History: Received  : 12 Juni 2023 Revised  : 20 Juni 2023 Accepted : 23 Juni 2023 Published : 30 Juni 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023, 461 - 472 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i3.3395

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PANDEMI
COVID-19
Naura Khoirun Nisa 1
Universitas Airlangga,Surabaya, Indonesia 1
Corresponding Author : naurakhoirunn77@gmail.com 1

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  dan  menganalisis  upaya  penanganan  virus  corona  (juga  dikenal  sebagai Coronavirus Disease-19 (COVID-19)) oleh pemerintah Indonesia. Untuk memahami pendekatan yang diambil  negara  sangat  penting  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  tentang  upaya,  langkah, strategi,  dan  kebijakan  yang  dirumuskan  dan  diterapkan.  Untuk  menganalisis  kasus  COVID-19 Indonesia digunakan evaluasi kinerja kebijakan. Pendekatan ini menganalisis enam aspek: efektivitas, efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsifitas  dan  ketepatan.  Artikel  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  analisis.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  berupa  buku-buku,  artikel  jurnal,  berita  online  dan konvensional,  serta  website-website  lembaga  otoritatif.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  kebijakan  terkait dengan  program  PKH  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  pencariannya  serta  adanaya  penambahan bantuan  diharapkan  bisa  segera  direalisasikan.  Kebijakan  terkait  dengan  program  PKH  sudah memenuhi  unsur  dari  efektivitas,  efisien,  kecupkupan,  pemerataan,  responsivitas  dan  ketepatan dalam pelaksananya.
Kata kunci: Covid-19,Evaluasi, Kinerja Kebijakan

## Abstract
This article discusses and analyzes efforts to deal with the corona virus (also known as Coronavirus Disease-19 (COVID-19)) by the  Indonesian government. In order to understand the approach taken by the country it is very important to get a clear picture of the efforts, steps, strategies and policies formulated and implemented. To analyze  the  Indonesian  COVID-19  case,  a  policy  performance  evaluation  from  Dunn  (2017)  was  used.  This approach  analyzes  six  aspects:  effectiveness,  efficiency,  adequacy,  equity,  responsiveness  and  accuracy.  The article  uses  a  qualitative approach  using  descriptive  analysis research  methods.  The  data  collection  technique used  was  a  literature  study  in  the  form  of  books,  journal  articles,  online  and  conventional  news,  as  well  as websites of authoritative institutions. Based on the results of the policy evaluation related to the PKH program, it  is  necessary  to  evaluate  the  search  for  it  and  it  is  hoped  that  additional  assistance  will  be  realized  soon. Policies  related  to  the  PKH  program  have  fulfilled  the  elements  of  effectiveness,  efficiency,  adequacy,  equity, responsiveness and accuracy in implementing them.
Keywords: Covid-19, Evaluation, Policy Performance

## PENDAHULUAN
Sejak  Januari  2020,  Penyakit  Virus  Corona-19  (atau  sering  disebut  sebagai COVID-19;  atau  juga  dikenal  sebagai  virus  corona)  Lebih  dari  6.799.000  orang  di seluruh  dunia  telah  terinfeksi.  Sementara  itu,  lebih  dari  397.000  jiwa  telah kehilangan  nyawa  akibat  penyakit  ini  (WHO,  2020).  Organisasi  Kesehatan  (WHO) telah  menyatakan  penyebaran  penyakit  ini  sebagai  pandemi  (penyakit  yang  telah
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...
ditularkan  di  banyak  negara  atau  benua  dengan  dan  menginfeksi  banyak  orang) sejak  11  Maret  2020  (kompas.com,  2020).  Merujuk  ke  WHO,  COVID-19  telah mewabah tidak hanya di Asia, 01 kasus,  dan Eropa, tetapi juga di Eropa, di Eropa, tetapi  pertama  kali  ditemukan.  Seperti  pandemi,  banyak  negara  melakukan  yang terbaik  untuk  menahan  penyebaran  dan  memulihkan  kondisi  masyarakat  yang terpapar.  Beberapa  metode  digunakan  oleh  banyak  kota,  termasuk  menambahkan fasilitas  kesehatan  (secara  besar-besaran  dan  cepat)  ke  metode  ekstrem  seperti mengisolasi kota (lockdown).
PKH,  singkatan  dari  Program  Keluarga  Harapan  merupakan  sebuah  inisiatif sosial  yang  menyalurkan  bantuan  terhadap  keluarga  miskin  (KM)  dan  telah dinyatakan  sebagai  penerima  manfaat  dari  PKH.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan dan telah dimulai sejak tahun 2007. Selain  itu,  kegiatan  ini  juga  dikenal  sebagai  Conditional  Cash  Transfers  (CCT), sebuah  kegiatan  perlindungan  sosial  yang  diakui  di  tingkat  internasional. Keberhasilan  program  ini  terbukti  dalam  mengatasi  kemiskinan  yang  dialami  oleh negara-negara  dengan  populasi  yang  menghadapi  kemiskinan  kronis    (Kemensos, 2020).  Menurut  data  dari  Badan  Pusat  Statistik,  terjadi  peningkatan  sebesar  9,78% pada  jumlah  penduduk  miskin  tahun  2020,  sehingga  mencapai  angka  26,42  juta orang (BPS, 2021). PKH memiliki sasaran yang ditujukan kepada keluarga-keluarga yang  hidup  dalam  kondisi  kekurangan  dan  tercatat  dalam  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  DTKS  dikelola  oleh  Pusat  Data  dan  Informasi (Pusdatin)  Kementerian  Sosial  RI.  Keluarga  yang  ingin  menjadi  penerima  manfaat PKH  harus  melengkapi  persyaratan  yang  berhubungan  dengan  kesehatan, pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial.  Individu  yang  termasuk  kategori  tersebut akan  diakui  sebagai  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dari  program  PKH (Kemensos, 2020).
Sejak  awal  perkenalannya,  Program  Keluarga  Harapan  selalu  berupaya meningkatkan  jumlah  orang  yang  menerima  manfaatnya,  dengan  tujuan mempercepat mengatasi masalah kemiskinan. Hingga tahun 2019, jumlah penerima Program Keluarga Harapan mencapai 9.841.270 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Kemensos,  2020).    Selain  bertujuan  untuk  mengentaskan  kemiskinan,  Program Keluarga  Harapan  juga  memberi  perlindungan  sosial  melalui  pendekatan  jaring pengaman  sosial  (social  safety  net).  Salah  satu  bentuk  bantuan  yang  diberikan adalah  program  sembako,  yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat yang  hidup  dalam  kemiskinan  tetap  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka sehari-hari.  Program  sembako  ini  memberikan  bantuan  pangan  kepada  keluarga penerima  manfaat  PKH,  sehingga  mereka  memiliki  akses  terjamin  terhadap makanan yang dibutuhkan. Hal ini membantu memberikan perlindungan sosial dan menjaga keberlanjutan kehidupan bagi masyarakat miskin.
Presiden  telah  mengeluarkan  keputusan  untuk  memberikan  perlindungan  sosial kepada  PKH  dan  program  sembako  di  Indonesia  sebagai  respons  terhadap penyebaran yang sangat cepat dan meningkatnya jumlah kematian akibat Covid-19 di  berbagai  wilayah  dan  negara.  Dampaknya  meluas  ke  berbagai  aspek,  termasuk
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...
politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan,  keamanan,  dan  kesejahteraan masyarakat.  Sejak  bulan  Maret  2020,  jumlah  penerima  manfaat  program  sembako dan  PKH  ditingkatkan  menjadi  10  juta  orang  dari  sebelumnya  9,2  juta  orang. Penyaluran  bantuan  dilakukan  setiap  bulan,  berbeda  dengan  sebelum  pandemi  di mana  pencairan  dilakukan  setiap  tiga  bulan.  Hal  ini  diatur  dalam  Keputusan Presiden  (Keppres)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  akibat  Covid-19.  Selain  itu,  keppres  tersebut  juga memungkinkan  Kementerian  Sosial  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  yang lebih  luas  kepada  PKH  dan  program  sembako.  Salah  satu  langkah  yang  diambil adalah  peningkatan  sebesar  25%  untuk  setiap  sektor,  dan  kebijakan  ini  berlaku selama sembilan bulan sejak bulan April 2020.
Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  telah  meluncurkan  Program  Jaring Pengaman  Sosial  untuk  keluarga  yang  berada  dalam  kondisi  miskin  dan  rentan sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah mendasar yang muncul sebagai akibat pandemi Covid-19, dengan berbagai jenis  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Sosial.  Semua  kegiatan tersebut dirancang melalui proses perencanaan yang cermat dan terperinci, dengan tujuan  agar  program  tersebut  memiliki  potensi  untuk  mencapai  hasil  yang diharapkan  dan  benar-benar  memberikan  solusi  yang  efektif  untuk  masalah  sosial- ekonomi  masyarakat.  Berlandaskan  perintah  presiden,  Direktorat  Jenderal Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  kemudian  menerbitkan  Surat  Keputusan mengenai nilai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/BS.02.01/4/2020 mengatur tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam penanganan Covid-19 tahun 2020.
Setiap  negara  harus  memastikan  bahwa  kesejahteraan  diberikan  kepada rakyatnya  dengan  cara  yang  adil  dan  merata.  Karenanya,  pemerintah  di  setiap negara  berusaha  melalui  kebijakan  dan  program  yang  beragam  untuk mengimplementasikan  kesejahteraan  tersebut  kepada  seluruh  penduduk  negara. Menurut Hayat (2018) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang diputuskan oleh pemerintah, yang direncanakan dan diatur untuk kemaslahatan masyarakat umum, dan dijalankan serta dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Sementara ieu, Bakry (2010)  berpandangan  bahwa  Kebijakan  publik  merupakan  tindakan  yang  diambil untuk  mengatur  penggunaan  sumber  daya,  baik  itu  sumber  daya  alam,  keuangan, maupun  tenaga  kerja,  dengan  tujuan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat secara  umum  serta  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan tersebut  (Hayat,  2018).  Salah  satu  contoh  kebijakan  dan  program  pemerintah  di berbagai  negara  adalah  Program  Indira  Gandhi  Matritya  Sahayog  Yojana  (IGMSY) di  India.  Kegiatan  ini  dirancang  untuk  memberikan  tunjangan  kepada  ibu  hamil guna  mendukung  kesejahteraan  mereka  dan  kesehatan  janin  yang  dikandung (Ghosh & Kochar, 2018).
Evaluasi adalah langkah yang dilakukan secara terencana untuk mengumpulkan data dan melakukan tinjauan yang sistematis terhadap setiap faktor pengembangan
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...
program  profesional  dan  pelatihan,  dengan  tujuan  mengevaluasi  sejauh  mana program  tersebut  bermanfaat  dan  berguna.  Dalam  esensinya,  evaluasi  merupakan kegiatan penyelidikan terorganisir yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu tujuan  telah  tercapai  atau  keberhasilan  suatu  program.  (Subarsono,  2005)  Dalam konteks evaluasi program, hal tersebut mengacu pada tindakan penilaian terhadap tingkat  kinerja  suatu  program  atau  kebijakan.  Evaluasi  kebijakan  terbagi  menjadi empat kategori, yakni evaluasi perencanaan dan kebutuhan, pelaksanaan, hasil, dan efisiensi  (Hayat,  2018).  Evaluasi  program  dilaksanakan  bukan  hanya  tahap  akhir pelaksanaan  program,  tetapi  juga  tahap  awal  seperti  perancangan  program, pelaksanaan,  dan  hasil  (Muryadi,  2017).  Tujuan  dari  evaluasi  kebijakan  publik adalah untuk mengevaluasi efek dari suatu ketetapan tertentu terhadap pencapaian sejumlah  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  sekaligus  memberikan  rekomendasi  guna mendukung  penetapan  kebijakan  dan  perbaikan  kegiatan  di  masa  mendatang (Ramadhan, 2018).
Untuk  memperoleh  informasi  mengenai  sejauh  mana  pencapaian  yang diharapkan  dari  Program  Permakanan  di  Surabaya,  tulisan  ini  mengadopsi  teori William  Dunn.  Pendekatan  ini  memanfaatkan  lima  kriteria  evaluasi  yang  meliputi hal-hal berikut ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
1. Efektivitas, untuk mengevaluasi pencapaian hasil yang diinginkan.
2. Efesiensi, untuk menilai usaha dalam mencapai hasil yang optimal.
3. Kecukupan,  untuk  menilai  sejauh  mana  tujuan  yang  diharapkan  tercapai  dan mengatasi tantangan yang ada.
4. Pemerataan, untuk memastikan adanya pemerataan yang adil dalam distribusi biaya dan manfaat pada masyarakat.
5. Responsivitas,  untuk  mengevaluasi  bagaimana  kebijakan  dapat  menciptakan nilai dan kepuasan bagi setiap kelompok yang terlibat.
6. Ketepatan, untuk menilai pencapaian dan kegunaan hasil yang diperoleh, atau sebaliknya, apakah ada ketidaksesuaian atau dampak negatif yang terjadi..

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  dengan  menerapkan  metode penelitian  analisis  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang mendalam,  autentik,  dan  mendasar  tentang  kejadian  yang  diteliti.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.
Pilihan  ini  berdasarkan  data  dan  informasi  yang  dikumpulkan  berfokus  pada masalah  yang  sebenarnya  melalui  proses  mengumpulkan,  menyusun,  mengolah data,  dan  menarik  kesimpulan.  Dimana  terdapat  upaya  untuk  menggambarkan keadaan  empiris  objektif  dari  fenomena  yang  sedang  dipelajari.  Sedangkan  teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan ini adalah studi pustaka. Hal ini  dilakukan  oleh  penulis  karena  keterbatasan  peneliti  dalam  melakukan wawancara sumber otoritatif langsung pada saat penulisan

## HASIL dan PEMBAHASAN
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...

## 1. Efektivitas
Efektivitas berhubungan erat antara ekspektasi dengan pencapaian dalam sebuah kebijakan.  Menurut (Damanik &  Marom, 2016) efektivitas dapat dianggap sebagai indikator  keberhasilan  mencapai  tujuan  kebijakan  melalui  pencapaian  hasil  dan upaya  yang  dilakukan.  Untuk  menyatakan  bahwa  suatu  kebijakan  efektif, diperlukan hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan  (Soulisa, 2017).
Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  yang  juga  dikenal  sebagai  kegiatan  bantuan sosial dengan syarat, memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang  hidup  dalam  kondisi  miskin  kekurangan  dan  tercatat  dalam  DTKS.  PKH adalah  sebuah  kegiatan  perlindungan  sosial  yang  bertujuan  untuk  melaksanakan perlindungan  nasional  yang  tertata,  teratur,  dan  berkesinambungan.  Sejak  tahun 2007,  PKH  telah  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  di  tujuh  provinsi.  Pada tahun  2020,  program  ini  telah  diperluas  ke  34  provinsi,  mencakup  512 kabupaten/kota  dan  6.709  kecamatan.  Jumlah  keluarga  penerima  manfaat  (KPM) pada tahun 2019 mencapai 9.841.270 dan meningkat menjadi 10.000.000 pada tahun 2020.
Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  sebagai  kegiatan  yang  diutamakan  dalam skala    nasional,  dinaungi  oleh  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  (RI)  dan bekerjasama  dengan  berbagai  mitra  kerja,  termasuk  Kementerian  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota.  Dalam  rangka  memastikan keberhasilan  pelaksanaan  program  ini,  PKH  didukung  oleh  Tim  Tenaga  Ahli  PKH dan juga penasehat dari Bank Dunia.
Bantuan  sosial  PKH  merupakan  suatu  bentuk  bantuan  finansial  yang  diberikan kepada  keluarga,  kelompok,  atau  komunitas  yang  tergolong  dalam  kelompok miskin,  kurang  mampu,  dan  berisiko  menghadapi  masalah  sosial.  Pemberian bantuan sosial PKH ditetapkan oleh Kementerian Sosial,  di mana bantuan tersebut disalurkan  melalui    tabungan  yang  dapat  ditarik  oleh  penerima  sesuai  dengan keperluan setelah melalui proses pendistribusian. Bantuan yang tidak diambil akan ditambahkan dan disimpan dalam bentuk simpanan.
Program  Keluarga  Harapan  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  KPM dengan memberikan akses kepada mereka terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran  dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga  yang  berada  dalam  kondisi miskin  dan  rentan.  Di  samping  itu,  program  ini  juga  berupaya  menghasilkan perubahan  perilaku  dan  meningkatkan  kemandirian  keluarga  penerima  manfaat dalam  mengakses  layanan  dalam  berbagai  sektor.  Salah  satu  tujuannya  adalah mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan  mengurangi  kesenjangan  antara  kelompok pendapatan.
PKH  telah  berhasil  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Menurut  data dari  Badan  Pusat  Statistik,  sebelum  PKH  dilaksanakan  pada  Maret  2006,  tingkat
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...
kemiskinan di Indonesia mencapai 17,75%. Namun, setelah PKH diluncurkan pada Maret  2007,  tingkat  kemiskinan  turun  menjadi  16,58%.  Bahkan,  pada  bulan  Maret 2018, PKH telah berhasil menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai angka satu digit,  yaitu  9,82%.  Angka  ini  merupakan  angka  terendah  dalam  sejarah  upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
Tentu  diharapkan  bahwa  PKH,  yang  menerapkan  model  CCT,  dapat  diperbaiki lebih  lanjut,  terutama  dalam  menghubungkan  antara  tujuan  yang  ingin  dicapai dengan  implementasinya  di  lapangan.  Dalam  usaha  mencapai  tujuan  utama,  yaitu meningkatkan  kualitas  pendidikan,  perlu  diperhatikan  bahwa  permasalahan  yang dihadapi  oleh  penerima  manfaat  tidak  hanya  terbatas  pada  kemampuan  mereka untuk membayar biaya sekolah.
2. Efisiensi
Keterhubungan  dan  keterkaitan  antara  efektivitas  dan  efisiensi  saling  terkait. Dalam kebijakan tertentu, efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang telah terjadi, sementara efisiensi terkait dengan upaya memperoleh hasil tersebut dengan menggunakan sumber daya yang minimal namun menghasilkan hasil yang optimal. (Setyaningrum & Rahaju, 2019).
Dalam  upaya  meningkatkan  efisiensi  pelaksanaan  program  PKH,  pemerintah telah  melakukan  langkah-langkah  tertentu.  Salah  satunya  adalah  Presiden menyatakan bahwa pemerintah, melalui Kemensos, telah menyusun program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk keluarga prasejahtera di Indonesia. Tujuannya adalah supaya  keluarga  tersebut  tetap  memiliki  daya  beli  yang  cukup  untuk  membeli keperluan  pokok  mereka  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Menteri  Sosial  Juliari  P. Batubara  menjelaskan  bahwa  mempercepat  penyaluran  bantuan  sosial  PKH bertujuan  untuk  memastikan  keluarga  prasejahtera  tetap  dapat  memperoleh kebutuhan  pokok  dengan  menggunakan  pendapatan  bulanan  mereka  selama pandemi. Selain itu, keluarga tersebut menghadapi kesulitan ekonomi karena tidak dapat bekerja, seiring dengan anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah. Menteri Sosial  juga  menegaskan  bahwa  melalui  PKH,  pemerintah  memberi  perlindungan dalam  bidang  ekonomi,  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial.  Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan jumlah nilai nominal  bantuan  sosial  bagi  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  dan  program sembako guna menekan penyebaran Covid-19 di kalangan masyarakat terbawah.
Jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH  telah  meningkat  dari  9,2  juta menjadi  10  juta,  sementara  penerima  bantuan  sembako  meningkat  dari  15,2  juta KPM  menjadi  20  juta  KPM.  Sebelum  adanya  pandemi  Covid-19,  besaran  dana bantuan  sosial  yang  diterima  oleh  KPM  sembako  adalah  Rp.150.000  per  bulan. Namun,  akibat  pandemi  Covid-19,  besaran  dana  tersebut telah  meningkat  menjadi Rp.200.000  per  bulan.  Selain  itu,  jumlah  dana  yang  diterima  oleh  KPM  PKH  juga mengalami  penambahan  sebesar  25%.  Kemensos  telah  menetapkan  keputusan untuk mempercepat pencairan bantuan sosial bagi KPM PKH. Awalnya, pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali, namun sejak bulan April hingga Desember 2020,
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...
pencairan dilakukan setiap bulan. Penambahan jumlah peserta KPM PKH dari 15,2 juta menjadi 20 juta dilakukan dengan syarat bahwa keluarga tersebut masuk dalam DTKS. Jumlah peserta tersebut diambil dari KPM penerima sembako dengan catatan keluarga  tersebut  memenuhi  persyaratan  sebagai  penerima  bantuan  sosial  KPM PKH.  Persyaratan  tersebut  mencakup  berbagai  komponen  yang  harus  ada  dalam setiap keluarga penerima manfaat.
3. Kecukupan
Menurut  (Dunn,  2017),  kecukupan  dalam  sebuah  kebijakan  dapat  diartikan sebagai pencapaian yang berhasil dalam memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang dalam  menyelesaikan  masalah  yang  muncul.  Dalam  hal  ini,  kecukupan  menjadi tujuan yang berhasil mencakup berbagai aspek (Akibu, 2014).
Kecukupan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  krusial  dalam mengevaluasi kesuksesan suatu kebijakan. Jika indikator kecukupan tercapai dalam sebuah program, maka meskipun program tersebut menghadapi beberapa masalah, tetap mampu menemukan solusinya dan memenuhi sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, kebutuhan bagi para penerima manfaat program juga terpenuhi. Dengan kata  lain,  kecukupan  menjadi  penentu  utama  dalam  menjamin  kelancaran  dan kesuksesan suatu program kebijakan (Soulisa, 2017).
Maksud  dari  pelaksanaan  rutin  setiap  bulan  untuk  meningkatkan  kemampuan keluarga  yang  menerima  manfaat  PKH  adalah  untuk  meningkatkan  keterampilan hidup  masyarakat  kurang  mampu.  Berdasarkan  banyak  penelitian,  disimpulkan bahwa  keluarga  yang  berada  dalam  kondisi  miskin  dan  rentan  menghadapi tantangan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  dalam  pendidikan  dan  kesehatan. Tantangan  tersebut  melibatkan  masalah  baik  dari  sisi  KM  maupun  sisi  penyedia layanan. Alasan utama mengapa sebagian besar keluarga miskin tidak melanjutkan pendidikan  umumnya  berkaitan  dengan  keterbatasan  finansial,  kewajiban  untuk bekerja  demi  mencari  penghidupan,  kepercayaan  bahwa  pendidikan  yang  telah mereka terima sudah memadai, dan berbagai faktor lainnya. Begitu juga dalam hal kesehatan, KM tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengobatan bagi anggota keluarga mereka karena tingkat penghasilan yang rendah.
Sementara  itu,  kendala  dari  sisi  penyedia  layanan  ( supply  side )  yang mengakibatkan aksesibilitas rendah bagi keluarga miskin terhadap pendidikan dan kesehatan termasuk kemudahan layanan tersebut yang sulit dijangkau oleh mereka. Biaya  layanan  yang  tinggi  dalam  kaitannya  dengan  ukuran  keluarga  miskin  dan jarak  yang  relatif  jauh  dari  rumah  dan  lokasi  pelayanan  menjadi  tantangan  utama bagi penyedia layanan pendidikan dan kesehatan.
Kepala  Bappeda  kab/kota  adalah  yang  menjabat  sebagai  Tim  Koordinasi  Teknis PKH Kab/kota, sementara Ketua Tim Koordinasi Teknis  dan Kepala Dinas/Instansi Sosial  bertindak  sebagai  Sekretaris.  Penetapan  Tim  koordinasi  teknis  dilakukan melalui  keputusan  bupati/walikota.  Pelaksanaan  PKH  di  Kabupaten/kota melibatkan  ketua  dari  Kepala  Bidang  Urusan  dan  Jaminan  Sosial  sebagai  ketua, sedangkan Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial sebagai sekretaris. Koordinator
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...
wilayah  PKH  bertanggung  jawab  dalam  membantu  tugas  dan  fungsi  pelaksana PKH  di  tingkat  kabupaten/kota.  Pelaksana  PKH  kecamatan  adalah  pendamping PKH  yang  bekerja  di  kecamatan  dan  berkoordinasi  dengan  camat.  Jika  dalam  satu wilayah  kecamatan  terdapat  beberapa  pendamping,  maka  salah  satu  dari  mereka akan ditunjuk sebagai koordinator pendamping di tingkat kecamatan.

## 4. Pemerataan
Dalam  mendistribusikan  manfaat  kepada  sasaran  yang  dituju,  sebuah  kebijakan harus  memprioritaskan  keadilan.  Pemerataan  dalam  kebijakan  publik  mencakup pemerataan dalam distribusi manfaat kebijakan tersebut kepada penerima manfaat. (Ismariana  &  Prabawati,  2020).  Kriteria  pemerataan  dalam  kebijakan  berkaitan dengan  upaya  untuk  secara  adil  dan  menyeluruh  mendistribusikan  manfaat program kepada kelompok sasaran yang dituju (Dunn, 2017).
PKH,  dalam  upaya  pemerataannya,  berusaha  memastikan  persyaratan  yang diperlukan  dan  melakukan  verifikasi  yang ketat.  Sebagai  sebuah  program bantuan tunai  yang  memiliki  persyaratan,  PKH  memiliki  persyaratan  yang  harus  dipenuhi oleh  KPM  PKH  terkait  dengan  layanan  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan sosial.  Pelaksana  PKH  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  pendaftaran dan kehadiran KPM pada setiap layanan untuk memantau kehadiran anggota KPM PKH secara rutin sesuai dengan protokol, dilakukan verifikasi komitmen. Verifikasi komitmen  melibatkan  pengisian  formulir  verifikasi  oleh  pendamping  yang kemudian disampaikan kepada petugas layanan untuk mencatat data anggota KPM yang  tidak  hadir  setiap  bulan.  Hasil  verifikasi  komitmen  digunakan  sebagai  dasar dalam  proses  penyaluran,  penangguhan,  dan  penghentian  bantuan  pada  setiap tahap pendistribusian, dan informasinya diinput dalam aplikasi SIM PKH.

## 5. Responsivitas
Responsivitas dapat dijelaskan sebagai tanggapan yang diterima. Hal ini merujuk pada respons  dari sasaran program atau penerima manfaat terhadap implementasi kebijakan. Evaluasi terhadap keberhasilan suatu kebijakan dapat dilakukan melalui respons  masyarakat  sebelum  dan  setelah  mereka  mengalami  dampak  dari pengambilan keputusan, yang berupa pro atau kontra (Asyiah et al., 2017).
Tanggapan  terhadap  program  PKH  yang  dicatat  dalam  beberapa  penelitian mencakup faktor-faktor yang menghambat implementasi PKH. Faktor penghambat ini  mencerminkan  peningkatan  persyaratan  seperti  kepemilikan  telepon  genggam (HP)  untuk  pendidikan  anak  melalui  pembelajaran  daring,  konsultasi  dengan pembimbing,  dan  membeli  pulsa.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  pembimbing  hanya perlu  menghubungi  ketua  kelompok  untuk  memberikan  informasi  yang  biasa dilakukan  melalui  pertemuan  bulanan.  Hambatan  ini  sebenarnya  tidak  signifikan, karena  KPM  dapat  mengatasinya  dengan  memastikan  kehadiran  anak  di  sekolah melalui pembelajaran daring.
Dalam  masa  pandemi  Covid-19,  faktor-faktor  yang  mendukung  penyaluran penambahan  bantuan  sosial  PKH  sebesar  25%  kepada  KPM  adalah  adanya
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...
kerjasama  yang  baik  antara  Kementerian  Sosial  (Ditjen  Linjamsos),  pemerintah daerah  (dinas  sosial,  koordinator  kabupaten/kota),  pendamping  PKH,  dan  ketua kelompok KPM. Kerjasama dengan ketua kelompok KPM sangat membantu dalam mengkoordinasikan dengan KPM.
Faktor-faktor yang  mendukung  pendamping  program  Keluarga  Harapan  (PKH) sebagai penentu kesuksesan pelaksanaan program ini meliputi kerjasama yang baik antara  sesama  pembimbing,  serta  antara  pembimbing  sekecamatan.  Selain  itu, kerjasama  yang  baik  dengan  ketua  kelompok  dengan  keluarga  penerima  manfaat PKH juga menjadi faktor pendukung, sehingga dapat memberikan bantuan kepada anggota  PKH  lainnya.  Seluruh  anggota  KPM  sangat  menyadari  bahaya  pandemi Covid-19  dan  mematuhi  protokol  kesehatan  yang  disarankan.  Mereka  merasa gembira  dengan  peningkatan  bantuan  sosial  PKH  sebesar  25%  dan  penggantian jadwal pencairan menjadi setiap bulan.
6. Ketepatan
Ketepatan  berhubungan  dengan  kesesuaian  antara  nilai-nilai  program  dengan asumsi yang menjadi dasar tujuan program tersebut (Wowiling & Mananeke, 2018). Ketepatan berkaitan dengan rasionalitas yang lebih substansial Ketepatan kebijakan melibatkan penggabungan beberapa kriteria individu secara simultan  (Dunn, 2017). Dengan  merujuk  pada  definisi  sebelumnya  tentang  kriteria  ketepatan,  dapat disimpulkan  bahwa  ketepatan  adalah  standar  evaluasi  yang  digunakan  untuk mengevaluasi  keberhasilan  suatu  kebijakan  berdasarkan  sejauh  mana  kebijakan tersebut  dilaksanakan  dengan  akurat  dan  memberikan  solusi  terhadap  masalah yang terdapat di dalamnya.
Program PKH telah mencapai ketepatan dalam pelaksanaannya selama pandemi COVID-19.  Bantuan  PKH  selama  pandemi  COVID-19  disalurkan  sesuai  dengan peraturan nilai bantuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Nomor  02/3/BS.02.01/4/2020  tentang  Indeks  dan Faktor  Penimbang  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  dalam  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020. Tambahan bantuan sosial PKH sebanyak 25% ialah bentuk jaring pengaman sosial yang memberi perlindungan dan jaminan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama pandemi COVID-19 yang telah membuat kondisi ekonomi yang sulit, khususnya bagi keluarga miskin.
Nilai bantuan untuk peserta PKH pada setiap tahun disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Peningkatan bantuan sosial PKH sebanyak 25% pada setiap sektor dimulai pada bulan April 2020, dan bantuan tersebut diberikan setiap bulan. Dana  dari  Kas  Negara  ditransfer  secara  bertahap  ke  lembaga  pembayaran  dengan cara nontunai. Lembaga pembayaran yang dimaksud adalah himpunan bank negara (Himbara),  dan  bantuan  diberikan  melalui  kartu  keluarga  sejahtera  (KKS)  sebagai pengganti  ATM.  Untuk  mencapai  tujuan  pendistribusian  bantuan  sosial  PKH dengan  efisiensi  dalam  hal  sasaran  yang  tepat,  jumlah  yang  sesuai,  waktu  yang tepat, kualitas yang baik, administrasi yang tepat, serta meningkatkan manfaat bagi penerima  bantuan  dan  berkontribusi  pada  peningkatan  keuangan  inklusif, dilakukan pendistribusian bantuan sosial dalam bentuk non-tunai.
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...

## SIMPULAN
Kebijakan  terkait  dengan  program  PKH  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap pencariannya  serta  adanya  penambahan  bantuan  diharapkan  bisa  segera direalisasikan. Kebijakan terkait dengan program PKH sudah memenuhi unsur dari efektivitas,  efisien,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas  dan  ketepatan  dalam pelaksananya

## DAFTAR PUSTAKA
Akibu, R. S. (2014). Evaluasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di sma negeri  1  ampibabo  kecamatan  ampibabo  kabupaten  parigi  moutong. Katalogis , 2 (1).
Asyiah,  S.,  Adnan,  M.  F.,  &  Mubarak,  A.  (2017).  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan Pendidikan  Gratis  Di  Kabupaten  Pasaman. JPSI  (Journal  of  Public  Sector Innovations) , 2 (1), 1 – 9.
Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Jurnal Medtek , 2 (1),
1 – 13.
BPS.  (2021). Data  Statistik  Indonesia.  Jumlah  Penduduk  menurut  Kelompok  Umur,  Jenis Kelamin, Provinsi, dan Kabupaten/Kota . http://demografi.bgs.go.id/.%0A
Damanik,  Y.  T.,  &  Marom,  A.  (2016).  Evaluasi  Kebijakan  Penanggulangan Kemiskinan  Melalui  Program  Pelatihan  Keterampilan  Di  Kelurahan Mangunharjo  Kecamatan  Tembalang  Kota  Semarang. Journal  Of  Public  Policy And Management Review , 5 (3), 221 – 232. Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis: An integrated approach . Routledge.
Ghosh,  P.,  &  Kochar,  A.  (2018).  Do  welfare  programs  work  in  weak  states?  Why? Evidence  from  a  maternity  support  program  in  India. Journal  of  Development Economics , 134 (C), 191 – 208.
Hayat. (2018). Manajemen Pelayanan Publik . Rajawali Pers.
Ismariana, I., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang  Disabilitas  Miskin  di  Kelurahan  Tembok  Dukuh  Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Publika , 8 (4). Kemensos. (2020). Program Keluarga Harapan . www.kemsos.go.id Muryadi,  A.  D.  (2017).  Model  evaluasi  program  dalam  penelitian  evaluasi. Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran) , 3 (1).
Ramadhan,  G.  (2018). EVALUASI  PELAKSANAAN  PROGRAM  PEMBERIAN PERMAKANAN  DI  KELURAHAN  KREMBANGAN  UTARA  KECAMATAN PABEAN CANTIKAN KOTA SURABAYA . Universitas Airlangga.
Setyaningrum,  D.  A.,  &  Rahaju,  T.  (2019).  Evaluasi  Program  Terpadu  Peningkatan Peranan  Wanita  Menuju  Keluarga  Sehat  dan  Sejahtera  (P2WKSS)  di  desa Badang  Kecamatan  Ngoro  Kabupaten  Jombang  (Studi  pada  Sektor  Ketahanan Pangan). Digilib Unesa , 1 – 8.
Soulisa,  N.  S.  (2017).  Evaluasi  kebijakan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) pada Sekolah Negeri di Kecamatan Palu Timur. Katalogis , 5 (1).
Naura Khoirun Nisa, Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap...
Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep . Pustaka Belajar.
WHO.  (2020).  Mental  Health  and  Psychosocial  Considerations  During  COVID-19
Outbreak. World Health Organization , January , 1 – 6. file:///C:/Users/muled/Downloads/COVID referances/Mental health and psychosocial considerations during the.pdf
Wowiling, F. E., & Mananeke, L. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Terhadap Pemberian  Kredit  Periode  2013-2016. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 6 (1).