## HAK BURUH DALAM LINGKARAN KOMUNIKASI DAN KONSUMSI KONTEMPORER
Indri Djanarko 1 dan Rommel Utungga Pasopati 2
1 Dosen Pancasila di Universitas Narotama Surabaya (Jl. Pandugo Baru IV/E-12, Rungkut, Surabaya)
2 Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta (Jl. Mampang Prapatan IV/49B, Mampang, Jakarta Selatan)
E-mail: rommelpasopati@yahoo.com

## Abstrak
Buruh  adalah  faktor  penting  dalam  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  yang bertujuan untuk kesejahteraan konsumsi buruh. Buruh bukanlah kelompok  nomor dua karena  mereka  adalah  produsen  dan  konsumen  sekaligus.  Pada  masa  Orde  Baru, Hubungan  Industrial  Pancasila  (HIP)  muncul  untuk  menjembatani  komunikasi  buruh, namun masih belum sesuai hingga saat ini. Serikat buruh pun dinyatakan sebagai simbol perwakilan buruh untuk memperjuangkan hak mereka dalam dialog. Kedua hal tersebut diakomodasi  supaya  terjadi  keterbukaan  dalam  komunikasi  hak  buruh.  Pada  sisi  lain, komunikasi  antara  buruh,  negara,  dan  pasar,  juga  termediasi  oleh  opini  publik  yang sayangnya sering kali mencibir efek samping dari protes buruh daripada fokus pada isu perjuangannya.  Mulai  dari  sampah  seusai  demonstrasi,  konsumsi  buruh  yang berlebihan,  hingga  kecemburuan  kelas  menengah,  adalah  sisi  lain  hak  buruh.  Media massa  pun  seringkali  sangat  netral  terhadap  perjuangan  buruh  namun  menjadi  sangat negatif  mengenai  dampak  samping  hal  tersebut.  Maka,  hak  buruh  menunjukkan kompleksitas  dialog  antara  komunikasi  pemahaman  dan  konsumsi  buruh.  Dengan metode  penelitian  kualitatif,  komunikasi,  konsumsi,  dan  opini  publik  dianalisis  dalam kompleksitas  hak  buruh  terkait  persoalan  keberagaman  perspektif.  Kesimpulannya, pemahaman  tentang  hak  buruh  adalah  terbuka  karena  kompleksitas  komunikasi  yang selalu dimaknai dan diinterpretasi dalam lingkaran konsumsi.
Kata Kunci: hak buruh, komunikasi, konsumsi, opini publik, serikat buruh

## Abstract
Labor  is  such  important  factor  in  growing  and  making  prosper  and    equal  economic consumption.  Labor  is  not  just  second  kind  of  people  because  they  are  both  producers and consumers. In Orde Baru, Hubungan Industrial Pancasila (HIP) was meant to bridge labor  communication, but it still not  effective until today. Labor  union also is  stated as delegation  to  struggle  for  the  rights.  Both  things  were  accomodated  to  open  labor communication.  Besides,  communications  among  labor,  state,  and  labor  are  mediated through public opinion which says bad things on side effects of labor protests. Trash after protests, excessive labor consumption, until middle-class jealousy are other sides of labor rights. Mass media could be so neutral in labor protests but be so negative on the side effects.  Therefore,  labor  rights  shows  complex  dialogues  between  communication  and consumption.  This  article  uses  qualitative  method  to  analyze  spectrum  of  labor  right perspectives. In conclusion, hospitality is shown in labor right interpretation because it is how meanings come through circle of consumprtions.
Keywords: communication, consumption, labor rights, labor union, public opinion

## Pendahuluan
Hak buruh adalah suatu hal yang melekat  dalam  konstelasi  buruh  dari awal  hingga  saat  ini.  Konsep  tersebut bukan sekedar hal yang tetap melainkan selalu bergerak dalam konsep
kebebasan  pula  (Djanarko,  2014:  5). Perkembangan  tersebut  tidak  hanya secara pasif dalam hal buruh yang selalu diidentikkan  dengan  perkara  produksi namun  juga  secara  aktif  sebagai  aktor penentu makna mereka sendiri. Bagaimanapun juga, buruh adalah faktor penting baik bagi pertumbuhan maupun pemerataan  ekonomi  dalam  aspek kesejahteraan sebagai pandangan utama  bagi  pemenuhan  kebutuhan dalam  konsumsi  buruh.  Tidak  dapat dikatakan bahwa buruh adalah
kelompok  maupun  individu  nomor  dua karena mereka adalah motor penggerak produksi dan konsumsi serta bentuk dari kehadiran  kebebasan  manusia  serta warga  negara  pula  sekaligus  dalam eksistensinya (Irfansyah dalam Arief dan Utomo, 2015: 64).
Buruh  adalah  salah  satu  aspek penting  dalam  konstelasi  negara-pasar- masyarakat.  Buruh  dapat  berada  pada satu  sisi  saja  namun  juga  berada  pada sisi lain. Mereka sungguh adalah bagian dari ketiganya namun bukan bagian dari ketiganya  sekaligus.  Pada  satu  sisi, pergerakan mereka diatur oleh undang- undang  melalui  serikat  buruh  pada Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2000 (Djanarko, 2014:3). Serikat buruh adalah wadah  pergerakan  hak  buruh  untuk dapat  dipenuhi  oleh  ketiga  aspek tersebut.  Pada  sisi  lain,  keterkaitan buruh  dengan  perusahaan  mengemuka
dengan penekanan pada proses produksi pada pasar. Pada sisi masyarakat,  eksistensi  buruh  mendapat perhatian  daripada  sekedar  esensinya dalam  proses  produksi.  Apa  yang dituntut  oleh  buruh  mempengaruhi opini publik terhadap mereka.
Hak  buruh  sesungguhnya  tidak pernah  terdefinisikan  namun  termaknai secara terbuka dalam komunikasi. Selalu ada  ketidaksesuaian  kondisi  buruh terkait ketiga aspek sebelumnya di atas. Hal  inilah  yang  membuat  kondisi  buruh selalu terbuka seperti halnya komunikasi yang
sekaligus
mengandung ketidaktetapan  yang  mengarah  pada fleksibilitas  hak  buruh.  Tidak  mungkin ada  individu  maupun  kelompok  buruh yang  selalu  puas  terhadap  keadaannya karena  demikianlah  hak  asasi  buruh  itu sendiri  bergerak  (Djanarko,  2014:  5). Protes  buruh  menunjukkan  pandangan mereka  yang  jauh  dari  ketetapan absolut.  Meskipun  demikian,  ketiga aspek tersebut selalu ingin mendefinisikan  buruh  dalam  sebuah ketetapan termasuk dalam pergerakannya.  Mulai  dari  upah  yang diatur  tiap  tahunnya,  pengawalan gerakan demonstrasi,
hingga keikutsertaan  secara  politis  selalu ditetapkan  dalam  batasan  tertentu menurut aturan yang sah. Dari paradoks di  atas,  konstelasi  buruh  berada  dalam dualitas yang terkonstruksi dan mengonstruksi.  Lingkaran  komunikasi buruh  bukan  tercantum  dalam  lingkup kecil dan satu arah melainkan termaknai dalam  jaringan  individu,  kelompok, pasar,  negara,  hingga  masyarakat sekaligus.
Sebagai manusia, buruh memiliki kemampuan aktif untuk
memaknai  dirinya  sendiri.  Mereka bukan  masyarakat  kelas  bawah  yang hanya bisa ditindas oleh kekuasaan yang jauh  lebih  besar  darinya.  Jika  dilihat lebih  jauh,  kondisi  buruh  berada  pada pusaran  kelas  menengah  kontemporer. Pada  aspek  ekonomi,  buruh  hanya dipandang  sebagai  faktor  produksi perusahaan.  Buruh  perlu  diberi  upah secukupnya  sesuai  apa  yang  dikerjakan oleh  mereka.  Secara  lebih  luas,  pada aspek kultural, buruh termaknai sebagai bagian  dari  masyarakat  sebagai  aktor konsumsi. Konsumsi ini adalah
keharusan  bagi  dirinya  sebagai  manusia yang  hidup.  Dari  aspek  ekonomi  dan kultural,  makna  kondisi  buruh  di  sisi pasar  dan  masyarakat  pun  dapat dipertukarkan  sehingga  keberagaman interpretasi terhadap aktor ini mengemuka.  Buruh  tidak  hanya  hidup sebagai  aspek  produksi  dalam  pasar namun juga konsumen sekaligus. Mereka  tidak  hidup  pada  satu  sisi  saja namun  juga  menghidupi  yang  lain. Demikian pula dengan kondisi masyarakat  yang  menyiratkan  buruh sebagai konsumen dan produsen makna dirinya  sendiri.  Definisi  yang  mereka telan  tidak  lalu  ditularkan  namun menjadi inspirasi untuk selalu
menginterpretasi keadaan dan situasi.
Baik  komunikasi  dan  konsumsi
adalah  saling  berkaitan  terutama  dalam memandang  kondisi  buruh  di  masa  ini. Selalu ada irisan yang mampu membebaskan  buruh  dari  sekedar definisi  meskipun  mereka  seringkali tidak  menyadari  hal  tersebut.  Inilah
yang  membentuk  interaksi  antara komunikasi dan konsumsi. Bukan berarti lalu yang definitif ditinggalkan, melainkan masih ada alternatif pandangan untuk melihat kondisi buruh secara  terbuka  dalam  kedudukannya sebagai sesama manusia.

## Tinjauan Pustaka
Tinjauan  pustaka  dari  artikel  ini ditelusuri  melalui  beberapa  teori, konsep,  maupun  wacana  hak  buruh, kebebasan  dan  eksistensi,  komunikasi dalam  dialog  dan  interaksi,  konsumsi ekonomis  hingga  budaya,  serta  opini publik,  dan  ruang  publik  demokratis. Tentang hak buruh, hal ini merujuk pada pelepasan  diri  dari  kepastian  konsep tentang  buruh  itu  sendiri.  Buruh  selalu terkait dengan konsep  hak dan kewajibannya sebagai alat produksi. Hak buruh  adalah  berbeda  karena  lebih kompleks  dari  sekedar  alat  produksi atau upah sebagai hasil kerja buruh. Hak buruh menunjukkan kompleksitas
hubungan antara buruh sebagai individu,  alat  produksi,  dan  warga negara  sekaligus  melampaui  uang.  Jauh daripada sekedar
kesejahteraan material,  hak  buruh  menunjukkan pengandaian  tentang  kebebasan  dan eksistensi manusia itu sendiri, hanya jika demikian  maka  pemahaman  tentang buruh dapat diperluas.
Dalam  hal  kebebasan  dan eksistensi  manusia,  keduanya  adalah premis  penting  bagi  alasan  masyarakat untuk menghidupi dirinya. Tidak mungkin  ada  kebebasan  tanpa  ada pemahaman tentang kodrat dan
harapan (Adorno dalam Djanarko, 2014: 10).  Keduanya  terkait  kondisi  manusia yang tidak sekedar terkonstruksi namun juga  mengonstruksi  dirinya  sendiri dalam  konteks  kebebasan  manusia. Bahwa  seseorang  dapat  memenuhi eksistensi  dirinya  tanpa  hak  kodratinya dipenuhi adalah tidak mungkin. Kebebasan  adalah  hak  untuk  memilih, terutama  suatu  keadaan  yang  sadar akan adanya penindasan dan
ketergantungan.  Individu  mungkin  saja tidak  bisa  lepas  dari  kedua  hal  tersebut namun  menjadi  otonom  dalam  pilihan sangat diperlukan untuk memberi ruang gerak  baginya  (Djanarko,  2014:  11). Dengan  demikian,  kebebasan  dan eksistensi manusia bukan sebuah
kepastian melainkan keterbukaan makna  realitas  yang  majemuk.  Realitas ini  sangat  beragam  sehingga  menjadi aktif  adalah  sebuah  kebutuhan  bagi eksistensi itu sendiri baik secara kodrati maupun historis pula.
Realitas  yang  beragam  di  atas adalah  bentuk  plural  dari  diri  manusia itu  sendiri.  Buruh  bukanlah  manusia yang  sudah  didefinisikan  demikian  atau bukan demikian melainkan dapat berubah  dalam  interaksinya.  Interaksi inilah  yang  mampu  membawa  buruh melampaui  keadaannya  yaitu  dalam kondisi  yang  bukan  saling  mendominasi melainkan saling memampukan (Calhoun,  1992:  54).  Konteks  ini menjadikan bahasa bukan hanya sebagai  alat  komunikasi  melainkan  juga dihidupi  sekaligus  secara  bersamaan. Tidak  bisa  dikatakan  bahwa  interaksi adalah  sebuah  kesetaraan  karena  aksi dan  reaksinya  sesungguhnya  saling
melengkapi.  Baik  aksi  dan reaksi  adalah tindakan terbuka  yang saling memaknai (Benn, 1988: 124). Ia bukan kondisi satu arah  seperti  pada  upah  buruh  yang ditetapkan  secara  sepihak  melainkan seperti  serikat  buruh  yang  berbincang- bincang secara intensif. Interaksi adalah dialog  yang  mengandaikan  keterbukaan baik  sebelum,  proses,  dan  hasil sekaligus.
Dalam hubungan antara negara- pasar-masyarakat,  kondisi  buruh  selalu dinaytakan  dan  dilanggengkan  terkait dengan label pasif dirinya sebagai faktor produksi  saja.  Di  sisi  lain,  mungkinkah bila buruh dipahami dari sisi lain di luar produksi  yaitu  pada  hilir  konsumsi? Jawabannya  adalah  mungkin  karena buruh adalah suatu label yang sesungguhnya terbuka dalam
maknanya.  Sebagai  konsumen,  buruh memiliki  andil  dalam  memilih  terkait strategi maupun taktik dalam kebebasan dirinya  sebagai  konsumsi  itu  sendiri (Highmore,  2002:  154).  Ia  adalah  aktor pula dalam segitiga di atas sebelumnya. Benar  bahwa  buruh  terikat  dengan sistem  namun  keterikatan  itu  tidak  lalu menjadikan  buruh  lumpuh.  Hubungan antara produksi dan konsumsi sesungguhnya  resiprokal  dan  tidak saling  menegasi  hanya  saja  konsep modern  terlalu  mendasarkan  diri  pada produksi  semata  dengan  memandang rendah  konsumsi  (Highmore,  2002: 155).  Melampaui  konsumsi  ekonomis, pada  sisi  kultural  dan  politis  pun  buruh bergerak  dalam  eksistensinya.  Buruh adalah  entitas  dalam  interseksi  segitiga di  atas  yang  mempengaruhi  dan dipengaruhi oleh sistem.
Baik hak dalam eksistensi buruh hingga komunikasi dan konsumsi, semua hal  tersebut  tercakup  dalam  ruang publik  yang  demokratis  (Goode,  2005: 44).  Ruang  publik  pun  selalu  dimaknai oleh  buruh.  Hal  ini  terkait  dengan konsep kepublikan itu sendiri. Kepublikan mengandaikan adanya dunia yang  plural,  sosial,  dan  heterogen terutama  karena  setiap  entitas  di dalamnya adalah aktor yang aktif. Dalam ruang  publik,  buruh  bergerak  dalam dualitas  sebagai  subjek  dan  objek sekaligus.  Sebagai  subjek,  ia  adalah pembentuk  makna  sehingga  mereka pun adalah pembentuk dunia itu sendiri. Dengan protes buruh, misalnya, ia dapat membentuk ruang publik sebagai wadah perjuangan  bagi  kesejahteraan.  Suara yang  didengar  dalam  ruang  publik adalah  bahasa  eksistensi  itu  sendiri. Sebagai  objek,  buruh  adalah  sisi  pasif dari  dunia  yang  terkonstruksi  oleh dominasi.  Buruh  harus  menghadapi tindakan dari pihak lain yang menganggap  ruang  publik  adalah  ruang yang  bebas  bahkan  sebagai  objek pinggiran  bagi  aktor  ruang  publik  yang lain.
Satu  aspek  yang  penting  dalam ruang  publik  adalah  opini  publik  itu sendiri.  Interaksi  antara  buruh  dan media dapat saling mendukung maupun meniadakan.  Seringkali  opini  publik dimaksudkan  dalam  netralitas  yaitu memberitakan  sesuatu  hal  saja  namun seringkali pemihakan juga terjadi
(Homes, 2005: 85). Sisi inilah yang selalu menjadi  perdebatan  dalam  kondisi buruh;  hak  buruh  pada  satu  sisi diperjuangkan  namun  sisi  lain  pula
direndahkan  demi  kepentingan  pihak lain.  Opini  publik  tidak  bisa  lepas  dari kepentingan  entah  itu  kekuasaan  atau sekedar  ekonomi  belaka.  Tentu  kapital menjadi  poros  utama  penentang  hak buruh, namun sesungguhnya hak  buruh itu  melampaui  kesejahteraan  material. Demikian kiranya kurang lebih bagaimana  kelas  menengah  menilai. Pada  sisi  lain,  buruh  sebagai  individu manusia juga perlu diperhatikan sebagai aktor yang dapat memilih kehidupannya sendiri. Ketika buruh dipandang sebagai masyarakat  kelas  dua,  sesungguhnya bukan  menjadi  kelas  pertama  yang diinginkan,  melainkan  pemenuhan  diri sebagai  manusia  itulah  yang  lebih utama.

## Metode
Metode  penulisan  artikel  ini adalah  kualitatif  dengan  pandangan yang  cenderung  eksploratif.  Data-data dalam artikel ini adalah berbagai macam teks  maupun  diskursus  dari  sumber- sumber  kualitatif  pula.  Artikel  ini  akan membahas  berbagai  macam  buku, undang-undang, maupun wacana konteks  perburuhan  saat  ini.  Selain  itu, analisis teks pun akan dilakukan dengan pandangan  yang  lebih  fenomenologis, terutama  melalui  sisi  kondisional  dan eksistensial.  Pada  sisi  kondisi,  apa  yang terkonstruksi  akan  lebih  ditonjolkan sedangkan aspek eksistensi lebih
menekankan pandangan tentang
kebebasan buruh sebagai manusia.
Hasil dan Pembahasan

## Buruh dalam Lingkaran Komunikasi
Komunikasi sesungguhnya
mengandaikan  dua  hal  utama  yaitu  apa yang  sudah  dipahami  sebelumnya  dan apa  yang  hendak  dipahami  (Goode, 2005:  45).  Pada  sisi  yang  telah terpahami,  komunikasi  mengandaikan konstruksi  sosial  dalam  interaksinya. Konstruksi  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari tiap  aksi  dan  reaksi  dalam  interaksi. Buruh  dalam  lingkaran  komunikasi memiliki pengalaman tentang kehidupannya  yang  kompleks.  Mulai dari  eksistensi  individu  hingga  serikat buruh, buruh sekaligus memandang dan dipandang sebagai entitas yang sesungguhnya  sangat  terbuka.  Label buruh sebagai faktor produksi jelas akan mendorongnya  untuk  mendapatkan upah  yang  layak  dari  hasil  kerjanya. Demikian pula perannya sebagai anggota  keluarga  dan  masyarakat mendorong  buruh  untuk  meluaskan pandangannya  bukan  hanya  dari  sisi penghasilan melainkan juga dari kesejahteraan  kultural  pula  dalam  hal pendidikan maupun kesehatan misalnya. Demikian  pula  buruh  juga memiliki pemahaman tentang komunikasi  yang  hendak  dipahami selanjutnya. Sisi ini menunjukkan pemahaman buruh yang terus
berkembang  dikarenakan  kondisinya yang  cair.  Jika  buruh  hanya  berjuang berdasarkan  apa  yang  mereka  pahami sebelumnya  maka  mereka  pun  akan mudah  terjebak  pada  definisi  yang ditetapkan  oleh  perusahaan  maupun negara.  Pada  kenyataannya,  buruh selalu  melakukan  negosiasi  sebagai
reaksi  dari  apa  yang  terjadi  di  luar dirinya sendiri.
Perkembangan masyarakat  pun  jelas  mempengaruhi konstelasi  komunikasi  buruh  karena buruh adalah sekaligus bagian dan aktor dalam  aspek  masyarakat  itu  sendiri. Kondisi buruh dalam lingkaran modernitas  juga  mendorong  mereka untuk  selalu  menyesuaikan  diri  supaya tidak lagi dipandang sebagai masyarakat kelas dua.
Baik  dalam  apa  yang  telah dipahami  dan  yang  akan  dipahami, komunikasi buruh berada dalam jaringan  yang  saling  terkait  seperti layaknya lingkaran. Bukan dalam bentuk geometris, lingkaran dimaksudkan dalam kondisi yang saling berkaitan dan saling  mempengaruhi  dalam  interseksi tanpa batas dengan berbagai aspek lain. Demikianlah  interaksi  hak  buruh  yang terbuka;  ia  bukan  sesuatu  yang  sudah ditentukan  sebelumnya  secara  penuh melainkan  juga  berkesempatan  untuk selalu  dimaknai.  Sejauh  apapun  hak buruh didefinisikan, buruh selalu bergerak melampauinya karena
demikian  pula  makna.  Jauh  daripada sekedar  ekonomis,  hak  buruh  adalah kultural  sebagai  yang  dihayati  dan diharapkan sekaligus.
Pada  sisi  kultural  itu  sendiri, komunikasi buruh menunjukkan dualitas antara  yang  ideal  dan  yang  senyatanya. Dualitas  ini  memang  selalu  akan bertentangan namun kedua hal tersebutlah  yang  memampukan  buruh untuk menjadi cair. Pada satu sisi, buruh tidak  dapat  dilepaskan  dari  kondisi kontemporer sedangkan pada sisi lain ia terus  berusaha  keluar  darinya.  Yang
ideal dalam komunikasi adalah kesetaraan  dengan  bahasa  sebagai mediumnya.  Adanya  kesetaraan  ini adalah  pengandaian  dari  apa  yang dikonsepkan  lalu  diterapkan  secara langsung ke realitas. Dengan kesetaraan, komunikasi dipandang dalam hubungan yang saling melengkapi dan mendukung. Dengan adanya ketersalingan ini, kepentingan dalam diri diterapkan  kepada  yang  lain  dalam batasan  tertentu  sejauh  dipahami  oleh yang  lain.  Sisi  ini  juga  menunjukkan kondisi  yang  melampaui  dominasi subjek  terhadap  objek  lalu  bergeser mengarah pada proses menjadikan yang lain  sebagai  subjek  pula.  Pemahaman pada  yang  lain  diarahkan  pula  pada pemahaman  ke  diri  sendiri  sehingga yang  ideal  ini  adalah  yang  baik  bagi kedua pihak dalam komunikasi.
Pada  kenyataanya,  yang  ideal itu  tidak  pernah  sesungguhnya  terjadi sepenuhnya.  Perubahan  akan  selalu terjadi  dalam  komunikasi  buruh  baik sebagai  subjek  maupun  didominasi sebagai  objek.  Pemahaman  pun  terjadi hanya  berbasis  kepentingan  sejauh diterapkan  kepada  yang  lain  (Hidayat, 2015).  Kepentingan  ini  benar-benar tidak  memahami  yang  lain  sehingga proses  mendengarkan  tidak  pernah terjadi  dari  aspek  eksternal.  Proses mendengarkan  dalam  interaksi  sosial menjadi  tertutup  hanya  pada  sekedar aspirasi semata. Komunikasi yang terjadi hanyalah  sekedar  gabungan  aksi  dan reaksi  tanpa  interaksi  yang  sungguh ideal.  Hanya  aksi  dan  reaksi  saja  jelas menunjukkan  hubungan  satu  arah  yang tidak saling memampukan namun saling
menundukkan demi kepentingan masing-masing saja. Pada masa Orde Baru, pandangan tentang Hubungan Industrial
Pancasila  (HIP)  dianggap  sebagai  yang ideal  dalam  fokus  buruh  pada  negara, masyarakat,  dan  perusahaan.  Pada  sisi ini,  buruh  dimampukan  supaya  selalu sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  baik dalam kemanusiaan maupun kebersamaan.  Perjuangan  buruh  pun diakomodasi  dengan  baik  sehingga  bisa mendorong  keaktifan  buruh  untuk selalu memaknai dinamika di sekitarnya. HIP  dimaksudkan  untuk  menjembatani berbagai perbedaan dari berbagai pihak pula  yang  berselisih  untuk  mencari kesamaan  dan  titik  temu  dengan  cara musyawarah  untuk  mufakat  (Djanarko, 2014:  89-90).  Konsep  ini  muncul  untuk memfasilitasi buruh
dalam komunikasinya  supaya  selalu  tetap dalam  koridor  Pancasila  yang  dialogis tanpa  aksi  sepihak  yang  merugikan. Konsep  yang  baik  terkait  Pancasila  di atas  nyatanya  juga  tidak  mampu membawa  komunikasi  buruh  dalam kondisi  yang  lebih  baik.  Hal  ini dikarenakan  aspek  di  luar  buruh  tidak dapat  melepaskan  diri  dari  apa  yang telah  mereka  pahami  sebelumnya. Bahasa buruh dalam konsep perburuhan tersebut  masih  definitif  sebagai  alat produksi sehingga komunikasinya
tertutup  hanya  pada  upah  dengan negara dan perusahaan. Bahasa tersebut dianggap hidup padahal
sesungguhnya begitu tetap dan
tertutup. Oleh karena itu pula,
perusahaan  pun  hanya  memandang buruh  dari  pertukaran  jasa  terhadap
upah  saja.  Pemahaman  dalam  konsep Pancasila tersebut tidak dapat membawa  kepada  lingkaran  yang  lebih besar namun hanya terpaku pada aspek yang sudah jelas saja sebelumnya.
Demikian pula halnya saat Orde Baru  berakhir,  kondisi  buruh  ternyata berada  jauh  di  luar  konsep  tersebut. Konsep  HIP  di  atas  hanya  bertumpu pada  proses  produksi  sedangkan  buruh sekaligus  juga  berada  pada  proses konsumsi  di  luar  perannya  sebgaai buruh.  Dengan  kata  lain,  konsep tersebut masih terbatas sebagai restriksi dari luar terhadap hak buruh itu sendiri. Konsumsi  ini  perlu  dipandang  sebagai perluasan  konsep  buruh  yang  bukan hanya  sebagai  pekerja  melainkan  juga individu  dan  kelompok  dalam  keluarga serta masyarakat. Demikian pula dengan pandangan Pancasila di atas yang sangat membutuhkan  pandangan  dan  campur tangan  dari  negara.  Pada  masa  saat  ini,
negara mulai berkurang keikutsertaannya terhadap produksi dan konsumsi  dan  lebih  menyerahkannya pada  fluktuasi  pasar.  Dengan  adanya konsep  pasar  ini,  buruh  diuntungkan dengan  dapat  memperluas  konsepnya dalam  konsumsi  namun  juga  makin terkait  dengan  produksi  karena  pasar adalah  perusahaan  itu  sendiri  pula.  Hal yang  sama  juga  terjadi  pada  konsep perjuangan buruh itu sendiri. Bila dalam masa HIP, buruh dimampukan berada di dalam  sistem  untuk  melakukan  dialog sedangkan pada masa ini lebih berada di luarnya.  Seringkali  demonstrasi  yang dilakukan belakangan ini hanya berkutat pada  aspek  masyarakat  saja  tanpa  bisa menusuk  ke  sistem  pasar  itu  sendiri
(Irfansyah,  2015).  Kondisi  Indonesia yang  terpengaruh  oleh  kondisi  pasar memaksa  buruh  untuk  hanya  bergerak di  luar  sistem  dan  seringkali  kembali hanya berkutat pada upah semata.
Komunikasi  buruh  selanjutnya juga  dipengaruhi  oleh  keberadaan serikat buruh. Serikat buruh dimampukan  sebagai  badan  hukum guna menyelesaikan perselisihan
industrial,  wakil  buruh  dalam  berbagai bentuk  kerjasama,  penyalur  aspirasi, hingga  pembentuk  pemogokan  buruh yang telah diatur undang-undang
(Djanarko,  2014:31-32).  Menariknya,
serikat buruh makin berkembang dewasa  ini  berdasarkan  kekhususan produksinya  sendiri-sendiri.  Kekhususan tersebut menunjukkan pandangan sebagai sebuah commune yang interaktif dalam dialog. Makin
berkembangnya  serikat  buruh  tentu juga makin melantangkan suara mereka dalam  komunikasi  baik  secara  internal maupun eksternal. Konsep serikat buruh ini  bila  dipandang  dari  aspek  kultural maka  sangat  dialogis  di  dalam  namun terabaikan  di  luar.  Di  dalam  serikat buruh itu sendiri, banyak rapat dilakukan sebagai bentuk respon terhadap  sebuah  kondisi  dan  situasi. Tentu  hal  ini  membawa  makna  dan kesetaraan  lebih  lanjut  dalam  proses menjadikan  tiap  anggotanya  sebagai subjek  yang  dihargai.  Seringkali  pula perusahan  ikut  campur  dalam  serikat buruh  padahal  tidak  diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut (Djanarko,  2014:  60).  Kekuatan  serikat buruh  tidak  semudah  itu  dirusak  oleh kepentingan pasar. Pada sisi lain, serikat
buruh meskipun mampu mengorganisasi  individu  buruh  dan berbagai kelompoknya, nyatanya sangat susah untuk mengubah sebuah kebijakan  tertentu.  Masih  sangat  sulit untuk  melepaskan  label  buruh  sebagai mayarakat  kelas  dua.  Selain  itu,  hak buruh dalam aspek ini termaknai dalam limitasi  hak  itu  sendiri,  yaitu  sejauh  ia bergerak  bebas  di  dalam  maka  belum tentu  ia  dapat  keluar  dengan  bebas pula.  Dengan  kata  lain,  serikat  buruh memampukan  komunikasi  untuk  makin meluas  namun  seringkali  juga  tidak membawa  dampak  apapun  selain interaksi yang makin intens itu sendiri.

## Buruh dalam Lingkaran Konsumsi
Dalam  aspek  ekonomi,  produksi dan  konsumsi  adalah  dua  istilah  yang paling sering digunakan dalam membentuk  hasil  dan  menghabiskan hasil tersebut. Dalam sebuah garis yang linier, produksi selalu dilanjutkan dengan  konsumsi.  Produksi  selalu berada  di  hulu  sedangkan  konsumsi adalah  bagian  hilir.  Keduanya  tidak saling  terpisah  namun  menunjukkan sebuah  hirarkhi  yaitu  produksi  berada sebelum konsumsi itu sendiri. Logika ini adalah  logika  kondisi  modern  saat  ini. Sebuah  keniscayaan  telah  dinyatakan bahwa  produksi  terpisah  dari  konsumsi karena  keduanya  terletak  dalam  sistem yang  berbeda.  Kenyataannya,  dalam aspek  kultural  keduanya  saling  berbaur dalam kehidupan manusia tanpa mudah dipisahkan.  Bila  ada  pemisahan,  itu digunakan  untuk  kepentingan  ilmu pengetahuan  saja.  Seringkali  yang terjadi  adalah  ilmu  pengetahuan  itu
menjadi  standar  baku  bagi  kehidupan manusia  padahal  senyatanya  tidak demikian.
Dalam  hak  buruh,  label  buruh sebagai  faktor  produksi  sangat  terlihat dalam kehidupan modern kontemporer. Mereka  adalah  bagian  dari  sistem produksi namun seringkali pula teralienasi  dari  sistem  konsumsi  proses hiper-modernisasi  (Highmore,  2002: 131).  Pada  aspek  ini,  buruh  tidak  bisa keluar  dari  sistem  produksi  dan  hanya akan  mengonsumsi  sejauh  diberikan oleh  sistem  saja.  Keseluruhan  konsep tersebut menunjukkan sebuah dominasi produksi  atas  konsumsi  itu  sendiri dengan  buruh  sebagai  objek  daripada subjek.  Selanjutnya,  mari  kita  geser analisis  buruh  ke  arah  konsumsi.  Bila dilihat  dari  sisi  konsumsi,  keberadaan buruh  sesungguhnya  sangat  terbuka dibandingkan hanya terikat pada sistem produksi  saja.  Buruh  dalam  lingkaran konsumsi  mampu  memilih  bagi  dirinya sendiri  di  luar  pekerjaan  utamanya sebagai  faktor  produksi.  Seringkali  pula pekerjaannya itu malah dapat memperkaya  makna  tentang  produksi tersebut  dalam  kehidupannya.  Dalam hal ini pula hak buruh mendapat makna lebih  luas,  bukan  hanya  dalam  upah kerja  namun  terbentuk  dari  perannya sebagai  individu  dan  bagian  dari masyarakat.
Dari aspek konsumsi, hak buruh adalah  fleksibel  namun  tidak  semata- mata  lepas  dari  produksi  itu  sendiri. Dalam  sebuah  demonstrasi  buruh,  apa yang  dituntut  oleh  para  buruh  bukan hanya  sekedar  memang  apa  yang menjadi  kebutuhan  melainkan  juga
berkembang sesuai dengan perkembangan  masyarakat.  Dengan demikian,  buruh  pun  adalah  aktor  bagi sistem  dalam  pasar-masyarakat-negara. Mereka  bukan  masyarakat  kelas  dua yang  hanya  bisa  diam  di  bawah dominasi  kekuasaan  yang  lebih  besar. Berbagai  pilihan  yang  mereka  ambil adalah bentuk kebebasan mereka dalam membentuk  sekaligus  dibentuk  dalam makna konsumsi yang terbuka
(Buchanan,  2000:    93).  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh  kemunculan  kelas menengah  dewasa  ini.  Geliat  kelas menengah  telah  membawa  hak  buruh untuk  dimaknai  bukan  dalam  dualitas borjuis  dan  proletar  namun  juga keduanya yang dapat memilih. Kemakmuran  dan  kesejahteraan  bukan lagi  hanya  milik  para  penguasa  uang melainkan  juga  hak  buruh  untuk mencapainya. Mereka ada untuk berjuang  demi  kesejahteraan  baik ekonomi  dalam  hal  upah  maupun kultural  dalam  hal  kesehatan  atau pendidikan  demi  hidup  yang  lebih  baik. Jika  pemilik  perusahaan  bisa  memiliki hal-hal yang mewah maka demikian pula buruh.  Baik  pemilik  perusahan  dan buruh  adalah  dua  aspek  yang  berbeda namun  sesungguhnya  tidak  sekaligus bertentangan.
Seringkali buruh dipandang
hanya  sebagai  pelengkap  dalam  aspek produksi  terutama  pada  masa  sekarang saat  mesin  sudah  mengambil  alih pekerjaan  mereka.  Hal  itu  hanya  dilihat dari sisi produksi saja. Di sisi lain, proses produksi  dan  konsumsi  sebenarnya adalah  dua  proses  yang  tak  mudah dilepaskan  dalam  definisi  tertentu
(Buchanan, 2000: 96). Adanya konsumsi adalah  karena  produksi,  demikian  pula sebaliknya.  Interpretasi  atas  hak  buruh pun makin beragam mulai dari kehidupan  sehari-hari  hingga  perannya sebagai  warga  negara.  Hak  buruh memiliki spektrum dalam dirinya sendiri yang  beragam  melampaui  homogenitas dalam kehidupan modern. Dalam modernitas, buruh sebagai  faktor produksi  dianggap  sebagai  definisi  yang tetap untuk selamanya. Pada kenyataannya,  buruh  adalah  sekaligus esensi  yang  tetap  namun  juga  cair  pula dalam eksistensinya.
Memandang konsumsi  selain  hanya  sekedar  aspek produksi  memampukan  analisis  untuk melihat  sisi  lain  yang  selama  ini didominasi  oleh  modernitas.  Buruh adalah  heterogen  dalam  berbagai interaksi  yang  meliputinya.  Mereka bukan  hanya  hidup  dalam  label  dan stigma  sebagai  masyarakat  kelas  dua melainkan  juga  memiliki  pilihan-pilihan dalam keputusan konsumsi mereka.

## Kompleksitas  Hak  Buruh  dalam  Opini Publik
Hak  buruh  adalah  sebuah kondisi  bagi  para  buruh  di  dalam  ruang publik. Ruang publik di Indonesia adalah demokratis dengan berbagai kesempatan terbuka bagi makna individu maupun kelompok. Pada aspek ini,  hak  buruh  dimaknai  tidak  dalam definisi  tertutup  melainkan  terbuka sesuai  dengan  keadaan  masyarakat pula. Baik komunikasi maupun konsumsi kontemporer bersinggungan pula dengan  hak  buruh  dalam  ruang  publik. Ruang  publik  ini  pun  juga  dinamis  yang
ditunjukkan  bukan  dengan  adanya definisi tentang publik melainkan diskursus tentang opini publik. Opini  publik  dapat  dimunculkan oleh media massa, pernyataan pemerintah,  tindakan  serikat  buruh, gejolak pasar, hingga media sosial maya dewasa  ini.  Di  antara  berbagai  aspek tersebut,  hal  yang  paling  cair  adalah media  massa  dan  media  sosial  maya. Keduanya  mampu  membentuk  wacana publik tentang sesuatu hal termasuk hak buruh.  Hal  yang  paling  banyak  disoroti adalah  tentang  tindakan  buruh  dan serikatnya  di  ruang  publik  itu  sendiri.
Tindakan tersebut bisa berupa demonstrasi,  mogok  makan,  hingga bentrok dengan aparat sekalipun
(Dirhantoro,  2015).  Semua  hal  tersebut adalah  informasi,  namun  baik  media massa  maupun  media  sosial  virtual membingkainya dalam wacana tertentu. Wacana  tersebut  tidak  lagi  dapat dikatakan  netral  dan  hanya  sekedar berita  semata  namun  merupakan bentukan dominasi yang malah mengerdilkan  buruh  itu  sendiri.  Berita yang  informatif  tersebut  sudah  selalu mengandung pengandaian tentang suatu hal terkait hak buruh dalam aspek baik maupun buruk seklaipun. Dalam hal ini,  memang  benar  bahwa  ruang  publik itu  netral  bahkan  dapat  dikatakan  nihil. Manusia  yang  memaknai,  beberapa pihak  mengakuisisi  dan  mendominasi, sedangkan  beberapa  lainnya  mencari celah untuk membentuk wacana alternatif.
Opini  publik  yang  dipengaruhi oleh media massa maupun media sosial virtual  seringkali mencibir efek  samping
dari  protes  yang  dilakukan  oleh  buruh daripada fokus pada apa yang diperjuangkan  oleh  mereka  (Pribadi, 2015). Efek samping ini dipahami dalam kerangka ruang dan waktu dari tindakan buruh  itu  dan  bukan  pada  perjuangan buruh  itu  sendiri.  Mulai  dari  sampah yang  ditinggalkan  seusai  demonstrasi, kemacetan  yang  muncul  saat  protes berlangsung, konsumsi sehari-hari
buruh  yang  dianggap  berlebihan,  hak asasi  manusia  yang  dilanggar  karena pemaksaan keikutsertaan dalam demonstrasi, hingga kecemburuan daripara  pekerja  kelas  menengah, adalah  beberapa  bentuk  sisi  lain  pesan dari  hak  buruh  (Irfansyah  dalam  Arief dan  Utomo,  2015:  64).  Sisi  lain  inilah yang  membentuk  opini  publik  itu sendiri.  Opini  publik  sangat  jarang masuk  ke  dalam  inti  sistem  melainkan bermain  di  wilayah  pinggiran  yang sangat  luas  dan  penuh  makna  bahkan aspek  kelas  menengah  pun  sekaligus dapat  memfasilitas  dan  mencibir  buruh sekaligus.
Media  massa  pun  seringkali menjadi sangat netral terhadap
perjuangan  buruh  namun  menjadi sangat negatif mengenai dampak samping  kegiatan  tersebut.  Perjuangan buruh  selalu  dianggap  sebagai  hal  yang wajar  terutama  saat  1  Mei  tanpa melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh  buruh.  Netralitas  terhadap  inti berita itu memang informatif, tapi tidak pula  berpihak  pada  yang  lemah  akibat dominasi  kekuasaan  yang  lebih  besar (Hidayat,  2015).  Hal  yang  sering  terjadi kemudian adalah pengikisan nilai protes yang  dilakukan  buruh  melalui  efek
samping  dari  tindakan  yang  mereka lakukan.  Demikian  pula  dengan  media sosial  virtual  yang  meskipun  makin terbuka  dengan  berbagai  ideologi namun nyatanya juga seringkali mencibir  mereka  yang  dianggap  kelas dua  (Irfansyah  dalam  Arief  dan  Utomo, 2015:  64).  Sebuah  hal  yang  dinamakan ketidakingintahuan  secara  lebih  lanjut sering  kali  dilakukan  dengan  hanya mengonsumsi  suatu  berita  saja  tanpa menelusurinya lebih lanjut.
Pada  sisi  komunikasi,  opini publik  dan  hak  buruh  berelasi  dalam pandangan  yang  stigmatis  tentang buruh.  Di  masa  ini,  ketika  protes  buruh dilakukan, yang berarti mengikutsertakan banyak orang, individualitas  merasa  terganggu  karena diusik oleh adanya isu buruh.
Keberadaan banyak orang yang
mendukung  sebuah  isu  tertentu  terlalu dianggap terpisah dari kehidupan orang banyak  padahal  nyatanya  interaksi  itu selalu  terjadi.  Ketika  para  buruh menyuarakan  pendapatnya,  stigma  itu muncul kembali tentang mereka sebagai warga kelas  dua.  Banyak orang menganggap  bahwa  buruh  memang layak  diberi  upah  tinggi  namun  jangan terlalu  tinggi  supaya  tidak  mengganggu stabilitas  ekonomi  masyarakat.  Stigma ini rupanya digunakan untuk membatasi buruh dalam ruang publik, bukan karena ruang  publik  itu  adalah  milik  umum, melainkan  karena  terganggunya  sistem modernitas  yang  sudah  mapan.  Jika demikian yang terjadi, maka komunikasi yang  ideal  yaitu  yang  interaktif  tidak dapat  terjadi.  Tidak  dapat  dikatakan bahwa  urusan  hak  buruh  hanya
berkaitan dengan negara dan perusahaan  karena  masyarakat  pun adalah salah satu sisi lain dari buruh. Pada  sisi  konsumsi,  makin diperhatikannya buruh sebagai konsumen menunjukkan adanya
perhatian  terhadap  buruh  sebagai manusia  di  luar  hanya  sekedar  alat produksi  saja.  Buruh  pun  memiliki kebutuhan  layaknya  seorang  pemilik perusahaan,  namun  sekan-akan  ada ketakutan  pada  buruh  ketika  mereka mengaktualisasi kebebasan berpendapatnya.  Secara  kultural,  tidak dapat dikatakan secara langsung bahwa buruh  ingin  merusak  sistem  kapitalis pasar  karena  yang  mereka  inginkan sebenarnya  adalah  kebenaran  dan kesetaraan. Yang benar dan yang setara melampaui  yang  lapar.  Kondisi  buruh adalah bukan terdefinisi dalam ketetapan,  melainkan  bentuk  cairnya memampukan  mereka  untuk  bukan hanya  'teriak  lapar'  lalu  'diam  kenyang' melainkan  juga  'teriak  kenyang'  atau pula  'lapar  diam'.  Kompleksitas  inilah bentuk hak buruh saat ini.

## Simpulan
Hak  buruh  terbentuk  dalam kondisi komunikasi  dan konsumsi kontemporer  dalam  lingkaran  interaksi yang  saling  memaknai.  Wacana  hak buruh  terus  berkembang  berdasarkan kebebasannya baik pada masa Hubungan  Industrial  Pancasila  hingga suburnya  Serikat  Buruh  masa  sekarang ini.  Sejauh  komunikasi  dimaknai,  buruh bergerak  dalam  dialog  internal  dan eksternal  dari  kondisi  luar.  Demikian pula  konsumsi  memampukan  buruh
keluar  dari  konteks  alat  produksi semata.  Keduanya  berada  dalam  ruang publik  yang  pada  satu  sisi  menyediakan kesempatan  namun  di  sisi  lain  terus merendahkan  buruh.  Hanya  ketika kepublikan  itu  terus  dipertanyakan keterkaitannya dengan hak  buruh maka ruang  publik  makin  bermakna  pula  bagi buruh itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Benn,  Stanley  I.,  1988, A  Theory  of Freedom ,  Cambridge  University
Press: Cambridge.
Buchanan, Ian, 2000, Michel de Certeau:
Cultural Theorist , Sage: London.
Calhoun,  Craig,  (ed.),  1992, Habermas and The Public Sphere , MIT Press:
Cambridge. Dirhantoro,  Tito,  2015, Tolak  PP Pengupahan,  Buruh  Akan  Mogok Nasional , (online) dalam http://geotimes.co.id/tolak-pp- pengupahan-buruh-akan- mogok nasional/,  diakses  14  Februari 2016. Djanarko,  Indri,  2014, Tesis:  Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh ,   Universitas Narotama:  Surabaya.  Tesis  tidak diterbitkan. Goode, Luke, 2005, Jürgen Habermas:Democracy  and  the Public Sphere , Plato Press: London. Hidayat,  Reja,  2015, Serikat  Buruh Dunia:  Pidato  Jokowi  Sangat Kontradiktif Soal Buruh , (online) dalam http://geotimes.co.id/serikat- buruh-dunia- pidato-jokowi sangat-kontradiktif-soal-buruh/, diakses 14 Februari 2016.
Highmore, Ben, 2002, Everyday Life and Cultural  Theory:  An  Introduction ,
Routledge: London. Homes,  David,  2005, Communication Theory: Media, Technology, Society , Sage: London. Irfansyah, Azhar, 2015, Ada Apa dengan Polisi  dan  Buruh  Kita ,  (online) dalam  http://geotimes.co.id/ada- apa-dengan-polisi-dan-buruh- kita/, diakses 14   Februari 2016.
---------------------,  2015,  "Rutinitas  Berita dan  Sinisme  Terhadap  Buruh",
dalam Arief, Yovantra dan Utomo,  Wisnu  Prasetya,  2015, Orde Media: Kajian televisi dan  Media  di  Indonesia  Pasca- Orde Baru , INSISTPress: Yogyakarta.
Pribadi, Airlangga, 2015, Mengapa Kelas
Menengah  Membenci  Buruh? ,
(online)   dalam http://geotimes.co.id/mengapa-
kelas-menengah-membenci- buruh/,   diakses 14 Februari 2016.