## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4279/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Hak Kebendaan Bagi Perusahaan Pembiayaan Selaku Pemegang Jaminan Fidusia
Ilham Maulana 1 , Elfrida Ratnawati Gultom 2
Jurusan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Article Info Abstract Article history: Received : 20 Desember 2022 Publish : 16 Januari 2023 The purpose of this research is to explain the objective rights of the Fiduciary Guarantee in the Financing Company. This research uses a normative method using primary, secondary and tertiary legal materials with descriptive analysis  and inductive drawing conclusions. As it is known that the Fiduciary Guarantee will basically continue to bind to the Fiduciary Guarantee
Object. Fiduciary guarantees given to Financing Companies as creditors receiving fiduciary rights are granted imperfectly. The agreement usually separates the ownership documents that are authorized to the creditor receiving the fiduciary and the object of the guarantee to the debtor providing the fiduciary. The imperfect objective rights have led to a lot of speculation that the owner of the object is the owner who fully controls the object without regard to the existence  of  ownership  documents.  For  this  reason,  sometimes  finance  companies  have difficulty in executing the  fiduciary guarantee object. The  results  of the research show  that material rights will always follow wherever the owner of the object is, but in this short study it can be seen that every object that is still guaranteed status has a lien which will continue to be attached until the object is paid off by the debtor.
Keywords:
Hak Kebendaan Fidusia
Perusahaan Pembiayaan
Info Artikel Abstrak Article history: Received : 20 Desember 2022 Publish : 16 Januari 2023 Tujuan  penelitian ini  merupakan buat  menerangkan hak  kebendaan kepada  Agunan  Fidusia pada  Industri  Pembiayaan.  Riset  ini  memakai  tata  cara  normative  dengan  memakai  materi hukum pokok, inferior serta tersier dengan  analisa deskriptif serta penarkan kesimpulan secara induktif.  Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  Jaminan  Fidusia  pada  dasarnya  akan  terus mengikat  pada  Objek  Jaminan  Fidusia  yang  telah  didaftarkan  cocok  dengan  determinasi perundang-  undangan.  Agunan  Fidusia  yang  diserahkan  kepada  Perusahaan  Pembiayaan selaku  kreditur  penerima  fidusia  diberikan  hak  kebendaan  secara  tidak  sempurna.  Hal  ini dikarenakan keberadaan dokumen dan objek jaminan yang masing-masing tidak dikuasai pada salah  satu  pihak.  Hubungan  perjanjian  pembiayaan  biasanya  memisahkan  dokumen kepemilikan  yang  dikuasakan  kepada  kreditur  penerima  fidusia  dan  objek  jaminan  kepada debitur  pemberi  fidusia.  Atas  hak  kebendaan  secara  tidak  sempurna  tersebut  menyebabkan banyaknya spekulasi bahwa pemilik benda adalah pemilik yang menguasai benda secara penuh tanpa  memperhatikan  keberadaan  dokumen  kepemilikan.  Atas  alasan  tersebut  terkadang perusahaan  pembiayaan  mengalami  kesulitan  dalam  melaksanakan  eksekusi  kepada  subjek agunan fidusia. Hasil riset membuktikan kalau hak kebendaan hendak dipunyai owner barang dan mengikat kemanapun benda itu berada, namun dalam penelitian singkat ini dapat diketahui bahwa setiap benda yang masih berstatus jaminan memiliki hak gadai yang akan terus melekat sampai dengan benda tersebut dilunasi oleh debitur
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Ilham Maulana
Jurusan Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Email: ilham.maulana9626@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sejak maraknya kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) cukup banyak masyarakat yang mengalami  penurunan  ekonomi.  Dampak  dari  COVID-19  tersebut  hampir  dialami  oleh  berbagai aspek khususnya untuk masyarakat menengah kebawah. Belum lagi terkait dengan biaya penanganan pasien COVID-19 yang cukup tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi penyintas baik dari kesehatan maupun ekonomi. Tidak sedikit pula beberapa usaha masyarakat yang akhirnya gulung tikar yang diakibatkan oleh peraturan pembatasan interaksi sosial bagi beberapa bidang usaha yang dinilai memberikan pengaruh penyebaran virus paling tinggi. Peraturan mengenai penanganan
COVID-19 dinilai cukup memberatkan para pengusaha sehingga memiliki dampak secara langsung bagi para pekerja. Maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyebabkan perekonomian masyarakat  berada  di  ujung  tombak.  Hal  ini  juga  belum  termasuk  pada  adanya  hubungan  hukum antara  masyarakat  dengan  beberapa  lembaga  pembiayaan  terkait  dengan  adanya  Perjanjian Pembiayaan. Masyarakat menganggap bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana nasional sehingga berfikir akan mengesampingkan kewajibannya sebagai debitur pada perusahaan pembiayaan. Namun dari  sisi  perdata  secara  umum,  perjanjian  adalah  perjanjian  kecuali  para  pihak  sepakat  untuk mengatur  lebih lanjut  terkait  dengan adanya  perubahan  dalam  perjanjian.  Perusahaan  Pembiayaan secara hukum memiliki hak atas objek jaminan fidusia dalam hal ini pada umumnya berupa barang bergerak  yang  dinyatakan  belum  lunas  pada  masa  perjanjian.  Hal  ini  menjadi  tentunya  akan kontradiksi antara debitur dan kreditur terkait dengan kemanusiaan. Apakah Perusahaan Pembiayaan tidak  akan  mempertimbangkan  dan  setega  itu  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan fidusia  dalam  keadaan  Pandemi  COVID-19  yang  nyatanya  dialami  oleh  seluruh  dunia?  Tentunya penerapan usaha pembiayaan juga telah diatur dalam ketentuan perUUan agar dapat dilaksanakan sebaik  mungkin  dan  tidak  secara  sewenang-wenang.  Terdapat  perkara  pada  Pengadilan  Negeri Tangerang No. 1018/Pdt.G/2021/PN.Tng yang mana debitur telah mengalami PHK karena dampak dari COVID-19 namun Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia. dalam petitum gugatan, debitur meminta agar kreditur dapat mengembalikan kendaraan yang masih memiliki jaminan fidusia.
