## Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia
Geral Samuel 1
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang E-mail: geralsamn@student.unnes.ac.id

## ABSTRACT
The development of a country is determined by the community and the government that regulates it. If the  government  makes  good  laws  and  regulations,  the  community  will  always  comply  with  these regulations. Taxes are things that areNegeriN regulated in laws and regulations. In this case, taxes are an obligation  for  the  community  to  pay  them.  The  type  of  research  in  the  legal  article  entitled  Juridical Analysis of the Compliance Level of Paying Taxes for the Indonesian Society is doctrinal or normative legal research. Taxes themselves have essential benefits for the development of the Indonesian state because taxes are a source of state treasury income which is ultimately used for public welfare. This study aims to determine  the  benefits  of  taxes,  government  efforts,  and  the  influence  of  the  Indonesian  people's understanding of the importance of paying taxes to create public welfare in Indonesia.
Keywords : tax; taxpayer; tax benefits; awareness of paying taxes; tax compliance

## ABSTRAK
Perkembangan suatu Negara ditentukan oleh masyarakat dan  suatu pemerintahan yang mengaturnya, jika pemerintah membuat peraturan perundang-undangann yang baik, maka masyarakat senantiasa akan mematuhi peraturan tersebut. Pajak merupakan hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk membayarnya. Jenis penelitian dalam artikel hukum yang berjudul Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Pajak sendiri memiliki manfaat penting bagi pembangunan Negara Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber bagi pendapatan kas negara yang  pada  akhirnya  digunakan  untuk  kepentingan  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  ini  memiliki tujuan  untuk  mengetahui  manfaat  pajak,  upaya  pemerintah  serta  pengaruh  pemahaman  masyarakat Indonesia  mengenai  pentingnya  membayar  pajak  demi  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  di Indonesia.
Kata Kunci: pajak; wajib pajak; manfaat pajak; kesadaran membayar pajak; patuh pajak

## LATAR BELAKANG
Pembangunan  Nasional  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Pembangunan yang baik tidak luput dari adanya faktor pendukung salah satunya seperti pendanaan, dimana setiap pembangunan yang berlangsung akan membutuhkan biaya yang  digunakan  untuk  menunjang  proses pembangunan  itu sendiri.  Selain  itu sebuah penyelenggaraan pemerintah memerlukan biaya yang besar pula, dana yang diperlukan tersebut  akan  bertambah  sejalur  dengan  pertambahan  suatu  kebutuhan.  Indonesia harus mengutamakan kemandirian dalam kebutuhan fiskalnya, hal ini akan berdampak negatif apabila Indonesia selalu bergantung dengan sumber eksternal (bantuan asing). Maka dengan inilah pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan sumber fiskal yang didapat dari dalam (intenal), dalam hal ini pajak merupakan salah satu sumber penting
keuangan yang dipakai pemerintah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan sampai kepada  kebutuhan  umum  seperti  adanya  pelayanan  umum  yang  diringkas  dalam pembangunan nasional demi menciptakan kesejahteraan rakyat.
Pajak merupakan hak yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, pemungutan pajak oleh negara adalah hal yang diwajibkan kepada warga negara atau dalam hal ini ialah wajib pajak.  Pajak  memiliki  sistem  dasar  dengan  cara  mengumpulkan  iuran  berupa  uang (dana) yang didapat dari masyarakat, dan hasil output akhirnya akan digunakan untuk masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  contoh  seperti  adanya pembangunan  jalan,  fasilitas  umum,  dan  contoh  yang  dapat  langsung  dilihat  seperti subsidi-subsidi bagi masyarakat mulai dari pendidikan, kebutuhan sehari-hari (air, listrik) hingga  kepada  subsidi  kesehatan,  serta  contoh  lainnya  yang  memang  pada  dasarnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat.
Perpajakan  di  Indonesia  telah  diatur  dengan  jelas  didalam  UU  No.  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  sehingga  dengan  dasar  hukum yang jelas maka diharapkan mampu melancarkan kegiatan perpajakan di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pungutan dari pemerintah (pusat/derah), yang hanya baru dapat dipungut setelah ada dasar  peraturan undan-undang yang berlaku dan mengaturnya. 1
Adapun  menurut  aturan  perundang-undangan  mengenai  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara  Perpajakan,  definisi  wajib  pajak  pada  dasarnya  meliputi  pembayar  pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Pada UU KUP dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan Negara kepada suatu badan atau perorangan atau dalam hal ini adalah masyarakat dan bersifat memaksa. Oleh karena hal ini, apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya, maka yang diberikan adalah sebuah sanksi, sanksi ini dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi yang nantinya dibagi lagi menjadi sanksi denda, sanksi bunga serta sanksi kenaikan.
Dalam  praktiknya,  Indonesia  membagi  pajak  kedalam  2  jenis  menurut  pengelolanya, yaitu  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  yang  nantinya  akan  disebut  sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 2 Mekanismenya, pajak pusat yang diwajibkan akan masuk ke dalam APBN, sedangkan pajak daerah akan masuk ke dalam APBD. Pendapatan inilah yang nantinya digunakan demi menciptakan kesejahteraan rakyat.
Walaupun  pajak  sudah  diatur  dengan  jelas  dalam  aturan  perundang-undangan  di Indonesia, faktualnya terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini apabila  dikaitkan  dengan  teori  dari  Lawrence.  M.  Friedman  mengenai  sistem  hukum, yang memiliki kendala dalam berjalannya adalah, struktur hukum dan budaya hukum yang  ada  pada  masyarakat,  dikatakan  mengalam  kendala  karena  struktur  hukum meliputi  institusi  yang  berwenang  dalam  hal  perpajakan  di  Indonesia  kerap  kali
1 Dwi Sulastyawati, “Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1 (2014).
2 Erwin Bahtiar dan Sihar Tambunan, “Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh,” Media Akuntansi Perpajakan 4, no. 2 (2019): 1–10.
mengalami  masalah  (kasus-kasus)  yang  nantinya  mengakibatkan  kurangnya  percaya masyarakat kepada pihak tersebut.
Selain  itu    budaya  hukum  (sikap  manusia)  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum  di Indonesia masih belum mendukung berjalannya Perpajakan dengan baik. Karena sebaik apapun unsur penegak  hukum  dan  kualitas  hukum  atau  aturan perundang-undangan yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat, perpajakan di Indonesia tidak akan berjalan optimal.
Hal  yang  menjadi  penyebabnya  adalah  kekurangan  kesadaran  dari  masyarakat  akan pentingnya membayar pajak, situasi masyarakat yang kurang mengenal pajak inilah yang nantinya  akan  menjadi  salah  satu  faktor  menghambatnya  proses  perpajakan  di Indonesia,  adanya  rasa  enggan  dari    masyarakat  untuk  membayar  pajak  juga dikarenakan  adanya  anggapan  yang  salah  dari  masyarakat  terhadap  aparat  penegak perpajakan  itu  sendiri  yang  nantinya  akan  berdampak  merugikan  negara 3 ,  selain  itu tingkat kualitas pelayanan pun menjadi hal yang turut diperhatikan dalam mengetahui penyebabnya.

## METODE
Jenis penelitian dalam artikel hukum yang berjudul Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar  Pajak Masyarakat  Indonesia  adalah  penelitian  doktrinal  atau  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  doctrinal/penelitian  hukum  normative  pada  hakikatnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan masalah serta merumuskan masalah  terkait  yang  nantinya  akan  dianalisis  terhadap  inti  permasalahan.  Adapun dalam  penulisan  artikel,  data  yang  digunakan  dalam  pengkajian  dan  analisis permasalahan terkait berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud ialah perolehan  data  melalui  buku  hukum,  laporan/dokumen  hukum,  artikel  hukum  yang termuat dalam jurnal terakreditasi.

## PEMBAHASAN
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian dari  Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak akan  perpajakan  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  negara yang  diharapkan  dalam  pemenuhannya  kewajibannya  dilakukan  dengan  sukarela. Adapun kepatuhan wajib pajak dapat ditinjau dari adanya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan yang sudah diatur, mendaftarkan diri, dan kepatuhan dalam mengembalikan  surat  pemberitahuan  yang  sudah  diisi  secara  jelas  dan  lengkap, kepatuhan  dalam  mengisi  lengkap  surat  setoran  pajak,  serta  kepatuhan  dalam penghitungan, pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan pajak.
Pengertian lain dari kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat ditinjau dari wajib pajak yang berusaha untuk selalu memahami segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
3 Robertus Rinti dan Dwinanarhati Emei Setiamandani, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb),”
Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial 5, no. 2 (2016): 71–75.
ada,  mengisi  formulir  perpajakan  secara  jelas  dan  lengkap,  serta  membayar  pajak dengan benar dan tepat waktu.
Berdasarkan    PMK  RI  No  74/PMK.03/2012,  Kepatuhan  wajib  pajak,  dapat  dilihat apabila wajib pajak yang dimaksud memenuhi syarat-syarat yang termaktub didalam peraturan tersebut, diantaranya :
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Nihilnya tunggakan dalam pajak untuk semua jenis pajak, adapun dalam hal ini dikecualikan apabila wajib pajak memiliki iin untuk mengangsur atau menunda dalam pembayaran pajaknya.
3. Tidak pernah dipidana dalam hal melakukan tindak pidana bidang perpajakan.
Wajib  pajak  yang  tidak  patuh  biasanya  melakukan  tindakan-tindakan  berupa penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang nantinya akan berpengaruh kepada kurangnya penerimaan pajak oleh Negara, hal ini tentu sangat merugikan  negara  dalam  menjamin  kesejahteraan  warga  negaranya,  sehingga kepatuhan terhadap wajak menjadi sangat penting. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak  dipengaruhi  oleh  kondisi  baik  atau  tidaknya  sistem  administrasi  perpajakan yang  ada.  Sehingga  sebuah  perkembangan  administrasi  perpajakan  sendiri  dapat menjadi  faktor  dalam  mendoron/  tidak  mendorong  kepuasan  dan  kepatuhan  dari para wajib pajak.

## 2. Faktor-faktor dalam Kepatuhan Wajib Pajak
Ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk menilai tingkat kepatuhan akan wajib pajak 4 , diantaranya:
a. Tingkat Pemahaman Mengenai Perpajakan.
Memahami  suatu  perpajakan  merupakan  hal  dasar  yang  seharusnya diperuntukkan  bagi  para  wajib  pajak.  Dapat  dikatakan  apabila  semakin  tinggi tingkat  wawasan/pemahaman  masyarakat  tentang  perpajakan  (peraturannya), manfaat serta  sifatnya  yang  wajib,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pemahaman mengenai perpajakan inilah yang nantinya akan membawa munculnya kesadaran wajib pajak yang dapat dilihat dari usaha dengan kesungguhan dari wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya sehingga pemahaman perpajakan dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya secara sukarela.
Sudah  lumayan  banyak  masyarakat  yang  telah  memberikan  pandangan  bahwa kesejahteraan di Indonesia masih belum tercapai dengan optimal, padahal masih banyak  yang  masih  enggan  untuk  membayar pajak.  Oleh  karena itu  masyarakat seharusnya  tahu  akan  manfaat  pajak  itu  sendiri  yaitu  digunakan  untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan hal ini disimpulkan
4 Ika Yuliyanti, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).
bahwa  ketidaktahuan  akan  pentingnya  pajak  juga  mempengaruhi  persepsi terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.
b. Besar manfaat dari pembayaran pajak.
Semakin tinggi manfaat yang diterima oleh wajib pajak, semakin mereka berpikir tentang  pentingnya  pelaporan  pajak  oleh  para  wajib  pajak,  selain  itu  apabila manfaat bagi wajib pajak diterima secara menyeluruh dan tidak menguntungkan hanya  satu  daerah  saja,  hal  ini  dapat  meningkatkan  tingkatan  kepatuhan  wajib pajak di Indonesia. Adapun dalam hal ini manfaat yang diterima wajib pajak dapat berupa  peningkatan  pelayanan  atau  fasilitas  publik,  pembangunan  Negara, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi.
c. Mutu Pelayanan Perpajakan
Mutu  Pelayanan  Perpajakan  dapat  dikatakan  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan dengan apabila kualitas pelayanan diterima  oleh  masyarakat  wajib  pajak  dengan  baik  maka  akan  cenderung  pula wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  membayar  pajaknya.  Baik  yang  dimaksud  disini ialah  tuntutan  masyarakat  akan  pelayanan  yang  memberikan  kenyamanan, keamanan, kelancaran, serta kepastian hukum. 5
d.  Sanksi Perpajakan
Sanksi  adalah  tindakan  hukum  yang  diberikan  oleh  pihak  berwenang  apabila  yang diatur  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  dalam  hal  ini  adalah peraturan  perundang-undangan  pajak.  Dalam  ketentuan  perpajakan,  sanksi dibedakan menjadi sanksi administrastif dan sanksi pidana.  Dalam hal ini wajib pajak akan  lebih  mematuhi  pembayaran  pajak  bila  memandang  bahwa  sanksi  yang dikenakan dianggap sangat merugikan kekayaannya.
Selain dari faktor yang disebutkan diatas, terdapat pendapat lain yaitu meliputi faktor ekonomi,  faktor  pengambil  kebijakan,  faktor  wajib  pajak,  faktor  social, 6 berikut penjelasannya:
a. Faktor ekonomi
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia  dapat  dikatakan  dipengaruhi  oleh pertimbangan  ekonomi  masyarakatnya.  Masyarakat  yang  memiliki  kewajiban untuk  membayar  pajak  ini  selalu  menganalisis  dengan  cara  menimbang  apakah biaya yang dikeluarkan akan sangat bermanfaat nantinya atau kurang bermanfaat. Selain  itu,  besaran  tarif  pajak  yang  diatur  pun  dapat  mempengaruhi  tingkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
b. Faktor otoritas
5 Ni Luh Supadmi, “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan,” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 4, no. 2 (2009): 1–14.
6 Setiadi Alim Lim, “UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA,” Jurnal Bisnis 9 (2017): 28–47.

## Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak (Geral Samuel)
Faktor otoritas ini pada hakekatnya berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dijelaskan bahwa faktor meliputi tingkat kesederhanaan sistem perpajakan, keadilan, persepsi terkait pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir ialah peranan dari  otoritas perpajakan  tersebut.   Tingkat  kesederhanaan sistem disini  merupakan  hal  yang  patut  diperhitungkan,  karena  apabila  masyarakat merasa susah untuk melaksanakan kewajibannya, hal ini akan berdampak kepada munculnya rasa malas dan berakibat naiknya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.
c. Faktor wajib pajak
Faktor  wajib pajak ini meliputi adalah hal-hal yang berhubungan dengan profil dari wajib  pajak,  adapun  profil  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  umur/  usia  dari wajib  pajak,  wawasan,  jenjang  pendidikan,  serta  sikap  atau  perilaku  dari  wajib pajak.
d. Faktor sosial.
Sosial  yang  dimaksud  disini  ialah  interaksi  wajib  pajak  dengan  lingkungannya. Dalam  hal  ini  faktor  sosial  menjadi  faktor  yang  dapat  diperhitungkan  dalam meninjau  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia.  Faktor  sosial  ini  meliputi pengaruh kelompok (rekan), norma sosial, hingga kepada budaya. Apabila sosial lingkungan  wajib  pajak  berada  di  tahap  sadar  akan  kewajibannya,  maka  hal  ini akan berdampak baik bagi kepatuhan wajib pajak.
2. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia.
Rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia  ini  merupakan  tugas  bagi pemerintah  untuk  membenahinya.  Oleh  karenaa  itu  pemerintah  selalu mengupayakan perbaikan kualitas pelayanan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan  yang  nantinya  bermuara  kepada  kepatuhan  wajib  pajak.  Upaya  yang dilakukan  ini  seperti  dapat  dilakukan  dalam  hal  peningkatan  kemampuan  teknis pegawai dalam bidang perpajakan, meningkatkan keprofesionalitasan pegawai pajak melalui  cara  internalisasi  nilai-nilai  Kementrian  Keuangan,  meningkatkan  jumlah tenaga pemeriksa untuk memperbaiki kualitas penegak hukum.
Dalam hal ini, pemerintah pun telah mengupayakan sistem administrasi perpajakan yang modern. Sistem administrasi perpajakan yang modern atau yang dapat disebut dengan   modernisasi administrasi perpajakan  merupakan  sistem administrasi  yang mengalami proses perubahan agar kinerjanya lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat lebih efisien, ekonomis dan cepat yang diringkas kedalam program reformasi administrasi  perpajakan. 7 Dengan  pengoptimalan  pelayanan-pelayanan  dan dimudahkannya  sitem  pelayanan  pajak  inilah  maka  wajib  pajak  diharapkan  akan merasa puas dan nyaman atas pelayanan kantor pajak yang diberikan, sehingga pada akhirnya mampu menumbuhkan kepatuhan secara sukarela untuk membayar pajak.
7 Achmad Husaini Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Jejak 6, no. 2 (2015): 1–9.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 63-70
Adapun masalah terkait dengan masih banyaknya warga negara sebagai wajib pajak yang  kurang  paham  mengenai  kewajiban  untuk  membayar  pajak  serta  peraturan atau sistem yang ada dianggap masih kompleks 8 , hal ini lah yang menjadi acuan dasar untuk pemerintah untuk selalu berupaya mengadakan penyuluhan atau sosialisasi di bidang perpajakan demi menambah wawasan lebih mengenai perpajakan dari wajib Pajak  di  Indonesia.  Dengan  hal  ini,  diharapkan  para  pihak  dapat  melaksanakan kewajiban  sesuai dengan ketentukan yang mengatur.
Tidak  hanya  membenahi  pelayanan  dan  mengadakan  sosialisasi  saja,  pemerintah harus  berupaya  pula  untuk  melakukan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  proses pemungutan pajak. Sehingga apabila terjadi sebuah pelanggaran atau penyimpangan maka  akan  diberikan  sanksi  yang  tegas.  Sanksi  ini  sudah  diatur  dalam  aturan perundang-undangan,  adapun  pemberian  sanksi  yang  tegas  inilah,  yang  apabila dikaitkan dengan teori roscoe pound yaitu Law as a tool of social engineering , adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

## KESIMPULAN
Pajak  merupakan  hak  dari  negara,  adapun  pemungutan  pajak  berupa  iuran  dalam bentuk uang yang diwajibkan kepada warga negara wajib pajak, pajak disini berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan negara. Karena pentingnya peran pajak bagi negara inilah maka warga negara secara paksa melalui hukum diatur untuk membayar pajak. Dalam hal ini, apabila proses perpajakan di Indonesia berjalan kurang  baik,  maka  tentu  akan  berefek  kepada  terhambatnya  proses  pembangunan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat. 9 Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  meliputi  Tingkat  Pemahaman  Mengenai Perpajakan;  Besar  Manfaat  Dari  Pembayaran  Pajak;  Mutu  Pelayanan  Perpajakan  dan Sanksi  Pajak.  Pemahaman  pajak  mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  karena  pemahaman  mengenai  peraturan  perpajakan serta manfaat pajak menjadi acuan untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Sebuah pandangan yang positif dan pemahaman yang benar dari masyarakat  wajib  pajak  terhadap  pelaksanaan  perpajakan  oleh  pemerintah  akan menggerakkan  pemikiran  masyarakat  untuk  senantiasa  melaksanakan  kewajibannya untuk membayar pajak.
Terkadang  karena  perubahan  peraturan  perundan-undangan  disertai  wawasan  yang kurang  terhadap  pajak  inilah  yang  membuat  masyarakat  bingung  dan  keliru  dalam menyelesaikan  kewajibannya.  Selain  pemahaman  mengenai  perpajakan,  kualitas pelayanan, sanksi, dan manfaat yang diberikan pun menjadi faktor dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan diaturnya peraturan yang menjadi dasar hukum tentang pajak, maka diharapkan agar penerimaan pajak sebagai sumber keuangan negara dapat memperoleh  hasil  yang  optimal  dan  dapat  dipakai  secara  terus  menerus.  Namun faktualnya,  pemungutan  pajak  ini  masih  banyak  hambatan  yang  dialami,  hal  ini
8 Sulastyawati, “Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat.”
9 Meitha Djohan Oe, “Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia,” Pranata Hukum 5, no. 2 (2010): 123–32.
diantaranya:  kurangnya  wawasan  masyarakat,  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap perpajakan. Untuk mengurangi hambatan tersebut  pemerintah  perlu  melakukan  upaya  agar  membuat  masyarakat  sadar  akan pentingnya  membayar  pajak,  langkah  yang  efektif  adalah  dengan  cara  pemberian sosialisasi  berupa  bimbingan,  pemberian  pemahaman,  dan  pendekatan  kepada masyarakat  melalui  penyuluhan-penyuluhan  mengenai  perpajakan di  Indonesia mulai dari aturan hukum terbaru hingga kepada manfaat dari membayar pajak. 10
Selain  itu,  dalam  menjaga  sistem  perpajakan  di  Indonesia  dengan  baik,  maka  upaya pemerintah adalah meningkatkan keprofesionalitasan aparatur pajak dalam mengolah dana  dibidang  perpajakan,  keprofesionalitasan  para  aparatur  pajak  inilah  yang memberikan pandangan dengan jelas bahwa pemerintah berupaya untuk menunjukkan kepada  publik  bahwa  pengelolaan  pajak  dilakukan  dengan  baik  dan  benar,  sehingga nantinya akan mendorong tingginya rasa percaya dari warga negara. Dan akan berefek kepada  warga  negara  yang  merasa  aman,  nyaman  dan  sukarela  dalam  menyetor kekayaannya dalam hal pajak demi kesejahteraan negara.

## Refrensi
Bahtiar, Erwin, dan Sihar Tambunan. “Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh.” Media Akuntansi Perpajakan 4, no. 2 (2019): 1 – 10.
Lim, Setiadi Alim. “UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA.” Jurnal Bisnis 9 (2017): 28 – 47.
Oe, Meitha Djohan. “Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia.” Pranata Hukum 5, no. 2 (2010): 123 – 32.
Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Jejak 6, no. 2 (2015): 1 – 9.
Rinti, Robertus, dan Dwinanarhati Emei Setiamandani. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam M embayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb).” Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial 5, no. 2 (2016): 71 – 75.
Sulastyawati, Dwi. “Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat.” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1 (2014).
Supadmi, Ni Luh. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan.” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 4, no. 2 (2009): 1 – 14.
Yuliyanti,  Ika.  “Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan,  Dan  Kondisi  Lingkungan  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
10 Rinti dan Setiamandani, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb).”