu  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ferifikasi. Ketiga alur kegiatan ini juga disebut sebagai komponen-komponen analisis.
Sumber : Milles and Huberman, (1992 : 18)

## Gambar 1. Komponen Analisis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penanganan Pengemis Jalanan Di Kabupaten Sleman
Khusus    untuk    pengemis,    lazim    digunakan    untuk    sebutan    bagi    orang    yang membutuhkan uang,  makanan,  tempat  tinggal,  atau  hal  lainnya  dari  orang  yang  ditemuinya dengan  cara meminta. Berbagai  atribut mereka  gunakan,  seperti pakaian  compang-camping dan  lusuh,  topi, gelas  plastik  atau  bungkus  permen,  atau  kotak  kecil  untuk  menempatkan
uang    yang    mereka  dapatkan  dari  memintaminta.  Mereka  menjadikan  mengemis  sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai  macam  alasan,  seperti  kemiskinan  dan  ketidakberdayaan mereka  karena  lapangan kerja yang sempit (Irawan, 2013:1).
Pengemis  yang  menghabiskan  seluruh  rangkaian  kehidupannya  di  jalan  dikategorikan sebagai  kelompok  masyarakat  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  (PMKS).  Kegiatan menggelandang  dan/atau  mengemis  ini  mereka  lakukan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan dasarnya. Keberadaan pengamen dan pengemis jalanan ini seolah tidak ada habisnya, dari tahun ke tahun keberadaannya semakin meningkat. Kabupaten Sleman sebagai kota wisata, kota budaya dan  kota  Pendidikan.  Nilam  Hamidani  Syaiful  (2013:32)  mendefinisikan  pengemis  sebagai kelompok  orang  yang  mendapatkan  penghasilan  dengan  melakukan  praktik  meminta-minta  di tempat umum dengan berbagai modus serta alasan agar mendapat belas kasihan orang lain.
Dalam  pelaksanaan  operasi  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Pelaksanaan  operasi dilakukan di jalur-jalur utama Kabupaten sleman seperti Sepanjang Lampu-lampu Trafic Light Ring Road, Trafic Ligh Jalan Godean, Trafic Light Jalan Monjali, Trafic ligh jalan Kaliurang. Operasi  penertiban  pengamen  dan  pengemis  jalanan  ini    dilaksanakan  dengan  berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

## Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman
Gambar 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan operasi penertiban pengamen dan pengemis jalanan.
Operasi  terpadu  dilaksanakan  dimulai  dengan  adanya  koordinasi  dari  Satuan  Polisi Pamongpraja  Kabupaten  Sleman    setelah  menyiapkan  administrasi  terkait  ketugasan  personil, adanya  informasi  dari  pengumpul    bahan  keterangan  (Pulbaket)  Satuan  Polisi  Pamongpraja Kabupaten Sleman. Pengumpul bahan keterangan (Pulbaket)  tersebut disebar di titik-titik rawan Kabupaten Sleman terutama di perempatan dan pertigaan jalan utama Kabupaten sleman yang ada  Trafic  light  yang  disiagakan  untuk  melakukan  pemantauan  keberadaan  gelandangan  dan pengemis di Kabupaten Sleman. Pengumpul bahan keterangan ini  bergerak ke titik lokasi yang telah ditentukan kemudian memberikan informasi keberadaan gelandangan dan pengemis jalanan untuk dilakukan razia.
KOORDINASI

## OPERASI TERPADU
PENINDAKAN
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Tabel 1. Titik lokasi mangkal Pengamen dan Pengemis Jalanan di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022
NO . KECAMATAN LOKASI 1.   Tempel Simpang empat Tempel 2.   Sleman Simpang empat Beran,Simpang empat Denggung 3.   Gamping Simpang empat Kronggahan, Simpang empat Demak  Ijo,  Simpang  empat  Pelemgurih, Simpang tiga Gamping 4.   Godean Simpang tiga Bantulan, Simpang empat Godean 5.   Moyudan Simpang empat Gedongan 6.   Mlati Simpang empat Kutu, Simpang empat Barek 7.   Ngaglik Simpang  tiga  Gandok,  Simpang  empat Balong 8.   Depok Simpang  empat  Condongcatur,  Simpang empat  UPN,  Simpang  tiga  Maguwoharjo, Simpang tiga Colombo 9.   Kalasan Proliman 10.   Prambanan Simpang tiga Prambanan
Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Sleman
Berdasarkan tabel diatas, gelandangan dan pengemis melaksanakan aksinya di traffic light diperempatan dan pertigaan di diwilayah Kabupaten Sleman yang ramai aktifitas lalu lintasnya. Fakta  yang  ditemukan  penulis  di  lapangan,  pelaksanaan  operasi  Razia  yang  dilakukan  oleh Satuan Polisi Pamongpraja yang dilakukan masih kurang berjalan maksimal. Pelaksanaan operasi hanya dilakukan pada hari-hari kerja  yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan hari  kerja  Satuan  Polisi  Pamongpraja  yang  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Padahal, dapat  diketahui  bahwa  keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  dalam  menjalankan  aksinya sampai  malam  hari  dan  akan  mengalami    peningkatan  pada  libur  akhir  pekan  atau  hari  libur nasional  dimana  para  gelandangan  dan  pengemis  akan  banyak  tersebar  di  lampu  Traffic  light jalan-jalan besar. Hal ini disebabkan meningkatnya volume kendaraan yang melintas.
Ada beberapa alasan mengapa seseorang menjadi pengemis jalanan. Faktor utama yang menyebabkan  seseorang  menjadi  pengemis  adalah  faktor  ekonomi.  Hal  ini  merupakan  alasan yang  klasik  bahwa  alasan  tersebut  merupakan  faktor  yang  utama  yang  diungkapkan  oleh  para gepeng. Selain faktor kemiskinan ada faktor lain yang menyebabkan seseorang untuk menjadi
gepeng, yaitu faktor yang datang dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis ( broken home ), orang tua bercerai dan tidak memperdulikan keinginannya. Disamping karena sulitnya mencari pekerjaan yang disebabkan karena rendahnya pendidikan yang dimiliki, sehingga mereka tidak mampu bersaing dengan pencari kerja lain.
Adapun kebijajakan  yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Sleman adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupten Sleman No 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat paragraf 6 Tertib Sosial pasal 34 mengatakan.
Setiap orang dilarang:
a. Melakukan  Tindakan  menggelandang  dan  atau  mengemis,  baik  perorangan  atau berkelompok  dengan  alasan,  cara  dan  alat  apapun  untuk  menimbulkan  belas  kasihan orang lain.
b. Mendatangkan seseorang atau beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah,  deangan  atau  tanpa  maksud  melakukan  Tindakan  menggelandang  dan/atau mengemis
c. Mengajak,  membujuk,  membantu,  menyuruh,  memaksa  atau  mengordinasi  orang  lain secara  perorangan  atau  berkelompok  sehingga  menyebabkan  melakukan  Tindakan menggelandang dan/atau mengemis.
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dilakukan oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam hal ini, seksi yang melaksanakan kegiatan adalah seksi Operasional bidang ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamongpraja kabupaten Sleman.

