## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap

## ANALISIS PENGARUH DANA DEKONSENTRASI TERHADAP TINGKAT PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
Wirata
Pegawai Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Inspektorat Jendral Email : wir4t4@yahoo.com

## Abstract
Deconcentration  and  co-funds  are  used  in  order  to  create  transparency  and accountability, as well as proportionate in the allocation of these funds and fund assistance tasks, increase efficiency, effectiveness in managing these funds and fund assistance duties, giving advice to the ministries/agencies in planning the location and allocation of funds deconcentration and co-administration of funds for the right target and not concentrated in specific areas. Various studies and theories arise, but no one has examined the use of these funds has been distributed to the affected areas.This study examines how much these funds in influe the level of fish production in each province that has received funding deconcentration for the empowerment of coastal communities and efforts to increase the income of fishermen and the pub lic welfare and marine fisheries.
Keywords : deconcentration funds, the level of fishery production and efficiency and effectiveness
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013

## PENDAHULUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM)  tahap  pertama  telah ditetapkan  melalui  Peraturan  Presiden Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)  2004-2009  selesai  dilaksanakan. Pengalaman kehidupan berbangsa, termasuk kisah Pahit krisis ekonomi pada tahun 1997 telah banyak memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Titik berat terhadap pengembangan sektor usaha yang  memiliki  ketergantungan  tinggi terhadap  bahan  baku  impor  menunjukan pilihan kurang tepat (Outlook KKP 2010). Oleh  karena  itu,  sudah  menjadi  hal  yang semestinya  untuk  dilakukan  reorentasi dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan  tanah  air.  Sebagai  negara yang  kaya  akan  sumberdaya  alam,  sudah selayaknya Indonesia memberikan perhatian yang lebih optimal terhadap pengembangan industri  yang  berbasis  pada  sumber  daya termasuk sumber daya perikanan.
Guna  untuk  meningkatkan  sektor kelautan dan perikanan pemerintah dengan pilar pembangunan yang dicanangkan, salah satu upaya yaitu dengan memberikan dana dekonsentrasi  untuk  meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada  masing-masing  daerah  yang  berada diwilayah  Indonesia  sehingga  potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat memberikan  konstribusi  yang  cukup signifikan  dalam  Produk  Domestik  Broto (PDB). Adapun penyaluran dan pendistribusian Dana Dekonsentrasi telah di
atur oleh UU dan PP yang telah di sahkan oleh  pemerintah.  Di  harapkan  sektor kelautan dan perikanan merupakan menjadi sektor primadona dimasa yang akan datang.
Pengertian  Dekonsentrasi  adalah pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah Pusat  kepada  Gubernur  sebagai  wakil Pemerintah.  Dana  Dekonsentrasi  adalah dana  yang  berasal  dari  APBN  yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat  yang  mencakup  semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana  yang  dialokasikan  untuk  instansi vertikal  Pusat  di  daerah.  Selain  Dana Dekonsentrasi dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terdapat juga ada  Tugas  Pembantuan  yang  memiliki pengertian  adalah  penugasan  dari Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  dan/atau desa  atau  sebutan  lain  dengan  kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan adalah dana  yang  berasal  dari  APBN  yang dilaksanakan  oleh  daerah  yang  mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka  pelaksanaan  Tugas  Pembantuan. Dasar
Hukum yang melandasi
Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan adalah: (Kemenkeu, 2010)
1. UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah;

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
3. PP  No.  38  Tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota;
4. PP  No.  7  Tahun  2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
6. PP  No.  21  Tahun  2004  tentang Penyusunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran  Kementerian  Negara/ Lembaga;
7. PP  No.  6  Tahun  2006  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Kekayaan Negara/Daerah; dan
8. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah
Pendanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan  dilaksanakan  setelah  adanya pelimpahan  wewenang/penugasan  dari Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian/ Lembaga  kepada  Gubernur/Bupati/ Walikota.  Pendanaan  Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Pusat disesuaikan  dengan  beban  dan  besar/ kecilnya  wewenang  yang  dilimpahkan/ ditugaskan, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  pada  dasarnya  merupakan bagian  anggaran  Kementerian/Lembaga yang dialokasikan didalam Rencana Kerja dan  Anggaran  Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
Kegiatan  yang  didanai  dalam  rangka pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan merupakan lingkup
kewenangan dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)  Kementerian/Lembaga.  Kegiatan Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  di daerah  dilaksanakan  oleh  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  selaku  Kuasa Pengguna Anggaran.
Kegiatan  yang  didanai  dalam  rangka pelaksanaan  Dekonsentrasi  bersifat  non- fisik, yang antara lain berupa: sinkronisasi dan  koordinasi  perencanaan,  fasilitasi, bimbingan  teknis,  pelatihan,  penyuluhan, supervisi, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian Kegiatan yang didanai dalam rangka  pelaksanaan  Tugas  Pembantuan bersifat  fisik,  yang  antara  lain  berupa: pengadaan barang, seperti tanah, bangunan, peralatan  dan  mesin,  jalan,  jaringan,  dan irigasi,  serta  kegiatan  yang  bersifat  fisik lainnya. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan  RKA-K/L  yang  telah diterima dari Kementerian/Lembaga kepada DPRD  setempat  pada  saat  pembahasan RAPBD  berkaitan  dengan  kegiatan Dekonsentrasi/Tugas  Pembantuan  di daerahnya.
Kegiatan yang didanai adalah kegiatan yang  menurut  undang-  undang  telah ditetapkan sebagai urusan pemerintahan di luar  6  (enam)  urusan  yang  menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan/atau yang  menjadi  tupoksi  Kementerian/ Lembaga.  Dana  Dekonsentrasi  disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara Pada setiap  awal  tahun  anggaran  Gubernur menetapkan  SKPD  sebagai  pelaksana kegiatan Dekonsentrasi, sementara Kepala Daerah  menetapkan  SKPD  sebagai pelaksana Tugas Pembantuan, Pelaksanaan
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
pengeluaran atas beban APBN oleh KPPN dilakukan  berdasarkan  Surat  Perintah Membayar  (SPM)  yang  diterbitkan  oleh Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Anggaran dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Penerbitan SPM  oleh  Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana  yang  tersedia  dalam  DIPA  atau dokumen  pelaksanaan  anggaran  lainnya yang dipersamakan dengan DIPA.
Pelaksanaan  pembayaran tagihan  atas beban  APBN  tersebut  dapat  dilakukan dengan  cara:  Surat  Perintah  Membayar Langsung  (SPM-LS);  Surat  Perintah Membayar  Uang  Persediaan  (SPM-UP); Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan  (SPM-GU);  Surat  Perintah Membayar  Tambahan  Uang  Persediaan (SPM-TU).  Dalam  hal  terdapat  sisa anggaran  lebih  atas  pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sisa tersebut  merupakan  penerimaan  APBN. Dalam  hal  terdapat  saldo  kas  atas pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening  Kas  Umum  Negara.  Dalam  hal menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Kemenkeu 2010).
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas, Masalah  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan  sebagai  berikut:  “Apakah Penggunaan  Dana  Dekonsentrasi  di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang
digunakan untuk peningkatan Pertumbuhan jumlah  nelayan,  Pertumbuhan  jumlah  alat penangkap ikan, Pertumbuhan jumlah kapal penangkap kapal ikan, Pertumbuhan jumlah perahu  dengan  motor  dan  perahu  tanpa motor  mempengaruhi  tingkat  produksi perikanan?”

## TINJAUAN PUSTAKA

## Efektifitas dan Efesiensi Biaya
Disebabkan  oleh  banyak  teori  untuk dapat  mengukur  dan  mendukung  hal-hal mengenai keefektifitasan dan keefesiensian yang menyangkut mengenai anggaran biaya maka  akan  mencoba  untuk  menguraikan lebih rinci mengenai hal tersebut.

## a. Efektifitas
Pengertian  efektifitas  menurut  Kamisa (1997)  adalah  “Pengaruh”.  Sedangkan pengertian  efektifitas  menurut  Manser (1991)  mendefinisikan  efektif  (Effective) adalah  “Producing  The  Result  That  One want  and  Actual”yang  artinya  adalah membuat  atau  menghasilkan  produk  yang merupakan  hasil  dari  sebuah  kebijakan, keinginan-keinginan  yang  ingin  dicapai sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada dilapangan.  Jadi  apabila  pengertian keduanya  dijadikan  satu  maka  memiliki pengertian dari Kamisa dan Manser adalah “Bahwa  Efektifitas  adalah  pengaruh  atau dampak  yang  merupakan  hasil  dari kebijakan  atau  langkah-langkah  yang diambil,  yang  tentunya  timbul  dari keinginan-keinginan untuk mencapai target

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
dengan  melihat  kenyataan  yang  ada dilapangan.
Kemudian  dari  sudut  pandang  yang berbeda  seperti  yang  dikatakan  bahwa efektifitas adalah “Sebuah tanggung jawab utama  dari  pihak  manajemen  dan keefektifitasan  sering  diartikan  keamanan dalam berkerja, upah yang tinggi, kepuasan kerja dan kualitas kehidupan tenaga kerja. Dan selanjutnya adalah bahwa setiap orang memiliki  pandangan  yang  berbeda-beda mengenai keefektifitasan (Steers, Ungson, dan Mowday 1986).
Steer dalam Halim (2001), efektivitas harus dinilai  atas  dasar  tujuan  yang  bisa dilaksanakan,  bukan  atas  dasar  konsep tujuan yang maksimum. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991) seperti pada Tabel 1.

## b. Efesiensi
Dalam  hal  ini,  teori-teori  mengenai efesiensi  yang  memiliki  pengertian  secara umum menurut teori manajemen oleh Kurtz dan  Boone  diartikan  “Melaksanakan  dan

## T a bel 1

## Sta nda r U kura n Efektiv ita s Ses ua i Acua n Litba ng  D epd ag ri
Ras io E fek tivi tas T ing kat C ap aian D ib aw ah  40 40  – 5 9 ,9 9 60  – 7 9 ,9 9 Di atas 8 0
San gat T id ak  E fek tif
T id ak E fe ktif
Cu k up  E fek tif
S ang at E fekti f
Sumber: Litbang Depdagri, 1991
Menurut  Subagyo  (2000)  efektivitas adalah  kesesuaian  antara  output  dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu  keadaan  yang  terjadi  karena dikehendaki.  Kalau  seseorang  melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang  dikehendaki,  maka  pekerjaan orang  itu  dikatakan  efektif  bila menimbulkan  akibat  atau  mempunyai maksud  sebagaimana  yang  dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997). Menurut Richard
menghasilkan segala sesuatu dengan tepat serta  efesien  tersebut  merupakan perbandingan  antara  sumber-sumber  yang digunakan dengan output yang dihasilkan” (Kurtz dan Bone, 1984).
Demikian juga pernyataan Ramli (1985) bahwa  secara  umum  efesiensi  dapat diartikan sebagai meminimalkan penggunaan  biaya  dan  memaksimalkan penggunaan, beberapa hal antara lain: 1. Mesin serta Fasilitas penunjangnya
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
Dalam  Penggunannya,  Mesin  harus dioperasikan dengan benar serta sesuai dengan kapasitas masing-masing mesin (tidak overload).
2. Bahan Baku Bahan baku yang harus digunakan sesuai dengan  kebutuhan  khususnya  untuk penggunaan chemical.
3. Tenaga Kerja
Jumlah  tenaga  kerja  dalam  tiap-tiap departemen  harus  disesuaikan,  tidak boleh  terlalu  banyak  ataupun  terlalu sedikit.
4. Keahlian Semua  karyawan  harus  memiliki keahlian  yang  baik  sesuai  dengan kemampuan  dalam  pekerjaan  mereka masing-masing.

## Teori Produksi dan Biaya
Teori  tingkah  laku  konsumen memberikan latar belakang yang penting di dalam  memahami  sifat  permintaan  para pembeli di pasar. Dari analisis itu sekarang telah dapat difahami alasan yang mendorong para  pembeli  menaikan  permintaannya terhadap  suatu  barang  apabila  harganya turun  dan  mengurangkan  pembeliannya sekiranya harga naik. Sekarang sudah tiba waktunya  untuk  mengalihkan  perhatian kepada persoalan penawaran, yaitu melihat dan mempelajari sikap para produsen dalam menawarkan  barang  yang  diproduksinya. Bahwa salah satu fakor yang mempengaruhi penawaaran adalah biaya produksi. Faktor ini adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan  penawaran.  Bahwa  dalam
persaingan sempurna penawaran ditentukan oleh  biaya  marjinal,  yaitu  biaya  yang dibelanjakan untuk satu unit lagi produksi.
Untuk  melihat  seluk-beluk  kegiatan perusahaan  dalam  memproduksi  dan menawarkan barangnya diperlukan analisis ke  atas  berbagai  aspek  kegiatan memproduksinya.  Pertama-tama  harus dianalisis  sampai  dimana  faktor-faktor produksi akan digunakan untuk menghasilkan  barang  yang  akan diproduksikan. Sesudah itu perlu pula dilihat biaya produksi untuk menghasilkan barang- barang  tersebut.  Dan  pada  akhirnya  perlu dianalisis  bagaimana  seorang  pengusaha akan  membandingkan  hasil  penjualan produksinya  dengan  biaya  produksi  yang dikeluarkannya,untuk  menentukan  tingkat produksi  yang  akan  memberikan keuntungan  yang  maksimum  kepadanya. (Case and Fair Dkk, 1998)
Bentuk-bentuk  organisasi  perusahaan dapat  di  klafikasikan  menjadi  beberapa bentuk;
1. Perusahaan Perseorangan
a.  Modal,  hasil  produksi  dan penjualannya tidak terlalu besar
b. Milik Pribadi
2. Firma
a. Dimiliki beberapa orang
b. Modal cukup besar
c.  Tanggung  Jawab  bersama  dalam menjalankan perusahaan
3. Perseroan Terbatas
a. Modal besar

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
b. Pemegang saham merupakan pemilik perusahaan 4. Perusahaan Negara
a. Pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) b. Pemilik saham: Pemerintah c.  Pengurus  perusahaan  diangkat  dan diberhentikan oleh Pemerintah 5. Koperasi
a.  Didirikan  bukan  untuk  mencari keuntungan  tapi  untuk  kesejahteraan anggota b.  Terdiri  dari  koperasi  konsumsi, koperasi produksi dan koperasi kredit Tujuan  Perusahaan  secara  dalam teori ekonomi yaitu memaksimumkan laba/ keuntungan.  Cara  memaksimumkan keuntungan yaitu dengan cara:
1. Hasil total penjualan lebih banyak dari pada total ongkos produksi.
2. Hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal
Fungsi  produksi  merupakan hubungan  antara  faktor-faktor  produksi (tenaga  kerja,  tanah,  modal  dan  keahlian keusahawanan)  dan tingkat produksi yang diciptakan (Case and Fair Dkk, 1998).
Q=f (K, L, R, T)
Q: Jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor produksi.
K: Jumlah modal L: Jumlah tenaga kerja R: Kekayaan alam T: Teknologi yang digunakan
Faktor  produksi  adalah  sebagai  input dan Jumlah produksi output, Teori Produksi dengan Satu Faktor berubah, Teori produksi sederhana  yang  menggambarkan  tentang hubungan  antara  tingkat  produksi  suatu barang  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang digunakan  untuk  menghasilkan  tingkat produksi barang. Faktor produksi lain adalah tetap,  Hukum  Hasil  Lebih  yang  Semakin Berkurang ( The Law of Diminshing Return ) menyatakan  bahwa:  ’’apabila  faktor produksi  yang  dapat  diubah  jumlahnya (tenaga  kerja)  terus  menerus  ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi  sesudah  mencapai  suatu  tingkat tertentu  produksi  tambahan  akan  semakin berkurang  dan  akhirnya  mencapai  nilai negatif dan ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum kemudian menurun”.
Pengertian  dari  Produksi  Marginal adalah  “Tambahan  produksi  yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan”.
Hubungan antara faktor-faktor produksi dan  tingkat  produksi  yang  diciptakannya dinamakan  fungsi  froduksi.  Faktor-faktor produksi  seperti  telah  dijelaskan,  dapat dibedakan  kepada  empat  golongan,  yaitu tenaga  kerja,  tanah,  modal  dan  keahlian keusahawanan. Di dalam teori ekonomi, di dalam  menganalisis  mengenai  produksi, selalu  dimisalkan  bahwa  tiga  faktor produksi  yang  belakangan  dinyatakan (tanah,modal dan keahlian keusahawanan) adalah tetap jumlahnya. Dengan demikian,
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
di  dalam  menggambarkan  hubungan diantara faktor produksi yang digunakan dan tingkat  produksi  yang  dicapai,  yang digambarkan  adalah  hubungan  diantara jumlah  tenaga  kerja  yang  digunakan  dan jumlah produksi yang dicapai jangka pendek dan  jangka  panjang  (Case  and  Fair  dkk, 1998).
Dalam  menganalisis  bagaimana perusahaan  melakukan  kegiatan  produksi, teori  ekonomi membedakan  jangka  waktu analisis  kepada  dua  jangka  waktu:  jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek apabila  sebagian  dari  faktor  produksi dianggap  tetap  jumlahnya.  Didalam  masa tersebut perusahaan tidak dapat menambah jumlah  faktor  modal  seperti  mesin-mesin dan  peralatannya,  alat-alat  memproduksi lainnya, dan bangunan perusahaan. Dalam jangka panjang semua faktor produksi dapat mengalami  perubahan,  ini  berarti  bahwa dalam jangka panjang setiap faktor produksi dapat  ditambah  jumlahnya  kalau  memang hal  tersebut  diperlukan.  Didalam  jangka panjang  perusahaan  dapat  menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang berlaku di  pasar.  Jumlah  alat-alat  produksi  dapat ditambah,  penggunaan  mesin-mesin  dapat dirombak dan dipertinggi efisiensinya, jenis- jenis barang dapat diproduksi, dan teknologi produksi ditingkatkan.
Telah  dinyatakan  sebelum  ini  bahwa fungsi produksi menunjukan sifat hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi  yang  dihasilkan.  Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan  jumlah  produksi  selalu  juga  disebut sebagai output.
Dalam Teori Biaya (Ongkos) Produksi, Biaya/Ongkos Produksi memiliki pengertian “Semua  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh perusahaan  untuk  memperoleh  faktor produksi  dan  bahan  mentah  yang  akan digunakan untuk produksi”.
Sedangkan  Biaya  Produksi  Jangka Pendek  jangka  waktu  dimana  sebagian faktor  produksi  tidak  dapat  ditambah jumlahnya.  Beberapa  Pengertian  Biaya Produksi  Jangka  Pendek.  (Case  and  Fair dkk, 1998)
 Biaya Total (TC)
Keseluruahan  biaya  produksi  yang dikeluarkan
TC=TFC + TVC
 Biaya Tetap Total (TFC)
Keseluruhan  biaya  yang  dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya
 Biaya Variabel Total (TVC)
Keseluruhan  biaya  yang  dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya.
 Biaya Tetap rata-rata; AFC=TFC/Q
 Biaya Variabel rata-rata; AVC=TVC/Q
 Biaya Total rata-rata; AC=TC/Q
 Biaya Marginal;
MCn=TCn – TCn-1 atau  TC/Q Syarat  Pemaksimuman  Keuntungan memproduksi  barang  pada  tingkat dimana  perbedaan  antara  hasil penjualan total dengan biaya total paling maksimum;
 TR – TC=maksimum

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
Memproduksi  barang  pada  tingkat dimana  perbedaan  antara  hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal (MR=MC). Biaya Produksi Jangka Panjang dalam jangka  panjang,  perusahaan  dapat menambah semua faktor produksi, sehingga: biaya  produksi  tidak  perlu  dibedakan menjadi  biaya  tetap  dan  biaya  variabel. Semua  pengeluaran  dianggap  biaya variabel. Cara Meminimumkan Biaya dalam analisis  ekonomi  kapasitas  pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata (AC=Average Cost).
Kurva yang menunjukkan biaya rata-rata minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Titik persinggungan dalam kurva-kurva AC tersebut merupakan biaya  produksi  yang  paling  optimum/ minimum untuk berbagai tingkat produksi
yang akan dicapai produsen dalam jangka panjang (Case and Fair Dkk, 1998). 1. Secara  grafis  keuntungan  optimum dapat dilihat dari persinggungan antara kurva isocost dan isoquant .
2. Secara  matematis  menggunakan  dua cara yaitu:
a. Memaksimumkan produksi (bila C, harga  tenaga  kerja  dan  diskonto modal diketahui
b. meminimumkan biaya (bila Q, Ptk dan Pm diketahui)
3. Syarat  optimum  produksi:  MPtk/ Ptk=MPm/Pm, untuk Isoquant sebagai fungsi tujuan (MP=Marginal Production  Tk=tenaga  kerja  dan
M=modal)
4. Syarat  Optimum  biaya:  MCtk/ Ptk=MCm/Pm  untuk isocost sebagai fungsi  tujuan  (MC=  Marginal  Cost Tk=tenaga kerja dan M=modal)
Sumber : (Case and Fair Dkk, 1998)
Gambar  1 Optimalisasi Produksi
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013

## Tujuan Dana Dekonsentrasi
Seiring  dengan  bergulirnya  Era Reformasi, upaya untuk mengakselerasikan pembangunan  sub  sektor  perikanan  pada khususnya  serta  sektor  kelautan  dan perikanan  pada  umumnya  dirasakan semakin  intensif  dan  mendalam.  Dari  sisi kelembagaan,  hal  ini  di  tandai  dengan berdirinya departemen yang secara khusus menangani masalah kelautan dan perikanan yakni  Departemen  Eksplorasi  Laut (Keputusan  Presiden  No.136  tahun  1999) yang  kemudian  berubah  menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (Keputusan Presiden  No 147  tahun 1999) dan berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (Keputusan Presiden No.165 tahun  2000)  dan  Kini  berubah  menjadi Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, keberadaan  kementerian  ini  merupakan peluang  sekaligus  tantangan  untuk  dapat merumuskan  kebijakan  pembangunan perikanan  yang  lebih  terarah  dan  terpadu serta  dilaksankan  secara  konsisten  dan berkelanjutan.
Berbagai capaian gemilang telah diraih sub  terpadu  sektor  perikanan  setelah Departemen Kelautan dan Perikanan berdiri. Selanjutnya proses perencanaan yang akan dilakukan saat ini dan kedepan memerlukan sautu  perumusan  yang  semakin  terarah, terpadu serta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Melekat didalam proses perencanaan dan pelaksanaan dari rencana itu  adalah  pelaksanaan  monitoring, pengendalian  dan  evaluasi  atas  setiap program dan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan. Anggaran yang di
alokasikan  berupa  anggaran  untuk  daerah melalui  UPT,  dana  dekonsentrasi  melalui dinas  dan  Tugas  pembantuan  dengan mengacu tiga pilar yaitu Pro Poor, Pro Job, dan Pro Growth , dengan pembangunan yang berkelanjutan (Pro Sustainability) .

## Penelitian Terdahulu
Dalam
Penelitian sebelumnya “Elastisitas Produksi Perikanan Tangkap di kota  tegal  dinyatakan  bahwa  Dari  tahun 1999-2003 pelaksanaan program pembangunan perikanan tangkap kota Tegal telah  berhasil  meningkatkan  jumlah  kapal perikanan  dan  alat  tangkapnya,  tetapi ratarata  hasil  tangkapannya  menurun. Biasanya  rencana  proyeksi  produksi perikanan  menggunakan  ekstrapolasi  tren produksi  perikanan  beberapa  tahun  yang lalu. Diwaktu mendatang prediksi produksi perikanan akan lebih baik didasarkan atas perilaku  faktor  produksi.  Faktor  produksi yang  peka  inilah  dalam  istilah  ekonomi disebut  elastisitas.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengkaji elastisitas produksi.
Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa elastisitas  setiap  unit  penangkapan  pada semua  model  adalah  inelastisitas.  Unit penangkapan  yang  mempunyai  pengaruh positif  pada  peningkatan  produksi  adalah mini purse seine,  purse  seine besar, pukat pantai  dan  cantrang/dogol  KM>20  GT. Sedangkan  unit  penangkapan  yang mempunyai  pengaruh  negatif  pada peningkatan produksi adalah trammel net, gill  net  hanyut  dan  cantrang/dogol  KM  5 GT-20  GT.  Jumlah  mini  purse  seine  bisa ditambahkan maksimum 135 unit dan purse
Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
seine  besar  maksimum  12  unit.  (Suharso dkk, 2006).
Dalam  Penelitian  “Analisis  Potensi sumberdaya  perikanan  diperairan  selatan Jawa  Tengah”  menyatakan  dalam  lingkup kegiatan yaitu informasi lokasi potensi ikan jenis maupun sebaran ikan dan habitat vital yang  valid, rekomendasi  jenis dan  jumlah alat tangkap perikanan yang diperbolehkan di lokasi pantai selatan, dan hasil identifikasi dituangkan dalam peta citra digital sehingga mudah dibaca dalam pengambil keputusan (Saputra, 2003)
Suatu studi melalui penelusuran pustaka dilakukan  untuk  mengkaji  kebijakan pembangunan  perikanan  tangkap  di Indonesia.  Formulasi  kebijakan  perikanan tangkap Indonesia dikembangkan berdasarkan  data  ‘catch-effort’  dan  model ’Tangkapan Maksimum Berimbang Lestari’, MSY  ( Maximum  Sustainable  Yield )  yang mengandung beberapa kelemahan, beresiko tinggi  terhadap  keberlanjutan  dan keuntungan jangka panjang dari pengelolaan perikanan tangkap.
Pada  penelitian  ini  disampaikan beberapa  argumentasi  untuk  menggeser kebijakan  pengelolaan  perikanan  tangkap dalam rangka pemulihan stok sumberdaya dan  usaha  perikanan  tangkap,  sebagai berikut: (1) pergeseran kebijakan perikanan, dari  pengelolaan  yang  beorientasi  pada perluasan usaha menuju pada pengelolaan yang berkelanjutan; (2) pengelola perikanan memahami  bahwa  prinsip  ‘sumberdaya tidak  akan  pernah  habis’,  sudah  tidak berlaku  atau  dengan  kata  lain,  ’perluasan usaha penangkapan yang tanpa kontrol tidak
akan  menguntungkan  lagi’;  (3)  Pengelola perikanan  menyadari  bahwa  pemindahan usaha  penangkapan  dari  wilayah  yang mengalami tangkapan berlebih ke wilayah lainnya  akan  memberikan  kontribusi terhadap  kolapsnya  perikanan  tangkap setempat, dan; (4) Pergeseran pengelolaan perikanan  dari  ketergantungan  terhadap model  MSY  menuju  pengelolaan berdasarkan pendekatan ekosistem, dimana Kawasan  Perlindungan  Laut  akan memainkan  peran  cukup  penting. Pemerintah  Indonesia  bertanggungjawab menetapkan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia  bagi  kepentingan  seluruh masyarakat,  dengan  memperhatikan kelestarian  dan  keberlanjutan  sumberdaya tersebut.
Hal  ini  juga  berlaku  bagi  sumberdaya perikanan, seperti ikan, lobster dan udang, teripang, dan kerang-kerangan seperti kima, dan kerang mutiara. Sumberdaya ini secara umum disebut atau termasuk dalam kategori dapat pulih. Namun, kemampuan alam untuk memperbaharui  ini  bersifat  terbatas.  Jika manusia  mengeksploitasi  sumberdaya melelebihi  batas  kemampuannya  untuk melakukan  pemulihan,  sumberdaya  akan mengalami penurunan, terkuras dan bahkan menyebabkan kepunahan.
Penangkapan  berlebih  atau  ‘over- fishing’  sudah  menjadi  kenyataan  pada berbagai  perikanan  tangkap  di  dunia  – Organisasi  Pangan  dan  Pertanian  Dunia (FAO)  memperkirakan  75  persen  dari perikanan  laut  dunia  sudah  tereksploitasi penuh, mengalami tangkap lebih atau stok yang tersisa bahkan sudah terkuras– hanya
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
25  persen  dari  sumberdaya  masih  berada pada kondisi tangkap kurang (FAO, 2002). Total  produksi  perikanan  tangkap  dunia pada  tahun  2000  ternyata  5  persen  lebih rendah  dibanding  puncak  produksi  pada tahun  1995  (tidak  termasuk  Cina,  karena unsur  ketidak-pastian  dalam  statistik perikanan mereka).
Sekali  terjadi  sumberdaya  sudah menipis,  maka  stok  ikan  membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali, walaupun  telah  dilakukan  penghentian penangkapan.  Masalah  ini  bahkan  sudah menjadi  pesan  SEKJEN-PBB  pada  Hari Lingkungan Hidup  sedunia tanggal 5 Juni 2004. Departemen Kelautan dan Perikanan, DKP,  sangat  memahami  permasalahan penangkapan  berlebih  di  perairan  laut Indonesia Bagian Barat, khususnya perairan pantai utara Jawa.  Didorong oleh harapan publik  dimana  sektor  perikanan  harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan  GNP  Indonesia  melalui peningkatan  produksi  hasil  tangkap,  DKP sekarang sedang mencari ‘sumberdaya yang tidak  pernah  habis’  tersebut  di  Indonesia Bagian Timur (Widodo, 2003).
Pertanyaannya  adalah  sampai  sejauh mana perairan laut Indonesia Bagian Timur bisa dikembangkan untuk perikanan tangkap dengan memperhatikan aspek keberlanjutan sumberdaya. Apakah  perairan  Indonesia Bagian  Timur  termasuk  bagian  dari  25 persen  perikanan  tangkap  dunia,  yang menurut  FAO  bisa  dikembangkan  lebih lanjut?  Indonesia  cenderung  melakukan intensifikasi perikanan tangkap. Artikel yang diterbitkan Jakarta Post (14 Januari 2004)
melaporkan investasi yang dilakukan oleh salah  satu  perusahaan  perikanan  tangkap Indonesia  senilai  Rp.  2  triliun  (setara USUS$  235  juta),  untuk  memperluas armada  perikanan  di  perairan  Papua  – dengan menyerahkan 5 persen saham dari projek tersebut kepada Pemerintah Papua. Artikel lain yang dimuat dalam Kompas 21 Januari  2004  (Hakim,2004)  meng- gambarkan beberapa wilayah perairan laut yang  sudah  mengalami  tangkap  lebih, sementara beberapa wilayah lainnya masih berada dalam kondisi tangkap kurang.
DKP mencoba mengangkat masalah ini dan  menyelesaikannya  dengan  cara memfasilitasi transmigrasi nelayan 1 . Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia sangat gencar mengundang  investor  asing  untuk mengeksploitasi sumberdaya yang dianggap tidak  akan  pernah  habis:  situs  Kedutaan Inggris  di  Indonesia  mengundang  industri perikanan  tangkap  di  Inggris  dalam memanfaatkan peluang ini (British Embassy, 2004),  melalui  suplai  armada  perikanan yang  digunakan,  kemungkinan  bersama ABK, alat tangkap gill net, pukat harimau, pancing pole & line, pukat cincin, beserta pelayanan konsultasi dan transfer teknologi.
DKP  melakukan  pendugaan  potensi perikanan  tangkap  Indonesia  berdasarkan metode  perhitungan  yang  dikembangkan sejak  tahun  1930,  ketika  ahli  biologi perikanan dari Norwegia, Hjort memperkenalkan teori penangkapan dalam keseimbangan  atau  disebut equilibrium fishing -menangkap  sejumlah  ikan  yang setara  dengan  jumlah  populasi  yang meningkat melalui proses pertumbuhan dan

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
reproduksi. Hjort menyatakan: jumlah ikan maksimal  yang  bisa  ditangkap  adalah sebesar setengah dari ukuran populasi pada kondisi alami (tidak ada penangkapan).
Ketentuan  yang  berlaku,  untuk memberikan  rekomendasi  pengelolaan perikanan  tangkap,  ahli  perikanan  harus melakukan  monitoring  terhadap  stok  ikan dan jumlah armada perikanan. Ketika stok ikan sudah menurun dan mencapai ukuran setengah  dari  kondisi  alami,  jumlah  total armada  perikanan  harus  dipertahankan konstan  dengan  cara  menutup  ijin  usaha perikanan  tangkap.  Pemantauan  stok  ikan sangat mahal dan bahkan sekarang, 70 tahun kemudian,  hampir  tidak  mungkin  untuk mendapatkan hasil dugaan yang cukup baik terhadap jumlah ikan di laut.
Peneliti  lain,  Schaefer,  mencoba mengatasi kesulitan ini pada tahun 1950-an dengan  metode  berdasarkan  analisis  data effort  atau  upaya  dengan  hasil  tangkap (Smith,  1988).  Metode  inilah  yang digunakan  oleh  DKP,  seperti  juga  banyak institusi perikanan lainnya di dunia, untuk menduga  potensi  hasil  tangkapan  (PCI 2001a;  2001b;  2001c;  Venema,  1996). Secara esensial, DKP menelusuri informasi tentang  jumlah  armada  perikanan  dengan jumlah  total  hasil  tangkapan  dari  armada tersebut, dengan perhitungan sederhana bisa dihasilkan  suatu  penduga  potensi  hasil tangkap  dan  juga  ukuran  atau  jumlah  alat yang beroperasi untuk menghasilkan potensi tersebut. Potensi hasil tangkapan ini sering disebut dengan hasil tangkapan maksimum berimbang  lestari  ( maximum  sustainable yield ), atau MSY.  Terkait dengan kebijakan
perikanan  tangkap  di  Indonesia,  sasaran pengelolaan  ditentukan  dari  nilai  MSY. Dengan  memperhatikan  prinsip  kehati- hatian,  sasaran  pengelolaan  perikanan tangkap  Indonesia  telah  ditetapkan  80 persen dari nilai MSY (DKP, 2005). Karena keuntungan ekonomi maksimum berada di bawah nilai MSY (Gulland, 1983), prinsip kehati-hatian  pada  kasus  ini  cukup beralasan, baik secara logika maupun dalam perhitungan  ekonomi  (rupiah).Publikasi terakhir memperoleh dugaan MSY sekitar 5,0  juta  ton  (Departemen  Kelautan  dan Perikanan, 2003a). Sebelumnya ada 5 (lima) studi yang sudah dilakukan terkait dengan MSY,  yaitu:  (a)  Martosubroto,  melalui tinjauan  data  akhir  tahun  1980an  yang didapatkan dari Dirjen Perikanan Tangkap bersama Balai Penelitian Perikanan Laut, (b) Dirjen  Perikanan  Tangkap  1995  melalui tinjauan data sejak awal tahun 1980an, (c) Indonesia/FAO/DANIDA  1995  melalui pengkajian  semua  data  yang  tersedia (Venema, 1996), (d) Pusat Riset Perikanan Tangkap  melaui  riset  pengkajian  stok bersama  LIPI  (Pusat  Riset  Perikanan Tangkap, 2001) dan (e) tinjauan ulang oleh Pacific  Consultants  International  (PCI, 2001c). PCI menyajikan 6 (enam) penduga terhadap  nilai  MSY  yang  satu  sama  lain berbeda, bervariasi antara 3,67 sampai 7,7 juta  ton.  Hasil  pendugaan  terakhir  pada tahun 2001 mendapatkan nilai 6,4 juta ton. Pada  25  Maret  2003,  Komisi  Pengkajian Stok  Nasional  memutuskan  untuk melakukan pengkajian ulang terhadap hasil estimasi  MSY  tersebut  (Departemen Kelautan  dan  Perikanan,  2003a).  Sebagai
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
kesimpulan,  penduga  terhadap  MSY bervariasi dua kali lipat, sementara penduga dari hasil terakhir mendapatkan nilai tengah diantara yang terendah dan tertinggi, yaitu 5,0 ton per tahun. Menurut statistik terakhir, produksi  perikanan  tangkap  Indonesia adalah  4,4  juta  ton  pada  tahun  2002 (Departemen  Kelautan  dan  Perikanan, 2003c). Apakah perbedaan antara nilai MSY dengan  produksi  riil  ini  bisa  diartikan sebagai ‘ruang’ untuk memperluas armada perikanan? Jawabannya adalah ‘tidak bisa’.
Ada  tiga  hal  penting  yang  harus diperhatikan,  terkait  dengan  perhitungan nilai  MSY.  Pertama,  hasil  perhitungan sangat  tergantung  dari  kualitas  statistik perikanan  yang  digunakan  sebagai  input. Kedua,  metode  perhitungan  selalu berdasarkan  atas  sejumlah  asumsi  yang sangat jarang sekali terpenuhi, dua asumsi yang paling penting diantaranya adalah stok ikan  berada  dalam  kondisi  keseimbangan serta  hasil  tangkap-per-unit-usaha  (hasil tangkap  per  armada  per  hari)  merupakan petunjuk  yang  baik  bagi  ukuran  besarnya populasi.  Yang  terakhir,  dan  sering  kali terjadi  pada  kasus  perikanan  tangkap Indonesia,  adalah  hasil  dari  perhitungan diterjemahkan  berbeda  dari  kondisi seharusnya.
Perikanan tangkap Indonesia sangat khas dengan  karakteristik  multi-alat  dan multispesies,  tersebar  di  seluruh  wilayah pendaratan.  Hal  ini  menyulitkan  dalam mendapatkan atau melakukan koleksi data statistik-koleksi data statistik hasil tangkap dari  masing-masing  alat  tangkap  hampir tidak  mungkin  dilakukan  pada  setiap
pendaratan ikan sepanjang garis pantai yang mencapai ± 81.000 km. Oleh karena itu, 30 tahun yang lalu dilakukan sistem sampling untuk mendapatkan data statistik perikanan.
Sistem  ini  dilakukan  dengan  mencatat hasil  tangkap  harian  dari  beberapa  alat tangkap pada tingkat desa, hasil tangkapan harian  selanjutnya  dihitung  dengan mengalikan  hasil  tangkap  beberapa  hari sampling dengan jumlah armada perikanan di desa, dikalikan jumlah hari melaut dari masing-masing  alat  tangkap.  Hasil perhitungan ini digunakan untuk menduga total  hasil  tangkap  dalam  setahun (Yamamoto, 1980 dalam Pet- Soede et. al., 1999).
Konsep  MSY  sudah  dibuktikan  tidak efektif sebagai alat pengelolaan perikanan, tidak  saja  di  Indonesia,  tetapi  juga  pada berbagai perikanan di dunia. Khusus untuk Indonesia  dengan  karakteristik  perikanan tangkap  ‘multi-alat’  dan  ‘multi-spesies’, hampir  tidak  mungkin  atau  paling  tidak, sangat mahal sekali untuk mendapatkan data yang memenuhi kualitas dan bisa digunakan untuk menduga MSY (Widodo, Wiadnyana &  Nugroho,  2003).  Bahkan,  jika  data tersedia maka hasil perhitungan tampaknya akan  mendapatkan  dugaan  MSY  yang terlalu optimistik. Dengan demikian, sangat tepat  dan  sudah  saatnya  untuk  tidak  lagi berpedoman semata pada nilai MSY sebagai tujuan pengelolaan.
Alternatif pengelolaan untuk mengatasi kelemahan  dari  pendekatan  MSY  yang banyak  diterapkan  akhir-akhir  ini  adalah pengelolaan  berbasis  ekosistem  melalui pembentukan  suatu  jejaring  Kawasan

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
Perlindungan  Laut  (Marine  Preserved Areas)  (Gell  &  Roberts,  2002;  National Research  Council,  2001;  Roberts  & Hawkins, 2000; Ward, Heinemann & Evans, 2001). Definisi IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)  tentang kawasan  perlindungan laut adalah ‘ suatu wilayah perairan pasang surut bersama badan air di bawahnya dan terkait  dengan  flora,  fauna,  dan penampakan  sejarah  serta  budaya, dilindungi  secara  hukum  atau  cara  lain yang  efektif,  untuk  melindungi  sebagian atau  seluruh  lingkungan  di  sekitarnya ’. Selain  fungsinya  sebagai  alat  untuk konservasi  keanekaragaman  sumberdaya hayati,  kawasan  perlindungan  laut,  KPL, juga  banyak  dinyatakan  sebagai  alat pengelolaan perikanan tangkap yang harus diintegrasikan  kedalam  perencanaan pengelolaan pesisir terpadu (Gell & Roberts, 2002;  National  Research  Council,  2001; Roberts  &  Hawkins,  2000;  Ward, Heinemann  &  Evans,  2001).  Pembuktian ilmiah sudah cukup kuat menyatakan bahwa KPL dengan suatu kawasan ‘larang-ambil’ yang  cukup  substansial  di  dalamnya menyebabkan  peningkatan  biomas  ikan, ukuran ikan yang lebih besar, dan komposisi spesies yang lebih alami (27 studi ditinjau dalam Roberts & Hawkins (2000)).
Pembuktian  ilmiah  sekarang  sedang dikembangkan  untuk  mengetahui  manfaat komersial  dari  kawasan  perlindungan  laut (3 studi ditinjau dalam Roberts & Hawkins (2000)). Roberts et al ., (2001) melaporkan bahwa  sebuah  jejaring  terdiri  dari  5  KPL yang berukuran kecil di St. Lucia diketahui
telah meningkatkan hasil tangkapan nelayan tradisional  antara  40  dan  90  persen, sementara  kawasan  perlindungan  laut  di Merrit  Island  National  Wildlife  Refuge (Florida)  telah  meningkatkan  persediaan jumlah  dan  ukuran  ikan  bagi  pemancing rekreasional  di  perairan  sekitarnya  sejak tahun 1970an.
Setelah mempelajari pengaruh kawasan perlindungan laut terhadap perikanan lobster di  Selandia  Baru  (Kelly,  Scott  & MacDiarmid,  2002)  bisa  disimpulkan bahwa emigrasi dari lobster (baik yang muda maupun  dewasa)  ke  dalam  wilayah penangkapan  di  sekitarnya  menurunkan kerugian jangka panjang yang akan diderita oleh  nelayan  lokal  dari  hilangnya kesempatan  menangkap  lobster.  Alasan utama  bagi  sedikitnya  studi  lapang  untuk pembuktian  ilmiah  tentang  manfaat komersial  dari  kawasan  perlindungan  laut (KPL)  adalah  karena  kesulitan  dalam melakukan penelitian eksperimental dengan ulangan  dalam  skala  ekologis.  Namun mekanisme  deduktif  dari  bukti  pengaruh populasi ikan di dalam wilayah larang-ambil bisa  juga  digunakan  untuk  wilayah sekitarnya.
Mekanisme  peningkatan  biomas  dan ukuran individu ikan-ikan ekonomis penting di  dalam  kawasan  larang-ambil  dapat memberikan  manfaat  bagi  perikanan komersial di sekitarnya melalui (Roberts & Hawkins, 2000): (1) penyebaran ikan muda dan  dewasa  dari  dalam  kawasan  larang- ambil ke wilayah  perikanan di sekitarnya, “spill-over”, (2) ekspor telur dan/atau larva yang bersifat planktonik dari wilayah larang-
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
ambil  ke  wilayah  perikanan  di  sekitarnya dan  (3)  mencegah  hancurnya  perikanan tangkap secara keseluruhan jika pengelolaan perikanan  di  luar  kawasan  larang-ambil mengalami  kegagalan.  Selanjutnya,  KPL bisa  menjadi  alat  untuk  perlindungan tempat-tempat  sensitif,  seperti  agregasi pemijahan  ikan  khususnya  ikan  karang (Johannes, 1998).
Keuntungan lain dari KPL dibanding alat pengelolaan  perikanan  seperti  pengaturan usaha,  pengaturan  kuota  dan  alat  tangkap adalah bahwa pengaruh penutupan wilayah di dalam kawasan bisa menjadi penjelasan yang  cukup  tajam  kepada  para  pihak, khususnya jika penutupan wilayah tersebut mencakup  wilayah  pemijahan  atau pendederan.  Biaya  penetapan  dan pengelolaan  KPL  cukup  tinggi,  namun manfaat yang didapatkan ternyata jauh lebih tinggi.  Sebuah  jejaring  (network)  KPL global dengan ukuran 20-30 persen dari luas laut dunia diperkirakan memerlukan biaya US$5-19  miliar  per  tahun,  namun  akan menghasilkan tangkapan yang keberlanjutan senilai  US$70-80  miliar  setiap  tahunnya. Jejaring  KPL  tersebut  juga  diperkirakan memberikan jasa ekosistem setara US$4,5- 6,7 juta setiap tahun (Balmford e t al . 2004). Total biaya yang dibutuhkan untuk membuat dan mengelola jaringanKPL ternyata lebih rendah dibandingkan dengan pembelanjaan subsidi terhadap industri perikanan yang kita ketahui tidak berkelanjutan,  yaitu US$15- 30 miliar per tahun (Balmford et al . 2004).
Naskah kebijakan yang dikeluarkan oleh DKP menyarankan untuk membuat paling tidak 10 persen dari total wilayah perairan
laut Indonesia sebagai kawasan perlindungan laut (PCI, 2001a). Akhir-akhir ini, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sudah menunjukkan usaha yang cukup  kuat  untuk  membangun  sebuah strategi  pembentukan  jejaring  kawasan perlindungan  laut  di  Indonesia  dan  telah membentuk  forum  terdiri  dari  institusi pemerintah  dan  non-pemerintah,  disebut Komite Nasional Konservasi Laut Indonesia (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. SK 43/P3K/III/ 2004).
Forum ini terdiri dari tim pengarah dan tim teknis dengan tiga kelompok kerja yang akan  memberikan  masukan  teknis  dalam penyusunan draft kebijakan yang difokuskan pada  strategi  nasional  mengenai  KPL, pengembangan  pengelolaan  perikanan secara  berkelanjutan,  dan  penyusunan kebijakan  bagi  konservasi  spesies  dan genetik.  Tantangan  utama  yang  dihadapi oleh  tim  teknis  pada  topik  antara  strategi nasional kawasan perlindungan laut dengan perikanan  yang  berkelanjutan  adalah memformulasi  usulan  kebijakan  dalam mengembangkan  perikanan  tangkap  yang lebih  berkelanjutan  melalui  jejaring  KPL sebagai  alat  di  tingkat  nasional  dan  juga pengelolaan perikanan di tingkat lokal.
Data tahunan dari hasil tangkapan total (sumbu-Y) dan total usaha atau effort untuk mendapatkan hasil tersebut (sumbu-X) dari gambaran sebuah perikanan tangkap secara hipotetis selama periode 10 tahun (titik-titik berwarna  hitam),  bersama  dengan  kurva biaya dari effort yang berbeda.

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  meng- gunakan model panel dan data cross section, yaitu untuk mengetahui bahwa pertumbuhan total  produksi  ikan  yang  dihasilkan dipengaruhui  oleh  jumlah  alat  penangkap ikan, jumlah kapal penangkap ikan, jumlah perahu  dengan  motor,  dan  jumlah  Perahu dengan motor yang ada di perairan indonesia dan jumlah nelayan yang ada.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: a. Diduga  pertumbuhan  Jumlah  Alat
Penangkap  Ikan  (GJAPI)  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  tingkat produksi  perikanan  tangkap  di
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
b. Diduga  pertumbuhan  Jumlah  Kapal Penangkap  Ikan  (GJKPI)  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  tingkat produksi  perikanan  tangkap  di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
c. Diduga  pertumbuhan  Jumlah  Nelayan (GJN)  mempunyai  pengaruh  positif terhadap  tingkat  produksi  perikanan tangkap  di  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.
d. Diduga  pertumbuhan  perahu  tanpa motor  (GPTM)  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  tingkat  produksi perikanan  tangkap  di  Kementerian Kelautan dan Perikanan.
e. Diduga  pertumbuhan  perahu  dengan motor  (GJPM)  mempunyai  pengaruh
positif  terhadap  tingkat  produksi perikanan tangkap di KKP

## Variabel dan Pengukuran
Pada penelitian ini digunakan satu variabel  dependen  (variabel  terikat)  yaitu tingkat hasil produksi perikanan dan empat variabel independen (variabel bebas) yang masing-masing adalah Pertumbuhan jumlah perahu  tanpa  motor,  pertumbuhan  perahu dengan  motor,  pertumbuhan  jumlah  kapal penangkap  ikan,  jumlah  nelayan  dan pertumbuhan jumlah alat penangkap ikan . Model persamaan sebagai berikut:
F(GTPI)=f (GJAPI, GJKPI, GJN, GJPTM, GJPM)
Dimana:
GTPI= Pertumbuhan  Jumlah  tingkat produksi perikanan tangkap
GJAPI =Pertumbuhan  Jumlah  Alat Penangkap Ikan GJKPI =  Pertumbuhan  Jumlah  Kapal Penangkap Ikan GJN = Pertumbuhan Jumlah Nelayan GJPTM =Pertumbuhan  Jumlah  Perahu Tanpa Motor GJPTM =Pertumbuhan  Jumlah  Perahu
Dengan Motor
Skala  pengukuran  dari  variabel yang  digunakan  adalah  skala  rasio sedangkan jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan dari data time series dengan data cross section.
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil regresi dengan menggunakan metode FEM di dapat interpretasi sebagai berikut:
GTPI=0,336GJAPI + 1,43GJKPI + 0,3699GJN +0,76GJPTM + 0,17GJPM 1. Koefesian  variabel  GJAPI  (Growth Jumlah Alat  Penagkap  Ikan)  adalah sebesar  0,336  dapat  diartikan  bila GJAPI naik sebesar satu persen maka GTPI  (Growth  Total  Produksi  Ikan) maka akan naik sebesar 0,336 persen, dengan asumsi certeris paribus .
2. Koefesian  variabel  GJKPI  (Growth
Jumlah Kapal Penangkap Ikan) adalah sebesar 1,43 dapat diartikan bila GJKPI naik  sebesar  satu  persen  maka  GTPI maka  akan  naik  sebesar  1,43  persen dengan asumsi certeris paribus .
3. Koefesian  variabel  GJN  (Growth
Jumlah Nelayan) adalah sebesar 0,3699 dapat diartikan bila GJN naik sebesar satu persen maka GTPI maka akan naik sebesar  0,3699  persen dengan  asumsi certeris paribus .
4. Koefesian  variabel  GJPTM  (Growth Jumlah  Perahu  Tanpa  Motor)  adalah sebesar  0,76  dapat  diartikan  bila GJPTM naik sebesar satu persen maka GTPI  maka  akan  naik  sebesar  0,76 persen dengan asumsi certeris paribus.
5. Koefesian  variabel  GJPM  (Growth Jumlah Perahu Motor) adalah sebesar 0,17  dapat  diartikan  bila  GJPM  naik sebesar satu persen maka GTPI maka akan naik sebesar 0,17 persen dengan asumsi certeris paribus.
Berdasarkan uji signifikansi parsial/uji- t pada derajat 5 persen, maka didapat hasil estimasi  untuk  model  FEM  yang menunjukkan bahwa (data terlampir):
1.    Nilai  Prob  t-statistik  variabel  tingkat
GJAPI  adalah 0,000 < 0,05 (5 persen) lebih kecil dari nilai 5  persen. Dengan demikian,  variabel  tingkat  GJAPI memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap variabel tingkat GJTPI.
2.    Nilai  Prob  t-statistik  variabel  tingkat GJKPI  adalah 0,000 < 0,05 (5 persen) lebih kecil dari nilai 5  persen. Dengan demikian,  variabel  tingkat  GJKPI memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap variabel tingkat GJTPI.
3. Nilai Prob t-statistik variabel tingkat GJN adalah 0,000 < 0,05 (5 persen) lebih kecil dari  nilai 5  persen. Dengan demikian, variabel tingkat GJN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat
GJTPI.
4.  Nilai  Prob  t-statistik  variabel  tingkat GJPTM adalah 0,000 < 0,05 (5 persen) lebih kecil dari nilai 5 persen. Dengan demikian,  variabel  tingkat  GJPTM memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap variabel tingkat GJTPI.
5.  Nilai  Prob  t-statistik  variabel  tingkat GJPM  adalah  0,20  >  0,05  (5  persen) lebih besar dari nilai 5  persen . Dengan demikian,  variabel  tingkat  GJPM memiliki  pengaruh  namun  signifikan terhadap variabel tingkat GJTPI.
Pada tahap pengujian ini maka seluruh variabel  independent  akan  diuji  secara bersama-sama  untuk  melihat  apakah variabel independent tersebut

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
Dependent V ariable: ?GTP I Met hod: GLS (Cross Section Weights) Date : 02/27/11 Time: 09:40 Sample: 2005 2009 Included observations: 5 Number of cross-sections used: 33 Total panel (balanced) observations: 165
One-step  weighting matrix White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance V ariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ?GJAPI 0.330682 0.028885 -7.986236 0.0000 ?GJKPI 1.431074 0.226188 6.326922 0.0000 ?GJN 0.369986 0.041722 -6.471008 0.0000 ?GJPTM 0.760523 0.105651 7.198447 0.0000 ?GJPM 0.168505 0.131791 1.278576 0.2034 Fixed Effects _NAD--C 10 7515.7 _SUM UT--C 26 1991.7 _SUMBAR--C 17 2649.1 _SUMSEL--C 35 329.31 _BENGKULU--C 50 239.75 _LAMPUNG--C 14 7179.8 _RIAU--C 10 1109.9 _KEPRI--C 15 8732.3 _JAMBI--C 44 419.61 _BABEL--C 16 8023.5 _BANTEN --C 53 885.57 _JKT--C 15 6810.0 _JABAR--C 18 0244.0 _JATENG--C 19 7757.4 _JOGYA--C 26 84.973 _JATIM --C 43 6195.7 _BALI--C 10 9072.7 _NTB--C 10 3950.5 _NTT--C 13 0383.0 _KALBAR--C 78 375.81 _KALTENG--C 51 752.05 _KALTIM--C 14 4628.5 _KALSEL--C 12 5548.9 _SULSE L--C 27 2170.8 _SULBAR--C 61 644.87 _SULTRA--C 23 0198.2 _SULTEN G--C 14 3119.0 _SULUT --C 21 3769.3 _GORONT ALO--C 55 524.07 _MALUKU--C 46 7613.2 _MALUT--C 12 8404.1 _PAPUA--C 23 8808.9 _PP ABRT--C 10 7885.6 W eighted Sta tistics R-squared 0.998217   Mean dependent var 415872.8 Adjusted R-squared 0.997698   S.D. dependent var 587792.6 S.E. of regression 28 204.51   Sum squared resid 1.01E+11 F-st atistic 19 21.668   Durbin-Wa tson stat 1.762239 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.917012   Mean dependent var 137015.9 Adjusted R-squared 0.892834   S.D. dependent var 99515.59 S.E. of regression 32 577.65   Sum squared resid 1.35E+11 Durbin-Watson sta t 2.035521

## Tabel 2
Fixed Effect Model
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
mempengaruhi  variabel  dependennya. Pada ujian F-stat diketahui bahwa Prob(F- Statistic)  yaitu  0,00 (0 persen)  <  0,05 (5 persen)  maka  signifikan  sehingga  secara bersama-sama  variabel  independent (GJAPI, GJKPI, GJN, GJPTM dan GJPM) memiliki  pengaruh  terhadap  variabel dependen tersebut.
Pada tahap pengujian ini seluruh variabel independent akan diuji untuk melihat apakah variabel independen yang ada dalam model cukup mampu menjelaskan perubahan dari variabel  dependen.  Bila  nilai  R-squared mendekati satu artinya variabel independen yang  terdapat  dalam  model  mampu menjelaskan perubahan variabel dependen.
Nilai  dari  R-Squared  adalah  sebesar 0,9977  yang  berarti  variabel  GJTPI dipengaruhi  oleh  variabel  GJAPI,  GKPI, GJN,  GJPTM  dan  GJPM  sebesar  99,77 persen  (persen)  sedangkan  sisanya  0,33 persen  (persen)  dapat  dijelaskan  bahwa variabel  ini  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor lain.

## SIMPULAN  DAN  IMPLIKASI KEBIJAKAN
1. Berdasarkan hasil Uji Parsial pada FEM untuk di seluruh Propinsi, mempelihatkan bahwa  tingkat  pertumbuhan  alat penangkap kapal  ikan,  jumlah  nelayan, tingkat pertumbuhan kapal penangkap ikan,  pertumbuhan  jumlah  perahu, pertumbuhan  jumlah  perahu  dengan motor  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat pertumbuhan produksi ikan. Dan pertumbuhan jumlah perahu dengan motor
memiliki  pengaruh  yang  namun  tidak signifikan terhadap produksi perikanan. 2. Dalam  pengujian  serentak  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  di dapatkan hasil bahwa tingkat pertumbuhan  produksi  ikan  secara bersama-sama dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan  jumlah  alat  penangkap ikan,  tingkat  pertumbuhan  kapal penangkap  ikan,  tingkat  jumlah pertumbuhan  nelayan,  jumlah  per- tumbuhan  perahu  dengan  motor  dan tingkat pertumbuhan perahu tanpa motor. 3.  Penggunaan dana dekonsentrasi harus lebih tepat  digunakan  dalam  penggunaannya sehingga  dapat  meningkatkan  produksi yang  telah  ada  dengan  memperdayakan masyarakat  pesisir  pantai,  diharapakan masyarakat  pesisir  lebih  dapat  memilih hidupnya dilaut daripada didaratan.
4.  Sesuai  dengan  pembahasan  diatas, dengan adanya penambahan alat maupun tenaga kerja diharapakan produksi ikan yang  ada  di  Indonesia  akan  semakin meningkat,  dan  menjadikan  indonesia sebagai  penghasil  produksi  perikanan terbesar didunia dimasa yang akan datang dengan  kapasitas  sumbedaya  manusia dan teknologi yang memadai.

## Implikasi Kebijakan
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil penelitian,  maka  saran  yang  dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1. Untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan yang  ada  dalam  masyarakat  nelayan pemerintah daerah harus berkoordinasi

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
penuh  dengan  pemerintah  tiap Kabupaten/Kota/Provinsi  dan  dinas/ instansi  yang  terkait  untuk  melakukan pengendalian  pendistribusian  dana dekonsentrasi  dengan  meningkatkan pengendalian  penggunaan  dana dekonsentrasi  di  masing-masing Provinsi. 2. Dana  dekonsentrasi sangat  dibutuhkan untuk mengembangkan daerah – daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam berupa ikan serta isinya yang digunakan secara optimal 3. Mengembangkan  masing-masing provinsi  untuk  meningkatkan  hasil produksi yang didukung oleh stabilitas keamanan ketertiban yang diiringi oleh kepastian  hukum,  ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian sumberdaya ikan, dan masalah lainnya termasuk proses perizinan dalam perikanan tangkap.
4. Dengan  adanya  dana  dekonsentrasi, diharapkan  kebutuhan  nelayan  dalam pemberdayaan  sektor  kelautan  dan perikanan  dapat  di  optimalkan  dengan indikator  tingkat  produksi  naik  pada masing-masing  daerah  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri.
5. Sektor  Kelautan  dan  Perikanan sebagai sektor yang paling memungkinkan  untuk  mengurangi penduduk  miskin  terutama  nelayan didaerah  pesisir  dan  juga  sekaligus sektor  yang  dapat  meningkatkan ketahanan pangan agar siap menghadapi persaingan  global  dengan  teknologi
perikanan  yang  semakin  meningkat dimasa yang akan datang.
6. Diharapkan  sektor  swasta  juga  dapat menggairahkan  sektor  kelautan  dan perikanan yang ada. Dengan menghilangkan  hambatan-hambatan yang  cukup  berarti  untuk  mengurangi masuknya investasi terutama pada sektor perikanan,  yang  dapat  menciptakan kesempatan  kerja  dan  mengurangi kemiskinan.
7. Pemerintah  Kabupaten/Kota/Provinsi harus  bisa  menghilangkan  “image’ bahwa  hidup  dari  laut  tidak  akan sejahtera dengan cara mengoptimalkan potensi  perikanan  masing-masing daerah.
Kemajuan  sektor  kelautan  dan perikanan  di  dukungan  penuh  dari pemerintah pusat,  namun juga dibutuhkan koordinasi  dan  kerjasama  yang  baik  dan serius antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan  pemerintah  Propinsi  beserta instansi  yang  terkait,  sehingga  sektor perikanan dapat berkembang lebih baik dan tidak  dipandang  sebelah  mata  yang  pada akhir  masyarakat  pesisir  dapat  hidup  dan meningkat kesehjateraannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja S.B., Nugroho D., Suwarso, Hariati T. & Mahisworo. (2003). Pengkajian stok  ikan  di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  (WPP)  Laut  Jawa [Review of the fish stocks and fishery of the Java Sea Fishery Management Area].  dalam  Widodo  J.,  Wiadnya
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
N.N. & Nugroho D. (Eds). Prosiding forum  pengkajian  stok  ikan  laut 2003 .  Jakarta,  23-24  Juli  2003.
PUSRIPT-BRKP,  Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta. pp. 67-90 Agus  Suherman  dan  Adhyaksa  Dault,
(2009).  Analisis  dampak  sosial ekonomi  keberadaan  pelabuhan perikanan  nusantara  brondong lamongan  Jawa  Timur. Jurnal Saintek  Perikanan Vol.  5,  No.  1,  ,
25-30,
Badrudin  &  Blaber  S..  2003.  Pengkajian stok sumberdaya ikan kakap merah di  perairan  Laut Arafura  dan  Laut Timor [Review of red snapper stocks and fishery in the Arafura and Timor Seas].  dalam  Widodo  J.,  Wiadnya N.N. & Nugroho D. (Eds). Prosiding forum  pengkajian  stok  ikan  laut 2003.  Jakarta,  23-24  Juli  2003 .
PUSRIPT-BRKP,  Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta. pp. 47-56. Balmford A.,  Gravestock  P.,  Hockley  N., McClean C.J., & Roberts C.M. 2004. The  worldwide  costs  of  marine protected  areas.  Ecology  –  PNAS Early Edition Art 04—3239. 4 p. Bentley N. 1999. Fishing for solutions: can the live trade in wild  groupers and wrasses  from  Southeast  Asia  be managed? TRAFFIC Southeast Asia, Petaling  Jaya,  Selangor,  Malaysia. 143 p British  Embassy  2004  Fisheries  Industry sector.  [Available  on-line]:  http://
www.britain-inindonesia.or.id/ commer6.htm Accessed  on  Feb  4 2004 Courant, Paul N; Lipsey, Richard G; Purvis, Douglas D; Steiner, Peter O, (1995), Economics  10 th Edition.  Penerbit
Binarupa Aksara. Jakarta. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2010 Kementerian Keuangan RI. ( www.dkp .go.id)  (diakses  April
2010)
Dokumen  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran  dan  RKA-KL  Tahun Anggaran  2005-2009,  Direktorat Jenderal  Perikanan  Tangkap,
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Dumairy, (1996), Perekonomian Indonesia . Penerbit Erlangga. Jakarta. Departemen Kelautan dan Perikanan 2003a Siaran Pers, 27 Maret 2003 – DKP Gandeng  MPN  kaji  ulang  stok sumberdaya ikan nasional. Download  dari  situs  http:// www.dkp.go.id/
Departemen Kelautan dan Perikanan 2003b. Siaran  Pers,  29  Augustus  2003  – DKP  Relokasi  Nelayan  Pantura. Download  dari  situs  ttp:// www.dkp.go.id/
Departemen Kelautan dan Perikanan 2003c. Fact  sheet  dalam  Lampiran  Siaran Pers,  13  Oktober  2003.  Presiden Canangkan  Gerakan  Nasional Pembangunan  Kelautan  dan Perikanan “Gerbang Mina Bahari”.

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
Download  dari  situs  http:// www.dkp.go.id/. Departemen Kelautan dan Perikanan 2004. Siaran  Pers,  20  Januari  2004  – “Relokasi  Nelayan”,  Berdayakan Pulau-pulau  Kecil.  (Relocating Fishers, Empowering Small Islands).
Download
dari http://
www.dkp.go.id/
Departemen Kelautan dan Perikanan 2005. Kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan  dalam  rangka  pengembangan industri perikanan terpadu. Makalah disajikan
pada pertemuan pemaparan  dan  diskusi  rencana program kerja  eselon I  tahun 2006 lingkup  Departemen  Kelautan  dan Perikanan, di Purwakarta, tanggal 5- 7 April 2005. Direktorat SDI, Ditjen Perikanan Tangkap DKP, 12 pp. Dudley  R.  G.  &  Harris  K.C.  1987.  The fisheries  statistics  system  of  Java Indonesia: operational realities in a developing country. Aquaculture and Fisheries Management 18:365-374. FAO.,  1995.  Code  of  Conduct  for Responsible Fisheries, Rome, FAO. 1995.41pp.
FAO, 2002. The state of the world fisheries and aquaculture 2002. FAO, Rome: FAO, 150 pp. Gell, F.R. & Roberts C.M. 2002. The fishery effects of marine reserves and fishery closures.WWF-US,  1250  24th Street, NW, Washington, DC 20037, USA. 89 p Gillet R. 1996. Marine fisheries resources and management in Indonesia with
emphasis on the extended economic zone. Workshop Presentation Paper 1,  Workshop  on  Strengthening Marine  Resource  Development  in Indonesia, April 23, 1996. TCP/INS/ 4553. Rome: FAO, 37 pp Gulland  J.A.1983.  Fish  stock  assessment.
A  manual  of  basic  methods. Wiley
& Sons, Chichester: Wiley & Sons,
223 p.
Hakim A L. 2004. Perlunya mereorientasi paradigma  pembangunan  kelautan.
Kompas 21 January 2004
Hennawan, Hery Sulisti (2010). Keunggulan Usaha Perikanan-Kelautan Berbasis
Teori Efektivitas Organisasi. Dinas Kelautan dan Perikanan DI.Yogyakarta Tahun 2010 (www.dkp.go.id) (diakses Juli 2010)
.
Jakarta Post – January 14 2004. Marine firm invests Rp2t in Papua
Johannes  R.E.  1998.  Tropical  marine reserves should encompass spawning aggregation sites Parks 8:2, 53-54 Kamisa  (1997),  Manser  (1991),  Steers, Ungson, dan Mowday (1986), Kurtz dan  Boone,  (1984),  Kharbanda, (1980),  Subagyo  (2000),  Gie,
(1997), Richard Steer dalam Halim
(2001),  Tabel  Acuan  Litbang Depdagri (1991), Atkinson, Banker, Kaplan  dan  Young  (1995),  Ramli (1985),  Cushing  (1997),  Cushing, Lacity, dan Rudy (1993), Mulyadi, (1981)  (www.diakses  Mei  2010), Teori Efektivitas dan Efesiensi
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
Kelly S., Scott D. & MacDiarmid A.B. 2002. The value of a spillover fishery for spiny  lobsters  around  a  marine reserve  in  Northern  New  Zealand. Coastal  Management  30.  p.  153- 166)
Laporan  Tahunan  Kementerian  Kelautan Dan  Perikanan  Tahun  2010,  Pusat Data  Dan  Informasi,  Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Merta I.G.S., Susanto K. & Prisantoso B.I. 2003. Pengkajian stok di Samudera Hindia (WPP 4) [Review of stocks in Indian Ocean (Fishery Management Area  4)].  In: Widodo
J., Wiadnyana N.N. & Nugroho D. (Eds).  Prosiding  Pengkajian  Stok Ikan  Laut  di  Perairan  Indonesia,
Jakarta, 23 – 24 Juli 2003. PURISPT - BRKP, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, pp 13-29. Myers  R.A.  &  Worm  B.  2003.  Rapid worldwide  depletion  of  predatory fish communities. Nature 423: 280 – 283 National  Research  Council  2001.  Marine Protected Areas. Tools for sustaining ocean  ecosystems.  National Academy  Press,  Washington,  D.C. 272 pp Nachrowi,  D.  Nachrowi,  (2006), Pendekatan  Popular  dan  Praktis Ekonometrika  untuk  Analisis Ekonomi  dan  Keuangan.  LPFE Universitas Indonesia.
Out look Kebijakan Proiritas Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  (2010),
tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004 – 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Parkin, Miller, Quijano, Mankiw, Suherman Rosyidi & Karl Case, Ray Fair yang disesuaikan,  Pengantar  Ekonomi Mikro: Teori Produksi dan Biaya Pacific  Consultants  International  2001a. Study  on  fisheries  development policy formulation. Volume I. White Paper. Report by Pacific Consultants International under  Jakarta Fishing Port/Market  Development  Project (Phase IV: JBIC Loan No. IP-403), 234 pp. +Annexes) Pusat  Riset  Perikanan  Tangkap  2001. Pengkajian  stok  ikan  di  perairan Indonesia.  Kerjasama  BRKP-DKP dengan P2O-LIPI, Jakarta, 125 pp. Rencana  Strategi  Kementerian  Kelautan Dan Perikanan Tahun 2010, RPJM Tahun  2004-2009  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (www document) (diakses Juli 2010) Ruslan  Jurnal  Sistem  Teknik  Industri Volume 6,  No. 3  Juli 2005,  Model Analisis  ekonomi  dan  Optimasi pengusahaan sumberdaya perikanan Sumiono B., Badrudin, & Widodo A. 2003. Pengkajian  kelimpahan  dan distribusi sumberdaya ikan demersal di perairan laut Cina Selatan [Review of the abundance and distribution of demersal  fish  stocks  in  the  South China  Sea].  In:  PUSRIPT- BRKP.Prosiding  pengkajian  stok ikan  laut  2003.  Jakarta,  23-24  Juli

## Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
2003.  Published  by  PUSRIPT- BRKP,  Ministry  of  Marine Affairs and Fisheries, Jakarta. p. 57-66 Suharso, Azis  Nur  Bambang, Asriyanto, Elastisitas Produksi Perikanan Kota Tegal tahun 2006. Jurnal Pasir Laut, Vol.2, No.1, Juli 2006: 26-36 Saputra,  Analisis  Potensi  Sumberdaya perikanan di Peraiaran selatan Jawa Tengah tahun 2003 Widodo  J.  2003  Pengkajian  stok  sumber daya ikan laut Indonesia tahun 2002 [Review  of  Indonesia’s  marine fishery  of  2002].  In:  Widodo  J., Wiadnyana  N.N.  &  Nugroho  D. (Eds).  Prosiding  forum  pengkajian stok ikan laut 2003. Jakarta, 23-24 Juli  2003.  PUSRIPT-BRKP,
Departemen
Kelautan dan Perikanan, Jakarta. pp. 1-12. Widodo J., Wiadnyana N.N. & Nugroho D. 2003  Prosiding  forum  pengkajian stok ikan laut 2003. Jakarta, 23-24 Juli  2003.  PUSRIPT-BRKP,
Departemen Kelautan
dan
Perikanan, Jakarta, 99 pp.
(Footnotes) : pernyataan pers DKP, tertanggal 29 Agustus 2003, 20 Januari 2004 dan 9 Desember 2004; diakses melalui http://www.dkp.go.id