## Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia
Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin*, Liza Dzulhijjah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 19/9/2023 Revised : 19/12/2023 Published  : 22/12/2023
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 3
No. : 2
Halaman  : 119 - 126 Terbitan  : Desember 2023

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  penggunaan  nilai  Hak  Cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan fikih muamalah dan UU Hak Cipta.Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  lalu didukung dengan data primer. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Kemudian data dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan fidusia  sulit untuk diterapkan di  lembaga keuangan, hal  itu dikarenakan kurangnya  regulasi  dalam  menilai  Hak  Cipta  dan  belum  ada  lembaga penilai  Hak  Cipta.  Berdasarkan  fikih  muamalah  penggunaan  nilai  Hak Cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia  mengandung gharar dan kemudharatan,  hal  itu  karena  dalam  penilaian  Hak  Cipta  menimbulkan spekulasi dalam menilai Hak Cipta karena tidak ada lembaga yang dapat mentaksasi  nilai  Hak  Cipta  sehingga  hal  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hingga penelitian ini dilakukan belum ada peraturan  turunan  dari  UU  Hak  Cipta  itu  sendiri,  akan  tetapi  UU  Hak Cipta didukung dengan lahirnya PP Nomor 24 Tahun 2022. Implementasi Hak Cipta sebagai objek jaminan harus diatur dalam regulasi di lembaga keuangan itu sendiri seperti PBI dan POJK.
Kata Kunci : Nilai Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Fikih Muamalah.

## A B S T R A C T
This study aims to analyze the use of Copyright value as an object of fiduciary guarantee based on muamalah jurisprudence and Copyright Law.This research uses  a  normative  juridical  approach.  The  data  source  used  in  this  study  is secondary data and then supported by primary data. The data collection used in this study used literature studies and interviews. Then the data is analyzed using analytical  descriptive  methods.  The  results  showed  that  the  use  of  Copyright value  as  an  object  of  fiduciary  guarantee  is  difficult  to  apply  in  financial institutions, it is due to the lack of regulations in assessing Copyright and there is no Copyright appraisal agency. Based on jurisprudence, the use of the value of Copyright  as  an  object  of  fiduciary  guarantee  contains  gharar  and  harm,  it  is because in the assessment of Copyright causes speculation in assessing Copyright because there is no institution that can calculate the value of Copyright so that it can cause harm to one party. Until this research was conducted, there were no derivative regulations from the Copyright Law itself, but the Copyright Law was supported  by  the  birth  of  PP  Number  24  of  2022.  The  implementation  of Copyright  as  an  object  of  guarantee  must  be  regulated  in  regulations  in  the financial institutions themselves such as PBI and POJK.
Keywords : Copyright Value; Fiduciary Guarantee; Fiqh Muamalah.
@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Pesatnya  kemajuan  ekonomi  kreatif  dan  teknologi  mengalami  perkembangan  yang  begitu  cepat  dan merambah ke berbagai bidang kehidupan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kolonialisme, industriliasasi dan penguasaan  ekonomi  mendorong  manusia  untuk  mencari  bentuk-bentuk  peristiwa  yang  sekiranya  dapat dimanfaatkan  secara  komersial.  Salah  satu  bentuk  penemuan  pemanfaat  baru  tersebut  adalah  konsep  hak kekayaan intelektual (Baskoro, 2021). Hak Cipta di Indonesia mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh royalti atas ciptaan serta produk terkait. Berdasarkan aturan tentang  hak  ekonomi  ini  maka  pencipta  atau  pemilik  Hak  Cipta  mempunyai  hak  guna  menggandakan  atau mengambil manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya (Aulia Muthia, 2016). Maka dari itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat menjadi UU Hak Cipta) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perubahan atas peraturan perundang- undangan  tersebut membawa  perubahan  yang fundamental,  di mana  dalam  Pasal  16  ayat  (3)  UU  Hak  Cipta, menegaskan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (Handayani, 2019)
Berdasarkan konsep ekonomi, lahirnya suatu ciptaan yang sudah melalui proses yang mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya, dan dapat dinilai ke dalam rupiah, maka akan menunjukkan nilai sebuah ciptaan tesebut  karena  memiliki  keuntungan  atau  nilai  komersial  pada  sebuah  ciptaan.(Ulinnuha,  2017)  Namun hingga kini belum ada ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai Hak Cipta yang dapat digunakan  oleh  penilai  publik.(Budi  Setianingrum,  2017)  Sehingga  hal  ini  akan  menjadi  masalah  ketika objek yang akan dijadikan sebagai jaminan akan tetapi tidak dapat diketahui secara pasti nilai ekonomisnya. Jika  kita  kaitkan  dengan  teori  estetika,  maka  penilaian  terhadap  Hak  Cipta  atau  karya  seni  itu  sifatnya subjektif tergantung sudut pandang para penanggap karena belum ada tolak ukur yang pasti dalam menilai Hak Cipta itu sendiri.(Deni Junaedi, 2016)
Permasalahan dalam ekonomi syariah pun muncul ketika Hak Cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia  pada  pembiayaan  syariah.  Selain  belum  adanya  tinjauan  fikih  muamalah  lebih  lanjut  terhadap penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan,  permasalahan  pun  muncul  terkait  jaminan  fidusia  itu sendiri karena jika dikaitkan dengan konsep jaminan fidusia di bank konvensional, maka pembiayaan pada bank konvensional itu bersifat utang-piutang akibatnya jaminan fidusia bisa digunakan di bank konvensional. Sedangkan  pembiayaan  dalam  bank  syariah  tidak  semuanya  berbasis  utang  piutang,  ada  juga  yang berlandaskan  modal  kerja  dan  jasa,  sehingga  jaminan  fidusia  tidak compatible dengan  model  pembiayaan tersebut.(Muhammad Maksum, 2015)
Berpijak  dari  persoalan  di  atas  maka  perlu  adanya  kajian  atau  analisis  fikih  muamalah  terhadap penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek jaminan  fidusia  karena  di  satu  sisi  Hak  Cipta  sangat  berpotensi dalam  upaya  mendorong  perkembangan  ekonomi  kreatif,  karena  kemajuan  ekonomi  kreatif  berhubungan dengan  investasi  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Hal  itu  disebabkan  karena  kapabilitas  intelektual manusia guna berpikir kreatif dan inovatif tidak akan ada habisnya karena berpijak pada sumber daya yang tak berwujud (imateril). Tidak seperti sumber daya yang berwujud (material) pasti suatu saat akan habis seperti halnya  sumber  daya  alam.  Sejatinya  pikiran  manusia  tak  terbatas,  kecuali  dibatasi  oleh  pikirannya sendiri.(Hariyani et al., 2018) Karena bukan suatu hal yang tidak mungkin, melihat perkembangan teknologi dan  juga perkembangan  ekonomi  pada saat ini  yang begitu  pesat,  Hak  Cipta bisa  digunakan sebagai  objek jaminan di lembaga keuangan bank maupun nonbank syariah.
Berdasarkan  tinjauan  dari  fikih  muamalah,  Hak  Cipta  pun  diakui  sebagai  hak  kebendaan  serta  bisa dibebankan zakat dan wakaf seperti yang dikatakan Panji Adam dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer  menjelaskan  bahwa  Hak  Cipta  bisa  dibebankan  wakaf,  karena  Hak  Cipta  memiliki  aspek ekonomi. Pencipta memiliki hak untuk memperoleh kompensasi berupa honor atau royalti atas penerbitan atau penggandaan ciptaannya dengan jumlah tertentu guna kebutuhan bisnis.(Adam, 2021) Akan tetapi disisi lain pembebanan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia masih terkendala akibat tidak adanya tolak ukur dalam menilai nilai Hak Cipta tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  “Bagaimana  praktik  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia?”,  “Bagaimana
analisis  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia  berdasarkan  fikih  muamalah?”,  dan “Bagaimana analisis penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. (1) Untuk menganalisis dan memahami praktik penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. (2) Untuk menganalisis dan memahami tinjauan fikih muamalah terkait penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. (3) Untuk menganalisis dan memahami penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## B. Metode Penelitian
Peneliti  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  metode  yang  dilakukan  dengan mengkonsepsikan  norma  hukum,  nilai-nilai  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  fikih muamalah  dan  UU  Hak  Cipta.  Ketentuan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  yaitu  ketentuan  yang  tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Qur’an, Hadis, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 14 tentang Hak Cipta), bahan hukum sekunder (Jurnal, buku-buku), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia, indeks kumulatif). Penelitian ini juga didukung dengan data primer, yang dihasilkan dari wawancara.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1)  Studi  Pustaka,  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  baik  berupa  buku,  ensiklopedia,  jurnal,  dokumen  dan  lain  sebagainya.  2) Wawancara,  yang  dilakukan  dengan  mewawancarai  birokrat  dari  DJKI  Kemenkumham  RI,    serta mewawancarai praktisi lembaga keuangan dari Bank BJB Syariah KC Bekasi, dan Kantor Pusat Bank BJB Syariah Bandung.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Analisis Praktik Penggunaan Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia
Praktik  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia  yang  terjadi  di  lapangan  pada  faktanya masih sulit untuk diterapkan di lembaga keuangan baik bank maupun nonbank. Hal itu dikarenakan; Pertama, belum adanya regulasi dalam menilai Hak Cipta sebagai sebuah objek jaminan fidusia; Kedua, belum adanya peraturan yang diterbikan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang menerangkan secara tegas bahwa Hak  Cipta  dapat  digunakan  sebagai  objek  jaminan  fidusia  di  lembaga  keuangan; Ketiga, belum  adanya lembaga  penilai  kekayaan  intelektual; Keempat, tidak  ada  track  record  dari  sertifikat  Hak  Cipta  untuk mengetahui bahwa  Hak  Cipta tersebut  telah  dialihkan  atau sedang  dijaminkan dan  apakah  Hak  Cipta  yang dijadikan jaminan tersebut terbebas dari sengketa atau tidak; Kelima, belum adanya segmentasi pasar yang dapat  menerima  Hak  Cipta  apabila  debitur  wanprestasi; Keenam, permasalahan-permasalahan  lain  yang dialami  pihak  lembaga  keuangan  seperti  belum  mempunyai  perangkat  yang  memadai,  terkendala  dari  segi modal, aset dan lain sebagainya.
Penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan diperlukan sebuah skema dalam menilai sebuah Hak Cipta. Hal itu dikarenakan nilai Hak Cipta yang bersifat immateril menjadikan sulit untuk dilakukan penilaian. Sehingga  menyebabkan  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan  belum  dapat  diimplementasikan karena mengandung risiko yang besar. Hak Cipta yang awalnya memiliki nilai yang besar bisa saja ke depannya menjadi tidak ada harganya karena tidak ada lembaga yang bisa mentaksasi nilai dari sebuah Hak Cipta.
Lembaga  keuangan  dalam  memberikan  pembiayaan  untuk  meminimalisir  dari  kerugian  akibat  gagal bayar  yang  dilakukan  debitur  setidaknya  haruslah  memerhatikan  prinsip  5C  seperti Character,  Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy . Kelima prinsip tersebut sangat diperlukan oleh lembaga keuangan sebagai tolak ukur layak atau tidaknya menerima permohonan pembiayaan calon nasabah. Pertama , lembaga keuangan  harus  memerhatikan  watak  atau  kepribadian  calon  nasabah  dengan  melakukan  survei  secara langsung oleh pihak lembaga keuangan; Kedua , lembaga keuangan harus memerhatikan kemampuan bayar calon nasabah, sehingga nantinya pembiayaan yang diberikan bisa sesuai dengan kemampuan calon nasabah; Ketiga , lembaga keuangan harus memerhatikan modal atau aset yang dipunyai oleh calon nasabah, semakin besar  aset  yang  dipunyai  calon  nasabah,  semakin  besar  pula  kemampuan  untuk  nasabah  membayar
kewajibannya; Keempat , lembaga keuangan harus memerhatikan agunan yang diberikan oleh calon nasabah, sehingga apabila nantinya nasabah wanprestasi atau gagal bayar, maka lembaga keuangan dapat dengan mudah untuk mengeksekusi jaminan tersebut, selain itu jaminan juga dapat memberikan perlindungan bagi lembaga keuangan; Kelima , lembaga keuangan harus memerhatikan kondisi ekonomi dari calon nasabah yaitu dengan melihat prospek usaha calon nasabah.(Budi Setianingrum, 2017)
Akibat belum adanya regulasi sebagai acuan dalam menilai Hak Cipta serta belum adanya lembaga yang dapat  mentaksasi  nilai  Hak  Cipta  menjadikan  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  mengandung  spekulasi  atau subjektifitas dalam menilai sebuah Hak Cipta sehingga tidak bisa dilaksanakan di lembaga keuangan syariah karena  tidak  memenuhi  prinsip  yang  disyariatkan  dalam  Islam.  Lembaga  keuangan  syariah  selain  harus memerhatikan aspek hukum secara umum, juga harus memerhatikan aspek prinsip secara syariah. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah juga harus secure terhadap aspek syariah, hal itu disebabkan Hak Cipta adalah objek jaminan yang bisa dikatakan sebagai objek jaminan baru khususnya di Indonesia sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya sebuah formula yang dapat memberikan guidance atau regulasi sebagai acuan dalam menilai sebuah Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia di lembaga keuangan bank maupun nonbank.

## Analisis Fikih Muamalah terkait Penggunaan Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia
Konsep ekonomi syariah tidak seperti konsep ekonomi barat, dalam ekonomi syariah bukan hanya meninjau individu sebagai makhluk sosial akan tetapi dalam konsep ekonomi syariah lebih meninjau individu sebagai makhluk yang memiliki potensi keyakinan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk memenuhi kepentingannya, atau kegiatan ekonomi lainnya, ekonomi syariah meletakan asas-asas Islam sebagai landasan pijakannya. Ada beberapa hal yang harus kita cermati dalam bermuamalah, Pertama, terkait dengan adab (adabiyah) seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing- masing  pihak,  kejujuran  dan  lain  sebagainya. Kedua, objek  transaksi  itu  sendiri (madiyah) transaksi  yang dilakukan seperti jual beli, gadai, jaminan, sewa menyewa dan lain sebagainya.
Hak  Cipta  dalam  fikih  muamalah  kontemporer  dinilai  sebagai  salah  satu  hak  kekayaan (huquq  al- maliyat) yang  memperoleh  perlindungan  hukum (mashun) sebagai  kekayaan (mal). Hak  Cipta  juga  dapat digunakan  sebagai  objek akad (ma’qud alaih) baik  akad  komersial (mu’awadhat) atau  akad  non  komersial (tabarru’at) serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan nilai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia selain yang disebutkan di atas yaitu asas keadilan dan asas kemaslahatan, dalam melakukan transaksi para pihak haruslah menyampaikan  haknya  sebanding  dengan  hak  masing-masing  atau  bertindak  secara  adil (al-adalah) serta berasaskan  pada  prinsip  Islam.  Pihak-pihak  yang  melaksanakan  terikat  perjanjian  dipaksa  untuk  bertindak benar  dalam  mengutarakan  kemauan  dan  kedudukan,  menepati  perjanjian  yang  sudah  disepakati,  serta memenuhi semua kewajibannya. Penggunaan nilai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia haruslah memenuhi asas keadilan  dan asas  kemaslahatan  tersebut,  baik  bagi  pemberi  jaminan maupun  penerima  jaminan  Hak  Cipta sampai tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:
ْنَع  ْكِلاَم َو  َساَّبَع ُنْبِا  ْنَع ُدَمْحَأ َو  ْتِماَصْلا  ْنِب ِةَداَبُع  ْنَع ُهَجاَم ُنْبِا ُها َو َر(  َرا َر ِض َلا َو  َر َرَض َلا )َيْحَي
“ Tidak boleh membahayakan atau merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. ” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya)
Penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia  pada  lembaga  keuangan  khususnya lembaga keuangan syariah masih memiliki risiko yang besar. Hal itu dikarenakan nilai dari Hak Cipta yang satu dengan nilai Hak Cipta yang lainnya itu berbeda dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Tidak seperti hal nya objek jaminan fixed asset seperti rumah contohnya walaupun harga rumah di tempat A berbeda dengan harga rumah  di tempat  B  akan  tetapi  harga  rumah tersebut  memiliki  nilai  pasar yang  jelas,  sehingga  dapat diketahui nilai ekonominya. Sedangkan dalam menilai Hak Cipta yang satu dengan Hak Cipta yang lainnya memiliki nilai yang berbeda hal itu menyebabkan perbedaan penilaian antara lembaga keuangan. Hal tersebut merupakan  unsur gharar karena  berdasarkan  definisi gharar itu  sendiri  yaitu  segala  bentuk  transaksi  yang terkandung risiko atau bahaya di dalamnya kepada pihak yang melakukan kesepakatan sehingga mendatangkan kerugian materil karena ada suatu nilai yang tidak pasti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:
ْنَع يِئاَسَّنلا َو يِذِم ْرِتْلا َو ُمِلْسُم ُها َو َر(  ِر َرَغْلا ِعْيَب ْنَع َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُل ْوُسَر ىَهَن ) َرَمُع ُنْبِا
“ Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar (ketidakpastian) ” (HR. Muslim, Tirmizi, dan Nasa’I dari Ibnu Umar)
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia  belum memenuhi prinsip syariah. Sehingga penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia belum bisa diterapkan pada lembaga keuangan syariah, karena dalam implementasi nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia terdapat unsur kemudharatan di dalamnya.
Pertama, dalam menilai Hak Cipta, saat ini tidak ada nilai pasti yang dapat dipakai guna mengukur nilai dari  sebuah  Hak  Cipta,  dalam  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan  kita  tidak  tahu  apakah kedepannya Hak Cipta yang digunakan sebagai sebuah jaminan fidusia itu reputasinya akan tetap sama seperti saat melakukan akad atau justru malah menurun dan tidak ada harganya sehingga hal tersebut menimbulkan subjektifitas  dalam  menilai  Hak  Cipta  karena  tidak  adanya  sebuah  regulasi  sebagai  acuan.  Tidak  seperti jaminan yang diikat secara fidusia pada umumnya layaknya kendaraan bermotor, dimana kendaraan tersebut sudah memiliki nilai pasar yang pasti sehingga kita bisa memperkirakan harga kendaraan motor tersebut untuk 10 sampai 15 tahun ke depan; Kedua, pemanfaatan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia juga belum memenuhi prinsip keadilan, karena pada dasarnya dalam transaksi Islam semestinya dilandaskan pada prinsip kerelaan antara para pihak yang melakukan perikatan.  Penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan juga harus  memerhatikan  nilai  pasar,  nilai  likuidasi  dan  juga  nilai  reputasinya.  Sehingga  hal  tersebut  dapat memberikan kepastian mengenai nilai Hak Cipta dan tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja; Ketiga, tidak semua isi dari Hak Cipta dapat diterima sebagai objek jaminan, artinya Hak Cipta yang diakui dalam fikih muamalah ialah Hak Cipta yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

## Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Penggunaan Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia
Pelaksanaan dari Pasal 16 UU Hak Cipta yang menjelaskan Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia berkaitan erat dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka Hak Cipta sendiri sudah memenuhi ketetapan yang tercantum dalam UU Jaminan Fidusia tersebut.
Lahirnya peraturan pelaksana mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan yaitu PP 24 Tahun 2022 tidak serta merta dapat menjadikan lembaga keuangan menerapkan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia begitu saja. Walaupun pun Hak Cipta sendiri sudah memenuhi ketetapan yang diatur dalam UU  Jaminan  Fidusia.  Hal itu  disebabkan  karena  tidak  ada  klausul  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta turunannya seperti PBI atau POJK yang menerangkan bahwa Hak Cipta bisa dijadikan objek jaminan.
Pasal 45 POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan objek jaminan yang dapat dipertimbangkan dan ditetapkan bank adalah Pertama, Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memilki peringkat investasi dan diikat secara gadai; Kedua, Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; Ketiga, Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 m3 yang diikat dengan hipotek; Keempat, Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; Kelima, Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.
OJK  sendiri  pada  dasarnya  tidak  memberikan  batasan  terhadap  lembaga  keuangan  khususnya pebankan  apabila  akan  mengadopsi  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan.  Akan  tetapi  lembaga  keuangan  pun harus  memiliki  prinsip  kehati-hatian  serta  pengetahuan  yang  komprehensif,  karena  kekayaan  intelektual sendiri  mempunyai  kompleksitas  yang  tinggi.  Penilaian  Hak  Cipta  juga  belum  mempunyai  regulasi  untuk menilai yang bisa dipakai oleh penilai publik dan juga belum ada lembaga khusus yang bisa menilai Hak Cipta. sehingga belum ada lembaga keuangan yang menerima Hak Cipta sebagai jaminan.
Kementerian Keuangan sendiri pada dasarnya sudah mengatur mengenai penilai publik yang diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  101/PMK.01/2014  tentang  Penilai  Publik. Lembaga  keuangan menggunakan  jasa  penilai  publik (appraisal) sebagai  mekanisme  penilaian benda  yang akan dijadikan objek jaminan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Penilai Publik atau appraisal adalah proses menilai atau mengestimasi nilai komersial dari objek jaminan. Metode dalam menilai objek  jaminan  didasarkan  pada  suatu  nilai  ekonomis  objek  jaminan  yang  berlandaskan  analisis  fakta-fakta objektif dan relevan dengan metode yang berlaku.
Penilai publik bisa menggunakan beberapa pendekatan dalam menilai sebuah Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 12 PP 24 Tahun 2022 menjelaskan mengenai pendekatan yang bisa dipakai untuk menilai Hak Cipta yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Pendekatan biaya adalah pendekatan yang memperoleh suatu nilai dengan mengimplementasikan prinsip ekonomi, yang mana pembeli tidak akan membeli suatu aset lebih dari biaya yang digunakan untuk memproduksi aset tersebut. Pendekatan pasar adalah pendekatan yang memperoleh suatu nilai dengan cara memadankan aset yang ditaksir dengan aset yang serupa. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang memperoleh suatu nilai dengan mengonversikan arus kas di masa depan ke nilai sekarang.
Indonesia  sendiri  pada  dasarnya  sudah  ada  lembaga  yang  dapat  menilai  kekayaan  intelektual khususnya dibidang Hak Cipta, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), LMK ialah suatu lembaga yang bisa  menilai  Hak  Cipta.  Beberapa  LMK  yang  terdapat  di  Indonesia  seperti  Karya  Cipta  Indonesia  (KCI) Royalti  Anugerah  Indonesia  (RAI),  dan  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI).  Memiliki  tugas  untuk menghimpun royalti dari para penikmat karya cipta dan dari para penyanyi yang terhimpun di tiap-tiap LMK. Pemakai karya cipta dapat berasal dari pengelola TV, karaoke, mall, kafe, atau restoran. LMK yang ada di Indonesia  dapat  membantun  lembaga  penilai  untuk  menilai  suatu  Hak  Cipta  yang  akan  dijadikan  objek jaminan.(Hariyani et al., 2018)
Salah satu metode guna menilai suatu nilai ekonomi Hak Cipta seperti lagu bisa ditinjau dari sekian banyaknya lagu tersebut dipergelarkan, sehingga apabila telah mempunyai perjanjian lisensi pencipta lagu atau pemangku Hak Cipta bisa menerima imbalan atau royalti. Akan tetapi LMK yang ada pada saat ini berjalan sendiri-sendiri  dan  mempunyai  tolak  ukur  masing-masing.  Sehingga  menimbulkan  takaran  royalti  yang didapat tidak sama serta tidak ada keterbukaan atas pengelolaan royalti. LMK juga tidak memiliki lembaga yang bisa mengaudit, maka dari itu dibutuhkan badan yang lebih tinggi dari LMK yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).(Hariyani et al., 2018)
Meskipun penjaminan dengan objek Hak Cipta sudah tercantum dalam UU Hak Cipta serta peraturan turunan yang mengatur secara teknis pun sudah dilahirkan yaitu PP 24 Tahun 2022. Akan tetapi pelaksanaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia di lembaga jasa keuangan mesti diatur secara khusus dan secara jelas oleh Bank  Indonesia  maupun  OJK.  Bank  Indonesia  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  serta  mengawasi penerbitan  surat  utang  atau  efek  beragun  aset  Hak  Cipta  berjangka.  OJK  berhak  mengatur  dan  mengawasi penerbitan surat utang atau efek beragun Hak Cipta. OJK juga mesti menyelaraskan peraturan mengenai jenis agunan kredit di lembaga perbankan dengan UU Hak Cipta. Hal itu dikarenakan implementasi dari Pasal 16 ayat  (3)  UU  Hak  Cipta  dan  PP  24  Tahun  2022  berada  di  ranah  lembaga  keuangan  sendiri,  sehingga  guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan itu sendiri perlu adanya sinkronisasi antara regulasi yang membolehkan Hak Cipta sebagai objek jaminan dengan regulasi di lembaga keuangan. Penilaian  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan  pun  diperlukan  adanya  pihak  ketiga  yang  mempunyai kompetensi di bidang kekayaan intelektual sebagai lembaga penilai bagi Hak Cipta yang dijaminkan yang dapat memberikan penilaian objektif serta dapat mentaksasi terhadap nilai kekayaan intelektual khususnya nilai Hak Cipta.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut.  Praktik  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai objek  jaminan  fidusia masih  sulit  untuk  diterapkan di lembaga keuangan baik bank maupun nonbank. Hal itu dikarenakan; Pertama, belum adanya regulasi dalam menilai  Hak  Cipta  sebagai  sebuah  objek  jaminan  fidusia,  Kedua,  belum  adanya  peraturan  yang  diterbikan BI/OJK  yang  menerangkan  secara jelas  bahwa  Hak  Cipta  bisa  digunakan  sebagai  objek  jaminan  fidusia  di lembaga  keuangan.  Ketiga,  belum  adanya  lembaga  penilai  kekayaan  intelektual,  Keempat,  tidak  ada  track record  dari  sertifikat  Hak  Cipta,  Kelima,  belum  adanya  segmentasi  pasar,  Keenam,  permasalahan- permasalahan lain yang dialami pihak lembaga keuangan seperti belum mempunyai perangkat yang memadai, terkendala dari segi modal, aset dan lain sebagainya.
Analisis  fikih  muamalah  terkait  penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia  belum memenuhi prinsip syariah. Sehingga penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia belum bisa diterapkan  pada  lembaga  keuangan  syariah,  karena  dalam  pemanfaatan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek jaminan  fidusia  terdapat  unsur  kemudharatan  di  dalamnya.  Penggunaan  nilai  Hak  Cipta  sebagai  objek jaminan pun masih terdapat unsur gharar dan dapat menimbulkan penilaian yang subjektif atau spekulatif karena tidak ada lembaga yang dapat mentaksasi nilai Hak Cipta dan tidak ada regulasi yang dapat menjadi acuan dalam menilai Hak Cipta.
Analisis  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  terkait  penggunaan  nilai  Hak Cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia,  pada  dasarnya  hingga  penelitian  ini  dilakukan  belum  ada  peraturan turunan dari UU Hak Cipta itu sendiri, akan tetapi UU Hak Cipta tersebut di dukung dengan lahirnya PP 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Sehingga dalam pelaksanaannya mengacu kepada PP 24 Tahun 2022 tersebut. UU Hak Cipta pun berkaitan dengan UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Walaupun pada dasarnya sudah ada peraturan pelaksana mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan, namun implementasi Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta pun perlu diatur dalam regulasi di lembaga keuangan itu sendiri seperti PBI atau POJK guna memberikan kejelasan hukum dan juga perlindungan hukum bagi lembaga keuangan.

## Daftar Pustaka
Adam, P. (2021). Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah (D. Ari & N. Saadah, Eds.; 1st ed.). Intelegensia Media. Aulia Muthia. (2016). Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia . Pustaka Baru. Aurellya, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah . https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak Baskoro, S. E. (2021). Hak Cipta Menurut Hukum Islam . ERSA.
Budi Setianingrum, R. (2017). Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. Jurnal Media Hukum , 23 (2). https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229- 238
Deni Junaedi. (2016). Estetika: Jalinan Subjek, Objek dan Nilai . ArtCiv.
Handayani, W. M. (2019). Keberlangsungan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (2).
Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, S. (2018). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit . ANDI.
Muhammad Maksum. (2015). Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. Jurnal Cita Hukum , 3 (1).
Ulinnuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia . Jurnal of Privat and Commercial Law , 1 (1).