## Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)
ISSN 2716-0807, Vol 3, No 1, 2021, 51-68
https://doi.org/10.35912/jakman.v3i1.522
Pengaruh Corporate Governance terhadap Compliance of Mandatory Disclosure (The Effect of Corporate

## Governance on Compliance of Mandatory Disclosure)
Faadillah Novia Arisanti 1* , Ayunita Ajengtyas S. Mashuri 2 , Noegrahini Lastiningsih 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Depok 1,2,3 faadillah.novia@upnvj.ac.id 1* , ayunita.ajeng@upnvj.ac.id 2 , noegrahini.lastiningsih@upnvj.ac.id

## Riwayat Artikel
Diterima pada 28 Juli 2021 Revisi 1 pada 29 Juli 2021 Revisi 2 pada 6 November 2021 Revisi  3  pada  26  Desember  2021 Revisi 4 pada 20 Februari 2022 Disetujui pada 24 Februari 2022

## Abstrak (Abstract)
Tujuan  (Purpose): The  purpose  is  to  determine  the  effect  of  the corporate  governance  on  compliance  of  mandatory  disclosure  in public companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Metodologi penelitian (Research methodology): This research is a quantitative type of research. The population are the property, real estate, and building construction sector companies listed on the IDX in  2015-2019.  The  data  were  analyzed  using  multiple  linear regression analysis processed with the SPSS 25.0.
Hasil  (Results): The  results  showed  that  the  audit  committee independence had no effect on compliance of mandatory disclosure, while  the  board  of  commissioners,  women  commissioners,  audit committee,  managerial  ownership  and  public  ownership  had  an effect on compliance of mandatory disclosure.
Limitasi (Limitations): The corporate governance variables refers to the amount of value in quantity, not quality and the measurement of the dependent variable cannot be a definite indicator.
Kontribusi (Contribution): The implication is it can be used as a reference  for  further  research  and  convey  the  company  to  pay attention  to  components  that  have  the  potential  to  affect  the company's compliance with applicable regulations.
Keywords: Corporate  governance,  Mandatory  disclosure,  Audit committee, Women commissioners, Managerial ownership.
How  to  Cite: Arisanti,  F,N.,  Mashuri,  A,A,S,.  Lastiningsih,  N. (2021).  Pengaruh  Corporate  Governance  terhadap  Compliance  of Mandatory  Disclosure. Jurnal  Akuntansi,  Keuangan,  dan Manajemen , 3(1), 51-68.

## 1. Pendahuluan
Laporan  keuangan  merupakan  satu  dari  beragam  informasi  yang  digunakan  pengguna  untuk pengambilan keputusan dalam bisnis (Yadiati & Mubarok, 2017) . Laporan keuangan adalah hasil akhir dari  kegiatan  akuntansi  (siklus  akuntansi)  yang  mencerminkan  kondisi  keuangan  dan  hasil  operasi perusahaan.  Informasi  tentang  kondisi  keuangan  dan  hasil  operasi  perusahaan  sangat  berguna  bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada di dalam (internal) perusahaan maupun pihak yang berada di luar (eksternal) perusahaan (Sugiono, Soenarno, & Kusumawati, 2010) . Oleh karena itu, perusahaan perlu mengungkapkan  laporan  keuangan  sesuai  regulasi  yang  berlaku  agar  dapat  menjadi  alat  untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak memiliki relevansi dengan data keuangan perusahaan.
Terdapat dua tipe pengungkapan keuangan perusahaan yakni pengungkapan wajib dan pengungkapan tidak  wajib  atau  sukarela.  Pengungkapan  wajib  ( mandatory  disclosure )  dimaknai  sebagai pengungkapan yang harus diterapkan perusahaan menurut regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi yang dikeluarkan Bapepam-LK mengenai pengungkapan adalah Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7  tentang  Penyajian  dan  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Emiten  dan  Perusahaan  Publik. Adanya  aturan  mengenai  pengungkapan  wajib  idealnya  menjadikan  tingkat  pengungkapan  wajib  di Indonesia  mencapai  100%.  Kenyataannya,  eksistensi  regulasi  tersebut  belum  maksimal  dalam memastikan terealisasinya praktik pengungkapan yang baik. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian
Ika  dan  Hayati  (2017) yang  mengungkapkan  bahwa  rata-rata  kepatuhan  pengungkapan  wajib perusahaan di Indonesia hanya mencapai 80%.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses evaluasi implementasi good corporate governance (GCG) emiten  di  Indonesia,  menyatakan  bahwa  Indonesia  masih  terbelakang  dari  negara  ASEAN  lain. Perkembangan penerapan good corporate governance (GCG) emiten di Indonesia sampai dengan tahun 2018 juga dianggap belum maksimal. Terdapat sejumlah emiten yang terkena masalah hukum seperti Grup Lippo yakni LPKR dan LPCK yang diduga tidak mengimplementasikan GCG dengan baik, akibat pengalihan kepemilikan Meikarta yang dilaksanakan secara tidak transparan (Investasi.konstan, 2018 ). Ketidakmaksimalan  implementasi  GCG  ini  memicu  timbulnya  pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan oleh perusahaan publik. Seperti pada tahun 2016, salah satu perusahaan kategori LQ45 yaitu PT  Hanson  International  Tbk  (MYRX)  dikenakan  sanksi  administratif  senilai  Rp  5,6  miliar  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan (Idxchannel.com,  2019 ).  Sanksi  ini  diberikan  akibat  adanya  kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) perusahaan terkait penjualan kavling siap bangun pada tahun buku 2016. Kesalahan yang dimaksud yaitu adanya pengakuan pendapatan secara akrual penuh pada LKT 2016 yang tidak didukung pengungkapan terkait perjanjian jual beli kavling siap bangun di Perumaham Serpong Kencana. Tidak diungkapkannya Penyelesaian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh manajemen MYRX menyebabkan LKT 2016 perusahaan mengalami overstated sebesar Rp 613 M.
Ketua  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG),  Achmad  Daniri,  mengungkapkan  bahwa ketertinggalan Indonesia dalam penerapan prinsip GCG bukan berarti Indonesia tidak melaksanakan corporate governance dengan baik. Indonesia dan negara-negara lain terus bersaing untuk menjadi yang terbaik  dan  Indonesia  belum  dapat  mengejar  ketertinggalannya  di  antara  negara-negara  tersebut (Marwiyah,  2019) .  Dalam  upaya  memaksimalkan  penerapan corporate  governance yang  baik, perekonomian Tanah Air kini dihantam oleh pandemi Covid-19 yang sejak awal tahun 2020 melanda Indonesia.  Kedatangan  pandemi  ini  telah  menimbulkan  disrupsi  dan  menggeser  berbagai  tatanan kehidupan. Salah satunya terjadi pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan. Berdasarkan  publikasi  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  terkait  perekonomian,  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  Indonesia  di  Triwulan  II  Tahun  2020  minus  5,32%  secara  tahun  ke  tahun.  Sektor  real  estat merupakan salah satu lapangan usaha yang berkontribusi pada penurunan pertumbuhan perekonomian tersebut. Penurunan lapangan usaha real estat mencapai -0,26% secara perhitungan kuartalan (QoQ). Imbasnya, Indeks sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami tekanan. Kinerja indeks properti pun terlihat masih berada di bawah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ( Barus, 2020 )
Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Airlangga  Hartarto,  dalam  Indonesian  Institure  for Corporate Directorship Corporate Governance (IICD CG) Conference secara virtual di Jakarta, Kamis (27/5) menyatakan bahwa penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kecepatan dalam merespon terjadinya hal tak terduga. Hal tersebut menekankan pada kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang baik  ( good  corporate  governance /GCG)  sebagai  fondasi  utama  pengambilan  keputusan  yang  tepat (Limanseto, 2021) .  Implementasi GCG di suatu perusahaan memberikan banyak dampak, salah satunya ialah  kinerja  perusahaan  itu  sendiri.  Sampai  dengan  tahun  2020,  perusahaan  yang  menerima penghargaan  sebagai  Indonesia  Most  Trusted  Companies  Award  yang  digelar  oleh  The  Indonesian Institute  for  Corporate  Governance  (IICG)  bekerja  sama  dengan  Majalah  SWA  didominasi  oleh Perusahaan BUMN dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kategori sangat terpercaya dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan kategori terpercaya (Redaksi WE Online, 2020 ).
Adanya dominasi dari perusahaan jenis BUMN pada ajang tersebut menandakan bahwa pelaksanaan mandatory disclosure di perusahaan publik Indonesia belum maksimal. Perbaikan terhadap pengelolaan manajemen  perlu  diperhatikan  dengan  seksama.  Kehadiran corporate  governance diharapkan  dapat menjadi  pengawasan  pada  kinerja  manajemen  selaku  agen  yang  menjalankan  perusahaan  guna menjamin bahwa informasi keuangan perusahaan telah diungkapkan secara transparan dan berkualitas serta  penyajian  dan  pengungkapan  laporan  keuanganya  dilaksanakan  dengan  baik.  Pada  dasarnya, pengungkapan mencerminkan efektivitas corporate governance di suatu perusahaan, sebab salah satu
prinsip corporate  governance adalah  menghasilkan  informasi  yang  transparan  untuk  kepentingan pengguna  ( user ).  Semakin  kuat corporate  governance ,  semakin  baik  pula  kualitas  pengungkapan perusahaan (Krismiaji & Surifah, 2019). Penelitian Krismiaji, Aryani,  & Suhardjanto (2016) ; Pope dan McLeay (2011) membuktikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh penting terhadap penyusunan  laporan  keuangan  berdasarkan  standar  IFRS,  khususnya  di  Negara  yang  penegakan hukumnya lebih rendah seperti Indonesia
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  apakah  variabel corporate governance dapat  mempengaruhi compliance  of  mandatory  disclosure suatu  perusahaan.  Manfaat penelitian  ini  adalah  (1)  memberikan  wawasan  tentang  pengaruh corporate  governance terhadap compliance  of  mandatory  disclosure ;  (2)  menyampaikan  kepada  perusahaan  tentang  pentingnya compliance  of  mandatory  disclosure dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  dari  perspektif corporate  governance ;  (3)  memberikan  gambaran  dasar compliance  of  mandatory  disclosure dan corporate governance perusahaan untuk penelitian lebih lanjut. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan variabel komisaris wanita dan perhitungan item pada mandatory disclosure dengan sampel  yang  digunakan  yaitu  perusahaan  sektor  properti,  real  estat,  dan  konstruksi  bangunan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Pemilihan tahun yang diteliti didasarkan pada pertimbangan  bahwa  meski  telah  menggunakan  full  IFRS  sejak  tahun  2012,  tingkat  kepatuhan perusahaan publik di Indonesia sampai dengan tahun 2016 masih belum maksimal, seperti perusahaan PT Hanson International Tbk dan PT Bakrieland Development Tbk yang berasal dari sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## Agency Theory
Khairandy dan Malik (2007) mengungkapkan bahwa teori agensi memberi pandangan baru terhadap pelaksanaan good  corporate  governance (GCG),  yaitu  adanya  perjanjian  yang  seimbang  antara principal dengan agent . Ketika principal mengamanatkan kekuasaannya dalam proses pertimbangan keputusan  kepada agent ,  terjadi  suatu  interaksi  keagenan  diantara  kedua  pihak  tersebut.  Hubungan keagenan yang dimaksud akan berjalan secara efektif, selagi agent memustukan hal yang sesuai dengan keinginan principal .  Tetapi,  jika  hubungan  keagenan  antara  kedua  pihak  tersebut  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya,  maka  akan  memicu  timbulnya  masalah  yang  berkaitan  dengan  perbedaan kepentingan ( conflict of interest ) pihak-pihak terlibat (Pearce & RobinsonR, 2008) .
Seorang  manajer  selaku agent perusahaan,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memaksimalkan keuntungan principal . Namun, seorang manajer tentu juga memiliki keinginan untuk  meningkatkan kesejahteraan  pribadi.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan  potensi  bahwa  seorang agent tidak  selalu berlaku  sempurna  untuk  memenuhi  keinginan principal ( Jensen  &  Meckling,  1976 ).  Terjadinya perbedaan  keinginan  antara principal dan agent ini  dapat  memicu  timbulnya  ketidakseimbangan informasi ( asymmetrical information ), karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal (Sabrina, Midiastuty, & Suranta, 2020 ). Dalam situasi seperti ini, akuntansi diperlukan untuk meminimalkan ketimpangan informasi tersebut dengan  menghasilkan  informasi  yang  dibutuhkan  pasar. Watts  dan  Zimmerman  (1986) menjelaskan bahwa  laporan  keuangan  merupakan  produk  akuntansi  yang  mampu  meminimalkan  konflik kepentingan antara principal dengan agent . Pentingnya kehadiran laporan keuangan dalam menengahi permasalahan  agensi  ini  memperkuat  kewajiban  perusahaan  untuk  mengungkapkan  informasi perusahaan khususnya terkait keuangan kepada principal. Sutiyok dan Rahmawati (2014) menyatakan bahwa pengungkapan dapat menjadi bukti konkret terlaksananya transparansi dan akuntabilitas agent dalam kegiatan pengelolaan perusahaan kepada principal .

## Compliance of Mandatory Disclosure
Secara  umum, disclosure adalah  bentuk  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat  secara  publik. Perilaku pengungkapan yang dilakukan perusahaan patut memberikan eksplanasi yang memadai dan faktual. Nuswandari  (2009) mendefinisikan disclosure sebagai  informasi  yang  tersedia  guna mengoptimalkan  kebutuhan  operasinal  pasar  modal  yang  efisien  dengan  tujuan  menyampaikan
informasi  yang  diperlukan  kepada  pihak  yang  membutuhkan  sebagai  bentuk  pencapaian  tujuan  dari pelaporan keuangan.
Berdasarkan jenis sifatnya, disclosure dibedakan menjadi dua jenis, yakni pengungkapan bersifat wajib ( mandatory  disclosure )  dan  pengungkapan  bersifat  sukarela  ( voluntary  disclosure ). Mandatory Disclosure didefinisi sebagai pengungkapan bersifat wajib yang dilakukan oleh perusahaan. Kewajiban akan pengungkapan informasi ini diatur dan disyaratkan dalam ketentuan umum akuntansi atau regulasi institusi  pengawas  yang  berwenang,  sehingga  masing-masing  perusahaan  harus mematuhi  ketentuan penyajian  laporan  tahunan  dan  informasi  bernilai  lainnya  secara  periodik.  Beberapa  tujuan  yang diharapkan dapat tercapai oleh implementasi pengungkapan wajib perusahaan, khususnya perusahaan publik (Soewardjono,  2005) adalah  (1)  tujuan  Perlindungan  yang  didasarkan  oleh  pemikiran  bahwa pengguna laporan keuangan tidak segenap memiliki kemahiran dalam memaksimalkan informasi yang dimuat  dalam  laporan  perusahaan.  Ketimpangan  kemampuan  tersebut,  dapat  memicu  ketidakadilan manajemen terhadap pengguna; (2) tujuan Informatif yang didasarkan oleh pemikrian bahwa pengguna informasi yang akan diungkapkan sudah jelas dan memiliki kemahiran dalam memanfaatkan informasi yang  tercantum.  Dengan  menyediakan  informasi  yang  dibutuhkan  pengguna  melalui disclosure , diharapkan dapat meningkatkan efektifitas proses pengambilan keputusan; dan (3) tujuan Kebutuhan Khusus yang merupakan kombinasi dari kedua tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal-hal yang wajib  disajikan  kepada  publik  terikat  oleh  aspek  apa  yang  berguna  untuk  user  dengan  maksud pengawasan, terdapat informasi spesifik yang harus diberikan kepada institusi pengawas menurut aturan menggunakan lembar isian atau checklist yang mengindikasi adanya pengungkapan secara lengkap

## Corporate Governance
Cadbury  Committee mengartikan Corporate  Governance pertama  kali  pada  tahun  1992  yakni seperangkat ketentuan yang mendeskripsikan keterkaitan antara user laporan keuangan internal maupun eksternal sehubungan dengan kepemilikan dan kewajiban mereka (Prabowo, 2018) . Parkinson dalam Solomon, J., Solomon, A., & Park, C. Y.(2002) menyatakan bahwa dilihat kacamata agency theory , Good Corporate Governance memiliki fungsi inspeksi dan pengawalan yang bertujuan pada jaminan bahwa manajemen telah berlaku pantas dan relevan dengan keinginan pemilik

## Pengembangan Hipotesis

## Dewan Komisaris
Guna  menjamin  pencapaian  tujuan  entitas,  dibutuhkan  adanya  pengawasan  dan  pengendalian  dalam proses pengelolaan perusahaan. Menurut teori keagenan, pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan oleh shareholder selaku pemilik dengan menunjuk sekelompok orang sebagai dewan komisaris yang bertugas  mengawasi  jalannya  operasional  perusahaan  dengan  baik.  Keberadaan  dewan  komisaris merupakan  syarat  yang  harus  diwujudkan  oleh  perusahaan  publik.  Dewan  komisaris  dengan  jumlah besar  dipercaya  lebih  efektif  dalam  hal  pengawasan  kinerja  manajemen  dalam  proses  pelaporan keuangan, karena perusahaan memiliki banyak sumber daya untuk melaksanakan pengawasan dengan keahlian dan keterampilan yang relevan (Song & Windram, 2004) . Penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) ; Ismunawan  dan  Triyanto  (2017) juga  menyatakan  bahwa  ukuran  dewan  komisaris  terbukti berdampak  signifikan  pada compliance  of  mandatory  disclosure .  Atas  dasar  pembahasan  diatas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.
H 1 : Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap compliance of mandatory disclosure

## Komisaris Wanita
Keragaman gender adalah dimensi baru yang bertujuan untuk meningkatkan visi tradisional tata kelola dengan membawa lebih banyak efisiensi dan efektivitas tata kelola perusahaan dengan menggunakan potensi kreatif dewan dalam meningkatkan produksi dan nilai ( Idrissi & Alami, 2021 ). Bukti empiris tentang  hubungan  antara  keragaman  gender  dan  kinerja  keuangan  perusahaan  telah  menghasilkan kesimpulan  yang  beragam.  Berdasarkan  teori stakeholder ,  adanya  perwakilan  wanita  akan meningkatkan kepentingan kelompok minoritas dan meningkatkan pengawasan para manajer (Musah & Adutwumwaa, 2021).
Umumnya,  jajaran  dewan  komisaris  di  Indonesia  didominasi  oleh  kaum  pria.  Namun,  seiring berjalannya  waktu,  dengan  meningkatnya  kapabilitas  wanita  dalam  masyarakat,  perempuan  terbukti menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang layak secara global ( Adiza et al., 2020 ). Hal ini menyebabkan wanita mulai memperoleh kepercayaan untuk menjadi bagian dari dewan komisaris di perusahaan.
Sikap kehati-hatian dan kecermatan yang melekat pada komisaris wanita dibandingkan kaum pria dalam aspek pemeriksaan dianggap dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan khususnya terkait  pengungkapan (Kusumastuti,  Supatmi,  &  Sastra,  2007) .  Temuan  ini  mendukung  penelitian Fauzia dan Rahmawati (2017) yang menyatakan keberadaan komisaris wanita berdampak positif pada compliance of mandatory disclosure . Atas dasar pembahasan diatas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.
H 2 : Komisaris wanita berpengaruh signifikan terhadap compliance of mandatory disclosure

## Komite Audit
Tujuan utama komite audit adalah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan tujuan perusahaan konsisten dan selaras untuk memungkinkan pengendalian risiko. Hal ini juga memastikan bahwa  informasi  keuangan  yang  ditujukan  dapat  diandalkan  dan  akurat  sehingga  kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terlindungi (Idrissi & Alami, 2021 ).
Sebagai  komite  yang  memiliki  kewajiban  untuk  menyokong  fungsi  pengendalian  dewan  komisaris terhadap direksi, khususnya terkait pelaporan keuangan, ukuran komite audit mengindikasi perbaikan corporate  governance perusahaan.  Dari  sudut  pandang  teori  keagenan,  ukuran  komite  audit  dapat meningkatkan  tingkat  pengendalian  internal,  integritas  dalam  bekerja,  tingkat  kepatuhan  terhadap hukum, dan pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan ( Bae, Masud, & Kim, 2018 ). Hal ini pada akhirnya akan mengurangi biaya dan masalah agensi yang berpotensi muncul. Selain itu, jika komite audit terdiri dari berbagai ahli yang memiliki kualifikasi tinggi, hal ini akan meningkatkan efektivitas komite  dan  membantu  meningkatkan  sistem  pemantauan  atas  praktik  pelaporan  keuangan  dan transparansi pengungkapan laporan keuangan (Yamani, Hussainey, & Albitar, 2021) .
Anderson, Mansi, & Reeb (2004) mengungkapkan, semakin besar ukuran komite audit, semakin efektif pelaksanaan fungsi komite audit. Karena, komite yang besar memiliki lebih banyak sumber daya dan kompetensi untuk menangani setiap tugas dan masalah dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu, mereka juga menyimpulkan bahwa ukuran komite audit memiliki keterkaitan positif pada transparansi pengungkapan perusahaan. Peneliti lain meyakini bahwa jumlah anggota yang banyak dan tidak disertai persyaratan yang sesuai dan pengalaman yang baik untuk menangani pekerjaan secara profesional tidak akan  menguntungkan  atau  mendukung  pekerjaan  komite,  dan  hal  ini  secara  tidak  langsung  dapat memboroskan sumber daya perusahaan (Juhmani, 2017 ; Krismiaji & Surifah, 2019 ).
Penelitian Ika dan Hayati (2017) menghasilkan simpulan bahwa kuantitas anggota komite audit yang banyak menjurus pada derajat kepatuhan mandatory disclosure yang lebih tinggi. Hal ini didukung pula oleh peneliti Al-Akra, Eddie, & Ali (2010) ; Gunawan dan Hendrawati (2016) ; Krismiaji dan Surifah (2019) ; Owusu-ansah (2005) ; Yamani et al. (2021) yang menghasilkan kesimpulan serupa. Atas dasar pembahasan diatas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.
H 3 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap compliance of mandatory disclosure .

## Independensi Komite Audit
Komite audit memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi pengawasan bisnis dan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Agar komite ini dapat memenuhi tanggung jawabnya pada tingkat yang dipersyaratkan, komite ini harus se-independen mungkin dari tekanan administratif dan tidak memihak ( Abdul Rahman & Hamdan, 2017 ; Sellami & Fendri, 2017 ). Salah satu karakteristik dari independensi komite  audit  adalah  meningkatkan  tingkat  pengendalian,  yang  meminimalisir  timbulnya  kecurangan dan  kesalahan  dalam  bekerja,  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan,  dan  mengendalikan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan. Semua ini akan sejalan dengan konsep agensi, yang mengurangi  kesenjangan  antara  pemilik  dan  manajemen  dan  meningkatkan  transparansi  dalam
pengungkapan (Juhmani,  2017) .  Selain  itu, independensi  komite audit telah  dianggap  sebagai  syarat wajib bagi komite audit untuk memenuhi tanggung jawabnya secara objektif.
Semakin independen komite audit, semakin tinggi kepatuhan IFRS perusahaan (Krismiaji & Surifah, 2019) . Statemen ini sesuai dengan penelitian Juhmani (2017) ; Sellami dan Fendri (2017) ; Yamani et al. (2021) yang  juga  mengungkapkan  adanya  korelasi  positif  antara  independensi  komite  audit  dengan compliance  on  mandatory  disclosure .  Namun,  terdapat  pula  peneliti  lain  yang  tidak  menemukan pengaruh variabel ini terhadap tingkat kepatuhan, seperti Abdul Rahman dan Hamdan  (2017) . Atas dasar pembahasan diatas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah. H 4 :  Independensi  komite  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap  compliance  of  mandatory disclosure

## Kepemilikan Manajerial
Teori  keagenan  menjelaskan  bahwa  pendelegasian  kekuasaan  yang  dilakukan  oleh shareholder ( principal )  kepada  manajemen  ( agent )  akan  menimbulkan conflict  of  interest antara  kedua  pihak tersebut. Penyebabnya, terdapat variasi pada kepemilikan informasi dan motif yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Untuk meminimalisir perbedaan kedua pihak tersebut, dan memastikan bahwa manajemen tetap sejalan dengan tujuan pemilik, maka kepemilikan manajemen atas saham perusahaan menjadi salah satu strategi yang tepat.
Umumnya,  manajer  yang  memiliki  kepemilikan  terhadap  saham  perusahaan  umumnya  memiliki motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan shareholder dan dirinya sendiri (Juhmani, 2017 ). Untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, salah satu langkahnya adalah dengan mengungkapkan informasi yang diwajibkan untuk meningkatkan saham perusahaan di publik. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai manajemen sejalan dengan shareholder . Semakin besar kepemilikan manajerial, semakin tinggi tingkat  kepatuhan  IFRS  perusahaan,  statemen  ini  dibuktikan  oleh  Penelitian Krismiaji  dan  Surifah (2019) ; Tondombala dan Lastanti (2016) yang memperoleh data empiris bahwa kepemilikan manajerial secara  positif  berdampak  pada  derajat  pengungkapan  perusahaan.  Atas  dasar  pembahasan  diatas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.
H 5 :  Kepemilikan  manajerial  berpengaruh  signifikan  terhadap  compliance  of  mandatory disclosure

## Kepemilikan Publik
Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik berpotensi menimbulkan  masalah  keagenan.  Masalah  keagenan  ini  mengakibatkan  timbulnya  keperluan  akan perlindungan pada para pemilik saham perusahaan, baik mayoritas maupun minoritas. Sebagai salah satu bagian dari kepemilikan minoritas, kepemilikan publik membutuhkan perlindungan dari potensi timbulnya masalah keagenan. Meskipun bersifat minoritas, umumnya perusahaan yang dimiliki oleh publik memiliki pengawasan operasional yang lebih ketat.
Selaku kelompok yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan, eksistensi masyarakat secara langsung menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari pihak perusahaan terkait informasi keuangan  yang  dibutuhkan  dalam  pertimbangan  keputusan  investasi  publik  terhadap  perusahaan. Fauzia dan Rahmawati (2017) ; Hak dan Suharto (2017) mengungkapkan adanya korelasi positif antara kepemilikan publik dengan tingkat pengungkapan keuangan. Atas dasar pembahasan diatas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.
H 6 : Kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap compliance of mandatory disclosure

## 3. Metode

## Populasi dan Sampel
Properti, real estat, dan konstruksi bangunan adalah salah satu jenis industri yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Sektor ini  merupakan  salah  satu  sektor  yang  mampu  menyerap tenaga  kerja  dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai kepada sektor ekonomi lainnya (Sandy, 2017) . Sampai dengan dilaksanakannya  penelitian  ini, perusahaan  yang  berada  di sektor  properti, real estat,  dan  konstruksi
bangunan berjumlah 94 perusahaan, dimana 4 diantaranya merupakan perusahaan jenis BUMN. Alasan dipilihnya perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan sebagai objek yang diteliti karena sampai dengan tahun 2019, masih terdapat emiten, khususnya non-BUMN, yang tidak mematuhi ketentuan  wajib  terkait  pengungkapan  informasi  keuangan  yang  ditandai  dengan  kasus  pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan emiten, seperti kasus yang menimpa PT Hanson International Tbk dan  PT  Bakrieland  Development  Tbk.  Selain  itu,  sektor  ini  juga  memegang  peranan  penting  dalam bidang perekonomian dan pembangunan di Indonesia khususnya pasca Pandemi Covid-19.
Sampel  penelitian  ini  ditetapkan  dengan  metode purposive  sampling yang  menekankan  pada  alasan penelitian  dibandingkan  karakter  populasi  dalam  penentuan  sampel  ( Bungin,  2017 ).  Adapun pertimbangan atas penentuan sampel perusahaan yakni (1) perusahaan berasal dari sektor property , real estate ,  dan building  construction yang listing di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2015-2019; (2) perusahaan  publik  berjenis  Non-BUMN; (3)  sudah  mempublikasikan annual  report dan  laporan keuangan  tahunan  di website perusahaan,  Bursa  Efek  Indonesia,  serta sumber  lain  yang  relevan; (4) laporan  keuangan  sudah  diaudit  oleh  Auditor  Eksternal; (5)  memiliki  informasi  yang  dibutuhkan peneliti terkait dengan variabel-variabel penelitianl.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan metode untuk memperoleh data dan informasi  berbentuk  buku,  arsip,  dokumen,  tulisan  angka,  dan  gambar  dalam  bentuk  laporan  dan keterangan  yang  mendukung  penelitian (Sugiyono,  2015) .  Seluruh  data  yang  dipakai  oleh  peneliti berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019, yang diperoleh dari laman web  perusahaan,  laman  resmi  Bursa  Efek  Indonesia  www.idx.co.id.,  serta  serta  sumber  lain  yang relevan seperti www.idnfinancials.com..

## Operasional Variabel

## Compliance of Mandatory Disclosure
Variabel compliance of mandatory disclosure diukur dengan index of disclosure methodology , yakni Indeks.  Identifikasi  item-item  yang  wajib  diungkapkan  didasarkan  pada checklist Pengungkapan Laporan Keuangan BAPEPAM LK yang berlaku untuk seluruh Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia kecuali Perusahaan Efek. Jumlah item yang wajib diungkapkan menurut checklist ini berjumlah  123  item.  Indeks  pengungkapan  untuk  setiap  perusahaan  publik  yang  dijadikan  sampel didapatkan  dengan  memberi  skor  untuk  item-item  yang  wajib  diungkapkan  oleh  perusahaan.  Jika sebuah item telah disampaikan perusahaan maka akan dinilai satu (1), namun apabila terdapat unsur wajib yang tidak disampaikan perusahaan maka akan diberi nilai nol (0). Skor dari masing-masing item tersebut  diakumulasi  untuk  mendapatkan  jumlah  keseluruhan  skor  perusahaan.  Lalu,  indeks pengungkapan  dihitung  dengan  membandingkan  antara  skor  keseluruhan  yang  telah  dijumlahkan dengan  jumlah  item  yang  harus  diungkapkan  perusahaan (Agustina,  2012) .  Adapun  model  untuk menghitung compliance of mandatory disclosure adalah sebagai berikut.

## 𝑀𝐴𝑁𝐷𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 = 𝑛
𝑘 x 100%

## Keterangan :
MANDSCORE = Nilai Mandatory Disclosure di suatu perusahaan dan tahun tertentu. n
= Kuantitas item yang diungkapkan suatu perusahaan pada tahun tertentu.
k = Kuantitas item yang seharusnya diungkapkan.

## Dewan Komisaris
Perhitungan  variabel  dewan  komisaris  dilakukan  dengan  menjumlahkan  segenap  anggota  dewan termasuk dewan komisaris independen. Model pengukurannya ialah ( Gunawan & Hendrawati, 2016 ). 𝐵𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑 ′ 𝑠 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟

## Komisaris Wanita
Perhitungan  variabel  komisaris  wanita  dilakukan  dengan  membandingkan  jumlah  anggota  komisaris berjenis  kelamin  perempuan  dengan  seluruh  anggota  dewan  komisaris.  Adapun  model  pengukuran komisaris wanita ialah ( Gunawan & Hendrawati, 2016 ).

## 𝑊𝐶𝑂𝑀 = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑′𝑠 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑 ′ 𝑠 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟

## Komite Audit
Perhitungan  variabel  komite  audit  dilakukan  dengan  menghitung  besaran  kuantitas  anggota  komite audit  yang  berperan  memantau  kinerja  manajemen  perusahaan  secara  keseluruhan.  Adapun  model pengukuran komite audit ialah (Krismiaji & Surifah, 2019).
𝐴𝐶𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑓 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟

## Independensi Komite Audit
Perhitungan  variabel  independensi  komite  audit  menggunakan  proporsi  komite  audit  yang  bukan merupakan bagian internal perusahaan ( non-executive member ) terhadap keseluruhan anggota komite audit. Non-executive member adalah pihak yang sama sekali tidak berafiliasi dengan perusahaan dan bukan bagian dari karyawan atau staff perusahaan tersebut. Adapun model pengukuran independensi komite audit ialah sebagai berikut ( Krismiaji & Surifah, 2019 ).

## 𝐴𝐶𝐼𝑁𝐷 = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑁𝑜𝑛 − 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒

## Kepemilikan Manajerial
Perhitungan  variabel  kepemilikan  manajerial  dilakukan  dengan  menghitung  besaran  rasio  saham perusahaan  yang  dimiliki  manajemen  dengan  keseluruhan  jumlah  saham  beredar  dengan  model pengukuran ( Ismunawan & Triyanto, 2017 ) berikut.
𝑀𝐴𝑁 = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑤𝑛𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑥100%

## Kepemilikan Publik
Perhitungan  variabel  Kepemilikan  publik  dilakukan  dengan  menghitung  besarnya  rasio  saham perusahaan yang dimiliki masyarakat/publik terhadap keseluruhan jumlah saham beredar dengan model pengukuran (Niko, 2020) berikut.
𝑃𝑈𝐵𝐿𝐶 = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑤𝑛𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑥 100%

## Metode Analisis Data
Model regresi yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Hipotesis diuji dengan program SPSS versi 25 dan Microsoft Excel 2016. Berikut adalah persamaan model regresi penelitian.
MANDSCORE = α + β1xBSIZE + β2xWCOM + β3xACSIZE + β4xACIND + β5xMAN + β6xPUBLC + e Keterangan: MANDSCORE = Compliance of mandatory disclosure α = Konstanta β 1-6 = Koefisien Regresi BSIZE               = Dewan Komisaris WCOM              = Komisaris Wanita ACSIZ               = Komite Audit ACIND              = Independensi Komite Audit MAN               = Kepemilikan Manajerial PUBLC              = Kepemilikan Publik e = Error

## 4. Hasil dan pembahasan
Berdasarkan proses penentuan sampel yang telah dilaksanakan, maka diperoleh 12 perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang menjadi sampel penelitian dengan jumlah periode pengamatan  selama  lima  tahun  yakni  2015  hingga  2019  sehingga  jumlah  keseluruhan  menjadi  60 sampel. Adapun daftar perusahaan yang terpilih sebagai sampel adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Daftar Perusahaan Objek Penelitian
No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan 1 Binakarya Jaya Abadi Tbk BIKA 2 Ciputra Development Tbk CTRA 3 Intiland Development Tbk DILD 4 Megapolitan Developments Tbk EMDE 5 Greenwood Sejahtera Tbk GWSA 6 Indonesian Paradise Property Tbk INPP 7 Metropolitan Kentjana Tbk MKPI 8 PP Properti Tbk PPRO 9 Pakuwon Jati Tbk PWON 10 Pikko Land Development Tbk RODA 11 Summarecon Agung Tbk SMRA 12 Total Bangun Persada Tbk TOTL
Hasil penelitian seluruh sampel terhadap compliance of mandatory disclosure yang diduga dipengaruhi oleh  variabel corporate  governance (Dewan  Komisaris,  Komisaris  Wanita,  Komite  Audit, Independensi Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Publik) adalah sebagai berikut.
Table 2. Data Penelitian
No Kode Perusahaa n Tahun MAND SCORE BSIZE WCOM ACSIZE ACIND MAN PUBLC 1 BIKA 2015 0,537 3,000 0,333 3,000 0,667 0,732 0,253 2016 0,520 3,000 0,333 3,000 0,667 0,668 0,332 2017 0,528 3,000 0,333 3,000 0,667 0,682 0,318 2018 0,528 3,000 0,333 3,000 0,667 0,686 0,314 2019 0,545 3,000 0,333 3,000 0,667 0,722 0,278 2 CTRA 2015 0,569 3,000 0,333 3,000 0,333 0,000 0,561 2016 0,569 3,000 0,333 3,000 0,333 0,000 0,536 2017 0,602 8,000 0,500 3,000 0,333 0,001 0,528 2018 0,626 8,000 0,500 3,000 0,333 0,001 0,528 2019 0,626 8,000 0,500 3,000 0,333 0,001 0,528 3 DILD 2015 0,667 6,000 0,167 3,000 0,667 0,000 0,569 2016 0,659 6,000 0,167 3,000 0,667 0,000 0,579 2017 0,659 6,000 0,167 3,000 0,667 0,000 0,377 2018 0,650 6,000 0,167 3,000 0,667 0,256 0,433 2019 0,650 6,000 0,167 3,000 0,667 0,294 0,392 4 EMDE 2015 0,593 4,000 0,500 3,000 0,667 0,079 0,179 2016 0,602 5,000 0,600 2,000 0,500 0,079 0,193 2017 0,585 5,000 0,600 2,000 0,500 0,079 0,133 2018 0,602 5,000 0,600 2,000 0,500 0,079 0,185 2019 0,602 5,000 0,600 2,000 0,500 0,079 0,185 5 GWSA 2015 0,585 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,205 2016 0,569 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,205 2017 0,577 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,205 2018 0,569 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,205 2019 0,577 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,205 6 INPP 2015 0,593 4,000 0,250 3,000 0,667 0,002 0,021 2016 0,618 4,000 0,250 3,000 0,667 0,001 0,022
2017 0,610 4,000 0,250 3,000 0,667 0,001 0,022 2018 0,618 4,000 0,250 3,000 0,667 0,001 0,022 2019 0,593 5,000 0,200 3,000 0,667 0,001 0,022 7 MKPI 2015 0,569 22,000 0,182 4,000 0,750 0,025 0,212 2016 0,577 18,000 0,167 4,000 0,750 0,025 0,213 2017 0,577 18,000 0,167 4,000 0,750 0,050 0,180 2018 0,585 15,000 0,200 4,000 0,750 0,057 0,173 2019 0,569 15,000 0,200 4,000 0,750 0,057 0,173 8 PPRO 2015 0,545 2,000 0,500 3,000 0,667 0,000 0,349 2016 0,561 2,000 0,500 3,000 0,667 0,000 0,272 2017 0,520 4,000 0,250 3,000 0,667 0,000 0,261 2018 0,585 4,000 0,250 3,000 0,667 0,001 0,208 2019 0,593 4,000 0,250 3,000 0,667 0,001 0,211 9 PWON 2015 0,634 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,478 2016 0,610 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,439 2017 0,602 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,302 2018 0,602 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,313 2019 0,593 3,000 0,333 3,000 0,667 0,000 0,313 10 RODA 2015 0,528 4,000 0,750 3,000 0,667 0,000 0,317 2016 0,504 4,000 0,750 3,000 0,667 0,000 0,317 2017 0,545 3,000 0,667 3,000 0,667 0,646 0,183 2018 0,561 3,000 0,667 3,000 0,667 0,646 0,183 2019 0,577 3,000 0,667 3,000 0,667 0,647 0,182 11 SMRA 2015 0,642 4,000 0,250 3,000 0,667 0,003 0,621 2016 0,626 4,000 0,250 3,000 0,667 0,001 0,622 2017 0,618 4,000 0,250 3,000 0,667 0,006 0,537 2018 0,602 4,000 0,250 3,000 0,667 0,010 0,532 2019 0,618 5,000 0,200 3,000 0,667 0,011 0,532 12 TOTL 2015 0,642 6,000 0,167 3,000 0,667 0,018 0,337 2016 0,650 6,000 0,167 3,000 0,667 0,018 0,337 2017 0,650 6,000 0,167 3,000 0,667 0,018 0,335 2018 0,650 6,000 0,167 3,000 0,667 0,018 0,332 2019 0,667 6,000 0,167 3,000 0,667 0,019 0,019 Minimum 0,504 2,000 0,167 2,000 0,333 0,000 0,019 Maksimum 0,667 22,000 0,750 4,000 0,750 0,732 0,622 Rata-rata 0,594 5,367 0,338 3,017 0,635 0,112 0,300
Berdasarkan  Table  3,  nilai  rata-rata  MANDSCORE  adalah  0,59383.  Artinya  rata-rata  tingkat compliance of mandatory disclosure perusahaan sampel adalah 59,38%.
Table 3. Statistik Deskriptif
Min Max Mean Std. Deviation BSIZE 2,000 22,000 5,36667 4,050389 WCOM 0,167 0,750 0,33830 0,166380 ACSIZE 2,000 4,000 3,01667 0,390205 ACIND 0,333 0,750 0,63495 0,104326 MAN 0,000 0,732 0,11202 0,230504 PUBLC 0,019 0,622 0,30030 0,165170 MANDSCORE 0,504 0,667 0,59383 0,040673
Sumber: SPSS v.25 output, data diolah peneliti

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
a. Analisis Grafik
Analisis  melalui  grafik  dilaksanakan  dengan  mengamati  hasil  grafik  histogram  serta normal probability-plot .
Gambar 1. Histogram Sumber: Data diolah peneliti
Berdasarkan  gambar  1,  dapat  kita  ketahui  bahwa  kurva  histogram  telah  membentuk  lonceng  yang simetris. Artinya, data penelitian telah terbebas dari masalah normalitas.
Gambar 2. Normal robability-Plot Sumber: Data diolah peneliti
Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa data (titik) tampak berada disekitar sumbu diagonal. Maknanya, data telah berdistribusi normal dan model regresi terbebas dari masalah normalitas.
b. Analisis Statistik
Uji  normalitas  statistik  dilakukan  untuk  memperkuat  hasil  pengujian  analisis  grafik  dalam  melihat normalitas  data.  Analisis  statistik  yang  dipilih  yakni  uji  statistik  non-parametrik  dengan  nilai signifikansi harus > 0,05 untuk dikategori sebagai data terdistribusi normal.
Table 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .02750612 Most Extreme Differences Absolute .102 Positive .102 Negative -.075
Test Statistic .102 Asymp. Sig. (2-tailed) .194 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: Data diolah peneliti
Berdasarkan table 4, dapat disimpulkan bahwa besaran Asymp . Sig. (2-tailed) ialah 0,194 (0,194 > 0,05). Maknanya,  data  penelitian berdistribusi  dengan  normal  dan  model regresi terbebas  dari  pelanggaran normalitas.

## Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas dilaksanakan guna mengevaluasi ada/tidak keterkaitan antarvariabel independen dalam  model  regresi.  Uji  ini  mengamati  nilai tolerance dan  VIF  dengan  ketetapan  nilai tolerance harus > 0,1 dan nilai VIF harus < 10.
Table 5. Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 BSIZE .476 2.102 WCOM .635 1.576 ACSIZE .372 2.687 ACIND .542 1.845 MAN .850 1.177 PUBLC .761 1.314 a. Dependent Variable: MANDSCORE

## Sumber: Data diolah peneliti
Berdasarkan Table 5, tidak terdapat indikasi variabel yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,1 dan nilai  VIF  diatas  10.  Artinya,  model  regresi  tidak  mengalami  pelanggaran  multikolinearitas  dan penelitian dapat dilanjutkan.

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  dilakukan  guna  mengevaluasi  apakah  terdapat  keterkaitan  antara  linier  pengusik  di tahun yang diteliti (t), dengan kesalahan pengusik tahun sebelumnya (t-1) dalam model regresi. Uji ini menggunakan Uji Durbin-Watson ( DW test ).
Table 6. Uji Autokorelasi
Model Summary b Model Durbin-Watson 1 2,186 a. Predictors: (Constant), PUBLC, ACSIZE, MAN, WCOM, ACIND, BSIZE
b. Dependent Variable: MANDSCORE

## Sumber: Data diolah peneliti
Berdasarkan  Table  6,  dapat  kita  lihat  bahwa  besaran  Durbin-Watson  (D-W)  yang  didapatkan  ialah sejumlah 2,186. Jumlah data (n) yaitu 60 dengan variabel independen (k) sebanyak 6. Dengan Table D- W  (n)  =  60  dan  (k)  =  6,  maka  batas  bawah  Durbin  Watson  (dL)  ialah  1,3719  sedangkan  batas  atas Durbin  Watson  (dU)  ialah  1,8082.  Melalui  pengamatan  nilai  Durbin  Watson  yang  diperoleh  secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin Watson hitung > dari dU sejumlah 1,8082 dan lebih rendah dari 4-dU (4 – 1,8082) yakni sejumlah sebesar 2,1918 (1,8082 < 2,186< 2,1918). Artinya, model regresi terbebas dari autokorelasi dan penelitian dapat dilanjutkan.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dilaksanakan guna mengevaluasi timbulnya divergensi variance dari residual dalam model regresi dengan uji  Glejser yang berfokus pada derajat kepercayaan 5% atau 0,05.
Table 7. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 0,004 0,041 0,103 0,919 BSIZE 0,000 0,001 -0,048 -0,230 0,819 WCOM 0,003 0,024 0,024 0,136 0,892 ACSIZE 0,008 0,014 0,129 0,538 0,593 ACIND -0,035 0,046 -0,149 -0,755 0,454 MAN -0,002 0,016 -0,023 -0,153 0,879 PUBLC -0,011 0,023 -0,074 -0,470 0,641
a. Dependent Variable: AbsRes
Sumber: Data diolah peneliti
Berdasarkan Table 7, besaran signifikansi yang diperoleh seluruh variabel yang diteliti adalah > 0,05. Maknanya,  masalah  heteroskedastisitas  tidak  terjadi  sehingga  model  layak  dipakai  dalam  menduga pengaruh corporate governance terhadap compliance of mandatory disclosure

## Uji Hipotesis
Berdasarkan Table 8, dapat disimpulkan bahwa besarnya Adjusted R Square (R 2 ) pada model regresi adalah 0,491 atau 49,1%. Artinya compliance of mandatory disclosure dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris, komisaris wanita, komite audit, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik sebesar 49,1%.
Table 8. Uji Hipotesis
Model Koefisien Regresi t hitung Sig. (Constant) 0,794 16,418 0,000 BSIZE 0,003 2,055 0,045 WCOM -0,141 -4,963 0,000 ACSIZE -0,063 -3,977 0,000 ACIND 0,018 0,369 0,713 MAN -0,045 -2,513 0,015 PUBLC 0,054 2,068 0,044 R Square 0,543 Adjusted R Square 0,491 F hitung 10,481 Sig. 0,000 Sumber: Data diolah peneliti

## Dewan Komisaris
Berdasarkan  Table  8,  koefisien  regresi  variabel  dewan  komisaris  adalah  0,003  dengan  signifikansi 0,045.  Artinya  dewan  komisaris  terbukti  memiliki  pengaruh  signifikan  positif  pada compliance  of mandatory disclosure , dengan demikian H 1 diterima . Penerapan corporate governance yang baik dapat diwujudkan  melalui  pengawasan  dan  pengendalian  oleh  dewan  komisaris.  Dewan  komisaris  dengan jumlah yang banyak diyakini akan efektif dalam memantau kinerja manajemen dalam proses pelaporan keuangan  karena  perusahaan  memiliki  banyak  sumber  daya  untuk  melakukan  pengawasan  dengan keahlian  dan  keterampilan  yang  relevan  yang  akan  mendukung  pencapaian  tujuan  perusahaan  yang mana juga memiliki hubungan dengan tingkat compliance of mandatory disclosure.
Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan Gunawan dan Hendrawati (2016) bahwa semakin besar ukuran dewan  komisaris  semakin  berkualitas  pula  pengawasan,  evaluasi,  dan  pelaksanaan  kebijakan  oleh direksi  dalam  mencapai  tujuan  perusahaan  dengan corporate  governance yang  efektif  dalam meningkatkan compliance  of  mandatory  disclosure .  Temuan  ini  juga  mendukung  penelitian  oleh Ismunawan  dan  Triyanto  (2017) ; Sutiyok  dan  Rahmawati  (2014) yang  juga  menemukan  pengaruh positif dari jumlah dewan komisaris terhadap compliance of mandatory disclosure .

## Komisaris Wanita
Berdasarkan  Table  8,  koefisien  regresi  variabel  komisaris  wanita  adalah  -0,141  dengan  signifikansi 0,000. Artinya komisaris perempuan berpengaruh signifikan negatif terhadap compliance of mandatory disclosure , sehingga H 2 diterima . Booth dan Nolen (2012) mengungkapkan adanya variasi antara sikap laki-laki  dan  perempuan  dalam  menghadapi  preferensi  risiko,  dimana  perempuan  mengarah  pada penghindaran risiko ( risk-averse ) sedangkan laki-laki mengarah pada pengambilan risiko ( risk taker ). Kecenderungan ini terjadi karena sifat bawaan dan karena pola asuh orang tua.
Pernyataan ini mendukung teori kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Sasongko (2009) , yaitu teori nurture yang mengungkapkan bahwa variasi karakter dan kewajiban yang ada pada perempuan dan laki- laki  disebabkan  oleh  konstruksi  sosial  budaya.  Hal  ini  kemungkinan  karena  sikap  kehati-hatian perempuan  dalam  tindakannya  menyebabkan  kecenderungan  perempuan  untuk  menghindari  risiko yang ada dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan, dalam hal ini terkait dengan keterbukaan. Penelitian Anggraeni dan Djakaman (2017) juga mengungkapkan bahwa proporsi komisaris perempuan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Penyebab dampak negatif dari komisaris perempuan adalah kurangnya pemahaman dan keahlian yang memadai terkait pengungkapan CSR.

## Komite Audit
Berdasarkan Table 8, koefisien regresi variabel komite audit adalah -0,063 dengan signifikansi 0,000. Artinya  komite  audit  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap compliance  of  mandatory  disclosure , dengan  demikian H 3 diterima .  Inti  dari  penerapan corporate  governance terletak  pada  fungsi pengawasan dan pengendalian yang dipercayakan kepada dewan komisaris. Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) juga menyatakan bahwa banyaknya anggota komite audit berpengaruh signifikan negatif  pada  tingkat compliance  of  mandatory  disclosure .  Alasannya,  kuantitas  yang  banyak  dinilai kurang efektif pada pelaksanaan fungsi komite audit, karena terdapat potensi terjadinya kendala dalam proses komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, tugas pemeriksaan dan pengawasan  yang  dipercayakan  kepada  komite  audit  tidak  dapat  berfungsi  secara  optimal  yang berakibat  pada  rendahnya  pengawasan  dan  pemeriksaan  kinerja  manajemen  dalam  mewujudkan kepatuhan atas mandatory disclosure

## Independensi Komite Audit
Berdasarkan  Table  8,  koefisien  regresi  variabel  independensi  komite  audit  adalah  0,018  dengan signifikansi  0,713.  Artinya  independensi  komite  audit  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap compliance of mandatory disclosure , sehingga H 4 ditolak . Data penelitian menunjukkan bahwa 11 dari 12  perusahaan  telah  memiliki  anggota  komite  audit  sesuai  dengan  POJK  Nomor  55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 4 yang menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan  pihak  dari  luar  perusahaan.  Artinya  hampir  semua  perusahaan  sampel  memiliki  kesadaran  dan kepatuhan tentang jumlah anggota komite audit sebagai unsur dari penerapan corporate governance . Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Abdul  Rahman  dan  Hamdan  (2017). Menurutnya,  pembentukan komite audit dengan adanya komite audit yang efektif adalah perihal yang berbeda.
Mujiyono  dan  Nany  (2020) juga  menemukan  bahwa  independensi  komite  audit  tidak  berpengaruh signifikan pada luas pengungkapan sukarela. Menurutnya, komite audit adalah bagian dari penerapan good  corporate  governance .  Peningkatan  kepatuhan  dan  kesadaran  tentang  urgensi good  corporate governance akan mengakibatkan komposisi anggota komite audit yang independen semakin mengarah pada  homogenitas  sehingga  tidak  terjadi  perubahan  yang  signifikan  pada  komposisi  anggota
independen. Selain itu, kurangnya pengaruh independensi komite audit tersebut diduga karena kinerja anggota komite yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya.

## Kepemilikan Manajerial
Berdasarkan  Table  8,  koefisien  regresi  variabel  kepemilikan  manajerial  adalah  -0,045  dengan signifikansi 0,015. Artinya kepemilikan saham oleh manajemen terbukti memiliki pengaruh signifikan negatif  pada compliance  of  mandatory  disclosure ,  dengan  demikian H 5 diterima .  Penelitian Ismunawan  dan  Triyanto  (2017) ; Owusu-ansah  (2005) juga  mengungkapkan  bahwa  kepemilikan manajerial  memiliki  dampak  negatif  terhadap  pengungkapan.  Hal  ini  terjadi  diduga  karena  apabila internal  perusahaan  dalam  hal  ini  pihak  manajemen  memiliki  saham  dalam  jumlah  besar (lebih  dari 20%), berarti manajemen tersebut akan menjadi pemegang saham pengendali yang memiliki akses lebih dibandingkan dengan pemilik saham non-pengendali dan keadaan ini bisa mengakibatkan disinsentif serius untuk perusahaan yang terdaftar dalam pengungkapan publik (Owusu-ansah, 2005) .

## Kepemilikan Publik
Berdasarkan Table 8, koefisien regresi variabel kepemilikan publik adalah 0,054 dengan signifikansi 0,044.  Artinya  kepemilikan  saham  oleh  publik  terbukti  memiliki  pengaruh  signifikan  positif  pada compliance of mandatory disclosure , dengan demikian H 6 diterima . Menurut teori keagenan, dampak pendelegasian wewenang antara principal dan agent akan menimbulkan conflict of interest antara kedua pihak  tersebut.  Untuk  meminimalisir  konflik  yang  terjadi,  dan  memastikan  bahwa  manajemen  tetap sejalan dengan tujuan pemilik, maka kepemilikan atas saham perusahaan merupakan salah satu strategi yang  krusial,  baik  kepemilikan  oleh  internal  perusahaan  (manajemen)  maupun  eksternal  perusahaan (publik).
Publik atau masyarakat merupakan kelompok yang tidak mempunyai keterkaitan yang spesial dengan perusahaan. Eksistensi masyarakat dalam bentuk kepemilikan saham telah menuntut pertanggungjawaban  dan  transparansi  dari  pihak  perusahaan  terkait  informasi  keuangan  yang dibutuhkan dalam pertimbangan keputusan investasi yang dilakukan publik terhadap perusahaan. Hasil statistik penelitian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh publik memiliki pengaruh pada compliance  of  mandatory disclosure dan  mendukung  penelitian Fauzia  dan  Rahmawati  (2017) yang mengungkapkan  bahwa  saham  yang  dimiliki  publik  berdampak  signifikan  positif  pada  tingkat compliance of mandatory disclosure . .

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel corporate governance yang diproksikan oleh dewan komisaris, komisaris wanita, komite audit, independensi komite audit, kepemilikan  manajerial,  dan  kepemilikan  publik  dapat  mempengaruhi compliance  of  mandatory disclosure perusahaan sampel sebesar 49,1%, sedangkan sisanya sebesar 50,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Secara parsial, variabel dewan komisaris dan kepemilikan publik terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap compliance of mandatory disclosure . Artinya semakin besar jumlah anggota dewan komisaris dan  persentase  kepemilikan  publik  maka  semakin  tinggi compliance  of  mandatory  disclosure perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis satu dan enam diterima. Sedangkan, variabel komisaris wanita, komite audit, dan kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap compliance of mandatory disclosure . Artinya semakin kecil proporsi komisaris perempuan, jumlah komite audit, dan persentase kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi compliance of mandatory disclosure perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis dua, tiga, dan lima diterima. Kemudian, variabel independensi komite  audit  terbukti  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap compliance  of  mandatory  disclosure perusahaan.  Artinya  tinggi  rendahnya  independensi  komite  audit  tidak  akan  mempengaruhi  tingkat kepatuhan pengungkapan wajib suatu perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis empat ditolak.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Keterbatasan studi ini yaitu variabel corporate governance yang dipilih mengacu pada besaran secara kuantitas,  bukan  kualitas  variabel.  Kemudian  pengukuran  variabel  dependen  tidak  dapat  menjadi indikator yang pasti sehingga pemilihan item yang harus diungkapkan oleh perusahaan memerlukan justifikasi  lebih  lanjut  untuk checklist yang  diterbitkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Peneliti selanjutnya  diharapkan  untuk  menggunakan  alternatif corporate  governance lain  yang  mungkin berdampak  positif  terhadap compliance  of  mandatory  disclosure seperti  dewan  direksi,  komisaris independen,  kepemilikan  institusional,  profitabilitas,  ukuran  perusahaan,  usia  perusahaan,  likuiditas, dan  jenis  auditor.  Selain  itu,  sektor  yang  diamati  dapat  diperluas  sehingga  hasil  penelitian  dapat mendeskripsikan kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan terbuka secara komprehensif.

## Ucapan terima kasih
Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk materi ataupun moril, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

## References
Abdul  Rahman,  A.,  &  Hamdan,  M.  D.  (2017).  The  Extent  of  Compliance  with  FRS  101  Standard: Malaysian Evidence. Journal of Applied Accounting Research, 18(1), 87–115. https://doi.org/10.1108/jaar-10-2013-0078
Adiza,  G.  R.,  Alamina,  U.  P.,  &  Aliyu,  I.  S.  (2020).  The  influence  of  socio-cultural  factors  on  the performance  of  female  entrepreneurs. International  Journal  of  Financial,  Accounting,  and Management (IJFAM) , 2(1), 13–27. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i1.161.
Agustina,  L.  (2012).  Pengaruh Karakteristik  Perusahaan Terhadap  Pengungkapan  Laporan Tahunan.
Jurnal Dinamina Akuntansi , 4(1), 55–63.
Al-Akra,  M.,  Eddie,  I.  A.,  &  Ali,  M.  J.  (2010).  The  influence  of  the  introduction  of  accounting disclosure  regulation  on  mandatory  disclosure  compliance:  Evidence  from  Jordan. British Accounting Review , 42(3), 170–186. https://doi.org/10.1016/j.bar.2010.04.001 Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and  the  cost  of  debt. Journal  of  Accounting  and  Economics ,  37,  315–342. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.01.004
Anggraeni,  D.  Y.,  &  Djakman,  C.  D.  (2017).  Slack  Resources  ,  Feminisme  Dewan,  dan  Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 14(1), 94–118.
Bae,  S.  M.,  Masud,  M.  A.  K.,  &  Kim,  J.  D.  (2018).  A  Cross-country  Investigation  of  Corporate Governance  and  Corporate  Sustainability  Disclosure:  A  Signaling  Theory  Perspective. Sustainability (Switzerland) , 10(8). https://doi.org/10.3390/su10082611 Barus, K. (2020). Industri Properti Lesu, Begini Kinerja 5 Emiten Properti dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar  di  BEI .  Industry.Co.Id.  https://www.industry.co.id/read/73110/industri-properti-lesu- begini-kinerja-5-emiten-properti-dengan-kapitalisasi-pasar-terbesar-di-bei
Booth,  A.  L.,  &  Nolen,  P.  (2012).  Gender  Differences  in  Risk  Behaviour:  Does  Nurture  matter?. Economic Journal , 122(558), 56–78. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02480.x Bungin, M. B. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kedua) . KENCANA.
Fauzia,  F.,  &  Rahmawati,  E.  (2017).  Kepemilikan  dan  Mekanisme  Corporate  Governance  terhadap Tingkat  Kepatuhan Mandatory  Disclosure  Konvergensi  IFRS :  Studi  Empiris  pada  Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012-2015. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 1(1), 36– 46.
Gunawan,  B.,  &  Hendrawati,  E.  R.  (2016).  Peran  Struktur  Corporate  Governance  Dalam  Tingkat Kepatuhan  Pengungkapan  Wajib  Periode  Setelah  Konvergensi  IFRS  (Studi  pada  Perusahaan Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia). Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 1(1), 71–83. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1698
Hak, A. M. R. S., & Suharto, A. B. (2017). Faktor-faktor yang Menentukan Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Property & Real Estate. Jurnal Ekubi s, 1(2).
Idrissi, I. El, & Alami, Y. (2021). The financial impacts of board mechanisms on performance : The case of listed Moroccan banks. International Journal of Financial, Accounting, and Management
( IJFAM), 3(2), 93–113. https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.336 Idxchannel.com. (2019). Akibat Overstated Lapkeu, OJK Sanksi Hanson International Rp5,6 Miliar . Idxchannel.Com. https://www.idxchannel.com/market-news/akibat-overstated-lapkeu-ojk- sanksi-hanson-international-rp56-miliar
Ika,  S.  R.,  &  Hayati,  F.  N.  (2017).  Kepatuhan  Perusahaan  Publik  Terhadap  Pengungkapan  Wajib  ( Mandatory  Disclosure  )  Dan  Faktor  –  Faktor  Corporate  Governance  Yang  Mempengaruhinya. Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 7(1) , 58–75.
Investasi.konstan.  (2018). Tata  Kelola  Sejumlah  Emiten  Buruk,  Begini  Kata  Investor. Investasi .Konstan.Co.Id.  https://investasi.kontan.co.id/news/tata-kelola-sejumlah-emiten-buruk- begini-kata-investor
Ismunawan,  &  Triyanto,  E.  (2017).  Corporate  Governance  Terhadap  Mandatory  Disclosure Implementasi Konvergensi IFRS. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 3(02), 49–68. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3, 305–360.
Juhmani, O. (2017). Corporate governance and the level of Bahraini corporate compliance with IFRS disclosure. Journal of Applied Accounting Research, 18(1), 22–41. https://doi.org/10.1108/JAAR- 05-2015-0045
Khairandy,  R.,  &  Malik,  C.  (2007).  Good  Corporate  Governance:  Perkembangan  Pemikiran  dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum (Cetakan I). Total Media Yogyakarta.
Krismiaji, Aryani, Y. A., & Suhardjanto, D. (2016). International Financial Reporting Standards, board governance,  and  accounting  quality. Asian  Review  of  Accounting ,  24(4),  474–497. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ARA-06-2014-0064/full/html Krismiaji,  &  Surifah.  (2019).  Corporate  Governance  and  Firm’s  Compliance  on  Disclosure  of International  Financial  Reporting  Standards–Indonesian  Evidence. International  Journal  of Accounting, Finance and Risk Management , 4(1), 24. https://doi.org/10.11648/j.ijafrm.20190401.13
Kusumastuti, S., Supatmi, & Sastra, P. (2007). Pengaruh Board Diversity Pada Nilai Perusahaan Dalam
Perspektif Corporate Governance. E-Jurnal Akuntansi , 9(2), 88–98. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p15
Limanseto, H. (2021). Pemerintah Tekankan Pentingnya Penerapan GCG untuk Keberlanjutan Bisnis dan Upaya Menarik Investasi. Ekon.Go.Id.
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3025/pemerintah-tekankan-pentingnya-penerapan-gcg- untuk-keberlanjutan-bisnis-dan-upaya-menarik-investasi
Marwiyah,  S.  (2019). Potret  Penerapan  GCG  di  Indonesia,  Wawancara  dengan  Ketua  KNKG  Mas Achmad  Daniri .  Upperline.Id.  https://upperline.id/post/potret-penerapan-gcg-di-indonesia- wawancara-dengan-ketua-knkg-mas-achmad-daniri
Mujiyono, & Nany, M. (2020). Pengaruh Leverage, Saham Publik, Size, dan Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. Jurnal Dinamina Akuntansi, 2(2), 129–134.
Musah,  A.,  &  Adutwumwaa,  M.  Y.  (2021).  The  effect  of  corporate  governance  on  financial performance  of  rural  banks  in  Ghana. International  Journal  of  Financial,  Accounting,  and Management (IJFAM), 2(4), 305–319. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.336 Niko, S. (2020). The Moderating Effect of Independent Commissioners on Financial Policy and Public Ownership  Toward  Corporate  Financial  Performance. International  Journal  of  Contemporary Accounting , 2(2), 139–154.
Nuswandari,  C.  (2009).  Pengaruh  Corporate  Governance  Perception  Index  Terhadap  Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 16(2), 70–84.
Owusu-ansah,  S.  (2005).  Factors  influencing  corporate  compliance  with  financial  reporting requirements in New Zealand. International Journal of Commerce and Management , 15(2), 141– 157.
Pearce,  J.  A.,  &  RobinsonR,  R.  B.  (2008). Manajemen  Strategis :  Formulasi,  Implementasi,  dan Pengendalian (Krista (ed.); 10th ed.). Penerbit Salemba Empat. Pope, P. F., & McLeay, S. J. (2011). The European IFRS experiment: Objectives, research challenges and  some  early  evidence. Accounting  and  Business  Research, 41(3),  233–266. https://doi.org/10.1080/00014788.2011.575002
Prabowo,  M.  S.  (2018). Dasar-dasar  Good  Corporate  Governance (M.  Ali  (ed.)).  UII  Press Yogyakarta.
Prawinandi, W., Suhardjanto, D., & Triatmoko, H. (2012). Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. Simposium Nasional Akuntansi XV , 1–26. Redaksi WE Online. (2020). 29 Perusahaan Sabet CGPI di Indonesia Most Trusted Companies Award 2020 .  Wartaekonomi.Co.Id.  https://www.wartaekonomi.co.id/read318983/29-perusahaan-sabet- cgpi-di-indonesia-most-trusted-companies-award-
2020?page=2&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_m.aEzBD1ClJfKzb6mRmZ_6vWFSsBDpP7jz48BY Y3R3k-1635060221-0-gqNtZGzNAnujcnBszQfR
Sabrina,  O.  Z.,  Midiastuty,  P.  P.,  &  Suranta,  E.  (2020).  Pengaruh  koneksitas  organ  corporate governance, ineffective monitoring dan manajemen laba terhadap fraudulent financial reporting.
Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen, 1(2) , 109–122.
https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.11
Sandy,  K.  F.  (2017).  BI: Sektor  Properti  Dorong  Perekonomian  Nasional .  Ekbis.Sindonews.Com. https://ekbis.sindonews.com/berita/1233551/179/bi-sektor-properti-dorong-perekonomian- nasional
Sasongko, S. S. (2009). Konsep dan Teori Gende r. BKKBN.
Sellami, Y. M., & Fendri, H. B. (2017). The effect of audit committee characteristics on compliance with  IFRS  for  related  party  disclosures:  Evidence  from  South  Africa. Managerial  Auditing Journal , 32(6), 603–626. https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2016-1395
Soewardjono. (2005). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Ketiga) . BPFE.
Solomon, J., Solomon, A., & Park, C. Y. (2002). The evolving role of institutional investors in South Korean  corporate  governance:  Some  empirical  evidence. Corporate  Governance:  An International Review , 10(3), 211–224. https://doi.org/10.1111/1467-8683.00285
Song, J., & Windram, B. (2004). Benchmarking Audit Committee Effectiveness in Financial Reporting. International Journal of Auditing, 8, 195–205. Sugiono, A., Soenarno, Y. N., & Kusumawati, S. M. (2010). Akuntansi & Pelaporan Keuangan untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah. Grasindo . Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Sutiyok,  &  Rahmawati,  E.  (2014).  Pengaruh  Mekanisme  Corporate  Governance  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Mandatory  Disclosure  Konvergensi  Ifrs  di  Perbankan.  J ournal  of  Accounting  and Investment , 15(2), 151–162.
Tondombala, S. A. A., & Lastanti, H. S. (2016). Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure IFRS. E-Journal Akuntansi Trisakti , 3(1), 38–56.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. (1986). Positive Accounting Theory. Prentice Hall International Inc . Yadiati, W., & Mubarok, A. (2017). Kualitas Pelaporan Keuangan (Kajian Teoritis dan Empiris) (1st ed.). KENCANA.
Yamani, A., Hussainey, K., & Albitar, K. (2021). Does Governance Affect Compliance with IFRS 7? Journal of Risk and Financial Management , 14(6), 239. https://doi.org/10.3390/jrfm14060239