## KEBIJAKAN TRANSPORTASI ON LINE DAN KONFLIK SOSIAL
1 BAMBANG ISTIANTO, 2 TAUFAN MAULAMIN 1 Dosen STTD Bekasi Jawa Barat dan
2 Institut STIAMI Jakarta
Email: 1 bambang.istianto58@gmail.com, 2 taufanm@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aims  at  doing  analysis  and  evalution  forward  the  governments  Policy Concerning  “  On Line  Transportation”.  The  Policy  Nomenclature  is  in  the  regulation  of transportation ministry No. 26 in 2017 on the implementation of public transportation which is not operation on a certain route on line transportation operation has become phenomenal because of causing a social conflict. This  has been going on for 2 years and it has not been seetled up to now. Public transportation in the field of public administration is called public goods.  The  Availability  and  Implementation  become  the  governments  obligation.  This research aims to do evaluation on the government policy which has caused a social conflict. The  Method  of  research  used  is  a  qualitative-descriptive  research.  The  population  in  this research  is  transportation    operators  such  as  on  line  taxi drivers,  conventional  taxi  driver, vehicle owners and online taxi users. The sample taking technic done is based on random sampling,  to  completed the  analysis  forward  the  online  transportation  policy  was  done  in depth interview  and  as  “  key  informans”, namely”  Policy  makers” -Online  transportation operators. The research of the research thas found thit the formulation process of the policy has  not  been  done  comprehensirely  and  integrally.  There  are  different  perception  and definition  between  the  government’s  intention  and  public  transportation  and  definition between the government’s intention and public policy found that the support of organization, human implementation of the budget suggest that the government improve the formulation and  implementation  through  the  strengthening  of  the  support  of  the  reliable  and organization and management so that social conflicts won’t take place
Keywords  :  policy  evaluation,  public  services,  online  transportation,  public transportation.

## A. PENDAHULUAN
Transportasi  umum  atau public transport merupakan  kebutuhan  dasar masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan
sehari-hari, terutama  di  kota  besar seperti  Jakarta.  Karena  itu  di  negara yang telah maju menetapkan kebijakan di  bidang  transportasinya  dengan
mengutamakan penyediaan dan penyelenggaraan  transportasi  umum atau massal, sebagai bentuk penyediaan  pelayanan  publik oleh pemerintah  di  bidang  transportasi. Dengan  transportasi  massal di samping dapat  mengangkut  penumpang  yang lebih  banyak  juga  dapat  mengurangi kemacetan  lalu  lintas,  mengurangi polusi udara,  menghemat  energi dan lain-lain.
Pernyataan
tersebut ditegaskan pula  oleh  Cox,  Wendel, 1996,  dalam  Istianto  (2011) yang menyatakan  “ For  many  years,  public transport  authorities  have  extolled  the theoretical (ablity) of public transport to accomplish the  important  public  policy obyektives of reducing traffic congestion,  air  pollution  and  energy consumtion”. Demikian pula di Indonesia  terutama  kota  besar  seperti Jakarta  dan  Surabaya  dan  kota  besar lainnya  sedang  melakukan  percepatan pembangunan  infrastruktur  transportasi massal, misalnya  Mass Rapid  Transit (MRT), kereta  ringan  atau LRT  dan kereta comuter. Jika suatu kota mampu menyediakan  dan  menyelenggarakan transportasi massal tersebut maka tentu akan sangat  membantu  masyarakat dalam hal pengeluaran
biaya transportasi yang efisien. Di samping itu
juga  mampu  mendukung  terhadap ekspektasi  kegiatan  sehari  hari  lebih produktif. Demikian pula dalam catatan American Public Transportation Association , (2017) (www.apta.com) menjelaskan bahwa “ public transportation  in  the  United  State  is  a crucial  part  of  the  solution  to  the nations economic, energy and environmental  challenges-helping  to bring  a  better  quality  of  life. In increasing  numbers,  people  are  using public  transport  and  local  communities are expanding  public  transit  services. Every  segment of  American  society— individual,  families,  communities  and businesses—benefits from public
transport”. Beradasarkan pernyataan  di atas, jika di Indonesia dalam pengelolaan  transportasi  umum  dapat dijalankan  dengan  andal  seperti  di negara  maju  dapat  dipastikan  kinerja transportasi  umum  ( public  transport) akan  jauh  lebih  baik sebagaimana terjadi  di  Amerika  Serikat. Sebenarnya arah kebijakan transportasi di Indonesia bertujuan  mengurangi  ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.  Meskipun  usaha  tersebut  sulit diwujudkan  dikarenakan terkait  dengan privacy ,  simbol  status  dan  kebebasan hak  pribadi.  Fenomena  tersebut  seperti
yang  diutarakan  oleh  ahli  transportasi publik  yaitu;  Sun  Sheng  Han  (2010) yang  mengatakan “a  private  car dependent  mode  of  transport  is  a popular choice because of; the symbolic status,  wealth,  freedom  and  privacy” and the lack of capabilities in the public sector  to  invest  on  public  transport infrastructure”. Seperti yang disampaikan Han tersebut ketergantungan orang Indonesia terhadap kendaraan pribadi tidak hanya
privacy dan  status  simbol  akan  tetapi juga buruknya kapabilitas serta kurangnya investasi terhadap infrastruktur transportasi publik.
Membangun  transportasi  umum  seperti di Jakarta sesungguhnya bisa dilakukan dengan branchmarking dengan  negara tetangga Singapura yang sudah berhasil membangun  transportasi  umum  yang sudah  mapan. Seperti  pernyataan  dari hasil kajian mereka dari lembaga “Land Transport  Authority” ,  dapat  menjadi referensi  dalam  menyusun  kebijakan transportasi.  Misalnya  seperti  yang dikatakan  bahwa  “ we  formulate  land transport  policies  and  plan  for Singapore  future transportation  needs.
To  enchange  the  public  transport comumuting  experience,  we  play  a  key role  in  regulating  the  public  transport
operators  and  promoting  the  use  of public transport in Singapore”.
Harapan  tersebut  menjadi  sirna ketika  akan  membahas  kebijakan pemerintah  mengenai transportasi  on line  yang  masih  belum  berjalan  baik. Dan apalagi menimbulkan konflik sosial. Di  Indonesia  terutama  di  Jakarta  dan kota  besar  lainnya  sedang  candu transportasi  on  line  atau  transportasi daring.  Artinya  masyarakat merespon positif atas  kehadiran  transportasi  on line.  Pada  umumnya  masyarakat berpendapat bahwa dengan menggunakan  trasportasi  on  line harga lebih murah, nyaman dan praktis. Jenis pelayanan publik seperti trasnportasi on line ibarat obat mujarab bagi masyarakat  menghadapi  keseharian menggunakan  transportasi  umum  yang pelayanannya  masih  buruk. Permintaan atau  animo  masyarakat  terhadap transportasi on line ini cukup meningkat dan  diikuti  oleh suply yang  cukup sehingga  terjadi booming transportasi on  line  selama  dua  tahun  terakhir  ini. Akan  tetapi  kehadiran  trasnportasi  on line  yang  pada  hakikatnya  melanggar peraturan perundang-undangan di bidang  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan (LLAJ),  tepatnya yaitu  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2009  Tentang  Lalu
Lintas  Angkutan  Jalan. Pelanggaran tersebut menimbulkan  ketidakadilan
terhadap  transportasi  umum  yang sejenis  yang  tidak  menggunakan  on line,  sementara penegakan  hukum masih lemah. Timbulnya konflik dikarenakan  adanya  perbedaan  tarif yang cukup signifikan antara trasnportasi on  line  dengan  taxi konvensional. Dengan perbedaan pelayanan tersebut menyebabkan pengguna  jasa atau  penumpang transportasi  umum  tersebut  lebih memilih transportasi on line. Karena itu kehadiran transportasi on line menyebabkan pendapatan taxi
konvensional  dan  angkutan umum lainnya turun  drastis  bahkan  turunnya sampai 70  persen.  Dengan  terjadinya fenomena tersebut menimbulkan protes dan  demo  besar-besaran yang  semakin meluas  di  daerah-daerah. Tuntutan komunitas  sopir  angkutan  umum  dan taxi  serta  ojek  mendapat  respon  dari pemerintah.  Tindakan  pemerintah  yaitu melakukan  revisi  terhadap peraturan Menteri  Perhubungan mulai  dari Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 32  tahun  2016  dan  direvisi  menjadi peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 26  Tahun  21017.  Peraturan  tersebut belum  sempat  dilaksanakan  juga dan
masih mendapat protes komunitas sopir transportasi  angkutan  umum.  Adapun komplain masyarakat terhadap beberapa  poin  antara lain  mengenai penetapan  tarif,  penentuan  kuota jumlah  transportasi  on  line  dan pemasangan stiker pada kendaraannya. Dan  beroperasinya  kendaraan  umum sebagai angkutan penumpang baik roda empat  dan  roda  dua yang  dibantu aplikasi telpon seluler sebagai konsekuensi  logis  dari perkembangan teknologi  informasi.
Seperti  yang dijelaskan  dalam  “The  Daly  Oktagon” dikatakan “Saat  ini  tidak  ada  kegiatan dan  sektor  yang  bisa  lepas  dari teknologi informasi atau IT (information and  technology). Hampir  semua memanfaatkan  teknologi  ini,  baik langsung  maupun  tidak  langsung. Termasuk  juga  urusan  transportasi. Tidak  heran  jika  kemudian  hadir  ojek, taksi dan bajaj yang dapat dipesan dari aplikasi  atau  on  demand,  dengan beragam segmentasi”. Sedang pendapat  pakar  IT  Heru  Sutadi  yang dikutip  The  Daily  Oktagon  mengatakan “Sebenarnya  semua  moda  transportasi yang  ada  saling  melengkapi.  Ini  terjadi karena berkaitan juga dengan kebiasaan  orang  Indonesia  yang  agak manja.  Agak  malas  jalan  kaki  sedikit
saja.  Kalau  naik  angkot.  Maunya  turun pas pintu pagar rumah atau ujung jalan rumah.  Ojek  berkembang  karena demandnya  ada  dan  tidak  semua transportasi  umum  bisa  mengantarkan sampai  depan  rumah.  Sedangkan  bus Transjakarta rutenya  terbatas.  Begitu juga  angkot.  Kalau  mau  nyaman pilihannya dengan taxi yang agak mahal maka  tersedia  ojek  akhirnya  sebagai pelengkap”.
Dengan demikian
penjelasan tersebut di atas memastikan  bahwa suka  atau  tidak  suka  kehadiran transportasi on line telah akrab dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Meskipun secara hukum masuk  dalam kategori yang dianggap melanggar oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya pemerintah tidak dapat berbuat banyak dalam  penegakan  hukum terhadap pelanggar tersebut.  Oleh karena  itu dengan timbulnya konflik  sosial yang berlarut-larut dan belum  terselesaikan ini menunjukkan  kebijakan  yang  dibuat pemerintah belum mengakomodir berbagai kepentingan. Fenomena tersebut  sebenarnya  sangat  menarik untuk dilakukan kajian yang mendalam. Permasalahan transportasi on line tidak lagi  urusan  teknis  semata  akan tetapi sudah  menyangkut persoalan sosial.
Untuk itu penangannya harus dilakukan secara  komprehensif  dan  terpadu  dan lebih konsepsional. Artinya para pemangku kepentingan harus
melakukan  komunikasi  yang  intensif agar  mencapai  titik  temu  yang berdasarkan  azas  kesetaraan  dan keadilan. Pemerintah memang dihadapkan  pada  posisi  yang  dilematis.
Pada  prinsipnya pemerintah  dapat saja menegakkan  hukum  tanpa  pandang bulu.  Akan  tetapi  secara  empiris sulit dilaksanakan.  Solusi  jalan  tengah pemerintah  memilih dialog  yang edukatif  meskipun  memerlukan  energi yang  cukup.  Hal  tersebut akan  lebih aman daripada pemerintah
memaksakan  diri. Untuk  itu  pada  saat ini pemerintah sedang melakukan dialog dengan masyarakat mengenai peraturan  menteri  yang  telah  direvisi. Sebenarnya  jika pengelola  transportasi on  line  termasuk  perusahaan  aplikasi mengikuti  peraturan  pemerintah maka konflik  sosial  dapat  dihindari.  Misalnya pengelolaan  transportasi  on  line harus berbadan  hukum.  Demikian  pula perusahaan  aplikasi  tidak  bertindak seperti pemerintah yakni ikut menetapkan  tarif serta ikut  merekrut sopir.  Di lain  pihak  kebijakan  antara Kementerian  Kominfo  dan  Kementerian
Perhubungan  masih berdiri  pada  sudut pandangnya masing masing.
Penjelasan di  atas dalam  teori kebijakan  publik ada pada  tahap perumusan kebijakan yang masih belum tuntas. Secara  teoritis pada  tahap perumusan  kebijakan akan  terjadi perbedaan  persepsi  antara  pemerintah dengan masyarakat terhadap isi kebijakan.  Supaya  terjadi titik  temu pemerintah harus melakukan sosialisasi, komunikasi,  lobby  dan  kompromi sampai  ketemu pada  titik  equilibrium sehingga  kebijakan  dapat  diterapkan. Sebab  kebijakan  publik merupakan
instrumen pemerintah dalam menyelesaikan masalah (problem solving) dalam  sengketa  baik  bersifat
vertikal dan horizontal. Pada hakikatnya upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik  antara  sesama  komunitas transportasi semata-mata untuk mewujudkan penyelenggaraan
transportasi  umum  agar  lebih  tertib. Semua pemangku kepentingan memiliki semangat  yang sama  yaitu kepatuhan terhadap  hukum  dapat  ditegakkan.  Di samping  itu  juga adanya  kepastian hukum  serta  kemudahan,  kenyamanan dan  keamanan  bisa  dirasakan  oleh masyarakat.  Dengan  demikian  pada gilirannya
pemerintah dapat
memastikan  bahwa  fungsi pemerintah yang utama yaitu fokus pada pelayanan publik  dapat  berjalan  dengan  lancar, efisien dan efektif serta akuntabel.

## II. PERTANYAAN PENELITIAN
a. Bagaimana  kebijakan  transportasi on line dapat menyelesaikan konflik sosial yang timbul dalam masyarakat  melalui  penguatan implementasi  kebijakan secara tepat sasaran?
b. Apa  hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga menimbulkan konflik sosial?
c. Apa  faktor-faktor yang  dapat menimbulkan  konflik  sosial  pada pelaksanaan  kebijakan  transportasi on line ?

## III.  PENDEKATAN  KONSEP  DAN TEORI
Kebijakan merupakan tindakan pemerintah  untuk  menyelesaikan  yang sedang  dihadapi  masyarakat.  Urusan yang  menjadi  masalah  pada  umumnya adalah yang terkait dengan kepentingan publik. Seperti transportasi on line yang menyebabkan  terjadi  konflik  antara para  sopir  taxi,  ojek,  angkutan  umum dan  sopir  tranportasi  on line  dan  juga pemilik kendaraan.
Transportasi
merupakan  wilayah  urusan  publik yang menjadi  domain  tanggung  jawab pemerintah. Ketika terjadi permasalahan  dalam masyarakat  maka pemerintah  mengambil  tindakan  untuk menyelesaikan dengan cara mendamaikan terhadap kelompok masyarakat  yang  bertikai  melalui regulasi yang ditetapkan. Pada hakikatnya  makna  kebijakan  publik bertujuan  menciptakan  stabilisasi. Oleh karena itu  Thomas  R. Dye  dalam Nugraha  (2016)  menjelaskan  bahwa “kebijakan  publik  adalah  apa  yang dikerjakan  pemerintah  dan  yang  tidak dikerjakan  oleh  pemerintah”. Sesuai dengan  pendapat  Thomas  Dye  dalam konteks fenomena “transportasi on line” tindakan  pemerintah secara  aktif menyelesaikan  konflik  yang  terjadi antara para  sopir  tersebut  merupakan makna  sebagai  kebijakan  publik. Termasuk ketika
keberadaan beroperasinya  “ojek”  yang  sudah berjalan satu dasawarsa lebih dibiarkan oleh  pemerintah  menjadi  berfungsi sebagai  angkutan  umum.  Tindakan pemerintah melakukan pembiaran menurut Thomas Dye termasuk sebagai suatu kebijakan.
Jika  suatu  kebijakan  publik  dalam implementasinya  mendapatkan klaim
atau  tuntutan  dari  masyarakat  karena dinilai  merugikan  masyarakat, dalam teori kebijakan publik maka ada indikasi masalah  baik  pada  tahap  formulasi maupun implementasi kebijakan.
Tuntutan besar maupun kecil menunjukkan  kebijakan termasuk  cacat atau  gagal. Menurut  Allan  Drazen  dan Paul  R. Masson  (1994)  dalam  Sugema (2015) mengatakan  “ suatu  kebijakan dapat berhasil atau sukses jika pembuat (perumus)  kebijakan  dan  pelaksana kebijakan keduanya sama-sama “kredibel” jangan sampai tidak kredibel (less credible)”. Dalam proses pembuatan  kebijakan  pada  hakikatnya pemerintah seringkali menghadapi
kendala. Terutama  ketika perumusan konten  atau  kandungan  kebijakan dibuat pada umumnya terjadi perbedaan persepsi dan definisi dengan target  group  dari  suatu  kebijakan. Dalam  kasus  transportasi  on  line tampak  ada  perbedaan  persepsi  dan definisi dalam hal antara lain mengenai penetapan  tarif dan  kewajiban  uji  kir serta  kewajiban  menempelkan stiker pada  kendaraan  yang  digunakan sebagai taxi on line tersebut.
Sebenarnya dalam  konteks perbedaan persepsi  tersebut, pada  umumnya pemerintah melakukan komunikasi
melalui  program  sosialisasi. Dengan fenomena konflik sosial dapat dipastikan belum  berhasilnya  kompromi  antara para  pemangku  kepentingan.  Pada tahap perumusan kebijakan yang paling kritis ketika kandungan kebijakan belum clear dengan  target  group. Namun ketika kebijakan dipaksakan pelaksanaannya  maka  akan  terjadi konflik kepentingan sebagaimana kejadian  transportasi  on  line.  Demikian pula  meskipun  kandungan  kebijakan misalnya undang-undang
atau peraturan pemerintah sudah clear . Akan tetapi  para  pelaksana yang kurang kredibel  juga  akan  mengalami kendala hal  yang  sama  yaitu  timbul  klaim  dari masyarakat. Demikian  pula  kegagalan dalam  implementasi  kebijakan karena kurangnya  dukungan SDM  pelaksana kebijakan, organisasi  anggaran,  SOP
pelaksanaan kebijakan
serta pengawasan  pelaksanaan  kebijakan. Dengan  demikian  sesuai  fokus  kajian dalam paper ini yaitu evaluasi kebijakan pemerintah  mengenai  transportasi  on line  maka  ruang  lingkup  kajian yaitu evaluasi terhadap formulasi dan
implementasi kebijakan. Menururt Dunn
(1999) evaluasi  merupakan  kegiatan memberikan  penilaian  terhadap  hasil kebijakan  dan  program. Sedangkan
Lester dan Stewart dalam Muklir (2011) menjelaskan  bahwa  evaluasi  kebijakan dapat memberikan makna pada orientasi  tugas  yaitu; pertama untuk menentukan  konsekuensi-konsekuensi apa  yang  ditimbulkan  oleh  suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Kedua ,  untuk  menilai keberhasilan  atau  kegagalan  dari  suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Pendapat  kedua  pakar di atas memastikan  bahwa  evaluasi
kebijakan  merupakan  langkah tindakan penilaian terhadap serangkaian pelaksanaan  suatu  kebijakan  baik keberhasilan  dan  kegagalan  dengan menggunakan  kriteria  dan  indikator yang  ditentukan dalam  program evaluasi  tersebut. Selanjutnya  Wibowo (1994)  dalam  Nurharjadmo  (2008) menjelaskan  bahwa evaluasi  kebijakan dibagi dalam  tiga aspek  yaitu; pertama aspek  proses  pembuatan  kebijakan, kedua aspek  proses  implementasi kebijakan dan ketiga aspek konsekuensi kebijakan. Adapun pendapat Pall (1987) dalam  Nurharjadmo  (2008)  membagi evaluasi kebijakan  dalam empat kategori  yaitu; pertama ; Planning and need  evaluations,  kedua;  Process evaluations dan ketiga; impact evaluations serta keempat;  efficiency
evaluations .  Berdasarkan  pendapat di atas bahwa  kebijakan dilakukan  mulai dari  proses  pembuatan  kebijakan dan proses  implementasi  serta konsekuensi kebijakan.  Sesuai  pendapat di  atas,
evaluasi yang dilakukan cukup komprehensif  mulai  dari  perumusan bisa  menghasilkan  informasi  proses pembuatan kebijakan seperti mulai dari isi  kebijakan  sudah  terjadi  penolakan oleh  target  group  atau  sasaran kebijakan. Adapun House (1980) dalam Nugraha,  pilihan  melakukan  evaluasi kebijakan  dapat  menggunakan  “ goal free  model”, yaitu model  tujuan bebas. Dengan indikator utama adalah “pilihan pengguna dan manfaat sosial”. Dengan demikian  model  ini  digunakan  sebagai kajian  terhadap  transportasi  on  line untuk mendalami  manfaat  sosial  suatu kebijakan. Misalnya  dalam  kajian topik transportasi  on  line target  group  yang dimaksud yaitu masyarakat transportasi seperti  sopir  taxi  on  line  dan  taxi konvensional,  pemilik  kendaraan  yang digunakan  taxi  on  line,  pengelola aplikasi  telpon  selular,  sopir  angkutan umum  lainnya  serta  pengguna  jasa transportasi  on  line. Karena  itu kebijakan  transpotasi  on  line harus dapat  menyelesaikan  konflik  yang terjadi  dalam  masyarakat. Penolakan
terhadap  isi  kebijakan  dalam  teori disebut  terjadi problem  government yaitu  perbedaan  persepsi  dan definisi mengenai isi  kebijakan.  Sedangkan action  government yaitu  melakukan komunikasi,  lobby,  negosiasi  dan kompromi  dengan  target  group. Jika pada tahap formulasi kebijakan seluruh proses  tersebut  sudah clear maka jika terjadi penolakan terhadap isi kebijakan akan dapat dieliminir atau kemungkinan penolakan terhadap implementasi sudah berkurang  atau  “zero  conflict”. Apabila pada  tahap  formulasi  kebijakan belum clear dengan  target  groupnya, dapat diduga  masih  ada  masalah sehingga pada proses implementasi kebijakannya bisa mengalami  kegagalan. Terkait implementasi kebijakan menururt Darwin  (1999)  keberhasilan  atau kegagalan dalam implementasi kebijakan  meliputi  beberapa  aspek pertama ;  sifat  kepentingan  yaitu  dalam kebijakan  membawa konsekuensi bagi target  yang  dirugikan  dan  di lain  pihak ada yang  diuntungkan. Aspek  ini berpotensi  timbul  konflik  antara  yang dirugikan  dengan  yang  diuntungkan.
Kedua ;  kejelasan  manfaat.  Artinya  jika semakin  bermanfat  kebijakan  akan diukung  oleh  kelompok  sasaran.  Tetapi jika dianggap tidak bermanfaat
kebijakan  tersebut  sudah  dipastikan kebijakan tersebut sulit dimplementasikan. Ketiga ; perubahan perilaku yang diinginkan. Jika kebijakan menuntut  terhadap  perubahan  perilaku kelompok  sasaran  pada  umumnya menimbulkan resistensi.
Keempat ;
aparat pelaksana kebijakan. Artinya jika komitmen  para  aktor  pelaksana  rendah maka  implementasi  kebijakan  akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kelima ; dukungan  sumber  daya  yaitu  berupa SDM aparatur, penganggaran, teknologi, jika  dukungan sumber  daya tersebut kurang optimal dapat dipastikan pelaksanaan  kebijakan  akan mengalami  hambatan  di  lapangan.
Adapun  mengenai  evaluasi  kebijakan publik terdapat beberapa model evaluasi  kebijakan.  Menurut  Dunn dalam  House  (1978)  terdapat  tiga model yaitu model the adversary model, the  transaction  model serta Good  free model .  Sedangkan  dalam  penelitian  ini lebih  fokus  mencoba  melakukan  kajian mengenai  salah  satu  model  yang disebut “Good  free  model”.  Adapun yang  dimaksud  dengan “good  free model”  yaitu evaluasi  yang  dilakukan bertujuan untuk mencari dampak aktual dari  suatu  kebijakan  dan  bukan  hanya
sekedar  untuk  menentukan  dampak yang  diharapkan  sesuai  dengan tujuan yang ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator  tidak  perlu  mengkaji  secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program  yang  direncanakan.  Sehingga evaluator  (peneliti)  dalam  posisi  yang bebas  menilai  dan ada  obyektifitas. Dengan  demikian  model  yang  menjadi landasan teori dalam melakukan analisis evaluasi  kebijakan memiliki  posisi  yang bebas  dalam  menentukan  obyek  dari kebijakan  yang dampaknya  terhadap masyarakat  atau  kelompok  sasaran bersifat  aktual. Sedangkan  aspek evaluasi  kebijakan  itu  sendiri  menurut Erdi  (2015)  menyebutkan  ada  dua aspek  yaitu pertama ; isi  kebijakan  dan program pembentukannya  serta kedua ; orang-orang  yang  bekerja  dalam organisasi  yang  bertanggung  jawab untuk  pelaksanaan  kebijakan  dan program.  Pendapat  tersebut  senada dengan  yang  disampaikan  Drazen (1994)  yang  menyatakan  bahwa implementasi  kebijakan  akan  berhasil dengan  sukses  jika  antara  “pembuat kebijakan” (isi  kebijakan)  dengan pelaksana  kebijakan  harus  sama-sama kredibel dan  jangan  terjadi  “less credible”. Salah satu kebijakan
transportasi  on  line  yang  menimbulkan konflik  dan  menjdi  isu  nasional  boleh jadi seperti yang dikatakan oleh Drazen di atas.
Berdasarkan  landasan  konsep  dan teori yang telah diuraikan di atas dapat menjadi  landasan  pendekatan  dalam melakukan  kajian  mengenai  kebijakan transportasi  on  line  di  Indonesia. Kebijakan  transportasi  on  line  di Indonesia  terus  menimbulkan  pesoalan yang  cukup  kompleks.  Sejak  terjadi penolakan terhadap beroperasinya angkutan umum penumpang (transportasi  on  line) menimbulkan konflik dan demo yang semakin meluas ke  daerah lain  di luar  Jakarta.  Karena itu isi kebijakan maupun implementasinya perlu dikaji mendalam. Sehingga  ditemukan  masalah  utama baik  pada tahap  formulasi atau implementasi kebijakannya. Pernyataan yang  logis  dalam  hal  “kebijakan trasnporasi”  seperti  yang  diutarakan  P.
Jokosutono (2014), mengatakan “kebijakan  transportasi  kita  tentunya harus mengutamakan kepentingan publik yang  lebih  luas.  Publik  mesti mendapatkan  moda  transportasi  yang mudah,  murah  selalu  tersedia,  dan massal. karenannya kita butuh kebijakan yang mampu menyeimbangkan atau bahkan membatasi  kepemilikan kendaraan  di kelas menengah”.
(m.tribunews.com/bisnis/2014).
Kebijakan  ideal  tersebut  rasanya  untuk kota  Jakarta  sulit  terwujud.  Kehadiran “transportasi  on  line”  tanpa  disadari telah  menarik  kelas  menengah  tidak menggunakan  kendaraan  pribadinya dan  memilih naik  “mobil  daring”.  Oleh sebab itu jika pemerintah sudah mampu menyediakan  moda  transportasi  LRT, MRT  dan  Bus  Way  yang  terkelola dengan  baik,  lambat  laun  “booming transportasi  on  line”  juga  akan berangsur-angsur hilang dari peredaran. Dalam  perkembangan  saat  ini  terjadi fenomena para  sopir  taxi  online mengeluh penurunan  pendapatan  yang diperoleh  para  sopir  on  line, terutama kendaraan  yang  digunakan  sebagai transportasi on line yang menggunakan leasing sudah banyak kendaraan ditarik oleh  leasing.  Artinya  penghasilan transportasi  on  line  tidak  cukup  untuk membayar  angsuran  sampai  kredit berakhir. Bahkan perusahaan Grab yang memiliki  kendaraan  sudah  mulai menarik kendaraanya dari para sopir on line. Adapun yang masih bertahan yaitu pemilik  kendaraan  yang  bekerja  paruh waktu  dan  beroperasikan  sebagai  taxi
on  line  sepulang  kantor  atau  waktu senggang. Tapi  bagi  sopir  on  line  yang menggandalkan penghasilan utama dari transportasi  on  line  sudah  mulai mengalami  kesulitan  untuk survive beberapa  tahun  ke depan. Melihat fenomena perkembangan saat ini boleh jadi model angkutan umum on line sulit bertahan  lama.  Sedangkan  masyarakat sudah  dimanjakan  dengan  pelayanan yang  murah,  mudah  dan  praktis  akan mengalami  kehilangan  situasi  tersebut. Oleh  sebab  itu  pemerintah  harus mengantisipasi  dengan  kebijakan  yang berorientasi kepada kepentingan
masyarakat  luas  dengan  menyediakan moda transportasi yang mudah, murah, nyaman dan praktis seperti transportasi on line.
Oleh  sebab  itu  dengan penelitian seperti  yang  telah  dijelaskan di  atas bertujuan  mengetahui perkembangan transportasi on line sampai menimbulkan “konflik sosial” . Untuk itu evaluasi terhadap kebijakan pemerintah menjadi salah  tujuan penelitian ini. Dengan  demikian  hasilnya dapat
memberikan  informasi  yang  akurat mengenai kebijakan transportasi on line dengan dukungan
pendekatan akademis.  Dengan kajian  yang lebih fokus  dan  komprehensif  mengenai
administrasi  publik  yaitu  “kebijakan publik”.  Artinya  hasil  penelitian berupa rekomendasi  dapat  menjadi referensi bagi  pemerintah  untuk  menata  kembali kebijakan  tentang  transportasi  umum yang  lebih tepat. Dengan  demikian melakukan  evaluasi  kebijakan  dengan menggunakan  pengukuran  tertentu sedapat mungkin mampu menghasilkan rekomendasi  kebijakan  yang  lebih smpurna  sebagai umpan  balik  untuk menjadi  formulasi  kebijkakan  yang suatu  saat  akan  dilakukan  perubahan. Untuk  itu  suatu  kebijakan  akan  cepat berubah jika dalam perumusan kebijakan belum clear dengan kelompok sasaran.  Akan  tetapi  terkait dengan evalusasi kebijakan terhadap perubahan yang  cepat  dari  suatu  kebijakan  harus dilakukan  secara  hati-hati.  Hal  tersebut dingatkan oleh Hogwwod (1992) dalam Parsons (2001)  yang  mengatakan; “ Untuk  melihat  pada  bagaimana kebijakan  berubah  sepanjang  waktu jelas kita harus menggunakan pengukuran yang sudah tersedia”. Akan tetapi,  banyak  dari  isu  kunci  tentang kualitas  dan isi  kebijakan  public  tidak dapat dipahami hanya dengan serangkaian  data  statistik.” Dengan demikian Wood memberikan pertimbangan bahwa jika suatu
kebijakan cepat berubah, maka perubahan  tersebut  harus  terukur.
Pembuktian  tersebut  tidak  hanya berdasarkan  data  statistik semata  akan tetapi  harus  dapat  mendalami  pada dimensi  persoalan  yang  lebih  penting sebagai  bahan  yang  dipertimbangkan sebagai  suatu  kebijakan yang  akan dirubah.

## III. METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian
kualitatif.  Seperti  diketahui  bahwa  riset kualitatif  yaitu  bertujuan  menjelaskan fenomena  secara  mendalam  melalui pengumpulan  data yang  dianalisis dengan  sedalam-dalamnya. Sebagai obyek  penelitian  yaitu  kebijakan pemerintah  mengenai  “transportasi  on line”. Dengan  demikian  unit  analisis yaitu  komunitas  transportasi  angkutan umum dan penumpang  akan  menjadi populasi adapun  anggota  populasi seluruh sopir transportasi baik sopir taxi on  line,  maupun  taxi  konvensional, pemilik  kendaraan  transportasi  on  line, dan pengguna jasa transportasi on line. Mengingat  populasi  transportasi  on  line baik  sopir,  pemilik  kendaraan  dan pengguna  bersifat heterogen.  Karena itu teknik  pengambilan  sampel yaitu
menggunakan  teknik random  sampling dengan  berdasarkan cluster yaitu pengelompokan sopir taxi on line, sopir taxi  konvensional, pemilik  kendaraan transportasi  on  line,  pengguna  jasa transportasi  on  line,  diambil  sebagai anggota sampel. Adapun jumlah sampel yaitu  sebanyak  110  respoden. Akurasi dalam  penentuan  sampel  menururt Rosene  (1975)  dalam  Avip  Priatna (2017) dikatakan bahwa ukuran sampel lebih  dari  30  dan  kurang  dari  500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Dengan demikian penentuan ampel  sebesar  110  menururt  Avip berada  pada  batas di  atas 30  dan  di bawah  500  dapat  dikatakan  tepat  baik untuk  penelitian  kualitatif  maupun kuantitatif. Adapun  pengumpulan  data menggunakan  instrumen pertanyaan tertutup  yang  disebarkan  kepada  110 responden  secara cluster . Untuk mendalami  data  mengenai  kebijakan transportasi  on  line  dilengkapi  dengan “indepth  interview” yaitu  yang  diambil sebagai key  informan yaitu dari policy maker di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebanyak tiga  (3)  orang key  informan .  Demikian  pula  untuk melengkapi pendalaman kajian transportasi  on  line  dilakukan indepth
interview terhadap sopir  taxi  on  line,
sopir taxi konvensional, pemilik kendaraan,  pengguna  jasa  transportasi on line, masing masing diambil sebagai “key informan” satu (1) orang.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab  ini terdiri  dari  Profil Responden,  data  komunitas  jumlah kendaraan  dan  sopir, di samping  itu disajikan  data  sekunder  hasil  survey tahun  2017  yang dilakukan  oleh
Yayasan  Lembaga Konsumen  (YLKI) serta  data  primer mengenai  persepsi komitmen  transportasi  umum  tentang kebijakan  pemerintah. Penelitian  ini dilakukan  dalam  dua  tahap.  Tahap pertama dilakukan pada bulan September  2016,  pada  saat  itu  muncul reaksi  masyarakat  berupa  penolakan terhadap  kebijakan  pemerintah  yaitu Permenhub  nomor  32  tahun  2016. Setelah dilakukan revisi kemudian terbit Permenhub  26  tahun  2017. Kebijakan ini  masih  ditolak  dan  bahkan  terjadi gelombang  demo  melebar  ke  daerah- daerah. Pada  saat  demonstrasi  sudah mulai  mereda, pada  bulan  Nopember 2017 lanjut penelitian untuk melengkapi survey  tentang  peraturan di  atas. Penelitian tahap kedua hanya
meneruskan  melalui Indept  Interview terhadap  beberapa  reponden terpilih sebagai  informan  yaitu  para  sopir online,  taxi  konvensional  angkutan umum,  pengguna dan policy maker di Pemerintahan.
a. PROFIL RESPONDEN
Profile  responden berdasarkan  latar belakang  pendidikan  SLTA  ke bawah sebesar 78% dari kelompok pengemudi atau  sopir.  Sedangkan  pengelola pengguna  jasa  yang  berpendidikan SLTA hanya 8% dan yang
berpendidikan tinggi sebesar 24%, yaitu dari kelompok pengelola Grab Bike dan pengguna jasa transportasi online.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh sesuai dengan teknik pengumpulan data yaitu  berupa  data  skunder  dan  data primer.  Adapun  data  skunder diperoleh dari  instansi  yang  terkait  dengan trasnportasi  on  line.  Data  sekunder misalnya berupa data jumlah kendaraan dan  jumlah  pengemudi  dan  lain-lain yang  terkait  dengan  transportasi angkutan penumpang dengan
kendaraan  umum  tidak  berjadwal. Sedangkan data  primer  yang  diperoleh dari  jawaban  responden  dari  instrumen pertanyaan  tertutup  yang  kemudian diolah  berdasarkan  prosentase  dan masing-masing  item  jawaban  dianalis dalam perspektif fenomena implementasi  kebijakan  transportasi  on line  yang  berdampak  terjadinya  konflik sosial  dalam  masyarakat.  Kemudian dalam penelitian ini melakukan pendalaman fenomena kebijakan
transportasi  on  line  yang  mendapat penolakan  dari komunitas  masyarakat transportasi  on  line.  Karena  itu pendalaman  data  primer  dilakukan
Indepth interview terhadap  para  sopir taxi dan pengguna jasa transportasi on line  mengambil  satu (1)  orang  sebagai key  informan .  Sedangkan  pendalaman terhadap kajian mendalam isi kebijakan transportasi  on  line  mengambil (3) orang  dari policy  maker sebagai key
informan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Dalam penulisan paper dengan judul
“Kebijakan  Transportasi  On  line dan Konflik  Sosial”. Berawal dari
kebijakan pemerintah mengenai
transportasi  on  line  pada tahun  2016. Ketika itu pemerintah  menetapkan
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 32  Tahun  2016. Kebijakan  tersebut sudah  mulai  terjadi  resistensi  dan penolakan  dari  komunitas  transportasi angkutan  umum.  Oleh  karena itu peneliti melakukan  survey  untuk mengetahui persepsi masyarakat terutama komunitas transportasi on line terhadap kebijakan pemerintah tersebut.  Oleh  karena  dalam  kurun waktu  2017  konflik  sosial  masih belum tuntas terselesaikan. Karena itu dilakukan  survey  dengan menyebarkan angket kepada para operator transportasi  on  line  dan  sopir  taxi konvensional. Untuk mendalami permasalahan  transportasi  on  line melalui indepth  interview dengan  key informan  yang  dipilih.  Oleh  karena  itu dalam  paper  ini  masih  menggunakan data berdasarkan hasil survey pada tahun  2016.  Supaya  data  tahun  yang lalu tetap up date dilanjutkan penelitian melalui indepth  interview seperti diuraikan di  atas.  Seperti  diketahui pemerintah  melakukan  revisi  terhadap Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor 32  Tahun  2016  dan  kemudian  telah direvisi  menjadi  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor 26  tahun  2017.
Adapun saat ini yang sedang diberlakukan yaitu  PM  108  Tahun  2017
yang  merupakan  penyempurnaan  PM 26  Tahun  2017. Kebijakan  pemerintah tersebut  meskipun  sudah  direvisi dan dilaksanakan secara
bertahap.
Walaupun  demikian di lapangan  masih terjadi  riak-riak  penolakan terhadap sebagian poin-poin isi kebijakan. Seperti disebutkan di  atas kebijakan  tentang transportasi  on  line sudah  mulai dilaksanakan secara  bertahap.  Poin yang cukup  krusial  yang berpotensi mendapat  penolakan  yaitu  mengenai “pemasangan  stiker”.  Oleh  sebab  itu hingga saat  ini  secara  intensif
dikomunikasikan  terhadap  kelompok sasaran. Dalam tiga (3) bulan ke depan seluruh isi kebijakan tersebut
diharapkan oleh pemerintah sudah tidak terjadi konflik atau penolakan lagi.
Oleh  sebab  itu  dalam  penulisan paper  ini  data  yang  digunakan  akan dilengkapi dengan survey yang dilakukan  dalam  tahun  berjalan  yaitu tahun 2017. Dengan demikian kesinambungan  dalam  pembahasan dengan  topik tersebut di  atas terus
diupayakan up date agar supaya akurat datanya. Seperti telah  dijelaskan  dalam bab metode  penelitian di  atas bahwa
untuk
mendalami permasalahan
transportasi  on  line  tersebut dilengkapi dengan indepth  interview .  Karena  itu
kesinambungan  data  dan  informasi yang  terkait  dengan  topik  tersebut di atas dan dengan  hasil indepth interview , sedapat  mungkin  dapat menjembatani  dengan  perkembangan kondisi  saat  ini.  untuk itu  dalam pembahasan  hasil  penelitian  yaitu sebagai berikut:

## b. ANALISIS DATA SEKUNDER
Data Sekunder mengenai  jumlah pengemudi  dan  tarif, yakni terkait dengan  jumlah  pengemudi  dan  tarif merupakan variabel yang  berpengaruh terhadap  munculnya  konflik sosial. Dalam sistem transportasi on line terdiri dari  beberapa variabel pokok  yang saling  mempengaruhi  yaitu: variabel pengemudi atau sopir kendaraan sistem aplikasi,  pengelola  aplikasi  tarif dan pengguna  jasa  transportasi  yang disebutkan di  atas diobservarsi  dan dianalisis  seberapa  jauh  pegaruhnya terhadap timbulnya konflik sosial.
Sumber: www.transportasi online.com
Berdasarkan  data tarif dan jumlah pengemudi tersebut di atas, menunjukkan  bahwa  memiliki  korelasi yang  positif antara  tarif dan  jumlah pengemudi. Artinya bahwa permasalahan  transportasi  on line secara  empiris telah  menimbulkan konflik  sosial.  Salah  satu  faktor  yang cukup  dominan  yaitu  persoalan  tarif. Dengan  tarif  yang  murah  bagi transportasi  on  line  menyebabkan angkutan umum sejenis kalah bersaing. Sekilas  dalam  peninjauan  aspek  bisnis merupakan  hal  yang  wajar  dalam persaingan  usaha  di  bidang  ekonomi.
Akan  tetapi  ketika  dalam  bisnis yang terjadi  monopoli  tarif  oleh  salah  satu penyedia  jasa  aplikasi  maka  terjadi ketidakseimbangan dalam relasi kegiatan  usaha. Dampaknya  adalah timbul  konflik  sosial.  Karena  di satu pihak sebenarnya kewenangan penetapan  tarif berada  pada  domain pemerintah. Sedangkan dalam beroperasinya  transporasi  on  line  tarif ditentukan  oleh  sebuah perusahaan aplikasi disebut Grab, Uber, Go-Car dan lain-lain. Beralihnya kewenangan tersebut dibiarkan cukup lama dan baru diatur  kembali  setelah  meluasnya konflik  sosial. Demikian  pula  data jumlah  pengemudi, pemerintah  juga
tidak  memiliki  data  yang  akurat.  Di media  massa  kerap  kali  terbaca  klaim para pengusaha aplikasi (Grab) misalnya memiliki jumlah dan kendaraan  dengan  jumlah  tertentu. Tetapi  data  yang  dirilis  tersebut  perlu dilakukan  pengecekan  di lapangan. Dengan demikian dalam bisnis transportasi  on  line data  antar suplay dan demand belum tampak transparan.
Dalam  peraturan perundang-undangan telah  diatur dalam  trayek  harus  ada keseimbangan antar suplay dan demand . Artinya ketika terjadi ketidakseimbangan maka akan merugikan kedua belah pihak. Baik bagi penyedia jasa transportasi dan masyarakat  sebagai  pengguna  jasa transportasi.  Jika over  suply dan demand kurang maka yang rugi pemilik kendaraan dan  sebaliknya.  Karena  itu jika  kurang  akuratnya  data supply dan demand dipastikan akan terjadi kekacauan.  Demikian  pula  dalam persoalan  transportasi  on line  diduga data supply dan demand kurang transparan dan  atau  kurang  akurat menyebabkan pemerintah sulit mengendalikan di samping itu pengawasan  lemah.  Oleh  sebab  itu beroperasinya  “transportasi  on  line menimbulkan konflik”.
c. Analisis Data  hasil  survey (Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia (YLKI) Mengenai Transportasi Online tahun 2017.
Hasil  survey  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2017 terhadap  4668  responden sebagaimana disusun  dalam  bentuk  tabel  1  sampai tabel  7,  hasil  survey  tersebut  sangat relevan  menjadi  data  sekunder  terkait dengan  penelitian  ini,  oleh  sebab  itu dalam  pembahasan maka  data di  atas dilakukan  interprestasi  data  untuk melengkapi  dan  memperluas  dalam paparan hasil penelitian ini.
Tabel 1; Alasan Menggunakan Transportasi Online N o Alasan Menngunaka n Prosentas e Keteranga n 1 Murah 84,1 % Catatan Seluruh Responden 4668 Cepat 81,9 % 3 Nyaman 78,8 % 4 Aman 61,4 % Sumber ; Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) Berdasarkan tabel 1 di  atas menunjukkan bahwa alasan masyarakat memilih  menggunakan  transportasi  on line  rating  tertinggi  yaitu  “murah” (84%).  Artinya  bahwa  masyarakat
Indonesia mengharapkan bahwa trasnportasi  sebagai  kebutuhan  dasar menjadi kewajiban pemerintah
mengendalikan  tarif transportasi  yang terjangkau daya beli masyarakat.
Tabel 2; Moda yang digunakan TransportasiOnline
No Moda yang digunakan Prosentase Keterangan 1 Mobil dan Motor 55 % Responden yang di Survey 4668 2 Motor Saja 21 % 3 Mobil Saja 24 % Sumber: YLKI : 2017 Dalam tabel  2  menunjukkan  bahwa masyarakat
membutuhkan moda transportasi mobil yang dapat memuat penumpang  lebih  banyak. Akan  tetapi sepeda motor juga menjadi pilihan yang digunakan  sebagai  alat  mobilitas kegiatan  sehari  hari  (55%).  Artinya ketika  kondisi  transportasi  umum  di kota  belum  mampu  memberikan pelayanan  publik  yang  memuaskan maka sepeda motor pun dipakai sebagai angkutan umum.
Tabel 3; Aplikasi yang digunakan
No Aplikasi Prosentase Keterangan 1 Gojek 72,6 % Responden Yang disurvey 4668 2 Grab 66,9 % 3 Blue Bird 4,49 % 4 Uber 51 %
Sumber : YLKI, 2017 Berdasarkan  Tabel  3  menunjukkan bahwa  masyarakat  lebih  banyak menggunakan  aplikasi  Gojek  (72,6%). Artinya bahwa sesuai dengan tabel 1 di atas bahwa alasan memilih menggunakan transportasi  on  line karena  murah.  Demikian  pula  aplikasi
Gojek  tergolong  aplikasi  dengan tarif yang  murah  dan  termasuk  yang pertama  dikenal  masyarakat tentang transportasi on line yaitu Gojek.

## Tabel 4; Frekuensi Menggunakan
Transportasi Online
No Frekuensi Prosentase Keterangan 1 2 – 5 x dalam 1 Minggu 31, 6 % Responden Yang disurvey 4668 2 1 – 2 x dalam sehari 27,6 % 3 1 x dalam seminggu 13,7 % 4 Lebih dari 3 x 8,7 % Sumber ; YLKI : 2017 Berdasarkan tabel  4, frekuensi menggunakan transportasi on line yang terbanyak  yaitu  2-5  dalam  1 minggu sebanyak  31,6  %.  Artinya  bahwa masyarakat  yang  sudah  mulai  hampir secara  rutin  menggunakan transportasi online  sudah  cukup  besar.  Demikian pula  yang  setiap  hari  menggunakan transportasi  on  line sebanyak  27,6 %. Artinya  jika  frekuensi  penggunaan  2-5 dalam  1  minggu  dan  setiap  hari menggunakan  transportasi  on  line dijumlahkan  maka  populasinya  cukup besar  yaitu  59,2  %.  Artinya  bahwa transportasi  on  line  bagi  masyarakat  di kota  besar  seperti  Jakarta  sudah menjadi andalan utama dalam
melakukan moblitas sosialnya.
Tabel 5; Kepuasan Pelanggan Transportasi Online No Kepuasan Prosentase Keterangan 1 Pelayanan Sangat Baik 77,7 % Responden 4668 2 Cukup Baik 21, 8 % 3 Kurang Baik 0,4 % 4 Sangat Buruk 0,1 % 5 Pernah Dikecewakan 41 % 6 Tidak Pernah di Kecewakan 59 % Sumber : YLKI :2017 Adapun  dalam  tabel  5, mengenai kepuasan pelanggan terhadap transportasi on line terhadap pelayanannya yang  menyatakan  sangat baik (77,7  %).  Artinya  selama  ini masyarakat sudah merasa puas terhadap pelayanan transportasi on line. Demikian  pula  yang  menyatakan  tidak dikecewakan juga cukup besar yaitu (59
%). Adapun sebaliknya yang menyatakan  pelayanan  sangat  buruk 0,1 % dan kurang baik 0,4 %. Dengan demikian  bagi  masyarakat  kota  besar seperti  Jakarta  transportasi  on  line merupakan  pilihan  utama  dari  jenis angkutan  umum  yang  lainnya.  Oleh sebab itu transportasi on line menimbulkan kecemburuan bagi angkutan  lainnya  yang  kalah  bersaing dalam  menarik  perhatian  masyarakat. Karena  memiliki  kelebihan  yaitu  lebih mudah mendapatkan kendaraan dengan
bantuan aplikasi seluler dan di samping itu murah dan nyaman.
Tabel 6; Kebijakan Transportasi Online No Sikap Responden Prosentase Keterangan 1 Tidak Setuju 62, 8 % Responden 4668 2 Setuju 37, 2 % Sumber : YLKI :2017 Dalam  tabel  6,  ketika  ditanyakan keterkaitannya
dengan kebijakan
tentang transportasi on line maka yang memberikan  jawaban “tidak  setuju” sebanyak  62,8%.  Artinya  bahwa  jika respodennya adalah masyarakat pengguna  transportasi  on  line  maka rasionalitasnya kemungkinan
berpendapat  jika  dengan  kebijakan tersebut  trasnportasi  on  line  dilarang beroperasi karena pada prinsipnya telah melanggar  Undang-Undang Lalu  Lintas Angkutan  Jalan.  Jika konsekuensi kebijakan  tersebut  demikian seperti disebutkan di  atas maka  masyarakat akan  kehilangan “transportasi  on  line” yang  sudah  dianggap  membantu kepentingannya  dalam  kegiatan  sehari- hari yang sudah merasa bermanfaat.

## Tabel 7; Komplain Terhadap Transportasi Online
No Jenis Keluhan Prosentase Keterangan 1 Pengemudi minta dibatalkan 22,3 % (1041) Jumlah Responden 4668 2 Sulit mendapat nama sopir 21,14 % (989) 3 Pengemudi membatalkan sepihak 16,22 % (757) 4 Aplikasi Map Eror 13,11 % (612) 5 Sopir Tidak Datang 6,34 % (296) 6 Kendaraan Kurang Baik 4,73 % (282) 7 Pengemudi Ugal-ugalan 4,61 % (221) 8 Kendaraan bau asap rokok 4,61 % (715) 9 Pengemudi Merokok Saat Mengemudi 0,75 % (35) Sumber : YLKI : 2017 Dalam tabel 7, menunjukkan bermacam-macam  jenis komplain  dari masyarakat  mengenai  transportasi  on line yang  terbanyak  yaitu komplain “pengemudi minta dibatalkan” sebanyak (22,  3%). Artinya  bahwa  pengemudi minta  dibatalkan dengan  beberapa alasan.  Sebenarnya  sikap  demikian yang  datang dari  pengemudi  oleh perusahaan  tidak  diperbolehkan.  Sebab hal tersebut dapat mengurangi kepuasan pelayanan terhadap pelanggan. Kecuali pembatalan berdasarkan kesepakatan dengan penumpang. d. Analisis Interpretasi data sekunder hasil  survey  YLKI (2017) terdapat beberapa
catatan  penting  yaitu  sebagai berikut:
a. Beroperasinya transportasi on line telah  menjadi  fenomena  sosial d menjadi  isu  nasional  dan  bahkan internasional. Di Indonesia secara empiris  transportasi  on  line  telah menjadi  bagian  dari  kehidupan masyarakat  perkotaan  seperti Jakarta,  Bandung  dan Surabaya. Pengguna  transportasi  on  line mencapai 84% karena murah.
b. Meskipun sebagian besar masyarakat  merasa  puas  atas pelayanan  publik  transportasi  on line yang mencapai  77  % akan
tetapi kewajiban pemerintah selalu  melakukan  “pengawasan” yang  ketat  atau  terus  menerus terhadap beroperasinya transportasi  on  line.  Oleh  karena berpotensi  laten menimbulkan konflik sosial yang baru. Dan juga agar masyarakat sebagai pengguna  tidak  ikut  dirugikan pula. c. Terkait dengan kebijakan transportasi  on  line  yang  sedang disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada “kelompok  sasaran”.  Akan  tetapi masyarakat pengguna yang disurvey oleh YLKI juga
menyatakan  tidak  setuju  (62%)
terhadap kebijakan  pemerintah.
Pada hakikatnya masyarakat mengharapkan bahwa keberlangsungan model
pelayanan publik angkutan umum seperti  transpotasi  on  line, pemerintah  lebih  meningkatkan atau  menjaga  keberlangsungan secara lebih tertib dan aman. Oleh karena masyarakat yang menyatakan  tidak  melakukan komplain  sebesar  (84%) artinya kepuasan  pelanggan  transportasi on line sangat tinggi.
d. Sikap  pemerintah  harus  dapat menjaga  keseimbangan  antara kepentingan  masyarakat  sebagai pengguna  yang  merasa  terbantu dengan  kendaraan  transportasi online dalam  melakukan  kegiatan sehari-hari  sehingga  bisa  lebih produktif dan di lain  pihak pemerintah  harus  mendamaikan kedua  target  group  yang  sedang konflik,
e. Oleh  sebab  itu  dalam  membuat
regulasi dan deregulasi, pemerintah untuk  terlebih  dahulu mesti melakukan komunikasi dengan target group hingga clear, agar dalam isi peraturan tidak lagi timbul  persoalan  baru. Sebab
suatu  kebijakan  pada  hakikatnya dibuat dan  dilaksanakan  untuk menyelesaikan  masalah  (problem solving).
f. Dalam jangka  pendek  pemerintah harus mampu menyediakan Infrastruktur  transportasi umum dengan  model  pelayanan  seperti transportasi on line. Di mana dari hasil  survey masyarakat merasa puas dengan kehadiran transportasi  on line  (kepuasan mencapai 77%) 4. Analisis persepsi  terhadap kebijakan pemerintah yaitu
sebagai berikut;
a. Persepsi  sopir  taxi  konvensional secara  umum  setuju  terhadap kebijakan  pemerintah  mengenai transportasi  on  line.  Pengaturan baru atau revisi terhadap kebijakan diharapkan dibuat secara  adil  dan memperhatikan kesetaraan serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap stakeholder terkait yang melanggar. Di samping  itu harapan sopir konvensional bahwa “tarif”  agar  ditetapkan secara  adil karena  dampak  yang  terburuk yaitu  “sopir  konvensional”  yakni
pendapatan  turun  sampai  70  % yang berlangsung selama satu (1) tahun.
b. Adapun persepsi yang
disampaikan  “pemilik  kendaraan” secara  umum  mengerti  dan mamahami  kebijakan  pemerintah dalam  mengatur beroperasinya transportasi on line. Adapun yang terkait dengan kepentingan
pemilik  kendaraan  ada  poin-poin kebijakan yang menjadi keberatan yaitu antara lain; STNK kendaraan atas nama perusahaan, pemasangan stiker dan penyediaan penyimpanan kendaraan  agar  dikomunikasikan secara intensif sampai tuntas.
c. Sedangkan persepsi yang disampaikan  oleh  pengguna  jasa transportasi  on  line  secara  umum bahwa  transportasi  on  line  telah membantu dalam melakukan aktifitas sehari-hari dengan nyaman  dan  murah.  Adapun persepsi terhadap kebijakan secara umum menyatakan setuju. Sebab  dengan kebijakan  tersebut sebagai  pengguna  akan  merasa dapat  jaminan  oleh  pemerintah bahwa  tujuan  kebijakan  yaitu membuat penyelenggaraan
transportasi  on  line  lebih  tertib dan  aman.  Demikian  pula  akan menjamin keberlangsungan beroperasinya transportasi on line. 5. ANALISIS HASIL

## INDEPTH INTERVIEW
Dari  hasil  Indepenth  Interview terhadap  para  informan  dibuat beberapa  catatan penting  yaitu sebagai berikut:

## a. Anatomi Transportasi Online
Sistem  Transportasi  online terdiri dari  unsur  yang  saling  berkaitan dan  saling mempengaruhi  dan merupakan  suatu  kesatuan. Unsur tersebut  terdiri  dari  :  a)  Sopir, b) Perangkat  Aplikasi Smart  Phone (IT),  c)  Perusahaan  Aplikasi d) Pemerintah, e)  Regulasi.  Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi  sangat  membantu  dalam kelancaran komunikasi dan kenyamanan  terhadap  kegiatan masyarakat. Demikian  pula  dalam aktifitas sektor transportasi dengan menggunakan  Teknologi  Aplikasi Smart  Phone  memediasi  antara
Operator kendaraan angkutan sewa khusus menggunakan Aplikasi Smart Phone tersebut berkomunikasi  dengan  pengguna
jasa  transportasi  berkomunikasi dengan pengguna jasa transportasi secara  khusus.  Jika  terjadi deal antara  sopir  (operator)  kendaraan transportasi  umum  sewa  khusus terjadi  transaksi  maka  pelayanan menjadi  mudah,  murah  dan nyaman.  Dengan  aplikasi  smart phone bagi sopir online mendapatkan  informasi,  siapa dan di mana  serta  mau  kemana pengguna  jasa  tersebut  yang menjadi  tujuannya.  Demikian  pula pengguna  jasa  setelah  sampai  di tempat  tujuan  dapat  mengetahui tarif yang  harus  dibayar  dari aplikasi smart phone telah diprogram perhitungan tarif dengan berdasarkan  rupiah  per  kilometer. Berdasarkan  program  tersebut secara real  time . Transportasi online  yang  merupakan  model pelayanan transportasi yang praktis, mudah, murah dan nyaman, akan tetapi dalam praktiknya justru  menimbulkan konflik sosial. Seperti disebutkan di atas bahwa  “transportasi  online” sebagai  sebuah  sistem  yang  terdiri dari beberapa unsur atau komponen adapun sifat  dari  suatu sistem  jika  masing-masing  unsur
sebagai  anggota  sistem tidak bekerja  secara  serasi  dipastikan timbul  kekacauan  dalam  sistem tersebut. Transportasi umum merupakan  barang  publik  di mana penyediaan dan penyelenggaraannya domain tanggung jawab pemerintah. Dalam ilmu transportasi bahwa transportasi umum terdiri dari jarak tempuh  (trayek)  kebutuhan  atau demand masyarakat  dan  tarif terkait sebagai barang publik maka jauh-dekat yang ditempuh kendaraan,  banyak  dan  sedikitnya permintaan  masyarakat  dan  besar tarif dibebankan  masyarakat  yang mengatur yaitu pemerintah. Beroperasinya transportasi  online perusahaan aplikasi dalam programnya  aplikasi  menentukan tarif  berdasarkan  rupiah  per kilometer.  Dalam praktiknya  tarif yang diatur dalam aplikasi tersebut jatuhnya  yang  dikenakan  kepada pengguna jasa lebih murah dibandingkan dengan taxi konvensional. Bersumber penetapan  tarif  yang  lebih  murah oleh perusahaan aplikasi menimbulkan  persaingan  yang tidak sehat. Berdasarkan
penjelasan  konflik  sosial  yaitu penetapan  tarif yang  murah  oleh perusahaan  aplikasi  (Grab,  Gokar, Dll).

## b. Taxi konvensional semakin lesu
Kebijakan  pemerintah  transportasi on  line  memberikan dampak terhadap taxi konvensional. Walaupun  mereka pada  prinsipnya setuju  upaya  pemerintah  mengatur secara adil kepada sesama komunitas  transportasi  angkutan orang.  Kehadiran  transportasi  on line  yang  menggunakan  aplikasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan para sopir taxi konvensional.  Karena  penghasilan menurun  drastis dan  sangat terpuruk
kehidupannya, pendapatan  turun  sampai  70%.
Kondisi  tersebut  selama dihadapi delapan  (8)  bulan  sampai  satu tahun sejak diberlakukan transportasi  on  line.  Bagaimana dengan kebijakan pemerintah menetapkan  batas  tarif atas  dan batas tarif bawah. Menurut pandangannya pada dasarnya dengan penetapan tarif jika jatuhnya  dengan  tarif rendah sangat  berpengaruh  kehilangan
pelanggan dan sekaligus konsumennya.  Dengan  tarif yang murah  bagi  transportasi  on  line masyarakat lebih cenderung memakai  taxi  on  line  yang  murah dan  lebih  praktis  dan  nyaman. Apalagi perusahaan aplikasi menerapkan  diskon  tarif  murah mengakibatkan semakin sepi masyarakat  yang  akan  naik  taxi konvensional. Kondisi tersebut berlangsung hampir satu tahun.
c. Sistem kombinasi antara konvensional dan online
Ketika  khususnya perusahaan  Blue Bird  Taxi  bekerjasama  dengan  Go- car  maka  para  sopir mencoba menggunkan  aplikasi  walaupun belum  seluruh  sopir Blue  Bird. Tetapi  perkembangannya  semakin banyak  yang  ikut  menggunakan aplikasi  dan  di lain  pihak  juga dijalankan secara kombinasi. Dalam
perkembangannya informasi  K1 sistem  aplikasi  pada  peruasahaan Blue  Bird sudah  mulai  naik mencapai 70 %. Menurut pengalaman  informan selama  dua bulan mencoba menggunakan aplikasi cukup membawa perubahan yang
signifikan.
Penghasilan yang  diperoleh  mulai membaik.  Menggunakan  sistem kombinasi  sudah  bisa  memenuhi kewajiban  setoran  dan penghasilan ada  sebagian  yang  bisa  dibawa  ke rumah.  Memang  dengan  kombinasi dari keseluruhan penghasilan 70 % berasal  dari  menggunakan  aplikasi on  line.  Bagaimana  harapan terhadap  kebijakan  pemerintah yang  sampai  saat  ini  menjadi perbedaan  pendapat  di tengah masyarakat.  Menurut Informan tetap berharap pemerintah memperhatikan  kepentingan  rakyat kecil seperti sopir taxi konvensional. Perusahaan aplikasi meskipun sopir konvensional cukup tertolong dengan  sistem  komunikasi,  akan tetapi kondisinya masih menghadapi cepat berubah berpengaruh  terhadap kebijakan perusahaan.
d. Sopir konvensional tetap bertahan
Menghadapi  ketidakpastian  dalam pekerjaan  tetap  banyak  ditemukan sopir  taxi  konvensional  tetap mencoba  bertahan,  sebenarnya peluang  dengan  pekerjaan  sebagai taxi  konvensional  bagi  yang  tetap
bertahan  menyampaikan  alasan yang cukup rasional, ketika banyak teman-temannya mencoba berpindah  ke  transportasi  online pada  kenyataanya  tidak  mampu bertahan  lama, sebab  dengan perusahaan  aplikasi  menerapkan sistem  diskon,  meskipun  sudah berkerja keras melampaui jam kerja akan  tetapi dengan  penghasilan 500  ribu  sampai  700  ribu  masih belum  cukup  untuk  membagi setoran  atau  angsuran  mobil  yang diambil dengan  cara  leasing. Menurut  sopir  konvensional  yang masih bertahan dalam perkembangannya menunjuk trend kembali normal di mana masyarakat  memilih  dan  mencari taxi  konvensional.  Mematuhinya jika dijalani dengan tekun dan kerja keras,  taxi  konvensional  tetap dapat  menjadi  sumber  pekerjaan tetap  yang  dapat menjadi  mata pencahariannya. Seharusnya tidak
bertindak seperti pemerintah seperti secara terselubung menentukan  tarif  seperti  dengan menerapkan sistem diskon. Dengan demikian informan berharap kebijakan  yang  dibuat  memenuhi azas  keadilan  dan  penegakan hukum. Informasi lain yang diperoleh  yaitu  meskipun  tidak menggunakan aplikasi pada saat ini dirasakan  ada  perubahan.  Kondisi saat ini sudah mulai berubah yakni pendapatan  sudah  bisa  untuk setoran.  Kuncinya  disertai  dengan kerja  keras  terus  keliling  mencari penumpang.
Berdasarkan  informasi  tersebut di atas secara  empiris bahwa  sopir taxi  konvensional dirugikan  akibat kebijakan beroperasinya transportasi  on  line  yang  menjadi sumber  konflik  sudah  satu  tahun lebih  belum  tuntas  diselesaikan. Kebijakan hasil revisi terdiri sebelas poin  (11)  perubahan.  Diberlakukan sejak 1 April 2017 yang pelaksanaannya dilakukan  secara bertahap.  Isi  kebijakan  tersebut merupakan usaha pemerintah untuk  menyelesaikan  konflik  sosial secara tuntas.

## e. Keluhan  Sopir  Transportasi Online
Sebenarnya kondisi saat ini keadaan  sudah  mulai  berubah. Di mana perubahannya menurun atau negatif.  Artinya  penghasilan sopir taxi  online terus  menyusut  dan
semakin  sulit  bertahan  untuk memenuhi  kewajiban  angsuran  ke leasing  mobil. Bagi  sopir  online yang  bukan  mobil  sendiri atau kendaraan  leasing  semakin  berat.
Ketika perusahaan aplikasi
menerapkan sistem  bonus  dan sistem  diskon  justru menjadi trend terjadi  penurunan  penghasilan. Meskipun sistem  bonus  seolah memicu  untuk  berkompetisi.  Akan tetapi untuk mencapai poin 75 atau sampai 80  sangat sulit  dicapai. Belum  lagi  jika  sudah  mendapat poin  75  harus  mencapai  16  trip. Oleh sebab itu sistem bonus secara teori pada prinsipnya belum mampu memberikan  stimulus tapi  dalam praktiknya  mengikuti  sistem  bonus harus  kerja  ekstra  keras.  Kalau tidak mencapai maka akan mendapat  sangsi  sehingga  bekerja dengan  sistem  aplikasi  pada kenyataannya cukup memberatkan. Menurutnya bahwa untuk
mendapatkan  pendapatan  500  ribu harus  bekerja  seperti  kalong. Artinya  harus  bekerja sampai  larut malam  dan  tidur  di jalan jika dihitung  menghabiskan  waktu  jam kerja  10  jam.  Dengan  bekerja dengan  sistem  bonus  dan  sistem
diskon  bekerja  seperti  diperkuda. Istilah yang disampaikan. Demikian pula  dengan  sistem  diskon  yang terkadang rendah yang mempengaruhi  pencapaian  target yang  wajar.  Oleh  sebab  itu  kalau tidak  terpaksa sudah  ditinggalkan mencari pekerjaaan lain. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang masih menimbulkan  pro dan  kontra.
Menurutnya bahwa pada prinsipnya tujuan pemerintah baik yaitu untuk mengatur  secara  adil  dan  tertib. Akan  tetapi agar pemerintah bisa menegakkan hukum  secara  adil misalnya  perusahaan  aplikasi  agar tidak  mengatur  tarif melalui  sistem diskon  yang  akhirnya  jatuhnya menjadi sangat rendah. Di samping itu  pemerintah  mengatur  kuota supaya persaingan tidak sehat tidak berlangsung  terus terjadi. Hal tersebut  bekerja  sebagai  sopir  taxi online  disadari sebenarnya sulit bertahan.
Demikian  pula  informasi di  atas menunjukkan bahwa dalam internal pengelolaan  aplikasi dan  termasuk tenaga  kerjanya  (sopir)  secara manajemen masih  belum terkelola secara  efektif. Hubungan  kerja
antara sopir online dengan pengelola aplikasi seharusnya memposisikan  sebagai  hubungan kemitraan. Karena  itu  kebijakan pemerintah juga mampu melindungi dan menjamin hubungan kerja yang harmonis dan saling  menguntungkan.  Sedapat mungkin  dihindari  hubungan  kerja yang cenderung eksploitatif melalui penggunaan teknologi dengan
penerapan  sistem  dan program seperti yang dijelaskan di atas.
f. Transportasi Online hanya untuk pekerjaan  paruh  waktu  atau pekerjaan substitusi
Sebenarnya transportasi umum model  transportasi  online  hanya menguntungkan bagi pemilik
kendaraan  sendiri  atau  sudah lunas dari  leasing. Sebagai sopir  Taxi online  dilakukan hanya  paruh  waktu setelah  pulang  kantor. Sebagian sopir  taxi  online  hanya  untuk menambah  penghasilan  atau  untuk
membantu
menambah uang
angsuran. Sebenarnya sebagian sopir taxi online sudah memiliki pekerjaan tetap. Untuk  itu  transportasi  online akan  lebih mapan  jika  dioperasikan oleh  sopir  taxi  online yang  memiliki
kendaraan  sendiri  atau  kredit  tapi sudah lunas seperti yang dideskripsikan di atas. Di samping itu persepsi masyarakat yang menggunakan  transportasi  online sebanyak 77,7% menyatakan pelayanan transportasi online sangat baik. Dengan demikian ketergantungan  masyarakat  cukup tinggi terhadap keberadaan
transportasi  online  oleh  sebab  itu manajemen pengelolaan transportasi online  diperbaiki  agar  prospeknya semakin baik.

## g. Masyarakat  dimanjakan  dengan Transportasi Online
Kehadiran  transportasi  on  line disambut  dan  direspon  positif oleh masyarakat  terutama pengguna jasa transportasi on line. Pengguna jasa  yang  mendorong  transportasi on line menjadi booming khususnya di  Jakarta  atau  kota  besar  lainnya. Para  pengguna  menyampaikan bahwa selama ini dalam melakukan aktifitas  sehari-hari menggunakan mobil  pribadi  atau  naik  taxi kovensional  atau  angkutan  umum lainnya  beralih  ke  transportasi  on line. Menurut  hasil  survey  YLKI tahun  2017 mencapai  59,2  %
angka  yang  cukup tinggi dengan menggunakan  trasnportasi  on  line memiliki keunggulan dalam
pelayanannya.  Untuk  mendapatkan akses  kendaraannya  tinggal  klik beberapa  menit  kendaraan  sudah datang.  Kondisi  kendaraan  yang masih  nyaman  seperti  kendaraan pribadi  yang  dapat  mengantar sesuai  yang  dipesan.  Pelayanan transportasi yang  sifanya door  to door  service belum  bisa dilakukan oleh  transportasi  angkutan umum kecuali  taxi  konvensional.  Tetapi taxi konvensional tersaingi oleh alat aplikasi  yang  fungsinya  percepatan akses  informasi  langsung  kepada pengguna. Dalam perkembangannya demand transportasi  naik  dengan  sangat cepat  sehingga  menjadi  pesaing utama angkutan penumpang lainnya.  Terutama  dengan tarif yang  murah,  nyaman  dan  relatif aman. Keunggulan tersebut berdampak terjadinya konflik sosial. Kemajuan teknologi informasi membawa  perubahan  yang  lambat diantisipasi  efek  terjadinya  krisis perubahan seperti terjadinya konflik sosial.  Terkait  dengan kebijakan pemerintah di atas pada hakikatnya
memberikan  jaminan  kepada  para pengguna supaya  di samping nyaman  juga  keamanan  terjamin. Oleh  sebab  itu  menjadi  tantangan pemerintah  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum massal  yang  disediakan untuk masyarakat  luas.  Pengguna  jasa transportasi  on  line  di  Indonesia sebagian besar kelompok masyarakat  menengah  ke atas. Di samping  itu  persepsi  masyarakat yang  menggunakan  transportasi online sebanyak 77,7%
menyatakan pelayanan transportasi online sangat baik.
h. Sistem  Bonus  dan  Diskon memberatkan sopir online
Perkembangan saat ini beroperasinya  transportasi  on  line di  samping semakin  banyak pesaingnya pengaturan yang diberlakukan oleh perusahaan aplikasi semakin memberatkan para sopir  transportasi  on  line. Menurut informasi, perkembangan  kondisi transportasi  on  line  semakin mempersulit  sopir  on  line  untuk bisa  bertahan.  Sebab  sopir  on  line yang kendaraannya milik orang lain dengan  sistem  setoran.  Demikian
pula  bagi  sopir  on  line  sebagai pemilik kendaraan tapi dengan cara leasing.  Ketika  saat  ini  perusahaan aplikasi menerapkan sistem
“diskon”  dan  sistem “bonus”.  Dua model bisnis tersebut menurut para sopir  on  line  tersebut  mulai dirasakan  sistem  tersebut  seperti jebakan  “Batman”.  Artinya  sistem bonus  dan  sistem  diskon  seolah- olah pure bisnis yang menggiurkan.
Akan tetapi sesungguhnya memberatkan  para  sopir  on  line.
Misalnya  sistem  “bonus”  dengan aturan  yang  diberlakukan  pada kenyataannya  sulit  direalisasikan  di lapangan. Untuk mendapatkan poin tertinggi  sampai level  80  lebih membutuhkan  kerja  ekstra  keras. Oleh  sebab  itu  para  sopir  on  line sudah  mulai  banyak  yang  tidak mengikuti  sistem “bonus”.  Ketika
pada awal beroperasinya transportasi  on  line  baru  berjalan satu  (1)  tahun  memang  terjadi “booming”. Demand naik maka dapat  menghsilkan  sehari  400  ribu sampai  700  ribu.  Akan  tetapi kondisi  saat  ini  untuk  mengejar setoran  sudah  mulai  sulit.  Sedang bagi  yang berpenghasilan  masih ada  kewajiban  anguran  ke  leasing
yang semakin  tidak  terjangkau. Karena  itu perusahaan  leasing menarik  kembali  kendaraannya. Demikian  pula  perusahaan  aplikasi yang  juga  memiliki  kendaraan untuk  transportasi  on  line  saat  ini sudah  mulai  banyak  yang  ditarik kembali  dari  para  sopir  on  line. Fenomena  tersebut di  atas sudah barang tentu dalam usaha transportasi  on  line  terkait  dengan belum  akuratnya  data  “ supply dan demand ”  bisa  memastikan  bahwa lambat  laun transportasi  on  line juga  akan  ditinggalkan  para  sopir Online.  Harapan  sopir on  line  juga di  samping kebijakan  pemerintah dapat menertibkan semua stakeholder dan  penegakan  hukum dapat  dilaksanakan  dengan  tegas, terhadap  tentu perusahaan  aplikasi yang  melanggar  dalam  bisnis termasuk  yang  diharapkan  dapat ditegakkan. Sebab para sopir sudah merasakan  bekerja  lebih  dari  8 (delapan)  bahkan  sampai  sepuluh jam sehari  penghasilannya  masih belum cukup untuk survive . Bahkan diperoleh
informasi dalam penerapan  sistem  bonus  terdapat sopir online hanya mengoperasikan kendaraan tanpa membawa
penumpang  artinya  penumpang tidak dilayani sebagaimana mestinya dengan berbagai alasan. i. Komunikasi kebijakan yang
efektif mengurangi dampak konflik sosial
Dalam pembahasan transportasi on line yang  menimbulkan  konflik sosial  seharusnya pada  tahap perumusan  kebijakan  yakni  dalam melakukan revisi kebijakan sedapat mungkin menyerap
aspirasi masyarakat  terutama  kelompok sasaran. Pada prinsipnya timbulnya perbedaan  persepsi  dan definisi mengenai  poin-poin  aturan  yang menjadi  instrumen menyelesaikan konflik sosial diakui bahwa kuncinya pada “komunikasi”  yang  lebih intensif  dengan  kelompok  sasaran. Ketika  persolan  menjadi  besar penyelesaiannya membutuhkan energi yang  besar. Oleh  sebab itu dengan terjadinya persoalan transportasi on line sampai timbulnya  konflik  pada awalnya adalah lemahnya  “pengawasan”. Misalnya pada  awalnya  kejadian yang  kecil beroperasinya  ojek kendaraan  dua  yang  berfungsi sebagai  angkutan  orang  dan
barang.  Pelanggaran  yang  semakin menumpuk dan pengawasan kurang  efektif  pada  akhirnya persoalan  menjadi  kompleks dan berdimensi  sosial  meluas. Dalam implementasi kebijakan harus diakui masih belum optimal dukungan anggaran atau
momentum  pelaksanaannya  yang tidak  tepat.  Kebijakan pemerintah mengenai transportasi on line yang dilaksanakan  pada  akhir  tahun anggaran juga berpengaruh terhadap  pembiayaan  terhadap serangkaian  program  sosialisasi kebijakan  tersebut.  Karena  itu program  strategis  kurang  optimal karena kendala anggaran. Misalnya pemerintah mewajibkan “pemasangan stiker” pada kendaraan  angkutan  orang  atau transportasi  on  line  tidak  tercapai targetnya. Sebab dengan kendaraan  transportasi  on  line dipasang stiker bertujuan memberikan  rasa  aman  baik kepada sopir maupun penumpangnya. Dalam revisi terhadap peraturan Menteri Perhubugan PM tahun  2016 terdapat  sebelas  (11)  poin  yang sudah  dikomunikasikan  dengan
komunitas  transportasi  on line dan hampir disepakati seluruhnya. Namun  belakangan  ini menjadi mentah lagi mengenai “pemasangan stiker” pada kendaraan  yang  digunakan  untuk mengangkut penumpang secara on line cenderung mendapat penolakan kembali. Dengan tertundanya  pengadaan “stiker” karena  terkendala  oleh  kecukupan anggaran, boleh  jadi  target dalam tiga  bulan  ke depan  persoalan transportasi on line yang seharusnya sudah  bisa clear akan tersendat. Atau boleh  jadi  letupan kecil  persoalan  “stiker”  akan muncul kembali sebagai ketegangan sosial baru. Oleh sebab itu pemerintah harus bekerja ekstra melakukan kanalisasi permasalahan supaya  tidak  merembet  kepada poin-poin  kebijakan  yang  sudah dikompromikan  dengan  kelompok sasaran. Dengan  demikian  pada hakikatnya  penggalian  informasi mengenai kebijakan transportasi on line dengan informan dapat memastikan  bahwa  dalam  evaluasi kebijakan harus digunakan indikator yang terukur. Berdasarkan informasi  yang  diperoleh  tersebut
jika  evaluasi  kebijakan  mengacu pada  “goal  free  model”  di mana indikator  utama  yaitu  pilihan pengguna  dan  manfaat  sosial. Apabila  indikator  utama  yaitu pilihan  pengguna  maka  terkait dengan “revisi kebijakan” mengenai transportasi  on  line  maka  isi  revisi yang  terdiri  dari  sebelas  poin  yang ditawarkan kepada kelompok
sasaran  maka  dapat  mengambil pilihan  yang  mana  kebijakan tersebut  dapat  dipilih  untuk  dapat dilaksanakan dalam upaya mendinginkan  tensi  konflik  sosial. Seperti  yang  disampaikan  oleh Menteri Perhubungan strategi implementasi kebijakan yaitu
diterapkan  dengan  beberapa  tahap transisi. Seperti  yang  dikatakan Menteri Perhubungan  yaitu  “ kami akan memberlakukan aturan tersebut  dengan  transisi  dan implementasi pasal-pasal dalam PM tersebut  dilakukan  scara  bertahap. Ada  pasal  yang  diberlakukan  serta merta  dan ada  juga yang diberlakukan  pada  2  atau  3  bulan, tergantung pada kompleksitas masalah”. Implementasi  kebijakan transportasi on line dengan strategi secara bertahap merupakan
langkah yang tepat. Dalam evaluasi “goal  free  model”  dengan  indikator pilihan  pengguna  dimaksudkan bahwa  pertimbangan  kompleksitas masalah  maka  dapat  dipilih  konten atau isi kebijakan mana yang dipilih yang  dapat  mengurangi  tensi ketegangan dengan kelompok sasaran. Misalnya konten kebijakan yang dapat serta merta diberlakukan  yaitu;  (1)  penetapan angkutan on line sebagai angkutan sewa  khusus,  (2) persyaratan kapasitas  silinder  mesin  kendaraan minimal  1000  cc,  (3)  persyaratan keharusan memiliki tempat
penyimpanan  kendaraan  dan  (4) kepemilikan atau kerjasama dengan bengkel  yang  merawat  kendaraan. Adapun  poin  kebijakan  yang memerlukan  pendekatan  kelompok sasaran  atau  dengan perlu  kajian lapangan  misalnya;  (1) pengujian kendaraan  bermotor  (KIR),  Stiker dan  penyediaan  akses  digital  pada dashboard. Penentuan kuota, pengenaan  pajak  dan  penggunaan nama pada  STNK,  masa  transisi diberikan  selama tiga  (3)  bulan untuk  pemberlakuannya. Melalui pendekatan  dan  komunikasi  yang intens  dengan  kelompok  sasaran
maka  kebijakan di  atas secara bertahap  akan  bisa  diterima  jika perbedaan  persepsi  tentang  isi kebijakan bisa clear maka ketegangan sosial bisa berkurang.
j. Pengawasan  lemah  terhadap implementasi kebijakan
berdampak gagalnya kebijakan.
Selanjutnya  pendalaman  mengenai persoalan  transportasi  on  line menurut informan “policy  maker” bahwa  kebijakan  pemerintah pada dasarnya  untuk  menyelesaikan konflik  sosial  bisa  diredam  dan bahkan  dapat  menjadi “zero konflik”. Namun  diakui  bahwa selama ini  terdapat  kelemahan yaitu “pengawasan” kurang berlangsung dengan efektif. Demikian  pula menyiapkan  data yang  terkait  dengan “transportasi on line” terutama untuk menghitung supply dan demand tidak  mudah  diperoleh.  Demikian pula  komunikasi  dengan  kelompok sasaran  kurang  dilakukan  dengan intensitas yang cukup dan berkelanjutan. Dengan  demikian pada tahap implementasi kebijakan, dengan  pengawasan yang efektif
serta  komunikasi  dengan  kelompok sasaran dan dengan  strategi  yang dilakukan secara bertahap diharapkan ketegangan baru
dengan  kelompok  sasaran  bisa dikendalikan secara tuntas.

## k. Quo Vadis Transportasi Online
Berdasarkan  hasil survey  YLKI tahun  2017  bahwa  masyarakat sudah bergantung pada transportasi  online  sebanyak  77%. Artinya  masyarakat  hampir  setiap hari  menggunakan  transportasi online dalam melakukan kegiatannya. Ketika  transportasi online  sudah  mulai  menyatu dengan  kehidupan  masyarakat  di kota  besar  seperti  Jakarta,  apakah keberlangsungan atau eksistensinya terus ada dan terjaga? Pada saat ini bisnis  taxi  konvensional  sudah semakin  lesu  dan  bahkan  di ambang  kebangkrutan,  sebelum booming transportasi online, terkait dengan  pelayanan  angkutan  pada penumpang melalui taxi konvensional  pemerintah  cukup baik, akurat  data supply dan demand dapat dikendalikan pemerintah  maka  memudahkan dalam  menaikkan  tarif.  Sehingga
kompetisi  antara  perusahaan  taxi konvensional  tidak  eksposif, di samping itu  kenyamanan  dan keamanan  cukup  terkendali. Lalu muncul kendaraan  sewa  khusus dengan menggunakan aplikasi smartphone  yang  memudahkan komunikasi antara operator kendaraan  sewa  khusus  dengan pengguna  jasa  transportasi  online. Dalam  perkembanganya  dalam waktu  relatif singkat  pergerakan supply dan demand tidak  lagi  bisa dikendalikan  pemerintah.  Untuk  itu terjadilah  perang  tarif  antara kendaraan  taxi  yang  menggunakan aplikasi  (taxi  online)  dengan  taxi konvensional dan  mulai  terjadi konflik  yang  berlarut-larut  sampai saat  ini  antara  transportasi  taxi onlie  dengan  taxi  konvensional  itu bahkan  dengan  angkutan  umum lainnya yang kalah bersaing karena taxi online  lebih  nyaman  dan murah.
Akan tetapi dalam perkembangannya keberlangsungan transportasi online mulai  mengalami  kejenuhan artinya  di  satu  pihak  transportasi online dikendalikan oleh perusahaan  Aplikasi  seperti  Grab,
Gocar  Gojek,  pengaturan  tarif dan jumlah kendaraan dan bahkan sopir dikendalikan  perusahaan  Aplikasi tersebut.
Perkembanganya muncul fenomena sopir  taxi  online  yang  hanya menggantungkan  setoran  dan  atau penghasilan untuk angsuran
kepada  leasing  ini  sudah  mulai mengeluh menemukan  kesulitan setoran  dan  membayar  angsuran leasing.  Sejak  perusahaan  Aplikasi menerapkan  sistem  bonus  dan diskon  artinya  bisnis  transportasi online sudah kurang prospektif lagi. Kecuali  bagi  pemilik  kendaraan yang  mengoperasikan  dengan  cara online yang sudah lunas kendarannya.  Demikian  pula  sopir online yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan mengoperasikan  kendaraan  untuk sewa  dengan  cara  online  hanya sebagai sampingan  atau  bekerja paruh  waktu  untuk  menambah penghasilan. Di  samping itu  juga para  sopir  online  dapat  bertahan karena  istrinya  atau  suaminya kehidupan  sudah  cukup,  melihat perkembangan yang fluktuatif tersebut lambat laun bisnis transportasi
online menjadi
ketidakpastian  maka  kembali  ke pada situasi sebelumnya. Untuk itu kebijakan pemerintah harus berorientasi menjaga keseimbangannya antara
kepentingan  masyarakat,  sopir  taxi online sebagai pekerja, perusahaan aplikasi  dengan  regulasi  yang berazaskan keadilan.

## l. Inkonsistensi Kebijakan
Sebenarnya Transportasi  online merupakan domain fungsi
“transportasi” sedangkan perangkat aplikasi  smartphone  yang  melekat pada  kendaraan  sebagai  fungsi penunjang  seharusnya  konsisten. Artinya  bahwa  pengaturan  aplikasi smartphone  diintegrasikan  dalam kebijakan transportasi yang menjadi domain kementerian perhubungan  dengan  demikian over laping regulasi dalam kebijakan  transportasi  umum  sewa khusus tidak terjadi.

## V. KESIMPULAN
Dengan  beroperasinya  transportasi online  pada  kenyataannya  berdampak pada  turunnya pendapatan  sopir  taxi konvensional sampai  70%, yang dihadapi selama hampir  satu  tahun. Bahkan  perusahaan  taxi  seperti  taxi
ekspress  mengalami  kebangkrutan. Perbedaan  tariff  transportasi  online dengan  tarif  taxi  konvensional  yang cukup besar merupakan sumber konflik sosial. Pendataan mengenai  kuota beroperasinya  kendaraan  transportasi online dan jumlah sopirnya yang kurang akurat  mempersulit  pembinaan  yang dilakukan pemerintah sehingga persaingan  tidak  sehat  antara  taxi
konvensional  dan  taxi  online  sulit dikendalikan. Perusahaan  aplikasi  sulit dan enggan  menyampaikan  data
kendaraan  dan  jumlah  sopir  yang menggunakan  aplikasi  online  secara akurat  kepada  pemerintah.  Untuk  itu menyulitkan pembuatan dan pelaksanaan  kebijakan  yang  tepat sasaran  dalam  mengendalikan  konflik sosial. Perusahaan aplikasi yang menerapkan sistem bonus serta sistem diskon  direspon  oleh  sopir  taxi  online bahwa  kebijakan  tersebut  dirasakan beban  yang  berat  ditanggung  oleh sopir  online.  Terutama bagi  sopir online yang masih sistem setoran dan angsuran  bagi  kendaraannya  yang menggunakan  sistem  leasing,  karena penghasilan  untuk  mengejar  setoran semakin sulit meskipun sudah bekerja
6-8  jam  sehari. Sistem  transportasi online  hanya  menguntungkan  bagi perusahaan  aplikasi  dan  bagi  sopir online  yang  bekerja  sebagai  sambilan dan  atau  paruh  waktu  di mana kendaraan  yang  dipakai  milik  sendiri atau  leasing  sudah  lunas. Masyarakat diuntungkan  dengan  beroperasinya transportasi  online  yang  lebih  murah dan nyaman.
Pada prinsipnya masyarakat komunitas  sopir  angkutan  umum  baik online  dan  konvensional  memahami kebijakan pemerintah dengan harapan kebijakan  tersebut  bersifat  adil  dan tidak  diskriminatif  dan  penegakan hukum yang tegas. Dalam implementasi kebijakan terjadi banyak hambatan  seperti  para  pelaksana kebijakan  kurang  kredibel, terjadi perbedaan  persepsi  dengan  kelompok sasaran,  maka pemerintah mesti melakukan pendekatan dan
komunikasi  yang  intensif  dengan kelompok  sasaran  sehingga  konflik sosial tidak akan terjadi.
Beberapa  faktor  hambatan  dalam pelaksanaan kebijakan seperti pengawasan  yang  lemah, terbatasnya anggaran dan penegakan hukum yang belum optimal maka dengan peningkatan efektifitas
pengorganisasian  dan  kemampuan manajemen  yang  handal  sehingga konflik sosial bisa diselesaikan dengan tuntas. Pengelolaan transportasi online harus  memperbaiki  manajemennya dan berorientasi  pada  azas keadilan terhadap stakeholder terutama  dalam perbaikan kesejahteraan dan penghasilannya.

## VI. SARAN
Agar  dalam  penetapan  kebijakan tidak  dilakukan  revisi lebih  dari satu kali maka pada tahap formulasi dibuat naskah akedemik yang telah dilakukan sosialisasi  dan  komunikasikan  dengan intensif  kepada  para  pemangku kepentingan  dan  kelompok  sasaran. Jika pada tahap formulasi kesepakatan dengan  kelompok  sasaran clear maka resistensi  dan  penolakan  terhadap  isi kebijakan  tidak akan terjadi. Pada tahap  implementasi  kebijakan supaya tidak mengalami  kegagalan dan berjalan lancar serta tidak menimbulkan konflik  sosial  atau penolakan  terhadap  isi  kebijakan dan agar didukung oleh pelaksana kebijakan  yang  kredibel  dengan dukungan pengorganisasian dan kemampuan manajemen yang handal.
Mengingat public  transport model transportasi online sudah memberikan kepuasan publik yang tinggi, untuk itu agar  pemerintah  segera  membuat kebijakan  dan  program  pemeliharaan dan  penyelenggaraan public  transport yang  pelayanannya setara  dengan model  transportasi  online. Dalam menyelesaikan persoalan konflik sosial dalam beroperasinya transportasi online  agar  pemerintah  konsisten dengan  kebijakan  dalam  mengatur operasinya  transportasi  umum  sewa khusus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Allan Drazen, (2000 ). Political Economy In Macroeconomic ,  Princeton  University Press
Avip  Priatna,  Bambang  (  2017), Tinjauan Penelitian  Kuantitatif  pada  Tesis Program Pasca Sarjana Institut Stiami Jakarta ,  Pada Work  Shop  Quantitatif
Reseach, di  Institut  Stiami  Jakarta , Nopember 2017 American Public Transportation Association, 2017, (www.Apta.com) Biro  Komunikasi  dan  Informasi Publik,
Kementrian  Perhubungan,  02  April 2017
Dunn  N  William, (1999), Policy  Analicys ,
Publisher Harlow Pearson, 2014
Erdi  (2015), Studi  Evaluasi  Kebijakan Publik, www.acedemia.edu Istianto,  Bambang,  (2011), Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan  Publik , Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
Jokosutono,  P, tribunews.com  Jakarta,  19
September 2014 Land  Transport  Authority,  (2017), Public Transport and Planning, https://www.lta.gov.sg. Muklir, (2011), xpresipena.blogspot.co.id Nurharjadmo (2008), Evaluation Implementation Dual System
Education Program in Senior Technical
High  School ,  Spirit  Publik,  Volume  4,
Nomor 2 Parsons,  Wayne,  (  2001), Public  Policy,
Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijkan ,  Penerbit,  Kencana,Jakarta,
Tahun 2011
Nugraha, Rian  N (2006). Kebijakan  Publik
Untuk Negara  Berkembang, Penerbit,
PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
Sun  Sheng  Han  (  2010  ), Land  Transport
Policy and Development in Singapore,
Urban  Planing  Faculty Architecture ,
Building  and  Planning  The  Univercity
of Melbourne The Daily Oktagon, 2017, https;//daily.oktagon.co.id
Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI),  Hasil  Survey  Transportasi Online (2017)
Undang  Undang  Lalu Lintas  Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2106 Tentang Penyelenggaraan Angkutan  Orang Dengan  Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan  Orang Dengan  Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek