Volume 17 Issue 2 October 2019, pages:151-158
Strategi Penerapan Sistem Keamanan Pada Desain Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Di Surakarta
Security System Implementation at The Second Level of Panitentiary Design Strategy in Surakarta
Reysa Yanarsya Putri 1 *, Rachmadi Nugroho 2 , Agung Kumoro Wahyuwibowo 3 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 1 Email : reysayanarsya@gmail.com *
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 2 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 3
DOI: https://doi.org/10.20961/arst.v17i2.23508 Received: September 6, 2018     Revised : October 4,2018     Accepted: March 30,2019     Available online:October 31, 2019

## Abstract
The role of level II prison in Surakarta as a supporter of the correctional system  is based on three aspects.  The  first  aspect  is  to  overcome  the  problem  of  prisoners'  excess  capacity  in  Indonesia  by building prisons in every district or city so that the handling and placement of prisoners are at their place  of  origin.  Second,  Surakarta  is  a  city  that  contributes  to  the  second  highest  crime  rate    in Central  Java  and  the  lack  of  optimal  correctional  facilities  that  already  exist.  Third,  the  security aspects are the most important factor in establishing prison buildings, because in this era, security is not only done manually but also electronically.  The combination of the two security systems can provide  the  concept  of  a  more  modern  prison  design.  The  discussion  method  applied  from  the beginning  to  the  completion  of  the  design  is  through  the  stages  of  problem  identification  and exploration,  stages  of  data  collection  through  precedent  studies,  interviews,  observations,  and security system theory literature. Then the analysis stages that combine data obtained with theories related  to  prison  buildings.  The  results  of  the  overall  analysis  include  five  concepts  of  designing prison security system design concepts in the form of deter, detect, delay, halt, and minimize.
Keywords : prisoner, prison, security system

## 1. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  kondisi  Lapas  di  Indonesia, memilki  beberapa  kendala.  Kendala  paling utama  adalah  over  kapasitas  Lapas  yang menyebabkan melemahnya fasilitas pembinaan dan  sistem  keamanan  bagi  narapidana. Kendala  ini  juga  memunculkan  pendapat  dari Direktur  Jendral  Lapas  Kementrian  HAM bahwa Indonesia diharapkan disetiap kabupaten  atau  kota  memiliki  Lembaga Pemasyarakatan  demi  mengurangi  angka over
kapasitas  Lapas.  Dengan  demikian,  penghuni Lapas dapat di tempatkan dan ditangani sesuai dengan  kabupaten  atau  kota  asalnya  (Sutisna, 2017).
Pada  kota  di  wilayah  Jawa  Tengah,  Kota Surakarta  menyumbangkan  tindak  kejahatan pidana  tertinggi  ke  dua  dari  kota-kota  lain. Terdapat    data  jumlah  perkara  kasus  pidana terselesaikan di Kota Surakarta, telah mengalami  peningkatan  dari  tahun  2012 sejumlah  466  perkara  sampai  tahun  2016
sejumlah  841  perkara  (Bapppeda  Kota Surakarta, 2016). Hal ini berakibat diterapkannya sanksi penjara dan/ denda untuk penyelesaiannya. Narapidana di Kota Surakarta  secara  tidak  langsung  menunjukan jumlah  yang  tinggi  dari  data  jumlah  perkara kasus  pidana,  sehingga  membutuhkan  wadah yang  tepat  bagi  keberadaan  narapidana tersebut berupa Lapas.

## 1.1.Fasilitas Pemasyarakatan Narapidana di Kota Surakarta
Keberadaan  Rutan  di  Kota  Surakarta  sebagai satu-satunya  wadah  pemasyarakatan  dalam menangani narapidana juga mengalami permasalahan over kapasitas. Menurut pemaparan  Kepala  Kanwil  Kemenkumham Jateng  Bambang  Sumardiono    menjelaskan bahwa  pada  Provinsi  Jawa  Tengah,  18  Rutan dan  11  Lapas  terjadi  kelebihan  kapasitas, angka  tertinggi  terjadi  di  Rutan  kelas  I Surakarta  dan  Lapas  Kedungpane  (Purbaya, 2017).
Data  jumlah  narapidana  yang  ada  pada  Rutan juga menunjukan peningkatan dari tahun 2015 (bulan  Desember)  berjumlah  288  orang sedangkan  pada  tahun  2018  (bulan  Maret) berjumlah  308  orang  (Direktorat  Jendral Pemasyarakatan,  2018).  Kemudian  ditambah kondisi  bangunan  Rutan  yang  tidak  bisa diperluas  lagi  membuat  kapasitas  pengguna rutan  tidak  dapat  bertambah.  Hal  ini, menimbulkan  permasalahan  penyimpangan perilaku  yang  dilakukan  narapidana  dan pemindahan  narapidana  ke  Lapas  lain  di  luar wilayah Surakarta.
Keberadaan  fasilitas  pemasyarakatan  di  Kota Surakarta yang belum terpenuhi dapat menjadi pertimbangan perlunya wadah lembaga pemasyarakatan  yang  memerlukan  sebuah metode
desain agar permasalahan- permasalahan dapat terselesaikan secara arsitektural.  Penerapan  sistem  keamanan dipilih  sebagai  penekanan  dalam  perencanaan dan perancangan lembaga pemasyarakatan.

## 1.2.Aspek  Sistem  Keamanan  Lembaga Pemasyarakatan
Aspek sistem keamanan merupakan pembahasan  yang  memang  diperlukan  dalam setiap perancangan bangunan, namun pengaplikasian  antar  bangunan  berbeda-beda
tergantung  dari  fungsinya  (Angkasa,  R.  R., Nugroho, Rachmadi, & Pradnya, 2014). Secara umum  konsep  desain  sistem  keamanan bangunan  dapat  dikategorikan  menjadi  empat (National  Crime  Prevention  Council,  2008) yaitu:  Teritorialias  yaitu  keamanan  pengguna, Natural surveillance yaitu keamanan lingkungan  dan  kondisi  fisik  bangunan, Natural access control yaitu keamanan terkait hubungan antara penggunan bangunan dengan orang  lain, Maintenance dan management yaitu  keamanan  dalam  menjalankan  sistem pengelolaan yang terorganisasi.
Bangunan  Lembaga  Pemasyarakatan  salah satu  hal  yang  membutuhkan  keamanan  yang ekstra  terkait  dengan  fungsi  bangunan  dan perilaku  pengguna  di  dalamnya.  Aspek keamanan  Lapas  memerlukan  pengaplikasian secara khusus dengan menggabungkan komponen arsitektural, agar membentuk sistem  keamanan  yang  lebih  efektif.  Sistem Keamanan Lapas diperoleh dari penggabungan antar standar yang diterapkan oleh pemerintah, ketentuan dari sistem keamanan secara manual ataupun  elektronik,  dan  bentuk  arsitektural pada  bangunan.  Terdapat  lima  prinsip  desain sistem keamanan lapas yang tetap terkombinasikan  dengan  pengelolaan  dan keamanan nyawa penggunanya (Phillips, Todd S.,  Kliment,  Stephen  A.,  &  Griebel,  2003) antara lain:
a. Penghalang ( deter )
Keberadaan  penghalang  memungkinkan  untuk meminimalkan ancaman yang dapat mengganggu kegiatan di dalam area bangunan dan memberikan efek jera.
b. Pemeriksaan ( detect )
Mendeteksi  setiap  kegiatan  yang  berada  di lingkungan  bangunan  oleh  pengelola  untuk memberikan  perlindungan  dan  identifikasi terhadap kegiatan yang sedang terjadi.
c. Penundaan ( delay )
Memperlambat  pergerakan  kegiatan  sebagai respon sistem bangunan dengan situasi.
d. Penghentian ( halt )
Mengontrol  kegiatan  yang  akan  dilakukan pengguna  bangunan  sebelum  hal  tersebut dilakukan.
e. Memperkecil ( minimize )
Meminimalkan  atau  dapat  menghilangkan apabila  terjadi  kerusakan  atau  ancaman  yang timbul dari lingkungan sekitar bangunan.

## 1.3.Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasasyarakatan atau Lapas menurut  UU  No.12  Tahun  1995  tentang
Pemasyarakatan
(Kementrian
Sekertaris Negara  Republik  Indonesia,  1995),  menjadi wadah  dalam  membentuk  narapidana  atau warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menjadi manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung  jawab.  Untuk  penunjang  proses pemasyarakatan  dapat  diwujudkan  melalui beberapa  aktivitas  yang  dilakukan  dan hubungan  yang  baik  antara  tiga  pelaku pemasyarakaran  yaitu  petugas  pengelola, narapidana,  dan  masyarakat  (B.  Prasetya, Andhika.,  Purnomo,  M.D.E.,  &  Widodo, 2015). Menurut Keputusan Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  No.  M.  02-
Pk.04.10  Tahun  1990  tentang  pola  pembinaan narapidana/tahanan (Menteri
Kehakiman Republik  Indonesia,  1990),  aktivitas  yang perlu  diwadahi  oleh  sebuah  bangunan  Lapas adalah sebagai berikut:
a. Aktivitas  kunjungan ,  untuk  memberi kesempatan  keluarga,  masyarakat,  dan instansi  terkait  untuk  bertemu  dengan narapidana dengan izin.
b. Aktivitas  administrasi ,  penyelenggaraan untuk  koordinasi  dengan  seluruh  pengguna bangunan Lapas.
c. Aktivitas  pembinaan ,  kegiatan  yang dilakukan dalam
proses pembinaan kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian bagi narapidana.
d. Aktivitas penunjang , kegiatan yang menunjang segalanya di dalam lapas.
e. Aktivitas pelayanan , kegiatan pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana untuk narapidana.
f. Aktivitas hunian , kegiatan yang mencakup kehidupan  sehari-hari  narapidana  berupa, tidur, makan, istirahat, dan bersantai.

## 2. METODE
Metode  pembahasan  sebagai  dasar  pengerjaan melalui  beberapa  tahapan  yaitu  mulai  dari pengumpulan data sampai dengan analisis data terhadap perencanaan dan perancangan bangunan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II di  Kota  Surakarta  dengan  menerapkan  kajian- kajian dalam teori sistem keamanan.
Tahap  pertama,  identifikasi  masalah  dan eksplorasi  yang  didapat  dari  mencari  isu-isu permasalahan mengenai pengguna dan perilaku di dalam bangunan Lapas.
Tahap  kedua,  pengumpulan  data  yang  akan menjadi pertimbangan dalam keputusan desain bangunan  Lapas  Kelas  II  di  Kota  Surakarta. Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan studi  preseden,  wawancara,  observasi  guna mendapatkan  kebutuhan  ruang  dan  kegiatan yang  dilakukan,  dan  studi  literatur  terhadap teori  elemen  bangunan  Lapas  dan teori sistem keamanan bangunan Lapas.
Tahap  ketiga,  analisis  data  dengan  cara mendapatkan  kesesuaian  prinsip-prinsip  teori sistem  keamanan  yang  dapat  diterapkan  pada bangunan  Lapas.  Prinsip-prinsip  tersebut diolah  kembali  untuk  menetapkan  strategi perancangan  yang  dapat  menjawab  persoalan desain.  Kemudian  pada  proses  penyajian  data dilakukan  dengan  cara  memaparkan  data dalam bentuk narasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Aplikasi Prinsip Keamanan dan Konsep Perancangan
a. Penghalang ( deter )
b. Pemeriksaan ( detect ) c. Penundaan ( delay ) d. Penghentian ( halt )
e. Memperkecil ( minimize )

## 3.2 Peruangan
Kebutuhan  ruang  pada  Lapas  didasarkan  pada pengguna  kegiatan,  program  kegiatan,  dan kebutuhan besaran ruang.
Pengguna  kegiatan  yang  terlibat  pada  Lapas antara  lain  pengelola  Lapas,  warga  binaan Pemasyarakatan,  pengunjung  yang  meliputi keluarga, masyarakat, dan instansi terkait.
Kegiatan dari pengguna tersebut membutuhkan ruang khusus di dalamnya. Pada pengelola Lapas mencakup kegiatan regristrasi, administrasi, kunjungan dan pelayanan. Pada warga binaan pemasyarakatan mencakup  kegiatan  hunian,  pembinaan,  dan kunjungan. Pada pengunjung mencakup kegiatan  kunjungan.  Secara  rinci  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kebutuhan Ruang Lapas
Kelompok Ruang Ruang Kelompok Kegiatan Penerima Kelompok Ruang pengelola Ruang regristrasi dan bimbingan Ruang unit perawat Ruang unit latihan dan erja produksi Ruang unit pengamat pemasyarakatan Hunian Dinas Parkir pengelola Parkir pengujung Kelompok Ruang kunjungan Ruang portir dan penerima Ruang kunjungan Kelompok Kegitan Penunjang Kelompok Ruang penunjang Ruang poliklinik Ruang dapur Ruang ME Garasi Kelompok Kegiatan Pembinaan Kelompok Ruang pembinaan Ruang pembinaan keagamaan Ruang pembinaan intelektual Ruang pembinaan fisik Ruang pembinaan kesenian Ruang pembinaan kemandirian Ruang pembinaan integrasi dengan masyarakat Kelompok Kegitan Hunian Kelompok Ruang Hunian Kamar Tidur Pos Jaga Ruang Bersama Ruang Jemuran
Kebutuhan  ruang  pada  fasilitas  bangunan Lapas  menghasilkan  kebutuhan  luasan  ruang bangunan, yaitu: ( lihat pada Tabel 2 ).
Tabel 2. Kebutuhan Luasan Ruang Lapas
Kelompok Ruang Luasan (m 3 ) Ruang Penerimaan ± 5.339,34 Ruang Penunjang ± 897,32 Ruang Pembinaan ± 5.762,25 Ruang Hunian ± 4.028,64 TOTAL ± 16.027,55

## 3.3 Tapak
Pemilihan  tapak  didasarkan  pada  fungsi bangunan  yang  memiliki  kecenderungan lokasi jauh dari permukiman penduduk. Tapak terpilih berada di JL. Ring Road, Kel.Mojosongo,  Kec.Jebres.  Memiliki  luas lahan  ±24.788,8m 2 dengan  batas-batas  pada sisi sebelah utara JL.Ring Road, sebelah timur dan  selatan  lahan  kosong,  sebelah  barat JL.Sindoro Raya ( lihat pada Gambar 1 ).
Gambar 1. Tapak Terpilih
Pengolahan  tapak  terhadap  lingkungan  fisik dicapai dengan penerapan kajian prinsip desain sistem  keamanan deter , minimize ,  dan delay yang  dilakukan  dengan  analisis  sirkulasi  dan zona,    kenyamanan  termal,  lingkungan  tapak dan  sirkulasi    untuk  mendapatkan  ketepatan respon desain terhadap kondisi tapak.
Analisis  sirkulasi  tapak  dilakukan  bertujuan untuk  menentukan main  entrance (ME)    jalur masuk  dan  keluar  menuju  tapak  yang  sesuai dengan kondisi di lingkungan sekitar.
Penentuan  ME  dipengaruhi  oleh  sirkulasi  dan arah  pergerakan  lalu  lintas  pada  tapak  ( lihat pada Gambar 2 ).
Gambar 2. Respon Main Entrance pada Tapak
Pembagian zona terdiri dari zona publik, zona pengelola,  zona  pembinaan,  dan  zona  hunian. Untuk  peletakan  zona  hunian  bagi  warga binaan  pemasyarakatan  lebih  menekankan sistem  keamanan  maksimum,  sehingga  zona horizontal  diletakkan  pada  bagian  paling belakang  dan  pada  zona  vertikal  diletakkan pada bagian paling atas ( lihat pada Gambar 3 )
Gambar 3. Respon Zona pada Tapak
Analisis  kenyamanan  termal  dan  lingkungan akan  meliputi  analisis  angin,  matahari,  dan kebisingan  lingkungan.  Analisis  sirkulasi angin dilakukan untuk memberikan kenyamanan  penghawaan    bangunan  dengan menentukan  respon  desain  agar  angin  dapat masuk ke seluruh bangunan dalam tapak.
Analisis  sinar  matahari  dilakukan  untuk memberikan  kenyamanan  bangunan  dalam konfigurasi  ruang  dan  massa  bangunan  agar keberadaan  sinar  matahari  tidak  mengganggu kenyamanan pelaku kegiatan dalam bangunan. Strategi  perancangannya  yaitu  tapak  sebelah utara  dijadikan  arah orientasi bangunan, tapak bagian timur, barat, dan selatan diberi vegetasi ( lihat pada Gambar 4 ).
Gambar 4. Respon Tapak terhadap Kenyamanan Termal
Analisis kebisingan bertujuan untuk mengantisipasi  kebisingan  dari  luar  tapak terhadap  ruang  tertentu  yang  membutuhakn ketenangan  dan  tingkat  kebisingan  rendah. Strategi perancangannya yaitu dengan memberikan tembok pagar dan vegetasi untuk mengurangi kebisingan pada sebelah utara dan barat tapak ( lihat pada Gambar 5 ).
Gambar 5. Respon Tapak terhadap Kebisingan

## 3.4 Tampilan Bangunan
Analisis  bentuk  dasar  ruang  dan  massa bangunan  menerapkan  prinsip  desain  sistem keamanan detec , minimize . Bentuk dasar ruang ditetapkan  bentuk  segi  empat  karena  bentuk tersebut  menciptakan  bangunan  yang  formal dan  mudah  dipahami.  Untuk  bangunan  utama menerapkan  bentuk  U,  hal  ini  menunjukan pusat  dibagian  tengah  yang  terbuka  sebagai tempat berkumpul dan mendukung pembinaan secara fisik dan keagamaan.
Massa bangunan secara keseluruhan menerapkan massa majemuk, namun pada area blok  lapas  agar  pengawasan  lebih  mudah  dan kegiatan  tetap  berlangsung  sepanjang  waktu tanpa  tergantung  cuaca  menerapkan  massa tunggal ( lihat pada Gambar 6 ).
Gambar 6. Perletakan Massa Bangunan
Analisis  tampilan  bangunan  menerapkan prinsip  sistem  keamanan deter,  detect, minimize . Tampilan bangunan yang mendukung tercapainya keamanan yaitu dengan  meletakkan  kantor  pengelola  di  depan bangunan utama agar apabila terjadi permasalahan  pada  bangunan  utama  tidak
Ket:
A.Kantor Pengelola
B.Bangunan Utama C.Rumah Dinas B A C C
Arsitektura : Jurnal Ilmu Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 17 (2) October  2019: 151-158
menyebar ( lihat pada Gambar 7 ), memberikan bukaan  yang  disesuaikan  dengan  ukuran    dan pemilihan  warna  dominan  abu-abu,  material yang  aman  dan  tahan  terhadap  ancaman bencana.

## Gambar 7. Perletakan Kantor Pengelola
Analisis  lansekap  menerapkan  prinsip  desain sistem  keamanan minimize,  detect,  delay, dan deter .  Strategi  pengolahan  lansekap  adalah pemberian vegetasi dengan ukuran sedang dan tidak  terlalu  rimbun,  pagar  pembatas  berupa tembok  yang  mengelilingi  tapak,  terdapat sirkulasi  kendaraan  dan  pejalan  kaki  ( lihat pada Gambar 8 ).
Gambar 8. Pengolahan Lansekap pada Bangunan Lapas Analisis tata ruang bangunan lapas mempertimbangkan  sistem  keamanan detect, delay. Tata  ruang  yang  diterapkan  adalah linear  pada  pengawasan  yang  diletakan  pada setiap  kelompok  ruang  dengan  penyesuaian bentuk  dan  komponen  pendukung  lainnya sesuai dengan fungsi ruang.

## 3.5 Interior Ruangan
Interior  ruang  ditekankan  pada  sisi  fungsional dan  sistem  keamanan minimize,  detect,  halt . Strategi  perancangannya  dapat  memberikan perabotan  yang  aman  dan  pemasangan  secara tertanam, penataan layout ruang yang mempertimbangkan  kemudahan  pengawasan ( lihat pada Gambar 9 ).
Gambar 9. Layout Ruang Hunian Narapidana

## 3.6 Sistem Utilitas
Strategi  perancangan  utilitas  menerapkan prinsip  desain  sistem  keamanan detect dan halt .  Bangunan  Lapas  dilengkapi  dengan pencahayaan  buatan  berupa  lampu  LED  dan spotlight berwarna  putih  untuk  memberikan kenyamanan serta pengawasan terhadap kegiatan Lapas. Penghawan buatan berupa AC split  pada  ruang  pengelola.  Transportasi vertikal  pada  bangunan  lapas  menerapkan tangga  dan lift .  Penggunaan lift diperuntukan oleh  pengelola  lapas  saja  pada  bangunan utama,  untuk  memudahkan  respon  dalam mengidentifikasi  ancaman  dan  memberikan pelayanan narapidana ( lihat pada Gambar 10 ).
Gambar 10. Penggunaan Lift
Bangunan  Lapas  dilengkapi  dengan  sistem keamanan  elektronik  berupa cctv ,  detektor manusia  dan  barang,  bloking  sinyal  jaringan, fingeprint dan face ID , serta gelang elektronik.
Sistem  pemipaan  pada  bangunan  Lapas  di letakan  pada  plafon  (enternit)  dan  di  atas  plat struktur  dengan  meninggikan  lantainya  ( lihat pada  Gambar  11 ).  Pemipaan    dibedakan menjadi  sistem  air  bersih,  sistem  air  buangan, yang terdiri dari air kotor dan air sanitasi.
Gambar 11. Detail Pemipaan pada Atas Plat Struktur
Shaf air
3.7 Sistem Struktur
Pemilihan  material  struktural  dan  sistem struktur  menerapkan  prinsip  desain  sistem keamanan minimize .  Material  struktural  pada bangunan  Lapas  menggunakan  material  beton bertulang  agar  mampu  menahan  beban  baik secara  vertikal  maupun  horizontal,  mudah diolah dan murah dalam perawatannya. Sistem struktur yang digunakan mempertimbangkan  kekuatan  menahan  beban, mudah  dalam  membentuk  tampilan  bangunan, dan  yang  paling  penting  adalah  aman  dari ancaman.
Sistem  struktur upper struktur  menggunakan atap rangka baja konvensional dengan penutup genteng  tanah  liat  digunakan  pada  area pengelola.  Kombinasi  atap  datar  dengan penutup plat beton dengan skylight rangka baja lapis  kaca  digunakan  pada  bangunan  utama Lapas ( lihat pada Gambar 12 ). Sistem struktur supper struktur  menggunakan  struktur rangka. Sistem  struktur  sub  struktur  menggunakan pondasi tiang pancang pada bangunan 4 lantai, footplat untuk  2  lantai  dan  pondasi  batu  kali untuk bangunan tunggal dan talut.
Gambar 12. Skylight sebagai Jalan Masuk Cahaya Alami dari Matahari

## 3.8 Hasil Akhir
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  di  Kota Surakarta  yang  memfokuskan  pada  sistem
keamanan
agar dapat memudahkan pengidentifikasi ancaman. Prinsip-prinsip sistem  keamanan  yang  dipadukan  dengan perangkat keamanan
elektronik dapat diaplikasikan pada setiap persoalan desain dan diharapkan dapat menerapkan sistem keamanan  maksimum  secara  efektif  dan efisein.
Metode  perencanaan  dan  perancangan  sistem keamanan  dan  proses  analisis  yang  dilakukan menghasilkan
rancangan
Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II  di  Kota  Surakarta
dengan  penekanan  Sistem  Keamanan  ( lihat pada Gambar 13, 14, 15,16 ) sebagai berikut:
Nama bangunan :  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lokasi :  Jalan Ring Road, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Luas lahan :  ±24.788,8m 2 Luas bangunan :  ±16.027,55 m 2 Kegiatan :  administrasi, kunjungan, pembinaan, penunjang, pelayanan, dan hunian.
Gambar 13. Perspektif Keseluruhan Bangunan
Gambar 14. Perspektif Eksterior Area Pengelolaan
Gambar 15. Perspektif Eksterior Area Bangunan Lapas
Gambar 16. Perspektif Eksterior Area Pembinaan

## 4. KESIMPULAN
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  yang dirancang  untuk  mengakomodasi  kebutuhan sistem  pemasyarakatan  bagi  narapidana  yang membutuhkan  ketenangan  dan  keamanan dalam  aktivitas  pembinaan  dan  instropeksi diri,  memerlukan  rancangan  bangunan  yang lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan karakteristik lingkungan internal  maupun  eksternal  pada  Lembaga Pemasyarakatan.
Prinsip  sistem  keamanan  dalam  perancangan bangunan  Lapas  kelas  II  di  Surakarta merupakan  sebuah  metode  yang  tepat  untuk diterapkan  karena  sesuai  dengan  kriteria bangunan  lapas  yang  memperhatikan  aspek pengamanan  bangunan  meliputi  pengamanan fisik  seperti  perencanaan  elemen  arsitektural, perencanaan  struktur  dan  utilitas,  perencanaan tapak,  perencanaan  tampilan,  yang  didukung ataupun tereduksi dengan adanya  penggunaan teknologi keamanan namun tetap memperhatikan peraturan
pembangunan Lapas. Maka dapat menciptakan konsep desain bangunan  Lapas  yang  memunculkan  citra bangunan Lapas baru.

## REFERENSI
Angkasa,  R.  R.,  Nugroho,  Rachmadi,  &
Pradnya,
D. S. (2014). P ENGEMBANGAN KOMPLEK L EMBAGA  PERMASYARAKATAN  K ELAS
IIA. Arsitektura Universitas
Sebelas Maret , 12 . B.  Prasetya,  Andhika.,  Purnomo,  M.D.E.,  & Widodo,  A.  S.  (2015).  Lembaga  P
Emasyarakatan  Anak  Daerah  I  Stimewa
Yogyakarta  Sebagai  Wadah  Pembinaan
Kebersamaan Untuk
Menumbuhkan.
Arsitektura  Universitas  Sebelas  Maret , 13 . Bapppeda  Kota  Surakarta.  (2016). Sistem Informasi  Pembangunan  Daerah  Kota Surakarta . Kota Surakarta. Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan.  (2018).
Jumlah Penghuni Rutan Kelas I Surakarta.  Retrieved  March  12,  2018,
from http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/det ail/monthly/upt/db5f98b0-6bd1-1bd1- c4ce-313134333039
Kementrian Sekertaris Negara Republik Indonesia.  Undang  Undang  Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan (1995). Jakarta. Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia. Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  No:  M.02-PK.04.10  Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan (1990). Jakarta. National  Crime  Prevention  Council.  (2008). Crime Prevention Through Environmental Design Guidebook . Singapore: Department Affairs Public. Phillips,  Todd  S.,  Kliment,  Stephen  A.,  &
Griebel,  M.  A.  (2003). Building  Type Basics  For  Justice  Facilities .  Canada: John Wiley and Sons.Inc.
Purbaya, A. A. (2017). 11 Lapas dan 18 Rutan di  Jateng  Kelebihan  Penghuni.  Retrieved May 7, 2018, from https://news.detik.com/berita-jawa-
tengah/d-3499431/11-lapas-dan-18-rutan- di-jateng-kelebihan-penghuni Sutisna,  N.  (2017).  Dirjen  Lapas  Kemenkum HAM:  Idealnya  Indonesia  Butuh  1.000 Lapas.  Retrieved  March  29,  2018,  from https://nasional.tempo.co/read/876174/dir jen-lapas-kemenkum-ham-idealnya- indonesia-butuh-1-000- lapas/full&view=ok.