## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 7 Nomor 1, Oktober 2022
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata
Maria Acynta Christy Universitas Atma Jaya Yogyakarta *Email: maria.christy@uajy.ac.id

## Abstract:
The  purpose of  this  paper  is  to  determine  the  form of deviation  from  the principle  of  good faith in  the vehicle rental agreement and the role of the principle of good faith in the vehicle rental agreement in the perspective of civil and criminal law. This research is a normative legal research, conducted by examining secondary  data  obtained  through  research  by  studying  and  reviewing  books,  copies  of  court  decisions, journals, results of previous studies and/or research, and laws and regulations related to the problem. The research materials were analyzed using qualitative methods and presented using descriptive methods. The results of the study indicate that the Government and legal aid institutions need to provide socialization to business actors regarding safe procedures in running a vehicle rental business, such as: how to make agreements that protect the rights of business actors and consumers, as well as how legal remedies can be taken  by  parties  who  are  harmed  due  to  unlawful  acts  by  consumers/business  actors  who  have  bad intentions. The public and the parties involved in the vehicle rental agreement must be careful in leasing a vehicle by first examining the subject and object of the agreement at the offering and acceptance stage, before  signing  the  agreement.  The  parties  involved  in  the  vehicle  rental  agreement  should  formulate  a written  agreement  in  order  to  provide  legal  certainty  for  the  parties  and  as  evidence  in  the  event  of  a dispute in the future.
Keywords: Criminal law; Civil law; Deviations; Good intention; Vehicle Rental

## Abstrak:
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk penyimpangan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan,dan peranan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dalam perspektif  hukum  perdata  dan  pidana. Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  dilakukan dengan  cara  menelaah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  penelitian  dengan  cara  mempelajari  dan mengkaji buku-buku, salinan putusan pengadilan, jurnal, hasil studi dan/atau penelitian terdahulu, dan peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.  Bahan  penelitian  tersebut dianalisis  dengan  metode  kualitatif  dan  ditampilkan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Pemerintah  dan  lembaga  bantuan  hukum  perlu  memberikan  sosialisasi kepada  para  pelaku  usaha  mengenai  prosedur  yang  aman  dalam  menjalankan  usaha  sewa  menyewa kendaraan,  seperti:  bagaimana  membuat  perjanjian  yang  melindungi  hak-hak  pelaku  usaha  dan konsumen, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dirugikan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh konsumen/ pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Masyarakat dan  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan  harus  berhati-hati  dalam melakukan sewa menyewa kendaraan dengan terlebih dahulu meneliti subjek dan objek perjanjian pada tahap  offering and  acceptance,  sebelum menandatangani  perjanjian. Para  pihak  yang  terlibat  di  dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan sebaiknya merumuskan perjanjian secara tertulis agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari.
Kata Kunci: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Penyimpangan; Itikad Baik; Sewa Menyewa Kendaraan.

## A. Pendahuluan
Setiap orang pada hakikatnya diberi kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup,  termasuk  dalam  hal  membuat  perjanjian sewa  menyewa  kendaraan,  sebagaimana  salah  satu  prinsip  dalam  hukum  perjanjian yaitu the  principle  offreedom  of  contract. Perjanjian  sewa-menyewa  sama  halnya dengan perjanjian jual-beli, merupakan perjanjian yang penting karena sering dilakukan dalam  praktek  kehidupan  masyarakat.  Perbedaan  keduanya  adalah  bahwa  dalam  hal jual-beli  yang  diserahkan  oleh  pemilik  barang  adalah  hak  milik  atas  barang  itu, sedangkan dalam sewa-menyewa si pemilik atas barang hanya menyerahkan pemakaian dan  pemungutan  hasil  dari  barang,  sedangkan  hak  milik  atas  barang  itu  tetap  berada pada pihak yang menyewakan. 1
Pemberi  sewa  dan  penyewa  yang  telah  bersepakat  melakukan  sewa  menyewa harus  tunduk  pada  perjanjian  yang  telah  mereka  buat,  sebagaimana  asas pacta  sunt servanda. Asas pacta  sunt  servanda berkaitan  dengan  akibat  yang  timbul  dari perjanjian.  Asas  ini  yang  menjadi  kekuatan  mengikatnya  perjanjian  bagi  pihak-pihak yang  ada  di  dalamnya  ( verbindende  kracht  van  de  overeenkomst ) 2 .  Para  pihak  yang telah berjanji, terikat pada perjanjian yang mereka buat secara sah. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dan apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan  hukum  menjadi  hukum  bagi  mereka.  Para  pihak  tidak  hanya  harus  tunduk pada perjanjian, tetapi harus pula berlandaskan asas itikad baik pada saat melaksanakan seluruh  proses  sewa  menyewa.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Liew  yang mengatakan  bahwa  suprastruktur  hukum  kontrak  dibangun  di  atas  gagasan  dasar mengenai  kesepakatan,  kerja  sama,  dan  tujuan  bersama.  Landasan  tersebut  haruslah diperkuat  dengan  mengadopsi  doktrin  itikad  baik. 3 Daya  berlaku  itikad  baik (goede trouw;  good  faith) menurut  J.M.  van  Dunne  meliputi  seluruh  proses  kontrak  atau diibaratkan dengan ‘ the rise and fall of contract ’. 4
Subekti  mengatakan,  bahwa  terdapat  dua  jenis  asas  itikad  baik,  yaitu  itikad  baik subjektif  dan  itikad  baik  objektif. 5 Itikad  baik  subjektif  adalah  suatu  asas  yang mendasari adanya suatu perjanjian yang timbul karena adanya kejujuran dari dalam diri seseorang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  tertentu. 6 Itikad  baik  subjektif dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan  ada  pada  tahap  negosiasi,  dimana  Para Pihak  secara  jujur  dan  terbuka  memberikan  informasi  yang  sesungguhnya  mengenai identitas  para  pihak  seperti  nama,  alamat,  pekerjaan,  dan  nomor  kartu  identitas  yang ditunjukkan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  dan  informasi  mengenai  unit kendaraan  yang  ditunjukkan  dengan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK),  yang  di dalamnya  memuat  informasi  mengenai  nomor  polisi,  nama  pemilik,  alamat  pemilik, merek  dan  jenis  mobil,  tahun  pembuatan  atau  perakitan  mobil,  warna  mobil,  nomor
1 Wirjono  Prodjodikoro  I. Hukum  Perdata  tentang  Persetujuan-Persetujuan  Tertentu. Bandung:  Sumur, 1974. Hal. 47.
2 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja. Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian .  Jakarta:  Rajawali  Pers. 2006. Hal. 46.
3 Colin  Liew. A  Leap  of  Good  Faith  in  Singapore  Contract  Law. Singapore  Journal  of  Legal  Studies. Desember 2012. Hal. 422.
4 Agus  Yudha  Hernoko. Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010. Hal.118.
5 R. Subekti II. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. 2009. Hal. 7.
6 Antari  Innaka,  et  al. Penerapan  Asas  Itikad  Baik  Tahap  Prakontraktual  Pada  Perjanjian  Jual  Beli Perumahan. Mimbar Hukum. Vol. 24, No. 3. Oktober 2012. Hal. 505.
BPKB,  dan  kondisi  terakhir  mobil.  Penyewa  juga  harus  secara  jujur  menjelaskan peruntukan sewa dan waktu sewa yang diinginkan.
Itikad  baik  objektif  mengandung  makna  kepatutan  dan  berada  pada  tahap kontraktual  dan  pasca  kontraktual.  Itikad  baik  objektif  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa  tentang  isi  atau  hak  dan  kewajiban  dalam  perjanjian. 7 Itikad  baik  objektif dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan pada tahap kontraktual ditunjukkan dengan melaksanakan  perjanjian  sebagaimana  telah  disepakati  oleh  Para  Pihak  dengan berdasarkan  pada  nilai-nilai  kepatutan,  misalnya  jika  penyewa  pada  tahap  pra kontraktual  mengatakan  akan  menyewa  mobil  untuk  berwisata  selama  3  (tiga)  hari, maka  pada  tahap  kontraktual  si  penyewa  harus  menggunakan  mobil  tersebut  untuk berwisata  selama  3  (tiga)  hari  sebagaimana  telah  diperjanjikan  pada  tahap  pra- kontraktual.  Penyewa  tidak  diperkenankan  untuk  menggunakan  mobil  tersebut  untuk keperluan lain, misalnya untuk digadaikan atau dijual kembali kepada orang lain tanpa sepengetahuan  pemberi  sewa.  Para  pihak  pada  tahap  pasca  kontraktual  juga  harus bertindak berdasarkan  nilai kepatutan. Penyewa  harus  mengembalikan kendaraan tepat pada  waktunya,  sebagaimana  telah  disepakati  di  dalam  perjanjian,  sedangkan  pemberi sewa  berhak  mendapatkan  pengembalian  kendaraan  berikut  surat  tanda  nomor kendaraan  dalam  keadaan  baik  sebagaimana  keadaan  semula,  sebelum  kendaraan diserahkan  kepada  penyewa.  Pemberi  sewa  pada  tahap  ini  berhak  untuk  memeriksa keadaan  kendaraan  dan  berhak  meminta  ganti  rugi/  denda  apabila  ditemukan  adanya kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Pemberi sewa juga berhak meminta pelunasan apabila  penyewa  terlambat  dalam  mengembalikan  kendaraan  atau  apabila  penyewa memperpanjang waktu sewa.
Subekti  mengatakan,  bahwa  klasifikasi  asas  itikad  baik  di  atas  menjadi  latar belakang  munculnya  dua  hal  yang  menjadi  dasar  penilaian  itikad  baik  dalam melaksanakan  suatu  perjanjian,  yaitu  kejujuran  para  pihak  pada  saat  menegosiasikan hak  dan  kewajiban  yang  akan  disepakati  dalam  perjanjian  dan  pelaksanaan  perjanjian yang  harus  sesuai  dengan  norma  kepatutan  yang  berlaku  di  masyarakat.  Namun demikian,  Priyono  mengatakan,  bahwa  sampai  saat  ini  belum  ada  patokan  untuk menentukan apakah perjanjian telah dilaksanakan atas dasar itikad baik, sehingga pada praktiknya penilaian akhir diserahakan kepada hakim. 8
Itikad  baik  berkembang  dan  beradaptasi  dengan  masyarakat  atau  lingkungan kelembagaan  di  mana  ia  beroperasi. 9 Masalah  itikad  baik  berkaitan  erat  dengan  tata kehidupan  masyarakat,  artinya  menyangkut  kesadaran  hukum  masyarakat  yang memerlukan  pembinaan  dan  pengaturan.  Kesadaran  hukum  masyarakat  yang  semakin tinggi akan sejalan dengan tingkat kesadaran mengenai hak dan kewajibannya. Anggota masyarakat dalam lalu lintas hukum diharapkan selalu bertindak dengan dilandasi itikad baik,  sehingga  dapat  mendorong  usaha  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur. 10 Namun  demikian,  pada  praktiknya  perjanjian  yang  dilakukan  para  pihak  mengandung itikad  tidak  baik.  Mardianto  mengatakan,  bahwa  pengertian  itikad  tidak  baik  secara umum  meliputi  perbuatan  “penipuan”  ( fraud ),  rangkaian  “menyesatkan”  ( misleading ) orang  lain,  serta  tingkah  laku  yang  mengabaikan  kewajiban  hukum  untuk  mendapat
7 Antari Innaka. et al. Op.Cit. Hal. 508.
8 Ery Agus Priyono. Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak) . Diponegoro Private Law Review . Vol. 1, No. 1. November 2017. Hal. 20.
9 Geert de Baere dan Timothy Roes. EU Loyalty as Good Faith. The International and Comparative Law. Vol. 64, No. 4. Oktober 2015. Hal. 867.
10 Djaja S. Meliala. Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdat. Bandung: Binacipta. 1987. Hal. 1.
keuntungan atau dapat juga dikatakan perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai  suatu  tujuan  yang  tidak  jujur  ( dishonestly  purpose ). 11 Berkaitan  dengan  hal tersebut,  Mukti  FND,  dkk  berpendapat,  bahwa  konsep  itidak  tidak  baik  merupakan perbuatan  yang  berawal  dari  ketidaktulusan  ( insincerity )  dan  ketidakjujuran ( dishonesty )  yang  kemudian  disertai  dengan  tipu  muslihat  ( deceit )  sehingga menimbulkan ketidakpatuhan ( disloyalty ) terhadap hukum. 12
Penulis  akan  mengambil  dua  putusan  untuk  dianalisis  guna  menjawab  rumusan masalah yang penulis angkat, yaitu Putusan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel dan Putusan No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. Pada Putusan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel, Terdakwa C bin TS, seorang pemilik usaha rental mobil,  menghubungi  saksi korban S, yang juga seorang  pemilik  usaha  rental  mobil,  untuk  meminjam  mobil  Toyota  Avanza  karena terdapat  konsumen  yang  ingin  menyewa  mobil  Toyota  Avanza,  namun  mobil  dengan tipe  tersebut  tidak  tersedia  di  rental  miliknya.  Terdakwa  C  bin  TS  menawarkan  biaya sewa  kepada  saksi  korban  S  sebesar  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah) per  hari  dan  saksi  korban  S  menerima  penawaran  tersebut.  Terdakwa  C  bin  TS mengambil  unit  tersebut  kemudian  langsung  membayar  uang  sewa  untuk  tiga  hari  ke depan  secara  tunai  sebesar  Rp750.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  kepada saksi  korban  S.  Selang  3  (tiga)  hari  setelah  waktu  sewa  kendaraan  habis,  Terdakwa  C bin  TS  tidak  bisa  mengembalikan  mobil  tersebut  dan  berjanji  akan  mengembalikan mobil  berikut  biaya  sewanya.  Mobil  tersebut  ternyata  tidak  disewakan  kepada konsumen  melainkan  digadaikan  kepada  seseorang  bernama  N  melalui  perantara bernama  SL.  Terdakwa  C  bin  TS  menerima  keuntungan  sebesar  Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil menggadaikan mobil milik saksi korban S tersebut, sedangkan saksi korban S menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa C bin TS.
Hal serupa dilakukan oleh  Terdakwa C bin TS kepada dua saksi korban  lainnya, yaitu  saksi  saksi  korban  HR  dan  saksi  saksi  korban  EM  dengan  menggunakan  modus yang sama. Dengan alasan yang sama, Terdakwa C bin TS menyewa mobil saksi korban HR dan  menawarkan upah sewa per hari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu  rupiah).  Para  pihak  secara  lisan  telah  sepakat  bahwa  Terdakwa  C  bin  TS  akan menyewa  mobil  Honda  Mobilio  milik  HR  selama  10  (sepuluh)  hari  untuk  disewakan kembali kepada konsumen, dengan total biaya sewa sebesar Rp 2.500.000,00. Terdakwa C bin TS tidak dapat mengembalikan mobil sewaannya ketika waktu sewa telah habis, sebab  mobil  tersebut  telah  digadaikan  oleh  Terdakwa  C  bin  TS  kepada  Saudara  HB senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).  saksi korban HR menderita kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa C bin TS  tersebut.  Dengan  menggunakan  modus  yang  sama,  Terdakwa  C  bin  TS  menyewa mobil  saksi  korban  EM  dan  menawarkan  upah  sewa  sebesar  Rp  450.000,00  (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.  saksi korban  EM  menerima penawaran tersebut dan  Terdakwa  C  bin  TS  membayar  uang  sewa  kendaraan  untuk  jangka  waktu  3 (tiga) hari ke depan sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.  Pada  waktu  pemakaian  sudah  habis  Terdakwa  C  bin  TS  tidak  dapat mengembalikan  mobil  sewaannya  tersebut  karena  sudah  digadaikan  kepada  HB. Terdakwa  C  bin  TS  menerima  keuntungan  dari  uang  gadai  senilai  Rp  45.000.000,00
11 Agus  Mardianto. Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Berdasarkan  Gugatan  Pihak  Ketiga .  Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10, No. 1. Januari 2010. Hal. 47.
12 Mukti Fajar ND., dkk, Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 25, No. 2. Mei 2018. Hal. 227.
(empat puluh lima juta rupiah), sedangkan  saksi saksi korban EM mengalami kerugian sebesar Rp 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atas perbuatan  Terdakwa C bin TS. Hakim yang mengadili perkara pada akhirnya menyatakan Terdakwa C bin TS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
Contoh kedua dapat dilihat pada Putusan No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. Terdakwa HRP  bin  SC  menyewa  1  (satu)  unit  mobil  merk  Nissan  Grand  Livina  Tahun  2010  di rental mobil milik saksi korban IHRT dari bulan Agustus 2016 sampai dengan Februari 2017,  dengan  biaya  sewa  per  bulan  sebesar  Rp3.500.000,00  (tiga  juta  lima  ratus  ribu rupiah), yang dibayarkan setiap tanggal 13, dituangkan di dalam Surat Perjanjian Sewa Kontrak  Kendaraan  antara  saksi  korban  IHRT  dengan  Terdakwa  HRP  bin  SC, tertanggal  13  Agustus  2016.  saksi  korban  IHRT  menyerahkan  mobil,  kunci,  dan  surat keterangan kehilangan STNK kepada Terdakwa HRP bin SC. Setelah  berjalan 3 (tiga) kali pembayaran sewa (bulan Agustus, September dan Oktober), tepatnya pada tanggal 24 November 2016, 1 (satu) unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa HRP bin SC tanpa sepengetahuan saksi korban IHRT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa HRP bin SC tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada saat waktu sewa telah  habis  karena  telah  digadaikan.  Akibat  perbuatan  Terdakwa  HRP  bin  SC,  saksi IRHT  mengalami  kerugian  kurang  lebih  sebesar  Rp120.000.000,-  (seratus  dua  puluh juta  rupiah).  Hakim  yang  mengadili  perkara  menyatakan  Terdakwa  HRP  bin  SC  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penggelapan. Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  penyewa  dan  pemberi  sewa  pada  kedua  contoh kasus , mula-mula  berada  pada  ranah  keperdataan  kemudian  bergeser  menjadi  ranah pidana,  di  sisi  yang  lain,  ada  pula  suatu  sengketa  hukum  yang  terjadi  antara  penyewa dan pemberi sewa yang murni merupakan suatu perkara perdata berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis bentuk penyimpangan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan  dan  peran penting  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan  dalam  perspektif hukum perdata dan pidana. Adapun penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa dengan penulis antara lain ialah: Pertama, artikel yang ditulis oleh Mukti Fajar ND, dkk dengan  judul  “Iktikad  Tidak  Baik  dalam  Pendaftaran  dan  Model  Penegakan  Hukum Merek di Indonesia” dengan hasil penelitian bahwa Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun  1992,  Undang-Undang  Merek  Nomor  15  Tahun  2001,  dan  Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 telah mengatur konsep itikad tidak baik. Konsep itikad tidak baik dapat  ditemukan  pada  tindakan  pemohon  yang  patut  diduga  mendaftarkan  mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain  demi  kepentingan  usahanya,  yang  menimbulkan  kondisi  persaingan  usaha  tidak sehat,  mengecoh,  atau  menyesatkan  konsumen.  Adapun  penegakan  hukum  atas pendaftaran  merek  yang  mengandung unsur  iktikad tidak  baik dapat dilakukan dengan melakukan penolakan merek sejak proses pendaftaran, penghapusan merek oleh pemilik merek, pemerintah (menteri) atau pihak ketiga, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk melakukan pembatalan merek. 13
Kedua, artikel  yang  ditulis  oleh Ery  Agus  Priyono  dengan  judul  “Peranan  Asas Itikad  Baik  dalam  Kontrak  Baku  (Upaya  Menjaga  Keseimbangan  bagi  Para  Pihak)”, dengan  hasil  penelitian  bahwa pelanggaran  terhadap  asas  itikad  baik  yang  disebabkan oleh  adanya  kontrak  dalam  bentuk  baku  mengakibatkan  kontrak  tersebut  batal  demi
13 Mukti Fajar ND., dkk. Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 2, Vol. 25. Mei 2018. Hal. 233.
hukum  karena  telah  melanggar  asas  itikad  baik  obyektif,  sedangkan  pelanggaran  asas itikad baik subyektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum. 14 Ketiga, artikel yang ditulis oleh Aditya Fadli Turangan dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik  menurut  Pasal  1338  KUHPerdata”,  dengan  hasil  penelitian  bahwa  pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik  menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dapat diartikan sebagai  keharusan  untuk  melaksanakan  perjanjian  secara  sah  dengan  jujur,  patut,  dan pantas.  Hak  dan  kewajiban  pokok  para  pihak  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian tidak  berubah  atau  hapus  meskipun  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  perjanjian secara  jujur,  pantas  dan  patut.  Hal  tersebut  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan para pihak dengan mengindahkan norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan. 15 Berdasarkan  uraian  tersebut  dapatlah dikatakan  bahwa  beberapa  penelitian  yang  sudah  ada  berbeda  dengan  penelitian  yang Penulis  angkat,  di  mana  Penulis  merumuskan  permasalahan  mengenai  bagaimana bentuk penyimpangan asas  itikad  baik dalam perjanjian sewa  menyewa kendaraan dan bagaimana  peranan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan  dalam perspektif hukum perdata dan pidana.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Data  yang dipakai di  dalam penelitian  hukum  ini  adalah data sekunder  yang diperoleh dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Bahan hukum primer merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat 16 ,  meliputi  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dan  beberapa  salinan  putusan terkait perkara perjanjian sewa  menyewa kendaraan  yang dilakukan berdasarkan  itikad tidak  baik,  yang  telah  berhasil  penulis  himpun,  diantaranya:  Putusan  No. 475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel  dan  Putusan  No.  239/Pid.B/2017/PN.Smn.  Bahan  hukum sekunder  yang penulis gunakan untuk memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer, 17 meliputi  buku-buku  hukum  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  dan  asas-asas perjanjian khususnya asas  itikad baik, buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana  penggelapan  dan  penipuan,  buku-buku  hukum  yang  berkaitan  dengan  metode penelitian sosial dan hukum, hasil penelitian maupun karya tulis ilmiah terdahulu yang relevan  dengan  permasalahan,  serta  artikel  dan  jurnal  yang  berhubungan  dengan permasalahan.  Adapun  bahan  hukum  tersier  yang  penulis  gunakan  antara  lain  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  dan  Kamus  Hukum.  Penelitian  hukum  ini  bersifat  deskriptif, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif.
14 Ery  Agus  Priyono. Peranan  Asas  Itikad  Baik  dalam  Kontrak  Baku  (Upaya  Menjaga  Keseimbangan bagi Para Pihak) . Diponegoro Private Law Review . Vol. 1, No. 1. November 2017. Hal. 21.
15 Aditya Fadli Turangan. Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik menurut Pasal 1338 KUHPerdata. Lex Privatum. Vol. 7, No. 1. Januari 2019. Hal. 50.
16 Soerjono  Soekanto. Penelitian  Hukum  Normatif  –  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2015. Hal. 13
17 Ibid.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penyimpangan  Asas  Itikad  Baik  dalam  Perjanjian  Sewa  Menyewa Kendaraan
a. Pengertian Asas Itikad Baik Asas itikad baik merupakan suatu asas dengan definisi yang abstrak karena sulit  untuk  didefinisikan  dengan  jelas  dan  pasti.  Perundang-undangan  di Indonesia sendiri tidak memberikan pengertian itikad baik secara jelas dan tegas. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Suatu perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup untuk  itu.  Suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.”  Meliala mengatakan,  pasal  tersebut  bertujuan  untuk  mencegah  perbuatan  yang  tidak patut dan yang bertentangan dengan hukum. 18 Maksud dari pasal tersebut adalah agar  Para  Pihak  melaksanakan  substansi  perjanjian  berdasarkan  kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. 19
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memberikan  definisi  itikad  baik  sebagai kepercayaan,  keyakinan  yang  teguh,  maksud,  kemauan  (yang  baik) 20 .  Kamus Hukum  Fockema  Andreae  mendefinisikan  ‘ geode  trouw ’  sebagai  maksud, semangat  yang  menjiwai  para  peserta  dalam  suatu  perbuatan  hukum  atau tersangkut  dalam  suatu  hubungan  hukum. 21 Itikad  baik  ( good  faith )  menurut Black’s  Law  Dictionary  adalah: 22 “A  state  of  mind consisting  in  (1)  honesty  in belief  purpose,  (2)  faithfulness  to  one’s  duty  or  obligation,  (3)  observance  of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.”
Asas  itikad  baik (good  faith) merupakan  salah  satu  asas  dalam  hukum perjanjian  yang  bersifat  universal. 23 Definisi  itikad  baik  dalam  dunia  hukum mempunyai  arti  yang  lebih  luas  daripada  definisi  sehari-hari. 24 Dunne mengatakan,  bahwa  daya  berlaku  itikad  baik  ( geode  throuw;  good  faith ) meliputi  seluruh  proses  kontrak  atau  diibaratkan  dengan ‘the  raise  and  fall  of contract’ . 25 Tahapan  kontrak  menurut  Dunne  terbagi  ke  dalam  tiga  fase,  yaitu fase  pra  kontrak  ( precontractuele fase ),  fase  pelaksanaan  kontrak  ( contractuele fase ),  dan  fase  pasca  kontrak  ( postcontractuele fase ). 26 Itikad  baik  sudah  harus
18 Djaja S. Meliala. Op.Cit. Hal. 9.
19 Rahmani  Timorita  Yulianti. Asas-Asas  Perjanjian  (Akad)  dalam  Hukum  Kontrak  Syari’ah.  , La  Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 1. Juli 2008. Hal. 99
20 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Hal. 567.
21 N.E.  Algra  et.al. Kamus  Istilah  Hukum  Fockema  Andreae  Belanda-Indonesia .  Jakarta:  Bina  Cipta. 1983. Hal. 580-581.
22 Bryan A. Garner. Black’s Law Dictionary. Eight Edition. St. Paul: Thomson/West. 2004. Hal. 713.
23 Deviana  Yuanitasari  dan  Hazar  Kusmayanti. Pengembangan  Hukum  Perjanjian  dalam  Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. Acta Diurnal, Vol. 3, No. 2. Juni 2020. Hal. 297
24 Agus Yudha Hernoko. Op.Cit. Hal. 117.
25 Ibid . Hal. 118.
26 J.M.  van  Dunne,  sebagaimana  dikutip  dari  Ridwan  Khairandy  III. Iktikad  Baik  dalam  Kontrak  di Berbagai Sistem Hukum. Yogyakarta: FH UII Press. 2017. Hal. 186.
ada sejak fase pra kontrak dimana Para Pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. 27
Subekti  berpendapat,  bahwa  itikad  baik  bersifat  objektif  apabila  berada dalam  ranah  perikatan,  sementara  dalam  ranah  hukum  benda,  itikad  baik diartikan  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  subjektif. 28 Pembagian  itikad  baik subjektif  dan  itikad  baik  objektif  menjadi  latar  belakang  munculnya  dua  hal yang  menjadi dasar penilaian  itikad baik dalam  melaksanakan  suatu perjanjian, yaitu  kejujuran  seseorang  pada  saat  melakukan  perbuatan  hukum  (itikad  baik subjektif)  dan  apakah  perjanjian  tersebut  sudah  sesuai  dengan  norma  kepatutan yang berlaku atau belum (itikad baik objektif).

## 1) Itikad baik subjektif
Itikad  baik  subjektif  adalah  suatu  asas  yang  mendasari  adanya  suatu perjanjian  yang  timbul  karena  adanya  kejujuran  dari  dalam  diri  seseorang untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  tertentu.  Itikad  baik  subjektif biasanya  ada  pada  tahap  negosiasi,  dimana  Para  Pihak  secara  terbuka memberikan  informasi  yang  sesungguhnya  tentang  siapa  dirinya  dengan memberikan  bukti  berupa  dokumen  tentang  dirinya. 29 Itikad  baik  pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari  yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat  yang diperlukan bagi mulai  berlakunya  hubungan  hukum  ini  sudah  dipenuhi  semua.  Itikad  baik dalam  hukum  benda dimaknai sebagai kejujuran  atau bersih. Pembeli  yang beritikad  baik  merupakan  orang  yang  jujur,  yang tidak  mengetahui  adanya cacat mengenai asal-usul yang melekat pada barang yang dibelinya. 30 Itikad baik dalam pengertian ini merupakan suatu elemen itikad baik subjektif dan berkaitan  dengan  sikap  batin  atau  kejiwaan,  yaitu  mengenai  kesadaran  dan pengetahuan  dari  yang  bersangkutan  bahwa  tindakannya  bertentangan  atau tidak bertentangan dengan itikad baik. 31
2) Itikad baik objektif
Standar  itikad  baik  di  sini  menggunakan  standar  yang  mengacu kepada  suatu  norma  yang  objektif. 32 Perilaku  Para  Pihak  dalam  perjanjian harus  diuji  atas  dasar  norma-norma  objektif  yang  tidak  tertulis  yang berkembang  di  masyarakat  dan  sudah  menjadi  suatu  sumber  hukum. Tingkah  laku  Para  Pihak  bukan  didasarkan  pada  anggapan  Para  Pihak sendiri  melainkan  berdasarkan  dengan  anggapan  umum  tentang  itikad  baik tersebut. 33 Itikad  baik  objektif  mengandung  makna  kepatutan  dan  berada pada tahap kontraktual. Isi perjanjian berupa hak dan kewajiban pada tahap kontraktual juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik objektif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tentang isi atau hak dan kewajiban
27 Ridwan Khairandy I. Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak . Jakarta: Pascasarjana FH UI, Fakultas Hukum. 2004. Hal. 190.
28 R. Subekti I. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional . Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998. Hal. 41.
29 Antari  Innaka,  et  al. Penerapan  Asas  Itikad  Baik  Tahap  Prakontraktual  Pada  Perjanjian  Jual  Beli Perumahan. Mimbar Hukum . Vol. 24, No. 3. Oktober 2012. Hal. 505.
30 R. Subekti I. Loc.Cit. Hal. 41.
31 Ridwan Khairandy III. Op.Cit. Hal.190.
32 Martin Willem Hessenlink sebagaimana dikutip dari Ridwan Khairandy II. Kebebasan Berkontrak dan Pacta  Sunt  Servanda  Versus  Itikad  Baik:  Sikap  yang  Harus  Diambil  Pengadilan. Yogyakarta:  FH  UII Press. 2015. Hal. 57.
33 P.L., Wery, sebagaimana dikutip dari Ridwan Khairandy II. Loc.Cit. Hal. 57.
dalam  perjanjian. 34 Adanya  itikad  baik  dalam  perjanjian  menunjukkan adanya usaha awal untuk menciptakan solusi lebih lanjut. 35
Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah ‘dengan jujur’ atau  ‘secara  jujur’. 36 Prodjodikoro  membagi  itikad  baik  menjadi  dua  macam yaituitikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukumdan itikad baik pada waktu pelaksanaan hak dan kewajiban yang terdapat dalam hubungan hukum itu. 37 P.L. Wery mengatakan, bahwa itikad baik bermakna bahwa kedua belah  pihak  harus  berlaku  tanpa  tipu  daya,  tanpa  tipu  muslihat,  tanpa mengganggu  pihaklain,  dan  tidak  hanya  melihat  kepentingan  diri  sendiri, melainkan  kepentingan  pihak  lainnya  satu  dengan  yang  lain. 38 Tipu  muslihat ( listige  kunstgrepen )  menurut  Arrest  HR  tanggal  30  Januari  1911  adalah perbuatan-perbuatan  yang  menyesatkan  yang  dapat  menimbulkan  dalih-dalih yang  palsu  dan  gambaran-gambaran  yang  keliru  dan  memaksa  orang  untuk menerimanya.  Tipu  muslihat  bukanlah  ucapan  melainkan  perbuatan  fisik dansudah dapat dibuktikan ketidakbenarannya ketika perbuatan itu dilakukan. 39
b. Penyimpangan  Asas  Itikad  Baik  dalam  Perjanjian  Sewa  Menyewa Kendaraan
1) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual Itikad  baik  harus  sudah  ada  sejak  tahap  pra  kontrak  di  mana  Para Pihak  mulai  melakukan  negosiasi  hingga  mencapai  kesepakatan,  dan  tahap pelaksanaan  kontrak. 40 Itikad  baik  harus  menguasai  keadaan  sebelum hubungan  hukum  perjanjian  atau  kata  sepakat  tercapai  ( pra  contractuele verhouding ).  Tahap  pra  kontraktualmerupakan  tahap  ketika  terjadi penawaran (offer) dan penerimaan ( acceptance). Para pihak pada tahap pra kontraktual  tengah  melakukan  negosiasi  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang akan  disepakati  di  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan.  Para  Pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban untuk beritikad baik, yakni  kewajiban  untuk  meneliti  atau  memeriksa  ( onderzoeksplicht )fakta material  yang  berkaitan  dengan  subjek  kontrak 41 dan  pokok  yang dinegosiasikan oleh penjual serta berkewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan fakta material dalam proses negosiasi kontrak ( mededelingsplicht ) . 42 Standar  itikad  baik  pada  tahap  pra  kontraktual didasarkan pada kecermatan dalam menganalisis dan mengamati objek serta subjek perjanjian.
34 Antari Innaka, et al. Op.Cit. Hal. 508.
35 Alan O. Sykes. “ Bad Faith” Breach of Contract by First-Oarty Insurers. The Jurnal of Legal Studies. Juni 1996. Vol. 25, No. 2. Hal. 410.
36 Soetojo  Prawirohamidjojo.  “Itikad  Baik  (Goede  Trouw/Good  Faith)”. Pidato. Dies  Natalis  XXXII Universitas  Airlangga  Surabaya,  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangg.  Surabaya,  11  November 1992. Hal. 3.
37 Wirjono Prodjodikoro II. Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Sumur. 1992. Hal.  56-62.
38 P.L.Wery. Perkembangan tentang Iktikad Baik di Nederland, Jakarta: Percetakan Negara. 1990. Hal. 9.
39 Marcus  Priyo  Gunarto.  “Fenomena  Investasi  Bodong:  Antara  Perkara  Perdata  dan  Pidana”. Fiat Justicia. Buletin Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi XI. Oktober 2012. Hal. 7- 8.
40 Ridwan Khairandy I. Loc.Cit. Hal.190.
41 Ibid. Hal.13-14
42 Ibid. Hal. 252-290.
Itikad  baik  para  pihak  pada  tahap  pra  kontraktual  dalam  perjanjian sewa  menyewa  kendaraan  ditunjukkan  dengan  menjelaskan  secara  jujur fakta-fakta  material  dalam  perjanjian,  antara  lain  informasi  mengenai identitas  para  pihak  seperti  nama,  alamat,  pekerjaan,  dan  nomor  kartu identitas  yang  ditunjukkan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  dan informasi  mengenai  unit  kendaraan  yang  ditunjukkan  dengan  Surat  Tanda Nomor  Kendaraan  (STNK)  yang  di  dalamnya  berisi  nomor  polisi,  nama pemilik,  alamat  pemilik,  merek  dan  jenis  mobil,  tahun  pembuatan  atau perakitan  mobil,  warna  mobil,  nomor  BPKB,  dan  kondisi  terakhir  mobil. Para  pihak  juga  bernegosiasi  terkait  harga  sewa,  waktu  sewa  atau  tanggal pengembalian,  tata  cara  pembayaran  sewa,  uang  jaminan  atau  denda  jika terjadi  keterlambatan  pengembalian,  dan  ketentuan  khusus  yang  disepakati para pihak seperti keadaan kahar, penyelesaian sengketa, serta hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama  masa sewa, seperti  larangan merokok  di  dalam  mobil,  larangan  membawa  binatang  peliharaan,  dan ketentuan khusus lainnya.
Penulis  akan  menjelaskan  penyimpangan  asas  itikad  baik  pada  tahap pra  kontraktual  menggunakan  Putusan  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel. Terdakwa  C  bin  TS  menggunakan  alasan  yang  sama  untuk  menyewa kendaraan para Korban, yaitu dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan mendapatkan  konsumen  yang  ingin  menyewa  mobil  dengan  tipe  tertentu, namun  mobil  dengan  tipe  tersebut  tidak  tersedia  di  rentalnya.  Alasan tersebut  merupakan  perkataan  bohong,  sebab  pada  kenyataannya  tidak  ada konsumen  yang  berkeinginan  untuk  menyewa  mobil,  melainkan  Terdakwa C  bin  TS  bermaksud  menyewa  mobil-mobil  tersebut  untuk  digadaikan kepada  pihak  ketiga  tanpa  sepengetahuan  dari  para  saksi  korban  untuk membayar  tagihan  leasing  kendaraan  berupa  mobil  Toyota  Avanza. Diketahui  dalam  fakta  hukum,  bahwa  Terdakwa  C  bin  TS  menawarkan biaya  sewa  kepada  saksi  korban  S  sebesar  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima puluh  ribu  rupiah)  per  hari  dan  saksi  korban  S  menerima  penawaran tersebut.  Terdakwa  C  bin  TS  mengambil  unit  tersebut  kemudian  langsung membayar  uang  sewa  untuk  tiga  hari  ke  depan  secara  tunai  sebesar Rp750.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  kepada  saksi  korban  S. Selang  3  (tiga)  hari  setelah  waktu  sewa  kendaraan  habis,  Terdakwa  C  bin TS  tidak  bisa  mengembalikan  mobil  tersebut  dan  berjanji  akan mengembalikan  mobil  berikut  biaya  sewanya.  Mobil  tersebut  tidak disewakan  kepada  konsumen  melainkan  digadaikan  kepada  seseorang bernama  N  melalui  perantara  bernama  SL.  Terdakwa  C  bin  TS  menerima keuntungan  sebesar  Rp18.000.000,00  (delapan  belas  juta  rupiah)  dari  hasil menggadaikan mobil milik saksi korban S tersebut, sedangkan saksi korban S  menderita  kerugian  sebesar  Rp140.000.000,00  (seratus  empat  puluh  juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa C bin TS.
Terdakwa  C  bin  TS  berdasarkan  Putusan  No.  475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel  menurut  hemat  penulis  telah  menyimpangi  asas  itikad  baik  pada tahap pra kontraktual, karena tidak memberitahukan atau menjelaskan fakta material  dengan  jujur  berkaitan  dengan  pokok  yang  dinegosiasikan
( mededelingsplicht )pada  saat  melakukan  proses  negosiasi , 43 bahwa  tujuan dilakukan  sewa  ialah  bukan  untuk  disewakan  kembali  kepada  konsumen. Subekti mengemukakan, terdapat dua jenis asas itikad baik, yaitu itikad baik subjektif  dan  itikad  baik  objektif. 44 Klasifikasi  tersebut  menjadi  latar belakang munculnya dua hal yang menjadi dasar penilaian itikad baik dalam melaksanakan  suatu  perjanjian,  yaitu  kejujuran  para  pihak  pada  saat menegosiasikan  hak  dan  kewajiban  yang  akan  disepakati  dalam  perjanjian dan pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan pendapat Subekti,  telah  bertentangan  dengan  nilai  kejujuran  yang  harus  diwujudkan pada  proses  negosiasi  hak  dan  kewajiban  yang  akan  disepakati  dalam perjanjian.
Perbuatan  Terdakwa  dalam  perkara  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel. bertentangan  pula  dengan  pendapat  P.L.  Wery,  yang  mengatakan  bahwa itikad baik bermakna kedua belah pihak harus berlaku tanpa tipu daya, tanpa tipu  muslihat,  tanpa  mengganggu  pihak  lain,  dan  tidak  hanya  melihat kepentingan diri sendiri,  melainkan kepentingan  pihak  lainnya  satu dengan yang lain. 45 Tipu muslihat ( listige kunstgrepen ) menurut Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan  yang  menyesatkan  yang dapat menimbulkan  dalih-dalih  yang  palsu  dan  gambaran-gambaran  yang  keliru dan  memaksa  orang  untuk  menerimanya.  Tipu  muslihat  bukanlah  ucapan melainkan  perbuatan  fisik  dansudah  dapat  dibuktikan  ketidakbenarannya ketika  perbuatan  itu  dilakukan. 46 Perbuatan  Terdakwa  yang  menyimpang dari  asas  itikad  baik  subjektif  menurut  pendapat  Penulis  dapat  dipandang sebagai mens  rea atau  niat  jahat  Terdakwa  untuk  melakukan  perbuatan pidana, in  casu  a  quo perbuatan  melawan  hukum  pidana  penipuan.  Pasal 378 KUHP berbunyi bahwa:  “barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan  memakai  nama palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat  ataupun  dengan  rangkaian perkataan  bohong  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu barang,  atau  supaya  memberi  hutang  atau  menghapus  piutang.”  Adapun Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  menyatakan  bahwa Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, melanggar Pasal 378 KUHP. 47
2) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Kontraktual
Perjanjian  yang  sudah  dibuat  oleh  Para  Pihak  masih  harus direalisasikan,  yaitu diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban  masing- masing  pihak  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang  dibuat.  Tahap  pengikatan perjanjian  hanya  bagian  awal  yang  masih  harus  diikuti  dengan  perbuatan pelaksanaan. Realisasi dari perjanjian  itulah  yang sebenarnya dimaksudkan
43 Ridwan Khairandy I. Op.Cit. Hal.  252-290.
44 R. Subekti II. Loc.Cit. Hal. 7.
45 P.L.Wery. Loc.Cit. Hal. 9.
46 Marcus Priyo Gunarto. Loc.Cit. Hal 7-8.
47 Lihat  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel.  31  Mei  2018,  Hal. 24.
oleh  para  pihak. 48 Tahap  ini  menunjukkan  bahwa  perjanjian  sudah  selesai dibuat dan untuk kemudian dapat dilaksanakan dengan itikad baik.
Terdapat  perbedaan  sifat  antara  itikad  baik  pada  mulai  berlakunya hubungan  hukum  dengan  itikad  baik  dalam  hal  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  Para  Pihak  dalam  hubungan  hukum. 49 Itikad  baik  pada  mulai berlakunya  hubungan  hukum  terletak  pada  keadaan  jiwa  seorang  manusia pada  suatu  waktu,  sedangkan  itikad  baik  dalam  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  dalam  hubungan  hukum  ditunjukkan  pada  tindakan  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  sebagai  pelaksanaan  perjanjian.  Itikad baik  pelaksanaan  perjanjian  mengacu  kepada  itikad  baik  yang  objektif. 50 Objektif  berarti  bahwa perilaku  Para  Pihak dalam  melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan anggapan umum tentang  itikad baik dan tidak semata- mata pada anggapan Para Pihak sendiri. 51 Itikad baik para pihak pada tahap kontraktual  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan  dengan  demikian seharusnya  ditunjukkan  dengan  melaksanakan  perjanjian  sewa  menyewa sebagaimana  telah  disepakati  oleh  Para  Pihak  dengan  berdasarkan  pada nilai-nilai kepatutan.
Penulis  akan  menjelaskan  penyimpangan  asas  itikad  baik  pada  tahap kontraktual  dengan  menggunakan  Putusan  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel. dan  Putusan  No.  239/Pid.B/2017/PN.Smn.  Adapun  hasil  analisis  penulis ialah sebagai berikut:
a) Penyimpangan  Asas  Itikad  Baik  pada  Tahap  Kontraktual  dalam  Perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel.
Terdakwa  pada  tahap  kontraktual  justru  menggadaikan  mobil Avanza  milik  saksi  korban  S,  mobil  Mobilio  milik  saksi  korban  HR, dan  mobil  Innova  milik  saksi  korban  EM,  guna  membayar  tagihan leasing  kendaraan  berupa  mobil  Toyota  Avanza.  Hal  tersebut  tidak sesuai dengan perkataan Terdakwa kepada Para saksi korban  pada saat proses offering  and  acceptance (tahap  pra  kontraktual),  bahwa  mobil yang  disewa  oleh  Terdakwa  akan  disewakan  kembali  kepada konsumennya.  Terdakwa  pada  tahap  kontraktual  tidak  melaksanakan perjanjian  berdasarkan  itikad  baik  objektif  atau  berdasarkan  nilai-nilai kepatutan, sebab Terdakwa tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana telah  disepakati  pada  tahap  tahap  pra  kontraktual.  Dengan  demikian, Terdakwa  telah  melakukan  penyimpangan  asas  itikad  baik  pada  tahap kontraktual.
b) Penyimpangan  Asas  Itikad  Baik  pada  Tahap  Kontraktual  dalam  Perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn.
Sama halnya dengan Terdakwa dalam perkara No.
475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel,
Terdakwa dalam perkara No.
239/Pid.B/2017/PN.Smn juga menyimpangi asas itikad baik pada tahap
48 Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014. Hal.61.
49 Wirjono Prodjodikoro II. Op.Cit . Hal. 61-62.
50 Ridwan Khairandy I. Op.Cit. Hal. 195.
51 Siti Ismijati Jenie. “Itikad Baik: Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”. Pidato. Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 10 September 2007. Hal.6.
kontraktual. Terdakwa menggadaikan mobil saksi korban IHRT sebesar Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  setelah  berjalan  3  (tiga)  kali pembayaran  sewa  tanpa  sepengetahuan  saksi  korban  IHRT.  Terdakwa tidak  dapat  mengembalikan  mobil  sewaannya  ketika  waktu  sewa  telah habis  karena  telah  digadaikan.  Dengan  demikian,  itikad  tidak  baik dalam  perkara  No.  239/Pid.B/2017/PN.Smn.,  baru  muncul  setelah penandatanganan sewa menyewa kendaraan selesai dilakukan atau pada tahap kontraktual, di  mana Terdakwa pada tanggal 24 November 2016 justru menggadaikan mobil sewaannya kepada pihak ketiga tanpa seizin pemberi  sewa.  Terdakwa  dalam  hal  ini  tidak  melaksanakan  perjanjian sewa menyewa dengan berdasarkan pada nilai-nilai kepatutan.
3) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Pasca Kontraktual Tahap  pasca  kontraktual  adalah  tahap  setelah  kontrak  dilaksanakan ( postcontractuele  fase ). 52 Para  Pihak  pada  tahap  ini  harus  bertindak berdasarkan  nilai kepatutan.  Penyewa  pada tahap ini  harus  mengembalikan kendaraan  yang  ia  sewa  tepat  pada  waktunya,  sesuai  dengan  kesepakatan pada  tahap  pra  kontraktual,  sedangkan  pemberi  sewa  berhak  mendapatkan pengembalian kendaraan dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula sebelum  kendaraan  diserahkan  kepada  penyewa  berikut  surat  tanda  nomor kendaraan.  Pemberi  sewa  pada  tahap  ini  berhak  untuk  memeriksa  keadaan kendaraan dan berhak meminta ganti rugi/ denda apabila ditemukan adanya kerusakan  terhadap  kendaraan  bermotor.  Pemberi  sewa  juga  berhak meminta  pelunasan  atas  kekurangan  pembayaran  sewa  apabila  penyewa terlambat  dalam  mengembalikan  kendaraan  atau  apabila  penyewa memperpanjang  waktu  sewa.    Adapun  Terdakwa  C  bin  TS  dalam  perkara No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel  dan  Terdakwa  HRP  bin  SC  dalam  perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. keduanya menyimpangi asas itikad baik pada tahap pasca kontraktual. Hal tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:
a) Penyimpangan  Asas  Itikad  Baik  pada  Tahap  Pasca  Kontraktual  dalam Perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel
Diketahui dalam fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa dalam perkara  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel  menggunakan  modus  sewa menyewa mobil untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap tiga Korban, yakni saksi korban S, saksi korban HR, dan saksi korban EM. Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  mengatakan  bahwa setelah  selang  3  (tiga)  hari  lewat  waktu  sewa  habis  terdakwa  C  hanya bisa  dihubungi  lewat  telepon  dan  berdalih  dengan  berbagai  alasan 53 , kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 17.00 WIB,  saksi  korban  HR  kembali  menemui  terdakwa  C  Bin  TS  tetapi terdakwa  kembali  mengelak  dengan  berbagai  alasan. 54 Penulis  dengan berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara, menyimpulkan,  bahwa  Terdakwa  pada  tahap  pasca  kontraktual  tidak bertindak  berdasarkan  nilai-nilai  kepatutan.  Terdakwa  selaku  penyewa
52 Ridwan Khairandy I. Op.Cit. Hal.190.
53 Lihat  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel.  31  Mei  2018.  Hal. 21.
54 Lihat  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel.  31  Mei  2018.  Hal. 22.
berdasarkan asas itikad baik objektif seharusnya segera mengembalikan kendaraan yang ia sewa kepada pemberi sewa selaku pemilik kendaraan setelah habis  masa sewa sebagaimana telah disepakati para pihak pada tahap  pra  kontraktual,  namun,  Terdakwa  pada  perkara a  quo tidak bersikap  kooperatif  sulit  dihubungi,  mengelak  atau  berdalih  dengan berbagai alasan.
b) Penyimpangan  Asas  Itikad  Baik  pada  Tahap  Pasca  Kontraktual  dalam
Perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn Sama halnya dengan Terdakwa dalam perkara No.
475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel,
Terdakwa dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn juga menyimpangi asas itikad baik pada tahap pasca  kontraktual.  Terdakwa  tidak  dapat  mengembalikan  1  (satu)  unit mobil merk Nissan Grand Livina setelah habis masa sewa karena mobil tersebut  digadaikan  kepada  orang  lain.  Majelis  Hakim  di  dalam pertimbangan  hukumnya  mengatakan  bahwa  Terdakwa  telah  dengan sengaja melawan hukum, melalaikan kewajibannya untuk mengembalikan barang yang telah disewa pada saat masa sewanya telah berakhir, sehingga barang yang disewanya tersebut seolah telah menjadi memiliki  Terdakwa,  padahal  yang  bersangkutan  mengetahui  dengan sadar  bahwa  mobil  yang  disewanya  tersebut  bukan  miliknya.  Hal tersebut  ditunjukkan  dengan  tindakan  Terdakwa  yang  tidak  dapat mengembalikan mobil kepada pemiliknya (Korban IHRT) ketika waktu sewa  telah  habis,  yakni  pada  bulan  Februari  2017,  yang  menyebabkan saksi  korban  IHRT  mengalami  kerugian  kurang  lebih  sebesar Rp120.000.000,-  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah). 55 Majelis  Hakim selanjutnya  mengatakan,  bahwa  itikad  tidak  baik  Terdakwa  untuk bertindak  seolah  pemilik  dari  kendaraan  yang  telah  disewanya  juga ditunjukkan dengan tindakan Terdakwa yang telah pergi dan tidak dapat dihubungi untuk beberapa waktu tanpa  memberikan penjelasan kepada IRHT  atas  keadaan  mobil  yang  telah  disewanya,  yang  menyebabkan pihak  IRHT  selaku  pemilik  rental  mobil  kesulitan  untuk  menemui Terdakwa  guna  meminta  pertanggungjawaban  atas  mobil  yang  tidak dikembalikannya  ketika  masa  sewa  telah  habis,  serta  telah menggadaikan mobil kepada orang yang identitasnya dikenal. 56
Penulis  dengan  berdasarkan  pada  pertimbangan  Majelis  Hakim yang  mengadili  perkara,  menyimpulkan,  bahwa  Terdakwa  tidak bertindak  berdasarkan  asas  itikad  baik  pada  tahap  pasca  kontraktual. Terdakwa  selaku  penyewa,  berdasarkan  nilai  kepatutan  seharusnya segera  mengembalikan  kendaraan  yang  ia  sewa  kepada  pemberi  sewa selaku  pemilik  kendaraan  setelah  habis  masa  sewa  sebagaimana  telah disepakati  para  pihak  pada  tahap  pra  kontraktual,  namun,  Terdakwa pada  perkara a  quo justru  pergi  dan  tidak  dapat dihubungi,  serta tidak memberikan  penjelasan  apa  pun  kepada  saksi  korban  IRHT  selaku pemiliki kendaraan.
55 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 14
56 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 14
2. Peranan  Asas  Itikad  Baik  dalam  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata
a. Peranan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Perdata
Perbuatan  sewa  menyewa  kendaraan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  C bin  TS  dalam  perkara  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel,  tidak  menjelaskan  fakta material terkait alasan dilakukannya sewa menyewa kepada pemberi sewa secara jujur.  Perjanjian  sewa  menyewa  dalam  perkara a  quo dapat  dikatakan  tidak berdasarkan  pada  sebab  musabab  yang  halal  karena  didasarkan  pada  suatu kebohongan  atau  bertentangan  dengan  nilai  kejujuran  sebagaimana  asas  itikad baik  subjektif.  Perbuatan  Terdakwa  yang  bertentangan  dengan  asas  itikad  baik subjektif  tersebut  bertentangan  pula  dengan  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat  sahnya perjanjian menurut  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata,  diartikan  oleh  Abdulkadir Muhammad sebagai berikut 57 :
1. Adanya  kata  sepakat  secara  sukarela  dari  kedua  belah  pihak  yang membuat persetujuan ( toestemming );
2. Kecakapan  atau  kedewasaan  ( bekwaamheid )  pada  diri  para  pembuat perjanjian;
3. Harus mengenai pokok atau objek yang tertentu ( bepaalde onderwerp );
4. Dasar  atau  alasan  atau  sebab  musabab  yang  diperbolehkan/  halal (geoorloofdeoorzaak) .
Perjanjian sewa  menyewa antara Terdakwa C bin TS dengan  Para saksi korban  dalam  perkara  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel  bertentangan  dengan syarat  sahnya  perjanjian  secara  objektif  dan  melahirkan  sebuah  konsekuensi hukum  berupa  perjanjian  batal  demi  hukum.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, Pasal  1321  KUHPerdata  berbunyi,  bahwa:  “Tiada  suatu  persetujuan  pun mempunyai  kekuatan  jika  diberikan  karena  kekhilafan  atau  diperoleh  dengan paksaan  atau  penipuan.”  Pasal  1328  KUHPerdata  selanjutnya  berbunyi  bahwa: “Penipuan  merupakan  suatu  alasan  untuk  membatalkan  suatu  persetujuan,  bila penipuan  yang  dipakai  oleh  salah  satu  pihak  adalah  sedemikian  rupa,  sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu  muslihat.  Penipuan  tidak  dapat  hanya  dikira-kira,  melainkan  harus dibuktikan.” Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan Terdakwa C bin TS telah dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  oleh  Majelis  Hakim  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  pidana berupa  penipuan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  378  KUHPidana,  sehingga putusan  pidana a  quo dapat  dijadikan  dasar  untuk  mengajukan  pembatalan perjanjian melalui gugatan perdata.
Dengan demikian, peranan  asas  itikad  baik dalam  suatu perjanjian sewa menyewa kendaraan  menurut  perspektif  hukum perdata  adalah untuk menjamin bahwa  suatu  perjanjian  sewa  menyewa  telah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya perjanjian,  menjamin  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam pelaksanaan perjanjian, dan sebagai sarana menyelesaikan sengketa. Hal tersebut sejalan  dengan  pendapat  Innaka,  et.al,  yang  mengatakan  bahwa  itikad  baik
57 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni. 1980. Hal. 94.
objektif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tentang  isi  atau  hak  dan kewajiban  dalam  perjanjian, 58 dan  pendapat  Alan  O.  Sykes  yang  mengatakan bahwa  adanya  itikad  baik  dalam  perjanjian  menunjukkan  adanya  usaha  awal untuk menciptakan solusi lebih lanjut. 59
b. Peranan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana
Itikad  baik  ditafsirkan  secara  beragam  di  berbagai  literatur  sebagai keadilan,  perilaku  yang  adil,  standar  yang  masuk  akal  dari  transaksi  yang  adil, kesopanan,  standar  keadilan  komunitas,  dan  akal  sehat. 60 Itikad  baik  atau penegakan kontrak menekankan pada kepatuhan pada tujuan bersama yang telah disepakati  dan  konsistensi  terhadap  harapan  yang  dibenarkan  dari  pihak  lain. 61 P.L.  Wery  mengatakan,  bahwa  itikad  baik  bermakna  bahwa  kedua  belah  pihak harus  berlaku  tanpa  tipu  daya,  tanpa  tipu  muslihat,  tanpa  mengganggu  pihak lain,  dan  tidak  hanya  melihat  kepentingan  diri  sendiri,  melainkan  kepentingan pihak  lain. 62 Perbuatan  Terdakwa  yang  menyimpang  dari  asas  itikad  baik  pada tahap  pra  kontraktual  dalam  perkara  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel,  di  mana Terdakwa  tidak  mengatakan  secara  jujur  fakta  material  dalam  perjanjian  sewa menyewa  kendaraan  dalam  perspektif  hukum  pidana  dapat  dipandang  sebagai mens  rea atau  niat  jahat  untuk  melakukan  perbuatan  pidana, in  casu  a  quo perbuatan melawan hukum pidana berupa penipuan. Apabila mens rea telah ada pada tahap pra kontraktual, maka hubungan hukum keperdataan dapat dikatakan hanya  digunakan  sebagai  modus/  membungkus  perbuatan  pidana.  Pelaku  telah memiliki  niat  jahat  sebelum  mengikatkan  diri  pada  perjanjian,  kemudian  niat tersebut  diobjektifkan  dengan  melakukan  serangkaian  kebohongan  atau  tipu daya.  Lain  halnya  apabila mens  rea baru  timbul  setelah  tahap  pra  kontraktual, sebagaimana dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. Para pihak pada tahap pra  kontraktual  melaksanakan  proses offering  and  acceptance atau  negosiasi berdasarkan itikad baik. Itikad tidak baik atau mens rea baru timbul pada tahap kontraktual. Terdakwa HRP bin SC telah melaksanakan pembayaran sewa mobil sebanyak  3  (tiga)  kali,  yakni  pada  bulan  Agustus,  September  dan  Oktober, namun  padatanggal  24  November  2016  Terdakwa  justru  menggadaikan  mobil sewaannya kepada pihak ketiga tanpa seizin saksi korban IHRT selaku pemberi sewa,  dengan  demikian  perbuatan  Terdakwa  merupakan  suatu  perbuatan melawan hukum pidana berupa penggelapan.
Majelis  Hakim  dalam  perkara  No.  239/Pid.B/2017/PN.Smn.  secara eksplisit menyatakan bahwa Terdakwa telah menyimpangi asas itikad baik. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukumnya yang berbunyi bahwa 63 :
“Bahwa  tindakan  Terdakwa  yang  telah  pergi  dan  tidak  dapat  dihubungi  untuk beberapa  waktu  tanpa  memberikan  penjelasan  kepada  rental  mobil  milik  saksi
58 Antari Innaka, et al. Op.Cit. Hal. 508.
59 Alan O. Sykes. “ Bad Faith” Breach of Contract by First-Oarty Insurers. The Jurnal of Legal Studies. Juni 1996. Vol. 25, No. 2. Hal. 410
60 Donald Vandegrift. Asset Specificity, Long-Term Contracts, and the Good Faith Requirement. Eastern Economic Journal. 1998. Vol. 24, No. 4. Hal. 477
61 H.  Walter  Croskey. Bad  Faith  in  California:  Its  History,  Development  and  Current  Status. Tort  and Insurance Law Journal. Vol. 26, No. 3. 1991. Hal 562.
62 P.L.Wery. Perkembangan tentang Iktikad Baik di Nederland. Jakarta: Percetakan Negara. 1990. Hal. 9.
63 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 14-15.
IHRT  atas  keadaan  mobil  yang  telah  disewanya  sehingga  pihak  saksi  IHRT selaku  pemilik  rental  mobil  kesulitan  untuk  menemui  Terdakwa  guna  meminta pertanggungan jawab atas Mobil yang tidak dikembalikannya ketika masa sewa telah  lampau  serta  telah  menggadaikan  mobil  kepada  orang  yang  identitasnya dikenal, menunjukkan Terdakwa memiliki itikad tidak baik kepada Rental mobil yang  semakin  memberikan  petunjuk  kuat  jika  Terdakwa telah  bertindak  seolah pemilik dari kendaraan yang telah disewanya;”
Majelis  Hakim  dalam  perkara  No.  239/Pid.B/2017/PN.Smn.  dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut 64 :
“Bahwa  dengan  demikian  karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut  diatas  diawali dari  sewa  menyewa  yang  merupakan  perbuatan  perdata  yang  wajar  pada umumnya,  maka  dapat  disimpulkan  jika  pada  mulanya  penguasaan  Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina Tahun 2010, […] bukan karena  kejahatan  dan  oleh  karena  itu  pula  maka  unsur  tetapi  yang  ada  dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam perkara a quo telah terpenuhi”
Majelis  Hakim  pada  pertimbangan  selanjutnya  mengatakan,  bahwa:
“Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  372  KUHP  telah terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif  KESATU” 65 ,  yakni  tindak  pidana  penggelapan.  Penulis  dengan berdasarkan uraian a quo menyimpulkan, bahwa hubungan  hukum keperdataan yang  lahir  dari  perbuatan  perdata  pada  umumnya  dapat  beralih  menjadi perbuatan pidana manakala terjadi penyimpangan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual,  kontraktual  maupun  pada  tahap  pasca  kontraktual.  Adanya penyimpangan  asas  itikad  baik  pada  tahap  pra  kontraktual  dapat  dikatakan sebagai  ‘gerbang  pembuka’  dapat  atau  tidaknya  seseorang  dikatakan  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  pidana,  sebab  patut  diduga  seseorang tersebut  telah  mempunyai mens  rea untuk  melakukan  suatu  perbuatan  pidana sebelum  para  pihak  melakukan  proses offering and acceptance. Namun,  itikad tidak baik berupa mens rea untuk melakukan tindak pidana bisa saja baru timbul pada tahap kontraktual, sebagaimana
dalam perkara No.
239/Pid.B/2017/PN.Smn,  di  mana  Terdakwa  melakukan  tindak  pidana  berupa penggelapan pada tahap kontraktual.
Manery  mengatakan,  bahwa  itikad  baik  sebagai  asas  hukum  merupakan unsur  naturalia  dalam  kontrak,  yaitu  termasuk  dalam  sifat  bawaan  dari  kontrak ( natuur )  sehingga  secara  diam-diam  melekat  pada  kontrak.  Asas  itikad  baik mempunyai  fungsi  melengkapi  kontrak  dengan  mengisi  kekosongan  hukum, melengkapi  atau  menambah,  dan  meniadakan  isi  kontrak.  Fungsi  melengkapi atau  menambah  dan  meniadakan  sepenuhnya  merupakan  kewenangan  hakim dalam  memutus  perkara.  Burton  mengatakan,  bahwa  doktrin  itikad  baik digunakan oleh hakim di pengadilan untuk menentukan niat para pihak. 66 Itikad baik  merupakan  bagian  dari  niat  objektif  para  pihak  sebab  perjanjian  yang  sah
64 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 15.
65 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 15.
66 Steven J. Burton. Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith. Harvard Law Review. Vol. 94, No. 2. Desember 1980. Hal. 371.
tidak pernah memperbolehkan kepentingan pribadi yang tidak terbatas. 67 Hakim nantinya akan mengkonkretisasi asas itikad baik dalam bentuk putusan hakim. 68 Adanya  penyimpangan  asas  itikad  baik  menurut  Pozen  dapat  dijadikan  dasar untuk  meminta  pertanggungjawaban  atau  mengajukan  upaya  khusus  seperti meminta  ganti  kerugian  atau  menjatuhkan  hukuman  kepada  pihak  yang  tindak melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik. 69
Selanjutnya,  Jenie  berpendapat,  bahwa  asas  itikad  baik  yang  hanya merupakan  suatu  asas  yang  berlaku  di  bidang  hukum  perjanjian  telah berkembang  dan  diterima  sebagai  asas  di  bidang-bidang  atau  cabang-cabang hukum lainnya, baik dalam sesama hukum privaat maupun dalam bidang hukum publik. Asas itikad baik telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum. 70 Berdasarkan pendapat tersebut, Hakim yang memeriksa perkara pidana  yang  beraspek  keperdataan  dapat  saja  menggunakan  asas  itikad  baik sebagai  tolok  ukur  untuk  menilai  perbuatan  Terdakwa  dalam  ranah  hukum pidana.  Asas  itikad  baik  tidak  hanya  digunakan  untuk  menjamin  bahwa perjanjian  telah  memenuhi  syarat-sayarat  sah  perjanjian  dan  menjamin terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  pelaksanaan  perjanjian sebagaimana dikenal dalam ranah hukum perdata. Asas itikad baik sebagai asas hukum umum dapat pula digunakan sebagai salah satu tolok ukur atau ‘gerbang pembuka’  untuk  menilai  dapat  tidaknya  seseorang  dikatakan  melakukan  suatu perbuatan  melawan  hukum  pidana.  Hal  tersebut  sebagaimana  pertimbangan hakim  dalam  putusan  No.  239/Pid.B/2017/PN.Smn  yang  secara  eksplisit menggunakan asas itikad baik dalam memutus perkara pidana penggelapan.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Penyimpangan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan pada  tahap  pra  kontraktual  dapat  dilihat  dari  tindakan  tidak  menjelaskan secara  jujur  maksud  dilakukannya  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan, sedangkan  itikad  tidak  baik  di  tahap  kontraktual  dapat  dilihat  dari  tindakan mengingkari perjanjian yang telah disepakati pada tahap kontraktual, misalnya dengan  menggadaikan  kendaraan  yang  telah  disewa  tanpa  sepengetahuan pemberi sewa. Itikad tidak baik pada tahap pasca kontraktual dapat dilihat dari tindakan  penyewa  yang  tidak  dapat  dihubungi,  tidak  memberikan  penjelasan terkait  keterlambatan  pengembalian,  dan  tidak  mengembalikan  kendaraan kepada  pemberi  sewa  setelah  habis  masa  sewa  sebagaimana  telah diperjanjikan.
b. Peranan  asas  itikad baik dalam perjanjian sewa  menyewa kendaraan  menurut perspektif hukum perdata adalah untuk menjamin bahwa suatu perjanjian telah memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian,  menjamin  terpenuhinya  hak  dan
67 David Campbell. Good Faith and the Ubiquity of the ‘Relational’ Contract. The Modern Law Review. Vol. 77, No. 3. Mei 2014. Hal. 485.
68 Barnabas Dumas Manery. Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi . SASI. Vol. 23, No. 2. Juli-Desember 2017. Hal. 144.
69 David E. Pozen. Constitutional Bad Faith, Harvard Law Review. Vol. 129, No. 4. Februari 2016. Hal. 890
70 Siti Ismijati Jenie. Op.Cit. Hal. 17.
kewajiban  para  pihak  dalam  pelaksanaan  perjanjian,  dan  sebagai  sarana menyelesaikan  sengketa  di  kemudian  hari.  Peranan  asas  itikad  baik  dalam perspektif  hukum  pidana  ialah  sebagai  salah  satu  tolok  ukur  atau  ‘gerbang pembuka’ dapat atau tidaknya seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan  hukum  pidana  dalam  hal  terjadi  perkara  pidana  yang  beraspek keperdataan.  Penyimpangan  asas  itikad  baik  subjektif  pada  tahap  pra kontraktual mengindikasikan adanya mens rea untuk melakukan tindak pidana penipuan,  sedangkan  penyimpangan  asas  itikad  baik  objektif  pada  tahap kontraktual mengindikasikan adanya mens rea untuk melakukan tindak pidana penggelapan.  Dengan  demikian,  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  sewa menyewa  kendaraan  berperan  untuk: Pertama, menjamin  bahwa  perjanjian telah  memenuhi  syarat-syarat  sah  perjanjian; Kedua, menjamin  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  pelaksanaan  perjanjian  untuk  menghindari terjadinya  sengketa; Ketiga, sebagai  sarana  menyelesaikan  sengketa  di kemudian  hari;  dan Keempat, sebagai salah  satu  tolok  ukur  penilaian  atau ‘gerbang  pembuka’  dapat  tidaknya  seseorang  dikatakan  melakukan  suatu perbuatan  melawan  hukum  pidana  dalam  hal  terjadi  perkara  pidana  yang mengandung aspek perdata.

## 2. Saran
Pemerintah  dan  lembaga  bantuan  hukum  perlu  memberikan  sosialisasi  kepada para  pelaku  usaha  mengenai  prosedur  yang  aman  dalam  menjalankan  usaha  sewa menyewa kendaraan, seperti:  bagaimana membuat perjanjian yang melindungi hak-hak pelaku  usaha  dan  konsumen,  dan  bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh para  pihak  yang  dirugikan  karena  adanya  perbuatan  melawan  hukum  oleh  konsumen/ pelaku usaha yang beritikad tidak baik.
Masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalam  perjanjian  sewa  menyewa kendaraan  harus  berhati-hati  dalam  melakukan  sewa  menyewa  kendaraan  dengan terlebih  dahulu  meneliti  subjek  dan  objek  perjanjian  pada  tahap offering  and acceptance, sebelum  menandatangani  perjanjian.  Para  pihak  yang  terlibat  di  dalam perjanjian perlu melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang menjelaskan identitas para  pihak  (subjek  perjanjian)  dan  informasi  mengenai  unit  kendaraan  (objek perjanjian)  dengan  menunjukkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  Surat  Izin Mengemudi  (SIM),  dan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK),  yang  di  dalamnya memuat  nomor  polisi,  nama  pemilik,  alamat  pemilik,  merek  dan  jenis  mobil,  tahun pembuatan  atau  perakitan  mobil,  warna  mobil,  nomor  BPKB,  dan  kondisi  terakhir mobil.  Penulis  juga  menyarankan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  di  dalam  perjanjian sewa  menyewa  kendaraan  untuk  merumuskan  perjanjian  di  dalam  perjanjian  tertulis agar  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  dan  sebagai  alat  bukti  jika  terjadi sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdulkadir Muhammad. 1980. Hukum Perjanjian , Bandung: Alumni. Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Prenadamedia Group. Algra,  N.E.  et.al.  1983. Kamus  Istilah  Hukum  Fockema  Andreae  Belanda-Indonesia , Jakarta: Bina Cipta.
Djaja S Meliala.  1987. Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdata, Bandung: Binacipta. GarnerBryan  A.  2004, Black’s  Law  Dictionary,  Eighth Edition,  St.  Paul: Thomson/West.
Janus  Sidabalok.  2014. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  2006. Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian , Jakarta: Rajawali Pers.
P.L.Wery. 1990. Perkembangan tentang Iktikad Baik di Nederland, Jakarta: Percetakan Negara.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008. Kamus  Bahasa  Indonesia , Jakarta: Pusat Bahasa.
R.Subekti.  1998. Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan  Nasional ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
-----------. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
Ridwan  Khairandy.  2004. Itikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak, FH  UI, Pascasarjana, Jakarta.
-----------.  2015. Kebebasan  Berkontrak  dan  Pacta  Sunt  Servanda  Versus  Itikad  Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan, Yogyakarta: FH UII Press.
-----------.  2017. Iktikad  Baik  dalam  Kontrak  di  Berbagai  Sistem  Hukum ,  Yogyakarta: FH UII Press.
Soerjono  Soekanto.  2015. Penelitian  Hukum  Normatif  –  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Statistik Indonesia. 2021. Badan Pusat Statistik.
WirjonoProdjodikoro. 1974. Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur. ------------. 1992. Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Sumur.

## Jurnal, Pidato, dan Buletin:
Aditya Fadli Turangan. 2019. Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik menurut Pasal
1338 KUHPerdata. Lex Privatum . 7(1), 46-51.
Agus  Mardianto.  2010.  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Berdasarkan  Gugatan  Pihak Ketiga. Jurnal Dinamika Hukum . 10 (1), 43-50.
Alan  O.  Sykes.  1996.  “Bad  Faith”  Breach  of  Contract  by  First-Party  Insurers. The Journal of Legal Studies . 25 (2), 405-444
Antari  Innaka,  et  al.  2012.  Penerapan  Asas  Itikad  Baik  Tahap  Prakontraktual  Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan. Mimbar Hukum . 24(3), 504-514
Barnabas Dumas Manery. 2017. “Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi”. SASI, 23(2), 136-148
Colin Liew. 2012. A Leap of Good Faith in Singapore Contract Law. Singapore Journal of Legal Studies , 416-440
David  E.  Pozen.  2016.  Constitutional  Bad  Faith. Harvard  Law  Review .  129  (4),  885- 955.
David Campbell. 2014. Good Faith and the Ubiquity of the ‘Relational’ Contract, The Modern Law Review , 77 (3), 485.
Deviana  Yuanitasari  dan  Hazar  Kusmayanti.  2020.  Pengembangan  Hukum  Perjanjian dalam  Pelaksanaan  Asas  Itikad  Baik  pada  Tahap  Pra  Kontraktual. Acta  Diurnal . 3(2), 292-304.
Donald Vandegrift. 1998. Asset Specificity, Long-Term Contracts, and the Good Faith Requirement. Eastern Economic Journal . 24(4), 475-492.
Ery  Agus  Priyono.  2017.  Peranan  Asas  Itikad  Baik  dalam  Kontrak  Baku  (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), Diponegoro Private Law Review . 1 (1), 13-22.
Geert de Baere dan Timothy Roes. 2015. EU  Loyalty as Good Faith, The International and Comparative Law , 64 (4), 829-874.
H.  Walter  Croskey.  1991.  Bad  Faith  in  California:  Its  History,  Development  and Current Status. Tort and Insurance Law Journal , 26 (3), 561-589. Marcus Priyo Gunarto. 2012. Fenomena Investasi Bodong: Antara Perkara Perdata dan Pidana. Fiat Justicia . Buletin Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,11. 1-9. Mukti  Fajar  ND.,  et.al.  2018.  Iktikad  Tidak  Baik  dalam  Pendaftaran  dan  Model Penegakan  Hukum  Merek  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum .  2  (25), 219-236.
Rahmani TimoritaYulianti. 2008. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum  Kontrak Syari’ah. La Riba Jurnal Ekonomi Islam . 2(1), 91-107.
Siti Ismijati Jenie. Itikad Baik: Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum  Umum  di  Indonesia,  Pidato,  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 10 September 2007.
Soetojo Prawirohamidjojo. Itikad Baik (Goede Trouw/Good Faith), Pidato, Dies Natalis XXXII  Universitas  Airlangga  Surabaya,  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga, Surabaya, 11 November 1992.
Steven J. Burton. 1980. Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform  in Good Faith. Harvard Law Review . 94 (2), 369-404.

## Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn,  31 Juli 2017. Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No.  475/Pid.B/2018/PN  Jkt.Sel,  31  Mei 2018.