## B. Implementasi Strategi Koersif Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020
Bila diartikan secara luas, implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam rangkaian proses kebijkan yang dilakukan setelah disahkannya sebuah undang-undang ataupun peraturan oleh  pemerintah.  Didalam  tahapan  implementasi  kebijakan  juga  dapat  dilihat  sejauh  mana keluaran  yakni  output  dan  dampak  outcome  yang  dimiliki  sebuah  kebijakan  (George  C. Edwards,1980:104).
Dalam  konteks  itulah,  artikel  ini  akan  mengeksplorasi  dan  melihat  sejauh  mana pengimplementasian  Peraturan  Kepala  daerah  Kabupaten  Sleman  No.  12  Tahun  2020  Tertib Sosial, strategi koersif dalam menanggulangi pengemis jalanan. Strategi koersif merupakan salah satu  strategi  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Sleman  No.  12  Tahun 2020 tentang tertib sosial penanggulangan pengemis jalanan. Upaya koersif dalam kebijakan ini dikenakan pada anggota masyarakat yang dianggap sebagai pelanggar dan dianggap tidak sesuai dengan yang sudah dituliskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020. Strategi  penanganan  ini  dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara  yakni  dengan  melakukan pemidanaan terhadap pengemis dan gelandangan yang ketahuan mengemis dan menggelandang di tempat umum. Tidak hanya itu pemidanaan juga dilakukan kepada siapa saja pihak-pihak yang ketahuan memberikan uang maupun barang kepada pengemis dan gelandangan.  Sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Daaerah  kabupaten  sleman  No  12  tahun  2020  tentang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Penyelenggaraan  Ketentraman,  Ketertiban  Umum  dan  Pelindungan  Masyarakat    BAB  VIII Ketentuan Pidana Pasal 79,ayat 6.
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 37 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta). Penanganan dalam strategi koersif ini secara khusus  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol-PP)  Kabupaten  Sleman  yang  juga memiliki  misi  terkait  dengan  pelaksanaan  penegakan  peraturan  daerah  serta  peraturan  kepala daerah. Satpol-PP secara rutin melakukan razia di berbagai macam tempat yang dinilai sebagai sarang pengemis.
Adapun  kegiatan  koeratif  yang  dilakukan  dalam  menciptakan  Tertib  Sosial  sebagai berikut:
a.) Razia
Razia  merupakan  langkah  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  dan  atau  meniadakan pengemis jalanan yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan  pengemisan,  seperti  hasil  wawancara  dengan  Sudarmanto,  S.H.,  M.I.P.  Kasi operasional  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Sleman  :“Dalam  upaya  untuk  mengurangi jumlah  pengemis  di  Sleman,  kita  selalu  rutin  melakukan  razia.  Anggota  juga  dalam  melakukan patroli kota dengan mobil, apabila ditemukan gepeng akan diangkut dan dibawa ke kantor untuk kemudian didata dan dibina

## b.) Pembinaan
Dalam pelaksanaan razia gabungan pengemis jalanan oleh petugas Satpol PP dan Dinas Sosial,  apabila  mendapatkan  hasil  temuan  pengemis  di  jalan  maka  proses  selanjutnya  adalah dibawa ke Kantor Satpol PP untuk didata oleh petugas. Mereka yang terjaring razia akan didata dimana  daerah  asal  mereka  dan  mengisi  surat  pernyataan  untuk  tidak  melakukan  kegiatan pengemisan  lagi.  Setelah  selesai  didata  oleh  petugas,  maka  untuk  selanjutnya  mereka  akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk diberi pembinanaan. Bentuk pembinaan tersebut  antara  lain,  diberi  berbagai  ketrampilan  kerja,  pembinaan  moral,  hidup  bermasyarakat, diberi motivasi untuk selalu bekerja keras dalam kehidupan bermasyarakat.

## c.) Sidang Tipiring
Dalam  upaya  untuk  menanggulangi  pengemis  tidak  selalu  berjalan  mulus.  Seringkali para  pengemis  jalanan  yang  dulu  sudah  pernah  terjaring  razia  kembali  lagi  ke  jalan  untuk mengemis. Dengan berbagai macam alasan mereka akan kembali lagi ke jalanan. Penyerahan para pengemis  ke  pengadilan  merupakan  upaya  yang  diambil  apabila  mereka  kembali  terjaring  razia oleh petugas dikemudian hari. Seperti yang dikemukan Sudarmanto,S.H., M.I.P., Kasi Operasional Satuan  Polisi  Pamongpraja.  Operasional:“Penyerahan  ke  pengadilan  untuk  disidang  tipiring merupakan langkah koersif yang kami ambil apabila para pengemis yang telah terjaring pada razia sebelumnya  kembali  lagi  ke  jalanan  untuk  melakukan  aktifitas  pengemisan.  Koersif  adalah Tindakan pemaksaan dalam prosese rehabilitas sosial (Perda DIY:2014). Hal ini sekaligus upaya
untuk memberikan efek jera kepada mereka agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2020, Apabila mereka yang  sudah  pernah  terjaring  dalam  razia  kembali  lagi  ke  jalanan  untuk  mengemis,  langkah selanjutnya  yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan prosedur  yang ada adalah diserahkan ke pengadilan untuk disidang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 BAB VIII ketentuan pidana , Pasal79, ayat 6. Penanggulangan gelandangan dan pengemis merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Sleman. Razia terhadap gelandangan dan pengemis dilakukan secara berkala. Selain itu pada hari-hari biasa, pada  saat  patroli  pagi,  siang,  dan  malam  juga  tetap  akan  ditindak  lanjuti  apabila  ditemukan gelandangan  dan pengemis yang ada dijalan.
Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Sleman  menjatuhkan  hukuman  terhadap  puluhan  anak jalanan,  gelandangan,  dan  manusia  silver  dalam  sidang  yang  digelar  pada  Jumat  (10/12/2021). Sidang  ini  adalah  tindak  lanjut  dari  razia  yang  digelar  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP) Sleman pada 6–8 Desember 2021 silam. Dalam sidang tersebut, secara umum masing-masing anak jalanan  hingga  manusia  silver  ini  Rp100  ribu,  subsider  tiga  hari  kurungan  oleh  majelis  hakim( berita jogja.indtimes.com,2021).
Penanganan  terhadap  pengemis  jalanan  yang  dilakukan  oleh  petugas  Satpol  PP  dengan strategi  koersif  menjadi  problematik,  meskipun  di  dalam  perda  ditetapkan  aturan  pemidanaan terhadap pengemis dengan pemidanaan kurungan dan denda maksimal kisaran puluhan juta (Perda Kabupaten  Sleman  No.  12,  2020).  Hukuman  pemidanaan  kurungan  dan  denda  dirasa  menjadi dilematis karena tujuan sebenarnya perda tersebut untuk memutus mata rantai praktik pengemis di jalanan. Namun jika dipandang dari sisi lain kurang bijak ketika pemerintah tidak melihat aspek historis dan penyebab keberadaan sebagian masyarakat yang memilih menjadi pengemis jalanan.

## KESIMPULAN
Upaya pengendalian pengemis jalanan di Kabupaten Sleman melalui cara merazia mereka secara  berkala  dan  terstruktur  tersebut  kurang  efektif.  Hal  ini  disebabkan  oleh  Gepeng  setelah dilakukan pendataan, pembinaan, pemberian bekal yang kemudian dipulangkan tersebut, ternyata kembali lagi kejalanan, dengan alasan yang sama yaitu sulitnya mencari pekerjaan, kemiskinan, kebebasan hidup.
Penindakan  dengan  operasi  yustisi  kepada  pengemis  jalanan  merupakan  strategi  koersif pemerintah  daerah    dalam  memberikan  efek  jera  kepada  para  pengemis.  Kegiatan  ini  memang miliki  dampak  sementara  dalam  penanggulangan  pengemis  jalanan  tetapi  kurang  efektif  untuk memecahkan  dan  memberi  solusi  terhadap  keberadaan  mereka.    Sehingga  walaupun  dilakukan penindakan yustisi, dalam rangka menciptakan kota yang bersih, indah, dan aman, nyaman, tentram serta tertib, masih saja belum dapat terwujud dengan maksimal.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## DAFTAR REFERENSI
Edwards, George C. 1980. Implementing Public Policy . Washington: Congressional Quartely Inc. Effendi,  Tadjuddin  Noer,  1993, Sumber  Daya  Manusia  Peluang  Kerja  dan  Kemiskinan. Yogyakarta, Tiara Wacana.
Fatmawati    L,  St.,  Yusuf,    M.,  Abdillah,    M.,    &  Rahman,    R.    A.(2021). Penegakan    Hukum Pidanaterhadap  Tindakan  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Tempat  Umum .  Arus  Jurnal Sosial dan Humaniora, 1(3), 154-167
Irawan,  D.  D.  (2013). Pengemis  Undercover  Rahasia  Seputar  Kehidupan  Pengemis .  Jakarta: Titik Media Publisher
Kementerian  Sosial.  2005. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI. Jakarta. Milles, B Mathew dan Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif , Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta. UIP
Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Muasaroh.  2010. Aspek-aspek  Efektivitas,  Studi  tentang  Efektivitas  Pelaksanaan  Program Pelaksanaan PNPM-MP . Malang : Universitas Brawijaya. Simatupang, N & Faisal. (2017). Kriminologi: Suatu Pengantar . Medan: Pustaka Prima. Singarimbun, Masri dan Sofian. 1995. Metode Penelitian Survay . LP3ES. Jakarta. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 tahun 2011 Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Peraturan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor  12  tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan Ketentraman,  Ketertiban  Umum  dan  Pelindungan  Masyarakat  Paragraf  6  Tertib  Sosial Pasal 34 dan Pasal 79 ayat (6).