## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 115-132)

## KEBIJAKAN NORMALISASI DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KAWASAN TAMAN WISATA KULINER SIMPANG MESRA KOTA BANDA ACEH
Dahlawi 1 , Nusrat Mahfudh 2 , Saddam Rassanjani 3
Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia 1,3 Prodi Ilmu Administrasi Negara, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia 2 E-mail: dahlawi@usk.ac.id

## ABSTRAK
Kehadiran Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh memiliki signifikansi yang besar  dalam  ekosistem  dan  kehidupan  masyarakat,  terutama  dalam  perannya sebagai saluran pengendalian banjir. Namun, saat ini, kapasitas bantaran sungai dan  tanggul  DAS  Krueng  Aceh  mengalami  penurunan  karena  sejumlah  faktor, seperti  perubahan  iklim  dan  eksploitasi  lahan  bantaran  sungai  untuk  kegiatan ekonomi  masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi bagaimana proses kebijakan normalisasi DAS di kawasan Taman Wisata Kuliner Simpang Intim Kota Banda Aceh dan koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh  dan  Balai  Wilayah  Sungai  Sumatera  I  dalam  pemanfaatan  tanah  milik Negara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  sumber data  yang  diperoleh  melalui  wawancara.  Temuan  dari  penelitian  ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan normalisasi DAS belum berjalan optimal  karena  pemanfaatan  lahan  DAS  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan peruntukannya  dan  tidak  sesuai  dengan  rencana  penggunaan  lahan  di  kawasan Taman  Wisata  Kuliner  Simpang  Mesra  Banda  Aceh  Kota.  Pemerintah  tidak melakukan  pemantauan  yang  memadai  terhadap  pengelolaan  dan  pemanfaatan DAS,  terlihat  dari  adanya  pembangunan  bangunan  permanen  oleh  beberapa pemilik  usaha  kuliner  yang  tidak  sesuai  dengan  regulasi  daerah.  Kurangnya ketegasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang menggunakan tanah juga menyebabkan  tidak  sesuainya  peruntukan  penggunaan  tanah  dengan  ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci: Daerah Aliran Sungai; Implementasi Kebijakan; Normalisasi

## ABSTRACT
The  presence  of  the  Krueng  Aceh  Watershed  Area  (DAS)  holds  significant importance in the ecosystem and community life, particularly in its role as a flood control  channel.  However,  currently,  the  capacity  of  the  riverbanks  and embankments of the Krueng Aceh DAS has declined due to various factors, such as climate change and the exploitation of riverbank land for economic activities by  the  community.  This  research  aims  to  identify  the  processes  of  DAS normalization  policies  in  the  Culinary  Tourism  Park  area  of  Simpang  Intim,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 115-132)
Banda Aceh City, and the coordination between the Banda Aceh City Government and the Sumatra I River Basin Agency in utilizing state-owned land. This research employs  a  qualitative  descriptive  method  with  data  sources  obtained  through interviews. Findings from this research indicate that the implementation of DAS normalization policies has not been optimal due to the utilization of DAS land not fully aligning with its intended purpose and not conforming to the planned land use in the Simpang Mesra Culinary Tourism Park area in Banda Aceh City. The government  has  not  adequately  monitored  the  management  and  utilization  of DAS, as evidenced by the construction of permanent buildings by some culinary business  owners  that  do  not  comply  with  regional  regulations.  The  lack  of firmness from the government towards business actors using the land also results in the non-alignment of land use with applicable regulations.
Keywords : Watershed; Policy Implementation; Normalization

## PENDAHULUAN
Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) Krueng  Aceh,  dengan  panjang  sungai hingga mencapai ±10 Km ini, membagi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara  dan  selatan.  Keberadaan  DAS Krueng Aceh berfungsi sebagai sumber air  bersih  bagi  masyarakat  (Djumali  et al., 2022; Polie et al., 2014), meskipun saat ini ketersediaan airnya sudah mulai berkurang.  Selain  itu,  fungsi  DAS sebagai  kanal  banjir  (Putranto  & Susanto,  2019;  Ujianti  et  al.,  2021), namun  saat  ini  fungsi  DAS  Krueng Aceh  juga  sudah  tidak  begitu  optimal dikarenakan lahan bantaran dan tanggul kanal  banjir  DAS  Krueng  Aceh  tidak digunakan sebagaimana fungsinya.
Di  sepanjang  bantaran  tersebut, telah  dilakukan  pembangunan  yang  di luar peruntukannya, antara lain pembangunan kandang lembu, bangunan  usaha,  tanaman  kelapa. Beberapa wacana solusi telah dipertimbangkan dan dilaksanakan
untuk  mengatasi  masalah  kanal  banjir yang melanda masyarakat, salah satunya  adalah  kebijakan  normalisasi DAS.  Kebijakan  normalisasi  DAS dimaksud meliputi penguatan bantaran, pemanfaatan sungai, penataan kawasan kanal  banjir  Krueng  Aceh,  operasi pemeliharaan  rutin,  dan  pemeliharaan berkala.
Pemanfaatan  lahan  kanal  banjir Krueng  Aceh  saat  ini  oleh  masyarakat sangat beragam, khususnya zona V area jembatan Lamnyong sampai ke jembatan  Krueng  Cut,  dapat  lihat, banyak  dimanfaatkan  untuk  kandang lembu,  warung  kopi,  rumah  makan, perabot  kayu,  dan  tanaman  keras  dan sejenisnya,  sehingga,  kinerjanya  mulai terancam  terhadap  keberadaan  sifatnya sebagai  penyalur  banjir  dan  terjadi sedimentasi  kemampuan  sungai  untuk mendukung berbagai macam fungsinya. Untuk  itu,  sudah  sangat  mendesak dilakukannya  langkah  penertiban  dan penataan  kembali  pemanfaatan  lahan oleh  pemerintah  di  bantaran,  tanggul

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
dan  sempadan  demi  mengurangi  dari dampak buruk yang ditimbulkan tersebut. Berdasarkan kondisi di lapangan, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan Normalisasi normalisasi  kanal  banjir  di  kawasan DAS Krueng Aceh khususnya kawasan
Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh.
Tindak  lanjut  pengelolaan  sungai melibatkan beberapa pihak/instansi yang terkait ( collaborative governance)
dalam proses pengelolaan dan pengawasan sungai. Collaborative governance diyakini  sebagai  kerangka kerja  adaptif  yang  memiliki  peran penting  dalam  pencapaian  hasil  yang positif  (Efendi  &  Astuti,  2021). Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 37  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pasal 1 angka 2, dijelaskan  bahwa  pengelolaan  DAS merujuk  pada  usaha  manusia  dalam mengatur interaksi saling memengaruhi antara sumber daya alam  dan manusia, dengan tujuan mencapai kelestarian dan keserasian ekosistem, serta meningkatkan  pemanfaatan  sumber daya  alam  secara  berkelanjutan  bagi kebutuhan manusia. Pembangunan berkelanjutan sendiri berupaya memperbaiki  kualitas  hidup  dengan menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi  dan  lingkungan  (Fauzi  & Oktavianus, 2014). Lebih lanjut, angka 7 “Instansi terkait adalah Kementerian/ Lembaga Pemerintahan non Kementerian,  Pemerintahan  Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang
berkepentingan  dengan  pengelolaan DAS”. Maka jelas dikatakan bahwa ada beberapa instansi terkait yang
berkepentingan  dalam  pengelolaan  dan pengawasan DAS. Perolehan izin  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Kota Banda  Aceh  yang  didelegasikan  oleh Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Direktorat  Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera  I  terhadap  pengelolaan  aset, kepemilikan  aset  adalah  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN) Kementerian Keuangan.
Taman Wisata Kuliner di kawasan tugu Simpang Mesra jalan Teuku Nyak Arief  Lamgugob,  Kecamatan  Syiah Kuala  Kota  Banda  Aceh  secara operasional  terhadap  pengelolaan  dan pemilikan  aset  yang  dikuasai  oleh Pemerintah  (Negara)  berada  dalam wilayah  Kota  Banda  Aceh,  dan Retribusi  Daerah  dikelola  oleh  Dinas Pariwisata  Kota  Banda  Aceh.  Secara normatif dalam aktivitas kuliner masyarakat belum sepenuhnya memenuhi standarisasi perizinan,
aktivitas  usaha,  pembayaran  pajak dan/atau retribusi dan persoalan struktur bangunan.  Oleh  karena  itu  terjadi penggusuran  oleh  pihak  penertiban Kota Banda Aceh dengan mengerahkan satu  unit  alat  berat  untuk  merubuhkan sejumlah  bangunan  yang  diperkirakan berjumlah  delapan  unit,  bangunan tersebut  diyakini  sudah  cukup  lama berdiri yaitu sejak sejak tahun 2010 lalu.
Di  sisi  lain,  secara  kronologis, jauh hari sebelum pelaksanaan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
penggusuran,  Pemerintah  Kota  Banda Aceh  memang  telah  mengultimatum agar  para  pelaku  usaha  bersedia  secara mandiri  untuk  pindah  dari  lapak  yang didirikan di tanah milik negara tersebut. Sementara  itu,  menurut  keterangan beberapa  pelaku  usaha,  Pemko  Banda Aceh  melalui  Dinas  Pariwisata  Kota Banda  Aceh  yang  menangani  wisata kuliner bersedia memberi tenggat waktu kepada  para  pedagang  selama  lima bulanan untuk membongkar bangunannya  secara  mandiri,  namun kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan pembongkaran  dilakukan  secara  paksa oleh petugas, padahal saat itu masih ada sisa  waktu  tiga  bulan  sampai  Maret 2021.
Adapun respon para pelaku usaha terhadap  hal  yang  terjadi,  semuanya mengaku  sangat  kecewa  terhadap tindakan  pembongkaran  paksa  yang tidak  sesuai  dengan  jadwal  tersebut, mereka  berdalih  usaha  yang  mereka jalankan  di  lahan  tersebut  adalah  legal karena para pelaku usaha rutin
membayar  sewa  lahan  setiap  tahunnya sejumlah  sembilan  juta  rupiah  kepada Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  melalui Dinas  Pariwisata  Kota  Banda  Aceh. Mereka mengkonfirmasi bahwa sebanyak  delapan  warung  yang  ada  di lahan tersebut berstatus legal. Kekecewaan mereka terhadap pembongkaran  tersebut  kian  besar mengingat  ketidakhadiran  dari  Dinas Pariwisata  dan  Wali  Kota  Banda  Aceh saat  petugas melakukan  pembongkaran dan sikap diam atas kasus
pembongkaran tersebut (Redaksi, 2020).
Apabila dilihat dari sisi kebijakan selama ini, di atas tanah negara dilarang masuk  atau  memanfaatkannya  apalagi mendirikan  bangunan,  namun,  dalam kurun waktu satu dekade tanah tersebut telah  ada  bangunan  semi  permanen, permanen  atau  pondok  kayu  yang berdiri  dalam  kurun  waktu  tersebut. Maka  bagi  siapapun  yang  mendirikan bangunan  di  area  tersebut  akan dikenakan  sanksi  berupa  hukuman  9 bulan – 2.8 tahun penjara atau dihukum denda.  Penataan  kawasan  kanal  banjir ini  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015  Tahun  2015  tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis  Sempadan  Danau.  Kemudian adanya  Kuputusan  Gubernur  Aceh Nomor  362/1337/2020  tentang  Tim Terpadu  Penataan  Kawasan  Kanal Banjir Krueng Aceh.
Gambar 1.1. Plang Himbauan
(Dokumentasi Pribadi) Terdapat sejumlah penelitian terdahulu  terkait  dengan  normalisasi daerah  aliran  sungai,  namun  tidak  ada

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
satupun yang bersegmentasi pada aspek kebijakannya. Kebanyakan lebih befokus  pada  bagaimana  manajemen pengendalian  sungai  dalam  mitigasi bencana  seperti  banjir  (Misbah  & Ahadian, 2020; Murniningsih & Mustafa,  2020;  Wibowo  et  al.,  2019). Lebih  lanjut,  penelitian  dari  (Aryani  et al., 2020) memang tidak berfokus pada mitigasi bencana, namun tulisan tersebut  lebih  membahas  aspek  hukum terkait dengan manajemen aliran sungai. Sementara  itu,  terdapat  kajian  dari Syofii  &  Alfirdaus  (2020)  yang menitikberatkan  pada  aspek  kebijakan, namun  lebih  kepada  upaya  relokasi tempat  tinggal  warga  setempat  yang mendiami  kawasan  sungai.  Dengan demikian,  penelitian  kali  ini  secara khusus ingin mengkaji tentang bagaimana dinamika implementasi kebijakan  normalisasi  aliran  sungai  di Kota Banda Aceh.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  terdahulu  mengenai normalisasi  daerah  aliran  sungai  telah banyak  dilakukan,  namun  mayoritas peneliti  menitik  fokuskan  pada  aspek manajemen  pengendalian  sungai  untuk mitigasi  bencana,  terutama  banjir. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan  oleh  Misbah  &  Ahadian (2020), Murniningsih & Mustafa (2020), dan Wibowo et al. (2019) telah mengulas  berbagai  strategi  yang  dapat dilakukan  dalam  pengendalian  sungai guna  mengurangi  dampak  bencana banjir.
Di  sisi  lain,  terdapat  sebuah kontribusi  yang  cukup  substansial  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aryani et  al.  (2020),  yaitu  adanya  penekanan pada  aspek  hukum  terkait  dengan manajemen  aliran  sungai.  Meskipun tidak  menitikberatkan  pada  mitigasi bencana,  penelitian  ini  menyajikan pemahaman  tentang  kerangka  hukum yang mengatur mekanisme pengelolaan aliran sungai.
Sementara itu, relokasi terhadap penduduk  yang  hidup  di  seputaran aliran  sungai  menurut  Syofii  & Alfirdaus (2020) menciptakan landasan untuk  pemahaman  tentang  kebijakan terkait  sungai  dengan  menitikberatkan pada  upaya  relokasi  penduduk  yang tinggal  di  sekitar  sungai.  Meskipun penelitian  ini  fokus  pada  aspek kebijakan, fokusnya adalah pada relokasi penduduk, bukan pada normalisasi aliran sungai secara umum. Oleh  karena  itu,  pada  akhirnya
penelitian  ini  secara  spesifik  menggali dinamika implementasi kebijakan publik  normalisasi  aliran  sungai  yang terjadi  di  Kota  Banda  Aceh.  Untuk mengukur keberhasilan maupun tantangan  dari  implementasi  kebijakan tersebut,  peneliti  merujuk  pada  empat variabel  implementasi  kebijakan  yang dikemukakan  oleh  George  C.  Edward III  sebagaimana  yang  dikutip  dalam (Subarsono,  2012),  yaitu:  Komunikasi, Sumber  Daya,  Sikap  Para  Pelaksana, dan  Struktur  Birokrasi.  Dan  berikut adalah  penjabaran  penulis  dari  empat indikator tersebut:

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
1. Komunikasi .  Ini  merupakan variabel  kunci  dalam  menilai keberhasilan implementasi kebija-kan  normalisasi  aliran sungai  di  Kota  Banda  Aceh.
Faktor ini mencakup efektivitas penyampaian  informasi  antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah,  masyarakat,  dan pihak swasta. Ketersediaan saluran  komunikasi  yang  baik dapat meningkatkan pemahaman  bersama  dan  men- dorong  partisipasi  aktif  dalam proses normalisasi sungai.
2. Sumber  Daya .  Keberhasilan implementasi  kebijakan  sangat bergantung  pada  ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan sumber  daya.  Sumber  daya finansial, manusia, dan teknologi  menjadi  faktor  kunci yang dievaluasi. Dalam konteks normalisasi aliran sungai, diperlu-kan  alokasi  anggaran yang mema-dai, keahlian teknis,
serta peran aktif dari staf terkait untuk  mena-ngani  tantangan implementasi.
3. Sikap  Para  Pelaksana .  Ini menca-kup  tingkat  keterlibatan,
motivasi, dan komitmen mereka terhadap implementasi kebijakan. Kesiapan para pelaksana  untuk  menghadapi perubahan,  menerima  tanggung jawab,  dan  beradaptasi  dengan situasi yang berkembang menjadi  faktor  kunci.  Dalam
konteks normalisasi aliran sungai,  sikap  positif  dari  para pelaksana terhadap tujuan kebijakan  dapat  meningkat-kan pelaksanaan dengan efektif.
4. Struktur Birokrasi . Bagian ini memainkan peran penting dalam menentukan  kelancaran  proses implementasi. Keterbukaan, koordi-nasi,  dan  fleksibilitas dalam  hierarki  birokratik  dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas  kebijakan.  Dalam konteks normalisasi aliran sungai, keberhasilan implementasi terkait erat dengan sejauh  mana  struktur  birokrasi dapat  menanggapi  dinamika lingkungan  dan  mem-fasilitasi kerjasama antarinstansi terkait. Implementasi kebijakan normalisasi aliran sungai di Kota Banda Aceh  akan  dianalisis  melalui  lensa variabel-variabel  seperti  yang  telah disebutkan  di  atas,  dengan  harapan dapat  memberikan  sebuah  pemahaman menyeluruh tentang proses dan dinamika yang diamati tersebut.

## METODE
Adapun  metode  penelitian  yang peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif.    Bogdan  dan Taylor  dalam  Arifin  (2011)  melihat penelitian  kualitatif  merupakan  suatu metode  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata tertulis,  lisan, atau perilaku dari subjek yang  telah  dipilih  untuk  diamati.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
Menurut  pandangan  ini,  pendekatan kualitatif  berfokus  pada  gambaran menyeluruh atau holistik terhadap latar belakang  dan  individu  yang  terlibat.
Sementara itu, Creswell (2017) beranggapan  bahwa  prosedur  dalam kualitatif  sangat  mengandalkan  dalam bentuk  teks  dan  gambar,  sehingga memiliki  langkah-langkah  yang  unik dalam  analisis  data,  dan  berciri  khas terhadap sumber sebagai strategi penelitian yang berbeda-beda.
Kelebihan  dari  metode  penelitian kualitatif  adalah  adanya  upaya  untuk mendalami  suatu  gejala,  fakta,  atau realita,  masalah,  serta  peristiwa  secara mendalam oleh peneliti, sehingga hasil yang  didapatkan  tidak  hanya  sekedar pandangan  dipermukaan  saja.  Dengan demikian,  tujuan  pokok  dari  penelitian kualitatif adalah untuk menguraikan ( to describe ),  memahami  ( to  understand ), dan menjelaskan ( to explain ) fenomena tertentu secara menyeluruh dan mendalam, dengan menerapkan prosedur dan teknik yang spesifik sesuai dengan  karakteristik-nya.  Melalui  hal
ini  diharapkan  dapat  menghasilkan sebuah grounded  theory ,  yaitu  teori yang  muncul  berdasarkan  data  yang terkumpul  selama  proses  penelitian” (Arifin, 2011).
Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan  pada  kebutuhan  untuk mendapatkan  pemahaman  mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan  normalisasi  aliran  sungai  di Kota Banda Aceh.
Dengan
menghasilkan  data  deskriptif  dalam bentuk  kata-kata,  metode  kualitatif dapat  memberikan  gambaran  holistik terhadap  fenomena  yang  kompleks. Selain  itu,  pendekatan  ini  memberikan fleksibilitas dalam mengadaptasi strategi  penelitian  yang  sesuai  dengan konteks  unik  dari  normalisasi  aliran sungai.  Selain  itu,  melalui  pendekatan kualitatif,  diharapkan  dapat  terbentuk grounded theory yang mendasari pemahaman  tentang  faktor-faktor  yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan  kebijakan  normalisasi  aliran sungai di Kota Banda Aceh.
Lebih  lanjut,  dalam  konteks penelitian  ini,  peneliti  melakukan wawancara  yang  mendalam  dengan pihak  terkait.  Hasil  dari  wawancara tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Informan  yang  terlibat  meliputi  BWS (Balai  Wilayah  Sungai)  Sumatera  1, Pemerintah  Kota  Banda  Aceh,  Dinas Pariwisata  Kota  Banda  Aceh,  dan Masyarakat atau Wirausaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  normalisasi  Daerah Aliran Sungai (DAS) di kawasan taman wisata  kuliner  Simpang  Mesra  Kota Banda  Aceh  ini  lahir  disebabkan  oleh menurunnya fungsi kanal banjir, hal ini berdasarkan  temuan  bahwa  lahan bantaran  dan  tanggul  banjir  telah berkurang kapasitasnya yang dilihatdari beberapa aspek pemanfaatan lahan yang tidak sesuai lagi dengan yang diperuntukan.  Hal  ini  juga  sejalan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
dengan beberapa papan peringatan yang sudah  terpasang  di  bantaran,  adanya audiensi penyampaian rencana kebijakan  normalisasi,  dan  adanya pembahasan langkah-langkah pengendalian  dan  penertiban  DAS dengan beberapa stakeholder dibarengi disertai koordinasi dengan instansi yang terkait. Kegiatan  normalisasi  kawasan
DAS  sangat  penting  untuk  dilakukan agar terciptanya sebuah alokasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kondisi  dan  kapasitas  sumber  daya wilayah, memenuhi kebutuhan konservasi.  Adanya  lingkungan  yang mendukung  pengelolaan  ruang  terbuka hijau  secara  bersamaan  hal  ini  akan terwujud apabila dalam sistem kelembagaan  yang  kuat  dan  adanya kerjasama antar pemerintah yang solid. Kebijakan  Normalisasi  DAS  yang dilakukan  oleh  BWS  Sumatera  1 dilakukan  dengan  dua  metode,  yaitu kebijakan  struktural  dan  nonstruktural. Pengelompokan tersebut mengacu pada definisi  dari  Kodoatie  (2021)  yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya  air  dapat  diaplikasikan  secara struktural  dan  non  struktural  agar mampu mengendalikan sumber daya air baik  yang  alami  maupun  buatan manusia, sehingga mampu merealisasikan tujuan utama dari eksistensi sebuah lingkungan. Kebijakan normalisasi yang
dilakukan oleh BWS Sumatera 1 selama ini  merupakan  pelaksanaan  tupoksi Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan
Penataan Ruang RI  untuk pemanfaatan bantaran  sungai  Krueng  Aceh,  sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015  Tahun  2015  tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, dan ditindaklanjuti  Kuputusan  Gubernur Aceh  Nomor  362/1337/2020  tentang
Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir  Krueng  Aceh.  Maka  dalam  hal ini peneliti berfokus pada Taman Wisata Kuliner  Simpang  Mesra  yang  masuk dalam wilayah normalisasi garis sempadan  DAS  Krueng  Aceh.  Untuk itu,  peneliti  menggunakan  sejumlah indikator  sebagai  barometer  untuk mengukur berhasil atau tidaknya sebuah proses  implementasi  kebijakan  publik yang  dikemukakan  oleh  George  C. Edward  III, seperti  yang dikutip  dalam (Subarsono,  2012),  setidaknya  terdapat empat variabel atau indikator yang bisa digunakan  untuk  menentukan  tingkat keberhasilan suatu implementasi program  atau  kebijakan  publik,  yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap para pelaksana, dan Struktur Birokrasi.
Maka  dengan  begitu,  penelitian ini  memanfaatkan  kerangka  kerja  yang telah tersebut sebelumnya untuk mengevaluasi  proses  dan  dinamika implementasi  kebijakan  normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Taman Wisata  Kuliner  Simpang  Mesra  Kota Banda Aceh.

## Komunikasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
Upaya  normalisasi  sulit  untuk berjalan sesuai  dengan harapan  apabila tidak dibarengi dengan proses komunikasi yang baik dam melembaga. Dalam ranah kebijakan publik, komunikasi  diartikan  sebagai  proses penyampaian  informasi  kebijakan  dari pembuat  kebijakan  kepada  pelaksana kebijakan.  BWS  Sumatera  1  memberi tanggungjawab kepada Pemerintah Kota  Banda  Aceh  dalam  mengelola kawasan  DAS  di  area  Simpang  Mesra Kota Banda Aceh. Dari maksud di atas kita dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan  kawasan  DAS  di  area Simpang  Mesra  merupakan  tanggung jawab  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh dalam  mengelola  namun berbeda kenyataannya di lapangan. Sesuai  pernyataan  dari  Kasubbag Tata  Usaha  Balai  Wilayah  Sungai Sumatera 1 yang memiliki tanggungjawab dalam hal ini: “Sejauh ini kita selalu koordinasi dengan  pihak  Pemerintah  Kota Banda Aceh, apalagi yang ditempati adalah tanah milik BWS Sumatera  1.  Mengenai  adanya penempatan di kawasan Simpang Mesra Kota Banda Aceh kita tidak tau  menau  kalau  pengelolaan kawasan tersebut dijadikan sebagai  lahan  Taman  Wisata Kuliner. Hanya saja pengelolaan lahan tersebut adalah Pemerintah Kota  Banda  Aceh  selaku  pihak yang meminta izin untuk pengelolaan lahan  tersebut”.
(Wawancara, 05 Agustus 2021)
Dari sini kita mengetahui  adanya miskomunikasi antara BWS Sumatera 1 dengan  Pemkot  Banda  Aceh  terkait dengan pemanfaatan lahan yang selama ini telah berjalan. Implementasi program  ini  akan  mampu  berjalan dengan  efektif  dan  efisien  jika  orang atau  kelompok  yang  terlibat  dalam pencapaian tujuan kebijakan normalisasi ini dapat memahami ukuran dan  tujuan  kebijakan  tersebut,  maka penting untuk secara jelas mengkomunikasikan ukuran dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana kebijakan,  dalam  hal  ini  adalah  BWS Sumatera 1. Untuk mencapai keseragaman  dan  konsistensi  dalam ukuran  dasar  dan  tujuan,  diperlukan komunikasi yang efektif agar implementator dapat memahami dengan tepat  mengenai  ukuran  dan  tujuan kebijakan yang dimaksud.
Sesuai  pernyataan dari salah satu pemilik  usaha  yg  terkena  penggusuran di area Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh:
“Komunikasi selalu kita jaga baik dengan Pemerintah Kota maupun Dinas  Pariwisata  karena  dalam hal ini mereka sebagai pihak yang turut  mengawasi  kita  selama aktivitas usaha tersebut berjalan. Kita  juga  sadar  bahwa  lahan yang  kita  gunakan  bukan  milik pribadi, bukan milik Pemko juga, kita  hanya  sewa  tanah.  Sudah bertahun-tahun  kami  disini  tidak pernah  ada  masalah,  hanya  saja kita  kan  maunya  ada  komunikasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
yang  bagus  antara  Pemerintah dengan kita dan diberikan tenggang  waktu  berapa  hari untuk angkat barang”. (Wawancara, 10 Agustus 2021)
Hasil  wawancara  tersebut  telah memberikan  pemahaman  kepada  kita bahwa  adanya  komunikasi  yang  tidak sesuai, adanya komunikasi  yang belum kompleks  antara  Pemerintah  Kota Banda Aceh dengan BWS Sumatera 1, dalam hal pengelolaan kawasan DAS di area Simpang Mesra Kota Banda Aceh.
Oleh  karena  itu,  dapat  kita simpulkan  bahwa  ketidakterlaksanaan jalinan  komunikasi  yang  baik  antara kedua  belah  pihak  diduga  disebabkan oleh indikator komunikasi yang kurang memadai,  seperti  ketidakjelasan  dalam konsistensi  informasi  yang  beredar. Selain  itu,  miskomunikasi  yang  terjadi juga  turut  menyebabkan  interpretasi yang  berbeda  di  kalangan  pihak  yang terlibat.  Oleh karena itu, penting untuk segera mengatasi hambatan komunikasi ini  melalui  langkah-langkah  perbaikan, seperti peningkatan transparansi informasi  dan  upaya  memperbaiki saluran  komunikasi,  guna  menciptakan pemahaman yang seragam dan meminimalisir potensi kesalah- pahaman di masa depan. Sumber Daya Sumber  Daya  merupakan  pra- syarat penting dalam upaya menghasilkan sebuah agenda implementasi  kebijakan  dengan  baik dan  benar.  Sumber  daya  memiliki
keterkaitan  yang  signifikan  dengan semua  elemen  yang  dapat  mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan, mencakup  aspek-aspek  seperti  tenaga kerja, alokasi dana, fasilitas, informasi, dan  wewenang.  Pernyataan  ini  sejalan dengan  apa  yang  telah  dikemukakan oleh Simangunsong (2017) pengelolaan kewenangan  pemerintahan  di  bidang Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang di Wilayah perlu memperhatikan beberapa hal seperti personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi. Sumber daya ini meliputi Instansi
yang terkait sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Pasal 1 angka 18: “Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah  seluruh  sumber  daya  dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun makhluk  hidup  lainnya”.  Keberhasilan sumber  daya  terdiri  dari  beberapa komponen  yang  harus  kita  lihat  mulai dari  staff,  keahlian  dari  para  pelaksana maupun  fasilitas  pendukung.  Hal  ini juga  tidak  terlepas  dari  peran  usaha dengan  membuka  peluang  kerja  dapat meminimalisir  angka  pengangguran yang  diharap  dapat  menjadi  solusi perbaikan  perekonomian  masyarakat setempat.
Dengan  demikian,  sulit  untuk melihat timbulnya masalah jika adanya sikap  konsisten  dalam  implementasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
program  dan  akuratnya  komunikasi yang terjalin antara pihak yang terlibat.
Namun, apabila personil yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program mengalami kekurangan sumber  daya,  maka  mereka  akan mengalami kesulitan dalam memecahkan  solusi  pekerjaan  maupun tugasnya. Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor krusial dalam mendukung pengelolaan DAS di
kawasan Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh. Pengelolaan  DAS  memerlukan kehadiran  sumber  daya  manusia  yang tidak  hanya  memadai  secara  jumlah, tetapi  juga  memiliki  kemampuan  yang mendukung  pelaksanaan  implementasi kebijakan. Sehingga, keberhasilan realisasi  program  tidak  terhambat  oleh kendala dalam implementasinya.
Adanya  tim  yang  terdiri  dari  individu- individu  yang  memiliki  keterampilan dan  pengetahuan  yang  cukup  penting, karena jika sumber daya manusia tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan, hal ini berpotensi menghambat  efektivitas  pelaksanaan program. Oleh karena itu, investasi dan perhatian terhadap pengembangan
sumber  daya  manusia  yang  terlibat dalam pengelolaan DAS menjadi kunci utama  untuk  mencapai  tujuan  program dengan efektif dan berkelanjutan.
Sikap Para Pelaksana Sikap pelaksana kebijakan merujuk pada perilaku yang
ditunjukkan  oleh  elemen-elemen  yang
terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan, dengan tujuan
menyelaraskan pertumbuhan  perilaku  dengan  sikap yang diperlihatkan oleh pembuat kebijakan  pemerintah  terhadap  subjek dan objek kebijakan.
Tren  perilaku  atau  ciri  khas pelaksana  kebijakan  memainkan  peran krusial dalam mewujudkan pelaksanaan program normalisasi sungai yang sesuai dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditetapkan.  Dua  karakteristik  kunci yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana kebijakan adalah integritas dan komitmen yang tinggi. Integritas membimbing  para  pelaksana  untuk tetap  setia  pada  program  yang  telah direncanakan,  sementara  komitmen yang tinggi dari mereka akan memberikan semangat dalam melaksanakan  tugas,  wewenang,  dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Adapun  hal  yang  tersebut  di  atas sejalan  dengan  pernyataan  dari  salah satu pemilik usaha yang terkena dampak penggusuran  di  area  Taman  Wisata Kuliner  Simpang  Mesra  Kota  Banda Aceh:
“Kami di sini pengusaha berstatus legal, karena membayar sewa lahan kepada Dinas Pariwisata  Kota  Banda  Aceh setiap tahunnya, kami juga merupakan  salah  satu  usaha wisata  kuliner  di  Kota  Banda Aceh  penyumbang  PAD.  Lahan usaha yang kami kelola juga satu kesatuan  garis  sepadan  dengan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
milik  pemerintah  yakni  Gedung Badan Pertanahan Nasional Aceh, Gedung Perpustakaan Wilayah  Provinsi  Aceh  dan beberapa bangunan toko permanen  milik  pribadi.  Kami juga  telah  menyurati  Sekretaris
Daerah  Kota  Banda  Aceh  untuk meminta  penggusuran  ditunda, dikarenakan  pandemi  Covid-19 membuat  kami  kesulitan  mencari tempat  baru  untuk  usaha”.
(Wawancara, 08 Agustus 2021) Dukungan  dari  pimpinan  sangat berdampak pada kinerja  dari pelaksana kebijakan  di  lapangan  untuk  mencapai tujuan  yang  efektif.  Salah  satu  bentuk dukungan dari pimpinan adalah dengan menempatkan program sebagai prioritas utama,  sehingga  keberlangsungan  dan percepatan normalisasi bantaran sungai akan tetap dilaksanakan, dengan memperhatikan beberapa faktor keseimbangan  peran  serta  masyarakat, daerah,  kemudian  karakter  demografi
lainnya.
Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti di lapangan dengan
Kasubbag Tata Usaha BWS Sumatera 1, sebagai berikut:
“Upaya percepatan penggusuran
itu  memang  harus  tetap  kita langsungkan dan segerakan karena mengingat beberapa faktor  yang  sudah  tidak  lagi sejalan  dengan  apa  yang  kita harapkan  dan  tentukan,  untuk menggunakan lahan itu sudah ada aturannya  dan  jelas  aturannya,
nanti akan saya tunjukkan beberapa  aturan  normalisasi  ini, kami  juga  sebelumnya  sudah dipanggil  oleh  pihak  MPU  Aceh, sudah kita paparkan dan pertanggungjawabkan alasan normalisasi  yang  kita  kerjakan jadi kita tidak sembarangan atau semena-mena melakukan penggusuran” .  (Wawancara,  05
Agustus 2021)
Oleh  karena  itu,  sikap  para pelaksana dan dukungan dari pimpinan menjadi  aspek  yang  sangat  krusial dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Tanpa alasan yang mendasar, toleransi  terhadap  penggusuran  tidak dapat diberlakukan, mengingat maraknya  pemanfaatan  lahan  yang sudah tidak sesuai dengan peruntukkan dan  faktor  demografi  lahan  yang semakin  terkikis  menjadi  tantangan utama.  Dalam  konteks  ini,  BWS Sumatera 1 telah secara tegas
mempertanggung-jawabkan implementasi normalisasi kepada MPU Aceh, menegaskan bahwa tidak ada hal yang  bertentangan  dengan  normalisasi ini, baik dari segi agama maupun ras dan suku.
Pentingnya  sikap  proaktif  para pelaksana  dan  dukungan  penuh  dari pimpinan  tidak  hanya  merujuk  pada aspek  teknis  pelaksanaan,  tetapi  juga pada  pemahaman  dan  penerapan  nilai- nilai keadilan serta keberlanjutan dalam setiap  langkah  kebijakan.  Oleh  karena itu, upaya untuk memastikan keberhasilan  normalisasi  memerlukan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
sinergi  yang  kuat  antara  kebijakan, praktik  pelaksanaan,  dan  nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hanya melalui pendekatan yang  holistik  dan  berkesinambungan, kita  dapat  mencapai  hasil  yang  positif dan  berkelanjutan  dalam  pengelolaan lahan di kawasan Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh.

## Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan bagian integral  dari lembaga pelaksana suatu  kebijakan,  dan  struktur  ini mencerminkan  ciri,  norma,  atau  pola hubungan yang terjadi secara berulang.
Instansi yang terkait memiliki keterkaitan potensial atau aktual dengan tanggung  jawab  yang  mereka  emban dalam pelaksanaan kebijakan normalisasi yang telah ditetapkan. Sebuah  kebijakan  public  yang bersifat kompleks membutuhkan kerjasama  dari  berbagai  pihak,  dan dalam  konteks  kebijakan  normalisasi daerah  aliran  sungai  ini,  pihak-pihak yang  terlibat  meliputi  beberapa  unsur seperti  BWS  Sumatera  1  sebagai pelaksana,  Pemerintah  Kota  Banda Aceh  sebagai  pengawas,  dan  Dinas Pariwisata  Kota  Banda  Aceh  yang bertanggung  jawab  atas  pemungutan retribusi daerah bagi pelaku usaha. Hal ini  sebagaimana  hasil  wawancara peneliti  di  lapangan  dengan  Kasubbag Tata  Usaha  BWS  Sumatera  1,  sebagai berikut: “Sebelum dikeluarkan SK Gubernur Aceh untuk
pembentukan  tim  terpadu,  kita sudah melakukan sosialisasi sejak bulan  November  2019,  survei penyampaian  rencana  penataan ke Pemkot Banda Aceh, melakukan  koordinasi  dengan Kasatpol  PP  Kota  Banda  Aceh, kemudian  sosialisasi  setingkat Kecamatan  di  daerah  yang  akan dilakukan normalisasi”.
(Wawancara, 05 Agustus 2021) Apabila  terdapat  cukup  sumber daya  untuk  menjalankan  kebijakan normalisasi  sungai  dan  para  pelaksana telah memahami langkah-langkah yang perlu  diambil,  tetapi  implementasinya masih  mungkin  mengalami  kegagalan jika  struktur  birokrasi  yang  ada menghambat koordinasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini sebagaimana hasil  wawancara  dengan  Kasubbag. Kepegawaian dan Umum Dinas Pariwisata  Kota  Banda  Aceh,  sebagai berikut:
“Dalam hal  ini kita tidak terlalu dilibatkan,  sebagai  kewenangan kami  dari  Dinas  Pariwisata hanya  mengembalikan  retribusi daerah  tahun  ini  yang  sudah disetorkan,  mengingat  tempatnya juga  sudah  digusur.  Kita  tidak bertanggung-jawab persoalan penempatan  tempat  baru,  kita kembalikan  biaya  sewa  nya sebagai bentuk bahwa kita masih peduli dengan masyarakat, supaya  bisa  mencari  tempat  dan lahan  yang baru. Kita juga  tidak

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
masuk dalam Tim Terpadu Penataan  Kawasan  Kanal  Banjir Krueng  Aceh,  mungkin  Walikota punya peran dan tanggung-jawab lebih  jadi  sudah  bisa  mewakili”. (Wawancara, 05 Agustus 2021) Oleh  karena  itu,  dapat  kita simpulkan  bahwa  Keputusan  Gubernur
Aceh tentang Pembentukan Tim Terpadu  Penataan  Kawasan  Kanal Banjir Krueng Aceh merupakan langkah  strategis  pemerintah  Aceh dalam meng-implementasikan kebijakan normalisasi, pengawasan, dan evaluasi  terhadap  pengelolaan  DAS.
Keputusan  ini  tidak  hanya  bertujuan untuk  menciptakan  keteraturan  dalam kegiatan  tersebut,  tetapi  juga  untuk memperjelas  tugas  pokok  dan  fungsi Tim Terpadu.
Dengan  penjabaran  peran  yang jelas, mulai dari Koordinator, Pengarah, Penanggung  Jawab,  Ketua,  Sekretaris, hingga Anggota Tim, diharapkan bahwa komunikasi  terbuka  dan  efektif  dapat terjalin  dengan  baik.  Hal  ini  menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi Tim  dan  memberikan  informasi  yang transparan  kepada  masyarakat  serta pengguna lahan untuk usaha.
Dalam konteks ini, kesinambungan  komunikasi  dan  kerja sama antara Tim Terpadu dan stakeholders lokal akan menjadi pondasi  penting  bagi  keberhasilan implementasi  kebijakan  ini.  Hanya dengan kolaborasi yang kuat dan arahan yang  jelas,  kita  dapat  mencapai  hasil yang optimal dalam pengelolaan
Kawasan  Kanal  Banjir  Krueng  Aceh, memberikan  manfaat  maksimal  bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Secara  keseluruhan,  berdasarkan implementasi  kebijakan  normalisasi yang  telah  dilaksanakan  maka  terdapat beberapa  hasil.  Pertama , pemerintah pusat  telah  mengeluarkan  kebijakan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015  Tahun  2015  tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, sehingga perlu dibentuknya  Tim  Terpadu  Penataan Kawasan  Kanal  Banjir  Krueng  Aceh yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi  dan  penertiban,  melakukan pengamanan  pada  bantaran  sungai, melaksanakan pemeliharaan rutin kanal banjir,  melaksanakan  evaluasi  secara berkala dan berkelanjutan dengan waktu yang  ditentukan  dan  menyiapkan laporan  kerja  perkembangan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Kuputusan Gubernur  Aceh  Nomor  362/1337/2020 tentang Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh. Kedua , implementasi  kebijakan dilakukan secara berkala dan dilakukan melalui  tahapan  sosialiasi  oleh  BWS Sumatera  1  kepada  masyarakat  dan pelaku  usaha  khususnya  pada  Taman Wisata  Kuliner  Simpang  Mesra,  Desa Lamgugob,  Kecamatan  Syiah  Kuala Kota  Banda  Aceh,  yang  didampingi oleh Wali Kota Banda Aceh, Camat dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
perangkat  Desa.  Proses  implementasi Kebijakan Normalisasi ini juga didukung  oleh  indikator  keberhasilan suatu  kebijakan,  namun  fakta  yang terjadi dilapangan masih banyak ketidaksesuaian, baik hubungan komunikasi  yang  tidak  terjalan  dengan baik,  sikap  para  pelaksana  yang memilih diam dan tidak hadir pada saat penggusuran  dilakukan,  tidak  adanya legalitas  yang  sah,  dan  ketidakpatuhan dalam implementasi regulasi.
Sementara  itu,  aktor-aktor  yang terlibat  dalam  proses  implementasi kebijakan  normalisasi  terdiri dari beberapa pihak. Pertama, BWS Sumatera  1  selaku  pihak  pemilik  aset dan  pengelolaan  aset  lahan  Taman Wisata  Kuliner  Simpang  Mesra  Kota Banda  Aceh,  yang  diberi  kewenagan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pengelolaan DAS secara terpadu  sebagai  tanggungjawab  utama dan melaksanakan Kebijakan Normalisasi.  Kedua,  Pemerintah  Kota Banda  Aceh  yang  dalam  hal  ini Sekretariat  Daerah  Kota  Banda  Aceh, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan DAS secara terpadu  dalam  lintas  DAS  Kabupaten/
Kota, dan juga pihak yang mengeluarkan  rekomendasi  izin  usaha pada  Taman  Wisata  Kuliner  Simpang Mesra Kota Banda Aceh.
Ketiga,  Dinas  Pariwisata  Kota Banda  Aceh,  sebagai  Satuan  Kerja
Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  fokus pada
pengembangan sektor kepariwisataan  dan  kuliner,  memegang
peran sentral dalam keberhasilan implementasi  kebijakan  normalisasi  di Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra. Dinas  ini  memiliki  tanggung  jawab untuk  mengutip dan mengatur retribusi atau biaya sewa lahan, yang selanjutnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  bagi  Kota  Banda  Aceh. Dengan demikian, peran Dinas
Pariwisata  tidak  hanya  terbatas  pada regulasi  dan  pengawasan,  tetapi  juga turut  berkontribusi  pada  pertumbuhan ekonomi daerah.
Keempat, masyarakat atau pelaku usaha  menjadi  elemen  krusial  dalam dinamika kebijakan normalisasi. Sebagai  pihak  yang  secara  langsung terlibat, pelaku usaha merasakan dampak dan manfaat dari implementasi kebijakan  ini.  Mereka  tidak  hanya mendirikan usaha, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan normalisasi.  Melalui  partisipasi  dan dukungan aktif, masyarakat dan pelaku usaha dapat menjadi mitra yang efektif dalam  menjaga  keberlanjutan  dan kesuksesan kebijakan ini.
Dengan melibatkan seluruh pihak terkait, dari instansi pemerintah hingga pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan kebijakan normalisasi dapat diimplementasikan  secara  holistik  dan berkelanjutan. Kolaborasi erat antarstakeholders  menjadi  kunci  untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan  berdaya  saing  di  Taman  Wisata Kuliner Simpang Mesra serta memastikan  manfaat  maksimal  bagi semua pihak yang terlibat.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dimensi  dari  teori yang  digunakan  dalam  penelitian  ini, dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana, dan struktur  birokrasi  memainkan  peran krusial  dalam  implementasi  kebijakan normalisasi aliran sungai di Kota Banda Aceh.
Dalam  aspek  komunikasi,  terlihat bahwa  kurangnya  keterbukaan  dan koordinasi antara BWS Sumatera 1 dan Pemerintah Kota Banda Aceh menyebabkan  miskomunikasi  terkait pengelolaan  kawasan  DAS  di  area Simpang Mesra. Hal ini menggambarkan pentingnya komunikasi yang efektif untuk memastikan  pemahaman  yang  seragam dan mengurangi potensi kesalahpahaman di masa depan. Sumber  daya  menjadi  faktor penentu dalam keberhasilan implementasi  kebijakan  normalisasi.
Dengan  fokus  pada  personil,  peralatan, pembiayaan,  dan  dokumentasi,  dapat disimpulkan  bahwa  pengelolaan  DAS memerlukan sumber daya manusia yang tidak  hanya  memadai  secara  jumlah, tetapi  juga  memiliki  kemampuan  yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
Sikap  para  pelaksana  mencakup integritas  dan  komitmen,  yang  menjadi kunci  dalam  mewujudkan  pelaksanaan program normalisasi aliran sungai sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Dukungan  pimpinan  dan  konsistensi dalam pelaksanaan tugas menjadi aspek penting  dalam  mencapai  keberhasilan
kebijakan.
Struktur birokrasi,  sebagai  bagian integral dari lembaga pelaksana kebijakan,  memainkan  peran  penting dalam  koordinasi  antarinstansi  terkait. Keputusan  Gubernur  Aceh  tentang pembentukan  Tim  Terpadu  Penataan Kawasan  Kanal  Banjir  Krueng  Aceh menjadi langkah strategis untuk menciptakan keteraturan dan komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan normalisasi.
Secara keseluruhan, integrasi yang baik  antara  komunikasi  yang  efektif, optimalisasi  sumber  daya,  sikap  positif para  pelaksana,  dan  struktur  birokrasi yang terkoordinasi menjadi kunci utama untuk keberhasilan implementasi kebijakan  normalisasi  aliran  sungai  di Kota  Banda  Aceh.  Melalui  kolaborasi yang kuat antarstakeholders, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan  berdaya  saing  dalam  pengelolaan kawasan DAS di area Simpang Mesra.
Berdasarkan kesimpulan ini,
penulis  merekomendasikan  beberapa langkah perbaikan. Pertama, diperlukan peningkatan dalam pengawasan, pembinaan,  dan  penerapan  sanksi  yang lebih  tegas  bagi  penyelenggara  usaha atau wisata kuliner yang tidak mematuhi perizinan dan peruntukan lahan. Kedua, pembentukan  Tim  Terpadu  Penataan Kawasan  Kanal  Banjir  Krueng  Aceh sebaiknya  tidak  hanya  terfokus  pada normalisasi,  tetapi  juga  harus  berperan dalam  pengawasan,  pembinaan,  dan sosialisasi mengenai pentingnya
menjaga kawasan DAS. Dengan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
demikian,  diharapkan  dapat  tercipta harmoni  antara  kebijakan,  masyarakat, dan  pelaku  usaha  dalam  pengelolaan Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z. (2011). Penelitian pendidikan:
Metode  dan  paradigma  baru. Remaja Rosdakarya. Aryani,  N.,  Ariyanti,  D.  O.,  & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  di  Indonesia  (Studi  di Sungai  Serang  Kabupaten  Kulon Progo). Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, 27 (3), 592-614. https://doi.org/10.20885/iustum.v ol27.iss3.art8 Creswell,  J.  W.  (2017).  Research
Design:  Pendekatan  Kualitatif,
Kuantitatif,  dan  Mixed  (Edisi Ketiga). Pustaka Pelajar. Djumali,  S.,  Musa,  R.,  &  Ashad,  H. (2022). Evaluasi Skematik Alokasi Air Daerah Aliran Sungai
Jeneberang. Jurnal  Konstruksi: Teknik,  Infrastruktur  dan  Sains, 1 (6), 42–54. http://pasca- umi.ac.id/index.php/kons/article/ view/1110 Efendi,  M.,  &  Astuti,  S.  J.  W.  (2021). Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove di  Indonesia. Jurnal  Inovasi
Sektor  Publik,  1 (2),  105–135.
http://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index .php/jisp/article/view/72 Fauzi,  A.,  &  Oktavianus,  A.  (2014). Pergerakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. MIMBAR:  Jurnal  Sosial  dan
Pembangunan, 30 (1), 45–52.
https://doi.org/10.29313/mimbar. v30i1.445
Kodoatie,  R.  J.  (2021).  Rekayasa  dan Manajemen Banjir Kota. Penerbit
Andi. Misbah, Z. K., & Ahadian, E. R. (2020). Normalisasi  Sungai  Aru  Untuk Menanggulangi Banjir di Kecamatan  Galela  Kabupaten Halmahera  Utara. Journal  of
Science  and  Engineering,  3 (2).
https://doi.org/10.33387/josae.v3i 2.2422 Murniningsih,  S.,  &  Mustafa,  A.  G. (2020). Analisis Dampak Normalisasi  Sungai  Terhadap Erosi  dan  Sedimentasi  di  Daerah Perkotaan  Studi  Kasus:  Sungai Pesanggrahan, Jakarta. Indonesian Journal of Construction  Engineering  and Sustainable Development (CESD), 2 (2), 54–59. https://doi.org/10.25105/cesd.v2i
2.6486
Polie,  R.  J.,  Rispiningtati,  R.,  & Dermawan,  V.  (2014).  Kajian Sistem  Manajemen  Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai  dalam Upaya  Pelestarian  Sumber  Daya Air  (Studi  Kasus:  DAS  Bone
Provinsi Gorontalo). Jurnal
Teknik Pengairan, 5 (2), 189–198. https://jurnalpengairan.ub.ac.id/in dex.php/jtp/article/view/219 Putranto,  T.  T.,  &  Susanto,  N.  (2019).
Kajian Daya Tampung dan Mutu
Kelas  Air  Daerah  Aliran  Sungai Banjir Kanal Timur, Kota Semarang. Jurnal  Wilayah  dan
Lingkungan, 7 (2), 121–136. https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.1 21-136 Redaksi.  (2020).  Pemko  Banda  Aceh Akhirnya Bongkar Lapak

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 29 February 2024 ( 115-132)
Pedagang Kuliner Simpang Mesra. Beritakini.Co. https://beritakini.co/news/pemko- banda-aceh-akhirnya-bongkar-
lapak-pedagang-kuliner-simpang- mesra/index.html
Simangunsong,  F.  (2017).  Kapita Selekta Manajemen Sumber Daya Aparatur. Alfa Beta. Subarsono,  A.  G.  (2012).  Analisis Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Syofii,  M.,  &  Alfirdaus,  L.  K.  (2020). Koalisi  Masyarakat  Sipil  Dalam Advokasi  Kebijakan  Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang. Jurnal Politik Profetik, 8 (1),
112–135. https://doi.org/10.24252/profetik. v8i1a5 Ujianti,  R.  M.  D.,  Agung,  L.  A.,  & Kurniawan, F. T. (2021). Optimalisasi  Hilir  Daerah  Aliran Sungai Sebagai Kawasan Pertanian Dan Budidaya Perikanan  Berbasis  Masyarakat. Jurnal  Inovasi  Penelitian,  2 (1),
229–234. https://doi.org/10.47492/jip.v2i1. 624 Wibowo, Y. A., Ronggowulan, L., Arif, D.  A.,  Afrizal,  R.,  Anwar,  Y.,  & Fathonah, A. (2019). Perencanaan Mitigasi  Bencana  Banjir  Non- Struktural  Di  Daerah  Aliran Sungai Comal Hilir, Jawa Tengah. JPIG  (Jurnal  Pendidikan  Dan Ilmu  Geografi),  4 (2),  87–100. https://doi.org/10.21067/jpig.v4i2 .3632

## Perundangan dan sejenisnya:
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan  Sungai  dan  Garis Sempadan Danau Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Kuputusan  Gubernur  Aceh  Nomor 362/1337/2020 tentang Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh