Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi

## Kompleksitas Penegakkan Hukum  Ekonomi Di Era Reformasi
Anto Kustanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang Email: andanto16@gmail.com

## ABSTRACT
Issues that are understood about law relating to  the nature of law are made  to  regulate  the  order  of  people's  lives  so  that  they  are  orderly and regularly. Order and regular will not be realized if the rule of law cannot  be  enforced.  The  implications  of  legal  regulation  in  the economic field are various regulatory instruments that affect economic performance, in order to achieve human welfare, both in the short and long  term.  In  this  case,  the  law  position  is  trying  to  provide  a reflection  for  the  creation  of  an  economic  justice.  Awareness  of  the need to understand the economic consequences of implementing a rule has actually begun to be discussed, so from this illustration it becomes an argument about the Complexity of Enforcement of Economic Law in  the  Reformation  Era.  The  aim  is  to  reveal  the  meaning  of  a  legal action  based  on  law  enforcement  in  the  economic  field  as  well  as  to identify  the  relationship  between  variables.  Thus,  this  research produces descriptive data which must be interpreted using qualitative methods.  Because  this  article  seeks  to  provide  an  explanation  of  the continuity  and  integrity  of  the  science  and  philosophy  of  law.  The reasons  that  underlie  industrial  countries  and  developing  countries such  as  Indonesia,  regard  the  enforcement  of  economic  law  as  very important, namely program effectiveness, reasons for justice, reasons for  credibility,  and  reasons  for  efficiency.  The  phenomenon  of economic instability in the reform era is a reflection that management in  the  economic  sector  has  not  fully  become  our  collective commitment,  a  reductionist  and  exploitative  way  of  thinking  has developed to color the administration of government in the reform era. Enforcement  of  economic  law  is  actually  a  preventive  or  repressive effort  in  overcoming  price  volatility  and  market  mechanisms.  Law enforcement as a concept that is expected to be one of the foundations for  achieving  Indonesia's  vision  in  2030,  economic  law  enforcement occupies  an  important  position  to  be  prioritized  because  of  the  vital functions  it  contains.  This  concept  is  an  interface  between  the  legal system  and  the  economic  system  in  an  effort  to  realize  legal  and economic  development  as  a  series  of  stages  of  nation  building.  The development of economic law, enforcement in the reform era  that its implications for legal institutions and the legal profession. Therefore, it  is a challenge  for the  Indonesian  nation  in  the  reform era  to  find  a solution in addition to the challenges of the legal profession, economic actors,  and  other  related  professions.  In  meeting  these  challenges,  an
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
attitude that we need to develop together is openness and “intellectual humility”,  realizing  that  we  will  be  more  successful  in  making contributions if we work together in an interdisciplinary manner.
Keywords: Law enforcement, law approach to the economy.

## A. Pendahuluan
Sejak  ”orde  reformasi”,  kita  menyaksikan  kemajuan  yang  luar  biasa dalam  reformasi  hukum. 1 Hukum  bukan  merupakan  persoalan  sederhana, perlu cara untuk memandu seseorang agar memperoleh gambaran yang jelas tentang  apa  hukum  itu.  Jika,  dilihat  dari  perkembangan  aliran  pemikiran (hukum),  satu  aliran akan  bergantung  pada  aliran  lainnya  sebagai  sandaran kritik  untuk  membangun  sebuah  kerangka  teoritik  berikutnya.  Sebagai misal,  kritik  positivime  terhadap  aliran  hukum  alam  atau  kritik  kaum modernis  terhadap  kemapanan  modernisme.  Itulah  dialektika  yang  tidak dapat ditolak ( conditio sine quanon ).
Positivisme hukum lahir sebagai sebuah dialektika, atau sebagai tesis atas  standar  keilmuan  sebelumnya,  yakni  universalitas  hukum  alam. Demikian  pula  kaum realis-pragmatik menjadikan  kaum  positivis  sebagai sandaran  kritik  dan  pengembangan  teori-teori  mereka.  Satu  pemikiran atau aliran  muncul  kemudian  tidak  melenyapkan  pemikiran  yang  telah  ada, karena ilmu itu akan bergerak maju ( transform ).  Hal itu disebabkan karena dua  alasan 2 : pertama, hukum  adalah  objek  kajian  yang  masih  harus dikonstruksi  (dibangun)  sebagaimana  kaum  konstrukvis  menjelaskan, diciptakan  menurut  istilah  positivistik,  atau  menggunakan  istilah  bahsa kaum  hermenian  “ditafsirkan”,  sehingga  cara  pandang  seseora ng  tentang hukum  akan  ditentukan  oleh  bagaimana  orang  tersebut  mengkonstruksi,
1 Reformasi hukum diartikan sebagai perubahan (sistem) hukum ( change or improvement in a law system ).  Sementara  itu  Barda  Nawawi  Arief  mengemukakan  bahwa  reformasi  hukum  tidak hanya  berarti  reformasi  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  mencakup  reformasi  sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi, struktur dan budaya hukum. Bahkan terkait  dengan  keseluruhan  sistem  politik  dan  sistem  sosial  (termasuk  sistem  ekonomi).  (Barda Nawawi  Arief  (I), Masalah  Penegakkan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.1)
2 Prof. Dr.H.R. Otje Salman – Anton F.Susanto, Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali , PT. Reflika Aditama, 2013, hal. 7
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
menciptakan,  menafsirkan  mengenai  apa  yang  disebut  hukum  itu. Ke dua, satu  aliran  akan  memiliki  sudut  pandang  dengan  yang  lainnya.  Ini merupakan ragam dari kelemahan dan keunggulan masing-masing.
Kondisi  ini  pada  dasarnya  memberikan  suatu  keleluasaan,  karena hukum  akan  menjadi  wilayah  terbuka  yang  mungkin  saja  hasilnya  lebih positif,  baik  dilihat  dari  sudut  filosofis,  metodologis  juga  kepentingan praktis.  Apabila  keragaman  diterima  sebagai  keindahan,  perdebatan sebagaiproses  pendewasaan,  maka  ilmu  pengetahuan  hukum  apaling  tidak berada  pada  tepi  garis  pencerahan.  Gagasan  bahwa  hukum  memiliki keterkaitan  dengan  budaya  masyarakat  sebagaimana  dikatakan  Yahezkel Dror 3 atau  dijelaskan  oleh  Lawrence  M.Friedman 4 ,  meski  bukan  yang pertama tetapi pandangan itu telah membuka katup pendekatan hukum yang bersifat dogmatis (murni) menjadi antropos sentris.
Bagi  Indonesia,  refleksi  kefilsafatan  tentang  hukum  itu  tidak  hanya untuk  menjawab  sebu ah pertanyaan “Apakah hukum dapat disebut sebagai ilmu?  Karena  terkorelasi  dengan  pembangunan  tatanan  hukum  nasional yang  dicita-citakan  dan  pengembangan  hukum  praktis  dalam  kehidupan sehari-hari.  Sebab,  objek  dari  ilmu  hukum  itu,  yakni  hukum    di  masa sekarang  menjalani  perkembangan  oleh  suatu  kerjasama  (interaksi)  yang kompleks  antara  pembentuk  perundang-undangan,  hakim  dan  ilmuwan hukum. Isu-isu yang dipahami tentang hukum berkaitan dengan sifat hukum dibuat  untuk  mengatur  tatanan  hidup  masyarakat  agar  tertib  dan  teratur. Ketertiban dan keteraturan tidak akan terwujud apabila aturan hukum tidak dapat  ditegakkan.  Untuk  menjamin  dipatuhinya  aturan-aturan  hukum tersebut,  maka  ada  keharusan-keharusan  yang  diwujudkan  dalam seperangkat  norma.  Implikasi  pengaturan  hukum  dalam  bidang  ekonomi
3 Yehezkel  Dror, Law  and  Social  Change, in  Joel  B.  Grosman  and  Mary  H.  Grosman, Law  and Change  in  Modern  America, Pasific  Pilisades,  California  :  Goodyears  Publishing  Inc,1971. h.36-39.  Pandangan  Dror  tentang  hubungan  hukum  dan  budaya  ini  lebih  menitik  beratkan kepada  hubungan  hukum  dan  perubahan  sosial  .  Hukum  merupakan  suatu  sub  sistem  di  dalam kerangka keseluruhan budaya msyarakat.
4 Lawrence M. Friedman, Legal System, A Social Science Perspective, Russel Sage Foundations, New York, 1975. Terlihat dari pandangannya tentang sistem hukum   yang terdiri dari beberapa komponen dimana salah satu komponen itu disebut dengan komponen kultural.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
adalah  berbagai  perangkat  regulasi  yang  mempengaruhi  kinerja  ekonomi, untuk  mencapai  kesejahteraan  umat  manusia  baik  jangka  pendek  atau jangka  panjang.  Dalam  hal  ini,  posisi  hukum  adalah  berusaha memberikan refleksi  bagi  terciptanya  sebuah  keadilan  ekonomi,  karena  keadilan  adalah kebajikan  utama  dalam  institusi  sosial – sebagaimana  kebenaran  dalam sistim  pemikiran.  Atas  dasar  itu,  keadilan  menolak  jika  lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.
Ilmu ekonomi adalah mempelajari bagaimana agar pemakaian faktor- faktor  produksi  tersedia  seefisien  mungkin,  dalam  memenuhi  permintaan masyarakat  yang  tidak  terbatas  atas  barang  dan  jasa.  Problem  utamanya, karena sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, padahal sumber  daya  alam,  tenaga  kerja,  barang  dan  jasa  persediannya  terbatas. Sumber  daya  relatif  langka  terhadap  permintaan  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi  kepuasan  manusia.  Akibat  kelangkaan  itu,  manusia  mesti melakukan  pilihan    rasional  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  terbatas yang ada.Ilmu ekonomi memiliki dimensi mikroekonomi dan amkroekonomi. Mikroekonomi berkepentingan dengan efisiensi penyediaan produk  tertentu  yang  melibatkan  konsumen  dan  perusahaan-perusahaan dengan  interaksi  pasar,  sedangkan  makroekonomi  berkepentingan  dengan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya dalam perekonomian, khususnya pada  pencapaian  kesempatan  kerja  penuh  ( full  employment )  dari  sumber daya yang tersedia serta pertumbuhan keluaran ( out put ) sepanjang waktu. 5
Sesungguhnya, isu utama dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana cara memaksimalkan  kesejahteraan  masyarakat  ( wealth  maximization )  dan  itu bisa  tercapai  jika  mekanisme  pasar  dapat  berlangsung  secara  bebas  tanpa rintangan  atau  intervensi.  Terkadang  campur  tangan  pemerintah  tidak dipoerlukan, karena keyakinan adanya tangan tak terlihat. Kedekatan antara
5 Christhoper  Pass  &  Bryan  Lowers,  1994, Collins    Dictionary  of  Economics, Harpers  Collins Publisher,  UK,  Edisi  Indonesia, Kamus  Lengkap  Ekonomi, Edisi  Ke  dua  ,  Erlangga,  Jakarta, hlm.182
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
disiplin  ilmu  hukum  dan  ilmu  ekonomi  misalnya,  ditunjukkan  oleh  fakta bahwa dalam ilmu ekonomi istilah “hukum” digunakan untuk menjelaskan suatu keteraturan empirik yang sudah baku seperti : hukum permintaan dan penawaran  ( law  of  demand  and  supply ),  hukum  hasil  lebih  yang  semakin berkurang  ( law  of  deminishing  return )  yang  dirumuskan  oleh  Turgot, hukum  Say  ( Say’s  law  :  production  c reates  its  own  demand ). 6 Eksistensi hukum  diakui  manusia  karena  sifat  mengaturnya,  sekarang  dihadapkan dengan  isu-isu  ekonomi  tentang  kebebasan  pasar,  yang  tidak  boleh diganggu.  Jika  hukum  berbicara  tentang  pengaturan,  maka  ekonomi  justru menghendaki  terwu judnya  kebebasan.  Kata  “pengaturan”  dalam  hukum dihadapkan pada kata “kebebasan” dalam ekonomi secara harafiah memiliki konotasi  dan  makna  yang  berseberangan.  Ke  dua  kata  tersebut  dapat mewakili pandangan bagaimana dua disiplin ilmu yang memiliki paradigma berbada  karena  kedudukan  yang  bertolak-belakng  tersebut,  justru  ternyata memiliki  titik  singgung    yang  memacu  para  ilmuwan  hukum  dan  ilmuwan ekonomi untuk memahami serta mengakrabkan lebih dalam lagi.
Kesadaran  akan  perlunya  memahami  akibat  ekonomi  terhadap penerapan  suatu  aturan  sebenarnya  telah  mulai  didiskusikan  pada  paruh pertama  abad  18,  saat  Adam  Smith  mulai  mengangkat  dalam  diskusinya tentang efek penerapan aturan hukum yang berpihak pada kaum merkantilis saat itu, maka dari ilustrasi di atas menjadikan sebuah argumentasi tentang Kompleksitas  Penegakkan  Hukum  Ekonomi  di  Era  Reformasi.  Tujuannya, untuk  mengungkapkan  makna  sebuah  tindakan  hukum  yang  berlandaskan pada  penegakkan  hukum  di  bidang  ekonomi  di  samping  untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel seperti misalnya hubungan antara ekonomi  dan  lingkungan  serta  menjelaskan  mengapa  hubungan  ini  ada  di para  pelaku  usaha.  Sehingga,  riset  ini  menghasilkan  data  deskriptif  yang kemudian harus diinterpretasikan dengan menggunakan metode kualitatif.
6 Sumitro  Djojohadikusumo  merumuskan  istilah  “hukum - hukum  ekonomi”sebagai  Fenomena ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat    yang  dipengaruhi  dan  digerakkan  oleh  kekuatan- kekuatan  yang  terkandung  dalam  masyarakat  s endiri”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hlm.29
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi

## B. Metode Penelitian
Ketika  kompleksitas  penegakkan  hukum  ekonomi  di  era  reformasi semakin  fenomenal  dalam  tataran  praktis  sehingga  menjadikan  kesulitan untuk  menjelaskan  penerapannya  dalam  perspektif  sosiologis.  Kerangka metodologis  yang  dipilih  dalam  artikel  tidak  dapat  dilepaskan  dari  metode pendekatan  kualitatif.  Sebab,  artikel  ini  berusaha  memberikan  penjelasan terhadap kontinuitas dan integritas dari ilmu dan filosofi hukum. Penelitian kualitatif  berjenis  penelitian  terapan  ini  hasilnya  bukan  merupakan  ilmu baru,  namun  lebih  condong  kepada  aplikasi  baru  yang  juga  merupakan penerapan  dari  ilmu  hukum  murni,  karena  penelitian  hukum  dilakukan untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  yang  timbul,  maka  penelitian hukum  adalah  suatu  penelitian  didalam  kerangka know-how .  Hasil  yang dicapai memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.  Mengingat  penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  dalam kerangka know-how , isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan  tidak  mungkin  oleh  ahli  yang  lain.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh Cohen 7 ,  bahwa  hanya  mereka  yang  mempunyai  ekspertise  dalam menganalisis hukum yang mampu melakukan penelitian hukum.
Ilmu  hukum  merupakan  ilmu  yang  bersifat  perspektif  dan  terapan, mengingat  karakteristik  tersebut  ilmu  hukum  selalu  berkaitan  dengan  apa yang  seyogyanya  atau  apa  yang  seharusnya.  Dimana  menurut Webster Dictionary , scientific  method adalah principles  and  procedures  for  the systemathic pursuit of knowledge involving the recognition and formulation of  a  problem,  the  collection  of  data  through  obeservation  and  experiment, and the formulation and testing of hypotheses . 8 Konstruksi pemikiran inilah yang kemudian dapat disebut sebagai logico-hipotetico verificative , dari sini mulai  terjadi  damarkasi  antara  apa  yang  dikatakan  ilmiah  dan  non  ilmiah
7 Cohen,  Morris  L.  dan  Kent  C.  Olson, Legal  Research, West  Publishing  Company , ST  Paul, MINN, 1999, hal.27
8 Webster  Dictionary dalam  Peter  Mahmud  Marzuki,  Prof,  Dr., Penelitian  Hukum ,  Kencana Perdana Media Group, 2005, hal. 26
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
yang  tidak  dapat  dibuktikan  secara  empirik,  sehingga  dikatakan  tidak bersifat ilmiah.

## C. Pembahasan
Pada  hakekatnya  hukum  mengandung  ide  atau  konsep,  dengan demikian  boleh  digolongkan  kepada  sesuatu  yang  abstrak – ke  dalam kelompok  abstrak  ini  termasuk  ide  tentang  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  sosial.  Apabila  kita  berbicara  mengenai  penegakkan  hukum, maka  pada  hakekatnya  kita  berbicara  mengenai  penegakkan  ide-ide  atau konsep  yang  notabene  adalah  abstrak  itu.  Dirumuskan  secara  lain,  maka penegakkan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide tersebut  menjadi  kenyataan.  Padangan  bahwa  sistem  hukum  itu  sebagai suatu  yang  otonom  dan  netral  lazim  dalam  gambaran  kaum  positivis  atau formalis,  yang  juga  sentral  dalam  tradisi civil  law  system. Hal  itu  sebagai konsekuensi  dari  anggapan  kaum  positivis  atau  formalis  bahwa  hukum merupakan  ” special  system  of  reasoning ”  yang  dikarakterisasi  melalui kualitas  koherensi  atau  sebagai  seperangkat  prinsip  yang  direncanakan menjadi  suatu  sistem  logika  yang  artifisial.  Jadi,  perbedaan  konsepsional diantara sistem hukum jauh lebih mendalam daripada sekedar prosedur dan presentasi argumen atau metode-metode konstruksi. Sehingga, ”harmonisasi”  dan  “konvergensi”  bukan  masalah  se derhana  untuk diusahakan  dengan  menganggap  mudah.  Di  lain  pihak,  optimisme  pada usaha-usaha  dalam  melakukan  penegakkan  hukum  ekonomi  bagaimanapun juga  bukan  sesuatu  yang  tanpa  biaya  atau  harga,  lebih-lebih  ketika  ditolak oleh host system , dapat menyebabkan kerugian substansial. Demikian juga, terjadinya  penegakkan  hukum  tidak  terbatas  atau  dibatasi  pada  sistem hukum yang memiliki pertalian atau hubungan historis belaka, tetapi sangat bergantung  pada  kehendak  politik  atau  bangsa  yang  mentransfer  hukum dalam  konteks  pembangunan  hukum  di  negerinya,  baik  melalui  proses- proses yang top down maupun bottom up .
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
Realitas ini menunjukkan bahwa tidak semua sistem hukum memiliki kaitan  historis,  di  samping  memiliki  budaya  hukum  yang  berbeda  pula. Sehingga,  penegakkan  hukum  ekonomi  lebih  dari  sekedar  menghadapi persoalan  adaptasi,  tetapi  juga  kemungkinan  penolakan  yang  hal  ini  tidak cukup  hanya  diberikan  penjelasan.  Sebab,  penegakkan  hukum  di  bidang ekonomi hanya terbatas pada sistem hukum yang memiliki pertalian dimana dapat  meruntuhkan  niat  dari  penegakkan  hukum  itu.  Penegakkan  hukum ekonomi  sesungguhnya  bukan  satu-satunya  cara  atau  alat  penataan ( compliance  tool ).  Penataan  dapat  ditempuh  melalui  cara-cara  lain  seperti instrumen  lingkungan, public  pressure yang  efektif, company  rating (mengumumkan perusahaan yang berprestasi dalam pengelolaan lingkungan dan  yang  melakukan  pelanggaran)  disamping  melakukan  pendekatan melalui  mekanisme  negosiasi  dan  mediasi  serta  perizinan.  Alasan  yang mendasari  negara-negara  industri  dan  negara  berkembang  seperti  halnya Indonesia,  menganggap  penegakkan  hukum  ekonomi  sebagai  hal  yang sangat penting, yaitu 9 :
- Efektifitas  Program, Program  yang  menjadi  tumpuan  dari diundangkannya  peraturan  perundang-undangan  dibidang  ekonomi yaitu melindungi setiap orang atas ekonomi yang baik dan sehat serta perlindungan  penstabilan  harga  terkait  dengan  daya  beli  masyarakat akan  berjalan  efektif  apabila  dilaksanakan  secara  taat  asas  melalui penegakkan hukum.
- Alasan  Keadilan, Sikap    konsisten  dan  tegas  terhadap  pihak  yang tingkat  ketaatannya  rendah  dimana  sangat  penting  untuk  mencegah pihak-pihak  tersebut  mengambil  keuntungan  dari  pelanggaran  yang dilakukan.  Pakan  Disisi  lain,  pihak  yang  tingkat  ketaatannya  tinggi justru  mengalami  kerugian  karena  adanya  perlakuan  diskriminatif. Sikap  yang  tidak  konsisten  dan  tegas  terhadap  pihak  pelanggar menimbulkan ketidakadilan.
9 Dr. Johnny Ibrahim, SH,Mhum, “Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum ”, PMN Itspress, hal.125
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
- Alasan  Kredibilitas, Kredibilitas  institusi  pemerintah  akan  terjaga apabila  hukum  yang  diundangkan  dilaksanakan  secara  konsisten  dan sungguh-sungguh.
- Alasan  Efisiensi, Penegakkan  hukum  ekonomi  yang  konsisten merupakan  langkah  strategis  dan  efisien.  Timbulnya  pelanggaran peraturan perundang-undangan mengakibatkan ke tidak stabilan harga menjadi beban masyarakat, negara serta industri itu sendiri.
Fenomena  ketidakstabilan  ekonomi  di  era  reformasi  bukanlah  hal baru.  Itu  merupakan  sebuah  cermin  bahwa  pengelolaan  di  sektor  ekonomi belum  sepenuhnya  menjadi  komitmen  kita  bersama,  cara  berfikir  yang reduksionis  dan  eksploitatif  telah  berkembang  mewarnai  penyelenggaraan pemerintah  di  era  reformasi.  Pandangan  penyelenggara  pemerintah  : Eksekutif  dan  Legeslatif  tentang  bagaimana  melihat  keberadaan  hukum ekonomi dan sumber daya masyarakat belum banyak berubah. Ekonomi dan sumber daya masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang terpisah sehingga bisa dieksploitasi untuk kepentingan pajak. Sumber daya masyarakat tidak lebih dari derivatif kebijakan ekonomi, sumber daya masyarakat hanyalah bagian dari  komoditas  ekonomi  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Belum  banyak yang  melihat  bahwa  sumber  daya  masyarakat  dalam  ekonomi  memiliki kapasitas  saling  mendukung  kegiatan-kegiatan  yang  berlangsung  dibidang lainnya, seperti bidang  lingkungan hidup.
Pada  bab  sebelumnya  telah  sedikit  diuraikan  bahwa  penegakkan hukum  ekonomi  sebetulnya  adalah  upaya  preventif  maupun  represif  dalam menanggulangi  ketidakstabilan  harga  dan  mekanisme  pasar.  Upaya preventif  berarti  pengawasan  aktif  yang  dilakukan  terhadap  kepatuhan  atas peraturan  tanpa  kejadian  langsung  yang  menyangkut  kejadian  konkrit, upaya preventif dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang  bersifat  pengawasan.  Sedangkan,  upaya  represif  dilaksanakan  dalam hal  ada  perbuatan    melanggar  peraturan  dan  upaya  ini  bertujuan  untuk mengakhiri  perbuatan  terlarang  tersebut.  Namun,  upaya  preventif  maupun represif dalam penegakkan hukum akan efektif apabila penegakkan hukum
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
(ekonomi)  tersebut  benar-benar  didukung  oleh  substansi  hukum,  struktur penegakkan hukum, serta kultur hukum yang memadai. Masalahnya, apakah ketiga  komponen  tersebut  di  era  reformasi  telah  benar-benar  dapat diandalkan untuk mengefektifkan penegakkan hukum ekonomi.
Persoalan  penegakkan  hukum  ekonomi  tidak  sekedar  penyiapan substansi  hukum  dan  kelembagaan  yang  memadai,  tetapi  juga  menyangkut kultur  (dalam  hal  ini  kultur  hukum). Persoalan  pertama , apakah pemerintah,  masyarakat  dan  pelaku  usaha  (ekonomi)  benar-benar mempunyai kesadaran untuk mengedepankan perihal Undang-Undang yang mengatur  tentang  kegiatan  ekonomi  selalu  menjadi  bahan  pertimbangan setiap tindakan yang akan diputuskan oleh pemerintah maupun dunia usaha. Persoalan  kedua ,  berbicara  masalah  penegakkan  hukum  ekonomi  akan lebih  memiliki greget kalau  melihatnya  bukan  hanya  dari  kacamata keharusan-keharusan hukum. Karena, ketentuan hukum sering tinggal hanya ketentuan  saja.  Kita  sering  melihatnya  dari  karakteristik  kasus-kasus ekonomi  yang  terjadi  di  lapangan,  bahwa  kasus-kasus  ekonomi  umumnya merupakan perkara yang menghadapkan pihak industri dan atau pemerintah (sebagai  pihak  yang  kuat)  dengan  masyarakat  selaku  korban  (berada  pada pihak  yang  lemah).  Apabila  kasunya  harus  menjadi  kasus  hukum  yang memerlukan  proses  litigasi,  maka  hasil  akhirnya  akan  menempatkan  satu pihak di posisi menang dan satu pihak lain di posisi kalah. Penentuan siapa kalah dan siapa menang dalam proses litigasi yang formal tentu didasarkan siapa  yang  dapat  memberikan  bukti  paling  meyakinkan,  karena  bagi kepentingan litigasi pembuktian adalah penting. Pada umumnya, pihak yang kuatlah  (baik  industri  dan  atau  pemerintah)  yang  dapat  memberikan  bukti secara  meyakinkan  daripada  pihak  korban.  Sebab,  pihak  yang  kuat  selalu memiliki  akses,  sumber  daya,  dan  ekspertasi  yang  dapat  mendukung argumennya.  Semisal,  dalam  kasus-kasus  perbankan,  asuransi,  maupun sektor usaha kecil lainnya.
Penegakkan hukum ekonomi di era reformasi ternyata bukan sekedar menerapkan  hukum  (peraturan),  juga  memerlukan  dukungan  secara
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
akumulatif  dan  sinergis  antara  substansi  peraturan,  kelembagaan  yang menegakkan,  serta  kultur  hukum  yang  mendukung.  Penegakkan  hukum ekonomi  menjadi  rumit  karena  persoalan  masyarakat  di  era  tatanan  sosial sekarang  ini  terkait  dengan  masalah  ekonomi,  sosial,  dan  kepentingan negara. Di Indonesia kesiapan ketiga hal tersebut di atas bukanlah hal yang bisa  diwujudkan  secara  cepat  sehingga  masalah  ekonomi  di  Indonesia terkesan  berlarut-larut  penyelesaiannya.  Banyak  hal  yang  harus  dilakukan serentak  apabila  ada  perbaikan  ekonomi  di  masa  mendatang  demi keberlanjutan  kehidupan.  Mencermati  yang  terjadi  di  negara  lain,  nampak bahwa  pelaksanaan  semua  kegiatan  ekonomi  yang  menyangkut  :  produksi, distribusi,  dan  pemasaran  barang  serta  jasa  maupun  pelaksanaan  hubungan timbal  balik  dunia  usaha  nasional  dengan  mitra  usahanya  itu  harus didasarkan  pada  tatanan  atau  sistem  yang  berjalan,  yang  lebih  lanjut dilandasi  aturan  perundang-undangan.  Hubungan  ini  menunjukkan keterkaitan  aspek  hukum  dengan  ekonomi  baik  dalam  kegiatan  investasi, produksi,  distribusi,  pemasaran  maupun  hubungan  antar  negara  secara bilateral, regional, dan multilateral.
Kita sama-sama memaklumi bahwa ada kegiatan ekonomi/usaha yang tumbuh  di  tahun-tahun  terakhir  ini  dan  belum  memperoleh  pengaturan dengan cepat, semisal usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini terjadi antara  lain  karena  kompleksnya  masalah  yang  timbul  akibat  globalisasi perdagangan  antar  negara  yang  berdampak  luas  terhadap  perdagangan dalam  negeri,  serta  terhadap  hukum  yang  mengatur  bidang  perdagangan atau  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD).  Namun,  kiranya  perlu  juga  disadari bahwa  menyusun  peraturan-peraturan  bidang  ekonomi  untuk  mencapai penegakkan hukumnya perlu pemahaman secara baik mengenai materi yang diatur.
Sementara  itu,  perkembangan  aktivitas  perdagangan  dunia  berpacu dengan  cepatnya  perkembangan  teknologi.  Agar  tidak  jauh  tertinggal  dan supaya  bisa  menangkal  dampak  negatif  dari  perkembangan  perekonomian
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
serta  perdagangan  dunia  dibutuhkan  aspek  penegakkan  hukum  yang  aktif ambil  bagian  dalam  setiap  kegiatan  menyangkut  perkembangan  bidang ekonomi.  Kebutuhan  akan  adanya  penegakkan  hukum  bisa  dirasakan terutama  dalam  menghadapi  pesaing-pesaing  usaha  luar  negeri  didalam bernegosiasi  atau  berkompetisi,  maupun  dalam  mematahkan  argumentasi yang  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan General  Agreement  on  Tariffs and  Trade (GATT).  Sesungguhnya,  telah  banyak  peraturan  perundang- undangan  yang diterbitkan di bidang ekonomi di tahun terakhir ini, namun harus diperhatikan sisi aspek penegakkan hukumnya.  Satu hal yang penting bahwa  didalam  penyusunan  suatu  perangkat  hukum,  hendaknya  dilibatkan atau  diperhatikan  pula  pendapat  pihak-pihak  yang  selama  ini  terlibat langsung atau yang melakukan praktek-praktek perdagangan. Ini disebabkan karena  kondisi  di  lapangan  sering  kali  jauh  berbeda  dengan  aturan-aturan yang dibuat.
Penegakkan  hukum  sebagai  sebuah  konsep  yang  diharapkan  menjadi salah  satu  pondasi  pencapaian  visi  Indonesia  di  2030,  penegakkan  hukum ekonomi menempati posisi penting untuk diprioritaskan karena fungsi vital yang dikandungnya. Setelah mengurai ke empat aspek yang secara langsung memengaruhi  konsep  penegakkan  hukum  ekonomi,  dapat  diketahui  bahwa konsep  penegakkan  hukum  ekonomi  merupakan  titik  temu  antara  sistem hukum,  dan  sistem  ekonomi  dalam  upaya  mewujudkan  pembangunan hukum dan ekonomi sebagai rangkaian tahapan pembangunan bangsa. Salah satu diagnosa penyebab berkepanjangannya krisis ekonomi Indonesia antara lain, karena terjadinya moral hazard di berbagai sektor ekonomi dan politik. Permasalahan moral hazard sudah cukup luas dan mendalam. Dalam skala yang  luas,  faktor  moral  dan  etika  harus  dimasukkan  sebagai  variabel ekonomi yang penting, khususnya dalam pola tingkah laku berekonomi dan berbisnis.
Faktor  yang  utama  bagi  hukum  untuk  dapat  berperan  dalam pembangunan  ekonomi  adalah  apakah  hukum  mampu  menciptakan ( stability ), predictability , dan “ enforcement ”. Dua hal yang pertama adalah
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi
prasyarat  bagi  sistem  ekonomi  apa  saja  untuk  berfungsi.  Termasuk  dalam fungsi  stabilitas  adalah  potensi  hukum  guna  menyeimbangkan  dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan  yang  saling bersaing.  Kebutuhan fungsi  hukum  untuk  dapat  meramalkan  akibat  dari  suatu  langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk  kali  pertama  memasuki  hubungan-hubungan  ekonomi  melampaui lingkungan  sosial  yang  tradisional.  Aspek  penegakkan  seperti  perlakuan yang  sama  dan  standar  pola  tingkah  laku  pemerintah  adalah  perlu  untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

## D. Simpulan
Setelah membahas proses perkembangan penegakkan hukum ekonomi di  era  reformasi  menunjukkan  implikasinya  terhadap  pranata  hukum,  dan profesi  hukum,  yang  secara  umum  dapat  dikemukakan  beberapa  catatan, yaitu  perkembangan  eksternal  ditandai  dengan  berbagai  perubahan  yang mendorong  terjadinya  proses  penegakkan  hukum  sebagai  suatu kecenderungan yang terlihat menonjol karena hubungan ekonomi, moneter, dan  perdagangan  antar  bangsa  yang  ditandai  oleh  kurangnya  kepastian hukum  serta  ketatnya  persaingan.  Karena  itu,  merupakan  tantangan  bagi bangsa  Indonesia  di  era  reformasi  untuk  mencari  penyelesaiannya  di samping  tantangan  profesi  hukum,  pelaku  ekonomi,  dan  profesi  lain  yang terkait.  Dalam  menghadapi  tantangan  itu  suatu  sikap  yang  perlu  kita kembangkan  bersama  adalah  keterbukaan  dan  “ intellectual  humility ”, dengan  menyadari  bahwa  kita  akan  lebih  berhasil  membuat  kontribusi  bila bekerjasama secara interdisiplin.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (2) (2021) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 e-mail ; sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682
Ekonomi Di Era Reformasi

## DAFTAR PUSTAKA
Pass,    Christhoper  &  Lowers,  Bryan  1994, Collins Dictionary  of  Economics ,
Harpers Collins,  Publisher, UK, Edisi Indonesia
Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi  Ke dua, Jakarta, Penerbit Erlangga.
Grosman,  Joel B. and Mary H.Grosman, 1971, Law and Change in Modern America, Pasific Pilisades, California : Goodyears Publishing Inc.
Ibrahim , Johnny, Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum, PMN Itspress .
Friedman, Lawrence M., 1975, Legal System, A Social Science Perspective, New York, Russel Sage Foundations.
Marzuki, Peter Mahmud 2005, Penelitian Hukum , Kencana Perdana Media Group.
Djojohadikusumo,Sumitro 1991, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.