## PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PERKARA GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA
EKONOMI SYARIAH
(Analisis Terhadap Persyaratan Domisili Para Pihak)
Izzatun Tiyas Rohmatin & Dian Berkah
Izza_fafa@yahoo.co.id Abstrak Penyelesaian sengketa dengan acara sederhana telah meningkatkan  kemudahan  berusaha  dan  dapat  memberikan  akses  lebih baik  terhadap  keadilan,  termasuk  dalam  perkara  ekonomi  syariah  di pengadilan  agama.  Sayangnya,  persyaratan  para  pihak  harus berdomisili sama menjadi kendala. Para pihak yang domisilinya berbeda yurisdiksi, tidak dapat diselesaikan dengan acara sederhana. Inilah yang melatarbelakangi  penelitian  ini.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, apakah asas sederhana, cepat, dan  biaya  ringan  berkaitan  erat  dengan  perkara  gugatan  sederhana dalam  sengketa  ekonomi  syariah?  Kedua,  apakah  pengaturan  domisili para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  dapat  mewujudkan  asas sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan?  Ketiga,  bagaimana  bentuk formulasi  pengaturan  kriteria  domisili  para  pihak  pada  gugatan sederhana  sengketa  ekonomi  syariah?Jenis  penelitian  menggunakan penelitian  pustaka  dengan  pendekatan  kualitatif;  metode  pengumpulan datanya  menggunakan  metode  dokumenter,  sedangkan  analisis  datanya menggunkan metode analisis isi.
Hasil  penelitian  ini  adalah, Pertama ,  penyelesaian  melalui  acara sederhana  dalam  sengketa  ekonomi  syariah  merupakan  implementasi asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  sebaliknya  asas  sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  melalui  acara  sederhana. Kedua ,  asas  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  belum  dapat  diwujudkan  dalam  pengaturan domisili  para  pihak  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Dan k etiga ,  formulasi  pengaturan kriteria  domisili  para pihak pada gugatan sederhana  perkara  ekonomi  syariah,  dapat  dirumuskan:  (a)  Penggugat dan  Tergugat  dalam  gugatan  sederhana  berdomisili  di  daerah  hukum pengadilan  yang  sama;  (b)  Apabila  Para  Pihak  tidak  berdomisili  di daerah  hukum  yang  sama,  digunakan  pemanggilan  secara  elektronik bagi pihak yang berada di luar wilayah pengadilan;
Kata  kunci  : Asas  Sederhana,  Cepat,  Biaya  Ringan,  Gugatan Sederhana, Perkara Ekonomi Syariah, Domisili.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan,  yang  dimaknai  sebagai suatu  proses  yang  dijalankan  di pengadilan yang berhubungan dengan  tugas  memeriksa,  memutus dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengaan asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan (Pasal  2  Ayat  (4)).  Sederhana mengandung  arti  pemeriksaan  dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas  cepat,  asas  yang  bersifat universal,  berkaitan  dengan  waktu penyelesaian  yang  tidak  berlarut- larut. Asas biaya ringan mengandung arti  biaya  perkara  dapat  dijangkau oleh masyarakat.
Namun  dalam  kenyataannya, tersebut  dalam  praktek  peradilan belum dapat terwujud secara optimal. Meskipun ditengarai bukan disebabkan  oleh  sektor  non  hukum, namun  penyebab  tersebut  tidak tunggal,  sehingga  permasalahannya menjadi  kompleks.  Menurut  Ahmad Ali  dan  Wiwi  Heryani,  penyebab- penyebab non hukum tersebut meliputi  faktor  ekonomi,  berupa keterbatasan fasilitas  pengadilan,
faktor  politik,  terindikasi  dari  belum terlihatnya  upaya  pemerintah  untuk menambah  anggaran  pengadilan  dan aparaturnya,  serta  faktor  budaya yang  terindikasi  dari  menguatnya kultur  prestise  yang  mendorong orang  berperkara  mengedepankan unsur  “gengsi”  sehingga  tidak  mau mengalah  dan  tetap  meneruskan upaya hukum meskipun sudah dinyatakan  berkali-kali  kalah  oleh pengadilan  (Ahmad  Ali  dan  Wiwi Heryani, 2012 : 45) Sementara itu, sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, sehingga biaya  perkara  relatif  murah  dengan hasil yang dapat diterima oleh kedua belah  pihak  tanpa  menimbulkan masalah  baru  atau  memperpanjang sengketa. Pada awalnya hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis menggunakan  hukum  acara  perdata pada  umumnya.  Namun  praktiknya, tidak semua sengketa bisnis diselesaikan  dengan  acara  biasa. Salah  satu  penyebabnya  adalah ketidaksesuaian antara nominal gugatan  dengan  biaya  perkara  dan penyelesaian perkara sehingga dirasakan  asas  sederhana,  cepat,  dan biaya ringan tidak dapat diimplementasikan dengan tepat. Bank dunia melalui penelitiannya  menyebutkan  bahwa salah  satu  faktor  penghambat  dalam penyelesaian  sengketa  bisnis  di Indonesia adalah
“penyelesaian sengketa  pada  pengadilan  tingkat pertama  yang  tidak  efisien,  jangka waktu penyelesaian yang lama, biaya perkara  yang  tinggi,  dan  serta  biaya pengacara yang tinggi” (The Internasional Finance Corporate Indonesia, 2012 : 19). Dari  uraian  di  atas,  maka dirasakan  perlu  adanya  suatu  bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis),  seperti  yang  dikenal  di negara-negara  lain,  yang  mudah, murah  dan  cepat  tetapi  mempunyai kekuatan  mengikat  seperti  putusan hakim.  Salah  satu  caranya  adalah memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian
sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap dapat memberikan kekuatan hukum . Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung kemudian menerbitkan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana dalam  upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik  bagi  masyarakat  pencari keadilan.
Peraturan  Mahkamah  Agung ini terbit “untuk mempercepat proses penyelesaian  perkara  sesuai  dengan asas  peradilan  sederhana,  cepat, biaya ringan”. Amran Suadi mengemukakan bahwa dari konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana diketahui Mahkamah Agung memiliki  keinginan  dan  tekad  untuk mewujudkan  asas  sederhana,  cepat, dan berbiaya ringan. Hal ini dimaksudkan untuk mereduksi stigma  dan  pandangan  masyarakat umum  bahwa  penyelesaian  perkara di  pengadilan  sangat  rumit  (Amran Suadi, 2018 : 38). Di lingkungan peradilan
agama, salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam  Pasal  49  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-
Undang  Nomor  50  Tahun  2009 adalah  sengketa  ekonomi  syariah. Ketentuan  Pasal  49  huruf  i  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tersebut  menyebutkan  “Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang  ekonomi syariah”. Khusus terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah,  Mahkamah  Agung  telah mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  14  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah.  Salah satu  poin  penting  yang  diatur  dalam peraturan tersebut sebagaimana ketentuan  Pasal  3  Ayat  (2)  adalah perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diperiksa  dengan  acara  sederhana. Dan  acara  sederhana  yang  dimaksud dalam peraturan  ini  mengacu kepada Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana. Adapun kriteria gugatan ekonomi syariah yang dapat diperiksa  dengan  acara  sederhana, dapat  dipahami  sebagaimana  berikut :
Tabel 1 Kriteria Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah N o Aspek Kriteria 1 Nilai gugatan Paling banyak  Rp. 200.000.00 0,- (dua ratus juta rupiah) 2 Domisili  para pihak Para  pihak harus berdomisili di  wilayah hukum yang sama
3 Jumlah  para pihak Masing- masing pihak  tidak boleh  lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama 4 Alamat Tergugat Harus diketahui 5 Pendaftaran perkara Menggunak an blanko gugatan 6 Pengajuan bukti Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara 7 Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang
Maksimal  2 hari 8 Pemeriksa dan pemutus Hakim tunggal 9 Pemeriksaan pendahuluan Ada 10  Mediasi Tidak ada 11  Kehadiran para pihak Para  pihak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung ( in personal ) meski mempunyai kuasa hukum 12  Konsekuensi ketidakhadira Gugatan dinyatakan n  Penggugat pada sidang pertama  tanpa alasan yang sah gugur 13  Pemeriksaan perkara Hanya gugatan dan jawaban 14  Batas  waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama 15  Penyampaian putusan Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan 16  Upaya  hukum dan batas waktu penyelesaiann ya Keberatan (7 hari sejak Majelis Hakim ditetapkan) 17  Batas  waktu pendaftaran upaya hukum 7  hari  sejak putusan diucapkan atau diberitahuk an 18  Kewenangan pengadilan tingkat banding  dan kasasi Tidak ada. Sumber : diolah dari Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015 dan Nomor 14 Tahun 2016 Diantara  ketentuan  kriteria
gugatan  sederhana  dalam  sengketa ekonomi  syariah  sebagaimana dalam tabel di atas yang belum mengedepankan asas sederhana,
cepat,  dan  biaya  ringan  adalah kriteria  domisili  para  pihak.  Dalam praktiknya, hal tersebut masih memunculkan  beberapa  problem, diantaranya adalah pertama, problem filsafat,  yaitu  tidak  tercapainya  asas
sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan dalam proses penyelesaian perkara.
Kedua ,  problem  teoritis, yaitu  pertentangan  antara  konsep sistem  penyelesaian  sengketa  bisnis secara  sederhana  sehingga  dapat
mengedepankan asas sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  dengan kriteria  domisili  para  pihak  yang mengharuskan  dalam  satu  wilayah yurisdiksi  suatu  pengadilan. Ketiga , problem  yuridis,  norma  tentang domisili  para  pihak  sebagai  kriteria gugatan  sederhana yang belum
sepenuhnya  mengedepankan  asas sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.
Keempat ,  problem  sosiologis  yaitu tidak  tercapainya  asas  kemanfaatan bagi  upaya  penyelesaian  perkara sengketa  ekonomi  syariah  yang berbasis  pada  asas  sederhana,  cepat, dan biaya ringan.
Kriteria  yang  mengharuskan para  pihak  berdomisili  dalam  satu wilayah  dalam  gugatan  sederhana pada  sengketa  ekonomi  syariah menjadikan  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  pada  umumnya belum  bisa  diselesaikan  melalui proses penyelesaian gugatan sederhana.  Pasalnya,  tidak  semua lembaga  keuangan  berkedudukan dalam  setiap  wilayah  peradilan, sementara  nasabah  dari  lembaga keuangan  tersebut  bisa  jadi  berasal dari  wilayah  yang  berbeda  dengan kedudukan lembaga keuangan tersebut,  padahal  nilai  gugatannya relatif kecil. Dengan demikian hanya karena  berbeda  domisili,  gugatan tersebut tidak dapat diajukan melalui proses gugatan sederhana.

## HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN A.   Keterkaitan  Asas  Sederhana, Cepat,  dan  Biaya  Ringan dengan Perkara Gugatan Sederhana  dalam  Sengketa
Ekonomi Syariah
Dengan  terbitnya  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  14  tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara  Ekonomi  Syariah,  maka penyelesaian gugatan sederhana yang semula diatur dalam Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan hanya berlaku secara terbatas dalam
sengketa  perdata  pada  lingkungan peradilan  umum,  maka  sesuai asas lex  posterior  derogat  (legi)  priori sekarang berlaku pula untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah  pada  yurisdiksi  peradilan agama  (Aaron  X.  Fellmeth  & Maurice Horwitz, 2018, http://www.oxfordreference.com , 9 Agustus 2018). Gugatan sederhana atau dalam  istilah  popular  disebut small claim court sebagaimana yang diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung
Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan beberapa syarat dan pembatasan  tertentu  dengan  tujuan penyederhanaan proses agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat yang  diterapkan  secara  khusus  bagi sengketa  kontrak  ( wanprestasi )  dan tuntutan  kerugian  akibat  perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mekanisme penyelesaian yang simple  dan  cepat  dalam  gugatan
sederhana  sangat  menguntungkan bagi masyarakat dari kalangan menengah  ke  bawah  untuk  dapat mengajukan penyelesaian sengketanya  ke  pengadilan.  (Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, 2017: 1- 2) Keterkaitan antara asas sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan dengan  perkara  gugatan  sederhana dalam  sengketa  ekonomi  syariah dapat dipahami melalui latar belakang  penerbitan  dua  peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan untuk menjawab sorotan  masyarakat  ekonomi  dunia yang  menyangsikan  Indonesia  dapat menyelesaikan sengketa perkara bisnis  secara  sederhana,  cepat,  dan biaya ringan, karena Indonesia belum memiliki  sistem small  claim  court . Karenanya dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa niaga/bisnis skala kecil yang berujung  ke  pengadilan  dengan proses  penyelesaian  perkara  yang mengedepankan asas sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan.  Hatta  Ali, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah  Agung  yang  mengatur tentang gugatan sederhana dimaksudkan  untuk  mempercepat proses  penyelesaian  perkara  sesuai asas  peradilan  sederhana,  cepat, biaya  ringan.  Hal  itu  dikeluarkan karena selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Keterkaitan sebagaimana dikemukakan di atas, dalam perspektif  teori maslahah yang menitikberatkan  pada  mewujudkan
kemanfaatan  atau  menyingkirkan/ menghindari kemudaratan, maka dapat  difahami  bahwa  diaturnya sistem  gugatan  sederhana  dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah  tersebut  dimaksudkan  untuk lebih  mengedepankan  perwujudan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  serta menghindari  kemudaratan  berupa berlarut-larutnya sistem penyelesaian sengketa  dengan  acara  biasa  yang berbelit-belit  dan  tidak  menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan.
Indikator  keterkaitan  asas sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan dengan  perkara  sederhana  dalam sengketa  ekonomi syariah juga ditunjukkan dalam maksud dikeluarkannya dua Peraturan Mahkamah  Agung  tersebut,  yaitu dimaksudkan sebagai salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah  Agung.  Keterkaitan  itu juga  ditunjukkan  dalam  proses  yang ditunjukkan dalam pengajuan gugatan  sederhana  pada  sengketa ekonomi  syariah  yang  menunjukkan bahwa pengadilan sudah menyediakan formulir gugatan,
jawaban,  dan  kesaksian  (tanpa  ada tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan). Dengan demikian, proses persidangan dalam penyelesaian gugatan sederhana pada sengketa  ekonomi  syariah  dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi para  pencari  keadilan  karena  tidak berbelit-belit.
Kemanfaatan  dan  kepastian hukum  sebagaimana  dimaksudkan pada  sistem  gugatan  sederhana sebagaimana diatur dalam dua Peraturan Mahkamah Agung tersebut
sesuai  dengan  dua  dari  tiga  tujuan hukum  yang  dimaksudkan  oleh Gustav  Radbruch  dalam  teori  tujuan hukumnya  yaitu  untuk  mencapai kemanfaatan  dan  kepastian  (Bernard L. Tanya, 2011 :  130). Kemanfaatan menunjuk pada memajukan kebaikan dalam hidup manusia, dalam konteks kajian  ini  maka  pengaturan  gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  sangat bermanfaat  bagi  masyarakat  pencari keadilan. Sedangkan kepastian hukum  menunjuk  pada  jaminan bahwa  hukum  benar-benar  berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, dalam konteks  ini  sistem  penyelesaian perkara  secara  sederhana  sangat menjamin kepastian hukum bagi para pihak  berperkara,  kepastian  yang dijamin  disini  meliputi  kepastian waktu,  prosedur,  dan  kejelasan putusan  yang  akan  diambil  oleh hakim.
Asas sederhana dalam hukum acara perdata tersebut juga ditunjukkan dalam sederhananya alur penyelesaian gugatan sederhana dalam  sengketa  ekonomi  syariah yang  merupakan  tahapan  yang  harus diperhatikan baik dari aspek kegiatan maupun jangka waktu yang diperlukan. Secara garis besar tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor
2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 14  tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, meliputi : 1) Pendaftaran; 2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3) Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti; 4) Pemeriksaan Pendahuluan;
5) Penetapan  Hari  Sidang  dan pemanggilan para pihak; 6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7) Pembuktian;
8) Putusan. Dua  Peraturan  Mahkamah Agung tersebut di atas dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan  praktik  peradilan dapat  dipahami  memiliki  relevansi dengan  situasi  serta  kondisi  hukum yang  berkembang.  Oleh  karena  itu peranan  Perma  terkadang  menjelma sebagai  pengisi  kekosongan  hukum, pelengkap berlakunya ketentuan undang-undang  yang  belum  ada peraturan organiknya, sebagai sarana penemuan hukum, dan sebagai sumber  hukum  bagi  hakim  dalam praktik penegakan hukum. Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana  dan  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang
Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara Ekonomi  Syariah  adalah  bagian  dari upaya  mengisi  kekosongan  hukum yang  tak  pernah  tersentuh  oleh HIR/RBg. Dalam kaitan ini HIR/RBg  tidak  membedakan  acara penyelesaian perkara perdata berdasarkan  nilai  material  gugatan, padahal pembedaan ini sangat penting dan responsif terhadap kebutuhan  adanya  prosedur/acara penyelesaian  yang  lebih  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan,  terutama  di dalam  hubungan  hukum keperdataan yang bersifat sederhana,
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  dapat  dipahami  keterkaitan asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  dengan  perkara  gugatan sederhana  dalam  sengketa  ekonomi syariah  adalah  sistem  penyelesaian melalui acara sederhana dalam sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk implementasi  asas  sederhana,  cepat, dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan pada sengketa  ekonomi  syariah.  Begitu pula  sebaliknya,  asas  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  melalui sistem penyelesaian gugatan sederhana ( small claim court ).
B.    Perwujudan Asas Sederhana,
Cepat,  dan  Biaya  Ringan dalam  Pengaturan  Domisili Para  Pihak  dalam  Perkara Gugatan Sederhana Meskipun Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana sebagaimana diuraikan di atas sangat bermanfaat dan penting dalam percepatan  penyelesaian  perkara  di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, bukan berarti dapat  dijalankan  dengan  tanpa  ada halangan. Persoalan timbul manakala terbentur  pada  masalah  domisili  dari para  pihak  sebagaimana  diatur  pada Pasal  4  Ayat  (3)  di  atas,  yang menyebutkan  bahwa  Penggugat  dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum  Pengadilan  yang  sama.  Hal inilah  yang  menjadi permasalahan di lapangan. Banyak para pencari keadilan  yang  terbentur  dengan
permasalahan  domisili  ini  sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana. Bila ditelaah,  alasan  domisili  Penggugat dan  Tergugat  haruslah  berdomisili hukum  di  daerah  hukum  pengadilan yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Mahkamah  Agung  RI
Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di atas. Pengaturan domisili para
pihak  yang  harus  dalam  wilayah yang  sama  dalam  perkara  gugatan sederhana  menjadi  benturan  dalam implementasi  asas  sederhana,  cepat, dan  biaya  ringan  dalam  perkara gugatan  sederhana  pada  sengketa bisnis.
Pengaturan ini masih mengandung  ketidakadilan,  yaitu masih  belum  adanya  kesamaan  hak di  depan  hukum  bagi  para  pencari keadilan  yang  berperkara  dalam sengketa  bisnis  –  termasuk  bisnis syariah.  Ketentuan  ini  dinilai  sangat membatasi jika terdapat ketidaksamaan domisili hukum,
maka para pihak tidak dapat menggunakan wadah gugatan sederhana ini. Sebagaimana pendapat Bimo Prasetyo, yang mengemukakan bahwa  keharusan  berdomisili  pada wilayah  yang  sama  dalam  perkara gugatan sederhana, patut
disayangkan  lantaran  hanya  karena persoalan  domisili  menjadi  batu ganjalan  terhadap  para  pihak  untuk menempuh  mekanisme  ini.  Pendapat yang  sama  dikemukakan  oleh  Abdul Basith,  yang  mengemukakan  bahwa persoalan domisili hukum yang mesti sama antara Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan akan membatasi akses konsumen ketika ingin menggunakan mekanisme gugatan sederhana ini.
Terkait dengan problem pengaturan  persyaratan  kesamaan domisili  para  pihak  (Penggugat  dan
Tergugat)  dalam  gugatan  sederhana pada  sengketa  bisnis  -  termasuk sengketa bisnis syariah - yang dinilai belum  menjamin  kesamaan  hak diantara  para  pencari  keadilan  telah diamini oleh Hakim  Agung Syamsul Ma’arif.  Ia  berpendapat  bahwa persoalan domisili hukum para pihak berpeluang  menggugurkan  upaya penyelesaian  sengketa  menggunakan gugatan sederhana.
Menurut  penulis,  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana yang  dimaksudkan  untuk  memenuhi kebutuhan  penyelenggaraan  praktik peradilan dalam penyelesaian sengketa  bisnis  guna  terwujudnya asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan ternyata belum mampu mewujudkan tujuan utama dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2015
tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut.
Dari  sisi  keadilan,  ketentuan para pihak  harus dalam satu wilayah belumlah  memberikan  rasa  keadilan bagi masyarakat. Seharusnya masalah domisili ini dapat diantisipasi  dengan  sebuah  gebrakan nyata  dimana  masalah  administrasi tentang Gugatan Sederhana ini diberikan  sebuah  keistimewaan  dan didahulukan  dari  gugatan  biasa sehingga permasalahan
panggilan/relas  keluar  kota  yang menjadi kendala dari proses Gugatan Sederhana  dapat  diantisipasi.  Kalau selama  ini  pemanggilan/relas  ke pengadilan  lain  menggunakan  jalur surat menyurat yang memakan waktu
lama  (±  3  minggu  untuk  relas  luar kota), maka dalam panggilan Gugatan  Sederhana  dari  Pengadilan Negeri  tempat  Gugatan  Sederhana diajukan ke Pengadilan Negeri tempat  domisili  Tergugat  dapat menggunakan e-mail (surat elektronik) sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Tetapi hal ini  tentunya harus didukung oleh tenaga petugas pengadilan  (Juru  Sita)  yang  khusus menangani  relas  Gugatan  Sederhana sehingga  permasalahan  mengenai domisili  tersebut  dapat  diantisipasi sehingga  Gugatan  Sederhana  dapat menjangkau para pihak yang berbeda domisili.
Berdasarkan  uraian  di  atas, penulis  berpendapat  asas  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  belum  dapat diwujudkan dalam pengaturan domisili  para  pihak  dalam  perkara gugatan sederhana sebagaimana Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Model penentuan yurisidiksi  yang  diadopsi  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 2  Tahun  2015  tersebut  berpotensi mengurangi tujuan hadirnya
penyelesaian gugatan sederhana, yakni,  memperluas  akses  pengadilan kepada  masyarakat  luas  dan  sebagai mekanisme penyelesaian
yang didesain  khusus  bagi  penyelesaian perkara-perkara  kecil.  Pembatasan yurisdiksi  hanya  pada  satu  domisili merupakan  satu  hal  yang  perlu ditinjau  ulang  di  masa  yang  akan datang untuk lebih mendorong penggunaan mekanisme gugatan penyelesaian perkara di Indonesia.
C.    Bentuk Formulasi Pengaturan Kriteria Domisili Para  Pihak  pada  Gugatan Sederhana  dalam  Sengketa
Ekonomi Syariah
Rumusan  pengaturan  kriteria domisili  para  pihak  dalam  gugatan sederhana  perkara  ekonomi  syariah mengacu  pada  ketentuan  Pasal  4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana,  “Penggugat  dan Tergugat  dalam  gugatan  sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama”.
Frasa  para  pihak  haruslah berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama dinilai problematik dari segi landasan sosiologis dibutuhkannya pengaturan terkait  dengan  penyelesaian  gugatan sederhana  adalah  akses  terhadap keadilan ( access to justice ). Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai : “ access by people, in particular form poor and disadvantaged group to fair, efective and  accountable  mechanism  for  the protection of rights, control of abuse of  power  and  resolution  of  conflicts. This includes the ability of  people to seek  and  obtain  a  remedy  through formal  and  informal  justice  system, and  the  ability  to  seek  and  exercise infuence  on  law-making  and  law- implementing processes and institutions ”.
Akses  oleh  masyarakat,  secara
khusus  dari  rakyat  dan  kelompok masyarakat  lemah  lainnya,  terhadap mekanisme  perlindungan  atas  hak yang adil, efektif, akuntabel, mekanisme  tersebut  dapat  pula
mengontrol kesewenang-wenangan dan  menyelesaikan  sengketa.  Hal  ini termasuk di dalamnya agar masyarakat dapat memperoleh keadilan  melalui  mekanisme  hukum formal ataupun informal dan kemampuan dari masyarakat tersebut untuk  mempengaruhi  lembaga  dan proses  pembentukan  hukum  dan pelaksanaan hukum.
Mengacu  pada  tujuan  adanya asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  dalam  hukum  acara  perdata serta akses kepada keadilan diberikan  agar  masyarakat  dapat menyelesaikan sengketa hukum yang ada  secara  adil  dan  efektif  melalui mekanisme hukum gugatan
sederhana  sebagaimana  diuraikan  di atas,  maka  ketentuan  domisili  para pihak  dalam  Pasal  4  Ayat  (3)
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut perlu diformulasikan  kembali  sehingga ketentuan tersebut dapat mengedepankan asas sederhana,
cepat,  dan  biaya  ringan yang mengandung  nilai  keadilan  dan kemanfaatan.
Untuk  reformulasi  tersebut, penulis mengedepankan setidak- tidaknya  tiga  landasan  argumentasi, yakni  landasan  filosofis,  landasan sosiologis dan landasan yuridis.

## 1. Landasan Filosofis
Peraturan  perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (filisofische
grondslag), apabila  rumusannya  atau normanya  mendapatkan  pembenaran jika  dikaji  secara  filosofis.  Jadi mendapatkan  alasan  sesuai  dengan
cita-cita dan pandangan hidup manusia  dalam  pergaulan  hidup bermasyarakat  dan  sesuai  dengan cita-cita  kebenaran,  keadilan,  jalan kehidupan (way  of  life) ,  filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.
Sebagaimana dikemukakan dalam uraian di atas, norma pengaturan  domisili  para  pihak dalam gugatan sederhana pada sengketa  bisnis  -  termasuk  ekonomi syariah,  mengharuskan  para  pihak berdomisili pada wilayah pengadilan yang sama, dinilai tidak berprespektif keadilan, karena membatasi  gugatan  sederhana  pada para  pihak  yang  berada  di  satu wilayah  pengadilan  yang  sama.  Hal ini  sangat  bertentangan  dengan pengedepanan  asas sederhana, cepat, dan  biaya  ringan  bagi  lembaga keuangan yang tidak memiliki kantor cabang di luar wilayah domisilinya. Secara  filosofis  ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana, yang mengatur persyaratan
“Penggugat  dan  Tergugat  dalam gugatan  sederhana  berdomisili  di daerah  hukum  pengadilan  yang sama”, diformulasikan menjadi :
Pasal 4 (a)    Penggugat dan Tergugat dalam gugatan  sederhana  berdomisili di  daerah  hukum  pengadilan yang sama;
(b)    Apabila Para Pihak tidak berdomisili  di  daerah  hukum yang sama, digunakan pemanggilan  secara  elektronik bagi  pihak  yang  berada  di  luar wilayah pengadilan; Nilai filosofis yang dikedepankan dalam formulasi rumusan  tersebut  dinilai  lebih  sesuai dengan  cita-cita  kebenaran  dan keadilan. Rumusan tersebut mengandung pengertian gugatan sederhana  tidak  hanya  membatasi domisili  para  pihak  pada  satu wilayah pengadilan  yang  sama, akan tetapi gugatan sederhana dapat digunakan  oleh  seluruh  masyarakat, sedangkan  untuk  mengatasi  kendala pemanggilan dapat digunakan sistem pengadilan melalui elektronik sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Suatu rumusan peraturan harus  mencerminkan  prinsip-prinsip pembentukan  hukum  yang  adil, sebagaimana  pendapat  Lon  Fuller, yang mengemukakan :
Prinsip-prinsip pembentukan hukum  yang  adil,  diantaranya  yaitu (a).  Hukum-hukum  harus  dibuat sedemikian  rupa  sehingga  dapat dimengerti  oleh  rakyat  biasa.  Fuller juga  menamakan  hal  ini  juga sebagai  hasrat  untuk  kejelasan; (b).
Aturan-aturan tidak boleh bertentangan  satu  sama  lain; (c).
Dalam  hukum  harus  ada  ketegasan. Hukum  tidak  boleh  diubah-ubah setiap  waktu,  sehingga  setiap  orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; dan (d). Harus ada konsistensi antara aturan-aturan  sebagaimana  yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya (Lon L.  Fuller, 1964 :  h.
39) .
Apabila prinsip-prinsip tersebut  dikaitkan  dengan  rumusan formulasi  pengaturan  domisili  para
pihak dalam gugatan sederhana pada sengketa  bisnis  –  termasuk  sengketa ekonomi  syariah  di  atas,  maka rumusan  tersebut  dinilai  lebih  tepat dan adil karena mengandung kejelasan rumusan, tidak bertentangan  dengan  aturan  lain (baca  :  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik  di  Pengadilan),  adanya ketegasan, dan konsistensi.

## 2. Landasan sosiologis
Landasan  sosiologis  dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yaitu  suatu  peraturan perundang-undangan  bisa  dikatakan memiliki  landasan  sosiologis  bila sesuai  dengan  keyakinan  umum, kesadaran  hukum  masyarakat,  tata nilai  dan  hukum  yang  hidup  di masyarakat.  Secara  umum,  landasan pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  berkaitan  dengan kondisi  atau  kenyataan  yang  ada supaya  peraturan  yang  dibuat  dapat dijalankan.
Rumusan pengaturan domisili para pihak sebagaimana dalam Pasal 4  Ayat  (3) Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana,  dinilai  sangat problematis  dari  sisi  sosiologis,
karena ketentuan tersebut sangat sulit dijalankan. Hal itu disebabkan karena tidak semua lembaga keuangan atau pihak yang bersengketa  berdomisili  pada  satu wilayah  pengadilan  yang  sama.  Hal ini  sudah  tentu  bertentangan  dengan tujuan awal diterbitkannya  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara
Penyelesaian  Gugatan  Sederhana, yaitu untuk mewujudkan asas sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan dalam penyelesaian sengketa bisnis  - termasuk bisnis syariah di pengadilan. Formulasi pengaturan
domisili  para  pihak  sebagaimana dikemukakan  di  atas  dinilai  lebih sesuai  dengan  keyakinan  umum, kesadaran  hukum  masyarakat,  tata nilai dan perkembangan hukum yang hidup  di  masyarakat  modern  yang sudah mayoritas memanfaatkan teknologi informasi, dengan demikian  cita-cita  agar  penyelesaian sengketa  bisnis  secara  sederhana dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan.

## 3. Landasan yuridis
Peraturan perundang- undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (rechtsground) apabila mempunyai dasar  hukum,  legalitas  atau  landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum  yang  lebih  tinggi  derajatnya. Disamping  itu  landasan  yuridis mempertanyakan  apakah  peraturan yang  dibuat  sudah  dilakukan  oleh atas dasar kewenganannya.
Formulasi pengaturan
domisili  para  pihak  dalam  gugatan sederhana sebagaimana rumusan :
Pasal 4
(a)    Penggugat dan Tergugat dalam gugatan  sederhana  berdomisili di  daerah  hukum  pengadilan yang sama;
(b)    Apabila Para Pihak tidak berdomisili  di  daerah  hukum yang sama, digunakan pemanggilan  secara  elektronik
bagi  pihak  yang  berada  di  luar wilayah pengadilan;
Secara yuridis rumusan formulasi  pengaturan  domisili  para pihak  dalam  gugatan  sederhana tersebut  lebih  sesuai  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  lain yang  berlaku,  seperti  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun 2018  tentang  Administrasi  Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.
Rumusan  tersebut  juga  lebih sesuai  dan  lebih  mengakomodir beberapa  asas  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan. Diantaranya, asas pengayoman, yaitu materi  muatan  rumusan  pengaturan tersebut berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas kemanusiaan, rumusan tersebut mampu  mencerminkan  pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta  harkat  dan  martabat  setiap warga negara dan penduduk Indonesia  secara  proporsional.  Asas kebangsaan, rumusan tersebut mencerminkan sifat dan watak bangsa  Indonesia  yang  majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Asas kekeluargaan, rumusan materi pengaturan  domisili  para  pihak sebagaimana di atas, telah mencerminkan  musyawarah  untuk mencapai  mufakat  dalam  setiap pengambilan keputusan. Asas kenusantaraan, bahwa rumusan tersebut  senantiasa  memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Asas berikutnya yang dikedepankan dalam rumusan formulasi  pengaturan  domisili  para pihak  di  atas,  adalah  asas  bhinneka tunggal  ika,  yang  memperhatikan keragaman  penduduk,  agama,  suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Asas  keadilan,  rumusan tersebut mencerminkan keadilan
secara  proporsional bagi setiap warga  Negara,  tidak  terbatas  pada warga  negara  yang  tinggal  dalam satu  wilayah  pengadilan  yang  sama. Asas  kesamaan  kedudukan  dalam hukum  dan  pemerintahan,  rumusan tersebut  dinilai  tidak  memuat  hal yang bersifat membedakan
berdasarkan  latar  belakang,  antara lain,  agama,  suku,  ras,  golongan, gender,  atau  status  sosial,  termasuk domisili.
Asas ketertiban dan kepastian hukum, juga tercermin dalam rumusan  formulasi  di  atas,  yang dapat  mewujudkan  ketertiban  dalam masyarakat melalui jaminan kepastian  hukum.  Serta  asas  asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yang mampu ditunjukkan  oleh  rumusan  tersebut dengan mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan
kepentingan bangsa dan negara.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  bentuk  formulasi  pengaturan kriteria  domisili  para  pihak  pada gugatan  sederhana  dalam  sengketa bisnis  termasuk  sengketa  ekonomi syariah,  sebagaimana  termuat  dalam
Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara
Penyelesaian  Gugatan  Sederhana, dapat dirumuskan sebagai berikut :
Pasal 4 (a)    Penggugat  dan  Tergugat  dalam gugatan  sederhana  berdomisili di  daerah  hukum  pengadilan yang sama; (b)   Apabila Para Pihak tidak berdomisili  di  daerah  hukum yang sama, digunakan pemanggilan  secara  elektronik bagi  pihak  yang  berada  di  luar wilayah pengadilan;

## KESIMPULAN
Dari  uraian  pembahasan  di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam kajian ini, yaitu :
1.  Keterkaitan asas sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  dengan perkara gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah adalah sistem penyelesaian melalui  acara  sederhana  dalam sengketa ekonomi syariah merupakan  salah  satu  bentuk implementasi  asas  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  dalam penyelenggaraan  peradilan  pada sengketa ekonomi syariah, begitu  pula  sebaliknya  asas sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  dapat  diwujudkan  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah melalui sistem penyelesaian  gugatan  sederhana
( small claim court ).
2.  Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan  belum  dapat  diwujudkan dalam  pengaturan  domisili  para pihak  dalam  perkara  gugatan sederhana sebagaimana Peraturan  Mahkamah  Agung  RI
Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana.  Model  penentuan yurisidiksi  yang  diadopsi  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2015  tersebut berpotensi  mengurangi  tujuan hadirnya  penyelesaian  gugatan sederhana,  yakni,  memperluas akses pengadilan kepada masyarakat  luas  dan  sebagai mekanisme  penyelesaian  yang didesain khusus bagi penyelesaian perkara-perkara kecil. Pembatasan yurisdiksi hanya pada satu domisili merupakan  satu  hal  yang  perlu ditinjau ulang di masa yang akan datang  untuk  lebih  mendorong penggunaan  mekanisme  gugatan penyelesaian perkara di Indonesia. 3.  Bentuk  formulasi  pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana dalam sengketa bisnis termasuk sengketa ekonomi syariah, sebagaimana termuat dalam Pasal  4  Ayat  (3)  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,  dapat  dirumuskan sebagai berikut : (a)    Penggugat  dan  Tergugat dalam  gugatan  sederhana berdomisili di daerah hukum  pengadilan  yang sama;
(b)   Apabila  Para  Pihak  tidak berdomisili di daerah hukum yang sama, digunakan pemanggilan secara elektronik bagi
pihak  yang  berada  di  luar wilayah pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis Untuk  Perusahaan  :  Teori
Dan  Contoh  Kasus, Edisi
Kelima,  (Jakarta  :  Kencana Prenada Media, 2005) Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani,
Menjelejahi  Kajian  Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012) Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta  :  Chandra  Pratama, 1996) Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum, (Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2018) Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek, (Jakarta:  Kencana, 2017), Cet. Ke-2
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam  Praktik, (Jakarta  :
Sinar Grafika, 1991) Bernard  L.  Tanya, Politik  Hukum Agenda Kepentingan Bersama , (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011) Dimas  Prasidi,  dkk, Pembatasan Perkara : Strategi Mendorong Peradilan Cepat,  Murah,  Efisien  dan Berkualitas, (Jakarta  :  Leip, 2010) Efa  Laela  Fakhriah, Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Bisnis  yang  Efektif    dan Efisien, (Bandung  :  Keni, 2012) Lon  L.  Fuller, Morality  of  Law , (New  Haven  and  London  : Yale University Press, 1964)
M.  Hatta  Ali, Peradilan  Sederhana,
Cepat,  dan  Biaya  Ringan
Menuju Keadilan Restoratif, (Bandung  :  PT.  Alumni, 2012) M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan  mengenai  Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa ,  (Bandung  :  PT.
Citra Aditya Bakti, 1997) Ridwan  Mansyur  dan  D.Y.  Witanto, Gugatan  Sederhana  Teori, Praktik dan Permasalahannya ,  Cet.  I, (Jakarta  :  Pustaka  Dunia, 2017) The  World  Bank,  IFC,  Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara,  et  all, Small Enterprise Development  Policies  in Indonesia  :  An  Overview , dalam  The  Internasional Finance Corporate Indonesia, Doing  Business in Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank  and  The  International Finance Corporation, (Washington  :  IFC-World, 2012)
B. Peraturan Perundang- Undangan Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I. Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I. Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama