Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4893/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perkembangan Hukum Keluarga Islam Termutakhir Di Beberapa Negara Asia Tenggara
Fadri Sanafiah
Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)
Article Info Abstract Article history: Received : 17 February 2023 Publish : 02 March 2023
Penelitian  ini  mengulas  tentang  perkembangan  hukum  keluarga  Islam  termutakhir  di bebrapa  Negara  Asia  tenggara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk pertama, mengetahui bagaimana  perkembangan  mutakhir  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia kedua Untuk mengetahui Bagaimana perkembagan mutakhir hukum keluarga Islam di beberapa Negara Asia  Tenggara.  Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  kegunaan    secara akademis  dan  praktis,  dari  sisi  akademis  kegunaan  penelitian  di  samping  berguna  bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akandatang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akandatang terutama terletak pada sisi  ketersediaan  data  awal,  karakteristik  termasuk  masalah-masalah  yang  belum mendapatkan analisis yang fokus. Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi dan sekaligus solusi yang ditaearkan bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( library  research ),  bersifat  kualitatif,  deskriptif analitis.Adapun hasil dari penelitian ini pertama Perkembagan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia adalah  lahir nya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No  50  Tahung  2009,  tentang  perubahan  atas  UU  No.  7  tahun  1989.  Dengan  lahirnya Undang-Undang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agama dan dibentunya peradian husus di Nangro Aceh Darussalam. Dalam pasal 49 UU no 3 taun 2006, “Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonome Syari’ah. Ke-dua perkembagan mutakhir hukum keluarga Islam di beberapa Negara Asia Tenggara seprti di Malaysia, Singapura, Thailandd dan Filipina dipengaruhi oleh tuntutan Umat  Islam  utuk  mengkodifikasikan  Hukum  Islam  agar  Hukum  Islam  tersebut  tidak kehilangan  keefektifannya,  khususnya  dalam  suatu  Negara  dimana  umat  Islam  dan  Non Islam Hidup besama.
Keywords: Keluarga Hukum Islam Asia Tenggara
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Fadri Sanafiah Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) fadri.sanafiah@uts.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Islam  adalah  agama  yang  universal  dan  berlaku  di  setiap  zaman  dan  tempat.  Dalam penyebaran Islam menghadapi sistim nilai yang beragam. Namun proses akulturasi cultural Islam memperlihatkan interasi yang cukup intes antara agama yang bersifat universal dan nilai norma serta praktik social yang bersifat local. Islam bukan hanya mempertimbangkan tradisi tersebut  dalam  proses  penyebarannya,  tetapi  juga  telah  melakukan  berbagai  proses pembaharuan dengan pembentukan tradisi baru.
Islam bukan hanya merupakan kumpulan doktrin Ilahi dan Kenabian yang transendental, tetapi juga terwujud dalam realitas sosial. Hal itu telihat dalam masyarakat muslim Indonesia yang  sarat  dengan  realitas  sosial  budaya  lokal.  Misalnya  penggunaan  seni  wayang  dalam dakwa Islam oleh para wali. Dan hal ini terbukti berhasil mencuri perhatian dan mengambil hati masyarakat pada masa itu untuk memeluk Islam. (Roibin, 2010;129).
Proses akomodasi Islam berlangsung cukup varian ditempat yang berbeda dan ditentukan oleh cara pendengkatan para penyiar Islam yang berbeda pula dalam dalam memperkenalkan agama ini. Bagaimana mereka memahami tradisi lokal agar strategi Islamisasi yang bersifat asimilatif dapat terlaksana. Proses akomodasi kultural dapat dilihat pada kemampuan Islam dalam  beradapatasi  dengan  tradisi  dan  adat  lokal  serta  pada  kemampuannya  untuk mempertahankan nilai pokok ke-Islaman.
Secara  yuridis  formal  keberadaan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  diawali pada  saat  proklamasi  kemerdekaannya  yaitu  tanggal  17  Agustus  1945.  Pada  tanggal  18 Agustus 1945 kemudian di akui sebagai berlakunya Undang-Undang 1945. Betapapun juga berbicara  Hukum  Islam  di  Indonesia  tidak  bisa  lepas  dari  eksistensi  Negara  Indonesia  itu sendiri  dan  berbicara  mengenai  hukum  keluarga  Muslim  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari hukum Islam di Indonesia, karena hukum Islam yang berkembang di Indonesia tidak luput dari perjuangan para Ulama dan Mujtahid, diantaranya adalah lahirnya teori recptio exit oleh hazairin dan teori receptio a contrario dari sajuti thalib. (Ahmad Rofiq, 2001;74).
Terbentuknya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia  yang  di  tuangkan  dalam bentuk Instruksi peresiden No. 1 tahun 1991 dan munculnya isu hudud pada bulan April dan Mei  tahun  1992  di  Malaysia  memperlihatkan  terjadinya  dinamika  hukum  Islam  di  Asia Tenggara,  khususnya  kawasan  ASEAN.  Karena  kedua  negara  ini  mayoritas  penduduknya beragama Islam, maka setiap perkembangan baru dalam kehidupan keagamaan dapat menjadi barometer bagi kehidupan agama di kawasan ini.
Kedua kasus ini menunjukkan dinamika hukum Islam dari dua sisi kultural dan structural.
Kasus  kompilasi  hukum  Islam  di  Indonesia  merupakan  perkembangan  hukum  Islam  yang diprakarsai oleh pemerintah, walaupun dalam perumusannya melibatkan banyak para ulama dan  pakar  di  bidang  hukum  Islam  di  luar  jajaran  pemerintah.  Sebaliknya,  isu hudud yang berkembang di Malaysia muncul dari bawah, dalam hal ini para pendukung Partai Islam se- Malaisia (PAS) di Kelantan. Kasus ini menjadi isu politik karena di kemukakan oleh PAS, yang selama ini dikenal sebagai partai politik yang selalu beroposisi terhadap pemerintahan Malaysia, terutama sejak partai ini keluar dari Barisan Nasional, koalisi partai politik yang bercita-cita mendirikan Negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. (Sudirman Tebbal, 1993;4).
Namun  terlepas  dari  persoalan  politik  itu,  munculnya  isu hudud barangkali  dapat dikatakan  bahwa  ia  merupakan  indikasi  tentang  terjadinya  oerubahan  sikap  dan  kesadaran keagamaan  masyarakat  Muslim  di  kawasan  ASEAN.  Mereka  merasa  tidak  cukup  hanya melaksanakan  aturan-aturan  hukum  di  bidang  perdata,  khususnya  hukum  keluarga  seperti perkawinan, perceraian, rujuk, dan kewarisan yang belangsung selama ini, tetapi mulai ada keinginan dan upayah untuk melaksanakan bidang hukum lain dalam Islam, seperti Hukum Pidana itu sendiri.
Selain  dari  bidang-bidang  tersebut,  masih  banyak  lagi  dari  sektor  lainnya,  diantaranya adalah  bahwa  hukum  Islam  telah  menjadi  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang beragama  Islam  di  Asia  Tenggara.  Karena  Hukum  Islam  berkembang  bersama  dengan masuknya Islam di kawasan ini.
B. Rumusan Masalah
Pembahasan ini lebih jauh akan mengkaji konteks hukum Islam di beberapa Negara Asia Tenggara dengan secara sistimatik akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perkembagan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia?
2. Bagaimana  perkembagan  mutakhir  hukum  keluarga  Islam  di  beberapa  Negara  Asia Tenggara?
C. Metode Penelititan
Sebagaimana  lazimnya,  setiap  penelitian  harus  memiliki  metode  agar  terarah  hingga tujuan yang dimaksud tercapai dengan baik. Berikut uraian metode penelitian dalam  kajian ini.  Jenis  penelitian  tesis  ini  merupakan  library  research  (Penelitian  Pustaka)  yaitu  suatu penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  seperti  buku-buku,
majalah, naskah-naskah, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan anak di luar nikah. ( Kartini Kartono, 1996;33) Metode  deskriptip  Metode  ini  peneliti  gunakan  untuk  menjelaskan  dan  menguraikan pokok-pokok pikiran  dari penelitian ini. M. Nazir mendefinisikan metode deskriptif sebagai “suatu  metode  dalam  meneliti  setatus  kelompok,  manusia,  suatu  obyek,  suatu  set  kondisi sistim pikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988;63). Metode Komparatif Metode ini berfungsi untuk membandingkan konsep-konsep, teori-teori serta pemikiran-pemikiran. Metode komparatif adalah penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih pemikiran untuk mencari persamaan atau perbedaannya ( Suharsimi,; 197).

## 2. PEMBAHASAN

## A. Bagaimana perkembagan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia
Sejak  kedatangannya,  Islam  di  Indonesia  telah  mengalami  bermacam-macam  kondisi, hambatan  dan  tantangan,  segera  setelah  Islam  berkembangan  dan  menyebar  keberbagai wilayah di Nusantara pada abad ke-13 sampai abad ke-15, ia harus berhadapan dengan kaum colonial  sejak  abad  ke-16.  Karena  itu  tradisi  hukum  Islam  yang  juga  sudah  mendapatkan tempat  pada  masyarakat  harus  berjuang  melawan  kebijakan  pemerintah  colonial  yang cendrung memberikan keuntungan ( advantage ) pada hukum perdata batat dan hukum adat. Lebih jauh lagi, pada masa berikutnya, hukum Islam juga hukum adat, dianggap tidak lagi compatible untuk diaplikasikan di Indonesia,sebuah asumsi yang masih banyak dianut oleh beberapa sarjana di Indonesia. ( Komaruddin Hidayat, 2002 ;97).
Meskipun demikian, hadirnya wacana hukum Belanda, dengan tradisi Roman Law yang kental,  seharusnya  tidak  hanya  dilihat  dari  sisi  negative  dalam  hubungannya  dengan perkembangan  hukum  di  Indonesia  secara  umum.  Sesungguhnya  ia  telah  meninggalkan sebuah tradisi atau pelajaran yang cukup berharga mengenai pentinggnya kodifikasi hukum dalam  menciptakan  suatu  kepastian  hukum.  Semangat  kodifikasi  hukum  yang  berasal  dari perinsip-prinsip tradisi hukum romawai (Roman Law) secara jelas juga telah mempengaruhi perkembangan hukum Islam di era paska kemerdekaan.
Setelah  dirumuskannya  UUD  1945,  langkah  yang  ditempuh  pemerintah  ialah menyerahkan pembinaan peradilan agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui peraturan pemerintah No. 5/SD/1946. Pada tahun 1948 dikeluarkan UU No. 19  Tahun  1948  yang  memasukkan  Peradilan  Agama  ke  Peradilan  Umum.  Karena  muata undang-undang  ini  tidak  sejalan  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  Indonesia,  undang- undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku. Sampai dengan dikeluarkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 peradilan agama tetap berjalan sebagaimana adanya. (Ahmad Rofiq, 2000;36). Setelah  Indonesia  merdeka,  pemikiran  tentang  peradilan  Agama  tetap  dilanjutkan  dan dikembangkan  oleh  pemerintah  RI  dan  juga  oleh  pemimpin  Islam  dan  Ulama.  Sebagai hasilnya,  Tahun  1957  keluar  Peraturan  Pemerintah  No.  45/1957  yang  mengatur  tentang Peradilan Agama di luar pulau Jawa dan Madura Sudirman Tebbal, Perkembagan Mutakhir ;57. Dan  Kalimantan  Selatan.  Peraturan  ini  memberikan  yuridiksi  dalam  masalah:  a)  nikah,  b) talak, c) ruju’, d) fasakh, e) nafaqah, f) mas kawin (mahar), g) tempat kediaman, h) mut’ah, i) hadanah, j) perkara waris, k) wakaf, l) hibah, m) sadaqah dan n) baitul mal. Jadi pada waktu itu  terdapat  tiga  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  lembaga  Peradilan Agama di Indonesia, yaitu:
a. Staatblad No. 152 jo. Stbl No. 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
b. Stbl.  1937  No.  638  dan  639  yang  mengatur  Peradilan  Agama  di  Kalimantan  Selatan danPeraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1957  yang  mengatur  Peradilan  Agama  di  luar Jawa dan Kalimantan Selatan. (Ahmad Rofiq ;36)
Baru pada tahun 1970 aturan tentang Peradilan Agama benar-benar diperkuat melalui UU
No. 14/1970. Disebapkan UU ini menjadi aturan dasar bagi Pengadilan Agama, pasal 2 ayat
(1)  menyatakan:  “  Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman  tercantum  dalam  pasal  1 diserahkan  kepada  Badan-badan  Peradilan  dan  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya”. Selanjutnya dalam pasal 10 dinyatakan: “ Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia di lakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara”. Sebagai realisasi dari ketentuan diatas, pada tahun 1974 di keluarkan UU No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Undang-undang  ini  merupakan  kodifikasi  dan  unifikasi  Hukum Perkawinan  di  Indonesia,  berlaku  bagi  semua  warga  Negara.  Ibid  ;  37.  Meskipun  sudah diundangkan sejak 2 Januari 1974, UU No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara aktif tanggal 1  Oktober  1975.  Alasan  yang  diberikan  seperti  dalam  penjelasan  umum  Peraturan Pelaksanaanya  (PP  No.  9  Tahun  1975),  seperti  ditulis  Wantjik  Saleh,  adalah  karena  untuk melaksanakan  Undang-undang  tersebut  diperlukan  langkah-langkah  persiapan  dan serangkaian  petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  dan  berbagai  Departemen/Instansi  yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, departemen Kehakiman dan departemen Dalam  Negr.  Agar  segala  sesuatu  dapat  berjalan  tertib  dan  lancar,  maka  perlu  ditetapkan jangka  waktu  enam  bulan  sejak  diundangkannya  UU  No.  1  Tahun  1974  ini.  (Khoiruddin Nasution 2007;139).
Kemudian pada Tahun 1983 lahir pula PP No. 10 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan yang ditetapkan tanggal 21 April 1983  ini  berisi  23  pasal.  Adapun  sejarah  yang  menjadi  latar  belakang  lahirnya  PP  No.  10 Tahun  1983  adalah  kasus  yang  terjadi  tahun  1980,  yaitu  perilaku  seorang  pejabat  negarah yang menikah tanpa mencatatkan (istri simpanan) wanita yang sebelumnya babysistter dari anak sang pejabat tersebut. Akibat dari tindakan tersebut, sang istri merasa tidak mendapat perlindungan hukum. Karenanya istri sang pejabat mengusulkan dibuatnya aturan yang dapat melindungi para istri PNS. Perlu pula ditambahkan, bahwa konon kehadiran PP ini juga dalam rangka memenuhi keinginan istri presiden waktu itu (Suharto). Proses awal dari penerimaan usulan  ini  adalah  dengan  turunnya  instruksi  BAKN  (  Badan  Administrasi  Kepegawaian Negara) untuk membentuk tim yang mengatur dua hal pokok, poligami dan perceraian bagi PNS  ini,  diabsahkan  pemberlakuannya  pada  tanggal  21  April  1983 (Khoiruddin  Nasution 2007;142).
Kemudian tahun 1989 lahir Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
RUU-PA ini di ajuakn dengan amanat Presiden tanggal 3 Desember 1988 dan dihantarkan dengan Ketetapan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 28 Januari 1989. UU yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989 ini secara umum berisi tentang  Pengadilan  yang  meliputi  Susunan  Pengadilan,  Ketetapan  Pengadilan  dan  Hukum Acara. Namun pada bab IV, Hukum Acara, bagian kedua, Pemeriksaan Sengketa Perkawinan (pasal 65 s/d 88), dibahas juga tentang perkawinan, khususnya yang menyangkut proses atau acara perceraian. Dengan demikian meskipun pada prinsipnya UU ini berhubungan dengan struktur  Pengadilan  Agama,  namun  ada  juga  pembahasan  tentang  perkawinan.  Pada  tahun 1990  keluar  PP  No.  45  yang  berisi  perubahan  PP  NO.  10  tahun  1983  yang  isinya memuat beberapa pasal yang ada dalam PP No. 10 Tahun 1983. PP No. 45 Tahun 1990 ini hanya berisi dua pasal. (Khoiruddin Nasution 2007;143). .
Pada  Tahun   1989,  melalui  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1989  No.  49 disahkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang megatur 3 (tiga) hal, yaitu Susunan,  Kekuasaan  dan  Acara  peradilan  Agama  yang  telah  ada.  Adapun  penyempurnaan yang dijabarkan dalam undang-undang ini meliputi:
a. Upaya penyeragaman  Susunan, Kekuasaan dan Acara Peradilan Agama
b. Upaya  Peradilan  Agama  itu  menjadi  sejajar  dan  sederajat  dengan  lingkungan  peradilan lainnya, tidak saling tergantung dan tidak saling mengawasi satu sama lain.
c. Sekaligus  untuk  lebih  melindungi  kaum  wanita  khususnya  dalam  hubungan  dengan masalah perceraian.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Meskipun dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Kompetensi absolute peradilan Agama sudah disebut dalam pasal 49 ayat (1), (2), (3) dan (4), namun masih sangat global. Untuk itulah diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, agar amanat yang dibebankan pasal 49 tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, demi terwujudnya keadilan, ketertiban dan sekaligus kesadaran hukum masyarakat. Seperti dijelaskan di muka bahwa RUU tentang Peradilan Agama telah disiapkan sejak tahun1970, berbarengan dengan itu disiapkan juga penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Secara resmi, proses awal  rencana ini  adalah  penunjukkan  pelaksanaan  Proyek  Pembangunan  Hukum  Islam  melalui Yurisprudensi,  dalam    Keputusan  Besama  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985. (Ahmad Rofiq, 2000 ; 42.) Adapun  tujuan  perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  adalah  menyiapkan pedoman  yang  seragam  (unifikatif)  bagi  Hakim  Pengadilan  Agama  dan  menjadi  hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Adapun usaha-usaha yang ditempuh dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:
1) Pengkajian kitab-kitab fiqih,
2) Wacana dengan para ulama,
3) Yurisprudensi Pengadilan Agama,
4) Studi Perbandingan hukum dengan Negara lain dan
5) Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama ( Ahmad Rofiq, 2000 ; 46.) .
Akhirnya  pada  tahun  1991  berhasil  disusun  Kompilasi  Hukum    Islam  di  Indonesia (K.H.I.) selanjutnya dikeluarkan dan disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1/1991 tanggal 10 Juni 1991 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tanggal 22 Juni 1991 merupakan perkembagan terbaru dari upayah kompilasi dan kodifikasi hukum Islam  di  dunia  Islam  pada  umumnya,  dan  di  Indonesia  khususnya. (Komaruddin  Hidayat, 2002;100).
Adapun  isi  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  terdiri  dari  tiga  buku,  yakni  buku  I tentang Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan.
Sehubungan  dengan  keberadaan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  ada  sejumlah ketetapan yang berhubugan, yakni pertama, Keputusan Bersama Ketua Mahkama Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 yang ditetapkan di Yogyakarta tnggal  21  Maret  1985,  tentang  Penunjuk  Pelaksana  Proyek  Pembangunan  Hukum  Islam melaui  Yurisprudensi.  Kedua,  Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991,  yang  ditetapkan  di Jakarta,  tanggal  10  Juni  1991,  tentang  Instruksi    penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam. Ketiga  Keputusan  Menteri  Agama  No.  154  Tahun  1991,  tentang  pelaksanaan  Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Keempat, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan  Peradilan  Agama  Islam  No.  3694/EV/HK.00.3/AZ/91,  tentang  Penyebarluasan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. (Khoiruddin Nasution, 2007;144). Setelah berakhirnya masa Orde Baru (Orba), pada bulan Mei 1998 sampai sekarang dan diganti  dengan  Masa  Reformasi,  ini  berarti  berada  di  bawah  tiga  Presiden  yakni:  (1)  B.J. Habibi, (2) K.H. Abdurrahman Wahid dan (3) Megawati Soekarno Putri. Muncul isu usulan pencabutan PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negri Sipil (PNS). Perkawina yang di maksut dalam PP ini adalah Perkawinan Poligami. Dengan demikian PP ini dapat disebut memuat aturan kemunggkinan poligami dan aturan Perceraian bagi PNS.
Usulan  PP  No.  10  tahun1983  ini  muncul  dari  Wanita  Muslimat  Partai  Bulan  Bintang, pada bulan Pebruari tahun 1999. Kelompok ini mengiginkan dibelakukannya poligami, tanpa membatasi sedemikian ketat. Sementara dalam PP No. 10 tahun 1983 kemungkinan poligami bagi PNS demikian ketat. (Khoiruddin Nasution, 2007;145).
Sayangnya,  usulan  Muslimat  Partai  Bulan  Bintang  ini  tidak  mendapat  respon  yang demikian  besar  dari  masyarakat.  Pada  bulan  September  tahun  2000,  isu  ini  mucul  kembali setelah ada pernyataan dari Menteri Pemberdaya Perempuan pada masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman  Wahid,  Khofifah  Indra  Prawansa,  bahwa  PP  No.  10  tahun  1983  seharusnya dihapus/ dicabut saja. Alasan pencabutan menurut menteri dimaksud adalah, bahwa masalah poligami menyangkut persoalan pribadi yang tidak perlu diatur negara. Pernyataan menterri ini    kemudian  mendapat  respon  demikian  besar  dari  masyarakat;  ada  yang  setuju  dengan usulan tersebut, namun banyak juga yang tidak setuju.
Diantara yang tidak setuju dengan pendapat menteri tersebut adalah Ibu Negara, Ny. Sinta Nuiyah Abdurrahman Wahid. Beliau berpendapat bahwa PP No. 10 tahun 1983 perlu tetap dipertahankan.  Sebab,  menurutnya  PP  No.  10  ini  bersifat  melindungi  kaum  wanita. Pandangan Ibu Negara ini didukung oleh beberapa Ibu anggota Dharma Wanita yang sempat di wawancarai di SCTV. (Khoiruddin Nasution, 2007;146).
Lebih dari itu, usulan yang menghendaki diadakannya revisi terhadap isi UU No. 1 tahun 1974 dan/atau KHI, seperti juga di usulkan kelompok keempat, mendapat respon fositifdari masyarakat.  Terbukti  semakin  banyak  jumlah  yang  menuntut  diadakannya  revisi  terhadap Perundang-Undangan tersebut. Dengan demikian PP No. 10 tahun 1983 tetap di pertahankan sambil menunggu revisi UU No. 1 tahun 1974 dan atau KHI sebagai UU pokok perkawinan. Bahkan menurut kelompok ini, revisi terhadap UU ini lebih substansial, karena merupakan UU pokok perkawinan.
Seiring dengan munculnya kepermukaan perdebatan masalah PP No. 10 tahun 1983, isu merevisi  ini  UU  No.  1  tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islama  sebagai  UU  pokok perkawinan pun ikut mendapat perhatian. Kemudian pada tahun 2006 lahir Undang-Undang No. 3 tahun 2006, tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989. Dengan lahirnya Undang- Undang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agama. Sebab  disebutkan  dalam  pasal  49,  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonome Syari’ah (Khoiruddin Nasution, 2007;151).
Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 2006, wilayah kekuasaan PA berarti bertambah tiga, yakni : (1) Zakat, (2) Infaq, (3) Ekonomi Syari’ah. (Khoiruddin Nasution, 2009;79).
Seiring dengan munculnya kepermukaan perdebatan masalah PP No. 10 Tahun 1983, isu merevisi isi UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai UU pokok perkasinan pin ikut mendapat perhatian. Meskipun perlu dicatat bahwa sebelumnya isu ini sudah sering muncul  ke  permukaan.  Akhirnya,  draft  (rancangan)  revisi  terhadap  KHI  telah  berhasil direncanakan oleh tim yang dibentuk Departemen Agama R.I.. Draft ini tidak menjadi hukum material di Peradilan Agama di bidang perkawinan. Rancangan ini berjumlah 23 bab dan 150 pasal. (Khoiruddin Nasution, 2009;81).
Disamping  itu  ada  pula  draft  yang  merupakan  hasil  kajian  dan  penelitian  Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama  R.I. terhadap Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Draft PUG ini kemudian terkenal dengan sebutan Conter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam. Buku I mencakup tentang Perkawinan Islam mencakup 116 pasal, buku ke II tentang Hukum Kewarisan Islam mencakup 8 bab dan 42 pasal, dan buku ke III tentang Perwakafan mencakup 5 bab 20 pasal. Rumusan yang digunakan CLD  berdasarkan maqasid al-syari’ah (tujuan-tujuan dasar syari’ah), yakni menegakkan nilai perinsip keadilan social,  kemaslahatan  umat  manusi,  kerahmatan  semesta,  dan  kearifan  local,  dengan mengunakan  empat  pendekatan  utama,  yaitu;  gender,  pluralism,  HAM,  dan  demokrasi. Rumusan ini bahkan telah dipublikasikan pada bulan September 2004. (Khoiruddin Nasution, 2009;81-82).
Abd Moqsith Ghazali, salah seorang tim perumus CLD KHI, menulis alasan perumusan CLD  di  media  Kompas.  Tulisan  ini  dimaksudkan  sebagai  respon  terhadap  pandangan sebagian  ulama  yang    tidak  setuju  dengan  isi  CLD  KHI.  Sebab  sebagian  ulama  telah
menghitung,  tidak  kurang  dari  39  kesalahan  dalam  CLD  KHI,  dan  sebagian  yang  lain mengalkulasi minimal terhadap 19 kesalahan. Karena itu menurut ulama ini CLD KHI harus segera  di  cabut  dari  peredaran  agar  tidak  membingungkan  dan  semakin  meresahkan masyarakat. Bahkan tim CLD KHI, masih menurut kelompok ulama ini, menciptakan syariat Islam  baru,  sesuatu  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  manusia  karena  hak  dan  wewenang menciptakan syariat sepenuhnya di tangan Allah SW. dengan alasan ini, Menteri Agama R.I. turun tangan membatalkan CLD KHI. (Khoiruddin Nasution, 2009;82).
Adapun  draft  yang  di  susun  Tim  Pengarusutamaan  Gender,  CLD  yang  mencakup  tiga buku itu yakni: perkawinan, warisan dan wakaf.
Adapun buku I tentang Perkawinan Islam mencakup 19 bab dan 116 pasal:
Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1); Bab II : Asas, Prinsip, dan Tujuan Perkawinan (pasal 2 s/d 5); Bab III : Rukun dan Pembuktian Perkawinan (pasal 6 s/d 15); Bab IV : Mahar (pasal 16 s/d 20); Bab V : Perjanjian Perkawinan (pasal 21 s/d 31); Bab VI : Larangan Kawin (pasal 32 s/d 33); Bab VII : Pencegahan Perkawinan (pasal 34 s/d 39); Bab VIII : Pembatalan Perkawinan (pasal  40 s/d 44); Bab IX : Perkawinan Perempuan Hamil (pasal 45 s/d 48); Bab X : Hak dan Kewajibab Suami Istri (pasal 49 s/d 53); Bab XI : Perkawinan Orang Islam dengan Bukan Islam (pasal 54 s/d 55); Bab XII : Putusan Perkawinan dan Akibatnya (pasal 54 s/d 87); Bab XIII : Masa Transisi (‘Iddah) (pasal 88 s/d 89); Bab XIV : Pemeliharaan Anak (pasal 90 s/d 93); Bab XV : Status Hukum Anak (pasal 94 s/d 95); Bab XVI : Harta Bersama (pasal 96 s/d 104); Bab XVII : Rujuk (pasal 105 s/d 111); Bab XVIII : Masa Berkabung (pasal 112); dan Bab XIX : Ketentuan Peralihan (pasal 113 s/d 116).
Sedangkan isi buku II tentang Hukum Kewarisan Islam, terdiri dari 8 bab dan 42 pasal:
Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1); Bab II : Perinsip-perensip keWarisan (pasal 2); Bab III : Ahli Waris (pasal 3 s/d 6); Bab IV : Bahagian Waris (pasal 7 s/d 19); Bab V : Kekurangan dan Kelebihan Harta Warisan (pasal 20); dan Bab VI : Wasiat (pasal 21 s/d 33); Bab VII : Hibah (pasal 34 s/d 39); dan Bab VIII : Ketentuan Peralihan (pasal 40 s/d 42).
Isi buku III tentang Hukum Perwakafan Islam, terdiri dari 5 bab dan 20 pasal:
Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1); Bab II : Fungsi, Unsur-Unsur dan Syarat-syarat Wakaf (pasal 2 s/d 10);
Bab III : Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Harta Wakaf (pasal 11 s/d 14);
Bab IV          : Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Harta Wakaf (pasal 15 s/d 17);    dan Bab V : Ketentuan Peralihan (pasal 18 s/d 20). (Khoiruddin Nasution, 2009;88). Baru-baru  ini  muncul  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 soal status anan di luar nikah yang  lahir karena adanya permohonan yudisial  review  yang  diajukan  oleh  Hj.  Aisyah  Mokhtar  dan  anaknya  yang  bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dimana  Moerdiono sebagai  seorang  suami  yang  telah  beristri  3  menikah  kembali  dengan  istrinya  yang  kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari’at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
tersebut  lahir  seorang  anak  laki-laki  yang  bernama  Muhammad  Iqbal  Ramdhan  Bin Moerdiono. ( http://myquran.org/forum/index.php?topic=75964.0 , akses 21 Januari 2013).
Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  mengenai  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan yang  dikonklusikan  dengan  anak  yang  tidak  sah.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi  secara alamiah  tidak  mungkin  seorang  perempuan  hamil  tanpa  terjadinya  pertemuan  antara  ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan  terjadinya  pembuahan.  Oleh  karena  itu  tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut  sebagai ibunya.  Adalah tidak tepat  dan tidak  adil  pula  jika  hukum.  Membebaskan laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  yang  menyebabkan  terjadi  kehamilan  dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang  perempuan  dengan  seorang  laki-laki  adalah  hubungan  hukum  yang  didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata  karena  adanya  ikatan  perkawinan  akan  tetapi  dapat  juga  didasarkan  pada pembuktian  adanya  hubungan  darah  antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak. Kemudian Mahkama Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Oleh  karena  itu  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut  menjadi  “anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  menilai  keputusan  MK  tersebut  melampaui  batas. Alasannya, keputusan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dan pasal 29 UUD 1945. "Putusan  MK  itu  telah  melampaui  permohonan  yang  sekedar  menghendaki  pengakuan keperdataan  atas  anak  dengan  bapak  hasil  perkawinan  tapi  tidak  dicatatkan  kepada  KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya," ujar Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin.
Ma'ruf  menilai  putusan  MK  tersebut    berdampak  konsekuensi  yang  luas  termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Menurut Ma'ruf, hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. "Akibat  nyata  putusan  MK,  kedudukan  anak  hasil  zina  dijadikan  sama  dengan  kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban dan perolehan nafkah,  terutama  hak  waris,".  Sehingga  jelaslah  putusan  MK  ini  menjadikan  lembaga perkawinan  menjadi  kurang  relevan.  Namun  Ma'ruf  menegaskan,  tidak  ada  diskriminasi terhadap anak hasil zina. "Karena memang hukumnya anak hasil zina itu beda dengan anak hasil perkawinan sah. Kalau anak hasil perkawinan sah mempunyai hubungan dengan bapak dan  ibunya.  Tapi  anak  hasil  zina  hanya  punya  hubungan  dengan  ibunya.  Begitu  hukum agamanya,".
Umar  Shihab  menyambut  baik  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  menyatakan ayah biologis harus bertanggung jawab atas anak di luar nikah. Menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutus sengketa anak. "Anak yang lahir di luar nikah akan ada dua kemungkinan, anak diakui oleh ayahnya atau tidak. Kalau ayahnya mengakui  maka  tidak  menjadi  masalah.  Kalau  tidak  mengakui  akan  dibuktikan  ke pengadilan,". Pembuktian di pengadilan ini yang akan menentukan nasab anak apakah benar anaknya atau tidak, yaitu dengan menggunakan bukti tes DNA, foto, saksi dan sebagainya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
sesuai  putusan  MK.  "Putusan  MK  ini  menjadi  dasar  hukum  bagi  hakim  dalam  memutus. Kalau tes DNA-nya bilang itu ayahnya, ya dia harus bertanggung jawab,".

## B. Bagaimana  perkembagan  mutakhir  hukum  keluarga  Islam  di  beberapa  Negara  Asia Tenggara
Di Asia Tenggara, Islam merupakan kekuatan social yang patut di perhitungkan, karena hamper  seluruh  Negara  yang  ada  di  Asia  Tenggara  penduduknya,  baik  mayoritas  ataupun minoritas  memeluk  agama  Islam.  Misalnya  Islam  menjadi  Agama  resmi  Negara  federasi Malaysia,  Kerajaan  Berunai  Darus  Slam,  Burma  (sebagian  kecel  Penduduknya  beragama Islam),  Republik    Filipina,  Kerajaan  Muanghai,  Kampuchea  dan  Republik  Singapura. (Hanung Hasbullah Hamda, 2011;313).
Dari segi jumlah, hampir terdapat 300 juta orang di seluruh Asia tenggara yang mengaku sebagai  Muslim.  Berdasar  kenyataan  ini,  Asia  Tenggara  merupakan  satu-satunya  wilayah Islam  yang  terbentang  dari  Afrika  Barat  Daya  hingga  Asia  Selatan,  yang  mempunyai penduduk Muslim terbesar.
Asia tenggara dianggap sebagai wilayah yang paling banyak pemeluk agama Islamnya. Temasuk wilayah ini adalah pulau-pulau yang terletak di sebelah timur India sampai laut Cina dan mencakup Indonesia, Malaysia dan Filipina. (Hanung Hasbullah Hamda, 2011;314).
Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan pedagang dan para sufi. Hal  ini    berbeda  dengan  daerah  Islam  di  Dunia  lainnya  yang  disebarluaskan  melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka dan tanpa  pemaksaan  sehinggah  Islam  sangat  mudah  diterima  masyarakat  Asia  Tenggara. Mengenai kedatangan Islam di Negara-negara yang ada di Asia Tenggara hamper semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman dan Arabia Selatan.
Menurut  Uka  Tjandra  Sasmita,  proses  masuknya  Islam  ke  Asia  Tenggara  yang berkembang ada enam, yaitu:
1. Melalui saluran Perdagangan,
2. Melalui saluran Perkawinan,
3. Melalui saluran Tasawuf,
4. Melalui saluran Pendidikan,
5. Melalui salurang Kesenian dan
6. Melalui saluran Politik. (Hanung Hasbullah Hamda, 2011;317).
Kedatangan Islam sejak abad ke-7 sampai abad ke-12 dibeberapa daerah Asia Tenggara dapat dikatakan baru pada tahap awal pembentukan komunitas muslim yang terutama terdiri dari  para  pedagang  abad  ke-13  sampai  abad  ke-16,  adalah  abad  yang  ditandai  dengan munculnya  kerajaan  bercorak  Islam.  Perlu  dibedakan  antara tahap  kedatangan,  penyebaran dan pembentukan struktur pemerintahan atau kerajaan.
1. Perkembagan Hukum Islam di Malaysia Konstitusi Federal menyatakan bahwa “Islam adalah agama Negara, tetapi agama lain bebas  diperaktikkan  di  seluruh  wilayah  federasi  berdasarkan  semagat  perdamaian  dan keselarasan. Sumpah jabatan yang di-Pertua Agung berbunyi: “Dengan tulus dan benar kita menyatakan  bahwa  kita  harus  senantiasa  melindungi  agama  Islam  dan  menegakkan  aturan hukum  serta  tatanan  dalam  negeri”.  Pasal  11  Konstitusi  Federal  berbunyi  “setiap  orang mempunya  hak  untuk  meganut  dan  menjalankan  agamanya,  dan  berdasarkan  klausul  (4), menyebarkannya”. (Roibin, 2010; 133).
Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia terdiri atas tiga fase: Periode Melayu, Penjajahan Inggris dan Kemerdekaan. Pada tahun awal kemerdekaan Malaysia pengaruh pegawai serta pakar  hukum  Inggris  masih  begitu  kuat,  sehingga  tidak  terjadi  perubahan  penting  dalam penetapann UU. Sebagian UU hanaya berkaitan dengan persoalan administrative, termasuk yurisdiksi dan kekuasaan peradilan Syari’ah.
Di berbagai Negara bagian telah di undangkan UU baru mengenai administrasi Hukum Islam. Hal ini di maksutkan untuk memberikan pedasaran kinstitusi serta wewenang kepada Majelis Agama Islam, departemen Agama dan Pengadilan Syari’ah. Maksut yang sama juga bagi pencatatan pernikahan, pengabulan pencatatan perceraian, pemeliharaan dan pembagian harta matrimonial, penjagaan dan pemeliharaan anak, administrasi baitul mal dan zakat, serta pengumpulan dan pembagian zakat serta fitrah. (Sudirman Tebbal, 1993 ;103).
Baru-baru  ini,  khususnya  tahun  80-an  telah  di  upayahkan  perbaikan  hukum  Islam  di berbagai Negara bagian khususnya untuk menjelaskan mengubah dan mengkodifikasikannya. Sebagai hasilnya beberapa UU telah ditetapkan Akhir-akhir ini. Termasuk dalam UU baru ini adalah:
1) Administrasi Hukum Islam (1985)
2) Hukum Keluarga (1985)
3) Hukum Acara Pidana (1983)
4) Hukum Acara Perdata (1984)
5) Pembuktian
6) Baitul Mal
Meskipun  UU  di  atas  di  susun  dengan  bantuan  para  ahli  Hukum  Islam,  pengaruh  ahli hukum perdata dan perancang hukum tetap terasa kuat. Kebanyakan UU tersebut didasarkan pada UU yang sudah ada yang kemudian dimodifikasi agar tsesuai dengan ajaran Syari’ah. (Sudirman Tebbal, 1993 ;105).
2. Perkembagan Hukum Islam di Singapura Kodifikasian Hukum Islam sangatlah diperlukan di Negara manapun selama Negara itu terdapat umat Islam, agar hukum Islam tersebut tidak kehilangan keefektifannya,  khususnya dalam suatu Negara dimana umat Islam dan Non Islam hidup bersama, baik sebagai mayoritas maupun minoritas. Untuk itulah diperlukan kodifikasi yang lebih baik dari kodifikasi yang telah dibuat oleh para imam.
Disebabkan  oleh  kebutuhan  seperti  itu,  umat  Islam  Singapura  berusaha  keras  untuk mendekati  Pemerintah  Singapura  agar  mengesahkan  suatu  UU  yang  mengatur  Hukum Personal dan keluarga Islam. Upayah ini di tempuh melalui perwakilan baik secara individu maupun melalui organisasi Muslim yang bekerja selama bertahun-tahun. Dan baru pada tahun 1966  Pemerintah  mengeluarkan  rancangan  Undang-undang  Parlemen  dan  menerima  UU administrasi  Hukum  Islam  1966  ( The  Administration  of  Muslim  Law  Act  1966 ). (Roibin, 2010; 133).
Setelah  rancangan  tersebut  diterima  dan  UU  Administrasi  Hukum  Islam  1966  di berlakukan,  UU  tersebut  kemudian  mengalami  beberapa  amandemen  sesuai  dengan rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Agama Islam yang di gariskan oleh UU itu sendiri.
UU  Administrasi  Hukum  Islam  (AMLA)  merupakan  pengundagan  Hukum  Islam  itu sendiri  .  Akta  ini memberikan  ruang  yang  fleksibel  bagi  Dewan  Agama  Islam,  Pengadilan Agama  dan  Pencatat  Perkawinan  Islam  dalam  menetapkan  Hukum  Syari’at. (Sudirman Tebbal,  1993;113).
3. Perkembagan Hukum Islam di Thailand Kodifikasi  Syari’ah  yang  sistimatis  telah  dimulai  sejak  tahun  empat  puluhan  untuk diterapkan  dalam  masyarakat  Islam  di  Thailandd  di  empat  provinsi  selatan.  Kodifikasian tersebut sekarang telah tercakup dalam UU sipil thailandd yang berkenaan dengan keluarga dan  warisan.  Dalam  hal  ini,  kandungan  syariah  bersifat  inklusif  untuk  mengadili  kasus  di antara umat Islam. Bagaimanapun, seluruh sistimnya berkaitan langsung dengan fiqih Syafi’i. karena mayoritas masyarakat Muslim Thailandd menganut mazhab ini.
Pertentangan  antara  orang  Islam  yang  menganut  mazhab  yang  berbeda  tidak  dapat diselesaikan oleh system peradilan yang ada, karena yang digunakan hanyalah yang telah sah dikodifikasikan,  meskipun  Dato  Yuttitham  sendiri  mampu  mengatasinya.  Suatu  kodifikasi
yang sistimatis dan penerapannya yang inklusif di thailandd pasti akan menguntungkan umat Islam sekaligus seluruhnya. (Roibin, 2010; 138).
4. Perkembagan Hukum Islam Di Filipina Filipina  menganut  teori  yang  memisahkan  kekuasaan  pengadilan  dari  segala  bentuk kekuasaan  Konstitusional  seperti  tradisi  Amerika.  Konsep  pemikiran  Komite  UU Kepresidenan dipengaruhi oleh teori konstitusi klasik ini. Dalam mengkaji “Ajuan Undang- Undang  tentang  administrasi  UU  Islam  1974”  yang  dipersiapkan  oleh  Staf  Riset dan  juga dalam rancangan tentang “Kitab UU Perseorangan Muslim Filipina”, kerja komite di arahkan berdasarkan criteria sebagai berikut:
1) Mengenai  sistem  hukum  Islam,  yang  dipertimbangkan  merupakan  sebuah  system  yang lengkap yang terdiri dari hukum perdata, pidana, perdagangan, politik, Internasional, serta agama, hanya yang secara benar-benar bersifat pribadi yang di kodifikasi.
2) Hukum perorangan memasukkan tindakan sertapraktik yang diwajibkan oleh hukum Islam. Sementara  itu  sesuatu  yang  dilarang  serta  membutuhkan  hukuman  tak  bersyarat  tetap bersetatus larangan.
3) Jika  aturan  hukum  mengenai  suatu  masalah  dirasa  terlalu  rumit,  maka  hanya  perinsip umumnya  yang  dicantumkan.  Adapun  rincian  dari  aturan  tersebut  diserahkan  kepada hakim untuk menjabarkan secara tepat.
4) Tidak  ada  aturan  dalam  bentuk  apa  pun  untuk  dimasukkan  kedalam  UU  jika  hal  itu bertentangan dengan Konstitusi Filipina.
5) Tidak ada aturan yang harus dimasukkan, kecuali hal itu didasarkan pada prinsip hukum Islam yang telah dikemukakan oleh empat mazhab Fiqih

## 3. KESIMPULAN
Dari  beberapa  uraian  secara  singkat  dari  pembahasan  masalah  ini,  penulis  sedikit  dapat menyimpulkan bahwa:
1. Perkembagan  mutakhir  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  adalah  dikeluarkan  dan  di sahkannya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 melaui Instruksi Preseden No. 1/ 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.
2. Selanjutnya lahir nya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahung 2009,  tentang  perubahan  atas  UU  No.  7  tahun  1989.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang  ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agamadan dibentunya peradian husus di Nangro Aceh Darussalam. Dalam pasal 49 UU no 3 taun 2006, “Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwewenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  Perkawinan,  Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari’ah.
3. Adapun  masalah  perumusan  Counter  Legal  Draft  (CLD)  yang  merupakan  hasil  kajian  dan penelitian Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama R.I. terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah dibatalkan oleh Menteri Agama R.I.
4. Trkait  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal  27 Pebruari 2012 soal status anak di luar nikah, dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak.
5. Bahwa  perkembagan  mutakhir  hukum  keluarga  Islam  di  beberapa  Negara  Asia  Tenggara seperti di Malaysia, Singapura, Thailandd dan Filipina dipengaruhi oleh tuntutan Umat Islam utuk  mengkodifikasikan  Hukum  Islam  agar  Hukum  Islam  tersebut  tidak  kehilangan keefektifannya,  khususnya  dalam  suatu  Negara  dimana  umat  Islam  dan  Non  Islam  Hidup besama.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000. Hanung Hasbullah Hamda , (et all) , Moziak Sejarah Islam , Yogyakarta: Penerbit Nusantara Press, 2011.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
http://myquran.org/forum/index.php?topic=75964.0, akses 21 Januari 2013. Khoiruddin  Nasution,  Hukum Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan   Di Dunia Muslim . Yogyakarta: Academia +Tazzafa, 2009.
Khoiruddin  Nasution, Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam  Indonesia , Yogyakarta:   2007.
Komaruddin Hidayat, Pranata Islam Di Indonesia . Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002. Roibin, Penetapan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah . Malang : UIN-Malik Press, 2010. Sudirman Tebbal, Perkembagan Mutakhir Hukum Islam di Asia  Tenggara . Bandung: Penerbit Mizan, 1993.