Jaminan Fidusia adalah pemberian hak secara jaminan terhadap benda yang bergerak (berwujud maupun  tidak  berwujud)  dan  dapat  diberikan  juga  terhadap  benda  yang  tidak  bergerak  khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur pada UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Penerapan jaminan tersebut memberikan objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia dalam hal ini Debitur, dan disisi lain secara agunan bagi pelunasan utang kepada Penerima Fidusia dalam hal ini Kreditur. Adapun pemberian jaminan fidusia beradasarkan UU juga memiliki sifat yang diutamakan terhadap kreditur lainnya. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga secara kepastian  hukum  Jaminan  Fidusia  telah  diakui  di  Indonesia  sebagai  bentuk  jaminan.  Berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  61  Tahun  1988,  Pasal  1  ayat  (2)  Perusahaan  Pembiayaan  atau  yang sebelumnya  dikenal  sebagai  Lembaga  Pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan pembiayaan  dalam  bentuk  penyedia  dana  atau  barang  modal  dengan  tidak  menarik  dana  secara langsung  dari  masyarakat.  Pada  dasarnya  hak  kepemilikan  barang  yang  diberikan  melalui pembiayaan  akan  bersifat  sewa-pinjam  antara  debitur  dan  kreditur  dalam  perjanjian  pembiayaan sampai  barang  tersebut  dinyatakan  lunas  sehingga  barang  tersebut  diikat  sebagai  jaminan  fidusia. Lahirnya hak kebendaan yang bertabiat agunan pada umumnya adalah pemberian jaminan yang harus didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan sesuai jenis jaminan yang dituju. Contohnya jaminan yang  harus  didaftarkan  ialah  Hipotek,  Hak  Amanah,  serta  pula  Fidusia  yang  digantungkan  pada aplikasi dari dasar publisitas, ialah dengan memasukkan ke kantor registrasi.
Bersumber pada latar belakang diatas hingga pengarang terpikat buat menelaah permasalahan itu  dan  merumuskan  dalam  judul  “hak  kebendaan  bagi  perusahaan  pembiayaan  selaku  pemegang jaminan fidusia”. Atas penjelasan tersebut hingga ada sebagian utama kasus yang hendak pengarang rumuskan mengenai bagaimana hak kebendaan terhadap jaminan fidusia ditinjau dari aspek hukum perdata.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam menerangkan pemasalahan dan pembahasan yang akan dibahas dalam jurnal ini, maka diperlukan  data  serta  informasi  yang  akurat  untuk  dapat  membantu  dalam  menjawab  kasus  yang terdapat. Hingga dari itu riset ini hendak memakai tata cara riset normatif dengan cara melakukan penelitian dan analisis terhadap bahan pustaka. Untuk mendukung penelitian dalam jurnal ini juga
akan  menggunakan  teori-teori  yang  akan  menjadikan  pembahasan  jelas.  Penelitian  ini  juga  akan menggunakan sumber materi hukum pokok ialah materi- materi hukum yang mengikat semacam UU Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  Kitab  UU  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  UU Hukum  Perdata  (KUHPErdata)  dan  ketentuan  perUUan  lainnya.  selain  dari  materi  hukum  pokok, riset ini pula hendak memakai materi hukum inferior yang hendak dipergunakan buat mendukung ulasan kepada materi hukum pokok. Ada pula materi inferior bisa berbentuk harian hukum, buku- buku  hukum,  opini  para  ahli  dan  bermacam  berbagai  rujukan  yang  berhubungan  dengan  hak kebendaan untuk pemegang agunan fidusia. Buat berawan materi hukum pokok serta inferior, riset ini pula hendak memakai materi hukum tersier berbentuk kamus- kamus hukum, alat internet, serta lain- lain. Pada riset ini hendak dicoba pengumpulan informasi dengan metode menekuni buku- buku, peraturan perundang- undangan, dokumen- dokumen yang berhubungan dengan hak kebendaan bagi pemegang jaminan fidusia. Metode analisis dalam mengumpulkan data, melakukan pembahasan serta menentukan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga berpacu pada kebenaran terhadap suatu data tertentu. Penulisan ini juga akan melibatkan pendapat para ahli serta melakukan  analisi  terhadap  perUUan  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Metode  penarikan kesimpulan  dilakukan  dengan  cara  induktif  sehingga  seluruh  pembahasan  akan  djelaskan  terlebih dahulu agar pembaca dapat memahami secara kompleks dan jelas.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Definisi  objek  hukum  adalah  suatu  benda  yang  pada  umumnya  berguna  bagi  setiap  subek hukum  yang  dapat  menimbulkan  adanya  hubungan  hukum.  wujud  dari  objek  hukum  adalah  bisa berbentuk barang berbentuk atau tidak berbentuk. Barang dalam hukum memiliki kaitan langsung dengan  subjek  hukum  sehingga  menimbulkan  terciptanya  suatu  kepemilikan  atas  objek  hukum terhadap  pemiliknya  subjek  hukum    dalam  bentuk  hak  kepemilikan.  Dengan  demikikan  atas timbulnya hak kepemilikan itu, maka dapat dikatakan bahwasannya barang merupakan seluruh benda serta hak yang bisa dipunyai oleh subjek hukum. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukum barang  merupakan  determinasi  serta  ketentuan  hukum  yang  menata  ikatan  antara  barang  selaku subjek hukum dengan orang selaku poin hukum. Arti itu pula dikemukakan balik oleh H. S. Salim, dalam  kamus  hukum. com, ialah  hukum barang  ialah totalitas  kaidah-kaidah  hukum  yang  menata ikatan hukum antara poin hukum bagus perorangan ataupun tubuh hukum dengan barang serta hak kebendaan.  Benda  dalam  pengertiannya  diatur  pada  Artikel  499  Burgerlijk  Wetboek(  BW)  yang dikenal  kebendaan  ialah  masing-  masing  hak  atas  benda  yang  dapat  diberikan  penguasaan  dalam bentuk  hak  milik.  Kebendaan  memilik  hak  mutlak  dan  secara  nisbi  adalah  bagian  dari  hak keperdataan.  Hak  perdata  dapat  dirinci  menjadi  dua,  yaitu: Pertama ,  hak mutlak atau  hak  absolut terdiri atas:
1. Hak kepribadian, contohnya adalah hak atas hidup, kemerdekaan maupun namanya. Hak ini  juga merupakan  salah  satu  penegasan  dalam  bentuk  implementasi  dari  UU  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  memberikan  hak  hidup  dan  kemerdekaan  bagi  seluruh  warga negaranya;
2. Hak sebab terdapatnya ikatan antara suami istri, ikatan antara orang serta anak. Hak ini timbul secara otomatis sesuai dengan terciptanya hubungan hukum perkawinan. Hak ini juga diatur lebih lanjut apabila pasangan tersebut memiliki seorang anak;
3. Hak atas suatu benda diakui secara mutlak. Hak ini merupakan hak kebendaan atas objek hukum. hak  kebendaan  ini  diperlukan  karena  objek  hukum  merupakan  salah  satu  kebutuhan  hidup  bagi semua  subjek  hukum  sehingga  untuk  dapat  memberikan  hak  yang  sama  dimata  hukum,  mxaka objek hukum dalam hal ini benda dapat diikatkan hak kepemilikannya.
Kedua , hak nisbi (hak persoonlijk ataupun hak relatif), ialah semua hak yang ditimbulkan pada dikala terdapatnya ikatan hutang piutang yang cuma bisa dipertahankan sedangkan oleh banyak orang khusus. Dengan cara awas, hak kebendaan ada beberapa jenis sebagaimana  yang telah disebutkan
sebelumnya. Sebagai sebuah buku kitab UU yang telah dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat sebagai subjek hukum, maka ketentuan tersebut telah dinyatakan kepastian hukumnya secara benar dan tepat sehingga penerapannya berlaku berdasarkan hukum. Kitab Hukum Perdata terdapat 4 buku yang salah satu bukunya khusus membahas mengenai kebendaan ( van zaken ). Artinya dalam hukum perdata kebendaan merupakan suatu istilah yang cukup melekat dalam hubungan antara masyarakat dalam  menjalankan  kehidupannya  sehingga  dapat  menciptakan  rasa  memiliki  dan  menghormati kepemilikan orang lain. Dalam bahasa Belanda benda dikenal dengan nama zaak . Benda secara ilmu pengetahuan  hukum  dapat  menjadi  objek  hukum.  OSubjek  hukum  merupakan  seluruh  suatu berbentuk barang yang bermanfaat untuk poin hukum( orang ataupun tubuh hukum) serta pula bisa jadi utama( subjek) dari sesuatu ikatan hukum, alhasil atas ikatan hukum itu bisa dipahami oleh poin hukum. Oleh karena itu benda secara perdata pada umumnya akan melekat pada subjek hukum yang diberikan kuasa dengan bentuk hak kepemilikan. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan:  Gadai,  Hipotek,  Credietverband,  Hak  Tanggungan,  Jaminan  Fidusia.  Selain  itu  yang tercantum agunan perorangan dibagi jadi Penjamin (borg), Tanggung- menanggung yang seragam dengan  tanggung  seuntai,  Akad  garasi.  Kedelapan  wujud  pembebanan  agunan  itu  sedang  legal sampai  saat  ini  kecuali  hipotek  dan  credietverband  karena  kedua  bentuk  jaminan  tersebut  sudah dicabut dengan UU No 4 Tahun 1996 Mengenai Hak Amanah atas Tanah Bersama Barang- barang yang Berhubungan dengan Tanah. Dengan demikian secara perdata telah diakui adanya ketentuan mengenai  pembebanan  hak  kebendaan  yang  dapat  diikatkan  secara  jaminan.  Selain  itu  ada pengaturan mengenai jaminan juga diatur dalam BW.
Jaminan  fidusia  akan  terus  menjadi  jaminan  fidusia  karena  secara  kebendaan  akan  terus mengikat kepada kreditur sebagaimana ketentuan  Agunan Fidusia bersumber pada UU Nomor. 42 Tahun 1999 mengenai Agunan Fidusia. Bagi Tan Kamelo fidusia selaku agunan sudah lama diketahui pada  warga  Romawi,  yang  dini  mulanya hidup  berkembang  serta  hidup  dalam  hukum  Kerutinan. Fidusia berawal dari tutur“ fides” yang memiliki maksud keyakinan. Jaminan Fidusia pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan dikarenakan timbulnya suatu objek jaminan fidusia bersifat sewa- pinjam.  Dengan  kata  lain  keberadaaan  benda  atau  objek  jaminan  fidusia  akan  diberikan  secara kepercayaan kepada pemberi fidusia atau kreditur. Di Indonesia dalam sejarah pertumbuhan fidusia sebagai  jaminan  telah  diakui  oleh  yurisprudensi  bersumber  pada  Arrest  Hooggerechtshof  pada bertepatan  pada  18  Agustus  tahun  1932.  Pasca  terbitnya  yurusprudensi  tersebut,  jaminan  fidusia mengalami  pertumbuhan  karena  timbulnya  pengaruh  kebutuhan-kebutuhan  yang  mendesak  dari masyarakat yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya maupun kebutuhan lainnya. Jaminan fidusia itu sendiri pada prinsipnya adalah bentuk perlindungan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia atau penerima fidusia. Dalam hal ini apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi  atau  melanggar  perjanjian  pembiayaan,  maka  kreditur  atau  penerima  fidusia  berhak untuk  meminta  ganti  kerugian  dalam  bentuk  pengembalian  objek  jaminan  fidusia  atau  eksekusi. Kembali mengutip pendapat dari Tan Kamelo, bahwa jaminan fidusia memiliki asas-asas dalam UU Jaminan Fidusia sebagai berikut:
1. Kalau kreditur berlaku seperti akseptor fidusia berada selaku kreditur yang hendak diprioritaskan dari  kreditur-  kreditur  yang  lain  artinya  apabila  salah  satu  debitur  memiliki  jaminan  fidusia dengan hutang piutang biasa, maka hutang atas jaminan fidusia akan didahulukan;
2. Kalau  agunan  fidusia  hendak  senantiasa  menjajaki  barang  yang  jadi  subjek  agunan  fidusia  di tangan siapapun barang itu terletak;
3. Kalau agunan fidusia ialah akad sertaan yang umum diucap dengan dasar asesoritas;
4. Kalau agunan fidusia bisa diletakan di atas hutang yang terkini hendak terdapat;
5. Kalau agunan fidusia bisa diberatkan pada barang yang aka bunyi;
6. Kalau agunan fidusia bisa diberatkan pada gedung atau rumah yang ada di atas tanah kepunyaan orang lain;
7. Kalau agunan dengan cara fidusia wajib
8. berisikan penjelasan dengan cara perinci kepada poin serta subjek agunan fidusia;
9. Kalau donatur agunan dalam perihal ini merupakan debitur diwajibkan orang yang mempunyai wewenang hukum atas subjek agunan fidusia;
10. Kalau agunan fidusia harus buat didaftarkan ke kantor registrasi fidusia;
11. Kalau barang yang dijadikan serta didaftarkan selaku subjek agunan fidusia tidak bisa dipunyai oleh kreditur berlaku seperti akseptor agunan fidusia;
12. Kalau  agunan  fidusia membagikan  hak  prioritas  pada  kreditur  berlaku  seperti  akseptor  fidusia yang lebih dulu memasukkan subjek agunan fidusia ke kantor fidusia dari kreditur yang lain yang memasukkan setelah itu;
13. Kalau  donatur  agunan  fidusia  dalam  perihal  ini  debitur  yang memahami  barang  agunan  wajib memiliki itikad bagus;
Kalau agunan fidusia bisa serta gampang dieksekusi.
Berdasarkan  ketentuan  UUU  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  juga  diwajibkan untuk setiap objek jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk selanjutnya dapat  menerima  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  dikeluarkan  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  di  kantor  wilayah  setempat.  Namun  untuk  dapat  memperoleh  Sertifikat  Jaminan Fidusia  tersebut,  tidak  bisa  diajukan  secara  langsung  melainkan  harus  melalui  Akta  Notaris  yang akan  menerbitkan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Jika  pendaftaran  objek  jaminan  fidusia  ke  Kantor Pendaftaran Fidusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah dibuatkan akta notaris, untuk selanjutnya  notaris  akan  melakukan  pengurusan  lanjutan  untuk  menerbitkan  Sertifikat  Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga merupakan dasar akseptor fidusia dalam perihal ini kreditur buat bisa melaksanakan eksekusi agunan fidusia dengan cara lekas tanpa menunggu tetapan majelis hukum. Situasi ini membagikan keringanan untuk para industri pembiayaan ataupun badan finansial buat bisa menarik ubah cedera dari  pembiayaan  yang  diserahkan  pada  debitur  ataupun  pelanggan.  Sertifikat  Jaminan  Fidusia tersebut adalah bentuk jaminan atas objek jaminan fidusia, oleh karena itu hak eksekutorial terhadap kreditur  penerima  fidusia  juga  diikatkan dalam  Sertifikat  tersebut.  Bila  peranan  seseorang  debitur donatur fidusia sudah melakukan prestasinya dengan bagus, hingga agunan fidusia itu wajib lekas dicabut  buat  melepas  agunan  yang  menempel  pada  subjek  agunan  fidusia  yang  lebih  dahulu didaftarkan itu. Kebalikannya bila debitur berlaku seperti donatur fidusia sudah diklaim lupa dalam melakukan  kewajibannya  ataupun  wanprestasi  kepada  akad  pembiayaan,  hingga  kreditur  akseptor fidusia bisa melaksanakan eksekusi subjek agunan fidusia dengan menyertakan Akta Agunan Fidusia buat diarahkan pada pemegang subjek agunan selaku bawah daya eksekutorialnya. Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 27 ayat (1) juga diakui bahwa pemegang jaminan fidusia  bersifat  preferen  atau  didahulukan  oleh  kreditur  lain.  Hal  ini  bertujuan  sebagai  bentuk perlindungan terhadap objek jaminan fidusia dalam bentuk benda atau barang bergerak. Benda atau barang  bergerak  memiliki  resiko  yang  cukup  tinggi  dikarenakan  adanya  indikasi  bahwa  objek jaminan fidusia tersebut dapat dihilangkan sehingga kreditur penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi apabila debitur pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi.
Sebagaimana penerapan hukum yang baik sepatutnya terdapat ketentuan yang mengatur secara jelas  dan  rinci.  Oleh  karenanya  berdasarkan Teori  Kepastian  Hukum merupakan  asas  yang  dapat memberikan  suatu  kepastian  dalam  pelaksanaan  hukum.  Teori  ini  dikembangkan  ole  Gustav Radbruch sebagai salah satu pembentuk dari tujuan hukum. Teori Kepastian hukum ini merupakan landasan bagi penerapan hukum untuk dapat menciptakan suatu pedoman tertulis yang diakui sebagai aturan yang berlaku di masyarakat. Teori Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum berangkat dari Keadilan,  Kemanfaatan  dan  yang  terakhir  Kepastian  Hukum.  ketiganya  merupakan  satu  kesatuan yang tidak terpisahkan sebab silih berhubungan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Mengenai timbulnya suatu jaminan terhadap benda tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa adanya suatu aturan yang mengaturnya. Sehingga dalam penerapan pemberian jaminan dapat dilakukan atas dasar itikad
baik  dan  tidak  dilaksanakan  secara  sewenang-wenang.  Selain  itu  pemberian  jaminan  juga  harus sepatutnya berlaku adil bagi seluruh pihak. Agunan fidusia yang awal mulanya cuma bersumber pada yurisprudensi  tetapi  sebab  keinginan  supaya  terciptanya  sesuatu  kejelasan  hukum  dalam  wujud pinjaman meminjam dengan agunan hingga lahirlah UU Nomor. 42 Tahun 1999 Mengenai Jaminan Fidusia.  Dalam  hal  terciptanya  suatu  kesetaraan  dalam  hukum  maka  sebagaimana  asas equality before the law yang maksudnya seluruh orang serupa di mata hukum harus dapat diimplementasikan ke seluruh subjek hukum. Oleh karenanya diperlukan Teori Keadilan yang banyak diutarakan banyak ahli salah satunya adalah Theory Of Justice oleh John Ralws. John Rawls merekonsialiasikan antara prinsip persamaan dan prinsip  kebebasan. John Rawls mengakui bahwa tradisi kontrak sosial atau yang  lebih  dikenal  dengan  social  contract  oleh  yang  dikemukakan  oleh  Immanuel  Kant  dan  Jean Jacques  Rousseau,  sejalan  dengan  karyanya.  Didasarkan  melalui  tradisi  kontrak  sosial  yang beranggapan  suatu  masyarakat  akan  selalu  terikat  dengan  hukum  sebagaimana  hubungan  kontrak antar  individu.  Rawls  berpendapat  bahwa  keadilan  merupakan    keadaan  saat  suatu  masyarakat mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan secara sama rata. Dari teori John Rawls tersebut pada intinya keadilan adalah suatu keadaan yang akan besifat sama rata sehingga antara terdapat relevansi antara suatu  kontrak  yang  dalam  hal  ini  dipresentasikan  sebagai  UU  terhadap  masyarakat  yaitu  warga negara. Dengan cara khusus John Rawls meluaskan pemikirannya dengan meningkatkan buah pikiran terpaut prinsip kesamarataan dengan seluruhnya memakai rancangan ciptaannya ialah“ Posisi Asali” (original position) serta“ Selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Posisi asali disini diharapkan dapat menjadi landasan struktur sosial untuk dapat menjamin kepentingan masyarakat. Posisi asali merupakan  kondisi  awal  dimana  kebebasan  ( freedom ),  kesamaan  hak  ( equality )  dan  rasionalitas adalah  prinsip  pokok  yang  dapat  diandalkan.  Sehingga  terdapat  adanya  sebuah  keadilan  dimana dalam asas kebendaan yang masih berstatus jaminan memberikan pemegang jaminan memiliki hak khusus atas benda tersebut.
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  maka  dapat  diketahui  bahwa  pengalihan  hak kepemilikan atas benda yang diikatkan oleh jaminan fidusia merupakan hak kepemilikan yang tidak dalam  maksud  pemindahan  hak  kepunyaan  atas  sesuatu  barang  dengan  cara  sempurna  melainkan hingga  penyerahan  yuridis  ataupun  juridische  levering  saja.  Perihal  ini  disebabkan  dalam pembebanan fidusia sedang belum diiringi dengan penyerahan dengan cara jelas ataupun feitelijke levering yang dapat dapat terjalin setelah itu. Pemindahan hak kepunyaan subjek agunan fidusia ini juga dicoba atas “bawah keyakinan” sehingga bersifat  abstrak, yang mana fungsi jaminan tersebut adalah  sebagai  agunan  pelunasan  hutang  debitor  selaku  pemberi  fidusia  dan  oleh  karenanya  hal jaminan  fidusia  didasarkan  sebagai  penyerahan  secara  yuridis  atau juridische  levering ,  Kreditur selaku  akseptor  fidusia  kesimpulannya  memiliki  hak  agunan  atas  subjek  agunan  fidusia  alhasil kreditur berlaku seperti akseptor fidusia itu menaiki peran jadi owner barang tetapi dengan cara tidak seluruhnya  sempurna.  Hak  yang  harus  didahulukan  tersebut  telah  dinyatakan  dalam  UU  No.  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena hal itu begitu juga yang sudah diamanatkan oleh UU  kalau  tiap  Jaminan  Fidusia  yang  telah  didaftarkan  sepatutnya  untuk  dapat  didahulukan  tidak hanya untuk kepentingan kreditur lainnya, melainkan juga untuk kepentingan kreditur yang memiliki Jaminan Fidusia  itu  sendiri. Dalam  hal  operasional  Perusahaan  Pembiayaan  tentunya  akan  lebih dikenal  dengan  Jaminan  Fidusia  yang  mana  Jaminan  fidusia  tersebut  akan tetap  mengikat  kepada benda  yang  dijaminkan  dan  hak  kepemilikannya  akan  melekat  kepada  Penerima  Fidusia  selama Pemberi  Fidusia  belum  melakukan  pelunasan  atas  jaminan  tersebut.  Adapun  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya  akan  selalu  ada  perjanjian  antara  kreditur  dan  debitur  yang  pada  umumnya tentunya  terdapat  klausul-klausul  yang  menentukan  apabila  perjanjian  tidak  dilaksanakan  dengan itikad baik bagi para pihak. Pada umumnya klausul tersebut lebih dominan melindungi hak kreditur dibanding hak kreditur. Karena memang pada bidang usaha pembiayaan memiliki resiko yang lebih besar dari sisi perusahaan/kreditur dibanding sisi pelanggan/debitur. Bahkan kemungkinan terbesar terhadap perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur adalah ada terdapatnya gejala perbuatan
kejahatan yang dicoba oleh debitur menyebabkan pihak kepolisian harus menyelidiki tindak pidana tersebut sehingga akan menyebabkan perjanjian pembiayaan terhambat. Objek agunan fidusia yang sudah  didaftarkan  ke  kantor  registrasi  fidusia  serta  sudah  mempunyai  Akta  Agunan  Fidusia  bisa diklaim telah jadi wewenang penuh dari kreditur selaku pemegang agunan fidusia. Oleh karenanya bila debitur selaku donatur fidusia sudah melaksanakan aksi wanprestasi( ingkar akad) kepada akad pembiayaan dalam melakukan pelampiasan peranan pembayaran hutangnya serta bila subjek agunan fidusia diklaim dirampas oleh negeri hingga debitur pula senantiasa harus sediakan agunan pengganti yang sebanding nilainya dengan benda yang dirampas oleh negeri.
Hak kebendaan yang terikat jaminan fidusia pada dasarnya tidak akan berlaku apabila tidak didaftarkan  sesuai  dengan  ketentuan  pada  UU  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Perusahaan pembiayaan pada awalnya akan melakukan akad perjanjian kepada calon debitur. Pada umumnya  dalam  perjanjian  pembiayaan  tersebut  akan  dinyatakan  mengenai  ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan yang dimohonkan oleh debitur dengan atas nama sesuai dengan permintaan debitur. Pada saat pencairan pembiayaan terhadap benda ataupun barang yang dibiayai, hingga benda ataupun  barang  itu  hendak  diberikan  langsung  dalam  penguasaan  debitur.  Penguasaan  barang tersebut  diberikan  secara  konsep  fidusia  dimana  secara  kepemilikan  debitur  senyatanya  memiliki barang tersebut karena menguasai secara langsung namun, kepemilikannya masih belum sempurna karena dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh debitur melainkan dikuasai oleh kreditur sebagai penerima fidusia. Dengan adanya kekurangan dari masing-masing objek tersebut menyebabkan hak kebendaan menjadi terbagi antara debitur dan kreditur sampai pada akhirnya masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, hak kebendaan akan beralih penuh kepada debitur sebagai pemohon pembiayaan.
Dalam perjanjian pembiayaan pada umumnya juga diatur hal hak serta peranan antara debitur serta kreditur. Pembagian kewajiban tersebut pada umumnya diawali dengan pemberian pembiayaan oleh kreditur kepada debitur diawal perjanjian. Sehingga untuk kedepannya hanya pihak debitur saja yang  harus  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  angsuran  sebagai  upaya  penggantian pembiayaan oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia karena kreditur telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan memberikan pembiayaan terhadap pembelian objek jaminan fidusia. Apabila debitur  dalam  jangka  waktu  perjanjian  tidak  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  perjanjian pembiayaan, maka untuk melindungi hak kreditur atas sisa pembiayaan yang belum terbayarkan oleh debitur  diberikan  wewenang  buat  bisa  melaksanakan  eksekusi  kepada  subjek  agunan  fidusia. Pelaksanaan  eksekusi  tersebut  pada  prinsipnya  bukanlah  tindakan  perampasan  pidana  karena  hak eksekutorial  telah  diatur  pada  UU  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Adapun  unsur perampasan  dalam  hukum  kejahatan  ada  pada  artikel  368  Buku  UU  Hukum  Kejahatan  yang kutipannya  selaku  selanjutnya:“  benda  siapa  dengan  arti  profitabel  diri  sendiri ataupun  orang  lain dengan cara melawan hukum, memforsir seorang dengan kekerasan ataupun bahaya kekerasan buat membagikan  sesuatu  benda,  yang  semua  ataupun  sebagiannya  merupakan  kepunyaan  orang  itu ataupun orang lain, ataupun biar membuat pinjaman ataupun menghapuskan piutang, diancam sebab eksploitasi, dengan kejahatan bui sangat lama 9 bulan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut terdapat unsur “secara melawan hukum”, yang artinya segala tindakan yang dilakukan berdasarkan pasal 368 tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan maupun UU lainnya. Berbeda dalam pelaksanaan eksekusi pada  subjek  agunan  fidusia  yang  sudah  diberikan  amanat  oleh  UU  bahwa  penerima  fidusia didahulukan dan diberikan hak ekskutorial. Oleh karena hal tersebut berdasarakan Sertifikat Jaminan Fidusia,  kreditur  penerima  fidusia  masih  memiliki  hak  atas  objek  jaminan  fidusia  selama  objek jaminan tersebut belum dilunasi sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
Dengan  demikian  kreditur  yang  masih  memiliki  objek  jaminan  fidusia  yang  pada dasarnya secara kebendaan akan terus mengikat kepada penerima fidusia yang secara perdata dinyatakan tidak sempurna.  Dengan  begitu  agunan  fidusia  ialah  agunan  yang  mempunyai  watak  spesial  sebab menunjuk suatu benda untuk dapat dijadikan jaminan atas hutang debitur.  Sifat khusus yang pada
akhirnya  ditentukan  oleh  UU  ini  juga  merupakan  bentuk  perlindungan  kepada  kedua  belah  pihak yaitu debitur dan kreditur. Meskipun terdapat konsekuensi dari sifat khusus jaminan fidusia tersebut, karena  dinyatakan  bahwa  kreditur  sebagai  pemegang  agunan  fidusia  ditempatkan  selaku  penagih preference  dibandingkan  kreditur  konkuren  yang  lain.  Kepribadian  begitu  membuktikan  kalau agunan  fidusia  ialah  agunan  kebendaan.  Hal  tersebut  juga  berlaku  sama  dengan  hak  kebendaan terhadap debitur selama belum melaksanakan kewajibannya selaku debitur.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan mencoba memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian singkat ini yang mana pada rumusan masalah pertama dapat diketahui hak kebendaan akan  dimiliki  pemilik  benda  dan  mengikat  kemanapun  benda  itu  berada,  namun  dalam  penelitian singkat  ini  dapat  diketahui  bahwa  setiap benda  yang  masih  berstatus  jaminan  memiliki  hak  gadai yang akan terus melekat sampai dengan benda tersebut dilunasi oleh debitur meskipun secara perdata masih bersifat kepemilikan yang tidak sempurna. Hak kebendaan yang bersifat jaminan pada intinya akan memiliki hak gadai terhadap benda dalam jaminan tersebut. Hak gadai tersebut dimiliki oleh pihak  yang  memiliki  piutang  dengan  pihak  yang  berhutang  dengan  tujuan  agar  apabila  terdapat kendala  dalam  pembayaran  hutang,  maka  pihak  yang  berpiutang  dapat  melakukan  gadai  terhadap benda  dalam  jaminan  tersebut  agar  hasil  gadai  dipergunakan  untuk  menutupi  hutang  tersebut. Penyerahan kekuasaan oleh kreditur yang memiliki piutang tersebut juga telah dinyatakan dan pada umumnya  disetujui  oleh  pihak  debitur  pada  saat  memberikan jaminan  atas  objek jaminan  fidusia. Pada  saat  jaminan  fidusia  terbit  maka  UU  jaminan  fidusia  akan  secara  otomatis  berlaku  untuk diterapkan dalam perjanjian pembiayaan termasuk keadaan dimana kreditur diutamakan dan tindakan eksekusi  apabila  debitur  telah  wanprestasj  (ingkar  janji)  terhadap  perjanjian.  Sifat  kreditur  yang didahulukan  oleh  UU  jaminan  fidusia  juga  berlaku terhadap  biaya-biaya  dari  hasil gadai terhadap objek jaminan fidusia.  Perihal ini yang jadi atensi berarti untuk tiap kreditur yang sedang mempunyai agunan  fidusia  dimana  dalam  UU  Nomor.  42  Tahun  1999  mengenai  Agunan  Fidusia  pula  sudah menerangkan  kalau  tiap  akseptor  agunan  fidusia  pula  mempunyai  hak  yang  didahulukan  untuk kreditur yang lain, yang tujuannya bila ada wanprestasi( ingkar akad) oleh debitur berlaku  seperti donatur fidusia hingga kreditur berlaku seperti akseptor fidusia pula bisa melaksanakan penjagaan ataupun eksekusi kepada subjek agunan fidusia  tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan penjualan agar seluruh hutang dari debitur terbayarkan. Tentunya hal ini juga merupakan suatu perlindungan hukum  terhadap  setiap  kreditur  yang  melayani  jasa  keuangan  pembiayaan  sebagaimana  prestasi kreditur itu sendiri pada umumnya telah dilaksanakan diawal perjanjian dan sisanya hanya menunggu kewajiban  debitur  untuk  melakukan  pembayaran  terhadap  angsuran  berdasarkan  perjanjian pembiayaan terhadap poin jaminan fidusia itu. Apabila debitur berlaku seperti penyumbang fidusia tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan kreditur, maka berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia kreditur berhak untuk meminta kembali objek jaminan fidusia  sebagai  bentuk  jaminan  atas  tidak  terlaksananya  suatu  perjanjian.  Dalam  pelaksanakan ekskusi  tersebut  berdasarkan  UU  kreditur  tidak  bisa  dinyatakan  melakukan  perampasan  pidana karena hubungan hukum perdata telah timbul terlebih dahulu dan pemberian hak eksekutorial juga diakui oleh UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Dengan ini penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu penulis kepada:
1. Keluarga penulis yang terus memberikan motivasi dalam menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Trisaksi;
2. Dosen penulis ibu Elfrida Ratnawati selaku pembimbing dalam membantu penulisan ini;
3. Dewan redaksi jurnal mandala yang telah membantu dalam mereview artikel ini sampai dapat dipublikasi;

## 4. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Trisakti.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Faiz, Pan Mohammad, Jurnal Konsitusi, Vol. 6, Nomor 1, April 2009 “Teori Keadilan John Rawls” hal.  139  diaskes  online  melalui  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573 pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 11.35 WIB.
Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988,
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Kamelo, Tan, 2006, Bandung, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang didambakan, Alumni. Kitab Undang – undang Hukum Perdata Kitab Undang – undang Hukum Pidana
Kusumaningtyas,  Rindia,  Jurnal  “Perkembangan  Hukum  Jaminan  Fidusia  Berkaitan  dengan  Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Pandecta, Vol. 11, No. 1 Juni 2016.
Maksum,  Muhammad,  Jurnal  “Penerapan  Hukum  Jaminan  Fidusia  dalam  Kontrak  Pembiayaan Syariah”, JURNAL CITA HUKUM, Vol. 3 No. 1, Juni 2015.
Mopeng, Andhika, Jurnal “Hak-hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, Vol. VI/No. 10/Des/201.
Mumek,  Regita  A.,  Jurnal  “Hak-Hak  Kebendaan  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Perdata”,  Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.
Pridol, Jhon, Jurnal “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, Vol.
2, No. 2 Desember 2019.
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1018/Pdt.G/2021/PN.Tng Rahardjo, Soetjipto, 1978, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni. Rifai, Achmad & Gatot Subroto, Jurnal “Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan”, JURNAL YUSTITIA, Vol. 21, No. 2, Desember 2020.
Silonde,  Arus  Akbar  dan  Wirawan  B.  Ilyas,  2011,  Jakarta,  Pokok-Pokok  Hukum  Bisnis.  Salemba Empat.
Tutik,  Titik  Triwulan,  2006,  Pengantar  Hukum  Perdata  Di  Indonesia,  cetakan  pertama,  Prestasi Pusaka.
Usanti,  Trisadini  Prasastinah,  Jurnal  “Lahirnya  Hak  Kebendaan”,  Vol.  17,  No.  1,  27  Januari  2012 Edisi Januari.
Usman, Rachmadi, Jurnal Hukum No. 1  “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan”, Vol. 28 Januari 2021.
Widjaja, Erich Kurniawan & William Tandya Putra, Jurnal “Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan”, Jurnal Mercatoria, Vol. 12, No. 1, Juni 2019 Yasir,  M.,  Jurnal  “Aspek  Hukum  Jaminan  Fidusia  (Legal  Aspect  Of  Fiduciary  Guaranty)”,  Jurnal Sosial dan Budaya Sar-I, Vol. 3 No. 1, (2016)