Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (3).
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## KUASA SELBSTEINTRITT DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

## Maghfira Humaira, Pieter Everhardus Latumeten
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: maghfira.humaira01@ui.ac.id, pieter.latumeten@ui.ac.id

## Abstrak
Lembaga  kuasa  sangatlah  dibutuhkan  untuk  memudahkan  seseorang  yang  secara langsung  tidak  dapat  melaksanakan  hak  serta  kewajibannya  dalam  lalu  lintas hukum. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (“KUHPerdata”)  adalah  merupakan  suatu  perjanjian, dimana  penerima  kuasa  bertindak  untuk  dan  atas  nama  pemberi  kuasa,  sehingga segala akibat dari pelaksanaan kuasa tersebut menjadi tanggung jawab dari pemberi kuasa.  Salah  satu  larangan  dalam  pembuatan  dan  pemberian  kuasa  adalah  yang mengandung unsur selbsteintritt. Selbsteintritt terjadi jika penerima kuasa bertindak sebagai  wakil  pemberi  kuasa  selaku  pihak  penjual  dan  penerima  kuasa  bertindak untuk  dirinya  sendiri  selaku  pembeli  dan  dalam  selbsteintritt  tidak  terdapat  pihak ketiga.  Selbsteintritt  ini  melahirkan  benturan  kepentingan  (conflict  of  interest) antara  pemberi  kuasa  dan  penerima  kuasa  yang  disebabkan  adanya  perbedaan kepentingan.  Namun  akan  menjadi  masalah  apabila  Notaris  tidak  cermat  dalam pembuatan  akta.  Seperti  dalam  Akta  Kuasa  Untuk  Menjual  yang  akan  dibahas dalam  penulisan  ini  bahwa  kuasa  tersebut  diberikan  kepada  penerima  kuasa  yang juga  bertindak  selaku  pembeli.  Kesalahan  yang  dibuat  oleh  Notaris  dapat berdampak besar, yaitu dapat merugikan salah satu pihak dan/atau para pihak dan dapat menimbulkan sengketa dikarenakan kuasa yang diberikan mengandung suatu kecacatan. Oleh karena itu penting sebagai Notaris untuk tidak lagi membuat kuasa yang mengandung unsur selbsteintritt.
Kata Kunci : Selbsteintritt; Akta Kuasa; Notaris.

## Abstract
The power of attorney is undoubtedly needed for someone who is directly unable to carry  out  their  rights  and  obligations  in  legal  traffic.  The  granting  of  power  of attorney  as  referred  to  in  Article  1792  of  the  Civil  Code  (“KUHPerdata”)  is  an agreement, in which the power of attorney acts for and on behalf of the power of attorney, so that all consequences of the exercise of the power of attorney are the responsibility  of  the  power  of  attorney.  One  of  the  prohibitions  in  making  and granting  power  of  attorney  is  the  ones  that  contain  elements  of  selbsteintritt. Selbsteintritt  occurs  if  the  power  of  attorney  acts  as  a  representative  of  the authorizing  party  as  the  seller  and  the  recipient  of the  power  of  attorney  acts  for himself  as  the  buyer  and  there  is  no  third  party  involved  in  selbsteintritt. Selbsteintritt initiates to a conflict of interest between the power of attorney and the recipient of the power of attorney due to differences in interests. However, it will be
a problem if the Notary is not careful in creating and granting the deed. As in the Deed  of  Power  of  Sale  which  will  be  discussed  in  this  paper,  that  the  power  of attorney is given to recipient of the power of attorney who also acts as the buyer. Mistakes made by a Notary can surely have a major impact that can harm a party and/or  the  parties,  and  may  cause  a  dispute  due  to  the  defect  in  the  power  of attorney.  Hence,  it  is  important  as  a  notary  not  to  grant  power  of  attorneys  that contain elements of selbsteintritt.
Keywords: Selbsteintritt, Power of Attorney; Notary.

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  lembaga  kuasa  sangatlah  dibutuhkan  untuk memudahkan  seseorang  yang  secara  langsung  tidak  dapat  melaksanakan  hak  serta kewajibannya dalam lalu lintas hukum. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak, keterbatasan waktu,  keadaan  fisik,  sosial,  ekonomi  dan  lainnya,  sehingga  dapat  melakukannya dengan melalui lembaga kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (“KUH  Perdata”)  di  Indonesia (Pieter Latumeten,  2018) .  Pemberian  kuasa  dalam  Pasal  1792  KUH  Perdata,  menyatakan bahwa “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada  orang  lain  yang  menerimanya  untuk  melaksanakan  sesuatu  atas  nama  orang yang memberikan kuasa” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013) . Hal ini menunjukkan bahwa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk melakukan hal-hal  yang  telah  disetujui  dan  dikehendaki  oleh  pemberi  kuasa (Eddy,  2010) . Sehingga  pemberian  kuasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1792  KUHPerdata adalah  merupakan  suatu  perjanjian,  dimana  penerima  kuasa  bertindak  untuk  dan  atas nama  pemberi  kuasa,  sehingga  segala  akibat  dari  pelaksanaan  kuasa  tersebut  menjadi tanggung  jawab  dari  pemberi  kuasa (Meliala,  2008) .  Oleh  karena  pemberian  kuasa tergolong  sebagai  perjanjian,  maka  harus  tunduk  kepada  syarat  sah  perjanjian  yang diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu  adanya  kecapakan,  kesepakatan,  hal tertentu dan sebab yang halal. Pembuatan kuasa juga tidak boleh dilakukan oleh orang- orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah pengampuan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013) .
Perjanjian  pemberian  kuasa  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1793  KUH  Perdata,  bahwa  bentuk  perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, tulisan di bawah tangan, secara lisan  bahkan  dengan  diam-diam (Miru,  2020) .  Pemberian  kuasa  dengan  akta  umum merupakan suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa  dengan  menggunakan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris.  Dalam  hal  ini, pemberian kuasa tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat dihadapan Notaris yang salah satu kewenangannya adalah untuk membuat akta autentik. Pemberian  kuasa  dalam  bentuk  tulisan  di  bawah  tangan  adalah  suatu  perjanjian pemberian kuasa yang dibuat secara tertulis antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian  pemberian  kuasa  secara  lisan  merupakan  suatu  perjanjian  pemberian  kuasa
yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa secara lisan tentang hal-hal yang  dikuasakannya.  Tidak  hanya  itu,  pemberian  kuasa  pun  dapat  dilakukan  secara diam-diam  dalam  arti  penerima  kuasa  melaksanakan  tindakan  yang  diinginkan  oleh pemberi  kuasa,  maka  penerima  kuasa  secara  diam-diam  menerima  kuasa  tersebut (Salim, 2021) .
Dalam  pemberian  kuasa,  pemberi  kuasa  melimpahkan  perwakilan  atau mewakilkan  kepada  penerima  kuasa  untuk  mengurus  kepentingannya,  sesuai  dengan fungsi  dan  kewenangan  yang  ditentukan  dalam  suatu  surat  kuasa.  Dengan  demikian, penerima  kuasa  dapat  berkuasa  penuh,  bertindak  untuk  mewakili  pemberi  kuasa. Oleh karena  itu,  pemberi  kuasa  bertanggung  jawab  atas  segala  perbuatan  kuasa,  sepanjang perbuatan  yang  dilakukan  kuasa  tidak  melebihi  wewenang  yang  diberikan  pemberi kuasa.  Pada  dasarnya,  pasal-pasal  yang  mengatur  pemberian  kuasa,  tidak  bersifat imperatif. Artinya, apabila para pihak menghendaki, maka dapat disepakati selain yang digariskan  dalam  undang-undang.  Misalnya,  para  pihak  dapat  menyepakati  agar pemberian  kuasa  tidak  dapat  dicabut  kembali  ( irrevocable ) (Harahap,  2017) ,  seperti pemberian kuasa yang akan dibahas dalam penulisan ini.
Doktrin  dan  perkembangan  yurisprudensi  sebagai  suatu  sumber  hukum,  dapat digunakan  sebagai  parameter  atau  acuan  dalam  pembuatan  akta  kuasa  autentik,  salah satunya  adalah  larangan  pembuatan  kuasa  yang  mengandung  unsur selbsteintritt . Selbsteintritt diatur di dalam Pasal 1470 KUH Perdata, yang berbunyi:
“Begitu  pula  tidak  diperbolehkan  menjadi  pembeli  pada  penjualan  di  bawah tangan  atas  ancaman  yang  sama,  baik  pembelian  itu  dilakukan  oleh  mereka sendiri  maupun  oleh  orang  orang  perantara;  kuasa  kuasa  mengenai  barang barang yang mereka dikuasakan menjualnya.” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013) .
Selbsteintritt terjadi jika penerima kuasa bertindak sebagai wakil pemberi kuasa selaku pihak penjual dan penerima kuasa bertindak untuk dirinya sendiri selaku pembeli dalam  suatu  penjualan  di  bawah  tangan  dan  dalam  selbsteintritt  tidak  terdapat  pihak ketiga.  Selbsteintritt  ini  melahirkan  benturan  kepentingan  ( conflict  of  interest )  antara pemberi  kuasa  dan  penerima  kuasa  yang  disebabkan  adanya  perbedaan  kepentingan. Dalam  penulisan  ini  dibahas  mengenai  pembuatan  Akta  Kuasa  Untuk  Menjual tertanggal 15 April 2021 Nomor : 13, dibuat dihadapan Notaris YL di Balikpapan yang mengandung unsur selbsteintritt. Tentunya, kuasa yang mengandung unsur selbsteintritt ini tidaklah dapat dilakukan karena mengakibatkan benturan kepentingan, salah satunya benturan kepentingan secara ekonomi, seperti penerima kuasa dapat menyalahgunakan pemberian  kuasa  untuk  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  untuk  dirinya sendiri  dengan  membeli  berdasarkan  harga  yang  serendah-rendahnya  dan  besar kemungkinan  tidak  terdapat  titik  temu  karena  pembeli  bertindak  dalam  2  (dua) kapasitas, salah satunya membeli untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini tentunya
harus memahami terlebih dahulu mengenai kuasa yang mengadung unsur selbsteintritt dan yang tidak mengandung unsur selbsteintritt.
Dalam praktik jual beli, lazim digunakan pemberian kuasa untuk menjual yang dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara.  Sebelum  membahasnya  lebih  lanjut,  akan dijelaskan  terlebih  dahulu mengenai jual beli.  Jual  beli  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  1457  KUH  Perdata  adalah  “suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar  harga  yang  telah  dijanjikan”.  Jual  beli  merupakan  suatu  perjanjian kebendaan  yang  bersifat  obligatoir,  yang  membebankan  kewajiban  bagi  para  pihak. Sesuai  dengan  asas  konsensualisme  yang  menjiwai  hukum  perjanjian  KUH  Perdata, perjanjian  jual  beli  ini  sudah  dilahirkan  pada  detik  tercapainya  “sepakat”  mengenai barang dan harga, yang mana unsur-unsur pokok mengenai jual beli adalah barang dan harga.  Begitu  kedua  belah  pihak  telah  setuju  tentang  barang  dan  harga  tersebut,  maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah (Muhammad, 1997) .
Pemberian  kuasa  dalam  menjual  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu dengan pemberian kuasa dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau dalam Akta Kuasa Untuk Menjual. Pemberian kuasa dalam hal ini terjadi apabila pihak penjual berhalangan  hadir  dalam  melakukan  penandatanganan  AJB  dihadapan  PPAT. Pemberian kuasa tersebut baru berlaku setelah semua syarat untuk melakukan jual beli hak atas tanah telah terpenuhi. Pada Akta PPJB, para pihak yang akan melakukan jual beli sudah terikat serta sudah mempunyai hak  dan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan kontra prestasi sebagaimana dalam Akta PPJB tersebut (Hartanto & SH, 2018) .
Seperti  yang  telah  dibahas  bahwa  dalam  jual  beli,  kehadiran  penjual  atau pembeli  dihadapan  PPAT  tidak  mutlak,  hal  ini  dikarenakan  salah  satu  atau  keduanya dapat  dikuasakan  kepada  pihak  lain,  sebagai  penjual  atau  pembeli.  Pemberian  kuasa disini  ditujukan  untuk  kepentingan  penerima  kuasa,  sehingga  dengan  ini  kewajiban- kewajiban dari pihak pembeli selaku penerima kuasa harus sudah dilaksanakan dan hak dari  pihak  penjual  selaku  pemberi  kuasa  dapat  segera  dipenuhi.  Namun  akan  menjadi masalah apabila Notaris tidak cermat dalam pembuatan akta. Seperti dalam Akta Kuasa Untuk  Menjual  yang  akan  dibahas  dalam  pelunisan  ini,  bahwa  dalam  kuasa  tersebut diberikan kepada penerima kuasa yang juga bertindak selaku pembeli, yang mana dalam kuasa  tersebut  penjual  selaku  pemberi  kuasa  memberikan  kuasa  untuk  menjual  atau memindahkan  atau  melepaskan  hak  kepada  siapa  saja  termasuk  kepada  pihak  yang diberi  kuasa  itu  sendiri  dengan  harga  dan  syarat-syarat  yang  dipandang  baik  oleh penerima  kuasa.  Dalam  hal  ini,  tentunya  terdapat  benturan  kepentingan  ( conflict  of interest ) yang terjadi, terutama mengenai benturan kepentingan secara ekonomi, seperti penerima  kuasa  dapat  menyalahgunakan  pemberian  kuasa  untuk  memberikan  manfaat yang  sebesar-besarnya  untuk  dirinya  sendiri  dengan  membeli  berdasarkan  harga  yang serendah-rendahnya  dan  besar  kemungkinan  tidak  terdapat  titik  temu  karena  pembeli bertindak dalam 2 (dua) kapasitas, salah satunya membeli untuk kepentingannya sendiri.
Kesalahan  yang  dibuat  oleh  Notaris  dapat  berdampak  besar,  yaitu  dapat merugikan  salah  satu  pihak  dan/atau  para  pihak  dan  dapat  menimbulkan  sengketa
dikarenakan  kuasa  yang  diberikan  mengandung  suatu  kecacatan.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut,  maka  penulis  akan  mengangkat  penulisan  ini  dengan  judul  “Kuasa Selbsteintritt Dalam  Pembuatan  Akta  Autentik”,  yang  membahas  mengenai bagaimanakah  pembuatan  kuasa  yang  mengandung  unsur selbsteintritt dalam  Akta Kuasa  Untuk  Menjual  tertanggal  15  April  2021  Nomor  :  13,  dibuat  dihadapan  Notaris YL  di  Balikpapan  dan  bagaimanakah  akibat  hukum  terhadap  pembuatan  kuasa  yang mengandung unsur selbsteintritt dalam Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2021 Nomor : 13, dibuat dihadapan Notaris YL di Balikpapan.

## Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  prinsip-prinisip  hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi  sehingga  diperoleh  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah (Mahmud Marzuki, 2005) . Penggunaan metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian berdasarkan asas-asas hukum yang ada, dan hukum positif yang mengatur permasalahan dalam  penelitian  serta  beberapa  teori-teori  pendukung  lainnya.  Penggunaan  bentuk penelitian  yuridis  normatif  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  secara  jelas  mengenai pembuatan  akta  yang  mengandung  kuasa  selbsteintritt  yang  telah  dibuat  dihadapan Notaris  dengan  merujuk  kepada  hukum  positif,  dan  teori-teori  yang  dapat  mendukung penulis dalam menjawab perumusan masalah.
Tipologi  dari  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  preskriptif.  Tipe penelitian  preskriptif  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  masalah  hukum  dan mengusulkan  saran  penyelesaiannya (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2019) . Dalam hal ini, penulis akan menganalisis mengenai  pembuatan akta yang mengandung kuasa  selbsteintritt  yang  telah  dibuat  dihadapan  Notaris  dan  mengusulkan  saran penyelesaian masalah yang dapat dilakukan.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019) . Data sekunder dalam penulisan ini terdiri atas:
a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer dari penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan,
antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan
4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgelijk Wetboek ] diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  merupakan  hasil pemikiran  para  pakar  atau  ahli.  Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  sekunder  yang
akan digunakan adalah buku teks, jurnal, tesis dan/atau disertasi, internet dan bahan publikasi lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian.
Alat  pengumpul  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi dokumen  atau  bahan  pustaka  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait, buku-buku,  literatur  mengenai  hukum  kenotariatan  dan  jurnal-jurnal  yang  dapat diakses melalui internet.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Metode kualitatif  merupakan  suatu  bentuk  penelitian  yang  hasil  penelitiannya  tidak diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau  metode  kuantifikasi  yang  lain.  Penelitian kualitatif  berusaha  untuk  mendapatkan  pencerahan,  pemahaman  terhadap  suatu fenomena.  Metode  kualitatif  dilakukan  melalui  pengumpulan  data,  analisis, kemudian di interpretasikan (Anggito & Setiawan, 2018) .
Bentuk  akhir  dari  penelitian  ini  adalah  evaluasi  analitis  dikarenakan  hasil penelitian ini mengevaluasi kesalahan pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketidakcermatan Notaris dalam membuat akta autentik.

## Hasil dan Pembahasan
Prinsip  larangan selbsteintritt ini  yaitu  kuasa  diberikan  untuk  kepentingan pemberi  kuasa,  dengan  demikian  penerima  kuasa  bertindak  sebagai  pihak  untuk  diri sendiri  dan  isi  kuasa  tidak  mencantumkan  secara  lengkap  hal-hal  apa  saja  yang  tidak mungkin  terjadi  benturan  kepentingan  ( conflict  of  interest ). Selbsteintritt merupakan hukum  yang  bersifat  mengatur,  yang  artinya  larangan selbsteintritt ini  memberikan ruang  untuk  mengatur  isi  kuasa  yang  tidak  merugikan  kepentingan  pemberi  kuasa seperti  pencantuman  harga  jual  dan  syarat-syarat  lainnya.  Tujuan  dari  ketentuan  Pasal 1470  KUH  Perdata  adalah  agar  penerima  kuasa  tidak  menyalahgunakan  pemberian kuasa  untuk  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  untuk  dirinya  sendiri (Pieter Latumeten,  2018) .  Di  dalam  German  Commercial  Code (German  HGB,  s.400) , selbsteintritt ini  dapat  diberikan  dengan  persetujuan  dari  klien,  dalam  hal  ini  adalah persetujuan  pemberi  kuasa.  Hal  ini  karena  terdapat  risiko  kepentingan  di  dalamnya. Selbsteintritt diizinkan hanya jika ada bursa saham atau harga pasar yang tersedia untuk instrumen  keuangan  yang  bersangkutan  dan  harga  yang  dikenakan  untuk  transaksi tersebut  sesuai  dengannya (Busch,  Macgregor,  &  Watts,  2016) .  Sedangkan  di  dalam hukum  Inggris  dan  Amerika,  terdapat  teori  larangan,  bahwa selbsteintritt dilarang karena  bertentangan  dengan fiduciary  character .  Selain  itu,  terdapat  teori  kompromi yang  diadopsi  oleh  hukum  Swedia,  yang menurutnya selbsteintritt ini  diizinkan,  tetapi hanya jika hak untuk melakukannya tertulis dalam kontrak, perdagangan atau kebiasaan (Cheng, 1988) .
Kuasa  dengan  ketentuan  selbsteintritt  dapat  diberikan,  sepanjang:  (a)  isi  kuasa tidak  menimbulkan  benturan  kepentingan  atau  tidak  merugikan  kepentingan  pemberi kuasa  yaitu  harga  jual  dicantumkan  dalam  isi  kuasa;  (b)  kuasa  diberikan  untuk melaksanakan  perjanjian  lain  (perjanjian  timbal  balik),  untuk  kepentingan  penerima kuasa,  bukan  untuk  kepentingan  pemberi  kuasa;  dan  (c)  penerima  kuasa`  selaku  kuasa penjual dan penerima kuasa selaku kuasa pembeli atau kuasa penjual dan kuasa pembeli yang berada ditangan satu pihak yaitu penerima kuasa (Pieter E. Latumeten, 2017) .
Di Indonesia, Notaris dikenal sebagai pejabat umum yang merupakan salah satu organ  negara  yang  diberikan  kewenangan  hukum  untuk  memberikan  pelayanan  umum kepada  masyarakat (Salsa,  2020) . Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya.  Lembaga  Notaris  muncul dikarenakan  kebutuhan  akan  suatu  alat  yang  dapat  menjadi  alat  bukti  dalam  hal peristiwa  terjadinya  perikatan.  Alat  bukti  yang  berupa  akta  autentik  ini  memberikan kepastian  hukum  di  bidang  hukum  keperdataan.  Dalam  penjelasan  umum  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  dijelaskan  bahwa  akta  autentik  merupakan  alat  bukti  tertulis yang  terkuat  dan  terpenuh,  apa  yang  dinyatakan  dalam  akta  Notaris  harus  diterima, kecuali  apabila  pihak  yang  berkepentingan  dapat membuktikan  hal  yang  sebaliknya  di hadapan pengadilan (Kusuma & SH, 2021) .
Pengertian  Notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  harus  dipahami  bahwa kewenangan  tersebut  ada  apabila  hal  itu  diminta  atau  dikehendaki  oleh  pihak-pihak yang  berkepentingan,  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta  autentik  dan  akta  itu merupakan  bukti-bukti  perbuatan  hukum  para  pihak (Tobing,  1999) .  Dalam menjalankan  kewenangannya,  Notaris menjalankan  fungsi relatering dan konstatering . Menjalankan  fungsi relatering ini  maksudnya  adalah  Notaris  merumuskan  kehendak para  pihak  dan  dituangkan  ke  dalam  akta  autentik,  sehingga  apa  yang  dituangkan  ke dalam  akta  tersebut  adalah  murni  kehendak  dari  para  pihak.  tentunya  sepanjang memenuhi  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata  tentang  syarat  sahnya  suatu  perjanjian. Sedangkan  menjalankan  fungsi konstatering ,  artinya  Notaris  mencatat  hal-hal  yang terjadi  dihadapannya  yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam  suatu  akta  autentik,  atas permintaan pihak yang memerlukannya (Kusuma & SH, 2021) .
Kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang  Jabatan  Notaris  adalah  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  Notaris  juga  bewenang  pula  untuk:  (a) mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; (f) membuat akta yang  berkaitan  dengan  pertanahan;  atau  (g)  membuat  akta  risalah  lelang.  Selain kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut wajib untuk bersikap sesuai aturan  yang  berlaku.  Sebagai  pejabat  umum,  Notaris  diangkat  untuk  membantu masyarakat dalam membuat tulisan dalam bentuk akta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti  yang  sah  dan  sudah  seharusnya  dalam  menjalankan  kewajibannya  untuk melindungi  kepentingan  masyarakat,  Notaris  berkewajiban  untuk  menjamin  kebenaran akta-akta yang dibuatnya, oleh karena itu seorang Notaris dituntut untuk bersifat jujur, seksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  terkait  dalam pembuatan suatu akta. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi agar tidak  menyalahgunakan  wewenang  yang  diberikan  kepadanya  dan  dapat  menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum.
Notaris  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  memiliki  keahlian  khusus  yang menuntut  pengetahuan  luas,  serta  tanggung  jawab  yang  berat  guna  melayani kepentingan  umum.  Menurut  Ismail  Saleh,  Notaris  perlu  memperhatikan  apa  yang disebut  sebagai  perilaku  profesi  yang  memiliki  4  unsur-unsur  yang  harus  dipegang teguh,  yaitu  harus  mempunyai  integritas  moral  yang  mantap,  mempunyai  kejujuran intelektual,  sadar  akan  batas  kewenangan  dan  tidak  semata-mata  bekerja  berdasarkan uang (Liliana,  2003) .  Sebagai  seorang  Notaris,  tentunya  harus  memberikan  suatu kepastian hukum kepada pihak yang menghadap kepada Notaris. “Duty to avoid and to prevent  any  form  of  unauthorized  legal  practice” ,  adalah  suatu  kalimat  yang menggambarkan  tugas  berat  seorang  Notaris.  Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan  yang  akan  diambil  untuk  kemudian  dituangkan  ke  dalam  akta.  Notaris  wajib untuk  bertindak  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku  untuk  memberikan  kepastian kepada  para  pihak,  bahwa  akta  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  Notaris  telah  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Ketika  akta  telah  dibentuk  berdasarkan  hukum, maka  akta  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menghindarkan  sengketa  hukum  yang dapat dijadikan suatu alat oleh para pihak. Notaris senantiasa berupaya serta mencegah kesalahan dan mencegah pelaksanaan profesi Notaris yang bertentangan dengan hukum.
Produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  adalah  berupa  akta-akta  yang mempunyai  sifat  otentik  dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata:
“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  untuk  itu  ditempat  dimana  akta  dibuatnya.” (R.  Subekti  dan  R. Tjitrosudibio, 2013) .
Negara telah memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian tugas  negara  dalam  bidang  hukum  perdata,  yaitu  dalam  pembuatan  alat  bukti  berupa akta  dan  kepada  masyarakat  yang  telah  percaya  bahwa  Notaris  mampu  menuangkan perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  dalam  bentuk  akta  Notaris.  Namun  dalam praktiknya, seringkali terjadi pembuatan Akta Notaris yang tidak sesuai dengan koridor
hukum  yang  berlaku  yang  tentunya  dapat  menimbulkan  risiko  maupun  kerugian terhadap pihak yang terkait dengan akta tersebut, seperti pembuatan Akta Kuasa Untuk Menjual  tertanggal  15  April  2021  Nomor  :  13,  dibuat  dihadapan  Notaris  YL  di Balikpapan,  yang  mengandung  kuasa  selbstreintitt  sebagaimana  telah  dilarang  oleh peraturan  perundang-undangan  karena  dapat  menimbulkan  benturan  kepentingan ( conflict of interest ).
Dalam Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2021 Nomor : 13, dibuat dihadapan  Notaris  YL  di  Balikpapan  ini,  tuan  SK  dan  istrinya  yaitu  nyonya  A menghadap  kepada  Notaris  YL  di  Balikpapan  sebagai  Pemberi  Kuasa,  memberikan kuasa kepada nona YOP sebagai Penerima Kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi  Kuasa  selaku  pihak  yang  berwenang  untuk  menjual,  memindahkan, mengoperkan, menyerahkan, dan melakukan jual beli dan balik nama dihadapan Pejabat yang  berwenang  atas  kepemilikan  Objek  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun Nomor XXXX/Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, Luas 28,73 M 2 (dua  puluh  delapan  koma  tujuh  puluh  tiga  meter  persegi)  sesuai  dengan  Gambar Denah  tanggal  17-10-2016  (tujuh  belas  Oktober  dua  ribu  enam  belas)  Nomor  : 4024/2016, terdaftar atas nama SK, untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak ke atas nama Penerima Kuasa sendiri, yaitu nona YOP.
Penerima  Kuasa  dimana  perlu  dikuasakan  untuk  menghadap  kepada  semua Instansi  yang  berwenang  termasuk  dihadapan  Notaris  dan/atau  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT),  memberikan  keterangan-keterangan,  membuat,  suruh  membuat  dan menandatangani  Akta  Jual  Beli  serta  segala  surat  dan  dokumen  lain  yang  diharuskan atau  dipandang  perlu,  dan  selanjutnya  melakukan  segala  sesuatu  untuk  mencapai maksud dan tujuan tersebut tanpa ada suatu tindakan yang dikecualikan.
Dalam pembuatan Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2021 Nomor : 13,  dibuat  dihadapan  Notaris  YL  di  Balikpapan  ini,  tentunya  terdapat  kuasa  yang mengandung  unsur selbsteintritt .  Nona  YOP  selaku  Penerima  Kuasa,  datang  untuk menghadap  kepada  PPAT  Z  di  Jakarta  Selatan  untuk  minta  dibuatkan  Akta  Jual  Beli. PPAT Z selaku PPAT yang berwenang, membuatkan Akta Jual Beli dan terbit Akta Jual Beli tertanggal 10-11-2021 Nomor : 463/2021. Di dalam Akta Jual Beli tertanggal 10- 11-2021 Nomor : 463/2021 tersebut, nona YOP bertindak selaku kuasa dari Penjual dan selaku  Pembeli.  Oleh  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Selatan,  pendaftaran  peralihan  hak terhadap  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  Nomor  XXXX/Rawajati  ini ditolak,  karena  terdapat  kuasa  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yaitu  kuasa  yang mengandung  unsur selbsteintritt .  Akibatnya,  para  pihak  pun  dirugikan  karena kurangnya  wawasan  dari  Notaris/PPAT  dalam  pembuatan  akta.  Para  pihak  harus mengulang  untuk  menghadap  kepada  Notaris/PPAT  agar  pendaftaran  peralihan  hak terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor XXXX/Rawajati dapat diterima pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

## Kesimpulan
Akta  Kuasa  Untuk  Menjual  tertanggal  15  April  2021  Nomor  :  13,  dibuat dihadapan  Notaris  YL  di  Balikpapan  ini  mengandung  unsur selbsteintritt sehingga pendaftaran  peralihan  hak  terhadap  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun Nomor  XXXX/Rawajati  ini  tidak  dapat  dilakukan  pada  Kantor  Pertanahan  Jakarta Selatan.  Kuasa  selbstreintitt  ini  telah  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan karena  dapat  menimbulkan  benturan  kepentingan  ( conflict  of  interest ).  Salah  satunya benturan kepentingan dalam kuasa selbsteintritt ialah benturan secara ekonomi, seperti penerima  kuasa  dapat  menyalahgunakan  pemberian  kuasa  untuk  memberikan  manfaat yang  sebesar-besarnya  untuk  dirinya  sendiri  dengan  membeli  berdasarkan  harga  yang serendah-rendahnya  dan  besar  kemungkinan  tidak  terdapat  titik  temu  karena  pembeli bertindak dalam 2 (dua) kapasitas, salah satunya membeli untuk kepentingannya sendiri. Mengenai akta yang dibuat oleh seorang Notaris dalam hal ini tentunya seorang Notaris harus  menghindari  hal-hal  yang  dapat  merugikan  para  pihak  karena  selalu  ada kemungkinan  berpotensi  konflik.  Seorang  Notaris  harus  memperhatikan  syarat-syarat materil  maupun  formil  dalam  pembuatan  aktanya,  agar  akta  yang  dibuatnya  dapat berlaku  sebagai  bukti  yang  autentik  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Dalam  praktik  kenotariatan,  tentunya  telah  banyak  kasus  mengenai  pelanggaran  atau perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  atau  para  pihak  dalam menjalankan  apa  yang  tertuang  dalam  akta  maupun  pembutan  akta  yang  cacat  secara hukum, baik karena kesengajaan, kelalaian, ketidaktelitian atau kurangnya pengetahuan Notaris  dalam  pembuatan  akta  autentik  yang  sesuai  dengan  rambu-rambu  hukum  dan tidak  merugikan  para  pihak.  Oleh  karena  itu  sebagai  seorang  Notaris,  tentunya  harus memiliki wawasan, pengetahuan dan teliti dalam pembuatan akta.

## BIBLIOGRAFI
Anggito,  Albi,  &  Setiawan,  Johan.  (2018). Metodologi  penelitian  kualitatif .  CV  Jejak (Jejak Publisher). Google Scholar
Busch, Danny, Macgregor, Laura, & Watts, Peter. (2016). Agency Law in Commercial Practice . Oxford University Press.
Cheng,  Chia  Jui.  (1988). Clive  M.  Schmitthoff’s  Select  Essays  on  International  Trade Law . United Kingdom: Martinus Nijhoff Publishers.
Eddy, Richard. (2010). Aspek legal properti-teori, contoh, dan aplikasi . Penerbit Andi.

## Google Scholar
Harahap,  Yahya.  (2017). Hukum  acara  perdata:  tentang  gugatan,  persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan . Sinar Grafika. Google Scholar
Hartanto, J. Andy, & SH, M. H. (2018). Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun . Jakad Media Publishing. Google Scholar
Kusuma,  I.  Made  Hendra,  &  SH,  Sp  N.  (2021). Problematik  Notaris  Dalam  Praktik . Penerbit Alumni. Google Scholar
Latumeten, Pieter. (2018). Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai  Akta  Kuasa  Berdiri  Sendiri  dan  Accessoir (Cet.1).  Depok:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Latumeten,  Pieter  E.  (2017).  Reposisi  Pemberian  Kuasa  dalam  Konsep  Volmacht  dan Lastgeving  Berdasarkan  Cita  Hukum  Pancasila. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 47 (1), 1–37. Google Scholar
Liliana,  Tedjosaputro.  (2003). Etika  Profesi  dan  Profesi  Hukum .  Aneka  Ilmu, Semarang. Google Scholar
Mahmud Marzuki, Peter. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media , 55 . Google Scholar
Meliala,  Djaja  Sembiring.  (2008). Penuntun  praktis  perjanjian  pemberian  kuasa menurut kitab undang-undang hukum perdata . Nuansa Aulia. Google Scholar
Miru,  Ahmadi.  (2020). Hukum  Perikatan  penjelasan  makna  pasal  1233  sampai  1456 BW . Google Scholar
Muhammad, Abdul Kadir. (1997). Etika Profesi Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  (2013). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [Burgerlijk Wetboek] . Jakarta: Balai Pustaka. Google Scholar
Salim,  H.  S.  (2021). Hukum  kontrak:  Teori  dan  teknik  penyusunan  kontrak .  Sinar Grafika. Google Scholar
Salsa,  Shidqi  Noer.  (2020). Hukum  Pengawasan  Notaris  Di  Indonesia  Dan  Belanda. Jakarta: Kencana. Google Scholar
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2019). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Depok: Rajawali Pers. Google Scholar
Tobing,  G.  H.  S.  (1999). Peraturan  Jabatan  Notaris  (Notaris  Reglement) . Google Scholar

## Copyright holder:
Maghfira Humaira, Pieter Everhardus Latumeten (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: