## FENOMENA DEMOKRATISASI LOKAL DI PROVINSI BANTEN
Oleh : Delly Maulana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya E-mail : delly_maulana@yahoo.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mengambarkan  tentang  fenomena  demokratisasi  lokal  di Provinsi  Banten  pasca  diberlakukannya  kebijakan  desentrasalisasi  atau  otonomi daerah  pada  tahun  1999.  Kondisi  tersebut  jelas  membawa  konsekuensi  bagi Provinsi Banten untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri serta  merealisasikan  terciptanya  persamaan  politik,  akuntabilitas  lokal,  dan kepekaan lokal di Provinsi tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa penerapan demokratisasi  lokal  di  Provinsi  Banten  mengalami  kemandegan,  hal  tersebut dikarenakan  masih  menguatnya  posisi  elit  oligarki  di  tingkat  lokal  (keluarga politik) sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada segilintir orang saja.
Kata Kunci : Desentralisasi, Demokratisasi Lokal, Oligarki Politik Keluarga

## A. PENDAHULUAN
Penerapan kebijakan desentralisasi  saat  ini  telah  berjalan lebih dari empat belas tahun semenjak  diberlakukannya  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1999. Semenjak  itu  pula  demokratisasi lokal  di  Indonesia  diterapkan,  baik dari  penerapan  pemilihan  kepala daerah  dipilih  secara  perwakilan  atau oleh  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  sampai diterapkannya  pemiliahan  langsung oleh  masyarakat.  Selanjuntya,  dari DPRD  yang  hanya  sebagai  “ cap stempel ”  sampai  menjadi  sebuah lembaga yang
mempunyai
kewenangan yang kuat dalam menjalankan fungsi legislasinya, fungsi  pengawasannya,  dan  fungsi anggaran. Secara subtantif, desentralisasi  dalam  konsteks  politik adalah  terjadinya  transfer  lokus
kekuasaan  dari  pusat  ke  daerah.
Dengan konteks tersebut maka daerah-daerah  memiliki  kewenangan untuk  mengatur  dan  menentukan urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangannnya tersebut maka mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal harus diterapkan secara
subatantif,  sebab  salah  satu  tujuan dari  penerapan  desentralisasi  adalah terciptanya
persamaan politik, akuntabilitas  lokal,  dan  kepekaan lokal di daerah. 2 Dalam konteks Provinsi Banten, penerapan demokratisasi lokal saat ini mengalami kemandegan, hal tersebut dikarenakan masih menguatnya posisi elit oligarki di tingkat lokal (keluarga politik)  sehingga  sirkulasi  kekuasaan
2 Lihat Lili Romli, Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal dalam Jurnal Analisis CSIS, 2005, hal 286
hanya  berputar  pada  segilintir  orang saja.  Kondisi  tersebut  jelas  akan menyebabkan  penerapan  dari  tujuan desentralisasi, yakni terciptanya persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan  kepekaan  lokal  tidak  akan berjalan secara efektif.
Berdasarkan survey intregritas pemerintah  daerah  yang  dilakukan oleh  Komisi  Pemberantas  Korupsi (KPK),  Provinsi  Banten  mempunyai integritas  pemerintah  daerah  yang rendah dengan nilai skor sekitar 5,66.
Sedangkan menurut Transparansi Internasional  (TI),  Banten  masih menunjukkan  tingkat  korupsi  yang tinggi dalam penyelenggaran pemerintahan dengan  nilai skor sekitar  4,87.  Selain  itu,  kinerja Provinsi  Banten  juga  dinilai  buruk, menurut  survey  yang  dilakukan  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  pada tahun 2010, Provinsi Banten mendapatkan  nilai  skor  44,57  dan menempati  posisi  ke-6  dari  ke-7 Provinsi baru hasil pemekaran. 3
Sejumlah  kondisi  di  atas nampaknya  cukup  relevan  dengan salah  satu  riset  yang  dilakukan  oleh Pusat Studi Kependudukan dan
Kebijakan  Universitas  Gadjah  Mada (PSKK-UGM)  yang  dirilis  tahun
2007.  Riset  ini  bertujuan  mengukur “ Government  Assesment  in  Banten Province” menghasilkan  kesimpulan yang  agak  mengejutkan  dimana terdapat  sejumlah  indikator  yang secara  meyakinkan  Banten  tengah kearah bad  governance bukan good governance .  Beberapa  indikator  itu, antara  lain  :  indeks  efektivitas pemerintah  yang  hanya  0,39;  indeks partisipasi  0,4;  indeks  transparansi
3 Ismanto, Banten Menuju Keterbukaan Informasi : Best Practice KIP, Proceeding Otda LAB ANE FISIP Untirta, 2011, hal 178
0,33;  indeks  kapasitas  penyampaian informasi  0,44;  indeks  kualitas  Perda 0,47;  indeks rule  of  law 0,38;  indeks kepercayaan  publik  0,44;  dan  indeks stabilitas  politik  0,6.  Nyaris  seluruh indikator good governance tersebut di bawah  angka  0,5  yang  berarti  dalam kondisi  buruk,  bahkan  sangat  buruk. 4
Semenetara  itu,  jika  dilihat  dari Indonesia  Governance  Index (IGI) yang  dikeluarkan  oleh  Kemitraan Partnership pada  tahun  2013  tentang Provinsi Banten, maka Banten berada dalam  rangking  ke  17  dari  33 provinsi  di  Indonesia  dengan  nilai indeks  sebesar  5,81  atau  dalam kategori sedang. Ada beberapa prinsip-prinsip  dalam  kategori  yang buruk,  yakni  prinsip  keadilan  (2,90), prinsip  transparansi  (2,99),  di  arena pemerintah,  dan  prinsip  transparansi (3,50) di arena birokrasi. 5
Dengan permasalahan
tersebut,  maka  dalam  tulisan  ini penulis  akan  mengambarkan  kondisi demokratisasi lokal di Provinsi
Banten  serta  mengkaitkannya  dengan fenomena  menguatnya  posisi  elit oligarki (keluarga politik) di Provinsi Banten.

## B.
Konsep

## Demokratisasi
Lokal
Dewasa  ini  demokrasi  adalah suatu  kata  yang  sangat  terpuji  dan telah  menjadi  tujuan  bagi  banyak orang  dan  bangsa  di  seluruh  dunia.
Namun demikian,
pengertian mengenai  demokrasi  itu  sukar  untuk dipahami.  Kita  mengetahui  bahwa demokrasi berasal-nyaris secara eksklusif-dari  wilayah  politik.  Dahl, Coppedge, dan Rainicke
4 IbId hal 179
5 Lihat Indonesia governance index (IGI), Kemitraan Partnership , 2013
membahasakan  bahwa  ketika  ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni  sebuah  sistem  pemerintahan “dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat”  maka pengertian  demokrasi  demikian  tidak pernah  ada  dalam  sejarah  umat manusia.  Tidak  ada  pemerintahan dijalankan  langsung  oleh  semua rakyat,  adan  tidak  ada  pernah  ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Dalam praktiknya yang menjalankan  pemerintahan  bukan rakyat, tapi elite yang jumlahnya jauh lebih  sedikit.  Juga  tidak  pernah  ada hasil  pemernitahan  itu  untuk  rakyat semuanya  secara  merata,  tapi  selalu ada perbedaan antara yang mendapatkan  jauh  lebih  banyak  dan yang mendapatkan jauh  lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian “demokrasi populistik” hendak dipertahankan,  Dahl  mengusulkan konsep  “poliarki”  sebagai  pengganti dari  konsep  “demokrasi  populistik” tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang  sebuah  fenomena  politik tertentu  dalam  sejarah  peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah  sistem  pemerintahan  oleh “banyak  rakyat”  bukan  oleh  “semua rakyat”,  oleh  “banyak  orang”,  bukan “semua orang”. 6
Dahl membahasakan juga bahwa  demokrasi,  dalam  pengertian poliarki  ini,  adalah  sebuah  sistem pemerintahan  dengan  ciri-ciri  berikut ini : adanya kebebasan warga Negara dalam  sistem  tersebut  untuk  (1) membantuk  dan  ikut  serta  dalam organisasi, (2) berekpresi atau berpendapat,  (3)  menjadi  pejabat
6 Lihat Menakar Demokrasi di Indonesia : Indeks Demokrasi Indonesia 2009, UNDP hal 10
publik,  (4)  melakukan  persaiangan atau kontestasi di antara warga dalam rangka memperebutkan jabatan- jabatan publik penting, (5)
memberikan  suara  dalam  pemilihan umum, (6) ada pemilihan umum yang jurdil,  (7)  adanya  sumber-sumber informasi  alternatif  di  luar  yang diberikan pemerintah, dan (8) adanya jaminan  kelembagaan  bahwa  setiap kebijakan pemerintah tergantung pada  dukungan  suara  dan  bentuk- bentuk  ekspresi  keinginan  lainnya, dan  arena  itu  harus  ada  jaminan pemilihan  umum  secara  priodik sehingga setiap kabijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan diupertanggungjawabkan dalam pemilihan umum tersebut. 7 Akhirnya, dengam  mempertimbangkan  konsep tersebut  maka  konsepsi  demokrasi dapat  diukur  oleh  3  (tiga)  aspek, yakni  :  (1)  Kebebasan  Sipil  ( Civil Liberty ),  (2)  Hak  Politik  ( Political
Right ),  dan  (3)  Lembaga-lembaga Demokrasi ( Institutions of Democratic ). 8
Sementara  itu,  jika  demokrasi dikaitkan  dengan  desentralisasi  atau otonomi  daerah  maka  kadar  suatu demokrasi  di  tingkat  lokal  dapat ditentukan oleh seberapa besar masyarakat  lokal  dalam  menentukan siapa  dari  antara  mereka  yang dijadikan  sebagai  pejabat  publik  di tingkat  lokal,  mengawasi  prilakunya, maupun  dalam  menentukan  arah kebijakan  publik.  Kondisi  tersebut diperkuat  oleh  pernyataan  Robert Dahl (1989) yang menyatakan bahwa demokratisasi  pada  tingkat  nasional hanya  mungkin  akan  terbangun  jika demokrasi  juga  berlangsung  pada
7 Ibid hal 11
8 Ibid hal 16
tingkat  lokal.  Hal  ini  juga  dipertegas oleh  Beetham  (1996),  Manor  (1998), Geveta  (2001),  pemerintah  lokal memiliki  potensi  dalam  mewujudkan demokratisasi karena proses desentralisasi  mensyaratkan  adanya tingkat  responsivitas,  keterwakilan, dan  akuntabiltas  yang  lebih  besar. Sementara Smith, Dahl, dan Mewhood  mengatakan  bahwa  untuk mewujudkan  apa  yang  disebut local accountability , political  equity , and local responsiveness , yang merupakan  tujuan  desentralisasi,  di antara  prasyarat  yang  harus  dipenuhi untuk mencapainya adalah : pemerintah  daerah  harus  memiliki teritorial  kekuasaan  yang  jelas  ( legal territory of power ); memiliki pendapatan daerah sendiri ( local own income ); memiliki lembaga perwakilan ( local representative body ) yang berfungsi untuk mengontrol  eksekutif  daerah;  dan adanya  kepala  daerah  yang  dipilih secara  langsung  oleh  masyarakat melalui
mekanisme pemilihan
umum. 9

## C. Gambaran Demokratisasi

## Lokal di Provinsi Banten
Secara  konseptual  demokrasi lokal dapat diukur oleh 3 (tiga) aspek, yakni  :  (1)  Kebebasan  Sipil  ( Civil Liberty ),  (2)  Hak  Politik  ( Political
Right ),  dan  (3)  Lembaga-lembaga Demokrasi ( Institutions of Democratic ).  Dari  hasil  pengukuran Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI) pada  tahun  2009  di  Provinsi  Banten menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi  Provinsi  Banten  masuk dalam  ketegori  sedang  (67,98)  atau
9 Firiyah, Sistem dan Proses Pilkada Secara Langsung dalam Jurnal Analisis CSIS, 2005, hal 297
berada  di  peringkat  16  dari  33 provinsi  yang  ada  di  Indonesia. Selanjunya, jika dilihat  dari beberapa aspek demokrasi, salah satunya aspek kebebasan sipil maka Provinsi Banten memiliki  nilai  indeks  sebesar  95,46 atau  masuk  dalam  peringkat  ke-10 dari  33  provinsi.  Sedangkan  dalam aspek hak-hak politik, Provinsi Banten  memiliki  nilai  indeks  sebesar 49,47  atau  masuk  dalam  peringkat ke-24 dari 33 provinsi. Sementara itu, dalam  aspek  lembaga  demokrasi, Provinsi  Banten  memiliki  indeks sebesar  62,82  atau  masuk  dalam peringkat ke-21 dari 33 provinsi.

## Grafik 1
Perbandingan IDI Banten dan Nasional
Sumber : Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009 data diolah
Dari  indeks  demokrasi  di Provinsi Banten, ada satu aspek yang masih  dalam  kategori  rendah,  yakni aspek  hak-hak  politik.  Selanjutnya, ada dua variabel  yang mempengaruhi aspek  hak-hak  politik,  yakni  : variabel  hak  di  pilih  dan  memilih mendapatkan indeks sebesar 52,07
(rendah);  dan  variabel  partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mendapatkan indeks
95.46 49.47 62.82 67.98 86.97
54.6 62.72 67.3 Kebebasan Sipil Hak-hak Politik Lembaga Demokrasi Aspek Keseluruhan
Banten Nasional
sebesar  46,86  (rendah).  Kondisi rendahnya  aspek  hak-hak  politik  di Provinsi  Banten  disebabkan  oleh  2 (dua)  faktor,  yakni  : Pertama , kejadian  yang  menujukkan  ketiadaan atau  kekurangan  fasilitas  sehingga kelompok  penyandang  cacat  tidak menggunakan hak memilih; dan yang Kedua , adalah kualitas daftar pemilih (DPT) yang tidak baik. Sementara itu, yang menyebabkan
variabel
partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di Provinsi  Banten  mendapatkan  indeks yang rendah adalah Pengaduan masyarakat mengenai
penyelnggaraan pemerintahan.
D. Fenomena  Oligarki  Politik Keluarga di Provinsi Banten Buruknya sistem demokratisasi  lokal  di  Banten  salah satunya  juga  di  oleh  fenomena oligarki  politik  keluarga  di  Provinsi ini. Saat ini Fenomena oligarki politik keluarga di Provinsi Banten
merupakan  fenomena  yang  sedang hangat  dibicarakan  oleh  pengamat politik, politisi,  dan penikmat politik, baik  secara  lokal,  nasional    maupun secara  internasional.  Bahkan  ada ungkapan  “jika  mau  belajar  politik dinasti  maka  belajarlah  ke  Provinsi Banten”.  Ungkapan  tersebut  tentu bukan  ungkapan  yang  “isapan jempol”,  tetapi  faktanya  demikian.
Salah satu keluarga yang menenpatkan  keluarganya  menguasai kekuasaan  politik  lokal  di  Provinsi Banten  baik  di  legislatif  maupun  di eksekutif  adalah  keluarga  Ratu  Atut Choisyah (Gubernur Banten),
gambaran  tersebut  terlihat  pada  tabel di bawah ini :
Tabel 1 Oligarki Keluarga Ratu Atut Choisyah (Gubernur Banten)
Sumber : Di ambil dari beberapa sumber tahun 2013
Data  di  atas  menunjukkan bahwa  demokratisasi  lokal  di  Banten belum  tumbuh  secara  demokratis serta  telah  dibajak  oleh  oligarki- oligarki lokal  yang merasionalitaskan sistem  tersebut  seakan-akan  telah demokratis.  Ada  12  orang  keluarga yang  menguasai  dan  akan  menguasai kekuasaan  politik  lokal  dan  nasional yang berasal dari tersebut.
Ada  beberapa  faktor  yang
menjadikan  kondisi  tersebut  terjadi,
yakni  : Pertama ,  kondisi  budaya politik  masyarakat  Banten  masih yang  bersifat  patron-klien,  sehingga kekuasaan oligarki politik keluarga di Banten  di  dukung  oleh  sebagian masyarakat  menengah  yang  sadar atau  tidak  sadar; Kedua ,  Peran  partai politik  sebagai  pelaksana  fungsi rekruitmen  politik  tidak  berjalan secara  baik,  hal  ini  terlihat  sistem rekruitmen yang hanya mengedepankan kemampuan finansial dan populeritas bukan berdasarkan  atas  kepabelitas  dari seorang politisi tersebut dalam menjalankan  fungsi  politiknya  demi mensejahterakan masyarakat. Kondisi tersebut  jelas  akan  memberikan peluang  bagi  oligarki-oligarki  politik keluarga  untuk  mendapatkan  akses tersebut  dalam  partai  politik,  sebab hanya  mereka  yang  mempunyai kemampuan  finansial  dan  populeritas dalam mengusai kekuasaan di Banten; dan Ketiga , Fenomena kekuasaan  oligarki  politik  keluarga masih  dianggap  wajar  oleh  sebagain orang dalam era demokratisasi, dengan  alasan  jika  pencalonan  dari kalangan  kelurga  tersebut  didukung oleh  masyarakat  kenapa  tidak.  Oleh karena itu, kondisi tersebut jelas akan semakin menacapkan kekuasaan oligarki di tanah Banten.
E. Penutup Sejatinya penerapan desentralisasi harus memberikan dampak  positif  bagi  tumbuhnya pelaksanaan  demokratisasi  lokal  di
Provinsi Banten, bukan malah menciptkan  oligarki  politik  keluarga.
Kondisi  tersebut  juga,  tidak  boleh dirasionalitaskan sebagai konsekuensi perjalanan  demokrasi  yang  nantinya
malah  akan  mudah  dimanipulasi untuk kepentingan penguasa.
Oleh karena itu, ada beberapa gerakan yang harus segera dilakukan, yakni  : Pertama ,  segera  lakukan pendidikan  politik  kepada  pemilih muda  untuk  segera  melogikan  bahwa demokratisasi  yang  betul  adalah demokrasi  yang  dapat  memberikan dampak persamaan politik,
akuntabilitas  lokal,  dan  kepekaan lokal; Kedua ,  lakukan  pengawasan yang  transparan  serta  mengambarkan bahwa  oligarki  politik  keluarga  akan memanipulasi demokrasi untuk kepentingan kekuasaannya; dan
Ketiga ,  harus  dapat  mendorong tokoh-tokoh  yang  dapat  memberikan perubahan  demokratisasi  lokal  di Provinsi Banten agar lebih baik.

## F. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
UNDP.  2011.  “Menakar  Demokrasi di  Indonesia  ;  Indeks Demokrasi  Indonesia Tahun 2009”, Jakarta,
UNDP, BAPENAS RI Romli, Lili. 2005. “Pilkada Langsung,  Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal”, Jurnal  Analisis  CSIS. Vol. 34, No. 3 September 2005 Ismanto.  2011.  “Banten  Menuju Keterbukaan  Informasi
:  Best  Practice  KI”,
Serang, Proceeding Otonomi  Daerah,  LAB ANE FISIP Untirta -------------.2013. “Kinerja Tata Kelola Provinsi Banten”, Indonesia governance index (IGI),
Jakarta,
Kemitraan Partnership Firiyah.  2005.  “Sistem  dan  Proses Pilkada Secara Langsung”, Jurnal Analisis  CSIS  Vol.  34,
No. 3 September 2005
Internet
http://posmetrobatam.com/2013/07/in i-daftar-keluarga- penguasa-dinasti- politik- banten/#axzz2eHPQDI ye http://politik.kompasiana.com/2013/0 7/25/belajarlah-dinasti- politik-ke-banten- 579556.html http://politik.kompasiana.com/2013/0 7/31/banten-100- dinasti-581215.html http://forum.kompas.com/nasional/26 0547-4-keluarga- dinasti-politik-di- percaturan-pemilu-di- indonesia.html http://news.liputan6.com/read/649471 /dinasti-politik-ratu-atut http://koran- jakarta.com/index.php/ detail/view01/119140
P P A A R R T T I I S S I I P P A A S S I I P P E E R R E E M M P P U U A A N N D D A A L L A A M M P P O O L L I I T T I I K K D D A A N N P P E E M M B B A A N N G G U U N N A A N N D D I I B B A A N N T T E E N N O O l l e e h h L L i i s s t t y y a a n n i i n n g g s s i i h h J J u u r r u u s s a a n n I I l l m m u u A A d d m m i i n n i i s s t t r r a a s s i i N N e e g g a a r r a a U U n n t t i i r r t t a a A A B B S S T T R R A A K K M M a a n n u u s s i i a a s s e e b b a a g g a a i i w w a a r r g g a a n n e e g g a a r r a a m m e e r r u u p p a a k k a a n n s s u u b b y y e e k k s s e e k k a a l l i i g g u u s s o o b b y y e e k k p p e e m m b b a a n n g g u u n n a a n n d d i i I I n n d d o o n n e e s s i i a a . . N N a a m m u u n n , , d d i i t t i i n n g g k k a a t t d d a a e e r r a a h h t t i i d d a a k k d d e e m m i i k k i i a a n n h h a a l l n n y y a a , , t t e e r r u u t t a a m m a a d d i i d d e e s s a a - - d d e e s s a a y y a a n n g g m m a a s s i i h h j j a a u u h h d d a a r r i i p p e e r r a a d d a a b b a a n n k k o o t t a a . . K K e e b b e e r r a a d d a a a a n n p p e e r r e e m m p p u u a a n n b b e e l l u u m m t t e e r r l l i i h h a a t t n n y y a a t t a a d d a a l l a a m m s s e e t t i i a a p p p p e e r r g g e e r r a a k k a a n n p p e e m m b b a a n n g g u u n n a a n n d d i i B B a a n n t t e e n n . . S S e e h h i i n n g g g g a a m m e e n n a a r r i i k k p p e e n n e e l l i i t t i i u u n n t t u u k k m m e e l l a a k k u u k k a a n n k k a a j j i i a a n n l l e e b b i i h h m m e e n n d d a a l l a a m m m m e e n n g g e e n n a a i i p p a a r r t t i i s s i i p p a a s s i i p p e e r r e e m m p p u u a a n n d d a a l l a a m m p p o o l l i i t t i i k k d d a a n n p p e e m m b b a a n n g g u u n n a a n n d d i i B B a a n n t t e e n n . . P P e e n n e e l l i i t t i i a a n n i i n n i i d d i i l l a a k k u u k k a a n n d d e e n n g g a a n n m m e e n n g g g g u u n n a a k k a a n n m m e e t t o o d d e e k k u u a a l l i i t t a a t t i i f f d d e e n n g g a a n n m m a a k k s s u u d d u u n n t t u u k k m m e e m m u u d d a a h h k k a a n n p p e e n n e e l l i i t t i i d d a a l l a a m m m m e e n n j j a a r r i i n n g g d d a a t t a a - - d d a a t t a a k k u u a a l l i i t t a a t t i i f f d d a a l l a a m m b b e e n n t t u u k k e e k k s s p p l l o o r r a a s s i i . . H H a a s s i i l l p p e e n n e e l l i i t t i i a a n n m m e e n n u u n n j j u u k k k k a a n n b b a a h h w w a a p p a a r r t t i i s s i i p p a a s s i i p p e e r r e e m m p p u u a a n n d d a a l l a a m m p p o o l l i i t t i i k k d d a a n n p p e e m m b b a a n n g g u u n n a a n n m m a a s s i i h h t t e e r r t t i i n n g g g g a a l l o o l l e e h h k k a a u u m m l l a a k k i i - - l l a a k k i i y y a a n n g g d d i i s s e e b b a a b b k k a a n n o o l l e e h h d d u u a a f f a a k k t t o o r r y y a a i i t t u u f f a a k k t t o o r r s s t t r r u u k k t t u u r r a a l l d d a a n n f f a a k k t t o o r r k k u u l l t t u u r r a a l l y y a a n n g g m m e e n n y y e e l l i i m m u u t t i i k k e e a a d d a a a a l l s s o o s s i i a a l l , , b b u u d d a a y y a a d d a a n n p p o o l l i i t t i i k k d d i i P P r r o o p p i i n n s s i i B B a a n n t t e e n n . .
K K a a t t a a K K u u n n c c i i : : P P a a r r t t i i s s i i p p a a s s i i p p e e r r e e m m p p u u a a n n , , p p o o l l i i t t i i k k d d a a n n p p e e m m b b a a n n g g u u n n A A . . P P E E N N D D A A H H U U L L U U A A N N
Pembangunan  sebuah  negara pada  hakekatnya  bertujuan  untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam  pelaksanaannya,  masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembangunan,  tetapi  sudah  menjadi subyek pembangunan. Sehingga peran serta masyarakat sangat menentukan berhasil tidaknya program-program  pemerintah  yang dijalankan.  Peran  serta  masyarakat dapat  berbentuk  sumbangsih  pikiran,
tenaga atau keduanya. Namun ternyata, partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  di  Indonesia tidak  seperti  yang  diharapkan  kita bersama. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah  merupakan  salah  satu  tema
besar  yang  selalu  muncul  dalam diskursus  mengenai  reposisi  peran perempuan  dalam  pembangunan  dan politik.  Salah  satu  aspek  yang  selalu muncul  dalam  diskursus  ini  adalah persoalan representasi kaum perempuan  dalam  struktur  politik nasional  maupun  daerah,  termasuk pula  keterlibatan  perempuan  dalam proses perumusan kebijakan publik di pusat  hingga  daerah  yang  dirasakan belum cukup memadai.  Persoalan ini muncul terutama bila
membandingkannya secara dikotomis dengan  eksistensi  kaum  perempuan dalam  konteks  kuantitatif  yang  rata- rata  sebanding  dengan  setengah populasi nasional maupun daerah.
Realitas partisipasi politik kaum perempuan di lembaga
legislatif  sejak  tahun  1999  hingga 2004  yang  baru  berkisar  pada  angka
8,8% di tingkat pusat, 6,6% di tingkat Provinsi, dan 2% di tingkat Kabupaten/kota, merupakan gambaran nyata partisipasi perempuan  dalam  lembaga-lembaga politik formal  yang sering digunakan sebagai dasar argumentasi pentingnya penguatan  peran  mereka  melalui kebijakan-kebijakan yang besifat
affirmatif  terhadap  potensi  yang dimiliki  kaum  perempuan  tersebut. Angka  tersebut  sedikit  meningkat  di tahun  2009  yaitu  sebesar  11  %  di pusat  dan  18,8  %  di  tingkat  Provinsi Banten,  serta  pada  tingkat  kabupaten dan  kota  rata-rata  13,7  %.  (Bappeda Prov. Banten, 2010) Menurut sumber Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten  (2009),  diperoleh  gambaran mengenai  jumlah  perempuan  yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)di  lembaga  pemerintahan  di lingkungan  Provinsi  Banten  hampir 50  %  dari  jumlah  pegawai  laki-laki (1079:2202).  Namun  sangat  sedikit pegawai  perempun  yang  menduduki jabatan struktural. Dari data kepegawaian  provinsi  Banten  tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 148 dari  1079  pegawai  yang  menduduki eselon  I,II,III  dan  IV.  Sementara jumlah  laki-laki  jauh  lebih  banyak yaitu  sebesar  710  dari  2202  orang yang  menduduki  jabatan  eselon I,II,III,dan IV.
Dalam  konteks  politik  di Provinsi  Banten,  berdasarkan  hasil Pemilihan Umum tahun 2009 diperoleh  gambaran  yang  kurang lebih  sama  dengan  realitas  di  atas, dimana ditemukan kenyataan proporsi  anggota  DPRD  laki-laki jauh lebih besar (82,4%) bila dibandingkan dengan jumlah
perempuan  yang hanya berkisar pada angka  17,7%.    Demikian  juga  pada kabupaten/kota  yang  ada  di  wilayah provinsi  Banten.  Di    Kabupaten Pandeglang  perempuan  yang  duduk dalam lembaga legislatif hanya sebesar  10%,  Kabupaten  Tangerang sebesar  8%,  Kota  Tangerang  sebesar 12%,  Kota  Cilegon  sebesar  20%, Kabupaten  Lebak  sebesar  16%,  Kota Serang  sebesar17,8%,    Kabupaten Serang  sekitar  8%,  dan  Tangerang Selatan  sebesar  15,6  %.  Jumlah  ini tentu  sangat  ironis  bila  dibandingkan dengan  jumlah  pemilih  perempuan yang  hampir  setara  dengan  pemilih laki-laki  (49,46%  dan  50,54%)  pada tahun 2009. (Bappeda Provinsi Banten 2010) Kondisi inilah yang kemudian sering menimbulkan prasangka sosial adanya  ketimpangan  gender  dalam pembangunan,  yang  direfleksikan dari  realitas  keterwakilan  perempuan secara  fisik  dalam  lembaga  legislatif yang  sangat  minim,  yang  kemudian berpeluang  pada  tidak  terwakilinya aspirasi  kaum  perempuan  dalam proses  perumusan  kebijakan  publik yang  sensitif  gender  atau  berpihak pada kepentingan perempuan maupun isu-isu yang terkait langsung dengan kehidupan dan hak-hak kaum perempuan. Isu-isu ini yang kemudian  dikenal  dengan  isu-isu soft-politics atau conventional politics ,  yang  dianggap  menjadi domain  kaum  perempuan  dan  hanya dapat  dipahami  dan  diempati  oleh kaum  perempuan.  Isu-isu  ini  secara politik  memang  seringkali  dianggap bukan  sebagai  isu  politik  sehingga nyaris  tidak  masuk  dalam  ranah kehidupan  dan  cara  berpikir  politik kaum  laki-laki,  yang  antara  lain
menyangkut masalah-masalah:
kesejahteraan  anak,  perlindungan terhadap  hak  reproduksi  perempuan dan  sebagainya.  Dalam  konteks inilah keyakinan terhadap keterlibatan  perempuan  secara  lebih luas  dalam  politik  menjadi  sangat penting guna mengurangi kesenjangan antara isu-isu conventional politics dan hard politics. Hal  ini  cukup  beralasan mengingat bahwa sikap politik kaum perempuan umumnya lebih cenderung mementingkan isu-isu conventional  politics daripada hard politics. Sehingga  sangat  diperlukan sebuah  kajian  ilmiah  mengenai partisipasi  perempuan  dalam  politik dan pembangunan di Banten.
Dari  latar  belakang  di  atas
kemudian  menarik  peneliti  untuk lebih dalam mengkaji tentang bagaimana  partisipasi  perempuan dalam  politik  dan  pembangunan  di Banten. Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui partisipasi perempuan  dalam  politik  dan pembangunan di Propinsi Banten.
2. Mengetahui hambatan yang mempengaruhi partisipasi perempuan  dalam  bidang  politik dan pembangunan.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode penelitian  yang  dilakukan  adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal  dari  naskah  wawancara, catatan  lapangan,  dokumen  pribadi, catatan  memo,  dan  dokumen  resmi lainnya.  Sehingga  yang  menjadi tujuan  dari  penelitian  kualitatif  ini
adalah  ingin  menggambarkan  realita empirik  di  balik  fenomena  secara mendalam,  rinci  dan  tuntas.  Oleh karena  itu  penggunaan  pendekatan kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  mencocokkan  antara  realita empirik  dengan  teori  yang  berlaku dengan menggunakkan metode diskriptif. Dilihat dari pendekatan penelitian yang digunakan, instrument penelitian yang digunakan untuk  mengumpulkan  data  dalam penelitian ini  adalah peneliti sendiri. Oleh  karena  itu  peneliti  sebagai instrumen  juga  harus  “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian  yang  selanjutnya  terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti  sebagai  instrumen  meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki  obyek  penelitian  baik secara  akademik  maupun  logistik (Sugiono,2008:1).
Adapun  data  yang  digunakan untuk  analisis  adalah  pertama,  data primer    yang  diperoleh  melalui kegiatan wawancara dan dan observasi.  Dan  kedua,  data  sekunder yang  diperoleh  melalui  dokumentasi dan kajian pustaka. Untuk  memastikan  keabsahan data,    penelitian  ini  menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan teknik pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain diluar  data  itu,  untuk  keperluan pengecekan
atau pembanding terhadap  data  itu.  Hal  ini  berarti membandingkan  dan  mengecek  baik derajat  kepercayaan  suatu  informasi yang  diperoleh  melalui  waktu  dan alat  yang  berbeda  dalam  metode
kualitatif (Moleong,1990:175). Dalam penelitian ini metode triangulasi  dilakukan  peneliti  dengan cara  mengecek  data  melalui  hasil wawancara  dengan  sumber  pelitian yaitu :  ibu  rumah  tangga,  anggota DPRD  yang  perempuan,  dan  tokoh masyarakat di lokasi penelitian.
C. HASIL DAN

## PEMBAHASAN
1 1 . . P P o o s s i i s s i i P P e e r r e e m m p p u u a a n n d d a a l l a a m m P P e e m m b b a a n n g g u u n n a a n n d d a a n n P P e e m m e e r r i i n n t t a a h h a a n n
Sebuah tata pemerintahan yang demokratis meniscayakan adanya  interaksi  seluruh  elemen dalam  masyarakat  dalam  proses kepemerintahan. Interaksi yang konstruktif tersebut harus diakomodir oleh sistem politik tanpa
diskriminasi,  baik    berdasarkan  ras, agama,  suku,  status  sosial-ekonomi maupun  gender.  Ada  kesamaan  hak dan  kesempatan  untuk  setiap  warga untuk  berpartisipasi  dalam  proses- proses  politik  yang  terjadi  dalam sistem politik yang demokratis.
Umumnya  keterlibatan  warga dalam pengambilan keputusan publik sangat  tergantung  pada  kemampuan suatu sistem politik untuk memberikan ruang-ruang kesempatan bagi setiap warganya dalam menyampaikan aspirasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu, dan tanpa  rasa  takut.  Kondisi  ini  tentu tidak  akan  dapat  kita  temukan  dalam masyarakat  yang  sangat  diwarnai oleh budaya patriarkhis, yang menempatkan  nilai  laki-laki  pada posisi super-ordinate sehingga secara sengaja  maupun  tidak,  dan  langsung maupun
tidak, telah
mendiskriminasikan perempuan dalam proses politik.
Masalah  pembagian  peran sosiologis yang dikotomis antara laki- laki  dan  perempuan,  dimana  peran domestik  distigmakan  pada  jenis kelamin  perempuan  sementara  peran publik distigmakan pada jenis kelamin laki-laki. Kegiatan pemerintahan  merupakan bagian dari peran  publik  yang  menurut  sebagian besar masyarakat “disunahkan” sebagai  urusan  perempuan.  Adanya pembagian  peran  sosiologis  yang rigid  antara  peran  publik  dan  peran domestik  tersebut  tentu  membuat posisi perempuan menjadi terpinggirkan. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pemerintahan  telah  terjadi  sejak  di tingkat  paling  rendah  dalam  strata pemerintahan  yang  ada,  yaitu  di tingkat  RT,  RW  dan  Desa.  Sebagai bagian  dari  warga  masyarakat  di lingkungan tempat tinggalnya, umumnya  para  informan  menyoroti persoalan  keterbatasan  kesempatan kaum perempuan untuk terlibat dalam forum-forum publik di
lingkungannya,  di  samping  secara teknis  juga  diakui  kungkungan  peran domestik  yang  dialami  oleh  mereka di dalam rumah tangga turut berperan besar dalam membatasi peran eksternal  mereka,  sehingga  peran- peran  tersebut  otomatis  diserahkan sepenuhnya  pada  laki-laki  sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian,  disamping  kendala  teknis tersebut, para informan pun umumnya sependapat bahwa komitmen  kesungguhan  para  pelaku kebijakan untuk melibatkan
perempuan  memang  tidak  dimiliki
oleh para pimpinan di tingkat RT, RW dan Desa. Gambaran tentang rendahnya komitmen tersebut termanifestasi  dalam  surat  undangan yang hampir selalu berbunyi “ Kepada
Yth., Bapak Roni ” atau “ Kepada Yth., Bapak Ahmad”, di samping penggunaan sebutan “ Ibu Yatno” atau “Ibu  RW” untuk  menggambarkan istri  Bapak  Yatno  dan  istri  Bapak Ketua RW, bukan menyebut eksistensi diri individu yang bersangkutan,  seperti  “ Ibu  Romlah” sebagai  nama  istri  Bapak Yatno,  atau “ Ibu  Rodiah” sebagai  nama  istri Bapak Ketua RW.
Dalam pandangan para informan, fakta-fakta sosiologis tersebut merupakan wujud dari ketidakpahaman  masyarakat  akan kesamaan  hak  perempuan  dalam pemerintahan  yang  kemudian  sangat berdampak  pada  marginalisasi  peran perempuan dalam pemerintahan, seolah  surat  undangan  itu  memang hanya  buat  Bapak  dan  Ibu  tidak termasuk  didalamnya.  Fenomena  ini tidak  terlepas  dari  kerangka  budaya patriarkhi  yang  telah  menjadi mind- set bagi  sebagian  besar  masyarakat khususnya laki-laki. Laki-laki senantiasa  diberi  peran  di  ruang publik  yang  dinilai  lebih  penting daripada  peran  domestik.  Dikotomi peran  inilah  yang  kemudian  pada akhirnya  memposisikan  perempuan menjadi  tidak  terlibat  dan  atau  tidak dilibatkan dalam proses-proses publik tersebut.
Kendati  beberapa  perempuan mencoba muncul menjalankan peran- peran  publik,  namun  tetap  saja kebanyakan hanya ditempatkan sebagai  pelengkap  semata.  Situasi rapat  yang  sangat  melelaki,  lengkap
dengan  berbagai  humor  selera  laki- laki yang kebanyakan mengeksploitasi seksualitas perempuan, secara psikologis kebanyakan  membuat  perempuan tidak  betah  berlama-lama  dalam forum-forum tersebut. Walhasil perempuan  kendati  sudah  masuk sektor  publik,  tetap  saja  masih menjalankan peran-peran  yang masih terkait  dengan  peran  domestiknya, misalnya  sebagai  MC,  penerima tamu, seksi konsumsi, dan sebagainya.
Kemudian    masalah-masalah seputar perempuan dan  kesejahteraan keluarga di dalam ruang tertutup yang ‘tidak boleh’ mengemuka pada ruang publik, sehingga seringkali menempatkan masalah-masalah tersebut  sebagai  kepentingan  yang sekunder,  jauh  dari  hingar  bingar pembahasan dalam rapat yang menjadi  urusan  laki-laki.  Masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya, masalah kesehatan reproduksi, beban kerja dalam rumah tangga  yang  dialami  perempuan, pendidikan  anak,  dan  sebagainya dianggap bukan hal yang urgen untuk dibicarakan dalam forum-forum rapat.  Beberapa  isu  bahkan  dianggap mengandung  nilai  tabu  didalamnya yang  tidak  boleh  dibahas  di  ranah publik,  kendati  masyarakat  pada umumnya  memahami  bahwa  ada bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di  lingkungannya.  Karena  kondisi inilah  pada  akhirnya  nyaris  tidak dapat dilakukan advokasi yang memadai ketika terjadi banyak kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak  dalam  rumah  tangga.  Semua masalah  itu    dianggap  merupakan urusan  intern  “dalam  negeri”  yang
sama  sekali  tidak  boleh  dicampuri oleh  siapapun  dan  dengan  alasan apapun. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa ternyata  - menurut para  informan  -  pemahaman  tersebut juga  ternyata  dianut  oleh  sebagian besar  kaum  perempuan  di  Provinsi Banten,  khususnya  kaum  perempuan di wilayah perdesaan yang persentasenya  mencapai  80%  dari populasi perempuan. Lebih jauh lagi, dalam konteks toleransi masyarakat terhadap  kaum  perempuan  yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, menurut para informan terdapat  adanya  persepsi  publik  yang menggejala luas dikalangan perempuan  bahwa  seolah  wajib hukumnya  bagi  perempuan  untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial  seperti:  PKK,  Posyandu,  dan majelis  taklim,  termasuk  pula  arisan. Persepsi  ini  menjadi  semacam  nilai- nilai  baru  yang  mentradisi,  dan  itu dipahami  sebagai obligative  duty , bahwa  istri  kepala  desa  misalnya, harus  otomatis  harus  menjadi  ketua tim  penggerak  PKK.  Demikian  pula dengan perangkat-perangkat desa hingga tingkat RT/RW. Di lingkungan pekerjaan, istri seorang kepala kantor otomatis harus menjadi ketua Dharma Wanita,  demikian  pula  dengan  istri- istri pegawai negeri biasa.
Karena  persepsi  “keharusan” inilah  maka  dalam  bidang  kegiatan- kegiatan  sosial  semacam  ini memang harus diakui partisipasi kaum perempuan  cukup  tinggi,  kendati menurut  para  informan  baru  pada aspek  kuantitasnya  saja.  Artinya  bila melihat  jumlah  perempuan  yang terlibat dalam kegiatan sosial semacam  itu,  nampaknya  nyaris
semua  kaum  perempuan,  khususnya di  perdesaan,  terlibat  cukup  intens dalam  kegiatan-kegiatan  tersebut. Namun  bila  melihat  kualitasnya, keterlibatan  tersebut  belum  tentu diiringi  dengan  pemahaman  yang benar sehingga seringkali keterlibatan mereka didalamnya tidak memberikan nilai tambah yang berarti bagi peningkatan kualitas diri, kehidupannya,  dan  juga  kehidupan keluarganya.  Bagi  sebagian  kaum perempuan yang telah terbiasa mengikuti  kegiatan-kegiatan  tersebut maka  umumnya  keterlibatan  mereka dalam kegiatan-kegiatan tersebut dianggap  sebagi  rutinitas,  kebutuhan, dan sekaligus tanggung jawab. Namun  bagi  sebagian  perempuan lainnya,  yang  umumnya  keluarga- keluarga  muda,  keterlibatan  mereka dalam  kegiatan-kegiatan  sosial  di desa  bukan  karena  keinginan  pribadi dan karena kebutuhan mereka namun lebih merupakan tuntutan peran sosial ( expected  role )  yang  berlaku  di lingkungan  masyarakatnya.  Bahwa misalnya:  ibu-ibu  harus  ikut  arisan, PKK, atau majelis taklim misalnya.
Terpolanya  bentuk  partisipasi kaum perempuan sesuai dengan ranah urusannya  sebagaimana  dipaparkan di  atas  menggambarkan  kembali kuatnya  nilai-nilai  masyarakat  yang menempatkan peran perempuan untuk  menjauh  dari  urusan-urusan publik. Dalam bidang politik, berkembang  persepsi  publik  dalam masyarakat –  khususnya  kaum
perempuan - yang memandang bahwa masalah  politik  bukanlah  masalah atau  tanggung  jawab  /  kewajiban perempuan,  seperti  halnya  masalah kewajiban  mencari  nafkah  dalam keluarga yang bukan menjadi
kewajiban perempuan melainkan kewajiban laki-laki. Perempuan dianggap  kurang  pantas  terlibat dalam  politik  yang  distigmakan ‘kotor’,  dan  hanya  laki-laki  yang boleh  berurusan  dengan  yang  ‘kotor- kotor’ agar perempuan yang berperan sebagai  ibu  dan  orang  yang  terdekat dengan  anak  tidak  terkontaminasi dengan  hal-hal  yang  dianggap  kotor tersebut. Berbicara mengenai keterlibatan perempuan dalam wilayah  publik,  umumnya  informan berpendapat bahwa keterlibatan perempuan  dalam  wilayah  publik tidak muncul secara otonom, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya, yang umumnya peranan itu dilakukan oleh suami.  Informasi  ini  muncul  ketika ditanyakan  tentang  motivasi  awal kaum  perempuan  terlibat  memasuki wilayah-wilayah publik seperti terlibat  dalam  partai  politik  dan sejenisnya. Umumnya informan berpendapat  bahwa  keterlibatan  itu bukan karena kesengajaan dan kesadaran,  melainkan  ‘keterpaksaan’ karena  peran  sosial  yang  melekat pada  diri  suaminya  masing-masing. Misalnya, bila suami kebetulan menjadi  aktivis  atau  pengurus  partai politik,  maka  umumnya  istri  secara otomatis  ikut  menjadi  aktivis  dan/ atau  paling  tidak  menjadi  pendukung suami sebagai pengurus partai politik. Dukungan  dan  keikutsertaan  istri terhadap  aktivitas  suaminya  tersebut pada  suatu  ketika  akan  berubah menjadi  sangat  aktif  yang  akhirnya membuka  peluang  bagi  istri  untuk secara  definitif  mendedikasikan  diri sebagai  pengurus  partai  politik,  dan bahkan  membangun  karir  politiknya.
Beberapa contoh kepala desa perempuan yang menggantikan
suaminya  yang  dulu  menjadi  kepala desa,  atau  perempuan  yang  menjadi aktivis partai politik karena suaminya menjadi  pengurus  partai    politik tersebut, serta perempuan yang menjadi  pengusaha  karena  beberapa usaha  suaminya  tidak  lagi  dapat dikelola sendiri sehingga perlu melibatkan istri dan atau keluarganya yang  lain,  merupakan  contoh  faktual untuk  menggambarkan  keterlibatan kaum  perempuan dalam ranah publik yang  tidak  otonom  sebagaimana dipaparkan di atas.
Berkaca  dari  Pemilu  2009 yang  belum  lama  berlalu  diperoleh informasi  bahwa  kendati  partisipasi politik mereka dalam Pemilu terbilang  tinggi, namun keikutsertaan perempuan  dalam  pemilu  ini  diakui karena  mengikuti  pilihan  keluarga (suami),  hanya  beberapa  saja  yang dilandasi motivasi kesengajaan secara sadar  untuk  terlibat  dalam  Pemilu karena  menganggap  ‘ tos  wayahna ’, menjadi  kebiasaan  masyarakat  yang seolah  harus  diikuti  dan  dimaknai sebagai  hal  yang  menentukan  dalam kehidupannya  sebagai  warga  negara serta  sebagai  peluang  bagi  adanya perubahan  bagi  perbaikan  nasib  diri dan masyarakatnya.
Demikian  pula  dalam  konteks pilihan politik perempuan yang umumnya tidak muncul secara otonom  karena  kesadaran  kritisnya terhadap  pilihan-pilihan  yang  ada, melainkan  dipengaruhi  oleh  cara pandang  dan  pilihan  suami  mereka masing-masing.  Namun  demikian seluruh informan setuju dan mengakui  bahwa  fenomena  ini  mulai agak  berubah  pada  pelaksanaan
Pemilihan  Presiden  tahun  lalu,  yang menurut  mereka  mengindikasikan adanya  “perlawanan  perempuan” terhadap pilihan suami mereka,
kendati  itu  dilakukan  secara  tertutup. Kecenderungan  ibu-ibu  dan  kaum perempuan  umumnya  memilih  calon yang populer dan memiliki penampilan  fisik  paling  menarik, merupakan  fakta  mulai  bekerjanya pilihan  otonom  kaum  perempuan, kendati  itu  masih  sangat  jauh  di bawah nilai pilihan kritis yang ideal.
2. Persepsi tentang
Partisipasi Politik dan Pembangunan Persepsi  memainkan  peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas partisipasi
politik  seseorang.  Persepsi  yang  baik cenderung  akan  melahirkan  sikap- sikap  simpati  hingga  empati  yang kemudian  berkorelasi  dengan  tipe partisipasi  yang  muncul.  Sementara persepsi  yang  buruk  cenderung  akan melahirkan  sikap  antipati  hingga apatisme.  Untuk  kepentingan  praktis, telaahan  mengenai  persepsi  juga penting  dilakukan  dalam  rangka mengidentifikasi dan memetakan bagaimana gambaran partisipasi perempuan  sebagaimana  dipaparkan di muka.
Persepsi,    -  sebagaimana dijelaskan di muka - akan berpengaruh  terhadap  cara  seseorang berperilaku  dan  bersikap  terhadap suatu  masalah  atau  isu.  Demikian halnya  persepsi  perempuan  terhadap partisipasi  kaumnya  dalam  ranah publik, serta persepsi terhadap  peran- peran  gendernya  dalam  masyarakat, akan  mempengaruhi  pula  bagaimana mereka melakukan aktivitas
keseharian  mereka.  Hal  ini  dapat dipahami karena persepsi muncul dari seperangkat  nilai  yang  terkristalisasi dalam diri seseorang melalui berbagai proses interaksi sosial sebagai wahana  transmisi  (pendidikan)  nilai yang  berlangsung    di  lingkungan masyarakatnya. Umumnya perempuan memiliki  pandangan  yang  sama bahwa  persepsi  perempuan  terhadap segala  kegiatan  atau  urusan  dalam ranah publik bukan merupakan kewajiban maupun tanggung jawabnya, seperti: masalah
pemerintahan,  pembangunan,  politik, dan lain-lain. Dalam konteks masalah politik  misalnya,  politik  umumnya dipersepsikan  oleh  kaum  perempuan sebagai  dunia  yang  kotor,  penuh konspirasi  dan  intrik,  keras,  dan penuh  tipu  daya.  Mengingat  persepsi ini  secara  umum  juga  dipahami  oleh kaum  perempuan  pada  umumnya maka  ia    menjadi  semacam  referensi sosial  yang  membentuk mind-set kaum  perempuan  untuk  kemudian menjauhi  hal-hal  tersebut.  Akibatnya memang menyedihkan, jumlah perempuan yang terlibat dalam proses-proses  politik  yang  masih dalam  hitungan  jari,  baik  di  tingkat yang  terendah  seperti  rapat-rapat RT/RW dan desa, hingga tingkat yang lebih  tinggi  seperti  pengurus  partai politik  di  tingkat  anak  cabang, cabang, daerah/wilayah, hingga nasional. Namun demikian, ketika ditanyakan apakah keterlibatan
perempuan yang sangat minim tersebut  sebagai  sesuatu  yang  lumrah atau  wajar,  yang  terjadi  secara alamiah,  sebagian  besar  informan menganggap  hal  tersebut  sebagai
kewajaran  mengingat  pada  umumnya kaum  perempuan  di  perdesaan  sudah sangat  tesita  waktu  dan  perhatiannya terhadap  masalah-masalah  keluarga sehingga  kualitas  dan  intensitas keterlibatannya  dalam  ranah  publik umumnya terpinggirkan secara alamiah.  Dalam  kaitan  dengan  itu, menurut para informan, peran perempuan  sebenarnya  jauh  lebih berat  karena  ternyata  perempuan tidak hanya menjalankan peran-peran domestik  seperti  yang  selama  ini dipahami,  bahkan  3  peran  sekaligus sebenarnya  telah  mereka  jalankan. Artinya  bila  ada  perempuan  yang mampu  eksis  di  ranah  publik  tanpa mengabaikan peran-peran alamiahnya berarti perempuan itu adalah perempuan luar biasa. Ketiga  peran  yang  dimaksud di atas yaitu: (1) peran domestik yang terkait dengan tanggung jawab mereka terhadap urusan-urusan rumah  tangga  seperti  memasak, mengasuh  anak,  melayam  suami  dan lain-lain;  (2)  peran  produktif  yang terkait dengan tanggungjawab mereka dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan  uang  dan  meringankan beban  ekonomi  keluarga;  dan  (3) peran    sosial  yaitu    tanggungjawab untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan mewakili keluarga,  seperti  berorganisasi  dan berkumpul dengan kelompok
masyarakat  yang  lain,  kegiatan  PKK, arisan,  pengajian,  posyandu,  serta pengajian/ majelis taklim.
Secara  umum  ada  pengakuan dari  para  informan  bahwa  peran- peran  domestik  yang  inheren  dalam diri  keperempuanan  mereka  secara alamiah  tersebut  diberi  nilai  yang Iebih  rendah  oleh  laki-laki  dan
bahkan  dianggap  sebagai  kewajiban semata,    sementara  peran-peran sosial  dan  produktif  yang  dilakukan perempuan  harus  selalu  disesuaikan dengan  stereoripe  perempuan,  dan tentu  harus  pula  selalu  berkorelasi dengan peran-peran domestik tersebut. Maka manakala suatu kegiatan tidak berkait dengan hal itu, seperti  politik  dan  pemerintahan misalnya, maka otomatis kegiatan itu harus  dijauhi  oleh  mereka,  tidak diperbolehkan oleh suami, dan dianggap tidak patut di mata masyarakat. Peran-peran domestik (reproduktif) yang dinilai Iebih rendah  dari  nilai-nilai  produktif  ini tentu  berdampak  pada  terjadinya domestikasi peran
perempuan menjauhkan  peran  perempuan  dari arus  politik  yang  sebenarnya  tidak harus  dan  tidak  ada  kaitan  sama sekali dengan soal-soal publik di atas. Dan  karena  peran-peran  ini  dianggap sebagai  kewajiban  semata  maka peran-peran publiknya tidak dianggap penting,  sekunder  bahkan  tertier,  dan fakultatif  karena  hanya  berfungsi untuk  mengisi  waktu  luang  atau membantu  keluarga  atau  suami. Domestikasi  peran  perempuan  ini berdampak  pada  lemahnya  posisi tawar  perempuan  di  wilayah  publik, khususnya dalam pengambilan
kebijakan-kebijakan politik yang mengarusutamakan  gender  hingga akhirnya perempuan menjadi tersubordinasi dalam masyarakat. Dan  ketika  disinggung  soal kasus seperti pentingnya perlindungan  terhadap  perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan  (seperti  istri  ditinggal menikah  lagi,  suami  menikah  tanpa
sepengetahuan  istri,  dan  bentuk kekerasan  fisik  maupun  psikis  – kebetulan  para  informan  mengaku belum  pernah  mengalaminya),  hak- hak  reproduksi,  dan  sebagainya, mereka  menganggapnya  bukan  hal yang  khusus  dan  lebih  penting  dari hal-hal  yang  disebutkan  di  atas. Kalaupun itu penting, menurut
mereka  terjadi  karena  ada  masalah dalam  keluarga  mereka  baik  sosial dan  umumnya  ekonomi,  sehingga bukan  masalah  yang  berdiri  sendiri melainkan efek samping dari sejumlah  masalah  yang  dialami  oleh keluarga. Suami menikah lagi menurut  mereka,  umumnya  karena ekonomi keluarga telah cukup mapan bahkan berlebih, sementara komunikasi  sosial  dalam  keluarga tidak  berjalan  dengan  sebagaimana mestinya.  Suami  berperilaku  ringan tangan  umumnya  terjadi  karena ekonomi  keluarga  dalam  kondisi kurang  memadai,  istri  tidak  dapat membantu, dan secara sosial komunikasi  dalam  keluarga  juga tidak  harmonis.  Semua  dianggap sebagai  masalah  yang  memang  ada namun  berada  dalam  wilayah  privat yang  wajar  sebagai  akibat  dari sejumlah persoalan atau faktor eksternal  lain,  kendati  mereka  secara emosional umumnya menjawab tidak rela  kalau  suaminya  kawin  lagi  atau main tangan walau tidak bisa berbuat apa-apa bila itu terjadi pada mereka.
C. Faktor-faktor dan Masalah yang Menghambat Realitas rendahnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik sebagaimana dipaparkan pada bahasan sebelumnya terjadi  karena  banyak  faktor  yang
saling  berkait.  Mengutip  beberapa teori  dalam  beberapa  sumber  yang dikaitkan  dengan  fenomena  yang ditemukan  di  lapangan  paling  tidak terdapat  dua  aspek  hambatan  yang mempengaruhi kualitas dan intensitas partisipasi perempuan dalam pembangunan, baik aspek daya akomodasi  kultural  maupun  daya dukung struktural. Hambatan- hambatan tersebut nampak dari berbagai  praktek  kehidupan  sosial masyarakat yang cenderung menempatkan posisi perempuan dalam posisi marginal dengan melegitimasi  peran  domestik  serta stereotipenya,  yang  muncul  dalam bentuk  adagium:  “3  (tiga)  ...ur”, yaitu: dapur, sumur, kasur.
Persepsi  publik  perempuan yang minor terhadap tanggung jawabnya  dalam  ranah  publik  pun kemudian menyebabkan makin menjauhnya perempuan pada bidang- bidang  yang  terkait  dalam  ranah publik tersebut. Politik dan pemerintahan  misalnya,  umumnya perempuan “alergi” terhadap aktivitas politik dalam pengertian partai politik.  Mereka    memandang  politik sebagai  aktivitas  ‘kotor’  dan  menjadi domain  laki-laki  sehingga  politik menjadi sangat maskulin. Persepsi ini paling tidak dapat disimpulkan sebagai  realitas  kultural  yang  kurang akomodatif terhadap adanya
partisipasi  perempuan  secara  lebih luas dalam pembangunan. Perempuan dianggap  tidak  pantas  dalam  jabatan- jabatan  publik  dan  politik  karena sifat-sifatnya yang halus dan memiliki tugas-tugas khusus di rumah.  Bahkan  tidak  jarang  larangan berpolitik  ini  muncul  juga  karena alasan  kemampuan  dan  intelegensia
perempuan  yang  dipersepsi  selalu dibawah  laki-laki,  maupun  alasan- alasan agama  yang bersifat  doktriner. Hal-hal itulah yang kemudian menghegemoni  partisipasi  sebagai domain  laki-laki,  sebagai  manifestasi dari  akar  budaya  patriarkhi  yang masih  tersisa  kuat  dalam  kehidupan masyarakat kita.
Masalah-masalah sebagaimana disebutkan dimuka merupakan  faktor  kultural  yang menghambat  keterlibatan  perempuan di  dalam  pembangunan.  Sementara pada  aspek  yang  berbeda,  kebijakan yang  kurang  peka  gender  yang diputuskan  oleh  pengambil  kebijakan yang  tidak  melibatkan  perempuan,  di samping  merupakan  produk  kultur yang  berkembang  dalam  masyarakat, secara faktual menjadi kendala struktural yang semakin mempersempit  partisipasi  perempuan dalam pembangunan. 1. Faktor Kultural Rendahnya  tingkat  partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah  sebagaimana  tergambarkan pada  paparan  sebelumnya  paling tidak  disebabkan  oleh  beberapa faktor,  diantaranva  adalah  faktor kultural,  yang  berkaitan  dengan konstruk  tradisi  yang  berlaku  di dalam masyarakat. Beberapa hambatan yang teridentifikasi mengemuka dalam sejumlah wawancara  yang  dilakukan  dengan sejumlah informan dapat diklasifikasi sebagai berikut:
1) Persepsi  perempuan  umumnya terhadap  sifat  aktivitas  politik yang  identik  dengan  kegiatan- kegiatan  rapat  di  malam  hari, kompetisi yang ketat dan
cenderung kotor serta menghalalkan segala cara, paradigma  kalah-menang  dalam politik,  dan  lain-lain,  dianggap bertentangan  dengan  nilai  yang berlaku di dalam masyarakat. Dan bagi perempuan hal ini bertentangan  dengan  “kodrat”-
nya;
2) Peran  domestik  yang  dimaknai secara  fatalistik  menyebabkan berkurangnya  kesempatan  bagi perempuan  untuk  terlibat  dalam sektor-sektor  publik.  Apalagi  di tambah  dengan  kenyataan  bahwa sebenarnya peran perempuan tidak  hanya  merupakan  peran domestik  karena  dalam  banyak kasus  perempuan  justru  menjadi mitra  kerja  bagi  suami  dalam membantu perekonomian keluarga. Posisi subordinatif perempuan dalam susunan keluarga  tampak  dari  kewajiban istri  untuk  tunduk  patuh  dan sebatas sebagai pelengkap jabatan suami,  atau  kepatuhan  terhadap ketentuan suami atas peran publiknya;
3) Pandangan  agama  yang  dimaknai cenderung membatasi peran perempuan  dalam  politik  karena dianggap  sudah  terwakili  oleh suami  yang  merupakan  kepala keluarga.
Pandangan yang didasari oleh keyakinan agama ini menyebabkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik bukan  lagi  didasari  keinginan untuk melakukan perubahan terhadap  realitas  sosial,  namun lebih pada ibadah dan pengabdian, sehingga jarang sekali  muncul  tindakan  yang bermakna  untuk  memperbaiki
posisi perempuan dalam organisasi-organisasi politik
tersebut.
2. Faktor Struktural
Di samping faktor-faktor kultural  di  atas,  terdapat  pula mekanisme  struktural  yang  menjadi kendala  bagi  keterlibatan  perempuan secara lebih luas dalam pembangunan. Dalam konteks Pemilu 2009 lalu sebagai bagian dari pembangunan politik misalnya, kendala  struktural  dalam  sistem rekrutmen  politik  di  tingkat  partai politik yang tidak peka gender makin memperkecil peluang tampilnya kandidat  calon  legislatif  perempuan. Fakta kurangnya kandidat perempuan pada  sebagian  besar  partai  politik merupakan  indikasi  kuat  kendala struktural  ini.  Ditambah  dengan sistem  kaderisasi  partai  yang  kurang membuka  akses  bagi  perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di dalam partai politik, yang makin memperkecil peluang peremuan untuk berkiprah di dalamnya.    Kondisi  tersebut  tentu saja paradoksal dengan jumlah perempuan  yang  mencapai  separuh jumlah  penduduk  Provinsi  Banten, yang tentu karena ketidakterwakilinya perempuan secara  fisik  di  lembaga  legislatif tersebut berpeluang tidak terwakilinya  pula  aspirasi  kaum perempuan dalam pembuatan kebijakan publik yang sensitif gender. Secara umum faktor
eksternal  yang  banyak  ditemukan sebagai  kelemahan  di  bidang  sosial ekonomi  yang  juga  memperkecil kesempatan  kaum  perempuan  untuk terlibat  dalam  pembangunan  pada
umumnya. Realitas kebanyakan perempuan  di  Banten  yang  pada umumnya  berpendidikan  rendah, hidup  dalam  kemiskinan  atau  lemah secara  ekonomi  merupakan  kendala struktural perempuan untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan melalui  organisasi-organisasi  massa maupun partai politik. Kendala struktural berupa rendahnya tingkat pendidikan perempuan  pada  umumnya  disinyalir oleh  para  informan  sebagai  faktor yang  mempengaruhi  kesiapan  kaum perempuan  secara  umum  untuk terlibat  dalam  wilayah  publik  dan pembangunan
daerah. Kecenderungan  seragamnya  persepsi ini  muncul  ketika  diskusi  diarahkan pada kecilnya jumlah aktivis perempuan,  baik  dalam  lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa,  maupun  partai  politik  di semua tingkatan kepengurusan.
Kebanyakan  informan  berpendapat bahwa  sulit  mendapatkan  kader perempuan  yang  berkualitas  dan berpendidikan,  walaupun  menurut mereka  juga  alasan  ini  tidak  berdiri sendiri  karena  yang  sulit  sebenarnya bukan perempuan yang
berpendidikan namun perempuan yang  mau  terjun  di  partai  politik. Sementara kalaupun kemauan itu ada, terdapat  sejumlah    faktor  lain  yang menghambat  tampilnya  perempuan ke  panggung  politik,  seperti  soal senioritas dalam partai, jenjang kaderisasi  yang  subyektif,  dan  yang pasti  adalah  kemampuan  ekonomi perempuan untuk memodali perannya dalam politik. Faktor-faktor itu menurut sebagian besar dari
informasi saling terkait dan kompleks untuk  kasus  perempuan,  berbeda
dengan  laki-laki.  Beberapa  informan yang  terlibat  dalam  politik  mengakui bahwa  mereka  dapat  eksis  dalam politik  karena  secara  ekonomi  tidak bergantung pada suami. Pun demikian  dengan  sebagian  besar perempuan  lainnya  yang  eksis  dalam wilayah-wilayah publik, seperti pengurus  asosiasi  profesi,  asosiasi pengusaha,  dan  sebagainya.  Kendati mereka pun mengakui bahwa sebagian  dari  perempuan  yang  eksis tersebut  dapat  eksis  karena  awalnya mendapat  dukungan  (baca:  modal) awal  dari  suami  mereka  yang  telah lebih  dahulu  eksis  dalam  bidangnya, dan  beberapa  mapan  secara  ekonomi karena  berasal  dari  keluarga  (orang tua) yang juga mapan secara ekonomi.
Bila  kemudian  ditimbang- timbang  antara  faktor  struktural  dan kultural  tersebut,  umumnya  informan berpendapat  bahwa  kendala  kultural memang secara substansial jauh lebih terasa sebagai penghambat, sementara  kendala  struktural  hanya menjadi  pelengkap  yang  digunakan sebagai  alasan  yang  terukur  untuk membatasi peran perempuan.
Kendala  kultural  dimaksud  sebagian telah  dipaparkan  di  atas,  lainnya misalnya  kebiasaan  yang  berlaku dalam  aktivitas  dalam  ranah  publik (termasuk  politik)  yang  menurut mereka  menuntut  perhatian  penuh dan  seolah  tidak  bisa  separuh- separuh, rapat-rapat penting
pengambilan  keputusan  yang  hampir pasti  dilakukan  di  malam  hari,  rapat- rapat  yang  pasti  dipenuhi  dengan kepulan asap rokok dan wedang kopi, rapat  yang  menghendaki  kehadiran perempuan  sebagai  penyegar  rapat semata,  dan  sebagainya  merupakan
bagian  dari  kultur  aktivitas  politik yang memperkecil ruang gerak perempuan.  Pada  tingkat  yang  paling kecil,  pola  ini  pun  diterapkan  dalam rapat-rapat  di  tingkat  RT/RW  hingga Desa,  kendati  ini  dapat  dimaklumi karena  aktivitas  pengurus  RT/RW  ini yang  memang  baru  bisa  dilakukan  di sore  hingga  malam  hari  setelah seharian  sibuk  bekerja  di  kantornya masing-masing.  Namun  kebiasaan rapat  yang  tidak  efisien,  berlama- lama  hingga  larut  malam  bahkan  tak jarang  diselingi  atau  diikuti  oleh aktivitas  yang  tak  perlu  seperti  main catur  atau  gaple,  dan  sebagainya; merupakan kultur laki-laki yang tidak akan  bisa  diikuti  oleh  perempuan mengingat  pandangan  sebagian  besar masyarakat yang memposisikan peran domestik sebagai kodrat perempuan yang tidak bisa ditinggalkan. Inilah fakta-fakta empiris yang dapat kita pahami untuk melihat realitas rendahnya partisipasi
perempuan  di  sektor-sektor  publik. Bisa jadi profil ini juga menjadi profil partisipasi  perempuan  di  Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya mengingat  beberapa  prakondisi  yang ditemukan di wilayah ini juga relevan dengan karakteristik di daerah lainnya, bahkan di Indonesia sekalipun.  Kerelaan  kaum  laki-laki untuk  mengakui  kesamaan  hak  kaum perempuan  dalam  politik  ternyata sangat  mahal  harganya.  Maskulinitas yang  mengakar  kuat  dalam  kultur aktivitas  publik  merupakan  gunung karang  besar  yang  menghambat  laju peningkaan  partisipasi  perempuan dalam  pembangunan,  walaupun  kita tidak  bisa  menyimpulkan  apakah  ini sebuah kesengajaan dari desain
budaya  yang  dikembangkan,  ataukah sesuatu  yang taken  for  granted
sebagai bagian dari warisan kebudayaan  masa  lalu  yang  sudah mencapai  taraf  puncak  dan  berlaku universal.  Penelitian  lebih  lanjut diperlukan untuk menjawab fenomena ini. Dari eksplorasi yang dilakukan  pada  kedua  fakta  tersebut, diperoleh  beberapa  simpulan  yang terkait  dengan  konteks  penelitian  ini sebagai berikut:
1. adalah  realitas  yang  secara  kasat mata  dapat  dibuktikan,  bahwa tingkat partisipasi atau keterlibatan  perempuan  dalam aktivitas publik mulai dari tingkat RT, RW, desa, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain masih  sangat  jauh  dari  harapan. Realitas  ini  terutama  tampak  dari kecenderungan adanya ‘domestikasi’  aktivitas  publik kaum perempuan pada organisasi- organisasi  sosial  yang  memiliki stereotipe sama dengan perempuan. Keaktifan perempuan diarahkan  pada  organisasi  yang bersifat sosial dan seolah "diperuntukkan" khusus bagi perempuan dengan kegiatan- kegiatan  yang  bersifat  khas  dan mewadahi seluruh stereotipe perempuan.  Akibatnya,  aktivitas dalam  organisasi  ini  cenderung hanya  makin  menguatkan  peran domestik perempuan dalam organisasi-organisasi  publik  yang justru banyak memotivasi mereka untuk  berperan  lebih  luas  dalam ranah publik.
2. tumbuhnya  persepsi  publik  yang meluas  bahwa  aktivitas  peran- peran  publik  yang  identik  dengan
politik,  yang  dilakukan  kaum perempuan  bertentangan  dengan kodrat  keperempuanan  mereka. Aktivitas politik yang berstereotipe  maskulin: keras, penuh  persaingan,  penuh  intrik dan  konspirasi,  bahkan  ‘kotor’ dianggap  tidak  sesuai  dengan kodrat fisiologis maupun psikologis perempuan. Belum lagi praktek-praktek  dalam  keseharian aktivitas  politik  yang  semuanya melelaki, seperti rapat-rapat
malam,  rapat  dan  asap  rokok, kekerasan  yang  kapanpun  bisa terjadi  dalam  persaingan  politik, semuanya seolah menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan untuk terlibat di dalamnya.
3. terdapat pula fakta bahwa pengetahuan  perempuan  tentang partisipasinya  pada  sektor-sektor publik  masih  relatif  terbatas, umumnya mereka kurang memahami  eksistensi  dan  fungsi lembaga-lembaga pemerintahan
desa, tugas dan mekanisme perannya, termasuk pula berbagai produk-produk  kebijakan  publik yang terkait dengan kehidupannya. 4. umumnya pula, terdapat
anggapan  bahwa  peran  domestik yang  selama  ini    di-titi  kaum perempuan  sebagai  jalan  hidup adalah  sebuah  keniscayaan  yang harus  dimaknai  sebagai  dedikasi terhadap  peran  yang  bersifat given ini,  bahkan  ibadah  yang bernilai transedental. Mereka tidak  memandang  khusus  dan penting  adanya  perjuangan  bagi kepentingan  kaum  perempuan karena menganggapnya telah inheren dalam perjuangan
memperbaiki kesejahteraan masyarakat, meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelayanan  kesehatan  dan  lain- lain. 5. Terdapat  beberapa  faktor  dan sejumlah masalah yang mempengaruhi  partisipasi  kaum perempuan dalam aktivitas publik.  Namun  dari  sejumlah kecenderungan  pandangan  para informan sebagaimana dipaparkan  di  atas  menunjukkan faktor  kultural  dan  masalah- masalah yang timbul di dalamnya merupakan faktor yang mempengaruhi  secara  dominan terhadap  rendahnya  partisipasi perempuan  dalam  pembangunan daerah, antara lain misalnya:  Faktor religi yang menempatkan perempuan secara  kodrati  (wajib)  dengan peran utama pada peran domestik,  dan  peran  lain sebagai  peran  sekunder  yang tidak harus (sunnah) dilakukan  atau  membutuhkan prasyarat yang terpenuhi untuk terlibat didalamnya ;
 Budaya masyarakat yang tercermin  dari mind-set yang telah mentradisi bahwa aktivitas  publik  yang  identik dengan politik adalah aktivitas laki-laki  dengan  stereotipe maskulin,  yang  tidak  cocok dengan  aspek  fisiologis  dan psikologis kaum perempuan;

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Paparan  fakta  empiris  di muka  menghantarkan  kita  pada pemahaman  baru  mengenai  realitas
partisipasi perempuan dalam pembangunan  daerah  di  Propinsi Banten, untuk kemudian dapat dirumuskan  saran yang  bersifat rekomendatif    guna  memperbaikinya di  masa  yang  akan  datang.  Beberapa saran  yang  dapat  peneliti  rumuskan adalah sebagai berikut:
1. Perlunya  dilakukan  pendidikan politik  yang  mengarusutamakan gender  secara  benar  melalui organisasi-organisasi yang banyak  diminati  oleh  kaum perempuan  untuk  beraktivitas  di wilayah tersebut, misalnya majelis taklim, organisasi- organisasi  arisan,  PKK,  dan organisasi sosial lainnya;
2. Pendidikan  politik  yang  sama perlu  dilakukan  terhadap  laki-
laki:  kepala  keluarga  dan  remaja putra guna menjaga keseimbangan pemahaman tentang  kesetaraan  gender  dan bias  gender  yang  selama  ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan mereka;
3. mendorong  adanya  kebijakan dalam  praktek  tata  pemerintahan di  desa  untuk  sensitif  gender, dengan  tidak  mendikotomikan peran  laki-laki  dan  perempuan pada  pembagian  kerja  di  unit- unit kerjanya;
4. dan  dalam  jangka  panjang  perlu adanya  rumusan  yang  tepat dalam kurikulum pendidikan kita guna  menanamkan  nilai-nilai kesetaraan  gender  dalam  diri generasi  muda  sehingga  secara perlahan dapat merubah mind-set masyarakat  yang  telanjur  kurang berpihak pada perempuan, khususnya  dalam  peran-peran publik.    Pendidikan  berwawasan
gender  harus  dapat  mewujudkan (a)  Menerima  perbedaan  kodrati individu, laki-laki dan perempuan sebagai hikmah,sehingga berperilaku adil dan  tidak  adanya  pembedaan perlakuan  antara  laki-laki  dan perempuan  baik  di  rumah,  di tempat kerja maupun di masyarakat (b) Memahami kondisi hidup  laki-laki  dan perempuan berbeda, bahwa perbedaan  itu  pada  dasarnya karena fungsi kodrati. Akhirnya semoga remokendasi ini dapat menjadi concern kita bersama guna melakukan  upaya-upaya  perubahan dari  hal-hal  yang  kecil,  dari  diri  kita sendiri, dan dari sekarang sedemikian rupa  sehingga  ke  depan  dapat memberikan  kontribusi  yang  nyata bagi  perbaikan  dalam  tata  kehidupan masyarakat. Amien.
E E . . D D A A F F T T A A R R P P U U S S T T A A K K A A Alfian.  1990. Masalah  Dan  Prospek Pembangunan Politik Indonesia , Jakarta: Gramedia Bappeda  Provinsi  Banten,  2010, laporan tahun 2010. CETRO (Centre For Electoral Reform).  2002.  " Data  dan Fakta Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai  Politik  dan  Lembaga Legislatif, 1999-2001 " (Ringkasan Eksekutif),
Jakarta:  Divisi  Perempuan
dan  Pemilu.  8  Maret  (  tidak diterbitkan).
Gaffar, Affan. 2004. Politik Indonesia Transisi  Menuju  Demokrasi ,
Jakarta: Pustaka Pelajar,
Hungtinton, Samuel P. dan Nelson, J. 1990. Partisipasi  Politik  di Negara Berkembang, Jakarta:Rineka Cipta Parawansa,  Khofifah  Indar.  2003. Studi Kasus: Hambatan terhadap  Partisipasi  Politik Perempuan  di  Indonesia , makalah Rush,  Michael.  dan  Althoff.  1993.
Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: Raja Grafindo Persada Saptari,  Ratna.  dan  Holzner.  1997. Perempuan, Kerja dan Perubahan  Sosial ,  Jakarta:
Pustaka Utama Graffiti.
Soekanto,  Soerjono.  dan  Lestarini
Ratih. 1988. Fungsionalisme dan  Teori  Konflik  dalam Perkembangan Sosiologi , Jakarta: Sinar Grafika Sugiatri,  dkk.  2003. Pembangunan
Dalam  Perspektif  Gender , Malang: UMM Press. Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta UNDP.  2003. Partisipasi  Politik Perempuan Dan Tata Pemerintahan  yang  Baik: Tantangan Abad 21 , UNDP.