E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
Germana A.M. Loro, Romli Arsad, Tun Huseno Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Email: germanaloro99@gmail.com

## Abstract
Birokrasi pemerintahan penting dalam mendukung sistem administrasi nasional karena bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan  pembangunan  nasional.  Birokrasi  di  Indonesia  saat  ini  memiliki  beberapa permasalahan,  seperti  aparatur  administrasi  belum  sepenuhnya  bersih  dan  akuntabel, aparatur  administrasi  belum  efektif  dan  efisien,  pelayanan  publik  belum  berkualitas, kuantitas  sesuai  harapan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis  implementasi  kebijakan  pembangunan  zona  integritas  menuju  wilayah bebas  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  yang  bersih  melayani  di  Pengadilan  Negeri Manokwari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode  pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Edward III yang terdiri  dari  empat  variabel  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  pembangunan  zona  integritas  sudah dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  Manokwari  namun  belum  mendapatkan  predikat WBK dan WBBM, karena masih dihadapkan beberapa hambatan seperti budaya birokrasi dan pola pikir, kekurangan Sumber daya Manusia, keterbatasan anggaran, dan  fasilitas. Berdasarkan  temuan  tersebut,  disarankan  Seluruh  pegawai  wajib  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  reformasi  birokrasi  WBK/WBBM  dan  wilayah  integritas  di  Pengadilan Negeri  Manokwari.  Hal  tersebut  harus  selalu  dimaksimalkan,  tidak  hanya  untuk mendapatkan  predikat  WBK  atau  WBBM,  tetapi  juga  sebagai  salah  satu  cara  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  pencari  keadilan  dan  menghilangkan perilaku KKN yang ada.
Keywords: Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

## Abstract
Government bureaucracy plays a crucial role in supporting the national administrative system  as  it  is  responsible  for  performing  public  service  functions,  empowering
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 9, September 2023
communities, and contributing to national development. The bureaucracy in Indonesia currently faces several issues, such as administrative personnel not being entirely clean and accountable, administrative inefficiency, poor quality public services, and quantity falling short of expectations. The objective of this research is to identify and analyze the implementation of the policy on developing integrity zones towards corruption-free areas and clean-serving bureaucracies in the Manokwari District Court. This study utilizes a qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  Data  collection  methods  include observation,  interviews,  and  documentation.  Data  analysis  techniques  involve  data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in this research is  Edward  III's  policy  implementation  model,  consisting  of  four  variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research findings indicate that the development of integrity zones has been implemented in the Manokwari District Court but has not yet received the predicates of a Clean and Serving Bureaucracy (WBK/WBBM).  This  is  due  to  several  obstacles,  such  as  bureaucratic  culture  and mindset, insufficient human resources, budget limitations, and facilities. Based on these findings,  it  is  recommended  that  all  employees  participate  in  the  implementation  of bureaucratic reform towards WBK/WBBM and integrity zones in the Manokwari District Court. This effort should be continually maximized, not only to obtain the WBK/WBBM predicates  but  also  as  a  means  to  enhance  services  to  justice  seekers  and  eliminate corrupt behavior.
Keywords: Integrity Zones, Corruption Free Zones And Clean Bureaucracy Territory And Service.

## PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi merupakan langkah awal menuju sistem administrasi yang baik,  efisien,  dan  berfungsi  yang  melayani  masyarakat  secara  cepat,  tepat,  dan profesional. Reformasi birokrasi harus dilakukan di semua sektor, termasuk pelayanan publik,  karena  reformasi  birokrasi  masih  menjadi  topik  hangat.  Reformasi  birokrasi dilakukan untuk mewujudkan good governance .  Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis  untuk  membangun  aparatur  negara  secara  lebih  efisien  dan  efektif  untuk memenuhi  tugas-tugas  administrasi  umum  dan  pembangunan  negara,  melaksanakan tindakan-tindakan mendasar, menyeluruh, dan sistematis, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Sudrajat, 2013).
Indonesia  sebagai  negara  pasca  reformasi,  masih  memiliki  beberapa permasalahan yang sangat kasat mata, yaitu tata kelola pemerintahan yang buruk, seperti korupsi. Kondisi korupsi di Indonesia terkadang sudah menahun. Secara umum, sistem pemerintahan Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance .
Mengingat  banyaknya  masalah  dan  hambatan  sosial  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik,  sederhana,  terjangkau,  akuntabel  dan
transparan,  maka  diperlukan  pengembangan  strategi  inovatif  sevagai  cara  untuk memecahkan  masalah  tersebut.  Strategi  pemerintah  adalah  melakukan  reformasi birokrasi secara struktural dan berkelanjutan dari pusat hingga ke daerah (Rahmat, 2022). Pemerintah  dan  masyarakat  tampaknya  memiliki  pandangan  yang  sama  tentang pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan birokrasi atau pemerintahan (Daraba,  2019).   Reformasi  birokrasi  adalah  strategi  pemerintah  untuk  mencapai good gavernance melalui  perubahan  dan  perbaikan  sistem  administrasi  yang  berpusat  pada kepegawaian,  manajemen  dan  kelembagaan  (Winasta  &  Maradona,  2023). Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyebutkan bahwa  seluruh  tingkatan  pemerintahan  dari  pusat  hingga  daerah  harus  menerapkan semangat  keindonesian  dalam  delapan  area  perubahan  yang  mencerminkan  reformasi birokrasi. Implementasi  dari  bentuk  birokrasi  itu  sendiri  terdiri  dari:  Manajemen Perubahan;  Peraturan  Perundang-undangan;  Penguatan  Organisasi;  Tata  Laksana; Penataan Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Pengawasan; Pelayanan Publik (Deviyanti & Bintoro, 2021).
Korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memberantas kejahatan ini mengingat negara ini disebut dalam perdebatan internasional sebagai salah satu negara terkorup  di  dunia  (Nelson,  2019). Hal  ini  semakin  memprihatinkan  karena  harga  diri nusantara semakin tegerus oleh maraknya kasus korupsi yang semakin banyak di lembaga peradilan  dan  undang-undang  yang  tidak  mampu  memberantas  tindak  pidana  korupsi. Bahkan lembaga peradilan sendiri tidak kebal dari korupsi.
Berdasarkan  data  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  tentang  kasus  korupsi semester  I  2021,  ICW  menemukan  209  kasus  korupsi  yang  diproses  oleh  lembaga penegak hukum. Total tersangka sebanyak 482 orang dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah  kerugian  negara  yang  diidentifikasi  oleh  lembaga  penegak  hukum  sekitar  Rp. 26.830.943.298.338  (26,8  triliun),  suap  sebesar  Rp.96.073.700.000  (96  miliar)  dan pungutan liar sekitar Rp. 2.552.420.420.000 (2,5 miliar), rata-rata 80 tersangka ditetapkan oleh lembaga penegak hukum setiap bulan. Setiap lembaga kepolisian dengan demikian rata-rata mengusut 12 kasus korupsi dan 27 tersangka per bulan. Dari 209 kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian, 17 kasus atau sekitar 8,5% bersifat pengembangan kasus. Selain itu, hanya ada 4 kasus korupsi yang melibatkan over the counter (Operasi Tangkap Tangan) atau sekitar 1,9%. Sisa 188 kasus baru disidik pada Januari hingga Juni 2021.
Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  melakukan  analisis  komparatif  untuk membandingkan  pemantauan  kasus  korupsi  yang  ditangani  APH  selama  lima  tahun terakhir  (2017-2021).  Tujuannya  untuk  melihat  efektifitas  pemantauan  kasus  korupsi, mulai dari jumlah kasus yang disidik, pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka dan nilai kerugian negara .

## Gambar 1 Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Selama 5 Tahun
Dilihat dari grafik di atas, penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum sejak dari semester I 2017 hingga semester I 2021, baik jumlah kasus yang ditangani maupun jumlah  tersangka  yang  ditetapkan.  Pada  saat  yang  sama,  nilai  kerugian  negara  akibat korupsi  semakin  meningkat.  Setidaknya  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan anggaran tahunan pemerintah masih perlu dicermati.
Sebagaimana tercantum dalam PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi  Birokrasi  Tahun  2010-2025,  dan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab Mahkamah  Agung,  Reformasi  Birokrasi  Tahun  2025  bertujuan  untuk  mewujudkan birokrasi  pemerintahan  yang  profesional,  sangat  jujur  dan  menjadi  pengabdian masyarakat dan pelayan masyarakat yang ditandai dengan: (Republik & Indonesia, 2020)
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;
2. Menjaga kemandirian badan peradilan;
3. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
4. Pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan akuntabel;
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran;
6. Peningkatan profesionalisme aparatur peradilan;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. Penetapan reward and punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. Keterbukaan informasi publik.
Dalam  rangka  melaksanakan  reformasi  birokrasi  peradilan  Indonesia,  perlu dibangun ekosistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi (Arba & SH, 2022).  Alat  percepatan  yang  mempercepat  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  setiap pengadilan .
266 139 122 169 209 500 587 351 250 482 1,800 1,079 6,925 18,173 26,830 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 0 100 200 300 400 500 600 700 STM I 2017 STM I 2018 STM I 2019
STM I 2020 STM I 2021 JUMLAH KASUS JUMLAH TERSANGKA2 NILAI KERUGIAN
Berdasarkan ekosistem tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai organ  tertinggi  peradilan  negara  memiliki  kedudukan  dan  peran  yang  strategis  dalam sistem peradilan, karena tidak hanya mengurusi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administratif, SDM dan keuangan serta sarana dan prasarana. Sebagai pimpinan lembaga peradilan Indonesia, Mahkamah Agung harus menerapkan  standar  yang  dapat  dijadikan  acuan  bagi  setiap  lembaga  peradilan  untuk menciptakan kawasan yang dapat mendukung proses keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan.
Standar  tersebut  kemudian  akan  diikuti  oleh  pengadilan  untuk  menciptakan ekosistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan mewujudkan visi penyelenggaraan  peradilan  di  Indonesia  yang  dirumuskan  oleh  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia,  yakni  “TERWUJUDNYA  BADAN  PERADILAN  INDONESIA YANG AGUNG”.
Sehubungan  dengan  pembangunan  ekosistem  yang  sejalan  dengan  reformasi birokrasi kementerian/lembaga negara, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  (Kemenpan  RB) merumuskan  kebijakan  umum,  yaitu  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  90  Tahun  2021  tentang  Pembangunan  dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.
Dalam  rangka  melaksanakan  reformasi  birokrasi  secara  menyeluruh  dibawah Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Ketua  Mahkamah  Agung  mengeluarkan Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  58/LMA/SK/III/2019  Tentang  Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Mahkamah Agung dan peradilan  dibawahnya,  yang  mengadopsi  pada  Permenpan  RB  Nomor  10  Tahun  2019 sebagai  pedoman  untuk  mewujudkan  Pembangunan  Zona  Integritas  menuju WBK/WBBM  di  satuan  kerja  masing-masing.  Dan  peraturan  tersebut  di  perbaraui kembali  yang  berlaku  saat  ini  adalah  Permenpan  RB  Nomor  90  Tahun  2021  Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Instansi Pemerintah.
Permenpan  RB  No.  90  Tahun  2021  tentang  Pembangunan  dan  Evaluasi  Zona Integritas  Menuju  WBK  dan  WBBM  pada  Instansi  Pemerintah  memberikan  pedoman pembangunan  ekosistem  di  lingkungan  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  Asas. Reformasi  Birokrasi  atau  yang  mereka  sebut  Zona  Integrtitas.    Zona  Integritas  adalah sebutan  yang  diberikan  kepada  instansi  pemerintah  yang  pimpinan  dan  pegawainya memiliki komitmen terhadap pelaksanaan Kawasan Bebas Korupsi (WBK) dan Kawasan Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  (WBBM)  melalui  reformasi  birokrasi  yang  bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sertapelayanan publik yang prima (Wahyuni et al., 2023). Dengan bantuan instruksi standar dalam bentuk peraturan, otoritas  dan  kelompok  kepentingan  lainnya  harus  mencapai  keseragaman  pemahaman dan tindakan dalam menerapkan zona integritasmenuju WBK/WBBM.
Tahapan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yakni meliputi:
1. Pencanagan Pembangunan Zona Integritas
2. Penetapan Unit Kerja
3. Pembangunan Unit Kerja
4. Pemantauan Unit Kerja
Pengadilan Negeri (PN) Manokwari merupakan satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah  Agung  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang  melaksanakan penyelenggaraan  fungsi  pelayanan  strategis  serta  mengelola  sumber  daya  yang  cukup besar,  ingin  mewujudkan  Pembangunan  Zona  Integritas  ini  dengan  tujuan  untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan.
Seperti disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Manokwari merupakan unit kerja dibawah Mahkamah Agung yang bergerak dari pelayanan strategis dan mengelola sumber daya  yang  memadai  serta  melaksanakan  pembangunan  Zona  Integritas. Hal  ini ditunjukan dengan spanduk dibagian depan kantor Pengadilan Negeri Manokwari yang berisi “Anda Memasuki Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”. Pengadilan Negeri Manokwari mencanangkan program ini sejak keluarnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari  Nomor.  W30-U7/66/KPN/SK/4/2022  Tentang  Perubahan  Kedua Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Manokwari pada tanggal 21 April 2022. Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ini, Pengadilan Negeri  Manokwari  berkomitmen  untuk  terus-menerus  melakukan  perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menyongsong  implementasi  Pembangunan  Zona  Integritas  tersebut,  berbagai persiapan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Manokwari. Diawali dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Manokwari. Sebagian  besar  pegawai  Pengadilan  Negeri  Manokwari  telah  menandatangani  Pakta Integritas.  Dengan  ini  Pengadilan  Negeri  Manokwari  berkomitmen  untuk  mengikuti semua kualifikasi untuk mendapatkan akreditas Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Manokwari.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Desain  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui,  menganalisis,  dan mendeskripsikan  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu: (1) Data Primer, yaitu informasi yang diperoleh dari orang pertama, diperoleh langsung tanpa perantara. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui obeservasi langsung dan tanya jawab secara langsung terhadap informan yang teridentifikasi dalam penelitian
ini.  (2)  Data  Sekunder,  berupa  penggalian  informasi  dari  hasil  dokumentasi  yang  ada. Peneliti melakukan pencarian literatur untuk mencarai informasi yang dibutuhkan untuk penelitian dari berbagai sumber, yaitu: Dokumenter, hasil penelitian sebelumnya ( report ), maupun dari berita terkini ( news ).
Dalam  melakukan  penelitian  ini  dilakukan  observasi  terlebih  dahulu  untuk menentukan  informan  asli  kemudian  bagaimana  informan  dapat  ditentukan  dengan menggunakan  teknik porposive  sampling yaitu  teknik  penggalian  sumber  informasi berdasarkan  aspek-aspek  tertentu  dari  topik  penelitian  yang  menjadi  pokok  bahasan penelitian  dengan  pertimbangan  tertentu  pada  subyek  penelitian  yang  menguasai permasalahan yang diteliti “Key Informan” untuk memperoleh informasi selanjutnya.
Teknik pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Observasi  (pengamatan),  Teknik  Wawancara  (interview),  Teknik  Studi  Dukumentasi, dan gabungan/triangulasi.
Teknik analisis data yang digunakan dalam peneilitian ini adalah analisis kualitatif yang  digunakan  peneliti  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Hubberman yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  langkah  terakhir  adalah penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas
Implementasi kebijakan merupakan hal yang penting, implementasi regulasi agar dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  tepat  seperti  yang  diinginkan  (Siregar,  2022). Keberhasilan  implementasi  peraturan  tersebut  sangat  tergantung  pada  apakah  jaringan kerja sama berhasil mengidentifikasi pembuat peraturan tersebut (Winasta & Maradona, 2023).  Dalam  konteks  ini,  peran  pemerintah  khususnya  lembaga  dalam  penelitian  ini peradilan umum pada pengadilan negeri memegang posisi dan peran yang sangat penting, misalnya  dalam  memperkuat  kejujuran  di  lingkungan  kerja  sehingga  korupsi  dapat diminimalkan.
Zona  integritas  menurut  peradilan  umum  dilaksanakan  dengan  baik,  secara bertahap  komponen  pengungkit  60%  dan  komponen  kinerja  40%,  penelitian  instansi pemerintah sangat baik.
Faktor  komunikasi  dianggap  kompleks,  dan  penyimpangan  komunikasi  serta kesalahpahaman dapat terjadi. Padahal, kebijakan membutuhkan ketersediaan dana dan sumber  daya  lainnya  (Sulaksono,  2015).  Menegakkan  kebijakan  agar  benar-benar ditegakkan  ketika  unsur-unsurr  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam  kebijakan terpenuhi.  Dalam  instansi  peradilan  umum,  pimpinan  atau  atasan  harus  mampu mengkomunikasikan kebijakan yang terdapat pada pengaturan Zona Integritas (ZI) untuk menciptakan unit kerja dengan predikat Zona Integritas (ZI).
Birokrasi  pelaksana  atau  implementor  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengadilan Negeri Manokwari yang melakukan Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk WBK dan WBBM. Struktur birokrasi harus memiliki karakteristik, standar, dan pola hubungan yang
berdampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi Zona Integritas (Napitupulu, 2015).
Dalam  upaya  untuk  tercapainya  pembangunan  Zona  Integritas  dimana dimaksudkan  untuk  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  pelaksanaan  program maupun  kegiatannya  yang  dijalankan  sendiri  Pengadilan  Negeri  Manokwari,  belum berjalan dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena usaha untuk terlaksananya implementasi kebijakan Pembangunan Zona Integritas tidak didukung oleh sumber daya, struktur birokrasi yang memadai.

## Komunikasi
Variabel komunikasi berasal dari model implementasi kebijakan Edward III. Model komunikasi  yang  digunakan  oleh  Pengadilan  Negeri  Manokwari  untuk  membantu pegawai memahami tujuan kebijakan tersebut antara lain dilakukan melalui penyampaian informasi  melalui  apel  pagi  dan  rapat  koordinasi  internal  setiap  bulan.  Selain  itu, pimpinan  memberikan  instruksi  yang  jelas  dan  stabil  agar  pelaksana  kebijakan memahami  dengan  tepat  apa  tujuan  dari  kebijakan  tersebut.  Namun  kelemahannya terletak  pada  budaya  birokrasi,  pola  pikir  dan  pemahaman  yang  kurang  baik  tentang bagaimana melaksanakan pelayanan tingkat dasar bagi para pencari keadilan.

## a. Transmisi
Salah  satu  masalah  yang  sering  muncul  saat  implementasi  kebijakan  adalah komunikasi  (Purnomo,  2018).  Hal  ini  dikarenakan  informasi  yang  disampaikan  dari pembuat  kebijakan  kepada  pelaksana  kebijakan  harus  melewati  beberapa  lapis komunikasi dan birokrasi dalam proses transmisinya, dan tentunya terdapat pemahaman yang berbeda dalam interpretasi dan transmisi informasi terdistorsi juga, informasinya seringkali tidak jelas dan perbedaan yang anda cari tidak sama dengan perbedaan yang disadari.
Transmisi  adalah  pengalihan  komunikasi  kepada  pegawai.  Faktor  komunikasi yang  mempengaruhi  komunikasi  dalam  implementasi  dan  penegakan  kebijakan (Nurulhaq et al., 2020). Sebelum melakukan suatu tugas, pegawai atau kolaborator harus mengetahui  terlebih  dahulu  apa  yang  harus  dilakukan  saat  melakukan  tugas  sesuai petunjuk pembuat kebijakan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dalam  prakteknya,  peneliti  bertemu  dengan  individu  atau  informan  yang ditentukan  dalam  pedoman  wawancara  yang  disusun  untuk  memperoleh  data  dan informasi,  serta  dijadikan  sebagai  data  primer  dalam  menganalisis  Implementasi kebijakan  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  WBK  dan  WBBM  di Pengadilan Negeri Manokwari.
b. Konsistensi
Konsistensi  dalam  hal  ini  adalah  informasi  dan  petunjuk  pelaksanaan  harus efektif, konsisten, dan terpadu sehingga pelaksanaan pedoman dilakukan sesuai dengan spesifikasi.  Jika  ada  ketidakkonsistenan  dalam  komunikasi  dari  pembuat  keputusan kebijakan  kepada  manajemen,  maka  proses  pelaksanaan  yang  dilaksanakan  mungkin tidak berjalan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan mungkin tidak tercapai.
Konsistensi  pada  Pengadilan  Negeri  Manokwari  dalam  melaksanakan Pembangunan Zona Integritas telah berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari solidnya kerjasama tim, pimpinan yang selalu mengingatkan dalam rapat bulanan, dan perbaikan sarana  prasarana  yang  belum  memenuhi  standar.  Meskipun  pelaksanaannya  belum maksimal, Sumber daya manusia terbatas, sarana prasarana yang kurang serta tataletak gedung yang belum sesuai dengan standar protipe dari Mahkamah Agung. Sumber daya
Variabel kedua dari teori Edward III adalah sumber daya. Sumber daya manusia merupakan  penggerak  utama  suatu  organisasi  dan  harus  didukung  oleh  sumber  daya lainnya  seperti:  anggaran,  peralatan  dan  kewenangan.  Keempat  sumber  daya  tersebut harus  menjadi  satu,  seimbang  dan  saling  melengkapi  agar  tujuan  organisasi  yang ditetapkan berjalan dengan baik.

## a. Sumber Daya Manusia
Pengadilan  Negeri  Manokwari  melaksanakan  pembangunan  zona  integritas menuju  WBK  dan  WBBM,  sebuah  reformasi  yang  diawali  dengan  inisiasi  kebijakan tersebut  menyusul  SK  Ketua  Pengadilan  Negeri  Manokwari  No.  W31-U1. /18/KPN/SK/1/2023.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan faktor terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi  pemerintahan,  karena  keberadaan  SDM aparatur  sangat  penting,  maka  pengelolaan  SDM  perlu  dilakukan  secara  terencana, terstruktur, dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal, baik saat ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen yang terstruktur dan teratur untuk mengatur SDM secara sistematis.
Sumber  Daya  Manusia  di  Pengadilan  Negeri  Manokwari  secara  kuantitas memiliki keterbatasan personil sehingga terjadi rangkap pekerjaan dan kurang optimal dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas selain itu belum ada perubahan pola pikir dan kesadaran diri dari setiap individu pegawai Pengadilan Negeri Manokwari.

## b. Sumber Daya Aggaran
Ketidakseimbangan  sumber  daya  adalah  masalahnya.  Jika  satu  atau  lebih pemangku  kepentingan  tidak  memiliki  organisasi,  kapasitas,  posisi,  atau  sumber  daya untuk  berpartisipasi,  mereka  cenderung  dimanipulasi  oleh  pemangku  kepentingan  lain yang lebih berpengaruh. Masalahnya juga dapat diperparah jika pemangku kepentingan utama  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  cukup  untuk  mewakili  organisasi.  Terkait anggaran, pelaksanaan pedoman nomenklatur draf dan satuan kerja PN berdampak pada anggaran divisi PN Manokwari.

## c. Sumber Daya Peralatan
Sarana  dan  prasarana  juga  merupakan  komponen  penting  dalam  menunjang kegiatan kerja dan pencapaian tujuan kebijakan. Bahkan jika staf memiliki keterampilan yang  baik,  jika  peralatan  yang  tepat  tidak  didukung,  penerapan  yang  direncanakan mungkin tidak berhasil atau masalah dapat terjadi dalam proses penerapan merupakan sarana untuk mendukung proses pelaksanaanya.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pengadilan  Negeri  Manokwari  dalam pelaksanaan  Pembangunan  Zona  Integritas  adalah  belum  memenuhi  standar  gedung prototipe  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung,  tata  letak ruang sidang yang kurang aman bagi keselamatan para hakim, gedung kantor yang sudah tua, belum ada pembatas antara pengunjung dan aparatur pengadilan.

## d. Sumber Daya Kewenangan
Berkaitan  dengan  pemberian  wewenang  dalam  pelaksanaan  Pembangunan  Zona Integritas  Pengadilan  Negeri  Manokwari  merupakan  merupakan  leading  sektor  dalam penyusunan kelembagaan dan ketatalaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,  Pengadilan  Negeri  bertanggungjawab  kepada  Mahkamah  Agung  melalui Pengadilan Tinggi.
Pengadilan Negeri Manokwari telah melaksanakan Pembangunan Zona integritas sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014  Tentang  Pembentukan  Tim  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi/Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani  di  Lingkungan Instansi  Pemerintahan,  namun  yang  masalah  yang  dihadapi  oleh  Pengadilan  Negeri Manokwari adalah kurang keseriusan dan kurang optimal serta tidak memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan dalam mengimplementasikan kebijakan Pembangunan Zona Integritas.
Disposisi/ Watak
Variabel ketiga dari teori Edward III adalah disposisi.  Disposisi dalam hal ini merujuk dengan sikap komitmen pegawai dalam melaksanakan kebijakan melalui pilihan dan  metode  tertentu.  Dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  zona  integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dan melayani di Pengadilan Negeri Manokwari sudah menunaikan sikap konsistensi yang dimulai dari pimpinan, pimpinan tim kerja sampai kepada pegawai pelaksana. Misalnya ada beberapa perencanaan yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan dengan tanggal dan tahun yang telah ditetapkan sebelumnya.

## a. Pengangkatan Birokrasi
Pengangkatan Birokrasi, Jika staf yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan  oleh  pejabat  senior,  pemecatan  atau  perekrutan  tim  pembangunan  zona integritas akan menimbulkan hambatan besar bagi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penunjukan dan pemilihan personel untuk melaksanakan kebijakan tersebut haruslah mereka  yang  memiliki  komitmen  terhadap  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  terutama untuk  kepentingan  masyarakat  pencari  keadilan.  Peran  kepemimpinan  penting  karena dapat diterima oleh semua yang terlibat. Hubungan yang dibangun melalui pendekatan kekeluargaan dirasakan oleh semua yang terlibat dan posisi serta peran masing-masing pihak dihormati dan dihargai.
Peran pimpinan dalam pengangkatan atau pembentukan tim pembangunan zona integritas  sangat  penting  dan  krusial  karena  tingkat  keberhasilan  atau  kegagalan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh tim pembangunan zona integritas
yang tentunya harus memilki kemampuan dan kapabilitas yang mumpuni sehingga tujuan dan harapan yang diinginkan dapat tercapai.

## b. Insentif
Insentif  merupakan  salah  satu  teknik  yang  diusulkan  untuk  mengatasi  masalah sikap  pelaksana  kebijakan  dengan  memanipulasi  insentif.  Pada  dasarnya  manusia bertindak  sesuai  dengan  kepentingannya  sendiri.  Manipulasi  insentif  oleh  pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan. Menambahkan keuntungan atau biaya  tertentu  mungkin  menjadi  kekuatan  pendorong  di  belakang  memastikan  bahwa pelaksana  mengeksekusi  pesanan  dengan  benar.  Sebagai  bagian  dari  analisis  indeks insentif untuk keperluan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang tercantum  dalam  pedoman  wawancara  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang dibutuhkan.
Insentif  untuk  pelaksanaan  pembangunan  zona  integritas  di  Pengadilan  Negeri Manokwari  tidak  tersedia,  hal  ini  dikarenakan  tidak  ada  anggaran  khusus  dalam pelaksanaan  pembangunan  zona  integritas,  namun  dalam  pelaksanaannya  Pengadilan Negeri  Manokwari  mengoptimalkan  alokasi  dana  DIPA  yang  ada  dengan  semaksimal mungkin dalam mencapai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Struktur Birokrasi
Variabel  keempat  dari  teori  Edward  III  adalah  struktur  birokrasi.  Pembagian wewenang  dan  koordinasi  antar  tim  kerja  untuk  mencapai  tujuan  Pengadilan  Negeri Manokwari  menuju  wilayah  bebas  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih  dan  melayani telah dilakukan berdasarkan pedoman SOP yang telah ditetapkan dengan bantuan arahan dan petunjuk dari pimpinan. Sebagaimana pembagian tugas sudah dilakukan dengan jelas seperti urusan pelayanan kepada masyarakat, administrator, dan petugas di lapangan.
a. Standard Operational Procedure (SOP)
SOP  memungkinkan  penegak  kebijakan  untuk  mengoptimalkan  waktu  yang tersedia dan menstandarkan tindakan administratif di seluruh organisasi, menghasilkan penegakan aturan yang ditetapkan secara konsisten.
Pengadilan  Negeri  Manokwari  tidak  mempunyai  SOP  khusus  untuk pembangunan  zona  integritas,  namun  SOP  yang  digunakan  adalah  SOP  yang  melekat pada tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai artinya bahwa setiap pelaksanaan setiap program atau kebijakan harus berdasarkan SOP yang ada dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan sendiri, karena penting laporan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan utama dalam melaksanakan pembangunan zona  integritas  ini  yaitu  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  akuntabilitas  organisasi, melaksanakan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan pelayanan publik.
b. Fragmentasi
Ciri  lain  dari  struktur  birokrasi  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan adalah  fragmentasi  organisasi.  Tanggung  jawab  atas  kebijakan  seringkali  terpisah  dan dibagi antara beberapa unit organisasi. Pemisahan fungsi dan wewenang juga merupakan prosedur  yang  direkomendasikan  untuk  pengendalian  internal.  Mengenai  fragmentasi,
peneliti  mewawancarai  informan  yang  relevan  yang  disebutkan  dalam  panduan wawancara  untuk  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  untuk  analisis.  Pada  saat melakukan wawancara, peneliti menyertakan informan dalam penelitian ini yaitu:
Setiap  pegawai  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Manokwari  bertanggung  jawab pada  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-masing,  sekalipun  terdapat  bebrapa  pegawai yang kurang bertanggung jawab dan kurang maksimal dalam menjalankan pembangunan zona integritas, hal ini disebabkan karena budaya kerja dan pola pikir yang belum maju.
Pegawai Pengadilan Negeri Manokwari pada umumnya sangat bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa permasalahan seperti budaya kerja dan pola pikir yang belum maju, menggapangkan dan menyepelekan pekerjaan serta menunda-nunda pekerjaan. Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Zona  Integritas  Di Pengadilan Negeri Manokwari
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat  dinilai  berdasarkan  proses implementasi ( process perspective ) dan hasil yang dicapai ( outcome perspective ). Dari segi  proses,  suatu  kebijakan  pemerintah  dianggap  berhasil  jika  pelaksanaannya  sesuai dengan  pedoman  dan  perintah  eksekutif  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Suatu kebijakan  dianggap  berhasil  jika  memiliki  efek  yang  dimaksudkan  atau  diinginkan. Pengadilan  Negeri  Manokwari  telah  melaksanakan  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  namun masih  ada  terkendala  dengan  kuranngnya  sumber  daya  manusia,  dan  belum  ada perubahan pola pikir ( mind set ) dan budaya birokrasi serta sarana prasarana yang masih belum sesuai dengan standar prototipe dari Mahkamah Agung.
Di sisi lain, sebagian kecil Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami nilai-nilai integritas  yang  spesifik  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.  Hal  tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, antara lain: 1) Pasal 2 UU TUN merupakan salah satu landasan hukum bagi badan negara atau pegawai negeri sipil, warga negara dan badan lain yang terkait dengan ketatanegaraan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara. 2) Pasal 5 Penyelenggaraan pemerintahan  didasarkan  pada  asas  legalitas,  asas  perlindungan  hak  asasi  manusia (HAM) dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 3) Pasal 7 Pejabat Pemerintah wajib  untuk  menyelenggarakan  Administrasi  Pemerintahan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
Berdasarkan uraian tersebut dan dalam kaitannya dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penetapan kawasan yang tidak dapat diganggu gugat berdasarkan asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  sebagai  bagian  dari  pelayanan  kepada masyarakat  merupakan  kewajiban  setiap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  bukan  hanya pengaduan.
Adapun nama-nama predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  (WBBM)  hanya  dimaknai  sebagai  alat  atau  instrumen untuk mengukur seberapa besar prinsip-prinsip umum good governance dijunjung tinggi oleh  penguasa  -  pemerintah  -  perkantoran  telah  dilaksanakan.  Pemantapan  predikat
“Bebas  Korupsi”  (WBK)  dan  “Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani”  (WBBM)  pada instansi-instansi  pemerintahan  tersebut  dapat  dimaknai  sebagai  penghargaan  atau pengakuan,  khususnya  dalam  hal  ini  sebagai  atasan  kementerian  PANRB,  kepada pemerintah. Instansi yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

## Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Negeri Manokwari Untuk Mengatasi Hambatan
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
Upaya adalah usaha menyampaikan maksud, akal, dan pandangan terhadap suatu hal  agar  lebih  bernilai  serta  bermanfaat  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  yang diinginkan. Hal ini berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang dan mendukung proses kearah pencapaian maksud dan tujuan dimaksud. Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah sebuah proses yang harus dilalui dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal guna meraih tujuan yang telah ditetapkan.
Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Zona  Integritas  berdasarkan  hasil wawancara  yang  dilakukan  di  lokasi  penelitian  bahwa  yang  menjadi    hambatan  dan kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas adalah keterbatasan  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  anggaran  yang  tidak  tersedia  khusus untuk  pembangunan  zona  integritas,  sarana  prasarana  yang  kurang  mendukung  dan kurang memadai, dan kurangnya komitmen yang kuat dari pimpinan sebagai role model yang secara teknis akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan cakupan layanannya, yang berdampak pada keberhasilan dari program kegiatan yang telah ditetapkan.
Pengadilan  Negeri  Manokwari  telah  berupaya  mengatasi  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pembangunan  zona  integritas,  salah  satunya  berkaitan dengan SDM, anggaran, dan sarana prasarana.
Upaya pengadilan negeri manokwari dalam mengatasi kendala atau permasalahan dalam  pembangunan  zona  integritas  yaitu  Pengadilan  Negeri  Manokwari mengoptimalkan  SDM  yang  ada  semaksimal  mungkin  meskipun  terjadi  rangkap pekerjaan  dan  Pengadilan  Negeri  Manokwari  berupaya  bersurat  kepada  Pengadilan Tinggi  untuk  menambah  personil  dan  mengisi  kekosongan  jabatan.  Selain  itu  kendala sarana prasarana yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Manokwari diatasi dengan cara mengoptimalkan  ketersedian  anggaran  dalam  DIPA  secara  maksimal  guna  memenuhi kekurangan-kekurangan  sarana  prasarana  demi  mewujudkan  pelayanan  publik  yang prima.

## KESIMPULAN
Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Pengadilan Negeri Manokwari telah dilaksanakan namun belum mendapatkan predikat WBK dan WBBM dikarenakan bahwa Pengadilan Negeri  Manokwari  belum  mengisi  LKE  sesuai  dengan  PERMENPAN  RB  Nomor  90 Tahun 2021 salah satunya yaitu Laporan LHKPN dan LHKASN.
Implementasi kebijakan Pembangunan Zona Integritas terhadap WBK/WBB tidak efektif berdasarkan pendekatan teori Edward III. Hal ini tercermin dari dimensi sumber daya,  dimana  sumber  daya  yang  dimiliki  Pengadilan  Negeri  Manokwari  masih  belum mencukupi dan terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan belum ada Perubahan  pola  pikir dan budaya kerja pegawai, ketersediaan sumber daya keuangan yang masih kurang dan terbatas, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri  Manokwari  yang  belum  mendukung  secara  maksimal  dalam  pelaksanaan pembangunan zona integritas.

## BLIBLIOGRAPHY
Anandya, D., Easter, L., Ramadhana, K., Husodo, A. T., Sunaryanto, A., & Watch, I. C. (2021). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021. Jakarta: Indonesian Corruption Watch .
Arba, H. M., & SH, M. (2022). Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah . Sinar Grafika.
Daraba, D. (2019). Reformasi birokrasi & pelayanan publik . Penerbit Leisyah.
Deviyanti, D., & Bintoro, K. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  (WBK/WBBM). Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 6 (6), 2679–2688.
Napitupulu,  D.  (2015).  Kajian  faktor  sukses  implementasi  e-government  studi  kasus:
Pemerintah Kota Bogor. Jurnal Sistem Informasi , 5 (3), 229–236.
Nelson, F. M. (2019). Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi . Sinar Grafika.
Nurulhaq,  H.,  Kismartini,  K.,  &  Amirudin,  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor. Seminar Nasional Lahan Suboptimal ,
1 , 417–426.
Purnomo,  A.  (2018).  Pelaksanaan  kebijakan  komunikasi  organisasi  pemerintahan  di Indonesia. JURNAL NOKEN: Ilmu-Ilmu Sosial , 3 (2), 11–26.
Rahmat,  B.  (2022).  Pembaharuan  Organisasi  Sektor  Publik  dalam  Perspektif Pemerintahan  Daerah. Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling  (JPDK) , 4 (5),  8390– 8395.
Republik, S. J. D. P. R., & Indonesia, S. J. D. P. R. R. I. (2020). Quick Wins Reformasi Birokrasi  Sekretariat  Jenderal  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia Tahun 2020 . Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Siregar,  N.  (2022).  Menentukan  Model  Implementasi  Kebijakan  Dalam  Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). Jisos: Jurnal Ilmu Sosial , 1 (7), 713–722.
Sudrajat, T. (2013). Gagasan tentang Fungsionalisasi Jabatan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Civil Service Journal , 7 (1 Juni).
Sulaksono, H. (2015). Budaya organisasi dan kinerja . Deepublish.
Wahyuni,  N.  I.,  Kurrohman,  T.,  &  Sudarno,  S.  (2023).  Pendampingan  Pembangunan Zona  Integritas  Menuju  Wbk/Wbbm  Di  Rsd  Dr.  Soebandi  Kabupaten  Jember. Community  Development  Journal:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 4 (2),  3710– 3714.
Winasta, K. Y. K., & Maradona, A. F. (2023). Dinamika Merger Institusi Pemerintah Dalam  Perspektif  Sistem  Administrasi  Publik. Media  Bina  Ilmiah , 17 (7),  1613– 1622.

## Copyright Holder:
Germana A.M. Loro, Romli Arsad, Tun Huseno (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: