## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 2 Januari 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

## PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN THE EXAMINATION OF STATE FINANCIAL MANAGEMENT

## Suhartini
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan suhartini@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  merupakan  Lembaga  Negara  yang  berwenang mengawasi  dan  memeriksa  pengelolaan  keuangan negara  baik  dari  tingkat  pusat  sampai daerah  bahkan  desa.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai  lembaga  eksaminatif  bertugas untuk  mengawal  pengelolaan  keuangan  negara  yang  transparan,  akuntabel,  efisien  dan efektif. Pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan ini apakah sejalan dengan atau  berlandaskan        prinsip Good  Governance dan  mendorong  terwjudnya Good Governance? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan  Apakah pelaksanaan pemeriksaan  pengelolaan    keuangan    negara  oleh  BPK    berlandaskan  Prinsip Good Governance. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan  tanggung  jawab  melakukan pemeriksaan  terhadap    pengelolaan  keuangan negara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintahan Good Governance dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  juga  berdasarkan  prinsip Good  Governance yakni participation,  rule  of  law,  transparency, responsiveness,  concensus  orientation,  equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision.
Kata Kunci : Prinsip Good Governance, pemeriksaan, pengelolaan keuangan negara

## Abstract
The Financial Audit Agency is a State Institution that has the authority to supervise and examine the management of state finances from the central to regional and even village levels. The Financial Audit Agency as an investigative institution is tasked with overseeing transparent,  accountable,  efficient,  and  effective  state  financial  management.  Is  the implementation of the authority of the Financial Audit Agency in line with or based on the principles of Good Governance? This research aims to answer the problem of whether the audit  of  state  financial  management  by  the  Financial  Audit  Agency  is  based  on  the principles of good governance. The results of this research conclude that the Supreme Audit Agency in carrying out its responsibility for auditing state financial management is one of the efforts to realize Good Governance and in carrying out its duties is also based on the principles of Good Governance, participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision.
Keywords: Good Governance Principles, audit, state financial management

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan  negara  dan  mempunyai  manfaat  yang  sangat  penting  guna mewujudkan  tujuan  negara  untuk  mencapai  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan
sejahtera  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keuangan negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Ditinjau  dari  sisi  proses,  keuangan  negara mencakup  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  objek  keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.  Untuk  tercapainya  tujuan  negara  sebagaimana  dimaksud, pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  memerlukan  suatu  lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  merupakan  salah  satu  reformasi  atas  ketentuan  Pasal  23  ayat  (5)  tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan  negara  perlu  dimantapkan  disertai  dengan  memperkuat  peran  dan kinerjanya.  Kemandirian  dan  kebebasan  dari  ketergantungan  kepada  Pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  merupakan  suatu  lembaga  negara  yang bebas  dan  mandiri  dalam  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara  yang  berkedudukan  di  ibukota  negara  dan  memiliki  perwakilan  di  setiap provinsi.  Tugas  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  mencakup pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan  kinerja  dan  pemeriksaan  tujuan  tertentu. Pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara  ini  bertujuan  untuk mendukung  penegakan  hukum  atas  penyimpangan/penyalahgunaan  penggunaan keuangan negara.
Salah  satu  elemen  negara  hukum  adalah  pemerintahan  yang  bertanggung jawab/ akuntabel. Hal ini seiring dengan Prinsip/asas penyelenggaraan negara yang baik atau lebih dikenal dengan asas-asas pemerintahan yang baik menurut Undang- undang dan Doktrin 2 yaitu :
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kepentingan Umum
1 Wicaksono, 2014 “ Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia . Bandung: Sinar Raya, Hlm. 78
2 Cekli Setya Patiwi et.all. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP).2016.
3. Asas Keterbukaan
4. Asas Kemanfaatan
5. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminasi
6. Asas Kecermatan
7. Asas tidak Menyalahgunakan Wewenang
8. Asas Pelayanan yang Baik
9. Asas Tertib Penyelenggara Negara
10. Asas Akuntabilitas
11. Asas Proporsionalitas
12. Asas Profesionalitas
13. Asas Keadilan
Pengelolaan  Keuangan  negara  merupakan  rangkaian  dalam  melaksanakan penyelenggaraan negara dan pemeriksaan pengelolaan terhadap keuangan negara sejatinya  adalah  mengawal  agar  Pemeritahan  yang  bersih  dan  bertanggungjawab terwujud/terlaksana atau terjaga.
Berdasarkan  pemahaman  Mardiasmo Good  Governance diartikan  sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial  yang  berorientasi  pada  pembangunan  masyarakat  demi  mewujudkan pemerintahan yang baik. 3 Menurut Agoes  mengartikan Good Governance sebagai suatu  cara  pemerintahan  untuk  mengatur  hubungan  antara  tugas  komite,  peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. 4
Menjadi menarik menganalisi peran Badan Pemerika Keuangan (BPK) dalam memeriksa  pengelolaan  keuangan  negara  dikaitkan  dengan  prinsip good Governance yang  seiring  dengan  prinsip  negara  hukum  yakni  Pemerintah  yang akuntabel dan sejalan pula dengan asas-asas umum pemrintahan yang baik yakni tranparansi  dan  akuntabel,  apakah  hal  tersebut  juga  diterapkan  dalam  proses pemeriksaannya.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  penulis  di atas,  maka  yang  akan  menjadi  pokok  permasalahan  yang  ingin  dibahas  dalam penelitian ini adalah :
Apakah  pemerikasaan  pengelolaan  keuangan  negara  oleh  Badan  Pemriksa Keuangan  (BPK)  sesuai  prinsip Good  Governance dan  mendukung terwujudnya good governance?
3 http://e-journal.uajy.ac.id/25475/3/16%2004%2022489_2.pdf
4 ibid

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemerikasaan pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemriksa Keuangan (BPK) sesuai prinsip Good Governance dan mendukung terwujudnya good governance .

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative  yakni penelitian  yang  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  bentuk- bentuk  produk  hukum  yang  ada  serta  mencakup  penelitian  terhadap  dasar- dasar umum yang terkandung di dalam peraturan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
Analisis  data  hasil  penelitian  bersifat  kualitatif  yakni  data  yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik primer, sekunder, dan tersier  maupun  data  lainnya  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan dengan  cara  deskriptif  yaitu  dengan  menguraikan,  menjelaskan  serta menggambarkan  mengenai  pengawasan  dan  pemeriksaan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  terhadap  pengelolaan    keuangan negara yang dikaitkan dengan prinsip Good Governance.
E. Tinjaun Pustaka
1. Keuangan Negara Dan Ruang Ligkupnya
Secara konsepsional, sebenarnya definisi keuangan negara bersifat elastis  dan  tergantung  pada  sudut  pandang,  sehingga  apabila  kita berbicara mengenai makna dari keuangan negara dari sudut pemerintah, maka  yang  dimaksud  keuangan  negara  adalah  membicarakan  perihal Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Sementara  itu, maksud keuangan negara apabila dilihat dari sudut pemerintah daerah, yang  dimaksud  dengan  keuangan  daerah adalah  membicarakan  perihal Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Demikian  juga dengan Badan Usaha Milik Negara (APBN) yang terbagi atas dua bentuk perusahaan yaitu perusahaan umum (Perum) dan perseroan terbatas (PT). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan konsepsi dari  keuangan  negara,  definisi  keuangan  negara  adalah  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan negara pada semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 5
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan  menyebutkan  keuangan  negara  adalah  semua  hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu
5 Adrian Sutedi, 2010, Hukum Keuangan Negara , Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 16

## Jurnal de Facto 10(2) : 211-227
baik  berupa  uang  mauoun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Menurut Geodhart ,  keuangan  negara  merupakan  keseluruhan undang-undang  yang  ditetapkan  secara  periodik  yang  memberikan kekuasaan  pemerintah  untuk  melaksanakan  pengeluaran  mengenai periode  tertentu  dan  menunjukkan  alat  pembiayaaan  yang  diperlukan untuk  menutup  pengeluaran  tersebut. 6 Unsur-unsur  keuangan  negara menurut Geodhart meliputi: 7
1) Periodik;
2) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
3) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran  dan  wewenang  untuk  menggali  sumber-sumber pembiayaan  untuk  menutup  pengeluaran-pengeluaran  yang bersangkutan;
4) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang. Keuangan negara menurut Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa  uang  maupun  barang)  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. 8
Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999 yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  keuangan  negara  masih diartikan  secara  luas.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 menjelaskan  keuangan  Negara  adalah  seluruh  kekayaan  negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,
termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban  pejabat  lembaga  negara,  baik  ditingkat pusat maupun di daerah. 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik Negara  atau  Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang  menyertakan  modal  negara,  atau  perusahaan  yang menyertakan  modal  pihak  ketiga  berdasarkan  perjanjian dengan negara.
6 Alfin  Sulaiman,  2011, Keuangan  Negara  pada  BUMN  dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum , Bandung, PT. Alumni, Hlm. 20
7 Ibid, Hlm. 22
8 Nia K. Winayanti, 2015, Hand-Out Pengertian Keuangan Negara , FH Unpas., Hlm. 70
2. Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Pengelola
Keuangan Negara
Pasal  1  angka  8  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan  menyebutkan  bahwa pengelolaan  keuangan negara adalah  keseluruhan  kegiatan  pejabat  pengelola  keuangan  negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan  dan  pertanggungjawaban.    Sedangkan  Pasal  1 huruf    11  Undang-undang  ini  menyebutkan  bahwa Tanggung  Jawab Keuangan  Negara adalah  kewajiban  Pemerintah  dan  lembaga  negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  merupakan  Lembaga  negara  yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara dan juga tanggung jawab keuangan  negara  semua  Lembaga  negara,  pemerintah  daerah,  BUMN, BUMD dan semua pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara.

## PEMBAHASAN

## A. PRINSIP  GOOD  GOVERNANCE  DALAM  PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
1. Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan  evaluasi  yang  dilakukan  secara  independen,  objektif,  dan professional  berdasarkan  standar  pemeriksaan,  untuk  menilai kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan  informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. 9
Terkait  dengan  pemeriksaan  keuangan  Negara  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.  Di  dalam  undang-undang  ini  yang  dimaksud  dengan pemeriksaan  adalah  proses  identifikasi  masalah,  analisis,  dan evaluasi  yang  dilakukan  secara  independen,objektif,  dan professional  berdasarkan  standar  pemeriksaan  untuk  menilai kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan  informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
9 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Hukum Keuangan Negara , Jakarta, PT Raja Grafindo, Hlm.
Negara/Daerah. Dari pengertian tersebut pada intinya menjelaskan  empat  hal  yakni  proses  pemeriksaan,  karakteristik pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan objek pemeriksaan. Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai  lembaga  tinggi negara  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  adalah lembaga  yang  berdiri  sendiri,  dalam  melaksanakan  tugasnya Badan  Pemeriksa  Keuangan  terlepas  dari  pengaruh  dan kekuasaan  pemerintah.  Sebelum  dilakukan  perubahan  Undang- Undang  Dasar  1945,  kelembagaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan diatur dalam Pasal 23 ayat (5) berada dalam Bab VIII tentang Hal Keuangan, yang berbunyi :
“Untuk  memeriksa  tanggungjawab  tentang  keuangan  negara diadakan  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang  peraturannya ditetapkan  dengan  undang-undang.  Hasil  pemeriksaan  itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”
Setelah  ada  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945 kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan diatur tersendiri dalam Bab  VIIIA  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Pasal  23E menentukan bahwa :
(1) Untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggungjawab  tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
(2) Hasil  pemeriksaan  keuangan  itu  diserahkan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya; (3) Hasil  pemeriksaan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Menurut  Ni’matul  Huda,  dipisahkannya  Badan Pemeriksa Keuangan dalam bab tersendiri (Bab VIIIA), yang sebelumnya  merupakan  bagian  dari  Bab  VIII  tentang  Hal Keuangan  dimaksudkan  untuk  memberi  dasar  hukum  yang lebih  kuat  serta  pengaturan  lebih  rinci  mengenai  Badan Pemeriksa  Keuangan  yang  bebas  dan  mandiri  serta  sebagai lembaga  negara  dengan  fungsi  memeriksa  pengelolaan  dan tanggungjawab  keuangan  negara.  Dengan  adanya  ketentuan mengenai  hal  ini  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945, diharapkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab  keuangan  negara  dilakukan  secara  lebih optimal.  Dengan  demikian  diharapkan  meningkatkan
transparansi  dan  tanggungjawab  (akuntabilitas)  keuangan negara. 10
Menurut Jimly Asshiddiqie , dalam kedudukannya yang semakin  kuat  dan  kewenangan  yang  makin  besar  itu,  fungsi Badan  Pemeriksa  Keuangan  itu  sebenarnya  pada  pokoknya tetap  terdiri  atas  tiga  bidang,  yaitu  fungsi  operatif,  fungsi yustisi, dan fungsi advisory . Bentuk pelaksanaan ketiga fungsi itu yaitu sebagai berikut : 11 1) Fungsi  operatif  berupa  pemeriksaan,  pengawasan,  dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara;
2) Fungsi yudikatif berupa kewenangan menuntut perbendaharaan  dan  tuntutan  ganti  rugi  terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena  perbuatannya  melanggar  hukum  atau  melalaikan kewajiban  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  dan kekayaan Negara; 3) Fungsi advisory yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah  mengenai  pengurusan  dan  pengelolaan keuangan Negara.
Terkait fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan  lembaga  ini,  sebenarnya  terkait  erat  dengan  fungsi pengawasan  oleh  parlemen.  Karena  itu,  kedudukan kelembagaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  ini sesungguhnya  berada  dalam  ranah  kekuasaan  legislatif, atasekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan  yang  d\\\jalankan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Oleh  karena  itu,  laporan  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  ini  harus dilaporkan  atau  disampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Keberadaan lembaga ini dalam struktur kelembagaan
Negara  Indonesia  bersifat auxiliary terhadap  fungsi  Dewan
Perwakilan  Rakyat  di  bidang  pengawasan  terhadap  kinerja pemerintahan. Pemeriksaan keuangan itu sendiri sebenarnya merupakan  bagian  yang  juga  tidak  terpisahkan  dari  fungsi
10 Ni’matul Huda, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen , Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 144
11 Utrecht, 2012, Pengantar Administrasi Negara Indonesia , Jakarta: Ichtiar, Hlm. 9
pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintahan  secara  umum. Kontrol  atau  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintahan haruslah dilakukan secara stimulan dan menyeluruh sejak dari tahap  perencanaan  sampai  ke  tahap  evaluasi  dan  penilaian, mulai dari tahap rule making sampai ke tahap rule enforcing . Auditing atau  pemeriksaan  itu  sendiri  tidak  selalu  bertujuan mencari  kesalahan,  melainkan  juga  untuk  meluruskan  yang bengkok,  dan  memberikan  arah  dan  bimbingan  agar pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kelembagaan tetap berada  di  dalam  koridor  aturan  yang  berlaku. 12 Artinya, pemeriksaan  dapat  berfungsi  preventif,  dan  dapat  pula berfungsi korektif dan kuratif.

## 2. Prinsip  Good  Governance  dalam  Pemeriksaan  Pengelolaan Keuangan Negara
Pemeriksaan keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
adalah  pemeriksaan  atas   laporan  keuangan  yang  bertujuan  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  apakah  laporan  keuangan  telah disajikan  secara  wajar  dalam  segala  hal  materialnya  sesuai  dengan prinsip  akuntansi  umum  yang  berlaku  di  Indonesia,  yang  didasarkan pada kriteria :
1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah;
2) Kecukupan pengungkapan;
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4) Efektivitas sistem pengendalian intern.
.
Pengaturan  mekanisme  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggug  jawab keuangan  negara  secara  terpernci  diurakan  dalam  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Untuk itu peneliti menarasikan aturan tersebut sebagai berikut:
a. Lingkup pemeriksaan  yang dilakukan BPK meliputi 1) Pemeriksaan  keuangan  adalah  pemeriksaan  atas  laporan keuangan.  Hasil  pemerisaan  ini  adalah  opini  pernyataan profesional  sebagai  kesimpulan  pemeriksa  mengenai  tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 2) Pemeriksaan  kinerja  adalah  pemeriksaan  atas  pengelolaan keuangan negara  yang  terdiri  atas  pemeriksaan  aspek  ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Rekomendasi
12 Anonimous, 2010, Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan , Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Hlm. 71
adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang  ditujukan  kepada  orang  dan/atau  badan  yang  berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. 3) Pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu  adalah  pemeriksaan  yang tidak termasuk dalam pemeriksaan 1 dan 2 tersebut.
b. Pemeriksaan yang dilakukan BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan  disusun  oleh  BPK,  setelah  berkonsultasi  dengan Pemerintah. c. Penentuan  obyek  pemeriksaan,  perencanaan  dan  pelaksanaan pemeriksaan,  penentuan  waktu  dan  metode  pemeriksaan,  serta penyusunan  dan  penyajian  laporan  pemeriksaan  dilakukan  secara bebas dan mandiri oleh BPK. d. Dalam  merencanakan  tugas  pemeriksaan,  BPK  memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Dalam rangka membahas  permintaan,  saran,  dan  pendapat  tersebut,  BPK  atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. e. Dalam  merencanakan  tugas  pemeriksaan  tersebut,  BPK  dapat mempertimbangkan  informasi  dari  pemerintah,  bank  sentral,  dan masyarakat.
f. Dalam  menyelenggarakan  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  negara,  BPK  dapat  memanfaatkan  hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Untuk keperluan ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. g. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. h. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: 1) meminta  dokumen  yang  wajib  disampaikan  oleh  pejabat  atau pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaanpemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuan gan negara: 2) mengakses semua  data  yang  disimpan  di  berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek  pemeriksaan atau entitas  lain  yang  dipandang  perlu  dalam  pelaksanaan  tugas pemeriksaannya; 3) melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara; 4) meminta  keterangan  kepada  seseorang;  BPK  dapat  melakukan pemanggilan kepada seseorang 5) memotret,  merekam  dan/atau  mengambil  sampel  sebagai  alat bantu pemeriksaan.
i. Dalam  rangka  pemeriksaan  keuangan  dan/atau  kinerja,  pemeriksa melakukan  pengujian  dan  penilaian  atas  pelaksanaan  sistem pengendalian intern pemerintah j. Pemeriksa  dapat  melaksanakan  pemeriksaan  investigatif  guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. k. Apabila  dalam  pemeriksaan  ditemukan  unsur  pidana,  BPK  segera melaporkan  hal  tersebut  kepada  instansi  yang  berwenang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Tata  cara penyampaian laporan  diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.
Hasil  Pemeriksaan  Tinjak  lanjut,  sebagai  berikut  (sesuai  Undang- Undang  Nomor  15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keungan Negara) sebagai berikut:
1) Pemeriksa  menyusun  laporan  hasil  pemeriksaan  setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
2) Dalam  hal  diperlukan,  pemeriksa  dapat  menyusun  laporan interim pemeriksaan.
3) Laporan  hasil  pemeriksaan atas  laporan  keuangan  pemerintah memuat opini.
4) Laporan  hasil  pemeriksaan  atas  kinerja  memuat  temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
5) Laporan  hasil  pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu  memuat kesimpulan. 6) Tanggapan  pejabat  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan. 7) Laporan  hasil  pemeriksaan atas  laporan  keuangan  pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat- lambatnya  2  (dua)  bulan  setelah  menerima  laporan  keuangan dari pemerintah pusat, juga disampaikan kepada Presiden 8) Laporan  hasil  pemeriksaan atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  disampaikan  oleh  BPK  kepada  DPRD  selambat- lambatnya  2  (dua)  bulan  setelah  menerima  laporan  keuangan dari  pemerintah  daerah.  Laporan  Hasil  ini  juga  disampaikan kepada gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 9) Laporan  hasil  pemeriksaan  kinerja  disampaikan  kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. 10) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. 11) Laporan hasil pemeriksaan tersebut point 9 dan 10 disampaikan
pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
12) Tata  cara  penyampaian  laporan  hasil  pemeriksaan  diatur bersama  oleh  BPK  dan  lembaga  perwakilan  sesuai  dengan kewenangannya. 13) Ikhtisar  hasil  pemeriksaan  semester  disampaikan  kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya  semester  yang  bersangkutan.  Laporan  ini disampaikan  pula  kepada  Presiden/gubernur/bupati/  walikota selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan  sesudah  berakhirnya semester yang bersangkutan. 14) Laporan  hasil  pemeriksaan  yang  telah  disampaikan  kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum, dengan ketentuan tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 15) Pejabat  wajib  menindaklanjuti  rekomendasi  dalam  laporan hasil pemeriksaan. 16) Pejabat  wajib  memberikan  jawaban  atau  penjelasan  kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 17) Jawaban  atau  penjelasan  tersebut  disampaikan  kepada  BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 18) BPK  memantau  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada  poin 16.  Pejabat yang diketahui tidak  melaksanakan  kewajiban    tersebut  dapat  dikenai  sanksi administratif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang kepegawaian. 19) BPK  memberitahukan  hasil  pemantauan  tindak  lanjut  kepada lembaga  perwakilan  dalam  hasil  pemeriksaan  semester. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. 20) DPR/DPRD  meminta  penjelasan  kepada  BPK  dalam  rangka menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan.  DPR/DPRD  dapat meminta  BPK  untuk  melakukan  pemeriksaan  lanjutan.
DPR/DPRD  dapat  meminta  Pemerintah  untuk  melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan lanjutan tersebut
Pemeriksaan laporan keuangan memuat Opini yang terdiri atas
empat macam sebagai pendapat kewajaran laporan keuangan yaitu : 13
1) Wajar Tanpa Pengecualian ( unqualified opinion ) Pendapat ini diberikan dalam hal auditor merasa tidak ada hal yang menimbulkan  keberatan,  atau  dengan  perkataan  lain  laporan keuangan  sudah  disajikan  dengan  wajar  sesuai  dengn prinsipprinsip akuntansi yang diterima secara umum; 2) Wajar dengan Pengecualian ( qualified opinion ) Dalam  hal  ini  auditor  pada  umumnya  tidak  keberatan  terhadap laporan keuangan secara keseluruhan kecuali untuk bagian-bagian tertentu  yang  dipandang  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip akntansi atau yang diragukan penyajiannya; 3) Menolak memberikan pendapat ( disclaimer of opinion ) Dalam  hal  ini,  auditor  merasa  terlalu  banyak  hal-hal  yang diragukan atau tidak jelas baginya sehingga menolak memberikan pendapat; 4) Pendapat tidak wajar ( adverse opinion ) Pernyataan ini menyebutkan bahwa laporan keuangan tidak wajar atau  dengan  perkataan  lain  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip akuntansi yang umum.
Adapun cakupan laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimaksud meliputi : 14
1) Laporan  realisasi  anggaran,  mengungkapkan  kegiatan  keuangan pemerintah  pusat  atau  daerah  yang  menunjukkan  ketaatan terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 2) Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; 3) Laporan  arus  kas,  menyajikan  informasi  mengenai  sumber penggunaan  perubahan  kas  dan  setara  kas  selama  satu  periode akuntansi dan saldo kas serta kas pada tanggal pelaporan; 4) Laporan  perubahan  ekuitas,  menyajikan  informasi  kenaikan  atau penurunan  ekuitas  tahun  pelaporan  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya; 5) Laporan Perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan  informasi  mengenai  kenaikan  atau  penurunan  saldo anggaran  lebih  tahun  pelaporan  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya; 6) Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
13 Suwanda dadang dan Piliang Malik Akmal, 2016, Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif, Hlm. 155
14 Ibid , Hlm. 157

## Jurnal de Facto 10(2) : 211-227
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintas pusat atau daerah;
7) Catatan atas laporan keuangan, disajikan secara sistematis, setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.
Dalam hal penyelesaian kerugian Negara atau daerah, Badan Pemeriksa  Keuangan  berwenang  untuk  menilai  atau  menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik Daerah,  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang  menyelenggaraan pengelolaan  keuangan  Negara  serta  memantau  penyelesaian  ganti kerugian  negara  atau  daerah  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah terhadap  pegawai  negeri  bukan  bendahara  atau  pejabat  lain, pelaksanaan  pengenaan  ganti  kerugian  negara  atau  daerah  kepada daerah,  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)/Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang mengelola  keuangan  negara  yang  telah  oleh  ditetapkan  Badan Pemeriksa  Keuangan  serta  pelaksanaan  pengenaan  ganti  kerugian negara atau daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diberitahukan secara  tertulis  kepada  DPR,  DPD,  dan  DPRD  sesuai  dengan kewenangannya.
Selain  itu,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  juga  mempunyai kewenangan  untuk  memberikan  pendapat  kepada  DPR,  DPD  dan DPRD, Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, Lembaga negara lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara  (BUMN), Badan Layanan  Umum,  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  Yayasan, dan  Lembaga  atau  badan  lain,  yang  diperlukan  karena  sifat pekerjaannya,  memberikan  pertimbangan  atas  penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau  Pemerintah  Daerah  serta  memberikan  keterangan  ahli  dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah.

## B. PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  baik  tolok  ukurnya  adalah  telah  sesuai atau  belum  sesuai    dengan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik, sebagaimana telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Good  governance pada  hakekatnya  adalah  bagaimana  mengelola  negara secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan
mendasarkan  asas-asas  tertentu  yang  diantaranya  untuk  pemerintah  harus menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan seperti yang baik.  Hal  ini  berarti  dalam good  governance mengeksplisitkan  bahwa pelaku  pengelolaan  negara  bukan  hanya  pemerintahan  saja  tetapi  pihak swasta dan masyarakat sipil. 15
Prinsip  dan  karakterisik  pelaksanaan good  governance menurut  UNDP dalam  Mardiasmo  adalah participation,  rule  of  law,  transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability,  strategic  vision .  Prinsip-prinsip  ini  dalam  pengelolaan negara  merupakan  prasyarat/tolok  ukur  menuju  dan  mewujudkan good governance . 16
Dalam  mewujudkan good  governance tentunya  penyelenggaraan pemerintahan  bisa  dianalisis  dari  pelaksanaannya  baik  dari  pusat,  daerah bahkan  desa.  Salah  satu  bidang  dalam  mendukung  telaksananya good governance adalah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dan  pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  penulis  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
Badan  Pemeriksa  Keuangan merupakan Lembaga negara   negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemeriksaan dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan,  pemeriksaan  kinerja  dan  pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu.  Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR/DPD/DPRD dan
Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota  bersasarkan  kewenangannya.  Tindak  lanjut  hasil pemeriksaan akan tetap dipantau oleh BPK untuk dilaksanakan oleh Lembaga terkait.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  dalam  melaksnakan  kewenangannya  berdasarkan analisis  penulis  telah  berdasarkan  pada  prinsip good  governance yang  berisi  9 (Sembilan)  prinsip  yaitu  : participation,  rule  of  law,  transparency, responsiveness,  concensus  orientation,  equity,  efficiency  and  effectiveness, accountability,  strategic  vision .  Peran  BPK  dalam  memeriksa  pengelolaan keuangan  negara  merupakan  salah  satu  upaya  mewujudkan good  governance dalam  Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  yang  bertolok  ukur  pada  9 (Sembilan) prinsip tersebut.
15 Akadun. GOOD GOVERNANCE. Sosiohumaniora. Vol 9 No. 1 Maret 2007
16 ibid

## B. Saran
1. BPK  dalam  menjalankan  tugasnya  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggungjawab keuangan  negara  diharapkan  dilakukan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan memegang  integritas  dengan  kuat  agar  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  valid, obyektif dan terpercaya.
2. Hasil  pemeriksaan  BPK  terkait  dengan  pidana  seyogianya  bisa  dijadikan  dasar penegakan  hukum  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atau  kepolisian  atau kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian Sutedi, 2012, Good Corporate Governance , Jakarta, Sinar Grafika
Alfin Sulaiman, 2011, Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum , Bandung
Anonimous,  2010, Keuangan  Negara  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan ,  Jakarta:
Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
Cekli Setya Patiwi et.all. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.  Lembaga  Kajian  dan  Advokasi  untuk  Independensi  Peradilan (LelP).2016
Muhammad  Djafar  Saidi,  2011, Hukum  Keuangan  Negara ,  Jakarta,  PT  Raja Gravindo Persada
Ni’matul  Huda,  2010, Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Amandemen , Jakarta: Sinar Grafika Nia K. Winayanti, 2015, Hand-Out Pengertian Keuangan Negara , FH Unpas Utrecht, 2012, Pengantar Administrasi Negara Indonesia , Jakarta: Ichtiar
Wicaksono,  2014  “ Badan  Pemeriksa  Keuangan  di  Indonesia .  Bandung:  Sinar Raya,

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara

## Jurnal de Facto 10(2) : 211-227
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  20046  Tentang  Badan Pemeriksa Keuangan

## Jurnal
Akadun. GOOD GOVERNANCE. Sosiohumaniora. Vol 9 No. 1 Maret 2007
Haeli. Bada Pengembangan Sumber Daya Manuasi Daerah. Penerapan Prinsip- prinsip good governance pada pemeritah Provinsi Nusa Tenggara Barat (studi Kasus). Jurnal Bestari Volume 01 Nomor.01,Agustus 2020, P.1-9
http://e-journal.uajy.ac.id/25475/3/16%2004%2022489_2.pdf
Suparji.Implementasi Prinsip Good Governance dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Meguster ilmu hukum. Universitas Al Azhar Indonesia. Vol. IV No.1 januari 2019