Mochamad Parmudi , Kebangkitan Civil Society di Indonesia. | 295

## KEBANGKITAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

## Oleh: Mochamad Parmudi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Islam Walisongo Email: parmudimochamad@yahoo.com

## Abstrak:
Secara  sederhana  model  pemahaman  Islam  universal  terekspresi  pada dua corak pemikiran mengenai hubungan antara Islam dengan realitas sosial, ekonomi,  dan  politik. Pertama ,  adalah  model  organik  yang  menghendaki hubungan  secara  legal-formal  antara  Islam  dengan  semua  aspek  kehidupan manusia.  Dalam  perspektif  model  ini,  Islam  harus  terwujud  secara  formal kelembagaan sebagaimana nampak dalam bentuk seperti partai Islam, sistem ekonomi  Islam,  dan  bahkan  negara  Islam. Kedua ,  adalah  corak  pemikiran yang  menghendaki  hubungan  secara  substansial  antara  Islam  dengan  semua aspek  kehidupan.  Islam  lebih  dilihat  pada  tataran  moral,  etik,  dan  spiritual. Dalam hal ini, Islam tampil secara inklusif .
Kebangkitan civil  society dimanifestasikan  ke  dalam  beberapa  jenis gerakan  sosial. Pertama, resistensi  simbolik yang  meliputi  pelbagai  aksi  tidak langsung  untuk  mengontrol  dominasi  negara.  Tujuan  utarna  dari  jenis aktivitas ini adalah untuk menampilkan pelbagai keluhan dan gugatan  secara simbolik  dalam  bentuk  tulisan,  pertunjukan  seni,  dan  diskusi  yang  bernada kritik. Kedua, resistensi  pragmatis  yang  dilakukan  sebagai  reaksi  langsung terhadap  kebijaksanaan  pemerintah  atau  sistem  sosial-ekonomi-politik  yang sedang  berjalan.  Resistensi  semacam  ini  biasanya  melibatkan  ormas,  partai politik,  dan  bahkan  mahasiswa  (contoh  yang  actual:  demonstrasi  penolakan penaikan  harga  BBM). Ketiga, resistensi  simbolik-pragmatis  yang  merupakan aksi  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  menuntut  terciptanya  situasi sosial-politik  yang  lebih  baik  terutama wong  cilik dan  juga  menuntut pengurangan kontrol negara terhadap pelbagai bidang kehidupan masyarakat.
Kata Kunci: civil society; demokrasi; moral; politik.
A. Pendahuluan
Umat  Islam  maupun  para  peminat  kajian  dunia  Islam  secara  umum melihat  Islam  sebagai  ajaran  agama  yang  holistik,  komprehensif  dan universal.  Pandangan  ini  mengasumsikan  Islam  tidak  saja  mengatur
296  |
Jurnal at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015
kehidupan  pribadi  dan  hukum  keluarga,  tetapi  juga  mengatur  seluruh  aspek kehidupan: sosial, ekonomi dan politik. Islam adalah din wa daulat (agama dan negara), bahkan sekaligus peradaban. 1
Secara sederhana model pemahaman Islam tersebut di atas terekspresi pada  dua  corak  pemikiran  mengenai  hubungan  antara  Islam  dengan  realitas sosial,  ekonomi,  dan  politik. Pertama ,  adalah  model  organik  yang menghendaki hubungan secara legal-formal antara Islam dengan semua aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif model ini, Islam harus terwujud secara formal kelembagaan sebagaimana nampak dalam bentuk seperti partai Islam, sistem  ekonomi  Islam,  dan  bahkan  negara  Islam. Kedua ,  adalah  corak pemikiran  yang  menghendaki  hubungan  secara  substansial  antara  Islam dengan semua aspek kehidupan. Islam lebih dilihat pada tataran moral, etik, dan  spiritual.  Dalam  hal  ini,  Islam  tampil  secara inklusif .  Hubungan  Islam dengan  negara  dalam  pandangan  secara  substansial  lebih  mendorong  pada penerapan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi sebagai landasan moral kehidupan  berbangsa ,  ketimbang bersikeras  memperjuangkan  ideologi  dan negara Islam secara legal-formal. 2
Diskursus  politik  Islam  di  Indonesia,  tidak  lepas  dari  kecenderungan pemikiran tersebut di atas. Dalam kaitan ini, menurut Mochtar Mas‟ud (1999: x)  ada  dua  strategi  yang  dikembangkan  oleh  pemimpin  dan  tokoh  aktivis Islam di Indonesia yang merepresentasikan kedua pemikiran tersebut di atas yaitu:  strategi  Islamisasi  negara  demi  masyarakat  dan  strategi  Islamisasi masyarakat  dalam  negara.  Strategi  pertama  menekankan  ide  bahwa  negara harus  mengatur  kehidupan  masyarakat  berdasarkan  hukum  Islam  (syari‟ah), sedangkan  strategi  kedua  justeru  mementingkan  bahwa  negara  tidak  perlu mengatur (intervensi) dalam kehidupan masyarakat.
Strategi  pertama  dapat  dilihat  pada  romantisme  sejarah  perjuangan politik  umat  Islam  untuk  membentuk  negara  Islam.  Manifestasinya,  mulai dari  perjuangan  politik  dengan  upaya  menjadikan  hukum  Islam  sebagai konstitusi  melalui  “Piagam  Jakarta”,  mendominasi  lembaga  legislatif  (DPR- RI),  hingga  perjuangan  secara  fisik  dalam  bentuk  perlawanan  terhadap
1 Pandangan  tentang  Islam  semata-mata  tidak  sebagai  agama,  tetapi  juga  sekaligus peradaban Lihat H.A.R Gibb Ed .; Whither Islam? A Survey of Modern Movement in The Moslem World, London,  Victor  Goland  Ltd.  1932,  sebagaimana  dikutip  oleh  Mukhsin  Jamil  dalam makalah: Islam, Negara dan Civil Society. Semarang, 2002.
2 Mukhsin Jamil, ibid. , hlm., 15
Mochamad Parmudi , Kebangkitan Civil Society di Indonesia.
| 297
pemerintah dengan pemberontakan senjata (gerakan DI/TII Kartosuwiryo) 3
Dalam  perkembangannya  kelompok  pendukung  strategi  Islamisasi  negara terekspresikan dalam dua bentuk yaitu bentuk konvensional non-akomodatif terhadap negara strategi Islamisasi negara yang lebih akomodatif. Pendukung Islamisasi  negara  konvensional  memunculkan  apa  yang  disebut  sebagai “mitos pembangkangan politik kaum santri”, 4 sedangkan strategi akomodatif memunculkan fenomena “integrasi birokratik”. 5
Adapun  strategi  kedua,  Islamisasi  masyarakat  memiliki  agenda  politik bukanlah  menjadikan  Islam  secara  legal-formal,  tetapi    pemberdayaan  umat Islam, yaitu  membuat masyarakat Indonesia mampu mengembangkan Islam secara  mandiri,  otonom,  dan  modern.  Pendukung  strategi  kedua  ini,  juga terbagi  ke  dalam  dua  versi.  Pertama,  lebih  menekankan  strategi  kebudayaan yakni  perjuangan  Islam  dengan  basis  yang  lebih  luas  dengan  memelihara perubahan  sosio-kultural  yang  memungkinkan  umat  Islam  mampu menghadapi  perkembangan  zaman  dan  bebas  dari  lingkungan  perpolitikan lama  yang  terpecsah  belah,  sempit,  dan  elitis  (Mochtar  Mas‟ud,  1999:  xii). Nurcholis  Madjid  dengan  gerakan  neomodernismenya 6 yang  mengusung jargon: Islam Yes Partai Islam No, merupakan penggagas strategi ini.
Versi  kedua  adalah  versi  yang  lebih  menekankan  upaya mengembangkan  kapasitas  politik  umat.  Agenda  pokoknya  adalah:  1) Menekankan  upaya  “ community  development” untuk  memperbaiki  kondisi kehidupan umat di tingkat bawah (grass root) . 2) Mencari alternative terhadap peranan  pemerintah  yang  berlebihan/mendominasi.  3)  Memanfaatkan
3 Ibid., hlm. 16. Lihat  Karl D. Jackson, Traditional Authority, Islam and Rebellion A Study of Political Behaviour, New York, Penguin, 1979
4 Ibid., kisah  pembangkangan  itu  dapat  ditelusuri  sejak  zaman  kolonial  seperti  nampak pada  kisah  penghukuman  K.H.  Ahmad  Mutamakin,  gerakan  K.H.  Rifai  Kalisalak.  Lihat Soebardi, Serat Cebolek , dan Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa , LKiS, Yogyakarta, 2000 5 Integrasi  birokratik  ini  disebabkan  oleh  karena:  pertama,  kebutuhan  negara  untuk mendapatkan  dukungan  umat  Islam  karna  dukungan  kekuatan  militer    sudah  berkurang. Kedua, munculnya kelompok intelektual baru yang tak terbebani oleh peristiwa politik  masa lalu  dan  mengedepankan  strategi  kebudayaan  dan  dakwah  Islam.  Lihat  Abdul  Munir
Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri , Sipress, Yogyakarta, 1994
6 Neomodernisme  adalah  istilah  yang  dirumuskan  oleh  Fazlurrahman  untuk  menyebut salah  satu  model  dan  tahapan  gerakan  pembaharuan  Islam.  Menurut  Fazlurrahman,  ada empat model gerakan sejak abad XVI hingga abad XX, yaitu: 1) Pre-modernis revivalism 2) Modernis klasik 3) Pos modernis revivalism, 4) Neomodernisme. Lihat Fazlurrahman, Islam Alternatif , Mizan, Bandung, 1988.
298  |
jaringan  organisasi  non  pemerintah.  Penggagas  versi  ini  adalah  Gus  Dur (K.H. Abdurrahman Wahid).
Pendek  kata,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana kebangkitan  masyarakat  sipil  Indonesia  dipengaruhi  oleh  politik  sektarian yang  dikobarkan  oleh  pelbagai  kalangan  yang  berkepentingan  untuk menggunakan  sentiment  ras,  agama,  dan  golongan  dalam  rangka memobilisasi  massa  untuk  ikut  di  dalam  arena  pertarungan  perebutan kekuasaan.

## B. Kebangkitan Civil Society  dan Demokrasi 7
Beberapa  istilah  asing  yang  sepadan  untuk  mengartikan  terminologi “Civil Society” dapat disebutkan seperti; Koinonia Politike (Arsitoteles), Societas Civilis (Cicero), Comonitas  Politica ,  dan Societe  Civile (Tocquivile), Civitas  Etat
(Adam Ferguson). Kemudian dalam bahasa Indonesia juga menemui banyak terjemahan untuk istilah yang sama seperti: Masyarakat Sipil (Mansour Fakih), Masyarakat  Kewargaan (Franz  Magnis  Suseno  dan  M.  Ryaas  Rasyid), Masyarakat  Madani (Anwar  Ibrahim,  Nurcholis  Madjid,  dan  M.  Dawam Rahardjo),” Civil Society ”---tidak diterjemahkan---(Muhammad AS Hikam). 8
Menerjemahkan Civil Society ke dalam bahasa Indonesia memang sulit. Pengindonesiaan Civil Society dengan masyarakat sipil, masyarakat kewargaan ataupun  masyarakat  madani,  kendatipun  tidak  salah,  rasanya  belum  bisa menampung  seluruh  makna  dan  nuansa  yang  terkandung  di  dalamnya (Muhammad AS Hikam, 1996).
Di  samping  perbedaan  asal-usul  bahasa,  terjadi  perebedaan  konteks sosiologis-politik  yang  melatar  belakangi  lahirnya  istilah  tersebut  dengan konteks  Indonesia.  Sebagaimana  diketahui  istilah  tersebut  bermula  dan berkembang    pertama  kali  di  Barat.  Dengan  demikian  jika  kita  berbicara masalah  “Civil  Society”,  mau  tidak  mau  harus  pakai  referensi  Barat,  karena istilah  ini  sebelumnya  memang  belum  dikenal  di  dunia  Timur  (Dhaniel Dakidae,  1994).  Oleh  karena  itu,  akan  lebih  tepat  apabila  mengenal “makhluk”  yang  bernama  Civil  Society  ini  melalui  bentuk  gerakan,  proses
7 Disarikan dari tulisan Bob S. Hadiwinata, Kerusuhan dan Kebangkitan “Civil Society”, 1996.
8 Di kalangan Islam  perdebatan tentang Civil Society itu menyangkut penerjemahan secara terminologis,  dan  agenda  yang  hendak  diperjuangkan.  Lihat  juga  Ahmad  Baso, Civil  Society Versus Masyarakat Madani , Pustaka Hidayah, Bandung dan Lakpesdam NU, Jakarta, 1999.
Mochamad Parmudi , Kebangkitan Civil Society di Indonesia.
| 299
kemunculan  dan  fenomena-fenomena  lain  yang  berkaitan  dengan keberadaannya ketimbang berdebat merumuskan istilah untuknya. Sebab yang perlu  disikapi  dan  direspon  sebenarnya  bukan  istilahnya  tetapi  gerakan  dan dampaknya.
Dulu, pembicaraan tentang civil society seringkali dikaitkan dengan karya Antonio Gramsci. Menurut dia, civil society adalah kelompok-kelompok non- negara  (NGOs)  yang  berkepentingan  untuk  membentuk historical  block (benteng sejarah) dalam rangka menghadapi hegemoni negara yang diwarnai oleh  control  negara  terhadap  hampir  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat. Karya  Gramsci  itu  ditulis  ketika  Fasisme  berkuasa  di  Italia,  sehingga kebangkitan civil society dikaitkan dengan upaya masyarakat untuk melepaskan dari  kontrol  dan  manipulasi  negara  agar  dapat  mengukir  sejarahnya  sendiri. Sosiolog Ernest  Gellner mendefinisikan civil  society sebagai  actor-aktor  di  luar pemerintah  yang  punya  cukup  kekuatan  untuk  mengimbangi  negara. Civil society ini,  sekalipun  tidak  mempersoalkan  peran  negara  sebagai  penjamin ketertiban  dan  kesejahteraan,  berkepentingan  untuk  mencegah  agar  negara tidak  melakukan  dominasi  dan  manipulasi  terhadap  rakyatnya  (John  Hall, Ed., Civil Society: Theory, History, Comparison, 1995) .
Civil  Society adalah  sebuah  konsep  dalam  bentuk  masyarakat  yang banyak  diperbincangkan  dari  dulu  hingga  sekarang  ini.  Yah,  konsep  yang terdengar  sedikit  utopis  memang  bila  kita  bercermin  dalam  masyarakat Negara  Indonesia  kita  tercinta  ini.  Sebenarnya  konsep  serta  makna  tentang civil society ini sendiri ada berbagai macam versi. Ada yang menekankan pada ruang (space) , di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan public dalam suatu Negara . 9 Juga ada yang menekankan makna civil society pada keadaan masyarakat  yang  rela  mengalami  pemerintahan  yang  terbatas,  kebebasan, ekonomi pasar dan timbulnya asosiasi masyarakat yang mandiri di mana satu sama lain saling menopang . 10
Dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu ruang (space) yang terletak  antara  Negara  di  satu  pihak  dan  masyarakat  di  pihak  lain,  dan  di dalam  ruang  tersebut  terdapat  asosiasi  warga  masyarakat  yang  bersifat
9 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Penerbit  Pustaka Pelajar, Yogjakarta, 1999, halaman 177 10 Ibid ., halaman 178
300  |
sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh  karena  itu,  civil  society  merupakan  suatu  bentuk  hubungan  antara Negara dengan sejumlah kelompok social dan gerakan social yang ada dalam Negara  yang  bersifat  independen  terhadap  Negara.  Jadi,  Eisenstadt menyimpulkan bahwa civil society adalah sebuah masyarakat yang baik secara individual  maupun  secara  kelompok,  didalam  kehidupan  bernegara  dapat berinteraksi  dengan  Negara  secara  independen.  Namun,  ada  beberapa komponen yang yang terpenuhi untuk membentuk apa yang dinamakan civil society,  yaitu  otonom  (kemandirian),  akses  masyarakat  terhadap  lembaga Negara,  arena  public  yang  otonom  dan  arena  public  yang  terbuka . 11 Sejak Orde Baru, gerakan masyarakat sipil muncul sebagai ekspresi kontradiktif dari otoritarianisme dan hegemoni negara. Gerakan ini sebagian besar merupakan resistensi  terhadap  berbagai  kebijakan  negara . 12 Dalam  hubungan  interaksi antara  negara  dan  masyarakat,  civil  society  menempati  suatu  posisi  yang menentukan.  Ketika  masyarakat  mampu  melampaui  pengawasan  dominasi negara  dan  menjadi  lebih  mandiri,  maka  prospek  demokratisasi  dapat  lebih terbuka.  Dalam  situasi  saat  ini,  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat cenderung lebih simetris. Bahkan, untuk beberapa kasus menunjukkan bahwa hubungan antara negara lemah dan masyarakat lebih kuat. Hal ini membuka peluang  masyarakat  untuk  mengontrol  persoalan-persoalan  politik  mereka. Negara  pada  saat  ini  telah  mengalami  krisis  legitimasi  sebagai  akibat kebijakan-kebijakan  yang  tidak  dapat  mengakomodasi  kepentingan  rakyat banyak.  Negara  selalu  mendapat  kritikan  untuk  banyak  masalah  yang berhubungan  dengan  hak-hal  asasi,  partisipasi  masyarakat,  perwakilan, keadilan,  pemerataan  ekonomi  dan  sebagainya.  Semakin  jauh  negara mengabaikan  permasalahan-permasalahan  tersebut,  keabsahannya  akan dipertanyakan dari waktu ke waktu. 13
Secara  sederhana, civil  society dapat  dijelaskan  sebagai  suatu  komunitas masyarakat secara geografis dan yuridis formal yang hidup dalam satu negara, namun  sistem  sosial,  ekonomi  bahkan  bentuk  dan  sikap  politiknya  tidak selalu mengacu pada sistem yang digunakan oleh negara (Arato dan Cohan, 1994).  Bertolak  dari  definisi  tersebut  di  atas,  dapat  dibayangkan  bahwa
11 Ibid., halaman 181-184 12 Muhammad  AS  Hikam, Demokrasi  dan  Civil  Society, Penerbit  Pustaka  LP3ES,  Jakarta,
1996, halaman 90
13 Ibid. , halaman 123
Mochamad Parmudi , Kebangkitan Civil Society di Indonesia.
| 301
sesungguhnya  civil  society  mensyaratkan  adanya  wilayah  publik  yang  lebih longgar,  sehingga  peran  negara  hanya  penjaga  dari  berbagai  komunitas masyarakat yang melakukan kontrak sosial.
Dalam  konteks  keindonesiaan,  kebangkitan civil  society sesungguhnya dimulai  sejak  zaman  penjajahan  Belanda.  Ketika  itu  perjuangan  masyarakat melawan pemerintah kolonial melibatkan tiga kekuatan. Pertama, kaum petani radikal di pedesaan yang diwujudkan dalam serangkain pemberontakan petani di  Jawa  dan  Sumatra  yang  berlangsung  sejak  akhir  abad  ke-19  hingga  awal abad ke-20. Kedua, kaum buruh militan yang terdiri dari pekerja pabrik gula, buruh perusahaan kereta api, dan sebagainya. Melalui serikat buruh yang ada mereka  melakukan  demonstrasi  dan  pemogokan  kerja  untuk  menuntut kenaikan  upah  dan  perbaikan  suasana  kerja. Ketiga ,  kaum  muda  yang  terdiri dari para intelektual muda berpendidikan Barat yang membentuk kelompok- kelompok  diskusi  di  kota-kota  besar  dan  mulai  mengekspresikan  semangat nasionalisme  dan  kebebasan  berpolitik.  Dengan  ketiga  komponen  ini masyarakat  saat  itu  berusaha  keras  untuk  menentang  dominasi  dan manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Kini,  70  tahun  Indonesia  merdeka,  proses  kebangkitan civil  society dimanifestasikan  ke  dalam  beberapa  jenis  gerakan  sosial. Pertama, resistensi simbolik  yang  meliputi  pelbagai  aksi  tidak  langsung  untuk  mengontrol dominasi  negara.  Tujuan  utarna  dari  jenis  aktivitas  ini  adalah  untuk menampilkan  pelbagai  keluhan  dan  gugatan  secara  simbolik  dalam  bentuk tulisan,  pertunjukan  seni,  dan  diskusi  yang  bernada  kritik.  Kelompok  ini cenderung  menggunakan  teater,  media  massa, social  networking ,  pertemuan formal,  dan  sebagainya. Kedua, resistensi  pragmatis  yang  dilakukan  sebagai reaksi  langsung  terhadap  kebijaksanaan  pemerintah  atau  sistem  sosial- ekonomi-politik  yang  sedang  berjalan.  Resistensi  semacam  ini  biasanya melibatkan ormas, partai politik, dan bahkan mahasiswa (contoh yang actual: demonstrasi  penolakan  penaikan  harga  BBM). Ketiga, resistensi  simbolik- pragmatis  yang  merupakan  aksi  langsung  maupun  tidak  langsung  yang menuntut terciptanya situasi sosial-politik yang lebih baik terutama wong cilik dan  juga  menuntut  pengurangan  control  negara  terhadap  pelbagai  bidang kehidupan  masyarakat.  Resistensi  semacam  ini  ditampilkan  dengan  sangat baik  oleh  para  aktifis  LSM  besar  maupun  kecil,  misalnya:  Fordem  (Forum Demokrasi),  Petisi  ‟50,  KOMNASHAM,  NU,  Muhammadiyah,  Yayasan
302  |
Paramadina,  FPI,  JIL,    dan  sebagainya).  Sejak  tahun  1990-an  peran  LSM makin  besar  tidak  saja  sebagai  pelopor  model  pembangunan  partisipatoris, tetapi  juga  sebagai  kelompok  penekan  (pressure  group)  yang  menuntut perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.
Masyarakat Sipil adalah terjemahan dari istilah Inggris Civil Society yang mengambil  dari  bahasa  Latin civilas  societas .  Secara  historis  karya  Adam Ferguson  merupakan  salah  satu  titik asal penggunaan ungkapan  masyarakat sipil    ( civil    society ),    yang    kemudian    diterjemahkan  sebagai  Masyarakat Madani.  Masyarakat  sipil  menampilkan  dirinya  sebagai  daerah  kepentingan diri individual dan pemenuhan maksud-maksud pribadi secara bebas, namun merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  menentang  struktur  politik  (dalam konteks  tatanan  sosial)  atau  berbeda  dari  negara.  Masyarakat  sipil,  memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi  yang  secara  bersamaan  diperjuangkan  untuk  kepentingan masyarakat.
Sejumlah elit politik melihat kebangkitan civil society sebagai momentum yang  dapat  mempercepat  proses  pergantian  kepemimpinan    nasional.  Tak mengherankan  jika  “suksesi”  kemudian  diangkat  sebagai  topik  yang mendesak untuk dibicarakan. Celakanya, tidak sedikit kaum elit yang merasa perlu  untuk  memanfaatkan  ketiga  model  gerakan  itu  sebagai  alat  untuk „mendongkrak‟ posisinya agar dapat ikut bermain di dalam percaturan politik pra-suksesi. Supaya kelihatan mengakar ke bawah, isu-isu: kesejahteraan yang hanya    dinikmati  oleh  golongan  tertentu, KORUPSI, ketidakadilan,  dan sebagainya sengaja dikobarkan untuk membentuk citra sebagai “pahlawan” di mata wong cilik . Dan untuk “masuk” ke dalam ketiga jenis gerakan civil society itu sekaligus, kesadaran golongan sengaja dibangkitkan untuk merekrut kaum intelektual,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  mahasiswa,  bahkan  birokrat. Maka, yang muncul kemudian adalah sejumlah birokrat, intelektual, seniman, mahasiswa, tokoh agama, bahkan aktivis LSM yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran golongan.
Ketika  mereka  mulai  berbicara  secara  terbuka  tentang  pentingnya solidaritas golongan, maka lapisan masyarakat bawah pun akan mencernanya sebagai  suatu justifikasi ,  bahwa  saat  ini  kesadaran  golonganlah  yang paling penting bagi kehidupan mereka. Dalam situasi semacam ini, ditambah dengan fakta  kesenjangan  ekonomi,  maka  rakyat  menjadi hypersensitive dan  mudah dibakar  oleh  pelbagai  isu  berbau SARA. Civil  society  dalam  hal  ini  tidak
Mochamad Parmudi , Kebangkitan Civil Society di Indonesia.
| 303
hanya harus menguat pada masa atau untuk kasus-kasus tertentu saja. Segala unsur  yang  dapat  membangkitkan  atau  menguatkan  civil  society  perlu memikirkan  mekanisme  untuk  melakukan  pelembagaan  agar  potensi demokrasi  dalam  masyarakat  dapat  dikembangkan  dalam  segala  kondisi. Aktor-aktor  seperti  elit  politik  lokal,  dukungan  dari  para  intelektual,  LSM, bahkan  pemerintah  sendiri  diperlukan  untuk  mengawal  potensi  civil  society agar tetap menjadi pilar bagi pembangunan demokrasi.
Tujuan 14 dari  pemberdayaan  politik  arus  bawah  adalah  untuk memperkuat  rasa  kemandirian  dan  mendorong  pengembangan  diri masyarakat,  yang  pada  gilirannya  memungkinkan  mereka  untuk  lebih menyadari  akan  hak-hak  budaya,  ekonomi,  dan  politik  mereka.  Kesadaran politik  semacam  ini  sangat  penting  dalam  mengarahkan  perjuangan  mereka pada  pemenuhan  pertisipasi  politik  secara  penuh  sebagai  warga  Negara, karena  melalui  partisipasi  mereka  dapat  mempengaruhi  proses  pembuatan keputusan yang mungkin mempengaruhi kehidupan sehari–hari mereka.
Contoh konkrit kebangkitan gerakan civil  society adalah „kasus‟   yang terjadi  di  Yogyakarta  dapat  dilanjutkan  dengan  melakukan  pemberdayaan politik  arus  bawah.  Fenomena  ini  jangan  sampai  hanya  menjadi  euforia politik  sesaat  saja  dari  masyarakat.  Meskipun  berada  di  bawah  struktur Kraton atau di tingkat lokal, namun masyarakat Yogyakarta memiliki potensi untuk menjadi bagian dari civil society dalam mengawal proses demokratisasi yang  ada  di  Indonesia.  Wacana  tentang  penetapan  Sultan  di  DIY  sebagai kelanjutan dari tahapan pembahasan RUU Keistimewaan DIY menjadi salah satu kasus yang menarik untuk melihat bagaimana perkembangan civil society dalam  pembangunan  demokrasi  di  tingkat  lokal.  Eksistensi  Yogyakarta sebagai daerah istimewa salah satunya adalah disimbolkan dengan Sultan yang sekaligus  ditetapkan  sebagai  Gubernur.  Wacana  mekanisme  atau  prosedur tentang  pemilihan  Gubernur  DIY  sebagai  salah  satu  bagian  dari  RUU Keistimewaan  ini  menuai  protes  dari  banyak  kalangan  masyarakat.  Suhu politik  di  Yogyakarta  cenderung  memanas  dengan  banyaknya  gerakan demontrasi  dari  berbagai  elemen  masyarakat  yang  mendukung  penetapan Sultan berdasar keistimewaan wilayah yang dipunyai oleh Yogyakarta. Kasus
14 Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta, 1996, halaman 124
304  |
ini dapat dilihat sebagai bentuk gerakan civil society di tingkat local, karena dalam  proses  itu,  komponen  munculnya  civil  society  sudah  terpenuhi. 15
Keterkaitan fungsional antar elemen yang menyusun sistem politik di tingkat lokal sudah mulai nampak. Forum-forum representatif dari civil society yang menjadi  ajang  diskusi  kritis  yang  bersifat  sebagai  counter  balance (penyeimbang) terhadap negara pun telah ada.
Isu penetapan Sultan sebagai gubernur DIY merupakan suatu stimulus (rangsangan)  bagi  kebangkitan  civil  society  di  Yogyakarta.  Lingkungan Keraton  dengan  pola  kekuasaan  patront-klien  di  dalamnya  ternyata  bisa membangkitkan model demokrasi yang partisipatif di kalangan masyarakat. 16
Nilai  dan  kesetiaan  masyarakat  Jogja  terhadap  eksistensi  Keraton,  dapat membentuk  suatu  gerakan  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pengambilan keputusan  pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Hal  ini memberikan  suatu  nilai  yang  sangat  positif  bagi  perkembangan  dan pembangunan demokrasi di lingkungan Keraton Yogyakarta.
Aksi  masyarakat  Jogja  untuk  mendukung  Penetapan  Sultan  ini didukung  oleh  berbagai  elemen  masyarakat. 17 Berbagai  elemen  yang mendukung  penetapan  Sultan  sebagai  Gubernur  antara  lain  adalah Paguyuban  Kepala  Desa  se-Yogyakarta,  Paguyuban  Kepala  Dusun  se- Yogyakarta,  Paguyuban  Tukang  Becak  dan  Wisata  se-Yogyakarta,  Forum Komunikasi Seniman se-DIY. Paguyuban Tri Dharma, Pemalni, Komunitas Juru  Parkir,  Patma,  Handayani,  Pamarta,  Paguyuban  Pedagang  Lesehan Maliboro (PPLM), Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), dan Paguyuban Pengusaha Ahmad Yani (PPAY) tak mau ketinggalan beraksi. Para pedagang, tukang  becak,  juru  parkir  hingga  mahasiswa  juga  akan  memenuhi  kantor DPRD. Bahkan, janda-janda yang tergabung dalam Persaudaraan Janda-janda Indonesia (PJJI) pun berdemonstrasi.
Mereka  semua  bergabung  dengan  seluruh  masyarakat  Jogja  untuk memperjuangkan  hak-haknya  sebagai  masyarakat  Jogja.  Bersama-sama mereka  menyuarakan  aspirasinya  di  ruang  publik  sebagai  bentuk  dukungan untuk penetapan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah
15 Taufik Abdullah dkk, Membangun Masyarakat Madani: Menuju Indonesia Baru Milenium ke -3, Aditya Media, Malang 1999, halaman 13-22.
16 Ibid ., halaman 98
17 Ratna Dwipa, Gerakan Civil Society dalam Isu Penetapan Sultan DIY. 16 Desember 2010.
Mochamad Parmudi , Kebangkitan Civil Society di Indonesia.
| 305
Istimewa  Yogyakarta  yang  sedang  dibahas  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  pada  saat  itu.  Dari  kasus  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  elit  politik lokal mempunyai peranan penting untuk  menggerakan inisiatif warga dalam rangka  ikut  ambil  bagian  dalam  partisipasi  politik.  Di  tingkat  local,  dengan masyarakat  yang  masih  kental  dengan  budaya  Jawa  Patrimonial,  munculnya elite  lokal  sebagian  besar  merupakan  tokoh  yang  dapat  diteladani  oleh masyarakat.  Oleh  karena  itu,  elit  lokal  diharap  untuk  dapat  terus  menjadi wadah  bagi  masyarakat,  sekaligus  menjalankan  fungsi  intermediari  untuk menyalurkan  aspirasi  tersebut.  Namun  proses  ini  juga  perlu  diwaspadai, karena keberadaan elite lokal juga sangat rentan ketika ia justru menggunakan basis  legitimasinya  di  masyarakat  untuk  melakukan  mobilisasi  massa  demi kepentingan pribadinya.
Gerakan  civil  society  melalui  aksi  masyarakat  Jogja  mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur dalam kacamata demokrasi bukan berarti tidak mendukung bentuk demokrasi prosedural melalui pemilihan. 18 Namun, hal  ini  justru  telah  menunjukkan  bentuk  demokrasi  karena  merupakan kehendak sebagian besar masyarakat Yogyakarta. Demokrasi dalam kasus ini dapat  dilihat  secara  lebih  dalam  sebagai  bagian  dari  demokrasi substansial.Permasalahan yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana melakukan  pelembagaan  terhadap  potensi  civil  society  yang  cenderung menguat  seperti  yang  terjadi  di  Yogyakarta.  Gerakan  mereka  pada  tingkat tertentu telah berhasil membuat DPRD DIY sebagai representasi rakyat Jogja untuk  menyetujui  mendukung  penetapan  Sultan  sebagai  Gubernur. Menguatnya civil society di DIY dikhawatirkan hanya menjadi aksi yang akan terjadi  dalam  kasus-kasus  tertentu  saja  dan  bersifat  temporal.  Sangat memungkinkan  ketika  gerakan  masyarakat  tersebut  kemudian  menghilang apabila  Pemerintah  Pusat  sudah  mengakomodasi  keinginan  mereka  dalam pembahasan  RUUK.  Civil  society  dalam  hal  ini  tidak  hanya  harus  menguat pada  masa  atau  untuk  kasus-kasus  tertentu  saja.  Segala  unsur  yang  dapat membangkitkan atau menguatkan civil society perlu memikirkan mekanisme untuk  melakukan  pelembagaan  agar  potensi  demokrasi  dalam  masyarakat dapat  dikembangkan  dalam  segala  kondisi.  Aktor-aktor  seperti  elit  politik lokal,  dukungan  dari  para  intelektual,  LSM,  bahkan  pemerintah  sendiri
18 Afan  Gaffar, Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi, Penerbit   Pustaka  Pelajar, Yogjakarta, 1999, halaman 177
306  |
diperlukan untuk mengawal potensi civil society agar tetap menjadi pilar bagi pembangunan demokrasi.
Tujuan  akhir  dari  pemberdayaan  politik  arus  bawah  adalah  untuk memperkuat  rasa  kemandirian  dan  mendorong  pengembangan  diri masyarakat,  yang  pada  gilirannya  memungkinkan  mereka  untuk  lebih menyadari  akan  hak-hak  budaya,  ekonomi,  dan  politik  mereka.  Kesadaran politik  semacam  ini  sangat  penting  dalam  mengarahkan  perjuangan  mereka pada  pemenuhan  pertisipasi  politik  secara  penuh  sebagai  warga  Negara, karena  melalui  partisipasi  mereka  dapat  mempengaruhi  proses  pembuata keputusan  yang  mungkin  mempengaruhi  kehidupan  sehari-hari  mereka. 19
Proses  yang  terjadi  di  Yogyakarta  dapat  dilanjutkan  dengan  melakukan pemberdayaan  politik  arus  bawah.  Fenomena  ini  jangan  sampai  hanya menjadi euforia politik sesaat saja dari masyarakat. Meskipun berada di bawah struktur Kraton atau di tingkat lokal, namun masyarakat Yogyakarta memiliki potensi  untuk  menjadi  bagian  dari  civil  society  dalam  mengawal  proses demokratisasi yang ada di Indonesia.
Partisipasi  masyarakat  menjadi  perhatian  pusat  dalam  demokrasi. Bagaimana  negara  demokrasi  benar-benar  memaksimalkan  partisipasi masyarakat  untuk  ikut  serta  menyerukan  suaranya  dalam  pemerintahan public.  Adapun  yang  disebut  dengan  civil  society  dalam  sebuah  tatanan negara.  Civil  society  dipahami  sebagai  masyarakat  madani  yaitu  masyarakat sipil  yang  tanggap  dan  juga  beradab  serta masyarakat  yang  memilikib  udaya dan  dapat  mempertahankan   budayanya.  Dalam  demokrasi  tentunya  peran dan  partisipasi  masyarakat  manjadi  essensi  yang  sangat  penting.  Efisiensi demokrasi  yang  di  berlangsungkan  dalam  suatu  negara  banyak  yang  menilai sejauh  mana  masyarakat  turun  langsug  dalam  proses  pembentukan masyarakat.  Memang  dalam  demokrasi  masyarakat  memiliki  peran  yang sangat  vital.  Ketika  civil  society  dikaitkan  dengan  demokrasi,  maka kontaminasi liberalism manjadi tak terelakkan. Tidak dapat dipungkiri  bahwa kebangkitan kembali gagasan civil society pada decade 1970-an dan 1980-an setelah  lama  dilupakan  orang  sejak  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  para tokoh “the Scottish enlightment” seperti John Locke, Adam Fergusson dan John  Stuart  Mill  ditandai  oleh  sebuah  janji  untuk  membentuk  masyarakat aman, sejahtera dengan pengakuan terhadap hak-hak individu.
19 Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta, 1996, halaman 124
Mochamad Parmudi , Kebangkitan Civil Society di Indonesia.
| 307
Demokrasi  mengimplikasikan  adanya  kebebasan  bagi  masyarakat  sipil dalam  politik  yang  berarti  kebebasan  dalam  berbicara,  berkumpul  dan berorganisasi,  kebebasan  dalam  menggunakan  hak  pilih,  dan  kebebasan dalam  menggunakan  hak  pilih,  dan  kebebasab  dalam   partisipasi  politik. Dalam  ini  perkembangan  proses  demokratisasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari peran masyarakat sipil yang menurut Samuel Huntington bahwa masyarakat sipil merupakan aktor sentral dalam proses demokratisasi.
Dalam  hubungan  dengan  partisipasi  rakyat  ke  dalam  wilayah pemeritahan  dan  demokrasi,  yang  diinginkan  oleh  suatu  sistem  demokrasi adalah adanya unsur-unsur berikut:
1.  Pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang perlu diketahui.
2.  Adanya  wadah  tempat  warga  negara  mendiskusikan  berbagai  hal  secara cerdas.
3.  Partisipasi  yang  efektif  bagi  warga  negara  dalam  proses  pengambilan keputusan.
4.  Kontrol  akhir  terhadap  putusan-putusan  politik  harus  tetap  berada  di tangan rakyat.
5.  Kekuatan  piblik  yang  impersonal  yakni  yang  senantiasa  dibatasi  oleh hukum  dengan  pusat  otoritas  yang  beraneka  ragam  civil  society merupakan  masyarakat  yang  sadar  akan  politik  serta  berpartisipasi  dalam kelangsungan  politik.  Dengan  demikian,  partisipasi  rakyat  bagi  suatu proses demokrasi begitu  pentingnya, sehingga partisipasi tersebut menjadi suatu  ikon  bagi  demokrasi,  dimana  tanpa   partisipasi  rakyat  dalam  suatu proses pemeritahan, sulit dikatakan di sana ada demokrasi. Di samping itu, sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  suatu  negara  demokrasi,  partisipasi rakyat  merupakan  prinsip  dasarnya,  sesuai  dengan  pengertian  istilah demokrasi, yang berarti “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat”
Keberadaan  masyarakat  sipil  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar, tidak hanya dalam bidang politik saja, namun civil society juga memberikan sarana  dalam  bidang  ekonomi,  kebudayaan,  dan  moral.  Civil  society  pun memiliki  andil  terbesar  dalam  pembangunan  negara,  yaitu: Pertama, sebagai komplementer  elemen-elemen  masyarakat  sipil  mempunyai  aktivitas memajukan  kesejahteraan  yang  bertujuan  untuk  melengkapi  peran  negara sebagai  pelayan  publik. Kedua ,  sebagai  subtitor  di  mana  masyarakat  sipil
308  |
melakukan  serangkaian  aktivitas  yang  belum/tidak  dilakukan  negara  sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Ketiga, sebagai kekuatan tandingan negara, Civil society memiliki dua sisi wajah, dalam arti bentuk baik dan   buruk.  Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas  merupakan  beberapa  hal positif. Adapun beberapa efek  buruk keberadaan civil society, karena peran civil  society  yang  sangat  besar  hal  ini  dapat  menyebabkan  perubahan  yang sangat signifikan tergantung pada legitimasi civil society. Banyak rezim-rezim yang  jatuh  karena  tekanan  dan  tuntutan  dari  civil  society.  Etnisitas  juga merupakan  aspek  di  mana  civil  society  berpotensi  untuk  menghancurkan demokrasi.  Situasi  hubungan  antar  etnis  di  Indonesia  pasca  Orde  Baru seolah-olah  membenarkan  pendapat  Jack  Synder  bahwa  demokratisasi  yang dilakukan secara tiba-tiba di dalam masyarakat yang pluralis berpotensi untuk menyulut  konflik  dan  kekerasan  internal  sehingga  menciptakan  instabilitas politik.
Bahwa civil society ternyata memiliki dua wajah yang berpotensi untuk sekaligus  mendukung  dan  menghancurkan  demokrasi,  maka  harus  lebih berhati-hati  dalam  menyikapi  kebangkitan civil  society  yang  terjadi  pada  era reformasi  ini.  Civil  society  menghidupkan  demokrasi  manakala  ia memobilisasi  diri  untuk  menumbangkan  rezim-rezim  otoriter,  menciptakan ruang  publik  bagi  masyarakat,  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas pemerintah,  dan  memberikan  jaminan  demokrasi  adalah“the  only  game  in town”.
Terlihat  dengan  sangat  jelas  pengaruh  civil  society  terhadap  proses demokratiasi  dalam  sebuah  negara  demokrasi.  Civil  society  bisa  menjadi anugerah  maupun  malapetaka.  Tergantung  sebuah  negara  menyikapi  dan bagaimana  negara  berusaha  mengkoordinir  kerjasama  dalam  membangun negara.  Proses  demokratisasi  akan  berjalan  baik  dan  sampai  pada  semua lapisan  masyarakat  sehingga  praktek  demokrasi  bisa  dijalankan  haruslah melalui  kesinambungan  kerjasama  yang  baik  antara  negara  dengan  civil society sebagai fasilitator dan jembatan penghubung antar masyarakat dengan pemerintah.

## C. Kesimpulan
Akhirnya,  kebangkitan civil  society memang  perlu  kehadiran  pemimpin yang sanggup mendorong proses pendewasaan civil society agar resistensi sosial bebas  dari  sentiment  golongan,  dan  sanggup  membantu  proses pemberdayaan  masyarakat  untuk  saling  bekerja  sama  dalam  memecahkan
Mochamad Parmudi , Kebangkitan Civil Society di Indonesia.
| 309
persoalannya  sendiri,  juga  sanggup  mengembangkan  kapasitas  organisasi kelompok-kelompok kemasyarakatan yang ada. Masyarakat sipil yang tangguh sangat diperlukan bagi terwujudnya demokrasi yang beradab. Oleh karena itu, kebangkitan  civil  society  ini  seharusnya  tidak  “dinodai”  dengan  fanatisme golongan.
310  |

## DAFTAR PUSTAKA
Baso,  Ahmad, Civil  Society  Versus  Masyarakat  Madani ,  Bandung,  Pustaka Hidayah,  dan Jakarta, Lakpesdam NU  1999. Dhieanblog.justanotherBloggerFisipUNSSite,http://dhiean.blog.fisip.uns.ac.i
d/2011/01/02/implementasi-civil-society-di-aras-lokal/diunduh 20-
08-2015
Djamil, Abdul, Perlawanan Kiai Desa , Yogyakarta, LKiS, 2000 Fazlurrahman, Islam Alternatif , Bandung, Mizan 1988. Gibb, E H.A.R d .; Whither Islam? A Survey of Modern Movement in The Moslem World, London, Victor Goland Ltd. 1932, Hadiwinata, Bob S. Kerusuhan dan Kebangkitan “Civil Society”, 1996. Jackson,  Karl  D. Traditional  Authority,  Islam  and  Rebellion  A  Study  of  Political Behaviour, New York, Penguin, 1979
Jamil, Mukhsin dalam makalah: Islam, Negara dan Civil Society. Semarang, 2002. Mulkhan,  Abdul  Munir Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri ,  Sipress,  Yogyakarta,
1994
Hikam,  Muhammad  A.S, Demokrasi  dan  Civil  Society ,Jakarta,  Pustaka  LP3ES,
1996