Efektivitas Program  Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
Mulyanah, Gili Argenti,
Moch Faizal Rizki
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat mulyanahq1@gmail.com
Received: 05th February 2021; Revised: 07th March 2021; Accepted: 08th March 2021;

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  the  large  number  of  people  with  disabilites  in  Bekasi Regency, however the level of empowerment carried out by the Social Service has not been evenly distributed to person with disabilities in Bekasi Regency. This research method uses descriptive qualitative method, with data analysis using Milles and Huberman. The results of this study indicate that the effectiveness of the skills empowerment program for person with  disabilities  has  not  been  effective,  seen  in  the  Integration  variable  in  the  precess  of implementing  the  skill  empowerment  program,  there  is  no  socialization  carried  out  either from the Social Service or from the South Tambun District, which has an impact on the lack of  information  for  people  variables  of  Facilities  and  Infrastructure  provide  during  the preocess  of  empowering  the  skills  of  facilities  and  infrastucture,  it  was  Social  Service  or Tambun District regarding  the  tools. That given  toeach group  were  not  used properly  and there  were  some  tools.  That  given  by  the  office  of  social  affairs  is  lost  due  to  the  lack  of supervision carried out by the Social Service or Tambun District.
Keywords: Program effectivensess; skills empowerment; Social Service

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya  jumlah  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Bekasi,  namun  tingkat  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial belum  merata  kepada  penyandang  Disabilitas  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.  Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deksriptif,  dengan  analisa  data mengunakan  Milles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  efektivitas program  pemberdayaan  keterampilan  bagi  penyandang  disabilitas  belum  berjalan dengan  efektiv  dilihat  pada  variabel  Integrasi  dalam  proses  pelaksanaan  program pemberdayaan keterampilan tidak ada sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak Dinas Sosial  ataupun  dari  Kecamatan  Tambun  Selatan,  yang  berdampak  pada  kurangnya informasi  bagi  penyadang  disabilitas  terkait  dengan  adanya  program  pemberdayaan keterampilan. Kemudian pada variabel Sarana dan Prasarana yang diberikan pada saat proses  program  pemberdayaan  keterampilan  sarana  dan  prasraana  sudah  memadai hanya saja kurang pengawasan baik dari Dinas Sosial atau Kecamatan Tambun terkait dengan alat-alat yang diberikan pada setiap kelompok tidak digunakan dengan baik dan

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 4 -  NO. 1 – April 2021 P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
ada  sebagian  alat-alat  yang  diberikan  Oleh  Dinas  Sosial  hilang  karena  kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ataupun Kecamatan Tambun.
Kata kunci: Efektivitas program; pemberdayaan keterampilan; Dinas Sosial

## 1. PENDAHULUAN
Penyandang  disabilitas  yang  hidup  di  negara-negara  berkembang  hidup dibawah  garis  kemiskinan.  Penyandang  disabilitas  juga  lebih  rentan  terhadap kemiskinan disetiap negara, sehingga kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas  kesehatan,  pendididkan,  pelatihan  dan  pekerjaan  yang  layak.  Di  negara- negara  Asia  Tenggara,  hampir  semua  negaranya  termasuk  Indonesia  telah mengambil  langkah  kebijakan  dan  hukum  dalam  upaya  melindungi  hak-hak penyandang  disabililitas  (Arie,  2007).    Di  Indonesia  sendiri  penyandang disabilitas  terus  mengalami  peningkatan,  berdasarkan  data  dari  Kementrian Sosial  menurut  hasil  pendataan  pada  tahun  2017  atau  survey  jumlah penyandang disabilitas di beberapa provinsi di Indonesia, sebanyak 299.203 jiwa dan  10,5%  (31.327  jiwa)  merupakan  penyandang  cacat  berat  yang  mengalami hambatan  dalam  kegiatan  sehari-hari.  Sekitar  67,33%  penyandang  disabilitas dewasa  tidak  mempunyai  keterampilan  dan  pekerjaan.  Jenis  keterampilan utama  penyandang  disabilitas  adalah  keterampilan  pijat,  pertukangan,  petani, buruh  dan  jasa.  Jumlah  penyandang  disabilitas  laki-laki  lebih  banyak  dari perempuan    sebesar  57,96%.  Jumlah  penyandang  disabilitas  tertinggi  ada  di Provinsi Jawa Barat (50,900%) dan terrendah ada di Provinsi Gorontalo (1,65%). Dari  kelompok  umur,  usia  18-60  tahun  menempati  posisi  tertinggi.  Kecacatan yang  paling  banyak  dialami  adalah  cacat  kaki  (21,86%),  mental  retardasi (15,41%) (Kementrian Sosial Rebulik Indonesia tahun 2017).
Pemahaman  negatif  tentang  penyandang  disabilitas  antara  lain  berakar pada pola pikir pada masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sikap dan  prilaku  diskriminasi  berbasis  atas  dasar  disabilitas  bertentangan  dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal diseluruh dunia ( Ollerton & Horsfall ,  2013,  p.  618).    Pemberdayaan  disabilitas  dapat  dilihat  dari  perspektif sosial  berakar  dari  sudut  pandang  mengenai  perlunya  kemandirian  pada penentuan nasib sendiri, menentukan pilihan dan pandangan disabilitas untuk mendorong  peniadaan  “penindasan  sosial”  disabilitas  ( Barnes  &  Mercer,  2010 ). Pandangan demikian didasari dari terminologi disabilitas sebagai hambatan dari berbagai  konteks  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  di  masyarakat  ( Iudici, Favaretto, & Turchi, 2019) .
Setiap  manusia  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama,  hal  ini  berlaku pula bagi kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan fisik dan  kelainan  intelektual,  yang  tidak  bisa  berfungsi  secara  normal  atau  yang lebih  dikenal  dengan  istilah  penyandang  disabilitas  (Undang-undang  Nomor  8 Tahun  2016).  Pemberdayaan  bagi  penyandang  disabilitas  adalah  suatu  strategi yang  didasari  oleh  seberapa  penting  kapasitas  manusia  dalam  upaya meningkatkan  kemandirian  serta  meningkatkan  kemampuan.  Sebagai  salah satu  strategi  pembangunan,  pemberdayaan  sendiri  dapat  diartikan  sebagai suatu  kegiatan  yang  digunakan  iuntuk  membantu  masyarakat  dalam menentukan  pilihan  dalam  mengambil  keputusan  sserta  tindakan  dalam mengurangi  hambatan-hambatan  yang  ada  pada  dirinya  sendiri  dengan meningkatkan kemampuan serta, rasa percaya diri (Safri Sholehuddin, 2020). Tingkat  pendidikan  yang  rendah  serta  keterampilan  yang  tidak  memadai, ketika  dihadapkan  dengan  tuntutan  dunia  usaha  yang  kiat  kompetitip  dari
waktu  ke  waktu,  membawa  para  penyandang  disabilitas  menuju  kemiskinan. Penyandang  disabilitas  cenderung  tidak  diterima  bekerja  serta  sulit  untuk menciptakan  usaha-usaha    yang  produktif.  Di  negara-negara  berkembang seperti di Indonesia, permasalahan ini semakin jelas teramati. Selain  bersaing mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  penyandang  disabilitas  di  negara-negara berkembang dituntut untuk bersaing dengan para non disabilitas. Dalam iklim persaingan  yang  tidak  sepadan  tersebut,  mudah  diduga,  para  penyandang disabilitas  biasanya  keluar  sebagai  pihak  yang  terpinggirkan  (Nurul  Syoba, 2018). Permasalahan seperti itu juga masi dirasakan oleh penyandang disabilitas di  Kabupaten  Bekasi.  Meskipun  sudah  tercantum  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bekasi  8  Nomor  10  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Soial  Pasal  16  ayat  1  dan  2  bahwa:  Pemerintah  Daerah mengupayakan  seluruh  penyandang  masalah  kecacatan  untuk  mendapatkan kebutuhan  dasar  atas  pelayanan  publik  yang  tidak  diksriminatif,  sehingga mampu  mendorong  kemandirian  untuk  aktif  bersosialisasi,  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  memberikan  pelayanan  kesejahteraan  sosial bagi  penyandang  masalah  kecacatan,  Pemerintah  Daerah  mengupayakan:  (a) memberikan  kemudahan  aksesbilitas  penyandang  kecacatan  terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan inprastruktur dan pelayanan sosial; (b) pelayanan  rehabilitasi  sosial  dalam  bentuk  motivasi,  perawatan,  pembinaan, kewirausahaan, bimbingan sosial dan bantuan sosial”.
Namun pada kenyataanya, dalam hal aksesbilitas ketersediaan sarana dan prasarana  khusus  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Bekasi  saat  ini  masi kurang diperhatikan. Hal itu dilihat dari tidak terpasangnya guiding blocks saat pembuatan  trotoar  di  Cikarang  Utara,  sehingga  pemerintah  Kabupaten  Bekasi dinilai  kurang  ramah  terhadap  keberadaan  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Bekasi.  Padahal guiding  blocks sangat  berguna  sebagai  alur penentuan  dan  petunjuk  bagi  disabilitas  khussunya  tuna  netra.  Lebih  lanjut Dinas Sosial Kapupaten Bekasi melansir jumlah penyandang disabilitas Tahun 2019 yaitu sebanyak 1,030 orang, hal tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.  Jumlah  penyandang  disabilitas  berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bekasi  Tahun 2019 yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :
Disabilitas Mental Disabilitas Fisik Disabilitas Intelektual Disabilitas Sensorik Jumlah 155 439 58 378 1,030 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2019
Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk meringankan  beban  mereka  dalam  mencapai  kesejahteraanya.  Proses pemberdayaan  yang  menekankan  pada  proses  memberikan  kemampuan  dan mendorong  atau  memotivasi  penyandang  disabilitas  agar  dapat  mempunyai kemampuan untuk menentukan piihan hidupnya. Memberdayakan penyandang disabilitas adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas  yang  berada  dalamkondisi  lemah  dan  memandirikan  disabilitas  itu sendiri  dengan  mengandalkan  kemampuannya  sehingga  dapat  keluar  dari kemiskinan dan keterbelakangan (Kartasasmita, 2007:1).
Upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Tambun Selatan oleh Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  selaku  instansi  yang  memang  menangani masalah  penyandang  disabilitas  salah  satunya  berupa  kegiatan  pelatihan keterampilan.  Kegiatan  keterampilan  dirasa  memang  sangat  penting  dan diperlukan  bagi  penyandang  disabilitas,  karena  dengan  adanya  pelatihan keterampilan mereka bisa melatih kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sendiri  dan  orang  lain.    Penyandang  disabilitas  bekerja  tidak  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari,  melainkan  bekerja  untuk meningkatkan  keterampilan  sosial  dalam  bermasyarakat  juga  memberikan kesempatan  kepada  para  penyandang  disabilitas  terjun  seutuhnya  sebagai masyarakat dalam ruang lingkup sosial (Mulyana., G. d. 2019).
Melihat  beberapa  persolan  diatas  mengenai  penyandang  disabilitas  di Kabupaten Bekasi, dilihat dari kurang meratanya pelatihan keterampilan yang diberikan, sehingga masi terdapat penyandang disabilitas yang belum tersentuh penyuluhan  mengenai  pemberdayaan  yang  lebih  efektiv  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kemandirian  penyandang  disabilitas  di  Kecamatan  Tambun Selatan  kabupaten  Bekasi.  Berdasarkan  latar  belakang  permasalaan  tersebut, maka  peneliti  tertarik  mengkaji  “Efektivitas  Program    Pemberdayaan Keterampilan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Oleh  Dinas  Sosial  Di  Kecamatan Tambun  Selatan  Kabupaten  Bekasi”.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui efektivitas  program  pemberdayaan  keterampilan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Sosial Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Selatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deksriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Metode deskriptif  kualitatif  adalah  sebuah  metode  menganalisis data ditunjukan  atau  disajikan  dengan  menggambarkan  atau  menarasikan  suatu fenomena sosial yang yang terjadi. Menurut Sugiono (2017:15) Metode deskriptif kualitatif  adalah  sebuah  metode  penelitian  yang  berdasarkan  filsafat post positivisme yang  biasanya  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah  dimana  peneliti  berperan  sebagai  kunci.  Dalam  penelitian  Efektivitas Program  Pemberdayaan  Keterampilan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Oleh  Dinas Sosial Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, peneliti menggunakan konsep  efektivitas  Dinas  Sosial  akan  menjadi  fokus  penelitin,  dimana  konsep tersebut  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  efektivitas  yang  di kemukakan  oleh  Richart  M.  Steers  (1985:53)  dengan  tiga  dimensi  yaitu pencapaian  tujuan,  Integritas  dan  adaptasi.  Objek  penelitian  Dinas  Sosial  di Kabupaten  Bekasi.  Penentuan  informant  dalam  hal  ini  ditembuh  dengan mencari  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam  proses  program  pemberdayaan keterampilan yakni, Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Staff Penyandang Disabilitas,  Staff  Kecamatan  Tambun  Selatan,  dan  3  orang  penyandang disabilitas.  Penentuan  informant  ditentukan  secara  purposive  berdasarkan berbagai  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Menurut  Sugiono (2017:137)  terdapat  dua  utama  yang  mempengaruhi  kualitas  data  hasil penelitian yaitu, instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas pengumpulan  data  dipengaruhi  oleh  teknik  pengumpulan  data,  dimana  teknik pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  Wawancara,  Kuesioner,  Observasi
dan  Studi  Pustaka.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  analisa data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunaka teori Richard M. Steers (1985:53). Teori tersebut menggambarkan  sebuah  organisasi  yang  memiliki  tujuan  untuk  keberhasilan program  untuk  mengukur  dan  menganalisa  fenomea-fenomena  yang  me`njadi kajian peneliti dengan tiga dimensi  yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, sarana dan  prasarana.  Maka  peneliti  ini  telah  melakukan  penelitian  ke  lapangan  dan hasil penelitian tersebut akan didesksripsika lebih rinci sebagai berikut:

## Pencapaian Tujuan
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  program  pelatihan  yang  telah dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  di  Kecamatan  Tambun Selatan dapat dikatakan efektiv karena telah mencapai tujuan atau target yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Program  pemberdayaan  keterampilan  bagi penyandang  disabilitas  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  bisa  dikatakan telah  sesuai  dengan  indikator  tercapainya  tujuan,  hal  ini  ditunjukan  dengan beberapa  poin  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  program  ini  telah  tercapai. Pertama  dapat  dikatakan  efektiv  karena  program  pelatihan  ini  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  para  penyandang  disabilitas.  Kedua program pelatihan keterampilan di tunjang dengan dengan fasilitas dan alat-alat yang  disediakan  oleh  Dinas  Sosial  kabupaten  Bekasi  seperti  alat-alat  sablon. Ketiga  program  ini  pelatihan  ini  dilengkapi  sumber  daya  yang  handal  seperti pemateri dan tenaga ahli sablon dan menjahit yang didatangkan langsung oleh Dinas  Sosial,  hal  ini  sangat  menentukan  berjalannya  program  pelatihan  ini dengan  baik,  karena  materi  dan  praktek  yang  tersampaikan  dengan  baik  akan menghasilkan produk menjahit dan sablon yang baik pula.
Waktu yang di tentukan dalam proeses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas  Sosial  di  Kecamatan  Tambun  Selatan  terbilang  sangat  minim  dan sebentar,  pemberdayaan  program  keterampilan  hanya  dilakukan  dalam  waktu tiga  hari,  dimana  dalam  waktu  yang  terbilang  singkat  parapenyandang disabilitas  yang  ada  di  Kecamatan  Tambun  Selatan  dituntut  harus  bisa mengikuti  dan  memahami  program  keterampilan  yang  dilakukan.  Pada  tahun 2018-2019  Dinas  Sosial  telah  memberikan  pelatihan  keterampil  berupa pelatihan  menjahit  dan  menyablon  bagi  penyandang  disabilitas  yang  ada  di Kecamatan  Tambun  Selatan  Kabupaten  Bekasi,  proses  pemberdayaan keterampilan  diberikan  secara  bertahap,  dengan  harapan  setelah  diberikan pelatihan  keterampilan  tersebut  para  penyandang  disabilitas  terus  berusaha mengasah  kemampuan  yang  mereka  miliki  dan  mengimplementasikannya. Berikut  bentuk  pelatihan  yang  sudah  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  kepada penyandang disabilitas Kabupaten Bekasi dapat di lihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :
Tabel 1.2 Keterampilan bagi penyandang disabilitas Kabupaten Bekasi No Jenis Pelatihan Tahun Pelatihan Jumlah Peserta 1. Pelatihan Menjahit 2018 20 Orang 2. Pelatihan Sablon 2019 30 Orang
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2019
Tercapainya  tujuan  suatu  program  merupakan  suatu  keberhasilan tersendiri  karenanya  motivasi  untuk  mencapai  hal  tersebut  sangat  penting. Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  sendiri  telah  mencapai  target  itu,  karena  jika berbicara hasil maka program pelatihan ini telah menghasilkan karya-karya dari tangan  para  penyandang  disabilitas.  Berdasarkan  hasil  wawancara  mereka mengakui  bahwa  program  pelatihan  ini  sangat  berperan  penting  dalam meningkatkan kemampuan mereka, serta menjadikan modal untuk mereka bisa berkarya lebih baik lagi. Bagi penyandang disabilitas yang mempunyai niat, mau berusaha  dan  bersungguh-sungguh  akan  berhasil  seperti  salah  satu penyandang disabiitas yang telah merasakan manfaat dari diadakannya program pemberdayaan  keterampilan  melalui  proses  yang  tidak  sebentar,  kemudian dapat mendirikan usaha konveksi sejak tahun 2016.

## Gambar 1.1 Produk hasil pembuatan masker peSnyandang disabilitas Sumber olahan peneliti tahun 2020

## Integritas
Integritas yaitu mengukur terhadap tingkat kemampuan  suatu organisasi, pengembangan  konsesus  dan  komunikasi  dengan  berbagai  macam  organisasi lainya.  Sosialisasi  program  pemberdayaan  keterampilan  merupakan  titik  awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai suatu tujuannya. Oleh karena  itu  sosialisasi  program  harus  dilakukan  dengan  cara-cara  yang terencana   dan sistematis dengan memberdayakan sumberdaya  yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Komunikasi  Dinas  sosial  Kabupaten  Bekasi  dalam  upaya  pemberdayaan bagi  penyandang  disabilitas  tentunya  tidak  hanya  dengan  aparaturnya  saja, tetapi diperlukan pula suatu komunikasi berupa sosialisasi dengan penyandang disabilitas  di  Kecamatan  Tambun  Selatan  Kabupaten  Bekasi  baik  secara langsung  ataupun  tidak  langsung,  namun  pada  kenyataanya  tidak  adanya sosialisasi  secara  langsung  yang  di  lakukan  oleh  Dinas  Sosial  ataupun
Kecamatan Tambun terkait dengan program yang ingin dilaksanakan, informasi yang  diberikan  terkait  dengan  program  pemberdayaan  keterampilan  hanya dilakukan  dengan  pertemuan  antara  ketua  penyandang  disabilitas  kemudian informasi  disampaikan  di  perkumpulan  penyandang  disabilitas  yang  ada  di Kabupaten Bekasi.

## Adaptasi
Pada  indikator  adaptasi  berbagai  hal  yang  berlaitan  dengan  proses penyelelarasan  suatu  individu  terhadap  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di lingkungannya.  Adaptasi  terdiri  dari  beberpa  faktor,  yaitu  :  (1)  peningkatan kemapuan  (2)  sarana  dan  prasarana.  Berkaitan  dengan  adaptasi  peningkatan kemampuan  disini  para  staff  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  mengikuti pelatihan  guna  meningkatkan  kemampuan  untuk  dapat  membantu mengefektivkan  kinerja  staff  dalam  memberdayakan  penyandang  disabilitas, namun  para  staff  Dinas  Sosial  disini  tidak  mengikuti  pelatihan  guna meningkatkan kemampuannya karena memang yang memberikan keterampilan pada  saat  proses  pemberdayaan  baik  secara  materi  ataupun  prakteknya  Dinas Sosial mendatangkan langsung instruktur yang memang ahli dibidangnya. Pada  indikator  sarana  dan  prasarana  sudah  memadai  dengan  didukung oleh  anggaran  dari  pemerintah  terkait  dengan  pemberdayaan  keterampilan Dinas  Sosial  telah  menyediakan  mulai  dari  tempat,  alat-alat  yang  dibutuhkan oleh  penyandang  disabilitas,  walaupun  pemberdayaan  butuh  jangka  waktu panjang  tetapi  para  penyandang  disabilitas  mampu  untuk  mengikuti  proses pemberdayaan tersebut. Kedepannya mereka yang mengasah kemampuan yang mereka miliki karena Dinas Sosial hanya sebatas memberikan dasarnya saja.

## 4. PENUTUP
Berdasakan  hasil  penelitian  mengenai  Efektivitas  Program  Pemberdayaan Keterampilan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Oleh  Dinas  Sosial  di  Kecamatan Tambun  Selatan  dapat  ditarik  kesimpulan:  pemberdayaan  bagi  penyandang disabilitas  sudah  dikatakan  efektiv  dilihat  dari  indikator  pecapaian  tujuan dimana  program  keterampilan  sudah  sesuai  dengan  target  yang  telah  di tentukan, hanya saja program keterampilan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bekasi, pada tahun 2018-2019 jumlah peserta hanya terdiri dari 20-30 orang. Apabila dibandingkan dengan  jumlah  keseluruhan  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Bekasi, jumlah  penyandang  disabilitas  yang  diberikan  pelatihan  tersebut  masi  sangat minim dan jauh dari jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi. Saran yang dapat peneliti berikan pada setiap dimensi Efektivitas Program pemberdayaan  yang  dikemukakan  Richard  M.  Steers  (1985:53)  adalah  sebagai berikut:  Pencapaian tujuan dilihat dari segi kurun waktu bahwa terkait dengan diadakannya sebuah program pemberdayaan dibutuhkan waktu jangka panjang agar  program  pemberdayaan  dapat  berjalan  efektiv.  Integrasi  dalam menjalankan  suatu  program  agar  tercapainya  tujuan  sangat  diperlukan  untuk mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, agar para penyandang disabilitas lebih memahami  tentang  program  yang  akan  dilaksanakan  dan  mendapatkan informasi  yang  akurat  dari  Dinas  Sosial  langsung  terkait  adanya  program- program  yang  akan  dilaksanakan.  Adaptasi  terkait  dengan  sarana  dan prasarana harus terus ditingkatkan lagi baik dari segi tempat ataupun alat-alat
yang  dibutuhkan  oleh  penyandang  disabilitas,  serta  perlu  pengawasan  lebih lanjut  minimal  3  bulan  sekali  setelah  program  telah  selesai  dilaksanakan  agar dapat melihat sejauh mana perkembangan kemampuan yang mereka miliki serta melihat alat-alat yang diberikan untuk pemberdayaan dapat digunakan dengan baik dan tidak disalah gunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabet Anwar, 2007. Manajemen Pemberdayaan  Perempuan (Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan. Bandung. Alfabeta. Streers, M Richard . Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga 1985 hal 53 Syobah,  Nurul.  Sy.  2018.  Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas  Di  Provinsi Kalimantan  Timur.  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan  Islam Vol 15, No 2 2018 Doi: http://dx. Doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2057.
Horsfall. D. & Ollerton. (2013). Rights to research: untilizing the Convention on the Rights  of  Persons  with  Disabilities  as  an  inclusive  participatory  action research  tool.  Disability  &  Society,  28  (5),  616-630.  Doi:  10. 1080/09687599.2012.717881
Turchi,  G.  P  &,  A.,  Favaretto,  G.  (2019).  Community  perspective:  How  volunteers, professionals,  families  and  the  general  population  construct  disability:
Social, clinical and health implications. Disability and Health Journal, 12(2) 171-179. https://Doi.org/10.1016/j.dhjo.2018.11.014. Geminastiti,  Purinami  dan  Nanang  Mulyana.  Pemberdayaan  Disabilitas  dalam dunia kerja. Jurnal Pekerjaan Sosial 1, No. 3 (2019). https://Doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499. Safri,  Sholehuddin.  2020. Corporate  Social  Responsibiity  (CSR )  Alfamart  Dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas.  Jurnal Prosoding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masayarat. https://doi.org/10.24198/ippm.v712.29054. Kartiko,  Wahyu.  2019.  Studi  Perbandingan  Perlindungan  Hak  Penyandang Disabilitas  Di  Indonesia  Dan  Asia  Tenggara.  Jurnal  Polinter  Prodi  Imlu Politik FISIP UTA 45 Jakarta Vol. 4 No. 2 (September 2019).
Hayati,  Suhailah.  2018.  Peran  Dinas  Sosial  Dalam  Pemberdayaan  Penyandang Disabilitas Di  Kota Banjai. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Volume 6 No. 2 Tahun 2018.
Kementrian  Sosial  Republik  Indonesia:  www.kemensos.go.id.  Hasil  Pendataan tahun  2017/survey  Jumlah  Penyandang  Cacat  dibeberapa  Provinsi  di Indonesia. Diakses Pada 20 November 2020.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  8  Nomor  10  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Soial Pasal 16 ayat 1 dan 2
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.