## ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG
Yasinta Meo
yasinta.meo24@gmail.com
Anwar Made Retno Wulandari
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Kanjuruhan Malang

## ABSTRAK
Aset  tetap  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  perolehan  lainnya  yang  sah,  baik  yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  kesesuaian  pengelolaan  aset  tetap  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Malang dengan  peraturan  pemerintah  No.27  Tahun  2016  yang  dilihat  dari  siklus  pengelolaan barang  milik  daerah  yang  diterapkan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan BPKAD Kota Malang sebagai pengelola sudah menerapkan 11 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Beberapa Kendala atau faktor penghambat  yang ditemui  dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik  daerah adalah  faktor  SDM  karena  perlunya  pengetahuan  dan  pemahaman  SDM  dalam pengelolaan  aset  tetap,  komitmen  pemimpin  karena  perlunya  kekonsistenan  struktur organisasi  yang  ditetapkan  pemimpin  dan  perlunya  perhatian  atau  ketegasan  seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.
Kata Kunci: pengelolaan aset tetap

## ABSTRACT
Fixed assets are all goods purchased or obtained at the expense of Regional Income and Expenditure  (APBD)  or  other  legal  acquisition,  both  movable  and  immovable  and  their parts. The research objective was to see the suitability of fixed asset management in Malang City  Government  with  government  regulation  no.  27  of  2016  as  seen  from  the  applied regional  goods  management  cycle.  The  research  method  used  is  qualitative.  From  the results of research conducted by BPKAD Malang City as a manager has implemented 11 cycles  in  the  management  of  fixed  assets.  Some  of  the  obstacles  or  inhibiting  factors encountered in the cycle of managing regional property are HR factors because of the need for  knowledge  and  understanding  of  HR  in  fixed  asset management, commitment  from leaders because of the need for consistency in the organizational structure established by the  leader  and  the  need  for  attention  or  assertiveness  of  a  leader  and  factors  of  asset production as well. Therefore, the procurement of unknown services is unknown.
Keyword : management fixed assets

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  Republik  Indonesia  yang  memiliki  pengaruh strategis  dari  segi  hukum,  politik,  dan  ekonomi  yang  dideklarasikan  pada  tahun  1999 adalah  Otonomi  Daerah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  (Perubahan UU  Nomor  22  Tahun 1999  dan  UU Nomor  32 Tahun  2004).  Keberadaan  kebijakan  pemerintah  tentang  Otonomi  Daerah  secara langsung  mengharuskan  pemerintah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola aset hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 Tahun 2006 yang telah direvisi menjadi  PP  Nomor  27  Tahun  2014  yang  merupakan  turunan  UU  No.  1  Tahun  2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)  bulan  untuk  digunakan,  atau  dimaksudkan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  di  Kota  Malang  mempunyai  dasar  hukum  pada Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  27  Tahun  2014  Tentang  pengelolaan  Barang  Milik Daerah  .  Pada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  27  Tahun  2014  Pasal  2  disebutkan bahwa  Barang  Milik  Daerah  meliputi  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  atau  Daerah  dan  barang  yang  berasal  dari perolehan lainnya yang sah.
Kota Malang  sebagai  salah  satu  kota  otonomi berkewajiban  untuk melakukan tata kelola  aset.  Dengan  melihat  ketentuan  bahwa  pengelolaan  barang  milik  daerah merupakan salah satu elemen penting terhadap penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah.  Dengan  menerapkan  prinsip  pengelolaan  keuangan  secara  efektif  dan  efisien maka  perlu  dilakukan  penataan  dalam  menangani  pengelolaan  barang  milik  daerah, barang  milik  daerah  tersebut  yaitu  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak.  Untuk mengetahui  bagaimana  pengelolaan  aset  tetap  pada  pemerintah  Kota  Malang berdasarkan  hal-hal    yang  dijelaskan  diatas,  maka  penelitian  ini  mencoba  memahami lebih  mendalam  tentang  Pengelolaan  Aset  Tetap  Dan  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan Aset  Daerah  Kota Malang.  Untuk mengetahui  kesesuaian  pengelolaan  aset  tetap  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Malang dengan  peraturan  pemerintah  No.27  Tahun  2016  yang  dilihat  dari  siklus  pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Akuntansi
Akuntansi  adalah  sistem  informasi  yang  mengukur  aktivitas  bisnis,  memproses informasi  menjadi  laporan  keuangan,  dan  mengkomunikasikan  hasilnya  kepada  para pembuat pengambil keputusan Horngren (2009). Sedangkan menurut Permendagri No. 64  Tahun  2013  pasal  1  ayat  kedua,  akuntansi  adalah  proses  identifikasi,  pencatatan, pengukuran ,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran  transaksi  dan  kejadian  keuangan, penyajian  laporan  serta  penginterprestasian  atas  hasilnya.  Kieso  (2008)  menyatakan bahwa  akuntansi  adalah  pengidentifikasian,pengukuran  dan  pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Halim
(2012) mendifenisikan akuntansi  sebagai  suatu proses  pengidintifikasian, pengukuran, pencatatan,  dan  pelaporan  transaksi  ekonomi  (keuangan)  dari  suatu  organisasi  atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

## 1. Aset Tetap
Aset  tetap  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  perolehan  lainnya  yang  sah,  baik  yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya.

## 2. Klasifikasi Aset Tetap
Berdasarkan  Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintah  (KKAP),  aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar :
1. Aset  lancar meliputi  kas dan  setara  kas,  investasi jangka  pendek, piutang  dan persediaan.
2. Aset  non  lancar  mencakup  aset  yang  bersifat  jangka  panjang  yaitu  meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya.

## Penelitian Terdahulu
Mualinda (2014) dengan Judul penelitian Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas DPPKAD Kabupaten Sitaro. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sistem  dan  prosedur  akuntansi  aset tetap pada Dinas DPPKAD Kabupaten Sitaro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.
Mustika  (2012)  dengan  judul  penelitian  Evaluasi  Penatausahaan  Aset  Tetap  Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Padang terhadap penatausahaan berdasarkan permendagri 17 Tahun  2007  dan  kendala dalam penatausahaan  aset tetap  Pemerintah  Kota  Padang. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum  dapat  mencapai  derajat  kesesuaian  sebesar  100%.  Belum  maksimalnya
penatausahaan di  Pemerintah  Kota  Padang, disebabkan  karena masih banyak  kendala yaitu,  keterbatasan  data  pendukung  aset  tetap,  sosialisasi  peraturan  tentang penatausahaan  aset  masih  lemah,  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia,  kurangnya kompensasi  yang  memadai  terhadap  kesejahteraan  pegawai  dibidang  penatausahaan aset.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Halim (2013) mengatakan metode penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas (masih remang-remang  atau  mungkin  masih  gelap),  untuk  memahami  makna  dibalik  data yang  tampak,  untuk  memahami  interaksi  sosial,  untuk  memahami  perasaan  orang lain,  untuk  mengembangkan  teori,  untuk  memastikan  kebenaran  data  dan  untuk meneliti sejarah perkembangan.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor BPKAD  Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli 2019.

## Prosedur penelitian
Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
1. Survey Pendahuluan, yaitu mencari judul penelitian
2. Menentukan objek penelitian
3. Wawancara
4. Menarik dan memperoleh kesimpulan atau hasil

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi lapangan.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

## Metode Analisis Data
Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Analisis data
merupakan  suatu  proses  sistematis  pencarian  dan  pengaturan  transkip  wawancara, obsevasi,  dokumen,  dan  material  lainnya  untuk  meningkatkan  pemahaman  peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan peneliti tentang data  yang  telah  dikumpulkan,  sehingga  temuan  peneliti  dapat  disajikan  dan diinformasikan kepada orang lain yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah
Peraturan  Walikota  Kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota Malang  berkedudukan  di  Jalan  Tugu  Nomor  1  Malang,  tepatnya  berada    dibelakang kantor  Balai  Kota  Malang.  Pembentukan  Badan  dan  operasional  SKPD  ini  didasarkan pada  Peraturan  Walikota  Malang  Nomor  65  Tahun  2012  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi,  dan  Tata  Kerja  tentang  Uraian  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Struktur organisasi perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat,  terdiri  dari:  Subbagian  Penyusunan  Program,  Subbagian  Keuangan ,Subbagian Umum
c. Bidang Anggaran, terdiri dari : Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ,Subbidang Administrasi Anggaran
d. Bidang  Perbendaharaan  dan  Akuntansi,  terdiri  dari  :  Subbidang  Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Subbidang Akuntansi
e. Bidang  Penatausahaan  Aset  Daerah,  Terdiri  dari:  Subbidang  Pendataan  dan Evaluasi Aset Daerah, Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah.
f. Bidang  Pemanfaatan Aset  Daerah, terdiri dari:  Subbidang  Penggunausahaan  Aset Daerah, Subbidang Pengendalian Aset Daerah
g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
h. Kelompok Jabatan Fungsional

## Pengelolaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Malang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara  atau  Daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 19 Tahun  2016  Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa Aset yang merupakan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan  satuan  tertentu  yang  dapat  dinilai,  dihitung,  diukur,  ataupun  ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharaga lainnya. Siklus Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada BPKAD Kota Malang

## 1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Perencanaan  kebutuhan  adalah  kegiatan  merumuskan  rincian  kebutuhan  barang milik  daerah  untuk  menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah  lalu  dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.  Perencanaan  kebutuhan  barang  milik  daerah  disusun  dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18 PERMENDAGRI 19 Tahun 2016 merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan Pengguna  Barang harus dapat mencerminkan  kebutuhan riil barang milik  daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.
2. Pengadaan
PERMENDAGRI  19  tahun  2016  pengadaan  barang  milik  daerah  dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan . Pengadaan barang  milik  daerah  dilaksanakan  oleh  panitia  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  daerah  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  kepala  daerah,  tetapi  bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Setelah itu dilakukan  pemeriksaan  realisasi  pengadaan  barang  milik  daerah  oleh  panitia pemeriksaan

## 3. Penggunaan
Penggunaan  merupakan  penegasan  pemakaian  barang  milik  daerah  yang ditetapkan  oleh  kepala  daerah  kepada  pengguna  barang  dalam  mengelola  dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang  bersangkutan.  Penetapan  status  penggunaan  barang  milik  daerah  yaitu Pengguna  Barang  mengajukan  permohonan  penetapan  status  pengunaan  barang milik  daerah  yang  diperoleh  dari  APBD  dan  peroleh  lainnya  yang  sah  kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Pemanfaatan
PERMENDAGRI  No.19  Tahun  2016  Pemanfaatan  adalah  pendayagunaan  barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  bentuk  sewa,  pinjam,  pakai,  kerja  sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status  kepemilikan.  Pengelola  Barang  dengan  persetujuan  kepala  daerah,  untuk barang  milik  daerah  yang  berada  dalam  penguasaan  Pengelola  Barang;  dan Pengguna Barang dengan Persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa  sebagian  tanah  atau  bangunan  yang  masih  digunakan  oleh  Pengguna Barang, dan selain tanah atau bangunan.
5. Pengamanan dan Pemeliharaan
Ada  tiga  jenis  pengamanan,  tetapi  yang  umum  dilakukan  BPKAD  adalah pengamanan fisik dan administrasi. Pengamanan fisik itu seperti pemberian papan nama  kepemilikan  dan  pemagaran  dan  pengamanan  adminisratif  itu  deperti pencatatan,  dan  pemeberian  label.  Setiap  aset  yang  dibeli  perlu  dilakukan pemeliharaan  agar  aset  yang  ada  tetap  terawat  dan  umur  ekonomisnya  dapat bertambah,  apabila  dilakukan  dengan  baik  maka  aset  daerah  akan  lebih  efisien dalam pengelolaannya.
6. Penilaian
Penilaian  barang  milik  daerah  dilakukan  dalam  rangka  penyusunan  neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik  daerah  dalam  rangka  penyusunan  rencana  pemerintah  daerah  dilakukan dengan berpedoman Standard  Akuntansi  Pemerintah (SAP).  Sedangkan  penilaian
barang milik daerah  untuk  kegiatan pemanfaatan  dan  pemindahtanganan barang milik  daerah  dilakukan  oleh  tim  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  dan melibatkan penilaian independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset
7. Pemindahtanganan
Pemindahtanganan  adalah  pengalihan  kepemilikan  barang  milik  daerah  sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan  sebagai  modal  pemerintah  daerah.  Suatu  barang  milik  daerah  yang dihapus  dari  Daftar  Inventaris  BMD  tetapi  masih  memiliki  nilai  ekonomis  dapat dipindahtangankan.
8. Pemusnahan
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara:
a.
Dibakar b. Dihancurkan
c.
Ditimbun
d.
Ditenggelamkan
e. Cara  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan
9. Penghapusan
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan  menerbitkan  surat  keputusan  dari  pejabat  yang  berwenang  untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna dan pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya.
10. Penatausahaan
Penatausahaan  aset  yang  dilakukan  BPKAD  ada  tiga  yaitu  Pembukuan, Inventarisasi  dan  pelaporan.  Yang  berpedoman  pada  Permendagri  No.19  Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan
Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan
kebijakan  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Pembinaan  merupakan  usaha  atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisa. Pembinaan yang dilakukan oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah  yang  dilakukan  oleh  bidang  aset  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  sebagai  pembantu  pengelola  telah  melakukan  dengan  maksimal  dan  sesuai dengan  sistem  dan  prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah  akan  tetapi  belum  semua  terlaksana  dengan  maksimal  seperti  keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah  BPKAD  Kota Malang hanya  sebatas pinjam pakai, pengamanan  yang dilakukan BPKAD Kota Malang tidak melakukan pengamanan hukum.
Beberapa  Kendala  atau  faktor  penghambat  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan  pemahaman  SDM  dalam  pengelolaan  aset  tetap,  komitmen  pemimpin  karena perlunya  kekonsistenan  struktur  organisasi  yang  ditetapkan  pemimpin  dan  perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

## Saran
Saran yang dapat diberikam adalah:
1. Perlunya  Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  para  pelaksana pengelola aset  tetap  atau  barang  milik  daerah  dengan  cara  memberikan  peningkatan pengetahuan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  khususnya  yang  menyangkut pengelolaan aset tetap.
2. Perlunnya  komitmen  pimpinan  dalam  memberikan  perhatian  dan  bersikap  tegas terhadap  pengelolaan  aset  dengan  memperbaiki  struktur  organisasi  dengan tidak melakukan penggantian tiap tahunnya

## DAFTAR PUSTAKA
Horngren, Charles T. Harrison, Walter T & Bamber, Linda Smith. 2009, Akuntansi,  Edisi ke-6, Jilid 1.PT Indeks, Jakarta.
Mardiasmo. 2009, Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Keempat. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mulalinda,  Veronika.  2014,  Efektifitas  Penerapan  Sistem  dan  Prosedur  Akuntansi  Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal EMBA ISSN : 2303-1174 Vol 2 No. 1
Maret  2014. http://ejournal.unsrad.ac.id/index.,php/emba/articel/view/4169/3695 .
Diakses 08 April 2015. Hal 1.
Mustika,  Rasyidah.  2012.  Evaluasi  Penatausahaan  Aset  Tetap  Pemerinta  Kota  Padang.
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEB
UGM, ISSN: 2302-1500 Vol. 1 Agustus  2012.
http://maksi.feb.ugm.ac.id/abis/?page=detail&docID=163 . Diakses 08 April. Hal 1.
Nordiawan, Deddi dkk . 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Pemerintah  RI No.  71 Tahun  2010  Tentang  Standar Kuntansi Pemerintah, Jakarta.
Kementrian Dalam Negeri RI. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta.
Kementrian  Dalam  Negri.  2007.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  17  Tahun  2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D. Alfabeta,  Bandung. Tanjung, Abdul Hafis. 2010 Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Un tuk SKPD, Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
Yusuf,  M.  2011. 8  Langkah  Pengelolaan  Aset  Daerah  Menuju  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Terbaik, Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
PP. RI No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta. PP. RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
Permendagri No. 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta
Tanjung, Abdul Hafis. 2012. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Penerbit Alfabeta, Bandung.
Erizul  Dan  Febri  Y. Pelaksanaan  Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah. Jurnal  Administrasi Pembangunan, Vol. 2 No. 2.
Hafsi, N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah Suatu Studi Pada DPPKAD Kabupaten Sintang. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN- PSIAN-2013.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.