Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 2, July 2021, Page :214- 247 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj Article Info
Submitted: 21 January 2021 | Reviewed: 9 April 2021 | Accepted: 18 July 2021

## PERBANDINGAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT NEGARA MYANMAR DENGAN INDONESIA
Nadia Feby Artharini 1

## Abstract
This  journal  discusses  about  comparative  law  on  Myanmar's  Foreign  Direct  Investment with Indonesian ’ s FDI. The study uses a literature study of secondary data. The results of the study  are  the  identification  of  regulations  concerning  Myanmar's  Foreign  Direct  Investment compared  to  Foreign  Direct  Investment  in  Indonesia.  Related  to  Foreign  Direct  Investment, there are several main aspects in the applicable regulations, which must be fulfilled such as the  agency  that  deals  with,  special  investment  policies,  business  fields  that  are  established and  restricted  to  foreigners,  the  obligations  of  investors,  partner  institutions  relevant  to Myanmar's  FDI,  investment  aggregation  as  well  as  the  type  of  investment  and  guarantee provided to investors in Myanmar.

## Keywords: Investment; Agreement; Myanmar; Indonesia

## Abstrak
Jurnal  ini membahas mengenai perbandingan hukum  Foreign Direct Investment  Negara Myanmar  dengan  Indonesia.  Penelitian  menggunakan  studi  kepustakaan  terhadap  data sekunder.  Hasil  penelitian  adalah  identifikasi  peraturan-peraturan  yang  memuat  perihal Foreign Direct Investment negara Myanmar dibandingkan dengan Foreign Direct Investment di  Indonesia.  Terkait  Foreign  Direct  Investment,  terdapat  beberapa  aspek  utama  dalam peraturan-peraturan  yang  berlaku,  yang  harus  dipenuhi  seperti  lembaga  yang  mengurusi, kebijakan  investasi  khusus,  bidang  usaha  yang  terbuka  dan  yang  dibatasi  untuk  asing, kewajiban  para  investor,  institusi  mitra  yang  relevan  dengan  FDI  Myanmar,  investment aggrement  serta  jenis  investasi  dan  garansi  yang  diberikan  kepada  para  inveestor  di Myanmar.
Kata Kunci: Investasi, Perjanjian; Myanmar; Indonesia

## I. Pendahuluan
Investasi  merupakan  istilah  yang  dikenal  baik  dalam  kegiatan  bisnis  maupun dalam  perundang-undangan.  Investasi  berasal  dari  kata Invest yaitu  menanam, menginvestasikan  atau  menanam  uang. 2 Investasi  adalah  komitmen  atas  sejumlah dana  atau  sumber  daya  lainnya  yang  dilakukan  pada  saat  ini,  dengan  tujuan
1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya Nomor 4, RW.5, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, email: nadia.feby11@gmail.com
2 Andreas Halim. 2003. Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia. Surabaya: Sulita Jaya, hlm. 166.
memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. 3 Foreign Direct Investment (FDI) atau  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  secara  langsung  merupakan  salah  satu pembiayaan  (modal)  yang  penting  bagi  suatu  negara  terlebih  bagi  negara-negara berkembang  dan  negara-negara  miskin.  FDI  menjadi  salah  satu  faktor  penting  di dalam  perekonomian  negara  (selain  pajak  sebagai  faktor  terbesar  penyumbang keuangan  negara)  karena  FDI  mampu  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar bagi  pembangunan  melalui  transfer  aset,  transfer  manajemen,  dan  juga  transfer teknologi  guna  mendorong  pertumbuhan  dan  peningkatan  perekonomian  negara. FDI adalah investasi asing yang melibatkan pendirian bisnis baru dan transfer modal untuk  menanggung  investasi.  Secara  lebih  spesifik,  FDI  berarti  sejumlah penanaman  modal  dalam  jangka  panjang  ke  sebuah  perusahaan  di  negara  lain. 4 FDI merupakan syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan suatu negara.  Kemudian  FDI  membuat  adanya  ekspektasi  permintaan  di  pasar  domestik yang  signifikan  di  masa  mendatang  dengan  adanya  populasi  yang  besar  pada negara  yang  melaksanakan  FDI. 5 Dengan  adanya  FDI  maka  akan  memperluas variasi produk dan pilihan konsumen serta memberikan keuntungan berupa transfer teknologi dan ilmu pengetahuan untuk host country. 6
FDI  negara-negara  di  ASEAN  menjadi  negara  yang  sangat  diminati  para investor  untuk  berinvestasi.  Di  antara  negara  ASEAN  terdapat  Myanmar  dan Indonesia.  Myanmar  merdeka  pada  4  Januari  1948.  Penduduk  Myanmar  biasanya bekerja  sebagai  petani,  nelayan  dan  berladang.  Mengenai  hubungan  luar  negeri, Myanmar  bergabung  dengan  ASEAN  pada  tahun  23  Juli  1997.  Myanmar  juga merupakan  anggota  PBB  dan  lembaga-lembaga  di  bawah  PBB,  anggota Asian Development  Bank (ADB).  Prospek  ekonomi  Myanmar  terkait  investasi  yaitu  positif dengan  pertumbuhan  yang  diproyeksikan  akan  semakin  meningkat  menjadi  6,7 persen  pada  tahun  2020/2021.  Pertumbuhan  akan  didukung  dengan  membangun momentum  reformasi,  merencanakan  proyek  infrastruktur  besar  dan  investasi  di sektor-sektor  yang  mengalami  liberalisasi.  Rata-rata  dari  2014-2017  aliran  dana investor  yang  masuk  untuk  Myanmar  adalah  US$  2,75  miliar. 7 Pada  tahun  2019
3 Eduardus Tendelilin. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta: BPFE, hlm. 1.
4 Anugrah Adiastuti , “Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Sesudah diundangkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal )” , Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta 6 (1): 1.
5 Pravakar Sahoo. 2014. Foreign Direct Investment in South Asia: Policy, Impact, Determinants, and Challenges. Delhi: Springer.
6 ADB. 2007. South Asia Economic Report: FDI in South Asia.
7 Lawan Berat RI: di Vietnam Tanah Gratis, Myanmar Buruh Murah ,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906112718-4-97576/lawan-berat-ri-di-vietnam-tanah-
tingkat FDI di Myanmar yaitu US$ 1164,233 miliar. 8
Kemudian,  penanaman  modal  di  Indonesia  dimaksudkan  untuk  membantu dalam  perekonomian nasional yang mengalami kemerosotan pada tahun 1960-an. 9 Keberhasilan  pembangunan  ekonomi  saat  masa  Orde  Baru  menjadi  awal  iklim investasi  di  Indonesia  yang  baik  dan  dipercaya  negara  lain  untuk  menanamkan modalnya  di  Indonesia.  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai 809,6 triliun rupiah sepanjang 2019. Realisasi itu meningkat 88,3 triliun rupiah atau 12,24 persen dari sebelumnya 721,3  triliun  rupiah  pada  2018. 10 Lalu  realisasi  investasi  PMA  berdasarkan  sektor periode  oktober  -  desember  (Triwulan  IV)  2019  yaitu  bernilai  US$  7.020,7  juta. 11 Adanya  PMA  diiringi  dengan  regulasi  terkait  penanaman  modal  di  Indonesia  salah satunya  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing sampai  dengan  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentag  Penanaman  Modal Asing.  Dengan  demikan,  dalam  jurnal  ini  akan  menjelaskan  terkait  perbandingan hukum aturan penanaman modal di Myanmar dengan di Indonesia. Adapun hal yang akan disampaikan pada tulisan ini untuk memberikan kebaharuan terkait sistem FDI di  Myanmar  dibandingkan  dengan  FDI  yang  ada  di  Indonesia  dari  segi  aturan, lembaga,  kewajiban,  kebijakan  investasi,  mitra  investasi  serta  prosedur  investasi antara kedua negara.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  dalam  jurnal  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan melakukan  perbandingan  hukum  antara  Myanmar  dengan  Indonesia.  Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. 12 Adapun  data  yang  dikaji  dalam
gratis-myanmar-buruh-murah, , diakses pada 5 Desember 2020.
8 DICA. 2019. Yearly Approved Amount of Foreign Investment (by Country)
9 Aminuddin Ilmar. 2006. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Jakarta : KENCANA, hlm. 28.
10 BKPM Catat Realisasi Investasi Tembus Rp. 809, 6 T Pada 2019 ,
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200129111556-92-469754/bkpm-catat-realisasi-investasi- tembus-rp8096-t-pada-2019, , diakses pada 25 Maret 2021.
11 BKPM. 2019. Laporan Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor periode oktober-desember (TW IV) 2019.
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.
penelitian  ini  meliputi  bahan  sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  sekunder merupakan  studi  dokumen  yang  akan  dilakukan  oleh  penulis  terdiri  dari  bahan hukum  yaitu  inventarisasi  peraturan  dasar  seperti  peraturan  perundang-undangan. Data  tersier  yaitu,  bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. 13
III. Analisis dan Pembahasan

## A. Perekonomian di Myanmar
Myanmar adalah negara berkembang yang memiliki pendapatan domestik bruto sebesar  US$  307,3  miliar  dengan  pendapatan  perkapitanya  sebesar  US$  6.000,-. Tulang  punggung  perekonomian  Myanmar  adalah  sektor  pertanian  seperti  beras, kacang,  tebu,  produk  perkayuan  dan  produk-produk  perikanan.  Selain  sektor pertanian,  industri  lain  yang  penting  bagi  perekonomian  Myanmar  adalah garment , semen,  bahan  konstruksi,  farmasi,  pupuk  serta  sektor  pertambangan  seperti tembaga,  besi,  timah,  minyak  bumi,  gas  alam  dan  batu  mulia  (permata  dan  giok). FDI  Myanmar  turun  secara  konstan 14 sejak  2015,  dari  US$  9,5  miliar,  menjadi US$ 5,6 miliar pada 2018, dengan peluang tipis untuk pulih pada tahun ini.
Adapun  laporan  negara  Myanmar  kepada  World  Bank 15 mengenai perekonomian negaranya per Juni 2019 yaitu, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil diproyeksikan  tumbuh  6,5  persen  pada  2018/2019.  Pertumbuhan  berbasis  luas, didukung  oleh  sektor  industri  dan  jasa.  Kegiatan  industri  dihidupkan  kembali, didukung oleh kinerja yang kuat di sektor garment dan kegiatan konstruksi. Layanan tetap  menjadi  pendorong  utama  pertumbuhan  dengan  membangun  momentum  di sektor  grosir  dan  eceran  yang  didukung  oleh  reformasi.  Inflasi  turun  menjadi  6,1 persen  pada  Januari  2019  dari  puncaknya  8,8  persen  pada  Oktober  2018  karena nilai  tukar  stabil  dan  harga  bahan  bakar  turun.  Tetapi  harga  bahan  bakar  dan makanan mendorong inflasi naik lagi menjadi 7,9 persen di bulan Maret 2019.
Tindakan reformasi baru-baru ini termasuk:
13 Sri  Mamudji,  Hang  Rahardjo,  Agus  Supriyanto,  Daly  Emi,  Dian  Pudji  Simatupang.  2005. Metode Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, hlm. 31.
14 Bank  Dunia:  Ekonomi  Myanmar  akan  tumbuh  6,6  persen  pada  2020  Bencana  alam  dan  konflik berkelanjutan  di  Myanmar  tetap  harus  diwaspadai, https://www.aa.com.tr/id/regional/bank-dunia- ekonomi-myanmar-akan-tumbuh-6-6-persen-pada-2020/1618618 , diakses pada 4 Desember 2020.
15 Myanmar Economic Monitor June 2019, https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-reforms- building-momentum-for-growth, diakses pada 5 Desember 2020.
1. Meresmikan  penggunaan  yuan  Tiongkok  dan  yen  Jepang  untuk  penyelesaian perdagangan;
2.  Mengundang  lima  perusahaan  asuransi  jiwa  asing  untuk  mengajukan  izin  di Myanmar;
3.  Memungkinkan bank umum untuk meminjamkan bunga 16 persen tanpa agunan, memungkinkan bank asing beroperasi di Myanmar, dan
4.  Memperkenalkan pengajuan anggaran elektronik.
Risiko  kerugian  pada  prospek  ekonomi  sebagian  besar  didorong  oleh  sumber- sumber  eksternal,  termasuk  perlambatan  pertumbuhan  global  dan  regional  dan eskalasi  ketegangan  perdagangan  kemungkinan  pencabutan  akses  preferensi  Uni Eropa  (UE)  di  bawah  Sistem  Preferensi  Umum;  dan  kemungkinan  kenaikan  harga minyak dan tarif listrik yang akan menambah tekanan inflasi. Namun, lebih daripada itu,  Myanmar  berkomitmen  untuk  menyediakan  lingkungan  investasi  yang  aman, mudah diakses, dan kondusif bagi pebisnis asing dan warga negara Myanmar. 16

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Investasi yang berlaku di Myanmar, yaitu Myanmar Investment Law (MIL) 17 (The  Pyidaungsu  Hluttaw  Law  Number  40/2016)  The  2nd,  Waning  of Thadingyut, 1378 M.E. yang diberlakukan pada tahun 2016, sangat menyederhanakan  proses  untuk  aplikasi  investasi  dan  menawarkan  sejumlah keringanan pajak, insentif, jaminan, hak, dan perlindungan untuk usaha bisnis. Lebih lengkapnya  MIL  terdiri  atas  23  Bab  yang  mengatur  dari  judul  dan  definisi;  objektif; lingkup  hukum;  pembentukan  komisi;  pengunduran  diri  serta  pemberhentian  dari komisi dan pengangkatan jabatan; tugas dan wewenang komisi; pertemuan sidang; pengajuan  proposal;  pengajuan  aplikasi  pengesahan;  penetapan  jenis-jenis  bisnis investasi; perlakuan terhadap investor; hak guna tanah; kualifikasi pekerja; jaminan investasi;  transfer  dana;  tanggung  jawab  investor;  pengecualian  dan  bantuan; penyelesaian  perselisihan;  sanksi  administratif;  pengecualian;  pengecualian keamanan; dan bagian lain-lain.
Di Indonesia Undang-undang terkait investasi ada pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). 18 UUPM terdiri dari 18 Bab dan 40  Pasal  di  dalamnya,  yang  mana  terdiri  atas  ketentuan  umum;  asas  dan  tujuan; kebijakan  dasar  pasar  modal;  bentuk  badan  usaha  dan  kedudukan;  perlakuan
16 Investment , https://www.dica.gov.mm/en/Investment, , diakses pada 5 Desember 2020.
17 Role and Law , https://www.dica.gov.mm/en/roleandlaw, diakses pada 5 Desember 2020.
18 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
terhadap  penanam  modal;  ketenagakerjaan;  bidang  usaha;  pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; fasilitas penanaman modal; pengesahan dan perizinan  perusahaan;  koordinasi  dan  pelaksanaan  kebijakan  penanaman  modal; penyelenggaraan urusan penanaman modal; kawasan ekonomi khusus; penyelesaian sengketa; sanksi; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup.

## C. Lembaga Utama yang Mengurusi Investasi
Lembaga  utama  yang  mengurusi  investasi  di  Myanmar  yaitu  Myanmar Investation  Commission  (MIC)19.  MIC  dibentuk  melalui  the  Myanmar  Investment Law  2016  yaitu  badan  yang  ditunjuk  pemerintah  di  bawah  Kementerian Perencanaan dan Keuangan yang menilai proposal investasi domestik di Myanmar. Pada  tahun  2000,  MIC  mengalami  perubahan  organisasi  untuk  mengurangi  jumlah anggota  komite  menjadi  4    (empat)  anggota.  MIC  memiliki  9  (sembilan)  anggota yaitu  Lieutenant  General  Moe  Myint  Tun  sebagai  Chairman  berasal  dari  State Administration Council, kemudian U Aung Naing Oo sebagai Vice Chairman Ministry of  Investment  and  Foreign  Economic  Relations. Selanjutnya  ada  U  Khin Maung  Yi, Dr.  Daw  Thida  Oo,  U  Nyunt  Aung,  U  Win  Thaw,  U  Kyaw  Min  Oo,  dan  U  Min  Htut, mereka semua merupakan member serta U Thant Sin Lwin sebagai Sekretaris.
MIC  adalah  badan  yang  ditunjuk  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  untuk memverifikasi  dan  menyetujui  proposal  investasi  dan  secara  teratur  mengeluarkan pemberitahuan  tentang  perkembangan  spesifik  sektor.  Undang-undang  Investasi Myanmar atau Myanmar Investation Law mengubah peran MIC dengan lebih sedikit proposal  yang  harus  disetujui  oleh  MIC.  MIC  terdiri  dari  perwakilan  dan  pakar  dari kementerian, departemen dan badan pemerintah serta non pemerintah.
Tujuan MIC yaitu :
1.  untuk  melindungi  investor  sesuai  dengan  Undang-undang  investasi  baru  yang diumumkan oleh Parlemen
2.  untuk melindungi konservasi lingkungan
3.  untuk lebih menekankan dampak sosial
4.  untuk  mempraktikkan  akutansi  dan  audit  sesuai  standar  internasional  dalam masalah keuangan termasuk transparansi dan akuntabilitas
5.  untuk menciptakan peluang kerja
6.  mematuhi hukum perburuhan yang ada
7.  untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan
19 About the MIC, https://www.dica.gov.mm/en/abouttheMIC, diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

## 8.  untuk mentransfer teknologi
Di  Indonesia  terdapat  BKPM 20 yang  merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian  yang  bertugas  melaksanakan  koordinasi  kebijakan  dan  pelayanan  di bidang  penanaman  modal  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Sebagai  penghubung  utama  antara  dunia  usaha  dan  pemerintah,  BKPM  diberi mandat  untuk  mendorong  investasi  langsung,  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri, melalui  penciptaan  iklim  investasi  yang  kondusif.  Setelah  BKPM  dikembalikan statusnya  menjadi  lembaga  setingkat  kementerian  di  tahun  2009  dan  melapor langsung  kepada  Presiden  Republik  Indonesia,  maka  sasaran  lembaga  ini  tidak hanya  untuk  meningkatkan  investasi  yang  lebih  besar  dari  dalam  maupun  luar negeri,  namun  juga  untuk  mendapatkan  investasi  berkualitas  yang  dapat menggerakkan  perekonomian  Indonesia  dan  menyerap  banyak  tenaga  kerja. Didirikan  pada  tahun  1973,  BKPM  bertugas  untuk  menggantikan  fungsi  yang sebelumnya  dijalankan  oleh  Panitia  Teknis  Penanaman  Modal,  sebuah  lembaga yang dibentuk pada tahun 1968. Dalam struktur organisasinya, BKPM dipimpin oleh seorang  Kepala,  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  BKPM  Nomor  90  tahun  2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

## D. Kebijakan Investasi Khusus
Kebijakan  khusus  terkait  Investasi  di  Myanmar  yaitu,  dalam  bidang ketenagakerjaan,  bidang  usaha,  hak  guna  usaha, Special  Economic  Zone (SEZ) . Pertama,  dalam  bidang  ketenagakerjaan 21 yaitu,  investor  dapat  menunjuk  warga negara  mana  pun  yang  berkualifikasi  sebagai  senior  manajer,  pakar  teknis  dan operasional, serta penasihat; setelah menyediakan untuk pengembangan kapasitas program  untuk  dapat  menunjuk  warga  ke  tingkat  yang  berbeda  posisi  manajemen, ahli  teknis  dan  operasional,  dan  penasihat;  harus  menunjuk  hanya  warga  negara untuk  pekerjaan  yang  tidak  memerlukan  keterampilan;  harus  menunjuk  warga negara  yang  terampil  dan  pekerja  asing,  teknisi,  dan  staf  dengan  menandatangani kontrak  kerja  antara  majikan  dan  karyawan  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan ketenagakerjaan;  harus  memastikan  untuk  mendapatkan  hak  dalam  hukum perburuhan,  termasuk  upah  minimum  dan  gaji,  cuti,  liburan,  lembur  biaya, kerusakan,  kompensasi  pekerja,  kesejahteraan  sosial,  dan  lainnya  asuransi  yang berkaitan  dengan  pekerja  dalam  menetapkan  hak  dan  kewajiban  pengusaha  dan
20 Profil BKPM, https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-,  diakses pada 18 Maret 2021.
21 Pasal  51  Myanmar  Investment  Law  (The  Pyidaungsu  Hluttaw  Law  Number  40/2016)  The  2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E. 2016.
karyawan  serta  syarat  dan  ketentuan  pekerjaan  di  kontrak  kerja;  akan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pengusaha, di antara pekerja, antara pengusaha dan pekerja, dan teknisi atau staf  investasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kedua,  dalam  bidang  usaha 22 terdapat  beberapa  jenis  bisnis  investasi  yang dilarang untuk dilakukan oleh investor asing:
1.  bisnis  investasi  yang  dapat  membawa  atau  menyebabkan  timbulnya  limbah beracun yang berbahaya bagi negara;
2.  bisnis  investasi  yang  teknologi,  obat-obatan,  flora,  dan  fauna,  serta  instrumen peraltannya masih diuji keamanannya di luar negeri;
3.  belum  diperoleh  persetujuan  untuk  menggunakan,  menanam  dan  mengolah, kecuali investasi yang dilakukan untuk tujuan penelitian dan pengembangan;
4.  bisnis  investasi  yang  dapat  mempengaruhi  budaya  tradisional  dan  kebiasaan kelompok etnis di dalam negeri;
5.  bisnis investasi yang dapat mempengaruhi publik;
6.  bisnis  investasi  yang  dapat  menyebabkan  dampak  yang  sangat  besar  bagi lingkungan dan ekosistem alami;
7.  bisnis investasi yang memproduksi barang atau menyediakan jasa yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.
Ketiga, dalam hak guna tanah bagi investasi di Myanmar, seorang investor yang memperoleh  izin  atau  pengesahan  berdasarkan  undang-undang  ini  memiliki  hak untuk mendapatkan sewa jangka panjang atas tanah atau bangunan dari pemilik jika tanah  atau  bangunan  pribadi,  atau  dari  pemerintah  terkait  departemen  atau organisasi  pemerintah  jika  tanah  tersebut  dikelola  oleh  pemerintah.  Investor  warga dapat  berinvestasi  di  tanah  atau  bangunan  mereka  sendiri  sesuai  dengan  hukum yang relevan.
Investor  asing  dapat  menyewakan  tanah  atau  bangunan  baik  dari  pemerintah atau  organisasi  pemerintah  atau  dari  pemilik  swasta  terkait  tanah  atau  bangunan mulai dari tanggal penerimaan izin atau pengesahan Komisi hingga periode awal 50 tahun  sesuai  dengan  ketentuan.  Setelah  berakhirnya  jangka  waktu  hak  untuk menggunakan  tanah  atau  bangunan,  atau  periode  hak  untuk  menyewa  tanah  atau bangunan  yang  diizinkan  selama  10  tahun  dan  selanjutnya  perpanjangan  masa sewa  tanah  atau  bangunan  selama  10  tahun  dapat  diperoleh  dengan  persetujuan
22 Pasal  42-43  Myanmar  Investment  Law  (The  Pyidaungsu  Hluttaw  Law  Number  40/2016)  The  2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E. 2016.
Komisi.  Investor  harus  mendaftarkan  kontrak  sewa  tanah.  Pemerintah  dapat memberikan syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan untuk sewa tanah dan penggunaan  tanah  oleh  investor  Warga  Negara  Myanmar.  Komisi  harus mendapatkan  persetujuan  dari Pyidaungsu  Hluttaw melalui  Pemerintah  ketika memberikan  perpanjangan  kepada  investor  untuk  hak  menyewakan  tanah  atau bangunan,  dan  hak  untuk  menggunakan  tanah  atau  dalam  undang-undang  ini  di daerah yang kurang berkembang dan terpencil untuk tujuan pengembangan.
Keempat,  terkait Special  Economic  Zone (SEZ) 23 , yaitu  terdiri  dari  zona  gratis, zona  promosi,  dan  zona  lainnya.  Menurut  Bab  1,  Bagian  3  UU  KEK  tahun  2014, zona bebas dianggap berada di luar negara. Zona bebas terutama difokuskan pada pasar  yang  berorientasi  ekspor  dan  mencakup  area  manufaktur,  transportasi,  dan grosir  yang  berhak  atas  bea  cukai  dan  pembebasan  pajak  lainnya  yang  berkaitan dengan barang di KEK dan barang yang diimpor ke zona ini. Zona promosi terutama didasarkan  pada  pasar  domestik  dan  pasar  di  KEK.  Di  zona  ini,  investasi  dapat dilakukan di bidang manufaktur, perumahan, department store, perbankan, asuransi, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat rekreasi.
Berikut tabel yang menunjukkan perbedaan zona bebas dan zona promosi:
Tabel 1. Zona pada Special Economic Zone
Zona Bebas Zona Promosi Pembebasan pajak penghasilan untuk tujuh tahun pertama Pembebasan pajak penghasilan untuk lima tahun pertama Setelah tujuh tahun, 50% keringanan  dari  tarif  pajak  penghasilan legal saat ini selama lima tahun Setelah lima tahun, 50% keringanan dari tarif pajak penghasilan legal saat ini untuk lima tahun kedua Setelah  12  tahun,  50%  keringanan pajak  penghasilan  legal  saat  ini  untuk keuntungan yang diinvestasikan kembali dalam satu tahun sebagai dana cadangan untuk lima tahun ke depan
Setelah  12  tahun,  50%  keringanan pajak  penghasilan  legal  saat  ini  untuk keuntungan yang
diinvestasikan kembali dalam satu tahun sebagai dana cadangan untuk lima tahun ke depan
23 Special Economic Zone, https://www.dica.gov.mm/en/special-economic-zones, , diakses pada tanggal 7 Desember 2020
Pembebasan  dari  pajak  komersial atau pajak pertambahan nilai Selama lima tahun pertama, pembebasan  bea  cukai  dan  pajak terkait lainnya pada mesin produksi dan suku  cadang;  dan  bahan  konstruksi untuk membangun fasilitas bisnis sendiri,  seperti  pabrik,  gudang,  dan kantor
Pembebasan  bea  masuk  dan  pajak terkait  lainnya  atas  impor  bahan  baku untuk  instrumen  mesin  produksi  dan suku  cadang  yang  diperlukan  untuk produksi; bahan konstruksi untuk bangunan  seperti  pabrik,  gudang,  dan memiliki kantor serta kendaraan
bermotor Untuk  sumber  daya  yang  tercantum di  atas,  50%  keringanan  bea  cukai  dan perpajakan lainnya dalam lima tahun ke depan - Bea  cukai  dan  perpajakan  lainnya harus  dibayar  untuk  impor  bahan  baku dan barang lainnya untuk produksi Pembebasan  bea  cukai  dan  pajak terkait  lainnya  pada  impor  barang perdagangan, barang konsinyasi, kendaraan  bermotor  dan  bahan  lainnya yang  penting  untuk  perdagangan  grosir pajak bisnis gratis, perdagangan ekspor
dan layanan penyediaan dan transportasi Untuk  sumber  daya  yang  tercantum di atas, opsi untuk mengajukan pengembalian  uang  bea  cukai  dan pajak  lainnya  yang  dibayarkan  untuk mengimpornya, jika barang yang mereka bantu produksi diekspor  ke luar negeri atau ke dalam Zona Bebas. Opsi untuk mengajukan pembebasan  pajak  impor  atau  pajak pertambahan  nilai  untuk  barang-barang yang  diimpor  dari  Zona  Promosi  atau lokal  ke  Zona  Bebas  untuk  investor Zona Bebas
Pengecualian  pajak  komersial  dan pajak pertambahan nilai selama periode pemulihan  yang  relevan  diatur  dalam Undang Undang Zona Ekonomi Khusus
-
Dalam  semua  kasus  lain,  bisnis harus  membayar  bea  cukai  dan  pajak- pajak  lainnya  secara  teratur  setelah mengimpor  bahan  baku  dan  barang- barang lainnya untuk produksi
Di  Indonesia,  kebijakan  khusus  terkait  Investasi  ada  pada Special  Economic Zone (SEZ) atau  yang  bisa  disebut  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  yang  mana aturan tersebut ada pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi  Khusus  (UU  KEK).  KEK  adalah  kawasan  dengan  batas  tertentu  dalam wilayah  hukum  Indonesia  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggaran  fungsi perekonomian  dan  memperoleh  fasilitas  tertentu. 24 KEK  terdiri  atas  satu  atau beberapa  zona  yaitu,  pengolahan  ekspor,  logistik,  industri,  pengembangan teknologi,  pariwisata,  energi,  dan atau  ekonomi. 25 Adapun  fasilitas  dan kemudahan atas adanya aturan KEK yaitu perpajakan, kepabaean, dan cukai yang mana diatur dalam Pasal 30 - 47 UU KEK.
24 Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
25 Pasal 3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
Adapun pemberian fasilitas insentif wilayah KEK yaitu: 26

## Tabel 2. Fasilitas Insentif KEK

## E. Bidang-Bidang Usaha yang Terbuka dan yang Dibatasi untuk Asing
Bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing di Myanmar yaitu: 27
1.  Pertanian  dan  layanan  terkait  (kecuali  penanaman  dan  produksi  tembakau virginia)
2.  Perkebunan  dan  konservasi  hutan,  serta  bisnis  lainnya  yang  terkait  dengan hutan
3.  Produksi  ternak,  pembibitan  dan  produksi  produk  perikanan,  serta  layanan terkait
4.  Manufaktur  (kecuali  manufaktur  rokok,  minuman  keras,  dan  produk berbahaya lainnya untuk kesehatan)
5.  Pembentukan zona industri
6.  Pembentukan daerah perkotaan baru
26 Radityo Pramoda dan Tenny Apriliani. 2016 . “The Policy of Assigning Bitung As a Special Economic Zone (SEZ)”. Jurnal Borneo Administrator , 12 (2): 154.
27 Special  Economic  Zone , https://www.dica.gov.mm/en/special-economic-zones, , diakses  pada  7 Desember 2020.
7.  Kegiatan pengembangan kota
8.  Konstruksi jalan, jembatan dan jalur kereta api
9.  Pembangunan pelabuhan, baik pelabuhan sungai dan pelabuhan daratan
10. Manajemen, operasi, dan pemeliharaan bandara
11. Perawatan pesawat 12. Layanan pasokan dan transportasi 13. Pembangkit listrik, transmisi dan distribusi 14. Produksi energi terbarukan 15. Bisnis telekomunikasi 16. Layanan pendidikan 17. Pelayanan kesehatan 18. Layanan teknologi informasi 19. Hotel dan pariwisata 20. Bisnis pengembangan riset sains
Sedangkan bidang usaha yang dibatasi untuk investasi asing di Myanmar yaitu:
Tabel 3. Bidang Usaha yang Dibatasi Untuk Investasi Asing
Investasi  yang  diizinkan  untuk dilakukan  hanya  oleh  Warga  Negara Myanmar (tidak boleh investasi asing)
Keamanan  dan  pertahanan,  senjata dan  amunisi, perangko nasional,  layanan lalu  lintas  udara,  layanan pilotage ,  hutan alam dan kawasan hutan, logam radioaktif,  kontrol  sistem  tenaga  listrik dan inspeksi bisnis listrik.
Tidak diperbolehkan untuk investor asing
Penerbitan  dan  distribusi  majalah dalam  bahasa  etnis,  perikanan  air  tawar, pendirian  stasiun  karantina  untuk  ekspor dan  impor  hewan,  layanan  perawatan hewan peliharaan, produk hutan, pencarian  calon  pelanggan,  eksplorasi, studi  kelayakan,  dan  produksi  mineral untuk skala kecil dan menengah,
pemandu  wisata  layanan,  mini-market, toko yang nyaman
Bidang Usaha yang Diizinkan Untuk Melakukan Joint Venture
Kegiatan  penelitian  terkait  dengan perikanan,  manufaktur,  dan  distribusi domestik  semua  jenis  komoditi  gula, kakao  dan  cokelat;  pengembangan, penjualan  dan  penyewaan  apartemen serta  kondominium  perumahan;  layanan
wisata lokal Investasi Dilakukan dengan Persetujuan dari Kementerian Terkait Penerbitan surat kabar berkala dalam bahasa asing, TV kabel, layanan laboratorium  untuk  diagnosis  penyakit hewan,  perbaikan  dan  pemeliharaan pesawat,  industri  berbasis  kayu,  layanan rumah sakit swasta, proyek
pembangunan perkotaan di atas 100 ha
Di  Indonesia,  peraturan  terkait  bidang  usaha  untuk  penanaman  modal  asing terdapat  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2016  tentang  Daftar  Bidang Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  Di Bidang Penanaman Modal. Bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terdiri dari  bidang  usaha  yang  terbuka,  bidang  usaha  yang  tertutup,  dan  bidang  usaha yang  terbuka  dengan  persyaratan. 28 Adapun  bidang  usaha  yang  terbuka  dengan persyaratan  (yang  dicadangkan  atau  kemitraan  dengan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah serta koperasi) di Indonesia yaitu: sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan  perikanan,  energi  dan  SDM,  perindustrian,  pertahanan  dan  keamanan, pekerjaan  umum,  perdagangan,  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif,  perhubungan, komunikasi  dan  informatika,  keuangan,  perbankan,  tenaga  kerja,  pendidikan,  dan kesehatan. 29 Kemudian  bidang  usaha  yang  tertutup  bagi  penanaman  modal  yaitu: budidaya  ganja,  penangkapan  spesies  ikan  yang  tercantum  dalam Appendix , pengangkatan  benda  berharga  asal  muatan  kapal  yang  tenggelam,  pemanfaatan koral/karang  dari  alam  untuk  bahan  bangunan/kapur/kalsium,  industri  pembuatan kloralkali dengan proses merkuri, industri bahan aktif pestisida, industri bahan kimia
28 Pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2016  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
29 Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
industri  dan  industri  bahan  perusak  lapisan  ozon, propane ,  industri  bahan  kimia Daftar  1  Konvensi  Senjata  Kimia,  industri  minnuman  keras  mengandung  alkohol, industri  minuman  mengandung malt ,  penyelenggaraan  dan  pengoperasian  terminal penumpang angkatan darat dan penimbangan kendaraan bermotor, telekomunikasi/sarana  bantu  navigasi  pelayaran  dan  VTIS  serta  penerbangan, penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor, manajemen dan penyelenggaraan  stasiun  mentoring  spektrum  frekuensi  radio  dan  orbit  satelit, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala, perjudian dan kasino. 30 Dengan demikian, antara Indonesia dengan Myanmar terdapat kesamaan yaitu terdapat  bidang  usaha  yang  terbuka,  terbuka  dengan  persyaratan  (yang dicadangkan  ke  UMKM  dan  koperasi),  serta  bidang  usaha  yang  tertutup.  Adapun bidang  usaha  yang  membedakan  Indonesia  dengan  Myanmar,  yaitu  di  Myanmar terdapat  investasi  yang  dilakukan  dengan  persetujuan  kementerian  terkait, sedangkan di Indonesia belum ada ketentuan tersebut.

## F. Kewajiban Para Investor yang Berinvestasi di Myanmar
Terdapat  beberapa  kewajiban  bagi  para  investor  bila  melakukan  investasi  di Myanmar, yaitu 31 :
1.  Investor  menghormati  dan  patuhi  kebiasaan,  tradisi,  dan  budaya  tradisional kelompok etnis di Myanmar;
2.  Investor  membentuk  dan  mendaftarkan  perusahaan  atau  kepemilikan perseorangan, atau badan hukum atau cabang entitas tersebut di bawah hukum untuk berinvestasi;
3.  Investor  mematuhi  syarat  dan  ketentuan  lisensi  khusus,  izin,  dan  sertifikat operasi bisnis yang dikeluarkan; termasuk aturan, pemberitahuan, pesanan, dan arahan  serta  prosedur  yang  dikeluarkan  oleh  undang-undang  ini  dan  hukum yang berlaku, syarat dan ketentuan kontrak serta pajak kewajiban;
4.  Investor  melaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  departemen  terkait  jika berdasarkan  sifat  bisnis  atau  dengan  kebutuhan  lain,  diharuskan  untuk mendapatkan lisensi atau izin dari departemen pemerintah terkait;
5.  Investor segera memberi tahu MIC jika ditemukan bahwa sumber daya mineral alam  atau  benda-benda  antik  dan  harta  karun  tidak  terkait  dengan  investasi yang  diizinkan  di  atas.  Jika  MIC  mengizinkan,  investor  akan  terus  melakukan
30 Lampiran  I Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2016  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
31 Investors Have A Duty To, https://www.dica.gov.mm/en/Investment, diakses pada 7 Desember 2020.
investasi,  dan  jika  tidak  diizinkan,  investor  akan  melaksanakan,  dengan mendapatkan izin sebelumnya, di tempat pengganti yang ditentukan;
6.  Investor  tidak  membuat  perubahan  signifikan  atas  topografi  atau  elevasi  tanah yang menjadi haknya untuk disewa atau digunakan, tanpa persetujuan MIC;
7.  Investor  mematuhi  hukum  yang  berlaku  secara  internasional  agar  tidak menyebabkan kerusakan lingkungan alam dan sosial, serta tidak menyebabkan kerusakan pada warisan budaya;
8.  Investor  mendaftarkan  dan  menyimpan  catatan  pembukuan  akuntansi  serta laporan  keuangan  tahunan  dan  masalah  keuangan  yang  diperlukan  terkait dengan  investasi yang  dilakukan  sesuai  dengan standar  akuntansi  yang diakui secara internasional dan nasional;
9.  Investor dapat menutup dan menghentikan investasi hanya setelah pembayaran kompensasi  kepada  karyawan  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku untuk  setiap  pelanggaran  kontrak  kerja,  penutupan  investasi,  penjualan  dan transfer investasi, penghentian investasi, atau pengurangan tenaga kerja;
10.  Investor  membayar  upah  dan  gaji  kepada  karyawan  sesuai  dengan  hukum, yang  berlaku  selama  periode  penangguhan  investasi  untuk  alasan  yang  dapat dipertanggungjawabkan;
11.  Investor  membayar  kompensasi  dan  ganti  rugi  sesuai  dengan  undang-undang yang  berlaku  untuk  karyawan  yang  cedera  dan  meninggal  dunia  karena pekerjaan;
12.  Investor  mengawasi  para  tenaga  ahli  asing  dan  keluarga  mereka,  yang dipekerjakan  untuk  mematuhi  hukum,  budaya,  dan  tradisi  yang  berlaku  di Myanmar;
13.  Investor mematuhi hukum perburuhan yang berlaku;
14.  Investor memiliki hak untuk menuntut dan dituntut sesuai dengan hukum.
15.  Investor membayar kompensasi efektif untuk kerugian yang ditimbulkan kepada korban, jika ada kerusakan pada lingkungan alam dan kerugian sosial ekonomi yang disebabkan oleh penebangan atau ekstraksi sumber daya alam yang tidak terkait  dengan  ruang  lingkup  investasi  yang  diizinkan,  kecuali  dari melaksanakan  kegiatan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  investasi  yang memiliki izin;
16.  Investor mengizinkan Komisi MIC untuk melakukan pemeriksaan, ketika Komisi menginformasikan  pemberitahuan  sebelumnya  untuk  memeriksa  kegiatan investasi;
17.  Investor  harus  mendapatkan  izin  dari  Komisi  MIC  untuk  investasi  yang  perlu mendapatkan persetujuan sebelumnya berdasarkan Undang Undang Konservasi Lingkungan, sebelum melakukan penilaian.
Di Indonesia terdapat pula kewajiban investor, yaitu: 32
1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat  laporan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  dan  menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun yang dimaksud dengan “ tanggung jawab sosial perusahaan” pada poin 2  yaitu  tanggung  jawab  yang  melekat  pada  setiap  perusahaan  penanaman  modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan sesuai dengan lingkungan dan budaya  masyarakat  setempat.  Sedangkan  pada  poin  3,  laporan  kegiatan  pananam modal yang memuat perkembangan penanaman modal  dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah Daerah setempat.

## G. Institusi Mitra yang Relevan dengan FDI Myanmar
Institusi mitra yang relevan dengan FDI di Myanmar yaitu ada 3 (tiga): Ministry of  Investment  and  Foreign  Economic  Relations (MIFER), Directorate  of  Investment and Company Administration (DICA), serta Foreign Economic Relations Department (FERD).  Pertama,  MIFER  atau  Kementerian  Investasi  dan  Hubungan  Ekonomi Asing  adalah  badan  setingkat  kementerian  yang  melayani  Pemerintah  Myanmar yang  dibentuk  untuk  menghadapi  situasi  geo-ekonomi  internasional  serta meningkatkan citra investasi negara di ASEAN, Greater Mekong Subregion, dan The Bay  of  Bengal  Initiative  for  Multi-Sectoral  Technical  and  Economic  Cooperation (BIMSTEC).
Kedua DICA 33 , yang diberi mandat untuk mempromosikan pengembangan sektor swasta  dan  mendorong  investasi  dalam  dan  luar  negeri  dengan  menciptakan  iklim investasi yang kondusif. DICA adalah agen utama MIFER. DICA memiliki beberapa fungsi, seperti:
32 Pasal 15 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
33 Roles  And  Responsibilities , https://www.dica.gov.mm/roles-and-responsibilities,  diakses  pada  9 Desember 2020.
1.  Regulator untuk investasi dan perusahaan
2.  Pendaftar perusahaan
3.  Agen promosi investasi
4.  Sekretariat Komisi Investasi Myanmar
Selain  itu,  DICA  juga  bertanggung jawab  untuk menyusun,  menegosiasikan  dan menyetujui  promosi  investasi  bilateral  dan  perjanjian  perlindungan,  serta  berfungsi sebagai  departemen  utama  untuk  semua  urusan  terkait  investasi  ASEAN.  Salah satu  peran  utama  DICA adalah  untuk mendorong  dan  memfasilitasi  investasi  asing dan  lokal  dengan  memberikan  informasi,  membina  koordinasi  antara  investor,  dan terus mengeksplorasi peluang baru di Myanmar yang akan bermanfaat bagi bangsa dan  komunitas  bisnis.  Untuk  mempromosikan  bisnis  di  semua  bidang  yang bermanfaat  bagi  pembangunan  berkelanjutan  Myanmar,  DICA  bertindak  sesuai dengan arahan ini:
1.  Untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi peluang investasi baru
2.  Untuk mencari modal untuk investasi
3.  Untuk memfasilitasi koordinasi yang saling menguntungkan antara investor
4.  Memprioritaskan Myanmar dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya 5.  Untuk mempromosikan layanan dan produk investasi
Untuk  tujuan  ini,  DICA  menyediakan  banyak  dokumen  dan  bahan  untuk  calon investor dan terus memperbarui:
1.  Buku Panduan Investasi Myanmar, sebagai pengantar dasar yang komprehensif untuk calon investor dalam melakukan bisnis di Myanmar
2.  Formulir dan pedoman pendaftaran perusahaan
3.  Sumber daya multimedia yang berisi:
a.  Berita
b.  Pengumuman resmi
c.  Seminar, lokakarya, pameran investasi, dan acara lainnya
4. Atlas Sosial Ekonomi Myanmar
Adapun berikut di bawah ini merupakan struktur organisasi dari DICA:

## Gambar 1 Struktur Organisasi DICA
Ketiga,  FERD  yang  melakukan  kerjasama  ekonomi  dengan  negara-negara asing  serta  organisasi  eksternal  untuk  menerima  bantuan  eksternal  dalam  bentuk hibah,  bantuan  keuangan  dan  bantuan  teknis  untuk  pembangunan  ekonomi  dan sosial  negara  yang  sejalan  dengan  pengembangan  lembaga  fundamental,  serta kerjasama dan koordinasi ekonomi bilateral dengan PBB.
Tujuan  FERD  yaitu,  pertama,  mempromosikan  kerja  sama  ekonomi  dengan negara-negara  asing  serta  organisasi  eksternal  untuk  mobilisasi  sumber  daya eksternal  dalam  bentuk  hibah,  pinjaman,  dan  bantuan  teknis  untuk  pembangunan ekonomi  dan  sosial  negara  tersebut.  Kedua,  berkontribusi  pada  integrasi  ekonomi ASEAN.  Ketiga,  meningkatkan  hubungan  ekonomi  asing  dengan  tujuan  untuk mencapai  pembangunan  yang  berpusat  di  Myanmar.  Keempat,  mendukung pengembangan  kelembagaan  Pemerintah  melalui  koordinasi  untuk  program pelatihan dan beasiswa yang ditawarkan oleh mitra pembangunan.
Di  Indonesia,  institusi  mitra  dalam  penanaman  modal  yaitu  Kementerian Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi,  BKPM,  serta  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas 34 yaitu  menyelenggarakan  koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendalian  urusan
34 Profil Bagian Tugas dan Fungsi, https://maritim.go.id/profil/ , diakses pada 22 Maret 2021.
kementerian  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  bidang  kemaritiman  dan investasi.  Lalu  dalam  melaksanakan  tugas,  Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman  dan  Investasi  menyelenggarakan  fungsi  yaitu:  koordinasi  dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi; pengendalian  pelaksanaan  kebijakan  Kementerian/Lembaga  terkait  dengan  isu  di bidang  kemaritiman  dan  investasi;  pengelolaan  dan  penanganan  isu  yang  terkait dengan  bidang  kemaritiman  dan  investasi;  [engawalan  program  prioritas  nasional dan  kebijakan  lain  yang  telah  diputuskan  oleh  Presiden  dalam  sidang  kabinet; penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau  disepakati  antar  Kementerian/Lembaga  dan  memastikan  terlaksananya keputusan  dimaksud;  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  yang  menjadi tanggung  jawab  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi; koordinasi  pelaksanaan  tugas,  pembinaan,  dan  pemberian  dukungan  administrasi kepada  seluruh  unsur  organisasi  di  lingkungan  Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman  dan  Investasi;  pengawasan  atas  pelaksanaan  fungsi  di  lingkungan Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  serta;  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Kemudian  terdapat  BKPM 35 yang  merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian  yang  bertugas  melaksanakan  koordinasi  kebijakan  dan  pelayanan  di bidang  penanaman  modal  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Sebagai  penghubung  utama  antara  dunia  usaha  dan  pemerintah,  BKPM  diberi mandat  untuk  mendorong  investasi  langsung,  baik  dari  dalam  negeri  maupun  luar negeri,  melalui  penciptaan  iklim  investasi  yang  kondusif.  Setelah  BKPM dikembalikan  statusnya  menjadi  lembaga  setingkat  kementerian  di  tahun  2009  dan melapor  langsung  kepada  Presiden,  maka  sasaran  lembaga  ini  tidak  hanya  untuk meningkatkan  investasi  yang  lebih  besar  dari  dalam  maupun  luar  negeri,  namun juga  untuk  mendapatkan  investasi  berkualitas  yang  dapat  menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.
35 Profil, https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga#:~, diakses pada 22 Maret 2021.

## Gambar 2 Struktur Organisasi BKPM
Adapun  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal  serta  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  penanaman  modal,  perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,  keamanan,  kepastian  dan  transparansi.  Maksud  dan  tujuan  dari  Dinas PTSP  yaitu  mensinergiskan  pembangunan  perekonomian  di  antara  pemangku kepentingan  dan  pelaku  usaha  di  bidang  penanaman  modal/investasi,  industri perdagangan,  pariwisata,  kelautan,  keuangan,  dan  ketenagakerjaan  guna meningkatkan  pelayanan  kepada  para  investor  dan  kemudahan  berusaha  serta peningkatan realisasi di daerah.
Adapun  fungsi  Dinas  PTSP  adalah  penyusunan  perencanaan  bidang penanaman  modal,  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  secara  terpadu, perumusan  kebijakan  di  bidang  penanaman  modal,  pelayanan  perizinan  dan  non
perizinan  secara  terpadu,  pembinaan,  pengendalian,  koordinasi,  fasilitasi danpenyelenggaraan  penanaman  modal,  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan secara  terpadu,  pelaksanaan  administrasi  pelayanan  di  bidang  penanaman  modal, pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  secara  terpadu,  pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan  di  bidang  penanaman  modal,  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan secara terpadu, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## H. Insentif Investasi di Myanmar
Terdapat beberapa insentif  investasi yang diberikan Myanmar kepada investor, misalnya  insentif  pajak 36 ,  dengan  kebijakan  bahwa  perusahaan  yang  terdaftar  di bawah  MFIL  telah  memperoleh  izin  dari  MIC,  berhak  atas  manfaat  khusus  dan insentif pajak berikut ini, yang diberikan atas kebijakan MIC:
1.  Pembebasan  pajak  penghasilan  hingga  lima  tahun  berturut-turut  untuk  suatu perusahaan. Pengecualian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang masuk akal, tergantung pada keberhasilan perusahaan;
2.  Pembebasan  atau  keringanan  dari  pajak  penghasilan  atas  keuntungan  bisnis yang  dikelola  dalam  dana  cadangan  dan  kemudian  diinvestasikan  kembali  di Myanmar;
3.  Hak untuk mengurangi depresiasi mesin, peralatan, bangunan, atau aset modal lainnya yang digunakan dalam bisnis dengan tarif yang ditentukan oleh MIC;
4.  Keringanan dari pajak penghasilan hingga 50% dari keuntungan yang diperoleh dari ekspor barang-barang manufaktur;
5.  Hak  untuk  membayar  pajak  penghasilan  atas  penghasilan  orang  asing dengan tarif yang berlaku untuk warga negara yang tinggal di dalam negeri.
6.  Hak  untuk  mengurangi  pendapatan  Litbang  terhadap  penghasilan  kena  pajak yang diperlukan untuk negara;
7.  Hak  untuk  meneruskan  rugi  pajak  hingga  3  (tiga)  tahun  berturut-turut,  asalkan kerugian tersebut tetap ada dalam waktu 2 (dua) tahun sejak akhir pembebasan pajak pada nomor 1 di atas;
8.  Pembebasan  atau  keringanan  dari  bea  cukai  dan/atau  pajak  internal  lainnya pada mesin, peralatan, instrumen, komponen mesin yang diimpor, suku cadang, dan  bahan  yang  digunakan  dalam  bisnis,  yang  diperlukan  untuk  digunakan selama periode konstruksi;
36 Opportunities and chalenges, https://journal.isca.org.sg/2017/11/14/investing-in- myanmar/pugpig_index.html, diakses pada 25 Maret 2021.
9.  Pembebasan  atau  keringanan  dari  bea  cukai  atau  pajak  internal  lainnya  pada bahan  baku  impor  untuk  3  (tiga)  tahun  pertama  produksi  komersial  setelah selesainya konstruksi;
10.  Jika  investor  meningkatkan  jumlah  investasi  dan  memperluas  bisnis  dalam jangka waktu yang disetujui, maka akan dapat menikmati pembebasan dan/atau keringanan  dari  bea  cukai  atau  pajak  internal  lainnya  pada  mesin,  peralatan, instrumen,  komponen  mesin,  suku  cadang,  dan  bahan  yang  diimpor  untuk ekspansi bisnis;
11.  Pembebasan  dari  pajak  komersial  atas  barang-barang  yang  diproduksi  untuk ekspor.
Berikut cara mengajukan insentif pajak yaitu :

## Gambar 3 Cara mengajukan Insentif Pajak bagi Investor
Pemberian  Insentif  adalah  dukungan  kebijakan  fiskal  dari  Pemerintah  Daerah kepada  masyarakat  dan/atau  investor  untuk  meningkatkan  investasi  di  daerah. Pemberian  Kemudahan  adalah  penyediaan  fasilitas  non  fiskal  dari  Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi  dan  untuk  meningkatkan  investasi  di  daerah. 37 Adapun  bentuk  insentif yaitu 38 :
37 Pasal 1 Angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah .
38 Pasal  6  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Insentif  dan Kemudahan Investasi di Daerah .
1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. Pemberian  bantuan  modal  kepada  usaha  mikro,  kecil,  dan/atau  koperasi  di daerah;
4. Bantuan  untuk  riset  dan  pengembangan  untuk  usaha  mikro,  kecil,  dan/atau koperasi di daerah;
5. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. Bunga pinjaman rendah.
Kemudian pemberian kemudahan berbentuk 39 :
1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. Penyediaan sarana dan prasarana;
3. Fasiitas penyediaan lahan atau lokasi;
4. Pemberian bantuan teknis;
5. Penyederhanaan  dan  percepatan  pemberian  perizinan  melalui  pelayanan terpadu satu pintu;
6. Kemudahan akses pemasaran hasil produk;
7. Kemudahan investasi langsung;
8. Kemudahan  investasi  di  kawasan  strategis  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. Kemudahan  proses  sertifikasi  dan  standarisasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

## I. Prosedur Investasi di Myanmar
Prosedur  untuk  melakukan  investasi  di  Myanmar  yaitu  melalui Myanmar Companies Online Registry (MyCO) 40 yang didirikan dan dikelola oleh DICA sebagai registri  publik  dari  semua  perusahaan  dan  entitas  yang  terdaftar  di  bawah  Undang
39 Pasal  6  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Insentif  dan Kemudahan Investasi di Daerah .
40 About The Myanmar Companies Online Registry (MYCO),
https://myco.dica.gov.mm/public/help.aspx?cn=AboutFilingOffice, , diakses pada 9 Desember 2020.
Undang Perusahaan Myanmar tahun 2017. Informasi tentang MyCO dikelola secara elektronik dan dapat diakses oleh publik. Perusahaan atau entitas dapat didaftarkan di  MyCO  sesuai  dengan  Undang  Undang  Perusahaan  Myanmar  tahun  2017  dan Undang  Undang  Perusahaan  Khusus  tahun  1950.  Jenis  perusahaan  dan  entitas yang dapat didaftarkan di MyCO adalah sebagai berikut:
1.  Perusahaan Swasta Terbatas berdasarkan saham
2.  Perusahaan Publik Terbatas berdasarkan saham
3.  Perusahaan Terbatas dengan jaminan
4.  Perusahaan Tidak Terbatas
5.  Asosiasi bisnis
6.  Perusahaan  Publik  Terbatas  oleh  saham  berdasarkan  Undang  Undang Perusahaan Khusus 1950
7.  Perusahaan  Swasta  Terbatas  oleh  Saham  berdasarkan  Undang-Undang Perusahaan Khusus 1950
8.  Perusahaan Luar Negeri
MyCO 41 dapat  digunakan  untuk  memasukkan  perusahaan,  mengirimkan,  dan mengajukan  informasi  perusahaan  dengan  Register  Perusahaan  (DICA),  mencari informasi perusahaan, dan membeli informasi perusahaan. Terdapat ketentuan lain yaitu  msalnya  dalam  kasus  perusahaan  perseroan  terbatas,  kepemilikan  asing diperbolehkan  hingga  maksimal  35%  di  perusahaan  lokal.  Ini  adalah  langkah liberalisasi  yang  signifikan  karena  investor  asing  sekarang  dapat  memiliki  hingga 35%  dari  ekuitas  di  perusahaan  yang  dimiliki  Myanmar  (langsung  atau  tidak langsung), tanpa mengubah status perusahaan menjadi perusahaan asing.
Tidak  ada  batasan  dalam  pengalihan  saham  di  perusahaan  antara  pemegang saham lokal dan asing, tetapi setiap perubahan status asing untuk perusahaan perlu diberitahukan  kepada  DICA.  Undang-undang  memungkinkan  perusahaan  dengan pemegang  saham  tunggal  dan  direktur  tunggal  untuk  dibentuk.  Ini  mengharuskan semua  perusahaan  yang  didirikan  di  Myanmar  untuk  menunjuk  setidaknya  satu direktur yang berdomisili di Myanmar. Seseorang akan dianggap sebagai penduduk jika  mereka  memiliki  tempat  tinggal  permanen  di  Myanmar  selama  setidaknya  183 hari  dalam  setiap  periode  12  bulan.  Masa  tinggal  akan  dihitung  dari  tanggal pendirian  perusahaan  (atau  tanggal  dimulainya  undang-undang  baru  untuk
41 William  Greenlee,  2018. “ Myanmar  Legal  Update:  Companies  Re-registration,  Formation  and Corporate  Compliance  filling  under  the  Myanmar  Companies  (Electronic  Registry  System  and Miscellaneous Matters) Regulations 2018 ”.
perusahaan  yang  sudah  ada).  Perusahaan  publik  harus  menunjuk  setidaknya  3 (tiga)  direktur,  dan  setidaknya  salah  satu  orang  direktur  harus  Warga  Negara Myanmar  yang  berdomisili  di  Myanmar.  Tidak  ada  persyaratan  modal  minimum untuk pendirian perusahaan.
Adapun  cara  mendaftarkan  perusahaan  baru 42 yaitu  hal  pertama  adalah  harus terlebih  dahulu  membuat  akun  MyCO.  Pengguna  akun  memiliki  akses  untuk mendaftarkan  perusahaan,  mengajukan  perubahan,  dan  mencari  dokumen perusahaan. Setelah membuat akun MyCO, pengguna akun dapat membuat aplikasi online untuk  mendaftarkan  perusahaan.  Informasi  yang  diperlukan  untuk mendaftarkan  perusahaan  tergantung  pada  jenis  perusahaan.  Informasi  yang dibutuhkan  meliputi:  nama  perusahaan,  rincian  kontak  perusahaan,  direktur  dan sekretaris, struktur modal dan anggota, Anggaran Dasar perusahaan.
Untuk  memulai  aplikasi,  akses website MyCO  dan  klik  tautan  Daftarkan Perusahaan  Baru  di  halaman  beranda  akun.  Pilih  formulir  aplikasi  untuk  jenis perusahaan  yang  didaftarkan.  langkah  selanjutnya  adalah  membayar  biaya  yang berlaku.  Setelah  pembayaran  tunai  dikreditkan  ke  pengguna  akun,  maka  dapat ditemukan  draf  aplikasi.  Dana  akan  tersedia  untuk  membayar  aplikasi.  Pengguna akun tidak akan dapat mengirimkan aplikasi sampai pembayaran dilakukan.
Setelah  aplikasi  diajukan,  maka  akan  dikirim  untuk  ditinjau.  Setelah mendapatkan  persetujuan, Certificate  of  Incorporation akan  diemailkan  kepada pengguna akun. Perincian perusahaan akan tersedia untuk umum di MyCO.
Adapun  cara  mengajukan  aplikasi online untuk  mendaftar  ulang  perusahaan atau  entitas  yang  sudah  ada,  maka  harus  terlebih  dahulu  membuat  akun  MyCO. Setelah  membuat  akun  MyCO,  dapat  membuat  aplikasi online untuk  mendaftarkan perusahaan.  Informasi  yang  diperlukan  untuk  mendaftar  ulang  perusahaan, tergantung  pada  jenis  perusahaan  yang  didaftarkan.  Informasi  yang  dikumpulkan meliputi:  nama  perusahaan,  rincian  identitas  perusahaan,  direktur  dan  sekretaris, struktur modal dan anggota, Anggaran Dasar perusahaan.
Untuk  memulai  aplikasi  registrasi  ulang,  akses  ke  MyCO  dan  klik  tautan Daftarkan  Ulang  Perusahaan  yang  ada  di  halaman  beranda.  Pilih  formulir  aplikasi untuk  jenis  perusahaan  yang  didaftarkan  ulang.  Lengkapi  formulir  aplikasi  dan kirimkan  formulir  ke  DICA  untuk  diproses.  Tidak  diperlukan  biaya  untuk  mendaftar ulang  perusahaan.  Setelah  pendaftaran  ulang  tersebut  disetujui, Certificate  of
42 About The Myanmar Companies Online Registry (MYCO),
https://myco.dica.gov.mm/public/help.aspx?cn=AboutFilingOffice, , diakses pada 9 Desember 2020.
Incorporation yang  diperbarui  akan  diemailkan  kepada  pendaftar.  Rincian perusahaan yang didaftarkan ulang akan tersedia untuk umum di MyCO.
Izin  perdagangan  tersebut  dikeluarkan  oleh  DICA  dari  Kementerian Perencanaan  Nasional  dan  Pembangunan  Ekonomi,  berdasarkan Myanmar Companies  Act 1913  (Undang  Undang  Perusahaan  Myanmar).  Izin  perdagangan berfungsi  setara  dengan  izin  usaha.  Setelah  mendapatkan  izin  MIC  dan  izin perdagangan, perusahaan asing memperoleh sertifikat pendirian yang memungkinkan pendirian resmi dari keberadaan perusahaan sesuai dengan hukum penanaman modal asing. 43
Adapun alur izin melakukan investasi di Myanmar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 4 Alur Izin Melakukan Investasi
Gambar 5 Alur Aplikasi Investasi secara Onine dan Panduan Penertiban
Investor  diwajibkan  untuk  mengajukan  proposal  ke  MIC,  jika  investasi  tersebut
43 Witada  Anukoonwattaka. “ Myanmar:  Opening  Up  to  Its  Trade  and  Foreign  Direct  Investment Potential ” ,  United Nation ESCAP, 1 (12).
adalah: 44
1.  Investasi tersebut penting untuk program strategis nasional
2.  Proyek besar dan padat modal
3.  Investasi  yang  menimbulkan  dampak  besar  pada  lingkungan  dan  masyarakat setempat
4.  Investasi yang menggunakan tanah dan bangunan milik negara
5.  Kegiatan  investasi  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk  meminta  pengajuan proposal ke MIC.
Di  Indonesia,  prosedur  untuk  melakukan  investasi  yaitu  melalui  pembangunan Sistem  Pelayanan  Informasi  dan  Perizinan  Investasi  Secara  Elektronik  (SPIPISE) yang  diamanatkan  kepada  BKPM  dengan  memiliki  tujuan  untuk  mendukung pelaksanaan  PTSP.  Hal  ini  diharapkan  dapat  terjadi  sebuah  kemudahan  untuk mendapatkan  informasi  dan  percepatan  proses  perizinan  penanaman  modal. Terdapat  3  (tiga) platform pada  SPIPISE,  yaitu:  Proses  Aplikasi  Perijinan,
Penelusuran Dokumen dan Status Aplikasi, Portal Informasi. 45

## Gambar 6 Proses Aplikasi Perijinan
Terdapat beberapa tahapan yang dapat diakses pada laman https://nswi.bkpm.go.id/stepbystep  untuk  investor  dalam  melakukan  penanaman
44 About The Myanmar Companies Online Registry (MYCO),
https://myco.dica.gov.mm/public/help.aspx?cn=AboutFilingOffice, , diakses pada 9 Desember 2020.
45 Tentang NSWI, https://nswi.bkpm.go.id/tentang_nswi , diakses pada 22 Maret 2021.
modal  di  Indonesia  harus  melalui  beberapa  tahapan  prosedur  sesuai  dengan peraturan  perunang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Prosedur  tersebut mencakup  pembentuan  badan  hukum,  perizinan,  rekomendasi  dan  fasilitas. Prosedur  untuk  melakukan  investasi  dan  berusaha  di  wilayah  hukum  Indonesia terdiri dari 5 (lima) tahapan, yakni :
1.  Mendirikan usaha dan melakukan pendaftaran
2.  Memperoleh izin persiapan dan konstruksi
3.  Memperoleh perizinan untuk pelaksanaan dan operasional
4.  Penggunaan tenaga kerja asing
5.  Mendapatkan fasilitas penanaman modal
Tahapan  pertama  yaitu  mendirikan  usaha  dan  melakukan  pendaftaran.  Untuk melakukan  investasi  di  Indonesia,  investor  pada  tahap  awal  harus  melakukan pendaftaran  dan  membentuk  badan  usaha  yang  akan  menjalankan  kegiatan investasi  yang  dilakukan.  Meskipun  tidak  membedakan  fasilitas  untuk  Penanaman Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  dan  PMA,  namun  terdapat  prosedur  yang  berbeda antara PMDN dan PMA dalam melakukan pedaftaran.
Tahapan  kedua  yaitu  memperoleh  izin  persiapan  dan  konstruksi  setelah melakukan  pendaftaran,  investor  harus  memperoleh  izin  untuk  persiapan  dan konstruksi (jika investasi yang dilakukan memerlukan lahan dan bangunan). Izin-izin untuk  persiapan  dan  pelaksanaan  dikeluarkan  oleh  daerah  (provinsi  dan kabupaten/kota)  tempat  investasi  akan  dilakukan.  Sejak  dijalankannya  otonomi daerah  di  Indonesia  pada  tahun  2001,  setiap  daerah  memiliki  kebijakan  masing- masing  untuk  izin  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Jenis  izin  yang dikeluarkan dan prosedur pengurusannya berbeda antar daerah.
Tahapan ketiga adalah memperoleh perizinan untuk operasional, jenis perizinan untuk  pelaksanaan  dan  operasional  usaha  dalam  rangka  penanaman  modal ditentukan  oleh  bidang  usaha  yang  akan  dijalankan.  Setiap  bidang  usaha  memiliki perizinan untuk operasional usaha/investasi yang dilakukan. Izin operasional usaha terdiri dari izin yang diwajibkan untuk semua jenis usaha dan izin spesifik untuk jenis bidang  usaha  tertentu.  Sebagian  izin  operasional  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  dan sebagian lain dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
Tahap  keempat  adalah  terkait  penggunaan  tenaga  kerja  asing,  terdapat beberapa  izin/dokumen  yang  harus  dipenuhi  oleh  kegiatan  usaha  dalam  rangka penanaman  modal  dalam  menggunakan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia.  Jika investasi  menggunakan  tenaga  kerja  asing,  maka  ada  beberapa  izin  yang  harus
diselesaikan.
Adapun  tahapan  kelima  terkait  mendapatkan  fasilitas  penanaman  modal. Pemerintah  Indonesia  memiliki  kebijakan  memberikan  fasilitas  fiskal  bagi  kegiatan penanaman  modal  yang  dilakukan  di  Indonesia  yang  bidang  usahanya  dapat memperoleh fasilitas fiskal. Fasilitas fiskal yang dimiliki meliputi fasilitas bea masuk atas  impor  mesin,  fasilitas  bea  masuk  atas  impor  barang  dan  bahan,  usulan  untuk mendapat fasilitas pajak penghasilan badan.

## IV. Penutup
Myanmar  dan  Indonesia  adalah  negara  berkembang  yang  berada  di  regional ASEAN.  Adapun  hasil  analisis  terkait  perbandingan  aturan  terkait  PMA  Myanmar dengan Indonesia yaitu, pertama peraturan investasi yang berlaku di Myanmar, yaitu Myanmar Investment Law ( The Pyidaungsu Hluttaw Law Number 40/2016) The 2nd , Waning of Thadingyut , 1378 M.E., sedangkan di Indonesia berlaku Undang Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Kedua,  institusi  mitra  yang relevan  dengan  PMA  di  Myanmar  yaitu  ada  3  (tiga), Ministry  of  Investment  and Foreign Economic Relations , Directorate of Investment and Company Administration ,  serta Foreign  Economic  Relations  Department .  Sedangkan  institusi mitra yang relevan dengan PMA di Indoensia yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BKPM, dan Dinas PTSP.
Ketiga,  kebijakan  khusus  terkait  Investasi  di  Myanmar  yaitu, Special  Economic Zone (SEZ) sedangkan di Indonesia kebijakan khusus terkait investesi diatur dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) . Keempat, terdapat  bidang usaha untuk investasi asing  di  Myanmar  di  antaranya  pertanian,  perkebunan,  manufaktur,  dan  lain sebagainya. Kemudian terdapat bidang usaha yang dibatasi untuk investasi asing di Myanmar, yaitu investasi yang diizinkan untuk dilakukan hanya oleh Warga Negara Myanmar,  tidak  diperbolehkan  untuk  investor  asing,  bidang  usaha  yang  diizinkan untuk  melakukan joint  venture ,  investasi  yang  dilakukan  dengan  persetujuan  dari kementerian terkait. Sedangkan di Indonesia, bentuk joint venture dilakukan dengan UMKM dan koperasi, serta tidak adanya ketentuan investasi yang dilakukan dengan persetujuan dari kementerian terkait.
Kelima,  terkait  kewajiban  bagi  para  investor  jika  melakukan  investasi  baik  di Myanmar  maupun  di  Indonesia  mempunyai  kesamaan,  di  antaranya  investor menghormati  dan  ,mematuhi  kebiasaan,  tradisi,  dan  budaya  tradisional  kelompok etnis di daerah. Keenam, terkait pembebasan dan keringanan, berarti pembebasan dan  keringanan  dari  pendapatan  pajak,  bea  cukai,  dan  pajak  internal  lainnya  yang
mungkin  diberikan  oleh  Komisi  berdasarkan  aplikasi  investor  untuk  investasi  yang diperoleh izin atau persetujuan Komisi sesuai dengan MIL. Di Indonesia, pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Terakhir, prosedur untuk melakukan investasi di Myanmar yaitu melalui MyCO. MyCO  didirikan  dan  dikelola  oleh  DICA  sebagai  registri  publik  dari  semua perusahaan  dan  entitas  yang  terdaftar  di  bawah  Undang  Undang  Perusahaan Myanmar  tahun  2017.  Sedangkan  di  Indonesia,  pembangunan  Sistem  Pelayanan Informasi  dan  Perizinan  Investasi  Secara  Elektronik  (SPIPISE)  yang  diamanatkan kepada BKPM bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PTSP.
Bibliografi
Buku:
ADB. 2007. South Asia Economic Report: FDI in South Asia.
Aminuddin  Ilmar.  2006. Hukum  Penanaman  Modal  Di  Indonesia. Jakarta  : KENCANA.
Andreas Halim. 2003. Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia. Surabaya: Sulita Jaya.
BKPM. 2019. Laporan Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor periode oktober- desember (TW IV) 2019.
DICA. 2019. Yearly Approved Amount of Foreign Investment (by Country)
Eduardus  Tendelilin.  2001. Analisis  Investasi  dan  Manajemen  Portofolio.
Yogyakarta: BPFE.
Pravakar  Sahoo.  2014. Foreign  Direct  Investment  in  South  Asia:  Policy,  Impact, Determinants, and Challenges. Delhi: Springer.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
Sri  Mamudji,  Hang  Rahardjo,  Agus  Supriyanto,  Daly  Emi,  Dian  Pudji  Simatupang. 2005. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## Jurnal :
Anugrah  Adiastuti ,  “Implementasi  Foreign  Direct  Investment  (FDI)  di  Indonesia (Sebelum  dan  Sesudah  diundangkannya  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal )” ,  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum  Pandecta, 6 (1).
Radityo  Pramoda  dan  Tenny  Apriliani .  2016.  “The  Policy  of  Assigning  Bitung  As  a Special Economic Zone (SEZ)”. Jurnal Borneo Administrator , 12 (2).
William  Greenlee,  2018. “ Myanmar  Legal  Update:  Companies  Re-registration, Formation  and  Corporate  Compliance  filling  under  the  Myanmar  Companies (Electronic Registry System and Miscellaneous Matters) Regulations 2018”.
Witada  Anukoonwattaka. “ Myanmar:  Opening  Up  to  Its  Trade  and  Foreign  Direct Investment Potential” , United Nation ESCAP, 1 (12).

## Referensi Regulasi Indonesia :
Myanmar Investment Law. (2016). (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 40/2016) The 2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2016  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  Di  Bidang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 97.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Insentif  dan Kemudahan  Investasi  di  Daerah.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 6330.

## Website:
About  the  MIC,  https://www.dica.gov.mm/en/abouttheMIC,  diakses  pada  tanggal  5 Desember 2020.
About The Myanmar Companies Online Registry (MYCO),
https://myco.dica.gov.mm/public/help.aspx?cn=AboutFilingOffice, , diakses  pada
9 Desember 2020.
Bank Dunia: Ekonomi Myanmar akan tumbuh 6,6 persen pada 2020 Bencana alam dan konflik berkelanjutan di Myanmar tetap harus diwaspadai, https://www.aa.com.tr/id/regional/bank-dunia-ekonomi-myanmar-akan-tumbuh- 6-6-persen-pada-2020/1618618 , diakses pada 4 Desember 2020.
BKPM  Catat  Realisasi  Investasi  Tembus  Rp.  809,  6  T  Pada  2019 , https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200129111556-92-469754/bkpm- catat-realisasi-investasi-tembus-rp8096-t-pada-2019, , diakses  pada  25  Maret 2021.
Investment , https://www.dica.gov.mm/en/Investment, , diakses  pada  5  Desember 2020.
Investors Have A Duty To,  https://www.dica.gov.mm/en/Investment,  diakses pada 7 Desember 2020.
Lawan  Berat  RI:  di  Vietnam  Tanah  Gratis,  Myanmar  Buruh  Murah , https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906112718-4-97576/lawan-berat-ri- di-vietnam-tanah-gratis-myanmar-buruh-murah, , diakses  pada  5  Desember 2020.
Myanmar Economic Monitor June 2019,
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic- monitor-reforms-building-momentum-for-growth,  diakses  pada  5  Desember 2020.
Opportunities  and  chalenges,  https://journal.isca.org.sg/2017/11/14/investing-in- myanmar/pugpig_index.html, diakses pada 25 Maret 2021.
Profil,  https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga#:~,  diakses  pada  22 Maret 2021.
Profil  Bagian  Tugas  dan  Fungsi,  https://maritim.go.id/profil/ , diakses  pada  22  Maret
2021.
Profil BKPM, https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-,  diakses pada 18 Maret 2021.
Role  and  Law , https://www.dica.gov.mm/en/roleandlaw,  diakses  pada  5  Desember 2020.
Roles  And  Responsibilities , https://www.dica.gov.mm/roles-and-responsibilities, diakses pada 9 Desember 2020.
Special  Economic  Zone, https://www.dica.gov.mm/en/special-economic-zones, , diakses pada tanggal 7 Desember 2020.
Tentang NSWI, https://nswi.bkpm.go.id/tentang_nswi , diakses pada 22 Maret 2021.