The  Influence  of  Accountability,  Transparency,  and  Competence  of  Village Apparatuses on the Management of Village Fund Direct Cash Assistance during the Covid-19 Pandemic
Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Kompetensi  Aparatur  Desa  Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19
I Gusti Ayu Agung Diah Pramesti Lianingrum 1* , Ni Putu Sri Harta Mimba 2 Universitas Udayana, Indonesia 1,2 pramestidiah13@gmail.com 1
* Coresponding Author

## ABSTRACT
The large percentage of the Village Fund budget that can be used for BLT provides a loophole for certain individuals to commit fraud which can reflect the poor management of BLT-Dana Desa. This study aims to  empirically  examine  the  effect  of  Accountability,  Transparency,  and  Competence  of  Village Apparatuses  on  the  management  of  BLT-Village  Funds.  The  population  of  this  research  is  village apparatus  in  Selat  District,  Karangasem  Regency.  The  method  of  determining  the  sample  used  in  this study is the method non probability sampling by technique purposive sampling and obtained a sample of 96 respondents . Data was collected using a questionnaire. Data were analyzed using structural equation model  with  SmartPLS3.0.  The  results  of  the  data  analysis  show  that  accountability,  transparency  and competence  of  village  apparatus  have  a  positive  and  significant  effect  on  the  Management  of  BLT- Village Funds. This shows that the better level of accountability, transparency and competence of village apparatus, the management of BLT-Village Funds is also getting better.
Keywords: Accountability, Transparency, Competence of Village Apparatus, BLT-Dana Desa

## ABSTRAK
Besarnya persentase anggaran Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT dapat memberi celah bagi oknum  tertentu  untuk  melakukan  kecurangan  yang  dapat  mencerminkan  buruknya  pengelolaan  BLT- Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan  Kompetensi  Aparatur  Desa  terhadap  pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Populasi  penelitian  ini  adalah perangkat  desa  se-Kecamatan  Selat,  Kabupaten  Karangasem.  Metode  penentuan  sampel  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 96 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan structural equation modelling dengan SmartPLS3.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  tingkat akuntabilitas,  transparansi  dan  kompetensi  aparatur  desa  maka  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  juga semakin baik
Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, BLT-Dana Desa

## 1. Pendahuluan
Merebaknya  kasus Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19)  pada  bulan  Maret  2020  di Indonesia,  tidak  hanya  memberi  dampak  signifikan  pada  aspek  kesehatan  namun, menimbulkan efek domino pada aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek keuangan (Sofi, 2021).  Diberlakukannya  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  mengakibatkan banyak  kegiatan  ekonomi  yang  biasanya  menggunakan  tenaga  kerja  dari  berbagai  sektor terpaksa berhenti beroperasi yang mengakibatkan banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Penurunan  pendapatan  masyarakat  sebagai  dampak  dari  pandemi  Covid-19  berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan. Kondisi ini berdampak  pada  meningkatnya  angka  kemiskinan  di  Indonesia  yang  sempat  mengalami penurunan.
Menanggapi  hal  tersebut,  pemerintah  melalui  Permendes  No.  13  tahun  2020 meregulasi peraturan terkait prioritas penggunaan Dana Desa. Recofusing penggunaan Dana Desa ini, bertujuan untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi desa sehingga, Dana Desa dapat digunakan sebagai sumber keuangan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana  Desa  (BLT-Dana  Desa)  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  PMK  No.  50  Tahun  2020 bahwa maksimal 35% dari Dana Desa yang diterima  wajib digunakan untuk program BLT-Dana Desa. Pada Tahun 2022, Pemerintah kembali menyalurkan BLT-Dana Desa kepada masyarakat desa  yang  termasuk  dalam  kriteria  penerima  BLT-Dana  Desa  dengan  persentase  yang  lebih besar  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  minimal  40%  dari  Dana  Desa  yang  diterima  oleh Pemerintah Desa.
Berdasarkan  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  II  (IHPS  II)  tahun  2022  masih ditemukan  permasalahan  dalam  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  yang  meliputi  aspek  ketepatan realisasi penyaluran bantuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta aspek pembinaan dan pengawasan (BPK, 2023). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hasil pendataan KPM BLT- Dana Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan terdapat risiko salah sasaran dalam  penyaluran  BLT-Dana  Desa  selain  itu,  ditemukan  laporan  pertanggungjawaban  yang dilaporkan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sehingga belum  dapat  menggambarkan  kondisi  penyaluran  BLT-Dana  Desa  yang  sebenarnya  (BPK, 2023).
Hasil  Pemeriksaan  Kepatuhan  atas  Pengelolaan  Program  BLT-Dana  Desa  Tahun  2022 (IHDP  Bali)  pada  Pemerintah  Kabupaten  Karangasem  menemukan  beberapa  ketidakpatuhan yang  perlu  mendapatkan  perhatian,  yaitu  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  kelemahan  SPI  yang  meliputi  aspek  pendataan,  penganggaran, penyaluran  dan  pembinaan.  Salah  satu  desa  di  Kecamatan  Selat  turut  menjadi  sampel pemeriksaan  dengan  temuan  ketidakpatuhan  terhadap  Ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan    pada  aspek  penyaluran  BLT-Dana  Desa,  dimana  bukti  penyaluran  BLT-Dana  Desa tidak  sesuai  dengan  kondisi  yang  sebenarnya  sebesar  Rp.6.000.000  (BPK,  2022).  Selain  itu, berdasarkan  hasil  observasi  pada  beberapa  pemerintahan  desa  di  wilayah  Kecamatan  Selat masih  terdapat  permasalahan  dalam  proses  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  seperti  masih ditemukannya  duplikasi  data  penerima  BLT-Dana  Desa,  dan  pencairan  BLT-Dana  Desa  tidak sesuai dengan nama dalam Perkel atau terjadi penggantian penerima BLT-Dana Desa namun belum  di  Musdeskan. Indonesian  Corruption  Watch (ICW),  merangkum  beberapa  kasus penyalahgunaan  Dana  Desa  dalam  program  BLT-Dana  Desa  dari  tahun  2020-2021  yang disajikan pada tabel dibawah ini.

## Tabel 1. Data Penyelewengan Dana Desa melalui Program BLT-Dana Desa
No Tahun Desa Nilai Besaran Penyelewenga n Dana(Rp.) 1 2020 Kepala  Desa  Sukowarno,  Kecamatan  Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan 187.200.000 2 2020 Kepala  Desa  Siniu,  Kecamatan  Siniu,  Kabupaten  Parigi Moutong. Sulawesi tengah 19.500.000 3 2021 Mantan  Kepala  Desa    Pasindangan,  Kecamatan  Cileles, Kabupaten Banten Lebak, Banten 92.100.000 4 2021 Kepala  Desa  Ngamplang,  Kecamatan  Cilawu,  Garut, Jawa Barat 374.000.000 5 2021 Kepala Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 325.000.000
No Tahun Desa Nilai Besaran Penyelewenga n Dana(Rp.) 6 2021 Kepala  Desa  dan  Bendahara  Desa  Tarusan,  Kecamatan Dusun  Utara,  Kabupaten  Barito  Selatan,  Kalimaantan Tengah 1.014.483.550 7 2021 Kepala  Desa  Totok,  Sumba  Barat  Daya,  NTT  (Kasus Pemotongan dana BLT) 145.800.000 8 2021 Bendahara  Desa  Temukus,  Kecamatan  Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali 300.000.000

## Sumber: Indonesian Corruption Watch (2022)
Banyaknya  kasus  terkait  penyelewengan  pengeloaan  Dana  Desa  oleh  aparatur pengelola  melalui  program  BLT-Dana  Desa  menyebabkan  menurunnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah.  Menurunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap kinerja  pemerintah  dapat  mencerminkan  tidak  tercapainya  tujuan  diberikannya  anggaran tersebut.  Hariani et  al .,  (2022)  mengemukan  bahwa  untuk  meminimalisir  terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa, maka pemerintah sebaiknya menerapkan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) . Tata kelola pemerintahan desa yang baik  adalah  pengelolaan  pemerintahan  desa  yang  menjunjung  tinggi  akuntabilitas  dan transparansi serta teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku (Kindangen et al., 2018).
Daud  et  al.,  (2022)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  BLT-Dana Desa  dapat  membantu  mengarahkan  agar  aparat  desa  dapat  mengikuti  tahapan  sistematis dalam  pengelolaan  BLT-Dana  Desa,  yang  dimulai  dari  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  hingga  pertanggungjawaban.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa akuntabilitas dapat menjadi panduan kerja bagi aparatur desa untuk mengelola BLT-Dana Desa sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Suyoto  dan  Oktafia,  (2023)  dan  Putra  dan  Rasmini (2019)  menemukan  bahwa  akuntabilitas  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa. Namun, berbeda dengan penelitian Yanto dan Aqfir, (2021) yang tidak  menemukan  pengaruh  antara  variabel  akuntabilitas  dengan  kinerja  pengelolaan  dana desa.
Transparansi  didefinisikan  sebagai  ketersediaan  informasi  terkait  segala  kegiatan organisasi publik yang memungkinkan pihak eksternal dari organisasi untuk mengawasi serta menilai kinerja dari organisasi tersebut (Douglas dan Meijer, 2016). Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan BLT-Dana Desa akan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui mengenai  data  keluarga  penerima  manfaat,  besaran  bantuan,  dan  besaran  alokasi  bantuan yang di anggarkan untuk BLT-Dana Desa (Daud et al ., 2022). Dengan demikian masyarakat juga akan dapat ikut menjalankan perannya untuk melakukan check and balance terhadap kinerja pemerintah. Putra dan Rasmini (2019) menemukan bahwa transparansi memberikan pengaruh yang  positif  terhadap  efektifitas  pengelolaan  Dana  Desa.  Namun,  hal  berbeda  ditemukan dalam penelitian Making dan Handayani (2021) yang mendapatkan hasil bahwa transparansi memberi pengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa.
Kemampuan  administrasi  aparatur  desa  merupakan  “ core  of  government” yang merupakan  komponen  penting  dalam  pelaksanaan  pemerintahan.  Farazman  (2009), menyebutkan  bahwa  pemerintahan  dengan  administrasi  yang  lemah  biasanya  mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangannya (Mahayani, 2017). Wijaya & Suardana, (2020), menyatakan  bahwa  faktor  yang  menghambat  pengelolaan  dana  desa  adalah  terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini dapat menunjukan bahwa tidak selalu pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur desa merupakan
sesuatu  yang  disengaja  namun,  dapat  diakibat  karena  rendahnya  kompetensi  yang  mereka miliki.  Dengan  demikian  kompetensi  aparatur  desa  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Aryani et  al .,  (2020)  menemukan  bahwa  kompetensi  aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Namun, Nurkhasanah  (2019)  dan  Tahir  (2020)  menemukan  bahwa  kompetensi  aparatur  desa  tidak memberi pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 2. Tinjauan Pustaka Teori Keagenan
Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan teori keagenan sebagai suatu hubungan kontraktual  diantara  agen  dengan  prinsipal.  Dalam  penelitian  ini  Pemerintah  Desa  (agen) diberikan mandat oleh masyarakat (prinsipal) untuk melakukan pekerjaan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Savitri et al. , 2020). Bergman & Lane (1990) menjelaskan  kerangka  hubungan  prinsipal  agen  sebagai  suatu  pendekatan  penting  untuk mengkaji komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-maslah kontraktual (Halim & Abdullah, 2006).
Raharjo  (2007)  dan  Boučková  (2015)  mengasumsikan  bahwa  baik  prinsipal  maupun agen  adalah  pihak  yang  rasional  yang  termotivasi  oleh  keinginan  pribadinya.  Kondisi  ini, seringkali  menimbulkan  konflik  keagenan.  Konflik  keagenan  ini  terjadi  karena  adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh keduanya sehingga dapat menimbulkan peluang bagi  agen  untuk  menyalahgunakan  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  prinsipal.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  Desa  selaku  pihak  pengelola  BLT-Dana  Desa  diharapkan  dapat  meningkatkan pengendalian  internalnya  atas  kinerjanya  sebagai  mekanisme checks and  balances sehingga, dapat mengurangi asimetris informasi (Fama & Jensen, 1983).

## Akuntabiliitas
Akuntabilitas  didefinisikan  sebagai  suatu  kewajiban  dari  pihak  pemegang  amanah untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal)  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggung  jawaban (Mardiasmo, 2018).

## Transparansi
Transparansi  adalah  sebuah  konsep  relasional  atau  proses  komunikasi.  Transparansi didefinisikan  sebagai  ketersediaan  informasi  terkait  segala  kegiatan  organisasi  publik  yang memungkinkan  pihak  eksternal  dari  organisasi  untuk  mengawasi  serta  menilai  kinerja  dari organisasi tersebut (Douglas dan Meijer, 2016)

## Kompetensi Aparatur Desa
Kemampuan  yang  dimiliki  oleh  aparatur  desa  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan dengan benar disebut dengan kompetensi aparatur desa. Edison et al., (2016), menyebutkan bahwa kompetensi sendiri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, aspek pengetahuan, kemampuan (skill) baik softskill maupun hardskill, dan sikap atau perilaku yang dimiliki individu.

## Pengelolaan BLT-Dana Desa
Pengelolaan BLT-Dana Desa merupakan suatu proses pengelolaan BLT-Dana Desa yang dimulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban terkait penyaluran dan penggunaan BLT-Dana Desa (Azlina et al., 2017). BLT-Dana  Desa  sendiri  merupakan  suatu  program  bantuan  sosial  pemerintah  dalam  bentuk pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19.

## Hubungan Akuntansi dengan Akuntabilitas
Akuntansi  dan  akuntabilitas  mempunyai  hubungan  yang  erat,  dimana  akuntansi Akuntansi  dapat  membantu  entitas  untuk  memastikan  terwujudnya  akuntabilitas  melalui informasi  yang  dihasilkan  dari  proses  akuntansi  dengan  cara  memberikan  informasi  terkait penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan terlihat apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

## Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Publik
Akuntabilitas  dan  transparansi  dapat  membantu  masyarakat  dalam  memahami bagaimana dana publik dikelola dan dibelanjakan. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas dan  transparansi,  masyarakat akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga, mereka  dapat  menggunakan  informasi  tersebut  untuk  membandingkan  kinerja  yang  dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  anggaran,  serta  menentukan  tingkat  kepatuhan pengelola  dana  publik  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait.  C.M  Deegan (2019)  mengemukan  bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  berkaitan  dengan  upaya organisisasi  untuk  mendapatkan  kepercayaan  publik  dengan  menyampaikan  informasi operasional yang sejalan dengan norma masyarakat yang berlaku (Pratolo et al., 2022).

## Hipotesis Penelitian
Teori keagenan berkaitan dengan variabel akuntabilitas, dimana akuntabilitas muncul sebagai  konsekunsi  dari  adanya  hubungan  antara  agen  dengan  prinsipal (Kholmi,  2010:367). Daud et al., (2022) menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam proses  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  untuk  menjamin  efisiensi,  efektifitas,  dan  keandalan selama proses pengelolaan BLT-Dana Desa.
Hasil  penelitian  Putra  &  Rasmini  (2019),  menemukan  bahwa  akuntabilitas  memiliki pengaruh  positif  terhadap  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Abiansemal Kabupaten  Badung.  Hal  yang  sama  juga  ditemukan  dalam  penelitian  Daud  et  al  (2022)  yang menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  BLT-DD  di Kabupaten Bireuen. Nugroho et al., (2022) juga menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disusun  hipotesis pertama sebagai berikut:
H1: Akuntabilitas berpengaruh positif pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  sering  terjadi  asimetri  informasi  karena pemerintah desa memiliki informasi yang lebih banyak tentang pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dibandingkan dengan masyarakat desa sehingga diperlukan transparansi yang tinggi agar asimetri informasi dapat dihindari (Schillemans dan Bjurstroem, 2019). Tranparansi didefinisikan  sebagai  bentuk  keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  kepada pihak  yang  membutuhkan  informasi  terkait  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik (Mardiasno, 2018). Transparansi merupakan aspek penting dalam penerapan good governance yang baik dan teori keagenan dapat menyediakan framework yang berhubungan dengan good governance (Darmawan, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  dan  Rasmini,  (2019),  menemukan  bahwa transparansi  berpengaruh  positif  pada  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Penelitian (Daud et al., 2022) juga menunjukkan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang diajukan untuk variabel transparansi adalah sebagai berikut:
H2:  Transparansi  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana Desa.
Teori  keagenan  berperan  untuk  menganalisis  dan  memecahkan  masalah  dalam hubungan  antara  prinsipal  dan  agen.  Sikap  sebagai  salah  satu  komponen  dari  kompetensi dapat dianggap penting karena individu dengan sikap yang patuh dalam mengikuti aturan kerja akan lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang didelegasikan. Kompetensi aparatur desa adalah  kemampuan  aparatur  desa  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  tertentu  dengan  benar yang dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dimiliki oleh aparatur  desa  (Edison  et  al.,  2016).  Umaira  &  Adnan  (2019),  menyatakan  bahwa  seorang aparatur  desa  harus  memiliki  kompetensi  yang  mumpuni  agar  dapat  mengelola  dan mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  desa  yang  dikelolanya.  Aparatur  Desa  yang kompeten dalam menjalankan tugasnya akan mampu menjalankan program kerja yang telah ditentukan  dalam  mencapai  target  kinerja  yang  telah  ditetapkan  secara  efektif  (Rasmini  dan Mimba,  2021).  Sehingga  semakin  baik  kompetensi  aparatur  akan  dapat  mendukung pengelolaan BLT-Dana Desa menjadi lebih baik.
Pramayoga  dan  Ramantha  (2020)  menemukan  bahwa  kompetensi  aparatur  desa memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini berarti, aparatur desa yang semakin kompeten dalam mengelola dana desa akan berdampak pada  meningkatnya  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  (Aryani  et  al.,  2020)  juga menemukan  bahwa  kompetensi  aparatur  desa  berpengaruh  terhadap  pengoptimalan pengelolaan dana desa sehingga, hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:
H3:  Kompetensi  aparatur  pemerintah  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunaia Dana Desa.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Data Penelitian, 2023

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  delapan  Kantor  Desa  se-Kecamatan  Selat,  Kabupaten Karangasem  dengan  objek  penelitian  BLT-Dana  Desa  periode  2021-2022.  Pemilihan  lokasi dilatarbelakangi  oleh  besarnya  jumlah  KPM  BLT-Dana  Desa  di  Kecamatan  Selat  Kabupaten Karangasem  yang  mencapai  1.112  KPM  pada  tahun  2022  dan  masih  terdapat  permasalahan dalam  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  pada  aspek  pendataan  dan  penyaluran  seperti  masih terdapat  duplikasi  data  penerima  KPM  BLT-Dana  Desa.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer yang berupa jawaban kuesioner yang telah dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert modifikasi 4 poin.
Penelitian  ini  menggunakan  perangkat  desa  se-Kecamatan  Selat,  Kabupaten Karangasem yang berjumlah 146 orang sebagai populasi penelitian. Sampel pada penelitian ini
dipilih dengan menggunakan metode probability sampling dengan teknik purposive sampling , sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 106 orang perangkat desa.
Tabel 2.  Pengambilan Sampel Berdasarkan Purposive Sampling No  Kriteria Sampel Jumlah Sampel 1.   Perangkat desa se-Kecamatan Selat 146 2.   Tidak  merupakan  perangkat  desa  dengan  posisi  sebagai  kaur pemerintahan, kaur kesejahteraan masyarakat, dan kaur umum (24) 3.   Tidak tergabung dalam kelembagaan desa dengan posisi sebagai ketua LPM dan Ketua PKK (16) Jumlah Sampel 106
Sumber: Pemerintah Kabupaten Karangasem (karangasemkab.go.id), 2022
Terdapat tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel akuntabilitas  (X1),  transparansi  (X2)  dan  kompetensi  aparatur  desa  (X3),  dengan  variabel dependennya  adalah  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  (Y).  Akuntabilitas  adalah  bentuk pertanggungjawaban  mengenai  segala  aktivitas  sehubungan  dengan  pengelolaan  BLT-Dana Desa  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan (masyarakat).  Variabel  akuntabilitas  diukur  mengunakan  indikator  yang  dikembangkan  dari Siahaan (2016) yang terdiri dari aspek ketaatan hukum, pertanggungjawaban dan pengawasan.
Transparansi  merupakan  bentuk  keterbukaan  pemerintah  kepada  publik  terhadap segala  informasi  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  penyelenggaraan  BLT-Dana  Desa.  Variabel transparansi  diukur  menggunakan  indikator  dari  Mardiasmo  (2009)  yang  meliputi  aspek kemudahan  untuk  mengakses  informasi,  kejelasan  dan  kelengkapan  informasi  serta keterbukaan  dalam  prose  pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Kompetensi  aparatur  merupakan gabungan dari kemampuan, sikap, dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pengelola BLT- DD untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Variabel kompetensi aparatur disusun berdasarkan  indikator-indikator  yang  dikembangkan  dari  Mada  et  al  (2017),  yang  meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Pengelolaan BLT-Dana Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  sehubungan  dengan  program  BLT-Dana Desa.  Pengelolaan  BLT-DD  disusun  berdasarkan  indikator-indikator  yang  dikembangkan  dari Fitriyani et al (2020) dalam (Daud et al., 2022) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban terkait BLT-Dana Desa.
Data  yang  didapat  pada  penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  analisis  statistik deskriptif  dan  Partial  Least  Square  (PLS).  Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk menggambarkan  seluruh  variabel  yang  akan  dimasukkan  dalam  model  penelitian.  Teknik analisis  Partial  Least  Square  (PLS)  dilakukan  dengan  menggunakan  alatbantu software SmartPLS  3.0.  PLS  merupakan  model  persamaan  Structural  Equation  Model  (SEM)  dengan pendekatan  berdasarkan  varian  yang  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  tiga akuntabilitas,  transparansi,  dan  kompetensi  aparatur  desa  (variabel  independen)  dengan pengelolaan  BLT-Dana  Desa  (variabel  dependen).  Alasan  menggunakan  PLS  sebagai  teknik analisis data karena SEM-PLS lebih bersifat prediktif model dan tidak didasarkan pada banyak asumsi  (Felinda  dan  Wibowo,  2018).  Selain  itu,  PLS  dapat  digunakan  untuk  mengkonfirmasi teori,  menjelaskan  ada  tidaknya  hubungan  antar  variabel  laten,  dan  menganalisis  konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.
Tahap  analisis  data  menggunakan  PLS  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan mengevaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Evaluasi
Outer  model  bertujuan  untuk  mengetahui  validitas  dan  reliabilitas  suatu  model  penelitian. Terdapat  dua  tahap  uji  validitas  data  menggunakan  PLS  yaitu convergent  validity dan discriminant validity sementara, uji reliabilitas data menggunakan PLS dapat dievaluasi dengan melihat nilai dari composite reliability dan cronbach’s alpha . Selanjutnya analisis inner model bertujuan  untuk  menguji  hipotesis  guna  mengetahui  pengaruh  antara  variabel  laten independen yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan kompetensi aparatur (X3) terhadap variabel  laten  dependen  yaitu  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  (Y).  Evaluasi  inner  model    dapat dilakukan  dengan  melihat  nilai  dari  R-Square,  uji  Path  Coefficient,  uji  T,  uji  predictive relevance,  dan  uji  fit  model.  Jika  nilai  t  statistik  one  tailed  lebih  besar  daripada  1,65  pada signifikansi  5%,  maka  variabel  independen  tersebut  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel dependen, dan begitupun sebaliknya (Hair et al. 2017 : 320).

## 4. Hasil dan Pemabahasan
Responden pada penelitian ini adalah perangkat desa di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem  yang  memenuhi  kriteria  sampel  penelitian.  Dari  106  kuesioner  penelitian  yang disebar,  terdapat  99  kuesioner  yang  berhasil  dikumpulkan  dan  diisi  dengan  lengkap,  namun terdapat 3 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria sampel penelitian sehingga, hanya 96 hasil kuesioner yang dapat diolah atau sebesar 96,97%.
Tabel 3. Data Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Kuesioner yang disebar 106 Kuesioner yang tidak kembali 7 Kuesioner yang dikembalikan 99 Kuesioner yang digunakan dalam analisis 96 Tingkat pengembalian kuesiner / Respon Rate 93,40 (99/106 × 100%) Tingkat pengembalian yang digunakan / Useable Rate 96,97 (96/ 99 × 100%)

## Sumber: Data Penelitian, 2023
Hasil  uji  statistik  deskriptif  menunjukkan  bahwa  variabel  akuntabilitas  (X1)  secara keseluruhan  memilki  nilai  rata-rata  sebesar  3,49.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  perangkat desa dalam mengelola BLT-Dana Desa telah berupaya untuk selalu menjaga akuntabilitasnya, sehingga  akuntabilitas  pemerintah  desa  di  dalam  mengelola  BLT  Dana  Desa  berdasarkan analisis statistik deskriptif tergolong tinggi, yang terlihat dari nilai rata-rata akuntabilitas secara keseluruhan  yang  mendekati  nilai  maksimum.  Variabel  transparansi  (X2)  memiliki  nilai  rata- rata secara keseluruhan sebesar 3,46. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat desa percaya bahwa penerapan prinsip tranparansi akan sangat membantu perangkat desa dan masyarakat untuk ikut serta melakukan check and balance dalam proses pengelolaan BLT-Dana Desa yang dapat  dilihat  dari  nilai  rata-rata  yang  mendekati  kearah  maksimum.  Variabel  kompetensi aparatur (X3) secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,47. Hal ini menggambarkan bahwa  perangkat  desa  percaya  dengan semakin baik tingkat kompetensi yang mereka miliki baik  yang  diperoleh  dari  pengetahuan,  pengalaman  dan  pelatihan  yang  diberikan  oleh pemerintah akan sangat membantu didalam pengelolaan BLT-Dana Desa yang terlihat dari nilai rata-rata variabel kompetensi aparatur yang mendekati nilai maksimum. Variabel pengelolaan BLT-Dana  Desa  (Y)  secara  keseluruhan  memperoleh  nilai  rata-rata  sebesar  3,46.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  menjadi  semakin  baik  dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta diikuti dengan kompetensi aparatur desa  yang  memadai  dalam  pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Hal  ini  terlihat  dari  nilai  rata-rata pengelolaan BLT-Dana Desa yang sangat baik yang mendekati nilai maksimum.
Penelitian  ini  menggunakan  uji  Analisis Partial  Least  Square (PLS)  yang  akan  dapat dievaluasi  menggunakan  dua  pengukuran  yaitu outer  model (model  pengukuran)  dan inner model (model struktural).
Gambar 2. Hasil Evaluasi Outer Model Sumber: Data Penelitian, 2023
Evaluasi outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari suatu model penelitian. Outer model dievaluasi melalui beberpa uji. 1) Convergen Validity bertujuan untuk mengukur seberapa besar korelasi antar konstruk dengan variabel laten.
Tabel 4. Hasil Uji Convergen Validity (Loading Factor) Variabel Indikator Outer Loading Variabel Indikator Outer Loading Akuntabilitas (X1) X1.1 0,779 Kompetensi Aparatur Desa (X3) X3.1 0,701 X1.2 0,854 X3.2 0,809 X1.3 0,721 X3.3 0,845 X1.4 0,864 X3.4 0,906 X1.5 0,865 X3.5 0,758 Transparansi (X2) X2.1 0,715 Pengelolaan BLT Dana Desa (Y) Y1.1 0,837 X2.2 0,810 Y1.2 0,874 X2.3 0,859 Y1.3 0,899 X2.4 0,825 Y1.4 0,778 X2.5 0,746 Y1.5 0,888 Y1.6 0,818 Sumber: Data Penelitian, 2023
Hasil  uji loading  factor pada  tabel  4  memperlihatkan  bahwa  seluruh nilai  outer loadings indikator  variabel  memiliki  nilai  lebih  besar  dari  0,70,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  validitas  dari  setiap  hubungan  antara  indikator  terhadap  variabel  latennya  tinggi  dan dapat  dinyatakan  valid  secara  konvergen.  2).  Discriminant  Validity  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  setiap  konsep  dari  masing-masing  model  laten  berbeda  dengan  variabel
lainnya  yang  dapat  dievaluasi  dengan  melihat  uji Fornell-Larcker Criterion.  Hasil  uji Fornell- Larcker Criterion pada tabel 5 di bawah menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel telah memenuhi  uji  discriminant  validity  yang  dapat  dilihat  dari  nilai  akar  AVE  masing-masing konstruk lebih besar dari konstruk lainnya, sehingga dapat dilanjutkan ke uji reliabilitas. 3). Uji Reliabilitas  bertujuan  untuk  mengukur  sejauh  mana  instrumen  penelitian  dapat  dipercaya kandalan, keakuratan maupun konsistensi dalam suatu penelitian yang dapat dilihat dari nilai composite reliability dan cronbach’s alpha .
Hasil uji composite reliability dan cronbach’s alpha pada tabel 5 di bawah menunjukkan bahwa seluruh  indikator  dari  variabel  telah  memenuhi  syarat  uji  reliabilitas  yang  dapat  dilihat  dari nilai composite reliability dan cronbach’s alpha lebih  besar dari 0,70 sehingga dapat dikatakan reliabel.
Tabel 5. Hasil Uji Discriminant Validity (Fornell Larcker) dan Reliabilitas
Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Kompetensi Aparatur Desa (X3) Pengelolaan BLT-Dana Desa (Y) Cronbach 's Alpha Composite Reliability X1 0,818 0,876 0,91 X2 0,784 0,793 0,851 0,894 X3 0,693 0,726 0,807 0,865 0,903 Y 0,68 0,72 0,652 0,850 0,923 0,94
Sumber, Data Penelitian 2023
Setelah  melewati  uji  evaluasi  outer  model  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan evaluasi  uji  inner  model.  Evaluasi  inner  model  dilakukan  untuk  melihat  hubungan  antar konstruk, signifikansi dan R-square dari model penelitian.

## Gambar 2. Hasil Evaluasi Inner Model
Sumber: Data Penelitian, 2023 Hasil uji R 2 digunakan untuk menggambarkan besarnya variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen di dalam model penelitian. Berdasarkan hasil uji R 2 pada  tabel  6  menunjukkan  bahwa  nilai  R 2 sebesar  0,572  atau  57,2%.  Hal  ini  bermakna bahwa  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  dipengaruhi  oleh  akuntabilitas,  transparansi,  dan kompetensi aparatur desa sebesar 57,2% dan sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Besarnya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y tergolong ke dalam kategori moderat.
Tabel 6. Hasil Uji R-Square, Path Coeficient, dan Uji T,
R- Squar e Path Coeficien t Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values  Hipotesis X1  -> Y 0,572 0,23 0,28 0,129 1,78 0,039 H1 Diterima X2  -> Y 0,385 0,346 0,156 2,459 0,008 H2 Diterima X3  -> Y 0,213 0,21 0,124 1,715 0,045 H3 Diterima
Sumber, Data Penelitian 2023
Pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  metode  PLS  dilakukan  dengan  teknik bootstrapping.  Bootstapping  bertujuan  untuk  mengetahui  arah  hubungan  dan  signifikansi hubungan setiap variabel dalam penelitian, yang dilakukan dengan mengevaluasi nilai dari uji T dengan ketentuan nilai t-statistik lebih besar dari 1,65 untuk pengujian one tailed pada taraf signifikansi 5% baru dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima.
Hasil uji T pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel X 1 , X 2 , dan X 3 memperoleh nilai t- statistik lebih besar dari 1,65 yang berarti variabel X 1 , X 2 , dan X 3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y.  Sementara  apabila  dilihat  dari  hasil  nilai  P  value  variabel  variabel  X 1 ,  X 2 ,  dan  X 3 memiliki nilai P value lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi  dan  kompetensi  aparatur  desa  memberi  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Analisis  koefisien  jalur  bertujuan  untuk  menunjukkan  arah hubungan antar variabel penelitian. Nilai koefisien jalur  pada tabel 6 memperlihatkan bahwa variabel  X 1 ,  X 2 ,  dan  X 3 memiliki  koefisien  jalur  lebih  besar  dari  0  yang  memiliki  arti  variabel akuntabilitas,  transparansi  dan  kompetensi  aparatur  desa  berpengaruh  positif  terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa.
Dari  hasil  perhitungan  path  coefficient  dan  uji  T  pada  tabel  6  telah  menunjukkan bahwa X 1 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Y sehingga hipotesis pertama (H 1 ) diterima  yaitu,  semakin  tinggi  tingkat  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  mengelola  BLT- Dana Desa di Kecamatan Selat maka akan semakin baik pengelolaan BLT-Dana Desa. Variabel akuntabilitas  memiliki  nilai  rata-rata  mendekati  nilai  maksimum  yaitu  sebesar  3,49  yang menandakan bahwa responden penelitian cenderung menjawab setuju terhadap setiap item pernyataan  pada  variabel  akuntabilitas.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  pemerintah  desa percaya dengan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa khususnya BLT-Dana Desa  akan  dapat  menjadi  panduan  bagi  pemerintah  untuk  mengelola  BLT-Dana  Desa  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  selain  itu  juga  akan  sangat  membantu  pemerintah  untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan teori keagenan (agency  theory),  yang  pada  prinsipnya  merupakan  hubungan  kontraktual  antara  agen (pemerintah  desa)  dengan  prinsipal  (masyarakat  desa).  Hubungan  kontraktual  ini menimbulkan  konsekuensi  bagi  pemerintah  desa  untuk  memberikan  akuntabilitasnya  terkait setiap  kebijakan  yang  telah,  akan,  dan  sedang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  kepada prinsipal (masyarakat desa). Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Daud et al., (2022), Nugroho et al., (2022), Putra dan Rasmini, (2019) yang menunjukkan hal yang sama bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  desa (pengelolaan BLT-Dana Desa).
Hasil perhitungan path coefficient dan uji T pada tabel 6 telah menunjukkan bahwa X 2 berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  Y,  dengan  demikian  hipotesis  kedua  (H 2 )
diterima, yaitu semakin tinggi tingkat transparansi yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengelola BLT-Dana Desa di Kecamatan Selat maka akan semakin baik pengelolaan BLT-Dana Desa.  Variabel  transparansi  memiliki  nilai  rata-rata  mendekati  nilai  maksimum  yaitu  sebesar 3,46  yang  menandakan  bahwa  responden  penelitian  cenderung  menjawab  setuju  terhadap setiap item pernyataan pada variabel transparansi. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan transparansi akan dapat membantu meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi dalam pengelolaan  bantuan  sosial,  dengan  transparansi  pemerintah  desa  dan  masyarakat  akan memiliki kesamaan informasi terkait pengelolaan BLT-Dana Desa. Hal ini selaras dengan teori keagenan,  dimana  transparansi  menjadi  salah  satu  bagian  penting  untuk  meminimalisir terjadinya agency  problems ,  semakin  transparan  pemerintah  dalam  mengungkap  informasi mengenai  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  akan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  desa  sehingga  kinerja  pemerintah  desa  akan  semakin  baik  dalam mengelola BLT-Dana Desa.  Temuan ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Putra dan  Rasmini,  (2019),  Daud  et  al.,  (2022)  yang  menyatakan  bahwa  prinsip  transparansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  desa  (pengelolaan  BLT-Dana Desa)
Hasil perhitungan path coefficient dan uji T pada tabel 6 telah menunjukkan bahwa X 3 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Y, yaitu semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur  desa  yang  dimiliki  oleh  perangkat  desa  dalam  mengelola  BLT-Dana  Desa  di Kecamatan  Selat  maka  akan  semakin  baik  pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Variabel  kompetensi aparatur  desa  memiliki  nilai  rata-rata  mendekati  nilai  maksimum  yaitu  sebesar  3,47  yang menandakan bahwa responden penelitian cenderung menjawab setuju terhadap setiap item pernyataan pada variabel kompetensi aparatur. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat desa percaya  semakin  baik  kompetensi  yang  mereka  miliki  yang  di  dapat  dari  pengalaman  dan pelatihan yang diberikan akan sangat membantu pemerintah desa untuk mengelola dana desa khususnya  BLT-Dana  Desa  dengan  lebih  baik.  Temuan  ini  mendukung  teori  keagenan  yaitu variabel kompetensi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan informasi diantara  pemerintah  dengan  masyarakat  desa.  Kemampuan  aparatur  desa  dalam  mengelola dana desa secara tepat serta dapat menyusun dan memberikan laporan pertangungjawaban sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  akan  memberikan  keyakinan  kepada  prinsipal  bahwa dana desa yang digunakan telah tepat sasaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh  Aryani  et  al.,  (2020),Pramayoga  &  Ramantha,  (2020)  serta  Ardianti  &  Suartana,  (2020) yang  menemukan  bahwa  kompetensi  aparatur  desa  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  akuntabilitas,  transparansi  dan  kompetensi  aparatur  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa semakin  tinggi  tingkat  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  desa dalam  mengelola  BLT-Dana  Desa  maka  pengelolaan  BLT  Dana  Desa  akan,  semakin  efektif (baik).  Hal  yang  sama  juga  ditemukan  dalam  variabel  kompetensi  aparatur  dimana  semakin tinggi  kompetensi  aparatur  yang  dimiliki  oleh  perangkat  desa  maka  pengelolaan  BLT-Dana Desa akan semakin baik.

## Daftar Pustaka
Anandya,  D.,  Ramadhana,  K.,  &  Easter,  L.  (2022).  Laporan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi
Tahun 2021. Indonesia Corruption Watch , 1–40.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan  Tren  Penindakan  Kasus Korupsi Tahun 2021.pdf
Ardianti,  P.  A.  R.,  &  Suartana,  I.  W.  (2020).  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi , 30 (11), 2839–2851.
Aryani, N. P. D. E., Werastuti,  r. D. N. S., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat  Terhadap  Pengoptimalan  Pengelolaan  Dana  Desa. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha , 11 (2), 178–190.
Azlina,  N.,  Hasan,  A.,  Desmiyawati,  &  Muda,  I.  (2017).  The  Effectiveness  of  Village  Fund Management  (Case  Study  at  Villages  in  Coastal  Areas  in  Riau. International  Journal  of Economic Research , 14 (12), 325–336. Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022 . Boučková,  M.  (2015).  Management  Accounting  and  Agency  Theory. Procedia  Economics  and Finance , 25 (15), 5–13. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00707-8 BPK. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 .
Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Bireuen. JPAK:  Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan , 10 (2), 133–143.
Douglas,  S.,  &  Meijer,  A.  (2016).  Transparency  and  public  value;  Analyzing  the  transparency practices  and  value  creation  of  public  utilities. International  Journal  of  Public Administration , 39 (12), 1–12. https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1064133 Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). Manajemen sumber daya manusia : strategi dan perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi . Alfabeta. Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. The Journal of Law and Economics , 26 (2), 301–325.
Halim,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2006).  Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintah  Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan AKuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan , 2 (1),
53–64.
Hariani, N. K., Merawati, L. K., & Yuliastuti, I. A. N. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi , 6 (1), 78–99.
https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765
Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. Ekonomika-Bisnis , 2 (2), 357– 370.
Kindangen,  I.  L.,  Pangkey,  M.  S.,  &  Tampongangoy,  D.  (2018).  Tata  Kelola  Administrasi  Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  Administrasi  Publik , 4 (51),  1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19202
Mahayani,  N.  L.  A.  (2017).  Prosocial  Behavior  Dan  Persepsi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  Dalam  Konteks  Budaya  Tri  Hita  Karana. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis ,  129. https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07
Making,  A.  A.,  &  Handayani,  N.  (2021).  PENGARUH  AKUNTABILITAS,  TRANSPARANSI,  DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  Indonesia  (STIESIA)  Surabaya. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 10 (10),  1–15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314%0Ahttp://jurnalm ahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4314/4327
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo (ed.); 1st ed.). ANDI. Nugroho,  P.  S.,  Wahyuningsih,  P.,  &  Alliyah,  S.  (2022).  PENGARUH  AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI,  DAN  PARTISIPASI  MASYARAKAT  TERHADAP  PENGELOLAAN  DANA  DESA (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 23 (1).
Nurkhasanah.  (2019). Pengaruh  kompetensi  aparatur,  partisipasi  masyarakat  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa :  studi kasus  Desa  di  Kecamatan  Pancur  Kab.  Rembang .  Universitas  Islam  Negeri  Walisongo Semarang.
Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur  Desa,  dan  Kepemimpinan  Pada  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan Gianyar. E-Jurnal Akuntansi , 30 (1), 226–237.
Pratolo, S., Sofyani, H., & Maulidini, R. W. (2022). The roles of accountability and transparency on  public  trust  in  the  village  governments:  The  intervening  role  of  COVID-19  handling services quality. Cogent Business and Management , 9 (1), 4.
https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648
Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi , 28 (1), 132–158. Raharjo,  E.  (2007).  TEORI  AGENSI  DAN  TEORI  STEWARSHIP  DALAM  PERSPEKTIF  AKUNTANSI :
Agency  Theory  Vs  Stewardship  Theory  in  the  Accounting  Perspective. Fokus  Ekonomi ,
2 (1), 37–46. https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009 Rasmini, N. K., & Mimba, P. S. H. (2021). The influence of apparatus competence, leadership style, tri hita karana culture and society participation on the effectiveness of village fund management. The Indonesian Accounting Review , 11 (1), 61.
https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2046 Savitri,  E.,  Andreas,  &  Diyanto,  V.  (2020). Transparency  ,  Participation  ,  Competency  in Financial Management of Village Fund in Indonesia . 9 (2), 22–42.
Schillemans,  T.,  &  Bjurstroem,  K.  H.  (2019).  Trust  and  Verification:  Balancing  Agency  and Stewardship  Theory  in  the  Governance  of  Agencies. International  Public  Management Journal , 23 (3), 1–35.
Sofi,  I.  (2021).  Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Dalam  Pemulihan  Ekonomi  Di Desa. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan Kebijakan Publik , 6 (3), 247–262. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280 Suyoto, A. W., & Oktafia, R. (2023). BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Akuntabilitas Dan
Transparansi  Terhadap  Pengelolaan  Blt-Desa  40%  Pada  Masa  Pandemi  Di  Desa Sedayulawas. Jurnal Multidisiplin Ilmu , 2 (01), 32–41.
https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet Tahir,  H.  (2020). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Motivasi  Kerja,  Ketaatan  Pelaporan Keuangan dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal . Universitas Pancasakti Tegal. Umaira,  S.,  &  Adnan,  A.  (2019).  Pengaruh  partisipasi  masyarakat,  kompetensi  sumber  daya manusia,  dan  pengawasan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  (studi  kasus pada kabupaten aceh barat daya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (3), 471– 481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580
Wijaya, I. K. K., & Suardana, K. A. (2020). The Affecting Factors Accountability of Village Funds Management in Seririt Sub-District . 7 (2), 565–578.
Yanto,  E.,  &  Aqfir,  A.  (2021).  Pengaruh  Transparansi,  Partisipasi  Dan  Akuntabilitas  Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. Economy Deposit Journal (E-DJ),
2 (2). https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916