## PENGARUH TINGKAT ADOPSI INOVASI TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI DAN PENDAPATAN TOTAL
PETANI TRANSMIGRAN LOKAL
(Suatu Kasus di Wilayah Transmigrasi Umum Sabung SP 1 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat)
Oleh

## AGUS WARMAN
Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Padjadjaran Email: dr.aguswarman@yahoo.co.id

## Abstrak
Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani  ladang  berpindah  adalah  dengan  cara mengubah  pola  pertanian  mereka  menjadi  pola  pertanian  menetap  di  lokasi  transmigrasi.  Tujuan penelitian adalah : Mengetahui pencapaian adopsi inovasi teknologi oleh petani transmigran lokal dan pengaruhnya  terhadap  tingkat  pendapatan  usahatani  dan  pendapatan  total  mereka  Penelitian  ini merupakan kasus di lokasi Transmigrasi Sabung SP 1 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Merupakan penelitian survey dan alat analisis yang digunakan adalah Path Analisis dan Uji Wilcoxon. Hasil penelitian mendapatkan bahwa Tingkat adopsi inovasi transmigran lokal berpengaruh terhadap tingkat  pendapatan  usahatani,  namun  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pendapatan  total  mereka. Tingkat  pendapatan  total  mereka  setelah  mengikuti  program  transmigrasi  lebih  besar  dibanding sebelum mengikuti transmigrasi.
Kata kunci : perubahan pola pertanian, transmigran lokal, tingkat adopsi inovasi, tingkat pendapatan usahatani, tingkat pendapatan total

## PENDAHULUAN
Michael  R.  Dove  (1985),  menyimpulkan bahwa  sistem  perladangan  merupakan  hasil adaptasi  paling  baik  dan  paling  rasional  yang dilakukan masyarakat adat, terhadap lingkungan  alam  dan  sosialnya.  Apa  yang dikemukakan  oleh  Michael  R.  Dove  di  atas adalah  realistis  ketika  kondisi  daya  dukung luasan  lahan  yang  tersedia,  relatif  cukup  tinggi dibanding  kebutuhan  luasan  lahan  yang dibutuhkan  oleh  penduduk  desa  hutan  bagi kegiatan  perladangan  berpindahnya.  Pada kondisi saat ini, di Indonesia khususnya, terjadi kecenderungan  dimana  jumlah  penduduk  desa hutan terus meningkat jumlahnya, namun di sisi lain  justru  terjadi  penyempitan  jumlah  luasan lahan hutan yang dapat dikuasai untuk kegiatan perladangan mereka.
Menurut data Kementrian Negara Percepatan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal (PDT),  di  Indonesia  saat  ini  terdapat  18.782 desa hutan atau sekitar 26,6 % dari total seluruh desa  yang  ada  di  Indonesia,  atau  sebesar  58% dari  jumlah  total  desa  tertinggal  yang  ada  di Indonesia (32.379 desa tertinggal). Jumlah total penduduknya  mencapai  33.512.845  jiwa.  Dari jumlah  total  penduduk  desa  hutan  tersebut, jumlah  keluarga  yang  menggantungkan  100% sumber  bahan  pangan  melalui  perladangan  dan
ekstraktif  dari  kawasan  hutan  adalah  sebanyak 848.575  KK,  45  %  diantaranya  masuk  dalam kategori keluarga miskin (Krisnadi : 2010).
Terjadinya  kondisi  peningkatan  jumlah penduduk  dan  makin  menyempitnya  luasan lahan  yang  dapat  “dikuasai”  untuk  kegiatan perladangan  padi,  dialami juga  antara  lain  oleh masyarakat  Dayak  di  Propinsi  Kalimantan Barat.  Sejak  ratusan  tahun  lalu,  masyarakat dayak  yang  bermukim  di  kawasan  hutan Kalimantan Barat telah mengembangkan sistem distribusi  sumber  daya  alam,  ekonomi  dan politik  berdasarkan  hukum  adat.  Komunitas suku-suku  adat  dayak  terhimpun  dalam  suatu komunitas  Binua  atau  kampong  yang  bersifat Self  governing  community,  dimana  memiliki otonomi pengelolaan luasan hutan sendiri, bagi kepentingan pemenuhan setiap anggota komunitasnya,  yang  dikenal  dengan  istilah lahan  Ulayat.  Pada  kondisi  masih  terakuinya lahan  hutan  ulayat  sebagai  lahan  milik komunitas  Binua,  luasan  lahan  ulayat  masih memungkinkan untuk digunakan oleh penduduk  untuk  kegiatan  perladangan  padi dengan  rotasi  penggunaan  lahan  perladangan dengan  masa  bera  10  –  15  tahun  (Benyamine, 2009).
Binua atau kampong sebagai Self governing community hancur semenjak

## Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
pemberlakuan  UU  Nomor  5  Tahun  1979, dimana  binua-binua  atau  kampong-kampong digabungkan menjadi desa administratif. Tanah hutan  ulayat  yang  sejak  ratusan  tahun  lalu menjadi milik komunitas binua diklaim sebagai tanah  negara,  dan  hak  komunitas  binua  untuk memiliki  dan  mengelola  sumberdaya  alam  di sekitarnya  menjadi  hilang.  Tanah  hutan  ulayat kemudian diserahkan pengelolaannya pada para pemegang  HPH,  sehingga  dengan  demikian luasan  lahan  hutan  yang  biasa  dijadikan kawasan  perladangan  berpindah  menjadi  jauh menyempit.  Akibatnya,  rotasi  masa  bera antara satu  lahan  dengan  lahan  lainnya  yang  biasa digunakan  oleh  masyarakat  menjadi  semakin singkat,  yaitu  berkisar  antara  3  –  5  tahun  (Edi Petebang, 1999).
Jumlah  luasan  perladangan  padi  di Kalimantan  Barat  menurut  data  BPS  (2010) adalah  105.405  Ha,  dan  menurut  penelitian Ikhrosnaeni  (2006),  rerata  lahan  perladangan padi  yang  diusahakan  per  KK  oleh  masyarakat desa Hutan di Kalimantan Barat dalam kegiatan ladang  berpindah  adalah  seluas  1,12  Ha.  Ini artinya,  di  Kalimantan  Barat  setidaknya  ada sekitar 94.112 KK petani padi yang menggandalkan sumber makanan pokok keluarga mereka dari kegiatan ladang berpindah.
Terdapatnya  dua  kondisi  yang  saling kontra produktif, yang dihadapi khususnya oleh petani peladang berpindah di Kalimantan Barat, yaitu  makin  menyempitnya  luasan  lahan  yang bisa digunakan untuk kegiatan perladangan padi sebagai sumber makanan pokok di satu sisi, dan kondisi  semakin  meningkatnya  pertumbuhan penduduk  di  sisi  lain,  merupakan  dua  kondisi ancaman bagi ketahanan pangan pokok keluarga  mereka.  Ketahanan  pangan  pokok keluarga,  (sejalan  dengan  pengertian  menurut PP  Nomor  28  tahun  2002  tentang  ketahanan pangan),  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai “Kondisi  terpenuhinya  pangan  pokok  (beras) bagi  rumah  tangga  petani,  yang  tercermin  dari tersedianya  pangan  pokok  yang  cukup  dalam hal  jumlah  dan  mutunya“.  Keterancaman ketahanan  pangan pokok  mereka  akan  semakin meningkat  di  masa  mendatang,  jika  ternyata kondisi-kondisi yang berkaitan dengan peladang  berpindah,  tiada  kunjung  mengalami perubahan  ke  arah  lebih  baik  dari  kondisi  saat ini.
Memperhatikan  besarnya  jumlah  desa hutan  dan  jumlah  penduduknya  yang  berstatus sebagai  peladang  berpindah  ternyata  relatif cukup banyak di Indonesia, dimana jumlah dari mereka  juga  banyak  terkategorikan  sebagi penduduk  miskin  di  satu  sisi,  maka  salah  satu alternatif  untuk  menanggulanginya  adalah melalui  “program  pembinaan  intensif  pada keluarga  petani  peladang  berpindah”,  dalam bentuk  program  transformasi  pola  perladangan berpindah ke program pembinaan pola usahatani lahan menetap”.
Walaupun sifatnya bukanlah sebagai program yang ditujukan khusus untuk mentransformasikan kegiatan perladangan berpindah  menjadi  pola  perladangan  menetap, namun  salah  satu  bentuk  program  pemerintah yang  mengarah  pada  upaya  transformasi  dari keluarga  petani  di  Kalimantan  Barat,  yang awalnya menerapkan pola perladangan berpindah  menjadi  petani  pola  ladang  menetap adalah  “Program  Transmigrasi  Penduduk Setempat  (TPS)”,  yang  merupakan  bagian  dari Program  Transmigrasi  Umum  (PTU).  Pada Program  Transmigrasi  Umum  ini,  petani peserta program bukan melulu berasal dari luar propinsi,  namun  juga  memasukkan  peserta transmigrasi  yang  berasal  dari  penduduk  lokal. Khususnya  di  Kalimantan  Barat,  penduduk setempat yang dimaksudkan tersebut diantaranya  adalah  para  penduduk  suku  dayak dan  suku  melayu  pedalaman  yang  awalnya berprofesi  sebagai  petani  peladang  berpindah. Salah  satu  lokasi  transmigrasi  umum  yang diselenggarakan  di  Kalimantan  Barat  adalah  di lokasi  permukiman  transmigrasi  Sabung  SP  1 yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Sambas.
Salah  satu  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari diselenggarakannya program transmigrasi adalah  upaya  peningkatan  kesejahteraan  petani transmigran,  baik  kesejahteraan  secara  objektif (Kesejahteraan  materiil  yang  diukur  secara objektif antara lain berdasarkan tingkat pendapatan), maupun kesejahteraan Non materil (yang diukur secara subjektif antara lain berdasarkan  tingkat  kepuasan  terhadap  hal-hal non  pangan  para  transmigran),  antara  lain kepuasan  para  transmigran  terhadap  kondisi fasilitas  rumah  dan  lahan,  fasilitas  pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas penerangan,
Pengaruh Tingkat Adopsi Inovasi Terhadap Tingkat Pendapatan Usahatani dan Pendapatan Total Petani Transmigran Lokal (Suatu Kasus di Wilayah Transmigrasi Umum Sabung SP 1
Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat)

## AGUS WARMAN
fasilitas  prasarana  transportasi  dan  kondisi ketentraman dalam interaksi sosial).
Berdasarkan  tujuan  program  transmigrasi tersebut,  maka  adalah  penting  untuk  meneliti sejauhmana  dampak  perubahan  pola  usahatani para  transmigran  lokal  dari  pola  usahatani perladangan  menjadi  pola  usahatani  pertanian menetap  di  lokasi  transmigrasi,  terhadap perubahan  tingkat  kesejahteraan  mereka  antara sebelum  mengikuti  dan  setelah  mengikuti program transmigrasi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Tingkat  Kesejahteraan  seseorang  atau sekelompok  masyarakat  dapat  diukur  menurut kategori  yang  berkaitan  dengan  konsep  tingkat kemiskinan.  Menurut  Lokshin  dan  Ravallion dalam Suandi dan Damayanti (2010), pengertian  kesejahteraan  dilihat  dari  dua pendekatan,  yakni  :  “kesejahteraan  Objektif” dan  “kesejahteraan  Subjektif”.  Kesejahteraan objektif  adalah  tingkat  kesejahteraan  individu atau  kelompok  masyarakat  yang  diukur  secara rata-rata  dengan  patokan  tertentu,  baik  ukuran ekonomi,  sosial  maupun  ukuran  lainnya, Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan seorang individu  atau  kelompok  masyarakat  diukur dengan  pendekatan  yang  baku.  Salah  satu ukuran kesejahteraan secara objektif antara lain yaitu diukur menurut kategori tingkat kemiskinan  yang  dikemukakan  oleh  Zulkifli Husin dalam Supriatna  (1997),  yaitu  bisa dilakukan dengan menggunakan Rasio Kebutuhan  Fisik  Minimum  sesuai  dengan kondisi  yang  dihadapi  saat  ini,  maka  jika diumpamakan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup empat sehat lima sempurna per kapita per hari  adalah  Rp.  2.500,  maka  dapat  ditentukan nilai  kebutuhan  fisik  minimum  per  tahun  yaitu sebesar  Rp.  2.500  x  365  hari  =  Rp.  912.500. Apabila  nilai  kebutuhan  fisik  minimum  per kapita per tahun ini dijadikan sebagai pembagi, maka  akan  diperoleh  Rasio  Kebutuhan  Fisik Minimum  (R-KFM).  Dari  hasil  perhitungan tersebut  dapat  dikategorikan  apakah  penduduk tersebut  miskin  atau  tidak.  Jika  nilai  R-KFM yang  diperoleh  sama  dengan  satu,  berarti penduduk tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin, karena tingkat pendapatannya setingkat dengan tingkat subsisten (subsistance level). Artinya, pendapatan  yang  diperoleh  orang  tersebut
hanya  cukup  untuk  mempertahankan  hidup. Formulasi  pengkategorian  tingkat  kemiskinan berdasar R-KFM adalah :
