## PERKEMBANGAN MUATAN HAM DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA
Human Rights Content Development in the Constitution in Indonesia
Muhammad Amin Putra Fakultas Hukum, Universitas Indonesia email: muhammadaminputra@gmail.com

## abstract
Briefly Human  Rights can be divided into three categories, including: first, the first generation of Human Rights of a matter of civil rights and politics, secondly,  about  the  rights  of  economic,  social  and  cultural,  and  the  third, representing  the  right  to  equality.  Enforceability  constitution  in  Indonesia including of the Constitution RIS of 1949 and Provisional Constitution RIS 1950, the Constitution of 1945, Amendment (I-IV) of the 1945 Constitution. Enforceability of human rights in the constitution in Indonesia has a different history  in  terms  of  the  setting  and  the  mention.  Contents  of  Human  Rights not only based on the rights of association, assembly, and contend yet more extensive and specific. The charge of human rights in the 1945 Constitution Amendment 1-4 nearly includes all the settings of the Universal Declaration in 1948.
Keywords: Human Rights, Constitution, Law

## abstrak
HAM  secara  singkat  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori,  diantaranya: pertama, generasi  pertama  HAM  yang  menyangkut  masalah  hak-hak  sipil dan  politik, kedua, mengenai  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dan ketiga, mewakili  hak  persamaan.  Keberlakuan  konstitusi  di  Indonesia dianatarnya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD Tahun 1945, UUD Tahun 1945 Amandemen (I-IV). Keberlakuan atas HAM dalam konstitusi di Indonesia  memiliki  sejarah  yang  berbeda  dalam  segi  pengaturan  dan penyebutan.  Muatan  HAM  tidak  hanya  berdasarkan  hak  berserikat, berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat  namun  lebih  luas  dan  spesifik. Muatan  HAM  dalam  UUD  1945  Amandemen  1-4  hampir  memuat  segala pengaturan DUHAM 1948.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Konstitusi dan Hukum

## A. Pendahuluan
Salah satu dinamika hukum  Indonesia saat ini, diantaranya mengenai hak  asasi  manusia  dan  konstitusi.  Antara  HAM  dan  Konstitusi  sangat berkaitan  khususnya  dalam  konsep  negara  hukum.  Dalam  pemahaman bahwa  hukum  dalam  pengertian  yang  paling  umum  adalah  hubungan  pasti yang  berasal  dari  sifat  segala  sesuatu.  Dalam  pengertian  ini  semua  wujud memiliki  hukumnya 1 .  Perkembangan  negara  yang  berkembang  diawal munculnya  adalah  negara  kekuasaan  ( machtstaat )  yang  didasarkan  pada hukum dari seorang raja dan berkembang kemudian menjadi negara hukum ( rechtstaat,  rule  of  law,  goverment  of  law  not  of  men) .  Maka,  Dalam pengertian  yang  sama  yaitu  bahwa: 1.  Otoritas  publik  hanya  dapat menjalankan  kewenangan  berdasarkan  perintah  yang  lebih  tinggi  yang dimungkinkan oleh hukum, dan 2. Hukum tersebut mengikat semua anggota masyarakat 2 .
Hukum  menjadi  instrumen  penting  dalam  melindungi  dan  tegaknya HAM  dalam  negara.  Dalam  melindungi  dan  memastikan  tegaknya  HAM dalam  negara,  harus  dipastikan  hukum  menjadi  instrumen  dalam pengawasan  bahkan  pembatasan  kepada  otoritas  publik  atau  negara  agar tidak  terjadi abuse  of  power, dalam  banyak  kasus  menjadi  awal  terjadinya pelanggaran HAM . Pengawasan terhadap negara menjadi pokok pertanyaan dari  konstitusionalisme,  sehingga  pengontrolan  terhadap  negara  tentu  saja tidak  dapat  menjadi  tujuan  akhir  dari  usaha    pengawasan  kepada  otoritas publik  atau  negara tanpa  dilatarbelakangi  sebuah  tujuan.  Menurut  Hamdan Zoelva 3 Konstitusionalisme merupakan faham pembatasan kekuasaan negara dalam  tingkat  yang  lebih  nyata  dan  operasional 4 ,  yang  diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.
Konstitusi  sangat  berkaitan  erat  dengan  pembatasan–pembatasan kekuasaan. Sejarah terkait dengan Revolusi Perancis yang tidak terlepas dari buah  pikiran  Rousseau  yang  dalam  karyanya Du  Contract  Social , memberikan sebuah gagasan bahwa antara hak warga negara dan pemerintah perlu  adanya  sebuah  pembatasan.  Rousseau  menjelaskan,  bahwa  selain pribadi  publik,  kita  juga  harus  menyadari  pribadi-pribadi  yang  telah membangun negara, yang hidup dan kebebasanya secara alamiah bergantung pada  pribadi  publik  tersebut.  Selanjutnya,  kita  diikat  untuk  membedakan dengan  tegas  antara  hak-hak  warga  negara  dan  pemerintah  yang  dihargai,
1 Montesquieu, The Spirit of Laws , diterjemahkan M. Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media,
1977), hlm. 88
2 Janedjri  M.  Gaffar, Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indonesia, (Jakarta:  Konstitusi Press,  2013), hlm. 47- 48
3 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2013 - 2014
4 Makalah yang disampaikan pada Seminar Negara Hukum di UGM Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2009, dalam rangka memperingati hari lahrnya Pancasila.
serta  tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  warga  negara  dan  hak-hak alamiah 5 yang  seharusnya  mereka  nikmati  sebagai  manusia.  Setiap pengabdian  yang  diberikan  warga  kepada  negara  langsung  dibutuhkan  pula oleh  pemerintah.  Namun,  pemerintah  tidak  bisa  menerapkan  banyak larangan kepada warganya yang tidak bermanfaat bagi komunitas. 6 Gagasan Rousseau disini merupakan hasil pemikiran dari kondisi negara yang sangat absolut  di zamannya . Pembatasan  kekuasaan  (konstitusionalisme)  dirasa paling  tepat  agar  kekuasaan  negara  tidak  memberangus  kebebasan  tiap-tiap individu.
Konstitusionalisme sebagai fungsi pembatasan kekuasaan pemerintahan.  Gagasan  konstitusionalisme  memberikan  motivasi  yang  kuat dalam  meletakkan  prinsip-prinsip  fundamental  mengenai  pemerintahan berdasarkan  konstitusi,  dan  menolak  pemerintahan  berdasarkan  kekuasaan. Oleh  Carl  J  Friedrich,  “konstitusionalisme  adalah  sebuah  gagasan  yang menggangap  pemerintah  sebagai  suatu  kumpulan  aktivitas  yang diselenggarakan  atas  nama  rakyat,  yang  tunduk  pada  pembatasan konstitusional” 7 .  Konsensus  yang  menjamin  tegaknya  konstitusionalisme  di zaman  modern  pada  umumnya  dipahami  bersandar  pada  tiga  elemen kesepakatan yaitu: 1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama ( the general  goals  of  society  or  general  acceptance  of  the  same  philosophy  of government ).  2)  Kesepakatan  tentang the  rule  of  law sebagai  landasan pemerintahan  atau  penyelenggaraan  negara  ( the  basis  of  government ).  3. Kesepakatan  tentang  bentuk  institusi-institusi  dan  prosedur-prosedur ketatanegaraan  ( the  form  of  institutions  and  procedures ) 8 .  Gagasan konstitusionalisme  berupa  pembatasan  kekuasaan  pemerintahan yang  diatur dalam konstitusi dapat menjamin adanya perlindungan HAM. Salah satunya dapat  dilihat  dalam  perkembangan  UUD  1945  sebagai  konstitusi  di Indonesia, yang memuat gagasan konstitusionalisme dan perlindungan HAM dalam  tiap  periode  berlakunya  UUD  1945,  Konstitusi  RIS,  UUDS  hingga kembali pada UUD 1945 hasil amandemen.
5 Hukum  alam  ( natural  law )  dapat  dimaknai  apa  yang  sifatnya  alamiah,  yang  seharusnya terjadi. Hukum alam ( natural law ) seharusnya menjadi hukum yang mengatur untuk semua benda, termasuk manusia dan hubungan-hubungan manusia, http://www.ermanhukum.com/ Kuliah/Filsafat%20Hukum%20Ekonomi%20Kul%20II.pdf diakses pada 31 Maret 2015, pkl 11:49.
6 Jean  Jacques  Rousseau, Du  Contract  Social ,  Terjemah  Nino  Cicero, Perjanjian  Sosial, Cetakan Kedua (Jakarta: Transmedia, 2009), hlm. 50.
7 John Pieris, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI, (Jakarta: Pelangi Cendikia,
2007),  hlm.  44.  Lihat  juga  Carl  J.  Friedrich, Constitusional  Goverment  and  Democracy: Theory and Practice in Europe and America, 5th edition (Mass: weltham, 1967)
8 Jimly  Asshidiqqie, Ideologi,  Pancasila,  dan  Konstitusi ,  (Jakarta:  Mahkamah  Konstitusi,
2006).
Jenis  penelitian  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. 9 . Pendekatan dalam penelitian hukum terdapat  beberapa  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan perbandingan  ( comparative  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ). 10 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan historis dan konseptual.

## B. Pembahasan

## 1. Hak Asasi Manusia
Perkembangan  mengenai  HAM  secara  singkat  dapat  dibagi  menjadi tiga  kategori,  diantaranya: pertama, generasi  pertama  HAM  yang menyangkut  masalah  hak-hak  sipil  dan  politik, kedua, mengenai  hak-hak ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dan ketiga, mewakili  hak  persamaan. Khususnya mengenai HAM generasi kedua, hak-hak ini muncul agar negara aktif  memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  HAM.    Hak  asasi  manusia yang  pertama  berangkat  dari  mewakili  hak-hak  sipil  dan  politik 11 yang dimulai  sejak  periode  Yunani  Klasik.  Namun  konsepsi  modern  yang kemudian menjelma menjadi HAM, khususnya hak sipil dan politik 12 . Hak- hak  ini  muncul  dari  tuntutan  untuk  melepaskan  diri  dari  kungkungan kekuasaan absolutisme Negara dan kekuatan-kekuatan social lainnya 13 . Kemudian  berkembang  hak  asasi  manusia  yang  kedua  yaitu  hak ekonomi,  social  dan  budaya.  Yang  muncul  dari  tuntutan  agar  Negara memberikan  pemenuhan  akan  hak-hak  dasar  warga  Negara.  Dalam  bagian luas,  ia  merupakan  respon  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  dan penyelewengan-penyelewengan dari perkembangan kapitalis dan menggarisbawahinya;  tanpa  kritik  yang  esensial,  konsepsi  kebebasan individual yang mentoleransi-bahkan melegitimasi, eksploitasi kelas pekerja
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat ,
(Jakarta, CV. Rajawali, 1985), hlm 34-35 dan 41.
10 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 93.
11 Terutama  yang  berasal  dari  kaum  reformis  yang  dikemukakan  pada  awal  abad  ke-17  dan ke-18,  yang  berkaitan  dengan  revolusi-revolusi  Inggris,  Amerika,  dan  Perancis. Dipengaruhi  filsafat  politik  individualism  liberal  dan  doktrin  social  ekonomi laissez-faire , lihat Pasal 2-21 Universal Declaration of Human Rights.
12 LG  Saraswati,  et.  Al, Hak  Asasi  Manusia,  Teori  Hukum  Kasus, (Jakarta:  Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), hlm.  9.
13 Rhona K. Smith., et. Al, Hukum Hak Asasi Manusia , (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 15.
dan  masyarakat  kolonial 14 . Munculnya  generasi  HAM  ketiga  dilandasi  oleh rasa  solidaritas  atau  hak  solidaritas  atau  hak  bersama  dan  merupakan rekonseptualisasi  dari  dua  generasi  HAM  sebelumnya 15 .  Tercermin  dalam Pasal 28 Universal Declaration of Human Rights 16 .
HAM yang melekat pada diri manusia itu sendiri mempunyai berbagai hak, hak-hak dasar dari HAM itu meliputi: a. Hak  asasi  pribadi  atau  “ the  personal  rights ”,  yang  meliputi  kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya.
b. Hak asasi ekonomi atau “ the property rights ”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
c. Hak  asasi  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dalam  hukum  dan pemerintahan atau yang biasa disebut “ the rights of legal equality ”.
d. Hak-hak  politik  atau  “ the  political  rights ”,  yaitu  hak  untuk  ikut  serta dalam  pemerintahan,  hak  pilih  (memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
e. Hak-hak  asasi  sosial  dan  kebudayaan  atau  “ the  social  and  cultural rights ”,  misalnya  hak  untuk  memilih  pendidikan,  mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
f. Hak-hak  asasi  untuk  mendapatkan  perlakuan  tata  cara  peradilan  dan perlindungan atau “ the procedural rights ”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. 17

## 2. Konstitusi, Negara Hukum dan Perkembangan HAM
Konsep  negara  hukum  indonesia  diwujudkan  dalam    bentuk perlindungan  terhadap  warga  negara  dalam  UUD  Negara  Republik Indonesia 18 .  Negara  hukum  merupakan  usaha  pembatasan  absolutisme negara (raja) 19 melalui seperangkat aturan dalam konstitusi ( konstitusionalisme ). 20 Menurut  Sri  Soemantri,  pada  umumnya  materi
14 Satya  Arinanto, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Transisi  Politik  di  Indonesia, (Jakarta:  Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 80.
15 Ibid .
16 Setiap  orang  berhak  atas  suatu  tatanan  sosial  dan  internasional  di  mana  hak-hak  dan kebebasan-kebebasan  yang  termaktub  di  dalam  Deklarasi  ini  dapat  dilaksanakan sepenuhnya.
17 Dardji Darmodihardjo dan Santiaji, Pancasila , (Usaha Nasional, 1981), hlm. 80-81.
18 Lihat  bagian  Pembukaan  UUD  1945:  “Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social…”
19 A. Mukhtie Fajar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2001, hlm. 19.
20 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi dan  Konstitusionalisme  Indonesia, Mahkamah  konstitusi  RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, Jakarta, 2004, hlm. 1.
konstitusi atau undang-undang dasar mecakup tiga hal yang fundamental:1) Adanya  jaminan  terhadap  HAM  dan  warganya;  2)  Ditetapkannya  susunan ketatanegaraan  suatu  negara  yang  bersifat  fundamental;  3)  Adanya pembagian  dan  pembatasan  tugas  ketatanegaraan  yang  juga  bersifat fundamental. 21
Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi, menurut  A.A.H. Struycken Undang-Undang  Dasar  ( grondwet )  sebagai  konstitusi  tertulis  merupakan sebuah  dokumen  formal  yang  berisi:  1)  Hasil  perjuangan  politik  bangsa  di waktu yang lampau; 2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan  bangsa;  3)  Pandangan  tokoh-tokoh  bangsa  yang  hendak diwujudkan, baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang; 4) Suatu keinginan,  dengan  mana  perkembangan  kehidupan  ketatanegaraan  bangsa hendak dipimpin 22 .
Muatan  dalam  UUD  1945  berdasarkan  pendapat  A.A.H.  Struycken telah  memuat  pandangan,  keinginan  dan  perkembangan  kehidupan  negara oleh  tokoh-tokoh  bangsa,  yang  menginginkan  terbentuknya  negara  hukum yang  melindungi  HAM.  Dalam  perkembangannya  Istilah  negara  hukum dalam  berbagai  literatur  tidak  bermakna  tunggal,  tetapi  dimaknai  berbeda dalam tempus dan locus yang  berbeda,  sangat  tergantung  pada  idiologi  dan sistem  politik  suatu  negara.  Karena  itu  Tahir  Azhary,  dalam  penelitiannya sampai  pada  kesimpulan  bahwa  istilah  negara  hukum  adalah  suatu  genus begrip  yang  terdiri  dari  dari  lima  konsep,  yaitu  konsep  negara  hukum menurut  Al  Qur’an  dan  Sunnah 23 yang  diistilahkannya  dengan  nomokrasi Islam 24 ,  negara  hukum  menurut  konsep  Eropa  kontinental  yang  disebut
21 C. Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi , (Malang: In-Trans Publishing, 2011), hlm. 61.
22 Dahlan  Thaib.,  et.  al., Teori  dan  Hukum  Konstitusi, (Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada), hlm. 15
23 Dalam  islam  terdapat  hukum-hukum  yang  juga  mengatur  tentang  HAM  diantaranya  Hak untuk  Hidup  (al-An’am:  151),  Hak  Persamaan  derajat  (al-Hujurat:  13),  Hak  memperoleh keadilan (al-Maidah:, 8)
24 Hal  ini  dapat  terlihat  dalam Universal  Islamic  Human  Rights yang  dibuat  19  September 1981 menyebutkan beberapa macam hak, yaitu: Right to Life,  Right to Freedom, Right to Equality  and  Prohibition  Against  Impermissible  Discrimination,  Right  to  Justice,  Right  to Fair  Trial,  Right  to  Protection  Against  Abuse  of  Power,    Right  to  Protection  Against Torture,  Right  to  Protection  of  Honour  and  Reputation,  Right  to  Asylum,  Rights  of Minorities, Right and Obligation to Participate in the Conduct and Management of Public Affairs,  Right  to  Freedom  of  Belief,  Thought  and  Speech,  Right  to  Freedom  of  Religion, Right to Free Association, The Economic Order and the Rights Evolving Therefrom, Right to Protection of Property, Status and Dignity of Workers, Right to Social Security, Right to Found a Family and Related Matters, Rights of Married Women, Right to Education, Right of Privacy, Right to Freedom of Movement and Residence.
rechtstaat , konsep rule of law , konsep socialist legality serta konsep negara hukum Pancasila 25 .
Pembagian  dalam  beberapa locus dan tempus yang  berbeda  tersebut dapat  digolongkan  menjadi  dua  kelompok  besar  yang  diterapkan  oleh negara-negara,  yaitu rechtstaat dan rule  of  law. Moh.  Mahfud  MD menyatakan  bahwa  negara  hukum  dalam  konsepsi rechtstaat berakar  pada sistem  hukum civil  law yang  menitikberatkan  pada  administrasi  dan mengutamakan wetmatigheid dan rechtmatigheid . Di sisi lain, the rule of law berakar  pada  sistem  hukum common  law yang  menitikberatkan  pada  aspek yudisial  dan  mengutamakan  prinsip equality  before  the  law 26 . Dalam pandangan  A.  V.  Dicey,  merumuskan  tiga  makna the rule  of  law,  pertama, the  rule  of law  bermakna  supremasi  absolut  atau  predomnasi  hukum  dan meniadakan  kesewenang-wenangan  (arbitrariness). Kedua,  the  rule  of  law, bermakna persamaan kedudukan di depan hukum ( equality before the law). Ketiga,the rule of law berarti pengakuan hukum konstitusi bukan merupakan sumber bagi hak asasi manusia, melainkan sebaliknya, sebagai konsekuensi dari pengakuan atas hak asasi manusia 27 .
Pendapat lain oleh Friderich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtstaat ,  yaitu:  1)  Perlindungan  HAM;  2)  Pemisahan  atau  pembagian kekuasaan  untuk  menjamin  hak-hak  itu;  3)  Pemerintahan  berdasarkan peraturan-peraturan;  4)  Peradilan  administrasi  dalam  perselisihan 28 Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa inggris disebut rule of law atau dalam  bahasa  Belanda  disebut rechtstaat, ciri  pembatasan  penyelenggaraan kekuasaan  negara 29 .  Ciri-ciri  negara  hukum  menurut  Franz  Magnis  Suseno adalah:  1)  Kekuasaanya  dijalankan  sesuai  dengan  hukum  positif  yang berlaku; 2) Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang  efektif;  3)  Berdasarkan  sebuah  undang-undang  dasar  yang  menjamin HAM,  dan;  4)  Menurut  pembagian  kekuasaan 30 .  Demikian  pula  Scheltema menyatakan bahwa unsur-unsur Rechtsstaat adalah: a. Kepastian hukum;
b. Persamaan;
c. Demokrasi. 31
25 Makalah yang disampaikan pada Seminar Negara Hukum di UGM Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2009, dalam rangka memperingati hari lahrnya Pancasila.
26 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 56.
27 Ibid., Janedjri M. Gaffar , hlm. 52.
28 Ibid. , Janedjri M. Gaffar, hlm. 55.
29 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 11.
30 Op. Cit., Janedjri M. Gaffar, hlm. 50 – 51.
31 Ibid ., hlm. 70.
Bahwa  pemerintah  yang  harus  melayani  kepentingan  publik  warga negaranya,  bukan  sebaliknya  warga  negara  melayani  pemeritahnya. Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengemukakan ciri-ciri Rechtsstaat adalah:
a. Adanya  undang-undang  dasar  atau  konstitusi  yang  memuat  ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
b. Adanya pembagian kekuasaan negara.
c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. 32
Dalam  kaitan  ini,  Sri  Soemantri  juga  mengemukakan  adanya  empat unsur terpenting negara hukum, yaitu:
a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
c. Adanya pembagian kekuasaan ( distribution of power ) dalam negara.
d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan). 33
Sehingga  HAM  dapat  dipahami  sebagai  bagian  dalam  konstitusi  dan merupakan  hal  yang  wajib  dilindungi  oleh  konstitusi  itu  sendiri.  Masyur Efendi  menjelaskan  pengertian  hak  asasi  manusia  dari  berbagai  pendapat diantaranya: 34
The United Nations Centre for Human Right (PBB) defines: human rights as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human beings.
Human  Rights  have  also  be  defined  as  moral  rights of  the  higher order  stemming  from  socially  shared  moral  conceptions  of  the nature of the human person and the condition necessary for a life of dignity.
Nickel ;  characerizes  human  rights  as  norms  which  are  definite, high  priority,  universal,  existing  and  valid  independently  of recognition  or  implementation  in  the  customs  or  legal  systems  of particular countries.
Szabo ;  puts  human  rights  within  the  framework  of  contitutional law,  the  purpose  of  which  is  to  defend  by  institutional  means  the rights of human beings against abuses of power committed by the organs  of  the  state  and  at  the  same  time  to  promote  the establishment of humane living conditions and the
32 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  (Surabaya:  PT.  Bina Ilmu, 1987), hlm. 76.
33 Sri  Soemantri  (a), Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  (Bandung:  Alumni,
1992), hlm. 29.
34 A.  Masyhur  Effendi, Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005) , hlm. 47
multidimensional development of human personality. Human rights are those minimal rights which every individual must have against the state or other public authority by virtue of his being a ‘member of the human family’, irrespective of any other consideration. 35
Human  rights  are  universal ,  that  is,  they  belong  to  each  of  us regardless  of  ethnicity,  race,  gender,  sexuality,  age,  religion, political conviction, or type of government.
Human  rights  are  incontrovertible ,  that  is  they  are  absolute  and innate. They are not grants from states and thus cannot be removed or denied by any political authority, and they do not require, and are  not  negated  by  the  absence  of,  any  corresponding  duties. Human rights are subjective . They are the properties of individual subjects who possess the because of their capacity for rationality, agency and autonomy. 36
Kuntjoro  Purbopranoto  mengartikan  HAM  sebagai  hak-hak  yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya dan karena itu bersifat suci. 37 Jan Materson sebagaimana dikutip Baharudin Lopa mengartikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai “ Human right which are  inheren  in  our  nature  and  without  which  we  can  not  live  as  human being. ”  Baharudin  Lopa  mengartikan  prasa  “mustahil  hidup  sebagai manusia” dengan “mustahil hidup sebagai manusia di samping  mempunyai hak juga harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya.” 38
Al Maududi sebagaimana dikutip Ahmad Kosasih mengartikan HAM sebagai  hak-hak  yang  diberikan  Allah  sejak  manusia  lahir  dan  karenanya tidak  terdapat  satu  orang  atau  lembagapun  yang  berhak  mencabut  atau membatalkannya. 39
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 40 mengartikan HAM sebagai :
35 Durga  Das  Basu, Human  Rights  in  Constitutional  Law,  second  edition ,  (edited  by: Bhagabati Prosad Banerjee & Ashish Kumar Massey, Wadha Nagpur, 2003). hlm. 8.
36 Darren  J  O’byrne, Human  Rights  an  Introduction ,  (Pearson  Education,  Singapore,  2004) hlm. 27.
37 Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila, Pradya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 19.
38 Baharudin  Lopa, Al  Quran  dan  Hak-hak  Azasi  Manusia, PT.  Dhana  Bakti  Prima  Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 1
39 Ahmad  Kosasih, HAM  dalam  Prespektif  Islam;  Menyingkap  Persamaan  dan  perbedaan Antara Islam dan Barat, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. xvii.
40 Lembaran  Negara  RI Tahun  1999  Nomor  165, Tambahan  Lembaran  Negara  RI Nomor 3886.
“…Seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerahNya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Senada  dengan  makna  tersebut  terdapat  dalam  dasar  pertimbangan undang-undang dimaksud yang menyebutkan bahwa :
“…hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  yang  secara  kodrati melekat  pada  diri  manusia,  bersifat  universal  dan  langgeng,  oleh karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
Sehingga  HAM  sebagaimana  dikatakan  Szabo  HAM  tanpa  dibingkai dalam  hukum  konstitusi  akan  menimbulkan  kesewenang-wenangan. Penegakan  HAM  di  Indonesia  mengalami  fase-fase  yang  berbeda  menurut sejarah.  Dikarenakan  Konstitusi  itu  tidak  merupakan  sumber  dari  hak–hak asasi  manusia  dan  jika  hak-hak  asasi  manusia  itu  diletakkan  dalam konstitusi,  itu  hanya  sebagai  penegasan  bahwa  hak  asasi  manusia  itu  harus dilindungi 41 . Jika tidak, tentu saja dapat melanggar hak warga negara. Maka penegakan  HAM  di  Indonesia  berdasarkan  ketentuan  konstitusional  dapat dibagi menjadi 4 fase, diantaranya:

## a. Perdebatan HAM oleh Pendiri Bangsa (UUD Tahun 1945)
Dalam  perkembangan  masa  kemerdekaan  di  Indonesia,  saat kemerdekaan  tahun  1945,  Indonesia  memberlakukan  UUD  1945.  Sebelum berlakunya  UUD  1945  sebagai  falsafah  Negara  telah  muncul  perdebatan yang  dilontarkan  para  pendiri  bangsa,  diantaranya  dalam  penyampaian Soekarno sebagai anggota BPUPK, sebagai berikut 42 :
Kenapa tidak dituliskan hak Individu bagi orang- orang Indonesia? Tuan-tuan  yang  terhornat,  inilah  justru  yang  hendak  saya terangkan. Inilah yang menjadi sumbernya malapetaka-malapetaka di  dunia  ini.  Negara  –  negara  di  Eropa  dan  Amerika,  didirikan diatasnya  dasar  hak  kedaulatan  staat  yang  dinamakan  staat souvereinteit. Sebenarnya ini, sebagai yang diterangkan oleh Prof. Soepomo  kemarin,  sudah  mengandung  konflik.  Hak  kemerdekaan manusia  sebagai  individu,  dan  hak  kemerdekaan  kedaulatan  staat sebagai satu badan pula.
41 Fajar  Laksono et.al ,  Status  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Bingkai Demokrasi  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  19451  (Studi  Kasus  Pengisian  Jabatan Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah),  Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011 . hlm. 7 42 RM.  A.B.  Kusuma, Lahirnya  Undang  –  Undang  Dasar  1945, Edisi  Revisi,  (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 349.
Anggota  BPUPK  lainnya,  Mohammad  Hatta  menyatakan  kebutuhan akan  HAM  yang  dicantumkan  dalam  UUD  akan  menimbulkan  kekuasaan tidak  terbatas  pada  negara 43 .  Tercapainya  kesepakatan yaitu  mencantumkan muatan  HAM 44 yang  sebelumnya  ditentang  oleh  Soekarno  karena  dinilai sebagai cerminan nilai barat dan bertolak dengan cita Negara kekeluargaan. Meskipun tidak secara langsung memuat pencantuman HAM, namun muatan pasal  tersebut  cukup  menjadi  bagian  dari  cerminan  HAM  di  Indonesia  saat itu.  Terkait  pencantuman  HAM  ada  tiga  pandangan  diantaranya: pertama, mereka  yang  berpandangan  bahwa  UUD  1945  tidak  memberikan  jaminan atas  HAM  secara  komprehensif; kedua ,  mereka  berpandangan  UUD  1945 memberikan  jaminan  atas  HAM  secara  komprehensif;  dan ketiga, berpandangan  bahwa  UUD  1945  hanya  memberikan  pokok-pokok  jaminan atas HAM 45 .
Pandangan  pertama  didukung  oleh  Mahfud  MD  dan  Bambang Sutiyoso.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  istilah  HAM  tidak  ditemukan  secara eksplisit di dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Justru menurut  Sutiyoso 46 ,  di  dalam  UUD  1945  hanya  ditemukan  pencantuman dengan  tegas  perkataan  hak  dan  kewajiban  warga  Negara,  dan  hak-hak DPR 47 . Pandangan kedua didukung oleh Soedjono Sumobroto dan Marwoto, Azhary dan Dahlan Thaib. Sumobroto dan Marwoto mengatakan UUD 1945 mengangkat fenomena HAM yang hidup di kalangan masyarakat, atas dasar itu  HAM  yang  tersirat  di  dalam  UUD  1945  bersumber  pada  falsafah  dasar dan  pandangan  hidup  bangsa,  yaitu  pancasila 48 .  Kelompok  ketiga  didukung oleh  Kuntjoro  Purbopranoto,  G.  J  Wolhoff,  dan  M.  Solly  Lubis.  Menurut Kuntjoro,  jaminan  HAM  bukan  tidak  ada,  melainkan  dalam  ketentuan- ketentuannya UUD 1945 mencantumkan secara tidak sistematis 49 .
43 Dalam  pandangannya,  perlunya  diatur  mengenai  pasal  tentang  warga  Negara  yang memberikan hak agar tiap-tiap warga Negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Hal ini perlu  untuk  menjaga  supaya  Negara  Negara  tidak  menjadi  Negara  kekuasaan,  karena Negara didasarkan atas kedaulatan rakyat. Ibid ., hlm. 355
44 Lihat  Pasal  28  UUD  1945  sebelum  amandemen;  Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan dan  sebagainya  ditetapkan  dengan undang- undang.
45 Majda  El-Muhtaj, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia, (Jakarta:  Prenada Media, 2005), hlm. 95.
46 Ibid.
47 Lihat  Pasal  21:  ayat  (1)  Anggota-anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  berhak  memajukan rancangan  undang-undang,  Pasal  29:  ayat  (1)  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  Pasal  30:ayat  (1)  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  dan wajib  ikut  serta  dalam  usaha  pembelaan  negara,  dan    Pasal  31:  Ayat  (1)  Tiap-tiap  warga negara berhak mendapat pengajaran. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen.
48 Majda El-Muhtaj, Ibid., hlm. 96.
49 Ibid.
Dalam  pandangan  lainnya  Ismail  Sunny  melihat  banyak  kandungan dalam  UUD  1945  yang  berkaitan  dengan  HAM.  Lihatlah  pada  pembukaan ( preambule )  misalnya,  alinea  pertama  dengan  pengakuan  adanya “freedom to  be  free” 50 ,  alinea  kedua  dari  pembukaan  yang  menyebutkan  Indonesia sebagai  Negara  yang  adil.  Alinea  ketiga  yang  menekankan  bahwa  rakyat Indonesia  mengatakan  supaya  berkehidupan  berkebangsaan  yang  bebas adalah salah satu dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Alinea keempat dan terakhir, yang  berisi  dalam  garis-garis  besarnya  pengakuan  dan  perlindungan  hak asasi manusia dalam seluruh bidang-bidangnya yaitu politik, hukum, social, ekonomi, kultural dan pendidikan 51 . Pada saat itu pula masalah HAM belum menjadi  persoalan  kehidupan  bangsa  dikarenakan  Indonesia  masih  dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya dari agresi militer Belanda.

## b. Euforia Pengakuan HAM (Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950)
Bertolak  belakang  dengan  nuansa  kebhatinan  pembuatan  UUD  1945, pembentukan Konstitusi RIS 1949 berada pada masa euforia pengakuan dan perlindungan  HAM  yang  berselang  setahun  setelah  DUHAM  PBB  1948. Konstitusi  RIS  termuat  22  pasal  mengenai  HAM 52 dalam  batang  tubuh Konstitusi RIS. Sehingga dalam konstitusi RIS sangat terlihat implementasi muatan DUHAM tahun 1948.
Dalam  perkembangannya  selang  setahun,  maka  dibentuklah  UUDS 1950  dengan  diundangkannya  UU  No.  7  Tahun  1950  tentang  Perubahan Konstitusi  Sementara  Republik  Indonesia  Serikat  Menjadi  Undang-Undang Dasar  Sementara  Republik  Indonesia 53 yang  berisi  146  pasal.  Menurut catatan  Soepomo,  setidaknya  terdapat  tiga  perbedaan  mendasar  Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950 dalam hal penegasan tentang HAM. Pertama, hak  dasar  mengenai  kebebasan  beragama  atau  keisyafan  bathin  dan  pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, dan sebagainya tertuang pada  Pasal  18  Konstitusi  RIS 54 oleh  UUDS  1950,  pernyataan  meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi.
50 Alinea  pertama  pembukaan  UUD  1945,  Bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan  itu  ialah  hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
51 Ismail Sunny, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2004), hlm. 2
52 Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), (2), Pasal 14 ayat (1), (2), (3), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28.
53 Lihat  dalam  Pasal  I  Konstitusi  Sementara  Republik  Indonesia  Serikat  diubah  menjadi Undang-undang  Dasar  Sementara  Republik  Indonesia,  sehingga  naskahnya  berbunyi sebagai berikut..
54 Setiap orang berhak  atas  kebebasan  agama,  keinsyafan  batin  dan  pikiran.  Dalam  Pasal  18 Konstitusi RIS dijelaskan secara rinci mengenai kebebasan bertukar agama atau keyakinan.
Kedua, di  dalam  Pasal  21  UUDS  1950 55 diatur  perihal  hak berdemontstrasi  dan  hak  mogok  yang  sebelumnya  tidak  terdapat  pada konstitusi  RIS,  dan ketiga ,  dasar  perekonomian  sebagaimana  dimuat  dalam Pasal  33  UUD  1945,  diadopsi  ke  dalam  Pasal  38  UUDS  1950 56 .  Dalam UUDS 1950 juga memuat hal-hal yang merupakan perkembangan dari HAM itu  sendiri,  disamping  pengakuan  terhadap  individu-individu  sebagai pencerminan HAM, diatur mengenai Materi HAM dalam UUD 1950 terdiri dari  36  Pasal  yang  terbagi  dalam  dua  bab,  Bagian  V  tentang  Hak-hak  dan Kebebasan  Dasar  Manusia,  yakni  dari  Pasal  7 57 -Pasal  34 58 dan  Bagian  VI tentang Asas-asas Dasar, yaitu Pasal 35 59 -Pasal 43 60 . Hak-hak dasar manusia dalam UUDS 1950 tidak saja mencakup hak asasi, tetapi terdapat kewajiban asasi,  serta  terdapat  sejumlah  larangan  atas  adanya  pelanggaran  HAM, namun dalam UUDS 1950 mengatur adanya hak milik sebagai fungsi sosial atau  ketentuan-ketentuan  lainnya  yang  bersifat  sosial  masyarakat  dan  hak- hak 61 . Dalam sejarah Konstitusi Indonesia berturut-turut  KRIS (1949) dan UUDS  1950  mengatur  HAM  secara  rinci,  karena  ditetapkan  sesudah diumumkannya Universal  Declaration  of  Human  Rights, maka  dapat dikatakan  “Konstitusi  yang  dipengaruhi  oleh  Deklarasi  HAM  sedunia  itu. Hubungan saling mempengaruhi antara konstitusi di dunia dengan Universal
55 Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.
56 Op. Cit., Majda El-Muhtaj, hlm. 108.
57 (1)  Setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi  terhadap  undang-undang.  (2)  Sekalian orang  berhak  menuntut  perlakukan  dan  perlindungan  yang  sama  oleh  undang-undang.  (3) Sekalian orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan  terhadap  tiap-tiap  penghasutan  untuk  melakukan  pembelakangan  demikian.  (4)Setiap orang  berhak  mendapat  bantuan-hukum  yang  sungguh  dari  hakim-hakim  yang  ditentukan untuk  itu,  melawan  perbuatan  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hak-hak  dasar  yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.
58 Tiada  suatu  ketentuanpun  dalam  bagian  ini  boleh  ditafsirkan  dengan  pengertian,  sehingga sesuatu  penguasa,  golongan  atau  orang  dapat  memetik  hak  dari  padanya  untuk mengusahakan  sesuatu  apa  atau  melakukan  perbuatan  berupa  apapun  yang  bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya.
59 Kemauan  Rakyat  adalah  dasar  kekuasaan  penguasa;  kemauan  itu  dinyatakan  dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.
60 (1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (3) Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala  perkumpulan  dan  persekutuan  agama  yang  diakui.  (4)  Pemberian  sokongan  berupa apapun  oleh  penguasa  kepada  penjabat-penjabat  agama  dan  persekutuan-persekutuan  atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.(5) Penguasa  mengawasi supaya  segala  persekutuan  dan  perkumpulan  agama  patuh-taat  kepada  undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis.
61 Lihat Pasal 26 dan 27 UUDS 1950
Declaration  of  Human  Rights digambarkan  oleh  Henc  van  Maarseveen sebagai berikut: 62

## c. Anomali Kekuasaan dan HAM (UUD Tahun 1945)
Masa perkembangan HAM dalam konstitusi di Indonesia tidak banyak berkembang ketika memasuki era Orde Baru, ketika konstitusi kembali pada UUD  1945.  Sebagaimana  pengaturan  HAM  menurut  UUD  1945  hanya mengatur  dalam  Pasal  28  UUD  1945,  namun  yang  menjadi  permasalahan ketika  bagaimana  peran  Negara  melakukan  penegakan  dan  perlindungan terhadap HAM warga Negara.
Hal  ini  dipahami  bahwa  awal  kepemimpinan  Soeharto  yang  dimulai tahun  1966  masih  dibayangi  berbagai  persoalan  politik,  keamanan  dan ekonomi  dalam  negeri 63 .  Dalam  praktik  bernegara,  terlaksananya  HAM secara  baik  dan  bertanggung  jawab  sangat  bergantung  keada political  will, political commitmen dan political action dari pelanggaran Negara 64 . Namun keadaan  ini  berlanjut  dengan  pengekangan  hingga  pelanggaran  hak  asasi manusia,  yang  secara  umum  dikelompokkan  menjadi  dua  bentuk, diantaranya:
1) pengekangan  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan pendapat.
2) penghilangan dan pembunuhan sejumlah orang tanpa dasar hukum.
Pada  saat  itu  perkembangan  HAM  yang  tidak  terlalu  pesat  sangat diakui  karena  pengaruh  konfigurasi  politik  yang  represif.  Sehingga, mengenai  HAM  tidak  saja  tidak  dilakukan  penegakan  bahkan  adanya pelanggaran  HAM.  Dalam  hal  ini  banyak  ditandai  banyaknya  pelanggaran diantaranya:
1) Kasus Trisakti dan Semanggi Mei 1998 dan November 1997;
2) Kasus marsinah;
3) Kasus Talangsari di Lampung;
4) Kasus Petrus dll 65 .
62 Dewa  Gede  Atmadja, Hukum  Konstitusi  Problematika  Konstitusi  Indonesia  Sesudah Perubahan UUD 1945, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 199.
63 Ganewati  Wuryandari,  et  al., Politik  Luar  Negeri  Indonesia  di  Tengah  Pusaran  Politik
Domestik, (Jakarta: Pustaka Pelajar – P2P LIPI), Hlm. 129.
64 Majda  El  Muhtaj,  Dimensi-Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 60.
65 Dalam kasus-kasus diatas aksi pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh ABRI saat itu dan tidak terdapat kejelasan penyelesaian.
Konstitusi Sebelum 1948 Mempengaruhi Konstitusi Sesudah 1946 Dipengaruhi Universal Declaration of
Human Rights
Disamping  adanya  represi  oleh  rezim  dan  didukung  perlindungan HAM yang minim oleh Negara.
d. Babak  Baru  HAM  dalam  Era  Reformasi  (UUD  Tahun  1945
Amandemen (I-IV))
Gelombang  reformasi  yang  terjadi  di  Indonesia  memicu  perubahan yang  signifikan  mengenai HAM.  Diantaranya  perubahan  UUD  1945  secara bertahap  dan  melakukan constitusional  reform yang  sebelumnya  hanya memuat  71  butir  menjadi  199  butir  ketentuan.  Terlihat  pada  perubahan kedua dan ketiga dalam Sidang MPR tahun 2000 yang meliputi HAM dalam Pasal  28A-28J.  Pengaturan  HAM  dalam  UUD  1945  merupakan  komitmen negara  untuk  memenuhi  syarat  keberadaan  Indonesia  sebagai  negara hukum 66 .
Dampak  dari  amandemen  menegaskan  bahwa  perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, utamanya  pemerintah 67 ,  meskipun  pada  tahun  pertama  reformasi  ditandai oleh konflik horizontal, antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, dimana pelanggaran  hak  asasi  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  masyarakat sendiri 68 .  Bahkan  terdapat  beberapa  agenda  demokrasi  yang  dicanangkan pasca era Presiden Soeharto, diantaranya:
1) Constitutional and rule of law;
2) Regional autonomy;
3) Civil-military relation;
4) Civil society
5) Governance  structure  reform,  social-economic  development,  good governance, and ombudsman;
6) Gender;
7) Religion pluralism 69 .
66 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI,  Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, hlm. 166
67 Lihat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 UUD 1945.
68 Miriam  Budiardjo, Dasar  –  Dasar  Ilmu  Politik, (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2010) hlm. 256
69 Satya Arinanto, Human Rights in Context of the Historical Non-Aligned Countries Debates on  Universalim  and  Cultural  Relativism,  and  Current  Human  Rights  Development  in Indonesia, Makalah  disampaikan  pada  XVI  International  Annual  Meeting  in  Political Studies on “Human Rights Today:60 th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights”

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Sebagai  penutup  dari  pembahasan  ini,  perlu  untuk  dikemukakan simpulan-simpulan sebagai berikut:
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  salah  satu  aspek  penting adalah keberadaan konstitusi. Hal ini bersifat fundamental karena konstitusi memuat adanya pengaturan perlindungan HAM bagi warga negaranya. Salah satu  nya  di  Indonesia,  yang  dalam  perjalanan  sejarah  terdapat  empat  fase berlakunya konstitusi diantara, UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD  1945  dan  UUD  NRI  1945  Amandemen  1-4.  Dalam  lintasan  sejarah UUD  RIS  1949  dan  UUDS  1950  memiliki  pengaturan  HAM  yang  begitu banyak  perlindungan  HAM.  Hal  ini  salah  satunya  adanya  faktor  pasca dideklarasinya  DUHAM  1948.  Pada  masa  berlakunya  UUD  1945  sebelum amandemen,  muatan  HAM  hanya  mengatur  secara  khusus  pada  satu  pasal. Perubahan  signifikan  terjadi  ketika  amandemen  UUD  1945  ke  2, amandemen  tersebut  juga  mempengaruhi  muatan  HAM  dalam  UUD  1945, yaitu  dengan  bertambahnya  pengaturan  HAM  dan  semakin  luasnya pengaturannya.  Sehingga  muatan  HAM  tidak  hanya  berdasarkan  hak berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat  namun  lebih  luas  dan spesifik. Muatan HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen hampir memuat segala pengaturan DUHAM 1948.

## 2. Saran
Dengan  semakin  luas  dan  kompleksitas  permasalahan  HAM  saat  ini, penegakkan HAM sangat diperlukan. Hal ini juga ditopang oleh pengaturan dalam  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  semakin menegaskan  perlindungan  HAM,  Khususnya  pada  golongan  rentan  yaitu anak-anak,  perempuan,  penyandang  disabilitas  dan  masyarakat  ekonomi rendah yang memiliki akses perlindungan HAM yang terbatas.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Arinanto,  Satya, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Transisi  Politik  di  Indonesia , Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008 Anwar, C. Teori dan Hukum Konstitusi , Malang: In-Trans Publishing, 2011 Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  dan  Konstitusionalisme, Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta, 2005
___________,  Jimly, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II ,  Jakarta: Sekretariat Jendral  dan  Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, 2006 Atmadja, Dewa Gede, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Malang: Setara Press, 2010 Budiardjo,  Miriam Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  Cetakan  Keempat,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010 Darmodihardjo, Dardji dan Santiaji, Pancasila , (Usaha Nasional, 1981 Effendi,  A.  Masyhur Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dan  Proses  Dinamika  Penyusunan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005 El-Muhtaj, Majda  Hak  Asasi Manusia  dalam  Konstitusi Indonesia , Jakarta: Prenada Media, 2005 __________,  Majda, Dimensi-Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers, 2008 Jacques  Rousseau,  Jean, Du  Contract  Social ,  Terjemah  Nino  Cicero, Perjanjian Sosial, Cetakan Kedua Jakarta: Transmedia, 2009
K.  Smith.,  Rhona  et.  Al, Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  Yogyakarta:  Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008 Kosasih, Ahmad HAM dalam Prespektif Islam; Menyingkap Persamaan dan perbedaan Antara Islam dan Barat , Salemba Diniyah, Jakarta, 2003 Kusuma, RM. A.B. Lahirnya Undang – Undang Dasar 1945 , Edisi Revisi,
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009 Lopa,  Baharudin ,  Al  Quran  dan  Hak-hak  Azasi  Manusia ,  PT.  Dhana  Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996 M. Gaffar, Janedjri, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2013 M. Hadjon, Philipus Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987 Montesquieu, Spirit of Law , Terjemah M. Khoiril Anam, Dasar Dasar Ilmu Hukum dan Politik, Cetakan Keempat, Bandung: Nusamedia, 2011 Pieris,  John Pembatasan  Konstitusional  Kekuasaan  Presiden  RI ,  Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007 Purbopranoto,  Kuntjoro, Hak-hak  Asasi  Manusia  dan  Pancasila ,  Pradya Paramita, Jakarta, 1982 Saraswati,  LG  et.  Al, Hak  Asasi  Manusia,  Teori  Hukum  Kasus, Jakarta: Departemen  Filsafat,  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya  Universitas Indonesia, 2006
Soemantri,  Sri, Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Bandung: Alumni, 1992 Sunny, Ismail Hak Asasi Manusia , Jakarta: Yarsif Watampone, 2004
Thaib,  Dahlan  et.  al.,  et.  al., Teori  dan  Hukum  Konstitusi, Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada W.  Nickel,  James, Hak  Asasi  Manusia,  Making  Sense  of  Human  Rights , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996 Wuryandari,  Ganewati,  et  al., Politik  Luar  Negeri  Indonesia  di  Tengah Pusaran Politik Domestik , Jakarta: Pustaka Pelajar – P2P LIPI

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia Lembaran  Negara  RI  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 3886.

## C. Tesis dan Sumber yang Tidak Diterbitkan
Arinanto,  Satya, Human  Rights  in  Context  of  the  Historical  Non-Aligned Countries  Debates  on  Universalim  and  Cultural  Relativism,  and Current  Human  Rights  Development  in  Indonesia, Makalah disampaikan  pada  XVI  International  Annual  Meeting  in  Political Studies  on  “Human  Rights  Today:60 th Anniversary  of  the  Universal Declaration of Human Rights”