## INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN DI KOTA CIMAHI

## Sunasih Mulianingsih
Email: sunasihmulianingsih@ipdn.ac.id

## ABSTRAK
Untuk  meningkatkan  Tata  Pemerintahan  di  Kota  Cimahi  di  masa  pandemi  Covid-19, khususnya terkait dengan pelayanan publik, diperlukan adanya inovasi-inovasi pelayanan publik yang tepat dan cepat, sehingga pelayanan public tetap berjalan dengan baik di masa pandemi  Covid-19.  Khususnya  pelayanan  publik  pada  bidang  kesehatan,  dimana  Dinas Kesehatan  Kota  Cimahi,  harus  melakukan  inovasi-inovasi  pelayanan  kesehatan  bagi Masyarakat  kota  Cimahi  dengan  cepat  dan  tepat,  agar  penularan  Covid-19  dalam dikendalikan secara baik, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data diperoleh dari media cetak, media elektronik, dan dokumentasi-dokumentasi serta  peraturan – peraturan  perundang-undangan  terkait  penanganan  Covid-19. Simpulan/hasil  yang  dapat  disimpulkan  bahwa  Tata  Kelola  Pemerintahan  Kota  Cimahi, dalam  penanganan  penyebaran  penularan  Covid-19,  di  Bandung  Raya,  (meliputi  Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Barat) termasuk yang sangat baik, karena Kota Cimahi di dalam penanganan musibah kesehatan ini, telah menggunakan Digital  Government  Service, dan  Kota  Cimahi  saat  ini  sedang  mengembangkan  untuk menjadikan Kota Cimahi, menjadi Kota Smart City. Dan sudah 2 tahun terakhir Kota Cimahi mendapatkan  penghargaan  dari  Pemerintah,  menjadi  Kota  yang  berhasil  melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik yaitu di tahun 2019 dan di tahun 2020. Pelayanan publik di masa pandemi dilakukan dengan aplikasi berbasis on-line. Hanya beberapa dinas yang  melakukan  pelayanan  publik  secara  langsung,  yaitu  Dinas  Pertamanan  dan Kebersihan,  Dinas  Pemadam  Kebakaran  serta  Dinas  Perhubungan  Darat,  selebihnya menggunakan aplikasi digital government service.
Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Pandemi Covid-19 dan Tata Pemerintahan.

## ABSTRACT
To improve Governance in Cimahi City during the Covid-19 pandemic, especially related to public services, it is necessary to have appropriate and fast public service innovations, so that public services continue to run well during the Covid-19 pandemic. Especially public services in the health sector, where The Cimahi City Health Office must carry out health service innovations for the people of Cimahi City quickly and precisely, so that the transmission of Covid-19 is well controlled, this study uses a qualitative descriptive method, with data sources obtained from print media, electronic media, and documentation. documentation and laws and regulations related to the handling of Covid-19. Conclusions/results that can be concluded that the Governance of the City of Cimahi, in handling the spread of the transmission of Covid-19, in Greater Bandung, (covering the City of Bandung, Cimahi City, Bandung Regency and West Regency ) is a very good one, because a The City of Cimahi in handling this health disaster, has used Digital Government Service, and the City of Cimahi is currently developing to make the City of Cimahi, a Smart City. And for the last 2 years Cimahi City has received an award from the Government, being a city that has succeeded in making innovations in public services, namely in 2019 and 2020. So public services during the pandemic are carried out with on-line-based applications. And only a few agencies that carry out
public services directly, namely the Parks  and Hygiene  Service, the Fire  Service and the Land Transportation Service, the rest use digital government service applications.
Keywords: Public Service Innovation, Covid-19 Pandemic and Governance Government.
PENDAHULUAN andemi  virus  corona  (Covid-19) telah  menjadi  tantangan  bagi penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan  di  Indonesia.  Tata  kelola pemerintah  yang  baik  menjadi  syarat utama tetap dijalankan oleh para aparatur Pemerintahan. Termasuk aparatur pemerintah daerah di Indonesia. Pandemi Covid-19,  telah  merubah  cara-cara  baru diberbagai  sendi-sendi  kehidupan  di masyarakat,  sehingga  diperlukan  upaya untuk  dicarikan  solusi  yang  tepat  dan cepat, agar dampaknya kepada Masyarakat dapat ditekan sekecil mungkin.  Khusus  nya  pada  pelayanan publik yang  menjadi tugas dan
tanggungjawab  dari  pemerintah  dan pemerintah  daerah,  karena  Masyarakat tetap  menginginkan  pelayanan  publik tidak  boleh  terhenti  di  masa  adanya pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini. Mencermati motivasi kebijakan pengembangan Digital Government Service ,  yang  dikembangkan  di  kota Cimahi,  dalam  melakukan  pelayanan publik, dapat digarisbawahi beberapa hal orientasi  mendasar  yang  terkait  dengan pengembangan E – Government , yaitu:
1. Penataan  berbagai  segi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  hal  ini berkaitan  dengan  transformasi  pada lingkungan  masyarakat  global  yang menuju  pada  era  informasi  melalui media  elektronik.  Pemerintah  harus mampu  memberikan  layanan  infor- masi  yang  komprehensif  kepada masyarakat dan memberikan kebijakan  yang  tepat  sehingga  dapat
menghilangkan kesalahpahaman antar komponen  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  dapat  meletakkan bangsa  Indonesia  dalam  posisi  yang serba salah. 2. Tuntutan masyarakat mengenai pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, tidak kaku dan mudah  dijangkau  serta  keinginan masyarakat  agar  aspirasi  mereka dapat  didengar  dan  tersampaikan kepada pemerintah.
3. Peningkatan  hubungan  kerjasama pemerintah  dengan  sektor  swasta untuk  membentuk  kemitraan  dengan dunia usaha ( public-private partnership ) yang terbuka/ transparan. 4. Pemanfaatan  kemajuan  teknologi informasi untuk meningkatkan
kemampuan  dan  pengelolaan  organi- sasi pemerintah yang lebih baik.
Khususnya di Kota Cimahi, dimana Kota  Cimahi  salah  satu,  daerah  otonom, yang  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  nomor  9 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Cimahi,  sebagai  daerah  otonom  baru, sebagai Kota Administrasi, yang terpisah dari  Kabupaten  Bandung.  Kota  Cimahi sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang penduduknya  cukup  padat,  serta  daerah Kota  yang  sedang  melakukan  berbagai pembangunan  di  segala  bidang,  serta melakukan penyempurnaan bagi pelayanan publik di Kota Cimahi. Untuk meningkatkan Tata Pemerintahan di Kota Cimahi, khususnya pada  dinas-dinas  pelayanan  publik,  di

## P
masa  pandemi  Covid-19  ini,  pemerintah kota Cimahi, melakukan beberapa inovasi pelayanan  publik  dengan  melakukan pengembangan Digital Government Service di  lingkungan  Pemerintah  Kota
Cimahi. Sistem Digital Government Service merupakan  satu  pilihan  yang  tepat  di dalam melakukan pelayanan publik di era masa  pandemi  Covid-19  yang  belum mereda  dewasa  ini.  Karena  system  ini berorientasi kepada peningkatan efisiensi,  efektifitas,  transparansi  dan akuntabilitas penyelenggaraan tata
Pemerintahan  di  era  pandemi  Covid-19 saat ini.
Adapun  beberapa  manfaat  yang dapat dicapai dalam menggunakan sistem ini meliputi diantaranya:
1. Mewujudkan penerapan e-government secara  sistematis  melalui  penyediaan infrastruktur sistem berbasis elektronik. 2. Kemudahan pemerintah dalam pelayanan dan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi. 4. Kemudahan dalam pembuatan laporan-laporan  dan  penyajian  data dan  informasi  untuk  kebutuhan internal. Sumber: dikutip
dari:
humas@cimahikota.go.id.
Pelayanan publik dapat dilihat dari seberapa  besar  pencapaian  sebuah instansi  terhadap  kualitas  pelayanan publiknya.  jika  kita  asumsikan  bahwa peningkatan keduanya akan selalu searah seperti  yang  telah  dikemukakan  diatas. Efisiensi dan ketepatan waktu merupakan penyelesaian  tugas  pekerjaan  atau pencapaian  tingkat  output  yang  didasari pada  batas  waktu  yang  ditentukan.
Pengertian  tersebut  mengandung  arti
bahwa  setiap  pelaksana  tugas  pada bidang  pelayanan  publik  memiliki tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan  tugas  nya  dengan  tepat waktu, tidak menunda-nunda tugas yang dibebankannya. Apalagi di masa pandemi Covid-19,  khususnya  pada  bidang kesehatan  merupakan  pelayanan  publik yang  bekerja  ekstra  dalam  melakukan pelayanan  kepada  Masyarakat,  di  era pandemi  Covid-19  yang  belum  mereda saat  ini.  Sehingga  sumberdaya  dari tenaga-tenaga  kesehatan  harus  siap  dan mampu  cepat  melakukan  pelayanan kepada Masyarakat, sesuai SOP kesehatan,  yang  menjadi  pedoman  di dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Dibantu oleh  apparat-aparat  keamanan  dari  TNI, POLRI  dan  SATPOL  PP,  yang  bertugas untuk  mengawasi  dan  melakukan pembinaan  kepada  masyarakat  terkait dengan kedisiplinan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Agar penyebaran dan penularan  Covid-19  di  masyarakat, khususnya di Kota Cimahi tidak semakin tinggi,  bahkan  harus  dapat  terkendali dalam penularannya.
Masyarakat juga diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi dalam menjaga disiplin protokol kesehatan agar
penyebaran  dan  penularan  Covid-19  di Kota  Cimahi  dapat  dikendalikan.  Tanpa adanya  partisipasi  Masyarakat  dalam penanganan  penyebaran  Covid-19,  sulit akan dicapai di Kota Cimahi. Karena kunci dari sebuah keberhasilan dalam menangani  suatu  permasalahan,  adalah adanya  kerjasama  secara  terintegrasi antara  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini pemerintah kota Cimahi, dengan
jajarannya  serta  keterlibatan  partisipasi Masyarakat secara aktif.
Diterbitkan  dan  ditetapkannya Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Tentang
Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar, dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19),  Cakupan  PSBB  meliputi peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja, fasilitas  umum,  kecuali  supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan  obat-obatan  dan  peralatan medis,  serta  kebutuhan  pokok,  kegiatan sosial dan budaya, pelarangan
kerumunan  orang,  pertemuan  politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya, moda  transportasi  moda  pengecualian transportasi  penumpang  umum  atau pribadi  dengan  memperhatikan  jumlah penumpang  dan  menjaga  jarak  antar penumpang,  kegiatan  lainnya  khusus terkait  aspek  pertahanan  dan  keamanan kecuali, kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan,  serta  mewujudkan  keamanan dan ketertiban masyarakat (Syafrida et al, 2020: 498-499). Melihat  uraian  tersebut  diatas, dimana dalam pelaksanaannya masyarakat  dibatasi  ruang  geraknya, untuk  melakukan  berbagai  kegiatan dalam  rangka  memenuhi  kebutuhannya sehari-hari,  khususnya  Masyarakat  yang memerlukan dan membutuhkan pelayanan  publik,  juga  dibatasi  untuk tidak  melakukan  tatap  muka  secara langsung.
Khususnya  pelayanan  kesehatan, diperlukan  adanya  pelayanan  kesehatan yang  bersifat  keliling  di  tengah-tengah
Masyarakat, agar permasalahan kesehatan  dapat  diatasi  sedini  mungkin, dan Masyarakat dapat dikendalikan untuk tidak  berkumpul  secara  langsung.  Untuk semua ini sudah barang tentu memerlukan  biaya  kesehatan  yang  tidak sedikit, karena harus mengadakan jumlah
kendaraan roda 4 yang dapat diperguna- kan pelayanan kesehatan secara mengunjungi warga Masyarakat. Selain  itu  diperlukan  penambahan tenaga-tenaga media dan tenaga kesehatan, serta perlu ditambahkan unit- unit  kesehatan  di  setiap  kelurahan  dan desa-desa  di  Kota  Cimahi.  Jika  ini  dapat dipenuhi  di  masa  pandemi  Covid-19, adalah  sebuah  inovasi  yang  sangat  tepat di dalam penanganan penularan Covid-19 di  kota  Cimahi.  Sedangkan  untuk pelayanan  lainnya,  juga  dapat  dilakukan dengan  pelayanan  secara  langsung, namun  dibatasi  jam  operasionalnya,  dan dibatasi Masyarakat yang harus berkunjung, secara bergantian.
Seyogyanya  jika  dapat  dilakukan dengan  sistem  on-line,  akan  lebih  baik dan  tepat  di  dalam  mengurangi  aktifitas masyarakat  untuk  keluar  rumah.  Karena pelayanan publik di masa pandemi Covid- 19 harus tetap berjalan. Tata Pengelolaan Pemerintahan  bertanggung  jawab  dan memiliki  tugas  pokok  dan  fungsinya adalah mengurus dan melayani Masyarakat.
Berdasarkan  uraian  dari  berbagai permasalahan  tersebut  diatas,  penulis tertarik  untuk  membuat  sebuah  artikel tulisan  dengan  judul  “Inovasi  Pelayanan Publik di Masa  Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Tata Pemerintahan di kota Cimahi”.
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini adalah,  penulis  ingin  mengetahui  dan mencari data dukung yang akan dijadikan sebuah  artikel  ilmiah  terkait  dengan tulisan ilmiah di Kota Cimahi.
Manfaat tulisan artikel ini adalah:
Manfaat praktis, semoga artikel ini dapat  memberikan  sebuah  gambaran konkrit, atas Tata Kelola Pemerintahan di masa  pandemi  Covid-19,  khususnya
dalam bidang pelayanan publik, sehingga Masyarakat yang membutuhkan pelayanan  mendapatkan  informasi  dan gambaran jelas terkait apabila membutuhkan  pelayanan  dari  aparatur pemerintah kota Cimahi.
Manfaat teoritis, dari artikel ilmiah ini,  khususnya  bagi  penulis,  dapat memberikan wawasan secara teoritis, dan empirik, atas pelayanan kepada
Masyarakat  yang  dilakukan  jajaran pemerintah  kota  Cimahi,  di  masa pandemik Covid-19.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Inovasi
Pengertian Inovasi Inovasi  pada  bidang  pelayanan kesehatan, adalah suatu ide atau gagasan untuk dapat memperbaiki atau
melakukan  penyempurnaan  pada  aspek pelayanan,  sehingga  Masyarakat  yang dilayani  merasakan  kepuasan,  apalagi  di masa  pandemi  Covid-19  yang  belum mereda ini. Dibutuhkan bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Dengan  kata  lain  inovasi  adalah modifikasi  atau  penemuan  ide  untuk perbaikan  secara  terus-menerus  serta pengembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pervaiz  K.  Ahmed  and  Charles  D.
Shepherd  (2010)  inovasi  perusahaan dapat  menghasilkan  R&D  ( Research  and Development ), produksi serta pendekatan pemasaran  dan  akhirnya  mengarah kepada  komersialisasi  inovasi  tersebut. Dengan  kata  lain  inovasi  adalah  proses mewujudkan  ide  baru,  yang  berbeda dengan yang dulu, dengan cara produksi atau dengan membuatnya menjadi nyata, dimana  inovasi  termasuk  generasi
evaluasi, konsep baru dan implementasi.
Dimana  penggunaan  metode  baru  dan berbeda serta teknologi untuk meningkatkan  kualitas  biaya  atau  lebih rendah, untuk memenuhi atau melampaui target perusahaan.
Pervaiz  K.  Ahmed  and  Charles  D. Shepherd  (2010)  inovasi  tidak  hanya terbatas  pada  benda  atau  barang  hasil produksi,  tetapi  juga  mencakup  sikap hidup,  perilaku,  atau  gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat.

## Karakteristik Inovasi
Cepat  atau  lambat  penerimaan inovasi oleh masyarakat sangat tergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri.  Karakteristik  inovasi  yang mempengaruhi cepat lambat penerimaan informasi  Everet  M.  Rogers  (2003), sebagai berikut:
a. Keunggulan relatif ( relative advantage ) – Keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan  bagi  penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat di ukur berdasarkan  nilai  ekonominya,  atau dari  faktor  status  sosial,  kesenangan, kepuasan,  atau  karena  mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya inovasi.
b. Kompatibilitas ( compatibility ) -
Kompatibel  ialah  tingkat  kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang  tidak  sesuai  dengan  nilai  atau norma  yang  diyakini  oleh  penerima tidak  akan  diterima  secepat  inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.
Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 1, April 2021: 39 - 50
c. Kerumitan ( complexity ) - Kompleksitas ialah,  tingkat  kesukaran  untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi  penerima.  Suatu  inovasi  yang mudah dimengerti  dan  mudah digunakan  oleh  penerima  akan  cepat tersebar,  sedangkan  inovasi  yang sukar  dimengerti  atau  sukar  oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.
d. Kemampuan diujicobakan ( triability ) – Kemampuan untuk diujicobakan adalah  di  mana  suatu  inovasi  dapat dicoba  atau  tidaknya  suatu  inovasi oleh penerima. Jadi agar dapat dengan cepat  di  adopsi,  suatu  inovasi  harus mampu mengemukakan keunggulanya. e. Kemampuan untuk diamati (observability)  -  Yang  dimaksud dengan  dapat  diamati  ialah  mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi.  Suatu  inovasi  yang  hasilnya mudah  diamati  akan  makin  cepat diterima  oleh  masyarakat,  dan sebaliknya bila sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat.
2. Pelayanan Publik
Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan  publik  dituntut  untuk  dapat memberikan  layanan  yang  prima.  Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah dan
Pemerintah  Daerah  harus  melakukan inovasi-inovasi penyempurnaan pelayanan  publik,  agar  Masyarakat terlayani dengan baik sesuai tuntutan dan kebutuhan mereka. Inovasi-inovasi  tidak boleh mengurangi kualitas dan kuantitas aspek  pelayanan  publik,  justru  inovasi dituntut  untuk  lebih  meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien  serta  semuanya  dilakukan  secara gratis.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelayanan publik meliputi :
a. Faktor Organisasi Struktur Organisasi
Kualitas  pelayanan  publik  pada pemerintah salah satunya bergantung pada  komponen-komponen  pemben- tuknya. Kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.  Dari  sinilah  terbentuk mekanisme  koordinasi  formal  serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kerja, dan  tingkat  jabatan.  Komponen formalisasi berkaitan dengan Standard Operating Procedure (SOP).
b. Faktor Aparat/ Pelayan publik Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan  Pemerintahan,  dan Pemerintah Daerah, dimana kemampuan aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berperan penting dalam  menentukan  tingkat  kualitas pelayanan  publik  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat  sebagai  sumber  daya  manusia yang  dimiliki  sehingga  Pemerintahan dan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.  Mengagunkan  teknologi dimungkinkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan lebih mudah dalam mengelola SDM. Dimana proses pengelolaan  menggunakan  aplikasi, dimulai dari pendataan data pegawai, mutasi,  kehadiran  pegawai  hingga sistem  penggajiannya  semua  dapat dikelola  secara  efektif  dan  efisien sekali.
c. Faktor Sistem Pelayanan Publik
Untuk  memberikan  pelayanan  publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan
sistem  yang  tertata.  Selain  berimbas pada  kecepatan  pelayanan,  sistem pelayanan  publik  yang  baik  dapat menekan  pungli  dan  tindak  korupsi. Syarat  pelayanan  yang  jelas,  batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang  transparan  dapat  mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Guna memberikan  pelayanan  yang  lebih baik. Saat ini pelayanan publik banyak yang  diintegrasikan  menjadi  satu pintu.
(Sumber: Blog.Gamatechno.com).
Profesionalisme  pelayanan  diantara- nya harus memiliki:
a. Kemahiran
Kemahiran  dalam  mempergunakan peralatan yang ada dalam mendukung pekerjaan,  sangat  dibutuhkan,  hal  ini sangat penting sekali, karena menangani  pasien  yang  sakit  tidak semudah  melayani  orang  yang  sehat. Disini  memerlukan  kemahiran  dan keterampilan  khusus,  di  bidang kesehatan.
b. Kesiapan Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan  kesehatan,  harus  disiplin dan  dilakukan  dengan  penuh  rasa tanggungjawab, dan humanis, sehingga  pasien  yang  terdampak Covid-19,  merasakan  dilayani  dengan kondisi yang nyaman dan menyenangkan,  apalagi  harus  berada di  ruang  isolasi,  tanpa  ada  yang menemaninya di ruangan tersebut.
c. Menaati  Segala  Peraturan  yang Melandasi Bidang Pekerjaannya
Para pegawai Dinas Kesehatan bekerja harus  mengikuti  SOP  yang  telah ditetapkan  dan  peraturan  yang melandasi bidang pekerjaannya. Karena  Masyarakat  yang  dilayaninya di  era  sekarang  ini  sangat  kritis  dan membutuhkan pelayanan yang sangat prima di bidang kesehatan.
d. Sikap Sikap  aparatur  dalam  memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat,  harus  memiliki  sikap santun,  humanis  dan  komunikatif, sehingga  pasien  yang  ditanganinya dapat  dengan  tenang  dan  tidak  resah dalam  menghadapi  penyakit  yang dideritanya, khususnya penyakit yang diakibatkan tertular Covid-19.

## 3. Pandemi Covid19
Pandemi  Covid-19,  adalah  sebuah musibah  kesehatan  yang  terjadi  di  akhir tahun 2019, musibah ini awalnya terjadi di  Kota  Wuhan  China,  dalam  waktu singkat  pandemi  Covid-19,  merebak  dan menularkan  kemana-mana  di  seluruh dunia.  Di  Indonesia  semula  terjadi penularan terhadap 2 warga Masyarakat yang  tinggal  di  Depok, mereka  baru  saja pulang  dari  luar  negeri,  dan  tertular secara positif , seiring berjalannya waktu penularan  di  Indonesia  semakin  massif, menyebar di beberapa daerah, khususnya di  Daerah  khusus  Ibu  Kota  Jakarta,
dimana sebahagian Masyarakat, Jabodetabek,  sebagai  daerah  penyangga Ibu Kota, mereka tinggal di Jabodetabek, dan bekerja di DKI Jakarta, sehingga DKI Jakarta menjadi daerah klaster terjangkitnya  wabah  Covid-19,  dan menular  ke  daerah  lain  seperti  Bogor,
Tanggerang,  Bekasi  dan  Depok  sendiri, sebagai  daerah  pertama  ditemukannya warga  Masyarakat  tertular  Covid-19  di Indonesia.
Pandemi  Covid-19,  merupakan wabah  kesehatan  yang  penyebarannya,
terjadi  antara  manusia  dengan  manusia, melalui  tatap  muka  secara  langsung, melalui  percikan  air  liur  di  saat  mereka melakukan kontak secara langsung. Masyarakat yang tertular merasakan batuk-batuk, influenza,
demam  diatas  37,5  celsius,  sehingga mengganggu  sistem  pernapasan,  jika  ini tidak  ditangani  secara  serius,  akan berakibat sampai meninggal dunia.
Pencegahan yang dapat dilakukan oleh Masyarakat adalah :
a. Mengurangi  aktifitas  di  luar  rumah, jika  tidak  penting  sama  sekali,  tidak perlu keluar rumah;
b. Menjaga  jarak  jika  bertemu  atau kontak  langsung  sesame  manusia dengan jarak 1 sampai dengan 2 meter;
c. Memakai masker jika tidak sehat, dan jika keluar rumah;
d. Sering  mencuci  tangan  dengan  sabun di air yang mengalir;
e. Bila tidak sehat, secepatnya berobat ke dokter  atau  ke  rumah  sakit  dan puskemas-puskemas  yang  terdekat, agar  dapat  segera  ditangani  oleh petugas kesehatan. Sehingga untuk mencegah penularan  semakin  massif,  pemerintah kota  Cimahi  melakukan  pembatasan kegiatan  Masyarakat,  dengan  merujuk himbauan  pemerintah,  melakukan  PSBB jilid  1,  PSBB  jilid  2  dan  PSBB  transisi menuju  new  normal,  dan  diteruskan dengan  PSBB  berskala  mikro,  yaitu
Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala  kecil  jangkauan  wilayahnya, yaitu  RT  dan  RW  serta  Kota,  yang termasuk  zona  merah  penyebaran  dan penularan Covid-19.

## 4. Tata Pemerintahan yang Baik
Dewasa ini, keterbukaan informasi dan transparansi publik menjadi hal yang
sangat krusial. Terbukti dengan semakin kritisnya masyarakat menanggapi berbagai  informasi  yang  masuk  dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Hal ini dapat dijadikan  indeks  penilaian  dalam  tata kelola  pemerintahan.  Sehingga  untuk mengimbangi  kesadaran  masyarakat  ini, pemerintah kemudian mulai mengembangkan  berbagai  cara  agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan masyarakat  untuk  menunjukkan  bahwa tata kelola pemerintahan sudah semakin baik.
Beberapa  definisi  mengenai good governance dikemukakan  oleh  beberapa lembaga.  Salah  satunya  United  Nation Development  Program  (UNDP)  atau lembaga  PBB  untuk  pengembangan negara-negara  di  dunia  mendefinisikan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik sebagai  suatu  tanggung  jawab  dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi,  dan  kewenangan  politik untuk  mengatur  masalah-masalah  sosial negara tersebut.
Sementara  itu,  bank  dunia  lebih melihat tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi.  Dalam  definisinya,  dikatakan bahwa suatu  negara telah  mencapai tata kelola  yang  baik  apabila  telah  berhasil menyelenggarakan  sistem  pengaturan pembangunan  negara  yang  kuat,  serta bertanggung jawab,  dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam  tata  kelola  pemerintah  yang  baik akan  menghindari  kesalahan  dalam alokasi  dana  pembangunan,  termasuk penanggulangan  dini  tindak  pidana korupsi. Good  governance juga  akan menjalankan  anggaran  secara  disiplin sehingga  aktivitas  usaha  rakyat  dapat tumbuh dengan baik.
Berdasarkan  definisi  di  atas, setidaknya good  governance memiliki beberapa indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut adalah:
a. Transparansi Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal  yang  secara  tidak  langsung ikut  bertanggung  jawab  dapat  ikut memberikan pengawasan.

## b. Partisipasi
Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan  kebijakan.  Masukan dari  berbagai  pihak  dalam  proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan,  perspektif,  dan  opsi-opsi alternatif  dalam  menyelesaikan  suatu persoalan.

## c. Akuntabilitas
Akuntabilitas  didefinisikan  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga  sekaligus  menguji  seberapa kredibel  suatu kebijakan tidak berpihak  pada  golongan  tertentu.
Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu.

## d. Koordinasi
Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang  memastikan  bahwa  seluruh pemangku  kebijakan  yang  memiliki kepentingan  bersama  telah  memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan  ini  dapat  diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat
penting, karena kekacauan koordinasi dapat  menyebabkan  efisiensi  dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Pada intinya tata kelola pemerintahan  yang  baik  melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila  lembaga  tidak  didukung  oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu,  untuk  mencapainya  diperlukan kesadaran  serta  pengetahuan  agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan. (Sumber: dirilis dari Blog.Gamatechno.com)

## METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam penulisan  ini,  adalah  metode  deskriptif kualitatif,  sumber  data  diperoleh  dari dokumen-dokumen,  media  cetak,  media elektronik  dan  berbagai  jurnal-jurnal ilmiah,  terkait  dengan  pelayanan  publik, serta  buku-buku  literatur  sebagai  bahan bacaan  penulis  dalam  menganalisis terkait pelayanan publik.
Deskriptif  kualitatif merupakan satu  metode  penulisan  yang  dilakukan secara  analisis  dengan  mempertimbang- kan  sumber  data  yang  diperoleh  untuk dijadikan  sebuah  tulisan  ilmiah,  yang memiliki  fakta  yang  obyektif  secara  riil terjadi  saat  ini  di  kota  Cimahi  di  masa pandemi Covid-19 yang belum landai dan mereda saat ini. Penulis ingin mengetahui di  dalam  masa  pandemi  Covid-19  ini, bagaimana pola dan mekanisme pelayanan  publik  bidang  kesehatan  di kota Cimahi, khususnya adalah penanganan penularan penyebaran pandemi Covid-19 di kota Cimahi.
Inovasi  apa  yang  dapat  dilakukan dalam  melakukan  pelayanan  publik bidang kesehatan di kota Cimahi. Karena pelayanan  kesehatan  di  masa  pandemi Covid-19  tidak  dapat  dilakukan  seperti biasanya,  diperlukan  inovasi-inovasi pelayanan  yang  dapat  mengurangi  atau menghentikan  penyebaran  penularan pandemi Covid-19 di kota Cimahi.
Menurut  Nazir  (1988),  metode deskriptif  merupakan  suatu  metode dalam  meneliti  status  sekelompok manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi, suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang. Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini adalah  untuk  membuat  deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

## HASIL DAN BAHASAN
Pemkot  Cimahi,  dalam  melakukan pelayanan  publik  yang  diselenggarakan oleh  Dinas-Dinas  Pelayanan  Publik  yang berada di wilayah Kota Cimahi, khususnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas  Kesehatan  Kota  Cimahi,  telah melakukan  langkah-langkah  penanganan dalam  menghadapi  musibah  kesehatan diantaranya:
1. Melengkapi penyempurnaan dan penambahan fasilitas kesehatan, berupa  ruang-ruang  perawatan  bagi pasien  terkonfirmasi  positif  Covid-19 di Kota Cimahi;
2. Melengkapi perlengkapan untuk tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan yang  melakukan  penanganan  pasien Covid-19,  agar  tetap  steril  dalam menjalankan tugasnya;
3. Memberdayakan sumberdaya manusia kesehatan  yang ada  dan penambahan tenaga  kesehatan  dan  tenaga  medis, yang menangani  pasien terkonfirmasi positif;
4. Melakukan  tes  rapid  tes,  rapid  tes antigen,  dan  swab,  bagi  warga Masyarakat,  agar  dapat  diketahui
Masyarakat yang tertular dengan yang tidak tertular Covid-19. 5. Menambah mobil ambulans, menyiagakan  di  setiap  instansi perawatan  di  rumah  sakit  atau  di puskesmas di wilayah Pemkot Cimahi;
6. Melakukan  pengawasan  bersama petugas pengawasan yang terdiri dari TNI  dan  POLRI  serta  SATPOL  PP, dalam  penanganan  Covid-19  di wilayah  Pemkot  Cimahi.  Dinas  lain yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan, yang  mempunyai  tanggung  jawab penyediaan  lahan  pemakaman  bagi khusus  pasien  Covid-19  di  wilayah
Pemkot  Cimahi.  Untuk  menangani permasalahan  musibah  kesehatan Pemkot Cimahi mengerahkan sumberdaya  yang  tersedia  termasuk melakukan refocusing dan  relokasi anggaran  APBD  Kota  Cimahi,  untuk mendukung  penanganan  Covid-19  di wilayah Kota Cimahi.
7. Dan  Saat  ini  Kota  Cimahi  dalam pelayanan  publik  di  setiap  instansi dalam  lingkungan  kota  Cimahi, melakukan pelayanan publik dilakukan  dengan  layanan  berbasis aplikasi, yaitu pelayanan yang menggunakan  teknologi smart  city ,
yang  selama  ini  sedang  dan  telah diimplementasikan  kepada  seluruh warga Kota Cimahi. Untuk meningkatkan Tata Pemerintahan di Kota Cimahi, khususnya
pada  dinas-dinas  pelayanan  publik,  di masa  pandemi  Covid-19  ini,  pemerintah kota Cimahi, melakukan beberapa inovasi pelayanan  publik  dengan  melakukan pengembangan Digital Government Service di  lingkungan  Pemerintah  Kota Cimahi. Upaya Kota Cimahi untuk mendorong  tumbuhnya  inovasi  demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk  masalah  ini  kota  Cimahi  kembali memperoleh  apresiasi.  Kali  ini,  apresiasi tersebut  diperoleh  dari  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berupa penghargaan Innovative  Government Award (IGA) Tahun 2020.
Dalam  ajang  ini,  terdapat  195 pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat tertinggi yaitu  “Sangat Inovatif” yang  terdiri  dari  21  provinsi,  131 kabupaten  dan  43  kota  dimana  Kota
Cimahi  termasuk  ke  dalam  salah  satu diantaranya, di tengah situasi ketidakpastian  ekonomi  dan  sosial  pada masa pandemi Covid-19 ini, Kota Cimahi masih bisa menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional, yaitu dalam  bentuk Innovative  Government Awards atau IGA Tahun 2020 ini, “ Capaian ini  merupakan  penghargaan  ke-2  yang berkenaan  dengan  aspek  penelitian, pengembangan,  inovasi  dan  teknologi selama  tahun  2020.  Sebelumnya,  Kota Cimahi  juga  berhasil  memperoleh penghargaan  lainnya  yaitu  sebagai  juara ke-3 tingkat nasional untuk Kota Dengan Indeks Daya Saing Tertinggi se-Indonesia dari  Kemenristek/  Badan  Riset  dan Inovasi  Nasional  Republik  Indonesia. Dalam kompetisi IGA tahun 2020 ini, Kota
Cimahi mengirimkan 58 inovasi terbaiknya  yang  dipilih  dari  144  inovasi yang  tersebar  di  28  SKPD  di  lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Dari 144
inovasi  ini  terdapat  48  inovasi  atau
sekitar  33,3%  yang  telah  menyesuaikan dengan kondisi Covid-19. Tujuh diantaranya  menjadi  inovasi  unggulan Kota  Cimahi  pada  ajang  IGA  tahun  2020 ini,  yaitu  Laboratorium  uji  Covid-19, Kelurahan  Siaga  dan  Mobile  Promkes COVID  Test, New  Normal Cimahi
Technopark , Digital  Marketing dan Produk  Kesehatan  untuk  UKM, New Normal Pasar Atas Baru, Keringanan dan insentif  PBB  dan  Reklame  dan Virtual
Tourism 360 o Cireundeu. ( sumber dirilis dari penjelasan Plt Walikota Ngatiyana pada bulan Desember di tahun 2020).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  bahasan terkait  dengan  Inovasi  Pelayanan  Publik dalam  Meningkatkan  Tata  Pemerintahan di Kota Cimahi, maka disimpulkan sebagai berikut bahwa:
1. Pelayanan  publik  bidang  kesehatan, yang  dilakukan  oleh  jajaran  Dinas Kesehatan,  dan  dibantu  apparat pengawasan  yang  terdiri  dari  TNI, POLRI  dan  SATPOL  PP,  dilakukan dengan  sangat  baik  dan  telah  dapat memberikan tingkat kepuasan Masyarakat Kota Cimahi. 2. Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan Kota  Cimahi,  dalam  hal  ini  yang bertanggung jawab dalam penanganan pasien  terdampak  Covid-19,  untuk menyiapkan  lahan  pemakaman  bagi Masyarakat  yang  meninggal  akibat Covid-19, melayani sangat baik sesuai kebutuhan  Masyarakat  dan  Pemkot Kota Cimahi.
3. Pemkot  Cimahi,  saat  ini  telah melakukan  pelayanan  publik  dengan menggunakan aplikasi berbasis smart city,  di  setiap  dinas  pelayanan  publik sehingga  dalam  hal  pelayanan  publik,
kendala-kendala dapat diatasi dengan cepat dan tepat.
4. Dalam  penanganan  penularan  Covid- 19.  Pemerintah  daerah  kota  Cimahi, turut  serta  melibatkan  partisipasi Masyarakat, khususnya daerah dimana masih  termasuk  zona  merah,  warga Masyarakat  saling  bahu  membahu, untuk  memberikan  bantuan  kepada warga yang sedang melakukan isolasi secara  mandiri,  karena  terinspeksi Covid-19,  dan  di  bawah  pengawasan dan  pengendalian  Dinas  Kesehatan Kota Cimahi.

## SARAN
Tata  Kelola  Pemerintahan  Kota
Cimahi, di masa pandemi Covid-19, tetap berjalan,  dengan  berbagai  inovasi  yang dilakukan oleh jajaran aparatur pemerintah  Kota  Cimahi,  namun  dalam implementasinya masih diperlukan adanya  pengawasan  dan  pengendalian dari jajaran terkait, dengan disediakannya kotak-kotak  saran  yang  dapat  dijadikan tempat  bagi  warga  Masyarakat  yang masih  merasakan  kurang  puas,  atas pelayanan  yang  diterimanya,  khususnya pelayanan  kesehatan  yang  sedang mewabah  saat  ini,  ini  sangat  penting sebagai check  and  balance terkait pelayanan publik. Pada unit-unit pelayanan diupayakan perlu ditambahkan CCTV, sebagai unit pengawasan internal bagi Pimpinan, saat ini  sudah  ada,  namun  dirasakan  masih sangat kurang.
Keberhasilan Tata Pemerintahan di Kota Cimahi, diharapkan dapat ditiru oleh kota-kota lainnya di Jawa Barat, bahkan di Seluruh  Indonesia.  Di  tahun  2020 beberapa kali  Kota Cimahi mendapatkan penghargaan
atas inovasi-inovasi
pelayanan  publik  dari  pemerintah,
sebagai Kota yang saat ini menggunakan jaringan smart city , diseluruh dinas-dinas pelayan  publik  secara  terpadu.  Sehingga Cimahi mendapatkan julukan kota Smart City .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . cet.ke-2. Bandung: Alfabeta Nugroho D Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk  Negara-Negara  Berkembang .
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Suharto,  Edi.  2005. Analisis  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Surjadi.  2009. Pengembangan  Kinerja
Pelayanan  Publik .  bandung:  Refika Aditama Barata, Atep. 2004. Dasar-dasar Pelayanan  Prima .  Jakarta:  Elex Media. Komputindo.
Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih.  2006. Manajemen  Pelayanan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Ndraha,  Taliziduhu,  2003.Kybernology ( Ilmu Pemerintahan Baru )1, Rineka Cipta, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan publik.
Undang-Undang  RI  No.  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah