## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KECELAKAAN PENERBANGAN DALAM MEMPEROLEH GANTI RUGI
Muhammad Usman Syahirul Azmani Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang Email: usman.syahir@gmail.com

## Abstrak
Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan penerbangan akan memiliki risiko munculnya  kerugian  akibat  cacat  produk.  Penumpang  sebagai  Konsumen  yang menderita  kerugian  dalam  kecelakaan  pesawat  udara  akibat  cacat  produk  dapat menuntut  ganti  kerugian  terhadap  pihak  yang  dianggap  bertanggungjawab. Penyelesaian  ganti  kerugian  terhadap  penumpang  yang  meninggal  dunia,  luka- luka  atau  cacat  akibat  kecelakaan  pesawat  udara  tersebut  sebagai  salah  satu tanggungjawab  hukum  dalam  penyelenggara  penerbangan.  Namun  persoalan penyelesaian  ganti  kerugian  yang  berkaitan  dengan  tanggungjawab  produk (Product  Liability) dalam  penyelenggaraan    penerbangan  ini  pada  praktek seringkali  belum  sepenuhnya  dapat  diselesaikan,  karena  peraturan  perundang- undangan    yang  ada  masih  belum  mengaturnya,  baik  hukum  nasional  maupun aturan hukum internasional.
Kata  Kunci:  kecelakaan  penerbangan,  prinsip-prinsip  tanggungjawab,  korban, perlindungan, hukum dan ganti rugi.
Abstract
In each flight management activity, there is a risk of loss due to product defects. Passengers as Consumers who suffer losses in airplane accidents due to product defects  can  claim  compensation  for  those  who  are  considered  responsible. Completion  of  compensation  for  passengers  who  have  died,  injuries  or  defects caused  by  aircraft  accidents  is  one  of  the  legal  responsibilities  in  the  flight operator. However, the problem of settlement of compensation related to product liability  in  the  administration  of  this  flight  in  practice  is  often  not  completely resolved,  because  the  existing  laws  and  regulations  still  do  not  regulate  it,  both national law and international law.
Keywords: aviation accidents, principles of responsibility, victims, protection, law and compensation.

## PENDAHULUAN
Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan di satu sisi menguntungkan bagi para pengguna jasa transporatsi udara (penumpang dan pemilik kargo) karena akan  banyak  pilihan.  Perusahaan-perusahaan  tersebut  bersaing  untuk  untuk menarik  penumpang  sebanyak-banyaknya  dengan  menawarkan  tarif  yang  lebih murah  atau  menawarkan  berbagai  bonus.  Namun  di  sisi  lain,  dengan  tarif  yang murah  tersebut  sering  menurunkan  kualitas  pelayanan (service), bahkan  yang lebih  mengkhawatirkan  lagi  adalah  akan  menyebabkan  berkurangnya  kualitas pemeliharaan (maintenance) pesawat  sehingga  rawan  terhadap  keselamatan penerbangan  dan  akan  berdampak  kurang  baik  terhadap  keamanan,  kenyamanan dan  perlindungan  konsumen.  Dalam  dunia  penerbangan  dikenal  dua  pengertian
yakni  kejadian (incident) ,  dan  Kecelakaan (accident) .  Kecelakaan  adalah  suatu peristiwa di luar keberangkatan ke bandar udara tujuan, di mana terjadi kematian atau  luka  parah  atau  kerugian  yang  disebabkan  oleh  benturan  dengan  pesawat udara  atau  semburan  mesin  jet  pesawat  udara  atau  terjadi  kerusakan  struktural atau  adanya  peralatan  yang  perlu  diganti  atau  pesawat  udara  hilang  sama sekali.sedangkan  kejadian (incident) ,  adalah  peristiwa  yang  terjadi  selama penerbangan  berlangsung  yang  berhubungan  dengan  operasi  pesawat  udara  yang dapat membahayakan terhadap keselamatan penerbangan. 1
Kecelakaan- kecelakaan pesawat udara tersebut, dapat disebabkan berbagai faktor,  antara  lain  faktor  manusia (human) ,  mesin  pesawat  udara (machine technical) ,  dan  cuaca (weather) 2 .  Dari  ketiga  faktor  tersebut,  studi  menunjukkan bahwa sekitar 55% kecelakaan pesawat udara karena kesalahan/ kelalaian kapten penerbang sebagai penyebab kecelakaan, sedangkan 45% sisanya disebabkan oleh hal  lain  yang  mendukung  terjadinya  kesalahan/  kelalaian  kapten  penerbang tersebut. Studi ini juga menunjukkan bahwa peran manusia ternyata sebagai faktor rutin yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat. 3
Sebagaimana  diketahui,  Pesawat  Lion  Air  JT  610  tujuan  Jakarta- Pangkalpinang  pada  29  oktober  2018  lalu  jatuh  di  perairan  Karawang,  dalam kecelakaan  itu,  sebanyak  189  penumpang  dinyatakan  seluruhnya  tewas.  KNKT memaparkan  kronologi  jatuhnya  pesawat  Lion  Air  PK-LQP  melalui  pembacaan sebagian data pada kotak hitam atau blackbox. Ketua  KNKT Soerjanto Tjahjono menyebutkan,  data  yang  ia  dapatkan  memperlihatkan  pesawat  mengalami  stall atau kehilangan daya angkat sehingga terjatuh 4 . Maskapai penerbangan  Lion  Air memastikan akan memberikan santunan dan uang tunggu serta uang duka kepada ahli  waris  korban  jatuhnya  Pesawat  Lion  Air  di  tanjung  karawang  sebesar  Rp 5.000.000,  uang  kedukaan  Rp  25.000.000,  serta  uang  santunan  meninggal  dunia sesuai  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011,  yaitu  sebesar  Rp 1,25 miliar. 5
Sebenarnya, dikatakan Indonesia sudah meratifikasi peraturan penerbangan sesuai  Konvensi  Montreal  1999  pada  2017.  Dalam  peraturan  ini,  korban meninggal dunia mendapat nilai santunan lebih dari Rp 2 miliar. Namun besaran santunan  Rp  2  miliar  hanya  berlaku  untuk  penerbangan  rute  luar  negeri,  bukan domestik. Sehingga santunan bagi para korban jatuhnya Lion Air JT-610 mengacu pada PM 77 Tahun 2011. Tidak hanya itu, santunan kepada para korban juga akan diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) yang mendapat mandat menjamin setiap perjalanan moda transportasi umum, bahwa berdasarkan UU No 33 dan PMK No.
1 H.K. Martono, Kecelakaan Pesawat Udara, Jakarta, Seputar Indonesia 2007, 5 Januari, Hal. 7 2 Ibid hal 12
3 London, Jack W. „‟ General aviation crash course : The First 15 Days”, 39 Trial Lawyers of America 56, 2003, Hal.2
4 Tribunnews.com, 28 November 2018 Berita Terbaru Lion Air PK-LQP JT 610, Hasil Investigasi KNKT Data Black Box, Penyebab Pesawat Jatuh
5 Nurmayanti. Liputan6.com, 1 November 2018, Rincian Santunan yang Diberikan Lion Air ke Ahli Waris Korban Pesawat Jatuh
15 tahun 2017, bagi korban meninggal dunia, Jasa Raharja siap menyerahkan hak santunan sebesar Rp 50 juta. 6
Dana  santunan  atau  kompensasi  yang  diberikan  kepada  keluarga  korban tewas  kecelakaan  penerbangan  merupakan  kewajiban  dari  pihak  maskapai  dan pihak  terkait  akibat  adanya  kecelakaan  tersebut  berdasarkan  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011,  selain  itu  pemberian  kompensasi  tersebut tidak  menggugurkan  hak  korban  maupun  ahli  warisnya  untuk  menggugat, kewajiban atau tanggungjawab para pihak menjadi tidak terbatas jika kecelakaan disebabkan karena Human Error .
Selain  itu  dalam  setiap  kegiatan  penyelenggaraan  penerbangan  akan memiliki  risiko  munculnya  kerugian  akibat  cacat  produk,  yang  kemudian berdampak  pada  konsekuensi  hukum.  Resiko  tersebut  berkaitan  dengan penyelesaiaan  ganti  kerugian  kepada  penumpang  sebagai  bentuk  tanggungjawab hukum (legal  liability) perusahaan  sebagai  produsen.  Resiko  kerugian  yang ditanggung  produsen  pesawat  udara  ini  berkaitan  dengan  tanggungjawab produknya,  yang  kemudian  resiko  itu  dialihkan  kepada  perusahaan  asuransi sebagai  penanggung  sesuai  dengan  nilai jaminan  yang  dipertanggungkan  dengan meneria  pembayaran  sejumlah  uang  premi  dari  produsen  pesawat  udara  ( third party insurance ). Penumpang sebagai Konsumen yang menderita kerugian dalam kecelakaan  pesawat  udara  akibat  cacat  produk  dapat  menuntut  ganti  kerugian terhadap  pihak  yang  dianggap  bertanggungjawab.  Penyelesaian  ganti  kerugian terhadap  penumpang  yang  meninggal  dunia,  luka-luka  atau  cacat  akibat kecelakaan  pesawat  udara  tersebut  sebagai  salah  satu  tanggungjawab  hukum dalam penyelenggara penerbangan. 7
Namun  persoalan  penyelesaian  ganti  kerugian  yang  berkaitan  dengan tanggungjawab  produk (Product  Liability) dalam  penyelenggaraan    penerbangan ini  pada  praktek  seringkali  belum  sepenuhnya  dapat  diselesaikan,  karena peraturan perundang-undangan  yang ada masih belum mengaturnya, baik hukum nasional  maupun  aturan  hukum  internasional.  Disamping  itu  kasus  serupa  juga pernah terjadi pada tahun 2009 ketika sekelompok korban dan ahli waris korban meninggal  kecelakaan  jatuhnya  pesawat  Mandala  Air,  yang  sejumlah  33  orang bersama  kuasa  hukumnya  bersama-sama  menggugat  Maskapai,  Perusahaan Produksi pesawat, dan perusahaan pendesain pesawat yang tertulis dalam Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  :186/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.  Dalam putusan  tersebut  hakim  menolak  gugatan  para  penggugat  untuk  seluruhnya dengan  salah  satu  pertimbangan  “menurut  majelis  hakim  dan  demi  kepastian hukum  bahwa  penggugat  secara  hukum  tidak  memiliki  hak  hukum  untuk menerima  kompensasi  atau  santunan  apapun  lagi  karena  para  penggugat  telah secara  tegas  menandatangani  surat  pernyataan  pelepasan  hak/ Release  and
6 Op,Cit
7 David  T.  Norton, Crisis  Management  Planning  for  Small  Air  Carrier  Aircraft  Paris Manufacturers, Installers or Maintainers, and Other Aviation Industri Participants, 66 Journal of Air Law Commerce, Springs: Southern Methodist University School of Law, 2001, pages 543-546.
Discharge  (R&D) dan  melepaskan  haknya  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap Tergugat.” 8
Selain  itu  aturan  hukum  nasional  yang  mengatur  tentang  kompensasi  yang diberikan  akibat  kerugian  masih  menjadi  polemik,  karena  besarnya  kompensasi dianggap  tidak  sebanding  dengan  kerugian  terhadap  nyawa,  ukuran  tentang  apa yang  menjadi  dasar  pemberian  ganti  kerugian  dalam  perbuatan  melawan  hukum yang  mengakibatkan  korban  jiwa  juga  sulit  ditentukan.  Perbuatan  melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia pada dasarnya telah diatur di dalam Pasal 1370  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Apabila  perbuatan  tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia maka terdapat hak bagi ahli waris untuk menuntut  ganti  rugi.  Namun,  hak  atas  ganti  rugi  yang  telah  diakomodir  ini sayangnya tidak dapat dijelaskan ukurannya karena pasal ini berpatokan pada ahli waris  yang  sewajarnya  mendapatkan  nafkah  dari  korban.,  ada  ketidakpuasan terhadap aturan hukum indonesia oleh keluarga korban, sehingga setelah sebagian keluarga  korban  mendapat  kompensasi  dari  maskapai  penerbangan  dan  asuransi, masih banyak keluarga korban yang tidak mengambil kompensasi/ dana santunan kepada maskapai, tetapi melakukan upaya hukum penuntutan terhadap perusahaan produsen  pesawat  yang  berada  di  luar  negeri  untuk  mendapatkan  kompensasi yang lebih besar.
Berdasarkan    latar  belakang  tersebut  diatas,  masalah  yang  akan  diangkat penulis adalah:
1. Bagaimana perlindungan  terhadap  korban kecelakaan penerbangan untuk mendapatkan ganti rugi?
2. Upaya  hukum  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  korban  kecelakaan penerbangan?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, asas- asas  hukum  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. 9 Adapun  penelitian  hukum normatif  mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap taraf  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sejarah  hukum  dan  penelitian  perbandingan hukum. 10
Dalam  penelitian  normatif  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ) yang didukung  dengan  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum serta bersifat deskriptif analitis
Sumber  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  yang bersumber  dari  perundang-undangan  atau  dari  bahan  hukum,  baik  itu  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :186/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., Hal. 176-177
9 Ibrahim Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang : PT. Bayu Media Publishing, 2010, hlm.295
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta , UI Press, 2000 hlm. 51

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kecelakaan  Penerbangan  Dalam Memperoleh Ganti Rugi
Indonesia telah meratifikasi Convention for the Unification of Certain Rules for  International  Carriage  by  Air (Konvensi  Unifikasi  Aturan-Aturan  Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional) yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Mei 1999  di  Montreal,  Kanada.  Hasil  ratifikasi  tersebut  menjadi  aturan  hukum nasional  dalam  bentuk  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2016,  akan  tetapi perpres tersebut hanya berlaku untuk penerbangan internasional Berdasarkan atau rute  luar  negeri,  sehingga  dalam  perlindungan  hukum  korban  kecelakaan penerbangan  nasional  yang  terbaru  dan  mengacu  pada  konvensi  montreal  masih berlaku ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. konvensi  montreal  1999  atau  Perpres  nomor  95  tahun  2016  maka  besaran ganti  rugi  oleh  korban  penumpang. Adapun  nilai  terbaru   tanggung  jawab pengangkut sesuai dengan  yang telah ditentukan dalam Konvensi Montreal 1999 adalah:
1. Jumlah  kompensasi  bagi  penumpang  yang  meninggal  atau  menderita  akibat kecelakaan  pesawat  udara  sampai  dengan  113.100  Special  Drawing  Rights (SDR)  atau  sekitar  Rp  2,03  miliar  sesuai  dengan  Pasal  21  ayat  (1)  Jika penumpang  ingin  mengajukan  klaim  melebihi  batas  113.100  SDR  tersebut, berlaku asas tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) . Maskapai penerbangan harus membuktikan bahwa tidak ada kesalahan yang disengaja di pihaknya sesuai dengan Pasal 21 ayat (2)
2. Dalam  hal  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  keterlambatan  pesawat  udara, maskapai  penerbangan  wajib  memberikan  kompensasi  maksimum  4.694 SDR atau sekitar Rp. 84,2 juta  sesuai dengan Pasal 22 ayat (1)
3. Untuk kehilangan, kerusakan, ataupun musnahnya barang bawaan dan bagasi, tanggung  jawab  pengangkut  udara  dibatasi  sampai  dengan  maksimum  1.131 SDR atau sekitar Rp 20,3 juta sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
4. Untuk  pengiriman  kargo,  pada  kerusakan,  kehilangan,  keterlambatan,  atau musnahnya kargo, pengirim berhak atas ganti rugi maksimum   19 SDR atau sekitar Rp 341 ribu per kilogram sesuai dengan Pasal 22 ayat (3)
1 SDR setara dengan sekitar 1,35 USD berdasarkan data IMF per tanggal 24
Januari 2017. Sedangkan kurs dollar AS rata-rata sebesar Rp13.300,- per tanggal 1 Februari 2017)
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung  Jawab  Pengangkut  Angkutan  Udara  Pasal  3,  besarnya  ganti  kerugian terhadap  penumpang  yang  meninggal  dunia,  cacat  tetap  atau  luka-luka  yaitu sebagai berikut :
- Penumpang  yang  meninggal  dunia  di  dalam  pesawat  udara  karena  akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan  pengangkutan  udara  diberikan  ganti  kerugian  sebesar  Rp 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang. Pasal 3 bagian a
- Penumpang  yang  dinyatakan  cacat  tetap  total  oleh  dokter  dalam  jangka
waktu  paling  lambat  60  hari  kerja  sejak  terjadinya  kecelakaan  diberikan ganti  kerugian  sebesar  Rp  1.250.000.000  (satu  miliar  dua  ratus  lima  puluh juta  rupiah)  per  penumpang.  Sedangkan  untuk  cacat  sebagian  diberikan ganti rugi maksimal 150 juta per penumpang
- Jumlah  kompensasi  bagi  penumpang  yang  meninggal  akibat  kejadian  yang ada  hubungannya  dengan  pengangkutan  udara  saat  meninggalkan  ruang tunggu  bandara  menuju  pesawat  atau  saat  meninggalkan  pesawat  menuju ruang  kedatangan  bandara  tujuan  atau  bandara  transit  adalah  Rp  500  juta sesuai dengan Pasal 3 ayat (b)
- Sedangkan  pada  pasal  3  bagian  e,  penumpang  yang  mengalami  luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai  pasien  rawat  inap  atau  rawat  jalan,  akan  diberikan  ganti  kerugian sebesar  biaya  perawatan  yang  nyata  paling  banyak  Rp.  200.000.000  (dua ratus juta rupiah) per penumpang.
- Untuk  kehilangan,  kerusakan,  ataupun  musnahnya  barang  bawaan  dan bagasi setelah 14 hari kalender, maskapai harus memberikan kompensasi Rp 200.000,- per kg dan maksimal Rp 4 juta. Dalam masa menunggu tersebut, penumpang mendapat uang tunggu Rp 200.000,- per hari selama maksimal tiga hari  sesuai dengan Pasal 5 ayat (1/), (2), (3)
- Untuk  kerusakan  kargo,  pengirim  mendapat  kompensasi  Rp  50.000,-  per KG.  sedangkan  untuk  kehilangan,  atau  musnahnya  kargo,  pengirim mendapat kompensasi Rp 100.000,- per kilogram sesuai dengan Pasal 7. Selain itu korban penumpang Warga Negara Indonesia juga mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi negara PT. Jasa Raharjda (Persero) berdasarkan PMK  Nomor  15  tahun  2017  tentang  Besar  Santunan  dan  Iuran  Wajib  Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang  Alat Penumpang Angkutan umum di  Darat,  Sungai/  Danau,  Feri/  Penyeberangan,  Laut,  dan  Udara  yang menyebutkan: Pada pasal 4
(1) Penumpang yang menjadi korban akibat Kecelakaan selama berada di dalam Angkutan  penumpang  umum  di  udara  atau  ahli  warisnya  berhak  atas Santunan.
(2) Besar  Santunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditentukan  sebagai berikut:
a. Ahli waris dari penumpang  yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ju ta rupiah).
b. Penumpang  yang  mengalami  cacat  tetap  berhak  atas  Santunan  yang dihitung  berdasarkan  angka  persentase  sebagaimana  ditetapkan  dalam Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  1965  tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan  Penumpang  dari  besar  Santunan  meninggal  dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)
c. Penumpang  yang  memerlukan  perawatan  dan  pengobatan  berhak  atas Santunan berupa: 1. penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling  banyak  Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  2.  biaya ambulans  atau  kendaraan  yang  membawa  penumpang  ke  fasilitas
kesehatan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/ atau 3.  biaya  pertolongan  pertama  pada  Kecelakaan  paling  banyak Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal  5  PMK  Nomor  15  tahun  2017  menyebutkan  dalam  hal  penumpang yang  meninggal  dunia  akibat  Kecelakaan  selama  berada  di  dalam  alat  Angkutan umum  di  darat,  sungai/  danau,  feri/  penyeberangan,  laut,  dan  udara  tidak mempunyai  ahli  waris,  kepada  pihak  yang  menyelenggarakan  penguburan diberikan  penggantian  biaya  penguburan  sebesar  Rp  4.000.000,00  (empat  juta rupiah).
Kompensasi  khusus  juga  diberikanUntuk  korban  kecelakaan  penumpang Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  maupun  calon  PNS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/ 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan  Jaminan  Kematian  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  yang  Bekerja  pada  Instansi Pemerintah Pusat. Kompensasi atau santunan tersebut diberikan kepada ahli waris korban ASN/ PNS melalui TASPEN dengan jumlah yang ditentukan perdasarkan metode penghitungan dari Permenkeu tersebut.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  26  Tahun  2015  Untuk  korban kecelakaan yang bekerja pada maskapai yang mengalami kecelakaan kerja, dalam hal  ini  pilot,  co-pilot,  pramugari  dan  kru  lainnya  yang  meninggal  akibat kecelakaan kerja akan mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 48 kali  gaji  yang  dilaporkan  perusahaan  atau  peserta  BPJS  tersebut.  BPJSK  juga memberikan  beasiswa  sejumlah  RP.  12.000.000,-  (dua  belas  juta  rupiah)  pada anak setiap kru maupun pilot yang tewas akibat kecelakaan kerja.
Semua  jenis  santunan  yang  penulis  jelaskan  di  atas  adalah  santunan  wajib yang  harus  diberikan  kepada  korban  pengguna  jasa  angkutan  udara  berdasarkan sistem  tanggungjawab  mutlak (Strict  liability) yang  terdapat  pada  hukum  positif yang  ada  di  Indonesia,  dalam  kasus  kecelakaan  penerbangan  nasional,  maskapai wajib  memberikan  santunan  kepada  korban  atau  ahli  waris  korban  tanpa  disertai syarat-syarat yang memberatkan seperti perjanjian pelepasan hak untuk menuntut pihak    maskapai  maupun  afiliasinya  di  kemudian  hari/  atau  perjanjian Research and Discharge  (R&D) berdasarkan ketentuan Permenhub Nomor 77 tahun 2011.
Untuk korban kecelakaan penerbangan rute antar negara/ luar negeri, berdasarkan pasal  21  Perpres  nomor  95  tahun  2016,  ganti  rugi  terhadap  korban  penumpang meninggal atau luka tidak melebihi SDR 100.000 atau 2,03 milyar rupiah. 11 , dan maskapai tidak bisa dimintai pertanggungjawaban lebih dari SDR 100.000 selama maskapai  bisa  membuktikan  bahwa  kecelakaan  bukan  disebabkan  oleh  kelalaian maupun perbuatan melawan hukum pihak maskapai maupun agen dan pekerjanya.
Perpres  Nomor  95  Tahun  2016  juga  menyebutkan  bahwa  perjanjian  oleh pengangkut atau maskapai yang mengandung klausul batasan tanggungjawab atau pelepasan  tanggungjawab,  maka  klausulnya  saja  yang  tidak  sah/  batal  demi hukum.
Jika  kecelakaan  penerbangan  terjadi  akibat  kesalahan  pengangkut/
11 Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2016 tentang ratifikasi Montreal Convention 1999
maskapai,  maka  pertanggungjawaban  para  pihak  menjadi  tidak  terbatas,  sistem Liability based on fault menjadi perlindungan hukum terhadap korban yang telah diatur  dalam  tiap  Hukum  positif  di  Indonesia,  seperti  KUHPerdata,  UU perlindungan  Konsumen,  UU  Penerbangan,  Permenhub  Nomor  77  tahun  2011 bahkan  Perpres  Nomor  95  tahun  2016  tentang  ratifikasi Montreal  Convention 1999. Ahli waris korban memiliki hak untuk menuntut lebih tinggi untuk kerugian materiil maupun imateriil kepada pihak maskapai.
Terkadang  kecelakaan  penerbangan  terjadi  bukan  semata-mata  kelalaian atau  kesalahan  maskapai,  cacat  produk  terhadap  pesawat  yang  diproduksi perusahaan  produsen  pesawat  juga  menjadi  faktor  terjadinya  kecelakaan. Tanggungjawab produsen atas cacat produk dalam hukum perdata berlaku prinsip Liability  based  on  fault .  Pertanggungjawaban  yang  mensyaratkan  adanya  unsur kesalahan (fault  liability) di  Indonesia,  pertanggungjawaban  yang  mensyaratkan adanya  unsur  kesalahan  adalah  perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  Pasal  1365 KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang menyebabkan  adanya  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  karena salahnya,  untuk  mengganti  kerugian  tersebut.  Akan  tetapi  belum  ada  aturan nasional  maupun  yang  secara  khusus  mengatur  ganti  rugi  kepada  penumpang akibat  cacat  produk  pesawat.  Peraturan  tentang  kewajiban  produsen  belum menemukan  arah  yang  implisit  dalam  konvensi  internasional  di  bidang penerbangan  serta  Peraturan  perundang-undangan  penerbangan  nasional.  Dalam prakteknya, kewajiban produsen pesawat, karena produk cacat harus diselesaikan melalui proses litigasi dengan menerapkan prinsip kewajiban produk yang ketat.

## Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  korban  kecelakaan  penerbangan dalam memperoleh ganti rugi
Dalam  hal  kecelakaan  penerbangan,  selain  besar  santunan  wajib  yang harus  diberikan  oleh  maskapai,  korban  maupun  ahli  warisnya  dapat  menuntut ganti  rugi  materiil  maupun  imateriil  terhadap  para  maskapai,  berdasarkan presumption  of  liability .  Atau  jika  di-Indonesiakan  lebih  kurang  berarti  asas praduga bersalah.”
Dengan  konsep  praduga  bersalah  tersebut,  perusahaan  penerbangan  harus bertanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  penumpang.  Konsep ini,  tambah  Martono,  membawa  implikasi  pada  beban  pembuktian  di persidangan. Dalam konsep praduga bersalah ini, perusahaan penerbangan harus membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah.  „Inilah  yang  dimaksud  dengan pembuktian  terbalik.  Dijelaskan  pula  bahwa  "tanggung  jawab  maskapai penerbangan  dalam  konsep  ini  terbatas. 12 Namun,  ceritanya  akan  berbeda  jika korban  atau  ahli  warisnya    bisa  membuktikan  bahwa  perusahaan  penerbangan melakukan  kesalahan  dengan  sengaja (wishful  misconduct) maka    tanggung jawab maskapai menjadi tidak terbatas alias unlimited liability. Hal ini menjadi hambatan  dikarenakan  hasil  investigasi  KNKT  tidak  bisa  dijadikan  bukti  di persidangan,  sebab  investigasi  KNKT  bertujuan  untuk  mencari  tahu  penyebab
12 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e6d82a093116/bagaimana-cara- menuntut-ganti-kerugian-dari-maskapai-penerbangan- diakses tanggal 26 Juni 2019
terjadinya kecelakaan, bukan mencari siap yang salah.
Baik  aturan  Perpres  nomor  95  tahun  2016  maupun  Permenhub  nomor  77 tahun 2011 tidak membatasi tanggungjawab pengangkut udara/ maskapai dalam menyelesaikan  sengketa,  korban  dalam  menuntut  ganti  kerugian  dapat menyelesaikan sengketa dengan maskapai melalui litigasi maupun non litigasi.
Upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat menghemat biaya dibandingkan  memalui  litigasi,  akan  tetapi  korban  maupun  kuasa  hukumnya hanya akan melakukan penyelesaian sengketa melalui cara tersebut jika melihat adanya  itikad  baik  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  bertanggungjawab  atas kecelakaan penerbangan.
Dalam  kecelakaan  penerbangan  rute  antar  negara,  berdasarkan  aturan Montreal  Convention  1999 yang  telah  diratifikasi  menjadi  Peraturan  Presiden Nomor  95  tahun  2016,  upaya  penyelesaian  sengketa  atau  tuntutan  ganti  rugi terhadap  kematian, article 33  konvensi  ini  atau  pasal  33  dalam  perpres  ini menjelaskan  bahwa  ahli  waris  korban  dapat  menuntut  pertanggungjawaban melaui  pengadilan  berdasarkan  yurisdiksi  dimana  perusahaan  pengangkut berdomisili, di pengadilan mana domisili korban, di yurisdiksi mana kecelakaan pesawat  terjadi,  ataupun  pengadilan  mana  perjanjian  pengangkutan  dilakukan. Sementara  untuk  sengketa  atas  kargo  penumpang,  pasal  34  Perpres  nomor  95 tahun  2016  menyebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  tersebut  hanya  bisa dilakukan melalui arbitrase.
Terhadap  kecelakaan  penerbangan  rute  dalam  negeri,  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  77  tahun  2011  tidak  membatasi  hak  korban  ataupun  ahli warisnya  dalam  meminta  ganti  rugi,  tanggungjawab  maskapai  bisa  diselesaikan melaui jalur litigasi maupun non litigasi.
Tidak  menutup  kemungkinan  jika  kecelakaan  disebabkan  oleh  cacat produk.  maka  korban  berhak  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui gugatan di pengadilan negara produsen pesawat berasal, oleh karena itu, bisa saja tuntutan  dilakukan  dengan  mengikuti  proses  hukum Common  Law ,  yang menganut  yurisprudensi,  dan  karena  produsen  juga  bertanggungjawab  terhadap produk (product liability) .
Dengan  melalui  upaya  Hukum  internasional,  upaya  ini  dibagi  menjadi hukum  internasional  publik,  dan  hukum  perdata  internasional.  Sebagaimana penulis  rangkum  dalam  buku  Pengantar  Hukum  Internasional  yang  ditulis  oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.  Agoes. hukum perdata internasional ialah keseluruhan  kaidah  dan  asas  hukum  yang  megatur  hubungan  perdata  yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum  perdata  antara  para  pelaku  hukum  yang  masing-masing  tunduk  pada hukum  perdata  (nasional)  yang  belainan. 13 yang  membedakan  hukum  perdata internasional  dengan  hukum  internasional  publik  terletak  dalam  sifat  hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya). 14
13 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional , Bandung: PT. Alumni, 2003; hal 1-2
14 Ibid
Gugatan  yang  ditujukan  kepada  produsen  pesawat  akan  mengandung beberapa  isu  dalam  hukum  perdata  internasional.    Isu „conflict  of  law‟ akan ditemukan  karena  penggugat  berasal  dari  Negara  yang  berbeda  dengan  tempat pengadilan  dimana  kasus  disidangkan.  Pada  prinsipnya  siapapun  berhak membawa  kasusnya  ke  pengadilan  di  luar  wilayah  domisilinya  (negara), termasuk bila kedudukan hukum tergugat berada di Negara yang berbeda dengan penggugat. Di Amerika Serikat, gugatan perdata oleh orang asing atas kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian dapat dilakukan, gugatan ini sering disebut dengan transnational litigation.
Karena  gugatan  ini  diajukan  ke  pengadilan  di  negara  yang  menganut sistem  hukum common  law ,  maka  dalam  prosesnya  nanti  pengadilan  akan memeriksa  perkara  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip conflict  of  law yang telah menjadi preseden. Hakim akan melihat putusan-putusan atau yurisprudensi- yurisprudensi sebelumnya dalam kasus yang serupa. 15
Setidaknya  ada  beberapa  keuntungan  dan  hambatan  yang  dapat  dihadapi oleh penggugat asing di pengadilan luar negeri.
Keuntungan  pertama,  nilai  ganti  rugi  yang  mungkin  diperoleh  di Pengadilan  Amerika  Serikat  dapat  lebih  besar  jumlahnya.  Di  pengadilan Amerika Serikat, penggugat dimungkinkan untuk menuntut ganti kerugian yang disebut  dengan  Punitive  Damages.  Ganti  kerugian  ini  di  luar  dari  kerugian materiil  yang  diderita  penggugat.  Bila  dikabulkan,  nilai  ganti  rugi Punitive Damages ini dapat lebih besar jumlahnya dibanding kerugian materiil itu sendiri. Keuntungan  kedua,  pengadilan  di  Amerika  Serikat  telah  memiliki pengalaman  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  ganti  kerugian  akibat kecelakaan  pesawat,  atau  kelalaian  perusahaan.  Hakim-hakim  telah  memiliki pengalaman  yang  cukup  dan  preseden  yang  lengkap.  Sehingga  hasil  akhir  dari gugatan dapat lebih diprediksi. Namun penggugat asing juga harus menghadapi beberapa hambatan. 16
Pertama, hambatan non-teknis. Penggugat tidak familiar dengan hukum di Amerika  Serikat,  oleh  karena  itu  memerlukan  penasihat  hukum  yang  dapat dipercaya  untuk  mewakili  kepentingan  penggugat.  Sedangkan  mendapatkan penasihat hukum yang dapat dipercaya seringkali tidaklah mudah.
Kedua, hambatan teknis hukum. Sebelum pokok perkaranya diperiksa oleh hakim,  penggugat  seringkali  harus  menghadapi  perlawanan  dari  tergugat.  Di antara  perlawanan  yang  paling  sering  adalah Forum  non  Coveniens  (“FNC”). Perlawanan FNC berarti  tergugat  mendalilkan  bahwa  pengadilan  tidak  tepat mengadili perkara ini karena ada pengadilan lain yang lebih sesuai (appropriate). Perlawanan FNC adalah  perlawanan  yang  paling  sering  digunakan  di pengadilan dengan sistem hukum common law . Hakim harus mempertimbangkan banyak hal, di antaranya kepentingan penggugat dan kepentingan publik. Untuk memutuskan perlawanan ini saja, dapat memakan waktu persidangan yang lama,
15 Dimas Hutomo,
S.H., https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf681e59f734/dasar-keluarga-korban- kecelakaan-bisa-menggugat-produsen-pesawat/ diakses pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 pukul 19.00
16 Cornell law school, FNC , https://www.law.cornell.edu/wex/forum_non_conveniens
termasuk proses banding sampai ke pengadilan tingkat tertinggi.
Dalam  menggugat  manufaktur  pesawat  berarti  di  luar  konvensi-konvensi internasional  tentang  penerbangan,  karena  tidak  ada  konvensi  yang  mengatur mengenai hal itu.
Ada 3 faktor dalam hal seseorang menggugat manufaktur pesawat terbang:
1) Manufacture defect;
2) Design defect;
3) Failure to warn.
Terkait  kasus  gugatan  keluarga  korban  kecelakaan  maskapai  Lion  Air  dengan pesawat Boeing 737 MAX yang ditujukan ke Boeing di AS, bisa disebabkan atas alasan  ketiga  di  atas  ketika  Boeing  mengeluarkan  manual Automated  stall- prevention  system untuk  pesawatnya  setelah  kecelakaan  JT610  yang  dianggap baru bagi para pilotnya.

## PENUTUP
Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Kecelakaan  Penerbangan  dalam memperoleh  ganti  rugi,  jika  penerbangan  tersebut  adalah  penerbangan internasional  atau  rute  antar  negara  maka  korban  penumpang  WNI  berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Unifukasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta,1986 Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , (Jakarta: Diadit Media, 2002)
Chairun Pasribu,Suharawardi Lubis , Hukum Perjanjian dalam Islam , Jakarta,
David T. Norton, Crisis Management Planning for Small Air Carrier Aircraft Paris Manufacturers, Installers or Maintainers, and Other Aviation Industri Participants, 66 Journal of Air Law Commerce, Springs: Southern Methodist University School of Law, 2001
E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan , (Bandung: Mandar Maju, 2000)
E. Suherman, Hukum Udara Indonesia dan Internasional (kumpulan karangan), Alumni, Bandung, 1979,
Erman Rajagukguk, Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia Menyongsong Abad XXI, UNISIA No.33IXVIIII1I97, (1997)
Fadia Fitriyanti dan Sentot Yulianugroho,2007, Hukum Perniagaan Internasional , Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
H.K Martono & Amad Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Publik Internasional and National Air Law) , Jakarta: Rajawali Press Ibrahim Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang :
PT. Bayu Media Publishing, 2010
J. Russel Davis, American Law of Products Liability , (New York: The Lawyers Cooperative Publishing Company, 1987)
J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
Jack W. „‟ General aviation crash course : The First 15 Days”, 39 Trial Lawyers of America 56, London, 2003, Kelik Wardiono, 2005, Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi Dan Konsumen:
Sebuah Diskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya , Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukoharjo Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional,
Bandung: PT. Alumni, 2003
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum , Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
P.N.H Simanjuntak, Pokok- Pokok Hukum Perdata  Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009
Purwosutjipto, H.M.N. 1995. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia . Jilid 3. Jakarta: Djambatan.
Russel Davis, American Law of Products Liability ", (New York: The Lawyers Cooperative Publishing Company, 1987)
Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005 Sution Usman, dkk, Hukum Pengangkutan Indonesia Rineka Cipta, Jakarta, 1990 Zahry Vandawati, Hand Out Hukum Pengangkuta n , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015
Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum) , Alumni Bandung, Bandung, 1999