## Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas
Eka Putra B Santoso Gorontalo Research Center (GRC) 23ekaputra@gmail.com

## Abstract
The relationship between politics and religion in Indonesia at this time can be seen from one important thing that is being popularly known, namely politics of identity. Politics of identity is the main spotlight in politics in Indonesia, especially in mainstream and non-mainstream media such as social media. The word politics of identity today can be said to have the same "bad image" as the word politics itself. Especially in Indonesia. Disclosure of certain identities in society in referring to politics seems to be a total mistake and can even be called a grave sin. Like  the  election of  contestants  in  direct  elections  based  on  religion, certain tribes  or races become a big disgrace, especially in the midst of the strengthening of Pancasila as an ideology and national identity that should not strengthen at certain times. Remembering Indonesia, which "he said" had agreed with Pancasila. But the phrase politics of identity cannot be denied any  more  amid  the  dynamics  of  current  political  contestation,  with  its  image  as  the  "big enemy" of the current Pancasila and the main disease of democracy. How is the true identity politics in Indonesia until now, which is said to have strengthened and threatened the integrity of the Unitary Republic of Indonesia? This paper tries to trace the political roots of identity and its development to this day.
Keywords : politics of identity, election, political contest

## Abstrak
Relasi politik dan agama di Indonesia saat ini bisa dilihat dari satu hal penting yang tengah populer  istilahnya,  yaitu  politik  identitas.  Politik  identitas  tengah  menjadi  sorotan  utama dalam  politik di  Indonesia, terutama di media-media mainstream  maupun non-mainstream seperti media sosial. Kata politik identitas saat ini bisa dibilang memiliki “image” yang sama buruknya  dengan  kata  politik  itu  sendiri,  terutama  di  Indonesia.  Pengungkapan  identitas tertentu di masyarakat dalam bereferensi politik seolah menjadi salah total dan bahkan bisa dibilang dosa besar. Seperti pemilihan kontestan dalam pemilihan langsung yang berbasis pada agama,  suku  atau  ras  tertentu  menjadi  aib  besar,  apalagi  di  tengah  menguatnya Pancasila sebagai ideologi dan identitas bangsa yang harusnya tidak menguat di saat-saat tertentu saja. Mengingat Indonesia yang “katanya”sudah sepakat dengan Pancasila. Namun frase politik identitas sudah tidak bisa ditolak lagi di tengah dinamika kontestasi politik sekarang, dengan image sebagai “musuh besar” Pancasila saat ini dan penyakit utama demokrasi. Bagaimana sejatinya politik identitas di Indonesia dulu hingga sekarang ini yang disebut kembali menguat dan  mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia?  Tulisan  ini  mencoba menelisik akar politik identitas dan perkembanganya hingga hari ini.
Kata Kunci : politik identitas, pemilihan umum, kontertasi politik

## Pendahuluan
Pembumian  nilai  Pancasila  memang  harus  menjadi  proyek  kebangsaan  kita hari  ini.  Oleh  karena  sebuah  sirkulasi  politik  yang  tengah  dilanda  badai meruncingnya wacana identitas primordialistik. Landasan ini jelas berbeda dengan identitas keindonesiaan kita sewaktu sama-sama melawan penjajahan, kali ini politik identitas tengah menyisir sentimen suku agama, dan ras tertentu. Fenomena yang lagi populer  ini  terinfiltrasi  pada  arus  pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepala  daerah. Euphorianya pun  seakan menjadikan tolak ukur keberhasilan demokrasi di negeri ini.  Dalam  hal  partisipasi,  memang  model  pemilihan  seperti  sekarang  ini  menjadi sarana  yang  paling  efektif  untuk  menyalurkan  aspirasi  rakyat  untuk  memilih pemimpinnya. Tetapi, konstruksi ini selalu menjadi masalah ketika pesta demokrasi tersebut  bersentuhan  dengan  konflik-konflik  horizontal  yang  malah  membuat instabilitas  daerah.  Tentu  banyak  contoh  kasus  yang  bisa  disajikan  perihal  konflik politik tersebut. Konflik yang mengubah pesta demokrasi menjadi bencana demokrasi yang  parah.  Stepi  Anriani  mengambil  data  pada  Sistem  Nasional  Pemantauan Kekekrasan (SNPK) dan The Habibie Center (THC) menemukan 9 dari 13 Provinsi terdapat  585  insiden  kekerasan  terkait  pemilukada  dengan  dampak  47  tewas,  510 cidera dan 416 bangunan rusak. Dalam kalsifikasi wilayah, Aceh menjadi daerah yang merupakan daerah yang paling banyak terjadi insiden kekerasan, persentasinya pun sampai 53,7%, diikuti dengan NTB (12,3%), Papua (8,6%) dan insiden lainnya terdapat pada 9 Provinsi (23,%) (Anriani, 2018, hal.103). Menurut Stepi, kekerasan yang terjadi akibat Pilkada semacam di Aceh dikarenakan kondisi transisi pasca konflik seperti persaingan  antara  mantan  GAM  yang  ingin  maju  menjadi  kepala  daerah  maupun anggota  legislatif.  Beberapa  konflik  politik  yang  ditengarai  oleh  sebuah  system demokrasi  lokal  ini  terjadi  pula  di  Poso  Sulawesi  Tengah.  Disertasi  Hasrulllah  di Universitas  Indonesia  mengurai  secara  gamblang  terkait  pemantik  api  yang menyebabkan konflik antar agama di Poso. Pada tesis tersebut mantan Wakil Presiden RI  Jusuf  Kalla  (Hasrullah,  2009)  mengatakan  dalam  pengantarnya  bahwa,  konflik politik ditengarai adanya sebuah bola salju trjadinya konflik politik antar pasangan calon Bupati yang merembes pada sentiment agama sehingga menyebabkan korban kurang lebih 2000 jiwa.
Hal  yang  paling  dekat  kita  lihat  adalah  dinamika  Pilkada  Jakarta  yang membuka  kotak  pandora  sentiment  agama  dan  melibatkan  masa  (BBC  News Indonesia,  2017)  yang  antusias  menuntut  salah  satu  calon  Gubernur  dalam  hal  ini Basuki Cahya Purnama (Ahok)  dihukum karena dianggap menistakan agama atas pernyataannya di pulau seribu. Sampai-sampai efek dari fenomena tersebut terbawa pada  Pilpres  2019.  Bangsa  ini  seakan  terbelah  menjadi  dua  kubu,  bahkan  istilah binatang seperti cebong dan kampret menghiasi pergolatan politik nasional tersebut.
Konsepsi ini kedepan akan menjadi contoh atas pergolakan masa depan politik lokal, oleh karena menurut Prof Salim Said,peristiwa Pilkada Jakarta membuka kotak pandora  sentiment  agama  ataupun  suku  dan  etnis  dan  bisa  saja  menjadi  trigger pemantik konflik -konfli politik dan menjalar pada permasalahan agama, etnis dan ras.
Beberapa  contoh  diatas perlu  dianalisis  secara  mendalam  apakah  tantangan dari  Pemilu  dan    Pilkada  yang  langsung  ini  salah  dalam  penerapannya  ataukan memang kesalahan tidak terletak pada system yang ada melainkan pada polarisasi komunikasi Politik elit yang cenderung tidak memikirkan efek kulturasi yang akan dihasilkan dari steatmennya di panggung-panggung kampanye. Hal ini akan penulis liat  dari  pendekatan  fenomenologi  dan  dibedah  berdasarkan  teori  politik  identitas yang kini menjadi sebuah ilustrasi kekinian dalam hal wacana pemilu dan pilkada di negeri ini. Kita tentu banyak mendengar istilah putra daerah dalam setiap pergolakan politik  lokal,  atau  kebijakan  perda  syariah  yang  dibuat  karena  dianggap  sebagai bentuk akomodasi mayoritas masyarakat atas nama agama. Hal ini tentu tidak salah sama  sekali,  tetapi  apakah  bentuk  -bentuk  seperti  ini  telah  menampilkan  sebuah kesetaraan dan keadilan secara umum. Semacam istilah putra daerah, yang tak tahu ukuran  dari  simbol  tersebut  seperti  apa,  apakah  dilihat  dari  marga,  atau  dari cantuman  tempat  lahir  pada    kartu    tanda  penduduk.  Hal  ini  saja  tidak menggambarkan sebuah definisi yang jelas, bahkan multitafsir dan terindikasi akan menyebabkan nepotisme dalam hal pengisian jabatan-jabatan publik.
Ironi  demokrasi  seperti  ini  menjadikan  pertanyaan  besar  keberlangsungan masa  depan  bangsa  ini.  Demokrasi  yang  harusnya  mampu  untuk  meningkatkan peradaban  bangsa  ini  malah  terjebak  pada  konflik  yang  diakibatkan  pada  surplus politik identitas yang memanas bahkan koruptif dan nepotis.

## Dinamika Politik Identitas di Indonesia
Secara filosofis, Prof Teguh Prasetyo mengatakan bahwa filsafat dalam pemilu lebih  pada  kegiatan  befikir  dalam  rangka  menemukan  rasionalitas  atau  penalaran terhadap pemilu yang didalamnya diisi oleh undang-undang sebagai bentuk dari jiwa bangsa  (volksgeits)  yang  penuh  kebijaksanaan  (Prasetyo,  2018,  hal.7).  Dalam penjelasan  tersebut  terurai  bahwa  kebijaksanaan  yang  kini  melekat  sebagai  induk output dari pemilu mengharuskan sebuah tatanan yang rasional dan jujur dalam hal pelaksanaannya.  Konsepsi  ini  yang  harusnya  menjadi  pegangan  elit  dalam  hal komunikasi  politik  substansial  di  panggung-panggung  politik  negeri  ini.  Tetapi memang  alur  berfikir  rasional  yang  harusnya  membahas  tentang  pertumbuhan ekonomi,  atau  pembangunan  budaya  tidak  terlihat  hanya  materi  elit  politik
didominasi pada sebuah ajang saling menghina, politik uang, dan singgungan yang tidak jarang menuju pada hal-hal yang berbau rasisme dan sentiment agama. Henk Schulte dan Gery van Klinken menjelasakan anomali demokrasi lokal ( Anriani, 2018, hal.  101)  pada  pilkada  di  Indonesia,  menurutnya  Pilkada  cenderung  diwarnai primordial etnis, kekerabatan, tingginya pengaruh agama, dan peran elit lokal yang seperti raja. Begitupun dengan kajian dari Indodata Research Center pada 2010 yang menyimpulkan  dominasi  rasa  kesukuan,  agama,  dan  primordialisme.  Pilkada  pun hanya  menguntungkan  kalangan  pebisnis  seperti  rental  mobil,  manajemen  artis, media, percetakan.  Tetapi memang tuaian penjelasan di atas tengah menjadi sebuah fakta bahwa kemjuan demokrasi Indonesia memenuhi sebuah benteng identitas yang terus bergerak dan menampilkan eksistensinya, oleh karena sebuah identitas tidak mungkin stagnan dalam ruang-ruang sosial hari ini. Olehnya Burhanudin Muhtadi dalam  penjelasannya  mengatakan  bahwa  Demokrasi  di  Indonesia  mengalami peremajaan,  oleh  karena  mampu  melahirkan  regenerasi  politik  baru,  walaupun kemudian  latar  elit  yang  masih  tersandera  dengan  pola  oligarki  dan  primordialis (ILC, 2018). Tetapi, pilkada Indonesia mampu melahirkan orang-orang seperti Jokowi yang hari ini menjadi Presiden RI, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Risma, Ridwan Kamil,  yang  nantinya  akan  bermetamorfosis  pada  jenjang  karir  politik  yang  lebih tinggi. Dibandingkan dengan Malaysia yang masih saja berputar-putar pada elit lama seperti Mahatir Muhammad, Anwar Ibrahim dan Najib Rajak. Kemajuan ini bukan berarti  tidak  ada  tantangan,biasanya  memang  sandungan  tersebut  diakibatkan perebutan dominasi antar partai politik dan elit dikalangan lokal. Hal ini oleh karena kue kekuasaan yang lama tersentralisasi. Olehnya identitas yang ada di setiap daerah menguat dengan adanya undang-undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang kini berubah menjadi undang-undang 23 tahun 2014.
Kekuatan  identitas  ini  dalam  pandangan  Agnes  Heller    dimaknai  dengan strategi politik pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial (Rozi dkk, 2019, hal 3).  Menurutnya  politik  identitas  mampu  memunculkan  toleransi  dan  kebebasan, namun juga memunculkan pola yang destruktif, kekerasan verbal dan pertentangan etnik.  Dua  arus  yang  mempunya  definisi  ganda  ini  menampilkan  sebuah  politik identitas  tidak  melulu  menjadi  momok  yang  buruk  bagi kelangsungan  demokrasi, karena politik Identitas juga bekerja tidak hanya pada kontestasi pemilu tetapi juga bekerja pada ruang-ruang sosial dan hal itu memunculkan sebuah rasa gotong royong dan toleransi antar sesama. Tetapi ranah politik identitas lebih menonjol dan dibaca dalam  hal  dominasi  dan  kontestasi  politik.  Olehnya  kemudian  mewujudkan demokrasi yang subtantif dalam hal ini kesejahteraan dan keadilan  belum  mempu diwujudkan oleh elit politik karena terjebak pada polarisasi komunikasi yang stagnan pada  permasalah  identitas.  Jalan  terjal  ini  dalam  pola  politik  lokal  harus  dihadapi secara  matang,  eksistensi  kultural  yang  menjelma  sebagai  identitas  harus  menjadi
pegangan pemersatu dan tidak digunakan dalam slebaran pemenangan politik yang tidak dapat membuat sebuah kenaikan taraf pendidikan pemilih.
Berikutnya  instrument  yang  seharusnya  mengikat  dan  mengolah  politik identitas  ini  adalah partai  politik, tingkat  kepercayaan raykat  yang  terus  menurun pada insitusi demokrasi ini harusnya diolah menjadi semacam branding baru untuk lebih  subtantif  dalam  hal  kampanye,  program  dan  ideologisasi  dalam  mengisi ceramah  dan  komunikasi  politik.  Agar  kemudian  stigma  negatife  pada  parpol mampu  untuk  diredam  secara  berkala.  Tetapi  memang  gerakan  tersebut  harus menjadi  kesepakatan  bersama  dan  serius  melaksanakannya.  Konsep  ini  sangat penting oleh karena akan membantu polarisasi politik lokal pada tataran yang stabil dalam hal mengelola politik identitas yang kini meruyak. Kemudian, agregasi dari hal tersebut  jelas  akan  sulit  ditunggangi  oleh  kelompok  revivalis  yang  biasanya menumpang emosi umat ketika pekikan politik identitas di suarakan di ruang-ruang publik.

## Penutup
Pemilu  dan  Pilkada  secara  langsung  adalah  kemajuan  bangsa  ini  dalam berdemokrasi,  oleh  karena  selama  32  tahun  suara  rakyat  dibelenggu  dengan otoritarianisme dalam kekuasaan, tetapi pula tantangan kedepan bukan makin sedikit tetapi  justru  makin  banyak.  Olehnya  dalam  hal  tersebut  politik  identitas  menjadi salah satu batu terjal terselengganya sebuah system pemilu dan pilkada di Indoensia. Ketika kita menelisik lebih jauh nestapa tersebut harus dikontrol dan di formulasikan secara baik dalam hal pengaturan system partai politik yang kini merosot tajam dalam hal  kepercayaan  public.  Semua  pasti  bersepakat  bahwa  tidak  ada  system  yang sempurna,  pasti  ada  kekurangan  tetapi  yang  paling  penting  bagaimana meminimalisir kekurangan tersebut. Dalam konteks Indonesia, kita memiliki badan pengawasan pemilihan umum (BAWASLU) yang punya tugas cukup berat  sebagai lembaga yang ditugaskan menuntaskan kejahatan tindak pidana pemilu. Pengaturan ini  menjadi  langkah  maju  walaupun  juga  eksistensi  kultural  tidak  mampun  di jangkau oleh lembaga ini. Yang paling penting adalah mampu untuk mengelola partai politik  dalam  hal  reformasi  system  yang  kini  tertanam  dan  menjadi  episentrum tajamnya identitas.

## Daftar Pustaka
Rozi,  dkk.  (2019). Politik  Identitas,  Problematika  dan  Paradigma  solusi  keetnisan  versus keindonesiaan . Jakarta Timur. Bumi Askara.
Hasrullah.  (2009). Dendam  Konflik  Poso  periode  1998-2001,konflik  Poso  dari  perspektif Komunikasi Politik. Jakarta. Kompas Gramedia.
ILC. (2018). Peta Politik Pilkada Menurut Burhanudin Muhtadi. diakses 16 Desember 2019, dari https://www.youtube.com/watch?v=TcEl_7mVXkA,
BBC News Indonesia. (2017). Aksi 212: Rizieq Shihab datang dan menyeru 'penjarakan Ahok'.  BBC  News  Indonesia.  diakses  16  December  2019,  dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39035135
Anriani, S. (2018). Intelijen dan Pilkada (Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu).
Prasetyo, T. (2018). Filsafat Pemilu. Bandung. Nusa Media.