## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 01, Januari 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## LEGAL STANDING PENYANDANG DISABILITAS DALAM UU NO.8 TAHUN 2016 TENTANG DISABILITAS

## Anastasia Bintari Kusumastuti
Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia *anastasiabintarikusumastuti@gmail.com

## ABSTRAK
Legal standing para penyandang disabilitas terabaikan keberadaannya dalam perundangan-undangan di Indonesia sejak beberapa dekade pasca kemerdekaan. Baru pada tahun 1997 dalam UU No.4 Tahun 1997 keberadaan para  penyandang disabilitas mulai secara legal mendapatkan pengakuan eksplsit di dalam Undang- undang  dengan  istilah  “Penyandang  cacat”.  Dalam  UU  No.  8  Tahun  2016,  penggunaan  istilah ”Penyandang  cacat”  diganti  dengan  istilah  “Penyandang  disabilitas”. Perubahan  istilah  dan penempatannya  dalam  UU  mengandung  permasalahan  pergeseran  legal  standing  para  penyandang disabilitas  di  dalam  perundangan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bermaksud  untuk  membahas  legal standing  penyandang  disabilitas  dalam  UU  No.8  tahun  2016.  Pendekatan  yang  dipakai  adalah  yuridis normatif  yakni  naskah  UU    dikaji  dengan  hermeneutik  filosofis  sebagai  alat  penafsiran  dengan membandingkan  Undang-undang  lainnya  dan  sumber-sumber  sekunder  melalui  refleksi  kritis  untuk memperoleh  pemahaman  legal  standing  penyandang  disabilitas  dalam  UU  No.8  Tahun2016.  Sebagai kesimpulan,  disampaikan  pemahaman  komprehensif  tentang legal  standing penyandang  disabilitas dalam UU No.8 tahun 2016 dan rekomendasi bagi pembuat undang-undang dan kebijakan.

## Kata Kunci : Legal Standing; Penyandang Disabilitas; UU No.8 Tahun 2016

## ABSTRACT
Legal standing of the disability had been legaly neglected their existence in Indonesian legislation for a couple of decades after the Indonesian independence. Just in the Law No.4 Year 1997 on “Penyandang cacat” the existence of disability starts being recognized. In the Law No. 8 Year 2016 on “disabilitas” , the term of “Penyandang cacat” is replaced with “disabilitas”. Th e term change and its primacy contains the problem of the legal standing change in legislation. For that reason, this writing is intended to examine the legal standing of the disability in  the Law No. 8 Year 2016 .This  writing uses a yuridical normative approach in which philosophical hermeneutic as intepretation theory and comparison with other laws and secondary sources are applied to get a deep understanding of the disability’s legal standing in the Law No. 8 Year 2016. In conslusion, the comprehensive legal standing of the disability and recommendations for the legislation and policy makers is delivered .
Keywords: Legal Standing; The Disability;  Law No.8 Year 2016

## A. PENDAHULUAN
Penyandang disabilitas adalah individu dengan keadaan keterbatasan fisik atau mental. Penyandang disabilitas menyangkut orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan. 1 Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 memberikan
1 Bdk. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas , download 28 Desember 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Dini
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
landasan  pengakuan  keberadaan  penyandang  disabilitas.  Amanat  Konstitusi  sebagaimana termuat  dalam  pembukaan  UUD  1945  menegaskan  kemanusiaan,  keadilan  dan  kesamaan  di hadapan hukum. Secara eksplisit pembukaan konstitusi UUD 1945 mengatakan bahwa Negara Republik  Indonesia  berdasar  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. 2
Oleh karena itu penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional untuk medapatkan pengakuan  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia.  Meskipun  demikian,  produk  hukum operasional  yang  diturunkan  dari  amanat  konstitusi  tidak  serta  merta  hadir  memberikan pengakuan keberadaan penyandang disabilitas. Tidak adanya produk Undang-Undang tentang penyandang disabilitas selama beberapa dekade setelah kemerdekaan tersebut menyebabkan penyandang  disabilitas  dalam  periode  di  atas    mengalami  diskriminasi  dan  kehilangan  hak konstitusinalnya.  Hak  konstitusional  tersebut  antara  lain  adalah  kesetaraan  di  depan  hukum, aksesibilitas,  hak-hak  dasar  sebagai  warga  negara.  Kondisi  penyandang  disabilitas  yang  tidak berdaya  karena  keterbatasannya  tidak  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  memadai. Kedudukan sebagai warga negara berpotensi mengalami diskriminasi oleh karena penyandang disabilitas  belum  mendapatkan  pengakuan  dan  tidak  memiliki  legal  standing  untuk mendapatkan perlindungan hukum serta memperoleh hak-haknya.
Baru  pada  Undang-Undang  Nomor  4  tahun    1997  tentang  Penyandang  cacat, keberadaan  penyandang  disabilitas mulai  diakui  keberadaannya secara  hukum.  Itupun  masih dengan sebutan  sebagai  “penyandang  cacat”  yang mengandung  makna  peyoratif  dan diskriminatif karena sebagai warga negara masih dianggap lebih rendah daripada warga yang lain dan menjadi obyek hukum dari negara atau pemerintah. Ali Sodiqin menyebutnya sebagai ambiguitas  perlindungan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia. 3 Pada Bab I pasal 1 dalam ketentuan umum, yang dimaksudkan dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:
a. penyandang cacat fisik;
b. penyandang cacat mental;
c. penyandang cacat fisik dan mental.
Kemudian  tingkat  kecacatan  dikategorikan  menurut  derajat  berat  ringannya  cacat  yang disandang  oleh  seseorang.  Di  sini  pengakuan  hukum  keberadaan  penyandang  cacat  masih dipandang sebagai sasaran kegiatan belas kasihan.
Pengakuan  keberadaan  penyandang  disabilitas  dalam  perundang-undangan mempengaruhi  pandangan,  aksesbilitas,  fasilitas,  kesejahteraan  para  penyandang  disabilitas. Wiwik  Afifah,  Syofyan  Hadi  mengkaji  aksesibilitas  terhadap  hak  pendidikan  penyandang
Widinarsih, 2019, Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, 127-142.
2 Bdk. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, https://www.mkri.id/ public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf , diakses 28 Desember 2022.
3 Ali Sodiqin, 2021, Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang- Undangan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No. 1 - Maret 2021: 31-44.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
disabilitas di Jawa Timur. 4 Pamungkas Satya Putra memberikan catatan observasi penelitiannya terhadap aksesibilitas perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas di Kerawang. 5 Sementara  Masrudi  Muchtar,  Utomo,  Latifa  Suhada  Nisa,  Dewi  Siska,  Maliani  melakukan evaluasi penerimaan pegawai negeri (cpns) penyandang disabilitas di pemerintahan di provinsi Kalimantan  Selatan. 6 Sunit  Agus  Tri Cahyono  dan  Pantyo  Nugroho  Probokusumo membahas hak-hak  penyandang  disabilitas  keluarga  miskin  yang  terabaikan. 7 Singkatnya,  penyandang disabilitas berada di berbagai bidang kehidupan dan wilayah Indonesia. Pengakuan keberadaan penyandang  disabilitas  secara  hukum  menyediakan  akses,  fasilitas,  perlindungan  hukum  dan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lain di hadapan hukum.
Pada tahun 2016 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pengakuan keberadaan penyandang  disabilitas  mendapatkan  pengakuan  secara  eksplisit  dengan  menggantikan  kata “penyandang  cacat”  dalam  undang - undang  sebelumnya  menjadi  “penyandang  disabilitas”. Perubahan  istilah  yang  dipakai  tidak  lepas  dari  konsekuensi  ratifikasi  konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak penyandang disabilitas oleh negara Republik Indonesia. Ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penyandang disabilitas tersebut disyahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The  Rights  of Persons  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas). Keberadaan  penyandang  disabilitas  ditempatkan  dalam  suatu  Undang-Undang  spesifik tersendiri  dengan  istilah ’penyandang  disabilitas’ yang  lebih  memiliki  makna  positif  dan memberikan  penghormatan  terhadap  martabat  manusia  bagi  para  penyandang  disabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada Bab I pasal 1 secara  rinci  definisi,  perlindungan  hukum  dari  diskriminasi,  pemberdayaan  dan  lain  lain sebanyak  20  poin  dicantumkan  dalam  ketentuan  umum  yang  terkait  dengan  penyandang disabilitas sebagai berikut: 8
1. Penyandang  Disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual,  mental,dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang    dalam berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak.
2. Kesamaan  Kesempatan  adalah  keadaan  yang  memberikan  peluang  dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negaradan masyarakat.
3. Diskriminasi  adalah  setiap  pembedaan,  pengecualian  pembatasan,  pelecehan,  atau pengucilan  atas  dasardisabilitas  yang  bermaksud  atau  berdampak  pada  pembatasan
4 Wiwik Afifah, Syofyan Hadi, 2019, Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28,  Januari 2019, hlm. 85-101.
5 . Pamungkas Satya Putra, 2019, Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang , Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 205-221.
6 Masrudi Muchtar, Utomo, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska, Maliani, 2020, Evaluasi Penerimaan Cpns Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Kebijakan Pembangunan, Volume 15 Nomor 2 Desember 2020: 203-217.
7 Sunit Agus Tri Cahyono dan Pantyo Nugroho Probokusumo, 2016, Hak-Hak Disabel Yang Terabaikan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial , Vol. 40, No. 2, Agustus 2016, 93-108.
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hlm. 2-5.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan  adalah  sikap  menghargai  atau  menerima  keberadaan  Penyandang Disabilitas  dengan  segala  hak  yang  melekat  tanpa  berkurang.  5.  Pelindungan  adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
5. Pemenuhan  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  memenuhi,  melaksanakan,  dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  menguatkan  keberadaan  Penyandang  Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
7. Aksesibilitas  adalah  kemudahan  yang  disediakan  untuk  Penyandang  Disabilitas  guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
8. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan  diperlukan untuk
9. menjamin  penikmatan  atau  pelaksanaan  semua  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan fundamental untuknPenyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Alat  Bantu  Kesehatan  adalah  benda  yang  berfungsi  mengoptimalkan  fungsi  anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenagamedis.
12. Konsesi  adalah  segala  bentuk  potongan  biaya  yang  diberikan  oleh  Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitasberdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan  Publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Pemberi  Kerja  adalah  orang  perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Komisi  Nasional  Disabilitas  yang  selanjutnya  disingkat  KND  adalah  lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
17. Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi,  baik  yang  berbadan  hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pemerintah  Pusat  yang  selanjutnya  disebut  Pemerintah  adalah  Presiden  Republik Indonesia yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan negara  Republik  Indonesia  yang dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  menteri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Penggunaaan  istilah  penyandang  disabilitas  dan  Undang-undang  tersendiri  tentang penyandang  disabilitas  memberikan  posisi  hukum  dan  legal  standing  kepada  penyandang disabilitas.  Pergeseran  istilah  dan  kehadiran  Undang-Undang  tentang  penyandang  disabilitas secara tersendiri ini membedakan  legal standing penyandang disabilitas apabila dibandingkan dengan legal standing penyandang disabilitas dalam Undang-Undang sebelumnya. Pembahasan pergeseran  istilah  dan  legal  standing  tersebut  dianalisa  dengan  mengunakan  hermenutik filosofis  sebagai  tool  untuk  menafsirkan  makna  istilah  dan  perubahan  yang  ada,  serta konsekuensi hukumnya bagi legal standing penyandang disabilitas. Pembahasan legal standing tersebut menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan menjadi landasan rekomendasi bagi pembuat Undang-Undang dan pemebuat kebijakan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Undang-Undang yang  berlaku  dikaji  dengan  menggunakan  membandingkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2016  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  dan  kemudian  diinterpretasikan  dengan menggunakan  teori  penafsiran  yang  disebut  hermeneutik  filosofis  di  bawah  terang  akal  budi dengan analisa kritis. Melalui metode ini akan dihasilkan pemahaman komprehensif mendalam mengenai legal standing penyang disabilitas.
Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  termasuk  jenis  penelitian  deskritif  analitis. Pembahasan  masalah  hukum,  sistem  hukum  dianalisa  guna  memberikan  solusi  terhadap persoalan  yang  ada. 9 Perbandingan  absennya  UU  penyandang  disabilitas  dalam  perundang- undangan, UU Nomor 4 Tahun 1997, UU Nomor 8 Tahun 2016 dianalisa  memakai hermeneutik filosofis  dengan  refleksi  analitis  kritis.  Perbandingan  kritis  UU  Nomor  8  tahun  2016  dengan pengesahan  ratifikasi  konvesi  PBB  tentang  penyandang  disabilitas  dalam  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities  (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  dimaksudkan  untuk memperlihatkan bagaimana proses legal standing penyandang disabilitas dalam UU Nomor 8 tahun 2016 terbentuk.
Pengumpulan  data  Undang-Undang  dan  sumber-sumber  sekunder  dilakukan  dengan riset kepustakaan dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisa melalui komparasi dan analisa kritis menggunakan hermeneutik filosofis untuk memperoleh pemahaman konprehensif mengenai legal standing penyandang disabilitas dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hasil  penelitian  berupa  kesimpulan  dan  rekomendasi  yang  ditunjukkan  bagi  penyandang disabilitas maupun pembuat dan pelaksana kebijakan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembentukan UU nomor 4 Tahun 1997 dan UU nomor 8 Tahun 2016
9 Bdk. Sri Lestari, 2021, Kajian Uu Cipta KerjaTerhadap UU Kesehatan Dan UU Tenaga Kesehatan, Magistra Law Review, Volume 02 Nomor 01, Januari 2021, hlm. 25.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Pengakuan  keberadaan  penyandang  disabilitas  dalam  bentuk  Undang-Undang Undang-Undang  dimulai  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 Tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997  dibentuk berdasarkan amanat  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945.  Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  NRI 1945 disebutkan bahwa Negara berperan aktif memajukan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan pembuatan UU Nomor 4 Tahun 1997, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pelaksanaan pembangunan. 10 Undang-Undang tersebut  di  atas  oleh  karenanya  dibuat  dalam  rangka  mengupayakan  peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Di samping itu, UU tersebut bermaksud untuk memberikan  landasan  hukum  bagi  upaya  pemerintah  untuk  peningkatan  kesejahteraan sosial bagi penyangdang cacat.
Berbeda  dengan  terbentuknya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  Tentang Penyandang  Cacat,  pembentukan  Undang-Undang  nomor  8  tahun  2016  disusun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan melakukan  penyesuaian  dengan  ratifikasi  konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) tentang  Penyandang  disabilitas  yang  disyahkan  dalam  Undang-Undang  nomor  19  Tahun 2011. Hal tersebut merupakan konsekuensi setelah pemerintah meratifikasi konvensi PBB tentang  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Dalam  pertimbangan  disyahkannya  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  disebutkan  sebagai  Undang-Undang  tentang  penyandang disabilitas. Undang-Undang tersebut menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari  setiap  warga  negara  dan  masyarakat  untuk  dijamin  kelangsungan  hidupnya  secara hukum  dan  tidak  terpisahkan  sebagai  warga  negara  dan  masyarakat  Indonesia.  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  oleh  karenanya  dibuat  untuk  menjamin  kesamaan  hak, kesempatan menuju kehidupan sejahtera mandiri tanpa diskriminasi. 11 Pemerintah pusat, pemerintah  daerah  dan  kementerian  berkewajiban  mengimplementasikan  lebih  lanjut dalam peraturan pelaksanaan di tingkat kewenangannya masing-masing.

## 2. Pergeseran legal standing penyandang disabilitas
Terdapat  tiga  periode  pergeseran  legal  standing  penyandang  disabilitas  dalam perundang-undangan  di  Indonesia.  Yang  pertama,  adalah  periode  pasca  kemerdekaan sampai dikeluarkannya UU nomor 4 Tahun 1997. Pada periode ini kepedulian pengakuan penyandang disabilitas belum hadir dalam bentuk Undang-Undang. Dengan kata lain, pada masa periode tersebut belum muncul itikad baik ( good will) pemerintah untuk memberikan pengakuan keberadaan penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia.
Periode  yang  kedua  adalah  periode  UU  nomor  4  tahun  1997  sampai  dengan keluarnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016. Pada masa periode ini konsekuensi hukum
10 Bdk. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hlm.1
11 Bdk. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hlm 1. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/uu-nomor-8-tahun-2016/detail [diakses 28 Desember 2022].
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
pengesyahan ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak penyandang disabilitas mendorong  kemajuan  pengakuan  keberadaan  dan  martabat  Penyandang  disabilitas sehingga  terbentuklah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang disabilitas.
Periode yang ketiga adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 dan implementasinya  sampai  sekarang.  Pada  Undang-Undang  No.  8  tahun  2016  disebutkan secara eksplisit kata “Penyandang Disabilitas”. Ini berarti Penyandang disabilitas betul-betul sudah  mendapatkan  pengakuan  keberadaan  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia. Pelaksanaannya  pengakuan  keberadaan  dan  legal  standing  Penyandang  disabilitas  dalam perundang-undangan  masih  memerlukan  perangkat  operasional  seperti  peraturan kementerian  dan  peraturan-peraturan  daerah  atau  Peraturan-peraturan  daerah  (perda- perda) yang diperlukan dalam pelaksanaan di lapangan.
Secara  lebih  rinci  mengenai  tiga  peridode  proses  pengakuan  keberadaan Penyandang  disabilitas  dan  legal  standing  penyandang  disabilitas  dalam  perundang- undangan tersebut di atas dapat dilihat sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:
Periode pasca kemerdekaan - keluarnya UU No.4 tahun 1997 Periode UU nomor 4 tahun 1997 sampai dengan keluarnya UU nomor 8 Tahun 2016 Periode UU No.8 tahun 2016 dan implementasinya sampai sekarang Absennya pengakuan keberadaan penyandang disabilitas Mulai ada pengakuan hukum keberadaan penyandang cacat Pengakuan hukum keberadaan penyandang disabilitas Belum  ada  legal  standing penyandang disabilitas dalam bentuk Undang- Undang Mulai ada legal standing Legal standing yang dijamin undang-undang Sebagai sasaran yang dibantu, masih dipersepsikan sebagai warga masyarakat yang perlu dikasihani. Sebagai  warga  negara  dan masyarakat dengan kesetaraan dan kesempatan yang sama Belum ada itikad baik ( good will) pemerintah atas kepedulian keberadaan penyandang disabilitas Pemerintah sebagai subyek hukum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat Sebagai  warga  negara  dan masyarakat dengan kesetaraan dan kesempatan yang sama
3. Perbandingan  dan  analisa  hermeneutik  filosofis   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997 dibuat berdasarkan Konstitusi UUD NRI 1945.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Dalam  terang  Struktur  hirarki  perundangan  sebagaimana  dikemukan  oleh  Hans  Kelsen menempatkan konstitusi dalam kedudukan yang paling tinggi. Undang-Undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Penjenjangan peraturan perundang-undangan di  Indonesia  berdasarkan  asas  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundangan  yang  lebih  tinggi.  Secara  rinci hirarki tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1997  Tentang  Penyandang  cacat  mengandung kelemahan  yang  tidak  boleh  diabaikan  dalam  perundang-undangan  Indonesia.  Pertama, pemakaian  kata  “penyandang  cacat”  secara  ontologis  mengandung  stigmatisasi  yang memberikan label negatif terhadap penyandang disabilitas. Labelling seperti menjadi titik awal  diskriminasi  dan  sangat  berpotensi  menimbulkan  ketidakadilan  sosial.  Kedua, penyandang  disabilitas  ditempatkan  sebagai  obyek  hukum  dan  sasaran  kegiatan  belas kasihan  oleh  negara  atau  pemerintah  sehingga  belum  memberi  ruang  pemberdayaan.
Ketiga,  menurut  Wahyu  Kartiko  Utami,  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1997  Tentang Penyandang cacat tidak berbasis pada penyandang cacat itu sendiri. 12 Keempat, Undang- Undang  tersebut  lebih  merupakan  bentuk  upaya  memberikan  landasan  hukum  bagi pemerintah sebagai subyek hukum untuk memberi aneka macam bentuk bantuan sosial dan kegiatan charity kepada penyandang cacat.
Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 tahun  2016  penyusunannya  lebih  berdasar  pada  penyesuaian  UU  Nomor  4  tahun  1997 dengan tuntutan konsekuensi pengesahan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Indonesia  telah  melakukan  ratifikasi  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas). 13 Oleh karena  itu,  Undang-Undang  Nomer  8  Tahun  2016  disusun  berdasarkan  tuntutan
12 Wahyu Kartiko Utami,2019, Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di In donesia dan Wilayah Asia Tenggara, Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta, 4 (2), 7 13 Bdk. Wahyu Kartiko Utami,2019, Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara, Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta, 4 (2), 1.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
penyesuaian dari UU Nomer 4 Tahun 1997 dengan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas.
Konvensi  PBB  tentang  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  sangat  mempengaruhi penyusunan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016.  Penyandang  disabilitas  tidak  hanya menjadi  sasaran  upaya  pemerintah memajukan  kesejahteraan  sosial,  tetapi  martabatnya sebagai warga negara dan masyarakat pelaku Undang-undang dijamin. Berikut adalah tabel perbedaan UU Nomer 4 Tahun 1997 dan UU nomor 8 tahun 2016:
Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Cacat Tentang Penyandang Disabilitas Penyandang  cacat  sebagai  sasaran  atau objek hukum Penyandang  disabilitas  sebagai  pelaku subjek  hukum  sebagai  warga  negara  dan masyarakat Subjek hukum nya adalah pemerintah Jaminan  perlindungan  hukum  kesetaraan tanpa diskriminasi, aksesibilitas, kesempatan dan hak-haknya sebagai warga negara dan masyarakat. Legal  standing  Penyandang  disabilitas sangat  lemah  sebagai  obyek  hukum  yang harus dikasihani dan dibantu Legal standing Penyandang disabilitas yang setara  dengan  warga  lain,  aksesibilitas,
pemberdayaan dan kesempatan
Dari perbandingan di atas tampak adanya paradigma dari penyandang disabilitas sebagai obyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menjadi penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang di jamin oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016. Penyandang disabilitas tidak lagi menjadi obyek sasaran kegiatan belas kasihan oleh negara atau pemerintah. Penyandang disabilitas adalah warga negara dan masyarakat penuh yang dilindungi secara hukum dari aneka diskriminasi, pelecehan dan dapat berpartisipasi penuh dalam  politik.  Hilmi  Ardani  Nasution;  Marwandianto  memberi  perhatian  khusus  dalam penelitian tentang hak memilih dan dipilih dari penyandang disabilitas di Yogyakarta. 14 Legal standing sebagai subyek hukum dan warga negara atau warga masyarakat di jamin oleh UU nomor 8 Tahun 2016.
4. Perbandingan dan analisa ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak  penyandang  disabilitas  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas
Terbentuknya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  adalah  sebagai  suatu  tuntutan konsekuensi logis dari pengesahan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak  Penyandang  disabilitas  maka  penghormatan  terhadap  hak-hak  penyandang  disabilitas
14 Bdk. Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto,2019, Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta , Jurnal HAM 10 (2), 161-178.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
cukup dominan.  Penyesuaian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyandang cacat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menghasilkan beberapa  kesamaan  terhadap  hak-penyandang  disabilitas  yang  dilindungi.  Berikut  tabel kesamaan hak-hak antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) terhadap hak-hak yang dilindungi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). hak hidup hak hidup hak bebas dari stigma hak bebas dari stigma Hak Keadilan dan Perlindungan hukum Hak Keadilan dan Perlindungan hukum Hak privasi Hak privasi Hak Keagamaan Hak Keagamaan Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi Hak Kewarganegaraan Hak Kewarganegaraan Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi Hak Pendidikan Hak Pendidikan Hak Pekerjaan Hak Pekerjaan Hak Kebudayaan dan Pariwisata Hak Kebudayaan dan Pariwisata Hak Kesejahteraan Sosial Hak Kesejahteraan Sosial Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat
Meskipun demikian terdapat beberapa hak penyandang disabilitas dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang tidak ada dalam ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak- Hak Penyandang disabilitas. Berikut tabel perbedaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak penyandang disabilitas.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hak Pelayanan Publik Tidak memuat hak pelayanan publik Hak kewirausahaan dan koperasi Tidak memuat hak kewirausahaan dan koperasi Hak pendataan Tidak memuat hak pendataan Hak keolahragaan Tidak memuat keolahragaan
Dari kesamaan dan  perbedaan di atas, legal standing penyandang disabilitas  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan kembali hak-hak yang ada dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lebih dari yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of  Persons  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas),  Undang- Undang nomor 8 Tahun 2018 memberikan legal standing yang kokoh terhadap perlindungan pelayanan publik, hak kewirausahaan dan koperasi, hak pendataan dan hak keolahragaan bagi penyandang disabilitas.
Dengan  demikian,  legal  standing  penyandang  disabilitas  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  telah  menempatkan  penyandang  disabilitas  pada  tempatnya  dengan penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi  yang  melekat  pada  keberadaannya.  Oleh  karena  itu, legal  standing  penyandang  disabilitas  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  dapat menjadi  referensi  pembuatan  Undang-Undang  lainnya  yang  menyangkut  penyandang disabilitas dan peraturan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat, kementerian dan daerah.

## C. PENUTUP
Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Legal standing dengan penyebutan “penyandang disabilitas” memberikan posisi hukum penyandang  disabilitas  sesuai  dengan  martabatnya  sebagai  manusia  dengan  hak-hak  dasar penyandang disabilitas yang dihormati. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas  memberikan  legal  standing  yang  kuat  terhadap  penyandang  disabilitas.Dalam Undang-Undang  No.8  Tahun  2016  keberadaan  para  penyandang  disabilitas  diakui  dan dilindungi  hak  konstitusionalnya  mencakup  hak  dan  kewajiban  serta  kesetaraannya  sebagai warga negara dan masyarakat di hadapan hukum.
Dan sebagai rekomendasi, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: penyandang  disabilitas  disarankan  untuk  memberdayakan  diri  dengan  membentuk perkumpulan  atau  asosiasi  untuk  memperjuangan  pelaksanaan  dan  implementasi  Undang-
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Undang    dengan  peraturan-peraturan  pada  tingkat  pusat,  kementerian  dan  daerah.  Untuk pembuat Undang-Undang DPR dan DPRD disarankan untuk memonitor pelaksanaan Undang- Undang dan membuat perangkat  peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksana  kebijakan  dan  regulator  Gubernur,  Bupati,  Walikota,  institusi  dan  perusahaan disarankan  untuk  menfokuskan  pengejawantahan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  ke dalam  peraturan-peraturan  kementerian,  Peraturan  Daerah  dan  peraturan  pelaksanaan  di perusahaan untuk memberikan hak konstitutsional penyandang disabilitas  di seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Sodiqin,( 2021). Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang- Undangan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia , 18 (1),31-44.
Dini Widinarsih, (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 20 (2),127-142.
Hilmi  Ardani  Nasution;  Marwandianto,2019,  Memilih  Dan  Dipilih,  Hak  Politik  Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal HAM 10 (2), 161-178.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas, [diakses 28 Desember 2022].
Masrudi Muchtar, Utomo, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska, Maliani, (2020). Evaluasi Penerimaan Cpns Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Kebijakan Pembangunan ,  15 (2), 203-217.
Pamungkas  Satya  Putra,  (2019).  Aksesibilitas  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang, Mimbar Hukum, 31 (2), 205-221.
Sri Lestari, (2021). Kajian UU Cipta KerjaTerhadap UU Kesehatan Dan UU Tenaga Kesehatan, Magistra Law Review, 15 (1), 21-39. http://jurnal.untagsmg.ac.id/ index.php/malrev/article/view/1998.
Sunit Agus Tri Cahyono dan Pantyo Nugroho Probokusumo, 2016, Hak-Hak Disabel Yang Terabaikan.Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial,  40 (20), 93-108.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, https://www.mkri.id/public/ content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf [diakses 27 Desember 2022].
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The  Rights  of Persons  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_19.pdf [diakses 29 Desember 2022].
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/uu-nomor-8-tahun-2016/detail [diakses 28 Desember 2022].
Wahyu  Kartiko  Utami,2019,  Studi  Perbandingan  Perlindungan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara, Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta , 4 (2), 1-13.
Wiwik Afifah, Syofyan Hadi, (2019). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur, DiH Jurnal Ilmu Hukum , 14(28), 85-101.