## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Upaya Penerapan Kerjasama Pengaturan Pengawasan Peredaran Narkotika Hasil Jakarta Concord dari Indian Ocean Rim Association (IORA)
Mardenis 1 , Ferdi 2*
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: ferdisahmah@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 19/04/2024 Peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  (narkoba) meningkat  pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Kota-kota  besar  di  Indonesia seperti  Jakarta,  Surabaya,  Denpasar  hingga  Yogyakarta  dahulu  hanya  dikenal sebagai daerah transit peredaran narkoba, namun seiring berjalannya waktu, kota- kota  besar  di  Indonesia  menjadi  pasar  peredaran  narkoba.  Secara  yuridis, perangkat hukum yang mengaturnya, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional  maupun  konvensi  internasional  yang  telah  diratifikasi  Indonesia, nyatanya  masih  jauh  dari  memadai  sebagai  landasan  pemberantasan  dan penanganan  penyalahgunaan  narkoba.  Namun  pada  praktiknya,  penegakan hukum  masih  terkesan  kurang  serius.  Saat  ini  peredaran  narkoba  lebih  banyak dilakukan  melalui  jalur  laut,  termasuk  Samudera  Hindia,  sehingga  diperlukan kerja sama yang serius antar negara di kawasan ini. Di kawasan ini telah didirikan organisasi  bernama  Indian  Ocean  Rim  Association  (IORA).  Sejak  tahun  2015 Indonesia menjadi Ketua Organisasi 21 Negara Samudera Hindia ini. Salah satu isu  yang  diusulkan  Indonesia  adalah  penguatan  kerja  sama  keamanan  maritim sebagai  upaya  mengurangi  peredaran  narkoba  di  Samudera  Hindia.  Upaya  ini masih  terkendala  oleh  model  yang  dijalankan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  jangka panjang  dari  penelitian  ini  adalah  menghasilkan  model  regulasi  untuk mengurangi  peredaran  narkoba  di  kawasan  ini,  sehingga  akan  memberikan dampak penting bagi negara-negara anggota IORA, yang pada gilirannya akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan Standar Operasional.  Prosedur  untuk  masing-masing  negara.  Target  khusus  yang  akan dicapai  secara  akademis  adalah  menghasilkan  artikel  yang  akan  disubmit  ke jurnal  internasional  bereputasi  dan  dipresentasikan  pada  seminar  internasional terindeks Scopus Q 3. Target khusus lainnya adalah akan terbina kerjasama yang praktis, sistemik, dan berjangka panjang antar anggota. negara-negara di wilayah tersebut.  dan  Indonesia  sebagai  Ketua.  Untuk  Tahun  I  (pertama)  penelitian  ini akan  mengangkat  dua  permasalahan  pokok,  yaitu  (1),  Kajian  hukum  normatif (normative  legal  study)  juga  digunakan  untuk  mengkaji  bentuk-bentuk harmonisasi dan sinkronisasi pembagian ketentuan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional  Indonesia tentang pengendalian atas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. dilarang di Samudera Hindia dengan membandingkannya di beberapa negara IORA, khususnya Singapura dan Malaysia. (2). Kajian hukum empiris  (studi  hukum  sosio).  Kajian  hukum  empiris  dilakukan  untuk  mengkaji dan  menganalisis  pelaksanaan  berbagai  ketentuan  hukum  internasional  dan hukum  nasional  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  pengendalian  narkotika  dan obat-obatan terlarang. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam yang dilakukan  terhadap  informan  yang  ditentukan  dengan  teknik  ‘purposive sampling’. Selain itu, observasi dan diskusi kelompok terfokus juga dilakukan sebagai sarana untuk memastikan keabsahan temuan lapangan.
Diterima, 16/05/2024 Dipublikasi, 20/05/2024
Kata Kunci: Model Pengendalian Peredaran Narkotika; Obat-obatan Terlarang; Piagam IORA; Perbandingan Pengendalian Narkotika di Singapura dan Malaysia

## Abstract
Keywords: Model for Controlling the Circulation of
Narcotics and Illegal
Drugs; Charter of
IORA; Comparison of narcotics control in Singapore and Malaysia. The circulation and abuse of narcotics and illegal drugs (drugs) has increased rapidly  in  recent  years.  Big  cities  in  Indonesia  such  as  Jakarta,  Surabaya, Denpasar including Yogyakarta were previously known as only transit areas for drug trafficking, but over time, big cities in Indonesia have become markets for drug trafficking. Juridically, the legal instruments that regulate it, whether in the form of national legislation or international conventions that have been ratified by  Indonesia,  are  actually  far  from  sufficient  as  a  basis  for  eradicating  and dealing with drug abuse. However, in practice, law enforcement still doesn't seem serious.  Currently,  drug trafficking  is  mostly  carried  out  by  sea,  including  the Indian Ocean, so serious cooperation between countries in this region is needed. In this area an organization has been established called the Indian Ocean Rim Association (IORA). Since 2015 Indonesia has been Chair of this Organization of  21  Indian  Ocean  Countries.  One  of  the  issues  proposed  by  Indonesia  is strengthening  maritime  security  cooperation  as  an  effort  to  reduce  drug trafficking in the Indian Ocean. This effort is still hampered by the model in which it is carried out. Therefore, the long-term aim of  this research is to produce a regulatory model for reducing drug trafficking in this region, so that it will have an important impact on IORA member countries, which in turn will be used by various  stakeholders  to  develop  Standard  Operating  Procedures  for  each country.  The  specific  target  that  will  be  achieved  academically  will  produce articles  that  will  be  submitted  to  reputable  international  journals  and  will  be presented  in  international  seminars  indexed  by  Scopus  Q  3.  Another  specific target  is  that  practically,  systemic,  long-term  cooperation  will  be  fostered between  member  countries  in  the  region.  and  Indonesia  as  Chair.  For  Year  I (first) this research will raise two main issues, namely (1), Normative legal study (normative  legal  study)  is  also  used  to  study  forms  of  harmonization  and synchronization  of  sharing  provisions  of  International  Law  with  Indonesian National  Law  regarding  control  over  the  circulation  of  narcotics  and  drugs. prohibited  in  the  Indian  Ocean  by  comparing  it  in  several  IORA  countries, especially  Singapore  and  Malaysia.  (2).  Empirical  legal  studies  (socio  legal studies).  Empirical  legal  studies  were  carried  out  to  examine  and  analyze  the implementation  of  various  provisions  of  international  law  and  Indonesian national law relating to the control of narcotics and illegal drugs. This was then continued with in-depth interviews conducted with informants determined using the  'purposive  sampling'  technique.  Apart  from  that,  observations  and  focus group discussions were also carried out as a means of confirming the validity of field findings.

## PENDAHULUAN
Indonesia darurat narkoba, demikian kesimpulan laporan akhir tahun BNN Tahun 2017. Hal  ini  terbukti  dengan  tertangkapnya  penyelundupan  kelas  kakap  narkoba  di  pertengahan Tahun 2017 sampai dengan awal Tahun 2018 ini. Penyalahgunaan narkoba/naza (Narkotika, Alkohol  dan  Zat  adiktif  lainnya)  mengisyaratkan  kepada  kita  bahwa  peredarannya  semakin mengkhawatirkan. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar termasuk Yogyakarta dulu dikenal hanya  merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan  globalisasi  dunia,  kota-kota  besar  di  Indonesia  sudah  merupakan  pasar peredaran narkoba.
Pasokan  narkoba  dari  luar  negeri  juga  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  tujuan maupun negara antara dalam jaringan perdaran narkoba internasional. Sasaran pasar peredaran narkoba tidak terbatas pada orang-orang yang broken home, frustasi maupun orang-orang yang memiliki kehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa, pelajar bahkan tidak  sedikit  kalangan  eksekutif  maupun  bisnisman  telah  terjangkit  barang-barang  haram tersebut. Meskipun diakui bersama bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang
bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan addication (ketagihan dan ketergantungan) tanpa adanya pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwenang. Dalam upaya pananggulangannya, masyarakat mempunyai kesempatan yang luas- luasnya  untuk  berperan  serta  dalam  membantu  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba.  Untuk  itulah  dalam  tulisan  ini  akan dikemukakan  masalah  penyalahgunaan  narkoba  dalam  tinjauan yuridis,  terutama didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah diganti dengan UU No. 35 tahun 2009  serta  dan  UU  No.  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika.  Diharapkan  dengan disosialisasikannya masalah ini kepada masyarakat luas, dapat digunakan sebagai salah satu upaya  preventif  (pencegahan)  serta  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  tentang bahayanya narkoba.
Ketentuan  Pidana  Penyalahgunaan  Narkoba  termasuk  kualifikasi  perbuatan  pidana (delict)  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  disebutkan  di  atas. Hukum pidana menganut asas legalitas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang  menegaskan:  “Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidanakan  kecuali  atas  kekuatan  aturan pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan  dilakukan”.  Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Tentang Ketentuan Pidana Narkotika diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997, Bab XII, Pasal 78 s/d 100. Bagi pelaku delik narkotika dapat dikenakan pidana penjara sampai dengan 20 tahun atau maksimal dengan pidana mati dan denda sampai Rp. 25 Milyar. Demikian juga bagi pelaku delik psikotropika, dalam UU No. 5 tahun 1997, Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 59-72, dapat dikenai hukuman pidana penjara sampai 20 tahun dan  denda  sampai  Rp.  750  juta.  Berat  ringannya  hukuman  tergantung  pada  tingkat penyalahgunaan  narkoba,  apakah  sebagai  pemakai,  pengedar,  penyalur,  pengimpor  atau pengekspor,  produsen  ilegal,  sindikat,  membuat  korporasi  dan  sebagainya.  Jika  dilihat ketentuan pidananya sebenarnya sudah cukup berat. Tapi dalam praktek peradilan, seringkali hakim  menjatuhkan  pidana  yang  sangat  ringan  hanya  beberapa  bulan  saja  atau  malah dibebaskan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Tentu saja ini tidak membuat si pelaku menjadi jera. Hal ini yang kadang membuat masyarakat menjadi tidak puas dan timbul kesan negatif  kepada  lembaga  peradilan  yang  dinilai  tidak  sungguh-sungguh  dalam  menegakkan hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan Narkoba. Itulah salah satu sisi kelemahan dari Undang-undang  Narkotika  yang  tidak  mencantumkan  batas  minimum  ancaman  hukuman kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba.
Praktek  perderan  narkoba  secara  regional  meliputi  wilayah  yang  amat  luas  tidak terkecuali dalam regional Samudera Hindia. Hal ini disadari oleh negara anggota Indian Ocean Rim Association (selanjutnya dsingkat dengan IORA).
Indian  Ocean  Rim  Association  atau  IORA adalah  organisasi  internasional  yang beranggotan  21  negara.  Organisasi  ini  merupakan  organisasi  satu  satunya  dan  terbesar  di kawasan  Samudera  Hindia.  Negara  anggota  IORA  yang  berada  di  tepi  atau  sangat berkepentingan ke Samudra Hindia terdiri dari: Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, kenya, Malaysia, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, Oman, Seychelles, Singapura, Afrika Selatan, Tanzania, Thailand, UEA dan Yaman. Sedangkan Amerika Serikat, China, Inggris, Jepang, Mesir dan Prancis menjadi dialogue partners (mitra bicara) bagi IORA.
Model pengaturan pengawasan pengedaran Narkoba di kawasan ini perlu dibuat, dengan harapan akan menjadi model dan kebijakan masing-masing negara anggota untuk melindungi warga negaranya dari jeratan narkoba.
Salah satu hasil Jakarta Concorde adalah Maritime Safety and Security dimana Maritime Safety and Security is a key area for IORA because a safe, secure Indian Ocean is vital in order to bolster the movement of goods and people among of Member States.
Bahwa  perdagangan  barang  dan  jasa  di  Samudera  Hindia  haru  berupa  komoditi  yang aman dan memberi manfaat. Hal ini menyebabkan narkoba merupakan sesuatu yang dilarang untuk diperdagangkan.
Saat  ini  IORA  di  topang  oleh  tiga  pilar  utama  berupa Working  Group  on  Trade  and Investment atau WGTI; Indian Ocean Rim Academic Group atau IOR AG; dan Indian Ocean Rim Business Forum atau IOR BF. Ketiga pilar ini secara bersama-sama  mendukung setiap program dan kerja IORA. WGTI merencanakan kemudahan system perdagangan dan investasi, IOR  AG  merancang  dan  mengusahakan  kemajuan  pendidikan  ilmu  opengetahuan  dan teknologi sedangkan IOR BF mengusahakan  kemajuan bisnis di kawasan Samudera Hindia. Hal ini sejalan dengan tujuan IORA yakni: untuk pembangunan dan pemerataan perekonomian di  Kawasan  Samudera  Hindia  khususnya  negara  anggota  IORA.  Tujuan  ini  kemudian mengalami perubahan yang significant sesuai dengan perkembangan jaman.
Kota Padang sebagai tuan rumah Pertemuan tingkat menteri luar negeri yang ke 15 atau 15th  Council  of  Ministers  Meeting  Padang,  Indonesia  23  October  2015 telah  menjadikan IORA sebagai lembaga yang yang diperlukan untuk mengawasi peredaran tersebut. Pertemuan IORA telah menggagas 6 (enam) bidang yang relevan dengan kerjasama IORA; yaitu
1. Bidang kelautan/maritime
2. Bidang perikanan
3. Bidang parawisata
4. Bidang kebencanaan
5. Bidang perdagangan dan
6. Bidang pendidikan dan teknologi.
Bidang  perdagangan  telah  mulai  membahas  model  perdagangan  illegal  seperti perdagangan  narkoba,  namun  belum  berhasil  membuat  sebuah  model  pengawasan  terhadap illegal trade ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Normatif  yang  dilakukan  melalui penelitian  kepustakaan.  Data  yang  dicari  adalah  data  sekunder  dengan  menggunakan  bahan hukum  primer,  sekunder,  tersier  dan  lain-lain. 1 Pendekatan  yuridis  empiris  secara  inline digunakan untuk mendukung pendekatan norma.
Selanjutnya untuk melengkapi data sekunder maka diperlukan data tambahan yaitu “data primer”  melalui  penelitian  ke  lapangan  dengan  mewawancarai  nara  sumber  terkait  maupun para ahli di bidang permasalahan ini untuk mendapatkan keakuratan data dan bahan. Dalam hal  ini,  instrumen yang  digunakan  adalah  penafsiran  dan konstruksi hukum.  Data  tambahan
1 Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf : Filsafat Ilmu, Metode Penelitian dan Karya Tulis lmiah Hukum, Bandung, 2005.
sebagai pendukung di ambil dari responden, penelitian ini akan memakai metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara semi-structured, yaitu kombinasi antara pedoman wawancara terstruktur dan tidak terstruktur 2 sebagai alat pengumpulan data. Data tambahan dari  narasumber  dikumpulkan  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  tidak  terstruktur, yaitu  pedoman  wawancara  yang  hanya  memuat  garis-garis  besarnya  saja. 3 Secara  umum, metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari para sumber maupun responden nantinya, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan, pemahaman dan sikap mereka dalam  melihat  harmonisasi  dan  sinkronisasi  ketentuan-ketentuan  Narkotika  di  Samudera Hindia.  Studi  dokumen  yang  menerapkan  studi  hukum  normatif  ( normative  legal  study ) dimana studi hukum ini disebut juga dengan kajian hukum doktrinal yaitu kajian hukum yang obsesinya  adalah  upaya  untuk  membuktikan  kesahan  atau  kebenaran  suatu  putusan  akal. Pembahasan  terhadap  permasalahan  penelitian  sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya berkaitan  dengan  doktrin-doktrin  atau  asas-asas  yang  menjadi  dasar  instrumen  hukum  dari landasan Indian Ocean Rim Association (IORA). perjanjian IORA (IORA Concorde).

## HASIL DAN PEMABAHASAN

## Tinjauan Umum tentang Narkotika dan Obat Obatan Terlarang
Istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narcotic adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees .  Karena  itu,  penggunaan  karkotika  di  luar  tujuan-tujuan  pengobatan  dapat menimbulkan  ketergantungan  ( addiction/craving )  karena  menimbulkan  kaidah-kaidah  ilmu kedokteran.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam  Undang-Undang  ini. Sedangkan,  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  No.  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  (“UU 5/1997”), pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Disamping  itu,  secara  internasional  Indonesia  juga  ikut  menandatangani  dan  bahkan meratifikasi  beberapa  konvensi  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  narkotika  dan psikotropika  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1976  tentang  Pengesahan  Konvensi Tunggal  Narkotika  1961  dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997  tentang  Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic    in  Narcotic  Drugs  and Psychotropic Substances) tahun  1988.
2 S. Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 1983, hlm. 128.
3 M. S. W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 35.
Penyalahgunaan  Narkotika  belakangan  ini  sudah  semakin      mengkhawatirkan.  Hal  ini terlihat dari banyaknya pemberitaan di media massa tentang penyalahgunaan narkotika yang sudah  menjalar  ke  semua  kalangan,  diantaranya  hakim,  pejabat,  artis  bahkan  pelajar  hingga mahasiswa. Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari Pengguna, Pengedar, dan Produsen.
Berkaitan  dengan  hal  ini   Pengguna  Narkotika  masih  menjadi  perdebatan karena   Pengguna  Narkotika  ini  ibarat  Pengguna  racun  yang  merugikan  dirinya  sendiri, sedangkan biasanya yang digolongkan sebagai pelaku Tindak Pidana adalah yang merugikan orang lain. Berdasarkan pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang tumbuh di alam dan yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, zat ini dapat  menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengubah perilaku dan emosi seseorang, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, zat ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (kecanduan).
Penyalahgunaan  narkotika  sudah  mendekati  pada  suatu  tindakan  yang  tidak  hanya menggunakan  obat-obatan  saja  tetapi  juga  pemakaian  jarum  suntik  yang  dapat  berdampak negatif baik secara langsung contohnya menyebabkan gangguan pada otak dan jantung maupun tidak  langsung  contohnya  dapat  menyebabkan  seseorang  dikenakan  sanksi  pidana.  Padahal ketika Narkotika digunakan sesuai dengan peruntukkannya akan sangat bermanfaat baik bagi kesehatan  maupun  ilmu  pengetahuan.  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  bisa disebabkan  karena  diri  sendiri  misalnya  saja  keinginan  mencoba-coba  biasanya  terjadi  di kalangan  pelajar  yang  masih  rentan,  bisa  juga  disebabkan  oleh  lingkungan  sekitar  misalnya seseorang yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis cenderung menggunakan Narkotika untuk  menenangkan  diri  atau  karena  kemudahan  untuk  mendapatkan  Narkotika tersebut.Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Beberapa  jenis-jenis  narkotika  adalah:  (a)  tanaman  Papaver  yaitu  tanaman  Papaver somniferum  L,  termasuk  biji,  buah  dan  jeraminya;  (b)  Opium  mentah,  yaitu  getah  yang membeku sendirim, yang diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L, yang mengalami pengolahan  sekedar  untuk  bungkusan  dan  pengangkutan  tanpa  memeprhatikan  kadar morfinnya; (c) Opium masak yang terdiri dari Candu, Jicing, dan Jicingko; (d) Opium obat, yaitu mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur denganzat-zat netral sesuai dengan syarat farmakops; (e) Morfina, yaitu alkloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 H19 NO3; (f)  Tanaman  Koka,  yaitu  tanaman  dari  semua  genus  Erythroxylon  dari  keluarga Erythroxyleceace; (g). Daun Koka, yaitu daun yang beklum belum atau sudah kering atau yang sudah  bentuk  serbuk  dari  semua  genus  Erythroxylon  dari  keluarga  Erythroxyleceacea,  yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia; (h) Kokain mentah, yaitu semua  hasil  yang  diperoleh  dari  daun  Koka  yang  dapat  diolah  secara  langsung  untuk mendapatkanKokaina; (i) Kokaina, yaitu mentil ester 1 bensoil ekgonina dengan rumus kimia C9 H15 NO3 H12 NO4; (j) Ekgonina, yaitu lekgonina demgan rumus kima C9 H15 NO3 H2O dan  ester  serta  turunan-turunannya  yang  dapat  diubah  menjadi  Ekgonina  dan  Kokaina;  (k) Tanaman Ganja, yaitu semua bagian dari dari semua tanaman genus cannabis termasuk bibji dan buahnya seperti: (1) Damar Ganja, yaitu damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk
hasil  pengolahnya  yang  menggunakan  damar  sebagai  bahan  dasar;  (2)  Garam-garam  dab turunan-turunan  dari  Morfina  dan  Kokaina;  (3)  Bahan  lain  yang  bersifat  alamiah  maupun sintetis dan semi sintetis yang belum disebutkan, yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau  Kokaina  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan  sebagai  narkotika,  apabila penyalahgunaannya  menimbulkan  akibat  ketergantungan  yang  merugikan  seperti  Morfinan dan  Kokaina;  dan  (4)  Campuran-campuran  san  sediaan-sediaan  yang  mengaqndung  bahan yang tersebut dalam angka 1,2, dan 3.

## Indian Ocean Rim Association (IORA)
IORA adalah  sebuah  organisasi  regional  yang  didirikan  untuk  mengakomodasikan berbagai  kepentingan  masyarakat  di  tepi  Samudera  Hindia.  Kepentingan  ekonomi,  politik sosial, budaya bahkan kepentingan sejarah diharapkan dapat diakomodasi dalam organisasi ini. Jika selama ini wilayah Samudera Pasifik telah memiliki Asia Pacific Economic Corporation (APEC) maka untuk wilayah Samudera Hindia dibuatlah organisasi serupa yakni Indian Ocean Rim Association.
The Indian Ocean Rim dirumuskan sebagai: 4
a distinctive area in international politics consisting of coastal states bordering the Indian Ocean
Sejarah  IORA  diawali  dengan  penerimaan  Perjanjian  Pembantukan  IOR-ARC  oleh negara anggota. Penerimaan Perjanjian yang dikenal dengan The Charter Of The Indian Ocean Rim-Association  For  Regional  Cooperation dilakukan  di  Mauritius,  sebuah  Negara  yang terletak  di  tengah  Samudera  Hindia.  Perjanjian  ini  disahkan  melalui Resolution  on  The Adoption  of  The  Indian  Ocean  Rim-Association for  Regional  Cooperation oleh  14  negara anggota (M 14) 5 yang bertemu di Mauritius tanggal 5 sampai dengan 7 Maret 1997. IORA memiliki delapan prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar dan harus diterima oleh Negara anggota sebagai prinsip wajib ( obligation principles ) yaitu:
(1) Prinsip  Kerjasama (Cooperation) dengan  menghormati  persamaan  kedaulatan,  integritas wilayah,  kebebasan  politik,  tidak  mencampuri  urusan  dalam  negeri  masing-masing anggota, kerjasama damai dan saling menguntungkan.
(2) Prinsip keterbukaan dan Komitmen untuk menjalankan Perjanjian ( Charter )
(3) Prinsip Konsensus dalam setiap pengambilan keputusan.
(4) Prinsip menghilangkan isu bilateral dan isu lainnya.
(5) Prinsip Kerjasama tanpa Prasangka.
(6) Prinsip untuk mencapai tujuan bersama
(7) Prinsip melakukan berbagai program atas dasar kesukarelaan.
Untuk  mempromosikan  keberlanjutan  pertumbuhan  dan  keseimbangan  pembangunan wilayah  dan  pembangunan  Negara-negara  anggota  IORA  serta  menciptakan  dasar-dasar bersama kerjasama ekonomi.
1. Untuk  memfokuskan  kerjasama  ekonomi  di  area  ini  dengan  meningkatkan  kesempatan pembangunan secara maksimal, berbagi keuntungan serta berbagi manfaat.
4 www.http//worldonline.co.za terakhir dikunjungi 5 Mei 2015
5 Australia,  The  Republic  Of  India,  The  Republic  Of  Indonesia,  The  Republic  Of  Kenya,  The  Republic  Of Madagascar, Malaysia, The Republic Of Mauritius, The Republic Of Mozambique, The Sultanate Of Oman, The Republic Of Singapore, The Republic Of South Africa, The Democratic Socialist Republic Of Sri Lanka, The United Republic Of Tanzania dan The Republic Of Yemen.
2. Mengidentifikasi area kerjasama.
3. Untuk  mempromosikan  kebebasan  ,  mengurangi  kelemahan  dan  mengurangi  hambatan, membebaskan  dan  menangani  aliran  arus  barang,  jasa  investasi  dan  teknologi  di  dalam organisasi.
4. Mengeksplorasi  segala  kemungkinan  kebebasan  perdagangan  dan  memperbesar  serta memperbanyak aliran arus barang diantara negara anggota.
5. Meningkatkan  interaksi  perdagangan  dann  industri,  institusi  akademik,  beasiswa  dan penduduk  masing  masing  Negara  anggota  tanpa  diskriminasi  dan  prasangka  diantara negara anggota.
6. Meningkatkan kerjasama dan dialog antar anggota.
7. Meningkatkan  kerjasama  dalam  membangun  sumber  daya  manusia,  khususnya  untuk mempererat jaringan antar lembaga pelatihan, universitas dan institusi khusus lainnya milik negara anggota.
Seluruh  Negara  yang  berada  di  sekitar  Samudera  Hindia  dapat  menjadi  anggota Organisasi ini. Untuk menjadi anggota baru setiap negara harus mematuhi Charter IOR-ARC. Penerimaan  anggota  baru  diputuskan  oleh  seluruh  anggota  yang  sudah  ada  terlebih  dahulu menjadi member IORA.
Dewan Menteri (Luar Negeri)/Council of Ministers (COM)
1. Komite Pejabat Tinggi/Committee of Senior Officials (CSO)
2. Forum Bisnis IOR/Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)
3. Kelompok Akademisi IOR/Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG)
4. Kelompok  Kerja  Perdagangan  dan  Investasi/Working  Group  on  Trade  and  Investment (WGTI)
5. Kelompok Kerja Pejabat Tinggi/IOR-ARC High Level Task Force

## Dewan Menteri (Luar Negeri) Council of Ministers (COM)
Otoritas tertinggi dari asosiasi ini terletak di tangan Dewan Menteri (Luar Negeri), yang bertemu setiap dua tahun sekali (atau lebih jika dibutuhkan). Tugas COM adalah menetukan kebijakan, mengevaluasi perkembangan kerjasama, membuat putusan dalam bidang kerjasama baru dan menetapkan mekanisme tambahan atau persoalan umum lainnya.

## Komite Pejabat Tinggi/Committee of Senior Officials (CSO)
Komite  Pejabat  Tinggi  terdiri  dari  pejabat  pemerintah  Negara  anggota.  Komite  ini bersidang  sebanyak  yang  dibutuhkan  (minimal  satu  kali  dalam  satu  tahun).  Tugasnya mengevaluasi penerpan kebijakan yang diambil COM dan bekerjasama dengan IORBF and the IORAG,  menetapkan  prioritas  kerjasama  pembangunan  ekonomi,  memantau  program kerjasama,  menggerakkan  sumber  daya  keuangan.  CSO  membuat  laporan  secara  berkala kepada COM dan memberi pertimbangan atas kebikan yang akan di ambil COM.

## Forum Bisnis /Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)
Forum  Bisnis  bersidang  bersamaan  dengan  sidang  COM  dan  CSO,  atau  tergantung kebutuhan mereka. Forum Bisnis berhubungan langsung dengan CSO dan Sekretariat dalam memutuskan,  merumuskan  dan  menerapkan  kebijakan  dan  program  kerja  dari  Asosisiasi.
Forum  Bisnis  dapat  membangun  kerjasama  dengan  jaringan  bisnis  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM), jika dianggap penting.
Forum Bisnis dianggap sebagai bagian dari struktur yang unik, menciptakan kesempatan untuk membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan tiga pilar dalam wilayah ini.

## Kelompok Akademisi/Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG)
Kelompok Aklademisi bersidang bersamaan dengan persidangan COM dan CSO, atau sesuai  dengan  kebutuhan.  Kelompok  Akademisi  berhubungan  langsung  dengan  CSO  dan Sekretariat  dalam  memutuskan,  merumuskan  dan  menerapkan  kebijakan  dan  program  kerja dari  Asosisiasi.  Kelompok  Aklademisi  dapat  membangun  kerjasama  dengan  jaringan  bisnis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jika dianggap penting.
Kelompok Akademisi juga dianggap sebagai bagian dari struktur yang unik, menciptakan kesempatan  untuk  membangun  dan  meningkatkan  jaringan  kerjasama  dengan  tiga  pilar. Persoalan  keuangan  sering  menjadi  penghambat  bagi  Universitas  di  seluruh  dunia,  yang menyebabkan kurangnya oartisipasi dari para akademisi dalam IORAG. Isu ini selalu muncul setiap tahun dalam pertemuan IORAG dan selalu dihimbau agar Negara anggota memfasilitasi Universitas untuk menghadiri sidang IORAG.

## Sekretariat Bersama/IOR-ARC Co-Ordinating Secretariat
Charter  IOR-ARC  menetapkan  bahwa  sekretariat  dari  asosiasi  ini  akan mengkoordinasikan,  melayani  dan  memonitor  penerapan  putusan  kebijakan  dan  program kerjasama yang sudah diputuskan.

## KESIMPULAN
1. Model pengaturan pengawasan pengedaran narkotika di kawasan Samudera Hindia dalam Kerangka IORA tertuang dalam Jakarta Concorde Tahun 2017.
2. Model pengaturan pengawasan pengedaran narkotika di kawasan Samudera Hindia dalam Kerangka IORA mencotoh prsktek negara negara anggota IORA dan meningkatlkan peran organisasi dalam menyelesaikan tugas pemberatantasan narkoba diSamuder Hindia.
3. Hambatan  yang  ditemui  dalam  penerapan  Model  pengaturan  pengawasan  pengedaran narkotika di kawasan Samudera Hindia dalam Kerangka IORA antara lain : luas Samudera Hindia  yang  tidak  terkontrol  secara  bersama  anggota  IORA,  belum  ada  badan  krjasama khusus membahas peredaran ilegal narkoba, pendanaan yang belum ditentukan oleh IORA.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala,  2005, Hukum  Ekonomi  Internasional,  Suatu  Pengantar ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta
-----------------, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta
Andrea, Faustius, Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam www.googgle.com di akses tanggal 16 Agustus 2007
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafindo, Jakarta Arikunto,  S.,  1983, Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktik, Penerbit  Bina  Aksara, Jakarta.
Buku  Bank  Indonesia,  2008, “Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  2015,  Memperkuat  Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global”, PT. Elex Media Computindo, Jakarta. Carl,  Beverly  M.  2001, Trade  and  Developing  World  in  the  21  th  Century, Transnational Publisher, New York
Dixon, Martin and Robert Mc Corquodale, 1991 “Cases and Materials on International Law”,
London: Blackstone
Gilpin, Robert and Jean Milis Gilpin, 2002, The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme  Global), diterjemahkan  oleh  Haris  Munandar  dan  Dudy  Priatna,  PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta
Hapsoro, Bagas, 2004, Hubungan Internasional, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia , PT. Gramedia, Jakarta
Jackson, John H. 1985, International Economic Law , dalam R. Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law, Instalment 8 Kaufmann,  Johan, “The  Diplomacy  of  International  Relations”, Kluwer  Law  International, The Haque-London-Boston
Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasiona (Wina Conventin on International Treaty)
Mauna, Boer, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global), Alumni, Bandung, 2000
M.  Carl,  Beverly,  2001, Trade  and  Developing  World  in  the  21  th  Century, Transnational Publisher, New York
M.  Wallace,  Rebecca  M, 1996, International  Law ,  Sweet  &  Maxwell,  London,  1986, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, Hukum Internasional, IKIP Semarang Press, Semarang
Parthianan, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional , Penerbit Mandar Maju, Bandung Papp, Daniel S., 1996, Contemporary International Relations, Framework for Understanding , Macmillan Publishing Company, New York Shaw, Malcolm. N., 1991, “International Law”, Grotius Publication Limited, England, Soekanto, S., 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-Press, Jakarta Snape, Dawn and Liz Spencer, 2004, “The Foundations of Qualitative Reseach”, dalam Jane Richie and Jane Lewis (Ed.), Qualitative Research Practices: A Guide for Social Science Students and Researcher, SAGE Publisher, London Suherman,  Ade  Maman,  2003, Organisasi  Internasional  dan  Integrasi  Ekonomi  Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta Suryono, Edy, 1984, Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Remadja Karya, Bandung
Tunkin, G. I., 1974, “Theory of International Law”, Harvard University Press, Massachusetts The ASEAN Secretariat, 2009, “ Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015”, Jakarta. Wignjosoebroto, Soetandyo, 2009, “Ragam-Ragam Penelitian Hukum” ,  dalam  Sulistyowati Irianto  &  Shidarta  (Ed.), Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi, JHMP- FHUI, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta