## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun
Muhammad Yunus 1 , Muhamad Maulana Darsono 2 ,
Mohamad Anton Athoillah 3
1. Universitas Islam Bandung, yunus_rambe@yahoo.co.id
2. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maulana1379@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, anton_athoillah@uinsgd.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  April 24, 2023 Revised :  May 17, 2023 Accepted :  June, 21 2023 Available online    :   July 04, 2023
How  to  Cite:    Muhammad  Yunus,  Muhamad  Maulana  Darsono  and  Mohamad  Anton  Athoillah  (2023) “Wakalah Bil Ujrah Agreement in Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa and Qanun”, al- Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(3), pp. 389–399. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.800.

## Wakalah Bil Ujrah Agreement in Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa and Qanun
Abstract. The purpose of this research  is to  analyze Akad Wakalah Bil  Ujrah in the context of  the preparation of Sharia Economic Law, fatwa and qanun and its impact on Islamic financial institutions. Akad Wakalah Bil Ujrah is a type of contract in Islamic finance law where one party acts as an agent to carry out transactions on behalf of another party for a fee. This study examines the rules and legal principles  related  to  the  Wakalah  Bil  Ujrah  Agreement  using  the  normative  analysis  method.  The Compilation of Sharia Economic Law, Fatwa and Qanun are the main references to identify the rules governing  this  contract.  In  addition,  the  implementation  of  Wakalah  Bil  Ujrah  in  Islamic  financial institutions is also analyzed using case studies of relevant Islamic financial institutions. The results of

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun
the  study  show  that  the  Wakalah  Bil  Ujrah  contract  has  a  strong  legal  basis  for  compiling  Islamic economic law, fatwa and qanun. Sharia principles are the main guidelines for the implementation of this  contract,  including  the  principles  of  justice,  transparency  and  accountability.  The  impact  on Islamic financial institutions includes investment management, pension fund management and sharia- based  banking  services.  However,  this  study  also  identified  several  challenges  in  implementing Wakalah Bil Ujrah in Islamic financial institutions, such as the need for in-depth understanding of sharia principles and compliance with applicable regulations. Therefore, strict supervision and clear procedures are needed to ensure the fulfillment of sharia principles. In summary, Akad Wakalah Bil Ujrah plays an important role in the formulation of Sharia Economic law, Fatwas and Qanuns and has significant  implications  for  Islamic  financial  institutions.  To  improve  implementation,  cooperation between  Islamic  financial  institutions,  regulators  and  academics  should  be  enhanced  to  ensure compliance with Shariah principles and the achievement of sustainable financial goals.
Keywords: Wakalah bil ujrah, Compilation of Sharia economic law, Fatwa, Qanun
Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Akad Wakalah Bil Ujrah dalam konteks penyusunan Hukum Ekonomi Syariah, fatwa dan qanun serta dampaknya terhadap lembaga keuangan syariah. Akad Wakalah Bil Ujrah adalah suatu jenis akad dalam hukum keuangan Islam dimana salah satu  pihak  bertindak  sebagai  agen  untuk  melakukan  transaksi  atas  nama  pihak  lain  dengan  suatu imbalan. Kajian ini mengkaji aturan dan asas hukum yang terkait dengan Perjanjian Wakalah Bil Ujrah dengan  menggunakan  metode  analisis  normatif.  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Fatwa  dan Qanun menjadi acuan utama untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang mengatur akad ini. Selain itu,  implementasi  Wakalah  Bil  Ujrah  di  lembaga  keuangan  syariah  juga  dianalisis  dengan menggunakan studi kasus lembaga keuangan syariah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Akad Wakalah Bil Ujrah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyusun hukum ekonomi syariah, fatwa  dan  qanun.  Prinsip  syariah  menjadi  pedoman  utama  pelaksanaan  akad  ini,  termasuk  prinsip keadilan,  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dampak  terhadap  lembaga  keuangan  syariah  meliputi manajemen  investasi,  pengelolaan  dana  pensiun  dan  layanan  perbankan  berbasis  syariah.  Namun, penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  beberapa  tantangan  dalam  mengimplementasikan  Wakalah  Bil Ujrah di lembaga keuangan syariah, seperti perlunya pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan prosedur yang jelas untuk memastikan terpenuhinya prinsip syariah. Singkatnya, Akad Wakalah Bil Ujrah memainkan peran penting dalam perumusan hukum Ekonomi Syariah, Fatwa dan Qanun dan  memiliki  implikasi  yang  signifikan  bagi  lembaga  keuangan  Islam.  Untuk  meningkatkan implementasi,  kerjasama  antara  lembaga  keuangan  syariah,  regulator  dan  akademisi  harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan pencapaian tujuan keuangan yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Wakalah bil ujrah, Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, Fatwa, Qanun

## PENDAHULUAN
Akad mu’awadhat menjadi mayoritas akad yang banyak digunakan LKS dalam klausula  perjanjiannya  terkhusus  di  perbankan  syariah  dibanding  dengan  akad tabarru’.  Karena  akad  mu’awadhat  merupakan  akad  yang  memiliki  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan 1 Hal  itu  selaras  dengan  kedudukan  bank  syariah  yang sistem  operasionalnya  mengarahkan  kepada  pelayanan  jasa  dalam  rangka mendapatkan  keuntungan.  Variasi  akad  mu’awadhat  yang  digunakan  membuat keuntungan yang didapatkan bank syariah pun bermacammacam, yaitu keuntungan
1 Jaih  Mubarok  dan  Hasanudin,  Fikih  Muamalah  Maliyyah:  Prinsip-Prinsip  Perjanjian, Simbiosa, Bandung, 2017, hlm. 67.

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun
dari margin akad jual beli, ujrah dari akad ijarah dan bagi hasil dari akad kerjasama. Adapun dalam perkembangannya inovasi produk mengharuskan adanya penggunaan multi  akad,  yaitu  penggunaan  beberapa  akad  (dua  akad  atau  lebih)  yang  memiliki satu  kesatuan  yang  terintegrasi.  Hal  itu  dilakukan  untuk  meningkatkan  produk pemasaran, kepuasan nasabah dan pendapatan.
Pengembangan inovasi produk tidak hanya terdapat dalam mekanisme bank syariah  menjalankan  fungsi  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  saja,  melainkan pengembangan  inovasi  juga  terdapat  pada  produk  pelayanan  jasa.  Hal  itu  dapat dilihat  dari  terbitnya  fatwa  DSN-MUI  yang  menjadikan  adanya  transpormasi kedudukan  akad  tabarru’  menjadi  akad  mu’awadhat.  Fatwa  yang  dimaksud  adalah fatwa yang berkaitan dengan akad wakalah bi al-ujrah. Kedua akad ini terdapat dalam beberapa fatwa yang mengharuskan adanya konsep multi akad dalam pengembangan produk LKS. Sehingga atas pelayanan jasa yang menggunakan kedua akad tersebut, LKS berhak mendapatkan ujrah yang dapat dicatat sebagai keuntungan. 2
Berdasarkan pemaparan di atas, kedudukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selalu  menggunakan  akad  mu’awadhat  dalam  mekanisme  sistem  operasional penawaran  produknya.  Hal  itu  dilakukan  tidak  lain  adalah  untuk  mendapatkan keuntungan.  Namun  dalam  hal  keuntungan  yang  berasal  dari  akad  tabarru’  yang memiliki sifat sosial/tolong menolong terhadap konsep multi akad yang dilakukan, perlu dibahas secara detail dan mendalam, mana keuntungan yang boleh dan mana keuntungan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, apalagi mentranspormasikan kedudukan akadnya menjadi akad mu’awadhat. Maka dari itu, penelitian  ini  mencoba  membedah  kedudukan  akad  wakalah  bi  al-ujrah  dalam beberapa regulasi dan implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah.
Akad  wakalah  merupakan  salah  satu  akad  yang  dikembangkan  dalam transaksi  keuangan  kontemporer,  baik  sebagai  akad  yang  mandiri  maupun dikombinasikan  dengan  akad  lain  (misal akad  murabahah).  Dari perspektif praktik hukum,  akad  wakalah  yang  mandiri  adalah  pemberian  kuasa  dari  pihak  yang berperkara kepada advokat atau penasihat hukum untuk mewakilinya dalam sidang di  pengadilan. 3 Oleh  karena  itu  penulis  mencoba  merumuskan  latar  belakang masalah yang mungkin timbul:
1. Pemahaman  yang  Kurang  Mendalam:  Implementasi  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah dan peraturan-peraturan  yang  terkait.  Pemahaman  yang  kurang  mendalam  dapat menyebabkan  kesalahan  dalam  menjalankan  akad  ini  dan  mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. 4
2 Muhamad Izazi Nurjaman, Iwan Setiawan, Nana Herdiana, Penerapan Akad Wakalah Bi Al- Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 1 (2022), hlm. 167.
3 Irwan Maulana, Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri, Jurnal Asy-SyukriyyahVol. 21 Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 175.
4 Moh.Asep  Zakariya  A,  Penerapan  Akad  Wakâlah  Bi  Al-Ujrah  Pada  Penjualan  Reksadana Syariah  Di Bank Syariah Mandiri Kc. Bogor (Studi Keselarasan Tentang Fatwa No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri Kc. Bogor), Tesis, Jakarta 2018, hlm 5-6

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun
2. Kepatuhan  Terhadap  Prinsip-prinsip  Syariah:  Lembaga keuangan  Syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Akad Wakalah  Bil  Ujrah  mematuhi  prinsip-prinsip  Syariah.  Hal  ini  mencakup  aspek- aspek  seperti  keadilan,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Tantangan  mungkin timbul  ketika  lembaga  keuangan  tidak  sepenuhnya  memahami  atau mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan baik.
3. Koordinasi antara Lembaga Keuangan dan Otoritas Regulasi: Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah membutuhkan kerjasama yang baik antara lembaga keuangan Syariah  dan  otoritas  regulasi.  Koordinasi  yang  efektif  diperlukan  untuk memastikan  kesesuaian  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  pemantauan  yang ketat terhadap pelaksanaan akad ini.
4. Harmonisasi Fatwa dan Qanun: Terkadang terdapat perbedaan pendapat antara fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Syariah dan peraturan yang diatur dalam  qanun.  Harmonisasi  antara  fatwa  dan  qanun  menjadi  penting  agar implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
Dalam  menghadapi  latar  belakang  masalah  ini,  penting  untuk  melakukan studi yang mendalam tentang implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah, fatwa, dan qanun serta mengidentifikasi solusi yang tepat. Upaya  ini  akan  membantu  meningkatkan  pemahaman,  memperkuat  kerjasama antara lembaga keuangan Syariah dan otoritas regulasi, serta mendorong kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan akad ini.

## PEMBAHASAN Definisi Wakalah
Menurut  Bahasa,  Wakalah  adalah  al-tawfid  (pendelegasian),  Al-kifaat (penggantian), al-Hifdz (memelihara), dan al-dhaman (tanggung jawab). 5 Diartikan demikian karena dalam akad wakalah ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada  pihak  ke  dua  dalam  rangka  untuk  melakukan  sesuatu  yang  dikehendaki. Pihak  yang  menerima  pelimpahan  wewenang  berkedudukan  sebagai  wakil, pemelihara (al-Hafidz), penanggung jawab (al-Dhaman), dan pengganti (al-kafi). 6 ‘Alauddin al-Samarqandi menjelaskan definisi wakalah secara Bahasa: Wakalah secara adalah al-hifdz (memelihara). Allah ta’ala berfirman: “Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baiknya pelindung", maksudnya adalah sebaik-baiknya al- hâfidz (pelindung). Adakalanya maksud dari kata wakâlah adalah penyerahan, seperti perkataan, "tawakkaltu ‘Alallah” makudnya adalah aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku hanya kepada Allah. 7
Adapun definisi wakalah secara terminologi, Para ulama fikih mendefiniskannya sebagai berikut:
5 Abu yahya Zakariya, Fath al-wahhab bi al-Syarh Minhaj al-Thullab, Dar al-fikr, Beirut. t.th, Juz 1. H.218
6 Panji adam, fikih muamalah, Fikih Muamalah Maliyah, Refika Aditama:Bandung, 2017, h 291
7 ‘Alauddin al-Samarqandi. Tuhfah al-fuqaha. Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. Beirut. 1984, Juz.III h 227

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun
Menurut  ulama  Hanafiah,  Wakalah  adalah;  “Sebuah  perkataan  tentang seseorang  meminta  untuk  digantikan  oleh  orang  lain  yang  layak  menjadi pengganntinya  untuk  melakukan  tasharruf  (transaksi)  yang  diperbolehkan  oleh syara’  dan  diketahui  dengan  jelas,  atau  sebuah  pendelegasian  untuk  melakukan tasharruf (transaksi) dan penjagaan kepada pihak wakil.” 8 Menurut ulama Syafi’iah wakalah  adalah  pendelegasian  oleh  seseorang  kepada  orang  lain  agar  orang  yang mendapat  pendelegasian  itu  melaksanakan  apa  yang  dikuasakannnya. 9 Menurut ulama Malikiah, yang dimaksud dengan wakalah adalah:” sebuah Tindakan seseorang mewakilkan  dirinya  kepada  orang  lain  untuk  melakukan  Tindakan-tindakan  yang merupakan bagian dari haknya. 10
Akad  Wakâlah  dijelaskan  juga  oleh  Syekh  Wahbah  al-Zuhailî  mengutip pendapat  kalangan  Hanâbilah  adalah :  “Wakâlah  adalah  sebuah  ungkapan  tentang penugasan  seseorang  terhadap  orang  lain  untuk  melakukan  tugasnya  dalam mengendalikan  (mengelola)  perkara  yang  ditentukan  oleh  Syara`  atau  sebagai penyerahan pengelolaan dan penjagaan sesuatu kepada wakil.” 11

## Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Berlakunya  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  didasarkan  pada PERMA  Nomor  2  Tahun  2008.  KHES  inilah  yang  menjadi  hukum  materiil  dalam kegiatan  ekonomi  Syariah.  Sebelumnya  dalam  memutus  ekonomi  syariah,  hakim Pengadilan  Agama  berpedoman  dan  merujuk  pada  kitab-kitab  fikih  yang  tersebar dalam  berbagai  mazhab  karena  tidak  ada  rujukan  hukum  positif  yang  bersifat univikasi. Akibatnya, terjadilah disparitas dalam putusan antara pengadilan yang satu dan pengadilan yang lainnya, antara hakim yang satu dan hakim yang lainnya. Benar- benar  berlaku  ungkapan  differennt  judge  sentence,  lain  hakim  lain  pendapat  dan putusannya. 12
Pada dasarnya, materi KHES merupakan kompilasi berbagai ragam fikih yang telah ada, yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktikan dalam aktivitas di  lembaga  keuangan  syariah,  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  penerapannya dalam  kegiatan  usaha  di  lembaga-lembaga  keuangan  syariah.  Keberadaan  KHES merupakan sebuah terobosan baru sebagai upaya positifisasi hukum Islam ke dalam hukum  nasional  sebagai  akibat  pesatnya  perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia  yang  menuntut  tersedianya  materi  hukum  ekonomi  syariah  sebagai Hukum materil ekonomi Syariah. 13
8 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. Dar al-fikr. Beirut. 1989, Juz V, h 72
9 Ibid
10 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Maktabah al-tijariah, Mesir, 1969, Juz III, h 167
11 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh (Beirût: Dâr al-Fikr, 1985), Vol.5. Cet.I, h. 743
12 M.  Yahya  Hararap,  Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam:  Mempositifkan  Abstraksi Hukum  Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Pengadilan  Agama  dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Logos, Jakarta, 1999, hlm. 30.
13 Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 53.

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun
Dalam  Pasal  465  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  disebutkan bahwa  (1)  Wakalah  adalah  suatu  transaksi  yang  dilakukan  oleh  seorang  penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, pinjaman, kerja sama dan kerja sama dalam  modal/usaha,  harus  disandarkan  kepada  kehendak  pemberi  kuasa;  (2)  jika transaksi  tersebut  seperti  dibuat  pada  ayat  (1)  di  atas  tidak  merujuk  untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.
Ketentuan mengenai wakalah bil ujrah dalam KHES dapat dilihat dalam Pasal 502  sebagai  berikut:  (1)  Penerima  kuasa  penjualan  berhak  menerima  imbalan  dari prestasinya  berdasarkan  kesepakatan  dalam  akad;  (2)  jika  dalam  akad  tidak ditentukan  mengenai  imbalan  bagi  penerima  kuasa,  maka  penerima  kuasa  tidak berhak menuntut imbalan; dan (3) Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.

## Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Fatwa DSN-MUI
Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  telah mengeluarkan fatwa khusus yang berkaitan dengan akad  wakâlah bi al-ujrah, yaitu Fatwa  Nomor  113/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad  Wakalah  bi  al-Ujrah.  Ketentuan hukum  dalam  fatwa  tersebut  disebutkan  bahwa  Akad  wakalah  bi  al-ujrah  boleh dilakukan  dengan  tunduk  dan  patuh  pada  ketentuan  dan  batasan  yang  terdapat dalam Fatwa ini.
Ketentuan  terkait  Shighat  Akad  Wakaloh  bi  al-Ujrah  dalam  fatwa  tersebut terdapat dua hal sebagai berikut: pertama, Akad wakalah bi al-ujrah harus dinyatakan secara  tegas  dan  jelas  serta  dimengerti  baik  oleh  wakil  maupun  muwakkil;  kedua, Akad  wakalah  bi  al-ujrah  boleh  dilakukan  secara  lisan,  tertulis,  isyarat,  dan perbuatan/tindakan,  serta  dapat  dilakukan  secara  elektronik  sesuai  syariah  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun ketentuan terkait wakil dan muwakil dalam fatwa tersebut terdiri atas 5 (lima) ketentuan, seperti:
1. Muwakkil  dan  wakil  boleh  berupa  orang  (Syakhshiyah  thabi'iyah/natuurlijke persoon) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson),  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
2. Muwakkil  dan  wakil  wajib  cakap  hukum  sesuai  dengan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Muwakkil  wajib  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  kuasa  kepada  pihak lain, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah.
4. Muwakil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujrah.
5. Wakil  wajib  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  perbuatan  hukum  yang dikuasakan kepadanya.
Lebih  lanjut  dalam  fatwa  tersebut  diuraikan  mengenai  ketentuan  yang berkaitan dengan objek wakalah yang terdiri atas 6 (enam) ketentuan sebagai berikut:
1. Wakalah  bi  al-ujrah  hanya  boieh  dilakukan  terhadap  kegiatan  atau  perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun
2. Obyek wakalah bi al-ujrah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil.
3. Obyek wakalah bi al-ujrah harus dapat dilaksanakan oleh wakil.
4. Akad wakalah bi al-ujrah boleh dibatasi jangka waktunya.
5. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa).
6. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang  dilakukannya,  kecuali  karena  al-ta'addi,  al-taqshir,  atau  mukhalafat  al- syuruth.
Terakhir,  terkait  mengenai  ketentuan  ujrah  pada  akad  wakâlah  bi  al-ujrah dalam fatwa ini terdapat 4 (empat) ketentuan sebagai berikut:
1) Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Kuantitas  dan  atau  kualitas  ujrah  harus  jelas,  baik  berupa  angka  nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3) Ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan Tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, danlatau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Ujrah  yang  telah  disepakati  boleh  ditinjau-ulang  atas  manfaat  yang  belum diterima oleh muwakil sesuai kesepakatan.
Dalam pemberian ujrah ini, harus jelas dan transparan dari segi persentasenya, angka  nominal,  atau  perhitungan  yang  disepakati  dan  diketahui  oleh  kedua  belah pihak yang melakukan akad, Baik dalam akad wakalah maupun wakalah bil ujrah ini juga  diperkenankan  bagi  salah  satu  pihak  untuk  melakukan  pembatalan  dan penarikan akad dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga akad ini bukanlah akad yang  bersifat  tetap  dan  lazim.  Antara  akad  wakalah  dan  wakalah  bil  ujrah,  pada pokoknya  pengaturannya  adalah  sama,  namun  perbedannya  hanya  dalam  adanya pemberian  ujrah  saja  yang  diberikan  oleh  si  muwakkil.  Dimana  memang  akad wakalah  bil  ujrah  ini  dalam  kaidah  fiqh,  merupakan  akad  yang  baru  dalam permasalahan muamalah kontemporer. 14

## Akad Wakaah Bil Ujrah dalam Qanun
Ketentuan dalam Qanun mengenai Wakalah bi al-Ujrah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Dalam  Pasal  19  ayat  1 huruf  dalam  penjelasan  umum  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan “Akad wakalah” adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
Ketetuan lain tentang akad wakalah dalam qanun dapat terlihat pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam
14 Zendy Sellyfio Ardiana, Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang, "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 2 Desember 2022, hlm 734

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun
Pasal  1  angka  17  disebutkan  bahwa  Wali  Amanat  adalah  pihak  yang  mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan.
Sekalipun dalam kedua UU (Qanun) tersebut tidak disebutkan secara eksplisit terkait  wakalah  bil  ujrah,  akan  tetapi  dalam  tataran  impelmentasinya  dilakukan adanya  wakalah  bil  ujrah.  Karena  dalam  tataram  operasional  baik  dalam  bidang perbankan  syariah  maupun  SBSN  fatwa  DSN-MUI  dijadikan  sebgaai  rujukan  dan pedoman. Oleh karena itu fatwa DSN-MUI tentang Wakalah bil Ujrah digunakan.
Secara kontruksi fikih Akad wakâlah dapat dilaksanakan dengan adanya upah (fee) atau tanpa upah. Hal ini berdasarkan suatu hadis, bahwasannya Rasulullah Saw mengirimkan duta untuk menarik zakat di suatu daerah, Rasulullah Saw memberikan gaji kepada mereka (H.R Abu Daud). Ketika akad wakâlah bil ujrah telah sempurna, maka  akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil dihukumi layaknya  ajir (orang  yang  disewa  tenanganya)  yang  memiliki  kewajiban  untuk  menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar’i. 15
Jika  dalam  akad  wakâlah  tersebut  upah  tidak  disebutkan  secara  jelas,  maka wakil berhak atas ujrah mitsl (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat tabarru’ (charity program). Jika demikian halnya,  akad  tidak  bersifat  mengikat,  dan  wakil  memiliki  hak  untuk  membatalkan kapan  saja.  ini  menurut  pendapat  Hanafiyah,  Malikiyah  dan  Hanabilah.  Menurut Syafi’iyah,  walaupun  akad  wakâlah  dijalankan  dengan  adanya  pemberian  upah (wakâlah bil ujrah), akad tersebut tetap tidak mengikat kedua belah pihak. 16
Hukum  mengenai  kebolehan  akad  wakâlah  bi  al-ujrah  merupakan  ijma’ (konsensus)  para  ulama  termasuk  madzâhib  al-arba’ah  (mazhab  fikih  yang  empat, yaitu Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah). 17
Para fukaha sepakat bahwa akad wakâlah yang tidak mengandung ujrah (fee) merupakan akad ghair lâzim (tidak mengikat). Artinya para pihak yang berakad dapat membatalkan  akad  wakâlah  secara  sepihak.  Apabila  akad  wakâlah  disertai  dengan adanya  ujrah  (wakâlah  bil  ujrah)  bersifat  mengikat  (lâzim)  menurut  Hanafiyah, namun ghair lâzim menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. Para pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad. 18

## Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
Wakâlah bil ujrah dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) basanya terkait  dengan  akad  lain  yang  dilakukan  oleh  nasabah.  Misalnya  dalam  akad pembiayaan  murâbahah,  pihak  LKS  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut, begitu juga dalam akad salam, istishnâ, ijârah dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak LKS oleh nasabah.
15 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 240.
16 Ibid., hlm. 241.
17 Panji  Adam,  Fikih  Muamalah  Kontemporer:  Perkembangan  Akad-Akad  dalam  Hukum Ekonomi Syariah, Inteligensia Media, Malang, 2021, hlm. 317.
18 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, Juz. V, hlm. 124.

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun
Selain praktik wakâlah di atas, di Lembaga Keuangan Syariah umumnya ada jenis  produk  yang  menggunakan  akad  wakâlah.  Jenis-jenis  produk  pelayanan  jasa yang menggunakan akad wakâlah antara lain L/C (letter of credit), transfer, kliring, RTGS,  inkanso  dan  pembayaran  gaji.  Adapun  uraian  dari  produk-produk  tersebut diuraikan oleh Panji Adam adalah sebagai berikut: 19

## a. Kiriman Uang (Transfer)
Pelayanan jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh  bank  atas  permintaan  nasabah  untuk  mengirimkan  sejumlah  uang  tertentu. Dilihat dari nominalnya, kiriman uang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
a. Kiriman  uang  dengan  nominal  kecil.  Transfer  dengan  nominal  yang  nilainya kurang dari Rp. 100.000.000. Transfer ini dapat dilakukan melalui lembaga kliring setempat  dan/atau  melalui  RTGS  (real  time  gross  settlement),  yaitu  transfer dengan sistem elektronik.
b. Kiriman  uang  dengan  nominal  besar.  Transfer  dengan  jumlah  nominal  Rp. 100.000.000 dan/atau lebih, maka pelaksanaan transfer harus melalui RTGS (real time  gross  settlement).  RTGS  merupakan  kegiatan  pengiriman  uang  melalui sistem  elektronik  yang  telah  disiapkan  oleh  Bank  Indonesia,  tranfser  sejumlah besar tidak boleh dilakukan melalui lembaga kliring setempat.

## b. Kliring
Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta  kliring  baik  atas  nama  peserta  maupun  atas  nama  nasabah  perserta  yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kliring merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antarbank yang berasal dari wilayah kliring yang sama. Warkat yang dapat dilakukan dalam transaksi kliring antara lain: cek, bilyet giro, dan surat berharga lainnya. Biasnya proses kliring memakan waktu satu  hari  pada  umumnya.  Warkat  merupakan  alat  pembayaran  nontunai  yang diperhitungkan atas beban nasabah dan/atau keuntungan rekening nasabah bank.

## c. Inkanso
Inkasi  adalah  pemberian  kuasa  kepada  bank  oleh  perusahaan  atau perseorangan  untuk  menaguhkan,  atau  memintakan  persetujuan  pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di temapat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep (promissory notes), dan lain-lain. Inkanso merupakan jasa penagihan yang diberikan oleh bank terhadap warkat kliring dan/atau  surat  berharga  yang  diterbitkan  oleh  bank  yang  berada  di  luar  wilayah kliring. Warkat yang diinkasokan sama halnya dengan warkat kliring antara lain: cek, bilyet giro, dan warkat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan ini memakan waktu  lima  hari  kerja.  Bentuk  wakâlah  dalam  inkanso  adalah  adanya  pemberian otoritas oleh pihak tertentu kepada pihak bank untuk melakukan penagihan. Artinya bank mewkaili pihak yang memberikan perwakilan kepadanya.
19 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 312-315.

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun

## d. Intercity Clearing
Merupakan  sarana  penagihan  antar  warkat  maupun  surat  berharga  yang diterbitkan  oleh  bank  yang  berasal  dari  luar  wilayah  kliring.  Intercity  Clearing merupakan  pengembangan  dari  mekanisme  inkanso  dalam  hal  penyelesaian transaksi  antarkota  yang  lebih  efisien.  Intercity  Clearing  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi  dalam  penyelesaian  transaksi  cek/bilyet  giro  antarkota. Dengan  demikian,  cek/bilyet  giro  yang  diterbitkan  oleh  suatu  kantor  bank  dapat dikliringkan  di  wiliyah  kliring  manapun  sepanjang  cek/bilyet  giro  tersebut diterbitkan  oleh  bank  yang  sudah  terdaftar  sebagai  anggota  Intercity  Clearing  dan selama terdapat kantor cabang dari bank penerbit yang menjadi peserta kliring.

## e. Letter of Credit
Letter of Credit dapat didefinisikan sebagai jamnan bersyarat yang diberikan oleh bank yang menerbitkan L/C (issuing bank/opening bank) untuk membayar wesel yang  ditarik  oleh  beneficairy  sepanjang  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam  L/C  dan  mengacu  pada  UCP  600.  Lettr  of  credit  adalah  jasa  bank  yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antarpulau) atau arus barang ke luar negeri (eksport-import). Letter of credit juga merupakan dengan documentary credit.
Bentuk  perwakilan  dalam  LC  digunakan  oleh  nasabah  untuk  proses pengimporan barang melalui bank. Dalam hal ini bank diminta untuk menyimpan dana  pembelian  dalam  bentuk  deposit  untuk  kemudian  bank  sebagai  wakil mendatangkan aset sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Untuk ini bank berhak  untuk  meminta  fee.  Bentuk  wakâlah  dalam  model  operasional  seperti  ini adalah nasabah mewakilkan kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam penyimpanan dana dan mendatangkan barang yang dipesan nasabah.

## f. Payment
Merupakan  pelayanan  jasa  yang  diberikan  oleh  bank  dalam  melaksanakan pembayaran  untuk  kepentingan  nasabah.  Bank  akan  mendapat  fee  atas  pelayanan jasa yang diberikan. Beberapa pelayanan jasanya adalah: a) pembayaran telepon; b) pembayaran rekening listrik; dan c) pembayaran pajak, dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Ketentuan akad Wakalah bil Ujrah diatur dalam beberapa regulasi baik dalam bentuk  Qanun  (undang-undang)  yaitu  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peraturan  mahkamah  agung  (PERMA)  maupun  fatwa,  yaitu  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad  Wakalah  bi  al-Ujrah.  Dalam  ketiga  aturan  tersebut  hukum  akad  wakalah  bil ujrah  adalah  diperbolehkan.  Hal  ini  merujuk  pada  pendapat  pendapat  ulama  fikih mengenai kebolehkan akad wakalah disertai dengan ujrah. Adapun implementasinya di  Lembaga  keuangan  syariah  adalah  L/C  (letter  of  credit),  transfer,  kliring,  RTGS, inkanso dan pembayaran gaji.

## Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  Al-Jazari,  al-  Fiqh  ‘ala  Mazahib  al-Arba’ah,  Maktabah  al-Tijariah, Mesir, Juz III, 1969
Abu yahya Zakariya, Fath al-wahhab bi al-Syarh Minhaj al-Thullab, Dar al-fikr, Beirut. t.th, Juz 1
Alauddin al-Samarqandi. Tuhfah al-fuqaha. Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. Beirut.Juz III 1984
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Irwan Maulana, Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri,
Jurnal Asy-SyukriyyahVol. 21  Nomor 2 Oktober 2020.
Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian, Simbiosa, Bandung, 2017.
Moh.Asep  Zakariya  A,  Penerapan  Akad  Wakâlah  Bi  Al-Ujrah  Pada  Penjualan Reksadana  Syariah    Di  Bank  Syariah  Mandiri  Kc.  Bogor  (Studi  Keselarasan Tentang  Fatwa  No:  113/Dsn-Mui/Ix/2017  Dan  Penerapannya  Pada  Bank Syariah Mandiri Kc. Bogor), Tesis, Jakarta 2018
M.  Yahya  Hararap,  Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam:  Mempositifkan Abstraksu Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Logos, Jakarta, 1999.
Muhamad Izazi Nurjaman, Iwan Setiawan, Nana Herdiana, Penerapan Akad Wakalah Bi  Al-Ujrah  Dan  Hiwalah  Bi  Al-Ujrah  Dalam  Pengembangan  Produk  Di Perbankan Syariah, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 1 (2022).
Neneng  Nurhasanah  dan  Panji  Adam,  Hukum  Perbankan  Syariah:  Konsep  dan Regulasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Panji  Adam,  Fikih  Muamalah  Maliyah:  Konsep,  Regulasi  dan  Implementasi,  Refika Aditama, Bandung, 2017.
Panji Adam, Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum
Ekonomi Syariah, Inteligensia Media, Malang, 2021.
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Dar al-Fikr, Beirut, 1989. Zendy Sellyfio Ardiana, Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad  Pembelian  Barang,  "Dharmasisya”  Jurnal  Program  Magister  Hukum FHUI, Vol 2 Desember 2022