## ANALISIS KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN TIDAK DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
ANALYSIS OF CHILD STATEMENTS AS UNSWORN VICTIM WITNESSES IN PROVING THE CRIME OF RAPE AGAINST CHILDREN
Dini Nabillah 1 , Yusrizal 2 , Mukhlis 3
1 Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  182  Ayat  (9)  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang Hukum Acara Jinayat, disingkat Qanun Jinayah, keterangan yang diberikan anak tidak  bernilai  sebagai  alat  bukti  keterangan  saksi  yang  sah.  Keterangan  mereka apabila  sesuai  dengan  saksi  yang  disumpah  dapat  dipakai  sebagai  petunjuk  saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi anak korban yang  tidak  disumpah  dalam  kasus  pemerkosaan  terhadap  anak  dan  mengetahui pertimbangan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  (MS  Kota Lhokseumawe)  dalam  memberikan  Putusan  Nomor  05/JN/2019/MS.LSM. Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  melalui pendekatan  kepustakaan  berupa  buku,  peraturan  perundang-undangan,  dan putusan  MS  Kota  Lhokseumawe.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh:  1)  kekuatan pembuktian saksi anak korban tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi dewasa yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk  saja;  2)  Hakim  MS  menjatuhkan  putusan  dengan  mempertimbangkan fakta-fakta  hukum  persidangan  yakni  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum,  beberapa perbuatan  yang  termuat  dalam  ketentuan Pasal  a  quo,  dan  keterangan  yang  telah dikumpulkan  dikuatkan  dengan  bukti  surat  berupa Visum  et Repertum atas  nama para anak korban, sehingga bukti petunjuk dan bukti surat sudah memenuhi batas minimal pembuktian.

## Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Saksi Anak, Tindak Pidana Pemerkosaan Abstract
Based on Article 182 Paragraph (9) of Qanun Aceh Number 7 of 2013 concerning Jinayat  Event  Law,  abbreviated  as  Qanun  Jinayah,  the  children’s  witness statement is not valued as a valid witness evidence. Their statement can be used as a clue only if in accordance with the sworn witness. This study aims to find out the  strength  of  proving  victims'  child  witnesses  who  are  not  sworn  in  child  rape cases and find out the consideration of the judge of the Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe in giving Verdict Number 05/JN/2019/MS.LSM. The method in this
research  is  a  normative  juridical  approach  through  a  literature  approach  in  the form of books, laws and regulations, and the decision of the court verdicts. From the  results  of  the  research  obtained:  1)  the  evidentiary  power  of  the  unsworn victim's child witness in the case of rape against a child is not valuable as a valid witness  evidence,  but  their  testimony  if  in  accordance  with  the  sworn  adult witness  can  be  used  as  a  clue  only;  2)  The  verdict  of  Judge  of  Mahkamah Syar’iyah taking into account the legal facts of the trial, namely the demands of the  Public  Prosecutor,  several  actions  contained  in  the  provisions  of  Article  a quo,  and  the  collected  informations  is  corroborated  with  letter  evidence  in  the form of Visum et Repertum on behalf of the victims' children, so that the evidence of instructions and proof of letters has met the minimum limit of proof.

## Keywords: Evidence, Child Witness Statement, Rape Crime

## A. PENDAHULUAN
Praktik  perkara  pidana  terdiri  dari  beberapa  tahapan  dan  melibatkan  beberapa pihak,  yakni  hakim,  panitera,  jaksa  penuntut  umum,  pengacara,  terdakwa,  dan  saksi. Hakim dalam proses peradilan pidana bersikap bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan  universal.  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  ciri  suatu  negara  hukum.  Hukum acara  pidana  berhubungan  erat  dengan  penerapan  hukum  pidana.  Hukum  acara  pidana merupakan peraturan yang memuat bagaimana negara melalui badan-badan pemerintah yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana. 1
Aparat  Penegak  Hukum,  yakni  Polisi,  Jaksa  dan  Hakim  tidak  boleh  semaunya menjalankan  acara  pidana,  tetapi  harus  berdasarkan  kepada  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  yaitu  KUHAP  dan  perundang-undangan  diluar  KUHP  yang mengandung ketentuan acara pidana. 2 Salah satu proses dalam persidangan adalah tahap pembuktian,  aspek  pembuktian  memegang  peranan  menentukan  untuk  menyatakan kesalahan  seseorang  sehingga  dapat  dijatuhi  pidana  oleh  hakim.  Pembuktian  adalah bahwa  benar  suatu  peristiwa  pidana  telah  terjadi  dan  terdakwa  yang  bersalah  telah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya. 3 Pada tahap pembuktian tersebut, Hakim diharuskan untuk memeriksa keseluruhan alat bukti yang diajukan dan sah  menurut  undang-undang  sebelum  memberikan  putusan  bersalah  atau  tidaknya
1 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia , (Bandung: Sumur, 1982), Hal. 13.
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Kedua, Cet.13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 2.
3 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet.3, (Jakarta: Djambatan, 2002), Hal. 4.
seorang terdakwa atas suatu tindak pidana. 4
Pandangan  hampir  sama  dikemukakan  oleh  Muhammad  Nawawi  sebelum majelis  hakim  memutuskan  suatu  perkara,  terlebih  dahulu  harus memulai  pemeriksaan yang merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan.Karena
bila tanpa adanya pemeriksaan, hakim tidak dapat mengambil keputusan dalam perkara yang ditanganinya. Hal yang paling penting dalam pemeriksaan adalah tahap pembuktian, bisa dikatakan penting karena tahap inilah yang nantinya akan menentukan apakah dalil Pemohon akan terbukti sehingga permohonannya dapat dikabulkan oleh Pengadilan. 5
Usaha  hakim  untuk  mencari  kebenaran  materiil  tidak  boleh  puas  dengan kebenaran  formil,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  27  Undang-Undang  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  “ Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”. 6 Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua  pihak.  Setelah  menemukan  kebenaran  yang  dioperoleh  melalui  alat  bukti  serta keyakinan  hakim,  maka  hakim  akan  memberikan  putusan  yang  kemudian  putusan tersebut  akan  dilaksanakan  atau  dieksekusi  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  sesuai  dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum. 7
Pemeriksaan  pada  sidang  pengadilan  yang  dilakukan  oleh  hakim  secara langsung  adalah  salah  satu  asas  dalam  hukum  acara  pidana,  yang  berarti  melakukan pemeriksaan  secara  langsung  kepada  terdakwa  dan  para  saksi.  Kesaksian  merupakan aspek  pembuktian  penting  dalam  proses  persidangan,  dengan  adanya  pembuktian  dari kesaksian  yang  kuat  maka  hukuman  yang  tepat  dan  sesuai  dapat  diberikan,  serta keadilan juga dapat ditegakkan. 8 Jika seseorang yang memberi keterangan sebagai saksi dalam  persidangan  telah  memenuhi  persyaratan  sahnya  sebagai  alat  bukti  yang  diatur
4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Kedua, Cet.13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 5
5 Siti Salwa, Yulia, Hamdani, Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’ah Bireuen. Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1, April 2019.
6 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Ps. 27.
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Kedua, Cet.13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 8-9.
8 Wahyu Affandi, Hukum dan Penegakkan Hukum, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), Hal. 75.
dalam  Undang-undang,  maka  hal  ini  tentunya  tidak  menimbulkan  suatu  permasalahan dalam proses pembuktian perkara pidana. Akan tetapi, ada kalanya suatu tindak pidana yang telah terjadi hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih dibawah umur.
Pengertian anak di Indonesia tidak ada kesatuan atau kesamaan karena peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  anak,  masing-masing memberi  pengertian  sesuai  dengan  maksud  yang  dikeluarkan  peraturan  perundang- undangan  tersebut.  Jika  melihat  kepada  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pengertian  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  terdiri  atas  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana. 9 Dalam  undang- undang tersebut, yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun. Salah  satu  contoh  kasus  yang  kerap  terjadi  di Indonesia,  yakni  kasus  pemerkosaan  terhadap  anak,  dalam  hal  ini  anak  selalu  menjadi korban  sekaligus  menjadi  saksi  yang  mengalami  langsung  tindak  pidana,  tak  jarang dalam  kasus  ini  anak  sering  menjadi  saksi  tunggal  dalam  tindak  pidana  pemerkosaan tersebut  karena  jika  ada  saksi  lain  yang  melihat  dan  mendengar  tentu  tindak  pidana pemerkosaan tersebut mungkin tidak akan terjadi. 10
Pembuktian  tindak  pidana  pemerkosaan  dalam  hal  ini  khususnya  pemerkosaan terhadap  anak  kecepatan  pelaporan  kejadian  akan  sangat  memengaruhi  keberhasilan proses  penyidikan  dan  penuntutan,  terutama  apabila  korban  pemerkosaan  tersebut melaporkan  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  dirinya  sebelum  membersihkan  diri/ badan.  Dengan  demikian,  alat  bukti  akan  mudah  diperoleh,  baik  melalui visum  et repertum maupun dengan hasil laboratorium lain. 11
Aceh  sebagai  daerah  yang  diberikan  keistimewaan  dan  otonami  khusus,  salah satunya  kewenangan  untuk  melaksanakan  Syariat  Islam  dengan  menjunjung  tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kesamaan di depan hukum. 12 Di Provinsi Aceh apabila
9 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, Ps. 1 Ayat (2).
10 ,  Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual , Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), Hal. 44.
11 Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya,  Cetakan Pertama, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1996) Hal. 26, 56.
12 Sulaiman Tripa, Model  Hukum  Aceh,  Cet.  Pertama  , ( Banda  Aceh:  Bandar  Publishing,  2019), Hal.12.
terdapat  suatu  perbuatan  pidana  pencabulan  atau  pemerkosaan,  maka mengacu  kepada Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  dan  untuk  pelaksanaan proses  peradilan  mengacu  kepada  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum Acara  Jinayat.  Pasal  181  Ayat  (1)  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa, “Alat bukti yang sah terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa.” 13
Mengenai  keterangan  saksi,  dalam  hukum  acara  jinayat  terdapat  beberapa ketentuan  yang  harus  dipenuhi  agar  keterangan  seorang  saksi  tersebut  dapat  dianggap sah  sebagai  alat  bukti  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sah.  Pengertian  saksi dalam  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  adalah  orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri,  dan  ia alami sendiri. 14
Pasal  156  Ayat  (3)  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat  juga  menyatakan,  bahwa; “Sebelum  memberi  keterangan,  Saksi  wajib mengucapkan  sumpah,  bahwa  ia  akan  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  dan tidak  lain  daripada  yang  sebenarnya.” 15 Kemudian,  Pasal  167  Qanun  Aceh  Nomor  7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “Yang boleh diperiksa untuk  memberi  keterangan  tanpa  sumpah  ialah  anak  yang  umurnya  belum  cukup  18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 16
Pasal  182  Ayat  (9)  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat  menyatakan,  bahwa; “Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu  dengan  yang  lain,  tidak  merupakan  alat  bukti,  namun  apabila  keterangan  itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.” 17
Apabila melihat pasal tersebut, maka dapat dikatakan keterangan yang diberikan anak  tidak  bernilai  sebagai  alat  bukti  keterangan  saksi  yang  sah,  tetapi  keterangan
13 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 181 Ayat (1).
14 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 1 Ayat (31).
15 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 156 Ayat (3).
16 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 167.
17 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 182 Ayat (9).
mereka apabila sesuai dengan saksi yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Pada  penelitian  ini,  kasus  yang  menjadi  perhatian  untuk  dilakukan  penelitian  adalah kasus  pemerkosaan  terhadap  anak,  permasalahan  tentang  pembuktian  tindak  pidana pemerkosaan terhadap anak yakni mengenai pembuktian keterangan saksi anak korban.
Objek  penelitian  ini  adalah  kasus  pemerkosaan  terhadap  beberapa  anak  yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Pada kasus pemerkosaan terhadap beberapa anak di Kota Lhokseumawe  tersebut  dituntut  dengan  menggunakan  Pasal  50  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  Jo  Pasal  65  Ayat  (1)  KUHP,  dan  sudah  terdapat putusan sampai tingkat Kasasi Nomor 4/K/JN/2020. Dalam Pasal yang dituntut tersebut menyebutkan; “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau  denda  paling  sedikit  1.500  (seribu  lima  ratus)  gram  emas  murni,  paling  banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan,  paling  lama  200  (dua  ratus)  bulan.” 18 “Dalam  hal  perbarengan  beberapa perbuatan  yang  harus  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  berdiri  sendiri  sehingga merupakan  beberapa  kejahatan,  yang  diancam  dengan  pidana  pokok  yang  sejenis, maka  dijatuhkan  hanya  satu  pidana.” 19 Pada  tahap  peradilan  tingkat  pertama Mahkamah  Syar’iyah  yang  sudah  diputus  dengan  register  perkara  Nomor 05/JN/2019/MS.Lsm,  saat  proses  pembuktiannya  yang  menjadi  korban  dan  dijadikan saksi anak korban seluruhnya berjumlah 6 (enam) anak yang masih di bawah umur. 20
Seluruh  anak  tersebut  adalah  korban  yang  mendengar,  melihat,  bahkan mengalami  sendiri  secara  langsung  sehingga  diajukan  sebagai  saksi  anak  korban. Selanjutnya,  dalam  proses  pembuktian  tersebut  terdapat  beberapa  saksi  orang  dewasa yang diajukan sebagai saksi dalam kasus tersebut, akan tetapi semua saksi orang dewasa yang  diajukan  tersebut  bukanlah  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengalami  secara langsung pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus tersebut. 21
18 Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps. 50.
19 Indonesia, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , UU Nomor 8 Tahun 1981, Ps.65 Ayat (1).
20 Ali  Imran  Bin  Nurdin,  Putusan  Nomor  05/JN/2019/MS.Lsm,  Mahkamah  Syar’iyah  Kota Lhokseumawe
21 Ali  Imran  Bin  Nurdin,  Putusan  Nomor  05/JN/2019/MS.Lsm,  Mahkamah  Syar’iyah  Kota Lhokseumawe
Keterangan saksi orang dewasa tersebut berarti bertentangan dengan pengertian saksi  menurut  Pasal  1  Ayat  (31)  Hukum  Acara  Jinayat,  bahwa  “ Saksi  adalah  orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami  sendiri ”. 22 Dengan  demikian,  walaupun  keterangan  saksi  anak  korban  sesuai dengan  keterangan  saksi  orang  dewasa  yang  disumpah  tersebut  juga  tidak  dapat digunakan  sebagai  tambahan  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal  182  Ayat  (9)  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat menyatakan,  bahwa; “Keterangan  Saksi  yang  tidak  disumpah  meskipun  sesuai  satu dengan  yang  lain,  tidak  merupakan  alat  bukti,  namun  apabila  keterangan  itu  sesuai dengan  keterangan  Saksi  yang  disumpah  dapat  dipergunakan  sebagai  tambahan  alat bukti sah yang lain.” 23
Berdasarkan hal tersebut diatas, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana kekuatan  pembuktian  atas  keterangan  yang  diberikan  oleh  anak  yang  menjadi  korban terhadap  suatu  tindak  pidana  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  alat  bukti,  sehingga menimbulkan suatu keyakinan hakim secara sah dan patut untuk menjatuhkan putusan terhadap  terdakwa,  dengan  mempertimbangkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  anak yang  tidak  disumpah  tersebut,  hal  ini  berguna  untuk  mendapatkan  suatu  kepastian hukum dan keadilan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  berisi  penjelasan  ringkas  mengenai  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  meliputi  beberapa  pokok  masalah  yaitu,  bagaimana  kekuatan pembuktian saksi anak korban yang tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak  dan  apa  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  dalam memberikan  Putusan  Nomor  05/JN/2019/MS.LSM,  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statue  approach ),  pendekatan  konsep  ( conseptual  approach ).  Sumber  data  sebagai rujukan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.
22 Indonesia, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Ps. 1 Ayat (31).
23 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 182 Ayat (9).
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kekuatan  Pembuktian  Saksi  Anak  Korban  Yang  Tidak  Disumpah  Dalam Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak
Ketentuan  Hukum  Acara  Jinayat  di  Provinsi  Aceh  mengikuti  prinsip  teori pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negative  ( Negatief  Wettelijk) . 24 Hal tersebut  dapat  dilihat  dalam  Pasal  180  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang Hukum  Acara  Jinayat: “Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dilarang  menjatuhkan  ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya kecuali pada jarimah zina.” 25
‘Uqubat  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  pelanggaran Jarimah. 26 Keyakinan  hakim  tersebut  diperoleh  dalam  proses  pembuktian  pada  sidang pengadilan.  Sebelum  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  menjatuhkan  putusan  berupa ‘uqubat,  perbuatan  jarimah  atau  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  terdakwa  tersebut harus  dapat  dibuktikan  di  sidang  pengadilan,  hal  yang  dibuktikan  tersebut  tentunya termasuk dakwaan penuntut umum.
Tujuan  dari  pembuktian  adalah  untuk  memberikan  gambaran  berkaitan  tentang kebenaran  atas  suatu  peristiwa,  sehingga  dari  peristiwa  tersebut  dapat  diperoleh kebenaran  yang  dapat  diterima  oleh  akal. 27 Pembuktian  dapat  diartikan  bahwa  benar suatu  peristiwa  pidana  telah  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya, sehingga  harus  mempertanggungjawabkannya. 28 Berdasarkan  hal  tersebut,  Hukum Acara Jinayat pada peradilan Mahkamah Syar’iyah sama hal-nya dengan hukum acara pidana  pada  peradilan  pengadilan  umum,  yakni  menghendaki  adanya  minimum  alat bukti  yang  dari  minimum  dua  alat  bukti  yang  sah  tersebut  dapat  meyakinkan  Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana atau jarimah yang dilakukan. Usaha hakim untuk  mencari  kebenaran  materiil  tidak  boleh  puas  dengan  kebenaran  formil, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  27  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan
24 Supriyadi  Widodo  Eddyono,  “Pembebanan  Pembuktian  Terbalik  dan  Tantangannya”,  Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI, Vol. 8, No. 2 Juni 2011, hlm. 268.
25 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 181 Ayat (1).
26 Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps. 1 Angka 37.
27 Martiman  Prodjohamidjojo, Komentar  atas  KUHAP:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana , (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm 11.
28 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 2002) hlm 133.
Kehakiman,  bahwa  “ Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 29
Alat  bukti  merupakan  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan  suatu perbuatan,  dimana  dengan  alat-alat  bukti  tersebut,  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan pembuktian  guna  menimbulkan  keyakinan  hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa. 30 Mengenai  alat  bukti  dalam  proses peradilan  di  Mahkamah  Syar’iyah  mengacu  kepada  Pasal  181  Ayat  (1)  Qanun  Aceh Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  menyebutkan  bahwa, “Alat bukti yang  sah  terdiri  atas:  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  barang  bukti,  surat,  bukti elektronik, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa.” 31
Keterangan  saksi  merupakan  aspek  pembuktian  penting  dalam  proses persidangan, dengan adanya pembuktian dari kesaksian yang kuat maka hukuman yang tepat dan sesuai dapat diberikan, serta keadilan juga dapat ditegakkan. 32 Jika seseorang yang memberi keterangan sebagai saksi dalam persidangan telah memenuhi persyaratan sahnya  sebagai  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Undang-undang,  maka  hal  ini  tentunya tidak  menimbulkan  suatu  permasalahan  dalam  proses  pembuktian  perkara  pidana. Mengenai  keterangan  saksi,  dalam  hukum  acara  jinayat  terdapat  beberapa  ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi tersebut dapat dianggap sah sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Pengertian saksi dalam  Qanun Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  adalah  orang  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri,  dan  ia  alami sendiri. 33
Objek  penelitian  ini  adalah  kasus  pemerkosaan  terhadap  beberapa  anak  yang terjadi  di  Kota  Lhokseumawe  yang  diputus  di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota Lhokseumawe  Nomor  05/JN/2019/MS.LSM.  Pada  kasus  pemerkosaan  terhadap beberapa  anak  di  Kota  Lhokseumawe  tersebut  dituntut  dengan  menggunakan  dakwain subsidairitas dan telah dapat dibuktikan dengan dakwaan primair Pasal 50 Qanun Aceh
29 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Ps. 27.
30 Alfitra, Hukum  Pembuktian  dalam  Beracara  Pidana,  Perdata  dan  Korupsi  di  Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011) hlm. 23.
31 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 181 Ayat (1).
32 Wahyu Affandi, Hukum dan Penegakkan Hukum, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 75.
33 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 1 Ayat (31).
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  Jo  Pasal  65  Ayat  (1)  KUHP,  dan  kasus tersebut  saat  ini  sudah  terdapat  putusan  sampai  tingkat  Kasasi  Nomor  4/K/JN/2020. Dalam Pasal yang dituntut tersebut menyebutkan; “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan  Jarimah  Pemerkosaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  terhadap anak-diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  sedikit  150  (seratus  lima  puluh) kali,  paling  banyak  200  (dua  ratus)  kali  atau  denda  paling  sedikit  1.500  (seribu  lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling  singkat  150  (seratus  lima  puluh) bulan,  paling  lama  200  (dua  ratus)  bulan.” 34 “Dalam  hal  perbarengan  beberapa  perbuatan  yang  harus  dipandang  sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.” 35
Pada  tahap  peradilan  tingkat  pertama  Mahkamah  Syar’iyah  yang  sudah  diputus dengan  register  perkara  Nomor  05/JN/2019/MS.Lsm,  saat  proses  pembuktiannya yang menjadi  korban  dan  dijadikan  saksi  anak  korban  seluruhnya  berjumlah  6  (enam)  anak yang  masih  di  bawah  umur.  Pengertian  anak  di  Indonesia  tidak  ada  kesatuan  atau kesamaan  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan anak,  masing-masing  memberi  pengertian  sesuai  dengan  maksud  yang  dikeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika melihat kepada Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana. 36 Dalam  undang-undang  tersebut,  yang  disebut  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
Seluruh  anak  tersebut  adalah  korban  yang  mendengar,  melihat,  bahkan mengalami  sendiri  secara  langsung  sehingga  diajukan  sebagai  saksi  anak  korban. Selanjutnya,  dalam  proses  pembuktian  tersebut  terdapat  beberapa  saksi  orang  dewasa yang diajukan sebagai saksi dalam kasus tersebut, akan tetapi semua saksi orang dewasa yang  diajukan  tersebut  bukanlah  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengalami  secara langsung pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus tersebut.
34 Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps. 50.
35 Indonesia, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , UU Nomor 8 Tahun 1981, Ps.65 Ayat (1).
36 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, Ps. 1 Ayat (2).
Pasal  156  Ayat  (3)  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat  juga  menyatakan,  bahwa; “Sebelum  memberi  keterangan,  Saksi  wajib mengucapkan  sumpah,  bahwa  ia  akan  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  dan tidak  lain  daripada  yang  sebenarnya.” 37 Kemudian,  Pasal  167  Qanun  Aceh  Nomor  7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “Yang boleh diperiksa untuk  memberi  keterangan  tanpa  sumpah  ialah  anak  yang  umurnya  belum  cukup  18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 38
Pasal  182  Ayat  (9)  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat menyatakan,  bahwa; “Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu  dengan  yang  lain,  tidak  merupakan  alat  bukti,  namun  apabila  keterangan  itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.” 39
Apabila melihat pasal tersebut, maka dapat dikatakan keterangan yang diberikan anak  tidak  bernilai  sebagai  alat  bukti  keterangan  saksi  yang  sah,  tetapi  keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja.
Keterangan  saksi  orang  dewasa  tersebut  berarti  bertentangan  dengan  pengertian saksi  menurut  Pasal  1  Ayat  (31)  Hukum  Acara  Jinayat,  bahwa  “ Saksi  adalah  orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ”. 40
Berdasarkan  pernyataan  pasal  tersebut  dapat  dikatakan,  walaupun  keterangan saksi anak korban sesuai dengan keterangan saksi orang dewasa yang disumpah tersebut juga  tidak  dapat  digunakan  sebagai  tambahan  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  yang disebutkan  secara expressis  verbis atau  tegas  dalam    Pasal  182  Ayat  (9)  Qanun  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “Keterangan Saksi  yang  tidak  disumpah  meskipun  sesuai  satu  dengan  yang  lain,  tidak  merupakan alat  bukti,  namun  apabila  keterangan  itu  sesuai  dengan  keterangan  Saksi  yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.” 41
37 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 156 Ayat (3).
38 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 167.
39 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 182 Ayat (9).
40 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 , Ps. 1 Ayat (31).
41 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 182 Ayat (9).
Berkaitan dengan keterangan saksi dewasa tersebut Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota  Lhokseumawe  berpendapat,  meskipun  para  saksi  yang  memberikan  keterangan dibawah  sumpah  tidak  melihat  dan  mengalami  sendiri  peristiwa  tersebut  tetapi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan para anak  korban  sehingga  diperoleh  petunjuk.  Bahwa,  walaupun  keterangan  saksi  tersebut tidak  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  tersendiri,  tetapi  keterangan  saksi tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  petunjuk.  Petunjuk  merupakan  salah  satu  alat  bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: “ Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  menandakan  bahwa  telah  terjadi  tindak pidana dan siapa pelakunya.” 42 Kemudian, dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum et  Repertum dan  surat  laporan  pemeriksaan  psikologi  menyatakan  bahwa  para  anak korban tersebut cukup relevan diduga kuat telah mengalami pelecehan seksual terhadap anak  atas  nama  para  anak  korban,  sehingga  bukti  petunjuk  dan  bukti  surat  sudah memenuhi batas minimal pembuktian.
Pendapat Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Pasal 182 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Bahwa dalam  menilai  kebenaran  keterangan  seorang  saksi,  hakim  harus  dengan  sungguh- sungguh memperhatikan: 43
1. Integritas,  cara  hidup,  kesusilaan,  dan  segala  sesuatu  yang  dapat  mempengaruhi kualitas kejujuran (adalah) Saksi;
2. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
3. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain; dan
4. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan.
Berkaitan  dengan  keterangan  saksi  yang  tidak  disumpah  tersebut  Mahkamah Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  juga  dalam  menjatuhkan  putusannya  merujuk  kepada Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2010  K/Pid/2004  tanggal  28 April  2008  dalam  pertimbangan  hukumnya  menyatakan,  "dalam  pertimbangan hukumnya  menyatakan,"dari  fakta  tersebut  diatas  keterangan  saksi  Sadriah  Binti  La
42 Indonesia, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , UU Nomor 8 Tahun 1981, Ps.188 Ayat (1).
43 Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat, Ps. 182 Ayat (8).
Gase  yang  masih  berumur  14  tahun,  walaupun  didengar  tanpa  sumpah  keterangannya dapat dipercaya bahwa saksi Sadriah Binti La Gase dianggap masih mempunyai pikiran yang murni (polos).”
Sebagaimana  telah  dikatakan  sebelumnya,  di  Indonesia  mengikuti  prinsip  teori pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negative  ( Negatief  Wettelijk), yakni salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada  cara  dan  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang, 44 dan berdasarkan teori pembuktian ini juga walaupun sudah terdapat dua alat bukti yang sah akan  tetapi  hakim  masih  tetap  harus  memperoleh  keyakinannya  untuk  dapat menjatuhkan  ‘uqubat  kepada  terdakwa.  Sehingga,  dalam  kasus  pemerkosaan  terhadap anak  yang  diputus  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  tersebut telah  mendapat  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  disertai  dengan  keyakinan  hakim  bahwa terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
Kemudian, mengenai poin alat bukti berupa pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  berpendapat  di depan  persidangan  Terdakwa  juga  tidak  ada  memperkuat  argumen  mengajukan  alat bukti yang lain selain pengakuan terdakwa yang tidak beralasan, keterangan saksi yang meringankan  tetapi  karena  keluarga  dan  pegawai  terdakwa  maka  keterangan  saksi tersebut  dikesampingkan,  sehingga  hal  tersebut  menurut  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  merupakan  petunjuk  akan  kesalahan  Terdakwa,  hal  ini sesuai  dengan  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.1043/K/Pid/1982 tanggal  19  Agustus  1982  yang  menerangkan  bahwa  pengakuan  Terdakwa  yang  tidak beralasan  adalah  merupakan  bukti  petunjuk  akan  kesalahan  Terdakwa.  Selain  itu, Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  merujuk  berdasarkan  Yurisprudensi Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1158  K/Pid/1985  tanggal  14 Desember  1987  dalam  pertimbangan  hukumnya  secara expressis  verbis menyatakan, "meskipun Terdakwa dalam persidangan telah memungkiri semua dakwaan Jaksa, akan tetapi  dari  keterangan  para  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  dipersidangan diperoleh  petunjuk  bahwa  saksi  korban  telah  melaporkan  kepada  orang  tuanya  dalam keadaan tertekan dan trauma, terjadi perubahan sikap anak korban dari periang menjadi
44 M.  Yahya  Harahap Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  di Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali,  ed.2,  cet.8, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006), hlm. 319.
pendiam dan diperkuat pula adanya visum et repertum dan keterangan ahli .
Kemudian,  mengenai  poin  alat  bukti  surat,  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan bukti  surat visum  et  refertum yang  walaupun  tidak  membuktikan  adanya  tanda rudapaksa dan bekas luka pada genetalia dan anus karena keterlambatan pelaporan dari para anak korban yang mana jangka waktu pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa dengan  pelaporan  dari  anak  korban  tersebut  terdapat  rentang  waktu  yang  cukup  jauh. Akan tetapi, berdasarkan bukti surat laporan pemeriksaan psikologi dan Penelitian ahli menyimpulkan  bahwa  para  anak  korban  tersebut  cukup  relevan  diduga  kuat  telah mengalami pelecehan seksual terhadap anak.
Berdasarkan  keterangan  ahli  yang  sudah  meneliti  dan  beberapa  kali  bertemu dengan  para  anak  korban,  serta  sudah  beberapa  kali  melakukan  therapi  terhadap  para anak  korban,  dan  ahli  telah  melakukan  wawancara  serta  serangkaian  Psikologi Investigasi  dan  menggunakan  tes  formal  : Thematic  Apperception  Tes ,  Ped iatric Symptom  Checclist  -17  (PSC  17 ), BAUM  tes , Draw  A  Man Person  (DAP)  Anatomical Pict , The Adventures Of Blacky dan informal sesuai dengan prosedur.
Serangkaian  tes  ahli  terhadap  para  anak  korban  tersebut  mengalami  trauma yang  berkepanjangan  dan  sangat emosional  yang mengarah  ke  depresi,  merasa  kurang percaya  diri,  ada  keinginan  balas  dendam  dengan  cara  membunuh,  menjadi  pribadi pemurung,  tertekan,  kecemasan  dan  ketakutan  terhadap  lingkungan  yang  hampir menyerupai  dengan  peristiwa  yang  dialami,  selalu  gelisah  dan  tidak  tenang,  selalu curiga  dan  selalu  waspada  terhadap  lingkungannya,  mengalami  kemunduran  dalam perkembangan  psikolognya,  sangat  mudah  tersinggung,  dan  mengalami  krisis kepercayaan.  Kemudian,  ahli  tersebut  juga  berpendapat  terhadap  anak  yang  telah menjadi  korban  pelecehan  cenderung  akan  menjadi  pelaku  apabila  tidak  ditangani dengan  baik.  Berdasarkan  keterangan  ahli  keseluruhan  anak  korban  tersebut  tidak menunjukan  bahwa  mereka  berbohong  dan  tidak merekayasa  peristiwa  yang menimpa mereka, sehingga mereka patut diduga kuat adalah korban pelecehan seksual.
1) Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  Dalam  Memberikan Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM
Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  menjatuhkan  putusan  dengan  memerhatikan beberapa  pertimbangan  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  persidangan  diantaranya, sebagai berikut:
1. Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  terlebih  dahulu  menimbang tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagaimana  disebutkan  dalam  dakwaan  primair Pasal  50  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat  Jo.  Pasal  65 ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota Lhokseumawe menimbang unsur-unsur dalam pasal tersebut, sebagai berikut:
a. Unsur  Setiap  Orang,  yang  dimaksud  unsur  setiap  orang  disini  menunjuk  kepada terdakwa  yang  merupakan  sebagai  subjek  hukum  orang  pribadi  yang  mampu bertanggung  jawab  ( toerekeningsvatbaar  person )  atas  setiap  perbuatan-perbuatan ( material daden) . Apabila melihat Pasal 1 angka 38 Jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  unsur  setiap  orang  yakni  Orang Perseorangan,  dan  setiap  orang  yang  beragama  Islam  yang  melakukan  jarimah  di Aceh,  setiap  orang  beragama  bukan  Islam  yang  melakukan  jarimah  di  Aceh bersama-sama  dengan  orang  Islam  dan  memilih  serta  menundukkan  diri  secara sukarela pada Hukum Jinayat, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi didatur didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 45
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  terdakwa  selaku  subjek  hukum  yang  berada  pada wilayah  hukum  Aceh  dan  tunduk  kepada  aturan  Syariat  Islam  yang  berlaku  di Provinsi  Aceh  serta  baligh  dan  berakal  sehingga  dapat  dipertanggung  jawabkan perbuatannya.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe berkesimpulan unsur ini terpenuhi.
b. Unsur  dengan  sengaja,  yang  di  maksud  dengan  sengaja menurut  Memorie  van Toelichting  yaitu  seorang  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  apabila menghendaki  perbuatan  itu  ( willens )  dan  harus  mengerti/  menginsafi  akibat perbuatan  itu  ( wetens) .  Dengan  demikian  perbuatan  dengan  sengaja  itu  ialah perbuatan  yang  bertekad  dan  dilakukan  dengan  penuh  kesadaran,  si  pelaku  harus berniat  untuk  melakukan  perbuatan  itu  dan  ia  harus  tahu  apa  yang  dilakukannya. Bahwa sengaja (opzet) berarti de  (bewuste)  richting  van  den  wil  op  een  bepaald misdriff yakni  kehendak  yang  disadari  yang  ditujukan  untuk  melakukan  kejahatan
45 Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps.  1 Angka 38 Jo Pasal 5.
tertentu.  Menurut  penjelasan  tersebut,  sengaja  ( opzet )  sama  dengan willens  en wetens (dikehendaki  dan  diketahui).  Menurut  Hukum  Pidana  kesengajaan tersebut ada 3 (tiga) macam yaitu :
1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2) Kesengajan  sebagai  maksud  mempunyai  arti  apabila  pembuat  menghendaki akibat perbuatannya.
3) Kesengajaan  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  ( opzet  met  bewustheid  van zekerheid of noodzakelijkheid );
4) Kesengajaan  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  terjadi  itu  pembuat  yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang  tidak  dimaksud.  Menurut  Teori  kehendak,  apabila  pembuat  juga menghendaki  akibat  atau  hal-hal  yang  turut  serta  mempengaruhi  terjadinya akibat  yang terlebih  dahulu  telah  dapat  digambarkan  sebagai  suatu akibat  yang tidak  dapat  dielakkan  terjadinya  maka  orang  itu  melakukan  sengaja  dengan kepastian terjadi ( opzet bij noodzakelikheids atau zekerheidsbewustzijn ).
5) Kesengajaan  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi (opzet  met waarschijnlijkheidsbewustzijn). Secara  tradisional,  penulis-penulis  hukum pidana  seperti  Noyon-Langemeijer,  Jonkers  dan  lain-lain  menyamakan  sengaja bentuk  ini  dengan  sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  terjadi (opzet  met mogelijkheidsbewustzijn)  atau  disebut  juga  sengaja  bersyarat  (voorwaardelijk opzet) atau dolus eventualis. 46
Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe menimbang berdasarkan alat bukti  di  persidangan  antara  keterangan  saksi  anak  korban,  dengan  para  saksi lainnya  serta  keterangan  saksi  ahli,  surat  dan  petunjuk  yang  karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:
a) Bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  perkosaan  atau  pelecehan  seksual terhadap para korban dan tidak mungkin hal tersebut merupakan fitnah atau rekayasa para anak korban.
b) Bahwa  para  korban  sering  diajak  masuk  ke  kamar  Terdakwa  dan akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tidak pelecehan seksual terhadap korban.
46 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 116
c) Bahwa  jika  anak-anak  korban  sakit  maka  mereka  tersebut  bukannya diobati  atau  di  rukyah,  namun  diajak  ke  kamar  dan  diperlakukan  tidak senonoh terhadap mereka.
d) Bahwa  terdakwa  dengan  melakukan  pemerkosaan  terhadap  anak korban  dengan  cara  meraba-meraba,  menghisap  kemaluan  anak  korban, memasukkan kemaluan ke dalam mulut anak korban, mengocok kemaluan para anak korban sampai keluar sperma secara berulang kali dan terdakwa pada  saat  melakukan  perbuatan  tersebut  dalam  keadaan  sadar  dan  tidak dalam pengaruh alcohol atau zat psikotoprika.
Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  berpendapat  perbuatan terdakwa yang menarik secara paksa, membalik badan anak korban saat menolak ajakan terdakwa  dapat  dikatakan  bahwa  terdakwa  telah  menggunakan  kekuatannya  untuk memaksa (dwingen) para  anak  korban  yang  mana  pemaksaan  tersebut  bertujuan  untuk melancarkan  perbuatan  terdakwa  melakukan  pemerkosaan  terhadap  anak  korban. Pendapat  Hakim  tersebut  berdasarkan  dari  keterangan  saksi  anak  korban  yang berkesusaian  dengan  keterangan  para  saksi  lain  yang mendengar  pengakuan  para anak korban.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  berkesimpulan  unsur  dengan  sengaja  telah terpenuhi.
c. Unsur  melakukan  jarimah  pemerkosaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan pemerkosaan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat adalah “ hubungan seksual terhadap faraj  atau  dubur  orang  lain  sebagai  korban  dengan  zakar  pelaku  atau  benda lainnya  yang  digunakan  pelaku  atau  terhadap  faraj  atau  zakar  korban  dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau  paksaan  atau  ancaman  terhadap  korban” . 47 Sedangkan  memaksa  didalam Pasal  1  angka  32  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  hukum  Jinayat disebutkan  bahwa  “ setiap  perbuatan  atau  serangkaian  perbuatan  yang  dilakukan oleh  setiap  orang  untuk  menjadikan  orang  lain  harus  melakukan  suatu  perbuatan
47 Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps.1 Angka 30.
jarimah  yang  tidak  dikehendakinya  dan/atau  tidak  kuasa  menolaknya  dan/atau tidak kuasa melawannya”. 48
Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  menimbang  unsur  ini berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  552/K/Pid/1994  tanggal  28 September  1984,  unsur  delik  berupa  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  harus ditafsirkan  secara  luas,  yaitu  tidak  hanya  berupa  kekerasan  fisik  tetapi  juga  termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan ( psychishe dwang ) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan pelaku atau si pemaksa tersebut.
Bahwa  jarimah  pemerkosaan  terhadap  anak  yang  dilakukan  terdakwa  tersebut mengandung  unsur  kesalahan  berupa  kesengajaan  ( opzet) dan  bersifat  melawan hukum yang perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut  Umum.  Terdakwa  dalam  setiap  melakukan  aksinya  selalu  memaksa dengan  cara  menarik  badan  para  anak  korban  secara  paksa  sehingga  apa  yang dimaksud  dengan  kekerasan  yaitu  perbuatan  terhadap  para  anak  korban  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, permaksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  telh  terpenuhi  unsurnya dalam  persetubuhan  yang  dilakukan  terdakwa  terhadap  para  anak  korban  dan perbuatan  terdakwa  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang- undang  maupun  agama  sehingga  patutlah  perbuatan  perkosaan  yang  dilakukan terdakwa  merupakan  perbuatan  yang  dilarang.  Kemudian,  berdasarkan  fakta-fakta yang  terungkap  di  persidangan  dari  keterangan  saksi-saksi,  barang  bukti,  surat, keterangan  terdakwa  yang  sebelumnya  membantah  melakukan  pemerkosaan terhadap  para  anak  korban,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota Lhokseumawe berkesimpulan bahwa unsur melakukan pemerkosaan terhadap anak telah terpenuhi.
d. Unsur  merupakan  perbarengan  beberapa  perbuatan  yang  harus  dipandang  sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Terdakwa dalam melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap para anak korban dilakukannya berulang-ulang  dan  perbuatan  tersebut  masing-masing  berdiri  sendiri  dan  selesai
48 Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps.1 Angka 32.
dilakukan  yaitu  pada  hari  dan  tanggal  yang  tidak  dapat  diingat  lagi  antara  bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2019 pada pukul yang berbeda-beda atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di satu tempat di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  berkesimpulan  unsur  ini  telah terpenuhi.
Berdasarkan  unsur  yang  semuanya  terpenuhi  tersebut,  terdapat  satu  unsur  yang paling  dominan  yakni  terdakwa  telah  sengaja  melakukan  pemerkosaan  terhadap para  anak  korban  dengan  cara  membujuk  dan  memaksa  korban  melakukan persetubuhan terhadap para anak korban dengan waktu yang berbeda-beda berkali- kali  dan  para  korban  merasa  ketakutan  karena  yang  melakukan  pemerkosaan tersebut adalah guru sekaligus pimpinan pesantren maka dengan terpaksa para anak korban merelakan tubuhnya dilecehkan dan diperkosa oleh terdakwa. Berdasarkan fakta  persidangan  yang  terungkap  inilah  yang  menjadi  salah  satu  dorongan  utama mengapa  jaksa  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan  kepada  terdakwa  dengan dakwaan  primair  yang  dianggap  secara  sah  bersalah  dan  melanggar  hukum, sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  50  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Hukum  Jinayat  jo.  Pasal  65  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
2. Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  mempertimbangkan beberapa  perbuatan  yang  termuat  dalam  ketentuan  pasal  a  quo,  terlebih  dahulu mempertimbangkan  obyek  hukum  yang  dilindungi  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  a quo  yaitu  mengenai  anak.  Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  RI,  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  RI, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindung Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Bahwa  yang  menjadi  korban  dalam perkara  ini  diuraikan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  Dakwaan  yang  berbentuk subsidaritas  adalah  5  orang  anak  korban  dan  setelah  memeriksa  bukti  surat  berupa Akta Kelahiran dari kelima anak korban tersebut masih dalam kategori anak karena belum  berumur  18  Tahun,  sehingga  dapat  dibuktikan  bahwa  terdakwa  telah melakukan pemerkosaan terhadap anak.
Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  berpendapat,  meskipun para  saksi  yang  memberikan  keterangan  dibawah  sumpah  tidak  melihat  dan mengalami  sendiri  peristiwa  tersebut  tetapi  keterangan  para  saksi  tersebut  saling bersesuaian  satu  sama lain  dengan  keterangan  para  anak  korban  sehingga  diperoleh petunjuk,  yang  kemudian  dikuatkan  dengan  bukti  surat  berupa Visum  et  Repertum atas  nama  para  anak  korban,  sehingga  bukti  petunjuk  dan  bukti  surat  sudah memenuhi batas minimal pembuktian. Mengenai alat bukti dalam proses peradilan di Mahkamah  Syar’iyah  mengacu  kepada  Pasal  181  Ayat  (1)  Qanun  Aceh  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  menyebutkan  bahwa, “ Alat  bukti  yang sah  terdiri  atas:  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  barang  bukti,  surat,  bukti elektronik, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa. ” 49

## D. KESIMPULAN
Kekuatan  pembuktian  saksi  anak  korban  yang  tidak  disumpah  dalam  kasus pemerkosaan terhadap anak, apanila melihat Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  menyatakan,  bahwa; “Keterangan  Saksi yang  tidak  disumpah  meskipun  sesuai  satu  dengan  yang  lain,  tidak  merupakan  alat bukti,  namun  apabila  keterangan  itu  sesuai  dengan  keterangan  Saksi  yang  disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain , maka dapat dikatakan keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi dewasa yang disumpah dapat dipakai  sebagai  petunjuk  saja.  Sedangkan  berkaitan  dengan  keterangan  saksi  dewasa tersebut Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe berpendapat,  meskipun para saksi  yang  memberikan  keterangan  dibawah  sumpah  tidak  melihat  dan  mengalami sendiri  peristiwa  tersebut  tetapi  keterangan  para  saksi  tersebut  saling  bersesuaian  satu sama  lain  dengan  keterangan  para  anak  korban  sehingga  diperoleh  petunjuk.  Bahwa berdasarkan  penjelasan  diatas,  keterangan  saksi  bukanlah  alat  bukti  yang  sah,  tetapi keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk yang juga merupakan salah satu  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  188  Ayat  (1)  KUHAP. Selain itu di Indonesia mengikuti prinsip teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara  negatif  ( Negatief  Wettelijk), yakni  salah  atau  tidaknya  seorang  terdakwa
49 Indonesia, Hukum Acara Jinayat , Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 181 Ayat (1).
ditentukan  oleh  keyakinan  hakim  yang  didasarkan  kepada  cara  dan  dengan  alat-alat bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  serta  merujuk  berdasarkan  Yurisprudensi Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1158  K/Pid/1985  tanggal  14 Desember 1987 dalam pertimbangan hukumnya secara expressis verbis

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual , Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama, 2001
Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 200
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Kedua, Cet.13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Ali  Imran  Bin  Nurdin,  Putusan  Nomor  05/JN/2019/MS.Lsm,  Mahkamah  Syar’iyah Kota Lhokseumawe
Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,
Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011
Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet.3, Jakarta: Djambatan, 2002
Sulaiman  Tripa, Model  Hukum  Aceh,  Cet.  Pertama, Banda  Aceh:  Bandar  Publishing, 2019
Martiman  Prodjohamidjojo, Komentar  atas  KUHAP:  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana , Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984
M. Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed.2, cet.8, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
Wahyu Affandi, Hukum dan Penegakkan Hukum, Bandung: Penerbit Alumni, 1981. Wirjono  Prodjodikoro,  1982, Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia ,  Bandung:  Sumur, 1982

## B. Artikel Jurnal:
Siti  Salwa,  Yulia,  Hamdani,  Penerapan  Saksi  Testimonium  De  Auditu  Dalam  Perkara Itsbat  Nikah  Di  Mahkamah  Syar’ah  Bireuen.  Jurnal  Suloh  Fakultas  Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1, April 2019.
Supriyadi  Widodo  Eddyono,  “Pembebanan  Pembuktian  Terbalik  dan  Tantangannya”,
Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Direktorat  Jendral  Peraturan  Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI, Vol. 8, No. 2 Juni 2011

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , UU Nomor 8 Tahun 1981.
Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009.
Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012.
Indonesia, Qanun Aceh Hukum Jinayat , Qanun Nomor 6 Tahun 2014.
Indonesia, Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat, Qanun Nomor 7 Tahun 2013