## PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG HUKUM JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
Rd. Nurhayati, Muhammad Saleh, Abdullah Sani Kurniadinata Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
STAIJM
Email: Hetty_noer65@yahoo.com

## Abstrak
Dalam  kajian  fikih  klasik,  akad  mudharabah  merupakan  akad  yang  dilandaskan  pada unsur kepercayaan (trust) sehingga dalam aplikasi pembiayaan mudharabah tidak diperlukan adanya  agunan  atau  jaminan.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  karakter  manusia dalam  menjalankan  bisnis,  terjadi  pergesesaran  pemikiran  sehingga  diperlukan  ijtihad  baru untuk suatu permasalahan salah satunya akad pembiayaan mudharabah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan jaminan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan  non  bank,  jaminan  dalam  fatwa  DSN  tentang  pembiayaan  mudharabah,  serta penerapan fatwa DSN tentang jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data kemudian mendeskripsikan dari observasi wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  tentang  jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah ini yaitu berdasarkan sikap masyarakat dewasa ini yang sering  melakukan  penyimpangan  sosial  (moral  hazard)  terutama  dalam  pembiayaan mudharabah yang memang memiliki resiko yang sangat tinggi. Fungsi jaminan itu ialah tidak dimaksudkan  untuk  niat  mendzolimi  tetapi  sebagai  pengendalian  terhadap  kemungkinan terjadinya  penyimpangan oleh  mudharib,  untuk itulah  DSN mengeluarkan  fatwa  yang  harus ditaati  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah  salah  satunya  BMT  Al-Amanah  Ciawi  Tasikmalaya berdasarkan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharbah.
Kata kunci : fatwa dewan syariah nasional, jaminan, mudharabah

## Abstract
In classical fiqh study, akad Mudharabah is a contract that is based on the element of Trust  (trust)  so  that  in  the  application  of  financing  mudharabah  not  necessary  collateral  or guarantees. Along with the development of the Times and the human character in running the business, there is a thought of thinking so that it is necessary to ijtihad new to a problem one of them Akad Mudharabah. The purpose of this research is to determine the provisions of the guarantee in the distribution of Mudharabah financing in non-bank financial institutions, the guarantee in the fatwa DSN on Mudharabah financing, and the application of the fatwa DSN about  the  assurance  in  the  Mudharabah  financing  contract  This  study  uses  a  qualitative descriptive  approach,  conducted  by  collecting  data  and  then  describing  the  observation  of interviews  and  documentation.  From  the  results  of  this  research  can  be  concluded  that  the application  of  the  fatwa  of  the  National  Sharia  Board  (DSN)  about  the  guarantee  in  this Mudharabah financing is based on the attitude of society today that often do social irregularities (moral hazard), especially in  Mudharabah  financing that  does not  have  a  very  high  risk.  The function  of  the  guarantee  is  not  intended  for  mendzolimi  intention  but  as  a  control  of  the
possibility of deviations by mudharib, therefore, the DSN issued a fatwa that must be obeyed by Sharia financial institutions one of the BMT
Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya based on the fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 on Mudharbah financing.
Keywords: fatwa board of national sharia, guarantees, mudharabah
PENDAHULUAN
Berkembangnya  perekonomian  dewasa  ini  mengakibatkan  banyaknya permintaan dan  kebutuhan pendanaan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  entah  itu untuk  usaha,  kredit  kendaraan,  rumah  atau  keperluan  lainnya  yang  bersifat  primer dengan cara yang mudah dan aman. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perekonomian  jangka  panjang  dan  memaksimalkan  kesejahteraan  manusia. 1 Di Indonesia  ekonomi  Islam  memiliki  fungsi  sebagai  pelengkap  atau  sebagai  kontrol terhadap sistem ekonomi konvensianal, karena ekonomi yang berjalaan saat ini kurang bisa memunculkan keadilan dan belum efektif mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu sudah selayaknya ekonomi Islam memberikan perubahan untuk umatnya sebagai alternatif atau solusi perkembangan ekonomi yang sudah berjalan saat ini.
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dibuktikan dengan kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dinilai memiliki peran penting untuk mendukung program  pemerintah  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Lembaga  Keuangan  Mikro adalah  lembaga  yang  memberikan  jasa  keuangan  bagi  pengusaha  mikro  dan masyarakat  berpenghasilan rendah,  baik  formal, semi formal dan  informal.  Lembaga Keuangan Mikro memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat  berpenghasilan  rendah.  Jenis  lembaga  keuagan  mikro  ada  berbagai macam bentuk.
Salah  satunya  adalah Baitul Maal  Wa  Tamwil (BMT)  yang  merupakan  lembaga keuangan  mikro  dengan  prinsip  syariah. Baitul  Maal  Wa  Tamwil adalah  lembaga keuangan  dengan  konsep  syariah  yang  lahir  sebagai  pilihan  yang  menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Dimana Baitul Maal merupakan istilah untuk organisasi  yang berperan dalam mengumpulkan  dan menyalurkan dana non  profit, seperti zakat,  infak dan sedekah. Sedangkan, Baitul  Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial melalui pinjaman  pembiayaan.  dengan  demikian  BMT  mempunyai  peran  ganda  yaitu  fungsi sosial dan fungsi komersial 2
Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama BMT dirasakan telah membawa manfaat fnancial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang
1 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah , (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.
1.
2 Neni  Sri  Imaniyati, Aspek-aspek  Hukum  BMT, (Bandung:  PT.Citra  Aditya  Bakti,  2010), hlm.71.
tidak bankable dan  menolak  riba.  Kehadiran  BMT  di  satu  sisi  menjalankan  misi ekonomi  syariah  dan  di  sisi  lain  mengemban  tugas  ekonomi  kerakyatan  dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainya. 3
Dalam  lembaga  keuangan  syariah  telah  diperkenalkan  beberapa  instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen  yang  lebih  mengedepankan  prinsip  bagi  hasil (profit  and  loss  sharing). Keuntungan  yang  diperoleh  dan  kerugian  yang  diderita  ditanggung  secara bersamasama  oleh  pihak  yang  melakukan  transaksi.  Oleh  karena  itu,  kedua  belah pihak  yang  melakukan  transaksi  akan  saling  memperhatikan  kemajuan  dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prisnip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah mudharabah.
Secara  sederhana mudharabah dapat  diartikan  sebagai  akad  kerja  sama antara  pemilik  modal (shahibul  maal) dan  pengelola  modal (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil.  Menurut  Warkum  Sumitro,  pada  produk  pembiayaan mudharabah ini diperlukan  adanya  jaminan.  Bentuk  jaminan  yang  diterapkan  dalam  lembaga keuangan  syariah  sama  dengan  bentuk  jaminan  yang  diterapkan  pada  lembaga keuangan  konvensional,  yaitu  terdiri  atas  jaminan  perorangan  dan  jaminan kebendaan. 4 Jaminan  merupakan  salah  satu  hal  penting  bagi  lembaga  keuangan dalam  rangka  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian (prudential  pronciple). Prinsip kahatihatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. 5
BMT Al-Amanah Ciawi merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dalam  operasionalnya  meliputi  penghimpunan  dana (funding), pembiayaan (financing). Dari sisi penghimpunan dana BMT AlAmanah Ciawi menghimpun dana melalui simpanan atau tabungan anggota, sedangkan dari sisi pembiayaan, BMT Al- Amanah Ciawi dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan  syariah,  diantaranya mudharabah,  murabahah,  ba’i  musawwamah,  al- qardh ,  atau  akad  lainnya.  BMT  Al-Amanah  Ciawi  berbentuk  Kelompok  Swadaya Masyarakat  (KSM)  atau  koperasi  yang  mengelola  dana  milik  masyarakat  dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan.  Dari sumber itulah pembiayaan BMT
3 Novita  Dewi  Masyitoh,  2014, Analisis  Normatif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Vol.V Edisi 2 Oktober 2014, hlm.18.
4 Warkum    Sumitro, Asas-asas    Perbankan    Islam    &    Lembaga-Lembaga    Terkait, (Jakarta:CV.Rajawali Pers, 1996), hlm. 114
5 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Bandung:Andi Publisher, 2006), hlm. 262
berasal  dan  dana  yang  dipercayakan  masyarakat  kepada  BMT  dalam  bentuk simpanan  kemudian  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan dalam  bentuk  pinjaman.  Pola  kerja  BMT  pada  akhirnya  sama  dengan  pola  kerja perbankan  syariah  yang  menjadi  lembaga intermediasi .  Menghimpun  dana  dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. 6
Pada  kenyataanya,  produk  pembiayaan mudharabah di  BMT  AlAmanah menetapkan  aturan  kepada  setiap  nasabah  untuk  memberikan  jaminan  pada transaksi  tersebut.  Sedangkan  pada  dasarnya  dalam  kajian  fikih  klasik,  jaminan dalam  akad mudharabah merupakan  hal  yang  tidak  diperlukan,  mengingat  akad mudharabah adalah akad yang didasarkan pada unsur kepercayaan (trust) sehingga eksistensi jaminan dalam akad ini tidak diperlukan. Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga  keuangan  syari’ah,  ulama  semakin  tertuntut  untuk  turut  serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut.
Dalam  rangka  mengantisipasi  tuntutan  tersebut,  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien  untuk  mengkoordinasikan  ulama  dalam  menanggapi  isu-isu  yang berhubungan  dengan  masalah  ekonomi  atau  keuangan.  disamping  itu,  DSN diharapkan  dapat  berfungsi  sebagai  pendorong  penerapan  ajaran  Islam  dalam kehidupan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  DSN  berperanserta  secara  proaktif  dalam menanggapi  perkembangan  masyarakat  Indonesia  dalam  bidang  ekonomi  dan keuangan. 7
Salah  satu  produk  fatwa  DSN-MUI  yang  berhubungan  dengan  aplikasi penyaluran  dana  adalah  fatwa  DSN-MUI  No.  07/DSNMUI/IV/2000  tentang Pembiayaan Mudharabah  (Qiradh). Dalam  fatwa  tersebut  terdapat  ketentuan pembiayaan bahwa LKS dapat meminta jaminan dari mudharib. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: “Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,  namun  agar mudharib tidak  melakukan  penyimpangan,  LKS  dapat meminta  jaminan  dari mudharib atau  pihak  ketiga,  jaminan  ini  hanya  dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap halhal yang telah disepakati bersama dalam akad”.
Untuk itulah penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan mengkaji bagaimana penerapan fatwa DSN tentang jaminan dalam pembiayaan mudharabah di  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah . dan  untuk  meneliti  hal tersebut  penulis mengambil  tempat  penelitian  di  BMT  Al-Amanah  Ciawi  dengan
6 Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No. 01 Februari-Juli 2017
7 Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah, (Jakarta: Fokusmedia, 2004), hlm.3.
tema penerapan fatwa dewan syariah nasional tentang hukum jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Ciawi Tasikmalaya .
Dalam  kaitanya  dengan  penelitian  ini,  agar  lebih  terpusat  kepada  substansi permasalahan  yang  akan  dikaji  maka  penulis  akan  formulasikan  ke  dalam  bentuk pertanyaan  sebagai  berikut:  bagaimana  ketentuan  jaminan  pada  penyaluran pembiayaan mudharabah di  lembaga  keuangan  non  bank.  Bagaimana  jaminan dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) ?  Bagaimana  penerapan  fatwa  DSN  tentang  jaminan  dalam  pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah cabang Ciawi Tasikmalaya.

## METODE PENELITIAN
Metode  pada  dasarnya  berarti  cara  yang  dipergunakan  untuk  mencapai tujuan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu, kegiatan penelitian yang dilakukan secara rinci suatu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau suatu kejadian tertentu. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Jenis Data
Jenis  data  yang  dikumpulkan  dalam  penulisan  ini  adalah  data  kualitatif, Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan  dan  pada  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  Jenis  data  ini  digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis data tersebut kemudian diklarifikasikan sesuai pertanyaan  yang  diajukan,  serta  menghindari  dari  jenis  data  yang  tidak  relevan dengan  pertanyaan  tersebut,  walaupun  dimungkinkan  penambahan  sebagai pelengkap.
Sumber Data
Sumber  data  yang  dihimpun  dalam  penyusunan  tulisan  ini  terdiri  dari  dua macam sumber, yaitu:
Sumber Data Primer
Sumber  data  primer  merupakan  sumber  utama,  dalam  hal  ini  adalah  data- data  yang  bersumber  dari  BMT  Al-Amanah  Cabang  Ciawi  Tasikmalaya  yang berkaitan dengan praktek penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah.

## Sumber Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  merupakan  jenis  data  yang  dapat  dijadikan  sebagai pendukung data pokok/ merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi
kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. 8 Dalam penelitian ini, sumber data  sekundernya  berupa  data-data  tentang  pelaksaan  akad  pembiayaan mudharabah ,  buku-buku,  dokumen-dokumen,  karya-karya,  atau  tulisan-tulisan yang berhubungan atau relevan dengan kajian ini.
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Observasi
Observasi  yaitu  suatu  penggalian  data  dengan  cara  mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data. 9 Dalam hal ini peneliti langsung ke lapangan yakni di BMT Al-Amanah Cabang Ciawi Tasikmalaya.
Dokumentasi
Tekhnik  pengumpulan  data  dengan  metode  dokumentasi  adalah  cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  dan  yang  lainnya. 10 Berkaitan  dengan  penelitian ini,  penulis  menggunakan  buku-buku,  dokumen,  maupun  brosur  yang  relevan, seperti  brosur-brosur  mengenai  produkproduk  di  BMT  Al-Amanah  Cabang  Ciawi Tasikmalaya, dokumendokumen lain dari BMT Al-Amanah Ciawi. Serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah.
Wawancara
Pengumpulan  data  dengan  wawancara  adalah  cara  atau  tekhnik  untuk mendapatkan  informasi  atau  data  dari interviewee atau  responden  dengan wawancara secara langsung face to face , antara interviewer dengan interviewee . 11
Dapat juga di artikan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang terdiri atas pemudal dan pengelola (mudharib dan shahibul maal) terhadap orang  yang  menjadi  pelaku  transaksi. 12 Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan wawancara  dengan  pihak  dari  BMT  Al-Amanah  Cabang  Ciawi  Tasikmalaya  yakni ketua cabang BMT Al-Amanah Ciawi.
8 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm.91.
9 Adi Riyanto, , Metodologi Penelitian Social dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70
10 Jusuf Soewadji, Pengantar Motodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 160.
11 Sugiyono, Metode Penelitian …., hlm.152.
12 Sukudin dan Mundir, Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian , (Surabaya: Insan Cendikia, 2005), hlm.218.

## Analisis Data
Dalam  menganalisa  data,  peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di BMT AlAmanah Cabang Ciawi Tasikmalaya. Sedangkan teknik analisis  data  deskriptif  yaitu  suatu  analisis  yang  bersifat  mendeskripsikan  makna data  atau  fenomena  yang  dapat  ditangkap  oleh  peneliti,  dengan  menunjukkan bukti-buktinya. 13
Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  alat  atau  fasilitas  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti  lebih  cermat,  lengkap,  dan  sistematis  sehingga  lebih  mudah  diolah. 14 Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrument penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.
Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada ketua cabang BMT Al-Amanah  Ciawi  Tasikmalaya  dan  kepada  staff  karyawan  yang  ada  di  BMT  Al- Amanah  dan  penulis  juga  meminta  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  akan  diteliti.  Sehingga  mempermudah  penulis  untuk  mendapatkan data yang penulis butuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Ketentuan Jaminan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Non Bank
Perusahaan pembiayaan dalam pemberian pembiayaan mudharabah kepada nasabah, memiliki keyakinan bahwa uang yang telah dicairkan dapat kembali. Oleh sebab  itu,  pemberian  pembiayaan mudharabah wajib  didasarkan  pada  evaluasi secara menyeluruh terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur atau nasabah guna  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  mengingat pemberian pembiayaan mudharabah dihadapkan pada resiko kegagalan usaha atau kecurangan nasabah di masa yang akan datang, maka untuk mengurangi kerugian apabila nasabah wanprestasi, perusahaan pembiayaan akan mensyaratkan nasabah
13 Muhammad Ali, Strategi  Penelitian Pendidikan ,  Cet.10, (Bandung: Angkasa,  1993), hlm.161.
14 Ibid ., hlm.136.
untuk  memberikan  jaminan  kebendaan  sebagai  agunan  yang  didasarkan  atas likuidasi nilai agunan.
Penyerahan  jaminan  dalam  akad  pembiayaan mudharabah oleh  nasabah kepada bank atau lembaga keuangan dapat dikaitkan baik secara langsung maupun tidak  langsung  dengan  peraturan  perundangundangan  di  Indonesia,  anatara  lain dalam  ketentuan  UU  No.7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaiamana  telah diubah  dengan  UU  No.10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  dan  diperbarui  lagi dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan penyaluran pembiayaan mudharabah baik  di  perbankan  maupun  di  lembaga  keuangan  non bank  tidak  jauh  berbeda,  salah  satu  ketentuan  dalam  penyaluran  pembiayaan mudharabah adalah adanya jaminan, seperti yang dituangkan dalam UU Perbankan Indonesia  1992/1998  yang  berkaitan  dengan  jaminan  diantaranya:  Keharusan penyerahan jaminan oleh nasabah atau debitur, bahwa jaminan merupakan salah satu syarat dalam pemberian pembiayaan di Indonesia.
Penyaluran pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan non  bank  kepada  nasabah  yakni  harus  disertai  dengan  jaminan.  Jaminan  yang disertakan  dapat  berupa cash  asset (asset  lancar)  atau fixed  asset (asset  tetap).
Ketentuan  barang-barang  yang  bisa  dijadikan  jaminan  dalam  pembiayaan mudharabah dapat dilihat di tabel berikut:
No Jenis Jaminan Keterangan 1. Fixed Asset Rumah, jaminannya berupa sertifikat rumah, motor dan mobil jaminannya berupa BPKB minimal usia 10 tahun dan fotocopy STNK nya. 2. Cash Asset Deposito, giro, logam mulia (emas dan perak), dan piutang. 3. Garansi (personal/company) 1. Perusahaan yang menggaransikan jaminannya (company) 2. Personal guarantee, mudharib yang merekomendasikan  orang  lain  menjadi jaminannya.
1. Untuk  menjamin  pembayaran  kembali  secara  lunas  dan  penuh  atas seluruh kewajiban nasabah berdasarkan perjanjian maka nasabah harus memberikan jaminan.
2. Ketentuan  jaminan  di  lembaga  keuangan  non  bank  adalah  sebagai berikut:  terdapat  kewajiban  nasabah  berdasarkan  perjanjian  nasabah wajib memberikan jaminan dalam bentuk, jumlah, nilai serta dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan.
3. Nasabah dilarang melakukan tindakan-tindakan:
a. Meminjampakaikan,  menyewakan,  menjaminkan  lagi,  menjual, mengalihkan atau melepaskan barang yang dijadikan jaminan dengan cara  apapun  kepada  pihak  lain  tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih dahulu dari perusahaan pembiayaan.
b. Membuat  barang  jaminan  menjadi  berkurang  nilainya  sedemikian rupa,  sehingga  menurut  pertimbangan  perusahaan  pembiayaan menjadi  tidak  cukup  untuk  menjamin  pembayaran  kembali pembiayaan beserta margin, bagi hasil sesuai dengan perjanjian.
4. Selama masih terdapat kewajiban nasabah berdasarkan perjanjian, maka semua  pajak-pajak,  biaya-biaya  yang  diwajibkan  oleh  instansi  yang berwenang  berkaitan  dengan  perjanjian  ini  dan  barang  jaminan  yang diberikan,  semua  wajib  ditanggung  dan  dibayar  oleh  nasabah  atau penjamin.
Jaminan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
Dituangkan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang  Pembiayaan Mudharabah  (Qiradh) bahwa:  Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai shahibul maal (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
Berdasarkan fatwa diatas bahwa pembiayaan mudharabah merupakan salah satu  produk  perbankan  syariah  dan  lembaga  keuangan  syariah  yang  memiliki karakteristik  berbeda  dan  memiliki  resiko  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan pembiayaan  lainnya.  Hal  ini  menyebabkan  Bank  Syariah  menentukan  adanya jaminan  bagi  nasabah  penerima  pembiayaan mudharabah .  Sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  serta fatwa Dewan Syariah.
Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam Ketentuan Umum pembiayaan mudharabah, pada  poin  ke  tujuh  dijelaskan  bahwa:  “Pada  prinsipnya  dalam pembiayaan mudharabah tidak  ada  jaminan,  namun  agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.  Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan  apabila mudharib terbukti  melakukan pelanggaran terhadap halhal yang telah disepakati bersama dalam akad.
Meskipun  demikian,  ketentuan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  asas  yang berlaku,  yang  menetapkan  bahwa  dalam  pembiayaan mudharabah tidak
dibenarkan  adanya  jaminan  namun  bagi  lembaga  keuangan  syariah,  jaminan merupakan  penerapan  prinsip  kehatihatian  untuk  mengantisipasi  adanya moral hazard dan assimetric  information, dan  menjaga  dari  penyelewengan  terhadap perjanjian.
Apabila dicermati, keberadaan jaminan pada pembiayaan mudharabah dapat menjadi  perhatian  bagi  penerima  pembiayaan  agar  dapat  mengelola  modal  yang diterima  dengan  sebaik-baiknya.  Karena  salah  satu  kendala  bagi  LKS  untuk menjalankan  pembiayaan  tersebut  adalah  resiko  yang  sangat  tinggi  dimana nasabah  dapat  berlaku  curang  terhadap  LKS.  Kondisi  masyarakat  dewasa  ini  dan perbedaan  cara  yang  berlaku  dalam  pembiayaan mudharabah menyebabkan diperlukannya keberadaan jaminan untuk menciptakan kemaslahatan semua pihak yang terlibat selama tidak bertentangan dari aturan pokok.
Jadi,  sesuai  dengan  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa DSN tersebut diharuskan demi  tercapainya  tujuan  ekonomi  Islam,  salah  satunya  kemaslahatan  umat. Jaminan  dalam  fatwa  ini  dapat  mengikat  bagi  nasabah  karena  jaminan  tersebut akan diambil oleh pemilik modal (shahibul maal) apabila nasabah (mudharib) lalai sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam usahanya.
Dalam  fatwa  diatas  juga,  yang  dimaksud  dengan  jaminan  dalam  akad pembiayaan mudharabah itu  bahwa  jaminan  tidak  digunakan  untuk  tujuan mendzolimi  nasabah  namun  untuk  mengganti  rugi  apabila mudharib melakukan cidera janji (wanprestasi) dan hal itu disebabkan hanya untuk memastikan kinerja mudharib sesuai  dengan  kontrak  yang  telah  disepakati.  Mengacu  pada fatwa  itu, pihak lembaga keuangan syariah membagi kebijakan terhadap penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dipisahkan menjadi tiga tahap:
a. Pre  Warranty, menjelaskan  mengenai  siapa  saja  yang  berhak  menjadi pemberi  jaminan,  megapa  perlu  ada  jaminan  dalam  pembiayaan mudharabah, dan apa saja yang dapat dijadikan jaminan.
b. In  Warranty, menjelaskan  bagaimana  kebijakan  lembaga  keuangan  jika terjadi  fluktuasi  ketika  harga  jaminan  bagi  jaminan  yang  berupa  asset tetap,  apakah  jaminan  itu  dapat  dimanfaatkan  atau  tidak,  bagaimana kebijakan apabila nasabah membayar angsuran, dan bagaimana kebijakan jika  nasabah  yang  masih  menanggung  pembiayaan  ternyata  meninggal dunia atau wafat.
c. Post Warranty, menjelaskan sikap lembaga keuangan kepada jaminan jika pembiayaan sudah selesai. Apakah ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh  nasabah,  dan  apakah  jaminan  dikembalikan  secara  utuh  atau dipotong oleh biaya administratif.
Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Ciawi Tasikmalaya
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa  menjadi  suatu  aspek  organik  dari  bangunan  ekonomi  Islam  yang  tengah ditata/dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan fiqh muamalah maliyah ( fiqh ekonomi). Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedangkan Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembagalembaga keuangan syariah (LKS) demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia. Praktek  pembiayaan mudharabah yang  dilakukan  oleh   BMT   AlAmanah Cabang  Ciawi  Tasikmalaya  ternyata  terdapat  kewajiban mudharib untuk memberikan  jaminan,  dan  hal  itu  menyimpang  dari  teori fiqh klasik  yang mengatakan bahwa dalam perjanjian mudharabah tidak diperlukan dan tidak dibenarkan  adanya  jaminan.  Tidak  etis  bagi  lembaga  keuangan  syariah  meminta jaminan dalam pembiayaan kerjasama mudharabah mengingat pembiayaan mudharabah ini samasama penyertaan modal. Hal ini didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya atas pemilik modal (shahibul maal) dan yang akan mengelola modalnya (mudharib) karenanya penerapan jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai mudharabah yang sesungguhnya.
Penerapan  fatwa  yang  dikeluarkan  DSN-MUI  tentang  jaminan  dalam pembiayaan mudharabah khususnya di BMT AlAmanah Cabang Ciawi Tasikmalaya memang harus diikuti dan harus diterapkan oleh pihak BMT kepada calon nasabah penyalur  pembiayaan mudharabah, mengingat  operasional  kerja  lembaga keuangan syariah tidak lepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Ketentuan tersebut dimungkinkan dapat membentuk pelaku pembiayaan mudharabah dapat menjalankannya  dengan  benar  dan  dapat  mengurangi  atau  mencegah  terjadinya perilaku  curang,  seperti  perilaku  tidak  jujur  atau  aktivitas  lain  yang  dalam  teori keuangan disebut dengan moral hazard.
Hubunganya  dengan  hal  ini  prinsip-prinsip  agama  dapat  digunakan  sebagai pengendali diri, agar seseorang tidak berbuat bohong (hazard) , tetapi mereka dapat jujur dalam menyampaikan hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, dibentuk
Dewan  Pengawas  Syariah  di  BMT  Al-Amanah.  Dewan  ini,  yang  melakukan  tugas yang  berkaitan  dengan  penegakan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  pembiayaan keuangan  di  BMT  Al-Amanah.  Dengan  adanya  dewan  ini,  diharapkan  dapat membantu  proses  pengendalian  timbulnya  masalah  yang  disebabkan  oleh mudharib .
Selain itu, penerapan fatwa yang diterapkan oleh BMT AlAmanah ini mengacu pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.07/DSN-MUI/IV/2000  poin  tujuh. Sebagaimana  telah  penulis  jelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya.  Hal  ini  juga sebagaimana dituangkan dalam Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 pasal 6 huruf (o)  yang  menjelaskan  bahwa:  Bank  dapat  meminta  jaminan  atau  agunan  untuk mengantisipasi  risiko  apabila  nasabah  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban sebagimana  dimuat  dalam  akad  karena  kelalaian  dan  atau  kecurangan.  Hal  ini sebagai konsekuensi tidak dipenuhinya akad yang telah disepakati. Sementara itu dalam QS.Al-Maidah, 5 : 1 Allah SWT berfirman:
“ Hai orang-orang yang  beriman ! penuhilah akad-akad itu (janji yang telah disepakati )”
Ayat ini merupakan komitmen terhadap perjanjian yang dilakukan. Perjanjian disini tertuju pada perjanjian tertulis dan perjanjian lisan yang dilakukan oleh pemilik modal  dengan  pengelola  usaha.  Ketika  salah  satu  dari  mereka  melakukan pelanggaran  perjanjian  maka  bisa  dikatakan  mereka  telah  mengingkarinya  dan tentu harus ada konsekuensinya. Mengingat tujuan adanya jaminan dalam transaksi mudharabah adalah  sebagai  pengikat  agar  pengelola  usaha  atau  mitra  usaha kerjasama  pada  akad mudharabah, beritikad  baik;  bersungguh-sungguh  dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan penerapan ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun oranglain” (HR.Ibnu Majah).
Tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari moral hazard yang dilakukan oleh mitra bisnis mudharabah. Dalam dunia perbankan/non bank adanya jaminan sangat  diperlukan  sebagai  salah  satu  mitigasi  risiko  dari  mitra  bisnis mudharabah mengingat dana yang dikelola adalah dana nasabah yang menuntut adanya likuiditas bank yan g apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi: “ Kemudharatan itu harus dihilangkan ”. Maksud  dari  kaidah  ushul fiqh diatas  adalah  kewajiban  untuk  menghindarkan terjadinya  kemadharatan  atau  dalam  pengertian  lain,  kewajiban  melakukan usahausaha preventif (pencegahan)  agar  jangan  terjadi  suatu
kemudharatan  dengan  segala  daya  upaya  yang  mungkin  dapat  diusahakan.  Dan kaidah ini juga sesuai dengan maksud maslahah mursalah.
Pada  dasarnya  dalam  analisis  pembiayaan  di  BMT  Al-Amanah  Cabang  Ciawi Tasikmalaya  juga  menekankan  prinsip  5C,  yaitu character (karakter) ,  capacity (kemampuan) ,  capital (modal) ,  collateral (jaminan) ,  dan  condition (kondisi ekonomi).  Prinsip  keempat collateral artinya  jaminan  berarti  bahwa  pihak  BMT dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan  kualitas  jaminan  yang  dimiliki  oleh  peminjam.  DSN  menyebutkan  bahwa jaminan dapat dicairkan jika terjadi penyimpangan.
Secara  umum,  penyimpangan  timbul  karena  adanya  bahaya  moral (moral hazard). Bahaya moral terjadi ketika masalah moral dan etika dalam berbisnis tidak diindahkan, salah satunya pembukuan laporan keuangan yang direkayasa oleh calon mudharib. Berdasarkan  faktor  itu  pulalah  Dewan  Syariah  Nasional  mengeluarkan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 poin tujuh mengenai jaminan dalam  pembiayaan mudharabah (Qiradh).
Selain itu, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya moral hazard, maka BMT Al-Amanah Cabang Ciawi Tasikmalaya menerapkan sejumlah batasa-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib, yaitu:
 Menerapkan  batasan  agar  dalam  pembiayaan mudharabah harus  adanya jaminan, dan nilai barang yang dijadikan jaminan harus lebih besar daripada dana yang diminta oleh mudharib.
 Menerapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah.
 Menerapkan syarat agar mudhraib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan kepada pihak BMT Al-Amanah.
Batasan atau syarat tersebut diatas merupakan bagian dari proses monitoring dan  supervis  BMT  AlAmanah  Cabang  Ciawi  Tasikmalaya  atas  pembiayaan mudharabah yang  disalurkan.  Bahwa  dengan  meningkatkan  pemantauan  dan pengawasan, dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh mudharib.
Berdasarkan analisis diatas, maka dapatlah penulis tarik benang erah, dimana dalam  hal  penerapan  fatwa  DSN  tentang  jaminan  dalam  akad  pembiayaan mudharabah ini  tentunya tidak  terlepas dari  kaidah ushul  fiqh yang  satu  ini,  yang sering digunakan: “ Hukum asal bermuamalah itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkanya .” Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap praktek muamalah  dan  transaksi  pada  dasarnya  boleh,  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain- lain, kecuali yang  tegas-tegas  diharamkan  seperti  mengakibatkan  kemudharatan
judi  dan  riba.  Kemudiaan  kaitanya  kaidah  ini  dengan  penerapan  fatwa  tentang jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Al-Amanah Cabang  Ciawi  Tasikmalaya  ini  jelas  diperbolehkan  bahkan  demi  tercapainya kemaslahatan umat.

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan hasil penelitian penulis dapat dipaparkan dalam beberapa poin:  ketentuan  jaminan  pada  penyaluran  pembiayaan mudharabah di  lembaga keuangan  non  bank  didasarkan  pada  besarnya  modal  dalam  pembiayaan mudharabah yang  diajukan  dan  hasil  evaluasi  secara  menyeluruh  terhadap kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah  ( mudharib )  dalam  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Ketentuan jaminan dalam penyaluran  pembiayaan mudharabah dapat  berupa cash  asset ( aset lancar) fixed asset (aset tetap). Pada intinya ketentuan jaminan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan mudharabah maka  diwajibkan  untuk  meyerahkan  jaminan  kepada pihak penyalur dana, jaminan harus sesuai dengan apa yang diminta oleh lembaga penyalur dana dan nasabah tidak boleh melakukan kecurangan terhadap apa yang dijadikan jaminannya itu.
Hasil penelitian tentang jaminan dalam fatwa dewan syariah nasional tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) bahwa jaminan yang diminta oleh pihak lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah tidak digunakan untuk tujuan mendzolimi nasabah, namun hanya untuk memastikan kerja  nasabah  selaku mudharib untuk  tidak  melakukan  hal  yang  menyimpang dengan  perjanjian  tersebut.  Karena  jaminan  itu  sifatnya  mengikat  maka  apabila nasabah melakukan cidera janji (wanprestasi), jaminan itu dapat dijadikan sebagai cara untuk mengganti rugi atas kerugian yang ditanggung oleh LKS  selaku  pemilik dana (shahibul  maal) dengan  kata  lain  konsekuensi  dari  apa  yang  telah  dilakukan oleh mudharib. Mengacu  pada  fatwa  tersebut,  pihak  LKS  membagi  kebijakannya terhadap  penyertaan  jaminan  dalam  pembiayaan mudharabah menjadi  3  tahap yakni Pre Warranty, In Warranty, dan Post Warranty.
Hasil  penelitian  tentang  penerapan  fatwa  dewan  syariah  nasional  tentang jaminan  dalam  akad  pembiayaan mudharabah di  BMT  Al-Amanah  Cabang  Ciawi Tasikmalaya  adalah  bahwa  jaminan  dalam  akad  pembiayaan mudharabah diwajibkan  kepada  setiap  nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan mudharabah mengingat  dalam  hal  ini  juga  berdasarkan  kondisi  masyarakat  yang  sering melakukan penyimpangan sosial (moral hazard) atau sering disebut dengan cidera janji ( wanprestasi ).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin,  2008. Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Antonio, Syafi'i. 2001. Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik. Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press.
Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Ascarya.  2007. Akad  &  Produk  Bank  Syariah, Edisi.  I,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Ath-Thayar, Muhammad Abdullah, dkk,. 2009. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan  4  Mazhab,  penerjemah  Miftahul  Khairi,  cet.  I. Yogyakarta: Makatabah Al-Haniy.
Badrulzaman,  Mariam  Darus.  1998. Kerangka  Hukum  Jaminan  Indonesia  Dalam hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi 4 . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Basyir,  Ahmad  Azhar.  2000. Asas-Asas  Hukum  Muamalat,  cet.  I. Yogyakarta:  UII Press.
Chapra, Umar. 2000. Sistem Moneter Islam alih bahasa Ikhwan Abidin Busyri. cet I. Jakarta: Gema Insani Press.
Departemen Agama. 1989. Al-Qur’an dan Terjemahannya . Bandung: Lubuk Agung. Dewan Syari’ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI. cet. ke-3. Jakarta: CV. Gaung Persada.
Djazuli, A. 2006. Kaidah-Kaidah Fikih, Cet. I. Jakarta:  Kencana Prenada.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muārabah (Qiradh).
G. Kazarian, Elias. 1999. Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt. Boulder (et.al) : Westview Press.
Hoey Tiong,  Oey.  1985. Fiducia Sebagai  Jaminan Unsur-unsur  Perikatan .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hasan,  Djuhaendah.  1998. Perjanijan  Jaminan  Dalam  Perjanjian  Kredit .  Jakarta: Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Karim, Adiwarman. 2010. Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, cet. ke-7 . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. 1993. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mas’ud, Khalid . 2003. Filsafat Hukum Islam. cet. I. Bandung:  Pustaka Pelajar.
Mas’adi,  Ghufron  A.  2002. Fiqh  Muamalah  Konstektual .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, Cet. Pertama.
Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah . Yogyakarta: UPP AMP
YMKN.
Mustofa dan Wahid, Abdul. 2001. Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafindo.
Muhtar, Kamal. 2000. Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,
Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ridwan,
Muhammad. 2004. Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT) . Yogyakarta: UII Press.
Rivai,  Veithzal  dan  Arifin,  Arviyan. Islamic  Banking : Sebuah  Teori,  Konsep, dan Aplikasi, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Rusyd, Ibnu. 1995. Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4 Cet.I.  Jakarta: Pustaka Amani.
Sabiq, As-Sayyid, 2008. Fiqih Sunnah, penerjemah Nor Hasanuddin, dkk, Cet. III. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
SM, Imi  Makhalul.  2002. Teori  &  Praktek  Lembaga  Mikro  Keuangan  Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Sula,  Muhammad  Syakir.  2004. Asuransi  Syariah  (Life  and  General):  Konsep  dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Diskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonesik.
Sumiyanto, Ahmad.  2005. Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah  di Lembaga Keuangan  Syari’ah  Mikro  Baitul  Maal  wat  Tamwil. Yogyakarta:  Megistra Insania Press.
Sumitro, Warkum. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Suryabrata,  Sumadi. Metodologi  Penelitian, 1998.  Cet.  Ke-  11.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo.
Syafe’i, Rachmat. 1999. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: PustakaSetia.
Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  UndangUndang  N0.  21 Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 11/10/2009 Tentang Unit Usaha Syariah
Wangsawidjaja.2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Zahrah, Abu Muhammad. 2008. Ushul Fiqih, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk, cet. XI. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Zuhaili ,Wahbah. 1986. Alfiqhul Islamy Wa Adillatuh, Juz 4. Damaskus: Darul Maktabah.
Zuhaili, Wahbah. 2010. Fiqh Imam Syafi’i, penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz . Jilid 2, cet. I Jakarta: Niaga Swadaya.
https://www.academia.edu/9844341 /Kaidah-Adh-dharuriyah. (diakses pada 28
Januari 2018) https://dsnmui.or.id (diakses pada tanggal 28 Juli 2018) https://www.google.co.id/amp/s/www.syariahbank.com/mengenal-dewan- yariahnasional/amp/ (diakses pada 28 Juli 2018)
http://maxzhum.wordpress.com/200 9/04/22/fungsi-dewansyariah-nasional-dan- dewanpengawas-syariah/ (diakses pada 26 Juli 2018)