## INTEGRASI ILMU ALAM (SAINS) DAN AGAMA  BERBASIS KURIKULUM GRASS ROOTS DI PERGURUAN TINGGI ISLAM
Anda Juanda
Jurusan Tadris IPA Biologi, FITK, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## Abstrak
Kurikulum  sebagai  jantungnya  pendidikan,  dikatakan  demikian secara  signifikan  kurikulum  sebagai  alat  pendidikan  mampu mengembangkan  talenta  (life  skills)  mahasiswa.  Kurikulum  yang salah bisa merusak masa depan talenta mahasiswa. Pada dasarnya kurikulum  bersifat  dinamis,  agar  kurikulum  aktual  mampu mengembangkan talenta mahasiswa melakukan integrasi ilmu alam dan  ilmu  agama,  dan  adaptif  terhadap  perkembangan  sains  dan teknologi,  para  praktisi  pendidikan  harus  melakukan  reaktualisasi pengembangan kurikulum secara visioner. Adaptasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dinamika kampus adalah model kurikulum grass root.
Kata kunci:  Ilmu Alam, Ilmu Agama dan  Kurikulum Grass Root.

## PENDAHULUAN
Peranan perguruan tinggi (PT) salah satunya adalah sebagai penghasil ilmuan, baik  ilmuan  pada  bidang  politik,  ekonomi,  sains  dan  teknologi  (iptek),  pendidikan, dan sebagainya. Esensi peran PT, Tilaar (1999: 93) mengungkapkan bahwa PT adalah menjadi  mata  air  perubahan  sosial.  Perubahan  sosial  dimaksud  salah  satu  peran lembaga  PT  sebagai  pusat  “inovasi”  (pembaharuan)  peningkatan  mutu  pendidikan mahasiswa terutama kecakapan hidup ( life skill ).  Life skill ini mencakup kemampuan mengenal  diri  ( self  awerness ),  yang  sering  disebut  kemampuan  personal  ( personan skill ),  berpikir  rasional  ( thinking  skill ),  kecakapan  sosial  ( social  skill ),  kecakapan akademik  ( academic  skill ),  dan  kecakapan  vokasional  ( vocational  skill )  (Depdiknas,
2007:9).
Berbagai  kecapan  yang  harus  dimiliki  mahasiswa  khususnya  sebagai  pelaku (subjek)  transformator  nilai-nilai  ( values )  dan  memiliki  kemampuan life  skill yang unggul  akhir-akhir  ini  mengalami  krisis  antara  apa  yang  diharapkan  dengan
kenyataan  di  lapangan.  Kenyataan  tersebut  terkait  dengan  mutu  PT  di  negeri  ini. Departemen Pendidikan Nasional (2006: 61) mengungkapkan bahwa:
Indonesia  sesudah  61  tahun  merdeka  ironisnya  mutu  pendidikan  belum  juga menggembirakan.  Mutu  pendidikan  di  Indonesia  sudah  ketinggalan  kurang  lebih  30 tahun  dibandingkan  negara  lain.  Merostnya  mutu  pendidikan  Indonesia  sangat berpengaruh  tehadap  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sebagai  modal pembangunan  bangsa  di  masa  datang.  Indek  Pengembangan  Manusia  Indonesia (HDI) masih berada di peringkat ke-112 di antara 175 negara. Posisi HDI  Indonesia bahkan berada di bawah Vietnam.
Ilustrasi  ini  menunjukkan  rendahnya  mutu  pendidikan  di  Indonesia,  selain  itu seorang  pakar  pendidikan  Indonesia  Surakhmad  (2007)  menyatakan  bahwa  mutu pendidikan di Indonesia tidak saja terjadi pada pendidikan dasar (SD) melainkan juga terjadi  pada  perguruan  tinggi.  Hasil  survai  Rahim  (2008:  184-185),  Ia  menjelaskan bahwa perguruan tinggi negeri di Indonesia tidak ada yang masuk ranking perguruan tinggi  berkualitas  di  wilayah  Asia.  Dari  50  perguruan  tinggi  yang  disurvai  hanya empat perguruan tinggi yang berkualitas berasal dari Indonesia, itupun tidak termasuk dalam  kelompok  15  besar;  ITB  berada  dalam  peringkat  ke-19,  UI  peringkat  ke-32, UGM peringkat ke-37, Universitas Erlangga ke-38, dan Undip peringkat ke-42.
Urutan ranking mutu pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di atas tidak memasukan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  (PTAI)  misalnya  UIN  atau  IAIN. Indikasi ini menunjukkan perguruan tinggi tersebut masih jauh berkualitas. Salah satu variabel  rendahnya  mutu  PT  dapat  dilihat  dari  kurikulumnya.  Furqan  menelusuri kelemahan PTAI dalam bidang kurikulum kenyataan menunjukkan bahwa kurikulum PTAI meniru perguruan tinggi yang sejenis tanpa mengerti landasan yang ada dibalik kurikulum  tersebut.  Demikan  juga  halnya  dengan  IAIN,  STAIN,  dan  PTAIS. Kurikulum  nasional  dibuat  oleh  Departemen  Agama  di  Jakarta  dan  hanya  berupa daptar mata kuliah, dan  ini dianggap sakral  ( untouchables ), (Swara Dipertais: No. 6 Th. II, 6 April 2008).
Sementara  itu  pembelajaran  pendidikan  agama  Islam  (PAI)  dan  pelajaran umum    misalnya  (sains  dalam  hal  ini  IPA)  pada  tataran  implementasi  baik  di perguruan  tinggi  umum  maupun  di  PTAIS  (UIN,  IAIN)  belum  mampu mengintegrasikan  kedua  keilmuan  di  atas  secara  utuh  (holistic).  Tuntutan  keutuhan pembelajaran kedua keilmuan: ilmu alam dan IPA berdasarkan hasil Konfrensi Islam Internasional di Islamabad, yaitu:
Planning  of  education  to  be  based  on  the  classification  into  categories:  (a)
“ Perenial knowledge ” derived from the Qur’an and the Sunnah meaning all
shari’ah-oriented knowledge relevant and related to them, and (b) “ acquired knowledge ” susceptible to quantitative growth … (Daulay, 2007: 129) .
Selanjutnya  Daulay  mengungkapkan  bahwa  IAIN  sejak  berdirinya  telah berupaya  merancang  kurikulum  yang  mencakup  kedua  jenis  ilmu  tersebut  ( perenial knowledge  dan  acquired  knowledge ).  Tuntutan  keseimbangan  aplikatif  kedua  jenis ilmu  ini  di  berbagai  institusi  baik  pada  pendidikan  umum  maupun  pendidikan keagamaan antara perenial knowledge (ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Qur‟an dan  Sunnah),  dengan acquired  knowledge (ilmu-ilmu  yang  bersumber  dari  ilmu eksakta/kuantitatif) masih terpisah atau terjadi dikotomi.
Berkenaan  dengan  ini  Azra  (2006:  17)  mengatakan  bahwa  ilmu-ilmu  umum hanya suplemen untuk  memahami dan menjelaskan kerangka normatif  agama. Nata, et.al .  (2005:  v)  mengungkapkan  ilmu-ilmu  umum  yang  tergolong  ilmu-ilmu  alam
( natural  scinces ),  ilmu  sosial  ( social  sciences ),  ilmu  humaniora  dan  ilmu  agama masih  terpisah.  Kedua  macam  ilmu  tersebut  hingga  saat  ini  berjalan  sendiri-sendiri, dan  terkadang  memperlihatkan  dikotomi  dan  kontradiktif.  Kartanegara  (2005:  15) menegaskan  bahwa  sistem  pendidikan  yang  ada  baik  pada  level  nasional  maupun internasional sangat kental dipengaruhi oleh dualisme antara ilmu-ilmu agama, di satu pihak, dan ilmu-ilmu umum/sekuler, dipihak lain.
Persoalan  dikotomi  Bukhari  (2008:  65)  mengungkapkan  bahwa  serba dikotomis ini sekarang pun terdapat di negeri kita. Dikotomi antara ilmu pengetahuan alam  dan  teknologi  pada  satu  pihak  dengan  ilmuwan  sosial  di  satu  pihak  dan humaniora  pada  pihak  lain,  dalam  masyarakat  kita  sekarang  ini  kita  dapati  pula dikotomi  antara  para  ilmuwan  yang  didik  di  lembaga-lembaga  pendidikan  “umum” atau  lembaga-lembaga  pendidikan  “sekuler”  pada  satu  pihak  dengan  para  ilmuwan yang dibesarkan di lembaga-lembaga pendidikan agama (Islam) pada pihak yang lain. Selanjutnya  di  kalangan  cendekiawan  ilmu-ilmu  sosial  pun  terdapat  dikotomi,  yaitu dikotomi  antara  ilmuwan  ilmu  sosial  yang  berorientasi  kualitatif  pada  satu  pihak dengan ilmuan sosial yang berorientasi kuantitatif pada pihak yang lain.
Dampak  negatif  dualisme  pembelajaran  di  atas  dapat  menimbulkan  berbagai masalah, misalnya:
1. Ganggung  psikologis  peserta  didik  di  berbagai  jenjang  pendidikan.  Misalnya implementasi  kurikulum  yang  menekankan  banyak  muatan  ilmu  eksak  (hanya mengaktifkan  otak  kiri)  sementara  ilmu  humaniora  (mengaktifkan  otak  kanan) dikesampingkan  atau  sebaliknya  akan  menimbulkan  kesehatan  mental  yang buruk (Deporter dan Henarcy, 2008: 126).
2. Menyulitkan inter-disipliner dan trans-disipliner ilmu,
3. Terjadi dua polarisasi kebudayan yang tidak saling bertemu.
Atas  dasar  ini,  maka  untuk  meningkatkan  pengembangan  talenta  mahasiswa khususnya  sebagai  ilmuwan  dan  tenaga  profesioanl  di  berbagai  bidang  sesuai fakultasnya  masing-masing  perlu  dibekali  pentingnya  integrasi  ilmu  secara  utuh antara ilmu umum dan ilmu agama.

## Dimensi Kurikulum

## 1. Pengembangan Kurikulum
Kurikulum  sebagai  salah  satu  perangkat  pendidikan  yang  mampu  merubah, dan membentuk perilaku mahasiswa setelah mereka menempuh proses pembelajaran. Dengan  kata  lain,  pembentukan  talenta  dan  karakter  mahasiswa  tersebut  tertuang  di dalam  kurikulum.  Kurikulum  juga  dapat  menentukan  maju  atau  mundurnya  suatu negara.  Di  dalam  kurikulum  tergambar  harapan,  cita-cita,  dan  tujuan  hidup  yang harus  dicapai,  serta  berbagai  kompetensi  profesionalisme  yang  harus  dimiliki  oleh segenap  mahasiswa  sebagai  bekal  kehidupan  mereka.  Kesalahan  para  perencana kurikulum  misalnya  guru,  dosen,  dan  tenaga  kependidikan  lainnya  menentukan kurikulum  apa  yang  akan  diajarkan  kepada  mahasiswa  bisa  merusak  masa  depan mereka. Pakar kurikulum Hamalik (2006) menegaskan “ suatu kurikulum yang salah dapat  merusak  suatu  generasi ”.  Kekhawatiran  Hamlik  ini  beralasan,  karena “kurikulum” adalah suatu instrumen terpenting dalam suatu sistem pendidikan pada setiap  jenjang,  satuan  dan  skala  lingkup  berlakukanya  (nasional,  regional,  daerah). Sepadan dengan ungkapan di atas Hasan (2007) menyatakan bahwa : kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan  tantangan  masyarakat  …    kurikulum  sebagai  „ the  heart  of  education ‟,  (jantung pendidikan). The  heart  of  education ini  harus  dapat  ditemptkan  pada  posisi sesungghnya … tugas utama bagi pengembang kurikulum adalah mengkaji tantangan yang  diberikan  masyarakat,  mengkaji  tantangan  tersebut  untuk  menentukan  kualitas yang  perlu  atau  bahkan  harus  dimiliki  manusia  Indonesia  6  tahun,  9  tahun,  12  tahun mendatang.
Ungkapan  ini  mengilustrasikan  bahwa  kurikulum  sebagai  penentu  kemajuan bangsa  dan  negara,  dan  kurikulum  sebagai  jantungnya  pendidikan  ( the  heart  of education )  dapat  dilihat  dari  pengalaman  perang  dingin  ( Cold  War )  antara  Amerika Serikat  dengan  Uni Soviet melalui persaingan pembuatan peswat  angkasa luar. Dari persaingan itu dimenangkan Uni Soviet meluncurkan Sputnik I tahun 1957 (Schubert, 1986;  McNeil,  1990,  Sukamdinata,  2006).  Dari  kekalahan  persaingan  teknologi tersebut  J.F.  Kenedy  mengkritk  kekurangan/kesalahan  yang  dilakukan  oleh  para praktisi  pendidikan  di  sekolah  sebagaimana  dikutif  Soedijarto  (2001).  Ia
mengungkapkan  “ What  wrong  with  American  Clssroom ?,  Maksudnya,  apa  yang menyebabkan  orang  amerika  salah  belajar.  Maksudnya,  mutu  pendidikan  di  sekolah jelek.
Selanjutnya  Soedijarto  mengungkapkan  yang  menjadi  perhatian  seorang Kenedy  tidak  mempersoalkan  Undang-Undang  Dasar  yang  berlaku,  melainkan program pembaharuan pendidikan (reaktualisasi pendidikan), khususnya pada tingkat kurikulum  dan  proses  pembelajaran.  Pengalaman  Jepang  setelah  Kota  Nagasaki  dan Hirosima  dibom  atom  oleh  tentara  sekutu  A.S.,  Kaisar  secepatnya  merubah  sistem pendidikan  termasuk  di  dalamnya  kurikulum;  mahasiswa  Malayasisa  belajar  ke Indonesia  tahun  1970-an,  setelah  mereka  pulang  dari  Indonesia  menerapkan kurikulum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Perubahan  kurikulum  yang  dilakukan  oleh negara-negra di atas sekarang menjadi negara maju.  Ilustrasi ini menunjukkan bahwa kurikulum mampu menentukan “nasib” atau keadaan suatu bangsa kini dan hari esok.

## 2. Landasan Pengembangan Kurikulum
Sebagaimana dikemukakan McNeil (1990) bahawa kurikulum bersifat dinamis. Artinya,  kurikulum  tidak  statis,  atau  tidak  kaku  ( blueprint ),  juga  kurikulum  bersifat fleksibel,  mudah  dimodifikasi,  dan  berlaku  apa  yang  disebut  “diversifikasi” (pengembangan). Diversifikasi kurikulum oleh para perencana kurikulum ( curriculum planners )  bisa  disesuaikan  sesuai  situasi  dan  tuntutan  masyarakat  (perseta  didik, stakeholders dan daerah). Sumber kurikulum menurut Zais (1976) adalah masyarakat. Maksudnya  yang  perlu  diperhatikan  para  pengembang  kurikulum  kebutuhan masyarakat  yang  berbeda-beda  dan  selalu  berubah.  Merubah  atau  mengembangkan kurikulum termasuk pekerjaan yang kompleks dan mememerlukan: pertama landasan pengembangan  kurikulum  yang  komperehnsif, kedua keputusan  berbagai  pihak.  Hal ini  Taba  (1962)  menjelaskan:  “ Curriculum  development  is  a  complex  undertaking that involes many kinds of decision”.
Landasan  (tempat  berpijak)  sebagai  pertimbangan  pengembangan  kurikulum Hass  (2006)  merumuskan:  (a)  tujuan  sosial  ( special  goals ),  (b)  konsep  kebudayaan ( conception  culture ),  (c)  memahami  perbedaan  budaya  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat  ( the  tension  between  cultural  uniforming  and  diversity ),  (d)  keadaan sosial yang diprioritaskan ( social pressure ), (e) perubahan sosial ( social change ), (e) perencanaan  berwawasan  ke  depan  ( future  planning ).  Menurut  Taba  (1962):  (a) ekonomi, (b) politik, budaya, (c) nilai-nilai, dan (d) spiritual; Robert S. Zais (1976):
(a)  filsafat,  (b)  kultur  sosial;    Nasution  (1989),  (a)  berbagai  aliran  filsafat  (b) perkembangan  sains,  (b)  teknologi;  Al-Syaibany  (1978):  (a)  al-Qur‟an  dan  Sunnah Rasulallah SAW, (b) keadaan sosial masyarakat, (c) kebutuhan pelajar.
Pihak-pihak  yang  berwenang  merubah  atau  mengembangkan  kurikulum mengingat  tuntutan  kompleksitas  kebutuhan  masyarakat,  dan  perkembangan  iptek yang  semakin  modern  dan  sulit  dibendung  adalah:  pemerintah  ( top  down );  lembaga perguruan tinggi dan lembaga  yang ada di bawahnya ( bottom up ). Peran pemerintah sebagai  penentu  kebijakan  membuat  dokumen  kurikulum  sedangkan  lembaga pendidikan  tinggi  dan  lembaga  pendidikan  yang  ada  dibawahnya  misalnya pendidikan  menengah  dan  pendidikan  dasar  berperan  aktif  merealisasikan  dokumen kurikulum  itu  secara  visioner  dan  realistik  dalam  pembelajaran  sesuai  kondisi lembaga, tuntutan kebutuhan peserta didik dan masyarakat pada umumnya.
Dokumen  kurikulum  yang  dibuat  oleh  pemerintah  bersifat  sentralistik terkadang  relevansinya  kurang  sesuai  dengan  kebutuhan  lembaga  pendidikan, tuntutan  pseserta  didik  dan  kondisi  setempat  tidak  memutup  upaya  “inisiatif”  peran desentralisasi  lembaga  pendidikan  tinggi,  dan  lembaga  pendidikan  yang  ada  di bawahnya  melakukan diversifikasi (pengembangan)  kurikulum  melalui  model tertentu.
Model  pengembangan  kurikulum  yang  tumbuh  dari  bawah,  yang  relevan untuk  modivikasi  dan  diversifikasi  oleh  para  pengembangnya  adalah  model  “ Grass Roots.” Model kurikulum ini digagas oleh Smith, Stanley dan Shores (1957: 429). Model  kurikulum  Grass  Roots  atau  akar  rumput  memiliki  kelebihan  salah  satunya kurikulum tumbuh dari bawah. Artinya kurikulum disusun atau dibuat oleh: para guru besar,  dosen,  tenaga  professional  lainnya,  dan  mahasiswa  sesuai  konteks  kebutuhan kampus  yang  dilandasi  jiwa  demokratis  (bekerja  secara  intim,  harmonis,  dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan kurikulum). Tugas besar para praktisi pendidikan  tersebut,  mereka  urun  rembug  ( sharing )  mendiskusikan  kekurangan, kelemahan, atau bahkan kelebihan kurikulum yang sedang diimplementasikan saat ini agar kurikulum tersebut tetap “ actual ”.
Tahap-tahap implementasi kurikulum model grass roots, yakni sebagai berikut :
1. Assesmen  kebutuhan .Yang  dimaksudkan  assesmen  kebutuhan  para  perencana kurikulum melakukan analisa kebutuhan (pelacakan) terhadap berbagai keperluan yang  dibutuhkan  mahasiswa  sebagai output PT  tersebut.  Salah  satu  kebutuhan esensial  mahasiswa  Fak.  Tarbiyah  adalah  penguasaan  standar  akademik  yang tinggi  dan  life  skill  yang  lainnya.  Analisis  kebutuhan  ini  sebagai  bahan pertimbangan  peningkatan  kemampuan  mahasiswa  masa  depan.  Misalnya  saja kebutuhan mahasiswa sebagai tenaga pendidik/guru sains, konselor, hakim agama, akuntan, manajer, dsb. Kegunaan analisis kebutuhan ini adalah untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: “ Setelah lulus nanti,
akan  menjadi  apa  saja  lulusan  program  studi  ini?” Pertanyaan  filosofis  ini menjadi  bahan  pemikiran  para  perancana  kurikulum,  sebelum  menentukan kurikulum yang akan diimplementasi secara actual kepada mahasiswa.

## 2. Kurikulum yang sedang dilaksanakan
Salah satu kewajiban para perencana, dan pengembangan kurikulum di PT tersebut perlu  melakukan  “Review  kurikulum”  (mengkaji  ulang)  kurikulum  yang  sedang berjalan  saat  ini.  Misalnya  apakah  struktur  kurikulum    tersirat  memiliki  integrasi nilai-nilai  agama  dengan  mata  kuliah  ilmu-ilmu  alam  dan  ilmu-ilmu  sosial. Apakah  para  pelaksana  kurikulum  memiliki  kesungguhan  melakukan  integrasi ilmu,  bagaimana  menata  kultur  belajar  mahasiswa  yang  menunjang  terjadinya integrasi ilmu.
3. Identifikasi masalah-masalah lokal. Kurikulum di samping berbasis global, tentu tidak melupakan masalah-masalah lokal. Misalnya lokasi kampus berada di daerah industri,  atau  di  daerah  pantai,  maka  kurikulum  disusun  berdasarkan  “kearipan” lokal, atau memang situasi sosial sedang mengalami kerusakan mental, moral, dan spiritual serta terjadi kerusakan lingkungan, maka kurikulum di sesuaikan dengan permasalahan  yang  sedang  terjadi  saat  itu  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik. Berdasarkan  masalah  yang  teridentifikasi  untuk  menentukan  kompetensi  yang harus  dimiliki  oleh  program  studi,  dapat  dilakukan  dengan  menjawab  pertanyaan “ Untuk menjadi profil ( yang ditetapkan) lulusan harus melakukan apa saja?”
Memecahkan  masalah  secara    demokratis. Berbagai  permasalahan  kurikulum selalu  muncul  tidak  saja  pada  pendidikan  dasar  (SD/MI),  melainkan  juga  di Perguruan  Tinggi  (PT).  Satu  di  antara  sekian  banyak  masalah  kurikulum  yang muncul adalah masalah “ relevansi ”. Relevansi (kecocokan) antara kurikulum yang direncanakan  atau  diajarkan  dengan  tuntutan  sosial  tidak conection (tidak nyambung).  Artinya,  materi  kuliah  yang  diajarkan  oleh  para  dosen  kepada mahasiswa  jauh  kaintannya  dengan  kebutuhan  professional,  sosial,  dan perkembangan  Ipteks.  Tidak  relevan  antara  harapan  dengan  kenyataan  ini sebagaimana  dikemukakan  tadi  bisa    menimbulkan  “gap”  (pertentangan).  Salah satu  indikator  gap  ini  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah  sosial,  misalnya  saja terjadi banyak pengangguran intelektual.  Fenomena ini sebenarnya pihak  kampus telah  melakukan deviasi atau  bahkan distorsi yang  jauh  dalam  perkuliahan, sehingga mahasiswa merugi di kemudian hari, untuk itu “ Let’s We should do self correction ”.  Berdasarkan  kenyataan  ini,  berbagai  elemen  kampus  terutama  para dosen  sebagai  implementator  kurikulum,  dan  pembuat  kebijakan  pendidikan “harus” ( must ) benar-benar memikirkan atau merumuskan keputusan perancangan kurikulum secara komprehensif.
4.  Perencanaan  kurikulum. Pekerjaan  merencanakan  kurikulum  bukan  hal  yang mudah, melainkan pekerjaan yang sangat sulit, sebab kurikulum yang salah dapat merusak anak bangsa, dan dapat membinasakan masa depan bangsa. Sebelum para perencana  kurikulum  ( curriculum  planner )  menentukan  suatu  kurikulum  perlu memahami  perkembangan  kebudayaan:  filsofis,  sosiologis,  antropologis,  iptek, agama,  dan  sebagainya.  Perkembangan  kebudyaan  tersebut  mampu  memberi landasan  yang  kuat  kepada  pengembang  kurikulum,  agar  kurikulum  yang dihasilkan  tidak  hanya  mementingkan  “ apa ”  ( what )  yang  dipelajari,  melaikan “siapa” ( who ) yang mempelajari kurikulum.
Dua  (2)  masalah  pokok  yang  harus  dipertimbangkan  dalam merencanakan  kurikulum  menurut  Herbert  Spencer  dalam  Schubert  (1986);  dan Nasution (1989) mereka menjelaskan:
(1) Pengetahuan  apa  yang  paling  berharga/bermanfaat  untuk  diajarkan  kepada mahasiswa/siswa dalam suatu bidang studi/mata kuliah?
(2) Bagaimana  mengorganisasikan  bahan  itu  agar  mahasiswa/siswa  dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya.
Di antara yang paling berwenang merencanakan kurikulum ialah para spesilis disiplin  ilmu  dalam  menentukan  pengetahuan  yang  paling  berharga.  Pendekanatan yang  paling  baik  dalam  merencanakan  kurikulum  membentuk  team.  Team  itu hendaknya membidangi atau pakar kurikulum, dan pakar bidang studi sesuai disiplin ilmunya  masing-masing  (team  diambil  dari  para  ahli  ilmu:  guru  besar,  dosen, masayarakat pendidikan, orang tua, dan mahasiswa).
5. Kurikulum  baru. Kurikulum  baru  berupa  mata  kuliah-mata  kuliah  yang  telah diseleksi  kemanfaatan  dan  kehandalannya,  dan  bersifat  actual  diajarkan  kepada mahasiswa.  Kurikulum  baru  perlu  didasarkan  pada  pilar-pilar  pendidikan  yang digariskan  oleh  UNESCO  dalam  Julie  Dorrell  (1993),  seperti: Learning  to  know , Learning  to  do , Learning  to  be ,  dan Learning  to  live  togheter. Dalam  rangka sharing ide,  gagasan,  pengalaman,  dan  untuk  menyamakan  persepsi  tentang kurikulum  baru  ini  perlu  diadakan  “Kegiatan  Loka  Karya”  baik  tingkat  rektorat, fakultas  atau  jurusan.  Keputusan  hasil  kegiatan  loka  karya  tersebut  merupakan kurikulum yang siap dimplementasikan di fakultas atau jurusan masing-masing.

## Kesimpulan
Para  pembuat  kebijakan  pendidikan  dan  terutama  perencana  kurikulum (perencana materi kuliah) yang akan diimplementasi di dalam kelas kepada mahasiwa sebagaiknya  mereka  mendasarkan  penyusunan  kurikulum  pada  landasan  keilmuan
yang  jelas  ( body  of  knowledge ):  agama,  filsafat,  kultur,  sains  dan  teknologi  serta kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa (kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan  profesionalisme)  sebagai  bahan  adapditif  mereka  terhadap  tuntutan  kebutuhan masyarakat.
Suatu  kurikulum  yang  dijarkarkan  kepada  mahasiswa  berpengaruh  besar secara signifikan terhadap profesi masa depan mereka, baik mereka sebagai pendidik, pembuat kebijakan pendidikan, dan pekerja profesional lainnya. Oleh sebab itu, para praktisi  pendidikan  PTAIN  merencanakan  kurikulum  dituntut  kinerja  yang professional.  Suatu  kurikulum  agar  actual  perlu  ditinjau  (dievaluasi)  ulang kemanfaatannya setiap saat tanpa memakan waktu yang lama, sebab perubahan yang terjadi di masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Syaibany. 1978. Falsafah Pendidikan Islam . (terjemah). Jakarta: Bulan Bintang.
Dorrell,  J.  1993. Resoursce  –  Based  Learning:  Using  Open  and  Flexsible  Learning Resorces  For  Continuous  Development .  London  –  New  York:  McGraw-Hill Book Cmpany.
Hasan, H.S. 2007. Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan . Bandung: Pedagogiana.
Hamalik,  O.  2006. Manajemen  Implementasi  Kurikulum:  Bagi  Pengembang, Pengelola,  dan  Pengawas .  Bandung:  Sekolah  Pasca  Sarjana  Universitas Pendidikan Indonesia.
Hamalik,  O.  2000. Model-Model  Pengembangan  Kurikulum .  Bandung:  Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
Glan  Hass ,  at  al .  2006. Curriculum  Panning  A  Contemporary  Approach .  Botson: Pearso.
McNeil  John  D.  1990. Curriculum  A  Comprehensive  Introduction .  Botson:  Little Brown & Co, Inc.
Nasution, S. 1998. Kurikulum Dan Pengjaran . Jakrta: Bina Akasara.
Sukmadinata. 2006. Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek . Bandung: Rosda. Soedijarto. (2001). Reformasi Pendidikan . Jakarta: Bulan Bintang.
Taba, H. 1962. Curriculum Development Theory and Practice . New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
Zais, Robert S. 1976. Curriculum Principles And Foundation . New York: Harper &
Row Publisher.
Furqan,  A  2004. Strategi  Pengembangan  Perguruan  Tinggi  Agama .  [Online]. Tersedia: http://www.dipertais.net/swara/waerta6-01.asp [30 Maret 2005].
Furqan, A. 2007. Anatomi Kurikulum Di PTAI . [Online]. Tersedia: http://www.dipertais.net/artikel/arief02.asp?cid=299490501&1809&q=ciri%20 [12/06/2007].