## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH, LAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI ATAU DI LUAR RANAH PENGADILAN DI WILAYAH KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU KOTA DEPOK
Mulyadi 1 , Kayus Leoleba K 2 , Satino 3 , Rida Wahyuni 4 , Yuliana Yuli 5 , Yosephine Praticia 6 Dion Azriel 7 .
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: yosephinepatricia@upvj.ac.id
Abstrak Sengketa  tanah  akhir-akhir  ini  menjadi  isu  yang  sangat  sentral  yang  menjadikan  skala  prioritas segera  bisa  diselesaikan,  ketidak  berdayaan  lembaga  peradilan  untuk  menyelesaikan  sengketa- sengketa  tanah  diberbagai  wilayah,  menjadikan  kepercayaan  masyarakat  berkurang.  Oleh karenannya  diperlukan  penyelesaian  lain  (opsi  lain),  untuk  mengatasi  berbagai  kasus  sengketa pertanahan di  negerini  ini.  Yaitu  penyelesaiannya  diluar pengadilan  (Non  Litigasi)  Kota  Depok, daerah  Propinsi  Jawa  Barat,  berbagai  persoalan  pertanahan  banyak  sekali  yang  tidak  bisa diselesaikan,  ketidak  mampuan  lembaga  pemerintah  Kantor  Pertanahan  Kota  Depok,  untuk mengatasi  segera  mungkin  persoalan  tersebut  biar  tidak  menambah  persoalan  menjadi  semakin sulit.  Permasalahan bidang pertanahan di wilayah Kota Depok Jawa Barat dipengaruhi berbagai faktor,  karena  wilaya  depok yang  berbatasan  langsung  dengan  pusar  pemerintahan  DKI  Jakarta, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari, hal ini menjadi permasalahn dibidang pertanahan menjadi eskalali tinggi. Untuk mencari solusi agar permasalaha tersebut dapat diatasi, harapan persoalan selesai maka tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan melalui Mediasi (Non Litigasi), disisi lain  hal  tersebut  dapat  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien,  dengan  biaya  murah,  waktu  singkat, dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan.  Melalui  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi atau Diluar Ranah Pengadilan Diwilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok” diharapkan bisa memberikan solusi atau opsi bagi permasalahan yang saat ini masih terjadi  di  Kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru  Kecamatan  Cinere  Kota  Depok.  Kegiatan  pengabdian masyarakat  ini  sudah  sebelumnya  pernah  di  laksanakan  dua  kali  tahun  2021  dan  tahun  ini  2022 dengan  tema  berbeda.  Kegiatan  Abdimas  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metoda  ceramah, diskusi  dengan  menghadirkan  perangkat  kelurahan,  tokoh  masyarakat,  ketua  RT,  RW  yang  ada dilingkungan kelurahan Pangkalan Jati Baru. Kesimpulan Dari hasil kegiatan Abdimas masyarakat sangat  antusias  banyaknya  pertanyaan-pertanyaan  yang  dilontarkan  kepada  penyaji  dan  keingin tahuan  tentang  pertanahan  sangat  serius,  peserta  Abdimas menyarankan         kegiatan  pengabdian masyakat  ini  bisa  bekesinanbungan  memberikan  wacana  atau  gambaran  hal  hal  yang  berkaitan dengan sengketa lahan atau dengan tema yang lain.
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Non Litigasi, Sengketa Tanah

## 1. Pendahuluan
Kedamaian hidup merupakan idaman dan harapan dari semua orang. Berkaitan dengan itu Adam Smith mengatakan: “Hanya kedamaian, ringannya pajak, dan pelaksanaan peradilan
yang  dapat  diterima  yang  diperlukan  untuk  mengangkat  negara  yang  paling  melarat menjadi  negara  paling  sejahtera,  selebihnya  bergantung  pada  faktor-faktor  alami  Suatu kehidupan yang damai hanya akan tercapai jika di dalam suatu masyarakat tercipta suatu kehidupan yang tertib dantenteram. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kedamaian dalam pergaulan hidup di satu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau “interpersonal”) dan di lain pihak artinya ada ketentraman (yang bersifat  pribadi  atau  “personal”).  Keduanya  harus  serasi  barulah  tercapai  suatu kedamaian”. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedamaian akan dapat tercapai apabila tidak ada terjadi persengketaan di masyarakat, jika dilihat lebih jauh untuk masa sekarang ini, upaya  yang  ditempuh  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  dapat  dikatakan  hampir mustahil. Hal itu disebabkan semakin majunya masyarakat, maka akan semakin banyak kemungkinan  terjadinya  gesekan  diantara  masyarakat  tersebut.  Atau  dengan  kata  lain, sengketa  atau  konflik  akan  tetap  dijumpai  dalam  kehidupan  manusia,  khususnya  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Jika  dilihat  dari  kamus  Bahasa  Indonesia,  sengketa  dapat diartikan sebagai pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi- organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru  dihuni  oleh  1,851,878  jiwa  dengan  jumlah  KK  1.552 penduduk perempuan 918,189 sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 933,689 memiliki luas  wilayah  200,29  km²  (BPS  2022),  letak  geografis  Kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru sebelah utaran berbatasan dengan kelurahan pondok labu, sebelah timur berbatasan dengan ciganjur  jaga  karsa,  sebelah  selata  berbatsan  dengan  Gandul  Cinere,  sebelah  barat berbatasan dengan kelurahan cinere. Berdasarkan pembicaraan dengan stakeholder terkait yaitu  Kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru  Kecamatan  Cinere  menyatakan  bahwa  salah  satu permasalahan yang ada pada Kelurahan Pangkalan Jati Baru ialah administrasi pertanahan dan  status  kepemilikan  tanah,  sehingga  rentan  menimbulkan  konflik  antara  masyarakat Kelurahan Pangkalan  Baru  itu sendiri, sehingga diperlukan penyuluhan hukum  terkait penyelesaian sengketa tanah atau lahan yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan belum  sempurnanya  beberapa  administrasi  pertanahan  diwilayah  Pangkalan  Jati  Baru. Wilayah  kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru  merupakan  wilayah  pemukiman  penduduk. Sebagian besar lahan diwilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru adalah pemukiman warga karena  keberadaan  wilayah  Pangkalan  Jati  Baru  berada  di  selatan  kota  Jakarta  bahkan sebagai penyanggah penduduk yang bekerja di wilayah DKI dan sekitarnya,
Fakultas  Hukum  UPNV  Jakarta  sebagai  lembaga  pendidikan  berinisiatif  mengadakan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  tema  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah, Lahan  Melalui  Jalur  Non  Litigasi  Atau  Diluar  Ranah  Pengadilan  Diwilayah  Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok”. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  Tim  Fakultas  Hukum      UPN  Veteran  Jakarta    dengan    pihak  aparatur Kelurahan Pangkalan Jati Baru sepakat berusaha memberikan solusi dalam pelaksanaan pengabdian  kepada  masyarakat  khususnya  dalam  kasus-kasus  tanah  termasuk pengadministrasian  tanah  dan  dihimbau  kepada  masyarakat  supaya  tanah-tanah  yang belum berstatus   hak milik (girik) diusahakan  segera disertifikatkan menjadi  hak milik (SHM),  demi tercapainya pemahaman tersebut  di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok pihak fakultas hukum UPNV Jakarta  melakukan abdimas diwilayah ini,  yang  menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah  tokoh  masyarakar,  Ketua2  RT,  RW,  atau  stakeholder  lainnya    dengan  harapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan sumbangsih perubahan kepada  permasalah  pertanahan  termasuk  administrasi  pertanahan  sesuai  peraturan perundangan yang berlaku.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Kelurahan  pangkalan  jati  baru    bidang pertanahan di wilayah Kota Depok Jawa Barat dipengaruhi berbagai faktor, karena wilaya depok  yang  berbatasan  langsung  dengan  pusar  pemerintahan  DKI  Jakarta,  sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari dengan banyaknya pendatang baru  dari  berbagai  daerah  seluruh  Indonesia  menjadi  pemilik  tanah,  hal  ini  menjadi permasalahn  apabila  ststusnya  tanahnya  belum  mempunya  kekuatan  hukum  atau bersertifikat,  bahkan  dibidang pertanahan menjadi  eskalali  tinggi.  Untuk mencari solusi agar  permasalaha  tersebut  dapat  diatasi,  harapan  persoalan  selesai  maka  tanah  dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Ditambah masalah baru setelah adanya pintu akses pintu tol  kerukut  disamping  masalah  terdahulu  yang  belum  tuntas,  status  kepemilikan  tanah masih banyak status  girik belum dinaikan ke hak milik. Setahun belakangan ini adanya akses tol masuk keluar wilayah pangkalan jati baru persisnya daerah kerukut permasalahan baru tersebut ada sekitar 15 pemilik lahan yang belum terbayarkan karena masalah status kepemilikannya  yang  belum  tuntas  Menurutnya,  pembangunan  akses  jalan  tol  andara merupakan proyek negara yang dilaksanakan pemerintah, jadi tidak ada pihak yang bisa menghalangi apalagi proses pembebasan sesuai aturan pemerintah. Sebenarnya tidak ada
masalah bagi pemerintah karena tujuan nya adalah memberikan kemudahan akses tol ini menuju ke berbagai wilayah khususnya untuk masyarakat di wilayah kelurahan pangkalan jati baru  umumnya masyarakat depok untuk menuju wilayah jakarta dan sekitarnya dan yang  paling  utama  untuk  mengatasi  kemacetan  diwilayah  depok  dan  sekitarnya, permasalaha lain yang agak pelik karena uang ganti kerugian yang belum diserahkan ke pemilik lahan, menurut aturan akan dititipkan di Pengadilan sedangkan proses pelaksanaan pekerjaan  tetap  berjalan,  mudah  mudahan  segera  ada  titik  temu  dan  para  pemilik  lahan segera mengambil uang kompensasi tersebut.
Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat, merespons polemik pembayaran uang ganti kerugian (UGK) lahan pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 3. Aturan ganti rugi lahan warga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum.  pihak BPN hadir dan berupaya menyelesaikan seluruh masalah sebagai  saluran resmi stakeholder terkait.
Saya sudah menerima informasi terkait polemik PT Artha Cahaya Persada (ACP) dengan beberapa masyarakat," kata Indra Gunawan kepada wartawan dalam keterangannya, Jumat (5/5/2023).
Seharusnya masyarakat menggunakan jalur litigasi, jalur keperdataan. Tetapi, setelah saya pelajari, masyarakat tidak mengambil langkah hukum. Sebaliknya, menggunakan langkah di luar jalur pengadilan.
Penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan atau  non  litigasi,  penyelesaian  melalui  pengadilan  supaya:  Sengketa  tanah  dapat diselesaikan di pengadilan agar mendapat pengakuan berdasarkan hukum, Dasar hukum persengketaan tanah dapat dilihat di Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020.  , Dokumen yang harus dibawa adalah kewajiban untuk mengajukan persengketaan tanah. Penyelesaian  sengketa  tanah  tidak  hanya  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  saja, melainkan  juga  melalui  jalur  non  litigasi,  seperti  arbitrase,  mediasi,  juga  konsiliasi. Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  atau  mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Ciri  utama  proses  mediasi  adalah  perundingan  yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus.

## 2. Metode
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  analisis  dan  pengkajian  data  mengguanakn  metode kualitatif melalui   pemberian   ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang di selenggarakan melalui pelaksanaan sosialiasi yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere  – Depok dengan tema “Penyelesaian Sengketa  Tanah,  Lahan  Melalui  Jalur  Non  Litigasi  atau  Diluar  Ranah  Pengadilan  di Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere – Kota Depok.
Target  sasaran  dalam  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  masyarakat  yang  berada  di Kelurahan Pangkalan Jati Baru serta aparatur Kelurahan Pangkalan Jati Baru. Metode yang digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  terhadap  luaran  peserta yang  mendukung  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  melalui  metode  ceramah,  dan diskusi  interaktif  kepada  masing-masing  peserta  terkait  pemahaman  peserta  terhadap “Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi Atau Diluar Pengadilan di Kelurahan Pangkalan Jati BaruKecamatan Cinere” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdi dari UPN Veteran Jakarta. Partisipasi mitra dalam pelaksaan  abdimas  sangat  membantu  dalam  memberikan  akses  untuk  menghubungan dengan masyarakat atau audien yang mendapatkan masalah tentang pertanahan sehingga masyarakat  antusias  bahwa  pengabdiam  masyarakat  ini  sangatlah  penting  bagi  mereka atau halayak.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Setelah  Depok  resmi  menjadi  Kotamadya  berdasarkan  Undang-Undang  No.  15  tahun 1999, maka Kecamatan Cinere masuk dalam wilayah kota Depok tidak lagi masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 5.100,97 ha.
Sebagai  implementasi  Peraturan  Daerah  kota  Depok  Nomor  8  tahun  2007  tentang Pemekaran,  sejak  tanggal  30  Oktober  2008  dari  6  (enam)  kecamatan  yang  ada  di  kota Depok  dimekarkan  menjadi  11  (sebelas)  kecamatan,  diantaranya  kecamatan  Cinre, membawahi 4 kelurahan antara lain:
a. Kelurahan Cinere
b. Kelurahan Gandul
c. Kelurahan Pangkalan Jati
d. Kelurahan Pangkalan Jati Baru
Pelaksanaan  Tridarma  Perguruan  tinggi  salah  satunya  adalah  Pengabdian  Kepada Masyarakat  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  para  dosen  UPN  Veteran  Jakarta  dan  sudah bermitra  lama  antara  LPPM  (Lembaga  Pengabdian  Kepada  Masyarakat)  dengan Kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru.  Tim  Dosen  Fakultas  Hukum  mengadakan  pengabdian kepada masyarakat  dengan ceramah mensosialisasikan   edukasi Penyelesaian Sengketa Tanah  melalui  Non  Litigasi  atau  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok, Rabu 18 Oktober 2023.
Sebagai wujud pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka DIKTI mewajibkan kepada Lembaga  Pendidikan  tinggi  dalam  hal  ini  dosen  dan  mahasiswa  secara  bersama-sama melaksanakan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM).  Kegiatan  ini  sebagai  bentuk kepedulian lembaga pendidikan tinggi untuk mendukung pemerintah dalam memberikan pengetahuan  hukum  kepada  masyarakat  dengan  harapan  hukum  menjadi  sarana  untuk membentuk karakter masyarakat yang lebih baik (law as a tool social engineering).
Salah satu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam periode tahun 2023 Fakultas Hukum UPNV Jakarta menjalin bekerjasama salah satunya dengan Pangkalan Jati Baru. Tema  penyuluhan  hukum  yang  diusulkan  dan  disetujui  adalah  “Penyelesaian  Sengketa Tanah,  Lahan  Melalui  Jalur  Non  Litigasi  Atau  Diluar  Ranah  Pengadilan  Diwilayah Kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru  Kecamatan  Cinere  Kota  Depok”.Kegiatan  Pengabdian
Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di ruang serba guna Kelurahan Pangkalan Jati Baru dimulai Jam 09 WIB pada hari Rabu 18 Oktober 2023  yang dihadiri oleh Bapak Pimpinan Kelurahan  dan  Staf,  Kader  PKK  dan  Kader  Pemuda  dengan  tetap  mematuhi  protocol kesehatan : wajib menggunakan masker, disediakan hand sanitaizer, peserta harus dalam kondisi sehat dan menjaga jarak duduk serta di batasi jumlah peserta agar ruangan tidak penuh.
Acara  diawali  dengan  pembukaan  oleh  Bachtiar  Satria  Buana  Kepala  Kelurahan Pangkalan Jati Baru sambutan perwakilan dari Prodi  Ilmu Hukum S1 UPNV Jakarta di sampaikan langsung oleh Mulyadi, SH, MH dan do’a dipanjatkan langsung oleh sesepuh masyarakat yang memimpinnya. selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi secara singkat dan padat oleh Ibu Rida Wahyuni S.H., M.H. dan Bapak Kayus Kayouwan L, S.H., M.H.  Setelah pemaparan materi maka dibuka sesi tanya jawab. Staf kelurahan maupun kader  PKK,  tokom  masyarakat,  Ketua  Rt,  Rw  mengajukan  beberapa  pertanyaan  terkait dengan  materi  penyuluhan  hukum  yang  disampaikan.  Keaktiftan  tanya  jawab  dan semangat dari peserta menunjukan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pemahaman akan hukum normatif yang berlaku di negara kita guna terbentuk masyarakat yang paham hukum atau “melek hukum
Lebih lanjut, program pelaksanaan Abdimas sendiri menunjukan hasil yang positif tentang pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa hukum non litigasi berdasarkan aturan  perundang-undangan  dengan  mekanisme  win-win  solution.  Maka  tercipta peningkatan  pemahaman  masyarakat  mengenai  penyelesaian  sengketa  hukum  melalui jalur non litigasi sehingga para pihak ke depannya tidak perlu menempuh jalur pengadilan yang dianggap memakan waktu cukup lama dan membutuhkan biaya.
Penyelesaian  kasus  dengan  melalui  Musyawarah  dan  secara  Non  Litigasi  atau  disebut dengan  (ADR)  Alternatif  Dispuite  Resulation  sesuai  amanah  Undang-undang  UU  30 Tahun 1999 yaitu:  “Sengketa /Beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh Para Pihak melalui  Alternatif,  Penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada  Itikad  baik  dengan mengesampingkan penyelesaian secara Litigasi / Dipengadilan Negeri” Berdasarkan hal tersebut maka tergambar masih ada  sebagian peserta abdimas yang hadir Desa Pangkalan Jati Baru  belum mengetahui keberadaan penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi, sehingga tidak memahami bahwa kasus sengketa tanah atau lahan juga dapat  diselesaikan  melalui  jalur  non  litigasi.  Oleh  karenanya  diharapkan  keberadaan
“Sosialisasi melalui edukasi Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui  Jalur  Non  Litigasi  di  Desa  Pangkalan  Jati  Baru”  mampu  menjadi  solusi  bagi masyarakat  dalam meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat  terhadap sengketa tanah atau lahan juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.
Kedepannya, Masyarakat mengharapkan sosialisasi edukasi hukum seperti ini dilakukan tidak cukup sekali, namun secara berkala baik kepada masyarakat maupun aparatur desa sehingga terjadi penyelesaian yang konsisten bila ada permasalahan serupa, serta antusias masyarakat  yang  terus  bertumbuh  dalam  mencari  kata  mufakat  untuk  menyelesaikan sengketa  tanah  antar  masyarakat.  Oleh  karenanya  diperlukan  sinergitas  antara  aparatur desa,  tokoh  masyarakat,    Ketua  RT,  RW  sebagai  representatif  masyarakat  dalam menegakan penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi. Lebih lanjut, kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari kegiatan pengabdian  tersebut  tercapai  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  kehadiranya  masyarakat termasuk  ibu  ibu  PKK  nya  ikut  memenuhi  undangan  di  Desa  Pangkalan  Jati  Baru. Kegiatan pengabdian masyarakat  ini diakhiri  dengan penyerahan piagam  ucapan terima kasih   kepada Kelurahan Pangkalan Jati Baru dan sebaliknya serta sesi foto bersama team kelurahan, pemateri (dosen pengajar Fakultas Hukum UPNV Jakara) dan team mahasiswa yang turut  mendukung.  Diharapkan kerjasama ini akan terus berkesinambungan dimasa datang dengan tema penyuluhan hukum yang berbeda.

## 3.1. Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persiapan Abdimas x Pembuatan Proposal x x x Seminar Proposal x Koreksi Hasil Seminar x x x Pelaksanaan Abdimas x x x x
Pengolahan
Data & Studi Pustaka/ Referensi x x x x x Analisis Data x x Pelaporan Tahap I x x Seminar hasil Abdims x x

## 3.2. Gambaran Ipteks
Bedasarkan berbagai kajian masalah yang dihadapi mitra pada bagian sebelumnya, maka pemberian  sosialisaasi  edukasi  tantang  hukum  pertanahan    bagi  masyarakat  agar  lebih mempunyai kesadaran hukum tentang pentingnya surat surat atas kepemilikan tanah atau lahan  dengan  berusahaa  melakukan  berbagai  macam  upaya  untuk  melakukan  tertib administrasi untuk menghindari  terhadap berbagai macam  penipuan atau dengan modus pemalsuan  surat-surat  yang  berpotensi  kepada  timbulnya  konflik  internal  antar  warga maupun konflik dengan pihak pemerintah. Yang akan dilakukan tim pengabdian memberi penjelasan atau pencerahan  bagaimana proses kepemilikan tanah atau lahan melalui jalur legal  dan  secara  administrasi  sudah  sesuai  sesuai  aturan-aturan  yang  ada  atau  belum. Adapaun  penyelesain  lain  potensi  ancaman  terhadap  kehidupan  masyarakat      kelurahan pangkalan jati baru khuusnya dalam menyelesaikan sengketa lahan atau tanah melalui jalur luar pengadilan atau non litigasi.

## 3.3. Peta Lokasi Mitra Sasaran

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai “Sosialisasi Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Pangkalan  Jati  Baru”  merupakan  wujud  kepedulian  UPN  Veteran  Jakarta  dalam menciptakan  kesadaran  hukum  pada  masyarakat  di  kelurahan  dalam  penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi. Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar perangkat desa maupun tokoh masyarakat, dan Ketua RT, RW  Kelurahan  Rangkapan  Jati  Baru  juga  memahami  mengenai  penyelesaian  sengketa tanah  atau  lahan  melalui  jalur  non  litigasi  sehingga  tercipta  koordinasi  yang  bersinergi antar semua pihak terkait, sehingga harapan kedepannya masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati  Baru,  Kecamatan  Kecamatan  Cinere  memiliki  legalitas  atas  tanah  yang  sudah memiliki histori sejak lama sehingga tidak menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Hasil  yang  didapatkan  selama  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  mengenai Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di  Kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru”  Hal  ini  terlihat  dari  antusiasnya  para  peserta penyuluhan  hukum  dalam  berdiskusi  terkait  materi  yang  disampaikan  mengenai penyelesaian sengketa tanah yang juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.
Sebagai target sasaran berikutnya sangat antusias terhadap pemaparan materi dan adanya diskusi interaktif yang menarik terkait wawasan masyarakat penyelesaian sengketa tanah
atau lahan melalui jalur non litigasi telah tercapai, maka dengan tercapainya tujuan tersebut dapat  meminimalisir  permasalahan  konflik  antar  sesama  masyarakat  maupun  dengan pihak pemerintah. Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar perangkat  desa  maupun  tokoh  masyarakat,  dan  Ketua  RT,  RW  yang  ada  di  Kelurahan Pangkalan Jati Baru lebih sadar hukum bahwa    penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui  jalur  non  litigasi  lebih  simple  dan  mudah  sehingga  tercipta  koordinasi  yang bersinergi  antar  semua  pihak  terkait,    harapan  kedepannya  masyarakat  Kelurahan pangkalan jati baru  memiliki legalitas atas tanah yang sudah memiliki histori sejak lama sehingga  tidak  menimbulkan  konflik  antar  sesama  masyarakat.  Hasil  yang  didapatkan selama  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  mengenai  “Sosialisasi  edukasi  Hukum Mengenai  pertanahan  adanya  harapan  UPN  Veteran  Jakarta  bisa  berkelanjutan  untuk mengadakan  Abdimas  serupa  dengan  tema  yang  lain  sehingga  Masyarakat  kelurahan pangkalan jati baru bisa menambah ilmu pengetahuan tentang hukum secara luas

## Daftar Pustaka
M.  Yahya  Harahap,  Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian Sengketa, 1997, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 148.
Muhammad  Syaifuddin,  A.  N.  (2017).  Analisa  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Non- Litigasi
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, 1987, Jakarta Rajawali Press, hal. 25.
Sulistiyono,  Adi,  2002,  Membangun  Paradigma  dalam  Penyelesaian  Sengketa  diluar pengadilan (Non Litigasi) dalam Rangka Pemberdayaan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa  Bisnis  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  serta  Disertai  Program  Doktor  Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Data BPS yang ada di Kelurahan Pangkalan Jati Baru http://www.kodeposonline.com/22/67326/kodepos-16513-pangkalan-jati-baru-cinere-kota- depok-jawa-barat, diunggah, 19 Februari 2021
https://news.detik.com/berita/d-6704764/bpn-depok-buka-suara-soal-polemik-ganti-rugi- lahan-proyek-jalan-tol-cijago, jam 10.30 Wib.