Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 119-130 ISSN 2339 - 1545
*Email Korespondensi: 1 hp.yahovan@gmail.com

## Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Fixed Asset Intensity Dan Pajak Penghasilan Dimoderasi Regulasi Insentif Pajak Revaluasi Aset
Hadi Purwanto 1
1 Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640

## ABSTRACT
This study aims to investigate the influence of leverage, firm size and fixed asset intensity to Income Tax moderated by PMK 191/2015 in listed companies on the Indonesia Stock Exchange. This study uses quantitative data that have been published in the Indonesia Stock Exchange and tax revenue from DGT. The samples used in this study were 145, including 102 companies that met the study criteria, as this study using purposive sampling method in sample selection. Method of data analysis using technique of moderated regression analysis  with  Warp-pls.  The  result  of  the  research  shows  that  firm  size  has a significant effect directly to PPh on revaluation. Leverage and fixed asset intensity have no direct effect on income tax on revaluation.While the effect of leverage and fixed asset intensity on Income Tax of asset revaluation fully moderated (pure moderator) by PMK 191/2015. Otherwise , PMK 191/2015 play role as predictor moderator variable in relation of firm size’s effect on Income Tax of asset revaluation .

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh leverage , ukuran perusahaan dan fixed asset intensity terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap dengan dimoderasi PMK 191/2015 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dan data realiasi pajak Direktorat jenderal Pajak. Dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 145 yang terdiri dari 102 perusahan yang memenuhi kriteria penelitian, karena penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel. Metode analisis data menggunakan teknik moderated regression analysis dengan Warp-pls . Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran  perusahaan  berpengaruh  signifikan  secara  langsung  terhadap  PPh atas revaluasi. Leverage dan fixed asset intensity tidak berpengaruh langsung terhadap PPh atas revaluasi. Sedangkan PMK 191/2015 terbukti memoderasi sempurna ( pure moderasi ) PPh atas Revaluasi. Sementara PMK 191/2015 berperan sebagai variabel prediktor ( predictor  moderator  variable ) dalam hubungan pengaruh ukuran perusahaan terhadap PPh atas revaluasi.

## INFO ARTIKEL
JEL Classsification: M41 G18
Keywords: leverage , firm size, fixed asset intensity, asset revaluation, income tax.

## 1. Pendahuluan
Pelaporan keuangan diatur sedemikian dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang dapat menyajikan informasi andal dan reliable untuk pengambilan keputusan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, akuntan menemukan  banyak  celah  dalam  pendekatan- pendekatan pelaporan keuangan yang telah ada,  untuk  melakukan  fraud  (kecurangan).  Hal ini  merupakan  salah  satu  sebab  munculnya pengaturan akuntansi baru yang principal based yaitu  IFRS  (International  Financial  Reporting Standard).
Data pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar tahun 2011, dapat disampaikan bahwa perusahaan cenderung memilih alternatif akuntansi yang menghindari nilai wajar (fair value), sedangkan nilai wajar atau nilai revaluasi kurang dipilih. Hal ini disebabkan, karena penggunaan model revaluasi menimbulkan  masalah  pajak  yang  signifikan (Saptono dan Suwardi: 2013).
Masalah  pajak  dapat  muncul  dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 (Revisi 2011): Aktiva Tetap. PSAK ini harus diterapkan untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah  1  Januari  2012.  PSAK  mengacu  pada International  Accounting  Standard  No.  16 (Revisi 2009): Aktiva Tetap. Ada dua model untuk pengukuran berikutnya: model biaya dan model revaluasi. Pada penerapan model badan tidak akan menemui masalah pajak sebagai peraturan pajak Indonesia menetapkan bahwa aktiva diukur berdasarkan biaya historis. Namun, ketika menerapkan model revaluasi, badan secara teratur memiliki untuk merevaluasi aktiva tetap sesuai dengan paragraf 31 PSAK 16 (Revisi 2011). ayat tersebut menetapkan sebagai berikut: “Setelah pengakuan sebagai aktiva, item aktiva tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dilakukan pada nilai revaluasi, nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai berikutnya. Revaluasi harus
dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari yang akan ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan”(IAI, 2011).
Model revaluasi, berdasarkan peraturan pajak, akan ada keuntungan dari revaluasi aktiva tetap. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah atau tidak otoritas pajak dapat mengenakan pajak 10% atas keuntungan ketika entitas yang  dicatat  berlaku  surat  untuk  mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak mengacu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor. 79/PMK.03/2008  dan  Pasal  19  Undang- Undang Pajak Penghasilan. Menurut aturan ini, entitas sebagai Wajib Pajak, perusahaan diijinkan untuk menerapkan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan fiskal yang merupakan obyek Pajak Penghasilan. Aturan menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk merespon surat permohonan Wajib Pajak, baik menyetujui atau menolak permohonan revaluasi. Pajak Penghasilan Final sebesar 10% terutang atas surplus revaluasi yang merupakan selisih antara nila aktiva hasil revaluasi dengan nilai buku aktiva. Secara ketentuan Wajib Pajak yang akan melakukan revaluasi aktiva tetap harus mengajukan permohonan dan menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan timbul biaya untuk penilaian aktiva dilakukan oleh seorang profesional di bidangnya, yaitu biaya penilaian aktiva oleh apraisal.
Pengambilan keputusan korporasi dalam memilih melakukan revaluasi atau tidak sangat di pengaruhi interaksi antar motive, pengaruh, impilkasi bisnis, dan hasil dari Revaluasi Aktiva Tetap (Zakaria, 2014). Melalui penelitian terse- but telah dikembangkan suatu model konseptual pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap. Banyak motivasi perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap, seperti: untuk meningkatkan persepsi kesehatan keuangan kepada kreditor dan para pemegang saham dan juga meningkatkan kemampuan untuk meminjam (Pierra: 2007).
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 119-130 ISSN 2339 - 1545
Sedangkan bagi perusahaan, revaluasi dapat dijadikan sebagai sarana perencanaan perpajakan yang bertujuan untuk menghemat pembayaran pajak.
Bagi DJP, revaluasi akan berdampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan. Surplus dari selisih nilai revaluasi dan nilai buku aktiva dikenakan Pajak Penghasilan Final 10%. Dari data DJP, 3 (tiga) tahun sebelum dikeluarkannya PMK 191/2015 realisasi penerimaan pajak revaluasi aktiva tetap dan peminatnya sangatlah minim. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan sangat tinggi baik jumlah pemohon maupun realisasi penerimaan Pajak Penghasilan atas Revaluasi aktiva tetap. Kenaikan tersebut terkonsentrasi di 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2015. Sebagaimana diketahui  pada  bulan-bulan  tersebut  berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191/ PMK.03/2015 yang memberikan insentif fiskal  bagi  pengusaha  yang  akan  melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan berupa pemotongan tarif PPh atas revaluasi aktiva tetap. Bagi Wajib Pajak yang melakukan revaluasi terdapat kewajiban pajak, berupa Pajak Penghasilan Final sebesar 10%. Dengan terbitnya PMK 191 Tahun 2015 yang memangkas tarif PPh Final Revaluasi Akiva Tetap dari 10% menjadi 3%, 4% dan 6% diharapkan menjadi daya tarik bagi Wajib Pajak untuk melakukan revaluasi aktiva tetap. Bagi Pemerintah dengan revaluasi aktiva tetap ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan akibat revaluasi.
Kebijakan tax  cut secara  teoritis  dalam jangka panjang tidak akan menurunkan penerimaan  negara  secara  aggregate,  bahkan sebaliknya akan meningkatkan penerimaaan negara  dari  jenis-jenis pajak  lainnya.  PMK 191
Tahun 2015 adalah insentif PPh pertama bagi pelaku bisnis yang akan melakukan revaluasi aktiva tetap sejak perubahan Undang Undang PPh terakhir tahun 2007. Penerbitan insentif pajak diskon tarif atas revaluasi aktiva tetap yaitu PMK 191 Tahun 2015 dapat mendorong motivasi Wajib Pajak merevaluasi aktiva tetapnya. Dan penurunan tarif ini dapat mendorong Wajib
Pajak merevaluasi aktiva tetapnya dibandingkan dengan tarif sesuai ketentuan sebelumnya.
Menarik untuk diteliti adalah Pajak yang ditimbulkan atas pengajuan permohonan Revaluasi Aktiva Tetap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait revaluasi aktiva tetap. Katuuk, Yolanda C (2013) meneliti impilkasi revaluasi aktva tetap berupa kenaikan PPh Final revaluasi (10% dari surplus aktiva), kenaikan nilai pasar wajar aktiva, kenaikan biaya amortisasi, dan penghematan pajak ( tax  saving ) terutama untuk revaluasi aktiva yang dapat disusutkan ( depreciable asset ).
Terdapat beberapa penelitian seperti (Listiyani, Yani ; 2015) menemukan leverage, dan  intensitas  aset  tidak  lancar  memiliki pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  revaluasi, sedangkan perubahan kas operasi dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap revaluasi. Cut Anisa Laatifa dan  Musfiadi  Harini  (2016),  meneliti  tentang pengaruh  Negoisasi  Debt  Contract,  Political Cost, Fixed Asset Intensity, dan Market to Book Value terhadap Revaluasi Aset Tetap. Studi di  Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2010-2014.  Dari penelitian ditemukan debt contracts berpengaruh negatif  terhadap  revaluasi  aset  tetap,  political cost  tidak  berpengaruh  terhadap  revaluasi  aset tetap, fixed asset  intensity dan market to book ratio berpengaruh positif terhadap revaluasi.
Tay  (2009),  menemukan  firm  size  dan fixed  asset  intensity  berpengaruh  terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap. Sementara leverage, liquidity, dan market to  book  ratio  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap. Yuliasta et. Al (2015), menemukan kegagalan pembuktikan bahwa leverage, arus kas operasi, dan ukuran perusahaan, Fixed Asset Intensity dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan revaluasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yustia et. al. (2015) dengan judul Pengaruh Leverage, Arus Kas
Operasi, Ukuran Perusahaan, dan Fixed  Asset Intensity terhadap Revaluasi Aktiva Tetap. Penelitian tersebut tidak berhasil membuktikan fakta leverage , penurunan arus kas operasi, ukuran perusahaan, dan fixed  asset  intensity mempengaruhi manajer untuk melakukan revaluasi aktiva tetap.
Peneliti juga menambahkan kebijakan PMK 191/2015 sebagai variabel permoderasi. Sebagaimana dapat dilihat pada table 1.2, penerimaan PPh Final atas revaluasi aktiva tetap di tahun 2015 yaitu tahun berlakunya PMK 191/2015 melonjak tajam dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Surlpus revaluasi yang diperoleh akibat memanfaatkan kebijakan PMK 191/2015 direspon positif oleh pelaku usaha dengan melakukan pembayaran PPh Final dalam rangka mengajukan permohonan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Leverage , Ukuran Perusahaan dan Fixed  Asset  Itensity Tetap terhadap Pajak Penghasilan yang dimoderasi PMK Nomor 191 Tahun 2015”.

## 2. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Leverage Terhadap Pajak Penghahasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap Perusahaan dengan utang tinggi akan lebih mungkin untuk merevaluasi aset tetap mereka, sehingga tunduk pada perjanjian hutang mereka dan juga bisa meminjam lebih jauh dengan istilah yang lebih baik (Whittred dan Chan, 1992). Revaluasi aset tetap dapat mempengaruhi kekuatan perusahaan dalam negosiasi kontrak utang dengan pemberi pinjaman (Seng dan Su, 2010). Revaluasi aset memiliki keuntungan menurunkan leverage , menurunkan probabilitas kegagalan perjanjian kontrak utang, dan memberikan sinyal yang baik (Cotter, 1999), mempengaruhi angka-angka akuntansi sehingga keputusan manajemen untuk merevaluasi aset mengubah keuangan perusahaan, yaitu mengubah rasio debt to total tangible asset .
Peneliti-peneliti  sebelumnya  di  beberapa
negara menemukan hubungan antara tindakan revaluasi dengan leverage , misalnya di Inggris (Lin dan Peasnell, 2000a, 2000b; Iatridis, 2011), di Iran (Tabari dan Adi, 2014). Perusahaan akan melakukan revaluasi asset jika tingkat leverage perusahaan tinggi, misalnya di Australia (Brown et al, 1992); dan di Swiss (Piera, 2007); Perusahaan dengan growing debt  akan  merevaluasi  aset  (Barac  dan  Sodan, 2011). Adanya laporan posisi keuangan yang kuat, akan meyakinkan pemberi pinjaman bahwa perusahaan dapat membayar utang. Revaluasi aset akan memungkinkan perusahaan menghindari kemungkinan denda atau biaya pelunasan terkait dengan pelanggaran perjanjian hutang. Atas pilihan perusahaan melakukan Revaluasi Aktiva Tetap akan timbul PPh Final atas Revaluasi.
Hipotesis yang diuji adalah:
H1. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan akan memilih melakukan Revaluasi Aktiva Tetap dan membayar Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva
Tetap
Biaya politik sering dihubungkan dengan ukuran perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986). Penelitian-penelitian sebelumnya meng- gunakan ukuran perusahaan sebagai proksi political  factor (Lin dan Peasnell, 2000a). Menurut Seng dan Su (2010) ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam keputusan perusahaan untuk merevaluasi aset. Perusahaan besar akan menggunakan prosedur penurunan pendapatan (income reducing) dan mengurangi kemungkinan rugi akibat regulasi (Brown et al. 1992). Karena ingin menurunkan tekanan politik pemerintah atau serikat buruh, perusahaan besar akan menghindari pelaporan laba yang tinggi. Revaluasi  aktiva  tetap  merupakan  cara  efektif untuk menurunkan pelaporan laba melalui peningkatan biaya depresiasi sebagai akibat peningkatan aset revaluasi (Seng dan Su, 2010).
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 119-130 ISSN 2339 - 1545
Christoffersen dkk. (2006) telah menemukan bahwa ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dan revaluasi aset tetap. Penelitian di luar negeri menemukan bahwa perusahaan besar akan merevaluasi aset tetap (Brown et al., 1992; Tay, 2009; Seng dan Su, 2010; Iatridis dan Kiligiotis, 2012). Revaluasi Aktiva Tetap akan  menimbulkan  munculnya  PPh  Final  atas Revaluasi.
Hipotesis yang diuji adalah:
H2. Perusahaan dengan ukuran lebih besar akan memilih melakukan revaluasi aktiva tetap dan membayar Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap.
Pengaruh Fixed Asset Intensity Terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap
Fixed asset intensity (intensitas aset tetap) merupakan proporsi aset perusahaan yang terdiri dari aset tetap (Tay, 2009). Fixed asset intensity merupakan salah satu faktor yang diuji terkait dengan dalam asimetri informasi (Seng dan Su, 2010). Pada keadaan asimetri informasi, maka satu pihak lebih memilik informasi atas transaksi dibandingkan pihak lainnya. Lin dan Peasnel (2000b) menemukan hubungan yang positif antara keputusan untuk melakukan revaluasi dengan intensitas asset tetap. Tay (2009) menemukan pengaruh fixed  asset  intensity terhadap revaluasi aset. Revaluasi aset tetap memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas dan juga untuk menarik investor, dengan nilai aset yang lebih tinggi setelah revaluasi (Cotter and Zimmer, 1995; Cotter, 1999; Lin and Peasnell, 2000; Jaggi and Tsui, 2001). Perusahaan dengan intensitas asset lebih tinggi  cenderung  akan  melakukan  revaluasi aktiva tetap dengan membayar PPh Final atas Revaluasi Aktiva Tetap.
Hipotesis yang diuji adalah:
H3.  Perusahaan intensitas asset tetap yang lebih tinggi akan memilih melakukan Revaluasi Aktiva Tetap dan membayar Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap.
Pengaruh Leverage Terhadap Pajak Peng- hasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan dimoderasi PMK 191/2015
PMK 191/2015, melalui surplus revaluasi akan mendorong motivasi perusahaan dengan leverage tinggi untuk melakukan revaluasi aktiva tetap. Revaluasi Aktiva Tetap akan menimbulkan munculnya penerimaan PPh Final atas Revaluasi.
Hipotesis yang diuji adalah: H4. Perusahaan leverage tinggi akan memilih melakukan Revaluasi Aktiva Tetap dan membayar Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan dimoderasi kebijakan PMK 191/2015.
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan dimoderasi PMK 191/2015
PMK 191/2015, melalui surplus revaluasi akan mendorong motivasi perusahaan dengan ukuran perusahaan besar untuk melakukan revaluasi aktiva tetap. Revaluasi Aktiva Tetap akan menimbulkan munculnya penerimaan PPh Final atas Revaluasi.
Hipotesis yang diuji adalah:
H5. Perusahaan ukuran perusahaan besar akan memilih melakukan Revaluasi Aktiva Tetap dan membayar Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan dimoderasi kebijakan PMK 191/2015.
Pengaruh Fixed Asset Intensity Terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan dimoderasi PMK 191/2015
PMK 191/2015, melalui surplus revaluasi akan mendorong motivasi perusahaan dengan fixed  asset  intensity (intensitas aktiva tetap) tinggi untuk melakukan revaluasi aktiva tetap. Revaluasi Aktiva Tetap akan menimbulkan munculnya penerimaan PPh Final atas Revaluasi. Hipotesis yang diuji adalah: H6. Perusahaan  dengan fixed  asset  intensity (intensitas aktiva tetap) yang lebih tinggi akan memilih melakukan Revaluasi Aktiva
Tetap dan membayar Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan dimoderasi kebijakan PMK 191/2015.
Leverage Ukuran Perusahaan
In Fixed Asset tensity PMK PPh
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

## 3.  Metode Penelitian
Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen, yaitu: leverage, ukuran perusahaan, dan fixed  asset  intensity terhadap variabel dependen penerimaan PPh atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan variabel moderating kenaikan nilai perusahaan akibat Revaluasi, yaitu Surplus Revaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  perusahaan yang terdaftar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum diterbitkannya PMK 191/2015, yaitu per 19 Oktober 2015. Penelitian ini membatasi populasi dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu perusahaan yang melakukan revaluasi selama periode PMK 191/2015 dan melakukan publikasi Laporan
Keuangan tahun 2015 dan 2016 di Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Selanjutnya menggunakan Uji Model Struktural dengan WARP – PLS. Penggunaan alat uji ini dilakukan karena data yang diolah tidak normal. Oleh karena itu digunakan pengujian dengan alat uji WARP –PLS.

## 4.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Analisa Deskriptif
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis pertama sekali dilakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat  dari  nilai  rat-rata  ( mean ), maksimum, minimum, median, dan standar deviasi. Analisa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan prilaku data sampel tersebut.
Dari 555 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, diperoleh sampel akhir penelitian ini terdiri atas 145  revaluasi yang diajukan oleh 102 perusahaan. Berikut di bawah ini adalah data revaluasi yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Brusa Efek Indonesia selama berlaku PMK 191/2015 persektor kegiatan usaha:

## Tabel 1. Statistik Deskriptif Populasi Penelitian
Sektor Kegiatan Usaha Permohonan Revaluasi PPh atas Revaluasi Aneka industri 11 142,293,715,499 Industri barang konsumsi 16 41,892,748,348 Industri dasar dan kimia 30 906,080,667,559 Infrastruktur, utilitas dan transportasi 11 1,093,029,552,841 Keuangan 51 2,329,764,884,207 Perdagangan jasa dan investasi 13 130,947,927,312 Pertanian 5 14,024,255,250 Properti, real estate dan konstruksi bangunan 11 79,567,336,255 Grand Total 148 4,737,601,087,271 Sumber: Data diolah
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 119-130 ISSN 2339 - 1545
Dari tabel 1 diperoleh gambaran bahwa perusahaan yang berminat dengan PMK 191/2015 adalah perusahaan sektor keuangan, yaitu sebanyak 51 perusahaan dengan PPh yang dibayar sebanyak 2,3 triliun, diikuti sektor industri dasar kimia sebanyak 30 perusahaan dengan nilai PPh yang dibayar sebesar Rp 906 miliar.. Sedangkan perusahaan di sektor pertanian memiliki minat yang rendah terhadap revaluasi aktiva tetap, yaitu sebanyak 5 perusahaan dengan setoran PPh sebesar 14 miliar.
Dari 148 revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh 108 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 3 revaluasi yang datanya tidak lengkap. Ketidaklengkapan data tersebut disebabkan karena informasi Laporan Keuangan yang dijadikan variabel tidak tersedia dan/ atau pembukuan menggunakan mata uang selain Rupiah. Sehingga data yang dijadikan sampel adalah 145 revaluasi oleh 102 perusahaan.
Data yang diperoleh sampel penelitian dapat diuraikan seperti pada tabel 2 di bawah ini:

## Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
Min Max Mean Median St Deviation Lev 0,059 0,911 0,582 0,62522 0,239955 Size 10,043 20,761 15,099 14,98992 2,215896 Intensty 0,001 0,868 0,24784 0,17440 0,238092 M Rev 0,990 7,400 4,998448 4,98000 1,111648 PPh -0,410 5,880 3,53055 3,53055 1,091534 Sumber : Data diolah
Tabel 2 menunjukan data 3 (tiga) veriabel bebas dan 1 (satu) variabel moderasi dalam penelitian  dengan  jumlah  sampel  secara keseluruhan sebanyak 145 sampel. Variabel Leverage (Lev) memiliki nilai rata-rata ( mean ) 0,582, nilai maksimal 0,911, nilai minimum 0,059, nilai median 0,62522 dan standar deviasi 0,239955. Variabel Ukuran Perusahaan (Size) memiliki  nilai  rata-rata  ( mean ) 15,099, nilai maksimal 20,761, nilai minimum 10,043, nilai median 14,98992 dan standar deviasi 2,215896. Variabel Fixed  Asset  Intensity (Intensty) memiliki  nilai  rata-rata  ( mean ) 0,24784, nilai maksimal 0,868, nilai minimum 0,001, nilai median 0,17440 dan standar deviasi 0,238092.
Variabel Moderasi, yaitu Surplus Revaluasi (M Rev) memiliki nilai rata-rata ( mean ) 4,998448, nilai maksimal 7,400, nilai minimum 0,990, nilai median 4,98000 dan standar deviasi 1,111648.
Adapun variabel dependen berupa PPh memiliki nilai  rata-rata  ( mean ) 3,53055, nilai maksimal
5,880,  nilai  minimum  -0,410,  nilai  median 3,53055 dan standar deviasi 1,091534.
Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan WARP - PLS
Penelitian ini dibantu dengan menggunakan bantuan software Warp-PLS  6.0.  Berikut  hasil pengujian  menggunakan  software  Warp-PLS
6.0. Hasil Pengujian Structural Model. Pengujian structural model dilakukan dengan  melihat  koefisien  determinasi  (R²)  dan nilai koefisien jalur (β).
Gambar 2. Model Struktur Path Relation
Pengaruh

## Leverage Terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap
Berdasarkan hasil penelitian, variabel leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap.  Sedangkan  koefisen  jalur  yang  negatif membuktikan bahwa pengaruh leverage adalah negatif terhadap PPh atas Revaluasi aktiva tetap. Perusahaan dengan leverage tinggi memandang bahwa PPh atas revaluasi aktiva tetap sebagai beban ketimbang manfaat yang diperoleh setelah mengikuti revaluasi. Perusahaan dalam kondisi leverage  tinggi  lebih  fokus  menemukan  cara bagaimana menghasilkan tambahan riil income untuk mengembalikan pinjaman kepada kreditor daripada  memperoleh  income  berupa  “Surplus Revaluasi” di mana tidak ada uang riil yang masuk ke perusahaan.
Di sisi lain bahwa revaluasi aktiva tetap banyak dilakukan perusahaan tanpa ada pembatasan. Perusahaan melakukan revaluasi dimaksudkan agar Laporan Keuangan semakin menarik. Sekarang ini, masih menjadi pertanyaan  apakah  leverage  menjadi  satu- satunya kriteria pemberian tambahan hutang dan menentukan kemampuan perusahaan untu mengajukan pinjaman ( borrowing  capasity ). Padahal kemampuan perusahaan untu mengajukan pinjaman ( borrowing  capasity ) sangat bergantung assesment kreditur terhadap kemampuan debitur untuk membayar hutang. PPh yang dibayar atas Revaluasi aktiva tetap untuk  dalam  rangka  tidak  secara  otomatis meningkatkan leverage perusahaan, karena kreditur lebih mempertimbangkan hal yang lebih penting dari pemberian hutang yaitu kemampuan perusahaan membayar hutang.
Hasil ini sejalan dengan penelitian Yulistia, dkk (2015) yang tidak menemukan pengaruh leverage terhadap revaluasi aktiva tetap. Penelitian lainnya yang hampir sama adalah penelitan Listiyani (2015) dan Latifa (2015), Seng dan Su (2010), dan Jaggi dan Tsui (2001). Penelitian-penelitian tersebut tidak menemukan perngaruh leverage terhadap keputusan atau
PPh  yang  muncul  atas  revaluasi  aktiva  tetap. Sedangkan penelitian ini faktor dependen yang diuji adalah PPh atas Revaluasi aktiva tetap, bukan keputusan manajemen apakah akan melakukan revaluasi aktiva tetap atau tidak. Penelitian yang dilakukan Tabari dan Adi (2014) juga menemukan hubungan antara tindakan revaluasi dengan leverage. Sedangkan hasil penelitian sebelumnya yang tidak sama adalah Piera (2007), Andison (2015) dan Natalius (2015). Penelitian mereka menemukan bahwa variabel leverage memiliki pengaruh positif terhadap keputusan revaluasi aktiva tetap.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva
Tetap
Hasil penelitian menunjukan variabel ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap. Perusahaan dengan ukuran besar  cenderung  bersikap  konservatis  terhadap profitabilitas  untuk  mengurangi  biaya  politik ( political cost ). Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung perusahaan terkait tindakan-tindakan politis seperti pajak, regulasi, subsidi pemerintah, dan tuntutan buruh. Poltical cost  yang  ditanggung  perusahaan  besar  lebih besar dibandingkan perusahaan kecil.
Perusahaan dengan ukuran besar cenderung manajemen laba untuk mengurangi political cost. Salah satunya usaha dengan mengurangi biaya PPh Badan yang terutang tiap tahun. PPh Badan dikenakan atas penghasilan setelah dikurangi seluruh biaya perusahaan termasuk penyusutan. Dengan mengeluarkan pengorbanan, berupa biaya PPh Final yang harus dikeluarkan apabila keputusan revaluasi aktiva tetap dilakukan, perusahaan dapat mengurangi beban PPh Badan yang harus dibayar melalui penambahan beban penyusutan atas aktiva yang direvaluasi.
Hasil sejalan dengan penelitian Ink Tay (2009), Seng dan Su (2010), Yulistia dkk. (2015) yang menemukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap revaluasi aktiva tetap. Sedangan
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 119-130 ISSN 2339 - 1545
penelitian Tunggul Natalius (2015) menemukan pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap revaluasi aktiva tetap. Hasil penelitan terdahulu yang tidak sama adalah penelitian Seng dan Su (2010), yang menemukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap revaluasi aktiva tetap.
Pengaruh Fixed Asset Intensity Terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap
Hasil penelitian menunjukan variabel fixed  asset  intensity terbukti tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap. Fixed asset intensity merupakan rasio antara aktiva tetap dengan total aktiva. Dalam rasio/ intensitas aktiva tetap tinggi dapat dihasilkan oleh jumlah aktva tetap yang relatif kecil ataupun dan total aktiva relatif kecil pula. Dalam kondisi demikian, perusahaan tidak akan mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap, karena pertimbangan benefit dengan cost  yang  dibayar  berupa  PPh  atas  revaluasi aktiva tetap.
Hasil ini sama dengan penelitian Seng dan Su (2010) menemukan bahwa bahwa fixed  asset  intensity  tidak  memiliki  pengaruh signifikan terhadap revaluasi aktiva tetap dengan menggunakan model regresi logistik. Natalius dkk (2015) dan Tay (2009) juga menemukan hasil yang sama bahwa fixed asset intensity tidak berpengaruh terhadap revaluasi aktiva tetap. Penelitian terdahulu yang tidak sama adalah penelitian Tay (2009), yang menemukan bahwa fixed  asset  intensity  berpengaruh  terhadap keputusan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan Tabari dan Adi (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perubahan aktiva tetap (CFA)  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap revaluasi. Adapun Iatridis (2012) menemukan bahwa  perusahaan  dengan  fixed  asset  intensity rendah  cenderung  melakukan  revaluasi  aktiva tetap.
Pengaruh Leverage Terhadap Pajak
Penghahasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan dimoderasi PMK 191/2015
Berdasarkan hasil penelitian, variabel leverage yang dimoderasi oleh PMK 191/2015 mempunyai tingkat pengaruh signifikansi lebih kecil  dari  tingkat  signifikansi  (α=0,1)  <0,001, ini berarti leverage yang  dimoderasi oleh PMK 191/2015 melalui Surplus Revaluasi berpengaruh  signifikan  dan  negatif  terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap.
Para kreditor semakin menyadari bahwa revaluasi aktiva tetap semakin tren bagi perusahaan sebagai alat untuk meningkatkan kolateral dalam pengajuan pinjaman. Efek negatif yang  muncul  adalah  kurangnya  kredibilitas calon debitur yang mengajukan pinjaman setelah revaluasi aktiva tetap. Sehingga kreditor dapat menentukan pertimbangan tambahan untuk debitur yang mengajukan pinjaman revaluasi aktiva  tetap.  untuk  para  calon  debitur  yang mengajukan pinjaman setelah revaluasi aktiva tetap.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghahasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan dimoderasi PMK 191/2015
Berdasarkan hasil penelitian, variabel ukuran perusahaan yang dimoderasi oleh PMK  191/2015  (Size  atau  x2  _  M  Rev) mempunyai  nilai  signifikan  yang  lebih  besar dari  tingkat  signifikansi  (α=0,1),  ini  berarti ukuran perusahaan yang  dimoderasi oleh PMK 191/2015 tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap.
Untuk perusahaan dengan ukuran besar, keputusan untuk revaluasi atau tidak terhadap aktiva tetap yang dimiliki tidak dipengaruhi oleh adanya insentif dari Pemerintah (PMK 191/2015). Keputusan melakukan revaluasi aktiva tetap lebih didasarkan apakah perusahaan membutuhkan aksi revaluasi atau tidak bagi perusahaan.  Dan  besar  kecilnya  PPh  yang harus dibayar atas revaluasi tidak berpengaruh terhadap perusahaan dengan ukuran besar.
Sehingga diskon tarif PPh Revaluasi tidak begitu mempengaruhi perusahaan besar.
Pengaruh Fixed Asset Intensity Terhadap Pajak Penghahasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap dengan dimoderasi PMK 191/2015
Berdasarkan hasil penelitian, variabel fixed  asset  intensity yang dimoderasi oleh PMK  191/2015  (Intensty  atau  x3_  M  Rev) mempunyai  nilai  signifikan  yang  lebih  kecil dari  tingkat  signifikansi  (α=0,1),  ini  berarti fixed asset intensity yang  dimoderasi oleh PMK 191/2015  berpengaruh  signifikan  dan  positif terhadap  Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap. Penelitian ini menemukan bahwa PMK 191/2015 melalui Surplus Revaluasi mendorong perusahaan dengan rasio aktiva tetap yang tinggi untuk ikut revaluasi. Karena oppurtunity cost yang memanfaatkan PMK 191/2015  atau  tidak  yang  signifikan  berupa penuruan tarif PPh revaluasi. Dan lagi Surplus Revaluasi yang dapat menjadi depreciable asset merupakan daya tarik bagi perusahaan yang menginginkan penghematan pajak melalui biaya penyusutan. Manfaat bagi perusahaan lainnya adalah meningkatkan ekuitas perusahaan yang bersifat non taxable bagi para pemegang sahamnya menambah daya tarik revaluasi aktiva tetap selama berlaku PMK 191/2015.

## 5.  Kesimpulan, keterbatasan, dan Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil pengujian model struktural yang dilakukan dengan model SEM PLS menggunakan diperoleh temuan bahwa leverage tidak  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap. Leverage memiliki hubungan  negatif terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap yang artinya semakin tinggi leverage yang dimiliki perusahaan maka makin  kecil  PPh  atas  revaluasi  aktiva  tetap yang dibayarkan. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap. Ukuran perusahaan memiliki hubungan  negatif terhadap PPh atas revaluasi
aktiva tetap yang artinya semakin besar ukuran perusahaan yang dimiliki perusahaan maka makin besar PPh atas revaluasi aktiva tetap yang dibayarkan. Fixed asset intensity tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap. Fixed  asset  intensity memiliki hubungan  positif terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap yang artinya semakin tinggi fixed asset intensity yang dimiliki perusahaan maka makin kecil PPh atas revaluasi aktiva tetap yang dibayarkan.
PMK 191/2015 melalui Surplus Revaluasi memoderasi sempurna (pure moderator) pengaruh leverage terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap. Yang artinya PMK 191/2015 mealului Surplus Revaluasi memperkuat pengaruh leverage te r hadap PPh atas revaluasi aktiva tetap. Surplus revaluasi meningkatkan motivasi perusahaan dengan tingkat pinjaman tinggi untuk melakukan revaluasi aktiva tetap. Surplus Revaluasi berperan sebagai variabel prediktor ( predictor  moderasi  variabel ) dalam hubungan pengaruh ukuran perusahaan terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap. Yang artinya PMK 191/2015 mealului Surplus Revaluasi berperan sebagai variabel prediktor atau variabel bebas dalam hubungan pengaruh ukuran perusahaan terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap. Surplus Revaluasi memoderasi sempurna (pure moderator) pengaruh fixed asset intensity terhadap PPh atas revaluasi aktiva tetap. Yang artinya PMK 191/2015 mealului Surplus Revaluasi memperkuat pengaruh fixed asset itensity te r hadap PPh atas revaluasi aktiva tetap. Surplus revaluasi yang diperoleh atas perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap meningkatkan motivasi perusahaan dengan rasio aktiva tetap yang tinggi untuk membayar PPh dan melakukan revaluasi aktiva tetap.
Keterbatasan yang ditemui peneliti adalah variabel penelitian bebas yang diteliti hanya meliputi vaiabel leverage , ukuran perusahaan, dan fixed asset intensity . Masih banyak variabel bebas lain yang dapat diuji seperti likuiditas, CFFO, kepatuhan pajak, dan variabel lainnya.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 119-130 ISSN 2339 - 1545
Apabila yang diteliti dibatasi selama berlakunya periode PMK 191/2015, maka unsur variabel tarif revaluasi yang berbeda tiap periode sangat baik dimasukan untuk menambah kesempurnaan penelitian. Penelitian ini hanya mengupas gejala revaluasi seluruh sektor kegiatan usaha di Bursa Efek Indonesia. Peneltian sektor kegiatan usaha tertentu dapat dilakukan untuk lebih mendalam dan komprehensifnya penelitian. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMK 191/2015. Dan unsur PMK 191/2015 yang digunakan adalah variabel Surplus Revaluasi yang dihasilkan revaluasi dengan memanfaatkan PMK 191/2015. Banyak dimensi PMK 191/2015 yang dapat diuji sebagai variabel moderasi
Saran  untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dengan mengembangkan sampel dan variabel sehingga memberikan bukti empiris mengenai PPh atas revaluasi aktiva tetap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saran untuk stake holder dan pengguna laporan keuangan diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang relevan serta handal dalam pengambilan keputusan. Saran untuk perusahaan anggota Bursa Efek Indonesia diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi manajemen dalam mengambil keputusan revaluasi aktiva tetap. Saran bagi pemerintah dalam membuat regulasi diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terciptanya regulasi yang efektif bagi penerimaan pajak dan memberikan insentif yang tepat sasaran bagi pertumbuhan ekonomi serta iklim yang baik bagi dunia usaha  .

## Daftar Referensi
Agnes Cheng, C. S., & Lin, S. W. (2009). When do  firms  revalue  their  assets  upwards? Evidence  from  the  UK. International Journal  of  Accounting  &  Information Management , 17 (2), 166-188.
Chrisdianto, R. B., & Katik, Y. Y. B. (2011). Evaluasi  Perencanaan  Pajak  Melalui Revaluasi Aset tetap Untuk Meminimalkan
beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT.” X”).
Cotter, J., & Richardson, S. (2002). Reliability of asset revaluations: The impact of appraiser independence. Review  of  Accounting Studies , 7 (4), 435-457.
Dewi, P. N. (2014). Implementasi Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79 Tahun 2008 Pada Perusahaan Di Indonesia. Jurnal Akuntansi UNESA , 2 (2).
Downs, T. W., & Demirgures, C. (1992).
The  asset  price  theory  of  shareholder revaluations: Tests with the tax reforms of the 1980s. Financial Review , 27 (2),  151-
184.
Emmanuel Iatridis, G., & Kilirgiotis, G. (2012).
Incentives for fixed asset revaluations: the UK evidence. Journal of applied accounting research , 13 (1), 5-20.
FASB, (1987),“Element of Financial Statement of Business Enterprises”, SFAC No.3,
Hendriksen,  Eldon  S  and  Michael  F  Van Breda, 2000 Accounting Theory5th Edition.
Prentice Hall
Fauziati,  P.,  Minovia,  A.  F.,  &  Khairati,  A.
(2015). Pengaruh Leverage, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Fixed Asset Intensity Terhadap Revaluasi Aset Tetap.
Georgescu,  I.,  Păvăloaia,  L.,  &  Robu,  I.  B.
(2014).  Fair  value  accounting  and  market reaction:  evidence  from  Romanian  listed companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 143 , 827-831.
Hanlon, D., Navissi, F., & Soepriyanto, G.
(2014).  The  value  relevance  of  deferred tax attributed to asset revaluations. Journal of
Contemporary Accounting &
Economics , 10 (2), 87-99.
Hikmah, N. (2016). Implikasi Penerapan PMK 191/PMK. 010/2015 Terhadap Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT Pembangkitan Jawa Bali). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 4 (2).

## Kurniawati, H. (2013). Analisis dan Tren
Penggunaan  Accounting  Choice  yang dilakukan  Perusahaan  di  Indonesia  Pasca Adopsi IFRS. Binus Business Review , 4 (2),
765-775.
Latifa, C. A., & Haridhi, M. (2016). Pengaruh Negosiasi  Debt  Contracts,  Political  Cost, Fixed Asset Intensity, dan Market To Book Ratio terhadap Perusahaan Melakukan Revaluasi Aset Tetap (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 1 (2), 166- 176. Saptono, Prianto Budi, and Eko Suwardi. “IFRS Convergence and Its Impacts on Taxation: A Case Study on Fixed Assets in Indonesia.” Proceedings of 23rd International Business Research Conference. 2013.
Schwarz,  Zdeněk,  Jana  Buchtova,  and  Petra Beranova. “The Issues Relating to Repoering  and  Valuation  Of  Long-Term Tangible  Fixed  Asset  in  Accounting  of Industrial Enterprise.”
Tabari,  Naser  Yadollahzadeh,  and  Marzieh Adi.  “Factors  Affecting  the  Decision to Revaluation of Assets in Listed Companies  of  Tehran  Stock  Exchange (TSE).”  International  Journal  of  Scientific Management and Development 2.8 (2014). Tay, Ink. Fixed asset revaluation: management incentives  and  market  reactions.  Diss. Lincoln University, 2009.
Zakaria, A., Edwards, D. J., Holt, G. D., & Ramachandran,  V.  (2014).  A  Review of Property, Plant and Equipment Asset  Revaluation  Decision  Making  in Indonesia. Mindanao  Journal  of  Science and Technology , 12 .