## Institute of Research and Publication Indonesia
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Journal Homepage: https://journal.irpi.or.id/index.php/consen Vol. 4 Iss. 1 Januari 2024, pp: 1-6 P-ISSN: 2828-9943 E-ISSN: 2809-0217

## Effectiveness of the Application of the Death Penalty for Narcotics Crimes in P4GN Follow-up Efforts

## Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana
Narkotika Dalam Upaya Tindak Lanjut P4GN
Adinda Putri Ramadanti Universitas Pamulang, Ilmu Hukum, Indonesia
E-Mail: dindaputriramadann@gmail.com
Makalah: Diterima 09 Januari 2024; Diperbaiki 16 Januari 2024; Disetujui 21 Januari 2024
Corresponding Author: Adinda Putri Ramadhanti

## Abstrak
Penyalahgunaan obat-obatan merupakan salah satu bentuk tindak kriminal dalam ranah pidana yang memerlukan perhatian lebih dari beberapa kalangan. Hal tersebut berkaitan dengan partisipasi aktif yang memiliki keterkaitan fungsi satu sama lain untuk menjamin keberhasilan dalam menangani persoalan tindak pidana narkotika yang melibatkan adanya gotong royong  antara  aparat  penegak  hukum  dengan  masyarakat  yang  ada.  Mengenai  urusan  ini,  aparat  penegak  hukum  telah menyediakan lembaga terkait dalam penyelesaian persoalan narkotika yang terjadi. Salah satu contohnya berupa adanya Badan  Narkotika  Nasional  RI  yang  berupaya  untuk  mengurangi  tingkat  penggunaan  narkotika  melalui  program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pada pelaksanaan P4GN ini tentu saja memiliki rintangan yang dilalui hingga akhirnya menciptkan dua kemungkinan yang terjadi yaitu berhasil atau tidaknya upaya tersebut. Dapat dicontohkan seperti judul yang diangkat oleh penulis bisa diibaratkan sebagai bentuk kegagalan dalam upaya tersebut. Namun dalam penelitian yang berdasarkan peraturan dan studi kasus yang terjadi saat ini, penulis berharap dengan adanya penjelasan tentang pidana mati yang menjadi salah satu bentuk konsekuensi yang akan digalakan ketika seseorang terlibat dalam tindak pidana narkotika itu sendiri guna mengurangi segala kemungkinan yang nantinya akan merusak generasi dinegeri ini.
. Kata kunci : implementasi, narkotika, hukuman mati

## Abstract
Drug abuse is a form of criminal activity in the criminal realm that requires more attention from several groups. This is related to active participation which has related functions to each other to ensure success in handling narcotics crime issues which involve mutual cooperation between law enforcement officers and the existing community. Regarding this matter, law enforcement officials have provided relevant institutions to resolve the narcotics problem that occurred. One example is the existence of the Indonesian National Narcotics Agency which seeks to reduce the level of narcotics use through the Prevention, Eradication, Abuse and Illegal Trafficking of Narcotics (P4GN) program. In the implementation of P4GN, of course, there are obstacles that are overcome until finally two possibilities arise, namely whether the effort will be successful or not. As an example, the title chosen by the author can be seen as a form of failure in this effort. However, in research based on current regulations and case studies, the author hopes that with an explanation of the death penalty, which is one form of consequence that will be promoted when someone is involved in a narcotics crime, it will reduce all possibilities that will later damage generations In this country.
Keywords: implementation, narcotics, death penalty

## 1. Pendahuluan
Dewasa ini persoalan mengenai tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkotika cukup menarik perhatian publik. Kejahatan narkotika sebagai bentuk Ekstra Ordinary Crime tentu menjadi momok yang perlu diperhatikan oleh apartur pemerintahan dalam suatu negara. Negara terus berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut baik dalam penyuluhan hingga tindak lanjut dalam pemberantasannya persoalan tersebut. Berbicara mengenai Ekstra Ordinary Crime sangatlah bervariasi yang menjadi persoalan yang memerlukan perhatian lebih dari penegak hukum di Indonesia yang tentunya memerlukan pengaturan khusus guna menjadi landasan hukum dalam tindak lanjut permasalahan yang ada. Tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai bentuk
kejahatan  luar  biasa  seperti  halnya  :  terorisme,  narkotika  dan  psikotropika, korupsi,  kejahatan  HAM  berat, kejahata transnasional yang terorganisir, kejahatan terhadap negara [1].
Jika lihat dari kalimat sebelumnya, Ekstra Ordinary Crime ini merupakan bentuk tindak kejahatan yang dinilai  dapat  merusak  generasi  bangsa,  yang  mana  memberikan  dari  berbagai  aspek.  Seperti  halnya  terkait permasalahan  narkotika  ini  yang  mana  bukan  saja  berdampak  berpampak  bagi  pribadi  saja,  namun  juga terhadap orang lain. Salah satu contohnya yaitu persoalan yang berkaitan dengan jumlah kasus HIV dan Aids yang mana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 9.901 orang yang meliputi 34 wilayah Provinsi yang ada di Indonesia [2].
Jika dilihat dari salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika ini, tidak heran dibuatkannya peraturan khusus yang menjadi dasar hukum mengenai  persoalan narkotika yaitu terdapat pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mana dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu dasar hukum yang bisa mewujudkan tujuan adanya kepastian hukum yaitu berupa untuk mengatur dan memberikan keadilan bagi kehidupan bermasyarakat guna menciptakan rasa aman atas suatu tindak kriminal yang ada. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu  aturan  khusus  yang  dipakai  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  pada  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan mereka serta sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahhunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia [3]
P4GN itu sendiri merupakan bentuk dari tindakan yang dilakukan guna mengurangi persoalan yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  narkotika.  Karena  seperti  yang  ada  dalam  pengukuran  prevalensi penyalahgunaan narkoba ditahun 2021 lalu telah mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen, pada awalnya sebesar 1,80 persen hingga naik pada angka 1,95 persen atau sebanyak 3,66 juta jiwa [12][13]. Berdasarkan pengukuran tersebut, adanya peningkatan yang dialami tahun ke tahun tentu menjadi bukti bahwa persoalan penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  memerlukan  perhatian  khusus  dari  negara.  P4GN  hadir  sebagai tindakan awal sebelum terjadinya tindak pidana narkotika tersebut. Bilamana dalam realita yang ada  telah terjadi persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, aturan hukum yang ada dapat dijadikan acuan dalam  upaya penanganannya [4].
Berkaitan dengan upaya penanganan kasus tindak pidana narkotika, telah dilakukan melalui berbagai upaya yang disesuaikan kembali dengan peraturan yang berlaku pada saat ini hingga nantinya bisa memberikan efek  jera  terhadap  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  hal  ini  [5].  Adapun  upaya  yang  dilakukan  sangatlah bervariasi  dari  penjatuhan  pidana  penjara,  pengenaan  denda  dan  salah  satu  upaya  akhir  yaitu  dengan  cara penjatuhan hukuman serius bagi pengedar atau bandar narkoba itu sendiri. Mengenai hukuman serius tersebut berupa penerapan hukuman mati yang menjadi upaya hukum terakhir yang dinilai efektif dalam pemberantasan pengedaran narkotika [6][11].
Dalam undang-undang narkotika penanganan kasus terpidana peredaran gelap narkotika diatur dalam pasal 113 ayat (2) dan pasal 114 ayat (2). Dalam KUHP pasal 10 tentang apa saja jenis tindak pidana, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Mengenai penjatuhan pidana mati tertuang dalam pasal 10 KUHP yang terdalam dalam jenis pidana pokok yaitu berupa adanya pidana kurungan, pidana penjara, pidana  tutupan dan pidana mati. Namun nyatanya seperti yang dijabarkan dalam narasi sebelumnya, prokontra yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman  mati yang tidak lain berupa penjatuhan pidana mati yang dinilai menimbulkan problematika terhadap Hak Asasi Manusia berupa hak untuk hidup yang mana telah diatur dalam UUD 1945. Banyak hal yang sekiranya perlu dibenahi dan ditegaskan kembali dalam pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi saat ini. Jika memang penjatuhan pidana mati bisa dijadikan alternatif untuk memberantas tindak pidana narkotika saat ini, tentu perlu adanya arah yang jelas terhadap hal tersebut.

## 2. Metode
Penelitian ini metode yang digunakan berupa penelitian kepustakaan, yang mana dalam pengumpulan materinya  dilakukan  dengan  cara  pengajian  mendalam  dan  menelaah  hukum  terkait  dengan  materi  yang disajikan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendekatan kualitatif yang mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini guna mencari jawaban atas persoalan yang  terjadi.  Mengenai  kajian  berupa  menhubungkan  antara  peraturan  yang  dijadikan  dasar  hukum  dalam mempertimbangan segala materi yang kemudian diselaraskan dengan persoalan yang sedang terjadi. Dalam penentuan  topik  pembahasaannya,  penelitian  ini  bermula  dengan  melakukan  telaah  hukum  terlebih  dahulu untuk mengetahui kasus posisi mengenai kasus yang disoroti dalam pembahasan ini. Penelitian ini sebagai bentuk  sarana  yang  nantinya  diharapkan  bisa  memberikan  dampak  baik  bagi  masyarakat  dalam  urusan pengembagan ilmu pengetahuan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Narkoba yang Membawa Petaka Lalu Apa Upaya Penangannya
Narkotika, Psikotoprika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan beberapa pengelompokan obat yang mana memiliki dampak yang nantinya dapat mempengaruhi sistem kerja tubuh terlebih mengenai sistem kerja pada fungsi otak manusia.  Dalam urusan pelayanan kesahatan, istilah NAPZA seringkali dipergunakan untuk menanggulangi persoalan yang mana menitikberatkan kepada dampak yang mempengaruhi Kesehatan fisik, psikis dan sosial [7]. Mengenai pelayanan Kesehatan, umumnya Napza diartikan sebagai zat psikoaktif. Pada hakikatnya zat psikoaktif merupakan jenis zat atau tanaman apapun yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat  menimbulkan  efek  psikoaktif.  Efek  psikoaktif  memiliki  dampak  dalam  mempengaruhi  kinerja  otak sehingga seorang pengunanya dapat mengalami perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi hingga dapat mempengaruhi kesadaran dari pribadi yang mengkonsumsi zat tersebut [2]. Narkotika dapat menyebabkan efek dan  dampak  negatif  bagi  pemakainya.  Dampak  yang  negatif  itu  sudah  pasti  merugikan  dan  sangat  buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan Narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam [7].
Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Hal  ini  untuk  mencegah  adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama  dikalangan  anak-anak,  remaja,  dan  generasi  muda  pada  umumnya.  Peredaran  Narkotika  harus diberantas dari bibit hingga akar-akarnya. Tentu saja tidak mudah untuk memberantas peredaran Narkotika di negara  ini,  diantaranya  perlu  komitmen  dan  kerja  sama  dari  para  pengambil  kebijakan  baik  di  legislative, eksekutif,  yudikatif,  dan  lembaga  tinggi  Negara  lainnya.  Oleh  karena  itu  pencegahan,  pemberantasan  dan peredaran gelap Narkotika di tanah air menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya diserahkan kepada para aparat penegak hukum saja. Dalam melakukan pencegahan bahaya Narkotika yang dapat merusak sendi- sendi  kehidupan  bangsa  dan  Negara,  serta  dapat  merugikan  diri  sendiri,  keluarga,  teman,  dan  lingkungan masyarakat  tanpa  mengenal  strata  ekonomi  seseorang.  Oleh  karena  itu,  konsep,  metode,  dan  strategi membangun jaringan masyarakat anti Narkotika, difokuskan pada enam sasaran pencegahan, yaitu lingkup Sekolah atau Kampus, tempat kerja, masyarakat, pemerintah, keluarga dan profesi.
Jika dilihat dari narasi awal, NAPZA sendiri merupakan jenis obat-obatan yang dalam pengolongannya dibagi dalam beberapa golongan, seperti yang disebutkan dalam Undang  – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) yaitu terdiri dari Golongan I; Golongan II; dan Golongan III. Mengenai psikotropika  yang  termasuk  dalam  NAPZA  juga  memiliki  pengolongan  tersendiri  seperti  yang  ada  dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan perubahan pengolongan psikotropika.  Penggolongan jenis narkotika ini agar nantinya memudahkan pihak berwenang dalam penjatuhan hukuman yang sebanding dengan  apa  yang  diperbuat.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  peraturan  mengenai  pengolongannya  terus mengalami perubahan hal tersebut dikarenakan telah ditemukannya jenis NAPZA baru yang diperoleh dari penangkapan  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia.  Pada  Persoalan penyalahgunaan narkotika ini, rata-rata rentang umur penggunaan narkotika untu pertama kali ada pada usia 30-40 tahun. Namun jika dilihat dari situasi saat ini memungkinkan bagi generasi muda untuk mencoba masuk ke lubang hitam narkotika tersebut.
Mengenai Upaya untuk memberantas narkoba ini terus dilakukan berbagai upaya guna menekan jumlah kasus yang berkaitan dengan narkotika sepertihalnya upaya dalan program P4GN. Hingga saat ini berbagai Upaya terus di lancarkan jika dilakukan perbandingan dari 2021 dengan 2022 upaya melalui P4GN ini terus mengalami  peningkatan  seperti  halnya  berkaitan  denan  jumlah  agen  pemulihan  dan  penggiat  P4GN. Berdasarkan peningkatan tersebut tentu juga dilihat dari data indeks P4GN Tahun 2022 dalam urusan capaian kinerja ditahun tersebut yaitu 54,6% yang dalam arti cukup efektif memenuhi batas nilai standar minimal yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari indeks tahun ketahun dalam kurung waktu 3 tahun belakangan yaitu dari 2021 sampai dengan 2022 nilai tersebut tidaklah jauh berbeda dikisaran angka 53% sampai 55% [8].
Dari adanya report data tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan tentang bagaiman Badan Narkotika Nasional RI melakukan giat terhadap P4GN  itu sendiri, Adapun cara yang di lakukan yaitu dengan menyusun serangaian strategi seperti halnya :
a. Strategi Pengurangan Permintaan Narkotika
b. Konteks ini berkaitan denan penekanan jumlah pemakai narkotika yang dilakukan dari pencegahan dini hingga penyediaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
c. Pengawasan Terhadap Persediaan Narkoba
d. Seperti  yang  kita  ketahui  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  ada ketentuan bahwa narkotika boleh dipergunakan untuk beberapa keperluan medis yang berkaitan dengan illmu pengetahuan sehingga dalam penggunaannya perlu dilakukan pengawasan secara maksimal.
Jika berbicara mengenai teori dalam pencegahan dari bahaya obat-obatan terlarang tentu menggunakan serangkaian metode yang digunakan dalam mendukung program pencegahan Narkotika diantaranya meliputi [3]:
e. Metode promotif, dengan tujuan agar masyarakat peduli terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika.
f. Metode advokasi, yang ditujukan kepada para petugas di instansi pemerintah, LSM, maupun swasta, guna membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika dan menangkal beredarnya Narkotika.
g. Metode  pemberdayaan  marsyarakat,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menggali  potensi  dan  kreativitas masyarakat  dengan  membekali  kemampuan  dan  keterampilan  pencegahan  terhadap  penyalahgunaan Narkotika
h. Peran serta aparat berwenang dalam penanganan persoalan ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama yang melibatan peran aktif masyarakat setempat. Selain itu pemberlakuan hukuman yang setimpal juga diperlukan guna menciptakan masyarakat yang bebas dari narkotika.

## Pengaturan pemidanaan  hukuman mati berkaitan dengan tindak pidana narkotika di Indonesia
Pada pembahasan sebelumnya disinggung terkait upaya yang dilakukan dalam memerangi tindak pidana narkotika.  Dalam  hal  ini  diibaratkan  sebagai  tindakan  awal  yang  dilakukan  guna  menekan  tingkat  kasus narkotika yang ada di Indonesia, salah satu cara lain yang dilakukan yaitu dengan penegakan hukum yang ada selain tentang aturan hukum yang diberlakukan hingga implementasinya dalam realita yang ada. Mengenai penegakan hukum tentu dibicarakan tentang hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu aturan yang menjadi dasar  dalam  pengaturan  hidup  berbangsa  dan  bermasyarakat  bagi  manusia  yang  menempati  suatu  tempat, daerah bahkan dalam urusan negara. Negara yang menjunjung tinggi sistem hukum berasumsi bahwa nantinya dasar hukum bisa dijadikan sebagai tembok yang membatasi tingkah laku masyarakatnya.
Pembatasan ini bukan semata-mata untuk dijadikan omong kosong belaka, karena seperti yang kita ketahui dalam  istilah  terdahulu  dikenalah  kalimat  tentang homo  homi  lupus atau  manusia  merupakan  serigala  bagi serigala lain. Kenapa demikian, hal tersebut dikarenakan manusia memiliki nafsu yang tinggi akan suatu hal, dan mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk memperoleh hal yang ingin didapatkan tanpa pandang bulu terhadap apa yang mereka lewatkan nantinya.
Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki yang namanya sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri merupakan bentuk bentuk dari dasar untuk melaksanakan suatu aturan yang mana fungsinya saling berkaitan satu sama lain yang dijadikan pedoman atau aturan dalam mewujudkan pilar adanya hukum diciptakan. Pilar tersebut meliputi 3 hal penting yang ada dalam hukum itu sendiri yaitu berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang diharapkan mampu berjalan seiringan dalam penegakan hukum yang ada. Salah satu bentuk hukum  yang  sekiranya  dapat  ditegakan  dengan  semestinya  adalah  hukuman  pidana  mati.  Pidana  mati merupakan bentuk hukuman yang tertuang dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamketentuan pasal 10 yang menjabarkan tentang beberapa jenis pempidanaan dalam pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Adanya hukuman mati diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi sang pelaku dan juga dapat dijadikan contoh untuk mengurangi tindak pidana yang sekiranya berat dalam penjatuhan hukumannya [9].
Adanya  pidana  mati  tentu  menimbulkan  problematika  di  masyarakat,  dalam  konteks  ini  didasari  oleh pengaturan Hak Asasi Manusia yang tetuang dalam Undang- undang Dasar 1945 Presepsi tersebut tertuang dalam pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan tentang hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan  hidup  [10].  Dasar  hukum  dijadikan  acuan  pihak-pihak  yang  sekiranya  kontra  terhadap penjatuhan  hukuman  mati  di  Indonesia.  Namun  jika  dilihat  pada  Pasal  28  J  dijelaskan  bahwa  dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  oleh undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lalu dalam pasal sebelumnya dijelaskan juga tentang kedudukan masyarakat di mata hukum, yang mana dalam pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa, dalam menjalankankehidupan sehari-harinya, warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan oemerintahan serta kewajiban warga untuk menjunjung hukum dan pemerintan dengan tidak ada kecualian.  Dari  kedua  aturan  tersebut  tentunya  memiliki  penjabaran  yang  bisa  mematahkan  pendapat  dari masyarakat yang kontra terhadap penjatuhan pidana mati.
Dilansir dari salah satu portal berita yang ada, pada tahun 2021 dari jumlah keseluruhan sebanyak 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), hanya terdapat 3 kantor wilayah pembinaan
yang tidak mencatatkan data kelebihan penghuninya. Kanwil tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo dan Maluku Utara. Namun dari ketiga kanwil tersebut, tetap ada cakupan lapas yang penghuninya telah melebihi daya tampung yang disediakan.  Mengenai persoalan tersebut, pidana mati juga dapat dijadikan salah  satu  solusi  dalam  mengatasi  persoalan  yang  berkaitan  dengan  daya  tamping  suatu  Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi. Dalam persoalan hukum yang telah terjadi, pidana mati telah dilakukan dalam beberapa kasus di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang menetapkan penjatuhan hukuman mati ada pada tindak pidana narkotika ditahun 2013 kepada saudara Fredy Budiman yang kemudian pelaksanaan eksekusinya dilakukan sekitar 3 tahun setelahnya yaitu pada tahun 2019 di Nusakambangan Jawa Tengah. Rentang waktu tersebut  dilakukan  sampai  tidak  terpenuhinya  permohonan  peninjauan  Kembali  serta  tidak  terpenuhinya permintaan grasi yang diajukan kepada presiden.
Pemberlakuan  pidana  mati  di  Indonesia  terus  mengalami  kontroversi  di  kalangan  masyarakat,  namun nyatanya penerapan pidana mati telah sesuai dengan Undang-Undang dan segala macam putusan yang berlaku di Indonesia saat ini sehingga penerapan pidana mati harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor.  Ketentuan dalam pemutusan hukuman berupa hukuman mati mengenai kasus tindak pidana narkotika sangatalah bervariasi seperti yang di atur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimuat dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2) ;114 ayat (2); 116 ayat (2);  118 ayat (2); 119 ayat (2) dan 121 ayat (2). Adapun jenis tindak pidana narkotika yang dapat dijatuhkan hukuman pidana mati adalah seorang yang melakukan produksi, pengolahan. Ekstraksi, konversi, atau penyediaan narkotika golongan I dan golongan II dengan berat lebih dari 5 gram, mengedarkan narkotika dan memiliki narkotika dalam jumlah tertentu. Lalu Mahkamah  Konstitusi  pernah  mengeluarkan  putusannya  Nomor  44/PUU-XVII/2019  tentang  Penjatuhan Hukuman  Mati  Bagi  Pelaku  Percobaan  atau  Pemufakatan  Jahat  Tindak  Pidana  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika pada tanggal 23 Oktober 2019 yang putusannya “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan  menyatakan  bahwa  permohonan  tidak  beralasan  menurut  hukum”  Menurut  Mahkamah  Konstitusi  jika dilihat  dari  perspektif  fungsi  khusus  hukum  pidana,  yaitu  melindungi  kepentingan  hukum,  tidak  boleh dilupakan  bahwa  kepentingan  hukum  yang  dilindungi  oleh  hukum  pidana  bukan  semata-mata  kepentingan hukum individu tetapi juga kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara. Tidak pula boleh dilupakan  bahwa  UU  Narkotika,  sebagaimana  juga  Konvensi  Narkotika  dan  Psikotropika,  adalah  pada dasarnya  menekankan  pada  fungsi  pencegahan  berkembang  dan  meluasnya  kejahatan  narkotika  dan psikotropika. Fungsi demikian menuntut, salah satunya, pemberian ancaman sanksi yang keras dan tegas bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana ini [3].
Penjatuhan hukuman mati ini bukan hanya dipandang dari aspek hukum saja, namun dilihat dalam aspek sosiologis juga yang mana peningkatan jumlah tersangka tindak pidana narkotika terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mana hal tersebut merupakan ancaman yang bisa berdampak bukan hanya kepada tersangkanya saja, melainkan berdampak juga pada aspek sosial bermasyarakat. Memberikan efek jera melalui pemberian hukuman tentu dijadikan sebagai jalan keluar, sehingga nantinya diharapkan bisa menghapus citra buruk  yang  telah  ditimbulkan.  Dilihat  dari  Hasil  Survey  Nasional  Penyalahgunaan  Narkotika  Tahun  yang menyebutkan angka prevalensi yang kian bertambah dari tahun ke tahun tentu menjadi perimbangan dalam pemberlakuan hukuman mati ini. Pada tahun 2021, jumlah tersangka tindak pidana narkotika berjumlah 53.405 tersangka  dan  pada  tahun  2022  total  jumlah  tersangka  berjumlah  55.452.  Dari  data  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  berkembangnya  zaman  semakin  meningkat  juga  jumlah  kasus  tindak  pidana narkotika.  Tindak  pidana  narkotika  merupakan  persoalan  yang  sangat  serius,  yang  dapat  merusak  generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia sehingga diperlukan upaya yang tegas dan keras untuk  memberantas  narkotika  hingga  akarnya.  Salah  satu  upaya  memberantas  narkotika  adalah  dengan menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pidana mati tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku namun juga untuk memberi efek psikologis dan shock therapy bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

## Studi Kasus Penjatuhan Hukuman Terhadap Bandar Narkotika
Pada saat ini salah satu contoh kasus yang terjadi di penghujung tahun 2023 yaitu dengan tertangkapnya bandar  narkoba  asal  Aceh  yang  melakukan  bisnis  haramnya  tersebut  dengan  sangat  rapih  yaitu  membalut kehidupan beliau dengan gemerlap harta bagaikan wanita sosialita yang diterkenal di dunia maya. Penangkapan ratu  narkoba  tersebut  cukup  mengegerkan  orang-orang  yang  mengenalnya  hal  tersebut  dikarenakan  ratu narkoba  tersebut  merupakan  sosok  yang  dikenal  dermawan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Jika  dilarsir  dari berbagai portal berita, ratu narkoba tersebut bukanlah pemain baru dalam bisnis haram narkotika ini, bermula dari ditangkapnya sang suami ratu narkoba yang  mana ikut terlibat dalam bisnis haram ini hingga menyeret sang ratu narkoba tersebut.
Jika  dikuti  dengan  seksama  mengenai  persoalan  ratu  narkoba  ini,  tentunya  masyarakat  dapat menyimpulkan tentang permainan yang terbilang rapih dilakukan untuk mengelabui aparat berwenang. Namun nyatanyanya kemalanganlahh yang diperoleh ratu narkoba tersebut. Sudah sepantasnya diberikan hukuman yang setimpal, terlebih terkait Narkotika Golongan I yang diedarkan.  Dalam konteks ini ratu narkoba tersebut dapat dijatukan hukuman mati atau bahkan penjara seumur hidup yang mana dalam kasus ini ratu narkoba telah
melanggal beberapa ketentuan yang kemudian akan dijerat  dengan Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.
Pelanggaran tersebut bukan persoalan kecil, karena nberdasarkan jumlah barang bukti yang disita, menurut penulis  sudah  sepantasnya  dijatukan  hukuman  yang  pantas  terhadap  ratu  narkoba  tersebut  yaitu  berupa penjatuhan  pidana  mati.  Karena  kita  tahu  bahwa  semakin  banyak  barang  bukti  yang  disita  semakin  berat ancaman hukuman pidananya. Banyaknya barang bukti tindak pidana narkotika yang disita berdampak pada jumlah orang yang diselamatkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

## 4. Kesimpulan
Bahwa  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia  diperangi  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  dengan penegakan  hukum.  Salah  satu  jenis  hukuman  di  Indonesia,  terutama  untuk  pelanggaran  narkotika,  adalah hukuman mati. Meskipun banyak orang di Indonesia tidak setuju dengan penerapan pidana mati, itu telah diatur oleh  Undang-Undang  dan  undang-undang  yang  berlaku,  jadi  pidana  mati  harus  diterapkan  dengan mempertimbangkan  berbagai  hal.  Hukuman  mati  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan membantu mengurangi tindak pidana yang berat saat hukuman dijatuhkan. Tetapi hukuman mati juga harus dipertimbangkan  dari  sudut  pandang  sosiologis,  karena  ada  peningkatan  jumlah  tersangka  tindak  criminal. Pemberlakuan hukum mati di Indonesia terus mengalami kontroversi di kalangan masyarakat, namun nyatanya penerapan  pidana  mati  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  dan  segala  macam  putusan  yang  berlaku  di Indonesia saat ini sehingga penerapan pidana mati harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor.  Peningkatan  jumlah  tersangka  tindak  pidana  narkotika  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun, yang mana hal tersebut merupakan ancaman yang bisa berdampak bukan hanya kepada tersangkanya saja, melainkan berdampak juga pada aspek sosial bermasyarakat. Memberikan efek jera melalui pemberian hukuman tentu dijadikan sebagai jalan keluar, sehingga nantinya diharapkan bisa menghapus citra buruk yang telah ditimbulkan.

## Referensi
[1]  A. Inderaputra, M. Huda, and E. Syahruddin, “Pertimbangan Yuridis Tentang Pengetatan Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime Khususnya Narkotika,” J. PALAR Pakuan Law Rev. , vol. 7, no. 02, 2021.
[2]  J. Satya, “Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif,” Kedokt. EGC Jkt. , 2004.
[3]  T. Fokusmedia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” Fokusmedia Bdg. , 2009.
[4]  U. Anwar, “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman),” J. Legis. Indones. , vol. 13, no. 3, pp. 241–251, 2016.
[5]  A. Mahmud, “PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA,” J. Huk. Pembang. , vol. 51, no. 2, pp. 456–471, 2021.
[6]  H. Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi,” J. Penelit. Univ. Jambi Seri Hum. , vol. 16, no. 1, p. 43461, 2014.
[7]  U. Alifia, Apa Itu Narkotika dan Napza? Alprin, 2020.
[8]  B. N. Nasional, “Indonesia drugs report 2019,” Jkt. Badan Nark. Nas. , 2019.
[9]  S. Moeljatno, KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) . Bumi Aksara, 2021.
[10] R. Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 . Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959.
[11] Putusannya Nomor 44/PUU-XVII/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
[12]P. I. Savitri, “BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa,” Antara News , Feb. 10, 2022. https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021- meningkat-jadi-366-juta-jiwa#mobile-src.
[13]P.  A.  Auliani,  “Data  Kepadatan  Per  Lapas  dan  Rutan  Se-Indonesia,” KOMPAS.com ,  Sep.  09,  2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/12381321/data-kepadatan-per-lapas-dan-rutan-se- indonesia
[14]  C.  E.  Magfirah,  “Babak  Baru  Kasus  Nyonya  N  &quot;Ratu  Narkoba&quot;  Asal  Bireun  Aceh, Dilimpahkan ke Kejari
Medan,”
tribungayo.com , Nov. 25, 2023.
https://gayo.tribunnews.com/2023/11/25/babak-baru-kasus-nyonya-n-ratu-narkoba-asal-bireun-aceh- dilimpahkan-ke-kejari-medan?page=2