Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol.  4,  No.  2  –  Juli  2023,  Hal.  266-271  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.266-271
HARMONISASI PENGATURAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2021
Komang Satria Wibawa Putra 1 , Nurisa 2 , I Nengah Dasi Astawa 3
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
3 Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
1 komangsatria@undiknas.ac.id, 2 naurin.putri@gmail.com, 3 nengahdasiastawa@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji disharmoni peraturan perundang-perundangan yang mengatur terkait dengan  batasan  usia  pendiri  perseroan  perorangan.  Jenis  peneltian  dalam  penulisan  ini  ialah  penelitian  hukum normatif. Berdasakan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa adanya disharmoni pengaturan batasan usia pendiri perseroan perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas  dan  KUH  Perdata.  Disharmoni  pengaturan  tersebut  wajib  untuk  dilakukan  pengharmonisasian  yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta sejalan dengan prinsip atau asas lex superior  derogat  legi  inferiori. Pengharmonisasian  batasan  usia  pendiri  perseroan  perorangan  tersebut  wajib untuk dilakukan guna memberikan jaminan kepastian hukum di dalam masyarakat.
Kata Kunci: Harmonisasi, Perseroan Perorangan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

## Abstract
The aim of this paper is to examine the disharmony of laws and regulations that regulate the age limit for founders of individual companies. The type of research in this paper is normative legal research. Based on the results of the research, it shows that there is disharmony in setting the age limit for individual company founders based on Government  Regulation  Number  8  of  2021  with  the  Limited  Liability  Company  Law  and  the  Civil  Code.  The disharmony of these arrangements is mandatory for harmonization in accordance with Article 7 paragraph (1) of  Law  Number  12  of  2011  and  in  line  with  the  principles  or  principles  of  lex  superior  derogat  legi  inferiori. Harmonization of  the age limit for founders of  individual  companies is mandatory in order to guarantee legal certainty in society.

## Keywords: Harmonization, Individual Companies, Government Regulation Number 8 of 2021

## I. PENDAHULUAN
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Cipta  Kerja)  diharapkan  mampu  meningkatkan  iklim  investasi  di  Indonesia  dengan memberikan  kemudahan  perizinan  kepada  investor  melalui  penyatuan  berbagai  undang-undang. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengadopsi  pendekatan omnibus sebagai konsep baru yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia, yang memiliki keunggulan ganda dalam  menyelaraskan  hukum  yang  tumpang  tindih  dan  tidak  teratur  (Ginting,  2021).  Pendekatan Omnibus dianggap sebagai solusi atas berbagai persoalan tumpang tindih dan ambiguitas hukum yang selama ini menghambat investasi (Fitryantica, 2019). Indonesia mengadopsi pendekatan omnibus dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan instrumen aturan investasi yang dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, berbagai elemen aturan investasi sangat kompleks, tidak hanya menyangkut masalah investasi, tetapi juga ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif fiskal nonfiskal dan lain sebagainya (Hernawati & Suroso, 2020).
Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf c, yakni melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan,  dan  perlindungan  bagi  koperasi  dan  UMK-M  serta  industri  nasional.  Pengaturan  yang
berkaitan  dengan  keberpihakan,  penguatan,  dan  perlindungan  khususnya  bagi  UMK-M  tentunya mengatur tentang aspek-aspek kemudahaan UMK-M dalam berusaha di Indonesia. Salah satu ciri dari kemudahan  UMK-M  dalam  berusaha  ialah  adanya  kemudahan  dalam  perizinan  usaha  maupun pendirian badan usaha sabagai bentuk legalitas UMK-M dalam menjalakan aktivitas bisnis.
Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perubahan yang signifikan terkait pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas)  dengan  penambahan  pengaturan  tentang frasa “Badan Hukum Perorangan” yang memenuhi yang memenuhi kriteria UMK berdasarkan Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (selanjutnya  disebut Undang-Undang UMK-M). Oleh sebab itu, UMK dapat mendirikan PT perorangan yang merupakan bagian dari Badan Hukum Peorangan (Harahap, Santoso, & Prasetyo, 2021). Selanjutnya, pengaturan lebih spesifik terkait dengan perseroan perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenui Kriteria Usaha  Mikro  dan  Kecil  (selanjutnya  disebut  PP  No.  8  Tahun  2021).  Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1) menentukan  bahwa  Perseroan  Perorangan  didirikan  oleh  warga  negara  Indonesia  dengan  mengisi pernyataan  pendirian  dalam  bahasa  Indonesia.  Kemudian  pada  ayat  (2)  menentukan  bahwa  Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan b. cakap hukum.
Usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum bagi pendiri  perseroan perorangan sesuai dengan ketentuan PP No. 8 Tahun 2021 sudah dianggap dewasa dan layak melakukan perbuatan hukum  dalam  mendirikan  perseroan  perorangan.  Akan  tetapi,  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Pasal 153E ayat (1) Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa orang perorangan adalah  pemegang saham usaha mikro dan kecil dari perseroan. Kemudian  bagian  penjelasan  pasalnya  disebutkan  orang  perorangan  itu  adalah  orang  yang  cakap melakukan  perbuatan  hukum  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  KUH Perdata).  KUH  Perdata  memberikan  pengaturan  terkait  dengan  usia  dewasa  seseorang  dalam melakukan perbuatan hukum tercantum pada pasal 330 yang menentukan bahwa “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Dengan demikian ketentuan batasan  usia  pendiri  perseroan  perorangan  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun oleh karena Undang-Undang Cipta Kerja merujuk pada aturan KUH Perdata.
Konsekuensi  yang  timbul  dari  pengaturan  perseroan  perorangan  yang  yang  dapat  didirikan dengan  usia  pendiri  17  (tujuh  belas)  ialah  bahwa  pendiri  perseroan  perorangan  dapat  melakukan perbuatan  hukum  saat  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun.  Pengaturan  tersebut  tentunya  berbeda  dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan hukum yang diatur dalam KUH Perdata ialah ketika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.
Oleh karena itu, aturan batasan usia pendiri perseroan perorangan dalam PP No. 8 Tahun 2021 dan  KUH Perdata  adalah  berbeda,  antara  usia  17  (tujuh  belas)  tahun  dan  21  (dua puluh  satu)  tahun. Perbedaan ini menimbulkan ketidakharmonisan norma hukum yang disebut dengan konflik penormaan atau  disharmoni  norma.  Disharmoni  peraturan  akan  menyebabkan  penafsiran  yang  berbeda  dalam melaksanakan aturan itu, sehingga aturan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien yang  berimplikasi  pada  ketidakpastian  hukum  dan  tidak  dapat  berfungsi  sebagai  pedoman  untuk bertindak hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya pembahasan terkait dengan batasan usia dewasa dan cakap hukum pendiri perseroan perorangan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang mengkaji dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hukum  positif  (Benuf,  Mahmudah,  &  Priyono, 2020).   Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menitikberatkan pada struktur normatif berupa hirarki peraturan,  dan  pada  norma-norma  yang  terkandung  dalam  peraturan-peraturan  bersifat  khusus  atau umum, lama atau Baru (Diantha, 2019).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengaturan  Pendirian  Perseroan  Perorangan  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun 2021
Adanya dasar hukum mengenai perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi pengusaha- pengusaha  yang  memiliki  status  perorangan  untuk  mendirikan  badan  usaha  berbentuk  perseroan. Adapun  beberapa  keuntungan  yang  dapat  diperoleh  bagi  pengusaha  yang  mendirikan  perseroan perorangan. Pertama , memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan memisahkan harta kekayaan  pendiri  dari  harta  kekayaan  perseroan. Kedua ,  cara  pendiriannya  sangat  sederhana,  cukup mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik. Ketiga , status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan  pernyataan  elektronik. Keempat ,  tidak  perlu  lagi  diterbitkan  dalam  tambahan  berita negara. Kelima ,  lebih  murah  untuk  mendapatkan  insentif  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  perusahaan perorangan  daripada  perseroan  terbatas  biasa  terkai  pajak  penghasilan  pribadi,  dan  akan  diberikan jangka  waktu  tertentu  untuk  membayar  (Noor,  Masnun,  &  Berampu,  2022).    Kemudahan  yang diperoleh  dalam  mendirikan  perusahaan  peseroan  bagi  perorangan  wajib  didasari  dengan  peraturan yang jelas terkait aspek pendirian perseroan perorangan tersebut.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021 mengatur tentang Perseroan Terbatas, yang merupakan  badan  hukum  dengan  persekutuan  modal  yang  terbagi  dalam  saham  atau  badan  hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMK-M  telah  secara  tegas  mengatur  perbedaan  antara  perseroan  terbatas  pada  umunya  dengan perseroan peorangan yang pendirian perseroan perorangan secara spesifik diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021. Pendirian perseroan perorangan wajib didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling  rendah  17  (tujuh  belas)  tahun  dan  cakap  hukum  dengan  mengisi  Pernyataan  Pendirian  dalam bahasa Indonesia (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021). Lalu, perseroan perorangan untuk mendapatkan  status  badan  hukum  setelah  mendaftarkan  kepada  Menteri  dan  mendapatkan  sertifikat pendaftaran  secara  digital  yang  nantinya  diumumkan  oleh  Menteri  dalam  laman  resmi  direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.
Setiap  perseroan  perorangan  yang  telah  memperoleh  status  badan  hukum  yang  sah  hanya memiliki satu pemegang saham yang sekaligus sebagai direktur tunggal. Hal ini tentunya memberikan warna  yang  berbeda  dari  aspek  permodalan  diantara  perseroan  terbatas  biasa  dengan  perseroan perorangan. Dari aspek permodalan, perseroan perorangan memiliki pengaturan yang berbeda dengan peseroan terbatas biasa. Pengaturan perseroan perorangan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP No.  8  Tahun  2021  menentukan  tentang  besaran  modal  dasar  perseroan  diputuskan  oleh  pendiri perseroan  dengan  modal  dasar  yang  disetor  paling  sedikit  25%  dengan  bukti  penyetoran  yang  sah. Aturan modal dasar perseroan perorangan tersebut memiliki perbedaan dengan aturan modal dasar yang dibebankan pada pendirian perseroan terbatas pada umumnya. Merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah).  Perbedaan  antara  jumlah  pendiri  dan  nominal  modal  dasar  bagi  perseroan perorangan  dan  perseroan  terbatas  biasa  tentunya  berimplikasi  pada  perbedaan  model pertanggungjawaban  dari  kedua  jenis  persroan  tersebut.  Apabila  merujuk  pada  konsep  dasar  dari perseroan  terbatas  biasa,  maka  modal  dasar  perseroan  terbatas  berfungsi  sebagai  batasan pertanggunjawaban  bagi  pemilik  peseroan  terbatas  sebatas  modal  yang  disetorkan  (Andhita  & Purwanto, 2021).
Disamping  itu,  pengaturan  terkait  dengan  aspek  pertanggungjawaban  terhadap  pendirian perseroan perorangan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 153J ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas  yang  memberikan  ruang  bagi  pemegang  saham  UMK  untuk  terlepas  dari  tanggung  jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang melebihi saham yang dimilikinya. Akan tetapi, ketentuan Pasal  153J  ayat  (1)  tidak  berlaku,  apabila  merujuk  pada  Pasal  153  ayat  (2)  mengatur  tentang  tidak terpenuhinya  persyaratan  perseroan  sebagai  badan  hukum  belum  atau,  adanya  iktikad  buruk memanfaatkan  perseroan  demi  kepentingan  pribadi  pemegang  saham  yang  bersangkutan,  pemegang saham yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau pemegang saham yang bersangkuta menggunakan kekayaan perseroang secara melawan hukum yang berakibat  kekayaan  perseroan  menjadi  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kewajiban  perseroan  (Harahap, 2020).
Perseroan  perorangan  yang  didirikan  oleh  pendirinya,  yang  juga  merupakan  pemegang  saham tunggal dan direktur perusahaan, memiliki kekuasaan mutlak dalam perusahaan, yang berimplikasi pada
pengambilan  keputusan  perusahaan  secara  lebih  cepat  dan  efisien  dengan  kemungkinan penyalahgunaan  kekuasaan  (Pangesti,  2021). Penyalahgunaan  kekuasaan  yang  mungkin  terjadi  pada perseroan perorangan memiliki kesulitan control oleh karena hanya ada satu pihak yang otoritatif yaitu sebagai pemegang saham tunggal sekaligus direktur.

## 3.2. Harmonisasi Pengaturan Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021
Perseroan perorangan sebagai sebagai sebuah perseroan dapat didirikan oleh satu orang tentunya memiliki  perbedaan  dalam  organ  perseroan  dengan  perseroan  terbatas  pada  umumnya.  Kedudukan seorang  pendiri  pada  perseroran  perorangan  ialah  sebagai  pemegang  saham  sekaligus  pimpinan (Direksi). Wewenang dan tanggung jawab perseroan bertumpu pada seorang direksi untuk melakukan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, direksi memiliki hak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang tercantum dalam ketentuan anggaran dasar perseroan (Asyhadie & Rahman, 2016).
Perbuatan hukum pendiri perseroan tidak hanya terbatas mendirikan perseroan saja, akan tetapi melakukan  pengurusan  secara  penuh  sebagai  direktur  tunggal.    Direktur  untuk  melakukan  perbuatan hukum  harus  memenuhi  ketentuan  batasan  usia  dewasa  yang  erat  kaitannya  dengan  cakap  hukum. Merujuk  pada  Pasal  1329  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  untuk  membuat  suatu  perjanjian  setiap orang dianggap cakap, akan tetapi anak yang belum dewasa dinyatakan tidak cakap menurut undang- undang untuk membuat perjanjian seperti ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa, Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;
1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan  yang  telah  kawin  dalam  hal-hal  yang  ditentukan  undang-undang  dan  pada umumnya  semua  orang  yang  oleh  undang-undang  dilarang  untuk  membuat  persetujuan tertentu
Pengaturan terkait dengan kedewasaan dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam aktivitas pendirian perseroan perorangan antara Pasal 1329, 1320 KUH Perdata dan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 153E ayat (1) telah memiliki kesesuaian yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Akan tetapi, Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 tahun 2021 diperkenankan  orang  yang  telah  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  untuk  melakukan  suatu  perbuatan hukum,  baik  saat  pendirian  perusahaan  maupun  setelah  perusahaan  itu  berdiri  yang  dimungkinkan ketika  perseroan  peroangan  tersebut  telah  berdiri,  pendiri  perseroan  peroangan  dalam  melakukan aktivitas bisnis masih berusia 17 (tujuh belas) tahun
Apabila  suatu  perbuatan  hukum  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1329,  1320  KUH  Perdata  dan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 153E  ayat  (1),  maka  seseorang  dapat  mendirikan  perseroan  perorangan  dan  melakukan  perbuatan hukum  seperti  perjanjian  jika  telah  berusia  21  (dua  puluh  satu)  tahun.  Oleh  karena  pendiri  yang melakukan  perbuatan  hukum  seperti  perjanjian  tidak  memenuhi  persyaratan  dari  sisi  batas  usia  para yang akan membuat perjanjian, maka dikemudian hari didapati jika subjek hukum tidak cakap dalam hukum,  maka  perjanjian  tersebut  sewaktu  waktu  dapat  dibatalkan  oleh  salah  satu  subjek  hukum (Destriana & Hanafiah, 2020).
Akan  tetapi,  merujuk  pada  Pasal  6  ayat  (1)  PP  No.  8  tahun  2021  seseorang  dapat  mendirikan perseroan perorangan dan melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian jika telah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Adanya disharmoni terkait dengan pengaturan usia pendiri perseroan perorangan diantara PP  No.  8  tahun  2021  dengan  KUH  Perdata  dapat  mengakibatkan  kebingungan/multiinterpretasi  di masyarakat.  Oleh  karena,  batasan  kedewasaan  seseorang  dalam  hukum  menjadi  penting  untuk diperhatikan, karena suatu perbuatan hukum menimbulkan pertanggungjawaban hukum, jika seseorang telah cakap dan dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya itu sendiri .
Secara  teoritis,  peraturan  pemerintah  derajatnya  lebih  rendah  daripada  undang-undang,  atau peraturan  pemerintah  menurut  hierarki  perundangan-undangan  dibawah  undang-undang.  Jika ditemukan  adanya  disharmoni  antara  undang-undang  dengan  peraturan  pemerintah  maka  disebut dengan  konflik  norma  vertikal  (konflik  dari  bawah  ke  atas).  Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011)  memuat  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur bahwa  peraturan  pemerintah  secar  hierarkis  derajatnya  lebih  rendah  dibanding  undang-undang. Disamping itu, merujuk pada asas paling umu dalam penjenjangan norma secara vertikal ialah asas lex superior derogat legi inferiori yang berarti aturan hukum yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan aturan hukum yang lebih rendah (Irfani, 2020). Dalam hal, ini PP No. 8 tahun 2021 yang merupakaan peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja  lebih  rendah  derajatnya  dibanding  KUH Perdata  dan  Undang-Undang  Perseroang  Terbatas.  Ditambah  lagi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  pada rumusan  Pasal  109  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Jo.  Pasal  153E  ayat  (1)  serta  bagian  penjelasannya merujuk ketentuan KUH Perdata dalam pengaturan cakap hukum bagi orang perseroangan. Oleh karena itu, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan asas lex superior derogat legi inferiori, maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 8 tahun 2021 wajib untuk dilakukan pengharmonisasian.
Urgensi  terciptanya  iklim  investasi  yang  baik  dan  fasilitas  penunjang  dapat  dilakukan  dengan membuat instrument  hukum guna mengakomodir keinginan para  investor namun  tidak mengabaikan kepentingan nasional (Suriadinata, 2019). Instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan investasi  wajib  untuk  mencerminkan  pengaturan  hukum  yang  terintegrasi  agar  dapat  memberikan kepastian  hukum  dan  menghindari  adanya  disharmoni  peraturan  yang  dapat  berdampak  pada multiinterpretasi di dalam masyarakat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
Bahwa  harmonisasi  pengaturan  pendirian  perseroan  perorangan  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  terjadi  disharmoni  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yaitu  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  dan  KUH  Perdata  yang  disebabkan  perbedaan  pengaturan terkait  dengan  usia  pendiri  subjek  hukum  orang  sebagai  pendiri  perseroan  perorangan.  Disharmoni tersebut wajib dilakukan pengharmoniasasian peraturan perundang-undang yang sesuai dengan Pasal 7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  serta  sejalan  dengan  prinsip  atau  asas lex  superior derogat legi inferiori.

## 4.2. Saran
Agar  dilakukan  pengharmonisasian  pengaturan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  batasan  usia  pendiri  perseroan  perorangan  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yaitu  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  dan  KUH  Perdata,  sehingga  tercipatnya  harmonisasi  yang  memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhita Dewi, P. I., & Novy Purwanto, I. W. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Acta Comitas , 6 (3). Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2016). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Destriana, A., & Hanafiah, A. (2020). Keabsahan Perjanjian dan Tanggung Jawab Badan Hukum Virtual Office terhadap Konsumen yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Journal of Legal Research , 2 (1).
Diantha,  I.  M.  P.  (2019). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia  melalui  Konsep Omnibus  Law. Gema Keadilan , 6 (3), 300–316.
Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Notarius , 14 (2), 725–738. Harahap, M. Y. (2020). Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia.
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies , 1 (1).
Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi  Di Indonesia Melalui Omnibus Law. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi) , 4 (1), 392–408.
Irfani,  N.  (2020).  Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan,  Problematika,  dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (3), 305–325. Noor, T.,  Masnun,  &  Berampu,  N.  T.  G.  R.  (2022).  Aspek  Hukum  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Perorangan.
Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 3 (2), 757–766.
Pangesti,  S.  (2021).  Penguatan  Regulasi  Perseroan  Terbatas  Perorangan  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Dalam Mendukung  Pemulihan  Ekonomi  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional , 10 (1).
Priskila  Ginting,  Y.  (2021).  Perspektif  Pluralisme  Hukum  Pasca  Pembentukan  Undang  Undang  Cipta  Kerja. Majalah Hukum Nasional , 51 (1), 59–71.
Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 115–132.