## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik
Volume  4 Nomor 1, Maret 2022
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Akselerasi Pelayanan Publik Berbasis Online Pasca Pembangunan Jaringan 4G di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar
Kusmingki 1* , Matheus Gratiano Mali 1
1 Universitas Widya Mataram – Yogyakarta kusmingki41298@gmail.com , theogratiano_88@yahoo.com
Abstract: Akselerasi pelayanan publik berbasis online adalah Nawacita presiden Joko Widodo untuk membangun negara Indonesia dari daerah pinggiran dan desa (daerah 3T), berkonsep e-government system. Yaitu melakukan tranformasi Pelayanan Publik dari  yang  semulanya  konvensional  menjadi  pelayanan  dengan  sistem  digital.  Untuk mewujudkan  Nawacita  itu  pemerintah  mengeluarkan  Pepres  Nomor  18  Tahun  2020 tentang  RPJM  Nasional  2020-2024  yang  bertajuk  Sustainable  Development  Goals (SDGs). Selanjutnya tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah upaya memaparkan pembangunan  jaringan  4G  di  daerah  3T  dapat  mengakselerasi  Pelayanan  Publik kearah yang lebih baik. Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur review,  yakni menggunakan data-data dari penelitian terdahulu,  baik  dari  jurnal-jurnal  Nasional  maupun  jurnal  Internasional  yang  telah dipublikasikan  di  media  masa.  Selanjutnya  hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa perkembangan e-government system di Indonesia, dinilai masih belum begitu optimal, hal ini dapat dilihat dari data yang menujukan bahwa masih terdapat 12.548 desa (di daerah  3T  maupun  daerah  non  3T)  di  Indonesia  belum  terjangkau  jaringan  4G. Sehingga  impelementasi  e-government  system  masih  jauh  dari  harapan  masyarakat walaupun  demikian  pemerintah  tetap  melakukan  perbaikan-perbaikan  pembangunan dengan dibuktikan 59.442 Desa/Kelurahan di Indonesia sudah dibangun jaringan 4G. Jadi kesimpulannya adalah pembangunan jaringan 4G di daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar, sangat penting dilakukan pemerintah demi pembangunan berkelanjutan.
Keywords : Akselerasi ; Jaringan 4G ; SDGs ; e-Government System ; Nawacita

## PENDAHULUAN
Akselerasi Pelayanan Publik berbasis online di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar), adalah Nawacita Presiden Joko Widodo untuk melakukan suatu terobosan baru  dalam  dunia  pembangunan  di  Indonesia  dengan  paradigma  Sustainable Development  Goals  (SDGs).  Mengubah  sistem  Pelayanan  Publik  yang  semulannya secara  kovensional  menuju  pelayanan  digital,  serta  suatu  program  pembangunan ketatanegraan menuju Negara yang siap bersaing dengan Negara Global menggunakan pelayanan pendekatan fleksibel, efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip good  government    merupakan  sistem  pelayanan  publik  yang  berkualitas  (  Darmi,  T. 2016).
Lalu  untuk  mewujudkan Nawacita  pembangunan  yang  Sustainable  Development Goals (SDGs), berkaitan dengan mengakselerasi kualitas pelayanan publik di daerah 3T (Terdepan,  Tertinggal,  dan  Terluar),  dibuatlah  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  Nasional  2015-2019  dan  dilanjutkan  dalam  RPJM  Nasional  2020- 2024. Dimana didalamnya terdapat suatu program pembangunan jaringan 4G di daerah 3T  (Terdepan,  Tertinggal,  dan  Terluar),  untuk  memfasilitasi  implementasi  e-government system,  dengan  maksud  untuk  memberikan  sinergi  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah,  serta  setiap  wilayah  dalam  kerangka  Kesatuan  Republik  Indonesia yang terinteraksi dalam dunia digital.
Selanjutnya  daerah  3T  (Terdepan,  Tertinggal,  dan  Terluar),  merupakan  bentuk pemetaan sasaran prioritas pembangunan nasional, agar pembangunan itu lebih terarah dan  terjadi  secara  berkesinambungan.  Berdasarkan  Perpres  nomor  63  tahun  2020 tentang  penetapan  daerah  tertinggal  2020-2024,  Daerah  tertinggal  adalah  Daerah Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain, dalam skala nasional dan dengan kriteria yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1  butir  a-f  serta  di  ukur  berdasarkan  indikator  dan  subindikator  pada  pasal  3  yang selanjutnya di atur dalam peraturan Menteri terkait.  Seperti yang diketahui bahwa daerah yang  masuk  dalam  kategori  daerah  3T  (Terdepan,  Tertinggal,  dan  Terluar),  sangat  erat kaitannya dengan pelayanan publik yang buruk. Mengapa hal itu dapat terjadi? Sebelum masuk  untuk  menjawab  pertanyaan  itu,  dapat  diperhatikan  bagaimana  konsep  kualitas pelayanan publik yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Negara sesuai dengan asas-asas  yang  tertuang  pada  Pasal  4  dalam  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik. Dimana asas-asas itu berupa ;
a.  Kepentingan umum;
b.  Kepastian hukum;
c.  Kesamaan hak;
d.  Keseimbangan hak dan kewajiban;
e.  Keprofesionalan;
f.  Partispatif;
g.  Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.  Keterbukaan;
i.  Akuntabilitas;
j.  Ketepatan waktu; dan
k.  Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkau.
Gronroos,  dalam  Amy  Y.S.  Rahayu  dkk  (2020:  168),  menjelaskan  kualitas pelayanan publik adalah semacam penilaian, dimana pelanggan atau pengguna layanan akan menilai suatu layanan berdasarkan pada proses pemberian layanan tersebut, yang kemudian  dibandingkan  dengan  harapannya  berdasarkan  pada  pengetahuan  dan pemahamamannya  tentang  pelayanan  yang  seharusnya  diberikan.  Sedangkan  menurut Al  Gore  dalam  Amy  Y.S.  Rahayu  dkk  (2020:168),  kualitas  pelayanan  publik  hakikatnya adalah  bagaimana  penyelenggara  Negara  memberikan  pelayanan  kepada  Masyarakat tentang  apa  yang  mereka  butuhkan  dan  untuk  melakukannya  itu,  harus  dapat menemukan  dan  mengidentifikasi  permasalahan  apa  yang  mereka  hadapi,  kepentingan apa yang mereka inginkan, dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi itu semua.
Lalu  apakah  kemudian  setiap  daerah  memiliki  suatu  kepentingan,  keinginan  dan permasalahan  yang  sama  dalam  kerangka  satu-kesatuan?  Maka  jawabanya  adalah tergantung  pada  karakteristik  wilayahnya.  Untuk  itu  kemudian,  bentuk  pelayanan  publik perlu  diklasifikasikan  kedalam  beberapa  ketegori  jenis-jenis  pelayanan  publik.  Dengan melihat jenis-jenis pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat,  dalam  hal  ini  sebagai  aktor  penyelenggara  negara,  Pemerintah  kemudian menerbitkan  Perpres  No.  18  Tahun  2020  tentang  RPJM  Nasional  Tahun  2020-2024. Dimana  dalam  RPJMN  tersebut  terdapat  program  pembangunan  jaringan  4G  di  daerah 3T untuk memfasilitasi e-government system di daerah oleh Kementrian komunikasi dan informatika  serta  Menteri  terkait.  Tetapi  melihat  kondisi  realitas  dilapangan, pembangunan  daerah  3T  (Terdepan,  Tertinggal,  dan  Terluar)  berkonsep  e-government system,  masih  jauh  dari  harapan  yang  diimpikan  oleh  masyarakat  setempat.  Seperti dikutip  dari  tempo.co  (2020),  Direktur  Jenderal  Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  Ahmad  M.  Ramli  mengatakan  sebanyak 12.548 desa di Indonesia belum tersentuh oleh sinyal Internet hingga hari ini.
Kemudian  berdasarkan  analisis  data  sejumlah  media,  melalui  pengamatan sekolah  daring  pasca  pandemi,  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemedikbud) dalam  DAPODIK,  mencatat  sebanyak  12.000  sekolah  di  daerah  3T,  di Indonesia  belum tersentuh  jaringan  internet  dan  sebanyak  48.000  instansi  pendidikan  masih  mengalami problem  jaringan  internet  yang  kurang  stabil  (CNN.Indonesia  2020).  Ini  artinya  bahwa pelayanan publik e-government system di daerah 3T, pada bidang pendidikan masih jauh dari harapan.
Lalu  pada  bidang  kesehatan,  seperti  dikutip  dari  laman  Kementrian  Komunikasi dan  Informatika  (2020),  pemerintah  berkomitmen  melakukan  akselerasi  penyediaan akses  internet  untuk  fasilitas  layanan  Kesehatan  (Fasyankes)  di  seluruh  Indonesia,
terutama  di  daerah  3T.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  pananganan  Covid-19  dan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pembangunan 2020-2024. Berdasarkan data Kementrian  Kesehatan  bahwa  hingga  31  Desember  2019,  sebanyak  2.877  rumah  sakit dan  10.134  Puskesmas  di  Indonesia  terdapat  13.011  Fasyankes  dan  2.900  Fasyankes belum  memiliki  optimalisasi  jaringan  internet.  Hal  ini  kemudian  akan  terus  dilakukan perbaikan-perbaikan  untuk  mengoptimalisasi  pelayanan  publik  di  bidang  kesehatan berbasis e-government system.
Di  bidang  ketenagakerjaan,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  peserta pendaftar  kartu  prakerja  sepanjang  April-November  (Gelombang  1-11)  2020 (kompas.com  2020),  dari  total  43  juta  orang  yang  mendaftar  program  kartu  prakerja, sebanyak  19  juta  peserta  lolos  verifikasi  surel.  Namun  kemudian  setelah  dilakukan seleksi lebih lanjut, jumlah peserta yang kemudian manjadi peserta kartu prakerja hanya terdapat  5,9  juta  peserta.  Dengan  persebaran  wilayah  terbanyak  berada  di  Jawa  Barat, Jawa  Timur,  DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah  dan  persebaran  paling  sedikit  terjadi  di  Papua Barat, Papua, Maluku Utara Dan Kalimantan Utara. Adapun tata cara pendaftaran kartu prakerja itu sendiri, hanya bisa dilakukan dengan menggunakan digital. Sehingga wilayah dengan  kondisi  krisis  jaringan  tidak  memungkinkan  untuk  mendaftarkan  diri  sebagai penerima manfaat dari kartu prakerja ini.
Melihat  semangat  pemerintah  membangun  negara  berkonsep  Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu rencana mensinergikan daerah dengan kota secara e- government  system,  tentu  memberikan  suatu  harapan  baik  di  tengah  masyarakat, semoga  dengan  semangat  itu  negara  Indonesia  dapat  mencapai  cita-citanya  di  tahun 2045 sebagai negara maju. Selanjutnya adapun ruang lingkup pembahasan dalam artikel ilmiah ini adalah mencangkup tentang pembangunan jaringan 4G, kondisi e-government dan  perkembangan  pelayanan  publik  berbasis  e-government  system  di  daerah  3T, dengan  tujuan  untuk  memaparkan  akselerasi  pelayanan  publik  di  daerah    3T,  serta harapannya bahwa artikel ilmiah ini dapat mejadi informasi rujukan penelitian selanjutnya dan  media  belajar  bagi  para  akademisi  yang  hendak  mengetahui  perkembangan pelayanan  publik  berbasis  online  di  daerah  3T  setelah  dilakukannya  pembangunan jaringan 4G.

## METODE
Dalam  penulisan  artikel  ilmiah  ini  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  atau literatur review.  Ada  beberapa teori  yang  bisa menjelaskan terkait  dengan  metode  studi kepustakaan ini. Merujuk Denney & Tewksbury (2013), literatur review merupakan upaya
komprehensif  tentang  penelitian  yang  sudah  dilakukan  mengenai  topik  yang  spesifik untuk  menunjukkan  kepada  pembaca  apa  yang  sudah  diketahui  tentang  topik  tersebut dan  apa  yang  belum  diketahui,  untuk  mencari  rasional  dari  penelitian  yang  sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber  baik  jurnal,  buku,  dokumentasi,  internet  dan  pustaka.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berasal  dari  hasil-hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  dan diterbitkan dalam jurnal online nasional dan internasional. Dalam melakukan penelitian ini peneliti  melakukan  pencarian  jurnal  penelitian  yang  dipublikasikan  di  internet menggunakan seach engine ProQuest, PubMed, Research Gate, SagePub and Schoolar dengan kata kunci: public services, electronic government, local government.
Langkah-langkah dalam penulisan literature review seperti gambar berikut ini:
Gambar 1 Alur Literature Review
Literature  review  dimulai  dengan  materi  hasil  penulisan  yang  secara  sekuensi diperhatikan  dari  yang  paling  relevan,  relevan,  dan  cukup  relevan.  Kemudian  membaca abstrak, setiap jurnal terlebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam suatu jurnal.
Mencatat  poin-poin  penting  dan  relevansinya  dengan  permasalahan  penelitian. Untuk  menjaga  tidak  terjebak  dalam  unsur  plagiat,  penulis  hendaknya  juga  mencatat sumber  informasi  dan  mencantumkan  daftar  pustaka.  Jika  memang  informasi  berasal dari  ide  atau  hasil  penulisan  orang  lain.  Membuat  catatan,  kutipan,  atau  informasi  yang disusun secara sistematis sehingga penulisan dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan (Darmadi, 2011 dalam Nursalam, 2016).
Jurnal  penelitian  yang  sesuai  dengan  kriteria  inklusi  kemudian  dikumpulkan  dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, rancangan studi, tujuan
penelitian, sampel, instrument (alat ukur) dan ringkasan hasil atau temuan.  Untuk lebih memperjelas  analisis  abstrak  dan  full  text  jurnal  dibaca  dan  dicermati.  Ringkasan  jurnal tersebut kemudian  dilakukan  analisis terhadap  isi  yang  terdapat dalam  tujuan  penelitian dan  hasil/temuan  penelitian.  Metode  analisis  yang  digunakan  menggunakan  analisis  isi jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembangunan Jaringan 4G Di Daerah 3T
Dalam  melakukan  percepatan  pembangunan  untuk  memfasilitasi  implementasi penerapan  tata  kelola  pemerintah  berbasis e-government  system di  Indonesia. pemerintah  melalui  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo),  berkomitmen membangun  jaringan  4G  di  daerah  3T  (Terdepan,  Tertinggal,  dan  Terluar)  yang ditargetkan akan rampung pada 2022-2023. Program pembangunan ini dikenal dengann istilah  pembangunan  Palapa Ring ,  dimana  seperti  yang  telah  di  janjikan  oleh  presiden Joko  Widodo,  pada  saat  kampanye  tahun  2018  lalu.  Demi  mewujudkan  pembangunan yang Sustainable  Development  Goals (SDGs)  dan  menjadi  negara  maju  pada  tahun 2045 nanti.
Kominfo  (2020)  mencatat  masih  terdapat  desa  atau  kelurahan  yang  belum terakses  oleh  jaringan  internet  di  indonesia,  jumlahnya  masih  mencapai  12.548 desa/kelurahan, wilayah yang berada di Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T) sebanyak 9.113  desa  dan  kelurahan,  sedangkan  yang  non-3T  ada  3.435  desa  dan  kelurahan. Target  pada  tahun  2021  ini  keminfo  akan  membangung  4.200  BTS  untuk  menunjang jaringan internet di setiap desa dan kelurahan di indonesia. Tentu saja program ini akan sangat mebantu daerah 3T untuk mendapatkan kemerdekaan sinyal internet di kemudian hari,  serta  diharapkan  dapat  mengakselerasi  kualitas  pelayanan  publik  baik  di  bidang Pendidikan,  Kesehatan,  Ketenagakerjaan,  dunia  usaha,  tempat  tinggal,  komunikasi  dan informasi,  lingkungan  hidup,  jaminan  sosial,  energi,  perbankan,  perhubungan,  sumber daya  alam,  pariwisata  dan  sebagainya,  mejadi  lebih  fleksibel,  efisien,  efektif,  akuntabel dan transparan.
Kondisi E-Government Sebelum Pembangunan Jaringan 4G di Daerah 3T
Sebelum  terjadinya  pembangunan  jaringan  4G  di  daerah  3T,  implementasi e- government  system belum  bisa  di  rasakan  kemanfaatannya  secara  optimal  oleh masyarakat setempat. E-government adalah tentang penyampaian informasi pemerintah dan  penyelenggaraan  pelayanan  secara online melalui  internet  atau  alat  digital  lainya (Sedarmayanti  dan  Yaya  Mulyana,  2020:  94).  Sedangkan  menurut  (Fang,  2002:  Seifert
J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK V OL 4 N O 1, MARET 2022
dan  Bonham  2004),  mendefinisikan e-government sebagai  sebuah  cara  pemerintah menggunkan  teknologi  informasi  khususnya  aplikasi  internet  berbasis  web,  untuk menyediakan  akses  yang  mudah  terhadap  informasi  pemerintah  dan  menyediakan pelayanan  publik,  juga  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pemerintahan,  serta melakukan  transformasi  hubungan  antara  pejabat  publik  dengan  penduduk  dan  juga pelaku bisnis.
Berdasarkan  analisis  melalui  beberapa  media  masa,  bentuk  pelayanan  yang dilakukan  dengan  sistem online masih  belum  bisa  di  terapkan  secara merata  di  seluruh indonesia.  Sehingga  untuk  dapat  mengakses  layanan  publik  seperti  pembuatan  surat data  kependudukan,  pengurusan  perijinan,  pembayaran  pajak,  mengetahui  lowongan pekerjaan, mendaftar sekolah dan lain sebagainya. Masyarakat di daerah 3T yang belum teraliri  jaringan  internet  (Sinyal  4G),  harus  melakukanya  dengan  cara-cara  kovensional, yakni datang langsung ke lokasi penyedia layanan.
