## Wajah Hukum

## Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal
Masriyani, Nella Octaviany Siregar, Tresya Fakultas Hukum Universitas Halamahera Correspondence: masriyani@unbari.ac.id; nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id; tresyashmh@gmail.com
Abstrak. Teknologi informasi berdampak pada kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi, menciptakan dunia yang tidak dibatasi oleh waktu, geografi, atau jarak . Fintech , singkatan dari financial technology, adalah ungkapan yang digunakan  untuk  menggambarkan  teknologi  yang  memfasilitasi  komunikasi  antara  masyarakat  dan  sektor keuangan masyarakat. Di Indonesia, melindungi informasi pribadi merupakan perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume aktivitas digital, khususnya transaksi yang melibatkan penyampaian data pribadi oleh pengguna. Pendekatan normatif digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Kajian ini berpusat pada pendekatan undang-undang  atau  undang-undang. Analisis  kualitatif  merupakan  jenis  analisis  data  yang  digunakan  dalam kajian  hukum  normatif.  Peraturan  perundang-undangan  terbaru  mengenai  upaya  pengamanan  data  pribadi, khususnya terkait dengan tindak pidana kejahatan yang terjadi dan dilakukan oleh aplikasi pinjol tidak sah adalah Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Undang-undang  PDP  berfungsi sebagai  landasan  dan  memastikan  bahwa  informasi  pribadi  setiap  orang  dilindungi  secara  hukum,  mencegah penyalahgunaan  informasi  pribadi  untuk  tujuan  yang  dapat  merugikan  pihak  ketiga.  Selain  itu,  UU  PDP memberikan sanksi administratif dan pidana atas segala kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi, termasuk penyalahgunaan data dan akses tidak sah terhadap data tersebut, seperti dalam kasus pengajuan pinjaman online ilegal.
Keywords: Perlindungan Data Pribadi, Aplikasi Pinjaman Online Ilegal
Abstract. Information technology impacts social, cultural, and economic progress, creating a world that is not limited  by  time,  geography,  or  distance.  Fintech,  short  for  financial  technology,  is  a  phrase  used  to  describe technology that facilitates communication between society and society's financial sector. In Indonesia, protecting personal information is a primary concern. This is due to the increasing volume of digital activity, especially transactions involving the submission of personal data by users. A normative approach was used in carrying out this research. This study focuses on the legal or statutory approach. Qualitative analysis is a type of data analysis used  in  normative  legal  studies.  The  latest  legal  regulations  regarding  efforts  to  safeguard  personal  data, especially related to criminal acts that occur and are carried out by unauthorized pinjol applications, are Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The PDP Law serves as a foundation and ensures that everyone's personal information is legally protected, preventing misuse of personal information for purposes that could harm third parties. In addition, the PDP Law provides administrative and criminal sanctions for all crimes related to personal data, including misuse of data and unauthorized access to that data, such as in cases of illegal online loan applications.

## Keywords: Personal Data Protection, Illegal Online Loan Applications

## PENDAHULUAN
Globalisasi dan digitalisasi telah merambah ke seluruh penjuru dunia, memberikan kesan bahwa tidak ada batasan yang memisahkan manusia dalam masyarakat saat ini. Orang-orang di seluruh dunia memiliki akses mudah ke peristiwa yang terjadi di satu lokasi dalam hitungan detik, dan mereka dapat mempelajari peristiwa tersebut serta kemajuannya dengan cepat. Beginilah keadaan saat ini: kemajuan teknologi membawa dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, hal ini bermanfaat bagi manusia dan lingkungan secara umum. Misalnya, memfasilitasi komunikasi, mempermudah akses pengetahuan, dan memungkinkan orang berkeliling dunia hanya dengan satu alat. 1
Teknologi dan informasi merupakan penopang utama bagi terselenggaranya globalisasi. Dampak Implementasi globalisasi sebagian besar dibantu oleh informasi dan teknologi. Globalisasi berdampak pada sebagian besar aspek kehidupan manusia, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan politik. Bangsa
1 St. Nirwansyah, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kemajuan Teknologi Informasi atas Pinjaman Online”, Jurnal Ensiklopedia Vol. 3 No. 5, (Desember 2021)
Indonesia tidak mampu menahan derasnya laju perubahan di era ini akibat kemajuan dan perluasan teknologi  informasi,  telekomunikasi,  dan  sistem  perekonomian  global  yang  bertujuan  untuk mewujudkan pasar bebas. Selain itu, terdapat persaingan yang ketat dan tingkat efisiensi yang tinggi di semua  bidang  industri.  integrasi  di  seluruh  dunia.  Teknologi  informasi  dapat  digunakan  untuk mendistribusikan  dan  mencari  data  yang  berguna  untuk  berbagai  tugas  sehari-hari.  Di  sektor telekomunikasi, kemajuan teknologi terjadi dengan cepat dan diarahkan untuk menjadikan kehidupan lebih baik dan sejahtera. Untuk membangun masyarakat tanpa batas waktu, lokasi, atau jarak, teknologi informasi  berdampak  pada  pertumbuhan  sosial, budaya,  dan  ekonomi.  Salah  satu  aspek  gaya  hidup serba  cepat  yang  dicari  oleh  masyarakat  yang  memanfaatkan  teknologi  adalah  sektor  teknologi keuangan. Teknologi yang memfasilitasi konektivitas antar pengguna atau sektor keuangan masyarakat disebut dengan istilah financial technology atau disingkat fintech .
Teknologi Finansial, atau Fintech, adalah teknologi apa pun yang berkaitan dengan keuangan. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan sektor keuangan inilah yang dimaksud dengan fintech . 2 Fintech adalah istilah yang menggambarkan proses pemanfaatan perangkat lunak, komunikasi, dan internet untuk membangun layanan di sektor keuangan yang dikelola oleh bisnis start-up.  Bentuk  layanan  fintech  diantaranya  investasi  ( crowdfunding,  peer  to  peer  lending ), pembiayaan ( crowdfunding, microloans, credit facilities ), lintas-proses ( big data analysis, predictive modeling ), asuransi ( risk management ), pembayaran ( digital wallets, P2P payments ), dan infrastruktur ( security ). 3 Fintech mungkin memegang kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mereka  yang  tinggal  jauh  dari  pusat  kota.  Pertumbuhan  pesat  Fintech  mungkin  disebabkan  oleh beragamnya  layanan  keuangan  yang  ditawarkannya,  yang  semuanya  penting  bagi  kelancaran perekonomian dan sektor keuangan. 4 Khususnya sektor jasa pinjam meminjam yang digerakkan oleh teknologi informasi (LPMUBTI).
Fintech, membantu mereka yang terlalu sibuk untuk membeli, tidak ingin bepergian kemana pun, atau  tidak  ingin  menggunakan ATM  atau  bank  untuk  mentransfer  uang.  Hasil  dari  penggabungan pengelolaan moneter dengan inovasi adalah inovasi moneter, yang mengubah tindakan konvensional menjadi  tindakan  langsung.  Fintech  telah  memungkinkan  terjadinya  transaksi  jarak  jauh  dalam beberapa  detik  dengan  memfasilitasi  pembayaran.  Salah  satu  negara  dimana  pergerakan  fintech berkembang  pesat  adalah  Indonesia.  Hingga April  2023,  OJK  di  Indonesia  telah  mendaftarkan  dan memberi izin kepada 127 perusahaan fintech.
Peer to Peer Lending biasa disebut P2P Lending atau pinjaman online , adalah salah satu jenis fintech  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  kemajuan  teknologi.  Dibandingkan  dengan  bank  atau organisasi keuangan konvensional lainnya, lembaga ini menawarkan peluang pinjaman yang lebih luas dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  lebih  mudah  dan  fleksibel.  Selain  itu,  meskipun  sebagian  besar masyarakat tidak memiliki akses terhadap pendanaan, pinjaman yang dilakukan melalui platform online dianggap sesuai untuk pasar Indonesia mengingat tingginya persentase pemilik dan pengguna ponsel di sana. 5 Selain itu, berbagai entitas menawarkan layanan peminjaman dan peminjaman elektronik. Meskipun suku bunga yang diberikan oleh pinjol lebih besar dibandingkan dengan suku bunga bank,  meningkatnya  jumlah  perusahaan  pinjaman  online  telah  meningkatkan  minat  masyarakat terhadap program tersebut. Pinjaman legal dan ilegal adalah dua kejadian umum di komunitas besar saat ini, menurut pinjol. Alasan utama mengapa individu menggunakan P2P Lending untuk memenuhi kebutuhan  keuangan  mendesak  mereka  adalah  kesederhanaan  dan  kemudahan  perolehan  pinjaman. Layanan  ini  juga  sangat  membantu  dalam  memperluas  akses  internet  masyarakat  terhadap  barang- barang keuangan karena melibatkan beberapa pihak tanpa memerlukan kontak langsung. 6
2 Thomas  Arifin, Berani  Jasi  Pengusaha  Sukses;  Sukses  Usaha  dan  Raih  Pinjaman ,  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018)
3 Nofie Iman, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan’, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri , Yogyakarta 4 Farah  Margaretha,  Dampak Electroning  Banking terhadap  Kinerja  Perbankan  Indonesia, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 19 , No. 3 , (2015): 514-516. 5 Rodes  Ober  Adi  Guna  Pardosi  dan  Yuliana  Primawardani,  Perlindungan  Hak  Pengguna  Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ( Protection of The Rights of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective ), Jurnal HAM, Vol. 11 , No. 3 , (2020): 354.
6 Hendrawan Agusta, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( Peer to Peer Lending ), Krtha Bhayangkara, Vol. 14 , No. 2 , (2020): 160
Ada beberapa pembatasan yang diberlakukan sepanjang prosedur pengajuan pinjaman ini karena berbagai alasan, baik sah maupun terlarang. Secara hukum, kami akan mempertimbangkan pendapatan pengguna  pinjaman;  namun  demikian,  pinjaman  ilegal  atau  non-legal  tidak  mempertimbangkan pendapatan  kami  karena  berbagai  alasan,  termasuk  fakta  bahwa  setiap  aplikasi  atau  perusahaan pinjaman  memiliki  batasannya  sendiri.  Perjanjian  tidak  langsung  dan  perjanjian  anonim  dihasilkan dengan prosedur yang disebutkan di atas.
Fintech sangat mudah digunakan; hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan kebutuhannya sangat sedikit. Pengguna dapat memanfaatkan aplikasi dengan mudah dan bahagia selain efisiensi yang ditawarkan  korporasi  dalam  bentuk  beberapa  layanan  dan  fitur  baru.  Seiring  bertambahnya  basis pengguna, prospek monetisasi aplikasi juga meningkat. Karena banyaknya laporan pelanggaran data fintech  dan  perlindungan  yang  tidak  memadai,  langkah-langkah  keamanan  juga  diperlukan  untuk menjamin kenyamanan pengguna. Hal ini dilakukan untuk menghentikan peretas mendapatkan data pribadi  pengguna.  Nama  lengkap  pengguna,  nomor  kartu  keluarga,  alamat  lengkap,  nomor  ponsel, nomor kerabat, dan nomor identitas (NIK) termasuk di antara alat identifikasi gambar yang disertakan dalam data pribadi ini, beserta foto selfie dan KTP.
Hanya foto selfie dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor rekening yang dimasukkan harus sesuai dengan nama peminjam yang merupakan metode pengajuan pinjaman yang dapat diterima. Mengizinkan sinkronisasi kontak saat menginstal aplikasi pinjaman legal atau ilegal yang disediakan oleh perusahaan pemberi pinjaman adalah prasyarat paling penting. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa  perusahaan  pinjaman  dapat  menemukan  nomor  yang  dapat  dihubungi.  Namun,  karena kemudahan ini, masyarakat sering kali terlena dan mengabaikan kelemahannya, sehingga menyebabkan mereka gagal membayar kembali pinjaman konsumen karena suku bunga terus meningkat. 7
Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman tersebut, terutama dalam hal  penagihan  dan  pembayaran. 8 Selain  menagih  peminjam  dan  menagih  uang,  mereka  juga mengancam, mengintimidasi, dan meneror dengan mengklaim bahwa peminjam adalah buronan Daftar Penipuan Online (DPO).  Gambar  tersebut  berisi  informasi  kontak Anda,  termasuk  nomor  telepon, alamat,  dan  foto Anda.  Selain  itu,  gambar  dan  foto  tersebut  dikirim  ke  kontak  di  ponselnya  untuk merusak  reputasinya.  Selain  itu,  ada  ancaman  teror  untuk  melaporkannya  ke  polisi  karena  diduga mencuri barang. Selain itu, ancaman disampaikan ke grup WhatsApp dan nomor ponsel mereka melalui layanan pesan singkat. Meningkatnya jumlah pinjaman, khususnya pinjaman gelap, telah menimbulkan sejumlah  dampak  buruk,  termasuk  menimbulkan  trauma  dan  bahkan  keinginan  bunuh  diri  bagi konsumen. 9
Karena sifat pencemaran nama baik dari pembagian data pribadi oleh pemberi pinjaman online, masyarakat,  dan  pengguna  fintech  pada  khususnya,  memerlukan  perlindungan  hukum  universal. Perlindungan diakui apabila diatur oleh peraturan atau ketentuan dan merupakan upaya negara atau badan  hukum  lainnya  untuk  melindungi  pihak  yang  merugikan  diri  sendiri.  Perlindungan  yang dibicarakan disini adalah perlindungan hukum yang dimiliki pengguna antara hak dan kewajibannya; Artinya,  pengguna  mempunyai  hak  untuk  membela  diri  terhadap  penyedia  jasa  keuangan,  namun mereka juga diwajibkan membayar utang pinjaman secara online. Dalam hal ini yang menjadi badan hukum  dalam  hubungan  dengan  orang  lain  dan  lingkungannya  adalah  orang  pribadi.  Di  sini, perlindungan konsumen mengacu pada upaya hukum yang tersedia bagi pelanggan untuk mengatasi permasalahan yang berdampak negatif terhadap mereka.
UUD  1945  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  berdaulat.  Dalam  pengertian rechtstaat,  negara  yang  sesungguhnya  adalah  subjek  yang  sah;  menurut  definisi  hukum,  Indonesia adalah sebuah negara. Ada bagian-bagian di Rechtstaat seperti:
1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pembagian terhadap kekuasaan yang digunakan sebagai penjamin hak-hak manusia;
3. Pemerintahan yang ada sesuai dengan peraturan dan undang-undang; dan
7 Anggun  Lestari  Suryamizon,  Fauzi  Iswari,  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang Melakukan Pinjaman Uang Secara, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 5 , No. 1 , (2021): 79
8 Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, Op.Cit : 355
9 Ramadhani  Tripalupi  Irma,  “Pengelolaan  Dokumen  Elektronik  Layanan  Jasa  Keuangan  Berbasis Financial Technology (Fintech ), AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 1 , No. 1 , (2019): 13-22
4. Pelayanan  peradilan  administrasi  pada  sengketa  negara  hukum  memberikan  tujuan  sebagai pembatasan dan bentuk pengawasan terhadap gerak pada Langkah dan kewenangan melalui hukum. Ada empat puluh hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Hak atas perlindungan pribadi adalah salah satunya. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Karena hak atas privasi mencakup pilihan untuk mengirimkan data pribadi atau tidak, pengumpulan dan pembagian data pribadi merupakan pelanggaran privasi individu. Komoditas atau aset berharga dalam perekonomian adalah data pribadi. Karena cara pemerintah dan dunia usaha komersial mengumpulkan dan menangani data pribadi, masalah privasi data pribadi di Indonesia baru- baru ini terungkap dan semakin penting. Permasalahan yang muncul di Indonesia terdiri dari:
1. Meningkatnya  pengaduan  pelanggaran  privasi  pribadi  terkait  dengan  terganggunya  data  pribadi seseorang melalui media cetak dan elektronik, baik dari individu maupun kelompok atau organisasi;
2. Masyarakat telah menyatakan ketidakpuasannya atas identifikasi yang tidak tepat dan pemeliharaan privasi  data  pribadi  mereka.  Hal  ini  terutama  terlihat  pada  industri  perbankan  dan  kartu  kredit, dimana  data  pribadi  nasabah  dapat  diakses,  dibagikan,  dan  didistribusikan  antara  bank  dan perwakilannya tanpa sepengetahuan nasabah.
Di Indonesia, melindungi informasi pribadi merupakan perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume aktivitas digital, khususnya transaksi yang melibatkan penyampaian data pribadi oleh  pengguna.  Hukum  harus  digunakan  sebagai  alat  penyelesaian  dalam  upaya  mengatasi permasalahan yang berdampak pada manusia, komunitas, bangsa, dan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, hukum tidak dibentuk; sebaliknya, peraturan tersebut berkembang bersama masyarakat, mengatur  hubungan  manusia  dengan  individu  lain  selain  standar  hukum.  Perlindungan  data  pribadi secara umum diatur oleh UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE ), dan saat ini Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Penyedia jasa telekomunikasi wajib mengungkapkan data dan/atau identifikasi pelanggan pribadi sesuai  dengan  Pasal  17(3)  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Tahun  2016  tentang Pendaftaran Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016). Oleh karena itu, muncul  pertanyaan  apakah  nomor  telepon  memenuhi  syarat  sebagai  informasi  individu.  Informasi pribadi didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 Pedoman Korespondensi dan Data Tahun 2016 Pasal 20  (Permenkominfo  Nomor  20 Tahun 2016)  tentang Kepastian Informasi  Individu  dalam  Kerangka Elektronik.  Oleh  karena  itu,  nomor  telepon  dapat  dikelompokkan  menjadi  satu  data  pribadi. Menggunakan nomor multifungsi Anda sebagai nomor ponsel tanpa izin pemiliknya, dengan anggapan terkait dengan informasi rumah. Dari undang-undang tersebut terlihat bahwa kepemilikan melanggar hak-hak masyarakat. Kurangnya entitas otoritas tertinggi yang mengawasi perlindungan data pribadi secara independen merupakan masalah yang sering muncul dalam perumusan peraturan terkait hal ini. Pencurian data melalui platform pinjaman online tanpa izin merupakan salah satu jenis kebocoran data pribadi yang banyak terjadi.
Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  untuk  mengatur  bagaimana  data  pribadi  digunakan.  Berdasarkan  Pasal  68,  penggunaan informasi pribadi untuk tujuan yang tidak sah dapat diancam dengan pidana penjara enam tahun dan denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Siapa pun yang merasa dirugikan atas pelanggaran penggunaan dan pengolahan data pribadi dapat mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi bagi dirinya sesuai dengan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjol ilegal. Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 UUPDP. undangan yang sah. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan UU PDP, pihak yang merasa dirugikan akibat pengolahan data pribadi yang diproses secara melanggar hukum dapat mengajukan gugatan kepada organisasi yang mengeksploitasi data pribadi melalui aplikasi pinjol ilegal. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan perlindungan hukum yang jelas terhadap data pribadi serta penegakan hukum terhadap eksploitasi data pribadi, khususnya di Indonesia terkait pengajuan pinjaman tanpa izin. Banyaknya kejadian kebocoran data  pribadi  menunjukkan  betapa  mudahnya  hak  privasi  masyarakat  Indonesia  dilanggar  dan  dapat menimbulkan  dampak  sosial  yang  negatif.  Salah  satu  alasan  mengapa  sangat  penting  untuk mengamankan  data  pribadi  untuk  menjamin  keamanannya  adalah  meluasnya  penggunaan  platform digital.

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  undang-undang  adalah  metodologi  penelitian  yang  digunakan.  Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode untuk membicarakan hal-hal yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan. 10 Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menjadi  subjek  penelitian normatif  yang  menggunakan  metode  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  metode  legislasi  ini melihat ketentuan undang-undang sebelum menghubungkannya dengan permasalahan aktual.
2. Rancangan Kegiatan
Setiap  kali  seorang  peneliti  melakukan  penelitian,  peneliti  harus  merencanakan  tindakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Rencana kegiatan penelitian ini terkait dengan penyidikan  penyebaran  data  pribadi  yang  dilakukan  aplikasi  pinjaman  online  ini  oleh  pihak peradilan. Para peneliti mengerjakan proyek ini selama tiga bulan, mulai Desember 2023 hingga Februari 2024.
3. Ruang Lingkup
Tentu saja selalu ada kemungkinan adanya pembatasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa hukum yang diteliti oleh peneliti untuk penelitiannya. Adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terhadap  permasalahan  yang  diteliti,  sehingga  menyebabkan  konsentrasinya  pada  permasalahan yang  berkaitan  dengan  peninjauan  kembali  atas  keluarnya  data  pribadi  yang  dilakukan  melalui aplikasi  pinjaman  online.  Analisis  terhadap  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi fokus penelitian ini. Dalam hal ini, objek penelitian tidak diragukan lagi sangatlah penting.
Tujuan yang ingin diselidiki peneliti secara ilmiah adalah objeknya, oleh karena itu wajar jika objek dalam suatu proyek penelitian sangatlah penting. Oleh karena itu, hukum itu sendiri menjadi objek penelitian hukum. 11 Oleh karena itu, asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi fokus kajian dalam menyikapi tinjauan yuridis terhadap peredaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online.
4. Bahan dan Alat Utama
Karena bahan penelitian yang berbeda digunakan untuk jenis penelitian yang berbeda, maka bahan penelitian khusus ini cocok untuk penelitian penulis. Sumber daya hukum dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi digunakan dalam penelitian normatif pengujian yuridis terhadap sebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online ini.
a. Bahan Hukum Primer
Peraturan  hukum  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  yang  berwenang merupakan  isi  pokok hukum ini. Aturan hukum tertulis tersebut terdiri atas putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim, undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif, dan aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan badan eksekutif. 12 Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. Bahan Hukum Sekunder Muatan hukum yang didasarkan pada teori atau ajaran para ahli disebut muatan hukum sekunder. Jenis  konten  ini  dapat  diterbitkan  dalam  bentuk  cetak  atau  digital  seperti  buku  atau  artikel. 13 Dokumen hukum sekunder yang termasuk dalam penelitian ini antara lain buku hukum, publikasi hukum, dan surat kabar atau majalah yang membahas tentang aplikasi pinjaman internet tidak sah yang menyebarkan informasi pribadi.
c. Bahan Hukum Tersier
10 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 87.
11 Ishaq, Metode Penelitian Hukum , (Bandung: Alfabeta, 2017), halaman 71
12 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, halaman 16. 13 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta, Kencana, 2016), halaman 144.
Bagian  ini  menjelaskan  tentang  bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  pelengkap  yang  berkaitan dengan  dokumen  hukum primer dan  sekunder. 14 Berkenaan  dengan  bahan hukum  primer  dan bahan hukum sekunder, pada bagian ini dijelaskan bahan hukum tersier yang merupakan bahan pelengkap. Sumber daya hukum pihak ketiga ini hadir dalam bentuk situs web, yang berfungsi sebagai sumber untuk menemukan informasi hukum yang tidak ditemukan dalam teks hukum primer atau sekunder.
Instrumen penelitian primer Instrumen penelitian primer adalah catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan penyebaran data pribadi melalui aplikasi pinjaman online terlarang.
5. Tempat
Tempat  dalam  penelitian  ini  adalah  negara  Indonesia  karena  mengaji  isi  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang diterbitkan oleh badan legislatif yang ada di Indonesia.
6. Teknik Pengumpulan Data
Analisis  dokumen  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam kajian peninjauan kembali terhadap penyebaran informasi pribadi melalui aplikasi pinjaman online palsu. Studi dokumen mengkaji berbagai dokumen, baik yang sudah ada maupun yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. 15 7. Definisi Operasional
a. Tinjauan Yuridis
Tinjauan  yuridis  adalah  sebuah  proses  analisis  dan  pemeriksaan  terhadap  suatu  peristiwa, Tindakan,  atau  dokumen  hukum  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Tujuannya  untuk  menilai  keabsahan,  kesesuaian,  dan  konsekuensi  hukum  dari  peristiwa, Tindakan atau dokumen tersebut. 16
b. Penyebaran Data Pribadi
Penyebaran data Pribadi adalah Tindakan membagikan informasi pribadi seseorang kepada pihak lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tersebut. Ada beberapa cara untuk mencapai hal ini, seperti melalui internet, media sosial, ataupun secara langsung.
c. Aplikasi Pinjaman Online Ilegal
Aplikasi  pinjaman  online  illegal  adalah  aplikasi  yang  menawarkan  pinjaman  uang  kepada masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi ini biasanya memiliki Bungan tinggi, proses penagihan yang kasar, dan sering kali menjebak peminjam dalam lingkaran hutang. 8. Teknik Analisis
Mengingat penelitian ini bersifat normatif, maka pendekatan analisis data yang diambil adalah pendekatan  kualitatif.  Secara  kualitatif  artinya  agar  data  lebih  mudah  dipahami  dan  dianalisis, kualitas dan data harus cukup diuraikan dengan kata-kata yang terorganisir dengan baik, logis, dan tidak tumpang tindih. 17 Hasilnya, penelitian normatif ini menawarkan penjelasan atas topik yang diteliti berdasarkan data berkualitas tinggi yang tersedia saat ini. Kesimpulan penelitian dibentuk menjadi kalimat-kalimat yang teratur dan sistematis, yang akan dibahas kemudian pelajaran ini.

## HASIL
Salah  satu  alat  penting  dalam  menjaga  supremasi  hukum  adalah  lembaga  legislatif,  yang menerapkan hukum sebagai kebijakan hukum untuk melaksanakan tujuan negara. Akibat dari keadaan tersebut maka peraturan yang dibentuk pemerintah menjadi alat untuk membela hak-hak hukum warga negara  dan  menegakkan  hak  asasi  manusia  (HAM).  Namun  karena  undang-undang  merupakan dokumen politik-hukum, maka pembentukannya sangat bergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Akibatnya, pembahasan mengenai undang-undang seringkali berlarut-larut atau bahkan terhenti ketika posisi pembuatnya berubah. Konstitusi. Meskipun hal ini mungkin terlihat bertentangan dengan upaya penegakan hak asasi warga negara, namun hal ini sebenarnya merupakan prosedur standar di negara demokrasi. Penyedia layanan pinjaman online harus memperhatikan hak- hak  pelanggannya.  Dalam  hal  ini,  kesepakatan  yang  ditawarkan  memikat  seseorang  untuk
14 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, halaman 16.
15 Ibid, halaman 19
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia
17 Ishaq, Op.Cit , halaman 73.
menggunakan  layanan  pinjaman  online.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  yang  menawarkan  layanan pinjaman online harus memperhatikan hak-hak konsumen saat menggunakan layanan tersebut.
Hak-hak  pengguna  layanan  pinjaman  online  tidak  sepenuhnya  tercantum  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan tersebut dituangkan secara jelas dalam pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan dan batasan penyelenggara pinjaman online. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
1. Hak  atas  informasi  terkini  mengenai  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi;
2. Hak  atas  informasi  penerimaan,  penundaan,  atau  penolakan  permohonan  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya;
3. Hak  untuk  mendapatkan  informasi  dari  dokumen  elektrik  dengan  penggunaan  Bahasa  Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan;
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna;
5. Hak  atas  perlindungan  dari  keharusan  pengguna  untuk  tunduk  pada  peraturan  baru,  tambahan, lanjutan  dan/atau  perubahan  yang  dibuat  secara  sepihak  oleh  Penyelenggara  dalam  periode pengguna memanfaatkan layanan.
6. Hak  mendapatkan  kompensasi  atas  kerugian  pengguna  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara; dan
7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna.
Berbagai  pelanggaran  juga  dilakukan  oleh  perusahaan  Fintech.  Kasus  ini  melibatkan  dugaan intimidasi penagihan (Pasal 368 dan 29 KUHP dan Pasal 45 UU ITE), penyebarluasan data pribadi (Pasal 32 dan 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 dan 378 KUHP) , dan pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 dan 45 1 UU ITE). Pada 20 Agustus 2021, OJK, Bank Indonesia, Polri, Kominfo,  dan  Kemenkop  UKM  mengeluarkan  pernyataan  komitmen  bersama  untuk  mengakhiri pinjaman  gelap.  Sesuai  dengan  kewenangannya  untuk  menjaga  masyarakat,  masing-masing kementerian  dan  lembaga  akan  mengambil  langkah  lebih  proaktif  dalam  memberantas  pinjaman internet  ilegal  sebagai  dampak  dari  deklarasi  komitmen  bersama  ini.  Komitmen  kerja  sama  ini mencakup penegakan hukum, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pencegahan. 18
Mengingat  betapa  cepatnya  teknologi  berkembang  dan  betapa  rumitnya  internet,  Undang- Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  sangat  penting  bagi  masyarakat.  Ketika  kebocoran  data  terjadi, mekanisme  keamanan  internet  menjadi  semakin  tidak  dapat  diprediksi  dan  rentan.  (1)  Data  pribadi adalah  keterangan  mengenai  perorangan  yang  dapat  diidentifikasi  atau  dapat  diidentifikasi  sendiri- sendiri atau digabungkan dengan informasi lain, baik langsung maupun tidak langsung melalui sarana elektronik atau non-elektronik, menurut UU 27/2022 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 (2) Tujuan keseluruhan dari perlindungan  data  pribadi  selama  pemrosesan  adalah  untuk  memastikan  bahwa  hak  konstitusional individu yang memberikan data pribadi ditegakkan.
Siapa pun yang meyakini haknya atas perlindungan data pribadi telah dilanggar dapat menolak tindakan ini berdasarkan pasal 10 ayat UU PDP. Ketika hak-hak ini dilanggar, seperti ketika data pribadi digunakan untuk penipuan atau ketika disebarluaskan untuk ancaman dan terorisme, ada kemungkinan bahwa subjek data pribadi akan terkena dampak yang signifikan.
Sebagaimana  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pasal  12  ayat  1  undang-undang  tersebut, penyelenggara  pinjaman  ilegal  dapat  dituntut  secara  hukum,  dan  siapa  pun  yang  meyakini  datanya digunakan secara ilegal dapat mengajukan gugatan dan menerima kompensasi atas pelanggaran, akses tidak sah, dan penyebaran data pribadi. dilakukan oleh pelaku pinjol ilegal. -Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Cara yang sangat kejam dalam mengumpulkan pinjaman internet  ilegal  ini  melibatkan  akses  data  seluler  peminjam  dan  menggunakannya  untuk  mengancam peminjam dengan tindakan hukum jika mereka gagal melakukan pembayaran pinjaman.
18 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian- atau-Lembaga-Terkait- Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx
Pihak  yang  kedapatan  melakukan  pelanggaran  akan  dikenakan  sanksi  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  (UU  ITE),  dan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016). Sejak Desember 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika telah memberlakukan Peraturan Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  (PM  20/2016). Peraturan  ini  mencakup  perlindungan  perolehan,  pengumpulan,  pemrosesan,  analisis,  penyimpanan, tampilan,  pengumuman,  transmisi,  penyebaran,  dan  pemusnahan  data  pribadi.  Sesuai  PM  20/2016, sistem elektronik yang tersertifikasi dan mempunyai kebijakan internal untuk perlindungan data pribadi adalah  sistem  yang  dapat  digunakan  dalam  proses  pelestarian  data  pribadi.  Kebijakan  ini  harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengeluaran, sumber daya manusia, teknik, dan penggunaan teknologi.
Berdasarkan Peraturan Menteri PM 20/2016, pemilik data mempunyai hak sebagai berikut: dapat meminta agar data pribadi tertentu yang disimpan dalam sistem elektronik dimusnahkan; mereka dapat mengajukan  keluhan  agar  sengketa  data  pribadi  dapat  diselesaikan;  mereka  dapat  mengakses  data pribadi historis mereka; dan mereka dapat meminta agar kerahasiaan data mereka dijaga. Pasal 26 PM 20/2016 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 lebih mengutamakan  perlindungan  informasi  pribadi  pengguna  pinjaman  gelap.  Perihal  dan  kategori  data pribadi diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022. Menurut ayat 1 UU PDP, data pribadi adalah informasi tentang orang-orang nyata yang dapat diidentifikasi secara unik, baik sendiri maupun bersama  dengan  informasi  lain,  baik  secara  langsung  maupun  tidak.  secara  tidak  langsung,  melalui penggunaan sarana elektronik atau non-elektronik. Pasal 4 UU PDP memberikan penjelasan tambahan mengenai data pribadi dengan mengelompokkannya menjadi dua kategori, yaitu data pribadi khusus dan data pribadi umum. Menurut pasal 1 ayat 4 UU PDP yang mendefinisikan pengontrol data pribadi adalah  setiap  orang  perseorangan,  badan  publik,  atau  organisasi  internasional  yang  bertindak  untuk menetapkan tujuan dan melakukan pengendalian terhadap pengolahan data, pihak aplikasi pinjol dalam kasus pinjol ilegal adalah disebut sebagai pengontrol data pribadi. individu.
Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2022  lebih  mengutamakan  perlindungan  informasi  pribadi pengguna pinjaman gelap. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur tentang perlindungan  data  pribadi.  Tindak  pidana  menyebarkan  dan  menyalahgunakan  data  pribadi  dapat mengakibatkan  depresi  pada  korban  serta  kerugian  berupa  uang  dan  tidak  berwujud.  Dalam  upaya menjunjung  tinggi  peraturan  perundang-undangan  yang  melarang  pembagian  dan  eksploitasi  data pribadi, maka disahkanlah peraturan perundang-undangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data  Pribadi.  Hal  ini  akan  membantu  para  korban  mendapatkan  keadilan  dan  memastikan  bahwa mereka yang melanggar hukum akan menghadapi konsekuensinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penyalahgunaan dan pendistribusian data  pribadi;  Namun,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi mengatur hal ini dengan lebih tepat.
Perlindungan data adalah skenario yang perlu direalisasikan atau tujuan bisnis yang perlu dicapai. Membangun dan memelihara sistem perlindungan data pribadi setiap individu merupakan bagian dari tujuan perlindungan data pribadi. Contoh lex specialis atau undang-undang yang secara tegas mengatur keseimbangan  perlindungan  konsumen  dan  pelaku  usaha  adalah  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2022  yang  mengatur  tentang  perlindungan  data  pribadi.  Pelanggar  kebijakan  data  pribadi  akan menghadapi  dampak  hukum.  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data Pribadi,  POJK,  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait  lainnya  menjadi  landasan  pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data dan batasan data. Oleh karena itu, Investree bekerja  sama  dengan  sejumlah  mitra  untuk  menjaga  sistem  penyimpanan  data  di Investree guna meminimalisir kerusakan sistem dan mencegah kebocoran data konsumen. Staf IT juga berulang kali melakukan verifikasi sistem data untuk memastikan keamanan data selalu terjaga. Berkat pemeliharaan dan pemeriksaan rutin, sistem data kami sejauh ini terbukti aman, tidak ada kebocoran data konsumen.
Penegakan hukum selama ini baru bergerak dari tahap penyidikan hingga menutup usaha atau korporasi seperti yang melaksanakan atau memberikan pinjaman ilegal, dengan menetapkan ketentuan pidana  terhadap  mereka  yang  dalam  praktiknya  menyebarkan  dan  menyalahgunakan  data  pribadi. Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1), (2), dan (3) UU PDP, pelaku dapat dikenakan sanksi. Pidana penjara paling  lama  lima  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)
dikaitkan  dengan  ketentuan  pidana masing-masing  pasal.  Begitu  pula dengan  pidana  penjara  paling lama  empat  (empat)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah) dikaitkan dengan setiap barang. Jumlah tertinggi adalah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pada  kasus  pinjol  illegal,  selain  data  e-KTP,  pihak  aplikasi  pinjol  illegal  melakukan  akses terhadap isi ponsel pengguna dan menggunakan data pribadi sepertiemail dan foto pengguna. Beberapa penagihan  dilakukan  secara  paksa  dengan  mengancam  akan  menyebarkan  foto-foto  pribadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir setidaknya 738 fintech yang melanggar hukum pada 2018. Fintech yang diblokir biasanya harus memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sering menyalahgunakan informasi pribadi. Hal ini mengacu pada syarat dan ketentuan e-commerce di Indonesia yang mengatur pengumpulan informasi pribadi dari konsumen, termasuk nama, nomor ID, alamat, alamat email, nomor telepon, dan beberapa informasi biometrik. Karena kurangnya regulasi perlindungan data pribadi, tidak mungkin untuk menstandarkan aturan yang mengatur masalah ini, dan hak subjek data harus diakui. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat-ELSAM (2018) menemukan banyak ketidaksesuaian antara aturan privasi dan persyaratan layanan untuk setiap platform dan prinsip perlindungan data pribadi dalam survei terhadap sepuluh perusahaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.
Selain itu, konsumen layanan pinjaman online yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan tampak  “enggan”  untuk  melaporkan  kepada  penegak  hukum  perlakuan  yang  mereka  terima  akibat pinjaman  yang  masih  jatuh  tempo,  sehingga  pemberi  pinjaman  online  dapat  tetap  menjalankan bisnisnya  seperti  biasa.  dalam  mengintimidasi  dan  mengancam  konsumen  bisnis  pinjaman  online tersebut. Karena tindak pidana ini termasuk dalam delik aduan, maka polisi dalam situasi ini tidak bisa bertindak tanpa adanya aduan dari para pengguna usaha pinjaman online. Suatu delik yang hanya dapat dituntut atas pengaduan pihak yang terkena dampak (gelaedeede parti) disebut delik aduan. Contoh delik  tersebut  antara  lain  perzinahan  (Pasal  284  KUHP),  penghinaan  (Pasal  310  juncto  Pasal  319 KUHP), dan perselingkuhan (pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik, Pasal 335 Ayat 1 sub 2 jo Ayat 2 KUHP). Pasal 284, 310, dan 332 KUHP merupakan contoh delik aduan mutlak. Delik aduan diklasifikasikan  berdasarkan  jenis  deliknya.  Berdasarkan  definisinya,  pelanggaran-pelanggaran  ini hanya dapat diadili berdasarkan pengaduan; 2) Delik aduan yang bersifat relatif, seperti yang dicakup dalam Pasal 367 KUHP, dinamakan demikian karena orang yang mengajukan pengaduan dan orang yang terkena dampaknya mempunyai hubungan tertentu.

## SIMPULAN
Peraturan  perundang-undangan  terkini  mengenai  upaya  perlindungan  data  pribadi,  khususnya terkait tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh aplikasi pinjol tanpa izin adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang PDP menjadi landasan dan memastikan bahwa informasi pribadi setiap orang dilindungi secara hukum, mencegah penyalahgunaan informasi  pribadi  untuk tujuan  yang  dapat merugikan  pihak lain.  UU  PDP  juga memberikan  sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran data pribadi, seperti penyalahgunaan data dan pengajuan pinjaman ilegal yang mendapatkan data pribadi tanpa izin.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci. Elsam, Jakarta.
Thomas Arifin, Berani  Jasi  Pengusaha  Sukses;  Sukses  Usaha  dan  Raih  Pinjaman ,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
Ishaq, Metode Penelitian Hukum , (Bandung: Alfabeta, 2017)
I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum, (Jakarta, Kencana, 2016)
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Peraturan  Menteri  Kominfo  No.  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik (PM 20/2016)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## Jurnal Ilmiah
Agusta, Hendrawan, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( Peer to Peer Lending ), Krtha Bhayangkara, Vol. 14 , No. 2 , (2020): 160
Irma,  Ramadhani  Tripalupi,  “Pengelolaan  Dokumen  Elektronik  Layanan  Jasa  Keuangan  Berbasis Financial Technology (Fintech ), AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 1 , No. 1 , (2019): 13-22 Margaretha,  Farah,  Dampak Electroning  Banking terhadap  Kinerja  Perbankan  Indonesia, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 19 , No. 3 , (2015): 514-516.
Nirwansyah, St., “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kemajuan Teknologi Informasi atas Pinjaman Online”, Jurnal Ensiklopedia Vol. 3 No. 5, (Desember 2021)
Pardosi,  Rodes  Ober Adi  Guna  dan Yuliana  Primawardani,  “Perlindungan  Hak  Pengguna  Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ( Protection of The Rights of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective ), Jurnal HAM, Vol. 11 , No. 3 , (2020): 355 Suryamizon, Anggun Lestari dan Fauzi Iswari, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 5 , No. 1 , (2021): 79
Website https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama- Kementerian-atau-Lembaga-Terkait- Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx