## AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP KREDITOR PREFEREN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN
Danik Gatot Kuswardani 1 , Achmad Busro 2

## Abstrak
Pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana hambatan pelaksanaan eksekusi hak  tanggungan  apabila  debitur dinyatakan  pailit. (2)  Bagaimanakah  akibat hukum  dan  kedudukan  kreditor  preferen  pemegang  hak  tanggungan  apabila Debitor  dinyatakan  pailit. Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  deskriptif  analitis.Sumber  data  yang digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Hasil penelitianditemukan  bahwa:  1. Hambatan  dalam  Pelaksanaan  eksekusi  hak tanggungan  dalam  hal  debitor  dinyatakan  pailit,  antara  lain  adalah:  (a)  Debitor pailit tidak kooperatif; (b) Debitor beritikad buruk; (c) Kurangnya tenggang waktu bagi kreditor Pemegang hak tanggungan; (d) sering terjadi persekongkolan antara debitor  yang  beritikad  buruk  dengan  kurator;  (e)  Ketidakprofesionalnya  kurator dalam mengurus harta-harta debitor yang telah dinyatakan pailit. 2. Akibat hukum putusan  pailit  bagi  kreditor  preferen  pemegang  hak  tanggungan  apabila  debitor dinyatakan  pailit  adalah  tetap  dapat  menjalankan  haknya  sebagai  kreditor separatis,  seolah – olah  tidak  terjadi  kepailitan,  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  55  ayat  (1  )  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata Kunci: Hak Tanggungan,  Kepailitan, Pembayaran Utang
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Kepailitan dan penundaan pembayaran utang diatur dalam undang-undang Nomor  37  Tahun  2004.  Melalui  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  diharapkan  menjamin  keamanan  dan  menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan melalui kedua lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personel yang mengemban tugas  resmi  dari  pemerintah.  Instansi  atau  lembaga  dimaksud  misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan Kurator. Hak dan kewajiban, tugas dan  wewenang  instansi  dan  personil  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang bersangkutan. 3
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Kepailitan,  syarat-syarat pengajuan  permohonan  pernyataan  pailit  adalah:Syarat adanya  dua  kreditor atau  lebih,  Syarat  harus  adanya  utang, Syarat  cukup  satu  utang  yang  telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Kepailitan  mengakibatkan  debitor  kehilangan  haknya  dalam  lapangan hukum harta kekayaannya karena seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan  berada  dalam  sitaan  umum  sejak saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang Kepailitan Bagian Kedua tentang Akibat Kepailitan.
Putusan Pailit juga berakibat secara khusus terhadap hak jaminan dan hak istimewa,  antara  lain  adalah  hipotek,  gadai,  hak  tangggungan  dan  fidusia sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  55  Undang-Undang  Kepailitan.  Hak tanggungan  sebagai  salah  satu  hak  jaminan diatur  dalam  Undang-Undang Hak  Tanggungan  yaitu  Undang-Undang  Nomor.4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Prosedur  pelaksanaan  Hak  Tanggungan  hingga  proses  eksekusi  Hak Tanggungan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan.  Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat (1):
3 Man  S.Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Bandung:PT.Alumni , 2006, hlm. 2-3.
” Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut benda-benda  lain  yang  merupakansatu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor- kreditor lain”.
Perjanjian  kredit  yang  dijaminkan  dengan  Hak  Tanggungan,  apabila debitor  cidera  janji  atau  wanprestasi  maka  eksekusi  dilakukan  melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, atau melakukan eksekusi berdasarkan Pasal  20  UUHT,  yaitu  dijual  melalui  pelelangan  umum  berdasarkan  title eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan ( Pasal 20 ayat (1) UUHT ),  dan penjualan dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT.
Putusan pailit pada debitor, mempengaruhi kedudukan kreditor pemegang hak  tanggungan  dalam  proses eksekusi  untuk  memperoleh  pelunasan piutangnya.  Pasal  1  dan  Pasal  20  UUHT  memberikan  kedudukan  yang diutamakan bagi kreditor pemegang hak tanggungan ( hak preferen ). Pasal 6 dan  Pasal  20  UUHT  mengatur  mengenai  pelaksanaan  eksekusi  objek  Hak Tanggungan  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  parate  eksekusi  berdasarkan title  eksekutorial  yang  ada  di  Sertipikat  Hak  Tanggungan.  Kedudukan kreditor  pemengang  hak  Tanggungan  juga  diatur  dalam  Undang-Undang Kepailitan  Pasal  55  ayat  (1),  yang  menyatakan  bahwa  Kepailitan tidak mempunyai  pengaruh  apapun  terhadap  Hak  Hak  Tanggungan  dan  kreditor diberi  kewenangan  untuk  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan.  Kewenangan  kreditor  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  objek Hak Tanggungan pelaksanaannya harus tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Kepailitan  yang mengatur bahwa, sebelum kreditor atau pihak ketiga megeksekusi, harus diperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang  Kepailitan  yang  menentukan  bahwa  hak  eksekusi  kreditor dan  pihak ketiga  untuk  menuntut  hartanya  yang  berada  dalam  penguasan
debitor pailit dan kurator, ditangguhkan  untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.
Akibat Putusan pailit bagi kreditor pemegang hak tanggungan, disatu sisi dikatakan tidak berpengaruh terhadap proses eksekusi objek hak tanggungan yang dilakukan kreditor, akan tetapi hal tersebut juga terhambat karena Pasal 56  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  yang  mengatur  mengenai penangguhan terhadap eksekusi agunan yang berada dalam penguasan debitor pailit  atau  kurator,  selama  90  hari  terhitung  sejak  putusan  pailit  dibacakan. Selama  berlangsungnya  jangka  waktu  penangguhan,  segala  tuntutan  hukum untuk  memperoleh  pelunasan  atas  suatu  piutang  tidak  dapat  diajukan  dalam sidang  peradilan,  baik  kreditor  maupun  pihak  ketiga  dilarang  mengeksekusi ataupun memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.
2. Rumusan Masalah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  hambatan  pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan  apabila debitor dinyatakan pailit?
2. Bagaimana akibat hukum dan kedudukan kreditor preferen pemegang hak tanggungan apabila debitor dinyatakan pailit?
3. Tinjauan Pustaka
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaaan  debitor  pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1).
Tujuan  pernyataan  pailit  sebenarnya  adalah  untuk  mendapatkan  suatu penyitaan  umum  atas  kekayaan  debitor  (  segala  harta  benda disita/dibekukan ) untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya  (  kreditor  ).  Prinsipnya  kepailitan  itu  adalah  suatu
usaha  bersama  untuk  mendapatkan  pembayaran  bagi  semua  orang berpiutang secara adil. 4
Proses Kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 11, yaitu:
a) Tahap  Pendaftaran  Permohonan  Pernyataan  Pailit.  Pemohon mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  kepada  Ketua  Pengadilan Niaga.  Panitera  Pengadilan  Niaga  wajib  mendaftarkan  permohonan tersebut  pada  tanggal  permohonan  yang  bersangkutan  diajukan  dan kepada  pemohon  diberikan  tanda  terima  tertulis  yang  ditandatangani oleh  pejabat  yang  berwenang  dengan  tanggal  yang  sama  dengan tanggal  pendaftaran.  Setelah  mendaftarakan  permohonan  pernyataan pailit,  panitera  menyampaikan  permohonan  tersebut  kepada  Ketua Pengadilan Niaga  paling  lambat  2  (dua)  hari  setelah  permohonan didaftarkan. 5 Sebelum  persidangan  dimulai,  pengadilan  melalui  juru sita melakukan pemanggilan para pihak , antara lain: 6
1) Wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pilit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.
2) Dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan  oleh debitor ( voluntary petition ) dan terdapat keraguan bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi.
b) Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat  7  hari  sebelum  sidang  pemeriksaan  pertama  diselenggarakan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan  pailit  didaftarkan,  pengadilan  mempelajari  permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pertama pemeriksaan atas permohonan pernyataan  pailit  diselenggarakan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Menurut
4 Ibid, hlm 124
5 Jono, Op.Cit, hlm.89.
6 Loc.Cit.
Pasal  6  ayat  (7)  UUK,  Pengadilan  dapat  menunda  penyelenggaraan sidang tersebut sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah  tanggal  permohonan  didaftarkan.  Penundaan  ini  atas permohonan debitor dan harus disertai alasan yang cukup. 7
c) Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan bahwa selama  putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit  belum  diucapkan  , setiap  kreditor  ,  kejaksaan,  Bank  Indonesia  ,  Bapepam  ,  atau  Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: 8
1) Meletakkan  sita  jaminan  terhadap  sebagian  atau  seluruh  kekayaan debitor, atau
2) Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi Pengelolaan usaha debitor,  dan  Pembayaran  kepada  kreditor,  pengalihan,  atau pengagunan  kekayaan  debitor yang  dalam  kepailitan  merupakan wewenang kurator.
d) Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang Kepailitan.  Putusan  Pengadilan  Niaga  atas  permohonan  pernyataan pailit  harus  diucapkan  paling  lambat  60  (  enam  puluh  )  hari  setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. 9
Akibat dari dijatuhkannya paillit adalah: 10
a) Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas harta kekayaan harta bendanya ( asetnya ), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
b) Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;
c) Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
7 Loc.Cit
8 Ibid, Hal.90
9 Ibid, Hal.91
10 Abdul R. Saliman, Op.Cit, Hal. 124-125
1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor.
2) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor ( Pasal 10 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 ).
d) Harus diumumkan dua kali surat kabar ( Pasal 15 ayat (4) Undang- Undang No.37 Tahun 2004 ).
e) Putusan  pernyataan  pailit  mengakibatkan  harta  kekayaan  debitor dimasukkan  dalam  harta  pailit  sejak  putusan  tersebut  dikeluarkan. Undang undang kepailitan tidak memberi ketentuan yang eksplisit mengenai berubahnya  status  harta  debitor  menjadi harta pailit setelah adanya putusan pernyataan pailit. Hal itu hanya tersirat  dari  ketentuan-ketentuan  dalam  undang-undang  kepailitan. Istilah  harta  pailit  dipakai  dalam  berbagai  pasal  undang-undang kepailitan  (Sutan Reny  Syahdeini,  2002:197).  Kepailitan  meliputi seluruh  kekayaan  debitor  pada  saat  putusan  pernyataan  pailit diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan (Pasal  21  UU  Nomor  37  Tahun  2004).  Ada  dua  macam  harta debitor yang tidak termasuk harta pailit. Harta tersebut adalah harta debitor  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  21  UU  Nomor  37  Tahun 2004 dan harta bukan milik debitor. 11
f) Pengurusan  harta  pailit  dilakukan  oleh  kurator  yang  ditetapkan dalam  putusan  pernyataan  pailit  tersebut.  Pelaksanaan  pengurusan harta  pailit  oleh  kurator  bersifat  seketika,  berlaku  saat  itu  juga terhitung sejak putusan pailit diucapkan. 12
Kreditor  separatis  (  kreditor  pemegang  hak  kebendaan  seperti  kreditor pemegang hak tanggungan ) atau pihak ketiga berdasarkan Pasal 137 ayat (2)  Undang-Undang  Kepailitan  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah tidak  terjadi  kepailitan,  akan  tetapai  sebelum  kreditor  atau  pihak  ketiga
11 Munir Fuady, Hukum Pailit, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 148-149.
12 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1999, hlm.62.
tersebut  mengeksekusi,  harus  diperhatikan  Pasal  56  ayat  (1)  Undang- Undang  Kepailitan  yang  menentukan  bahwa  hak eksekusi  kreditor  dan pihak  ketiga  untuk  menuntut  hartanya  yang  berada  dalam  penguasaan debitor  pailit  atau  kurator,  ditangguhkan  untuk  jangka  waktu  paling  lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
4. Metode Penelitian
metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  yuridis normatif 13 . Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat deskriptif analisis, yaitu  metode  penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  data-data sesuai dengan data yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah  dan  dianalisis  untuk  dapat  memberikan  gambaran  mengenai masalah  yang  ada. 14 Data  sekunder  yang  diperoleh  akan  disajikan  dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis sebagai suatu rangkaian yang utuh.Maka  metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah metode  kualitatif,  yaitu  data  yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis dalam  bentuk  uraian  atau  penjelasan  untuk  menggambarkan  hasil penelitian. 15

## B. ANALISA DAN PEMBAHASAN
1. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitor Dinyatakan Pailit.
Pelaksaaan  eksekusi  pada  objek  Hak  tanggungan  itu  sendiri    diatur dalam  Pasal  6  dan  Pasal  20  UUHT.  Pasal  6  UUHT  mengatur  mengenai Parate  eksekusi,  yang  pelaksanaannya  tunduk  pada  Pasal  224  HIR  dan Pasal  256  RBG,  yaitu  memberikan  hak  kepada Pemegang  Hak Tangggungan  untuk  menjual  objek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutang dari  hasil  penjualan  tersebut  atas  dasar  title  eksekutorial  yang  terdapat dalam  Sertipikat  Hak  Tanggungan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif (Suatu  Tinjauan  Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hlm 13-14.
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: CV.Alfabeta, 2008, hlm.105
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta:UI Press, 1986, hlm.43
Pasal  14  UUHT.  Pasal  20  UUHT    selain  mengatur  mengenai  parate eksekusi  juga  mengatur  mengenai  penjualan  dibawah  tangan  atas  dasar kesepakatan  antara  pemberi  hak  tanggungan  dengan  pemegang  hak tanggungan.
Kedudukan  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang  No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang,  yang  berbunyi  “  Dengan  tetap memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56,  Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang  gadai, jaminan fidusia, Hak Tanggungan,  hipotik,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya,  dapat mengeksekusi hanya seolah- olah tidak terjadi kepailitan” .
Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan  sebagai  kreditor  separatis, istilah sparatis   yang berkonotasi pemisahan, karena kedudukan kreditor tersebut  terpisah  dari  kreditor  lainnya,  dalam  arti  dapat  menjual  sendiri dan  mengambil  sendiri  dari  hasil  penjualan  yang terpisah  dengan  harta pailit lainnya. 16
Berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  pemegang  hak  tanggungan berkedudukan  sebagai  kreditor  separatis  yang  memiliki  hak  preferen dapat  menjual  dan mengambil  hasil  penjualan  jaminan  utang  tersebut, seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan,  akan  tetapi  kreditor  pemegang  hak Tanggungan harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal  58  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  yang  berarti  bahwa  kreditor  separatis  harus  tunduk pada aturan yang menyangkut penangguhan eksekusi untuk masa tertentu yaitu maksimum selama 90 ( Sembilan puluh ) hari sejak tanggal putusan pernyataan  pailit  diucapkan,  serta  maksimum  270  hari untuk penundaankewajiban pembayaran utang.
Pemegang  hak  tanggungan  tetap  memperhatikan  ketentuan  Pasal  56, Pasal 57, dan Pasal 58, untuk melaksanakan haknya sebagaiamana  yang
16 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek,  Bandung:PT.Citra Aditya Bakti , 1999. hlm. 105.
diatur  dalam  pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  yaitu  harus  melaksanakan haknya  tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2  (  dua  )  bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi.
Setelah  lewat  jangka  waktu  2  (  dua  )  bulan,  kurator  harus menuntut diserahkannya  barang  yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual  sesuai  dengan  cara  sebagaimana  dimaksudkan  Pasal  185  tanpa mengurangi hak kreditor pemegang Hak Tanggungan atas hasil penjualan agunan  tersebut  berdasarkan  Pasal  185  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, mengatur mengenai prosedur lelang.
Beberapa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit antara lain adalah: 17
a. Debitor  pailit  tidak  kooperatif  sejak  awal  dimulainya  proses kepailitan  seperti  sulit  dimintai data  tentang  assetnya,  tidak  hadir dalam  rapat  pencocokan  piutang,  dan  sulit  untuk  ditemui  atau  tidak bersedia hadir di pengadilan.
b. Debitor  beritikad  buruk,  seperti  mengalihkan  asset  yang  menjadi objek hak tanggungan, kepada pihak lain, sebelum dinyatakan pailit.
c. Kurangnya tenggang waktu bagi kreditor Pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan hak ekskusi atas objek hak tanggungan. Hal ini karena Waktu 2 ( dua ) bulan setelah keadaan insolvensi, merupakan waktu  yang  terlalu  singkat  bagi  kreditor  pemegang  hak  tanggungan untuk  melaksanakan  haknya  sebagai  kreditor  sparatis  yang mempunyai hak preferen.
d. Setelah  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  tidak  melaksanakan haknya, maka kewenangan berada ditangan kurator, dalam beberapa kasus  sering  terjadi  persekongkolan  antara  debitor  yang  beritikad buruk  dengan  kurator  dalam  pemberesan  harta  pailit,  meskipun  hal ini sulit untuk dibuktikan.
17 Ira Setiawati, wawancara, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, Pada Tanggal 14 November 2013.
e. Ketidakprofesionalnya  kurator  dalam  mengurus  harta-harta  debitor yang telah dinyatakan pailit, khususnya yang berkaitan dengan audit pembukuan.
Dalam proses kepailitan sering ditemui hambatan-hambatan yang menghalangi  jalannya  proses  kepailitan  sampai  dengan  pelaksanaan putusan  kepailitannya.  Hambatan  ini  bisa  menimbulkan  ketidakpastian hukum  karena  dengan  lambatnya  pelaksanaan  putusan  kepailitan  maka dapat  menimbulkan  penyimpangan-penyimpangan  dalam  pelaksanaan kepailitan  tersebut,  padahal  Undang-undang  No.37  tahun  2004  ini menganut  asas  keseimbangan,  asas  kelangsungan  usaha,  asas  keadilan, dan  asas integrasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan  dalam  hal  debitor  pailit  ini  tidak  sesuai  dengan  asas keseimbangan,  karena  terdapat  pihak-pihak  yang  tidak  jujur,  khususnya dari pihak debitor kurator.
2. Akibat  Hukum  Dan  Kedudukan  Kreditor  Preferen  Pemegang  Hak Tanggungan Apabila Debitor Dinyatakan Pailit.
Pernyataan  Pailit  dilakukan  oleh  Hakim  Pengadilan  Niaga  dengan suatu putusan yang menimbulkan suatu akibat hukum baru seperti antara lain Debitor  yang semula berwenang mengurus  dan menguasai hartanya menjadi  tidak  berwenang  mengurus  dan  menguasai  hartanya sebagaimana  yang  dikemukakan  pada  Pasal  24  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:
1. Debitor  demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan mengurus  kekayaannya  yang  termasuk  dalam  harta  pailit,  sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan.
2. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
3. Dalam  hal  sebelum putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  telah dilaksanakan  transfer  dana  melalui  bank  atau  lembaga  selain  bank pada  tanggal  putusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  transfer tersebut wajib diteruskan.
4. Dalam  hal  sebelum  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  telah dilaksanakan  transaksi  efek  di  bursa  efek  maka  transaksi  tersebut wajib diselesaikan.
Akibat  kepailitan  terhadap  barang  jaminan,  yaitu  bahwa  setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan  lainnya  dapat  mengeksekusi  sendiri  haknya  seolah-olah  tidak terjadi  kepailitan.  Akibat  kepailitan  bagi  pemegang  hak  tanggungan sebagaiamana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan Penjelasan  Pasal  21  yang  menyatakan  bahwa  kedudukan  diutamakan pemegang  hak  tanggungan  dengan  mengecualikan  berlakunya  akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan.
Pasal  55  Undang-Undang  Kepailitan  telah  ditentukan  bahwa  setiap kreditor  pemegang  hak  tanggungan  yang  berkedudukan  sebagai  kreditor separatis  dan  memiliki  hak  preferen,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah- olah  tidak  terjadi  kepilitan  ,  kecuali  dalam  hal  penagihan  suatu  piutang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  136  dan  137  Undang-Undang Kepailitan.
Hak kreditor pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi harta debitor pailit  yang  menjadi  jaminan,  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan  ,  harus memperhatikan  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan,  sebelum kreditor  pemegang  hak  tanggungan  tersebut  mengekseskusi  atau menjualnya.
Mengenai  Penjelasan  Pasal  56  ayat  (1)  tersebut  yang  tujuannya bahwapenangguhan  dimaksudkan  untuk  memperbesar  kemungkinan mengoptimalkanharta pailit adalah bertentangan dengan hak separatis dari Pasal  21  Undang-UndangHak  Tanggungan,  karena  sesuai  Pasal  21 Undang-Undang  Hak  Tanggungantersebut  menentukan  bahwa  apabila pemberi  Hak  Tanggungan  dinyatakan  pailit,maka  pemegang  Hak Tanggungan  tetap  berwenang  melakukan  segala  hak  yangdiperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).
Penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut terlihat jelas bahwa Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak
konsisten,  dimana  di  satu  sisi  ketentuan  Pasal  55  ayat  (1) nampaknyamengakui hak separatis dan kreditur preferen, tetapi disisi lain ketentuan  Pasal56  ayat  (3)  justru  mengingkari  hak  separatis  itu  karena menentukan  bahwabarang  yang  dibebani  dengan  hak  jaminan  (Hak Tanggungan)  merupakan  hartapailit  Artinya  bahwa  Undang-Undang Kepailitan  tidak  memisahkan  benda-bendayang  dibebani  Hak  Jaminan sebagai benda-benda bukan rnerupakanharta pailit.
Pasal  57  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  juga  berlaku  bagi kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  ,  yang  mengatur  mengenai  jangka waktuu  penangguhan  yang  berakhir  demi  hukum  apabila  kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.
Akibat  hukum  insolvensi  antara  lain  adalah  harta  pailit  segera dieksekusi  dan  dibagi,  kecuali  ada  pertimbangan  tertentu  (  misalnya pertimbangan  bisnis  ).  Dua  bulan  sejak  dimulainya  masa  insolvensi, kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan  mempunyai  hak  untuk mengeksekusi  objek  hak  tanggungan,  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  59  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan.  Kreditor  Pemegang  hak tanggungan yang melaksanakan haknya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi  agunan  tersebut  dan  menyerahkan  sisa  hasil  penjualan  setelah dikurangi  jumlah  utang,  bunga,  dan  biaya  kepada  kurator. Dengan demikian  apabila  setelah  debitur  sudah  dinyatakaninsolvensi,  maka terhitung  sejak  hari  itu  juga  kreditur  pemegang  hak  tanggunganharus dapat  rnenjual  obyek  hak  tanggungan  dengan  tata  cara  sebagaimana yangditentukan  oleh  Pasal  20  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996 tentang  HakTanggungan  jo.  Pasal  60  Undang-undang  No.  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Dalam jangka waktu lebih dari dua bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi,  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  tidak  melaksanakan haknya,  maka  kurator  harus  menuntut  diserahkannya  benda  yang menjadi agunan dan selanjutnya dijual sesuai dengan  cara sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  184  dan  Pasal  185  Undang-Undang
Kepailitan,  tanpa  mengurangi  hak  kreditor  pemegang  hak  tanggungan atas hasil penjualan agunan ( objek hak tanggungan ) tersebut.
Kedudukan  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  dalam  hal debitor  dinyatakan  pailit,  tetap  sebagai  kreditor  sparatis  yang  memilki hak preferen dan dapat melaksanakan hak eksekusinya meskipun harus menunggu  masa  penangguhan  eksekusi  selama  90  (  Sembilan  puluh  ) hari,  atau  jika  debitor  dinyatakan  dalam  keadaan  insolvensi,  maka kreditor  pemegang  hak  tanggungan  dapat  melaksanakan  hak eksekusinya  paling  lambat  2  bukan  sejak  dimulainya  keadaan insolvensi.
Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang  Kepailitan  juga  mengatur bahwa apabila  hasil  penjualan  objek  hak  tanggungan  tersebut  tidak mencukupi  untuk  melunasi  piutangnya,  maka  kreditor  pemegang  hak tanggungan  dapat  mengajukan  tagihan  pelunasan  atas  kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren , setelah mengajukan permintaan  pencocokan  piutang.  Dalam  keadaan  ini  Kedudukan kreditor  pemegang  hak  tanggungan  sebagai  kreditor  sparatis  berubah menjadi  kreditor  konkuren  dan  memilki  kedudukan  yang  sama  seperti kreditor-kreditor  lainnya  dalam  pelunasan  utang  debitor,  dihitung berdasarkan  besarnya  piutang  masing-masing  dibandingkan  terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap kekayaan debitor.
Dapat disimpulkan bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut terlihat jelas adanya tidak ada konsistensi, dimana di satu sisi ketentuan Pasal  55  ayat  (1)  nampaknyamengakui  hak  separatis  dan  kreditur preferen, tetapi disisi lain ketentuanPasal 56 ayat (3) justru mengingkari hak  separatis  itu  karenamenentukan  bahwa  barang  yang  dibebani dengan  hak  jaminan  (HakTanggungan)  merupakan  harta  pailit  Artinya bahwa Undang-UndangKepailitan tidak memisahkan benda-benda yang dibebani  Hak  Jaminansebagai  benda-benda  bukan  rnerupakan  harta pailit.

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
a. Hambatan  dalam  Pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan  dalam  hal debitor dinyatakan  pailit,  antara  lain  adalah:pertama,Debitor  pailit tidak  kooperatif  sejak  awal  dimulainya  proses  kepailitan  seperti  sulit dimintai  data  tentang  assetnya,  tidak  hadir  dalam  rapat  pencocokan piutang,  dan  sulit  untuk  ditemui  atau  tidak  bersedia  hadir  di pengadilan; Kedua, debitor beritikad buruk, seperti mengalihkan asset yang  menjadi  objek  hak  tanggungan,  kepada  pihak lain,  sebelum dinyatakan  pailit; Ketiga,Kurangnya  tenggang  waktu  bagi  kreditor Pemegang  hak  tanggungan  untuk  melaksanakan  hak  ekskusi atas objek  hak  tanggungan.  Hal  ini  karena  Waktu  2  (  dua  )  bulan  setelah keadaan  insolvensi,  merupakan  waktu  yang  terlalu  singkat  bagi kreditor  pemegang  hak  tanggungan  untuk  melaksanakan  haknya sebagai kreditor sparatis yang mempunyai hak preferen; Keempat,Setelah kreditor pemegang hak tanggungan tidak melaksanakan  haknya,  maka  kewenangan  berada  ditangan  kurator, dalam  beberapa  kasus  sering  terjadi  persekongkolan  antara  debitor yang  beritikad  buruk  dengan  kurator  dalam  pemberesan  harta  pailit,
meskipun hal ini sulit untuk dibuktikan. Dan kelima,Ketidakprofesionalnya  kurator  dalam  mengurus  harta-harta debitor yang telah dinyatakan pailit, khususnya yang berkaitan dengan audit pembukuan.
b. Akibat hukum Putusan pailit terhadap kreditor preferen pemegang hak tanggungan,  antara  lain  Akibat  kepailitan  bagi  pemegang  hak tanggungan  sebagaiamana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak Tanggungan  Penjelasan Pasal 21 yang menyatakan bahwa kedudukan diutamakan  pemegang  hak  tanggungan  dengan  mengecualikan berlakunya  akibat  kepailitan  pemberi  hak  tanggungan  terhadap  objek hak tanggungan. Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan telah ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang hak tanggungan  yang berkedudukan sebagai  kreditor  separatis  dan  memiliki  hak  preferen,  dapat mengeksekusi  haknya seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan,  harus
memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, sebelum kreditor  pemegang  hak  tanggungan  tersebut  mengekseskusi  atau menjualnya.

## 2. Saran
1. Pemerintah  perlu  melakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang  No.  37 Tahun  2004  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, pada  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang,  dapat  menimbulkan  multitafsir,  hal  ini akan  menimbulkan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Untuk  itu disarankan  untuk  mengganti  dengan  kata  yang  lebih  tegas,  atau menghilangkan  kata  “Seolaholah”  dalam  menghindari  adanya  ketidak pastian hukum bagi Hakim yang akan memutuskan maupun bagi kreditor khususnya kreditor pemegang hak tanggungan.
2. Perlu  adanya  penyempurnaan  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang, khususnya Pasal 56 ayat (1) untuk kata “ditangguhkan selama 90 hari”.  Sebaiknya  tidak  perlu  ada  kata -kata  ditangguhkan  untuk menghindari terjadinya konflik norma, khususnya antara Undang-Undang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dengan Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  yang  nantinya  dapat  menimbulkan ketidakpastianHukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Man  S.Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang,  Bandung:PT.Alumni , 2006
Munir Fuady, Hukum Pailit, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2005 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1999
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu
Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung:
CV.Alfabeta, 2008,
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta:UI Press, 1986,
Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek,  Bandung:PT.Citra Aditya Bakti , 1999.
Ira Setiawati, wawancara, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, Pada Tanggal 14 November 2013.