Pertanggungjawaban Pidana Direktur Utama Korporasi Atas Kegiatan Usaha Bahan Kimia Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-undang Nomor
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Oleh:

## Derry Hadi Rakhmadiar

## Fakultas Hukum Universitas Surabaya
derryhr@gmail.com
Volume  21  Nomor  2  Agustus  2023,  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 05-06-2023 Revised: 15-07-2023 Accepted: 03-08-2023 Published: 14-08-2023

## ABSTRACT
It  is  possible  that  most  environmental  crimes  involve  corporations,  in  the  sense  that  crimes  are committed within the scope of the corporation and on behalf of the corporation. This contribution attempts  to  answer  questions  about  how  corporate  criminal  responsibility  has  evolved  in  several jurisdictions,  and  how  this  concept  has  been  interpreted  and  implemented  in  Indonesia. contributions  explain  the  development  of  corporate  criminal  liability,  and  classify  them  into obligations for companies and obligations for company officials. To find this out, it is necessary to investigate  further  to  find  out  where  the  errors  and  criminal  liability  of  the  corporation  and  the management/leader  of  the  corporation  lie.  In  this  issue,  environmental  crimes  involving corporations  and  corporate  management/leaders  are  discussed,  namely  whether  corporate management/leaders can be subject to criminal responsibility for causing pollution in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. It was found that the corporation  had  disposed  of  B3  waste  without  prior  treatment  into  the  sea  and  damaged  the mangrove  forest  to  death,  its  action  violated  Article  103  of  the  UUPPLH.  This  has  prompted corporations  to  provide  false  data  to  investigators  to  avoid  criminal  liability,  and  this  action  has violated Article 113 of the UUPPLH. The management/leader of the corporation has the right to be responsible for environmental pollution caused by chemicals produced by the corporation based on the individual vicarious liability theory, where the corporate leader is responsible for the actions of others or the actions of the corporation, because the corporate leader is considered to have allowed or not adequately supervised the actions of the corporation. perpetrator.
Keywords:  Corporation;  Management/Corporate  Leader;  Environmental  Crime;  Environmental Pollution.

## ABSTRAK
Sangat  mungkin  bahwa  sebagian  besar  kejahatan  lingkungan  melibatkan  korporasi,  dalam  arti bahwa  kejahatan  dilakukan  dalam  lingkup  korporasi  dan  atas  nama  korporasi.  Kontribusi  ini mencoba  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tentang  bagaimana  tanggung  jawab  pidana korporasi telah berkembang dalam beberapa yurisdiksi, dan bagaimana konsep ini telah ditafsirkan dan  diimplementasikan  di  Indonesia.  kontribusi  menjelaskan  perkembangan  pertanggungjawaban pidana  korporasi,  dan  mengklasifikasikan  menjadi  kewajiban  bagi  perusahaan  dan  kewajiban untuk  pejabat  perusahaan.  Untuk  mengetahui  hal  tersebut  perlu  diteliti  lebih  lanjut  untuk mengetahui  dimana  letak  kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dan pengurus/pemimpin  korporasi.  Dalam  permasalahan  hal  tersebut  kejahatan  lingkungan  yang melibatkan  korporasi  dan  pengurus/pemimpin  korporasi  yang  dibahas  yaitu  apakah pengurus/pemimpin  korporasi  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  menyebabkan pencemaran  ditinjau  dari  Undang–  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Diperoleh  hasil  bahwa  korporasi  telah  membuang  limbah  B3 tanpa  pengelolahan  terlebih  dahulu  ke  laut  dan  merusak  hutan  mangrove  sehingga  mati, tindakannya  melanggar  Pasal  103  UUPPLH.  Hal  tersebut,  yang  mendorong  korporasi  untuk memberikan  data  palsu  kepada  penyidik  untuk  menghindari  pertanggungjawaban  pidana,  dan tindakan  tersebut  telah  melanggar  Pasal  113  UUPPLH.  Pengurus/pemimpin  korporasi  berhak untuk  bertanggungjawab  atas  pencemaran  lingkungan  yang  diakibatkan  bahan  kimia  yang diproduksi oleh korporasi berdasarkan dari teori individual vicarious liability , di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi, karena pemimpin korporasi  dianggap  membiarkan  atau  tidak  cukup  melakukan  pengawasan  terhadap  tindakan pelaku.
Kata  Kunci:  Korporasi;  Pengurus/Pemimpin  Korporasi;  Kejahatan  Lingkungan;  Pencemaran Lingkungan Hidup.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  lingkungan  merupakan  salah  satu  cabang  dari  ilmu  hukum.  Sebagai  salah  satu cabang  dari  ilmu  hukum,  hukum  lingkungan  tidak  semata  mengkaji  atau  mengurus  pengaturan– pengaturan  atau  doktrin–doktrin  hukum  terkait  pengelolaan lingkungan,  namun  juga  pengaturan– pengaturan  atau  doktrin–doktrin  hukum  terkait  penggunaan  sumber  daya  alam  seperti  air,  tanah, laut,  hutan,  bahan  tambang,  dan  sebagainya.  Singkat  kata,  hukum  lingkungan  terkait  dengan pengaturan (yuridis) bagi pelestarian serta pemanfaatan lingkungan hidup (Takdir Rahmadi, 2019).
Masyarakat  yang  semakin  dinamis  dapat  memunculkan  resiko  timbulnya  masalah dikarenakan  perbedaan  aspek  baik  secara  sosial  ekonominya.  Tatanan  masyarakat  yang  hidup  di lingkungan yang dinamis memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga terkadang terdapat perbedaan  pendapat  atau  perilaku  yang  menyebabkan  adanya  gesekan  tertentu.  Unsur-unsur ekologi  merupakan  salah  satu  bentuk  daripada  perbedaan  yang  terdapat  dalam  suatu  tatanan masyarakat  yang  dinamis yang  bergesekan  dengan  unsur  kegiatan  ekonomi  yaitu  perdagangan. Seperti  halnya  yang  terjadi  dalam  kasus  pabrik  rokok  yang  membuat  terjadinya  pencemaran udara  dalam  bentuk  bau  menyengat  yang  menyebabkan  terganggunya  masyarakat  sekitar  pabrik tersebut  dalam  berbagai  macam  aspek.  Pengendalian  pencemaran  udara  diatur  dalam  sejumlah perangkat  hukum, yaitu:  PP  No.  41  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  Udara  (LN Tahun  1999  No.  86)  dan  PP  No.  4  Tahun  2001  tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan/atau Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Yang  Berkaitan  Dengan  Kebakaran  Hutan  dan/atau  Lahan  (LN Tahun  2001  No.  10),  serta  beberapa  keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup,  yaitu: Keputusan  No.  35/MenLH.10/1993  tentang  Ambang  Batas  Emisi  Gas  Buang  Kendaraan Bermotor, Keputusan No. 12/MenLH/3/1996 tentang Baku Mutu Emisi  Sumber Tidak Bergerak,
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Keputusan  No.  48/MenLH/11/1996  tentang  Baku  Tingkat  Kebisingan,  Keputusan  No. 49/MenLH/11/1996  tentang  Baku  Tingkat  Getaran,  Keputusan  No.  50/MenLH/11/1996  tentang Baku  Tingkat  Kebauan, Keputusan  No.  45/MenLH/10/1997  tentang  Indeks  Standar  Pencemar Udara,  dan  Keputusan  Kepala  BAPEDAL  No.  107/KaBAPEDAL/11/1997  tentang  Pedoman Teknis  Perhitungan  dan  Pelaporan  Serta  Informasi  Indeks  Standar  Pencemaran  Udara  (Takdir Rahmadi, 2019).
Permasalahan pencemaran udara ini salah satunya ada pada kasus di Bontang, Kalimantan Timur. Awalnya Bontang hanya sebuah desa kecil, kemudian berubah jadi  kecamatan membawa sebelas  desa  dan  berdirilah  sebuah  perusahaan  Perseroan  Terbatas  yaitu  PT  PKT,  PT  PKT didirikan  berkedudukan    di  Jalan  James  Simanjuntak  No.  1  Bontang  Kalimantan  Timur. Perseroan  Terbatas  didirikan  berdasarkan  Akta  Notaris  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  Januar Hamid, SH., yang telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Akta Nomor:  03  tanggal  13  Januari  2016  berupa  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar Biasa  PT.  PKT  dibuat  dihadapan  Notaris  LUMASSIA,SH.,  di  Jakarta  Pusat,  diwakili  oleh  ABP Jabatan  Direktur  Utama  PT.  PKT.  Perusahaan  tersebut  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  Pabrik  tersebut  juga  berada  di  dekat pemukiman  padat  penduduk  dan  juga  ada  rumah yang  berdempetan  dengan  pagar  pembatas  pabrik.  PT.  PKT  bergerak  dalam  bidang  industri pembuatan pupuk yang menggunakan bahan kimia (Putusan Nomor: 14/G/LH/2017/PTUN.SMD).
Hal  ini  menjadi  resiko  menurunnya  derajat  kesehatan  lingkungan  para  penduduk, mengingat saat ini, polusi bau busuk gas amonia, polusi debu urea dan polusi suara bising pabrik PT.  PKT  pada  saat  pabrik  melakukan  blowing,  terjadi  trip  atau  startup  sudah  sangat  sering mengganggu  lingkungan  pemukiman  para  penduduk, meskipun  jarak  pabrik  ke  Pemukiman  para penduduk lebih dari 1 (satu) kilometer, tentunya bau busuk gas amonia akan lebih hebat lagi jika ditambah bau busuk polusi bau kimia dan atau limbah lainnya yang berasal dari area pabrik kimia milik PT. PKT. (Putusan Nomor: 14/G/LH/2017/PTUN.SMD).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  Yuridis  Normatif  menerapkan  untuk  membahas  hukum– hukum  yang  sedang  berlaku,  dan  komponen-komponen  hukum  yang  sedang  berlaku  sehingga dapat  diteliti  secara  normatif  dengan mendasari sumber bahan hukum sebagai kegunaannya. Sri Walny  Rahayu  dalam hasil  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  Yuridis  Normatif
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
adalah untuk menemukan kebenaran pada suatu teori atau konsep, pengujian cukup dilakukan pada komunitas disiplin hukum untuk dikaji tanpa perlu mengambil data empirik di lapangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  lingkungan  dalam  arti  yang  luas,  yaitu  meliputi preventif dan represif . Pengertian preventif sama  dengan compliance yang  meliputi  negosiasi, supervise ,  penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan  oleh  karena  sulitnya  pembuktian  dan  menentukan  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan. Upaya  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  melalui  hukum  pidana  adalah  bagaimana  tiga permasalahan  pokok  dalam  hukum  pidana  ini  dituangkan  dalam  undang-undang  yang  sedikit banyak  mempunyai  peran  untuk  melakukan  rekayasa  sosial  ( social  engeneering ),  yaitu  yang meliputi  perumusan  tindak  pidana  ( criminal  act ),  pertanggungjawaban  pidana,  dan  sanksi (sanction )  baik  pidana  maupun  tata-tertib.  Sesuai  dengan  tujuan  yang  tidak  hanya  sebagai  alat ketertiban,  hukum  lingkungan    mengandung  pula  tujuan  pembaharuan  masyarakat  ( social engineering ). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan. Tindak pidana  lingkungan  hidup  diatur  dalam  Bab  XV, yang  terdiri  dari  23  pasal,  dimulai  dari Pasal  97 sampai  dengan  Pasal  120  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup 2009.  Dalam  Pasal  97  disebutkan,  bahwa  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  Bab  XV UUPPLH itu adalah kejahatan. Dengan demikian, mengenai kejahatan terhadap lingkungan hidup diatur dalam bab tersebut. Di samping dalam UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  misalnya  dalam  Pasal  187,  Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP (Jaya, 2005). Kaitannya dengan kasus ini  bahwa  PT.  PKT  dalam  tindak  pidana  ( criminal  act )  adalah  telah  melakukan  pembuangan limbah B3 ke laut tanpa pengolahan terlebih dahulu ke laut sehingga merusak ekosistem mangrove dan dampak dari kerusakan tersebut menyebabkan ribuan mangrove mati.
Masalah  timbul  ketika  suatu  Korporasi  dinyatakan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana kejahatan,  yakni  “menghasilkan  limbah  B3  dan  tidak  melakukan  pengelolaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”, dan dijatuhi pidana sesuai yang diancamkan dalam pasal tersebut yaitu pidana  penjara  dan  denda  yang  diterapkan  secara  kumulatif.  Hal  itu  terjadi  bukan  saja bertentangan dengan penerapan sanksi pidana yang diatur secara kumulatif dalam pasal  tersebut,
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
akan  tetapi  juga  merupakan  suatu  kekeliruan  yang  fatal,  karena  bagaimana  mungkin  suatu korporasi  dapat  menjalani  eksekusi  pidana  penjara.  Demikian  juga  mengenai  pidana  denda  yang dijatuhkan,  akan  ada  banyak  dijumpai  kendala-kendala  yang  harus  diselesaikan  dan  semestinya juga  harus  diselesaikan  oleh  undang-undang  itu  sendiri  sebagai  suatu  bagian  dari  sistem  dalam penegakan hukum (law enforcement) khususnya hukum lingkungan (Adriano, 2017).
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  salah  satu  tahapan  pembangunan  jangka  panjang yang  kompleks  dan  melibatkan  berbagai  disiplin  ilmu  (Yang et  al .,  2016).  Pada  jangka  panjang, diperlukan  strategi  pembangunan  yang  seimbang  antara  aspek  ekonomi,  aspek  sosial  dan  aspek lingkungan dengan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik. Menurut Heal (2014) setidaknya terdapat  dua  dimensi  dalam  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yaitu  dimensi  waktu  yang menyangkut  apa  yang  terjadi  pada  masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang  dan  dimensi  interaksi yang  menyangkut  sistem  ekonomi  dan  sistem  lingkungan  karena  pemenuhan  kebutuhan  manusia pada  dasarnya  selalu  berhubungan  dengan  ketersediaan  dan  keterbatasan  sumber  daya  alam. Pembangunan  berkelanjutan  adalah  penjajaran  dua  elemen  utama  yang  penting  yaitu pembangunan  yang  bertujuan  untuk  selalu  mengembangkan  potensi  menuju  kondisi  yang  lebih baik, dan berkelanjutan yang mewakili makna ketahanan dan kelestarian (Cristian, Maria, Artene, Duran,  2015).  Diperlukan  indikator  untuk  melakukan  penilaian  dan  evaluasi  kinerja  dalam hubungannya  dengan  pembangunan  berkelanjutan  yang  menunjukkan  kecenderungan  adanya kemajuan  atau  kemunduran  dalam  aspek-aspek  pembangunan  berkelanjutan  seperti  ekonomi, sosial  dan  lingkungan,  juga  dapat  menyediakan  informasi  bagi  para  pengambil  kebijakan  untuk menentukan  strategi  dan  mengomunikasikan  hasilnya  kepada  para  pemangku  kepentingan  (Hák, Janousková,  Moldan, 2016).
Dalam kasus ini PT.PKT telah membuang air limbah bahan kimia tanpa pengolahan terlebih dahulu  ke  laut  sehingga  merusak  ekosistem  mangrove  dan  dampak  dari  kerusakan  tersebut menyebabkan  ribuan  mangrove  mati.  Dalam  kejadian  tersebut  ketika  penyidik  melakukan pemeriksaan dalam pembuangan limbah tersebut, PT. PKT memberi data-data palsu yang didapat dari LBH Kota Bontang sehingga Baku Mutu Lingkungan masih diambang batas.
Pengaturan  mengenai  subjek  hukum  yang  menghasilkan  limbah  B3  tanpa  melakukan pengelolahan terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 103 UUPPLH yang berbunyi:
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”
Pengaturan  mengenai  subjek  hukum  yang  memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan, menghilangkan  informasi,  merusak  informasi,  atau  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar dalam  kaitannya  dengan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 113 UUPPLH yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,  menghilangkan  informasi, merusak  informasi,  atau  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  yang  diperlukan  dalam kaitannya  dengan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  j dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Berdasarkan kasus  tersebut  PT. PKT melakukan berbagai  tindak pidana:  (1)  Pembuangan limbah  ke  laut  yang  menyebabkan  rusaknya  hutan  mangrove  dan  hal  tersebut  merupakan Perbuatan Melawan Hukum; (2) Bekerja sama dengan BLH Kota Bontang untuk memberikan data palsu kepada Pihak Penyidik. Unsur-unsur pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. PKT:
(1) Pembuangan limbah ke laut yang menggunakan data palsu  seolah-olah telah diambang batas Baku Mutu Lingkungan dan hal tersebut menyebabkan rusaknya hutan mangrove, hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 103 UUPPLH;
(2)  Bekerja  sama  dengan  BLH  Kota  Bontang  untuk  memberikan  data  palsu  kepada  Pihak Penyidik, hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 113 UUPPLH.
Pengaturan mengenai subjek hukum dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 1 butir 32 (salah satunya diatur bahwa badan usaha juga masuk sebagai subjek hukum termasuk badan usaha yang berbadan hukum). Lebih lanjut lagi ketentuan Pasal 116 UUPPLH menyebutkan bahwa:
(1) “Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas  nama  badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau; (b) orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau  orang  yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
(2) “Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh  orang,  yang  berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha,  sanksi  pidana  dijatuhkan  terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin  dalam  tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”
Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu: (a) badan usaha itu sendiri;  (b)  orang  yang  memberi  perintah  atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  tindak pidana;  (c)  pengurus.  Memperhatikan  ketentuan  Pasal  116  UUPPLH  dan  penjelasannya,  tindak pidana  lingkungan  dilakukan  oleh,  untuk  dan  atas  nama  badan  usaha.  Dalam  hal  tersebut,  jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu:
1. Dilakukan oleh badan usaha;
2. Dilakukan untuk badan usaha;
3. Dilakukan atas nama badan usaha;
4. Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
5. Dilakukan  oleh  badan  usaha  yang  dilakukan  oleh  orang  berdasarkan  hubungan  lain  yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
6. Dilakukan  untuk  badan  usaha  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  berdasarkan  hubungan  kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
7. Dilakukan  untuk  badan  usaha  yang  dilakukan  oleh  orang  berdasarkan  hubungan  lain  yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
8. Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
9. Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha (Syahrin,2011).
Dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh pemberi perintah atau pemimpin dalam korporasi  yang  dimaksud  dalam  Pasal  116  huruf  b  dijelaskan  pada  Pasal  117  UUPPLH  yang berbunyi:
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
“Jika  tuntutan  pidana  diajukan  kepada  pemberi  perintah  atau  pemimpin  tindak  pidana sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.”
Dalam  tindak  pidana  lingkungan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  116  huruf  a  dijelaskan  pada Pasal 118 UUPPLH yang berbunyi:
“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana  dijatuhkan  kepada  badan  usaha  yang  diwakili  oleh  pengurus  yang  berwenang mewakili  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”
Dalam kasus di atas Direktur Utama PT. PKT telah membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan  terhadap  tindakan  pelaku.  Maka  Direktur  Utama  PT.  PKT  dapat  dikenakan bertanggungjawab  atas  pencemaran  lingkungan  yang  diakibatkan  bahan  kimia  yang  diproduksi oleh PT.PKT berdasarkan dari teori individual vicarious liability . Berdasarkan pertanggungjawaban  ini,  seseorang  (dalam  hal  ini  pemimpin/pengurus)  bertanggungjawab  atas perbuatan pidana orang lain (dalam hal ini pekerja). Perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, jadi penguruslah  yang  bertanggung  jawab.  Pendapat  ini  mengacu  pada  asas  umum  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yaitu  bahwa  sebuah  perbuatan  pidana  hanya  dapat dilakukan  oleh  manusia  ( naturljke  person ).  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  rumusan  Pasal  59  KUHP yang berbunyi; jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau  komisaris,  maka  pidana  itu  tidaklah  dijatuhkan  atas  anggota  pengurus  atau  komisaris,  jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena kesalahannya (Agus, 2016).
Dalam  penelitian  ini  perlu  diteliti  lebih  lanjut  mengenai  Direktur  Utama  PT.  PKT  dapat dikenakan  bertanggungjawaban  pidana  dengan  melihat  dari  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  PT. PKT  yaitu  pembuangan  limbah  pabrik  ke  laut  yang  menyebabkan  pencemaran    serta  membuat matinya  tumbuhan  mangrove  dan  pemalsuan  data  yang  diserahkan  kepada  penyidik.  Bahwa  hal tersebut  dapat  diketahui  oleh  Direktur  Utama  PT.  PKT  dikarenakan  seorang  pemimpin  pasti mendapatkan semua laporan tentang korporasi. Namun, hal tersebut masih saja telah terjadi maka Direktur  Utama  PT.  PKT  tidak  secara  bersungguh-sungguh  melaksanakan  upaya  pencegahan, pengendalian  dan  pemulihan  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan.  Hal  tersebut  yang  menjadi
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
dibebankannya  pertanggungjawaban  kepada  Direktur  Utama  PT.  PKT.  Tindakan  pencemaran tersebut  masuk  dalam  delik  materiil  dikarenakan  akibat  yang  telah  dilakukan  oleh  PT.  PKT menyebabkan  kerugian  terhadap  masyarakat  sehingga  hal  tersebut  dikategorikan  sebagai  delik materiil, mengingat pengertian delik materiil adalah mengandung unsur akibat yang dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum (Hamzah, 2014). Penegakan pidana dalam kasus ini sifatnya primum remedium dikarenakan dampak yang perusakan lingkungan yang dilakukan  oleh PT. PKT sangat besar maka hal tersebut penegakan pidana dalam kasus ini sifatnya primum remedium.
Bab  XV  UUPPLH,  mengatur  mengenai  sanksi  pidana  (penjara  dan  denda)  terhadap  badan hukum yang melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada Pasal 116 UUPPLH dinyatakan bila badan hukum  terbukti  melakukan  tindak  pidana,  maka  sanksinya  dijatuhkan  selain  terhadap  badan hukum,  juga  terhadap  mereka  yang  memberi  perintah  atau  yang  menjadi  pemimpin  dalam perbuatan  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut,  jika  dianalisa  rumusan  dituliskan  Pasal  116 UUPPLH,  pertanggungjawaban  badan  usaha  timbul  dalam  salah  satu  kondisi  berikut  yaitu  (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) oleh  orang  yang  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  hubungan  lain  yang  bertindak dalam lingkup kerja badan usaha (Rahmadi, 2015). Hal ini didasari pada pemahaman bahwa badan usaha  tidak  dapat  bekerja  tanpa  digerakkan  oleh  manusia,  maka  pelaku  fisik  tetaplah  manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan  atau  hubungan  lain,  misalkan  perjanjian  pemborongan  kerja.  Dalam  kasus  ini  para warga tidak sanggup lagi dengan apa yang telah dilakukan oleh PT. PKT dan ABP selaku Direktur Utama  berhak  untuk  bertanggungjawab  atas  pencemaran  lingkungan  yang  diakibatkan  bahan kimia yang diproduksi oleh PT.PKT berdasarkan dari teori individual vicarious liability , di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi, karena pemimpin  korporasi  dianggap  membiarkan  atau  tidak  cukup  melakukan  pengawasan  terhadap tindakan pelaku. Berdasarkan pertanggungjawaban ini, seseorang (dalam hal ini pemimpin/pengurus)  bertanggungjawab  atas  perbuatan  pidana  orang  lain  (dalam  hal  ini  pekerja). Menurut Allen, meskipun pertanggungjawaban pengganti secara individu merupakan praktek yang lazim  dilakukan  dalam  konteks  perdata,  tetapi  cukup  jarang  digunakan  dalam  perkara  pidana (Wibisana,  2016).  Dalam  penelitian  ini  Direktur  Utama  PT.  PKT  perlu  diterapkannya  teori individual  vicarious  liability dikarenakan  tidak  secara  bersungguh-sungguh  melaksanakan  upaya
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
pencegahan,  pengendalian  dan  pemulihan  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan.  Hal  tersebut yang menjadi dibebankannya pertanggungjawaban kepada Direktur Utama PT. PKT.
Mengingat urgensi dari penelitian ini diterapkannya penegakan secara pidana karena melihat dari  akibat  yang  dilakukan  oleh  PT.  PKT  dan  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  maka penelitian  ini  perlu  diterapkannya  penegakan  secara  pidana  agar  penerapan  dalam  Pasal  119 UUPPLH  juga  dapat  diterapkan  dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Kasus  ini  dilakukan oleh  badan  usaha  yaitu  PT.  PKT  itu  sendiri  dan  ABP  selaku  Direktur  Utama  PT.  PKT  akan dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  118  UUPPLH.  Rumusan Pasal  118  UUPPLH  yang  menyebutkan  “sanksi  dikenakan  terhadap  badan  usaha  yang  diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  selaku  pelaku  fungsional”.  Pengurus  tetap  juga  dapat  dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria “orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 Ayat (1) Huruf b UUPPLH.
Perbedaan Pasal 116 dengan Pasal 118 UUPPLH adalah rumusan Pasal 116 Ayat (1) Huruf b  UUPPLH  memang  mengharuskan  penyidik  dan  penuntut  umum  untuk  membuktikan  bahwa penguruslah  yang  telah  bertindak  sebagai  orang  yang  memberi  perintah  atau  yang  bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum  untuk  membuktikan  peran  para  pengurus  dalam  tindak  pidana  lingkungan.  Sebaliknya, menurut  ketentuan  Pasal  116  Ayat  (1)  Huruf  b  dikaitkan  dengan  Pasal  118,  pengurus  karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan  dalam  upaya  penuntutan  karena  tidak  membutuhkan  pembuktian  peran  para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka,  jika  dikaitkan  dengan  kasus  ini,  dalam  penjelasan Pasal  116  UUPPLH  membuka  kemungkinan  diterapkannya corporate  vicarious  liability ,  yaitu dalam hal  tindak pidana untuk  atau nama korporasi  menimbulkan pertanggungjawaban korporasi (Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH). Hal tersebut perlu membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak  pidana,  sehingga  dapat  diketahui  bahwa  dalam  Pasal  116  UUPPLH  menggunakan corporate vicarious liability , dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. PKT dapat
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
dikenai  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  Pasal  116  UUPPLH  menggunakan  teori corporate vicarious liability .
Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa, jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman “dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas  dasar  pimpinan  perusahaan  yang  memiliki  kewenangan  terhadap  pelaku  fisik  dan  menerima tindakan  tersebut”.  Pengertian  “menerima  tindakan  tersebut”  adalah  “menyetujui,  membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.”
Rumusan  ketentuan  dan  penjelasan  Pasal  118  UUPPLH  merupakan  sebuah  terobosan  atau kemajuan, jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh- sungguh  melaksanakan  upaya  pencegahan,  pengendalian  dan  pemulihan  pencemaran  atau perusakan  lingkungan  manakala  memimpin  sebuah  badan  usaha.  Rumusan  Ketentuan  Pasal  118 Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mirip  dengan vicarious liability dalam  sistem  hukum Anglo  Saxon . Vicarious  liability adalah  pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, vicarious liability dapat  digambarkan  sebagai  pengenaan  pelanggaran  atau  sekurang-kurangnya  ada  unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dan yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut adalah  pemimpin  korporasi  karena  dinilai  telah  mengabaikan  atau  kurangnya  pengawasan  atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku (Santoso, 2016).
Hal  itu  menjelaskan  bahwa  dalam  kasus  ini  badan  usaha  yang  melakukan  pelanggaran pidana  lingkungan  maka  tuntutan  dan  hukuman  dikenakan  terhadap  pimpinan  badan  usaha  atas dasar  pimpinan  perusahaan  yang  memiliki  kewenangan  terhadap  pelaku  fisik  dan  menerima tindakan tersebut, ABP selaku Direktur Utama PT. PKT dijelaskan bahwa ABP menjadi pimpinan badan  usaha  PT.PKT  dapat  dikenai  pertanggungjawaban  pidana  atas  dasar  Rumusan  Ketentuan dari Pasal 118 UUPPLH. Hal tersebut dikaitkan dengan tidak adanya itikad baik dengan matinya ribuan mangrove yang dilakukan oleh PT. PKT dan PT. PKT melakukan kerja sama dengan Badan Lingkungan  Hidup  untuk  menutupi  dan  melindungi  pelanggaran  perusakan  lingkungan  area mangrove yang sangat  luas  yang dilakukan oleh Pihak PT. PKT dengan  cara Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang memberikan data lapangan hasil laboratorium yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya kepada Pihak Kepolisian.
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Dengan  demikian  yang  bertanggung  jawab  adalah  badan  usaha  atau  orang  yang  memberi perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini  juga  berlaku  pada  tindak  pidana lingkungan hidup dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Sanksi pidana dijatuhkan tetap pada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan  secara  sendiri  atau  bersama-sama.  Tuntutan  pidana  pada  tindak  pidana  korporasi  pada lingkungan hidup, pemberi perintah tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara  dan  denda    diperberat  dengan  sepertiga  sesuai  Pasal  117  UUPPLH.  Sedangkan  tindak pidana yang dilakukan badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.
Penjelasan  UUPPLH,  pelaku  fungsional  adalah  badan  usaha  dan  badan  hukum.  Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum, karena tindak pidana badan usaha  dan  badan  hukum  adalah  tindak  pidana  fungsional,  sehingga  pidana  dikenakan  dan  sanksi dijatuhkan  kepada  mereka  yang  memiliki  kewenangan  terhadap  pelaku  fisik  dan  menerima tindakan  pelaku  fisik  tersebut.  Khusus  mengenai  sanksi  atau  pidana  tambahan,  bahwa  di  dalam tindak  pidana  korporasi  pada  lingkungan  hidup  juga  dikenakan  pidana  tambahan.  Pasal  119 UUPPLH  menyebutkan  bahwa  selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini, terhadap  badan  usaha  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  atau  tindakan  tata  tertib  berupa:  (a) Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana;  (b)  Penutupan  seluruh  atau  sebagian tempat  usaha  dan/atau  kegiatan;  (c)  Perbaikan  akibat  tindak  pidana;  (d)  Kewajiban  mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; (e) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama  3  (tiga)  tahun.  Pelaksanaan  ketentuan  Pasal  119  Huruf  a,  b,  c  dan  d,  jaksa  berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk  melaksanakan  eksekusi.  UUPPLH  sudah  jelas,  pengaturan  yang  menyangkut pertanggungjawaban tindak pidana korporasi.
Dari  penjelasan  diatas  maka,  jika  dikaitkan  dengan  kasus  ini  maka  PT.  PKT  dapat  dikenai Pasal  119  UUPPLH  huruf  a,  b,  c  dan  d.  Dikarenakan  sesuai  dengan  kasus  ini  bahwa  PT.  PKT dalam Pasal 119 UUPPLH huruf a perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, hal tersebut  digunakan  untuk  mengganti  kerugian  yang  dilakukan  oleh  PT.  PKT;  dalam  huruf  b
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat  usaha  dan/atau  kegiatan,  hal  tersebut  telah  dicabut  izin kegiatan usaha; dalam huruf c perbaikan akibat tindak pidana, hal tersebut telah dijelaskan dalam putusan bahwa PT. PKT berkewajiban untuk memperbaiki kematian hutan mangrove; dan dalam huruf  d  kewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak,  hal  tersebut  menjelaskan  bahwa PT.  PKT  berkewajiban  untuk  melalukan  uji  laboratoriam  sesuai  dengan  AMDAL  untuk pembuangan  limbah  agar  tidak  terjadi  pencemaran  lingkungan  hidup.  Hal  ini,  menjelaskan PT.PKT dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana  atas dasar pencemaran lingkungan yaitu:  (1) Pembuangan  limbah  ke  laut  yang  menyebabkan  rusaknya  hutan  mangrove;  (2)  Bekerja  sama dengan BLH Kota Bontang untuk memberikan data palsu kepada Pihak Penyidik
Perbuatan  tercela  dan  kejahatan  terhadap  lingkungan  tidak  hanya  manusia  sebagai  badan pribadi  yang  dapat  melakukannya,  akan  tetapi  korporasi  sebagai  suatu  badan  hukum  dapat  pula melakukan  perbuatan  itu  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain,  baik  individu  atau masyarakat.  Pelaksanaan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat  bertanggung  jawab  dalam delik lingkungan tetap harus melihat unsur kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.  Pembuat  suatu  perbuatan  pidana  hanya  akan  dipidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu hukum hal ini kita kenal dengan asas “ tiada  pidana  tanpa  kesalahan  ( geen  straf  zoonder  schuld )”.  Bertentangan  dengan  rasa  keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah atau ia tidak memiliki unsur  kesalahan  yang  dapat  dicelakan  kepadanya  sebagai  pertanggungjawaban  (Agus,  2016). Untuk  menentukan  adanya  kesalahan  pada  seseorang  harus  memenuhi  beberapa  unsur,  yaitu;  a) Adanya kemampuan bertanggung jawab si Pembuat, b) Hubungan batin antara si Pembuat dengan perbuatannya  yang  berupa  kesengajaan  atau  kealpaan.  c)  Tidak  adanya  alasan  penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar (Agus, 2016).
Simpson, mengutip John Braithwaite, mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai “ conduct of  a  corporation,  or  employees  acting  on  behalf  of  a  corporation,  which  is  proscribed  and punishable  by  law ”.  Perspektif  ini,  korporasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  116  dan  118 UUPPLH merupakan rumusan kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Belanda. Jadi korporasi  sebagai  legal  persoon,  dapat  dipidana  berdasarkan  UUPPLH.  Menurutnya, pertanggungjawaban  pidana (criminal  liability) dari  pimpinan  korporasi (factual  leader) dan pemberi  perintah (instrumention giver) , keduanya dapat  dikenakan hukuman secara berbarengan.
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Hukuman  tersebut  bukan  karena  perbuatan  fisik  atau  nyatanya,  akan  tetapi  berdasarkan  fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan (Santoso, 2016).
Ketika  korporasi  dinyatakan  bertanggung  jawab  secara  pidana  atas  tindak  pidana  yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :
1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama);
2. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua); dan
3. Korporasi  sebagai  pembuat  dan  korporasi  pula  yang  harus  bertanggung  jawab  secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).
Beberapa  alasan  yang  digunakan  Sutan  Remy  Sjahdeini,  pengurus  dan  korporasi  keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana. Antara lain sebagai berikut:
a. Apabila  hanya  pengurus  yang  dibebani  pertanggungjawaban  pidana,  maka  menjadi  tidak  adil bagi  masyarakat  yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk  dan atas nama  korporasi  serta  dimaksudkan  untuk  memberikan  keuntungan  atau  menghindarkan  atau mengurangi kerugian financial bagi korporasi.
b. Apabila  yang  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  hanya  korporasi  sedangkan  pengurus  tiak harus  memikul  tanggung  jawab,  maka  system  ini  akan  atau  dapat  memungkinkan  pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain,  pengurus  akan  selalu  dapat  berlindung  di  balik  punggung  korporasi  untuk  melepaskan dirinya  dari  tanggung  jawab  dengan  dalih  bahwa  perbuatannya  bukan  merupakan  perbuatan pribadi  dan  bukan  untuk  kepentingan  pribadi,  tetapi  merupakan  perbuatan  yang  dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan kepentingan korporasi.
c. Pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi  hanya  mungkin  dilakukan  secara vikarius ,  dan  bukan  secara  langsung  ( doctrin  of  vicarious  liability )  yaitu  pertanggungjawaban atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dibebankan  kepada  pihak  lain.  Dalam  hal pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  pertanggungjawaban  pidananya  dialihkan  kepada korporasi.  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi  hanya  mungkin
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
dilakukan  secara vikarius karena  korporasi  tidak  mungkin  dapat  melakukan  sendiri  suatu perbuatan  hukum.  Artinya,  segala  perbuatan  hukum  yang  benar  atau  yang  salah,  baik  dalam ketentuan  perdata  maupun  yang  diatur  oleh  ketentuan  pidana,  dilakukan  oleh  manusia  yang menjalankan kepengurusan korporasi.
Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup, dengan memperhatikan  perumusan tindak pidana lingkungan hidup,  dalam  UUPPLH, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan kata “barang siapa”. Perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subjek hukumnya terbatas pada subjek hukum orang. Namun demikian apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  1  UUPPLH,  yang  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbadan  hukum  maupun  yang  tidak  berbadan  hukum,  maka  pemaknaannya  menjadi  lain. Dengan kata lain, subjek hukumnya dapat berupa korporasi (Kristian, 2014).

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan  bahwa  ABP  selaku  Direktur  Utama  PT.PKT  yang  telah  menimbulkan  pencemaran lingkungan  hidup  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  memenuhi  unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:
1. PT. PKT menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa pembuangan limbah ke laut yang menggunakan  data  palsu    seolah-olah  telah  diambang  batas  Baku  Mutu  Lingkungan  dan  hal tersebut  menyebabkan  rusaknya  hutan  mangrove,  dalam  hal  tersebut  telah  memenuhi  unsur Pasal 103 UUPPLH. Dalam kasus ini PT. PKT telah bekerja sama dengan BLH Kota Bontang untuk memberikan data palsu kepada Pihak Penyidik, dalam hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 113 UUPPLH.
2. ABP selaku Direktur Utama PT. PKT dijelaskan bahwa ABP menjadi pimpinan badan usaha PT. PKT dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas dasar rumusan ketentuan dari Pasal 118 UUPPLH. Hal tersebut dikaitkan dengan tidak adanya itikad baik dengan matinya ribuan mangrove yang dilakukan oleh PT. PKT dan PT. PKT melakukan kerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup untuk menutupi dan melindungi pelanggaran perusakan lingkungan area mangrove yang sangat luas yang dilakukan oleh Pihak PT. PKT dengan cara Badan
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Lingkungan Hidup Kota Bontang memberikan data lapangan hasil laboratorium yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya kepada Pihak Kepolisian. Pertanggungjawaban ini dikaitkan dengan teori individual vicarious liability , di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi, karena pemimpin korporasi dianggap membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku. Berdasarkan pertanggungjawaban ini, seseorang (dalam hal ini pemimpin/pengurus) bertanggungjawab atas perbuatan pidana orang lain (dalam hal ini pekerja)

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mahrus. (2013). Asas-asas Hukum Pidana Korporasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Andrisman, Tri. (2009). Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia . Unila.
Arief,  Barda.  (2002). Sari  Kuliah  Perbandingan  Hukum  Pidana .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Darmawan,Wasistha.,  Hartiwingsih.,    Primasari,  Lushiana.(2015).  Tinjauan  Hukum  Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi.
Dayani,  Rizka.,  Pujiono.,    Astuti,  Endah.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Diantoro,  Totok.  (2015). UUPPLH  2009  Apresiasi  Dan  Beberapa  Catatan  Kritis .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gani,  Ruslan.  (2015).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Korporasi  Dalam  Pencemaran Lingkungan Hidup. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sinar Grafika
Kim, So Woong. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Marpaung, Leden. (2005). Asas Teori Praktek Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika
Marzuki, Peter. (2014). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenademedia Group Muladi.  (2004). Makalah  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana  (Corporate Crimina Liability) . Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muladi.,    Priyatno,  Dwidja.  (2010). Pertanggungjawaban  Pidana  Korporas .  Kencana  Prenada Media Group
Priyatno,  Dwidja.  (2004).  Kebijaksanaan  Legislasi  tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi di Indonesia
Prodjodikoro, Wirjono. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Bandung: PT. Eresco Purnamasari,  Indrianita.  (2021).  Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Pencemaran Lingkungan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Utama  Korporasi  Atas  Kegiatan  Usaha  Bahan Kimia  Yang  Menimbulkan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Rahmadi, Takdir. (2019). Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Roeslan, Saleh. (1983). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Aksara Baru Rosana, Mira. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Santoso,  Muhari.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Yang Dilakukan Oleh Korporasi. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
Sihotang,  Hanna.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terkait  Tindak  Pidana  Pencemaran Lingkungan. Fakultas Hukum Universitas Quality Berastagi.
Syahrin,  Alvi.  (2011). Ketentuan  Pidana  Dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Jakarta: PT Sofmedia.
Wibisana,  Andri.  (2016).  Kejahatan  Lingkungan  Oleh  Korporasi:  Mencari  Bentuk Pertanggungjawaban  Korporasi  Dan  Pemimpin/Pengurus  Korporasi  Untuk  Kejahatan Lingkungan Di Indonesia.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/LH/2017/PTUN.SMD.
Undang-Undang  Nomor  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup.