## HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN DENGAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK PBB DI KELURAHAN DURI
PULO

## Dwi Asri Julianita
Ati Sumiati
Universitas Negeri Jakarta

## ABSTRACT
This research  was  aimed  to  obtain  valid  and  reliable  data  about  The  Relationship Between  The  Perception  of  the Tax  Penalty  and Tax  Compliance  on  Taxpayer  Land and  Building  Tax  at  Duri  Pulo  Villages  Jakarta.  This  research  was  conducted  by survey  method  with  correlational  approach.  This  research  was  conducted  on February  to  December  2014.  The  population  in  this  research  were  all  taxpayer. Affordable population in this research were taxpayer land and building tax, amount to 71 persons. Total of samples used were 58 persons research. Sampling technique used simple random sampling. The result from this study partial and simultaneous testing of consciousness there significantly influence to tax penalty and Tax Compliance on Taxpayer Land and Building Tax.
Keywords: Tax Penalty, Tax Compliance

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 1
Rendahnya  tingkat  kepatuhan mempengaruhi  rendahnya  penerimaan pajak.  Ketidakpatuhan  wajib  pajak dalam melaksanakan perpajakkan disengaja  atau  tidak  disengaja  sejak lama menjadi sorotan.
Dalam kegiatan sehari-hari manfaat  pajak  sangat  terasa.  Namun, banyak masyarakat yang tidak menyadari  manfaat  tersebut  yang mengakibatkan mereka enggan membayar  pajak  atau  melaksanakan kewajiban pajaknya. Salah satu manfaat  yang  dirasakan  masyarakat
dalam kehidupan  sehari-hari  adalah subsidi BBM.
Ketidakpatuhan  dapat  dicermati dari  faktor  yang  membuat  masyarakat mematuhi  atau  tidak  mematuhi  suatu kewajiban  pajak.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  masyarakat dalam  membayar  pajak  di  lihat  dari fenomena yang ada sekarang ini.
Dalam  suatu  kasus,  rendahnya pengawasan  dan  sanksi  atau  denda yang  dikenakan  terhadap  wajib  pajak yang  tidak  patuh  juga  bisa  menjadi salah-satu faktor yang perlu diperhatikan. Ada salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral  Pajak  untuk  mengubah  cara
pandang tentang pajak yang bukan lagi suatu  kewajiban  tetapi  hak  dan  tentu saja akan secara
signifikan mendongkrak  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  yaitu  dengan  cara  membatasi masa  berlaku  NPWP  bagi  wajib  pajak baik perorangan atau badan (Direktorat Jendral Pajak, 1 Maret 2014).
Selanjutnya menurut Kepala Inspektorat Daerah Klaten Eko Medisukasto, ada sebanyak 178
pelanggaran  di  wilayah  ini  yang berpotensi  merugikan  negara  dari  80 objek pemeriksaan
terehdap perusahaan  milik PemKab  Klaten maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD).  Temuan  yang  berpotensi merugikan  negara  terjadi  di  Obrik Badan  Kredit  Kecamatan  (BKK) Jatinom sebelum dimarger dan pelanggaran  terhadap  kewajiban  setor kepada negara terjadi di tubuh sejumlah  pemerintah  desa  yang  tidak menyerahkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Penyebab pelanggaran itu sebagian besar
dikarenakan kelemahan terhadap
pembinaan, pencatatan, maupun
kelemahan pengawaan (Direktorat
jendral Pajak, 24 April 2014).
Menurut  Herry  Susanto,  Selain banyaknya  pengusaha  nasional  yang
mangkir  dari  kewajiban  membayar pajak, kesadaran masyarakat Indonesia untuk  membayar  pajak  juga  masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia,  hanya  7  juta  saja  yang  taat pajak. Namun tingkat kesadaran masyarakat membayar  pajak  masih belum mencapai tingkat yang diharapkan  karena  masyarakat  masih sinis  dan  kurang  percaya  terhadap keberadaan pajak  yang dianggap sama seperti upeti,
memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan,  dll.  Direktur  Jendral  Pajak memaparkan masih jutaan yang belum bayar  pajak  berdasarkan  data  SPT pajak tahun 2010, orang pribadi hanya 8,5  juta  dari  total  jumlah  penduduk Indonesia  sekitar  240  juta  jiwa (Direktorat  Jendral  Pajak,  24  Februari 2014).
Menurut  Surya  Manurung  dalam artikel Kompleksitas Kepatuhan Pajak, persentase tingkat  kepatuhan  wajb pajak pada tahun 2012 masih tergolong  rendah.  Menurut  Menteri Keuangan  bahwa  orang  pribadi  yang seharusnya  membayar  pajak  sebanyak 60  juta  orang,  yang  mendaftarkan dirinya  hanya  20  juta  orang  dan membayar  pajaknya  hanya  8,8  juta orang  dengan  rasio  SPT  14,7  persen.
Sementara  badan  usaha  yang  terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau
mendaftarkan  dirinya  sebagai  wajib pajak  hanya  1,9  juta  dan  yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya  hanya  520  ribu  badan usaha  dengan  rasio  SPT  sekitar  10,4
persen. Beberapa faktor yang menyebabkan  rendahnya  kepatuhan wajib  pajak  antara  lain  ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan  infrastruktur  yang  tidak merata,  dan banyaknya  kasus  korupsi yang dilakukan pejabat tinggi (Direktorat  Jendral  Pajak,  24  Februari 2014).
Kasus  lain  menurut Ahmad  Nur Supit  menilai  bahwa  SDM  untuk memungut pajak karena inisitif membayar pajak langsung dari masyarakat  belum  dapat  diandalkan. Persoalan  utamanya  tenaga  kerja. Tenaga  kerja  untuk  memungut  pajak karena system  self  assessment itu belum siap digunakan. Ada 50 juta WP yang baru terpungut 2 juta dan sisanya tidak  bias  begitu  saja  dipungut  karena tenaga  kerja  yang  sedikit (Inilah.com, 24 April 2014).
Oleh  karena  itu,  berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di
atas, penelitian dengan judul, Hubungan  antara  Persepsi  Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan
Perpajakan menjadi  hal  yang  menarik untuk diteliti secara lebih mendalam.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  yang telah dilakukan di atas, maka perumusan  masalah  dalam  penelitian adalah:
Apakah  terdapat  hubungan  antara persepsi  sanksi  perpajakan  dengan kepatuhan perpajakan?

## KAJIAN TEORETIK
1. Kepatuhan perpajakan
Salah satu faktor tingginya penerimaan  pajak  adalah  kepatuhan masyarakat  dalam  membayar  pajak. Kepatuhan masyarakat dalam membayar  pajak  dikenal  dalam  istilah perpajakan adalah kepatuhan perpajakan  yang  merupakan  situasi  di mana wajib pajak melakukan
kewajibannya sebagai wajib pajak. Safri Nurmatu (2005:148) mendefinisikan  kepatuhan  perpajakan didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua kewajiban
perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakan.
Menurut Adrian Sutedi (2011:227) pengertian kepatuhan perpajakan  adalah  suatu  keadaan dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan  melakukan hak  perpajakan.  Menurut  Dwikora Harjo (2013:67) mendefinisikan
kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan
dan melaksanakan hak perpajakannya.
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia  dalam  buku  Siti  Kurnia Rahayu  (2010:138)  tentang  kepatuhan perpajakan  adalah  istilah  kepatuhan berarti  tunduk  atau  patuh  pada  ajaran atau aturan. Dalam perpajakan memberi  pengertian  bahwa  kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk  dan  patuh  serta  melaksanakan ketentuan perpajakan.
Kepatuhan wajib
pajak dikemukakan  oleh  Norman  D.  Nowak (Sony  Devano,  2006)  sebagai  suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
a. Wajib  pajak  paham  atau  berusaha
untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Mengisi  formulir  pajak  dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung  jumlah  pajak  yang terutang dengan benar.
d. Membayar  pajak  terutang  tepat
pada waktunya.
Menurut Safri Nurmantu (2005:148-149) ada dua macam kepatuhan perpajakan,
yaitu kepatuhan  formal  dan  kepatuhan material,  yaitu  kepatuhan  formal adalah  suatu  keadaan  di  mana  wajib pajak  memenuhi  kewajiban  secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-uandang perpajakan.
Misalnya,  ketentuan  batas  waktu dalam penyampaian SPT PPh tahunan tangal  31  Maret.  Apabila  melaporkan SPT sebelum batas waktu memasukan SPT  tanggal  31  Maret,  maka  wajib pajak dianggap telah memenuhi kepatuhan formal. Sedangkan kepatuhan  material  adalah  suatu keadaan  di  mana  wajib  pajak  secara substantive atau
hakekatnya memenuhi  semua  ketentuan  material perpajakan,  yakni  susuai  isi  dan  jiwa Undang-undang  perpajakan.  Wajib pajak  yang  memetuhi  kepatuhan formal  adalah  wajib  pajak  yang mengisi  SPT  dengan  jujur,  lengkap dan  benar  sesuai  dengan  ketentuan.
Kepatuhan  material  dapat  meliputi kepatuhan formal.
Menurut Dwikora Harjo (2013:67)  menjelaskan  terdapat  dua macam  kepatuhan,  yaitu  kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi kewajiban  perpajakan  secara  formal sesuai dengan ketentuan dalam
perundang-undangan perpajakan.
Contoh:  menyampaikan  SPT  tepat waktu.  Sedangkan  kepatuhan  material adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib pajak secara substansi (pada hakekatnya) memenuhi
semua ketentuan  material  perpajakan  sesuai isi  dan  jiwa  perundang-undangan perpajakan.  Contoh:  mengisis  SPT dengan  baik,  benar  (jujur),  dan lengkap.

## 2. Persepsi Sanksi Perpajakan
a. Pengertian Persepsi
Persepsi masyarakat  terhadap sanksi  perpajakan  dalam  pembahasan ini  akan  dibahas  menganai  pengertian atau konsep dari persepsi itu sendiri.
Persepsi  menurut  Kreitner  dan Kinickid dalam buku Wibowo (2013:59)  adalah  proses  kognitif  yang memungkinkan kita
menginterpretasikan  dan  memahami sekitar kita. Persepsi merupakan proses kognitif  yang  dialami  semua  orang dalam bermasyarakat untuk memahami lingkungannya  melalui  panca  indera yang dimiliki. Persepsi dapat dipahami melalui  suatu  penafsiran  sesuatu  hal terhadap situasi sekitar.
Sedangkan  menurut  McShane dan Von Glinow dalam buku Wibowo (2013:59),  persepsi  merupakan  proses menerima informasi, membuat pengertian  tentang  dunia  disekitar. Menurutnya  hal  tersebut  memerlukan pertimbangan  informasi  mana  yang perlu diperhatikan, bagaimana mengkategorikan informasi, dan bagaimana menginterpretasikannya dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang  telah  ada.  Jadi  sebuah  informasi akan  menjadi  sebuah  keyakinan  diri seseorang  apabila  informasi  tersebut dibentuk  sesuai  dengan  pengetahuan yang telah ada.
Pendapat lainnya menurut Robbins dalam buku Wibowo
(2013:59), persepsi adalah suatu proses  dimana  individu  mengorganisir dan  menginterpretasikan  tanggapan kesan mereka dengan maksud memberi  makna  pada  lingkungan mereka.  Tetapi  apa  yang kita  rasakan
dapat  berbeda  dari  realitas  objektif. Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi persepsi menurut Robbins ialah
perilaku persepsi. Bila seorang individu  memandang  suatu  objek  dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi  oleh  karakteristik  pribadi dari perilaku persepsi individu itu.
Dapat disimpulkan bahwa
persepsi  merupakan  suatu  rangkaian bagaimana  seseorang  melihat  dengan indra, memilih sesuai dengan karakteristik pribadi, dan merenungkan semua  anggapan  untuk  menciptakan gambaran  sesuai  dengan  pengetahuan yang telah ada.

## b. Pengertian Sanksi Perpajakan
Pengenaan  sanksi  dalam  suatu peraturan  perundang-undangan  adalah suatu  alat  pencegah  pelanggaran  yang telah ditetapkan oleh ketentuan
tertentu. Dalam
perpajakan, kesengajaan  dan  kelalaian  wajib  pajak akan  memperoleh  sanksi  perpajakan. Sanksi perpajakan adalah alat penjamin  akan  dituritu/dipatuhi/ditaati sebuah ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Menurut  Mardiasmo  dalam  buku yang  berjudul  Perpajakan  Edisi  Revisi
(2013:59) mendefinisikan bahwa sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Menurut  Erly  Suandy  (2011:L1) mendefinisikan sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma  perpajakan)  akan  ditaati  atau dipatuhi.  Sedangkan  menurut  Hilarius Abut  (2010:68)  sanksi  perpajakan merupakan  alat  pencegah (preventive) agar  wajib  pajak  tidak  melanggar undang-undang
atau norma perpajakan. Menurut  Diana  Sari  (2013:272) mengatakan sanksi perpajakan merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan merupakan  alat  pencegah (preventive) agar tidak melanggar norma perpajakan.
3. Macam - Macam Sanksi Perpajakan Dalam undang-undang perpajakan  dikenal  dua  macam  sanksi
perpajakan  yang  terdapat  pada  buku Mardiasmo  ((2013:59),  yaitu  sanksi administrasi dan sanksi pidana:
a) Sanksi Administrasi
Sanksi  Administrasi  merupakan pembayaran kerugian kepada Negara,  khususnya  berupa  bunga, denda, dan kenaikan. b) Sanksi Pidana
Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir  atau  benteng  hokum  yang digunakan  fiskus  agar  norma perpajakan dipatuhi.
Denda Pidana
Berbeda  dengan  sanksi  berupa
administrasi yang hanya
diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang  melanggar  katentuan  peraturan perpajakan.

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  wajib  pajak  PBB  yang terdaftar  pada  Kantor  Kelurahan  Duri
Pulo Jakarta Pusat. Populasi terjangkau menggunakan metode purposive  sampling dengan  jumlah wajib  pajak  sebanyak  71  orang  yang tersebar  dalam  satu  kelurahan  dengan kriteria  jumlah  objek  pajak  yang berkisaran Rp5.000.000 s.d.
Rp9.000.000  dan  subjek  pajak  yang bertempat  tinggal  sesuai  dengan  objek pajak.
Dalam pengambilan
sampel penelitian menggunakan teknik sempel acak.  Merut  Suharsimi  (2010:177) mendefinisikan  teknik  sempel  acak adalah  teknik  pengambilan  sempel secara  acak  yang  menganggap  semua subjek-subjek  dalam  populasi  sama. Jumlah sempel yang dijadikan penelitian sampel adalah 58
menggunakan  tabel  Issac  dan  Michael dengan taraf kesalahan 5%.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  survei dengan  pendekatan  korelasi.  Menurut Sugiyono (2009:6) menjelaskan bahwa survei  digunakan  untuk  mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah
(bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan  data,  misalnya  dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara tersetruktur, dan
sebagainya  (perlakuan  tidak  seperti eksperimen).
Pendekatan korelasi dipilih karena dapat memperlihatkan hubungan antara  kedua  variabel  yaitu  persepsi sanksi  perpajakan  sebagai  X  dan kepatuhan perpajakan sebagai Y.
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  wajib  pajak  PBB  di Kelurahan Duri Pulo. Adapun populasi terjangkaunya  yaitu  wajib  pajak  yang mempunyai  nilai  objek  pajak  yang tinggi sebesar 71. Kemudian berdasarkan  tabel  Isaac  dan  Michael dengan  taraf  kesalahan  5%,  maka jumlah sampel sebanyak 58 siswa.
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis,  terlebih  dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis,
meliputi  Uji  Normalitas  dan  Uji Linearitas Regresi.
Teknik  yang  digunakan  untuk melakukan  pengujian  normalitas  data adalah  Uji  Liliefors.  Data  yang terkumpul kemudian dianalisis dengan regresi dan korelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah distribusi data hasil penelitian.
Tabel 1. Deskripsi Data Responden Deskripsi Jumlah Presentase Jenis kelamin: Laki-laki 37 64% Perempuan 21 36% Total 58 100% Tabel 2. Rangkuman Deskripsi Data Nilai Tendensi Sentral Sanksi Perpajakan (X) Kepatuhan Perpajaka n (Y) N 58 58
Mean 78,12 52,26 Std. Deviasi 3,50 4,54 Varians 12,28 20,62 1. Uji Persyaratan Analisis a. Uji Normalitas Pengujian normalitas yang digunakan  adalah  Uji  Liliefors.  Hasil Uji  Normalitas  terdapat  pada  tabel  3 berikut:
Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Normalitas
Galat Taksira n Regresi N L hitung L tabel  = 5% Keterangan Y atas X 58 0,0382 0,1163 Normal
b. Uji Linearitas Regresi Bentuk persamaan regresi
berbentuk  linear.  Hal  ini dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan. F hitung = 1,14; sedangkan F tabel = 1,88.
c. Pengujian Hipotesis
Hasil analisis data
menginformasikan  bahwa  persamaan regresi pasangan variabel ini adalah Ŷ =  65,39  +  0,24X.  Hasil  pengujian signifikansi  dan linearitas  persamaan regresi disajikan pada tabel 4.
Tabel 4. ANOVA Uji Keberartian dan Kelinieran Regresi
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat dinyatakan  bahwa  persamaan  regresi tersebut  adalah  signifikan  dan  linear.
Selanjutnya, tingkat hubungan antarvariabel dihitung melalui korelasi
Product  Moment,  kemudian  koefisien determinasi.  Hasil  pengujian  disajikan pada tabel 5.

## Tabel 5. Pengujian Signifikan Koefisien Korelasi
Berdasarkan hasil pengujian
signifikansi  seperti  yang  terlihat  pada tabel di atas, diketahui bahwa koefisien  korelasi  antara  pola  sanksi perpajakan  (X)  dengan  kepatuhan perpajakan (Y) termasuk pada kategori sedang.  Selain  itu,  berdasarkan  uji  t yang  telah dilakukan,  diketahui  pula bahwa  terdapat  hubungan  yang  positif antar kedua variabel. Dengan kata lain, semakin  tinggi  sanksi  perpajakan,
maka  kepatuhan  perpajakan  akan semakin tinggi pula.
Koefisien determinasi sebesar 0,095  menunjukkan  bahwa  sebesar
9,95% variabel  yang  terdapat  pada motivasi  berprestasi  ditentukan  oleh variabel  pola  asuh  orang  tua  dengan persamaan regresi Ŷ = 65,39 + 0,24X.

## KESIMPULAN,  IMPLIKASI,  DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan penghitungan, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi  kepatuhan  perpajakan wajib pajak pada Kelurahan Duri Pulo Jakarta. Dengan demikian, dapat
disimpulkan  dalam  penelitian  ini bahwa semakin baik sanksi perpajakan maka  akan  semakin  tinggi  atau  baik pula kepatuhan perpajakan yang dimiliki  wajib  pajak.  Begitu  pun sebaliknya,  semakin  buruk  sanksi perpajakan maka akan semakin rendah kepatuhan  perpajakan  yang  dimiliki wajib pajak.
Selain  itu,  berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat diketahui bahwa data kepatuhan perpajakan  ditentukan  oleh  sanksi perpajakan  dan  sisanya  dipengaruhi
JK F Hitung 353964.84 68.69 631.47 6.09 221.72 409.75 1.14 ANOVA LINIER DAN BERARTI Sumber Variasi dk KT F Tabel Keterangan Regresi (a) 1 353964.84 Regresi (b  a) 1 68.69 Ho harus ditolak Residu (S) n - 2 = (58 - 2 = 56) 11.28 4.01 Regresi berarti 10.78 1.88 Regresi linier Tuna Cocok (TC) k - 2 = (20 - 2 = 18) 12.32 Ho tidak harus ditolak Kekeliruan (G) n - k = (58 - 20 = 38) Persamaan Regresi Koefisien Korelasi Koefisien Determinasi t hitung t tabel Ŷ = 65,39 + 0,24X 0,3155 9,95%
2,488 2,003
oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak terdapat  dalam  variabel  yang  diteliti oleh peneliti.
2. Implikasi
Implikasi dari hasil penelitian ini
adalah sanksi administrasi saat terlambat  membayar  pajak merupakan sub  indikator  terbesar  pada  variabel sanksi  perpajakan.  Ini  menunjukkan bahwa  wajib  pajak  yang  mendapat sanksi  administrasi  saat  terlambat membayar  pajak  memiliki  tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi dalam hidup dibandingkan wajib pajak yang mendapat sanksi administrasi saat tidak membayar pajak.
Kepatuhan  formal  merupakan indikator terbesar dari variabel kepatuhan perpajakan. Ini
menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  yang memiliki  kepatuhan  perpajakan  yang tinggi  akan  memilih  untuk  mengisi SPOP tahunan dengan tepat waktu.
Sementara itu, indikator terendah dari  variabel  sanksi  perpajakan  adalah sanksi administrasi saat tidak membayar  pajak.  Hal  ini  menunjukan bahwa  wajib  pajak  cenderung  tidak ingin  membayar  pajak  tanpa  sanksi administrasi.
Indikator  terendah  dari  variabel kepatuhan  material  adalah  kepatuhan
perpajakan. Hal ini menunjukan apabila  wajib  pajak yang  tidak dikenakan  sanksi  administrasi  akan memiliki  tingkat  kepatuhan  material yang rendah, wajib pajak akan bersikap  tidak  baik,  benar  (jujur),  dan lengkap saat mengisi SPOP.

## 3. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi  yang  dikemukakan  di  atas, saran-saran  yang  dapat  diberikan peneliti adalah:
a. Kepada  wajib  pajak  agar  lebih memiliki  kepatuhan  perpajakan dengan  mengisi  SPOP  dengan baik,  benar  (jujur),  dan  lengkap, bukan  hanya  kepatuhan  dalam membayar tepat waktu.
b. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mengembangkan penelitian  ini  dengan  cakupan populasi yang lebih luas, indikator yang  lebih  luas,  ataupun  dengan menambah variabel lain yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, seperti kesadaran membayar pajak. Selain itu, peneliti  juga  menyarankan  untuk melakukan penelitian secara khusus pada salah satu jenis sanksi perpajakan sehingga dapat
memperoleh  hasil  yang  lebih mendalam.
c. Kepada  pemerintah  untuk  dapat
lebih meningkatkan sanksi perpajakan  sesuai  dengan  aturan serta  memberikan  pengetahuan sanksi perpajakan. Pemerintah sebaiknya  memberikan  tarif  yang konsisten kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abut, Hillarius. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Didit Media, 2010.
Arianto,  Aris. Separo  Lebih  Desa  Di Wonogiri Nunggak PBB. 2014. http://www.timlo.net/baca/5951 1/separo-lebih-desa-di-
wonogiri-nunggak-pbb/
(Diakses  tanggal  24  April
2014). Arikunto, Suharsimi. Prosedur
Penelitian  Suatu  Pendekatan
Praktik. Jakarat: Rineka Cipta,
2010.
Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan:  Konsep,  Teori, dan  Isu. Jakarta:  Kencana,
2006.

## Eprilianto,  Indrato. 178  Kasus  Di
Klaten  Berpotensi  Rugikan Negara. 2014. http://www.timlo.net/baca/1449 1/178-kasus-di-klaten-
berpotensi-rugikan-negara/
(Diakses  tanggal  24  April 2014).

## Fuadi,  Arabella  Oentari  dan  Yenni
Mangoting. “Pengar uh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi  Perpajakan,  dan  Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM” pada Tax&Accounting, VOL.1,NO.1, 2013. Harjo, Dwikora. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013. Harto,  Budi  Yuni. DPR  Minta Pemerintah  Naikan  Setoran Pajak. 2014. http://ekonomi.inilah.com/read/
detail/2102401/dpr-minta- pemerintah-naikkan-setoran-
pajak#.U4TStnKSzGA (Diakses  tanggal  24  April
2014). Manurung, Surya. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. 2014. http://www.pajak.go.id/content/ article/kompleksitas-kepatuhan- pajak (Diakses tanggal  24 Februari 2014).
Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi.
Yogyakarta: ANDI, 2013. Rahayu,  Siti  Kurnia. Perpajakan
Indonesia  Konsep  dan  Aspek Formal. Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2010. Rahman,  Aidin  Fathur. NPWP:  valid date thru?. 2014. http://www.timlo.net/baca/5951 1/separo-lebih-desa-di- wonogiri-nunggak-pbb/ ( Diakses tanggal 1 Maret 2014). Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003. Sari, Diana. Konsep Dasar Perpajakan. Jakarta:  Refika Aditama, 2013. Suandy, Erly. Perencanaan Perpajakan. Jakarta:  Salemba Empat, 2011. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2010.
Supangat,  Andi. Statistik  dalam
Kajian  Deskriptif  Inferensi
dan  Nonparametik. Jakarta: Kencana, 2007.
Susanto, Herry. Membangun Kesadaran  dan  Kepedulian Sukarela  Wajin  Pajak. 2014.
http://www.pajak.go.id/content/ membangun-kesadaran-dan- kepedulian-sukarela-wajib- pajak (Diakses  tanggal  24 Februari 2014).
Utami,  Renny  Sri.  “Pengaruh  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  dan  Implikasinya pada  Penerimaan  Pajak”,  pada e-journal Unikom.
Utami,  Thia  Dwi  dan  Kardinal. “Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak  Orang  Pribadi  Pada Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang” pada
jurnal STIE MDP
Wibowo. Prilaku  Dalam  Organisasi. Jakarta: Rajawali, 2013.
Zain, Mohammad. Manajemen Perpajakan  Edisi  3. Jakarta: Salemba Empat, 2008.