Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 115-119| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4664.115-119

## PELAKSANAAN PEMENUHAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA (STUDI PADA BALI SAFARI AND MARINE PARK)
I Dewa Gede Dwipayana Putra, I Nyoman Putu Budiartha, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dwputra52@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com

## Abstrak
Peran pekerja sangatlah penting bagi pembangunan ekonomi nasional, oleh karenanya semakin tinggi tantangan serta resiko  yang akan dihadapi para pekerja sehingga semua perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan  kesejahteraan  bagi  pekerja  yang  menjadi  pelindung  dasar  memiliki  tujuan  memenuhi  kebutuhan hidup  terhadap  pekerja.  Tujuan  penelitian  ini  guna  menganalisa  pelaksanaan  program  badan  penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja  di Bali Safari  and Marine Park serta  kendala dan upaya  yang dilakukan  pekerja  Bali  Safari  dan  Marine  Park  dalam  melaksanakan  program  badan  penyelenggaraan  jaminan sosial  ketenagakerjaan.  Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  kasus  dan kosneptual.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  observasi  berupa  wawancara.  Adapun  sumber data yang digunakan  yaitu sumber  hukum primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan pekerja belum sesuai dalam pemenuhan Badan Penyelenggaraan atas Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan di perusahaan Bali Safari  and Marine Park yang tertuang  dalam  Undang-undang  No.  40  Tahun  2004  mengenai  Jaminan  Sosial,  dikarenakan  belum  semua pekerja  didaftarkan  dalam  program  Badan  Penyelenggara  Jaminan  sosial.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  para pekerja,  terkait  masa  kerja  yang  hanya  1  sampai  3  bulan  saja  khususnya  bagi  pekerja  harian  lepas,  dan perpanjangan  belum tentu akan dilakukan, dikarenakan sudah ada pekerja tetap dan kontrak di  masing  masing bidangnya.
Kata Kunci : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,  Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja

## Abstract
The  role  of  workers  is  very  important  for  the  development  of  the  national  economy,  therefore  the  higher  the challenges and risks that will be faced by the workers so that all need to be given protection, maintenance, and improvement of welfare for  workers who become basic protectors with the aim of meeting the needs of life for workers.  The  purposes  of  this  study  are  to  analyze  the  implementation  of  the  agency's  program  for administering  employment  social security for workers in  Bali Safari and Marine Park as well as the obstacles and  efforts  made  by  Bali  Safari  and  Marine  Park  workers  in  implementing  the  program  of  the  agency  for administering labor social security. This research method is an empirical research with a case and conceptual approach.  The  data  collection  technique  was  carried  out  by  observation  techniques  in  the form  of  interviews. The data sources used are primary and secondary legal sources. After the data is collected, it is then analyzed qualitatively. The results of the study revealed that  the protection of  workers  was not  appropriate  in  fulfilling the Organization for Employment Social Security at the Bali Safari and Marine Park company as stipulated in Law  no.  40  of  2004  concerning  Social  Security, because  not  all  workers  are  registered  in  the  program  of  the Social Security Administering Body. The obstacles faced by workers are related to the working period which is only  1  to  3  months,  especially  for  casual  daily  workers,  and  extensions  will  not  necessarily  be  carried  out, because there are already permanent and contract workers in their respective fields.
Keywords: Employment Social Security Administration Agency, Employment, Workers Protection

## I. PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  ialah  hak  mendasar  yang  sudah  melekat  di  diri  manusia,  anugerah  Tuhan  Yang Maha Esa, yang bersifat universal, adil dan merata tanpa membeda-bedakan siapapun sehingga tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Ada dua jenis dalam hak asasi yaitu : Hak asasi individual ialah hak didalam  hidup  serta  berkembang  hidup  seperti  hak  kebebasan  batin,  hak  atas  nama  baik,  hak  atas kebebasan memilih agama. disusunnya hak-hak dasar ini terutama demi perlindungan pribadi manusia
mengenai kekuasaan negara. Hak asasi sebagai makhluk sosial yang dibagi dalam hak-hak ekonomis, social, dan kultural (Budiartha, 2016) .
Sangat  pentingnya  sebuah  peran  sebagai  seorang  pekerja  salah  satunya  sebagai  unsur terpenting  dalam  pembangunan.  kualitas  manusia  Indonesia  yang  cerdas  adalah  kunci  keberhasilan dalam  pembangunan  Nasional.  kualitas  manusia  Indonesia  yang  meningkat  tidak  dapat  tercapai  dan terpenuhi tanpa adanya jaminan hidup yang pasti, dan harkat dan martabat manusia harus disesuaikan dengan  meningkatkan  kualitas  pekerjanya  serta  perlindungan  bagi  tenaga  pekerja (Khakim,  2003) . Maka dari itu semua pekerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan sebagai pelindung  dasar  yang  memiliki  tujuan  guna  terpenuhinya  para  tenaga  kerja  didalam  kebutuhan hidupnya.  Dengan  demikian  adanya  suatu  apresiasi  pada  pekerja  yang  sudah  memberikan  tenaga, waktu serta pikirannya bagi sebuah perusahaan dimana tempat pekerja ini bekerja selama ini.
Kualitas  yang  rendah  dari  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  bisa  tercermin  dari  jenjang pendidikan  maupun  latihannya  dimana  ini  bisa  mempengaruhi  daya  saing  ekonomi.  Oleh  karena  itu program  perlukan  contohnya  meningkatkan  kompetensi  kerja  SDM  di  Indonesia  guna  mendorong peningkatan  kemampuan  daya  saing  ekonomi  nasional (Manulang,  1990) .  Strategi  dalam pembangunan  perekonomian  dan  investasi  di  Indonesia,  dimana  berguna  menuju  pertumbuhan ekonomi  berbasis  modal,  namun  ternyata  ini  tidak  dapat  mengatasi  masalah  pengangguran, kesempatan  kerja,  dan  kemiskinan  yang  terjadi.  ini  disebabkan  negara  Indonesia  ini  sebagai  negara yang  perekonomiannya  kelebihan  di  sektor  tenaga  kerja  sehingga  tumbuhnya  perekonomian  tidak serta merta berdampak secara signifikan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang terjadi.
Sangat  berguna  bagi  masyarakat  di  dalam  situasi  seperti  ini  dimana  dengan  memiliki  BPJS Ketenagakerjaan,  karena  dengan  adanya  hal  ini  dapat  memberikan  Jaminan  Kesehatan  yang  sudah dipersiapkan  kepada  tenaga  kerja  selama  ia  bekerja,  kesiapannya  guna  menanggung  adanya  risiko sosial  maupun  ekonomi  yang  terjadi (Agusmidah,  2010) . Suatu  peranan  pekerja  sangatlah  penting bagi  perusahaan,  Karena  perkembangan  dalam  suatu  perusahaan  dipengaruhi  oleh  para  pekerja disuatu  perusahaan  tersebut,  maka  secara  otomatis  perusahaan  tidak  mungkin  bisa  berjalan  bahkan berkembang  tanpa  adanya  pekerja.  Menyadari  bahwasanya  pekerja  memiliki  peranan  yang  penting terhadap  suatu  pengusaha,  pemerintah,  dan  juga  terhadap  masyarakat  sekitar,  maka  pemikiran  dan tindakan  perlu  diambil  agar  para  pekerja  dapat  menjaga  keselamatannya  di  dalam  menjalankan pekerjaannya.  Dengan  demikian,  pemerintah  pada  tahun  2004  ini  menerbitkan  Undang-Undang  No. 40  tahun  2004  mengenai  Jaminan  Sosial,  yang  memiliki  tujuan  memberikan  jaminan  sosial  ini  yang mencakup  seluruh  rakyat  Indonesia.  Jaminan  sosial  ini  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  jenis,  antara lain  BPJS,  Kesehatan  yang  bertujuan  memberikan  jaminan  kesehatan,  dan  Ketenagakerjaan,  dengan tujuan memberikan jaminan pensiun (JP), jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan (JKK), jaminan kematian (JKM).
Perusahaan  Bali  Safari  and  Marine  Park  yang  alamatnya  di  Jl.  Prof.  Ida  Bagus  Mantra, Serongga,di kabupaten Gianyar. Bahwa status tenaga kerja di bali safari dan marine park dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: para tenaga kerja staff, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja harian, dari ketiga  pembagian  tenaga  kerja  tersebut  tidak  semua  tenaga  kerja  mendapat  program  BPJS ketenagakerjaan.  Tenaga  kerja  Pada  Bali  Safari  dan  Marine  Park,  yang  mendapat  program  suatu jaminan  Kesehatan  hanya  tenaga  staf  (tetap)  dan  tenaga  kerja  Kontrak  saja  yang  mendapatkan jaminan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Sedangkan  tenaga  kerja  harian  tidak  mendapatkan  program  BPJS ketenagakerjaan.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa ketenagakerjaan  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  guna  memberikan perlindungan  terhadap  pihak-pihak  terkait  ketenagakerjaan  khusunya  di  bidang  jaminan  sosial (Luthfiana,  2016) .  Adapun  program  jaminan  sosial  yaitu  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan Kematian,  Jaminan  Hari  Tua,  Jaminan  Pensiun  dan  Kepesertaan (Ligouw  et  al.,  2020) .  Sedangkan Kusuma  et  al.,  (2021) akibat  hukum  bagi  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan  para  pekerjanya  ke BPJS Ketenagakerjaan, adalah berupa sanksi administratif berupa sanksi tidak mendapatkan layanan publik  tertentu.  Maka  berdasarkan  permasalahan  tersebut,  rumusan  dari  tujuan  penelitian  ini  yaitu untuk  menganalisa  pelaksanaan  program  badan  penyelenggaraan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan terhadap pekerja di Bali Safari and Marine Park serta kendala dan upaya yang dilakukan pekerja Bali Safari  and  Marine  Park  dalam  melaksanakan  program  badan  penyelenggaraan  jaminan  sosial ketenagakerjaan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini yaitu penelitian secara empiris dengan pendekatan kasus dan konseptual. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menempuh  beberapa  cara  guna  mendapatkan  gambaran  atas kebenaran,  baik  dengan  wawancara  langsung  ke  lapangan,  membandingkan  peraturan  yang  ada dikaitkan  dengan  pelaksanaan  secara  nyata  di  lingkungan  masyarakat.  Kajian  secara  empiris menekankan  pada  suatu  fenomena  yang  terjadi  yang  penelitiannya  pada  himpunan  fakta  yang  nyata terjadi  dan  mengembangkan  konsep-konsep  yang  sudah  ada (Asikin,  2004) .  Adapun  sumber  data yang  digunakan  berupa  sumber  bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan  dan segala  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hokum  serta  hasil  wawancara  dengan  responden. Sedangkan bahan  hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  seperti  buku-buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian  terdahulu.  Setelah data  hukum  yang  diperlukan  terkumpul  guna  menjawab  permasalahan  yang  ada,  kemudian  data hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Program  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Terhadap Pekerja di Bali Safari and Marine Park
Tenaga  kerja  merupakan  siapa  saja  yang  memiliki  kemampuan  dan  bisa  menghasilkan  jasa  atau barang  dalam  memenuhi  keperluan  hidup  masyarakat.  Unsur  ini  cukup  luas  cakupanya  sebab mencakup siapa saja yang memiliki kemampuan dalam mengerjakan sesuatu, baik itu hubungan kerja secara  formal,  maupun  secara  informal  yang  berciri-ciri  bekerjanya  dibawah  perusahan  dengan mengikuti  perintah  orang  lain  dengan  imbalan  berupa  upah (Dhakiri,  2017) .  Jaminan  sosial  bagian dari  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Negara  guna  terjaminya  kebutuhan  warga  masyarakat  suatu Negara  itu  didalam  terpenuhinya  keperluan  dasar  dalam  kehidupan  yang  layak.  Khususnya  terhadap lingkup-lingkup  dari  kesejahteraan  sosial  yang  menekankan  pada  perlindungan  sosial,  mencakup kemiskinan,  kecacatan,  lanjut  usia,  keluarga,  anak-anak  dll.  Jaminan  sosial  adalah  jaminan  kepada rakyat guna terpenuhinya kelayakan hidup masyarakat (Soedjono, 2000) .
Bali  Safari  And  Marine  Park  adalah  salah  suatu  perusahaan  yang  bergelut  di  bidang pariwisata  yang  alamatnya  di  jalan  Bypass  Ida  Bagus  Mantra,  Desa  Serongga,  Kabupaten  Gianyar Bali  yang  menawarkan  jasa  sebuah  perpaduan  yang  memiliki  daya  tarik  yang  dikemasnya  suatu atraksi  dari  pelestarian  ragam  jenis  binatang,  keunikan  dan  kekhasan  dari  budaya  Bali  dan keharmonisan  alam  yang  indah  di  Bali.  Pada  dasarnya  Keselamatan  kerja  terkait  dua  hal  penting, yakni  keamanan  dan  ketertiban  di  dalam  bekerja.  Dalam  menjamin  terlindunginya  keselamatan pekerja agar produktivitas kerja terwujud secara optimal maka upaya keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakannya.  Didaftarkanya  setiap  karyawan  baik  dengan  BPJS  kesehatan  dan  juga  ke  BPJS ketenagakerjaan  adalah  kewajiban  dari  Setiap  perusahaan,  jadi  jika  anda  menjadi  seorang  karyawan dari  sebuah  perusahaan  maka  perusahaan  dimana  anda  bekerja  harus  mendaftarkan  anda  sebagai bagian dari peserta BPJS kesehatan dan dan juga BPJS ketenagakerjaan yang iuran bulannya sebagian wajib ditanggung oleh pihak perusahaan. salah satu program pemerintah bagi pekerja Indonesia ialah jaminan  sosial  ekonomi  bagi  para  pekerja  dengan  adanya  BPJS  Ketenagakerjaan.  BPJS Ketenagakerjaan  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  antara  lain  jaminan  pension  (JP),  jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan (JKK).
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  penulis  dengan HR  Payroll  And  Benefit  officer dimana  Ni  Kadek  Suartini  menjelaskan  dan  menjabarkan  mengenai  tenaga  kerja  di  bali  safari  and marine  park  diantaranya  pekerja  tetap,  pekerja  kontrak  harian  lepas  sesuai  dengan  aturan  undang- undang  yang  dierlakukan  baik  itu  UU  Ketenagakerjaan  ataupun  sesuai  perjanjian  kerja,  Bali  Safari And  Marine  Park  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dimana  itu  antara  Pihak  Bali  Safari And Marine Park dengan Pekerjanya, Pihak Bali Safari And Marine Park menjamin hak-hak pekerja sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan  yang  diberikan.  keseluruhan  pekerja  baik  pekerja  tetap  dan pekerja  kontrak  di  dalam  program  pemerintah  baik  BPJS  Kesehatan  maupun  Ketenagakerjaan  dari Bali Safari And Marine Park sudah mendaftarkan.
Apabila perusahan Bali Safari And Marine Park dengan pekerjanya ada ketentuan diluar dari apa yang diatur dalam undang-undang contoh masih adanya tenaga kerja yang belum didaftarkan pada program BPJS terhadap seorang tenaga kerja maka sebelumnya sudah adanya perjanjian kerja  antara
pihak  Bali  Safari  And  Marine  Park  dengan  pihak  pekerja,  pemberian  perlindungan  dan  hak  pekerja sesuai  dengan  apa  yang  sudah  berlakukan  dari  pihak  Bali  Safari  And  Marine  Park  akan  tetap diberikan.  Di  Dalam  menangani  resiko  mengenai  kecelakaan  didalam  bekerja  bagi  seorang  tenaga kerja baru yang tengah menyesuaikan lingkungan kerja maka wajib kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di sediakan pihak Bali Safari And Marine Park di setiap department bidang.
Wawancara  yang  penulis  telah  lakukan  pada  Bali  Safari  And  Marine  Park  pekerjanya  sudah didaftarkan  dalam  program  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial,  baik  BPJS  ketenagakerjaan maupun  BPJS  kesehatan,  tetapi  ada  pekerja  harian  lepas  yang  belum  terdaftar.  Dalam  rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang pendaftarannya belum dilakukan pada program pemerintah  terkait  BPJS  terhadap  seseorang  yang  bekerja  di  Bali  Safari  And  Marine  Park  sebelum kecelakaan  kerja  terjadi  ialah  dengan  disediakan  ruangan  yang  bisa  dipergunakan  dalam  mengobati dan  kotak  P3K  disediakan  di  setiap  department  bidang  dan  pelatihan  teknis  diadakan  bagi  setiap pekerja  baru  guna  beradaptasi  dengan  lingkungan  kerja  demi  mencegah  kemungkinan  ada  resiko kecelakaan  dalam  bekerja,  selain  itu  juga  pekerja  diberikan  waktu  penyesuaian  lingkungan  kerja dengan alat-alat yang dipergunakan.

## 2. Kendala  dan  Upaya  yang  dilakukan  Pekerja  Bali  Safari  and  Marine  Park  dalam Melaksanakan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Dalam  mewujudkan  kinerja  yang  produktif  atau  produktivitas  dalam  bekerja  secara  optimal  bisa dengan  menempuh  upaya  keselamatan  dan  kesehatan  untuk  para  pekerja  karena  dalam  melindungi keselamatan  pekerja  adalah  suatu  keharusan.  kebijakan-kebijakan  di  bidang  perburuhan  yang pemerintah jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan ketenagakerjaan ini berguna meningkatkan  kesejahteraan  para  pekerjanya  dengan  berbagai  upaya  diantaranya  memperbaiki  upah buruh,  jaminan  sosial,  dan  keselamatan  kerja,  terkait  hal  ini  untuk  meningkatkan  posisi,  kedudukan harkat dan martabat para pekerja.
Diselenggarakanya  jaminan  sosial  sebagai  suatu  program  bagian  dari  tanggung  jawab  dan kewajiban  pemerintah  didalam  menjamin  perlindungan  sosial  ekonomi  bagi  masyarakatnya  demi terciptanya  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  serta  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. program  jaminan  sosial  tersurat  didalam  Pasal  34  UUD  NRI  1945  yang  menjabarkan  bahwasanya Negara  wajib  memberikan  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  terhadap  seluruh  rakyat Indonesia.  Kemudian  didalam  Pasal  12  ayat  (3)  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor  KEP-100/MEN/VI/2004  mengenai  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu yakni “Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh'' dalam hal ini  adalah ketentuan mengenai perjanjian kerja harian atau lepas.  Meskipun  sudah  ada  ketetapan  yang  mengatur  mengenai  kewajiban  pemberi  kerja  ini,  namun kendala  masih  ada  dan  terus  dihadapi  pihak  Bali  Safari  And  Marine  Park  didalam  hal  mendaftarkan pekerja-pekerjanya.
Dengan mewawancarai HR Payroll  & Benefit officer yaitu Ni Kadek Suartini dimana beliau menyatakan  terkait  kendala-kendala  yang  timbul  dan  dihadapi  oleh  pihak  pekerja  Bali  Safari  dan Marine  Park  didalam  melaksanakan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  antara  lain:  Pekerja  ( daily worker) masa  waktu  pekerja  harian  lepas  hanya  selama  waktu  1  sampai  3  bulan,  dan  masa  kerja tersebut  belum  tentu  ada  kemungkinan  akan  diperpanjang  dikarenakan  sudah  banyak  pekerja  tetap pada  saat  itu  khususnya  di  bagiannya.  Pengetahuan  yang  kurang  dan  kurangnya  informasi  yang diperoleh  pekerja  terkait  program  BPJS  terkait  hal  ini  BPJS  Ketenagakerjaan.  Masih  terdaftarnya jaminan atau asuransi yang lama milik pekerja.
Untuk terlaksananya perlindungan bagi para pekerja perawatan serta perlindungan yang layak harus  diusahakan  ada  bagi  semua  pekerja  di  dalam  melakukan  pekerjaannya  sehari-hari,  yang terutama  didalam  bidang  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  serta  menyangkut  kaedah-kaedah perlindungan  terhadap  pekerja.  Adapun  upaya  dari  pihak  Bali  safari  and  Marine  Park  untuk menanggulangi  adanya  sebuah  kendala  pada  saat  dilaksanakannya  program  Badan  Penyelenggaraan Jaminan dan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat dilihat dari hasil penilis mewawancarai HR payroll &  Benefit  Officer yaitu  Ni  Kadek  Suartini  dimana  beliau  menjabarkan  antara  lain:  Ada  perjanjian kerja,  mengenai  ketetapan  masa  kerja  berlaku  1-3  bulan  ini.  Mengenai  hak  dan  kewajiban  masing- masing para pihak sudah ditetapkan dalam perjanjian dan dibuat dengan jelas, di dalam perjanjian ini
tentunya  mengutamakan  segala  bentuk  perlindungan  bagi  pekerja  harian  lepas,  Memberi  sosialisasi terhadap  pekerja  yang  baru  masuk  kerja  di  Bali  Safari  And  Marine  Park  mengenai  jaminan  sosial yang  Pemerintah  selenggarakan  yaitu  BPJS  Ketenagakerjaan,  peserta  yang  masih  terdaftar dinonaktifkan  khususnya  menganai  asuransi  yang  lama,  dan  mendaftarkan  pekerja  sebagai  peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  badan  penyelenggaraan  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  melaksanakan  Program  di  perusahaan  Bali  Safari  and  Marine  Park  pada  dasarnya sepenuhnya  belum  sejalan  dengan  apa  yang  di  aturan  Perundang-undangan  yang  ada,  karena pekerjanya belum keseluruhan didaftarkan program BPJs Ketenagakerjaan, yang didaftarkan hanyalah pekerja  tetap  dan  kontrak  kontrak,  sebaliknya  ada  pekerja  yang  tidak  didaftarkan  dalam  program BPJS  Ketenagakerjaan  yaitu  para  pekerja  harian  lepas.  Bali  Safari  and  Marine  Park  didalam menjalankan  program  BPJS  ketenagakerjaannya  mengalami  Kendala  terutama  bagi  para  pekerja harian  lepas,  dimana  masa  kerja  berlaku  hanya  selama  1-3  bulan,  dan  perpanjang  kerja  belum  tentu diteruskan dikarenakan sudah adanya pekerja tetap atau adanya kontrak sesuai bidangnya. Sedangkan upaya  dalam  menanggulangi  pelaksanaan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  memiliki  kendala dengan  cara  antara  lain  ada  perjanjian  kerja,  mengenai  ketetapan  masa  kerja  berlaku  1-3  bulan  ini. mengenai hak dan kewajiban masing-masing para pihak sudah ditetapkan dalam perjanjian dan dibuat dengan jelas, di dalam perjanjian ini tentunya mengutamakan segala bentuk perlindungan bagi pekerja harian lepas. Memberi sosialisasi terhadap pekerja yang baru masuk kerja di Bali Safari And Marine Park  mengenai  jaminan  sosial  yang  Pemerintah  selenggarakan  yaitu  BPJS  Ketenagakerjaan.  peserta yang  masih  terdaftar  dinonaktifkan  khususnya  mengenai  asuransi  yang  lama,  dan  mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## 2. Saran
Sehubungan  dengan  simpulan  penelitian  di  atas,  yaitu  sebaiknya  pendaftaran  untuk  seluruh  pekerja pada  program  BPJS  ketenagakerjaan  dilaksanakan  oleh  pemberi  kerja  sesuai  ketetapan  UU  BPJS tepatnya pasal 14 penerapanya termasuk terhadap pekerja harian lepas. Sebaiknya didalam perjanjian kerja  pemberi  kerja,  memperhatikan  terkait  masa  kerja  1  sampai  3  bulan  ini.  mengenai  hak  dan kewajiban masing-masing dari para pihak sudah ditetapkan dalam perjanjian dan dibuat dengan jelas, di dalam perjanjian ini tentunya mengutamakan segala  upaya perlindungan bagi para pekerja harian. Serta  mempelajari  dan  memahami  aturan  undang-undang  mengenai  jaminan  sosial  ketenagakerjaan supaya kendala dalam program BPJS ketenagakerjaan tidak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah. (2010). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Ghalia Indonesia, Bogor. Asikin, Z. (2004). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum . Prenamedia Group, Jakarta. Budiartha,  I.  N.  P.  (2016). Hukum  Outsourcing,  Konsep  Alih  Daya,  Bentuk  Perlindungan,  dan Kepastian Hukum . Setara Press, Malang. Dhakiri, M. H. (2017). Hukum Ketenagakerjaan . Refika Aditama, Bandung. Khakim, A. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kusuma, R., Basniwati, A., Nugraha, L. G., & Hariati, S. (2021). Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pakuan Law Review , 7 (2), 193–205.
Ligouw,  A.  M.,  Mawuntu,  R.  R.,  &  Maramis,  R.  A.  (2020).  Tanggungjawab  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Sebagai  Penjaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di  Indonesia. Lex Administratum , 8 (2), 98–108.
Luthfiana,  U.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja/Buruh  Penerima  Upah  dalam  Suatu Perusahaan  yang  Tidak  diikutsertakan  dalam  Keanggotaan  BPJS  Ketenagakerjaan  ditinjau  dari Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  BPJS. Jurnal  Hukum  Progresif , 10 (1),  1658– 1670.
Manulang, S. (1990). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan . Rineka Cipta, Jakarta. Soedjono, W. (2000). Hukum Perjanjian Kerja . Bina Aksara, Jakarta.