## PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGANDAAN DVD GAME TANPA IZIN

## YESI MELAWATI, LOLA YUSTRISIA, RIKI ZULFIKO
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yesicolection@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikizulfiko@gmail.com
Abstract: The development of advanced trade and technology has an impact on the progress of  the  development of  Intellectual  Property  Rights.  Along  with  these  developments,  copyright violations  are  also  rife.  In  this  study,  the  authors  wanted  to  examine  the  application  of criminal  sanctions  related  to  copyright  infringement,  especially  the  duplication  of  Digital Versatile  Disks  with  game  content.  in  seeing  how  the  application  of  criminal  sanctions  for Copyright violators in duplicating DVD Games, the authors raised the case with decision No. 1766/Pid.B/2014/PN.TNG regarding the duplication of DVD Games without permission by the defendant  Anton  Sucipto  by  way  of  reproducing,  copying  DVD  Game  discs  using  duplicator tools and/or machines located in a rented house in one of the areas in Tangerang City South, Banten.  This  research  is  a  normative  juridical  research  and  is  an  exploratory  research through  a  statutory  approach.  The  results  of  the  research  and  discussion  conclude  that  the application of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright has been well applied in the study of decisions, but in its application as a deterrent to copyright infringement activities it is still not effective.  Copyright  infringements  will  continue  to  occur  due  to  weak  supervision  and  law enforcement  regarding  cases  such  as  the  duplication  of  DVD  games  which  are  still  widely circulated in Indonesia.
Keywords: Act of Copyright; DVD Game; Illegal copying

## A. Pendahuluan
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melalui Undang-Undang Nomor 7  tahun  1994  telah  mengesahkan  Persetujuan  tentang  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia.  Pengesahan  tersebut  didasari  adanya  peluang  dan  tantangan  yang  timbul  karena kemajuan  pengetahuan,  teknologi  dan  informasi  yang  telah  mampu  menerobos  batas-batas negara  berikut  perangkat  sosial,  budaya  ekonomi  dan  hukumnya.  Pengesahan  ini  bertujuan untuk mencapai kesepakatan memberlakukan Sistem Pasar Bebas dan Pola Perdagangan yang lebih  terbuka  dengan  berimplikasi  global  dan  didukung  persaingan  sehat.  Dalam  upaya mendukung  pola  persaingan  perdagangan  yang  sehat  itu  diperlukan  instrumen  hukum  yang perlu  ditegakkan  yakni  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Jened,  2007).  Peraturan  mengenai Kekayaan Intelektual khususnya mengenai hak cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diganti  kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1997  Undang-Undang  tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual dan terakhir  diganti  pada  tahun  2014  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  28  tahun 2014 tentang Hak Cipta (Dewi Prapmasari, 2019).
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya hak eksklusif pada hak cipta  timbul  secara  otomatis  terhitung  sejak  suatu  ciptaan  tersebut  dilahirkan  atau  berwujud. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara  kasatmata  atau  dapat  didengar.  Sejak  saat  itu  pencipta  atau  pemegang  hak  telah memiliki  hak  eksklusif  atas  ciptaanya  tanpa  memerlukan  pendaftaran  hak  secara  formal (Ginting,  2012).  Peraturan  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  secara  memadai  terhadap  karya-karya  intelektual  yang diciptakan  oleh  dan  untuk  manusia,  sehingga  diharapkan  dapat  mendukung  terciptanya  iklim yang  kondusif  dalam  mendorong  kegairahan  para  pencipta  dan  inventor  sehubungan  dengan kegiatan  kreatif  dan  inovatif.  Namun  disisi  lain,  seiring  dengan  perkembangan  yang  terus terjadi di dalam masyarakat, tidak sedikit di antara mereka yang memanfaatkan perkembangan
teknologi  untuk  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku, seperti penggandaan dan/atau meng- copy hasil karya-karya intelektual.
Dilansir  dari  Kompas.com  (2012),  Indonesia  menempati  peringkat  kesebelas  sebagai negara  dengan  pembajakan  terbesar,  sementara  pada  tahun  2015  hingga  2021,  pelanggaran- pelanggaran tentang hak cipta ini mendapatkan angka yang cukup besar yaitu sebanyak 1.184 perkara  pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Pangestu,  2021).  Maka  dari  itu,  dalam penelitian  ini  penulis  ingin  mengkaji  penerapan  sanksi  pidana  terkait  pelanggaran  Hak  Cipta khususnya  penggandaan Digital  Versatile  Disk dengan  isi  konten  permainan  (atau sederhananya  dikenal  dengan  sebutan DVD  Game ).    Sebagai  bahan  acuan  dalam  melihat bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelanggar Hak Cipta pada penggandaan DVD Game , penulis  mengangkat  kasus  dengan  putusan  No.  1766/Pid.B/2014/PN.TNG  mengenai penggandaan DVD Game tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Anton Sucipto dengan cara memperbanyak,  mengcopy  keping DVD  Game menggunakan  alat  dan/  atau  mesin  duplikator yang  berlokasi  di  rumah  kontrakan  pada  salah  satu  daerah  di  Kota  Tanggerang  Selatan, Banten.
Terdakwa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  113  ayat  (3)  Undang-Undang  RI  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  cipta  yang berbunyi:  “Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau  pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  ayat  (l)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  e,  dan/atau  huruf  g  untuk  Penggunaan  Secara  Komersial dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling banyak (1) (21 (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui penerapan  sanksi pidana bagi pelanggar Hak Cipta  pada  penggandaan DVD  Game dan  juga  untuk  mengetahui  sanksi  pidana  pada  putusan No.  1766/Pid.B/2014/PN.TNG.  Maka  dari  itu  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah: Bagaimana penerapan  sanksi pidana bagi pelanggar hak  cipta pada penggandaan DVD Game dalam  putusan  No:1766/Pid.B/2014/PN.TNG?  Apakah  sanksi  pidana  pada  putusan  Nomor: 1766/Pid.B/2014/PN.TNG  telah  sesuai  dengan  tahapan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku?
Penulis  memilih  fokus  pelanggaran  hak  cipta  pada  penggandaan DVD  Game ialah karena  dalam  satu  permainan  terlekat  beberapa  bidang  kekayaan  intelektual  seperti  paten, merek, dan juga hak cipta (Irawan, 2020). Selain itu, dalam satu permainan terdapat beberapa hak  cipta  dari  pencipta  yang  berbeda  sehingga  menimbulkan  perlindungan  terhadap  hak kekayaan  intelektual  yang  jauh  lebih  kompleks.  Di  Indonesia  sendiri,  kasus  tentang penggandaan DVD Game masih jarang diadili walaupun pelanggaran ini telah berakar dimana- mana.  Oleh  karena  itu,  menurut  penulis  hal-hal  terkait  meninjau  kembali  tentang  penerapan hukum  hak  cipta  terhadap DVD  Game di  Indonesia  patut  di  kaji  lebih  lanjut  mengingat perkembangan trend permainan video yang semakin pesat di era digital.

## B. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah. yuridis normatif yaitu sutau metode atau cara yang  dipergunakan  dalam  penelitian  hukum  dengan  meneliti  bahan  yang  diperoleh  dari pengumpulan  materi  pada  dokumen  tertulis  (Ishaq,  2017).  Penelitian  ini  bersifat  eksploratif, yang berarti penelitian ini ditujukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  pendekeatan  undang-undang  ( Statue  Approach )  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum yang ditangani (Marzuki, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menelaah Undang-Undang No. 28  Tahun  2014  dan  juga  versi  sebelumnya  dari  Undang-Undang  ini  ialah  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagaimana  Undang-Undang  ini digunakan  dalam  putusan  No:  1766/Pid.B/2014/PN.TNG.  Sumber  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ialah  sumber  hukum  primer,  sekunder  dan  juga  tersier.  Bahan  hukum primer  merupakan  bahan  hukum  yang  utama,  sebagai  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif , yakni  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas,  Bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan
perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum  seperti:  1) Putusan  Nomor:  1766/Pid.B/2014/PN.TNG,  2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Kekayaan Intelektual  4)  Undang  Hukum  Pidana  dan  5)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder penulis melakukan rujukan kepada beberapa buku yang berkaitan dengan hak cipta dan juga Undang-Undang hak cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tafsiran dan juga jurnal hukum serta artikel- artikel  hukum  yang  berasal  dari  situs-  situs  internet  yang  berkaitan  dengan  perspektif  hukum pidana  atas  pelanggaran  hak  cipta  penggandaan DVD  Game tanpa  izin.  Sumber  hukum berikutnya  ialah  bahan  hukum  tersier  yang  mana  merupakan  bahan-bahan  non-hukum  yang dengan  pertimbangannya  diperlukan  dalam  penelitian  hukum  seperti  halnya  kamus, ensiklopedia,  dan  sebagainya.  Adapun  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan yaitu  penelitian  putusan  yaitu  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengutip,  dari  bahan-bahan hukum yang  ada. Data yang diperoleh kemudian melewati proses pemeriksaan  bahan hukum, yaitu  penulis  melakukan  pemeriksaan  bahan  hukum  yang  terkumpul  apakah  bahan  hukum yang  diperoleh  sudah  cukup  lengkap,  dan  sudah  cukup  benar  sesuai  dengan  permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi bahan hukum, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan  menempatkan  bahan  pada  tiap-tiap  pokok  pembahasan  dengan  susunan  yang  sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

## C. Hasil dan Pembahasan
1.  Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Hak Cipta dalam Penggandaan DVD Game tanpa Izin Menurut UNDANG-UNDANG No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014  tentang  hak  cipta  yang  merupakan  instrumen  atau  perangkat  hukum  untuk  memberikan jaminan perlindungan karya cipta, salah satunya  adalah terhadap permainan. Perlindungan ini meliputi segala bentuk penyajian permainan digital baik secara daring maupun berbasis DVD. Undang-undang  hak  cipta  juga  merupakan  suatu  wadah  dimana  tertuang  peraturan-peraturan yang  dapat  melindungi  hak-hak  pencipta.  Undang-undang  hak  cipta  dari  zaman  ke  zaman mengalami banyak perubahan dan Undang-undang  hak cipta tidak pernah  terlepas dari pasal- pasal  yang  menjelaskan  tentang  hak  eksklusif  pencipta  yaitu  hak  ekonomi  dan  hak  moral, maraknya pembajakan DVD Game kini menjadi fenomena biasa yang sudah banyak dijumpai di masyarakat.
Mengenai  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  ini  seiring  dengan  kemajuan  dan perkembangan zaman serta tehnologi, terutama pada pasca kemerdekaan dan reformasi, objek pelanggaran hak cipta tidak hanya berupa buku, lagu atau lukisan saja namun bisa juga berupa cakram  optik  atau  disc  (DVD/VCD)  maupun  perangkat  lunak  komputer  atau  software.  Ini membuktikan  seiring  munculnya  kesadaran  akan  pentingnya  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak cipta, akan muncul pula tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta yang beraneka ragam dan bervariasi (Thalib, 2013).
Hak  cipta  terdiri  dari  hak  moral  dan  hak  ekonomi,  sebagaimana  dimaksud  Undang- Undang No. 28 tentang Hak Cipta tahun 2014, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi  pada  diri  pencipta  untuk:  1)  Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 2) menggunakan nama aliasnya  atau  samarannya  3)  mengubah  Ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam masyarakat;  4)  mengubah  judul  dan  anak  judul  Ciptaan;  dan  5)  mempertahankan  haknya dalam hal  terjadi distorsi ciptaan, mutilasi  ciptaan, modifikasi Ciptaan,  atau  hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Sedangkan  hak  ekonomi  menurut  Undang-Undang  Hak  Cipta  tahun  2014  adalah  hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak  tersebut  meliput  8  hal,  yaitu:  1)  Penerbitan  ciptaan  2)  Pengadaan  ciptaan  dalam  segala bentuknya  3)  Penerjemahan  Ciptaan;  4)  Pengadaptasian,  pengaransemenan,  atau pentransformasian  ciptaan  5)  Pendistribusian  atau  salinannya;  6)  pertunjukan  Ciptaan;  7)
Pengumuman  Ciptaan;  8)  Komunikasi  Ciptaan  dan  penyewaan  Ciptaan.  Dari  penguraian ringkas di atas, hak ekonomi pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 menekankan bahwa pemegang hak cipta ialah satu-satunya pihak yang berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan  tersebut,  sehingga  pengadaan  salinan  serta  distribusi  diluar  daripada  kehendak pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan/atau suatu tindakan kriminal. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip umum di dalam Undang-Undang Hak Cipta.
Maraknya  kejahatan  pelanggaran  hak  cipta  tidak  terlepas  dari  kemauan  masyarakat untuk mendapatkan barang yang sama dengan harga yang murah, maka masyarakat pasti akan mencari barang-barang bajakan yang otomatis mempunyai harga jual yang lebih murah apabila dibandingkan  dengan  produk  aslinya.  Pelanggaran  hak  cipta  yang  mana  dapat  difenisikan sebagai  penggunaan  karya  cipta  yang  melanggar  hak  eksklusif  pemegang  hak  cipta,  dimana salah  satu  praktiknya  dapat  berupa  pembajakan.  Pembajakan  sendiri  dapat  di  bagi  ke  dalam tiga kategori. Pertama, pembajakan sederhana, di mana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk  diperdagangkan  tanpa  seizin  produser  atau  pemegang  hak  yang  sah.  Rekaman  hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. Kedua, rekaman yang dibuat duplikatnya,  kemudian  dikemas sedapat mungkin mirip dengan  aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar  mereka  percaya  bahwa  yang  dibeli  itu  adalah  hasil  produksi  yang  asli.  Ketiga, penggandaan  tanpa  izin  Pencipta  ataupun  Pemegang  Hak  Cipta.penggandaan  tanpa  izin. (Miranda, 2013).
Mengenai  produk-produk  bajakan  tersebut  tidak  hanya  harganya  saja  yang  murah  akan tetapi  akses  mendapatkannya  juga  mudah,  hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  penjual  yang menjual konten permainan/ Game dalam bentuk DVD bajakan dipinggir-pinggir jalan maupun dalam  Mall-Mall  besar.  Hal  ini  justru  mengakibatkan  produsen  ataupun  pelaku  hak  cipta mengalami  kerugian  baik  kerugian  materil  maupun  kerugian  immateril,  yang  secara  tidak langsung  juga  telah  merugikan  negara  karena  telah  mengurangi  pemasukkan  negara  dari penjualan barang-barang yang legal. Oleh karena besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh industri  maupun  yang  dialami  oleh  negara  maka  terhadap  kejahatan  hak  cipta  tersebut  tidak boleh  dipandang  sepele  oleh  pemerintah,  sehingga  pemerintah  pun  sebagai  wujud  konkrit keinginannya  untuk  memberantas  kejahatan  hak  cipta  tersebut  berusaha  untuk  meningkatkan perlindungan  bagi  pencipta  maupun  pemegang  hak  cipta  tersebut.  Kejahatan  hak  cipta merupakan  delik  aduan  dan  hal  inilah  yang  membuka  peluang  bagi  pemegang  hak  cipta  atau penerima hak cipta untuk mengajukan tuntutan terhadap para pelaku kejahatan hak cipta.
Pelanggaran  hak  cipta  pada  kasus  Nomor:1766/Pid.B/2014/PN.TNG  mengenai penggandaan DVD Game tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Anton Sucipto  pada tahun 2014  menjadi  studi  putusan  dalam  penelitian  ini.  Anton  Sucipto  yang  kemudian  disebut terdakwa  (sesuai  dengan  putusan)  terbukti  melakukan  pelanggaran  Hak  Cipta  berupa penggandaan  DVD  Game  permainan  komputer  tanpa  seizin  penciptanya  atau  pemegang  Hak Cipta dengan cara memperbanyak, mengcopy keping DVD Game menggunakan alat dan/ atau mesin  duplikator  di  rumah  kontrakan  tempat  usaha  di  Kota  Tanggerang  Selatan,  Banten. Terdakwa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  pelanggaran  hak  cipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  cipta  yang  berbunyi:  “Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak  (1)  (21  (3)  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).”
Dalam  putusan  ini  yang  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan  terhadap  Terdakwa  Anton  Sucipto  yaitu  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu bertanggung  jawab,  maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana  serta  menimbang, bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah  dikenakan  penangkapan  dan  penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana  yang  dijatuhkan;  Majelis  Hakim  juga  menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa
ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  Terdakwa.  Hal-hal  yang  memberatkan terdakwa  ialah  Perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat  dan  hal-hal  yang  meringankan ialah Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
2.   Penerapan  Sanksi  Pidana  pada  Penggandaan  DVD  Game  dalam  putusan  No: 1766/Pid.B/2014/PN.TNG
Pelanggaran  hak cipta timbul jika  ada pihak  lain yang melaksanakan apa  yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta secara tanpa izin. Pada dasarnya pelanggaran hak  cipta  dapat  dikategorikan  menjadi  pelanggaran  langsung  ( direct  infringement ); pelanggaran  atas  dasar  kewenangan  ( authorization of infringements );  dan  pelanggaran  tidak langsung  ( indirect infringement )  (Rahmi,  2014).  Pelanggaran  langsung  ( direct infringement ), dapat  berupa  tindakan  mereproduksi  dengan  meniru  karya  asli.  Disebut  sebagai  pelanggaran meskipun  hanya  sebagian  kecil  karya  asli  yang  ditiru  maupun  substansial  parti  nya.  Dalam pelanggaran  atas  dasar  kewenangan  ( authorization of infringements ),  yang  dipermasalahkan adalah  mengenai  siapa  yang  akan  bertanggung  gugat  jika  terjadi  pelanggaran.  Bentuk pelanggaran  ini  membebankan  tanggung  gugat  pada  pihak-pihak  yang  dianggap  mempunyai kewenangan  atas  pelaksanaan  pekerjaan  di  mana  pelanggaran  hak  cipta  itu  terjadi.  Pada pelanggaran tidak langsung ( indirect infringement ), tolak ukur  yang digunakan adalah bahwa si  pelanggar  tahu  atau  selayaknya  mengetahui  bahwa  barang-barang  yang  terkait  dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran (Rahmi, 2014).
Terdakwa  Anton  Sucipto  pada  putusan  Nomor:  1766/Pid.B/2014/PN.TNG  melakukan pelanggaran langsung ( direct infringement ). Penulis melihat bahwa faktor penyebab terjadinya tindak  pidana  di  bidang  hak  cipta  dapat  disebabkan  antara  lain  mencari  keuntungan  finansial secara  cepat  dengan  mengabaikan  kepentingan  pemegang  hak  cipta,  selain  itu  terjadinya kejahatan  hak  cipta  karena  besarnya  peluang-peluang  karena  masih  lemahnya  sistem pengawasan  dan  pemantauan  kejahatan  hak  cipta.  Perlindungan  melalui  perundang-undangan Republik Indonesia memang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana perubahan besar yang terjadi pada peraturan ini dari peraturan sebelumnya seperti tidak berdampak, dimana perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan,  menjadikan hanya pencipta atau pemegang hak ciptanya-lah yang memegang dan mengetahui dengan pasti ciptaan  yang  asli  atau  palsu  dipasaran.  Oleh  karena  itu,  aparat  penegak  hukum  tidak  dapat bergerak  sendiri  tanpa  adanya  pengaduan  terlebih  dahulu  dari  pencipta  atau  pemegang  hak cipta  yang  merasa  dirugikan  atas  pelanggaran  hak  cipta.  Dalam  melakukan  proses  hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.
Oleh  karena itu, harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang  hak cipta  yang  mengetahui  dengan  pasti  bahwa  suatu  pihak  telah  melanggar  hak  ciptanya  karena tidak  memiliki  izin  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya.  Apabila  terjadi pelanggaran  hak  cipta,  pihak  yang  hak  ciptanya  dilanggar  lebih  menginginkan  adanya  ganti rugi  dari  pihak  yang  melanggar  hak  cipta  ketimbang  pelanggar  hak  cipta  tersebut  dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh  karena itu, penyelesaiannya diupayakan  secara damai di luar pengadilan, akan tetapi peraturan ini seakan hanya formalitas belaka yang tidak ditaati bersama.  Hal  ini  terbukti  dengan  semakian  maraknya  peredaran DVD  Game bajakan  yang sampai pada saat ini belum dapat dituntaskan dan diselesaikan sesuai prosedur yang ada, tentu ini menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah, pencipta dan masyarakat.

## D. Penutup
Bentuk pelangaran hak  cipta di  Indonesia, masih banyak terjadi  dan semakin meluas di kalangan  masyarakat,  dilihat  dengan  maraknya  peredaran DVD  Game bajakan.  Pencipta sebagai pemegang hak eklusif akan suatu ciptaannya, seakan tidak berdaya melihat peredaran DVD Game bajakan yang jelas adalah suatu hal yang merugikan. Pada Studi Putusan Nomor: 1766/Pid.B/2014/PN.TNG,  terdakwa  Anton  Sucipto  terbukti  melakukan  pelanggaran  Hak Cipta dan telah dijatuhi pidana berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 19 Tahun 2002 tentang
Hak  Cipta  yang  kemudian  diperbarui  menjadi  UNDANG-UNDANG  No.  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta.  Dari  putusan  ini  terlihat  bahwa  sanksi  pidana  yang  dikenakan  pada terdakwa  telah  sesuai  dengan  UNDANG-UNDANG  No.28  pasal  113  ayat  3  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  Undang-Undang  Hak  cipta ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun disisi lain, penelitian ini mendapati celah lainnya ialah Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilindungi oleh Undang-undang nampaknya masih  kurang  efektif  karena  lemahnya  pengawasan  dan  penegakan  terhadap  pelanggaran  hak cipta khususnya pembajakan DVD Game .

## Daftar Pustaka
Dewi  Prapmasari,  M.  H.  (2019).  Pelanggaran  Hak  Cipta  Atas  Karya  Lagu  dan  Musik  dalam bentuk Penjualan VCD atau DVD Bajakan di Yogyakarta . Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 2 , 196-203.
Ginting,  R.  E.  (2012). Hukum  Hak  Cipta  Indonesia  (Analisis  Teori  dan  Praktik). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Irawan, V. (2020). Analisis Yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) berupa pembajakan secara online. Journal of Intellectual Property , 3 (2), 35-52. Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis  serta  Disertasi. Bandung: Alfabeta. Jened,  R.  (2007). Hak  Kekayaan  Intelektual  (Penyalahgunaan  Hak  Eksklusif). Surabaya: Airlangga University Press.
Kompas.com. (2012, 07 11). Indonesia Peringkat ke-11 Negara Pembajak Software. Diambil kembali dari Kompas.com: https://tekno.kompas.com/read/2012/07/11/08124476/indonesia.peringkat.ke- 11.negara.pembajak.software
Marzuki, P. (2019). Riset Hukum. Jakarta: Srup Media Kencana Prenada. Miranda,  L.  P.  (2013).  Penegakan  Hukum  terhadap  pelanggaran  Hak  Cipta  di  Bidang  Musik dan Lagu. Lex Privatum, Vol.1 No.2 . Pangestu,  W.  (2021,  10  06). Ada  1.184  kasus  pelanggaran  haki  ditindak  di  RI  sejak  tahun 2015. Diambil kembali dari Ekonomi Bisnis: https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggarab- haki-ditindak-di-ri-sejak-2015 Rahmi, J. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyright's Law) . Bandung: Citra Aditya Bakti. Thalib,  P.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  dan  Pemilik  Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Yuridika: Volume 28, No. 3 .