## Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Meisye Fordatkosu 1 , Hengky. V. R. Pattimukay 2 , I. Y. Rahanra 3 1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pattimura e-mail: Mesyenofordatkosu@gmail.com

## PENDAHULUAN
Tugas  dan  kewajiban  pemerintah  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia, secara tegas  telah  dinyatakan  dalam  pembukaan  UUD  1945,  bahwa  pemerintah  Negara  Republik  Indonesia berkewajiban  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia.  Pernyataan  tersebut  memberi  arti  bahwa  pemerintah  mempunyai  peranan  sentral  baik  sebagai perencana,  penggerak,  pengendali,  dan  pengawas  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  maka  pemerintah  pusat  perlu menerapkan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada

## ARTICLE HISTORY
Received [29 Juli 2023] Revised [10 November 2023] Accepted [12 Desember 2023]

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Desa Matakus.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Matakus  Kecamatan  Tanimbar  Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap  sejumlah  informan  yang  dianggap  terlibat  secara  langsung  dalam  Proses Peran  Dinas  Perikanan  Dalam  Pemberdayaan  Petani  Rumput  Laut  Di  Desa  Matakus. Hasil  penelitian  menunjukkan  (1).  Dalam  Pemberian  Pelatihan  Dinas  Perikanan memfokuskan  pada  penentuan  lokasi,  penyediaan  bibit  dan  perancangan  metode budidaya  itu  sangat  membantu  para  petani  rumput  laut  dalam  menghadapi permasalahan  yang  ada.  Misalnya  dalam  menangani  hama.  (2).  Dalam  memberikan bantuan alat kepada petani rumput laut sangat terbantu  karena kebanyakan dari petani rumput laut, alat-alat yang dimiliki oleh para petani tersebut sudah lama dan mengalami kerusakan. (3). Dalam pemberian dana kepada petani rumput laut dapat membantu para petani dalam melengkapi infrastruktur budidaya seperti untuk membeli patok, gabus, tali utama  dan  juga  meningkatkan  semangat  petani  rumput  laut  dalam  membudidayakan rumput  laut  yang  ada.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  disarankan  kepada  Dinas Perikanan  agar  terus  mengadakan  pelatihan  bagi  pembudidaya  rumput  laut  untuk meningkatkan  kemampuan  pembudidaya  dalam  budidaya  rumput  laut.  Diharapkan Dinas  Perikanan  terus  memberikan  bantuan  alat  kepada  petani  agar  selama  proses budidaya  petani  tidak  kekurangan  alat  yang  dibutuhkan.  Diharapkan  Dinas  Perikanan terus  memberikan  dana  kepada  pembudidaya  rumput  laut  dalam  memenuhi  segala kebutuhan  pembudidaya  dan  dapat  meningkatkan  produksi  rumput  laut  di  Desa Matakus.

## ABSTRACT
This  research  is  a  qualitative  descriptive  study  that  aims  to  find  out  the  role  of  the Fisheries  Service  in  Empowering  Seaweed  Farmers  in  Matakus  Village.  This  research was conducted in Matakus Village, South Tanimbar District, Tanimbar Islands Regency. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who  were  considered  to  be  directly  involved  in  the  Process  of  the  Fisheries  Service's Role  in  Empowering  Seaweed  Farmers  in  Matakus  Village.  The  research  results  show (1).  In  providing  training,  the  Fisheries  Service  focuses  on  determining  the  location, providing  seeds  and  designing  cultivation  methods  that  really  help  seaweed  farmers  in dealing with existing problems. For example in dealing with pests. (2). Providing tools to seaweed  farmers  is  very  helpful  because  most  of  the  seaweed  farmers  have  old  tools and  are  damaged.(3).  Providing  funds  to  seaweed  farmers  can  assist  farmers  in completing  cultivation  infrastructure  such  as  buying  stakes,  cork,  main  rope  and  also increasing  the  enthusiasm  of  seaweed  farmers  in  cultivating  existing  seaweed.  Based on  the  results  of  the  research  above,  it  is  suggested  to  the  Department  of  Fisheries  to continue  to  conduct  training  for  seaweed  farmers  to  improve  the  ability  of  farmers  in seaweed  cultivation.  It  is  hoped  that  the  Fisheries  Service  will  continue  to  provide  tool assistance to farmers so that  during the cultivation  process the farmers do  not lack the tools  needed.  It  is  hoped  that  the  Fisheries  Service  will  continue  to  provide  funds  to seaweed  farmers  in  meeting  all  the  needs  of  farmers  and  can  increase  seaweed production in Matakus Village.

## KEYWORDS
The Role of the Departement of Fisheries, Seaweed Farmers.
This is an open access article under the CC –BY-SA license
daerah  Otonom  berdasarkan  Asas  Otonomi yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  pemerintahan  daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah,  yang  menegaskan  bahwa  daerah  diberikan  hak  dan  wewenang  untuk mengatur  dan  mengurus  daerahnya  masing  masing  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah untuk  dikembangkan,  sebagai  konsekuensi  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Untuk  itu,  pemerintah daerah  diharapkan  memiliki  kemampuan  mengidentifikasi  dan  mengelola  potensi-potensi  yang  ada  di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktivitas pembangunan dalam  rangka  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  daerahnya.  Dengan  demikian  pemerintah daerah  berkewajiban  secara  konsisten  mengelola  potensi-potensi  yang  bisa  dikembangkan,  salah satunya adalah pengembangan dan pengelolaan di wilayah pesisir, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bangsa dan Negara. Salah satu cara mengupayakan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu dengan cara pemberdayaan.
Kurang  lebih  70  persen  wilayah  Indonesia  terdiri  dari  laut,  yang  pantainya  kaya  akan  berbagai jenis  sumber hayati,  dan  lingkungannya  sangat  potensial  untuk dikembangkan.  Keadaan  ini  merupakan salah  satu  faktor  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  pembangunan  yang  serasi  dan  seimbang  dalam memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  peran  pemerintah  dalam  meningkatkan pemberdayaan masyarakat  perlu  dilakukan  dengan  baik  karena pemberdayaan  masyarakat  merupakan suatu  program  yangberkesinambungan,  pemberdayaan  masyarakat  mengandung  arti  mengembangkan kondisi  dan  situasi  sedemikian  rupa  sehingga  masyarakat  memiliki  daya  dan  kesempatan  untuk mengembangkan  kehidupannya.  Dalam  memberdayakan  masyarakat  tentunya  pemerintah  berperan penting untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat pesisir  disesuaikan karakteristik dan potensi sumber daya yang tersedia, antara lain memberdayakan petani rumput laut.
Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  sekaligus  merupakan  mandat  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  yang  bertanggung  jawab,  sebagaimana  pasal  57  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam mendukung terwujudnya  Visi  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yaitu  "Indonesia  penghasil  produk  kelautan  dan perikanan terbesar 2015".
Profil  nilai  sosial  ekonomi  rumput  laut  di  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  perlu  dikaji  untuk memberikan  gambaran  tentang  aktivitas  budidaya  di  kabupaten  tersebut,  bagaimana  keterkaitannya dengan kondisi sosial ekonomi pembudidaya di sekitarnya dan mengenai seberapa besar nilai ekonomi aktivitas  budidaya  rumput  lautnya.  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  merupakan  daerah  kepulauan  yang mempunyai luas 52.995,20 km2, terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06%) dan wilayah laut seluas 42.892,28 km2 (80,94%). Dengan garis pantai sepanjang 1.626,27 km, kabupaten ini memiliki hamparan  potensial  untuk  budidaya  rumput  laut  seluas  21.979,93  ha  yang  terdapat  di  sembilan kecamatan. (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Maluku Tenggara Barat, 2011).
Rumput laut sebagai salah satu komoditas eksport yang merupakan sumber devisa Negara dan sumber  pendapatan  bagi  masyarakat  pesisir  pantai.Rumput  laut  secara  ilmiah  di  kenal  dengan  istilah alga atau ganggang yang mana rumput laut termasuk salah satu tumbuhan yang berklorofil. Tanaman ini memiliki  banyak  manfaat  dalam  kehidupan  sehari-hari,  sebagaimana  yang  kita  ketahui  rumput  laut  bisa digunakan  sebagai  bahan  makan,  diolah  menjadi  agar-agar,  Rumput  laut  juga  banyak  dimanfaatkan dalam  bidang  farmasi  dan  kosmetika.  Banyak  nelayan  yang  membudidayakan  komoditas  ini,  hal  ini disebabkan  karena  budidaya  rumput  laut  mempunyai  prospek  yang  sangat  bagus.Betapa  tidak,  sektor rumput  laut  Nasional  telah  menjadi  salah  satu  primadona  yang  diperhitungkan  dalam  penciptaan lapangan kerja khususnya di bidang Kelautan dan Perikanan. (Ongkomulyo : 2006).
Desa  Matakus  merupakan  salah  satu  pemasok  rumput  laut  terbesar  di  Kabupaten  Kepulauan Tanimbar. Namun di awal tahun 2020 produksi serta penjualan petani rumput laut mengalami penurunan yang  cukup  signifikan hal  ini  dipengaruhi  oleh  cuaca  yang  sering  kali  mengalami  perubahan  dan  harga jual  rumput  laut  yang  mengalami  penurunan  diakibatkan  oleh  salah  satu  faktor  yaitu  Covid  19. Berdasarkan  data  pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.  Maluku  Tenggara  Barat,  2011.Produksi perikanan  di  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  mencapai  500-600  ton  per  pasca  panen,  berasal  dari beberapa  sentral  produksi  terbesar  diantaranya  Larat  180  ton  per  pasca  panen,  Selaru  90-120  ton  per pasca  panen,  Wermaktian  100-130  ton,  dan  yamdena.  Kondisi  cuaca  yang  baik  petani  rumput  laut  di desa  Matakus  dapat  memproduksi  rumput  laut  kering  per  minggu  mencapai  8-12  ton.  Namun,  pada kondisi  cuaca  buruk  produksi  rumput  laut  dapat  dicapai  6-10  ton.  Sedangkan  harga  rumput  laut  kering disaat  pandemic  Covid-19  berkisar  Rp.17.000-18.000  (harga  normal  sebelum  pandemic  Covid-19 berkisar Rp. 21.000 – 23.000).
Rendahnya harga rumput laut kering beberapa tahun terakhir kian memperpanjang kisah kelam masyarakat  di  desa  Matakus  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar.Beban  hidup  yang  kian  berat  telah membuat para petani kurang menyadari, bahkan bersikap masa bodoh dengan kualitas rumput laut yang
dihasilkan.Mereka hanya memanfaatkan alat seadanya untuk menjemur hasil panen mereka. Pemerintah yang  seharusnya  bertanggungjawab  dan  mengambil  peran  untuk  menyelamatkan  kondisi  ini,  justru bersikap seolah-olah tidak peduli dengan masalah yang dirasakan oleh para petani rumput laut. Sebagai masyarakat  yang  bernaung  di  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar,  saya  menyadari  betul  situasi  yang mendera para petani rumput laut saat ini. Walau secara materi kondisi saya tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Keinginan besar untuk merubah penghidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkhususnya desa matakus.
Peran  yang  dimainkan  oleh  pemberdayaan  petani  rumput  laut  pada  hakikatnya  adalah  untuk memperkuat  daya  agar  masyarakat  petani  rumput  laut  semakin  mandiri.Melalui  upaya  pemberdayaan, masyarakat  didorong  agar  memiliki  kemampuan  untuk  memanfaatkan  sumberdaya  yang  dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya. (Adisasmita Rahardjo: 2011).

## LANDASAN TEORI

## Konsep Pemerintah
Pemerintah Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah, yang dapat diartikan sebagai  berikut  :  1.  Melakukan  pekerjaan  menyuruh/  perkataan  yang  menyuruh  melakukan  sesuatu.  2. Badan  yang  melakukan  kekuasaan  memerintah/kekuasaan  memerintah  suatu  negara  (daerah  negara) atau  badan  negara  tertinggi  yang  memerintah  suatu  negara  (seperti  kabinet  termasuk  pemerintahan). Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.
Istilah pemerintah dapat dibedakan antara pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas.Pemerintah  dalam  arti  sempit  dimaksudkan  khusus  pada  kekuasaan  eksekutif  sedangkan Pemerintah  dalam  arti  luas  adalah  semua  organ  negara  termasuk  DPR.  Bentuk  pemerintahan  yang terkenal  yaitu  kerajaan  dan  republik,  kerajaan  adalah  negara  yang  dikepalai  oleh  seorang  raja  dan bersifat turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Republik adalah negara dengan pemerintahan rakyat  yang  dikepalai  oleh  seorang  presiden  sebagai  kepala  negara  yang  dipilih  dari  dan  oleh  rakyat untuk semua jabatan tertentu. (Kansil & Christine: 2008).
Pemerintah  merupakan  lembaga  atau  institusi  yang  menyelenggarakan  dan  menyeimbangkan antara  kebutuhan  individu  atau masyarakat akan  barang dan pelayanan  publik.  Pemahaman  ini  sejalan dengan terminologi ilmu pengetahuan sosial modern yang mengartikan pemerintah daerah sebagai suatu sistem  yang  berfungsi  bersama-sama  dengan  sistem  lain  dalam  sistem  yang  besar,  di  mana  semua sistem  tersebut  berinteraksi  satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu,  desentralisasi  pemerintahan  merupakan pelimpahan  kewenangan  dan  fungsi  dari  pemerintahan  pusat  kepada  pemerintah  daerah.  (Adisasmita Rahardjo: 2011).
Pemerintahan  adalah  berkenaan  dengan  sistem,  fungsi,  cara,  perbuatan,  kegiatan,  urusan,  atau tindakan pemerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Eksekutif adalah  cabang  kekuasaan  dalam  negara  yang  melaksanakan  kebijakan  publik  (kenegaraan  dan ataupemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri.

## Fungsi Pemerintah Daerah
Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :
a.  Pemerintah  daerah  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi dan tugas pembantuan.
b.  Menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
c.  Pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  memiliki  hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

## Peran Pemerintah Daerah
Dalam kamus besar bahasa indonesia (2005). Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  dalam  masyarakat.Pandangan  tradisional  tentang  peran pemerintah  bahwa  pemerintah  memiliki  tugas  melindungi  masyarakat  dari  pelanggaran  dan  invasi masyarakat  lainnya  dan  sejauh  mungkin  bertugas  melindungi  setiap  anggota  masyarakat  dari  ketidak
adilan  atau  tekanan  dari  anggota masyarakat  lainnya  serta  bertugas  menegakkan  administrasi  keadilan secara  pasti,  pandangan  ini  menempatkan  peran  pemerintah  secara  terbatas  hanya  pada  pertahanan, pengadilan, dan polisional. Kebutuhan masyarakat di luar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar.

## Upaya-Upaya Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  dalam  upaya  memaksimalkan  pembudidayaan  petani  rumput  laut maka diperlukan suatu kajian dari aspek ekologis untuk kesesuaian lahan, daya dukung hingga strategi pengelolaannya dan pengembangannya. Pendekatan sistem melalui penyusunan model pengembangan budidaya  rumput  laut  juga  merupakan  salah  satu  metode  alternatif  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  produksi  rumput  laut  di  daerah  tersebut.  Melalui  proses  pendekatan  dan  penyusunan model  pengembangan maka  akan dapat  dihasilkan  model  sistem  pengembangan  budidaya  rumput  laut sebagai salah satu model dasar dalam budidaya rumput laut.
Dalam  upaya  peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar  global,  Pemerintah  Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengimplementasikan hal tersebut. Peran Pemerintah Indonesia  sebagai  Government  Actor  adalah  pemegang  kendali  kebijakan  untuk  menentukan  arah orientasi kebijakan negara. Pada dasarnya peran Pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing  produk  rumput  laut  dapat  dianalisis  berdasarkan  Teori  The  Role  of  Government  ke  dalam  tiga bentuk jenis upaya, yaitu:
a) The  role  of  support  policies,  peran  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengeluarkan  kebijakan  dalam negeri  (domestik)  yang  mendukung  upaya  peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar global.  Beberapa  kebijakan  yang  dimaksud  adalah  kemudahan  kepada  para  pelaku  usaha  rumput laut untuk mendapatkan akses informasi, bantuan keuangan, subsidi pajak, dan beberapa kebijakan lainnya;
b) The  role  of  competition  policies,  peran  Pemerintah  Indonesia  dalam mengeluarkan  kebijakan  yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan daya saing produk rumput laut Indonesia di pasar global melalui kebijakan yang mendukung pengembangan sektor industri domestik dengan memperhatikan porsi perkembangan sektor industri asing untuk pasar dalam negeri;
c) The  role  of  international  policies,  peran  Pemerintah  Indonesia  dalam  memberikan  pengaruh terhadap  kebijakan  internasional  dalam  mendukung  pengembangan  daya  saing  produk  dalam negeri.

## Konsep pemberdayaan
Kata  pemberdayaan  berasal  dan  kata  empowerment  yang  artinya  suatu  pemberdayaan  dalam meningkatkan  potensi  manusia  agar  dapat  berorientasi  pada pertanggungjawaban  kerja  yang  dilakukan dengan  cara  yang  logis  untuk  mencapai  tujuan  dengan  melakukan  segala  bentuk  pekerjaan  yang berpotensial  untuk  dikembangkan  sesuai  dengan  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  dapatberprestasi dalam  bidang  yang  ditekuni  untuk  mencapai  tujuan.  Blancard  (dalam  buku  Wrihatnolo,&  Nugroho,  R: 2007).
Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan memfasilitasi kelompok miskin agar mereka  memiliki  aksesibilitas  terhadap  sumberdaya,  yang  berupa:  modal,  teknologi,  informasi,  jaminan pemasaran,  dan  Iain-lain.  Agar  mereka  mampu  memajukan  dan  mengembangkan  usahanya,  sehingga memperoleh  perbaikan  pendapatan  serta  perluasan  kesempatan  kerja  demi  perbaikan  kehidupan  dan kesejahteraannya. Sumodiningrat (dalam buku Mardikanto, T: 2012).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian langsung kepada masyarakat  dan  lokasi  Penelitian.  Menurut  Moleong  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  ilmiah, yang  bertujuan  untuk  memahami  suatu  fenomena  dalam  konteks  sosial  secara  alamiah  dengan mengedepankan  proses  interaksi  komunikasi  yang  mendalam  antara  peneliti  dengan  fenomena  yang diteliti.
Menurut Moleong disamping menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan  data  yang  relevan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini yaitu :
a.  Wawancara  mendalam (depth  interview)  sebagai  teknik  utama  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dengan hasil dialog langsung dengan responden berdasarkan acuan pertanyaan yang disusun.
b.  Observasi,  yaitu  proses  pengumpulan  data  melalui  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
c.  Dokumentasi,  pengambilan  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  dan  benda-benda  tertulis lainnya seperti buku-buku, notulen harian dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Memberikan pelatihan.
Dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  para  petani  rumput  laut,  maka  dilakukan penyuluhan  atau  pelatihan  untuk  memberikan  pemahaman,  pengetahuan  kepada  petani  rumput  laut tentang  cara  budidaya  rumput  laut  yang  baik.  Kaitannya  dengan  aspek  budidaya  rumput  laut,  maka pengetahuan  tentang  berbagai  hal  perlu  disampaikan  kepada  petani  rumput  laut.  Hal-hal  yang  perlu menjadi  perhatian  dan  diketuai  oleh  pengelola  atau  para  petani  rumput  laut  adalah  pengaruh  faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut. Hal lain juga yang perlu dipahami oleh para petani rumput laut adalah Penentuan lokasi pembudidayaan yang tepat dilakukan dengan maksud karena  kecerahan  air  yang  dipakai  untuk  membudidaya  rumput  laut  sangat  mempengaruhi  tingkat kelangsungan  hidup  rumput  laut  yang  dibudidayakan,  seperti  halnya  tumbuhan  air  lainnya  yang memerlukan  sinar  matahari  sebagai  sumber  energi  untuk  proses  fotosintesis  bagi  pertumbuhannya sehingga tidak cepat diserang oleh hama.
Para  petani rumput  laut  yang  berada  di  Desa  Matakus  telah mendapat  bentuk-bentuk pelatihan dari  pemerintah  terkait  dengan  proses  pembudidayaan  rumput  laut.  Pelatihan-pelatihan  yang  diberikan pemerintah  (Dinas  Perikanan  dan  Kelautan)  kepada  petani  dimaksudkan  agar  dalam  pembudidayaan rumput laut yang dilakukan tidak terjadi kesalahan sehingga pada saat panen hasil yang didapatkan lebih bagus kualitasnya.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menganalisis  Peran  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  Di  Desa  Matakus  Kecamatan  Tanimbar  Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan memberikan pelatihan kepada para petani sehingga para petani mampu  memproduksi  rumput  laut  yang  ada  dengan  benar.  Hasil  analisis  peneliti  dapat  diukur  melalui indikator-indikator sebagai berikut :

## Penentuan lokasi pembudidayaan rumput laut sangat menentukan keberhasilan.
Penentuan lokasi pembudidayaan dilakukan dengan maksud karena kecerahan air yang dipakai untuk  membudidaya  rumput  laut  sangat  mempengaruhi  tingkat  kelangsungan  hidup  rumput  laut  yang dibudidayakan.  Rumput  laut  seperti  halnya  tumbuhan  air  lainnya  yang  memerlukan  sinar  matahari sebagai  sumber  energi  untuk  proses  fotosintesis  bagi  pertumbuhannya.  Perairan  yang  keruh  akan menghambat  pertumbuhan  rumput  laut.  Adapun  kutipan  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan sebagai berikut :
Bapak Angki Fordatkosu Sebagai Ketua kelompok petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :
“Dalam penentuan lokasi budidaya rumput laut itu merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam  membudidaya rumput  laut.  Penentuan  lokasi  ini  tidak  sembarang  kita buat, melainkan  kita  harus mencari tahu posisi-posisi yang strategis yang cocok untuk pembudidayaan. Biasanya lokasi yang paling cocok  di  daerah  kita  ini  adalah  lokasi  yang  berpasir  sehingga  petani  rumput  laut  itu  lebih mudah  dalam menancapkan patok”.
Hal  serupa  hampir  sama  dengan  yang  disampaikan  oleh  bapak  Roberth  Reskin,  S.Pi  sebagai staf di bidang budidaya perikanan, beliau mengatakan bahwa :
“Dalam  pembudidayaan  rumput  laut  tidak  semata-mata  kita  membudidayakannya  disemua tempat. Pembudidayaan rumput laut harus dilakukan ditempat yang
strategis.  Maka  dari  itu  penentuan  lokasi  budidaya  rumput  laut  sangat  membantu  para  petani rumput laut, karena sebelum adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah tentang penentuan lokasi, banyak  tanaman  rumput  laut  para  petani  itu  yang  mengalami  kerusakan”.  Hal  serupa  hampir  sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Fredy Turalely sebagai kepala desa, beliau mengatakan bahwa 3 :
“Para  petani  yang  membudidaya  rumput  laut  banyak  yang  masih  belum  mengetahui  tentang lokasi atau tempat yang strategis dalam pembudidayaan rumput laut. Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah  datang  danmemberikan  pelatihan  berupa  penentuan  lokasi  pembudidayaan  kepada  para petani. Setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah, para petani sudah mulai memahami penentuan
lokasi  dalam  pembudidayaan  rumput  laut,  sehingga  produksi  rumput  laut  di  desa  kita  ini  menjadi meningkat”.
Hal    serupa    disampaikan    oleh    Bapak    Cemu    Boinsera    sebagai    petaniRumput  Laut,  yang mengatakan bahwa :
“Dengan  adanya  pelatihan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  kami  para  petani  tentang penentuan  lokasi  pembudidayaan  rumput  laut  ini  sangatmembantu  kami  dalam  pembudidayaan  rumput laut.  Kami  tidak  tau  lokasi  yang  baik  dalam  budidaya  rumput  laut  itu  seperti  apa,  yang  kami  tahu  itu hanyalah bekerja  sesuai dengan  pengalaman  yang  kami  dapatkan  dari  orang  tua  kami. Namun  setelah mendapatkan pelatihan  dari  pemerintah  tentang  lokasi budidaya  rumput  laut,  hasil  produksi  rumput  laut ka mi menjadi meningkat”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tentang  penentuan  lokasi  dan  pemilihan  bibit  pembudidayaan rumput laut di Desa Matakus hasil analisis menunjukan bahwa : Dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh  pemerintah  kepada  para  petani  tentang  penentuan  lokasi  pembudidayaan  rumput  laut  ini  sangat membantu  para  petani  dalam  pembudidayaan  rumput  laut.  Dimana  sebelumnya  para  petani  tidak  tau lokasi  yang  baik  dalam  budidaya  rumput  laut  itu  seperti  apa  yang  para  petani  tau  itu  hanyalah  bekerja sesuai  pengetahuan  sendiri  sehingga  hasil  yang  mereka  dapatkan  tidak  maksimal  oleh  karena  adanya berbagai  permasalahan  seperti  yang  dijelaskan  di  atas.  Namun,  setelah  mendapatkan  pelatihan  dari pemerintah tentang lokasi budidaya rumput laut banyak petani rumput laut yang sangat terbantu dengan adanya  pelatihan  tersebut.  Hal  itu  dapat  dilihat  dengan  adanya  peningkatan  produksi  rumput  laut  yang ada di Desa Matakus. Adanya pelatihan ini juga dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi para petani  rumput  laut  yang  sebelumnya  tidak  mengetahui  seperti  apa  dan  untuk  apa  ditetapkannya  lokasi pembudidayaan rumput laut.
Pemberian  dana  bagi  petani  rumput  laut  oleh  pemerintah  merupakan  perwujudan  pasal  62 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yaitu pemerintah mengusahakan dana untuk memberdayakan  nelayan  kecil  dan  pembudidaya  rumput  laut,  baik  sumber  dalam  negeri  maupun  luar negeri,  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku;  pemberian  dana  juga  merupakan bentuk  komitmen  mendukung  petani  memperoleh  produksi  rumput  laut  yang  lebih  tinggi  untuk  menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Pemberian Dana kepada petani rumput laut hendaknya dapat memberikan manfaat nyata pada peningkatan  produksi.  Peningkatan  produksi  diharapkan  berpengaruh  langsung  pada  peningkatan kesejahteraan petani. Dalam pembudidayaan rumput laut di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.oleh karena itu, para petani rumput laut di Desa Matakus mendapatkan bantuan  dana  dari  pemerintah,  yang  dipergunakan  untuk  memenuhi  pembiayaan  investasi  infrastruktur budidaya, pembelian bibit dan pengadaan alat budidaya rumput laut yang masih kurang. Selain itu juga pemberian  dana  dapat  dipergunakan  untuk  pembayaran  upah  tenaga  kerja  agar  dapat  meningkatkan motivasi dan dapat merangsang para pekerja (petani) dalam bekerja dengan memberikan dana kepada para  petani  sehingga  para  petani  dapat  menyediakan  kebutuhan-kebutuhan  yang  diperlukan  dalam pembudidayaan rumput laut.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menganalisis  Peran  Dinas  Perikanan  Dalam  Pemberdayaan Petani  Rumput  Laut  Di  Desa  Matakus  Kecamatan  Tanimbar  Selatan  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar dengan  memberikan  dana  kepada  para  petani  sehingga  para  petani  dapat  menyediakan  kebutuhan- kebutuhan yang diperlukan dalam pembudidayaan rumput laut. Hasil analisa peneliti dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :
1)  Besarnya bantuan dana dan pemanfaatannya oleh kelompok atau individu petani rumput laut.
Kelompok  atau  individu  petani  rumput  laut  yang  ada  di  Desa  Matakus  dalam  usaha  budidaya rumput laut banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana-dana untuk pengembangan dan peningkatan produksi rumput laut. Adapun penjabaran menurut informan sebagai berikut :
Menurut Bapak Yohanan Aminadab Lamma Sebagai Ketua kelompok petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :
“Para  petani  yang  terbentuk  dalam  kelompok  maupun  individu  sudah  sangat  terbantu  sekali dengan  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Dana  yang  diberikan  pemerintah  biasanya  rata-rata  Rp. 20.000.000  per  kelompok  dengan  jumlah  petani  setiap  kelompok  adalah  18  orang.  Bantuan  yang diberikan ini kemudian dimanfaatkan oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan dalam pembudidayaan rumput laut seperti pengadaan alat-alat yang masih kurang atau sudah rusak, dan pembelian bibit”.
Hal  serupa  hampir  sama dengan  yang  disampaikan  oleh  bapak  Cemu  Boinsera  sebagai  petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :“Kami petani rumput laut sangat terbantu dengan bantuan dana dari  pemerintah.Kebanyakan  dari  kami  berkelompok  itu  mendapat  bantuan  sampai  dengan Rp.20.000.000, dana dari pemerintah itu biasa kami gunakan untuk biayapenambahan pengadaan alat- alat  dan  bibit”.Dari  hasil  wawancara  dengan informan dapat  di analisis  bahwa  pemerintah  memberikan bantuan  dana  kepada  para  petani  yang  terbentuk  dalam  kelompok-kelompok  dimana  dalam  satu kelompok sebanyak 18orang. Danatersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan dalam membudidayakan rumput laut Berikut :
Hasil wawancara dengan bapak Roberth Reskin sebagai staf bidang budidaya perikanan, beliau mengatakan bahwa :
“Dalam pemberian bantuan yang kami berikan kepada petani targetnya adalah agar para petani itu bisa melakukan pengadaan-pengadaan alat atau bibit untuk pembudidayaan rumput laut  yang masih kurang dalam memproduksi rumput laut. biaya yang kami berikan tergantung pada keperluan yang petani perlukan, biaya paling besar yang selama ini kami berikan kepada para petani sebesar Rp. 20.000.000”.
Hal  serupa  hampir  sama  dengan  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Yulius  Londar  sebagai  staf  Dinas Perikanan, beliau mengatakan bahwa :
“Dalam  menangani  permasalahan  dalam  proses  pembudidayaan  rumput  laut  di  Desa  Bolua, kami  dari  pemerintah  biasa  juga  membantu  para  petani  rumput  laut  dengan  memberikan  dana  kepada para petani. Dana yang biasa kita berikan kepada petani berkisar sampai Rp.20.000.000-an. Hal ini kami lakukan  untuk  membantu  petani  dalam  pengadaan  kebutuhan  pertanian  rumput  laut,  seperti  membeli bibit yang masih kurang ataupun untuk pengadaan alat- alat yang sudah rusak”.
Dari hasil wawancara dengan informan dapat di analisis bahwa Dalam pemberian bantuan yang berikan oleh pemerintah kepada petani targetnya adalah agar para petani itu bisa melakukan pengadaan- pengadaan  alat  atau  bibit  untuk  pembudidayaan  rumput  laut  yang  masih  kurang  dalam  memproduksi rumput  laut.  biaya  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tergantung  pada  keperluan  yang  petani  perlukan, biaya paling besar yang diberikan kepada para petani sebesar Rp. 20.000.000 pemerintah memberikan bantuan  dana  kepada  para  petani  yang  terbentuk  dalam  kelompok-kelompok  dimana  dalam  satu kelompok  sebanyak  18  orang.  Dana  tersebut  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  para  petani untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  membudidayakan  rumput  laut.  manfaat  yang  didapatkan  oleh  para petani rumput laut itu sangat signifikan. Dari besarnya bantuan dana ini para petani dapat mengadakan perlengkapan  yang  dipakai  untuk  membudidayakan  rumput  laut,  seperti  pengadaan  kembali  bibit  yang sudah  habis  terpakai  dan  pengadaan  alat-alat  pembudidayaan  rumput  laut  yang  telah  rusak  Dari  hasil wawancara diatas maka di dukung dengan data sekunder yang terlihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 1. Kelompok petani rumput laut yang menerima bantuan dana Tahun 2020

## Sumber: Dinas Perikanan 2020
Dari  data  diatas  menunjukan  bahwa  pemerintah  memberikan  bantuan  dana  sebesar  Rp 20.000.000  untuk  masing-masing  kelompok.  Dana  yang  diterima  oleh  kelompok  dapat  melalui  dengan mengajukan proposal kepada Dinas Perikanan.
2) Upah tenaga kerja sebagai bentuk motivasi.
Tenaga kerja yang bekerja di tempat pembudidayaan rumput laut dihargai jasanya dengan upah. Upah  yang  diterima  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  bentuk  motivasi  atau  rangsangan  dari  pemilik usaha  (petani  rumput  laut).  Berikut  hasil  penjabaran  wawancara  bersama  informan  dijabarkan  sebagai berikut :
No Nama Kelompok Jumlah dana (Rp) 1 Awawar Rp20.000.000 2 Total bantuan Rp20.000.000
Menurut  Bapak  Angki  Fordatkosu  Sebagai  Ketua  kelompok  petani  rumput  laut,  beliau mengatakan bahwa :
“Upah  tenaga  kerja  biasanya  diberikan  kepada  para  pekerja  yang  bekerja  di  tempat  pemilik usaha. Upah tenaga kerja ini bisa diterima berdasarkan kemampuan pekerja yang bekerja. Para pekerja yang mendapatkan upah biasanya bekerja sebagai pe ngikat bibit”.
Hal  serupa  hampir  sama  dengan  yang  disampaikan  oleh  bapak  Ever  Boinsera  Sebagai  petani rumput, beliau mengatakan bahwa :
“Upah  tenaga  kerja  biasanya  diberikan  kepada  orang  yang  tugasnya  mengikat  bibit  di  tali. Pembayaran upah itu kita hitung berdasarkan jumlah tali yang mereka (pekerja) dapatkan. Biasanya kita beri upah itu 3 tali dengan harga lima puluh ribu rupiah”.
Hal  serupa  hampir  sama  dengan  yang  dikatakan  oleh  bapak  Nikodemus  Boinsera  sebagai pekerja pengikat bibit, beliau mengatakan bahwa :
“Kami biasanya mendapatkan upah dari pemilik usaha rumput laut berdasarkan jumlah tali yang kami pakai untuk mengikat bibit. Biasanya tiga tali dan satu tali itu panjangnya mencapai 10-15 meter itu kami  dibayar  dengan  jumlah  uang  sebanyak  lima  puluh  ribu.  Semakin  banyak  tali  yang  kami  gunakan untuk  mingikat  bibit  semakin  banyak  juga  kami  mendapatkan  uang  dari  pemilik  usaha  (petani  rumput laut)”.
Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh ibu Novita Kelmaskosu sebagai pekerja pengikat bibit, beliau mengatakan bahwa :
“Pekerjaan yang saya lakukan adalah sebagai pengikat bibit di tempat budidaya rumput laut milik orang (petani rumput laut). Saya biasa diberi upah dari jumlah tali yang saya ikat. Biasanya kalau tiga tali saya dibayar dengan upah sebesar lima puluh ribu”.
Hal  serupa  hampir  sama  dengan  yang  disampaikan  oleh  bapak  Rudi  Boinsera  sebagai  petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :
“Upah  tenaga  kerja  biasanya  diberikan  kepada  orang  yang  bekerja  membantu  kami  dalam mengikat  bibit  rumput  laut  pada  tali.  Kami  biasa  memberi  harga  lima  puluh  ribu  per  tiga  tali.  Kami biasanya  membayar  para  pekerja  itu  menggunakan  dana  yang  kami  terima  dari  pemerintah  atau  juga dengan kas dari kelompok kami”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  tentang  upah  tenaga  kerja  sebagai bentuk  motivasi  di  Desa  Matakus,  hasil  analisa  menunjukan  bahwa  :  para  petani  rumput  laut  dan  para pekerja selalu melakukan kerja sama diantara mereka. Para petani rumput laut memerlukan bantuan dari para  pekerja  sebagai  pengikat  bibit  dan  para  pekerja  tersebut  dibayar  dengan  jumlah  uamg  yang  telah disepakati yaitu lima puluh ribu per tiga tali. Hal ini membuat masyarakat yang ada di Desa Matakus bisa mendapatkan  pekerjaan  tambahan  untuk  penambahan  biaya  hidup  mereka.Untuk  memperkuat  Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil dokumentasi berikut ini :

## Gambar 1 Wawancara dengan para pekerja sebagai pengikat rumput laut
Gambar  di  atas  menunjukan  bahwa  Para  pekerja  ini  mendapatkan  upah  dari  pemilik  usaha budidaya yang dikerjakan oleh mereka. Upah yang diberikan adalah Rp 50.000 dengan sebanyak 3 tali yang mereka ikat dan diberikan langsung oleh pemilik usaha. Satu tali panjangnya 10-15 meter sehingga dalam satu hari para pekerja ini mendapatkan Rp 100.000-150.000 dengan banyak tali yang mereka ikat adalah 5 sampai 6 tali.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian  diatas,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  tentang Peran  Dinas  Perikanan  Dalam  Pemberdayaan  Petani  Rumput  Laut  Di  Desa  Matakus  Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah cukup baik dilaksanakan, hal ini dapat diukur dari beberapa aspek sebagai berikut :
1.  Memberikan pelatihan. Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil tentang memberikan  pelatihan  dalam  Peran  Dinas  Perikanan  Dalam  Pemberdayaan  Petani  Rumput  Laut  Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan bahwa : dalam penentuan lokasi, penyediaan bibit dan perancangan metode budidaya sangat membantu para petani rumput laut dalam menghadapi permasalahan yang ada. Misalnya dalam menangani hama.
2.  Memberikan  Bantuan  Alat.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil tentang  Pemberian  Bantuan  Alat  dalam  Peran  Dinas  Perikanan  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Petani Rumput Laut Di Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan  bahwa  :  Dengan  adanya  bantuan  alat  yang  diberikan  oleh  pemerintah  sangat membantu para petani dalam membudidayakan rumput laut karena kebanyakan alat-alat yang dimiliki oleh  para  petani  sudah  sangat  lama  sehingga  mengalami  kerusakan  untuk  pembiayaan  investasi infrastruktur budidaya dan perlengkapan lain, seperti pembelian bibit, dan upah tenaga kerja. Dampak dari  pemanfaatan  dana  yang  diterima  oleh  para  petani  adalah  adanya  meningkatkan  produktivitas rumput laut di Desa Matakus.
3.  Pemberian  Dana.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  tentang Pemberian  Dana  yaitu  Peran  Dinas  Perikanan  Dalam  Pemberdayaan  Petani  Rumput  Laut  Di  Desa Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan bahwa : Dana yang  diberikan  oleh  pemerintah  dimanfaatkan  dan  dikelola  dengan  baik  oleh  masyarakat  petani rumput  laut  yaitu  untuk  pembiayaan  investasi  infrastruktur  budidaya  dan  perlengkapan  lain,  seperti pembelian  bibit,  dan  upah  tenaga  kerja.  Dampak  dari  pemanfaatan  dana  yang  diterima  oleh  para petani adalah adanya meningkatkan produktivitas rumput laut di Desa Matakus.

## Saran
1.  Memberikan  pelatihan.  Diharapkan  kepada  pemerintah  Dinas  Perikanan  agar  terus  memberikan pelatihan-pelatihan yang baru dan bermutu kepada masyarakat petani rumput laut agar mereka lebih produktif lagi dalam membudidayakan rumput laut yang ada di desa Matakus.
2.  Memberikan  Bantuan  Alat.  Diharapkan  kepada  pemerintah  Dinas  Perikanan  untuk  selalu  tetap memperhatikan  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  petani  rumput  laut  dalam  hal  peralatan  yang dimiliki  oleh  para  petani  untuk  terus  diperbaharui  atau  diganti  dengan  yang  baru  agar  dalam pembudidayaan rumput laut tidak terjadi kemacetan.
3. Pemberian  Dana.  Diharapkan  kepada  pemerintah  Dinas  Perikanan  dalam  kaitannya  dengan  dana yang  diberikan  agar  pemberian dana  yang  diberikan  kepada  masyarakat  petani rumput  laut,  dapat berorientasi pada kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan produksi rumput laut yang ada di Desa Matakus.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta. Bebbington, Anthony.
2000.  Pemberdayaan  Masyarakat: Dalam  PerspektifKebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Christine dan Kansil,  2008.  Sistem  pemerintahan  Indonesia.
Bumi aksara:Jakarta.
Darmawan, 2000.  Pemberdayaan  Masyarakat: Dalam  Perspektif KebijakanPublik. Alfabeta: Bandung. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Maluku Tenggara Barat, 2011 Inpex Masela, 2012 Mardikanto,  T.  dan  Soebiakto,  P.  2012. Pemberdayaan Masyarakat: DalamPerspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
Musgrave,  R.A  dan  Musgrave,  P.  B.  1991.  Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan  Praktik.  Penerbit Erlangga: Jakarta.
Noor,  Isran.  2014.  Rekonstruksi  Indonesia:  Konsep  Pemikiran  Isran  Noor  Tentang  Pembangunan Berbasis Kewilayahan. Bangun Indonesia Press: Jakarta.
Ongkomulyo, T. dkk, 2008. Budi daya dan pengolahan rumput laut. Agro Media Pustaka: Jakarta. Parsons, et al. 1994. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif KebijakanPublik. Alfabeta: Bandung. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang  Pembentukan Desa Matakus.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Desa.
Sarundajang. 2005. Pemerintah Daerah di Berbagai Negara. Kata Hasta Pustaka Anggota Ikapi: Jakarta Selatan.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. CV. Alfabeta: Bandung. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta: Bandung.
Suhendra, K. 2006.  Peranan Birokrasi dalam  Pemberdayaan
Masyarakat.Alfabeta: Bandung.
Sumodiningrat. 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif KebijakanPublik. Alfabeta: Bandung. Swift  dan  Levin,  1987.  Pemberdayaan  Masyarakat:  Dalam  Perspektif  KebijakanPublik.  Alfabeta:
Bandung.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tentang perikanan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Wrihatnolo, R dan Nugroho, R. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Elex Media:Jakarta.