PERLINDUNGAN l HUKUM l TERHADAP l JUSTICE l COLLABORATOR l DALAM l TINDAK l PIDANA l PEMBUNUHAN l BERENCANA
Arif l Dermawan l Mus 1 , l Hari l Soeskandi 2 1,2 Fakultas l Hukum, Universitas l 17 l Agustus 1945 Surabaya Email: arifmus822@gmail.com

## Abstrak
Justice  Collaborator pada  dasarnya  mempunyai  pengertian  yaitu  memberikan  suatu  istilah  pada seseorang  yang  melakukan  kejahatan  yang  berkerjasama  bersamaan  apparat  penegak  hukum untuk mengungkap tabir kejahatan yang diketahuinya. Perihal justice collaborator ini juga termuat di dalam UU 13/2014 tentang Peruban Kedua UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan justice collaborator adalah suatu hak yang melekat pada saksi maupun korban yang membantu  penyidikan  di  dalam  hal  tindak  pidana  khususnya  pada  tindak pidana  pembunuhan berenca.  Namun  demikian  perlindungan justice  collaborator khususnya  di  dalam  pembunuhan berncana  tidak  diatur  secara  menyeluruh  oleh  UU a quo ,  sehingga  terdapat kekosongan hukum. Rumusan  masalah  yang  dikenakan  dalam  hal  ini  yakni  apa  bentuk perlindungan  hukum justice collaborator dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana.  Saksi  maupun  korban  yang  menjadi justice collaborator juga berhak mendapatkan bentuk perlindungan hukum, seseorang atau subjek hukum yang menjadi saksi dalam tindak pidana  pembunuhan berencana atau bahkan seseorang yang  menjadi  saksi  sekaligus  terlibat  di  dalam perbuatan  tindak  pidana  tentu  berhak  mendapat jaminan perlindungan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud yakni tidak hanya pada saat berjalannya kasus saja tetapi juga jaminan kehidupan yang aman, sehingga jaminan tersebut akan dijamin juga oleh LPSK sebagai lembaga yang berhak dalam hal itu. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap justice  collaborator dalam  tindak  pembunuhan  berencana.  Antara  lain  perlindungan hukum preventif yakni perlindungan terhadap fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara  khusus,  pemberian  penghargaan.  Sedangkan  bentuk  perlindungan  represif  pelaku  tindak pidana dalam hal pembunuhan berencana dapat mengajukan pada LPSK sesuai dengan ketentuan Nomor 9 SEMA 4/2011.
Kata Kunci : justice collaborator , Saksi, Korban.

## Abstract
Justice Collaborator basically has the meaning of giving a term to someone who commits a crime that cooperates with law enforcement officials to uncover the veil of crimes he knows. The issue  of justice collaborator is also contained in Law 13/2014 concerning the Second Amendment of Law 13/2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The protection of justice collaborator is an inherent right for witnesses and victims who assist investigations in criminal acts, especially in the crime of murder. However, the protection of justice collaborators , especially in murder, is not thoroughly regulated by the law  a quo , so there is a legal vacuum. The formulation of the problem imposed in this case is what is the form of legal protection of justice collaborators in the crime of premeditated murder. Witnesses and victims who become justice collaborators are also entitled to a form of legal protection, a person or legal subject who is a witness in a premeditated murder crime or even someone who is a witness and involved in a criminal act is certainly entitled to legal protection guarantees. In this case, what is meant is not only at the time of the case but also the guarantee of a safe life, so that the guarantee will also be guaranteed by the LPSK as the institution entitled  in  that  regard.  There  are  2  (two)  forms  of  legal  protection  for justice  collaborators in premeditated  murder.  Among  others,  preventive  legal  protection,  namely  physical  and psychological  protection,  legal  protection,  special  handling,  awarding.  Meanwhile,  the  form  of repressive protection for criminal offenders in the event of premeditated murder can apply to the
LPSK in accordance with the provisions of Number 9 SEMA 4/2011.
Keywords : justice collaborator, witness, victim.

## PENDAHULUAN
Hukum yakni suatu unsur terpenting di dalam menggerakkan sendi pada kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Salah satu unsur yang paling penting di dalam suatu  negara  hukum  adalah  kecenderungannya  untuk  menilai  tindakan-tindakan masyarakat berdasarkan asas-asas hukumnya. Hal ini juga ditegaskan dalam konstitusi yang menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Atas  dasar  itu  segala perbuatan  dalam  dirinya harus berdasarkan hukum sebagai kehidupan bernegara. Sebagai negara  yang  berbadan  hukum, Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  menjadikan  hukum sebagai instrumen bagi terwujudnya tujuan  negara,  karena  tertib  negara  timbul  apabila tatanan hukum dapat menjiwai dan mewujudkannya. Atas dasar inilah negara lahir dalam penyelenggaraan  kesejahteraan  dan  perdamaian.  Kemakmuran  dan  kedamaian  harus dimaknai  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  boleh  ada  gangguan  ketertiban  dan  tidak  ada pembatasan kebebasan ketika yang ada hanya kedamaian dan ketentraman pribadi tanpa adanya pihak lain.(CDM et al., 2020)
Setiap negara hukum wajib tunduk pada hukum. Memang, seringkali warga negara lalai atau dengan sengaja lalai memenuhi kewajibannya untuk merugikan masyarakat lain. Dikatakan juga bahwa warga negara melanggar hukum karena ada kewajiban tertentu di bawah  hukum.  Hukum  pidana  sendiri  merupakan  bagian  dari  hukum  yang  juga mensyaratkan  terciptanya  ketenteraman  dan  ketertiban  dalam  masyarakat,  karena keberadaan  hukum  pidana dalam  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  upaya  negara mencari  ketertiban.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  paradigma  dimana  hukum  pidana  hadir untuk  melindungi  dan  menegakkan  supremasi  hukum  guna  menjaga  ketertiban  dan keamanan  masyarakat.  Namun,  dalam  kehidupan  nyata  dapat  dipastikan  bahwa  akan selalu  ada  peristiwa  yang  berdampak  dan  menimbulkan  gangguan  keamanan  dan ketertiban masyarakat.(Marpaung & Asas, 2009)
Sejalan  dengan  itu,  konstitusi  Indonesia  memberikan  perlindungan  tersebut termuat  pada Pasal 28I  ayat  (4) UUD NRI 1945, yang pada intinya menitikberatkan pada perlindungan, pelestarian,  serta  adanya  pengakuan  HAM,  yaitu  suatu  yang  dibebankan
negara.  dan  terutama pemerintah.  Perlindungan  hukum,  yaitu  melindungi  hak  asasi manusia yang dilanggar oleh subjek hukum lain, serta perlindungan hukum ini didapatkan oleh tiap masyarakat untuk dapat seluruh hak yang diberi oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman lahir dan batin dari segala gangguan dan ancaman dari berbagai pihak.
Perlindungan saksi suatu pemberian hak yang digunakan oleh saksi dalam proses pidana  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (selanjutnya disebut  LPSK)  (Siswanto  Sumarsono,  2012).  Atas  dasar  itu  dapat  dipahami  bahwa perlindungan hukum terhadap saksi adalah suatu jaminan standar yang dimaksudkan untuk memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  pada  saat  memberikan  keterangan  dalam  proses pidana, sehingga keselamatan dan kepentingan saksi tidak terganggu. Perlindungan hukum merupakan wujud dari pelayanan yang harus dimanfaatkan oleh negara untuk melindungi hak-hak  rakyatnya  (Natalia,  2013).  Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  tersebut, masyarakat  menyadari  bahwa  sudah  saatnya  saksi  dan  korban  mendapat perlindungan dalam sistem peradilan. hakim atau saksi kooperatif merupakan istilah baru dalam proses penuntutan  di  Indonesia. hakim mengacu  pada  ketentuan  bahwa  tindak  pidana  tertentu (dalam hal  ini,  pembunuhan  tingkat pertama) memungkinkan  tersangka,  terdakwa,  atau terpidana untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tersebut.
Ekspresi pegawai  pengadilan Intinya,  ini  tentang  memberikan  identitas  kepada penjahat  yang  bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan kejahatan yang mereka ketahui.  Tegasnya,  penggugat yang bekerja sama adalah seorang individu,  dalam kapasitasnya  sebagai  pelapor  atau  pelapor,  yang  membantu  lembaga penegak  hukum  berupa  informasi  material,  bukti  pendukung,  dan  keterangan  atau kesaksian  yang  dapat  mengungkap  suatu  kejahatan  yang  melibatkan  individu  tersebut. kejahatan yang dilaporkan (Satria, 2016).
Hakim  memainkan  peran  penting  dalam  mendeteksi  kejahatan  karena  sistem peradilan pidana  seringkali  tidak  mampu  mendeteksi,  memberantas  atau  memberantas berbagai  kejahatan terorganisir. Praktek penegakan hukum seringkali menemui berbagai hambatan baik hukum  maupun  non  hukum  dalam  pengungkapan  dan  penyidikan  tindak
pidana secara utuh, khususnya dalam penetapan saksi kunci dalam proses peradilan mulai dari penyidikan hingga penuntutan (Wijaya, 2012).
Ada i hakim i disebutkan i dalam i berbagai i pasal i undang-undang i sebagai i berikut: i Pertama, i Pasal i 1(2) i juncto i Pasal i 10, i hingga i pada i Pasal i 10A i Undang-Undang i Nomor i 31 i Tahun i 2014 i tentang i Perubahan i atas i Undang-Undang i Nomor i 13 i Tahun i 2006 i tentang i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i (selanjutnya i disebut i sebagaimana i UU i 13 i 2006). i Kedua, i Surat i Edaran i Mahkamah i Agung i No. i 4 i Tahun i 2011 i tentang i Perlakuan i Wartawan i Pidana i ( Whistler ) i dan i saksi i yang i bekerja i sama i ( pegawai i kejaksaan ) i dalam i beberapa i proses i pidana. i (Selanjutnya i disebut i SEMA Whistler i Di i dalam hakim ). i Peraturan i Bersama i Ketiga i Menteri i Hukum i dan i Hak i Asasi i Manusia i Republik i Indonesia i Nomor: i M.HH-11.HM.03.02.th.2011, i Jaksa i Agung i Republik i Indonesia i Nomor: i PER045/A/JA/12 i /2011, i Kapolri i Nomor l : l  i 1 l  i Tahun l  i 2011, l  i Komisi l i Pemberantasan l i Korupsi l i Nomor l : l i KEPB-02/01-55/12/2011 l i dan l i Presiden l i Perlindungan l  i Saksi l  i dan l  i Korban l  i Republik l  i Indonesia l  i Nomor l  i : l  i 4 l  i Tahun l  i 2011 l i (selanjutnya l i disebut l i Surat l i Perintah l i Bersama l i yang l i ditetapkan l i oleh l i Menkumham, l i Kejaksaan l i Agung l i RI, l i Polri, l i KPK l i dan l i LPSK).
Berdasarkan i pada l  i ketentuan l  i tersebut l  i di l  i atas, l  i dengan l  i adanya l  i suatu l i penetapan l  i status l  i sebagai l  i terdakwa l  i maupun l  i terpidana l  i menjadi l  i justice l i collaborator l  i menimbulkan l  i suatu l  i akibat l  i hukum l  i yakni l  i terdakwa l  i maupun l i terpidana l  i berhak l  i mendapatkan l  i perlindungan l  i sesuai l  i dengan l  i peraturan l i perundang-undangan l  i yang l  i berlaku. l  i Dalam l  i hal l  i ini, l  i pemenuhan l  i hak l  i justice l i collaborator l  i mestinya l  i terpenuhi. l  i Berdasarkan l  i pada l  i hal l  i tersebut, l  i maka l  i telah l i terdapat l i diskursus l i di l  i dalam l  i perlindungan l  i hukum l  i justice l  i collaborator l  i di l  i dalam l i tindak l  i pidana l  i pembunuhan l i berencana l  i yang l  i sesuai l  i dengan l  i hak l  i asasi l  i manusia, ! i sehingga ! i penulis ! i tertarik ! i menulis ! i dengan ! i judul ! i “Perlindungan !i Hukum ! i Terhadap ! i Justice ! i Collaborator ! i Dalam ! i Tindak ! i Pidana ! i Pembunuhan ! i Berencana”.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, menurut Peter Mz, penelitian hukum adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan  aturan- aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan konsep-konsep hukum guna menjawab segala isu
hukum yang dihadapi. Di dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni metode  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  metode  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), dan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
LPSK  merupakan  badan  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban dalam UU 13 2006. Untuk perlindungan saksi dan korban yaitu  (Simanjorang, 2015) :
a. Memberikan | Perlindungan | Terhadap | Korban | Kejahatan
Persyaratan  Pasal  12  UU  No.  13  Tahun  2006  menjadi  dasar  kewajiban  LPSK untuk  memberikan perlindungan  kepada  korban  kejahatan  ini.  Pembelaan  hak  asasi manusia dan perlindungan korban kejahatan berjalan beriringan. Oleh karena itu, LPSK berkeyakinan  bahwa  tidak  ada  pelanggaran  hak  korban  yang  terjadi  selama  proses pidana dalam kasus ini. Penghormatan terhadap martabat manusia ditunjukkan. Pasal 5(1)(a)  yang  melindungi  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  benda  serta membebaskan korban dari ancaman membuat, membuat, atau membuat pernyataan, merupakan perlindungan utama yang dituntut oleh korban tindak pidana dan | LPSK | sebagai | bentuk | pelayanan | kepada | korban | yang | ingin | ditawarkannya.  Selain itu,  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  harus  menjamin  bahwa  korban harus  dititipkan  di  tempat  yang  dirahasiakan  dari  setiap  orang  untuk  menjamin keselamatannya guna menjaga perlindungan | salah | satu | hak | korban | tersebut | di | atas.
Karena | jaminan | perlindungan | yang | maksimal menunjukkan bahwa korban kejahatan, bukan penjahat, yang mencapai keadilan, maka jenis perlindungan di atas merupakan cara konkrit untuk mempraktekkan prinsip-prinsip keamanan dan keadilan yang menjadi landasan untuk melindungi korban.
b. Mendapatkan aplikasi dan meninjau permintaan perlindungan korban.
Dapatkan i dan i tinjau i permintaan i untuk i perlindungan i korban. i LPSK i wajib i menerima i setiap i permintaan i tertulis i dari i korban i dalam i rangka i menjalankan i kewajibannya i sebagai i organisasi i yang i memberikan i bantuan i pembelaan i kepada i korban i dalam i semua i proses i acara i pidana i di i ruang i sidang. i atas i prakarsa
i korban i atau i atas i permintaan i wakil i yang i diberi i perlengkapan i sesuai i dengan i Pasal i 29 i UU i Perlindungan i Korban. i Hal i tersebut i di i atas i menunjukkan i bahwa i LPSK i harus i menerima i permintaan i tertulis i apa i pun i selain i petisi i untuk i perlindungan i individu i tertentu. i Ini i adalah i contoh i penerapan i prinsip i nondiskriminasi, i sehingga i masyarakat i yang i meminta i perlindungan i LPSK i tidak i dalam i bahaya. i Apalagi i asas i nondiskriminasi i ini i mengikuti i penerapan i asas i persamaan i di i depan i hukum, i yaitu i persamaan i di i depan i hukum
Selain i menerima i permohonan i tertulis i dari i korban, i LPSK i kemudian i diberi i mandat i untuk i segera i menyelidiki i permohonan i yang i diajukan i berdasarkan i Pasal i 29 i Huruf i B i Undang-Undang i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i dan i segera i menyelidiki i permohonan i sebagaimana i dimaksud i dalam i huruf i A. i Kata i "segera" i dalam i pasal i tersebut i secara i jelas i mengartikan i bahwa i LPSK i harus i melakukan i pemeriksaan i terhadap i permohonan i perlindungan i yang i diajukan i oleh i korban i tindak i pidana i sesegera i mungkin, i dengan i maksud i untuk i tidak i meninggalkan i berkas i permohonan i dan i standar i pelaksanaan i efektif i LPSK i dalam i menjalankan i tugasnya i sebagai i alat i bukti. i , i dan i yang i tidak i kalah i pentingnya, i korban i harus i mengetahui i dengan i cepat i apakah i lamarannya i diterima i atau i tidak. i dapat i ditemukan. i Jika i permohonan i berhasil, i korban i langsung i mendapat i perlindungan i hukum i di i bawah i naungan i Danish i Witness i and i Victim i Protection i Agency. i Dengan i demikian, i hal i ini i menunjukkan i bahwa i korban i memiliki i kepastian i hukum i yang i jelas i dalam i usahanya i mendapatkan i pelayanan i dari i LPSK, i khususnya i bentuk i yang i menggambarkan i asas i kepastian i hukum
c. Memberi Keputusan Atas Perlindungan Korban
Pasal | yang | sama | dari | Undang-Undang | Perlindungan | Saksi | dan | Korban | (Pasal | 29) | mengatur | bahwa | keputusan | LPSK | atas | permohonan | korban | harus | dibuat | secara | tertulis | 7 | hari | setelah | permohonan | perlindungan | diajukan. | Dalam | hal | ini, | LPSK | memiliki | dua | opsi | untuk | memutuskan | berdasarkan | hasil | pemeriksaan | atas | permohonan | korban, | yakni | menerima | atau | tidak. | Putusan | tersebut | diambil | berdasarkan | beberapa | pertimbangan | kelayakan | dan | bukan | berdasarkan | apakah | korban | memenuhi | syarat | Pasal | 28 | Undang- | Undang | Nomor | 28 | Tahun | 13 | Tahun | 2006, | yaitu:
“Perjanjian Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  diberikan  dengan  memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1) Sifat pernyataan yang bermakna dan/atau kesaksian korban.
2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
3) Hasil analisis saksi dan/atau korban oleh tim medis-psikologis.
4) Saksi dan/atau korban mendokumentasikan kejahatan yang tidak pernah dilakukan
5) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas melindungi dan mendampingi korban bertindak sebagai perantara dalam penegasan hak ganti rugi atas pelanggaran HAM berat Hak mendapat ganti rugi di pengadilan atas permintaan korban tindak pidana.
Salah satu fungsi LPSK diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi  adalah  ganti  rugi  yang  diberikan  kepada  pelaku  sebagai  bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya  terhadap korban. Sedangkan hak atas ganti rugi  adalah  hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  dari  pemerintah  karena  pelaku  tidak mampu  mengganti rugi. Pemulihan pemerintah dilakukan bukan karena pemerintah bersalah, tetapi untuk pembangunan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, ada hak dan kewajiban yang terkait. Dalam hal ini hak dan kewajiban saksi sama dengan korban yaitu: Pasal 5 UU 13 2006 adalah sebagai berikut:
a. di dalam memperoleh perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman sehubungan dengan pernyataan yang dibuat atau dibuatnya;
b. ikut serta dalam proses pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan keamanan dan dukungan keamanan;
c. memberikan informasi tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. menerima informasi perkembangan kasus;
g. menerima informasi tentang keputusan pengadilan;
h. diketahui sehubungan dengan keluarnya pelaku;
i. memiliki identitas baru;
j. dapat tempat tinggal baru;
k. menerima penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. mencari nasihat hukum; dan/atau
m. mencari bantuan penghidupan sementara dengan batas waktu yang ditentukan.
Keseimbangan hak yang melekat meletakkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh korban sebagai berikut (Gosita, 2004) :
a. di dalam  Jangan berkorban karena balas dendam (main hakim sendiri).
b. Partisipasi sosial mencegah tindakan dan meningkatkan jumlah korban.
c. Mencegah kehancuran korban oleh diri sendiri dan orang lain.
d. Ikut serta membina pembuat korban.
e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
g. Memberi kesempatan pada pembuat untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan jasa).
h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.
Mekanisme i perlindungan i hukum i bagi i saksi i dan i korban i Lembaga i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i (LPSK) i didasarkan i pada i UU i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i No. i 13 i Tahun i 2006. i UU i No. i Keberadaan i UU i 13 i 2006 i memberikan. i Semoga i pernyataan i tersebut i dilandasi i rasa i aman i dan i nyaman. i Perlindungan i saksi i dan i korban i dijamin i berdasarkan i beberapa i prinsip i yang i diatur i dalam i Pasal i 3 i UU i No. i 13 i Tahun i 2006, i yaitu i 1) i menghormati i martabat; i 2) i Makna i keamanan; i 3) i keadilan; i 4) i non-diskriminasi; i 5) i Kepastian i hukum. i Sebelum i saksi i dan i korban i mendapatkan i perlindungan i hukum i dari i Lembaga i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i (LPSK), i mereka i harus i melalui i beberapa i prosedur i yang i ditetapkan i oleh i Lembaga i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i (LPSK) i dan i memenuhi i persyaratan i untuk i mendapatkan i perlindungan i dari i Perlindungan i Saksi i dan i Korban. i Otoritas. i (LPSK). i Lembaga i Perlindungan i Korban i (LPSK) i Pasal i 28, i Pasal i 29, i Pasal i 30, i Pasal i 31, i Pasal i 32, i Pasal i 33, i Pasal i 34, i Pasal i 35 i dan i Pasal i 36 i UU i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i No. i 13 i tahun i 2006.
Pasal i 28 i Undang-Undang i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i No. i 13 i Tahun i 2006
i menyatakan i bahwa i semua i saksi i dan/atau i korban i dapat i memperoleh i perlindungan i hukum i dari i Lembaga i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i (LPSK) i apabila i memenuhi i persyaratan i sebagaimanadimaksud i dalam i pasal i ini. i Selain i itu, i mereka i juga i harus i memenuhi i persyaratan i formal i dan i substantif i yang i diatur i dalam i ketentuan i Pasal i 5
Peraturan i Badan i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i Nomor i 6 i Tahun i 2010 i tentang i Tata i Cara i Perlindungan i Saksi i dan i Korban. i Untuk i penjelasan i sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal i 5 i berlaku i ketentuan i Pasal i 6 i Peraturan i LPSK. i Tata i cara i pemberian i perlindungan i kepada i saksi i dan i korban i dijelaskan i dalam i UU i 13 i 2006, i berbunyi i sebagai i berikut: i “Tata i cara i memperoleh i perlindungan i sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal i 5 i adalah:
a. Di dalam Saksi dan/atau korban mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat yang berwenang;
b. LPSK segera melakukan investigasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a);
c. Keputusan LPSK akan disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengajuan permohonan perlindungan.”
Ketentuan  Pasal  29  mengatur  apakah  permintaan  tertulis  atau  permintaan perlindungan harus dilakukan oleh saksi/korban dan pejabat yang berwenang, tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban serta pendamping saksi dan korban. . Uraian tentang tata cara menjamin perlindungan yang layak, yang menjadi tugas lembaga perlindungan saksi dan korban, dimuat dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 29 UU13 2006.
1. Dalam hal menerima permohonan saksi dan/atau korban berdasarkan pasal 29 LPSK, saksi dan/atau  korban  harus  menandatangani  surat  pernyataan  kesediaan  untuk  memenuhi syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. PCS. 2 Pernyataan kesediaan untuk memenuhi syarat-syarat perlindungan saksi dan korban.
Proses i dari i permohonan i hingga i persetujuan i permohonan i seringkali i membingungkan i saksi i dan i korban i yang i harus i melalui i proses i panjang i untuk i mendapatkan i perlindungan i dari i LPSK. i Inilah i sebabnya i saksi i dan/atau i korban i seringkali i enggan i mencari i perlindungan i LPSK i dan i lebih i memilih i diam. i Saksi i dan i korban i merasa i tidak i memahami i prosedur i yang i dibuat i oleh i LPSK. i Apalagi i bagi i saksi
i dan i korban i yang i tidak i terlalu i paham i hukum. i Oleh i karena i itu, i pendampingan i pengacara i sangat i membantu i para i saksi i dan i korban i tersebut. i Tata i cara i pemberian i bantuan i saksi i atas i permintaan i tertulis i dari i yang i bersangkutan i atau i yang i mewakilinya i di i hadapan i Otoritas i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i Denmark i adalah i tata i cara i pemberian i bantuan i saksi i dari i LPSK:
a. Di i dalam i Otoritas i perlindungan i saksi i dan i korban i akan i memutuskan i apakah i bantuan i saksi i dapat i diberikan.
b. Dalam i hal i saksi i berhak i mendapat i bantuan, i Lembaga i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i menentukan i waktu i dan i besarnya i biaya. i Efektif i dalam i waktu i seminggu.
Badan i Saksi i dan i Korban i Denmark i dapat i bekerja i sama i dengan i otoritas i terkait i untuk i memberikan i perlindungan i dan i bantuan. i Badan i terkait i wajib i melaksanakan i keputusan i Badan i Saksi i dan i Korban i Denmark i sesuai i dengan i ketentuan i undang- undang. i Saksi i dan/atau i korban i yang i berada i di i bawah i perlindungan i LPSK i mungkin i merasa i tidak i aman i sepenuhnya i karena i sejumlah i isu i yang i semakin i umum i selama i proses i berlangsung. i Pada i semua i tahapan i penyidikan, i mulai i dari i tingkat i penyidikan i hingga i penyidikan i yudisial, i membutuhkan i waktu i yang i tidak i sedikit. i Beberapa i proses i berlangsung i sangat i lama i sehingga i saksi i atau i korban i lupa i akan i peristiwa i tersebut, i namun i kebenaran i kesaksian i mereka i harus i diklarifikasi i di i pengadilan. i Pada i tahap i ini i kehadiran i LPSK i bersifat i wajib. i Sebab, i keberadaan i LPSK i diharapkan i dapat i memberikan i rasa i nyaman i dan i aman i bagi i saksi i atau i korban i sehingga i dapat i bersaksi i di i pengadilan i dan i proses i dapat i berjalan i tanpa i hambatan i (Ulya, 2021) i .
Lembaga i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i (LPSK) i dibentuk i berdasarkan i Undang- i Undang i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i No. i 13 i Tahun i 2006. i LPSK i adalah i suatu i unit i yang i dibentuk i untuk i melindungi i saksi i dan i korban i berdasarkan i tugas i dan i wewenang i Saksi i dan i Korban. i UU i Pertahanan i dan i dukungan. i Perlindungan i saksi i dan i korban i selama i ini i didasarkan i pada i KUHP i sebagai i sumber i hukum, i sedangkan i KUHAP i digunakan i sebagai i hukum i acara. i Hukum i Acara i Pidana i mengatur i tersangka i lebih i dari i saksi i dan i korban.
Pelaksanaan i pertimbangan i mengenai i perlindungan i saksi i tersebut i di i atas i merupakan i pelaksanaan i pertimbangan i dalam i hukum i pidana i yang i bertujuan i untuk
i melindungi i masyarakat, i korban i dan i pelaku, i yang i tidak i dapat i dipisahkan i dari i perlindungan i hak i asasi i manusia i (Kholiq i et i al., i 2015). i i Dengan i asas i keseimbangan i ini, i hak i asasi i manusia i menjadi i sangat i penting, i terutama i dalam i peradilan i pidana, i di i mana i pembuktian i menjadi i kunci i untuk i menemukan i titik i terang i dalam i kejahatan i tersebut. i Oleh i karena i itu i harus i dilindungi i dalam i proses i pidana, i karena i merupakan i hak i asasi i manusia i yang i paling i mendasar i yang i dimiliki i oleh i setiap i manusia, i termasuk i saksi.
Pembuktian merupakan faktor penting dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, khususnya  yang  berkaitan  dengan  penyidikan  suatu  tindak  pidana,  sehingga  dalam melakukan penyidikan  penyidik  tidak  dibenarkan  melakukan  tekanan  dalam  bentuk apapun,  seperti kesalahan,  ancaman,  dan  lain-lain  dalam  perkara  pidana.  kasus.  Hal  ini dapat  menyebabkan  terdakwa atau saksi mengatakan hal-hal lain yang tidak berhak atas kebebasan berbicara. Posisi saksi dan korban berhadapan dengan pelaku tidak ideal. hukum n. Menurut UU 13, perlindungan saksi dan korban belum tepat. UU Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum cukup menjamin perlindungan saksi dan korban, yang secara langsung berdampak pada efektifitas LPSK. Pertama: Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak  secara  khusus  mengatur  sifat  kewenangan  LPSK  untuk  memberikan  perlindungan saksi dan korban, yang terkadang membuat LPSK salah jalan dalam menjalankan tugasnya.
Pertama,  munculnya  aturan  untuk  memfasilitasi  kerjasama  antara  kerjasama peradilan dan  penegakan  hukum  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Amerika  Serikat  pada tahun  1970-an.  Mudah  menghadapi  mafia  yang  menerapkan  code  of  silence  (sumpah diam).  Setiap  anggota  Mafia  Amerika  diharapkan  untuk  diam  dan  tidak  pernah membicarakan apa yang mereka lihat. Jika  mereka  melanggar  janji  ini  dan  bekerja  sama dengan  polisi,  keselamatan  mereka  dan  keluarga  mereka  terancam.  Akibatnya,  aparat penegak  hukum  kesulitan  mendapatkan  saksi  kunci  untuk  bersaksi.  Departemen Kehakiman  AS  dituntun  untuk  percaya  bahwa  program  perlindungan  saksi  harus dilembagakan (Nixson et al., 2013).
Atas dasar itu, penulis menyatakan bahwa orang perseorangan atau badan hukum yang menyaksikan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana atau orang yang menyaksikan dan ikut serta dalam suatu tindak pidana (partner from the business of justice) sudah pasti berhak mendapatkan jaminan. Jaminan dalam hal ini tidak
hanya jangka waktu gugatan tetapi juga jaminan keselamatan jiwa, yang jaminannya juga diberikan  oleh  LPSK  sebagai  penerima.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  perlu diketahui  dasar-dasar  penyitaan  yang  dimuat  dalam  putusan  atau  pertimbangan  hukum yang berkekuatan tetap res judicata untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Jkt .Bel., yang  dijelaskan  dengan  fakta  hukum,  alasan  pencabutan,  tuduhan  dan  kesimpulan  dari putusan pengadilan.
Untuk  alasan  ini,  Majelis  mempertimbangkan  tuduhan  pertama  tentang pelanggaran Seni. 340 dibaca dengan Seni. 55 ayat 1, 1, 1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang; 2. kesadaran; 3. Jadilah proaktif; 4. Mengambil nyawa orang lain; 5. Siapa yang  melakukan,  memerintahkan,  atau  berpartisipasi  dalam  sesuatu?Walaupun intensionalitas memiliki  tiga  (tiga)  bentuk,  ia  dapat  berupa  kesadaran  sebagai  niat, kesadaran sebagai kepastian atau kesadaran sebagai kemungkinan;Pikiran prospektif (Mvt) adalah  sebutan  atau  deskripsi dari momen keberadaan tertentu yang perlu direnungkan dengan tenang; Seperti yang dapat disimpulkan dari berbagai pendapat ahli bahwa selain rencana umum, juga terdapat periode antara munculnya niat dan implementasinya, aktor dapat dengan tenang memikirkan apa yang akan terjadi secara kebetulan selama periode tersebut.  Pelaku  harus  memikirkan  bagaimana  tujuan/sasaran  dapat  dicapai,  termasuk segala upaya yang dilakukan sehubungan dengan penyesatan/penyembunyian fakta, dan kemungkinan akan dibatalkan tetapi tidak dilaksanakan;
Menimbang  fakta-fakta  kasus  tersebut,  pada  saat  saksi  Ferdy  Sambo  memanggil terdakwa melalui saksi Ricky Rizal dan setelah terdakwa naik lift ke lantai 3  (tiga) Rumah Saguling, saksi Ferdy Sambo dan saksi Ferdy Sambo bersama dengan anak perempuan saksi Chandrawati, sedang duduk di sofa di ruang utama lantai 3 (tiga). , "Apakah Anda tahu apa yang terjadi di Magelong?" Saat ditanya, "Tidak ada rasa hormat terhadap martabat saya, anak ini  harus  dibunuh."  Selain  itu,  saksi  Ferdi  Sambo  memerintahkan  terdakwa  untuk menembak  korban  Joshua  dengan  mengatakan,  "Saya  akan  melindungimu.  Jika  saya membunuhmu,  tidak ada  yang  akan  melindungimu."  Menyaksikan  permintaan  Ferdi Sambo, terdakwa menjawab: “Siap, Panglima”;
Diketahui dari fakta-fakta di atas, terdakwa dapat melihat motif saksi Ferdy Sambo membunuh korban. Joshua Saguling berada di lantai 3 rumah tersebut dan penambahan
peluru Glock  17  yang  diberikan  oleh  saksi  Ferdy  Sambo  beserta  jawaban  terdakwa “Komandan siap” menguatkan kesediaan terdakwa untuk menembak korban Joshua.
Sementara  terdakwa  sedang  berdoa  di  kamar  mandi  ketika  turun  dari  lantai  3 Rumah  Saguling  berharap  saksi  Ferdy  Sambo  mengurungkan  niatnya  untuk  membunuh korban  Yosua, terdakwa  mengulangi  doa  yang  sama  sesaat  sebelumnya.  Penembakan terhadap  Duren  Tiga  menunjukkan  bahwa  terdakwa  sudah  mengetahui  instruksi  yang diberikan  oleh  saksi  Fardi  Sambo  kepada  terdakwa  untuk  mencabut  nyawa  korban  atau menghabisi nyawanya sendiri. Joshua salah;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota Pembelaan Terdakwa  dan  nota  Pembelaan  Tim  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  antara  lain menyatakan;
1. terdakwa adalah  algojo yang  diperintahkan  oleh  saksi  Ferdi Sambo  (manus  domina) untuk melakukan  kejahatan  (manus  menteri)  dan  terdakwa  adalah  alat  yang  tidak bersalah  sehingga  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban;  Menimbang  bahwa titipan  yang diberikan  kepada  termohon  oleh  saksi  Fardi  Sambo  adalah titah  dengan tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk mengingkari, mengabaikan dan menghindar, sehingga mencabut perintah tersebut sekaligus bersalah;
2. Penghapusan  pertanggungjawaban  pidana  terdakwa  atas  paksaan/paksaan;  Benar bahwa terdakwa menembak korban Yosua karena terdakwa merasa terdesak secara psikologis karena tidak dapat melawan karena takut saksi akan menuruti perintah saksi Ferdy  Sambo jika  tidak  menuruti  saksi  ;  Kondisi  yang  dialami  responden  termasuk penindasan  relatif  dalam  arti  sempit  penindasan  mental.  Dalam  kasus  seperti  itu, pepatah  berlaku:  “Apa  pun yang  dilakukan  seseorang  karena  takut  kehilangan nyawanya tidak akan luput dari hukuman. Menurut Eddie O.S, paksaan relasional bisa datang dari siapa saja. rambut
3. Menurut  Pasal  51(1)  KUHP  terdakwa  tidak  pernah  diajarkan  pada  satuan  dan tingkatannya dalam  latihan  yang  diterimanya  hanya  untuk  mengikuti  dan  mematuhi perintah,  menganalisa  atau  mempertanyakan  perintah.  (l)  Sehubungan  dengan perintah  posisi.  Diputuskan: “Barangsiapa melakukan  suatu  perbuatan  untuk melaksanakan perintah jabatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dituntut”;
4. Agar  terdakwa dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  maka perlu dilihat dan diteliti unsur-unsur  kesalahan  batin,  paksaan  moral  dan  hubungan  kuasa  antara terdakwa dan saksi Ferdi Sambo, terdakwa memiliki selisih 18 (delapan belas) pangkat. Pangkat Jendral bintang dua dan Kadiv Propam, berpangkat Irjen Pol, sehingga semua faktor psikologis tersebut membuat terdakwa tidak mungkin mengabaikan, mengelak atau  mengingkari  perintah  saksi  Freddie  Sambo.  Prinsip:  Suatu  perbuatan  tidak bersalah  kecuali  jiwanya  bersalah,  suatu  perbuatan  tidak  bersalah  kecuali  ada  niat jahat.
Karena kuasa hukum terdakwa dalam persidangan meminta agar terdakwa ditunjuk sebagai  saksi  kolaborator  pidana  (Retfordssumberjeder),  rekomendasi  dari  LPSK  pada tanggal 11 Januari 2023 tentang rekomendasi untuk memberikan hak dan perlakuan khusus sebagai saksi kepada arbiter bersedia untuk bekerja sama (kerja sama yudisial);
Majelis  pertama-tama  harus  memutuskan  apakah  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam lingkup kejahatan, terdakwa dapat memperoleh status saksi dan kaki tangan (kerjasama yudisial);
SEMA 2011 n. Dalam UU No. 4 Mahkamah Agung memberikan pedoman tentang tindak  pidana  dimana  pelaku  dapat  memperoleh  status  saksi  bagi  penyumbang  dengan syarat- syarat yang telah ditentukan;
SEMA 2011 n. Menimbang huruf 9 butir 4 menetapkan seorang sebagai saksi bagi pencipta kontributor (kerja sama yudisial) sebagai berikut:
orang  tersebut  dihukum  atas  pelanggaran tertentu  yang disebutkan dalam  SEMA ini, mengakui bahwa dia bukan aktor utama dalam pelanggaran tersebut dan memberikan bukti di persidangan; Mengingat arti dari tindak pidana tertentu
SEMA  no.  4  Tahun  2011,  beberapa  kejahatan  berat  seperti  korupsi,  terorisme, narkoba, pencucian  uang,  perdagangan  manusia dan  kejahatan  terorganisir  lainnya  telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi. merusak moralitas dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;
SEMA  2011  n.  4  Berdasarkan  ketentuan  UU  No.  13  Tahun  2006,  yang  mengatur tentang  perlindungan  saksi  pelapor  pidana  (whistleblower)  dan  pelaku  kerjasama (Retfærdighedssamarbejdspartner).  Pasal  13  Undang-undang  No.  13  Tahun  2006
mengidentifikasi perlunya pedoman lebih lanjut tentang penggunaannya;
Mencermati  SEMA  No.  4  Tahun  2011,  perlu  diingat  bahwa  perlindungan  yang diberikan kepada saksi oleh pelapor (whistleblower) dan orang yang bekerja sama (justice cooperator) sudah ada. , "Kejahatan Tertentu" , Pelaporan Tindak Pidana (Whistleblower) dan Kesaksian Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Cooperation) Merujuk pada hal tersebut, "Kejahatan dalam beberapa kasus" , namun SEMA 2011 n. bukan bagian dari 4;
Tahun 2014 UU No. Menimbang bahwa UU 13 2006 sedang diubah, disetujui dan diterapkan dari waktu ke waktu dengan syarat pedoman yang ditetapkan dalam SEMA 4 Tahun  2011  dipenuhi.  Majelis  memperhitungkan  perkembangan  keadilan  dalam masyarakat dan menyerukan pelaporan kejahatan (whistleblower). Dan saksi dari pelaku kolaboratif (justice collaborator) tidak berpijak secara terpisah , "Kejahatan Tertentu" Pada SEMA 4 2011, tetapi mengacu pada, "Tindak Pidana Sebagian" UU no. 31 Tahun 2014 diubah dengan UU No 13 Tahun 2006;
Pertimbangkan sesuai dengan Art. 28 Co 2 huruf a UU No 31 Tahun 2014 mengubah UU No 31 Tahun 2006 berdasarkan Pasal 13 Tahun 2006, perlindungan saksi LPSK diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Delik yang diungkapkan dalam hal-hal tertentu merupakan delik dalam pengertian putusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(2). Karena Pasal 5(2) pada hakekatnya sama  dengan  Pasal  28(2)(a),  Pasal  5(lainnya),  tindak  pidana,  korupsi,  tindak  pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya, termasuk saksi dan korban dengan nyawa terancam dalam situasi yang mengancam;
Karena  untuk  alasan  ini  seni.  28,  Co.  Pasal  5  ayat  1:  "...tindak  pidana  lain  yang menempatkan saksi dan korban dalam keadaan yang sangat mengancam jiwa";
Legislator  menginginkan  agar  Lembaga  Perlindungan  Korban  dan  Saksi  (LPSK) memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana tertentu, termasuk "... tindak pidana lain yang menjerumuskan saksi dan korban ke dalam situasi yang terlalu membahayakan nyawanya". , sehingga berdasarkan rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada terdakwa Richard Eliezer, tindak pidana yang dihadapi terdakwa secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam “Tindak Pidana Dalam Kasus Tertentu” sebagaimana dimaksud dalam UU No.1. Amandemen ke-31 Tahun 2014 UU 13 2006;
Namun,  syarat  lebih  lanjut  untuk  disebut  sebagai  co-penggugat  (staf  of  justice)
adalah bahwa tergugat bukanlah penggugat utama;
Mengingat bahwa P.A.F. Lamintang “pidana” diterjemahkan sebagai “pidana”, Pasal 55 ayat 1 KUHP, semua pelaku/pelaku terindikasi, d/digerakkan/dihasut;
UU 2014 n. 31 Pertimbangkan amandemen. grass bed 13 tahun 2006 menyatakan bahwa  co-operator  dari  conditional  justice  bukanlah  aktor  utama,  istilah  aktor  utama dalam KUHP yang sama tidak dikenal dalam doktrin inklusi/partisipasi dan hanya mengacu pada  siapa  yang  termasuk  sebagai  pelaku/pelaku.  Terserah  praktik  peradilan  siapa  yang harus menjadi aktor utama;
Karena  jelas bahwa terdakwa  adalah  kaki  tangan/kaki  tangan,  maka  setiap  orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak perlu mengikuti kata-kata tindak pidana pada  saat  ikut  serta  dalam  pemeriksaan/pemeriksaan.  Saksi  Fardi  Sambo,  Saksi  Kuat Makruf,  Saksi  Ricky Rizal,  Saksi Putri Chandrawati dan  para  terdakwa memainkan peran mereka dengan satu motif/tujuan yaitu menelan korban nyawa korban Yosua. Dalam kasus ini, terdakwa antara lain berperan sebagai orang yang menembak korban Joshua, dan saksi Ferdi Sambo adalah pencetus
ide, aktor intelektual, perancang, serta korban tertembak Joshua dan yang lain. Saksi-saksi termasuk  terdakwa,  sehingga  saksi  Fardi  Sambo dianggap sebagai pelaku utama, namun ketika ia sendiri mengatakan bahwa yang dituduhkan adalah benar, yang menembak Joshua adalah salah satu pelakunya tetapi bukan pelaku utamanya;
Seperti  terlihat  pada  kasus  kehilangan  korban  Joshua,  kasus  tersebut  melibatkan pihak- pihak  yang  terlibat  tidak  menemukan  banyak  bukti,  merusak,  menghilangkan, mengubah,  menambah  dan  menyembunyikan,  pemalsuan,  misrepresentasi  dan  lainnya. Banyak  dari  mereka  yang  dituntut  berdasarkan  standar  etika  dan  sanksi  oleh  Dewan Kepolisian Nasional diberhentikan dan diadili;
Mengingat fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihong Lumi menyelesaikan kasus kematian korban Yosua dengan kesaksian yang jujur, masuk akal dan logis sesuai dengan bukti-bukti lain yang ada, sangat membantu. Jika untuk tujuan ini mereka menempatkan terdakwa dalam situasi dan posisi yang mengancam jiwa, pertimbangkan bahwa terdakwa praktis bepergian sendirian;
Ketika panitia kemudian menerima surat permintaan dari teman-teman pengadilan dalam kasus terdakwa Richard Eliezer, dari berbagai pihak: Lembaga Reformasi Peradilan
Pidana,  Ikatan  Alumni  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisaksi,  Firma  Hukum  Farida,  Aliansi Akademi  Indonesia  dan  Tim  Advokasi  FHAJ  Iluni  baru-baru  ini,  intinya  kejujuran  dan keberanian  untuk  keadilan  bagi  semua.  Says  adalah  kuncinya.  Oleh  karena  itu  kami meminta agar terdakwa Richard Eliezer diberikan penghargaan atas kejujurannya.
Pasal i 5 i Undang-Undang i Nomor i 48 i Tahun i 2009 i tentang i Kehakiman, i co. i 1, i Majelis i tidak i merasakan i tekanan i untuk i mengajukan i banding i secara i membabi i buta. i Dalam i kasus i sahabat i pengadilan i dan i (sahabat i pengadilan) i terdakwa i Richard i Eliezer i malah i melihatnya i sebagai i bentuk i kecintaan i terhadap i bangsa i dan i negara, i khususnya i pada i lembaga i penegak i hukum, i sehingga i para i pihak i baik i lembaga i maupun i aliansi i bertemu. i harapan i masyarakat i luas i yang i diwakili, i khususnya i terdakwa i Richard i Eliezer i didorong i untuk i menyampaikan i keadilan i yang i dirasakan i dan i diinginkannya;
Untuk i itu, i berdasarkan i apa i yang i telah i dipertimbangkan, i dan i karena i penyebab i kematian i korban i Joshua i dikelilingi i oleh i banyak i pihak, i menyebabkan i ketidakjelasan i kasus, i sehingga i kebenaran i dan i keadilan i hampir i secara i jujur. i , i keberanian i terdakwa i dan i keteguhan i hati i dari i berbagai i tingkat i risiko i menyampaikan i kejadian i yang i sebenarnya, i yang i berarti i bahwa i terdakwa i berhak i disebut i sebagai i saksi i dari i pidana i yang i bekerja i sama i (partner i in i the i judiciary) i dan i berhak i atas i penghargaan i sesuai i Pasal i 10A. i UU i No i 31 i Tahun i 2014 i tentang i Perubahan. i halaman i 13 i tahun i 2006.
Seperti i terlihat i pada i kasus i kehilangan i korban i Joshua, i kasus i tersebut i melibatkan i pihak- i pihak i yang i terlibat i tidak i menemukan i banyak i bukti, i merusak, i menghilangkan, i mengubah, i menambah i dan i menyembunyikan, i pemalsuan, i misrepresentasi i dan i lainnya. i Banyak i dari i mereka i yang i dituntut i berdasarkan i standar i etika i dan i sanksi i oleh i Dewan i Kepolisian i Nasional i diberhentikan i dan i diadili;
Mengingat i fakta-fakta i persidangan i membuktikan i bahwa i terdakwa i Richard i Eliezer i Pudihong i Lumi i menyelesaikan i kasus i kematian i korban i Yosua i dengan i kesaksian i yang i jujur, i masuk i akal i dan i logis i sesuai i dengan i bukti-bukti i lain i yang i ada, i sangat i membantu. i Jika i untuk i tujuan i ini i mereka i menempatkan i terdakwa i dalam i situasi i dan i posisi i yang i mengancam i jiwa, i pertimbangkan i bahwa i terdakwa i praktis i bepergian i sendirian;
Ketika i panitia i kemudian i menerima i surat i permintaan i dari i teman-teman i pengadilan i dalam i kasus i terdakwa i Richard i Eliezer, i dari i berbagai i pihak: i Lembaga
i Reformasi i Peradilan i Pidana, i Ikatan i Alumni i Fakultas i Hukum i Universitas i Trisaksi, i Firma i Hukum i Farida, i Aliansi i Akademi i Indonesia i dan i Tim i Advokasi i FHAJ i Iluni i baru-baru i ini, i intinya i kejujuran i dan i keberanian i untuk i keadilan i bagi i semua. i Says i adalah i kuncinya. i Oleh i karena i itu i kami i meminta i agar i terdakwa i Richard i Eliezer i diberikan i penghargaan i atas i kejujurannya. i Berdasarkan i ketentuan i di i atas, i dapat i disimpulkan i bahwa i terdakwa i diekspos i sebagai i rekanan i peradilan i dalam i acara i pokok. i UU i No. i 13 i Tahun i 2006 i memberikan i syarat i bagi i mitra i peradilan i untuk i tidak i menjadi i pelaku i utama, i namun i dalam i konteks i ini i istilah i “pelaku i utama” i tidak i dikenal i digunakan i dalam i teori i inklusi/partisipasi i dan i hanya i mengacu i pada i siapa i pelaku/pelakunya. i terlibat. i Siapa i yang i harus i menjadi i aktor i utama i dalam i praktik i peradilan? i Di i latar i belakang i perenungan i dan i penyebab i kematian i korban i Joshua i terkepung i dari i banyak i sisi, i yang i berujung i pada i kelamnya i kasus, i sehingga i kebenaran i dan i keadilan i nyaris i jungkir i balik, i kejujuran i dan i keberanian i diungkapkan i serta i keteguhan i hati. i tertuduh i dengan i berbagai i resiko i akan i memberitahukan i kejadian i yang i sebenarnya, i sehingga i dapat i dikatakan i bahwa i tertuduh i adalah i saksi i yang i bekerja i sama i penggugat i (partner i yudisial). i memenuhi i syarat i dan i memenuhi i syarat i untuk i mendapatkan i penghargaan i berdasarkan i UU i No. i 10A. i 31/2014 i untuk i perubahan. i halaman i 13 i tahun i 2006.
Bentuk i Perlindungan i Hukum
Menurut i Philipus i M. i Hadjon, i perlindungan i hukum i preventif i adalah i perlindungan i hukum i yang i dilaksanakan i melalui i kegiatan i partisipatif i ( partisipasi ) i atau i mendengarkan i komentar. i Berkaitan i dengan i asas i keterbukaan i dalam i administrasi i publik, i hal i ini i sangat i penting. i Hakikatnya, i perlindungan i hukum i preventif i adalah i “menghindari i perselisihan i akan i lebih i baik i daripada i menyelesaikan i perselisihan” i (Hadjon, i 2011)
Berdasarkan i ketentuan i tersebut, i maka i perlindungan i yudisial i preventif i adalah i perlindungan i yudisial i dalam i hal i permohonan i untuk i turut i serta i dan i beracara i sebelum i penyelesaiannya i di i pengadilan. i Jika i terkait i dengan Pengawas i masa i percobaan i khususnya i mereka i yang i menjadi i saksi i dan i sekaligus i terlibat i dalam i tindak i pidana, i hal-hal i yang i mereka i manfaatkan Pengawas i masa i percobaan sesuai i dengan i ketentuan i seni. i 5 i dtk. i (1) i in. i dan i UU i 13 i 2006, i yang i mengatur i tentang Pengawas i masa i percobaan i untuk i mendapatkan i perlindungan i atas i keselamatan i pribadi i Anda,
i keluarga i Anda i dan i harta i benda i Anda, i dan i dari i ancaman i sehubungan i dengan i kesaksian i yang i diberikan, i diberikan i atau i diberikan.
Perlindungan i hak i asasi i manusia i setiap i warga i negara i adalah i tugas i negara, i yang i menegaskannya i sebagai i aturan i hukum. i Menurut i seni. i 1 i detik. i 3 i UUD i 1945, i Indonesia i adalah i negara i hukum. i Oleh i karena i itu, i negara i memiliki i kewajiban i untuk i melindungi i hak i asasi i manusia i setiap i warga i negara. i Perlindungan i hukum i juru i sita i harus i luas i dan i lengkap i selama i dan i setelah i persidangan. i Banyak i ancaman i dari i pihak- pihak i atau i individu i yang i akan i tersinggung i jika i hakim i asosiasi i menemukan i tindak i pidana i yang i dapat i membahayakan i hakim i asosiasi i dan i keluarganya. i Ada i 4 i (empat) i bentuk i perlindungan i hukum i di i Indonesia, i yaitu:
1. Perlindungan i dari i bahaya i fisik i dan i mental
2. Payung i hukum i Perlakuan i khusus
3. Pemberian i penghargaan
Secara i normatif, i ada i bentuk i perlindungan i yudisial i represif i yang i dilakukan i di i hadapan i pengadilan i yang i berwenang i untuk i memeriksa, i mengadili, i dan i menyelesaikan i perkara i yang i ada. i Menurut i Philipus i M. i Hadjon, i perlindungan i hukum i represif i adalah i suatu i bentuk i perlindungan i hukum i yang i bertujuan i untuk i menyelesaikan i suatu i konflik i (Philipus, i 1987).
Pedoman i untuk i Mengidentifikasi i Seseorang i sebagai i Saksi i yang i Bekerja i Sama i ( atase i keadilan ) i Mereka:
a. Subjek i data i adalah i salah i satu i pelaku i pelanggaran i tertentu i berdasarkan i MSEL i ini, i mengakui i telah i melakukan i pelanggaran, i bukan i pelaku i utama i pelanggaran i tersebut i dan i memberikan i keterangan i sebagai i saksi i di i persidangan;
b. Jaksa i mengatakan i dalam i kesaksiannya i bahwa i ia i memberikan i informasi i dan i bukti i yang i sangat i relevan i kepada i penyidik i dan/atau i jaksa i untuk i benar-benar i mengungkap i kejahatan i yang i dimaksud, i mendeteksi i pelaku i lain i yang i berperan i lebih i penting i dan/atau i mengembalikan i barang. i menghabiskan;
c. Setelah i menentukan i alasan i hadirnya i saksi-saksi i tersebut i di i atas, i hakim i dapat i mempertimbangkan i masalah i penjatuhan i pidana i sebagai i berikut i dalam i menentukan i hukuman i yang i akan i diterapkan:
1. menjaluhkan i pidana i percobaan i bersyaral i khusus; i dan/atau
2. menjatuhkan i pidana i penjara, i yang i merupakan i teringan i dari i para i terdakwa i lainnya i yang i divonis i dalam i perkara i ini. i Dalam i memberikan i perlakuan i khusus i berupa i grasi, i hakim i tetap i harus i memperhatikan i rasa i keadilan i masyarakat. d. Kelua i Pengadilan i di i dalam i mendislribusikan i perkara i memperhalikan i hal-hal i sebagai i berikut:
1. Sedapat i mungkin, i sampaikan i isu-isu i terkait i yang i diungkapkan i oleh i saksi i pemangku i kepentingan i yang i bekerja i sama i pada i pertemuan i yang i sama;; i dan 2. Prioritaskan i masalah i lain i yang i diungkapkan i oleh i saksi i yang i bekerja i sama.

## KESIMPULAN
Saksi i atau i korban i yang i menjadi i justice i collaborator i juga i berhak i mendapatkan i perlindungan i hukum, i seseorang i atau i subjek i hukum i yang i menjadi i saksi i dalam i tindak i pidana i khususnya i tindak i pidana i pembunuhan i berencana i atau i bahkan i seseorang i yang i menjadi i saksi i sekaligus i terlibat i di i dalam i perbuatan i tindak i pidana i ( justice i collaborator ) i tentu i berhak i untuk i mendapatkan i jaminan. i Jaminan i di i dalam i hal i ini i yang i dimaksud i adalah i tidak i hanya i pada i saat i berjalannya i kasus i saja i namun i juga i jaminan i kehidupan i yang i aman, i sehingga i jaminan i tersebut i akan i dijamin i pula i oleh i LPSK i sebagai i lembaga i yang i berhak i dalam i hal i tersebut. i Terdapat i 2 i (dua) i bentuk i perlindungan i hukum i terhadap i justice i collaborator i di i dalam i tindak i pidana i pembunuhan i berencana. i Antara i lain i adalah i perlindungan i hukum i preventif i yakni i perlindungan i terhadap i fisik i dan i psikis, i Perlindungan i hukum, i Penanganan i secara i khusus, i Pemberian i penghargaan. i Sedangkan i bentuk i perlindungan i represif i pelaku i tindak i pidana i dalam i hal i pembunuhan i berencana i dapat i mengajukan i pada i Lembaga i Perlindungan i Saksi i dan i Korban i sesuai i dengan i ketentuan i Nomor i 9 i Surat i Edaran i Mahkamah i Agung i Nomor i 4 i Tahun i 2011 i tentang i Perlakuan i Bagi i Pelapor i Tindak i Pidana i ( Whistleblower ) i dan i Saksi i Pelaku i yang i Bekerjasama i ( Justice i Collaborator ) i di i Dalam i Perkara i Tindak i Pidana i Tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam
Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48 – 58. Gosita, A. (2004). Masalah perlindungan anak . Bhuana Ilmu Populer.
Hadjon, P. M. (2011). Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. (No Title) .
Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. Law Reform , 11 (1), 100 – 112.
Marpaung, L., & Asas, T. (2009). Praktek: Hukum Pidana. Sinar Grafika, Bandung .
Natalia,  S.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban  Oleh  Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Lex Crimen , 2 (2).
Nixson,  N.,  Kalo,  S.,  Kamello,  T.,  &  Mulyadi,  M.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Whistleblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. USU Law Journal , 1 (2), 40 – 56.
Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya , 25 . Satria,  H.  (2016).  Menakar  Perlindungan  Justice  Colaborator. Jurnal  Konstitusi , 13 (2),  431 – 454.
Simanjorang, B. C. P. (2015). REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM  MEMBERIKAN  PERLINDUNGAN  TERHADAP  SAKSI  DAN  KORBAN  DI  DAERAH. Jurnal Ilmu Hukum , 1 – 14.
Siswanto Sumarsono. (2012). Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban . Sinar Grafika. Ulya, N. U. (2021). Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia. DIMENSI KEADILAN PLURALITAS , 191.
Wijaya, F. (2012). Whistle blowers dan justice collaborator dalam perspektif hukum . Penaku.