## Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan
Volume: 2 | Nomor 3 | Desember 2022 | E-ISSN: 2798-365X | DOI: 10.47709/educendikia.v2i3.1910

## Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa: Pendisiplinan Tubuh dan Tantangan Sengkarut Perilaku
Author: Jati Arifiyanti 1 Elly Suhartini 2
Joko Mulyono 3 Pandu Hutama 4

## Afiliation:
Universitas Jember 1,2,3,4
Corresponding email jatiarifiyanti2014@gmail.com
Histori Naskah: Submit: 2022-12-11
Accepted: 2022-12-13 Published: 2022-12-13
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Abstrak :
Permasalahan kasus korupsi yang tengah marak di Indonesia, bukan hanya  menjadi  beban  negara  untuk  menyelesaikannya.  Mahasiswa sebagai  agen  perubahan  dan  pengawasan/  pengontrol  kehidupan sosial  dalam  hal  ini  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  mengurai permasalahan  korupsi,  salah  satunya  dengan  kesiapan  praktik pendisiplinan  tubuh  yang  anti  korupsi.  Realitanya,  pendidikan  anti korupsi  yang  telah  diberlakukan  pada  perguruan  tinggi,  mendapati tantangan  dominan  berupa  sengkarut  perilaku  korupsi  immaterial yang dilakukan oleh mahasiswa. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif,  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Tujuan  penelitian  ini adalah mahasiswa memaknai pengalamannya tentang pendidikan anti korupsi dan wujud implementasi perilakunya. Para informan dipilih secara purposive  sampling, sebanyak  8  mahasiswa  di  Kabupaten Jember.  Mahasiswa  memiliki  kebiasaan  yang  bertanggung  jawab, namun sebaliknya juga dapat berperilaku korupsi secara immaterial. Sengkarut praktik korupsi immaterial, berupa datang terlambat, tidak disiplin waktu dalam pengumpulan tugas, memanipulasi presensi atau menitipkan  presensi  kehadiran  perkuliahan  pada  temannya, memanipulasi surat keterangan sakit dari dokter, plagiasi tugas, dan mencontek pada saat ujian. Pendisiplinan tubuh untuk berperilaku anti korupsi yang dijalankan oleh kontrol sosial dengan pemberian norma dan  sanksi  perkuliahan,  nyatanya  dianggap  sebagai  alat  yang menjadikan  mahasiswa  patuh,  namun  sebaliknya  juga  membuat mahasiswa menciptakan pelanggaran yang berlebih lagi. Pendidikan anti  korupsi  pada  mahasiswa  nyatanya  menjadi  paradoks  antara pendisiplinan tubuh dan tantangan sengkarut perilaku.
Kata  kunci :  Anti  Korupsi:  Mahasiswa;  Pendidikan;  Pendisiplinan Tubuh, Tantangan

## Pendahuluan
Indonesia berada pada peringkat ranking 96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun  2021  di  antara  180  negara  di  dunia  (Pusat  Edukasi  Korupsi,  2022).  Hal  ini  bukanlah  prestasi, melainkan menunjukkan dekandensi moral bangsa. Mahasiswa sebagai generasi muda, pewaris budaya dan moral bangsa, sepatutnya membijaki permasalahan korupsi dan mengambil tindakan untuk berperilaku anti korupsi.  Mahasiswa  memberikan  respon  kecaman  terhadap  para  koruptor,  salah  satunya  dengan  aksi demonstrasi terhadap beberapa kasus korupsi besar yang tengah menjerat pejabat publik. Mahasiswa yang telah menjadi kaum kritis, menjelma menjadi aktor yang mencerminkan perilaku yang memperjuangkan kepentingan  masyarakat.  Perguruan tinggi  telah  menjadi  media  mahasiswa  ditempa  ilmu  dan  penguatan karakter unggul bangsa. Pengajaran anti korupsi tidaklah hanya diberlakukan dalam  mata kuliah khusus yang  diberi  nama  Pendidikan  Anti  Korupsi  atau  pada  Mata  Kuliah  Wajib  Kurikulum  (MKWK),  yaitu Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  serta  Pendidikan  Agama,  namun  pada  setiap  mata kuliah melalui hadirnya kontrak perkuliahan dan norma yang diberlakukan dalam kelas, secara tersurat dan tersirat  adalah  sebagai  sarana  pelatihan  nilai  kedisiplinan,  kejujuran,  dan  tanggung  jawab.  Peran  yang

## Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan
Volume: 2 | Nomor 3 | Desember 2022 | E-ISSN: 2798-365X | DOI: 10.47709/educendikia.v2i3.1910
dilekatkan pada tubuh mahasiswa sebagai agen perubahan, penjaga nilai-nilai dalam masyarakat, generasi penerus  bangsa,  kekuatan  moral,  dan  pengontrol  kehidupan  sosial  haruslah  berjalan  kelindan  dengan perilaku  akademiknya.  Berdasarkan  observasi  peneliti,  mahasiswa  menjadi  insan  akademisi  yang  kritis terhadap  kasus  korupsi,  tetapi  di  lain  sisi  terdapat  perilaku  yang  erat  dengan  praktik  korupsi  secara immaterial. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan pengkajian lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian “Pendidikan Anti Korupsi Pada Mahasiswa: Pendisiplinan Tubuh dan Tantangan Sengkarut Perilaku.

## Studi Literatur
Korupsi menjadi ancaman yang paling berbahaya dalam jangka panjang, yaitu rusaknya  generasi muda, dimana  dalam  masyarakat  yang  telah  menjadikan  korupsi  sebagai  makanan  sehari-hari,  anak  tumbuh dengan  pribadi  anti  sosial  dan  generasi  muda  juga  menganggap  korupsi  sebagai  hal  biasa,  sehingga perkembangan  pribadi  menjadi  terbiasa  berbohong  dan  tidak  bertanggung  jawab  (Alatas,  1999).  Alatas (1999)  juga  mengidentikkan  korupsi  sebagai  adanya  sogokan  kepada  pejabat  publik  yang  dilakukan seseorang  atau  pihak  swasta  dengan  tujuan  mendapatkan  keistimewaan  atau  posisi  tawar.  Realita  yang tengah  dihadapkan  pada  bangsa  Indonesia,  bahwa  segala  perilaku  para  pejabat  menjadi  sorotan  publik, terlebih ketika ada praktik korupsi yang melingkar dalam tubuh kekuasaan pejabat tersebut.

## Teori Pendisiplinan Tubuh
Konsep  pendisiplinan  tubuh  (Foucault  dalam  Hardiyanta,  1997)  bertolak  belakang  dengan  sistem penghukuman  tradisional,  dimana  seseorang  yang  melanggar  otoritas,  akan  diberikan  hukuman  dengan tujuan  untuk  menghancurkan  individu  tersebut.  Pendisiplinan  tubuh  tidak  lagi  menyiksa  individu,  akan tetapi lebih kepada melatih, mengatur, dan membiasakan diri (tubuh) untuk melaksanakan aktivitas yang lebih berguna. Pendiplinan tubuh ini bukan lagi merupakan cara kuno yang digunakan oleh sekelompok orang yang berkuasa dengan memberikan hukuman seberat-beratnya pada tubuh yang melanggar, namun dengan  cara  yang  humanis.  Foucault  (1977)  menyatakan  bahwa  metode  pendisiplinan  tubuh  ini  akan memperoleh keberhasilan apabila diterapkan beberapa sarana, yaitu pengawasan hierarkis, normalisasi, dan pengujian.  Foucault  juga  menambahkan  bahwa  terdapat  4  (empat)  metode  yang  digunakan  untuk membentuk tubuh yang patuh, adalah seni penyebaran peran, kontrol aktivitas, strategi untuk menambah kegunaan waktu, dan kekuatan yang tersusun (Hardiyanta, 1997). Metode tersebut digunakan dalam bingkai kekuasaan, yang menjadikan keteraturan tubuh sehingga patuh dan dapat mengontrol dirinya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dimana  berusaha  membangun  makna  tentang  suatu fenomena  berdasarkan  pandangan-pandangan  dari  para  partisipan  (Creswell,  2016).  Selanjutnya, pendekatan  dalam  metode  penelitian  kualitatif  yang  dipilih  adalah  fenomenologi  (Creswell,  2014). Kekuatan pendekatan ini adalah terkait dengan subyek penelitian yang memberikan pemaknaan terhadap pengalaman hidupnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan data dari berbagai sumber, selain wawancara mendalam dengan para informan, dapat menggunakan data dokumentasi, dan berbagai macam  sumber  yang  mendukung  analisis  data  (Creswell,  2016).  Pada  penelitian  ini  juga  menggunakan teknik triangulasi dan analisis data. Teknik penentuan informan secara purposive sampling dan informan adalah  8  (delapan)  mahasiswa  terpilih  pada  salah  satu  perguruan  tinggi  di  Kabupaten  Jember.  Adapun kriteria informan adalah mahasiswa semester awal dan akhir. Kedua kriteria tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pemaknaan. Nama dan asal perguruan tinggi disamarkan guna menjaga privasi para informan. Penitiktekanan para informan adalah mahasiswa yang memberikan pandangan dan pemaknaan tentang pendidikan anti korupsi yang didapatkan terhadap perilaku yang diimplementasikan dalam kegiatan akademiknya.

## Hasil

## Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan
Volume: 2 | Nomor 3 | Desember 2022 | E-ISSN: 2798-365X | DOI: 10.47709/educendikia.v2i3.1910
Perguruan tinggi sebagai salah satu media pendisplinan tubuh mahasiswa untuk berperilaku sesuai dengan moralitas bangsa yang menjiwai nilai-nilai Pancasila. Civitas akademika terjalin kelindan dengan perilaku patuh terhadap nilai-nilai kepantasan dan etika Pancasila. Berdasarkan bentuknya, korupsi terbagi menjadi 2  (dua)  jenis,  yaitu  material  dan  immaterial  (Rusmita,  2015).  Rusmita  juga  mencontohkan  bahwa  tidak disiplin  kerja  adalah  korupsi  immaterial,  yang  mana  negara  tidak  dirugikan  secara  langsung,  tetapi menghambat pelayanan publik.
Menurut  Mubarok  dan  Diah  Wulandari (2019)  bahwa  upaya  pemberantasan  korupsi  meliputi  dua  aspek besar, yaitu penindakan dan pencegahan. Salah satu upaya berkelanjutan adalah terinternalisasinya sikap anti korupsi dalam diri setiap elemen bangsa. Imansyah dan Habibul Umam (2022) mempertegas bahwa pendidikan anti korupsi bertujuan untuk melahirkan generasi yang berjiwa anti korupi, yang mencakup tiga aspek  kejiwaan  manusia,  yaitu  kognitif  (akal),  afektif  (rasa),  dan  konatif  (karsa).  Terdapat  9  (sembilan) nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil (Nazifah, 2020). Nilai dasar anti korupsi tersebut, sebagaimana yang dirancang oleh Kemendikbud dan Dirjen Pendidikan Tinggi dalam modul Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi (2011).
Hasil  penelitian  Hasanah  (2018)  memberikan  hasil  bahwa  hasil  wawancara  dengan  12  perguruan  tinggi menyatakan  pendidikan  anti  korupsi  sangat  penting  dan  urgensi  diberikan  kepada  mahasiswa.  Sebagian perguruan tinggi menerapkan pendidikan anti korupsi pada mata kuliah khusus dan sebagian lainnya hanya menyisipkan  pada  mata  kuliah  yang  relevan.  Sebagian  menerapkan  pendidikan  yang  inklusif  dan melakukan pengawasan serta pencatatatan terhadap pelanggaran. Penelitian terdahulu ini tentunya menjadi pembeda dan pelengkap dengan penelitian yang sekarang, yang mana perguruan tinggi yang menjadi lokasi penelitian tidak menjadikan pengajaran anti korupsi sebagai mata kuliah khusus pendidikan anti korupsi, sehingga secara umum dapat diberlakukan pada mata kuliah lain.
Adhari (2017) dalam penelitiannya, menarasikan tentang praktik korupsi di perguruan tinggi swasta (PTS), yaitu jual beli nilai, tidak masuk kuliah dengan cara pemberian gratifikasi agara dapat mengikuti ujian pada mata kuliah tertentu, dan pengajar menjadi calo karya ilmiah (skripsi, dll). Praktik ini melahirkan kondisi pendidikan  tinggi  yang  memiliki  kualitas  buruk,  dengan  melahirkan  sarjana  dengan  tingkat  moralitas rendah. Penelitian Adhari menjadi pembeda dengan penelitian ini karena penerlibatan informan tidak hanya pada  mahasiswa, tetapi juga  pengajar.  Penggajian  pengajar  PTS ini  masih  banyak  yang  di  bawah  Upah Minimum Kota (UMK) daerah masing-masing, sehingga rentan menimbulkan praktik korupsi akademik.
Sudaryatie, dkk. (2022) menyatakan dalam penelitiannya, bahwa dari data  sebanyak 142 responden atau 43% mayoritas menjawab efektif tentang insersi Pendidikan anti korupsi terhadap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.  Pendidikan  anti  korupsi  sudah  sesuai  dengan  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam membangun karakter para mahasiswa dalam pengimplementasian perilaku sehari-hari. Metode penelitian kuantitaif yang diterapkan dalam penelitian Sudaryatie dkk., lebih terperinci karena adanya persentase yang menjadi pembeda dengan penelitian ini, yang lebih mengarah pada metode kualitatif.
Pendidikan anti korupsi dipandang selama ini berjalan sebatas teoritis yang dipelajari dalam beberapa mata pelajaran  di  sekolah,  perguruan  tinggi,  atau  program-program  khusus  tertentu  (Subkhan,  2020).  Hal  ini menjadi  letak  persamaan  dengan  penelitian  ini,  data  yang  didapatkan  juga  mengidentifikasi  beberapa tindakan korupsi immaterial pada mahasiswa. Penelitian dari Sartika dan Hudaniah (2018) mencatat bahwa terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  gaya  hidup  hedonis  dengan  intensi  korupsi  pada  mahasiswa pengurus lembaga intra, dimana semakin tinggi gaya hidup, maka semakin tinggi pula intensi korupsinya. Berbeda dengan penelitian Wibawa, dkk. (2021), yang mana menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah  satu  agen  sosialisasi yang  berperan  dalam  penanaman  nilai  anti  korupsi,  serta  kemudian  terwujud dalam  perilaku  seseorang.  Usaha  menkonstruksi  atas  nilai  anti  korupsi  tersebut  adalah  melalui  bentuk pelatihan anti korupsi.

## Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan
Volume: 2 | Nomor 3 | Desember 2022 | E-ISSN: 2798-365X | DOI: 10.47709/educendikia.v2i3.1910

## Pembahasan
Pendidikan anti korupsi telah diajarkan oleh perguruan tinggi, sejalan dengan kebijakan pemerintah. Para informan dalam hal ini menyikapi bahwa pengajaran anti korupsi dimulai pada saat semester 1 (satu), yaitu dalam ospek mahasiswa baru/ pengenalan dunia kampus, mata kuliah umum, dan norma yang berlaku pada setiap mata kuliah. Pengajaran anti korupsi tidak terfokus pada mata kuliah khusus Pendidikan Anti Korupsi (PAK), tetapi secara implisit nampak dari setiap pengajaran yang mengandung nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Informan AD memberikan penekanan bahwa “ upaya kampus untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sudah  baik,  di  mulai  pada  awal  semester,  pada  setiap  mata  kuliah.  Tentunya  hal  ini  terkadang  tidak disadari oleh mahasiswa bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya pada mata kuliah khusus saja ”.
Informan KH menyatakan hal yang berbeda, bahwa “ pendidikan anti korupsi lebih tepatnya ya pada saat menempuh mata kuliah umum di awal-awal semester, terlebih jika dosen secara spesifik membahas materi korupsi ”.
Informan RA menambahkan bahwa, “ saya senang ketika dosen menjelaskan materi pendidikan anti korupsi melalui media menonton film anti korupsi, kemudian kami berdiskusi, jadi lebih berkesan dan mahasiswa seperti  dihadapkan  pada  kasus  tersebut,  sudah  bisa  memilih  harus  bertindak  bagaimana.  Tentu menyadarkan kita juga dalam bersikap ”.
Pernyataan informan di atas merupakan wujud kehadiran perguruan tinggi sebagai institusi/ lembaga formal yang  memiliki  otoritas  untuk  mendisiplinkan  tubuh  mahasiswa  melalui  media  pendidikan  anti  korupsi. Kontrol  aktivitas  mahasiswa  ini  juga  berada  di  bawah  wewenang  masing-masing  dosen,  dengan pemberlakuan norma dan tugas yang mengarahkan pada nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Sarana  pendisiplinan  tubuh  dalam  perspektif  Foucault  sesuai,  yaitu  mencakup  pengawasan  hierarkis, normalisasi, dan pengujian. Kontrol hierarkis tidak hanya diberlakukan pada pihak Universitas, tetapi juga Fakultas,  Jurusan/  Program  Studi,  dan  dosen.  Normalisasi  berlangsung  dengan  menyeimbangkan pengajaran  anti  korupsi  dan  pemberian  hak-hak  yang  sesuai  kepada  mahasiswa.  Pengujian  dapat berlangsung  dengan  cara  setiap stakeholder memberikan  aturan,  yang  mencakup  kewajiban/  tugas  yang berjalan sesuai dan tegas. Sanksi juga diberlakukan secara tegas kepada setiap pelanggar guna membentuk pendisiplinan tubuh. Menurut Foucault, sanksi yang diberlakukan tidak harus menunjukkan hukuman fisik, tetapi lebih pada hukuman yang memperhatikan sisi kemanusiaan (Hardiyanta: 1997). Hal ini tentu berlaku di perguruan tinggi. Pemberian sanksi tidak berupa hukuman fisik, tetapi lebih kepada sanksi akademik, seperti  contoh  kehadiran  mahasiswa  dikatakan  memenuhi  dan  dapat  mengikuti  Ujian  Akhir  Semester (UAS) apabila memenuhi minimal ambang batas 75% kehadiran.
Praktik  sengkarut  perilaku  korupsi  yang  diterapkan  mahasiswa  dalam  bidang  akademik,  lebih  dominan mengarah pada wujud immaterial, yaitu datang terlambat, tidak disiplin waktu dalam pengumpulan tugas, memanipulasi presensi atau menitipkan presensi kehadiran perkuliahan pada temannya, memanipulasi surat keterangan sakit dari dokter,  plagiasi tugas, dan mencontek  pada saat ujian. Sedangkan, praktik  korupsi secara material, minim dilakukan. Jika ada, ini berupa perilaku berbohong pada orang tua ketika meminta uang  untuk  pembelian  buku,  tetapi  diperuntukkan  untuk  hal  lain.  Adapun  pernyataan  informan  sebagai berikut:
Pernyataan dari beberapa informan sebagai berikut:
Informan RK menyatakan, ” Saya sering datang terlambat karena tidur larut malam, terlebih jika dosen membolehkan masuk kelas meski terlambat. Selain itu, pernah mencontek ketika ujian, pernah memalsukan surat keterangan sakit juga sih ”.

## Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan
Volume: 2 | Nomor 3 | Desember 2022 | E-ISSN: 2798-365X | DOI: 10.47709/educendikia.v2i3.1910
Informan AZ menyatakan, “ Mahasiswa kalau datang terlambat ya masih wajar, kalau mencontek barulah disebut menyimpang. Kalau saya pernah membolos tetapi tetap mengisi presensi, kadang juga titip absen, teman saya juga banyak yang seperti itu ”.
Berbeda  dengan  informan  MD  yang  menegaskan,  “ Saya  tidak  pernah  datang  terlambat,  harus  disiplin waktu, ya meskipun banyak juga rekan saya yang terbiasa melakukannya .”
Informan MK menyatakan. “ Saya pernah berbohong, meminta uang buku pada ibu saya, padahal untuk jajan dan kebutuhan lain ”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  para  informan  di  atas,  yaitu  terdapat  mahasiswa  yang mempraktikkan  perilaku  disiplin  dikarenakan  terdapat  aturan  yang  tegas.  Sebaliknya,  apabila  aturan menjadi longgar, maka mahasiswa mempraktikkan sengkarut perilaku yang mengarah pada praktik korupsi secara  immaterial.  Dalam  sudut  pandang  Foucault  (1977),  tubuh  manusia  memiliki  latar  belakang  yang berbeda, yang menjadikan kebiasaan pendisiplinan tubuh juga berbeda. Hal ini nampak dari pola kebiasaan yang berlaku pada keluarga dan masyarakat. Berbeda dengan informan RA yang memiliki kesadaran bahwa peran  mahasiswa  sebagai  pengontrol  dirinya  sendiri,  hal  ini  tidak  menjadikan  kontrol  sosial  di  kampus harus melekat pada tubuh yang patuh. Keberadaan kontrol sosial sebelumnya, yaitu peran dari orang tua dalam  menanamkan  perilaku  patuh  terkait  nilai  kejujuran,  kedisiplinan,  dan  tanggung  jawab,  yang kemudian  memperkuat  kebiasaan  seseorang  menjadi  pengontrol  atas  dirinya  ketika  berinteraksi  dalam masyarakat.
Informan RA menyatakan, “ Biasanya teman-teman itu akan patuh dan disiplin jika dosennya juga tegas. Kalau  saya  sendiri  harus disiplin  meskipun  dosen  tidak  memberi  sanksi  karena  mahasiswa  sudah  pasti harus bertanggung jawab, dan dosen memiliki keterbatasan jangkauan untuk mengawasi. Orang tua juga mendidik saya untuk jujur dan bertanggung jawab ”.
Informan SR menyatakan bahwa,” Saya lihat dulu karakter dosen seperti apa, kalau aman ya saya langgar ”. Informan  AZ  menyatakan,  “ Sebenarnya  semakin  ada  norma  yang  mengikat,  mahasiswa  semakin melakukan pelanggaran yang berlebih lagi. Saya di situasi yang terjepit begitu karena sakit tetapi tidak perikas ke dokter, ya terpaksa melakukan tindakan manipulasi ”.
Informan MD menyatakan, “ Menjadi mahasiswa itu kan menjadi cerminan bangsa, kalau kita memandang koruptor  salah,  ya  kita  harus  bersikap  anti  juga  pada  korupsi.  Intinya  jangan  hanya  menuntut  tanpa bertindak di jalan yang benar ”.
Pendisiplinan tubuh tidak hanya bersifat represif, tetapi lebih kepada perubahan yang menjadikan individu berguna  bagi  dirinya  sendiri  dan  masyarakat.  Disiplin  merupakan  mekanisme  fungsional  yang mengembangkan pelaksanaan kuasa dan membuatnya lebih terang, jelas, efektif, dan merupakan gambaran kuasa yang menyentuh elemen masyarakat secara mendetail (Hardiyanta, 1997). Ada pernyataan informan AZ di atas yang menarik, bahwa jika melihat dari pemberlakuan norma yang merupakan upaya pendisplinan tubuh,  bisa  jadi  norma  merupakan  alat  yang  dinilai  masih  represif,  meskipun  tidak  ada  sanksi  berupa kekerasan fisik, tetapi sanksi bisa dipandang mahasiswa ini sebagai hal yang tidak manusiawi. Terkadang, mahasiswa  sakit,  tetapi  tidak  memeriksakan  dirinya  ke  dokter,  sehingga  tidak  mendapatkan  surat keterangan  sakit  dari  dokter.  Norma  yang  berlaku  secara  kaku,  menjadikan  mahasiswa  bertindak manipulatif  untuk  mengamankan  dirinya,  sehingga  menjadikan  perilaku  menyimpangnya  sebagai  alasan pembenaran.  Tolak  ukur  pemberlakuan  hukum  yang  dinyatakan  oleh  Foucault  adalah  bersifat  humanis, perlu dikritisi dalam penerapannya di perguruan tinggi. Realitanya, mahasiswa sebagai alat kontrol terhadap tubuhnya sendiri, menjadikan ruang tubuh untuk bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan oleh

## Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan
Volume: 2 | Nomor 3 | Desember 2022 | E-ISSN: 2798-365X | DOI: 10.47709/educendikia.v2i3.1910
informan RA dan MD di atas. Namun sebaliknya pada informan lainnya, pendisiplinan tubuh dinilai dapat membebaskan tubuhnya dari jeratan norma dan sanksi yang dipandang tidak manusiawi dan menciptakan ruang keberpihakan pada dirinya untuk membenarkan tindakannya yang salah.
Foucault  menekankan  adanya  4  (empat)  metode,  yaitu  seni  penyebaran,  kontrol  aktivitas,  menambah kegunaan waktu, dan kekuatan yang tersusun. Dalam seni penyebaran, dimana individu dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang kemudian dibedakan atas setting lokasi yang berbeda (Hardiyanta, 1997).  Mahasiswa  dalam  hal  ini,  diberikan  pengajaran  tentang  praktik  berperilaku  anti  korupsi,  secara berbeda-beda, tergantung pada metode dosen pengampu/ pendamping di setiap mata kuliah. Meskipun, jika mengacu pada metode yang kedua, yaitu terdapat kontrol aktivitas yang telah diterapkan. Kontrol aktivitas juga menggunakan bantuan teknologi modern, seperti layanan presensi kehadiran mahasiswa dengan sistem perangkat lunak, jadi tidak hanya kontrol secara manual. Kontrol manual akan dilimpahkan kepada dosen salah satunya, dengan memberikan teguran secara langsung maupun penolakan dan pemberlakuan sanksi atas tindakan ketidakpatuhan mahasiswa. Strategi ketiga adalah menambah kegunaan waktu, yaitu nampak dari beragam  kegiatan akademik  mahasiswa yang tidak terpusat pada perkuliahan saja, tetapi mencakup kegiatan penelitian, pengabdian, himpunan mahasiswa, dan intra hingga ekstrakulikuler. Variasi metode ini juga menjadi sarana untuk penerapan nilai-nilai anti korupsi, karena mahasiswa dituntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Terakhir, metode kekuatan yang tersusun, yaitu pemberlakuan seleksi kompetensi/ kapasitas dan assessment . Tentunya metode yang keempat ini nampak dari adanya kategorisasi kompetensi mahasiswa, seperti peminatan dalam mata kuliah yang ditempuh dan berujung pada assesment atas mata kuliah  tersebut.  Selain  itu,  kegiatan  intra  maupun  ekstrakulikuler  juga  disesuaikan  dengan  kapasitas mahasiswa, yang tentu tetap menerapkan adanya assessment, yang berupa hasil monitoring dan evaluasi kinerja.

## Kesimpulan
Pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi, tidak hanya terfokus pada adanya pengajaran mata kuliah khusus, namun juga secara eksplisit dan implisit terdapat pada setiap mata kuliah serta kegiatan akademik mahasiswa dikarenakan adanya norma yang bersinggungan dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Mahasiswa dalam memaknai pendidikan anti korupsi pun tidak hanya berupa pengajaran, tetapi  dengan  norma  sekaligus  sanksi  yang  mengikat.  Sengkarut  perilaku  mahasiswa  yang  masih menunjukkan  adanya  korupsi  immaterial  secara  akademik,  terkesan  mengaburkan  esensi  dan  urgensi pendidikan anti korupsi. Padahal, pendidikan anti korupsi sebagai praktik pendisiplinan tubuh, tidak hanya menjadi kontrol sosial dan pengekang terhadap kebebasan mahasiswa, melainkan menjadikan insan yang lebih berguna dan bermoral. Kepatuhan tubuh pada mahasiswa untuk bertindak anti korupsi juga diperkuat dengan  adanya  kontrol  diri  atas  tubuhnya  sendiri,  yang  terjalin  karena  adanya  pembiasaan  atas  kontrol sosial sebelumnya, yaitu dalam keluarga dan masyarakat.

## Referensi
Adhari, Agus. (2017). Pola Korupsi di Perguruan Tinggi Sawasta. AL-IJTIMA’I-International Journal of Government and Social Science , 2(2), 161-171.
Alatas, Syed Hussein. (1999). The Sociology of Corruption, ed. 2. Singapore: Delta Orient Pte. Ltd.
Cresswell,  John  W.  (2014).  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset:  Memilih  Diantara  Lima  Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan
Volume: 2 | Nomor 3 | Desember 2022 | E-ISSN: 2798-365X | DOI: 10.47709/educendikia.v2i3.1910
Cresswell, John W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Foucault, Michel. (1977). Discipline and Punish: The Birth of The Prison. New York: Vintage Books.
Hardiyanta, P.S. (1997). Michael Foucault “Disiplin Tubuh” Bengkel Individu Modern. Yogyakarta: LKiS. Hasanah, Sitti Uswatun. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 2(1), 1-13.
Imansyah,  Yadi  dan  Habibul  Umam  Taqiuddin.  (2022).  Implementasi  Nilai-Nilai  Anti  Korupsi  Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa (Studi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat). Retorika: Jurnal of Law, Social, and Humanities , 1(1), 1-13.
Mubarok dan Diah Wulandari. (2019). Fenomena Internalisasi Sikap Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Studi Komunikasi dan Media , 23(2), 155-166.
Nazifah,  Liza.  (2020).  Sosialisasi  Nilai-Nilai  Dasar  Anti  Korupsi  Kepada  Mahasiswa  Fakultas  Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Losari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2(1), 19-24.
Pusat  Edukasi  Korupsi.  (2022).  Kiat  Erry  Hardjapamekas  untuk  Tingkatkan  Indeks  Persepsi  Korupsi. Website aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220617-null. Diakses pada 02 Desember 2022.
Rusmita,  Sari.  (2015).  Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi  Terhadap  Korupsi. Jurnal  Audit  dan  Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura , 4(2), 1-22.
Sartika,  Yuniar  Dwi  dan  Hudaniah.  (2018).  Gaya  Hidup  Hedonis  dan  Intensi  Korupsi  Pada  Mahasiswa Pengurus Lembaga Intra Kampus. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan , 6(2), 213-231.
Sudaryatie, Ricky Santoso Muharam, dan Danang Prasetyo. (2022). Penguatan Nilai Karakter Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Keawarganegaraan . Jurnal Yustitiabelen , 8 (1), 59- 69.
Tim Penulis Buku. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, dan M. Tri Warmiyati. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. Muqqodima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi , 2(1), 1- 18.