## JURNAL Promotif Preventif
Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, Hal. 145 – 152
http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP

## PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MAGELANG TERHADAP REGULASI KAWASAN TANPA ROKOK
Perception of Local Governments of Magelang Regency and City to Regulation of No-Smoking Area
Robiul Fitri Masithoh 1* , Sri Margowati 2 , Heniyatun 3
1,2 Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Magelang
3 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univeristas Muhammadiyah Magelang
Korespondensi : robiulfitri83@ummgl.ac.id

## ABSTRAK
Peraturan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan menjadi acuan dan mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  untuk  memberikan  perlindungan  yang  efektif  dari bahaya  asap  rokok,  memberikan  ruang  dan  lingkungan  yang  bersih  serta  sehat  bagi  masyarakat  dan  melindungi masyarakat  secara  umum  akibat  dampak  buruk  merokok  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Tujuan  Jjangka Ppanjang  Ppenelitian  ini  adalah  mMengidentifikasi  perilaku  merokok  dikalangan  Pemda  Kota  dan  Kabupaten Magelang  dengan target khusus  mMendeskripsikan persepsi para pejabat dan ASN di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten  Magelang  terhadap  Perda  KTR.  Peraturan  Kawasan  Tanpa  Rokok  bertujuan  menjadi  acuan  dan mengamanatkan  bahwa  setiap  daerah  harus  menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat  bagi  masyarakat  dan  melindungi  masyarakat  secara  umum  akibat  dampak  buruk  merokok  baik  langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan target khusus tersebut dicapai dengan menggunakan metode kegiatan penelitian yang  akan  dilakukan  meliputi  deskriptif  kualitiatif  dan  melakukan  observasi;  melakukan  sStudi  pPustaka,  sSurvei, desk  analysis,  Eeksplorasi;  Ppenyusunan  Iinstrumen  &  dan  Ppreliminary  Rresearch;  Ppengumpulan  Ddata  dengan cara FGD dengan pemerintahan daerah kKota dan kKabupaten Magelang, karena untuk menegetahui persepsi terkait dengan  perda  KTR.  Hasil  penelitian.    Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  informan  memiliki persepsi  yang  cukup,  seperti  menjelaskan  tentang  kawasan  tanpa  rokok  merupakan  ruangan  atau  area  yang  hanya dilarang  untuk  kegiatan  merokok.  Kesimpulan  Kebijakan  yang  harus  benar-benar  terencana  adalah  di  mulai  dari sosialisasi tentang KTR, struktur pemberian hukuman atau sanksi pada para pelanggar di mulai dari teguran lisan. Kata kunci: Kawasan Tanpa rokok, Persepsi pemda, Kota Layak anak

## ABSTRACT
The Non-Smoking Area Regulation aims to be a reference and mandates that each region must stipulate a Regional  Regulation  on  Non-Smoking  Areas  to  provide  effective  protection  from  the  dangers  of  cigarette  smoke, provide  a  clean  and  healthy  space  and  environment  for  the  community  and  protect  the  general  public  from  the adverse effects of smoking both directly or indirectly. The long-term goal of this study is to identify smoking behavior among the City and District Governments of Magelang with a specific target. Describe the perceptions of officials and  civil  servants  in  the  Magelang  City  and  District  Governments  towards  the  KTR  Regional  Regulation.  Areas concerning Non-Smoking Areas to provide effective protection from the dangers of cigarette smoke, provide a clean and  healthy  space  and  environment  for  the  community  and  protect  the  general  public  from  the  adverse  effects  of smoking, either directly or indirectly. The specific goals and targets are achieved by using the methods of research activities  to  be  carried  out  including  qualitative  descriptive  and  observation;  conducting  library  studies,  surveys, desk analysis, exploration; Preparation of Instruments & Preliminary Research; Data collection by means of FGDs with  the  local  government  of the  city  and  district  of  Magelang, because  it  is  to  find  out perceptions  related  to  the KTR  regional  regulation.  Research  result.  The  results  of  this  study  indicate  that  most  of  the  informants  have sufficient  perceptions,  such  as  explaining  that  a  non-smoking  area  is  a  room  or  area  that  is  only  prohibited  for smoking activities. Conclusion Policies that must be really planned are starting from the  socialization of KTR, the structure of giving penalties or sanctions to violators starting with verbal warnings.
Keywords: No-smoking area, local government perception, child-friendly city

## JURNAL Promotif Preventif
Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, Hal. 145 – 152
http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP

## PENDAHULUAN
UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2003  tentang Pengamanan  Rokok  Bagi  Kesehatan  yang ditindak  lanjuti  dengan  PP  Nomor  109  Tahun 2012 tentang zat adiktif adalah ruangan atau area yang  dinyatakan  dilarang  untuk  kegiatan merokok  atau  kegiatan  untuk  memproduksi, menjual,  mengiklankan  atau  mempromosikan produk  tembakau.  Peraturan  Kawasan  Tanpa Rokok bertujuan menjadi acuan dan mengamanatkan  bahwa  setiap  daerah  harus menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  untuk  memberikan  perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan  ruang  dan  lingkungan  yang  bersih serta  sehat  bagi  masyarakat  dan  melindungi masyarakat  secara  umum  akibat  dampak  buruk merokok  baik  langsung  maupun  tidak  langsung (Rifqi, 2017).
Menurut Cahyono (2019) ketidakpatuhan kota/kabupaten belum
menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan Tanpa Rokok disebabkan oleh karena ketergantungan  terhadap  pajak  rokok  yang merupakan  salah  satau  pendonor  pendapatan terbesar  asli  daerah.  Menurut  Cahyono  (2019) ketidakpatuhan kota/kabupaten belum menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan Tanpa Rokok disebabkan oleh karena ketergantungan  terhadap  pajak  rokok  yang merupakan  salah  satau  pendonor  pendapatan
terbesar asli daerah.
Termasuk  di  Kota  dan  Kabupaten Magelang,  sampai  saat  ini  Pemerintah  Daerah belum  menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang Kawasan  Tanpa  Rokok.  Padahal  kedua  wilayah ini  telah  memperoleh  penghargaan  sebagai Kota/Kabupaten  Layak  Anak  dengan  kategori Nindya  juga  untuk  Kabupaten  Magelang. Bahkan  sudah  ditetapkan  Peraturan  Daerah tentang  Kota/Kabupaten  Layak  Anak  yang  di dalamnya terdapat pernyataan bahwa kota/kabupaten harus memiliki Peraturan Daerah tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok,  ketersediaan kawasan  tanpa  rokok  dan  tidak  ada  iklan  dan promosi  dan  sponsor  rokok  dan  mengharuskan kawasan  tanpa  rokok  di  fasilitas  kesehatan, pendidikan,  tempat  anak  bermain  diatas  90%. Sesuai dengan Indikator yang ke 22 yaitu dengan adanya Tersedia kawasan tanpa rokok [2].
Ketidakpatuhan kedua wilayah ini kemungkinan  disebabkan  oleh  kepentingan individu  para  pemangku  kebijakan  ataupun kepentingan  maupun  pengambil  kebijakan  yang mempunyai kebiasaan merokok, dan beranggapan  Perda  ditetapkan  maka  kebiasaan merokok  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  di lingkungan  kerja,  karena  mereka  beranggapan merokok  dapat  meningkatkan  produktivitas kerja.
Penelitian  tentang  persepsi  masyarakat Kota  dan  Kabupaten  Magelang  terhadap Kawasan  Tanpa  Rokok  telah  dilakukan  oleh Margowati  (2017)  lebih  kepada  pendapat

## JURNAL Promotif Preventif
Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, Hal. 145 – 152
http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP
perempuan  tentang  dampak  merokok  dan Kawasan  Tanpa  Rokok  dengan  hasil  bahwa dukungan  perempuan  terhadap  KTR  dalam sekala rendah yaitu 39,7% dan rendah 47,3% hal ini menjadi masalah sebab pengetahuan terhadap dampak  rokok  tinggi  namun  pendapatnya terhadap  KTR  justru  rendah.  Namun  persepsi para  pejabat  dan  ASN  di  lingkungan  Pemda Kota  dan  Kabupaten  Magelang  terhadap  Perda KTR belum diidentifikasi.
Tujuan yang akan diapai dalam penelitian  ini  adalah  mengidentifkasi  persepsi merokok  ASN  dikalangan  Pemda  Kota  dan Kabupaten Magelang

## BAHAN DAN METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan desain  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  data yang dikumpulkan berupa verbatim (catatan atau rekaman), wawancara mendalam dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan terkait dengan Regulasi Kawasan Tanpa  Rokok.  Jumlah  populasi  meliputi  seluruh ASN di lingkungan pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten  Magelang.  Namun  dalam  penelitian ini akan diambil sampel sejumlah 40 orang yang terdiri dari OPD terkait dan terdampak rokok

## HASIL
Karakteristik dalam penelitian ini merupakan  organisasi  perangkat  daerah  (OPD) pemerintahan daerah Kotaan Kabupaten
Magelang.  Yang  dimaksud  dengan  pemerintah daerah  kota  Magelang  dan  kabupaten  Magelang adalah OPD teknis yang terkait dengan rokok.

## Karakteristik Informan
Persepsi  peneliti  tentang  OPD  yang terkait  dengan  rokok  dari  20  informan  di  kota maupun  kab  terdiri  dari  Bappeda  litbangda  kota dan  Kabupaten  Magelang, Dinas  kesehatan  kota dan kabupaten Magelang, dinas komunikasi dan informasi kabupaten dan Kota Magelang, Bagian jaringan  dokumentasi  dan  informasi  hukum kabupaten  dan  kota  magelang,  dinas  pendidikan dan kebudayaan Kota dan Kabupaten Magelang, Dinas satuan Polisi Pamong praja Kabupaten dan Kota  Magelang,  Dinas  Sosial  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuasn  dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  dan  Kota  Magelang,  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  dan  Kota  Magelang,  Badan Nasional Narkotika Kabupaten Magelang
Hasil  FGD  Persepsi  Pemerintah  Daerah  kota dan  Kabupaten  Kawasan  Tanpa  Rokok Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan  wawancara  mendalam  kepada  20 orang  infroman  yang  berasal  dari  pemerintahan kota  dan  pemerintahan  kabupaten  Magelang. Rentang  umur  dari  informan  tersbut  antara  usia 26  tahun  –  57  tahun  dengan  status  ASN. Penelitian  ini  menggunakan  menggunakan  teori

## JURNAL Promotif Preventif
Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, Hal. 145 – 152
http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP
Manajemen  Pembangunan,  dalam  teori  ini mengatakan  bahwa  dalam  fungsi  manajemen pembangunan menggerakan partisipasi masayarakat  dan  pelaksanaan  pembangunan yang ditangani oleh pemerintah dalam merealisasikan  kawasan  tanpa  rokok  baik  dari segi  perilaku  maupun  persepsi  merokok  ASN dikalangan  pemerintah  kota  maupun  kabupaten Magelang. Dari hasil penelitian ini akan dibahas bagaimana  hal  tersebut  menjawab  tujuan penelitian  dan  sesuai  dengan  hasil  temuan berdasarkan  persepsi  dari  informan  yang  terdiri dari (What, Who, Where, When dan How).
Berdasarkan Hasil diskusi tentang persepsi  kawasan  tanpa  rokok,  salah  satu informaan menjawab:
“Kawasan tanpa rokok merupakan Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan aktivitas merokok, mengiklankan rokok. Memproduksi rokok dan menjual rokok” Ada juga yang menjawab Kawasan tanpa rokok yakni “ Kawasan yang tidak diperbolehkan merokok yang diatur oleh masing masing OPD”
Kemudian  kami  menyakan  siapa  yang harus  bertanggung  jawab  dalam  merealisasikan Kawasan  Tanpa  rokok,  sebagian  informan menjawab:
“ Kebijakan ini selain menjadi kebijakan kepala daerah juga didukung oleh OPD terkait dan pelibatan serta partisipasi masyarakat termasuk juga pada pelaksanaan dan pengawasan”
Pertanyaan  selanjutkan  mengapa  perlu diberlakukan  Kawasan  Tanpa  Rokok?  Ada
sebagian  infroman  yang  memiliki  pendapat yaitu:
” Dengan penerapan KTR akan terwujud masayarakat  dan  generasi  muda  yang  sehat serta lingkungan yang bersih”
Peneliti  juga  menyakan  tentang  dimana dan  kapan  bisa  diberlakukan  peraturan  tentang Kawasan tanpa Rokok dan yang bertanggungjawab siapa, dan beberapa informan berpendapat sebagai berikut:
“Tempat yang bisa diberlakukan untuk penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok yaitu Tempat belajar mengajar, fasilitas umum, tempat ibadah dan fasilitas kesehatan, karena pentingnya aturan ini maka segera diberlakukan aturan tentang Regulasi Kawasan Rokok”
Hasil FGD dan wawancara dengan menggunakan analisis SWOT
Dalam  menetapkan  Kawasan  Tanpa Rokok  suatu  daerah  harus  melalui  beberapa tahapan, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan kota Magelang dua tahun diajukan ke  pimpinan  dan  sudah  dilakukan  harmonisasi dan  sinkronisasi  dalam  bentuk  keputusan walikota dan menyusun rancanagan walikota dan terdapat  7  Lokasi  yang  ditetapkan  sebagai  KTR dengan  keputusan  Walikota.  Penetapan  yang dilakukan  secara  bertahap  diantaranya  kesiapan dari stakeholder, kesiapan SDM, saran prasarana adalah sebagai kunci regulasi.
Pendapat  informal  dari  bagian  hukum sebagai berikut:
“pelaksanaan KTR itu ya harus dilaksanakan dengan adanya penegakan dan penyamaan persepsi, diantaranya ya... harus

## JURNAL Promotif Preventif
Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, Hal. 145 – 152
http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP
ada reklame di sekolah atau dimana-mana dan tidak lupa juga pengawasan di perwal dia juga sebagai satuan tugas KTR  baik secara internal maupun secara eksternal”
Dan dari dinkes kota menambahkan:
“ Mekanisme pelaksanaannya dalam bentuk pelaporan selama ini dilakukan secara rutin dari tempat tempat yang ditetapkan KTR dan pengawasan secara rutin, dan selama ini KTR kalo tidak ada dukungan dari OPD juga tidak akan berjalan, sehingga dikota Magelang dibuat secara bertahap pelaksanaanya supaya masyarakat dapat menerima , dan rencana pelaksanaanya bulan Juni –Agustus”
Pendanaan dalam kegiatan ini adalah diambilkan dari APBD yang dilakukan melalui sosialisasi dan anggaran utama adalah dari dinkes dan sarana prasarana diusahakan diruang terbuka dan dianggarakan dari masing masing OPD”
Pendapat  dari  pemerintahan  Kabupaten selama ini:
“Selama ini belum ada peraturan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan harapanya akan segara kita buat sebuah aturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok”.
Kami mengharap adanya Regulasi Kawasan Tanpa rokok karena kita meiliki bebrapa kekuatan karena SKPD/OPD semuanya mendukung adanya regulasi dan memliki layanan layanan yang dapat diakses masyarakat umum, sehingga adanya KTR sangat penting karena akan memeberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Selain  memiliki  kekuatan  yang  ada,
tentunya  memliki  kelemahan,  dari  salah  satu informan memberikan pendapat
” kelemahan dari kita adalah keterbatasan
anggaran yang dimilikioleh OPD untuk melakukan sosialisasi regulasi KTR dan belum ada tim khusus untuk mengurusi hal tersebut”.
Peluang yang dimiliki adalah OPD banyak yang mendukung dan adanya suporting dana dari bapeda serta dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap penilain dan penghargaan Kabupaten Layak Anak dan terdapat ancaman yang dimilki yaitu aspe politik dan budaya, budaya yang ada dibeberapa wilayah ada yang memiliki budaya yang menarik...yaitu anak setelah sunat oleh orang tuanya diberikann rokok atau misalkan anak berprestasi juga akan diperbilehkan untuk merokok, hal ini adalah menjadi ancaman bagi suatu daerah untuk menerapkan Kawasan Tanpa rokok diberbagai lokasi. Ancaman senajutnya adalah ada beberapa petinggi atau pejabat pemerintah sebagai perokok aktif dan Magelang merupakan sektor petani tembakaunya yang terbanyak, sehingga ha ini menjadi sulit untuk memiliki regulasi tersebut.
Lembaga  yang  bertanggung  jawab  dan mendukung  Implementasi  Kebijakan  Kawasan Tanpa  Rokok  di  pemerintahan  kabupaten Magelang  yaitu  keikutsertaan  instansi  terkait seperti  dinas  sosial,  dinas  pendidikan  dan kebudayaan,  BNN,  dinas  pemuda  dan  olahraga, kementrian  agama,  dinas  perhubungan,  dinas tenaga  kerja,  dinas  perindutrian  dan  koperasi telah  mendukung  dan  bekerjasama  dalam  upaya penerapan  kebijakan  KTR  melalui  keterlibatan instansi  instansi  tersebut  dalam  menunjang keberadaan  lokasi  KTR  dengan  mentaati keberadaan KTR.

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki persepsi yang

## JURNAL Promotif Preventif
Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, Hal. 145 – 152
http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP
cukup,  seperti  menjelaskan  tentang  kawasan tanpa  rokok  merupakan  ruangan  atau  area  yang hanya  dilarang  untuk  kegiatan  merokok,  dan penetapan  KTR  merupakan  upaya  perlindungan untuk  masyarakat  terhadap  resiko  ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap  rokok.  Termasuk  lokasi  lokasi  yang dijadikan  tempat  yang  diberlakukan  sebagai ruangan  khusus  untuk  merokok  yang  ada didalam  gedung.  Informan  juga  menyadari bahwa kondisi kesehatan para perokok pasif dan kondisi  kesehatan  akan  terganggu  apabila tercemar  oleh  asap  rokok.  Sejalan  dengan penelitian [3] Asap yang dihembuskan pada saat merokok  dapat  dibedakan  atas  dua,  yaitu  asap utama dan asap samping. Asap utama merupakan  bagian  asap  tembakau  yang  dihirup langsung oleh perokok, sedangkan asap samping merupakan  asap  tembakau  yang  disebarkan  ke udara  bebas  dan  dapat  dihirup  oleh  orang  lain yang  berada  diruangan  yang  sama  dan  dikenal sebagai perokok pasif.
Persepsi  pemerintah  daerah  kabupaten maupun kota Magelang kawasan tanpa rokok itu mencankup semua fasilitas dari fasilitas kesehatan,  sekolahan,  layanan  publik,  hal  ini sesuai  dengan  undang  undang  No.36  Tahun 2009  tentang  kesehatan  yaitu  pasal  115  ayat  1 menyatakan  bahwa  kawasan  tanpa  rokok  antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar  mengajar,  tempat  anak  bermain,  tempat ibadah,  angkutan  umum,  tempat  kerja  dan
tempat  umum  dan  wajib  menerapkan  tanpa rokok di wilayahnya [4].
Kebijakan  dan  kajian  kebijakan  atau penyusunan  regulasi  kawasan  tanpa  rokok merujuk  pada  proses  pengambilan  keputusan suatu  instansi  pemerintah  baik  kabupaten ataupun  kota  Magelang  termasuk  identifikasi berbagai  alternatif  seperti  prioritas  program  dan dampak kebijakan. Mekanisme regulasi penyusunan  perda  KTR  terdiri  dari  beberapa tahapan  dimulai  dari  tahapan  perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan  dan  perundang-undangan.  Kondisi yang  terjadi  di  kota  Magelang  sudah  diajukan sekitar 2 tahun ke pimpinan dan sudah dilakukan harmonisasi  dan  sinkronisasi,  tahapannya  masih dalam bentuk perwal (peraturan walikota) karena ada beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya  adalah  resistensi  dari  pihak  pihak terkiat  dan  kurang  adanya  kesiapan  dari  steake holder,  kesiapan  Sumber  Daya  manusia  ,  saran prasarana persamaan persepsi.
Kebijakan yang harus benar-benar terencana adalah di mulai dari sosialisasi tentang KTR,  struktur  pemberian  hukuman  atau  sanksi pada  para  pelanggar  di  mulai  dari  teguran  lisan mau  pun  tulisan  dan  sanksi  denda.  Sanksi  yang akan  diberikan  pada  pelanggar  kebijakan  KTR harus  diberikan  agar  tidak  terjadi  pengulangan pelanggaran  lagi.  Pelanggar  kebijakan  kawasan tanpa  rokok  timbul  karena  dari  adanya kelemahan pada kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut (Ilham, Kintoko, 2014).

## JURNAL Promotif Preventif
Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, Hal. 145 – 152
http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP
Regulasi  di  kabupaten  Magelang  belum terbentuk  pergub  atau  draft,  baru  dilakukan sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  tim  MTCC Unimma,  yang  melatar  belakangi  belum  adanya draft atau perencanaan adalah terdapat kekhawatiran yaitu rendahnya kesadaran masyarakat  yang  berpengaruh  pada  optimalisasi KTR  dan  pendapatan  daerah  menurun  dan tidak akan  melindungi  hak  dan  suport  atau  dukungan yang  kurang  dari  pemerintahan  kabupaten sendiri, pemahaman tentang KTR yang bias, dan para petani tembakau salah paham terkait dengan adanya peraturan KTR.
Pentingnya komitmen pimpinan.
Komitmen  pimpinan  ini  akan  berkaitan  dengan pembentukan mental dan kesadaran semua pihak yang  terlibat  dalam  implementasi  KTR.  Hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa instansi yang  menunjukkan  ketidakefektifan  penerapan KTR  terhadap  pengendalian  perilaku  merokok menurut  hemat  peneliti  lebih  dipengaruhi  oleh kurangnya  langkah-langkah  pendukun  seperti kurangnya  sosialisasi  baik  berupa  leaflet, pamflet,  tidak  adanya  satgas  KTR  yang  bisa difungsikan  sebagai  pengawal  kebijakan  dan juga  minimnya  evaluasi  lebih  lanjut  terhadap komitmen pimpinan terhadap penerapan KTR di instansinya (Sutrisno and Djannah, 2020)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahawa  Informan  menyadari  bahwa  kondisi kesehatan  para  perokok  pasif  dan  kondisi
kesehatan  akan  terganggu  apabila  tercemar  oleh asap rokok. Kebijakan dan kajian kebijakan atau penyusunan  regulasi  kawasan  tanpa  rokok merujuk  pada  proses  pengambilan  keputusan suatu  instansi  pemerintah  baik  kabupaten ataupun  kota  Magelang  termasuk  identifikasi berbagai  alternatif  seperti  prioritas  program  dan dampak kebijakan.
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan adalah  Kebijakan  yang  harus  benar-benar terencana adalah di mulai dari sosialisasi tentang KTR,  struktur  pemberian  hukuman  atau  sanksi pada  para  pelanggar  di  mulai  dari  teguran  lisan maupun tulisan dan sanksi denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Hendrayady,  A.  and  Audi  Ghaffari,  M.  (2011) “INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK  ANAK,” Jurnal  Fisip  Umrah , Vol 1 No. (1), pp. 287–295.
Ilham,  Kintoko,  T.  (2014)  “Persepsi  Jajaran Pimpinan Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)  Di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Langkat Tahun 2014,” 16(1), p. 90.
Rahmah,  N.  (2015)  “Pengaruh  Rokok  Terhadap Kesehatan  dan  Pembentukan  Karakter Manusia,” Prosiding  Seminar  Nasional , 01(1), p. 78.
Rifqi  (2017)  “Implementasi  Peraturan  Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Universitas Hasanuddin,” (4).
Suharmiati,  handayani,  R.  (2013)  “Kajian
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan
Perundang-Undangan  Lain  Terkait  Hak Kesehatan  Reproduksi  Dan  Keluarga Berencana,” (36), pp. 249–258.

## JURNAL Promotif Preventif
Vol. 5 No. 1 Agustus 2022, Hal. 145 – 152
http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP
Sutrisno, S. and Djannah, S.N. (2020) “Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan
Tanpa  Rokok  (Tinjauan  Sistematis),” ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat) ,  5(1),  pp.  16–25.  Available at: https://doi.org/10.22236/arkesmas.v5i1.49
74.