Penilaian Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara
(Studi Kasus Pasca Gempa Lombok)
Rusli Amrul 1 , Rusdi 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

## Abstract
This study aims to determine the valuation of fixed assets damaged by the earthquake in  the Government  Office  of  Population  and  Civil  Registry  Departement of  North Lombok Regency. Data analysis used in this research is descriptive analysis method by collecting data, grouped and then arranged so that can be investigated based on relevant  theories  relating  to the  problem  discussed  by  describing  the  situation  or a phenomenon in the form of quantitative and qualitative data. The results of this study are  fixed  assets  removed  from  the  balance  sheet  by  calculating  the  valuation  of equipment assets that are eliminated in the financial statements in the balance sheet as  of  December  31,  2018  ie  equipment  is  credited  so  that it  automatically  removes equipment  assets  in  the  balance  sheet.  Accumulated  Depreciation  and  Deficit  for equipment removal is recorded in the Operational Report (LO) as of December 31, 2018  and  is  an  operating  expense  and  reduces  operating  income.  The  valuation  of office building assets that are eliminated from the financial statements in the balance sheet  as  of  December  31,  2018,  namely  Office  Buildings  is  credited  so  that  it automatically  deletes  the  Office  Building  Assets  in  the  balance  sheet.  Accumulated Depreciation  and  Deficit  for  write-off  of  office  buildings  are  recorded  in  the Operational Report (LO) as of December 31, 2018 and become an operating expense to reduce operating income.
Keywords : fixed assets, PSAP 07

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penilaian  aset  tetap  yang  rusak  akibat bencana  gempa  bumi  pada  Kantor  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Lombok  Utara.Analisis  data  yang digunakan  dalam  peneltian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif  dengan  cara mengumpulkan  data,  dikelompokkan  lalu  disusun  agar  dapat  diteliti  berdasarkan teori  yang  relevan  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas  dengan menggambarkan  keadaan  atau  suatu  fenomena  yang  berbentuk  data  kuantitatif  dan kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  aset  tetap  dihapus  dari  neraca  dengan  cara penghitungan  penilaian  aset  peralatan  yang  dieliminasi  pada  laporan  keuangan didalam  neraca  per  31  Desember  2018  yakni  peralatan  dikredit  sehingga  secara otomatis  menghapus  Aset  peralatan  yang  ada  di  neraca.  Akumulasi  Depresiasi  dan Defisit  penghapusan  peralatan  dicatat  dalam  Laporan  Operasional  (LO)  per  31 Desember  2018  dan  menjadi  beban  operasioanl  serta  mengurangi  pendapatan operasional.  Penilaian  aset  bangunan  kantor  yang  dieliminasi  pada  pelaporan keuangan  didalam  neraca  per  31  Desember  2018  yakni  Bangunan  Kantor  dikredit sehingga  secara  otomatis  menghapus  Aset  Bangunan  Kantor  yang  ada  di  neraca.
1 Penulis Koresponden. rusliamr@gmail.com
Akumulasi  Depresiasi  dan  Defisit  penghapusan  bangunan  kantor  dicatat  dalam Laporan  Operasional  (LO)  per  31  Desember  2018  dan  menjadi  beban  operasioanl mengurangi pendapatan operasional.
Kata Kunci :  aset tetap, PSAP 07

## PENDAHULUAN
Bencana  alam  bisa  terjadi  kapan  saja  dan  dimana  saja  tanpa  mengenal  waktu.  Indonesia khususnya  provinsi  NTB  lebih  khususnya  pulau  Lombok  dilanda  gempa  Bumi  Tektonik sebanyak  3  kali  berkekuatan  besar.  Pertama  pada  tanggal  29  Juli  2018  dengan  kekuatan magnitude  6,4  kemudian  disusul  gempa  yang  lebih  besar  lagi  pada  tanggal  5  Agustus  2018 dengan  kekuatan  gempa  magnitude  7,0  yang  meluluh  lantahkan  rumah  khususnya  di  Lombok Utara  kemudian  pada  tanggal  19  Agustus  2018  dengan  kekuatan  gempa  magnitude  6,9,  belum lagi gempa-gempa susulan sampai dengan 21 Agustus Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 1.005 gempa susulan yang terjadi di Lombok ( nasional.kompas.com 218/08/21).  Menurut  Gubernur  NTB  di  sekitar  Lombok  Utara  itu  70  persen  bangunan  rusak," (6/8/2018).  https://nasional.kompas.com.  Kabag  Umum  Setda  Kabupaten  Lombok  Utara  90 persen  bangunan  instansi  pemerintahan  setempat  rusak  berat.  Bahkan  gempa  menghancurkan Kantor  Bupati  hingga  Gedung  DPRD  KLU.  http://www.suarantb.com.  Beberapa  kantor Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Lombok  Utara  rusak  berat,  salah  satunya Kantor  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (DUKCAPIL)  yang  merupakan  kantor  pelayanan sangat fital, karena merupakan pelayanan publik kependudukan yang hampir tidak ada liburnya. Kantor  DUKCAPIL  hampir  80%  mengalami  kerusakan  akibat  gempa.  Sementara  pelayanan darurat  di  tempat  parkiran  yang  masih  utuh  dan  tidak  beresiko  ambruk  meskipun  masih diberlakukan  darurat  bencana.  Bagian  kap  bangunan  dan  beberapa aset  tetap  semuanyan  rusak. Untungnya data yang ada masih utuh setelah di lakukan instalasi ulang( https://globallombok.com)
Kerusakan  aset  tetap  daerah  seperti  pada  kantor  DUKCAPIL  Kabupaten  Lombok  Utara memerlukan  penilaian  kareana  aset  tetap  memiliki  nilai  yang  sangat  signifikan  dan  memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Aset daerah merupakan semua kekayaan  daerah yang dimiliki maupun  dikuasai  pemerintah  daerah,  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  APBD  atau  berasal  dari perolehan  lainnya  yang  sah.  Aset  daerah  ini  dapat  berupa  asset  keuangan  dan  non  keuangan. Aset non keuangan ini merupakan asset tetap yang dimiliki oleh daerah.
Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa refrensi sebagai acuan dan dasar.  Salah  satunuya  adalah  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  No.  07 (2010  :  169) disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah “Aset tetap adalah aset berwujud  yang mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  atau  dimaksudkan untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum.”  Indra Bastian  (2002  :  69)  menyebutkan  pengertian  tentang  aset  tetap  “Adalah  aktiva  berwujud  yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi  entitas  pemerintah,  tidak  dimaksudkan  untuk    dijual  dalam  rangka  kegiatan  normal entitas  pemerintah  dan  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  satu  tahun”.  Zaky  Baridwan (2004:271)  mengemukakan  bahwa  “aset  tetap  adalah  aset-aset  yang  berwujud  yang  sifatnya relatif  permanen  yang  digunakan  dalam  kegiatan  perusahaan  yang  normal  Definisi-definisi  di atas  dapat  ditarik  kesimpulannya  bahwa  Aset  tetap  adalah  suatu  harta  atau  sumber  daya  yang berwujud  yang  dimiliki  oleh  perusahaan,  digunakan  dalam  kegiatan  (operasi)  perusahaan  dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan perusahaan.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  No.  07  (2010)  mengklasifikasikan  aset  tetap  berdasarkan  kesamaan  dalam  sifat atau  fungsinya  dalam  aktivitas  operasi  entitas.  Aset  tetap  diklasifikasikan  seperti  “tanah,
peralatan  dan mesin,  gedung,  bangunan  jalan, irigasi,  dan  jaringan  dan aset tetap lainnya,  serta konstruksi dalam bangunan”.
Undang-undang  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dalam  Pasal  32 mengamanatkan  bahwa  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Standar  Akuntansi Pemerintahan  tersebut  disusun  oleh  KSAP  (Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan)  yang independen  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  setelah  terlebih  dahulu  mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010  (2010)  menyatakan  bahwa  tujuan  PSAP  07  adalah  “mengatur  perlakuan  akuntansi  aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali daan penurunan nilai tercatat (carrying amount) aset tetap”
PSAP  07  adalah  pernyataan  standar  yang  diterapkan  untuk  seluruh  unit  pemerintah  yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) disebutkan bahwa untuk dapat diakui  sebagai  aset  tetap,  suatu  aset  memenuhi  kriteria  berwujud,  mempunyai  masa  manfaat lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan,  biaya  perolehan  aset  dapat  diukur  secara  andal,  tidak dimaksudkan  untuk  dijual  dalam  operasi  normal  entitas,  dan  diperoleh  atau  dibangun  dengan maksud  untuk  digunakan”.  Suatu  aset  tetap  akan  diakui  apabila  manfaat  ekonomis  di  masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik  entitas  apabila  terdapat  bukti  bahwa  telah  terjadi  perpindahan  hak  kepemilikan  dengan didukung oleh bukti secara hukum.
Indra  Bastian  (2002)  menyatakan  bahwa  “Aktiva  tetap  pada  awalnya  harus  diukur berdasarkan  biaya  perolehan  yang  merupakan  cerminan  nilai  pasar”.  Biaya  perolehan  suatu aktiva  tetap  terdiri  dari  harga  belinya,  termasuk  bea  impor  dan  PPN  masukan  dan  setiap  biaya yang  dapat  diatribusi  secara  langsung  dalam  membawa  aset  tersebut  ke  kondisi  yang  dapat bekerja  untuk  penggunaan  yang  dimaksudkan  sesuai  dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  No.  07  (2010)  menyatakan  bahwa  biaya  perolehan  suatu  aset  tetap  terdiri  dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara  langsung  dalam  membawa  aset  tersebut  ke  kondisi  yang  membuat  aset  tersebut  dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai  dengan  biaya  perolehan.  Apabila  penilaian  aset  tetap  dengan  menggunakan  biaya perolehan  tidak  memungkinkan  maka  nilai  aset  tetap  didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat perolehan”. Apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibangun secara swakelola (2010 : 173) maka dinyatakan “biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja,  bahan  baku,  dan  biaya  tidak  langsung  termasuk  biaya  perencanaan  dan  pengawasan, perlengkapan,  tenaga  listrik,  sewa  peralatan,  dan  semua  biaya  lainnya  yang  terjadi  berkenaan dengan  pembangunan  aset  tetap  tersebut”.  Pengukuran  berikutnya  terhadap  pengakuan  awal dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) disebutkan bahwa “Aset tetap disajikan  berdasarkan  biaya  perolehan  aset  tetap  tersebut  dikurangi  akumulasi  penyusutan. Apabila  terjadi  kondisi  yang  memungkinkan  penilaian  kembali, maka aset  tetap akan  disajikan dengan penyesuaian pada masingmasing akun aset tetap dan akun ekuitas’.
Fungsi  pelaporan  keuangan  efektif  maka  semua  informasi  yang  relevan  harus  disajikan secara  tidak  bias,  dapat  dipahami,  dan  tepat  pada  waktunya.  Dalam  hal  ini,  laporan  keuangan harus  menyajikan  secara  lengkap  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna.  Mengenai pengungkapan aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menyatakan dalam menyatakan  bahwa  “Laporan  keuangan  harus  mengungkapkan  untuk  masing-masing  jenis  aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat ( carrying amount ), rekonsiliasi  jumlah  tercatat  pada  awal  dan  akhir  periode  yang  menunjukkan  penambahan,
pelepasan,  akumulasi  penyusutan  dan  perubahan  nilai,  jika  ada  dan  mutasi  aset  tetap  lainnya. Informasi  penyusutan,  meliputi  nilai  peyusutan,  metode  penyusutan  yang  digunakan,  masa manfaat  atau  tarif  penyusutan  yang  digunakan,  nilai  tercacat  bruto  dan  akumulasi  penyusutan pada awal dan akhir periode.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  beberapa  refrensi  diatas  kerusakan  aset  tetap  pada  kantor DUKCAPIL  Kabupaten  Lombok  Utara  akibat  gempa  bumi  diperlukan  penilaian  kembali sehingga  aset  daerah  secara  Akuntansi  Pemerintahan  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam Laporan  Keuangan,  maka  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  penilaian  aset  tetap yang  rusak  akibat  bencana  gempa  bumi  pada  Kantor  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) di Kabupaten

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  yaitu  penelitian  terapan.  Menurut  Sugiono, penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis.
Data yang digunakan  yaitu data primer dan data skunder. Data primer meliputi data yang berasal  dari  wawancara  dengan  informan  kunci  yaitu  PPK  OPD,  Bidang  Aset  dan  Kasi Akuntansi. Sedangkan Data skunder meliputi gambaran umum Pemerintah  Kabupaten  Lombok Utara, Daftar inventaris aset OPD Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) di Kabupaten Lombok Utara dan Struktur Organisasi.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  pertama,  teknik  wawancara,  yaitu dilakukan kepada informan kunci (PPK SKPD, Bidang Aset, dan Kasi Akuntansi. Kedua, teknik dokumentasi,  yaitu  pengumpulan  data  melalui  dokumen-dokumen  yang  dimiliki  pihak-pihak yang bersangkutan sehubungan dengan aset tetap khususnya data aset yang rusak akibat gempa.
Untuk  menelaah  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan Analisis  Deskriptif  dimana  penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  non  hipotesis  sehingga tidak  perlu  merumuskan  hipotesis.  Metode  Analisis  Deskriptif  adalah  penelitian  dengan  cara mengumpulkan  data,  dikelompokkan  lalu  disusun  agar  dapat  diteliti  berdasarkan  teori  yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berbentuk data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menganalisis  data  aset  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (DUKCAPIL), mengacu pada data  yang ada atau data  yang diberikan oleh Dinas DUKCAPIL.  Dalam analisis data ini akan menilai aset tetap yang sudah rusak berat dan hilang sehingga aset tersebut dalam laporan keuangan atau Neraca terhapus sebagai aset tetap.

## Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Sebelum  dilakukan  jurnal  penghapusan  aset  tetap  peralatan  dan  mesin,  maka  penyusutan aset  salah  satu  bagian  yang  sangat  penting  harus  dilakukan.  Dalam  melakukan  penghitungan penyusutan  maka  aset  yang  sudah  di  inventaris  perlu  dilakukan  pengelompokan  aset  agar diketahui  persentase  penyusutan  dari  masing-masing  aset  tersebut.  Berikut  adalah pengelompokan aset tetap. Golongan I bukan bangunan, Kelompok 1 (aset tetap yang memiliki manfaat  4  tahun)  seperti  peralatan  kantor.  Penyusutan  menggunakan  garis  lurus  sebesar  25  %. Kelompok  2  (aset  tetap  yang  memiliki  masa  manfaat  8  tahun)  seperti  kendaraan  dan  mesin. Penyusutan  menggunakan  garis  lurus  sebesar  12.5  %.  Kelompok  3  (aset  tetap  yang  memiliki masa manfaat 16 tahun), Jalan, irigasi dan jaringan. Penyusutan menggunakan garis lurus sebesar 6.25 %.  Golongan  II  Bangunan Permanen (bangunan  yang memiliki usia ekonomis 20 Tahun). Penyusutan menggunakan garis lurus sebesar 5 %
Data  aset  Peralatan  dan  Mesin  Dinas  DUKCAPIL  Kabupaten  Lombok  Utara,  aset peralatan dan mesin sejumlah 121 tersebut masuk dalam kategori  Kelompok 1  yakni aset tetap peralatan  yang  memiliki  manfaat  4  tahun  dan  penyusutan  menggunakan  garis  lurus  sebesar  25 %. Penghitungan penyusutan periode terakhir yakni per 31 Desember 2018, dikarenakan proses terjadi  gempa  bulan  Juli  2018  sehingga  proses  penghimpunan  data  aset  yang  rusak  dan  hilang dilakukan  sampai  dengan  akhir  tahun  2018.  Untuk  memudahkan  menentukan  penyusutan  aset tersebut maka perlu disusun tahun penyusutan terakhir berdasarkan tahun pengadaan.
Berdasarkan  pada  data  dan  analisa  data  diatas  penilaian  aset  tetap  pada  OPD Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Lombok  Utara  pasca  Gempa  Lombok,  data  aset baik  peralatan  maupun  bangunan  kantor  mengalami  rusak  berat  (sudah  tidak  layak  digunakan lagi)  dan  hilang.  Pengelompokan  data  yang  dilakukan  berdasarkan  pertahun,  aset  peralatan kantor  dengan  pengadaan  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahuh  2015  sudah  habis  masa penyusutan, tetapi aset tersebut masih tercatat pada Inventaris di kantor OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 menyatakan bahwa aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara  permanen  dihentikan  penggunaannya  dan  tidak  ada  manfaat  ekonomis  masa  yang  akan datang.  Berdasarkan  hal  tersebut  pengadaan  aset  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2015 seharusnya aset tesebut sudah dieliminasi dari Neraca.
Berikut  adalah  rincian  penghitungan  tahun  penyusutan  terakhir  aset  peralatan  Dinas DUKCAPIL dan penyusutan terakhir per 31 Desember 2018 berdasarkan urutan tahun  sebagai berikut:
Tabel 1. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2009 NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLEHA N MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTA N TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 1 Brand Kas 2009 5,000,000 4 Tahun 2012 5,000,000 - 2 Filling Kayu 2009 3,750,000 4 Tahun 2012 3,750,000 - 3 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2009 4,545,000 4 Tahun 2012 4,545,000 - 4 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2009 1,800,000 4 Tahun 2012 1,800,000 - 5 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2009 1,600,000 4 Tahun 2012 1,600,000 - Total 16,695,000 Total 16,695,000

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  di  atas  maka  jurnal  untuk  penghapusan  aset  peralatan  tahun  2009  pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut :
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp. 16,695,000
Peralatan Rp. 16,695,000
Tabel 2. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2010
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLE HAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTA N TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 6 Perkakas Standar Lain-lain 2010 4 Tahun 2013 - 7 Gergaji 2010 4 Tahun 2013 - 8 Palu 2010 4 Tahun 2013 - 9 Pacul 2010 4 Tahun 2013 - 10 Linggis 2010 4 Tahun 2013 - 11 Garpu Besi 2010 4 Tahun 2013 -
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLE HAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTA N TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 12 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 2010 4 Tahun 2013 - 13 Rak-rak penyimpangan 2010 4 Tahun 2013 - 14 Tombak 2010 4 Tahun 2013 - 15 Tombak 2010 4 Tahun 2013 - 16 Arit 2010 4 Tahun 2013 - 17 Mesin Ketik Manual Standar 2010 7,200,000 4 Tahun 2013 7,200,000 - 18 Meja Biro 2010 4,625,000 4 Tahun 2013 4,625,000 - 19 Kipas Angin 2010 1,920,000 4 Tahun 2013 1,920,000 - 20 Wireless 2010 5,000,000 4 Tahun 2013 5,000,000 - 21 Printer 2010 8,250,000 4 Tahun 2013 8,250,000 - 22 UPS 2010 27,560,000 4 Tahun 2013 27,560,000 - 23 Proyektor + Attachment 2010 21,750,000 4 Tahun 2013 21,750,000 - 24 Handy Cam 2010 7,500,000 4 Tahun 2013 7,500,000 - 25 Kursi Tamu 2010 7,000,000 4 Tahun 2013 7,000,000 - 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2010 2,000,000 4 Tahun 2013 2,000,000 - 27 Meja Biro 2010 925,000 4 Tahun 2013 925,000 - Total 93,730,000 Total 93,730,000

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  di  atas  maka  jurnal  untuk  penghapusan  aset  peralatan  tahun  2010  pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut:
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp. 93,730,000
Peralatan Rp. 93,730,000
Tabel 3. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2011
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLE HAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTA N TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 28 AC Split 2011 8,000,000 4 Tahun 2014 8,000,000 - 29 Lap Top 2011 23,200,000 4 Tahun 2014 23,200,000 - 30 Lap Top 2011 5,200,000 4 Tahun 2014 5,200,000 - 31 Lap Top 2011 8,000,000 4 Tahun 2014 8,000,000 - 32 Alat Pemeliharaan Tanaman 2011 17,820,000 4 Tahun 2014 17,820,000 - 33 Lemari kayu 2011 4,500,000 4 Tahun 2014 4,500,000 - 34 UPS 2011 974,000 4 Tahun 2014 974,000 - 35 Modem 2011 650,000 4 Tahun 2014 650,000 - Total 68,344,000 Total 68,344,000

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  di  atas  maka  jurnal  untuk  penghapusan  aset  peralatan  tahun  2011  pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut:
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp. 68,344,000
Peralatan
Rp. 68,344,000

## Tabel 4. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2012
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADA AN HARGA PEROLEHAN MASA MANFA AT TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 36 Genset 2012 71,225,000 4 Tahun 2015 71,225,000 - 37 Televisi 2012 5,000,000 4 Tahun 2015 5,000,000 - 38 Personal Komputer Lain-lain 2012 5,000,000 4 Tahun 2015 5,000,000 - 39 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2012 5,183,750 4 Tahun 2015 5,183,750 - 40 AC Unit 2012 4,998,400 4 Tahun 2015 4,998,400 - 41 Meja Kerja 2012 11,880,000 4 Tahun 2015 11,880,000 - 42 Meja Kerja 2012 4,488,000 4 Tahun 2015 4,488,000 - 43 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2012 3,960,000 4 Tahun 2015 3,960,000 - 44 Telephone (PABX) 2012 1,500,000 4 Tahun 2015 1,500,000 - 45 White Board 2012 3,000,000 4 Tahun 2015 3,000,000 - 46 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 2012 5,000,000 4 Tahun 2015 5,000,000 - 47 Kursi Rapat 2012 3,000,000 4 Tahun 2015 3,000,000 - 48 Kipas Angin 2012 630,000 4 Tahun 2015 630,000 - 49 Loudspeaker 2012 600,000 4 Tahun 2015 600,000 - 50 Tangga Alumunium 2012 1,000,000 4 Tahun 2015 1,000,000 - 51 Alat Rumah Tangga Lain-lain 2012 12,340,000 4 Tahun 2015 12,340,000 - 52 Printer 2012 827,000 4 Tahun 2015 827,000 - 53 Stabilizer/Stavolt 2012 13,600,000 4 Tahun 2015 13,600,000 - 54 Telephone (PABX) 2012 1,500,000 4 Tahun 2015 1,500,000 - 55 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2012 7,920,000 4 Tahun 2015 7,920,000 - 56 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2012 5,981,250 4 Tahun 2015 5,981,250 - 57 AC Unit 2012 7,500,000 4 Tahun 2015 7,500,000 - 58 Mesin Ketik Manual Standar 2012 3,000,000 4 Tahun 2015 3,000,000 - Total 179,133,400 Total 179,133,400

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  di  atas  maka  jurnal  untuk  penghapusan  aset  peralatan  tahun  2012  pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut:
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp. 179,133,400
Peralatan Rp. 179,133,400
Tabel 5. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2013
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLEHAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTA N TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 59 Mesin Potong Rumput 2013 5,890,000 4 Tahun 2016 5,890,000 - 60 P.C Unit/ Komputer PC 2013 13,000,000 4 Tahun 2016 13,000,000 - 61 White Board 2013 3,000,000 4 Tahun 2016 3,000,000 - 62 Sofa 2013 10,000,000 4 Tahun 2016 10,000,000 - 63 Alat Rumah Tangga Lain-lain 2013 9,000,000 4 Tahun 2016 9,000,000 -
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLEHAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTA N TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 64 Alat Rumah Tangga Lain-lain 2013 15,000,000 4 Tahun 2016 15,000,000 - 65 Printer 2013 3,400,000 4 Tahun 2016 3,400,000 - 66 Printer 2013 1,150,000 4 Tahun 2016 1,150,000 - 67 Meja Reseption 2013 10,000,000 4 Tahun 2016 10,000,000 - 68 AC Split 2013 34,200,000 4 Tahun 2016 34,200,000 - Total 104,640,000 Total 104,640,000

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  di  atas  maka  jurnal  untuk  penghapusan  aset  peralatan  tahun  2013  pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut:
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp. 104,640,000
Peralatan Rp. 104,640,000
Tabel 6. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2014
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLEHAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 69 P.C Unit/ Komputer PC 2014 8,000,000 4 Tahun 2017 8,000,000 - 70 Kursi Putar 2014 6,000,000 4 Tahun 2017 6,000,000 - 71 Televisi 2014 6,000,000 4 Tahun 2017 6,000,000 - 72 Printer 2014 2,500,000 4 Tahun 2017 2,500,000 - 73 Printer 2014 8,500,000 4 Tahun 2017 8,500,000 - 74 Printer 2014 850,000 4 Tahun 2017 850,000 - 75 Papan Panel 2014 2,000,000 4 Tahun 2017 2,000,000 - 76 AC Unit 2014 20,000,000 4 Tahun 2017 20,000,000 - 77 Printer 2014 1,250,000 4 Tahun 2017 1,250,000 - 78 Printer 2014 1,888,889 4 Tahun 2017 1,888,889 - 79 Printer 2014 850,000 4 Tahun 2017 850,000 - 80 Lemari Besi 2014 4,000,000 4 Tahun 2017 4,000,000 - Total 61,838,889 Total 61,838,889

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  di  atas  maka  jurnal  untuk  penghapusan  aset  peralatan  tahun  2014  pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut:
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp. 61,838,889
Peralatan Rp. 61,838,889
Tabel 7. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2015
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLEHAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 81 Hard Disk 2015 465,000 4 Tahun 2018 465,000 - 82 Printer 2015 1,400,000 4 Tahun 2018 1,400,000 -
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLEHAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 83 Printer 2015 2,000,000 4 Tahun 2018 2,000,000 - 84 Printer 2015 10,000,000 4 Tahun 2018 10,000,000 - 85 Printer 2015 9,900,000 4 Tahun 2018 9,900,000 - 86 UPS 2015 3,000,000 4 Tahun 2018 3,000,000 - 87 UPS 2015 1,000,000 4 Tahun 2018 1,000,000 - Total 27,765,000 Total 27,765,000

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  diatas  maka  jurnal  untuk  penghapusan  aset  peralatan  tahun  2015  pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut :
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp. 27,765,000
Peralatan Rp. 27,765,000 Tabel 8. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2016 NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLEHAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 88 Mini Komputer 2016 2,500,000 4 Tahun 2019 1,875,000 625,000 89 Modem 2016 2,300,000 4 Tahun 2019 1,725,000 575,000 90 Camera Digital 2016 16,500,000 4 Tahun 2019 12,375,000 4,125,000 91 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2016 3,000,000 4 Tahun 2019 2,250,000 750,000 92 Kipas Angin 2016 2,500,000 4 Tahun 2019 1,875,000 625,000 93 Loudspeaker 2016 2,000,000 4 Tahun 2019 1,500,000 500,000 94 Kursi Rapat 2016 5,500,000 4 Tahun 2019 4,125,000 1,375,000 95 Line Printer 2016 3,000,000 4 Tahun 2019 2,250,000 750,000 96 Printer 2016 10,000,000 4 Tahun 2019 7,500,000 2,500,000 97 Printer 2016 12,000,000 4 Tahun 2019 9,000,000 3,000,000 98 Printer 2016 2,500,000 4 Tahun 2019 1,875,000 625,000 99 P.C Unit/ Komputer PC 2016 5,848,533 4 Tahun 2019 4,386,400 1,462,133 100 P.C Unit/ Komputer PC 2016 10,927,500 4 Tahun 2019 8,195,625 2,731,875 101 P.C Unit/ Komputer PC 2016 21,188,000 4 Tahun 2019 15,891,000 5,297,000 102 Kursi Rapat 2016 4,000,000 4 Tahun 2019 3,000,000 1,000,000 103 Printer 2016 2,500,000 4 Tahun 2019 1,875,000 625,000 104 Printer 2016 1,250,000 4 Tahun 2019 937,500 312,500 Total 107,514,033 Total 80,635,525 26,878,508

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  diatas  untuk  tahun  2016  tahun  penyusutan  berakhir  pada  tahun  2019 sehingga pada Bulan Desember 2018, masih ada sisa nilai buku, maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2016 pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut:
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp.  80,635,525
Defisit Penghapusan Peralatan Rp.  26,878,508 Peralatan Rp. 107,514,033

## Tabel 9. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2017
NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLEHAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 105 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 2017 29,700,000 4 Tahun 2020 14,850,000 14,850,000 106 AC Unit 2017 10,000,000 4 Tahun 2020 5,000,000 5,000,000 107 Printer 2017 10,133,333 4 Tahun 2020 5,066,667 5,066,667 108 Tempat Tidur Kayu (lengkap) 2017 2,750,000 4 Tahun 2020 1,375,000 1,375,000 109 Harddisk Eksternal 2017 1,000,000 4 Tahun 2020 500,000 500,000 110 Harddisk Eksternal 2017 5,280,000 4 Tahun 2020 2,640,000 2,640,000 111 Lap Top 2017 15,000,000 4 Tahun 2020 7,500,000 7,500,000 112 Harddisk Eksternal 2017 2,500,000 4 Tahun 2020 1,250,000 1,250,000 113 Memory 2017 899,250 4 Tahun 2020 449,625 449,625 114 CCTV 2017 33,000,000 4 Tahun 2020 16,500,000 16,500,000 115 Printer 2017 1,266,667 4 Tahun 2020 633,333 633,334 Total 111,529,250 Total 55,764,625 55,764,625

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  diatas  untuk  tahun  2017  tahun  penyusutan  berakhir  pada  tahun  2020 sehingga pada Bulan Desember 2018 masih ada sisa nilai buku, maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2017 pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut:
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp.  55,764,625
Defisit Penghapusan Peralatan Rp.  55,764,625 Peralatan Rp. 111,529,250 Tabel 10. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2018 NO URUT NAMA BARANG TAHUN PENGADAAN HARGA PEROLEHAN MASA MANFAAT TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018 116 Jam elektronik 2018 6,250,000 4 Tahun 2021 1,562,500 4,687,500 117 Camera digital 2018 8,000,000 4 Tahun 2021 2,000,000 6,000,000 118 Televisi(satu set parabola) 2018 7,000,000 4 Tahun 2021 1,750,000 5,250,000 119 laptop 2018 19,500,000 4 Tahun 2021 4,875,000 14,625,000 120 Printer 2018 10,500,000 4 Tahun 2021 2,625,000 7,875,000 121 Printer 2018 9,000,000 4 Tahun 2021 2,250,000 6,750,000 Total 60,250,000 Total 15,062,500  45,187,500

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  di  atas  untuk  tahun  2018  tahun  penyusutan  berakhir  pada  tahun  2021 sehingga pada Bulan Desember 2018, masih ada sisa nilai buku, maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2018 pada bulan Desember 2018  adalah sebagai berikut :
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp.  15,062,500
Defisit Penghapusan Peralatan Rp.  45,187,500 Peralatan Rp. 60,250,000
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  bersifat  kasuistik,  penilaian  aset  pada  kantor  OPD Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Lombok  Utara  dilakukan  secara  menyeluruh terhadap  aset  yang  rusak  dan  hilang  pasca  gempa  berdasarkan  data.  Sesuai  dengan  PSAP  07
secara ekonomis aset peralatan dan bangunan setelah pasca gempa sudah tidak layak dan hilang maka  harus  dieliminasi  dari  Neraca.  Dari  hasil  analisis  data  bahwa  jumlah  aset  peralatan  yang harus dieliminasi dari Neraca adalah sebagai berikut:

## Tabel 11. Penyusutan Peralatan Kantor Tahun 2009 s/d 2018
Tahun Pengadaan Aset Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018 Nilai Buku Per 31 Desember 2018 2009 Peralatan Kantor Rp.  16,695,000 - 2010 Peralatan Kantor Rp.   93,730,000 - 2011 Peralatan Kantor Rp.   68,344,000 - 2012 Peralatan Kantor Rp. 179,133,400 - 2013 Peralatan Kantor Rp. 104,640,000 - 2014 Peralatan Kantor Rp.   61,838,889 - 2015 Peralatan Kantor Rp.   27,765,000 - 2016 Peralatan Kantor Rp.   80,635,525 Rp.   26,878,508 2017 Peralatan Kantor Rp.   55,764,625 Rp.   55,764,625 2018 Peralatan Kantor Rp.   15,062,500 Rp.   45,187,500 Total Rp. 703,608,939 Rp. 127,830,633

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  diatas  maka  untuk  menghapus  atau  mengelimanasi  aset  peralatan  dari Neraca per 31 Desember 2018 adalah akumulasi depresiasi penyusutan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 703,608,939  dan defisit penghapusan aset peralatan sebesar Rp. 127,830,633, jika di buat jurnal secara keseluruhan sebagai berikut:
Akumulasi Depresiasi Peralatan  Rp.  703,608,939 Defisit Penghapusan Peralatan Rp.  127,830,633 Peralatan Rp. 831,439,572
Dalam  hal  pelaporan  keuangan  pemerintah  didalam  neraca  per  31  Desember  2018 peralatan yang dikredit sebesar Rp. 831,439,572 secara otomatis menghapus Aset peralatan yang ada di debit sehingga aset peralatan menjadi nol. Akumulasi Depresiasi sebesar Rp. 703,608,939 dan Defisit penghapusan peralatan sebesar Rp. 127,830,633 dicatat dalam  Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan menjadi beban operasioanl mengurangi pendapatan operasional. Aset bangunan kantor yang akan dieliminasi dari Neraca per 31  Desember 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 12. Penyusutan Bangunan Kantor Tahun 2016 s/d 2017 Tahun Pengadaan Aset Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018 Nilai Buku Per 31 Desember 2018 2016 Bangunan Kantor Rp.   172,591,800 Rp. 1,553,326,200 2017 Bangunan Kantor Rp.     46,125,000 Rp.    261,375,000 Total Rp. 203,341,800 Rp. 1,830,076,200

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan data diatas maka untuk menghapus atau mengelimanasi aset Bangunan Kantor dari  Neraca  per  31  Desember  2018  adalah  akumulasi  depresiasi  penyusutan  dari  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2017  sebesar  Rp.  203,341,800    dan  defisit  penghapusan  aset  peralatan sebesar Rp. 1,830,076,200, jika di buat jurnal sebagai berikut :
Akumulasi Depresiasi Bangunan Kantor  Rp.     203,341,800
Defisit Penghapusan Bangunan Kantor Rp.  1,830,076,200 Bangunan Kantor Rp. 2,033,418,000
Dalam  hal  pelaporan  keuangan  pemerintah  didalam  neraca  per  31  Desember  2018 Bangunan  Kantor  yang  dikredit  sebesar  Rp.  2,033,418,000  secara  otomatis  menghapus  Aset Bangunan  Kantor  yang  ada  di  debit  sehingga  aset  Bangunan  Kantor  menjadi  nol.  Akumulasi Depresiasi  sebesar  Rp.  203,341,800    dan  Defisit  penghapusan  bangunan  kantor  sebesar  Rp. 1,830,076,200  dicatat  dalam  Laporan  Operasional  (LO)  per  31  Desember  2018  dan  menjadi beban operasioanl mengurangi pendapatan operasional.
Penghapusan  barang  milik  pemerintah  tidak  sembarang  untuk  menghapus  sebuah  aset. Barang  milik  daerah  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan pasal I angka 28 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan  dan pembinan,  pengawasandan  pengendalian.  Berdasarkan  peraturan  menteri  tersebut  penghapusan sebagai  tindakan  menghapus  barang  milik  daerah  dari  daftar  barang  dengan  menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan  atau  kuasa  pengguna  dari  tanggung  jawab  administrasi  dan  fisik  atas  barang  yang  berada dalam penguasaannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  terhadap  penilaian  aset  OPD  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kabupaten  Lombok  Utara  pasca  gempa  Lombok,  penilaian  aset  dilakukan  secara menyeluruh terhadap aset yang rusak dan hilang pasca gempa berdasarkan data. Sesuai dengan PSAP  07  secara  ekonomis  aset  peralatan  dan  bangunan  setelah  pasca  gempa  sudah  tidak  layak dan  hilang  maka  harus  dieliminasi  dari  Neraca.  Penilaian  aset  peralatan  yang  dilaporkan  pada laporan  keuangan  didalam  neraca  per  31  Desember  2018  yakni  peralatan  dikredit  sebesar  Rp. 831,439,572 secara otomatis menghapus Aset peralatan yang ada di debit sehingga aset peralatan menjadi nol. Akumulasi Depresiasi sebesar Rp. 703,608,939  dan Defisit penghapusan peralatan sebesar  Rp.  127,830,633  dicatat  dalam  Laporan  Operasional  (LO)  per  31  Desember  2018  dan menjadi beban operasioanl mengurangi pendapatan operasional.  Penilaian aset bangunan kantor pada  pelaporan  keuangan  didalam  neraca  per  31  Desember  2018  adalah  Bangunan  Kantor dikredit sebesar Rp. 2,033,418,000 secara otomatis menghapus Aset Bangunan Kantor yang ada di  debit  sehingga  aset  Bangunan  Kantor  menjadi  nol.  Akumulasi  Depresiasi  sebesar  Rp. 203,341,800  dan Defisit penghapusan bangunan kantor sebesar Rp. 1,830,076,200 dicatat dalam Laporan  Operasional  (LO)  per  31  Desember  2018  dan  menjadi  beban  operasioanl  mengurangi pendapatan  operasional.  Keputusan  penghapusan  aset  dari  laporan  keuangan  harus  didasarkan pada prosedur  dan tata cara yang telah ditetapkan pemerintah melalui peraturan menteri.
Dalam melakukan inventaris data aset, khususnya pada bagian aset di OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara harus diperhatikan berakhirnya penyusutan masing- masing  aset  dan  pengelompokan  jenis  aset.  Peraturan  tentang  ketentuan  penilaian aset  harus  di perhatikan terutama ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penilaian aset menjadi sangat penting  apalagi  jika  terjadi  bencana  seperti  Gempa  Lombok  yang  memporak  porandakan bangunan di kabupaten Lombok Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Penerapan  Standar Akuntansi Berbasis Akrual.
Anonim,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik Daerah.
Baridwan, Zaky, 2004. Intermediate Accounting , Edisi Kedelapan, Yogyakarta : Penerbit BPFE
Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik, Edisi  3,  Jakarta:  Penerbit  Erlangga. Jakarta, Salemba Emp.
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/17222191 ( Diakses tanggal  8 Oktober 2018) https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/17222191/wapres-kalla-dapat-laporan-70-persen- bangunan-di-lombok-utara-rusak. ( Diakses tanggal  8 Oktober 2018) http://www.suarantb.com/news/2018/08/16/260035/Bupati.Yakin,Lombok.Utara.akan.Bangkit
( Diakses tanggal  8 Oktober 2018)
https://globallombok.com/2018/08/10/kantor-dukcapil-klu-rusak-80-pasca-gempa (Diakses tanggal 8 Oktober 2018) Kicknewstoday,com. https://kicknews.today/2019/05/02/rp-188-miliar-aset-lombok-utara-
diusulkan-dihapus (Diakses tanggal 19 Juli 2019 )
Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  No.  07.  2010. Akuntansi  Aset  Tetap .  Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara