## UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME MELALUI PROGRAM REHABILITASI DI LAPAS
1* Ananda Aldika Ahyu Saputra, 2 Mitro Subroto
1, 2 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia e-mail:
1 anandaaldika97@gmail.com ( corresponding author )
2 mitrosubroto07@gmail.com

## ABSTRACT
This research explores the efforts of deradicalization among terrorist inmates in Indonesian correctional institutions. Based on deradicalization theories, the study highlights various steps  taken  to  reduce  the  influence  of  extremism  and  radicalism  among  these  inmates. Identification,  evaluation,  and  isolation  of  terrorist  inmates  are  initial  stages  in  the deradicalization  process  aimed  at  understanding  their  motivations  and  behaviors.  The deradicalization program includes education, counseling, skill training, and preparation for post-release social reintegration. Post-release monitoring is also conducted to ensure their non-involvement in terrorist activities. These efforts are grounded in legal principles and statutory regulations governing correctional institutions and counter-terrorism measures. This study provides profound insights into deradicalization practices within  correctional institutions,  which  are  essential  elements  in  counterterrorism  and  the  reintegration  of terrorist  inmates  into  society.  It  emphasizes  understanding,  rehabilitation,  and  the reduction  of  radicalism  and  underscores  a  research-based  approach,  along  with consultation with experienced experts in developing deradicalization programs.
Keywords: Deradicalization; Terrorist Inmates; Correctional Institutions; Rehabilitation
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Di dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat tentunya tidak akan terlepas dengan yang  disebut  sebagai  konflik.  Konflik  tersebut  hadir  di  tengah-tengah  kehidupan masyarakat untuk melatih manusia dalam menentukan kepribadian maupun sikap yang sudah  seharusnya  diberikan  dan  ditampilkan  oleh  seseorang  dalam  menghadapi permasalahan tersebut, karena pada dasarnya manusia telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan memiliki kemampuan untuk bisa menentukan pilihannya sendiri. Akan tetapi, di tengah praktik tersebut terdapat sebuah doktrin yang juga tersebar secara luas di tengah masyarakat, di mana tentunya tiap manusia pasti akan memiliki pandangan yang berbeda dan doktrin yang tertanam tersebut tidak bisa lepas secara mudah darinya, sehingga dari adanya  kepribadian  yang  terpengaruh  dari  doktrin  tersebut  tak  jarang  malah menimbulkan berbagai permasalahan serta tindakan yang juga disebut sebagai patologi sosial.  Sebagaimana  yang  akan  penulis  bahas  dalam  artikel  ini,  di  mana  penulis  akan membahas lebih lanjut terkait aksi  terorisme yang dilakukan  oleh pelaku teroris yang akan dikupas dalam sudut pandang psikologi dan juga berkaitan dengan kesehatan jiwa (psikiatri) para narapidana pelaku teroris di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.
Pada  dasarnya,  definisi  dari  terorisme  sesungguhnya  dapat  dipandang  melalui berbagai  sudut  keilmuan,  seperti  kriminologi,  sosiologi,  psikiatri,  politik,  hukum,  dan hubungan  internasional.  Oleh  karena  itu  sangat  sulit  untuk  bisa  merumuskan  definisi terkait  terorisme  secara  keseluruhan  dalam  satu  aspek  dan  dimensi  yang  berbeda. Apabila  ditelaah  berdasarkan  pengertian  umumnya,  terorisme  dapat  di  definisikan sebagai rangkaian serangan yang dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh suatu kelompok yang bertujuan untuk bisa memberikan perasaan terrors terhadap kelompok masyarakat.  Hal  tersebut  sejalan  juga  dengan  yang  dikatakan  oleh  Salahuddin  Wahid, bahwa terorisme dilakukan karena adanya berbagai motivasi dari para pelaku, seperti adanya  alasan  dalam  agama,  ideologi,  maupun  alasan  demi  memperjuangkan kemerdekaan  yang  sesuai  dengan  keinginan  para  pelaku  teroris,  selain  itu  juga berpikiran untuk bisa membebaskan diri dari adanya ketidakadilan hingga kepentingan tertentu yang diciptakan untuk keuntungan sendiri (Ali, 1982).
Dengan  adanya  berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  organisasi  teroris  yang kemudian meluas di seluruh bagian dunia merupakan bukti nyata bahwa permasalahan tersebut semakin mengalami perkembangan dan menjadi fenoma dalam kancah global (Mareta,  2018).    Terorisme  juga  bukanlah  suatu  hal  yang  baru  lagi  di  dunia.  Sebagai bentuk  upaya  dalam  memberantas  tindakan  dari  para  pelaku  teroris  tersebut,  di Indonesia  sendiri  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dengan  tujuan  untuk  bisa memberikan kepastian dalam landasan hukum yang kuat serta mengatasi permasalahan- permasalahan  yang  ada  pada  tindakan  pidana  terorisme,  akan  tetapi  pada  nyatanya pelaksanaan  akan  undang-undang  ini  dikatakan  masih  belum  memberikan  hasil  yang begitu maksimal. Hal tersebut dapat dilihat setelah undang-undang ini diterapkan pada tahun 2003, di mana masih terdapat sejumlah kasus aksi terror yang terjadi di Indonesia, seperti serangkaian kasus pembomban yang terjadi pada tanggal 9 September 2004 di Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta, tanggal 1 Oktober 2005 di Bali, tanggal 17 Juli 2009 di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta, 25 September 2011 di GBIS Solo, dan pada tanggal 14 Januari 2016 di Sarinah Jakarta.
Dari beberapa contoh kasus tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara  yang  bijak  dalam  menyikapi  tindak  terorisme  ini,  terutama  melalui  kacamata Psikologi  yang  dilakukan  oleh  instansi  terkait,  dalam  hal  ini  yakni  Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang menampung narapidana terorisme serta tempat
untuk memperbaiki perilaku yang dilakukan oleh narapidana agar bisa kembali di terima oleh masyarakat.
Berbagai  hipotesis  yang  beredar  di  seluruh  kalangan  mengenai  aksi  teror, khususnya di bidang psikologi, di mana aksi teror atau sikap ingin menyakiti ini masuk kedalam sebuah penyakit jiwa atau psikis pada manusia. Dimana terbagi menjadi tiga hipotesis; yaitu (1) Frustation-Aggresion Hypothesis (perceived deprivation atau persepsi kehilangan, permasalahan yang menyangkut kebutuhan politik, ekonomi, dan personal),
(2) Negative  Identity  Hypothesis (marah  dan  perasaan  tak  berdaya  yang  melibatkan penolakan  dari  peran  yang  diinginkan  keluarga  dan  masyarakat),  (3) Narsissistic Rage Hypothesis (permasalahan mental, sosiopatik, arogan, narsistik, gangguan kepribadian) (Shadiqi, 2016).
Indonesia  secara  umum  pada  saat  ini  lebih  menggunakan  pendekatan soft  line approach tanpa  mengesampingkan hard  line  approach sebagai  upaya  pencegahan maupun  penanganan  kasus  terorisme.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya  kesadaran bahwa dalam menggunakan kekerasan sepagai upaya mengatasi aksi terror sebenarnya tidak  akan  benar-benar  berhasil  untuk  bisa  menyelesaikan  permasalahan  perihal terorisme sampai keakarnya. Maka dari itu, dalam menyeleasikan aksi teror yang ada di Indonesia dibutuhkanlah upaya lain, yakni melalui deradikalisasi yang merupakan salah satu pendekatan umum yang juga dikenal sebagai pendekatan soft line approach (Golose, 2009).
Pendekatan soft line approach atau disebut juga sebagai program deradikalisasi tersebut merupakan salah satu cara untuk bisa mengetahui faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab perilaku atau tindakan terorisme yang dilakukan oleh narapida terorisme. Program deradikalisasi sendiri dilakukan kepada narapidana terorisme yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui beragam kegiatan dalam menunjang program deradikalisasi tersebut.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia melalui program deradikalisasi terhadap narapidana narapidana terorisme di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Rini  dan  Kurniawan  (2019)  ingin  mengetahui  bahwa  kategori  isi  kebijakan  dalam konteks  kebijakan  penjara  tingkat  tinggi  untuk  teroris  di  Lapas  Kelas  IIA  Pasir  Putih diamati melalui 6 subkategori, termasuk kepentingan yang terpengaruh, tipe manfaat, perubahan  yang  diwujudkan,  kedudukan  pembuat  kebijakan,  pelaksana  program,  dan sumber daya yang berkomitmen. Implementasi kebijakan ini memengaruhi kepentingan dalam  penyelenggaraan  tugas  pemasyarakatan  di  Indonesia,  dengan  manfaat  berupa optimalisasi  sistem  pemasyarakatan  dan  penghilangan  radikalisasi.  Perubahan  yang diwujudkan  bertujuan  untuk  mengembalikan  narapidana  terorisme  menjadi  warga negara yang baik  dan  melindungi masyarakat dari tindak pidana. Keputusan pembuat kebijakan  ada  di  tingkat  menteri,  yang  membutuhkan  sinergi  sumber  daya.  Pelaksana program harus memiliki kapasitas yang memadai, sementara sumber daya aparatur dan sumber daya lain harus memenuhi kebutuhan organisasi. Kepatuhan dan responsivitas implementasi  kebijakan  tercermin  dalam  hasil  pemantauan  dan  minimnya  masalah  di lapangan.
Rachmayanthy,  Anwar  dan  Zulfikri  (2020)  membahas  pelaksanaan  pembinaan narapidana  teroris  di  Lapas  Super  Maximum  Security  (SMS)  berdasarkan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  35  tahun  2018.  Teroris  didefinisikan  sebagai
individu yang menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan, seringkali untuk tujuan politik. Lapas SMS awalnya dibangun dengan tujuan meningkatkan keamanan staf penjara, narapidana, dan masyarakat melalui fasilitas seperti sel yang kokoh, CCTV, dan peralatan audio visual lainnya. Pelaksanaan pembinaan narapidana teroris, khususnya narapidana high risk, di Lapas SMS dilakukan berdasarkan hasil litmas dan rekomendasi sidang  tim.  Jenis  pembinaan  melibatkan  kesadaran  beragama,  berbangsa,  bernegara, hukum, serta konseling dan perilaku kognitif. Penetapan dan penempatan narapidana di Lapas SMS menjadi wewenang Menteri Hukum dan HAM RI dan diatur dalam peraturan yang relevan. Sistem pemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip pengayoman, pendidikan, pembimbingan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengakuan bahwa kehilangan kemerdekaan narapidana merupakan bentuk penderitaan.
Teori yang relevan dengan studi ini adalah "Teori Deradikalisasi." yang mencakup berbagai  pendekatan  dan  strategi  yang  digunakan  untuk  mengurangi  pengaruh ekstremisme  dan  radikalisme  di  antara  individu  atau  kelompok  yang  terlibat  dalam perilaku  terorisme.  Teori  deradikalisasi  membantu  dalam  menjelaskan  upaya  yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia untuk membimbing narapidana teroris kembali ke pemikiran yang lebih moderat, mengurangi potensi rekrutmen, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.
Teori  deradikalisasi  juga  mencakup  elemen-elemen  seperti  identifikasi  dan evaluasi narapidana teroris, isolasi teroris dari narapidana lain, pendidikan, konseling, pelatihan  keterampilan,  reintegrasi  sosial,  dan  pemantauan  pasca-pembebasan.  Ini adalah pendekatan yang holistik untuk mengatasi ancaman terorisme yang berasal dari dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Teori  deradikalisasi  digunakan  sebagai  dasar  untuk memahami  upaya  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  dalam  menjalankan program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan  analisis kualitatif  deskriptif.  Peneliti  memilih  metode  penelitian  kualitatif  karena  metode  ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengartikan makna oleh beberapa individu atau sekelompok  orang  yang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  dan  kemanusiaan (Creswell,  2009).  Pendekatan  analisis  deskriptif  merupakan  metode  yang  berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terkait objek yang diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan dan menghasilkan kesimpulan atau informasi (Zikmund, 2003).
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  yaitu  dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku- buku serta literatur lainnya. Kemudian berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif  terhadap  teori-teori  yang  ada  untuk  selanjutnya  dianalisis  bagaimana deradikalisasi  dilakukan  sebagai  upaya  pembinaan  narapidana  terorisme  dan pelaksanaan rehabilitiasi dalam deradikalisasi narapidana terorisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deradikalisasi berasal dari kata radikal, yang juga berasal dari bahasa Latin, yakni radix yang berarti akar atau sesuatu yang mendasar. Dalam kamus politik, radikal dapat pula diartikan samat keras dalam menuntut perubahan yang menyankut mengenai undang- undang dan ketentuan dari pemerintah (Marbun, 2004).
Deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris deradicalization dengan  kata  dasar  radikal.  Mendapat  awalan  deyang  memiliki  arti, opposite,  reverse,
remove, reduce, get off , (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir –isasi dari kata –ize, yang berarti, cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of, (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme (Golose, 2009).
Secara  lebih  luas,  deradikalisasi  merupakan  segala  upaya  untuk  menetralisir paham-paham  radikal  melalui  pendekatan  interdisipliner,  seperti  hukum,  psikologi, agama  dan  sosial  budaya  bagi  mereka  yang  dipengaruhi  paham  radikal  dan/atau  pro kekerasan  (Golose,  2009).  Sedangkan  dalam  konteks  terorisme  yang  muncul  akibat paham keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman  keagamaan  yang  sempit,  mendasar,  menjadi  moderat,  luas  dan komprehensif  (Amirsyah,  2012).  Melalui  pengertian  tersebut  penulis  menyimpulkan bahwa deredakilasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak yang terkait dalam penyelesaian isu baik mengenai radikalisme dan terorisme melalui berbagai cara.
Deradikalisasi mengacu  pada  tindakan preventif kontraterorisme  atau  stratregi untuk  menetralisir  paham-paham  yang  dianggap radikal dan  membahayakan  dengan cara  pendekatan  tanpa  kekerasan.  Tujuan  dari  deradikalisasi  ini  adalah  untuk mengembalikan  para  aktor  terlibat  yang  memiliki  pemahaman  radikal  untuk  kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat (Pusbangdatin, 2021).
Di  dalam  konteks  terorisme,  deradikalisasi  bertujuan  untuk  membujuk  para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan (Golose, 2007). Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang  mempunyai  ideologi  radikal  sehingga  ia  memiliki  kontra  radikalisme.  Sebagai sebuah  program  deradikalisasi,  menurut Counter  Terrorism  Implementation  Task Force (CTITF)  adalah  sebuah  kebijakan  dimana  memberi  paket-paket  bantuan  sosial, hukum,  politik,  ekonomi  dan  pendidikan  yang  ditujukan  kepada  para  narapidana terorisme (Hikam, 2016), ini adalah salah satu tindakan yang menggunakan soft power. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif.
Untuk bisa mendefinisikan arti kata dari terorisme sendiri sebenarnya bukanlah suatu  hal  yang  mudah,  karena  arti  terorisme  memiliki  pengertian  yang  luas  dan mencakup terhadap keamanan suatu bangsa. Akan tetapi, dalam hal ini sangat diperlukan pendefinisian  dari  kata  terorisme  sebagai  bahan  acuan  untuk  batasan  atas  segala tindakan  manusia  di  dalam  lingkungan  masyarakat  dan  negara  dalam  memahami tindakan yang dirasa telah melewati batas dan mengancam kedaulatan serta keamanan suatu  negara.  Dalam  kaitan  hal  tersebut,  maka  terorisme  dapat  kita  artikan  sebagai sebuah  tindakan  yang  dilakukan  melalui  kekerasan  atau  menggunakan  ancaman  yang ditujukan  kepada  sasaran  secara  acak  (tidak  memiliki  hubungan  langsung  dengan pelaku),  yang  mengakibatkan  berbagai  kerugian  baik kerusakan,  kematian,  ketakukan hingga ketidakpastian putusan (Zaidan, 2017).
Terorisme merupakan fenomena sosial di mana tindakan yang dipengaruhi oleh buar pikir atau pandangan suatu individu terhadap suatu hal secara berlebih dan hanya mempercayai pemahamanan yang dia miliki. Di sini dapat kita kaitkan bahwa, terorisme memiliki  kaitan  terhadap  radikalmsie,  karena  radikalisme  dapat  memiliki  pengertian sebagai  sebuah  aliran  yang  menginginkan  adanya  perubahan  atau  pembaharuan  yang ada  dalam  lingkungan  sosial  maupun  politik  dengan  cara  kekerasan  atau  ekstemis (Yunuz, 2017).
Upaya deradikalisasi dalam konteks lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah langkah-langkah  yang  diambil  untuk  mengurangi  pengaruh  ekstremisme  dan
radikalisme di antara narapidana teroris.   Proses pertama dalam upaya deradikalisasi adalah  identifikasi  dan  evaluasi  narapidana  teroris.  Ini  melibatkan  wawancara mendalam, analisis perilaku, dan penilaian psikologis untuk memahami latar belakang narapidana,  motivasi  mereka,  serta  tanda-tanda  gangguan  mental  yang  mungkin memengaruhi  perilaku  mereka.  Proses  ini  memungkinkan  lembaga  pemasyarakatan untuk merancang pendekatan yang sesuai untuk setiap narapidana.
Narapidana  teroris  sering  diisolasi  dari  populasi  narapidana  umum  untuk mencegah  penyebaran  ideologi  radikal  ke  narapidana  lain.  Ini  juga  bertujuan  untuk mengurangi  potensi  rekrutmen  di  dalam  penjara.  Perlakuan  khusus  atau  isolasi  ini dilakukan untuk narapidana dengan tingkatan atau kelas resiko tinggi, di mana sebelum narapidana  masuk  ke  dalam  sel  mereka  akan  dilakukan  assesment  untuk  mengatahui tingkatan radikalisasi mereka.
Program  deradikalisasi  di  lembaga  pemasyarakatan  mencakup  pendidikan  dan konseling. Narapidana teroris diberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai yang  sesuai  dengan  ajaran  agama  dan  ideologi  moderat.  Konselor  dan  ahli  agama berperan  dalam  membimbing  mereka.  Narapidana  teroris  menerima  pelatihan keterampilan  yang  dapat  membantu  mereka  mendapatkan  pekerjaan  setelah dibebaskan. Ini bertujuan untuk mengurangi potensi keterlibatan mereka dalam aktivitas teroris setelah pembebasan.
Salah satu tujuan utama deradikalisasi adalah mempersiapkan narapidana teroris untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Mereka diberikan dukungan dalam membangun hubungan  sosial  yang  positif,  mendapatkan  pekerjaan,  dan  menjalani  kehidupan  yang lebih produktif. Setelah narapidana teroris dibebaskan, mereka tetap dalam pemantauan ketat oleh lembaga penegak hukum dan intelijen. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka tidak kembali ke aktivitas terorisme.
Upaya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada pendekatan berbasis riset dan berkonsultasi dengan ahli-ahli berpengalaman. Program ini  memiliki  dasar  hukum  yang  mengatur  pemasyarakatan,  seperti  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Tujuannya adalah  untuk  mengurangi  potensi  ancaman  terorisme  dari  dalam  lembaga pemasyarakatan dan membantu narapidana teroris menjadi anggota  masyarakat yang produktif dan moderat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  upaya  deradikalisasi  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia terhadap  narapidana  teroris  merupakan  suatu langkah  yang  penting  dan  kompleks  untuk  mengurangi  pengaruh  ekstremisme  dan radikalisme  di  antara  narapidana  tersebut.  Berdasarkan  teori  deradikalisasi,  proses identifikasi  dan  evaluasi  narapidana  teroris  sangat  penting  untuk  memahami  latar belakang,  motivasi,  dan  tanda-tanda  gangguan  mental  yang  mungkin  memengaruhi perilaku  mereka.  Ini  memungkinkan  lembaga  pemasyarakatan  untuk  merancang pendekatan yang sesuai.
Isolasi  narapidana  teroris  dari  narapidana  lain  bertujuan  untuk  mencegah penyebaran  ideologi  radikal  dan  mengurangi  potensi  rekrutmen.  Ini  juga  bertujuan untuk  meminimalkan  potensi  gangguan  dan  kekerasan  di  dalam  penjara.  Program deradikalisasi  mencakup  pendidikan  dan  konseling,  di  mana  narapidana  teroris diberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  ajaran agama dan ideologi moderat.
Narapidana  teroris  menerima  pelatihan  keterampilan  yang  dapat  membantu mereka  mendapatkan  pekerjaan  setelah  dibebaskan.  Ini  bertujuan  untuk  mengurangi potensi  keterlibatan  mereka  dalam  aktivitas  terorisme  setelah  pembebasan.  Upaya deradikalisasi  juga  bertujuan  untuk  mempersiapkan  narapidana  teroris  untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, membantu mereka membangun hubungan sosial yang positif dan menjalani kehidupan yang lebih produktif. Setelah dibebaskan, narapidana teroris tetap dalam pemantauan ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas terorisme.
Selain itu, upaya deradikalisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku  dan  memiliki  dasar  hukum  yang  mengatur  pemasyarakatan,  seperti  Undang- Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pentingnya  pendekatan  berbasis  riset  dan  konsultasi  dengan  ahli-ahli  berpengalaman dalam mengembangkan program deradikalisasi juga sangat terlihat. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi potensi ancaman terorisme dari dalam lembaga pemasyarakatan dan membantu narapidana teroris menjadi anggota masyarakat yang produktif dan moderat.
Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik  deradikalisasi  dalam  konteks  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia,  yang merupakan  elemen  penting  dalam  upaya  pencegahan  terorisme  dan  reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Admin BDK Makassar. “Kepala BNN: Indonesia Sudah Pada Level Darurat Narkoba ”, BPPK Kemenkeu, 19 Februari 2020.
Diakses melalui https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat- keuangan-makassar-kepala-bnn-indonesia-sudah-pada-level-darurat-narkoba- 2020-02-19-0de63557/.
Gukguk, R.G.R., & Nyoman, S. P. H. 2019. Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3. Hariyanto, B.P. 2018. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia . Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1.
Josias, S. R. & Thomas, S. 2011. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia . Bandung: CV. Lubuk Agung.
Kaligis,  O.C,  &  Soedjono  Dirdjosisworo.  2011 .  Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia . Bandung: P.T ALUMNI.
Lamintang, P.A.F., & Teho Lamintang. 2012. Hukum Penitensier Inodnesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo,  S.  1999. Mengenal  Hukum  dan  Pembinaan  di  Indonesia .  Yogyakarta: Mandar Maju.
Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1997  Tentang Pengesahan United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances , 1998.
Poernomo, B. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan . Yogyakarta: Liberty.
Rachmayanthy, Umar A., & Zulfikri. (2020). Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan  Super  Maximum  Security  (SMS)  dalam  Perspektif Pemasyarakatan . Journal of Correctional Issues, 2 (1), halaman 1-14. Rini, D.E., & Kurniawan, T.  2019. Deradikalisasi Teroris melalui Lapas Supermaksimum Security  dari  Perspective  Implementasi  Kebijakan. Jurnal  Administrasi  Publik Volume 7 Nomor 2, halaman 42-57.
Sahid, R. (2011). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Depok: Raja Grafindo Persada Santoso, T. 2012. Suatu Tinjauan atas Efektivitas Pemidanaan . Dalam Seri Unsur-Unsur Penyusun  Bangunan  Negara  Hukum,  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif.  Jakarta: Pustaka Larasan.
Susetyo, H. 2013. Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P.  A.,  &  All,  E.  (2016). Bahan  Ajar  Metode  Penelitian  Kualitatif .  Program  Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya.
Yunus, A.F. 2017. Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam . Jurnal Studi Al-Quran; Membangun Tradisi Berfikir Qur’an 13 (1). Halaman 76-94.
Zaidan,  M.A.  2017. Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  (Pendekatan  Kebijakan Kriminal). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 3 (1). Halaman 149-180.