Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 11 November 2018
URGENSI  PENERAPAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  1970 TENTANG K3 BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA
Andi Lala Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS) Balongan Indramayu Email: cirebonkotakip11@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan  Nasional  yang  semakin  meningkat  dengan  segala  resiko  dan tantangan  yang  dihadapinya  tidak  lepas  dari  perngaruh  karyawan  dalam peranannya.  Oleh  karena  itu,  buruh  atau  karyawan  dalam  hal  ini  membutuhkan perlindungan hak dibidang kesejahteraan, pemeliharaan serta perlindungan dasar dalam  kebutuhan  hidup  minimum  bagi  tenaga  kerja.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu  kajian  penyelidikan mengenai masalah yang di jelaskan  melalui kata-kata, bahasa atau data deskriptif tentang  suatu  kejadian  fenomena  yang  terjadi  dilapangan.  Penelitian  memiliki maksud  untuk  mendalami  dan  mengkaji  urgensi  dari  penerapan  PP  UU  No  1 Tahun  1970  mengenai  K3  bagi  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Secara  konkrit  bentuk perlindungan  hak  buruh  dalam  masalah  kesejahteraan  serta  masalah  kebutuhan dasar  hidup  lainnya.  Bentuk  perlindungan  tersebut  terwujud  dalam  jaminan kesehatan,  sosial  yang  berbasis  pada  usaha  bersama,  bentuk  kerjasama  atau gotong  royong  serta  usaha  yang  berbasis  pada  kekeluargaan.  Hal  tersebut sebagaimana  dijelaskan  dasar  UUD  1945.  Pada  intinya  progam  jaminan  social berdampak  pada  keberlangsungan  kepastian  penerimaan  penghasilan  sebagai bentuk  kompensasi  dari  keuntungannya  yang  hilang.  Penanggulangan  terhadap resiko-resiko  kerja  yang  terjadi  dapat  menciptakan  ketenangan  dalam  kerja sehingga produktivitas dalam bekerja meningkat.
Kata kunci : Perlindungan Tenaga Kerja,UU Nomor1 tahun 1970, Jaminan Sosial.

## Pendahuluan
Pembangunan nasional yang semakin meningkat tidak terlepas dari tenaga kerja yang berperan penting didalamnya dengan berbagai hal resiko  yang dihadapinya. Oleh sebab  itu,  pemberian  perlidungan,  serta  pemberian  kesejahteraan  baik  dalam  bentuk sosial,  ekonomi  maupun  kesehatan  bagi  tenaga  kerja  sebagai  kebutuhan  bantuk  hak dasar hidup minimum bagi tenaga kerja. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada setiap buruh atau karyawan pada perusahaan. Hal tersebut sebagai bentuk wujud bahwa telah  memberikan  sumbangsih  pemikiran  dan  tenaganya  dimana  ia  bekerja,  sehingga pada akhirnya meningkatkan produktifitas kerja nasional.
Peningkatan kualitas manusia hendaknya seimbang dengan hasil yang diperoleh. Kualitas  manusia  yang  baik  tidak  akan  bisa  mencapai  titik  maksimal  tanpa  diimbangi dengan  jaminan  social  hidup  yang  pasti.  Oleh  karena  itu  perbaikan  kualitas  dan pemberian  hak  bagi  buruh  atau  karyawan  perlu  disesuaikan  dengan  hak  serta  harkat martabat sebagai manusia dan makhluk sosial. (Hakim,2003:9).
Pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  sebagai  bentuk  pembangunan masyarakat  Indonesia  seutuhnnya  dengan  tujuan  mewujudkan  masyarakat  yang  adil, makmur, sejahtera, juga merata, baik secara materiil maupun secara spiritual knowlage yang asaskan pada Ideologi Pancasila serta dilandasi oleh UUD RI Tahun 1945. Hal ini tentunya  searah  dengan  itu  pembangunan  ketenagakerjaan  Indonesia  yang  ditujukan pada  perbaikan  kualitas  hidup  manusia  dan  sumber  dayanya,  sehingga  dapat memberikan  kontribusi  dalam  pembangunan  bangsa.  Hal  ini  sesuai  dengan  semangat UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “setiap warga memiliki hak untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  bagi  keberlangsungan  hidup  dan kemanusiaanya.
Pada umumnya di dalam masyarakat, kesepakatan dibuat secara lisan. Kalaupun diadakan  secara  lisan  isinya  sangat  singkat,  misalnya  memuat  tentang  besarnya  upah dan macamnya pekerjaan. Perjanjian tertulis hak dan kewajiban pihak tenaga kerja dan pengusaha. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan yang menjelaskan kesepakatan dan aturan yang berisi masalah syarat kerja dan usaha (Supomo, 2008:1). Dalam UU No 13 Tahun  2003,  dijelaskan  bahwa  tenaga  kerja  atau  buruh,  dan  lainnya  adalah  seseorang, individu  yang  melakukan  kerjasama  kerja  untuk  mencapai  tujuan  atau  menghasilkan produk  tertentu.  Produk  tersebut  bisa  berupa  barang  atau  jasa  yang  bersifat  pada kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan diri sendiri.
Perlindungan tenaga kerja merupakan perlindungan  yang meliputi  beberapa hal seperti: jaminan sosial, waktut kerja, gaji/upah minimum, hak berserikat, hak bersosial, bermasyarakat  dan  perlindungan  keselamatan  tenaga  kerja  (Husni,  2003:138).  Dalam UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan  dalam  masalah  hak  serta  kesempatan  kerja  dalam  mewujudkan  kesejahteraan tenaga  kerjanya.  Sedangkan  pengertian  tenaga  kerja  dalam  UU  No  13  Tahun  2003 merupakan  setiap  individu  yang  sanggup  melaksanakan  pekerjaannya  dengan  tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa.

## Metode Penelitian
Metodologi  adalah  suatu  kerangka  operasional  dimana  kejadian  nyata disesuaikan  dengan  sistematis,  sehingga  makna  yang  terkandung  terlihat  lebih  jelas (Ngani,  2012:79).  Penelitian  pada  dasarnya  adalah  sebuah  tindakan  pencarian  yang bukan  hanya  sekedar  pengamatan  semata  dengan  teliti  terhadap  sesuatu  benda  (objek) yang  muda  dipegang  oleh  tangan  (Sunggono,  2012:27).  Dengan  demikian  metode penelitian  adalah  strategi  yang  teratur  dilakukan  secara  tepat  dan  sistematis  melalui metode  ilmiah  dengan  menguji  pengetahuan  ataupun  hipotesis  yang  sudah  diketahui sebelumnya.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pustaca library yakni suatu  pendekatan  penelitian  dengan  sumber  data  dari  buku-buku  dan  mempelajari literatur-literatur  yang  selanjutnya  diolah  dan  dirumuskan  secara  sistematis  sesuai dengan  masing-masing  pokok  bahasannya.  Analisis  Data  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  analisis  data  kualitatif,  dalam  hal  ini  mengkaji  secara  lebih  mendalam bahan  hukum  yang  ada,  dan  selanjutnya  digabungkan  dengan  bahan,  lalu  dipadukan dengan  teori-teori  yang  mendukung  dan  terakhir  menarik  kesimpulan  dari  hasil pengolahan dan analisi data.

## Hasil dan Pembahasan
1. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hukum Positif
a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
Seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  di  Indonesia pengertian  hukum  ketenagakerjaan  mengalami  perkembangan  dengan  berbagai aspek  yang  mempengaruhinya.  Sampai  hari  ini  pengertian  hukum  tatanegara belum  mencapai  kata  kesepakatan  atau  kesatuan  pendapat  yang  bisa mengungkapkan  pengertian  dari  tentang  hukum  ketenagakerjaan.  Namun,  dapat diambil garis besarnya bahwa hukum ketenagakerjaan adalah kesatuan peraturan pemerintah  yang  mengatur  tentang  keterkaitan  penjelasan  hukum  antara  buruh dan  pemilik  modal/  perusahaan  ataupun  pemerintah.  Dari  beberapa  rumusan tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  hukum  ketenagakerjaan  adalah  himpunan peratuaran-peraturan  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  pola  hubungan  yang
perlu  dibangun  antara  pekerja,  pengusaha,  sekumpulan  organisasi  pekerja  atau pengusaha, dan pemerintah. (Print, 2004:1).
Menurut Mr. Mok dalam Manulang bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah peraturan  yang  berlaku  dalam  sebuah  pekerjaan  tertentu  dibawah  kontrol pimpinan  dengan  memberikan  penghidupan  yang  layak  yang  sesuai  dengan pekerjaan itu (Manulang, 2007:2).
Sedangkan  pengertian  tenaga  kerja  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  No 13  Tahun  2003,  bahwa  Buruh  atau  disebut  didalam  nya  dengan  istilah  tenaga kerja  merupakan  individu  yang  bekerjasama  dalam  sebuah  kegiatan  kerja  atau sebuah  pekerjaan  dengan  baik  dan  tepat  sesuai  dengan  aturan  atau  mekanisme untuk menghasilkan barang atau jasa.

## b. Keselamatan Kerja
Dalam Keselamatan terdapat dua istilah yang sangat penting pertma resiko keselamatan  dan  kedua  resiko  kesehatan.  Resiko  keselamatan  adalah  berkaitan dengan  segala  masalah  yang  berhubungan  dengan  dunia  kerja  yang  bisa mengakibatkan  kebakaran,  terpotong,  luka  memar,  patah  tulang,  tersengat  arus listrik,  kerugian  alat  tubuh,  pendengaran  dan  penglihatan.  Semua  hal  tersebut dihubungkan dengan lingkungan fisik atau perlengkapan sebuah perusahaan serta berbagai  macam  hal  yang  menjelaskan  jobdiscription.  Artinya  segala  hal  yang diharuskan  untuk  pemeliharaan  dan  pelatihan-pelatihan.  Sedangkan  kesehatan kerja merupakan situasi kondisi  yang dalam keadaan  yang terlepas dari masalah mental,  fisil,  emosi  serta  hal  lain  yang  diakibatkan  oleh  faktor  dunia  kerja (Mangkunegara, 2001:161).
Keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan kondisi-kondisi fisiologis atau  jasmani  serta  kejiwaan  buruh  yang  dirasakan  oleh  tenaga  kerja  didalam lingkungan  pekerjaannya.  Adapun  kondsi  ini  mencakup  berbagai  hal  gejala penyakit atau resiko kecelakaan yang diakibatkan bekerja misalnya cidera akibat kelalaian  kerja,  meninggal  atau  lain  sebagainya.  Sedangkan  kondisi  psikologis diakibatkan  oleh  gangguan  kejiawaan/psikis  stress  dalam  pekerjaan  dan kehidupan  kerja  yang  berkualitas  rendah.  Seperti  ketidakpuasan,  sikap  berdiam diri  (introvert),  kurang  diperhatikan,  mudah  marah,  selalu  menunda-nunda
pekerjaan yang ada dan kecenderungan untuk mudah putus asa terhadap masalah- masalah yang sederhana (Rivai, 2006:26).
Kesehatan  kerja  merupakan  spesialis  disiplin  ilmu  medis  yang  bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap para buruh atau masyarakat baik secara  fisik,  mental,  maupun  social.  Dengan  usaha  prefentif  terhadap  gejala penyakit  atau  masalah  kesehatan  yang  disebabkan  oleh  lingkungan  kerja (Darmanto, 1999:2)
Seiring dengan semakin majunya mekanisme, industrialisasi jaminan untuk memperoleh  hak  atas  apa  yang  di  seharusnya  didapatkan  berlangsung  juga  atas operasional  perusahaan.  Terlau  capek,  lelah,  dan  kurang  perhatian  akan  hal-hal ini, kehilangan konsentrasi, keseimbangan dan lain-lain merupakan sebuah akibat dari  terjadinya  kecelakaan.  Oleh  karena  itu  harus  dipahami  bahwa  dipandang perlu  adanya  pengetahuan  keselamatan  kerja  yang  tepat  dan  benar.  Kemudian melalui  peraturan  yang  baik,  maka  capaian  atau  tujuan  dari  kedua  belah  pihak antara  buruh  dan  pihak  perusahaan  akan  sama-sama  mendapatkan  keuntungan, tanpa  merugikan  disalah  satu  pihaknya.  Hal  ini  dapat  memperkuat  mutu pekerjaan,  peningkatan  produksi  dan  juga  meningkatkan  produktivitas  dalam bekerja.
Keselamatan  dalam  bekerja  merupakan  hal  yang  terkait  langsung  dengan mesin  penggerak,  alat  produksi  kerja,  serta  kegiatan  dalam  operasionalnya, lingkungannya,  dan  proses  pelaksanaan  kerja.  Obyek  dalam  keselamatan  kerja merupakan  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  tempat  kerja,  baik  yang  dilakukan  di daratan, perairan, ataupun yang berada diudara.

## c. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan
Tujuan  hukum  ketenagakerjaan  pada  hakekatnya  adalah  guna  mencapai keadilan  dalam  masalah  ketenaga  kerjaan  dan  untuk  melindungi/mengayomi tenaga  kerja  yang  bekerja  di  temapat  masing-masing  lingkungan  pekerjaanya terhadap  sistem  kekuatan  yang  berada  pada  pimpinan  perusahaan.  Menyusun prosedur serta ketentuan-ketentuan kerja dalam masalah hak dan kewajiban dari kedua  belah  pihak,  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  atau  ketimpangan  di salah  satu  pihak.  Karena  pada  dasarnya  salah  satu  pihak  yang  memiliki kelemahan  dalam  posisi  pekerjaan.  Karena  itu,  pihak  perusahaan  tidak  bisa
seenaknya  dan  semaunya  dalam  menentukan  segala  sesuatu  terkait  dengan  hak dan  kewajiban  dari  salah  satu  pihak  yang  dipandang  lemah,  atau  dalam  hal  ini buruh/ karyawan.
Dari  perumusan  tersebut  diatas  disimpulkan  bahwa  hukum  ketenaga kerjaan  memiliki  unsur-unsur  yang  terkait,  hal  tersebut  diantaranya  adalah; sekumpulan  peraturan-peraturan  yang  tercatat  maupun  yang  tidak  tercatat  yang menyatakan bahwa peraturan tersebut berkaitan dengan masalah hubungan kerja antara  satu  dengan  yang  lain  (majikan/perusahaan)  serta  adanya  komitmen  jasa berupa upah yang diterima dari hasil usahanya (Toha dan Pramono, 2007).
Sedangkan  peranan  hukum  ketenagakerjaan  ialah  jaminan  memberikan keadilan  keadilan  sosial  ekonomi  bagi  tenaga  kerja  serta  petunjuk  yang  harus dicapai  dalam  upaya  mengatur  kebutuhan  ekonomi  tenaga  kerja  yang  sesuai dengan  aspirasi  dan  cita-cita  bangsa  dengan  mengarah  kepada  ciri  khas  dan kepribadian  bangsa  Indonesia  dan  unsur  pokok  pancasila  yaitu  asas  gotong royong.
Upaya  perlinduangan  tenaga  kerja  yakni  dalam  rangka  menjamin keberlangsungan  sistem  hubungan  kerja  tanpa  disertai  dengan  adanya  tekanan sepihak dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itulah pengusaha atau  pemangku  kekuasaan  atas  tenaga  kerja  wajib  melaksanakan  ketentuan  dan aturan-aturan yang sesuaiai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## d. Sifat Hukum Ketenagakerjaan
Sifat  hukum  ketenagakerjaan  menurut  statusnya  adalah  termasuk  pada masalah  hukum  perdata  (bersifat  privat)  dan  bersifat  publik.  Dikatakan  bersifat perdata  adalah  karena  manusia  kita  ketahui  bahwa  hukum  perdata  mengatur kepentingan  individu  atau  perseorangan  antara  pengusaha  dan  pekerja.  Dalam praktiknya,  kedua  belah  pihak  tengah  melakukan  kerjasama  dan  kesepakatan kerja, sedangkan mengenai hukum perjanjian sendiri terdapat atau diatur didalam KUHPerdata buku III. Selain sifat hukumnya perdata juga dapat bersifat pidana, adalah:
a) Dalam  hal-hal  tertentu  atau  pemerintah  turut  ikut  campur  dalam  masalah ketenagakerjaan.
b) Adanya  sanksi-sanksi  atau  aturan  hukum  didalam  setiap  Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
Sedangkan hubungan antara buruh dan majikan pada hakekatnya adalah sebagai berikut:
a) Secara yuridis, Tenaga Kerja adalah bebas karena prinsip negara kita ialah bahwa  tidak  ada  seorangpun  boleh  diperbudak,  diperukur,  atau diperhambat.
b) Secara sosiologis adalah sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain dari pada tenaganya, terpaksa bekerja pada orang lain, dan majikan yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja.
Oleh  karena  itu,  kebijakan  dalam  kesepakatan  kerja  diserahkan  kepada kedua  belah  pihak.  Namun  secara  hukum  dasarnya  diasaskan  pada  peraturan hukum  atau  per-Undang-Undangan.  Namun  pada  prinsipnya  dalam  perjanjian kerja untuk mencapai kesepakatan diperlukan keseimbangan dan keadilan antara kedua  belah  pihak  yang  menjalin.  Dengan  begitu  pemerintah  dalam  hal  ini membuat  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari ketimpangan atau bentuk ketidak adilan kerja.

## 2. Perlindungan Upah Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
a. Perlindungan Upah
Upah  merupakan  bentuk  imbalan  seseorang/  perusahaan  terhadap seseorang  yang  lain  yang  pada  umumnya  dalam  bentuk  materi.  Upah  memiliki peran dan fungsi  yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Karena salah satu dari  indikator  bisnis  dan  perusahaan  ada  pada  materi  atau  bentuk  upah  yang didapatkan  seseorang  dari  perusahaannya.  Bahkan  bisa  dikatakan,  upah merupakan hal  yang utama dalam perusahaan. Karena pada dasarnya seseorang bekerja  pada  perusahaan  tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  kesejahteraan baik  itu ekonomi, sosial maupun bentuk  lainnya.  Tujuan kesejahteraan tersebut tersimbol  dalam  bentuk  upah  yang  didapatkan  seorang  buruh/  karyawan  pada perusahaan.  Oleh  karena  itu,  dalam  masalah  ini  pemerintah  memiliki  peran dalam  menentukan  upah  minimun  dari  perusahaan,  hal  tersebut  tertuang  dalam peraturan UU, dan begitupun peraturan tersebut didasarkan pada UUD 1945.
Setiap  tenaga  kerja/  buruh  memiliki  hak  untuk  mendapatkan kesejahteraan,  keadilan,  maupun  keseimbangan  dari  hasil  kerja  yang  layak  dan sesuai  dengan  resiko  ataupun  beban  kerja  yang  ia  emban.  Wujud  dari keseimbangan  dalam  kesejahteraan  adalah  melalui  penetapan  upah  minimum yang  harus  diberikan  perusahaan  terhadap  pekerja/  buruh.  Dalam  hal  ini pemerintah  perperan  sehingga  tidak  ada  lagi  upah  yang  diterima  oleh  buruh  di bawah  standar  kelayakan  hidup.  Pengaturan  pengupahan  ditetapkan  atas  dasar perjanjian mupun kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bekerja.
Pengupahan  termasuk  bagian  dari  hal  yang  paling  penting  dalam perlindungan pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas, dijelaskan dalam UU No 13  Tahun  2003  pasal  88  bahwa  setiap  pekerja  atau  sejenisnya  memiliki  hak untuk  mendapatkan  penghasilan  atau  bentuk  upah  yang  sesuai  atau  diatas standar kelayakan hidup. Dalam pasal 1 angka 30 lebih lanjut dijelaskan bahwa upah yang berhak didapatkan oleh buruh dalam bentuk imbalan uang ditetapkan dan  diberikan  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  atau  paling  tidak  penetapannya didasarkan pada UU. Ttermasuk di dalamnya tunjangan atau jaminan sosial bagi buruh dan keluarganya.
Berdasarkan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER- 01/MEN/1999  jo.  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor KEP-226/MEN/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi:
a) Upah  minimum  Provinsi  (UMP)  berlakunya  diseluruh  kabupaten  atau  kota dalam 1 (satu) wilayah propinsi;
b) Upah minimum kabupaten atau kota (UMK) berlaku dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No  8  tahun  1981  bahwa  upah  merupakan suatu  imbalan  yang  diberikan  perusahaan  terhadap  perkerja  atau  karyawannya. Upah  ini  merupakan  bentuk  kerjasama  atas  jasa  yang  telah  diterima  oleh perusahaan.  Hal  tersebut  dinyatakan  dalam  bentuk  uang,  dengan  demikian ditetapkan  dalam  peraturan  per-Undang-Undangan  yang  berlaku  melalui kesepakatan antara pihak perusahaan dan karyawan
b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  merupakan  bentuk  perlindungan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  bagi  buruh  atau  karyawan  baik,  bagi individunya  maupun  keluarganya.  Bentuk  perlindungan  ini  dijelaskan  melalui peraturan  per-Undang-Undangan  sehingga  secara  konstitusi  hak  warga  negara dalam bentuk kerja terjamin secara  yuridis. Secara praktikal, jaminan ini masih terbentur  oleh  konsistensi  dan  konsekuensi  perusahaan  terhadap  para pekerjanya.  Dan  pada  kenyataannya  pengimplementasian  bentuk  jaminan  ini akan  sulit  dipraktikan  jika  sistem  dan  mekanisme  perlindungan  sosial  masih tetap  seperti  sekarang.  Padahal  menurut  data  statistik  dari  sumber  yang  ada jumlah angka kerja di Indonesia sangat tinggi, yaitu sekitar 100 juta warga yang bekerja  dan  membutuhkan  jaminan  sosial.  Hal  tersebut  masih  akan  terus meningkat 2% pertahunnya (Husni, 2003:152).
Dalam  UU  No  3  tahun  1992  pasal  1,  yang  dimaksud  dengan  jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk imbalan yang bersifat materil atau bentuk uang. Hal ini diberikan sebagai bentuk imbalan atau sebagai akibat dari keadaan yang dilakukan oleh seorang buruh/ karyawan pada perusahaan. Karena keadaan tersebut  mengandung  resiko,  baik  itu  bentuk  kesehatan,  hamil,  hari  tua, kecelakaan, meninggal dunia, atau bentuk santunan yang menyangkut kehidupan masyarakat secara umum.
Pada  dasarnya  bentuk  jaminan  sosial  ini  merupakan  kepastian  yang diberikan perusahaan kepada buruh, yang dilandasi oleh peraturan per-Undang- Undangan.  Sebagai  pengganti  dari  seluruh  penghasilan  yang  hilang.  Adapun jaminan  sosial  tersebut  melingkupi  berbagai  aspek,  hal  tersebut  diantaranya adalah;
a) Memberikan  perlindungan  dasar  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
b) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  tahun  1993  tentang Penyelenggarakan  Progam  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  yang  terdapat  dalam
Pasal  2  yaitu  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri dari :
a) Jaminan berupa uang yang meliputi:
i. Jaminan kecelakaan kerja.
ii. Jaminan kematian.
iii. Jaminan hari tua.
b) Jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.
Jaminan  sosial  mengkaper  segala  bentuk  resiko  kerja  yang  bisa didapatkan  oleh  buruh  selama  bekerja.  Namun  demikian,  hal  inipun  akan membantu  meningkatkan  produktivitas  pekerja  pada  perusahaan.  Artinya jaminan  sosial  yang  didapatkan  oleh  buruh  akan  menjadi  motivasi  kerja  bagi karyawan/  buruh  pada  perusahaan.  Ketenangan  kerja  akan  terbentuk  ketika jaminan  sosial  tenaga  kerja  bisa  terealisasi  dan  tentunya  hal  ini  dapat mendukung  kinerja  maupun  kreativitas  dan  sekaligus  mengangkat  harga  diri serta  martabat  manusia  sebagai  makhluk  sosial,  baik  dari  sisi  ekonomi,  sosial maupun  pendidikan.  Kemudian,  jaminan  sosial  ini  juga  sebagai  bentuk  dari pembangunan nasional.
Adapun  manfaat  dari  jaminan  sosial  tenaga  kerja  adalah  bersifat mengangkat  harkat  dan  martabat  manusia  bagi  para  buruh/  karyawan  pada perusahaan.  Dengan  keyakinan  tersebut,  maka  ketimpangan  maupun  bentuk ketidak adilan dalam bekerja bisa terminimalisir. Artinya dengan jaminan sosial yang  disusun  dalam  peraturan  menjadi  skema  pemerintah  dalam  mewujudkan UUD 1945.
3. Implementasi  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  Tentang  K3 Bagi Tenaga Kerja
Undang-undang Republik  Indonesia tentang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970  menyebutkan  Keselamatan  Kerja  adalah  suatu  syarat  atau  norma-norma  kerja di  segala  tempat  kerja  dengan  terus  menerus  wajib  diciptakan  dan  dilakukan pembinaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrilisasi dan teknologi.
Moenir, A. S mengatakan yang dimaksut dengan keselamatan kerja adalah:
“Suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat kerja yang dapat menjamin secara  maksimal  keselamatan  orang-orang  yang  berada  di  daerah  atau  di
tempat  tersebut,  baik  orang  tersebut  pegawai  atau  bukan  pegawai organisasi kerja itu”.
Daryanto menyebutkan:
”Keselamatan meliputi: mencegah atau mempersiapkan resiko kerja dalam bentuk  kecelakaan.  Dengan  demikian  hal  ini  menjadi  bentuk  pencegahan atau  pengurahan  terjadinya  sakit  akibat  bekerja.  Mengurangi  cacat, kematian  akibat  bekerja,  serta  memelihara  material,  serta  pemeliharaan yang  kesemuanya  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup kesejahteraan umat manusia”.
Pendapat-pendapat  tersebut  di  atas  dapat  diambil  garis  besarnya  bahwa keselamatan kerja adalah hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja. Oleh karena itu, hal  tersebut  harus  menjadi  program  bagi  setiap  perusahaan,  karena  merupakan bentuk  perlindungan  bagi  buruh  maupun  karyawan  pada  saat  bekerja  dan  selama berada dilingkungan kerja. Mencegah, menanggulangi bahkan mengamankan resiko kecelakaan, kerusahan alat produksi mesin sehingga terjadi kerugian diantara kedua belah pihak.
Pengusaha  atau  pemilik  perusahaan  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi serta  menjamin  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  karyawannya.  Misalnya  terhadap pekerja  baru,  paling  tidak  perusahaan  mensosialisasikan  terkait  denga  resiko  kerja, kondisi  serta  bahaya  yang  bisa  ditimbulkan  dari  bekerja,  demikian  dengan  cara mengoperasionalkan  atau  jobdiscritionya  sebagai  karyawan  setempat.  Dengan demikian,  perusahaan  wajib  memfasilitasi  karyawan  dalam  hal  pengamanan tubuhnya,  karena  itu  sebelumnya  diperlukan  pemeriksaan  fisik  maupun  psikologis karyawan  secara  berkala.  Memberikan  fasilitas  pelindung  diri,  memberikan  rambu- rambu atau tanda bahaya dilingkungan kerja (Hidayat dan wahyuni, 2016:15).
Sementara  bagi  buruh,  memiliki  hak  untuk  melaksanakan  prosedur keselamatan  serta  kesehatan  kerja  sebagaimana  yang  sudah  diarahkan  oleh  pihak perusahaan.  Karyawan  dalam  hal  ini  memiliki  wewenang  untuk  menolak  apabila tugasnya  diluar  kemampuannya,  namun  dengan  konsekuensi  yang  sudah  disepakati sebelumnya.  Yang  perlu  diperhatikan  adalah,  penggunaan  alat  keamanan  atau keselamatan  dalam  bekerja,  masing-masing  memiliki  kewajiban  untuk  menjaganya. Setelah  dilakukan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  keamanan  atau  perlindungan
kerja maka keadaan aman dan ketercapaian tujuan perusahaan serta hak buruh akan terwujud. (Sucipto,2015:52).

## Kesimpulan
Bentuk  perlindungan,  pemeliharaan  dan  peningkatan  kesejahteraan  dimaksud diselenggarakan  dalam  bentuk  progam  jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang  bersifat  dasar dengan  berasaskan  usaha  bersama,  kekeluargaan  dan  gotong  royong  sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakekatnya  progam  jaminan  sosial  tenaga  kerja  ini  memberikan  kepastian berlangsungnya asas penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh  penghasilan  yang  hilang.  Jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang  menanggulangi risiko-risiko  kerja  sekaligus  akan  menciptakan  ketenangan  kerja  pada  gilirannya  akan membantu  meningkatkan  produktivitas  kerja.  Ketenangan  kerja  akan  tercipta  karena jaminan  sosial  tenaga  kerja  mendukung  kemandirian  dan  harga  diri  manusia  dalam menghadapi  berbagai  resiko  sosial  ekonomi  tersebut.  Selain  itu,  jaminan  sosial  tenaga kerja  yang  diselenggarakan  dengan  pendanaan  akan  memupuk  dana  yang  akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Khakim.  2003. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Anwar  Prabu  Mangkuegara.  2001. Manajemen  Sumberdaya  Manusia  Perusahaan.
Bandung: PT Remaja Rosda karya.
Bambang  Sunggono.  2012. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Cecep Dani Sucipto. 2014. Keselamatan dan Kesehatan Kerja . Yogyakarta: Gosyen.
Darmanto.  1999. Kesehatan  Kerja  di  Perusahaan. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Umum.
Darwin  Prinst.  2004. Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  (Buku  Pegangan  Pekerja Untuk Mempertahankan hak-haknya). Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti.
Halili Toha, Hari Pramono. 2007. Hubungan Kerja Antara majikan Dan Buruh . Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
Iman  Supomo.  2008. Hukum  Perburuhan  Bidang  Kesehatan  (Perlindungan  Buruh). Jakarta: Pradya Paramitha.
Lalu Husni. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Lalu  Husni.  2003.  P engantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada.
M. Benoe Satriyo Wibowo. 2002. Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika.
Moenir,  A.S.  1987. Pendekatan  Manusia  dan  Organisasi  Terhadap  Pembinaan Kepegawaian . Jakarta: Gunung Agung.
Nico Ngani. 2012. Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Nur Hidayat dan Indah Wahyuni. Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bengkel Di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencaaan Fakultas Teknik UNY. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan . Volume 23 No. 1 Mei 2016, hlm. 15
Rivai.  2006. Manajemen  Sumberdaya  Manusia  Untuk  Perusahaan  Dari  Teori  Ke Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Sedjun H. Manulang . 2007. Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: Penebit Rineka Cipta.