ISSN: 2087-8117
Vol. 12., No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad A.Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri Redaktur Ahli
Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati

## Diterbitkan oleh:
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi
Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
1-18
Griya Take Over dalam Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
19-41 Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Khairul Ambiya 43-64
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia Sugiono 65-85 Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Surur Roiqoh 87-104 Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Munir 105-117 Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Fitri Raya 119-140 Margin pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Ali Ummar Ritonga
141-158 Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Redha Maulana
159-179
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206 Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19 Widyarini 207-235
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…

## Sistem Penjaminan
Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT

## Khairul Ambiya
Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Khairulambiya94@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  jaminan  pembiayaan modal usaha mikro oleh BMT. Ini dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap semua risiko pembiayaan yang mungkin muncul  terutama  dalam  pembiayaan  mudharabah  sebagai pembiayaan  dalam  kategori  NUCC  yang  risikonya  sangat unpredictable sehingga antisipasi sebagai langkah kongkrit harus dijalankan oleh manajemen BMT terutama mudhârib yang diklasifikasikan sebagai anggota baru. Adanya jaminan dalam kontrak mudharabah adalah upaya yang baik untuk mempromosikan langkah-langkah pencegahan menggunkan pola sadd al-dzari‘ah sehingga dana dari kreditor yang harus dilindungi sesuai dengan konsep maqasid syariah.
Kata kunci: Agunan, Usaha Mikro, dan Rahn

## A. Pendahuluan
Salah satu instrumen penting untuk pengembangan ekonomi umat saat ini adalah adanya penyaluran modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja. Upaya tersebut dimaksud untuk mendorong munculnya inovasi pengembangan ekonomi di tingkat yang paling bawah, yang memiliki benefit besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mulai dari home industry (industry rumahan) hingga usaha kecil lainnya yang diklasifikasi sebagai sector informal.
Berbagai institusi ekonomi umat yang bergerak di bidang keuangan pada lapisan paling bawah dalam kancah pembangunan ekonomi saat ini kelihatannya belum menunjukkan kiprah yang maksimal dalam mewujudkan eksistensinya dalam mempelopori
pengembangan  ekonomi  umat,  sehingga  diperlukan  berbagai inovasi. Salah satunya melalui lembaga Baitul  maal  wa  tamwil (BMT). Baitul Maal Wa Tamwil yaitu lembaga jasa keuangan syariah  dalam  bentuk  penghimpun  (tabungan/  simpanan/ titipan/ investasi) dan pembiayaan untuk modal kerja dan usaha dari anggota dan untuk anggota sesuai system syariah berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah. 1 sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ekonomi lemah sebagai pekerja sektor usaha mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menggalakkan peningkatan permodalan ekonomi mikro sehingga dapat menambah kapasitas produksi yang dipastikan dapat meningkatkan income mereka. Secara operasional sangat berbeda baik dalam perlakuan feasibilitas kelayakan usaha maupun sistem evaluasi yang akan diterapkan.  Pada  pembiayaan  untuk  pembentukan  usaha, biasanya lembaga keuangan seperti perbankan umum akan sangat  ketat  dalam  penyaluran  modal,  karena  untuk  pengujian kemampuan pengembalian pembiayaan dan kapasitasnya dalam  pengelolaan  usaha  pihak  debitur  belum  teruji,  sehingga diperlukan uji kelayakan secara jeli agar BMT Taman Indah sebagai kreditur tidak terjebak dalam kredit macet yang mungkin dilakukan debitur.
Sebagai  usaha  mikro  yang  sudah  berjalan,  pihak  BMT  juga lebih  besar  memberi  kontribusi,  karena  secara  risiko  usaha, pengusaha dalam katagori ini membutuhkan penambahan modal usaha sebagai bentuk tambahan modal kerja atau usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, secara ekonomis pasti memiliki prospek yang baik. Biasanya pihak BMT tetap melakukan visitasi ke lokasi usaha secara langsung sehingga dapat diestimasikan tingkat pendapatan pra dan pasca penambahan kapasitas produksi.
Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah debitur sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan dalam pembiayaan yang
1 Nurul  Huda,  dkk., Baitul  Mal  Wat  Tamwil, (Jakarta:  Amzah,  2016), hlm. 22
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…
diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh BMT tersebut. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak biasanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh BMT dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan disetujui setelah melalui mekanisme yang ditetapkan dan persyaratan yang dibuat oleh pihak yang memberikan pembiayaan (BMT). Salah satu persyaratan yang ditetapkan adalah adanya jaminan (collacteral) yang dimiliki oleh nasabah.
Dengan adanya jaminan tersebut pihak BMT sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang prudential  standard untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut. 2
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini adalah  penilitian.  Andhy  Lesmana,  dalam  tesis  masternya  di Universitas  Diponogoro  pada  2010,  yang  berjudul  “Pemberian Jaminan  Fidusia  dengan  Akta  Notaris  dalam  kaitannya  dengan Pembiayaan Murâbahah pada Perbankan Syariah Khususnya di Bank Danamon Syariah”. tesis ini meneliti tentang akta notaris yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, yang lebih spesifik melihat legalitas  dan  keberadaan  akta  notaris.  Selain  itu,  penulis  juga menemukan tesis yang berkaitan dengan topik penulis, yaitu skripsi yang ditulis oleh Fenty Fumiaty yang berjudul “Tinjauan  Saddu Dzari’ah Terhadap Prinsip 5C+1S Atas Pembiayaan Murabahah di PT Karya Mugi Sentosa Surabaya”. Dari tesis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam menganalisis kelayakan calon nasabah, pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa melakukan beberapa proses, sebelum calon nasabah mendapatkan pembiayaan. Prinsip 5C+1S merupakan prinsip analisi yang diterapkan oleh pihak PT BPRS  Karya  Mugi  Sentosa.  Setelah  dilakukan,  baru  kemudian ditinjau melalui saddu dzari’ah. Kendala yang dihadapi adalah dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa hal sehingga penggunaan 5C+1S dalam analisis pemberian pembiayaan tidak
2 Abdul  Ghofur  Anshory, Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga Keuangan ,  Lembaga  Pembiayaan  dan  perusahaan  pembiayaan,(Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), hlm 196.
dapat  dilaksanakan  secara  optimal,  hal  ini  karena  ketika  dalam penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan, khususnya dalam mendalami karakter calon nasabah yang ketika dianalisis sangat baik,  namun  ditengah  perjalanan  mulai  terlihat  kurang  baik, sehingga kemampuan membayar kewajiban kurang lancar. Strategi yang dilakukan pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa adalah lebih intens  lagi  dalam  pengawasan  terhadap  nasabah,  yakni  dengan lebih sering mengunjungi nasabah pasca realisasi pembiayaan.
Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas maka penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap sistem penjaminan pembiayaan modal usaha di BMT dengan tujuan mengetahui implementasi jaminan dalam pembiayaan modal usaha.

## B.  Ketentuan Jaminan Menurut Konsep Fikih Muamalat
Aturan dan ketenuan hukum dalam bidang muamalat cenderung tidak kaku, karena dinamisasi dalam fikih muamalat dibutuhkan oleh umat Islam untuk menjaga eksistensi dan kebutuhannya sebagaimana kodrat yang telah Allah bentuk. Dalam aspek fikh muamalat perkembangannya lebih cepat karena dengan sumber dan fasilitas yang dimiliki manusia dituntut untuk  berkreasi  dan  melakukan  inovasi  dalam  proses  produksi, distribusi dan konsumsi. 3
Pembahasan tentang jaminan ini penulis lakukan beranjak dari sistem akad rahn yang  dibahas  dalam  fikih  muamalat. Sebagaimana akad yang lainnya terutama dalam ruang lingkup uqud  al  musamma, penjaminan,dan rahn ini dilakukan didasarkan kesepakatan yang terjadi antara para pihak sebagai syarat terbentuknya akad itu sendiri. Kesepakatan tersebut harus dibentuk sebagai akad yang mendasari perjanjian penjaminan ini.

## C.  Usaha Mikro

## a.  Pengetian Usaha Mikro
Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. 4 Pengertian lain dikemukakan Warkum Sumitro,
3 Abdullah Abdul Husain at Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan
Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insana Press,2004), hlm 3.
4 Nizarul  Alim, Pembiayaan  Syari’ah  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil: Studi Kasus Dan Solusi, Cet. I (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), hlm. 14.
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…
usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi 50 orang. 5
Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang  per  orang  dan  /  atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun 2008). 6 Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaa bersih paling banyak Rp.50  juta,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.3oo juta. 7

## b.  Karakteristik Usaha Mikro
Usaha skala mikro merupakan bagian integral dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi alternatif bagi para urban sehingga dapat mendorong pengendalian dampak negatif urbanisasi, khususnya di kota-kota besar.
Adapun karakteristik usaha mikro antara lain:
1.  Akses sumber daya Usaha mikro adalah pelaku usaha yang dikarakteristikkan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relatif rendah.  Secara  umum,  intensitas  pelaku  usaha  mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekuensi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah dan hal ini dapat mengganggu operasi serta meningkatkan biaya transaksi dan operasi sehingga mengurangi akses mereka terhadap pelanggan.
Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja.  Teknologi  produksi  yang  dimilikinya  masih  rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim.
5 Warkum Sumitro, Azas-azas Perbanan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168.
6 Pasal 1 Undang-undang N0. 20 tahun 2008 tentag Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7 Pasal 6 Undang-undang N0. 20 tahun 2008 tentag Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Demikian juga akses mereka terhadap baha baku yang dapat  berpengaruh  terhadap  biaya.  Tetapi,  skala  mikro dapat menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan. Hal ini tentunya akan mampu mempercepat pengembangan sosio-ekonomi suatu daerah
2.  Kepemilikan usaha mikro
Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga,  namun  ada  sebagian  kecil  yang  diserahkan  untuk dikelola oleh orang lain. Pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekedar usaha sampingan baik yang dikelola  laki-laki  (suami)  maupun  perempuan  (istri).  Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.
3.  Peran usaha mikro
Sebagian besar usaha skala mikro menyerap tenaga kerja kurang dari 5 orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari satu orang setiap unit usaha mikro. Ada juga usaha mikro yang sudah berkembang usahanya yang menyerap tenaga kerja antara 5-10 orang. Oleh karena itu, apabila usaha skala mikro tumbuh dan berkembang dengan baik akan menyerap tenaga kerja secara signifikan.
Skala  mikro  muncul  sebagai  kebutuhan  ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor  formal.  Untuk  bertahan,  para  pekerja  yang  tidak terserap oleh kapasitas peluang kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.
4.  Kelembagaan usaha mikro Karakteristik umum usaha skala mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara informal. Tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…
usaha  mikro  untuk  dapat  mengakses  sumber  dana,  baik dana dari lembaga keuangan, misalnya perbankan, koperasi, maupun dana dari program-program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah.
5.  Kelayakan usaha
Guna  mengetahui  kelembagaan  usaha  skala  mikro,  dapat diidentifikasi  dari  berbagai  aspek,  diantaranya  mode (tipe)  produksi,  teknologi,  pemasok,  sifat  usaha,  prospek pengembangan,  permintaan  produk,  produk  pengganti, usaha sekitar, dukungan pemerintah.
Penggunaan teknologi dalam melakukan produksi sebagian besar masih bersifat sederhana. Walaupun menggunakan  teknologi  sederhana,  usaha  mikro  tetap memerlukan adanya proses pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi tersebut melalui pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan. 8

## D. Rahn
a)  Definisi Rahn
Rahn secara  etimologis,  berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus). Dikatakan ma’rahin artinya air yang diam (tenang). Ni’mah  rahinah, artinya  nikmat  yang  terus-menerus/ kekal. Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah habs (menahan) berdasarkan firman Allah SWT. QS. al-Mudatsir (74):38:
ٌةَنيِهَر تَب َسَك اَمِب  ٍسفَن ُّ ُك
Artinya: “tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab  atas  apa  yang diperbuatnya.”
Maksudnya,  setiap  diri  itu  tertahan.  Makna  ini  lebih  dekat dengan  makna  yang  pertama  (yakni  tetap),  karena  sesuatu tertahan itu bersifat tetap di tempatnya. 9 Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan
8 Bandingkan dengan kriteria usaha pedagang kaki lima. Lihat Buchari Alma, Kewirausahaan, hlm. 157.
9 Mardani , Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm 289.
harganya jika tidak dapat mengembalikannya. 10
Akad rahn ini juga dikenal sebagai ‘aqd  al-‘aini yaitu akad yang terkait dengan suatu materi belum sempurna sehingga memiliki berbagai konsekuensi hukumnya secara kebendaan sehingga tidak bisa ditransaksikan bila objek akad berupa barang- barang  tertentu,  oleh  karena  itu  pada  akad rahn ini belum bisa diserahkan oleh pihak râhin kepada pihak murtahin bila akad belum dilaksanakan . Sedangkan dhaman secara etimologi berarti menjamin atau menanggung (sesuatu) 11 . Definisi rahn menurut syara’ atau secara istilah yaitu: “Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya”. 12

## b)  Landasan Hukum Rahn
Para  ulama  fikih  mengemukakan  bahwa rahn sebagai akad agunan hutang pada prinsipnya boleh dilakukan untuk menguatkan posisi pihak pemiutang dalam melakukan transaksi muamalat dibolehkan dalam hukum islam berdasarkan pada al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Para Fuqaha  selanjutnya  melakukan  interpretasi  dalam  bentuk istinbath hukum terhadap kebolehan adanya jaminan dengan dalil-dalil naqli. Pada pembahasan dalil ini juga diklasifikasikan dalil berdasarkan bentuk jaminan. Bentuk penalaran hukum ini  merupakan  proses  penjabaran  syariat  dalam  bentuk  fikih sehingga menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat.
Adapun dasar hukum tentang boleh menggunakan sistem penjaminan dalam bentuk rahn yaitu firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 283 yaitu:
ْمُك ُضْعَب  َنِم َ أ ْنِإَف ٌة َضوُبْقَم ٌناَهِر َف اًبِت َك اوُدِ َت ْمَلَو ٍرَفَس  َ َع ْمُتْنُك ْنوَإِ َةَداَه َّشلا اوُمُتْكَت َلَو ُهَّبَر َللا  ِقَّتَ ْ لَو ُهَتَناَم َ أ  َنِمُتْؤا يِ َّ لا ِّدَؤُي ْ لَف ا ًضْعَب ٌميِلَع َنوُلَمْعَت اَمِب للاَو ُهُبْلَق ٌمِثاَء ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي ْنَمَو
10 Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyar , Ekonomi Islam.. ., hlm 174 . 11 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia...., hlm. 231.
12 T.M. Hasbie As-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86.
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara  tunai)  sedangkan  kamu  tidak  memperoleh  seorang penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia betaqwa kepada tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah orang  yang  berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)
Dalam kitab Aitsâr al-Tafsir, Abu Bakar al-Jaziri menjelaskan tentang maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT memerintahkan adanya persaksian dan penulisan dalam jual beli,  di  sini  dijelaskan  bahwa  ketika  tidak  ada  alat-alat  tulis atau  tidak  ada  penulis,  sedangkan  seseorang  dalam  perjalanan maka Allah memerintahkan mengganti tulisan tersebut dengan barang  berharga  sebagai  jaminan  atas  hutang,  yaitu  dengan cara menyerahkan barang berharga tertentu sebagai jaminan pada pihak pemiutang sebagai ganti cacatan untuk memperkuat utangnya. Jika para pihak saling percaya, akad qard atau hutang dibolehkan tanpa ada jaminan atau gadai. 13 Begitu juga menurut pendapat  Abdul  Halim  Hasan,  adanya  gadai  ketika  dalam perjalanan atau ketika tidak ada juru tulis yang akan menulis. 14
Dalam kitab Tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa jika seseorang dalam suatu perjalanan melakukan transaksi dalam bentuk utang piutang dan tidak ada pihak yang menjadi penulis, atau tidak ada media sebagai sarana untuk menulis transaksi utang tersebut maka sebaiknya ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman sebagai ganti tulisan utang. 15
Ayat ini dapat menjadi dalil sebagai hujjah untuk menjadi landasan hukum bahwa barang jaminan merupakan harta yang
13 Abu  Bakar  al-Jazairi, Tafsir  Al-Aitsar (terj. M. Azhari Atim dan
Abdurrahman Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm. 484.
14 Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam (Jakarta: Kencana: 2006), hlm.
176.
15 Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i: 2004), hlm. 569-670.
dapat dialihkan penguasaannya bersifat sementara hingga utang tersebut  dilunasi.  Menurut  Imam  Asy-Syafi’i  dan  jumhur  Ulama termasuk menurut Imam Ahmad bin Hanbal jaminan itu harus berada di tangan yang memberikan gadai, dan menurut ulama salaf barang jaminan itu hanya berlaku ketika dalam perjalanan saja. 16
Dalam  penalaran  ushul  fikih,  penggunan  barang  jaminan merupakan sesuatu indikator untuk menguatkan keyakinan bagi para pihak dalam transaksi utang, sehingga lafadz fi’il amar dalam ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai li  al-irsyad, dalam kaedah fiqhiahnya yaitu al-amru yufidu lil irsyad.
Selain  ayat  di  atas,  hadis  nabi  Nabi  yang  menjelaskan keberadaan jaminan sebagai suatu transaksi untuk mempermudah terjadinya proses transaksi utama. Adapun hadis-hadis yang menjadi dasar hukum rahn yaitu: Sebuah riwayat Rasulullah pernah  melakukan  jual  beli  kepada  orang  Yahudi,  Rasulullah tidak  mampu  membayarnya,  dan  menyerahkan  baju  besinya sebagai  barang  jaminan,  peristiwa  ini  disebutkan  dalam  hadis sebagai berikut:
د َيِز  ُنب ِدِحاَولا ُدبع انثّدح ,  ٌميوزلما نابرخأ� , ٌلي َظنَلخا َيمهاَربإا  ُنب  ٌق اَسحإا اَنَث َّدَح َانَثَّدَح :َلاَقَف , ِّيِعَخَّنلا َيمِهَربإا َدنِع َِلسلا  ِف َنَهمَّرلا َنارَك َذ :لاق , ِشَعمألا نَع ,ٍ نِم ىَترشا :ََّل َسَو ِهيَلَع ُالله  ّلص الله لو ُسَر َّنَا , َة َشءاَع نَع , َدِيِزَي  ُنب ُدَوسأَلأ� 17 )لسم هاور( ٍديِدَح نِم ُ َل اًعرِد ُهَنَه َرَو , ٍلَجأَ�  َلَإا اًم اَع َط  ٍّيِدوُ َي Artinya: Ishaq Ibn Ibrahim al-Khanzaly menceritakan, bahwa al-Makhzumy  memberitakan,  Abdul  Wahid  Ibn  Ziyyad menceritakan  al-A’masy  berkata:  “kami  menceritakan tentang gadai dalam jual beli salam menurut Ibrahim Ibn Nakhaiy  maka  berkata,  Aswad  Ibn  Yazid  menceritakan dari  Aisyah  Radhiallahu’anhu  bahwa  Rasulullah  SAW, membeli  makanan  dari  seorang  penduduk  Yahudi  yang membayarnya akan dilunasi sampai batas waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut (sebagai agunan)”. (HR. Muslim )
16 Ibid
17 Imam  Al-Mundziri, Ringkasan  Shalih  Muslim, (Jakarta:  Pustaka Amani, 2003), hlm. 530.
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…
Hadis ini menjadi dasar hukum rahn yang populer di kalangan umat  Islam,  karena  dalam  hadis  tersebut  mendeskripsikan peristiwa rahn yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjadi praktik rahn pertama dalam Islam.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, bersabda:
نَع ,  ِّبيع َّشلا ِنَع , ُء َّيِرَكَز  َناَ َبرخأَ� , ِالله ُدبَع ناَ َبرخأَ� , ٍلِت اَقُم  ُنب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح ُبَكرُي  ُنهَّرلا :ََّل َسَو ِهيَلَع ُ الله ُلو ُسَر َلاَق :َلاَق , ُهنَع ُ الله  َ ِض َر َةَريرُه  ِبأَ� َلَعَو ,  َناوُهرَم  َن َك اَذإا , ِهِتَقَفَنِب  ُبَشرُي ِ ّرَّلدا ُ َبَلَو , ًناوُهرَم َنَك اَذإا , ِهِتَقَفَنِب 18 )ير اخبلا هاور( ُهَتَقَفَّنلا  ُبَشرَيَو  ُبَكرَي يِ ّلا
Artinya: Muhammad  bin  Muqatil  bercerita , dari Abdullah dari Zakaria dari Sya’bi, dari Abi Hurairah berkata: telah bersabda  Rasulullah  SAW  objek  gadai  dapat  digunakan bila  objek  gadainya  dikuasai  untuk  mengendarai  bila diberi umpan, dan juga dapat diperah susunya dan orang yang  mengendarai  dan  meminum  susunya  tersebut  wajib memelihara objek jaminan tersebut. (H.R Bukhari)
Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW menyatakan bahwa pihak penerima gadai dapat menggunakan agunan yang diberikan oleh penghutang sebatas cost yang telah dikeluarkannya. Dalam hadis ini terdapat ketentuan hukum bahwa bila objek gadai tersebut berupa binatang ternak yang harus dipelihara oleh pemiutang maka dia berhak untuk memanfaatkan hewan tersebut baik untuk dijadikan kendaraan ataupun diperah susunya karena sebagai imbalan atas jasa yang dikeluarkannya untuk memelihara objek jaminan tersebut.
Selanjutnya dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda:
قلغي آل :لسو هيلع الله لص الله لوسر َلاَق ،ُهنَع  ُالله  َ ِض َر َةَريَرٌه  ِبأَ� نَع 19 )يراخبلا هاور( همرغ هيلع و هنمغ ل هنهر ىلا بحاص نم نهرلا
18 Imam  Zainuddin  Ahmad  bin  Abdullatif  Zubaidi, Mukhtasar  Shahih
Bukhari Juzu’ 1-2, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah: 1994), hlm. 251. 19 Imam Bukhari, Shahih al-Bukhary, Jilid III, (Beirut: Dar al-Sya’bi, t.t.), hlm. 133.
Artinya: Dari  Abi  Hurairah  ra.  Berkata,  Rasulullah  SAW bersabda: “pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang untuk  memanfaatkan  hartanya  itu,  karena  segala  hasil dari objek jaminan menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian  yang  ada  pada  objek  jaminan  tersebut  juga menjadi tanggung jawab (pemiliknya). (H.R Bukhari)
Diktum hukum yang dapat dipahami dari hadist di atas bahwa pihak penggadai dapat memanfaatkan objek gadai yang telah digadaikan dan berada dalam penguasaan pihak penerima gadai karena pada prinsipnya harta tersebut masih sah sebagai miliknya meskipun dalam status objek gadai atas utang yang telah dipinjamkannya kepada pihak penerima gadai.
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  syariat  tentang legalitas penggunaan akad rahn, tanpa batasan pihak yang mengaplikasikannya, sehingga dapat berlaku untuk semua orang, baik saat dalam keadaan bepergian ( safir ) atau dalam keadaan berdomisili di suatu tempat secara permanen , dalam arti sedang melakukan perjalanan. Hadis Rasulullah dalam bentuk hadis fi’ly (perbuatan Rasulullah SAW) yang menggambarkan tentang perbuatan hukum Rasulullah berupa transaksi non tunai dengan menggunakan akad gadai pada saat transaksi jual beli dengan yang  beragama  Yahudi  pada  saat  beliau  menetap  di  Madinah, dan tidak dalam keadaan safar . 20 Dengan demikian hadis tentang implementasi gadai Rasulullah menjelaskan secara lebih luas cukupan akad gadai yang dapat dilakukan oleh komunitas muslim.

## c)  Rukun dan Syarat Rahn
Dalam suatu perbuatan hukum termasuk perbuatan hukum dalam bentuk transaksi atau akad, rukun menjadi suatu penentu terwujudnya suatu perbuatan telah memenuhi indikator sebagai perbuatan hukum. Hal ini disebabkan rukun merupakan suatu unsur dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. 21
20 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah Jilid 12, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 188
21 Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia, Ensiklopedia  Hukum Islam...., Jilid 5, hlm. 1510.
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…
Definisi rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu:“ Sesuatu  yang  dengannya  tegak  dan  adanya  sesuatu,  maka sesuatu  tersebut  tidak  akan  ada  tanpanya.” 22 Definisi  lainnya yang hampir senada yang dikemukakan oleh jumhur tentang rukun akad yaitu: “ Tidak diperoleh esensi syariat kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, atau sesuatu yang menjadi landasan hakikat baik dia itu bagian dari sesuatu ataupun bukan.” 23
Kedua  definisi  di  atas  menempatkan  posisi  rukun  dalam suatu  perbuatan  sebagai  esensi  dari  perbuatan  itu  sendiri, sehingga jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa keberadaan rukun sebagai substansi dari perbuatan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tanpa adanya rukun maka sesuatu perbuatan itu tidak akan terjadi.
Menurut Mustafa Ahamad Al-Zarqa, bahwa rukun membentuk akad itu ada empat, yaitu:
1.  Dua belah pihak yang membuat akad
2.  Pernyataan kehendak para pihak dalam bentuk shighat akad
3.  Objek akad, dan
4.  Tujuan akad. 24
Keempat unsur rukun di atas ini merupakan satu kesatuan dan  harus  ada  pada  saat  terjadinya  akad,  bila  tidak  ada  salah satu dari unsur tersebut maka dengan sendirinya akad dianggap tidak terjadi. Bila dilogikakan dan dianalisis lebih lanjut dari unsur-unsur di atas, bagaimana mungkin adanya akad bila unsur pertama yaitu orang yang melakukan akad tidak ada, dan pihak yang melakukan akad di sini minimal ada dua orang atau lebih sehingga para pihak dapat melakukan transaksi baik secara verbal, tulisan,  maupun  bahasa  isyarat.  Demikian  juga shighat akad, yang  merupakan  pernyataan  kehendak  dari  para  pihak,  sebagai unsur menyampaikan keinginan dan maksud dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dan shighat ini juga yang akan membentuk nama akad itu sendiri, dan ini juga terkandung dalam unsur tujuan akad, karena shighat dan tujuan akad selalu selaras dalam pelaksanaannya.
22 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 36. 23 Ibid. 24 Mustafa Ahmad Al-Zarqa, Al-Fikih al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid, .... , hlm. 312.
Adapun syarat merupakan suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar’i ( عشرلا  كملحا ) dan ketiadaannya sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum syar’i itu sendiri dan keberadaannya tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum. 25 Konsep syarat seperti ini lazim ditemui dalam literatur fikih, namun sebenarnya syarat yang menjadi fokus analisis fukaha, mencakup tiga aspek penting, yaitu:
1.  Eksistensi syarat dan hubungannya dengan sebab dan musabbab;
2.  Sumber munculnya syarat dan hubungan syarat dengan masyruth;
3.  Syarat syar’i.
Rukun rahn menurut jumhur ulama yaitu:
1. Sighah, yaitu lafaz ijab dan qabul.
2. Râhin dan murtahin yaitu pihak para pihak yang melakukan ijab dan qabul.
3. Al-Marhun, yaitu harta yang dijadikan sebagai objek agunan.
4. Al-Marhun bih, 26 yaitu hutang yang menjadi perjanjian pokok dan juga penyebab adanya akad rahn .

## 4.  Sistem Penjaminan Dalam Akad Rahn
Perwujudan akad rahn baru mengikat bagi para pihak setelah terjadinya al-qabdhu yaitu murtahin telah memegang objek akad rahn, sehingga dengan penguasaan marhun tersebut murtahin memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga marhun dengan nilai utang yang telah diberikan kepada râhin. Menurut jumhur  fuqaha  ketika  penerima  gadai  telah  menguasai  jaminan maka ia telah memiliki prioritas untuk menjadikan jaminan tersebut sebagai penutup risiko yang muncul akibat prilaku râhin. 27
Secara umum rahn adalah akad tabarru, (derma) karena apa yang diserahkan oleh pihak râhin kepada pihak murtahin adalah
25 Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia, Ensiklopedia  Hukum Islam, Jilid 5, ....., hlm. 1691. 26 Al-Syarbiny al-Khathib, Mughni al-Muhtaj, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 340
27 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Islam Wa Adillatu, Jilid 6, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), hlm. 177.
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…
tanpa imbalan atau ganti rugi. 28 Para ulama telah sepakat pada rahn, barang ( ‘ain ) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara’ dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harusbisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si râhin dan barang jaminan tersebut bukan yang berwujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan. 29
Menurut ulama Syafi’iyah manfaat suatu barang tidak dapat dijadikan  sebagai  jaminan,  karena  kemanfaatan  sifatnya  habis dan rusak, oleh karena itu tidak dapat dijadikan jaminan utang. 30 Berbeda dengan pendapat Ulama Malikiyyah, kemanfaatan boleh dijadikan  sebagai  jaminan,  seperti  kemanfaatan  barang  atau kemanfaatan  tenaga  dan  keahlian  seseorang,  namun  dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas ditentukan batasan waktu,  pekerjaan,  juga  dengan  syarat  dihitung  masuk  kedalam hutang yang ada. 31
Dari penjelasan tentang rahn di  atas  dapat  dilihat,  bahwa rahn sangat  berpengaruh  terhadap  penjaminan  utang,  selain merasa  aman  terhadap  harta  yang  diutangkan,  juga  akan  lebih diutamakan dalam hal pelunasan utang tersebut oleh yang berhutang, karena memiliki ikatan pasti dengan pihak berhutang dan memiliki resiko jika tidak dilunasi.
Menurut  Imam  Syafi’i  nilai  harta  yang  terdapat  pada  objek agunan tidak boleh di manfaatkan oleh pihak kreditur karena barang jaminan tersebut hanya menjadi objek untuk merecovery nilai hutang yang telah dipinjamkan oleh kreditur kepada debiturnya. 32 Kecuali pemanfaatan harta oleh kreditur tersebut tidak merugikan pihak debitur. 33 Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jaminan yang dibolehkan hanya berfokus pada harta yang pasti dan sudah jelas keberadaannya. 34 Pendapat ulama Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Syafi’iyah yaitu jaminan utang bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar utang
28 Ibid . hlm. 108. 29 Ibid . hlm. 107.
30 Ibid.
31 Ibid . hlm. 108.
32 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid 12, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 190.
33 Ibid . hlm. 107, 188.
34 Ibn Rusdy, Bidayatul al-Mujtahid, jilid 2, (Jakarta: Azzam, 2007), hlm. 537.
tersebut ketika pihak debitur tidak mampu untuk membayar utangnya,  tetapi  ulama  Hanabilah  tidak  menetapkan  dalam  hal pemanfaatan barang jaminan. 35

## 5.  Perspektif Fuqaha Terhadap Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Pembiayaan
Dalam  literatur  mazhab  fikih,  para  Fuqaha  memaparkan pendapat masing-masing tentang definisi akad. Dalam Buku “ Radd al-Mukhtar  ‘ala  Dar  al-Mukhtar” Ulama  Syafi’iyah,  Malikiyyah dan Hanabilah membuat etimologi akad dengan: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri,  seperti  wakaf,  talak,  pembebasan (ibra’), atau sesuatu yng pembentuknya membutuhan keinginan dua orang seperti jual beli, wakalah dan gadai”. 36 Dalam konsep akad dari tiga mazhab ini muncul dua bentuk akad yaitu akad yang muncul dari keinginan sepihak yaitu seorang ‘aqid ingin  melakukan  akad,  dan  bentuk akad lainnya adalah melalui keinginan para pihak baik dua orang ataupun lebih. Dalam bentuk akad kedua ini akad tidak mungkin dilakukan atau direalisasikan tanpa ada pihak lainnya karena keinginan pihak pertama tidak akan terwujud tanpa respon dari pihak lainnya.
secara prinsip para fuqaha berpendapat bahwa dalam konsep mudhrabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Di antara fuqaha yang berpendapat  demikian  adalah  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Malik. Mereka berdua menyatakan bahwa mudharabah yang seperti ini adalah mudharabah yang rusak. Imam Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan tambahan dalam agunan pada perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan mudharabah karena mudharabah tersebut menjadi rusak. Imam Abu Hanifah menyamakan mudharabah yang seperti ini dengan syarat yang rusak dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya dibatalkan. 37
35 Ibid . hlm. 107,
36 Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) , hlm. 257. 37 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke. 1, 1995), hlm. 267.
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…
Pendapat ini didasarkan kepada hadis Barirah yaitu:
َوُهَف ِالله  ِباَتِك  ِف  َسيَل  ٍط َش ُّ ُك :َلاَق ََّل َسَو ِهيَلَع ُالله  َّل َص ِالله َلو ُسَر َّنإا ٍط َش َةَئاِم  َن َك وَلَو ٌلِطَب
Artinya: “ Sesungguhnya  Rasulullah  SAW  bersabda:  setiap sayarat-syarat  yang  tersebut  dalam  kitab  Allah  maka  dia batal meski seratus syarat.” 38
Agunan tambahan yang dijadikan jaminan ini berdasar pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 07/DSN-MUI/ IV/2000  Tentang  Pembiayaan Mudharabah dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak  ada  jaminan,  namun  agar mudhârib tidak melakukan penyimpangan,  Lembaga  Keuangan  Syariah  dapat  meminta Jaminan dari mudhârib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila mudhârib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 39

## 6. Analisis
Dalam pengimplementasian adak mudharabah pada pembiayaan BMT jaminan menjadi indikator penentu terealisasi pembiayaan. Mudharabah merupakan bagian dari “ ûqûd  al-musammâ ”  dalam  fiqh  muamalat  yang  prinsip  dasar pelaksanaannya untuk mendapatkan profit dengan dilandasi pada sikap amanah dan trust . Dalam aplikasi di kalangan masyarakat memiliki persentuhan dengan kultur dan peradaban yang humanis sehingga menciptakan inovasi dan perubahan untuk penyesuaian. Bahkan di Indonesia berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudhârib tidak  melakukan  penyimpangan,  maka  pihak bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudhârib atau partner usahanya atau pihak ketiga. Semakin berkembangnya BMT tidak terlepas dengan masalah yang dihadapi. Antara lain adalah perputaran modal yang belum
38 Imam  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Yazid  Ibn  Majah  al-Qazwani, Sunnah Ibn Majah, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr,.....hlm. 842. 39 Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh), hlm. 3.
tentu kembali 100% untuk BMT. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pembiayaan bermasalah. Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi alasan yang klasik bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi hal yang umum tiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah.
Begitu banyak risiko yang dihadapi oleh BMT dalam penyaluran pembiayaan terutama mudharabah dan musyarakah, oleh  karena  itu  pada  pembiyaan  mudharabah  dan  musyarakah, pihak manajemen BMT harus mensiasatinya agar tidak timbul dilema dalam pengelolaan pembiayaan. Dalam pembiayaan mudharabah yang secara konseptual mengharuskan modal usaha dari shahibul  maal, hampir tidak mungkin pihak BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah debiturnya yang tidak memiliki modal awal dalam menganalisis permohonan pembiayaan calon nasabah debiturnya telah memiliki usaha atau paling tidak memiliki modal awal untuk merintis usaha,sehingga pihak BMT dapat menganalisis kemampuan skill dan karakter usaha  yang  dimilikinya,  meskipun track  record ada melalui jaringan perbankan tanpa ada fakta empirik sebagai bentuk usaha yang  sedang  berjalan,  pihak  BMT  akan  mengalami  kesulitan mendanai nasabah debiturnya untuk merintis usaha dengan akad mudharabah.
Sejalan dengan kenyataan di atas, menurut Imam al-Kasany bahwa apabila kreditur atau shahibul maal khawatir dengan kemanan dana yang telah diinvestasikan maka jaminan dapat dipersyaratkan dalam perjanjian pokok investasi mudharabah tersebut,  karena  realisasi  dari  akad  mudharabah  tersebut  juga sepenuhnya ada di pihak si pemilik modal, artinya realisasi dari perjanjian baru bisa diwujudkan bila si pemilik modal telah menyerahkan dana atau modal untuk dikelola oleh mudhârib. Adapun alasan yang di kemukakan oleh Imam al-Kasany tentang bolehnya meminta dan menggunakan agunan sebagai penjamin dalam pembiayaan mudharabah, yaitu:
1.  Akad mudharabah yang disepakati para pihak awalnya didasarkan dari kerelaan shahibul mall untuk menyerahkan kekayaan  yang  dimilikinya  untuk  dikelola  oleh  mudhârib, kerelaan tersebut menjadi tanggung jawab bagi mudhârib untuk memelihara dan menjaga amanah sehingga realisasi investasi mugaharah akan berjalan dengan baik. Dengan
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…
dasar itu pula wewenang yang akan diberikan kepada mudhârib sangat luas demi untuk memastikan keleluasaan dalam mengelola usaha.
2.  Dalam  pengelolaan  usaha  bisnis  dengan  akad  mudharabah, pengelola menempati posisi sebagai wakil dari pemilik modal. Meskipun tidak dilakukan akad wakalah dalam perjanjian pokoknya,  mudhârib  memiliki  posisi  yang  kuat  sebagai pemegang amanah dan mengemban mandat untuk mengelola harta pemodal dengan baik supaya dapat mendatangkan keuntungan melalui harta yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam akad mudharabah mengandung nilai amanah dan wakalah yang mengharuskan mudhârib secara profesional mengelola  usaha  dengan  memperhitungkan  risiko,  dengan kesadaran yang dimiliki mudhârib akan merasakan juga dampak dari keuntungan tesebut baik secara materil maupun non materil. 40
E. Penutup Pembiayaan mudharabah secara karakeristiknya merupakan produk investasi murni dan pihak BMT mewajibkan nasabah debiturnya untuk menyerahkan jaminan dengan perjanjian konsensuil rill sebagai bentuk kemampuan debitur mngembalikan dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati- hatian BMT dalam menyalurkan pembiayaan dan mngukur kemampuan nasabah debitur melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yng dibutuhkan bersama. Meskipun jaminan pada akad mudharabah dan musyarakah tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik, namun tetap sah karena dana yang dikelola pihak BMT bukan dana milik sendiri melainkan dana pihak ketiga sebagai nasabah kreditur BMT (dana simpanan). Untuk menjadi dasar penggunaan jaminan di  BMT,  akad rahn sebagai akad tabi’iyah yang dikategorikan sebagai akad al-musamma, dapat digunakan oleh manajemen BMT sebagai jaminan untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pihak BMT dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak dapat membuat persyaratan-peryaratan tertentu yang menjadi bagian dari strategi pengamanan dari business
40 Imam al-Kasany, badai’u al-Shana’i, Jilid VI....88.
risk dan shirinking  risk. Pembiayaan mudharabah di BMT yang menerapkan sistem jaminan menurut tinjauan rahn adanya tujuan berupa upaya mengurangi moral hazard dan untuk meyakinkan mudhârib benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan.
Khairul Ambiya: Sistem Penjaminan Pembiayaan…

## Daftar Pustaka
Abdul  Ghofur  Anshory, Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam Lembaga Keuangan , Lembaga Pembiayaan dan perusahaan pembiayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam Jakarta: Kencana: 2006.
Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i: 2004.
Abu Bakar al-Jazairi, Tafsir Al-Aitsar (terj. M. Azhari Atim dan Abdurrahman Mukti), Jakarta: Darus Sunnah, 2006.
Adiwarman A.karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,
Jakarta: Gema Insani, 2001.
Al-Syarbiny  al-Khathib, Mughni  al-Muhtaj, Jilid  V,  Beirut:  Dar al-Fikr, 1978.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers,
2013.
Departemen Agama Ri, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur Mukhtar, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
Ibn Rusdy, Bidayatul al-Mujtahid, jilid 2, Jakarta: Azzam, 2007.
Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dan A.
Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke. 1, 1995.
Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shalih Muslim, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
Imam  Zainuddin  Ahmad  bin  Abdullatif  Zubaidi, Mukhtasar Shahih Bukhari Juzu’  1-2,  Bairut:  Dar  Kutub  al-Ilmiyah:
1994.
Mardani ,  Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh  Muamalah, Jakarta: Gramedia, 2013.
Nizarul  Alim, Pembiayaan  Syari’ah  untuk  Usaha  Mikro  dan Kecil:  Studi  Kasus  Dan  Solusi, Cet. I Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009.
Nurul Huda, Baitul Mal Wat Tamwil, Jakarta: Amzah, 2016.
Pasal 1 Undang-undang N0. 20 tahun 2008 tentag Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.
Pasal 6 Undang-undang N0. 20 tahun 2008 tentag Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.
Salim, Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia , Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada. 2011.
Sayid Sabiq, (terjemahan. Asep Sobari, dkk), Fiqh Sunnah, Jilid 3,
Jakarta: Al-I’tishom, 2008.
Sayyid  Sabiq, Fiqh  as-Sunnah Jilid  12,  Jakarta:  Tinta  Abadi Gemilang, 2013.
T.M. Hasbie As-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

## Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka, 2001.
Wahbah  Az-zuhaili,  Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu  jilid  5,  Jakarta: Gema Insani, 2011.
Wahbah  al-Zuhayli, Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh, Jilid  VII,
Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
Warkum  Sumitro, Azas-azas  Perbanan  Islam  dan  Lembaga- lembaga Terkait, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

## Submission
Naskah  yang  dikirim  ke  redaksi Az  Zarqa’ akan  dipertimbangkan  untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama  penulis  naskah  (tanpa  gelar  akademik,  disertai  dengan instansi/perguruan  tinggi,  alamat  yang  bisa  dihubungi,  alamat  email  untuk korespondensi)
3. Abstrak  yang  terdiri  dari  hanya  satu  paragraph,  satu  spasi  antara  100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat  ilmiah  dan  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia,  Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan  referensi  lengkap  dengan  model footnote (catatan  kaki)  dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan  langsung  ke  kantor  redaksi  atau  dikirimkan  via  email:
azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.
15.
2 Ibid., hlm. 19.
3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad  Hashim, Islamic  Commercial  Law:  An  Analysis  of  Futures  and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards,  Paul, The  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Vol.  III,  New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad,  Muhammad  ‘Abd  al-Jawad, Buhus  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah  wa  al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Prodi Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang dibentuk  pada  tanggal  1  Desember  2010.  Jurnal  ini
dimaksudkan  sebagai  wadah  untuk  menuangkan,  men share dan  mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.