## MODEL PENDIDIKAN PROFESI GURU BERASRAMA (MEMPERKUAT KARAKTER DAN PROFESIONALISME GURU ERA REVOLUASI INDUSTRI)

## I Nengah Suastika
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : nengah.suastika@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 membawa semangat, nilai-nilai dan paradigma baru dalam  dunia  pendidikan.    Guru  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  14  Tahun  2005  Pasal  1  ayat  (1) dinyatakan  sebagai  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah.  Ada  beberapa  persyaratan  untuk mendapatkan gelar guru profesionl, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional. Sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat dapat diperoleh melalaui portofolio, PLPG (program latihan prfesi guru) dan PPG (pendidikan profesi guru). Bertalian dengan pendidikan profesi guru selayaknya dilakukan  dengan  model  kurikulum  konsekutif. Artinya  proses  pendidikan  guru  professional  mesti dilakukan oleh lembaga yang memiliki kemampuan khusus untuk membentuk calon-calon pendidik yang professional  dengan  tahapan  yang  bersifat  berururutan  dari  menempuh  sarjana  pendidikan  untuk mendapatkan gelar akademik (S.Pd) dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat  pendidik.  Berkenaan  dengan  itu,  maka  model  pendidikan  guru  berasrama  dan  berikatan  dinas merupakan salah satu model pendidikan yang relevan untuk membentuk  guru yang professional. Model pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas lebih menjamin kualitas pendidikan guru professional, secara psikologis  mahasiswa  yang  didik  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  menjadi  guru,  adanya  jaminan pekerjaan  setelah  lulus,  dan  memiliki  keilmuan  yang  bersifat  linier.  Di  sisi  lain  sistem  pendidikan  guru berasrama  dan  berikatan  dinas  akan  mampu  membangun  secara  holistik  karakter  mahasiswa.  Hal  ini disebabkan karena interaksi sosial dan kehidupan akademik dapat dipantau dan diawasi secara penuh oleh pendidik dan pengelola asrama.
Kata Kunci : profesional, berasrama, guru

## ABSTRACT
The birth of Law no. 14 of 2005 brought a new spirit, values and paradigm in the world of education. Teachers  as  regulated in  Law no. 14 of  2005 Article 1 paragraph  (1) is  stated as  a professional  educator  with  the  main  task  of  educating,  teaching,  guiding,  directing,  training, assessing, and evaluating students in early childhood education through formal education, basic education,  and  secondary  education.  There  are  several  requirements  to  obtain  a  professional teacher  title,  namely  having  academic  qualifications,  competencies,  educator  certificates, physically  and  mentally  healthy,  and  having  the ability  to  realize  national  education  goals.  An educator certificate as one of the requirements can be obtained through a portfolio, PLPG (teacher professional  training  program)  and  PPG  (teacher  professional  education).  Associated  with  the professional  education  of  teachers  should  be  done  with  a  consecutive  curriculum  model.  This means that the professional teacher education process must be carried out by institutions that have special  abilities  to  form  professional  educator  candidates  with  successive  stages  from  taking undergraduate  education  to  obtaining  an  academic  degree  (S.Pd)  and  continuing  with professional  teacher  education  to  obtain  an  educator  certificate.  In  this  regard,  the  boarding
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
school  teacher  education model  is  one of  the relevant  educational  models  to  form professional teachers.  The  boarding  teacher  education  model  and  official  ties  guarantee  the  quality  of professional teacher education, psychologically students who learn have a strong desire to become teachers, have job security after graduation, and have linear knowledge. On the other hand, the education system for boarding and government-related teachers will be able to build holistically the  character  of  students.  This  is  because  social  interactions  and  academic  life  can  be  fully monitored and supervised by educators and hostel managers.
Keywords : professional, boarding, teacher

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 membawa semangat, nilai-nilai dan paradigma baru dalam dunia pendidikan (Hamid, A., 2017). Guru sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 20005). Ketentuan ini melegitimasi  pekerjaan  guru  sebagai  sebuh  profesi  yang  membutuhkan  keterampilan  dan  kemampuan tertentu  sesuai  dengan  standar  yang  ditentukan.  Profesional  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  No.  14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (4) adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber  penghasilan  kehidupan  yang  memerlukan  keahlian,  kemahiran,  atau  kecakapan  yang  memenuhi standar  mutu  atau  norma  tertentu  serta  memerlukan  pendidikan  profesi  (UU  No.  14  Tahun  20005). Berdasarkan  pada  kenyataan  tersebut,  maka  guru  dinyatakan  sebagai  pekerjaan  professional  yang membutuhkan  keahlian,  kemahiran  atau  kecakapan  yang  memenuhi  standar  mutu  serta  memerlukan pendidikan profesi. Implikasi dari ketentuan ini adalah adanya pendidikan profesi guru untuk diakui dan dilegitimasi sebagai guru professional (Wahyudin, D., 2016). Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal    2 ayat (2) yang menyatakan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan demikian semua guru yang ada di Indonesia mesti mengikuti pendidikan profesi guru, termasuk bagi calon-calon pendidik mesti mengikuti  pendidikan  profesi  guru  untuk  mendapatkan  sertifikat  professional    (Darling-Hammond,  L., Hyler, M. E., & Gardner, M., 2017; Arifa, F. N., & Prayitno, U. S., 2019). Bagi guru-guru dalam jabatan perolehan profesi guru ini pada awalnya dilakukan lewat portofolio, program latihan prfesi guru  (PLPG) dan lewat pendidikan profesi guru  (PPG). Sedangkan bagi calon-calon pendidik yang baru menyelesaikan sarjana sertifikat profesi guru dapat diperoleh melalui pendidikan profesi guru.
Ada  beberapa  persyaratan  untuk  mendapatkan  gelar  guru  profesionl,  yaitu  memiliki  kualifikasi akademik,  kompetensi,  sertifikat  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah standar akademik  yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Secara akademik seorang guru dapat  dinyatakan  dan  diakui  professional  minimal  mengikuti  jenjang  pendidikan  sarjana  atau  diploma empat. Hal ini mempertegas bahwa seorang guru mesti memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan layak untuk menjadi guru (Rizali, A., 2009). Sedangkan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikat pendidik merupakan justifikasi keahlian dalam bidang pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan  dan  pelatihan,  baik  lewat  portofolio,  program  pelatihan  profesi  guru  dan  pendidikan  profesi guru (Widodo, G. S., & Rofiqoh, K. S., 2020; Suastika, I. N., & Purnamawati, I. G. A., 2020).  Sertifikat pendidik menjadi kunci untuk dapat diakui sebagai guru profesional, karena prasyarat sehat sejara jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kualifikasi akademik dan kompetensi  profesional  secara  otomatis  telah  diperoleh  setelah  menyelesaikan  pendidikan  sarjana  atau dipeloma  empat.  Sedangkan  sertifikat  pendidik  mesti  ditempuh  melalui  proses  pendidikan  khusus  yang bertujuan untuk menentukan secara akademik dan empirik kemampuan guru.
Berkenaan  dengan  itu  sudah  selayaknya  kedepan  upaya  penyiapan  guru  profesional  dilakukan secara  sistematis,  terstruktur  dan  terpadu.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  tugas  dan  fungsi  guru  yang  sangat mulya  dan  sangat  menantang  di  masa  depan,  khsusunya  dalam  pembentukan  manusia-manusia  yang berkarakter dan beradab. Kenyataan ini mewajibkan guru untuk memiliki kompetensi yang memadai dan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memiliki karakter sebagai seorang pendidik yang layak untuk dijadikan panutan bagi semua siswa, baik dalam  bidang  akademik  mapun  dalam  bidang  sosial  dan  budaya  (Disas,  E.  P.,  2017;  Bhakti,  C.  P.,  & Ghiffari,  M.  A.  N.,  2018).  Salah  satu  persoalan  dasar  dalam  kaitannya  dengan  pembentukan  guru professional dan berkarakter adalah penyiapan guru yang masih bersifat sporadis dengan kebijakan yang setengah hati. Hal ini tampak dengan adanya ketentuan, hak untuk mendapatkan sertifikat pendidik tidak hanya bisa dilakukan oleh lulusan-lulusan LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) saja, namun sertifikat pendidik juga boleh ditempuh oleh sarjana-sarjana yang bersalah dari program non-pendidikan. Ketentuan  ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  tahun  2008  tentang  Guru  Pasal  4  ayat  (2) menyebutkan bahwa untuk mengikuti pendidikan profesi guru, calon guru minimal berkualifikasi S1/D IV, baik yang berasal dari perguruan tinggi kependidikan maupun non-kependidikan. Lebih lanjut diatur dalam kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan profesi guru tergantung dari kualifikasi mahasiswa, apakah mereka alumni lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau alumni non lembaga pendidikan tenaga  kependidikan .  Hal  ini  sejalan  dengan  PP  No  74/2008    pasal  7  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa  bobot  muatan  belajar  pendidikan  profesi  guru  disesuaikan  dengan  latar  belakang pendidikan  sebagai  berikut:  (a).  untuk  lulusan  program  S-1  atau  D-IV  kependidikan  dititik beratkan pada penguatan kompetensi profesional; dan (b). untuk lulusan program S-1 atau D-IV non-kependidikan dititik beratkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.
Bertalian  dengan  itu  selayaknya  proses  pendidikan  guru  professional  dilakukan  dengan model kurikulum konsekutif. Salah satu model pendidikan konsekutif di Indonesia tampak pada pendidikan profesi dokter. Pendidikan kedokteran dasar terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran (S.Ked) dan tahap profesi dokter (dr) ( Indonesia, K. K., 2006) . Secara harafiah konsekutif berarti berurutan tanpa rumpang, sedangkan konkuren berarti persaingan atau perlawanan. Artinya proses pendidikan  guru  professional  mesti  dilakukan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kemampuan  khusus  untuk membentuk  calon-calon  pendidik  yang  professional  dengan  tahapan  yang  bersifat  berururutan  dari menempuh  sarjana  pendidikan  untuk  mendapatkan  gelar  akademik  (S.Pd)  dan  dilanjutkan  dengan pendidikan  profesi  guru  untuk  mendapatkan  sertifikat  pendidik  (gr)  (Haenilah,  E.  Y.,  2014;  Jensen,  B., Sonnemann,  J.,  Roberts-Hull,  K.,  &  Hunter,  A.,  2016).).  Melalui  proses  pendidikan  dengan  model kurikulum konsekutif akan membawa dampak pada; (1) calon-calon guru professional yang dididik melalui LPTK memiliki jiwa yang tulus yang bersal dari panggilan jiwa untuk menjadi guru dan tidak menjadikan pendidikan profesi guru (PPG) sebagai pilihan  kedua karena tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki, (2) resistensi kependidikan yang diperoleh melalui proses pendidikan bersifat  gayut  dan  menyatu  dengan  pendidikan  profesi  guru  yang  ditempuh,  (3)  pendidikan  calon  guru dilakukan  oleh  lembaga  khusus  yang  memiliki  kualifikasi  yang  memadai  untuk  melahirkan  guru-guru professional  dengan  pengalaman  akademik  dan  kematangan  professional  yang  memadai,  dan  (4) pengembangan jiwa guru professional dan guru berkarakter pendidik dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur  melalui  proses  pendidikan  yang  bersifat fuul  day  school (Dede,  C.,  2006; Ayub,  M.  N.  B.,  & Afriyanto, A., 2017; Purwanto, I., 2020).).. Untuk itu, pengembangan sekolah guru berasrama merupapakan sesuatu  yang  mendesak  dalam  rangka  melahirkan  melahirkan  guru-guru  professional  dengan  karakter pendidik yang kuat. Setangkup dengan itu, maka sistem rekrutmen guru dan dosen mesti dilakukan  secara terstuktur,  terkoordinasi  antara  pemerintah  dan  lembaga  pendidikan  tenaga  kependidikan,  serta  berbasis pada kebutuhan realistik sekolah yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya lembaga  pendidikan  tenaga  kependidikan  mesti  menerima  dan  mendidik  mahasiswa  sesuai  dengan kebutuhan guru yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan pada data yang didapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  (Huang,  R.,  &  Bao,  J.,  2006).  Dengan  demikian  kualatitas  tenaga  pendidik  yang  akan diterima di lembaga pendidikan tenaga kependidikan dapat diseleksi dengan baik. Disis lain, mahasiswa yang dididik di lembaga pendidikan tenaga kependidikan akan semakin antosias untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya karena telah pasti menjadi guru.

## Metode Penelitian
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kepustakaan yaitu memperoleh data atau bahan- bahan dari berbagai sumber seperti buku, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan sistem  pendidikan  guru  berasrama  dan pengembangan  karakter  pendidik  dalam  sistem  pendidikan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
guru  berasrama (Zed,  M.,  2004; Khatibah, K.  2011).  Kegiatan  kajian  pustaka ini  menggunakan  empat langkah, yaitu (1) mempersiapkan peralatan untuk mengkaji: dalam bentuk pensil/ballpoint, buku catatan, dan komputer/laptop yang terhubung dengan jaringan internal; (2) menyusun bibliografi yang terplih atau sesuai (yang benar-benar digunakan); (3) mengatur waktu dan fokus pada kegiatan sehingga mengurangi atau bahkan menghindari bias; dan (4) membaca dengan cermat, mencatat, dan menulis hasil (Khatibah, K. 2011;  Sari,  M.,  &  Asmendri,  A.,  2020).  Penulisan  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu  penulis  menggambarkan secara  sistematis,  faktual  dan  aktual  mengenai  sistem  pendidikan  guru  berasrama  dan pengembangan karakter  pendidik  dalam  sistem  pendidikan  guru  berasrama .  Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah teknik analisis data kualitatif  yang diawali dengan pengumpulan data, klasifikasi data, menyajikan dan menganalisis keterkaitan data untuk mengabil kesimpulan (Creswell, J. W. 2008; Sugiyono, 2010).

## Hasil dan Pembahasan

## Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Ikatan Dinas
Sistem pendidikan berasrama sebenarnya telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman dulu dengan nama  pedepokan,  pondok  pesantren,  pasraman  dan  nama-nama  lainnya  yang  sejenis.  Namun  dengan datangnya  sistem  pendidikan  yang  di  bangun  oleh  Pemerintahan  Hindia  Belanda  model  pendidikan berasrama  mulai  di  tinggalkan  dan  dinilai  tradisional  serta  tidak  cocok  dengan  perkembangan  zaman (Sergeeva, M. G., et al., 2018). Padahal sekolah berasrama memberikan pendidikan karakter yang sangat baik pada para siswa melalui aktivitas yang dilakukan di asrama.  Melalui praktek pendidikan berasrama siswa dapat mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan sosial sekaligus melalui proses yang bersifat natural dan tidak dibuat-buat. Sistem pendidikan berasrama juga memberikan pembelajaran yang sangat  berharga  pada  peserta  didik  dalam  kaitannya  dengan  kemandirian,  kerjasama,  saling  berbagi, kebersamaan,  kekeluargaan  dan  nilai-nilai  humanis  lainnya  yang  tidak  didapatkan  dalam  pendidikan regular (Suastika, I. N., Arta, K. S., & Widiastini, N. M. A., 2019). Keberhasilan pendidikan pedepokan, pasraman,  dan  pesantren  dalam  menginternalisasi  nilai-nilai  keagamaan  yang  kuat  pada  peserta  didik membuat sistem pendidikan berasrama kembali popular dengan nama yang lebih modern yaitu boarding school . Boarding school terdiri dari dua kata yaitu boarding dan school . Boarding berarti asrama dan school berarti  sekolah. Boarding  School adalah  sistem  sekolah  berasrama,  dimana  peserta  didik  dan  juga  para pendidik  dan  pengelola  sekolah  tinggal  di  asrama  yang  berada  dalam  lingkungan  sekolah  dalam  kurun waktu  tertentu,    biasanya  satu  semester  diselingi  dengan  berlibur  satu  bulan  sampai  menamatkan sekolahnya (Robandi, B., 2015).
Sistem pembelajaran boarding merupakan sistem pembelajaran dimana siswa tinggal berasrama dengan  aktivitas  yang  padat  dari  pagi  sampai  malam  hari.  Kegiatan  yang  dilakukan  tidakhanya  bersifat akademik,  namun  juga  aktivitas  yang  bersifat  non  akademik,  seperi  memasak,  bercocok  tanam,  belajar kesenian tradisional, membuat karya seni dan mainan yang bersifat edukatif. Sistem pembelajaran boarding selalu dalam pengawasan dan tangungjawab pihak sekolah selama 24 jam penuh,  sehingga jadwal belajar dapat optimal. Pada proses inilah berbagai macam keterampilan dibangun dan dipersiapkan melalui proses yang bersifat tersetruktur dan sistematis untuk menghadapi masa depan (Behaghel, L., De Chaisemartin, C., & Gurgand, M., 2017; Zangmo, C. W. C., 2019). Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh boarding school dibandingkan sekolah reguler, diantaranya program pendidikan yang paripurna, lingkungan yang bersifat  kondusif,  guru  yang  berkualitas  sesuai  dengan  keterampilan  yang  dibutuhkan,  siswa  yang heterogen, jaminan  keamanan  dan  disiplin  yang  tinggi.  Sekolah-sekolah  regular  pada  umumnya  hanya sibuk dengan keadaan akademis, sehingga banyak aspek kehidupan yang seharusnya mereka pelajari harus ketinggalan karena keterbatasan waktu yang mereka miliki, khususnya berkaitan dengan pengembangan karakter yang hanya bisa dibangun melalui aktivitas yang bersifat alamiah serta dievaluasi secara kontinyu melalui proses yang panjang (Martin, A. J., Papworth, B., Ginns, P., & Liem, G. A. D., 2014). Para siswa dapat  mempraktekan  apa  saja  yang  telah  diajarkan  disekolah  atau  asrama.  Disini  juga  para  siswa  akan berlatih menjadi pemimpin dengan berbagai macam organisasi yang diikuti dalam kegiatan asrama. Karena aktivitas yang dilakukan di asrama akan dilakukan dengan model pengelolaan sebuah keluarga, dimana ada orang tua dan anak-anak yang memiliki tugas dan tangungjawab masing-masing. Dengan demikian para siswa akan selalu dipreser untuk mencari solusi setiap ada masalah dengan keterbatasan yang mereka miliki melalui  proses  yang  bersifat  demokratis.  Proses-proses  ini  memberikan  pengalaman  dan  kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pada sekolah berasrama semua elemen yang ada dalam lingkungan sekolah terlibat dalam proses pendidikan yang bersifat alamiah, tertruktur dan sistematis. Bukan hanya pendidik saja yang dapat menjadi contoh dan tauladan dalam proses pendidikan berasaram, namun semua civitas akademika sekolah terlibat secara simultan dalam membangun nilai-nilai edukatif.  Peserta didik tidak bisa lagi diajarkan hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak bersesuaian antara teori dengan praktek, namun peserta didik melihat langsung praktek kehidupan nyata dalam berbagai aspek yang dilakoni oleh pendidik, pengelola asrama dan peserta didik sendiri. Para pendidik juga tidak  hanya dilihatnya di dalam kelas dengan teorinya yang selangit, tapi juga kehidupan nyata kesehariannya. Kecerdasan intelektual, sosial, individual, spiritual dan kemampuan paedagogis-metodologis yang dimiliki oleh guru akan mengalir secara natural pada peserta didik karena dipelajari dan diamalkan setiap hari (Huang, R., & Bao, J., 2006). Di sisi lain siswa yang bersifat hetrogen akan  memberikan  pelajaran  dan  pengalaman  yang  bersifat  multikultur  pada  peserta  didik,  dengan  tanpa membedakan etnis, agama, daerah dan budayanya.  Dengan berbagai macam latar belakang, sosial, budaya, daerah, agama, etnis dan tingkat kecerdasan serta kemampuan akademik yang beragam siswa dapat menjadi tutor  teman  sebanya  bagi  siswa  lainnya  dalam  berbagai  aspek.  Proses  demokrasi  dan  keadilan  akan terbangun melalui penyelenggaraan layanan pendidikan yang bersifat equal bagi semua peserta didik. Mulai dari  makan,  istirahat,  hingga  proses  belajar  mengajar  mereka  akan  melaluinya  secara  bersama-sama. Disinilah  nantinya  akan  terbangun  dan  terbentuk  jiwa  sosial  yang  tinggi  diantara  peserta  didik,  tanpa memandang perbedaan etnis, agama, daerah mapun budaya (Khemdiyah, 2013).
Jika ditinjau dari aspek keamanan sistem pendidikan berasrama memiliki tingkat keamanan yang tinggi, karena peserta didik secara kontinyu saling mengawasi antara yang satu dengan yang lainnya, baik aktivitas akademiknya maupun aktivitas sosialnya. Kehidupan akademik dan kehidupan sosial yang dijalani dalam satu komplek khusus akan memudahkan pengawasan keamanan peserta didik dan seluruh penghuni asrama.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  sekolah-sekolah  regular,  dimana  aktivitas  peserta  didik  yang beragam menyulitkan memberikan jaminan keamanan bagi semua peserta didik (Martin, A. J., Papworth, B.,  Ginns,  P.,  &  Liem,  G.  A.  D.,  2014).  Sementara  kehidupan  asrama  mewajibkan  semua  peserta  didik bertangungjawab terhadap terhadap prilaku dan disiplin temannya. Bila ada anggota asrama yang  mulai menyimpang dari nilai-nilai dan prilaku yang diajarkan diasrama pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pendidik saja, namun juga semua civitas pasraman. Sekolah berasrama berupaya secara total untuk menjaga keamanan dan kedisiplinan peserta didiknya dari gangguan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, seperti penggunaan obat-obat terlarang, tawuran dan kenakalan lainnya (Iskandar, 2008). Makanya, banyak sekolah  asrama  yang  mengadopsi  pola  pendidikan  militer  untuk  menjaga  keamanan  dan  kedisiplinan peserta  didiknya.  Tata tertib  dibuat  secara  lengkap  dan  terstruktur  dengan  sanksi-sanksi  yang  jelas  bagi pelanggarnya. Dengan demikian jaminan keamanan dan sisiplin diberikan sekolah berasarama, mulai dari jaminan kesehatan (tidak terkena penyakit menular), tidak menggunakan obat-obat terlarang, terhindar dari pergaulan bebas, dan jaminan keamanan fisik (tauran dan perpeloncoan), serta jaminan pengaruh kejahatan dunia maya. Identifikasi dan penyelesain permasalahan yang dialami oleh peserta didik juga sangat cepat dapat  ditangani  oleh  pendidik,  sehingga  tidak  menimbulkan  dampak  yang  lebih  luas  (Behaghel,  L.,  De Chaisemartin, C., & Gurgand, M., 2017).
Demikian  juga  dengan  sistem    pendidikan  guru  berasrama  diyakini  akan  lebih  efektif  dan berkualitas  dibandingkan  dengan  proses  pendidikan  calon  guru  yang  bersifat  reguler  seperti  saat  ini. Namun  proses  ini  memerlukan  sinergisitas  antara  Pemerintah  pusat,  khususnya  Kementrian  Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta  perguruan  tinggi  penyelenggara  pendidikan  guru  berasrama  dan  ikatan  dinas.  Sinergisitas  antar institusi ini dimulai dari level pembuatan kebijakan pendidikan, penentuan kurikulum, penentuan perguruan tinggi penyelenggara, kebutuhan guru pada masing-masing daerah dan penentuan jumlah mahasiswa yang diasramakan  pada  masing-masing  jurusan  (Hill,  H.  C.,  2009;  Dewi,  P.  F.,  2018;  Wijaya,  I., 2018;). Pembuatan kebijakan pendidikan menyangkut penentuan kualitas pendidikan, standar pendidikan, standar tenaga pendidik, standar sarana-prasarana, strandar pengelolaan, standar evaluasi, standar proses pembelajaran dan penentuan rasio jumlah guru dengan siswa. Pembuatan kebijakan pendidikan ini mesti mempehitungkan  secara  matang  keberagaman  masing-masing  daerah  dengan  berbagai  pariannya. Demikian juga dengan penentuan kurikulum mesti diterjadikan secara sinergis, walapuan kurikulum dibuat secara setralistik, namun substansi kurikulum yang dibuat mesti memperhitungkan keragaman peserta didik yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fakultas Ilmu Pendidikan, 2007;  Hamid, A., 2017).  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  mesti  menentukan  standar  perguruan  tinggi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyelenggara  pendidikan  guru  berasarama  dan  menentukan  perguruan  tinggi  yang  layak  untuk melaksanakan  pendidikan  guru  berasrama  dan  ikatan  dinas  sesuai  dengan  standar  yang  ditentukan. Perguruan tinggi penyelenggara selain memiliki nilai akreditas bagus juga mesti memiliki pendidik dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan bidang kependidikan serta sarana prasarana yang memadai untuk dijadikan universitas penyelenggara pendidikan guru berasrama.
Rencana  strategis  pendidikan  dan  kebutuhan  pendidik  pada  masing-masing  jenjang  pendidikan diseluruh  Pemerintah  Kabupaten/Kota    yang  ada  di  Indonesia  mesti  telah  dipetakan  terlebih  dahulu, sehingga dapat dipersiapkan dengan baik jumlah mahasiswa yang akan diasramakan pada masing-masing perguruan tinggi. Melalui sistem pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas universitas penyelenggara akan sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya jaminan akan keberhasilan studi dan kepastian pekerjaan yang akan mereka dapatkan setelah menempuh pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas. Lulusan guru berasrama tidak perlu lagi kawatir dengan nasib mereka setelah tamat, sehingga bisa lebih fokus pada penempaan kemampuan akademik dan kemampuan sosial yang mesti dimiliki oleh seorang  guru.  Adanya  jaminan  keterpakaian ini  akan berimplikasi  pada  peningkatan peminat  guru  yang selama ini dinilai sebagai pilihan nomor dua oleh sebagian besar masyarakat. Ada beberapa keunggulan pendidikan guru berasrama, yaitu (1) adanya jaminan akan keterampilan dan kemampuan yang memadai pada  mahasiswa  yang  didik  melalui  pendidikan  guru  berasrama,  (2)  secara  psikologis  mahasiswa pendidikan  guru  berasrama  sudah  gayut  dengan  jiwa  pendidik,  (3)  pendidikan  guru  berasrama  dapat dilakukan melalui seleksi yang ketat dan selektif, karena tidak mementingkan kuantitas, akan tetapi lebih difokuskan pada kualitas dengan standar yang lebih tinggi, dan (4) pengembangan karakter pendidik dapat dilakukan  secara  simultan  dengan  contoh  nyata  prilaku  dosennya  diasrama  (Rizali,  A.,  2009). Darling- Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M., 2017).

## Pengembangan Karakter Pendidik dalam Sistem Pendidikan Guru Berasrama
Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kemerosotan moral anak bangsa yang ditunjukkan dengan sikap dan prilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai manusia yang beradab dan bermartabat (Megawangi, 2007; Suastika, I. N., 2016). Padahal secara sosiokultural masyarakat Indonesia memiliki  nilai-nilai  budaya  yang  sangat  beradab,  seperti rwa  bhineda , tatwamasi , karma  phala ,  empati, toleransi, saling asah, asih asuh, Bhinneka Tunggal Ika, mateni , maling , madon , mabok , main , dan kearifan lokal lainnya. Namun secara faktual prilaku seks bebas, tawuran, penggunaan narkoba, aborsi, traviking, korupsi,  kolusi,  nepotisme,  mafia  hukum,  peradilan,  ketidak  jujuran,  kemunafikan  dan  berbagai  prilaku yang  menunjukan degradasi moralitas tetap mengmuka dan menghiasi media masa dari waktu-kewaktu. Berbagai  upaya  dan  strategi  sedang  dan  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  termasuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam praktek pembelajaran. Namun, hasil penelitian beberapa ahli menujukkan  sampai  saat  ini  praktik  pembelajaran  di  sekolah  dan  universitas  kurang  melatih  dan membiasakan sikap dan prilaku moral siswa, namun lebih banyak pada pengetahuan moral siswa dan belum mampu  membangun  komunitas  moral  dalam  kelas.  Padahal  proses  pendidikan  seperti  ini  selain  tidak mengembangkan  keterampilan  majemuk  siswa  juga  bisa “ berbahaya ” bagi  kehamonisan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dikatakan oleh  Theodore Rosevelt (dalam Lickona, 2013: 3) “ mendidik sesorang hanya pada pikirannya saja dan tidak pada moralnya sama artinya dengan mendidik seseorang yang berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat ” .
Urgensi  pengembangan  karakter  dalam  praktek  pendidikan  secara  yuridis  terlegitimasi  lewat dikeluarkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  karakter  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Ketentuan  ini  diperkuat  dan  dipertegas  dengan  pemberlakuan kurikulum tahun 2013 yang mewajibkan untuk semua mata pelajaran memuat tentang kompetensi inti yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Sesuai kurikulum 2013, maka semua mata pelajaran wajib mengembangkan karakter dan kepribadian disamping pengetahuan dan keterampilan. Dengan  demikian  karakter  merupakan  domain  utama  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  praktik pendidikan untuk tiap jenjang dan jenis pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  Namun tujuan pendidikan nasional ini secara faktual masih jauh dari apa  yang  diharapkan.  Terjadinya  pemalakan  di  lingkungan  sekolah  oleh  siswa  yang  merasa  memiliki “ power ” , terjadinya tawuran antar pelajar, perkelahian antar geng motor, bulying antar teman sebaya, porno aksi  dan  pornografi,  meyontek  masal  saat  ujian,  tidak  menghormati  figur  otoritas  (guru),  penggunaan bahasa yang kasar, mementingkan diri sendiri, penggunaan obat-obatan terlarang yang berimplikasi pada sikap  dan  prilaku  siswa  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  merupakan  bukti kongkrit lemahnya prilaku moral siswa (Winataputra, 2011, Lickona, 2013).
Menurut  pandangan  Pemerintah  Republik  Indonesia  (2010:  16-19)  ada  enam  masalah  yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun karakter bangsa, yaitu: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan  nilai-nilai  esensi  Pancasila,  bergesernya  nilai-nilai  etika  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa. Sejalan dengan enam permasalahan tersebut telah muncul berbagai  prilaku  yang  mencerminkan  degradasi  nilai-nilai  moral  Pancasila  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Maraknya  tawuran  antar  pelajar/warga,  meningkatnya  tindak kekerasan yang bermotif kesenang pribadi/kelompok, maraknya prilaku seks bebas, penggunaan narkoba, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pembalakan hutan, pencemaran lingkungan, melemahnya rasa toleransi, empati dan melemahnya kepercayaan akan adanya hukum karma. Menurut Sukadi (2011) tidak kalah hebohnya adalah munculnya gerakan terorisme oleh salah satu kelompok masyarakat Indonesia sendiri, kasus money politics dalam pemilu, pencemaran dan kehancuran lingkungan ekologis, kompetisi antar  kepentingan  yang  semakin  tajam  dan  tidak fair ,  pameran  kekayaan  yang  semakin  tajam  oleh kelompok  kaya  terhadap  kelompok  miskin  dan  sulitnya  menumbuhkan  kepercayaan  terhadap  kejujuran masyarakat.  Kasus tersebut muncul karena melemahnya kepekaan hati, kepekaan moral, kepekaan sosial dan kepekaan spiritual individu.
Kenyataan ini menujukkan salah satu sebab merosotnya karakter siswa adalah belum dimilikinya karakter  yang  memadai  oleh  guru,  sehingga  tidak  mampu  menularkannya  kepada  siswa  melalui  proses pembelajaran.  Berkenaan  dengan  itu,  pendidikan  guru  berasrama  merupakan  solusi  yang  efektif  untuk membangun karakter guru. Sistem pendidikan guru berasrama akan menganut sistem kehidupan dan tata nilai  pendidik  yang  sangat  kental  dengan  nilai-nilai  edukatif,  demokratis  dan  humanis.  Dengan  sistem pendidikan ini diharapkan bisa meminimalisisir hal-hal yang akan merusak akhlak dan perilaku mahasiswa, karena  secara  kontinyu  dilatih  untuk  memiliki  pengetahuan  moral,  sikap  moral  dan  keterampilan  moral yang memadai (Popova, A., Evans, D., Breeding, M. E., & Arancibia, V., 2018). Pendidikan guru berasrama ini diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan output dengan kualitas akademis yang optimum saja, melainkan  pembentukan  karakter  siswanya  yang  patut  dibanggakan.  Sistem  pendidikan  guru  berasrama diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Sebuah impian mulia yang harus diwujudkan bersama-sama, agar tercipta kader-kader pemimpin bangsa di masa depan yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan memiliki integritas demi kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya (Hamid, A., 2017; Wahyono, P., Husamah, H., & Budi, A. S., 2020).
Adapun  nilai-nilai  karakter  yang  dibangun  melalui  sistem  pendidikan  guru  berasrama,  yaitu  (1) cerdas . Poses pendidikan guru berasarama akan mengembangkan mahasiswa yang memiliki kecerdasan akademik, kecerdasan sosial, kecerdasan moral dan kecerdasan sepiritual sekaligus, karena dalam sistem pendidikan guru berasrama dikembangkan kemampuan akademik melalui proses pembelajaran, kecerdasan sosial  melalui  kehidupan asrama,  kecerdasan  moral  diasah  melalui  kehidupan  sehari-hari di  asrama  dan kecerdasaran  spiritual  melalui  kegiatan  sepiritual  yang  dilakukan  di  asrama  (Popova,  A.,  Evans,  D., Breeding,  M.  E.,  &  Arancibia, V., 2018).,  (2) jujur .   Proses  pendidikan  yang  dilakukan  melalui  sistem asrama melatih kejujuran mahasiswa, karena akan hidup bersama secara berkelanjutan, sehingga prilaku yang dimunculkan tidak bisa dibuat-buat, akan tetapi prilaku apa adanya (jujur pada Tuhan, sesama dan diri sendiri), (3) bertangungjawab . Kehidupan asrama tidak dapat dikelola secara individual, akan tetapi dikelola  secara  komunal  oleh  semua  penghuni  asrama,  sehingga  semua  penghuni  asrama  memiliki tangungjawab masing-masing yang mesti dikerjakan. Proses pembagian tugas ini akan menumbuhkan jiwa tangungjawab pada semua mahasiswa, (4) peduli .   Asrama merupakan tempat yang dihuni secara bersama-
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sama  dalam  jangka  waktu  yang  lama,  sehingga  kondisi  dan  keadaan  orang  lain  yang  tinggal  di  asrama senantiasa menjadi perhatian bersama penghuni asrama. Hal ini menumbuhkan rasa peduli pada mahasiswa, karena mengangap semua temannya yang ada di asrama adalah keluarga yang mesti dijaga dan dirawat, (5) kreatif . Kehidupan diasrama akan sangat berbeda dengan kehidupan di rumah dimana semua kebutuhan dapat  dipenuhi  oleh  orang  tua.  Sementara  di  asrama  dengan  penuh  keterbatasan  diharapkan  mampu memperoleh keterampilan yang makasimal, sehingga memunculkan jiwa kreatif  dalam berbagai aktivitas (Wahyono,  P.,  Husamah,  H.,  &  Budi,  A.  S.,  2020),  (6) bersih .  Semua  anggota  asrama  memiliki tangungjawab untuk  membersihkan pakaian, tempat tidur, ruang kelas, halaman asrama dan lingkungan asrama. Selain itu, dalam kehidupan asrama kebersihan diri juga mesti dirawat secara teratur dengan durasi waktu yang telah ditentukan dan dengan mekanisme yang jelas, sehingga tidak ada mahasiswa yang  tidak hidup  bersih,  (7) sehat .  Mahasiswa  asrama  yang  rutin  menjaga  kebersihan  diri  dan  lingkungan menyebabkan  kuman-kuman  penyebab  penyakit  tidak  berkembang.  Selain  itu,  kesehatan  mahasiswa asrama dicek secara rutin, sehingga dapat diantisipasi berbagai kemungkinan penyakit yang berkembang, (8) disiplin . Salah satu keunggulan kehidupan asrama adalah disiplin kehidupan asrama. Kehidupan asrama yang  diatur  secara  sistematis  telah  memiliki  peraturan  dan  sanksi  yang  tegas,  sehingga  ketertiban  dan keamanan  dalam  asrama  dapat  dijamin  oleh  pengelola.  Mulai  dari  kegiatan  yang  mesti  dilakukan  saat bangun  tidur,  menggunakan  kamar  mandi,  selesai  belajar,  pakaian  yang  digunakan,  tata  krama  dengan orang  lain,  cara  berprilaku,  bahkan  cara  berbicara  juga  diatur,  (9) beriman  dan  bertqwa .    Kehidupan asrama dilangsungkan secara teratur, baik untuk kegiatan akademik, sosial maupun kehidupan sepiritual. Setiap  anggota  asrama  akan  dididik  untuk  senantiasa  melakukan  ibadah  dan  melaksanakan  nilai-nilai agama,  sehingga  mahasiswa  memiliki  keimanan  dan  ketaqwaan  yang  memadai,  dan  (10) demokratis . Pengembangan  sikap  dan  prilaku  demokratis  terbangun  lewat  kehidupan  bersama  diasrama,  dimana pembuatan  keputusan  mesti  dimusyawarahkan  dan  diputuskan  secara  bersama-sama,  termasuk  dalam penentuan  berbagai  hal  mesti  dilakukan  secara  demokratis  (Fakultas  Ilmu  Pendidikan,  2007;  Darling- Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M., 2017; Arifa, F. N., & Prayitno, U. S., 2019; Widodo, G. S., & Rofiqoh, K. S., 2020).

## Kesimpulan
Sistem pendidikan berasrama sebenarnya telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman dulu dengan nama  pedepokan,  pondok  pesantren,  pasraman  dan  nama-nama  lainnya  yang  sejenis.  Namun  dengan datangnya  sistem  pendidikan  yang  di  bangun  oleh  Pemerintahan  Hindia  Belanda  model  pendidikan berasrama  mulai  di  tinggalkan  dan  dinilai  tradisional  serta  tidak  cocok  dengan  perkembangan  zaman. Keberhasilan pendidikan pedepokan, pasraman, dan pesantren dalam menginternalisasi nilai-nilai religius yang kuat pada peserta didik membuat sistem pendidikan berasrama kembali popular dengan nama yang lebih modern yaitu boarding school . Boarding School adalah sistem sekolah berasrama, dimana peserta didik  dan  juga  para  pendidik  dan  pengelola  sekolah  tinggal  di  asrama  yang  berada  dalam  lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu,  biasanya satu semester diselingi dengan berlibur satu bulan sampai menamatkan  sekolahnya.  Kegiatan  yang  dilakukan  tidakhanya  bersifat  akademik,  namun  juga  aktivitas yang bersifat non akademik, seperi memasak, bercocok tanam, belajar kesenian tradisional, membuat karya seni dan mainan yang bersifat edukatif.  Demikian juga dengan sistem  pendidikan  guru berasrama dan berikatan dinas, diyakini akan lebih efektif dan berkualitas dibandingkan dengan proses pendidikan calon guru yang bersifat reguler seperti saat ini.  Namun proses ini memerlukan sinergisitas antara Pemerintah pusat, khususnya Kementrian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta perguruan tinggi penyelenggara pendidikan guru berasrama  dan  ikatan  dinas.  Sinergisitas  antar  institusi  ini  dimulai  dari  level  pembuatan  kebijakan pendidikan,  penentuan  kurikulum,  penentuan  perguruan  tinggi  penyelenggara,  kebutuhan  guru  pada masing-masing daerah dan penentuan jumlah mahasiswa yang diasramakan pada masing-masi jurusan.
Kenyataan  saat  ini  menujukkan  salah  satu  sebab  merosotnya  karakter  siswa  adalah  belum dimilikinya karakter yang memadai oleh guru, sehingga tidak mampu menularkannya kepada siswa melalui proses  pembelajaran.  Berkenaan  dengan  itu,  pendidikan  guru  berasrama  merupakan  solusi  yang  efektif untuk membangun karakter guru. Sistem pendidikan guru berasrama akan menganut sistem kehidupan dan tata nilai pendidik yang sangat kental dengan nilai-nilai edukatif, demokratis dan humanis. Dengan sistem pendidikan ini diharapkan bisa meminimalisisir hal-hal yang akan merusak akhlak dan perilaku mahasiswa,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
karena  secara  kontinyu  dilatih  untuk  memiliki  pengetahuan  moral,  sikap  moral  dan  keterampilan  moral yang  memadai.  Pendidikan  guru  berasrama  ini  diharapkan  bukan  hanya  mampu  menghasilkan output dengan  kualitas  akademis  yang  optimum  saja,  melainkan  pembentukan  karakter  siswanya  yang  patut dibanggakan.

## Daftar Pustaka
Ayub, M. N. B., & Afriyanto, A. (2017). Bimbingan Saudara Baru Melalui Model Pendidikan Berasrama di Asrama Darul Hidayah, Kuala Lumpur. Fikiran Masyarakat , 5 (1), 1-7. http://www.kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/233
Arifa, F. N., & Prayitno, U. S. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 10 (1), 1-17.
http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1229/pdf
Bhakti, C. P., & Ghiffari, M. A. N. (2018). Model pendidikan profesi guru: perbandingan Indonesia dan Finlandia.  In Quantum:  Seminar  Nasional  Fisika,  dan  Pendidikan  Fisika (pp.  454-463). http://seminar.uad.ac.id/index.php/quantum/article/view/298
Behaghel, L., De Chaisemartin, C., & Gurgand, M. (2017). Ready for boarding? The effects of a boarding school for disadvantaged students. American Economic Journal: Applied Economics , 9 (1), 140-64. https://www2.nber.org/conferences/2015/EDf15/Gurgand_de_Chaisemartin.pdf (Q1)
Creswell,  J.  W.  (2008). Educational  research:  Planning,  conducting,  and  evaluating  quantitative  and qualitative research . Pearson.
Dewi,  P.  F.  (2018).  Pengaruh Guru  Profesional  dan  Iklim  Sekolah  Terhadap  Mutu  Pembelajaran  SD
Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Muslim Heritage , 2 (2), 369-388.
http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1116
Disas,  E.  P.  (2017).  Analisis kebijakan  pendidikan  mengenai  pengembangan  dan  peningkatan  profesi guru. Jurnal Penelitian
Pendidikan , 17 (2). https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/8251/5184
Darling-Hammond,  L.,  Hyler,  M.  E.,  &  Gardner,  M.  (2017). Effective  teacher  professional development. Learning Policy Institute . https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED606743.pdf
Dede, C. (2006). Online professional development for teachers: Emerging models and methods . Harvard
Education Press. 8 Story Street First Floor, Cambridge, MA 02138.
https://eric.ed.gov/?id=ED568747
Fakultas  Ilmu  Pendidikan,  (2007).  Pedoman  Asrama  Mahasiswa  S1  Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar. Yogyakarta: FIP UNY Hamid, A. (2017). Guru Profesional. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan , 17 (2), 274- 285. http://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/26/95
Huang, R., & Bao, J. (2006). Towards a model for teacher professional development in China: Introducing Keli. Journal of Mathematics Teacher Education , 9 (3),
279-298. https://link.springer.com/article/10.1007/s10857-006-9002-z
Hill,  H.  C.  (2009).  Fixing teacher  professional  development. Phi  Delta  Kappan , 90 (7),  470-476. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003172170909000705?journalCode=pdka
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Haenilah, E. Y. (2014). Pengembangan Kurikulum Model Konkuren Dalam Mempersiapkan Calon Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Progresif , 4 (2), 153-162.
Haryanto,  (2012) Pengertian  Pendidikan  Karakter dalam http://belajarpsikologi.com/pengertian- pendidikan-karakter/ . Iskandar,Iis (2008). Sistem Pembinaan Akhlak Siswa di Islamic Boarding School .UMJ:tidak dipublikasikan Jensen,  B.,  Sonnemann,  J.,  Roberts-Hull,  K.,  &  Hunter,  A.  (2016). Beyond  PD:  Teacher  Professional Learning  in  High-Performing  Systems.  Teacher  Quality  Systems  in  Top  Performing Countries. National Center
on Education and the Economy . https://eric.ed.gov/?id=ED577259
Khamdiyah. (2013). Skripsi : Sistem Boarding School dalam Pendidikan Karakter siswa kelas VII MTS Nurul Ummah Kotagede Jogjakarta . UIN Sunan Kalijaga : Tidak dipublikasikan Khatibah,  K.  (2011).  Penelitian kepustakaan. Iqra':  Jurnal  Perpustakaan  dan  Informasi , 5 (01),  36-39. http://repository.uinsu.ac.id/640/1/(5)PENELITIAN%20KEPUSTAKAAN.pdf
Lickona, T. (2013). Educating  for Character. New York: Batam Book. Megawangi, R. (2007). Semua Berakar Pada Karakter. Jakarta: Lembaga Penerbit Martin, A. J., Papworth, B., Ginns, P., & Liem, G. A. D. (2014). Boarding school, academic motivation and  engagement,  and  psychological  well-being:  A  large-scale  investigation. American Educational Research Journal , 51 (5), 1007-1049.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1030.3689&rep=rep1&type=pd f
Numberi Fredy, (2001). Rindukan Pendidikan Pola Asrama. Diambil dari apa kabar@salmine.redix . Net 4 September 2001.
Rizali, A. (2009). Dari guru konvensional menuju guru profesional . Grasindo. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=gwAp8LrHyz8C&oi=fnd&pg=PA4&dq =guru+profesional+di+indonesia&ots=QqmYgKQGwY&sig=S2SRy56F6l9AIaI1_opXK miBSSY&redir_esc=y#v=onepage&q=guru%20profesional%20di%20indonesia&f=false
Robandi,  B.  (2015). Model  Pembelajaran  Partisipatif  Untuk  Meningkatkan  Kompetensi  Guru  Pada Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar. pedagogik-pendas , 457 .
Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural  Science:  Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA  Dan  Pendidikan  IPA , 6 (1),  41-53. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555
Sergeeva, M. G., et al. (2018). Educational company (Technology): Peculiarities of its implementation in the system
of professional
education. Espacios , 39 (2), 24.
http://www.revistaespacios.com/a18v39n02/a18v39n02p24.pdf
Suastika, I. N., Arta, K. S., & Widiastini, N. M. A. (2019). Folklore And Social Science Learning Model
In Elementary School In Bali. Jurnal Kawistara , 9 (2), 150-163.
https://doi.org/10.22146/kawistara.39797
Suastika, I. N., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Study Of Teacher's Perception Of Student Skills Ganesha University  Of  Education  Practice  Field  Experience. South  East  Asia  Journal  of Contemporary Business, Economics and Law , 23 (1). http://seajbel.com/wp- content/uploads/2020/11/SEAJBEL23-202.pdf
Suastika,  I.  N.  (2016). Implementasi  Model  Pembelajaran  Berbasis  Lokal  Genius  untuk  Membangun Karakter Bangsa Bagi Guru-Guru Sekolah Menangah Atas Negeri 1 Kintamani. In Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1).
https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senadimas/article/view/285/181 Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Guru. Jakarta. Sukadi, (2011). Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila . Bandung: Widaya Aksara Press Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Popova, A., Evans, D., Breeding, M. E., & Arancibia, V. (2018). Teacher professional development around the world: The gap between evidence and practice. World Bank Policy Research Working Paper , (8572). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3246144
Indonesia,  K.  K.  (2006). Standar  pendidikan  profesi  dokter . Jakarta:  Konsil  Kedokteran  Indonesia. http://perpustakaan.kemkes.go.id/inlislite3_kemkes/uploaded_files/temporary/DigitalColle ction/NWNlODNhMDBlMDJiZjU3NDZhNjcyY2M2NjE0NDNlY2FkZTZiYzBlYw==.p df
Purwanto, I. (2020). Pengembangan Desain Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan Pada Jurusan Ilmu
Pendidikan Sosial (IPS). Mimbar Agama Budaya , 36 (2), 158-175. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/mimbar/article/view/14181/pdf
Winataputra,  U.  (2001).  Jati  diri  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  Wahana  Sistemik  Pendidikan Demokrasi  (Suatu  Kajian  Konseptual  dalam  Konteks  Pendidikan  IPS).  (Disertasi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Wahyono, P., Husamah, H., & Budi, A. S. (2020). Guru profesional di masa pandemi COVID-19: Review implementasi,  tantangan,  dan  solusi  pembelajaran  daring. Jurnal  pendidikan  profesi guru , 1 (1), 51-65. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jppg/article/view/12462/pdf
Wijaya,  I.  (2018). Professional  Teacher:  Menjadi  Guru  Profesional .  CV  Jejak  (Jejak  Publisher). https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bPltDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq =guru+profesional+di+indonesia&ots=ZS0nrxxFkU&sig=v- RJwYLtZx9SjFo0n3i6WGPeJ_k&redir_esc=y#v=onepage&q=guru%20profesional%20di %20indonesia&f=false
Widodo,  G.  S.,  &  Rofiqoh,  K.  S.  (2020). Pengembangan  Guru  Profesional  Menghadapi  Generasi
Alpha. Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti , 7 (1), 13-
22. https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jil/article/view/67
Wahyudin, D. (2016). Manajemen kurikulum dalam pendidikan profesi guru (Studi kasus di Universitas Pendidikan Indonesia). Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran , 46 (2), 259- 270. https://media.neliti.com/media/publications/137525-ID-manajemen-kurikulum- dalam-pendidikan-pro.pdf
Zed, M. (2004). Metode peneletian
kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=iIV8zwHnGo0C&oi=fnd&pg=PA1&dq= penelitian+kepustakaan&ots=nfen2MZcPn&sig=rceXxL4I2Sz73YSmoDB89IJ9xZ0&redi r_esc=y#v=onepage&q=penelitian%20kepustakaan&f=false