MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol (No) 2021, 123-130
https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX
Registered with the Indonesian Institute of Sciences with p-ISSN: 2087- 2836 and e-ISSN: 2580-9482

## Determinan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa: Studi Kabupaten Sukoharjo
Shinta Permata Sari 1 , Khoirul Putri Melaty 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

## Info Article
_______________ History Article: Submitted: May 20,
2021
Revised: August 21, 2021
Accepted: September 7, 2021 _______________
Keywords: village original income; village fund; village fund allocation; share of tax and retribution proceeds; remainder of village budget calculation. ___________________ JEL classifications: G31, H61, O16

## Abstract

## ____________________________________________________________
The Remainder Village Budget Calculations (SiLPA Desa) is due to the difference between  realized  budget  revenues  and  expenditures  during  one  budget  period. SiLPA  DesA describes village  financial management and  the performance  of  the Village Governance. This study aims to examine the effect of village original income, village funds, village fund allocations, and the portion of the tax and retribution proceeds  on  the  excess  of  the  village  budget  calculation.  This  research  uses quantitative  research  methods.  The  population  in  this  study  are 150  villages  in Sukoharjo Regency.  Based on the predetermined criteria, a sample of 118 villages are obtained using purposive sampling. The test results use multiple regression analysis   show   that  only  village  original  income  has effect  on the SiLPA Desa, meanwhile  village  fund,  village  fund  allocation,  share  of  tax  and  retribution proceeds have no effect on SiLPA Desa.
How  to  Cite:  Sari,  S.P., Melaty,  K.P.  (2021). Determinan  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  Desa:  Studi Kabupaten Sukoharjo. MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.11 (2), 123- 130 correspondence Address Institutional address: l. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169
E-mail: khrlputri@gmail.com
2086-0668 (P-ISSN) 2337-5434 (e-ISSN)

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia memiliki 34 provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Setiap kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan dan setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan satuan pemerintahan yang terkecil, sehingga desa mempunyai  peranan  yang  fundamental  bagi  Indonesia  dalam  mencapai  cita-cita berbangsa dan  bernegara.  Desa  memiliki karakteristik  yang  berlaku  umum  di  seluruh Indonesia.  Menurut  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014,  desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  menjalankan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut disebut sebagai otonomi desa yang merupakan penyerahan dari pemerintah pusat. Otonomi desa berasal dari desa itu sendiri. Dengan adanya otonomi desa, pemerintah desa diharapkan dapat memberikan perubahan dalam sistem pemerintahan desa dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018,  pengelolaan  keuangan  desa merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana keuangan tahunan pemerintah desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ditinjau  dari  proses  penyusunan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban  terhadap  APBDes.  APBDes  terdiri  atas  bagian  pendapatan  desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.
Selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran  dapat  menimbulkan  adanya  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Desa  (SiLPA Desa).  SiLPA  adalah  sumber  utama  penerimaan  pembiayaan  desa.  Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. SiLPA  tahun  sebelumnya  dapat  digunakan  untuk  menutup  adanya  defisit  anggaran. Apabila SiLPA Desa cukup besar dan dianggap mampu untuk membiayai belanja modal terkait penyediaan sarana dan prasaran penyediaan publik, maka tidak perlu menunggu bantuan  dana  transfer  dari  kabupaten/kota.  Selain  itu,  SiLPA  Desa  juga  dapat menggambarkan  bagaimana  pemerintah  desa  dalam  mengalokasikan  anggaran  desa. Menurut Fitroh dan Putra (2016), SiLPA dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu terjadi luar  kemampuan  manusia  (bencana  alam,  wabah  penyakit);  kesalahan  dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; kurang tepatnya pengambilan keputusan oleh Pengguna Anggaran; dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan.
Desa memiliki hak untuk menerima bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain memperoleh dana dari pemerintah, desa juga memperoleh pendapatan dari  pendapatan  asli  desa.  Pendapatan  asli  desa  diperoleh  dari  kewenangan  desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal. Dana yang diperoleh dari APBN yang disebut Dana Desa (DD) dibagikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kematian, luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan  geografis.  Selain  dari  APBN,  ada  juga  dana  yang diperoleh dari APBD yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa digunakan untuk merealisasikan program pemerintah desa. Pemberiaan alokasi dana desa bertujuan untuk meningkatkan  pelayanan  dasar  bagi  masyarakat  pemberdayaan  masyarakat  desa. Alokasi  Dana  Desa  diharapkan  dapat  membantu  meningkatkan  pembangunan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dan  bisa  membiayai  segala  urusan  pemerintahan.  Untuk Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dialokasikan berdasarkan ketentuan yaitu 60% dibagi rata ke seluruh desa dan 40% realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa yang dibagi secara proporsional.
Terdapat beberapa penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pinilih (2018), Purbasari et al. (2018), Arifatun dan Yuliantoro (2019) terkait dengan belanja desa. Disamping itu terdapat penelitian yang dilakukan Ratna (2015) serta Aini dan Ma’ruf (2020) yang meneliti SiLPA di tingkat daerah. Penelitian mengenai SiLPA Desa dilakukan  karena  SiLPA  Desa  dapat  mencerminkan  pengelolaan  keuangan  desa  dan kinerja  pemerintah  desa.  Dengan  memperhatikan  menariknya  penelitian  tentang pengelolaan  keuangan  desa,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mereplikasi  dan
menyesuaikan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2019, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan dengan kondisi yang berbeda.

## Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pendapatan desa adalah seluruh penerimaan desa selama satu tahun anggaran yang tidak dikembalikan oleh desa dan merupakan hak desa. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Pendapatan asli desa terdiri dari beberapa jenis, yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan asli desa merupakan salah satu bentuk dari penerimaan desa. Selisih lebih antara penerimaan desa dan pengeluaran desa akan menimbulkan adanya SiLPA  desa.  Penelitian  yang  dilakukan  Purbasari  et  al.  (2018)  menunjukkan  bahwa pendapatan  asli  desa  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal  desa.  Hal  ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli desa yang besar, tetapi pengeluaran yang dilakukan hanya sedikit akan menimbulkan adanya selisih lebih perhitungan anggaran desa.
H1: Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 113 tahun 2014). Dana desa berasal dari belanja pemerintah melalui program berbasis desa secara merata dan adil. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014,  program  yang  berbasis  desa  merupakan program  pelaksanaan  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan lokal  skala  desa.  Penelitian  yang  dilakukan  Ariantini  dan  Sholihin  (2015)  juga menunjukkan salah satu faktor yang menyebabkan SiLPA adalah pencairan dana yang terlambat. Hal ini karena ada kendala pada proses administrasi, sehingga desa terlambat dalam pengajuan kas ke daerah. Penelitian Arifatun dan Yuliantoro (2019) menunjukkan bahwa Dana Desa digunakan dalam upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. H2: Dana Desa berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa merupakan dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  setelah dikurangi  dana  alokasi  khusus.  Alokasi Dana Desa dialokasikan dalam APBD kabupaten/ kota setiap tahun anggaran oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengalokasian ADD paling sedikit 10% dana perimbangan yang diterima  kabupaten/kota  pada  APBD  setelah  dikurangi  DAK.  Penelitian  Hakim  dan Ritonga  (2016),  adanya  SiLPA  disebabkan  karena  ada  beberapa  kegiatan  yang  tidak terealisasikan,  sehingga  alokasi  dana  desa  tidak  dapat  digunakan  secara  maksimal. Penelitian  Amnan  et  al.  (2019)  menunjukkan  bahwa besarnya alokasi dana  desa  akan mempengaruhi belanja desa.
H3: Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, bagian dari hasil pajak dan retribusi  daerah  kabupaten/kota  dialokasikan  kepada  desa  paling  sedikit  10%  dari realisasi  penerimaan  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota.  Pengalokasian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi didasarkan pada pajak dan retribusi daerah di anggaran  tahun  sebelumnya.  Bagian  dari  hasil  pajak  dan  retribusi  adalah  salah  satu bagian dana transfer. Dana transfer merupakan bagian dari penerimaan desa. Salah satu penyebab  kenaikan  SiLPA  adalah  penerimaan  dana  akhir  tahun.  Penerimaan  tersebut terjadi  karena  adanya  tambahan  mengenai  penetapan  alokasi  dana  desa  dan  alokasi
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Ariantini dan  Sholihin,  2015).  Penelitian  yang  dilakukan  Arifatun  dan  Yuliantoro  (2019)  juga menunjukkan bahwa BHPR mempengaruhi alokasi belanja desa bidang kesehatan.
H4: Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  kuantitatif dengan uji hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi  dana  desa,  dan  bagian  dari  hasil  pajak  dan  retribusi  terhadap  sisa  lebih perhitungan anggaran desa. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri  dari  150  desa.  Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Purposive  Sampling.  Kriteria  sampel  yang  digunakan  adalah  Desa  di  Kabupaten Sukoharjo  yang  telah  mengumpulkan  Laporan  Realisasi  APBDes  tahun  2019  dan memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa).

