History: Received  : 25 November 2023 Revised : 10 Januari 2024 Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 28 Juni 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 353 - 365 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4286

## PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN FINTECH P2P LENDING DI INDONESIA
Gita Theresa 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Depok,  Indonesia 1)
Corresponding Author: theresa.gita@gmail.com 1)

## Abstrak
Financial  technology  peer-to-peer  lending  (Fintech  P2P  Lending)  merupakan  pengembangan  ekonomi  digital yang  menggabungkan  sektor  keuangan  dengan  teknologi,  namun  berpotensi  menghadirkan  risiko penyalahgunaan data pribadi yang  dapat berujung pada tindakan penagihan dana yang tidak beretika dan/atau bertentangan dengan hukum, baik kepada konsumen dan masyarakat . Tulisan ini menganalisis pengaturan  pelindungan  data pribadi dalam penyelenggaraan  Fintech P2P Lending di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif (legal research), yang mengarahkan penelitian  pada  data  sekunder  seperti  buku,  hukum  positif,  dan  norma  tertulis.  Dari  penelitian  ini disimpulkan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  layanan  Fintech  P2P  Lending,  pengaturan  utama pelindungan data pribadi di Indonesia merujuk pada undan g-undang terkait pelindungan data pribadi (Undang-Undang  No.  27  Tahun  2022)  dimana  terdapat  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada pelanggarnya.  Namun  demikian,  untuk  memaksimalkan  upaya  pelindungan  data  pribadi   maka Pemerintah  masih  perlu  menetapkan  aturan  pelaksana  regulasi  tersebut.  Peraturan  OJK  No. 10/POJK.05/2022 dan Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 juga memuat ketentuan pemanfaatan dan pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan Fintech  P2P Lending  di Indonesia.

## Kata Kunci:  Fintech  P2P Lending, Data Pribadi, Pelindungan Data

## Abstract
Financial  technology  peer-to-peer  lending  (Fintech  P2P  Lending)  is  a  digital  economic  development  that  combines the  financial  sector  with  technology  but  has  the  potential  to  present  the  risk  of  misuse  of  personal  data  which  can lead  to  unethical  and/or  contrary-to-law  collection  of  funds,  both  to  consumers  and  society.  This  article  analyzes  the personal  data  protection  arrangements  in  the  implementation  of  Fintech  P2P  Lending  in  Indonesia.  The  research method  used  in  this  paper  is  normative  juridical  (legal  research),  which  directs  research  to  secondary  data  such  as books,  positive  law,  and  written  norms.  From  this  research,  it  is  concluded  that  in  providing  Fintech  P2P  Lending services,  the  main  regulation  for  personal  data  protection  in  Indonesia  refers  to  the  law  regarding  personal  data protection  (Law  No.  27  of  2022)  where  there  are  criminal  sanctions  that  can  be  imposed  on  violators.  However,  to maximize  efforts  to  protect  personal  data,  the  Government  still  needs  to  establish  implementing  rules  for  this regulation.  OJK  Regulation  No.  10/POJK.05/2022  and  OJK  Circular  No.  19/SEOJK.06/2023  also  contain provisions  for the use and protection  of personal  data  in the implementation  of Fintech  P2P Lending  in  Indonesia.
Keywords:  Fintech  P2P Lending,  Personal  Data,  Data Protection

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  merupakan  salah  satu  dampak  berkembangnya fase  globalisasi  yang  disebut  Revolusi  Industri  4.0.  Perkembangan  teknologi  ini  adalah perpaduan  dari  perkembangan  berbagai  teknologi  yang  ada  seperti  telekomunikasi, komputer,  jaringan  internet,  basis  data  dan  lain  sebagainya.(Maharsi,  2000)  Globalisasi sebagai  proses  yang  meliputi  berbagai  bidang  kehidupan  memanfaatkan  teknologi informasi  sebagai  alat integrasi  yang meluruhkan  batas-batas  nasional  dan regional.
Di  Indonesia,  teknologi  informasi  semakin  berkembang  pesat.  Hal  ini  ditunjang  oleh pengembangan  sarana  dan  prasarana  jaringan  internet  yang  mendukung  masyarakat untuk  masuk  ke  dunia  maya  dan  menjalankan  berbagai  aktivitasnya.  Pemanfaatan teknologi  informasi  di  era  digital  mendorong  berkembangnya  kegiatan-kegiatan  di bidang  ekonomi,  bisnis,  dan  keuangan  secara  digital  yang  dapat  dilihat  dari  pertukaran informasi  dan  transaksi  bisnis  melalui  alat  komunikasi  digital  yang  dimiliki  masyarakat secara  mudah.  Salah  satu  contoh  perkembangan  di  bidang  ekonomi  digital  seperti aktivitas  bisnis  secara  digital  diiringi  oleh  pertumbuhan  sektor  jasa  keuangan,  seperti kemunculan  layanan  perbankan  digital  maupun  berbagai layanan  financial technology.
National  Digital  Research  Centre  (NDRC)  menyebutkan  bahwa  saat  ini  financial technology  atau  teknologi  finansial  merupakan  frasa  yang  lazim  dipakai  untuk menyebut  inovasi  dalam  sektor  keuangan.(Hakim,  2020)  Financial  technology  itu  sendiri merupakan  produk  sampingan  dari  inovasi  yang  tengah  berlangsung  dalam  teknologi digital  termasuk  jaringan  komunikasi,  daya  komputasi,  dan  analisis  data.  Pengaruh financial  technology  tidak  terbatas  pada  satu  set  produk  keuangan  atau  area tertentu dari doktrin  hukum  atau  kebijakan  peraturan.  Sebaliknya,  financial  technology  menyentuh setiap  sudut  dunia  keuangan  dan  melibatkan  setiap  lini  usaha/bisnis.(Jackson  &  Tahyar, 2020)
Financial  technology  merujuk  pada  sekelompok  perusahaan  yang  memperkenalkan inovasi  ke  dalam  layanan  keuangan  melalui  penggunaan  teknologi  yang  modern. Regulator,  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Bank  Indonesia, memberikan  dukungan  dan  mendorong  agar  industri  financial  technology  di  Indonesia dapat  berkembang  serta  semakin  berperan  dalam  peningkatan  inklusi  keuangan masyarakat.(OJK,  2019)  OJK  merupakan  otoritas  yang  tugasnya  mengatur  dan melakukan  pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan,  termasuk  pada  lembaga  jasa  keuangan lainnya.  Sedangkan  Bank  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  menyelenggarakan pengaturan  dan  pengawasan  terkait  kegiatan  sistem  pembayaran  di  Indonesia. Terdapat  berbagai  pengaturan  atas  kegiatan  financial  technology  di  Indonesia  yang disusun  dan  ditetapkan  para  regulator  untuk  mendukung  tugas,  fungsi  dan kewenangannya.
Jasa  peer-to-peer  lending  merupakan  salah  satu  varian  financial  technology  yang berkembang,  digunakan  dan  makin  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia.  Financial technology  peer-to-peer  lending,  yang  selanjutnya  disebut  Fintech  P2P  Lending,  lebih
dikenal  oleh  masyarakat  secara  awam  sebagai  pinjaman  online.  Hal  tersebut dikarenakan  kegiatan  penyelenggara  layanan  Fintech  P2P  Lending  adalah  penyediaan layanan  pinjam  meminjam  dana  yang  dilakukan  secara  daring  atau  online melalui suatu platform  elektronik.
P2P  Lending  atau  pinjaman  online  merupakan  suatu  praktik  pendanaan  perorangan tanpa  melalui  bank  umum  yang  tidak  terkait  dengan  mitra.(Saifullah,  et.  al.,  2023) Masyarakat  yang  sebelumnya  memerlukan  dana  namun  tidak  memiliki  akses  terhadap layanan  keuangan  menjadi  dapat  mengakses  sektor  jasa  keuangan.  Fintech  P2P  Lending adalah  salah  satu  pilihan  bagi  masyarakat  selaku  peminjam  dana  (borrower)  yang membutuhkan  pembiayaan  secara  praktis  dan  efisien.  Fintech  P2P  Lending  juga merupakan  salah  satu  opsi  investasi  bagi  pemilik  dana  (lender)  yang  ingin menempatkan/meminjamkan  uangnya.  Keuntungan  investasi  yang  didapatkan  dari para  pemilik  dana  adalah  berupa  besaran  bunga  dari  kemungkinan  keberhasilan  bayar oleh  peminjam  dana (borrower).
Di  sisi  lain,  terdapat  risiko  yang  diakibatkan  oleh  keberadaan  Fintech  P2P  Lending, Fintech  P2P  Lending,  terutama  yang  tidak  terdaftar  dan/atau  memiliki  izin,  yaitu disalahgunakannya  data  pribadi  akibat  permintaan  akses  data  yang  berlebihan  dari sistem  elektronik  penyelenggara  Fintech  P2P  Lending.  Penyalahgunaan  data  pribadi tersebut  biasanya  berujung  pada  tindakan  penagihan  dana  yang  tidak  beretika,  seperti ancaman  dan  intimidasi,  dan/atau  bertentangan  dengan  hukum.  Pada  umumnya  hal  ini dialami  oleh  masyarakat  yang merupakan  penerima  dana.
Dalam  penyelenggaraan  Fintech  P2P  Lending,  terdapat  pihak  penerima  dana  dan pemberi  dana  yang  memanfaatkan  layanan  penyelenggaraan  Fintech  P2P  Lending. Definisi  konsumen  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023 tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (selanjutnya  disebut  UU P2SK)  merujuk  pada  orang  perorangan  yang  mempunyai  dan/atau  memanfaatkan layanan  ataupun  produk  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  di  sektor  keuangan.(UU P2SK,  Ps.  1  angka  38)  Dari  sudut  pandang  hukum  perlindungan  konsumen,  penerima dana  dan  pemberi  dana  tersebut  masuk  dalam  kategori  konsumen  di  sektor  jasa keuangan.  Untuk  itu,  hak-haknya  sebagai  konsumen  harus  dilindungi  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  terkait.
Pada  laporan  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  disebutkan  mengenai aduan  konsumen  pinjaman  online  yang  mengambil  porsi  sebesar  22,4%  dari  seluruh aduan  yang  diterima  YLKI  selama  tahun  2021,  dimana  cara  penagihan  pengembalian dana  pinjaman  menjadi  isu  utama  yang  dikeluhkan  oleh  masyarakat.(Databoks,  2022) Pada  tahun  2022,  YLKI  kembali  mencatat  bahwa  pengaduan  terhadap  sektor  jasa keuangan  seperti  uang  digital,  pinjaman  online,  perbankan,  leasing,  asuransi,  maupun investasi  masih  menempati  posisi  pertama  permasalahan  yang  diadukan  konsumen kepada  YLKI,  yaitu  mencapai  32,9%.(DataIndonesia.id,  2023)  Dari  seluruh  pengaduan
terhadap  sektor  jasa  keuangan  di  tahun  2022  tersebut  sebesar  44%  pengaduan  terkait pinjaman  online.(Hukumonline,  2023).
Beberapa  jenis  pengaduan  serta  keluhan  masyarakat  terkait  penyelenggaraan pinjaman  online  tersebut  meliputi  masalah  penyebaran  data  pribadi  kepada  pihak  yang tidak  memiliki  kepentingan  (6%),  ketidaksesuaian  penyampaian  informasi  tentang pinjaman  (7%),  permintaan  bantuan  keringanan  pembayaran  pinjaman  (11%)  sampai tentang  metode  penagihan  pinjaman  yang  dilakukan  secara  mengintimidasi  dan  tidak beretika,  dan  termasuk  juga  dengan  cara  melanggar  privasi  data  seseorang (57%).(Hukumonline,  2023)  Aduan  tersebut  menjadi  indikasi  besarnya  perhatian masyarakat  atas  isu  keamananan  data  pribadinya  dalam  industri  Fintech  P2P  Lending yang  belum  benar-benar  terlindungi  karena  masih  maraknya  praktik  penyalahgunaan data  pribadi.  Bahkan  seseorang  yang  posisinya  bukan  sebagai  konsumen  dari  suatu Fitench  P2P  Lending  ternyata  juga  berpotesi  menghadapi  konsekuensi  dari  pelanggaran atas privasinya.
Dalam  penggunaan  teknologi  untuk  aktivitas  di  bidang  jasa  keuangan  (financial technology)  yang  seringkali  mempertemukan  konsumen  dan  pelaku  usaha  hanya  di dunia  maya,  pemanfaatan  data  pribadi  seorang  individu  menjadi  suatu  isu  yang  sangat penting  mengingat  pelindungan  data  pribadi  seseorang  menjadi  rentan  untuk dilanggar. Penelitian  ini  dilakukan  agar  dapat  diketahui  pengaturan  pelindungan  data pribadi  dalam  layanan  Financial  Technology  Peer  to  Peer  Lending  di  Indonesia  melalui pengenaan  kewajiban  kepada  pihak  penyelenggara  layanan.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menerapkan  metode  penelitian  yuridis  normatif  (legal  research),  yang mengarahkan  penelitian  pada  data-data  sekunder  seperti  buku,  hukum  positif,  dan norma  tertulis.(Mamudji,  2005)  Penelitian  dilakukan  dengan  merujuk  kepada  norma- norma  yang  terdapat  dalam  regulasi,  yaitu  dengan  mengkaji  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dianalisis.  Oleh karena  itu,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan.
Bahan  hukum  yang  dijadikan  acuan  dalam  tulisan  ini  berasal  dari  bahan  hukum primer  yang  bersifat  otoritatif.  Selan  itu,  juga  digunakan  bahan  hukum  sekunder  yang fungsinya  untuk  memberikan  penjelasan  atas  bahan  hukum  primer  yang  digunakan. Bahan  hukum  sekunder  merupakan  hasil  pemikiran  dan  pendapat  para  ahli  dan  pakar yang  secara  khusus  mengkaji  suatu  bidang  tertentu.  Tujuannya  adalah  untuk menyediakan  arah serta  panduan  atas topik  yang dibahas  pada  tulisan  ini.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Pemanfaatan  data  pribadi  sangat  esensial  dalam  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan. Hal  ini  mengingat  dalam  melakukan  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan,  seorang
individu biasanya harus menyerahkan data pribadi tertentu sebagaimana dipersyaratkan  oleh  pihak  atau  institusi  jasa  keuangan,  sebelum  dirinya  dapat menggunakan  layanan  atau  produk  yang  ditawarkan.  Namun  dalam  praktiknya, pemanfaatan data pribadi seringkali dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan  dampak  negative  bagi  pemilik  data  pribadi.  Oleh  karena  itu,  perbuatan demikian  harus  diatur  untuk  menjadi  kontrol  sosial  bagi masyarakat.
Secara  fundamental,  pelindungan  data  pribadi  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan privasi.  Allan  Westin  mencoba  mendefinisikan  istilah  privasi  sebagai  suatu  hak  yang dimiliki  masing-masing  individu,  kelompok  ataupun  organisasi  untuk  menentukan bilamana  informasi  yang  berhubungan  dengannya  akan  disampaikan  kepada  pihak lainnya.  Dengan  demikian,  pengertian  ‘privasi’  menurut  Westin  ini  disebut  dengan istilah  ‘information  privacy’  mengingat  privasi  berkaitan  dengan  data  pribadi/privasi seseorang.(Rosadi,  2015)  Alan  Westin  juga  menyampaikan  opininya  terkait  3  (tiga) aspek  yang  dimiliki  privasi.  Tiga  aspek  tersebut  adalah  privasi  tentang  privasi  tentang komunikasi  seorang  individu  (privacy  of  a  person’s  communication);  privasi  terkait persona  seorang  individu  (privacy  of  a  person’s  persona);  privasi  tentang  data  seseseorang (privacy  of  data  about  a  person).(Sukarton,2022)  Berdasarkan  pendapat  ini  maka  dapat dipahami  bahwa  pemanfaatan  data  pribadi  seseorang  akan  memiliki  keterkaitan dengan  kepentingan  privasinya  selaku  individu.
Pelaksanaan  pelindungan  data  pribadi  di  Indonesia  memiliki  suatu  landasan filosofis.  Landasan  filosofisnya  ialah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  NKRI  Tahun 1945  Hasil  Amandemen  ke-IV  (UUD  1945).  Dalam  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  1945 terdapat  amanat  mengenai  hak  setiap  individu  untuk  dilindungi  terhadap  segala  aspek yang  berkaitan  dengan  dirinya,  baik  itu  perlindungan  atas  diri  pribadinya, keluarganya,  martabat  dan  kehormatannya,  maupun  harta  benda  yang  berada  di bawah  kekuasaannya.  Selain  itu,  setiap  individu  juga  memiliki  hak  untuk  merasa  aman dan  dilindungi  dari  segala  ancaman  ketakutan  yang  dapat  mempengaruhi  hak asasinya.(UUD  1945,  Ps.  28G  ayat  (1))  Oleh  karenanya,  masyarakat  perlu  memiliki pemahaman  dan  kesadaran  hukum  akan  kemanusiaan  dalam  konteks  pelindungan privasi  dan  data  dirinya  dalam  penyelanggaraan  layanan  financial  technology  peer-to-peer lending,  secara  khusus  dalam  statusnya  sebagai  seorang  konsumen.  Pemahaman  atas hak  konstitusionalnya  bahwa  seorang  individu  harus  terbebas  dari  rasa  takut  yang disebabkan  oleh  ancaman  yang  ditujukan  pada  dirinya  melalui  penyalahgunaan  data pribadinya.
Praktik  penagihan  pinjaman  yang  dilakukan  melalui  cara  menakut-nakuti,  tidak beretika  ataupun  memberikan  ancaman  serta  penyebaran  data  pribadi  dalam  layanan financial  technology peer-to-peer lending pada dasarnya merupakan pelanggaran atas Pasal 4  dari  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UU Perlindungan  Konsumen)  dan  Pasal  29  ayat  (1)  dan  Pasal  30  dari  Undang-Undang  No. 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  HAM).(Pardosi  &  Primawardani,  2020)
UU  Perlindungan  Konsumen  mengatur  mengenai  hak  konsumen  untuk  memperoleh perlindungan  dari  pemerintah  terhadap  praktik  perdagangan  yang  tidak  sehat  dan merugikan  konsumen.  Sedangkan  ketentuan  pada  UU  HAM  mengatur  hak  setiap individu  untuk tidak  direndahkan  martabatnya dalam  segala  kondisi.
Pada  tahun  2022,  Indonesia  telah  mengesahkan  suatu  regulasi  yang  menjadi pedoman,  standar  serta  mengatur  secara  khusus  tentang  pelindungan  data  pribadi, yaitu  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Pelindungan  Data  Pribadi (selanjutnya  disebut  UU  PDP).  Pada  praktiknya,  pemrosesan  data  pribadi  konsumen memiliki  kaitan  yang  esensial  dalam  penyelenggaraan  financial  technology  peer-to-peer lending.  Sebelum  melakukan  pengajuan  pinjaman  maupun  sebelum  memberikan pinjaman  melalui  platform  atau  aplikasi  penyelenggara  Fintech  P2P  Lending,  calon konsumen  diharapkan  untuk  menyampaikan  data  pribadi  tertentu  seperti  informasi pada kartu  identitas,  foto  diri,  nomor  telepon,  dan  lain sebagainya.
Layanan  Fintech  P2P  Lending  di  Indonesia  penyelenggaraannya  diatur  oleh  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  10/POJK.05/2022  mengenai  Layanan  Pendanaan  Bersama Berbasis  Teknologi  Informasi  (POJK  10/2022).  Aturan  dimaksud  menyempurnakan peraturan  terkait  Fintech  P2P  Lending  sebelumnya,  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  mengenai  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi (POJK  No.  77  /POJK.01/2016).  Definisi  atas  Fintech  P2P  Lending  mengalami  perubahan penyebutan  dalam  aturan legalnya.
POJK  10/2022  mengartikan  istilah  Fintech  P2P  Lending  sebagai  “Layanan  Pendanaan Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi”  atau  LPBBTI.  Penyelenggara  LPBBTI  dalam peraturan  tersebut  adalah  pihak  atau  entitas  yang  menyediakan  layanan  jasa  keuangan dengan  tujuan  mempertemukan  pihak  yang  menyediakan  dana  dengan  pihak  yang mebutuhkan  pendanaan,  baik  penyelenggaraannya  itu  dalam  format  konvensional ataupun  mendasarkan  pada  prinsip  syariah,  yang  secara  langsung  dilakukan  melalui platform  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet”.(lihat  POJK  10/2022,  Ps.  1) Beberapa  pihak  yang  terkait  secara  langsung  dengan  kegiatan  Fintech  P2P  Lending menurut  POJK  10/2022  adalah  pengguna  LPBBTI,  yang  terdiri  dari  penerima  dana  dan pemberi  dana  (Pengguna),  serta  pihak  Penyelenggara  LPBBTI  (Penyelenggara).  Pihak Pengguna merupakan  pihak  yang menerima  atau memberikan  pendanaan.
Pemanfaatan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  isu  utama  dalam  penyelenggaraan Fintech  P2P  Lending  sehingga  keberadaan  UU  PDP  menjadi  suatu  regulasi  yang  wajib diperhatikan  oleh  seluruh  kalangan,  khususnya  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam layanan  Fintech  P2P  Lending  tersebut.  UU  PDP  memaknai  pelindungan  data  pribadi sebagai  usaha-usaha  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memberikan  perlindungan atas  data  pribadi  dalam  rangkaian  aktivitas  pemrosesan  data  pribadi  yang  bertujuan untuk  menegakkan  hak  konstitusional  seorang  individu  atas  data  pribadinya.(UU  PDP, Ps.  1  ayat  (2))  Pengaturan  pada  UU  PDP  tersebut  berlaku  juga  bagi  para  pihak  yang terlibat  dalam  rangkaian  kegiatan  pemrosesan  serta  pemanfaatan  data  pribadi
konsumen  dalam  penyelenggaraan  Fintech  P2P  Lending,  dalam  mengusahakan pelindungan  data  pribadi  Pengguna  sehingga  tidak  terjadi  dari  pelanggaran  atas  hak privasinya.
Data  pribadi  menurut  UU  PDP  mencakup  data  maupun  informasi  mengenai  seorang individu  yang  teridentifikasi  ataupun  bisa  diidentifikasi  secara  langsung  maupun  tidak secara  langsung  melalui  penggabungan  dengan  informasi  lainnya,  baik  melalui  sistem elektronik  maupun  non-elektronik.(UU  PDP,  Ps.  1  angka  1)  Apabila  dicermati,  cakupan pelindungan  data  pribadi  pada  UU  PDP  terdapat  dalam  rangkaian  pemrosesan  data pribadi  oleh  pengendali  data  pribadi  yang  melakukan  pemrosesan,  dimana  yang mendapatkan  perlindungan  berdasarkan  aturan  ini  yaitu  individu  yang  pada  dirinya melekat  data pribadi.
Dalam  praktiknya,  Penyelenggara  Fintech  P2P  Lending  menyediakan  sistem elektronik  untuk  mempertemukan  pihak  Pemberi  Dana  dan  Penerima  Dana  yang keduanya  adalah  pengguna  layanan  dalam  melakukan  transaksi  pendanaan  secara langsung  secara  online.  Penyelenggara  layanan  juga  menyediakan  berbagai  fasilitas, contohnya  seperti  escrow  account  (rekening bersama) dan virtual account/payment gateway dalam  rangka  penyelenggaraan  kegiatan  usaha.  Oleh  karena  itu  platform  yang dibangun  dan  disediakan  oleh  Penyelenggara  harus  dibuat  sedemikian  untuk memberikan  keamanan bagi Penggunanya.
Salah  satu  kegiatan  penting  yang  dilakukan  Penyelenggara  Fintech  P2P  Lending adalah  melakukan  verifikasi  atas  identitas  Pengguna  dan  keaslian  dokumen  yang dipersyaratkan.  Berdasarkan  Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  terkait penyelengggaraan  layanan  Fintech  P2P  Lending,  yakni  Peraturan  OJK  No. 19/SEOJK.06/2023  (selanjutnya  disebut  SE  19/2023),  identitas  Pengguna  dan  dokumen yang  dipersyaratkan  dari  calon  Pengguna  yang  merupakan  individu  minimal  terdiri dari  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  atau  surat  izin  mengemudi  (SIM  )  atau  paspor; nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP);  swafoto;  serta  nomor  rekening.(SE  19/2023,  Romawi IV  angka  3  huruf  d)  Pengaturan  pada  UU  PDP  mengkategorikan  dokumen  yang dipersyaratkan  dalam  tahap  verifikasi  atas  identitas  Pengguna  tersebut  sebagai  ‘data pribadi  yang  bersifat  umum’.  Data  pribadi  yang  bersifat  umum,  menurut  UU  PDP, mencakup  informasi  mengeni  antara  lain:  nama  lengkap,  jenis  kelamin,  agama,  status perkawinan;  dan/atau  gabungan  data  pribadi  lainnyayang  dapat  dipakai  untuk mengidentifikasi  seseorang.(UU  PDP,  Ps.  4  ayat  (3))  Data  pribadi  semacam  ini  ini  pada dasarnya  telah  tercantum  dalam kartu tanda  penduduk  atau pengenal  seseorang.
Selain  untuk  keperluan  verifikasi  atas  identitas  Pengguna  dan  keaslian  dokumen, pemanfaatan  data  pribadi  juga  dilakukan  untuk  keperluan  melakukan  analisis  risiko pendanaan.  Data  pribadi  yang  dibutuhkan  Penyelenggara  untuk  keperluan  verifikasi atas  identitas  Pengguna  dan  keaslian  dokumen  serta  analisis  risiko  pendanaan  bisa  juga didapatkan  dari  penyelenggara  layanan  pengelolaan  informasi  yang  telah  memiliki registrasi  atau  izin  resmi  dari  instansi  yang  berwenang,  lembaga  pemerintah  atau
BUMN  atau  BUMD;  maupun  lembaga  lainnya  yang  telah  terdaftar  atau  berizin  dari instansi  berwenang  terkait.(SE  19/2023,  Romawi  VII  angka  4)  Pada  SE  19/2023 disebutkan  bahwa  Penyelenggara  Fintech  P2P  Lending  hanya  diperbolehkan  untuk melakukan akses, memperoleh, menyimpan, mengelola,  memroses,  dan/atau menggunakan  data  pribadi  milik  penggunanya  setelah  mendapatkan  izin  dari pengguna  tersebut.(SE  19/2023,  Romawi  III  angka  1)  Dengan  demikian  pemanfaatan data  pribadi  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  Penyelenggara  atas  dasar  persetujuan  dari Pengguna.
Dalam  penyelenggaraan  Fintech  P2P  Lending  sangat  penting  bagi  Pengguna  untuk memahami  hak-hak  dan  kewajibannya,  termasuk  terkait  pemrosesan  data  pribadinya yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara.  UU  PDP  mengatur  hak  subyek  data  pribadi, dalam  hal  ini  Pengguna  Fintech  P2P  Lending,  untuk  memperoleh  informasi  mengenai kejelasan  identitas,  dasar/alasan  kepentingan  hukum,  tujuan  permintaan  dan penggunaan  data  pribadi,  serta  tanggung  jawab  dari  pihak  yang  melakukan permintaan  atas  data  pribadi.(UU  PDP,  Ps.  5)  Pengetahuan  Pengguna  layanan  atas tujuan  pemberian  data  pribadi  dan  dasar  hukum  merupakan  suatu  bentuk  mitigasi risiko  dari  penyalahgunaan  data pribadi  oleh  pihak lain.
Di  sisi  lain,  UU  PDP  juga  mengatur  kewajiban  pengendali  data  pribadi,  yang  dalam hal  ini  merujuk  pada  pihak  Penyelenggara  Fintech  P2P  Lending,  untuk  memiliki  basis dari  kegiatan  pemrosesan  data  pribadi  pengguna  layanannya.  Basis  atau  dasar  untuk memroses  data  pribadi  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  Fintech  P2P  Lending meliputi  1)  persetujuan  yang  secara  jelas/eksplisit  dan  sah  dari  Pengguna  yang memiliki  data  pribadi  untuk  tujuan-tujuan  tertentu  yang  telah  diinformasikan Penyelenggara  kepada  pihak  Pengguna  dan  2)  untuk  memenuhi  kewajiban  hukum  dari pihak  Penyelenggara  sebagaimana  diamanatkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.(UU  PDP,  Ps.  20)  Dengan  demikian,  Penyelenggara  Fintech  P2P  Lending memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  secara  jelas  tujuan  permintaan  data  pribadi calon  Penggunanya  untuk  tujuan  memeroleh  dasar  pemrosesan  data  pribadi  pengguna layanannya.
Pengguna  layanan  Fintech  P2P  Lending  juga  memiliki  hak  untuk  melakukan  revisi, pengkinian,  dan/atau  menambahkan  informasi  atas  data  pribadi  tentang  dirinya  yang salah  atau  kurang  akurat  untuk  tujuan  pemrosesan  data  pribadi.(UU  PDP,  Ps.  6)  Data, informasi  dan/atau  dokumen  yang  disampaikan  seorang  Pengguna  layanan  dalam penyelenggaraan  harus  terjamin  kebenaran  dan  keasliannya.  Meskipun  Penyelenggara memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  verifikasi  atas  data  dan  dokumen  yang  diberikan seorang  Pengguna,  namun  Pengguna  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjamin keaslian  seluruh  dokumen  yang disampaikan.
Pasal  7  UU  PDP  memberikan  Pengguna  layanan  Fintech  P2P  Lending  hak  untuk memperoleh  akses  serta  salinan  data  pribadi  tentang  dirinya.(UU  PDP,  Ps.  7) Penyelenggaraan  Fintech  P2P  Lending  memanfaatkan  sistem  elektronik  yang  dapat
diakses  oleh  Pengguna.  User  interface  juga  dapat  difungsikan  sebagai  sarana  bagi Pengguna  untuk  melihat  salinan  Data  Pribadi  yang  telah  diberikannya  dalam  bentuk profil  pengguna.
Pengguna  Fintech  P2P  Lending  juga  memiliki  hak  untuk  melakukan  penarikan kembali  persetujuan  atas  pemrosesan  data  pribadi  tentang  dirinya  yang  telah  diberikan Penyelenggara  serta  hak  untuk  untuk  mengakhiri  pemrosesan,  menghapus,  dan/atau memusnahkan  data  pribadi  tentang  dirinya.(UU  PDP,  Ps.  8-9)  Lebih  lanjut,  POJK 10/2022  mengatur  bahwa  data  pribadi  wajib  disimpan  dalam  jangka  waktu  paling singkat  selama  5  (lima)  tahun  sejak  berakhirnya  hubungan  usaha.  Namun  demikian, pemilik  data  pribadi  berhak  untuk  meminta  Penyelenggara  agar  melakukan penghapusan  data  pribadi  miliknya.  Oleh  sebab  itu,  Penyelenggara  harus  menyediakan suatu  mekanisme  penghapusan  data  pribadi  milik  Pengguna  dengan  cara  menyediakan saluran  komunikasi,  fitur  yang  memungkinkan  Pengguna  meminta  Penyelenggara untuk  melakukan  penghapusan  atas  data  pribadi  miliknya.  Fitur  yang  memungkinkan pemilik  data  pribadi  untuk  meminta  Penyelenggara  untuk  menghapus  data  pribadi miliknya  juga wajib disediakan  pihak Penyelenggara.(POJK  10/22, Ps. 48)
Penghapusan  dan  pemusnahan  data  pribadi  merupakan  bagian  dari  pemrosesan data  pribadi.  Dalam  POJK  10/2022  dan  SE  OJK  19/2023  ditegaskan  bahwa  ketentuan mengenai  penghapusan  data  pribadi  dalam  penyelenggaraan  Fintech  P2P  Lending mengikuti  ketentuan  dalam  UU  PDP.  Melalui  UU  PDP,  Penyelenggara  diwajibkan untuk  melakukan  penghapusan  data  pribadi  dalam  beberapa  situasi,  seperti  ketika  data pribadi  tidak  lagi  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  pemrosesan  data;  jika  Pengguna meminta  penghapusan  data  pribadinya;  termasuk  ketika  Pengguna  mencabut  kembali persetujuan  pemrosesan  data  pribadi;  ataupun  jika  Penyelenggara  memperoleh dan/atau  memroses  data  pribadi  dengan  cara  yang  melanggar  hukum.(UU  PDP,  Ps.  43 ayat (1))
Pemrosesan  data  pribadi  Pengguna  dalam  penyelenggaraan  layanan  Fintech  P2P Lending  berupa  pemusnahan  data  juga  diperlukan  ketika  data  pribadi  telah  mencapai akhir  masa  retensinya  dan  harus  dicatat  untuk  dimusnahkan  sesuai  dengan  jadwal retensi  arsip  yang  berlaku.  Selain  itu,  pemusnahan  data  perlu  dilakukan  ketika  terdapat permintaan  dari  Pengguna  selaku  pemilik  data;  apabila  data  pribadi  tidak  terkait dengan  penyelesaian  proses  hukum  suatu  perkara,  dan/atau  apabila  data  pribadi diperoleh  dan/atau  diproses  dengan  cara  yang  melanggar  hukum.(UU  PDP,  Ps.  44  ayat (1).)  Selanjutnya,  sebagai  subjek  atas  data  pribadi  yang  pernah  diserahkan  kepada Penyelenggara  maka  Pengguna  berhak  mendapatkan  pemberitahuan  atas  penghapusan dan pemusnahan  atas data pribadi  oleh  Penyelenggara  selaku  pengendali  data.
Selain  diatur  dalam  UU  PDP,  terdapat  beberapa  kewajiban  Penyelenggara  terkait pemrosesan  data  pribadi  yang  diatur  dalam  POJK  10/22  antara  lain  sebagai berikut:(POJK  10/22, Ps. 44 ayat (1))
1) untuk  menjaga  kerahasiaan,  integritas,  dan  ketersediaan  data  pribadi,  data transaksi,  dan  data  keuangan  yang  dikelola  oleh  Penyelenggara  dari  tahap perolehan  hingga pemusnahan;
2) untuk  memastikan  dilakukannya  tahapan  autentikasi,  verifikasi,  dan  validasi dalam  rangka  mendukung  keabsahan  tindakannya  untuk  mengakses,  memroses, serts  mengeksekusi  data  pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan  yang  dalam pengelolaannya;
3) untuk  memastikan  mengenai  penggunaan  dan  pengungkapan  data  pribadi,  data transaksi,  dan  data  keuangan  dalam  pengelolaan  Penyelenggara  yang  didasarkan pada  persetujuan  pemiliknya,  kecuali  ada  ketentuan  lain  dalam  hukum  yang berlaku;  dan
4) apabila  terjadi  kegagalan  ataupun  pelanggaran  dari  pihak  Penyelenggara  dalam menjaga  dan  melindungi  kerahasiaan  data  pribadi,  data  transaksi,  dan  data keuangan yang dikelolanya maka pemilik data harus mendapatkan pemberitahuan  secara  tertulis  dari Penyelenggara  perihal  kegagalan tersebut. Pada  SE  19/2023  diatur  ketentuan  lebih  rinci  bagi  Penyelenggara  dalam  menjalankan kegiatan  usaha  hanya  dapat  mengakses  beberapa  fitur  tertentu  pada  gawai  milik Pengguna,  seperti  fitur  kamera,  lokasi,  dan  mikrofon  pada  gawai.(SE  19/2023,  Romawi VIII  angka  1)  Permintaan  akses  yang  berlebihan  atas  gawai  Pengguna,  seperti akses atas daftar  kontak,  galeri  foto  dan  lain  sebagainya  berpotensi  terjadinya  perolehan  data secara  melanggar  hukum  serta  dapat  melanggar  privasi  pengguna  atau  bahkan  privasi orang lain  yang tidak  terlibat  dengan  pihak  Penyelenggara.
UU  PDP  juga  mengatur  beberapa  larangan  dalam  penggunaan  dan  pemanfaatan data  pribadi.  Larangan-larangan  dimaksud  juga  berlaku  dalam  penyelenggaraan layanan Fintech P2P Lending, antara lain:(UU PDP, Ps. 65 jo. Ps. 66.)
1) melakukan  pengumpulan  serta  perolehan  data  pribadi  secara  tidak  sah  atau melawan  hukum  yang  tujuannya  supaya  dirinya  mendapatkan  benefit  bagi  diri sendiri  ataupun  pihak lain,  yang dapat  merugikan  pemiliki  data pribadi;
2) membongkar,  membeberkan  atau  memanfaatkan  data  pribadi  yang  bukan miliknya  secara  tidak  sah atau melanggar  hukum; dan
3) melakukan  pemalsuan  atas  suatu  data  pribadi  yang  tujuannya  adalah  untuk memberikan  keuntungan  bagi  dirinya  sendiri  ataupun  orang  lain,  namun  dapat mengakibatakan  kerugian  bagi orang lain.
Perlindungan  hukum  meliputi  segala  upaya  untuk  melindungi  martabat  dan  hak asasi  manusia  di  bawah  hukum,  yang  dapat  terwujud  dalam  2  (dua)  bentuk,  yaitu perlindungan  hukum  dengan  cara  preventif  (pencegahan)  dan  represif.(Suwondo,  2021) UU  PDP  merupakan  bentuk  perlindungan  preventif,  yaitu  upaya-upaya  dalam  bentuk aturan  untuk mencegah  terjadinya  pelanggaran  pelindungan  data pribadi.
Terdapat  aturan  mengenai  larangan-larangan  dalam  penggunaan  data  pribadi  di atas.  Apabila  perbuatan  yang  dilarang itu  dilakukan oleh  orang  perseorangan  dapat
dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  67-69 UU PDP. Namun pihak Penyelenggara  dalam penyelenggaraan Fintech  P2P  Lending  juga  dapat  dikenai  sanksi hukum  atas  pelanggaran  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  dalam  UU  PDP  tersebut. Hukuman  atas  pelanggaran  larangan  yang  tercantum  dalam  UU  PDP  tersebut  dapat dijatuhkan  kepada  pihak  pengurus,  pemegang  kendali,  pemberi  perintah,  pemilik manfaat,  dan/atau  korporasinya.(UU  PDP,  Ps.  70  ayat  (1))  Adapun  hukuman  yang dapat  dijatuhkan  kepada  Penyelenggara  sebagai  korporasi  berupa  pidana  denda  yang paling  banyak  10  (sepuluh)  kali  dari  maksimal  pidana  denda  yang  diancamkan.(UU PDP,  Ps.  70  ayat  (2)  jo.  ayat  (3))  Aturan  ini  berlaku  bagi  Penyelenggara  Fintech  P2P Lending  mengingat  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  POJK  10/22  ditetapkan bahwa Penyelenggara merupakan  badan hukum Indonesia  yang bentuknya  perseroan  terbatas.
Selain  dikenakan  pidana  denda,  penyelenggara  Fintech  P2P  Lending  sebagai  entitas korporasi  dapat  menerima  hukuman  tambahan.  Hukuman  tambahan  dimaksud mencakup  perampasan  atau  pengambilalihan  asset  dan/atau  keuntungan  yang diperoleh  atau  hasil  dari  tindak  pidana;  pembekuan  seluruh  atau  sebagian  operasi bisnis;  larangan  permanen  terhadap  aktivitas  tertentu;  penutupan  seluruh  atau sebagian  tempat/fasilitas  bisnis  dan/atau  kegiatan  Fintech  P2P  Lending;  pemenuhan kewajiban  yang  diabaikan  sebelumnya;  pembayaran  ganti  kerugian;  pencabutan  izin operasional;  hingga  pembubaran  entitas  Fintech  P2P  Lending  tersebut.(UU  PDP,  Ps.  70 ayat (4))
Pemidanaan  atas  perbuatan  yang  dilarang  memiliki  peran  penting  dalam  penegakan hukum.  Prof.  Roeslan  Saleh  (1962)  menyebutkan  pidana  sebagai  suatu  reaksi  atas  delik yang  banyak  berwujud  suatu  nestapa  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara  kepada pelaku  kejahatan  atau  pembuat  delik.(Waluyo,  2018)  Penegakan  dan  penerapan  hukum atas  ketentuan  dalam    UU  PDP,  termasuk  ketentuan  tentang  pengenaan  sanksi, diharapkan  dapat  meningkatkan  pelindungan  bagi  pemilik  data  pribadi  dari  praktik pelanggaran  dan  penyalahgunaan    yang  terjadi  dalam  kegiatan  pemrosesan  data pribadi.
Lebih  lanjut,  UU  PDP  juga  mengamanatkan  untuk  disusun  aturan  turunan  dari  UU PDP,  seperti  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden.  Melalui  Pasal  58  UU  PDP terdapat  amanat  mengenai  peran  pemerintah  untuk  melaksanakan  pelindungan  data pribadi  melalui  suatu  lembaga  yang  ditetapkan  serta  bertanggung  jawab  langsung kepada  presiden. ( UU  PDP,  Ps.  58 ) Peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden  yang merupakan  amanat  UU  PDP  tersebut  harus  disusun  sedemikian  rupa  dan diharmonisasi  dengan  berbagai  regulasi  yang  telah  dahulu  dibentuk,  agar  terdapat konsistensi,  koherensi  dan  keseragaman  dapat  memperkuat  penerapan  pelindungan data  pribadi  di  berbagai  sektor,  termasuk  layanan Fintech  P2P  Lending pada  sektor keuangan.
UU  PDP  mengatur  cakupan  pelindungan  hukum  atas  pemanfaatan  data  pribadi dalam  rangkaian  pemrosesan  data  pribadi  dan  termasuk  dalam  rangkaian  pemrosesan
itu  adalah  pemerolehan  dan  pengumpulan  data  pribadi.  Sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  UU  PDP,  salah  satu  prinsip  yang  harus  diikuti  oleh  Penyelenggara  dalam perolehan  dan  pengumpulan  data  pribadi  adalah  transparansi  pengumpulan  data. Selain  itu  pengumpulan  data  harus  dilakukan  secara  spesifik,  terbatas  dan  legal  secara hukum.  Prinsip  lainnya  adalah  bahwa  pemrosesan  data  pribadi  harus  dilakukan dengan  memastikan  terjaganya  keamanan  data  pribadi  dari  akses  yang  tidak  sah, pengungkapan  dengan  cara  yang  tidak  diizinkan,  modifikasi  secara  tidak  sah, penyalahgunaan,  pengrusakan,  dan  penghilangan  data  pribadi.(UU  PDP,  Ps.  16 ayat (2) huruf  a  dan  e)  Pembatasan  ini  menjalankan  asas  pelindungan  privasi  untuk menghindarkan  terjadinya  penyalahgunaan  data pribadi.

## SIMPULAN
Di  Indonesia,  pengaturan  utama  terkait  pelindungan  data  pribadi  dalam penyelenggaraan  Fintech  P2P Lending di Indonesia merujuk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang  Pelindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP).  UU  PDP  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  yang  preventif,  yaitu  upaya-upaya  dalam  bentuk  aturan  untuk mencegah  pelanggaran  pelindungan  data  pribadi,  baik  untuk  penggunanya  selaku konsumen  serta  masyarakat.  Terdapat  ancaman  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan kepada  mereka  yang  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan-ketentuan  yang  diatur berdasarkan  UU  PDP,  yang  dapat  diterapkan  juga  kepada  pihak  Penyelenggara layanan  Fintech  P2P  Lending.  Ketentuan dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 (POJK 10/22) juga  memiliki  muatan  aturan  pelindungan  data  pribadi  dalam  penyelenggaraan  Fintech P2P  Lending  di  Indonesia.  Selain  itu,  dengan  diterbitkan  Surat  Edaran  No. 19/SEOJK.06/2023  oleh  OJK  selaku  otoritas  sebagai  amanat  dalam  POJK  10/22,  semakin mendukung  rezim  pelindungan  data  pribadi  karena  mencakup  juga  aturan  teknis dalam  rangka  pemanfaatan  data  pribadi  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Fintech P2P Lending.

## DAFTAR PUSTAKA
Hakim,  L.  (2020).  Konsepsi  Hukum  Financial  Technology  dalam  Implementasinya  bagi Dunia  Usaha di Indonesia.
Heriani,  F.  N.  (2023,  27  Januari).  Pinjaman  Online  Dominasi  Aduan  Konsumen  ke  YLKI Sepanjang  2022.  Hukum  Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman- online-dominasi-aduan-konsumen-ke-ylki-sepanjang-2022- lt63d33e3d7af41/?page=1
Indonesia  Fintech  Summit    Expo  2019.  (2019,  18  September).  Indonesia  Fintech  Expo 2019  Komitmen  Regulator  dan  Industri  Fintech  terhadap  Inklusi  Keuangan  di Indonesia.  Otoritas  Jasa  Keuangan.  https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran- pers/Pages/Indonesia-Fintech-Expo-2019-Komitmen-Regulator-dan-Industri- Fintech-Terhadap-Inklusi-Keuangan-di-Indonesia-.aspx
Jackson,  H. E.,  Tahyar, M. E. (2020). Fintech Law the Case Study. Harvard  University. Maharsi,  S.  (2000).  Pengaruh  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Bidang Akuntansi  Manajemen.  Jurnal  Akuntansi    Keuangan.  Vol.  2.  No.  2.  Hlm.  127-137. https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.%20127-137
Mamudji,  S.  (2025).  Metode  Penelitian  dan  Penelitian  Hukum.  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia.
Pahlevi,  R.  (2022,  10  Januari).  YLKI  Catat  535  Aduan  Konsumen  Sepanjang  2021.
Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/ylki-catat-535- aduan-konsumen-sepanjang-2021
Pardosi,  R.  O.  A.  G.,    Primawardani,  Y.  (2020).  Perlindungan  Hak  Pengguna  Layanan Pinjaman  Online  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal  HAM.  Vol. 11. No. 3. Hlm. 353-368. http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi.
Rosadi,  S. D. (2015). Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional. PT Refika  Aditama.
Saifullah,  H.,  Bahagiati,  K.,  Munawar,  H.  F.  A.  A.,    Supriadi,  A.  P.  (2023).  Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal. Refika  Aditama.
Sukarton, E. D. N. (2022). Perlindungan Privacy di Era New Normal Digital Lifestyle terkait Cyber Power. PT Refika  Aditama.
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  19/SEOJK.06/2023 tentang  Penyelenggaraan  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi Informasi.
Suwondo, D. (2021). Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen financial technology  dalam  perjanjian  pinjam-meminjam  pada  peer  to  peer  lending  yang  berbasis nilai  berkeadilan  [Disertasi,  Universitas  Islam  Sultan  Agung].  UNISSULA. https://repository.unissula.ac.id/25032/
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Hasil Amandemen  ke-IV.
Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2022 tentang  Pelindungan  Data Pribadi.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan.
Waluyo,  B. (2018). Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika
Widi,  S.  (2023,  25  Januari).  YLKI  Catat  Lonjakan  Pengaduan  Konsumen  pada  2022.
DataIndonesia.id. https://dataindonesia.id/varia/detail/ylki-catat-lonjakan- pengaduan-konsumen-pada-2022