ISSN:2337-5654. Volume:19, Nomor:20054
ANALISA TAX  PLANNING DENGAN PEMBERIAN NATURA UNTUK MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA CV KARYA SENTOSA)

## Elisa Ulfah
120404020054
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)
email:elisa_aulia@yahoo.co.id
Drs. Anwar Made, M.Si., Ak., CA Eris Dianawati, S.Pd., MM
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)

## ABSTRAK
Pajak   adalah   salah   satu   sumber   penerimaan   penting   yang   akan   digunakan   untuk   membiayai pengeluaran negara. Namun sebaliknya, pajak merupakan biaya atau beban yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung. Oleh sebab itu diperlukan bagi perusahaan suatu cara yang dapat digunakan untuk   mengefisiensikan   pajak,   dan   salah   satu   cara   yang   digunakan   yaitu   melalui   perencanaan   pajak. Penelitian  ini  dilakukan   dengan  tujuan  untuk   mengetahui  sejauh  mana   tax   planning  dengan   pemberian natura kepada karyawan dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan CV Karya Sentosa. Jenis penelitian dalah   deskriptif   kualitatif.   Data   diperoleh   dengan   dokumentasi   dan   wawancara.   Hasil   penelitian menunjukkan perencanaan pajak dengan biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisiensikan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 21.599.999,00 atau setara dengan 25,2% dari pajak sebelum tax planning. Tax planning dengan pemberian natura kepada karyawan merupakan cara yang cukup baik untuk diterapkan di CV Karya Sentosa.
Kata kunci : perencanaan pajak, biaya natura, efisiensi pajak .

## ABSTRACT
Tax is one of the foundation sector of state revenue in order to fund state spending. However, tax is a source cost without receiving immediate reward. Therefore, we need a solution for companies to find ways to streamline tax and one of the way used is through tax planning. The purpose of this study is to determine the extent of tax planning minimize the cost of in-kind tax burden on CV Karya Sentosa. This tipe of research is descriptive qualitative. Data obtained by using documentation and interviews. The results showed kind of tax planning   for   the   cost   to   employees   of   the   company   can   streamline   the   amount   of   tax   payable   by   Rp 21.599.999,00 or equivalent 25,2% from the tax before tax planning.Tax planning to streamline operasional cost in the company’s natura to the employees is a pretty good way to apply in CV Karya Sentosa.
Keywords: tax planning, natura cost, company effisiency .

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Bagi   negara,   pajak   adalah   salah   satu   sumber   penerimaan   penting   yang   akan   digunakan   untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2007:1). Pajak merupakan biaya   bagi   perusahaan   karena   beban   pajak   akan   mengurangi   laba   perusahaan.   Banyak   cara   yang   akan
dilakukan  oleh manajemen  perusahaan  untuk menekan  beban  pajak. Upaya  untuk menekan  beban  pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak ( tax planning).
Terdapat  beberapa  cara  dalam  perencanaan  pajak, di mana salah satunya  adalah bagaimana  suatu perusahaan mengefisiensikan pembayaran pajak yang berhubungan dengan suatu pemberlakuan biaya yang menghemat pajak khususnya dalam pemberian kesejahteraan kepada pegawai perusahaan, dalam penelitian kali ini berupa pemberian natura. Pada kesempatan kali ini penulis bermaksud mengangkat topik Perencanaan Pajak   dalam   skripsi   ”Analisa Tax   Planning dengan   Pemberian   Natura   untuk   Meminimalisasi   Pajak Penghasilan”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan   latar   belakang   di   atas,   maka   rumusan   masalah   penelitian   ini   adalah   sejauh   mana pengaruh tax palnning dengan pemberian natura kepada karyawan terhadap efisiensi beban PPh badan?

## Tujuan Penelitian
Penelitian   ini   dilakukan   dengan   tujuan   untuk   mengetahui   sejauh   mana tax   planning dengan pemberian natura kepada karyawan dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan badan .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak
Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku diberbagai negara. Pajak   juga   merupakan   sumber   daya   yang   berasal   dari   dalam   negeri   sebagai   salah   satu   usaha   untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama .

## Fungsi Pajak
Dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu :
1.  Fungsi budgetair
Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai  alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang- undang perpajakan yang berlaku
2.  Fungsi regulerend
Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

## Subjek Pajak
1. Orang pribadi
Orang   pribadi   sebagai   Subjek   Pajak   dapat   bertempat   tinggal   atau   berada   di   Indonesia   atau   di   luar Indonesia.
2. Warisan   yang   belum   terbagi   sebagai   satu   kesatuan,   menggantikan   yang   berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan
Badan berdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama   bentuk   apapun,   firma,   kongsi,   koperasi,   dana   pensiun,   persekutuan,   perkumpulan,   yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

## 4. Bentuk Usaha Tetap
Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia .

## Objek Pajak
Mardiasmo   (2009:133),   menyebutkan   bahwa   yang   menjadi   objek   pajak   adalah   penghasilan,   yaitu “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## Pajak Penghasilan
Waluyo (2008:87) mengemukakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

## Konsep Penghasilan Menurut Undang-Undang
Pada dasarnya, penjabaran dari ketentuan perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun   1983   yang   diubah   terakhir   kali   dengan   Undang-Undang   No.36   Tahun   2008   mengenai   Pajak Penghasilan, yakni :
1. Penghasilan yang menjadi Objek ( Taxable Income )
2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat Final
3. Penghasilan yang bukan objek pajak (Non Taxable Income )
4. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan ( Deductable Expenses )
5. Biaya yang tidak boleh dikurangkan (Non Deductable Expenses )
Penghasilan yang Menjadi Objek ( Taxable Income )
Penghasilan yang menjadi objek diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008.
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghsilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran  yang  diterima tau diperoleh perkumpulan dari  anggotanya  yang  terdiri  dari  Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 18. Imbalan bunga 19. Surplus Bank Indonesia

## Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan PPh Bersifat Final
BerdasarkanUU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri atas : 1.
Penghasilan   berupa   bunga   deposito   dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota kopersi orang pribadi
2.
Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan   dari   transaksi   saham   dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan   penyertaan   modal   pada   perusahaan   pasangannya   yang   diterima   oleh   perusahaan   modal ventura.
4. Penghasilan   dari   transaksi   pengalihan harta berupa tanah dan/atau  bangunan,  usaha jasa kontruksi, usaha real  estate, dan persewaan  tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). Pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UUPPh pasal 4 ayat (2).

## Penghasilan yang Bukan Objek Pajak (Non Taxable Income )
Penghasilan yang bukan objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat 3 UU PPh No.36 Tahun 2008, secara garis besar adalah sebagai berikut :
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat.
2. Harta hibah
3. Warisan
4. Harta
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
6. Pembayaran   dari   perusahaan   asuransi   kepada   orang   pribadi   sehubingan   dengan   asuransi   kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Deviden
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan mentri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada bagian g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan   yang   diterima   atau   diperoleh   perusahaan   modal   ventura   berupa   bagian   laba   dari   badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
12. Beasiswa   yang   memenuhi   persyaratan   tertentu   yang   ketentuannya   diatur   lebih   lanjut   dengan   atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

## ISSN:2337-5654. Volume:19, Nomor:20054
13. Sisa   lebih   yang   diterima   atau   diperoleh   badan   atau   lembaga   nirlaba   yang   bergerak   dalam   bidang pendidikan   dan/atau   bidang   penelitian   dan   pengembangan,   yang   telah   terdaftar   pada   instansi   yang membidanginya,   yang   ditanamkan   kembali   dalam   bentuk   sarana   dan   prasarana   kegiatan   pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih   tersebut,   yang   ketentuannya   diatur   lebih   lanjut   dengan   atau   berdasarkan   peraturan   menteri keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

## Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan ( Deductible Expenses )
BerdasarkanUU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
c)   Telah   diserahkan   perkara   penagihannya   kepada   pengadilan   negeri   atau   instansi   pemerintah   yang menangani   piutang   negara;   atau   adanya   perjanjian   tertulis   mengenai   penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya  pengakuan dari debitur bahwa utangnya  telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
Biaya-biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (Non Deductible Expenses )
Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuaiUU PPh pasal 9 ayat (1) adalah :
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
a) Cadangan piutang tak tertagih
b) Cadangan untuk usaha
c) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;
d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
f) Cadangan biaya penutuapan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan,
6.   Jumlah   yang   melebihi   kewajaran   yang   dibayarkan   kepada   pemegang   saham   atau   kepada   pihak   yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan;
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
8. Pajak Penghasilan;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan , firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan

## Tarif Pajak Penghasilan
1. Untuk wajib pajak Orang pribadi dalam negeri :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 0 - Rp. 50.000.000,00 tarif 5% Rp 50.000.000,00 -  Rp. 250.000.000,00 tarif 15% Rp. 250.000.000,00  -  Rp. 500.000.000,00 tarif 25% Diatas Rp. 500.000.000,00 tarif 30%
2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT
Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen).  Tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar ( Pasal 31 E UU PPh).
Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
Perencanaan pajak (tax planning) menurut Muljono (2009:1) adalah salah satu kegiatan perencanaan perusahaan   berkaitan   dengan   kegiatan   usaha   yang   dilakukan   oleh   pengusaha   untuk   dapat   melakukan kewajiban   dan   mendapatkan   hak   berkaitan   perpajakan,   yang   akan   berdampak   tidak   merugikan   bagi pengusaha.
ISSN:2337-5654. Volume:19, Nomor:20054
Pemilihan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan A. PPh Pasal 21 Karyawan B. Pengobatan / Kesehatan Karyawan C. Pembeyaran Premi Asuransi untuk Pegawai D. Iuran Pensiun dan Iuran JHT/THT yang Dibayar Perusahaan E. Perumahan untuk Karyawan F. Transportasi untuk Karyawan G. Pemberian Natura atau Kenikmatan Lainnya H. Perjalanan Dinas Karyawan I. Bonus dan Jasa Produksi J. Pemberian Natura Di Daerah Tertentu dan atau Terpencil

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Metode   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   jenis   penelitian   deskriptif   kualitatif   dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus.

## Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian   yang   dilakukan   dalam   CV.  Karya   Sentosa   ini   digolongkan   dalam   studi   kasus.   Dalam penelitian studi kasus ini membahas tentang bagaimana mengatur perencanaan pajak yang benar dan tidak menyalahi aturan. Kami tidak sampai mempermasalahkan hubungan antara variable-variabel yang ada, dan juga tidak dimaksudkan untuk menarik suatu generalisasi yang   menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Dari sekian banyak bentuk tax lalnning yang dapat digunakan, penulis hanya memfokuskan pada pemberian natura kepada karyawan.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data Kualitatif, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya,   tujuan   perusahaan,   rencana   perusahaan,   kebijakan   perusahaan.  Data   tersebut   dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan.
2. Data   Kuantitatif,   yaitu   data  yang  berbentuk   dokumen,  daftar  atau   angka-angka   yang   dapat  dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.   Data   primer,   yaitu   data   yang   diperoleh   langsung   dengan   melakukan   wawancara   dan   observasi   pada perusahaan sebagai objek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran-lampiran serta literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu :
1. Wawancara 2. Dokumentasi
Teknik Analisis Data
Metode analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif   peneliti   akan   mengkaji,   menelaah   semua   data   yang   diperoleh   dari   CV   Karya   Sentosa   untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan, khususnya CV Karya Sentosa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN
CV Karya  Sentosa  merupakan  perusahaan  plastik yang  beralamat  di  Jl. Pattimura no.40 Kutorejo Pandaan. Perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) divisi, yaitu Mould Shop Department (Divisi I) dan Plastic Pakaging Manufakture (Divisi II). Mould Shop Department menangani masalah pembuatan cetakan barang- barang dari plastik atau yang disebut dengan mould atau matras maupun bahan pendukungnya. Sedangkan Plastic Packaging Manufakture manangani produksi jerigen plastik, drum, beserta tutupnya.
Setelah penulis melakukan penelitian, maka diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 1 Rincian Beban Operasi CV Karya Sentosa
Sebelum Tax Planning 31 Desember 2014 JENIS BIAYA JUMLAH (Rp) Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Mesin 67,534,724 Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan 41,369,405 Biaya Transport 35,013,069 Biaya BBM dan Oli Kendaraan 65,255,532 Biaya Pemeliharaan Kantor / Gudang 17,738,823 Biaya Penyusutan Kendaraan 68,500,000 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor 5,031,875 Biaya Gaji Karyawan 428,000,000 Biaya Dinas Kerja 30,348,060 Biaya Tunjangan Hari Raya 41,550,000 Biaya Pengobatan dan Obat-obatan 14,704,147 Biaya Ongkos Angkut Penjualan 142,946,916 Biaya Perlengkapan Kerja 82,116,049 Biaya Kantor Lainnya 26,236,064 Biaya Makan/Minum 19,168,306 Biaya KIR/Pajak STNK Kendaraan 10,559,208 Biaya Telepon/Fax 67,870,734 Biaya Listrik 2,267,341,750 Biaya Pos/Kirim Barang/Dokumen 15,287,298 Biaya Alat Tulis Kantor 11,291,092 Biaya Materai/Fotocopy/Cetakan 8,710,066 Biaya Pass/Tol/Parkir 15,846,618 Biaya Pemilik Firma 484,920,084 Total 3,967,339,820 Sumber Internal CV Karya Sentosa
Pada Tabel 1 rincian beban operasi dari PT Tiga Karya Wenang per 31 Desember 2014 dapat dilihat berbagai   biaya   yang   diakumulasikan   sebagai   beban   operasi   yang   mencapai   jumlah   sebanyak   Rp. 3.967.339.820,00 yang merupakan jumlah biaya sebelum dilaksanakan tax planning.

## Tabel 2
Laporan Laba (Rugi) CV Karya Sentosa
Sebelum Tax Planning 31 Desember 2014
PENDAPATAN MUTASI JUMLAH Pendapatan Usaha - 3,424,788,704 Bahan Baku Yang Digunakan - 8,504,871,124 Harga Pokok Penjualan - 9,114,174,418 http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id
Laba Kotor - 4,310,614,286 Beban Operasi 3,967,339,820 Laba Usaha 343,274,466 Pendapatan Jasa Giro (2,953,737) - Beban Administrasi dan Provisi Bank - 615,800 Jumlah   Pendapatan   (Beban)   Lain Lain (2,953,737) (615,800) Laba Bersih Sebelum Pajak 50,392,566  342,658,666 Pajak Penghasilan 85,664,666 Laba Bersih Setelah Pajak 256,994,000 Sumber Internal CV Karya Sentosa
Pada Tabel 2 dapat dilihat laba bersih sebelum pajak yang diperoleh pada akhir tahun 2014 sebesar Rp 342.658.666,00   dan   pajak   yang   disetorkan   oleh   CV   Karya   Sentosa   pada   tahun   2014   sebesar   Rp 85.664.666,00, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah pajak yang harus disetorkan sebelum dilakukannya tax planning.
Penerapan tax planning merupakan suatu hal yang mutlak bahwa perusahaan dapat mengerti metode yang tepat sebagai sarana untuk mengefisiensikan beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. CV Karya Sentosa sebagai salah satu perusahaan yang sedang berkembang, tentunya mulai membutuhkan suatu tax planning sebagai upaya yang tepat untuk mengefisiensikan setiap beban pajak dari setiap tahunnya. CV Karya  Sentosa pada  tahun 2014 mengakui  semua biaya  yang  dimasukkan  ke dalam  rincian beban  telah mencapai jumlah Rp. 3.967.339.820,00 yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Namun salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh CV Karya Sentosa selama ini adalah pemberian natura, yang   menurut   teori   yang   telah   diuraikan   sebelumnya   bahwa   pembayaran   natura   kepada   karyawan   pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Akan tetapi jika pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan   pangan   maupun   tunjangan   bersifat   kenikmatan,   seperti   tunjangan   rumah   dan   lainnya,   maka pembayaran   tersebut   dapat   menjadi   biaya   bagi   perusahaan   dan   bisa   jadi   merupakan   pengh   asilan   bagi karyawan.
Untuk   memaksimalkan   kesejahteraan   karyawan   sekaligus   meminimalkan   beban   pajak,   maka perusahaan   harus   selektif   dalam   memilih   natura   atau   kenikmatan   apa   yang   sebaiknya   diberikan   kepada karyawan.   Pada   Tinjauan   Teoritis   telah   dijelaskan   apa   saja   yang   bisa   diberikan   sebagai   natura   atau kenikmatan
Jika saja pemberian natura kepada karyawan perusahaan diberikan secara berkelanjutan maka manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan selain sebagai sarana untuk mengefisiensikan pajak adalah loyalitas dari   karyawan   perusahaan   dan   bisa   juga   berdampak   untuk   efektifitas   waktu   kerja   seluruh   karyawan perusahaan.
Laporan keuangan dari CV Karya Sentosa, selain menjelaskan pelaporan posisi keuangan perusahaan juga sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari Bagian Keuangan bersama-sama dengan Owner serta juga sebagai evaluasi kinerja oleh setiap bidang dalam perusahaan ataupun sistem yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka pemberian natura kepada karyawan dalam bentuk makan siang dan makan   malam   untuk   karyawan   perusahaan   sudah   bisa   dipertimbangkan   untuk   diakui   sebagai   salah   satu rincian beban  operasional  perusahaan.  Berikut  merupakan  rincian  beban  operasi  pengakuan  biaya  natura kepada karyawan perusahaan CV Karya Sentosa apabila dilakukan tax planning sehingga dapat dibandingkan dari sebelum dilakukannya tax planning dan sesudah dilakukannya tax planning:
Tabel 3 Rincian Beban Operasi CV Karya Sentosa
Sebelum dan Sesudah Tax Planning 31 Desember 2014
JENIS BIAYA JUMLAH (Rp) SEBELUM TAX PLANNING JUMLAH (Rp) SETELAH TAX PLANNING
Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Mesin 67,534,724 67,534,724 Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan 41,369,405 41,369,405 Biaya Transport 35,013,069 35,013,069 Biaya BBM dan Oli Kendaraan 65,255,532 65,255,532 Biaya Pemeliharaan Kantor / Gudang 17,738,823 17,738,823 Biaya Penyusutan Kendaraan 68,500,000 68,500,000 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor 5,031,875 5,031,875 Biaya Gaji Karyawan 428,000,000 428,000,000 Biaya Dinas Kerja 30,348,060 30,348,060 Biaya Tunjangan Hari Raya 41,550,000 41,550,000 Biaya Pengobatan dan Obat-obatan 14,704,147 14,704,147 Biaya Ongkos Angkut Penjualan 142,946,916 142,946,916 Biaya Perlengkapan Kerja 82,116,049 82,116,049 Biaya Kantor Lainnya 26,236,064 26,236,064 Biaya Makan/Minum 19,168,306 62,368,306 Biaya KIR/Pajak STNK Kendaraan 10,559,208 10,559,208 Biaya Telepon/Fax 67,870,734 67,870,734 Biaya Listrik 2,267,341,750 2,267,341,750 Biaya Pos/Kirim Barang/Dokumen 15,287,298 15,287,298 Biaya Alat Tulis Kantor 11,291,092 11,291,092 Biaya Materai/Fotocopy/Cetakan 8,710,066 8,710,066 Biaya Pass/Tol/Parkir 15,846,618 15,846,618 Biaya Pemilik Firma 484,920,084 484,920,084 Biaya Natura - 1,100,000 Biaya Asuransi Kesehatan - 8,560,000 Total 3,967,339,820 4,020,199,820
Pada Tabel  3 dapat  dengan  jelas dilihat  perbandingan  antara Rincian Beban  Operasi  sebelum  dan sesudah dilakukannya tax planning. Pada Tabel 3 dapat dilihat perbedaan total dari Rincian Biaya CV Karya Sentosa, perbedaan tersebut dikarenakan adanya penambahan Biaya Makan/Minum dan Biaya Natura yang diakumulasi kedalam rincian beban operasi dengan perolehan sebagai berikut:
1. Tunjangan Makan di Perusahaan
1 hari (1 shift) = 12 x Rp 10.000,- = Rp 120.000,-
1 bulan = 30 hari x Rp 120.000,- = Rp 3.600.000,- 1 tahun = 12 bulan x Rp 3.600.000,- = Rp 43.200.000,- 2. Seragam dan Peralatan Keselamatan
Kali   ini   akan   dibahas   tentang   pemberian  seragam   dan   peralatan   keselamatan   untuk   sopir   dan mekanik,   karena   karyawan   yang   lain   sudah   diberikan   seragam   setiap   2   tahun   sekali.   Adapun akumulasi rincian beban operasi dengan perolehan sebagai berikut:
 Sopir : -     Jaket Safety 2 x Rp 150.000,00 = Rp 300.000,00 - Helmet Proyek 2 x Rp 100.000,00 = Rp 200.000,00 - Sepatu Safety 2 x Rp 300.000,00 = Rp 600.000,00 TOTAL = Rp 1.100.000,00 3. Premi Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Tarif BPJS yang harus disetorkan adalah 3% gaji karyawan, dimana 2% dibayarkan oleh perusahaan dan 1% dibayar  oleh karyawan. Namun dalam perhitungannya,  besarnya  tarif yang dibayar  oleh karyawan maupun perusahaan sangat terkait dengan besarnya gaji karyawan, maka disini penulis hanya memberikan perkiraan biaya yang harus dibayarkan kepada BPJS. Berikut perhitungannya :
Beban Gaji Karyawan Rp  428.000.000,00 Beban Asuransi BPJS  2% x gaji Rp      8.560.000,00
Dengan   diperolehnya   jumlah   beban   operasi   setelah tax  planning maka   jika   dimasukkan   di   dalam laporan   laba/rugi   setelah tax   planning maka   akan   diperoleh   pendapatan   neto  lebih   sedikit   dibandingkan
ISSN:2337-5654. Volume:19, Nomor:20054
laporan laba/rugi sebelum dilakukan tax planning. Penjelasan dari laba/rugi tersebut dapat dilihat dari tabel berikut, sekaligus dengan tabel pembanding sebelum dilakukannya tax planning .
Tabel 4 Laporan Laba (Rugi) CV Karya Sentosa
Sebelum Tax Planning 31 Desember 2014 PENDAPATAN MUTASI JUMLAH Pendapatan Usaha - 3,424,788,704 Bahan Baku Yang Digunakan - 8,504,871,124 Harga Pokok Penjualan - 9,114,174,418 Laba Kotor - 4,310,614,286 Beban Operasi 3,967,339,820 Laba Usaha 343,274,466 Pendapatan Jasa Giro (2,953,737) - Beban Administrasi dan Provisi Bank - 615,800 Jumlah   Pendapatan   (Beban)   Lain Lain (2,953,737) (615,800) Laba Bersih Sebelum Pajak 50,392,566  342,658,666 Pajak Penghasilan 85,664,666 Laba Bersih Setelah Pajak 256,994,000 Tabel 5 Laporan Laba (Rugi) CV Karya Sentosa Setelah Tax Planning 31 Desember 2014 PENDAPATAN MUTASI JUMLAH Pendapatan Usaha - 3,424,788,704 Bahan Baku Yang Digunakan - 8,504,871,124 Harga Pokok Penjualan - 9,114,174,418 Laba Kotor - 4,310,614,286 Beban Operasi 4,020,199,820 Laba Usaha 300,074,467 Pendapatan Jasa Giro (2,953,737) - Beban Administrasi dan Provisi Bank - 615,800 Jumlah   Pendapatan   (Beban)   Lain Lain (2,953,737) (615,800) Laba Bersih Sebelum Pajak 50,392,566 299,468,667 Pajak Penghasilan 74,867,167 Laba Bersih Setelah Pajak 224,601,500
Dari uraian diatas, jumlah pajak terutang setelah dilakukannya tax planning dapat diefisiensikan yaitu sebesar perhitungan berikut :
Jumlah pajak sebelum tax planning - Jumlah pajak setelah tax planning Rp. 85.664.666,00 – Rp 74.867.167,00 = Rp 10.797.499,00
Jadi, dari perhitungan di atas didapat jumlah sebanyak Rp  10.797.499,00  sebagai jumlah yang bisa diefisiensikan oleh perusahaan untuk diakui sebagai keuntungan dari perusahaan. Penerapan tax planning pada CV Karya Sentosa kali ini mampu mengefisiensikan pajak sebesar 12.6%.
Dengan demikian bahwa penerapan perencanaan pajak dengan memberikan natura kepada karyawan pada   perusahaan   CV Karya   Sentosa   dianggap   berhasil   untuk   mengefisiensikan   beban   pajak   perusahaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya  oleh Tekkay (2011) yang menyatakan penerapan Tax Planning dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat, dapat mengurangi  pajak perusahaan. Disamping itu, terdapat  dua keuntungan yang diperoleh perusahaan, yaitu   berkurangnya   beban   pajak   dan   juga   meningkatnya   loyalitas   karyawan   terhadap   perusahaan.   Selain perusahaan, karyawanpun merasa diuntungkan karena mendapatkan fasilitas untuk menunjang kinerja dalam
melasanakan tugasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak untuk biaya natura kepada karyawan pada perusahaan dianggap berhasil untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan.

## Kesimpulan
1. Dalam   sebuah   perusahaan   penentuan   setiap   biaya   yang   diakui   sebagai   beban   operasional   haruslah mempertimbangan setiap biaya yang tetap sebagai pengurang penghasil bruto sesuai dengan yang diakui sebagai biaya baik dari pihak perusahaan maupun oleh pihak kantor pajak sehingga pada saat penentuan penghasilan   neto   didapatkan   hasil   yang   benar-benar   merupakan   pendapatan   bersih   yang   akan dikurangkan dengan penghasilan kena pajak.
2. Penerapan tax   palnning atau   perencanaan   pajak   dengan   memberikan   natura   kepada   karyawan   pada perusahaan CV Karya Sentosa berhasil untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan.
3. Biaya natura bagi setiap perusahaan menjadi salah satu langkah kongkrit dalam mengefisiensikan beban pajak   perusahaan   selain   itu   juga   dapat   memberi   dampak   positif   bagi   perusahaan   khususnya   yang berhubungan  dengan  loyalitas  dari  setiap pegawai  yang  ada dalam  perusahaan  dan menghemat  jeda waktu dalam istirahat bila natura untuk tunjangan pangan diberikan pada waktu istirahat siang.

## Saran
Saran  yang  dapat  diambil  bagi  Manajemen  CV Karya  Sentosa dalam  mengoperasikan  perusahaan sebaiknya   menggunakan tax   planning sebagi   upaya   dalam   mengefisiensikan   pajak   sehingga   dapat memberikan manfaat lebih bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Sebisa mungkin memulai menggunakan tax planning yang  turut memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Karena dengan turut menyejahterakan karyawan akan meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anzar, Yaumil Furqani, 2014, Implementasi Tax Planning PPh 21 Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Perusahaan Pada PT Pelni Pelni Cabang Parepare, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
Berbagi Ilmu & Informasi Pajak, 2015, Cara Menghitung PPh WP Badan Terbaru,
http://anitasharing.blogspot.in/2015/07/cara-menghitung-pph-wp-badan.html, 22 November 2015.
Efendi, Igna, 2014, Analisa Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012, Skripsi, Universitas Muhammaddiyah Surakarta.
Indina, Hera Bugis, 2013, Analisa Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Semen Tonasa, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
Katili, Nur Endang F, 2007, Analisis Pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam
Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV Zanur Linas Mandiri Gorontalo,
Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado.
Librata, Noviandi, 2009, Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami, Jurnal, STIE MDP.
Mahib, Ery Marlina, 2012, Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPh Badan Pada PT.
Matahari Yupha Perkasa, Skripsi, Universitas Wijaya Putra Surabaya.
ISSN:2337-5654. Volume:19, Nomor:20054
Muljono, Djoko, 2009, Akuntansi Pajak , C.V Andi Offest, Yogyakarta.
Nurjannah,   2013, Implementasi   Perencanaan   Pajak   (Tax   Planning)   Untuk   Penghematan   Jumlah   Pajak Penghasilan Pada PT. Semen Bosowa Maros, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
Nurlela Muhammad, 2012, Perencanaan Pajak, http://akhwatassyari.blogspot.in/2012/05/normal-0-false-false- false-in-x-none-x.html, 22 November 2015.
Pernanda, Dian, 2008, Perencanaan Pajak dalm Rangka Penghematan Pembayaran Pajak Terutang Studi Kasus pada PT. GL HI-Tech Indonesia, Jurnal.
Pohan, Chairil Anwar, 2013, Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.
Puspitasari, Indah Yulia, 2009, Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada CV. Scronica Sari), Jurnal..
Suandy, Erly, 2007, Perencanaan Pajak, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
Suandy, Erly, 2013, Perencanaan Pajak, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
Tekkay, Alfons Adenansi, 2015, Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT. Tiga Karya Wenang Manado, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado.
Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak , Salemba Empat, Jakarta.
Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia . Salemba Empat, Jakarta.
Zain, M dan Diana Sari, 2006, Perpajakan Lanjutan, Salemba Empat, Jakarta.
Zain, M, 2005, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta