Vol. 3 No. 1 (2023) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1317

## The Responsibility of Telecommunication Service Providers Against Recycled Telephone Numbers from the Consumer Protection Law
Winfritz Jeremia Abner * & Christian Andersen
Faculty of Law, Maranatha Christian University, Bandung, Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  to  find  out  the  responsibilities  of  telecommunications  service  providers,  in  the  current  digital  era, phone numbers are one of the most necessary factors in the digital sphere, such as registration, entry access, population data, and so on. Phone numbers become the  daily  identity of user's business life.  where there are so  many online platforms such as social media networks, applications, emails, and important sites that are connected directly through a phone number. troubles will occur when  the  phone  number  used  has  been  inactive  for  a  long  time  which  will  result  in  the  phone  number  being  recycled  (recycle number) and will be used by new users. From this, it will have the potential to endanger old users because the identity data on the old user's phone number is still attached to applications, social media networks, or other services such as pay later, e-banking, get contacts, and so on. New  users  will also be  able to feel the same  way if the  old users have done harmful actions on the number such  as  illegal  online  loans  that  will  disturb  new  users  due  to  the  terror  given.  The  method  that  will  be  used  in  this  articl e  is normative juridical, namely the concept of analyzing liability through statutory legal materials in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, the user as the consumer of the telecommunications service provider can make efforts in the form of a request for accountability to the communication service provider based on the losses incurred for the user. It is also necessary  to  have  standard  operating  regulations  for  telecommunications  service  providers  on  recycled  phone  numbers  (recycle numbers) to create a database that can be disclosed to the public regarding phone numbers that have the status of recycled phone numbers (recycle numbers) to prevent misuse of data in phone numbers.
Keywords: Recycle number, Recycled telephone number, Consumer protection, Telecommunication service provider.

## 1. Pendahuluan *
Seiring kemajuan zaman  yang terus berkembang serta kemajuan  minat konsumen khususnya  bidang telekomunikasi yang  begitu  sangat  pesat  disebabkan  dampak  yang  diberikan  oleh  konsumen  untuk  menjadi  salah  satu  faktor kebutuhan sehari-hari pada layanan komunikasi dan informasi yang terus bertambah, menjadi tantangan bagi penyedia jasa telekomunikasi untuk terus mengembangkan serta menjawab akan kebutuhan layanan komunikasi dan informasi untuk  terus  memberikan  layanan  yang  terbaik.  Indonesia  memiliki  berbagai  penyedia  jasa  telekomunikasi  seperti Telkomsel, XL, Im3/Indosat, Tri (3), Axis, dan lain sebagainya. Berdasarkan survei susenas tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS Indonesia) telah mendapatkan survey bahwa 90,54% rumah tangga di Indonesia mempunyai lebih dari satu nomor telepon seluler (Statistik, 2021). Ini membuktikan bahwa Indonesia ikut dalam perkembangan zaman serta kemajuan minat konsumen dalam hal layanan komunikasi dan informasi.
Terlepas  dari  hal  tersebut,  Indonesia  sebagai  negara  hukum  seperti  yang  turtuang  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memberlakukan adanya regulasi  mengenai telekomunikasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi  (selanjutnya  disebut UU  Telekomunikasi),  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (selanjutnya disebut Permenkominfo 5/2021)  dalam hal ini berguna untuk mendukung terselenggaranya tujuan pemerataan dalam pembangunan dan mengembangkan interaksi antar bangsa dan membatasi dampak kesejagatan dan kemajuan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi  yang begitu cepat  yang dapat  mengubah  cara  pandang  terhadap  telekomunikasi.  Dalam  UU  Telekomunikasi  Pasal  1  angka  (7)  memberikan pengertian khususnya penyedia jasa telekomunikasi yang memiliki arti bahwa jasa telekomunikasi merupakan sebuah
* Corresponding author.
E-mail address : winfritz.jeremia@gmail.com
fasilitas  agar  melengkapi  keperluan  dalam  bertelekomunikasi  dengan  menggunakan  suatu  jaringan  telekomunikasi, kemudian dalam Pasal 23 UU Telekomunikasi dijelaskan dalam menggunakan jasa tersebut digunakan dalam sistem penomoran. Penomoran yang dimaksud dalam Pasal 23 ini merupakan suatu susunan yang berbentuk digit yang terdiri dari  kode  akses  dan  nomor  pengguna  yang  dipakai  untuk  mengenali  alamat  suatu  jaringan  atau  pelayanan telekomunikasi. Nomor tersebut yang setiap hari digunakan masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang  dipakai  pada  alat  komunikasi  yakni  telepon  seluler  atau  yang  biasa disebut sebagai nomor telepon (Kusriyanto, 2006)
Nomor telepon  didapatkan  ketika  seseorang  mendaftarkan  dirinya  untuk  menyetujui  suatu  kontrak  elektronik  untuk mengikatkan  dirinya  dengan  penyedia  jasa  telekomunikasi  atau  operator  (Arifiyadi,  2014).  Artinya  nomor  tersebut digunakan seseorang untuk melengkapi kebutuhan telekomunikasi dengan menggunakan jasa layanan telekomunikasi yang  tersedia.  Pada  umumnya  nomor  telepon  digunakan  sebagai  alat  untuk  berkomunikasi  baik  melalui  pesan  teks, komunikasi  suara,  dan  internet  yang  dihubungkan  melalui  perantara  telepon  seluler  dalam  jaringan  telekomunikasi. Namun di kemajuan teknologi serta globalisasi saat ini, nomor telepon bukan hanya sebagai perantara komunikasi dan informasi  namun  sebagai  identitas  suatu  pelanggan  jasa  telekomunikasi.  Nomor telepon  yang  digunakan  sehari-hari digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar aplikasi atau platform sosial media seperti aplikasi chatting yakni Instagram,  Whatsapp,  Line,  Twitter  dan  lainnya.  Bukan  hanya  aplikasi  chatting,  nomor  telepon  dapat  juga  sebagai pendaftaran email yang digunakan sehari-hari seperti Google Mail (Gmail), Yahoo! Mail, Outlook, dan lainnya yang nantinya digunakan untuk melakukan verifikasi pendaftaran dengan dikirimnya One Time Password (OTP). Selain itu nomor  telepon  dapat  digunakan  untuk  log  in  aplikasi  dengan  melakukan  Two  Factor  Authentication  (2FA)  atau otentikasi dua faktor  (Apriansyah, 2020). Bukan hanya sampai disitu, nomor telepon  juga dapat  sebagai pendaftaran pada  jasa-jasa  yang  marak  beredar  pada  saat  ini  salah  satunya  adalah  pinjaman  online,  yang  merupakan  salah  satu syarat  pendaftaran  pinjaman  online  yang  pada  umumnya  dapat  mengakses  hal  sensitif  pada  telepon  seperti  akses SMS,  kontak  nomor  telepon,  riwayat  panggilan,  dan  sebagainya.  Nomor  telepon  merupakan  produk  yang  paling mudah untuk mengetahui siapa anda sesungguhnya, dibandingkan dengan nama, hal ini dikatakan oleh Simon Thorpe yang merupakan direktur dari Twilio (Zaenudin, 2019). Dari pernyataan tersebut dipastikan nomor telepon merupakan salah satu produk yang sangat penting terlebih dalam dunia digital yang akan menjadikan suatu tantangan besar bagi penyedia  jasa  telekomunikasi  yang  mengeluarkan  produknya  berupa  nomor telepon  dalam  menjaga  dan  melindungi data pelanggannya pada zaman yang serba digital saat ini untuk menjamin perlindungan konsumen.
Permasalahan  datang  ketika  penyedia  jasa  telekomunikasi  melakukan  pembersihan  terhadap  nomor  telepon  yang sudah  tidak  aktif.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  14  Tahun  2018  Tentang Rencana Dasar Teknis (fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional (selanjutnya disebut Permenkominfo 14/2018) mengatur mengenai penggunaan nomor pelanggan ulang yang menjelaskan bahwa apabila nomor pelanggan tidak  dipakai  lagi  oleh  penggunanya  maka  harus  dimanfaatkan  kembali  untuk  pelanggan  selanjutnya  dalam  hal  ini adalah calon pelanggan yang memerlukan dengan tenggang waktu tidak kurang 60 (enam puluh) hari kalender (Bahri, n.d.). Kemudian berdasarkan Pasal 168 ayat (2) Permenkominfo 5/2021 menyebutkan bahwa penyelenggara/penyedia jasa  telekomunikasi  wajib  menyimpan  data  pelanggan  yang  tidak  aktif  sekurang-kurangnya  tiga  bulan  sejak ketidakaktifan  tersebut.  Data  yang  dimaksud  adalah  data  registrasi  sebagaimana  yang  terdapat  pada  Pasal  154 Permenkominfo  5/2021  yang  memuat  nomor  telepon  dan  data  kependudukan  (NIK,  Kartu  Keluarga).  Berdasarkan pernyataan  penyedia  jasa  telekomunikasi  di  Indonesia  bahwa  SVP  Steve  Saerang  selaku  kepala  komunikasi perusahaan Indosat/Im3, memberikan pernyataan bahwa akan mendaur ulang nomor ponsel yang sudah hangus lebih dari 60 hari (Kardi, 2022). Namun bagaimana dengan data-data pelanggan yang telah terhubung dengan menggunakan nomor telepon  pada  aplikasi-aplikasi  serta  jasa-jasa  lainnya  yang  masih  tersimpan.  Hal  tersebut tentu  akan  menjadi permasalahan  yang  serius  terhadap  pelanggan  lama  ataupun  dapat  juga  pelanggan  baru  jika  tidak  ada pertanggungjawaban dari pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh jika terdapat pelanggan baru yang menggunakan nomor telepon  tersebut  dan  ternyata  data-data  pada  aplikasi  ataupun  kontak  nomor  pelanggan  lama  yang  tersimpan utuh  maka  dapat  terjadi  adanya  penyalahgunaan  yang  dilakukan  oleh  pelanggan  baru.  Pada  sisi  sebaliknya  apabila nomor  tersebut  telah  digunakan  oleh  pelanggan  lama  untuk  perbuatan  yang  merugikan  seperti  telat  membayar pinjaman online ilegal/legal, transaksi ilegal atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan pelanggan baru. Maka dari hal  tersebut  akan  menarik  untuk  dibahas  bagaimana  pertanggungjawaban  pihak  penyedia  jasa  telekomunikasi mengenai  nomor  telepon  daur  ulang  (recycle  number)  dan  upaya  hukum  konsumen  ditinjau  dari  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  dipakai  dalam  penulisan  ini  yakni  yuridis  normatif  yang  merupakan  metode  mendapatkan  aturan, doktrin  atau  prinsip  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  (Marzuki,  2017,  p.  35).  Maka  berdasarkan  hal tersebut  tulisan  ini  tidak  menggunakan  teknik  lapangan  karena  objek  utama  yang  digunakan  adalah  bahan kepustakaan  (sekunder).  bahan  yang  digunakan  tulisan  mencangkup  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  primer, serta bahan hukum tersier (Asikin, 2016, p. 35). Untuk bahan hukum primer merupakan aturan perundang-undangan secara  khusus  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Bahan  hukum  sekunder merupakan  buku,  jurnal,  doktrin,  kasus  yang  berhubungan  dengan  hukum  sebagai  penunjang  dalam  penulisan  ini (Johnny Ibrahim, 2007, p. 295). Bahan hukum tersier merupakan penjelasan perundang-undangan, internet.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Telekomunikasi dalam Melindungi Konsumen Akibat Kerugian dari Nomor Telepon Daur Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Untuk  menunjang  tujuan  dalam  menjamin  konsumen  dengan  adanya  kepastian  hukum  agar  mendapatkan perlindungan maka diperlukannya perlindungan konsumen (Siahaan et al., 2005, p. 30). Sehingga di Indonesia diatur mengenai  perlindungan  konsumen  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen).  Berdasarkan  pernyataan  Janus  Sidabalok,  hukum perlindungan  konsumen  mencangkup  hak  dan  kewajiban  antara  konsumen  beserta  pelaku  usaha  dan  upaya  untuk menegakan  hak  dan  kewajiban  tersebut  (Asyhadie,  2011,  p.  191).  Menurut  pandangan  (Nasution,  2002,  pp.  20–21) memberikan  pendapatnya  dalam  buku  hukum  perlindungan  konsumen,  bahwa  perlindungan  konsumen  merupakan komponen dari  hukum konsumen  yang  merupakan seluruh aturan  yang terdapat  kaidah-kaidah serta asas-asas untuk mengatur  hubungan  dan  permasalahan  penyediaan  serta  pemakaian  produk  baik  dari  segi  barang  atau  jasa  antara pelaku usaha atau penyedia dan konsumen atau pemakai dalam kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil  kesimpulan  bahwa  perlindungan  konsumen  ialah  komponen  pada  hukum  konsumen  yang  mencangkup  asas dan kaidah, aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha serta mengatur hubungan pelaku usaha dan konsumen agar hak dan kewajiban tersebut dapat terwujud dengan baik.
UU  Perlindungan  Konsumen  lahir  sebagai  pelindung  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen.  Hal  ini  penting  di negara  Indonesia  mengingat  bahwa  semakin  maraknya  pasar  nasional  yang  disebabkan  oleh  globalisasi  ekonomi dengan  memperhatikan  kesejahteraan  masyarakat.  Perlindungan  konsumen  bukan  hanya  semata-mata  melindungi konsumen namun untuk tercapainya perlindungan konsumen  maka berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen adalah  “Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian, pemberdayaan konsumen dalam  memilih, dan kualitas barang dan/atau jasa usaha produksi, Mengangkat harkat dan martabat konsumen, Menciptakan sistem perlindungan yang  mengandung  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan  informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha guna kepentingan perlindungan konsumen.”
Penyedia  jasa  telekomunikasi  merupakan  pelaku  usaha  pada  bidang  telekomunikasi.  Pasal  1  angka  (3)  UU Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai arti pelaku usaha yang diartikan “setiap orang perseorangan atau badan usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dapat disepakati bahwa penyedia jasa telekomunikasi  mengelola  atau  melakukan  aktivitas  usaha  dalam  ruang  lingkup  ekonomi  yang  berupa  jasa  untuk menyediakan layanan telekomunikasi pada wilayah hukum negara Republik Indonesia. Produk yang dikeluarkan dan diedarkan penyedia jasa telekomunikasi yakni layanan komunikasi dan informasi berupa nomor telepon.
Berdasarkan  permasalahan  mengenai  nomor telepon  daur  ulang  (recycle  number)  yang  dialami  pelanggan  penyedia jasa  telekomunikasi  atau  konsumen  dalam  hal  ini  mempunyai  hak-hak  yang  harus  diperhatikan  oleh  pelaku  usaha sebagaimana  yang  diatur  Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen  diantaranya  “hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang  dan  atau  jasa  yang  digunakan,  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut,  hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen,  hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya”
Merujuk  penjelasan  sebelumnya  bahwa  zaman  saat  ini  nomor  telepon  sudah  menjadi  suatu  identitas  yang  sangat penting bagi penggunanya pada dunia digital. Peran penyedia jasa telekomunikasi atau pelaku usaha diharapkan dapat menjamin  hak  konsumen  dalam  memberikan  layanan  kepada  konsumen.  Mengenai  nomor  telepon  daur  ulang sebagaimana  dalam  aturan  Permenkominfo  14/2018  memang  seharusnya  diubah  atau  dihapus  karena  akan  beresiko mengganggu  keselamatan  data  pada  konsumen  sebagaimana  hak  konsumen  yang  mengatur  mengenai  “hak  atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa”.  Aturan  tersebut  memang mengisyaratkan kepada penyedia jasa telekomunikasi untuk mengaktifkan kembali atau mendaur ulang nomor telepon tersebut  untuk  dijual  dan  digunakan  kepada  pelanggan  atau  konsumen  lain  namun  hal  dalam  hal  ini  pihak  jasa telekomunikasi  seharusnya  juga  tunduk  dan  patuh  atas  UU  Telekomunikasi  yakni  Pasal  42  ayat  (1)    yang menyebutkan  “bahwa  Penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib  merahasiakan  informasi  yang  dikirim  dan  atau diterima,  oleh  pelanggan  jasa  telekomunikasi  melalui  jaringan  telekomunikasi  dan  atau  jasa  telekomunikasi  yang diselenggarakannya”  (Handayani,  2020).  Kemudian  dalam  penyelenggaraan  telekomunikasi  harus  memperhatikan asas  keamanan  seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  UU  Telekomunikasi  bahwa  dalam  penjelasan  tersebut  asas keamanan  dilakukan  dalam  penyelenggaraan  telekomunikasi  yang  selalu  mengawasi  faktor  keamanan  dalam perencanaan,  pembangunan,  dan  pengorasiannya.  Berdasarkan  hal  tersebut  disimpulkan  dalam  UU  Telekomunikasi disini  jelas  mengatur  keamanan  dalam  penyelenggaraan  suatu  rencana  telekomunikasi  untuk  tercapainya  “hak  atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa”  seperti  yang  terdapat  dalam UU Perlindungan Konsumen. Jika dilihat dari UU Telekomunikasi juga mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan penyedia  jasa  telekomunikasi  jika  menimbulkan  kerugian  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UU Telekomunikasi yang berbunyi “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian,  maka  pihak-pihak  yang  dirugikan  berhak  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  kepada  penyelenggara telekomunikasi” selanjutnya dalam ayat (2) mengatakan “penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  kecuali  penyelenggara  telekomunikasi  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian tersebut  bukan  diakibatkan  oleh  kesalahan  dan  atau  kelalaiannya”  maka  berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya kepada penyelenggara atau penyedia  jasa telekomunikasi apabila terdapat adanya kesalahan yang dilakukan pelaku usaha  yang dalam  hal  ini  penyedia  jasa telekomunikasi  yang disebabkan oleh  nomor telepon daur  ulang  yang  disalahgunakan  oleh  pelanggan  atau  pengguna  baru  sehingga  mengakibatkan  pengguna  atau pelanggan pertama mendapatkan kerugian (Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., 2020).
Merujuk kepada hak konsumen seperti yang disebutkan pada UU Perlindungan Konsumen, dalam hal nomor telepon daur ulang tentu akan berpotensi merugikan konsumen atau pelanggan layanan telekomunikasi, seperti dalam Pasal 4 huruf  (a)  UU  Perlindungan  Konsumen  bahwa  konsumen  layak  mendapatkan  “kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan”. Jika dilihat dalam kasus  nomor telepon daur  ulang, data pelanggan pertama  masih  melekat ke dalam akun-akun serta situs jasa  lainnya  yang  memungkinkan berpotensi disalahgunakan oleh pihak pelanggan selanjutnya seperti penipuan, pembajakan, dan lain sebagainya. Tidak hanya sampai disitu pelanggan kedua atau selanjutnya dapat terkena  ketidaknyamanan  dalam  menggunakan  nomor  telepon  tersebut.  Sebagai  contoh  nomor  telepon  tersebut tersimpan  pada  orang  atau  kerabat  pemilik  nomor  telepon  pertama,  maka  akan  mengganggu  kenyamanan  pemilik nomor  telepon  kedua  apabila  terus  mendapatkan  pesan  atau  telepon  yang  tidak  dikenal.  Ataupun  bisa  saja  nomor telepon  tersebut  telah  terpakai  untuk  melakukan  pinjaman  online,  bahwa  pemilik  nomor  telepon  pertama  tidak melunasi  kewajibannya  sehingga  jasa  pinjaman  online  tersebut  bisa  saja  akan  mengancam,  meneror,  ataupun mengganggu  pemilik  nomor  telepon  kedua  dan  beresiko  ancaman  jika  hal  tersebut  terjadi.  Maka  dari  hal  tersebut pertanggungjawaban  dari  penyedia  jasa  telekomunikasi  sangat  dibutuhkan  agar  pemilik  atau  pelanggan  jasa telekomunikasi  baik  pemilik  pertama  maupun  pemilik  kedua  mendapatkan  perlindungan  dari  pertanggungjawaban penyedia jasa telekomunikasi.
Ketentuan  mengenai  nomor  telepon  daur  ulang  pada  penyedia  jasa  telekomunikasi  harus  tertera  didalam  terms  and condition  atau  syarat  dan  ketentuan.  Pelaku  usaha  tidak  boleh  semena-mena  tidak  memberikan  ketentuan  mengenai nomor telepon  daur  ulang  terlebih  pengalihan  tanggung  jawab.  Peran  konsumen  seakan-akan  hanya  sebagai  sasaran propaganda, advertensi pelaku usaha serta penerapan perjanjian baku untuk selaku pengalihan kewajiban yang sudah seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha (Sidharta, 2006). Berdasarkan kajian penulis terkait syarat dan ketentuan perusahaan penyedia  jasa telekomunikasi terbesar khususnya di Indonesia terdapat  4 (empat) dari 5 (lima) penyedia jasa  telekomunikasi  masih  belum  memiliki  ketentuan  informasi  mengenai  nomor  telepon  daur  ulang.  Ketentuan informasi  tersebut  hanya  berakhir  dengan  nomor  yang  memiliki  waktu  tenggang,  dan  akan  di  nonaktifkan  oleh penyedia  jasa  telekomunikasi  sementara  tidak  ada  kelanjutan  untuk  selanjutnya  didaur  ulang.  Maka  mayoritas
penyedia  jasa  telekomunikasi  di  Indonesia  masih  belum  adanya  ketentuan  mengenai  informasi  nomor  telepon  daur ulang  tersebut.  Sebagaimana  dalam  Pasal  4  huruf  (c)  UU  Perlindungan  Konsumen  tentang  hak  konsumen  bahwa konsumen memiliki “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”  dan  dalam  Pasal  7  huruf  (b)  UU  Perlindungan  Konsumen  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  dengan  tegas mengatakan  bahwa  pelaku  usaha  harus  “memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Kewajiban pelaku usaha  sudah  seharusnya  tunduk  dan  patuh  menjalankan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  khususnya  UU Perlindungan Konsumen.
Pertanggungjawaban  penyedia  jasa  telekomunikasi  dalam  hal  ini  bertindak  selaku  pelaku  usaha  wajib  tunduk  dan mengganti kerugian  yang ditimbulkan oleh konsumen sesuai dengan Pasal 4  huruf (h) UU Perlindungan  Konsumen mengenai hak konsumen bahwa konsumen yang dirugikan dalam hal ini pelanggan pertama ataupun pelanggan kedua mendapatkan  “hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya”  dikarenakan  tidak  kesesuaian ketentuan  informasi  yang  diberikan  oleh  penyedia  jasa  telekomunikasi  dalam  hal  layanannya  terlebih  informasi mengenai  daur  ulangnya  nomor telepon  tersebut, maka  sudah  seharusnya  konsumen  mendapatkan  hak  tersebut  agar mendapatkan pemenuhan hak konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini penyedia jasa telekomunikasi harus tunduk pada UU  Perlindungan  Konsumen  khususnya  dalam  Pasal  7  huruf  (f)  UU  Perlindungan  Konsumen  bahwa  pelaku  usaha harus  “memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan”  dan  Pasal  19  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Konsumen  yang berbunyi  “pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan”.  Unsur  dari  pasal tersebut antara lain:  a)  “Pelaku usaha”. Dalam  hal  ini penyedia  jasa telekomunikasi  bertindak sebagai pelaku usaha; b)  “Kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen”. Dalam  hal  ini dampak dari nomor telepon daur ulang akan membawa kerugian kepada konsumen atau pelanggan dari penyedia jasa telekomunikasi atau pelaku usaha. Dikarenakan akan terjadinya penyalahgunaan data pengguna lama yang dilakukan oleh pengguna baru ataupun kerugian yang didapatkan oleh pengguna baru jika nomor telepon tersebut sudah terindikasi melakukan tindakan yang akan  merugikan;  c)  “Mengkonsumsi  barang  dan/jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan”.  Dalam  hal  in  penyedia jasa  telekomunikasi  atau  pelaku  usaha  yang  menjual  kembali  nomor  telepon  yang  telah  dipakai  oleh  pengguna sebelumnya, dapat dikonsumsi kembali oleh pengguna selanjutnya.
Maka dari hal tersebut unsur dari Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen  berdasarkan pertanggungjawaban  mengenai nomor telepon daur ulang sudah  jelas  menjadi tanggungjawab pelaku usaha atau penyedia  jasa telekomunikas untuk mengganti kerugian dalam mengonsumsi jasa yang diperdagangkan.
Membahas  mengenai  ganti  rugi  maka  hal  tersebut  berhubungan  dengan  perdata,  yang  artinya  konsumen  dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha melalui ranah perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) memberikan rumusan mengenai perbuatan melawan hukum yang bunyinya “Tiap perbuatan  melawan  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut”.  Menurut  (Prodjodikoro,  1984)  Perbuatan  melawan  hukum adalah suatu tindakan terjadinya kealpaan dengan melanggar hak orang lain yang dalam hal ini adalah hak konsumen dan  bertentangan  dengan  kewajiban  pelaku/orang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  yakni  pelaku  usaha  yang melanggar  atau  bertentangan  dengan  yang  seharusnya  (Agustina,  2013).  Jika  dikaitkan  mengenai  perlindungan konsumen  terhadap  nomor  telepon  daur  ulang  yang  dikaitkan  mengenai  arti  luas  dari  perbuatan  melawan  hukum maka:
(1) Melanggar  hak  subyektif  orang  lain.  Suatu  kesalahan  atau  pelanggaran  mengenai  hak  subyektif  orang  lain adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Jika  dikaitkan  mengenai  UU  Perlindungan  Konsumen  dalam  Pasal  4 diuraikan  mengenai  hak  konsumen  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha.  Mengenai  nomor  telepon  daur ulang pelaku usaha telah  melanggar hak konsumen sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 4  huruf (a dan c) UU Perlindungan Konsumen
(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban ini berdasarkan oleh suatu aturan. Jika dikaitkan mengenai UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 diuraikan  mengenai kewajiban seorang pelaku usaha. Mengenai  nomor  telepon  daur  ulang  pelaku  usaha  telah  melanggar  kewajibannya  sebagimana  yang  diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UU Perlindungan Konsumen
(3) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan. Artinya melawan norma moral dalam kehidupan masyarakat dengan tidak  merampas  hak.  Jika  dikaitkan  mengenai  tujuan  UU  Perlindungan  Konsumen  dalam  Pasal  3  huruf  (b)
yang  berbunyi  “mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa”. Mengenai nomor telepon daur ulang pelaku usaha telah merampas hak  konsumen  sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh  UU  Perlindungan  Konsumen  dan  harkat  serta  martabat konsumen menjadi hilang.
Unsur-unsur  dalam  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  jika dikaitkan mengenai nomor telepon daur ulang maka dipaparkan sebagai berikut:
(1) “Adanya  suatu  perbuatan”.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  adalah  mendaur  ulang  nomor telepon konsumen untuk dijual atau diedarkan kembali kepada konsumen yang lain
(2) “Perbuatan yang dilakukan merupakan melawan hukum”. Dengan mendaur ulang nomor telepon maka data pada pemilik atau pelanggan pertama masih tersimpan pada aplikasi atau jasa yang oleh karena hal tersebut akan berpotensi merugikan pengguna atau pemilik pertama dari nomor telepon tersebut yang pada akhirnya melanggar hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.
(3) “Adanya  kesalahan”.  Mendaur  ulang  nomor  telepon  tanpa  adanya  informasi  yang  benar,  jelas  merupakan suatu  kesalahan  dari  pelaku  usaha.  Tindakan  mendaur  ulang  nomor  telepon  yang  dilakukan  oleh  penyedia jasa  telekomunikasi  tanpa  adanya  upaya  untuk  menyelamatkan  data  para  konsumen  dalam  nomor  telepon tersebut merupakan unusr kesalahan yang merupakan suatu kelalaian.
(4) “Adanya  kerugian”.  Mendaur  ulang  nomor  telepon  merupakan  kerugian  bagi  konsumen  bukan  hanya pelanggan  pertama  namun  juga  pelanggan  kedua.  Jika  terdapat  pelanggan  baru  yang  menggunakan  nomor telepon tersebut dan ternyata data-data pada aplikasi ataupun kontak nomor pelanggan lama yang tersimpan utuh  maka  dapat terjadi  adanya  penyalahgunaan  yang  dilakukan  oleh  pelanggan  baru.  Pada  sisi  sebaliknya apabila  nomor tersebut telah  digunakan  oleh  pelanggan  lama  untuk  perbuatan  yang  merugikan  seperti  telat membayar  pinjaman  online  ilegal/legal,  transaksi  ilegal  atau  perbuatan  lainnya  yang  dapat  merugikan pelanggan baru.
Maka dari  hal tersebut konsumen dapat melalui ranah perdata untuk melakukan gugatan perbuatan melawan  hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Konsumen atau pelanggan penyedia jasa telekomunikasi sudah  seharusnya  mendapatkan  pelayanan  yang  terbaik  serta  mendapatkan  hak-haknya  selaku  konsumen  untuk terhindar dari adanya kerugian, ketidaknyamanan, resiko bahaya yang ditimbulkan dari produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha.
3.2. Penyelesaian  atau  Upaya  Hukum  Antara  Konsumen  dengan  Penyedia  Jasa  Telekomunikasi  (Pelaku  Usaha) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pasal  1  ayat  (1)  UU Perlindungan  Konsumen  bahwa  “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sebagai pemakai barang dan atau jasa atau dalam hal ini konsumen maka sudah seharusnya mendapatkan rasa perlindungan dan mendapatkan hak upaya hukum apabila  dirugikan.  Berdasarkan  Pasal  4  huruf  (e)  UU  Perlindungan  Konsumen  mengenai  hak  konsumen  bahwa konsumen  wajib  memperoleh  “hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut” yang dimana selaras dengan asas dalam perlindungan konsumen sebagaimana yang  diatur  pada  Pasal  2  UU  Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini  berkaitan  mengenai  asas  keadilan  yang  dimana masyarakat  diberikan  peluang  untuk  dapat  mendapatkan  hak-haknya  dan  melakukan  kewajibannya  secara  adil. Kemudian dalam asas kepastian hukum bahwa konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini wajib untuk menaati hukum serta  mendapatkan  keadilan  dalam  perlindungan  konsumen  dan  negara  menjamin  kepastian  hukum.  Penyelesaian sengketa  dalam  hal  ini  konsumen  dengan  pelaku  usaha  terdapat  dua  jalur  penyelesaian  yakni  jalur  litigasi  yaitu melalui pengadilan, namun dalam hal ini kurang direkomendasi dikarenakan tidak efisiennya dari segi biaya, jangka waktu  serta  energi,  jalur  selanjutnya  melalui  non-litigasi  yakni  tidak  melalui  pengadilan,  bahwa  jalur  ini  banyak diminati  oleh  masyarakat  khususnya  konsumen  yang  dirugikan  atau  merasa  haknya  telah  dirampas.  Namun  perlu digaris bawahi bahwa walaupun tidak adanya kesepakatan atau keputusan pada saat memilih jalur non-litigasi maka langkah pilihan terakhir tetap melalui jalur litigasi (FEBRIYANI, 2022).
Apabila  konsumen  yang  merasa  dirugikan  akibat  dampak  nomor  telepon  daur  ulang  maka  dapat  melakukan  upaya pengaduan  kepada  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  BPKN-RI). “BPKN-RI  dibentuk  berdasarkan  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  berkedudukan  di  Ibu  Kota  Negara  Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden” hal ini tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 31 dan
32. Bersumber pada UU Perlindungan Konsumen Pasal 34  huruf (f) bahwa BPKN-RI mempunyai  tugas “menerima pengaduan  tentang  perlindungan  konsumen  dari  masyarakat,  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat atau pelaku usaha.” Namun tugas dari BPKN-RI  hanya  menerima pengaduan dan tidak untuk menanganinya  maka BPKN-RI  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  untuk  melakukan  eksekusi  atau  memaksakan  cara-cara  penyelesaian yang  sesuai  dengan  kaidah  perundang-undangan.  Cara  proses  penanganan  dalam  BPKN-RI  dengan  mengundang konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  melakukan  verifikasi  terlebih  dahulu,  kemudian  dilanjutkan  dengan  pertemuan para pihak atau konfrontir. BPKN-RI hanya sebagai penengah antara konsumen dan pelaku usaha yang nantinya akan melahirkan kesepakatan para pihak yang harus dilaksanakan oleh konsumen dan pelaku usaha. Apabila tidak tercapai win-win  solution  antara  para  pihak  dalam  pengaduan  ini,  maka  dapat  ditempuh  dalam  instansi  yang  berwenang melakukan  eksekusi  ataupun  memaksakan  cara-cara  penyelesaian  tersebut.  Dalam  mengajukan  pengaduan  tersebut dapat  langsung  secara  online  dengan  mengakses  website  BPKN-RI  yaitu  www.bpkn.go.id  atau  melalui  call  center 08153 -153 - 153.
Upaya selanjutnya yakni melalui penyelesaian sengketa. Bahwa konsumen yang merasa dirugikan akibat dari dampak nomor telepon daur ulang maka dapat melakukan upaya berlandaskan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen bahwa  “Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan peradilan umum.” kemudian dalam ayat (2) menyatakan  “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh  melalui pengadilan atau di  luar pengadilan  berdasarkan pilihan sukarela para pihak  yang  bersengketa.” dalam penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  dilaksanakan  untuk  tercapainya  suatu  kesepakatan  berupa  penggantian  kerugian  yang dialami  oleh  konsumen  agar  tidak  terulangnya  kejadian  tersebut  terhadap  konsumen.  Dalam  hal  ini  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (selanjutnya  disebut  BPSK)  berdasarkan  Pasal  1  angka  (11)  UU  Perlindungan Konsumen  merupakan  “badan  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku  usaha  dan konsumen”.  Tugas  BPSK terdapat  dalam  pasal  52  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  salah  satu tupoksinya  adalah melakukan penyelesaian dengan cara “mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”, dari hal tersebut akan melahirkan suatu putusan,  dan  jika  terbukti  maka  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  sesuai  keputusan  majelis.  Mengacu  pada  kasus nomor  telepon  daur  ulang  jika  pelaku  usaha  atau  dalam  hal  ini  penyedia  jasa  telekomunikasi  menolak  ataupun memberikan  tanggapan  ataupun  tidak  memenuhi  kewajibannya  yakni  penggantian  kerugian  atas  tuntutan  dari konsumen  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  19  UU  Perlindungan  konsumen  maka  dapat  digugat  melalui BPSK  atau  melalui  peradilan  pernyataan  tersebut  tegas  dinyatakan  dalam  pasal  23  UU  Perlindungan  Konsumen. Sanksi  administratif  terhadap  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  penyedia  jasa  telekomunikasi  yang  melanggar  Pasal  19 dapat berupa ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  sebagaimana  tertulis  dalam  Pasal  48  UU  Perlindungan  Konsumen maka “mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”  yakni  gugatan  selanjutnya  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  apabila  tidak  adanya  kesepakatan  penyelesaian diluar pengadilan. Konsumen dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1356 KUHPerdata.

## 4. Kesimpulan
Pada dasarnya konsumen memiliki “hak untuk kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta hak untuk mendapatkan penggantian  kerugian”  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  4  huruf  (a)  dan  (h)  UU  Perlindungan  konsumen. Konsumen  yang  merasakan  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  nomor  telepon  daur  ulang  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya  langsung kepada penyedia  jasa telekomunikasi atau pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal penyelesaian dan upaya yang dapat dilakukan sebagai pelanggan atau konsumen dari penyedia jasa telekomunikasi atau pelaku usaha dapat melakukan jalur litigasi dan non-litigasi. Konsumen yang dirugikan  haknya  dapat  melakukan  pelaporan  pada  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  Republik  Indonesia (BPKN-RI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ataupun melalui peradilan umum. Saran dari penulis untuk pelaku usaha diwajibkan memiliki standar operasional perusahaan mengenai nomor telepon daur ulang tersebut, menu atau database pada tiap website penyedia jasa telekomunikasi yang dapat mengungkapkan bahwa nomor telepon tersebut telah didaur ulang dan masih memiliki data pelanggan atau konsumen yang lama, serta bekerja sama dengan para  aplikasi-aplikasi  ataupun  jasa  lainnya  untuk  menginformasikan  terkait  pelanggan  lama  nomor  telepon  tersebut telah  diubah  atau  diperbaharui  menjadi  pelanggan  baru  serta    mampu  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  untuk tunduk  pada  UU  Perlindungan  konsumen.  Untuk  konsumen  diharapkan  mampu  untuk  mengikuti  seluruh  prosedur yang  ada,  serta  mengambil  langkah  yang  bijak  jika  ingin  mengganti  nomor  telepon  ataupun  menonaktifkan  nomor
telepon agar tidak terjadinya penyalahgunaan data oleh pelanggan baru akibat tidak dipindahkan data nomor telepon pada aplikasi-aplikasi terkait.

## References
Agustina,  R.  (2013).  Perbuatan  Melawan  Hukum,  cetakan  1. Jakarta:  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia .
Apriansyah, M. R. (2020). Memahami Pentingnya Nomor Telepon . Rifkiable.
https://www.rifkiable.com/2020/12/memahami-pentingnya-nomor-telepon.html
Arifiyadi,  T.  (2014). Auran  Hukum  Pemberian  Indormasi  Terkait  Pengguna  Kartu  Seluler .  Hukum  Online.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-hukum-pemberian-informasi-terkait-pengguna-kartu-seluler- lt542035736d3d2
Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum .
Asyhadie, Z. (2011). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia .
Bahri,  S.  (n.d.). PENERAPAN  E-LEARNING  AKIDAH  AKHLAK  DALAM  MEMBENTUK  KARAKTER  PESERTA DIDIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MTS AL-FAKHRIYYAH JAKARTA BARAT .
Dr.  Rio  Christiawan,  S.H.,  M.Hum.,  M.  K.  (2020). Daur  Ulang  Nomor  Ponsel  Yang  Merugikan  Pengguna  Lama . Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/daur-ulang-nomor-ponsel-yang-merugikan- pengguna-lama-lt5dc3e74976728
FEBRIYANI, F. (2022). Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap  Masyarakat  Tidak  Mampu  Berdasarkan  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 258/PDT. G/2020/PNBlb) . Universitas Jenderal Soedirman.
Handayani, D. A. (2020). Bahayanya Recycle Nomor Ponsel Hangus Untuk Dijual ke Konsumen Baru . Kompasiana. https://www.kompasiana.com/dwi.aprily/5f77fe6e8ede4852ba775522/bahayanya-recycle-nomor-ponsel- hangus-untuk-dijual-ke-konsumen-baru?page=all#sectionall
Johnny Ibrahim. (2007). Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif . Bayumedia Publising, Malang: Jawa Timur.
Kardi,  D.  (2022). Indosat  dan  Telkomsel  Soal  Daur  Ulang  Nomor  Hp :  60  Hari  Usai  Hangus .  CNN  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701201731-213-816253/indosat-dan-telkomsel-soal-daur- ulang-nomor-hp-60-hari-usai-hangus
Kusriyanto, E. (2006). Perlindungan hukum terhadap pengguna kartu telepon seluler indosat Surakarta (berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen) .
Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media.
Nasution, A. (2002). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Diadit Media .
Prodjodikoro, W. (1984). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Sumur Bandung .
Siahaan,  N.  H.  T.,  Sudirman,  A.,  &  Nugroho,  Y.  W.  (2005). Hukum  konsumen:  perlindungan  konsumen  dan tanggungjawab produk . Panta Rei.
Sidharta, H. P. K. I. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi . Grasindo, Jakarta.
Statistik, B. P. (2021). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021 . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia- 2021.htm
Zaenudin,  A.  (2019). Nomor  Telepon,  Identitas  Maha  Penting  di  Zaman  Digital .  Tirto.Id.  https://tirto.id/nomor- telepon-identitas-maha-penting-di-zaman-digital-egrx