Vol. 11, No. 1, Juni 2024
Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PSAK 17 dan Undang-Undang Pajak serta Dampaknya terhadap Penghasilan Kena Pajak CV. Lindrif Jaya
Fithrah Kamaliyah 1 , Sri Agustini 2
Universitas Pamulang, Indonesia dosen02052@unpam.ac.id 1 , dosen0535@unpam.ac.id 2
Submitted : 11 th Jan 2024 | Edited : 19 th April 2024 | Issued : 01 st June 2024
Cited on : Kamaliyah,  F.,  &  Agustini,  S.  (2024).  Analisis  Penyusutan  Aktiva  Tetap Menurut PSAK 17 dan Undang-Undang Pajak serta Dampaknya terhadap Penghasilan  Kena  Pajak  CV.  Lindrif  Jaya. INOVASI:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Manajemen, 11 (1), 181-187.

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  significant  differences  between  PSAK  17 and the Tax Law in determining taxable income which will affect the income tax burden  that  must  be  paid.  The  analytical  method  for  this  research  uses  a qualitative descriptive method with data collection techniques through literature studies  and  field  studies.  The  sample  in  this  research  is  CV's  financial  report. Lindrif Jaya in 2020. The results of this research show that in the calculation of depreciation  according  to  PSAK  with  the  applicable  statutory  regulations  there is  a  positive  correction  difference  which  will  increase  the  amount  of  the company's taxable income. The existence of significant differences between tax regulations  and  financial  accounting  standards  can  result  in  different  taxable profits and in turn lead to differences in the basis for determining the income tax payable.
Keywords :  Transfer  Pricing;  Tax  Planning;  Bonus;  Foreign  Ownership

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dari PSAK 17  dan  Undang-Undang  Perpajakan  dalam  menentukan  penghasilan  kena pajak  yang  akan  berpengaruh  terhadap  beban  pajak  penghasilan  yang  harus dibayar. Metode analisis penelitian  ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan  Teknik  pengambilan  data  melalui  studi  Pustaka  dan  studi  lapangan. Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  CV.  Lindrif  Jaya  tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan penyusutan menurut PSAK  dengan  peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  terjadi  selisih koreksi  positif  yang  akan  menambah  besarnya  penghasilan  kena  pajak perusahaan.  Adanya  perbedaan-  perbedaan  signifikan  antara  perarturan perpajakan  dengan  standar  akuntansi  keuangan  bisa  menjadikan  laba  kena pajak  berbeda  dan  selanjutnya  menyebabkan  perbedaan  dasar  penetapan pajak penghasilan terutang.
Kata Kunci :   Penyusutan; Aktiva Tetap; Undang-Undang Perpajakan; Kepemilikan
Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## PENDAHULUAN
Menurut  PSAK  No.  17  istilah  penyusutan  berarti  pengalokasian  jumlah suatu  aset  yang  dapat  disusutkan  sepanjang  masa  manfaat  yang  diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.  Kesalahan dalam penetapan metode penyusutan dan penggunaan     asset     tetap     dapat mempengaruhi rencana perusahaan  dalam  mencapai  tujuannya.  Kesalahan  dalam  ukuran  aset  tetap juga  dapat  mempengaruhi  kewajaran  laporan  keuangan  secara  signifikan terutama  terhadap  penyusutan.  Kesalahan  tersebut  dapat  dihindari  dengan cara  menentukan  taksiran  umur  ekonomis  aset  tetap  dan  metode  penyusutan yang  digunakan.  Dengan      adanya      daftar      aset      tetap,  maka  informasi mengenai  jumlah,  jenis,  nilai  akan  mudah  di  dapat.  Hal  ini  tidak  akan  saja memudahkan perhitungan laba dan penghasilan kena pajak perusahaan tetapi juga  memudahkan  kegiatan  pengawasan  aset  tetap  Perusahaan  (Yuhaniar, 2019).
Negara  Republik  Indonesia  melakukan  perwujudan  keadilan  ekonomi berdasarkan  Pancasila  yang  harus  diletakkan  dalam  kerangka  keadilan  dan kesejahteraan  rakyat  secara  lebih  luas.  Rakyat  dalam  arti  ini  adalah  konsepsi politik  yang  merujuk  pada  demos  (common  people)  atau  kepentingan  publik secara  keseluruhan  yang  mengatasi  kepentingan  perseorangan  dan  golongan (Angelia, 2015). Pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung  berhubungan  dengan  barang/jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  dan  badan/organisasi  yang  berada  di  dalam  jangkauan pemerintah.  Akuntansi  yang  berkaitan  dengan  perhitungan  perpajakan  dan mengacu  pada  peraturan  perundang –undangan  perpajakan  beserta  aturan pelaksanaannya,  disebut  akuntansi  pajak.  Akuntansi  yang  dilaksanakan  oleh perusahaan  atau  organisasi  pada  umumnya  mengacu  pada  prinsip  akuntansi yang dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial.
Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  secara  khusus  mengatur  tentang pengakuan  pendapatan  dan  biaya  kontrak  dengan  menerbitkan  sebuah pernyataan  dalam  PSAK  No.17  tentang  Akuntansi  Penyusutan,  jumlah  yang dapat  disusutkan  dari  suatu  aktiva  dialokasi  berdasar  suatu  dasar  sistematis dan beralasan selama masa manfaat tersebut. Metode penyusutan yang dipilih harus  digunakan  secara  konsisten  dari  periode  ke  periode  kecuali  perubahan keadaan  yang  memberi  alasan  atau  dasar  suatu  perubahan  metode.  Dan hampir  semua  perhitungan  laba  komersial  yang  dihasilkan  harus  mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan  dalam  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  digunakan  dalam peraturan  perpajakan  atau  banyak  ketentuan  perpajakan  yang  tidak  sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Alokasi  biaya  yang  tepat  harus  dilakukan  di  antara  berbagai  pos  aktiva dan beban (misalnya dalam penetapan unsur harga perolehan properti,  pabrik dan  peralatan  atau  biaya  pemeliharaan),  karena  akan  mempengaruhi perhitungan  laba  untuk  serangkaian  periode  akuntansi.  Demikian  pula,  biaya umum  (common  cost)  yang  berkenaan  dengan  lebih  dari  satu  aktivitas  harus didistribusikan  dengan  tepat  menurut  dasar  pembebanan  yang  layak,  seperti faktor  waktu  atau  factor  penggunaan.  Tujuan  dari  Pernyataan  ini  adalah mengatur  tentang  pembebanan  penyusutan  aktiva  yang  dapat  disusutkan.
Masalah  utama  dalam  akuntansi  penyusutan  suatu  aktiva  adalah  penentuan jumlah  yang  dapat  disusutkan,  metode  penyusutan  dan  penentuan  masa manfaat keekonomian (Ratag, 2013).

## LANDASAN TEORI
Akuntansi  Penyusutan  merupakan  jumlah  yang  dapat  disusutkan  dari suatu  aktiva  dialokasi  berdasar  suatu  dasar  sistematis  dan  beralasan  selama masa  manfaat  tersebut.  Metode  penyusutan  yang  dipilih  harus  digunakan secara  konsisten  dari  periode  ke  periode  kecuali  perubahan  keadaan  yang memberi  alasan  atau  dasar  suatu  perubahan  metode.  Dan  hampir  semua perhitungan  laba  komersial  yang  dihasilkan  harus  mengalami  koreksi  fiskal untuk  mendapatkan  Penghasilan  Kena  Pajak,  karena  tidak  semua  ketentuan dalam  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  digunakan  dalam  peraturan perpajakan  atau  banyak  ketentuan  perpajakan  yang  tidak  sama  dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Metode  penyusutan  menurut  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  11  undang-undang  Pajak  Penghasilan antara lain sebagai berikut adalah :
1.  Metode  garis  lurus  ( straight  line  method ),  atau  metode  saldo  menurun ( declining balance method ) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.
2.  Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan. Undang-undang  Pajak  Penghasilan  No.  36  Tahun  2008  secara  khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal yaitu dimulai pada  bulan  dilakukannya  pengeluaran,  kecuali  untuk  harta  yang  masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib  Pajak  diperkenankan  melakukan  penyusutan  mulai  pada  bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan  atau  pada  bulan  harta  yang  bersangkutan  mulai menghasilkan.  Penyusutan  terhadap  harta  dalam  sewa  guna  usaha (leasing)  khususnya  sewa  guna  usaha  tanpa  hak opsi  (operating lease) dimulai  pada  bulan  harta  tersebut  disewa-guna-usahakan.  Menurut Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Nomor  36  Tahun  2008, semua  aset  tetap  berwujud  yang  mempunyai  syarat  penyusutan  fiskal harus  dikelompokkan  terlebih  dahulu  menjadi  2  (dua)  golongan,  yakni Kelompok  Harta  berwujud  bukan  bangunan  dan  Kelompok  Harta berwujud bangunan.
Kelompok  harta  berwujud  bukan  bangunan  yaitu  metode  garis  lurus (straight  line)  atau  metode  saldo  menurun  ganda  (double  declining  balance). Metode  yang  akan  dipakai  tergantung  pada  wajib  pajak,  dan  harus dilaksanakan secara taat  asas.  Metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh  kelompok  harta,  tidak  dapat  misalnya  kelompok  satu  menerapkan metode  garis  lurus,  sedangkan  kelompok  lainnya  menerapkan  metode  saldo menurun.  Jika  digunakan  metode  saldo  menurun  maka  pada  akhir  masa manfaat,  nilai  buku  harta  yang  bersangkutan  harus  disusutkan  seluruhnya. Kelompok  harta  berwujud  bangunan  hanya  dapat  menggunakan  metode  garis lurus saja.
Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  sebuah penelitian kuantitatif  dengan melakukan studi  empiris  pada  perusahaan  CV.  Lindrif  Jaya.  Penelitian  kuantitatif  dapat diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandasan  positivisme  yang digunakan  untuk  meneliti  populasi  atau  sampel  tertentu  yang  bertujuan  untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  laporan  keuangan CV.  Lindrif  jaya  untuk  melihat  bagaimana  perhitungan  penyusutan  dan perhitungan  pajak  terhadap  aktiva  tetapnya.  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi  dilakukan  dengan  mengumpulkan  sumber-sumber  data  sekunder seperti laporan keuangan (financial report) dan laporan tahunan (annual report) pada  perusahaan  yang  menjadi  sampel  penelitian.  Studi  pustaka  pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data dari literatur seperti  buku,  artikel,  jurnal  maupun  media  cetak  lain  yang  berkaitan  dengan tema penelitian.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  menganalisis  bagaimana  Penyusutan Aktiva  Tetap  Menurut PSAK  Nomor  17  dan Undang-Undang  Perpajakan  serta Dampaknya Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada CV. Lindrif’Jaya Jakarta.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  penyusutan  aktiva  tetap menurut  PSAK  17  dan  undang-undang  pajak  serta  dampaknya  terhadap penghasilan  kena  pajak  pada  CV. Lindrif’  Jaya  Jakarta.  Besarnya  penyusutan untuk  periode  akuntansi  dibebankan  ke  pendapatan  baik      secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Kesalahan dalam  penetapan metode  penyusutan  dan penggunaan  asset  tetap  dapat  mempengaruhi  rencana  perusahaan  dalam mencapai tujuannya.
Tabel 1. Daftar Aktiva Tetap CV.Lindrif’Jaya
Nomor Keterangan Harga Perolehan (RP) 1. Komputer 12.900.000 2. Mobil Operasional 360.000.000 3. Sedan 200.000.000 4. Gedung Kantor 800.000.000 Sumber: Data penelitian, 2024 Tabel 2. Daftar Laporan Laba Rugi  CV . Lindrif’ Jaya Tahun 2020 Nomor Perkiraan Laba/Rugi (Rp) 1. Komputer 7.740.000 2. Penyusutan Mobil Operasional 64.800.000 3. Penyusutan Sedan 36.000.000 4. Penyusutan Gedung Kantor 50.000.000 TOTAL 158.540.000
Sumber: Data penelitian, 2024
Total  Perhitungan  beban  penyusutan  aktiva  tetap  sebagaimana  tabel  2. laporan  laba  rugi  tersebut  diatas  untuk  tahun  2020      menurut  PSAK  sebesar Rp158.540.000,-.  Untuk  mengetahui  berapa  beban  penyusutan  aktiva  tetap
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
menurut  peraturan  per  Undang-Undangan  perpajakan,  perlu  dilakukan  koreksi fiskal untuk kepentingan penghitungan pajak penghasilan tahun 2020.
Tabel 3. Komputer Harga Perolehan Rp12.900.000,- Nilai Residu Rp2.580.000,- Jumlah disusutkan
Rp7.740.000,-
Sumber: Data penelitian, 2024
Informasi  yang  penulis  dapat:  berkaitan  dengan  penyusutan  fiskal, computer  termasuk  harta  bukan  bangunan  kelompok    1  (menurut  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008)

## Tabel 4. Penyusutan Komputer
Penyusutan komersil Komputer sebesar Rp7.740.000,- Penyusutan fiskal Komputer 25% x Rp12.900.000,- Rp3.225.000,- Selisi penyusutan komersil Rp4.515.000,-
Sumber: Data penelitian, 2024

## Mobil Operasional
Perhitungan penyusutan komersial mobil operasional adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Mobil Harga Perolehan Rp360.000.000,- Nilai Residu 10% Rp36.000.000,- Jumlah disusutkan
Rp324.000.000,-
Penyusutan ditetapkan 5 tahun Rp64.800.000,-
Sumber: Data penelitian, 2024
Informasi  yang  penulis  dapat:  berkaitan  dengan  penyusutan  fiskal,  mobil operasional termasuk harta bukan bangunan kelompok 2.
Tabel 6. Perhitungan penyusutan fiskal untuk mobil operasional
Penyusutan komersil Rp64.800.000,- Penyusutan fiskal 12,5%xRp360.000.000,- Rp45.000.000,- Selisih penyusutan komersil Rp19.800.000,- Sumber: Data penelitian, 2024 Tabel 7. Perhitungan penyusutan komersil Sedan Tahun Perolehan Sedan 2020 Harga perolehan Sedan Rp200.000.000,- Nilai Residu 10% Rp20.000.000,- Jumlah disusutkan
Rp180.000.000,-
Penyusutan ditetapkan 5 tahun Rp36.000.000,-
Sumber: Data penelitian, 2024
Informasi  yang  penulis  dapat:  berkaitan  dengan  penyusutan  fiskal,  mobil sedan termasuk harta bukan bangunan kelompok 2.
Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## Tabel 8. Perhitungan penyusutan fiskal untuk Sedan
Penyusutan komersil Rp36.000.000,- Penyusutan fiskal 12,5% xRp200.000.000,- Rp25.000.000,- Selisih penyusutan komersil Rp11.000.000,0 Sumber: Data penelitian, 2024 Tabel 9 Gednng Kantor Harga Perolehan Gedung Kantor
Rp800.000.000,-
Penyusutan ditetapkan 6,25%
Rp50.000.000,-
Sumber: Data penelitian, 2024
Informasi yang penulis dapat: berkaitan dengan penyusutan fiskal Gedung kantor  adalah  merupakan  bangunan  permanen  Gedung  tersebut  diperoleh tahun 2018.
Tabel 10. Perhitungan penyusutan Gedung Kantor
Penyusutan Komersil Rp50.000.000,- Penyusutan fiskal 5%xRp800.000.000,- Rp40.000.000,- Selisih penyusutan komersil Rp10.000.000,-
Sumber: Data penelitian, 2024
Tabel 11. Rekonsiliasi Perhitungan Penyusutan Fiskal Aktiva Tetap
CV. Lindrif Jaya No Akun Laba/Rugi Komersial Koreksi Fiskal Laba/Rugi Fiskal Positif Negatif 1.  Komputer Rp7.740.000 Rp4.515.000 - Rp3.225.000,- 2.  Mobil Operasional Rp64.800.000 Rp19.800.000 - Rp45.000.000 3.  Sedan Rp36.000.000 Rp11.000.000 - Rp25.000.000 4.  Gedung Kantor Rp50.000.000 Rp10.000.000 - Rp40.000.000 Total Beban Penyusutan Fiskal Rp113.225.000
Sumber: Data penelitian, 2024
Dari rincian tersebut dapat diperoleh informasi di mana beban penyusutan untuk  periode  tahun  2020  berdasarkan  penyusutan  komersil  adalah  sebesar Rp158.540.000,-  Beban  penyusutan  untuk  periode  tahun  2020.  berdasarkan ketentuan penyusutan fiscal adalah sebesar     Rp113.225.000,- Selisih antara penyusutan  menurut  akuntansi  komersil  dengan  ketentuan  perpajakan adalah     sebesar     Rp45.315.000,-  Jadi  jumlah  ini  yang akan direkonsiliasi, di  mana  penyusutan  menurut  komersil  lebih  besar  dari  penyusutan  fiskal sehingga  selisih    ini    bersifat    koreksi    positif  yaitu  akan  menambah  besarnya penghasilan  kena  pajak  perusahaan.  Adanya  perbedaan-perbedaan  signifikan antara  perarturan  perpajakan  dengan  standar  akuntansi  keuangan  bisa menjadikan laba kena pajak berbeda dan selanjutnya menyebabkan perbedaan dasar penetapan pajak penghasilan terutang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  interprestasi  atas  hasil  penelitian,  maka penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  perhitungan  penyusutan  menurut  PSAK dengan  peraturan  Per    Undang-Undangan  yang  berlaku  terjadi  selisih  koreksi positif  yang  akan    menambah  besarnya  penghasilan  kena  pajak  perusahaan.
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
Adanya  perbedaan-  perbedaan    signifikan    antara  perarturan  perpajakan dengan standar akuntansi keuangan bisa menjadikan laba kena pajak berbeda dan  selanjutnya  menyebabkan  perbedaan  dasar  penetapan pajak  penghasilan terutang.

## DAFTAR PUSTAKA
A. J. J. P. Meiby Angelia, “Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan  Biaya  Menurut  SAK  dan  UU  Perpajakan  pada  Perusahaan Jasa  Konstruksi  (Studi  pada  PT.Anugrah  Adyatama  Jakarta),”  vol.  3,  pp. 1193-1202, Maret 2015.
A.  Mohamad  Affan,  “Analisis  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 Sebagai  Upaya  untuk  Meningkatkan  Efisiensi  Beban  Pajak  Studi  Kasus Pada Persek MIH Pajak Vokasi,” JUPASI, Vol. %1 dari %22, Nomor 1, pp. 1-11, 2020.
A. Wairooy, “Pengaruh Biaya Penyusutan Aset Tetap Terhadap Laba pada PT. Bank Sulselbar,” Office, Vol. %1 dari %23, Nomor 1, 2017.
G.  A.Ratag,  “Perencanaan  Pajak  melalui  Metode  Penyusutan  Aktiva  Tetap untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Bank Sulut,” EMBA, Vol. %1 dari %21, Nomor 3, 2013.
H. Jheef Ferie, “Perencanaan Pajak dalam Penyusutan Aktiva Tetap pada PT. Sagara Hero Sakti Samarinda,” 2018.
L. J.E.Sutanto, “Terhadap Kinerja Karyawan Zolid Agung Perkasa,” Performa J. Manajemen dan Start-Up Bisnis, vol. 3, 2018.
L. L. Yuhaniar, “Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PSAK 17  dan  Undang-Undang  Pajak  serta  Dampaknya  Terhadap  Penghasilan Kena Pajak pada PT.Wana Arta Manggala,” vol. 6, pp. 86-87, Juli 2019.
M. Prof.Dr.Mardiasmo, “Perpajakan,” Penerbit Andi, 2018. R.  Chandra,  “Perencanaan  Pajak  untuk  Penyusutan,” Wahana, Vol.  %1  dari %214, Nomor 2, Agustus 2011.
S. S. U. H. Andi Arif Wangsa, “Analisis Perencanaan Pajak melalui Penyusutan Aktiva  Tetap  dan  Perhitungan  Pajak  Badan  PDAM  Tirta  Jeneberang Kabupaten  Gowa,” AMNESTY:  JURNAL  RISET  PERPAJAKAN, Vol.  %1 dari %22, Nomor 2, November 2019.
Sugiyono.  2017.  Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D-MPKK. Bandung: Alfabeta.
T. H. S. H. Idarni Harefa, “Analisis Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan,” Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (JAMANE), Vol. %1 dari %21, Nomor 1, pp. 146-151, Mei 2022.