Analisis  Tentang  Masyarakat  Sasaran  Sebagai  Objek  Hukum  Pada  Peraturan  Daerah Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Provinsi Riau
Rise Karmilia a , Abdul Latif b a Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian , Indonesia, Email: karmiliarise@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian , Indonesia, Email: karmiliarise@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 27-01-2020
Revised     : 27-05-2020 Accepted : 29-05-2020 Published  : 31-05-2020

## Keywords:
Target Communities CSR SR TJSP’s Objects Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  or  Social  Responsibility  (SR) rules that are applied abroad are called Corporate Social Responsibility (TJSP)  in  Indonesia.  Likewise  about  the  legal  method.  There  is  a significant  difference  between  Corporate  Social  Responsibility  (TJSP) in  Indonesia  which  provides  a  standard  guideline  that  is  mandatory  in some laws, whereas in other countries adopted in ISO 26000 for Social Responsibility  (SR)  provides  voluntary  guidelines.  In  this  study,  the target  community  will  be  analyzed  as  the  legal  object  of  the  TJSL recipient,  then  legal  reform  will  be  proposed  to  obtain  the  regulatory substance that is able to fulfill the sense of justice and legal certainty in the  community.  The  approach  in  this  study  is  to  use  a  skin  research method  approach  with  document  analysis  and  interviews.  In  the problem in this study it was found that the target community groups as recipients of TJSP objects. So that it overlaps with Law No. 13 of 2003 concerning  Manpower. So as to ensure  legal  certainty and  justice,  it  is recommended  that  legal  reform  efforts  be  made  by  not  including employees as recipients of TJSP objects Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 27-01-2020
Direvisi      : 27-05-2020 Disetujui : 29-05-2020 Diterbitkan : 31-05-2020

## Kata Kunci:
Masyarakat sasaran CSR
SR Objek TJSP
Aturan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Social Responsibility (SR)  yang  diterapkan  diluar  negeri,  bernama  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia. Begitupun tentang kaidah hukumnya.  Terdapat  perbedaan  signifikan  antara  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  (TJSP)  di  Indonesia  yang  menyediakan  standar pedoman  bersifat kewajiban pada  beberapa undang-undang, sedangkan di  negara  lain  yang  diadopsi  dalam    ISO  26000  untuk  Social Responsibility  (SR)  menyediakan  standar  pedoman  yang  bersifat sukarela.  Pada  penelitian  ini  akan  menganalisa  masyarakat  sasaran sebagai  objek  hukum  penerima  TJSP,  kemudian  akan  dikemukakan pembaharuan hukum guna mendapatkan substansi regulasi yang mampu memenuhi  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum  di  masyarakat. Pendekatan  dalam  kajian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  metode penelitian  kualitatif  dengan  analisa  dokumen  serta  wawancara.  Pada permasalahan  dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  kelompok masyarakat sasaran sebagai penerima objek TJSL. Sehingga hal tersebut tumpang-tindih dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Sehingga  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan keadilan  direkomendasikan  agar  dilakukan  upaya  pembaharuan  hukum dengan tidak menyertakan karyawan sebagai penerima objek TJSP.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Hakikatnya  perusahaan  dalam  kegiatan  operasinya  berinteraksi  dengan  berbagai pihak,  dengan  demikian  dituntut  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  yang  terkait  dengan interaksi  tersebut,  Baik  tanggung  jawab  dari  segi  hukum,  tanggung  jawab  pemegang  saham maupun tanggung jawab para pemangku kepentingan. 1
Pertemuan  Yohannesburg  pada  tahun  2002  yang  dihadiri  para  pemimpin  dunia memunculkan  konsep Corporate  Social  Responsibility (CSR),  yang  mengiringi  dua  konsep sebelumnya  yaitu  keberlanjutan  ekonomi  serta  lingkungan.  Konsep  ini  menjadi  dasar  bagi sumbangan  pemikiran  pada  penyusunan  peraturan  pemerintah  perihal tanggung  jawab  sosial perusahaan.  Selain  itu  pada  bulan  September  2004,  ISO  ( International  Organization  for Standardization ) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai  pihak  untuk  membentuk  tim  yang  membidangi  lahirnya  panduan  dan  standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000 : Standar tentang Tanggung Jawab Sosial  Lingkungan.  Standarisasi  tersebut  diedarkan  kepada  seluruh  negara  anggota.  Pada prosesnya terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi Social  Responsibility (SR)  saja.  Perubahan  ini,  menurut  komite bayangan  dari  Indonesia,  disebabkan  kerana  pedoman  ISO  26000  diperuntukan  bagi  semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.
Berbeda halnya dengan Indonesia, di Indonesia menamakan CSR menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Berbagai kasus terkait persoalan sosial dan lingkungan yang terjadi  di  Indonesia    melatarbelakangi  munculnya  aturan  hukum  tentang  Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Kasus tersebut seperti kasus PT Newmont Minahasa Raya (NMR) sejak  1996  beroperasi  di  Kabupaten  Minahasa,  Sulawesi  Utara.  Kemudian  menyusul  PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Sejak 1999 setiap harinya 2.000 metrik ton tailing berbentuk pasta dibuang ke perairan Buyat di Minahasa. 120.000 metrik ton di  Teluk  Senunu,  Sumbawa  di  Kalimantan  Selatan,  pembuangan  limbah  industri  ke  aliran sungai oleh PT Galuh Cempaka Kalimantan Tengah 2
Atruan CRS atau SR yang diterapkan di luar negeri, bernama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia. Dalam beberapa aturan hukum lainnya ada juga perundang- undangan  lain  yang  yang  memberikan  istilah  berbeda  namun  tetap  dalam  lingkup  program
1 Natalia Yakovleva, Corporate Responsibility in The Mining Industries , (England: Ashgate, 2005).
2 Jimmy Tanaya, Tanggung Jawab Sosial Korporasi, The Busines Watch Indonesia ,  (Jakarta:Widia Sari Press, 2004).
TJSP.  Istilah  dan  aturan  hukum  tersebut  meliputi:    Kerjasama  (Undang-  Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan);  Pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pengembangan masyarakat sekitar (Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi); Pengembangan lingkungan dan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi); Dana sosial (Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara); Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal);  Program  kemitraan  (Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik Negara No.  PER-05/MBU/2007  dan  No.  PER-08/MBU/2013  tentang  Program  Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan); Tanggung jawab  sosial  lingkungan  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas); Tanggung jawab sosial perusahaan (Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan).
Begitupun  tentang  kaidah  hukumnya,  terdapat  perbedaan  signifikan  antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia yang menyediakan standar pedoman bersifat  kewajiban  pada  beberapa  undang-undang,  sedangkan  di  negara  lain  yang  diadopsi dalam    ISO  26000  untuk Social  Responsibility (SR)  menyediakan  standar  pedoman  yang bersifat  sukarela. 3 Standar  kewajiban  dalam  pelaksanaan  TJSP  di  Indonesia  dikarenakan alasan  bahwa  budaya  hukum  yang  ada  selama  ini  di  Indonesia  menjadi  indikator  bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak bisa diserahkan pada kesadaran dan  etika bisnis  perusahaan  tersebut,  jadi  harus  mengutamakan  penegakan  atauran  yang  berlaku  bagi perusahaan untuk melindungi kepentingan umum. 4 Sehingga hal itu harus merambat naik ke tingkat kebijakan makro dan riil yang dilakukan oleh pemerintah. 5 Oleh sebab itu, substansi dari aturan hukum yang memuat tentang TJSP harus dirumuskan dengan sempurna.
Provinsi  Riau  telah  mengatur  tentang  TJSP  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Peraturan Daerah  ini  berkedudukan  sebagai  peraturaan  khusus  guna  penyempurna  dari  aturan
3 KM Kalangit, Konsep Corporate Sosial Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia , (2009).
4 Muhammad Iqbal Dan Tahlim Sudaryanto Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 6 No. 2, Juni 2008
5 Hartiwiningsih, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan , (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007).
perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  TJSP.  Aturan  perundang-undangan  tersebut meliputi:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang    perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas Bumi.
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal.
6. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.
7. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah.
8. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2008  Tentang  Pedoman pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
10. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun  2008  Tentang  Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2007  Tentang  Fasilitas  Pajak  Penghasilan Untuk  Penanaman  Modal  di  Bidangbidang  usaha  tertentu  dan/atau  di  daerah-daerah Tertentu.
11. Peraturan  Mentri  Pertanian  Nomor  19./Permentan/OT.140  /3/2011  tentang  Pedoman Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia  ( Indonesian  Suistanable  Plam  Oil (ISPO) ).
12. Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  50/HUK/2005  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha.
13. Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  Per-05/MBU/2007 Tentang  Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Negara  Dengan  Usaha  Kecil  dan Program Bina Lingkungan.
Terkait  kepatuhan  terhadap  pelaksanaan  TJSP  berdasarkan  hasil  Program  Penilaian Peringkat  Perusahaan  (PROPER)  2004-2005  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup.  Salah  satu  bagian  penilaiannya  adalah  tentang  peringkat  perusahaan.  Termasuk tentang  pelaksanaan  TJSP,  khususnya  dibidang  lingkungan  menunjukkan  bahwa  dari  466 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapat rapor  hitam  dan  merah,  menandakan  bahwa  mereka  tidak  menerapkan  tanggung  jawab lingkungan.
Penelitian  tentang  program  TJSP  masih  menyimpan  banyak  polemik.  Bila  ditelaah, polemik  tersebut  adalah  tentang  masih  belum  jelasnya  aturan  dalam  pelaksanaan  TJSP  bagi perusahaan  sehingga  menimbulkan  penafsiran  sendiri. 6 Sedangkan  hukum  itu  dituntut  untuk memenuhi berbagai karya oleh masyarakat. Dengan menyertakan nilai dasar dari hukum yang harus  dipenuhi  agar  hukum  tersebut  sah  untuk  diberlakukan  adalah  meliputi  unsur-unsur: Keadilan  atau landasan  filosofis;  Kegunaan  atau  landasan  sosiologis;  Kepastian  hukum  atau landasan  yuridis. 7 Begitupun  penyempurnaan  yang  diharapkan  pada  Peraturan  Daerah Provinsi Riau tersebut terdapat kejanggalan pada penentuan objek hukum dari TJSP tersebut. Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini  akan  menganalisa  masyarakat  sasaran  sebagai  objek hukum  penerima  TJSP  guna  mendapatkan  substansi  regulasi  yang  mempu  memenuhi  rasa keadilan dan kepastian hukum.
Masalah  berkaitan  dengan  TJSP  yang  menyeruak  di  permukaan  sehingga  menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah ruang lingkup dari masyarakat sasaran dan himpunan objek hukum TJSP serta  analisisnya  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah upaya pembaharuan hukum guna menciptakan kepastian hukum dalam hal penetapan masyarakat sasaran sebagai objek hukum TJSP pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?
Di  dalam  penelitian  ini  menggunakan  strategi  dengan  menyelidiki  secara  cermat suatu  program,  peristiwa,  aktivitas  dan  peneliti  mengumpulkan  informasi  lengkap  dengan
6 Sukami, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility ), 2010, file:///D:/S3/29/kemenkumham.go.id.htm.
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Alumni, 2006).
menggunakan  prosedur  pengumpulan  data  berdasarkan  waktu  yang  telah  ditentukan. 8 Di dalam  penelitian  ini  secara  cermat  meneliti  tentang  masyarakat  sasaran  dan  himpunan  dari objek  hukum  TJSP  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan,  kemudian  dilakukan  analisis  terhadap  masyarakat sasaran  dan  himpunan  objek  hukum  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau,  berikut  dengan  upaya pembaharuan hukum yang disarankan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan prosedur pengumpulan  data  melalui  analisis  dokumen.  Sehingga  pendekatan  dalam  kajian  ini  adalah menggunakan  pendekatan  metode  penelitian  kulitatif  dengan  analisa  dokumen  serta wawancara.
Pembuatan  dan  pelaksanaan  perundang-undangan  mengenai  TJSP  didasarkan  pada pertimbangan fungsi hukum dalam masyarakat yakni untuk perubahan sosial yang lebih baik, Hukum  harus  dikembangakan  sesuai  dengan  perubahan  nilai  sosial  yang  ada  pada masyarakat.  Roscoe  Pound  menyatakan  hukum  dalam  hal  ini  adalah  alat  untuk  membangun masyarakat,  sehingga  hukum  tidak  hanya  berdasarkan  akal  tetapi  juga  berdasarkan pengalaman. 9 Membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  diharuskan  mengacu pada  asas  materi  muatan  pembentukan  Peraturan  perundang-undangan.  Asas  tersebut diantaranya  meliputi  :  keadilan;  kepastian    hukum;  keseimbangan,  keserasian,  dan keselarasan.
Objek  hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  subjek  hukum  dan  dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Setelah pelaku ditentukan kemudian ditetapkan objek  hukumnya.  Sehingga  akan  jelas  alur  antara  subjek  dan  objek  hukum.  Antara  pelaku dengan perbutan yang dikehendaki oleh perundang-undangan.

## ANALISIS RUANG LINGKUP MASYARAKAT DAN HIMPUNAN OBJEK  HUKUM
PADA  PERATURAN  DAERAH  PROVINSI  RIAU  NOMOR  6  TAHUN  2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU
Terdapat  enam  hal  pokok  yang  termasuk  dalam  konsep  pelaksanaan  CSR  yaitu: dukungan  masyarakat,  yaitu  dukungan  pada  program-program  pendidikan,  kesehatan,
8 Creswell W John, Research Desingn Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Edisi Ketiga , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2012).
9 Jimly  Asshiddiqie, Beberapa  Pendekatan  Ekonomi  dalam  Hukum ,  (Jakarta:  Pusat Studi  Hukum  Tata  Negara FH UI, 2003).
kesenian,  dan  sebagainya;  keanekaragaman,  merupakan  kebijakan    perusahaan  untuk  tidak membedakan  konsumen  dan  calon  pekerja  dalam  hal  gender,  fisik,  atau  ke  dalam  ras-ras tertentu; dukungan terhadap karyawan, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif dan penghargaan  serta  jaminan  keselamatan  kerja;  lingkungan,  yakni  menciptakan  lingkungan yang  sehat  dan  aman,  mengelola  limbah  dengan  baik,  menciptakan  produk-produk  yang ramah  lingkungan;  perusahaan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  hak  yang  sama  bagi masyarakat  dunia  untuk  mendapatkan  kesempatan  bekerja    antara  lain  membuka  pabrik  di luar  negeri;  produk,  yakni  perusahaan  berkewajiban  untuk  membuat  produk-produk  yang aman  bagi  kesehatan,  tidak  menipu,  melakukan  riset  dan  pengembangan  produk  secara kontinyu  serta  menggunakan  kemasan  yang  bias  didaur  ulang. 10 Hal  tersebut  melatar belakangi hadirnya beberapa substansi tentang ruang lingkup objek kajian TJSP di Indonesia.
Dalam  hal  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Program TJSP seperti yang disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) dapat berbentuk beberapa hal berikut meliputi:  Pemberdayaan masyarakat dan/atau Kemitraan dan bina  lingkungan  dan/atau  Investasi  dan/atau  sumbangan/donasi,  dan/atau  promosi.  Untuk spesifikasi bidang kerja TJSP ditujukan untuk berbagai hal, meliputi :
1. Pendidikan  diberikan  dalam  bentuk  bantuan  pendidikan,  fasilitas  penunjang  pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/ atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.
2. Kesehatan  diberikan  dalam  bantuan  pelayanan  kesehatan,  fasilitas  penunjang  kesehatan, peningkatan  sumberdaya  kesehatan  yang  dapat  diberikan  dalam  bentuk  dana  dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
3. Infrastruktur  diberikan  dalam  bentuk  bantuan  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur yang  mendasar  untuk  kepentingan  umum  baik  berupa  jalan,  jembatan  dan  irigasi  guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
4. Olah  raga  dan  seni  budaya  diberikan  dalam  bentuk  bantuan  pelayanan  dan/atau  fasilitas, yang  dapat  diberikan  dalam  bentuk  dana,  barang  atau  fasilitas  kepada  masyarakat  untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.
5. Sosial dan keagamaan diberikan dalam bentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat  diberikan  dalam  bentuk  dana,  barang  atau  fasilitas  kepada  masyarakat  untuk
10 Brammer  Stephen, Corporate  Sosial  Responsibility  and  Institutional  Theory:  New  Perspectives  on  Private Governance , (Oxford university Press and Socio-Economic Review, 2012).
menunjang  peningkatan  ketentraman  dan  kesejahteraan  sosial  dan  kualitas  keagamaan masyarakat.
6. Pelestarian  lingkungan  hidup  diberikan  berbentuk  upaya  menjaga  lingkungan  dan melestarikan  lingkungan  hidup  kepada  masyarakat  dari  terjadinya  kerusakan  maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.
7. Usaha  ekonomi  kerakyatan  diberikan  dalam  bentuk  bantuan  dana  dan/atau  barang  guna memberdayakan  dan  membina  masyarakat  untuk  mengembangkan  usaha  ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.
8. Pemberdayaan  masyarakat  adat  diberikan  berbentuk  bantuan  dan/atau  barang  dan/atau jasa  guna  memberdayakan  dan  membina  untuk  mengembangkan  ekonomi  dan  sosial masyarakat adat.
9. Bidang  kerja  lainnya  yang  secara  nyata  memberikan  dampak  peningkatan  kualitas masyarakat.
Program  kemitraan  dan  program  bina  lingkungan  menjadi  hal  yang  sangat  penting dalam  objek  TJSP  sebab  kemitraan  adalah  program  TJSP  yang  bertujuan  menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menegah untuk mendukung kemandirian unit  usaha  masyarakat  di  wilayah  masyarakat  sasaran.  Sedangkan  bina  lingkungan  adalah program  bina  lingkungan  yaitu  program  TJSP  yang  bertujuan  untuk  pemberdayaan  dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
Kedudukan  dan  siapa  saja  yang  akan  mendapatkan  bantuan  terkait  masyarakat sasaran  menjadi  hal  yang  sangat  penting.  Hubungan  antara  perusahaan  dengan  masyarakat sasaran  dapat  berupa:  hubungan  antara  perusahaan  dan  konsumen;  hubungan  antara perusahaan  dan  karyawan;  hubungan  antara  perusahaan  dan  mitra  bisnis;  hubungan  antara perusahaan dan pemerintah;  hubungan antara perusahaan dengan masyarakat umum.
Menjadi  persoalan  terkait  ruang  lingkup  masyarakat  sasaran  adalah  dengan disertakannya  karyawan  sebagai  masyarakat  sasaran.  Sedangkan  kewajiban  perusahaan terhadap  karyawaan  adalah  termasuk  pada  ranah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Seharusnya  kewajiban  perusahaan  berupa  kewajiban  dalam memberikan layanan kesehatan, melakukan pelatihan kerja, memberikan uang pesangon dan memberikan  Tunjangan  Hari  Raya  adalah  bagian  dari  kewajiban  perusahaan  sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Akan tetapi layanan kesehatan
menjadi  salah-satu  peluang  yang  digunakan  oleh  perusahaan  sebagai  bagian  dari  program TJSP dimana karyawan dijadikan sebagai masyarakat sasaran. 11
Perusahaan pada aturan hukum TJSP juga diberi hak untuk menetapkan masyarakat sasaran.  Sebab  perusahaan  yang  akan  mengusulkan  dan  menentukan  masyarakat  sasaran sebagai  penerima  manfaat  program  TJSP  dari  perusahaan  yang  bersangkutan,  setelah berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah.  Artinya  karyawan  memiliki  peluang  untuk menerima  program  TJSP  dari  perusahaannya,  jika  perusahaan  tersebut  menunjuk karyawannya sebagai masyarakat sekitar dan sebagai masyarakat sasaran.
Hak  tersebut  disandingkan  dengan  hak  perusahaan  untk  menyusun  program  TJSP yang  akan  dilaksanakan  sebagai  bagian  dari  kebijakan  internal  perusahaan  yang berkesinambungan  serta  hak  untuk  mendapatkan  fasilitas  dan/atau  penghargaan  dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

## UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM GUNA MENCIPTAKAN  KEPASTIAN HUKUM DALAM  HAL  PENETAPAN  MASYARAKAT  SASARAN  SEBAGAI  OBJEK  TJSP PADA  PERATURAN  DAERAH  PROVINSI  RIAU  NOMOR  6  TAHUN  2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU
Pembaharuan  hukum  adalah  upaya  atau  proses  yang  dilakukan  guna  mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. 12
Konsep  harmonisasi  sistem  hukum  akan  mendasari  perumusan  perencanaan  hukum dan  proses  pembentukan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Pada  akhirnya melalui  penerapan  hukum  diharapkan  akan  tercipta  peraturan  perundang-undangan  nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas, sebagai  keluaran  (produk)  dari  proses  harmonisasi  hukum.  Penilaian  atau  evaluasi  terhadap hasil  yang  dicapai  atau  produk  dari  harmonisasi  hukum,  baik  yang  berkaitan  dengan pengaruhnya  terhadap  keberadaan  sistem  hukum  nasional  yang  sedang  berjalan  dan
11 Wawancara dengan Kabag Hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu: Agustus, 2019.
12 Yordan  Gunawan, Pentingnya  Harmonisasi  Hukum  Negara  dan  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  UMY  Press, 2012).
selanjutnya  akan  menimbulkan  suatu  wawasan  atau  pandangan  hukum  baru  yang  akan memperbaharui pula wawasan dan perumusan garis kebijakan hukum ke depan. 13
Kerangka  model  reformasi  hukum  yang  disebut  sebagai  model  reformasi  hukum yakni  menyelaraskan,  mengikuti,  memimpin.  Dalam  hal  kerangka  model  reformasi  hukum. Kerangka ini diterapkan sebagai model pada harmonisasi hukum, maka secara teoritis dikenal tiga model harmonisasi hukum, yaitu:
a. Menyelaraskan  harmonisasi  artinya  melakukan  optimalisasi  penerapan  hukum  yang  ada dengan beberapa penyesuaian, berdasarkan pertimbangan efisiensi.
b. Mengikuti harmonisasi artinya menunjuk pada harmonisasi hukum bidang-bidang tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum yang ada dengan perubahan-perubahan sosial.
c. Memimpin  harmonisasi  menunjuk  pada  penerapan  atau  penggunaan  hukum  untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.
Pengambilan langkah pengaturan hukum di bidang tanggung jawab sosial lingkungan jika  menerapkan  kerangka  model  tersebut  dalam  kondisi  masyarakaat  yang  cepat  berubah akan  kurang  strategis  apabila  ditempuh  dengan  kerangka  untuk  menyelaraskan  harmonisasi atau mengikuti harmonisasi, karena produk hukum yang tercipta akan mudah tertinggal oleh perubahan-perubahan  keadaan  sosial.  Dengan  kata  lain,  produk  hukum  yang  dihasilkan cenderung  akan  cepat  diubah.  Dengan  demikian  secara  ideal  ditempuh  langkah  harmonisasi hukum yang bersifat memimpin harmonisasi.
Harmonisasi  hukum  dalam  pengertian  melakukan  pengaturan  dengan  menciptakan produk  hukum  sendiri  melalui  penemuan  hukum,  perancangan  hukum  dan  menggali  nilai- nilai  di  dalam  masyarakat  merupakan  suatu  idealis  dan  nasionalis.  Secara  ideal  ditempuh langkah  harmonisasi  hukum  dengan  menjadikan  sebagai  model,  baik  dalam  bentuknya semula,  maupun  dalam  bentuk  yang  sudah  diubah  model-model  bidang  hukumnya.  Di samping  itu  secara  ekonomis,  tidak  memerlukan  waktu  terlalu  lama  dan  dengan  biaya  tidak terlalu mahal. Berikut dikemukakan kerangka harmonisasi hukum. 14
Melakukan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  adalah  proses  penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem  dari  sistem  hukum  guna  mencapai  tujuan  hukum.  Harmonisasi  peraturan  perundang- undangan  mempunyai  arti  penting  dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bagian
13 Philip Nonet dan Selznick, Law Society In Transition: Toward Responsive Law , (Harper: Torchbooks, 1978).
14 Dewi Astuty Mochtar, Harmonisasi Hukum Pada Konteks Perjanjian Dalam Sistem Common Law Dan Civil Law , (Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, 2009).
integral  atau  sub  sistem  dalam  sistem  hukum  suatu  negara  sehingga  peraturan  perundang- undangan tersebut dapat saling terkait dan tergantung serta dapat membentuk suatu kebulatan yang  utuh.  Sistem  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dapat  ditemukan  dalam konstitusi  yakni  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  undang-undang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
Terkait  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau,  maka  dapat  dilakukan  upaya pembaharuan  dan  harmonisasi  hukum  dengan  cara  mengembalikan  kepada  tujuan  filosofi hadirnya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012.  Agar  pelaksanaan  kegiatan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  lingkungan  perusahaan  memperoleh  hasil  yang optimal.  Serta  tujuan  kepastian  hukum  dengan  hadirnya  pengaturan  bagi  dunia  usaha diperlukan  sebuah  peraturan  yang  mendasarkan  pada  prinsip-prinsip  etika  bisnis  untuk menerapkan  kewajiban  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Provinsi  Riau.  Mengembalikan kepada  tujuan  filosofi  hadirnya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau      Nomor.  6  Tahun  2012 tentang  masyarakat  sasaran  adalah  dengan  tidak  menyertakan  karyawan  sebagai  masyarakat sasaran 15 .

## KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  maka  didapatkan  kesimpulan  atas  hasil  penelitian,  yakni: Penerima  objek  TJSP  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012 menyertakan juga karyawan perusahaan sebagai masyarakat penerima objek TJSP disamping Hubungan  antara  Perusahaan  dan  konsumen,  Mitra  Bisnis,  Pemerintah  dan  masyarakat umum.  Dengan  disertakan  karywan  sebagai  masyarakat  sasaran  penerima  objek  TJSP tentunya  bertentangan  dengan  alasan  filosofis  hadirnya  Peraturan  Daerah  tersebut  serta tumpang-tindih  dengan  Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan; Guna  menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan  direkomendasikan  agar  dilakukan  upaya pembaharuan hukum dengan tidak menyertakan karyawan sebagai penerima objek TJSL pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor  6 Tahun 2012 tersebut.
15 Wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Badan Pendapatan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly . Beberapa Pendekatan Ekonomi dalam Hukum . Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 2003.
Gunawan, Yordan , Pentingnya Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Islam . Yogyakarta: UMY Press. 2012.
Hartiwiningsih. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Proses  Penegakan  Hukum  Pidana Lingkungan. Surakarta: Sebelas Maret University Press. 2007.
Iqbal, Muhammad Dan Tahlim Sudaryanto. Analisis Kebijakan Pertanian . Volume 6 No. 2, Juni 2008.
John, Creswell W, Research Desingn Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed , Edisi Ketiga.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
Kalangit, KM. Konsep Corporate Sosial Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia , 2009.
Mochtar,  Dewi  Astuty. Harmonisasi  Hukum  Pada  Konteks  Perjanjian  Dalam  Sistem Common  Law  Dan  Civil  Law. Makalah  disampaikan  pada  Pidato  Pengukuhan  Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Merdeka. 2009.
Nonet,  Philip  dan  Selznick. Law  Society  In  Transition:  Toward  Responsive  Law ,  Harper: Torchbooks, 1978.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Provinsi Riau
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Alumni, 2006.
Stephen,  Brammer, Corporate  Sosial  Responsibility  and  Institutional  Theory:  New Perspectives  on  Private  Governance .Oxford  university  Press  and  Socio-Economic Review, 2012.
Sukami, Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (Corporate  Social  Responsibility) ,  2010, file:///D:/S3/29/kemenkumham.go.id.htm
Wawancara  dengan  Kabag  Hukum  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu:
Agustus, 2019
Wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Badan Pendapatan Daerah
Tanaya,  Jimmy. Tanggungjawab  Sosial  Korporasi,  The  Busines  Watch  Indonesia .  Jakarta: Widia Sari Press.2004.
Yakovleva , Natalia. Corporate  Responsibility  in  The  Mining  Industries .  England:  Ashgate. 2005.