## UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Ditresnarkoba Polda Sumbar)

## Muhammad Hendri Zulfi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: hendrizulfi286@gmail.com

## ABSTRACT
The  integration  of  the  judicial  sub-system  in  the  stage  of  investigating  narcotics  crime carried  out  by  the  Directorate  of  Narcotics  of  the  West  Sumatra  Regional  Police  in  the implementation  of  various  obstacles  was  still  encountered.  The  West  Sumatra  Police Directorate of Drugs Efforts in Realizing an Integrated Criminal Justice System During the Narcotics  Crime  Investigation  Stage  is  to  coordinate  with  BNN  on  rehabilitation recommendations.  After  the  investigation  is  deemed  completed,  the investigator  submits  the case file to the public prosecutor and takes the pre-prosecution stage. Relationship with the District  Court  with  its  decision  to  give  permission  for  forced  efforts  by  investigators.  The success of the integrated criminal justice system is highly dependent on the cooperation and coordination of all components involved in the system. Fragmentary symptoms still appear to be in the operational motion of the criminal justice sub-system, especially at the investigation stage.  Another  obstacle  is  that  the  investigation  institution  is  not  yet  independent.  The coordination system that will be carried out with the public prosecutors is also not done well. Unification of the understanding of the results of the investigation is a matter that determines the results of the investigation.
Keywords: Investigations, Integrated criminal justice system, Narcotics Crime

## ABSTRAK
Keterpaduan sub sistem peradilan dalam tahap penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh  Ditresnarkoba  Polda  Sumatera  Barat  dalam  pelaksanaan  masih  ditemui  berbagai kendala.    Upaya  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  Dalam  Mewujudkan  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  Pada  Tahap  Penyidikan  Tindak  Pidana  Narkotika  adalah  dengan  mengadakan koordinasi  dengan  BNN  dalam  hal  rekomendasi  rehabilitasi.  Setelah  penyidikan  dianggap selesai  Penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum  dan  dilakukan  tahap pra penuntutan. Hubungan dengan Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan izin terhadap upaya paksa yang dilakukan penyidik. Keberhasilan sistem peradilan pidana terpadu sangat  tergantung  pada  kerjasama  dan  koordinasi  semua  komponen  yang  terlibat  di  dalam sistem  tersebut.  Masih  tampaknya  gejala  fragmentaris  pada  gerak  operasional  sub  sistem peradilan pidana terutama pada tahap penyidikan.  Kendala lain adalah  Lembaga  penyidikan belum mandiri.  Sistem  koordinasi  yang  akan  dilakukan  dengan  penuntut  umum  pun  kurang dilakukan  dengan  baik.  Penyatuan  pemahaman  terhadap  hasil  penyidikan  merupakan  suatu hal yang menentukan hasil penyidikan.
Kata Kunci: Penyidikan, Sistem peradilan pidana terpadu, Tindak Pidana Narkotika

## PENDAHULUAN
Proses penegakan hukum, selain adanya seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan  juga  instrumen  penggeraknya.  Instrumen  penggerak  itu  yaitu  institusi  penegak hukum  dan  implementasinya  melalui  mekanisme  kerja  dalam  sebuah  sistem,  yaitu  Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ). Dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), kekuasaan  kehakiman  (kekuasaan  penegakan  hukum)  dibidang  hukum  pidana  mencakup seluruh  kekuasaan/kewenangan  dalam  menegakkan  hukum  pidana,  yaitu  kekuasaan penyidikan  oleh  badan/lembaga  penyidik,  kekuasaan  penuntutan  oleh  badan/lembaga penuntut  umum,  kekuasaan  mengadili  oleh  lembaga  peradilan,  dan  kekuasaan  pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga permasyarakatan.
Indonesia  yang  menganut  sistem  penegakan  hukum  terpadu (Integrated  Criminal Justice  System )  yang  merupakan legal  spirit dari  KUHAP.  Keterpaduan  tersebut  secara filosofis  adalah  suatu  instrumen  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  dari  bangsa  Indonesia. Sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP  yang di miliki selama ini menganut asas division of function atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan  penyidikan,  penuntutan  dan  permeriksaan  di  sidang  pengadilan  serta pelaksanaan  putusan  dan  penetapan  pengadilan  yang  terintegrasi,  menuju  kepada  sistem peradilan pidana terpadu.
Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat  penting  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  g  Undang  undang Kepolisian  menyatakan  bahwa  Polisi  berwenang  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  yang sebelumnya  didahului  oleh  tindakan  penyelidikan  oleh  penyelidik. 1 Kewenangan  dimaksud meliputi pula penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Tantangan  lain  yang  dihadapi  oleh  penyidik  Polri  bukan  saja  berasal  dari keberhasilan  meneruskan  suatu  perkara  ke  pengadilan  melalui  kejaksaan,  tetapi  juga kemungkinan  akan  dituntut  oleh  pihak  tersangka  dan  keluarganya  melalui  gugatan  pra- peradilan  karena  kesalahan  penyidik  Polri  itu  sendiri.  Hal  tersebut  berdasarkan  pemikiran bahwa dalam pratek hukum / praktek peneakan hukum ternyata bahwa pejabat penyidik pada saat  mulai  mengayunkan  langkah  pertamanya  dalam  melakukan  penyidikan  maka  secara otomatis  dan  secara  langsung  sudah  terikat  dengan  ketentuan-ketentuan  pembuktian  yang dtur  dalam  KUHAP.  Bahkan  yang  menjadi  target  penting  dalam  kegiatan  penyidikan  dalah upaya mengumpulkan alat-alat pembuktian untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir  menunjukan  peningkatan  yang  sangat  tajam,  perkembangan  tingkat  tindak  pidana penyalahgunaan  narkoptika  sudah  sangat  memprihatinkan.  Kalau  dulu,  peredaran  dan pecandu  narkotika  hanya  berkisar  di  wilayah  perkotaan,  kini  tidak  ada  satupun  kecamatan, atau  bahkan  desa  di  Indonesia  yang  bebas  dari  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  obat terlarang  tersebut.  Selain  ibukota,  daerah  yang  dahulunya  tidak  terjamah,  kini  menjadi sasaran pengedar narkoba adalah Provinsi Sumatera Barat.
1 Puri  Rahardi, Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri), Laksbang  Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hlm 27.
Guna  terciptanya  kerjasama  dalam  mencegah  dan  pemberantasan  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  khususnya  pada  tahap  penyidikan  Ditresnarkoba  Polda Sumatera  Barat  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  sub  sistem  yang  ada  dalam  sistem peradilan pidana.
Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan  adalah upaya  serta  kendala  dari  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu pada tahap penyidikan tindak pidana narkotika.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normative didukung  yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.  Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Upaya Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mewujudkan  Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
Modus  operandi  kejahatan  yang  kompleksitas  membutuhkan  aparat  penegak hukum  yang  tangguh,  mempunyai  motivasi  kerja  yang  tinggi,  pengalaman  profesional yang  tinggi  guna  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  tindak-tindak  pidana  tersebut. Membutuhkan  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  tertentu,  mengikutsertakan  tenaga- tenaga ahli di bidangnya (ahli akuntansi, ahli komputer, dan sebagainya). 2
Langkah-langkah menuju keterpaduan sebenarnya memang sudah ada baik secara substansial  maupun  struktural,  karena  dalam  pengertian  sistem  sebenarnya  harus terkandung adanya suatu keterpaduan antara sub-subsistem pendukungnya. Namun dalam praktiknya ternyata masih tampak adanya gejala fragmentaris yang menunjukkan kurang adanya keterpaduan (suatu integrated).
Komponen  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  terdiri  atas  unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan  dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.  Selain  itu  ada  satu  komponen  lagi  yaitu  komponen  penasihat  hukum  yang meskipun bukan aparat penegak hukum tetapi mereka bersama-sama dengan polisi, jaksa, hakim, petugas pemasyarakatan sebagi penegak hukum.
Adapun  lembaga  yang  mempunyai  hubungan  dengan  penyidik  Polri  dalam penyidikan  tindak  pidana  narkotika  adalah  BNN  dalam  hal  pemberian  rekomendasi rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
Pada  perkara  yang  apabila  tersangkanya  adalah  anak  anak  juga  dilakukan keterpaduan  sistem    dengan  lembaga  Bapas  pada  Kanwil  Hukum  dan  HAM  di  Kota Padang.  Koordinasi  dilakukan  dalam  rangka  pemeriksaan  prilaku  anak  dan pendampingan bagi anak selama menjalani proses penyidikan dan rehabilitasi.
Selanjutnya adalah  hubungan antara penyidik dan kejaksaan. Setelah penyidikan dianggap selesai Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 97-100.
kepada  penyidik  disertai  petunjuknya  dan  penyidik  wajib  melengkapinya  dengan melakukan  pemeriksaan  tambahan.  Keterpaduan  sistem  lainnya  juga  terlihat  dalam  hal ketika dimulainya penyidikan. Penyidik ketika sudah  memulai melakukan penyidikan/pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum/kejaksaan.
Saat  penyidik  menghentikan  penyidikan,  harus  memberitahukan  hal  itu  kepada Penuntut  Umum  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP,  sebaliknya juga  dalam  hal  Penuntut  Umum  menghentikan  penuntutan,  ia  memberikan  Surat Ketetapan  kepada  Penyidik  berdasarkan  Pasal  144  ayat  (3)  KUHAP.  Penuntut  Umum memberikan  turunan  surat  pelimpahan  perkara,  surat  dakwaan  kepada  penyidik  . Demikian  pula  dalam  hal  Penuntut  Umum  mengubah  surat  dakwaan  ia  memberikan turrunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik .
Keterpaduan  juga  dilakukan  oleh  penyidik  dengan  lembaga  peradilan  yaitu Pengadilan  Negeri  setempat.  Hubungan  antara  Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan keputusannya  memberikan  perpanjangan  penahanan  atas  permintaan  penyidik. Disamping itu juga dalam upaya paksa penggeledahan dan penyitaan. Ketua Pengadilan Negeri  menolak  atau  memberikan  surat  izin  penggeledahan  rumah  atau  penyitaan dan/atau surat khusus pemeriksaan surat. Setelah penggeledahan dan penyitaan dilakukan Penyidik  wajib  segera  melapor  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas  pelaksanaan penggeledahan  rumah  atau  penyitaan  yang  dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu dan  mendesak  sebagaimana  dimaksud  Pasal  34 ayat  (2)  dan  Pasal  38 ayat  (2)  KUHAP. Ketika  putusan  sudah  dijatuhkan  oleh  Hakim  maka  panitera  pengadilan  akan memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana. Apabila terdakwa tidak menerima putusan dan menempuh upaya hukum biasa maka  Panitera  memberitahukan  kepada  penyidik  tentang  adanya  perlawanan  dari terdakwa tersebut.
Adapun  upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  agar  terwujud  adanya  sistem peradilan  pidana  yang  terpadu,  mandiri  dan  berwibawa  dengan  berlandaskan  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan  oleh  penyidik  pada  Satnarkoba  Polda  Sumbar,  antara  lain pada  awalnya  dengan  membuat  suatu  perencanaan  penyidikan.  Perencanaan  ( planning ), di  dalamnya  terkandung  berbagai  program  yang  akan  dilaksanakan.  Perencanaan didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  untuk  menentukan  tujuan  organisasi. Perencanaan  berarti  mengidentifikasi  berbagai  tujuan  untuk  kinerja  organisasi  di  masa mendatang serta memutuskan tugas danpenggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.
Sebelum dilakukannya penyidikan dibuatlah suatu rencana penyidikan dan sistem koordinasi yang akan dibuat. Peraturan perundang-undangan harus disusun sebagai suatu kesatuan integral dengan keseluruhan kebijakan/proses/sistem penegakan hukum pidana. Kesatuan  integral  yang  dimaksud  tidak  hanya  pada  mekanisme/prosesnya,  tetapi  juga pada  spirit/jiwa/idenya  yaitu  bahwa  kekuasaan/kewenangan  suatu  subsistem  merupakan bagian  integral  dari  kebijakan/kekuasaan/kewenangan  penegakan  hukum  yang merupakan  kekuasaan  yang  bebas,  mandiri  dan  merdeka.  Adanya  kesadaran  atas kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu ( integrated crime policy ) yang berdasarkan pada  statistik  kriminal  terpadu  ( integrated  crime  statistic )  serta  profil  kejahatan  ( crime profile )  yang  dikaitkan  dengan  perkembangan  kejahatan  yang  terjadi  baik  secara
kuantitas maupun kualitas. 3 Juga disadari adanya saling ketergantungan (interdependensi) antara angka penyelesaian perkara ( clearance rate ), angka pemidanaan ( conviction rate ), disparitas pidana, angka pemidanaan kembali ( reconviction rate ) serta proses penegakan hukum  ( law  making  process )  dan  kepatuhan/kesadaran  hukum  ( law  awareness ). 4 Menurut  Taverne  bukan  rumusan  undang-undangnya  yang  menjamin  kebaikan pelaksanaan  hukum  acara  pidana,  tetapi  hukum  acara  pidana  yang  jelek  dapat  menjadi baik, apabila pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik. 5
Keterpaduan  sistem  peradilan  pidana  harus  diarahkan  pada  penanggulangan kejahatan  yang  berlandaskan precise  justice .yang  mengandung  unsur precise,  and minute  fact  finding  justice,  managed  by  a  group  of  well  trained  and  hard  working professionals meskipun  sulit  di  dalam  pengimplementasiannya  terutama  karena  sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbuka. 6
Pada    dasarnya  hukum  itu  mempunyai  kekuatan  memaksa  yang  dapat  diterima oleh  masyarakat  luas  yang  bersumber  pada  pranatanya  dan  penegakan  hukumnya.  Oleh sebab itu, dimensi moral harus dimasukkan ke dalam dua hal tersebut di atas agar dapat menjamin terlaksananya penegakan hukum secara baik dan guna memberi perlindungan pada  masyarakat  luas.  Yang  kesemuanya  itu  beroperasi  melalui  aparat  penegak  hukum yang berada dalam wadah suatu lembaga/organisasi. Menurut Muladi, sikap fragmentaris dalam penegakan hukum tidak akan terjadi, apabila aparat penegak hukum dilandasi visi dan  misi  yang  sama  bahwa  sistem  peradilan  pidana  pada  dasarnya  mempunyai  tujuan akhir yakni mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ) dan perlindungan sosial ( social  protection ).  Masing-masing  struktur  penegak  hukum  sebenarnya  hanya merupakan subsistem dari sistem yang besar,  yang kesendiriannya tidak akan bermakna apa-apa.  Dalam  hal  demikian,  pendidikan  para  penegak  hukum  yang  relatif  terintegrasi dapat memecahkan sebagian kendala. 7
B. Kendala  Yang  Ditemui  Dalam  Upaya  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  Dalam Mewujudkan  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Pada  Tahap  Penyidikan  Tindak Pidana Narkotika
Polri  sebagai  bagian  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  mempunyai  peran yang  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik.
Sistem  Peradilan  Pidana  pertama-tama  ditandai  oleh  adanya  penerapan pendekatan  administrasi  di  sepanjang  proses  peradilan  pidana.  Sistem  Peradilan  Pidana selanjutnya  dilihat  sebagai  suatu  hasil  interaksi  antara  peraturan  perundang-undangan, praktek  administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial.  Pengertian  sistem  ini mengandung  implikasi  suatu  proses  interaksi,  yang  dipersiapkan  secara  rasional  dan
3 Muladi,  Makalah  disampaikan  pada  “ Seminar  Kewenangan  Penyidikan  dalam  Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia” , Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm3
4 Edi  Setiadi, sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  system  Penegakan  Hukum  pidana  Di  Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm 46
5 Mohammad Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Galangpress Group , Jakarta, 2008, hlm 87
6 Ibid., hlm.92-93.
7 Muladi, Op.,Cit, hlm 89
dengan  cara  efisien,  untuk  memberikan  hasil  tertentu  dengan  segala  keterbatasannya. 8 Penyidik pada Satresnarkoba Polda Sumbar sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu mengalami berbagai kendala dalam  upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu tersebut.
Adapun  kendala  yang  dialami  antara  lain  Sistem/Lembaga  Peradilan  Pidana Belum Terpadu maksudnya sistem tersebut akan dapat berhasil apabila sebagian laporan dan keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat ditangani dan diselesaikan, yang  pada  akhirnya  diajukan  ke  pengadilan  untuk  mendapatkan  putusan  yang  setimpal. Keberhasilan  sistem  tersebut  sangat  tergantung  pada  kerjasama  dan  koordinasi  semua komponen  yang  terlibat  di  dalam  sistem  tersebut,  di  dalam  apa  yang  disebut  sebagai integrated  criminal  justice  system. 9 Masih  tampaknya  gejala  fragmentaris  pada  gerak operasional  sub-subsistem  peradilan  pidana  pada  satu  sisi  dan  pada  sisi  lain  adanya urgensi  pemahaman  pendekatan  sistem  terhadap  penegakan  hukum  pidana  sudah merupakan suatu hal yang mendesak terutama pada tahap penyidikan.
Pendekatan  sistem  terhadap  penegakan  hukum  pidana  berkaitan  dengan  adanya kebutuhan  sinkronisasi  pembentukan,  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  di  bidang hukum  pidana  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  sistem  peradilan  pidana  yang  terpadu ( integrated  criminal  justice  system ).  Pada  dasarnya  sistem  peradilan  pidana  merupakan subsistem penegakan hukum dan lebih luas lagi merupakan subsistem sosial, oleh sebab itu kultur penegakan hukum serta segi kemasyarakatan harus diperhatikan.
Kendala  lain  adalah  Lembaga  penyidikan  belum  mandiri.  Sistem/Lembaga peradilan  pidana  belum  berwibawa  karena  undang  undang  masih  memberikan  peluang kepada lembaga lain selain Kepolisian dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana. Hal  ini  berakibat  terjadinya  tumpeng  tindah  kewenangan  dalam    melakukan  penyidikan. sistem  koordinasi  yang  akan  dilakukan  dengan  penuntut  umum  pun  menjadi  terpengaruh diakibatkan system ini. Penyatuan pemahaman terhadap hasil penyidikan merupakan suatu hal yang menentukan hasil penyidikan.
Dilihat dari aspek substansi hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori Lawrence M.  Friedman  mengenai  substansi  hukum,  terlihat  bahwa  kenyataan  adanya  instansi penyidik  di  luar  kepolisian  menunjukan  tidak  adanya  sinkronisasi  dengan  desain  yang ditata  dalam  KUHAP  Tahun  1981  sebagai  induk  hukum  acara  pidana.  Sebagaimana diketahui  bahwa  dalam  subsistem  penyidikan  terdapat  beberapa  instansi  yang melaksanakan  penyidikan.  Selain  POLRI  juga  terdapat  PPNS  (Pajak,  Bea  Cukai,  Pasar Modal, Kehutanan,  Lingkungan Hidup,  Haki) serta Penyidik dalam tindak pidana khusus (Kejaksaan,  KPK,  BNN,  Perwira  TNI  AL).  Dengan  begitu  banyaknya  instansi  yang menangani  penyidikan,  maka  tidak  mustahil  bahwa  akan  banyak  terjadi  tumpang  tindih dan pertentangan dalam pelaksanaannya.
Sedangkan dari sudut kelembagaan, hal tersebut kurang menggambarkan adanya sebuah  struktur  yang  mandiri  dan  terpadu  dalam  melakukan  penyidikan  karena  terdapat beragam institusi yang masing-masing memiliki struktur organisasi sendiri dan sudah pasti
8 Anton  F.  Susanto, Wajah  Peradilan  Kita,  konstruksi  Sosial  Tentang  Penyimpangan,  Mekanisme kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 74.
9 Bambang  Dwi  Baskoro, Bunga  Rampai  Penegakan  Hukum  Pidana ,  Rajawali  Pres,  Jakarta,    2001, hlm.188.
juga  memiliki  tujuan  sendiri-sendiri  karena  faktor  tekanan  organisasi  itu  sendiri  dan  lain sebagainya.  Dampak  lebih  jauh  dari  keadaan  yang  demikian  itu  adalah  munculnya  sifat instansi  centris,  dan  hal  ini  sangat  tidak  menguntungkan  jika  dilihat  dari  sudut  usaha membangun kultur masyarakat untuk sadar hukum yang bisa berperan aktif dalam proses penegakan hukum pidana. Kerugian lain adalah bahwa data kriminal tidak dapat terpusat dan terpencar serta sulit dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing- masing subsistem peradilan pidana dan sebagainya.

## KESIMPULAN
Upaya  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  Dalam  Mewujudkan  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  Pada  Tahap  Penyidikan  Tindak  Pidana  Narkotika  adalah  dengan  mengadakan koordinasi  dengan  BNN  dalam  hal  rekomendasi  rehabilitasi.  Pada  perkara  yang  apabila tersangkanya  adalah  anak  anak  juga  dilakukan  keterpaduan  sistem    dengan  lembaga  Bapas pada  Kanwil  Hukum  dan  HAM  di  Kota  Padang.  Setelah  penyidikan  dianggap  selesai Penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum  dan  dilakukan  tahap  pra penuntutan.  Penyidik  ketika  sudah  memulai  melakukan  penyidikan/pemeriksaan, memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut  umum/kejaksaan.  Hubungan  dengan  Pengadilan Negeri  dengan  keputusannya  memberikan  izin  terhadap  upaya  paksa  yang  dilakukan penyidik.  Kendala  Yang  Ditemui  Dalam  Upaya  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  Dalam Mewujudkan  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Pada  Tahap  Penyidikan  Tindak  Pidana Narkotika adalah Sistem/Lembaga Peradilan Pidana Belum Terpadu. Masih tampaknya gejala fragmentaris  pada  gerak  operasional  sub  sistem  peradilan  pidana  terutama  pada  tahap penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Puri  Rahardi, Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
Muladi,  Makalah  disampaikan  pada  “ Seminar  Kewenangan  Penyidikan  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia” ,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
Edi  Setiadi, sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  system  Penegakan  Hukum  pidana  Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
Mohammad Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Galangpress Group , Jakarta, 2008.
Anton  F.  Susanto, Wajah  Peradilan  Kita,  konstruksi  Sosial  Tentang  Penyimpangan, Mekanisme  kontrol  dan  Akuntabilitas  Peradilan  Pidana, Refika  Aditama,  Bandung, 2004.
Bambang  Dwi  Baskoro, Bunga  Rampai  Penegakan  Hukum  Pidana ,  Rajawali  Pres,  Jakarta, 2001.