AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17

## Bank Infaq: Tinjauan Kritis Perspektif Fiqh Muamalah
Erwandi Tarmizi 1 , Muhammad Maulana Hamzah 2
1,2 Institut Agama Islam Tazkia Corresponding author: 1 erwandi.tarmizi@gmail.com 2 : maulanahamzah@tazkia.ac.id
Diterima:  15 Januari 2020; Direvisi: 23 Februari 2020; Disetujui: 21 April 2020
Abstract: This  study aims  to  examine the concept of  Bank Infaq from  Islamic Jurisprudence Perspective.  Bank  Infaq  is  an  intermediate  organization  that  organize  the  fund  of  charity  to improve  people‟s  prosperity  using  financing  service.  With  short  term,  charity  bank  uses charity  fund  (tabarru‟)  as  funding  instrument  and  provides  financing  using  single  model contracts  qordhul  hasan.  Method:  This  research  uses  phenomenology  method  and  depth interview  to  capture  the  implementation  of  charity  bank  based  on  its  operational  procedure and  normative  descriptive  is  used  to  study  muamalah  and  positive  law  related  to contemporary  practice  above.  The  normative  approach  is  carried  out  by  reviewing  sharia laws relating to the practice of charity Bank, especially in terms of sharia contracts. Result: The result shows for general charity bank has a good aim, concept and action to empower the low  society  using  financial  instrument,  but  its  procedure  still  leave  some  issues  in  funding, amil‟s  right  and  financing.  The  result  of  this  paper  is  not  only  describe  and  criticize  the charity  bank  according  to  Islamic  jurisprudence  but  also  give  some  suggestions  in  sharia perspective to make it better and more barokah.
Keywords: Bank Infaq; Funding; Tabarru‟; Islamic Jurisprudence
Abstrak: P enelitian ini bertujuan untuk  menelaah konsep bank infaq berdasarkan perspektif fiqh  muamalah.  Bank  Infaq  adalah  lembaga  yang  mengelola  dana  infaq  untuk  meningkat kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembiayaan.  Ringkasnya  bank  infaq  mengumpulkan  dana infaq  sebagai  pengumpulan  dana  dan  menawarkan  pembiayaan  dengan  akad  qordul  hasan Metode:  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  menggunakan  metode  fenomenologi  dan wawancara kepada Ahli dengan metode purposive sampling, untuk memotret oprasional bank infaq. Sedangkan deskripsi normative digunakan untuk menelaah hukum  mualah dan hukum positif  yang  berkenaan  dengan  bank  infaq  terutama  tentang  akad-akad  syariah.  Hasil:  Hasil penelitian  menunjukkan  bank  infaq  memiliki  niat  yang  baik,  konsep  dan  praktik  untuk memberdayakan  masyarakat  miskin  menggunakan  instrumen  keuangan,  tetapi  masih memerlukan penyempurnaan dalam akad funding, persentase hak amil, dana operasional, dan akad pembiayaan. Penelitian in tidak hanya mendeskripsikan dan memberikan kritik terhadap konsep  dan  praktik  bank  infaq,  tetapi  juga  memberikan  beberapa  saran  konstruktif  agar konsep dan praktiknya lebih barokah.
Kata kunci: Bank Infaq; Pengumpulan Dana; Tabarru‟; Fiqh Muamalah
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  dari  World  Giving  Index  ditahun  2018,  Indonesia  menempati peringkat  pertama  sebagai  negara  yang  paling  dermawan  diseluruh  dunia.  Index  yang dikeluarkan  oleh  Charity  Aid  Foundation  (CAF)  ini  mengacu  pada  3  indikator  utama  yaitu menolong  orang  asing,  donasi  uang  untuk  kegiatan  sosial  kemanusiaan,  dan  total  alokasi waktu  untuk  menjadi  relawan.  Data  dari  CAF  menunjukkan  78%  masyarakat  Indonesia mendonasikan uangnya  untuk  kegiatan sosial  artinya  ada 144 juta penduduk  Indonesia  yang aktif sebagai donatur dengan berbagai levelnya, jumlah ini bahkan hampir mendekati jumlah pengguna internet yang berjumlah 171, 18 Juta ditahun yang sama (APJII, 2018).
Dalam  prakteknya,  kegiatan  pendanaan  sosial  di  Indonesia  dibangun  berdasarakan nilai dan keyakinan agama mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Nilai agama tersebut  lalu  diejawantahkan  dalam  bentuk  bantuan  sosial  yang  disalurkan  dalam  berbagai macam  channel,  baik  nasional  seperti Baznas dan PMI, Swasta seperti  ACT, PKPU, Rumah Zakat  atau  melalui  masjid-masjid  yang  tersebar  dari  sabang  sampai  merauke.  Data  dari Simas.Kemenag (2018) Menunjukkan jumlah masjid yang ada di Indonesia mencapai 256,621 masjid  dan  291.377  musholla  yang  paling  minimal  setiap  sepekan  sekali  melakukan pengumpulan  infaq  melalui  distribusi  kotak  amal.  Data  tersebut  menunjukkan  potensi  yang luar biasa dalam pengumpulan dana infaq dari masyarakat muslim.
Dengan  potensi  dana  yang  begitu  besar  dari  umat,  muncullah  ide  untuk mengembangkan  dana  infaq  sebagai  instrument  pemberdayaan  sosial  masyarakat  dalam bentuk bank Infaq. Ide ini juga muncul dari beberapa kritik umat yang melihat para pengurus masjid yang berbangga-bangga dalam jumlah saldo masjid yang besar, dan optimalisasi dana yang kurang optimal yang hanya terbatas pada pengembangan infrastruktur masjid. Selain itu kritik yang cukup tajam juga dilayangkan ketua dewan syuro Masjid Jogokaryan yang melihat banyak  ta‟mir  masjid  yang  terjebak  dengan  praktik  ribawi  dengan  menyimpan  dana  infaq yang notabenenya adalah dana umat Islam, justru dibiarkan mengendap di bank konvensional (Jazir, M. 2018), disisi lain praktek lintah darat yang banyak berkembang dimasyarakat yang kian mengkhawatirkan. Atas dasar kegelisahan itulah pada hari rabu tanggal 10 April 2019 di Istora Gelora Bung Karno telah resmi beroperasional Bank Infaq Dunia yang diprakarsai oleh mantan Cawapres sekaligus Pebisnis Muslim Indonesia yaitu Sandiaga Solehuddin Uno.
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
Menurut  Sandi  dalam  Hariansuara  (2019),  Bank  Infaq  merupakan  lembaga  yang berbasis  di  Masjid  dan  Majlis  Taklim  dibawah  pengawasan  Yayasan  Gerakan  Infaq  Dunia. Sama  dengan  bank  pada  umumnya  bank  infaq  memiliki  fungsi  intermediasi  yaitu  funding (menerima dana Infaq) dan Financing (menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dana kepada masyarakat  yang  membutuhkannya  di  lingkungan  sekitar).  Menurut  Rezza  Artha (Antaranews,  2019)  Bank  infaq  bertujuan  untuk  membuat  masyarakat  mandiri  dan  berdaya melalui  akses  keuangan  tanpa  riba.  Konsep  bank  infaq  ini  juga  terbatas  pada  komunitas tertentu saja. Hingga akhir agustus 2019, tercatat ada 9 bank infaq di Indonesia, 3 diantaranya di Jakarta, 5 di Semarang dan 1 di Sukabumi.
Melihat  potensi  pemberdayaan  yang begitu besar, maka banyak masyarakat  muslim di Indonesia  yang  berminat  mengembangkan  konsep  yang  sama  dengan  landasan  niat  untuk meningkatkan  kemashlahatan  umat.  Namun  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  akad  apa  yang digunakan dalam penyaluran dana infaq kepada masyarakat sekitar.
Penelitian  yang  mengkaji  secara  spesifik  terkait  bank  Infaq  belum  banyak  dilakukan. Namun  penelitian  yang  mengkaji  terkait  praktek  pengumpulan,  pembagian  persentase  amil dan  masjid,  hingga  penyaluran  dana  infaq  sudah  cukup  banyak  dilakukan  berikut  beberapa penelitian yang terkait.
Munir MS (2017) meneliti terkait Penyaluran Kas Masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif fiqh empat mazhab. Sumber data adalah data primer yaitu studi  kasus  di  Masjid  Taufiqurrohman  Kabupaten  Bandung,  sedangkan  data  sekunder  dari penelitian pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi berdasarkan konsep tamlik menyatakan  kas  masjid  dikategorikan  sebagai  wakaf,  jadi  boleh  ditashorufkan.  Sedangkan jumhur  ulama  melarang  tashorruf  kas  masjid  karena  bersifat  luzum.  Dalam  Praktiknya  di Masjid Taufiqurrohman, pada awalnya akad yang digunakan adalah akad mudhorobah (1994- 1998)  namun  pada  pariode  berikutnya  hingga  sekarang  hanya  menggunakan  akad  qordhul hasan, jadi murni semata-mata atas dasar tolong menolong.
Sumarni  (2017)  mengkaji  model  pembiayaan  BMT  Amanah  Ummah  kepada  kaum dhuafa  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasilnya  akad  pembiayaan  yang  digunakan dalam pembiayaan dhuafa adalah qordhul hasan, dalam bentuk pinjaman dana bergullir yang digunakan  untuk  membiayai  dan  mengembangkan  usaha  dhuafa.  Sedangkan  distribusi  dana
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
ZIS  dialokasikan  untuk  program  pemberdayaan,  kesehatan,  pendidikan  dan  charity  dengan alokasi paling besar di pos pemberdayaan.
Praktiko BE, (2011) meneliti tentang pola retribusi dan distribusi dana ZIS di Masjid dan Musholla  di  kawasan  Cireundeu  dengan  menggunakan  analisa  SWOT.  Hasilnya  diantara kelemahan pengelolaan ZIS adalah jangka waktu penghimpunan dana yang terbatas hanya di bulan ramadhan, serta manajemen retribusi dan distribusi yang masih sangat sederhana.
Di  Yogyakarta,  tepatnya  di  BMT  Beringharjo,  Santoso  (2013)  menganalisa  penyaluran ZIS ditinjau dari PSAK perbankan syariah no.59 menyatakan bahwa aturan penyaluran dana qardhul  hasan  berdasarkan  PSAK  No.59  bersumber  dari  penerimaan  infaq,  sedekah,  denda, dan  pendapatan  non-halal  dan  untuk  penggunaan  ditujukan  sebagai  pinjaman  ataupun sumbangan.  Namun  prakteknya  implementasi  penyaluran  ZIS  di  BMT  Beringharjo  otomatis tidak searah dengan PSAK No.59.
Di  Aceh,  Azmi  U  (2016)  menelaah  penyaluran  dana  ZIS  Produktif  dari  Baitul  Maal Aceh  yang  memiliki  5  program  unggulan  yaitu  Program  Zakat  Produktif,  Program  Fakir Uzur,  Program  Beasiswa,  Program  Rumah  Fakir  Miskin  dan  Program  Pembinaan  Daerah Rawan  Aqidah.  Program  ZIS  Produktif  adalah  program  yang  pendaya  gunaannya  bersifat produktif  untuk  menambah  modal  usaha  para  mustahik.  Yang  menjadi  poin  disini  adalah, setelah  dana  tersebut  dikelola  mustahik,  pihak  mustahik  diharuskan  mengembalikan  dana tersebut ke Baitul Mal Aceh, sebagai bentuk strategi edukasi serta optimal dalam penggunaan dana  ZIS  dan sebagai  modal  untuk  menggulirkan dana infaq tersebut  kepada mustahik  yang lainnya.
Di Manado, Taher, et al (2016) meneliti terkait sistem pengelolaan dana kotak infaq dan sekedah keliling di Masjid Pasar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan  yuridis  dan  sosiologi.  Hasilnya  peneliti  menemukan  bahwa  hasil  dana  infaq keliling  dibagi  dua  yaitu  40%  untuk  pengumpul  dana  dan  60%  untuk  masjid.  Berdasarkan observasi  lapangan  peneliti  menemukan  banyak  masyarakat  yang  tidak  setuju  adanya  kotak infaq keliling karena alur dananya yang tidak terstruktur dan tidak tepat sasaran.
Penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk  memotret  akad  dalam  pengumpulan  dana  infaq dan mengkaji akad yang digunakan dalam penyaluran dana infaq. Merujuk pada asal hukum muamalah,  yaitu  semua  kegiatan  muamalah  adalah  dibolehkan  selama  tidak  ada  dalil  yang mengharamkannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  dukungan  terhadap  animo
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
umat yang begitu tinggi dalam berinfaq dalam bentuk bank Infaq dengan memberikan solusi akad  terbaik  yang  sesuai  syariah  dan  bisa  diterapkan  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  fiqh muamalah

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer  berupa  wawancara  kepada  para  pakar  terutamanaya  dalam  hal  bank  infaq  dan  data sekundar dari kajian pustaka yang terkait dengan penelitian.

## Lingkup Penelitian
Data  primer  bersumber  dari  wawancara  praktisi  bank  Infaq  diantaranya  Bapak  Rezza Artha  selaku  Dewan  Pembina  Bank  Infaq,  Bapak  Moehammad  Nachrowi  selaku  Pengurus Bank Infaq PRIMA Al Ihsan Cipete, dan Bapak Zulkifli Hazmar selaku Pengurus Bank Infaq Al  Barokah  Lebak  bulus  (keterangan  tertulis),  Dedi  Kurniawan  selaku  pengurus  Bank  Infaq Ok  Oce  Forever  Wonosobo  dan  Muhammad  Hasbi  Zaenal  selaku  direktur  Puskas  Baznas. Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  data  sekunder  berupa  dokumen  operasional  dan presentasi sosialisasi dan training bank infaq serta kajian Fiqh klasik dan kontemporer sebagai bahan kajian hukum dan benchmark dengan analisa ulama fiqh terdahulu..

## Metode penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  lapangan  yang dilakukan melalui depth interview kepada para informan. Data penelitian kemudian dianalisis dengan metode fenomenologis. Menurut Creswell (1998), Pendekatan fenomenologi menunda semua  penilaian  tentang  sikap  yang  alami  sampai  ditemukan  dasar  tertentu.  Penundaan  ini biasa  disebut  epoche  (jangka  waktu).  Konsep  epoche  adalah  membedakan  wilayah  data (subjek)  dengan  interpretasi  peneliti.  Konsep  epoche  adalah  fokus  kajian  peneliti  untuk menyusun  dan  mengelompokkan  dugaan  awal  tentang  fenomena  yang  disampaikan  oleh informan dalam praktik bank infaq.
Selanjutnya  pendekatan  normatif  deskriptif  digunakan  untuk  mengkaji  hukum  Islam yang  dapat  menjadi  dasar  hukum  bagi  praktek  muamalah  kontemporer  Pendekatan  normatif adalah pendekatan  yang dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan, sedangkan pendekatan deskriptif  muncul  sebagai  jawaban  terhadap  motivasi  keingintahuan  intelektual  atau akademis. (Anwar, 2017). Tujuannya pendekatan yang mendeskripsikan kesesuaian fenomena
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
yang terjadi dengan peraturan yang ada diantaranya hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum muamalah Islam. Penelitian dilakukan selama 6 bulan di Jakarta dan Bogor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  fenomenologi  dilakukan  dengan  cara  wawancara  pada  narasumber  yang telah  disebutkan  diatas,  yang  kemudian  dilengkapai  dengan  dokumen-dokumen  sosisalisasi dan  training  yang  didapatkan  dari  para  narasumber  yang  berkecimpung  langsung  dalam pembuatan konsep dan praktik bank infaq.

## Fenomena Bank Infaq
Bank  infaq  merupakan  sebuah  lembaga  Pemberdayaan  Umat  yang  berbentuk  majelis taklim dengan asas tolong-menolong dan berbasis majles taklim. Penamaan bank disini tidak mengacu  pada  definisi  dalam  Undang-Undang  perbankan,  tapi  hanya  sebagai  Brand  atau nama  yang  popular  yang  digunakan  untuk  memudahkan  pemahaman  masyarakat,  karena fungsinya yang mirip bank sebagai media intermediasi yang mengumpulkan lalu menyalurkan sebagaimana istilah bank sampah, bank buku dan lain-lain.
Kata  Bank  dalam  Bank  Infaq  mengacu  pada  kegiatannya  yang  menghimpun  dana  dan menyalurkan  dana,  dalam  konteks  ini  dana  yang  yang  dikumpulkan  adalah  dana  infaq  dan dana yang disalurkan adalah dalam bentuk Qordhul Hasan. Posisi bank Infaq adalah sebagai seorang Amil Infaq dengan badan hukum yayasan, dan yang unik dari dari konsep bank Infaq ini  adalah  setiap  anggota  diwajibkan  mengikuti  majlis  taklim  dan  berbasis  komunitas  pada daerah sekitar bank infaq berada. Anggotanya hanya terbatas pada masyarakat sekitar majelis taklim. Dengan Jam operasional hanya 3 Jam sehari perminggu.
Visi Bank Infaq: “Sebuah gerakan yang dapat menjadikan masyarakat lebih berdaya dan mandiri  melalui  akses  keuangan  tanpa  riba  dan  pemberdayaan  multi  aspek  serta  dua  sisi sebagai sarana peningkatan iman dan taqwa kepada Allah”
Secara  umum  Bank  Infaq  memiliki  3  aktifitas  utama  yaitu  Melakukan  pengumpulan dana  Infaq baik  dari anggota maupun non anggota. Melakukan penyaluran dana infaq untuk Qardh  atau  pinjaman  yang  bersifat  produktif  kepada  anggota  secara  berkelompok  dan  infaq fisabilillah lainnya. Melakukan kegiatan Majelis Taklim bagi para anggotanya.
Konsep  bank  infaq  mengacu  pada  5  hal,  berasas  Tolong  menolong  (ta‟awun),  bersifat gerakan  sosial  (dari  masyarakat  untuk  masyarakat).  Prinsipnya  Sesuai  syariah,  Sasarannya: Lapisan ekonomi lemah produktif. Bentuknya: Majelis Taklim (Kelompok Pengajian).
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17

## A. Konsep Funding
Sumber dana funding dari Bank Infaq adalah infaq fi sabilillah yang terdiri dari amalan yang terbatas berupa harta dengan tujuan kemaslahatan di Jalan Allah dan dapat disetarakan dengan  sedekah  uang  (Artha  R,  2019).  Selain  itu  juga  ada  yang  disebut  dengan  Infaq  Awal yang  merupakan  Infaq  yang  digalang  pada  saat  proses  pendirian  Bank  Infaq  yang  akan digunakan  sebagai  modal  awal  dan  menjadi  saldo  awal  saat  akun  aplikasi  bank  infaq dibentuk, Infaq awal yang dimaksud adalah berkisar antara 10 - 20 juta. Ada 9 sumber infaq yang dapat dioptimalkan yaitu:
1. Jamaah Masjid/Pesantren/Mushola
2. Warga Masyarakat.
3. Pendiri atau Pengurus.
4. Dermawan atau Tokoh Masyarakat.
5. Dana Infaq Masjid/Mushola/Pesantren.
6. Donasi dari Yayasan/Lembaga Amal/Amil lainnya.
7. CSR, hibah, bantuan, donasi dari Perusahaan Swasta, BUMD, BUMN.
8. Hibah Pemerintah/ Institusi negara
9. Infaq dari Bank Infaq Pusat jika ada.
Selain  itu  juga  ada  Infaq  Rutin  yaitu  Infaq  yang  dihimpun  dengan  Kotak  Infaq  Rutin pada setiap diadakan Majelis Taklim, tujuannya untuk membiayai segala biaya yang berkaitan kegiatan  Majelis  Taklim.  Dalam  hal  rekening  penampungan  infaq  harus  diatas  namakan Yayasan  Gerakan  Infaq  Dunia  CABANG  (dimana  merupakan  rekening  resmi  Bank  Infaq), yang  tetap  berkoordinasi  dengan  ketua  Bidang  Legal  dan  Administrasi  Bank  Infaq  Pusat. Bank  infaq  pusat  dalam  hal  ini  memlilki  3  peran  utama  yaitu  Pendampingan  Pusat  akan mendampingi  hingga  Bank  Infaq  berdiri  dan  berjalan,  Pengawasan  dan  Evaluasi  Pusat  akan mengawasi dan mengevaluasi secara digital (online system) serta Konsultasi dan Pembinaan Pusat akan melakukan pembinaan jika terdapat masalah dalam opersional
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17

## B. Amil Infaq
Struktur organisasi bank Infaq sangat ramping terdiri dari 3 aspek yaitu pengelola yang berfungsi  menjalankan  fungsi  operasional,  Pengawas  yang  berfungsi  menjalankan  tugas kontrol  dan  pengawasan  yang  terakhir  Pembinaan  yang  menjalankan  fungsi  kontrol  dan pembinaan. Setiap bagian terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Yang unik dalam model kepengurusan  bank  infaq  untuk  pembinan  dan  pengelola  dibolehkan  memeliki  hubungan keluarga,  namun  untuk  kategori  pengawas  tidak  boleh  memliki  hubungan  keluarga  dengan pembina dan pengelola. Secara ringkas dapat dilihat dari gambar berikut:

## Gambar 2. Struktur Organisasi Bank Infaq
Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina  yayasan bank  Infaq Dunia bapak Rezza Artha. Operasional bank infaq sebagai amil infaq adalah sejumlah 12,5% dari total dana yang di  infakkan,  hal  ini  bercermin  pada  Baznas,  yang  mengambil  12,5%  dari  dana  zakat  untuk operasional  Baznas.  Artinya  angka  12,5%  adalah  qiyas  yang  diambil  dari  konsep  yang digunakan Baznas.

## C. Konsep Financing
Dalam  hal  penyaluran  dana  Bank  Infaq  hanya  menggunakan  satu  jenis  akad  yaitu Qordhul  Hasan.  Akad  Qordul  Hasan  adalah  akad  pinjaman  dengan  tujuan  yang  baik, sebagaimana  yang disebutkan dalam QS  Al Hadiid ayat  11, QS  Al Baqoroh 245 dan QS At Taghobun 17. Menurut Sayyid Saabiq (1977) dalam Fiqh Sunnah, Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan  kepadanya  (muqridh)  seperti  apa  yang  diterimanya,  ketika  ia  telah  mampu membayarnya, Wahbah Zuhaili (2010) dalam Fiqh Imam Syafii Menyebutkan qardh menurut syara‟  ialah  menyerahkan  kepemilikan  sesuatu  dengan  syarat  penerima  mengembalikan barang yang sepadan dan jelas takarannya.
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
Gambar 3: Skema Prinsip Bank Infaq
Dalam  konteks  Bank  Infaq,  Pemberi  Pinjaman  (Muqridh)  adalah  bank  Infaq  sebagai Amil  Infaq  dan  Penerima  pinjaman  (Muqtaridh)  adalah  jamaah.  Berdasarkan  2  pendapat ulama diatas, maka Infaq yang telah disalurkan wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman, dan lebih diarahkan kepada Qordh Produktif termasuk untuk biaya kesehatan dan pendidikan
Dalam hal peminjaman, bentuknya adalah tanggung renteng, harus membuat kelompok dulu  baru  boleh  melakukan  pinjaman,  yang  diawali  dengan  mengikuti  kajian  majlis  taklim paling  minimal  seminggu.  Jumlah  yang  dipinjampun  bertahap  dari  500  ribu  hingga  5  Juta dengan  jangka  waktu  5-52  pekan.  bila  sudah  jamaah  mau  meminjam  diatas  angka  tersebut maka akan diarahkan ke BMT atau BPRS.
Terkait gagal bayar, ada 2 treatment yang dilakukan pertama bila bukan karena kelalaian jamaah,  seperti  sakit,  musibah  yang  membuat  jamaah  tidak  bisa  melakukan  usaha  produktif maka akan diberikan kompensasi berupa pelunasan hutang qordhul hasan melalui dana infaq yang  masuk  ke  bank  infaq.  Bila  ternyata  gagal  bayar  terjadi  karena  kelalaian  jamaah  atau moral  hazard  dari  jamaahnya,  maka  terdapat  beberapa  pendekatan,  dari  pendekatan administratif  seperti  reschedule,  dengan  tetap  menghindari  denda,  pendekatan  personal  dan keluarga, pembinaan usaha, tanggung renteng dari kelompok peminjam, hingga menggunakan aspek legal hukum yang berlaku di negara.

## D. Anggota Bank Infaq
Anggota  bank  Infaq  sering  disebut  juga  sebagai  sahabat  infaq  adalah  komunitas  yang berbasis pada lingkungan, profesi atau organisasi tertentu. Komuntas ini bersifat terbatas dan tertutup artinya hanya untuk  masyarakat  dilingkungan sekitar majlis taklim, bersifat  otonom yang  langsung  terhubungan  dengan  yayasan  bank  infaq  pusat.  Jumlah  minimum  anggota
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
adalah 40 orang atau lebih dengan lokasi bank infaq dapat berbentuk Masjid, Mushola, Surau, Pesantren, Lembaga Pendidikan, Kantor, Balai, Ruko, hingga perumahan.
Dalam hal kegiatannya sahabat infaq wajib melakukan majlis taklim minimal seminggu sekali,  3  jam  sehari  dalam  seminggu.  Kegiatan  tersebut  berupa  kajian  termasuk  didalamnya tadarus, edukasi parenting atau yang lainnya diikuti dengan pembayaran cicilan dan penarikan infaq. Untuk menjadi sahabat infaq harus memenuhi 3 kriteria berikut:
1.Dikenal betul oleh anggota lainnya.
2.Menghadiri Majelis Taklim mingguan.
3.Mematuhi segala peraturan Bank Infaq
Selatjutnya anggota bank infaq akan dibagi menjadi dua anggota individual yang belum boleh  meminjam  (ikut  kajian  saja)  anggota  kalompok  yang  boleh  meminjam.  Dan  tidak  ada kewajiban  berinfaq  bagi  para  anggotanya,  sebagaimana  berbeda  dalam  koperasi  yang menerapkan simpanan pokok dan wajib.
Bank infaq dilarang menyediakan produk simpanan dalam bentuk tabungan. Bank Infaq menyasar  masyarakat  miskin  Produktif  yang  membutuhkan  pinjaman  Mikro/Ultramikro dengan  tujuan  menaikkan  taraf  hidup  mereka  dan  memberi  kesempatan  bagi  mereka  untuk berinfaq lagi kemudian hari.

## PEMBAHASAN
Semua  cabang  bank  infaq  diawasi  oleh  yayasan  bank  infaq  dunia,  baik  dalam  bentuk pendampingan  hingga  penjaminan.  Hal  itu  terlihat  dari  rekening  yang  harus mengatasnamakan  yayasan  Bank  Infaq  dunia  cabang  tertentu  dan  hubungan  legal  dan administaris dengan bank infaq pusat.  Yang menjadi catatan adalah bagaimana konsep akad dalam  pendampingan  apakah  ada  ujroh  disitu,  atau  murni  bantuan  sukarela.  Yang  kedua terkait penjaminan. Penjaminan terjadi saat NPF disuatu bank infaq cukup tinggi, maka akad yang digunakan adalah kafalah. Namun kafalah ini harus dijelaskan apakah mengenakan ujrah atau  tidak.  Selain  itu  harus  ada  kejelasan  bank  infaq  apakah  selaku  madhmun  lahu  (pihak yang  penerima  jaminan)  atau  al  madhmun  anhu  (pihak  yang  dijamin).  berdasarakan  kaidih Fiqhiyyah:
Kaum  Muslimin  Harus  Memenuhi  Syarat-Syarat  Yang  Telah  Mereka  Sepakati  Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17

## A. Tinjauan Kritis Fiqh dalam Konsep Funding
Secara  umum  ada  3  jenis  infaq  yang  dilakukan  dalam  bank  infaq,  yang  pertama  Infaq awal yang terdiri dari 9 sumber dana infaq yang merupakan modal awal dari operasional bank infaq,  yang  kedua  infaq  dari  donatur  diluar  dari  infaq  awal  yang  bisa  diberikan  sewaktu- waktu, dan yang ketiga infaq rutin dari sahabat infaq saat majelis taklim dilaksanakan sebagai modal operasional majelis taklim mingguan. Dari ketiga model sumber infaq ini, tinjauan fiqh dapat dirincikan sebagai berikut:
Infaq  Awal.  Dari  kesembilan  sumber  dana  infaq  awal  semuanya  harus  memiliki  akad dan  informasi  yang  jelas  dengan  para  donatur  bahwa  uang  yang  diinfakkan  murni  untuk pendirian dan operasional bank infaq. Yang menjadi isu adalah sumber infaq dinomor 1 dan 5 yaitu Infaq dikumpulkan dari Jamaah Masjid/ Pesantren./ Mushola dan Infaq dari dana Infaq milik Masjid/ Mushola/ Pesantren. Dua sumber ini sangat rentan terhadap ghoror dalam akad. Maka  diantara  solusinya  adalah  bisa  menempatkan  kotak  infaq  khusus  disalah  satu  sudut masjid/  mushola  atau  pesantren  dengan  mencantumkan  peruntukannya  secara  khusus  untuk kegiatan Bank infaq. Sedangkan sumber ke 5 dimana ada dana infaq yang sudah masuk ke kas masjid/  mushola  tidak  boleh  digunakan  untuk  kegiatan  bank  infaq  karena  saat  donatur menginfakkan dananya tidak ada kejelasan akad bahwa uangnya akan diputar kembali hal ini bertentangan  dengan  kosep  infaq  yang  berarti  harus  dihabiskan  dalam  hal  ini  untuk  semua kegiatan masjid.
Infaq kegiatan bank infaq. Terkait jenis infaq yang kedua sumbernya dapat didapat dari 9  sumber  yang  sama  dengan  infaq  awal,  hanya  yang  menjadi  catatan  dalam  klausul  akad adalah  adanya  kejelasan  persentase  penggunaaan  dana  infaq,  berapa  yang  diperuntukkan untuk operasional bank infaq dalam hal ini hak amil, dana berapa yang benar-benar murni di infakkan.  Kedepannya  persentase  ini  bisa  dikembangkan  dengan  berapa  %  dana  infaq  yang bisa dicadangkan bila terjadi NPF (non Performing Financing).
Sedangkan jenis infaq yang ketiga yaitu infaq rutin, telah memilki kejelasan akad karena dikeluarkan  oleh  anggota  dan  digunakan  sepenuhnya  untuk  kegiatan  majelis  talim  yang diikuti oleh anggota pula.

