I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran
ANALISIS KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY
Periansya 1 , M. Dandy Pratama 2 , Rosy Armaini 3 , Sopiyan A.R 4 1-4 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya Email: periansya@polsri.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  menganalisis  Organisasi  Perangkat  Daerah  di Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  ditinjau  dari  kinerja  anggaran  melalui  konsep  value  for  money. Penelitian  ini  melibatkan  variabel  dependen  kinerja  anggaran  organisasi  perangkat  daerah  dan variabel  independen  mencakup  transparansi,  akuntabilitas,  dan  pengawasan.  Data  primer  yang berasal  dari  kegiatan  menginput  kuesioner  ditujukan  kepada  responden  yang  dipilih  pada  21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan  pendekatan purposive sampling yang dianalisa melalui analisis regresi linear berganda. Hasil atas analisis dan pembahasan pengujian hipotesis menjelaskan jika secara langusng transaparansi, akuntabilitas, dan pengawasan memiliki keterkaitan yang positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran OPD, disamping itu secara bersamaan menjelaskan adanya pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 44,6% terhadap kinerja anggaran dan sisanya sebesar 55,4%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  dari  penelitian  ini.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini menyatakan  bahwa  kinerja  anggaran  melalui  konsep  value  for  money  membutuhkan  keterlibatan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan, selain itu variabel pengawasan perlu dilakukan perhatian lebih guna tercapainya kinerja anggaran yang baik disamping variabel lain yang perlu diteliti seperti ketaatan hukum dan partisipasi masyarakat.
Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Value for Money.

## ANALYSIS PERFORMANCE SOUTH SUMATRA PROVINCIAL GOVERNMENT BUDGET WITH CONCEPT OF VALUE FOR MONEY

## Abstract
This  research  is  intended  to  analyze  the  Organization  of  Devices  in  South  Sumatra  Province  in  terms  of  the performance of the value for money concept. This research involves the dependent variable is regional apparatus budget performance, the independent variable contains transparency, transparency, accountability, and supervision. The data used is primary obtained from the results of the distribution of questionnaires addressed to respondents selected in 21 Regional  Apparatus  Organizations  (OPD)  using  a  purposive  sampling  approach  which  was  analyzed  through multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  the  analysis  and  hypothesis  testing  explain  simultaneously, accountability,  and  supervision  have  a  positive  and  significant  relationship  to  the  OPD  budget,  in  addition  to simultaneously explaining the existence of a positive and significant influence of 44.6% on-budget performance, and the remaining 55.4% explained by other variables outside of this study. The conclusion of this study states that the budget  through  the  value-for-money  concept  approach  requires  maximum  transparency,  accountability,  and supervision, besides that the monitoring variable that needs to be done is the achievement of a good budget in addition to other variables that need to be considered such as legal compliance and community participation.
Keywords: transparency, accountability, supervision, and Value for Money.
Diterima: 5 Mei 2021         Direvisi: 4 Juli 2021        Disetujui: 10 Juli 2021           Dipubikasi: 13 Juli 2021
I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran

## PENDAHULUAN
Pasca  reformasi  Indonesia  mendorong  beralihnya  sistem  penganggaran  sejak dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003,  didukung  oleh Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan,  dan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  otonomi  daerah.  Berbagai  perubahan  diperlukan  untuk  dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang dimaksudkan agar adanya progres kinerja pemerintah pada bidang pemerataan pembangunan, terlaksananya standar pelayanan publik di berbagai daerah  dan  pemanfaatan  pengelolaan  sumber  daya  yang  ada.  Anggaran  memiliki  peran sebagai  alat  monitoring  kegiatan  pemerintahan,  dan  perencanaan  pelaksanaan  kegiatan pelayanan publik yang diukur melalui satuan mata uang sekaligus juga sebagai pengendalian terlaksananya  kegiatan  publik.  Kebutuhan  rincian  pengalokasian  penggunaan  anggaran melibatkan panitia penyusun anggaran dalam mempertimbangkan target dan sasaran yang akan dicapai oleh instansi di pemerintahan (Laksana & Handayani, 2014).
Sistem penganggaran yang memiliki pola tradisional sudah tidak tepat lagi diterapkan mengingat  perkembangan  zaman  yang  terus  mengalami  perubahan,  diperlukannya  sistem anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di era saat ini dengan basis kinerja anggaran.  Penganggaran  melalui  anggaran  kinerja  sangat  memperhatikan  aspek  efisiensi anggaran atas pelaksanaan kegiatan. Efisien merupakan komparasi antara output dan input (Mardiasmo,  2019)  yang  berarti  aktivitas  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang menggunakan  anggaran  secara  efisien,  ketika  kontribusi  atas  keluaran  yang  diperoleh memiliki  kesetaraan  dengan  masukan  yang  kurang  dari  sama  dengan  keluaran.  Efektif, efisien dan ekonomis merupakan elemen utama prinsip Value For Money dalam pengelolaan anggaran  pemerintah  (Purwiyanti,  2017).  Kriteria  yang  dimiliki  oleh  anggaran  yang dikategorikan  baik  ketika  anggaran  mampu  menggambarkan  konsep  dari Value  for  Money (Purwiyanti,  2017).  Meningkatnya  anggaran  kinerja  di  sektor  publik  diindikasikan  karena adanya  implementasi  konsep  dari Value  for  Money, yang  mana  ketika  suatu  organisasi mampu  mengelola  dengan  baik  atas  biaya  masukkan  seminimal  mungkin  untuk memperoleh keluaran yang maksimal perihal tindakan preventif dan kuratif mencapai suatu tujuan  yang  ditargetkan  (Khalikussabir,  2017)  dan    (Mardiasmo,  2009) . Keterlibatan akuntabilitas  dan  transparansi  pada  proses  penganggaran  di  Indonesia  memiliki  peranan pada tercapainya pemerintahan yang baik yang dikenal dengan good governance . Peningkatan akuntabilitas  publik  dilakukan  melalui  terukurnya  kinerja  anggaran  instansi  pemerintah sesuai  dengan  tolak  ukur  yang  ditetapkan  (Laoli,  2019) . Selain  akuntabilitas,  transparansi, dan  pengawasan  terkait  perencanaan  penganggaran  berjalan  dengan  baik  melalui  konsep efisien, efektif, dan ekonomis (Purnomo & Putri, 2018). Kriteria anggaran dapat dikatakan berjalan  dengan  baik  apabila  penggunaan  anggaran  mempunyai  peranan  pada  progres suksesnya  organisasi/instansi  terkait  dengan  tercapainya  aspek  kesejahteraan. Melalui konsep Value  for  Money memiliki  potensi  pada  meningkatnya  kinerja  anggaran  di  sektor publik.
Hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera Selatan yang  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dengan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  diperoleh  beberapa  hasil  temuan  yakni  mencakum  sangat  krusialnya pelaksanaan  kegiatan  mengelola  aset  pemerintah  tahun  anggaran  2018  dan  2019  pada  tri semester  pertama  karena  11  temuan terkait  dengan  penyimpangan  terhadap  aktivitas administrasi dan 12 permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian terhadap regulasi peraturan perundang-undangan seperti adanya lebih bayar yang mencapai Rp80,72 juta, hal ini terjadi karena wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih belum tertib misalnya dalam hal
I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran
hibah aset tetap berupa alat pertanian di Kementerian Pertanian tidak dilakukannya proses pencatatan  pada  rekap  klasifikasi  aset  tetap  dan  upaya  tindakan  preventif  atas  aset  tetap tanah  belum  begitu  maksimal  dilakukan.  Sesuai  dengan  uraian  diatas  terkait  dengan  hasil audit oleh BPK, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas penggunaan konsep apa saja yang mampu meningkatkan hasil akhir kinerja anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.  Kegiatan  meneliti  yang  telah  dilakukan  oleh  (Laoli,  2019)  dan (Candrakusuma  & Jatmiko,  2017) yang  menyatakan  bahwa  transparansi  tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan pada kinerja anggaran yang berkonsep Value for Money. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian oleh (Wijayanti & Babulu, 2019) menunjukkan hasil transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.
Menurut  (Sofyani,2016)  Anggaran  Kinerja  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah 105/2000  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  diharuskan  untuk  menyusun  APBD dengan  basis  anggaran  kinerja,  standar  kinerja,  standar  biaya  dan  benchmark  atas pemberian  pelayanan  publik.  Penyusunan  anggaran  mempertimbangkan  program  dan kegiatan  yang  akan  dilaksankan  pada  tahun  anggaran  bersangkutan  diukur  dengan  biaya satuan agar dapat mencapai standar pelayanan publik. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya diukur  melalui  indikator  program  dan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dan  harus  bisa dipertanggungjawabkan  penggunaannya.  Dengan  pendekatan  ini,  setiap  jenis  pelayanan publik  yang  diberikan  akan  dapat  diukur  dengan  satuan  biaya  agar  dapat  terlaksananya prinsip  efisien  dan  efektifitas  penggunaan  anggaran  untuk  setiap  pelayanan  publik  yang diberikan.  Anggaran  kinerja  mendorong  terjalinnya  keterkaitan  antara input,  output dan outcome yang  dapat  membuat  sistem  pemerintahan  yang  baik.  Pendekatan  kinerja  dapat menunjukkan  aspek  tanggung  jawab  ( accountability )  dan  keterbukaan  ( transparency )  perihal implementasi  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Sehingga  melalui  anggaran  kinerja, kuantitas  anggaran  yang  tersedia  ( input )  untuk  per  Organisasi  Perangkat  Daerah  akan sebanding  dengan  kuantitas  pemberian  pelayanan  publik  untuk  kepentingan  masyarakat ( output ). Menurut (Reynowijoyo,2013) Transparansi merupakan salah satu prinsip good corporate governance .  Transparansi  dibangun  melalui  konsep  kemudahan  mengakses  informasi  resmi yang akurat terkait dengan kegiatan pemerintahan dan lembaga-lembaga yang dapat dengan mudah  diperoleh  informasinya  oleh  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  sebagai  upaya monitoring yang dilakukan.
Menurut  (Indira,2010)  Akuntabilitas  merupakan  suatu  aksi  pertanggungjawaban mengenai  kegiatan  atas  pengambilan  keputusan  dan  atau  tindakan  oleh  para  pemimpin pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang mempunyai kepentingan ( stakeholder ) serta  masyarakat.  Dilihat  dari  lingkup  organisasi  pemerintahan  misalnya,  akuntabilitas merupakan  pertanggungjawaban  atas  tindakan  dan  keputusan  pihak  pelaksana  (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.
Menurut  (Mahmudi,2015)  mendefinisikan Value  for  Money merupakan  “Konsep penting dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.  Pengukuran  kinerja Value  for  Money adalah  pengukuran  kinerja  untuk  mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.“ Berdasarkan  permasalahan    yang  telah  dijabarkan  diatas,  kegiatan  meneliti  ini bertujuan  untuk  membahas  dan  melanjutkan  penelitian  yang  pernah  dilakukan  perihal kinerja  anggaran  berkonsep Value  for  Money pada  Pemerintah  Daerah  di  wilayah  Provinsi Sumatera  Selatan  apakah  mempunya  hubungan  keterkaitan  secara  positif  yang  signifikan
I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran
secara bersamaan ataupun tersendiri antar variabel, yang mana hasil penelitian ini nantinya diharapkan  agar  dapat  memberikan insight baru  untuk  pemerintah  atas  kegiatan mempertimbangkan hasil akhir dari suatu kebijakan dan juga sebagai tambahan masukkan untuk peneliti selanjutnya.

## METODE PENELITIAN
Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  ini  melibatkan  variabel  Independen  (X)  yang  dikenal  dengan variabel stimulus, predictor, antecedent atau variabel yang mempengaruhi (Sugiono, 2012) yang terdiri  dari  4  variabel  independen  yaitu  Transparansi  (X 1 )  yang  terdiri  dari  dimensi komunikasi  pubik  oleh  pemerintahan  dan  hak  masyarakat  terhadap  akses  informasi, Akuntabilitas (X 2 ) terdiri dari beberapa dimensi yakni kejujuran, hukum, proses, program, kebijakan, dan finansial, dan Pengawasan Pengawasan (X 3 ) terdiri dari dimensi penyusunan, pengawasan, penilaian, peran yang berwenang dan revisi. Sedangkan variabel Dependen (Y) atau  variabel  terikat  dalam  penelitian  ini    yaitu  Kinerja  Anggaran  dengan  dimensi ekonomis, efektif dan efesien.

## Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  merupakan  Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi Sumatera Selatan. (Sugiono,2012) mengungkapkan bahwa Populasi adalah cakupan luasnya secara  keseluruhan  mengenai  objek  dan  subjek  dengan  mempertimbangkan  kualitas  dan karakteristik  yang  ditetapkan  yang  selanjutnya  diimplementasikan  oleh  peneliti  untuk menelaah  dan  menarik  intisari  secara  keseluruhannya.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah Badan, Dinas, dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 orang dari 21 OPD di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas  Pengguna  Anggaran,  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan, Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling .

## Teknik Analisis Data
Pengujian  data  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan pengujian hipotesis mencakup analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji T, dan uji F.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagaimana yang terlihat pada tabel 1. Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 10,821 3,424 3,160 ,002 Transparansi 0,261 ,089 ,259 2,922 ,004 Akuntabilitas 0,267 ,100 ,301 2,680 ,009 Pengawasan 0,247 ,102 ,275 2,419 ,018
a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Sumber: Output SPSS IBM, data di olah (2021)
I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran
Berdasarkan  Tabel  1  diatas,  diketahui  jika  terdapat  pengaruh  antara  variabel Transparansi,  Akuntabilitas,  dan  Pengawasan  terhadap  Kinerja  Anggaran  yang  berkonsep Value  for  Money  di  OPD  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  ditunjukkan  pada  persamaan regresi linear berganda dibawah ini:
Y = 10,821 + 0,261X 1 + 0,267X 2 + 0,247X 3 + e
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  (a)  pada  persamaan  di  atas  bernilai  positif  sebesar  10,821  yang menjelaskan  bahwa  dengan  mengesampingkan  pengaruh  besarnya  pemahaman Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  maka  besarnya  Kinerja  Anggaran berkonsep Value for Money adalah positif sebesar 10,821 satuan.
2. Koefisien regresi variabel Transparansi senilai 0,261. Hal ini menjelaskan bahwa setiap terjadinya  perubahan  kenaikkan  pada  variabel  Transparansi  sebesar  satu  (1)  satuan maka besaran nilai Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money akan berbanding lurus mengikuti  besaran  kenaikkan  senilai  0,261  dengan  catatan  variabel  independen  lain  bernilai konstan.
3. Koefisien regresi variabel Akuntabilitas senilai 0,267. Hal ini menjelaskan bahwa setiap terjadinya  perubahan  kenaikkan  pada  Akuntabilitas  sebesar  satu  (1)  satuan  maka besaran  nilai  Kinerja  Anggaran  berkonsep Value  for  Money akan  berbanding  lurus mengikuti besaran kenaikkan senilai 0,267 dengan catatan variabel independen lain bernilai konstan.
4. Koefisien regresi variabel Pengawasan senilai 0,247. Hal ini menjelaskan bahwa setiap terjadinya  perubahan  kenaikkan  pada  Pengawasan  sebesar  satu  (1)  satuan  maka besaran  nilai  Kinerja  Anggaran  berkonsep Value  for  Money akan  berbanding  lurus mengikuti besaran kenaikkan senilai 0,247 dengan catatan variabel independen lain bernilai konstan..
Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa hasil Uji Parsial (Uji t) dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran
Besaran  nilai thitung Transparansi  senilai  2,922  dan  nilai ttabel senilai  1,986  diperoleh bahwa  nilai thitung  >  ttabel yang  menjelaskan  diterimanya  hipotesis  awal  yang  diajukan penelitian. Diketahui juga nilai signifikan hitung  pada variabel Transparansi sebesar 0,004 dan  nilai  signifikansi  Transparansi  0,05.  Ketika  disandingkan  nilai  signifikansinya diperoleh  jika  nilai  signifikansinya  kurang  dari  0,05  yang  menjelaskan  Transparansi memiliki  keterkaitan  yang  signifikan  terhadap  Kinerja  Anggaran  berkonsep Value  for Money.
2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran Besaran  nilai thitung Akuntabilitas  senilai  2,680  dan  nilai ttabel senilai  1,986  diperoleh bahwa nilai thitung > ttabel yang menjelaskan diterimanya hipotesis awal yang diajukan penelitian.  Diketahui  juga  nilai  signifikansi  hitung  pada  variabel  Akuntabilitas  sebesar 0,009 dan nilai signifikansi Akuntabilitas 0,05. Ketika disandingkan nilai signifikansinya diperoleh  jika  nilai  signifikansinya  kurang  dari  0,05  yang  menjelaskan  Akuntabilitas memiliki  keterkaitan  yang  signifikan  terhadap  Kinerja  Anggaran  berkonsep Value  for Money.
3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran
Besaran  nilai thitung Pengawasan  senilai  2,419  dan  nilai ttabel senilai  1,986  diperoleh bahwa  nilai thitung > ttabel yang  menjelaskan  diterimanya  hipotesis  awal  yang  diajukan
I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran
penelitian. Diketahui juga nilai signifikansi hitung pada variabel Pengawasan sebesar 0,00 dan  nilai  signifikansi  Pengawasan  0,05.  Ketika  disandingkan  nilai  signifikansinya diperoleh  jika  nilai  signifikansinya  kurang  dari  0,05  yang  menjelaskan  Pengawasan memiliki  keterkaitan  yang  signifikan  terhadap  Kinerja  Anggaran  berkonsep  Value  for Money.
4. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F Anova) Model Sum of Squares D f Mean Square F Sig. 1 Regression 542,204 3  180,735 21,963 ,000b Residual 674,785 2 8,229 Total 1216,988 5
a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran
b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas
Output SPSS IBM, data di olah (2021)
Berdasarkan  Tabel  2  diatas  diperoleh  bahwa  besaran  nilai  Fhitung  senilai  21,963 dengan  signifikansi  0,000  dan  nilai  Ftabel  senilai  2,71  yang  menjelaskan  adanya  indikasi temuan berupa nilai Fhitung > Ftabel menunjukkan secara bersamaan  variabel independen pada  penelitian  ini  ialah  Transparansi  (X1),  Akuntabilitas  (X2)  dan  Pengawasam  (X3) memiliki keterkaitan terhadap variabel dependen berupa Kinerja Anggaran yang berkonsep Value for Money (Y).
Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 667a ,446 ,425 2,869
a. Predictors : (Constnat), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas b. Dependent Variabel : Kinerja Anggaran Output SPSS IBM, data di olah (2021)
Berdasarkan Tabel 3 diatas didapatkan bahwa besaran kontribusi keterkaitan yang disokong  oleh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dengan mempertimbangkan  besaran  nila  R  Square.  Diperoleh  bahwa  nilai  Adjusted  R  Square 0,425  atau  42,5%,  yang  menjelaskan  bahwa  Transparansi  (X1),  Akuntabilitas  (X2)  dan Pengawasan  (X3)  bersamaan  memberikan  kontribusi  sebesar  42,5%  terhadap  Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money (Y), dan sisanya sebesar 57,5% (100% - Adjusted R Square)  merupakan  besar  kontribusi  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  di  penelitain  ini misalnya supremasi hokum, partisipasi masyarakat, dan berkeadilan.

## PEMBAHASAN
Analisis Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  bahwa  nilai thitung variabel Transparansi  sebesar  2,922,  nilai t tabel sebesar  1,989,  nilai  signifikannya  0,004,  dan hasil
I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran
koefisien regresi positif yang artinya menjelaskan nilai thitung > t tabel dan nilai signifikan tidak lebih dari 0,05 menunjukkan jika hipotesis yang diteliti pada Ho tidak diterima dan Ha diterima.  Maka  diperoleh  jika  terdapat  keterkaitan  yang  positif  signifikan  antara Transparansi dengan Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money. Transparansi  merupakan  salah  satu  pilar  dalam good  govervance dan  oleh  karenanya pentingnya  dibuatnya  regulasi  yang  mengatur  mengenai  penyusunan  anggaran  oleh pemerintah agar tercapainya kesuksesan dalam implementasi penggunaan anggaran dengan mempertimbangkan pada tercapainya aspek kemudahan memperoleh informasi oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Penerbitan regulasi oleh pemerintah diatur di dalam undang-undang  yang  mengatur  perihal  keterbukaan  mengakses  informasi  Hal  ini  sejalan dengan  semangat  pasal  9  UU  keterbukaan  informasi  publik(Indonesia,  2008)  yang mengamanatkan  agar  Badan  Publik  dapat  menyediakan  dan  mengumumkan  informasi publik secara berkala.
Namun ditemukannya hasil  penelitian ynag sejenis tetapi berbeda yang didapat dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Laoli,  2019)  dan  (Siregar,  2011)  yang  menemukan  bahwa Transparansi  tidak  berpengaruh  signifikan  dan  memiliki  pengaruh  negatif.  Menunjukkan bahwa Transparansi tidak terlalu berpengaruh atas Kinerja Anggaran dengan konsep Value For  Money .  Hal  ini  dapat  dimungkinkan  apabila  Transparansi  yang  direncanakan  oleh instansi  pemerintah  membebankan  pegawai  dalam  proses  pelaksanaannya  sehingga  hasil yang  diperoleh  atas  Kinerja  Anggaran  tersebut  tidak  berjalan  secara  maksimal.  Sehinga dapat  dijelaskan  jika  adanya  indikasi  bahwa  Transparansi  berpengaruh  terhadap  Kinerja Anggaran  Berkonsep Value  For  Money pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Provinsi Sumatera  Selatan.  Semakin  mudah  publik  untuk  mengakses  anggaran  pemerintah  maka meningkatkan  Kinerja  Anggaran  Organisasi  Perangkat  Daerah,  hal  ini  sejalan  dengan penelitian (Akhmadi, 2014) dan (Suci muti’ah, 2019) .
Analisis Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  bahwa  nilai thitung variabel Akuntabilitas sebesar 2,680, nilai t tabel sebesar 1,989, nilai signifikannya sebesar 0,009, dan hasil  koefisien  regresi  positif  yang  artinya  menjelaskan  nilai thitung  > t  tabel  dan  nilai signifikan kurang dari 0,05 menunjukkan jika hipotesis yang diteliti pada Ho tidak diterima dan Ha diterima.  Maka  diperoleh  jika  terdapat  keterkaitan  yang  positif  signifikan  antara Akuntabilitas pada Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money .
Akuntabilitas  adalah  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh seseorang yang didelegasikan kepercayaan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang berkaitan hak dan wewenang dapat berupa laporan keuangan yang disajikan dan dapat dipertanggungjawabkan  oleh  pihak  yang  diberikan  wewenang  tersebut.    Papenfu  & Schaefer  (Papenfuß  &  Schaefer,  2010)  dan  Keay  (Keay,  2017)  dalam  teori  Stewardship theory,  Akuntabilitas yang bermutu akan meng informasikan bahwa telah dilaksanakannya pengelolaan keuangan negara dengan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam pelaksanaanya  akuntabilitas  suatu  organisasi  perangkat  daerah  dipengaruhi  oleh  peraturan dan  perundang-undangan  yang  merupakan  aturan  guna  membantu  pemerintah  dalam pelaksanaan  kegiatan  yang  berpijak  pada  kepentingan  publik.  Sesuai  dengan  tujuan bernegara yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Hasil pengujian ini selaras dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya (Laoli, 2019)    dan  (Suharyono,  2019)  yang  menyatakan  akuntabilitas  berdampak  signifikan  atas kinerja anggaran.. Apabila penerapan akuntabilitas semakin meningkat, maka semakin tinggi
I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran
pula  kinerja  anggaran.  Guna  mewujudkan    kinerja  anggaran  yang  baik  memerlukan pertanggungjawaban anggaran supaya menghasilkan laporan keuangan yang diharapkan.

## Analisis Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran
Hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh bahwa  nilai thitung variabel  Pengawasan  sebesar 2,419, nilai t tabel sebesar 1,989, nilai signifikannya sebesar 0,018, dan hasil koefisien regresi positif yang artinya menjelaskan nilai thitung > t tabel dan nilai signifikan kurang dari 0,05 menunjukkan  jika  hipotesis  yang  diteliti  pada Ho tidak  diterima  dan Ha diterima.Maka diperoleh  jika  terdapat  keterkaitan  yang  positif  signifikan  antara  Pengawasan  dengan Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money.
Pengawasan  yang  dilakukan  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sebagai upaya  menekan  terjadinya  ketidak  patuhan  atas  kemungkinan  terjadinya  penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini sebagai tindakan preventif agar kegiatan berjalan efektif dan efesien serta ekonomis. Organisasi perangkat daerah adalah pihak yang secara langsung bertanggung  jawab  atas  terselenggaranya  kegiatan  sesuai  rencana.  Bentuk  pengawasan langsung biasanya dilakukan oleh perseorangan atau pribadi melalui pengamatan, menelaah, mengidentifikasi, memeriksa secara mandiri suatu pekerjaan dengan cara inpeksi  inspeksi. Sedangkan  pengawasan  tidak  langsung  dilakukan  melalui    monitoring.Salah  satu  cara pengawasan  yang  dilakukan  eksternal  dan  merupakan  pengawasan  tidak  langsung  seperti terungkap  pada    pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  keuangan  Negara  dimana  terdapat  416 kasus  yang  mengandung  614  permasalahan,  meliputi  538  (87,62%)  persoalan ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  serta  perundang-undangan  sebesar  Rp176,79  miliar serta 76 (12,37%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dan atas temuan ini telah disetorkan kembali ke Negara(Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2019). Adanya pengawasan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap kinerja anggaran yang lebih baik begitupun sebaliknya kurangnya pengawasan akan berdampak atas keuangan negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  (Rigian &  Sari,  2019)  dan  (Novatiani,  Kusumah,  &  Vabiani,  2019)  yang  menyatakan  bahwa Pengawasan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  Kinerja  Anggaran  dengan  konsep Value  For  Money artinya  Pengawasan  adalah  salah  satu  unsur  dalam  mencapai  Kinerja Anggaran yang baik.

## Analisis  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  dan  Pengawasan  terhadap Kinerja Anggaran
Hasil  pengujian  signifikansi  simultan  (Uji  F)  pada  penelitian  ini  menguaraikan  jika Transparansi,  Akuntabilitas,  dan  Pengawasan  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  Kinerja  Anggaran  dengan  konsep Value  For  Money. Hasil  perhitungan  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 21,963 lebih besar dari nilal Ftabel sebesar 2,71 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  pada  variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money.
Dari hasil analisis kekuatan hubungan secara simultan atau analisis untuk mengetahui seberapa  besarnya  variabel  bebas  (independen)  menjelaskan  variabel  bebas  (independen) menjelaskan  variabel  terikat  (dependen),  maka  diketahui  bahwa koefisien  determinasi  R Square sebesar 0,446 atau 44,6%. Sedangkan sisanya sebesar 55,4% diperoleh oleh variabel lain  yang  tidak  diamati  di  dalam  penelitian  ini.  Nilai  44,6%  menjelaskan  bahwa  variabel
I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran
Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money dipengaruhi oleh Transparansi, Akuntabilitas, dan  Pengawasan  sebesar  44,6%  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan. Dari perhitungan ini terlihat bahwa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan  pengawasan  diperlukan  faktor  lain  seperti  ketaatan  atas  hukum  dan  pengawasan masyarakat sehingga kinerja anggaran dapat meningkat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  baik  secara parsial  maupun  simultan  variabel  Transparansi  (X1),  Akuntabilitas  (X2)  dan  Pengawasan (X3) memberikan pengaruh terhadap kinerja anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dimana  sebesar  44,6%  terhadap  Kinerja  Anggaran Berkonsep Value For Money (Y), sedangkan sisanya sebanyak 42,4 % (100% - Adjusted R Square) merupakan besarnya kuantitas pengaruh lain yang diberikan oleh faktor lain tidak diteliti  pada  penelitian  ini    seperti    supremasi  hukum  dan  partisipasi  masyarakat  dan berkeadilan.

## REFERENSI
Akhmadi,  A.  (2014).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi  terhadap  Efektivitas Pelaksanaan  Anggaran  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Batang Hari Akhmadi. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 5 (3), 1 – 16.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI.  (2019). IHPD  PROVINSI  SUMATERA  SELATAN . jakarta.
Brantas. (2009). Dasar-Dasar Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Candrakusuma,  D.  A.,  &  Jatmiko,  B.  (2017).  Dampak  Komitmen  Organisasi,Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah,Akuntabilitas  Publik,Partisipasi  Anggaran  dan kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial. Jurnal  Bisnis  Dan  Ekonomi ,
24 (1), 87 – 93. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Indira, B. (2010). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Erlangga.
Indonesia, P. R. UU No.14 Tahun 2008 (2008).
Keay, A. (2017). Stewardship theory: is board accountability necessary. International Journal of Law and Management , 59 (Unit 06), 1292 – 1314. Retrieved from https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118
Khalikussabir.  (2017).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Berdasarkan  Value  For  Money  (Studi Kasus  Pada  Dinas  PU  Pengairan,  PU  Binamarga  &  PU  Cipta  KaryaKabupaten Probolinggo). E-Jurnal Riset Manajemen , 1 (1), 1 – 22.
Laksana,  A.  P.,  &  Handayani,  B.  D.  (2014).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggarn, Pengawasan  Fungsional,dan  Pelaporan  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Publik  Di Kabupaten Batan. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 457 – 465.
Laoli,  V.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi  terhadap  Kinerja  Anggaran Berkonsep  Value  of  Money  pada  Pemerintah  Kabupaten  Nias. Owner , 3 (1),  91. https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108
Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Pulbik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance Vol.07 No. 01 Juni 2021 http//jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance Periansya, M. Dandy P, Rosy Armaini dan Sopiyan ………… Analisis Kinerja Anggaran
Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik . Jogyakarta: CV.Andi Offset.
Novatiani,  A.,  Kusumah,  R.  W.  R.,  &  Vabiani,  D.  P.  (2019).  Pengaruh  Transparansi  dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Ilmu Manajemen Dan Bisnis , 10 (1), 51 – 61.
Papenfuß, U., & Schaefer, C. (2010). Improving public accountability by aligning reporting to organizational changes in public service provision - an empirical Internet study of all Austrian, German and Swiss towns and states from an agency-theory perspective.
International Review of Administrative Sciences , 76 (3), 555 – 576. https://doi.org/10.1177/0020852310372451
Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan , 6 (3), 467 – 480. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886
Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money pada Kegiatan Fisik  Pekerjaan  Irigasi  Donggala  Kodi(  studi  di  Dinas  Pekerjaan Umum  Kota  Palu). Katalogis , 5 (3), 190 – 200.
Reynowijoyo, M. (2013). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rigian,  D.,  &  Sari,  R.  P.  (2019).  Pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543) , 1 (1), 38 – 47. https://doi.org/10.36067/jbis.v1i1.11
Siregar,  L.  (2011).  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,Transparansi  Publik  dan  pengawasan
Terhadap  Pengelolaan  APBD  Dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Http://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/29358 , (x), 84 – 90.
Sofyani, U. I. dan H. (2016). Akuntansi Sektor Publik . Malang: Aditya Media.
Suci  muti’ah.  (2019). Pengaruh  Akuntabilitas,tranparansi,  dan  pengawasan  thd  kinerja  dengan efektivitas angggaran sbg variabel intervening pada opd kabupaten magetan dan ngawi . Universitas Jember, jember.
Sugiono. (2012). satatistik untuk penelitian . Jogyakarta: BPFE.
Suharyono,  S.  (2019).  The  Effect  Of  Accountability,  Transparency,  And  Supervision  On Budget  Performance  By  Using  The  Concept  Of  Value  For  Money  In  Regional Business  Enterprises  (Bumd)  Of  Riau  Province. International  Journal  of  Public  Finance ,
4 (2), 236 – 249. https://doi.org/10.30927/ijpf.584834
Wijayanti,  M.,  &  Babulu,  N.  L.  (2019).  Determinan  Efektivitas  Belanja  Daerah  dan Dampaknya  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 53 (9),  1689 – 1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004