Vol. 14, No. 1, Juni 2023
REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH KONTEMPORER: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis
Mohammad Fauzan Ni’ami 1 , Tutik Hamidah 2 ,
1,2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang niamifauzan01@gmail.com 1 ; tutikhamidah@uin-malang.ac.id 2 ;

## Abstrak
Tulisan ini merupakan studi tokoh pemikiran Jasser Auda yang menawarkan maqāṣid al-syarī’ah dengan  pendekatan  sistem.  Tawaran  yang  dihasilkan  Auda  merupakan hasil dialektika ilmu pengetahuan dengan realitas yang dihadapi umat manusia di era kontemporer.  Alasan  penulis  memilih  Jasser  Auda  tidak  lebih  karena  integritas ketokohan Jasser Auda sebagai pionir maqāṣid al-syarī’ah era kontemporer dan juga buku-bukunya yang dijadikan rujukan akademisi di perguruan tinggi. Dalam tulisan ini peneliti mengkritisi pemikiran Jasser Auda dan menenemukan dinamika formulasi menuju reformulasi maqāṣid  al-syarī’ah di era kontemporer. Peneliti penyimpulkan bahwa  terdapat  tiga  reformulasi  yang  digagas  oleh  Auda,  yaitu;  1). Maqāṣid yang berupa  pengembangan  ( development ),  dan  hak ( right )  yang  keduanya  menyasar sumber daya manusia ( human resources ), 2). Hak Asasi Manusia merupakan landasan dalam  menyusun  tipologi  teori  hukum  Islam  kontemporer,  3).  Sistem  hukum  Islam yang berbasis maqāṣid al-syarī’ah dengan mengandalkan watak kognitif hukum Islam ( cognitive  nature ),  kemenyeluruhan  sistem  hukum  Islam  ( wholeness ),  keterbukaan sistem hukum Islam ( openness ), interelasi hierarki sistem hukum Islam ( interrelated hierarchy ),  multidimensi  sistem  hukum  Islam  ( multi-dimensionality ),  tujuan  sistem hukum  Islam  ( purpousefulness) sebagai  fitur-fitur  sistem.  Peneliti  juga  menemukan adanya  relevansi-internalisasi  bangunan maqāṣid  al-syarī’ah untuk  mewujudkan hukum Islam yang humanis
Kata kunci : Humanist Islamic Law, Jasser Auda , Maqāṣid Al-Syarī’ah

## Abstract
This paper is a study of the thought leader Jasser Auda who offers maqāṣid al-syarī'ah using a systems approach. Auda’s offer is the result of the dialectics of science and reality  faced  by  humanity  in  the  contemporary  era.  The  researcher’s  reason  for choosing Jasser Auda is nothing more than the integrity of Jasser Auda's character as a pioneer of maqāṣid al-syarī'ah in the contemporary era and also his books which are used as references for academics in universities. In this paper, researchers will criticize Jasser Auda's thinking and find the dynamics of the formulation towards the reformulation  of  maqāṣid  al-syarī'ah  in  the  contemporary  era.  The  researcher concludes that there are three reformulations initiated by Auda, namely 1). Maqāṣid in  the  form  of  development  and  rights,  both  of  which  target  human  resources,  2). Human  rights  as  one  of  the  foundations  in  compiling  contemporary  Islamic  legal theory typology, 3). An Islamic legal system based on maqāṣid al-syarī'ah by relying on the cognitive nature of Islamic law (cognitive nature), the wholeness of the Islamic legal  system  (wholeness),  the  openness  of  the  Islamic  legal  system  (openness),  the
interrelated  hierarchies  of  the  Islamic  legal  system  (interrelated  hierarchies),  the multidimensional  system  Islamic  law  (multi-dimensionality),  the  purpose  of  the Islamic legal system (purposefulness) as system features. The researcher also found that there is a relevance-internalization of the maqāṣid al-syarī'ah building to realize humanist Islamic law.
Keywords : Humanist Islamic Law, Jasser Auda , Maqāṣid Al-Syarī’ah

## PENDAHULUAN
Pembahasan  mengenai maqāṣid  al-syarī’ah menjadi  diskursus  di  dalam pembahasan pembaharuan ushul fikih. Sering dinamika zaman, formula maqāṣid al- syarī’ah terus  dilanjutkan  oleh  para  cendikawan  kontemporer  yang  konsentrasi  di bidang hukum Islam. Reformulasi maqāṣid al-syarī’ah di era kontemporer merupakan kulminasi  dari  kajian maqāṣid ,  mengingat  tawaran  yang  sangat  signifikan  terhadap reformulasi  adalah  menjadikan maqāṣid  al-syarī’ah sebagai  ilmu  disipliner  yang independen, sebagai tawaran Ibnu Asyur (Yaqin, 2016). Alasanya utama reformulasi maqāṣid al-syarī’ah adalah sebagai upaya kontekstualisasi hukum yang sesuai dengan perkembangan  zaman,  termasuk  juga  agar  mampu  menjawab  problematika  yang muncul (Ni’ami & Bustamin, 2021).
Salah  satu  dari  tokoh  yang  memproyeksikan maqāṣid  al-syarī’ah era kontemporer adalah Jasser Auda (Abdullah, 2012). Pemikiran Auda berawal dengan kegelisahan  mengenai  persoalan  ekstrimisme  dan  terorisme  dengan  mengatas namakan hukum Islam ( in the name of ‘Islamic Law’? ), dan posisi hukum Islam yang kaitanya  dengan  kemanusiaan  ( where  is  the  ‘Islamic  Law’? ).  Kegelisahan  Auda pertama  yaitu  banyaknya  aksi  teroris  yang  dilakukan  oleh  kaum  ekstrimis  di  kota London dan negara eropa yang mengatas namakan hukum Islam. Tentus saja situasi seperti  itu  membuat  Auda  berpikir  bahwa  apakah  hukum  Islam  diberlakukan untuk meneror manusia dan membunuh (Auda, 2019) .
Kegelisahan  kedua  mengenai  posisi  hukum  Islam,  mengingat  banyak  sekali persoalan masyarakat atau bangsa yang tidak terjawab oleh hukum Islam. Misalnya seperti banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) dan korupsi  yang  banyak  dilakukan  oleh  negara  muslim.(Auda,  2019)  Padahal  hukum Islam  merupakan  penggerak  keadilan,  kemanusiaan,  pembangunan,  persatuan, demokrasi. (Auda, 2019)
Melihat  realitas  di  masyarakat,  upaya  yang  dilakukan  Jasser  adalah  refleksi tujuan  hukum  Islam  dan  juga  kritik  terhadap maqāṣid  al-syarī’ah yang  kemudian diperlebar oleh tokoh klasik dan kontemporer. Setidaknya melalui pembacaan ulang terhadap maqāṣid  al-syarī’ah masih  terdapat  lubang  yang  harus  dikritisi  agar  lebih sistematis.  Tulisan  Auda  yang  berjudul  “ Realizing  Maqāṣid in  the  syarī’ah ” mengungkapkan  bahwa  klasifikasi  atau  struktur maqāṣid baik  klasik  dan  juga kontemporer hanya satu dimensional, sehingga Auda berargumen bahwa struktur yang paling tepat adalah multidimensional, dimana tingkatan kebutuhan, jangkauan hukum jangkauan manusia, dan tingkatan universalitas. Semuanya akan dapat dilihat sebagai
REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH KONTEMPORER : Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis | 3
dimensi-dimensi  yang  merepresentasikan  sudut  pandang  dan  kalsifikasi  yang  valid (Nassery, 2018).
Kajian  mengenai maqāṣid  al-syarī’ah selalu  menjadi  bahasan  yang  menarik untuk di telaah, khususnya pemikiran Auda sebagai tokoh kontemporer maqāṣid al- syarī’ah . Beberapa literatur terdahulu seperti tulisan Jamrozi, DKK yang menunjukan bahwa maqāṣid  al-syarī’ah Jasser  Auda  menjadi  solusi  permasalahan  dalam  kajian hadis  yang  berimplikasi  pada  pembaharuan  hukum  Islam  (Sulaiman  Jamrozi  et  al., 2022). Zaprulkhan dalam penelitianya menunjukan bahwa konsep maqāṣid al-syarī’ah yang ditawarkan oleh Auda menggunakan kerangka metodologi multidisiplin-filosofis (Zaprulkhan, 2018). Hakim menunjukan bahwa pemikiran Jasser Auda bertumpu pada maqāṣid yang  berupa  pengembangan  hak  asasi  (Hakim,  2016).  Kamal  menunjukan bahwa  Jasser  Auda  berhasil  meningkatkan  tujuan  syari’at  dalam  hukum  Islam memalui pendekatan sistem (Gasimov, 2018). Sirait, DKK juga menunujukan bahwa maqāṣid  al-syarī’ah yang  digagas  Auda  mampu  memberikan  kontribusi  dibidang multidisipliner seperti psikologi Islam (Sirait et al., 2022). Zakaria juga menunjukan bahwa  konsep maqāṣid  al-syarī’ah Jasser  Auda  berkontribusi  dalam  pergumulan hukum keluarga Islam (Zakaria, 2021).
Berbeda dengan riset yang sudah ada, artikel ini mencoba mengeksplorasi dan menelaah  bagaimana  reformulasi  perjalanan maqāṣid  al-syarī’ah sampai  kepada Jasser Auda yang kemudian direlevansikan kepada humanisasi hukum Islam. Peneliti memilih  untuk  membedah  pemikiran  Jasser  Auda  sebagai  objek  riset  karena  Auda tokoh  kontemporer  yang  merekonstruksi maqāṣid  al-syarī’ah menggunakan metodologi analisis sistem (Auda, 2011). Berbeda dengan tokoh kontemporer maqāṣid al-syarī’ah lainya yaitu Ibnu Asyur yang masih menggunakan istiqra’ sebagaimana pendahulunya yaitu Imam Syatibi (Ni’ami & Bustamin, 2021).
Pemikiran  Auda  mengenai  filsafat  hukum  Islam nampaknya  sangat  penting dieksplorasi  untuk  menemukan  dinamika  perjalanan  formulasi maqāṣid  al-syarī’ah dan  reformulasi maqāṣid  al-syarī’ah era  modern  yang  diusulkan  oleh  Auda. Tokoh maqāṣid seperti  Auda  layak  untuk  ditelisik  dan  didalami  mengingat  integritas ketokohan Jasser Auda sebagai pionir maqāṣid al-syarī’ah era kontemporer saat ini, karya  Auda  yang  menjadi  rujukan  para  sarjana,  dan  kontribusi  Auda  terhadap bangunan  ilmu  hukum  Islam  khususnya maqāṣid  al-syarī’ah dengan  menggunakan pendekatan sistem ( system approach ).

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini merupakan penelitian studi tokoh dengan jenis penelitian kualitatif ( qualitative  research ).  Penulis  memilih  untuk  membahas  studi  tokoh  untuk mendalami,  inventarisasi,  mensistematisasi,  mengkritisi  pemikiran maqāṣid  al- syarī’ah yang  digarap  oleh  Auda.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Syahrin  Harahap  bahwa tujuan  studi  tokoh  adalah  inventarisasi,  evaluasi  kritis, dan
sintesis (Harahap, 2006). Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui dinamika  formulasi maqāṣid  al-syarī’ah dalam  sejarah,  serta  menemukan  dan menjelaskan reformulasi maqāṣid al-syarī’ah pada era kontemporer dalam perspektif Jasser Auda.
Adapun  sumber  primer  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  tulisan  karya Jasser  Auda  yaitu  “ Maqasid  al-Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law;  A  System Approach ”,  “ Realizing  Maqāṣid  in  the  syarī’ah ”,  “ Al-Maqasid  untuk  pemula ”. Sementara  sumber  sekunder  ialah  tulisan  karya-karya  ilmiah  yang  terkait  dengan maqāṣid al-syarī’ah . Langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah pengumpulan data studi tokoh Jasser Auda, kemudian reduksi pemikiran Jasser Auda, interpretasi kritis pemikiran Jasser Auda, dan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Jasser Auda dan Perjalanan Karir
Jasser Auda adalah tokoh intelektual muslim kontemporer yang lahir di Mesir tahun  1966.  Semangat  intelektual  Auda  terlihat  ketika  Auda  berhasil  memperoleh gelar  BSc  di  Engineering  Cairo  University  pada  tahun  1988.  Auda  kemudian memperoleh gelar B.A dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University pada  tahun  2001.  Sedangkan  gelar  Master  Fikih  diperoleh  dari  Universitas  Islam Amerika Michigan yang fokus pada maqāṣid al-syarī’ah pada tahun 2004. Perjalanan intelektual Auda terus berlanjut dengan memperoleh dua gelar Ph.D yang diperoleh di Universitas Waterloo Kanada fokus kajian analisis sistem tahun 2006 dan University of Wales fokus filsafat hukum Islam tahun 2008 (Abdullah, 2012).
Perjalanan  intelektual  Auda  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  corak pemikiran  Auda  terlebih ketika  melihat  fenomena  kemandekan  progresifitas hukum Islam  di  berbagai  negara.  Auda  mengkritisi  filsafat  hukum  Islam  yang  kemudian mengembangkan dengan menggunakan analisis sistem. Hal ini membuktikan bahwa Auda  menghubungkan  ilmu  keislaman  dengan  ilmu  sains.  Salah  satu  sumbangsih pemikiran  Auda  tertuang  dalam  magnum  opusnya  yaitu  “ Maqasid  al-Shariah  as Philosophy  of  Islamic  Law;  A  System  Approach ”.  Dalam  buku  tersebut,  Auda menyakini bahwa maqāṣid al-syarī’ah merupakan soslusi bagi perkembangan hukum Islam ke depan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer (Utsany et al., 2022).
Keinginan Auda untuk memproyeksikan maqāṣid al-syarī’ah sebagai filsafat hukum  Islam  diteruskan  dengan  mendirikan Maqashid  Research  Center di  London (Inggris), dan menjadi dosen di berbagai universitas termuka yang ada di penjuru dunia (Abdullah,  2012).  Auda  telah  memegang  posisi  profesor  di  universitas  Waterloo, Ryerson  dan  Carleton  di  Kanada,  Universitas  (Mesir),  Fakultas  Studi  Islam    Qatar, Universitas  Amerika  Sharjah  (UEA),  dan  Universitas  Brunei  Darussalam  (Brunei). Auda  terus  memberi  kuliah  tentang  Islam  dan  hukumnya  secara  internasional,  dan telah menulis  kurang lebih 25 buku dalam bahasa Arab dan Inggris (Institute, 2022). Auda turut mendirikan maqashid  institute yang  cenderung kepada ranah penelitian-
REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH KONTEMPORER : Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis | 5
penelitian maqāṣid  al-syarī’ah .  Tujuan maqashid  institute adalah  mempromosikan pergeseran paradigma menuju konektivitas dan holisme, meperkuat jaringan penelitian global para sarjana dan praktisi, dan menjalin kerjasama dengan organisasi keislaman (Institute, 2022).
Formulasi Maqāṣid Al-Syarī’ah : Pergumulan Era Klasik Menuju Kontemporer
Diskursus maqāṣid  al-syarī’ah bukanlah  hal  yang  baru  dalam  pembahasan kajian  filsafat  hukum  Islam.  Para  tokoh  hukum  Islam  era  klasik  sudah  membahas tentang tujuan adanya pensyariatan yang dibebankan oleh mukallaf . Para tokoh hukum Islam  abad  ke-5  H  sampai  ke-8  H  berlomba-lomba  menelisik  hakikat  dari  tujuan syariat  dengan  menelisik secara  rinci  nash  al-Qur’an  ataupun  hadis  Rasulullah  Saw (Auda, 2013a) . Penelisikan yang dilakukan membuahkan tesis ataupun sintesis yang berujung pada terbentuknya pionir teori yang berkaitan dengan maqāṣid .
Pada abad ke-5 H sampai 8 H, para tokoh seperti abu al-ma’ali al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), al-Izzuddin bin Abd al- Salam (w. 666 H/1209 H), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), Najm al-Din al-Thufi (w. 716/1316 M), Syamsuddin ibn al-Qayyim (748 H/1374 M), dan Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) berhasil memformulasikan maqāṣid al-syarī’ah sebagai teori  filsafat  hukum  Islam.(Auda,  2013a)  Mereka  juga  berhasil  menginventarisasi maqāṣid  al-syarī’ah melalui  ungkapan  yang  menunjukan  tujuan  syariat  (Zaprulkan, 2020).
Abu al-ma’ali al-Juwaini dalam kitab yang berjudul al-Burhan fi Ushul al-Fiqh memformulasikan teori jenjang-jenjang kebutuhan dasar. al-Juwaini mengeksplorasi lima jenjang maqashid berupa ad-darurat (keniscayaan), al-hajat al-ammah (kebutuhan publik), al-makrumat (tindakan moral), al-mandubat (anjuran), dan sesuatu yang tidak dapat  dikembalikan  kepada  maksud  yang  spesifik  (Auda,  2013a).  Zalprulkan mengutarakan, al-Juwaini menyarankan bahwa tujuan hukum Islam adalah al-Ismah (proteksi atau perlindungan) terhadap jiwa, akal, iman, ranah kepribadian, dan harta (Zaprulkan, 2020).
Kemudian  Abu  Hamid  al-Ghazali  mengembangkan  formulasi maqāṣid  al- syarī’ah al-Juwaini dengan eksplorasi jenjang keniscayaan. Al-Ghazali menjabarkan maqāṣid menjadi  tiga  jenjang  yaitu daruriyyah (kebutuhan  primer), hājiyyah (kebutuhan sekunder), tahsiniyah (kebutuhan tersier). Imam Mawardi sepakat bahwa al-Ghazali juga berhasil mengklasterisasi dharuriyah menjadi dharuriyyah al-khams berupa hifz al-din (menjaga agama) , hifz al-nafs (menjaga jiwa) , hifz al-mal (menjaga harta) , hifz al-nasl (menjaga keturunan) , hifz al-‘aql (menjaga akal) (Mawardi, 2018).
Tokoh  pionir  lainya  adalah al-Izzuddin  bin  Abd  al-Salam  dengan  formulasi maqāṣid adalah  maslahah  dengan  konsep dar’u  al-mafāsid  wa  jalbu  al-manāfi’ (menghindari mafsadah dan menarik manfaat (Sulihkhodin, 2021) . Moh. Alfin dalam penelitianya tentang pemikiran al-Izzuddin bin Abd al-Salam, mengungkapkan konsep
maqāṣid  al-syarī’ah yang  datang  dari Syāri’ mengandung maslahah dan  yang berkaitan  dengan  larangan  mengandur  unsur mafsadah ,  baik  kaitanya  dengan  dunia ataupun akhirat (Sulihkhodin, 2021). Melihat formulasi maqāṣid al-syarī’ah yang di usung  oleh al-Izzuddin  bin  Abd  al-Salam dapat dipahami  bahwa  beliau  mengusung hikmah di hukum syariat.
Syihab  al-Din  al-Qarafi  juga  merupakan  tokoh  yang  berkontribusi  dalam diskursus maqāṣid  al-syarī’ah .  al-Qarafi  dalam  karyanya al-Furuq mengajukan definisi baru bagi istilah al-syarī’ah yang memuat makna niat atau maksud Rasulullah Saw.  dalam  berbagai  macam  tindakanya.  Rahmi  dalam  penelitianya  melanjutkan bahwa  al-Qarafi  menulis  tentang fath  al-Zarai yaitu  pembuka  sarana  menuju maslahah ,  dimana  konsep  ini  memiliki  signifikansi  perluasan  teori maqāṣid  al- syarī’ah .  Karena  segala  sarana  yang  menghantarkan  kepada maslahah maka  harus dibuka, begitu juga sebaliknya (Rahmi, 2018).
Selanjutnya  yaitu  Najm  al-Din  al-Thufi  yang  mashur  dengan  formulasi memelihara  maslahah.  al-Thufi  membagi maqāṣid  al-syarī’ah menjadi  dua  bagian, yaitu maqāṣid al-syarī’ah yang berkaitan dengan hak Allah seperti hal yang berkaitan dengan  ibadah,  dan maqāṣid  al-syarī’ah yang  terlepas  dari  hak  Allah  yang berhubungan  dengan  persoalan  kehidupan  manusia. Maqāṣid  al-syarī’ah bagian pertama mendesiminasikan ri’āyah maslahah hanya ditentukan Allah, seorang hamba tidak  berhak  menentukan.  Sedangkan  bagian  kedua ri’āyah  maslahah ditentukan sendiri oleh manusia (Zaprulkan, 2020). Tidak berhenti pada pembagian maqāṣid al- syarī’ah ,  al-Thufi  memaparkan  prinsip maslahah yang  dijadikan  landasan epistimologis.  Mengutip  Zulfa  Hudiyani,  pemikiran  al-Thuhi  mengenai  prinsip maslahah meliputi 1). Istiqlal al-uqud bil idrak al-masālih wa al-mafāsid yaitu bahwa akal semata dapat menemukan dan membedakan antara maslahat dan mafsadat , 2). Al-Maslahah  dalīlun  syar’iyyun  mustaqillun  ‘an  an-nuṣus yaitu  bahwa maslahah sebagai dalil syari’at yang berdiri sendiri tanpa memerlukan nash , 3). Majalu al-amali bil maslahati huwa al-mu’āmalatu wa al-ādatu dûna al-‘ibādati yaitu bahwa lapangan operasionalisasi maslahah adalah  bidang  muamalah  dan  adat  bukan  ibadah,  4). Al- Maslahah aqwa adilla al-syār’i yaitu bahwa maslahah merupakan hukum Islam yang paling kuat (Hudiyani, 2019).
Munculnya Abu Ishaq al-Syatibi pada sekitar abad ke 7-8 H menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mensistematiskan maqāṣid al-syarī’ah yang masih berceceran. al- Syatibi  juga  memformulasikan  secara  utuh maqāṣid  al-syarī’ah yang  sebelumnya telah diuraikan oleh para tokoh sebelumnya. Melalui kitab al-muwāfaqāt fī ushul al- fiqh al-Syatibi mengendaki reformasi ilmiah secara menyeluruh dalam konteks kajian ushul  fiqh .  Mukhlis  Abidin  dalam  penelitianya  menyampaikan,  kitab al-muwāfaqāt yang digarap al-Syatibi tidak hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu ushul fiqh dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian induktif ( istiqrā’ ) dari teks al-Qur’an dan  hadis,  melainkan  juga  mengejawentahkan  dasar-dasar  utama  untuk  memahami syariat secara komprehensif (Abidin, 2018).
REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH KONTEMPORER : Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis | 7
Abu  Ishaq  al-Syatibi  memformulasikan maqāṣid  al-syarī’ah sebagai  tujuan Allah  menurunkan  syariat  dalam  rangka  mewujudkan maslahah (Hakim,  2016). Kemudian  formulasi maqāṣid  al-syarī’ah dikembangkan  oleh  al-Syatibi  dengan membaginya  menjadi  dua  perspektif,  yaitu maqāṣid  al-syāri’ (tujuan  tuhan)  dan maqāṣid  al-mukallaf (tujuan  mukallaf).(Asy-Syathibi,  2004)  Sejalan  dengan  kajian eksplorasi pemikiran al-Syatibi, Hakim menjelaskan maqāṣid al-syāri’ mengandung empat aspek, yaitu; (Hakim, 2016). Pertama , tujuan syāri’ dalam menetapkan syariat ( qasd al-syāri’ fī wad’i al-Syarī’ah ). Kedua , tujuan syari’ dalam menetapkan syariat sebagai  sesuatu  yang  harus  bisa  dipahami  ( qasd  al-syāri’  fī  wad’i  al-Syarī’ah  li  al- ifham ). Ketiga , tujuan syari’ dalam menetapkan syariat sebagai pembebanan hukum sesuai tuntutan ( qasd al-syāri’ fī wad’i al-Syarī’ah lī al-taklif bi muqtadaha ). Keempat , tujuan syari’ dalam membawa mukallaf di bawah naungan hukum ( qasd al-syari’ fī dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-Syarī’ah ) (Agung Kurniawan, 2021). Sedangkan maqāṣid  al-mukallaf sebagaimana  yang  diungkap  oleh  Agung  Kurniawan  dalam penelitianya,  al-Syatibi  membagi  kepada  tiga  tingkatan,  yaitu daruriyat (kebutuhan primer) dengan mengelompokan lima perwujudan yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-māl, hifz al-nasl, hifz al-‘aql , hajiyyat (kebutuhan sekunder), tahsīniyyat (kebutuhan tersier) (Asy-Syathibi, 2004).
Akan  tetapi  proyek maqāṣid  al-syarī’ah al-Syatibi  kurang  didukung  oleh kondisi  umat  saat  itu  yang  sedang  mengalami  krisis  pemikiran  (Auda,  2013a) , beberapa  tahun  kemudian  sekitar  tahun  1884  M,  pemikiran  al-Syatibi  di  kaji  dan dimanfaatkan  di  daerah  Tunis,  hal  tersebut  seperti  yang  diungkap  oleh Mawardi.(Mawardi,  2018)  Pergumulan maqāṣid menuju  kontemporer  akhirnya kembali di proyeksikan oleh Thahir ibn ‘Asyur yang muncul pada sekitar akhir abad ke  19  yang  terinspirasi  dari  pemikiran  al-Syatibi  (Ni’ami  &  Bustamin,  2021).  Ibn ‘Asyur  mengawali  formulasi maqāṣid  al-syarī’ah dengan  menjadikanya  sebagai disiplin  ilmu  yang  independen,  karena maqāṣid  al-syarī’ah tidak  hanya  sebagai konsepsi  nilai  yang  mewarnai  fikih  atau  ushul  fikih  semata.  Ini  dimaksudkan  agar hukum  Islam  berjalan  seiring  dengan  perkembangan  waktu,  tempat,  dan maslahah (Yaqin,  2016).  Selaras  dengan  Safriadi,  ibn  ‘Asyur  merupakan  bapak  reformasi maqāṣid al-syarī’ah di era modern (Safriadi, 2016).
Reformulasi maqāṣid al-syarī’ah yang digagas ibn ‘Asyur dipandang oleh para sarjana muslim sebagai tonggak reformulasi ilmu maqāṣid . Hal ini dibuktikan dengan munculnya  kitab Maqāṣid  al-syarī’ah  al-Islāmiyyah sebagai  menyempurna  dan pengembangan maqāṣid  al-syarī’ah al-Syatibi.  Banyaknya  kajian  pemikiran  Thahir ibn  ‘Asyur  yang  dianggap  istimewa  karena  berhasil  menyemai  formulasi-formulasi baru dengan menggunakan metode istiqrā’ (Ni’ami & Bustamin, 2021). Yaqin dalam penelitianya mengutarakan terdapat revitalisasi dalam maqāṣid yang dilakukan ibnu ‘Asyur, yaitu dilihat dari segi universal dan spesifik atau dengan istilah maqāṣid al- syarī’ah  al-‘ammâh dan maqāṣid  al-syarī’ah  khṣṣâh .  Maksud  dari maqāṣid  al- syarī’ah  al-‘ammâh adalah hikmah yang diperhatikan oleh pembuat hukum ( syâri’ )
dalam semua yang telah di syariatkan yang tidak terbatas pada bidang-bidang hukum syari’at.  Sedangkan maqāṣid  al-syarī’ah  khṣṣâh merupakan  tujuan  syari’at  untuk merealisasikan  kemaslahatan  dalam  bidang-bidang  yang  khusus,  seperti  tujuan berumah tangga, tujuan bermuamalah, dan lain sebagainya (Yaqin, 2016). Kemudian ibnu  ‘Asyur  menguraikan  empat  dasar  pokok  dalam  formulasi maqāṣid  al-syarī’ah baik itu al-‘ammâh ataupun khṣṣâh yang memuat al-fithrah (sifat dasar), al-Samāhah (toleransi), al-Musāwah (persamaan),  dan al-Hurrīyah (kebebasan)  (Ni’ami  & Bustamin, 2021).
Pasca  revitalisiasi maqāṣid  al-syarī’ah yang  dibawa ibnu  ‘Asyur,  muncul beberapa tokoh maqāṣid kontemporer dengan formula pengembangan lebih luas dan juga spesifik. Salah satu tokoh maqāṣid pada abad ke 21 adalah Jasser Auda dengan magnum  opus  “ Maqāṣid  al-Syarī’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  Systems Approach ”.  Mengenai maqāṣid  al-Syarī’ah ,  Auda  mengemukakan  bahwasanya maqāṣid merupakan sarana intelektual dan juga metodologi masa kontemporer untuk menjawab tantantangan global (Hamed et al., 2022).
Melalui pembacaan pemikiran tokoh maqāṣid al-syarī’ah kontemporer, Auda menginduksi  kritik  membangun  dari  tokoh-tokoh  kontemporer  terhadap  formulasi maqāṣid  al-syarī’ah klasik  yang  meliputi;(Auda,  2008)(Ubaidillah  et  al.,  2022) Pertama ,  parsialitas  jangkauan maqāṣid .  Kritik tokoh  kontemporer  merujuk  kepada jangakauan maqāṣid yang belum menyentuh sisi parsial yang berupa maksud dibalik al-Qur’an dan Hadis atau hukum tertentu. Misalnya seperti maksud mengungkapkan kebenaran, maksud meringankan kesulitan, dan lain sebagainya. Sebab itu, perbaikan yang  diajukan  tokoh maqāṣid kontemporer  adalah  adanya  tiga  (3)  tingkatan  dalam maqāṣid  al-syarī’ah yaitu maqāṣid  al-syarī’ah  al-‘ammāh , maqāṣid  al-syarī’ah khṣṣāh ,  dan maqāṣid  al-syarī’ah  al-Juz’iyyah (Auda,  2008). Kedua ,  Individualisme subjek hukum maqāṣid . Kritik selanjutnya dari formulasi maqāṣid al-syarī’ah klasik adalah  jangkauan  masih  bersifat  individual  yang  mana  oleh  tokoh  kontemporer diperluas menjadi masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Pemekaran jangakaun seperti ini diyakini dapat mersepon isu global dan menuju kepada putusan hukum yang reformatif. Contohnya seperti Ibnu ‘Asyur yang memberikan prioritas maqāṣid yang berkaitan dengan kepentingan umat ataupun bangsa diatas individu. Kemudian Rasyid Rida yang memasukan reformasi dan hak perempuan dalam maqāṣid- maqāṣid . Juga Yusuf al-Qaradhawi yang menempatkan martabat dan hak asasi manusia  pada teori maqāṣid (Auda, 2008). Ketiga , reformasi induktif dan tingkatan keumuman maqāṣid . Kritikan  dibangun  karena  sumber  pengambilan  hukum maqāṣid  al-syarī’ah klasik bersumber  dari  literatur  fikih  dan  mazhab-mazhab  fikih.  Perbaikan  yang  diajukan adalah induksi yang digali langsung dari nash (Auda, 2008).
Pembacaan  terhadap maqāṣid  al-syarī’ah era  klasik  menuju  kontemporer memberikan  gambaran  bahwa  formulasi maqāṣid  al-syarī’ah selalu  berkembang memperluas jangkauan. Hal ini disebabkan dinamisasi perkembangan zaman dan juga upaya  reformasi  yang  berujung  kepada  reformulasi maqāṣid  al-Syarī’ah .  Selaras
REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH KONTEMPORER : Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis | 9
dengan Thabrani, upaya pergumulan seperti ini untuk menjaga syariat Islam agar tetap responsif dan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan (Tabrani, 2018). Pada  satu  sisi  serumpun,  terjadi  pergeseran  paradigma  antara maqāṣid  al-syarī’ah klasik  dan  kontemporer.  Lutfi  menyimpulkan  pergeseran  tersebut  adalah  dari perlindungan ( protection ), dan pengembangan ( perservation ) menjadi pengembangan ( development ), dan hak ( right ) (Hakim, 2016).
Reformulasi Maqāṣid  Al-Syarī’ah :  Sistem Sebagai  Pendekatan  Menuju  Hukum Islam Humanis
Jasser  Auda  adalah  tokoh maqāṣid  al-syarī’ah kontemporer  yang mereformulasikan  filsafat  hukum  Islam  dengan  menggunakan  pendekatan  sistem sebagai  metode  berpikir  dan  juga  pisau analisis.  Hal  ini  merupakan nouvelty dalam kajian maqāṣid ,  mengingat  belum  ada  tokoh  sebelumnya  yang  mengawinkan pendekatan  sistem  dalam  kajian  hukum  Islam  (Nassery,  2018).  Tidak  hanya  dalam bentuk pendekatan sistem, reformulasi yang ditawarkan Auda setidaknya tergambar pada  tiga  bentuk  formulasi,  dalam  pengantar  buku  “Membumikan  Hukum  Islam Melalui Maqashid Syari’ah” Amin Abdullah mengutarakan reformulasi pertama yaitu maqāṣid yang berupa pengembangan ( development ), dan hak ( right ) yang keduanya menyasar  sumber  daya  manusia  ( human  resources ).  Kemudian  reformulasi  kedua adalah HAM sebagai salah satu landasan dalam menyusun tipologi teori filsafat hukum Islam kontemporer. Terakhir reformulasi yang ketiga yaitu sistem hukum Islam yang beralas maqāṣid  al-Syarī’ah .  Reformulasi  yang  terakhir  ini  merupakan  salah  satu kontribusi yang paling signifikan dalam kajian maqāṣid al-Syarī’ah (Auda, 2008) .
Reformulasi maqāṣid al-syarī’ah yang dilakukan Auda dengan mengandalkan pendekatan  sistem  menghasilkan  enam  fitur  yaitu  watak  kognitif  hukum  Islam ( cognitive  nature ),  kemenyeluruhan  sistem  hukum  Islam  ( wholeness ),  keterbukaan sistem hukum Islam ( openness ), interelasi hierarki sistem hukum Islam ( interrelated hierarchy ),  multidimensi  sistem  hukum  Islam  ( multi-dimensionality ),  tujuan  sistem hukum  Islam  ( porposefulness )  (Auda,  2008)(Supriadi,  2017)(Salahuddin,  2012). Enam sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda sesungguhnya dipegaruhi oleh pemikir filsafat sistem, seperti, Luhmann, L. Kahn, D. Katz, (Katz & Kahn, 1996), Churchman (Churman,  n.d.),  Bowler  (Bowler,  1981),  J.  Jordan  (Jordan,  1968),  dan  khususnya Bertalanff (Bertalanffy, 1969) yang dianggap sebagai pionir.
Enam fitur ini akan dijelaskan oleh penulis secara singkat dan padat disertai dengan ilustrasi gambar yang membantu memudahkan pembaca.
1. Watak Kognitif Hukum Islam ( Cognitive Nature )
Maksudnya  adalah  pengetahuan  seseorang  sangat  berpengaruh  dalam membangun  hukum  Islam.  Karena  hukum  Islam  muncul  bersadarkan  seorang cendikiawan  ( faqih )  terhadap  teks-teks  yang  menjadi  sumber  rujukan  hukum Islam  (Anshori,  2020).  Auda  membongkar  validasi  kognisi  yang  menekankan kepada  pentingnya  memisahkan  teks  dari  pemahaman  seseorang  terhadap  teks
tersebut.  Auda  menjelaskan  bahwa  fikih  sudah  disalah  artikan  sebagai  sesuatu yang sakral, padahal fikih merupakan hasil dari pemahaman, persepsi, yang lahir dari hasil ijtihad melalui al-Qur’an dan hadis (Auda, 2008). Kritik yang diajukan Auda  mengenai  tentang  pemahaman  klasik  yang  rancu  mengenai  fikih  yang diaggap  bagian  dari  wahyu.  Auda  menggambarkan  hubungan  tradisional  antar konsep seketitar syariah sebagai berikut:
Gambar 1. Pemahamn Terhadap Fikih Klasik (Auda, 2008)
Tawaran  Auda  dalam  watak  kognitif  adalah  menekankan  pentingnya memisakan  syariat  yang  diwahyukan  dan  fikih  sebagai  hasil  pemahaman  teks dengan  menggeser  kepada  luar  area  syariat.  Tujuanya  agar  hukum  Islam  tidak terjebak  pada  fikih,  dan  dapat  membedakan  antara  syariat  dan  fikih.  Diagram tawaran Auda sebagai berikut:(Auda, 2008)
Gambar 2. Watak Kognitif Hukum Islam (Auda, 2008)
Dari gambar diagram diatas dapat dimengerti fikih dan juga sebagian dari sunnah rasul bergeser dari ekspresi syariat menjadi ekspresi kognisi seseorang terhadap syariat.
2. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam ( Wholeness )
Reformulasi  dengan  menggunakan  sistem  menyeluruh  merupakan  kritik Auda terhadap kecenderungan ahli hukum Islam untuk berpikir reduksionis dan atomistik.  Auda  berpendapat  bahwa  seiring  perkembangan  zaman,  corak pemikiran  atomistik  sudah  tidak  relevan  dengan  pemikiran  moderm.  Sebab  era kontemporer  penelitian  ilmu  pengetahuan  menuju  kepada  sistem  yang  holistik. Adapun gambaran sistem menyeluruh yang ditawarkan Auda sebagai berikut:
Gambar 3. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam (Auda, 2008)
Dengan  menggunakan  sistem  ini,  Auda  mencoba  untuk  memperluas maqāṣid al-syarī’ah dari dimensi individu menuju universal yang bisa diterima oleh  masyarakat  umum.  Faisol  dalam  peneltianya  juga  mempertegas  perluasan yang diinginkan seperti keadilan, kebebasan, dll (Faisol, 2017).
3. Keterbukaan Sistem Hukum Islam ( Openness )
Pernyataan  Auda  dalam  sistem  keterbukaan  adalah  bahwa  hukum  Islam harus berinteraksi dengan lingkungan, sebab itu harus terbuka dan tidak tertutup (Auda, 2008). Dengan menggunakan sistem hukum seperti ini hukum Islam akan menjadi  statis  dan  fleksibel  sehingga  mampu  mensikapi  suatu  persoalan  yang baru. Contoh mekanisme sistem ini adalah akomodasi adat istiadat atau ‘urf . Auda dalam  mensistematisasi  keterbukaan  dengan  menempuh  dua  cara,  yaitu mekanisme  keterbukaan  dengan  mengubah  watak  kognitif,  dan  keterbukaan terhadap  filsafat  (Auda,  2008).  Sistem  keterbukaan  sebagai  salah  satu  faktor dalam pembentukan hukum Islam dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4. Keterbukaan Sistem Hukum Islam (Auda, 2008)
Gambar  diatas  menujukan  posisi  seorang  ahli  hukum  Islam  disertai wawasan  yang  luas.  Dalam  gambar  tersebut  pemikiran  ahli  hukum  merupakan hasil  dari  memasukan  pandangan  dunia  dalam  sistem  hukum  Islam.  Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan hukum merupakan sumber dari pandangan dunia seorang ahli hukum Islam (Auda, 2008).
4. Interelasi Hierarki Sistem Hukum Islam ( Interrelated Hierarchy )
Reformulasi  selanjutnya  yaitu  terletak  dalam  interelasi  hierarki,  artinya terdapat  hubungan  antar  entetis  sehingga  berkarakteristik  multidemensi  yang membentuk  katagori  yang  sama  (Auda,  2008).  Auda  mengusulkan  ada  dua  (2) perbaikan dimensi dalam maqāṣid al-syarī’ah yaitu: (Auda, 2008) yaitu maqāṣid dimensi  hirarki  yang  terdiri maqāṣid yang  umum, maqāṣid yang  khusus,  dan maqāṣid yang parsial. Tujuanya adalah mengembangkan HAM kedalam filasafat hukum Islam. Kemudian perbaikan jangkauan menuju kontemporer sosial. Auda menegaskan dengan adanya perbaikan maka jangkauan maqāṣid tidak lagi ke arah individu, melainkan seluruh masyarakat (Ni’ami & Bustamin, 2021).
5. Multidimensi Sistem Hukum Islam ( Multi-Dimensionality )
Melalui  multidimensi,  Auda  menekankan  sebuah  sistem  yang merepresentasikan  ragam  dimensi  yang  kompleks  (Auda,  2008).  Sistem multidimensi  dimanfaatkan untuk  menelaah  dan  kritik  terhadap  akar pemikiran yang  biner  dalam  hukum  Islam.  Pikiran  biner  yang  membawa  dikotomi  antara qat’ī (kepastian) dan zannī (ketidakpastian) sehingga  memunculkan  istilah qat’iyyu al-dilālah (kepastian dalam implikasi linguistik/makna) ataupun qat’iyyu al-thubût (kepastian  dalam  autensitas  sumber  hukum).  Auda  menginginkan pelepasan  pemikiran  biner  untuk  mendamaikan  dalil-dalil  yang  terlihat bertentangan dengan menampilkan maqāṣid al-syarī’ah (Auda, 2008).
Sistem  multidimensionalitas  yang  diusul  Auda  hendak  dikombinasikan dengan maqāsid supaya  dapat  menawarkan  solusi  atas  problematis  dalil  yang bertentangan.  Sebab  menurut  Auda  yang  namanya  sistem  merupakan  satu kesatuan  yang  saling  memiliki  hubungan  dan  saling  memiliki  keterkaitan sehingga  tidak  ada  pertentangan  dalil,  oleh  karena  itu  hukum  Islam  harus multidimensional  (Ni’ami  &  Bustamin,  2021).  Selaras  dengan  pernyataan tersebut,  Amin  Abdullah  menyatakan  bahwa  dengan  menggunakan multidimensional  tidak  akan  terpaku  pada  pertentangan  dalil,  karena  dalil  yang nampak  saling  bertentangan  bisa  dikonsiliasi  dan  dikompromikan  pada  suatu konteks  kajian.  Hasil  multidemensional  adalah  hukum  Islam  akan  menjadi fleksibel  dalam  mengadapi  promblem-problem  kontemporer  (Auda,  2008). Ilustrasi multidimensi dalam dipahami sebagai berikut:
Gambar 5. Multidimensi Sistem Hukum Islam (Auda, 2008)
REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH KONTEMPORER : Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis | 13

## 6. Tujuan Sistem Hukum Islam ( Porposefulness )
Auda  mengemukakan  bahwa  sistem  akan  memproduksi al-ghayyah ( purpose ).  Artinya  Auda  hendak  mengakomodir  sitstem  yang  beragam  sesuai situasi  dan  kondisi,  tidak  monolitik.  Oleh  karena  itu,  dengan  menggunakan pendekatan  sistem  hendak  mengembalikan maqāṣid  al-syarī’ah kepada  sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan Hadis bukan kepada pemikiran  ulama atau  cendikiawan.  Dengan  menggunakan purposefulness Auda  mengemukakan bahwa maqāṣid adalah tali pengikat pada semua fitur sistem yang telah dijelaskan sebelumnya (Auda,  2008).  Implikasinya  adalah purpose ( al-ghayyah )  tidak monolitik tetapi beragam, sebagaimana ilustrasi berikut:
Gambar 6. Tujuan Hukum Islam Klasik (Auda, 2008)
Sistem  tujuan  ( porposefulness )  ini  ditujukan  kepada  sumber  hukum pokok/utama  (primer)  seperti  al-Qur’an  dan  Hadis  serta  juga  sumber  hukum rasional seperti qiyas, istihsan, fath al-zarai , ‘urf , ataupun istishab (Auda, 2008).
Melihat enam sistem yang ditawarkan oleh Auda, kita dapat memahami sistem tidak  bisa  lepas  dalam  menganalisis maqāṣid  al-syarī’ah .  Ilustrasi maqâsid dengan menggunakan pendekatan sistem dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Gambar 7. Tujuan Hukum Islam Menggunakan Sistem (Ni’ami & Bustamin, 2021)
Melihat  ilustrasi  diatas,  Auda  menegaskan  bahwa  realisasi maqâsid dalam sudut  pandang  sistem  akan  mempertahankan  keterbukaan,  kemajuan,  realisme,  dan elestis dalam filsafat hukum Islam. Dengan demikian hasil ijtihad atau konklusi hukum yang  mencapai maqâsid harus  disahkan.  Di  satu  sisi,  dengan  menggunakan
pendekatan sistem akan menjadi lebih jauh efektif dalam merealisasikan maqāṣid pada hukum Islam (Auda, 2008).
Enam  sistem  yang  ditawarkan  oleh  Auda  menempatkan  fitur  sebagai  basis penopang hukum Islam yang humanis dan berorientasi kepada HAM. Melalui maqāṣid yang  berbasis  sistem,  Auda  menggeser  paradigma maqāṣid  al-syarī’ah menuju inklusifitas yang humanis, sehingga ditemui relevansi antara HAM dengan maqāṣid . Pengembangan maqāṣid  al-syarī’ah yang  dikaitkan  dengan  HAM  adalah  bahwa maqāṣid al-syarī’ah tidak berhenti pada melindungi diri, melainkan mengembangkan menjadi  lebih  kepada  kepentingan  komunal  yang    universal. maqāṣid  al-syarī’ah dengan  HAM  akan  memiliki  sifat passing  over yaitu  melintas  batas  ke  arah world citizenship .
Dalam  rangka  humanisasi  hukum  Islam  melalui maqāṣid  al-syarī’ah pendekatan  sistem,  Auda  mengusulkan  adanya  paradigma  yang  serius mempertimbangkan perkembangan warga dunia yang berlandaskan HAM. Abdullah mereduksi pergerasan maqāṣid al-syarī’ah Auda yang humanis yaitu;(Amin Abdullah, 2012)
Tabel. 1 Paradigma maqāṣid al-syarī’ah Kontemporer (Ni’ami & Bustamin, 2021)
Relevansi  asas  primer  atau dharuriyyatul  khams maqāṣid  al-syarī’ah dalam kaitanya  dengan  HAM  sebagiaman  tabel  diatas  dapat  dilihat  secara  komprehensif berdasarkan penjelasan berikut:
Pertama , Prinsip memelihara Agama ( hifdz al-dīn ). Prinsip ini direlevansikan dengan penegakan HAM adalah adanya menghormati kebebasan beragama. Prinsip ini memegang  pranata  setiap  individu  atau  kelompok  sama-sama  berhak  menjalankan rutinitas keagamaan yang dianut dan bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Zaprulkhan  menegaskan hifdz  al-dīn era  kontemporer  lebih  mengupayakan jaminan
REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH KONTEMPORER : Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis | 15
kerukunan kehidupan beragama yang sehat dan harmonis, sebab kebebasan keyakinan ( hurriyyatul  i’tiqod )  tanpa paksaan  merupakan  salah  satu  ajaran  Islam  (Zaprulkan, 2020). Sedangkan Mufid menyatakan adanya hifdz al-dīn menampilkan wajah Islam yang  toleran  ( izhār  sāmahah  al-Islam )  (Mufid,  2022).  Pergeseraan  paradigma  ini diistilahkan oleh Auda dengan al-taghyīr min hifdz al-dīn ila kafālah al-hurriyyah al- dīniyyah (reorientasi  menjaga  agama  menjadi  kebebasan  dalam  memeluk  agama) sebagai manifestasi dari ayat lā ikraha fi al-dīn (Auda, 2013b).
Kedua ,  prinsip  menjaga  jiwa  ( hifdz  al-nafs ).  Prinsip  ini  memiliki  relevansi dengan perlindungan serta penegakan HAM dan harkat martabat manusian ( kar ā mah ins ā niyyah ).  Al-Qur’an  dan  Sunnah  sebagai  sumber  hukum  Islam  secara  substantif mendialogkan antara norma-norma dan nilai-nilai yang selaras dengan HAM. Ayat al- Qur’an  yang  menyatakan  menyatakan  memberikan  perlindungan  terhadap  mereka yang lemah dan teraniaya (QS. Al-Balad (90): 12-16), hak untuk hidup (QS. Al-Isra’ (17): 31, 33), kemuliaan semua keturunan anak adam (QS. Al-Isra’ (17): 70) (Hasan, 2022).  Prinsip hifdz  al-nafs di  era  kontemporer  mengafirmasi  bahwa  setiap  orang berhak  hidup  dan  tidak  boleh  diusik  kehidupanya,  mempertahankan  hidup,  setiap orang berhak hidup tentram, damai, dan sejahtera (Auda, 2021).
Ketiga , prinsip menjaga  akal ( hifdz  al-‘aql ). Prinsip ini merupakan landasan bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan  mengembangkan pengetahuan  teknologi,  budaya,  seni,  yang  sesuai  dengan  martabat  manusia.  Setiap orang  juga  berhak  untuk  menjalin  komunikasi  untuk  memperoleh  informasi  untuk dirinya  atau  orang  lain.  Prinsip  ini  juga  berlaku  pada  hak  untuk  memilih  menurut pendapatnya masing-masing sesuai dengan apa yang dipahami (Moniem, 2021). Inti dari  prinsip  ini  adalah  adanya  pengembangan  serta  jaminan  memberdayakan  akal pikiran untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan.
Keempat ,  prinsip  menjaga  ketururan  ( hifdz  al-nasl ).  Prinsip  ini  memiliki relevansi dengan HAM berupa bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan  menciptakan  keluarga  yang  harmonis  untuk  kehidupan  yang  baik.  Prinsip  ini bertujuan  setidaknya  untuk  menjamin  kualitas  setiap  keluarga  dan  menjamin kelestarian  populasi  umat  manusia  untuk  hidup  baik  secara  batin  ataupun  fisik (Zaprulkan, 2020).
Kelima ,  prinsip  menjaga  harta  ( hifdz  al-mal ).  Prinsip  ini  melandasi  bahwa m engembangan ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan salah satu poin penting untuk menjamin perluasan harta kepemilikan untuk menciptakan tatanan hidup yang lebih baik (Zaprulkan, 2020).
Dengan  demikian,  melalui maqāṣid  al-syarī’ah dengan  pendekatan  sistem mencari formulasi hukum-hukum Islam yang berorientasi kepada nilai-nilai humanis, sehingga  bisa compatible dengan  perkembangan  isu-isu  HAM  di  dunia.  Dengan hukum  Islam  yang  humanis,  tidak  lagi  mendapati  wajah  hukum  Islam  yang  statis
melainkan  wajah  dinamis  yang  selalu  menampulkan  kerangka  eklekstisisme  yaitu perubahan dan pengembangan ( change and development ).

## KESIMPULAN
Buih  perjalanan maqāṣid  al-syarī’ah sejatinya  sudah  dimulai  saat  zaman Rasulullah Saw. dalam kasus kejadian sholat ashar di Bani Qurayzah serta nalar para sahabat  saat  menuju  suatu  persoalan  di  masyarakat.  Perjalanan maqāṣid  al-syarī’ah mendapatkan formulasi berkelanjutan ketika maslahah sebagai pertimbangan hukum yang  dan  juga maslahah sebagai value dalam  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini  abu  al- ma’ali al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), al- Izzuddin  bin  Abd  al-Salam  (w.  666  H/1209  H),  Syihab  al-Din  al-Qarafi  (w.  684 H/1285 M), Najm al-Din al-Thufi (w. 716/1316 M), Syamsuddin ibn al-Qayyim (748 H/1374 M), dan Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) sebagai tokoh berpengaruh dalam memformulasi maqāṣid al-syarī’ah . Reformulasi dilakukan di era kontemporer secara signifikan ketika Jasser Auda mengkritik formulasi maqâsid era klasik ataupun kontemporer.  Reformulasi  Auda  meliputi;  1). Maqāṣid yang  berupa  pengembangan ( development ), dan hak ( right ) yang keduanya menyasar sumber daya manusia ( human resources ),  2).  Hak  asasi  manusia  sebagai  salah  satu  landasan  dalam  menyusun tipologi  teori  hukum  Islam  kontemporer,  3).  Sistem  hukum  Islam  yang  berbasis maqāṣid  al-syarī’ah dengan  mengandalkan  watak  kognitif  hukum  Islam  ( cognitive nature ), kemenyeluruhan sistem hukum Islam ( wholeness ), keterbukaan sistem hukum Islam  ( openness ),  interelasi  hierarki  sistem  hukum  Islam  ( interrelated  hierarchy ), multidimensi sistem hukum Islam ( multi-dimensionality ), tujuan sistem hukum Islam ( porposefulness )  sebagai  fitur-fitur  sistem.  Reformulasi maqāṣid  al-syarī’ah yang diusulkan  Auda  berimplikasi  terhadap  terbentuknya  bangunan  hukum  Islam  yang humanis, hal ini bisa dilihat dengan adanya pengembangan maqāṣid al-syarī’ah yang dikaitkan  dengan  HAM  adalah  bahwa  filasafat  hukum  Islam  - maqāṣid  al-syarī’ah - tidak berhenti pada melindungi diri, melainkan mengembangkan menjadi lebih kepada kepentingan  komunal  yang    universal  dan  sifat passing  over yang  mencakup world citizenship .

## Daftar Pustaka
Abdullah, M. A. (2012). Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda). Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 14 (2), 123. https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1871
Abidin,  M.  (2018).  METODOLOGI  PEMAHAMAN  SYARI’AH  (Analisis Muqaddimah  Kitab  al-Muwafaqat  Karya  Asy-Syatibi). YUDISIA :  Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 8 (2), 299.
https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3241
Agung Kurniawan, H. H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam
REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH KONTEMPORER : Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis | 17
Kitab Al-Muwafaqat. Al Mabsut , 15 (1), 29–38.
Amin  Abdullah,  M.  (2012).  Bangunan  Baru  Epistemologi  Keilmuan  Studi  Hukum Islam  dalam  Merespon  Globalisasi. Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan  Hukum , 46 (II), 315–368.
Anshori,  T.  (2020).  MENUJU  FIQIH  PROGRESIF  (Fiqih  Modern  Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 2 (1), 168–181. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166
Asy-Syathibi, A. I. (2004). al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh . Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Auda, J. (2008). Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem . PT Mizan Pustaka.
Auda,  J.  (2011).  A  maqāsidī  approach  to  contemporary  application  of  the  Sharī’ah. Intellectual Discourse , 19 (2), 193–217.
Auda, J. (2013a). Al-Maqasid untuk pemula . SUKA-Press.
Auda,  J.  (2013b). Ijtihād  Maqāsidī:  Min  al-Tashawwur  al-Ushūli  ila  al-Tanzīl  al- Amali . al-Syabakah al-Arabiyah li al-Abhats wa al-Nasyar.
Auda, J. (2019). Systems as Philosophy and Methodology for Analysis. In Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law . The International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8
Auda, J. (2021). ﺔﻳﺪﺻﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺠﻬﻨﻤﻟﺍ. Journal of Contemporary Maqasid Studies , 1 (1), 1– 30. https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.59
Bertalanffy, V. (1969). General System Theory: Fondation, Development, Aplications . George Braziller.
Bowler, D. (1981). General System Thinking . North Holland.
Churman, W. (n.d.). The Design of Inquring System: Basic Concepts of System and Organizations . Basic Book.
Faisol, M. (2017). PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. Kalam , 6 (1), 39. https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393
Gasimov, K. (2018). Ijtihad in the light of the goals of sharia: jasser auda’s ethical and legal theory. Islamology Journal for Studies of Islam and Muslim Societies , 8 (2), 9–28. https://islamology.in/journal/article/view/176
Hakim,  M.  L.  (2016).  Pergeseran  Paradigma  Maqashid  al-Syari’ah:  Dari  Klasik Sampai  Kontemporer. Al-Manahij;  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , 10 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913
Hamed,  M.,  Belyamani,  M.,  Abduljawad,  H.,  &  Al-Barzinji,  Z.  (2022).  Maqasid Research Methodology Challenges. Journal of Contemporary Maqasid Studies , 1 (2), 83–104. https://doi.org/10.52100/jcms.v1i2.88
Harahap, S. (2006). Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam . Istiqamah Mulya Press.
Hasan, N. (2022). JALAN TERJAL MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAM. In N. Hasan  (Ed.), Fikih  Humanis:  Meneguhkan  Keragaman,  Membela  Kesetaraan,
dan Kemanusiaan (pp. 1–382). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
Hudiyani, Z. (2019). Kontribusi maslahah Al-Thufi dalam pembaharuan Hukum Islam di era kontemporer. Teraju , 1 (02), 45–58. https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.45 Institute, M. (2022). Maqashid Institute . Maqashid Institute. https://maqasid.org/who- we-are/#board
Jordan, J. (1968). Themes in Speculative Psychology . Tavistock Publications.
Katz, D., & Kahn, L. (1996). The Social Psiychology of organizations . ohn Wiley.
Mawardi,  A.  I.  (2018). Maqasid  Syari’ah  dalam  Pembaharuan  Fiqh  Pernikahan  di Indonesia . Pustaka Radja.
Moniem,  A.  A.  (2021).  The  Ontology  and  Epistemology  of  Maqāṣidī-based Knowledge and Its Educational Implications. Journal of Contemporary Maqasid Studies , 1 (1), 59–78. https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.57
Mufid,  M.  (2022).  HIFZ  AL-DĪN,  RIDDAH,  DAN  KEBEBASAN  BERAGAMA: Konsepsi dan Anotasi Fikih Hadd Al-Riddah dari Klasik hingga Kontemporer. In N. Hasan (Ed.), Fikih Humanis: Meneguhkan Keragaman, Membela Kesetaraan, dan Kemanusiaan (pp. 1–382). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press. Nassery, I. (2018). The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the maqāṣid al-Syarī’ah . Lexington Books. https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results
Ni’ami,  M.  F.,  &  Bustamin.  (2021).  MAQĀ  Ṣ  ID  AL-SYA  RĪ’AH  DALAM TINJAUAN  PEMIKIRAN  IBNU  ‘ĀSYŪR  DAN  JASSER  AUDA. JURIS: Jurnal Ilmiah Syari’ah , 20 (1), 91–102. http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257
Rahmi,  N.  (2018).  Maqasid  Al  Syari’ah:  Melacak  Gagasan  Awal. Syariah  Jurnal Hukum Dan Pemikiran , 17 (2), 160. https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970
Safriadi, S. (2016). Kontribusi Ibn ‘Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī’Ah. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 15 (2), 285. https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546
Salahuddin,  M.  (2012).  Menuju  Hukum  Islam  yang  Inklusif-Humanistis:  Analisis Pemikiran  Jasser  Auda  Tentang  maqāṣid  al-Syarī’ah. Ulumuna:  Jurnal  Studi Keislaman , 16 (1), 103–124. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.191
Sirait, S., Kusuma Putri, E. S., Wahidah, E. Y., Prasetiya, B., & Ulfa, U. (2022). the Contribution  of  Jasser  Auda  in  Maqashid  Al  Syari’Ah  Concept  on  Islamic Education Psychology. AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan , 4 (2), 116–134. https://doi.org/10.46773/muaddib.v4i2.360
Sulaiman Jamrozi, A. S., Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M. (2022). Maqāṣid al-Sharīa in The Study of Hadith and Its Implication for The Renewal of Islamic Law:  Study  on  Jasser  Auda’s  Thought. Justicia  Islamica , 19 (1),  74–93. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269
Sulihkhodin, M. A. (2021). Maqashid Al-Syari’ah Perspektif ’Izzudin Abdi Al-Salam.
Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam , 7 (1), 2.
REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH KONTEMPORER : Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis | 19
https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih
Supriadi,  A.  (2017).  Sistem  Sebagai  Filsafat  (Tawaran  Baru  Jasser  Auda  Bagi Pengembangan  Hukum  Islam  Kontemporer). Jurnal  Studi  Agama  Dan Masyarakat , 13 (2), 1–14.
https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.667
Tabrani, M. (2018). Maqâshid Revitalization in Global Era: Istidlâl Study from Text to  Context. AL-IHKAM:  Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial , 13 (2),  310. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1814
Ubaidillah, B., U, A. M., & Zahro’, B. M. (2022). HISTORITAS REFORMULASI FILSAFAT  HUKUM  ISLAM  DARI  DARI  MASA  KLASIK  HINGGA KONTEMPORER  Burhanuddin. Jurnal  Hukum  Dan  Ahwal  Al-Syakhsiyyah ,
1 (2),
48–67. https://ejournal.staida-
krempyang.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/657
Utsany, R., Tw, A., & Khamim, K. (2022). Women’s Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda’s Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family  Law  in  Indonesia. JIL:  Journal  of  Islamic  Law , 3 (1),  54–73. https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.530
Yaqin, A. (2016). Revitalisasi Maqashid Al-Syari ’ ah dalam Istinbath Hukum Islam : Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘ Asyur. Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 50 (2), 315–339. 10.14421/ajish.2016.50.2.315-340
Zakaria,  S.  (2021).  The  Contextualization  Of  The  Māqāṣid  Āl-Šyāriāh  Jasser  Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law. Al-’Adl , 14 (2), 83. https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396
Zaprulkan.  (2020). Rekonstruksi  Paradigma  Maqashid  asy-Syari’ah:  Kajian  Kritis dan Komprehensif . IRCiSoD.
Zaprulkhan,  Z.  (2018).  Maqāṣid  Al-Shariah  in  the  Contemporary  Islamic  Legal Discourse:  Perspective  of  Jasser  Auda. Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan , 26 (2), 445. https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231