## EFEKTIVITAS PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Oleh Yaoma Tertibi Program Pascasarjana  Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang

## Abstrak
Pelaksanaan  pasal  66  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  belum  bejalan  efektif karena  ada  kendala-kendala  sebagai  berikut:  masalah  regulasi,  ketersediaan  anggaran yang tidak mencukupi dan  adanya kerancuan pos anggaran gaji dan tunjangan perangkat desa,  Pengelolaan  PAD  Tidak  Maksimal  dan  perbedaan  pengelolaan  tanah  kas desa/bengkok,  visi  dan  misi  kepala  tidak  mengakomodir  peningkatan  SDM  perangkat desa, Beban pengeluaran sosial yang besar dan terjebak dalam transaksi perbankan akibat tertundanya pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan

## Kata kunci, Desa, Penghasilan Tetap

## Abstract
The  implementation  of  Article  66  of  Law  Number  6  of  2014  has  not  been  effective because  there  are  constraints  as  follows:  regulatory  problems,  insufficient  budget availability  and  ambiguity  of  village  officials'  salary  and  allowance  budget  posts,  Not Maximum PAD Management and differences in village cash management / crooked, the vision  and  mission  of  the  head  do  not  accommodate  the  increase  in  village  device  HR, the burden of large social expenditures and being trapped in banking transactions due to the delayed payment of fixed income and benefits
Keywords, Village, Fixed Income.

## PENDAHULUAN
Terbitnya  Undang  undang  nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  membawa hikmah  tersendiri,  angin  segar  untuk  desa  agar  bisa  berkembang  sesuai  ngan  karakternya masing - masing, terbitnya undang undang desa dengan segala kewenangannya juga sangat berdampak pada pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa  yang  selama  ini  kurang  sejahtera  akibat  tidak  adanya  dukungan  Pemerintah  Pusat dalam bentuk regulasi dalam undang undang Desa akhirnya diatur pendapatan apa saja yang bisa diperoleh oleh Kepala Desa dan perangkat Desa, diantaranya adalah penghasilan tetap, Tunjangan,  jaminan  kesehatan  dan  penerimaan  lainnya  yang  sah,  namun  demikian pelaksanaan  regulasi  yang  baru  ini  tidak  seindah  yang  tertulis,  karena  banyak  hambatan- hambatan  yang  perlu  dicarikan  solusi  agar  cita  cita  mulia  yang  tercantum  dalam  undang undang  nomor  6  ini  bisa  sesuai  harapan,  yakni  terbentuknya  Kepala  Desa  dan  Perangkat Desa  yang  berintegritas  dan  mau  mengabdi  total  dalam  membangun  Desa  dan  juga mensejahterakan  masyarakat.  Berbicara  pembangunan  dalam  Undang  Undang  desa disebutkan  bahwa  desa  diberi  kewenangan  yang  cukup  luas  dalam  melaksanakan pembangunan berdasarkan hak asal usulnya. Selama ini pembangunan desa dapat dikatakan dipandang  sebelah  mata  atau  dilaksanakan  setengah  hati  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Ini  terlihat  dengan  kurang  optimalnya  pengelolaan  sumberdaya  alam
dan sedikitnya nilai tambah sumber daya ekonomi serta akses infrastruktur yang sedarnya, adanya  hal  tersebut  membawa  masalah  tidak  hanya  pada  desa,  tetapi  juga  pada  kota. Masalah tersebut  berupa urbanisasi  orang desa ke kota, desa bukan lagi  sebagai  penopang dan penunjang kota, ketimpangan antaradesa dan kota serta berbagai masalah lainnya.
Adanya  Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang diperuntukkan kepada desa dengan anggaran  yang cukup besar mau tidak mau  desa dilirik oleh semua pihak, berbagai pihak tersebut, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah  Kabupaten  serta  berbagai  lembaga  Negara  lainnya  dan  lembaga  swasta  harus menjalin kerja sama yang sinergis, selaras dan berkelanjutan. Pengelolaan alokasi anggaran tersebut  harus  mendukung  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pelaksanaan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  pengelolaan keuangan desa jangan sampai menumbuhkan koruptor-koruptor kecil di desa, apabila terjadi kepercayaan  masyarakat  pada  tingkat  terkecil  yaitu  desa  sudah  tidak  ada  lagi,  hal  ini dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ketidakpercayaan masyarakat  pada pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah terkait  pengelolaan  keuangan  dikarenakan  banyaknya  pengelola  yang  terlibat  korupsi, bahkan  penyimpangan,  penyelewengan  dan  penyalahgunaan  tidak  hanya  dilakukan  pada level  bawah tetapi  juga level  atas. Satu  satunya kepercayaan  yang masih  dapat  diandalkan hanya  pada  pemerintah  desa.  Apabila  dengan  adanya  alokasi  APBN  dan  Alokasi  Dana Desa(ADD) yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota serta berbagai anggaran lainnya bukannya  tercipta  tata  kelola  Pemerintahan  Desa  malah  menumbuhkan  koruptor-koruptor baru.
Jangan berharap adanya desa yang mandiri, sejahtera dan partisipatoris. Untuk mencegah adanya hal tersebut, perlu keterlibatan semua pihak dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.  Langkah awal adalah dengan meningkatkan keahlian dan  kompetensi  SDM  di  Desa.  Membenahi  system  administrasi  dan  regulasi  di  desa  serta penataan  kelembagaan  di  desa.  Langkah  awal  tersebut  dilakukan  dengan  pendidikan  dan pelatihan,  workshop  serta  pendampingan  bagi  Kepala  Desa,  dan  Perangkat  Desa  serta Pihak-Pihak  lain  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Desa.  Langkah  berikutnya  dilakukan pembinaan,  pengawasan,  evaluasi  dan  pengendalian  pada  penyelenggaraan  pemerintahan Desa,  dengan  adanya  langkah-langkah  tersebut  akan  mendorong  terciptanya  tata  kelola Pemerintahan desa menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris.
Desa  sejak  dulu  merupakan  basis  penghidupan  masyarakat  setempat,  yang notabene  mempunyai  otonomi  dalam  mengelola  tata  kuasa  atas  penduduk,  pranata  lokal, dan sumberdaya ekonomi. Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai  batas  batas  wilayah,  dihunioleh  sejumlah  penduduk  dan  mempunyai  adat istiadat  untuk  mengelola  dirinya  sendiri.  Inilah  yang  disebut  dengan self  govening community .  Sebutan  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  baru  dikenal  pada  masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintah sendiri yang dikelola secara otonom  tanpa  ikatan  hirarkhis  –struktural  dengan  struktur  yang  lebih  tinggi.  Di  sumatra Barat  misalnya  nagari  adalah  sebuah  “republik  kecil”  yang  mempunyai  pemerintahan sendiri  secara  otonom  dan  berbasis  pada  masyarakat.  Desa  Desa  dijawa  sebenarnya  juga mempunyai  “republik  kecil”    dimana  pemerintahan  Desa  dibangun  atas  dasar  prinsip kedaulatan  rakyat,  Trias  Politica  yang  diterapkan  dalam  neegara-negara  modrn  juga diterapkan secara tradisional dalam pemerintahan desa. Desa-Desa dijawa mengenal Lurah (Kepala Desa)  beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (Rembug Desa) sebagai  Badan  Legislatif  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  serta  Dewan  Morokaki sebagai  badan  yudikatif  yang  bertugas  dibidang  peradilan  dan  terkadang  memainkan peranan sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif secara historis semua masyarakat lokal
di  Indonesia  mempunyai  kearifan  lokal  secara  kuat  yang  mengandung  roh  kecukupan, keseimbangan  dan  berkelanjutan,  terutama  dalam  mengelola  sumberdaya  alam  dan penduduk. Diantara kearifan- kearifan lokal tersebut, ada beberapa atauran hukum adat yang mengatur  masalah  hukum  adat,  yang  menatur  massalah  pemerintahan,  pengelolaan sumberdaya, hubungan sosial dan sterusnya. Pada prinsipnya aturan lokal itu dimaksudkan untuk  menjaga  keseimbangan  dan  keberlanjutan  hubungan  antar  manusia  dan  hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan.
Perjuangan  panjang  untuk  mendapatkan  pengakuan  sebagai  bagian  dari pemerintah yang dapat hidup mandiri oleh pemangku kepentingan mulai dari Kepala desa, Perangkat Desa dan juga masyarakat, akhirnya membuahkan hasil yakni terbitnya Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  dengan  berlakunya  undang  undang  diatas meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga  otonomi  desa  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Disisi  lain dalam  posisi desa sebagai  sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan  secara  nasional  dan  jajaran  terdepan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan secara  nasional,  maka  desa  diberi  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  sebagai  konsekwensi  dari  keberadaan  desa  sebagai  entitas  pemerintahan. 1 Selain  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal  bersekala  desa,  desa  juga  memperoleh kewenangan  dari  Pemeritah,  Pemerintah  Provinsi,  dan  atau  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi pelaksanaan pembangunaan  Desa,  pembinaan  masyarakat  Desa,  dan  Pemberdayaan  masyarakat  Desa. Dengan  demikian  pemerintah  desa  sebagai  lembaga  yang  diberi  tanggung  jawab  untuk melaksanakan  undang  undang  tersebut  dapat  melakukan  eksplorasi  sumberdaya  yang  ada baik  sumberdaya  manusia  maupun  sumberdaya  alam  demi  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang besar sudah tidak boleh lagi ada masyarakat yang hidupnya tidak sejahtera. Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  yuridis  sosiologis,  yaitu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  suatu  permasalahan  yang  dikorelasikan dengan data atau peraturan perundang-undangan yang bersifat doctrinal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan Data yang dilakukan adalah study lapangan (field research) merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu wancara, obsevasi dan studi dokumen.

## PEMBAHASAN

## Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang Undang No 6 Tahun 2014
Pendapatan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa    Desa  Maron  Kecamatan kademangan diatur dalam Pasal 66 UU no 6 tahun 2014 dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut :
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
1 Sajogyo dan Pudjiwati, Sajogyo. Sosioogi Pedesaan jilid 2. (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 1982,), hlm. 66.
(3)  Selain  penghasilan  tetap  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa  dan perangkat  Desa  menerima  tunjangan  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa.
(4)  Selain  penghasilan  tetap  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa  dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
Peraturan  Pemerintah  nomor  47  tahun  2015  pasal  81  adalah  sebagai  berikut  :  (1) Penghasilan  tetap  kepala  Desa  dan  perangkat  Desa  dianggarkan  dalam  APB  Desa  yang bersumber dari ADD.
(4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap: a. kepala Desa;
b.  sekretaris  Desa  paling  sedikit  70%  (tujuh  puluh  perseratus)  dan  paling  banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;dan
c.  perangkat  Desa  selain  sekretaris  Desa  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  per seratus)  dan  paling  banyak  60%  (enam  puluh  per  seratus)  dari  penghasilan  tetap  kepala Desa per bulan.
(5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  besaran  dan  persentase  penghasilan  tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 telah diimplementasikan kurang lebih selama 5 tahun.  Undang-undang ini merupakan harapan baru bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk  meningkatkan  partisipasinya  dalam  mewujudkan  pembangunan  yang  berkeadilan serta  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Regulasi  baru  ini  selain  mengatur  soal pengakuan entintas sebuah desa dengan berbagai kekayaan bumi dan kekayaan budaya, adat istiadat  norma  agama,  norma  kesusilaan,  kearifan  lokal  juga  mengatur  bagaimana  sistem tata pemerintahan yang lebih baik. Tidak kalah penting lagi bahwa dengan lahirnya Undang Undang  desa  ini  kesetaraan  untuk  memperoleh  hak  atas  anggaran  negara  menjadi  lebih terjamin, sistem pengelolaan anggaran menjadi lebih terstruktur, transparan dan masyarakat dapat  terlibat  dalam  setiap  tahapan  penyusunan  perencanaan  penganggaran.  Anggaran- anggaran dari pemerintah pusat yang selama ini tersebar dihampir seluruh kementerian saat ini  telah  dikonsentrasikan  dan  dikordinasikan  dalam  satu  kementerian  yaitu  kementerian Desa.  Desa  yang  selama  ini  menjadi  subjek  pembangunan  pemerintah  pusat  saat  ini  telah berubah  yaitu  menjadi  pihak  yang  dapat  secara  mandiri  dan  otonom  melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada.
Undang-undang  desa  didalamnya  telah  mengatur  berbagai  komponen  seperti misalnya  tata  pemerintahan,  status  dan  hak  desa/  desa  adat,  manajeman  perencanaan, partisipasi  masyarakat.  Dalam  kontek  pembahasan  masalah  dalam  Tesis  ini  kami menyajikan  kajian  tentang  bagaiman  penerapan    Pasal  ini  66  undang  undang  tentang  desa mengatur  tentang  bagaimana  aparatur  desa  atau  perangkat  desa  memperoleh  jaminan kesejahteraan.
Dengan berbagai dinamika dan permasalahan yang dialami dalam perjalanannyan, namun  permasalahan  desa  yang  kompleks  ternyata  blm  mampu  dijawab  oleh  undang- undangan maupun peraturan perundangan turunannya, salah satu dari permasalahan tersebut adalah  mengenai  kesejahteraan  bagi  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa  sebagaimana diamanatkan  pasal  66  Undang-undang  Desa  no  6  tahun  2014,  hal  ini  dikarenakan  belum adanya goodwill dari  pemangku  kepentingan  bagimana  pelaksanaan  undang-undang  desa bisa  maksimal.  Kepala  desa  dan  Perangkat  Desa  sebagai  aparatur  pemerintahan  ditingkat paling bawah yang selalu bersentuhan dengan masyarakat secara langsung masih dianggap sebagai bukan bagian dari pemerintahan, yang mana selalu dipinggirkan hal ini dibuktikan demi meningkatkan kesejahterannya saja perangkat desa berkali kali demonstrasi ke Jakarta,
mengorbankan  waktu,  tenaga  pikiran  dan  juga  uang,  namun  demikian  harapan  untuk sejahtera masih jauh dari harapan.
Walaupun  bayak  tawaran  kesejahteraan  yang  dituangkan  dalam  undang-undang yang sebenarnya hak perangkat desa dan juga Kepala Desa namun sikap pemerintah sebagai pemegang  kebijakan  sekaligus  sebagai  pelaksana  undang-undang  yang  belum  belum berpihak  kepada  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa  menjadikan  Undang-undang  tersebut seperti macan ompong, hanya kuat di atas kertas.
Menurut  Kepala  Desa  Maron  dan  Perangkat  desa  Maron  sebagai  obyek pelaksanaan  udang-undang  dengan  kesimpulan  bahwa  dengan  berlakunya  undang  undang desa  kesejahteraan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  dapat  dikatakan  sudah  meningkat dibandingkan dengan Perangkat desa saat undang-undang sebelum undang-undang nomor 6 Tahun  2014,  yang  mana  undang-undang  sebelum    nomor  6  Tahun  2014  yakni  undang- undang  nomor  32  tahun  2004,  undang-undang  nomor  22  tahun  1999  dan  undang-undang nomor  5  tahun  1979,  tidak  mengatur  tentang  pendapatan  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa secara detail, namun hanya memerintahkan Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Yang menjadi persoalan pada masa itu adalah pendapatan asli desa sangat sedikit sehingga untuk operasional kantor saja masih  kekurangan,  apa  lagi  untuk  memberikan  gaji  perangkat  desa.  Seiring  berjalannya waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar akhirnya memberikan bantuan kepada Kepala Desa  dan  perangkat  Desa  dengan  sebutan  TPAPD  (Tunjangan  Pendapatan  Aparatur Pemerintah Desa) dengan jumlah kepala Desa  mendapatkan penghasilan Rp 1000.000 tiap bulan  dan  perangkat  desa  sebesar  Rp.500.000  tiap  bulan,  dan  itupun  dicairkan  5  bulan sekali, dengan pendapatan tersebut tentu kesejahteraan perangkat desa jauh dari sejahtera.
Menurut  Anik  Nurhayati 2 bendahara  Desa  Maron,  bahwa  pengajuan  pencairan harus menunggu perintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam hal ini di wakili oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (DPMD),  kemudian  penulis  pertanyakan apakah  boleh  pengajuan  pencairan  penghasilan  tetap  dilakukan  setiap  bulan?  Bahwa bendahara Desa selama ini belum pernah mendapatkan informasi jika diperbolehkan untuk mengajukan  permohonan  penghasilan  tetap  setiap  bulannya  dikarenakan  uang  penghasilan tetap  berasal  dari  Alokasi  Dana  Desa  yang  peruntukan  dana  tersebut  tidak  hanya  untuk penghasilan  tetap  saja  namun  juga  untuk  keperluan  operasional  pemerintahan  desa.  Disisi lain proses permohonan pengajuan penghasilan tetap ini tidak bisa dilakukan langsung oleh pemerintah  desa,    namun  dikoodinir  oleh  pemerintah  kecamatan  Kademangan  yang dilakukan secara kolektif, artinya dikirim bersama sama dengan desa lainnya, ini juga jadi bagian penghambat proses pengajuan tersebut.
Secara nyata bahwa hambatan penerimaan penghasilan tetap ini tidak  menggangu pelayanan  kepada  masyarakat,  tetapi  dalam  hati  teman-teman  perangkat  desa  dan  Kepala Desa ada rasa tidak terima, tidak puas terhadap kebijakan pemerintah yang blm memberikan hak  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa  sesuai  dengan  perintah  Undang-undang.  Lantas bagaimana  sikap  Kepala  Desa  dan  Perangkat  desa  menghadapi  masalah  ini  Kepala  Desa Maron 3 dalam  statemennya  menyatakan  “bahwa  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa  hanya pasrah  menerima  keadaan,  karena  memang  tidak  mampu  berbuat  apa  apa  selain  hanya menunggu  kebijakan  dari  pemangku  kebijakan,  yakni  pemerintah  dan  pemerintah Kabupaten Blitar”.
Disisi  lain  pemerintah  juga  kurang  peduli  dalam  memberikan  penghargaan terhadap  Perangkat  Desa,  dalam  undang-undang  Desa  maupun  peraturan  perundangan turunannya  tidak  pernah  diatur  bagaimana  menghargai  kinerja  perangkat  desa.  Hal  itu
2 Anik Nurhayati, Bendahara Desa Maron, wawancara tanggal 2 Juli 2019
3 Kepala Desa Maron, Sunoto, wawancara tanggal 2 Mei 2019
didasari  dalam  peraturan  yang  ada  tidak  pernah  diatur  bagaimana  pembagian  penghasilan antara  perangkat  desa  yang  lama  mengabdi  dan  baru  mengabdi.  Demikian  juga  tidak  ada perbedaan  antara  perangakat  desa  yang  pendidikan  SMP  dengan  yang  lulusan  sarjana,  hal ini tentu tidak lazim, mengaca pada ketentuan aturan pada ASN Pegawai Negeri Sipil yang bekerja lebih lama tentu mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai  negeri  sipil  yang  baru  diangkat.  Begitu  juga  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  punya pendidikan tinggi tentu pendapatannya berbeda dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil yang  pendidikannya  lebih  rendah.  Disisi  lain  ketika  Aparatur  Sipil  Negara  mendapatkan jatah cuti Perangkat desa harus bekerja penuh tanpa ada cuti, karena sistem cuti tidak diatur dalam  perundangan  yang  mengatur  tentang  desa.  Hal  ini  tentunya  menjadikan  keirian diantara sesama aparat pemerintahan. Oleh karena itu itu peran Pemerintah dalam membuat regulasi  tentu  sangat  vital  yang  mana  pelibatan  Perangkat  desa  dan  Kepala  Desa  sebelum membuat  regulasi  sangatlah  penting.  Karena  Kepala  Desa  dan  perangkat  Desa  merupakan orang  orang  yang  mengalami  langsung  kesulitan-kesulitan  ditingkat  bawah  dalam  hal  ini adalah Desa.

## Faktor-Faktor  Penghambat  Penerapan  Pasal  66  ayat  1  Undang-undang  Nomor    6 Tahun 2014
Dalam  pelaksanaan  undang  undang  desa  salah  satu  komponen  yang  penting  adalah berkenaan dengan Sumber daya manusia. Sumber daya yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah  para  aparatur  desa  atau  perangkat  Desa.  Perangkat  Desa  adalah  unsur  staf  yang membantu Kepala  Desa  dalam  penyusunan  kebijakan  dan koordinasi  yang  diwadahi  dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Kedudukan Perangkat Desa begitu penting yaitu sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tata kelola dan menajemen  pemerintahan.  Perangkat  desa  boleh  dibilang  sebagai  fihak  yang  menjadi  ujung tombak  pelayanan  masyarakat  karena  dalam  praktinya  perangkat  desa  tidak  hanya  bekerja dalam  kaitan  pelayanan  teknis  administrasi  tetapi  lebih  dari  itu  para  perangkat  memiliki tanggung  jawab  yang  lain  misalnya  secara  sosial  keagamaan,  keamanan  ketentraman, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi dan lain lain.
Tanggung jawab ini memang tidak eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Desa dan atau  regulasi  turunan  lainya,  tetapi  tanggung  jawab  ini  merupakan  kekayaan  kearifan  lokal dimana tanggung jawab ini secara otomatis dipikul oleh para perangkat desa. Para perangkat desa  ditutut  untuk  memiliki  kepekaan  sosial  yang  tinggi  untuk  merespon  setiap  terjadi problemetika  sosial  di  masyarakat,  perangkat  desa  dituntut  dapat  menjadi  mediator  bagi setiap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Perangkat desa juga dituntut untuk dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk  terwujudnya  satu  bangunan  moralitas  yang  baik  mendorong  masyarakat  untuk  dapat berakhaqul karimah.
Pada saat  ini seiring perkembangan ilmu  dan tehnologi  perangkat  desa juga menjadi mitra  edukasi  bagai  instutusi  pendididikan  untuk  mengedukasi  masyarakat,  menjadi  mitra institusi  kesehatan  untuk  pelayanan  kesehatan  masyarakat,  menjadi  mitra  penegak  hukum untuk  giat  sosialisasi  kamtibmas,  menjadi  mitra  instutisi  yang  membidangi  penegakan idiologi  Negara,  menjadi  mitra  untuk  insitutisi  penegakan  HAM.  Hal  ini  karena  perangkat desa  ada  dan  hadir  langsung  ditengah-tengah  masyarakat.  Hidup  bersama  masyarakat membuat perangkat desa menjadi pihak pertama yang selalu diminta oleh masyarakat untuk menyelesaikan setiap masalah  yang berkaitan dengan berbagai bidang.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tugas  menjadi  perangkat  desa  tidaklah mudah, tanggung jawab yang tinggi harus dipikul didalam pundaknya karena harus memiliki kepekaan terhadap setiap perkembangan di sebuah desa dalam aspek berbagai bidang.
Selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah kami buat dengan berbagai pendekatan dan metodologi yang telah dirancang, kami selaku peneliti menemukan beberapa faktor serius yang  menjadi  penghambat  penerapan    Undang-Undang  Desa  pasal  66  UU  nomor  6  Tahun 2014 Tentang desa sebagai berikut:

## a. Masalah Regulasi
Pembatasan Regulasi mengenai penghasilan tetap yang telah ditetapkan oleh Bupati Blitar,  yakni  2  Kali  UMK  Bagi  Kepala  Desa  dan  maksimal  80  persen  dari  penghasilan tetap  Kepala  Desa  bagi  Sekretaris  Desa  dan  maksimal  60  persen  untuk  perangkat  desa lainnya,  dengan  pembatasan  tersebut  dana  yang  disiapkan  berdasarkan  peraturan Pemerintah No 43 tahun 2015 tidak bisa diserap dengan maksimal.
b. Ketersediaan  anggaran  yang  tidak  mencukupi  dan    Adanya  kerancuan  post anggaran gaji dan tunjangan perangkat desa
Anggaran  pendapatan  dan  Belajan  Desa  disahkan  oleh  BPD  dan  Kepala  desa setiap  Bulan  Desember  tahun  berjalan,  namun  demikian  banyak  persolan-persoalan regulasi dan sistem keuangan desa yang justru membuat pencairan anggaran efektif pada bulan  ke  3  dan  ke  4.  Belum  lagi  masalah  masalah  yang  berkenaan  dengan  pros  Audit APBDEsa.  Disisi  lain  pemerintah  desa  harus  melaksanakan  perencanaan  dalam  waktu bersamaan melaksanakan program pembangunan dan dalam waktu yang sama juga harus melaksanakan proses audit keuangan.
Ketersedian  anggaran    yang  sering  mengalamai  ketelatan  transfer  yang diakibatkan  adanya  proses  administrasi  yang  secara  kolektif  harus  disama  waktukan dengan wilayah pada suatu kabupaten membuat problematika ini kian rumit. Sementara itu  proses  pembangunan  yang  harus  dikejar  pelaksaanya  dan  memerlukan  biaya  besar. Suatu  misal  proyek  pembangunan  fisik.  Proyek  ini  harus  dikejar  waktunya  karena  jika masuk musim penghujan proyek ini tidak maksimal untuk dikerjakan. Hal ini terkadang harus  mengorbankan  anggaran  untuk  gaji  dan  tunjangan  perangkat  desa.  Selain  itu seringkali  ada  kerancuan  dalam  penerapan  sistem  penyusunan  perencanaan  desa  yaitu adanya  anggaran  belanja  langsung  yang  sering  memakai  anggaran  belanja  tidak langsung. Anggaran tidak langsung merupakan anggaran yang tidak boleh dipergunakan untuk belanja langsung dan sebaliknya. Namun  demikian beberapa daerah banyak  yang melanggar menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan posnya
c. Pengelolaan  PAD  Tidak  Maksimal  dan  Perbedaan  pengelolaan  Tanah  kas  Desa  / bengkok
Pendapatan  Asli  Desa  dalah  pendapatan  yang  berasal  dari  kewenangan  Desa berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  skala  lokal  Desa.  Yang  dimaksud  dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan pengelolaan tanah bengkok.
Kabupaten  Blitar  terdiri  dari  22  Kecamatan  248  Desa  yang  terbagai  menjadi  3 wilayah geografis  yang memiliki karakter berbeda. Yaitu daerah dengan daerah dataran rendah  dengan  tingkat  pengairan  yang  baik,  kedua  daerah  pegunungan  tandus  dengan kondisi  tanah  berbatu  dengan  tingkat  pengairan  sulit,  ketiga  adalah  daerah  pegunungan dengan  tingkat  pengairan  yang  baik.  Desa  dengan  lokasi  di  wilayah  dataran  rendah dengan  pengairan  memililiki  perekonomian  dibidang  pertanian  yang  lebih  baik dibanding dengan desa yang berada di daerah pegunungan.
Setiap  desa  di  Kabupaten  blitar  berkembang  berdasarkan  sejarah  yang  berbeda. Desa  satu  dengan  desa  lainya  memiliki  kekhasan  yang  berbeda  begitu  juga  dengan perkembangan  perekonomian  dengan  banyak  dilatar  belakangi  oleh  kondisi  geografi setempat.  Ada kalanya desa tersebut  berlokasi  di  sekitar atau berbatasan  dengan daerah perkotaan  desa  dengan  posisi  tersebut  biasanya  masyarakatnya  sudah  majemuk  dan relatif  heterogen,  biasanya  masyarakatnya  pun  memiliki  pendidikan    yang  lebih  baik dibanding  dengan  desa  yang  agak  jauh  dari  perkotaan.  Pekerjaaan  yang  dilakukan
masyarakatnya juga sudah relatif bergerak keberbagai  sektor tidak lagi  tergantung pada sektor  alam,  pertanian,  perikanan  dan  lain  lain.  Mereka  biasanya  bergerak  dalam  usaha jasa dan perdagangan.
Perbedaan  tiap  tiap  desa  satu  dengan  yang  lain  menjadi  salah  satu  faktor  yang membedakan pendapatan antara perangkat desa satu dengan yang lainya. Desa yang yang memiliki  potensi  kekayaan  tambang  memperoleh  pendapatan  desa  berlebih  karena mereka  dapat  membuat  regulasi  lokal  tentang  retribusi  desa  dibidang  pertambangan. Begitu juga dengan desa  yang sektor jasanya bergerak secara baik  juga dapat  membuat regulasi  perdes  tentang  retribusi  jasa  di  desanya.  Hal  ini  tentu  berimplikasi  pada meningkatnya  PAD  desa.  Yang  mana  semakin  tinggi  PAD  desa  maka  kesejahteraan masyarakat  dan  juga  perangkatnya  menjadi  meningkat.  Karena  ruang  fiskal  untuk mengalokisan anggaran menjadi lebih mudah.
Kondisi  Desa  Maron  Kecamatan  Kademangan  yang  berada  diwilayah  dataran tinggi  mempunyai  kesejahteraan  yang  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa  di  wilayah  Blitar  Utara  yang  mana  kondisi  bengkok  yang dikelola  oleh  perangkat  desa  desa  maron  kondisinya  adalah  lahan  kering  yang  mana hanya dapat  ditanami setahun sekali, dan aturan  yang mengaruskan perangkat  desa dan kepala desa harus masuk kantor untuk melayani masyarakan menjadikan perangkat desa dan  kepala  Desa  tidak  bisa  mengolah  tanah  bengkok  dengan  sendiri  melainkan  harus dikerjasamakan  dengan  orang  lain,  hal  ini  tentu  saja  menjadikan  hassil  yang  diterima oleh perangkat desa semakin mengecil.
d. Visi dan Misi Kepala tidak mengakomodir peningkatan SDM perangkat Desa
Visi  dan  misi  menjadi  sangat  penting  bagi    institusi  pemerintah  desa.  Visi  dan misi merupakan modal dasar dapam penyusunan RPJM Desa, RKPD Desa. Visi dan Misi hendaknya betul-betul mencerminkan satu konsep pembangunan desa secara menyeluruh yang  didasari  oleh  suluruh  potensi  yang  ada  dalam  sebuah  desa.  Meskipun  kadang- kadang visi misi hanya difokuskan pada sektor-sektor tertentu.
Perkembangan Isu-isu strategis dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, budaya,  keagamaan  pun  harus  direspon  secara  cepat.  Jika  seorang  perangkat  desa  tidak memiliki  pengetahuan  yang  cukup  maka  perangkat  tersebut  tentunya  tidak  akan  dapat memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat  desa.  Sementara  itu  biaya  untuk peningkatan  kapasitas  tidak  lah  murah.  Tentu  dapat  mengganggu  pendapatan  keluarga jika harus salah satunya dikeluarkan untuk biaya biaya tersebut.
e. Beban pengeluaran sosial yang besar dan Terjebak dalam transaksi perbankan akibat tertundanya pembayaran gaji dan tunjangan
Sebagai  perangkat  desa  yang  hidup  sehari  hari  bersama  masyarakat  tentu  biaya  sosial yang dikeluarkan tidaklah ringan. Hal ini karena rata-rata masyarakat desa masih sangat menjaga  sistem  sosial  misalnya  gotong  royong  dan  lain-lain.  Sebagai  perangkat  desa tentu saja hal ini menjadi barang wajib untuk selalu terlibat dalam setiap proses kegiatan di  masyarakat.  Untuk  sebuah  desa  yang  masih  menjunjung  sistem  tradisi  dan  budaya lebih biasanya kaya kegiatan-kegiatan ritual
Sementara itu banyak perangkat desa yang tidak bisa mengelola keuanganya dengan baik hal ini karena seringkali adanya kerancuan disisi regulasi yang mana dampaknya gaji dan tunjangan  dari  perangkat  desa  menjadi  tertunda.  Dalam  kaitan  ini  seringkali  perangkat desa  melakukan  pinjaman  kepada  pihak  ketiga.  Yaitu  untuk  menalangi  terlebih  dahulu kebutuhan hidup  yang mendesak. Seperti misalnya ketika ada keluarga  yang sakit  yang mana pengobatanya tidak dapat biayai melalui asuransi dan lain-lain.

## PENUTUP
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 66 tentang penghasilan tetap Kepala  Desa  dan  Perangkat  desa  telah  berjalan  5  tahun  akan  tetapi  belum  efektiv  sehingga belum mebawa dampak yang baik dan maksimal bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dikarenakan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa belum diberikan setiap Bulan

## DAFTAR PUSTAKA
Sajogyo  dan  Pudjiwati,  1982, Sosioogi  Pedesaan jilid  2.    Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press..
Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa