Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah RI telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  No.  24  tahun  2005  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) yang terakhir telah diubah menjadi Peraturan  Pemerintah  No  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, yang  berisikan  satu  kerangka  konseptual dan duabelas pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah  ini  juga  mengatur  tentang bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD baik yang dibuat oleh  pemerintah  pusat  maupun  yang  dibuat oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah  ini  kemudian  menetapkan bahwa  standar    akuntansi  pemerintah berbasis akrual yang sudah harus diterapkan selambat-lambatnya tahun anggaran 2015. Selain itu untuk pengelolaan  keuangan  daerah,  Pemerintah RI  telah  mengeluarkan  PP  58  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam  rangka  penerapan  Peraturan Pemerintah  No  71  tahun  2010  maka Pemerintah  Daerah  menyusun  kebijakan
akuntansi bagi masing-masing daerahnya.Antara lain kebijakan
akuntansi Pemerintah Provinsi serta Kabupaten  dan  Kota.  Provinsi  Riau memiliki  kebijakan  akuntansi  sendiri, begitu  juga  kabupaten  di  Provinsi  Riau. Kabupaten  Rokan  hilirtelah  menjalin kerjasama  dengan  tim  ahli  FEB  UNRI untuk  membuat  kebijakan  akuntansi  pada tahun  2016.  Namun,  berdasarkan  hasil survey  dan  wawancara  dengan  kabag keuangan  Kabupaten  Rokan  Hilir  pada tahun  2018,diketahui  setelah  beberapa waktu  berjalan  terdapat    beberapa  hal yang  perlu  disesuaikan,  antara  lain mengenai  aset  tetap  tak  berwujud, Penerimaan  kembali  atas  piutang,  Aset Tetap, Utang Dalam Negeri-Jangka Panjang  serta  Akun  Transfer  (pemerintah kabupaten  Rokan  hilir,  2018).  Selain  itu dengan diterbitkannyaPeraturan Pemerintah    No.  12  tahun  2019pengganti PP  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  Pemerintah  Kabupaten Rokan  Hilir  harus  melakukan  revisi terhadap  kebijakan  akuntansi.  Kebijakan akuntansi  ini  akan  dijadikan  pedoman

## Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019  di Kabupaten Rokan Hilir
NUR AZLINA 1 ; DESMIYAWATI 2 ; MUKHLISIN 3
Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 E-mail : nur.azlina@lecturer.unri.ac.id
Abstract : This Community Service activity aims to provide assistance in the form of training for  regional  financial  administration  staff  who  compile  financial  reports  at  OPD  (Regional Government  Organization)  Rokan  Hilir  Regency.  This  method  of  community  service activities  is  by  providing  modules,  concept  explanations  as  well  as  discussion  and  question and  answer  about  accounting  policies  used  in  the  preparation  of  accrual-based  financial reports  in  the  Rokan  Hilir  Government  to  employees  assigned  to  Regional  Government Organizations  (OPD)  of  Rokan  Hilir  Regency.  It  is  hoped  that  the  implementation  of  this service  is  so  that  the  revised  accounting  policies  run  effectively,  and  improve  the understanding  of  accounting  administration  staff  in  the  Rokan  Hilir  government  regarding these accounting policies in order to prepare local government financial reports in accordance with PP No. 71 of 2010 and PP No.12 of 2019.
Keywords: Regional Government Accounting Policies, PP 71/2010, PP 12/2019, Rokan Hilir Regency
dalam  menyusun  laporan  keuangan  tahun 2019.
Untuk  merevisi  beberapa  perubahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan akuntansi, Pemerintah Kabupaten Rokan  Hilir  telah  meminta  bantuan  Tim Ahli  akuntansi  pemerintahan  FEB  UNRI dalam  menghasilkan  kebijakan  akuntansi yang  akan  diterapkan  dalam  penyusunan Laporan  Keuangan  Pemda  Rohil  tahun 2019. Agar  kebijakan akuntansi yang telah di  revisi  tersebut  berjalan  dengan  efektif, dan  pegawai  penatausahaan  akuntansi  di pemerintah Rokan Hilir dapat  lebih memahami  kebijakan  akuntansi  tersebut maka  diperlukan  pelatihan  bagi  pegawai yang  akan  menyusun  laporan  keuangan sesuai  kebijakan  akuntansi  yang  di  revisi tersebut.

## METODE
Pelatihan penerapan kebijakan
akuntansi bagi pegawai penatausahaan keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan cara memberikan  modul,  penjelasan  konsep  serta diskusi  dan  tanya  jawab  tentang  kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual diPemerintah  Rokan  Hilir  kepada  pegawai yang  ditugaskan  di  Organisasi  Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir.
Kegiatan pelatihan ini dilakukan 3 hari pada  bulan  Juni  2019  yang  dimulai  pada tanggal  20  Juni  2019  tim  bergerak  dari pekanbaru  menuju  kota  bagan  di  Kabupaten Rokan  Hilir  dan  langsung  melakukan persiapan  dan  cek  lokasi  kegiatan.  Tanggal 21  Juni  2019  dilakukan  pelatihan  dimulai dari  jam  08.00  Wib  sampai  dengan  Jam 12.00  Wib.  Metode  penerapan  diuraikan dalam rincian kegiatan sebagai berikut: Tabel 1. Rincian Kegiatan
No. Jam Materi Pelaksana 1 08.00 – 08.30 Pembukaan Panitia 2 08.30 – 11.45 Penjelasan tentang kebijakan  akuntansi yang  sesuai  dengan PP  no.  71/2010  dan PPRI no. 12/ 2019
TIM
3 11.45 – 12.00 Penutupan Panitia
Kegiatan  dilanjutkan  setelah  sholat  jum  at dan  makan  siang,  dengan  melakukan diskusi  bersama  pegawai  badan  pengelola keuangan  yang  terdiri  dari  kepala  badan, sekretaris,  bendahara,  kasi  akuntansi  dan staff  keuangan  lainnya  sampai  sore  . Tanggal 22 Juni tim kembali ke Pekanbaru.
Gambar 1.

## Pemaparan Materi

## HASIL
Dalam mengikuti
Pelatihan
Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 terlihat  sekali  peserta  tersebut  sangat berminat dan bersemangat dalam mengikutinya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari para peserta yang berpartisipasi aktif  dalam mengikuti  acara  pelatihan  tersebut.  Dalam mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan  dalam  menyusun  laporan keuangan  pemerintah  yang  berbasis  akrual sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  yang berlaku  khususnya  di  Kabupaten  Rokan Hilir.
38

## PEMBAHASAN

## Tempat dan Peserta Pelatihan
Kegiatan Pelatihan Penerapan Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Daerah Sesuai  PP  71/2010  dan  PP  12/2019  Di
Kabupaten  Rokan  Hilir,  selama  1  hari  pada tanggal  21  juni  2019.  Acara  dimulai  pukul 8.00  WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Peserta  yang  ikut  pelatihan  berjumlah  55 orang  pegawai  yang  terdiri  dari  Kasubag keuangan,  bendahara,  dan  staf  tenaga akuntansi  di  SKPD  dan  PPKD  Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Setelah sholat jum at dilanjutkan  diskusi  dengan  kepala  badan pengelola  keuangan  dan  asset  daerah, sekretaris  BPKAD,  beserta  kasi  dan  staf dilingkungan BPKAD.
Materi  Pelatihan  Pelatihan  Penerapan Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019
Adapun  materi  yang  diberikan  dalam Pelatihan  Penerapan  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah  Daerah  Sesuai  PP  71/2010  dan PP 12/2019 tersebut terdiri dari:
1) Kebijakan Akuntansi Akuntansi Pemerintah  Daerah  Sesuai  PP  71/2010
dan PP 12/2019 Dalam  Akuntansi  Pemerintah  Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 yang dilaksanakan,  digunakan  dua  metode pembelajaran,  yaitu:  metode  ceramah dan  metode  diskusi  dalam  penyelesaian kasus  yang  terjadi  di  praktek  akuntansi pemerintahan di kabupaten rokan hilir. Pelatihan kebijakan akuntansi ini dilakukan agar pelaksanaan penatausahan  keuangan  di  SKPD  di Kabupaten  Rokan  Hilir  di  laksanakan sesuai dengan atuiran yang berlaku. Semua pencatatan dan pengakuan
transaksi  harus  berdasarkan  dokumen sumber.  Berikut  contoh  dokumen  yang digunakan  untuk  transaksi  keuangan pemerintah daerah:
Tabel 2.   Contoh
Dokumen Transaksi
Keuangan Pemerintah Daerah
Dari  dokumen  sumber  tersebut, peserta  diminta  untuk  membuat  jurnal transaksi  di  buku  jurnal.  Adapun  bentuk buku  jurnalnya  adalah  sebagai  berikut (jurnal SKPD):
Tabel 3. Jurnal SKPD
Kemudian setelah menjelaskan proses  penjurnalan,  dilanjutkan  dengan proses  posting  ke  buku  besar.  Misal  dari jurnal di atas akan dibuat buku besar untuk akun  kas  dibendahara  pengeluaran  sebagai
berikut:
Tabel 4. Buku Besar
Setelah  di  posting  ke  buku  besar, maka saldo akhir buku besar akan dipindahkan  ke  neraca  saldo.  Dalam  Neraca saldo  akan  dicatat  semua  akun  beserta saldonya.  Kemudian pada akhir periode juga akan  dibuat  jurnal  penyesuaian  untuk  akun- akun akrual dan deferal. Seblum penyusunan laporan keuangan, untuk memudahkan proses tersebut,  maka  sebaiknya  dibuat  neraca  lajur sebagai berikut:
Tabel 5. Neraca Lajur
Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun  laporan  keuangan  yang  terdiri dari:
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Operasional
3) Laporan Perubahan Ekuitas
4) Neraca
5) CaLK Proses  penyusunan  laporan  keuangan
PPKD  juga  sama  dengan  proses  diatas. Sedangkan  untuk  laporan  Konsolidasi,  akan dibuat dengan menggabungkan semua laporan  keuangan  semua  SKPD  dan  PPKD. Dari  proses  tersebut  akan  dihasilkan  laporan Pemda yang terdiri dari:
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Operasional
3) Laporan Perubahan Ekuitas
4) Neraca
5) CaLK
6) LP SAL
7) Laporan Arus Kas
Selain itu, pemateri juga
menyampaikan    hal–hal  penting  terkait kebijakan  akuntansi  yang  terbaru  antara lain:
1) pengakuan  kapitalisasi  dan  penyusutan aset tetap,
2) amortisasi aset tetap tak berwujud,
3) penerimaan  kembali  atas  piutang  yang dihapus  buku  dan  dihapus  tagih, pemanfaatan  aset  tetap,penjualan  dan pertukaran aset tetap
4) pengakuan,pengukuran,penyajian  atas utang dalam negri jangka panjang
5) pengakuan,pengukuran,penyajian  atas beban
6) pengakuan,pengukuran,penyajian  atas transfer
Hasil  Monitoring  dan  Evaluasi  Kegiatan Pelatihan
Untuk mengetahui apakah  Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 telah  berjalan  secara  efektif,  dilakukan beberapa evaluasi terhadap kegiatan tersebut.  Tahap  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  terhadap peserta  merupakan  tolok  ukur  untuk mengetahui capaian atau terdapatnya peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman peserta terhadap proses penyusunan laporan keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Rokan Hilir
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi terhadap  peserta  dilihat  sejak  awal  di mulainya  pelatihan.  Dari  awal  pelatihan dapat  terlihat  bahwa  peserta  sangat  tertarik dengan  materi  yang  diberikan  instruktur. Hal  ini  dapat  terlihat  peserta  sangat  serius dalam  mengikuti  materi  pelatihan  serta adanya  partisipasi  aktif  untuk  mengajukan pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  materi penyusunan laporan keuangan Pemda .

## SIMPULAN
Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Sesuai  PP 71/2010  dan  PP  12/2019  secara  umum sangat  diminati  oleh  para  peserta.  Hal  ini dapat dilihat adanya partisipasi aktif peserta dalam  mengikuti  acara  pelatihan  dan
40
dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan pegawai  SKPD  dan  PPKD  Pemerintah Kabupaten
Rokan
Hilir
mempunyai peningkatan  kemampuan    dalam  menyusun laporan  keuangan  pemerintah  yang  berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku
Kebijakan  akuntansi  yang  sesuai dengan  peraturan  terbaru  yaitu  PP  71/2011 dan  PP  12/  2019  harus  di  sosialisasikan kepada  seluruh  pegawai  terutama  pegawai penatausahaan  keuangan  disetiap  SKPD  dan PPKD. Hal ini karena mulai tahun 2019, ada beberapa  kebijakan  akuntansi  yang  berubah dan direvisi menggantikan kebijakan akuntansi sebelumnya. Dengan adanya pelatihan  ini  diharapkan  seluruh  pegawai penatausahaan  keuangan  di  OPD  dan  PPKD Pemerintah  Kabupaten  Rokan  Hilir  akan memahami  kebijakan  akuntansi  yang  terbaru sehingga  meningkatkan  kemampuan  dalam menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
Kegiatan  ini  sangat  penting  sehingga diharapkan  daerah-daerah  lainnya  juga  akan melakukan  pelatihan  yang  sama.  Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan laporan keuangan  pemerintah  akan  lebih  berkualitas dan bersifat akuntabel.

## DAFTAR RUJUKAN
IKAPI, Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Peraturan  Mentri  Dalam Negri  Nomor  13  Tahun  2006 , Fokus Media Bandung, 2006
IKAPI, Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  Peraturan  Mentri  Dalam
Negri  Nomor  59  Tahun  2007 , Fokus Media Bandung, 2007
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Rokan Hilir , 2016
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor  24  Tahun  2005 ,  Indonesia Legal  Sentral  Publising,  Jakarta 2006
PP  Nomor  71  Tahun  2010,  Standar
Akuntansi Pemerintahan
PP  Nomor  12  Tahun  2019,  Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri  64  Tahun  2013,  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual
Revisi  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah Rokan Hilir, 2019