## B. Tinjauan Kritis Amil Infaq
Secara  umum  amil  infaq  terdiri  dari  3  bagian  yaitu  pengelola,  pengawas  dan  pembina. Setiap bagian setidaknya terdiri dari 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
Pengelola  dan  pembina  bisa  berasal  dari  satu  keluarga  namun  pengawas  harus  berasal  dari pihak  yang  lainnya  yang  berasal  dari  komunitas  yang  sama.  Yang  semuanya  bertanggung jawab  kepada  yayasan  bank  infaq  pusat.  Sedangkan  dalam  konteks  bank  infaq  pusat  sendiri belum  memiliki  pengawasan  layaknya  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  dengan  potensi cashflow  yang  sangat  tinggi  maka  kebutuhan  pengawasan  syariah  baik  dalam  bentuk  audit dan syariah compliace diperlukan untuk menghindari peluang dari moral hazard.
Dana operasional bank infaq berupa 12,5 % yang mengambil qiyas dari kegiatan Baznas tidak  memeliki  dasar  syariah  yang  kuat,  karena  Baznas  mengambil  pendapat  imam  Nawawi yang  membagi  total  pengumpulan  dana  dengan  8  ashnaf  zakat,  sehingga  didapatkan  angka 12,5  %  (MUI,  2011).  walaupum  pola  ini  juga  mengundang  banyak  perdebatan  dikalangan ulama.  Sedangkan  infaq  sendiri  tidak  memiliki  ashnaf  tertentu.  Maka  penentuan  persentase operasional  harus  dilakukan  secara  ma‟ruf,  artinya  dijelaskan  saat  infaq  pertama  kali disalurkan oleh donatur. Berdasarkan surat Annisaa ayat 6 yaitu:
“ Barang  siapa  (di  antara  pemelihara  harta  itu)  mampu,  maka  hendaklah  ia  menahan diri  dan  barangsiapa  yang  miskin,  maka  bolehlah  ia  makan  harta  itu  menurut  yang  patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah  kamu adakan saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu)  bagi  mereka.  Dan  cukuplah  Allah  sebagai  Pengawas (atas persaksian itu)”
Ayat  ini  dengan  jelas  menggambarkan  hak  dan  kewajiban  pengelola  dana  infaq,  bila mampu  maka  hendaklah  ia  menahan  diri  dari  mengambil  bagian,  namun  bila  ia membutuhakan biaya untuk operasional maka boleh diambil dengan cara yang patut. Konsep kepatutan disini adalah adanya kejelasan dengan pihak donatur bahwa sekian persen dari dana infaq  akan  digunakan  untuk  operasional  amil  infaq,  jumlahnya  bisa  jadi  diatas  12,5%  atau dibawahnya  tergantung  dengan  kesepakatan,  dalam  tafsir  Jalalain  disebutkan  maksud  kata ma‟ruf  disini  artinya  sekadar  upah  jerih  payahnya.  Konsep  kesepakatan  antara  donatur  dan amil (ma‟ruf) ini juga dapat menjadi solusi bagi amil untuk terhindar dari ancaman Rasulullah dalam Shohih Bukhori no 6145.
Sebagai perbandingan, dalam Keputusan Menteri Agama no 733 tahun 2018, untuk dana infak  dan  sedekah  Badan  Amil  Zakat  boleh  mengambil  maksimal  20%  dari  total  dana  yang masuk.  Menurut  Hasbi  (2020),  selaku  Direktur  puskas  Baznas,  operasional  untuk  amil terhadap dana infaq berkisar antar 15-20%, kecuali yang bersumber dari CSR persentasenya
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
adalah 5%. Beberapa sumbangan dari timur tengah seperti Muassah Alkhoiriyyah, al Jamii‟ al Khoiriyyah dan  lain  sebagainya  juga  memberikan  persentase  untuk  pengelola  infaq  yang diakadkan  diawal,  terutama  untuk  sumbangan  dinegara-negara  berkembang  termasuk Indonesia.  Dalam  ayat  ini  juga  dijelaskan  bahwa  setiap  penyerahan  bantuan  infaq  harus melibatkan peran pengawas.

## C. Tinjauan Kritis Fiqh Muamlah Pada Aspek Financing
Dalam  aspek  financing,  bank  infaq  hanya  menggunakan  satu  akad  yaitu  qordhul  hasan yang  ditujukan  untuk  kegiatan  produktif  sehingga  dana  infaq  dapat  menjadi  dana  bergulir yang  terus  berkembang  memberikan  kemashlahatan  bagi  umat,  dan  hal  ini  sudah  sesuai dengan syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan sedangkan nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang  diterima pada waktu yang  telah  disepakati  bersama.  Jumlah  financing  juga  terbatas  dari  500  ribu  hingga  5  juta tanpa  biaya  administrasi.  Tingkat  keuangan  mikro  dengan  pilihan  ragam  cicilan  dari  harian, pekanan hingga bulanan, memudahkan nasabah untuk membayarnya sesuai dengan rizki yang didapatkannya.
Terkait  NPF,  terdapat  2  jenis  NPF,  secara  umum  dikarenakan  kelalaian  yang  kedua bukan  karena  kelalaian,  terkait  dengan  jenis  NPF,  Rasulullah  mengisyaratkan  dalam  suatu hadits:
Dari Qobisah bin Mukhoriq al Halili dia berkata: aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan  dua  qabilah  yang  bersengketa).  lalu  aku  datang  kepada  Rasulullah  SAW meminta  bantuan  baginda  untuk  membayarnya.  Beliau  Bersabda  “tunggulah  sampai  orang datang  membayar  zakat,  nanti  aku  suruh  suapaya  ia  menyerahkan  kepadamu”  Kemudian beliah meneruskan sabdanya “Wahai Qobishoh, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali  untuk  tiga  golongan:  (1)  seseorang  yang  menanggung  hutang  orang  lain,  ia  boleh meminta-minta  sampai  ia  melunasinya,  (2)  seseorang  yang  ditimpa  musibah  yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3)  seseorang  yang  ditimpa  kesengsaraan  hidup  sehingga  ada  tiga  orang  yang  berakal  dari kaumnya  berkata,  „Si  fulan  benar-benar  telah  tertimpa  kesengsaraan‟,  maka  boleh  baginya meminta-minta  sampai  mendapatkan  sandaran  hidup.  Meminta-minta  selain  ketiga  hal  itu,
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
wahai  Qobishoh  adalah  haram  dan  orang  yang  memakannya  berarti  memakan  harta  yang haram.” (HR. Muslim no. 1044)
Dalam konteks bank infaq bila ada nasabah yang meminjam lalu mengalami 3 hal diatas maka treatmentnya adalah membantunya dalam bentuk infaq lagi untuk menutupi hutangnya, sehingga  dana  infaq  dapat  terus  bergulir,  selain  3  asbab  diatas  maka  nasabah  berkewajiban mengganti pokok pinjaman yang telah diberikan.
Untuk NPF yang disebebkan kelalaian treatment dapat dimulai dari soft approach hingga hard approach melalui arbitrase syariah atau ke pengadilan. Dalam sistem tanggung renteng bank infaq, harus memenuhi rukun dan syarat kafalah yang berlaku dalam syariat, diantaranya siapa kaafilnya, makful anhu dan makful lahu. Dan bila ada penjaminan dari bank infaq pusat, apakah  akan  ada  perubahan  syarat  dan  rukun.  Untuk  dana  infaq  juga  tidak  diperkenankan menerapkan  kafalah  bil  ujroh  mengacu  pada  Jumhur  Ulama  dalam  Ibnu  Nujaim  (tt),  Ibnu Qudamah (1968), Al Mawardi (1999), dan Al Dasuqi (tt), yang dikuatkan dengan keputusan Majma‟ Fiqh Islami No 12/2 tahun 1985 karena akad kafalah dianggap akad tabarru, seperti qordh  yang  bila  mendatangkan  keuntungan  bagi  yang  memberi  pinjaman  maka  dikenakan hukum riba.
Dalam QS Yusuf: 72, dijelaskan konsep zaa‟iim yang terkait dengan syarat kaafil baik dalam sistem tanggung renteng atau dalam hubungan bank infaq pusat dengan cabang, pihak guarantor dalam hal ini harus memiliki sifat maliik-badziir yang harus memenuhi kewajiban yang  dijaminnya,  sebagaimana  disebutkan  dalam  hadits  Riwayat  Al-Bukhâri,  an-Nasâ‟i  dan Ahmad  dari  Salamah  bin  Akwa,  dan  Hadits  Riwayat  Tirmidzi  dan  Abu  Dawud  yang dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash Shahiihah no. 610.

## يِضْقَم  ُنْيَّدلاَو ٌمِراَغ ُميِعَّزلاَو ٌةاَّدَؤُم ُةَيِراَعْلا
“Barang  pinjaman  itu  harus  dikembalikan,  orang  yang  menjamin  harus  membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar."

## SIMPULAN
Dari hasil kajian diatas diantara saran dan masukan, secara umum adalah kejelasan akad, hak dan kewajiban antara bank infaq pusat dan bank infaq cabang terutama terkait penjaminan (kafalah)  dan  pengawasan  (hisbah).  Dalam  konteks  operasional  bank  infaq,  tinjauan  kritis muamalah dapat diuraikan sebagai berikut:
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
Aspek Funding. 2 jenis sumber infaq yang mendapat sorotan yaitu infaq awal, dan infaq non  rutin  kegiatan  harus  memiliki  akad  yang  jelas  dengan  para  donatur  terutama  yang bersumber  dari  kotak  amal  masjid/  musholla  untuk  menghindari  adanya  ghoror,  sedangkan jenis yang ke 3 yaitu infaq rutin majelis taklim sudah memiliki sumber dan penggunaan yang jelas.
Aspek  amil  zakat.  Perlu  pengawasan  (hisbah)  yang  lebih  terlembaga,  selain  itu penggunaan hak amil infaq 12,5%, tidak memiliki dasar syariah yang kuat. Solusinya adalah dengan  menjelaskan  kepada  donatur,  persentase  dana  infaq  yang  akan  digunakan  mengacu pada konsep kepatutan dalam QS Annisa ayat 6.
Aspek Financing. Secara konsep prinsip qordhul hasan dalam praktek bank infaq sudah sesuai syariah, yang masih menjadi catatan adalah terkait kejelasan akad kafalah dalam sistem tanggung  renteng.  Selain  itu,  perlakuan  nasabah  NPF  dapat  mengacu  pada  hadits  Qobishah yang  telah  disebutkan  diatas  dan  melibatkan  peran  arbitrase  syariah  sebelum  ke  pengadilan. Wallahu a‟lam.

## REFERENSI
Al-Bukhari,  al-Imam  al-Hafidz  Abi  ‟Abdillah  Ibn  Isma‟il.  (2003). Shahīhu-l-Bukhāri Kitaabul Aymaan wan Nudzur , Dār Ibn Hazm, Beirut-Libanon,
Al Dasuqi, (tt). Hasyiyah al Dasuqi „ala Syarh Kabir , Dar Al Fikri
Al  Mawardi.  (1999). Al  Haawi  al  Kaabiir  fi  Fiqh  Mazhab  Syafii, Dar  Kutub  Al  Ilmiyyah, Beirut.
Anwar, S. (2017). Pendekatan dalam Pengkajian Islam. Jurnal An-Naas 2 (1), 103-121
Artha,  R.  2019.  Wawacara  dengan  Pembina  Bank  Infaq,  Yayasan  Infaq  Dunia.  November 2019.
_______.  (2019).  Bank  Infaq  Optimalisasi  Infaq  Untuk  Kesejahteraan  Umat.  Presentasi Sosialisasi  Bank  Infaq.  Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES)  Pengurus  Wilayah  DKI Jakarta.
_______.  (2019).  Tanya  Jawab  Seputar  Bank  Infaq.  Presentasi  Sosialisasi  Bank  Infaq. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah DKI Jakarta.
_______.  (2019).  Panduan  Pendirian  Bank  Infaq.  Presentasi  Sosialisasi  Bank  Infaq. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah DKI Jakarta.
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
Azmi  U.  (2016).  Mekanisme  Penyaluran  Zakat,  Infaq  dan  Shodaqoh  Produktif  Pada  Baitul Maal Aceh. Diploma Perbankan Syariah. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
BAZNAS.  (2016).  Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Tahunan  Badan  Amil  Zakat Nasional, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota.
Creswell,  J.W.  (1998). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  among  Five Tradition . London: Sage Publications.
DSN  MUI  Institut.  (2019).  Kaidah-Kaidah  Fikih  dan  Qawaid  Fiqhiyyah.  diakses  tanggal  25
September 2019 [internet] tersedia pada https://www.academia.edu/
38737938/KAIDAH-KAIDAH_FIKIH_QAWAID_FIQHIYYAH_Tim_DSN- MUI_INSTITUT.
DSN-MUI.  (2001).  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  19/DSN-MUI/IV/2001  Tentang  Al- Qardh. Jakarta, Majelis Ulama Indonesia.
Gayati MD. (2019). Sejak diluncurkan Sandiaga Uno, Bank Infaq kini ada di sembilan lokasi. [internet] diakses tanggal 28 September 2019, tersedia pada https://aceh.antaranews.com/berita/95066/sejak-diluncurkan-sandiaga-uno-bank-infaq- kini-ada-di-sembilan-lokasi .
Hariansuara. (2019). Ini 3 hal yang harus anda ketahui tentang Bank Infaq. diakses tanggal 28
September  2019  [internet]  tersedia  pada  https://www.hariansuara.  com/news/berita- ekonomi-bisnis/15643/ini-3-hal-yang-perlu-diketahui-soal-bank-infaq
Ibnu Qudamah. (1968), Al Mughni , Al Maktaba Al Qohiriah. Kairo Ibnu Nujaim, (tt), Al Bahrul Ar Raiq Syarh Kanz al Daqoiq , Dar Kitab Al Islami. Jazir, M. (2018). Blak-blakan Takmir Masjid Jogokaryan, wawancara detik.com.
Kemenag.  (2018).  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  733  tahun  2018 Tentang  Pedoman  Audit  Syariah  atas  Laporan  Pelaksanaan  Pengelolaan  Zakat,  Infak, Sedekah  dan  Dana  Sosial  Keagamaan  Lainnya  pada  BAdan  Amil  Zakat  dan  Lembaga Amil Zakat.
MUI.  2011.  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  8  Tahun  2011  Tentang  Amil  Zakat. Jakarta, Majelis Ulama Indonesia.
Mustofa  Moursi  AW.  (2014).  Legal  Rulings  on  Uncertainty  in  Contracts  of  Donations:  A Comparative Study of Islamic Jurisprudence, Journal Islamiyyat 36 (2014): 103 - 111
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp1-17 Pp 1-17
Munir  M.S.  (2017).  Penyaluran  Kas  Masjid  Untuk  Menstabilkan  Eknomi  Masyarakat Perspektif  Fiqh  Empat  Mazhab  (Studi  di  Masjid  Taufiqurrohman  Sukagalih  Kab. Bandung).  Skripsi  Jurusan  Hukum  Bisnis  Syariah.  Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Nachrowi  M,  Hazma  Z,  (2019).  Penjelasan  Mengenai  Bank  Infaq.  Diakses  November  2019
[internet] tersedia pada https://www.facebook.com/1468462003289746/ posts/penjelasan-mengenai-bank-infaqdengan-beredarnya-informasi-mengenai-telah- diresmi/1531984246937521/
Pratikto, BE. (2011). Manajemen Pola Retribusi dan Distribusi Dana Sosial MAsyarakat Pada Masjid  dan  Musholla  Sebagai  Pengembangan  Dari  Fungsi  Lemmbaga  Keagamaan. Skripsi. Prodi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Santoso  IR.  (2013).  Analisis  Implementasi  Penyaluran  Danan  ZIS  di  BMT  Bina  Dhuafa Beringharjo. Jurnal Akuntansi Vol 18 No.01 Hal 59-70
Sabiq S. (1977). Fiqh As-Sunnah Juz 3, Cetakan. 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1977) hlm 128
Sumarni.  (2017).  Pendistribusian  Dana  Zakat  infaq  Sedekah  (ZIS)  untuk  Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Tesis Magister MAnajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. IAIN Surakarta.
Taher, AMF. Sarib, s. Bukido, R. (2016). Sistem Penglolaan Dana Kotak infaq dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado . Jurnal Ilmiah Al-Syir‟ah Vol 14 No 2 Hal 52-68 Tarmizi, E. (2018). Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor, Berkat Mulia Insani Utami ER, et al. (2017). Pengelolaan Potensi Zakat, infaq dan Shadaqoh untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Berdikari Vol 5 No. 2. hal 107-115 Zuhaili W. (2010). Fiqh Imam Syafi‟i, Cetakan. 1 .Jakarta: Almahira. Hal 20-21