Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: November 9, 2019; Reviewed: February 10, 2020; Accepted: May 5, 2020.
To cite this article: Abisono, FG, Rini, T, Sakro, A 2020, ‘The commons dalam perspektif kewargaan: Studi konflik pengelolaan wisata alam Desa Bleberan, Gunungkidul’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 6, no. 1, hlm. 28-41.
DOI: 10.31292/jb.v6i1.422
Copyright: ©2020 Fatih Gama Abisono, Tridaya Rini, Agustinus Sakro. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## THE COMMONS DALAM PERSPEKTIF  KEWARGAAN: STUDI KONFLIK PENGELOLAAN WISATA ALAM DESA BLEBERAN GUNUNGKIDUL 1

## THE COMMONS IN CITIZENSHIP PERSPECTIVE: THE CONFLICT STUDY ON NATURAL TOURISM MANAGEMENT IN BLEBERAN VILLAGE, GUNUNGKIDUL

## Fatih Gama Abisono, Tridaya Rini, Agustinus Sakro
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Email: fatih.abisono@gmail.com
Abstract: This study aims to examine the perspective of citizenship as a way to resolve conflicts in commons manage- ment in the natural tourism of Bleberan Village, Gunungkidul. This study departed from the reality of the challenge of strengthening the market in guiding village public life, including the commons. At the same time, the village faced a decline in the role of the state as a bulwark for the presence of a sustained commons interest in the form of redistribution of citizens’ welfare. This research used qualitative approach with an instrumental case study strategy. Case studies were chosen with the aim of perfecting or building new knowledge. Data was collected by a combination of techniques including interviews, FGDs, observations, and documentation with informans like entrepreneur, tour- ism unit operator, village government, village-owned enterprises management, and residents. This study found that conflict management in the commons in Bleberan rooted in the formation of contestation citizenship but without adequate negotiation capacity. The communitarian social building of citizens is interconnected with defective liberal citizenship which leads to exclusion, inequality, and concentration of welfare. Meanwhile, the republican model has not been able to offset the dominance of both. Weak negotiating capacity for membership, rights, and burdens on how the commons should be managed resulted in unmanaged contestation. This article concludes that it is important to track citizenship formations as a basis for finding a road map for conflict resolution in managing the commons. Keywords : The commons, Citizenship Formation, Welfare Redistribution, Negotiations
Intisari: Kajian ini bertujuan menguji perspektif kewargaan sebagai cara mengurai konflik pengelolaan the com- mons berupa wisata alam di Desa Bleberan Gunungkidul. Kajian dilatarbelakangi tantangan menguatnya pasar dalam memandu kehidupan publik desa, termasuk the commons . Pada waktu yang sama, desa dihadapkan pada merosotnya peran negara sebagai benteng keberlangsungan commons interest berupa redistribusi kesejahteraan warga. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan strategi studi kasus instrumental. Studi kasus dipilih dengan tujuan menyempurnakan atau merintis  pengetahuan baru. Data dikumpulkan dengan kombinasi teknik wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber pelaku usaha, pengelola wisata, pemerintah desa, pengurus BUMDesa, serta warga. Hasil kajian menemukan konflik pengelolaan the commons di Bleberan berakar dari formasi kewargaan yang kontestatif namun tanpa diimbangi kapasitas negosiasi secara memadai. Bangun sosial komunitarian warga  berkelindan dengan kewargaan liberal yang cacat memunculkan eksklusi, ketidaksetaraan, dan pemusatan kesejahteraan. Sementara itu model republikan belum mampu tampil mengimbangi dominasi keduanya. Lemahnya kapasitas negosiasi atas keanggotaan, hak, dan beban tentang bagaimana the commons seharusnya dikelola berimplikasi pada kontestasi yang tidak terkelola. Artikel ini menyimpulkan pentingnya melacak formasi kewargaan sebagai basis menemukan peta jalan resolusi konflik pengelolaan the commons . Kata Kunci : The commons , formasi kewargaan, redistribusi kesejahteraan, negosiasi
Fatih GA, Tridaya R, Agustinus S , The commons dalam perspektif kewargaan ... 28-41

## A. Latar Belakang
Kajian ini hendak menguji perspektif kewargaan ( citizenship ) dalam mengurai konflik pengelolaan sumberdaya bersama ( the commons ) berupa wisata alam di Desa Bleberan, Playen, Kabupaten Gunungkidul. Kajian ini dilatarbe- lakangi: pertama, bangun sosial komunitarian warga desa hari ini dihadapkan pada tantangan menguatnya neoliberalisme  melalui privatisasi dalam mengelola kehidupan publik, termasuk the commons. Kedua, desa dihadapkan pada mero- sotnya peran negara sebagai benteng bagi hadir- nya makna publik yang menjamin keberlang- sungan common interest . Ketiga, diskursus ke- wargaan masih sangat jarang dalam wacana publik maupun akademik di Indonesia dan terbatas pada ranah f ilosof is serta terlepas dari akar empirisnya (Putri 2012).
Kajian ini melacak proses formatif kewargaan melalui pengelolaan the commons yang menga- lami praktik privatisasi. Situasi tersebut men- dorong pergeseran rumusan etis peran negara yang dinilai merosot dalam menjamin berlang- sungnya kepentingan publik. Negara hanyalah memainkan peran baru regulator ( new regulatory state ) dalam menjamin keberlangsungan pasar (Jayasuriya 2005). Isu the commons menjadi arena pengujian yang kaya guna memotret proses formatif kewargaan dimana: pertama, ia  menjadi arena pertemuan antara subyek, negara, dan pasar  yang memuat tegangan isu publik–privat– common . Kedua, isu tersebut juga memuat di- mensi kewargaan baik isi, jangkauan, dan keda- laman. Oleh karena itu kajian ini hendak melihat tata relasi subyek/warga, negara dan pasar dikem- bangkan dalam tata politik eksis yang menopang formasi kewargaan tertentu (Hanif, 2012).
Berangkat dari paparan tersebut, pertanyaan kajian ini: Apakah kewargaan dapat menjadi perspektif yang tepat untuk memetakan seng- karut pengelolaan the commons dengan mere- konstruksi formasi kewargaan yang eksis? Dengan demikian tujuan penelitian ini hendak menguji daya jangkau perspektif kewargaan dalam memetakan persoalan pengeloaan the commons . Strategi yang ditempuh adalah merekonstruksi
formasi kewargaan desa dalam tata relasi antara warga, negara, dan pasar ketika dihadapkan pada isu pengelolaan the commons .
Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus instrumental. Studi kasus adalah studi kekhususan sekaligus kom- pleksitas suatu kasus, untuk menemukan pema- haman subyek dalam kondisi alamiahnya dengan menguji secara rinci terhadap latar atau peristiwa tertentu (Bogdan dan Bikien 1982, Yin 2012, Stake 2008). Meski dalam nalar partikularisasi, genera- lisasi dimungkinkan dalam studi kasus yakni berupa generalisasi analitis yang diorientasikan menyempurnakan atau merintis teori baru (Yin 2012). Hal ini menjadi kecenderungan studi kasus instrumental (Stake 2008). Studi diawali dengan pengumpulan data selama 3 bulan  dengan mengkombinasikan teknik, baik wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Sepanjang pencarian data–penulis mewawancari sejumlah informan seperti pelaku usaha wisata, pengelola obyek wisata, Pemerintah Desa, Pengurus BUMDesa, serta warga. Selanjutnya, penulis  mengolah dan menganalisis data hingga menarik simpulan yang solid–dengan  uji keabsahan data.
Studi-studi kasus kewargaan kontemporer meletakkan kewargaan dibentuk dan diprak- tikkan melalui gerakan melawan ketidakadilan (Hiariej 2018). Politik kewargaan dikerangkai sebagai problem struktural yang memperha- dapkan negara dan warga. Beberapa kajian men- coba mengkaitkannya klaim hak-hak kewargaan berbasis identitas dengan isu kesejahteraan berbasis pengelolaan sumberdaya. Studi Hapsari (2018) tentang Gerakan Keadilan Kelapa Sawit berhadapan ekspansi korporasi kelapa sawit, menegaskan hadirnya politik kewargaan berbasis kerakyatan. Studi serupa oleh Tapiheru dkk (2018) tentang gerakan keadilan kesejahteraan di kantong-kantong pertambangan di Indonesia; dan studi Rasch (2012) tentang perlawanan lokal terhadap pertambangan multinasional di Guate- mala menunjukkan adaya perjuangan diskursif warga melawan extractivism dengan membawa identitas indegenous sebagai basis untuk menun- tut hak, kesejahteraan dan pengakuan kultural
30 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
bahkan sebagai perlawanan kelas terhadap pembangunan neoliberal. Adapula kajian Rach- man dan Siscawati (2016) tentang perjuangan konstitusional masyarakat adat di Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai subyek hukum oleh negara ternyata belum cukup menyelesaikan konflik agraria sistemik. Studi Lund (2011) tentang hak tanah dan kewarganegaraan dan implikasinya terhadap pembangunan di Afrika juga memper- kuat dimensi struktural citizenship.
Berbeda dengan kajian terdahulu, studi ini tidak menempatkan tegangan langsung relasi negara dengan warganya di level desa atau men- jadikan desa sebagai situs berlangsungnya kontestasi kewargaan. Pertama, kajian ini me- nempatkan desa sebagai entitas politik utuh yang menempatkan desa sebagai petty state (Azar Gat 2003). Sebagai “negara kecil”, desa berfungsi sebagai basis sosial, politik, pemerintahan, eko- nomi,  budaya, dan keamanan yang menjalankan fungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal sebagaimana fungsi dasar negara (Sutoro, Barori, dan Wiyono 2017). Dalam kajian ini, kewargaan dibaca sebagai relasi desa sebagai “negara kecil”  dengan warganya. Kedua , jika kajian terdahulu meletakkan identitas kewargaan secara monolitik, kajian ini menempatkan formasi kewargaan memuat identitas kewargaan bera- gam. Menempatkan identitas kewargaan sebagai identitas kolektif tampak sebagai simplifikasi atas keragaman identitas kewargaan. Kontestasi antar identitas kewargaan dalam satu entitas politik dalam membangun wacana dominan tentang keanggotaan; hak dan kewajiban; serta klaim atas penguasaan hak dalam lanskap sosial tertentu yang membentuk formasi kewargaan justru menjadi kekhasan kajian ini.
Urgensi kajian ini bergerak pada dua aras yaitu, manfaat teoritik yang berkontribusi dalam mengukur daya jangkau perspektif kewargaan dalam memahami konf lik struktural dalam pengelolaan the commons sekaligus menunjuk- kan limitasinya. Secara praktis, hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam mem- formulasikan rumusan model tata kelola the com- mons berskala desa berbasis pranata lokal. Dalam
konteks tersebut, terdapat dua konsep dalam kajian ini yakni: kewargaan dan the commons . Kewargaan dimaknai sebagai praktik formatif yang mewujud dalam relasi antara sebuah insti- tusi politik–sebagai wadah kontrak sosial–dengan anggota dalam komunitas politik itu dimana keduanya diikat dalam beragam hak dan tanggungjawab bersifat resiprokal (Heywood 2007, 207). Pemenuhan aktual hak tidak cukup dengan basis normatif ( given ) namun membu- tuhkan instrumentasi dan praktik politik aktif yang terus diperjuangkan dan dinamis menye- suaikan konteks empirisnya. Kewargaan sebagai praktik memuat elemen dasar pembentuk for- masi tertentu (Faulks 2000, 7-8 dan  Isin & Turner 2002): Pertama , jangkauan yang memuat relasi antar warga ditentukan oleh keanggotaan dan yang bukan anggota yang didefinisikan menurut kesamaan agama, etnis, teritorial, kelas sosial, ideologi, dan sebagainya. Terjadi proses eksklusi dan inklusi sekaligus manakala def inisi keang- gotaan dirumuskan menentukan siapa yang mendapatkan hak dan yang bukan. Kedua , terkait isi ( content) yang mengacu pada bagaimana man- faat dan beban dialokasikan sekaligus. Manfaat diletakkan dalam konteks redistribusi kesejahte- raan sebagai hak, sementara beban dimaknai eksternalitas yang harus dipikul sebagai tanggung- jawab. Ketiga , kedalaman ( depth ). Praktek kewargaan juga ditentukan oleh sejauh mana anggota dalam sebuah entitas politik secara aktif mendef inisikan dan mengklaim apa yang disebut sebagai hak (Hanif 2012).
Ketiga elemen dasar tersebut membentuk tipologi kewargaan, menjadi dasar formasi kewar- gaan tertentu. Marshall (1965) mengajukan tipo- logi kewargaan menurut pentahapan secara linier; Bellamy dan Santoro (2004) membayangkan kewargaan baik sebagai hak; rasa memiliki dan keikutsertaan. Kajian ini meletakkan tipologi kewargaan pada distingsi rumusan ideologis karakter masyakatnya sebagaimana konseptuali- sasi Breiner (1995) dan Roche (1992). Pertama, masyarakat warga libertarian, menekankan pada otonomi dan kapasitas individual serta bero- rientasi melayani identitas individual ( liberalism ).
Fatih GA, Tridaya R, Agustinus S , The commons dalam perspektif kewargaan ... 28-41
Kedua, karakter masyarakat komunitarian, menekankan arti penting komunalisme yang ditentukan kemampuannya menjawab kepen- tingan komunal. Ketiga, karakter warga repub- likan, menekankan pada partisipasi warga sebagai hasil dari ikatan masyarakat sipil.
Sedangkan, dalam pengelolaannya, the com- mons dihadapkan pada persoalan kompetisi antar penggunanya yang menimbulkan fenomena Tragedi of Common (Hardin 1968). Tragedi terjadi karena eksploitasi alam tidak diimbangi dengan kemampuan kelembagaan sosial dalam melindungi the commons secara efektif. Hardin menawarkan tindakan nyata negara untuk mencegah tragedi itu dengan privatisasi. Menantang tesis Hardin, Ostrom (1990) mengajukan terma Common Pool Resource (CPR) untuk menandai masalah khusus yaitu kesulitan dalam membatasi dan membagi sumberdaya tersebut. Ostrom mengajukan CPR sebaiknya dikelola komunitas yang  justru mampu menciptakan kelembagaan melindungi sumber- daya dan memanfaatkan hasilnya secara ef isien dan berkelanjutan  melalui aksi kolektif agar tidak terjadi over eksploitasi.
Persoalan the commons acapkali memuncul- kan rasa ketidakadilan, oleh Fraser (2009) disebut maldistribusi kesejahteraan. Dalam konteks tersebut Stokke (2018), memetakan gagasan Fraser & Olson (2008) dengan dua pola penyelesaian yakni pola af irmasi dan transformasi. Pola af ir- masi yang mendasarkan pada model negara kesejahteraan liberal, menawarkan strategi mengatasi ketimpangan tanpa mengubah hu- bungan kekuasaan struktural antar pelakunya. Strategi ini menempatkan negara dalam peran- peran minimal. Sedangkan pola transformasi berkaitan dengan perubahan fundamental dalam struktur ketidakdilan (Fraser 1995). Berbeda dengan strategi afirmasi, transformasi mengubah hubungan kekuasaan di antara para pelakunya yang mensyaratkan peran penuh negara.

## B. The Commons dan Pertarungan Identitas Kewargaan
1.  Lanskap Sosial Ekonomi
Desa Bleberan terletak di wilayah Kecamatan
Playen, Kabupaten Gunungkidul. Dengan luas wilayah 16,62 Km2, desa ini terbentang di atas lanskap 90% terdiri dari dataran dan hanya seki- tar 10% berupa kawasan perbukitan. Setiap musim kemarau lapisan tanah mengalami retak–retak yang berkorelasi negatif dengan tingkat kelem- baban dan kandungan bahan organik (RPJM Desa Bleberan 2016-2021, 2016). Tidak mengherankan jika sebagian besar lahan pertanian hanya berupa lahan tegalan dan tanah sawah tadah hujan seluas, dan hanya 15 Ha berupa sawah dengan irigasi teknis (RPJM Desa Bleberan 2016-2021, 2016). Ringkasnya, tanah di Bleberan cenderung tandus.
Terkait dengan kependudukan, Pemerintah Desa Bleberan (2019) mencatat hingga tahun 2018, jumlah penduduk sebanyak 5.688 jiwa, yang terdiri atas 2.846 laki-laki dan 2.842 perempuan dengan jumlah KK di desa tersebut mencapai 1773. Berdasarkan kelompok umur, meski didominasi penduduk usia produktif yakni 15-64 tahun, namun angka penduduk usia non produktif juga tinggi. Gambaran demograf is tersebut menun- jukkan angka rasio ketergantungan cukup tinggi yakni 45,43%. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk Desa Bleberan, sebagian besar hanya menempuh pendidikan dasar yakni sebanyak 63,16% atau sekitar 3369 jiwa. Dari jumlah terse- but, mereka paling banyak adalah penduduk yang belum sekolah serta tidak tamat SD, sebagian tamat SD  dan paling tinggi hanya tamat SMP. Dalam laporan yang dipublikasikan oleh Peme- rintah Desa Bleberan (2019), hanya sedikit warga mengenyam pendidikan tinggi yakni 3,7% atau 213 jiwa.
Perekonomian Desa Bleberan sebagian besar ditopang oleh aktivitas pertanian, disusul sektor peternakan dan pariwisata. Meski dengan kondisi tanah yang tandus, sektor pertanian masih men- jadi andalan masyarakat Desa Bleberan. Dengan dominasi  sektor pertanian, kontribusi sektor ini menyumbang 50% penghasilan warga, disusul sub sektor peternakan (sapi dan kambing) sebesar 30%,  perikanan 10% dan jasa 10% (RPJM Desa Bleberan 2016-2021, 2016). Karena Desa Bleberan memiliki wilayah kehutanan, sebagian warga mengelola lahan milik Dinas Kehutanan Provinsi

## 32
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
DIY dalam skema pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Kepemilikan lahan pertanian rata–rata masyarakat hanya memiliki lahan 0,25 ha untuk tiap KK (RPJM Desa Bleberan 2016-2021, 2016). Terlebih, berdasarkan data daftar penduduk Desa Bleberan, penerima beras miskin pada tahun 2017 sebanyak 613 orang dari jumlah total penduduk. HKM telah membuka peluang bagi warga dapat memperluas lahan tegalan un- tuk ditanam berbagai komoditas pertanian.
Selain sektor pertanian, dalam 10 tahun terakhir tumbuh pula sektor wisata Desa Bleberan. Pemerintah Desa Bleberan mengelola potensi desa tersebut melalui BUM Desa “Sejahtera” yang didirikan sejak tahun 2008. Sektor pariwisata Desa Bleberan memang sangat berkembang pesat yang ditandai dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan domestik maupun manca negara di salah satu obyek wisata yakni air terjun Sri Gethuk, terutama akhir pekan dan hari-hari libur. Daya tarik wisata di Bleberan adalah susur Sungai Oyo sepanjang 450 m dengan perahu sambil menik- mati tebing karst indah setinggi 50 meter di sepanjang aliran sungai yang berakhir menikmati Air Terjun Sri Gethuk. Dalam kurun 5 tahun terakhir kunjungan wisatawan domestik maupun asing telah mencapai rata-rata 100 ribu pengun- jung setiap tahunnya. Hal ini membawa dampak bagi terbukanya lapangan kerja dan usaha-usaha baru seperti warga yang terserap dalam pengelola wisata, pedagang, pemilik warung makan, serta usaha-usaha pendukung wisata lainnya. Bahkan dampak konkrit dari perkembangan sektor ini telah mampu memberikan kontribusi pendapatan asli bukan hanya kepada Desa dalam bentuk PADes namun juga untuk daerah dalam bentuk PAD Gunungkidul.
Untuk sektor-sektor yang lain seperti home industry mulai menggeliat seiring dengan per- kembangan pariwisata di Desa Bleberan. Pengo- lahan hasil pertanian merupakan andalan usaha yang dijalanan oleh masyarakat untuk mendu- kung sektor pariwisata (BUM Desa Sejahtera 2017). Melalui berbagai pelatihan dan pendam- pingan ini, usaha masyarakat mulai dikenal. Selain
industi kecil pengolahan makanan, jenis industri lainnya juga tersedia meski pertumbuhannya, masih kecil. Ada beberapa kelompok antara lain Industri alat pertanian, kerajinan kulit, mebel, dan home industri lainnya. Namun kelemahan sektor ini terkendala pemasaran dan hanya dapat mela- yani pasar lokal desa. Hanya beberapa  produk mulai menembus pasar luar wilayah desa.
Desa Bleberan juga memiliki potensi sumber daya sosial berupa organisasi kemasyarakatan yang menggerakkan dinamika sosio kultural di Desa Bleberan. Pengorganisasian masyarakat lebih banyak dilakukan oleh padukuhan yang juga menjadi bagian dari struktur pemerintah desa. Sebagaimana umumnya warga di Yogya- karta, warga Bleberan memiliki keterikatan sangat kuat dengan padukuhan, sebagai entitas sosial berkarakter komunitarian. Selain padukuhan, lembaga-lembaga korporatik warisan lama Orde Baru seperti PKK, Gapoktan, Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi tulang punggung bagi bekerjanya beragam program desa.

## 2. Tata Kelola Sumber Daya Bersama

## (Wisata Alam): Konflik dan Negosiasi
Aktivitas wisata di kawasan wisata Sri Gethuk sesungguhnya sudah  berlangsung cukup lama, jauh sebelum dikelola oleh Desa melalui BUMDesa. Hanya saja saat itu langsung dikelola oleh kelompok masyarakat setempat namun belum tertata dengan baik. Pemerintah Desa setempat saat itu memang sengaja membiarkan dulu warga yang mengelola. Atas prakarsa Tri Harjono selaku kepala desa saat itu dan warga Padukuhan Menggoran keberadaan obyek wisata Sri Gethuk mulai digarap secara serius. Pada tahun 2009, air terjun Sri Gethuk diresmikan seba- gai obyek wisata.  Dalam perkembangannya, sete- lah dilakukan penataan oleh unit wisata BUM Desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), keberadaan air terjun Sri Gethuk mulai berke- mbang.
Bahkan pada tahun 2012 mengalami booming kunjungan wisata. Tahun tersebut, adalah masa booming kunjungan wisata ke Bleberan yang
Fatih GA, Tridaya R, Agustinus S , The commons dalam perspektif kewargaan ... 28-41
mencapai angka 100.000-an orang dengan per- kiraan pendapatan mencapai sekitar Rp 1 Miliar (Liauw, 2013). Angka kunjungan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun (lihat tabel 1). Sejak saat itu, pemerintah Desa Bleberan men- dapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengembangkan potensi objek Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk.
Tabel 1. Jumlah pengunjung dan omzet pendapatan obyek wisata Air Terjun Sri Gethuk 2013-2017

## Sumber: Data diolah dari LPJ BUMDes Sejahtera Tahun 2014-2018
Keberadaan objek wisata air terjun Sri Gethuk menempati areal dengan status kepemilikan berbeda-beda. Terdapat empat status lahan di areal wisata tersebut: Pertama, tanah kas desa yang saat ini digunakan sebagai areal parkir. Kedua, tanah privat atau pribadi. Tanah pribadi di areal tersebut sebagian digunakan untuk men- dukung keberadaan aktivitas wisata untuk wa- rung/rumah makan dan penjualan cinderamata dan sebagian jalan setapak menuju lokasi air terjun Sri Gethuk. Termasuk dalam kategori ini, lahan yang dimiliki oleh Yayasan Rancang Kencono yang berada disekitar Goa Rancang berdekatan dengan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR). Ketiga, tanah publik yang menjadi aset Peme- rintah Provinsi DIY dan dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.  Lahan dalam penguasaan Dinas Kehutanan tersebut meliputi lahan di sekitar lapak pedagang makanan dan cindera- mata, kolam pemancingan, lahan di TPR serta tambatan perahu. Keempat , tanah berstatus Sul- tanate Ground (SG) di sepanjang Sungai Oyo dan areal air terjun Sri Gethuk, serta Goa Rancang.
Lahan di kawasan wisata Sri Gethuk (dari TPR/ Goa Rancang hingga Air Terjun) dikelola oleh Unit
Wisata BUM Desa “Sejehatera”. Untuk lahan berstatus tanah kas desa, pemerintah desa telah menyerahkan pengelolaan pada unit wisata. Sedangkan untuk lahan yang menjadi aset Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, sejak tahun 2014 dilakukan perjanjian sewa yang besarnya mening- kat dari tahun ke tahun. Sampai Tahun 2019, sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 18 juta. Sedangkan untuk tanah SG, belum terdapat perjanjian dengan Keraton Ngayogjokarto Hadiningrat. Untuk tanah-tanah SG, biasanya pihak pengguna harus mengurus izin penggunaan ke keraton yang lazim disebut dengan Surat Kekancingan. Sedangkan untuk lahan pribadi, pengelola wisata memberikan kompensasi bagi warga yang memi- liki tanah untuk jalan setapak menuju lokasi air terjun.
Pada aspek penataan relasi kelembagaan antara Pengurus BUMDesa “Sejahtera” dan unit-unit usaha terdapat fakta kehadiran BUM Desa justru lahir kemudian, dibandingkan unit-unit usaha yang telah eksis terlebih dahulu. Hubungan yang terbangun justru menghasilkan relasi yang cen- derung menempatkan unit usaha terkesan oto- nom ketika berhadapan dengan BUM Desa. Model bisnis semacam ini, hanya menempatkan BUMDes sebagai wadah formal unit-unit usaha Desa. Unit usaha terkesan berjalan sendiri tanpa melibatkan pengurus BUMDesa manakala mengambil keputusan di lingkungan manajemen unit masing-masing. Praktis kontrol antara pengelola BUMDes terhadap unit usaha hanya berlangsung satu tahun sekali manakala mema- suki siklus laporan pertanggungjawaban tahunan.
BUMDes tidak memiliki kendali yang efektif dan memadai terhadap unit-unit usaha yang ada, termasuk unit wisata. Lemahnya kontrol Pengelola BUMDesa berdampak pada terjebaknya unit usaha dalam berbagai praktik-praktik buruk pengelolaan usaha yang berujung pada ancaman miss-management bahkan korupsi. Dalam kasus pengelolaan unit wisata terdapat anggapan unit usaha ini nyaris tidak dapat “disentuh” atau diin- tervensi untuk melakukan perubahan manajemen yang akutabel.
Kuatnya otonomi unit wisata tampak pada
34 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
adanya pemusatan berbagai program pemerintah dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang hanya untuk pengembangan obyek wisata Sri Gethuk. Sepanjang tahun 2011 hingga 2018 bera- gam program pengembangan wisata dalam bentuk suntikan dana dari berbagai pihak menga- lir ke Sri Gethuk. Pada tahun 2011 melalui bantuan program PNPM Desa Pariwisata Tahun 2011, unit wisata mendapat bantuan sebesar Rp 65.000.000,00 dan Rp 100.000.000,00 pada tahun 2012 (Mamiek 2012), dan pada tahun 2013 sebesar Rp 75.000.000,00. Pada tahun yang sama desa wisata Bleberan menerima bantuan dari provinsi dengan jumlah total Rp 1,15 Milyar (Sidik 2017). Sebuah bank BUMN juga memberikan hibah melalui program CSR Rp 495.000.000,00 untuk pengembangan desa wisata (Sutarmi 2014). Be- lum lagi bantuan program dari Dinas Pariwisata setempat yang bersumber dari APBD.
Total, sepanjang tahun-tahun tersebut telah mendapat kucuran dana sekitar Rp. 3-4 Milyar. Suntikan dana tersebut bersumber dari peme- rintah seperti PNPM Pariwisata selama tiga tahun berturut-turut maupun CSR. Bantuan tersebut memang digunakan untuk pembangunan beba- gai fasilitas pendukung wisata seperti pem- bangunan kios, sarana MCK, areal parkir, papan informasi wisata pembelian perahu SAR dan pengadaan seragam pengelola, pembangunan jalan setapak menuju lokasi wisata, pembangunan talud, ruang tunggu dermaga, pengadaan life vest (pelampung untuk pengunjung), dan sebagainya (BUMDes “Sejahtera” 2016). Disamping untuk pengadaan, bantuan-bantuan tersebut juga digu- nakan pengembangan kapasitas pengelola dengan kegiatan pelatihan dan menghidupkan kelompok- kelompok kesenian seperti pembelian alat kese- nian musik hadroh, pembelian gamelan dan wayang, kegiatan pementasan Doger, Reog, Jathilan, dan Wayang Kulit untuk kelompok di Padukuhan Menggoran 1.
Namun demikian, mekanisme pengelolaan dana bantuan tersebut, tidak melalui BUMDes, langsung masuk ke Kelompok Sadar Wisata. Dana bantuan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk pengembangan desa wisata tidak melalui
bendahara BUM Desa, sebagaimana sesuai dengan aturan dan prosedur yang seharusnya dilakukan. Bagaimanapun juga unit usaha desa wisata telah resmi secara formal dikelola dan dikembangkan di bawah kewenangan BUM Desa “Sejahtera” pada tahun 2010. Pengelolaan dana bantuan tersebut hanya sedikit melibatkan orang dalam lingkaran kekuasaan kepala desa saat itu, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak bisa dikontrol masyarakat.
Selain dana bantuan, BUM Desa juga sulit mengkontrol pelaporan pendapatan dari penge- lolaan wisata. BUM Desa tidak dapat melaporkan pertanggungjawaban pendapatan unit wisata pada tahu 2011-2012. Padahal tahun tersebut, adalah booming kunjungan wisata ke Bleberan. Angka kunjungan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertanggungjawaban pengelo- laan unit usaha wisata baru dilaporkan mulai tahun 2014, setelah adanya tekanan dari masya- rakat yang mempertanyakan pendapatan wisata. Saat itu pengawas BUMDes, BPD, LPMD, Perang- kat Desa, mengancam akan melaporkan pihak- pihak yang terlibat untuk mengembalikan uang atau berurusan dengan hukum. Pelaporan penda- patan oleh unit wisata juga dinilai janggal oleh banyak pihak. Sebab, laporan tersebut menun- jukkan omset pendapatan yang diperoleh tidak linear dibandingkan dengan lonjakan jumlah pengunjung (lihat tabel 1).
Kuatnya otonomi unit wisata juga tampak dari direkrutnya pekerja di unit wisata yang seluruh- nya warga Padukuhan Menggoran 1 dan Meng- goran 2. Para pekerja ini ditempatkan di sejumlah spot seperti penarik retribusi, penjaga parkir, penjaga MCK, dan penjaga tambatan perahu. Terdapat sekitar 70 hingga 100 warga setempat yang direktrut oleh unit wisata, tanpa melibatkan warga dari padukuhan lain. Dalam soal rekrut- men pekerja, pengurus BUM Desa tidak dilibat- kan sama sekali. Bahkan status para pekerja adalah pekerja unit wisata bukan pekerja BUM Desa. Pernyataan tersebut bahkan muncul bukan hanya dari pihak unit wisata, namun dari kepala desa dan pengurus BUM Desa. Fakta demikian sema- kin menunjukkan kuatnya kewargaan komuni-
Fatih GA, Tridaya R, Agustinus S , The commons dalam perspektif kewargaan ... 28-41
tarian yang cenderung eksklusif.
Terkait pengelolaan manfaat dan resiko, banyak warga Bleberan menilai kemanfaatan obyek wisata tersebut hanya dinikmati oleh seba- gian kecil warga, terutama warga Padukuhan Menggoran 1 dan Menggoran 2 di mana obyek wisata tersebut berada. Sekalipun dikelola oleh BUMDes melalui unit usaha wisata, senyatanya hanya warga padukuhan setempat yang memiliki akses kesempatan berusaha maupun bekerja di lokasi wisata. Selain warga di luar padukuhan tersebut, tidak diperkenankan untuk menempati lahan-lahan untuk berdagang, atau membuka warung dan kios cinderamata, kecuali warga di luar padukuhan yang memiliki lahan privat di lokasi wisata. Tenaga kerja yang terserap di lokasi wisata pun hanya sedikit orang dari pedukuhan tersebut. Argumen yang dikemukakan oleh unit wisata adalah daya tampung untuk bekerja mau- pun kesempatan berusaha di wisata Sri Gethuk sangat terbatas. Bahkan tidak semua warga Meng- goran yang ingin bekerja di lokasi wisata dapat dipekerjakan atau membuka usaha karena keter- batasan daya tampung. Untuk itu, unit wisata memprioritaskan warga Padukuhan Menggoran terlebih dahulu.
Gambaran tersebut menunjukkan multiflier effect aktivitas wisata cenderung memusat pada satu blok komunal (dusun) tertentu dan belum dirasakan oleh seluruh padukuhan lain di Bleberan.
Sebenarnya Pemerintah Desa memiliki ran- cangan pengembangan Desa Wisata dengan membuka spot-spot baru yang mendukung keberadaan wisata air terjun Sri Gethuk. Rencana tersebut tertuang dalam RPJM Desa Bleberan Tahun 2016-2021 dengan  visi “Pembangunan Desa Wisata yang Produktif, Indah, Tertib, Aman, dan Religius (PINTAR)”. Dalam rencana tersebut, Pemerintah Desa telah membagi kawasan desa wisata dalam tiga zona. Zona 1 ( Barat, Menggoran 1 Menggoran 2, dan Rancang) untuk wisata alam berupa air terjun Sri Gethuk; Zona 2 (Tengah, Sekitar Padukuhan Sawahan, Bleberan hingga Srikoyo) untuk kawasan cinderamata, kuliner ser- ta homestay , serta Zona 3 (Timur dari Padukuhan
Tanjung hingga Peron) untuk kawasan wisata edukasi-budaya berupa pertanian organik dan kesenian. Namun Rencana tersebut tidak berjalan, karena beragam program yang masuk ke desa hanya terkonsentrasi di Zona 1. Padahal dengan membuka spot baru dapat menjadi solusi bagi upaya redistribusi kesejahteraan sekaligus me- ningkatkan daya tarik bagi wisatawan karena terdapat beragam tawaran ke sejumlah spot-spot baru.
Selain itu, dampak atau resiko dari aktivitas wisata berupa rusaknya jalan menuju ke lokasi wisata dirasakan seluruh warga Desa Bleberan. Situasi tersebut memuncak dengan lahirnya gerakan Forum Peduli Bleberan yang menolak hak eksklusif pengelolaan wisata oleh warga di Padukuhan Menggoran. Upaya untuk meredam protes warga akhirnya diselesaikan dengan adanya kesepakatan bagi hasil pengelolaan obyek wisata untuk seluruh padukuhan di Desa Bleberan yang dikenal dengan Dana Pengembangan Potensi yang telah berlangsung selama 4 tahun terakhir ini sejak 2015 lalu. Besaran dana potensi ini sebesar Rp 5 juta untuk 9 padukuhan dan Rp. 7 Juta untuk Dusun Menggoran 1 dan Menggoran 2. Upaya untuk memperbaiki manajemen unit wisata sebenarnya telah didesakkan oleh pengu- rus BUMDes, namun belum membuahkan peru- bahan tata kelola signifikan.

## 2. Kontestasi Identitas Kewargaan dan Formasi Kewargaan
Sejalan dengan paparan di atas, temuan dalam kajian ini mengindikasikan formasi kewargaan bersifat kontestatif namun tanpa diimbangi kemampuan negosiasi dan kolaborasi secara memadai. Secara umum, warga Desa Bleberan sebagaimana desa-desa lain di Yogyakarta berci- rikan komunitarian yang ditandai dengan kuatnya komunalisme yang berlandaskan nilai- nilai solidaritas dan tanggung jawab serta meletakkan pengorganisasian kepentingan pada kelompok-kelompok sosial desa (lihat Roche 1992 dan Breiner 1995). Pengelompokkan sosial tersebut berbasis ikatan agama, teritorial (dusun), atau kekerabatan. Kultur kebersamaan atau gotong
36 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
royong atau komunalisme sebagai basis etik memandu setiap denyut nadi kehidupan warga Bleberan.
Karakter komunitarian yang melekat pada warga Bleberan ini berpijak pada modal sosial dengan jenis social bonding . Modal sosial jenis ini ditandai dengan ikatan sosial yang dibangun dari kesamaan identitas tunggal yang diorien- tasikan untuk melayani kepentingan ke dalam (lihat Woolcock & Naraya 2000, Portes & Landolt 2000, dan Putnam 2000). Pengorganisasian so- cial bonding ini melalui institusi bercirikan parokhial. Institusi parokhial digambarkan sebagai lembaga yang dibentuk karena kesamaan kekerabatan, teritori, etnis, agama; dengan nilai- nilai kebersamaan dan persaudaraan; yang diorientasikan untuk menolong diri sendiri diantara para anggota (Eko 2015).
Paguyuban warga di tingkat dusun, arisan warga, kelompok pengajian sebagai bentuk institusi parokhialisme juga jamak ditemui di setiap dusun di Desa Bleberan. Jenis social bond- ing dengan ciri parokhial ini memiliki sejumlah kelemahan: kecenderungan eksklusi terhadap di luar anggotanya; membatasi kebebasan individu; serta mengabaikan norma, termasuk hukum (Portes & Landolt 2000). Sutoro Eko (2015), menyebut jenis sosial ini sebagai modal sosial pal- ing dangkal yang gagal memfasilitasi pem- bangunan ekonomi, desa bertenaga secara sosial, dan demokrasi lokal. Sosial bonding juga mem- buka kerentanan terhadap konflik komunal kare- na gagal melampaui sekat identitas dan eksklusif.
Pada saat yang sama dominasi komuni- tarianisme di Bleberan mendapat tantangan dari hadirnya bentuk-bentuk kewargaan lainnya. Lib- ertarian atau model kewargaan liberal maupun model civic- republikan hadir dan menciptakan ruang kontestasi. Libertarian tampil seiring dengan dibukanya isolasi desa terutama  melalui aktivitas wisata sejak satu dasawarsa terakhir di Bleberan. Kucuran dana dari berbagai program pengembangan wisata telah mengubah wajah desa dan menarik sumber daya luar desa berupa masuknya ratusan ribu wisatawan yang membawa rupiah. Perubahan sosial tersebut menyisipkan
etika liberal pada warga Bleberan tentang otonomi dan kapasitas individual dalam menghadapi kompetisi yang berorientasi melayani kepentingan individual. Hanya saja nalar libertarian hadir seca- ra cacat, dengan diabaikannya nilai tentang hak dan kesetaraan. Kompetisi justru membuat para pelaku wisata di Bleberan akrab dengan praktik- praktik persaingan usaha dan tata kelola yang tidak sehat dalam memperebutkan sumber daya yang bermakna menciderai hak orang lain. Seka- ligus, kompetisi menciptakan ketaksetaraan kare- na adanya konsentrasi sumber daya. Di luar Dusun Menggoran I & II dimana situs wisata berada, redistribusi kesejahteraan tidak terjadi secara signifikan.
Penelitian ini menemukan intervensi pem- bangunan oleh supra desa (pemerintah pusat hingga kabupaten dan pasar) justru melemahkan fungsi-fungsi bernegara desa. Dengan pende- katan sektoral, beragam program pembangunan justru memutilasi fungsi dasar desa dalam membela kepentingan lokal. Dalam kasus penge- lolaan wisata di Desa Bleberan, beragam program pariwisata oleh pemerintah supra desa  dan bantuan perusahaan melalui skema CSR “masuk” melalui pemerintah desa, dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), namun “tanpa”  keter- libatan pemerintah desa. Program dan penda- naan tersebut dengan kucuran dana untuk pengembangan wisata dari PNPM Pariwisata, alokasi program dan bantuan keuangan dari berbagai dinas pemerintah daerah, hingga CSR perusahaan.
Program-program tersebut senyatanya justru memperkuat pemusatan kesejahteraan pada sekelompok kecil warga yang melakukan klaim penguasaan kawasan wisata atas nama pember- dayaan masyarakat. Peran desa dalam melakukan redistribusi kesejahteraan justru dilemahkan dan pada saat yang sama menggangu tertib sosial berlandaskan pranata lokal yang mengedepankan keseimbangan sosial. Dalam bahasa lokal, terganggunya keseimbangan sosial tersebut diartikulasikan dengan terma “kecemburuan sosial”. Pada titik ini fenomena tersebut meref- leksikan dua hal: Pertama, belum berubahnya
Fatih GA, Tridaya R, Agustinus S , The commons dalam perspektif kewargaan ... 28-41
cara pandang dalam menempatkan desa sebagai situs sekaligus obyek berbagai proyek pem- bangunan yang cenderung melayani kepentingan supra desa. Sebagai representasi “negara kecil”, desa  menghadapi ujian di tengah tuntutan membela “kepentingan lokal” atau desakan reformasi kepemerintahan untuk melayani pasar. Kedua, fenomena tersebut menggiring pada upaya menguji daya lenting desa dalam menghadapi gempuran praktik-praktik yang melemahkan desa dalam menjalankan fungsi-fungsi kepublikan. Dalam hal ini penting untuk memeriksa kembali formasi kewargaan desa.
Pada titik tertentu para pelaku dengan kedua nalar, komunitarian dan liberal ini dapat ber- negosiasi dan menciptakan mutualisme dalam soal memastikan mengalirnya berbagai program pengembangan wisata oleh pemerintah maupun CSR. Aktor-aktor yang memiliki akses dan jaringan ke luar desa mempertahankan daya tawarnya di hadapan komunitas pelaku usaha wisata di Dusun Menggoran dengan menjadi jembatan pihak luar. Salah satu aktor tersebut adalah mantan kepala desa yang juga menjadi kepala unit wisata BUM Desa meski bukan warga Menggoran. Aktor lain adalah salah satu pelaku usaha warung makan di lokasi wisata di luar warga Menggoran yang juga mantan Pelaksana Tugas (PLT) kepala desa. Sosok ini mampu menego- siasikan kepentingannya karena memiliki jaringan ke luar desa dengan posisi sosialnya sebagai PNS. Meski demikian, dia juga tereksklusi pada awalnya dalam bentuk kerap menerima dampak perlakuan persaingan usaha tidak sehat.
Sementara gagasan civic -republikan juga hadir seiring dengan masuknya berbagai program pen- dampingan oleh NGO dan komunitas akademik di Bleberan yang mengusung nilai-nilai partisipasi pada kehidupan bersama. Semenjak dikenal seba- gai destinasi wisata baru, sejumlah NGO seperti LSM Penabulu dan Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia (beraf ilisasi dengan Lembaga Donor Pemerintah Korea Selatan dalam mempromo- sikan Gerakan Saemaul Undong), melakukan pendampingan terhadap masyarakat sekitar obyek wisata untuk memperkuat daya penghi-
dupan kolektif masyarakat dengan menggali modal sosial-ekonomi setempat. Demikian pula dengan akademisi dari berbagai kampus di Yogyakarta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bleberan. Rekomen- dasi penelitian dan hasil-hasil pengabdian sesung- guhnya mendorong fungsi-fungsi penguatan desa dengan memperbaiki tata kelola desa wisata.
Para pelaku dengan nalar ini membangun posisi yang kerap berseberangan dengan para pelaku lain. Gagasan nilai-nilai kepublikan yang diusung kelompok ini seringkali gagal dinegosia- sikan karena kuatnya dominasi model komuni- tarian dan liberal. Upaya untuk menjadikan BUM Desa sebagai institusi publik desa dalam mengu- rus kepentingan ekonomi warga acapkali terka- lahkan oleh vested interest para pelaku usaha wisata. Akibatnya BUM Desa di Bleberan gagal tampil sebagai institusi publik yang menjalankan mandat redistribusi kesejahteraan warga. BUM Desa di Bleberan bahkan dinilai hanya melayani kepentingan elit desa.
Berpijak dari paparan tersebut, kontestasi kewargaan menghasilkan: Pertama, dominasi komunitarianisme berdasar ikatan parokhial yang berkelindan dengan gagasan liberalisme yang cacat. Hal itu semakin mengukuhkan praktik eksklusi dimana keanggotaan didef inisikan berdasar ikatan parokhial sekaligus seturut dengan kepentingan individual para pelakunya. Kedua, dampak dari hal itu adalah makna hak berupa manfaat yang diterima warga menjadi bersifat individual yang bersifat eksklusif. Sedangkan makna kewajiban berupa beban dialo- kasikan menjadi tanggung jawab publik yakni pihak Desa. Hal ini tampak dari eksternalitas aktivitas wisata justru ditanggung oleh Desa. Ketiga, klaim atas hak publik terpatahkan oleh tradisi komunitarian dan liberal. Gagasan bahwa desa sebagai negara kecil atau oleh Wade (1988) sebagai disebut sebagai Republik Desa tidak mendapat tempat yang memadai di Bleberan dalam menentukan formasi kewargaan.
Dampak dari model tata kelola semacam itu, membuahkan rendahnya rasa kepemilikan the common berupa air terjun Sri Gethuk oleh warga

## 38
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
Desa Bleberan. Meski telah menjadi ikon Desa Bleberan, air terjun Sri Getuk tetap dinilai hanya mendatangkan kemanfaatan yang terbatas yakni dinikmati oleh warga Padukuhan Menggoran saja. Sementara resiko dan dampaknya ditang- gung oleh desa dan warga desa pada umumnya. Persoalan semacam ini memunculkan rasa keti- dakadilan atau maldistribusi kesejahteraan (Fraser 2009). Hal itu juga ditopang dengan formasi kewargaan dengan dominasi kewargaan komuni- tarian-parokhial yang disepuh dengan langgam libertarian yang cacat.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Paparan pada bagian sebelumnya mempera- gakan bagaimana perspektif kewargaan mem- bedah pola-pola pemilikan, pengusaan dan pemanfaaan the commons. Sebagai perspektif, konsep kewargaan memiliki baik keunggulan maupun limitasi dalam membaca the commons . Keunggulan perspektif ini: pertama, perspektif ini dapat mengungkap bekerjanya nalar para pelakunya dalam memaknai the commons . Dimensi dalam konsep kewargaan yang memuat keanggotaan, manfaat (hak) dan beban (kewa- jiban atas penanganan resiko), serta klaim; sangat membantu memahami nalar para pelakunya manakala terlibat dalam kontestasi penguasaan the commons . Kedua, dengan memahami nalar para pelaku, perspektif ini juga memberikan peta konf lik dan kerjasama secara memadai yang berlangsung melalui negosiasi diantara para pelakunya. Sekaligus, perspektif memberikan pemetaan tata relasi kekuasaan antar pelakunya dalam penguasaan the commons yang menun- jukkan baik ketimpangan maupun perimbangan yang berbasis identitas kewargaan. Ketiga, per- spektif kewargaan juga memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi tegangan publik–privat– commons dalam silang sengkarut penguasaan the commons. Batas-batas publik–privat– commons dapat ditemukan dalam konfigurasi tentang pola- pola pemanfaatan the commons dalam menjawab isu kesejahteraan .
Namun demikian, perspektif ini juga memiliki
limitasi dimana perspektif ini masih membu- tuhkan jembatan konsep dalam menjawab kepentingan praktikal yakni tawaran solusi atas konf lik penguasaan the commons . Sebagai perspektif, kewargaan dapat memotret beragam isu sepanjang memuat hubungan identitas dan hak kewargaan, termasuk the commons. Hal itu menegaskan keberlakukan perspektif ini dalam membedah suatu isu memerlukan konsep-konsep jembatan bergantung pada isu yang dipilih. Ketepatan dalam memilih konsep jembatan menjadi kunci utama penggunaan perspektif ini. Jembatan konseptual yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep redistribusi kesejahteraan yang menghubungkan antara “teks” kewargaan dan “konteks” the commons .

## 2. Rekomendasi
Dalam konteks tersebut, kajian ini menawar- kan rekomendasi baik rekomendasi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, perspektif kewar- gaan masih dapat digunakan dalam membedah isu the commons sepanjang diiringi dengan pemilihan konsep jembatan yang tepat. Kewar- gaan bagaimanapun juga memuat multi dimensi pembahasan: pertama , tegangan publik-privat- commons memuat isu tentang keanggotaan, hak dan kewajiban serta klaim: Kedua, diletakkan dalam konteks hubungan kekuasaan antar-warga maupun warga dengan negara guna memotret ketimpangan maupun perimbangan dalam membaca the commons. Karena itu, perspektif ini layak untuk digunakan dalam membedah the commons .
Sementara rekomendasi praktis yang diajukan, kajian ini menawarkan model tata kelola yang mengubah dari pola afirmasi menjadi pola trans- formasi dengan gagasan pokok sebagai berikut: Pertama, menempatkan desa sebagai petty state, dimana desa dipandang sebagai entitas politik yang berdaulat, memiliki otonomi berupa kewenangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya: tertib sosial dan redistribusi kesejahte- raan. Hal ini diperlukan sebab, redistribusi kesejahteraan transformatif mensyaratkan beker- janya otoritas untuk memastikan bekerjanya
Fatih GA, Tridaya R, Agustinus S , The commons dalam perspektif kewargaan ... 28-41
redistribusi (manfaat dan kesejahteraan) dan menanggung dampak dan resiko sumber daya bersama secara adil. Gagasan desa sebagai petty state juga linier dengan model kewargaan civic- republikan.
Kedua, perubahan menuju model transfor- masi dengan mengubah hubungan kekuasaan yang ada yakni meletakkan otoritas pengelolaan sumber daya bersama pada pemerintah desa sepenuhnya. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat memberi mandat pada BUM Desa sebagai institusi otoritatif dalam pengelolaan Sumber Daya Bersama. Dalam konteks tersebut, otonomi diletakkan pada pengurus BUM Desa bukan pada unit-unit usaha. Pengambilan keputusan strategis haruslah menjadi otoritas BUM Desa sebagai representasi pemerintah desa. Sedangkan kepu- tusan bersifat operasional dapat diserahkan pada unit wisata, dengan kewajiban mengkonsulta- sikannya pada pengurus BUM Desa.
Ketiga, dalam konteks distribusi manfaat dan kesejahteraan mengikuti desain perencanaan pengembangan desa wisata dengan sistem zonasi. Saat ini yang terjadi baru pada pengembangan spot wisata belum menuju pada desa wisata. Dalam konteks tersebut pemerintah desa harus hadir dalam menjalankan fungsi redistribusi kesejahteraan pada seluruh warga Desa Bleberan. Oleh karena itu, pengembangan tidak lagi diarahkan pada Zona 1, namun pada Zona 2 dan Zona 3 secara simultan. Program-program pengembangan beserta pendanaan tidak lagi diprioritaskan pada Zona 1, namun pada Zona 2 dan Zona 3. Pola tersebut sekaligus berangkat dari gagasan untuk mentranformasikan dari model komunitarian menuju republikan. Kemanfaatan atas kehadiran desa wisata tidak hanya dinikmati oleh blok-blok komunal pada level padukuhan, namun dirasakan oleh semua warga Desa Ble- beran sebagai satu satuan entitas sosial-politik- ekonomi.

## Ucapan Terima Kasih
Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai dari program Penelitian Dosen Pemula (PDP) Kementerian Riset Dikti untuk Tahun
Anggaran 2019. Penelitian dilakukan sepanjang bulan April 2019 hingga September 2019. Tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepa- da pihak Kemenristekdikti atas Hibah PDP yang diberikan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan hasil pub- likasi ini.

## Daftar Pustaka
Bellamy, R, Dario, C,  & Santoro, E  2004, Lin- eages of European citizenship: right, belong- ing, and participation in eleven nation-state , Palgrave-McMillan 2, New York. Bogdan, R. & S, Biklen 1982, Qualitative research for education: An introduction to theory and practice , Alien and Bacon Inc, New York. Breiner, R 1995, Theorizing citizenship, State Univerity of New York Press, New York.
BUM Desa ‘Sejahtera’, 2014, Laporan pertang- gungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2013.
BUM Desa ‘Sejahtera’, 2015, Laporan pertang- gungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2014.
BUM Desa ‘Sejahtera’, 2016, Laporan pertang- gungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2015.
BUM Desa ‘Sejahtera’, 2017, Laporan pertang- gungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2016.
BUM Desa ‘Sejahtera’, 2018, Laporan pertang- gungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2017.
Eko, S 2015, Daerah inklusif ,  IRE-ACCSES, Yog- yakarta.
Eko, S, Barori, M, Hastowiyono 2017, Desa Baru Negara Lama, Pasca Sarjana STPMD APMD, Yogyakarta.
Faulks, K 2000, Citizenship , Routledge 6.
Fraser, N 1995, Mapping the feminist imagination: from redistribution to recognition to repre- sentation , contellation 12 (3): 295-307.
Fraser, N 2010, Scales of justice: reimagining politi- cal space in globalizing world , paperback edi- tion, Columbia University Press, New York.
40 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
Fraser, N &  Olson, K 2008, Adding insult to in- jury: nancy fraser debates her critics, Verso, London. Gat, A 2003, Rural petty-state and overlordship: missing link in the evolution of the early state, Anthropos, Bd., 98,  H1. Hanif, H 2012, ‘ Dibawah bayang-bayang kewar- gaan pasar (market citizenship)? Menegas- kan politik inklusi, mengabaikan politik redistribusi’, makalah dalam Seminar Inter- national ke-13 ‘ Dinamika politik lokal di In- donesia: Kewargaan subnasional dan cita-cita negara bangsa dalam dinamika dan perspektif lokal’,  diselenggarakan di Percik Salatiga pada tanggal 10-13 Juli 2012. Hapsari, Maharani 2018, Membangun gerakan keadilan kelapa sawit: Kewargaan dan Iden- titas Kolektif dalam Hiariej, E & Stokke, K 2018, Politik Kewargaan di Indonesia , YOI dan Polgov, FISIPOL, UGM, Yogyakarta.
Hardin, G 1968, The tragedy of the commons, Science Vol. 162, Issue 3859, pp. 1243-1248. Hiariej, E & Stokke, K (eds) 2018, Politik kewar- gaan di Indonesia , YOI dan Polgov, FISIPOL,
UGM, Yogyakarta.
Heywood, A 2007, Political theory: Introduction , MacMillian Press.
Isin, EF & Turner, B 2002, ‘Citizenship studies:
An Introduction ’, dalam Isin, EF & Turner, B (eds.), Handbook of Citizenship Studies , Sage Publication.
Jayasuriya, K 2005, ‘Beyond institutional fetish- ism: from the developmental to the regula- tory state’, dalam ‘New Political Economy’, Vol. 10, Issue 3.
Liauw, H 2013, ‘Mengintip eksotisme wisata di Desa Bleberan’, Kompas.com, 14 Desember 2013, dilihat pada tangal 16 Juli 2019,  http:// travel.kompas.com/read/2013/12/14/2012548.
Lund, C 2011, ‘Land rights and citizenship in Af- rica’ , Discussion Paper 65,  Nordiska Afrika Institutet, Uppsala.
Mamiek 2012, ‘Desa wisata ramaikan pariwisata di Gunung Kidul’, ANTARA News,  3 Oktober 2012, dilihat pada 16 Juli 2019, http:// jogja.antaranews.com/berita/304524.
Marshall, TH 1965, Class, Citizenship and Social Development , Anchor, New York. Ostrom, Er 1990, Governing the commons: the evolution of institution for collective action , Cambridge University Press, UK.
Pemerintah Desa Bleberan, 2016, RPJM Desa Bleberan 2016-2021.
Pemerintah Desa Bleberan, 2018,  Prof il Desa Bleberan Tahun 2018.
Portes, A & Landolt, P 2000, ‘Social capital: prom- ises and pitfall of its role in develpoment’ ,
Journal of Latin America Studies, 32. Putnam, R 2000, Bowling alone: the collapse and revival of American community, Simon and Schuter, New York.
Putri, VR 2012, Denizenship, kontestasi dan hibi- ridasisasi ideologi di Indonesia , Polgov Fisipol UGM, Yogyakarta.
Rachman, NF, Siscawati, M 2016 , 13 Forestry Law, ‘ Masyarakat adat and struggles for inclusive citizenship in Indonesia ’ dalam Antons, C.
2016, Routledge Handbook Of Asian Law. Routledge.
Rasch, E.D 2012, ‘Transformations in citizenship:
local resistance against mining projects in Huehuetenango (Guatemala)’. Journal of Developing Societies , 28(2), 159–184. Diakses dari: doi:10.1177/0169796x12448756, pada tanggal 8 April 2020, pukul 21.16.
Roche, M 1992, Rethinking citizenship: welfare, ideology, and change in modern society , Pol- ity Press, Cambridge.
Stake, RE 2005, Qualitative case study in  Denzin,
NK & Lincoln, Y S. (Eds) 2005, The Sage Handbook of Qualitative Research , 3rd ed. Thousand Oaks, Sage Publications, CA.
Stokke, K 2018, ‘Politik kewargaan: kerangka analisis’ dalam Hiariej, E. & Kristian Stokke, K (eds) 2018, Politik kewargaan di Indone- sia , YOI dan Polgov FISIPOL UGM, Yogya- karta.
Sutarmi 2014, ‘Gunung Kidul gandeng BNI kem- bangkan Sri Gethuk’ , Antara News, 12 Sep- tember 2014, dilihat pada 16 Juli 2019,https:/ /jogja.antaranews.com/berita/325549 .
Tapiheru, J, dkk 2018, ‘Politik kewargaan dan
Fatih GA, Tridaya R, Agustinus S , The commons dalam perspektif kewargaan ... 28-41
kesejahteraan: melawan hegemoni  ekstra- visme di daerah kaya sumber daya alam’ dalam Hiariej, E & Stokke, K (eds) 2018, Poli- tik Kewargaan di Indonesia , YOI dan Polgov FISIPOL UGM, Yogyakarta. Woolcock, M & Naraya, D 2000, Social capital: implications for develpoment theory, reseacrch and policy, The World Bank Re- search Observer 15 (2). Yin, RK 2012, Studi kasus: desain dan metode . Raja Graf indo Persada, Jakarta.