## Artikel

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
Martinus Wika 1 dan Beatus Tambaip 2*
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro Merauke
2 Program Studi Administasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Musamus
* Korespondensi : beatus@unmus.ac.id
Abstract: This  study  was  conducted to analyze  and  describe the  implementation  of  the  Village Financial Management Policy carried out by the Kiworo Village Government since 2015-2017 with a  total  budget  of  Rp.  1,400,000,000  (One  Billion  Four  Hundred  Million  Rupiah),  but  the management is still very far from expectations. The method used is a qualitative method which is also adapted to the characteristics, so this research was carried out with a qualitative descriptive research  design,  with  12  informants  consisting  of  the  Kiworo  Village  apparatus  including  the Village  Head,  Village  Community  Leaders  and  the  Head  of  the  Kimaam  District  Government. Based on the results of research conducted by the author in Kiworo Village related to the author's title Implementation of village financial management policies in Kiworo Village, Kimaam District, Merauke Regency, Papua Province, the authors found (1). The occurrence of unaccountable village financial  management,  due  to  the  apathetic  attitude  and  behavior  of  village  officials  towards regulation. they always do not carry out village financial management that is not in accordance with regulations so that the process does not run properly starting from the planning, implementation, and  reporting  processes  as  well  as  monitoring  and  evaluation.  (2).  There  are  several  inhibiting factors, including the lack of human resources, lack of communication, attitudes, and behavior of village  officials,  village  financial  management  patterns  that  have  not  been  maximized,  lack  of supporting facilities and infrastructure, absence of strict sanctions from the district government, so that efforts to carry out financial management processes The village with a table account is very difficult in Kiworo village because it is influenced by several factors above. (3). The strategy that must be carried out is to optimize the financial management process from planning, implementation to reporting and monitoring and evaluation, by utilizing existing regulations. It is suggested to the Kiworo  village  government,  in  carrying  out  the  village  financial  management  process,  it  is mandatory to refer to Law no. 06 of 2014 concerning Villages and, Permendagri No. 113 Regarding Village  Financial  Management  and  its  hierarchy  up  to  PEDES  and  the  Government  must  pay attention to the work wages given to village officials and must be determined with rules so that it is clear to the apparatus.
Keywords: Kampung Kiworo; Policy; Financial Management
Abstract: Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  dan  mendeskriptifkan  Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Kampung  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kampung  Kiworo sejak tahun 2015-2017 dengan total anggaran Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), namun pengelolaannya masih sangat jauh dari pada harapan.   Metode yang di gunakan adalah  metode  kualitatif  juga  disesuaikan  dengan  karakteristik,  maka  penelitian  ini  dilakukaan dengan desain penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan informan sebanyak 12 Orang yang terdiri dari perangkat Kampung Kiworo termasuk Kepala Kampung, Tokoh-tokoh Masyarakat Kampung dan Kasi Pemerintahan Distrik Kimaam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kampung  Kiworo  terkait  judul  penulis  Implementasi  kebijakan  pengelolaan  keuangan  desa  di Kampung Kiworo Distrik Kimaam Kabupaten Merauke Provinsi Papua, maka penulis mememukan (1). Terjadinya pengelolaan keuangan kampung yang tidak akuntabel, karena sikap dan perilaku

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
apatis  perangkat  kampung  terhadap  rugulasi.  mereka  senantiasa  tidak  menjalankan  pengelolaan keuangan  kampung  tidak  susuai  dengan  regulasi  sehinga  prosesnya  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya  mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  serta  pengawasan  dan evaluasi.  (2).  adanya  beberapa  faktor  penghambat  antara  lain  minimnya  sumber  daya  manusia, kurangnya  komunikasi  sikap,  dan  perilaku  perangkat  kampung,  pola  pengelolaan  keuangan kampung yang belum maksimal, Kurangnya sarana dan prasarana penunjang, tidak adanya sanksi yang  tegas  dari  pemerintah  kabupaten,  sehingga  upaya  untuk  melaksakan  proses  pengelolaan keuangan kampung yang akun tabel sangat sulit di kampung kiworo karena dipengaruhi beberapa faktor  diatas.  (3).  Strategi  yang  harus  dilakukan  adalah  mengobtimalkan  proses  pengelolaan keuangan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanahan  hingga  pada  pelaporan  dan  pengawasan  dan evaluasi,  dengan  memanfaatkan  regulasi  yang  ada.  Disarankan  kepada  Pemerintah  kampung kiworo, dalam melaksakan proses pengelolaan keuangan kampung wajib mengacu kepada  UU No. 06  Tahun  2014  Tentang  Desa  Tentang  Desa  dan,  Permendagri  No.  113  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa dan hirarkinya sampai dengan PEDES serta Pemerintah harus memperhatikan upah kerja yang diberikan kepada perangkat desa dan harus ditetapkan dengan aturan-aturan sehingga jelas bagi para perangkat.
Keywords: Kampung Kiworo; Kebijakan; Pengelolaan Keuangan

## 1. Pendahuluan
Dengan  memiliki  otonomi  murni  tersebut  maka  desa/kampung  diberikan kewenangan  untuk  mengembangkan  wilayah  serta  memajuhkan  kehidupan  masyarakat desa/kampung  yang mandiri, sehingga negara dalam hal ini presiden  republik indonesia memberikan    kebijaksanaan  kepada  desa/kampung    untuk  dapat  mengelola  keuangan desa/kampung itu sendiri, yang  mana  keuangan desa/kampung tersebut diharapkan oleh pemerintah  dapat  digunakan  sebanyak-banyaknya  untuk  pemberdayaan  masyarakat, kemandirian  masyarakat,  kemajuan  serta  kesejahteraan  masyarakat  desa/kampung  di desa/kampung kiworo tersebut.
Sehingga  dengan  disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  desa/kampung  dapat  diakomodir  dengan lebih  baik  dengan  Pemberian  kesempatan  yang  lebih  besar  bagi  desa/kampung  untuk mengurus  tata  pemerintahannya  sendiri  serta  pemerataan  pelaksanaan  pembangunan diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  taraf  hidup  masyarakat    di desa/kampung-kampung  di  seluruh    indonesia,  sehingga  permasalahan  seperti kesenjangan    antar    wilayah,    kemiskinan,    dan    masalah  sosial  budaya,  pendidikan, ekonomi, dan  lainnya dapat diminimalisir.
Pembangunan  infrastruktur  tidak  nampak,  sosial,  ekonomi,  dan  pemberdayaan masyarakat tidak ada yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Menurut Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Merauke Tahun 2016). Dana yang didapatkan di setiap kampung di kabupaten merauke bervariasi tergantung jauh dekat  Lokasi  kampung,  Luas  Wilayah  Kampung  dan  Jumlah  penduduknya,  untuk kampung kiworo sendiri pada tahun  Tahun 2014 atau dana desa yang di kucur pemerintah adalah berkisar  kurang lebih Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), yang di awal tahun 2015 jumlah uang/dana kampung ditambah  jumlah dananya hingga berkisar  Rp. 900.400.000.  (Sembilan  Ratus  Juta  Empat  Ribu  Rupiah)  tetapi  Mulai  tahun  2016-2017 Anggarannya  dinaikan  menjadi    Rp.  1.400.000.000  (Satu  Miliar  Empat  Ratus  Juta Rupiah), dan direncanakan pada tahun 2018 ini dana desa akan mengalami kenaikan lagi, Namun dari total dana kampung yang begitu besar dan periode waktu yang cukup lama belum ada pembangunan satupun yang nampak di 5 (Lima), kampung pada wilayah distrik

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
Kimaam  tersebut  dan  bagaimana  dengan  9  desa/kampung-kampung    yang  berada  di pinggiran  pusat  distrik  kimaam  bagaimana  dengan  kampung-kampung  yang  terpencil, pastinya lebih parah lagi pengelolaan keuangannya. Ini merupakan sebuah realitas dalam pengelolaan  keuangan  Kampung  pada  14  (Empat  Belas)  Kampung  di  Wilayah  Hukum Distrik  Kimaam  yaitu:  Kampung  Kimaam,  Kampung  Mambum,  Kampung  Kiworo, Kampung  Woner,  Kampung  Deka,  Kampung  Turiram,  Kampung  Kalilam,  kampung Kumbis,  Kampung  Komolom,  Kampung  Teri,  Kampung  Sabudon,  Kampung Purawanderu, Kampung Umanderu, dan Kampung Webu, di distrik Kimaam Kabupaten Merauke Provinsi Papua

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  di  gunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  juga disesuaikan dengan karakteristik, maka penelitian ini dilakukaan dengan desain penelitian Deskriptif  Kualitatif  (Nawawi,  2009).  desain  kualitatif  dipilih  mengingat  penelitian bertujuan untuk mengungkapkan  apa yang terjadi dalam kenyataan empirik dan penelitian ini  juga  lebih  banyak  mengobservasi  dan  mengeksplorasi  perilaku  objek.  Sedangkan pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    pendekatan  Fenomenologi dimana pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi di lakukan terhadap fenomena atau  peristiwa  yang  terjadi  pada  subjek  yang  diteliti  untuk  memahami  dan mengungkapkan  maknanya.
Sedangkan  metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  Kualitatif  yaitu, menemukan fakta dan interprestasi dengan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan. Dengan metode ini maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif dipakai  untuk  mengungkapkan  secara  komprehensif  dan  alami  (natural),  tentang Bagaimana  fungsi  Implementasi  Kebijakan    Tentang  Pengelolaan  Keuangan    Desa  di Kampung  Kiworo  Distrik  Kimaam  Kabupaten  Merauke    Provinsi  Papua.  pendekatan kualitatif juga disesuaikan dengan karakteristik yang ada bahwa peneliti secara langsung terlibat dilokasi penelitian melalui pengamatan peran serta (participant observation)
Penggunaan  pendekatan  metode  kualitatif  menekankan  kepada  permasalahan mengenai apa adanya (das Sein) dengan  kenyataan yang ada di lapangan melalui kata- kata  lisan  atau  tertulis  dan  orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Melalui  metode  kualitatif yaitu  yang  dilakukan  seorang  peneliti  dan  peneliti  sebagai  instrumen  penelitian  yang memahami tentang karakteristik di lapangan yang berintegrasi dengan subjek yang diteliti. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah  Para  aparat  kampung  dan tokoh-tokoh  masyarakat  yang  berdomisili  di  kampung  wilayah  kerja  kampung  kiworo distrik kimaam kabupaten merauke provinsi papua.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan analisa  SWOT  (Palapa  et  al.,  2020).  Analisa  SWOT  adalah  proses  merinci  keadaan lingkungan  internal  dan  eksternal  guna  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  organisasi  dalam  kategori Strengths,  Weakness,  Opportunitties,  Threats, sebagai dasar untuk menentukan tujuan, sasaran dan strategi, langkah kegiatan, sehingga organisasi memiliki keunggulan meraih masa depan yang lebih baik.  Dengan demikian dalam penelitian ini akan dilihat faktor-faktor apa saja yang dimiliki oleh pemerintahan Kampung  Kiworo  dalam  meminimalkan  pola  pengelolaan  Keuangan  kampung. Kemudian,  data  akan  di  olah  dan  ditentukan  faktor  kunci  keberhasilan,  selanjutnya  di tentukan strategi apa yang mungkin dapat di gunakan oleh Pemerintah Kampung Kiworo guna  mengefektifkan  proses  pengelolaan  keuangan  kampung    yang  diberikan.  Dalam melaksanakan  penelitian  dengan  analisa  SWOT,  terdapat  delapan  tahapan  atau  langkah

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
yang harus di lalui dimana masing-masing tahapan memiliki nilai keterkaitan satu sama lain. Delapan langkah dalam pelaksanaan analisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

## Pemetaan Masalah
Mencatat  masalah-masalah  yang  berasal  dari  hasil  wawancara,  hasil  observasi dan/atau melihat langsung. Metode wawancara melalui Triangulasi narasumber.
Menurut  para  informan,  adapun  masalah-masalah  yang  terjadi  saat  ini  sehingga Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Kampung  kurang  baik  atau  belum  maksimal dikampung  kiworo  distrik  kimaam    kabupaten  merauke  provinsi  papua  disebabkan beberapa faktor, yakni:
Kepala Kampung Kiworo
Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Struktur Birokrasi Pemerintahan Kampung Sikap/perilaku Kurangnya Komunikasi Sekretaris Kampung Kiworo a. Sarana dan Prasarana Kampung b. Tidak adanya Komunikasi c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) d. Sikap/perilaku KAUR Pemerintahan Kampung Kiworo Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan KAUR Pembangunan Kampung Kiworo Sumber Daya Manusia (SDM) Sikap/Perilaku Sarana dan Prasarana Kampung Kurangnya Komunikasi BPK Kampung Kiworo Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Pengawasan/Evaluasi Tokoh Agama Tidak adanya Keterbukaan dari Pemerintah Kampung Upah Kerja Sesuai Standar Minimum Kejujuran
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
Sumber Daya Manusia (SDM)
Tokoh Adat Sumber Daya Manusia (SDM)
Tidak Menguasai IT
Tidak memahamin Tugas dan Fungsi Pola Pengelolaan Keuangan Kampung yang belum Maksimal Tokoh Pemuda Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Pola Pengelolaan Keuangan Kampung yang belum maksimal Sikap/Perilaku Kejujuran Tokoh Perampuan Keadilan Tidak di Berdayakan Tidak ada Keterbukaan Pemimpin Kampung Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Kimaam
Proses pengelolaan keuangan desa yang belum maksimal Tidak berjalannya Komunikasi diantara semua stakeholder di kampung
Tidak adanya kedisiplinan perangkat kampong
Belum ada sanksi yang tegas
Setelah dilakukan trianggulasi awal terhadap ke delapan informan tersebut di peroleh indentifikasi masalah sebagai berikut: Sumber Daya Manusia (SDM) Kurangnya Komunikasi Sikap dan Perilaku Perangka Kampung Pola Pengelolaan Keuangan Kampung yang belum maksimal
Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Tidak adanya Sanksi yang tegas dari pemerintah Kabupaten

## Menentukan Masalah Utama
Ada tiga aspek dalam menentukan masalah utama yang harus di pertimbangkan yaitu: Urgancy (kegawatan)  besarnya  dampak  masalah  terhadap  keselamatan  jiwa,  uang, produksi, dan/atau reputasi individu maupun organisasi. Penilaian berdasarkan skala like 3 yaitu:
tidak berbahaya: 1 berbahaya: 2 sangat berbahaya: 3 Seriousness (mendesak)  dilihat  dari  ketersediaan  waktu  penanganan.  Penilaian berdasarkan skala liker 3 yaitu:
tidak mendesak: 1 mendesak: 2 sangat mendesak: 3 Growth (pertumbuhan)  perkiraan  akan  bertambah  buruknya  keadaan  pada  saat masalah mulai terlihat dan sesudahnya. Penilaian berdasarkan skala liker 3 yaitu: tidak berkembang: 1 berkembang: 2 sangat berkembang: 3

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
Untuk  menentukan  masalah  utama,  menggunakan  matrik  urgensi (Urgency, Seriously,  Growthly) melalui  identifikasi-identifikasi  masalah  yang  ada.  Maka  matrik USG nya adalah:
Tabel 1. Masalah Utama No Pemetaan Masalah Matriks USG Skor U S G 1 Sumber Daya Manusia (SDM) 3 3 3 9 2 Kurangnya Komunikasi 3 2 3 8 3 Sikap dan Perilaku Perangkat Kampung 2 2 2 6 4 Pola Pengelolaan Keuangan Kampung yang belum Maksimal 3 2 2 7 5 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kantor Kampung 1 2 2 5 6 Tidak adanya Sanksi yang tegas dari Pemerintah Kabupaten 2 2 3 7
Berdasarkan tabel di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini yaitu pemetaan masalah yang memiliki skor tertinggi (nomor 1. Kurangnya Sumberdaya Manusia Pada Struktur Pemerintahan Kampung Kiworo).
Maka  yang  menjadi  sasaran  dalam  penelitian  ini  adalah  Kurangnya  Sumber  Daya Manusia sehingga untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan Kampung yang efektif dan efisien    sangat  sulit  dan  belum  terpenuhi  dikampung  kiworo  pengelolaan  keuangan kampungnya.

## Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat
Sasaran  adalah  Strategi  pemerintahan  Kampung  dalam  menciptakan  Sumber  Daya Manusia kampung kiworo sehingga proses pengelolaan keuangan yang mulai dari proses Perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  serta  pengawasan  dapat  dijalankan  dengan maksimal atau secara baik dan benar.
Masalah  utama  adalah  Sumber  Daya  Manusia  dalam  struktur  Pemerintahan Kampung yang sangat Kurang.
Tabel 4.14 Faktor Pendorong dan Penghambat No Faktor Pendorong E/I No Faktor Penghambat E/I 1 Adanya aturan pengelolaan keuangan kampung yaitu Pemendagri No.113 Tahun 2014. I 1 Kurang Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah kampung I 2 Adanya  pengawasan Tokoh-tokoh masyarakat I 2 Tidak adanya Sanksi yang tegas atas pelanggaran tugas I 3 Upah kerja sesuai standar minimum E 3 Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai E 4 Adanya keuangan kampung yang sangat besar jumlahnya E 4 Komunikasi tidak berjalan dengan baik E
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
Keterangan:
I : Internal E
: Eksternal
Selanjutnya, memasukan faktor pendorong dan penghambat di atas ke dalam Matriks Analisa SWOT, dengan catatan:
faktor pendorong internal akan menjadi kekuatan (strenght) faktor pendorong eksternal akan menjadi peluang (opportunity) faktor penghambat internal akan menjadi kelemahan (weakness) faktor penghambat eksternal akan menjadi ancaman (thereat)
Tabel 4.15
Faktor Pendorong dan Penghambat Strenght (S)
Weaknes (W) F ak tor I n te r n al S 1 Adanya Aturan Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. W 1 Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Struktur Pemerintahan Kampung S 2 Adanya pengawasan Masyarakat W 2 Tidak adanya Sanksi yang tegas atas pelanggaran Tugas Opportunity (O) Threat (T) F ak tor Ek ste r n al O 1 Upah kerja Sesuai Standar
Minimum T 1 Sarana dan Prasarana Kerja yang kurang Memadai O 2 Adanya keuangan kampung yang sangat besar jumlahnya T 2 Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik
Menentukan Nilai Matriks Masing-masing Internal dan Eksternal Setelah  itu  membuat  matriks  urgensi  dari  masing-masing  faktor  internal  dan eksternal.  Sasaran  adalah  strategi  pemerintahan  kampung  dalam  melakukan  kebijakan pengelolaan keuangan kampung.
Tabel 4.16 Matriks Nilai Urgensi Faktor Internal No Faktor Internal Faktor yang lebih Urgeen Nilai Urgeen (NU) Bobot Faktor (BF) a b c d
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
a S 1 Adanya Aturan Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014. a a a 3 0,5 b S 2 Adanya Pengawasan Masyarakat. b c b 2 0,3 c W 1 Kurangnya Sumber Daya Manusia. a c d 1 0,2 d W 2 Tidak adanya Sanksi yang tegas atas pelanggaran tugas. a b c 0 0 6 1
Tabel 4.17 Matriks Nilai Urgensi Faktor Eksternal No Faktor Eksternal Faktor yang lebih Urgeen Nilai Urgeen (NU) Bobot Faktor (BF) a b c d a O 1 Upah Kerja Sesuai Stardar Minimum b a a 2 0,3 b O 2 Adanya keuangan kampung yang sangat besar jumlahnya b b b 3 0,5 c T 1 Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai a b c 1 0,2 d T 2 Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik a b c 0
0 6
1
Keterangan: BF : Bobot Faktor NU  : Nilai Urgensi
∑NU  : Total Nilai Urgensi
Selanjutnya membuat Nilai Dukung (ND). Sasaran adalah ketidak pedulian perangkat desa atas tugas yang diberikan.
Tabel 4.18 Matriks Nilai Dukung Faktor Internal No Faktor Internal Faktor yang lebih mendukung Nilai Dukung (ND) a b c d a S 1 Adanya Aturan Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014. a a a 3
b S 2 Adanya pengawasan Masyarakat. b c b 2 c W 1 Adanya beberapa alternatif untuk memaksimalkan proses pengelolaan keuangan Kampung. a c d 1
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
d W 2 Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Struktur Pemerintahan Kampung. a b c 0 e W 3 Tidak adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran Tugas. 6 Tabel 4.19 Matriks Nilai Dukung Faktor Eksternal No Faktor Eksternal Faktor yang lebih mendukung Nilai Dukung (ND) a b c d a O 1 Upah Kerja Sesuai Standar Minimum b a a 2 b O 2 AdanyaAspirasi Kebutuhan Prioritas Masyarakat b b b 3 c T 1 Sarana dan Prasarana Kerja yang kurang memadai a b c 1 d T 2 Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik a b c 0 6
Evaluasi Matriks Internal dan Eksternal Keterangan tabel evaluasi matriks internal eksternal: sasaran Strategi pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi masyarakat desa. Menentukan nilai keterkaitan menggunakan skala likert sebagai berikut:
sangat terkait : 4 terkait : 3 tidak terkait : 2 sangat tidak terkait : 1

## Menentukan Peta Kekuatan Organisasi
Selisih  ideal  nilai  bobot  faktor  internal  yaitu  TNB  kekuatan  (S)  di  kurangi  TNB kelemahan (W)    S – W = 4,89 – 0,77 = 4,12
Selisih  total  nilai  bobot  faktor  eksternal  yaitu  TNB  peluang  (O)  di  kurangi  TNB ancaman (T)         O – T = 3,68 – 0,45 = 3,23
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  posisi  kunci  keberhasilan  dapat  dilihat  pada peta kekuatan organisasi di bawah ini:

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
Kuadran  I adalah  faktor  keberhasilan  dalam  memproyeksikan  tujuan  organisasi dengan  memanfaatkan  aturan  pengelolaan  keuangan  yaitu  Permendagri  No.  113  Tahun 2014,  sesuai  dengan  upah  standar  minimum  yang  mereka  peroleh  dalam  mewujudkan pengelolaan keuangan kampung yang baik sesuai dengan misi organisasi.
Kuadran  II adalah  faktor  keberhasilan  dalam  memproyeksikan  tujuan  organisasi dengan cara mengoptimalkan kebijakan pengelolaan keuangan kampung yang dikerjakan perangkat  kampung  untuk  memberikan  sanksi  hukuman  kepada  siapa  saja  yang melanggarnya  guna  mewujudkan  kualitas  pengelolaan  keuangan  kampung  dengan  baik dan benar.
Kuadran  III adalah faktor  keberhasilan  dalam  memproyeksikan  tujuan  organisasi melalui  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  para  perangkat  Kampung  untuk  menerima Alternatif  untuk  memaksimalkan  proses  pengelolaan  keuangan  kampung  guna mewujudkan proses pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel.
Kuadran  IV adalah  faktor  keberhasilan  dalam  memproyeksikan  tujuan  organisasi dengan menghilangkan sikap dan perilaku apatis perangkat kampung   melalui penegasan sangsi hukum bagi yang melanggarnya guna mewujudkan pengelolaankeuangan kampung yang baik.
Berdasarkan  hasil  peta  kekuatan  organisasi  di  atas,  peta  kekuatan  terletak  pada kuadran I yaitu posisi antara peluang (opportunities) dengan kekuatan (strengthes) dengan posisi  4,12  :  3,23.  Posisi  tersebut  menandakan  bahwa  organisasi  memiliki  kemampuan yang dapat di tinggikan untuk mewujudkan pola pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertip serta disiplin anggaran di kampung.

## Formulasi Strategi SWOT
Matriks  SWOT  dapat  di  gunakan  untuk menentukan  strategi  yang  akan  dijalankan organisasi. Ada empat strategi yaitu.
S  –  O    yaitu  memanfaatkan  kekuatan  internal  organisasi  untuk  meraih  peluang. Strategi:  Manfaatkan  Regulasi  Pengelolaan  Keuangan  Kampung  PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 motivasi kerja perangkat desa sesuai dengan upah standar minimum yang mereka peroleh guna mewujudkan pengelolaan keuangan kampung yang baik.
W  –  O  yaitu  memperbaharui  kelemahan  internal  guna  meraih  peluang.  Strategi: Tingkatkan  proses  pengelolaan  keuangan  kampung    dengan  memanfaatkan  upah  sesuai standar minimum yang mereka peroleh guna mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan kampung yang baik dan benar.

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
S  –  T  yaitu  menggunakan  kekuatan  internal    untuk  mengatasi  ancaman  eksternal. Strategi: Optimalkan pengelolaan keuangan kampung  untuk memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggarnya guna mewujudkan pengelolaan keuangan kampung efektif dan efisien.
W – T yaitu mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman eksternal. Strategi: Tingkatkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  untuk  memahami  regulasi  pengelolaan keuangan dan diberikan melalui penegasan sanksi hukum bagi yang melanggarnya  guna mewujudkan pola pengelolaan keuangan kampung yang baik.

## Tabel 4.21

## Formulasi Strategi SWOT
STRENGHT Adanya aturan pengelolaan keuangan kampung. WEAKNESES Kurang memahami atas tugas adan fungsi. OPPORTUNITIES Upah kerja sesuai standar minimum. S – O Manfaatkan  aturan pengelolaan keuangan yang ada  sesuai dengan upah standar minimum yang mereka peroleh. W – O Tingkatkan kemampuan perangkat desa dalam memahami tugas pengelolaan keuangankampung dengan memanfaatkan upah kerja sesuai standar minimum yang mereka peroleh. THREATHS Tidak adanya sanksi hukuman atas pelanggaran tugas. S – T Optimalkan pengelolaan keuangan kampung  dan memberikan sangsi hukuman kepada siapa saja yang melanggarnya. W – T Tingkatkan Sumber Daya Manusia perangkat kampung untuk memhami aturan pengelolaan keuangan kampung dan berikan melalui penegasan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.
Keterangan:
(Strenght – Weakness – Opportunities – Threat) diambil berdasarkan nilai tertinggi pada  kolom  Total  Nilai  Bobot  (TNB)  pada tabel  4.8. Karena  kuadrannya    berada    pada kuadran pertama pada peta kekuatan organisasi maka itulah strategi yang harus di capai oleh  Pemerintah  Kampung  Kiworo  guna  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  kampung yang  akuntabel.  (S  –  O  yakni  Manfaatkan  regulasi  pengelolaan  kampung  permendagri no,113  tahun  2014,  sesuai  dengan  upah  standar  minimum  yang  mereka  peroleh  guna mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel.

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
Sasaran Strategi Langkah Kegiatan Terwujudnya pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel di kampung kiworo Memanfaatkan upah kerja standar minimum yang diperoleh perangkat kampung untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perangkat kampung pada bidang komunikasi, dan teknologi melalui pelatihan-pelatihan, seminar, diklat dan training-training.
2. Melakukan cek and ricek serta sosialisasi secara rutin.
3. Melakukan pergantian perangkat kampung  yang memiliki keahlian dan kemampuan tinggi di bidang pengelolaan keuangan (kususnya pada pengelolaan keuangan kampung). 4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan perangkat kampung seperti Kantor kampung, ATKkampung, Pakaian dinas perangkat kampung, komputer, meja, kursi dan lainnya.

## Kesimpulan
Bertolak dari penelitian yang  telah dilakukan oleh penulis di kampung kiworo, distrik kimaam,  kabupaten  merauke,  provinsi  papua  ini  dan  yang    telah  dilanjutkan  dengan tahapan pembahasan dan analisis pengujian hipotesis, maka pada Bab V ini penulis dapat menarik  beberapa kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk beberapa pihak terkait terutama bagi pemerintah kampung kiworo dan bagi perpustakaan STIP-AN.
Tidak  menutup  kemungkinan  saran-saran  dan  rekomendasi  juga  bermanfaat  bagi para  peneliti  lain  yang  berminat  melakukan  penelitian  tingkat    lanjutan  atau  penelitian sejenis. Beberapa kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Belum  terwujudnya  pengelolaan  keuangan  desa  yang  akuntabel  di  kampung kiworo  dan,  pengelolaan  keuangannya  masih  sangat  jauh  dari  harapan masyarakat kampung sebagai target group atau (Mereka yang mesakan dampak dari pada kebijakan yang dibuat oleh Policy Maker, dan yang   dilaksakan oleh Implementor terkait pengelolaan keuangan desa dikampung kiworo.
2. Adanya beberapa faktor penghambat antara lain minimnya sumber daya manusia, kurangnya komunikasi sikap, dan perilaku perangkat kampung, pola pengelolaan keuangan  kampung  yang  belum  maksimal,  Kurangnya  sarana  dan  prasarana penunjang, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten, sehingga upaya untuk melaksakan proses pengelolaan keuangan kampung yang akun tabel sangat sulit di kampung kiworo karena dipengaruhi beberapa faktor diatas.
3. Strategi  yang  harus  dilakukan  adalah  mengobtimalkan  proses  pengelolaan keuangan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanahan  hingga  pada  pelaporan  dan pengawasan  dan  evaluasi,  dengan  memanfaatka  regulasi  Permendagri  No.113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa yaitu, sesuai dengan upah kerja standar minimum yang dimiliki perangkat kampung.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis dapat mengajukan saran- saran sebagai berikut:
1. Sumber daya manusia kampung kiworo harus di berbaiki dengan menyekolahkan, atau  banyak  melakukan  training-taraining,  pelatihan  dan  studi  banding  ke

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke
kampung-kampung  yang  lebih  baik  kebijakan  pengelolaan  keuangan kampungnya.
2. Pemerintah  kampung  baik  pembuat  kebijakan  (Policy  Maker)nya  yaitu  Kepala Kampung  dan  BAMUSKAM  dan,  juga  pelaksana  kebijakan  (Implementor) nya dalam hal ini sekertaris kampung dan kaur-kaur yang pada struktur pemerintahan kampung kiworo dituntut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya suai dengan regulasi sehingga harapan masyarakat (target group) dapat terpehuni dengan baik.
3. Pemerintah  harus  memperhatikan  upah  kerja  yang  diberikan  kepada  perangkat desa dan harus ditetapkan dengan aturan-aturan sehingga jelas bagi para perangkat desa kususnya dan bagi masyarakat pada umumnya karena selama ini kususnya di kampung kiworo tidak jelas sistem penggajian karena berbeda-beda jumlahnya dan  jangka  waktunya sehingga  muncul  kecuriagaan  interen  perangkat  kampung dan di kalangan eksternal masyarakat kampung kiworo serta kampung-kampung lain di distrik kimaam kabupaten merauke tersebut.

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

## Referensi
1. Nawawi, H. (Ed.). (2009). Metodologi Penelitian sosial dan pendidikan Teori-Aplikasi. In Metodologi Penelitian sosial dan pendidikan Teori-Aplikasi . Bumi Aksara.
2. Palapa, T. M., Yalindua, A., & Maramis, A. A. (2020). Sustainable Community Empowerment Through the Program of Self-
Sufficient Village of Non-Rice Food in Raanan Baru . 448 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/448/1/012113
3. Chabib Soleh, Heru Rochansjah. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa : Suatu Pengantan Ringkas. Bandung: Fokusmedia.
4. Ermaya Suradinata. 2013. Analisis kepemimpinan strategi pengambilan keputusan: Alqaprint Jatinangor. Bandung
5. Handyaningrat. Soewarno, 1982. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Gunung Agung. Jakarta.
6. Katz, Ellen, 2004, Transparancy in Government-How American Citizens Influence Public Policy, Journal of Accountancy,
Juni 2004, hal. 1-2
7. Kosasih, Dadang, 2003, Reorientasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Majalah Pemeriksaan, Edisi No. 90, Juni-Juli, hal. 57-59
8. Kuntadi, Cris, 2002, Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Majalah Pemeriksaan, Edisi No. 87, Oktober, hal.
22-16
9. Kottler Philip, dkk. 2000. Marketing Management. Singapore : Prentice Hall Pta Ltd.
10. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta,
11. Mardiasmo, 2004, Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara, Cetakan Majalah Media Akuntansi, Edisi No. 39,
April, hal. 12
12. Moenir, H.A.S, 1995 Manajemen Pemerintahan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
13. Nataatmadja Soedardjat. 1993. Kapita Selekta, Manajemen dan Kepemimpinan Serta Implementasinya. Jakarta: Indo Hill co.