COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## EKSISTENSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Sri Hariati Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia srihukum80@gmail.com

## Article Info
Article History
Received: April 15, 2023
Accepted: June 19, 2023
Keywords: Islamic Law, Early Childhood Marriage, West Nusa Tenggara Regional Regulation

## Abstract
This  study  entitled  Existence  of  Regional  Regulation  Number  5  of 2021  Concerning  the  Prevention  of  Child  Marriage  as  an  Effort  to Prevent Early Marriage in the Perspective of Islamic Law purposed to analyze the views of Islamic Law on Regional Regulation No. 5/2021 which contains regulations that reaching every element of West Nusa Tenggara  society  to  prevent  early  marriage.  This  study  uses  the normative law research method. Based on this research, it is known that Islamic Law never in fact gives orders to make early marriage a solution when a family is faced with life problems because there are many harms that are obtained by the parties when engaging in early marriage.

## ABSTRAK
Penelitian  dengan  judul  Eksistensi  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam pada Perda No. 5/2021 yang  memuat  regulasi  dengan  menyentuh  langsung  ke  setiap  unsur  masyarakat  Nusa Tenggara  Barat  untuk  dilakukannya  pencegahan  perkawinan  usia  dini.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  Hukum  Normatif.  Berdasarkan  penelitian  ini  diketahui bahwa  Hukum  Islam  faktanya  tidak  pernah  sama  sekali  memberikan  perintah  untuk menjadikan  perkawinan  usia  dini  sebagai  solusi  ketika  suatu  keluarga  dihadapkan  pada masalah  kehidupan  karena  banyak  mudharat  yang  didapatkan  oleh  para  pihak  manakala melakukan perkawinan usia dini.
Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan Anak Usia Dini, Perda NTB

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang menyerap sistem Civil Law . 1 Namun, dalam sistem hukum  tersebut  Indonesia  tidak  hanya  memberlakukan  hukum  positif  (Hukum  Pidana, Hukum  Perdata,  dan  Hukum  Tata  Negara),  Indonesia  juga  mengakui adanya  hukum  yang hidup di dalam masyarakat yang diantaranya yakni Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai subordinat  hukumnya. 2 Penerapan  hukum-hukum  tersebut  telah  dijamin  oleh  konstitusi
1 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cet.2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 80.
2 Ibid, Hlm. 81.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Bangsa  Indonesia  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945)  dari  Pasal  27  sampai  Pasal  29  yang  mengatur  tentang  hak-hak  warga negara.
Negara Indonesia sendiri mengakui Hukum Islam dan mengkodifikasikannya ke dalam produk  undang-undang,  beberapa  diantaranya  dihimpun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).  Dalam  KHI  sendiri  terdiri  dari  tiga  buku,  diantaranya  buku  pertama:  tentang pernikahan,  buku  kedua:  tentang  warisan,  dan  buku  ketiga:  tentang  wakaf.  Pembagian dalam ketiga buku ini hanya merupakan kumpulan bidang hukum yang dibahas, yaitu bidang hukum  perkawinan,  bidang  hukum  waris,  dan  bidang  hukum  wakaf.  Dalam  kerangka sistematisnya,  setiap  buku  dibagi  menjadi  beberapa  bab  dan  kemudian  untuk  bab-bab tertentu dibagi menjadi beberapa bagian yang dirinci lebih lanjut dalam bab-bab yang lebih komprehensif. 3
Di  Indonesia,  permohonan  dispensasi  perkawinan  anak  dilangsungkan  dalam  dua cara,  yaitu  melalui  Pengadilan  Negeri  sebagai  pengadilan  umum  dan  Pengadilan  Agama sebagai  pengadilan  yang  ditujukan  untuk  warga  negara  yang  memeluk  agama  Islam. Perkawinan  di  Indonesia  juga  dilangsungkan  dengan  berdasarkan  prinsip-prinsip keagamaan.  Prinsip-prinsip  tersebut  tentunya  disesuaikan  dengan  kepercayaan  dan kebudayaan  yang  diyakini  serta  diterapkan  oleh  masyarakat.  Pada  saat  ini,  secara  positif Indonesia menuangkan segala bentuk pengaturan perkawinan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan, masyarakat  sudah  menjadikan  undang-undang  tersebut  sebagai  pedoman  dalam  setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia  adalah  bahwa  calon  suami  istri  harus  telah  matang  dari  segi  jiwa  dan  raganya untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan.  Maksudnya,  Undang-Undang  Perkawinan menganut  prinsip  bahwa  setiap  calon  suami  dan  calon  istri  yang  hendak  melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri‚  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita. 4 Dengan  asas  ini,  tujuan  perkawinan  akan  dapat  lebih  mudah  dicapai  apabila  kedua mempelai  telah  matang  jiwa  raganya.  Berkenaan  dengan  prinsip  kematangan  ini,  maka standar yang digunakan adalah penetapan batas usia pernikahan. 5
Sementara  itu,  seiring  dengan  perkembangan  zaman,  maka  ketentuan  usia perkawinan  di  Indonesia  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  perlu disesuaikan  lagi.  Sehingga  undang-undang  tersebut  diperbaharui  dengan  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2019  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan. Yang di dalamnya diatur mengenai syarat batas usia pernikahan laki-laki dan wanita ialah masing-masing harus sudah berusia 19 tahun, yang sebelumnya laki laki harus berusia 19 tahun, dan wanita 16 tahun. 6
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih banyak  terjadi  kasus  perkawinan  anak  atau  pernikahan  usia  dini.  Menurut  data  dari  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Anak,  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana (DP2AP2KB) Provinsi NTB, angka perkawinan anak meningkat setiap tahun, dimulai pada
3 Asriati, Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2012, Hlm. 23-39.
4 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia  Islam, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2005, Hlm. 183.
5 Nasution, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, Doctoral  Dissertation,  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara,  Sumatera  Utara,  2019.  Hlm 253.
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 2019/NO. 186, TLN NO. 6401, 4 HLM, Pasal 7 Ayat 1.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
tahun 2019 yakni 370 kasus, pada tahun 2020 terjadi 875 kasus, dan pada tahun 2021 telah terjadi 1.132 kasus perkawinan anak di NTB. 7
Tingginya  usia  perkawinan  anak  atau  remaja  di  Pulau  Lombok  tersebut  disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: sosial dan budaya, juga faktor kepercayaan. 8 Menurut Martina Purna Nisa, seorang hakim Pengadilan Tinggi Banjar Baru, Kalimantan Selatan, banyak dari para  orang  tua  yang  meminta  dispensasi  nikah  untuk  anaknya  yang  belum  cukup  umur dalam usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan dengan alasan “takut zina”. Bahkan para orang tua tidak sama sekali memberikan penolakan terhadap permintaan sang anak yang ingin melangsungkan pernikahan. 9
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  seorang  mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah Mataram  di  Kabupaten  Lombok  Timur  sebagai  daerah  yang  kasus  perkawinan  anaknya masih tinggi, ia menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak ialah  karena  faktor  kebudayaan  dan  kepercayaan  masyarakat  di  NTB  yang  masih  sangat kuat. Dimana mereka menganggap bahwa kebolehan menikah seseorang itu ditandai ketika seorang anak sudah memasuki usia akil baligh , yakni ditandai dengan keluarnya darah haid pertama pada perempuan, atau pada laki-laki mengalami mimpi basah hingga keluar mani pertama kali dalam hidupnya. 10 Bahkan, pendapat empat ulama (Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki)  tentang  ijtihad  yang  menyatakan  bahwa  pernikahan  sebelum baligh adalah  sah menurut Hukum Islam. Mereka menggunakan landasan dari Al-Qur'an, hadits dan peristiwa pada  masa  Nabi  Muhammad  dan  para  sahabat,  misalnya,  Nabi  Muhammad  menikah dengan Aisyah Ra. saat baru berusia 6 tahun, dan sahabat perawi Ibnu Umar menikahkan anaknya  yang  belum  baligh.  Namun,  menurut  keempat  mazhab  ini  suatu  peristiwa  yang bersifat  boleh  bukan  berarti  harus,  sehingga  pintu  ijtihad  dibiarkan  terbuka  untuk menentukan batas usia menikah menurut kebutuhan dan peristiwa waktu itu. 11
Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  merupakan  provinsi  yang  di  dalamnya  mayoritas masyarakatnya  memeluk  Agama  Islam,  menurut  data  dari  Kantor  Wilayah  Kementerian Dalam  Negeri  Nusa  Tenggara  Barat,  pada  tahun  2021  tercatat  96%  penduduk  Nusa Tenggara  Barat  beragama  Islam  dengan  jumlah  5,41  juta  jiwa. 12 hal  ini  tentunya  cukup melazimkan  bahwa  memang  doktrin  keagamaan  yang  cukup  kental  dalam  kehidupan bermasyarakat  menjadi  bukti  ajaran  agama  memiliki  pengaruh  kuat  terhadap  tingginya kasus  perkawinan  anak  di  NTB.  karena  pasalnya  menikah  muda  dalam  agama  akan mencegah terjadinya perzinahan dan kehamilan di luar nikah. 13
Oleh  karena  itu,  pemerintah  dalam  hal  ini  menerbitkan  regulasi  berupa  peraturan daerah  terkait  dengan  pencegahan  perkawinan  anak  dalam  Peraturan  Daerah  Nusa Tenggara  Barat  (NTB)  No.  5  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  Perkawinan  Anak.  Dalam peraturan  daerah  tersebut,  terdapat  dua  cara  pemerintah  melakukan  upaya  pencegahan perkawinan anak di NTB, yakni melalui Pengadilan dan Pendidikan (sosialisasi).  Peraturan ini diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak di NTB yang dari tahun ke tahun semakin banyak, sehingga tunduk pada undang-undang induknya yakni UU No. 16  Tahun
7 DP2AP2KB Provinsi NTB Atau Lihat Https://Dp3ap2kb.Ntbprov.Go.Id/Data-Dan-Informasi/Download/Data- Kekerasan-Anak/, Diakses 6 September 2022.
8 Hamidiyanti,  Faiqah,  Sulanty,  &  Ristrini, Intervensi  Tokoh  Agama  Dan  Tokoh  Adat  Pada  Tradisi  Menikah Suku  Sasak  Dalam  Rangka  Menurunkan  Kejadian  Pernikahan  Usia  Dini  Di  Kabupaten  Lombok  Barat Provinsi Ntb , Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 21(3), 2018, Hlm. 152-162.
9 Martina  Purna  Nisa, Dispensasi  Kawin,  Dua  Mata  Pisau  Pencegahan  Perkawinan  Anak, Artikel  Dirjen Pengadilan Tinggi Agama, Banjar Baru, Diakses 4 Februari 2021.
10 Rini,  Indrawati. Kebijakan  Pemerintah  Lombok  Timur  Dalam  Menanggulangi  Kasus  Perkawinan  Anak  Di Masa  Pandemi  Di  Desa  Lepak  Kecamatan  Sakra  Timur  Tahun  2020 ,  Phd  Thesis  Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021, Hlm. 31.
11 Abdi Karo , Masalah Perkawinan , Cet. I, PT.Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 67.
12 Katadata.Co.Id, Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/21/Lebih-Dari-96-Penduduk-Nusa- Tenggara-Barat-Beragama-Islam Diakses 6 September 2022.
13 Kagama.co.id,  Http://Kagama.co/2020/01/24/Adat-Istiadat-Dan-Kepercayaan-Sebabkan-Budaya-Pernikahan- Dini-Di-Lombok-Timur-Bertahan/2/ Diakses Pada 5 September 2022.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
2019  jo.  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  mensyaratkan  berlangsungnya perkawinan harus diatas batas usia minimal yakni 19 tahun.
Dalam  keberlangsungannya,  hal  tersebut  tentunya  menimbulkan  pertentangan  yang cukup  signifikan  antara  regulasi  turunan  hukum  positif  dengan  persepsi  masyarakat terhadap  Hukum  Islam  itu  sendiri.  Hal  inilah  yang  menarik  penulis  untuk  melakukan penelitian  terhadap  eksistensi  Peraturan  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  No.  5  Tahun  2021 tentang  Pencegahan  Perkawinan  Anak  sebagai  upaya  preventif  pernikahan  dini  menurut perspektif Hukum Islam. Karena adanya pertentangan norma antara Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum positif yang dibuat oleh pemerintah.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  hukum  Normatif,  yakni metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  perundang- undangan,  teori-teori  hukum,  norma-norma  hukum  serta  azas-azas  hukum,  putusan pengadilan,  perjanjian,  serta  doktrin  (ajaran),  penelitian  normatif  juga  dapat  disebut penelitian kepustakaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini
Hasil survei “Praktek Pernikahan Dini di Indonesia” yang dilakukan di delapan wilayah oleh Plan Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kajian Kependudukan dan Politik (PSKK) UGM:  Menurut  temuan  di  beberapa  daerah  yang  diantaranya  Indramayu,  Grobogan, Rembang,  Tabanan,  Dompu  NTB,  Sikka,  Lembata,  dan  Timur  Tengah  Selatan,  rata-rata usia  pasangan  menikah  adalah  16  tahun  di  seluruh  wilayah  studi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kesehatan  reproduksi  juga  dipengaruhi  oleh  perkawinan  anak.  Anak perempuan yang menikah di usia muda memiliki peluang kematian yang lebih tinggi. 14 Ancaman terhadap kesehatan mental adalah efek lain yang dialami perempuan muda yang  menikah.  Ketika  anak  perempuan  meninggalkan  keluarga  mereka  dan  bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, mereka akan cenderung mengalami stres. Anak perempuan juga terkena dampak negatif dari pernikahan anak, membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ditemukan bahwa hingga 44% putri pengantin muda sering mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  56%  sisanya  memiliki  pengalaman sporadis dengan kekerasan dalam rumah tangga. 15
Kehamilan  di  luar  nikah  ( Married  By  Accident )  adalah  masalah  yang  berbeda  dari pernikahan dini, yang bahkan dapat memiliki dampak yang lebih fatal dan membahayakan nyawa ibu dan anak. Anak perempuan antara usia 10 dan 14 tahun lima kali lebih mungkin terkena  dampak  dibandingkan  wanita  antara  usia  20  dan  25  untuk  meninggal  saat  hamil atau  melahirkan.  Berdasarkan  data  di  atas,  terlihat  bahwa  kesehatan  reproduksi  dan seksualitas  wanita  beresiko  akibat  pernikahan  anak. 16 Mengingat  usia  yang  sangat  muda untuk  mengandung  berdampak  pada  kesehatan  reproduksi  perempuan  tersebut,  usia  di bawah  19  tahun  belum  sanggup  dan  belum  siap  untuk  mengandung  dan  melahirkan, ditambah  lagi  tulang  panggulnya  masih  terlalu  kecil  sehingga  beresiko  buruk  saat  proses persalinan.  Kasus  tersebut  sampai  harus  membuat  sang  ibu  dan  anak  dilarikan  ke  rumah sakit. Perempuan yang menikah muda ketika hamil sangat beresiko mengalami keguguran. Apalagi  bagi  perempuan  dengan  usia  antara  15-19  tahun  memiliki  tingkat  keguguran  dan kematian  saat  melahirkan  2  kali  lebih  besar  bagi  ibu  dan  anak.  Lalu,  saat  terjadinya kehamilan pada remaja akan beresiko terjadi komplikasi persalinan seperti fistula obstetric, infeksi,  anemia,  pendarahan,  dan  eclampsia.  Persalinan  pada  kehamilan  remaja  juga
14 Djamilah,Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia , Vol. 3, Jurnal Studi Pemuda, 2014, Hlm. 2.
15 Ibid.
16 Ibid, Hlm. 13.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
meningkatkan  resiko  kelainan  letak  janin,  kelainan  panggul,  kelainan  kuat  saat  mengejan, dan  lain  sebagainya.  Selain  dampak  buruk  yang  terjadi  pada  calon  ibu  usia  remaja, kehamilan  di  usia  muda  juga  akan  berdampak  pada  kesehatan  si  bayi  tersebut. Kemungkinan bayi prematur, cacat fisik, dua kali lebih mungkin terjadi dari pada orang yang mengandung  saat  usia  dewasa,  hal  tersebut  karena  hormon  pada  ibu  muda  masih  belum stabil dan sering mengalami stres. 17

## Pandangan Hukum Islam
Terbitnya Undang-Undang Perkawinan terbaru yakni UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait dengan revisinya perihal pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi 18

## Ayat (1)
Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun.

## Ayat (2)
Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Alasan  diubahnya  pasal  tersebut  ialah  karena  makna  perkawinan  dalam  undang- undang tersebut sangatlah suci dan sakral yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita    sebagai    suami    istri    dengan    tujuan    membentuk keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya tujuan dari perkawinan yang dilangsungkan pun ialah untuk membentuk suatu keluarga  yang sakinah,  mawaddah,  wa  rahmah .  Artinya  ketika  dua  orang  telah  terikat  ke dalam  janji  pernikahan,  maka  tujuan  utamanya  ialah  untuk  mewujudkan  keluarga  yang bahagia di atas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang suci itu dua orang yang terikat pernikahan haruslah  memiliki  kesiapan  yang  matang  dari  segi  mental,  fisik,  dan  financial  karena perjalanan  pernikahan  merupakan  perjalanan  seumur  hidup  bersama  orang  yang  dicintai, bukan semata-mata untuk mencari kebahagiaan sesaat. Maka dirumuskanlah bahwa syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan itu ialah harus sudah berumur 19 Tahun dengan izin dari orang tua/Wali, sedangkan jika dengan kehendak sendiri harus minimal berusia 21 tahun.  Hal  ini  tentunya  sedikit  menggeser  paradigma  yang  telah  ada  sejak  dahulu  dimana masyarakat selalu menitikberatkan kesiapan dalam hal pernikahan  bukan pada usia, tetapi mental  dan  fisik,  serta  adanya  dalil  yang  menyatakan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW menyiasatkan  apabila  telah  mampu  untuk  menikah  maka  menikahlah,  Nabi  SAW bersabda 19 :
ﻣَ نِ ا ﺳْ ﺗَ طَ ﺎ عَ ﻣِ ﻧْ ﻛُ مُ اﻟْ ﺑَﺎ ءَ ةَ ﻓَﻠْ ﯾَﺗَ زَ وﱠ جْ ، ﻓَﺈِ ﻧﱠ ﮫُ أَ ﻏَ ض ﱡ ﻟِﻠْ ﺑَ ﺻ َرِ وَأ َﺣْ ﺻ َ نُ ﻟِﻠْ ﻔَ رْ ج ِ، وَ ﻣَ نْ ﻟَمْ ﯾَﺎ ﻣَ ﻌْ ﺷَ رَ اﻟ ﺷﱠ ﺑَﺎ ب ِ، ﯾَ ﺳْ ﺗَ طِ ﻊْ ﻓَ ﻌَﻠَ ﯾْ ﮫِ ﺑِ ﺎﻟ ﺻ ﱠوْ مِ ، ﻓَ ﺈِﻧﱠ ﮫُ ﻟَ ﮫُ وِ ﺟَ ﺎ ء ٌ.
Artinya:  ‘Wahai  para  pemuda,  barangsiapa  di  antara  kalian  yang  mampu  menikah, maka  menikahlah.  Karena  menikah  lebih  dapat  menahan  pandangan  dan  lebih memelihara  kemaluan.  Dan  barangsiapa  yang  tidak  mampu,  maka  hendaklah  ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).’
Al-Qur'an  dan  hadits  tidak  secara  khusus  menyebutkan  usia  minimum  seseorang dapat  menikah.  Sudah  menjadi  syarat  dalam  undang-undang  bahwa  seseorang  harus berusia  minimal  19  tahun,  memiliki  akal  sehat,  dapat  membedakan  antara  yang  baik  dan
17 Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek , Vol. 14, Jurnal Pamator, 2021, Hlm. 89.
18 Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 2019/NO. 186, TLN NO. 6401, 4 HLM, Pasal 7 ayat 1 dan 2.
19 Op. Cit, HR. Al-Bukhari (No. 5066) Kitab An-Nikaah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikaah, Dan At-Tirmidzi (No. 1087) Kitab An-Nikaah.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
yang  buruk,  dan  dapat  menyetujui  pernikahan  ketika  pernikahan  itu  tepat  untuk  dilakukan. Dalam  Islam,  seseorang  telah  dianggap  orang  dewasa  atau  anak-anak  tidak  semata-mata didasarkan  pada  batas  usia  seperti  yang  ditetapkan  oleh  hukum  Barat.  Hukum  Islam mendefinisikan  "anak-anak"  sebagai  siapa  saja  yang  belum baligh karena  usianya.  Istilah " baligh "  mengacu  pada  penetapan  yang  dibuat  berdasarkan  tanda-tanda  fisik.  Menurut tabi'in, anak perempuan dianggap telah baligh jika mengalami menstruasi, sedangkan anak laki-laki dianggap telah baligh ketika spermanya keluar. ketika gejala fisik tidak muncul pada tubuh  anak,  maka  umurlah  yang  digunakan  sebagai  batasan.  Para  Fuqaha  menetapkan batas  usia  pubertas  seorang  anak  dianggap baligh ketika  dia  berusia  lima  belas  tahun menurut  Madzhab  Hanafi,  Syafi'i,  dan  Hanbali.  Sebaliknya,  Madzhab  Maliki  menetapkan usia pubertas pada usia tujuh belas tahun. 20
Ulama telah menafsirkan hadist nabi terkait "menyegerakan menikah" dalam berbagai pandangan.  Pertama,  tinjauan  berfokus  pada  aspek  mental,  yang  dalam  hal  ini  tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang yang dimaknai sebagai kecerdasan dan tingkah laku. Kedua, tinjauannya terfokus pada kondisi fisik sekaligus mukallaf , yang dimaknai sebagai ia cukup  umur  dan  telah  bermimpi. 21 Sementara  itu,  menurut  hadits  yang  berbeda,  Nabi Muhammad SAW mencontohkan menikah sebelum pubertas ketika beliau menikahi Aisyah ra saat dia berusia enam tahun dan tinggal bersama dengannya ketika dia berusia sembilan tahun.  Berdasarkan  kondisi  ini,  para  Fuqaha  memiliki  pandangan  yang  berbeda  mengenai batasan usia untuk menikah.
Batas  usia  perkawinan  menurut  pandangan  ulama  klasik  bervariasi.  Kebolehan menikahkan  anak  usia  6  tahun  ( belum  baligh )  berdasarkan  dalil  hadist  dari  Aisyah  yang diriwayatkan oleh Bukhari 22 :
“Dari  Aisyah  bahwasanya  Nabi  menikahinya  dalam  usia  enam  tahun  tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”.
Hadist  tersebut  menjelaskan  bahwa  Aisyah  ra  menikah  dengan  Rasul  pada  usia  6 tahun  dan  tinggal  serumah  dengan  Rasulullah  Saw  pada  usia  9  tahun.  Oleh  karena  itu, ulama klasik menjelaskan bahwa jika hadist ini dipahami secara tekstual, menurut mereka, akad  bagi  usia  6  tahun  atau  lebih  adalah  sah.  Karena  secara  fisik,  pertumbuhan  anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak  perempuan  itu  belum  digauli.  Namun,  jika  hadits  ini  dimaknai  secara  konteks,  hadist tersebut  hanyalah  berita  dan  bukan  ajaran  yang  harus  diikuti  atau  ditinggalkan,  karena kemungkinan  zaman  Rasulullah  SAW  di  Hijaz  pada  saat  itu  anak-anak  berusia  sembilan tahun memiliki kondisi fisik dan ciri-ciri tubuh seperti orang dewasa. 23 Maka hadist tersebut ditafsirkan  bukan  sebagai  perintah  untuk  melaksanakan  perkawinan  pada  usia  6  tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi Rasulullah Saw.

## Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang Pencegahan Perkawinan Anak
Dalam  keberlakuannya  Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan Perkawinan  Anak  memiliki  beberapa  pokok  bahasan  yang  harus  dikaji.  Unsur–unsur sosiologis  seperti  bagaimana  penerapan  pencegahan  perkawinan  anak  usia  dini  ini  akan efektif berjalan di masyarakat tanpa menimbulkan penolakan akibat tradisi atau pemahaman kepercayaan  yang  telah  mengakar  kuat  di  setiap  perilaku  masyarakat  terutama  di  bidang perkawinan.
20 Zanariah Noor, Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam , Jurnal Syariah, Vol. 21 No. 2, 2013, hlm. 165- 170.
21 Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan  Undang-Undang  Perkawinan  di  Negara-Negara  Muslim” ,  Mimbar  Hukum,  Vol.  VII,  No.  26,  1996, hlm. 70.
22 Maktabah Syamilah, HR Bukhari, hadits no 4738.
23 Sabri  Samin, Eklektisisme  Hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  memaknai  Ruang  Privat  dan  Ruang  Publik , Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 2019, hlm. 12.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak
Peraturan  daerah  merupakan  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan  dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional  yang  jelas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 18 ayat 6
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan peraturan daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut 24 :
“Materi  muatan  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota berisi  materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan  serta  menampung  kondisi  Khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.
Dalam  Pasal  14  Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah jelas mengamanatkan bahwa setiap materi muatan  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  berisi  materi muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  serta menampung  kondisi  khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks pernikahan anak usia dini di Provinsi Nusa  Tenggara  Barat,  segala  macam  permasalahan  yang  terjadi  akibat  perkawinan  anak usia dini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga sudah  sepatutnya  Pemerintah  Provinsi  NTB  merumuskan  regulasi  yang  berkaitan  dengan perkawinan  anak  usia  dini.  Namun,  sepatutnya  dalam  merumuskan  regulasi  tersebut pemerintah  daerah  harus  memperhatikan  beberapa  asas  dalam  pembentukan  peraturan daerah, yang diantaranya: 25
a.  Asas Kejelasan Tujuan.
“Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.
b.  Asas Kelembagaan Atau Organ Pembentuk Yang Tepat “Bahwa  setiap  jenis  peraturan  perundang-undangan  harus  dibuat  oleh  lembaga negara  atau  pejabat  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berwenang. Peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.
c.  Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan “Bahwa  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
d.  Asas Dapat Dilaksanakan
“Bahwa setiap
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan  efektivitas  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut  di  dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.
e.  Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan “Bahwa  setiap  Peraturan  Perundang-undangan  dibuat  karena  memang  benar-benar dibutuhkan  dan  bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara”.
f.  Kejelasan rumusan
24 Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM, Pasal 14.
25 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan,  Direktorat  Fasilitasi  Perancangan  Peraturan  Daerah, Panduan  Praktis  Memahami  Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan, 2011, Hlm. 16.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
“Bahwa  setiap  Peraturan  Perundang-undangan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan,  sistematika,  pilihan  kata  atau  istilah, serta  bahasa  hukum  yang  jelas  dan  mudah  dimengerti  sehingga  tidak  menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.
Asas-asas  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  sangat  penting  dalam keberlangsungan pelaksanaannya di masa depan. Setiap daerah yang dirumuskan regulasi terkait dengan permasalahan yang ada dalam daerah tersebut sejatinya tidak boleh terlepas dari  unsur-unsur  yang  melibatkan  masyarakat  di  dalamnya.  Sehingga  perumusan  sebuah peraturan daerah diharuskan untuk sesuai dengan asas-asas yang berlaku.
Dalam  konteks  Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan Perkawinan Anak. Sejatinya setiap kondisi atau permasalahan yang terjadi di suatu daerah semestinya  agar  dapat  berjalan  dengan  efektif,  memerlukan  sebuah  perancangan  yang komprehensif  dan  terstruktur  dengan  mengkaji  kondisi  filosofis,  yuridis  dan  kondisi sosiologis  masyarakat  di  dalam  sebuah  naskah  akademik.  Sehingga  peraturan  daerah tersebut dalam keberlakuan kedepannya berlaku secara efektif di masyarakat.

## IV.  KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam, tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan di usia muda. Bahkan Rasulullah SAW pun melakukannya ketika beliau menikahi Aisyah ra pada usia sembilan tahun. Namun memang perlu menjadi catatan bahwa Hukum Islam pun tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan perkawinan di usia dini. Sehingga itulah yang menjadi landasan diaturnya pasal 15 KHI yang mengatur mengenai pembatasan usia perkawinan bagi perempuan yakni 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.
Dalam  konteks  perkawinan  anak  usia  dini,  Agama  Islam  menekankan  tujuan  dan esensi  dari  setiap  ajaran  dan  pedomannya,  yang  tidak  dapat  dilihat  semata  dengan  mata telanjang. Islam menganjurkan hal-hal yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan pernikahan. Dalam hal agar terjadi saling memberi dan menerima, berbagi perasaan, saling curhat,  dan  menasehati  antara  suami  istri  dalam  memelihara  rumah  tangga  dalam meningkatkan ketakwaan, yang mana memerlukan kedewasaan dari kedua belah pihak.
Dalam  keberlakuannya,  Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan Perkawinan  Anak  merupakan  regulasi  yang  ditujukan  untuk  menekan  angka  perkawinan anak  yang  semakin  tinggi  terjadi  di  daerah  NTB  setiap  tahunnya.  Sebagai  peraturan  yang menjadi  pelaksana  dari  UU  No.  16  tahun  2019  jo.  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan terkait pembatasan Usia untuk menikah menjadi 19 tahun, perda ini telah sesuai dengan  prinsip  atau  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik, dan  telah  melaksanakan  sesuai  SOP  yang  telah  ditentukan  oleh  UU  No.  12  Tahun  2011 tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  dalam  keberlakuannya sudah  bisa  dipastikan  bahwa  perda  ini  mengutamakan  adanya  kepentingan  masyarakat daerah NTB agar masyarakat tercegah dari berbagai dampak yang dapat ditimbulkan akibat melakukan  perkawinan  anak  usia  dini.  Dalam  perspektif  Hukum  Islam,  perda  no  5  tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pun tidak melanggar kaidah-kaidah Fiqh yang berlaku.
Berdasarkan  Prinsip  Maslahah  Mursalah  sebagai  metode  dalam  menyikapi permasalahan perkawinan anak usia dini mengatakan bahwa dalam melihat sebuah hukum, maka  maslahat  harus  lebih  didahulukan,  sehingga  mudharat  yang  dapat  ditimbulkan  pun semakin dapat diminimalisir. Dalam konteks perkawinan anak usia dini, perda No. 5 tahun 2021  bahkan  lebih  dari  cukup  untuk  memenuhi  kepentingan  maslahat  masyarakat  demi untuk  menghindari  resiko  atau  mudharat  yang  dapat  ditimbulkan  dari  terjadinya  praktik perkawinan anak usia dini.

## REFERENSI
Abdi Karo, Masalah Perkawinan, Cet. I, PT.Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Asriati, Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2012.
Dini  Fadilah,  Tinjauan  Dampak  Pernikahan  Dini  dari  Berbagai  Aspek,  Vol.  14,  Jurnal Pamator, 2021.
Djamilah,Reni  Kartikawati,  Dampak  Perkawinan  Anak  di  Indonesia,  Vol.  3,  Jurnal  Studi Pemuda, 2014.
DP2AP2KB  Provinsi  NTB  Atau  Lihat  Https://Dp3ap2kb.Ntbprov.Go.Id/Data-Dan- Informasi/Download/Data-Kekerasan-Anak/, Diakses 6 September 2022.
Hamidiyanti,  Faiqah,  Sulanty,  &  Ristrini,  Intervensi  Tokoh  Agama  Dan  Tokoh  Adat  Pada Tradisi  Menikah  Suku  Sasak  Dalam  Rangka  Menurunkan  Kejadian  Pernikahan  Usia Dini  Di  Kabupaten  Lombok  Barat  Provinsi  Ntb,  Buletin  Penelitian  Sistem  Kesehatan, 21(3), 2018.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  LN.  2019/NO.  186,  TLN  NO. 6401, 4 HLM, Pasal 7 Ayat 1.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 2019/NO. 186, TLN NO. 6401, 4 HLM, Pasal 7 ayat 1 dan 2.
Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  LN.2011/No.  82,  TLN  No.  5234,  LL SETNEG: 51 HLM, Pasal 14.
Katadata.Co.Id,Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/21/Lebih-Dari-96- Penduduk-Nusa-Tenggara-Barat-Beragama-Islam Diakses 6 September 2022.
Kagama.co.id, Http://Kagama.co/2020/01/24/Adat-Istiadat-Dan-Kepercayaan-Sebabkan- Budaya-Pernikahan-Dini-Di-Lombok-Timur-Bertahan/2/  Diakses  Pada  5  September 2022.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Direktorat  Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Panduan  Praktis  Memahami  Perancangan  Peraturan  Daerah,  Direktorat  Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan, 2011.
Maktabah Syamilah, HR Bukhari, hadits no 4738.
Martina  Purna  Nisa,  Dispensasi  Kawin,  Dua  Mata  Pisau  Pencegahan  Perkawinan  Anak,
Artikel Dirjen Pengadilan Tinggi Agama, Banjar Baru, Diakses 4 Februari 2021.
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2005.
Nasution,  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia (Studi  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.
Rini,  Indrawati.  Kebijakan  Pemerintah  Lombok  Timur  Dalam  Menanggulangi  Kasus Perkawinan  Anak  Di  Masa  Pandemi  Di  Desa  Lepak  Kecamatan  Sakra  Timur  Tahun 2020, Phd Thesis Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.
Sabri  Samin,  Eklektisisme  Hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  memaknai  Ruang  Privat  dan Ruang Publik, Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 2019.
Zanariah  Noor,  Perkahwinan  Kanak-Kanak  Dan  Tahap  Minima  Umur  Perkahwinan  Dalam Undang-Undang Keluarga Islam, Jurnal Syariah, Vol. 21 No. 2, 2013.
Zaki  Fuad  Chalil,  Tinjauan  Batas  Usia  Minimal  Usia  Kawin:  “Studi  Perbandingan  antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”, Mimbar Hukum, Vol. VII, No. 26, 1996.
Zainal  Asikin,  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia,  Cet.2,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2013.