Putri  Meilanda,  Periansya  Periansya,  Rosy  Armaini  (2023) Determinan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Putri Meilanda, Periansya Periansya, Rosy Armaini Politeknik Negeri Sriwijaya E-mail: rosyarmaini@polsri.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis determinan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan data panel tahun 2017- 2021.  Variabel  independen  yang  digunakan  meliputi  Kemakmuran  Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal. Metode analisis regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM) digunakan. Data diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah  dan  data  statistik  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Kemakmuran  Pemerintah  Daerah  dan  Ukuran  Pemerintah  Daerah  memiliki pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan,  sementara  Tingkat Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan. Namun,  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan. Secara  simultan,  variabel  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah,  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  dan  Belanja  Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Kemakmuran Pemerintah Daerah; Ukuran Pemerintah Daerah; Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah; Belanja Modal.

## Abstract
This  study  analyzes  the  determinants  of  financial  performance  in  the  District/City Governments of South Sumatra Province using panel data from 2017 to 2021. The independent  variables  examined  are  Regional  Government  Prosperity,  Regional Government  Size,  Regional  Government  Dependency  Level,  and  Capital Expenditure. The research applies the Common Effect Model (CEM) approach for panel  data  regression  analysis.  Data  is  sourced  from  local  government  financial reports  and  other  statistical  data.  The  findings  reveal  that  Regional  Government Prosperity  and  Regional  Government  Size  have  a  significant  positive  impact  on financial  performance,  while  the  Regional  Government  Dependency  Level  has  a significant  negative  impact.  However,  Capital  Expenditure  does  not  significantly influence  financial  performance.  Simultaneously,  the  variables  of  Regional Government  Prosperity,  Regional  Government  Size,  Regional  Government
Dependency  Level,  and  Capital  Expenditure  exert  a  significant  influence  on  the financial performance of District/City Governments in South Sumatra Province.
Keywords: Financial Performance; prosperity of local government; Local Government Size; the level of dependence of local governments; Capital Expenditure.

## Pendahuluan
Menurut  Undang-Undang  No.  23  tahun  2014  Pasal  1  Ayat  6,  Otonomi  Daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  serta  kepentingan  masyarakat  setempat.  Penerapan kebijakan  otonomi  daerah  menuntut  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  keuangan daerah dengan pemanfaatan potensi-potensi daerah secara mandiri untuk pembangunan daerah (Sari & Mustanda, 2019).
Namun,  penerapan  otonomi  daerah  tidak  selalu  berdampak  positif,  karena  dapat menyebabkan  ketimpangan  di  daerah  dan  permasalahan  lainnya,  seperti  ketidaksiapan pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  memenuhi  harapan  pemerintah  pusat  untuk membiayai  pembangunan  daerah  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  (Zamra  &  Ernawati,  2019).  Provinsi  Sumatera  Selatan  merupakan  salah  satu daerah di Indonesia yang mengalami dampak tersebut. Selama periode tahun 2017 sampai 2021, terjadi peningkatan secara gradual pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan, sejalan dengan pencapaian ekonomi nasional dan daerah. Hal ini  menunjukkan  adanya  perbaikan  kualitas  pembangunan  sumber  daya  manusia  di daerah tersebut.
Gambar 1 Grafik IPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021 Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (data diolah)
Peningkatan  kategori  capaian  IPM  Provinsi  Sumatera  Selatan  dari  2017  hingga 2021  tidak  sejalan  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk  miskin  di  provinsi  tersebut. Provinsi  Sumatera  Selatan  menempati  peringkat  kedua  tertinggi  dalam  tingkat kemiskinan  ekstrem  dengan  persentase  3.14%  (detik.com).  Tingkat  pengangguran  di provinsi  ini  juga  tinggi,  berada  pada  posisi  ke-19  dari  34  provinsi  dengan  tingkat pengangguran  sebesar  6.49%.  Faktor  keuangan  memiliki  peran  penting  dalam keberhasilan  pembangunan  daerah,  dan  pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi  kunci kesuksesan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan keuangan  daerah  yang  baik  dan  optimal, pembangunan  dan  kinerja  pemerintah  daerah dapat meningkat (Sari & Mustanda, 2019).
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil pengelolaan keuangan  daerah,  termasuk  penerimaan  dan  belanja  daerah  yang  diukur  melalui  hasil
pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran (Susanto, 2019). Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mencakup  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  Atas Laporan  Keuangan  (Puspita  &  Pangastuti,  2022).  Salah  satu  indikator  penting  yang digunakan  dalam  menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  rasio keuangan terhadap APBD.
Umumnya, APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang  masih  sangat  bergantung  pada  dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat mengakibatkan  rendahnya  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  sehingga  kemampuan daerah  untuk  mengembangkan  potensinya  menjadi  terbatas.  Hal  ini  menunjukkan rendahnya kinerja keuangan di provinsi tersebut, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dibandingkan dengan dana perimbangan (Millenia, 2022).
Menurut  Menteri  Dalam  Negeri  Tito  Karnavian,  sebagian  besar  provinsi  di Indonesia  belum  mandiri  secara  fiskal  dan  masih  bergantung  pada  dana  transfer  dari pemerintah  pusat  (kppod.org).  Provinsi  Sumatera  Selatan  juga  termasuk  provinsi  yang masih  belum  optimal  atau  tergolong  rendah  dalam  tingkat  kemandiriannya,  seperti terlihat dalam gambar 2.
Gambar 2 Grafik Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Sumber: BPK RI, 2023 (data diolah)
Berdasarkan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan Tahun  2021,  hasil  analisis  kinerja  keuangan  menunjukkan  bahwa  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Selatan  masih  belum menunjukkan  kinerja  keuangan  yang  optimal, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tingkat kemandirian tertinggi dicapai oleh  Pemerintah  Kota  Palembang  dengan  persentase  51.39%,  sedangkan  tingkat kemandirian  terendah  terdapat  di  Kabupaten  Empat  Lawang  sebesar  2.90%.  Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah pada tahun 2021 dan belum merata, seperti terlihat dalam gambar 2.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah, berdasarkan literatur, antara lain: Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  dan  Belanja  Modal  (Marhawai, 2015;  Masdiantini  &  Erawati,  2016;  Aulia  &  Rahmawaty,  2020;  Mulyani &  Wibowo, 2017).
Faktor  pertama  adalah  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah,  yang  mengacu  pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Kemakmuran dapat diukur  dari  total  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dimana  semakin  tinggi  PAD,  maka semakin  makmur  daerah  tersebut.  Dana  PAD  yang  besar  akan  sebanding  dengan  laju pembangunan di daerah tersebut (Marhawai, 2015; Nasir, 2019).
Faktor  kedua  adalah  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  yang  mengacu  pada  seberapa besar atau kecilnya objek yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang dapat diukur dari total aset pemerintah daerah. Aset yang baik dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkontribusi  pada  peningkatan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  (Tama  &  Adi, 2018).
Faktor  ketiga  adalah  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  yang  dapat dilihat  dari  jumlah  dana  perimbangan  yang  diterima  dari  pemerintah  pusat.  Dana perimbangan yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang masih besar terhadap dana transfer tersebut. Pemerintah pusat berharap bahwa transfer tersebut akan meningkatkan kinerja daerah (Aulia & Rahmawaty, 2020).
Faktor  terakhir  adalah  Belanja  Modal,  yang  mencakup  pengeluaran  untuk pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan.  Alokasi  dana  Belanja  Modal  yang  baik  dapat  membantu  meningkatkan kemandirian suatu daerah dalam memfasilitasi dan membiayai kegiatan-kegiatan daerah, terutama dalam bidang keuangan daerah. Belanja Modal yang efektif dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut (Darwanis & Saputra, 2014; Astiti & Mimba, 2016).
Dalam  penelitian  sebelumnya,  terdapat  perbedaan  hasil  penelitian  mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga ada  research  gap  yang  menarik  untuk  diteliti  kembali.  Oleh  karena  itu,  diperlukan penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengkaji  pengaruh  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah, Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  dan  Belanja Modal  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperjelas  temuan-temuan  sebelumnya, mengingat  rendahnya  kinerja  keuangan  pemerintah  di  daerah  tersebut,  yang  diukur melalui  tingkat  kemandirian.  Maka  judul  penelitian  ini  adalah  "Determinan  Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan".

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan data valid dengan tujuan  mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan  untuk  memahami,  memecahkan,  dan  mengantisipasi  masalah  (Sugiyono, 2022:2).  Penelitian  dilakukan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera  Selatan  dengan  menggunakan  data  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) tahun 2017-2021 dari website resmi BPK RI (bpk.go.id).
Terdapat  empat  faktor  yang  menjadi  fokus  penelitian,  yaitu  Kemakmuran Pemerintah  Daerah  (X1),  Ukuran  Pemerintah  Daerah  (X2),  Tingkat  Ketergantungan
Pemerintah Daerah (X3), dan Belanja Modal (X4). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan 13 Kabupaten dan 4 Kota. Berikut adalah daftar populasi yang digunakan:

## Tabel 1 Daftar Kabupaten/Kota Sumatera Selatan
0 Nama Kabupaten/Kota 1. Kabupaten Banyuasin 2. Kabupaten Empat Lawang 3. Kabupaten Lahat 4. Kabupaten Muara Enim 5. Kabupaten Musi Banyuasin 6. Kabupaten Musi Rawas 7. Kabupaten Musi Rawas Utara 8. Kabupaten Ogan Ilir 9. Kabupaten OKI 10. Kabupaten OKU 11. Kabupaten OKU Selatan 12. Kabupaten OKU Timur 13. Kabupaten PALI 14. Kota Lubuk Linggau 15. Kota Pagaralam 16. Kota Palembang 17. Kota Prabumulih Sumber: http://www.bpk.go.id
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  sampling  jenuh.  Sampel  dalam  penelitian  ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang diperoleh dari laporan keuangan daerah di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2017-2021 melalui website resmi bpk.go.id. Jumlah total observasi dalam penelitian ini adalah 85. Untuk  analisis  data,  digunakan  metode  regresi  linear  berganda  dengan  menggunakan software Econometric Views (Eviews) versi 12.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  adalah  metode  untuk  menggambarkan  karakteristik  data sampel penelitian, termasuk nilai minimum (terendah), maximum (tertinggi), nilai mean (rata-rata), dan standard deviation (standar deviasi) dari setiap variabel. Berikut adalah hasil statistik deskriptif yang disajikan dalam tabel:

## Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif
Y X 1 X 2 X 3 X 4 Mean 0.108235 0.086824 1.212941 0.706118 1.188588 Median 0.090000 0.080000 1.210000 0.710000 1.190000 Maximum 0.510000 0.320000 1.230000 0.860000 1.200000 Minimum 0.030000 0.030000 1.210000 0.490000 1.170000 Std. Dev. 0.090530 0.056930 0.005737 0.070998 0.006574 Skewness 3.116878 2.684849 1.803890 0.725341 0.100483 Kurtosis 12.58263 10.55454 5.176777 4.128932 2.855322 Jarque-Bera 462.8481 304.2460 62.88028 11.96717 0.217170 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.002520 0.897102
Y X 1 X 2 X 3 X 4 Sum 9.200000 7.380000 103.1000 60.02000 101.0300 Sum Sq. Dev. 0.688435 0.272242 0.002765 0.003631 0.003631 Observations 85 85 85 85 85
Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12
Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 2, terdapat 85 observasi untuk setiap variabel. Berikut adalah penjelasan singkat untuk masing-masing variabel:
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai variabel dependen (Y) memiliki nilai minimum dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah 0.030000. Nilai maximum dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan  adalah  0.510000.  Nilai  mean  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah 0.108235 pada tahun 2017-2021. Sedangkan nilai standard deviation adalah 0.090530.
Variabel Kemakmuran Pemerintah Daerah (X1) diukur dengan menggunakan rasio Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dibandingkan  dengan  total  pendapatan  masing-masing Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Nilai  minimum  sebesar  0.030000, menunjukkan nilai terendah dari rasio Kemakmuran Pemerintah Daerah. Nilai maximum sebesar  0.320000,  menandakan  nilai  tertinggi  dari  rasio  Kemakmuran  Pemerintah Daerah.  Nilai  mean  sebesar  0.086824,  berarti  rata-rata  rasio  Kemakmuran  Pemerintah Daerah  pada  tahun  2017-2021.  Nilai  standard  deviation  sebesar  0.056930, menggambarkan tingkat dispersi data dari rasio Kemakmuran Pemerintah Daerah.
Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X2) diukur dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai minimum sebesar 1.210000, menunjukkan nilai terendah dari rasio Ukuran Pemerintah Daerah. Nilai maximum sebesar 1.230000, menandakan nilai tertinggi dari rasio Ukuran Pemerintah  Daerah.  Nilai  mean  sebesar  1.212941,  berarti  rata-rata  rasio  Ukuran Pemerintah  Daerah  pada  tahun  2017-2021.  Nilai  standard  deviation  sebesar  0.005737, menggambarkan tingkat dispersi data dari rasio Ukuran Pemerintah Daerah.
Variabel  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  (X3)  diukur  dengan membandingkan  total  dana  perimbangan  dengan  total  pendapatan  masing-masing Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Nilai  minimum  sebesar  0.490000, menunjukkan nilai terendah dari rasio Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah. Nilai maximum  sebesar  0.860000,  menandakan  nilai  tertinggi  dari  rasio  Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah. Nilai mean sebesar 0.706118, berarti rata-rata rasio Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  pada  tahun  2017-2021.  Nilai  standard deviation  sebesar  0.070998,  menggambarkan  tingkat  dispersi  data  dari  rasio  Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah.
Variabel Belanja Modal (X4) diukur dengan total Belanja Modal yang dilakukan oleh  masing-masing  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Nilai  minimum sebesar 1.170000, menunjukkan nilai terendah dari rasio Belanja Modal. Nilai maximum sebesar  1.200000,  menandakan  nilai  tertinggi  dari  rasio  Belanja  Modal.  Nilai  mean sebesar  1.188588,  berarti  rata-rata  rasio  Belanja  Modal  pada  tahun  2017-2021.  Nilai
standard  deviation  sebesar  0.006574,  menggambarkan  tingkat  dispersi  data  dari  rasio Belanja Modal.

## Analisis Regresi Data Panel
Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross-section)  yang  menggabungkan  observasi  pada  berbagai  unit  individu  selama beberapa  periode  waktu.  Dalam  penelitian  ini,  akan  diuji  efisiensi  dari  tiga  model persamaan,  yaitu  Common  Effect  Model  (CEM),  Fixed  Effect  Model  (FEM),  dan Random Effect Model (REM).

## Uji Model Regresi Data Panel
Berdasarkan  ketiga  model  estimasi  regresi  data  panel,  akan  dipilih  model  yang paling  tepat  untuk  mengestimasi  model  persamaan  regresi  yang  diinginkan  dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (Basuki dan Prawoto, 2016). Hasil dari uji-uji tersebut akan memberikan informasi untuk memilih model yang paling sesuai. Berikut adalah penjelasan mengenai pengujian tersebut:

## Uji Chow
Uji  Chow  adalah  pengujian  yang  digunakan  untuk  memilih  pendekatan  terbaik antara model Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
-  Jika  nilai  probabilitas  (p-value)  untuk  cross  section  F  lebih  besar  (>)  dari  nilai signifikansi 0.05, maka hipotesis nol (Ho) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah Common Effect Model (CEM).
-  Jika  nilai  probabilitas  (p-value)  untuk  cross  section  F  lebih  kecil  (<)  dari  nilai signifikansi  0.05, maka  hipotesis  nol  (Ho)  ditolak.  Hal ini menunjukkan  bahwa  model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

## Tabel 3 Hasil Uji Chow
Redudant Fixed Effects Tests
Equation: Unititled Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.207351 16,64 0.2873 Cross-section Chi-square 22.421031 16 0.1301 Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12
Hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas ( p-value ) untuk cross- section  F  sebesar  0.2873,  yang  artinya  nilainya  lebih  besar  (>)  dari  0.05.  Dengan demikian,  hipotesis  nol  (H o )  diterima.  Berdasarkan  hasil ini,  dapat  disimpulkan  bahwa model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah Common Effect Model (CEM).
Uji Hausman
Uji Hausman adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan Random Effect Model (REM) dengan Fixed Effect Model (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
-
Jika nilai probabilitas ( p-value ) untuk cross section random lebih besar (>) dari nilai signifikan 0.05, maka hipotesis nol (H o ) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).
- Jika nilai probabilitas ( p-value ) untuk cross section random lebih kecil (<) dari nilai signifikan 0.05, maka hipotesis nol (H o ) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

## Tabel 4 Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects-Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 6.492315 4 0.1653
Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12
Hasil  dari  uji  Hausman  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  (p-value)  untuk cross-section  random  sebesar  0.1653,  yang  artinya  nilainya  lebih  besar  (>)  dari  0.05. Dengan demikian, hipotesis nol (Ho) diterima. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah Random Effect  Model  (REM).  Karena  hasil  uji  Chow  dan  uji  Hausman  berbeda,  yaitu  model terbaik adalah CEM pada uji Chow dan REM pada uji Hausman, maka perlu dilakukan uji Lagrange Multiplier untuk memperoleh keputusan yang lebih akurat.

## Uji Lagrange Multiplier
Uji  Lagrange  Multiplier  adalah  pengujian  yang  digunakan  untuk  memilih pendekatan  terbaik  antara  model  pendekatan  Common  Effect  Model  (CEM)  dengan Random  Effect  Model  (REM)  dalam  mengestimasi  data  panel.  Dasar  pengambilan keputusan uji Lagrange Multiplier adalah sebagai berikut:
- Jika nilai probabilitas (p-value) untuk cross section Breusch-Pagan lebih besar (>) dari nilai signifikan 0.05, maka hipotesis nol (Ho) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah Common Effect Model (CEM).
- Jika nilai probabilitas (p-value) untuk cross section Breusch-Pagan lebih kecil (<) dari nilai signifikan 0.05, maka hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).

## Tabel 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier
Hasil Uji Lagrange Multiplier Lagrange Multiplier Test for Random Effects Null hypotheses: No. effects Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all) others) alternatives
Test Hypothesis Cross-section Time Both Breusch-Pagan 0.008213 (0.9278) 3.095537 (0.0785) 3.103750 (0.0781) Honda -0.90626 (0.5361) 1.759414 (0.0393) 1.180011 (0.1190) King-Wu -0.090626 1.759414 1.533138
(0.5361) (0.0393) (0.0626) Standardized Honda 0.475040 (0.3174) 2.456212 (0.0070) -1.915637 (0.9723) Standardized King-Wu 0.475040 (0.3174) 2.456212 (0.0070) -0.964467 (0.8326) Gourieroux, et al. - - 3.095537 (0.0924)
Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12
Hasil dari uji Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p-value) untuk cross-section Bruesch-Pagan sebesar 0.9278, yang artinya nilainya lebih besar (>) dari  0.05.  Dengan  demikian,  hipotesis  nol  (Ho)  diterima.  Berdasarkan  hasil  ini,  dapat disimpulkan  bahwa  model  yang  paling  tepat  dalam  mengestimasi  persamaan  regresi adalah  Common  Effect  Model  (CEM).  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa pendekatan  model  terbaik  yang  digunakan  untuk  menentukan  Pengaruh  Kemakmuran Pemerintah  Daerah,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 hingga 2021 adalah Common Effect Model (CEM).

## Uji Asumsi Klasik
Setelah  menentukan  model  yang tepat  untuk  digunakan  dalam  persamaan  regresi data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), perlu dilakukan pengujian dengan uji asumsi  klasik.  Uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  multikolonieritas,  uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pengujian tersebut:

## Uji Normalitas Data
Hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J- B) menunjukkan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.576061 lebih besar (>) dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinearitas
Hasil yang diperoleh dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antara  variabel  independen  (Kemakmuran  Pemerintah  Daerah,  Ukuran  Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal) kurang dari (<) 0.90.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  masalah  atau  tidak  terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas
Dari  hasil  pengujian,  nilai  Probability  Likelihood  Ratio  (p-value)  untuk  masing- masing variabel independen sebesar 1.0000 dimana lebih besar (>) dari 0.05. Hasil uji Panel  Period  Heteroskedasticity  LR  Test  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Hal  ini  sesuai  dengan  kriteria  pengujian  bahwa  hasil  uji heteroskedastisitas memiliki nilai probabilitas antar variabel yang lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi
Hasil  uji  Durbin-Watson  diperoleh  nilai  DW  sebesar  1.891659.  Nilai  ini  akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson (DW) menggunakan tingkat signifikansi 0.05,  jumlah  pengamatan  sampel  85  (n),  dan  jumlah  variabel  independen  4  (k=4). Berdasarkan  tabel  Durbin-Watson,  nilai  DW  (1.891659)  berada  di  antara  nilai  dU (1.7470) dan 4-dU (2.253). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi tersebut.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan metode estimasi regresi antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), serta pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, hasilnya menunjukkan  bahwa  Common  Effect  Model  (CEM)  adalah  model  yang  terpilih  untuk persamaan regresi linear data panel.

## Tabel 6 Hasil Regresi Common Effect Model
Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 06/05/23 Time: 11:28 Sample: 2017 2021 Periods included: 5 Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 85 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.817886 0.643475 -2.825106 0.0060 X 1 1.017770 0.028542 35.65898 0.0000 X 2 9.696942 3.800077 2.551775 0.0126 X 3 -0.271353 0.116484 -2.329527 0.0224 X 4 0.384422 2.501765 0.153660 0.8783 R-squared 0.971419 Mean dependent var -2.413105 Adjusted R-squared 0.969990 S.D. dependent var 0.560161 S.E. of regression 0.097038 Akaike info criterion -1.770397 Sum squared resid 0.753316 Schwarz criterion -1.626712 Log likelihood 80.24188 Hannan-Quinn criter. -1.712603 F-statistic 679.7740 Durbin-Watson stat 1.891659 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12
Model estimasi yang diperoleh dari Common Effect Model (CEM) dapat dituliskan sebagai berikut:
𝐘  = – 𝟏. 𝟖𝟏𝟕𝟖𝟖𝟔  +  𝟏. 𝟎𝟏𝟕𝟕𝟕𝟎𝐗𝟏  +  𝟗. 𝟔𝟗𝟔𝟗𝟒𝟐𝐗𝟐 –  𝟎. 𝟐𝟕𝟏𝟑𝟓𝟑𝐗𝟑  +  𝟎. 𝟑𝟖𝟒𝟒𝟐𝟐𝐗𝟒  +  𝐞

## Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R2)
Berdasarkan tabel Common Effect Model, diperoleh hasil uji koefisien determinasi menunjukkan  nilai  adjusted  R2  sebesar  0.969990.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sekitar 97% variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dapat dijelaskan variabel independen  yang  digunakan  dalam  model  (Kemakmuran  Pemerintah  Daerah,  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  dan  Belanja  Modal). Sisanya, sebesar 3%, mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis
Uji  statistik  F  digunakan  untuk  mengevaluasi  apakah  semua  variabel independen yang dimasukkan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model. Dalam penelitian ini, nilai Fhitung yang diperoleh adalah 679.7740 dengan nilai probabilitas  sebesar  0.000000.  Nilai  Fhitung  ini  dibandingkan  dengan  nilai  Ftabel. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  Fhitung  lebih  besar  daripada  Ftabel  (679.7740  >  2.486) dan probabilitasnya lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05 (0.000000 < 0,05). Oleh karena itu, hipotesis nol (Ho) ditolak dan menerima hipotesis penelitian (H5). Kesimpulan dari uji F ini adalah bahwa variabel independen, yaitu Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  dan  Belanja Modal,  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
Selanjutnya, uji statistik t digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh masing-masing  variabel  independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen  dengan asumsi  variabel  independen  lainnya  konstan.  Dalam  penelitian  ini,  telah  dilakukan pengujian parsial untuk setiap variabel independen.
Variabel  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah  (X1)  memiliki  nilai  thitung  sebesar 35.65898. Hasil penelitian menunjukkan thitung > ttabel (35.65898 > 1.99006) dan nilai probabilitas  (X1)  sebesar  0.0000  <  0.05.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel Kemakmuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X2) memiliki nilai thitung sebesar 2.551775. Hasil penelitian menunjukkan thitung > ttabel (2.551775 > 1.99006) dan nilai probabilitas (X2) sebesar 0.0126 < 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah  berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
Variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (X3) memiliki nilai thitung sebesar 2.329527. Hasil penelitian menunjukkan thitung > ttabel (2.329527 > 1.99006) dan  nilai  probabilitas  (X3)  sebesar  0.0224  <  0.05.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa variabel  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  berpengaruh  negatif  signifikan secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Sumatera Selatan.
Variabel  Belanja  Modal  (X4)  memiliki  nilai  thitung  sebesar  0.153660.  Hasil penelitian menunjukkan thitung < ttabel (0.153660 < 1.99006) dan nilai probabilitas (X4) sebesar  0.8783  >  0.05.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  Belanja  Modal  tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji t, variabel  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah  dan  Ukuran  Pemerintah  Daerah  memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  sementara  variabel  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan secara parsial, dan variabel Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan secara parsial.

## Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  Kemakmuran  Pemerintah Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di Provinsi  Sumatera  Selatan.  Berdasarkan  hasil  pengujian  parsial  menggunakan  uji-t, variabel  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah  memiliki  nilai  thitung  >  ttabel  (35.65898  > 1.99006) dan nilai probabilitas (X1) 0.0000 < 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Kemakmuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dan hipotesis penelitian (Ha) diterima sementara hipotesis nol (Ho) ditolak.
Hasil  ini  menunjukkan  adanya  keterkaitan  positif  antara  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dengan tingkat kemakmuran daerah. Dengan kata lain, semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kemakmurannya. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  cenderung menggunakan  PAD  sebagai  sumber  pendanaan  untuk  berbagai  kegiatan  pemerintah  di wilayah  mereka,  termasuk  kegiatan  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  infrastruktur.  Tingkat  kemakmuran  yang  tinggi  juga  berdampak  pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah  yang  lebih  baik.  Temuan  ini  mendukung  teori  yang  menyatakan  bahwa peningkatan  PAD  merupakan  faktor  pendukung  kinerja  ekonomi  makro,  dan  investasi serta infrastruktur yang baik akan meningkatkan PAD dan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya akan mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang baik.
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang menunjukkan bahwa Kemakmuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara  parsial  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  seperti  penelitian  yang dilakukan oleh Marhawai (2015), Iswantini et al. (2020), dan Aulia & Rahmawaty (2020). Namun,  temuan  ini  berbeda  dengan  beberapa  penelitian  lain  yang  menyatakan  bahwa Kemakmuran  Pemerintah  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini & Erawati (2016), Suryaningsih & Sisdyani (2016), dan Andani et al. (2019).

## Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  Ukuran  Pemerintah  Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera  Selatan.  Hasil  pengujian  parsial  menggunakan  uji-t  menunjukkan  bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai thitung > ttabel (2.551775 > 1.99006) dan nilai probabilitas (X2) 0.0126 < 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara  parsial  variabel  Ukuran  Pemerintah  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dan  hipotesis penelitian (Ha) diterima sedangkan (Ho) ditolak.
Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  Ukuran  Pemerintah  Daerah  memiliki  pengaruh positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  yang  berarti  semakin
besar  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  semakin  baik  juga  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  yang  dapat  diindikasikan  dari  total  aset, mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasional dan memenuhi kewajibannya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan transportasi umum.
Pelayanan masyarakat yang baik merupakan cerminan dari kinerja pemerintah yang baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada kinerja keuangan yang baik. Sejalan dengan itu, Renas & Muid (2014) menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah yang besar akan memudahkan  kegiatan  operasional  dan  memberikan  kemudahan  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tingginya jumlah aset pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, terutama dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.
Temuan  ini  sejalan  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  menunjukkan bahwa  Ukuran  Pemerintah  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Masdiantini  & Erawati (2016), Sari, Agusti, & Rofika (2016), Tana & Adi (2018), Nurhayati & Hamzah (2020), Kirana & Sulardi (2020), dan Aulia & Rahmawaty (2020). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Ukuran Pemerintah Daerah, yang ditandai dengan besarnya total aset pemerintah daerah, akan menjadikan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Namun, hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Kusuma & Handayani (2017), yang menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## Pengaruh  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  Tingkat  Ketergantungan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Hasil  pengujian  parsial  menggunakan  uji-t menunjukkan bahwa variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah memiliki nilai thitung > ttabel (2.329527 > 1.99006) dan nilai probabilitas (X3) 0.0224 < 0.05. Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  variabel  Tingkat  Ketergantungan Pemerintah  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dan hipotesis penelitian (Ha) diterima sedangkan (Ho) ditolak.
Persamaan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan negatif antara Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada dana perimbangan dengan total pendapatan menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah dana yang  diterima  dari  pemerintah  pusat,  semakin  tinggi  pula  ketergantungan  pemerintah daerah  tersebut.  Tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  pada  dana  perimbangan  dapat mengakibatkan  rendahnya  penilaian  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah,
karena  kurangnya  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merencanakan  dan melaksanakan program/kegiatan yang dapat mengoptimalkan dana yang ditransfer oleh pemerintah  pusat.  Tingginya  persentase  dana  perimbangan  juga  mencerminkan kurangnya kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola pendapatannya (Nurdin & Basri, 2014). Sebagai akibatnya, semakin besar jumlah dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan akan semakin menurun.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih & Sisdyani  (2016),  yang  menyatakan  bahwa  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  tersebut menyatakan  bahwa  semakin  besar  transfer  Dana  Perimbangan  yang  diterima  dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin besarnya pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daripada Belanja Modal.

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pengujian parsial menggunakan uji-t menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memiliki nilai thitung < ttabel (0.153660 < 1.99006) dan nilai probabilitas (X4) 0.8783  >  0.05.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  variabel Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah, dan hipotesis penelitian (Ho) diterima sedangkan (Ha) ditolak.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemungkinan  pengeluaran  pemerintah  daerah  lebih banyak  difokuskan  untuk  belanja  rutin  daripada  Belanja  Modal  dan  infrastruktur  yang dapat  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dalam  beberapa  kasus,  Belanja Modal  yang  besar  tidak  diiringi  dengan  perencanaan  pembangunan  yang  optimal  dan pengelolaan  yang  akuntabel,  sehingga  tidak  memberikan  manfaat  atau  dampak  positif yang signifikan bagi daerah tersebut. Sebagai hasilnya, hal ini mengindikasikan bahwa Belanja  Modal  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryaningsih & Sisdyani (2016) dan Andani et al. (2019), yang juga menemukan bahwa Belanja  Modal  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Namun,  hasil  ini  tidak  mendukung  penelitian  sebelumnya  yang  menunjukkan bahwa  Belanja  Modal  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan,  seperti  penelitian  yang dilakukan oleh Andirfa et al. (2016), Mulyani & Wibowo (2017), dan Antari & Sedana (2018).
Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja Keuangan
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  simultan  dengan  menggunakan  uji-F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 679.7740 dengan nilai probabilitas 0.000000. Dalam hal ini, nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (679.7740 > 2.486) dan nilai probabilitasnya lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  0.05  (0.000000  <  0.05).  Oleh  karena  itu,  hipotesis penelitian (H5) diterima, yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen (Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah  Daerah,  dan  Belanja  Modal)  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan).
Temuan  ini  mendukung  teori-teori  yang  dijelaskan  oleh  Darwanis  &  Saputra (2014), Maiyora et al. (2015), Sesotyaningtyas (2012), dan Intani & Waluyo (2018) yang menyatakan  bahwa  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  dan  Belanja  Modal  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aulia  &  Rahmawaty  (2020)  dan Lestari & Rahayu (2019), yang juga menunjukkan bahwa secara simultan Kemakmuran Pemerintah  Daerah,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah Daerah,  dan  Belanja  Modal  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kemakmuran Pemerintah Daerah  berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (p < 0.05). 2) Ukuran Pemerintah Daerah  berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  (p  <  0.05).  3)  Tingkat Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  berpengaruh  negatif  signifikan  secara  parsial terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan (p < 0.05). 4) Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (p >  0.05).  5)  Secara  simultan,  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah,  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  dan  Belanja  Modal  berpengaruh signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Selatan (p < 0.05).

## BIBLIOGRAPHY
Abdullah, S., & Asmara, J. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. Simposium Nasional Akuntansi, 9 , 23-26.
Alvini,Y.(2018).Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Kekayaan  Daerah, Tingkat  Ketergantungan  Daerah  Kepada  Pemerintah  Pusat  dan  Belanja  Modal Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Kabupeten/Kota  se- Provinsi  Riau  Periode  (2011)-(2016). JOM FEB, 1 (1), 1–15.
Andani,M.,Sarwani,S.,  &  Respati,  N.  W.  (2019).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 9 (2), 111–130.
Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 5 (3).
Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7 (2).
Astiti, D. N. Y. A., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan \Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14 (3), 1924-1950.
Aulia,  R.,  &  Rahmawaty.  (2020).  Pengaruh  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah,  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Dan  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 5 (4), 1.
Darwanis,  &  Saputra,  R.  (2014).  Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh) Jurnal  Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 1 (2), 183-199.
Halim,  A.  (2012). Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Sektor  Publik .  Jakarta  :  Salemba Empat.
Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik . Salemba Empat.
Halim,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2006).  Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintah Daerah:  (Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan  Akuntansi). Jurnal  Akuntansi Pemerintahan , 53–64.
Indah,  Y.,  &  Tyas,  W.  (2020). Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja Keuangan Pada Elzatta Probolinggo. Ecobuss, 8 (1), 28-39.
Intani,  R.,  &  Waluyo,  I.  (2018).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Modal  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2012-2016. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 6 (4).
Iswantini,  A.,  Hirmantono,  A.,  Natalia,  R.,  Tinggi,  S.,  Ekonomi,  I.,  Ahmad,  K.  H.,  & Lamongan, D. (2020). Pajak Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Kemakmuran Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Badan  Pendapatan Daerah Lamongan). Media Komunikasi Ilmu Ekonomi, 37 (1), 32-32.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  (1976).  Theory  of  the  Firm :  Managerial  Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 305–360.
Kirana, A. S., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018). Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani, 8 (2), 175-192.
Kusuma,  A.  R.,  &  Handayani,  N.  (2017).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah terhadap  efisiensi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi (JIRA), 6 (1).
Kusumawardani,M. (2012). Pengaruh Size,  Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif,  Leverage Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Accounting  Analysis Journal , 27–35.
Lestari,  K.,  &  Rahayu,  S.  (2019).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat Kekayaan  Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Daerah,  Belanja  Modal  dan  Temuan Audit  BPK  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 4 (2), 53-67.
Mahmudi.  (2019). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Keempat) .  UPP STIM YKPN.
Maiyora,  G.,  Yusralaini,  P. :,  &  Natariasari,  R.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). In Jom FEKON (Vol. 2, Issue 2).
Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta:Andi
Marhawai.  (2015).  Pengaruh  Ukuran  Legislatif,  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah, Ukuran  Pemerintah  Daerah  dan  Intergovernmental  Revenue  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Aceh  Tahun  2010- 2014). Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 8 (1), 49-58.
Masdiantini,  P.  R.,  &  Erawati,  N.  M.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah, Kemakmuran,  Intergovernmental  Revenue,  Temuan  dan  Opini  Audit  BPK  pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14 (2), 1150-1182.
Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N.  S. (2021).  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana  Perimbangan,  Belanja  Modal,  Dan  Ukuran  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Journal  of  Information  System,  Applied, Management, Accounting and Research, 5 (2), 390.
Millenia,  N.  A.  (2022).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Kemakmuran  dan Intergovernmental  Revenue  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Health Sains, 3 (6), 786-803. Mulyani,  S.,  &  Wibowo,  H.  (2017).  Pengaruh  Belanja  Modal,  Ukuran  Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 15 (1).
Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Setelah  Satu Dekade Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2 (1), 30-45.
Nurdin,  N.,  &  Basri,  H.  (2016).  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Kota  Jambi. Journal Development, 4 (2), 1-17.
Nurhayati,  N.,  &  Hamzah,  A.  (2020).  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan  ukuran pemerintah  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Jurnal  Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 1 (1).
Noviyanti,  A.  N.,  &  Kiswanto.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah, Temuan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Accounting Analysis Journal, 5 (1).
Puspita,  W.  D.,  &  Pangastuti,  D.  A.  (2022).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. Among Makarti .
Renas,  &  Muid,  D.  (2014).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Temuan AuditYBpk  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Diponegoro    Journal    Of Accounting, 4 (3), 1–15.
Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, leverage,  dana  perimbangan  dan  ukuran  legislatif  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra) ( Doctoral dissertation, Riau University ).
Sari,  N.  M.  D.  P.,  &  Mustanda,  I.  K.  (2019).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8 (8), 4759.
Sesotyaningtyas,  M.  (2012).  Pengaruh  Leverage,  Ukuran  Legislatif,  Intergovernmental Revenue  Dan      Pendapatan      Pajak      Daerah      Terhadap      Kinerja      Keuangan Pemerintah   Daerah. Accounting Analysis Journal, 1 (1)
Setiani,  I.,  &  Ismunawan.  (2022).  Pengaruh  Pengangguran  Pertumbuhan  Ekonomi Kemiskinan  dan  Tingkat  Ketergantungan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi, 1 (3).
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Suryaningsih,  N.  M.,  &  Sisdyani,  E.  A.  (2016).  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan Opini  Audit  Pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, 15 (2), 1453-1481.
Susanto,  H.  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Mataram. Jurnal  Distribusi-Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan Bisnis, 7 (1), 81-92.
Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah,  dan  Temuan  Audit  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah. Perspektif Akuntansi, 1 (1), 91–113.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Zamra, S., & Ernawati. (2019). Perkembangan Kabupaten Solok setelah otonomi daerah tahun 1998-2019. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 4 (2).
Copyright holder:
Putri Meilanda, Periansya Periansya, Rosy Armaini (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: