## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 5 No. 4,  Oktober  – Desember 2020: 268-279
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, THE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THE COMPETENCE OF HUMAN RESOURCES OF
QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS WITH ORGANIZATIONAL
COMMITMENTS AS MODERATING VARIABLE IN
TANJUNG JABUNG BARAT

## PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,  SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS

## LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Oleh:
Ferri Saputra T 1) , Sri Rahayu 2) , Yudi 3)
1) Mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020
2 & 3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Email:  ferrysaputra960@gmail.com 1) , srijambi@gmail.com 2 ) , yudi.telanai@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  the  effect  of  the  implementation  of  government  accounting  standards,  the government internal control systems and the competence of human resources of quality of financial statements with organizational commitment as a moderating variable in Tanjung Jabung Barat Regency. The sample in this study were the Head of the OPD, the Treasurer of the OPD and the OPD Financial Administration Officer (PPK) in the Tanjung Jabung Barat government environment, amounting to 93 respondents. The data in this study are primary data. Hypothesis was tested by using multiple  regression analysis and MRA with an SPSS Software program. The results  showed  The  Implementation  of  government  accounting  standards,  effectivess  of  the  government  internal control  systems  and  the  competence  of  human  resources  have  an  influence  simultaneously  and  partially  on  the quality  of  financial  statements.  Organizational  commitment  as  a  moderating  variable  successfully  moderated  the correlation of the implementation of government accounting standards, and effectivess of the government internal control  systems  on  the  quality  of  financial  statements  while  organizational  commitment  failed  to  moderate  the correlation of the competence of human resources and the quality of financial statements.
Keywords : The  Implementation  Of  Government  Accounting  Standards,  Effectivess  Of  The  Government  Internal Control  Systems,  the  Competence  Of  Human  Resources,  Quality  of  Financial  Statements, Organizational Commitment

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern  pemerintah  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan  komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sampel dalam penelitian yaitu Kepala OPD,  Bendahara  OPD  dan  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  OPD  dilingkungan  pemerintah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berjumlah 93 responden. Data dalam penelitian adalah data primer. Pengujian hipotesis menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dan  MRA  dengan  bantuan  program  SPSS.  Hasil  penelitian menunjukkan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi sumber  daya  manusia  berpengaruh  baik  secara  simultan  maupun  parsial  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Komitmen  organisasi  sebagai  variabel  moderasi  berhasil  memoderasi  hubungan  penerapan  standar  akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan  keuangan,  sedangkan komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
KataKunci:  Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah,Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan, Komitmen Organisasi
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sejalan    dengan    direvisi    Undang    –    Undang Nomor    22    Tahun    1999    yang    kemudian  direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir  di  revisi  dengan  Undang  –  Undang  Nomor 9    Tahun    2015    mengenai    Pemerintah    Daerah    dan otonomi  daerah  dan    Undang    –    Undang    Nomor    25 tahun  1999  yang  juga  telah  direvisi  dengan  Undang –    Undang    nomor    33    Tahun    2004    megenai Perimbangan    Keuagan    Pemerintah    Pusat    dan    dan Pemerintah    Daerah    mengatur    bahwa    dalam menjalankan    pembangunannya    pemerintah    pusat memberikan    keleluasan    atau    kewenangan    kepada daerah  untuk  pengelolaan  daerahnya  sendiri  sebagai contoh    dalam    pengelolaan    keuangan,    sumber    daya yang    ada    di    dalamnya    dan    memanfaatkan    potensi daerahnya,    dari    munculnya    undang    –    undang    ini munculah    langkah    dalam    penerapan    reformasi dibidang    keuangan    sebagaimana    yang    terkandung dalam  Undang    –    Undang    Nomor    17    Tahun    2003 dan  Undang    –    Undang    Nomor    1    Tahun    2004 mengenai  keuangan  daerah  dan  pembedaharaan Negara.
Provinsi  Jambi    pada  tahun  anggaran  2015  masih banyak  Kabupaten  Kota  yang  belum  mendapatkan opini  WTP,  baru  beberapa  kabupaten  kota  yang mendapatkan  opini  WTP  antara  lain  Kabupaten Batanghari,  Kabupaten  Kerinci,  Kabupaten  Tebo  dan Kota  Sungai  Penuh.  Sedangkan  Kabupaten  Muaro Jambi,  Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur,  Kabupaten  Bungo,  dan  Kabupaten Sarolangun  mendapatkan  opini  WDP  dari  BPK Provinsi Jambi. BPK Provinsi Jambi tidak memberikan Pendapat  (TMP)  kepada  Kota  Jambi  dan  Kabupaten Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  pada  tahun 2015.(ww.jambi.bpk.go.id)
Peningkatan  terjadi  pada  2016  kabupaten  kota  di Provinsi  Jambi  banyak  yang  mendaptkan  opini  WTP yaitu  8  Kabupaten  Kota  antara  lain  Kota  Jambi, Kabupaten  Muaro  Jambi,  Kabupaten  Merangin, Kabupaten  Batanghari,  Kabupaten  Tebo,  Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Sarolangun.  Ada 2  kabupaten  yang  mendapatkan opini WDP  yaitu  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan Kabupaten  Bungo.  Sedangkan  kabupaten  Tanjung Jabung  Barat  masih  mendapatkan  predikat  Tanpa Memberikan  Pendapat  (TMP)  dari  BPK  Provinsi Jambi. (www.Jambi.bpk.go.id)
Di  tahun  2017  sudah  9  Kabupaten  kota  yang mendapatkan  Opini  WTP  dari  BPK  Provinsi  Jambi kecuali  Kabupaten  Bungo  yang  masih  mendapatkan opini WDP dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengalami  peningkatan  dari  TMP  menjadi  WDP.  Di tahun  2018  seluruh  Kabupaten  Kota  Provinsi  Jambi mendapatkan opini WTP dari BPK Provinsi Jambi.
Permasalahan    ketidakpatuhan    atas    pemeriksaan LKPD  Tahun  2017  antara  lain  kekurangan  volume pekerjaan/barang    senilai    Rp.    547,96    miliar    yang
terjadi    pada    475    pemda.    Selain    itu    ditemukan belanja  tidak  sesuai  atau  melebihi  kententuan  pada 395    pemda    senilai    Rp.    344,45    miliar,    kelebihan pembayaran    selain    kekurangan    volume    pada    262 pemda   senilai   Rp.  148,04  miliar,  biaya  perjalanan dinas    ganda    atau    tidak    sesuai    kententuan    senilai Rp.  87,45  miliar  pada  232  pemda,  serta  penggunan uang/barang    untuk    kepentingan    pribadi    senilai    Rp. 20,72  miliar  terjadi  pada  54  pemda. Pada tahun 2016 laporan  hasil  dari pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keungan Pemeintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  BPK Provinsi  Jambi  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP) atas  laporan  keungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tak lepas banyak temuan dari BPK,  ada  tiga  temuan  yang  fatal  menurut  BPK  pada tahun  2015  diantaranya  beberapa  temuan  dalam pelaporan keuangan BUMD Jabung Barat Sakti selama beberapa  tahun  terakhir  tidak  pernah  di  audit  oleh akuntan publik, pencatatan dan perhitungana asset tidak wajar dan tidak di dukung bukti – bukti sehingga tidak didapat  nilai  penyusutan  barang  milik  daerah,  dan masih  rendahnya  sistem  pengendalian  internal  (SPI) Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Serta masih  banyak  temuan  BPK  tahun  tahun  sebelumnya yang  belum  ditidaklajuti  oleh  Pemerintah  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat,  dalam  hal  ini  Inspekorat  dan OPD terkait.
Beberapa  temuan  besar  lainnya  dari  BPK  pada APBD  2015  diantaranya  di  Dinas  Kelautan  dan Perikanan, Kecamatan Sebrang Kota, Dinas Pendapatan Daerah  (Dispenda)  serta  megaproyek  pembangunan Waterfront  City  (WFC)  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum (DPU) Tanjung  Jabung  Barat  dengan  nilai  temuan  Rp. 31 Miliar lebih. Dampak dari temuan sebanyak ini yang membuat  pada  tahun  2016  Pemerintah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau
Disclaimer. (www.tanjabbarkab.go.id, 2016)
Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Tajung Jabung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian  (WDP)  oleh  Badan  Pemeriksa  Keungan (BPK) perwakilan  Provinsi  Jambi,  pemberian  opini  ini setelah tak lepas dari tindak lajut dari laporan keuangan tahun  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Tim  Bidang Akuntansi BPKAD Tanjung Jabung Barat. Yang masih jadi pengecualian  yaitu  pada laporan  asset  yang  belum diketahui keberadaannya(www.tanjabbarkab.go.id, 2018)
Pada  tahun  anggaran  2018  Pemerintah  kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP)  untuk  pertama  kalinya  setelah  2 tahun  mendapatkan  predikat Disclamier dan  tahun sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian  (WDP).  Peningkatan  opini  ini  menurut Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Perwakilan Provinsi Jambi tidak  lepas dari tidaklanjut dari temuan –  temuan  tahun  sebelumnya  serta  pembenahan  aset yang  tidak  diketahui  keberadannya  yang  selama  ini selalu jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun    2010 Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah,  standar  ini  lah  yang dijadikan  acuan  wajib  bagi  pemerintah  daerah  dan pemerintah  pusat  dalam  menyajikan  dan  menyusun laporan  keuangan  karena    standar    akuntansi pemerintah  dijadikan  salah    satu  kriteria  Badan Pemeriksaan  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI) untuk memberikan opini kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Fenomena  yang  terjadi  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  pada  pemerintah  Tanjung  Jabung Barat  yaitu  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  OPD (PPK-OPD) masih belum sepenuhnya berlatar belakang pendidikan  akuntansi  sehingga  pelaksanaan  tugasnya dilakukan  oleh  staf  lain,  yang  mengakibatkan  belum sepenuhnya  PPK-OPD  mampu  menyusun  laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu yaitu selambat- lambatnya  2  (dua)  bulan  sesudah  tahun  anggaran berakhir.  Begitu  juga  dengan  pegawai  yang  bekerja  di bidang  pengelolaan  keuangan,  masih  banyak  yang belum  memahami  sepenuhnya  akan  tugas  dan tanggungjawabnya,  sistem  akuntansi  dan  peraturan- peraturan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan. Untuk  itu  sangat  diperlukan  adanya  komitmen  dari PPK-OPD dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan SAP dan peraturan terkait.
Pada  penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Harleni,  2016)  yang berjudul  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Sisitem  pengendalian  Intern  Pemerintah dan  Kompentensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Kualaitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Studi  pada pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  yang membedakan  dengan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  adalah  ditambahnya  Variabel  Komitmen Organisasi  sebagai  Variabel  Moderasi  dan  objek penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat.  Tujuan  menambahkan  varibel  moderasi tidak  lepas  dari  saran  yang  diberikan  oleh  peneliti sebelumnya  untuk  menambahakan  variabel  lainnya dalam penelitian selanjutnya.

## 1.2. RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang  yang telah di jelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:
1. Apakah  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah dan Kompetensi Sumber daya Manusia berpengaruh signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apakah  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat?
3. Apakah  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap
Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
4. Apakah  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat?
5. Apakah Komitmen Organisasi Memoderasi Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
6. Apakah  Komitmen  Organisasi  Memoderasi  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat?
7. Apakah Komitmen Organisasi Memoderasi Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## 1.3.   Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang  yang telah di jelaskan maka tujuan dari penelitian ini yaitu:
1.   Untuk  membuktikan  adanya  pengaruh  signifikan Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Kompetensi Sumber  daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat
2.   Untuk  membuktikan  adanya  pengaruh  signifikan Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3.   Untuk  membuktikan  adanya  pengaruh  signifikan Sistem  Pengendalian  Intern    Pemerintah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4.   Untuk  membuktikan  adanya  pengaruh  signifikan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5.   Untuk membuktikan pengaruh signifikan Komitmen Organisasi  dalam  memoderasi  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat
6.   Untuk membuktikan pengaruh signifikan Komitmen Organisasi dalam memoderasi Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat
7.   Untuk membuktikan pengaruh signifikan Komitmen Organisasi  dalam  memoderasi  Kompetensi  Sumber Daya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## 2.1.  Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  dibuat  untuk  memberikan informasi  yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan seluruh  transaksi  selama  satu  periode  pelaporan  atau selama 1 tahun anggaran. Beberapa pengertian  laporan keuangan  menurut  beberapa  ahli,  (Harahap,  2015) menjelakkan  bahwa  laporan  keuangan  merupakan media paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis  suatu  perusahaan.  Laporan  keuangan  dapat menggambarkan  posisi  keuangan  perusahaan,  hasil usaha  perusahaan  dalam  suatu  periode,  dan  arus  dana (kas)  perusahaan  dalam  periode  tertentu.  Sedangkan menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 adalah  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh suatu entitas pelaporan.

## 2.2.   Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  No  71  tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  pemerintah,  diharapkan  berisikan informasi yang  transparan, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  negara  guna  terwujudnya pemerintahan  yang  baik  ( good  govemance )  sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan  dan  diwujudkan  bersama  dalam  rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun  2010  yaitu  Standar  Akuntansi  Pemerintahan selanjutnya  disebut  SAP,  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Standar akuntansi menurut (Mardiasmo, 2009) diperlukan untuk menjamin  konsistensi  dalam  pelaporan  keuangan. Tidak  adanya  standar  akuntansi  yang  memadai  akan menimbulkan  implikasi  negatif  berupa  rendahnya reliabilitas  dan  objektivitas  informasi  yang  disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan  dalam  pengauditan.  Sedangkan  menurut (Bastian,  2011)  menyatakan  bahwa  Standar  Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

## 2.3.   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Dalam  PP  No.  60  Tahun  2008  adalah  sistem pengendalian  intern  adalah  proses  yang  integral  pada tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  keandalan  pelaporan  pengamanan  aset  negara, dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Menurut  (Bastian,  2010)  sistem  pengendalian  intern
yaitu  suatu  proses  yang  dijalankan  kepala  daerah  atau instansi yang diperuntukan untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  tentang  pencapaian  tiga golongan  yang  terdiri  dari  keanadalan  laporan keuangan,  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan yang berlaku dan efektifitas dan efisiensi operasi.

## 2.4.  Kompetensi Sumber Daya Manusia
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A  Tahun  2003    Tanggal  21  Nopember  2003 mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik  yang  dimiliki  seorang  Pegawai  Negeri Sipil  berupa  pengetahuan  keterampilan,  dan  sikap perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya,  sehingga  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut dapat  melaksanakan  tugasnya  secara  professional, efektif,  dan  efisien.  Menurut  (Wibowo,  2007) kompetensi  yaitu  suatu  kemampuan  untuk  melakukan atau  melaksanakan  tugas  dengan  keterampilan  dan pengetahuan  serta  sikap  kerja  yang  dituntun  dalam tugas tersebut. Dengan kata lain kompetensi menunjukkan  suatu  keterampilan  atau  pengetahuan yang  yang  dicermikan  dengan  sikap  profesionalisme dalam bidang tertentu suatu hal yang penting.

## 2.5.  Komitmen Organisasi
Menurut  (Sopiah,  2008)  komitmen  organisasi dapat  disimpulkan  sebagai  suatu  ikatan  psikologis karyawan  pada  organisasi  yang  ditandai  dengan adanya:
a. Kepercayaan  dan  penerimaan  yang  kuat  terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi.
b. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan
c. Keinginan  yang  kuat  untuk  mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi.
Pada  intinya  makna  dari  komitmen  organisasi diatas  mempunyai  penekanan  pada  proses  individu (pegawai)  dalam  mengidentifikasikan  dirinya  dengan nilai-nilai,  aturan-aturan,  dan  tujuan  organisasi.  Arti lainnya  komitmen  organisasi  mempunyai  pengertian sebagai  sesuatu  hal  yang  lebih  dari  sekedar  kesetiaan yang  pasif  terhadap  organisasi,  dengan  kata  lain komitmen  organisasi  menyiratkan  hubungan  individu dengan perusahaan atau organisasi secara aktif. Karena individu  yang  menunjukkan  komitmen  tinggi  memilik keinginan  untuk  memberikan  tenaga  dan  tanggung jawab  yang  lebih  dalam  menyongkong  kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja.

## 2.6.  Model Penelitian
Model  penelitian  mengenai  hubungan  antar variabel-variabel dapat digambarkan sebagai berikut:
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.    (Ferri  Saputra  T,  Sri Rahayu dan Yudi)
Kualitas Laporan Keuanagan
PSAP
SPIP KSDM

## Komitmen Organisasi
Sumber: diolah penulis Gambar 1. Model Penelitian 2.7.   Hipotesis H1:   Diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah.
H2:   Diduga  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
H3:   Diduga  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
H4:   Diduga  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
H5:   Diduga Komitmen Organisai memoderasi pengaruh  Standar  Akuntansi  pemerintah  Daearah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
H6:   Diduga Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian  Intern pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
H7:   Diduga Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1.  Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, (Sekaran, 2006) data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti  pada  variabel  minat  untuk  tujuan  khusus penelitian.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berasal dari  responden.  Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah kuesioner dan wawancara terkait variabel penelitian.
Disamping data primer peneliti juga menggunakan  data  sekunder  yaitu  merupakan  data yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  telaah dokumentasi  yang  terkait  dengan  teori-teori  dan literatur yang berkaitan dengan variabel penelitian.

## 3.2. Tehnik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  kuesioner,  Menurut  (Sekaran,  2006),
Kuesioner  (questionnaires)  adalah  daftar  pertanyaan tertulis  yang  dirumuskan  sebelumnya  yang  akan dijawab  oleh  responden.  Menggunakan  alternatif jawaban  yang  sama  untuk  berbagai  macam  pertanyaan membuat  responden  dapat  memberikan  jawaban terhadap  berbagai  macam  pertanyaan  dalam  waktu yang  relatif  singkat.  Penyebaran  kuesioner  ini merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien, karena kuesioner dapat dibagikan langsung, disuratkan, ataupun  disebarkan  melalui  email  kepada  responden. Dalam  penelitian  ini  yang  akan  diberikan  kuesioner adalah  responden      yang  terlibat  dalam  penyusunan laporan  keuangan  diunit  kerjanya  dalam  hal  ini  adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

## 3.3.  Populasi dan Sampel
Adapun  responden  yang  diberikan  kuesioner  adalah Kepala  OPD  selaku  Pengguna  Anggaran,  Bendahara OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dilingkungan  pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat yang berjumlah 93 (Sembilan Puluh Tiga).

## 3.4.  Model dan Teknik Analisis Data
Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  regresi  linier  berganda ( Multiple  Linear  Regression  Analysis ).  Menurut (Junaidi,  2015)analisis  regresi  berganda  adalah  regresi sederhana  dengan  tambahan  asumsi  lain,  yaitu  asumsi tidak  ada  multikolineraritas  yang  berarti  tidak  terdapat hubungan linear yang pasti antar peubah bebas.  Untuk keabsahan  hasil  analisis  regresi  berganda  terlebih dahulu  dilakukan  uji  kualitas  instrumen  pengamatan, uji  normalitas  data  dan  uji  asumsi  klasik.  Pengolahan data menggunakan software SPSS.
Model  analisis  regresi  linier  berganda  untuk menguji tingkat signifikan variabel dependent terhadap variabel  independent,  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝑌 =  a + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + 𝜀
Keterangan:
Y = Kualitas Laporan Keuangan a = Konstanta
β 1 β 2 β 3 = Koefisien regresi Variabel Bebas
X 1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
X 2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X 3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia ε =  Error term
Pada hipotesis kelima sampai ketujuh menggunakan  variabel  moderating  untuk  mengetahui apakah  komitmen  organisasi  dapat  memoderasi hubungan  antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen. Ada 3 cara  menguji regresi dengan  variabel moderating yaitu 1) Uji Interaksi, 2) Uji Selisih Mutlak dan  3)  Uji  Residual.  Pada  penelitian  ini  menggunkan
uji  interaksi  atau  yang  lebih  sering  dikenal  dengan istilah Moderated  Regression  Analysis (MRA)  yang merupakan  aplikasi  khusus  regresi  berganda  dimana dalam  persamaan  regresinya  mengandung  unsur interaksi (Ghozali, 2013) Adapun; Moderated Regression Analysis (MRA) dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
Y 1 =  𝑎 + β 1 X 1 + β 4 X 4 + β 5 (X 1 . X 4 ) + 𝜀
Y 2 =  𝑎 + β 2 X 2 + β 4 X 4 + β 6 (X 2 . X 4 ) + 𝜀
Y 3 =  𝑎 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 7 (X 3 . X 4 ) + 𝜀
Keterangan:
Y = Kualitas Laporan Keuangan a =  Konstansta
β 1 β 2 β 3 β 7 =  Koefisien regresi
X 1 =  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X 2 =  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X 3 =  Kompetensi Sumber Daya Manusia
X 4 . X 1 =  Interaksi  antara  Penerapan  Standar
Akuntansi    Pemerintahan    dengan Komitmen Organisasi
X 4. X 2 =  Interaksi antara Sistem Intern Pemerintah dengan Komitmen Organisasi X 4. X 3 =  Interaksi  antara  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  dengan  Komitmen Organisasi ε =  Error term

## 3.5.   Operasionalisasi Variabel Penelitian
Untuk  pengukuran  variabel  dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  skala  interval.  Penelitian  ini menggunakan  3  (dua)  variabel  independen  yaitu Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (Xl),  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (X2),  Kompetensi Sumber daya manusia (X3), 1 (satu) variabel dependen yaitu  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y)  dan  1  (satu) Variabel  Moderasi  yaitu  Komitmen  Organisasi. Pengukuran  variabel  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan skala pengukuran interval.
3.5.1.  Kualitas Laporan Keuangan
Laporan  Keuangan  yang  memenuhi  karakteristik laporan  keuangan  yaitu  ukuran-ukuran  normatif  yang perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010).
3.5.2.  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010).
3.5.3.  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  ne  ara,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundangundangan.  (PP  No.  60 tahun 2008).
3.5.4.  Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi  adalah  kemampuan  dan  karakteristik  yang dimiliki  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  berupa pengetahuan keterampilan, dan sikap perilaku (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003  Tanggal 21 Nopember 2003).
3.5.5.  Komitme Organisasi
Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan
nilai-nilai organisasi Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi (Sopiah, 2008).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Deskripsi Data Penelitian
Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer berupa  kuesioner.  Kuesioner  didistribusikan  kepada  31 OPD  yang  menjadi  sampel  penelitian.  Setiap  OPD dipilih  tiga  orang  responden  untuk  mengisi  kuesioner penelitian.  Pendistribusian  kuesioner  dalam  penelitian ini dilakukan dengan cara diantar langsung oleh peneliti ke  setiap  instansi  yang  menjadi  sampel  penelitian. Kuesioner  diberikan  kepada  Kepala  OPD,  Bendahara OPD  dan  Pejabat  Pengelola  Keuangan  (PPK)  sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Proses pendistribusian  hingga  pengumpulan  data  dilakukan selama dua minggu atau sepuluh hari kerja pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020.
Berdasarkan jumlah, kuesioner yang didistribusikan  adalah  93  kuesioner  atau  31  OPD  yang menjadi  sampel  penelitian.  Terdapat  beberapa  OPD yang tidak mengembalikan kuesioner. Dengan demikian  Jumlah  kuesioner  yang  kembali  sebanyak  77 kuesioner  atau  sebesar  82,80  %  kuesioner  yang kembali.
4.1.1.  Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak  245  data  observasi  yang  berasal  dari perkalian antara periode penelitian (5 tahun; dari tahun 2013  sampai  2017)  dengan  jumlah  perusahaan  sampel (49  perusahaan).    Hasil  uji  statistik  deskriptif  dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

## Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
N Min Max Mean Std. Dev X1 77 62 133 101.22 16.415 X2 77 49 110 87.21 14.615 X3 77 41 100 75.32 14.918 Y1 77 16 40 31.47 5.529 Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS (2020)
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.    (Ferri  Saputra  T,  Sri Rahayu dan Yudi)
Pada variabel penerapan SAP diketahui total skor terendah  dari  jawaban  responden  adalah  62  dan  skor tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  133  sehingga rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban  penerapan  SAP adalah  101,22  hal  ini  menunjukan  bahwa  rata-rata responden memahami  dan mengerti  bagaimana penerapan  SAP  dalam  pengelolaan  keuangan  di  OPD masing-masing.
Pada  variabel  SPIP  diketahui  total  skor  terendah dari  jawaban  responden  adalah  49  dan  skor  tertinggi dari  jawaban  responden  adalah  110  sehingga  rata-rata (mean) jumlah skor jawaban SPIP adalah 87,21 hal ini menunjukan bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti  bagaimana  pelaksanaan  SPIP  dengan  cukup baik.
Pada  variabel  kompetensi  SDM  diketahui  total skor  terendah  dari  jawaban  responden  adalah  41  dan skor  tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  100 sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban kompetensi  SDM  adalah  75,32  hal  ini  menunjukan bahwa  rata-rata  responden  cukup  memiliki  kualitas kompetensi  SDM  yang  baik  terkait  dalam  pengelolan keuangan OPD masing-masing.
Pada variabel komitmen organisasi diketahui skor terendah  dari  jawaban  responden  yaitu  16  dan  skor tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  40  sehingga rata-rata (mean) total  jumlah  skor  jawaban  responden atas  komitmen  organisasi  adalah  31,47  hal  ini menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden  memiliki komitmen  organisasi  yang  cukup  dalam  melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Untuk variabel kualitas laporan keuangan memiliki  skor  terendah  dari  jawaban  responden  yaitu 34 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 80 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban kualitas laporan  keuangan  adalah  63,43  hal  ini  berarti  bahwa rata-rata  responden  telah  memahami  pentingnya laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
4.1.2.  Uji Asumsi Klasik
a).   Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah data  kontinu  berdistribusi  normal  atau  tidak. Sehingga  apabila  data  kontinu  telah  berdistribusi normal maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni uji validitas, uji-t, korelasi dan regresi dapat dilaksanakan.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
Standardized Residual N 77 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Dev 7.06456636 Most Extreme Differences Absolute .065 Positive .059 Negative -.065 Kolmogorov-smirnov Z .570 Asymp. Sig. (2-tailed) .902
S Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS (2020)
Berdasarkan  Tabel  diatas  dapat  diketahui  nilai asymp.sig sebesar  0,902  >  0,05  sehingga  dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
b).   Uji Multikolinearitas
Asumsi  ini  menyatakan  bahwa  antara  variabel independen tidak terdapat gejala korelasi. Menurut Ghozali (2011) pengujian Multikolinieritasakan menggunakan Variance Inflationfactor (VIF) dengan kriteria jika VIF>10, maka  variabel  tersebut  mempunyai  persoalan multikolinieritas  dengan  variabel  bebas  lainnya, sedangkan jiak VIF<10 maka variabel bebas tidak mempunyai persoalan multikolinieritas.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Model Tolerance VIF 1 (Constant) X1 .369 2.709 X2 .302 3.311 X3 .608 1.645
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS (2020)
Dari  Tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  semua varibel  independen  mempunyai  nilai tolerance di atas  0,10  dan  nilai VIF di  bawah  nilai  10,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  ini  tidak terdapat multikolinearitas.
c).   Uji Heterokedastisitas
Untuk  mendeteksi  adanya  heteros-kedastisitas pada  penelitian  ini  menggunakan  Glejser  Test. Pengujian  ini  membandingkan  signifikan  dari  uji ini  apabila  hasilnya  sig  >  0,05  atau  5%.  Jika signifikan  di  atas  5%  maka  disimpulkan  model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas(Ghozali, 2013)
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS (2020)

## Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Dari hasiil uji menunjukan data berada diatas atau dibawah  dari  0  dan  data  lebih  cenderung menyebar  dan  tidak  membentuk  pola  -  pola
tertentu maka dapat disimpulkan pada peeltian ini tidak terjadi heteroskedasititas.
4.1.3.  Uji Regresi

## Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Stand ardize d Coeff icient s T Sig. B Std.
Erro r Beta
1 (Cost ant) 4.730 5.444 .869 .388 X1 .218 0.82 .318 2.672 .009 X2 .238 .101 .308 2.351 .021 X3 .211 .070 .278 3.014 .004
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS(2020)
Dapat diinterprestasikan sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  sebesar  4,73  yang  berarti  bahwa apabila  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi  sumber  daya  manusia  diasumsikan  0 maka  kualitas  laporan  keuangan  secara  konstan bernilai 4,73.
2. Koefisien  regresi  variabel  penerapan  standar akuntansi  pemerintah  sebesar  0,218  dengan  arti penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi  pemerintah  akan  menaikan  kualitas laporan  keuangan  sebesar  0,218  dengan  asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien  regresi  variabel  sistem  pengendalian intern  sebesar  0,238  dengan  arti  penambahan  satu satuan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah akan  menaikan  kualitas  laporan  keuangan  sebesar 0,238 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi  variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,211 dengan arti penambahan satu satuan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah akan  menaikan  kualitas  laporan  keuangan  sebesar 0,211 dengan asumsi variabel lain tetap.
4.1.4.  Uji Koefisien Determinasi
Analisis  koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  melihat seberapa besar kemampuan variabel Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia menjelaskan  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan. Hasil  olahan  menggunakan  aplikasi SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut :

## Tabel 5. Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .789 .622 .607 7.092 Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 4.1.5.  Uji Hipotesis
a).   Uji F
Pengujian  statistik  f  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi
pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

## Tabel 6. Uji F
Model 1 Reg 6053.666 3 2017.889 40.125 Resi 3671.192 73 50.29 Total 9724.857 76 Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Besar  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah ditunjukkan  oleh  nilai  adjusted  r  square  sebesar 0,607.  artinya,  60,7%  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  dipengaruhi  oleh  penerapan  standar akuntansi  pemerintah,  sistem  pengendalian  intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia. Dan  sisa  39,3  %  dipengaruhi  oleh  variabel  selain penerapan  standar  akuntansi  pemerintah,  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi sumber  daya  manusia  atau  faktor  –  faktor  lain  di luar  model  penelitian  ini  seperti  variabel good governance
(Zeyn 2011), dan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (Abdullah 2017).
b).   Uji t
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan  uji  t.  Uji  t  digunakan  untuk membuktikan  pengaruh  secara  parsial  variabel bebas terhadap variabel terikat.
Hasil  uji  statistik  t  untuk  melihat  pengaruh antara  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah, sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan tabel 4 dengan kriteria penganbilan keputusan menggunkan nilai signifikan  sebesar  α  =  0,05  (5%)  dengan  nilai  t tabel  sebesar  1,99  maka  pengaruh  masing  – masing  variabel  independen  terhadap  variabel dependen sebagai berikut :
Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah menunjukkan derajat signifikan sebesar 0,009 lebih dari kecil α = 0,05  maka Hα diterima  sehingga  variabel  penerapan  standar akuntansi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  dapat  disimpulkan  H2 diterima.
Variabel sistem pengendalian intern pemerintah menunjukkan derajat signifikan sebesar  0,021  lebih  dari  kecil  α  =  0,05  maka  Hα diterima  sehingga  variabel  sistem  pengendalian
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.    (Ferri  Saputra  T,  Sri Rahayu dan Yudi)
intern  pemerintah  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dapat disimpulkan H3 diterima.
Variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia menunjukkan  derajat  signifikan  0,004  lebih  dari kecil α = 0,05 maka Hα diterima sehingga variabel kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan dapat disimpulkan H4 diterima.
c).   Uji Varibel Moderasi
Pada  uji  statistik  peneliti  menguji  variabel moderating  yaitu  komitmen  organisasi  apakah dapat  memoderasi  hubungan  antara  penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian  intern  pemerintah,  kompetensi sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Pada  uji  ini  penelitian  menggunakan Moderated  Regression  Analysis (MRA)  dengan uji interaksi.
Persamaan 1:
Y 1 =  𝑎 + β 1 X 1 + β 4 X 4 + β 5 (X 1 . X 4 ) + 𝜀
Tabel 7. MRA PSAP Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std.eror Beta Cost 19.765 7.232 2.733 .008 PSAP .020 .088 .030 .231 .818 KO .911 .246 .445 3.698 .000 PSAP*KO .004 .002 .399 2.460 .016
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Berdasarkan  tabel  7  uji  statistik  diperoleh  nilai  t- hitung sebesar 2,460 koefisien regresi (beta) 0,004 dengan probabilitas (p) = 0,016. Berdasarkan hasil olah  data  dimana  nilai  probabilitas  (p)  ≤  0,05 dapat  disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi mampu  memoderasi  pengaruh  penerapan  standar akuntansi  pemerintah  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah dapat diartikan H5 diterima.
Persamaan 2:
Y 2 =  𝑎 + β 2 X 2 + β 4 X 4 + β 6 (X 2 . X 4 ) + 𝜀
Tabel 8. MRA SPIP Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std.eror Beta Cost 18.852 6.116 3.082 .003 SPIP -.009 .188 -.012 -.076 .940 KO 1.149 .321 .561 3.583 .001 SPIP*KO .003 .001 .296 2.122 .037
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Berdasarkan tabel 8 uji statistik, diperoleh nilai t- hitung sebesar 2,122 koefisien regresi (beta) 0,004
dengan probabilitas (p) = 0,037. Berdasarkan hasil olah  data  dimana  nilai  probabilitas  (p)  ≤  0,05 dapat  disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi mampu  memoderasi  sistem  pengendalian  intern pemerintah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah dapat diartikan H6 diterima.
Persamaan 3:
Y 3 =  𝑎 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 7 (X 3 . X 4 ) + 𝜀

## Tabel 9. MRA KSDM
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std.eror Beta Cost 10.670 6.841 1.560 .123 KSDM .116 .110 .153 1.050 .297 KO 1.281 .230 .626 5.578 .000 KSDM*KO .002 .003 .107 .574 .568
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Berdasarkan tabel 9 uji statistik, diperoleh nilai t- hitung sebesar 0,574 koefisien regresi (beta) 0,002 dengan probabilitas (p) = 0,568. Berdasarkan hasil olah  data  dimana  nilai  probabilitas  (p) ≥ 0,05 dapat  disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi tidak mampu memoderasi komitmen sumber daya manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah dapat diartikan H7 ditolak.

## 4.2.  Pembahasan
4.2.1.  Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah,  dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hasil  uji  statistik  yang  menyatakan  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintah,  sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya  manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan terbukti malalui uji hipotesis. Dengan kata lain bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  sebesar 60,7%  yang  artinya  60,7%  kualitas  laporan  keuangan dapat  dijelaskan  oleh  penerapan  standar  akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi  sumber  daya  manusia  dengan  kata  lain semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan dilakukan oleh (Harleni,  2016)  dan  (Manullang,  2016)  dengan menambahkan  peraturan  perundang-  undangan  pada variabel  independent  menghasilkan  hasil  positif signifkan terhadap kualitas laporan keuangan.
4.2.2.  Pengaruh Penerpan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hasil  uji  statistik  menunjukan  penerapan  standar akuntansi pemerintah memiliki tingkat signifikan 0,009 lebih  dari  kecil  α  =  0,05  dan  dengan  nilai  t  hitung sebesar  2,672  lebih  besar  dari  t  tabel  1,99  serta koefisien  regresi  bernilai  positif  yang  artinya  penerpan standar  akuntansi  pemerintah  yang  baik  selalu  diiringi dengan  penengkatan kualitas  laporan keuangan pemeritah. Pada variabel penerapan SAP diketahui total skor  terendah  dari  jawaban  responden  adalah  62  dan skor  tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  133 sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban penerapan  SAP  adalah  101,22  hal  ini  menunjukkan bahwa  rata-rata  responden  memahami  dan  mengerti bagaimana penerapan SAP dalam pengelolaan keuangan di OPD masing-masing.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Adhi  &  Suhardjo,  2013)  dan (Susilawati  &  Riana,  2014)yang  mana  penerapan standar  akuntansi  pemerintah  berpengaruh  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  pemerintah Kota Bandung.
4.2.3.  Pengaruh Sistem Pengendalian
Intern
Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuagan
Hasil uji stastik menunjukkan pengendalian intern pemerintah memiliki tingkat signifikan 0,021 lebih dari kecil α = 0,05 dan dengan nilai t hitung sebesar 2,351 lebih  besar  dari  t  tabel  1,99  serta  koefisien  regresi bernilai  positif  maka  Hα  diterima  sehingga  variabel sistem  pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Pada  variabel  SPIP  diketahui  total  skor  terendah  dari jawaban  responden  adalah  49  dan  skor  tertinggi  dari jawaban  responden  adalah  110  sehingga  rata-rata (mean) jumlah skor jawaban SPIP adalah 87,21 hal ini menunjukan bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti  bagaimana  pelaksanaan  SPIP  dengan  cukup baik.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Manullang, 2016) dan (Widyaningsih et al., 2011)  variabel  pengendalian  intern  berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
4.2.4.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Pada hasil uji statistik variabel kompetensi sumber daya  manusia  memiliki  tingkat  signifikan  0,004  lebih dari  kecil  α  =  0,05  dan  dengan  nilai  t  hitung  sebesar 3,014 lebih besar dari t tabel 1,99 serta koefisien regresi bernilai  positif  maka  Hα  diterima  sehingga  variabel kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Pada variabel kompetensi SDM diketahui total skor terendah dari  jawaban  responden  adalah  41  dan  skor  tertinggi dari  jawaban  responden  adalah  100  sehingga  rata-rata (mean)  jumlah  skor  jawaban  Kompetensi  SDM  adalah
75,32  hal  ini  menunjukan  bahwa  rata-rata  responden cukup  memiliki  kualitas  kompetensi  SDM  yang  baik terkait  dalam  pengelolan  keuangan  OPD  masing- masing.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Harleni,  2016)  dan  (Manullang,  2016) pada  Kota  Tebing  Tinggi  yang  mana  variabel  SDM berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
4.2.5.  Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dengan Kualitas Laporan Keuangan
Hasil  uji statistik pada tabel  4 8 diperoleh nilai t- hitung  sebesar  2,460  koefisien  regresi  (beta)  0,004 dengan probabilitas (p) = 0,016. Berdasarkan hasil olah data  dimana  nilai  probabilitas  (p)  ≤  0,05  dapat disimpulkan bahwa adanaya interaksi antara  komitmen organisasi dengan penerapan standar akuntansi pemerintah, artinya komitmen organisasi dapat memoderasi  hubungan  antara  penerapan  standar akuntansi  pemerintah  terhadap kualitas  laporan keuangan  pemerintah.  Sejak  tahun  2017  pemerintah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  terus  berbenah memperbaiki  saran  dan  temuan  yang  di  berikan  oleh BPKP  Provinsi  Jambi  dalam  pengelolan  laporan keuangan.  Faktor  ini  lah  yang  menjadikan  penerapan standar  akuntansi  pemerintah  di  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat  sangat  baik  dan  terbukti  di  tahun  2018 mendapatkan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) untuk pertama kalinya.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Zeny, 2011) dan (Abdullah, 2017) yang mana  SDM  sebagai  variabel  moderasi  mampu menghubungkan  antara  pemahaman  standar  akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.
4.2.6.  Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Sistem Pengendalian Itern
Pemerintah Dengan Kualitas Laporan Keuangan
Hasil uji statistik pada tabel 4 9, diperoleh nilai t- hitung  sebesar  2,122  koefisien  regresi  (beta)  0,004 dengan probabilitas (p) = 0,037. Berdasarkan hasil olah data  dimana  nilai  probabilitas  (p)  ≤  0,05  dapat disimpulkan adanya interaksi antara komitmen organisasi dengan sistem pengendalian intern pemerintah  yang  artinya  komitmen  organisasi  mampu memoderasi  hubungan  sistem  pengendalian  intern pemerintah    terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah.  Hasil  Ini  di  dukung  dengan  hasil  rata-rata reponden merespon jawaban kuisioner sebesar 87,21 % yang  artinya  para  responden  yang  menjadi  objek  pada penelitian ini sangat mengerti dan sangat paham fungsi dari  sistem  pengendalian  intern  dalam  lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan  oleh  (Manullang,  2016)  dan  (Goo  et  al., 2019)  yang  mana  komitmen  organisasi  mampu meoderasi  hubungan  sistem  pengendalian  intern
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.    (Ferri  Saputra  T,  Sri Rahayu dan Yudi)
pemerintah  terhadap  kualitas  laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ende.
4.2.7.  Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Dengan Kualitas Laporan Keuangan
Hasil uji statistik pada tabel 4 10, diperoleh nilai t- hitung  sebesar  0,574  koefisien  regresi  (beta)  0,002 dengan probabilitas (p) = 0,568. Berdasarkan hasil olah data  dimana  nilai  probabilitas  (p) ≥ 0,05  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  adanya  interaksi  antara komitmen  organisasi  dengan  komitmen  sumber  daya manusia  yang  artinya  komitmen  organisasi  tidak mampu  memoderasi  hubungan  antara  komitmen sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan objek penelitian  yang  mejadi  responden  hanya  sebesar  17% responden yang berlatar belakang Sarjana Ekonomi dari 77 responden yang menjadi objek pada penelitian ini.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Goo  et  al.,  2019)  dan  (Siwambudi  et  al.,  2017) dimana  variabel  komitmen  organisasi  tidak  terjadi interaksi  antara  kompetensi  sumber  daya  manusia dengan  kualitas  laporan  keuangan  di  Pemerintahan Kabupaten Klungkung.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Hasil  Penelitian  ini  menunjukan  penerapan  standar akuntansi  pemerintah,  sistem  pengendalian  intern pemerintah  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  baik  secara  simultan  maupun  parsial terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Komitmen organisasi sebagai variabel moderasi berhasil memoderasi  hubungan  penerapan  standar  akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan komitmen  organisasi  tidak  berhasil  memoderasi hubungan  antara  kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

## 5.2.  Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Untuk  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah, sebaiknya OPD lebih memperhatikan penerapan
Standar Akuntansi
Pemerintahan  dan  Sistem  Pengendalian  Intern dengan  melakukan  peningkatan  kualitas  sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi  dan  integritas  yang  tinggi,  sehingga paham  terhadap  standar  dan  aturan  yang  sudah ditetapkan.
2. Perlunya  peningkatan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  di  lingkup  kerja  Pemerintah  Kabupaten Tanjung  Barat  terutama  pada  unsur  pengendalian aset  yang  dimiliki  melalui  prosedur  pengamanan
fisik  aset  yang  efektif  dan  efesien  sehingga  aset dapat tejaga dengan baik.
3. Perlunya  peningkatan  nilai  sumber  daya  manusia tidak hanya pada unsur pengetahuan dan kompetensi  saja,  namun  yang  lebih  penting  pada unsur  prilaku.  Prilaku  aparatur  yang  sesuai  dengan norma-norma  yang  dituangkan  delam  bentuk  kode etik  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  aparatur pemerinrtah  dengan  baik  sehingga  mendukung terlaksannya tugas aparatur itu sendiri.
4. Untuk  penelitian  selajutnya  disarankan  untuk meneliti  pengaruh  variabel  –  variabel  lain  seperti pemanfaatan  teknologi  informasi,  efektifitas  sistem akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas laporan keuangan.
5. Memperbesar  jumlah  sampel  dan  melengkapi metode  survey  dengan  wawancara  karena  saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan  adanya  perbedaan  antara  jawaban  di kuesioner  dan  jawaban secara  lisan  untuk pertanyaan/pernyataan yang sama.
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan  dapat  diatasi  pada  penelitian  selanjutnya. Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  menggunakan  kuisioner  dalam mengumpulkan  data  penelitian  sehingga  sangat mungkin menimbulkan kekeliruan dalam pengukurannya  karena  jawaban  dari  responden belum  tentu  dapat  menggambarkan  kondisi  yang sesungguhnya.
2. Keterbatasan  selanjutnya  yaitu  nilai R  Square menunjukan bahwa variabel dependent hanya dapat dijelaskan  dengan  variabel  independen  sebesar 60,7%  sisanya  39,3%  dijelaskan  oleh  variabel independen  lainnya  di  luar  model  penelitian  ini seperti  variabel good  governance (Zeyn  2011),  dan variabel  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintah (Abdullah 2017).

## DAFTAR REFERENSI
Abdullah,  M.  W.  (2017).  Pemoderasian  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Peningkatan Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Bone. Jurnal Ilmiah Peradaban , III No 2 .
Adhi,  D.  K.,  &  Suhardjo,  Y.  (2013).  Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  Pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal STIE Semarang , 5 No 3 .
Bastian,  I.  (2010). Audit  Sektor  Publik (Ketiga). Salemba Empat.
Bastian, I. (2011). Akuntansi Sektor Publik . Erlangga.
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Mulvariative Dengan Program SPSS (Ketujuh). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Goo,  K.  M.  G.,  Mulyadi,  J.,  &  Syam,  M.  A.  (2019). Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas Laporan  Keuangan  Dengan  Komitmen  Organsasi Sebagai  Variabel  Moderating  Pada  Pemerintah Kabupaten  Ende. EKOBISMAN , 4  NO  2 (ISSN : 2528-4304).
Harahap,  S.  S.  (2015). Analisis  Kritis  Atas  Laporan Keuangan . Rajawali Pers.
Harleni. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah  Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur .  Pascasarjana  Universitas Jambi.
Junaidi.  (2015). Ekonometrika  I  Dengan  Program Eviews . Badan Penerbit Universitas Jambi.
Manullang,  O.  E.  (2016). Faktor-  Faktor  yang Mempengaruhi Kualitas Laporan KeuanganPemerintah  Daerah  Pada  Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating . Universitas Sumatera Utara.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi.
Sekaran, U. (2006). Research Methods For Business. In Research  Methods  For  Business (Keempat). Salemba Empat.
Siwambudi,  I.  G.  N.,  Yasa,  G.  W.,  &  Badera,  I.  D.  N. (2017). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi
Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian  Intern  Pada  Kualitas  Laporan Keuangan. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 385–416.
Sopiah. (2008). Perilaku Organisasi . Andi Offset.
Susilawati,  &  Riana,  D.  S.  (2014).  Standar  Akuntansi Pemerintah  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Sebagai  Anteseden  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah. STIE STEBI Bandung , XI N0.1 .
Wibowo.  (2007). Manajemen  Kinerja .  PT.  Rajawali Grafindo Persada.
Widyaningsih,  A.,  Triantoro,  A.,  &  Wiyantoro,  L.  S. (2011).  Hubungan  Efektivitas  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabiltas Keuangan: Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan  sebagai  Variabel Intervening. SNA XIV Banda Aceh .
www.tanjabbarkab.go.id. (2016). No Title .
www.tanjabbarkab.go.id. (2018). No Title .
Zeny,  E.  (2011).  Penaruh  Good  Governance  dan Standar  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen
Organisasi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 21–37.