## PENERAPAN UU ITE DAN SURAT EDARAN KAPOLRI MENGENAI

## UJARAN KEBENCIAN HATE SPEECH TERHADAP PENYIMPANGAN

## PENGGUNAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM KAJIAN PASAL 28 UUD 1945 TENTANG HAM DI RUANG MAYA CYBER SPACE
Oleh : Sri Ayu Astuti
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No.666 B Sidoarjo Telp: 031-894544,Faxsimile 031-8949333,email. Saar_1126@yahoo.co.id

## Abstrak
Perkembangan HAM di berbagai negara terus menunjukan peningkatan yang berarti dalam kaitan- nya  dengan  penggunaan  hak  dasar  manusia  terhadap  kepentingannya.  HAM  di  Indonesia  tertuang pada ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang menjadi dasar berkembangnya HAM dan Demokrasi pada masa Reformasi. Seiring reformasi berjalan terjadi era keterbukaan informasi dan komunikasi yang sangat cepat dengan ditandai kemajuan teknologi internet. Percepatan teknologi itu dengan tingkat partisipasi paling tinggi dikalangan masyarakat pengguna ruang maya cyber space dengan kehidu- pan  masyarakat  tanpa  batas  ( borderless )  adalah  ruang  media  sosial.  Kemanfaatan  ( convergance ) media dalam internet dengan konteks masyarakat pengguna di media sosial, menimbulkan dampak positif dan negatif. Ruang maya ( cyber space ) memberikan perluasan terhadap kebebasan ekspresi hingga  terjadi  ruang  interaksi  tanpa  batas  dan  jeda  waktu.  Ruang  virtual  itu  banyak  memberikan dampak  negatif  dengan  berkembangnya  berbagai  macam  tindak  kejahatan.  khususnya  tindakan kejahatan yang menggunakan teknologi internet, dengan berbagai motif. Perilaku melampaui batas etika diruang cyber juga semakin tak terukur,  yang  akhirnya menjadi permasalahan hukum. Maka untuk mengatasi permasalahan hukum itu diperlukan penegakan hukum dengan penerapan Undang- Undang  Siber  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  ITE,  yang  kini  dikuatkan  dengan  Surat Edaran  Kapolri  RI  Nomor  SE/6/X/2015  tentang  Ujaran  kebencian  atau Hate  Speech ,  sebagai pedoman bagi polisi dalam menjerat kejahatan atas kalimat penghinaan di ruang publik. Peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  Kapolri  dihadirkan  untuk  mengatasi  perilaku  yang  telah menyimpang dari fungsi penggunaan Kebebasan berekspresi di ruang Publik dan Cyber Space .
Kata Kunci: HAM, ujaran Kebencian ( Hate Speech ), Kebebasan Berekspresi, Ruang Mayantara ( Cyber Space )

## Abstract
Human rights developments in various countries continue to show a significant increase in relation to  the  use  of  basic  human  rights  against  its  interests.  Indonesian  human  rights  contained  in  the provisions of Article 28 UUD 1945 which became the basis of the development of human rights and democracy  in  the  Reformation.  As  the  reform  goes  occur  era  of  information  disclosure  and communication  is  very  fast  with  a  marked  advancement  of  internet  technology.  Acceleration technology with the highest participation rate among people who use cyberspace cyber space with people's  lives  without  borders  (borderless)  is  the  social  media  space.  Expediency  (convergance) media in the context of the Internet user community in social media, positive and negative impacts. Cyberspace (cyber space) provides an extension to the freedom of expression to occur interaction space indefinitely and lag time. Virtual space that many have a negative impact to the development of  a  wide  range  of  crimes.  particularly  crime  that  uses  Internet  technology,  with  various  motifs. Behavior exceeded diruang cyber ethics also increasingly unfathomable eventually become legal
Petunjuk Penulisan Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
Sri Ayu Astuti
issues. So to address the legal issues that required law enforcement to the implementation of the Act Siber Indonesia Number 11 Year 2008 About the ITE, which is now confirmed by Circular Chief of Police No. SE / 6 / X / 2015 on speech-hatred or Hate Speech, as a guideline for police ensnare crimes sentence in humiliation in public spaces. Legislation and policies of the Chief of Police presented to address the behavior that has deviates from the use of Freedom of expression in public space and Cyber Space.

## Keywords : Human rights, speech Hate (Hate Speech), Freedom of Expression, Space mayantara (Cyber Space)

## PENDAHULUAN
Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Ta- hun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek- tronika  ITE  sebagai  undang-undang  khsusus yang mengatur tindak pidana siber, sangat mem- berikan penguatan akan payung hukum yang di- butuhkan bagi pengguna masyarakat dalam me- dia vitual dalam konteks masyarakat di era digi- tal.
Disahkannya UU ITE pada tanggal 21 Ap- ril 2008 itu, terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal ini memuat 2 (dua) muatan besar yang diatur dalam Undang-Undang  ITE  ialah  mengenali  pengatu- ran  Transaksi  elektronik  dan  mengenai  tindak pidana siber ( cyber ). Sedangkan materi dari UU ITE  itu  sendiri  adalah  implementasi  dari  bebe- rapa prinsip ketentuan internasional, seperti UN- CITRAL  Model  Law  on  Elektronic  Commerce, UNCITRAL Elektronic Signature, Convention on Cybercrime,  EU  Directives  on  Eletronic Commerce,  dan  EU  Directives  on  Elektronic Signature .  Ini  merupakan  ketentuan  Internatio- nal  dan  regional  yang  banyak  diterapkan  oleh negara-negara Eropa , Amerika dan Asia.
Sementara  itu  terdapat  substansi  pengatu- ran  tindak  pidana  siber  dalam  UU  ITE  menca- kup  hukum  pidana  materiil  yaitu  kriminalisasi perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana siber, pedoman  yang digunakan ialah Conventi- on on Cybercrime . Undang-undang ini juga me- muat  ketentuan  pidana  formil  yang  khusus  un- tuk menegakan hukum pidana siber.
Ruang perkembangan siber dan ketentuan- nya tidak terlepas dari berbagai Fenomena poli- tik dunia yang menghendaki keterbukaan politik yang terkait juga dengan pelaksanaan HAM dan
lam pemahaman Demokrasi.
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komu- nikasi  juga  melanda  Indonesia  dalam  pemba- ngunan demokrasi yang sangat terasa saat mulai terjadinya  reformasi  di  Indonesia  pada  tahun 1998 itu, membuka juga reformasi teknologi ter- kait dengan kemajuan HAM. Kemajuan pemba- ngunan  teknologi  dan  HAM  serta  hukum  itu memberikan  konsekuensi  logis  terjadi  peruba- han dalam kehidupan sosial masyarakatnya, dan HAM menjadi isu yang sangat menarik diruang demokrasi yang turut memperkuat atmosfir poli- tik  hukum  berjalan  dalam  penyelenggaraan  pe- merintah Indonesia.
HAM di dalam dalam kettentuan Kebeba- san  berekspresi  yang  berjalan  pada  ketentuan Hukum  membuka  ruang  kebebasan  dalam menggunakan  Kemajuan  teknologi  tanpa  jeda sebagai  HAM  dalam  penguasaan  pengetahuan teknologi.  Undang-Undang  Dasar  1945  mema- sukkan ketentuan jaminan HAM pada BAB XA Pasal  28  yang  meresepsi  HAM  dari  DUHAM ( Declaration Universal of Human Rights) 1948. Pasal  29  Deklarasi  Universal  HAM  dipandang tidak  mengikat  secara  yuridis,  hanya  pedoman moral  untuk  menghormati  hak  dan  kebebasan setiap orang, dan kewajiban moralitas bagi suatu negara  menjamin  ketertiban,  dan  kesejahteraan umum. 1 Meski tidak mengikat secara yuridis te- tapi pengaruh moral, politik dan edukatifnya sa- ngat  besar,  bahkan  komitment  terhadap  Hak Asasi  Manusia  menjadi  acuan  dalam  ruang  pe- negakan hukum.
Hak Asasi Manusia dalam perjalanan ruang keadilan  hukum  di  negara-negara  penga-  nut demokrasi dan masyarakat modern saat ini,
menjadi  isue  central  dalam  perubahan   politik suatu negara dengan dinamika kemajuan tekno- logi yang terjadi dan perubahan dinamika di da- 1 Miriam  Budiardjo, Hak-Hak  Asasi  Manusia  dalam  Di- mensi  global ,  Jurnal  Ilmu  Politik,Gramedia  Pustaka  Uta- ma, Jakarta, 1990, hlm. 41
Petunjuk Penulisan Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
Sri Ayu Astuti
yang  berdimensi  global  diperkuat  dengan  per- janjian  ( covenant ).  Hal  itu  tentunya  mengikat negara-negara  pihak  yang  turut  serta  sebagai negara pihak terikat secara hukum, dari sekedar deklarasi sebelumnya.
Dari  perjalanan  sejarah  Hak  Asasi  Manu- sia  HAM  yang  terpenting  menjadi  penguatan yang  mengandung  makna  hukum  adalah  ketika Komisi  Hak  Asasi  Manusia  PBB  pada  tahun 1966  secara  aklamasi  sidang  umum  PBB,  me- nyetujui 3 (tiga) dokumen HAM yaitu : 2
(1) International  Convenant  on  Economic,  So- cial  and  Cultural  Rights (Perjanjian  Inter- nasional  tentang  hak-hak  Ekonomi,  Sosial dan Budaya);
(2) International  Convenant  on  Civil  and  Poli- tical  Rights (Perjanjian  Internasional  ten- tang Hak-hak Sipil dan Politik);
(3) Optional  Protocol  to  the  International  on Civil and Political Rights.
Ketiga  dokumen  di  atas  beserta  Deklarasi Universal HAM dinamakan International Bill of Human  Rights (Undang-Undang  Internasional tentang  Hak-hak  Manusia.  Setelah  diratifikasi oleh  negara-negara  hukum  anggota  PBB  pada Tahun 1976, maka sejak saat itu Deklarasi Uni- versal HAM memiliki kekuatan hukum Interna- sional.
Terkait  dengan  berlakunya  HAM  dan  In- donesia sebagai satu dari negara pihak  yang tu- rut meratifikasi, maka dari perspektif hukum in- ternasional ada ketentuan yang harus ditaati da- lam menegakan HAM. Indonesia sebagai negara hukum  meresepsi  norma  dasar  ( Groundnorm ) yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sum- ber  hukum,  untuk  menerbitkan  ketentuan  khu- sus hukum tentang HAM.
Dalam teori Hans Kelsen tentang Ground- norm itu menjadi sangat penting memperhatikan norma dasar yang terkandung didalam Pancasila sebagai payung hukum bangsa Indonesia dalam visi  kebangsaannya.  Untuk  itu  dalam  membuat peraturan perundang-undangan harus memaknai martabat  manusia  dan  memahami  Hak  Asasi Manusia yang harus dijabarkan didalamnya. 3
2 I  Gede  Yusa, Demokrasi,  HAM,  dan  Konstitusi ,  Setara Press, Malang, 2011, hlm.18-19
3 Philipus  M.Hadjhon, Hak-hak  Kewajiban  Dasar  suatu Kajian Hukum Tata Negara , dalam Majalah Hukum Yuri- dika Universitas Airlangga, Surabaya, 1988, hlm.258
Semangat  Pasal  28  UUD  1945  mengatur HAM,  yaitu  Kemerdekaan  mengeluarkan  piki- ran, pendapat dan berserikat. Kondisi ini sejalan dengan lahirnya UU Politik dan UU Ormas. Pe- negakan hukum HAM di Indonesia menjadi per- soalan tersendiri dalam ruang keterbukaan infor- masi  dan  komunikasi  saat  ini,  karena  HAM menjadi persoalan yang banyak menjadi sorotan tajam  atas  ketidakmampuan  setiap  orang  dalam memahami  HAM  yang  terkandung  sebagai tanggungjawab  hukum  bagi  setiap  orang  dalam menggunakannya.
Menjadi  penting  penegakan  hukum  HAM dilakukan  secara  adil  berdasarkan  ketentuan dasar hak-hak yang terkandung di dalam Pasal 28 UUD  1945,  yang  telah  mengatur  juga  pem- batasan hak yang ditetapkan oleh Pasal 28J Ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar capaian kea- dilan  penegakan  hukum  HAM  dapat  terpenuhi, maka  setiap  orang  dibatasi  dengan  tanggungja- wab  dalam  memahami  tentang  HAM  yang  me- nunjuk pada batasan hak dan kewajiban itu ada pada  penggunaan  fungsi  etika.  Etika  berfungsi untuk  dapat  membatasi  antara  hak  orang  yang satu dengan orang yang lainnya.
Ketentuan  dalam  penegakan  hukum  pada pengguna ruang media internet dipagari oleh ke- tentuan peraturan hukum. Ketentuan hukum po- sitif  yang  terkait  dengan  hal  yang  sifatnya  ada- lah  perbuatan  yang  melanggar  hak-hak  setiap orang di muka umum dan dikenal dengan sebu- tan hatzaai artikelen yang terdapat dalam KUHP. Disamping  itu  ada  Undang-Undang  ITE dan SE Kapolri tentang Ujaran Kebencian ( hate speech )  yang ketiganya memiliki benang merah yang  kuat  untuk  menegakan  keadilan  atas  tim- bulnya  perilaku  tidak  menyenangkan  atau  me- nyimpang  dalam  menggunakan  ruang  publik ( public area ) pada ruang maya cyber space . Ke- tentuan peraturan perundang-undangan itu diha- dirkan  untuk  memberikan  payung  hukum  bagi pengguna cyber  space secara  bertanggungja- wab.
Para pengguna ruang maya terikat dengan norma  sosial  dan  norma  hukum  yang  dikenal dengan  etika  atau  netiket  pada  ruang cyber ter- sebut dan sejatinya HAM itu ada sebagai pengi- kat pada bentuk norma sosial dan norma hukum didalam kedudukan HAM itu sendiri.  Fungsi
Petunjuk Penulisan Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
Sri Ayu Astuti
HAM  berproses  dalam  upaya  menjaga  keterti- ban  dan  menegakan  hukum  bagi  setiap  orang yang menggunakan kebebasan berpikir dan ber- pendapat  dengan  menegakan  etika  hukum  ( the rule  of  ethics ),  inilah  substansi  terdalam  secara hakiki HAM belajar berhukum dari perilaku.

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah  penerapan  Undang-Un- dang  ITE  Nomor  11  Tahun  2008,  dan  Surat Edaran  Kapolri  SE  6/X/2015  tentang  Ujaran Kebencian  ( hate  speech )  dengan  pelanggaran etika  terkait  penegakan  Hukum  dan  HAM  di ruang maya ( cyber space ).

## PEMBAHASAN
A. Konvergensi  Media  ( Convergance  Of  Me- dia ) Terkait Perubahan Pola Perilaku Ko- munikasi  di  Ruang  Maya  ( Cyber  Space ) dan Aspek Hukumnya
Perubahan  pola  komunikasi  yang  terjadi dalam  masyarakat  saat  ini  di  ruang  siber  me- mang  memberikan  dampak  pada  perilaku  kehi- dupan masyarakat modern. Kehadiran media si- ber  merupakan  bentuk  cara  baru  dalam  berko- munikasi.  Bila  selama  ini  pola  komunikasi  ter- diri  dari one-to-many atau  dari  satu  sumber  ke banyak audiences (seperti buku, radio, dan tele- visi), dan pola dari satu sumber ke satu audience atau one-to-one (seperti  telepon dan surat), ma- ka  pola  komunikasi  masyarakat  siber  menggu- nakan many- to-many dan few-to-few . 4
Medium  komunikasi  memiliki  pengaruh yang  sangat  hebat  bagi  perubahan  peradaban manusia sebagai pelaku pengguna media dengan konsep tata ruang  yang berbeda tetapi dapat di- pertemukan  melalui  suatu  alat  yang  bernama media  sebagai  wadah  mengkomunikasikan  pe- san. Bahkan McLuhan 5 mengatakan bahwa ―medium   tidak  hanya  memidiasi  pesan,  tetapi medium  itu  adalah  pesan  itu  sendiri  yang  bisa mengubah  bagaimana  pola  komunikasi  antar  . manusia.  Medium  juga  mempengaruhi  dan memberikan kontrol dari skala  atau bentuk dari bagaimana  manusia  itu  beraksi  dan  berhubu- ngan.
4 Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (Cyberme- dia) , Kencana, Prenamedia Group, 2014, hl. 23-24
5 Ibid,
Masyarakat  di  ruang  maya  atas  penggu- naan  teknologi  terjadi  perubahan  pola  perilaku komunikasi. Kondisi itu memang telah membe- rikan  dampak  terhadap  ruang  perubahan  dalam membangun  sistem  kemasyarakatan  tersendiri. Sistem kemasyarakatan di ruang maya itu terba- ngun  sebagaimanamodel  dalam  segi  kehidupan masyarakat  nyata,  seperti  halnya  terdapat  inter- aksi  sosial,  stratifikasi  sosial,  kebudayaan,  pra- nata sosial, kekuasaan dan juga sistim kejahatan yang berjalan. 6
Secara  umum  realitas  sosial  dapat  diarti- kan  dari  dua  sudut  pandang  yakni: 7 (1)  kenya- taan tentang kejadian-kejadian di dalam masya- rakat  yang  dapat  dilihat,  didengar,  dan  dibaca dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  dapat  di- pandang sebagai realitas fenomena; (2) dapat di- artikan juga sebagai  gambaran tentang kenyata- an atau pengetahuan tentang kenyataan sehingga dapat dipandang sebagai realitas konseptual.
Realitas sosial dalam fenomena perubahan perilaku masyarakat modern yang berpindah pa- da  gempitanya ruang virtual, itu keberadaannya dibentuk oleh suatu konstruksi sosial. Dunia vir- tual  menjadi  bagian  dunia  nyata  dalam  kehidu- pan masyarakat modern yang dibingkai oleh ke- kuatan dasyatnya kecepatan tekonologi informa- si  yang  berkembang  dan  mengubah  peradaban dalam kehidupan manusia.
Konstruksi  sosial  berasal  dari  pemikiran filsafat  dalam  Teori  Konstruksivisme.  Ini  meli- hat pemikiran Von Glaserfeld dan Mattew, ber- pendapat  ―konstruksivisme  adalah  sebuah  filsa- fat  pengetahuan  yang  menekankan  bahwa  pe- ngetahuan  manusia  adalah  konstruksi  (bentu- kan)  manusia  sendiri. 8 Menurutnya  Konstrukti- visme adalah sebagai berikut :
1. Pengetahuan  bukan  merupakan  gamba- ran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek.
2. Subjek membentuk skema kognitif, kate- gori,  konsep dan struktur yang perlu un-
6 Burhan  Bungin, Pornomedia  :  Konstruksi  Sosial  Tele- matika dan Perayaan Seks di Media Massa , Prenada Me- dia, Jakarta, 2003, hlm. 34
7 I.S Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas sosi- al ,  Majalah  Masalah-Masalah  Hukum,  Nomor  9  Tahun 1992, hlm.14
8 Paul  Suparno, Filsafat  Konstruktivisme  dalam  Pendidi- kan , Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm. 18
Petunjuk Penulisan Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
Sri Ayu Astuti
tuk pengetahuan.
3. Pengetahuan  dibentuk  dalam  struktur konsepsi  seseorang,  struktur  konsepsi membentuk  pengetahuan  bila  konsepsi itu  berlaku  dalam  berhadapan  dengan pengalaman-pengalaman seseorang.
Dengan  demikian  Konstruktivisme  sosi- ologis mengambil pandangan bahwa pengetahu- an itu merupakan hasil penemuan sosial dan se- kaligus juga merupakan faktor dalam perubahan sosial.  Dan  perubahan  sosial  dari  berbagai  pe- ngalaman masyarakat sosial itu menjadi titik pe- nemuan  kehidupan  sosial  masyarakat  di  dunia virtual  yang  berubah  dalam  konteks  pola  peri- laku komunikasi dan seperangkat perubahan po- la kehidupan dalam ruang mayantara. Penemuan sosial tersebut memberikan hasil hadirnya suatu pranata  kehidupan  sosial  kehidupan  masyarakat mayantara  yang  memiliki  sistem  sosial,  sistem pranata,  sistem  penyelesaian  konflik  dan  ber- kembangnya  sistem  kejahatan  di  ruang  mayan- tara dengan pola kejahatan siber.
Sistem pranata masyarakat sosial memiliki filosofi  kebebasan  menggunakan  informasi  dan kebebasan berkomunikasi yang diimplementasi- kan di ruang mayantara. Lalu ada kebebasan ter- kait dengan penegakan etika hukum yang bersi- sian  dengan  kebutuhan  penggunaan  media  tek- nologi internet dengan mekanisme penyelesaian sengketa  dan  sistem  penjatuhan  sanksi.  Pergau- lan  di  ruang  siber  itu  terkait  menggunakan  ke- bebasan  yang  merupakan  HAM  dalam  berpikir dan  berpendapat  dan  berekspresi  itu  terbatasi suatu tanggungjawab setiap orang dalam meng- gunakan perpaduan keahlian teknologi dan inte- lektualitas yang dimiliki.
Kebebasan  berpikir  dan  berpendapat  dan berekspresi  yang  melampaui  batas  etika  dan mencederai orang lain itu, penulis menggolong- kannya  pada  kejahatan  lisan  lewat  media  khu- susnya  oleh  media  sosial  yang  menjadi  wadah masyarakat  sosial  dalam  mengekspresikan  diri. Perang  lisan  dengan  menggunakan  media  inter- net yang dikenal sebagai hoax, fitnah dan peng- hinaan sering tak terhingga bahkan perilaku de- mikian dalam dunia mayantara sudah tidak me- ngenal batas teritorial ( borderless ) negara, men- jadi  persoalan  yang  sangat  serius.  Untuk  itu  di- perlukan upaya pengendalian dengan sistem hu-
kum yang sesuai termasuk sistem hukum pidana sebagai ultimum remedium .
Perubahan  pola  komunikasi  dalam  ruang mayantara  itu  memang  merupakan  perkemba- ngan perilaku masyarakat moderen ( modern so- cial  behaviour )  menjadi  suatu  fenomena  yang semakin  kuat  terjadi  dan  mendominasi  dalam perkembangan  teknologi  informasi. 9 Sebagai- mana  juga  pandangan  dari  Alvin  Tovler  yang mengatakan bahwa tahap perkembangan masya- rakat  terkini  telah  mengarah  pada  masyarakat informasi, dimana kekuatan bersumber pada in- telektualitas, informasi dan teknologi.
Dalam  aspek  penegakan  hukum  di  ruang siber,  Indonesia  menggunakan  ketentuan  Un- dang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang  In- formasi  dan  Transaksi  Elektronika.  Tentu  ada yang  menjadi  titik  perhatian  pengguna  internet yaitu  ketentuan  Pasal  27  Ayat  (1),(2)  dan  (3) yang dianggap kontroversial sekaligus juga per- nah menjerat prita mulyasari, kasus hukum siber akibat  curhat  di  ruang  maya,  untuk  selanjutnya berujung  pada  upaya  penegakan  hukum.  Pasal tersebut terkait permasalahan pencemaran nama baik  atau  penghinaan  melalui  millis,  forum  dan blog, dan menjadi sorotan tajam bagi pengguna internet  dikarenakan  pemikiran  bahwa  Pasal  27 UU  ITE  tersebut  adalah  tidak  ada  pengertian yang jelas mengenai kesusilaan, pencemaran na- ma baik ataupun penghinaan.
Pasal  ini  pernah  diajukan Judicial  Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tim Advokasi un- tuk  kemerdekaan  Berekspresi  Indonesia,  yang kemudian  ditolak  oleh  Mahkamah  Konstitusi dengan  alasan  hukum  UU  ITE  adalah  bentuk perlindungan  umum  yang  diberikan  negara  ke- pada setiap orang. 10 Pasal 27 UU ITE ini dipan- dang kontroversial disebabkan tidak ada standar pasti  mengenai  definisi  pencemaran  nama  baik atau penghinaan.
Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 dan pada perkara  Nomor  2/PUU-VII/2009  terkait   Pasal 27  Ayat  (3)  Undang-Undang  ITE  mengenai penghinaan   atau   pencemaran   nama   baik   di
9 Wisnubroto, Makalah  Perubahan  Masyarakat  dan  Hu- kum; Dalam Kajian Aspek-aspek Pengubah Hukum ,1996, hlm. 19-20
10 Merry  Magdalena, UU  ITE;  Dont  be  the  Next  victim , Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 48-50
ruang  maya  dengan  akses  internet  itu  Mahka- mah Konstitusi MK, memberikan pendapat me- ngenai  unsur-unsur  dalam  putusan  50/PUU-VI/ 2008 sebagai berikut :
― Rumusan Pasal a quo (Pasal 27 Ayat (3) UU  ITE)  telah  cukup  jelas  memberikan pengertian “mendistribukan” sebagai “penyalinan”...  pengertian  menstransmi- sikan  adalah  interaksi  sekejap  antara  pi- hak  pengirim  dan  penerima  dan  interaksi tersebut  merupakan  bagaian  dari  distri- busi.  Begitu  juga  dengan  batasan  “mem- buat dapat diakses”dapat berupa membe- rikan akses terhadap muatan secara lang- sung  dan  memberikan  akses  berupa  ala- mat tautan”.
Pendapat MK di atas didasarkan pada ke- terangan  ahli  dari  pemohon, 11 yaitu  sepanjang mengenai   kata  ―mendistribusikan‖,   dari   pers- pektif  Teknologi  Informasi  (TI)  kata  a  quo  da- pat   dimaknai   sebagai   ―membagikan   salinan‖. Dalam  hal  ini,  salinan  yang  dibagikan  dapat langsung  diterima  atau  dapat  diterima  pada waktu  yang  berbeda.  Sedangkan  jalur  yang  di- pakai  untuk  melakukan  ―distribusi‖  atau  ―men- distribusikan‖  terdapat  banyak  cara  yaitu  dapat melalui web ( web atau blog ), milis, peer to peer , atau melalui server lain.
Sepanjang  mengenai  kata  mentransmisi- kan  dalam  perspektif  spesifik  Teknologi  Infor- masi  maka  kata  ―mentransmisikan‖  ditafsirkan sebagai harus ada pihak pengirim dan penerima. Transmisi  merupakan  bagian  dari  distribusi  in- formasi, yaitu tatkala seseorang hendak mendis- tribusikan informasi maka ia harus melalui salu- ran yakni saluran transmisi informasi.
Ada  juga  yang  menjadi  perhatian  adalah sepanjang mengenai kata ―membuat dapat diak- ses‖  merupakan  suatu  istilah  yang  melibatkan banyak pihak,  yaitu pembuat, penerbit, peranta- ra, hosting, provider ISP dan lain sebagainya. maka  kebebasan  berekspresi  yang  me- nyimpang dari fungsinya berdasarkan ketentuan dari keputusan Mahkamah Konstitusi dari Pasal 27 UU ITE, penting kiranya mencermati hal-hal terkait dalam menjaga koridor kebebasan ber-
11 Josua  Sitompul, Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana ,  Tatanusa,  Jakarta,  2012, hlm. 152-153
pikir, berpendapat dan berekspresi dalam keten- tuan  normatif  dan  norma-norma  yang  berlaku dalam tatanan masyarakat umum.
Ada  juga  yang  menjadi  perhatiaan  tegas mengatur  perilaku  menyimpang  atas  pengguna- an  komunikasi  dan  informasi  terkait  dengan SARA di dalam UU ITE, sebagaimana terdapat pada  Pasal  28.  Penegakan  hukum  terhadap  ke- tentuan  yang  terdapat  di  Pasal  28  UU  ITE  itu adalah  bertujuan  untuk  memberikan  perlindu- ngan  pada  keamanan  negara  seperti  halnya  Pa- sal 28 Ayat (2) :
― Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  menyebarkan  informasi  yang  dituju- kan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian atau  permusuhan  individu  dan/atau  ke- lompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan atas suku, agama, ras  dan antargolongan (SARA )‖.
Pasal  itu  dimaksudkan  untuk  mengkrimi- nalisasi  penggunaan  internet  untuk  menyebar- kan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbul- kan kebencian berdasarkan suku, agama ras dan antargolongan  (SARA)  yang  dapat  menimbul- kan perang saudara dan merusak integrasi bang- sa.
Pasal  itu  untuk  menjaga  integritas  bangsa atas  perilaku  berkaitan  dengan  SARA  yang  de- ngan  sengaja  menyebarkan  kebencian  oleh pengguna internet terhadap kebencian berdasar- kan suku, agama ras dan antargolongan.
Dalam konteks keberadaan Pasal 28  ayat (2) itu  adalah  selaras  dengan First  Additional Protocol to the Convention on Cybercrime con- cerning the criminalisation of acts of racist and xenophobic  nature  committed  trough  computer systems .  yang  dikeluarkan  Tahun  2006  oleh Council  of  Europe  (protokol).  Council  of  Euro- pe  mengeluarkan  Protokol  untuk  melengkapi CoC.
Aspek  hukum  dari  pola  perilaku  komuni- kasi  yang  berkembang  secara  masif  menuai konsekuensi  terhadap  kehidupan  baru  bahkan dunia menjadi desa global, di ruang cyber. Ter- kadang  pertemuan  antar  kultur  dan  budaya  itu seringkali  menabrak  etika,  seperti  memaki, menghina  dan  Sara  itu  telah  diatur  pada  keten- tuan  Undang-Undang  ITE  Pasal  27  dan  28.  Di dalam Pasal 27 ayat (3) memuat unsur orang
Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
yang  melakukan  penghinaan  dan  pencemaran nama  baik.  Pasal  27  Ayat  (3)  berbunyi  sebagai berikut :
― Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau  mentrans- misikan dan/atau membuat dapat diakses- nya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Doku- men  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik .‖
Di dalam Pasal 27 di atas memuat unsur ―orang‖ dengan sengaja  dan tanpa hak mendis- tribusikan, mentransmisikan, membuat dapat di- aksesnya  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen Elektronik. Muatan penghinaan dan/atau pence- maran  nama  baik  itu  terdapat  unsur  ―muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik mengacu  juga  pada  KUHP  dalam  BAB  XVI tentang  Penghinaan.  Pasal  310  dan  Pasal  311 KUHP  memberikan  dasar  pemahaman  atau esensi  tentang  penghinaan  atau  pencemaran  na- ma  baik,  yang  dilakukan  adalah  dengan  tinda- kan  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.
Maka  perbuatan  mendistribusikan,  men- transmisikan,  membuat  dapat  diaksesnya  di  da- lam  Pasal  27  Ayat  (3)  UU  ITE  itu  haruslah  di- maksudkan  atau  ada  niat  untuk  menyerang  ke- hormatan  atau  nama  baik  orang  lain  dengan maksud  untuk  diketahui  oleh  umum.  Dengan meletakan kata orang itu menunjuk pribadi kod- rati  ( naturlijk  persoon )  dan  bukan  pribadi  hu- kum ( recht persoon ).
Pribadi  hukum  tidak  mungkin  memiliki perasaan  terhina  atau  nama  baiknya  tercemar mengingat  pribadi  hukum  merupakan  abstraksi hukum.  Kendati  pribadi  hukum  dipresentasikan oleh  pengurus  atau  wakilnya  yang  resmi,  tetapi delik  penghinaan  hanya  dapat  ditujukan  pada pribadi yang kodrati dari Tuhan yang Maha Ku- asa.  Begitu  juga  dengan  pembunuhan  atau  pe- nganiyaan  tidak  mungkin  pribadi  hukum  dapat dibunuh  atau  dianiaya  di  dalam  pengertian  se- cara  harfiah,  yang  seharusnya  adalah  pribadi kodrati manusia secara utuh.
Ketentuan itu dapat dilihat dalam peneka- nan  pasal  27  ayat  (3)  sebagai  delik  penghinaan yang bersifat subjektif dan itu sama dengan ke-
tentuan  Pasal  310  KUHP.  Mengandung  perasa- an bahwa telah terdapat rasa diserang nama baik dan kehormatan seseorang hanya ada dalam rasa si korban. Fungsi Pasal 27 ayat (3) UU ITE da- pat memberikan perlindungan hukum pada kegi- atan komunikasi dan sebaran informasi di ruang cyber bila terpenuhi kriteria objektif terkait peri- laku  yang  telah  disebutkan  pada  Pasal  tersebut, dan itu merupakan pelanggaran HAM. Tentunya kriteria  yang  dimaksudkan  dapta  dibangun  ber- dasarkan  kejelasan  identitas  orang  yang  dihina dan  muatan  dari  informasi  atau  dokumen  elek- tronik  dan  terdapat  kalimat  yang  dapat  dibaca pada  ketentuan  terkandungnya  maksud  ucapan penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  seseo- rang.
Menjadi penting untuk mengetahui konten muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam  permasalahan  hukum  di  ruang cyber de- ngan memperhatikan beberapa hal yang menjadi telaah,  pada  ketentuan  penghinaan  dan  pence- maran nama baik yang dimaksud, yaitu: 12
a. Kontent  harus  terdapat  kejelasan  identi- tas orang yang dihina;
b. Identitas harus mengacu pada orang pri- badi ( natural person ) tertentu bukan ke- pada pribadi hukum ( legal person ) kepa- da orang secara umum atau kepada seke- lompok  orang  berdasarkan  suku,  agama, ras,  atau  golongan.  Identitas  dapat  beru- pa gambar (foto), user name, riwayat hi- dup  seseorang  atau  informasi  lain  yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud;
c. Bila  identitas  yang  dipermasalahkan  bu- kan  identitas  asli  maka  penting  ditentu- kan bahwa identitas memang dengan se- ngaja  mengacu  pada  korban  dan  bukan pada orang lain;
d. Identitas meski bukan asli tapi diketahui umum identitas itu menunjuk pada orang yang dimaksud dan bukan orang lain. Ini penting  karena  mengingat  esensi  dari tindak  pidana  ini  adalah  menyerang  ke- hormatan  orang  lain  untuk  diketahui umum.
Kriteria dipandang lebih kuat dan objektif
12 Ibid
Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
dapat  dilihat  dari  konten  dan  konteks  dari  tiap- tiap  kasus.  Bisa  diketahui  langsung  dari  proses kalimat  dan  bahasa  yang  disampaikan  di  ruang maya itu dan juga terlihat dari ekspresi berpiki- ran  dan  berpendapat  dari  ruang  sosial  dan  psi- kologi pemilik akun.
Terkait pada pasal 27 ayat (3) Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa materi pasal itu  konstitusional  sebagaimana  yang  telah  di- nyatakan  dalam  putusan  MK  Nomor  50/PUU- VI/2008  dan  Nomor  2/PUU-VII/2009.  Dengan berdasarkan  pututsan  Nomor  14/PUU-VI/2008, Mahkamah  Konstitusi  telah  menegaskan  dan menetapkan  bahwa  nama  baik,  Martabat,  atau Kehormatan seseorang adalah salah satu kepen- tingan hukum yang dilindungi oleh hukum pida- na  karena  merupakan  bagian  dari  hak  konstitu- sional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum Internasional. Dengan de- mikian  bila  terdapat  sanksi  pidana  atas  perbua- tan  yang  menyerrang  nama  baik,  martabat  dan atau  kehormatan  seseorang  hal  itu  tidak  berten- tangan dengan konstitusi.
Berdasarkan keputusan MK itu dapat dili- hat bahwa telah terjadi perlindungan HAM bagi seseorang dalam persoalan hukum yang berang- kat dari ruang maya akan efektifitas dari penera- pan  Undang-Undang  ITE  dengan  ketentuan  Pa- sal  27  Ayat  (3)  dan  28  Ayat  (2)  yang  sering menjadi  pangkal  permasalahan  hukum  akibat pelanggaran  etika  berlisan  di  ruang  mayantara ( cyber ) terkait isu SARA.
Alasan  hukum  sebagai  pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review Pasal 27 ayat (3) UU ITE, adalah: 13
(1) Penghargaan  terhadap  harkat  dan  mar- tabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh  tindakan-tindakan  yang  mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik.
(2) Masyarakat  Internasional  juga  menjun- jung  tinggi  nilai-nilai  yang  memberikan jaminan  dan  perlindungan  kehormatan atas  diri  pribadi,  seperti  dalam  Pasal  12 Universal Declaration  of  Human  Rights (UDHR),  Pasal  17  dan  Pasal  19  Inter- national Covenant on Civil and Political
13 Ibid

## Rights  (ICCPR).
(3) Rumusan  KUHP  dinilai  belum  cukup karena  unsur  dimuka  umum  sebagaima- na diatur dalam Pasal 310 KUHP kurang memadai sehingga perlu rumusan khusus yang  bersifat  ekstensif  yaitu  mendistri- busikan,  menstransmisikan  dan  /atau membuat  dapat  diaksesnya  penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line ) dinilai tidak dapat menjangkau delik penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan on line ) karena ada unsur ―di muka umum‖.
(4) Rumusan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE me- ngenai  penghinaan  dan/atau  pencemaran nama  baik,  tidak  bisa  dilepaskan  dari norma  hukum  pidana  yang  termuat  da- lam  bab  XVI  tentang  Penghinaan  yang termuat  dalam  Pasal  310  dan  Pasal  311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27  Ayat  (3)  UU  ITE  harus  dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  pertimba- ngannya  menyatakan  bahwa  penghinaan  yang diatur  dalam  KUHP  ( secara  off  line )  dikatakan tidak  dapat  menjangkau  tindak  pidana  penghi- naan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di  ruang  siber  ( on  line )  karena  ada  unsur  ―di muka umum‖ maka perlu dimaknai dengan hati- hati.
Mahkamah Konstitusi menyatakan penda- pat  bahwa ―secara harfiah  kurang memadai  se- hingga diperlukan rumusan khsusus  yang bersi- fat ekstensif‖ adalah tepat sepanjang maksudnya ialah bahwa penghinaan dalam dunia siber tidak dapat  dilakukan  dimuka  umum  dalam  koteks yang  konvensional  yang  terjadi  dalam real- space ,  yaitu  dihadapan  orang  banyak  secara  fi- sik.  Pasal  310  dan  311  KUHP  merupakan  pe- ngaturan  yang  dibuat  dalam  zaman  paperbased, sedangkan  di  dunia  siber  adalah  penghinaan paper  less dalam  konteks  penggunaan  ruang mayantara itu.
Dalam konteks cyber space itu Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa  unsur  ―dimuka umum‖  itu  atau  ―diketahui  oleh  umum‖  dapat digantikan  dengan  unsur  mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses-
Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
nya, ini yang membuat tidak sesuai dengan esensi dari  pengaturan  penghinaan  atau  pence-  maran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Perkataan lain urgensi Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan terletak tidak dipenuhi- nya unsur dimuka  umum  sebagaimana  dimak-  sud  dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, tetapi pada bentuk di muka  umum  pada  Pasal  27  (3)  dalam  konteks cyber space dan bukan realspace , yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut da- pat diakses oleh  umum  sehingga  dengan  demi-  kian  dapat diketahui umum.
Maka menurut penulis diperlukan keseriu- san  melindungi  seseorang  dari  serangan  peng- hinaan  dan  pencemaran  nama  baik,  yang  me- ngenai setiap orang dan mecederai marwah bagi setiap  manusia,  hal  itu  tidak  boleh  terjadi.  ini terkait dari kepemilikan  setiap manusia dan ha- rus  dilakukan  perlindungan  hukum  terhadap HAM  sekalipun  itu  terjadi  di  ruang  mayantara yang  harus  menjadi  perhatian  serius  dalam  hal memberikan upaya penegakan hukum.
Dengan  uraian  diatas  tadi  perlu  diperhati- kan  esensi  dari  penghinaan  baik  di  ruang  ma- yantara  ( cyber  space )  maupun  di  ruang  nyata ( real  space )  adalah  sama.  Penekanan  di  ruang cyber  space  adalah  dengan  mentransmisikan hingga  diketahui  oleh  umum.  Adapun  maksud unsur  Mentransmisikan  disini  bertujuan  mengi- rimkan  pesan  informasi  atau  dokumen  elektro- nik  dari  satu  orang  atau  satu  tempat  ke  tempat lain sehingga diketahui oleh umum.
Maka  dalam  ketentuan  aspek  hukum  ne- gara melalui konstitusi Pasal 28 UUD 1945 ten- tang kebebasan ekspresi, berpikir dan berpenda- pat, telah melakukan perlindungan hukum kepa- da  setiap  orang  untuk  mendapatkan  kepastian hukum melalui penegakan hukum dalam bidang teknologi  informasi  dan  komunikasi  melalui media  internet.  Kebebasan  berekspresi  sebagi hak  asasi  manusia,  telah  tercukupi  dalam  per- lindungan  berdasarkan  ketentuan  UUD  1945 sendiri, UU ITE, dan Ujaran Kebencian sebagai pedoman  Polri  dalam  mengambil  tindakan  ter- kait perbuatan pidana di ruang cyber space .
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penjaga Konstitusi  Negara  atas  kepentingan  Hak  Asasi Manusia juga telah memberikan penegasan per- lindungan  hukum  terhadap  pengguna  internet dan elektronika. Hukum yang ada telah cukup
menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan teknologi,  dan  Undang-Undang  ITE  juga  sudah mengakomodasi  kepentingan  perlindungan  bagi setiap  pengguna  internet  atas  perbuatan  yang melampaui batas etika dalam menggunakan ko- munikasi dan informasi di ruang mayantara ( cy- ber space ).
B. Penerapan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008
Terkait dengan Ujaran Kebencian Terhadap  Kebebasan  Berekspresi  dalam Ketentuan HAM Pasal 28 UUD 1945
Teknologi  digital  bergerak  sangat  cepat dalam  kehidupan  ruang  masyarakat  Indonesia sebagai bagian pergaulan komunikasi dan inter- aksi  dengan  berbagai  negara  di  belahan  dunia secara  virtual.  Situasi  itu  memberikan  dampak terhadap  tatanan  masyarakat  kehidupan  sosial dan  norma-norma  kehidupan  yang  terusik  de- ngan  perubahan  pola  perilaku  akibat  dari  peng- gunaan kemanfaatan media ( convergance of me- dia ).  Kondisi  itu  lebih  disebabkan  atas  ketidak- siapan mental masyarakat menyikapi situasi pe- rubahan  kehidupan  sosial  masyarakat  dengan percepatan teknologi digital.
Kemanfaatan  media  ( convergance  media ) banyak digunakan untuk hal yang tidak membe- rikan  kemanfaatan  positif  dalam  pembangunan karakter  diri  yang  baik,  justru  seolah  menjadi media  untuk  melepaskan  kata-kata  kasar  dan umpatan serta kebencian ( hate ). Seorang penga- mat  data  digital  Irendra  Radjawali 14 menyata- kan :
― Dunia  maya  miskin  ujaran  perdamaian.
Bahasa  teduh  berada  dalam  posisi  minor dan  dikalahkan  dan  didominasi  oleh  uca- pan radikal .‖
Hal  itu  disampaikan  setelah  melakukan penelusuran  percakapan  di  dunia  maya  ( web scrapping ). Terdapat 300 kata kunci terkait radi- kalisme  seperti ISIS,  Khalifah,  Jihad,  dan  Syi- ria . menurutnya ada lebih dari 100 ribu kata yang tergunakan menjadi dasar kalimat dalam sebaran radikalisme. Tetapi Irendra hanya menggunakan 300  kata  yang  dipakai  untuk  mencari  pola penggunaan kata-kata terkait radi-
14 Media Indonesia, 13 oktober 2016/No.12915/Tahun ke- 47, hlm.11
Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
kalisme di dunia maya. 15
Gambaran  fakta  sosial  tersebut  menjadi satu  titik  tolak  bahwa  terjadi  pergeseran  para- digma  penggunaan  kebebasan  yang  tanpa  batas dan bergerak secara masif di ruang sunyi berna- ma cyber space . Sebagaimana dikatakan Didik J. Rachbini 16 ―dalam     pelaksanaannya     sistem teknologi  terpaksa  berbenturan  dengan  nilai- nilai  moral.  dampak  negatif  yang  ditimbulkan oleh produk teknologi informasi, seperti internet menyebabkan  proses  perkembangan  teknologi informasi belum mencapai tingkat  kemapanan.‖
Demikian juga dalam pendapat dari Soer- jono  Soekanto 17 ―kemajuan  dibidang  teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya pe- rubahan-perubahan  dibidang  kemasyarakatan. Perubahan-perubahan  di  dalam  masyarakat  da- pat  mengenai  nilai  sosial,  kaidah-kaidah  sosial pola-pola perilaku, organisasi, dan susunan lem- baga kemasyarakatan.‖
Dengan demikian diperlukan regulasi yang mengatur tertibnya kehidupan masyarakat dalam tata  hukum  yang  berjalan,  agar  hak  dan kewajiban antara tiap orang di ruang negara hu- kum dapat berjalan seimbang secara adil dalam kepastian hukum.
Akibat  terjadinya  kemajuan  teknologi  ko- munikasi  dan  informasi  memungkinkan  siapain dapat  saling  terhubung  dan  saling  bersaing  da- lam  segala  hal  dan  kepentingan  tanpa  lagi  ada- nya  pemisahan  terkait  faktor  geografis.  Seba- gaimana  padnagan  Thomas  L.  Friedman  yang mengatakan  ― the world is flat ‖ atau dunia yang datar.  Penulis  melihat  kemajuan  teknologi  de- ngan  pesatnya  komunikasi  itu  semakin  membe- rikan ruang tanpa batas bentuk etika. Silang du- nia  sudah  saling  berbenturan  dengan  kepenti- ngan masing-masing entitas dan masyarakat
15 Lihat  berita  selengkapnya  dalam  statement  Irendra  Ra- djawali: ―kata-kata tersebut saling berkaitan dan mengha- silkan  temuan  jika  kelompok  radikal  agresif  mengguna- kan  kanal  media  sosial  dalam  menyebarkan  faham  radi- kal.  Banjir  kata-kata  radikal  juga  dipengaruhi  adanya penggunaan  sistem  robot  anonimyang  otomatis  menye- barkan  pesan-pesan  radikal  secara  masif.  Kata-kata  yang sering  muncul  bukan  berarti  satu  titik  yang  menjadi trig- ger (pe-micu) pesan-pesan kebencian tersebut.
16 Didik  J.  Rachbini, Mitos  dan  Implikasi  Globalisasi ,
Yayasan Obor, Jakarta, 2001, hlm. 22
17 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Ra- jawali Pers, Jakarta, 1980, hlm. 87-88
luas yang terjadi juga kekgaetan budaya ( shock- culture ),  disinilah  titik  perhatian  serius  dalam menegakan  regulasi  dari  masing-masing  negara berdaulat.
Sangat  beralasan  bila  terkait  penegakan hukum  dalam  ruang cyber .  Disebabkan  situasi masyarakat teknologi dengan pergerakannya ha- rus berhadapan dengan kepentigan yang mengu- sung  berbagai  bentuk  interaksi  baru.  Interaksi menggunakan  media cyber, situasi  ini  menim- bulkan bentuk pola perilaku dalam interaksi an- tar  masyarakat  di  ruang  nyata,  tidak  terkecuali bentuk perilaku kejahatan.
Kejahatan  di  ruang  maya  semakin  ber- kembang  dengan  bentuk  kejahatan  baru  yang semua terkait dengan media internet. Ada 8 trend kejahatan  terjadi  di  ruang  maya  atau  dike-  nal cybercrime yaitu : 18
1. Jasa  Kejahatan; Crime  as  service meng- hubungkan  penyedia  perangkat  dengan sejumlah  kelompok  kriminal  terorgani- sasi. teroris potensial mengakses hal ini;
2. Ransomware :  dan  perbankan  ini  trojan tetap  sebagai  virus  berbahaya  mengunci komputer dan meminta uang tebusan un- tuk pengambilan data;
3. Penyalahgunaan  Data:  menjadi  komodi- tas  untuk  aksi  penipuan  enkripsi  demi tebusan bahkan pemerasan ;
4. Penipuan  Pembayaran:  penipuan  dgn kartu  elektronik,  ada  serangan malware terhadap  mesin  ATM,  manipulasi  me- manfaatkan  sistem  NFC  juga  mulai  ber- kembang;
5. Kekerasan  sexual  pd  anak:  penggunaan platform berenkripsi end to end , memfa- silitasi  praktik  penyalahgunaan  thd  anak yang ditampilkan secara live streaming;
6. Penyalahgunaan Darknet : jalur gelap in- ternet,  Darknet  memfasilitasi  pertukaran bahan eksploitasi seksual anak, transaksi senjata dan perdagangan perangkat keja- hatan siber ;
7. Manipulasi  Psykologis:  pencurian  data terhadap  target  bernilai  tinggi,  spt  CEO menjadi  ancaman  kunci.  Target  dimani- pulasi  dengan  tujuan  memberikan  data rahasia ;
18 Media Indonesia, Jumat , 30 September 2016
Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
8. Alat  Tukar Virtual : Bitcoin menjadi  alat pembayaran  untuk  aksi  pemerasan  dan produk/jasa  dari  para  penjahat  dalam ekonomi bawah tanah dunia digital.
Perkembangan  bentuk  kejahatan  di  atas adalah  akibat  dari  penggunaan  kebebasan  ber- ekspresi yang tanpa batas di dalam ruang maya. Kebebasan  berekspresi  yang  menjadi  bentuk perbuatan  kejahatan  itu  kini  semakin  banyak terjadi di ruang maya ( cyber space ), dan kejaha- tan yang dilakukan di ruang maya itu banyak di- kenal  dengan  istilah cyber  crime ,  terdapat  juga berbagai  kasus  ujaran  kebencian  baik  atas  per- soalan  hukum  pribadi  maupun  yang  memiliki kepentingan kelompok.
Di  dalamUUD  1945  dan  Undang-Undang ITE, serta SE Kapolri Tentang Ujaran kebencian ( hate  speech )  telah  memberikan  batasan  tegas dalam  pemberian  sanksi  terhadap  pengguna ruang  maya  secara  menyimpang  menggunakan kemanfaatan  ruang  maya  ( cyber  space ).  Peng- guna  masyarakat  komunikasi cyber  space yang menjadi  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  mo- dern dengan pola komunikasi few-to-few dengan koneksi perangkat komputer yang menghubung- kan  ( interconnected )  komputer  secara  global. Dalam  hal  ini  menunjukan  cara  kerja  yang  ter- hubung di dalam jaringan ( online ) tanpa melihat batasan lokasi, perangkat keras, atau program apa yang digunakan. Ketentuan sejumlah pera- turan itu menjadi pagar bagi ketertiban hukum dalam masyarakat  untuk  dapat  memberikan  ke- nyamanan  hidup  masyarakat  sosial  yang  meng- gunakan  kemanfaatan  dari  media  ( convergance of media ).
Kebebasan berpikir dan  berpendapat serta berekspresi dalam ruang maya, merupakan apli- kasi hak setiap orang, akan tetapi kebebasan itu tidak mutlak karena ada pembatasan yang terda- pat  pada  ketentuan  dalam  Pasal  28J  Ayat  (2) UUD  1945.  Logika  hukum  dalam  menerapkan alasan pembatasan itu, disebabkan adanya bata- san  tertib  dalam  menegakan  tanggungjawab  di- antara  hak  dan  kewajiban  yang  dikenal  dengan etika.
Bila  menunjuk  pada  bentuk  pertanggung- jawaban  hukum  ( liability  of  law )  pada  setiap orang, kalimat dari dibatasi dengan Undang-Un- dang,  berarti  setiap  orang  terikat  dengan  keten- tuan hukum yang mengikat atas kebebasan yang
dimiliki,  hal  ini  untuk  menjamin  agar  setiap orang bijak menggunakan kebebasan yang dimi- likinya  termasuk  kebebasan  berekspresi  terse- but.  Lebih  tegas  adalah  setiap  orang  mampu menggunakan  hak  kebebasannya  dengan  benar dan  pada  tempatnya  agar  tidak  mencederai  hak orang lain.
Dalam  ruang  internasional hate  speech di beberapa negara maju seperti Amerika dan Ero- pa HAM yang terserap dalam konvensi PBB itu adalah  hak  berpolitik  dan  bersuara,  dan  dalam kebebasannya mengemukakan pendapat ada ko- ridor yang harus ditaati. Itu artinya seseorang ti- dak  boleh  menggunakan  hak  kebebasan  itu  de- ngan  sebebas-bebasnya  atau  secara  mutlak  ( ab- solut ).  Maka Hate  speech menjadi  tolok  ukur tentang  kesantunan,  etis  atau  tidak  komunikasi yang digunakan setiap orang didalam ruang de- mokrasi  dalam  mengusung  kebebasan  bereks- presi.
Di  berbagai  negara  maju  hak  mengguna- kan kebebasan berekspresi di ruang maya cyber space , lebih mengedepankan logika berkomuni- kasi yang sehat. Logika atas nama kebebasan itu adalah menggunakan dengan ukuran kepantasan dan kepatutan, yang dikenal dengan etika komu- nikasi.  Itu  menunjuk  pada  perilaku  komunikasi yang  baik  dan  tidak  boleh  memaki,  menghina juga  memfitnah  diruang  publik  dengan  sesuka- nya.  Maka  jelaslah  kebebasan  yang  diamanah- kan  di  dalam  UUD  1945  mengandung  makna bahwa  ada  kebebasan  yang  terukur  didalam penggunaan bagi setiap orang, karena terikat pa- da  norma  sosial,  dan  nilai  moral  dalam  berko- munikasi.
UUD  1945  amandemen  dalam  ketentuan Pasal 28, jelas menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat, berpikir dan berekspresi. Hak ini juga dilindungi pada ketentuan UU No- mor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang diakui  sebagai  hak  asasi  manusia  yang  ti-  dak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun  ( non- derogable  rights )  sebagai  komitmen  nasio-  nal dan komitmen internasional.
Dalam  kontekstual  Surat  Edaran  Kapolri sejatinya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat,  ini  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  SE  Kapolri  ti- dak  termasuk  dalam  tata  urutan  perundang-un- dangan. SE memang peraturan perundang-unda-
Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
ngan  ( regeling ),  bukan  juga  sebagai  keputusan tata  usaha  negara  ( beschikking )  melainkan  se- buah  peraturan  kebijakan.  Maka  Surat  Edaran masuk  pada  ketentuan  peraturan  kebijakan  ( be- leidsregel )  atau  peraturan  perundang-undangan semu ( pseudo wetgeving ) dalam arti produk hu- kum yang isinya secara materiil mengikat  umum namun bukanlah peraturan perundang- undangan karena  ketiadaan  wewenang  pemben-  tuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. Hal itu sebagaimana pen- dapat beberapa pakar hukum seperti Philipus M. Hadjon,  dan  Jimly  Asshiddiqie  mengemukakan bahwa  surat-surat  edaran  selalu  mereka  masu- kan sebagai contoh peraturan kebijakan.
Kendati demikian, Surat Edaran Kapolri itu diperuntukan  pedoman  bagi  aparat  kepolisi-  an dijajarannya dalam menangani kasus-kasus yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban  yang  menimbulkan  kerusuhan  sosial, seperti kerusuhan di Tolikara Wamena Papua dan Aceh  singkil.  Surat  Edaran  Kapolri  itu  diha- rapkan  dalam  penerapannya  tentunya  penanga- nan hukum dari aspek penegakan hukum berke- sesuaian  dengan  ketentuan  KUHP  yang  telah memuat  ketentuan  pidana  terhadap  perbuatan pidana terkait penghinaan, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan.
Itu berarti menunjuk pada seperangkat re- gulasi  yang  dijadikan  dasar  hukum  dilakukan- nya  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yaitu ketentuan  Pasal  156,  Pasal  157,  Pasal  310  dan Pasal  311  KUHP.  Sedangkan  dalam  ketentuan lex specialist regulasi dapat digunakan yaitu Pa- sal 28 jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang ITE, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis,  juga  Undang-Undang  Nomor  7  Ta-  hun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Namun  pendapat  beberapa  ahli  hukum mengatakan bahwa penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP  tidak  tepat  dimasukan  terkait  upaya penegakan hukum untuk menjerat tindak pidana dalam  kasus  hukum  ujaran  kebencian.  Ini  dise- babkan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP itu me- rupakan  delik  aduan  yang  bersifat  ranah  privat, maka polisi tidak akan dapat berbuat banyak bi- la tidak ada aduan dari pengadu. Akan tetapi ke- tentuan Surat Edaran ini dipandang dapat mem- berikan bantuan meminimalisir perilaku  yang
tak  terpuji  dalam  menggunakan  ruang  publik cyber  space ,  yang  menjadi  panduan  bagi  inter- nal  Polri  yang  peruntukannya  menjaga  kamtib- mas  di  dunia  maya  khususnya  media  sosial. Tentunya  dengan  harapan  warga  masyarakat  di ruang  maya  yang  dikenal  dengan  netizen  mam- pu  merubah  perilaku  sosialnya  dengan  bentuk etika  ( netiket )  yang  bertitik  pada  kepatutan  se- harusnya berprilaku santun dan tidak merugikan orang lain dalam kehidupan sosial di ruang ma- ya.

## PENUTUP
Perkembangan  teknologi  dan  komputer yang sangat cepat saat ini, mempengaruhi peru- bahan pola perilaku komunikasi dan bentuk ko- munikasi masyarakat di ruang nyata( real space ) dan  juga  berdampak  juga  pada  bentuk  komuni- kasi  di  ruang  maya  ( cyber  space ).cyber  space memberikan  kehidupan  baru  bagi  masyarakat moderen  di  era  digitalisasi  ini  dan  menciptakan penyatuan  manusia  dengan  teknologi  berdasar- kan  pengembangan  pengetahuan  yang  berpadu antara  kecanggihan  teknologi  ( technology  so- phisticated )  dengan  kemampuan  pengetahuan manusia .
Teknologi dan hukum merupakan dua un- sur yang saling mempengaruhi dan keduanya ju- ga  mempengaruhi  masyarakat.  Teknologi  inter- net dan informasi dapat dilihat sebagai alat ( tool ) dalam perubahan kehidupan masyarakat modern dalam kehidupan interaksi sosial ma- syarakat.
Hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  mo- dern  di  era  digitalisasi  sangat  dibutuhkan  guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terja- di  di  ruang  maya  ( cyber  space )  sekaligus  seba- gai  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  dan kepastian  hukum  bagi  pengguna  internet  terha- dap  perilaku  menyimpang  dari  pengguna  inter- net yang menabrak ketentuan HAM, seperti me- maki,  menghina,  SARA  dan  pencemaran  nama baik.
Adalah  kewajaran  dalam  satu  negara  ber- daulat dan Indonesia yang telah menetapkan se- bagai negara hukum, memiliki otoritas kewena- ngan  dalam  memberikan  batasan  hukum  bagi setiap orang dalam menggunakan hak-haknya di ruang publik agar tidak berbenturan dengan hak- hak orang lain di dalam kepentingan hukum
Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
bagi setiap orang.
Batasan  hukum  bagi  setiap  orang  dalam masyarakat  sosial  di  ruang  cyber  itu  menjadi rambu-rambu  etika  agar  tidak  terjadi  pelangga- ran atas egoisme seseorang maupun entitas ma- syarakat yang ada. Hukum yang merupakan da- sar  batasan  bagi  masyarakat  dan  setiap  orang berperilaku dan pelanggaran yang dilakukan de- ngan  sengaja  akan  dikenakan  sanksi  yang  me- maksa oleh otoritas tertinggi dalam satu negara.
Ketentuan Hukum siber ( cyber of law ) ha- dir  sebagai  upaya  menciptakan  ketertiban,  dan memberikan keadilan bagi semua pihak dan atas kepentingan  bagi  setiap  individu  dan  masyara- kat secara kolektif, yang turut serta bersama-sa- ma  menggunakan  ruang  mayantara.  Teknologi dan masyarakat bersifat dinamis diera digitalisa- si ini berkembang dengan dinamika yang sangat kuat  dalam  percepatan  perubahan  kehidupan. Kondisi  itu  menghadirkan  bentuk  kejahatan  ba- ru  dalam  ruang  maya  yang  dikenal  dengan  isti- lah kejahatan di ruang maya atau cyber crime.
Teknologi  dan  manusia  yang  berseiring berkembang  di  ruang  digitalisasi  menuntut  res- pon hukum yang cepat dalam mengatasi persoa- lan hukum siber. Untuk itu diperlukan pendeka- tan  secara  substantif  melalui  upaya  melihat  ke depan  ( forward  looking )  artinya  pembuat  regu- lasi  membentuk  regulasi  baru  guna  melindungi kepentingan  yang  terganggu  akibat  perkemba- ngan  teknologi.  Hal  itu  hukum  dituntut  untuk fleksibel  dalam  menangani  persoalan  hukum  di ruang  siber  dengan  mempertimbangkan  hal  se- bagai berikut :
(1) Teknologi yang berkembang;
(2) Hukum yang telah ada terkait sudah menga- komodir  kepentingan  hukum  terhadap  ma- syarakat  dan  teknologi  yang  berkembang tersebut;
(3) Kepentingan nilai , nomra yang hidup dalam masyarakat dan yang akan dilindungi;
(4) Hukum yang diperlukan sendiri.
Atas  uraian  tersebut  di  atas  Indonesia  se- bagai  negara  hukum  dan  memasuki  ruang  tek- nologi  yang  berkembang,  melahirkan  Undang- Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang In- formasi  dan  Transaksi  Elektronika.  Penerapan UU  ITE  terhadap  penegakan  hukum  yang  me- nunjuk  pada  penertiban  pada  perlindungan  hu- kum dan HAM bagi setiap pengguna internet
ternyata telah diatur di dalamnya.
Ketentuan  tersebut  terkait  dan  sejalan  de- ngan  ketentuan  dari  SE  Kapolri  tentang  Ujaran kebencian ( hate speech ), di dalam UU ITE yang dapat  kita  lihat  dari  penerapan  Ketentuan  Pasal 27,  28  sampai  dengan  Pasal  31.  Sementara  itu Pasal  28J  UUD  1945  di  dalam  Ayat  (1)  mene- gaskan, yakni :
Pasal 28 J ayat (1) :
― Setiap   orang   wajib   menghormati   hak asasi manusia orang lain dalam tertib ke- hidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara ‖, sedangkan di dalam Pasal 28J Ayat (2) tertuang juga bagaimana terdapat pembatasan  seseorang  menggunakan  hak kebebasannya  dengan  maksud  untuk  sa- ling menjaga hak-hak yang dimiliki setiap manusia  satu  dengan  yang  lainnya,  dan kebebsan bukanlah hak mutlak, bahwa se- mua manusia memiliki tanggungjawab hu- kum  dalam  menggunakan  hak  kebebasan- nya.
Pasal 28 J Ayat (2) menegaskan :
‖ Dalam  menjalankan  kebebasannya,  se- tiap orang wajib dan tunduk kepada pem- batasan  yang  ditetapkan  dengan  undang- undang  dengan  maksud  semata-mata  un- tuk  menjamin  pengakuan  serta  penghor- matan atas hak dan kebebasan orang lain dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai  agama,  kemanan  dan  ketertiban umum  dalam  suatu  masyarakat  demokra- tis .‖
Berdasarkan  ketentuan  peraturan-peratu- ran tersebut, maka setiap orang di dalam negara hukum Indonesia yang harus tunduk pada keten- tuan  hukum  yang  berlaku,  sejatinya  mampu menjaga  sikap  hukum  berdasarkan  perilaku  hu- kum  yang  baik  dan  sejalan  dengan  kebebasan HAM  yang  sesuai  pada  koridor  hukum  yang berlaku.

## KESIMPULAN
1. Penerapan  UU  ITE  Nomor  11  Tahun  2008, adalah  memiliki  nafas  yang  sejalan  dengan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia bagi setiap orang di dalam menggunakan  kebeba-
Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri ...
sannya. Hal itu juga telah ada pada ketentu- an  Pasal  28  UUD  1945,  dan  kebijakan  Ka- polri dengan Surat Edaran SE 6/X/2015 ten- tang  Ujaran  Kebencian  ( hate  speech ),  dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terkait peri- laku  etika  berekspresi,  berpikir  dan  berpen- dapat di ruang mayantara ( cyber space ).
2. Kehadiran  UU  ITE,  Surat  Edaran  Kapolri sebagai  pedoman  bagi  pihak  aparat  kepoli- sian  dalam  menindak  perilaku  tertib  hukum
di ruang cyber, adalah berkesesuaian dengan konstitusi  yaitu  nafas  penghargaan  bagi  hak setiap  orang  dalam  menjaga  keseimbangan perilaku  di  ruang  publik  di  dalam  ruang  si- ber  itu,  agar  capaian  ketertiban  masyarakat terpenuhi untuk tidak memaki, menghina dan melakukan  pencemaran  nama  baik,  se- mua dilakukan  sesuai  prosedur  hukum  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Bungin, Pornomedia : Konstruksi Sosial Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa , Prenada Media, Jakarta, 2003 Didik J. Rachbini, Mitos dan Implikasi Globalisasi , Yayasan Obor, Jakarta, 2001 I Gede Yusa, Demokrasi, HAM, dan Konstitusi , Setara Press, Malang, 2011
I.S Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas sosial , Majalah Masalah-Masalah Hukum,
Nomor 9 Tahun 1992 Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana , Tatanusa, Jakarta, 2012 Merry Magdalena, UU ITE; Dont be the Next victim , Gramedia, Jakarta, 2009 Miriam Budiardjo, Hak-Hak Asasi Manusia dalam Dimensi global , Jurnal Ilmu Politik,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan ,Kanisius, Yogyakarta, 1997 Philipus M.Hadjhon, Hak-hak Kewajiban Dasar suatu Kajian Hukum Tata Negara , dalam Majalah Hukum Yuridika Universitas Airlangga, Surabaya, 1988 Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia) , Kencana, Prenamedia Group, 2014 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 1980 Wisnubroto, Makalah Perubahan Masyarakat dan Hukum ;Dalam Kajian Aspek-aspek Pengubah Hukum ,1996

## Majalah dan Koran
Media Indonesia,Jumat ,30 September 2016 Media Indonesia, 13 oktober 2016/No.12915/Tahun ke-47