## ANALISIS APLIKASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS PADA PERBANKAN DAN PEGADAIAN SYARI’AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Lailatul Istiqomah 1)
1) Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
1) lailahilwa91@gmail.com
Abstrak. Implementasi  produk  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  sejauh  ini mengundang  banyak  perhatian  khusus,  perhatian  tersebut  lebih  condong  pada penerapan  akad.  Karena  perbedaan  mendasar  antara  LKS  dengan  lembaga keuangan  konvensional  adalah  pada  akad/perjanjian  sebelum  melakukan transaksi keuangan. Sehingga, peneliti disini bertujuan melakukan penelitian pada penerapan  dari  salah  satu  akadnya  yang  masih  menjadi  kontroversi  yaitu  akad produk  gadai  emas.  Pemberlakuan      multi      akad      dalam      transaksasi  modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Ketentuan Sunnah terkait multi akad merupakan sebuah  pengecualian  yang    tidak    berlaku    secara    umum.  Multi  akad  hasil modifikasi  tidak  dilarang  selama  dalam  pemberlakuan  akad  tidak  melanggar prinsip  Sunnah  terkait  penggabungan  akad.  solusi  yang  ditawarkan  dan dipaparkan  untuk  penyelesaian  permasalahan  produk  “Gadai  Emas’  dalam lembaga  keuangan  syari’ah  adalah  pembebanan  besarnya  biaya  pada rahin disesuai  dengan  besarnya  pengeluaran  yang  dikeluarkan  untuk  pemeliharaan barang  yang  digadaikan,    biaya  sewa  atas  tempat  dan  penjagaan  barang  yang ditetapkan di awal. Bukan dari besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.
Kata kunci: Multi Akad, Gadai Emas, Hukum Islam
Abstract. Product implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) has so far invited  a  lot  of  special  attention,  this  attention  is  more  inclined  to  the implementation of the contract. Because the fundamental difference between LKS and  conventional  financial  institutions  is  on  the  contract  /  agreement  before conducting financial transactions. Thus, researchers here aim to conduct research on the application of one of the contracts which is still a controversy, namely the gold pawn product contract. Multi-contract enforcement in modern relaxation is a necessity  whose  purpose  is  to  practice  the  Shari'a  values  that  are  behind  the contract.  The  provisions  of  the  Sunnah  related  to  multiple  contracts  are  an exception that does not apply generally. The modification of the multi-contract is not prohibited as long as the contract does not violate the Sunnah principle related to  the  merging  of  the  contract.  the  solution  offered  and  presented  to  solve  the problem  of  the  product  "Gold  Pawn"  in  sharia  financial  institutions  is  the imposition  of  fees  on  the  rahin  in  accordance  with  the  amount  of  expenditure incurred  for  the  maintenance  of  mortgaged  goods,  rental  costs  for  the  place  and safeguarding the goods specified at the beginning. Not from the  amount of loans given to customers.
Keywords: Multi-Contract, Gold Pawn, Islamic Law

## I. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  dan  perkembangan  pesat  aktivitas  dan  Lembaga  Keuangan Syariah (LKS) seperti halnya perbankan syari’ah, asuransi  syari’ah, obligasi syari’ah dan lain sebagainya telah menuntut para praktisi, regulator dan juga akdemisi bidang ekonomi  serta  keuangan  syari’ah  untuk  senantiasa  aktif  dan  kreatif  dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Oleh sebab itu para  praktisi, regulator dan juga akademisi juga dituntut untuk menciptakan berbagai produk serta aturan yang benar-benar tidak menyimpang dari prinsip- prinsip syari’ah. 1
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  mengembangkan industry  atau  bisnis  di  era  modern  ini,  para  praktisi  Lembaga  Keuangan  telah melakukan  pelbagai  usaha  untuk  menciptakan  produk-produk  baru  yang  tidak dipungkiri  telah  mengadaptasi  dengan  ‘syaratisasi”  dari  produk -produk konvensional.  Dimana  dari  setiap  transaksi  produk-produk  tersebut,  terdapat beberapa  akad  yang  dilakukan  secara  bersamaan  atau  setidaknya  setiap  akad  yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan karena kesemuanya merupakan satu kesatuan, yang biasa diistilahkan dengan “Multiakad”. 2
Dan dewasa ini dunia eknomi modern dengan keberadaan lembaga keuangan, mulai  mengembangkan  penawarannya  dalam  berbagai  bentuk  fasilitas  pembiayaan yang merupakan sesuatu yang sangat vital guna mendukung kegiatan perekonomian, terutama dengan pengerahan sumber – sumber pembiayaan dan penyalurannya yang efektif  dan  efisien.  Maka  sejalan  dengan  hal  tersebut,  sejak  tahun  1988  pemerintah telah  menempuh  berbagai  kebijakan  untuk  lebih  mmperkuat  sistem  lembaga keuangan  nasional  melalui  pengembangan  dan  perluasan  berbagai  jenis  lembaga keuangan,  diantaranya  lembaga  keuangan  non  bank  seperti  Pegadaian. 3 Pada perkembangan lembaga keuangan saat ini, pegadaian pun mencoba mengembangkan operasionalnya  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Perkembangan  gadai  dengan  berbasis
1 Hasanudin Maulana, “Multiakad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” Al-Iqtisad: Vol. III, No. 1, Januari 2011 , 2011, 156.
2 Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al -Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” Jurnal Ilmiah Syari’ah 15, no. 2, Juli-Desember (2016): 178.
3 Muhammad Wildan, “Produk Murabahah Logam Investasi Abadi Di Pegada ian Syariah Perspektif Hukum Islam” (IAIN Purwokerto, 2016).
syari’ah ini  ternyata  memiliki  potensi  pasar  yang  sangat  besar  khususnya  di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim.
Namun  diskursus  tentang  akad  yang  diaplikasikan  dalam  transaksi  ekonomi syari’ah pada lembaga keuangan berbasis syariah menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari tataran teori maupun hukum implementasinya di lapangan. Adanya  kontoversi  yang  memperdebatkan  terkait  keabsahan  praktik  multiakad dalam transaksi produk- produk lembaga keuangan syari’ah ini muncul bukan tanpa sebab,  melainkan  adanya  sejumlah  hadist  Nabi  yang  secara  lahiriah  memaparkan bentuk  larangan  penggunaan  multiakad. 4 Oleh  karena  itu  dengan  adanya  hadist- hadaist tersebut, sangatlah wajar jika timbul banyak pertanyaan terkait penggunaan produk  multiakad  yang memenuhi  ketentuan  dan  batasan  syari’ah  yang  ditentukan oleh Nabi dengan hadist-hadist tersebut.

## A. Konsep Batasan Multi Akad dalam Fikih
Kajian  akad  pada  fikih  klasik  sangatlah  sederhana  dan  tidak  rumit,  karena konstruksinya  hanya  membicarakan  satu  akad  untuk  satu  transaksi.  Namun  seiring dengan  perkembangan  zaman  bentuk  akad  semakin  berkembang  menjadi  lebih variatif  dan  rumit,  karena  bentuk  akad  tunggal  sudah  tidak  responsif  terhadap perkembangan  transaksi  keuangan  dalam  masyarakat.  Dan  praktik  multi  akad  pun semakin mendapat tempat seiring dengan perkembangan industry keuangan syari’ah saat ini. 5
Akan  tetapi  yang  menjadi  permasalahan  adalah  khazanah  fikih  klasik  telah terpaku  pada  prinsip  larangan  menggabungkan  dua  akad  dalam  satu  transaksi. Namun  sebagian  ulama  yang  membolehkan  praktik  multiakad  bukan  berarti membolehkan  secara  bebas,  tetapi  ada  batasan-batasan  yang  tidak  boleh  dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multiakad menjadi dilarang. Di kalangan para ulama, ketentuan dan batasan ini ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut: 6
4 Aidil Arifin, “Multi Akad Dalam Perspektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syrai’ah,” Al-Hurriyah 17, no. 1, Januari-Juni (2015): 4.
5 Arifin.
6 Abdullah Muhammad Al-Imraani, Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah (Riyadh: Dar Kunuz Eshabelia an Nasr wa Tausi’, 2006). 179
1. Multi akad dilarang karena nash agama
Jika  suatu  multi  akad    telah  dilarang  dalam  dalam nash syar’i maka hukumnya menjadi haram. Dimana telah dijelaskan dalam beberapa hadist Rasulullah  tentang  bentuk  akad  bisnis  yang  dilarang  adalah  bentuk penggabungan  beberapa  akad,  seperti  jual  beli  dan  pinjaman.  Ada  tiga hadist Rasul yang menjelaskan akad-akad yang dilarang untuk digabung, yaitu: 7
a) Larangan akad jual beli dalam pinjaman
فلسو عيب نع ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىنه
Rasulullah Saw melarang jual beli dalam  pinjaman (HR Ahmad dari  Abu  Hurairah).  Para  ulama  sepakat  atas  pelarangan mensyaratkan  akad  jual  beli  dalam  akad  pinjaman,  karena  akan menyebabkan ketidakjelasan harga yang mengarah pada unsur riba. 8
b) Larangan dua akad dalam satu akad
:لاق هنع الله يضر ةريره بيأ نع نع ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىنه
ةعيب في ينتعيب في ناتقفص :لاق هنأ هنع الله يضر دوعسم نبا نع

## بر ةقفص
Selain  multi  akad  antara  salaf  dan  jual  beli  yang  diharamkan, ulama  juga  sepakat  melarang  multi  akad  antara  berbagai  jual  beli dan  qardh  dalam  satu  transaksi.  Semua  akad  yang  mengandung unsur  jual  beli  ( mu’awadhah )  dilarang  untuk  dihimpun  dengan qardh  dalam  satu  transaksi,  seperti  antara  ijarâh  dan  qardh,  salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya. 9
Namun  dari  beberapa  pendapat  ulama,  pendapat  yang  rajih dalam  hal  ini  adalah  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  akad demikian  akan  menimbulkan  ketidakjelasan  harga  dan  akan
7 Oni Syahroni, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 205
8 Al-Imraani, Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah . 180
9 Aryanti, “Multi Akad (Al -Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muama lah.” 181
menjerumuskan  kepada  riba,  yang  dimana  pada  hakikatnya  tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut. 10
2. Multi  akad  terdiri  dari  akad-akad  yang  akibat  hukumnya  saling bertolak belakang atau berlawanan
Kalangan  ulama  Malikiyah  mengharamkan  multi  akad  antara  akad- akad  yang  berbeda  ketentuan  hukumnya  dan/atau  akibat  hukumnya saling  berlawanan  atau  bertolak  belakang.  Larangan  ini  didasari  atas larangan  Nabi  menggabungkan  akad  salaf  dan  jual  beli.  Dua  akad  ini mengandung hukum yang berbeda.
Hujjah dari larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang  berbeda  dalam  syarat  dan  hukum  menyebabkan  tidak  sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara  akad  menghibahkan  sesuatu  dan  menjualnya.  Akad-akad  yang berlawanan  ( mutadhadah )  inilah  yang  dilarang  dihimpun  dalam  satu transaksi. 11
3. Multi  akad  sebagai hilah ribawiah yang  menyebabkan  jatuh  kepada riba
Hilah  ribawiah yang  dimaksud  yaitu  mengubah  hukum  menjadi hukum baru dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari’ah. Maka multi akad  seperti  ini  menjadi  haram,  meskipun  hukum  asal  dari  setiap  akad- akad  yang  membangunnya  adalah  boleh.  Penghimpunan  beberapa  akad yang  hukum  asalnya  boleh  namun  membawanya  kepada  yang  dilarang menyebabkan  hukumnya  menjadi  dilarang.  Hal  ini  terjadi  seperti  pada contoh:
a) Multi akad dengan mensyaratkan akad jual beli ( ba’i ) di dalam akad pinjaman ( qardh )
Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan  akad  jual  beli  ( mu’awadhah )  dengan  pinjaman
10 Al-Imraani, Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah .180
11 Al-Imraani. 185
( qardh ) apabila dipersyaratkan. 12 Jika transaksi multi akad ini terjadi secara  tidak  disengaja  diperbolehkan  karena  tidak  adanya  rencana untuk  melakukan  qardh  yang  mengandung  riba  tanpa  ada  unsur pensyaratan. 13
b) Al- ‘Inah
Pada  transaksi  ini  seolah  ada  dua  akad  jual  beli,  padahal nyatanya merupakan hilah ribawiah dalam pinjaman (qardh), karena objek akad semu dan tidak  faktual dalam akad  ini.  Sehingga  tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak  ditemukan dalam  transaksi  ini. 14 Demikian  pula  dengan  jual  beli  disyariatkan bagi  orang  yang  mengharapkan  memberikan  kepemilikan  barang dan  mendapatkan  harganya,  dan  dilarang  bagi  yang  bertujuan riba fadl , bukan bertujuan pada harga dan barang. 15
4. Multi akad yang menghimpun akad mu’awadhah dan tabarru’
Al-Imrani  menjelaskan  bahwa  suatu  multi  akad  yang  menghimpun antara akad mu’awadhah dan akad tabarru’ tidak diperbolehkan. Berdasar pada dalil nash yang menyatakan tentang larangan menyatukan antara ba’i dan salaf .  Dan  dapat  diambil  kesimpulan  dari  makna  hadist  yang melarang  menghimpun  antara  akad mu’awadhah dan  akad tabarru’, karena  akad tabarru’ yang  dlakukan  atas  dasar mu’awadhah telah  hilang makna sosialnya dan beralih pada unsur imbalan. 16
5. Multi akad yang menyebabkan kepada sesuatu yang haram 17
Suatu  ketentuan  dan  batasan  umum  yang  telah  disepakati  oleh  para ulama. Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, multi akad akad  yang  terdiri  dari  akad-akad  yanag  diharamkan,  multi  akad  yang
12 Al-Imraani. 185
13 Aryanti, “Multi Akad (Al -Uqud Al- Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.” 183
14 Al-Imraani, Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah . 186
15 Maulana, “Multiakad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” 174
16 Al-Imraani, Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah . 187
17 Al-Imraani. 188
mengarah  pada riba,  gharar, ketidak  jelasan  harga  atau  obyek,  dzalim, penipuan  dan  memakan  sesuatu  dengan  cara  yang  batil,  maka  dalam kedaan bagaimanapun hukumnya akan tetap haram.

## B. Konsep Gadai Syari’ah
1. Pengertian Rahn
Ditinjau  dari  transaksi  hukukm  gadai  dalam  ilmu  fiqih, Ar-Rahn merupakan salah satu bagian dari fiqih muamalah. Ar-Rahn dalam bahasa Arab berarti  tetap  dan  kekal.  Sedangkan  menurut  Sabiq,  istilah rahn adalah menahan  sejumlah  harta  yang  diserahkan  sebagai  jaminan  secara  hak dan dapat  diambil  kembali  sejumlah  harta  yang  dimaksud  sesudah  ditebus. 18 Begitu pula meneurut Antonio, ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam  ( rahin )  sebagai  barang  jaminan  ( marhun )  atas  pinjaman  ( marhun bih )  yang  diterimanya.  Marhun  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis,    sehingga pihak  yang  menahan  atau  penerima  gadai  ( murtahin )  memperoleh  jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 19
Dan gadai secara umum menurut sumber hukum Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan suatu hak  yang  diperoleh  kreditor  atas  suatu  barang  bergerak  yang  diserahkan kekpadanya  oleh  debitur  atas  seseorang  lain  atas  namanya.  Oleh  karena  itu makna  gadai  dalam  bahasa  hukum  perundang-undangan  disebut  sebagai barang jaminan, anggunan dan rungguhan. 20
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menahan  suatu  barang  yang  bernilai  milik  si  peminjam  sebagai  jaminana ataspinjaman  yan  diterima,  sehingga  pihak  yang  meminjamkan  utang memperoleh  jaminan  untuk  mendapatkan  kembali  piutang  yang  diberikan. Fungsi akad ini adalah memberikan ketenangan bagi pemberi pinjaman akan kembalinya  uang  yang  dipinjamkan.  Pada  prinsipnya rahn merupakan
18 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 1
19 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 128
20 Ali, Hukum Gadai Syari’ah .
kegiatan utang-piutang yang bersifat sosial sehingga akad ini merupakan akad tabarru’ yang tidak mewajibkan imbalan.

## 2. Landasan Hukum Rahn
Hukum gadai adalah sunnah bagi yang memberikan utang dan mubah bagi yang berhutang. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah: 283) sebagai berikut yang artinya: 21
Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara tunai)  sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  Maka  hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
Sedangkan  dalam  Sunnah  Rasulullah  SAW  dapat  ditemukan  dalam ketentuan  Hadis yang diriwayatkan  oleh  Bukhori, yang artinya:
Dari  Aisyah  r.a.  dia  berkata  “Rasulullah  saw  membeli  dari  orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si Yahudi itu.
3. Rukun dan Syarat Rahn 22
a. Rukun Rahn (Gadai):
• Orang  yang  melaksanakan  akad  yaitu  orang  yang  menggadaikan barang dan yang menerima gadai.
• Barang  akan  digadaikan  yang  dijadikan  borg  (jaminan)  dan barang/uang yang akan dipinjamkan.
• Sighat/perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai.
b. Syarat Rahn (Gadai):
• Kedua  belah  pihak  adalah  orang-orang  yang  sah  melakukan tindakan  hukum  seperti  dalam  jual-beli.  Sehingga  tidak  sah  akad gadai atau  Rahn jika yang melakukan  adalah orang gila  atau anak kecil (mahjur).
• Barang  yang  dapat  digadaikan  adalah  sesuatu  yang  segera  dapat diterima  atau  dikuasai  oleh  penerima  gadai,  bukan  barang  yang masih dalam penguasaan orang lain.
• Memenuhi  ketentuan  administrasi  apabila  akad  Rahn  dilakukan dengan pegadaian yang dikelola oleh pemerintah.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
21 Rosdalina Bukido, “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Caban Peadaian Syariah Istiqlal Manado,” (Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah: Vol. 14 ,No. 1, 2016), 14, no. 1 (2016): 3.
22 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 107-108
Peneliti  akan  menggunakan  metodologi  pendekatan  ekonomi  Islam yang  dipadukan  dengan  aspek  normative  pada  pendekatan  fiqih,  ushul  fiqih dan  tafsir  dalam  sebuah  kajian  epistemologi  dan  fenomenologi  untuk mengungkap dan menjawab permasalahan serta menawarkan  sebuah konsep aplikasi akad gadai emas yang berfokus pada pembebanan biaya pada rahin Peneliti menggunakan jenis penelitian literature atau ( library research ) yang  dilakukan  dalam  bentuk  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  nantinya akan  menghasilkan  gambaran  obyek.  Dimana  sumber  data  penelitian didapatkan  dari  observasi  dan  dokumentasi  yang  dilakukan  dengan  cara pengumpulan  beberapa  informasi  dari  buku-buku,  jurnal,  karya  ilmiah  dan website yang berkaitan dengan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aplikasi Gadai Emas
Kontrak rahn dalam perekonomian modern dipakai dalam dua hal:
1. Sebagai Produk Pelengkap
Rahn disini  dijadikan  sebagai  akad  tambahan  (jaminan/  collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai’al murabahah, dimana lembaga  keuangan  syari’ah  menahan  barang  nasabah  sebagai konsekuensinya.

## 2. Sebagai Produk Tersendiri
Di  beberapa  negara  mayoritas  muslim,  akad rahn telah  dijadikan alternative  dari  pegadaian  konvensional.  Dengan  letak  perbedaan mendasar  dari  pegadaian  biasa  adalah  tidak  adanya  unsur  bunga  yang dipungut  dari  nasabah  atas  biaya  penitipan,  pemeliharaan,  penjagaan serta penaksiran. Biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan dimuka. 23

## Gadai Emas Syari’ah
23 Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik . 130
Gadai emas di perbankan maupun pegadaian syari’ah meruakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagaia salah satu aternatif untuk memperoleh uang  tunai dalam waktu  yang  singkat,  aman  dan  mudah.  Dimana  nasabah  dapat  memiliki kembali  emas  yang  digadaikannya  dengan  mengembalikan  sejumlah  uang yang telah dipinjamkan.
Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syari’ah baik di bank syari’ah ataupun  di  pegad aian  syari’ah  tidak  berbeda  dengan  prinsip  gadai  pada umumnya.  Mulai  dari  persyaratan,  biaya  admnistrasi,  biaya  pemeliharaan hingga  mekanisme  penjualan  barang  gadaian  ketika  pihak  yang memnggadaikan  tidak  dapat  melunasi  utangnya.    Beberapa  hal  yang  perlu d iperhatikan dalam gadai emas syari’ah adalah:
a. Biaya Admisitrasi
Biaya  administrasi  adalah  ongkos  atau  pengorbanan  materi  yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan rahin. para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari  barang  yang  digadaikan  adalah  menjadi  tanggungan  penggadai. Oleh  karena  itu,  biaya  administrasi  gadai  dibebankan  kepada penggadai.  Namun,  sangat  jarang  nasabah  mengetahui  rincian  biaya administrasi  yang  harus  dtanggung.  Padahal  keterbukaan  dalam informasi  terkait  rincian  biaya  administrasi  tersebut  sangat  penting dalam kaitannya dengan ridha bi rida.
Dewan  Syari’ah  Nasional  dalam  Fatwa  No.  26/DSN -MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas,  menyebutkan  bahwa  biaya  atau  ongkos  yang ditanggung  oleh  penggadai  besarnya  didasrakan  pada  pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 24
b. Biaya Pemeliharaan
Baya  pemeliharaan  atau  penyimpanan  merupakan  biaya  yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada
24 Ali, Hukum Gadai Syari’ah . 8
akad gadai. Sesuai dengan pendapat  jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai ( rahin). karena pada dasarnya rahin masih  menjadi  pemilik  dari  barang  gadaian  tersebut, sehingga  masih  memiliki  tanggungjawab  atas  seluruh  biaya  yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.
Akad yang digunakan untuk penerapan biiaya pemeliharaan adalah akad ijarah (sewa),  dimana rahin menyewa  tempat  di  lambaga keuangan (bank atau pegadaian) untuk menyimpan barangnya.

## Multi Akad dan Dampak Hukum pada  Produk Gadai Emas
Gadai  emas  merupakan  salah  satu  produk  pembiayaan  atas  dasar jaminan  berupa  emas  sebagai  salah  satu  alternative  memperoleh  pinjaman dana tunai dengan cepat, dengan manfaat: proses  cepat, mudah dan jaminan keamanan. 25 Susunan  akad  yang  biasa  digunakan  oleh  lembaga  keuangan dalam gadai emas, adalah:
1. akad “qardh wal ijarah”
2. akad “ murabahah wa rahn”
Melihat  dari  susunan  penggabungan  akad-akad  tersebut  terdapat  dua transaksi  yang  berbeda  hukum  ( akad  mu’awadhah  dan  tabarru’ ).  Al-Imrani menjelaskan  bahwa  suatu  multi  akad  yang  menghimpun  antara  akad mu’awadhah dan akad tabarru’ tidak diperbolehkan. Berdasar pada dalil nash yang  menyatakan  tentang  larangan  menyatukan  antara ba’i dan salaf .  Dan dapat  diambil  kesimpulan  dari  makna  hadist  yang  melarang  menghimpun antara  akad mu’awadhah dan  akad tabarru’, karena  akad tabarru’ yang dlakukan  atas  dasar mu’awadhah telah  hilang  makna  sosialnya  dan  beralih pada unsur imbalan. 26
25 Agustina Wulan Sari, “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syari’ah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemb antu Ungaran” (STAIN Salatiga, 2012). 75
26 Al-Imraani, Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah . 187

## a. Akad Qardh wal Ijarah
Kesalahan  yang  sering  terjadi  atas  akad  gadai  emas  di  lembaga keuangan  syari’ah dengan  menggunakan  akad qardh  wal  ijarah adalah besarnya  biaya  dari  gadai  mengacu  pada  besarnya  pinjaman  yang  diberikan, bukan  pada  biaya  sewa  tempat  atas  barang  gadai  selama  masa  akad  gadai.
Sehingga biaya tambahan yang dibabankan kepada rahin menjurus pada riba yang haram hukumnya.

## b. Akad Murabahah wa Rahn
Sedangkan  kesalahan  yang  terjadi  atas  gadai  emas  dengan  akad murabahah wal rahn adalah: (1) mensyaratkan jual beli dalam akad rahn yang termasuk multi akad yang mengarah pada riba. (2) Obyek  akad berupa emas batangan  belum  diserah  terimakan  oleh  pihak  lembaga  keuangan  kepada nasabah yang menjurus pada kategori “Shofaqotaini fii shofqoh wahidah” yang haram hukumnya.
Dari  fakta  lapangan  inilah  peran  akademisi  dan  praktisi  ekonomi syariah  sangat  dibutuhkan  untuk  meluruskan  pandangan  dan  implementasi multi akad yang sering kali dijadikan hilah ribawiah untuk kepentingan profit materiil  semata.  Terkait  permasalahan  pada  produk  gadai  emas  yang  terjadi bukan  pada  tataran  modifikasinya,  melainkan  pada  aplikasinya.  Solusi  yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah akad gadai emas adalah dengan:
a. Pada  akad qardh  wal  ijarah :  besarnya  biaya  yang  dibebankan  pada rahin adalah  sesuai  dengan  besarnya  pengeluaran  yang  dikeluarkan untuk pemeliharaan barang yang digadaikan,  biaya sewa atas tempat dan  penjagaan  barang  yang  ditetapkan  di  awal.  Bukan  dari  besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.
Pendapat  ini  didasarkan  menurut  pendapat  sebagian  ulama Maikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah yang membolehkan multi akad  yang  terdiri  dari  akad-akad  dengan  dampak  hukum  yang  saling bertolak belakang dalam satu waktu selama terjadi pada: (1) dua obyek dan satu harga; (2) dua obyek dan dua harga; (3) satu obyek satu harga
dalam dua waktu. 27 Dan produk gadai emas ini termasuk aplikasi multi akad  yang  menggabungkan  dua  akad  yang  bertolak  belakang  dalam satu waktu pada dua obyek dan dua harga. Qardh untuk pinjaman dan Ijarah untuk emas.
b. Pada  akad muabahah  wa  rahn lebih  banyak  mudharatnya  dan  lebih baik  dihindari,  karena  selain  masuk  ke  dalam  kategori Shofaqotaini fii shofqoh wahidah dan mengarah pada riba, ada kemungkina juga terjadi ba’i  al kali bi al -kali dimana barang yang diperjualbelikan (emas) tidak ada dan pembeli tidak memiliki dana untuk membeli. 28

## IV. KESIMPULAN
Pemberlakuan   multi   akad   dalam   transaksasi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di  balik  akad  tersebut.  Ketentuan  Sunnah  terkait  multi  akad  merupakan sebuah  pengecualian  yang    tidak    berlaku    secara    umum.  Multi  akad  hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip Sunnah terkait penggabungan akad.
Berdasarkan  keadaan  tersebut,  perdebatan  fiqh  bukan  pada  tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  keharaman  multi  akad  pada dasarnya  disebabkan  oleh:  dilarang nash agama  atau hilah karena  dapat menimbulkan  ketidakpastian  ( gharar )  dan  ketidakjelasan  ( jahalah ), menjerumuskan  kepada  praktik  riba,  dan  multi  akad  yang  menimbulkan akibat  hukum  yang  bertentangan  pada  objek  yang  sama.  Dengan  kata  lain, multi  akad  yang  memenuhi  prinsip  syari’ah  adalah  multi  akad  yang memenuhi  standar  sebagaimana  telah  dikemukakan.  Dan  selama  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syari’ah  maka  hukum  asli  multi  akad  dalam muamalah adalah boleh ( ibahah ).
27 Al-Imraani. 183
28 Oni Sahroni, Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 105
Terkait produk lembaga keuangan syariah yang kian berpotensi besar dalam  perekonomian  modern  “Gadai  Emas”  terdapa t  beberapa  perbedaan pendapat  hukum  menurut  para  ulama,  dengan  melihat  dari  penggabungan akad-akad  di  dalamnya  yang  saling  bertolak  belakang  dampak  hukumnya. Dan diperparah dengan bentuk aplikasi di lapangan yang tidak sesuai dengan prinsip  syari’ah.  Maka solusi  yang  ditawarkan  dan  dipaparkan  untuk penyelesaian  permasalahan  produk “Gadai  Emas’  dalam  lembaga  keuangan syari’ah  adalah  pembebanan besarnya  biaya  pada rahin disesuai  dengan besarnya  pengeluaran  yang  dikeluarkan  untuk  pemeliharaan  barang  yang digadaikan,  biaya sewa atas tempat dan penjagaan barang yang ditetapkan di awal. Bukan dari besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Imraani,  Abdullah  Muhammad. Al-Uqud Al-Maaliyah Al-Murakkabah .  Riyadh:  Dar Kunuz Eshabelia an Nasr wa Tausi’, 2006.
Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syari’ah . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Antonio, Muhammad Syafi’ I. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Arifin, Aidil. “Multi Akad Dalam Perspektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syrai’ah.” Al-Hurriyah 17, no. 1, Januari-Juni (2015): 4.
Aryanti, Yosi. “Multi Akad (Al -Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.” Jurnal Ilmiah Syari’ah 15, no. 2, Juli-Desember (2016): 178.
Bukido,  Rosdalina.  “Penerapan  Akad  Ijarah  Pada  Produk  Rahn  Di  Caban  Peadaian Syariah Istiqlal Manado.” (Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah: Vol. 14 ,No. 1, 2016), 14, no. 1 (2016): 3.
Maulana,  Hasanudin.  “Multiakad  Dalam  Transaksi  Syari’ah  Kontemporer  Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” Al-Iqtisad: Vol. III, No. 1, Januari 2011 , 2011, 156.
Sahroni, Oni. Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Sari,  Agustina  Wulan.  “Prosedur  Pembiayaan  Gadai  Emas  Syari’ah  Pada  PT  Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran.” STAIN Salatiga, 2012.
Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Syahroni, Oni. Fikih Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Wildan,  Muhammad.  “Produk  Murabahah  Logam  Investasi  Abadi  Di  Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam.” IAIN Purwokerto, 2016.