Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Fenomena Post-Truth Sebagai Alat Gerakan Sosial Politik Pada Pemilihan Presiden 2019 (Studi Perubahan Sosial)
Sri Utami Wulansari 1 , Firdaus W Suhaeb 2
1 Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar E-mail: sriutamiwulansari@gmail.com
2 Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar E-mail: firdauswsuhaeb@unm.ac.id
Abstract . The main issue addressed in this article revolves around how the post-truth phenomenon serves as a tool for political and social movements during the 2019 presidential election. The aim of this article is to depict the  post-truth  phenomenon  as  a  vehicle  for  political  and  social  movements  during  the  2019  presidential election.  This  research  adopts  a  qualitative  approach  using  a  literature  review  methodology.  The  procedural steps carried out in the literature review include: (1) Developing a general understanding of the research topic, (2)  Finding  information  that  supports  the  research  topic,  (3)  Defining  the  research  focus  and  organizing relevant  materials,  (4)  Seeking  and  identifying  primary  data  sources  such  as  books  and  scholarly  journal articles,  (5)  Rearranging  materials  and  notes  obtained  from  data  sources,  (6)  Reviewing  the  analyzed  and relevant information to discuss and address the research problem, (7) Enriching the data sources to reinforce data analysis, and (8) Formulating the research findings.The findings of this article reveal that the key actors in achieving  their  political  and  social  movement  success  through  the  post-truth  phenomenon  adopt  various strategies. These strategies encompass conveying diverse discourses and engaging in mutual subtle criticisms through  television  and  social  media  platforms  such  as  Facebook,  WhatsApp,  and  others.  Consequently,  the society  is  depicted  as  a  black  hole  that  absorbs  meanings,  information,  communications,  messages,  and  the like, eventually rendering them devoid of significance. The society charts its own course, disregarding attempts aimed at manipulating them.
Keywords: Post-Truth Phenomenon; Social Political Movement; Presidential Election 2019
Abstrak .  Masalah  utama  dalam  artikel  ini  tentang  bagaimana  fenomena  post-truth  sebagai  alat  gerakan sosial politik pada pemilihan presiden 2019. Artikel ini bertujuan  untuk mendeksripsikan fenomena post-truth sebagai alat gerakan sosial politik pada pemilihan presiden 2019. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi  kepustakaan.  Prosedur yang dilakukan dalam tinjauan literatur  meliputi  (1) Mengembangkan  pemahaman  umum  tentang  topik  penelitian,  (2)  Menemukan  informasi  yang  mendukung topik  penelitian,  (3)  Menentukan  fokus  penelitian  dan  menyusun  materi  yang  relevan,  (4)  Mencari  dan menemukan sumber data utama seperti buku dan artikel jurnal ilmiah, (5) Mengatur ulang bahan dan catatan yang diperoleh dari sumber data, (6) Melakukan tinjauan terhadap informasi yang telah dianalisis dan relevan untuk  membahas  serta  menjawab  rumusan  masalah  penelitian,  (7)  Memperkaya  sumber  data  guna memperkuat  analisis  data,  dan  (8)  Menyusun  hasil  penelitian.  Hasil  artikel  ini  adalah  para  aktor  dalam mensukseskan  gerakan  sosial  politiknya  melalui  fenomena  post-truth  yaitu  dengan  cara  menyampaikan berbagai  wacana-wacana,  saling  sindir  menyindir  melalui  TV  dan  sosial  media  baik  berupa  facebook, whaatsaap dan lain lain. Dengan demikian, masyarakat dilihat sebagai lubang hitam yang menyerap sebuah makna, informasi, komunikasi, pesan dan sebagainya, menjadi tidak bermakna. Masyarakat menempuh jalan mereka sendiri, tak mengindahkan upaya yang bertujuan memanipulasi mereka.
Kata Kunci: Fenomena Post-Truth; Gerakan Sosial Politik; Pilpres 2019

## Prodi Pendidikan Sosiologi Sosiologi
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. XI. Issu 3. September-Desember 2023
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  demokrasi,  dan  untuk  mencapai  tingkat  demokrasi  yang  setinggi- tingginya, rakyat Indonesia ikut serta dalam pemilu. Pemilu merupakan sarana yang sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang  diselenggarakan  oleh  rakyat,  untuk  rakyat,  dan  dari  rakyat.  Namun,  saat  mendekati  proses demokrasi,  seringkali  kita  menghadapi  tantangan  yang  signifikan  di  era  kontemporer  ini  di  mana segala  sesuatu  dapat  diakses  dengan  mudah.  Berbagai  platform  media  seperti  surat  kabar,  radio, televisi, dan internet memberi kita akses informasi yang mudah. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar akurat. Dengan munculnya media sosial saat pemilihan presiden, fenomena post-truth semakin  meluas  jangkauannya.  Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  tentang  keakuratan  dan keandalan  informasi.  Penting  untuk  mengevaluasi  secara  kritis  informasi  yang  kita  temui  untuk menghindari disesatkan atau dipengaruhi oleh narasi palsu.
Post-truth  umumnya  dikaitkan  dengan  keyakinan  pribadi.  Keyakinan  di  sini  mencakup  apa yang diyakini seseorang tentang dirinya dan kehidupannya, dan ini mencakup aspek mendasar dari kehidupan manusia, atau keyakinan. Fenomena post-truth tidak terbatas pada isu-isu politik, tetapi merasuk ke ranah sosial. Di Indonesia, berita bohong menyebar melalui media sosial dan masyarakat menyaksikan  fenomena  post-truth  sebagai  bagian  dari  keseharian  mereka.  Dampak  post-truth sangat  besar  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  karena  saat  ini  sangat  sulit  untuk  membedakan informasi yang benar dengan informasi yang hanya mencari perhatian banyak orang. Oleh karena itu, penting untuk menghindari plagiasi dan memeriksa keaslian setiap informasi yang ditemui.
Dalam  pemilu  Indonesia  serentak  2019,  fenomena  post-truth  menyebar  dengan  cepat, memengaruhi opini publik dengan klaim seperti Indonesia akan bubar pada 2030, kebangkitan PKI, pencetakan jutaan kartu pemilih, dll. penganiayaan terhadap Ratna. , diantara yang lain. Sarumpat, masuknya  pekerja  asing,  kecurangan  pemilu,  dan  ketidakberpihakan  mesin.  Virus  post-truth  juga dimanfaatkan  oleh  beberapa  orang  bergelar  profesor  akademis  dan  bergelar  PhD.  Mereka menggunakan  alat  ilmiah seperti  jajak  pendapat  untuk  mendukung  kebohongan  dan  menyebarkan pernyataan  politisi  lainnya.  Salah  satu  contohnya  adalah  TKN  Prabowo-Sandi  yang  menggunakan wacana omong kosong sebagai upaya untuk merespons kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Melalui media online,  wacana-wacana  ini  diproduksi  dan  disebarkan  berulang  kali  dengan  tujuan  mempengaruhi kondisi  emosional  masyarakat.  Sayangnya,  mayoritas  masyarakat  tampaknya  lebih  cenderung menerima  informasi  yang  telah  diubah  dan  dikemas  oleh  orang  lain  daripada  melakukan  seleksi terhadap informasi dalam jumlah yang besar.
Menurut  UNESCO  seperti  yang  dikutip  dalam  penelitian  Etiyanto  et  al.  (2018),  Ujaran kebencian didefinisikan sebagai tindakan provokatif yang ditujukan untuk merugikan kelompok sosial atau  komunitas  tertentu  (terutama  dalam  bentuk  diskriminasi,  permusuhan,  dan  kekerasan).  Ini termasuk  pernyataan  yang  mendukung,  mengancam,  atau  mendorong  kekerasan.  Istilah  ini terkadang  mencakup  ungkapan  yang  memperkuat  prasangka  dan  intoleransi  serta  mendorong diskriminasi,  permusuhan,  dan  serangan  kekerasan.  Secara  umum,  definisi  ujaran  kebencian biasanya  luas  bahkan  bisa  mencakup  kata-kata  yang  menyinggung  pihak  berwenang  atau  individu. Apalagi  terkait  pemilu,  konsep  ujaran  kebencian  rentan  dimanipulasi.  Tuduhan  penghasutan kebencian  sering  digunakan  sebagai  senjata  antara  lawan  politik  atau  oleh  mereka  yang  berkuasa untuk  memadamkan  perbedaan  pendapat  dan  kritik.  Gerakan  sosial  politik  post-truth  tidak  hanya terbatas  pada  masyarakat  perkotaan,  tetapi  juga  berdampak  hingga  ke  wilayah  terpencil.  Ini disebabkan oleh antusiasme masyarakat dalam mengikuti informasi terkait pemilihan presiden 2019 melalui televisi dan internet, yang cenderung mempercayai berbagai informasi tanpa memverifikasi kebenarannya.
Penelitian terdahulu yang mengkaji seputar era Post-truth dapat ditemukan antara lain melalui sejumlah  studi  mengenai  jurnalisme  data  resistensi  ruang  siberdi  era  Post-truth  (Imawan,  2018), membekali  diri  untuk  menghadapi  fenomena  Post-trut  (Mudawamah,  2018),  strategi  komunikasi politik  digital  pasca-kebenaran  (Mustaqim,  2018),  politisasi  agama  di  tahun  politik:  politik  pasca kebenaran  di  Indonesia  dan  ancaman  bagi  demokrasi  (Kurniawan,  2018),  desa  konstitusi:  politik
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
pemerintahan  desa  dalam  menaggulangi  diskurpsi  politik  identitas  dan  disintigrasi  bangsa  di  era Post-truth (Firdausy et al, 2019). Kajian yang lebih spesifik membahas pemilihan presiden 2019 di era Post-truth di ulas Jatmiko (2019); Mahatma (2019). Namun kajian yang di ulas Jatmiko (2015) fokus tentang pergolakan wacana politik pilpres 2019. Studi Mahatma (2019) difokuskan mengenai strategi pemenangan  pilpres  2019.  Semantara  artikel  ini  melengkapi  kajian  terdahulu.  Letak  kebaruan (novelty) artikel  ini  lebih  fokus  memotret  fenomena  Post-truth  sebagai  alat  gerakan  sosial  politik pada pemilihan presiden 2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  metode  penelitian  studi kepustakaan. Karya referensi dan artikel jurnal ilmiah berfungsi sebagai sumber informasi. Tahapan penelitian  ini  meliputi  mengumpulkan  data  kepustakaan,  membaca  dan  menyimpan  data  yang relevan, serta mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Wiratna, 2014: 57).
Prosedur  yang  dilakukan  dalam  tinjauan  literatur  ini  meliputi  langkah-langkah  berikut:  (1) Mengembangkan  pemahaman  umum  tentang  topik  penelitian,  (2)  Menemukan  informasi  yang mendukung topik penelitian, (3)  Menentukan fokus penelitian dan menyusun materi yang relevan, (4) Mencari dan menemukan sumber data utama seperti buku dan artikel jurnal ilmiah, (5) Mengatur ulang  bahan  dan  catatan  yang  diperoleh  dari  sumber  data,  (6)  Melakukan  tinjauan  terhadap informasi  yang  telah  dianalisis  dan  relevan  untuk  membahas  serta  menjawab  rumusan  masalah penelitian,  (7)  Memperkaya  sumber  data  guna  memperkuat  analisis  data,  dan  (8)  Menyusun  hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian

## Post-Trut sebagai fenomena Sosial
Asal  kata  "fenomena"  berasal  dari  bahasa  Yunani  "phainomenon",  yang  berarti  "apa  yang terlihat".  Fenomena  mengacu  pada  gejala,  fakta,  kenyataan,  peristiwa,  dan  hal-hal  yang  dapat dirasakan  oleh  panca  indera,  termasuk  hal-hal  mistis  atau  gaib.  Kata  sifat  turunan  "fenomenal" mengacu  pada  sesuatu  yang  luar  biasa.  Fenomena  dapat  terjadi  di  berbagai  tempat  yang  dapat diamati  oleh  semua  orang.  Suatu  peristiwa,  seperti  objek  yang  terlihat,  dapat  dipandang  sebagai fenomena. Keberadaan suatu objek juga dapat membangkitkan keadaan atau perasaan tertentu.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  fenomena  merujuk  pada  hal-hal  yang  dapat diamati dengan panca indera dan dijelaskan secara ilmiah, atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. KBBI  juga  menjelaskan  bahwa  gejala  sama  dengan  fenomena,  artinya  hal  atau  keadaan  yang  tidak biasa  dan  memerlukan  perhatian  karena  menandakan  sesuatu  yang  sedang  terjadi.  Definisi fenomena adalah sesuatu yang dapat dirasakan dengan panca indera dan dievaluasi dan dijelaskan secara ilmiah (Lapau, 2012).
Dalam kamus sosiologi dan demografi, fenomena digambarkan sebagai elemen dasar variabel yang  dianggap  stabil  dalam  konteks  sosiologis.  Ilmu  yang  mempelajari  fenomena  disebut fenomenologi. Perlu pendekatan ilmiah yang mempersoalkan penyebab gejala atau kejadian tanpa berusaha  menjelaskannya.  Edmund  Husserl  memperkenalkan  fenomenologi  sebagai  aliran  filsafat dan  cara  berpikir  yang  berangkat  dari  kebenaran  fenomena  itu  sendiri.  Fenomena  yang  terlihat sebenarnya  mencerminkan  suatu  realitas  yang  berdiri  sendiri,  karena  yang  terlihat  adalah  objek dengan makna transenden.
Post-Truth sebagai  fenomena  sosial  merupakan  fakta  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat, yang  terwujud  karena  adanya  bentuk-bentuk  perubahan  sosial  yang  ditimbulkan  oleh  masyarakat. Fenomena ini memberikan dampak negatif, namun ada juga yang memberikan dampak positif yaitu kemampuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.

## Equilibrium: Jurnal Pendidikan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Menurut KBBI, fenomena sosial adalah peristiwa nyata yang dapat langsung dirasakan melalui panca indera dan dijelaskan melalui penelitian ilmiah. Dalam pengertian ini, jelas bahwa fenomena sosial  harus  didemonstrasikan  melalui  langkah  penelitian  yang  sistematis  untuk  menjelaskan  apa yang  dilihat.  Menurut  Freddy  Rangkut  (2011)  fenomena  sosial  di  lapangan  merupakan  fakta  atau peristiwa  sosial  yang  tampak.  Fenomena  sosial  ini  mampu  memberikan  gambaran  kepada masyarakat tentang dinamika kelompok sosialnya atau menciptakan integritas sosialnya.
Fenomena sosial tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :
1. Faktor  kultural  adalah  faktor  yang  mengandung  nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam lingkungan masyarakat
2. Faktor  struktural  adalah  faktor  yang  mempengaruhi  struktur  masyarakat  yang  tersusun  oleh suatu pola tertentu.

## Post-Truth Alat Gerakan Sosial Politik
Post-Trut  atau  pasca  kebenaran  adalah  konteks  sosio-politik  di  mana  objektivitas  dan rasionalitas  dikesampingkan  demi  emosi  atau  keyakinan,  bahkan  ketika  fakta  menunjukkan sebaliknya.  Pemilihan  presiden  2019  adalah  contoh  bahwa  era  ini  merupakan  instrumen  gerakan sosial  dan  politik.  Istilah  "post-truth"  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  dramawan  Amerika-Serbia Steve  Tesich dalam  sebuah artikel tahun 1992 di majalah The Nations tentang perang Teluk  Persia dan  Iran.  Dalam  tulisannya,  Tesich  mengungkapkan  keprihatinannya  terhadap  perilaku  politisi  dan pemerintah.  Istilah  ini  kemudian  dipopulerkan  oleh  buku  The  Post-Truth  Era  oleh  penulis  Amerika Ralph Keyes mengenai “Ketidakjujuran dan Penipuan dalam Kehidupan Modern" pada tahun 2004. Sejak  saat  itu,  debat  post-truth  menjadi  perbincangan  hangat  di  kalangan  pengamat  dan  pemikir politik.  Tidak  mengherankan,  Kamus  Oxford  (OD)  menamai  kata  "post-truth"  sebagai  kata  terbaik tahun  2016.  Menurut  OD,  era  post-truth  dikaitkan  dengan  kondisi  di  mana  fakta  objektif  kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi.
Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat yang kerap mengklaim pro-demokrasi, fenomena post-truth  dimanfaatkan  dengan  berbagai  cara  sebagai  alat  gerakan  sosial  dan  politik.  Contohnya adalah  pemilihan  presiden  AS  tahun  2016,  di  mana  calon  presiden  dari  partai  tertentu,  Donald Trump, diduga memanfaatkan era post- truth dengan menyebarkan “berita bohong”, yaitu. informasi yang sengaja digunakan untuk menipu orang. seperti penggunaan politik identitas yang stereotip dan destruktif.  Menariknya,  Trump  berhasil  terpilih  sebagai  Presiden  Amerika  Serikat,  mengalahkan Hillary Clinton, calon dari Partai Republik, yang mendapat dukungan dari banyak politisi terkemuka dan  juga  dipengaruhi  oleh  mantan  Presiden  Barack  Obama.  Di  Inggris  Raya,  fenomena  post-truth juga  memainkan  peran  penting  dalam  referendum  Brexit,  yang  berujung  pada  keputusan  untuk keluar dari Uni Eropa.
Post-Truth, juga dikenal sebagai Post-Truth, menggambarkan era di mana fakta dan akal sehat diabaikan  atau  ditolak.  Berita  palsu,  hoaks,  dan  teori  konspirasi  menyebar  dengan  mudah  dan menikmati  kepercayaan  publik.  Terkadang  publik  malah  meragukan  berita  yang  dikonfirmasi  oleh media yang  kredibel.   Akses  mudah terhadap  teknologi  informasi  saat  ini, terutama melalui  media sosial,  menjadi  perhatian  utama  dalam  menyebarkan  realitas  pasca-kebenaran.  Fenomena  pasca- kebenaran  ditandai  dengan  pembenaran  atau  legitimasi  yang  bukan  berdasarkan  substansi kebenaran,  namun  lebih  didasarkan  pada  opini,  hoaks,  disinformasi,  atau  fakta  yang  dipilih  secara selektif. Selanjutnya A. C. Grayling menyoroti penyebaran realitas pasca-kebenaran melalui internet dan media sosial. Di era ini, kesalahan dalam berpikir dan penolakan terhadap rasionalitas menjadi umum.
Menurut  Levitin  seperti  yang  dikutip  oleh  (Mustaqim,  2018)  dalam  penelitiannya  juga mengungkapkan  bahwa  era  pasca-kebenaran  mencerminkan  ketidakrasionalan  dan  meruntuhkan pencapaian-pencapaian yang sudah tercapai dalam kehidupan individu. Terkadang, wartawan tidak ingin menyebut berita palsu sebagai kebohongan, melainkan mereka berupaya membela narasi yang sesuai  dengan  kebohongan  tersebut.  Ketika  logika  diabaikan  dan  berpikir  kritis  ditinggalkan,
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
fenomena  pasca-kebenaran  berkembang  pesat.  Kebohongan  tidak  lagi  dianggap  sebagai  sesuatu yang berbahaya, malahan kebohongan menjadi bagian yang solid dalam kehidupan individu.
Menurut D'Ancona (2017), istilah post-truth diperkenalkan oleh Roland Barthes dalam konteks perjuangan.  Barthes  menyatakan  bahwa  dalam  pergulatan  tidak  ada  yang  lebih  penting  daripada kebenaran  teater.  Ini  adalah  rumusan  konsep  post-truth.  Dalam  kehidupan  yang  sebenarnya, kebahagiaan selalu ada, ciptakan sesuatu tanpa dasar yang kokoh dan ciptakan gambar-gambar lucu. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  era  pasca-kebenaran,  citra  seringkali  mendahului  kenyataan.  Meski sekilas  tidak  tampak  berbeda  dengan  postmodernisme,  namun  keduanya  sebenarnya  memiliki perbedaan yang signifikan. Post-truth lebih bersifat taktis, sedangkan post-modernisme lebih absurd, padahal realita begitu nyata di depan mata.
Pandangan  Prado  dalam  (Mustaqim,  2018)  mengutip  editorial  majalah  The  Economist  pada bulan  Februari  2017  yang  menggambarkan  pasca-kebenaran  sebagai  proses  di  mana  "perasaan benar" diinduksi tanpa didasari oleh fakta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pasca-kebenaran, tidak ada upaya yang serius untuk mencapai faktualitas dan penggunaan informasi yang dapat berdampak pada  aktivitas,  interaksi,  dan  politik  sosial.  Faktualitas  bukanlah  hanya  ungkapan  individual,  tetapi penggunaan pasca-kebenaran menyiratkan bahwa pendapat tersebut diekspresikan tanpa verifikasi. Faktualitas diabaikan, dan pendapat kehilangan otoritas karena sumbernya tidak diverifikasi. Pemikir Perancis, J.A. Liorente (2017), menjelaskan bahwa era pasca-kebenaran adalah iklim sosial politik di mana  obyektivitas  dan  rasionalitas  membiarkan  emosi  atau  hasrat  mendominasi  keyakinan, meskipun fakta sebenarnya menunjukkan hal yang berbeda.
Salah  satu  tanda  bahwa  era  pasca-kebenaran  menjadi  alat  gerakan  sosial-politik  adalah maraknya ujaran kebencian dan berita bohong. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara  Agustus  hingga  Desember  2018  terdapat  62  konten  hoaks  terkait  Pemilu  2019.  Puncak penyebaran penipuan terjadi pada Desember 2018. Contoh hoaks yang sangat terkenal adalah pesan tujuh  kontainer  berisi  Surat  Suara  yang  seharusnya  dicoblos  pada  Rabu  malam  (1  Februari  2019). Namun,  setelah  dilakukan  pemeriksaan  langsung  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  di  Kantor  Bea  Cukai  Tanjung  Priok  Jakarta  Utara,  di  mana  disebutkan tujuh kontainer itu ternyata hanya menyesatkan.
Kita  masih  ingat  tujuh  kontainer  yang  diduga  berisi  surat  suara  coblos.  Saat  ini  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  menghadapi  masalah  server  yang  digunakan  dalam  pemilu  berada  di  luar negeri,  khususnya  di  Singapura,  dengan  tujuan  memenangkan  salah  satu  calon  presiden  dan  wakil presiden. Hal ini dinilai berbahaya karena dapat merusak legitimasi KPU, sehingga KPU melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri pada 4/4/2019.
Fenomena  post-truth  sebagai  instrumen  gerakan  sosial  politik  berkembang  dengan  tujuan yang berbeda-beda. Bahkan dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, diserang. Joko Widodo  menghadapi  tudingan  terkait  PKI,  namun  ia  membantah  tudingan  tersebut  dengan menegaskan  bahwa  ia, orang  tua  dan  kerabatnya  beragama  Islam.  Pada  saat yang  sama, Prabowo dituduh mendukung khilafah dan melarang Tahlila, namun Prabowo membantah tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa ibunya berlatar belakang Kristen dan ia dibesarkan di lingkungan Kristen.
Di  era  post-truth,  ada  fenomena  bahwa  yang  benar  bisa  dianggap  salah  dan  yang  salah  bisa dianggap  benar.  Padahal,  keduanya  bisa  disamarkan  sebagai  komunikasi  verbal,  percakapan  atau tindakan  nyata.  Selama  kampanye  pemilu,  elit  politik  sering  dianggap  tidak  dapat  dipercaya  oleh publik,  meskipun  mereka  mengaku  berdasarkan  data  empiris  yang  valid.  Pandangan  Haryatmoko dalam  Hadisaputra  (2019)  menunjukkan  beberapa  inovasi  di  era  post-truth  dibandingkan  dengan praktik kebohongan yang sudah berlangsung lama dalam politik.
Pertama,  berkat  digitalisasi  komunikasi,  akses  informasi  yang  luas  memungkinkan  akses informasi yang cepat dan mudah. Kedua, masyarakat juga dapat membuat informasi sendiri di media sosial.  Ketiga,  demokratisasi  media  dan  jurnalisme  warga  menyeimbangkan  ketidakpuasan  publik terhadap  informasi  media  dan  kekecewaan  terhadap  politik.  Keempat,  masyarakat  menjadi  lebih rentan  menerima  informasi  palsu  ketika  sebuah  komunitas  terbentuk  dengan  ideologi  dan kepercayaan yang sama. Hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat membentuk grup virtual berbasis
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
SARA seperti grup WhatsApp atau Facebook. Kelima, teknologi telah mengubah konsep kebenaran, di  mana  apa  yang  disebarluaskan  dipandang  lebih  penting  daripada  kualitas  dan  etika  informasi. Keenam,  kebenaran  tidak  akan  lagi  dipalsukan  atau  diingkari,  tetapi  kebenaran  akan  sulit dipertahankan.  Bahkan  istilah  seperti  "kebenaran  alternatif",  "fakta  alternatif",  dan  "penipuan" digunakan sebagai semantik untuk menghindari penggunaan istilah "kebohongan".

## 2. Pembahasan

## Post-Truth Sebagai Alat Gerakan Sosial Politik dalam Persepektif Jean Baudrillard
Dalam  teori  postmodernisme,  Jean  Baudrillard  memperkenalkan  konsep  masyarakat simulacrum  (simulacra),  yang  menggambarkan  keadaan  masyarakat  modern  saat  ini.  Masyarakat palsu  hidup  di  bawah  kekuasaan  media  massa  dan  model  virtual  dari  informasi  digital  yang  tidak memiliki  asal  atau  hubungan  dengan  realitas  aktual.  Beginilah  ilusi  dan  fantasi  menjadi  kenyataan (Mendhy, 2012: 29).
Baudrillard  membedakan  tiga  tingkatan  atau  urutan  simulacrum  yang  saling  mengikuti  dan menggantikan. Tingkat pertama diperpanjang dari Renaissance ke awal Revolusi Industri. Pada level ini, formula yang dominan adalah yang palsu, yang masih memiliki asal-usulnya dan tanda-tandanya masih  mencerminkan  realitas  yang  mendasarinya.  Pandai  besi  tingkat  ini  tidak  memiliki  kendali signifikan  atas  orang-orang  yang  terperangkap  dalam  simulacrum  ini.  Contohnya  terdapat  pada imajinasi,  imaji,  peniruan  dan  peniruan,  yang  serasi,  optimis  dan  ingin  mengembalikan  yang  telah hilang. Simulacrum pada titik ini dapat ditemukan dalam tulisan (Selu Margaretha, 2001: 125).
Tingkat kedua adalah era industri, yang dicirikan oleh produksi dan reproduksi murni benda- benda  yang  sesuai  dengan  aslinya.  Simulacrum  zaman  itu  berbeda  atau  diwujudkan  oleh  mesin- mesin  produksi,  sehingga  persoalan  energi  dan  produktivitas  modern  menggantikan  kepercayaan supranatural.
Level  ketiga  didominasi  oleh  pembuatan  kode  dan  simulasi  menggunakan  model  sistem industri. Era ini ditandai dengan reproduksi daripada produksi, yang mendominasi era industri. Di sini reproduksi  objek  menjadi  lebih  penting  daripada  pembuatan  objek.  Prinsip  penyalinan  sangat didasarkan  pada  kode  (Ritzer,  2003:  65).  Generasi  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  informasi,  komunikasi  global,  komunikasi  massa, konsumerisme dan kapitalisme pasca perang dunia kedua.
Pada  level  ini,  simulacrum  digunakan  sebagai  cara  untuk  merespon  kebutuhan  karakter masyarakat  konsumen.  Sebagai  masyarakat  yang  terus-menerus  dihadapkan  pada  citra  dan informasi,  simulasi  dan  citra  adalah  yang  paling  menarik  dan  luar  biasa  dalam  budaya  masyarakat postmodern  (Chris  Barker,  2011:  166).  Kalaupun  tanda-tanda  sebelumnya  mengacu  pada  sesuatu yang  nyata,  sekarang  tanda-tanda  itu  lebih  mengacu  pada  diri  mereka  sendiri.Kita  tidak  dapat  lagi membedakan  dengan  jelas  apa  yang  nyata  karena  perbedaan  antara  tanda  dan  realitas  menjadi kabur. Secara umum, dunia postmodern ditandai dengan disintegrasi yang membedakannya dengan ledakan  yang  menjadi  ciri  masyarakat  modern,  misalnya  dalam  hal  sistem  produksi,  komoditas, teknologi, dan lain-lain. Sebagaimana dunia modern mengalami proses diferensiasi, dapat dicermati bahwa dunia postmodern juga mengalami proses diferensiasi.
Saat garis antara karakter dan kenyataan kabur, semakin sulit untuk mengatakan mana yang nyata dan mana yang hanya simulasi yang berpura-pura asli. Misalnya, Baudrillard berbicara tentang bagaimana  televisi  melebur  ke  dalam  hidup  kita  dan  bagaimana  hidup  kita  juga  menyatu  dengan televisi. Alhasil, representasi realitas, yaitu simulasi, menjadi dominan dan kuat. Kita terjebak dalam lingkaran pura-pura tanpa awal dan tanpa akhir, sebuah sistem yang terus berputar.
Pandangan  Baudrillard  (1983)  dalam  (Ritzer,  2012)  menggambarkan  dunia  itu  sebagai  hiper- realitas.  Hiperrealitas  menciptakan  kondisi  di  mana  kepalsuan  dan  realitas  melebur,  masa  lalu menyatu dengan masa kini, fakta menyatu menjadi perbuatan, tanda menyatu menjadi kenyataan, dan  kebohongan  menyatu  menjadi  kebenaran.  Tidak  terkecuali  fenomena  post-truth,  meskipun berasal  dari  postmodernisme.  Misalnya,  pada  pemilihan  presiden  2019,  program  berita  populer  di televisi  dan  internet  adalah  contoh  nyata  bagaimana  kebohongan  dan  misrepresentasi  yang
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
disampaikan kepada publik seakan mendominasi realitas. Dalam hal ini, sulit untuk melihat apa yang sebenarnya benar.
Menurut penulis, teori postmodernisme yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard sangat erat kaitannya dengan fenomena post-truth sebagai alat gerakan sosial dan politik di Pilpres 2019. Para aktor gerakan sosial politik menggunakan wacana yang berbeda dan saling mengejek melalui media massa seperti televisi dan media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sejenisnya. Dalam konteks ini, masyarakat dipandang sebagai keseluruhan yang hanya menyerap makna, informasi, komunikasi dan pesan tanpa makna yang sebenarnya. Terlepas dari upaya manipulasi, orang-orang menempuh jalannya sendiri.

## KESIMPULAN
Dalam  pemilihan  presiden  2019  para  aktor  dalam  mensukseskan  gerakan  sosial  politiknya melalui  fenomena post-truth yaitu  dengan  cara  menyampaikan  berbagai  wacana-wacana,  saling sindir menyindir melalui TV dan sosial media baik berupa facebook, whaatsaap dan lain lain. Dengan demikian,  masyarakat  dilihat  sebagai  lubang  hitam  yang  menyerap  sebuah  makna,  informasi, komunikasi,  pesan  dan  sebagainya,  menjadi  tidak  bermakna.  Masyarakat  menempuh  jalan  mereka sendiri,  tak  mengindahkan  upaya  yang  bertujuan  memanipulasi  dan  meruntuhkan  dasar-dasar rasionalitas dan objektivitas mereka. Dalam akhirnya, fenomena post-truth menciptakan tantangan serius  bagi  masyarakat  modern  dalam  menjaga  integritas  informasi,  berpikir  kritis,  dan mengembangkan  pemahaman  yang  akurat  tentang  realitas.  Upaya  untuk  mengatasi  fenomena  ini memerlukan kerja sama dari berbagai sektor masyarakat, termasuk pemerintah, media, dan individu, guna membangun landasan kuat berdasarkan pada fakta dan pengetahuan yang valid.

## DAFTAR PUSTAKA
Chris Barker. (2011). Cultural Studies. Yogyakarta: Kreasi wacana D’Ancona, M., (2017). Post -truth: the new war on truth and how to fight back. London: Ebury Press. Etiyanto. (2018). Media Dan Dinamika Sosial Politik Indonesia. Cetakan Pertama.Purwokerto: Literasi Bangsa.
Firdausy  Adriana  Grahani  et  al.  (2019).  Desa  Konstitusi:  Politik  Pemerintahan  Desa  dalam Menanggulangi Diskrupsi Politik Identitas dan Disintegrasi Bangsa di Era Post Truth.
Firdausy  et  al.  (2019).  Desa  Konstitusi:  Politik  Pemerintahan  Desa  Dalam  Menanggulangi  Diskurpsi Politk Identitas Dan Disintegrasi Bangsa Di Era Post-Truth. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang
Freddy Rangkuti. (2011). SWOT Balanced Scorecard. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Hadisaputra. (2019). Pilpres di Era Pasca Kebenaran. Https://fajar.co.id/2019//04/22/pilpres-di-era- pasca-kebenaran/, diakses, 08 Juni 2023
Imawan Khaeruddin.  (2018).  Jurnalisme  Data  Resistensi  Ruang  Siberdi  era Post-Truth.  Jurnal  Signal Unswagati Cirebon.
J.A.  Llorente,  A.,  González-Agüero,  A.,  Casajus,  J.  A.,  &  Vicente-Rodriguez,  G.  (2017).  Plyometric exercise  and bone  health in  children and adolescents: a systematic review. World Journal of Pediatrics, 13(2), 112-121.
Jatmiko,  Mochamad  Iqbal.  (2019).  Post-Truth,  Media  Sosial,  Dan  Misinformas:  Pergolakan  wacana Politik Pemilohan Presiden Indonesia Tahun 2019. Jurnal Tabligh
Kurniawan Budi. (2018). Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi. Jurnal Sosiologi Agama
Lapau,  Buchari.  (2012).  Metode  Penelitian  KesehatanMetode  Ilmiah  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  dan disertai Pedoman bagi Mahasiswa S-1, S-2 dan S-3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Mahatma Yudhi. (2019). Moral Panic Di Era Pasca Kebenaran, Amplifikasi Moral Panic Terkait  Diksi Sontoloyo,  GenderuwoDan  Tabok  Penyebar  Hoax  Dalam  Strategi  Pemengan  Pilpres  2019. Prosiding Comnews
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Mudawamah, Nita Siti. (2018). Membekali Diri Untuk Menghadapi Fenomena Post-Truth. Indonesian Journal of Academic Librarianship.
Mustaqim  Andika  Hendra.  (2018).  Strategi  Komunikasi  Politik  Digital  Pasca-Kebenaran.  Jurnal Dakwah Risalah
Ritzer,  George.  (2003).  Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada
Ritzer, George. (2012). Teori Sosiologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Selu Margaretha. (2001). Hiperrealitas dan Ruang Publik. Jakarta: Penaku