Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi
Dina Yustisi Yurista 
Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang Email: dienay1989@gmail.com

## Abstract
As Muslim, we ought to follow the Islamic law and doing all command in Islam.  For  instance,  paying  what  we  have  with  predefined  size  to  the rightful people which is referred as zakah . Beside, as Indonesian, we have the obligation to pay some our treasure to the country which is called by tax. The zakah system in Islam is the most important financial system to build the balance between people, while the state tax system enforces a good financial in order to meet the defense and provision of public service. With the public awareness in the implementation of zakah and taxes at the same time, therefore it will be needed the justice to avoid the fraud in the practice both of them. The objective of this research is to know and describe  the  principles  of  justice  between  tax  and zakah from  Yusuf Qardhawi Perspective. This research is literature study with a historical approach.  After the primer and secondary data are collected, this study use  inductive  and  deductive  method,  also  content  analysis  description method for taking the conclusion. This research concludes the that Yusuf Qardhawi  permits the obligation between zakah and tax at the same time with some terms of tax which are  the tax is really needed, fair distribution, the taxes are used for the benefit of the ummah and the agreement from experts  and  scholars  in  this  case.  Therefore,  the  principles  of  justice between tax and zakah according to Yusuf Qardhawi are justice, certainty, feasibility, and economics.
Keywords: Taxation, Zakah , Yusuf Qardhawi.
 Dosen  Luar  Biasa  Jurusan  Ekonomi  Islam,  Fakultas  Ekonomi  & Bisnis UNWAHAS, Semarang.

## Abstrak
Dalam  Islam  kita  harus  mematuhi  segala  hukum  yang  berlaku,  semua perintah  dalam  agama  harus  dijalankan  tak  terkecuali  dengan  kita mengeluarkan harta yang kita miliki dengan ukuran yang telah ditentukan kepada  orang-orang  yang  berhak  atau  lebih  kita  kenal  dengan  istilah Zakat.  DI  luar  itu,  kita  sebagai  warga  negara  Indonesia  juga  memiliki kewajiban  untuk  membayar  uang  kepada  negara  atau  yang  kita  sebut pajak.  Sistem  zakat  dalam  Islam  adalah  sistem  keuangan  yang  paling penting untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat, sedangkan sistem perpajakan negara untuk menegakkan jumlah keuangan yang baik agar dapat memenuhi pertahanan dan ketentuan pelayanan masyarakat. Dengan  adanya  kesadaran  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pajak  dan zakat dalam satu waktu, maka dibutuhkan keadilan dalam pelaksanaan keduanya  untuk  menghindari  kecurangan.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  dan  membahas  pemikiran-pemikiran  Yusuf Qardhawi  tentang  prinsip  keadilan  dalam  kewajiban  pajak  dan  zakat. Penelitian  ini merupakan kajian literature, dengan pendekatan historis. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif, kemudian tehnik analisa deskriptif sebagai pengambilan  suatu  kesimpulan.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan kewajiban pajak selain zakat, akan tetapi pajak tersebut harus benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, pembagian  beban  pajak  yang  adil,  pajak  digunakan  untuk  kepentingan umat, dan persetujuan para ahli dan cendikia.  Adapun  prinsip keadilan dalam  kewajiban  pajak  dan  zakat  menurut  Yusuf  Qardhawi  meliputi keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.
Kata Kunci : Zakat, Pajak, Prinsip Keadilan .

## Pendahuluan
slam  sebagai  al-Din  memiliki  seperangkat  aturan  atau syariat, yang mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan  al-Khaliq  (ibadah)  dan  hubungan  antar  sesama manusia ( mu’amalah ), dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan  negara, teknologi, dan lain-lain.
I
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 39-57
Dalam  bidang  ekonomi  ( majal  Iqtishadi), Al- Qur’an  dan Hadits  mengatur  bagaimana  tata  cara  individu  dan  negara memperoleh  pendapatan  ( mawarid) ,  sehingga  terpenuhi berbagai  kebutuhan  seluruh  umat  manusia  (kolektif),  baik kebutuhan  pribadi  maupun  kebutuhan  negara  ( daulah ). Terpenuhinya berbagai kebutuhan itu sangat diperlukan untuk mengabdi secara sempurna kepada Allah SWT. 1
Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, dan karenanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, tak terkecuali di Indonesia. Namun dalam praktek, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih dirasa jauh dari yang diharapkan  dan  masih  “gagal”  menjembatani  jarak  si  kaya dengan si miskin dan juga untuk mengangkat kaum lemah dan yang  diperlemah  ( duafa’  waal-mustad’afin) .  Barngkali  hal  ini menjadi  cukup  alasan  jika  persoalan  zakat  selalu  mencuat  ke permukaan  dan  menjadi  bahan  kajian  berbagai  lapisan masyarakat. 2
Pada  saat  pertama  kali  Umar  ra  membentuk  diwan dalam  pemerintahan  Islam,  beliau  tidak  memberikan  pajak selain  zakat.  Zakat  merupakan  satu-satunya  kewajiban  harta kekayaan  yang  harus  dibayarkan  warga.  Sebuah  pemberian (pajak)  yang  diwajibkan  negara  untuk  menjaga  kelangsungan kehidupan  dan  mencukupi  segala  kebutuhan,  ketentuan  ini sudah ada jauh sebelum sistem kapitalis melakukannya.. Sebuah kewajiban  yang  diperuntukkan  untuk  menopang  para pengangguran  dan  orang-orang  yang  tidak  mampu.  Dalam konteks kehidupan masyarakat, negara mempunyai tugas yang sangat  signifikan,  sebuah  tanggung  jawab  atas  semua  sisi kehidupan  yang  berbeda  dan  bertujuan  untuk  menciptakan kehidupan yang mulia. Untuk itu, Islam memberikan ketentuan/ aturan  yang  berhubungan  dengan  pajak,  zakat  adalah  beban
1 Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), ix.
2 Minhaji, Teori  Komprehensif  Tentang  Zakat  dan  Pajak, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), xiii.
ulul albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
pajak  pertama  yang  harus  dibayarkan  seorang  muslim  dalam kehidupan mereka. 3
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  pemasyarakatan ibadah  zakat  yang  dituntunkan  oleh  Syariat  Islam  perlu ditingkatkan. Salah satu Ulama Besar Mesir yang sangat terkenal karena perhatiannya yang besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi Ummat Islam ialah Yusuf Qordhowi.

## Biografi Yusuf Qardhawi
Yusuf al-Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926, di  Desa  Safat  Turab,  Mesir  bagian  Barat,  sebuah  lingkungan masyarakat  yang  terdidik.  Nama  lengkap  Yusuf  Qardhawi adalah  Yusuf  ibn  Abdullah  al-Qardhawi.  Dia  berasal  dari keluarga  yang  tekun  beragama.  Dalam  usia  dua  tahun  hidup tanpa bimbingan sang ayah, yang lebih dulu meninggal dunia. Ia  menjadi  anak  yatim  yang  mulai  saat  itu  diasuh  oleh pamannya. 4
Dengan  perhatian  yang  cukup  baik  dan  lingkungan keluarag  yang  tekun,  teguh  dan  kuat  beragama  itu,  Yusuf  al- Qardhawi pada umur lima tahun teah memulai hafal Al- Qur’an. Dalam perkembangannya, belum sampai usia 10 tahun ia sudah mampu  menghafal  Al- Qur’an  secara  keeluruhan  serta  fasih bacaannya,  karena  pengetahuannya  tentang  tajwid  yang sempurna dan merdu pula suaranya. 5
Pendidikan selanjutnya diteruskan ke Ma’had Tanta, yang diselesaikan selama  empat tahun, kemudian dilanjutkan pada tingkat  menengah  yang diselesaikan  dalam  waktu  lima  tahun. Dari  sinilah  al-Qardhawi  melanjutkan  pendidikan  tingkat
3 Abdul  Sami  Al-Misri, Pilar-pilar  Ekonomi  Islam, alih  bahasa  oleh Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 129.
4 Yusuf  Qardhawi, Huda  al-Islam:  Fatawa  al-Muasiroh, alih  bahasa Abdurrahman Ali Bauzain (Surabaya: Risalah Gusti, 1989), 455.
5 Yusuf Al-Qardhawi, Pasang Surut Gerakan Islam, alih bahasa Fariq Uqbah dan Hartono (Jakarta: Medan Dakwah, 1987), 154.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 39-57
tingginya dengan memasuki universitas al-Azhar, Kairo untuk mengambil  bidang  studi  agama  pada  fakultas  Ushuluddin sampai  mendapat  syahadah  aliyah  (tahun  1952-1953),  dengan predikat lulus terbaik. Kemudian pada tahun 1957 al-Qardhawi masuk  pada Ma’had  al-Buhus  wa  ad-Dirat  al-Arabiyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. 6
Pada tahun 1956, Dr. Yusuf Qardhawi bekerja di bagian pengawasan  bidang  Agama  pada  kementrian  Perwakafan  di Mesir dengan aktifitas ceramah dan mengajar di masjid-masjid. Kemudian diangkat menjadi pemilik lembaga Al-Immah. Pada tahun  1959  dipindahkan  ke  bagian  administrasi  uum  untuk Tsaqofah Islamiyah di Universitas Al-Azhar untuk mengawasi penerbitannya,  dan  bekerja  dikantor  seni  pengelolaan  dakwah dan  bimbingan.  Pada  tahun  1961,  beliau  ditugaskan  ke  Qatar sebagai  pemimpin  Lembaga  Pendidikan  Agama  tingkat menengah. Pahun 1973, didirikan Fakultas Tarbiyah yangmerupakan  cikal  bakal  Universitas  Qatar.  Kemudian  ia dipindahkan  ke  sana  untuk  mendirikan  sekaligus  memimpin bagian Dirasah Islamiyyah ( Islamic studies). Pada tahun 1977, ia merintis  dan  mendirikan  Fakultas  Syari’ah  dan  Dirasah Islamiyyah  di  Universitas  Qatar.  Sebagaimana  ia  juga  telah menjadi  direktur  Pusat  Pengkajian  Sunnah  dan  Sirah Nabawiyyah di Universitas Qatar, di samping posisinya sebagai dekan fakultas. 7
Pemikiran al-Qardhawi dalam bidang agama dan politik banyak  dipengaruhi  oleh  Hasan  al-Banna,  pendiri  gerakan  al- Ikhwan  al-muslimun,  al-Qardhawi  juga  tercatat  sebagai  salah satu  seorang  anggotanya.  Salah  satu  pemikiran  dan  ajaran Hasan  al-Banna  yang  tertulis  dalam  karya  monumentalnya Risalat  at- Ta’lim,  diserap  al -Qardhawi  yang  kemudian
6 Ibid, 155.
7 Yusuf  Al-Qardhawi, Pemikiran  Dr.  Yusuf  al-Qardhawi  Dalam Timbangan, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy- syafi’i, 2003), 8.
dijadikannya  sebagai  landasan  utama  dalam  pemikiran hukumnya,  yaitu  ajaran  kebebasan  dari  pengaruh  ta’assub (fanatisme) terhadap mazhab.
Disamping Hasan al-Banna, al-Qardhawi juga pengagum  Ibnu  Taimiyah  dan  juga  muridnya,  Ibnu  Qayyim. Meskipun  demikian,  bukan  merupakan  penghalang  bagi Qarhawi  untuk  tidak  sependapat  dalam  beberapa  masalah dengan mereka. 8
Sebagai seorang ulama yang membenci sikap taqlid dan fanatisme  terhadap  mazhab,  al-Qardhawi  membebaskan keterikatan dirinya terhadap sesuatu mazhab ketika menghadapi persoalan-persoalan. Al-Qardhawi sangat terbuka menerima  pendapat-pendapat  yang  datang  dari  berbagai mazhab. Hal tersebut menurutnya bukanlah taqlid (mencampur adukkan)  pendapat-pendapat  seperti  yang  dikatakan  orang, tetapi  sekedar  mengikuti  petunjuk  dari  data  yang  diperoleh. Menurut al-Qardhawi seorang muhaqqin yang baik hanya boleh mengikuti  dalil-dalil  yang  netral  dan  bersumber  dari  al-kitab dan as-sunah. 9 Al-Qardhawi berandangan bahwa sudah saatnya sekarang  ini  untuk  melakukan  ijtihad  insya’i,  yaitu  upaya melahirkan hukum yang sama sekali orisinil, upaya pemikiran yang belum pernah dihasilkan orang-orang terdahulu. 10
Sebagai  seorang  cendikiawan,  al-Qardhawi  dangat produktif  menulis  untuk  menyampaikan  gagasan  dan pemikirannya,  baik  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam maupun  yang  berkaitan  dengan  masalah  sosial,  ekonomi,  dan budaya  secara  global.  Hingga  saat  ini  al-Qardhawi menghabiskan  waktunya  untuk  menulis,  mengarang  buku- buku dan artikel, diantaranya adalah:
8 Ibid, 156.
9 Yusuf Al-Qardhawi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996), 18.
10 Yusuf Al-Qardhawi, Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam, alih bahasa Hasan Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 85.
a. Huda al-Islam, Fatawa al- Mu’asiroh
b. Al-halal wa al-Haram
c. Al-Ibadah Fi al-Islam
d. Iman wa Taqiyyah
e. An-nas wa al-Haq
f. Iman wa al-Hayat
g. Al-Waqt fi Hayat al-Muslm
h. As-Sahwah al-Islamiyyah Baina al-Juhd wa at-Tatarruf
i. Kaifa  Nata’ammal  ma’a  as -Sunna  an-Nabawiyyah Ma’alim wa Dawabit
j. Al-Kahsais al-Ammah li al-Islam

## Definisi Pajak
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  pajak  adalah peralihan  kekayaan  dari  sektor  swasta  ke  sektor  publik berdasarkan  undang-undang  yang  dapat  dipaksakan  dengan tidak  mendapat  imbalan  yang  secara  langsung  dapat ditunjukkan,  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran umum  dan  yang  digunakan  sebagai  alat  pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. 11
Menurut  Prof.  Dr.  P.J.A.  Adriani,  pajak  adalah  iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratuan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran  umum berhubung  dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan. 12
11 Rahmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Refika Aditama, Cet ke-2, 1988), 12.
12 Santoso  Brotodiharjo, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak, (Bandung:  PT. Eresco, 1982), 2.
Secara  etimologi,  pajak  dalam  bahasa  Arab  disebut dengan istilah dharibah. 13 yang berasal dari kata dasar ابرض برضي برض
( dharaba,  yadhribu,  dharban )  yang  artina  mewajibkan, menetapkan,  menentukan,  memukul,  menerangkan  atau membebankan, dan lain-lain. 14
Secara  bahasa  maupun  tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama  dominan  memakai  ungkapan dharibah untuk  menyebut harta  yang  dipungut  sbagai  kewajiban.  Hal  ini  tampak  jelas dalam  ungkapan  bahwa jizyah dan kharaj dipungut  secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah  harta  yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj , sekalipun keduanya bisa dikategorikan dharibah. 15
Gazy Inayah berpendapat, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang  yang  bersifat  mengikat  tanpa  adanya  imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan  secara  umum  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  politik keuangan bagi pemerintah. 16
Yusuf  Qardhawi  berpendapat,  pajak  adalah  kewajiban yang  ditetapkan  terhadap  terhadap  Wajib  Pajak,  yang  harus disetorkan  kepada  negara  sesuai  dengan  ketentuan,  tanpa mendapat  prestasi  kembali  dari  negara,  dan  hasilnya  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan
13 Gazy Inayah, Op.cit, 24 ; Yusuf Al-Qordhowi , Fiqih Az-zakah ..., 1001. 14 A.  W.  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir, (Surabaya:  Pustaka
Progessif, 2002), 815.
15 Gusfahmi, Pajak menurut ... , 28. 16 Gazy  Inayah, Al-Iqtishod  al-Islami  az-Zakah  wa  ad-Dharibah, Dirasah Muqaranah,  1995,  Edisi  Terj.  Oleh  Zainudin  Adnan  dan  Nailul  Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 24.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 39-57
untuk  merealisasi  sebagai  tujuan  ekonomi,  sosial,  politik,  dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. 17

## Definisi Zakat
Kata  zakat  berarti  menumbuhkan,  memurnikan (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan  setelah  pelaksanaan  kewajiban  membayar  zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan  tidak  terlalu  mencita  harta  (untuk  kepentingan  dirinya sendiri).  Harta  merupakan  sesuatu  yang  disayangi  orang  dan setiap orang mencintai hartanya seta sumber-sumber kekayaan lain.  Akan  tetapi,  orang  yang  membelanjakan  hartanya  untuk orang  lain  akan  memperoleh  kemuliaan  dan  kesucian.  Inilah pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenarnya yang ia peroleh dengan membayar. 18
Aspek zakat ini dijelaskan dalam Al- Qur’an:
َت َلََص َّنِإ ْمِهْيَلَع ِّلَصَو اَهِب ْمِهيِّكَزُ تَو ْمُهُرِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِهِلاَوْمَأ ْنِم ْذُخ نََََ  َك ميِلَع  عيِمََ ُهَّللاَو ْمُهَل 19
Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka . ” Zakat  mengandung  arti  kemenangan,  seperti  firman Allah SWT:
اَهاَّكَز ْنَم َحَلْ فَأ ْدَق 20 17 Yusuf  Qardhawi, Fiqih  Zakah, Muassasah  ar-Risalah,  (Beirut Libanon:  Cet.II,  1973)  Terj  oleh  Salman  harus,  Didin  Hafidhuddin,  dan Hasanuddin, Hukum  Zakah, (Jakarta:  PT  Pustaka  Litera  AntarNusa,  Cet.12, 2011), 998.
18 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 235.
19 At-Taubah: 103.
20 As-Syams: 9.
Artinya: “ Sesungguhnya beruntunglah orang yang membayar zakat itu ” .
Zakat adalah kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar  zakat  bagi  seorang  muslim  mukallaf  adalah  suatu keharusan.  Sifat  wajibnya  itu  berdasarkan  keberadaannya sebagai  kewajiban  terhadap  harta  ilahiyah  dan  ibadah  yang berkaitan  dengan  harta  itu  diwajibkan.  Kewajiban  zakat  ini seperti pajak dalam hal tidak adanya hak bagi masyarakat untuk menolak  atau  menerimanya  sebagaimana  sebelumnya  atau tidak ada hak untuk menghindar dari membayar zakat. 21
Zakat  merupakan  salah  satu  ciri  dari  sistem  ekonomi Islam,  karena  zakat  merupakan  salah  sau  implementasi  azas keadilan dalam sistem Ekonomi Islam. 22 Menurut M.A.Mannan zakat mempunyai enam prinsip yaitu 23 :
1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya
2) Prinsip  pemerataan  dan  keadilan,  merupakantujuan sosial  zakat  yaitu  membagi  kekayaan  yang  diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia
3) Prinsip  Produktifitas,  menekankan  bahwa  zakat memang  harus  dibayar  karena  milik  tertentu  telah menghasilkan  produk  tertentu  setelah  lewat  jangka waktu terentu
4) Prinsip  Nalar,  sangat  rasional  bahwa  zakat  harat  yang menghasilkan itu harus dikeluarkan
5) Prinsip Kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
6) Prinsip Etika dan Kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.
21 Minhaji, Teori Komprehensif ..., 4.
22 M.A.Mannan, Islamic  Economics;  Theory  and  Practice, Terj  M. Nastangin, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1997), 256.
23 Ibid, 257.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 39-57

## Perbedaan antara Pajak dan Zakat
Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban  dalam  bidang  harta,  berdasarkan  ketetapan pemerintah,  sifatnya  memaksa,  tanpa  imbalan  serta  sesuai dengan  beban  yang  dipikul  individu,  namun  keduanya mempunyai  falsafah  yang  khusus  dan  keduanya  berbeda  sifat dan asanya, menurut Yusuf Qordhawi ada 7 perbedaan antara pajak dan zakat, antara lain adalah 24 :
1) Nama dan etikatnya
Kata  zakat  menurut  bahasa,  berarti  suci,  tumbuh,  dan berkah.  Syariat  Islam  memilih  kata  zakat  untuk mengungkapkan  arti  dari  bagian  harta  yang  wajb dikeluarkan  untuk  fakir  miskin  dan  para  mustahik lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT:
“Ambillah  sed ekah  dari  bagian  harta  mereka,  dengan sedekah itu kamu membersihka n dan mensucikan” 25
Berbeda  dengan  pajak,  sebab  pajak  diambil  dari  kata dharaba , yang  artinya utag, pajak tanah, atau upeti dan sebagainya.  Yaitu  esuatu  yang  mesti  dibayar,  sesuatu yang menjadi beban. Seperti dalam Al- Qur’an:
“Dan ditimpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan” 26
2) Hakikat dan Tujuannya
Zakat  adalah  ibadah  yang  diwajibkan  kepada  orang Islam,  sebagai  tanda  syukur  kepada  Allah  SWT  dan mendekatkan  diri  kepadaNya.  Sedangkan  pajak adalah kewajiban  dari  negara  semata-mata  yang  tidak  ada hubungannya  dengan  makna  ibadat  dan  pendekatan diri.
3) Batas Nisab dan Ketentuannya
24 Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakah, ..., 1000. 25 At-Taubah: 103.
26 Al-Baqarah:61.
Dalam  zakat,  batas  nisab  serta  ketentuannya  telah ditentukan  oleh  Allah.  Seorang  pun  tidak  boleh menambah atau mengurangi. Berbeda engan pajak yang bergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan pemerintah  mengenai  objek,  prosentase,  harga  dan keentuannya.
4) Kelestarian dan Kelangsungan
Zakat  adalah  kewajiban  yang  bersifat  tetap  dan  terus menerus  yang  mana  tidak  dapat  dihapskan  kewajiban tersebut  oleh  siapa  pun.  Adapun  pajak,  tidak  memiliki sifat  tetap  dan  terus  menerus  dan  pemerintah  dapat menambah  atau  menguranti  atas  dasar  pertimbangan para cendikia.
5) Pengeluaran
Zakat  mempunyai  sasaran  khusu  yang  ditetapkan  oleh

## Allah SWT dalam Qur’an dan dijelaskan oleh Rasulullah
S.A.W  dengan  perkataan  dan  perbuatannya.  Sasaran zakat  adalah  kemanusiaan  dan  keislaman.  Adapaun pajak  dikeluarkan  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  umum  negara,  sebagaimana  ditetapkan pengaturannya oleh penguasa.
6) Hubungannya dengan penguasa Pajak  selalu  berhubungan  antara  waib  pajak  dengan pemerintah  yang  berkuasa,  Adapun  zakat  adalah hubungan antara penzakat dengan Tuhannya.
7) Maksud dan Tujuan Pajak  adalah  kewajiban  murni  masyarakat  dan  beban duniawi,  sedangkan  zakat  adalah  sebaliknya,  yaitu kewajiban  syariat  dan  beban  ukhrawi. 27 Zakat  memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.
27 Gazy Inayah, Al-Iqtishod al-Islami ..., 24.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 39-57

## Prinsip keadilan antara Pajak dan Zakat menurut Yusuf Qardhawi
Keadilan  beban  keuangan  dalam  zakat  itu  dapat menyelamatkan sistem ekonomi Islam dalam hal pembebanan. Keadilan  zakat  yang  hakiki  menghendaki  kesesuaian  antara beban  dan  kemampuan.  Suatu  saat  zakat  akn  mampu melestarikan  kemampuan  beban  dan  situasi  kehidupan masyarakat. 28
Kaidah-kaidah  keadilan  pajak  mencakup  semua  orang yang dibebani pajak untuk membantu aparat pajak dengan cara tidak  menghindari  pajak.  Keadilan  pajak  menghendaki seseorang  tidak  lari  dari  membayar  pajak  dan  tidak  boleh melebihi  batas-batas  yang  sudah  ditentukan  dalam  perpajakn serta tidak membebani masyarakat. 29
Menurut Yusuf Qardawi, Prinsip-prinsip keadilan antara pajak dan zakat meliputi 4 prinsip, yaitu 30 :
Pertama adalah prinsip keadilan, yang meliputi
1) Sama rata dalam kewajiban zakat dan pajak
Setiap muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib  zakat  tana  memandang  bangsa,  warna  kulit, keturunan, atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan,  pemerintah,  yang  diperintah,  pemimpin agama,  pemimpin  negara,  semua  sama.  Dalam  pajak terdapat asas  kesamaan,  yaotu  bahwa  seseorang  dalam keadaan  yang  sama  hendaknya  dikenakan  pajak  yang sama.  Dalam  asas  kesamaan equality (asas  persamaan) tidak  boleh  suatu  negara  mengadakan  diskriminasi  di antara wajib pajak. 31
2) Membebakan  harta  (zakatdan  pajak)  yang  kurang senisab atau batas yang telah ditentukan
28 Ibid, 48.
29 Ibid, 193. 30 Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakah..., 1039. 31 Bohari, Pengantar Hukum Zakat, cet V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004),  41.
Untuk  tercapainya  suatu  keadilan,  Islam  dalam kewajiban  zakat  membebaskan  harta  yang  sedikit  dari kewajiban  zakat.  Zakat  tidak  diwajibkan  kecuali  bagi harta  yang  mencapai  satu  nisab.  Hal  ini  dimaksudkan agar pemungutan zakat dari kelebihan akan mudah bagi jiwa  dan  tidak  berat  bagi  tabiat  manusia. 32 Begitu  pula dengan asas perpajakan yang membebaskan pajak bagi yang pendapatannya di bawah basic need.
3) Larangan berzakat dan pajak dua kali
Keadilan  pajak  keuangan  Islam  menetapkan  prinsip penyatuan  aplikasi  zakat  dan  tidak  ada  zakat  ganda untuk mencegah pemaksaan bagi pemilik harta, adanya unsur kedzaliman, penghalang harta, dan pemeliharaan kemampuan  beban  harta. 33 Di  antara  pelaksanaan prinsip yang paling tampak adalah undang-undang yang diuraikan Rasulullah SAW. Dalam sabdanya:
ةقدصلا يف ىنث لا
34
Berdasarkan hadits tersebut ibnu Qudamah menetapkan bahwa  tidak  boleh  mewajibkan  zakat  dua  kali  dalam setahun dengan satu sebab.
4) Besar  zakat  dan  pajak  sebanding  dengan  tenaga  yang dikeluarkan
Semakin  mudah  memperoleh  semakin  besar  zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%.
5) Memperhatikan  kondisi  dalam  pembayaran  pajak  dan zakat
Dengan  memperhatikan  besarnya  pendapatan,  beban keluarga,  hutang-hutang  yang  dimiliki,  dipngut  dari pendapatan bersih. Keadilan pajak mempertimbangkan beban  kemampuan  pembayar  pajak,  sebab  pajak
32 Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakah ..., 1040. 33 Gazy Inayah, Al-Iqtishod al-Islami ..., 190.
34 Abi’ Abid al -Qasim ibn Salam, al-Amwal, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 1041.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 39-57
ditentukan  tidak  berdasarkan  nisab,  sedangkan  zakat diambil karena ada unsur kelebihan kebutuhan pemilik harta dan kebutuhan keluarganya. 35
6) Keadilan dalam praktek pajak dan zakat.
Islam  memberikan  perhatian  isimewa  dan  hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan  yang  tinggi  untk  menjadi  amil,  dan  posisi yang  mulia  bagi  mereka.  Seperti  Hadts:  “Orang  yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah” (Hadits Sahahih) Kedua  adalah  prinsip  kepastian.  Kepastian  pajak ditetapkan  kepada  para  subjek  pajak  dengan  cara  yang  pasti, tidak  tersembunyi,  baik  mengenai  waktu,  tata  cara,  jumlah setoran, harus terang dan jelas bagi subjek pajak dan bagi siapa pun. Kepastian itu sangat era hubungannya dengan kestabilan pajak.  Apabila  subjek  pajak  telah  biasa  menyerahkan pembayaran  pajak  tertentu,  maka  ia  pun  merasakan  adanya kepastian dalam persoalannya.
Stabilnya pergaulan hidup dan hubungan manusia akan mendorong  ke  arah  berkembangnya  kemajuan  ekonomi. Keadaannya  dapat  disamakan  dengan  pajak.  Banyaknya perubahan mengenai aturan-aturan perpajakn tidak diragukan lagi akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan timbulnya keraguan  di  kalangan  masyarakat. 36 Kaedah  kepastian  dalam zakat  terlihat  karena  Allah  SWT  telah  mewajibkan  dalam kitabNya dan telah menentukan kadarnya melalui rasulNya.
Prinsip  ketiga  adalah  prinsip  kelayakan.  Pajak seharusnya  dilakukan  ketika  wajib  pajak  itu  dalam  keadaan senang. 37 Misalnya:  pmungutan  pajak  bumi  dan  bangunan terhadap  para  petani,  sebaiknya  dipungut  pada  saat  mereka
35 Gazy Inayah, Al-Iqtishod al-Islami ... , 50. 36 Dikutip  dari Mubadi  Ilmil-Mahiah  al-Ammah  (Prinsip-prinsip  Ilmu Keuangan Umum), Dr. Muhammad fuad Ibrahim, 267.
37 Bohari, Pengantar Hukum .... , 42.
ulul albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
memperoleh  uang  yaitu  pada  saat  panen.  Prinsip  ini menekankan untuk menjaga perasaan wajib pajak, dan berlaku sopan  terhadap  mereka.  Hal  ini  untuk  menarik  simpatik sehingga mereka dengan sukarela akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karna perlakuan yang kurang baik.
Dalam memungut zakat tidak diperbolehkan memungut harta  yang  terbaik  tapi  diperintahkan  untuk  memungut  harta yang  pertengahan.  Pada  prinsip  ini  menghendaki  perolehan zakat  untuk  melestarikan  harta  dari muzakki, untuk  itu  tidak boleh mengambil harta yang terbaik juga tidak boleh mengambil harta yang terjelek, tetapi harta yang dikeluarkan adalah harta yang tengah-tengah. 38
Prinsip keempat dalam prinsip keadilan antara pajak dan zakat adalah prinsip ekonomis.Maksud prinsip ekonomis pajak adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak, dan menjauhi berbagi pemborosan. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk biaya gaji pegawai pajak, biaya administrasi dan peralatan, serta biaya  transportasi  harus  dikeluarkan  oleh  para  wajib  pajak  ke tempat  kantor  penyetoran  pajak  dan  harus  bersifat  ekonomis. Asas  ini  menekankan  bahwa  biaya  pemungutan  pajak  tidak boleh lebih dari hasil yang akan diterima. 39
Islam  memerintahkkan  untuk  berlaku  sederhana  dan ekonomis,  dan  melarang  pemborosan  serta  berlebih-lebihan. Apabila  dikaitkan  dengan  zakat,  maka  hukum  Islam  sangat kompeten  untuk  tidak  berbuat  aniaya  dalam  penarikan  zakat, baik  dari  para  amilnya  atau  dari  wajib  zakat  serta  melarang menerima hadiah sebagai penarik zakat.
38 Gazy Inayah, Al-Iqtishod al-Islami ..., 56. 39 Bohari, Pengantar Hukum ... , 42.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 39-57

## Kesimpulan
Yusuf  Qardhawi  berpendapat,  pajak  adalah  kewajiban yang  ditetapkan  terhadap  terhadap  Wajib  Pajak,  yang  harus disetorkan  kepada  negara  sesuai  dengan  ketentuan,  tanpa mendapat  prestasi  kembali  dari  negara,  dan  hasilnya  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk  merealisasi  sebagai  tujuan  ekonomi,  sosial,  politik,  dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara
Kata  zakat  berarti  menumbuhkan,  memurnikan (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan  setelah  pelaksanaan  kewajiban  membayar  zakat. Zakat  adalah  kewajiban  yang  bersifat  mengikat,  artinya membayar  zakat  bagi  seorang  muslim  mukallaf  adalah  suatu keharusan.
Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban  dalam  bidang  harta,  namun  keduanya  memiliki perbedaan  yang  mendasar,  Menurut  Yusuf  Qordhawi perbedaan  diantara  keduanya,  meliputi:  nama  dan  etikatnya, hakikat  dan  tujuannya,  batas  nisab  dan  ketentuannya, kelestarian  dan  kelangsungan,  pengeluaran,  hubungannya dengan penguasa, dan maksud dan tujuan.
Yusuf  Qardhawi  berpendapat  bahwa  prinsip  keadilan antara  pajak  dan  zakat  mencakup  empat  hal,  yaitu:  pertama prinsip keadilan yang meliputi Sama rata dalam kewajiban zakat dan  pajak,  membebakan  harta  (zakatdan  pajak)  yang  kurang senisab atau batas yang telah ditentukan, larangan berzakat dan pajak dua kali, besar zakat dan pajak sebanding dengan tenaga yang  dikeluarkan,  memperhatikan  kondisi  dalam  pembayaran pajak dan zakat, serta keadilan dalam praktek pajak dan zakat. Kedua  prinsip  kepatian,  ketiga  prinsip  kelayakan,  dan  yang keempat prinsip ekonomis.

## Daftar Pustaka
Al- Qur’an Karim A. W., Munawwir. 2002. Kamus Al-Munawwir . Surabaya: Pustaka Progessif. Afzalur, Rahman. 2002. Doktrin Ekonomi Islam . Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. Al-Misri, Sami Abdul. 2006. Pilar-pilar Ekonomi Islam, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Al-Qardhawi,  Yusuf.  1973. Fiqih  Zakah, .  Beirut  Libanon: Muassasah ar-Risalah, Cet.II. Diterjemahkan oleh Salman
Harun,  Didin  Hafidhuddin,  dan  Hasanuddin.  2011. Hukum  Zakah. Jakarta:  PT  Pustaka  Litera  AntarNusa, Cet.12.
Al-Qardhawi,  Yusuf.  1987. Dasar-dasar  Pemikiran  Hukum  Islam, alih bahasa Hasan Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus. Al-Qardhawi,  Yusuf.  1987. Pasang  Surut  Gerakan  Islam, alih bahasa  Fariq  Uqbah  dan  Hartono.  Jakarta:  Medan
Dakwah.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1989. Huda al-Islam: Fatawa al-Muasiroh . alih bahasa  Abdurrahman  Ali  Bauzain.  Surabaya:  Risalah Gusti.
Al-Qardhawi,  Yusuf.  2003. Pemikiran  Dr.  Yusuf  al-Qardhawi Dalam Timbangan, alih bahasa M. Abdul Ghoffar. Bogor:
Pustaka Imam Asy- syafi’i . Bohari. 2004. Pengantar Hukum Zakat . Jakarta: Rajawali Pers, Cet.
V.
Gazy, Inayah. 1995. Al-Iqtishod al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah .
Dirasah  Muqaranah.  Diterjemahkan  oleh  Zainudin Adnan dan Nailul Falah. 2003. Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Gusfahmi. 2007. Pajak menurut Syariah . Jakarta: Rajawali Press. Ibn Salam, Abi’ Abid al -Qasim ibn Salam. 1998. al-Amwal . Beirut: Dar al-Fikr.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 39-57
Mannan. 1997. Islamic Economics; Theory and Practice, alih bahasa
M. Nastangin. Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf.
Minhaji.  2003. Teori  Komprehensif  Tentang  Zakat  dan  Pajak . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Rahmat, Soemitro. 1998. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Refika Aditama, Cet ke-2.
Santoso,  Brotodiharjo.  1982. Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak .
Bandung: PT. Eresco.