R-KFM < 0,75  Miskin sekali R-KFM 1,01 – 1,50  Nyaris Miskin R-KFM 0,76 – 1,00  Miskin R-KFM 1,51 – 2,00  Nyaris Kaya Adapun  kesejahteraan  subjektif,  adalah tingkat  kesejahteraan  seorang  individu  yang dilihat  secara  personal,  dan  diukur  dalam bentuk  kepuasan  dan  kebahagiaan.  Menurut hasil  penelitian  Sumarti  (1999)  dalam  Suandi dan  Damayanti  (2010),  kesejahteraan  subjektif individu atau keluarga adalah wujud kebudayaan  yang  dihasilkan  melalui  proses pengalaman  hidup  sekelompok  manusia  dalam hubungannya  dengan  lingkungan  (fisik  dan sosial). Artinya, pengertian kesejahteraan haruslah berpedoman pada subjektivitas masyarakat  setempat  (lokal).  Menurut  Angel, dan  Black  Well,  dan  Miniard  (Sumarwan, 2003),  kesejahteraan  subjektif  diukur  dalam bentuk  kepuasan,  dimana “  satisfaction  is defined  here  as  past  consumption  evaluation that  a  chosesn  alternative  at  least  meets  or exeeds expectation” (kepuasan merupakan hasil evaluasi  dari  konsumsi  yang  lalu  sehingga alternatif  yang  dipilih  paling  tidak  sesuai dengan  kriteria  atau  melebihi  krteria  yang diharapkan).
Pengukuran kesejahteraan secara subjektif, antara  lain  dilakukan  berdasar  tolak  ukur kepuasan  terhadap  :  (1)  Pemenuhan  kebutuhan pangan, (2) Pemenuhan kebutuhan Non Pangan, dan  (3)  Pemenuhan  investasi  Sumberdaya manusia.
Kepuasan  pemenuhan  kebutuhan  non pangan,  diukur  dari  kepuasan  pemenuhan  akan sandang/pakaian,  papan/perumahan, energi, prasarana  dan  sarana  komunikasi/transportasi, serta pemenuhan kebutuhan sosial/kemasyarakatan.  Sedangkan  kepuasan terhadap  pemenuhan  kebutuhan  investasi  SDM keluarga,  dapat  diukur  dari  kepuasan  terhadap pemenuhan  kebutuhan  akan  biaya  pendidikan dan  biaya  kesehatan.  (  Suandi  dan  Damayanti, 2010). Kebutuhan sosial/kemasyarakatan menurut  Sudjarwo  (1997)  antara  lain  berkaitan dengan  tingkat  keharmonisan  interaksi  sosial antara  individu  satu  dengan  individu  lain, individu  dengan  kelompok  atau  kelompok  satu dengan kelompok lainnya.
Tingkat

## Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
keharmonisan  interaksi  sosial  ini  terlihat  dari rentang jarak sosial yang terjadi di masyarakat, dimana rentang sosial ini akan dipengaruhi oleh sikap  yang  terjadi  antara  satu  komponen mansyarakat satu dengan komponen masyarakat lainnya.
Keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan  materil  para  petani  dapat  diukur melalui  tingkat  pendapatan  yang  bisa  dicapai oleh  para  petani  tersebut.  Tingkat  pendapatan petani akan ditentukan terutama dari sejauhmana keberhasilan pembangunan pertanian  dapat  tercapai  di  wilayah  mereka. Menurut  teori  klasik  yang  dikemukakan  oleh Mosher A.T (1966), pembangunan pertanian di suatu wilayah akan ditentukan oleh sejauhmana ketersediaan  faktor  mutlak  dan  faktor  pelancar usahatani.  Faktor  mutlak  mencakup  :  Adanya inovasi teknologi usahatani yang terus menerus, ketersediaan  sarana  produksi  saat  diperlukan petani,  tersedianya  pasar  hasil  usahatani, adanya  harga  produksi  yang  menguntungkan petani,  tersedianya  sarana  dan  prasarana pengangkutan. Adapun faktor pelancar diantaranya adalah : Adanya pendidikan inovasi teknologi  bagi  petani  (melalui  penyuluhan), ketersediaan  kredit  usahatani,  serta  adanya perbaikan kondisi lahan usahatani. Selain hal di atas, menurut Sai’d (2001), faktor input tenaga kerja  merupakan  hal  penting  dalam  proses produksi usahatani.
Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini dapat dideskripsikan sebagai berikut.
Tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  dari pelaksanaan program transmigrasi adalah peningkatan kualitas kesejahteraan para transmigran, terutama transmigran yang berasal dari  penduduk  setempat/lokal.  Kesejahteraan yang dimaksudkan yaitu mencakup kesejahteraan materil dan non materil.
Kesejahteraan  materil  petani  transmigran sangat ditentukan oleh kondisi tinggi-rendahnya pendapatan  dari  hasil  usahatani  mereka,  pada lahan  usahatani  dan  lahan  pekarangan  yang disediakan oleh pemerintah di lokasi transmigrasi.  Faktor  utama  yang  menjadi penentu  keberhasilan  petani  dalam  usahatani mereka  adalah  tingkat  adopsi  inovasi  oleh petani itu sendiri. Tingkat adopsi ini dipengaruhi oleh kondisi variabel-variabel : (1) Kualitas  serapan  inovasi  dari  penyuluh  ;  (2) Kualitas  serapan  inovasi  teknologi  dari  petani
lain;  (3)  Potensi  TK  dan  Modal  Keluarga;  (4) Ketersediaan  saprodi,  kredit  usahatani,  dan pasar hasil usahatani. Tinggi rendahnya tingkat adopsi  inovasi  teknologi  oleh  petani  ini  akan menentukan  tingkat  produksi  yang  mereka capai,  dan  ini  berkorelasi  terhadap  tingkat pendapatan mereka.
Kesejahteraan Non materil petani transmigran  dipengaruhi  oleh  dua  kondisi utama, yaitu aspek kepuasan terhadap prasarana dan  sarana  yang  bisa  mereka  peroleh  di  lokasi transmigrasi, serta aspek keharmonisan interaksi  sosial  yang  tercipta  diantara  sesama petani dalam kehidupan keseharian. Khususnya berkaitan  dengan  aspek  interaksi  sosial  antar petani  transmigran  setempat  dan  transmigran pendatang,  kondisinya  akan  dapat  diukur  dari sejauhmana  jarak  sosial  yang  terjadi  diantara mereka.  Renggang  atau  tidaknya  jarak  sosial yang  terjadi  diantara  mereka  tergantung  pada faktor  sikap  petani/kelompok  petani  satu terhadap petani/kelompok petani lainnya. Terbentuknya jenis sikap ini sangat dipengaruhi oleh  latar  belakang  budaya  petani/kelompok petani bersangkutan. Secara visual jalinan antar variabel  ini  terlihat  dari  paradigma  penelitian pada Gambar 1.

## Gambar 1. Diagram Konseptual Hubungan Struktural Antar Variabel.
Keterangan : X 1 = Sikap Terhadap Etnis Lain.
X 2 = Rentang Jarak Sosial. X 3 = Keharmonisan Interaksi Sosial. X 4 = Serapan Inovasi dari Sesama Petani. X 5 = Sikap Petani terhadap Kegiatan Penyuluhan. X 6 = Kondisi Internal Petani. X 7 = Ketersediaan Lembaga Pendukung Usahatani. X 8 = Tingkat Adopsi Inovasi teknologi usahatani. Y 1 =  Tingkat  Kepuasan  Petani  terhadap  Kondisi Fasilitas dan Lingkungan Sosial.
Y 2A = Pendapatan dari Usahatani Milik Sendiri. Y 2AB = Tingkat Pendapatan Total.
Pengaruh Tingkat Adopsi Inovasi Terhadap Tingkat Pendapatan Usahatani dan Pendapatan Total Petani Transmigran Lokal (Suatu Kasus di Wilayah Transmigrasi Umum Sabung SP 1
Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat)

## AGUS WARMAN

## Hipotesis
Berdasar  pada  tinjauan  pustaka  dan proposisi-proposisi yang diuraikan pada kerangka  pikir  di  atas,  maka  dua  proposisi sebagai hipotesis yang perlu diuji kebenarannya dalam penelitian ini adalah :
H 1 =  Tingkat  Penerapan/  adopsi  inovasi mempengaruhi  tingkat  pendapatan  usahatani petani  transmigran  lokal/  tingkat  kesejahteraan materil  petani  dari  usahatani  di  lokasi transmigrasi.
H 1 =  Tingkat  Penerapan/  adopsi  inovasi mempengaruhi  tingkat  pendapatan  total  petani transmigran lokal.

## METODE PENELITIAN
Objek  utama  penelitian  adalah  petani peladang  berpindah  yang  mengikuti  program transmigrasi  umum  di  wilayah  transmigrasi umum  Sabung  SP  1  di  kabupaten  Sambas Propinsi  Kalimantan  Barat.  Pemilihan  lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan lokasi transmigrasi umum tersebut  baru  berjalan  sekitar  4  tahun,  berarti masih dalam masa pembinaan penuh dari pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode survei. Menurut Singarimbun dan  Effendi  (1987),  penelitian  survei  adalah penelitian  yang  mengambil  sampel  dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data.
Penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatoris. Deskriptif bertujuan untuk
memperoleh gambaran secara sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat- sifat  serta  hubungan  dari  variabel  yang  diteliti. Eksplanatoris  bertujuan  untuk  mengetahui hubungan kausal antar variabel dalam hipotesis. (Kuswantinah,  2005).  Indept  study  melalui observasi  langsung,  observasi  partisipasi  dan wawancara  bebas,  juga  dilakukan  dalam penelitian  ini  untuk  memperdalam  pemahaman atas permasalahan yang diteliti, guna membahas fenomena yang sulit didekati secara kuantitatif.
Jumlah seluruh populasi petani transmigran  lokal  adalah  125  KK.  Penentuan ukuran  sampel  petani  dilakukan  dengan menggunakan  rumus  ukuran  sampel  minimum dari  Slovin dalam Paturochman  (2012)  sebagai berikut :
Dimana : n = Ukuran sampel petani N   = Ukuran Populasi petani. e =  Presisi  yang  diinginkan  (95%)  /tingkat kesalahan yang ditolerir (5%)
1 = Angka konstanta.
Berdasar rumus ukuran sampel minimal di atas,  maka  ukuran  sampel  minimal  dalam penelitian ini adalah :
Pengambilan  data  dilakukan  dengan  alat bantu  kuesioner,  menggunakan  skala  Likert dengan  hasil  data  mentah  berupa  data  ordinal. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  jalur  ( Path  Analysis ),  menggunakan program  LISREL.  Analisis  jalur  merupakan bagian dari statistika parametrik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio  (Sugiyono,  2007)  yang  mengasumsikan adanya  distribusi  normal.  Untuk  keperluan tersebut,  maka  data  yang  berskala  ordinal ditransformasikan  terlebih  dahulu  ke  dalam skala  interval  melalui Method  of  successive interval (MSI). Untuk melihat tingkat signifikansi  perbedaan  tingkat  pendapatan petani  lokal  dari  usahatani  antara  sebelum  dan sesudah mengikuti program transmigrasi digunakan Uji beda Wilcoxon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Tingkat
Adopsi Teknologi Usahatani  terhadap  Tingkat  Pendapatan Petani Transmigran Lokal dari Usahatani.
Gambar 7. Diagram Nilai t Pengaruh X8 Terhadap Y2A
N n   =
Ne 2 +    1
125
n   =                                       = 77 KK
125 (0,05) 2 + 1

## Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  disajikan melalui  gambar  diagram  di  atas  diketahui bahwa  nilai  t hitung pengaruh  X8  terhadap  Y2A adalah sebesar 16,014. Dengan taraf signifikansi  (α)  sebesar  0,05  dan  derajat  bebas sebesar  n-k-1  =  77-1-1  =  75  didapat  nilai  t tabel dari  tabel  distribusi  t  dua  pihak  sebesar  1,992. Dikarenakan  nilai  mutlak  t hitung lebih  besar  dari nilai  t tabel (|16,014|  >  1,992),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  statistik,  pengaruh X8 terhadap Y2A tersebut signifikan.
Hasil  uji  statistik  di  atas  khususnya berkaitan  dengan  Hipotesis  keenam,  dimana berdasar  hasil  uji  statistik  di  atas  maka  dapat dideskripsikan hal-hal sebagai berikut :
1. Perubahan yang terjadi pada Tingkat adopsi inovasi petani transmigran
lokal berpengaruh secara nyata terhadap perubahan  tingkat  pendapatan  usahatani mereka (Tolak H 0 dan Terima H 1 ).
2. Perubahan  yang  terjadi  pada  Tingkat adopsi  inovasi  petani  transmigran  lokal berbanding lurus dengan perubahan tingkat pendapatan dari usahatani mereka.
3. Tingkat  adopsi  inovasi  transmigran  lokal menentukan  tingkat  tingkat  pendapatan usahatani  petani  transmigran  lokal  sebesar 78,15%, sedangkan sisanya sebesar 21,85% merupakan  kontribusi  variabel  lain  yang tidak diamati di dalam sub struktur 7 model analisis jalur penelitian ini.
