## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-02-09 Accepted: 2022-09-19
Published: 2022-09-27

## KONSEKUENSI  PERADILAN DALAM MENOLAK PERKARA DALAM PERPEKTIF KEADILAN
Roni Sulistyanto Luhukay Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. roni.luhukay@yahoo.com
Abstrak: Suatu  larangan  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  tidak  hukum  akan  tetapi  di  satu  sisi  hakim  wajib untuk  memeriksa  dan  mengadilinya  hal  ini  tanpa  disadari  belum  dapat  memberikan suatu  jaminan  terhadap  suatu  keadilan  di  karena  peradilan  merupakan  lembaga penyelesain  sengketa  Negara  yang  di  harapkan  dapat  memberikan  solusi  terhadap suatu  permasalahan  hukum  dan  jika  suatu  lembaga  yang  di  harapkan  dapat memberikan  solusi  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  menolak  untuk  memberikan solusi  terhadap  kewenangan  yang  di  berikannya  secara  tidak  langsung  lembaga  ini dianggap  mangkir  dalam  memberikan  jaminan  keadilan  artinya  tindakan  ini  dapat melahirkan  konsekuensi  di  karenakan  tidak  sejalan  dengan  amanah  konstitusi  selain itu dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak yang bersengketa  secara filosofis hal  ini  mengambarkan  bahwa  pengadilan  yang  menolak  mengadili  karena  tidak menginterpretasi undang-undang yang tidak memadai karena berpegang secara ketat asas  dinyatakan  bersalah  karena  penyangkalan  terhadap  keadilan.  Karakteristik pembentukan  UU  No.  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  di  indonesia belum  mampu  menjawab  persoalan  keadilan  di  indonesia  apabila  di  bandingkan dengan  negara  france  membentuk  aturan  yang  berdasarkan  keadilan  dimana  produk hukum  yang  di  bentuknya  sangat  mengikat  lembaga  lembaga  negara  khususnya lembaga  peradilan  serta  memberikan  sanksi  pidana  maupun  administrasi  dengan tujuan  mencegah  kesewenang-  wenangan  peradilan  untuk  itu    pengadilan  dapat melaksanakan  kewajibannya    menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan.
Kata kunci: Konsekuensi, Peradilan, Penolakan, Perkara, Keadilan.
Abstract: A prohibition against refusing to examine, try, and decide on a case that is submitted  on  the  pretext  of  being  illegal,  but  on  the  one  hand  the  judge  is  obliged  to examine and try it without realizing it cannot provide a guarantee of justice because the judiciary is a State dispute resolution institution that is expected to provide a solution to a  legal  problem  and  if  an  institution  that  is  expected  to  provide  a  solution  to  a  legal problem  refuses  to  provide  a  solution  to  the  authority  it  provides  indirectly  this institution is considered absent from providing guarantees of justice, meaning that this action  can  have  consequences  in  the  future.  because  it  is  not  in  line  with  the constitutional  mandate,  besides  that  it  can  cause  harm  to  the  parties  to  the  dispute philosophically, this illustrates that the court refuses to try because it does not interpret the  law  which  is  inadequate  because  it  adheres  to  the  same  principles.  the  strict manner of the principle of being found guilty of denial of justice. Characteristics of the formation of Law no. 48 of 2009 concerning judicial power in Indonesia has not been able  to  answer  the  problem  of  justice  in  Indonesia  when  compared  with  the  French
state  to  form  rules  based  on  justice  where  the  legal  products  in  the  form  are  very binding  on  state  institutions,  especially  judicial  institutions  and  provide  criminal  and administrative sanctions with the aim of preventing arbitrariness. - the judicial authority for that the court can carry out its obligations to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice.
Keyword: Consequences, Justice, Rejection, Case, Justice.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan negara yang berdasarkan atas
Hukum, yang secara tegas tercantum  dalam  penjelasan  pasal  1 ayat  (3)  Undang –  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia  menerima  hukum  sebagai ideologi
untuk menciptakan ketertiban,  keamanan,  keadilan  serta kesejahteraan bagi warga negaranya. dalam  hal  ini  pengadilan  sebagai lembaga  yang  di  amanahkan  untuk menjalankan  fungsi  dan  tugasnya untuk  menciptakan  keadilan.  Salah satu ciri indonesia merupakan negara hukum adalah kekuasaan kehakiman (judicial  power)  yang  merdeka  dan tidak dapat di intervensi oleh lembaga  apapun  (Sangadji,  2003). Keberadaan Indonesia sebagai negara  hukum,  harus  dibuktikan dengan  eksisnya  lembaga-lembaga pelaksana  kekuasaan  kehakiman. Dimensi operasional kekuasaan kehakiman mencakup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia
Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum
Republik Indonesia. (Luhukay, 2019)
Berdasarkan  pasal  24  ayat  (1)- (3)  Undang –  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  di indonesia kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelengaraan peradilan
guna penegakan hukum dan keadilan, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah mahkamah agung dan badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peardilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan  peradilan  tata  usaha negara  dan  oleh  sebuah  mahkama konstitusi. Selanjutnya ayat 3 menjelaskan  badan  badan  yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam undang-undang.  Dalam  mengatur system dan tegaknya hukum merupakan  peranan  penting  yang harus  dilaksanakan oleh  hakim. Artinya  hakim  merupakan  pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk  mengadili.  Artinya  hakim  di berikan kewenangan untuk
melaksanakan  serangkaian  tindakan hakim  untuk  menerima,  memeriksa, dan  memutus  perkara  berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di  sidang  pengadilan  dalam  hal  dan menurut  tata  cara  yang  diatur  dalam undang-undang.
Hakim  memiliki  kedudukan  dan peranan yang penting demi tegaknya negara  hukum.  Oleh  karena  itu, terdapat  beberapa  nilai  yang  dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi  hakim  dalam  menjalankan tugasnya.  Nilai  di  sini  diartikan sebagai  sifat  atau  kualitas  dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir
maupun  batin.  Bagi  manusia,  nilai dijadikan  landasan,  alasan,  atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun  tidak.  Nilai-nilai  itu  adalah sebagai berikut:
1) Profesi  hakim  adalah  profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum  Republik  Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan  dan  keadilan. Selanjutnya,  nilai  keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan  peradilan secara sederhana, cepat,
dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. 2) Dalam  mengadili,  hakim  juga tidak boleh membeda- bedakan  orang  dan  wajib menghormati  asas  praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama  manusia,  tetapi  juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3) Hakim  tidak  boleh  menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya  tidak  ada  atau kurang  jelas.  Apabila  hakim melihat  adanya  kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang  jelasnya  hukum  yang mengatur  suatu  hal,  maka  ia wajib menggali nilai-nilai
hukum  yang  hidup  dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan. 4) Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan  yang  berbentuk majelis,  dengan  sekurang- kurangnya  terdiri  dari  tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para  hakim  ini  melakukan musyawarah secara tertutup. 5) Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya.  Secara  vertikal berarti  ia  bertanggung  jawab kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban  secara horizontal  berarti  ditujukan terhadap  sesama  manusia, baik kepada lembaga peradilan  yang  lebih  tinggi maupun  kepada  masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal,  Pasal  25  ayat  (1) Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "Segala  putusan  pengadilan selain  harus  memuat  alasan dan  dasar  putusan  tersebut,
memuat  pula  pasal  tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber  hukum  tak  tertulis yang  dijadikan  dasar  untuk mengadili." 6) Hakim wajib menjunjung tinggi  nilai  obyektivitas.  Hal ini  tercermin  dalam  Pasal  29
ayat  (3)  yang  menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan  suatu  perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam  proses  pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa,
penasihat  hukum,  panitera, maupun sesama majelis hakim. Profesi  hakim  sebagai  salah satu  bentuk  profesi  hukum  sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan  sebagai  profesi  luhur (officium  nobile),  yaitu  profesi  yang pada hakikatnya
merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat.  Setiap  profesi  memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah  pokok  sebagai  berikut : 1) Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat "tanpa pamrih"  menjadi  ciri  khas dalam mengembangkan profesi. 2) Pelayanan  profesional  dalam mendahulukan kepentingan
pencari  keadilan  mengacu pada nilai-nilai luhur. 3) Pengembanan  profesi  harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. 4) Persaingan  dalam  pelayanan berlangsung  secara  sehat sehingga  dapat  menjamin mutu  dan  peningkatan  mutu pengemban profesi. Sebagai  suatu  profesi  di  bidang hukum yang secara fungsional merupakan  pelaku  utama  dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,  hakim  dituntut  untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam  mengenai  ruang  lingkup tugas dan kewajibannya sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Artinya hakim merupakan actor utama dalam tegaknya  hukum  dan  terjaminnya nilai  nilai  keadilan.  Polemic  muncul setelah  lahirnya  regulasi  mengenai kekuasaan  mengadili  suatu  perkara diatur  dalam  UU  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10  menyatakan  “Pengadilan  dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” Selanjutnya hakim diberikan kewenangan  sesuai  dengan  Pasal  5 UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan bahwa  Hakim  dan  hakim  konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  dalam  regulasi  ini  tidak ada tindak lanjutnya mengenai konsekuensi  tegas  ketika  hakim menolak  suatu  perkara,  hal  ini  di karenakan Indonesia sebagai Negara yang menganut system hukum eropa continental  dinama  setiap  regulasi yang lahir tidak semua terjadi sebelum  kejadian,  banyak  tindakan yang  kemdian  dianggap  merugikan yang lahir pada saat setelah terjadinya  kejadian,  dan  system penegakan  hukum  selalau  terhambat dengan  asas  retroaktif  dan  asas
legalitas  sehingga  peranan  hakim  di sini dapat di jadikan tongkat penegakan  hukum  dan  nilai  keadilan di  Indonesia,  sehingga  konsekuensi perlu  dilahirkan  ketika  penolakan suatu perkara terjadi sebagai bahagian  dari  tercapainya  keadilan sosial.  Sejalan  dengan  hal  ini  Theo Huijbers  berpendapat  bahwa    hukum harus  terjalin  terjalin  erat  dengan keadilan,  yang  artinya    hukum merupakan undang-undang yang adil bila  suatu  hukum  konkrit  yakni undang-undang  yang  bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka  tidak  dapat  di  katakan  hukum lagi.  Undang  undang  hanya  dapat menjadi  hukum  apabila  memenuhi prinsi-prinsip keadilan (Huijbers, 1990). Sejalan dengan hal ini Niewenhuis berpendapat bahwa prinsip  -  prinsip  keadilan  berfungsi sebagai  pembentuk  produk  hukum peradilan karena tidak hanya mempengaruhi hukum positif melainkan sistem peradilan yang baik sehingga  suatu  penegakan  hukum yang  baik  tidak  akan  ada  tanpa adanya  prinsip  prinsip  keadilan  yang di  tuangkan  dalam  produk  hukum (Simamora, 2009) Pembentukan
Produk  hukum  undang  undang  No.
48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
Kehakiman  yang  di  berlakukan  di indonesia belum mampu memberikan penegasan terhadap terciptanya suatu  keadilan.  sehingga  diperlukan adanya  regulasi  mengenai  sanksi pidana  ataupun  sanksi  administrasi yang  tegas  untuk  suatu  peradilan atau  hakim  sebagai  penegak  hukum yang menolak menginterpretasi undang- undang yang tidak
memadai, seyogyanya dapat di berikan  sanksi    karena  dianggap penyangkalan terhadap keadilan
Sesuai  uraian  diatas  posisi  prinsip hukum  sebagai  meta  norma  hukum pada  dasarnya  memberikan  arah tujuan  serta  penilaian  fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum
Berdasarkan latar belakang inilah  yang  menarik  penulis  untuk melakukan  penelitian  dan  penulisan dengan  judul  “Prinsip    tanggung jawab peradilan dalam
menginterpretasi
undang-undang
yang berimplikasi pada keadilan”.

## POKOK PERMASALAHAN
Pokok permasalahan yang dikaji ialah  Konsekuensi  hukum  Peradilan yang menolak perkara dengan alasan tidak ada dalil hukum yang mengaturnya serta karakteristik hukum  yang  menjadi  fundamental pembentukan regulasi dengan mendedepankan nilai keadilan dalam Pasal  10  Undang  undang  No.  48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mengunakan metode hukum normatif.  Menurut Philipus M Hadjon dan  Tatiek  Sri  Djatmiati  (2016) penelitian  hukum  normatif  beranjak dari hakekat keilmuan hukum. Sejalan  dengan  itu  Peter  Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research  adalah  penelitian  hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan  perundang –  undangan (Statute Aprroach), pendekatan konseptual  (Conceptual  Approach, pendekatan perbandingan
(comparative    Approach)  (Ibrahim,
2010)
Dalam  pembahasan  pertama penulis menjelaskan
mengenai
pendekatan perundang – undangan ( Statute  Aprroach  ),  dalam  metode  ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas –  asas  dalam  peraturan perundang –  undangan.  Menurut
Pasal  1  angka  2  Undang –  Undang
No.  12  Tahun  2011,  peraturan perundang –  undangan  adalah peraturan tertulis yang memuat norma  hukum  yang  mengikat  secara umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat yang  berwenang  melalui  prosedur yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang – undangan. Dari pengertian  tersebut,  secara  singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud  sebagai  statute  berupa legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian, pendekatan  peraturan  perundang – undangan adalah pendekatan dengan  menggunakan  legislasi  dan regulasi.(Marzuki, 2005) Pembahasan kedua penulis menjelaskan  mengenai  pendekatan konseptual  (Conceptual  Aprroach), pendekatan konseptual dilakukan manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari aturan  hukum  yang  ada.  Hal  itu dilakukan  karena  memang  belum atau  tidak  ada  aturan  hukum  untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun  konsep  hukum  dengan beranjak dari pandangan – pandangan  dan  doktrin –  doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pembahasan  terakhir  penulis menjelaskan  mengenai  pendekatan perbandingan (comparative Approach) di gunakan untuk
membandingkan  antara  Indonesia dengan  France  yang  merupakan
penganut sistem hukum eropa kontinental. HASIL PENELITIAN

## DAN
PEMBAHASAN 1. Konsekuensi  hukum  pengadilan yang  menolak  perkara  dengan alasan  tidak  ada  dalil  hukum yang mengatur Dalam undang-undang
disebutkan  tugas  pengadilan  tidak boleh  menolak  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang  jelas,  melainkan  wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya hakim sebagai  unsur  pengadilan  wajib menggali, mengikuti dan
memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.    Nilai-nilai  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang tentang keadilan,  kepastian,  hukum  dan kemamfaatan.  Hal  ini  menjadi tuntutan  bagi  hakim  untuk  selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara  benar-benar  berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan  terlepas  dari  pengaruh pemerintah  dan  pengaruh  lainnya. (Bisri, 1997) hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu  pihak  merupakan  pejabat yang  ditugasi  menerapkan  hukum
(izhar  al-hukum)  terhadap  perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali,  memahami,  nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Secara filosofis, fungsi  hakim adalah  menegakan  keadilan.  Cita hukum  keadilan  yang  diterapat dalam das sollen (kenyataan normatif)  harus  dapat  diwujudkan dalam das sein (kenyataan alamiah)  melalui  nilai-nilai  yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu  etika  profesi  yang  telah  lama menjadi  pedoman  profesi  ini  sejak masa  awal  perkembangan  hukum dalam  peradaban  manusia  adalah The  Four  Commandments  for Judges  dari  Socrates.  Kode  etik hakim  tersebut  terdiri  dari  empat butir di bawah ini : To hear corteously (mendengar  dengan  sopan  dan beradab). To  answer  wisely  (menjawab dengan arif dan bijaksana). To consider soberly (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun). To decide impartially (memutus tidak berat sebelah).
G.W.  Paton  mengemukakan bahwa  prinsip  hukum  merupakan Landasan  paling  luas  dari  lahirnya suatu  norma  hukum  dan  alasan bagi  lahirnya  suatu  norma  hukum (Hernoko,  2016)  yang  artinya prinsip  hukum  selalu  lahir  dari moralitas  hukum  sehingga  aturan yang  di  jadikan  undang-  undang tidak  dapat  dikatakan  sebagai hukum apabila tidak mencerminkan  moralitas  hukum yang  berkeadilan.  Frans  Magnis Suseno berpendapat bahwa apabila  bertitik  tolak  dari  tugas negara memberikan kesejahteraan, dimana masyarakat dapat  hidup  sebaik  mungkin  maka tujuan negara adalah menyelengarakan  suatu  keadilan sosial  (Suseno,  1999)  Sejalan dengan itu Saint Augustine
berpendapat  bahwa  “unjust  law  is no  law  at  all”  (Hukum  yang  tidak adil bukanlah hukum sama sekali). (Sondakh, 2010) Secara filosofi pancasila sebagai  landasan  negara  dan idiologi dalam kehidupan
berbangsa  dan  bernegara.  Dalam sila yang ke 5 memiliki makna dan arti  filosofis.    Sila  Ke-5    yang berbunyi  “Keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia”  memiliki Lambang  Padi  dan  kapas.  Pada umumnya  nilai  pancasila  digali oleh nilai nilai luhur nenek moyang bangsa  Indonesia  termasuk  nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.  Karena  digali  oleh  nilai nilai luhur bangsa Indonesia. pancasila  mempunyai  kekhasan dan  kelebihan,  sedangkan  Prinsip keadilan  yaitu  berisi  keharusan/ tuntutan untuk berkesesuaian dengan hakikat adil. maka manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia Adil  dalam  sila  keadilan  sosial  ini merupakan  khusus  dalam  artian adil  terhadap  manusia  yang  di dasari  dan  di  jiwai  oleh  kebenaran terhadap  diri  sendiri  serta  adil terhadap  Tuhan.  Perbuatan  adil menyebabkan seseorang meperoleh  apa  yang  menjadi haknya dan dasar dari hak ini ialah
pengakuan kemanusian yang mendorong  perbuatan  manusia  itu memperlakukan  sesama  sebagai mestinya. Dengan demikian pelaksanaan keadilan selalu bertali dengan dengan kehidupan bersama,  berhubungan  dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. (Wreksosuharjo, 2010) Undang undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10 yang menyatakan  “Pengadilan  dilarang menolak untuk memeriksa,
mengadili,  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang  jelas,  melainkan  wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” secara filosofis pasal ini belum  dapat memberikan suatu  jaminan  terhadap  suatu keadilan  di  karena  terdapat  suatu larangan terhadap penolakan suatu  perkara  akan  tetapi  tidak adanya konsekuensi dari penolakan  yang  di  lakukan  oleh pengadilan  yang  secara  filosofis hal  ini  mengambarkan  bahwa pengadilan yang menolak mengadili karena tidak menginterpretasi  undang-undang yang tidak memadai karena berpegang  secara  ketat  asas pemisahan  kekuasaan,  dinyatakan bersalah karena penyangkalan terhadap keadilan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum  yang  baik  adalah  ketika hukum  tersebut  memuat  nilai keadilan, kepastian dan kemanfatan. (Sidharta, 2010) Dalam  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman  untuk  tercapainya  nilai keadilan, kepastian dan
kemanfatan  di  perlukan  suatu kajian mendalam mengenai tanggung jawab. Ridwan Halim kewajiban dalam  hukum  sebagai  sesuatu akibat  dari  pelaksanaan  peranan, baik  peranan  itu  merupakan  hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.  kewajiban  lembanga peradilan untuk melakukan sesuatu  atau  bertindak  sesuatu menurut cara tertentu tidak menyimpang dari konsep keadilan. (Khairunnisa, 2008) dengan maksud  agar  dapat  memberikan suatu  kemanfaatan  hukum  bagi pencari  keadilan.  Prinsip  “the greatest  happines  of  the  greatest number” merupakan pokok pemikiran Bentham, dalam Ahmad (2014)  yang  sangat  relevan  dalam kondisi masyarakat untuk kebahagian  sebanyak  banyaknya masyarakat pencari keadilan. Untuk  itu  hakim  atau  pejabat negara  yang  menduduki  jabatan peradilan atau mempunyai kewenangan  administratif  menolak memberi  keadilan  setelah  diminta untuk  melakukannya  dan  tetap tidak melakukannya setelah mendapat peringatan atau perintah dari atasannya dipidana dan dilarang melaksanakan fungsi public.  hal  ini  Perlu  dilakukan dengan  maksud  agar  memberikan konsekuensi hukum pada lembaga peradilan dalam menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai- nilai hukum dan  rasa keadilan dan mencegah  kesewang-  wenangan lembaga peradilan Sehingga pembaharuan hukum atau menciptakan  produk  hukum  dalam pelaksanaan  kekuasaan  peradilan berlandaskan pada keadilan
2. Karakteristik hukum yang menjadi fundamental pembentukan  regulasi  dengan mendedepankan  nilai  keadilan dalam  Pasal  10  Undang  undang
No.  48  tahun  2009  tentang kekuasaan kehakiman Menurut Lawrence M friedman, dalam Duswara (2001)    suatu  Sistem  hukum dapat  menjadi  baik  apabila  tiga bagian  atau  komponen,  ini  bisa dilaksanakan dengan baik yaitu:
a.  Komponen Struktural:
b.  Komponen Substansi:
c.  Komponen Budaya Hukum.
Komponen struktural ,
adalah bagian bagian dari sistem  hukum  yang  bergerak  di dalam suatu mekanisme. Contohnya  lembaga  pembuat undang-  undang,    pengadilan,
dan  berbagai  badan  yang  diberi untuk  menentukan  wewenang menerapkan  dan  menegakan
Menerangkan hukum. Komponen substansi Komponen adalah hasil diterbitan  oleh  sistem  suatu nyata  hukum  yang  nyata.    Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum inconcreto atau  kaidah  hukum individual,    maupun  hukum inabstracto atau  kaidah  hukum umum.
Komponen budaya hukum, adalah  sikap  tindakan warga masyarakat  beserta  nlai nilai yang dianutnya.  Atau dapat juga  dikatakan  bahwa  budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi rasa salah
apabila  Misalnya.    adanya  rasa malu  dan  rasa  salah  melanggar hukum. Karakteristik pembentukan produk hukum berimplikasi  pada  keadilan  di kaji  dalam Komponen  substansi Aturan  ini  tidak  terlepas  dari kekeliruan secara substantif yang  mana secara  substantif, norma  UU  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman Pasal 10 menyatakan “Pengadilan  dilarang  menolak untuk  memeriksa,  mengadili,
dan  memutus  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang  jelas,  melainkan  wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ”  selain  itu  dalam Undang  undang  No.  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  Pasal  41  ayat  (1) menyatakan  bahwa  hakim  wajib mengundurkan  diri  dari  suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau  semenda  sampai  derajat ketiga,  atau  hubungan  suami atau isteri meskipun telah bercerai  dengan  salah  seorang
Hakim  Anggota  atau  Panitera pada majelis hakim. Dan Undang  undang  No.  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  Pasal  41  ayat  (4) menyatakan  jika  seorang  hakim yang  memutus  perkara  dalam tingkat  pertama  atau  tingkat banding, kemudian telah menjadi  Hakim  Agung,  maka Hakim  Agung  tersebut  dilarang memeriksa  perkara  yang  sama. Serta  Undang  undang  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
Kehakiman  Pasal  42  ayat  (1) menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam berbagai ketentuan  ini  suatu  kepastian hukum  belum  dapat  menjamin rasa  keadilan  sesuai  dengan amanah    dalam  pembukaan Undang  undang  Dasar    NRI tahun 1945 dan pancasila.
Karakteristik pembentukan aturan Kekuasaan Kehakiman ini belum mencerminkan  prinsip-  prinsip suatu  keadilan,  dimana  produk hukum yang di bentuknya belum mengikat lembaga lembaga negara khususnya lembaga peradilan untuk tidak melaksanakan kewajibannya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  dengan  tidak  di berlakukannya  sanksi  hukum baik hukum administrasi maupun  hukum  pidana    maka dapat menimbulkan kesewenang wenangan lembaga peradilan, dimana apabila berbagai ketentuan yang terdapat  dalam  pasal  diatas tersebut  tidak  terpenuhi  atau terlaksanakan  belum  adanya kajian  hukum  mengenai  sanksi hukum yang mengatur hal itu.
Jika kita bandingkan dengan  Negara  France  yang merupakan negara yang menganut  sistem  hukum  Eropa Kontinental  sistem  hukum  ini juga  di  terapkan  di  indonesia sebagai  negara  hukum  france membentuk  Code  Civil  yang
berdasar  pada  konsep  keadilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan  dalam  karyannya  yang berjudul nichomanchean  ethics,
politics dan rethiric menuangkan “  hukum  hanya  bisa  di  tetapkan dalam kaitannya dengan keadilan Dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum dalam  menjalankan  kekuasaan kehakiman sangat relevan tujuan  hukum  baik  itu  keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dapat  di  lihat  dalam  dalam Article 4 Code Civil menjelaskan bahwa:
“ Le  juge  refusant  de  juger  pour ne  pas  interpréter  une  loi insuffisante,
obéissant
strictement  au  principe  de  la séparation  des  pouvoirs,  se rendrait  coupable  de  déni  de justice .”
Yang  berarti  bahwa “Hakim yang  menolak  mengadili  karena tidak  menginterpretasi  undang- undang  yang  tidak  memadai karena  berpegang  secara  ketat asas pemisahan kekuasaan,
dinyatakan bersalah karena penyangkalan terhadap keadilan. “
Selain  itu  produk  hukum  france dalam    Article  434-7-1 Code Penal menjelaskan bahwa Le  fait,  par  un  magistrat,  toute autre  personne  siégeant  dans une  formation  juridictionnelle  ou toute  autorité  administrative,  de dénier de rendre la justice après en  avoir  été  requis  et  de persévérer  dans  son  déni  après avertissement  ou  injonction  de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de
l'interdiction  de  l'exercice  des fonctions  publiques  pour  une durée de cinq à vingt ans.
Yang  berarti  bahwa “seorang hakim  atau  siapa  pun  yang menduduki  jabatan  peradilan atau  mempunyai  kewenangan administratif  menolak  memberi keadilan  setelah  diminta  untuk melakukannya  dan  tetap  tidak melakukannya setelah mendapat peringatan atau perintah dari atasannya dipidana 7500 euro dan dilarang melaksanakan fungsi publik selama  lima  sampai  dua  puluh tahun ” France sebagai negara hukum  membentuk  aturan  yang berdasarkan keadilan dimana produk  hukum  yang  di  bentuknya sangat mengikat lembaga lembaga negara khususnya lembaga peradilan serta memberikan sanksi pidana maupun administrasi dengan tujuan mencegah kesewenang-  wenangan  peradilan untuk  itu    pengadilan  dapat melaksanakan kewajibannya menggali, mengikuti, dan
memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa keadilan.
SIMPULAN 1. suatu  larangan  menolak  untuk memeriksa, mengadili, dan memutus  suatu  perkara  yang diajukan  dengan  dalih  bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksa dan  mengadilinya”  secara  filosofis pasal ini belum  dapat memberikan suatu  jaminan  terhadap  suatu keadilan di karena peradilan
merupan lembaga penyelesain sengketa Negara yang di harapkan
dapat memberikan solusi  terhadap suatu  permasalahan  hukum  dan jika suatu lembaga yang di harapkan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum menolak untuk memberikan solusi  terhadap  kewenangan  yang di berikannya secara tidak langsung  lembaga  ini  dianggap mangkir dalam memberikan
jaminan  keadilan  artinya  tindakan ini  dapat  melahirkan  konsekuensi di  karenakan  tidak  sejalan  dengan amanah  konstitusi  selain  itu  dapat menimbulkan kerugian kepada para  pihak  yang  bersengketa secara filosofis hal ini mengambarkan  bahwa  pengadilan yang  menolak  mengadili  karena tidak  menginterpretasi  undang- undang yang tidak memadai karena  berpegang  secara  ketat asas  dinyatakan  bersalah  karena penyangkalan terhadap keadilan.
2. Karakteristik pembentukan UU No. 48  tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman  di  indonesia  belum mampu menjawab persoalan keadilan  di  indonesia  apabila  di bandingkan  dengan  negara  france membentuk aturan yang berdasarkan keadilan dimana produk  hukum  yang  di  bentuknya sangat mengikat lembaga lembaga negara khususnya lembaga peradilan serta memberikan sanksi pidana maupun administrasi dengan tujuan mencegah kesewenang-  wenangan  peradilan untuk  itu    pengadilan  dapat melaksanakan kewajibannya menggali, mengikuti, dan
memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agus    Yudha  Hernoko.  (2016). Asas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak Komersial , Jakarta, Kencana, hlm. 21-23.
[2] Cik Hasan Bisri. (1997).
Peradilan  Islam  Dalam  Tatanan Masyarakat Indonesia , Bandung : Rosda Karya, hlm. 104 [3] Dudung Duswara. (2001). Pengantar  Ilmu  Hukum  Sebuah Sketsa .,Bandung,
Rafika Aditama, Cet. Pertama, hlm. 74.
[4] Frans  Magnis  Suseno.  (1999). Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 314.
[5] J.  Sondakh,  (2010). Pengantar Ilmu Hukum, Manado, Universitas Sam Ratulang Pers, hlm. 11.
[6] Johnny  Ibrahim.  (2010). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang, Banyumedia, hlm 93.
[7] Khairunnisa.
(2008). Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi , Medan, Pasca Sarjana, Cetakan Pertama, hlm. 4
[8] Peter  Mahmud  Marzuki.  (2005). Penelitian  hukum ,  Edisi  Revisi, Jakarta, Kencana, hlm 136.
[9] Philipus  M  Hadjon,  Tatiek  Sri Djatmiati. (2016).
Argumen Hukum , Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, hlm 3.
[10]  Redi  Ahmad.  (2015). Hukum Sumber  Daya  Alam  Dalam Sektor Kehutanan , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.
[11]  Roni Sulistyanto Luhukay.
(2019). Indenpendensi
Kekuasaan  Kehakiman  Pasca Amandemen  UUD  1945  Dan Relevansinya  Bagi  Penegakan Hukum Berkeadilan , Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar,  Volume  6  No  1  Juni 2019, hlm 136. [12]  Sidharta. (2010). Reformasi
Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara , Jakarta, Komisi Yudisial Republik  Indonesia, hlm. 3. [13]  Sunarjo  Wreksosuharjo.  (2001). Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan  dan  Ilmu  Filsafat Pancasila , Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 35.
[14]  Theo  Huijbers.  (1990). Filsafat Hukum  Dalam  Lintas  Sejarah ,
Yogyakarta, Kanisius, hlm. 70. [15]  Yohanes Sogar Simamora. (2009). Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Oleh Pemerintah , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 36- 37. [16] Z.A Sangadji. (2003). Kompetensi  Badan  Peradilan Umum  Dan  Peradilan  Tata
Usaha  Negara ,  Bandung,  Citra Aditya  Bakti,  Cetakan  Pertama, hlm. 1.