JGAR. Volume 3 No 1 June 2022 / Hafidzah, dkk./ Analisis Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kesehatan
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 3 No. 1  June 2022  hal 60-71
https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
Accepted : May 30, 2022 Published : June  17, 2022

## Analisis Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Margono Soekarjo Purwokerto: Studi Kasus Program Si Bina Cantik Bingits
Analysis of the Implementation of Health Service Innovations at Margono Soekarjo Hospital, Purwokerto: A Case Study of the Si Bina Cantik Bingits Program
Azra Hafidzah 1 , Riska Febrianti Nur Laili 2 , Diffa Zettira Zein 3 1,2,3 Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Corresponding author: azra.hafidzah-2019@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This research was conducted by looking at the urgency of change in public service in the health sector by innovating health services. This innovation made for public service is an obligation of the government in creating new services that are easier, cheaper, affordable, and equitable for all people. This innovation was carried out as a form of breakthrough from the previous program in improving the quality of services in the health sector. This study aims to analyze public  service  innovation  in  the  health  sector,  especially  at  Margono  Soekarjo  Hospital, Purwokerto  by  using  a  new  innovation  program,  Si  Bina  Cantik  Bingits.  iIn  this  study, researchers  used  the  new  public  service  approach  with  the  principle  of  serve  citizen,  not customer.  The  result  of  this  study  indicates  that  RSUD  Margono  Soekarjo,  Purwokerto  has implemented public service innovations through Si Bina Cantik Bingits to facilitate access to services to the community and has fulfilled the quality of public service in accordance with the Serve Citizen, Not Customer aspect.

## Keywords: Si Bina Cantik Bingits; New Public Service; Serve Citizen

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat  urgensi  perubahan  pelayanan  publik  di  bidang kesehatan  dengan  melakukan  inovasi  pelayanan  kesehatan.  Inovasi  pelayanan  publik  yang dilakukan ini merupakan kewajiban pemerintah dalam menciptakan pelayanan baru yang lebih mudah, murah, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat. Inovasi ini dilakukan sebagai bentuk terobosan dari program sebelumnya dalam peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  inovasi  pelayanan  publik  di  bidang kesehatan  khususnya  di  RS  Margono  Soekarjo  Purwokerto  dengan  menggunakan  program inovasi  baru  yaitu  Si  Bina  Cantik  Bingits.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan new public service dengan prinsip serve citizen, not customer . Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  RSUD  Margono  Soekarjo  Purwokerto  telah  menerapkan  inovasi pelayanan publik melalui si bina cantik bingits untuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat  dan  telah  memenuhi  kualitas  pelayanan  publik  sesuai  dengan  aspek  melayani warga, bukan pelanggan.
Kata kunci : si bina cantik bingits; new public service ; melayani warga

## Pendahuluan
Pemerintahan yang baik ( good governance) pemberian pelayanan publik yang prima dan berkualitas menjadi salah satu syarat didalamnya. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang  undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Pelayanan publik menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu, penyelenggara pelayanan publik akan selalu dituntut untuk meningkatkan pelayanannya agar kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.
Asas otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia membuat pemerintah daerah juga turut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publiknya dengan tujuan agar mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  pelayanan  publik  yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakat adalah pelayanan kesehatan. Kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat harus diperhatikan dan dipenuhi dengan benar oleh  pemerintah.  Banyaknya  jumlah  pasien  setiap  harinya  membutuhkan  sebuah  inovasi dalam pelayanan kesehatan, salah satunya adalah BPJS. Kehadiran BPJS menjadi angin segar bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  pelayanan  kesehatan  karena  BPJS  yang  sudah memanfaatkan teknologi informasi.
Disamping  kehadirannya  dapat  memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses pelayanan kesehatan, namun realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak terjadi masalah yang berkaitan dengan BPJS. Hal tersebut dapat direfleksikan pada kasus di salah satu Rumah Sakit  di  Purwokerto  yaitu  RSUD  Margono  Soekarjo  yang  menemui  permasalahan  pada penerapan BPJS berupa gagal klaim BPJS, fraud klaim BPJS, tidak adanya kepastian rujukan, verifikasi data klaim yang tercecer atau hilang karena masih menggunakan proses verifikasi manual, lamanya waktu dan informasi mengenai iur bayar BPJS dan masalah lainnya. Untuk meminimalisir  dan  menghapuskan  masalah-masalah  tersebut,  RSUD  Margono  Soekarjo berusaha mengembangkan suatu inovasi baru bernama Si Bina Cantik Bingits.
Si  Bina  Cantik  Bingits  (Sistem  Bridging  SIM  RSMS,  BPJS,  dan  INA-CBG's) merupakan  inovasi  yang  ditujukan  untuk  perwujudan  akuntabilitas,  transparansi,  dan efisiensi pelayanan kesehatan JKN secara paripurna. Penerapan inovasi ini diharapkan agar mampu  menurunkan potensi gagal klaim, mencegah terjadinya fraud klaim, meningkatkan kecepatan dan akurasi klaim, serta mempermudah akses dan rujukan pasien BPJS. Si Bina Cantik  Bingits  yang  berbasis  elektronik  ini  tidak  hanya  memudahkan  para  pasien  BPJS,
Kesehatan
namun dari pihak rumah sakit juga mendapatkan dampak yang signifikan dari hasil penerapan Si Bina Cantik Bingits. Perbaikan dan peningkatan seperti tidak adanya kasus gagal klaim, peningkatan  kepastian  rujukan  pasien,  sistem  verifikasi  yang  sudah  berbasis  aplikasi elektronik, waktu dan informasi mengenai iur bayar menjadi  lebih cepat, data klaim sudah tidak  tercecer atau hilang, menurunnya frekuensi perbaikan verifikasi, serta  adanya sistem yang mempermudah evaluasi Over-LOS dan Over-Cost.

## Metode Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian  yang digunakan  adalah kualitatif. tipe  penelitian  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  digunakan  dengan  metode  wawancara secara mendalam observasi, dan studi dokumen. Lokasi dalam penelitian yaitu Rumah Sakit di Purwokerto  yaitu  RSUD  Margono  Soekarjo.  Informan  ditentukan  dengan  menggunakan purposive  sampling dan accidental  sampling. Teknik  analisis  data  merujuk  pada  Miles  dan Huberman  dengan  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  menarik  kesimpulan.  Teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi yang terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## New Public Service
NPS  menyatakan  jika  pemerintah  berjalan  seperti  sektor  bisnis  dan  pemerintah mengarahkan pelayanan publik, lalu siapa yang akan menjadi pemilik kepentingan umum dan pelayanan publik. NPS menyatakan bahwa pemilik kepentingan umum adalah warga negara. Untuk  lebih  jelasnya,  paradigma New  Public  Service merupakan  pendekatan  yang menggabungkan peran pemerintah dalam sistem pemerintahan yang berfokus pada pelayanan publik,  pemerintahan  yang  demokratis  dan  keterlibatan  sipil  (Denhardt  &  Denhardt,  2007). Para  pendukung New  Public  Service berpendapat  bahwa  demokrasi  yang  kuat  dan  stabil muncul ketika administrator menempatkan diri mereka di jantung komunitas dan bekerja sama dengan  warga,  mendefinisikan  masalah  sosial  dan  mengembangkan  layanan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  nilai  komunitas  (Denhardt  &  Denhardt,  2007;  King,  Stivers,  & Collaborators, 1998).
Oleh karena itu, dibutuhkan administrator publik yang berfokus dan bertanggungjawab pada  pemberian  pelayanan  dan  pemberdayaan  warga  negara.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan melalui  pengelolaan  organisasi  publik  dan  implementasi  kebijakan  publik.  Administrator publik garis depan cocok dengan model yang digambarkan NPS, Administrator bergeser peran dari profesional yang menentukan hasil dengan sedikit masukan dari publik, menjadi pemimpin
dan fasilitator yang bekerja secara kolaboratif dengan publik untuk mengidentifikasi masalah dan  solusi.  Berbeda  dengan  paradigma  NPM,  masyarakat/publik  disini  bukan  dipandang sebagai  pelanggan  melainkan  sebagai  warga  negara  yang  terletak  strategis  pada  proses pemerintahan. Warga adalah pemilik pemerintah dan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan tindakan kolaboratif dengan pemerintah untuk mencapai hasil pemerintahan yang terbaik. Warga negara bukan hanya melibatkan kepentingan pribadi, namun juga nilai, sistem kepercayaan,  dan  toleransi.  Fokus  utama  dari  NPS  yaitu  bagaimana  menciptakan  lembaga publik dengan integritas yang menekankan pada peningkatan keadilan dalam pelayanan publik sebagai komitmen mereka untuk akuntabilitas.
NPS  hadir  dengan  mengangkat  mengenai  pendekatan  –  pendekatan  baru  yang mengesankan dalam aspek administrasi publik yang kemudian dijelaskan dalam 3 (tiga prinsip utama), yaitu: a) Theories of Democratic Citizenship (Teori Kewarganegaraan Demokratis); b) Models  of  Community  and  Civil  Society (Model  Komunitas  dan  masyarakat  Madani);  c) Organizational Humanism and Discourse Theory (Humanisme dan wacana organisasi).
Teori NPS muncul dengan pandangan – pandangan baru yang belum terkandung dalam teori  lama,  yaitu  NPM  dan OPA.  Pada  dasarnya,  pandangan  ini  bukan  bersifat  untuk  saling kontra namun digunakan untuk saling menguatkan, diantaranya yaitu :
a. Serve,  rather  than  steer :  bertujuan  untuk  dapat  membantu  masyarakat  dalam mengartikulasikan  dan  memenuhi  kebutuhan  bersama.  Dalam  proses  ini,  pemerintah berpindah peran dari pengatur kendali menjadi agenda setting.
b. The public interest is the aim, not the by-product : para administrator berperan untuk melakukan  kontribusi  dalam  membangun  gagasan  bersama  mengenai  kepentingan umum.  Yang  bertujuan  untuk  dapat  menemukan  solusi  bersama  demi  menciptakan kepentingan dan tanggung jawab bersama.
c. Think  strategically,  act  democratically :  dapat  menciptakan  kebijakan  dan  program yang  efektif  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sebagai  bentuk  tanggung jawab bersama.
d. Serve  citizen,  not  customer :  bertujuan  untuk  dapat  membangun  kepercayaan  dan Kerjasama  antara  pemangku  kebijakan  dengan  masyarakat.  Hal  ini  dicapai  dengan dapat menciptakan dialog bersama public mengenai nilai – nilai yang harus dijunjung.
e. Accountability isn't simple : NPS juga memiliki fokus pada mekanisme pasar, hukum, dan  konstitusi  masyarakat  mengenai  nilai,  norma  politik,  standar  profesional  dan kepentingan warga negara yang harus diraih.

## Kesehatan
f. Value people, not just productivity : Lembaga public berfokus pada proses kolaborasi berdasarkan pada rasa hormat terhadap semua orang.
g. Value citizenship and public service above entrepreneurship : kepentingan public dapat maju  dibantu  dengan  ASN  dan  masyarakat  yang  memiliki  komitmen  dan  kontribusi yang  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  manajer  perusahaan  yang  bertindak  berhak memiliki uang public.
Setelah berkembangnya pandangan mengenai NPM, kini pemerintah mendapati standar baru dalam pelaksanaan dalam menilai sistem pemerintahan yang statis yaitu disebut sebagai New Public Service (NPS). Terdapat beberapa garis besar dalam pandangan NPS, diantaranya:
a. NPS memiliki peran utama yaitu dapat membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingan  bersama  daripada  harus  mengontrol  dan  mengarahkan  masyarakat  pada kebijakan – kebijakan yang kaku.
b. Para  administrator  publik  harus  mampu  membuat  gagasan  kolektif  mengenai kepentingan bersama dan menemukan solusi yang efektif.
c. Pembuatan kebijakan dan program diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif.
d. Kepentingan publik merupakan hasil dari dialog mengenai nilai – nilai yang diciptakan berdasarkan  kebutuhan  bersama  daripada  kebutuhan  individu  atau  salah  satu  pihak yang berkepentingan saja.
e. Administrator publik harus memperhatikan kebutuhan pasar serta undang – undang dan hukum konstitusional yang berlaku.
f. Untuk dapat menciptakan kebijakan yang bertahan lama maka dibutuhkan kolaborasi antar Lembaga dengan mementingkan etika dan rasa hormat.
g. Kepentingan publik dapat berhasil apabila dalam implementasinya terdapat komitmen dan kontribusi nyata oleh administrator publik dan masyarakat dibandingkan jika diatur oleh manajer swasta yang memiliki sifat serakah dan individualistis.
Salah satu perkembangan  terpenting dalam aspek kehidupan  ialah adanya  perubahan dalam  peraturan  dan  regulasi,  program  pemerintah,  dan  proses  yang  dilakukan.  Dahulu, pemerintah  melakukan  peran  dominan  yang  disebut  sebagai  pengarahan  masyarakat  atau ‘steering  society' .  Namun,  seiring  dengan  berkembangnya  waktu,  perumusan  implementasi kebijakan  tidak  semena  –  mena  hanya  dilakukan  oleh  aktor  yang  ada  di  pemerintahan  saja. Sekarang sudah banyak organisasi maupun lembaga yang memiliki kepentingan dan langsung terlibat  dalam  pengembangan  implementasi  kebijakan  publik.  Organisasi  publik  akan  selalu menghadapi tuntutan untuk meningkatkan akses, efektivitas, daya tanggap, akuntabilitas, dan
transparansi oleh masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan kondisi seperti peningkatan kompleksitas pada masalah sosial, keterbatasan sumber daya, ketidakpuasan masyarakat atau penurunan  kepercayaan  publik.  Oleh  sebab  itu,  paradigma  NPS  dapat  menjadi  pendekatan alternatif  untuk  membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan  kapasitas  penanganan  masalah publik.

## Inovasi Layanan “Si Bina Cantik Bingit”
Si Bina Cantik Bingits merupakan salah satu inovasi pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berhasil menjadi salah satu pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021 oleh MenPAN-RB. Si Bina Cantik Bingits (Sistem Bridging SIM  RSMS,  BPJS,  dan  INA-CBG's)  yang  telah  diterapkan  pada  RSUD  Margono  Soekarjo Purwokerto  ditujukan  untuk  perwujudan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  efisiensi  pelayanan kesehatan JKN secara paripurna. Inovasi ini  mampu mempersingkat prosedur layanan BPJS serta  mengurangi  potensi  gagal  klaim  karena  terjamin  langsung  dilayani  dengan  cepat  serta klaim BPJS yang akurat. Selain itu, inovasi ini juga mampu mencegah terjadinya kecurangan karena  pelaporannya  kini  berbasis  digital  dan  berdasar  pada  rekam  medik  elektronik  rumah sakit.
Si Bina Cantik Bingits merupakan hasil pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Si Bina Cantik. Pengembangan ini bertujuan untuk menurunkan potensi gagal klaim, mencegah terjadinya fraud klaim BPJS, meningkatkan kecepatan dan akurasi klaim, serta mempermudah akses  dan  rujukan  pasien  BPJS.  Sebelum  inovasi  ini  diterapkan,  masih  banyak  dijumpai masalah yang diantaranya; lamanya informasi iur biaya pasien BPJS, sebanyak 396 kasus tidak terklaim,tingginya frekuensi perbaikan data belum layak klaim yaitu 5 kali per kasus karena verifikasi  dokumen  dilakukan  secara  manual,  3%  dokumen  data  dukung  klaim  BPJS  yang tercecer/hilang,  belum  optimalnya  waktu  klaim  biaya  pelayanan  pasien  BPJS,  tidak  adanya kepastian rujukan pasien BPJS karena terpisahnya aplikasi rujukan antara BPJS dan SIM RS, serta sulitnya melakukan evaluasi Over-LOS yang mengakibatkan Over-Cost.
Akurasi klaim dicapai melalui sistem verifikasi berbasis aplikasi elektronik validation ( e-Validation )  yaitu  verifikasi  anti-fraud.  Sistem  tersebut  mendorong  interoperability  e- Validation rumah sakit dengan e-verification digital BPJS yang mampu mempertukarkan data dengan standar internasional, kecepatan dan kepastian rujukan pasien BPJS terjawab dengan bridging mobile JKN dan RSMS online. Implementasi verifikasi dan rujukan secara elektronik (e-Va  dengan  e-VEDIKA)  pada  RS  Margono  tersebut  menjadi  piloting  nasional.  Dampak signifikan dari inovasi ini adalah mempercepat pasien BPJS mendapatkan informasi iur biaya,
Kesehatan
mempercepat waktu klaim pasien BPJS dari tanggal 5 menjadi tanggal 3 tiap bulan, dari 396 kasus tidak terklaim menjadi 0 kasus, dokumen data dukung klaim BPJS yang tercecer/hilang dari 3%  menjadi 0, menurunnya frekuensi perbaikan verifikasi klaim BPJS dari 5 kali menjadi kurang dari atau sama dengan 1 kali per kasus, peningkatan kepastian rujukan bagi pasien BPJS dengan integrasi mobile JKN dan RSMS online, dan mempermudah evaluasi Over-LOS dan Over-Cost melalui sistem.
Inovasi Si Bina Cantik Bingits berhasil menjadi role model bagi rumah sakit lainnya di Indonesia, dibuktikan dengan beberapa rumah sakit seperti RS Metro Lampung, RS Medistra Jakarta,  RS  Santosa  Bandung,  RS  Taman  Husada  Kalimantan  Timur,  RS  Wongso  Negoro Semarang,  RS  Cibinong  Bogor,  RS  PKU  Muhammadiyah,  dan  lainnya  yang  melakukan replikasi inovasi.

## Analisis dan Pembahasan
Prinsip Serve Citizen, Not Customer
a. Kepentingan umum  merupakan sebuah hasil dari diskusi publik yang mementingkan nilai  –  nilai  bersama,  sehingga  para  administrator  publik  tidak  semata  –  mata  hanya melayani  “pelanggan”  ( customer) tetapi  juga  membangun  sebuah  hubungan  baik berupa  rasa  saling  percaya  dan  Kerjasama  dengan  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan tersebut.
b. Peran  lama  pelayanan  publik  :  administrator  masih  menganggap  masyarakat  sebagai klien bukan sebagai warga negara yang harus dilayani dan diberikan pelayanan dengan baik.
c. Dalam  pelayanan  publik  baru,  administrator  publik  melihat  mengenai  kepuasan pelayanan  masyarakat.  Masyarakat  dianggap  sebagai  suatu  subjek  yang  membawa sebuah “report card” dimana hal ini kemudian bisa digunakan menjadi sebuah penilaian dari  pelayanan  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  masyarakat,  maka  dari  itu pemerintah  membangun  media  customer  service  untuk  dapat  menampung  saran  dan masukan dari masyarakat.

## Tabel 1
Penilaian Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD Margono Soekarjo Purwokerto Dimensi Diambil Dari Teori Penilaian Sangat Bagus Bagus Cukup Tidak Bagus Convenience ✓ Security ✓ Reliability ✓ Personal Attention ✓ Problem Solving Approach ✓ Fairness ✓ Fiscal Responsibility ✓ Citizen Influence

## ✓

## Sumber data: primer penelitian
Implementasi Program Si Bina Cantik Bingits dalam pandangan New Public Service pada Prinsip Serve Citizen, Not Customer. Untuk menilai kinerja dari Program ini, dibutuhkan sebuah  indikator  agar  dapat  membuktikan  bahwa  program  terlaksana  sesuai  dengan  Prinsip Serve Citizen, Not Customer. Indikator yang mampu mengukur kinerja dan kualitas pelayanan publik antara lain:
a. Convenience  terkait  prosedur  pelayanan  meliputi  kemudahan  dalam  mengakses  serta menjangkau pelayanan publik. Pada unsur ini berorientasi pada tingkat kesederhanaan alur pelayanan, persyaratan secara teknis dan administrasi.
b. Security  merupakan  keamanan  dalam  memberikan  pelayanan,  memberikan  jaminan berupa tingkat keamanan sehingga memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat yang  membuat  masyarakat  merasa  lebih  nyaman  dalam  mengakses  pelayanan  publik. Keamanan  dalam  inovasi  ini  diterapkan  dalam  sistem  verifikasinya  yaitu  berupa  e- validation yang verifikasinya anti-fraud. Dengan sistem tersebut, data yang dipertukarkan antara  digital  BPJS  dengan  rumah  sakit  terproteksi  dengan  aman.  Selain  itu,  data  yang dipertukarkan  pun  juga  dengan  standar  internasional  sehingga  kecepatan  dan  kepastian rujukan BPJS dapat terjawab. Data-data pasien BPJS pun menjadi tersusun dengan aman tanpa ada yang tercecer dan hilang.
c. Reliability terkait dengan ketersediaan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk  masyarakat. Ketersediaan pelayanan  ini dapat berupa kemudahan  akses

## Kesehatan
masyarakat dalam menggunakan pelayanan Si Bina Cantik Bingits pada RSUD Prof Dr Margono Soekarjo hanya dengan menggunakan BPJS yang sudah terdaftar. Pelayanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan kartu BPJS tanpa harus  menghadapi  kesalahan  teknis  akibat  sumber  daya  manusia  yang  tidak  maksimal karena sistem yang digunakan menggunakan alat elektronik. Meskipun memang program Si Bina Cantik Bingits hanya bisa dirasakan pada pelayanan kesehatan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, pemerintah daerah lainnya juga sudah mulai mengadaptasi sistem ini, seperti RS Metro Lampung, RS Medistra Jakarta, RS Santosa Bandung, RS Taman Husada Kalimantan  Timur,  RS  Wongsonegoro  Semarang,  RS  Cibinong  Bogor,  RS  PKU Muhammadiyah, dan lain - lain.
d. Personal Attention dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Setelah diterapkannya  inovasi  Si  Bina  Cantik  Bingits  ini,  informasi  mengenai  BPJS  dapat diperoleh masyarakat dengan lebih cepat dibandingkan sebelum adanya inovasi.
e. Problem  Solving  Approach  Hal  ini  terkait  dengan  efektivitas  program  yang  sedang dibangun  untuk  dapat  mengukur  sejauh  mana  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan.  Pengukuran  efektivitas  program  ini  dikatakan  berhasil  apabila  inovasi  yang dibawa memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Inovasi program Si Bina Cantik Bingits yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam bentuk  pelayanan  publik  di  bidang  kesehatan.  Pengembangan  inovasi  program  Si  Bina Cantik Bingits yang sudah berjalan hampir 8 tahun ini memiliki output yaitu menurunkan potensi gagal klaim BPJS, terjadinya fraud BPJS, serta mampu memberikan peningkatan dalam  kecepatan  dan  akurasi  klaim  BPJS  serta  dapat  mempermudah  akses  dan  rujukan pasien BPJS.
f. Fairness atau keadilan mengukur sejauh mana warga negara percaya bahwa pemerintah pelayanan diberikan dengan cara yang adil bagi semua. Dalam penerapan Si Bina Cantik Bingits,  keadilan  bagi  masyarakat  diusahakan  melalui  pengurangan  kasus  gagal  klaim. Sebelum  inovasi  tersebut  diterapkan,  terdapat  396  kasus  pasien  BPJS  yang  gagal mengklaim.  Namun  setelah  dilaksanakan  dan  dilakukan  pengembangan  pada  Si  Bina Cantik  Bingits,  kasus  gagal  klaim  oleh  pasien  BPJS  menjadi  0  kasus.  Tak  hanya  itu, masalah lain yang terjadi sebelum  adanya inovasi tersebut yaitu  tidak adanya kepastian rujukan pasien BPJS karena terpisahnya aplikasi rujukan antara BPJS dan SIM RS. Si Bina Cantik Bingits  hadir dengan  mengupayakan  peningkatan  kepastian  rujukan  bagi pasien
BPJS dengan integrasi mobile JKN dan RSMS online. Dengan dua contoh kasus tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  program  layanan  kesehatan  telah  berupaya  dalam  mewujudkan keadilan yang sama rata untuk semua masyarakat khususnya pasien BPJS yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata oleh pelayanan kesehatan. Si Bina Cantik Bingits dinilai berhasil  dalam  pemberian  pelayanan  yang  adil  sehingga  masyarakat  percaya  dan diharapkan terus memanfaatkan pelayanan tersebut.
g. Fiscal  Responsibility  mengukur  sejauh  mana  warga  negara  percaya  bahwa  pemerintah daerah  menyediakan  layanan  dengan  menggunakan  dana  dari  APBD  setempat  secara bertanggung jawab. Mulai dari Si Bina Cantik hingga Si Bina Cantik Bingits, dana APBD sebagai penunjang inovasi tersebut sehingga dapat diimplementasikan dipertanggungjawabkan  melalui  banyaknya  kemudahan  yang  dihasilkan  dan  dirasakan oleh masyarakat dari inovasi pelayanan ini. Hal  tersebut dibuktikan di dalam open data milik Rumah Sakit Margono Soekarjo yang berisikan tentang Program Kegiatan Anggaran Target Pelaksanaan Penanggung Jawab Refocusing APBD/BLUD RSUD Margono 2020. Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  program  pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu aspek  yang  memanfaatkan  dana  APBD.  Disisi  lain,  inovasi  ini  dipertanggungjawabkan dengan adanya evaluasi Over-LOS dan Over-Cost yang dilakukan melalui sistem sehingga kucuran  dana  dari  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah  tidak  dengan  mudah  disalahgunakan. Namun,  masih  kurangnya  transparansi  dari  dana  APBD  yang  mendukung  inovasi  ini menyebabkan penilaian apakah masyarakat percaya bahwa pelayanan menggunakan dana secara bertanggung jawab menjadi abu-abu.
Citizen  Influence  mengukur  sejauh  mana  warga  negara  merasa  mereka  dapat mempengaruhi  kualitas  layanan  yang  mereka  terima  dari  pemerintah  daerah.  Sebelum diterapkannya  inovasi Si Bina Cantik Bingits, banyak aduan masyarakat yang  mengeluhkan lamanya  prosedur  pelayanan  BPJS  dan  waktu  klaim,  belum  optimalnya  waktu  klaim  biaya pelayanan pasien BPJS, banyaknya perbaikan data karena proses verifikasi yang masih manual, dan  lain-lain.  Atas  banyaknya  aduan  dan  masalah  yang  timbul  tersebut,  RSUD  Margono Soekarjo Purwokerto menciptakan dan mengembangkan inovasi berupa Si Bina Cantik Bingits ini agar aduan tersebut dapat diberikan solusi. Dampak signifikannya yaitu waktu klaim pasien BPJS lebih cepat dari tanggal 5 menjadi tanggal 3 tiap bulan serta proses verifikasi yang sudah di upgrade menjadi sistem verifikasi berbasis aplikasi elektronik validation (e-Validation) yaitu verifikasi anti-fraud yang juga ditujukan untuk akurasi klaim. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh  masyarakat  sangat  penting  bagi  peningkatan  kualitas  layanan  pemerintah  daerah
Kesehatan
karena  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan  berhak  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih baik dan hal tersebut merupakan tugas dari pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  inovasi  dalam  rangka  memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik  di  bidang kesehatan  melalui program Inovasi Sistem Bridging SIM RSMS, BPJS, dan  INA-CBG's (Si Bina Cantik Bingits).  Melalui inovasi ini, RSUD Margono Soekarjo Purwokerto meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mempersingkat prosedur layanan BPJS serta mengurangi potensi gagal  klaim  karena  terjamin  langsung  dilayani  dengan  cepat  serta  klaim  BPJS  yang  akurat. Selain itu, inovasi ini juga mampu mencegah terjadinya kecurangan karena pelaporannya kini berbasis digital dan berdasar pada rekam medik elektronik rumah sakit.
Program Inovasi Sistem Bridging SIM RSMS, BPJS, dan INA-CBG's (Si Bina Cantik Bingits) telah memenuhi kualitas pelayanan publik menurut Denhardt dimana diperoleh hasil bahwa program Inovasi Sistem Bridging SIM RSMS, BPJS, dan INA-CBG's (Si Bina Cantik Bingits)  sesuai  pada  aspek  Serve  citizen,  not  customer.  Inovasi  Si  Bina  Cantik  Bingits mementingkan nilai – nilai bersama, administrator publik tidak hanya melayani “pelanggan” ( customer ) tetapi juga membangun sebuah hubungan berupa rasa saling percaya dan kerjasama dengan  masyarakat.  Berdasarkan  simpulan  diatas  disarankan  melakukan  standarisasi  terkait program Inovasi Sistem Bridging SIM RSMS, BPJS, dan INA-CBG's (Si Bina Cantik Bingits) karena telah digunakan pada beberapa Rumah Sakit lain, standarisasi dilakukan dalam rangka menyamakan standar operasional program tersebut agar dapat berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan di masing-masing Rumah Sakit.

## Daftar Pustaka
Alexander,
J. (2009). Public–Nonprofit Partnership. 364–386.

## DOI:10.1177/0095399709332296
Denhardt, Janet., & Denhardt,  Robert B. (2015).  The New  Public Service Revisited.  Public Administration Review, 75(5), 664-672.
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public  Administration  Review,  60(6),  549–559. https://doi.org/10.1111/0033- 3352.00117
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: An  approach to reform.
International Review of
Public Administration, 8(1), 3–10.
https://doi.org/10.1080/12294659.2003.10805013
Perry, J. L. (2007). Democracy and The New Public Service. The American Review of Public Administration, 37(1). 3-16. https://doi.org/10.1177/0275074006296091
Perry, J. L. (2011). New Public Service. New Public Service, 3–16. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6371-0
Wicaksono,  K.  W.  (2019).  Transforming  The  Spirit  Of  New  Public  Service  Into  Public Management  Reform  In  Indonesia.  Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Publik,  2(1),  24. https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.20190
Program  Kegiatan  Anggaran    Target  Pelaksanaan  Penanggung  Jawab  Refocusing APBD/BLUD    RSUD  Margono    2020.  http://rsmargono.jatengprov.go.id/rsms- opendata/dataset/view/?resource=ec336c9e-9e99-4a55-993e- 395cc7c36f1c&download=8005e1a5-36e9-4f32-bb72- e7605cfd47ae&name=program-kegiatan-anggaran-target-pelaksanaan-penanggung- jawab-refocusing-apbdblud-rsud-margono-2020.csv
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik