## DESENTRALISASI FISKAL,  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DAN  PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA 1

## FISCAL  DESENTRALISATION, ECONOMICS  GROWTH  AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SUMATERA
Jul Fahmi Salim 2 , Citra Permatasari, Ira Yulita, Ade Riandar Putra
Email : julfahmi25@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  fiscal  decentralization  and  economic  growth  on human development on Sumatra. The data used are regional tax data that represent fiscal decentralization,  economic  growth  and  human  development  index.  The  data  used  in  the form of panel data of each province from 2010 to 2016. To test its influence used panel data regression model, after the best model test is a fixed effect model. The results of this study indicate that fiscal decentralization in this case local taxes have a positive and significant influence on human development on Sumatra, while economic growth has a negative but not significant effect on human development on the island of Sumatera

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  desentralisasi  fiskal  dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di  Sumatera. Data yang digunakan  adalah  data  pajak  daerah  yang  mewakili  desentralisasi  fiskal, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Data yang digunakan berbentuk data panel masing-masing provinsi dari tahun 2010 hingga 2016. Untuk menguji  pengaruhnya  digunakan  model  regresi  data  panel,  setelah  dilakukan pengujian  maka  diperoleh  model  terbaik  yaitu fixed  effect  model .  Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  dalam  hal  ini  pajak  daerah berpengaruh  postif  dan  signifikan  terhadap  pembangunan  manusia  Sumatera, sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  tetapi  tidak  signifkan terhadap pembangunan manusia di Pulau Sumatera.
1 Diterima 21 September 2018. Direvisi 9 November 2018
2 CPNS PKP2A IV Lembaga Administrasi Negara , Aceh Besar

## A. PENDAHULUAN
embangunan  manusia  adalah sebuah  proses  pembangunan yang  bertujuan  agar  mampu
memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan  manusia  sebagai  ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui
pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut  mencakup  umur  panjang  dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak  dan  masing-masing  dimensi direpresentasikan
oleh indikator.
Dahulu  kemajuan  suatu  wilayah  atau negara  masih  banyak  menggunakan pertumbuhan  ekonomi  sebagai  tolok ukur keberhasilan suatu negara. Namun dalam  beberapa  waktu  belakangan, keberhasilan suatu negara lebih   diukur dari menggunakan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan  manusia  lebih  tajam dalam menjelaskan
pembangunan manusia  karena  melalui  tiga  dimensi yaitu  pendapatan,  kesehatan  dan pendidikan.
Seringkali kemiskinan,
pendidikan  yang  rendah  serta  tingkat pendapatan  yang  kecil  suatu  negara disalahkan karena kurang tepat sasarannya  kebijakan  yag  dilakukan pemerintah
pusat. Padahal kita mengetahui  permasalahan  suatu  daerah lebih  diketahui  oleh  daerah  itu  sendiri, sehingga  mereka  lebih  tahu  untuk berbuat  apa  dalam  upaya  perbaikan kondisi  sosial  ekonomi  masyarakatnya. Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan
adalah  dengan  memberikan  wewenang yang  lebih  besar  kepada  pemerintah daerah dengan desentralisasi.
Kegiatan perekonomian Indonesia memasuki babak baru semenjak diterbitkannya UU 22 dan 25 tahun 1999 mengenai
desentralisasi dan perimbangan  keuangan  daerah.  Dalam Dalam  undang-undang  ini  dijabarkan mengenai pembagian peran pemerintah pusat  dan  daerah  baik  dalam  hal administratif maupun dalam pengelolaan  keuangan.  Latar  belakang lahirnya  undang-undang  mengenai desentralisasi  fiskal  ini  adalah  banyak anggapan  bahwa  pemerintah  pusat sebagai  pengelolaan  keuangan  secara terpusat kurang tepat (Dewan Perwakilan  Rakyat  RI,  1999).  Hal  ini dikarenakan  adanya  anggapan  bahwa permasalahan  suatu  daerah  lebih dipahami oleh daerah tersebut dibandingkan dengan pemerintah pusat (UNDP,  2005).  Desentralisasi  fiskal memegang  peranan  penting  dalam maju  atau  tertinggalnya  suatu  daerah, tergantung kemampuan daerah tersebut dalam  menjalankannya,    dengan  kata lain desentralisasi akan berdampak baik jika  di  jalankan  dengan  benar  namun tidak  menutup  kemungkinan  akan berakibat negatif jika tidak  tepat dalam pelaksanaannya (Song, 2013).
P

## Gambar 1 : Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010-2016
Sumber : ipm.bps.go.id (2018)
Diharapkan  dengan  adanya desentralisasi fiskal akan mengakibatkan pemerataan
pembangunan  dan  lebih  tepat  sasaran.
Di  India  dampak  dari  desentralisasi fiskal  sudah  terasa  dengan  semakin meratanya  pembangunan  infrastruktur sosial  dan  pembangunan  pedesaan (Kalirajan  and  Otsuka,  2012).  Setelah adanya  desentralisasi  fiskal,  daerah yang  terdahulunya  tertinggal  dan minim  infrastruktur  mulai  investasi besar-besaran  di  bidang  infrastruktur dan menunjukkan perkembangan yang baik (Kis-Katos and Sjahrir, 2017).
Dari  Gambar  1  dapat  dilihat bahwa  dalam  kurun  waktu  7  tahun terakhir indeks pembangunan manusia di  Indonesia  cenderung  meningkat. Dalam  undang-undang  yang  disahkan mengenai  pemerintahan  daerah  dan keuangan  daerah  mengatur  sampai tingkat  pajak  daerah.  Peran  pajak daerah  yang  penting  dalam  proses pembangunan  suatu  daerah  terutama daerah  tertinggal  (Mosley,  2015). Desentralisasi  fiskal  juga  mampu memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap lingkungan bisnis terutama di negara-negara  berpendapatan  rendah atau  negara  sedang  berkembang (Escaleras and Chiang,2017).
Gambar 2 : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2016 Sumber : ipm.bps.go.id (2018)
Namun  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  tidak  semua  daerah  maupun negara  berhasil  dalam  pelaksanaan desentralisasi  fiskal  tersebut,  karena desentralisasi fiskal juga dapat mengakibatkan memburuknya distribusi pendapatan dan distribusi kesejahteraan (Aslim  and  Neyapti,  2017) . Selain  itu dampak  buruk  dari  desentralisasi  itu sendiri  adalah  semakin  maraknya korupsi,  negara  dengan  daerah  yang memiliki  ukuran  desentralisasi  semakin besar  akan  mengakibatkan  korupsi semakin  tinggi  pula  (Lecuna,  2012). Selain  itu    efek  negatif  dari  desentralisi adalah  penggunaan  lahan  secara  ilegal juga  meningkat  dan  meningkat  konflik di  daerah  desentralisasi  tersebut  (Wu and  Heerink,  2016).  Meski  dalam
beberapa penelitian terdahulu desentralisasi  memiliki  peran  yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan  pengurangan  kemiskinan,  dalam beberapa kasus pengeluaran pemerintah pada negara kelas menengah ke bawah, pengeluaran  pemerintah  tidak  memiliki peran  yang  penting  dalam  penurunan angka  kemiskinan  (Anderson  et  al., 2018).
Dalam  kurun  waktu  55  tahun terakhir  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia  cenderung  fluktuatif  namun tetap  mengalami  tren  yang  meningkat (Gambar  3).  Pada  masa  itu,  sistem keuangan  di  Indonesia  masih  bersifat sentral,  dimana  pemerintah  pusat mengendalikan  secara  keseluruhan mengenai keuangan daerah.
Gambar 3 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1961 – 2016 Sumber : Bank Dunia (2018)

## Gambar 4 : Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Desentralisasi Fiskal
Sumber : Bank Dunia (2018)

## Gambar 5 : Pertumbuhan Ekonomi  Sesudah Desentralisasi Fiskal
Sumber : Bank Dunia (2018)
Desentralisasi  fiskal  yang  tidak disertai  dengan  distribusi  pendapatan yang  memadai  akan  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  sebaliknya daerah yang bergantung pada pemerintah pusat mengalami
pertumbuhan  ekonomi  yang  psoitif dan signifikan (Yushkov, 2014).
Desentralisasi fiskal dalam tujuannya  mencapai  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  juga  dapat menyebabkan  masalah  yang  serius terhadap lingkungan jika tidak diimbangi dengan pertimbangan daerah tertentu
yang akan menyebabkan  meningkatnya  emisi karbon  akibat  kegiatan  ekonomi  yang tidak ramah lingkungan (Zhang et al., 2017). Peningkatan pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi  dalam  38  tahun terakhir  banyak  berpendapat  bahwa itu merupakan pertumbuhan ekonomi yang  semu,  dimana  di  daerah-daerah yang  jauh  dari  pusat  pemerintahan cenderung  miskin  dan  tertinggal  baik dari  segi  pembangunan  maupun sumber daya manusianya.
Meskipun sebelum dan sesudah desentralisasi  fiscal,  pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan meningkat,  namun  untuk  rata-rata peningkatannya
sebelum
desentralisasi  fiscal  berada  pada kisaran  3.03  persen,  setelah  adanya desentralisasi fiscal pertumbuhan ekonomi rata-rata menjadi 3.66 persen. Ini  menunjukkan  bahwa  dengan adanya  desentralisasi  fiskal  akan meningkatkan  rata-rata  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Tentu  saja
pertumbuhan  ekonomi  tidak  bisa dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan  dari  desentralisasi  fiskal, karena  pertumbuhan  ekonomi  hanya menyentuh bagian luarnya saja.

## Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana pengaruh  desentralisasi  fiskal  serta pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  di Sumatera?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal serta pertumbuhan ekonomi
terhadap
Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera. Tinjauan Pustaka Desentralisasi
adalah penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  otonom  berdasarkan  asas otonomi  (UU  Republik  Indonesia  No 32,  2004).  Sedangkan  desentralisasi fiskal  adalah  transfer  tanggungjawab dan  kewenangan  untuk  penerimaan dan  belanja  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah  serta  memberikan mereka  kekuatan  untuk  membuat keputusan (Bahl, 1999).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan tingkat  pertambahan  dari  pendapatan nasional (Boediono, 1999). Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang  menyebabkan  barang  dan  jasa yang diproduksi masyarakat bertambah  (Sukirno,  2011).  Selain  itu pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan
sejauh  mana  aktivitas  perekonomian akan menghasilkan
tambahan pendapatan  masyarakat  pada  suatu periode  tertentu  (Mankiw  et  al.,  2013). Pertumbuhan  ekonomi  juga  diartikan sebagai    kenaikan  pendapatan  di negara  maju,  seperti  perkembangan, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi  dan  perubahan  ekonomi dalam jangka panjang.
Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) adalah indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses  hasil  pembangunan  dalam memperoleh  pendapatan,  kesehatan, pendidikan  dan  sebagainya  (Badan Pusat Statistik, 2018)
Pajak  Daerah  adalah  kontribusi wajib  kepada  Daerah  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  digunakan  untuk  keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (DPR RI, 2009)

## Tinjauan Penelitian Terdahulu
Penelitian  mengenai  faktor-faktor yang  mempengaruhi  IPM  dengan menggunakan model
ECM
menemukan  bahwa  PDB  berpengaruh positif  dan  signifikan,  sedangkan Dummy  desentralisasi  berpengaruh positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap IPM,  sedangkan  PPN  dan  Dummy krisis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM (Setiawan and Hakim,  2008).  Pertumbuhan  ekonomi dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Provinsi–provinsi  di  Indonesia  dengan menggunakan model kointegrasi
menemukan  bahwa  dalam  jangka panjang  pertumbuhan  ekonomi  dan indeks  pembangungan  manusia  dalam jangka  panjang  memilki  hubungan yang kuat (Lumbantoruan and Hidayat,  2013).  Selain  itu  di  China, desentralisasi  fiskal  direspon  secara berbeda  oleh  berbagai  daerah,  daerah berkembang  atau tertinggal  cenderung merasakan dampak negatif dari adanya desentralisasi fiskal tersebut, sebaliknya daerah yang maju cenderung  kurang  merespon  adanya desentralsiasi  fiskal  tersebut  (Yang, 2016).
Konsumsi  energi  di  Pakistan berpengaruh  positif  terhadap  indeks pembangunan  manusia,  sedangkan pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan  Manusia  di  Pakistan (Wang et al., 2018).  Desentraslisasi dan pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka panjang  berdampak  positif  terhadap pembangunan  manusia  (Soejoto  and Subroto,  2015).  Sedangkan  di  Provinsi Jawa
Tengah pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks
Pembangunan  Manusia  (Yuliani  and Saragih, 2014).

## B. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  untuk  melihat pengaruh  desentralisasi  fiskal  dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan  manusia  di  Pulau Sumatera digunakan pendekatan regresi  linear.  Diasumsikan  bahwa
pembangunan  manusia  merupakan fungsi  dari  desentralisasi  fiskal  dan pertumbuhan  ekonomi,  maka  model penelitiannnya sebagai berikut : PM it = β0 + β1PE it + β2LPD it + e it dimana :
PM  : Pembangunan Manusia PE : Pertumbuhan Ekonomi
LPD  :  Pajak  Daerah  dalam  bentuk Logaritma
e : Error term Variabel dependen dalam penelitian  ini  adalah  PM  yang menggambarkan pembangunan manusia.  Variabel  ini  diukur  dengan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
PE adalah variabel pertumbuhan ekonomi yang  dihitung berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi seluruh  provinsi  yang  ada  di  pulau Sumatera sedangkan LPD merupakan variabel  desentralisasi  fiskal  yang digunakan  adalah  data  pajak  daerah
masing-masing  provinsi  di  pulau Sumatera  yang  di  transformasi  ke dalam bentuk logaritma.
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder yaitu data tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
pertumbuhan  ekonomi  dan  pajak daerah  dalam  bentuk  data  panel  dari tahun  2011-2016  yang  diperoleh  dari Bank  Indonesia,  DJPK  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia  dan Badan Pusat Statistik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  melakukan  regresi  data panel  ada  beberapa  tahapan  yang harus dilakukan, antara lain melakukan  pemilihan  model  terbaik ( common  effect  model, fixed  effect  modal dan random  effect  model )  melalui  uji redundan  dan  uji  hausman  serta  uji lagrange  multiplier .  Selain  itu  juga diperlukan  uji  multikolinearitas  dan uji normalitas data.

## Tabel 1  : Hasil Uji Deskriftif
IPM  KEMISKINAN PAJAK_DAERAH Mean 68.58 206.34 1,430,000,000,000 Median 68.33 141.21 1,050,000,000,000 Maximum 73.99 727.76 4,530,000,000,000 Minimum 64.20 18.83 288,000,000,000 Std. Dev. 2.13 186.51 1,100,000,000,000 observations 60 60 60 Sumber : eviews 10 (2018) Dari hasil
uji deskriftif menunjukkan  bahwa  rata-rata  IPM  di pulau  Sumatera  sebesar  68,58  dengan median 68.33 serta standar deviasi 2.13. Nilai rata-rata IPM dalam hal ini dapat digunakan  sebagai  representasi  dari
nilai  IPM  di  pulau  sumatra.  Nilai terendah IPM di pulau Sumatra sebesar 64,20 serta yang tertinggi adalah 73,99. Rata-rata  angka  kemiskinan  di  pulau Sumatra  adalah  206.34  dengan  nilai median  141.21  serta  standar  deviasi
186.51. Nilai rata-rata angka kemiskinan di pulau Sumatra
merupakan representasi yang baik dari keseluruhan  data  dalam  hal  ini  data kemiskinan  di  pulau  Sumatra.  Begitu pula  dengan  pajak  daerah  di  pulau Sumatra,  rata-rata  pajak  daerah  di pulau  Sumatra  adalah  1.43  triliun rupiah.  Sedangkan  angka  kemiskinan di  pulau  Sumatera  rata-rata  206  ribu orang,  dengan  angka  terendah  sebesar 141 ribu dan yang tertinggi sebesar 727 ribu  jiwa.    Pajak  daerah  di  pulau Sumatera  rata-rata sebesar 1,43 triliun rupiah  dengan  terendah  288  miliar rupiah  sedangkan  angka  tertinggi sebesar 4,53 Triliun rupiah.

## Uji Model Terbaik
Pemilihan model terbaik dalam model  regresi  data  panel  dilakukan dengan  melakukan  uji  redundan,  uji hausman  serta  uji Lagrange  Multiplier jika  diperlukan.  Dalam  uji  redundan dilakukan  untuk  menentukan  model terbaik  antara  model common  effect atau  model fixed  effect ,  sedangkan uji hausman digunakan  untuk  memilih antara  model fixed  effect atau  model random effect , jika hasil tidak konsisten maka  akan  dilakukan  uji  lanjutan yaitu  uji  LM  yang  digunakan  untuk memilih  model common  effect atau model random effect .
Tabel 2  : Hasil Uji Redundan ( Chow test ) Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 105.369082 (9,48) 0.0000 Cross-section Chisquare 181.972153 9 0.0000 Sumber : eviews 10 (2018)
Uji  redundan  pada  Tabel  2 menunjukkan  bahwa  nilai  prob Cross- section  Chisquare sebesar  0,000,  artinya fixed  effect  model merupakan  model terbaik,  sedangkan  pada  saat  uji hausman  (Tabel  3)  menunjukkan bahwa  model  terbaik  adalah  model fixed .
Karena  hasil  uji  pertama  dan  kedua konsisten  maka  hasil  pemilihan menunjukkan  bahwa  model  terbaik adalah Fixed  Effect  Model ,  sehingga untuk  interpretasi  hasil  penelitian menggunakan fixed effect model .
Tabel 3 : Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Breusch-Pagan 11.588105 2 0.0030 Sumber : eviews 10 (2018) Hasil estimasi Tabel 4 menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal terhadap
pembangunan  manusia  di  Indonesia.
Dari  hasil  tersebut  menunjukkan bahwa jika diasumsikan nilai pertumbuhan  ekonomi  dan  pajak daerah  konstan  maka  nilai  indeks pembangunan  manusia  di  pulau Sumatera akan mengalami
penurunann  sebesar  -24.12  poin, sedangkan  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  negatif  tetapi  tidak signifikan  terhadap  IPM.  Selanjutnya desentralisasi  fiskal  dalam  hal  ini merupakan data pajak daerah berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Dari hasil regresi menunjukkan setiap
kenaikan pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap  pembangunan  manusia  di Pulau  Sumatera  sedangkan  setiap kenaikan  pajak  daerah  sebesar  1 persen  akan  meningkatkan  indeks pembangunan  manusia  di  pulau Sumatera  sebesar  3.36  poin  dengan asumsi variabel lain tetap.
Tabel 4  : Hasil Estimasi Fixed Effect Model Dependent Variabel : IPM Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* C -24.12396 12.18815 -1.979296 0.053 PE -0.137043 0.095247 -1.438815 0.156 LPD 3.369106 0.425998 7.908733 0.000* R 2 = 0.9540 N     = 60 F- statistic = 76.07 R 2 adj  = 0.9435 t tabel  = 1.671
Prob(F-stat) = 0.00
*signifikan pada alpha 0.05 Sumber : eviews 10 (2018 )

## PM = -24.123 – 0.137PE + 3.369LPD
Hubungan  Pertumbuhan  Ekonomi dengan Pembangunan Manusia
Dalam  teorinya  pertumbuhan ekonomi  akan  mendorong  semakin baiknya indeks pembangunan manusia. Namun berdasarkan hasil di atas dapat dilihat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  negatif  dan  tetapi  tidak signifikan  terhadap  pembangunan manusia  di  Pulau  Sumatera.    Hasil  ini sesuai  dengan  yang  didapatkan  oleh Pertumbuhan  ekonomi  juga  tidak berpengaruh  terhadap  pembangunan manusia di Asia  (Mustafa, et al., 2017). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan  manusia  (Wang  et  al., 2018).  Beberapa  temuan  penelitian
terdahulu  juga  menemukan  hasil  ini karena  sebagian  negara  berkembang seperti  Indonesia  masih  belum  bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam mensejahterakan masyarakat dari lapisan terbawah sehingga mengindikasikan
pertumbuhan ekonomi yang  semu hanya menyentuh level  atas  seperti  perindustrian  sedang dan besar sehingga kue ekonomi hanya dinikmati  oleh  sebagian  kecil  orang  di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi regional  tidak  serta  merta  mampu menurunkan  tingkat  kemiskinan  di daerah (Soejoto and Subroto, 2015).
Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pembangunan Manusia
Desentralisasi fiskal memungkin suatu  daerah  untuk  menggunakan keuangannya  lebih  leluasa  namun dalam batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang  maupun  peraturan yang  berlaku  dan  bisa  lebih  tepat sasaran  karena  permasalahan  daerah itu  sendiri  lebih  diketahui  oleh  daerah itu  sendiri.  Dari  hasil  penelitian  ini dapat
disimpulkan bahwa desentralisasi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pembangunan manusia  di  pulau  Sumatera.  Hasil  ini sesuai  dengan  penelitian  yang  didapat oleh  (Mehmood,  et  al.,  2010)  yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal efektif
dalam meningkatkan pembangunan manusia di Pakistan. Ini menunjukkan  bahwa  pajak  daerah yang digunakan oleh daerah itu sendiri lebih mencapai sasaran jika dibandingkan dengan jika pengelolaannya  diserahkan  kepada pemerintah  pusat,  hal  ini  disebabkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  di  daerah  tersebut  tentu lebih diketahui oleh daerah itu sendiri.

## D. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :
1. Indeks  pembangunan  manusia  di pulau  Sumatera  cenderung  berbeda antar provinsi, dimana nilai rata-rata sebesar  70,03  sedikit  lebih  rendah dari  IPM  nasional  sebesar  70,18. Provinsi  dengan  nilai  IPM  terendah adalah  Provinsi  Lampung  sebesar 67,65  sedang  Provinsi  dengan  nilai
IPM  tertinggi  adalah  Provinsi  Kep. Riau dengan angka sebesar 73,99.
2. Desentralisasi  fiskal  dalam  hal  ini pajak  daerah  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap pembangunan  manusia  di  pulau Sumatera.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif  namun  tidak  signifikan terhadap  pembangunan  manusia  di pulau Sumatera.

## Rekomendasi
Laju  Indeks  Pembangunan  Manusia di  pulau  Sumatera  cukup  baik,  yaitu berada  di  kisaran  70,03,  meski  begitu angka  IPM  Pulau  Sumatera  masih sedikit  berada  di  bawah  rata-rata nasional  sehingga  perlu  diberikan dorongan  untuk  meningkatkan  angka tersebut.  Selain  itu  yang  cukup mengkhawatirkan  justru  ditunjukkan oleh  pertumbuhan  ekonomi,  dimana pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh negatif  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  meskipun  tidak  signifikan.  Ini berarti  ada  yang  kurang  tepat  dengan proses  pertumbuhan  ekonomi  tersebut. Selain  itu  pengaruh  negatif  dari pertumbuhan
ekonomi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan
perekonomian  yang  berjalan  selama  6 tahun  terakhir  masih  belum  tepat sasaran  dimana  efek  langsung  terhadap pendidikan,
kesehatan dan
kesejahteraan  masyarakat  masih  belum maksimal,
sehingga pemerintah
kedepannya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah harus  lebih  tepat  sasaran  dengan  cara melibatkan  sumber  daya  lokal  baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sehingga manfaatnya secara langsung  dapat  dirasakan  daerah tersebut.

## Kelemahan dan Batasan Penelitian
Terlepas  dari  hasil  penelitian  yang diperoleh, penelitian ini masih memiliki berbagai  kelemahan  dan  kekurangan berupa  model  yang  digunakan  kurang dinamis  dan  rentang  data  yang  masih tergolong  sedikit  serta  jumlah  daerah yang  masih  dalam  satu  kepulauan. Penelitian akan lebih baik jika menggunakan model yang lebih dinamis seperti Panel Var, menggunakan rentang waktu  yang  lebih  panjang  serta  dari berbagai  pulau  besar  yang  dapat memberikan  perbandingan  keadaan suatu daerah dengan daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,
E., d’Orey, M.A.J., Duvendack,  M.  and  Esposito,  L. (2018), “Does Government
Spending Affect Income Poverty? A
Meta-regression  Analysis”, World
Development ,
available at:https://doi.org/10.1016/j.world dev.2017.10.006.
Aslim,  E.G.  and  Neyapti,  B.  (2017), “Optimal  fiscal  decentralization: Redistribution and welfare implications”, Economic  Modelling , Elsevier,  Vol.  61  No.  November 2016, pp. 224–234.
Badan  Pusat  Statistik.  (2018),  “Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Tahun  2017”, Berita  Resmi  Statistik , available at:https://doi.org/4102002.
Bahl,  R.  (1999),  “Implementation  Rules For Fiscal Decentralization”, Annals of Economics and Finance .
Boediono,  D.R.  (1999),  “Seri  Sinopsis Pengantar  Ilmu  Ekonomi  No.  1 Ekonomi Mikro”, BPFE . Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI.  (1999), Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999 Tentang  Pemerintahan  Daerah , Local Government , available at:https://doi.org/10.1017/CBO97 81107415324.004.
DPR  RI.  (2009), Pajak  Daerah  Dan Restribusi  Daerah , Undang-  Undang , available at:https://doi.org/10.1002/app.446
22.
Escaleras,  M.  and  Chiang,  E.P.  (2017), “Fiscal decentralization and institutional quality on the business environment”, Economics  Letters , available at:https://doi.org/10.1016/j.econle t.2017.07.019.
Kalirajan,  K.  and  Otsuka,  K.  (2012),
“Fiscal
Decentralization and Development  Outcomes  in  India: An  Exploratory  Analysis”, World Development , available at:https://doi.org/10.1016/j.world dev.2012.04.005.
Kis-Katos,  K.  and  Sjahrir,  B.S.  (2017), “The  impact  of  fiscal  and  political decentralization  on  local  public investment in Indonesia”, Journal of Comparative  Economics ,  Vol.  45  No.
2, available
at:https://doi.org/10.1016/j.jce.201 7.03.003.
Lecuna, A. (2012), “Corruption and size decentralization”, Journal  of  Applied Economics ,
available at:https://doi.org/10.1016/S1514- 0326(12)60007-5.
Lumbantoruan,  E.P.  and  Hidayat,  P. (2013),  “Analisis  Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia  (Metode  Kointegrasi)”, Ekonomi Dan Keuangan .
Mankiw, N.G., Quah, E. and Wilson, P.
(2013),  “PENGANTAR  EKONOMI MAKRO”,
PENGANTAR EKONOMI MAKRO , available at:https://doi.org/10.3390/bs30100
01.
Mosley,  P.  (2015),  “Fiscal  composition and  aid  effectiveness:  A  political economy model”, World Development , available at:https://doi.org/10.1016/j.world dev.2013.12.020.
Setiawan,  M.B.  and  Hakim,  A.  (2008), “Indeks  Pembangunan  Manusia”, Jurnal Economia , available
at:https://doi.org/4102002.
Soejoto,  A.  and  Subroto,  W.T.  (2015),
“Fiscal  Decentralization  Policy  in Promoting Indonesia Human
Development”, International  Journal of Economics and Financial Issues .
Song,  Y.  (2013),  “Rising  Chinese regional  income  inequality:  The role  of  fiscal  decentralization”, China  Economic  Review ,  available at:https://doi.org/10.1016/j.chieco .2013.02.001.
Sukirno,  S.  (2011), Teori  Pengantar  Ekonomi Makro , Jakarta . UNDP.  (2005), Annual  Report , UNDP
2005 ,
available at:https://doi.org/10.1039/C1DT9 0165F.
UU  Republik  Indonesia  No  32.  (2004),
“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang  Pemerintah  Daerah”,
UU No 32 2004 , available at:https://doi.org/10.1017/CBO97
81107415324.004.
Wang, Z., Danish, Zhang, B. and Wang, B.  (2018),  “Renewable  energy consumption,  economic  growth and  human  development  index  in Pakistan: Evidence form simultaneous  equation  model”, Journal  of  Cleaner  Production , available at:https://doi.org/10.1016/j.jclepro .2018.02.260.
Wu, Y. and Heerink, N. (2016), “Foreign direct investment, fiscal decentralization  and  land  conflicts in  China”, China  Economic  Review ,
Elsevier B.V., Vol. 38, pp. 92–107. Yang,  Z.  (2016),  “Tax  reform,  fiscal decentralization, and regional economic  growth:  New  evidence from  China”, Economic  Modelling , Elsevier B.V., Vol. 59, pp. 520–528. Yuliani,  T.  and  Saragih,  N.  (2014),
“Determinan pembangunan
manusia di kabupaten/kota provinsi jawa tengah”, Jejak ; Journal of  Economic  and  Policy ,  available at:https://doi.org/10.15294/jejak.v 7i1.3843.
Yushkov, A. (2014), Fiscal Decentralization and Regional
Economic  Growth:  The  Case  of  the Russian  Federation , SSRN ,  available at:https://doi.org/10.2139/ssrn.25 18319.
Zhang, K., Zhang, Z.Y. and Liang, Q.M.
(2017),  “An  empirical  analysis  of the  green  paradox  in  China:  From the
perspective of fiscal decentralization”, Energy  Policy , Elsevier,  Vol.  103  No.  March  2016, pp. 203–211.