## Tabel 1. Definisi Operasional Variabel
No. Variabel Pengertian Pengukuran 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa. Terbentuk  karena  lebihnya  pendapatan terhadap  belanja,  penghematan  belanja, serta sisa dana kegiatan lanjutan. Pengukuran variabel independen dan dependen dihitung dari jumlah jutaan Rupiah masing- masing amatan,
yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019. 2 Pendapatan Asli Desa. Diperoleh  dari  hasil  usaha,  hasil  aset, swadaya,  partisipasi  dan  gotong  royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. 3 Dana Desa. Bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. 4 Alokasi Dana Desa. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota  dalam  APBD  setelah dikurangi dana alokasi khusus. 5 Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah. Dialokasikan kepada  desa paling  sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa  (ADD),  dan  Bagian  dari  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  (BHPR)  terhadap  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa). Model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:
SiLPA Desa = a + b1 PADes + b2 ADD + b3 DD + b4 BHPR Keterangan: a = Konstanta b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi SiLPA Desa = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa PADes = Pendapatan Asli Desa ADD = Alokasi Dana Desa DD = Dana Desa
BHPR = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi e = Error

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

## Sumber: data diolah, 2021
Dilihat dari nilai minimum dan maksimum, nilai PADes memiliki kesenjangan yang cukup besar pada beberapa desa. Oleh karena itu, desa yang memiki PADes yang rendah diharapkan untuk menggali potensi desanya agar dapat meningkatnya PADes dan setara dengan desa-desa  lainnya.  Untuk pemberian  DD  sudah  merata pada setiap desa  yang dapat dilihat dari nilai rata-rata yang tidak terlalu jauh dari nilai minimal dan maksimal. Nilai  rata-rata  ADD  yang  jumlahnya  tidak  jauh  dari  nilai  minimal  dan  maksimal menunjukkan  bahwa  ADD  sudah  diberikan  secara  merata  yang  diharapkan  dapat dialokasikan dengan sebaik mungkin. Sebagian besar desa memiliki jumlah BHPR yang mendekati  rata-rata,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  BHPR  sudah  dibagi  secara  merata. Kesenjangan nilai SiLPA Desa yang terlalu jauh antara nilai minimal dan maksimal, juga nilai rata-rata yang cukup besar menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum mengalokasikan penerimaan desanya dengan baik.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan kriteria Purposive Sampling, dari 150 desa hanya 118 desa yang sesuai dengan kriteria. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

## Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa Adjusted R2 sebesar  0,108  atau  10,8%  yang  berarti  variabel  PADes,  DD,  ADD,  dan  BHPR  dapat menjelaskan SiLPA Desa sebesar 10,8% yang sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain, misalnya belanja modal, belanja pegawai, dan sebagainya. Selain itu dari hasil pengujian model  dapat  diketahui  bahwa  dalam  penelitian  ini  memiliki  F  hitung  sebesar  4,533 dengan sig. 0,002b , dimana nilai sig. < 0,05. Untuk pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa variabel DD, ADD, dan BHPR memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka H2, H3, H4 ditolak, sedangkan variabel PADes memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka H1 diterima
Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviation PADes 27900000 700290950 208401361,3 135537460,3 DD 789263000 1428365000 974715816,2 119581868,7 ADD 638239600 765078000 692899110,8 19334491,38 BHPR 134948000 684256000 165901762,6 68190352,66 SiLPA Desa 614 241212270 34412890,96 47377824,52 Model B Nilai t Sig. Keterangan PADes 0,460 2,658 0,009 H 1 diterima DD -1,938 -1,002 0,319 H 2 ditolak ADD -3,501 -,416 0,678 H 3 ditolak BHPR 0,153 0,290 0,772 H 4 ditolak F hitung 4,533 Sig. F 0,002 b Adj R 2 0,108
yang  berarti  Pendapatan  Asli  Desa  berpengaruh  terhadap  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran Desa.

## Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa)
Variabel PADes berpengaruh terhadap SiLPA Desa, diketahui dari nilai signifikansi 0,009  <  0,05  maka  H1  diterima.  Penelitian  yang  dilakukan  Purbasari  et  al.  (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif terhadap belanja modal desa. Desa-desa menggunakan dana PADes untuk menambah pembelian aset tetap desa, pembangunan  atau  rehabilitasi  aset  tetap  desa  dan  aset  tetap  lainnya  yang  memiliki kriteria  kapitalisasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  pendapatan  asli  desa  yang besar,  tetapi  pengeluaran  yang  dilakukan  hanya  sedikit  akan  menimbulkan  adanya selisih lebih perhitungan anggaran desa. Semakin besar jumlah PADes, maka semakin besar pula SiLPA Desa. Untuk itu, maka Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo harus dapat mengalokasikan pendapatan asli desa dengan sebaik mungkin dan tepat sasaran agar tidak memunculkan adanya SiLPA Desa.

## Pengaruh  Dana  Desa  (DD)  terhadap  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Desa  (SiLPA Desa)
Variabel DD tidak berpengaruh terhadap SiLPA Desa, diketahui dari nilai signifikansi 0,319  >  0,05  maka  H2  ditolak.  Penggunaan  dana  desa  lebih  diutamakan  untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan yang tidak diutamakan dapat dilakukan ketika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah terpenuhi.  Penggunaan  dana  desa  berpedoman  pada  RPJMDesa  dan  RKPDesa. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa dialokasikan sesuai dengan prioritas dari Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal untuk bidang fisik prasarana seperti jalan dan jembatan. Penelitian yang dilakukan Purbasari et al. (2018) menjelaskan bahwa tata cara  pengalokasian,  penyaluran,  dan  penggunaan  dana  desa  masih  menggunakan perhitungan  jumlah  dana  desa  yang  berasal  dari  alokasi  dasar  dan  alokasi  formula dimana  alokasi dasar dana  desa  berjumlah  hampir sama  tiap desa.  Dalam  Permendes Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 yang masih mengarah ke pembiayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan di  bidang  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dana  desa  di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 sudah digunakan dengan baik untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bidang kewenangan yang tidak mempengaruhi adanya SiLPA Desa.

## Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa)
Variabel  ADD  tidak  berpengaruh  terhadap  SiLPA  Desa,  diketahui  dari  nilai signifikansi  0,678  >  0,05  maka  H3  ditolak.  Dalam  mengalokasikan  ADD,  perlu mempertimbangkan  kebutuhan  penghasilan  tetap  kepala  desa  dan  perangkat  desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Menurut Permendesa Nomor 5 Tahun 2015, ADD dapat digunakan sebagai bantuan  stimulan  atau  dana  perangsang  untuk  mendorong  pembiayaan  program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pada  situasi  tertentu,  penggunaan dana  ADD  juga  rawan  terhadap  pihak  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  dalam membangun desa yang lebih maju.  Bagi sebagian besar desa, ADD merupakan sumber pembiayaan utama karena keterbatasan PADes. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan  Purbasari et  al. (2018),  bagi  sebagian  besar  desa,  ADD  digunakan  untuk pembiayaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan operasional/rutin desa  sehingga  nilai  ADD  cenderung  sama  untuk  setiap  desa.  Seiring  dengan  adanya
perubahan  Peraturan  Bupati  Sukoharjo  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, maka penggunaan ADD di Kabupaten Sukoharjo sudah cukup efektif dan merata pada tiap-tiap desa, tetapi besaran ADD tidak mempengaruhi pencapaian SiLPA Desa.

## Pengaruh  Bagian  dari  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  (BHPR)  terhadap  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SiLPA Desa)
Variabel  BHPR  tidak  berpengaruh  terhadap  SiLPA  Desa,  diketahui  dari  nilai signifikansi 0,772 > 0,05 maka H4 ditolak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, BHPR dialokasikan sebesar 60% dibagi secara rata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing desa. pengalokasian BHPR didasarkan  pada  pajak  dan  retribusi  di  anggaran  tahun  sebelumnya.  Sejalan  dengan penelitian  Purbasari et  al. (2018)  yang  menunjukkan  bahwa  jumlah  BHPR  sama  rata untuk  setiap  desa  dan  lebih  banyak  digunakan  untuk  pengembangan  di  bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini juga disebabkan karena BHPR merupakan salah satu alokasi  pendapatan  yang  harus  diberikan  untuk  tujuan  khusus  dimana  BHPR  di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 lebih banyak digunakan pada bidang pembangunan. Di samping itu juga dikarenakan jumlahnya hampir sama dibandingkan dengan sumber pendanaan yang lain sehingga BHPR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap SiLPA Desa.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  bukti  terkait  pengaruh  PADes,  DD,  ADD,  dan  BHPR terhadap  SiLPA  Desa.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan  bahwa  hanya  PADes  yang  berpengaruh  terhadap  SiLPA  Desa.  Hal  ini disebabkan pengalokasian PADes yang kurang maksimal, karena semakin tinggi jumlah PADes akan menyebabkan semakin tinggi pula SiLPA Desa. Berbeda dengan DD, ADD, dan  BHPR  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  SiLPA  Desa.  Saran  untuk  penelitian selanjutnya  diharapkan  untuk  menggunakan  lebih  dari  satu  tahun  Laporan  Realisasi Anggaran. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel yang mungkin bisa berpengaruh terhadap SiLPA Desa.

## REFERENSI
Aini, E. N. dan Ma’ruf, M. F. 2020. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  di Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Mahasiswa Unesa, 8(2).
Amnan,  A.R.,  Herman  S.,  dan  Hardiani.  2019.  “Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa  dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa”. Jurnal Organisasi dan Manajemen Issue 1: 37-46.
Anasta, L. dan Nengsih. 2019. “Peranan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 12(1): 50-55.
Ariantini,  I  dan  Sholihin,  M.  2015.  “Analisis  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Studi di Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung)”. Accounting and Business Information Systems Journal ISSN: 2302-1500.
Arifatun, N. A. dan Yuliantoro, R. 2019. “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa  (DD),  Alokasi  Dana  Desa (ADD),  dan Bagi  Hasil Pajak dan  Retribusi  (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018”. Universitas Ahmad Dahlan.
Aswari, Z., Turi, L. O., dan Murniati. 2019. “Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Tahun  2017  Desa  Kondowa  Kecamatan  Pasarwajo Kabupaten Buton”. Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi, 4(2): 54-62.
Fitroh,  M.  dan  Putra,  I.  S.  2016.  “Pengaruh  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya”. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi, 1(1): 1-19.
Ghozali,  Imam.  2016.  “Aplikasi  Analisis  Multivariete  dengan  Program  SPSS  23”.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hakim, A. R. dan Ritonga, I. T. 2016. “Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran”.  Accounting  and  Business  Information  Systems Journal.
Novandy,  A., Palampanga,  A.  M.,  dan  Ridwan.  2015.  “Pengaruh Belanja  Langsung dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah)”. E Journal Katalogis, 3(9): 147-158.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pinilih, H.W. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang  Infrastruktur  (Studi  pada  Desa-Desa  di  Kabupaten  Wonogiri)”.  Naskah Publikasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Purbasari, H., Puspawati, D., Lestari, S. dan Pratiwi, K. 2018. “Analisis Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Modal Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017”. Proceeding of The 8th URECOL.
Purbasari, H., Wardana, B.W., dan Pangestu, I. A. 2018. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli  Desa,  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  dan  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi terhadap  Belanja  Desa  Bidang  Pekerjaan  Umum  dan  Pertanian  (Studi  Empiris  di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)”. Proceeding of The URECOL: 281-288.
Ratna,  I.  2015.  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran  (SiLPA)  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  pada  Pemerintah Provinsi Riau”. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 18(2).
Simamora,  S. 2014.  “Pengaruh  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran  (SiLPA), Penerimaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah: dalam Perspektif Teoritis”. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 14(2): 258-271.