## Akuntabilitas Penerapan Skema Buy The Service pada Transportasi Massal

## Accountability For the Implementation of the Buy The Service Scheme in Mass Transportation
Ipoeng Martha Masikun 1 Eri Wahyuningsih 2 Muslih Faozanudin 3 , Denok Kurniasih 4 1,3,4 Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman.
2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman Info Artikel Abstrak Diterima: 8 Desember 2022
Direvisi  : 2 Januari 2023
Disetujui: 11 Desember 2023 Kata kunci: Akuntabilitas Buy The Service Transportasi Publik Buy The Service merupakan program layanan angkutan umum massal  yang  diinisiasi  oleh  Kementerian  Perhubungan Republik  Indonesia  dengan  skema  pembelian  layanan  dari operator  baik  dari  perusahaan  swasta  maupun  perusahaan milik negara/daerah dengan sistem kontrak kerja untuk waktu yang telah ditentukan. Kementerian Perhubungan memberikan  syarat  bagi  operator  untuk  memenuhi  standar pelayanan  minimal  dan  standar  operasional  prosedur  dalam menyelenggarakan  layanan  tersebut.  Akuntabilitas  dan keberlangsungan  dari    program  ini  masih  menjadi pertimbangan  yang  serius.  Skema Buy  The  Service telah diterapkan  pada  tahun  2020  di  5  kota  lama  yaitu  Denpasar, Palembang, Surakarta, Medan dan Jogjakarta, dan tahun 2021 menyusul  5  kota  baru  diantaranya  adalah  Banyumas, Surabaya, Bandung, Banjarmasin dan Makasar. Akuntabilitas menjadi  aspek  yang  sangat  penting  sejak  proses  pengadaan hingga pelaksanaan program karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Dengan modal awal yang besar, program ini menjadi tantangan berat bagi operator layanan BTS ini. Pembelian kendaraan, alat IOT ( Internet of things ), rak sepeda, peralatan bengkel dan kantor serta fasilitas lainnya  yang  telah  disiapkan  Operator  dan  Pemerintahan Daerah  tentu  akan  sia-sia  dan  merugikan  banyak  pihak  jika keberlanjutan program ini dihentikan. Komitmen dari seluruh stakeholder  diharapkan  dapat  saling  berkolaborasi  dalam proses yang berkelanjutan dari program buy the service ini. Abstract Keywords: Accountability Buy The Service Public Transportation Corresponding Author: Ipoeng Martha Marsikun Ipoeng.marsikun@mhs.unsoed.ac.id +6281212111992
Buy  The  Service  is  a  mass  public  transportation  service program  initiated  by  the  Ministry  of  Transportation  of  the Republic  of  Indonesia  with  a  service  purchase  scheme  from operators  both  from  private  companies  and  state/regional owned  companies  with  a  work  contract  system  for  a predetermined time. The Ministry of Transportation provides requirements  for  operators  to  meet  minimum  service standards and standard operational procedures in providing these  services.  The  accountability  and  sustainability  of  this program is still a serious consideration. The Buy The Service scheme  was  implemented  in  2020  in  5  old  cities,  namely Denpasar, Palembang, Surakarta, Medan and Jogjakarta and in  2021  followed  in  5  new  cities,  including  Banyumas, Surabaya, Bandung, Banjarmasin and Makasar. Accountability  is  a  very  important  aspect  from  the procurement  process  to  program  implementation  because  it
uses the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). With large initial capital, this program is a tough challenge for BTS service  operators.  Purchases  of  vehicles,  IoT  (Internet  of things)  equipment,  bicycle  racks,  workshop  and  office equipment  and  other  facilities  that  have  been  prepared  by Operators and Regional Governments will certainly be in vain and  detrimental  to  many  parties  if  the  continuation  of  this program  is  stopped.  It  is  hoped  that  commitment  from  all stakeholders can collaborate with each other in the ongoing process of this buy the service program .

## PENDAHULUAN
Transportasi  publik  hingga  saat  ini masih  menjadi  pokok  permasalahan  yang hampir  dihadapi  oleh  pemerintah  baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemacetan dan volume kendaraan yang terus meningkat masih menjadi langganan permasalahan yang terus dibahas.
Permasalahan  transportasi  umum  di Indonesia  didominasi  oleh  permasalahan armada  dan  infrastruktur.  Kondisi  armada yang  tidak  layak  dan  jumlah  armada  yang tidak  mencukupi  menyebabkan  transportasi umum  menjadi  tidak  nyaman  dan  tidak efisien.  Selain  itu,  jalur  khusus  transportasi umum  yang  belum  memadai,  halte  dan terminal  yang  tidak  nyaman,  serta  fasilitas pendukung  transportasi  umum  yang  belum lengkap juga menjadi kendala bagi pengembangan transportasi umum.
Paradigma  masyarakat  dan  perilaku penumpang  juga  menjadi  faktor  yang  perlu diperhatikan.  Paradigma  masyarakat  yang masih mengutamakan penggunaan kendaraan pribadi  menyebabkan  transportasi  umum menjadi kurang diminati. Selain itu, perilaku penumpang yang tidak tertib, seperti berhenti sembarangan,  menunggu  penumpang  terlalu lama,  atau  mengangkut  penumpang  yang melebihi  kapasitas,  juga  menjadi  sumber kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna transportasi umum lainnya.
Jika  dilihat  dari  evolusi  transportasi perkotaan  yang  terjadi,  meskipun  Indonesia telah  mengalami  krisis  ekonomi  sejak  tahun 1997, kendaraan pribadi tetap menjadi moda transportasi  dominan,  baik  di  wilayah  urban maupun suburban. Besarnya populasi pergerakan  kendaraan  pribadi  di  daerah perkotaan,  ditambah  dengan  adanya  sistem
angkutan  umum  yang  masih bersifat konvensional,  menghasilkan  dampak  sosial yang signifikan, termasuk pemborosan waktu tempuh, konsumsi bahan bakar minyak yang tidak  efisien,  depresiasi  kendaraan  yang cepat, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, kerugian opportunity  cost ,  peningkatan tingkat  stres,  peningkatan  polusi  udara,  dan kebisingan  yang  meningkat.  Fenomena  ini sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan  jumlah  masyarakat  golongan menengah  dan  menengah  atas  di  daerah perkotaan  yang  terjadi  sebelum  krisis ekonomi tersebut.(Munawar, 2006)
Faktor-faktor seperti kenyamanan, keamanan,  privasi,  fleksibilitas  pergerakan, dan  prestise  tetap  menjadi  alasan  utama mengapa  kendaraan  pribadi  tetap  unggul sebagai  moda  transportasi,  terutama  di wilayah  urban.  Sementara  itu,  implementasi "sistem  angkutan  umum  massal"  (SAUM) yang  lebih  modern  sebagai  bagian  integral dari  ketahanan  kota  (city  survival)  masih dalam  tahap  perancangan  dan  perencanaan, dan  belum  sepenuhnya  diintegrasikan  ke dalam  arus  utama  (mainstream)  kebijakan dan keputusan pemerintah. Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan sistem transportasi kota yang seimbang, efisien, dan berkualitas. (Munawar, 2006)
Pelaksanaan  transportasi  umum  kota dengan  menggunakan  bus  di  Indonesia menunjukkan  sejumlah  permasalahan  yang signifikan.  Beberapa  isu  utama  adalah:  1) kualitas  dan  variasi  layanan  yang  kurang memadai;  2)  tingginya  tingkat  kecelakaan dan  kejadian  lalu  lintas  karena  tingkat kedisiplinan  pengemudi  yang  rendah;  3) keterbatasan dana untuk melakukan pembaruan  dan  perbaikan  terhadap  armada
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 21, No. 2, Desember 2023, hal. 205-216
kendaraan; 4)gangguan pada proses pemberhentian  dan  penurunan  penumpang akibat  campur  tangan  kelompok  preman;  5) tingkat  keamanan  yang  kurang  memadai, terkait  dengan  banyaknya  aksi  copet; 6)kompleksitas dan kekakuan dalam penerapan peraturan yang berlaku saat ini;  7) struktur  administrasi  dan  manajemen  yang kurang  efektif,;  serta  8)kondisi  kepemilikan kendaraan  secara  pribadi  yang  menghambat koordinasi  yang  efisien  dalam  satu  kesatuan sistem transportasi.
Menghadirkan  layanan  publik  yang akuntabel  menjadi  salah  satu  kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah  satunya  adalah  akuntabilitas  publik dalam  bidang  transportasi  massal.  Sampai saat  ini  transportasi  massal  di  Indonesia masih  banyak  mengalami  berbagai  masalah, hal  ini  diakibatkan  karena  program  dan kebijakan  yang  tidak  sesuai  hingga  proses pelaksanaannya  yang  tidak  efektif  dan efisien.
Program “Buy The Service” atau BTS di  angkutan  masal  mengacu  pada  model  di mana  pembiayaan  dan  pengelolaan  layanan transportasi diserahkan kepada entitas swasta atau mitra bisnis, yang kemudian bertanggung  jawab  untuk  menyediakan layanan  tersebut.  Tanggung  jawab  untuk melaksanakan  program  “pembelian  jasa”  di angkutan  massal , mencakup  banyak  aspek. Mitra usaha atau  swasta yang mengelola jasa transportasi  harus  bertanggung  jawab  atas kualitas pelayanan yang diberikan, diantaranya  ketepatan  waktu,  kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dalam angkutan massal (Ipoeng, n.d.).
Pihak yang mengelola pelayanan harus memastikan  tersedianya  transportasi  massal yang  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Aksesibilitas  bagi  berbagai kelompok,  termasuk  penyandang  disabilitas, juga harus dipertimbangkan. Program pembelian layanan biasanya mencakup aspek keuangan  di  mana  pihak  swasta  atau  mitra bisnis  bertanggung  jawab  atas  pembiayaan dan  pengelolaan  keuangan  angkutan  massal (Agustiawan & Halim, 2018)
Program  BTS  hadir  dalam  rangka menjawab  berbagai  permasalah  yang  terjadi pada  angkutan  umum.  Dengan  melibatkan sektor swasta sebagai  pihak yang mengelola dan  bertanggung  jawab  terhadap  program BTS  yang  dibangun,  maka  diharapkan program  BTS  dapat  merubah  wajah  baru dalam dunia transportasi umum.
Prinsip  akuntabilitas  menjadi  faktor penting suksesnya program BTS.
Akuntabilitas adalah cara memegang organisasi  sektor  publik  bertanggung  jawab atas  apa  yang  mereka  lakukan.  Artinya, organisasi-organisasi ini selalu dapat menjelaskan  apa  yang  mereka  lakukan  dan mengapa, terutama kepada orang-orang yang memiliki  kekuatan  untuk  menilai  mereka (Starling, 2008).
Akuntabilitas di sini mencakup transparansi    biaya,  biaya  yang  wajar,  dan efisiensi dalam  pengelolaan  keuangan. Penanggung  jawab  program  "pembelian layanan" juga harus memelihara infrastruktur yang  digunakan  untuk  angkutan  massal. Pemeliharaan  yang  tepat  diperlukan  agar layanan tetap berjalan tanpa gangguan berarti.
Akuntabilitas juga mencakup kemampuan  untuk  mengelola  krisis  dan keadaan  darurat,  seperti  bencana  alam  dan keadaan tak terduga lainnya. Sistem angkutan massal  harus  dirancang  agar  tetap  dapat beroperasi  atau  memiliki  rencana  tanggap darurat  yang  efektif.  Ketika  melaksanakan program  'pembelian  jasa',  penting  untuk memiliki kerangka  kontrak yang jelas antara pemerintah  atau  otoritas  transportasi  dan badan  swasta  atau  mitra  bisnis.  Kontrak harus mencakup parameter kinerja yang jelas dan  sanksi  bagi  ketidakpatuhan  sehingga akuntabilitas dapat diukur dan dipertahankan (Wargadinata,  2019).  Artikel  ini  mengkaji tentang  bagaimana  menjalankan  program model Buy  the  Service secara  tepat  dan akuntabel.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara mendalam terkait akuntabilitas implementasi
model Buy  The  Service dalam  kemitraan swasta  untuk  pengadaan    Barang/Jasa Angkutan  Umum  perkotaan  di  Indonesia. Metode  pengumpulan  data  menggunakan obeservasi dan wawancara serta studi pustaka yang mendukung dalam penelitian ini.
Meskipun terdapat banyak
kompleksitas yang terkait dengan pemangku kepentingan,  kemitraan  pemerintah-swasta (KPS) semakin menjadi pilihan utama dalam penyediaan  layanan  publik  di  negara-negara berkembang.  Fokus  penelitian  ini  mengkaji seputar bagaimana akuntabilitas pada program  "Buy  the  service".  Dapatkah  KPS mengatasi  tantangan  keberlanjutan  secara signifikan,  sambil  mengevaluasi  intervensi mana  yang  efektif  dalam  memfasilitasi kelangsungan operasi kemitraan.

## PEMBAHASAN

## 1. Konsep Akuntabilitas
Secara garis besar definisi akuntabilitas publik  adalah  pemerintah  yang  bertanggung jawab  mengelola  sumber  daya  publik berkomitmen  untuk  memastikan  bahwa semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemegang  amanah  dilaporkan  dan  disajikan secara baik  kepada  publik  (Raba,  2006). Artinya,  pemerintah  bertanggung  jawab untuk  memastikan  bahwa  wali  amanat  atau siapa  pun  yang  bertanggung  jawab  atas kegiatan  tersebut  dapat  memikul  tanggung jawab tersebut (Handoko, 2021)
Secara teoritis, terdapat beberapa model atau  tipe  akuntabilitas.  Chandler  dan  Piano (1982) mengidentifikasi  empat model, yakni regularity accountability, managerial accountability , program  accountability ,  dan process  accountability .  Sebuah  klasifikasi lain  oleh  Islamy  (1998)  membedakan akuntabilitas  menjadi  lima  jenis,  yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional,  dan  akuntabilitas  moral.  Carino (1993)  memberikan  pandangan  khusus dengan memperkenalkan model akuntabilitas administratif, mencakup tradisional, managerial , program, dan process accountability (Romzek  &  Dubnick,  1987, 2018b)
Akuntabilitas  administratif  menuntut keberadaan  hubungan  hirarki  yang  jelas antara  pusat  pertanggungjawaban  dan  unit- unit di bawahnya. Hirarki ini umumnya telah ditetapkan  melalui  aturan  organisasi  formal atau  jaringan  hubungan  informal.  Prioritas pertanggungjawaban  lebih  diarahkan  ke tingkat pimpinan tertinggi dan diteruskan ke bawah,  dengan  pengawasan  yang  intensif untuk memastikan ketaatan terhadap perintah yang diberikan (Roberts, 1991).
Akuntabilitas  tradisional  mencirikan tanggung  jawab  birokrat  yang  memiliki kewenangan  dalam  pelaksanaan  fungsi tertentu sesuai tingkat hirarki tanggung jawab yang diatur secara hukum. Evaluasi akuntabilitas tradisional dilakukan
berdasarkan  legalitas  dan  peraturan  yang ditetapkan  oleh  pihak  eksternal.  Sistem  ini menekankan  perlunya  prosedur  transaksi yang  adil  tanpa  memandang  karakteristik individu klien agar memastikan keobjektifan dan  perlindungan  terhadap  penggunaan sumber  daya  publik.  (Romzek  &  Dubnick,
2018a) Dalam konteks
akuntabilitas manajerial,  perhatian  utama  terfokus  pada efisiensi penggunaan dana, tenaga kerja, dan sumber  daya  publik  lainnya.  Hal  ini mendorong pejabat publik untuk tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga untuk bertanggung  jawab  atas  hasil  yang  dicapai. Akuntabilitas manajerial mendukung orientasi  pada  sisi  masukan  dan  mendorong perhatian  terus-menerus  untuk  menghindari pemborosan  dan  pengeluaran  yang  tidak perlu,  serta  untuk  mendorong  penggunaan sumber  daya  publik  yang  tepat  (Emanuel  & Emanuel, 1996)
Dalam  karya  Aman,  Al-Shbail,  dan
Mohammed (2013: 17-18), Koppel menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  memiliki beberapa dimensi, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Pertama , transparansi mengacu pada kemudahan akses untuk  mendapatkan  informasi  terkait  fungsi dan kinerja organisasi. Kedua , pertanggungjawaban  terkait  dengan  praktik
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 21, No. 2, Desember 2023, hal. 205-216
memastikan  individu  dan/atau  organisasi bertanggung  jawab  atas  tindakan  dan aktivitasnya,  dengan  memberikan  hukuman pada  tindakan  yang  salah  dan  penghargaan atas kinerja yang baik. Dimensi ketiga adalah pengendalian,  merujuk  pada  situasi  di  mana organisasi  melakukan  dengan  tepat  sesuai perintah  utamanya. Keempat ,  tanggung jawab, mengacu pada keterbatasan organisasi oleh  aturan  hukum  yang  berlaku. Kelima , responsivitas, merujuk pada minat organisasi dan upaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan, yang dapat  berupa  artikulasi  permintaan  dan kebutuhan (Agustiawan & Halim, 2018)
Kelima dimensi ini membantu mengukur  sejauh  mana  organisasi  di  sektor publik mampu menjalankan akuntabilitasnya.
Dengan  lebih  simpel,  Aman,  Al-Shbail,  dan
Mohammed (2013: 17) merumuskan
beberapa  pertanyaan  kunci  determinan  dari setiap dimensi  tersebut.  Berikut  adalah tabel yang  memuat  pertanyaan-pertanyaan  kunci determinan tersebut   (Krina, 2003) :
Akuntabilitas  program  terkait  dengan pencapaian  hasil  operasi  pemerintah  yang melibatkan  publik,  terutama  masyarakat lokal.  Untuk  mencapai  efektivitas  program, diperlukan sarana seperti pengukuran kinerja secara  komprehensif  (Lerner  &  Tetlock, 1999),  dimana  hal  ini  menghubungkan akuntabilitas  program  dengan  kepemilikan unit  dan  birokrat  yang  bekerja  sama  untuk mencapai tujuan program. Sementara akuntabilitas  proses  melibatkan  informasi tentang  tingkat  pencapaian  kesejahteraan sosial  dari  pelaksanaan  kebijakan  dan kegiatan organisasi. Terakhir, model akuntabilitas politik terkait dengan kewajiban menjalankan dan mengalami adanya
kewenangan  pemegang  kekuasaan  politik untuk  mengatur,  mendistribusikan  sumber daya, dan memastikan kepatuhan pelaksanaan tanggung jawab.
Gortner, Nichols, dan Ball memetakan tiga  konsep  sekaligus  yaitu  akuntabilitas, tanggung  jawab,  dan  responsivitas  sebagai bagian dari transparansi kepada publik secara keseluruhan (Wicaksono, 2015).
Akuntabilitas  adalah  salah  satu  dari  tiga elemen  penting  dari  organisasi  yang  efektif. Artinya  organisasi  mampu  menjelaskan tindakannya  kepada  pihak  yang  memiliki kewenangan untuk menginspeksi dan mengevaluasinya  (Gortner  et  al.,  2007). Pemetaan  dimaksud  dapat  ditinjau  dalam gambar berikut ini:
Gambar 1 Dari Akuntabilitas menuju Transparansi Sumber: diadaptasi dari Gortner, Nichols dan Ball, 2007: 195.
2. Program  Public  Private  Partnership (PPP)  sebagai  program  kerjasama pemerintah dengan swasta
Program Public  Private  Partnership (PPP)  kini  banyak  digunakan  dalam  proyek infrastruktur di seluruh dunia. Dalam proyek PPP,  negara  berperan  sebagai  prinsipal  dan investor  bertindak  sebagai  agen,  sehingga perilaku  investor  dan  strategi  insentif  dapat dijelaskan dan dirancang oleh teori prinsipal- agen. Sebagai  "ekonom"  dengan rasionalitas terbatas,  baik  negara  maupun  investor memiliki  preferensi  altruistik  dalam  bekerja sama.
Makalah  ini  membahas  bagaimana preferensi altruistik peserta proyek mempengaruhi subsidi pemerintah berdasarkan  teori principal-agent .  Untuk tujuan  ini,  dikembangkan  model principal-
agent di  hadapan  altruisme.  Bagaimana hubungan antara preferensi  altruistik peserta proyek  dan  dampaknya  terhadap  subsidi pemerintah,  dengan  menggunakan  teori principal-agent?. Dalam konteks ini, "preferensi altruistik" merujuk pada kecenderungan peserta proyek untuk bertindak  secara  altruistik,  yaitu  melakukan tindakan  yang  menguntungkan  orang  lain tanpa mengharapkan imbalan yang sebanding.
Selain  itu,  pemerintah  harus  hati-hati mempertimbangkan kemampuan operasional ketika  memilih  investor.  Hal  ini  juga memiliki  implikasi  yang  signifikan  bagi pembangunan  proyek  dan  pengaturan  KPS yang  berkelanjutan.  Hasil  ini  memberikan wawasan  baru  ke  dalam  pengembangan mekanisme  insentif  antara  investor  publik dan  swasta  dalam  hal  preferensi  perilaku (Boiarko et al., 2021)
Dalam konteks bisnis modern, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan dana anggaran,  infrastruktur  pembangunan  yang belum  memadai,  dan  kebutuhan  untuk mengembangkan substitusi impor. Situasi ini memaksa  negara  untuk  mengakhiri  interaksi baru  dengan  investor  swasta.  Salah  satu metode interaksi yang terbukti efektif adalah melalui  kemitraan  publik-swasta  (PPP). Beberapa  komponen  kunci  dari  mekanisme kemitraan  publik-swasta  yang  melibatkan interaksi,  kontrak  kerja,  prioritas  proyek, distribusi risiko, partisipasi dalam pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan subjek  eksploitasi  dana  (M.  Miftahul  Huda Noor, 2016).
Prinsip partisipasi negara dalam proyek kemiteraan  publik-swasta  mencakup  sikap- sikap  mendasar  seperti  partisipasi  dan kepentingan,  menyertakan  kepentingan  para pihak, transparansi proyek, akuntabilitas, dan tanggung  jawab  pengambilan  keputusan, serta  perdamaian  dan  kepatuhan  terhadap aturan  dalam  pembagian  tanggung  jawab antar peserta proyek. Stabilitas interaksi  dan upaya koordinasi antara lembaga negara dan investor swasta, efisiensi, dan efektivitas juga
dianggap  sebagai  kunci  utama  (Azarenkova et al., 2022)
Syarat  utama  keberhasilan  persiapan dan  pelaksanaan  berbagai  bentuk  kemitraan publik-swasta  adalah  proyek  pengembangan yang  relevan  dengan  kebutuhan  penduduk dan karyawan perusahaan. Diperlukan dukungan informasi di media massa mengenai  proyek-proyek  yang  memiliki dampak sosial signifikan, serta pembentukan badan  pemantauan  sipil  yang  efektif  untuk proyek-proyek besar. Pelatihan personel juga menjadi kunci untuk keberhasilan pelaksanaan proyek kemitraan publik-swasta, dan dukungan metodologis berkualitas tinggi dari  prosedur  manajemen  proyek  dengan membentuk  database  proyek  nasional  yang dapat diakses oleh publik.
Dalam pembahasan ini, penulis membagi  beberapa  faktor  yang  sangat berhubungan dengan keberlangsungan program buy  the  service agar  kebijakan  ini dapat  sustain  dan  berintegrasi  dengan  multi moda, faktor tersebut, yaitu:
a. Keberlanjutan Pemberian Layanan
Konsep  melayani  masyarakat  dengan sebaik  mungkin  adalah  inti  dari  prinsip- prinsip good governance ,  untuk  itu  sarana dan prasarana tentu harus memadai dan selalu berinovasi  dengan  perkembangan  jaman. Faktor pendanaan agar layanan ini berkelanjutan harus dipersiapkan secara baik dan  sistematis.  Kontrak  secara multi  year mutlak  diperlukan  agar  pihak  privat  dapat bekerja  dengan  standar  layanan  yang  telah ditentukan.  Jika  pihak  privat  sebagai pemenang lelang tidak dijamin akan keberlangsungan  pendanaan  tentunya  akan selalu  khawatir  dan  bisa  mempengaruhi kualitas  layanan  yang  diberikan.  Sistem pembelian  atas  layanan  operator  adalah sebuah  skema  pembelian  oleh  pemerintah atas layanan yang diberikan berupa kilo meter layanan.  Skema  ini  banyak  digunakan  di Indonesia tidak hanya di Transporasi Umum, juga di sektor lain.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan  mensubsidi  100  persen  biaya
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 21, No. 2, Desember 2023, hal. 205-216
operasional kendaraan yang diperlukan untuk melaksanakan  pelayanan  minimum  yang ditetapkan., Ditjen Perhubungan Darat Kementerian  Perhubungan  bekerja  sama melalui  kontrak  dengan  pihak  ke-3  (swasta) sebagai manajemen pengelola (perpanjangan tangan
Kementerian Perhubungan); pengawasan operasional dengan SOP (Standar  dan  Operasi  serta  Prosedur)  dan pelayanan minimal yang ditetapkan; melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada;  serta  verifikasi  capaian  operator  untuk kemudian mengusulkan pembayaran operator kepada  Satuan  Kerja  (Satker)  di  Direktorat Angkutan  Jalan,  Kementerian  Perhubungan
(Kemenhub, n.d.-b)
Skema  BTS  merupakan pull  and  push strategy. Pull strategy dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebutuhan  bus  dan  lisensi  kepada  operator yang  memenuhi standar  pelayanan minimal, diterapkan  sanksi  bagi  operator  yang melanggar aturan pelayanan minimal.
Sementara push strategy merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong  masyarakat  agar  beralih  dari kendaraan  pribadi  ke  transportasi  publik dengan   memberikan  prioritas  atau  karpet merah  kepada  angkutan  umum  supaya memiliki keunggulan dibandingkan kendaraan pribadi seperti menggunakan jalur bus tersendiri, contra flow (lawan arus kendaraan),  kebijakan  ganjil  genap,  dan pembatasan  penggunaan  kendaraan  pribadi. Upaya lain adalah pengaturan ruang jalan,   pembatasan  waktu  kendaraan  yang masuk ke kawasan tertentu, dan biaya parkir yang  mahal  serta  masuk  berbayar  di  jalan protokol dan kebijakan lainnya (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, n.d.)
b. Operator yang kompeten
Operator  memegang  peranan  penting dalam  program  BTS  ini,  serta  harus menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang memadai.  Operator  juga  harus  menyediakan SDM  yang  handal,  permodalan  awal  yang cukup,  dan  bekerjasama  dengan  operator
eksisting  yang  masih  aktif  sehingga  tidak terjadi resistensi dalam masyarakat yang akan memicu ketidakberhasilan program ini.
Kelembagaan  sebuah  operator  bisa berupa  penunjukan  salah  satu  operator eksisting  yang  paling  baik  dalam  performa keuangan  dan  administrasi,  atau  membuat sebuah  kesepakataan  berupa  konsorsium sebagai  wadah  dari  beberapa  operator eksisting  yang  masih  aktif.  Operator  harus siap  dalam  proses  lelang  atas  program layanan buy  the service  Kementerian Perhubungan  melalui  Lembaga  Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

## c. Internet  Of  Things  &  Dashboard Kontrol.
Monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan program  BTS di  lapangan dilakukan dengan menerapkan  sistem  IT  untuk  meminimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan  akuntabilitas,  produktivitas, memperhatikan  keselamatan,  kenyamanan, serta kemudahan bagi penumpang. Internet of Things (IoT) digunakan untuk memodernisasi pelayanan  bus  seperti E-ticketing  (cardless), automatic passenger counting, driver behavior  recognition  system,  public  safety system (CCTV,  ruang  dan  akses  kekhususan bagi  disabilitas  dan  pembawa  sepeda  dsb) serta menggunakan teknologi aplikasi pada smartphone untuk mengetahui keberadaan bus dan waktu perjalanan dengan aplikasi Teman Bus (Kemenhub, n.d.-a)
d. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk  membayar  dan  menggunakan angkutan umum.
Kementerian Perhubungan dalam rangka  penyusunan  tarif  Layanan  BTS  ini telah  melalui  kajian  dan  penelitian  yang mendalam  di  10  kota  untuk  memperoleh Availability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dari masyarakat terhadap layanan angkutan perkotaan.
Dalam  penelitian  dan  kajian  tersebut dihasilkan  tarif  atas  jenis  PNBP  terkait layanan  BTS  meliputi  tarif  Tiket  Angkutan Perkotaan  dengan  Skema  BTS  di  10  kota,
serta  tarif  Penyediaan  Ruang  Promosi  pada Angkutan  Perkotaan  dengan  Skema  BTS. Berdasarkan kajian terhadap ATP dan WTP, diperoleh  perhitungan  tarif  tiket  Angkutan BTS  terendah  sebesar  Rp.  3.600,-  di  Kota Yogyakarta  dan  tertinggi  sebesar  Rp.  6.200 untuk  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten Banyumas  dengan  tarif  Rp.  3.900,-  sekali naik.
Gambar 2 : Tarif Umum Teman Bus Sumber : Direktorat Angkutan Jalan Kemenhub
Sedangkan  tarif  khusus  senilai  Rp. 2.000,-  berlaku  untuk  pelajar/mahasiswa, lansia  dan  disabilitas.  Syarat  mendapatkan tarif khusus adalah dengan medaftarkan/mengaktifkan kartu non
tunainya  ke  bagian  aktivasi  pada  Dinas Perhubungan setempat atau kantor operator/pengelola program BTS dengan alur sebagai berikut:
Gambar 3 : Alur aktivasi tarif khusus Sumber: Direktorat Angkutan Jalan
Kemenhub
Selain tarif tiket, diatur juga mengenai tarif  Penyediaan  Ruang  Promosi  pada Angkutan  Perkotaan  dengan  Skema  BTS yang  diatur  dalam  kontrak  kerjasama. Meskipun tarif layanan angkutan BTS dalam penyusunannya  telah  berdasarkan  kajian akademik, namun demikian berdasarkan hasil penelitian  diperoleh berbagai masukan untuk memperoleh  keyakinan  bagi  Pemerintah dalam  menerapkan  tarif  tersebut  dan menyempurnakan pengaturan mengenai layanan dengan skema BTS (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2022). 3. Akuntabilitas dalam pelasanaan program buy the service (BTS) Salah  satu  tanggung  jawab  penerapan program  “Buy  The  Service”  di  angkutan massal  adalah  memastikan  transparansi, keadilan, dan akuntabilitas di seluruh proses. Berikut  ini  adalah  pertimbangan  penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program:
1. Kepatuhan terhadap Peraturan.
Memastikan  kepatuhan  yang  ketat terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan  transportasi  massal  yang relevan.  Hal  ini  mencakup  kepatuhan terhadap  peraturan  perlindungan  data, undang-undang transportasi, dan kerangka  hukum  lain  yang  berlaku  di wilayah operasional BTS.
2. Transparansi  Keputusan.
Mengkomunikasikan dengan jelas proses pengambilan  keputusan  untuk  program pembelian jasa. Memberikan pemahaman yang jelas kepada pemangku kepentingan dan masyarakat tentang cara kerja sistem, cara pengambilan keputusan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Termasuk diantaranya adalah keterbukaan  informasi  ketika  program BTS  ini  akan  diserahkan  ke  Pemerintah Daerah.
3. Privasi dan Keamanan.
Menerapkan langkah-langkah perlindungan  data  yang  kuat  untuk melindungi  informasi  sensitif.  Tentukan
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 21, No. 2, Desember 2023, hal. 205-216
dengan  jelas  kebijakan  dan  prosedur akses  data  untuk  mencegah  penggunaan dan pelanggaran yang tidak sah.
4. Keadilan dan Non-Diskriminasi. Mengatasi  dan  mengurangi  bias  dalam sistem untuk memastikan hasil yang adil dan non-diskriminatif. Kebijakan pemerintah  dituntut  lebih  memihak kepada  masyarakat  luas  terutama  untuk peningkatan  tata  kelola  angkutan  umum yang layak, aman dan nyaman.
5. Aksesibilitas. Memastikan  program  "Beli  Layanan" dapat  diakses  oleh  semua  anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas  dan  orang  berkebutuhan khusus. Rancang sistem dengan mempertimbangkan  inklusivitas  untuk menghindari  diskriminasi  yang  tidak disengaja.
6. Audit dan Evaluasi Berkala. Melakukan  audit  dan  evaluasi  berkala terhadap program pembelian jasa. Hal ini termasuk  menilai  dampak  terhadap layanan transportasi, pengalaman pengguna,  dan    konsekuensi  yang  tidak diinginkan.
7. Partisipasi Masyarakat. Partisipasi  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Hal  ini  meningkatkan  rasa kepemilikan  dan  tanggung  jawab  di antara pengguna.
8. Pertimbangan Etis. Mempertahankan  standar  etika  yang tinggi  dalam  pelaksanaan  program. Pertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan  lingkungan  dari  keputusan  yang diambil  dalam  sistem  ini  dan  pastikan keputusan  tersebut  konsisten  dengan nilai-nilai sosial yang lebih luas.
9. Monitoring dan evaluasi.
Membangun  mekanisme  pemantauan yang kuat untuk melacak kinerja program pembelian layanan. Menerapkan
mekanisme  pelaporan  agar  pemangku kepentingan  tetap  mendapat  informasi tentang  dampak  sistem  dan  perubahan yang  dilakukan  untuk  meningkatkan
fungsinya.  Evaluasi  secara  berkala sangat diperlukan agar pelaksanaan BTS ini tetap efektif, efisien dan akuntabel.
Sesuai  dengan  amanat  UU  22  PASAL 158:  “Pemerintah  menjamin  ketersediaan angkutan  massal  berbasis  jalan  untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan  bermotor  umum  di  kawasan perkotaan” dan Peraturan Menteri no. 9 tahun 2020  tentang  Pemberian  Subsidi  Angkutan Penumpang Umum Perkotaan. Dengan dasar hukum  yang  telah  ditetapkan  tersebut memberikan  pengertian  yang  sangat  tegas bahwa  Pemerintah  bertanggungjawab  penuh atas penyediaan angkutan umum di kawasan perkotaan.  Tentunya  program Buy  The Service ini  menjadi  pilihan  yang  sementara ini  paling  sesuai  diterapkan  dalam  penataan layanan  transportasi  umum  di  Wilayah Perkotaan(RDP  Kemenhub  Dengan  Komisi V DPR RI, n.d.)
Sustainability terutama dalam pembiayaan sangat  diperlukan karena dalam proses  migrasi  dari  kendaraan  pribadi  ke angkutan  umum  itu  membutuhkan  waktu yang cukup lama dan tentunya operator juga telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Sesuai perhitungan biaya operasional kendaraan  mengacu  pada  SK  Dirjen  No 587/2002  dan  1057/2022  menyebutkan bahwa  umur  ekonomis  kendaraan  adalah  7 tahun dan biaya atas modal dihitung selama 5 tahun.  Maka  setidaknya  pembiayaan  dari APBN  minimal  6  –  7  tahun.  Namun keputusan  politis  dapat  merubah  paradigma dari penyelenggaraan program BTS tersebut. Resiko  terberat  akan  ditanggung  oleh operator sebagai ujung tombak penyelenggaraan  program  ini  (Prayudyanto, 2021).

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  artikel  ini  adalah bahwa kemitraan publik-swasta (PPP) merupakan  solusi  efektif  dalam  mengatasi beberapa  tantangan  bisnis  modern  seperti keterbatasan  dana  anggaran,  infrastruktur
yang  belum  memadai,  dan  kebutuhan  untuk mengembangkan  substitusi  impor.  Dalam konteks  ini,  faktor-faktor  kunci  seperti interaksi,  kontrak  kerja,  prioritas  proyek, distribusi risiko, partisipasi dalam pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan subjek eksploitasi diperhatikan untuk mencapai  keberhasilan  proyek.  Prinsip partisipasi  negara  melibatkan  sikap-sikap mendasar  seperti  transparansi,  akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan.
Kesuksesan proyek kemitraan publik- swasta  juga  bergantung  pada  keberlanjutan proyek, relevansi dengan kebutuhan masyarakat,  dukungan  informasi  di  media massa, pembentukan badan pemantauan sipil, pelatihan personel, dan dukungan metodologis berkualitas tinggi. Faktor-faktor terkait yang harus dikelola dengan baik dalam proyek  kemitraan  publik-swasta  melibatkan keterampilan  kunci,  inovasi  teknis,  dampak lingkungan, kepatuhan hukum/ekonomi, stabilitas politik, pemilihan proyek strategis, evaluasi aliansi strategis, pengelolaan sumber daya  yang  efektif,  dukungan  masyarakat, perencanaan  alih  teknologi,  dan  penilaian kemampuan keuangan
dan struktur konsorsium.  Kesimpulannya,  keberhasilan proyek kemitraan publik-swasta membutuhkan koordinasi efektif antara pihak negara dan investor swasta, serta implementasi  strategi  yang  memperhatikan semua faktor terkait.
Dalam  upaya  mengatasi  permasalahan tersebut,  program  "Buy  The  Service"  (BTS) sebagai solusi yang melibatkan sektor swasta untuk mengelola layanan transportasi umum. Program  ini diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  transportasi umum.  Namun,  keberhasilan  program  ini juga  tergantung  pada  aspek-aspek  seperti keberlanjutan  pemberian  layanan,  operator yang  kompeten,  penggunaan  teknologi (Internet  of  Things),  dan  kemauan  serta kemampuan masyarakat untuk membayar dan menggunakan angkutan umum. Implementasi program  BTS  diharapkan  dapat  merubah sistem  dan  kondisi  transportasi  umum  di
Indonesia dan menjawab berbagai permasalahan yang ditimbulkannya.

## SARAN
Saran-saran dari penulis untuk meningkatkan  akuntabilitas  dalam  proyek kolaboratif  atau  kemitraan  swasta  (PPP) adalah  agar  pelaksanaan  proyek  dapat menjadi  lebih  terukur,  transparan,  dan berpotensi mengurangi risiko kegagalan atau ketidakberlanjutan. Dengan mengambil langkah-langkah  strategis  seperti  penetapan standar  keterampilan,  transparansi  dalam inovasi teknis, audit lingkungan, pemantauan politik,  kriteria  seleksi  proyek  yang  jelas, pemantauan  aliansi  strategis,  transparansi pengelolaan sumber daya, konsultasi terbuka dengan masyarakat, perencanaan alih teknologi,  dan  audit  keuangan,  diharapkan proyek  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan efisien.  Selain  itu,  interaksi  yang  lebih  baik antara  pihak  terlibat  dan  pihak-pihak eksternal  seperti  masyarakat  diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi  keseluruhan  dalam  pelaksanaan proyek.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiawan,  and,  &  Halim,  A.  (2018).
Dimensi-Dimensi  Akuntabilitas  dan Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 8 (1). Azarenkova, G., Alieksieiev, I., Hurkovskyy, M.,  Oriekhova,  K.,  Golovko,  O.,  & Kurylo,  O.  (2022).  Public-Private Partnership  Mechanism. Financial  and Credit Activity: Problems of Theory and Practice , 5 (46). https://doi.org/
10.55643/fcaptp.5.46.2022.3887
Biro  Komunikasi  dan  Informasi  Publik. (2022). Layanan  Buy  The  Service Sebagai  Moda  Baru  Transportasi Publik di Perkotaan .
Https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Layan an-Buy-the-Service-Sebagai-Moda- Baru-Transportasi-Publik-Di-
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 21, No. 2, Desember 2023, hal. 205-216
Perkotaan. Biro Komunikasi dan
Informasi Publik
Boiarko,  I.,  Tverezovska,  O.,  Polcyn,  J.,  &
Miskiewicz, R. (2021). Risk- management of public-private partnership innovation
projects.
Marketing and Management of Innovations , 5 (2). https:// doi.org/10.21272/mmi.2021.2-13
Emanuel,  E.  J.,  &  Emanuel,  L.  L.  (1996).
What  is  accountability  in  health  care? Annals  of  Internal  Medicine , 124 (2), 229–239.
Gortner,  H.  F.,  Nichols,  K.  L.,  &  Ball,  C. (2007). Organization  theory:  A  public and nonprofit perspective . Wadsworth/Thomson Learning. Handoko,  R.  (2021).  Modul  Akuntabel.  In Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia . Ipoeng, M. (n.d.). Implementasi Program Buy
The Service Kementerian Perhubungan Pada Transportasi Massal Di Kabupaten Banyumas . Kemenhub. (n.d.-a). ATP WTP BTS . Https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Layan an-Buy-the-Service-Sebagai-Moda-
Baru-Transportasi-Publik-Di- Perkotaan.
Kemenhub.  (n.d.-b). SK  Dirjen  1057/2022 . Retrieved  October  29,  2022,  from https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/
pEI/2020/PERDIRJEN_KP.1057_.AJ_.
206_.DRJD_.2020_.pdf Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.  (n.d.). Sekretatriat  Kabinet Republik Indonesia .
Krina,  L.  L.  (2003).  Indikator  &  Alat  Ukur Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  & Partisipasi. Sekretariat  Good  Public Governance BPPN , 1–25.
Lerner,  J.  S.,  &  Tetlock,  P.  E.  (1999). Accounting for the effects of accountability. Psychological  Bulletin , 125 (2), 255.
M.  Miftahul  Huda  Noor.  (2016).  Mengenal Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan Usaha  (KPBU),  Skema  Public  Private Partnership (PPP) di Indonesia.
Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Art ikel/Baca/11824/Mengenal-Kerjasama- Pemerintah-Dengan-Badan-Usaha- KPBU-Skema-Public-Private- Partnership-PPP-Di-Indonesia .
Munawar, A. (2006). Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan Berkelanjutan.
Unisia , 59 , 53–59.
Prayudyanto,  M.  N.  (2021).  Perbandingan Kinerja  Buy  The  Services  Angkutan Umum  Massal  Kota  Metropolitan dengan  Metode  Biaya  Operasional Kendaraan  dan  Indeks  Sustainabilitas. Jurnal  Penelitian  Transportasi  Darat ,
23 (1).
Raba,  M.  (2006). Akuntabilitas  konsep  dan Implementasi (Vol. 1). UMMPress.
RDP  Kemenhub  dengan  Komisi  V  DPR  RI . (n.d.). Retrieved October 24, 2022, from Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI  dengan  Dirjen  Perhubungan  Darat, Dirjen Perhubungan Udara, dan Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan Ri
Roberts,  J.  (1991).  The  possibilities  of accountability. Accounting,
Organizations and Society , 16 (4), 355–
368.
Romzek,  B.  S.,  &  Dubnick,  M.  J.  (1987).
Accountability  in  the  Public  Sector: Lessons  from  the  Challenger  Tragedy. Public  Administration  Review , 47 (3). https://doi.org/10.2307/975901
Romzek,  B.  S.,  &  Dubnick,  M.  J.  (2018a).
Accountability.  In Defining  public administration (pp. 382–395).
Routledge.
Romzek,  B.  S.,  &  Dubnick,  M.  J.  (2018b).
Accountability  in  the  Public  Sector: Lessons  from  the  Challenger  Tragedy. In Democracy,  Bureaucracy,  and  the Study  of  Administration .  https://doi.org /10.4324/9780429501036-13
Starling,  G.  (2008). Managing  the  Public Sector (8th eds.) MA: Thomson Higher Education .
Wargadinata,  E.  (2019).  Pengukuran  Kinerja dan  Akuntabilitas  Organisasi  Publik. Majalah  Ilmiah  UNIKOM , 17 (1).
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 21, No. 2, Desember 2023, hal. 205-216
https://doi.org/10.34010/miu.v17i1.222 6
Wicaksono,  K.  W.  (2015).  Akuntabilitas organisasi  sektor publik. JKAP (Jurnal
Kebijakan  Dan  Administrasi  Publik) , 19 (1), 17–26.