## PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET BAGI KRAMA TAMIU DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN
Kadek Julia  Mahadewi a , Made Oka  Cahyadi  Wiguna a , Putu Eva Ditayani Antari a , Kadek Indra  Prayoga Dinata a
a Fakultas HukumUniversitas Pendidikan  Nasional , Email: juliamahadewi..ac.id
Naskah diterima:05 Maret 2024; revisi:05 April 2024; disetujui: 30 Mei 2024 DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3639

## Abstrak:
Pemberian    kredit    yang    dilakukan    lembaga    keuangan    di    indonesia    diperuntukan    untuk masyaqrakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dalam  melakukan  usaha  pengelolaan akan    kehidupan.  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  merupakan  lembaga  keuangan  mikro  yang didirikan,  dimiliki,  dan  dikelola  oleh  Desa  Pakraman  di  Bali.  LPD  memiliki  peran  penting  dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan layanan simpan pinjam yang mudah  diakses  dan  terjangkau.Keberadaan  LPD    merupakan    sui    generis    dalam    kehidupan masyarakat    bali    dengan    adanya    LPD    dapat  melaksaanakan    ekonomi    yang    otonom,Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  gambaran  mengenai  penyelesaian  sengketa  kredit  macet  bagi Krama  Tamiu di  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Jimbaran.  Lembaga  Perkreditan  Desa merupakan  lembaga  keuangan  mikro  yang  dimiliki  oleh  Desa  Adat  untuk  mensejahterakan masyarakat  adat  atas  keberadaan  dan  pengaturannya  dikhususkan  sebagaimana  tidak  terikat dengan hukum nasional. Lembaga Perkreditan Desa menggunakan prinsip kehati-hatian namun Lembaga Perkreditan Desa terdapat permasalahan kredit macet dikarenakan tidak mengindahkan Pasal  7  ayat  1  Huruf  C  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa. Peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga  Perkreditan Desa  Adat Jimbaran ?Peneliti menggunakan metode  penelitian hukum  empiris  dan  analisis  data  kualitatif  deskriptif.  Penyelesaian  kredit  macet Krama  Tamiu yaitu:  pemantauan krama  panguwub, relaksasi, rescheduling , restrukturisasi,  sita jaminan,  dan penghapusbukuan/penghapus  tagihan  selanjutnya  dilalui  penyelesaian  kredit  berupa  negosiasi dan mediasi.
Kata Kunci: Kredit Macet; Krama Tamiu ; Penyelesaian Sengketa

## Abstract:
The  provision  of  credit  by financial  institutions  in  Indonesia is  intended for the community to  fulfill community  needs  in  carrying  out life  management efforts.  The  Village  Credit  Institution (LPD) is a microfinance  institution  founded,  owned  and  managed  by  Pakraman  Village  in Bali.  LPDs  have  an important role in supporting the economic development of village communities by providing savings and loan services that are easily accessible and affordable. The existence of LPDs is sui generis in the lives  of  Balinese  people.  for  Krama  Tamiu  at  the  Jimbaran  Traditional  Village  Credit  Institution. Village Credit Institutions are microfinance institutions owned by Traditional Villages for the welfare of traditional communities because their existence and regulation  are specific and are not bound by national law. Village Credit Institutions use the precautionary principle, but Village Credit Institutions have bad credit problems because they do not heed Article 7 paragraph 1 Letter C of the Bali Province Regional Regulations Concerning Village Credit Institutions. The researcher formulated the problem,
namely: how to resolve bad credit disputes for Krama Tamiu at the Jimbaran Traditional Village Credit Institution?  The  researcher  used  empirical  legal  research  methods  and  descriptive  qualitative  data analysis. Settlement of Krama Tamiu's bad credit, namely: monitoring krama panguwub, relaxation, rescheduling,  restructuring,  confiscation  of  collateral,  and  writing  off/writing  off  bills,  then  credit settlement in the form of negotiations . Keywords: Bad Credit, Migrant Citizens, Dispute Resolution.

## LATAR BELAKANG
Aktivitas  dalam  pemberian  kredit  ini  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  keuangan  di Indonesia  diperuntukan  untuk  sarana  prasana  masyarakat  umum  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya  masing-masing  sehingga  kredit  dilakukan  sebagai  aktivitas pengikatan para pihak pada pengadaan perjanjian dengan mengsinkronkan pihak satu dan lainnya disebut pihak debitur dan kreditur. 1 Kredit berfungsi untuk peputaran keuangan dalam  menumbuhkan  perekonomian  masyarakat  dan  memajukan  kualitas  masyarakat dari  hal  konsumtif,  investasi,  dan  perdagangan.  Lembaga  keuangan  di  Indonesia terkhusus pada bank dan Lembaga Perkreditan Desa yang sama-sama melakukan usaha pemberian  kredit  namun  dari  segi  skala,  pemberian  kredit  bank  lebih  luas cangkupan/nasional  sedangkan  Lembaga  Perkreditan  Desa  hanya  mencakup regional/daerah/wilayah tertentu. Kredit yang diberikan oleh bank itu terdapat landasan- landasan  hukum  dengan  diaturnya  pada  UU  Perbankan  Pasal  1  angka  11,  dijelaskan substansinya ialah pemberian dana dari bank ke pihak lain yang didasari dengan adanya perjanjian  berupa  bunga,  pokok,  dan  jangka  waktu.  Prinsip  hati-hati  digunakan  bank dalam memberikan kredit kepada debiturnya sesuai Pasal 1 UU Perbankan 2 . Kehati-hatian  pemberian  kredit  pengimplementasinya  dilakukan  dengan  analisis kredit 5C menurut pandangan dari khasmir menjelaskan bahwa analisis perilaku ( analysis character ),  kesanggupan  debitur  ( analysis  capacity ),  latar  belakang  adanya  dana  yang diperoleh oleh debitur ( analysis capital ), pengkajian pada agunan/jaminan yang dimiliki oleh debitur ( analysis collateral ), upaya analisis implikasi sosial, politik, dan ekonomi kedepannya ( analysis condition ) 3 . Lembaga Perkreditan Desa dalam memberikan kredit sama  halnya  dengan  bank  menggunakan  analisis  kredit  sesuai  Pasal  7  ayat  2  PERDA Prov  Bali  mengenai  LPD,  yang  dimana  pemberian  kredit  Lembaga  Perkreditan  Desa dilakukan  sebagai  upaya  kehati-hatian  dalam  tindakan  preventif  agar  menanggulangi terjadi  kredit  macet  di  Lembaga  Perkreditan  Desa.  Debitur  yang  diberikan  kredit  di Lembaga  Perkreditan  Desa  adalah  masyarakat  adat  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah seputaran dari Lembaga Perkreditan Desa itu disebut sebagai Desa Adat 4 .
Desa Adat merupakan suatu perkumpulan atau peguyuban masyarakat sejak dari nenek  moyang  terdahulunya  dengan  pergaulan-pergaulan  adat  istiadat  sekitarnya sehingga memiliki kekhususannya sendiri yang bercorak sosio-religius dan diakui oleh
1 Siti Dyara Aisha, “Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Mestika Dharma Medan),” Jurnal Abdi Ilmu 14, no. 1 (2021): 142–57.
2 Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Mengenal Nasabah, Penerapan, Prinsip Kehati-Hatian, Lembaga Perbankan.,” Keadilan Progresif 9, no. 2 (2018): 139–54.
3 Riana Hapsari, “Penerapan Prinsip 3R Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019,” Dharmasisya Program Magister Hukum 1, no. 4 (December 2021): 2097–2110.
4 Dwitya Candra Yasa, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Rangkan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,” Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 2 (2022): 301–5, https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4815.301-305.
peraturan perundang-undangan klasifikasi dasar yakni UUD NRI 1945 dalam Pasal 18 B ayat  2  UUD  1945,  dari  bunyi  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  eksistensi  masyarakat hukum  adat  diakui  sepenuhnya  seperti  halnya  Desa  Adat  ini  yang  sudah  ada  sejak Indonesia sebelum merdeka 5 . Pengakuan Desa Adat ini sebagai pemberian hak secara legal  yang  diberikan  oleh  negara  baik  itu  hak  ulayat,  hak  adat,  dan  lain  sebagainya. Lembaga  Perkreditan  Desa  sebagai scope fokus  penelitian  ini  diakui  keberadaannya dikarenakan berada di dalamnya Desa Adat sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat yang berdiri sendiri dengan kaidah khusus dalam menjalankan operasionalnya di wilayah Desa Adat 6 .
Desa Adat terdiri kategori-kategori masyarakat didalamnya yakni sesuai dengan PERDA Prov Bali No 4 Tahun 2019 pada Pasal 8 ayat 2, meliputi sebagai berikut:
1. Krama Desa  Adat,  merupakan  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  mutlak  di wilayah Desa Adat dan telah tercatat atau mipil di wilayah Desa Adat;
2. Krama  Tamiu ,  ialah  warga  yang  tinggal  tetap/sementara  di  wilayah  adat  dan memiliki domisili/KTP Bali tetapi tidak terdaftar di Desa Adat;
3. Tamiu ,  adalah  warga  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  Desa  Adat  bertujuan untuk  berusaha  maupun  investasi  tetapi  berKTP  luar  Bali  dan  tidak  memiliki domisili tetap serta tidak terdaftar atau mipil di wilayah Desa Adat.
Penelitian  dilakukan  pada  subjek  hukum  berupa Krama  Tamiu yaitu  masyarakat bertempat tinggal di wilayah Desa Adat namun tidak terdaftar atau mempunyai mipil di Desa Adat  terkhususnya  wilayah  Desa  Adat  Jimbaran 7 . Krama  Tamiu bisa  diberikan  kredit walaupun  dikategorikan  warga  luar  desa  namun  tetap  diberikan  kredit  dengan  landasan hukum  berupa  PERDA  No  3  Tahun  2017  Prov  Bali  Pasal  7  ayat  1  huruf  c  yang  dimana menjelaskan kredit dapat diberikan dengan adanya kerjasama diantara desa masyarakat luar dan Lembaga Perkreditan Desa 8 . Khususnya di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran pemberian kredit kepada Krama Tamiu bisa dilakukan tetapi adanya batasan-batasan yakni harus adanya krama panguwub sebagai penanggungjawab atas adanya kredit tersebut sesuai hasil wawancara dari I Nyoman Santosa pada tanggal 13 Oktober 2023 dan I Wayan Gede Susandhi  pada  tanggal  16  Oktober  2023.  Akurasi  dari  kualitas  kredit  ini  dilihat  dari koletibilitas kreditnya sebagai alat pengukuran tunggakan, pokok, bunga, dan jangka waktu. Adapun beberapa kolektibilitas atau kualitas kredit pada lembaga keuangan yakni Lembaga Perkreditan  Desa  Adat  sesuai  pengaturannya  berupa  PERGUB  No  44  Tahun  2017  dalam Pasal 13, sebagai berikut:
1. Kredit  Lancar,  merupakan  kualitas  kredit  yang  tergolong  tidak  terdapat tunggakan, bunga, pokok, dan jangka waktu artinya pembayaran kredit lancar tanpa terdapat halangan apapun;
2. Kredit  Kurang  lancar,  ialah  kualitas  rasio  kredit  yang  tergolong  adanya tunggakan,  pokok  dan  bunga  melebihi  tiga  kali  dan  kurang  dari  enam  kali, mengenai jatuh tempo, kredit kurang lancar belum sepenuhnya jatuh tempo;
5 I Nyoman Sukandia, Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat Di Bali , ed. Mustafa Lufti, Cet Ke 1 (Malang: CV. Nusantara, 2019).
6 I S Gusti Agung Satrya Wiguna and Desak Gde Dwi Arini dan Luh Putu Suryani, “Akibat Hukum Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa,” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (March 2020): 37–41, https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.37-41.
7 I Made Intan Dwi Pramana and I Nyoman Lemes, “Akibat Hukum Pemberian Kredit Kepada Krama Desa Lain Pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Pakraman Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,” Kertha Widya Jurnal Hukum 5, no. 1 (August 2017): 1–17, https://doi.org/10.37637/kw.v5i1.474.
8 Anggraeni Sari Gunawan Mia Hadiati, Lis Julianti, Moody R Syailendra, Luthfi Marfungah, “Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali,” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 5, no. 2 (October 2021): 580–89, https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.10080.
3. Kredit  Diragukan,  kredit  yang  memiliki  kualitas  buruk  dengan  adanya tunggakan,  pokok,  bunga,  dan  angsuran  melebihi  enam  kali  dan  juga  telah mencapai jatuh tempo kurang dari enam bulan;
4. Kredit Macet, ialah kualitas kredit yang disebut sangat buruk dengan melebihi jatuh  tempo  selama  enam  bulan  sehingga  kredit  tersebut  menjadi  macet  dan sengketa bagi lembaga keuangan.
Kredit macet menjadi arah penelitian peneliti, adapun data-data yang diperoleh dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran, dilampirkan sebagai berikut:
Tabel  1  : Tabel  Kolektibilitas  Pinjaman Kredit  LPD  Jimbaran
Krama Desa Adat Jimbaran Klasifikasi Kredit Jumlah Pinjaman Tahun 2022 Jumlah Krama Desa Jimbaran Jumlah Pinjaman Tahun 2023 Jumlah Krama Desa Jimbaran Lancar 92.016.166.268 787  175.507.045.735 1.298 Kurang Lancar 41.533.073.021 456 17.357.506.148 93 Diragukan 51.667.708.802 372 4.566.805.600 41 Macet 95.341.787.137 183 89.673.722.187 228 Jumlah Keseluruhan 280.558.735.228 1.798  287.105.079.670 1.660 Krama Tamiu Klasifikasi Kredit Jumlah Pinjaman Tahun 2022 Jumlah Krama Tamiu Jumlah Pinjaman Tahun 2023 Jumlah Krama Tamiu Lancar 24.306.171.283 39 18.780.787.783 58 Kurang Lancar 1.747.904.300 25 1.397.358.400 10 Diragukan 1.493.473.000 8 - - Macet 39.188.450 5 353.700.000 4 Jumlah 27.586.737.033 77 20.531.846.183 72 Sumber  Data  :  LPD  Desa  Adat Jimbaran 2022-  2023
Hasil dari data yang telah dimuat diatas menjelaskan bahwa jumlah perbandingan kredit diantara Krama Tamiu dengan krama Desa Adat  terlihat  jelas lebih banyak peminjam dari krama Desa Adat dibandingkan Krama Tamiu sehingga yang mengakibatkan tingginya kredit macet ialah krama Desa Adat dengan jumlah 228 tahun 2023 dan 183 tahun 2022 sedangkan untuk Krama Tamiu yang mengalami kredit macet ialah berjumlah 5 tahun 2022 dan 4 pada tahun 2023, artinya jumlah penurunan kredit macet Krama Tamiu hanya berjumlah 1 orang ke tahun 2023 sedangkan untuk krama Desa Adat juga mengalami penurunan yang signifikan.
Wawancara dari I Wayan Gede Susandhi pada tanggal 16 Oktober 2023 menjelaskan mengenai  “faktor  yang  kebanyakan  terjadinya  kredit  macet  di  Lembaga  Perkreditan  Desa Adat  Jimbaran  ialah  dikarenakan  sulitnya  dalam  berusaha  atau  menjalankan  usaha  yang seiring berjalannya waktu laba dari usaha naik turun kadang-kadang tidak mendapatkan laba sehingga ketidakseimbangan itu menjadi momok bagi debitur untuk membayar pokok, bunga, dan tunggakan yang kian berjalannya waktu semakin sulit untuk terlunasi dikarenakan bunga terus  bertambah  seiring  berjalannya  waktu”.  Selain  dari  adanya  kesulitan  berusaha  juga terdapat kesenjangan atau penyimpangan dari kaidah yang diatur dengan realitas di lapangan
yakni  dengan  kaidah  hukum  Pasal  7  ayat  1  huruf  c  PERDA  Prov  Bali  Tentang  LPD menjelaskan  bahwa krama luar  atau Krama  Tamiu diperlukan  kerjasama  antar  desa  dari Krama Tamiu tersebut  dengan Lembaga Perkreditan Desa namun  realitanya berbeda yakni pemberian kredit kepada Krama Tamiu tetap dilakukan dan tidak ada namanya kerja sama terhadap desa dari Krama Tamiu tersebut. hal itu menjadi kesenjangan yang diperoleh hasil dari  wawancara  I  Nyoman  Santosa  dan  I  Wayan  Gede  Susandhi  pada  tanggal  13  Oktober 2023 dan 17 Oktober 2023.
Kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat  Jimbaran  sehingga  momok  menakutkan  dari  kredit  macet  tidak  bisa  dihindari  dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran 9 . Beberapa indikator terjadinya kredit macet yakni baik dari faktor disengaja maupun faktor yang tidak disengaja yang dilakukan debiturnya di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran 10 . Adanya kejadian berupa terjadinya kredit macet berpangaruh bagi Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran pasalnya mengakibatkan aset-aset dari Lembaga Perkreditan Desa menjadi sehingga diperlukan sebuah penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. dengan demikia.  Tujuan  penulisan jurnal  ini untuk  dapat  memberikan  gambaran  penyelesaian  sengketa  kredit  macet  oleh   LPD  Adat Jimbaraan.

## METODE
Penelitian  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  peneliti  dalam  memecahkan masalah  yang  ada  pada  apa  yang  terjadi  di  lapangan  maupun  kaidah-kaidah  hukum berlaku  di  Indonesia 11 .  Penelitian  di  bidang  hukum  dibagi  menjadi  beberapa  macam, yakni  dengan  meliputi:  penelitian  hukum  empiris  dan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan telaah kepustakaan hukum yang terdapat masalah di dalamnya dengan mencari berupa norma kabur yakni interprestasi hukum, norma kosong yakni tidak adanya pengaturannya, dan norma  konflik  yakni  bertentangan  dengan  norma  yang  lainnya  atas  asas  prefensi sedangkan penelitian hukum empiris merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan di lapangan dengan dilandasi kepentingan das sollen dan das sein artinya  ada  kesenjangan  dari  norma  hukum  dengan  praktiknya. 12 Penelitian  yang digunakan  oleh  peneliti  yakni  penelitian  hukum  empiris  dikarenakan  terdapat kesenjangan diantaranya Pasal 7 ayat 1 huruf c PERDA Prov Bali Tentang LPD dengan praktiknya  tidak  adanya  kerjasama  dengan  desanya Krama  Tamiu dalam  pemberian kredit  di  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Jimbaran  sehingga  terjadilah  kredit  macet, untuk pendekatan yang dipergunakan peneliti ialah sebagai berikut:
1. pendekatan perundang-undangan artinya kaidah hukum lebih digodok;
2. pendekatan terhadap fakta yaitu analisa data terhadap praktik di lapangan.
Mengenai sumber data bertujuan untuk menunjang penelitian ini berupa data-data yang  diperoleh  di  lapangan  sehingga  dapat  dipergunakan  untuk  memecahkan  suatu permasalahan.  Sumber  data  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini  ialah  sumber  data primer  dan  sumber  data  sekunder,  di  dalam  sumber  data  sekunder  dibagi  menjadi
9 Ni Made Puspasutari Ujianti I Wayan Sastrawan, Ida Ayu Putu Widiati, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Dalam Penyelesaian Kredit Macet,” Jurnal Prefensi Hukum 1, no. 2 (September 2020): 169–74, https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2355.169-174.
10 Gusti Agung Satrya Wiguna and Gde Dwi Arini dan Luh Putu Suryani, “Akibat Hukum Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa.”
11 Josef Mario Monteiro, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Sleman: CV Budi Utama, 2020).
12 Sonata, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,” Jurnal Hukum Fiat Justisia 8, no. 1 (2015): 15–35.
beberapa yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 13 . Teknik pengumpulan data merupakan teknik dimana peneliti melakukan pengumpulan dengan berbagai cara seperti halnya  kuisioner, wawancara,  dokumentasi, dan kepustakaan  hukum 14 . Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data ialah berupa wawancara yaitu teknik yang  dilakukan  dengan  komunikasi  dengan  informan  untuk  memperoleh  informasi penting, untuk wawancara menggunakan teknik semi terstruktur dan teknik pengumpulan data  menggunakan  kepustakaan  berupa  buku  hukum,  blogspot,  artikel  hukum,  karya ilmiah  hukum  menjadi  bahan  kajian  dalam  penelitian  ini. 15 Penentuan  informan merupakan teknik untuk memilih informan baik itu custom sampling maupun purposive sampling atau  sesuai  kriteria  yang  kita  inginkan,  untuk  penentuan  informan  peneliti menggunakan purposive sampling yakni memilih informan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan dan harus melewati beberapa prosedur untuk ditetapkan sebagai informan 16 .
Teknik analisis data, peneliti mempergunakan teknik analisis data yang kualitatif dengan  sifat  deskriptif  artinya  sifat  yang  dimana  peneliti  melihat  secara  tepat  terkait individu,  implikasi,  dan  beberapa  gejala  dalam  kelompok  tertentu  secara  materiil. Kualitatif deskriptif merupakan teknik yang dilakukan dengan memperoleh wawancara dari informa  kemudian  didukung  oleh kepustakaan sehingga  dapat  diberikan simpulan untuk merumuskan suatu permasalahan. Lokasi penelitian yang dilakukan untuk bahan penelitian ialah Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran, alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan lembaga itu didirikan secara khusus tanpa campur tangan dari  Bank  Indonesia  sehingga  memiliki  aturan  tersendiri  tanpa  terikat  pada  aturan nasional dan terdapat juga kesenjangan diantara das sollen dan das sein yakni pada Pasal 7  ayat  1  huruf  c  PERDA  Prov  Bali  Tentang  LPD  yang  dimana  mengharuskan  adanya kerjasama  dengan  pihak  desa  dari Krama  Tamiu atau  orang  luar  itu  sedangkan  dalam praktik sangat  berbeda, dimana tetap saja diberikan kredit  kepada Krama Tamiu tanpa mengindahkan prosedur pada Pasal 7 ayat 1 huruf c PERDA Prov Bali Tentang LPD.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Baagi Krama Tamiu Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran
Penyelesaian sengketa merupakan sebuah penyelesaian yang dilakukan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama atas kepentingan-kepentingannya masing-masing pihak agar  kedepan  tidak  terjadi  permasalahan-permasalahan  berupa  sengketa  yang  dihadapi para  pihak  sehingga  menurut  Nader  dan  Todd  Jr  mengungkapkan  pendapat  bahwa penyelesaian sengketa pada lingkup masyarakat terdapa beberapa teknik yakni 17 :
1. Membiarkannya saja ( lumpingit ), berarti tidak perduli atas terjadinya sengketa tersebut sehingga dari waktu-kewaktu akan melupakan permasalahan tersebut;
2. Mengelak  ( avoidance ),  berarti  mengelak  merupakan  salah  satu  penyelesaian yang  dipergunakan  para  pihak  dengan  tidak  mengaku  bersalah  atas  apa  yang terjadi di dalam lingkup masyarakat;
3. Paksaan  ( coercion ),  artinya  menyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan paksaan dari segi verbal maupun fisik untuk menyelesaikan persoalan sengketa
13 Josef Mario Monteiro, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum .
14 Roimanson Panjaitan, Metodologi Penelitian , Cet 1 (Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017).
15 Ricky Saputra and Viola Damayanti, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Internasional,” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ◼ 12, no. 2 (2023), https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364.
16 Josef Mario Monteiro, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum .
17 Ahmad Musadad, Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Nonlitigasi , ed. Rosyiful Aqli Nur Azizah Rahma, Cet Ke 2 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

## yang ada di lingkup masyarakat;
4. Perundingan  ( negotiation ),  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  para  pihak untuk  tawar  menawar  dengan  pihak  bersengketa  agar  mencapai  kepentingan masing-masing  dalam  penyelesaian  masalah  tersebut  sehingga  tidak  terdapat pihak yang kalah dari adanya sengketa tersebut;
5. Mediasi  ( mediation ),  berupa  tindakan  dengan  mendamaikan  para  pihak  yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan sengketa tersebut sehingga sengkat itu berakhir dengan perdamaian dari kedua belah pihak;
6. Arbitrase  ( arbitration ),  ialah  perbuatan  yang  dilakukan  para  pihak  dengan membuat  suatu  perjanjian arbitrasi  dan kemudian disahkan oleh badan arbiter yang sifatnya netral dan tidak memihak siapapun, sehingga perdamaian terjadi dengan melibatkan pihak ketiga netral dalam sengketa tersebut;
7. Peradilan  ( adjudication ),  berarti  penyelesaian  dilakukan  jalur  pengadilan sebagai obat terakhir yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sehingga terdapat menang atau kalahnya para pihak yang dilihat dari putusan amar hakim baik itu dikabulkan maupun ditolak.
Terkhusus pada penyelesaian sengketa di Indonesia itu memiliki dua cara dalam penyelesaiannya  yaitu  melalui  jalur  pengadilan  atau  litigasi  maupun  jalur  diluar pengadilan sebagai jalan alternatif untuk menempuh penyelesaian sengketa yang terjadi menurut pendapat dari Mauritz Brian Austin 18 . Secara yuridis apabila dikaji lebih lanjut terdapat  pengaturan  mengenai  penyelesaian  sengketa  berupa  jalur  litigasi  maupun  non litigasi yang kemudian diatur dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), adapun pembagian secara sistematis terkait penyelesaian sengketa menurut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut:
1. Penyelesaian  sengketa  dengan  menempuh  jalur  pengadilan,  penyelesaian  dengan menempuh  jalur  pengadilan  merupakan  upaya  terakhir  yang  dilakukan  para  pihak bersengketa  untuk  menyelesaikan  sengketa  sehingga  terdapat  menang  atau  kalah yang menjadi putusan final di pengadilan diutus oleh hakim sehingga mendapatkan keputusan  yang  berkekuatan  hukum  mutlak  ( in  kracht  van  gewijsde ).  Pengadilan yang ditempuh di Indonesia ialah pengadilan negeri dengan meliputi wilayah yuridis di  masing-masing  daerah  di  Indonesia  sesuai  Pasal  1  angka  4  UU  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Penyelesaian  sengketa  di  luar  dari  pengadilan  dan  dikenal  istilah  APS  artinya alternatif penyelesaian sengketa sesuai Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibagi lagi menjadi beberapa prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dijelaskan, sebagai berikut 19 :
a. Negosiasi  merupakan  sebuah  upaya  tawar  menawar  masing-masing  kepentingan yang  diinginkan  para  pihak  sehingga  menimbulkan  penyelesaian  berupa kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa;
b. Mediasi  ialah  tindakan  yang  dilakukan  dengan  adanya  pihak  ketiga  sebagai penengah atas terjadi sengketa para pihak disebut sebagai mediator yang berperan sebagai  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  untuk  mencapai  penyelesaian  dengan perdamaian;
c. Konsiliasi  ialah  upaya  yang  dilakukan  dengan  pihak  ketiga  berupa  konsiliator dengan  merumuskan  penyelesaian  sengketa  untuk  mencari  jalan  tengah  agar terjadinya kesepakatan yang sifatnya kooperatif;
18 (Isima & Subeitan, 2021)
19 (Mayasari & Rudy, 2021)
d. Arbitrase  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa dengan membuat kontrak arbitrase yang dibuat oleh badan arbiter untuk mencapai putusan final dan mengikat para kontrak arbitrase tersebut;
e. Konsultasi  ialah  upaya  yang  dilakukan  dengan  berkomunikasi  dengan  para  ahli berkaitan  dengan  pendapat  atas  sengketa  itu  sehingga  pendapat  itu  menjadi penyelesaian untuk sengketa terjadi;
f. Penilaian  para  ahli,  sama  halnya  dengan  konsultasi  namun  bedanya  lebih  ke pendapat para ahli yang sifatnya objektif dalam menyelesaikan persoalan sengketa para pihak.
Fokus  terhadap  permasalahan  pada  penelitian,  penyelesaian  yang  dilakukan Lembaga Perkreditan Desa ini sama halnya dengan diatur dari pendapat dan yuridis yang telah dijelaskan diatas namun hal yang membedakan ialah terdapat penyelesaian berupa penyelamatan kredit macet dan penyelesaian final kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa.  Lembaga  Perkreditan  Desa  merupakan  sebuah  instansi  keuangan  yang  sifatnya mikro  milik  masyarakat  Desa  Adat  terkhusus  masyarakat  Desa  Adat  Jimbaran  hanya mencakup diseputaran wilayahnya saja.
Secara sah dalam menjalankan usahanya Lembaga Perkreditan Desa memberikan kredit Krama Tamiu ini dengan surat perjanjian pada Pasal 38 ayat 4 Perarem Desa Adat Jimbaran  No.669/P-DAJ-VII/2019,  dimana  diatur  mengenai  kewajiban  dan  hak panguwub dengan Krama Tamiu dalam perjanjian kredit. Pemberian kredit Krama Tamiu dilakukan  dengan  memberikan  pinjaman  kepada krama maupun Krama  Tamiu sesuai Pasal 11 ayat 1 huruf d Perarem Desa Adat Jimbaran No.669/P-DAJ-VII/2019 dan untuk keperluan laba secara niskala maupun non niskala diatur pada Pasal 45 ayat 2 Perarem Desa Adat Jimbaran No.669/P-DAJ-VII/2019. Kredit macet merupakan sebuah kualitas kredit yang buruk dan telah melampaui lebih dari enam bulan, berdasarkan kolektiblitas kredit sesuai PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan pelaksana dari PERDA Prov No 3 Tahun 2017, kualitasnya ialah lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun data kredit berdasarkan kolektibilitasnya bagi Krama Tamiu , sebagai berikut:
Tabel 2 :  Tabel  Kolektibilitas Kredit  Krama  Tamiu LPD  Adat  Jimbaran
Kolektibilitas Kredit Krama Tamiu Klasifikasi Kredit Jumlah Pinjaman Tahun 2022 Jumlah Krama Tamiu Jumlah Pinjaman Tahun 2023 Jumlah Krama Tamiu Lancar 24.306.171.283 39  18.780.787.783 58 Kurang Lancar 1.747.904.300 25 1.397.358.400 10 Diragukan 1.493.473.000 8 - - Macet 39.188.450 5 353.700.000 4

## Sumber  Data :  LPD  Adat Jimbaran Tahun  2022-2023
Dilihat  dari  data Krama  Tamiu yang  mengalami  kredit  macet  itu  terjadi dikarenakan  terdapat  kasus  kredit  macet  menurut  I  Nyoman  Santosa  pada  tanggal  13 Oktober 2023 “itu terjadi secara relatif pasalnya, setiap lembaga keuangan pasti terdapat permasalahan kredit khususnya kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa sehingga itu merupakan risiko yang dialami”. Penanggulangan yang dilakukan Lembaga Perkreditan
Desa Adat Jimbaran menurut I Nyoman Santosa tanggal 13 Oktober 2023, dengan adanya pemantauan yang  dilakukan krama  panguwub terlebih dahulu  kemudian  dirasa kurang efektif  dilanjutkan  dengan  upaya  restrukturisasi  kredit  dan  relaksasi  sebagai  program khusus yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran apabila debitur Krama Tamiu menyerah  tetap  dibina  dengan  menurunkan  suku  bunga,  perpanjangan,  maupun lain  sebagainya.  I  Wayan  Gede  Susandhi  pada  tanggal  16  Oktober  2023  juga mengeluarkan  pendapat  mengenai  penyelesaian  sengketa  kredit  macet Krama  Tamiu yaitu  adanya  penanggulangan  berupa  penyelamatan  kredit  berupa  metode  3R, restrukturisasi, reschedulling , relaksaksi apabila penyelamatan dengan metode 3R tidak dapat diselesaikan maka lanjut dengan sita jaminan atau ambil alih agunan.
Teknik  yang  dilakukan  dari  Lembaga  Perkreditan  Desa  sesuai  dengan  landasan hukum secara yuridis berupa PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan Pelaksana PERDA Prov  No  3  Tahun  2017  dengan  adanya  beberapa  Pasal  yang  berkaitan  dengan  hasil wawancara, dijelaskan sebagai berikut:
1. Pasal  14  dengan  substansi  mengenai  restrukturisasi  kredit  dengan  harus memenuhi  persyaratannya  berupa  kriteria,  jangka  waktu  yang  dilakukan. Tindakan  yang  dilakukan  pasa  restrukturisasi  kredit  ialah  mengatur  jadwal kembali,  mengubah  tata  penataan,  dan  mengubah  sarana  syarat  prasyarat kredit,  intinya  kredit  yang  direstrukturisasi  adalah  kredit  macet  atau bermasalah;
2. Pasal  17  mengenai  adanya  AYDA  yang  merupakan  upaya  penyelesaian dengan jaminan tersebut diambil alih. AYDA berupa ambil alih agunan dengan berisikan kriteria yang diperlukan untuk mengambil alih agunan bagi debitur yang  kreditnya  bermasalah  dan  mekanisme  penyelesaiannya  beserta pemenuhan yang diperlukan untuk menggunakan ambil alih agunan atau sita jaminan;
3. Pasal 18 mengenai metode yang jarang digunakan yakni hapus tagih dan hapus buku merupakan upaya yang dilakukan untuk menghapus tagihan dari neraca debitur dan membebaskan kewajiban untuk melunasi kredit yang bermasalah, hal yang berisikan pada Pasal ini ialah kriteria-kriteria untuk persyaratan hapus tagih dan hapus buku.
Peneliti telah menguraikan mengenai hasil wawancara dari Lembaga Perkreditan Desa  Adat  Jimbaran  dan  pengumpulan  data  berupa  pengkajian  kepustakaan  hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dideskripsikan hasil dari wawancara dan landasan  hukum  menjadi  upaya  penyelamatan  kredit  macet  yang  dilakukan  Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran, adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:
1. Pemantauan  dari krama  panguwub ,  ini  merupakan  tindakan  yang  dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat  Jimbaran untuk  menyelamatan kredit berupa pemantauan  dari krama  panguwub sehingga Krama  Tamiu yang bertanggungjawab  atas kredit diberikan oleh  Lembaga Perkreditan Desa  Adat Jimbaran  ini krama  panguwub hasil  dari  rekomendasi  kelian  Desa  Adat berfungsi mengkoordinasikan terkait akar kredit Krama Tamiu , apabila terjadi permasalahan akar kredit seperti tunggakan belum terbayarkan, bunga melonjak maka krama  panguwub berkoordinasikan  dengan  Lembaga  Perkreditan  Desa Adat Jimbaran sebagai laporan awal terjadinya kredit macet sehingga Lembaga Perkreditan  Desa  Adat  Jimbaran  membina Krama  Tamiu tersebut  untuk melunasi kreditnya itu;
2. Relaksaksi , merupakan upaya yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran  untuk  menyelematkan  kredit  macet  dengan  membina Krama  Tamiu
atau memudahkan Krama Tamiu dalam melunasi kreditnya berupa penurunan suku  bunga  untuk  memulihkan  dari  akar  kredit  macet Krama  Tamiu tersebut untuk  menjadi  akar  kredit  yang  lancar.  Hasil  relaksasi  menurut  I  Nyoman Santosa Tanggal 15 Oktober 2023 menjelaskan bahwa “metode yang digunakan ialah relaksaksi berhasil menurunkan kredit macet secara signifikan dari tahun 2022 sampai 2023 artinya turun secara signifikan”;
3. Reschedulling , ialah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran kepada Krama Tamiu yang kreditnya mengalami macet sehingga diperlukan  perubahan  prosedur  kredit  berupa  jangka  waktu,  jangka  waktu tersebut dirubah kembali sesuai dengan kemampuan/ capacity dari Krama Tamiu tersebut  baik  perpanjang  atau  tetap  untuk  berguna  sebagai  mempercepat pemulihan-pemulihan kualitas yang kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran;
4. Restrukturisasi, merupakan sebuah upaya yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat  Jimbaran dengan menyelamatkan kredit Krama Tamiu yang sudah kualitasnya  macet  sehingga  upaya  ini  berupa  adanya  perubahan  dalam penjadwalan  pinjaman,  perubahan  terhadap  penataan  pinjaman,  beserta persyaratan ini dirubah sesuai dengan mekanisme restrukturisasi yang terdapat dalam Pasal 14 PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan Pelaksana PERDA Prov Bali No 3 Tahun 2017;
5. Sita  Jaminan  atau  Agunan  Yang  Di  Ambil  Alih,  merupakan  sebuah  tindaka lanjutan  ( kontinu )  apabila  tidak  bisa  diselamatkan  kredit  macet  dengan  upaya 3R yakni Restrukturisasi, Relaksasi , dan Reschedulling dan pengawasan krama panguwub . Sita jaminan ini di dalam regulasi dari Lembaga Perkreditan Desa Adat  Jimbaran  berupa  mekanisme  pengambil  alihan,  pengelolaan,  dan pemindahtanganan  atas  barang  jaminan  yang  dijamin Krama  Tamiu untuk menjadi aset-aset dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran sesuai Pasal 1 angka  9  Keputusan Prajuru Desa  Adat  Jimbaran  Nomor:  806/KEP.PRJ- DAS/I/2020.  Sita  jaminan  ini  dilakukan  dalam  rangka  penyelesaian  kredit masalah  terkhususnya  pada  kredit  macet  baik  yang  dilakukan  di  pelelangan maupun  diluar  pelelangan  dengan  diserahkan  secara  sukarela  oleh  penjamin agunan  yakni Krama  Tamiu didasari  atas  surat  kuasa  untuk  menjual  diluar lelang, tindakan ini dilakukan apabila Krama Tamiu tersebut sudah tidak bisa dibina  maka  akan  disita  jaminan.  Sita  jaminan  ini  sidebut  AYDA  juga  diatur dalam Pasal 17 PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan Pelaksana PERDA No 3 Tahun  2017  terkait  mekanisme,  jangka  waktu,  dan  kriteria-kriteria  yang dilakukan  untuk  sita  jaminan.  Menurut  I  Nyoman  Santosa  pada  tanggal  13 Oktober  2023  menjelaskan  bahwa  “jika  agunan  tersebut  kurang  cukup  untuk melunasi kredit yang dikategorikan sudah macet ini maka Lembaga Perkreditan Desa  Adat  Jimbaran  melakukan  upaya  penambahan  agunan  kepada Krama Tamiu tersebut  agar  bisa  terselesaikan  masalah  kredit  tersebut  baik  berupa barang bergerak maupun tidak bergerak”.
6. Penghapus bukuan dan/atau penghapus tagihan, tindakan ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit dengan melalui proses penghapusbukuan dari sebuah catatan neraca yang dimiliki Krama Tamiu dan pelaksaan proses dari penghapus tagihan juga melalui penghapusan dari catatan neraca dan membebaskan Krama Tamiu dari  pelunasan  atau  pembayaran  kredit Krama  Tamiu di  Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. prosedur-prosedur hapus tagih dan hapus buku ini  diatur  pada  landasan  hukum  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Jimbaran
berupa  Keputusan Prajuru Desa  Adat  Jimbaran  Nomor:  820/KEP.PRJ- DAJ/I/2020 Tentang mekanisme dari Pelaksanaan Penghapusbukuan Dan/Atau Hapus-Tagih  Terhadap  Kredit  Bermasalah.  Untuk  mekanisme  nya  dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran namun dalam penghapusbukuan dan/atau  penghapus  tagihan  menurut  I  Nyoman  Santosa  pada  tanggal  13 Oktober  2023  menjelaskan  bahwa  “jarang  sekali  Lembaga  Perkreditan  Desa Adat  Jimbaran  melakukan  upaya  penghapusbukuan  dan  penghapustagihan  ini dikarenakan  ini  riskan  terjadinya  kecemburuan  sosial  terhadap  pelepasan kewajiban dari debitur yang kredit macet sehingga Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran tidak melakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan”.
Keberlakukan penghapusbukuan dan/atau
penghapustagihan ini secara yuridis diberlakukan pada Pasal 18 PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA No 3 Tahun 2017. Untuk metode ini masih menjadi polemik di masyarakat adat terkhusus masyarakat Desa Adat Jimbaran.
Apabila penyelamatan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ini  gagal  dan  tidak  bisa  diselamatkan  maka  dilanjutan  dengan  upaya-upaya  berikut, berdasarkan  hasil  wawancara  dari  I  Nyoman  Santosa  pada  tanggal  13  Oktober  2023 menjelaskan bahwa tahap kontinu dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ialah setelah  penyelamatan  kredit  gagal  maka  diupayakan  selanjutnya  dengan  penyelesaian sengketa  kredit macet  melalui dijalankan negosiasi terlebih dahulu  dan jika tidak bisa, dilanjutkan ke ranah litigasi atau ke pengadilan negeri sedangkan menurut I Wayan Gede Susandhi  tanggal  16  Oktober  2023  menjelaskan  bahwa  penyelesaian  kredit  setelah adanya penyelamatan kredit itu gagal maka dilanjutkan dengan negosiasi terlebih dahulu kebetulan  di  Lembaga  Perkreditan  Desa  terdapat  legal  atau  advokat,  jadi  untuk  proses negosiasi  dilakukan  melalui  advokat  itu  jika  tidak  berhasil  dilanjutkan  ke  jalur  litigasi namun untuk Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran jarang sekali menempuh jalur litigasi dikarenakan masalah biaya, birokrasi, dan menghabiskan banyak waktu sehingga cukup pada negosiasi saja.
Diuraikan lebih lanjut mengenai hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Jimbaran  ini  menggunakan  penyelesaian  sengketa dengan  melalui  dua  jalur  yaitu  jalur  diluar  pengadilan  yakni  negosiasi  dan  didalam pengadilan  yaitu  litigasi  sehingga  dikaitkan  dengan  teori  penyelesaian  sengketa  yakni mediasi, negosiasi, arbitrase, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian para ahli beserta litigasi 20 . Jadi penyelesaian kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran  ditempuh  melalui  jalur  diluar  pengadilan  yaitu  negosiasi  dan  kemudian dilanjutkan dengan penempuhan jalur litigasi apabila gagal dalam melakukan negosiasi maka  dilanjutkan  ke  litigasi,  adapun  penyelesaian  sengketa  kredit  macet  bagi Krama Tamiu secara spesifik, sebagai berikut: 21
1. Negosiasi  terhadap Krama  Tamiu ,  jadi  pada  tahapan  ini  setelah  melalui penyelamatan  kredit  yang  gagal  maka  diupayakan  untuk  negosiasi,  negosiasi merupakan  tindakan  tawar  menawar  yang  dilakukan  oleh  pihak  Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran dengan pihak dari debitur yakni Krama Tamiu yang  mengalami  kredit  macet  sehingga  diperlukan  kesepakatan  kedua  belah pihak  dari  kreditur  dengan  debitur  ini  untuk  menjelaskan  masing-masing kendala yang mengakibatkan kredit itu macet  sehingga digali  terus oleh legal
20 Ahmad Musadad, Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Nonlitigasi .
21 Albar Andi Ardillah, “Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional,” Jurnal Hukum Kenotariatan 1, no. 1 (2019): 18–32.
dari  pihak  kreditur  untuk  menemukan  solusi  yang  ada  sehingga  kerwajiban Krama Tamiu dalam membayar kredit dengan kesepakatan apa yang dituangkan didalam negosiasi itu dengan berprinsipkan itikad baik dalam menjalankannya. I  Nyoman  Santosa  pada  tanggal  13  Oktober  2023  berpendapat  “jika penyelesaian  kredit  macet  bagi Krama  Tamiu ingin  cepat  selesai  maka dipergunakan lah teknik negosiasi sebagai cara intern untuk menyelesaian kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran dan tidak sampai kepada ranah pengadilan”.
2. Upaya  Litigasi/Ajudikasi/Jalur  Pengadilan,  jalur  litigasi  merupakan  jalur terakhir  yang  ditempuh  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Jimbaran  dalam menyelesaikan  sengketa  kredit  macet  bagi Krama  Tamiu di  Lembaga Perkreditan  Desa  Adat  Jimbaran.  Tindakan  dengan  membawa  ke  ranah pengadilan  ini  dilakukan  untuk Krama  Tamiu yang  tidak  ada  etikad  baik  dan terus  menerus  melakukan  wanprestasi  sehingga  menimbulkan  Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran mengalami kerugian. Tujuan dari penempuhan ke jalur litigasi adalah memperoleh perlindungan hukum dan kekuatan hukum yang  mengikat  berdasarkan  putusan  dibuat  oleh  hakim  dengan  sifat final dan tidak bisa diganggu gugat  atau mutlak. Bagi  Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran  ini  mempergunakan  jalur  litigasi  untuk  menyelamatkan  aset-aset akibat  dari  terjadinya  kredit  macet  bagi Krama  Tamiu tersebut.  Dengan demikian obat terakhir untuk penyelesaian kredit macet untuk Krama Tamiu ini adalah penyelesaian di pengadilan untuk memperoleh putusan kekuatan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  peneliti  dapatkan  ialah  penyelesaian  sengketa  merupakan  upaya komprehensif  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan yang ada terkhusus kredit macet pada Krama Tamiu . Pemberian kredit kepada Krama Tamiu itu dilaksanakan secara sah atas perarem Desa Adat Jimbaran atas Pasal 1 angka 11 dan Pasal 45 ayat 2. Krama Tamiu berdasarkan kredit menurut kolektibilitasnya terdapat beberapa  kualitas  yakni  lancar,  kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet.  Jumlah  kolektibilitas kredit macet tahun 2022 ialah 5 dan menurun tahun 2023 yakni 4. Untuk penyelesaian terdapat dua  macam  yakni  penyelamatan  kredit  dan  penyelesaian  kredit,  dalam  penyelesaian  kredit terdapat pemantauan krama panguwub , relaksasi, reschedulling, restrukturisasi, sita jaminan, dan  penghapusbukuan/penghapus  tagihan  selanjutnya  dilalui  penyelesaian  kredit  berupa negosiasi  dan  mediasi.    Terkait  dengan  penyelesaian  kredit  macet krama  tamiu ini,  peneliti memiliki saran untuk masyarakat yakni  diharapkan tertib dan disiplin dalam membayar kredit supaya tidak terjadinya kredit macet dan merugikan lembaga keuangan seperti halnya Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran sehingga diperlukan kesadaran untuk pembayaran kredit ini bertujuan  untuk  nantinya  sesuai  UUD  NRI  1945  yaitu  mewujud  cita  cita  negara  Indonesia seperti  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Indonesia  diharapkan  tertib  dan  disiplin  dalam membayar  kredit  supaya  tidak  terjadinya  kredit  macet  dan  merugikan  lembaga  keuangan seperti halnya Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran sehingga diperlukan kesadaran untuk pembayaran kredit ini bertujuan untuk nantinya sesuai UUD NRI 1945 yaitu mewujud cita cita negara  Indonesia  seperti  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Indonesia  sedangkan  untuk  saran kepada stakeholder ialah    khususnya  pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Jimbaran, diharapkan agar lebih menekankan prinsip kehati-hatian dan memperbaharui regulasi-regulasi berkaitan  dalam  memberikan  kredit  kepada Krama  Tamiu sehingga  nantinya  dapat
meminimalisir terjadinya kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran dari segi penanggulangan dan penyelesaiannya

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Musadad. Alternative  Dispute  Resolution  Resolusi  Konflik  Nonlitigasi .  Edited  by Rosyiful Aqli Nur Azizah Rahma. Cet Ke 2. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022. Aisha,  Siti  Dyara.  “Ketidakseimbangan  Kedudukan  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit Perbankan  (Studi  Pada  Bank  Mestika  Dharma  Medan).” Jurnal  Abdi  Ilmu 14,  no.  1 (2021): 142–57.
Albar Andi Ardillah. “Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional.” Jurnal Hukum Kenotariatan 1, no. 1 (2019): 18–32. Gusti Agung Satrya Wiguna, I S, and Desak Gde Dwi Arini dan Luh Putu Suryani. “Akibat Hukum Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan  Desa.” Jurnal  Analogi  Hukum 2,  no.  1 (March 2020): 37–41. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.37-41.
Hapsari, Riana. “Penerapan Prinsip 3R Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019.” Dharmasisya Program Magister Hukum 1, no. 4 (December 2021): 2097–2110.
I Nyoman Sukandia. Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat Di Bali . Edited by Mustafa Lufti. Cet Ke 1. Malang: CV. Nusantara, 2019.
I Wayan Sastrawan, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti. “Peranan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Dalam Penyelesaian Kredit Macet.” Jurnal Prefensi Hukum
1, no.
2 (September 2020): 169–74. https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2355.169-174.
Isima,  Nurlaila,  and  Syahrul  Mubarak  Subeitan.  “WANPRESTASI  DALAM  KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA.” Journal  of  Islamic Economics Law 1, no. 2 (2021): 104–15. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809. Josef Mario Monteiro. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum . Sleman: CV Budi Utama, 2020.
Made Intan Dwi Pramana, I, and I Nyoman Lemes. “Akibat Hukum Pemberian Kredit Kepada Krama Desa Lain Pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Pakraman Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.” Kertha Widya Jurnal Hukum 5, no. 1 (August 2017): 1– 17. https://doi.org/10.37637/kw.v5i1.474.
Mayasari, I Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. “Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali.” Kertha Wicaksana 15, no. 2 (July 2021): 90–98. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98.
Mia Hadiati, Lis Julianti, Moody R Syailendra, Luthfi Marfungah, Anggraeni Sari Gunawan. “Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali.” Jurnal Muara Ilmu  Sosial,  Humaniora,  Dan  Seni 5,  no.  2  (October  2021):  580–89. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.10080.
Oktaria,  Eka  Travilta.  “Prinsip  Mengenal  Nasabah,  Penerapan,  Prinsip  Kehati-Hatian,
Lembaga Perbankan.” Keadilan Progresif 9, no. 2 (2018): 139–54.
Roimanson Panjaitan. Metodologi Penelitian . Cet 1. Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017. Saputra,  Ricky,  and  Viola  Damayanti.  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  E- Commerce  Internasional.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan ◼ 12,  no.  2  (2023). https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364.
Sonata. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.” Jurnal Hukum Fiat Justisia 8, no. 1 (2015): 15–35.
Yasa, Dwitya Candra, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Efektivitas
Pemberian  Kredit  Pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  Desa  Pakraman  Rangkan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.” Jurnal Konstruksi  Hukum 3, no. 2 (2022): 301–5. https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4815.301-305.