Belum  lagi  jarak  lokasi  yang  harus  di  tempuh  untuk  mendapatkan  layanan tersebut,  masyarakat  harus  mengorbankan  banyak  waktu,  tenaga  dan  uang.  Sebab biasanya  jarak  dari  desa  menuju  kabupaten  kota  tempat  untuk  medapatkan  layanan seperti  yang  tersebut  diatas,  bisa  memakan  waktu  dari  lebih  dari  3-6  jam  perjalanan dengan menggunakan transportasi darat, hal ini terjadi di Kalimantan Barat, Papua NTT, NTB Dsb. Tentu ini akan sangat menguras tenaga dan uang perjalanan.
Karena  persoalan  ini  kemudian,  masyarakat  sering  mendapatkan  denda  Ketika mengurus keperluan terkait dengan pembuatan seperti akta kelahiran, akta kematian, e- KTP, kartu keluarga yang hendak pembahruan dan lain sebagainya. Mengapa persoalan demikian bisa terjadi? Sebab akses yang sulit dan pertimbangan biaya yang cukup besar dalam  perjalanan,  membuat  masyarakat  sering  menunda-nunda  dalam  mengurusi berkas-berkas  tersebut,  serta  tidak  semua  masyarakat  memiliki  transportasi  untuk berpergian ke kota.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  bab  XI  bagian  sanksi  administratif  pada  pasal  90  ayat  1  sampai  ayat  3 jelas  bahwa  keterlambatan  dalam  mengurus  data  administrasi  kependudukan  dapat dikenakan sanksi yang bervariasi. Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah 3T hanya bisa dijawab dengan mengimplementasikan pelayanan publik berbasis e-government .
Berdasarkan  Intruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  3  tahun  2003  tentang  Kebijakan Strategis  Nasional  Pengembangan E-Government .  Upaya  untuk  menghadirkan pelayanan  berbasis online di  setiap  instasi  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik,
sebenarnya  sudah  di  instruksikan  sejak  2003  lalu,  dengan  inpres  tersebut.  Akan  tetapi dengan melihat perkembangannya hingga kini, implementasi e-government di Indonesia sangat  dirasakan  lamban.  Apa  yang  menjadi  sebab  faktor  utama,  sehingga perkembangan e-government di Indonesia sangat lamban. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Kumorotomo dalam Sedarmayanti dan Yaya Mulyana (2020:129- 130), merangkum dalam tiga aspek besar permasalahan dalam penerapan e-government system di indonesia, yaitu:
1.  Aspek Budaya.
a.  Resistensi  dan  penolakan  dari  masyarakat  dan  jajaran  apparat  pemerintah terhadap e-government system .
b.  Kurangnya  kesadaran  pada  manfaat  dan  penghargaan  terhadap  teknologi yang dipergunakan dalam e-government system .
c.  Keengganan berbagai data dan informasi, agar terintegrasi secara nasional di seluruh Lembaga penyedia layanan publik.
2.  Aspek Kepemimpinan
a.   Terjadinya konflik kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.
b.  Peraturan yang belum tersosialisaikan dan penerapannya berlum merata.
c.  Pengalokasian  anggaran  untuk  pembangunan  infrastruktur  pelayanan  publik yang memafaatkan e-government system dalam APBN/APBD belum menjadi prioritas.
3.  Aspek Infrastruktur
a.  Adanya  ketimpangan  digital  yang  mengakibatkan  belum  meratanya ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  mengingat secara geografis wilayah Indonesia tersebar di berbagai kepulauan.
b.  Ketersediaan  infrastruktur  untuk  pengadaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  masih  terpusat  di  kota-kota  besar.  Tenaga  ahli  di  daerah terpencilpun masih sangat jarang, jika tidak mau dikatakan tidak ada.
c.  System  layanan publik di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Hal ini menghambat  pengintegrasian  data  kependudukan  dan  dokumen  warga negara lainya secara nasional.
Oleh  sebab  itu,  implementasi e-government  system sangat  tidak  mudah  untuk dilaksanakan  di  Indonesia.  Sebab  komponen  yang  saling  berketerkaitan  harus  dimiliki, seperti  sumber  daya  manusia  yang  memupuni  pada  bidang e-government  system itu sendiri,  biaya  atau  anggaran  yang  cukup,  dan  harus  juga  memiliki  infrastruktur pendukungnya.
Perkembangan E-Government di Daerah 3T Pasca Pembangunan Jaringan 4G
Tahapan pengembangan e-government system menurut peraturan yang tertuang dalam  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasioal Pengembangan e-government, yaitu.
1.  Tahap Persiapan. Pada tahap persiapan, pemerintah hanya akan berfokus pada penyediaan  informasi  layanan  publik  melalui  situs  informasi  di  setiap kelembagaan  berbasis  website,  dan  dibarangi  dengan  menyediakan  sarana akses  untuk  masyarakat  serta  mensosialisasikan  tentang  pelayanan  publik  jenis tersebut.
2.  Tahap  Pematangan.  Tahap  pematangan  adalah  dimana  sistus  informasi  yang disediakan oleh pemerintah tidak lagi hanya dapat berkomunikasi satu arah tetapi dapat  di  gunakan  secara  interaktif  (komunikasi  dua  arah).  Untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  pemerintah  harus  mampu  membuat  antar  muka keterhubungan dengan lembaga lainya.
3.  Tahap Pemantapan. Pada tahap ini, pemerintah sudah harus menyediakan situs pelayanan  publik  yang  dapat  mengarah  pada  bentuk  pola  transaksi.  Artinya pemerintah harus menyiapakan suatu sarana agar integrasi layanan publik dapat terjadi,  yakni  dengan  melakukan  interoperabilitas  aplikasi  maupun  data  dengan lembaga lainya.
4.  Tahap  Pemanfaatan.  Pada  tahap  pemanfaatan,  pengguna  baik  masyarakat, pemerintah  dan  pihak  bisnis  sudah  mampu  memanfaatkan  berbagai  layanan public secara online yang disediakan pemerintah. Layanan publik tersebut  harus diklasifikasikan  berdasakan  pengguna,  yaitu Government  To  Government, Government To Citizen, dan Government To Business
Sedangkan menurut data yang di sampaikan dalam penelitian Novi Prisma Yunita dan Rudi Dwi Aprianto (2018), dalam 34 provinsi di Indonesia Indonesia hanya terdapat 4 wilayah  yang  sudah  mengimplementasikan e-government  system sampai  pada  tahapan pemanfaatan  yakni  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur.  Sedangkan 83  daerah  baru pada  tahap  persiapan,  341  daerah  tahap  pematangan  dan  115  daerah  tahap pemantapan.
Untuk  wilayah  yang  termasuk  kedalam  pemetaan  daerah  3T  seperti,  Papua, Papua  Barat,  Aceh,  Maluku,  Pulau  Kalimantan,  NTT,  NTB,  Pulau  Sulawesi,  Pulau Sumatra.  Belum  ada  daerah  yang  sudah  masuk  pada  tahap  pemanfaatan  dan  masih minim  juga  yang  sudah  memasuki  tahapan  pematangan.  Ini  artinya  implementasi e-
government  system di  daerah  3T  belum  maksimal.  Untuk  pemerintah  terus memperbaikan dan membangunan infrastruktur dan sufrastruktur jaringan internet untuk memastikan e-government system e-government pada tahun 2024 dapat terimplementasi dengan baik.
Berdasakan  data  dari  Wantimnas  (2020),  sebanyak  70.670  desa/kelurahan  di daerah  3T  sudah  terjangkau  jaringan  4G  yang  dibangun  oleh  Kominfo  pada  RPJM Nasional  2015-2019  lalu  dan  pada  tahun  2021  ini  akan  dibangun  kembali  di  9.000  titik wilayah,  yang  akan  digarap  oleh  Badan  Aksesibilitas  Telekomunikasi  dan  Informasi bersama menggandeng operator seluler, untuk memastikan blankspot di daerah 3T tidak terjadi lagi pada tahun 2024 kedepan.
Dengan melihat perkembangan pembangunan jaringan 4G di daerah 3T  sebagai penunjang  dari e-government  system itu  sendiri,  maka  seharusnya  kualitas  pelayanan publik  pun  sudah  jauh  lebih  baik  dari  yang  sebelumnya.  Menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Vita  Pusvita  Dengan  judul “Pemetaan  Layanan  Publik  Kebutuhan  Dasar Berb asis  Elektronik  di  Indonesia”  (2020),  menyampaikan  saat  ini  perkembangan e- government di daerah sudah mulai jauh lebih baik, dimana hal itu dapat dilihat dari tren layanan dan tranksaksi online berikut.
Tabel Tren Layanan dan Transaksi Online Tren Transaksi Online 2014, 2016, 2018 Tahun Peningkatan Layanan (%) 2014 2016 2018 2016-2018 2014-2018 Pembayaran Utilitas 41 104 140 26 % 71 % Penyerahan Pajak 73 144 139 18 % 47 % Pendaftara Bisnis 60 97 126 32 % 52 % Pembayaran Denda 42 55 86 36 % 49 % Pendaftaran Akta Kelahiran 39 53 82 35 % 52 % Pendaftaran Kendaraan Bermotor 33 47 76 38 % 57 % Pendaftaran  Surat  Ijin Mengemudi 29 47 76 39 % 52 % Pendaftaran Kartu Penduduk 27 31 59 47% 54 %
Sumber: diambil dari E-Government Survey 2018 Gearing E-Government To Support Tranfomation Toward Sustainable And Resilien Societ, “Oleh United Nation , 2018
Pada tabel 1, di atas jelas menunjukan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan penggunaan  layanan e-government ,  dimana  transksi  yang  paling  dominan  terjadi  pada pendaftraan  aktar  kelahiran,  akta  pernikahan  kartu  penduduk  dan  di  ikuti  peningkatan layanan  lainya.  Jenis  transaksi menggunakan  online  diharapkan  dapat terjadi  di seluruh
daerah  di  Indonesia  secara  khusus  di  daerah  3T  demi  pelayanan  publik  yang  prima  di terima oleh masyarakat. Selain dari data di atas setelah adanya pembangunan jaringan 4G  di  daerah  3T  pengembangan e-government terus  mengalami  peningkatan  seperti yang terjadi pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan pelayanan kebutuhan pokok.
Di  bidang  kesehatan  saat  ini  di  daerah  3T  yang  sudah  memiliki  jaringan  4G mereka  dapat  mengakses  pelayanan  kesehatan  seperti,  Sistem  Rawat  Inap  (SIRNAP) versi 2.0, YANKES MOBILE, IHEFF dan Telemedicine Kemkes. Di bidang pendidikan kini sudah  disedikan  layanan  yang  di  sebut  dengan  e-layanan  Dikdasmen  digunakan  untuk penyetaraan  ijazah  bagi  WNI  yang  bersekolah  di  luar  negeri,  Program  Indonesia  Pintar (PIP) untuk mencegah peserta didik putus sekolah, Bos.kemdikbud.go.id, rumah belajar, suara edukasi dsb. Selanjutnya di bidang pelayanan pokok masyarakat pemerintah telah menyediakan  seperti  petani go  online ,  pusat  informasi  harga  pangan  strategis,  dan e- warung (Vita Puvita 2020).
Diharapkan  dengan  semangat  pemerintah  membangun  negara  Indonesia  yang dilakukan dari daerah pinggiran dan desa maka pembangunan di Indonesia dapat terjadi secara  berkelanjutan.  Lebih  lanjut  untuk  mepercepat  implementasi e-government terdapat  nasehat  dari  publikasi The  Harvard  Policy ,  dalam  Sedarmayanti  dan  Yaya Mulyana (2020:97-98), tentang yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu berikut:
1.  Fokuskan pada cara teknologi informasi dapat mengarahkan bentuk kegiatan dan strategi dalam sektor publik.
2.  Gunakan teknologi informasi bagi inovasi strategis, bukan hanya otomasi kegiatan taktis.
3.  Memanfaatkan pengalaman-pangalaman terbaik ( best practices ) dalam menerapkan  inisiatif  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Contoh  best  practices antara  lain:  di  Australia www.maxi.com.au ,  di  Singapura www.ecitizen.gov.sg ,  di AS yang di tangani swasta dan www.govworks.com .
4.  Tingkatkan anggaran dan pendanaan bagi inisiatif pemanfaatan harapan teknologi informasi yang menjanjikan.
5.  Lindungi privasi dan sekuriti.
6.  Bentuk  dan  kembangkan  kerja  sama  berkaitan  dengan  teknologi  informasi  untuk mendorong pembangunan ekonomi.
7.  Gunakan teknologi informasi untuk mempromosikan keadilan dalam peluang kerja dan kesejahtraan masyarakat.
8.  Persiapkan  diri  terhadap  perkembangan  demokrasi  digital  (demokrasi  dalam  era digital)
Dengan  berkaca  pada  negara-negara  yang  telah  sukses  dalam  penerapan e- government  system, seperti  singapura,  Australia,  Amarika,  Korea  Selatan,  Jepang  dan negara-negara  lainya,  diharapkan  negara  Indonesia  dapat  mampu  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  berbasis  elektronik  pada  tahun  2045  secara  merata,  sehingga kualitas pelayanan publik menjadi jauh lebih baik.

## SIMPULAN
Akselerasi  pelayanan  publik  berbasis online di  daerah  3T  adalah  nawacita presiden  Joko  Widodo  untuk  melakukan  suatu  terobosan  baru,  dalam  dunia pembangunan di Indonesia dengan paradigma Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam  melakukan  percepatan  pembangunan  untuk  memfasilitasi  implementasi  tata Kelola  pemerintahan  berbasis  elektronik  di  Indonesia,  pemerintah  melalui  kementrian komunikasi  dan  informatika  berkomitmen  membangun  jaringan  4G  di  daerah  3T,  yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2022-2023 mendatang.
Sebelum terjadinya pembangunan jaringan 4G di sejumlah daerah pemetaan 3T, segala  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  masih  dilakukan  secara konvensional, sehingga kualitas pelayanan masih terbilang buruk. Dimana segala bentuk pelayanan  sosial  sangat  lamban,  berbelit-belit,  tidak  transparan  dan  minimnya akuntabilitas.  Tetapi  semenjak  dilakukannya  pembangunan  jaringan  4G  daerah  3T, segala  bentuk  pelayanan  publik  menjadi  lebih  jauh  lebih  baik,  yakni  hadirnya e- government system, bentuk-bentuk pelayanan publik lebih mudah didapatkan, pelayanan publik menjadi lebih cepat dan pelayanan publik menjadi lebih efisien serta transparansi terjamin.
Terlepas  dari  adanya  perkembangan  perbaikan e-government di  daerah  3T, sebagai  penunjang  perbaikan  pelayanan  publik,  hal  itu  tidak  dapat  dipisahkan  dari adanya  kerja  keras  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  membangun  Indonesia  dari daerah  pinggiran,  komitmen  itu  juga  dihadapi  dengan  berbagai  kendala,  seperti pemda/pemimpin  yang  belum  siap  menerapkan e-government  system ,  kualitas  sumber daya  manusia  (Birokrat)  yang  menguasai  teknologi  masih  minim,  dan  masih  minimnya anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pembangunan  jaringan  4G  di  daerah  3T.  Sehingga untuk  mewujudkan Sustainable  Development  Goals (SDGs),  melalui  pengembangan e- government di daerah 3T,  pemerintah perlu membangun Infrastruktur dan Suprastruktur terlebih dahulu, hal ini juga layak dilakukan agar Rakyat merasakan bahwa ada perhatian dari Negara terhadap kebutuhan mereka.

## DAFTAR RUJUKAN
Amy  Y.S.  Vhisnu  Juwono  dan  Krisna  Puji  Rahmayanti.  2020.  Pelayanan  Publik  Dan  E- government. Edisi ke-1. Depok. Rajawali Pers.
CNN/Indonesia.  2020.  Kemendikbud  12  ribu  sekolah  tak  memiliki  akses  internet.  URL: nnindonesia.com/nasional/20201022123707-20-561482/kemendikbud-12-ribu- sekolah-tak-punya-akses-internet. Diakses tanggal 22 oktober 2020.
Darmi, Titi. ( 2016). Penerapan Prinsip Good Governance untuk Layanan public. Jurnal  Administrasi  Pembangunan.  Volume  4,  Nomor  2,  Maret  2016.  Pp. 87-156.
Denney,  A.  S.,  &  Tewksbury,  R.  2013.  How  to  write  a  literature  review.  Journal  of criminal justice education, 24(2), 218-234.
Hardiyansyah,  H.  2018.  Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya. Gava Media.
Kominfo.  2020.  Sediakan  Akses  Internet,  Dukung  Layanan  Kesehatan  Daerah  3T. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30127/menkominfo-sediakan-akses- internet-dukung-layanan-kesehatan-daerah-3t/0/berita_satker. Diakses tanggal 14 oktober 2020.
Munandar, A., & Wardaningsih, S. 2018. Kesiapsiagaan Perawat Dalam Penatalaksanaan  Aspek  Psikologis  Akibat  Bencana  Alam:  a  Literature  Review. Ejournal Umm, 9(2), 72-81.
Pusvita, V. (2018). Konsep Pengembangan E-Government Di Daerah Tertinggal. 7-9.
Pusvita, Vita. 2020. “Pemetaan Layanan Publik Kebutuhan Dasar Berbasis Elektronik Di Indonesia.” INA-Rxiv. January 2. doi:10.31227/osf.io/hpkyr.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2020  Tentang  Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2018  Tentang  Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Sedarmayanti dan Mulyana Yaya. 2020. Dinamika Governance Di Dera Revolusi Industri 4.0:  Dalam  Teori  dan  Praktik  Tata  Kelola  Pemerintahan.  Edisi  ke-1.  Bandung.  PT Refika Aditama.
Watiknas. 2020. Mengejar peningkatan infrastruktur digital dan pelayanan internet. URL: http://www.wantiknas.go.id/id/publikasi/e-buletin.  Diakses  tanggal  18  september 2020.
Warsihna,  J  &  Pustekkom  Kemdikbud  (2013)  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan Di Daerah Terpencil, Tertinggal, Dan Terdepan (3T), 7 (1). 242-243.