## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga

## Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)
Nys. Arfa, Yulia Monita, Erwin Fakultas Hukum Universitas Jambi
Author’s Email Corresp ondence: Nys_arfa@unja.ac.id, yuliamonita@unja.ac.id,
erwin@unja.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  adalah  hasil  dari  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengkaji  tentang  pelaksanaan  sanksi  disiplin  terhadap narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B Jambi  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara.  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan sebuah unit pelaksana teknis yang letaknya berada di bawah Direktoral Jenderal  Kemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  yang  tujuan  terbentuknya  yaitu  untuk  melakukan pembinaan  terhadap  narapidana  diantaranya  yang  melanggar peraturan  tata  tertib.  Jenis  hukuman  disiplin  dan  pelanggaran disiplin oleh narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2013,  peraturan  ini bertujuan  untuk  menjamin  terselenggaranya  tertib  kehidupan dilembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan.  Muncul permasalahan  seperti:  bagaimana  pelaksanaan  sanksi  disiplin terhadap  narapidana  serta  kendala  dalam  pelaksanaannya berdasarkan  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013    (Studi  Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)?. Metode yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan  sanksi  disiplin  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, beberapa kendala yang diidentifikasi  meliputi  kurangnya  sumber  daya,  rendahnya pemahaman terhadap peraturan, dan faktor lingkungan penjara yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi.
Kata Kunci: Narapidana; Sanksi Disiplin.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-05-29 Accepted: 2024-06-16
Publish: 2024-06-17 KEYWORDS: Disciplinary
Sanctions; Prisoners.

## ABSTRACT
This  article  is  the  of  research  which  aims  to  examine  the implementation of disciplinary sanctions against prisoners at the Class II B Women’s Penitentiary in Jambi based on the Minister of  Law  and  Human  Rights  Regulation  Number  6  of  2013 concerning  Rules  and  Regulations  for  Correctional  Institutions and  State  Detention  Centers.  The  Jambi  Class  II  B  Women’s Penitentiary is a technical implementation unit located under the Directorate General of Community Affairs of the Ministry of Law and  Human  Right,  whose  purpose  is  to  provide  guidance  to prisoners,  including  those  who  violate  disciplinary  regulations. Types  of  disciplinary  punishment  and  disciplinary  violations  by prisoners are regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013, this regulation aims to ensure the implementation  of  orderly  life  in  correctional  institutions  and detention centers. Problems arise such as: how are disciplinary sanctions  implemented  against  prisoners  and  the  obstacles  in their  implementation  based  on  Permenkumham  Number  6  of 2013 (Study at the Class II B Jambi Women’s Penitentiary)?. The method  used  in  this  research  is  an  empirical  juridical  research method.  The  results  of  the  research  show  that  the implementation of disciplinary sanctions at the Class  II B Jambi Women’s  Penitentiary  is  not  fully  in  accordance  with  thw provisions  stated  in  the  Minister  of  Law  and  Human  Right Regulation  Number  6  of  2013,  several  obstacles  identified include lack of resources, low understanding of the regulations, and  prison  environmental  factors  that  influence  the implementation of sanctions.

## A. PENDAHULUAN
Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap warga binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan dalam sistem peradilan pidana.
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  dipersiapkan  berbagai  program  pembinaan  bagi para narapidana sesuai dengan tingkatan pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Pelaksanaan pidana penjara di Lembaga  Pemasyarakatan  dilaksanakan  melalui  proses  yang  dilakukan  sejak narapidana  masuk  sampai  dengan  dibebaskan.  Bachroedin  Soerjobroto menggambarkan bahwa: “Proses tersebut mempunyai dua perspektif, yaitu proses yang  berlangsung  dalam  lingkungan  (proses  institusional)  dan  proses  yang berlangsung secara penuh ditengah-tengah masyarakat (proses non institusional). 1 Salah  satu  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  melaksanakan  fungsi pembinaan  yang  merupakan  proses  sistem  pemasyarakatan  sebagai  realisasi pembaharuan  pidana  yang  dahulu  dikenal  penjara  juga  merupakan  suatu  proses pembinaan  narapidana  yang  memandang  narapidana  sebagai  mahluk  Tuhan,
1 Bachroedin  Soerjobroto, Pembinaan  Pelanggaran  Hukum  Dalam  Konteks  Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan, Bunga Rampai Pemasyarakatan, Ditjenpas, Jakarta, 2002, hlm. 19.
individu dan anggota masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Sahardjo bahwa: “Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”. 2
Untuk  menjamin  terselenggaranya  tertib  kehidupan  di  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan maka diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara.  Terdapat  4  (empat)  komponen penting dalam pembinaan narapidana:
a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
c. Masyarakat, adalah orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa masyarakat biasa atau pejabat setempat.
d. Petugas,  dapat  berupa  petugas  kepolisian,  petugas  sosial,  petugas masyarakat dan lain sebagainya. 3
Lembaga  Pemasyarakatan  termasuk  salah  satunya  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  yang  merupakan  suatu  unit  pelaksana  teknis  yang letaknya berada di bawah Direktorat Jenderal Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  dibentuk  guna  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap narapidana perempuan. Sebagaimana pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  yang  menentukan  bahwa:  “Lembaga Pemasyarakatan  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  narapidana  dan an ak didik pemasyarakatan”.
Tujuan  terbentuknya  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi salah  satunya  adalah  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  yang melanggar peraturan tata tertib. Menurut Sahardjo yang menyatakan: “Narapidana adalah  korang  yang  tersesat  uang  mempunyai  waktu  dan  kesempatan  untuk bertaubat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam pelayanan yang diberikan kepada narapidana”. 4
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara  pada Pasal  8  disebutkan  bahwa:  “Narapidana  atau  tahanan  yang  melanggar  tata  tertib, dijatuhi: a. Hukuman disiplin tingkat ringan; b. Hukuman disiplin tingkat sedang; dan c. Hukuman disiplin tingkat berat.
Pasal 9 menentukan:
(1) Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:
a. Memberikan peringatan secara lisan;
b. Memberikan peringatan secara tertulis
(2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:
a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
b. Menunda  atau  meniadakan  hak  tertentu  dalam  kurun  waktu  tertentu berdasarkan hasil sidang TPP
2 Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, Penerbit Nuansa Aulia, Jakarta, 2020, hlm. 199. 3 C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 6.
4 Sahardjo, Pohon  Beringin  Pengayoman  Hukum  Pancasila, Pidato  Pengukuhan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1963, hlm. 8.
(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan
(4) Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:
a. Memasukkan  dalam  sel  pengasingan  selama  6  (enam)  hari  dan  dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
b. Tidak  mendapatkan  hak  remisi,  cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti bersyarat,  asimilasi,  cuti  menjelang  bebas,  dan  pembebasan  bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan
(5) Untuk  alasan  kepentingan  keamanan,  seorang  narapidana/tahanan  dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  terdapat  beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dan Sanksi yang dijatuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi No Nama Sanksi Tanggal Mulai dan Akhir Keterangan 1  Mei Tentri Sangka Binti Andi Tutup Sunyi (8 hari) 21 juli 2021 (mulai)- 28 Juli 2021 (Akhir) Pelanggaran tingkat ringan 2  Laili Maryani Binti Mat Asin Tutup Sunyi (15 hari) 21 Juli 2021 (mulai)- 04 Agustus 2021 (akhir) Pelanggaran tingkat sedang 3  Era Yani Binti Herwin Tutup Sunyi (29 hari) 17 desember 2022 (mulai) 14 Januari 2023 (akhir) Pelanggaran tingkat berat dicatat dalam register F
Sumber:  Data  surat  keputusan  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas II B Jambi Tahun 2021-2023.
Pada tabel di atas tampak bahwa sanksi yang diterapkan dalam surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak sesuai dengan ketentuan  mengenai  sanksi  yang  diatur  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.
Ketidaksesuaian  yang  dimaksud  dapat  dilihat  pada  sanksi  yang  diterapkan kepada  narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  tata  tertib  tingkat  ringan  yang dijatuhi  dengan  sanksi  tutup  sunyi sedangkan  merujuk  kepada  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun pada Pasal 9 sanksinya hanya berupa peringatan  baik  secara  lisan  atau  tertulis,  begitu  juga  mengenai  lamanya  sanksi pengasingan terhadap pelanggaran tingkat sedang dan tingkat berat yang dijatuhkan kepada  narapidana  yang  melanggar  tata  tertib  yang  tidak  sesuai  dengan  lamanya sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.
Berdasarkan hal tersebut peneliti ini menjadi penting dilakukan terutama untuk mengetahui pelaksanaan sanksi disiplin  terhadap narapidana serta kendala dalam pelaksanaannya  berdasarkan  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013    (Studi  Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi).

## B. METODE PENELITIAN
Peneliti  menggambarkan  penelitian  deskriptif,  yaitu  memberikan  suatu gambaran  yang  rinci  tentang  pelaksanaan  sanksi  disiplin  terhadap  narapidana berdasarkan  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  di  Lembaga  Pemasyarakatan perempuan kelas II B Jambi.
Tipe  penelitian  adalah  Yuridis  Empiris,  yakni  mempelajari  peraturan  yang berlaku,  kemudian  melihat  kenyataan  mengenai  pelaksanaan  sanksi  disiplin terhadap  narapidana  yang  melanggar  tata  tertib  berdasarkan  Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

## C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Sanksi  Disiplin  Terhadap  Narapidana  Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013  (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)
Dilembaga  Pemasyarakatan  atau  LAPAS  terhadap  narapidana  yang  melanggar sanksi  disiplin  didasarkan  pada  peraturan  yang  berlaku,  yakni  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran  tata  tertib  diberikan  sanski  disiplin  yang  berlaku  di  Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi yang aman dan tertib. Untuk  menciptakan  kondisi  yang  aman  dan  tertib  ini  khususnya  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka sanksi disiplin sangat diperlukan yang bukan saja untuk menciptakan kondisi aman dan tertib akan tetapi lebih kepada agar semua narapidana bisa mantaati dan mematuhi semua kewajiban dan larangan bagi narapidana.
Adapun larangan bagi narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, yaitu: Setiap narapidana atau tahanan dilarang :
a. Mempunyai  hubungan  keuangan  dengan  Narapidana  atau  Tahanan  lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.
b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang.
e. Melawan  atau  menghalangi  Petugas  Pemasyarakatan  dalam  menjalankan tugas.
f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
g. Menyimpan,  membuat,  membawa,  mengedarkan,  dan/atau  mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya.
h. Menyimpan,  membuat,  membawa,  mengedarkan,  dan/atau  mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya.
j. Memiliki,  membawa  dan/atau  menggunakan  alat  elektronik,  seperti  laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya.
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
m. Membawa  dan/atau  menyimpan  barang-barang  yang  dapat  menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan atau tamu/pengunjung.
o. Mengeluarkan  perkataan  yang  bersifat  provokatif  yang  dapat  menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
q. Memasuki  blok  dan/atau  kamar  hunian  lain  tanpa  izin  Petugas Pemasyarakatan.
r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu.
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
u. Menyebarkan ajaran sesat dan
v. Melakukan  aktifitas  lain  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  keamanan  dan ketertiban Lapas atau Rutan.
Berdasarkan data pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada latar belakang terdapat pelanggaran tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana. Jika dilihat berdasarkan Pasal  9  ayat  (1)  dan  berdasarkan  Pasal  15  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu (1) Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dapat dikenakan tindakan disiplin. (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari. Akan tetapi narapidan yang  melakukan  pelanggaran  ringan  tersebut  dikenakan  sanksi  berupa  tutup sunyi selama 8 hari. Kemudian terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran berat berdasarkan Pasal 9 ayat (4), hukuman disiplin tingkat berat, meliputi : a.  Memasukkan  dalam  sel  pengasingan  selama  6  (enam)  hari  dan  dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
b.  Tidak  mendapatkan  hak  remisi,  cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti  bersyarat, asimilasi,  cuti  menjelang  bebas,  dan  pembebasan  bersyarat  dalam  tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
Akan  tetapi  narapidan  yang  melakukan  pelanggaran  tingkat  berat  tidak diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor  6  Tahun  2013.  Dengan  demikian,  belum  sepenuhnya  diterapkan  sanksi (hukuman)  disiplin  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
2. kendala  dalam  pelaksanaan  sanksi  disiplin  terhadap  narapidana berdasarkan  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013    (Studi  Di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi).
Dalam  hal  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  ini  tidak  semua  dapat  dijalankan
sesuai  yang  direncanakan  terdapat  kendala  di  dalam  penerapannya  khususnya dalam  pelaksanaan  sanksi  disiplin  terhadap  narapidana  yang  melakukan pelanggaran disiplin.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dimana  Yuli  Wirdina,  S.H.  selaku  Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIB  Jambi  dalam  pelaksanaan  sanksi  disiplin  terhadap narapidana  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 6 Tahun 2013 sebagai berikut:
1. Kapasitas dan sumber daya
Personil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang saat ini sedikit  jumlahnya  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  warga  binaan (narapidana).  Hal  ini  terlihat  dari  kapasitas  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi untuk 166 orang, pada saat ini jumlah narapidana perempuan kurang lebih sebanyak 190 orang dan anak bawaan narapidana berjumlah  2  orang.  Sedangkan  jumlah  personil  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berjumlah 68 orang.
2. Kepatuhan Warga Binaan Pemasyarakatan Tidak adanya minat dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  II  B  Jambi  itu  sendiri  terhadap  program  pembinaan  yang  diberikan tidak  sesuai  dengan  keinginan  warga  binaan  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
Dalam hal ini para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B  Jambi  tidak  memahami  semua  aturan  yang  di  terapkan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  sehingga  para  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  banyak  melanggar aturan  tata  tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  termasuk  Peraturan  Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
3. Sarana dan Prasarana Secara  umum  sarana  dan  prasarana  merupakan  sarana  penunjang keberhasilan  proses  upaya  yang  dilakukan  dalam  pelayanan  publik  karena apabila sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang direncanakan. Saat ini Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  kekurangan  sarana dan  prasarana  seperti  sarana  dan  prasarana  terkait  fasilitas  tenaga kesehatan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  sanksi  disiplin  terhadap  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  belum  sepenuhnya  diterapkan  berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari penerapan sanksi tutup sunyi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat ringan dan
belum  diterapkannya  sanksi  disiplin  yang  sesuai  terhadap  narapidana  yang melakukan pelanggaran berat.
2. Kendala  dalam  Pelaksanaan  sanksi  disiplin  terhadap  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  adalah  Kapasitas  dan  sumber  daya,  Kepatuhan Warga Binaan Pemasyarakatan dan minimnya fasilitas tenaga kesehatan.
UCAPAN TERIMAKASIH
Artikel  penelitian  dengan  judul  Pelaksanaan  Sanksi  Disiplin  Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi) merupakan hasil penelitian dari tim peneliti. Dalam pelaksanaan penelitian ini, tim peneliti diberikan bantuan dana biaya penelitian oleh Rektor  Universitas Jambi dan Dekan Fakultas Hukum. Untuk itu pada kesempatan  ini  peneliti  mengucapkan  terimakasih  atas  segala  bantuan  yang  telah diberikan dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. LNRI Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 3614.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Nomor 22 Tahun 2022, LNRI Tahun 2022 Nomor 165, TLNRI Nomor 6811. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013.

## Buku
Bachroedin  Soerjobroto, Pembinaan  Pelanggaran  Hukum  Dalam  Konteks  Reaksi Masyarakat  Terhadap  Kejahatan, Bunga  Rampai  Pemasyarakatan,  Ditjenpas, Jakarta, 2002.
C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995. Dahlan, M.Y. Al-Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual, Target Press, Surabaya, 2003.
Sahardjo, Pohon  Beringin  Pengayoman  Hukum  Pancasila, Pidato  Pengukuhan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1963.
Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, Penerbit Nuansa Aulia, Jakarta, 2020. Wahdaningsi,  “Implementasi  Hak  Narapidana  Untuk  Mendapatkan Pendidikan  dan Pengajaran  Di  Rumah  Tahanan  Negara  Klas  IIB  KabupatenSinjai”.  Hasil PenelitianMahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar, 2015.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Polycarpus  Bagus,  “Pelaksanaan  Hukuman  Disiplin  terhadap  Narapidana  yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam Kaitannya dengan Pembinaan Narapidana Lapas  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Pontianak”, Jurnal  Nestor, Universitas Tanjung  pura,  Volume  3,  Nomor  3,  2016. https://209899-pelaksanaan- hukuman-disiplin-terhadap-na.pdf .
Wahdaningsi,  “Implementasi  Hak  Narapidana  Untuk  Mendapatkan  Pendidikan  dan Pengajaran  Di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kabupaten  Sinjai”,  Hasil Penelitian,  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin,  Makasar,  2015. https://skripsihukumindo.blogspot.com/Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai Skripsi Hukum.
Zairah  dan  Yuhermansyah,  “Implementasi  PERMENKUMHAM  Nomor  6  Tahun  2013 Tentang  Tata  Tertib  Lapas  dan  Rutan  Kelas  II  B  Banda”,  Jurnal  Legitimasi, Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry,  Volume  8,  Nomor  1,  2019. http://dx.dio.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6438.