Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan
Wa Ode Arsyiah
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia arsyiahwaode@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  implementasi  kebijakan  pengelolaan  tambang  galian  C (pasir)  di  Kecamatan  Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan.  Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dianalisis dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan dalam  bentuk  kalimat  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan  sudah  dilakukan,  namun  hal  tersebut  tidak  diiringi  dengan  kesadaran  pemilik  izin  dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah  melaporkan  keluhan-keluhannya tetapi  respon  yang  diberikan  masih  tergolong  lambat meskipun  aktivitas  pembayaran  pajak  galian  C  (pasir)  sudah  dilakukan  oleh  para  pemilik  izin pertambangan.  2) Pengelolaan  tambang  galian  C  (pasir)  yang  ada  di  Kecamatan  Batauga  dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi  masih dikategorikan  belum  berjalan  dengan  baik  dimana  pelanggaran  paling  besar  terjadi  pada  pemilik  Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi  yang pelaksanannya dikategorikan  belum  maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Pengelolaan Tambang Galian C

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja  berdasarkan  suatu  rencana  tertentu,  dalam  hal  ini  adalah  pembangunan  pada  sektor pertambangan. Industri pertambangan merupakan industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan Devisa dan Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan.
Dalam  pengelolaan  tambang,  hendaknya  berorientasi  pada  pembangunan  berwawasan lingkungan yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan  sumber  daya  manusia  dengan  cara  menserasikan  aktivitas  manusia  dengan  kemampuan sumber  daya  alam  untuk  menopangnya. Disadari  sepenuhnya  bahwa  kegiatan  pembangunan apalagi  yang  bersifat  fisik  dan  berhubungan  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  jelas mengandung  resiko  terjadinya  perubahan  ekosistem  yang  selanjutnya  akan  mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang  dilaksanakan  seharusnya  selain  berwawasan  sosial  dan  ekonomi  juga  harus  berwawasan lingkungan.
Seiring datangnya Otonomi Daerah yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan  Daerah  maka  setiap  daerah  memiliki  hak  mengelolah  sendiri  segala  urusan

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
pemerintahannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dengan ditetapkannya otonomi daerah  maka  daerah  memiliki  kewenangan  dalam  memanfaatkan  segala  sumber  daya yang  ada  di  daerahnya,  termaksud  pemanfaatnya  dan  pengelolaan  pertambangan.  Atas  dasar otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya pengelolaan bahan galian mulai dari penerbitan izin sampai dengan pengawasan dan pengendalian berada ditangan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Adanya penyerahan urusan pertambangan kepada daerah disatu sisi telah mendorong tumbuh kembang dan investasi dibidang pertambangan.
Kecamatan Batauga adalah salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Buton Selatan yang memiliki  potensi  tambang  yang  termaksud  dalam  tambang  galian  golongan  C  dan  berpotensi dikelola  dalam  skala  besar,  tambang  galian  dimaksud  adalah  pasir.  Berdasarkan  pengamatan sementara  hingga  saat  ini  Kecamatan  Batauga  memiliki  kurang  lebih  8  titik  pengelolaan  yang terbagi  dalam  4  (empat)  Desa/Kelurahan  yang  berproduksi.  Dengan  kondisi  seperti  itu  maka sangatlah wajar bahan galian golongan C seperti pasir dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga menunjang pembangunan dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu setiap pengelolaan  atau  penambangan  harus  memenuhi  asas  pengelolaan  pertambangan  yang berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  serta  pengelolaan  pertambangan  yang  berdasarkan atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Saat ini pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur  tentang  pengelolaan  tambang  Galian  C  (pasir),  karena  masih  mengacu  pada  aturan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Pengelolaan tambang galian C di Kecamatan Batauga selain berdampak negatif, juga memberikan pengaruh  positif  khususnya  lingkungan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Dengan  adanya penambangan pasir maka tercipta lapangan kerja bagi masyarakat serta menambah pendapatan masyarakat  sekitar  daerah  pengolahan.  Namun  demikian  pengelolaan  tambang  galian  C  juga mendatangkan dampak negatif dimana kerusakan yang terjadi dibeberapa titik pengelolaan telah dapat  dikategorikan  dalam  pengrusakan  lingkungan.  Kerusakan  yang  terjadi  diantaranya pengikisan/abrasi, kurangnya daya dukung lahan serta konflik sosial yang ada di masyarakat.
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, Pengelolaan tambang  galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan kurang maksimal dan belum sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  “Implementasi  Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.”

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Jones dalam Joko Widodo (2006:91), mengemukakan aktivitas implementasi kebijakan publik terdapat tiga macam aktivitas, antara lain:
1) Organizational; The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.
2) Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.
3) Application: The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments”.

## Konsep Pengelolaan Tambang Galian C
Berdasarkan  dokumen  UKL/UPL  Kabupaten  Buton  tahun  2012  bahwa  Pelaksanaan Pengelolaan  Tambang  Galian  C  (pasir)  harus  memperhatikan  dampak  lingkungan  yang ditimbulkan. Untuk itu pengelolaannya melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Pra-Konstruksi
2. Tahap Konstruksi
3. Tahap Operasi
4. Tahap pasca Operasi

## Kerangka Pikir

## Diagram 1 Kerangka berpikir

## METODE
Desain  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Dalam penelitian ini data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sumber yaitu: data primer dan data sekunder. Dalam menentukan informan, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling (bola salju) yakni dimulai dalam jumlah kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang mengelinding yang lama menjadi besar sesuai dengan kebutuhan informasi. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup  Kabupaten  Buton  Selatan.  Selanjutnya  informan  pokoknya  yaitu  penambang  pasir  dan informan penunjangnya adalah tokoh masyarakat yang tidak terlibat langsung tetapi merasakan dampak dari penambangan pasir di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  pengamatan  secara  intensif (observasi), wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap informan, teknik dokumentasi dan telaah kepustakaan.

## Teknik Analisis Data
Dalam  pelaksanaan  penelitian,  analisis  data  dapat  dilakukan  bersamaan  dengan  proses pengamatan.  Jadi  selama  proses  pengamatan  berlangsung,  data  yang  diperoleh  dapat  langsung dianalisis melalui tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## Lokasi dan Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton  Selatan  dan  wilayah  Kecamatan  Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan.  Penelitian  ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sejak Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Tambang  Galian  C  di  Kecamatan  Batauga Kabupaten Buton Selatan

## Pengorganisasian
Pengorganisasian  (organization)  merupakan  suatu  upaya  menetapkan  dan  menata  kembali sumber daya (resources), unit-unit (units), dan metode-metode (methods) yang mengarah pada upaya  mewujudkan  dan  merealisasikan  kebijakan  menjadi  hasil  (outcome)  sesuai  dengan  apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
Pengelolaan  tambang  galian  C (pasir) :
1. Tahap pra-Konstruksi
2. Tahap Konstruksi
3. Tahap Operasi
4. Kegiatan Pasca operasi (Menurut Dokumen UKL/UPL Kabupaten Buton Tahun 2012) Implementasi Kebijakan : 1. Pengorganisasian (organization) 2. Interpretasi (Interpretation)
3. Aplikasi (application) (Jones dalam Joko Widodo
(2006 : 91)

## Penataan Unit-Unit
Penataan unit-unit kerja yang ada pada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan dapat dikategorikan belum maksimal. Hal ini dilihat dari 4 (empat) unit kerja yang menangani proses implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) hanya 3 (tiga) unit saja yang beroperasi.

## Menata Resourcess (Menata Sumberdaya)
Penataan sumber daya pada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya pegawai atau staf pada tiap-tiap  bidang  khususnya  pada  bidang  yang  menangani  implementasi  kebijakan  pengelolaan tambang galian C (pasir).

## Metode-Metode
Kegiatan  pengorganisasian  dalam  lingkup  Dinas  Pertambangan,  Energi  dan  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Buton  Selatan  dapat  dikatakan  belum  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari penataan unit kerja dan sumber daya yang belum maksimal serta lemah dalam metode-metode implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir).

## Interpretasi
Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional.

## Penjabaran Kebijakan
Tahapan penjabaran kebijakan telah berjalan dengan baik. Namun Hal tersebut tidak diiringi dengan  kesadaran  pemilik  izin  dalam  melakukan  penambangan  pasir,  serta  kurangnya  fungsi pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

## Arahan-Arahan
Tahapan  interpretasi  dimana  pemberian  arahan-arahan  telah  dilakukan  oleh  pihak  Dinas Pertambangan  dengan  memberikan  teguran  serta  pembinaan-pembinaan  terhadap  pengelola tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga. Namun arahan tersebut belum  dapat meminimalisir  penambangan  ilegal  karena  mereka  yang  tidak  memiliki  izin  tidak  mengetahui tahapan-tahapan dari penambangan pasir seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL.

## Aplikasi
Aktivitas  aplikasi  (application)  merupakan  aktivitas  penyediaan  pelayanan  secara  rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments).

## Penyediaan Pelayanan
Penyediaan  pelayanan  belum  maksimal  dilakukan  oleh  pemerintah.  Masyarakat  telah melaporkan  keluhan-keluhan  kepada  Dinas  Pertambangan,  hanya  saja  respon  yang  diberikan masih tergolong lambat. Selain itu, sanksi yang diberikan pada penambang pasir ilegal tidak tegas. Sehingga  meskipun  telah  dilakukan  kunjangan  lapangan,  tetap  saja  penambangan  ilegal  terus lakukan.

## Aktifitas Pembayaran
Aktifitas  pembayaran  terkait  dengan  Pendapatan Asli  Daerah  telah  memiliki  regulasi  yang jelas. Hanya saja koordinasi antar instansi terkait masih kurang baik. Selain itu pengawasan di lapangan baik itu di lokasi pertambangan maupun di lokasi pembayaran retribusi masih sangat rendah  sehingga  memberikan  ruang  kepada  penambang  ilegal  serta  oknum  yang  tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas penambangan dan pemungutan retribusi.

## Pengelolaan Tambang Galian C (Pasir)
Penambangan pasir yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen UKL dan UPL. Penambang langsung menggali pasir dan tidak menimbun kembali dengan tanah sehingga banyak terdapat kubangan bekas galian. Selain itu, penambangan di tepi pantai dilakukan tidak lagi berjarak 15 meter dari garis pantai. Bahkan, penambangan dilakukan di laut dan di sungai. Fenomena ini terjadi disemua lokasi penambangan yaitu di Kelurahan Bandar Batauga, Kelurahan Lakambau maupun di Kelurahan Masiri. Penambangan telah masuk di lingkungan pemukiman penduduk. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, hal ini juga yang menimbulkan keresahan masyarakat,  bahkan  tidak  jarang  menimbulkan  konflik. Apalagi  penambangan  dilakukan  oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin.

## Tahap Pra Kontruksi
Tahap  Pra-Konstruksi  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam  pengelolaan  tambang  galian  C (pasir)  yang  dilakukan  oleh  pemrakarsa.  Tahapan  ini  berada  di  awal  sebelum  kegiatan penambangan dilakukan yang meliputi:
1. Tahap Perizinan
Tahapan  pembuatan  izin  pertambangan  cukup  baik  dan  jelas.  Namun  implementasi  di lapangan masih kurang baik. Kurangnya pengawasan yang dilakukan secara periodik serta tidak tegasnya sanksi yang diberikan, membuka peluang pelanggaran di lapangan.

## Kegiatan Survey dan Identifikasi Lokasi
Proses survey dan identifikasi lokasi pertambangan telah dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi  dan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Selatan  guna  sebagai  bahan  kajian  untuk menentukan kelayakan daerah pengelolaan tambang galian C (pasir) cukup baik. Namun survey dan  identifikasi  lokasi  pertambangan  belum  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  maksimal.  Hal  ini dibuktikan dengan adanya pertambangan pasir yang dekat dengan pemukiman warga dan dekat dengan pesisir pantai.

## Sosialisasi
Tahapan sosialisasi belum maksimal dilakukan baik itu oleh Dinas Pertambangan maupun dari Pihak pemilik Izin Pertambangan Rakyat sehingga para penambang pasir illegal tidak mengetahui adanya dokumen UKL/UPL yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kabupaten Buton Selatan.

## Pembebasan Lahan
Tahapan Pra Konstruksi dalam pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga belum berjalan dengan baik atau dapat dikatakan tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari proses perizinan yang tidak didukung oleh survey dan identifikasi yang baik, sosialisai yang masih kurang dilakukan oleh pemilik izin serta komunikasi dalam proses pembebasan lahan yang hanya  terfokus  pada  orang-orang  tertentu  saja  yakni  orang-orang  yang  memiliki  batas-batas dengan lahan yang akan dikelola namun tidak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh.
2. Tahap Kontruksi
Tahap konstruksi merupakan tahap dimana seorang pemrakarsa memulai aktivitas dasar yang dilakukan untuk persiapan pengelolaan tambang galian C (pasir).

## Penerimaan Tenaga Kerja
Penerimaan  tenaga  kerja  dilakukan  secara  alami  tanpa  melalui  tahapan-tahapan  seleksi. Tenaga kerja yang gunakan adalah penduduk lokal dan tidak harus memiliki keterampilan khusus untuk  bekerja.  Syarat  utamanya  adalah  adanya  kesepakatan  tentang  upah  antara  pemilik  izin dengan tenaga kerja.

## Mobilisasi
Proses  mobilisasi  baik  berupa  peralatan  ataupun  tenaga  kerja  tidak  menggunakan  alat transportasi khusus seperti mobil. Hal itu dikarenakan jarak antara lokasi penambangan dengan tempat tinggal tenaga kerja tidak jauh. Selain itu akses jalan yang baik, memudahkan tenaga kerja menuju ke lokasi penambangan.

## Pembersihan Lahan
Proses  pembersihan  lahan  dilakukan  bersamaan  dengan  kegiatan  penambangan  disesuaikan dengan  kebutuhan. Pembersihan dilakukan pada lokasi penambangan dan  lokasi penampungan agar memudahkan kegiatan pengangkutan.

## Pembuatan Fasilitas
Dalam tahapan Konstruksi pengelolaan tambang galian C juga tidak berjalan dengan baik dan maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Penerimaan  tenaga  yang  tidak  melalui  tahap  seleksi,  tidak adanya mobilisasi yang baik, serta tidak adanya pembuatan fasilitas yang memadai untuk tenaga kerja.

## Tahap Operasi
Tahap operasi adalah tahapan pelaksanaan dari proses pengelolaan tambang galian C (pasir).

## Pengupasan Lapisan Tanah Penutup
Proses  pengupasan  lapisan  tanah  penutup  sama  sekali  tidak  dilakukan  karena  proses pengelolaan pasir di kecamatan Batauga dilakukan langsung dari tepi pantai.

## Penambangan
Banyak terjadi pelanggaran di lokasi penambangan. Tidak adanya pengawasan secara periodik serta tidak  adanya saksi yang tegas, menjadi penyebab maraknya kegiatan penambangan ilegal dilakukan oleh masyarakat.

## Pemuataan dan Pengangkutan
Dalam  tahapan  operasi  pada  kegiatan  penambangan  pasir  belum  sepenuhnya  berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang galian C (pasir) khususnya pada tahap pengupasan lapisan tanah penutup dan tahap penambangan pasir.

## Kegiatan Paska Operasi
Kegiatan Paska Operasi, adalah tahapan terakhir dari kegiatan penambangan.

## Reklamasi dan Rehabilitasi Eks Tambang
Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi eks tambang tidak dilakukan oleh pemilik izin. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin luas di lokasi penambangan.

## Pemutusan Hubungan Kerja
Pemberhentian tenaga kerja tidak dilakukan secara formal. Biasanya pekerja langsung berhenti begitu saja dan sejauh ini tidak menimbulkan masalah karena upah diberikan langsung pada saat selesai melakukan penambangan (upah harian).

## Pembongkaran Fasilitas
Tidak  ada  aktivitas  pembongkaran  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  para  penambang  di  lokasi penambangan  karena  tidak  ada  fasilitas  yang  disiapkan  oleh  pemilik  tambang  galian  C  (pasir) kepada para pekerja. Hal ini disebabkan para pekerja selalu pulang ke rumahnya setelah selesai bekerja menaikkan pasir ke atas mobil pengangkut pasir.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, peneliti menyimpulkan :
1. Implementasi  kebijakan  pengelolaan  tambang  galian  C  (pasir)  di  Kecamatan  Batauga Kabupaten  Buton  Selatan  belum  berjalan  dengan  maksimal.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari :
a. Pengorganisasian yaitu Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang  di  Dinas  Pertambangan,  Energi  dan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton Selatan sehingga pengawasan langsung di lokasi penambangan galian C (pasir) belum maksimal  meskipun  metode  yang  digunakan  dan  kualitas  kualifikasi  pendidikan aparaturnya cukup baik.
b. Interpretasi  yaitu  penjabaran  kebijakan  dalam  dokumen  UKL/UPL  sudah  jelas  dan arahan-arahan  sudah  dilakukan  oleh  Dinas  Pertambangan,  Energi  dan  Lingkungan
Hidup Kabupaten Buton Selatan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir serta kurangnya fungsi pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran yang terjadi.
c. Aplikasi yaitu penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat  telah  melaporkan  keluhan-keluhannya  hanya  saja  respon  yang  diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan.
2. Pengelolaan  tambang  galian  C  (pasir)  yang  ada  di  Kecamatan  Batauga  dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari :
a. Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses  ini  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dengan  baik,  terutama  dalam  proses sosialisasi dan pembebasan lahan.
b. Tahap  kontruksi  yaitu  pelaksanaan  kegiatan  dalam  tahap  ini  masih  dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat.
c. Tahap Operasi yaitu pengupasan lapisan tanah penutup, penambangan, pemuatan dan pengangkutan yang pelaksanaannya dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran  paling  besar  terjadi  pada  pemilik  Izin  Pertambangan  Rakyat  yang  tidak melaksanakan  ketentuan  seperti  yang  terdapat  dalam  dokumen  UKL  dan  UPL  serta lemahnya  pengawasan  dan  tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  dari  pemerintah  menjadi penyebab maraknya pelanggaran yang dilakukan.
d. Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Almaida,  Fitri,  Boniska,  2008. Kajian  Dampak  Lingkungan  Kegiatan  Penambangan  bahan  Galian Golongan C(Studi kasus : daerah Dendangmulyo, Kota Semarang). Tesis MIL UNDIP. Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta Dunn Willian N, 2003. Analisis Kebijaka Publik. PT. Hanindita Graha Widya : Jogjakarta Dyahwanti,  Nur,  Inarni,  2007. Kajian  Dampak  Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Penambangan  Pasir  di Daerah Gunung sumbing (studi kasus di Desa Kwadungan Gunung kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Tesis MIL UNDIP. Islamy, M. Irfan, 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara , Jakarta: Bumi Aksara. Soemarwoto.,  Otto.,  2003, Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta Subarsono, A.G, 2013. Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta Wahab, Solichin  Abdulah, 2014. Analisis Kebijaksanaan: Dari  Formulasi  ke  Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijaksanaan Publik (Edisi 1 Cet.2) . Jakarta : Bumi Aksara Widodo, Joko, 2006. Analisis Kebijakan Publik ; K0nsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Penerbit: Bayumedia Publlishing Jawa Timur Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service)

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Pemerintah  Daerah  perubahan  atas  Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan