Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Analisis  Restrukturisasi  Untuk  Kredit  Bermasalah  pada  Debitur KUR
Inggrid Fanidya Pakaya a , Tri Handayani Amaliah b , Ronald S. Badu c a,b,c Universitas  Negeri  Gorontalo,  Jl.  Jendral  Sudirman  No.  6  Kota  Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.
Email: inggridfpakaya@gmail.com a , triamaliah@ung.ac.id b , ronaldsoemitro@ung.ac.id c

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 15-08-2023 Revised 12-09-2023 Accepted 20-09-2023

## Kata Kunci:
Restrukturisasi, Kredit Bermasalah, KUR

## Keywords:
Restructuring, Non- Performing Loans, KUR

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  restrukturisasi untuk  kredit  bermasalah  pada  debitur  KUR  di  BRI  Cabang  Gorontalo. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  eksploratif  dengan pendekatan  kualitatif,  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan penilaian kelayakan nasabah sudah memperhatikan prinsip 5C,  penetapan  kebijakan  restrukturisasi  sudah  sesuai  dengan  aturan- aturan yang berlaku, dan pemberian putusan restrukturisasi sudah sesuai dengan  prosedur  yang  telah  di  tetapkan.  Diharapkan  pihak  bank  dapat mempertahanan  kinerja  perusahaan  dan  memperketat  pengawasannya terhadap  debitur  yang  melakukan  pengajuan  restrukturisasi  pada  kredit KUR, hal ini bertujuan agar bank dapat mencegah terjadinya pembukuan biaya besar yang akan berdampak pada kesehatan bank itu sendiri.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  how  restructuring  for  non-performing  loans  to  KUR debtors  at  BRI  Gorontalo  Branch.  This  study  uses  a  descriptive  exploratory method  with  a  qualitative  approach,  the  data  sources  in  this  study  are  primary data  and  secondary  data. Methods  of  data  collection carried  out  by  the  method of observation, interviews and documentation. The results of the study show that the  customer's  eligibility  assessment  has  paid  attention  to  the  5C  principle,  the determination  of  restructuring  policies  is  in  accordance  with  applicable regulations,  and  the  provision  of  restructuring  decisions  is  in  accordance  with established  procedures.  It  is  hoped  that  the  bank  will  be  able  to  maintain  the company's  performance  and  tighten  its  supervision  of  debtors  who  apply  for restructuring of KUR loans.
@2023 Inggrid Fanidya Pakaya, Tri Handayani Amaliah, Ronald S. Badu Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Bank adalah perusahaan  yang memberikan jasa keuangan, baik kepada bank milik negara maupun bank swasta. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank milik negara  yang  didirikan  tepatnya  pada  tanggal  15  Desember  1895,  menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran tagihan, pengiriman uang, layanan slip setoran, transaksi  online,  layanan  BRIfast  serta  penghimpunan  berupa  dana  dari  pihak masyarakat  dan  dalam  bentuk  simpanan  serta  pengembalian  dana  sebagai  kredit. Menurut  UU  No.10  Tahun  1998,  kredit  adalah  pemberian  uang  atau  juga  suatu tagihan  yang  termasuk  sejenis  berdasarkan  suatu  perjanjian  kredit  antara  bank bersama dengan pihak lain atau suatu perjanjian yang sangat mewajibkan para pihak peminjamnya untuk dapat melunasi hutangnya setelah batas jangka waktu yang telah ditetapkan dengan pemberian bunga.
Pinjaman  biasanya  merupakan  suatu  cara  yang  akan  digunakan  pengusaha untuk mendapatkan dukungan finansial dalam melanjutkan usahanya. Salah satunya jenis  kredit  yang  juga  ditawarkan  oleh  BRI  adalah  kredit  KUR.  Kredit  KUR  bisa berupa  pinjaman  dengan  barang  dalam  persediaan  dan  perolehan  aset  untuk mendukung operasi bisnis.  Dalam hal peminjaman, pinjaman bermasalah seringkali muncul  dari  peminjam  yang  mengajukan  pinjaman  karena  mengalami  kesulitan untuk  mengembalikan  pinjaman  tersebut  yang  disebabkan  oleh  alasan  internal  atau eksternal  yang  berada  di  luar  kemampuan  peminjam.  Untuk  meminimalisir terjadinya  kredit  macet,  ada  program  yang  dikenal  dengan  restrukturisasi  kredit. Program  ini  dapat  membantu  peminjam  yang  kesulitan  membayar  pinjamannya. Menurut  departemen  keuangan  (OJK),  perjanjian  pinjaman  bertujuan  untuk meningkatkan  pemrosesan  pinjaman  bagi  peminjam  yang  mungkin  kesulitan membayar  utangnya.  Retrukturisasi  tersebut  bertujuan  untuk  mempermudah pembayaran kembali pinjaman nasabah.
Hasil wawancara yang peneliti dengan Relationship Manager Small Medium Enterprise  (RM  SME)  BRI  Cabang  Gorontalo,  bahwa  untuk  pemberian restrukturisasi  kredit  KUR  tidak  ada  penurunan  suku  bunga  karena  kredit  KUR adalah bunga yang telah di subsidi oleh pemerintah. Maka untuk restrukturisasi KUR hanya  bisa  memperpanjang  jangka  waktu  tanpa  mengurangi  suku  buka.  KUR memiliki  batas  jangka  waktu  sampai  dengan  5  tahun.  Restrukturisasi  KUR  hanya bisa  dilakukan  2  kali,  setelah  2  kali  restruk  dan  nasabah  tidak  ada  upaya  untuk menyelesaikan kredit maka bank akan mengambil langkah lelang atau penjualan aset di bawah tangan.
Berikut  ini  merupakan  grafik  data  jumlah  nasabah  yang  melakukan restrukturisasi di BRI Cabang Gorontalo pada tahun 2020-2022.
Gambar 1. Perbaikan Kredit Bermasalah Tahun 2020
Sumber data: BRI Cabang Gorontalo
Gambar 2. Perbaikan Kredit Bermasalah Tahun 2021
Sumber data: BRI Cabang Gorontalo
Berdasarkan  data  grafik  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah restrukturisasi  KUR  dari  tahun  2020-2022  mengalami  fluktuasi  atau  tidak  menetap. Hal  ini  dapat  berpengaruh  pada  kondisi  keuangan  yang  ada  di  BRI  Cabang Gorontalo,  sehingga  mengharuskan  pihak  Bank  untuk  mengambil  langkah restrukturisasi  bagi  nasabah  yang  memenuhi  kriteria.  Beberapa  penelitian sebelumnya  yang  telah  dilakukan  berkenaan  dengan  penerapan  restrukturisasi  pada kredit  bermasalah  antaranya  adalah  (Rismayani et  al .,  2013)  penyebab  terjadinya kredit bermasalah adalah  faktor internal dan juga eksternal yang sering diselesaikan melalui  restrukturisasi  kredit  yaitu  merupakan  pembinaan  melalui  pemberian  surat permohonan dan akan dilakukan penerbitan dalam addendum perjanjian. Oleh karena itu  perusahaan  berharap  bahwa  debitur  akan  bertindak  dengan  itikad  baik  yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi di muka.
Bank  memperoleh  manfaat  dari  restrukturisasi  yang  sedang  berlangsung berupa  penurunan  kredit  bermasalah  yang  berdampak  positif  bagi  kesehatan  bank tersebut. Selain itu, dari segi keuangan, bank menerima pelunasan dari pihak debitur sesuai  dengan  kesepakatan  reorganisasi  antara  bank  dan  debitur.  Dalam    hal  ini,
0 5 10 15 20 25 30 JANUAR I FE BRUA RI M A RE T
A PRI L M EI JU N I JU LI A GUS TUS SE PTE M B… O KT O BE R
NO V EM B… DE SE M BE R jumlah nasabah restruk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JANUAR I FE BRUA RI M A RE T
A PRI L M EI JU N I JU LI A GUS TUS
SE PTE M BE R O KT O BE R NO V EM BE R DE SE M BE R jumlah nasabah restruk
perusahaan  menyadari  pentingnya  restrukturisasi  untuk  meningkatkan  kesehatan bank  dan  kinerja  perusahaan  (Sari,  2019).  Astiti  &  Jannati  (2021)  dalam penelitiannya  menunjukkan  bahwa  sebanyak  87,59%  nasabah  restrukturisasi berdampak  sangat  baik  bagi  nasabah  karena  dibebaskan  dari  pembayaran  cicilan pinjaman.  Sementara  itu,  4,17%  memperkirakan  bahwa  dalam  restrukturisasi  kredit telah  memberi  dampak  negatif  karena  adanya  perpanjangan  waktu.  Restrukturisasi menawarkan kenyamanan bagi pelanggan yang berjuang untuk mendapatkan kredit, tetapi beberapa pelanggan merasa kurang baik dengan jangka waktu pinjaman  yang memperpanjang pembayaran pinjaman.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat  bagaimana  bank  melakukan  analisis  terhadap  keputusan  restrukturisasi terhadap kredit bermasalah khususnya debitur KUR di BRI Cabang Gorontalo.

## KAJIAN PUSTAKA

## Akuntansi Perbankan
Bank  dalam  mempertahankan  perusahaan  melakukan  berbagai  macam penyediaan layanan jasa yaitu salah satunya pemberian kredit. Tujuannya agar pihak Bank  dapat  membantu  masyarakat  dalam  bentuk  memberikan  pinjaman  kredit  baik untuk modal kerja atau investasi. Adapun menurut Adapun menurut (Ismail 2012:14) Akuntansi  bank  adalah  seni  mencatat,  mengelompokkan  dan  meringkas  semua transaksi  yang  terjadi  di  bank.  Transaksi  lainnya  yang  akan  dicatat  langsung  oleh bank  bisa  meliputi  transaksi  keuangan  dan  transaksi  lainnya  yang  mengarah  pada transaksi keuangan di masa yang akan datang.

## Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah modal kerja atau pembiayaan yang akan diberikan  oleh  organisasi  tertentu  kepada  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Bank biasanya menawarkan modal aktif sebagai pemodal bagi mereka yang ingin memulai bisnis (Ickhsan et al. , 2018). Adapun menurut (Anggraini & Nasution, 2013) Kredit Usaha Rakyat ialah  pinjaman atau bentuk  pembiayaan bagi Usaha Koperasi Mikro dan  UKM  (UMKM-K)  ke  dalam  bentuk  modal  kerja  dan  juga  investasi  yang  akan didukung dengan pengaturan penjaminan yaitu usaha produktif.
KUR  merupakan  suatu program  yang  direncanakan oleh  pemerintah, namun bersumber pembiayaan hanya dari dana perbankan.  KUR  merupakan  solusi  dari permasalahan  masyarakat  yang  ingin  membangun  usaha,  karena  dengan  adanya KUR  masyarakat  bisa  memiliki  modal  untuk  menjalankan  usahanya.  Tetapi pemberian  KUR  itu  sendiri  mempunyai  kriteria  dan  syarat  untuk  melihat  atau menentukan apakah nasabah layak atau tidak menerima pinjaman KUR.

## Analisa Kredit
Dalam  penyaluran  kredit,  analisa  kredit  memegang  peranan  penting  dalam kelangsungan kredit, dimana kelayakan suatu permohonan kredit dapat diinvestigasi.
Kredit  yang  sudah  disetujui  adalah  kredit  yan  dilihat  wajar,  sudah  sesuai  dengan kebijakan  dan juga prosedur kredit,  tidak  juga menyimpang dari  aturan batas  kredit dan peraturan pemerintah, telah dilakukan pertimbangan terkait keamanan kreditnya dan  telah  diputus  sesuai  dengan  otoritas  pemutusan  kredit  (Firmansyah  &  Fernos, 2019).  Dengan  adanya  analisa  kredit  maka  dapat  dilakukan  pencegahan  terlebih dahulu akan terjadinya penurunan kualitas kolektabilitas oleh debitur.
Menurut  Abdulkadir  &  Rilda  (2000)  dalam  (Anggraini  &  Nasution,  2013) ketika  bank  menerima  permintaan  pinjaman  dari  nasabah,  analisa  kredit  yang  akan harus  dilakukan  antara  lain  1)  Memastikan  profil  nasabah  atau  perusahaan;  2) Kemungkinan  bisnis  yang  dapat  dijangkau;  3)  Angunan  yang  dapat  dijadikan jaminan  berupa  aset  tetap;  dan  4)  Beberapa  hal  yang  akan  diputuskan  oleh  pihak bank

## Prinsip Pemberian Kredit
Pihak  bank  terlihat  sangat  teliti  dalam  menyalurkan  kredit  karena  berusaha untuk  meminimalisir  terhadap  terjadinya  hal  yang  sangat  tidak  diinginkan  di kemudian hari nanti. Bank dapat memberikan pinjaman jika telah melakukan analisa kredit  dan  mengetahui  apakah  debitur  layak  kredit  atau  tidak.  Dalam  melakukan evaluasi kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C yaitu  keyakinan  bank  terhadap  aspek character,  capital,  capacity,  collateral dan condition  of  economic ,  yang  dijelaskan  sebagai  berikut  (Tasmin,  2012)  dalam (Eprianti, 2019):
1. Character
Bank  akan  menilai  terhadap  perilaku  peminjam,  sehingga  membuat  bank nantinya  bisa  dapat  juga  menyimpulkan  bahwa  peminjam  dapat  jujur,  beritikat baik dan serta tidak mempersulit operasional bank di kemudian hari.
2. Capacity
Melihat  terhadap  suatu  kemampuan  usaha  calon  pihak  debitut  atau  kemampua manajemen  dari  peminjam  sehingga  pihak  bank  yakin  bahwa  akan  usaha  yang sedang dibiayai dengan pinjaman tersebut sudah dikelola oleh pihak yang tepat
3. Capital
Bank mengamati total kondisi keuangan akan calon debitur, sudah termasuk arus kas  debitur,  baik  proyeksi  masa  lalu  ataupun  masa  depan,  untuk  menentukan kemampuan terhadap permodalan debitur untuk mendukung pembiayaan proyek atau usaha seorang debitur
4. Collateral
Bank  melakukan  penilaian  terhadap  harta  benda  yang  dimiliki  oleh  peminjam, bangunan  yang  dijadikan  jaminan  oleh  debitur  harus  melebihi  jumlah  pinjaman yang  diberikan.  Selain  itu,  kesesuaian  bangunan  yang  dijaminkan  harus diverifikasi, sehingga jaminan dapat digunakan jika terjadi masalah
5. Condition of economic
Memantau  kondisi  penjualan  yang  ada  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri, baik  masa  lampau  ataupun  yang  nantinya  akan  datang,  sehingga  bisa  dapat diketahui  bagaimana  prospek  pejualan  dari  hasil  usaha  pihak  debitur  yang
nantinya akan dibiayai langsung dengan kredit bank.

## Klausal Force Majeure
Force  Majeure merupakan  suatu  keadaan  dimana  seseorang  mengalami peristiwa  di  luar  kehendaknya,  hal  ini  dapat  diakibatkan  karena  terjadinya  bencana alam seperti  banjir,  gempa  bumi,  kebakaran,  dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan Keputusan  Presiden  No.  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional, maka Covid-19 dapat saja dinyatakan sebagai force majeure. Akan tetapi dengan dibuatnya Keputusan  Presiden  No.  12  Tahun  2020  bukan  berarti  debitur  bisa  menunda  atau dapat  membatalkan  kontrak.  Maka  dari  itu  ketika  debitur  memiliki  kredit  disuatu bank  dan  usahanya  terkena  dampak  dari  Covid-19  dapat  dikatakan  debitur  tersebut termasuk dalam force majeure
Wanprestasi  merupakan  kredit  bermasalah  yang  disebabkan  oleh  masalah internal  debitur  yang  berpotensi  tidak  dilunasi  disebabkan  oleh  ketidakmampuan debitur  dalam  mengembalikan  pinjamannya  kepada  pihak  bank.  Hal  ini  bisa  terjadi karena itikad kurang baik dari pihak debitur, lemahnya sistem informasi yang ada di bank, atau kegagalan usaha yang dialami oleh pihak debitur.

## Restrukturisasi
Berdasarkan  Pasal  52  Peraturan  Bank  Indonesia  No.14/15/PBI/2012,  Bank hanya  dapat  melakukan  restrukturisasi  kredit  terhadap  debitur  yang  memenuhi kriteria  yaitu  a)  Mengalami  kesulitan  terhadap  pembayaran  pokok  ataupun  bunga, dan  b)  Masih  mempunyai  usaha  yang  baik  dan  dinilai  masih  mampu  memenuhi kewajiban setelah kreditnya direstrukturisasi
Adapun Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012, menyatakan bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk a) Untuk memperbaiki kualitas kredit, dan b) Menghindari peningkatan terhadap pembentukan PPA tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 52.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  BRI  Cabang  Gorontalo.  Alasan  dari  peneliti mengambil  lokasi  tersebut  karena  peneliti  telah  melakukan  magang  selama  kurang lebih  3  bulan  di  BRI  Cabang  Gorontalo  dan  selama  proses  magang  berlangsung peneliti sudah mengamati  fenomena yang menjadi objek penelitian saat ini.

## Pendekatan dan Prosedur Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana analisis restrukturisasi dalam  kredit  bermasalah.  Analisis  yang  dimaksud  yaitu  memberikan  pernyataan
yang  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  dengan  cara  bertatap  muka  langsung  dan berinteraksi  dengan  orang-orang  yang  ada  di  tempat  penelitian.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  eksploratif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  deskriptif  eksploratif  bertujuan  untuk  menggambarkan,  menerangkan, menjelaskan,  dan  menjawab  permasalahan  yang  ada  secara  rinci  dan  detail berdasarkan data yang ada di lapangan dan data yang diberikan oleh informan.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  mendukung penelitian ini yaitu:
1. Dokumentasi,  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari  seseorang. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar, hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. (Sugiyono, 2012)
2. Observasi,  pernyataan  Nasution  yang  telah  dikutip  oleh  (Sugiyono,  2012) menyatakan  bahwa  observasi  merupakan  dasar  semua  ilmu  pengetahuan.  Para ilmuan  hanya  bekerja  berdasarkan  data,  yaitu  fakta  mengenai  dunia  kenyataan yang  diperoleh  melalui  observasi.  Data  itu  dikumpulkan  dan  sering  dengan bantuan  berbagai  alat  yang  sangat  canggih,  sehingga  benda-  benda  yang  sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Observasi dalam penelitian  ini  juga  merupakan  suatu  pengamatan  dengan  cara  turun  langsung  di tempat  penelitian  untuk  melihat  dan  mengetahui  kondisi  situasi  yang  sedang terjadi.
3. Wawancara, menurut Esterbers (2002) yang dikutip (Sugiyono, 2012) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya  jawab,  sehingga  dapat  dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik  tertentu. Dalam  teknik  pengumpulan  data  wawancara,  peneliti  melakukan  wawancara secara  berdialog  langsung  dengan  informan  yaitu  pegawai  yang  ada  di  BRI
Cabang Gorontalo

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis
Pendalaman  data  yang  menjadi  gap  penelitian  ini  peneliti  melakukan wawancara  bersama  informan  yaitu  pegawai  BRI  Cabang  Gorontalo  guna memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan  analisis  restrukturisasi  kredit bermasalah pada debitur KUR di BRI Cabang Gorontalo. Terkait dengan hal tersebut
peneliti  mendapatkan  informasi  tentang  bagaimana  Bank  melakukan  penilaian terhadap  kelayakan  nasabah  untuk  diberikan  kredit.  Berdasarkan  hasil  wawancara maka peneliti mendapatkan informasi dari bapak AAT sebagai Relationship Manager Small Medium Enterprise (RM SME) di BRI Cabang Gorontalo
“…Dalam  penilaian  layak  tidaknya  kredit  kami  memperhatikan prinsip  5C  yaitu  Character,  Capacity,  Capital,  Collateral,  dan Condition  of  Economic.  Selain  itu  kami  juga  melakukan  analisis kualitatif  dengan  melihat  kesediaan  calon  debitur  dalam penyampaian  informasi,  dan  juga  kami  akan  menilai  laporan keuangan calon debitur dengan cara menghitung cash flow usaha yang  bersangkutan  menggunakan  metode  RPC  atau  Repayment Capacity dari usaha debitur, dimana ratio yang patut diperhatikan adalah networking capital, current ratio, dan quick ratio…” AAT
Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan langsung oleh RD selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Small Business Manager (SBM).
“…Yang  sangat  di  perhatikan  oleh  kami  pihak  Bank  yaitu melakukan analisa kredit. Analisa kredit di BRI Cabang Gorontalo ada  5  atau  leboh  dikenal  dengan  5C,  setelah  itu  dibuat  analisa kebutuhan  kreditnya  seperti  legalitas  kepemilikan  dan  identitas calon debitur…” RD
. Dari hasil  wawancara  tersebut  diperoleh  informasi tentang  bagaimana  tahap persiapan  atau  pelaksanaan  perjanjian  kredit  yang  akan  dilakukan  oleh  pihak  Bank dan calon debitur. AYM selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Administrasi Kredit  (ADK)  mengatakan  bahwa  tahap  pelaksanaan  perjanjian  kredit  dilakukan dengan cara:
“…Calon debitur terlebih dahulu akan membuat permohon kredit, kemudian permohonan tersebut akan di proses kreditnya dan telah disetujui  oleh  si  peminjam  lalu  setelah  itu  akan  dilakukan  akad kredit.  Setelah  dilakukan  akad  kredit  kemudian  dibuatkan perjanjian kredit…” AMY
Setelah pihak Bank memberikan kredit kepada debitur sesuai dengan syarat- syarat  yang  dicantumkan,  maka  tindakan  selanjutnya  yang  akan  dilakukan  oleh pihak  Bank  yaitu  melakukan  monitoring  atas  pinjaman  yang  telah  mereka  berikan kepada  debitur  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang  diberikan  oleh  RD selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Small Business Manager (SBM).
“…Monitoring  sangat  wajib  dilakukan  setelah  pemberian  kredit, karena  tidak  mungkin  setelah  kami  memberikan  kredit  kemudian hanya  membiarkan  kredit  tersebut.  Monitoring  yang  diatur minimal 3 bulan sekali untuk melihat apakah usaha nasabah masih

## berjalan atau ada tanda-tanda memburuk...” RD
Maka  dari  itu  pihak  Bank  akan  melakukan  penyelamatan  kredit  terhadap kredit  bermasalah  agar  pihak  Bank  dan  debitur  dapat  terhindar  dari  dampak  buruk. Oleh  sebab  itu  pihak  bank  akan  melakukan  negosiasi  bersama  debitur  dengan melakukan penawaran berupa restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh AAT selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Relationship Manager  Small  Medium  Enterprise  (RM  SME)  saat  peneliti  menanyakan  terkait bagaimana  langkah  yang  diambil  oleh  pihak  Bank  setelah  terjadi  wanprestasi  atau gagal  bayar  pada  debitur,  kebijakan  apa  yang  diambil  oleh  pihak  Bank  untuk menghindari kredit bermasalah.
“…Untuk  menghindari  kredit  bermasalah  kebijakan  yang  akan kita  ambil  yaitu  melakukan  penyelamatan  kredit.  Penyelamatan kredit  yang  dimaksud  adalah  dengan  cara  restrukturisasi  dengan melihat  fasilitas  kredit  apa  yang  debitur  jalani  saat  ini.  Apabila debitur menjalani kredit KUR, maka restrukturisasi yang akan kita berikan  dengan  skema  penundaan  pokok  selama  waktu  yang ditentukan…” AAT
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  AAT  selaku  pegawai  BRI  Cabang Gorontalo  bagian  Relationship  Manager  Small  Medium  Enterprise  (RM  SME), beliau mengatakan bahwa ada beberapa hal yang diperhatikan sebelum memberikan restrukturisasi.
“…Nasabah dapat melakukan restruk baik itu dikarenakan akibat terjadinya  wanprestasi  dan  force  majeure  selama  masih mempunyai  usaha  atau  masih  mempunyai  cash  flow  yang  jelas. Untuk  setiap  bulannya  yang  bersangkutan  mampu  untuk membayar, jadi jika cash flownya sudah tidak jelas otomatis tidak bisa kita lakukan restruk. Contohnya seperti yang sudah tidak ada usahanya,  karena  sudah  tidak  sumber  penghasilan  untuk membayar  sisa  hutang.  Maka  salah  satu  cara  yang  kita  lakukan yaitu penyelesaian kredit berupa lelang atau penjualan jaminan di bawah tangan…” AAT
Putusan  restrukturisasi  di  BRI  Cabang  Gorontalo  tergantung  pada  kriteria nasabah  dan  usahanya  apabila  sudah  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan. Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  oleh  peneliti  terkait  bagaimana  Bank melakukan  putusan  restrukturisasi,  RD  selaku  bagian  Small  Business  Manager (SBM) beliau mengatakan
“…Putusan  restrukturisasi  dapat  dilakukan  dengan  melihat apakah  nasabah  tersebut  masih  kooperatif,  cash  flownya  masih ada, dan apakah usahanya masih jalan. Jika usahanya sudah tidak jalan,  maka  debitur  sudah  tidak  mempunyai  kemampuan  biaya untuk membayar…” RD
Setelah  pihak  Bank  melakukan  kebijakan  restrukturisasi  dan  putusan
restrukturisasi  tentu  saja  tidak  lepas  dari  kendala  yang  akan  terjadi  sebelum  dan sesudah pemberian restrukturisasi, hal ini bisa disebabkan oleh pihak debitur akibat beberapa  faktor  yang  memungkinkan  menjadi  kendala  sebelum  pemberian restrukturisasi  ataupun  sesudah  pemberian  restrukturisasi.  Peneliti  mendapatkan informasi melalui AAT selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Relationship Manager  Small  Medium  Enterprise  (RM  SME)  mengenai  kendala  yang  dihadapi sebelum dan sesudah pemberian restrukturisasi.
“…Kendala  yang  paling  sering  dihadapi  yang  paling  susah  di selesaikan  yaitu  debitur  tidak  memiliki  usaha  namun  masih memiliki itikad baik untuk membayar, sehingga kita dalam proses administrasinya  otomatis  tidak  bisa  dilakukan  restrukturisasi, kemudian  kendala  berikutnya  yaitu  susah  untuk mengajak  debitur dalam  menandatangani  akad  restrukturisasi,  kendala  yang dihadapi  berikutnya  lagi  saat  berjalannya  restrukturisasi  debitur tidak  mampu  membayarkan  pokok  yang  tertunda  selama  masa restrukturisasi…” AAT
Berdasarkan  uraian  diatas  teknik  analisa  restrukturisasi  yang  ada  di  BRI Cabang Gorontalo telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun dalam pemberian  restrukturisasi  masih  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak Bank  seperti  debitur  susah  diajak  untuk  melakukan  akad  restruk  maupun  debitur yang tidak mampu membayar pokok yang tertunda selama masa restrukturisasi.

## Pembahasan

## Kelayakan Debitur Dalam Pemberian Kredit
BRI  Cabang  Gorontalo  dalam  menilai  kelayakan  debitur  dalam  pemberian kredit  dengan  memperhatikan  prinsip  5C,  bank  terlebih  dahulu  akan  melakukan analisa  terhadap  karakter  debitur,  kemudian  Bank  akan  melihat  aspek  produksi debitur,  setelah  itu  bank  akan  melihat  bagaimana  manajemen  usaha  debitur, bagaimana  strategi  pemasaran  yang  dilakukan  oleh  debitur,  serta  bagaimana  aspek persaingan dan kondisi prospek usaha dari debitur itu semdiri. Hal ini sejalan dengan yang  dikatakan  (Tamin,  2012)  dalam  (Eprianti,  2019)  mengevaluasi  kredit,  bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C yaitu keyakinan bank terhadap  aspek character,  capital,  capacity,  collateral dan condition  of  economic . Selain  itu,  pihak  bank  akan  melakukan  penilaian  cash  flow  menggunakan  metode repayment capacity (RPC) dengan rumus sebagai berikut
RPC  x 1 - ( 1 / ( 1 + R)^ N) 𝑅
Penilaian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  berapa  banyak  kebutuhan  kredit KUR yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada debitur.

## Kebijakan Restrukturisasi
Kebijakan restrukturisasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pihak BRI  Cabang  Gorontalo  yang  bertujuan  untuk  melakukan  penyelamatan  terhadap
kredit  bermasalah,  hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  (Sari,  2019) restrukturisasi  Kredit  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  bank  dalam  kegiatan perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015  dan  PBI  Nomor  14/15/PBI/2012.  Contohnya  seperti  debitur yang mengalami force majeure dan wanprestasi.
Force majeure disebabkan karena suatu kejadian atau peristiwa  yang terjadi di  luar  kemampuan  debitur  yang  tidak  bisa  dihindari  sehingga  usaha  tersebut  tidak dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya,  contohnya  seperti  bencana  alam  yang  baru baru ini terjadi yang diakibatkan oleh Covid-19 sehingga memberikan dampak yang besar pada sektor industry. Dalam hal ini berbagai kebijakan dikeluarkan oleh OJK untuk  menjaga  stabilitas  sektor  keuangan  serta  mendukung  upaya  terhadap pemulihan  kembali  ekonomi  nasional.  Masa  berlaku  kebijakan  ini  dari  yang sebelumnya  berlaku  hingga  31  Maret  2021  diperpanjangan  menjadi  31  Maret  2022 melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020.
Wanprestasi  merupakan  ketidakmampuan  debitur  untuk  memenuhi kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  isi  perjanjian  kredit, contohnya  seperti  debitur  yang  mengalami  gagal  bayar  atau  kredit  macet.  Dalam POJK  Nomor  35/POJK.05/2018  tentang  penyelanggaraan  usaha  perusahaan pembiayaan  pada  Pasal  47  Ayat  1  “dalam  hal  ini  debitur  wanprestasi  perusahaan pembiayaan  wajib  melakukan  penagihan,  paling  sedikit  dengan  memberikan  surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan”, serta Pasal 47 Ayat 2 “surat peringatan  yang dimaksud pada Ayat 1 wajib  paling sedikit  memuat informasi  mengenai  jumlah  keterlambatan  pembayaran  kewajiban,  outstanding pokok terutang, bunga yang terutang, dan denda yang terutang”.
Dalam  hal  ini  pihak  BRI  Cabang  Gorontalo  telah  mengikuti  serangkaian prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan OJK. Untuk kredit KUR pihak bank  tidak  dapat  melakukan  penurunan  suku  bunga  kredit,  pengurangan  tunggakan bunga kredit, serta pengurangan tunggakan pokok kredit. Hal ini dikarenakan kredit KUR  merupakan  salah  satu  program  pemerintah  yang  bunganya  sudah  disubsidi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## Putusan Restrukturisasi
Putusan  restrukturisasi  akan  diberikan  kepada  debitur  yang  terdampak langsung maupun tidak langsung terhadap usahanya yang sebelum terjadinya Covid- 19, baik yang disebabkan oleh force majeure maupun wanprestasi oleh debitur KUR. Dalam melakukan putusan restrukturisasi KUR yang diakibatkan oleh force majeure dan  wanprestasi  tersebut  pihak  bank  hanya  bisa  memberikan  penawaran  berupa penundaan  pokok  dan  perpanjangan  jangka  waktu,  hal  ini  dikarenakan  bunga  yang dibebankan  kepada  nasabah  pada  awal  pemberian  kredit  sudah  tergolong  kecil karena telah disubsidi oleh pemerintah  sebesar 6%,  maka dari  itu  dalam  pemberian restrukturisasi KUR debitur tidak dapat diberikan penurunan suku bunga pinjaman.
Putusan  restrukturisasi  akibat  dampak force  majeure hanya  bisa  diberikan
kepada  debitur  yang  termasuk  kriteria  dalam  sektor  industri  yang  telah  ditentukan yang  dibuktikan  dengan  hasil  survey  langsung  di  lapangan  oleh  pihak  bank  itu sendiri, dengan harapan setelah dilakukan restrukturisasi usaha debitur tersebut bisa kembali  membaik.  Sementara  itu,  debitur  wanprestasi  yang  dapat  diberikan restrukturisasi dilihat dari itikad baik debitur tersebut dalam melakukan pembiayaan terhadap  usahanya,  terutama  penilaian  karakter  nasabah  yang  dilihat  dengan  cara melakukan pengecekan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Putusan  restrukturisasi  kredit  KUR  diatur  langsung  oleh  pihak  manajemen yang ada di BRI Cabang Gorontalo, dalam putusan restrukturisasi pihak manajemen akan  melakukan  diskusi  untuk  mencari  solusi  yang  nantinya  solusi  dan  saran  yang diberikan  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  pihak  Bank  dalam  melakukan penyelamatan  kredit.  Untuk  pemutusan  restrukturisasi  kredit  sesuai  dengan  kriteria yang  telah  ditentukan  yaitu  debitur  memiliki  kolektabilitas  1  atau  2  dan  belum pernah  melakukan  restrukturisasi  dalam  2  tahun  terakhir.  Selain  itu  pemagang kewenangan memutus kredit belum pernah terlibat dalam pemberian kredit tersebut atau pemegang kewenangan 1 tingkat lebih tinggi.
Apabila  permohonan  kredit  dibawah  500jt  maka  putusan  kredit  dilakukan oleh  pihak  Small  Business  Manager  (SBM)  dan  pemutus  restrukturisasinya  satu tingkat  lebih  tinggi  yaitu  diberikan  kepada  Pimpinan  Cabang,  selanjutnya  apabila permohonan  kredit  yang  bersangkutan  diatas  500jt  maka  putusan  kredit  dilakukan oleh  Pimpinan  Cabang  dan  proses  putusan  restrukturisasinya  akan  di  kirim  ke  BRI Kanwil Manado.
Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia
No.14/15/PBI/2012, menyatakan sebagai berikut.
1. Keputusan  restrukturisasi  kredit  harus  dilakukan  oleh  pihak  yang  lebih  tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian kredit
2. Dalam  hal  keputusan  pemberian  kredit  dilakukan  oleh  pihak  yang  memiliki kewenangan  terttinggi  sesuai  anggaran  dasar  Bank  maka  keputusan restrukturisasi  kredit  dilakukan  oleh  pihak  yang  setingkat  dengan  pihak  yang memutuskan pemberian kredit
3. Untuk  menjaga  obyektivitas,  restrukturisasi  kredit  wajib  dilakukan  oleh  pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi
4. Dalam  pelaksanaan  restrukturisasi  kredit,  pembentukan  satuan  kerja  khusus disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing-masing  Bank  dengan  tetap  mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam prosedur pemberian putusan restrukturisasi baik yang disebabkan oleh force majeure maupun  wanprestasi  di  BRI  Cabang  Gorontalo  sudah  sesuai  berdasarkan  standard operasional  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  akan  tetapi  dalam  hal  ini  pihak  bank harus  lebih  berhati-hati  dalam  pemberian  putusan  tersebut  karena  apabila  debitur yang diberikan restrukturisasi tetap bermasalah, maka hal tersebut dapat berdampak pada tingkat kesehatan bank.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penilaian  kelayakan  nasabah  dalam  pemberian  kredit  KUR  di  BRI  Cabang Gorontalo  sudah  efektif  karena  sudah  dilakukan  secara  baik  dengan memperhatikan  prinsip  5C  dalam  penilaian  kelayakan  nasabah.  Namun  masih ditemukan  debitur  yang  memiliki  itikad  kurang  baik  dalam  pelunasan  hutang sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi atau gagal bayar.
2. Penetapan  kebijakan  restrukturisasi  di  BRI  Cabang  Gorontalo  sudah  efektif karena  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku,  sehingga dapat membantu debitur dalam penyelamatan kredit.
3. Pemberian  putusan  restrukturisasi  di  BRI  Cabang  Gorontalo  sudah  efektif  dan sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Namun  masih  ditemukan  debitur yang  tidak  mampu  membayarkan  pokok  yang  tertunda  selama  masa restrukturisasi,  sehingga  hal  ini  mengharuskan  pihak  Bank  untuk  melakukan penyelesaian kredit berupa lelang atau penjualan aset dibawah tangan.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti hanya mewawancarai pegawai dari BRI Cabang Gorontalo, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya diharapkan pada masa yang akan datang dapat menyelidiki feedback dari nasabah terkait pemberian restrukturisasi.

## Saran
Diharapkan  kepada  BRI  Cabang  Gorontalo  dapat  mempertahankan  kinerja perusahaan  dan  memperketat  pengawasannya  terhadap  debitur-debitur  yang melakukan  pengajuan  restrukturisasi  pada  kredit  KUR  seperti  melakukan pemeriksaan berkas  nasabah  secara teliti  dan melakukan  monitoring terhadap usaha nasabah  secara  berkala,  hal  ini  bertujuan  agar  bank  dapat  mencegah  terjadinya pembukuan biaya yang besar yang akan berdampak pada kesehatan bank itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Putra,  M.  H.  (2016).  Analisis  Pengendalian  Intern  Terhadap  Sistem  Pemberian Kredit  Modal  Kerja  (Studi  Kasus  Pada  Pt.  Bank  Perkreditan  Rakyat  Umkm Jawa Timur Cabang Pacitan). Jurnal Administrasi Bisnis, Hal 195-294.
Agustina, R. S. (2021). The Credit Restructuring As A Form Of Protection Against Customers  During  The  Covid-19  Pandemic. International  Journal  Of  Law Reconstruction , Hal 228.
Anggraini,  D.  (2013).  Peranan  Kredit  Usaha  Rakyat  (Kur)  Bagi  Pengembangan Umkm Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , Hal 105-116.
Asih,  N.  K.  (2022).  Pengaruh  Pendapatan  Debitur,  Besar  Pinjaman,  Dan  Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Di Masa Pandemi  Covid-19  Pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (Lpd)  Kecamatan Buleleng. Ekonomi Dan Akuntansi, 102-116.
Astiti,  S.  P.  (2021).  Analisis  Perlakuan  Akutansi  Terhadap  Restrukturisasi  Kredit Pada Pt Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu The  Research  Entitled  Analysis  Of  Accounting  Treatment  Of  Credit Restructuring At . 810-828.
Brigita, W. G. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah  Pada  Pt.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk  Cabang Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , Hal 25-35.
Disemadi,  H.  S.  (2020).  Banking  Credit  Restructuring  Policy  On  The  Impact  Of Covid-19 Spread In Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi, Hal 63-70.
Eprianti, N. (2019).  Application Of The  Principle Of 5c Non Performing Financing (Npf). Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , Hal 252-266.
Firmansyah,  A.  (2019).  Analisis  Kredit  Bermasalah  Dilihat  Dari  Standar  Non Performing  Loan  (Npl)  Pada  Pt.  Bank  Perkreditan  Rakyat  (Bpr)  Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. Osf Prepints Journal , Hal 1-13.
Ickhsan, M. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat ( Kur  )  Menggunakan  Metode Weighted  Product.  Jurikom  (Jurnal  Riset Komputer), Hal 97-102.
Ivana,  M.  (2015).  Restrukturisasi  Kredit  Oleh  Pt.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk  Cabang  Kawi  Malang  Terhadap  Perusahaan  Otobus  Putra  Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang. Hal 103-111.
Kalsum, U. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni  Syariah  Cabang  Kendari).  Li  Falah:  Jurnal  Studi  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam, Hal 56.
Liaanjani, D. (2021). Restructuring As An Effort To Reduce The Impact Of Problem Financing On Griya Ib Hasanah Product. Jurnal Keuangan Dan Perbankan (Keban) , Hal 44-51.
Rasuh,  D.  J.  (2016).  Kajian  Hukum  Keadaan  Memaksa  (Force  Majeure)  Menurut Pasal  1244  Dan  Pasal  1245  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Hal 173-180.
Rismayani,  M.  A.  (2013).  Restrukturisasi  Kredit  Sebagai  Upaya  Bank  Untuk Membantu  Debitur  Dalam  Menyelesaikan  Tunggakan  Kredit  Di  Pt.  Bank Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk  Denpasar. Jurnal  Bagian  Hukum  Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal 1-5.
Saputro, A. R. (2019). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, Tingkat Bunga Pinjaman Bank Dan Inflasi Terhadap Kredit Bermasalah. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi, Hal.
Sari,  B.  S.  (2019).  Restrukturisasi  Sebagai  Penyelamatan  Kredit  Bermasalah  Pada Bank. Hal 1-6.
Sari, L. M. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid- 19. Jurnal Mutiara Madani, Hal 46-57.
Sinaga,  N.  H.  (2016).  Analisis  Sistem  Pemberian  Dan  Penagihan  Kredit  Untuk Mencegah Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera”  Perguruan  Tamansiswa  Cabang  Pematangsiantar. Journal  Of Chemical Information And Modeling , Hal 1689-1699.
Sugiyono.  (2012). Membedakan  Tiga  Macam  Trigulasi,  Trigulasi  Dengan  Sumber, Trigulasi Dengan Teknik, Yrigulasi Dengan Waktu . Hal 9-25.
Suhari,  Y.  (2009).  Sistem  Pendukung  Keputusan  Pemberian  Kredit  Pada  Pt.  Bpr Artamanunggal Abadi Mranggen. Jurnal Dinamika Informatika, Hal 32-33.
Turuis,  T.  F.  (2017).  Analisis  Prosedur  Pemberian  Kredit  Dengan  Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Sulutgo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , Hal 113-123.
Winardi,  A.  (2021).  Analisis  Program  Restrukturisasi  Kredit  Debitur  Umkm  Yang Terdampak  Covid-19  Di  Bri  Kcp  Cihampelas  Bandung. Management  And Entrepreneurship Journal , Hal 73-86.
Https://Law.Uii.Ac.Id/Blog/2020/06/17/Covid-19-Sebagai-Alasan-Force-Majeure- Dalam-Perjanjian-Dan-Implikasinya-Terhadap-Perjanjian