## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024

## Political Disruption: Opportunities and Challenges of New Political Parties Ahead of the 2024 Election
Fitria Barokah 1* , Tabah Maryanah 2 , Ari Darmasturi ³ , Hertanto 4 1,2,3,4 Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
*Email Korespondensi: fitriabarokah84@gmail.com Diterima: 28 Maret 2022 Direvisi: 30 Mei 2022 Disetujui: 30 Juni 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i1.273
Abstrak: Tahun 2024 akan digelar pemilu akbar berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, terdapat  enam  partai  pendatang  baru  yang  sudah  mengantongi  SK  Pengesahan  dari  Badan  Hukum  dan Kemenkumham  dan  siap  menyusun  strategi  untuk  ikut  serta  dalam  kontestasi  tersebut.  Tulisan  ini membahas    peluang  dan  tantangan  kemunculan  partai-partai  baru  yang  partai  hadapi  di  era  disrupsi dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  menghadapi  persaingan  elektoral  jelang  pemilu  2024. Metode  penulisan  menggunakan literature  review dan  data  akan  didapatkan    melalui  studi  kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, dan hal-hal yang relevan dengan permasalahan  yang diteliti. Hasil dan analisis dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hadirnya partai baru pada pemilu yang diselenggarakan 2024  mendatang  tampaknya  akan  menjadi  tahun    politik  yang  berada  dalam  ambang  kerawanan  dan perpecahan,  adapun  strategi  yang  ampuh  untuk  meminimalisir  perpecahan  adalah  dengan  menanamkan sistem demokrasi internal partai, agar konflik internal antar anggota di dalam partai tidak terjadi kembali. Tantangan  lainnya,  disrupsi  akan  membajak  peran  partai  politik  jika  parpol  enggan  mengikuti  arus disrupsi. Pada era disrupsi munculnya partai-partai politik memberikan peluang untuk pengerahan massa pada  saat  kampanye  dengan  menggunakan  media  sosial  yang  dinilai  lebih  efektif,  lebih  murah,  dan memiliki  daya  jangkau  luas  dan  merata.  Selain  itu,  disrupsi  dapat  dimanfaatkan  parpol  untuk  strategi branding partai.  Namun  dampak  buruk  disrupsi  ini  dapat  menyebabkan  perang  media  sosial  di  antara partai politik dalam ragam laman media sosial seperti penyebaran berita hoaks.
Kata Kunci: Disrupsi, Partai Politik Baru, Pemilu
Abstract: In 2024, there will be a grand election based on the decision of the Indonesian KPU No. 21 of 2022,  there  are  six  newcomer  parties  that  have  already  pocketed  a  ratification  decree  from  the  Legal Entity and the Ministry of Law and Human Rights and are ready to develop a strategy to participate in the contestation.  This  article  discusses  the  opportunities  and  challenges  of  the  emergence  of  new  parties faced in the era of disruption by utilizing information technology in facing the 2024 election competition. The writing method uses a literature review and data that will be obtained through literature studies, such as  books,  scientific  journals,  websites,  and  other  things.  Things  that  are  relevant  to  the  problem  under study.  The  results  and  analysis  in  this  paper  indicate  that  the  presence  of  a  new  party  in  the  upcoming 2024 elections will be political years that are on the verge of vulnerability and division, while a powerful strategy  to  minimize  divisions  is  to  instill  an  internal  party  democracy  system,  so  that  internal  conflicts between members in the party does not happen again. Another challenge is that disruption will hijack the role  of  political  parties  if  political  parties  are  reluctant  to  follow  the  flow  of  disruption.  In  the  era  of disruption,  the  emergence  of  political  parties  provides  opportunities  for  mass  mobilization  during campaigns using social media which is considered more effective and has a broad and equitable reach. In addition,  disruption  can  be  used  by  political  parties  for  party  branding  strategies.  However,  the  bad impact of this disruption can lead to social media wars between political parties on various social media pages such as the spread of hoax news.
Keywords : Disruption, New Political Party, Election

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Pertama  kali  sejak  pemerintah  Indonesia  mengumumkan    kasus  Covid-19  pada  2  Maret 2020,  terjadi  banyak  perubahan  di  berbagai  lini  kehidupan  masyarakat.  Pandemi  Covid-19  ibarat portal, gerbang antara satu dunia dengan dunia lain (Roy, 2020) . Pandangan Roy menuntut manusia Lepaskan  masa  lalu  dan  masuk  ke  dunia  baru.  Pandemi  dapat  mendisrupsi  tatanan  dunia  lama (Murtiningsih, 2020). Hal tersebut  kemudian disebut normal baru  " new normal " atau beradaptasi dengan  kebiasaan  baru.  Kehadiran  pandemi  Covid-19  tampaknya  mempercepat  disrupsi.  Dulu, masyarakat masih bisa memilih untuk berubah atau tidak, dan dengan adanya pandemi, masyarakat harus menerima disrupsi, bahkan sekarang gerakannya menjadi lebih agresif. Dengan kata lain, jika ingin  mempertahankan  kesinambungan  dalam  hidup,  seseorang  harus  melakukan  perubahan. Perubahan tatanan sosial misalnya pekerjaan bisa di mana saja ( flexible workspace ), perkembangan era big  data dari  berbagai  sumber,  yang  mengarah  pada  perubahan  ekonomi  dan  politik,  arus informasi yang semakin cepat memberikan akses yang tidak terbatas, sehingga dalam suatu negara tanpa  batas,  bukan  lagi  alienasi  daerah  yang  bisa  mengubah  budaya.  Disrupsi  melahirkan  model interaksi  baru  yang  lebih  inovatif  dan  masif (Bashori,  2018) .  Oleh  sebab  itu,  disrupsi    ini memberikan  dua  pilihan  penting  yang  dapat  menentukan  masa  depan  yaitu  berubah  atau  punah (Hasan, 2021).
Istilah disrupsi pertama kali dikenal tahun 1995 dan dikemukakan oleh Clayton Christensen, keduanya  menerbitkan  artikel  “ Disruptive  Technologies” (Clayton,  1997) . Artikelnya  membahas persaingan  dalam  dunia  bisnis.  Sebagai  pencetus  teori  disrupsi,  Clayton  ingin  memastikan  bahwa sistem,  institusi,  paradigma,  dan  model  perusahaan  akan  terus  berubah  dan  berubah  bentuk  dari bentuk yang lama karena bentuk baru lebih menjanjikan, dan memberikan efektivitas, efisiensi dan akurasi.  Bagi  yang  enggan  beradaptasi  dengan  tuntutan  pasar,  bisnis  yang  berpegang  pada  model lama  tentunya  akan  tertinggal.  Disrupsi  tidak  hanya  dialami  oleh  sektor  bisnis/ekonomi,  sektor- sektor lain pun perlahan-lahan mengalami hal yang sama termasuk dalam politik (Majid, 2020). Menghadapi  era  disrupsi  yang  terjadi  saat  ini,  berbagai  masalah  muncul  dalam  arena perpolitikan  di  negara  ini.  Disrupsi  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  terjadinya  suatu  perubahan secara mendasar yang dapat memunculkan perubahan  yang baru. Menurut  Rhenald  Kasali (2017) disrupsi  dimaknai  sebagai  sebuah  inovasi. Disruption mengambil  alih  teknologi  lawas  yang dilakukan oleh serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang lebih modern, efisien,  dan  berguna.  Seperti  fenomena  munculnya  partai-partai  baru  yang  menghiasi  demokrasi, dan  menambah  eksistensi  perpolitikan  yang  sejatinya  telah  melekat  dalam  kepribadian    berpolitik suatu  bangsa.  Adapun  Istilah  disrupsi  dalam  pemilu  merupakan  masuknya  kecanggihan  teknologi dalam  dunia  kepemiluan (Bawaslu.go.id,  2019). Menurut  teori historical  situation ,  kemunculan partai  politik  pendatang  baru  sebagai  upaya  suatu  sistem  politik  untuk  mengatasi  krisis  yang disimpulkan  oleh  transformasi  masyarakatsecara  luas.  Krisis  yang  dimaksudkan  adalah  bilamana sistem  politik  mengalami  masa  transisi  karena  perubahan  masyarakat  dari  tradisional  yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat yang modern yang kompleks.
Fenomena disruption (disrupsi)  yang  terjadi  di  Indonesia  ini  mengakibatkan  pergerakan  di dunia perpolitikan semakin cepat, dengan menciptakan pola tatanan baru dalam metode pelaksanaan politik  bertahap  dan  berbeda-beda  periode  pada  setiap  tingkatan  wilayah  politik  mulai  di  level daerah  hingga  pusat.  Periode  pemilihan  politik  memang  tidak  ubah  hajatan  berskala  nasional. Peserta  yang  masif,  partai  dan  penyelenggara  yang  luar  biasa  banyak,  partai  baru  yang  dan pendukungnya  yang  sangat  banyak  hingga  ekosistem  politik  domestik    pendukung  yang  besar, menyebabkan adanya proses ekonomi yang berputar di antara para pihak.
Kehadiran  partai  baru  kembali  menjamur  di  Indonesia,  mereka  turut  andil  dalam  ajang pemilihan  umum  tahun  2024  yang  akan  datang.  Terdapat  6  (enam)  partai  politik  pendatang  baru turut  meramaikan  kontestasi  politik  yang  akan  di  selenggarakan  2024  mendatang  di  antaranya adalah  Partai  Kebangkitan  Nusantara  (PKN),  Partai  Gelombang  Rakyat  Indonesia  (Gelora),  Partai Ummat,  Partai  Pelita,  Partai  Rakyat  Adil  Makmur  (Prima),  dan  Partai  Rakyat.  Sebagai  pendatang

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
baru,  partai-partai  tersebut  memiliki  strategi  maupun  pendekatan  tersendiri  agar  dapat  memikat simpati  masyarakat  sekaligus  menggagas  perubahan  dengan  tujuan  menghancurkan  kekecewaan dan  kebosanan  publik  dengan  partai  politik  yang  dianggap  korup  dan  manipulatif.  Jika  ini  bisa dilakukan, partai baru memiliki peluang lebih besar untuk mengumpulkan suara dan memenangkan kepercayaan  publik,  dan  jika  mereka  tidak  memiliki  strategi  yang  cukup  mumpuni,  partai  hanya akan menjadi staging point dalam pemilu.
Tumbuhnya partai  politik tidak terlepas dari akar sosial  dan politik masyarakat.  Lipset  dan Rokkan  menggambarkan  hubungan  antara  diferensiasi  sosial  dan  partai  politik  berdasarkan  studi banding  negara-negara  Eropa  Barat.  Proses  pembangunan  negara  awal  dan  Revolusi  Industri membagi masyarakat, dan dengan munculnya demokrasi modern, perpecahan sosial yang dihasilkan dipolitisasi  dalam  bentuk  partai  politik (Siavelis,  2006) .  Penelitian  Marijan (2010) menjelaskan kemunculan  partai-partai  politik  baru  di  Indonesia  selain  didasarkan  pada  masyarakat  yang pluralistik,  yang  terutama  ditopang  oleh  demokrasi,  demokrasi  merupakan    kondisi  yang berlangsung dan berkelanjutan. Akan tetapi, sistem pemilu maupun sistem kepartaian di Indonesia belum mencapai standarisasi dan masih mencari bentuk yang paling ideal untuk diterapkan. Selain itu,  tidak  ada  aturan  ketat  tentang  pemungutan  suara  ( election  rules ).  Mengenai  masuknya  parpol baru    dalam  pemilu,  misalnya  parpol  yang  tidak  lolos  ambang  batas  parlemen  kemudian  berubah haluan menjadi parpol baru agar dapat  mengikuti pemilu. Sebab lain ialah surat suara pemilih tidak terikat erat dengan partai politik yang ada, sehingga  pemilih tetap bisa bergerak dan mencari partai yang dipandang mewakili kepentingan pemilih (Hanafi, 2018) .
Wacana  hadirnya  partai-partai  baru  dalam  pemilu  yang  akan  diselenggarakan  2024 mendatang  tampaknya  akan  menjadi  tahun  politik  yang  berada  dalam  ambang  kerawanan.  Di  era disrupsi  ini  akan  menjadi  hajatan  demokrasi  yang  berpotensi  memicu  perpecahan  partai  politik apalagi  pada  koalisi  elite,  di  antaranya  ketika  kubu  internal  tidak  menggunakan  sistem  demokrasi dalam  pemilu.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  konflik  sosial  menurut  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z. Rubin.  Konflik  adalah  persepsi  tentang  perbedaan  kepentingan  yang  dirasakan  ( perceived divergence  of  interest ),  atau  keyakinan  bahwa  keinginan  dan  aspirasi  para  pihak  yang  berkonflik tidak  dapat  diwujudkan  secara  bersamaan,  tetapi    yang  dimaksud  dengan  kepentingan    adalah perasaan  masyarakat  tentang  apa  yang  sebenarnya  mereka  inginkan.  Perasaan  ini  cenderung berfokus  pada  pikiran  dan  tindakan  orang,    membentuk  inti  dari  banyak  sikap,  tujuan,  dan  niat mereka (Pruitt&  Rubin,  2004). Beberapa  sudut  pandang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan kepentingan. Ada beberapa kepentingan bersifat umum seperti kebutuhan, keamanan identitas, dan persetujuan  sosial,  kebahagiaan,  kejelasan  akan  dunianya,  dan  beberapa  martabat  manusia  yang bersifat material.  Kepentingan-kepentingan lainnya yang bersifat khusus untuk aktor-aktor tertentu, misalnya harapan rakyat Palestina untuk dibebaskan dari penjajah. Beberapa kepentingan memiliki prioritas lebih tinggi daripada yang lain, dan prioritas bervariasi dari masing-masing individu (Pruitt & Rubin, 2004).
Banyak penelitian tentang fenomena kemunculan partai politik baru dengan berbagai fokus dan perspektif yang berbeda. Penelitian dari Hanafi (2018) membahas kemunculan parpol baru pada pemilu  2019  sebagai  alternatif  pilihan  politik  dari  partai  lama  yang  sudah  ada.  Partai  baru  bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan sesuatu yang baru di partainya dan tantangan yang  dihadapi  partai  baru  adalah  kepemimpinan,  yakni  minimnya  figur  populer  dan  kuat  yang memiliki basis akar rumput, sehingga harus mengandalkan kekuatan seperti platform partai. Terkait tantangan parpol baru, didukung oleh penelitian Muhammad et al. (2020) menjelaskan bahwa pada Pemilu  Legislatif  2019  lalu,  empat  partai  baru  yaitu  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI),  Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Berkarya tidak dapat menampilkan figur yang Berkualitas. Partai baru tidak dapat menandingi partai lawas dari figur yang ditawarkan.
State  of  the  Art dari  penelitian  sebelumnya,  para  peneliti  memfokuskan  penelitian  hanya pada  kedatangan  parpol  baru  pada  Pemilu  Legislatif  2019  terjadi  banyak  kegagalan  karena minimnya figur yang kuat dan berkualitas untuk mendulang suara politik. Sejak 1995 teori disrupsi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
muncul,  pada  tahun  2019  sudah  24  tahun  era  disrupsi  berlangsung,  akan  tetapi  fenomena  disrupsi belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh  parpol  pendatang  baru  pada  Pileg  2019  lalu,  sehingga strategi  politik  dianggap  kurang  maksimal.  Peluang  penggunaan  media  massa  atau  media  sosial sebagai  bentuk  dari  disrupsi  sejatinya  bisa  menjadi  salah  satu  strategi  untuk  mengenalkan  diri, namun  partai  pendatang  baru  cenderung  tidak  mempunyai  tokoh    dengan  pengaruh  dan  kharisma kuat untuk bisa menarik simpatisan massa. Oleh karena itu, penulis bertujuan membahas politik di era disrupsi, dengan melihat tantangan dan peluang kemunculan partai politik baru yang dihadapi di era  disrupsi  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  menghadapi  persaingan  jelang Pemilihan Umum 2024.

## Metode
Tulisan  ini  menggunakan  metode literature  review atau  tinjauan  pustaka  untuk mengumpulkan  data.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  penelitian-penelitian terdahulu  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti (Sugiyono,  2019). Tinjauan Pustaka adalah penelusuran di mana subjek penelitian disarikan dari sejumlah dokumen atau bahan pustaka  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  dan  dokumen  pendukung  penelitian.  Penulis  menggunakan studi-studi  terdahulu  yang  relevan  dengan  tulisan  ini  untuk  menguji  secara  kritis  pengetahuan tentang ide-ide dan temuan ilmiah yang dengan mengambil dari berbagai literature yang berkaitan dengan kemunculan partai politik baru dengan memanfaatkan peluang di era disrupsi. Analisis data menggunakan  metode critical  appraisal ,  metode  tersebut  merupakan  proses  analisis  jurnal  yang digunakan menjadi dasar teori dan konsep terkait persamaan, perbedaan, maupun kekurangan dari jurnal  yang  digunakan  sebagai  literatur  tulisan  ini.  Dalam  prosesnya,  jurnal-jurnal    ditelaah  untuk memilih  jurnal  yang  sesuai  dengan  topik,  setelah  itu,  dianalisis  menggunakan critical  appraisal dengan mencantumkan penulis jurnal dan tahun publikasi.

## Hasil dan Pembahasan Kemunculan Partai Baru Jelang Pemilu 2024
Di satu  sisi,  munculnya  partai-partai  baru dalam  pemilihan legislatif disebabkan masuknya Indonesia  ke  dalam  sistem  multipartai  yang  tak  terhingga,  hal  tersebut  merupakan  sebuah konsekuensi  adanya demokratisasi  dan reformasi,  situasi  itulah  yang memberikan kesempatan dan peluang  yang  sama  rata  bagi  masing-masing  partai  untuk  memenangkan  persaingan  pada  kancah pasar politik. Selain itu juga didorong oleh perkembangan pola pikir masyarakat tentang pilihannya terutama  politik  partai  yang  akan  terus  berubah-ubah  seiring  pemilihan  umum  berlangsung.  Hal tersebut  memungkinkan  partai  politik  mampu  memosisikan  diri  di  tengah  dengan  meredupnya ideologi  dan  platform  politik  partai  itu  sendiri.  Situasi  tersebutlah  membuka  peluang  lahirnya partai-partai politik baru, karena proses pembentukan positioning dan segmentasi partai politik akan mudah dilakukan.
Menjelang  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  2024,  beberapa  partai  politik  melakukan  langkah persiapan dan menyusun strategi sebagai bentuk persiapan ikut serta dalam Pemilu tersebut. Tidak hanya  dimeriahkan  oleh  partai  senior  dan  lawas,  seperti  PDI-Perjuangan,  Golkar,  ataupun Demokrat,  sejumlah  partai  baru  bermunculan  untuk  berkompetisi  merebutkan  kursi  panas  pada Pemilu  2024  mendatang.  Berdasarkan  Keputusan  KPU  RI  Nomor  21  Tahun  2022,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu 2024 yaitu 14  Februari  2024.  Dilansir  dari  tempo.co (2022) menjelaskan  sejumlah  enam  partai  politik  baru yang  telah  mendapatkan  SK  Pengesahan  Badan  Hukum  dari  Kemenkumham  dan  siap  bertarung dalam  pemilu.  Masing-masing  partai  politik  pendatang  baru  telah  menyiapkan  strategi  politiknya yang  tidak  akan  bebas  dari  kekuatan  sosok  pendirinya  yang  berasal  dari  bidang  yang  berbeda. Keenam partai baru ini meliputi:

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 1. Partai Politik Pendatang Baru pada Pemilu 2024 No Logo Partai Deskripsi 1 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Partai  ini  didirikan  pada  28  Oktober  2021 oleh  mantan  Ketua  Umum  Partai  Demokrat Anas  Urbaningrum  dan  sejumlah  pengikut. Gede  Pasek  Suardika  sebagai  Ketua  Umum PKN  meyakini  bahwa  melalui  partai  politik ini  pihaknya  akan  membangun  kembali nasionalisme di nusantara. Landasan membangun  suatu  negara  adalah  kearifan nilai-nilai  luhur  tradisi  yang  telah  dibentuk kembali mengikuti kemajuan zaman 2 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Didirikan 28 Oktober 2019 dan dideklarasikan pada 10 November 2019 oleh mantan  tokoh  muda  berpengaruh  PKS  . Adapun jajaran elite Partai ini meliputi Anis Matta  sebagai  ketua  umum,  Fahri  Hamzah sebagai  ketua  dan  wakil  ketua,  Mahfudz Siddiq sebagai sekretaris jenderal. Partai  ini  didirikan  untuk  berkontribusi memberikan  arah  baru  Indonesia  sekaligus melahirkan  para  pemimpin  yang  akan membawa Indonesia bersama elemen lainnya  untuk  menjadi  kekuatan  lima  besar dunia. 3 Partai Ummat Didirikan  29  April  2021  oleh  Amien  Rais, mantan politisi Partai Pemberdayaan Nasional  (PAN)  dan  mantan  ketua  MPR.
Asal muasal dibentuknya partai ini
disebabkan  ketidakharmonisan  Amin  Rais dengan  beberapa  politisi  Partai  Amanat Nasional (PAN). Partai Ummat diketuai oleh Ridho  Rahmad  dan  partai  ini  juga  sangat terbuka  untuk  semua  kalangan  terutama generasi milenial. Walaupun nama partai ini terkesan  islamis,  akan  tetapi  partai  ini terbuka juga untuk non-Muslim 4 Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) Didirikan  20  Juli  2020  dan  dipelopori  oleh Agus  Jobo  selaku  mantan  aktivis  tahun  98, Agus  sebelumnya  dikenal  sebagai  Ketua Umum  Partai  Rakyat  Demokratik  (PRD) yang  anti  dengan  masa  kepemimpinan Presiden  Suharto.  Prima  merupakan  partai rakyat,  karena  dilahirkan  dari  bawah  dan dari  tangan  orang-orang  biasa.  Prima menghadirkan  politik  kesejahteraan  dan akan menjadi partai berwatak kerakyatan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
No Logo Partai Deskripsi 5 Partai Rakyat Didirikan  23  September  2014,  ketua  umum partai  ini  adalah  Arvindo  Noviar.  Dalam pernyataannya  di  kongres luar  biasa penetapan  Arvindo  sebagai  ketua  umum,  ia meyakini  Partai  Rakyat  akan  membantu mengantarkan  bangsa  Indonesia  menjadi negara  maju  dan  masuk  dalam  nominasi empat negara maju di dunia. 6 Partai Pelita Didirikan  28  Februari  2022  oleh  tokoh penting Muhammadiyah yaitu Din Syamsuddin  selaku  mantan  ketua  PP Muhammadiyah.  Partai  Pelita  ini  di  ketuai oleh  Beni  Pramula  selaku  mantan  ketua umum Persatuan Mahasiswa Muhammadiyah.  Pelita  digadang  akan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, memfungsikan  agama  sebagai  kekuatan penggerak pembangunan, meningkatkan kecerdasan  politik  rakyat,  menegakkan demokrasi  Pancasila,  dan  mendorong  peran kaum muda dan perempuan. Sumber: (Diolah Peneliti, 2022)
Keikutsertaan  partai  pendatang  baru  dalam  kontestasi  elektoral  2024  membuat  ruang persaingan semakin ketat karena masing-masing partai akan saling bersaing memperebutkan pasar pemilih untuk mendapatkan kursi parlemen. Tantangan besar partai-partai baru dalam pemilu ialah mereka  akan  berhadapan  dengan  partai-partai  lama  yang  sering  bertahan  dalam  pemilu,  terbukti dengan  keberhasilannya  meraih  kursi  parlemen.  Untuk  mempersiapkan  pertarungan  elektoral tersebut,  partai  politik  seyogyanya  mencari  figur  terbaik  dengan  seleksi  kader  yang  selektif  dan transparan. Pada proses seleksi calon legislatif, parpol sebaiknya terbuka terkait syarat dan prosedur yang ditentukan oleh internal parpol, hal tersebut berguna agar masyarakat dapat menilai langsung kemampuan  kandidat  yang  dicalonkan  oleh  partai  politik (Sintani  et  al.,  2020). Hal  tersebut  perlu dilakukan mengingat pada pemilu 2019, partai politik pendatang baru mengalami kegagalan karena kekurangan  figur  yang  kuat  untuk  menarik  simpati  masyarakat.  Munculnya  partai  politik berbanding  lurus  dengan  perkembangan  proses  demokratisasi,  terutama  dalam  hal  persamaan  hak bagi warga negara (Marijan, 2010). Demokrasi menuntut adanya partai politik. Demokrasi modern tidak  akan  lepas  dari  bayangan  partai  politik,  karena  dalam  sistem  pemerintahan  yang  demokratis partai politik berperan vital untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif warga negara pada ranah politik dan pemilihan untuk jabatan publik (White, 2006 dalam Hanafi, 2018).
Kemunculan partai politik baru menimbulkan gejolak yang berpengaruh besar pada tatanan kehidupan  perpolitikan  saat  ini.  Pada  dimensi  berbeda  partai  politik  pendatang  dapat  menjadi boomerang bagi  bangsa  Indonesia  apabila  terlalu  banyak  jumlah  parpol,  hal  ini  menunjukkan kegagalan dalam penyederhanaan jumlah pemilu. Jamak diketahui bahwa banyaknya jumlah parpol yang  turut  andil  dalam  pemilu  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  pemilu,  karena  berdampak pada  sukarnya  pemilih  menentukan  pilihan.  Secara  politik  akan  kian  menggaduhkan  politik nasional,  karena  jumlah  parpol  yang  banyak  melahirkan  multikompleks  masalah  teknis  dan substansi pemilu.
Partai-partai  politik  baru  yang  akan  muncul  pada  pemilihan  umum  2024  mendatang  pada dasarnya  sesuai  dengan  karakteristik  masyarakat  Indonesia,  karena  pada  umumnya  masyarakat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Indonesia  adalah  masyarakat  yang  sangat  beragam,  terdiri  dari  berbagai  jenis  latar  belakang  baik bahasa,  suku,  agama,  adat  istiadat.  Keberagaman  masyarakat  Indonesia  menjadi  salah  satu  sebab utama  keinginan  melakukan  penyederhanaan  jumlah  partai  politik.  Melihat  struktur  masyarakat Indonesia  yang  tidak  memiliki  kesamaan  mendasar  antara  masing-masing  kelompok,  artinya masyarakat  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda (Ramadhan,  2019). Hal  tersebut  terjadi karena semakin kecilnya wadah masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan/atau keinginannya melalui golongan yang memiliki tujuan dan pemikiran yang sama (Rudianto, 2012).
Banyaknya partai politik sebagai peserta pemilu pun tidak memberikan dampak positif pada sistem  pemilu.  Sejalan  dengan  salah  satu  peran  partai  politik  adalah  mengatur  dan  mengelola konflik  yang  dialami  oleh  masyarakat.  Karena  nilai  dan  kepentingan  tumbuh  dalam  kehidupan masyarakat  sangat  bermacam-macam,  kompleks,  dan  sering  kali  saling  bersaing  dan  bergesekan. Oleh karena itu, jika partai politik beragam, maka perbedaan kepentingan tersebut dapat tersalurkan melalui  polarisasi  parpol  yang  masing-masing  menawarkan  ideologi,  program-program  yang berbeda Dengan begitu penambahan jumlah partai politik ini kurang efektif, oleh karena itu muncul dorongan  kuat  untuk  melakukan  penyederhanaan  terhadap  sistem  kepartaian,  sejalan  dengan Wisnaeni,  Asyari,  H.,  &  Ristyawati (2016) menjelaskan  bahwa  di  Indonesia,  wacana penyederhanaan partai politik pada dasarnya merupakan gagasan yang terus menerus muncul dalam setiap kontestasi politik terutama pemilihan umum. Adapun salah satu tujuan dari penyederhanaan jumlah  peserta  partai  politik  dalam  pemilihan  umum  yakni  menghemat  biaya,  memberikan pendidikan politik yang kondusif, dan mampu meningkatkan kualitas para peserta pemilihan umum dan hasil pemilihan umum.

## Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024
Hadirnya  partai  baru  pada  pemilu  yang  diselenggarakan  2024  mendatang  tampaknya  akan menjadi  tahun  politik  yang  berada  dalam  ambang  kerawanan.  Pada  tahun  2024  ini  akan  menjadi hajatan  demokrasi  yang  berpotensi  memicu  perpecahan  partai  politik  apalagi  pada  koalisi  elite,  di antaranya  ketika  kubu  internal  tidak  menggunakan  sistem  demokrasi  dalam  pemilu.  Perpecahan yang  terjadi  saat  ini  seperti  antar  partai  Golkar  dengan  PPP,  yang  menimbulkan  kepengurusan kembar.  Sejarah  mengungkapkan  fenomena  perpecahan  bukan  lagi  menjadi  hal  yang  baru  dalam partai  politik,  fenomena  tersebut  sebelumnya  sudah  dialami  banyak  partai  sejak  awal  reformasi. Kemudian,  adanya  faksi-faksi  di  internal  partai,  sehingga  hal  itu  akan  menimbulkan ketidaksepakatan  satu  sama  lain,  dan  dampaknya  akan  ada  pengkhianatan  di  internal  partai,  baik antar kadernya atau pengurus elite partai politiknya di kalangan elite partai politiknya.
Penelitian  dari  Nurhasim (2013) menggambarkan  adanya  perbedaan  dan  konflik  internal pada  tubuh  partai  politik  memancing  anggota  untuk  meninggalkan  dan  memilih  keluar  kemudian membuat partai baru. Perpecahan partai menonjolnya tipe partai catch all . Partai berpegangan pada jumlah  figur  individu  menyebabkan  perkembangan  organisasi  parpol  diasyikkan  oleh  perselisihan tokoh-tokoh parpol yang memiliki pengaruh. Konflik internal parpol disertakan dengan faktor yang dipengaruhi  oleh  kuatnya  tokoh  yang  mengambil  peran  penting  sebagai  penggerak  parpol. Personalisasi  parpol  ini  secara  tidak  langsung  mengubah  manajemen  parpol  ke  arah  tradisionalis. Kekuasaan  figur  ketua  umum  parpol  sangat  menentukan  bentuk  dan  isi  dari  kepengurusannya. Contoh  yang menggambarkan  gejala tersebut  ialah ketika Jusuf Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar, dan hampir semua kerabatnya menduduki posisi strategis di partai tersebut.
Beberapa  hal  tersebut  berpijak  pada  teori  konflik  dari  Dean  G.  Pruitt  &  Jeffrey  Z.  Rubin (2004), teori  tersebut  menjelaskan  tentang  proses  dan  urutan  peristiwa  yang  dapat  membawa individu,  kelompok,  maupun  komunitas  ke  dalam  konflik  yang  mengarah  pada  eskalasi.  Konflik sering meningkat, yang merupakan hasil dari spiral konflik. Setiap pihak cenderung semakin terlibat dalam  konflik  dan  sanggup  menggunakan  sumber  daya  apa  pun  yang  diperlukan  untuk  menang. Konflik  yang  bereskalasi,  isu-isu  spesifik  cenderung  berubah  menjadi  isu-isu  publik.  Hubungan antara  kedua  belah  pihak  mengalami  perpindahan  ke  arah  kemunduran  yang  bersifat  umum  dan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
menjadi  tampak  lebih  memburuk.  Beberapa  pihak  melakukan  hal  yang  terbaik  untuk kepentingannya  sendiri,  tanpa  memedulikan  hasilnya  baik  atau  buruk  uang  yang  diperoleh  orang lain (Pruitt& Rubin, 2004).
Dalam  situasi  ini,  strategi  yang  ampuh  untuk  meminimalisir  perpecahan  adalah  dengan menanamkan  sistem  demokrasi  internal  partai,  agar  konflik  internal  antar  anggota  di  dalam  partai tidak  terjadi  kembali,  sehingga  tidak  hanya  bergantung  pada  AD/ART.  Proses  demokratisasi internal  parpol  dapat  dilihat  dari  proses  pemilihan  calon  ketua  parpol  melalui  penyerapan  dan memberikan  peluang  besar  kader  menyampaikan  aspirasi  ditingkat  akar  rumput,  sehingga  ketua yang  terpilih  benar-benar  melalui  hasil  aspirasi  seluruh  kader  parpol.  Oleh  karena  itu,  proses demokrasi  internal  parpol  sebagai  cara  efektif  untuk  mendapatkan  pemimpin  partai  dengan menerapkan sistem voting para kader parpol. Scarrow (2005) berpendapat bahwa demokrasi intra- partai  membutuhkan  alat  yang  dapat  meningkatkan  partisipasi  yang  terbuka  dan  setara  dari  kader parpol dengan sedemikian rupa, sehingga banyak kepentingan yang kurang lebih dapat sama-sama terwakili “ instruments that promote equal and open participation of political party members in such a way that interests are more or less equally represented“ , inilah yang menjadi dasar berfungsinya demokrasi  secara universal  dalam negara, dapat  dilihat dari keseluruhan kapasitas masyarakat  dan partai-partai dalam praktik pemilihan pemimpin partai (Arrasuli, 2019).
Strategi  yang  efektif  yang  ditawarkan  adalah  parpol  seharusnya  menggunakan  cara-cara demokrasi.  Jika  hanya  berdasar  pada  AD/ART,  hal  itu  akan  berpotensi  gejolak.  Para  kader  harus mampu  mengelola  konflik  internalnya  dan  menyelesaikannya  melalui  mekanisme  rumah  tangga internal  parpol  masing-masing.  Setiap  melakukan  penyelesaian  konflik  internal  partai  tidak  perlu lagi  melibatkan  pengadilan,  dan  sudah  saatnya  para  kader  di  parpol  menghormati  dan  menerima mekanisme  internal  partai  politiknya,  hal  tersebut  bertujuan  untuk  mendidik  dan  menuntun  para kader  parpol  menaati  aturan  rumah  tangganya  sendiri.  Selain  itu,  partai  yang  mengalami  konflik berkepanjangan  tidak  akan  mampu  mempertahankan  nilai  kuat  dalam  tubuh  partai.  Nilai  yang dimaksudkan di sini sebagai tujuan atau ideologi mendasar partai sebagai organisasi, bukan hanya tujuan individu, kelompok maupun faksi-faksi (Surbakti, 2010).
Konflik  dalam  parpol  dapat  menciptakan  generasi  baru  bentuk  kepemimpinan  parpol  dan mendorong  restrukturisasi  parpol.  Konflik  intra  partai  akan  memancing  munculnya  faksi-faksi alternatif  untuk  membangun  kembali  dan  mendobrak  dominasi  kekuasaan  elite  parpol  tertentu. Untuk  mengurangi  konflik,  partai  akan  mencari  cara  untuk  menciptakan  keseimbangan  baru,  baik melalui  musyawarah  atau  melalui  diskusi  di  dalam  mahkamah  partai.  Hasil  damai  dari  konflik semacam itu biasanya berujung pada pemilihan pemimpin baru yang akan menemukan jalan tengah untuk  mengakomodasi  pihak-pihak  yang  berkonflik.  Selain  itu  juga  mendorong  pembaharuan sistem kepengurusan parpol (Budiatri, 2017).
Dampak  lain  dari  konflik  intra  parpol  adalah  terhentinya  rekrutmen  dan  rekonstruksi maupun  kaderisasi  anggota  parpol.  Ketika  konflik  intra  tersebut  terjadi,  fragmentasi  organisasi parpol  tidak  hanya  ditingkat  kepengurusan  nasional  sampai  ke  tingkat  daerah.  Alih-alih  berfokus pada perekrutan dan kaderisasi kembali, partai secara efektif memecat dan memberhentikan anggota elite  penguasa  politik  yang  dianggap  pemberontak.  Pembagian  struktur  kepengurusan  yang  turun juga  membuat  parpol  sulit  melakukan  rekrutmen  politik,  terutama  di  tengah  pemilihan  kepala daerah (pilkada) yang akan datang (Budiatri, 2017).
Selain  konflik  antar  partai,  disrupsi  yang  terjadi  pada  partai  politik  tentunya  akan  menjadi tantangan besar. Disrupsi akan membajak peran partai politik dan wakil rakyat. Menilik kasus yang terjadi  di  Jakarta,  Guberur  Anies  Baswedan  meluncurkan  aplikasi  “JaKi  (Jakarta  Kini)”  pada Januari 2020. Jaki menghadirkan fitur untuk menampung keluhan warga terkait masalah di Jakarta dengan direspon oleh sistem Citizen Relations Management (CRM), selama periode Januari-Maret 2021 sebanyak 6.114 pengaduan dan 98,41% diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga hari. Partai politik  yang  sebelumnya  dianggap  sebagai  pilar  demokrasi,  kini  seakan  lenyap  oleh  perubahan dunia, selama ini aspirasi publik dikelola oleh partai politik, namun revolusi digitalisasi membajak

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
peran  parpol,  warga  bisa  langsung  menyampaikan  aspirasinya  pada  media  sosial  maupun  aplikasi tertentu.
Disrupsi  dalam  ruang  digital  menjadi  dapat  menjadi  tantangan  maupun  kekuatan,  secara teoretis partai politik memiliki fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat,  menghimpun kepentingan publik,  fungsi  tersebut  lebih  banyak  dikendalikan  oleh  para  oligarki.  Hal  tersebutlah  perlu diantisipasi dan evaluasi, partai politik perlu merespons tren disrupsi maupun demokratisasi digital. Masa  depan  partai  politik  tidak  bisa  lagi  mengatasnamakan  rakyat  atau  sebagian  golongan  tanpa melakukan  komunikasi  dahulu,  partai  politik  juga  tidak  dapat  mengklaim  sebagai  penampung aspirasi  rakyat  jika  proses  komunikasi  dan  pertanggungjawaban  kepada  rakyat  belum  terpenuhi. Dengan  adanya  disrupsi  dalam  ruang  digital,  membantu  proses  komunikasi  tersebut  dengan menghadirkan berbagai platform maupun aplikasi, dengan teknologi juga aspirasi masyarakat dapat terukur  dan  terpantau  dengan  jelas.  Disrupsi  harusnya  menjadi  kekuatan  penekan  baru  bukan menjadi tantangan bahkan pembajak peran partai politik.
Banyak  bisnis  yang  tenggelam  hingga  gulung  tikar  karena  dilanda  disrupsi,  misalnya transportasi online menggantikan  angkutan  konvensional,  wartel  digantikan  oleh handphone ,  dan masih  banyak  perubahan  yang  terjadi  akibat  disrupsi.  Namun,  apakah  fenomena  tersebut  akan terjadi  pada  partai  politik?,  era  ini  mengharuskan  adanya  perubahan  tersebut.  Parpol  yang  enggan untuk  berubah akan digilas  oleh disrupsi, sehingga pilihan publik akan bergeser pada parpol  yang demokratis dan modern. Penulis melihat keenam partai politik pendatang baru yang akan mengikuti kontestasi  pemilu  2024  membawa  isu  perubahan  dunia  dan  modernisasi. Pertama ,  Partai Kebangkitan Nusantara akan membangun negara mengikuti kemajuan zaman. Kedua , Partai gelora bertujuan melahirkan para pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi kekuatan lima besar dunia. Ketiga ,  Partai  Ummat  sangat  terbuka  untuk  semua  kalangan  terutama  generasi  milenial. Keempat ,  Partai  Prima  menjadi  partai  berwatak  kerakyatan,  dan  berfokus  pada  perubahan  dan kesejahteraan  rakyat. Kelima ,  Partai  Rakyat  akan  membantu  mengantarkan  bangsa  Indonesia menjadi negara maju dan masuk dalam nominasi empat negara maju di dunia. Keenam , Partai Pelita sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan mendorong peran kaum muda dan perempuan. Dilihat dari visi-dan misi partai politik pendatang baru  yang similar yaitu mengarah pada konsep disrupsi itu  sendiri  menjadikan  adanya  persaingan  antar  partai  politik  baru  dalam  menguasai  suara masyarakat pada pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, tidak hanya tujuan maupun visi misinya, keenam  parpol  tersebut  harus  mampu  mengarungi  disrupsi  dengan  menciptakan  inovasi-inovasi dalam  melayani  masyarakat.  Parpol  dapat  menawarkan  berbagai  aplikasi  seperti  “Jaki”  atau platform lainnya yang berguna bagi kemajuan masyarakat.

## Disrupsi Sebagai Peluang Partai Politik Baru
Dalam menghadapi kontestasi politik, menyusun strategi politik menjadi kunci penting para partai  politik,  mengingat  masyarakat  terus  mengalami  perubahan  dalam  perilaku  politiknya.  Era disrupsi  memiliki  pengaruh  besar  dalam  perilaku  politik  masyarakat  karena  kondisi  lingkungan sekitar maupun perkembangan zaman (Tinov & Handoko, 2016). Disrupsi mengubah pola perilaku masyarakat  menjadi  pola  perilaku  serba  digital  terutama  di  era new  normal .  Pola  perilaku masyarakat  berubah  dari  cara-cara  tradisionalis  maupun  konvensional  menjadi  digitalisasi  pada dunia  maya.  Bagi  yang  belum  siap  menghadapi  era  disrupsi  akan  membawa  banyak  kejutan,  dan memberikan banyak peluang. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa dinamika politik lokal,regional, nasional,  maupun  internasional  menjadi  begitu  mudah,  murah  untuk  dijangkau.  Era  ini  menandai awal  dari  demokratisasi  pengetahuan  politik  yang  menciptakan  kesempatan  bagi  siapa  pun  untuk mendapatkan  dunia  dengan  teknologi  secara  lebih  efektif  dan  produktif (Bashori  dalam  Hasan, 2021).
Era  disrupsi  mendukung  terjadinya  digitalisasi  dalam  segala  bidang  kehidupan,  terutama sistem politik, kemudian pada akhirnya menciptakan banyak inovasi pada bidang teknologi digital terjadinya digitalisasi dalam sistem politik  yang akhirnya banyak inovasi aplikasi teknologi digital

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
menginspirasi  lahirnya  aplikasi  sejenis  di  bidang  politik.  Sejalan  dengan  pendapat  Muhyiddin (2020) salah  satu  dampak  disrupsi  yaitu  dunia  menjadi  semakin  sempit  karena  teknologi  dan  arus informasi  yang  mengalir  cepat  ke  setiap  bagian  dunia  Hal  itu  berarti,  perkembangan  teknologi informasi  secara  radikal  turut  mengubah  struktur  kehidupan  secara  sosiologis  (Ohoitimur,  2018). Hal  tersebut  memberikan  peluang  untuk  partai  politik  baru  untuk  pengerahan  massa  pada  saat kampanye  akan  diganti  dengan  pendidikan  politik  via  media  sosial.  Tidak  hanya  lebih  murah biayanya, dan juga memiliki jangkauan lebih luas dan merata. Saat ini orang dapat memanfaatkan Massive Open Online Course (MOOC), sebagai bentuk inovasi pembelajaran online yang dirancang secara terbuka, saling terhubung dengan jejaring satu sama lain. Tidak hanya dari lembaga politik untuk  dapat  belajar  tentang  politik.  Saat  ini  tersedia  banyak  sumber  belajar  terkait  dengan pengetahuan politik, dengan memanfaatkan teknologi (Warburn, C., & Covert, 2017).
Munculnya partai-partai politik baru di era disrupsi menuntut parpol menyesuaikan strategi branding politic -nya dengan era ini. Parpol harus banyak memanfaatkan dunia maya sebagai ajang memperkenalkan partai lewat media sosial. Hal ini yang dapat menyebabkan perang media sosial di antara para partai politik, ragam laman media sosial ( medsos ) pasti akan memanas dan bergejolak. Sebab  media  sosial    di  era  disrupsi  yang  terjadi  sekarang  ini  mulai  dimanfaatkan  sebagai  media komunikasi  politik  oleh  elite  terutama  partai  politik.  Informasi  mengalami  kemajuan  sangat  pesat membuat masyarakat semakin mudah menerima informasi tentang politik. Kepraktisan mengakses informasi  membuat  preferensi  politik  masyarakat  dipengaruhi  oleh  media  massa  maupun  sosial yang  diminati  masing-masing  individu.  Media  sosial  selalu  dijadikan  arena  kampanye  maupun branding politik para partai politik maupun kandidat calon (Hasanuddin et al., 2021). Sejak Pemilu 2014  sampai  2019  diselenggarakan,  media  selalu  memegang  peran  penting  dalam  mengubah perilaku  politik  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Didukung  oleh  adanya  pandemi  Covid- 19  masuk  ke  Indonesia,  pemerintah  menerapkan  aturan sosial  distancing dan physical  distancing dan  melarang  masyarakat  beraktivitas  di  tempat  umum.  Hal  tersebut  menyebabkan  aktivitas masyarakat berpindah pada media online (media sosial), hingga saat ini pengguna media sosial terus melonjak dari tahun 2014 hingga 2022. Seperti dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peningkatan Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia dari Tahun 2014-2022
Sumber: (We Are Social, 2022) dalam (dataindonesia.id, 2022)

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berdasarkan  data We  Are  Social ,  pengguna  aktif  media  sosial  di  Indonesia  mengalami lonjakan  setiap  tahunnya.  Pertumbuhannya  mengalami  fluktuasi  dari  2014  hingga  2022.  Jumlah pengguna media sosial mengalami peningkatan terbesar  mencapai 34,2% pada tahun 2017. Namun melambat  menjadi  6,3%    tahun  2021.  Pada  tahun  2022,  jumlahnya  meningkat  lagi  mencapai  191 juta (dataindonesia.id,  2022).Saat  ini generasi  yang melek media sosial  di  dominasi  oleh milenial, oleh karena itu milenial menjadi sasaran empuk untuk mendulang suara politik dalam pemilu 2024 nanti.  Kalangan  milenial  dijuluki  sebagai digital  narrative, artinya  mereka  sudah  familier menggunakan  teknologi  informasi  baik  internet  maupun  media  sosial (Pramelani  &  Widyastuti, 2021).
Hoaks  di  era disrupsi ini tidak akan  berkurang tetapi kemungkinan persebaran  atau perang hoaks  akan  terus  berlanjut  hingga  ajang  pemilu  yang  akan  datang.  Berita  hoaks  ini  akan  semakin ramai  selama  ada  perebutan  singgasana  kekuasaan.  Menurut  Silverman,  hoaks  diciptakan  untuk menarik harapan dan ketakutan  masyarakat yang tidak dibatasi oleh kenyataan yang sesungguhnya, padahal  pernyataan  harus  dibatasi  mana  saja  berita  yang  layak  atau  tidak  layak  dibagikan  dalam domain  publik.  Temuan  Sirverman  juga  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  rumor  menyebar, semakin  masuk  akal  dan  dapat  mengubah  pemikiran  dan  opini  publik,  apalagi  jika  hoaks  itu ditunjukkan  pada  pihak-pihak  yang  akan  ikut  serta  dalam  pertarungan  Pemilu (Juditha,  2018). Seperti pertarungan para partai politik baru dalam Pemilu tahun 2024 yang akan datang.
Penyebaran  hoaks  terbesar  di  Indonesia  terjadi  pada  Tahun  2016  dan  2017,  salah  satunya karena  Pilkada  DKI  Jakarta  mendapat  perhatian  besar  bagi  masyarakat.  Dampak  buruk  hoaks  ini dapat membunuh karakter seseorang. Sesuai dengan pendapat Bungin (2017) bahwa hoaks memiliki umur  kognitif  yang  lebih  pendek  daripada  komposisi  sosial  media  massa,  dan  memiliki  kekuatan destruktif sporadis yang kuat dan tersebar luas di tengah masyarakat luas. Hoaks sebagai salah satu permasalahan  dalam  etika  berkomunikasi  karena  merusak  citra  seseorang  maupun  lawan.  Berita hoaks tidak hanya dapat merugikan objek hoaks, tetapi juga menyerang dan menghancurkan tatanan moral masyarakat, bahkan bisa menjadi mesin pembunuh karakter seseorang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memprediksi persebaran hoaks guna meminimalisir penyebarannya.
Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, “setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa  terkena  pidana  maksimal  enam  tahun  dan  denda  maksimal  Rp1  miliar.  Selain  denda  yang diberikan  pemerintah  untuk  oknum  penyebar  hoaks,  solusi  lain  yang  tepat  untuk  mengurangi dampak  hoaks,  yaitu, pertama ,  berhati-hati  dengan  judul  berita  atau  informasi  yang  provokatif, karena  setiap  judul  yang  memuat  hal  tersebut  akan  menyebabkan  masyarakat  mudah  untuk terprovokasi dengan cepat. Kedua , cermat dalam melihat sumber berita. Hal tersebut penting untuk memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  agar  selalu  melihat  apakah  sumber  berita  tersebut terjadi pada masa lampau, atau hanya berasal dari sumber yang tidak jelas asalnya. Ketiga , periksa fakta  dan  keaslian  sebuah  berita,  karena  berita  adalah  suatu  informasi  yang  memuat  faktual  dan aktual,  masyarakat  diharapkan  dapat  melihat  bahwa  berita  itu  mengandung  sebuah  fakta  yang relevan  dan  dengan  data  yang  cukup.  Keaslian  juga  merupakan  hal  yang  penting  dalam  memilih berita. Masyarakat jangan mudah tertipu terhadap berita yang hanya merupakan aksi provokatif di media sosial (Juditha, 2018).

## Kesimpulan
Kemunculan  partai  politik  pendatang  baru  pada  pemilu  tahun  2024  merupakan  salah  satu dampak  dari  disrupsi.  Disrupsi  ini  mampu  memberikan  tantangan  dan  peluang  bagi  partai  politik baru. Tantangan munculnya partai politik baru yaitu adanya konflik internal partai dapat mendorong kader-kader  partai  keluar  sehingga  mendirikan  partai  baru.  Tantangan  lainnya,  disrupsi  akan membajak peran partai politik jika parpol enggan mengikuti arus disrupsi. Dilihat dari visi-dan misi keenam  parpol  baru  yang similar mengarah  pada  konsep  disrupsi,  menjadikan  adanya  persaingan antar partai  politik baru  dalam menguasai  suara  masyarakat  pada pemilu  2024 mendatang.  Sistem

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
demokrasi internal partai perlu ditanamkan agar konflik internal antar anggota di dalam partai tidak terjadi  kembali,  selain  itu  keenam  parpol  harus  mampu  mengarungi  disrupsi  dengan  menciptakan inovasi-inovasi  dalam  melayani  masyarakat.  Beberapa  peluang  disrupsi  yang  akan  didapat  partai politik baru adalah dapat pengerahan massa pada saat kampanye dengan menggunakan media sosial yang  tidak  saja  lebih  murah,  memiliki  daya  jangkau  luas  dan  merata.  Selain  itu,  disrupsi  dapat dimanfaatkan parpol untuk strategi branding partai. Oleh karena itu, tantangan dan peluang disrupsi partai politik patut dipertimbangkan partai politik pendatang baru untuk bersaing dalam pemilihan umum 2024 yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai strategi kemenangan.

## Daftar Pustaka
Arrasuli, B. K. (2019). Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis. Ensiklopedia Social Review , Vol. 1 No. 1
Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. Sukma: Jurnal Pendidikan, 287-310. Bawaslu.go.id.  (2019). Afif  Ingatkan  Pengawas  Pemilu  Bisa  Antisipasi  Disrupsi  Teknologi . https://www.bawaslu.go.id/id/tag-berita/disrupsi
Budiatri, A. P. (2017). Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi. Jurnal Penelitian Politik. , Volume 14 . Bungin, B. (2017). Politik Hiperreality dan Communicatioan Jammed. dalam buku Turn Back Hoax Tantangan Literasi Media Digital . Buku Litera dan Aspikom Korwil Jawa Timur. Clayton,  C.  (1997). The  Innovator’  s  Dilemma;  When  New  Technologies  Cause  Great  Firms  to Fail. President and Fellows of Harvard College. dataindonesia.id.  (2022). Pengguna  Media  Sosial  Di  Indonesia  capai  191-juta  pada  2022 . https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada- 2022
Fifiana  Wisnaeni,  Asy‟ari,  H.,  &  Ristyawati,  A.  (2016).  Penyederhanaan  Partai  Politik  Dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak. Diponegoro Law Review. 5 (12), 1.
Hanafi,  R.  I.  (2018).  Kemunculan  dan  tantangan  partai  politik  baru  pada  pemilu  2019. Jurnal Penelitian Politik , Volume 15 .
Hasan, H. (2021). Disrupsi Tatanan Sosial, Ekonomi, Politik Serta Budaya Akibatpandemi Covid- 19. SENABISMA , Volume 6, .
Hasanuddin, Rizaldi, A., Auradian Marta, & Ishak. (2021). Kesenjangan Angka Partisipasi Pemilih (PILKADA Riau 2018 dengan PEMILU 2019 di Riau). Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 20 No .
Hasanudin. (2018). Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat. Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol 17 No .
Juditha,  C.  (2018).  Interaksi  Komunikasi  Hoax  di  Media  Sosial  serta  Antisipasinya  Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. Jurnal Pekommas , Vol. 3 No.
Kasali, R. (2017). Disruption: Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi, Motivasi saja tidak cukup . Gramedia Pustaka Utama.
Majid, M. A. (2020). Covid-19 Di Era 4.0, Disrupsi Dalam Disrupsi (Bertahan Di Tengah Pandemi Antara Angguan Dan Inovasi). Journal of Social Science and Education , Volume 1 I . Marijan,  K.  (2010). Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca-Orde  Baru .  Kencana Prenada Media Group.
Muhammad,  H.  A.,  Pamungkas,  N.  L.,  &  Anggara,  D.  (2020).  Kegagalan  Partai  Politik  Baru  Di Provinsi Jambi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Dalam Perspektif Pelembagaan Politik. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , Volume: 5 . Muhyiddin.  (2020).  Covid-19,  New  Normal  dan  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia.  The Indonesian. Journal of Development Planning, 240-252. Murtiningsih,  S.  (2020). New  Normal:  Disrupsi  Peradaban  dan  Perubahan  Kebudayaan Pascapandemi Covid19 . Fakultas Filsafat UGM.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 1-13 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Nurhasim,  M.  (2013).  Kegagalan  Modernisasi  Partai  Politik  Di  Era  Reformasi. Jurnal  Penelitian Politik , Volume 10 .
Ohoitimur, J. (2018). Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi. Respons : Jurnall Etika Sosial , Vol 23 No . Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik . (n.d.).
Pramelani,  &  Widyastuti,  T.  (2021).  Persepsi  Milenial  terhadap  Gaya  Kepemimpinan  Calon Presiden Tahun 2024. Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 20 No . Pruitt, G. R. dan J. Z. R. (2004). Teori Konflik Sosial . Pustaka Belajar.
Ramadhan,  D.  A.  (2019).  Menuju  Penyederhanaan  Partai  Politik  di  Indonesia  serta  Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa. Adminitrative Law & Governance Journal , Volume 2 I . Roy, A. (2020). The Pandemic is a Portal . https://www.ft.com/content/10d8f5e8 Rudianto,  Y.  (2012).  Fenomena  Kekerasan  Sosial  dan  Struktur  Majemuk  Masyarakat  Indonesia.
Jurnal AKP. 1 (1), 71.
Scarrow, S. (2005). Developments in Party Communications, Implementing IntraParty Democracy, National  Democratic  Institute  for  International  Affairs  (NDI,  (USA:  National  Democratic Institute for International Affairs (NDI) . Printed by United States. Siavelis,  P.  M.  (2006). Party  and  Social  Structure”,  dalam  Richard  S  Katz.  dan  William  Crotty (Eds.), Handbook of Party Politics . Sage Publications.
Sintani, F. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai  Politik  (Studi  DPD  Partai  Nasional  Demokrat  Seram  Bagian  Barat  2019). Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol 19 No .
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alpabeta. Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . PT. Grasindo Utama. Tempo.co.  (2022). Inilah  Profil  6  Partai  Baru  yang  Bakal  Berpartisipasi  di  Pemilu  2024 . https://nasional.tempo.co/read/1567378/inilah-profil-6-partai-baru-yang-bakal-berpartisipasi- di-pemilu-2024
Tinov,  M.  Y.  T.,  &  Handoko,  T.  (2016).  Strategi  Politik :  Preferensi  Partai  Politik  Menghadapi Pemilu di Aras Lokal. Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol 15 No . Warburn, C., & Covert, T. (2017). Making Citizen . Palgrave Macmillan. We  Are  Social.  (2022). Hootsuite  (We  are  Social):  Indonesian  Digital  Report . https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/
White,  J.  K.  (2006). What  is  Political  Party  dalam  Richard  S  Katz.  and  William  Crotty  (Eds.), Handbook of Party Politics . Sage Publications.