Pengaruh Tingkat Adopsi Teknologi Usahatani terhadap Pendapatan Total
Petani Transmigran Lokal.

## Gambar 8. Diagram Nilai t Pengaruh X8 Terhadap Y2AB
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  disajikan melalui  gambar  diagram  di  atas  diketahui bahwa nilai t hitung pengaruh X8 terhadap Y2AB adalah sebesar 1,447. Dengan taraf signifikansi
(α) sebesar 0,05 dan derajat bebas sebesar n-k-1 =  77-1-1  =  75  didapat  nilai  t tabel dari  tabel distribusi t dua pihak sebesar 1,992. Dikarenakan  nilai  mutlak  t hitung lebih  kecil  dari nilai  t tabel (|1,447|  <  1,992),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  statistik,  pengaruh X8 terhadap Y2AB tersebut tidak signifikan.
Hasil  uji  statistik  di  atas  khususnya berkaitan  dengan  Hipotesis  ketujuh,  dimana berdasar  hasil  uji  statistik  di  atas  maka  dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
1. Perubahan  yang  terjadi  pada  Tingkat adopsi  inovasi  petani  transmigran  lokal tidak  berpengaruh  secara  nyata  terhadap perubahan tingkat pendapatan total mereka (Terima  H 0 dan  Tolak  H 1 ).  Hal  ini dimungkinkan  karena  saat  ini  pendapatan total petani transmigran lokal lebih banyak bersumber  dari  non  usahatani  dibanding dari  hasil  usahatani  mereka  di  lokasi transmigrasi. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa Tingkat  adopsi inovasi transmigran lokal hanya menentukan tingkat pendapatan  usahatani  petani  transmigran lokal  sebesar  2,82%,  sedangkan  sisanya sebesar  97,18%  merupakan  kontribusi variabel  lain,  yang  dalam  hal  ini  variabel penentu tersebut kemungkinan besar adalah ditentukan oleh pendapatan mereka di luar usahatani atau non usahatani di luar lokasi transmigrasi.
2. Perubahan  yang  terjadi  pada  Tingkat adopsi  inovasi  petani  transmigran  lokal berbanding lurus dengan perubahan tingkat pendapatan dari usahatani mereka. Artinya, walaupun  peran  adopsi  inovasi  petani transmigran  lokal  sedikit  pengaruhnya terhadap  besar  kecilnya  pendapatan  total mereka,  namun  kenaikan  pendapatan  dari usahatani akan turut meningkatkan pendapatan total mereka, dan sebaliknya. Untuk mengetahui signifikansi pendapatan usahatani  petani  transmigran  lokal  antara sebelum  dan  sesudah  mengikuti  program transmigran,  dilakukan  dengan  Uji  beda menggunakan  Test  Wilcoxon,  dimana  ternyata terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara pendapatan usahatani sebelum mengikuti program  transmigrasi  dan  setelah  mengikuti program transmigrasi.
Pengaruh Tingkat Adopsi Inovasi Terhadap Tingkat Pendapatan Usahatani dan Pendapatan Total Petani Transmigran Lokal (Suatu Kasus di Wilayah Transmigrasi Umum Sabung SP 1
Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat)

## AGUS WARMAN
PENUTUP
Pertama:
Tingkat adopsi inovasi
transmigran  lokal  berpengaruh  nyata  terhadap tingkat pendapatan usahatani mereka.
Kedua: Tingkat adopsi inovasi transmigran lokal  tidak  berpengaruh  nyata  terhadap  tingkat pendapatan  total  mereka,  hal  ini  antara  lain karena  proporsi  tingkat  pendapatan  dari  non usahatani  jauh  lebih  tinggi  daripada  tingkat pendapatan dari usahatani.

## DAFTAR PUSTAKA
Abustam,  Muhammad  Idrus.  1990. Gerak Penduduk,  Pembangunan  dan  Perubahan Sosial . Jakarta : UI Press.
Akib Tuwo, M. 2001. Alokasi Sumberdaya dan Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Penerapan Teknologi Serta Hubungannya  dengan  Kualitas  Hidup Petani. Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung (Tidak dipublikasikan).
Azwar, Syaifuddin, 1995. Sikap Manusia Teori dan  Pengukurannya .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Baruadi,  Rudin  .1993. Faktor-faktor  yang mempengaruhi  Sikap  dan  Adopsi  Petani Terhadap  Modernisasi  Pertanian  Padi Sawah dan Petani Tambak di Sulawesi
Selatan , Disertasi Doktor, Pascasarjana, Universitas Padjadjaran. (Tidak dipublikasikan). Bayo  Ala,  Andre.  1996. Kemiskinan  dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta : Liberty.
Benyamine,  M.  2009. Reinkarnasi  Tanah  Hak Ulayat  Masyarakat  Dayak  Kalimantan Barat .  Materi  Seminar  Kearifan  Lokal Masyarakat  Adat.  Pontianak:  Universitas Tanjungpura.
Fliegel,  F.  C.,  J.  E.  Kivlin  and  G.  S. Sekhon.1977. Message  Distorsion  and Diffusion  of Innovation  in  Northern  India . New Delhi : Sociologis Nuralis.
Hair,  J.F.,  Anderson,  R.E.,  Tatham,  R.L.,  dan Black,  W.C.,  1998. Multivariate  Data Analysis  (5 th Edition) ,  UK:  Prentice  Hall International.
Ikrosnaeni, S. 2006. Pendapatan Petani Ladang Berpindah  di  Sekitar  Hak  Pengusahaan Hutan PT. Suka Jaya Makmur Kalimantan Barat. Thesis,  Departemen  Manajemen
Hutan  Fakultas  Kehutanan  IPB  (Tidak dipublikasikan).
Krisnadi,  Johan.  2010. Beberapa  Kendala dalam  Upaya  Peningkatan  Taraf  Hidup Masyarakat  Desa  Hutan  di  Kalimantan Barat. Materi Seminar. Pontianak:
Universitas Tanjungpura.
Kusnendi,  2007. Model-model  Persamaan Struktural  Satu  dan  Multigroup  Sampel Dengan LISREL . Bandung: Alfabeta. Kuswandie.  2010. Praktek  Pertanian  Ladang Berpindah di Kecamatan Nanga Ketungau Kabupaten  Sintang  Provinsi  Kalimantan Barat .  Laporan  Penelitian.  Sintang  :  LSM Gema Rasa. Kuswantinah. 2005. Hubungan Antara
Produktivitas  dan  Luas  Lahan  dengan Pendapatan  Petani  Kentang  di  Pagar
Alam Provinsi Sumatera Selatan . Disertasi Doktor,  Program  Pascasarjana  Universitas
Padjadjaran,
Bandung (Tidak dipublikasikan).
Land,  Kenneth  C.,  1969. Principles  of  Path Analysis.  In  Edgar  F.  Borgatta  (editor). Sociological  Methodology ,  San  Francisco:
Jossey-Bass Behavioral Science.
Michael  R.  Dove.  1985. Peranan  Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi .
Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.
Mosher A.T. .1966. Menggerakan dan Membangun Pertanian (Terjemahan). Jakarta : Yasaguna. Paturochman, Maman. 2012. Penentuan Jumlah dan Teknik Pengambilan Sampel .
Bandung:  Fakultas  Peternakan  Univ. Padjadjaran. Petebang, Edi. 1999. Ketergantungan Masyarakat  Dayak  Terhadap  Hutan . Jurnal  Antropologi  Sosial.  Volume  93. Nomor 3.
Riduwan,  2008. Cara  Menggunakan  dan Memaknai  Analisis  Jalur  (Path  Analysis) . Bandung: Alfabeta.
Rogers,  EM,  and  FF.  Shoemaker.  1971.
Communication  of  Innovation. Newyork  : Free Press.
Suandi  dan  Damayanti,  Yusma.  2010. Analisis Disparitas Kesejahteraan Ekonomi
Subjektif  Keluarga  Petani  di  Daerah Perdesaan  Provinsi  Jambi  Berdasarkan Agroekologi  Wilayah .  Jurnal  Unijam. Volume 12. Nomor 1. Universitas Jambi.
Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
Sudjarwo .1997. Pola Interaksi Sosial Masyarakat  Majemuk  dalam  Tiga  Jalur Hubungan Sosial Untuk Mencapai Integrasi Bangsa. Disertasi Doktor, Pascasarjana,  Universitas,  Padjadjaran. (Tidak dipublikasikan).
Suharto, Edi, 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia . Bandung : Alfabeta. Suharto, Edi, 2003. Kemiskinan dan Keberfungsian  Sosial. Laporan  Penelitian.
Kerjasama  LSP  STKS  dengan  Pusat Penelitian dan Pengembangan UKS Balatbangsos. Van  den  Ban,  A.  W,  Hawkins,  H.S.  1999. Penyuluhan  Pertanian .  Yogyakarta  : Kanisius.