## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## STANDARD CLAUSES IN EMPLOYMENT AGREEMENT BASED ON THE FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE

## KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK 
Lidia Febrianti 1 , Thamrin S 2 , Puti Mayang Seruni 3
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau 1 e-mail: febriantilidia15@law.uir.ac.id 2 e-mail: tamrins@law.uir.ac.id
3 e-mail: putiseruni21@gmail.com

## Abstract
An employment agreement that doesn’t contain balanced rights and obligations between the parties  will  bring  losses  to  one  of  the  parties.  The  imbalance  in  the  rights  and  obligations  in  the employment agreement is because the employer usually uses standard clauses. Thus eliminating the opportunity  for  workers  to  participate  freely  in  determining  the  contents  of  the  agreement.  The freedom  left  for  the  workers  is  in  the  form  of  a  choice  between  accepting  or  rejecting.  This  study aims  to  identify  how  the  position  of  standard  clauses  in  employment  agreements  based  on  the principle  of  freedom  of  contract.  This  research  is  a  normative  research  conducted  by  examining library materials or secondary data. The research show that the existence of standard clauses in the agreement  does  limit  the  essence  of  the  principle  of  freedom  of  contract.  Standard  clauses  in employment agreements are made because of business efficiency which is also possible to arise due to an unequal position between the  parties. The principle of freedom of contract in an employment agreement isn’t included in the four legal conditions that must be met in an agreement. So that the validity  of  employment  agreements  that  made  without  the  principle  of  freedom  of  contract  will remain valid.
Keywords: Standart Clause; Freedom Of Contract.

## Abstrak
Perjanjian  kerja  yang  tidak  memuat  perihal  kepentingan  serta  hak  dan  kewajiban  yang berimbang  antara  para  pihak  akan  berpotensi  mendatangkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak  di kemudian hari. Salah satu penyebab dari tidak berimbangnya hak dan kewajiban  para pihak dalam perjanjian  kerja  ialah  karena  pihak  pengusaha  lazim  menggunakan  klausula  baku  di  dalamnya. Sehingga kesempatan bagi pekerja untuk ikut secara bebas menentukan isi dari perjanjian tersebut kemudian hilang. Kebebasan yang tersisa kemudian bagi pekerja adalah pilihan antara menyetujui atau  menolak  perjanjian  tersebut  (take  it  or  leave  it). “ Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji secara  hukum  bagaimana  posisi  klausula  baku  di  perjanjian  kerja  ditinjau  berdasarkan  asas kebebasan berkontrak serta bagaimana impikasi hukum yang akan muncul.” Penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif, dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  sekunder  atau  bahan  pustaka. Penelitian ini menghasilkan bahwa keberadaan klausula baku dalam perjanjian memang membatasi esensi  dari  berlakunya  asas  kebebasan  berkontrak.  Klausula  baku  dalam  perjanjian  kerja  dibuat dengan alasan efisiensi usaha yang juga dimungkinkan muncul akibat adanya kedudukan yang tidak seimbang diantara kedua pihak. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja tidak termasuk dalam keempat syarat sah yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Sehingga jika berbicara mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat dengan mengesampingkan asas kebebasan berkontrak maka perjanjian tersebut akan tetap sah.
Keywords: Klausula Baku; Kebebasan Berkontrak.
 Naskah diterima: 15 Juli 2022, direvisi: 21 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.544

## PENDAHULUAN
Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefenisikan perjanjian
sebagai “tindakan  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  diri  kepada  satu  orang  atau lebih”.  Perjanjian  dikatakan  sah  bilamana memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata. Syarat sah yang dimaksud adalah kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan  kausa  yang  halal.  Selain  syarat  sah dalam  teori  perjanjian  dikenal  pula beberapa  asas  yang  menaunginya.  Asas- asas  tersebut  yakni  asas  konsensualisme, asas pacta  sun  servanda ,  asas  kebebasan berkontrak dan asas itikat baik.
Asas  konsensualisme  dalam  hukum perjanjian yang bersumber dari burgerlijk wetboek (BW)  menghendaki  bahwa lahirnya  perjanjian  sudah  cukup  dengan adanya  kata  “sepakat”  (Subekti,  1992). Dengan  kata  lain  perjanjian  lahir  dan mengikat setelah adanya kesepakatan atau konsensus diantara kedua belah
pihak. “ Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menghendaki kedua belah  pihak  untuk  bebas  ingin  membuat atau  tidak  ingin  membuat  perjanjian, menentukan  dengan  siapa  perjanjian dibuat,  serta  menentukan  bagaimana  isi hingga  bentuk  dari  perjanjian  yang hendak dibuat. ” Asas kebebasan berkontrak  merupakan  asas  yang  sifatnya universal  dan  merujuk  pada  adanya kehendak bebas tiap orang dalam
pembuatan perjanjian, pembatasnya hanyalah kepentingan umum dan keseimbangan yang wajar bagi para pihak (Malohing,  2017).  “Asas pacta  sunt servanda memuat ketentuan bahwa kesepakatan  diantara  para  pihak  itu mengikat selayaknya undang-undang bagi
para  pihak  yang  membuatnya.”  “Asas itikat baik dalam artian subyektif mengarah  pada  kejujuran  seseorang  pada saat  memulai  hubungan  hukum,  serta secara obyektif diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian mesti didasarkan  pada  norma  kepatutan  dan kesusilaan. ”
“ Hukum  perikatan  menganut  suatu asas  yang  dinamakan  asas  kebebasan berkontrak  yang  mengandung  arti  bahwa para  pihak  memiliki  kebebasan  dalam melakukan
suatu perjanjian ” (Badrulzaman, 2015). “ Kebebasan berkontrak merupakan asas yang berkaitan dengan isi, bentuk dan jenis dari perjanjian yang hendak dibuat. Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas mengadakan  maupun  tidak  mengadakan perjanjian, kemudian bebas pula menentukan  bentuk,  isi,  syarat,  dan pilihan hukum terhadap perjanjian tersebut. ” Jadi  melalui  asas  ini  kedua belah  pihak  diberikan  kedudukan  yang sama untuk mengatur perjanjian tersebut.
Perjanjian mengatur berbagai sisi dari kehidupan manusia, salah satunya diantaranya adalah perjanjian kerja.
Dalam  Pasal  1601  a  KUH  Perdata, perjanjian  kerja  adalah “ perjanjian  yang mana pihak yang satu (pekerja) mengikatkan dirinya untuk berada dibawah  perintah  pihak  lain  (pengusaha) pada  waktu  tertentu,  dan  melakukan pekerjaan  untuk  menerima  upah. ” Oleh karena itu perjanjian kerja ini berbeda dari perjanjian lainnya, karena tujuan perjanjian  kerja  bukan  objek  seperti penjualan,  sewa  atau  perjanjian  lainnya, tetapi hak dan kewajiban antara pengusaha  dan  karyawan  (Simanjuntak,
2015).
Perjanjian kerja
merupakan permulaan  awal  yang  ke  depannya  akan menentukan  bagaimana  hubungan  hukum antara  pekerja  dan  pengusaha. “ Ketika perjanjian  kerja  tidak  memuat  perihal kepentingan serta hak dan kewajiban yang berimbang  antara  para  pihak,  maka  akan berpotensi mendatangkan sejumlah kerugian  pada  salah  satu  pihak  di kemudian hari. ”
“ Salah  satu  penyebab  dari  tidak berimbangnya  hak  dan  kewajiban  para pihak  dalam  perjanjian  kerja  tidak  lain karena pihak pengusaha
lazim menggunakan klausula baku di dalamnya. ” Dalam  klausula  baku  yang mana  isinya  sudah  ditentukan  oleh  salah satu  pihak,  maka  prinsip-prinsip  hukum perjanjian  seakan  terabaikan  mengingat tidak  adanya  negosiasi  yang  diikuti dengan  lemahnya  posisi  tawar  salah  satu pihak  (Muaziz  &  Busro,  2015).  Sehingga kesempatan bagi pekerja untuk ikut secara bebas  menentukan  isi  dari  perjanjian tersebut  kemudian  hilang.  Kebebasan yang tersisa kemudian bagi pekerja adalah berupa  pilihan  antara  menyetujui  atau menolak  perjanjian  tersebut  atau  di istilahkan  dengan  “ take  it  or  leave  it ”.
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara sepihak  oleh  pengusaha  memungkinkan isinya condong berpihak kepada pengusaha  dan  membatasi  kepentingan pekerja (Nuryawan & Sadnyini, 2018).
Permasalahan di sini adalah
seringnya pekerja  tidak  mempunyai pilihan untuk menolak perjanjian tersebut karena kebutuhan akan pekerjaan.
Sebagaimana  yang  menjadi  salah  satu masalah  dalam  situasi  ketenagakerjaan Indonesia  adalah  posisi  tawar  atau kedudukan  yang  tidak  seimbang  antara kedua belah pihak. Pihak pekerja biasanya
memiliki  posisi  tawar  yang  lebih  lemah. Hal  ini  karena  kebutuhan  hidup  pekerja yang  menjadi  dasar  untuk  menerima syarat  apapun  yang  diberikan  oleh pengusaha  (Khair,  2021).  Tak  jarang diantaranya  mengetahui  bahwa  ada  yang tidak  beres  dari  perjanjian  kerjanya namun terpaksa menyetujui karena kebutuhan akan pekerjaan.
“ Permasalahan  yang  diangkat  dalam tulisan  ini  adalah  fenomena  penggunaan klausula baku dalam perjanjian kerja yang menghilangkan aspek kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja tersebut.  Misalnya  seperti  ketentuan mengenai  upah  dan  tunjangan  yang  tidak sesuai  dengan  beban  kerja  yang  akan dilakukan namun tidak dapat dinegosiasikan  kembali. ” Di  satu  sisi, kebutuhan  pekerja  akan  pekerjaan  yang layak  menjadi  prioritas  utama  bagi pekerja. “ Namun  di  sisi  lain,  perjanjian kerja  yang  mengatur  hubungan  antara pengusaha  dan pekerja isinya tidak dibuat berdasarkan  kehendak  pekerja,  sehingga berpotensi  merugikan  pekerja  karena hanya mengakomodir kepentingan pengusaha. ”
Karenanya  penting  meneliti  apakah klausula  baku  dalam  perjanjian  kerja melanggar  asas  kebebasan  berkontrak serta  bagaimana  keabsahan  perjanjian kerja  yang  di  dalamnya  memuat  klausula baku.  Tujuan  khusus  penelitian  ini mengkaji secara hukum bagaimana posisi klausula  baku yang  dimuat  dalam perjanjian  kerja  ditinjau  berdasarkan  asas kebebasan berkontrak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka (Soekanto  &  Mamudji,
2010).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Sifat penelitian deskriptif berarti menggambarkan fakta, gejala atau fenomena  hukum,    kemudian  dikaitkan dengan  tataran  normatif  (Muhammad, 2004).
Data  sekunder  yang  digunakan  dapat dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan  hukum  primer  merupakan  pisau analisis  atas  objek  kajian  yang  diangkat (Nurhayati et al., 2021). “ Yakni bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  relevan  dengan  topik klausula baku dalam perjanjian kerja. ” Bahan Hukum Sekunder menggunakan  buku-buku  serta  hasil penelitian terdahulu. ”“ Bahan hukum tersier  yang  digunakan  berupa  kamus hukum  dan  ensiklopedia. ” Kesimpulan kemudian ditarik untuk menjawab permasalahan  yang  diajukan  dengan menggunakan  bahan-bahan  hukum  dan bilamana  perlu  juga  non-hukum  sebagai penunjang  (Marzuki,  2010). Data  yang akan diperoleh dari penelitian kepustakaan  dilakukan  analisis  kualitatif. Hasil  penelitian  kemudian  dipaparkan secara  deskriptif,  kemudian  kesimpulan dalam  penelitian  ini  ditarik  berdasarkan logika deduktif. “ HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Klausula  Baku  Dalam  Kaitannya Dengan Asas Kebebasan

## Berkontrak
Klausula  baku  merupakan  klausula yang  saat  ini  lazim  digunakan  dalam perjanjian  terutama  dalam  konteks  bisnis. Pada  mulanya  perjanjian  dibuat  dan disusun  oleh  para  pihak  dengan  tujuan agar  kepentingan  para  pihak  tersebut dapat  tercapai  bersama.    Klausula  baku
digunakan  dalam  suatu  perjanjian  akibat perkembangan perekonomian serta kebutuhan  masyarakat.  Jika  mulanya dalam suatu hubungan bisnis membutuhkan  perjanjian  yang  cukup rumit  dan  menghabiskan  banyak  biaya, maka  dengan  adanya  klausula  baku diharapkan  dapat  memangkas  biaya operasional  dan  mempersingkat  waktu (Muaziz & Busro, 2015).
Perjanjian  baku  tidak  dimuat  secara tersurat  dalam  KUH  Perdata  karena merupakan  praktik  yang  relatif  baru dalam  dunia  perjanjian.  Namun  jika merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  (UU  Perlinkos)  dalam  Pasal  1 Angka 10 “klausula baku  adalah tiap-tiap aturan  maupun  ketentuan  serta  syarat- syarat  yang  telah  dipersiapkan  kemudian ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak oleh  pelaku  usaha  yang  kemudian dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  serta harus  dipenuhi  oleh  konsumen”.  Oleh karena itu perjanjian baku ini disusun oleh salah  satu  pihak  dimana  pihak  lain  jika berkenan  dapat  menyetujuinya  ataupun tidak. Dalam perjanjian baku keikutsertaan  salah  satu  pihak  dalam menyusun  butir-butir  perjanjian  menjadi hapus.  Hal  ini  kemudian  menjadikan keberadaan  klausula  baku  membatasi esensi dari asas kebebasan berkontrak.
“ Asas kebebasan berkontrak merupakan  asas  yang  berkaitan  dengan isi,  bentuk  serta  jenis  perjanjian  yang akan  dibuat. ” Asas  ini  mengandung  lima makna  antara  lain;  semua  orang  bebas mengadakan  maupun  tidak  mengadakan perjanjian,  bebas  hendak  mengadakan perjanjian  dengan  siapapun,  bebas  pula menentukan bentuknya, bebas
menentukan isi dan syarat yang dimuat di dalamnya,  dan  kebebasan  lainnya  yang tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan (Sekarini &
Darmadha,  2014).  Sebegitu  hebatnya perjanjian  baku  sehingga  satu-satunya makna  yang  tersisa  bagi  kebebasan berkontrak  hanyalah  pilihan  bebas  untuk mengadakan  atau  tidak  mengadakan perjanjian,  atau  yang  juga  dikenali  istilah dengan “ take it or leave it” .  Oleh karena itu Munir Fuadi berpendapat bahwasannya  “perjanjian  baku  sangat
berat sebelah karna menghilangkan kesempatan  bagi  pihak  lain  untuk melakukan  negosiasi”  (Balik  &  Hetharie, 2020).
“ Posisi  dari  para  pihak  dalam  suatu perjanjian  baku  tidak  seimbang. ” Selalu akan ada pihak dengan kekuatan ekonomi yang  lebih  kuat  sehingga  kemudian berkuasa untuk menentukan isi perjanjian, kemudian  disisi  lain  selalu  ada  pihak dengan  ekonomi  yang  lebih  lemah  yang hanya memiliki kekuatan
untuk menyetujui  atau  meninggalkan  perjanjian baku  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  ini Slutjer berpendapat bahwa “klausula baku bukanlah  perjanjian,  karena  kedudukan pengusaha dalam perjanjian tersebut  ialah seperti pembentuk undang-undang swasta ( legio  particuliere  wet-gever )”  (Roesli  et
al., 2019).
KUH Perdata memang tidak mengatur  atau  mengikat  isi  perjanjian secara  rinci.  Hal  ini  merupakan  implikasi dari  kaidah  fakultatif  yang  menaungi KUH Perdata khususnya hukum perikatan.  Pada  hakikatnya  perjanjian dibuat  dan  dilaksanakan  secara  bebas untuk  mengadakan  perjanjian  baik  yang diatur  dalam  undang-undang  ataupun yang  belum  diatur  (Buana  et  al.,  2020).
Namun  hal  ini  tidak  menjadikan  setiap orang  bebas  tanpa  batas  untuk  mengatur secara  total  isi  perjanjiannya.  Dalam  hal ini  KUH  Perdata  mengatur  mengenai Syarat  Sah  perjanjian  yang  dimuat  dalam Pasal  1320  KUH  Perdata.  Selain  itu dalam  teori  perjanjian  dikenal  beberapa asas  yang  menaunginya. “ Asas  tersebut ialah  asas  konsensualisme,  kebebasan berkontrak, pacta  sun  servanda ,  dan itikat  baik. ” Asas-asas  tersebut  berlaku dan saling mengikat satu sama lain.
Pada  dasarnya  keberlakuan  dari  asas kebebasan  berkontrak  memiliki  batasan. KUH Perdata memberikan batasan sebagai berikut:
1. Pasal  1320  ayat  (1)  membatasi  asas kebebasan berkontrak dengan adanya asas  konsensualisme.  Bahwasanya kebebasan seseorang dalam menentukan  isi  dan  dengan  siapa akan membuat perjanjian pada akhirnya akan ditentukan dengan kata sepakat  dari  pihak  lain  dalam perjanjiannya.
2. Pasal  1320  ayat  (2)  membatasi kebebasan  tersebut  dengan  adanya kecakapan  dirinya  dan  pihak  lain dalam perjanjian yang hendak dibuat. Sebab seorang yang belum atau tidak cakap dianggap tidak memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian.
3. Pasal  1320  ayat  (4)  jo  1337 membatasi bahwa “ kedua belah pihak tidak  dapat  secara  bebas  membuat perjanjian jika di dalamnya mengandung  causa  yang  dilarang oleh  peraturan  hukum,  bertentangan dengan kesusilaan dan juga ketertiban umum. ” Perjanjian  yang  seperti  ini merupakan perjanjian yang tidak sah.
4. Pasal  1338  ayat  (3)  membatasi  asas kebebasan  berkontrak  dengan  asas itikat  baik. “ Asas  itikat  baik  dalam artian  subyektif  mengarah  pada kejujuran seseorang pada saat memulai  hubungan  hukum,  serta secara  obyektif  diartikan  bahwa pelaksanaan suatu perjanjian berdasarkan  pada  norma  kepatutan dan kesusilaan. ”
Adanya  pembatasan  mengenai pemberlakuan asas kebebasan
berkontrak  tersebut  nyatanya  juga bukan  merupakan  alasan  pembenar dari dikesampingkannya asas kebebasan berkontrak dengan adanya klausula  baku.  Adapun  pernyataan sepakat  atau  konsesus    yang  keluar dari  pihak  yang  tidak  turut  membuat klausula  baku  tersebut  lahir  karena adanya kondisi terpaksa yakni memilih  antara  menyetujui  atau tidaknya perjanjian tersebut.
B. Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian Kerja
Pengusaha memiliki kedudukan yang lebih  unggul  dalam  hubungan  kerja, mengingat  salah  satu  dari  tiga  unsur hubungan  kerja  adalah  perintah.  Perintah adalah  manifestasi  dari  adanya  hubungan yang tidak seimbang yang dikibatkan oleh perintah  salah  satu  pihak  yang  lebih unggul  kedudukannya  (Darma,  2017). Kedudukan  para  pihak  dalam  perjanjian kerja yang dilakukan atasan dan bawahan bersifat  subordinansi  (hubungan  yang sifatnya vertikal dan horizontal)
(Wijayanti, 2011). Namun sebetulnya jika dikaji  lebih  mendalam,  sejak  awal sebelum terjadinya perjanjian kerja memang  didapati  bahwa  kedudukan pengusaha lebih unggul dibanding pekerja.
Kekuatan  ekonomi  pengusaha  yang lebih unggul menjadikan posisi tawar atau “ bargaining  position ”  melebihi  pekerja.
Jika  dilogikakan  diketahui  bahwa  saat  ini pengusaha dapat memilih satu dari sekian banyak calon pekerja yang melamar untuk suatu posisi jabatan. Hal ini karena setiap tahun  calon  pekerja  terus  bertambah sementara  pertumbuhan  lapangan  kerja yang  dianggap  “ideal”  tidak  secepat  itu. Alhasil,  pekerja  pada  akhirnya  menjadi pihak yang tidak memiliki kekuatan untuk memilih  dan  memilah  tempat  kerja  yang dinilai  baik.  Kemudian  juga  keterbatasan kemampuan dan latar belakang pendidikan  juga  membatasi  kehendak bebas  pekerja  dalam  memilih  pekerjaan. Sehingga  ketika  pekerja  dihadapkan dengan  perjanjian  kerja  baku  yang  sudah dibuat sebelumnya oleh pengusaha, pihak pekerja akan menerima perjanjian tersebut karena  tidak  memiliki  kuasa  untuk  turut mengatur isi perjanjian tersebut. Sedangkan  jika  menolak,  maka  pekerja terancam tidak bisa melanjutkan kehidupan sebab tidak memiliki penghasilan.
Di  sisi  lain  klausula  baku  dalam perjanjian  kerja  dibuat  dengan  alasan efisiensi  usaha  dimana  hubungan  bisnis yang  dilakukan  berulang-ulang  dengan berbagai  pihak  namun  masih  sejenis tentunya akan sangat efisien jika dituangkan  dalam  satu  hubungan  hukum yang  dibuat  secara  baku  atau  dalam standar tertentu (Suryono, 2011). Kemudian  alasan  yang  kedua  adalah pengusaha  membutuhkan  tenaga  kerja yang  siap  pakai  yang  syarat  dan  standar keahliannya  perlu  disusun  sebelumnya oleh pihak pengusaha (Suryono, 2011).
Perjanjian  kerja  berdasarkan  Pasal 1Angka  14  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun  2013  Tentang  Ketenagakerjaan (UU  Ketenagakerjaan)  adalah  “perjanjian antara  pekerja  dan  pengusaha  ataupun pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat kerja,  hak  dan  kewajiban  para  pihak”.
Kemudian  berdasarkan  Pasal  52  ayat  (1) UU  Ketenagakerjaan  perjanjian  kerja dibuat atas dasar:
1. Kesepakatan  antara  kedua  belah pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Pekerjaan  yang  diperjanjikan  kedua belah pihak;
4. Pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
“ Ketentuan  diatas  dibuat  dengan mengadopsi  syarat  sah  perjanjian  dalam KUH  Perdata.  Makna  dari  tiap  syarat diatas pada dasarnya adalah sama dengan apa yang diatur di dalam KUH
Perdata. ” Sehingga
perjanjian kerja sejatinya harus dibuat pengusaha bersama-sama  dengan  pekerja  secara berimbang.  Namun  dalam  praktiknya perjanjian  kerja  selalu  dipersiapkan  oleh pengusaha  dalam  bentuk  tertulis  yang berisi syarat-syarat baku.
Keberadaan dari klausula baku dalam perjanjian  kerja  sebenarnya  memberatkan pihak pekerja. Hal ini karena tidak adanya kesempatan bagi pekerja untuk menegosiasikan  kepentingannya  terkait dengan  klausula  yang  akan  diatur  dalam perjanjian kerja. Terutama pada kelompok pekerja  yang  tidak  memiliki  daya  tawar yang  tinggi  dan  bersaing  dengan  banyak calon pekerja lainnya untuk mendapatkan posisi tersebut. Salah satu hal krusial yang semestinya dinegosiasikan bersama antara pekerja  dan  pengusaha  adalah  mengenai upah  dan  beban  kerja.  Sering  kali  dalam perjanjian  kerja  mematok  upah  standar
atau upah minimum untuk pekerjaan yang berat  dan  memiliki  resiko  tinggi  yang nominalnya  sama  dengan  pekerjaan  yang tidak  beresiko  tinggi.  Kebebasan  untuk bernegosiasi  yang  dihilangkan  kemudian membuat  pekerja  hanya  dapat  memilih untuk  menerima  atau  meninggalkan perjanjian kerja tersebut. Apabila meninggalkan  maka  akan  ada  calon pekerja lain yang bersedia untuk melakukan  pekerjaan  itu.  Akibatnya lambat laun standar pengupahan dan hak- hak lainnya di negara ini menjadi semakin rendah dan tidak bersaing.  Hal ini karena ketiadaan proses negosiasi yang membuat tidak  adanya  tarik-menarik  kepentingan antara  pekerja  dan  pengusaha  sehingga kemudian  melahirkan  klausula  penegah yang  dapat  mengakomodir  kepentingan kedua belah pihak. Ketiadaan kesempatan bernegosiasi  untuk  para  pekerja  yang akhirnya melahirkan klausula baku kemudian  menjadi  hal  yang  dianggap lazim  dilakukan  karena  tidak  ada  yang mempermasalahkan  hal  tersebut  secara serius  selama  ini  dan  berlindung  dibalik pernyataan “efisiensi dalam bisnis”.

## C. Keabsahan  Klausula  Baku  Dalam Perjanjian Kerja
Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3)
UU  Ketenagakerjaan  perjanjian  kerja yang  melanggar  ketentuan  mengenai kesepakatan  dan  kecakapan  bagi  para pihak  dapat  dibatalkan.  Kemudian  jika melanggar  ketentuan  mengenai  pekerjaan yang  diperjanjikan  dan  causa  yang  halal maka  akan  batal  demi  hukum. “ Asas kebebasan  berkontrak  yang  esensinya berkurang  akibat  adanya  klausula  baku dalam  perjanjian  kerja  tidak  termasuk dalam  keempat  syarat  sah  yang  harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. ” Sehingga jika berbicara
mengenai  keabsahan  perjanjian  yang dibuat  dengan  mengesampingkan  asas kebebasan  berkontrak  maka  perjanjian tersebut  tetap  sah.  Namun  meskipun keabsahan  dari  perjanjian  baku  tersebut tidak perlu dipermasalahkan, tetapi masih perlu  dipermasalahkan  mengenai  apakah perjanjian  tersebut  tidak  bersifat  berat sebelah  dan  merugikan  pihak  lain sehingga tergolong dalam perjanjian yang menindas  salah  satu  pihak  dan  tidak  adil (Malohing,  2017).  Berat  sebelah  yang dimaksud  adalah  perjanjian  tersebut hanya  menuliskan  hak-hak  salah  seorang pihak  saja  (yaitu  pihak  yang  menyusun perjanjian) tanpa mencantumkan kewajibannya,  dan  sebaliknya  hanya menyebut  kewajiban  pihak  lain  namun tidak  mencantumkan  hak-hak  pihak  lain tersebut (Sjahdeini, 1993).
“ Syarat-syarat  baku  yang  ada  dalam perjanjian kerja dibuat berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja  Bersama  (PKB). ” Secara  hierarki kedudukan perjanjian kerja berada dibawah  PP.  Kemudian  kedudukan  PP berada  dibawah  PKB.  Artinya,  perjanjian kerja dibuat tidak boleh menyimpang atau melanggar  dari  poin-poin  yang  diatur dalam PP dan PKB.
Peraturan perusahaan merupakan peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh pengusaha  yang  mana  di  dalamnya memuat syarat-syarat kerja serta serangkaian tata tertib perusahaan (Puspitasari et al., 2015). “ Peraturan perusahaan tersebut yang dibuat pengusaha  harus  dikonsultasikan  terlebih dahulu dengan perwakilan pekerja. Hal ini karena  PP  memuat  hak  dan  kewajiban pengusaha  dan  pekerja,  syarat-syarat kerja,  tata  tertib  perusahaan  serta  jangka waktu  berlakunya  peraturan  perusahaan
tersebut. ”“ Tidak sampai disana, peraturan perusahaan  juga  harus  disahkan  oleh Menteri  ataupun  pejabat  yang  berwenang sebelum kemudian berlaku. ”“ Setelah berlaku pengusaha harus memberitahukan serta  menjelaskan isi dari PP ini. ” Secara konseptual dari mulai perancangan hingga penyebarluasan  peraturan  perusahaan  ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan  dari  kedua  belah  pihak, walaupun  sebenarnya  yang  berwenang untuk membuat PP adalah pengusaha.
“ Perjanjian  kerja  bersama  disusun oleh  serikat  pekerja  bersama  dengan pengusaha dalam suatu perusahaan dengan  cara  musyawarah. ”“ PKB  ini minimal  memuat  hak  dan  kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu berlakunya, serta tanda tangan perwakilan musyawarah dalam penyusunan perjanjian  kerja  bersama. ” Selanjutnya pun  PKB  ini  wajib  di  daftarkan  pada instansi  yang  berwenang  dan  setelah  ini disebarluaskan  kepada  pekerja.  Dalam perumusan  PKB  diperlukan  peranan  dan persetujuan  dari  perwakilan  pekerja  yang dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja untuk  memuat  hak-hak  serta  kewajiban dasar  yang  tercantum  dalam  undang- undang  maupun  yang  tidak  tercantum dalam  undang-undang  namun  dapat memberikan  keuntungan  bagi  pekerja (Nita & Susilo, 2020).
“ Berdasarkan  prosedur  pembentukan PP  dan  PKB  yang  kemudian  dijadikan bahan  untuk  membuat  perjanjian  kerja maka di sini tampak bahwa pembentukan suatu  perjanjian  kerja  telah  dilakukan bersama-sama antara pekerja dan pengusaha. ” Pemahaman  ini  yang  dipakai secara  meluas  dalam  tataran  praktik sehingga  sebagian  pihak  menganggap perjanjian  kerja  walaupun  dibuat  secara
baku  namun  tidak  menghilangkan  esensi dari  asas  kebebasan  berkontrak.  Sebab telah ada keterlibatan antara pihak pekerja dan  pihak  pengusaha  secara  berimbang. Sehingga  tidak  ada  lagi  alasan  untuk membatalkan  perjanjian  kerja  tersebut sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  PP dan PKB.
Menurut  hemat  penulis  logika  diatas tidak  sepenuhnya  benar.  PP  dan  PKB yang  melandasi  perjanjian  kerja  memang benar  dibuat  atas  dasar  kesepakatan  dan keterlibatan  dari  pihak  pekerja  dan pengusaha.  Namun  yang  harus  diingat  di sini  adalah  perjanjian  kerja  ini  bukan hanya  mengikat  pekerja  yang  telah bekerja,  melainkan  akan  mengikat  calon pekerja  yang  tidak  ikut  andil  dalam membuat  PP  dan  PKB  .  Kemudian  oleh karena  calon  pekerja  tersebut  tetap  tidak memiliki kehendak bebas untuk menentukan  isi  dari  perjanjian  kerja tersebut  maka  esensi  dari  asas  kebebasan berkontrak tetap dipertanyakan.
Hal  yang  harus  diperhatikan  ialah ketika  dalam  perjanjian  kerja  tersebut mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan cacat kehendak yang mengganggu  syarat  sah  kesepakatan. “ Hal-hal  yang  termasuk  dalam  kategori cacat
kehendak adalah kekhilafan( dwaling ),  paksaan  ( dwang ),
penipuan  ( bedrog )  dan  penyalahguaan
keadaan ( misbruik vanomstandigheden/undueinfluence ). ”
Menurut  hemat  penulis,  perjanjian
kerja  yang  mengandung  perjanjian  baku rentan mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan adalah
perbuatan  yang “ dilatarbelakangi  oleh adanya  keadaan  yang  tidak  seimbang antara  para  pihak  dalam  perjanjian,  yang
mana pihak yang lebih kuat memanfaatkan posisi pihak yang lemah ” (Yunus, 2019).
Van  Dunne  berpendapat  dua  unsur yang  harus  ada  dalam  penyalahgunaan keadaan  adalah  kerugian  bagi  salah  satu pihak  dan  penyalahgunaan  kesempatan bagi  pihak  lainnya,  dari  unsur  kedua muncul  dua  sifat  perbuatan  yakni  berupa penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan  keunggulan  kejiwaan (Yunus, 2019). Lebih lanjutnya penyalahgunaan keadaan salah satu pihak yang  posisinya  sedang  terjepit  seperti kesulitan  keuangan,  adanya  hubungan atasan dan bawahan, pasien yang membutuhkan  pertolongan  dokter,  dan adanya  klausula  baku  yang  sifatnya membebaskan  seseorang  dari  tanggung jawab yang semestinya dipikul.
Ketimpangan posisi yang mana posisi pengusaha  yang  secara  ekonomi  lebih unggul  memiliki  kemungkinan  perjanjian baku  yang  dibuat  akan  merugikan  pihak pekerja.  Sedangkan  apabila  pihak  lain yang  dalam  hal  ini  adalah  pekerja  secara ekonomi  memiliki  posisi  tawar  lebih rendah  maka  hanya  dapat  memutuskan antara mau menerima atau tidak menerima perjanjian tersebut tanpa berkesempatan  merubah  isi  perjanjian tersebut  (Aidi  &  Farida,  2019).  Apabila perjanjian  kerja  tersebut  mengandung unsur  penyalahgunaan  keadaan  maka terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

## SIMPULAN
“ Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh berdasarkan  pembahasan  yang  telah disampaikan ialah ” :
1. Keberadaan  klausula  baku  pada perjanjian  membatasi  esensi  dari berlakunya asas
kebebasan
berkontrak. “ Asas
kebebasan berkontrak  ini  merupakan  asas  yang mengandung  lima  makna antara  lain;
setiap orang bebas ingin mengadakan atau tidak ingin mengadakan perjanjian,  bebas  ingin  mengadakan perjanjian  dengan  siapapun,  bebas pula menentukan bagaimana bentuknya, kemudian bebas menentukan  bagaimana  isi  serta syarat  yang  dimuat  di  dalamnya,  dan
bebas pula untuk mengadakan
pilihan-pilihan    hukum. “ Perjanjian baku  membuat    satu-satunya  makna yang  tersisa  dalam  asas  kebebasan berkontrak  hanyalah  pilihan  bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan  perjanjian  ( take  it  or leave it ). ”
2. Keberadaan  klausula  baku  pada perjanjian  kerja  dibuat  dengan  alasan efisiensi  usaha. “ Praktik  penggunaan klausula  baku  dalam  perjanjian  kerja muncul  akibat  adanya  kedudukan yang  tidak  seimbang  antara  kedua belah pihak. ”“ Dimana pihak
pengusaha memiliki posisi tawar yang lebih  unggul  dibandingkan  dengan pekerja. ”“ Sehingga  ketika  pekerja dihadapkan  dengan  perjanjian  kerja baku  yang  telah  dibuat  sebelumnya oleh  pengusaha,  pihak  pekerja  akan menerima  atau  menolak  sama  sekali perjanjian tersebut karena tidak memiliki  kuasa  untuk  turut  mengatur isi perjanjian tersebut. ”
3. Perjanjian yang mengandung klausula  baku  akan  tetap  sah  karena tidak  melanggar  empat  syarat  sah perjanjian,  meskipun  dibuat  dengan mengesampingkan  asas  kebebasan berkontrak. Meskipun demikian menurut penulis perjanjian kerja yang
mengandung  perjanjian  baku  rentan mengandung  unsur  penyalahgunaan keadaan ( misbruik van
omstandigheden/undue influence). Ketimpangan posisi yang mana posisi pengusaha yang secara ekonomi lebih unggul  ditambah  lagi  jika  posisi pekerja mengalami kesulitan keuangan memiliki kemungkinan perjanjian  baku  yang  dibuat  akan merugikan pihak pekerja. “

## UCAPAN TERIMA KASIH
“ Tim Peneliti memanjatkan Puji dan Syukur pada Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya  sehingga  Tim  Peneliti  dapat menyelesaikan  laporan  hasil  penelitian ini. ”“ Terimakasih  juga  Tim  Peneliti sampaikan  kepada  pihak-pihak  yang membantu  kelancaran  jalannya  penelitian ini, khususnya kepada Direktorat
Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat (DPPM)  Universitas  Islam  Riau  yang telah memberikan bantuan dana penelitian dalam  skema  Hibah  Penelitian  Internal Universitas Islam Riau Tahun 2022. ”

## DAFTAR PUSTAKA
Aidi, Z., & Farida, H. (2019). Perlindungan  Hukum  Para  Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan. Jurnal  Cendikia  Hukum ,
4 (2),
207–230. https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.119
Badrulzaman,  M.  D.  (2015). Hukum Perikatan  Dalam  KUH  Perdata Buku Ketiga . PT. Citra Aditya Bakti.
Balik,  A.,  &  Hetharie,  Y.  (2020).  Aspek Keadilan  Klausula  Baku  Dalam perjanjian Kerja Outsourcing. Jurnal Hukum  Bisnis  Bonum  Commune ,
3 (2),
242–252. https://doi.org/https://doi.org/10.309 96/jhbbc.v3i2.3801
Buana,  A.  P.,  Hasbi,  H.,  Kamal,  M.,  &
Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan  Perjanjian  Jual  Beli
Telepon Seluler Ilegal (Black Market). Jurnal  Cendikia  Hukum ,
6 (1), 124–133. https://doi.org/http://doi.org/10.3376 0/jch.v6i1.268
Darma, S. A. (2017). Kedudukan hubungan  kerja:  berdasarkan  sudut pandang ilmu Kaidah hukum ketenagakerjaan dan sifat publik dan privat. Mimbar  Hukum , 29 (2),  221–
234.
https://doi.org/https://doi.org/10.221
46/jmh.25047 Khair,  O.  I.  (2021).  Analisis  Undang- Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. Widya  Pranata  Hukum ,
3 (2), 45–63. https://doi.org/https://doi.org/10.376 31/widyapranata.v3i2.442 Malohing, Y. (2017). Kedudukan
Perjanjian  Baku  Kaitannya  Dengan Asas  Kebebasan  Berkontrak. Lex
Privatum , v (4), 5–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.ph
p/lexprivatum/article/view/16090
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Grup.
Muaziz,  M.  H.,  &  Busro,  A.  (2015).
Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam Hukum  Perjanjian  Untuk  Mencapai Keadilan  Berkontrak. Jurnal  Law Reform , 11 (1), 74–84. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1
4710/lr.v11i1.15757
Muhammad,  A.  (2004). Hukum  dan Penelitian  Hukum .  Citra  Aditya Bakti.
Nita,  S.,  &  Susilo,  J.  (2020).  Peranan Serikat  Pekerja  Dalam  Membentuk
Perjanjian  Kerja  Bersama  Sebagai Hubungan  Kerja  Ideal  Bagi  Pekerja Dengan  Pengusaha. Jurnal  Hukum De’rechtsstaat , 6 (1), 143–152. https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/vi ew/2819/pdf
Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  &  Said,  M.  Y.
(2021).  Methodologi  Normatif  Dan Empiris  Dalam  Perspektif  Ilmu Hukum. Jurnal  Penegakan  Hukum
Indonesia , 2 (1), 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.517 49/jphi.v2i1.14 Nuryawan,  I.  D.  G. O., &  Sadnyini,  I.  A. (2018). Rekonstruksi Perjanjian Kerja  Bersama  Dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan. Jurnal Analisis  Hukum , 1 (2),  255–277. https://doi.org/https://doi.org/10.380 43/jah.v1i2.415
Puspitasari,  P.  S.,  Sonhaji,  &  Solechan.
(2015). Pelaksanaan Peraturan
Perusahaan  Di  CV  Mekar  Jaya Sentosa  Pekalongan. Diponegoro Law Review , 4 (4), 1–14. https://ejournal3.undip.ac.id/index.ph
p/dlr/article/view/10783
Roesli,  M.,  Sarbini,  &  Nugroho,  B. (2019).  Kedudukan  PerjanjianBaku Dalam  Kaitannya  Dengan  Asas Kebebasan  Berkontrak. Jurnal  Ilmu
Hukum , 15 (1), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.309 96/dih.v15i1.2260 Sekarini,  M.  A.  P.,  &  Darmadha,  I.  N.
(2014).  Eksistensi  Asas  Kebebasan
Berkontrak Berkaitan Dengan KlausulaEksonerasi Dalam Perjanjian  Baku. Kertha  Semaya , 2 (3),
1–12. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerth asemaya/article/view/40183?articles
BySameAuthorPage=2 Simanjuntak.  (2015). Hukum  Perdata
Indonesia . Prenadamedia.
Sjahdeini,  S.  R.  (1993). Kebebasan
Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia . Institut Bankir
Indonesian.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2010).
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu
Tinjauan Singkat . Rajawali Pers.
Subekti.  (1992). Aneka  Perjanjian .  PT.
Citra Aditya Bakti.
Suryono,  L.  J.  (2011).  Kedudukan  Dan penerapan  Klausula  Baku  Dalam Perjanjian Kerja Di Indonesia.
Jurnal  Media  Hukum , 18 (1),  35–49.
http://repository.umy.ac.id/handle/12 3456789/4181
Wijayanti,  A.  (2011). Menggugat  Konsep
Hubungan Kerja . Lubuk Agung.
Yunus, A. (2019). Penyalahgunaan Keadaan  Dalam  Bentuk  Perjanjian Baku. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 21 (2),
173–186. https://doi.org/https://doi.org/10.248 15/kanun.v21i2.12854