## EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN WORK FROM HOME
Susi Suyaningsih 1 , Sofiati 2
12 STIE Widya Wiwaha surya.susi.74@gmail.com 1 dan sofiati@stieww.ac.id 2

## Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan kebijakan WFH pada kinerja pegawai penelaah keberatan pajak di DJP Kanwil DIY. Desain penelitian ini deskriptif kualitatif.  Obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  penelaah  keberatan  pada Direktorat  DIY.  Prosedur  untuk  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  terhadap informan,  menyimpan,  memelihara,  dan  mengolah  data  dengan  model  Miles  and Huberman.  Waktu  penelitian  dilakukan  sekitar  bulan  Juni-Juli  2021  pada  saat  puncak varian  Delta  Covid-19  melanda  di  Yogyakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penerapan  WFH  sudah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  di  Kantor  DJP  DIY.  Dampak positif penerapan WFH ini antara lain sistem kerja di rumah dapat memberi jam kerja yang lebih fleksibel; pegawai merasa aman dalam bekerja tanpa khawatir tertular Covid- 19; hubungan keluarga menjadi semakin dekat; operasional kerja penelaah keberatan pajak  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tetap  berjalan  tanpa khawatir  kantor  menjadi  cluster  baru  penyebaran  covid-19.  Adapun  dampak  negative antara  lain:  kebijakan  WFH  menjadikan  kurangnya  motivasi  dalam  bekerja;  pegawai yang sudah biasa dengan situasi di tempat kerja yang konvensional menjadi lebih sulit karena saat berkomunikasi ataupun berkoordinasi dengan teman kerja; evaluasi kerja menjadi kurang efektif. Faktor-Faktor Pendukung Kebijakan WFH  di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta adanya sikap implementor.
Kata kunci: Evaluasi Penerapan WFH, Produktifitas, Faktor Pendukung.

## Abstract
The purpose of this study was to evaluate the implementation of the WFH policy on the performance of tax objection reviewers at the DJP Kanwil DIY. The design of this study was  descriptive  qualitative.  The  object  of  this  research  is  an  employee  who  reviews objections at the DIY Directorate. The procedure for collecting data through interviews with informants, storing, maintaining, and processing data with the Miles and Huberman model. The time of the research was carried out around June-July 2021 when the peak of  the  Delta  Covid-19  variant  hit  in  Yogyakarta.  The  results  showed  that  the implementation  of  WFH  was  in  accordance  with  the  applicable  regulations  at  the  DIY DJP Office. The positive impacts of implementing WFH include the work-at-home system that  can  provide  more  flexible  working  hours;  employees  feel  safe  at  work  without worrying about contracting Covid-19; closer family ties; the operational work of reviewing tax objections of the Directorate General of Taxes for the Special Region of Yogyakarta continues  without  worrying  that  the  office  will  become  a  new  cluster  for  the  spread  of covid-19. The negative impacts include: the WFH policy causing a lack of motivation to work;  employees  who  are  used  to  conventional  workplace  situations  become  more

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha
difficult because when communicating or coordinating with coworkers; work evaluation becomes less effective. Supporting Factors of WFH Policy in the Office of the Directorate General  of  Taxes  of  the  Special  Region  of  Yogyakarta  have  the  attitude  of  the implementor.
Keywords : Evaluation of WFH Implementation, Productivity, Supporting Factors

## PENDAHULUAN
Salah  satu  misi  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  menjamin  penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai  amanat  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  234/PMK.01/2015  tentang Organisasi  dan  Tata  kerja  kementerian  keuangan  adalah  menyelenggarakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pajak  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit  dan  jumlah  pegawai  lebih  dari  37.800  orang  yang  tersebar  di  seluruh  penjuru nusantara  ( Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  234 ,  n.d.),  merupakan  salah  satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya  yang  ada  tersebut  diberdayakan  untuk  melaksanakan  pengamanan  penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat, terutama di saat pandemi covid-19 ini. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis,  dan  evaluasi  atas  pelaksanaan  tugas  KPP,  serta  penjabaran  kebijakan  dari kantor  pusat.  Dalam  menjalin  tugas  sebagaimana  tersebut  diatas,  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan  salah satu fungsi  bimbingan  dan  penyelesaian  pembetulan  keputusan  keberatan,  keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan  ketetapan  pajak  yang  tidak  benar.  Berdasarkan  surat  edaran  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  19  Tahun  2020 tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Upaya  Pencegahan Penyebaran COVID-19 di  lingkungan  Instansi  Pemerintah  ini  dilatarbelakangi peningkatan  penyebaran  virus  corona  di  Indonesia  dan  termasuk  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang  menyatakan COVID-19 sebagai  pandemi  global,  pernyataan  Presiden  Republik Indonesia  tentang  penyebaran COVID-19 sebagai  bencana  nasional  (bencana  non- alam), dan arahannya terkait penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara. Sehingga surat  edaran  19/2020  dimaksudkan  sebagai  pedoman  bagi  ASN  pada  instansi pemerintah  untuk  bekerja  dari  rumah  (WFH)  dalam  melaksanakan  tugas  kedinasan. Penelaah  keberatan  adalah  pegawai  yang  diangkat  pada  setiap  seksi  pada  bidang keberatan  dan  banding  atau  bidang  pengurangan,  keberatan,  dan  banding  di  kanwil Dirjen  Pajak  yang  telah  mengimplementasikan  organisasi  modern.  Kinerja  pegawai penelaah  keberatan  di  kantor  DJP  DIY  selama  ini  sudah  baik  namun  dengan diterbitkannya  surat  edaran  adanya  penerapan  WFH,  apakah  berpengaruh  terhadap produktifitas  pegawai  Penelaah  Keberatan  di  DJP  DIY.  Penelitian  yang  dilakukan (Wahyu  &  Sa’id,  2020)  menganalisis  produktifitas  pegawai  selama  WFH  dari  sisi
psikologis  melalui  brainstorming  dan  team  work  kecil.  Adapun  (Shareena  &  Shahid, 2020) dalam studinya menganalisis pekerja perempuan selama WFH dilakukan dengan cara pembagian waktu diantara tugas seorang ibu dan tugas kantornya. Hasil penelitian (Dua & Hyronimus, 2020) menunjukkan adanya hubungan positif antara WFH dengan work  life  balance pekerja  perempuan  di  Kota  Ende.  (Palumbo,  2020)  dalam  studinya menginvestigasi efek samping telecommuting pada keseimbangan kehidupan kerja dan menekankan  peran  mediasi  keterlibatan  kerja  dan  kelelahan  terkait  pekerjaan. Penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi  sejauh  mana  penerapan  WFH  dan  dampaknya pada produktifitas pegawai penelaah keberatan di kantor DJP DIY.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

## Work From Home (WFH )
Bekerja dari Rumah (WFH) menjadi aturan resmi yang diamanatkan secara ketat. Kini,  konsep  WFH  muncul  dari  semua  sektor,  mulai  dari  sektor  IT  hingga  sektor pengajaran. Konsep WFH masih baru bagi sebagian besar karyawan, karena COVID 19 telah memaksa hampir semua karyawan di semua sektor untuk pertama kali bekerja dari rumah.  Seiring  dengan  karyawan  yang  mengalami  lingkungan  baru.  (Shareena  & Shahid, 2020). Namun menurut (Mungkasa, 2020) skema WFH merupakan bagian dari konsep telecommuting hal yang biasa dalam dunia kerja.

## Produktifitas
(Soetrisno,  2011)  produktifitas  merupakan  keterkaitan  antara  input  dan  output. Menurut  Hertanto  (2017  )  yang  dikutip  (Susanti,2021)  salah  satu  faktor  penting  untuk mencapai produktifitas kerja yang tinggi didukung sumber daya manusia. Produktifitas pegawai penelaah keberatan pajak ini selama sebelum pandemi covid-19 sudah tinggi dalam melakukan pelayanan publik terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan terhadap  kewajiban  pembayaran  pajaknya.  (Rahmawati,  2019)  produktifitas  dapat ditingkatkan  melalui  peran  organisasi  dalam  memotivasi  karyawan  maupun meningkatkan kedisiplinan kerja.

## Penelitian Terdahulu
(Shareena & Shahid, 2020) dalam studinya menemukan bahwa kesediaan untuk bekerja dari rumah sepenuhnya tergantung pada kehadiran anak-anak mereka di rumah, ruang  yang  nyaman  di  rumah,  lingkungan  yang  tenang.  di  rumah  dan  konektivitas internet  yang  baik  (Shareena  &  Shahid,  2020);  (Fawziah  &  Irwansyah,  2020)  dalam telecommuting  membutuhkan  pengawasan  managerial  agar  pekerja  tidak  melakukan kecurangan.  (Susanti,  2021)  hasil  penelitian  menunjukkan  tidak  ada  perbedaan produktifitas antara WFH dan WFO pada tenaga kependidikan dan pengajar UNMUL. Hasil penelitian (Gajendran & Harrison, 2007) menganalisis dampak baik dan buruknya kerja  jarak  jauh.  (Mungkasa,  2020)  dalam  artikelnya  mengemukakan  bahwa  bekerja jarak jauh dalam waktu yang lama menimbulkan dampak negative. (Kuruzovich et al., 2021)  bahwa  system  yang  digunakan  dalam  telecommuting  akan  mempengaruhi outcomes. (Bieser et al., 2021) menganalisis dampak penggunaan waktu dan perjalanan dalam kerja jarak jauh.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  kualitatif.  Menurut  (Suryana,  2010)  penelitian  kualitatif menggunakan  pendekatan  naturalistik,  agar  diperoleh  informasi  yang  mendalam. Subyek  penelitian  ini  adalah  9  orang  pegawai  Penelaah  Keberatan  yang  dijadikan informan.  Data  primer  diperoleh  dengan  menggunakan  wawancara,  adapun  obyek penelitian adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun data sekunder menggunakan hasil dokumentasi yang terkait dengan kebijakan WFH kementrian Keuangan RI. Teknik Analisis Data dilakukan dengan beberapa tahapan. Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif sebagai mana yang dikemukakan oleh Miles dan  Huberman  (1992)  yang  meliputi  empat  komponen  antara  lain  reduksi  data; penyajian data; penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  hasil  penelitian  ini  meliputi  tiga  bagian  antara  lain:  penerapan kebijakan dan evaluasinya, dampak  penerapan kebijakan WFH, dan faktor penunjang keberhasilan penerapan kebikan WFH.

## 1. Penerapan Kebijakan WFH dan Evaluasi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  ditemukan  bahwa  penerapan  kebiijakan  WFH  di Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan imbauan atau surat edaran  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Hal di atas bisa diketahui dari hasil wawancara kepada berbagai informan. Seperti yang dikemukakan oleh informan dengan kode NS.1. NS.2. NS.3. NS.4. ketika peneliti  menanyakan  tentang  dasar  kebijakan  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari jawaban para narasumber tersebut terlihat bahwa kebijakan Work  From  Home (WFH)  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta berdasarkan  adanya  surat  edaran  atau  surat  perintah  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. (NS 1, NS 2, NS 3, dan NS4. 22/05/21).
Evaluasi penerapan kebijakan WFH ditinjau dari sisi dasar kebijakan Work From Home (WFH)  yang  diterapkan  (Surat  Edaran  Mentri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil Negara  No  19  tahun  2020  tentang  penyesuaian  system  kerja  Aparatur  Sipil  Negara Dalam upaya pencegahan Covid-19). Berdasarkan data hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kesesuaian antara teori dengan lapangan. Dilihat dari hasil uraian  data  diatas  ditemukan,  bahwa  kebijakan  WFH  merupakan  kebijakan  yang dihasilkan  oleh  pemerintah  berdasarkan  kejadian  penyebaran  wabah  covid-19  yang terjadi di masyarakat. Sehingga, penerapan kebijakan WFH di Direktorat Jenderal Pajak Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berdasarkan  kebijakan  pemerintah  yang  dikeluarkan melalui surat edaran dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan  kebijakan Work  From  Home (WFH)  harus  di  dasari  beberapa  hal,  salah satunya  adalah  kelayakan.  Kelayakan  yang  dimaksud  di  sini  adalah  institusi  harus menentukan tempat yang cocok untuk melakukan kerja jarak jauh dan dengan jelas telah ditetapkan dalam kebijakan. Kelayakan ini dipertimbangkan berdasarkan analisa model jenis  dari  pekerjaan  dan  opersional  kantor  serta  ketepatan  pengaturan  waktu  untuk
melakukan kerja dari jauh. Kelayakan yang sudah memenuhi standar kebijakan antara lain:

## a.  Posko Siaga Covid-19
Selama menerapkan kebijakan WFH, Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta  mengadakan  Posko  Siaga  Covid-19  untuk  melayani  masyarakat  sesuai dengan  protokol  kesehatan.  Hal  tersebut  di  dapat  dari  hasil  wawancara  bersama beberapa  informan.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  NS.1.  NS.2.  NS.3.  NS.4.  ketika peneliti  menanyakan  tentang  system  kerja  WFH  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah Istimewa Yogyakarta. Posko pengamanan covid-19 mampu memberikan layanan secara tatap muka langsung di masa pandemi ini, jumlahnya dua atau tiga orang berjaga jarak (NS 1,  22/05/21).  Ada beberapa  persen  yang  mewakili  dari kepegawaian;  dari  umum; dari  seksi  seksi;  yang  menangani  (NS  2,  22/05/21).  Sedangkan  NS  3  menambahkan tersedianya tempat cuci tangan di setiap titik posko siaga covid-19. Fasilitas pendukung protokol  kesehatan  tersebut  berupa  tersedianya  wastafel  beserta  sabunnya,  hand sanitizer dan tanda silang merah yang menujukkan harus berjaga jarak.
Berdasarkan  penyajian  data,  terdapat  beberapa  jenis  pekerjaan  di  Kantor Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak dapat dikerjakan dari rumah,  yaitu  jenis  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  pelayanan.  Salah  satunya seperti  pelayanan  haji  dan  umrah.  Dalam  mengatasi  hal  tersebut,  Direktorat  Jenderal Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  selama  menerapkan  kebijakan  WFH  membentuk Posko  Siaga  Covid-19.  Posko  covid-19  ini  bertujuan  untuk  tetap  dapat  memberi pelayanan  terhadap  masyarakat  ditengah  pandemi  Covid-19  selama  WFH.  Data  lain mengungkapkan bahwa pembentukan posko siaga covid-19 merupakan ketentuan yang diberikan  oleh  Kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  kepada setiap  pegawainya  agar  tetap  bisa  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  protokol kesehatan serta menjalankan koordinasi dan pencegahan penyebaran Covid-19, selain itu,  data  lain  mengungkapkan  bahwa  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa Yogyakarta  melengkapi  sarana  protokol  kesehatan  di  dalam  maupun  di  luar  ruangan, seperti tempat cuci tangan, handsanitizer dan sebagainya. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mencegah penularan covid-19 ketika melakukan pelayanan di posko dan seluruh ruangan  kantor.  Berdasar  data-data  tersebut  bisa  diambil  kesimpulan  bahwa  terdapat kesesuaian  antara  teori  dengan  lapangan.  Sehingga  ditemukan,  bahwa  Direktorat Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  selama  menerapkan  kepraktik  dibijakan WFH membentuk yang namanya “Posko Siaga Covid-19” selain bertujuan untuk tetap bisa  memberikan  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat  juga  karena  terdapat ketentuan  dari  Kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Dalam penerapan  posko  siaga  covid-19  ini  pegawai  dan  pengujung  harus  tetap  mematuhi protokol  kesehatan.  Selain  itu  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta mendukungnya  dengan  melengkapi  sarana  protokol  kesehatan  disejumlah  titik  di Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di posko tersebut

## b.  Presensi Digital
Hasil wawancara dengan para narasumber, sistem presensi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta selama menerapkan WFH yaitu presensi  secara  digital  bisa  dilakukan  di  Handphone  ataupun  computer.  Hal  di  atas
didapat  berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  beberapa  informan.  Seperti  yang dikemukakan oleh NS.1. NS.2. NS.3. NS.4, ketika peneliti menanyakan tentang system presensisi pegawai ketika melaksanakan kebijakan WFH. NS 1 menjawab “presensinya secara digital dilakukan di HP ataupun komputer dirumah. Dalam satu bulan kantor akan melaporkan hasil.
Presensi  merupakan  salah  satu  bentuk  pengawasan  karena  dalam  presensisi tercakup  kegiatan  pengambilan  data  untuk  mengetahui  jumlah  kehadiran  seseorang pada  suatau  acara  maupun  dalam  bekerja.  Bekerja  dari  rumah  tidak  menutup kemungkinan  untuk  tidak  melakukan  presensisi,  hanya  saja  caranya  yang  berbeda dengan bekerja langsung di kantor. Teori dasar implementasi kebijakan WFH terdapat yang  namanya  ketersediaan.  Artinya,  apabila  perusahaan  mengeluarkan  kebijakan bekerja  jarak  jauh  maka  dalam  kebijakan  lembaga  harus  menyatakan  dengan  jelas terkait bentuk peraturannya termasuk jadwal dan presensisi untuk pekerja saat bekerja dari rumah (Mungkasa, 2020). Dalam penyajian data mengungkapkan, bahwa selama menerapkan WFH pegawai Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tetap melakukan  presensisi.  Presensi  dilakukan  secara  digital  dapat  menggunakan handphone  maupun  computer  di  rumah  masing-masing.  Direktorat  Jenderal  Pajak Daerah  Istimewa  Yogyakarta  nantinya  akan  merekap  hasil  presensisi  tersebut berdasarkan  program  yang  sudah  dibuat  oleh  instansi  kemudian  disetorkan  kepada pegawai bagian Urusan Pegawai (UP) setiap satu bulan sekali. Berdasar dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa terdapat kesesuaian antara teori (Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No 19 tahun 2020 tentang penyesuaian system  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  upaya  pencegahan  Covid-19)  dengan lapangan,  yaitu  tersedianya  presensi  selama  menerapkan  kebijakan  WFH.  Dengan demikian  ditemukan,  bahwa  selama  menerapkan  kebijakan  WFH  Direktorat  Jenderal Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tetap  melakukan  pengpresensian pegawai  secara digital. Artinya, presensi dilakukan dirumah masing-masing menggunakan hp ataupun computer yang telah dibuat oleh kantor.

## c.  Jadwal Kerja
Hasil  wawancara,  jadwal  kerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa Yogyakarta selama menerapkan kebijakan Work From Home sama seperti ketika Work From Office. Pernyataan di atas dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan. Selama menerapkan WFH dimulai dari jam 07.30 sampai lima sore atau pukul 17.00 (NS 1, NS. 2 NS. 3 dan NS.422/05/21). Dari hasil jawaban wawancara dengan  para  informan  dapat  dilihat,  bahwa  selama  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan kebijakan WFH pengaturan jadwal kerja masih sama dengan ketika Work From Office. Jadwal kerja tersebut di mulai pukul 07.30 pagi hingga pukul 17.00 sore dari hari senin hingga hari sabtu.
Jadwal  kerja  merupakan  salah  satu  peraturan  yang  harus  ditentukan  sebelum menerapkan kebijakan WFH. Teori (Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara  No  19  tahun  2020  tentang  penyesuaian  system  kerja  Aparatur  Sipil  Negara Dalam  upaya  pencegahan  Covid-19)  menyebutkan  bahwa  pengaturan  jadwal  perlu ditentukan  sebelumnya  agar  pekerjaan  dapat  terselesaikan  sesuai  jadwal  biasanya. Selain itu, pengaturan jadwal perlu disepakati sebelumnya khususnya bagi perusahaan
atau kantor yang tidak dapat melaksanakan WFH secara total untuk menghindari rasa iri dan perasaaan diperlakukan secara tidak adil dari pegawai yang masih tetap bekerja di  kantor  ataupun  sedang  mendapat  giliran  kerja  di  kantor.  Dalam  penyajian  data mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta selama menerapkan kebijakan WFH pengaturan jadwal kerja masih sama dengan ketika Work From Office. Jadwal kerja tersebut di mulai  pukul  07.30  pagi  hingga  pukul 17.00 sore dari  hari  senin  hingga  hari  sabtu.  Data  lain  mengungkapkan  Jadwal  kerja  WFH  sama rata dengan yang kebagian piket jaga di Kantor. Berdasar dari data-data tersebut dapat ditarik  kesimpulan,  bahwa  terdapat  kesesuaian  antara  teori  (Surat  Edaran  Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No 19 tahun 2020 tentang penyesuaian system kerja Aparatur Sipil Negara Dalam upaya pencegahan Covid-19) dengan lapangan, yaitu terdapat  pengaturan  jadwal  selama  menerapkan  kebijakan  WFH.  Dengan  demikian ditemukan, bahwa pengaturan jadwal selama menerapkan kebijakan WFH di Direktorat Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  baik  pegawai  yang  melaksanakan  WFH dan  pegawai  yang  kebagian  bekerja  di  kantor  mendapatkan  jadwal  kerja  yang  sama. Jadwal  kerja  tersebut  masih  sama  dengan  ketika  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan Work  From Office (WFO).

## d.  Alat Kerja dan Koordinasi Selama WFH
Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan, bahwa selama implementasi kebijakan WFH  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menggunakan bantuan  media  telekomunikasi  dalam  bekerja  dan  berkoordinasi  dengan  rekan  kerja. Pernyataan  di  atas  dapat  diketahui  berdasarkan  hasil  dari  wawancara  bersama beberapa informan. Dalam rangka kelancaran dan informasi dalam bekerja, melalui WA kemudian  email  dan  lain  sebagainya  (NS  1,2,3  dan  4  22/05/21).  Namun  kalau  Tim memakai zoom meetin g, kalau penting sekali dan mendesak kadang langsung telfon.
Dalam Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No 19 tahun 2020  tentang  penyesuaian  system  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  upaya pencegahan  Covid-19  menyebutkan  bahwa WFH adalah  bagian  dari  konsep telecommuting . Sehingga, pegawai dalam bekerja menggunakan media telekomunikasi sebagai alat kerja. (Mungkasa, 2020) melakukan kerja dari jauh ditujukan sebagai salah satu  cara  kerja  dalam  suatu  lembaga  yang  dilakukan  sebagian  atau  seluruh  di  luar tempat  kerja  dengan  dibantu  oleh  telekomunikasi  dan  informasi.  Sedangkan  dalam penyajian data mengungkapkan bahwa, selama menerapkan kebijakan WFH pegawai Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menggunakan  Whatsapp  dan Email  sebagai  alat  kerja  dan  berkoordinasi  dengan  rekan  kerja.  Selain  itu,  data  lain mengungkapkan  bahwa  ketika  melaksanakan  evaluasi  atau  rapat  seluruh  pegawai menggunakan  aplikasi  zoom  sebagai  penghubung  komunikasi.  Berdasar  data-data tersebut  bisa  ditarik  kesimpulan,  bahwa  terdapat  kesesuaian  antara  teori  dari  Ashal, 2020  dengan  lapangan,  yaitu  menggunakan  media  telekomunikasi  sebagai  alat  kerja dan  berkomunikasi  dengan  rekan  kerja,  dengan  demikian  ditemukan,  bahwa  selama mengimplementasikan kebijakan bekerja dari rumah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menggunakan  media  telekomunikasi  sebagai  alat  kerja dan  berkoordinasi  dengan  rekan  kerja.  Media  telekomunikasi  yang  digunakan  berupa Whatsapp, Email dan Zoom.

## e.  Pengukuran Produktivitas Pegawai
Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa selama menerapkan kebijakan WFH  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tetap  melakukan pengukuran produktivitas pegawai (Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara  No  19  tahun  2020  tentang  penyesuaian  system  kerja  Aparatur  Sipil  Negara Dalam upaya pencegahan Covid-19). Pernyataan di atas dapat diketahui berdasarkan hasil dari wawancara bersama beberapa informan. Dengan pelaporan presensi laporan harian dengan juga mencatat, jadi dicatat dengan agenda harian nya juga bekerja apa ditulis jam berapa melayani apa outputnya apa kegiatannya di mana. Ada laporan. (NS3 dan 4, 22/05/21).
Produktivitas pegawai selama WFH berpengaruh terhadap instansi. Pengukuran produktivitas  dapat  menjadi  alat  untuk  menilai  efisiensi  kerja  pegawai.  (Mamang  & Sopiah,  2016)  menyebutkan  bahwa  terdapat  beberapa  metode  pengukuran produktivitas kerja pegawai. Selama menerapkan WFH pengukuran produktifitas dapat dimulai  dari  melihat  seberapa  lama  waktu  penyelesaian  pekerjaan,  jumlah  pekerjaan yang  selesai,  hingga  pada  jumlah  output  yang  dihasilkan.  Pemantauan  lama  berkerja serta  penyerahan  laporan  perkembangan  pekerjaan  sangat  dibutuhkan.  Laporan  juga termasuk presensi daring selama WFO. Dalam penyajian data mengungkapkan, bahwa setiap satu bulan sekali pegawai Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menyetorkan  laporan  bulanan  kepada  pegawai  bagian  UP.  Laporan  bulanan  tersebut berisikan presensi manual selama satu bulan, agenda harian dan output selama bekerja dari  rumah.  Berdasarkan  data-data  tersebut  bisa  ditarik  kesimpulan,  bahwa  terdapat kesesuaian  antara  teori  dengan  penerapan  di  lapangan.  Sehingga  ditemukan  bahwa pertama, pengukuran  produktivitas  kerja  dilihat  dari  laporan  presensi  kerja  pegawai selama WFH. Kedua, pengukuran produktivitas kerja dilihat dari laporan agenda harian yang  berisikan  apa  saja  yang  dikerjan  dan  perkembangan  pekerjaan  selama  WFH. Ketiga, pengukuran  produktivitas  kerja  dilihat  dari  waktu  kerja  atau  lamanya  waktu pelaksanaan pekerjaan. Keempat, pengukuran produktivitas kerja dilihat dari output kerja atau hasil kerja pegawai selama WFH. Kemudian beberapa laporan tersebut terkumpul menjadi  satu  laporan  yaitu  laporan  bulanan  yang  diserahkan  setiap  satu  bulan  sekali kepada bagian urusan pegawai (UP) yang kemudian diserahkan kepada pimpinan. Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  (Susanti,2021)  dan (Wahyu  &  Sa’id, 2020)

## 2. Dampak Kebijakan WFH
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan.  (NS  1,2,3  dan  4, 22/05/21) menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak positif selama menerapkan kebijakan  WFH  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Dampak positif  tersebut  adalah  jam  kerja  pegawai  menjadi  lebih  fleksibel  karena  selama  WFH pegawai  dapat  mengerjakan  pekerjaan  kantor  diluar  jam  kantor.  Selain  itu,  pegawai merasa  lebih  aman  dalam  bekerja  selama  pandemi  tanpa  khawatir  terkena  wabah Covid-19 sehingga pekerjaan kantor tetap terlaksana dengan semestinya tanpa khawatir terjadi  penyebaran  Covid-19  di  Kantor.  Selain  itu,  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak Daerah  Istimewa  Yogyakarta  juga  menyebutkan  bahwa  selama  WFH  waktu  bersama
keluarga  menjadi  semakin  banyak  karena  pegawai  dapat  menyelesaikan  pekerjaan kantor dirumah bersama keluarga.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  ditemukan  bahwa  penerapan  kebijakan  WFH  di Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  juga  berdampak  negative terhadap pegawai penelaah keberatan pajak Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut bisa diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan. Seperti jawaban yang dikemukakan oleh NS. 1 NS. 2 NS. 3 dan NS.4 ketika ditanyakan  tentang  dampak  negative  kebijakan  WFH.  Selama  berbicara  via  medsos kadang terganggu kurang kecepatan/lemot (NS 1, 22/05/21); NS 2 memberikan jawaban yang agak berbeda dengan NS 1, bahwa kerja dari rumah tidak semaksimal dikantor.

## Dampak Positif
Dalam teori Crosbie dan Moore (2004), dalam Artikel Djendral Keungan Negara (DJKN),  dampak  positif  penerapan  kebijakan  WFH  menyebutkan  bahwa,  terdapat beberapa dampak positif dari penerapan kebijakan (WFH). Pertama, Sistem melakukan kerja di rumah dapat memberi jam kerja yang fleksibel bagi pegawai. Kedua, WFH juga sangat  membantu  dalam  memberikan  hidup  yang  seimbang  kepada  karyawan  atau pegawai  antara  pekerjaan  dengan  keluarga.  Bekerja  dari  rumah  dapat  membuat hubungan  keluarga  menjadi  lebih  dekat. Ketiga, Dapat  mengendalikan  jadwal  kerja sesuai  suasana  hati. Keempat, Mengurangi  kemalasan  dan  ketidak  hadiran. Kelima , Kebijakan  WFH  dapat  menghemat  biaya  pengeluaran  bagi  pegawai  atau  karyawan. Keenam ,  Dampak  positif  yang  paling  penting  dari  WFH  yaitu  dapat  membantu perusahaan atau lembaga dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa khawatir perusahaan menjadi  klaster  baru  penyebaran  covid-19.  Sedangkan  dalam  penyajian  data mengemukakan,  bahwa  selama  menerapkan  kebijakan  WFH  pegawai  merasa  jam kerjanya menjadi lebih fleksibel karena dapat menyelesaikan pekerjaan kantor diluar jam kerja kantor. Data lain juga mengungkapkan bahwa pegawai merasa lebih aman dalam bekerja  tanpa  khawatir  terkena  wabah  Covid-19.  Selain  itu,  terdapat  data  lain  yang mengungkapkan  bahwa  selama  WFH  waktu  bersama  keluarga  menjadi  semakin banyak. Data lain juga mengungkapkan bahwa adanya WFH membuat pekerjaan kantor dapat  tetap  terselesaikan  ditengah  pandemi  meskipun  dikerjakan  dirumah  masing- masing.  Berdasar  data-data  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  terdapat kesesuaian  antara  teori  dengan  lapangan.  Namun  terdapat  beberapa  teori  dampak positif  penerapan  kebijakan  WFH  yang  tidak  sesuai  dengan  di  lapangan,  yaitu mengurangi kemalasan dan ketidakhadiran serta dapat menghemat biaya pengeluaran bagi pegawai atau karyawan. Pengeluaran biaya bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlalu berpengaruh karena tidak ada kebutuhan yang melebihi di luar seperti ketika bekerja dari kantor.
Dengan demikian dari uraian diatas ditemukan bahwa terdapat beberapa dampak positif  implementasi  kebijakan Work  From  Home (WFH)  di  Direktorat  Jenderal  Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama , Sistem bekerja dari rumah dapat memberikan jam  kerja  yang  fleksibel  bagi  pegawai. Kedua, pegawai  merasa  aman  dalam  bekerja tanpa  khawatir  tertular  Covid-19. Ketiga, Hubungan  keluarga  menjadi  semakin  dekat. Keempat ,  operasional  kerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta tetap  berjalan  tanpa  khawatir  kantor  menjadi  klaster  baru  penyebaran  covid-19.  Hasil
penelitian  ini  mendukung  temuan  (Gajendran  & Harrison,  2007);  (Bieser et  al.,  2021); (Dua & Hyronimus, 2020).

## Dampak Negatif
Dalam  teori  dampak  negative  penerapan  kebijakan  WFH  (Mungkasa,  2020) menyebutkan bahwa, terdapat beberapa dampak negative penerapan kebijakan WFH. Pertama ,  kebijakan  WFH  dapat  membuat  jam  kerja  menjadi  tidak  teratur. Kedua , pegawai yang sudah biasa dengan tempat kerja yang konvensional menjadi lebih sulit dalam  berkordinasi  dengan  teman  kerja. Ketiga ,  bertambahnya  biaya  rumah  tangga seperti biaya listrik, paket pulsa dan lain sebagainya. Keempat, pihak kantor kesulitan mengukur produktivitas pekerja atau pegawai. Kelima, sistem bekerja dari rumah juga dapat membuat pegawai atau karyawan kurang termotivasi dalam bekerja. Kurangnya motivasi dalam bekerja dapat disebabkan oleh suasana kerja yang tidak sama dengan apa yang diinginkan, suasana rumah tidak sama dengan suasana tempat kerja, serta terdistraksi  oleh  media  sosial  dan  hiburan  lainnya.  Sedangkan  dalam  penyajian  data mengemukakan,  bahwa  pegawai  yang  terbiasa  dengan  suasana  kantor  yang konvensional merasa kurang nyaman dan menjadi biasa saja (kurang motivasi) ketika bekerja  dari  rumah.  Data  lain  juga  mengungkapkan  bahwa  selama  menerapkan kebijakan  WFH  karena  melalui  media  telekomunikasi  dalam  bekerja  terkadang mengalami  misskomunikasi  atau  keterlambatan  tanggapan.  Selain  itu,  data  lain mengungkapkan  bahwa  evaluasi  kerja  selama  WFH  dirasa  kurang  efektif.  Berdasar data-data  tersebut  bisa  ditarik  kesimpulan,  bahwa  terdapat  kesesuaian  antara  teori dengan lapangan. Namun terdapat beberapa teori dampak negatif kebijakan WFH yang tidak  sesuai  dengan  lapangan  yaitu;  jam  kerja  menjadi  tidak  teratur,  biaya  semakin bertambah dan perusahaan kesulitan mengukur produktivitas kerja pegawai. Selain itu bentuk  ketidaksesuaian  teori  dengan  lapangan  yaitu  yang  terjadi  dilapangan  adalah evaluasi  kerja  selama  WFH  kurang  efektif.  Dengan  demikian  dari  uraian  diatas ditemukan  bahwa  terdapat  beberapa  dampak  negatif  kebijakan  WFH  di  Direktorat Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Pertama, penerapan  kebijakan  WFH menjadikan  kurangnya  motivasi  dalam  bekerja. Kedua, pegawai  yang  sudah  biasa dengan  suasana  tempat  kerja  yang  konvensional  menjadi  lebih  sulit  ketika berkomunikasi ataupun berkordinasi dengan teman kerja. Ketiga, evaluasi kerja menjadi kurang  efektif.  Temuan  ini  sejalan  dengan  (Bieser  et  al.,  2021);  (Dua  &  Hyronimus, 2020); (Palumbo, 2020).

## 3. Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Kebijakan WFH
Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa selama menerapkan kebijakan WFH , Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa faktor pendukung  keberhasilan  dalam  penerapan  kebijakan  WFH.  Pernyataan  di  atas  dapat diketahui  berdasarkan  hasil  dari  wawancara  dengan  beberapa  informan.  Seperti jawaban yang dikemukakan oleh NS. 1 NS. 2 NS. 3 dan NS.4 ketika ditanyakan tentang faktor-faktor  pendukung  keberhasilan  penerapan  kebijakan  WFH.  NS  1  menjawab seperti di bawah ini.“ sumber daya manusia adalah pegawai pelaksana pada kebijakan WFH sehingga keberhasilan juga tergantung pada pegawai tiu. Kalau pegawai itu tetap bekerja  dengan  baik  meskipun  dirumah  tentunya  pekerjaan  atau  tugas  yang  menjadi tanggung  jawabnya  akan  terselesaikan  dengan  baik  pula  WFH  ini  kebersamaan  kita
dalam  hal  memberikan  pekerjaan.  Artinya  ada  komunikasi  intens.  Komunikasi  dan tentunya cepat tanggap.  Peka terhadap situasi kondisi ini” (NS 1, 22/05/21) Kemudian NS 2 menjawab seperti di bawah ini “secara jarak jauh tentunya sangat penting adanya komunikasi artinya komunikasi yang komunikatif tentunya (NS 2, 22/05/21). Sedangkan NS  3  memberikan  jawaban  mengerjakan  pekerjaan  dan  sesuai  juga  waktunya  tepat waktu meskipun bekerja dari rumah pekerjaan akan tetap efektif jadi komunikasi harus terjaga  betul  agar  tidak  terjadi  miskomunikasi  selama  bekerja  dari  rumah ”  (NS  3, 22/05/21) NS 4 memberikan jawaban yang hampir sama dengan NS 1 dan NS 2, dan kalau  ada  informasi  harus  segera  disebar  di  sampaikan  dengan  baik.  Kalau  pegawai cepat dan tanggap juga menentukan, pimpinan juga sangat berpengaruh. Artinya dalam memberikan apa komando menjaga koordinasi atau melakukan evaluasi dan memantau kinerja pe gawainya” (NS 4, 22/05/21)
Kesuksesan dari kebijakan bisa diketahui dari proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri.  Teori  faktor  pendukung  implementasi  kebijakan  menyatakan  bahwa,  terdapat beberapa  faktor  atau  indikator  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  penerapan kebijakan sebagai berikut :
Komunikasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan adalah  komunikasi.  Komunikasi  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  kebijakan  akan  bisa dilakukan  dengan  baik,  apabila  ada  bentuk  komunikasi  yang  baik  antara  pelaksana program  atau  kegiatan  kebijakan  bersama  sekelompok  sasaran  tujuan  sasaran kebijakan bisa disosialisasikan dengan baik dan bisa menghindari distorsi pada program kebijakan.  Selain  itu,  komunikasi  harus  terjalin  dengan  jelas  misal  komunikasi  antara atasan  dan  bawahan  yang  sering  terjadi misscomunication .  Penerapan  kebijakan membutuhkan  dukungan  dari  sumber  daya  baik  sdm  ( human  resources )  ataupun sumber  daya  nbukan  manusia  ( non-human  resources ).  Faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi  kebijakan  adalah  sikap  pelaksana  atau  sikap  implementor.  Sikap implementor  atau  disposisi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan. Selain itu struktur birokrasi juga dapat mempengaruhi kebijakan. Menurut (Hariandja & Marihot Tua Efendi, 2002) struktur birokrasi merupakan norma-norma,  karakteristik  dan  pola  keterkaitan  yang  terjadi  secara  berkali-kali  pada badan-badan  eksekutif.  Badan-badaan  eksekutif  disini  yang  memiliki  keterkaitan  baik potensial ataupun nyata dengan apa yang mereka punyai saat melaksanakan kebijakan.
Dalam  penyajian  data  mengungkapkan  bahwa  pegawai  merasa  apabila komunikasi terjalin dengan jelas dan lancar baik antara pimpinan dan bawahan maupun antar  rekan  kerja  selama  menerapkan  kebijakan  WFH  maka  akan  mendukung keberhasilan  penerapan  kebijakan  WFH.  Data  lain  mengungkapkan  sumber  daya manusia mampu menjadi pendukung keberhasilan implementasi kebijakan WFH karena sumber daya manusia adalah pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, data lain juga mengungkapkan bahwa pegawai yang mampu menyelesaikan pekerjaannya meskipun dikerjakan  dirumah  dapat  menjadi  faktor  pendukung  keberhasilan  kebijakan  WFH  di Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Berdasar  data-data  tersebut dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  terdapat  kesesuaian  antara  teori  Crosbie  dan  Moore (2004),  dalam  Artikel  Djendral  Keungan  Negara  (DJKN),  dengan  lapangan.  Namun terdapat satu teori tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan yaitu struktur birokrasi sebagai  salah  satu  faktor  pendukung  keberhasilan  kebijakan  WFH.  Hal  ini  sesuai
dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nugroho,  Suswanta  (2020).  Dengan  demikian dari uraian diatas ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan WFH di Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, komunikasi  efektif  antar  implementor. Kedua, sumber  daya  yang  berupa sumber daya manusia. Ketiga, sikap implementor/pegawai yang mampu melaksanakan kebijakan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Mungkasa, 2020); hasil  studi  (Dubey  &  Tripathi,  2020);  (Allen  et  al.,  2015);  (Bieser  et  al.,  2021); (Bhattacharjee, 2020).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Hasil penerapan kebijakan WFH ini diikuti oleh seluruh pegawai  pelaah keberatan pajak  Dirjen  Pajak  Kanwil  DIY.  Selama  menerapkan  kebijakan  WFH  pegawai melakukan  presensi  secara  digital  menggunakan  hp  maupun  computer  di  rumah masing-masing.  Pengaturan  jadwal  pegawai  yang  melaksanakan  WFH  dengan pegawai yang kebagian piket bekerja di kantor mendapatkan jadwal kerja yang sama yaitu  dari  jam  07.30  sampai  dengan  17.00.  Pegawai  kantor  menggunakan Whatsaap, Email dan Zoom sebagai alat kerja dan berkoordnasi dengan rekan kerja. Selama  menerapkan  WFH  dilakukan  pengukuran  produktivitas  kerja  pegawai dengan dilihat dari laporan presensisi kerja pegawai, agenda harian, lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan dan output kerja atau hasil kerja pegawai selama WFH.
2.  Dampak positif kebijakan WFH terhadap pegawai antara lain sistem kerja di rumah dapat memberi jam kerja yang lebih fleksibel, pegawai merasa aman dalam bekerja tanpa  khawatir  tertular  Covid-19,  hubungan  keluarga  menjadi  semakin  dekat,  dan operasional  kerja  Dirjen  Pajak  DIY  tetap  berjalan  tanpa  khawatir  kantor  menjadi klaster  baru  penyebaran  covid-19.  Dampak  negatif  antara  lain  pegawai  kurang motivasi dalam bekerja , pegawai yang sudah biasa dengan situasi di tempat kerja yang  konvensional  menjadi  lebih  sulit  saat  berkomunikasi  ataupun  berkoordinasi dengan teman kerja manakala adanya gangguan koneksi jaringan sehingga evaluasi kerja menjadi kurang efektif.
3.  Faktor-Faktor  pendukung  kebijakan  WFH  di  Kantor  Dirjen  Pajak  DI  Y  antara  lain komunikasi efektif antar pegawai (implementor) selama bekerja dari rumah, sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan IT yang baik, sikap implementor/pegawai yang mampu melaksanakan kebijakan dengan baik.

## Saran
1.  Dengan  adanya  gangguan  jaringan  maka  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai sebaiknya  memanfaatkan  teknologi  seperti  aplikasi-aplikasi  yang  mempermudah dalam  pemantauan  kinerja  pegawai  selama  WFH,  seperti  menggunakan  aplikasi penghitung waktu “ Time  Tracking ”. Aplikasi ini berguna untuk membantu pegawai tetap beraktivitas sesuai jadwal dengan cara terdapat notifikasi berapa banyak waktu yang  telah  dihabiskan  dalam  bekerja  serta  mampu  membuat  jadwal  sehari-hari termasuk  bekerja  dari  rumah,  menggunakan  aplikasi  presensisi  secara  online  dan otomatis  merekap  seluruh  laporan  kehadiran  pegawai.  Salah  satu  tekhnologi  atau
aplikasi yang menyediakan fasilitas tersebut adalah “Talenta”. Cara kerja aplikasi ini yaitu  pegawai  dapat  melakukan  presensisi  dengan  hanya  membuka  aplikasi  dan melaksanakan  Clock  Out/In  langsung  melalui  handphone.  Data  presensi  tersebut nantinya akan terekam dengan otomatis. Sehingga pihak UP (Urusan Pegawai) tidak perlu repot dalam merekap seluruh laporan kehadiran pegawai. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta lebih memperhatikan keaktifan Website kantor,  dengan  keaktifan  website  kantor  akan  mempermudah  masyarakat  dalam mencari  informasi  baik  tentang  pelayanan  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah Istimewa Yogyakarta maupun tentang hal lainnya di internet.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, T. D., Golden, T. D., & Shockley, K. M. (2015). How effective is telecommuting?
Assessing  the  status  of  our  scientific  findings. Psychological  Science  in  the  Public Interest , 16 (2). https://doi.org/10.1177/1529100615593273
Bhattacharjee,  S.  (2020).  ‘Work  from  home’  as  an  alternative  to  daily  commuting  for
working women. Human Geographies , 14 (2).
https://doi.org/10.5719/hgeo.2020.142.5
Bieser, J. C. T., Vaddadi, B., Kramers, A., Höjer, M., & Hilty, L. M. (2021). Impacts of telecommuting  on  time  use  and  travel:  A  case  study  of  a  neighborhood telecommuting  center  in  Stockholm. Travel  Behaviour  and  Society , 23 . https://doi.org/10.1016/j.tbs.2020.12.001
Dua,  M.  H.  C.,  &  Hyronimus.  (2020).  Pengaruh  work  from  home  terhadap  work-life balance  pekerja  perempuan  di  kota  ende. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Bisnis  Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi )JMBI UNSRAT) , 7 (2).
Dubey, A. D., & Tripathi, S. (2020). Analysing the sentiments towards work-from-home experience during COVID-19 pandemic. In Journal of Innovation Management (Vol. 8, Issue 1). https://doi.org/10.24840/2183-0606_008.001_0003
FAWZIAH,  S.  A.,  &  Irwansyah,  I.  (2020).  Telecommuting/Teleworking –  Work  From Home –  Sebagai  Solusi  Efektif  Mobilisasi  Kerja. Jurnal  Infortech , 2 (1). https://doi.org/10.31294/infortech.v2i1.7941
Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting:  Meta-Analysis  of  Psychological  Mediators  and  Individual Consequences. Journal of Applied Psychology , 92 (6). https://doi.org/10.1037/0021- 9010.92.6.1524
Hariandja,  &  Marihot  Tua  Efendi.  (2002).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia “Pengadaan,  Pengembangan,  Pengkompensasian,  dan  Peningkatan  Produktivitas Pegawai.” In Gramedia Widiasarana Indonesia .
Kuruzovich, J., Paczkowski, W. “Patch,” Golden, T. D., Goodarzi, S., & Venkatesh, V. (2021). Telecommuting and job outcomes: A moderated mediation model of system use,  software  quality,  and  social  Exchange. Information  and  Management , 58 (3). https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103431
Mamang,  E.,  &  Sopiah.  (2016).  Manajemen  SDM  dalam  Organisasi  Publik  dan Bisnis.pdf. In Alfabeta .
Mungkasa,  O.  (2020).  Bekerja  Jarak  Jauh  (Telecommuting):  Konsep,  Penerapan  dan
Pembelajaran. Bappenas Working Papers , 3 (1).
https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.52
Palumbo,  R.  (2020).  Let  me  go  to  the  office!  An  investigation  into  the  side  effects  of working  from  home  on  work-life  balance. International  Journal  of  Public  Sector Management , 33 (6 –7). https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2020-0150
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 . (n.d.).
Rahmawati,  A.  (2019).  Pengaruh  Motivasi  Dan  Pelatihan  Karyawan  Terhadap Produktifitas  Kerja  Karyawan  Dengan  Disiplin  Kerja  Sebagai  Variabel  Intervening (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Semarang). Jurnal Ekonomi IAIN Salatiga , 11 (1).
Shareena,  &  Shahid,  M.  (2020).  Work  from  home  during  COVID- 19 :  Employees perception and experiences. Gjra - Global Journal for Research Analysis , 9 (5).
Soetrisno.  (2011).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  In  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. In Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara .
Suryana.  (2010). Metodologi  Penelitian:  Model  Prakatis  Penelitian  Kuantitatif  dan Kualitatif. Buku Ajar perkuliahan . Simdos.Unud.Ac.Id.
Wahyu, A. M., & Sa’id, M. (2020). Produktivitas selama work from home : sebuah analisis psikologi sosial ( productivity during work from home : a social psychological analysis ). Jurnal Kependudukan Indonesia , 2902 (Edisi Khusus Demografi dan Covid-19). https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13014/Bekerja-dari-Rumah-Work-From- Home-Dari-Sudut-Pandang-Unit-Kepatuhan-Internal.html