## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman Krisis Pangan
Atikah Muhammad Sy afik

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Penelitian ini melihat fenomena La Via Campesina sebagai organisasi serikat petani global yang berusaha menggagalkan peraturan WTO terkait krisis ketahanan pangan dalam konferensi di Jenewa pada Juni 2022. Menggunakan konsep Adam Webb, La Via Campesina menekankan mobilisasi masyarakat sipil era kontemporer dengan cara menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan sebagai bentuk perlawanan. Lebih lanjut, La Via Campesina memenuhi enam landasan keberhasilan masyarakat sipil menurut Jan Scholte sehingga bisa terhubung dengan WTO. Keenam komponen tersebut ternyata belum membuat La Via Campesina berhasil dalam upaya unjuk rasa di Jenewa untuk mencapai tujuan melawan WTO demi menghindari krisis ketahanan pangan. Sedangkan dalam melihat tata-kelola global digunakan perspektif ‘tata-kelola global sebagai perangkat politik’ untuk menyatakan bahwa WTO merupakan tata- kelola global yang menjadi wadah negara-negara tertentu untuk mencapai kepentingannya terkait perdagangan bebas. Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa struktur masyarakat sipil La Via Campesina yang rapi belum bisa membawa kepentingan dalam institusi tata-kelola global kendati telah melakukan langkah-langkah yang sistematis. Hal ini juga menunjukkan bahwa institusi tata-kelola global WTO tidak demokratis bagi masyarakat sipil.
Kata Kunci: Masyarakat Sipil, Petani Global, Krisis Pangan, La Via Campesina, WTO.

## Abstract
This study observe the phenomenon of La Via Campesina as a global peasant union organization that is trying to thwart WTO regulations related to the food security crisis at a conference in Geneva in June 2022. Using Adam Webb’s concept, La Via Campesina pressures civil society mobilization in the  contemporary  era  by  resolving  differences  without  violence  as  a  form  of resistance.  Furthermore,  La  Via  Campesina  fulfills  the  six  foundations  for achieving civil society according to Jan Scholte therefore that it can be connected with  the  WTO.  These  six  components  have  not  made  the  La  Via  Campesina successful in its demonstration effort in Geneva to achieve its goal against the WTO in order to avoid a food security crisis. Meanwhile, in looking at global governance, the perspective of ‘global governance as a political tool’ is used to state that the WTO is a global governance which is a forum for certain countries to achieve their interests related to free trade. The conclusion of this study is that the neat structure of La Via Campesina’s civil society has not been able to bring interest in global governance institutions despite systematic steps. It also shows that the WTO’s global governance institutions are not democratic for civil society.
Keywords: Civil Society, Global Peasant, Food Crisis, La Via Campesina, WTO.

## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman

## Pendahuluan
Krisis pangan merupakan isu yang mengkhawatirkan bagi berbagai pihak baik negara, masyarakat sipil dan tata kelola global yang mana masing- masing memberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Krisis pangan dapat dikatakan sebagai ancaman kekurangan pangan atau kelangkaan pangan yang disebabkan berbagai faktor seperti faktor pertanian, sosial dan ekonomi yang mana kemudian mengakibatkan kelaparan dan kekurangan gizi. IMF (dalam Breitbart 2022) mengeluarkan peringatan tentang kemungkinan krisis pangan global besar di masa depan merujuk pada peristiwa kontemporer yang terjadi meliputi pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Ekonomi global belum pulih sepenuhnya akibat  pandemi  kemudian  muncul  konflik  di  Ukraina  yang  semakin mempengaruhi ancaman ketahanan pangan. Negara yang rentan mengalami krisis pangan akan menghadapi kerusuhan dan konflik sipil. Di tengah peringatan masa lalu tentang kelaparan dan krisis migran “Neraka di Bumi” karena kekurangan makanan, badan keuangan internasional telah memperkirakan bahwa pertumbuhan di seluruh dunia akan terpengaruh secara negatif, dengan negara-negara miskin khususnya merasakan beban krisis yang sedang berlangsung (Breitbart 2022). Petani di Amerika Serikat dan Eropa menghancurkan hasil-hasil pertanian buah- buahan dan sayuran mereka karena tidak bisa memenuhi perubahan permintaan atau permintaan yang ada tidak mengikutsertakan produk terkait. Dapat dilihat bahwa sejumlah ton bahan-bahan makanan pokok terbuang percuma.
Beberapa negara di dunia menyadari ancaman krisis pangan dan mengeluarkan solusi. Indonesia menyarankan rakyat untuk mandiri pangan dan memanfaatkan lahan-lahan kecil agar ditanam kebutuhan pangan sehari-hari. Kementrian pertanian Indonesia juga memiliki program unggulan Sagunesia atau Sagu untuk Indonesia yang bertujuan pengembangan sagu agar bersaing di pasar global. India mengeluarkan undang-undang yang melindungi petani dan menjadi oposisi WTO dalam agrikultur.
Aktor masyarakat sipil terdepan yang peduli terhadap ancaman krisis pangan adalah petani yang merupakan pihak pertama penyedia bahan- bahan pokok. Misalnya petani Belanda yang baru-baru ini melakukan protes atas kebijakan pemerintah Belanda mengenai emisi. Slogan petani Belanda yang populer salah satunya adalah ‘Petani merupakan produsen pangan bukan produsen polusi’. Kerusuhan di kalangan petani Belanda dipicu oleh usul pemerintah untuk memangkas emisi polutan seperti nitrogen oksida dan amonia hingga 50% pada tahun 2030 (Voaindonesia 2022). Melalui
aksi protes, para petani Belanda memblokade supermarket-supermarket menggunakan traktor dan truk yang mana merugikan warga karena tidak bisa berbelanja kebutuhan. Para petani berargumen bahwa mereka menjadi sasaran yang tidak adil dan pemerintah tidak terlalu peduli pada masa depan petani karena arah  keputusan tersebut adalah pengurangan ternak dan pembelian beberapa peternakan yang ternaknya menghasilkan amonia. Organisasi yang menaungi supermarket memperingatkan polisi atas kekhawatiran kelangkaan stok di supermarket. Kemudian di Indonesia pada Agustus 2020 petani tunggal di Jember protes kelangkaan pupuk subsidi. Sedangkan India memiliki kebijakan yang melindungi para petani India.
Penelitian ini mengambil tema hubungan Masyarakat Sipil dan Tata Kelola Global yang bertujuan menunjukkan upaya-upaya petani global, yang berkumpul di Jenewa dan beberapa kelompok petani di negara lain pada tahun 2022, melawan peraturan WTO (World Trade Organization) yang mana para petani global tersebut berusaha melawan ancaman krisis pangan dan mendukung kesejahteraan petani. Serikat Petani global yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah petani yang berasal dari akar rumput seperti La Via Campesina, National Farmer Union dan petani- petani lokal tunggal. Petani tersebut berbeda dengan anggota-anggota NGO undangan konferensi WTO yang kebanyakan belum tentu adalah petani akar rumput.
WTO memiliki fokus tersendiri terhadap agrikultur. Perjanjian multilateral dalam WTO diklaim sebagai langkah ketertiban, persaingan yang adil dan sektor yang tidak terlalu terdistorsi menurut institusi ini sendiri. Reformasi perdagangan WTO dalam bidang pertanian berorientasi pasar yang diharapkan mampu meningkatkan prediktabilitas dan keamanan bagi negara-negara pelaku ekspor dan impor. Komitmen dalam WTO bertujuan untuk akses pasar seperti pembatasan perdagangan dan subsidi serta penetapan harga yang pantas untuk petani. WTO mengklaim bahwa melalui perjanjian tersebut pemerintah dapat melakukan swasembada pangan dan mendorong ekonomi pedesaan yang makmur namun dengan catatan bahwa WTO tetap lebih memilih kebijakan yang meminimalisir distorsi perdagangan. WTO mendikte negara berkembang dengan kebijakan tidak perlu memotong subsidi atau menurunkan tarifnya seperti halnya negara maju. Negara-negara kurang berkembang dalam beberapa kasus tidak dibebankan ekstra waktu dalam menerapkan kewajiban dari WTO. Ketentuan khusus berkaitan dengan kepentingan negara- negara yang bergantung pada impor untuk pasokan makanan mereka, dan kepentingan ekonomi kurang berkembang (WTO t.t.). WTO dalam dokumen bidang agrikultur hasil Konferensi Kementrian ke-12 tentang

## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman
tentang krisis pangan pada poin nomer satu dan dua menyebutkan sebagai berikut:
‘1) Kami, para Menteri, telah bertemu di Jenewa dari tanggal 12 sampai 17 Juni 2022 pada Sesi Kedua Belas Dewan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia, dan telah mengadopsi deklarasi ini pada tanggap darurat kerawanan pangan, 2)Kami setuju bahwa perdagangan, bersama dengan produksi dalam negeri, memainkan peran penting dalam peningkatan global ketahanan pangan dalam segala dimensinya dan peningkatan gizi’ (WTO 2022).
Langkah yang diambil WTO untuk mengatasi krisis pangan tercantum dalam poin ke-empat yang berbunyi:
‘ 4) Kami menggarisbawahi perlunya arus perdagangan agri- pangan, dan menegaskan kembali pentingnya tidak memberlakukan larangan atau pembatasan ekspor dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO yang relevan’ (WTO 2022).
Menghadapi   kebijakan WTO tersebut, para petani yang berkumpul di Jenewa melakukan aksi protes pada Juni 2022. Protes terhadap kebijakan WTO pada dasarnya telah terjadi beberapa kali pada tahun- tahun sebelumnya. Lee Kyoung Hae asal Korea Selatan pada tahun 2003 melakukan aksi bunuh diri di garis polisi saat berlangsungnya demonstrasi menentang kebijakan WTO di Asia Tenggara. Hidup petani seperti Lee Kyoung Hae sulit dan menanggung beban hutang yang banyak. Kematian Lee Kyung Hee membayangi ribuan pawai dan protes damai yang tidak hanya dari petani saja melainkan juga serikat pekerja dan mahasiswa dari berbagai negara pada tahun tersebut yang sebagian besar berakhir dengan adanya bentrok melawan aparat. Sebelum kematian Lee Kyoung Hae, perwakilan lebih dari 200 kelompok tani dari 34 negara telah menyampaikan tuntutan kepada delegasi WTO seperti perlindungan dari bisnis besar, anti-privatisasi air, hutan dan tanah serta memperhatikan rekayasa genetika pertanian di negara-negara berkembang. Petani kecil terutama akar rumput AS dan Eropa bergabung dengan petani menuntut perubahan dalam WTO. “Kami memiliki musuh yang sama dengan para petani Amerika Latin,” kata Dena Hoff dari Aliansi Pertanian Keluarga AS, yang bertani 300 hektar di Montana dan mengatakan dia tidak bisa mencari nafkah (The Guardian 2003).
Petani memiliki tekanan mental yang disebabkan oleh pasar yang tidak menentu, harga pangan murah, kerja lembur dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Paska peristiwa Kyoung Hae, tidak
ada  perubahan  signifikan  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  para petani dalam kebijakan WTO kendati protes terus berlanjut setiap tahun dan selalu ada protes terhadap WTO di berbagai negara setiap waktu. Juni 2022, perwakilan petani global dari berbagai negara melakukan unjuk rasa di Jenewa. Terdapat La Via Campesina yang memobilisasi petani global. Perwakilan National Farmer Union (NFU) Kanada dan berbagai petani yang berasal dari berbagai negara ikut serda dalam demonstrasi menentang WTO. Beberapa petani lain melakukan aksi di wilayah masing-masing.
Bertolak pada uraian diatas, penelitian ini mengelaborasi kemampuan serikat petani global dalam La Via Campesina sebagai organisasi masyarakat sipil yang berusaha menggagalkan peraturan WTO terkait krisis ketahanan pangan. Tuntutan La Via Campesina untuk mengatasi krisis pangan dalam dokumen tuntutan “ WTO’s 2022 Geneva Package” Historic or Just Rhetoric? (2022) berbunyi: ‘‘Perjanjian tentang pertanian harus dibongkar dan semua perundingan perdagangan bebas harus dijauhkan dari agrikultur!’ (viacampesina 2022). Penjelasan lebih lanjut dari tuntutan tersebut menurut La Via Campesina (2022) adalah pentingnya memperkuat gerakan kedaulatan pangan global, khususnya dengan mengacu pada masalah stockholding publik untuk mengatasi krisis pangan. Sehingga dalam penelitian ini mengemukakan pernyataan penelitian bahwa aksi serikat petani global yang dilakukan Juni 2022 melalui protes diiringi dengan pengajuan proposal dan tuntutan. Namun WTO tidak memberikan respon signifikan yang selaras dengan tuntutan serikat petani sehingga ukuran kemampuan La Via Campesina sebagai masyarakat sipil global terbilang tidak berhasil.

## Konsep Adam Webb dalam Perlawanan Masyarakat Sipil
Konsep yang ditawarkan Webb (2006) menghendaki masyarakat sipil melakukan mobilisasi dan simbolisme budaya sebagai bentuk perlawanan. Gaya perjuangan masyarakat sipil era kontemporer memiliki perbedaan signifikan dengan gaya masa lalu yang cenderung melakukan revolusi. Masyarakat sipil tidak mungkin direkonstruksi kembali dengan kekerasan dan pemberontakan atau gerakan-gerakan bergejolak yang bertujuan meruntuhkan seorang diktator atau suatu dinasti. Pandangan seperti itu berasal dari banyak pihak yang salah satunya merupakan pihak yang optimis untuk pertumbuhan ekonomi. Dilain pihak, masih ada pemberontakan yang menghendaki runtuhnya suatu rezim, dinasti atau aktor non-negara seperti menghendaki keruntuhan korporasi dan perusahaan global. Bentuk pemberontakan masa kontemporer tidak harus dengan kekerasan dan senjata. Jika menggunakan kekerasan

## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman
Jika menggunakan kekerasan seperti awal abad 20, hal tersebut hanya akan membungkam beragam suara masyarakat sipil dan menyebabkan dampak yang lebih berat. Baik ilmuwan sosial maupun aktivis kiri secara umum sepakat bahwa era revolusi telah berlalu yang mana penilaian ini berdasarkan beberapa pendapat yang mana Webb (2006) mengelompokkan pendapat ini menjadi empat klaim. Pertama, klaim penyebaran demokrasi yang mana meminimalisir gaya perlawanan radikal kendati melalui demokrasi itu sendiri hanya mendapatkan jalan keluar yang kecil. Rezim otoriter cenderung rapuh dibawah tekanan. Kedua, klaim bahwa lingkungan internasional telah membatasi ruang gerak revolusioner yang mana negara-negara besar memiliki visi yang sama tentang kapitalisme konsumen global. Negara-negara lebih suka menyelesaikan perbedaan daripada  menghadapi  konflik  kekerasan  yang  mengeluarkan  biaya banyak. Ketiga, globalisasi dan reformasi pasar telah memangkas peran negara dalam perekonomian (Webb 2006). Peran negara yang berkurang tersebut menyebabkan dunia menjadi lebih transnasional dan menyebar. Gerakan-gerakan saat ini memperoleh keuntungan lebih sedikit dengan menangkap aparatur negara mana pun daripada yang mereka lakukan di era awal pembangunan industri yang dipimpin negara (Webb 2006). Keempat, ide revolusioner itu sendiri kehilangan kredibilitas selama abad ke-20 (Webb 2006).
Mengoperasionalisasikan konsep Webb (2006) dalam gaya perlawanan masyarakat sipil tersebut perlu menghadapi enam tantangan yang kemudian menjadi landasan keberhasilan sebagaimana yang ditawarkan Scholte (2004). Pertama, Sumber Daya. Advokasi dan riset membutuhkan dana, tenaga, peralatan dan perlengkapan. Kendati telah ada teknologi internet yang menjadikan biaya lebih murah, namun terdapat kelompok pinggiran yang masih belum memiliki akses internet. Sedangkan biaya transportasi untuk keperluan advokasi misalnya referensi masih terbilang mahal. Sehingga sumber daya yang mencukupi hanya mencakup sebagian lembaga masyarakat sipil yang beruntung. Kedua, Networks. Organisasi sipil saling membangun relasi untuk memperkuat peran. Namun terdapat masyarakat sipil yang menjalin relasi dengan hierarki kekuasaan sehingga menyebabkan kerjasama tidak efektif. Ketiga, Sikap resmi. Hubungan MSG dengan otoritas yang berkuasa harus tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat sipil. Bergantung pada sifatnya, aturan hubungan resmi dapat memiliki efek yang memungkinkan atau melumpuhkan aktivitas masyarakat sipil (Scholte 2004). Keempat, media massa. Kualitas media massa akan memberikan dua informasi utama yang penting disampaikan pada publik yaitu hasil positif kinejra institusi global maupun masyarakat sipil dan tata kelola institusi global yang tidak berhasil atau kacau. Hal ini membantu pemahaman publik sehingga akuntabilitas dapat tercapai.
Kelima,  kultur  politik.  Terdapat  perbedaan  signifikan  antara  negara demokratis dan tidak terkait kehidupan masyarakat sipil. Jadi hubungan struktural antara negara dan masyarakat sipil, tergantung pada konteksnya, telah mengecilkan atau mendorong tindakan warga negara yang terorganisir untuk akuntabilitas demokratis dalam pemerintahan global (Scholte 2004). Keenam, akuntabilitas Masyarakat Sipil. Hal ini terkait dengan kinerja masyarakat sipil itu sendiri. Masyarakat sipil yang beroperasi terbatas cenderung memiliki pengawasan longgar sehingga tidak mencapai akuntabilitas. Sedangkan kelompok Masyarakat sipil yang memiliki performa baik dan optimis mengembangkan akuntabilitas akan mendapatkan mandate publik yang secara otomatis dapat mendorong tatanan global untuk memberikan manfaat terhadap publik.

## Pembahasan
Laporan Global Krisis Pangan (GRFC) tahun 2022 mengatakan bahwa kelaparan global tetap tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya dengan perkiraan antara 179 juta hingga 181 juta manusia telah berada dalam situasi krisis pangan. Kerusakan besar diantisipasi di Nigeria utara, Yaman,  Burkina,  Faso  dan  Niger  karena  konflik,  serta  di  Kenya,  Sudan Selatan dan Somalia, sebagian besar karena dampak musim yang berurutan curah hujan di bawah rata-rata (GRFC 2022). Sedangkan dana bantuan pangan kemanusiaan telah jatuh sejak 2017, kekurangan saat ini sangat mencolok karena Perlambatan ekonomi akibat COVID-19 dan prioritas respons kesehatan masyarakat terhadap pandemi (GRFC 2022). Hasil seleksi negara yang memenuhi kriteria data GRFC 2022 untuk krisis pangan menyebutkan bahwa Afrika memerlukan bantuan eksternal. Tren kerawanan pangan sejak 2016 masih berlanjut hingga 2022 dan semakin meningkat. Sedangkan bantuan keuangan untuk krisis pangan semakin menurun. Di AS, empat perusahaan mendominasi 75 persen pasokan pupuk dan 85 persen pengolahan daging sapi (Pahnke, 2022). Konsentrasi seperti itu mengambil kebebasan dari petani, mengambil dari mereka kemampuan untuk menegosiasikan harga dari apa yang mereka jual dan input, seperti pakan dan benih, yang mereka beli (Pahnke 2022). Sementara itu, pekerja tidak memiliki perlindungan keselamatan yang penting, misalnya, perlindungan terhadap paparan bahan kimia atau pestisida, karena mereka bekerja untuk upah tingkat subsisten (Pahnke 2022).
WTO menggelar konferensi tingkat kementrian ke-12 di Jenewa pada tanggal 13-16 Juni 2022. Pembahasan tentang krisis pangan dan agrikultur dalam konferensi tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang sama dengan kekhawatiran serikat petani. Laporan akhir konferensi ke-12

## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman
tersebut menekankan kepedulian WTO terhadap pertanian dan ancaman krisis pangan global. Draf deklarasi menteri tentang respon darurat terhadap ketahanan pangan berisi keprihatinan WTO atas gangguan perdagangan, rekor harga dan volatilitas dalam makanan dan pertanian sehingga akan mengambil langkah ketahanan pangan jangka panjang. Bertekad untuk membuat kemajuan menuju pencapaian sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, mempromosikan pertanian berkelanjutan dan sistem pangan, dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas dan produksi dalam pemenuhan Pembangunan Berkelanjutan tujuan 2 dari PBB (WTO 2022). Anggota konferensi menegaskan kembali pentingnya untuk tidak memberlakukan larangan atau pembatasan ekspor serta memastikan tindakan darurat untuk mengatasi kekhawatiran ancaman krisis pangan. Hasil pertemuan juga memutuskan untuk meningkatkan produktivitas pangan dan disiplin persaingan ekspor.
Sikap petani global pada umumnya mendukung kesejahteraan pertanian keluarga dan memajukan prinsip kedaulatan pangan untuk menghindari krisis pangan. Sedangkan kebijakan WTO dilandasi ketidakadilan, kelaparan, krisis, kemiskinan dan pandemi. WTO memaksa negara-negara melegalkan kebijakan perdagangan bebas dan membuka pasar untuk perusahaan multinasional yang tidak mendukung ekonomi petani. Hasil konferensi WTO ke-12 masih tetap mencegah pemerintah menerapkan kebijakan publik yang adil bagi petani. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang melihat tidak adanya perubahan, mengusulkan agar Indonesia keluar dari WTO karena hingga saat ini keanggotaan tersebut menyebabkan negara menjadi pengimpor kedelai, garam, daging sapi gandum bahkan sayuran yang telah merugikan petani lokal. La Via Campesina atau International Peasants’ Movement merupakan gerakan internasional otonom yang memobilisasi aksi protes di Jenewa. Sejak pembentukan WTO pada tahun 1995, La Via Campesina telah mengecam kebijakan neoliberal dan perdagangan bebas yang menghancurkan kaum tani dan mengacaukan sistem pangan lokal di seluruh dunia (La Via Campesina 2022). NFU dari Kanada mengirimkan delegasi mereka, Celeste Smith. Untuk bergabung dengan Via Campesina melakukan unjuk rasa di Jenewa. Liberalisasi perdagangan juga
industri sawit yang dikuasai korporasi raksasa dan global. Pemerintah merespons dengan mengeluarkan larangan ekspor CPO yang justru ber- dampak pada penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit (Gu- nawan 2022). Bahkan setelah pasar ekspor CPO dibuka, harga TBS masih rendah, namun harga minyak goreng masih tinggi (Gunawan 2022). Dom- inasi korporasi raksasa dan global mengambil keuntungan sebanyak-ban- yaknya dengan memanfaatkan harga minim untuk petani.
Serikat Petani mengatakan bahwa kebijakan WTO tidak demokratis, ti- dak adil dan berbahaya bagi kedaulatan pangan. Perdagangan bebas yang digagas WTO memicu kelaparan baik dalam bentuk perdagangan bebas multilateral, bilateral atau regional. Segala bentuk perdagangan bebas tersebut dianggap ambisi WTO yang mematikan petani. Peristiwa pan- demi Covid-19 dan perang Ukraina yang menjadi pengaruh utama terha- dap ketersediaan pangan global yang mana menyebabkan ketahanan pan- gan masyarakat bergantung pada perdagangan internasional, perusahaan multinasional dan TNC merupakan tindakan yang dianggap kriminal oleh serikat petani. Slogan yang dibawa La Via Campesina adalah ‘ Free Trade Fuels Hunger’ dan ‘WTO out of Agriculture’. Terdapat Sembilan argu- men yang diutarakan yaitu 1) Perjanjian perdagangan bebas global hanya membawa kemiskinan dan kerugian bagi petani. Kelaparan, kerusuhan pangan, migrasi paksa dan krisis iklim adalah konsekuensi langsungnya, 2) WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas tanpa malu-malu mempro- mosikan pertanian industri, menyebabkan konsentrasi dan ketidakse- taraan Korporat, 3) Spekulasi harga pangan memicu kelaparan dan secara artifisial menaikkan harga pangan dan bahan bakar, 4) Pertanian industri mencari keuntungan maksimal dan tidak mengatasi kelaparan, 5) Indus- tri pertanian memanaskan planet kita. Menghancurkan kesehatan tanah dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang luar biasa, 6) Perjanjian Perdagangan Bebas mengkriminalisasi Sistem Benih Tani dan mempromosikan Hak Kekayaan Intelektual dan Paten yang menguntung- kan agribisnis, 7) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Negara Investor, fitur  reguler  dari  Perjanjian  Perdagangan  Bebas,  mengancam  nasional kedaulatan dan proses demokrasi, 8) Industri Pertanian mengeksploitasi tenaga kerja migran murah dan terutama mempengaruhi perempuan dan anak perempuan paling banyak di daerah pedesaan, 9) Pertanian Industri mempromosikan pola makan yang tidak sehat dan menciptakan masalah kesehatan dan gizi (La Via Campesina 2022).
Tuntutan dan permintaan serikat petani pada level internasional mencak- up, kerangka kerja internasional yang berlandaskan kedaulatan pangan yang memperkuat pertanian lokal dan nasional, menjamin produksi pan- gan stabil dan sejalan dengan UNDROP dan HAM. Transparansi negosiasi

## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman
antara pengekspor dan pengimpor. Aturan WTO juga perlu ditangguhkan untuk mencegah penimbunan pangan. Selain itu menangguhkan investasi spekulatif, mengakhiri tata kelola pangan oleh perusahaan multinasionaldan memusatkan pada perawatan hidup. Lebih lanjut, tuntutan dalam level internasional, serikat petani menginginkan bahwa setiap negara dapat mengembangkan kedaulatan pangan dan menyejahterakan petani lokal tanpa mengganggu kedaulatan pangan dan petani lokal di negara lain. Lalu diperlukan keadilan pangan bagi konsumen dan produsen. Kemudian pelarangan penggunaan pangan untuk bahan bakar atau energi dalam artian makanan harus menjadi prioritas mutlak.
Tuntutan dalam skala lokal, nasional dan regional antara lain mendukung praktek pertania agroekologi untuk menyusun kembali cadangan pangan masyarakat, memperkuat kerangka hukum nasional seperti menerapkan undang-undang anti-dumping dan mengamalkan UNDROP serta regulasi pasar yang efektif. Prioritaskan pasar lokal dan integrasi regional kami, daripada membiarkan harga kami ditentukan oleh jarak jauh dan pasar internasional dan pelaku korporasi yang tidak dapat diprediksi (Viacampesina 2022). Bantuan publik untuk membangun ekonomi lokal dan nasional yang kuat berdasarkan Agroekologi dan Kedaulatan Pangan (Viacampesina 2022). Prioritas harus diberikan kepada keluarga petani, perempuan dan kelompok rentan di pedesaan. Sistem tata kelola pangan lokal dan nasional berbasis rakyat, bukan agribisnis (Viacampesina 2022). Produsen skala kecil. organisasi, masyarakat adat, organisasi perempuan, harus diakui sebagai peran kunci dalam semua badan yang berurusan dengan makanan pemerintahan (Viacampesina 2022).
Pertemuan Kementrian WTO ke-12 mengundang lima puluh NGO dari berbagai negara. Daftar seluruh NGO tersebut tidak mengundang serikat petani global yang kerap mengkritik WTO. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada ruang diskusi, negosiasi dan audiensi bagi petani utama agrikultur dalam konferensi. Lebih lanjut, terjadi pembatalan audiensi dengan 50 NGO tersebut dari pihak WTO dengan alasan ‘keamanan yang tidak memungkinkan.’ Akibatnya NGO yang telah hadir di Jenewa kecewa. WTO mengetahui dengan jelas serikat petani global akar rumput, mengingat pendapat-pendapat petani global disuarakan dengan lantang secara berkelanjutan, setiap tahun sejak awal berdirinya WTO termasuk ketika konferensi ke-12. Namun WTO tidak memberikan audiensi kepada serikat petani dan memilih tidak mendengarkan suara mereka. Serikat petani hanya mengetahui informasi dari sekutu dan masyarakat sipil yang berhasil bergabung dalam konferensi. Hasil-hasil kesepakatan diumumkan pada menit-menit terakhir. Teks terakhir diduga diberikan pada menit terakhir, sehingga delegasi diplomatik nasional tidak memiliki
kesempatan untuk memberikan umpan balik atau masukan yang sub- stantif (La Via Campesina 2022). Kebijakan perdagangan bebas dan pen- cabutan subsidi terhadap agrikultur enggan dikesampingkan oleh WTO kendati terbukti merugikan HAM petani. Lebih buruk lagi, negara-neg- ara telah menandatangani deklarasi yang “bertekad untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral saat ini dengan WTO sebagai intinya” (La Via Campesina 2022). Jika ada, gangguan dan kekacauan yang diciptakan oleh pandemi dan perang hanya membuat lebih jelas bahwa kedaulatan pangan wilayah kita adalah kebutuhan saat ini (La Via Campesina 2022). Paket Jenewa WTO tidak menawarkan apa pun dalam hal ini; sebaliknya, ia mengulangi retorika yang menganggap segala bentuk intervensi Negara yang berpihak pada petani sebagai “distorsi untuk perdagangan global” (La Via Campesina 2022). Hal-hal tersebut merupakan penyebab terjad- inya krisis pangan.
Scholte (2004) mengatakan bahwa dalam era kontemporer tata-kelola global bersifat demokratis. Namun sifat tersebut tidak ada dalam WTO dibuktingan dengan pengumuman hasil draft dan resolusi yang dikeluar- kan pada menit-menit terakhir konferensi sehingga audien tidak memili- ki kesempatan berkomentar. Institusi global WTO tidak merancang me- kanisme yang mempermudah masyarakat sipil, dalam hal ini petani akar rumput, terlibat dalam forum tersebut. Padahal serikat petani memiliki struktur dan sistem organisasi memadai yang mencakup empat kom- ponen yaitu sumberdaya, networks, sikap resmi dan media massa seperti yang telah dimiliki La Via Campesina atau NFU. Sehingga serikat petani hanya bisa berdemonstrasi di luar gedung konferensi di Jenewa. Kom- ponen-komponen tersebut mencakup transparansi, memiliki website dan media sosial yang memudahkan networks, sikap-sikap resmi terhadap isu-isu agrikultur hingga anggota komunitas global. La Via Campesina telah mengajukan draft yang berisi argumentasi, proposal dan tuntutan. Namun hingga sekarang belum diketahui apakah WTO membaca draft tersebut secara khusus. Laporan konferensi WTO memang berisi hal-hal yang hampir mirip dengan argumentasi draft La Via Campesina namun tidak menunjukkan perhatian secara khusus terhadap krisis pangan versi serikat petani tersebut.
Pendapat Scholte (2004) yang menyatakan bahwa pemerintah yang polisentris menjadi penyebab terlibatnya masyarakat sipil dalam ta- ta-kelola global dapat dilihat melalui kasus perlawanan petani ter- hadap WTO karena negara cenderung tunduk pada kebijakan dan tekanan WTO. Salah satu kasus yang terkenal adalah upaya sukses AS agar Meksiko menghapus tarifnya atas sirup jagung fruktosa

## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman
tinggi, yang mengakibatkan meningkatnya obesitas di selatan perbatasan (Pahnke, 2022). Demikian pula, peternak sapi perah Kanada dirugikan karena pemerintahnya dipaksa oleh WTO - di bawah tekanan kepentingan perusahaan susu yang kuat dari AS - untuk menghapus dukungan ekspor dan mengizinkan perusahaan asing mengakses pasar domestik (Pahnke 2022). Contoh lain adalah ketika Brasil mengklaim bahwa industri kapasnya terpengaruh oleh subsidi AS (Pahnke 2022). Negosiasi selama bertahun-tahun menghasilkan kemenangan bagi negara Amerika Latin, dengan AS setuju untuk membayar $300 juta kepada produsen Brasil (Pahnke 2022). Keterlibatan petani disini bukan merupakan kerjasama melainkan melawan eksistensi WTO yang lebih lanjut telah mendesak negara-negara untuk keluar dari WTO. Tagar petani global akar rumput menyerukan agar WTO tidak turut campur dalam agrikultur dunia yang dikenal dengan slogan WTO out of Agriculture.
Kinerja La Via Campesina sebagai masyarakat sipil dalam gerakan mobilisasi melawan WTO di Jenewa pada Juni 2022 terkait isu krisis pangan sebagaimana yang dijelaskan diatas telah memenuhi enam landasan keberhasilan versi Scholte (2004). Pertama, sumber daya yang mana La Via Campesina telah tercatat sebagai lembaga advokasi yang berhasil membawa aspirasi petani tentang kekhawatiran ketahanan pangan serta bisa mengemukakan tuntutan yang jelas terhadap WTO. Kedua, networks yang dalam hal ini, La Via Campesina memiliki jaringan relasi petani global hingga petani akar rumput yang sebagian ikut serta dalam unjuk rasa di Jenewa. Ketiga, sikap resmi. Peran La Via Campesina dalam mengatasi isu krisis pangan adalah tetap mengedepankan kepentingan petani dengan menekankan kedaulatan pangan dan pernyataan menolak perdagangan bebas agrikultur. Hal tersebut dibuktikan dengan tuntutan yang dikeluarkan La Via Campesina terhadap WTO yang fokus menekankan kedaulatan pangan. Keempat, media massa yang dimiliki La Via Campesina. Mobilisasi perlawanan di Jenewa pada Juni 2022 tentang krisis pangan melalui internet oleh La Via Campesina telah menyebar melalui media sosial online terutama website yang dimiliki La Via Campesina. Kelima, budaya politik. La Via Campesina memiliki budaya politik yang terorganisir untuk akuntabilitas demokratis dalam pemerintahan global. Keenam, akuntabilitas Masyarakat Sipil. Hal ini terkait dengan kinerja La Via Campesina yang memiliki performa baik dan optimis mengembangkan akuntabilitas akan mendapatkan mandat publik melalui keberpihakan terhadap petani secara konsisten sehingga bisa melakukan mobilisasi para petani global agar melakukan unjuk rasa memprotes WTO di Jenewa. Maka demikian, langkah- langkah La Via Campesina yang sesuai dengan landasan keberhasilan masyarakat sipil oleh Scholte (2004) ini telah memenuhi konsep
Webb (2006) tentang gerakan perlawanan masyarakat sipil anti kekerasan.
Situasi WTO sesuai dengan klaim ketiga Webb (2006) tentang berlalunya era revolusi bahwa peran negara di era globalisasi berkurang. Mengam- bil pendapat Dingwerth dan Pattberg (2006) yang mengatakan tatanan global kontemporer seringkali tidak memiliki akuntabilitas demokratis dan pemerintah suatu negara telah melakukan intervensi dengan lembaga pemerintahan global hanya dalam hal garis kebijakan, WTO dapat dilihat sebagai konsep perangkat politik negara-negara maju untuk memanfaat- kan negara-negara berkembang. Suara serikat petani tidak diindahkan oleh WTO karena institusi ini memiliki kepentingan untuk meloloskan tujuan negara-negara tertentu. Seperti yang telah dicontohkan dalam paragraf sebelumnya bahwa negara Amerika Latin membutuhkan waktu bertahun-tahun agar AS bersedia membayar 300.000.000 dolar kepada produsen di Brazil. WTO dikategorikan sebagai tata-kelola global yang ti- dak pro-masyarakat sipil yang menginginkan kembali kontrol masyarakat atas kekuatan pasar. Dalam kata-kata Paul Wapner, tata kelola global adalah “salah satu tantangan paling abadi dan menakutkan dalam sejar- ah dunia”: Sejak kaum Stoa membayangkan satu dunia, yang diatur oleh seperangkat prinsip umum, para pemikir dan praktisi telah bekerja un- tuk membuat konsep dan membawa menjadi mekanisme realitas untuk mengoordinasikan beragam aktivitas dunia yang kompleks dan beraneka ragam (Dingwerth dan Pattberg, 2006). Maka dari itu, La Via Campesina dapat dikatakan gagal melawan WTO terkait ancaman krisis pangan di konferensi WTO Jenewa pada Juni 2022 meskipun gerakan masyarakat sipil La Via Campesina melakukan mobilisasi tanpa kekerasan.

## Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi petani global dengan WTO dalam konferensi WTO di Jenewa pada Juni 2022 dalam rangka menghadapi ancaman krisis pangan dunia telah berlangsung buruk. WTO mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung merugikan petani terutama petani-petani kecil. Upaya yang dilakukan petani global dalam demonstrasi di Jenewa sebagai kritik terhadap berlangsungnya konferensi kementrian ke-12 WTO tidak ditanggapi sebagaimana mestinya dan tuntutan mereka cenderung diabaikan padahal petani adalah aktor sentral dalam isu pangan. Spekulasi kesuksesan yang diunggulkan dalam deklarasi umum akhir pada konferensi tersebut menurut serikat petani hanya ilusi. Hubungan serikat petani dan WTO menjelaskan bahwa struktur masyarakat sipil yang rapi belum bisa membawa kepentingan dalam institusi tata-kelola global kendati telah melakukan langkah-langkah yang sistematis. Hal ini juga menunjukkan bahwa institusi tata-kelola global

## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman
belum tentu demokratis bagi masyarakat sipil. WTO menjadi wadah untuk meloloskan tujuan kemakmuran negara-negara tertentu tanpa memikirkan ketidakadilan bagi para petani akar rumput. Perjuangan serikat petani berkelanjutan dan mendorong negara-negara untuk ikut melawan kebijakan WTO. Pada akhirnya upaya yang dilakukan oleh serikat petani global untuk menggagalkan kebijakan WTO pada konferensi kementrian ke-12 di Jenewa belum berhasil dikarenakan hubungan yang tidak harmonis dan tidak selaras antara serikat petani dan WTO.

## Referensi

## Buku dan Bagian dalam Buku
Sangalad, Purnanand N, 2011. Suicidal Tendencies Among Farmers of Dharwad District - A Study . Karnatak University.
Scholte, Jan Aart, 2011. “Civil Society and Democratically Accountable Global
Governance”, dalam Scholte, Jan Aart (ed.). Building Global Democ- racy? Civil Society and Accountable Global Governance. Cam- bridge: Cambridge University Press.

## Artikel Jurnal
Bouët, Antoine, and David Laborde Debucquet, 2016. “Food Crisis and Export Taxation: Revisiting the Adverse Effects of Noncooperative Aspect of Trade Policies”, Food Price Volatility and Its Implications for Food Security and Policy , 167–79.
Dingwerth, Klaus, & Philipp Pattberg, 2006. “Global Governance as a Perspective on World Politics”, Global Governance , 12(2): 185- 203.
Edelman, Marc, 2009. “Peasant–Farmer Movements, Third World Peoples, and the Seattle Protests against the World Trade Organization, 1999”, Dialectical Anthropology, 33: 109–28.
Fadaee, Simin, 2022. “Politics of Alliance in the Farmers’ March to Parliament in India”, International Sociology, (1): 31–49.
Rude, James, 2001. “Under the Green Box - The WTO and Farm Subsidies”,
Journal of World Trade, 35: 1015–35.
Sharma, Sachin Kumar, et. al., 2021. “Revisiting Domestic Support to Agriculture at the WTO: Ensuring a Level Playing Field”. 31(3): 358–74.
Webb, Adam K, 2006. “The Calm before the Storm? Revolutionary Pressures and
Global Governance”, International Political Science Review , 27(1): 73-92.
Yigzaw, Destaw A, 2015. “WTO Agricultural Trade and the Unfulfilled Promise of Development”, South Carolina Journal of International Law and Busi- ness, 11(2).

## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman

## Artikel Daring
ww.ft.com/. https://www.ft.com/content/f81e4abe-cf53-485c-afbf-1b3870872384
[diakses 8 Juli 2022].
Global Report on Food Crisis, 2022. “Global Report on Food Crisis”, [Daring]. Dalam  https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138913/download/?_ ga=2.226220442.1617277559.1657499595-658632088.1657499595 [diak- ses 11 Juli 2022].
Gunawan, Indra, 2022. “Serikat Petani Usul Indonesia Keluar dati WTO, Begini Alasannya”, [Daring]. Dalam Serikat Petani Usul Indonesia Keluar dari WTO, Begini Alasannya - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi [diakses 12 Juli 2022].
Hurst, Blake, 2022. “Why This Farmer Is Wary but Optimistic about the Glob- al Food Crisis Easing” [Daring]. Dalam https://www.washingtonpost.com/ opinions/2022/07/05/global-food-crisis/ [diakses 8 Juli 2022].
Josling, Tim, 2014. “ The WTO, Food Security and the Problem of Collective Action”  [Daring].  Dalam  https://www.worldbank.org/content/dam/World - bank/Event/DEC/DECAR-food-conference-sep-2014/DECAR-Food-Con - ference-Sep18-19-Paper_Josling-The WTO and Food security.pdf [diakses 8 Juli 2022].
Keener, Charles, 2022. “WTO MEETING PRESENTS OPPORTUNITY TO CHALLENGE CORPORATE CONTROL OVER FOOD SUPPLY” [Dar- ing]. Dalam  https://web.facebook.com/100044669018611/posts/pfbid0Ni - iTqUCfXqCSiBGsgb9ykG8AbRD1VXfGnUq5Rq1Wh7dpczuuho7e5x - 54Tjn3z9zGl/?_rdc=1&_rdr [diakses 8 Juli 2022].
Kim, Jeongyeol, et, al., 2022. “More Free Trade Will Not Solve the Food Crisis”, [Daring]  Dalam  https://www.aljazeera.com/amp/opinions/2022/6/7/more- free-trade-will-not-solve-the-food-crisis [diakses 8 Juli 2022].
La Via Campesina, 2022. “La Via Campesina Calls on States to Exit the WTO and to Create a New Framework Based on Food Sovereignty : Via Campesina”, [Daring]. Dalam https://viacampesina.org/ . https://viacampesina.org/en/la- via-campesina-calls-on-states-to-exit-the-wto-and-to-create-a-new-frame - work-based-on-food-sovereignty/ [diakses 8 Juli 2022].
La Via Campesina, 2022. “WTO Geneva Package: Breakthrough or Busi- ness-as-Usual?”,  [Daring].  Dalam  https://viacampesina.org/en/wto-ge - neva-package-breakthrough-or-business-as-usual/?fbclid=IwAR1C9S - 6Wo9mrVhvNtylIal7zAikxB1HGetzDeitTx9jl74_-GXHoJhffHYA

## [diakses 8 Juli 2022].
Masiwa, Duncan, 2022. “Didiza Advocates for Resource-Poor Farmers at WTO Talks”,  [Daring].  Dalam  https://www.foodformzansi.co.za/didiza-advo - cates-for-resource-poor-farmers-at-wto-talks/ [diakses 8 Juli 2022].
Mishra, Surjya Kanta, 2022. “Ashok: All India Kisan Sabha”, [Daring]. Da- lam    https://web.facebook.com/100044360922970/posts/pfbid0q2viX - kd5VxBMVsoRXztQqdeKfG5Ku5wvYqX2sqGdtZw6ZLT6i6gG - wV4n7JZyooGul/?d=n&_rdc=1&_rdr [diakses 8 Juli 2022].
Mysuru News, 2022. “Farmers Ask Union Govt To Exit Wto”, [Daring]. Dalam https://timesofindia.indiatimes.com/city/mysuru/karnataka-farmers-ask-un - ion-govt-to-exit-wto/articleshow/92169888.cms [diakses 8 Juli 2022].
Regmi, Anita, 2021. “Key Issues in WTO Agriculture Negotiations.” [Daring]. Dalam https://crsreports.congress.gov [diakses 8 Juli 2022].
Stone-Byrd, Denise, 2018. “PUBLIC RECORD”. [Daring]. Dalam https://web. facebook.com/1389357669/posts/pfbid0uNDgN6GVg9G9rj3BHSJ4wnnn - NVJdfs555XFDDgZkMbvR6FX7BGae12j5JWH7NwQ6l/?_rdc=1&_rdr [diakses 8 Juli 2022].
Trezzini, Martial, 2022. “WTO Meeting Presents Opportunity to Challenge Cor- porate  Control  Over  Food  Supply”,  [Daring].  Dalam  https://truthout.org/ articles/wto-meeting-presents-opportunity-to-challenge-corporate-con - trol-over-food-supply/?amp [diakses 8 Juli 2022].
Union, National Farmers. 2022. “(1) / L’Union Nationale Des Fermiers - Postingan | Facebook”, [Daring]. Dalam  https://web.facebook.com/241465872618287/ posts/pfbid0edefvDU3BkvYobDqFufjd4SV35ESoq65aPu1zep - DyUm5bqKWPiu15cq4uWaBjek2l/?_rdc=1&_rdr [diakses 8 Juli 2022].
United Nations, 2011. “WTO Policies Harming Small-Scale Farmers in Poor Countries – UN Expert | | UN News.” [Daring]. Dalam https://news.un.org/. https://news.un.org/en/story/2011/12/398532 [diakses 8 Juli 2022].
Vidal, John. 2003. “Farmer Commits Suicide at Protests,” [Daring]. Dalam https://amp.theguardian.com/world/2003/sep/11/wto.johnvidal  [diakses  8 Juli 2022].

## Laporan
Viacampesina, 2022. “ WTO’s 2022 Geneva Package Historic or Just Rethoric?”, dalam WTO EN 1. Report. World Trade Organization.

## Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman
WTO, 2022. Draft Ministerial Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity . Report. World Trade Organization.
WTO, t.t. “Agriculture: fairer market for farmers”, dalam Understanding the WTO - Agriculture: fairer markets for farmers . Report. World Trade Organization.

## Facebook Video
Viacampesina, 2022. “WTO’s 2022 Geneva Package Historic or Just Re- thoric?”, dalam WTO EN 1. Report. World Trade Organization.
WTO, 2022. Draft Ministerial Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity. Report. World Trade Organization.
WTO, t.t. “Agriculture: fairer market for farmers”, dalam Understand- ing the WTO - Agriculture: fairer markets for farmers. Report. World Trade Organization.

## Facebook Video
La Via Campesina, 2022. WTO Out! A Message from Kenya [Facebook]. https:// web.facebook.com/watch/?v=360217402763456  (Diakses  17  Oktober 2022).
La Via Campesina, 2022. WTO Out! A Message from Korea [Facebook]. https:// web.facebook.com/watch/?v=735347884340359  (Diakses  17  Oktober 2022).