## PEMBINAAN CIVIC DISPOSITION BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH TINGGI  ILMU KESEHATAN KOTA SUKABUMI
Fusnika, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, SPs, UPI, email: fusnika@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Sekarang  ini  nilai-nilai  kemanusiaan  pada  dunia  medis  sudah  merosot  dengan indikator begitu banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi terhadap pasien dan dalam lingkungan  rumah  sakit  banyak  dijumpai  tenaga  keperawatan  yang  kurang  beretika. Pada  dunia  keperawatan  nilai  –  nilai  kemanusiaan  sangatlah  penting  karena  nilai kemanusiaan  merupakan  suatu  sikap  dan  pendekatan  yang  memperlakukan    pasien sebagai  manusia  yang  mempunyai  kebutuhan  lebih  dari  sekedar  nomor  tempat  tidur atau  sebagai  seorang  berpenyakit  tertentu.  Perawat  harus  menggunakan  pendekatan humanistik dalam prakteknya untuk memperhitungkan semua yang diketahuinya tentang pasien yang meliputi pikiran, perasaan, nilai-nilai, pengalaman, kesukaan, dan bahasa tubuh  pasien.  Mahasiswa  keperawatan  sebagai  bagian  dari  masyarakat  mendapatkan Pendidikan  Kewarganegaran  di  Perguruan  Tinggi  dalam  rangka  mempersiapkan mereka  agar  dapat  lebih  baik  ketika  menjadi  tenaga  medis  nantinya  dengan  memiliki watak-watak  kewarganegaraan yang baik.
Kata kunci: civic disposition, nilai kemanusiaan, pembelajaran PKn.

## PENDAHULUAN
Berbicara  tentang  nilai  kemanusiaan berarti  berbicara  tentang  beberapa  aspek  yang memiliki  pengertian  yang  saling  berkaitan,  di antaranya mengenai humanisme, etika, kebudayaan  dan  perilaku. Humanisme sendiri adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan  atau  mencita-citakan  pergaul- an  yang  lebih  baik.  Ada  juga  yang  berpendapat humanisme sebagai  sikap  atau  tingkah  laku mengenai  perhatian  manusia  dengan  menekan- kan  pada  rasa  belas  kasih  serta  martabat individu.
Etika  dalam  keperawatan  merupakan prinsip-prinsip  mengenai  tingkah  laku  profe- sional  yang  tepat  berkaitan  dengan  hak  dirinya sebagai tenaga medis, hak pasiennya, hak teman sejawatnya  maupun  hak  orang  lain.  Bila dikaitkan  dengan  kebudayaan,  perawat  adalah suatu  profesi  yang  berhubungan  langsung dengan  manusia  sebagai  lawan  interaksinya dalam  konteks  makhluk  yang  sama  berbudaya. Karena  itu  seorang  perawat  harus  mengetahui segala hal yang berkaitan dengan manusia, baik
sebagai  individu  maupun  sebagai  makhluk sosial.  Untuk  membangun  nilai-nilai  sosial  itu agar tetap menjadi landasan bagi setiap perawat dalam  menjalani  kehidupan  profesinya  yang luas.
Nilai-nilai  kemanusiaan  ini  diharapkan bisa  diterapkan  dalam  praktek  keperawatan, pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  kepe- rawatan,  bisa  memberi  pelayanan  optimal kepada  masyarakat  tanpa  adanya  penyim- pangan-penyimpangan  ataupun  penyalahgunaan ilmu-ilmu  keperawatan  untuk  hal-hal  yang melanggar  nilai-nilai  kemanusiaan.  Perawat merupakan  aspek  penting  dalam  pembangunan kesehatan.    Perawat  merupakan  salah  satu tenaga  kesehatan  yang  diatur  dalam  PP  No.  32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Bahkan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan, tenaga perawat merupakan jenis tenaga kesehatan  terbesar  yang  dalam  kesehariannya selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga  kesehatan  lainnya.  Namun  di  dalam menjalankan  tugasnya  tak  jarang  perawat bersinggungan dengan masalah hukum.  Bahkan
profesi  perawat  sangat  rentan  dengan  kasus hukum  seperti    gugatan  malpraktik  sebagai akibat  kesalahan  yang  dilakukannya  dalam pelayanan kesehatan.
Menurut  Dwidiyanti  (2008:5)  dalam keperawatan,  humanisme  merupakan  suatu sikap  dan  pendekatan  yang  memperlakukan pasien  sebagai  manusia  yang  mempunyai kebutuhan  lebih  dari  sekedar  nomor  tempat tidur  atau  sebagai  seorang  berpenyakit  tertentu. Perawat  yang  menggunakan  pendekatan  huma- nistik  dalam  prakteknya  memperhitungkan semua  yang  diketahuinya  tentang  pasien  yang meliputi  pikiran,  perasaan,  nilai-nilai,  penga- laman, kesukaan, dan bahasa tubuh.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia. Begitulah  bunyi  salah  satu  kalimat  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, dan seperti yang kita ketahui,  hak  asasi  itu  harus  ditunaikan.  Tidak peduli  seseorang  kaya  atau  miskin  pejabat  atau rakyat biasa, semua warga negara berhak sehat.
Kenyataan  di  lapangan  masih  banyak keluhan  dari  masyarakat  atau  pasien  terhadap kualitas  pelayanan  perawat  di  rumah  sakit. Salah  satu  hal  yang  banyak  disorot  adalah masalah  tingkah  laku  perawat  seperti  tidak ramah,  kurang  senyum  dan  tidak  segera  datang bila  dipanggil  dalam  melayani  pasien.  Dan sering  di  jumpai  seorang  perawat  yang berperilaku  kasar  dan  emosional  dalam  meme- riksa pasien sehingga menimbulkan kesan tidak baik.  Kemampuan  perawat  dalam  menangani pasien secara cepat dan tepat tanpa memandang status  sosial  ekonomi  pasien.  Hal  ini  penting karena  perawat  terkadang  terlalu  prosedural sehingga pasien tidak tertangani secara baik.
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  sikap yang  profesional  dalam  diri  perawat.  Untuk melahirkan  perawat-perawat  profesional  diper- lukan  suatu  sistem  pendidikan  yang  bemutu, yang  berorentasi  pada  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan sebaiknya dapat melahirkan perawat profesional, yang tidak hanya memiliki kemam-
puan intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan  dalam  hal  emosional,  spritual  dan psikomotor.  Oleh  karena  itu  dalam  proses pendidikan    keperawatan  harus  memperhatikan input,  proses, output atau outcome dari  proses pendidikan. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri mahasiswa keperawatan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan  yang  diberikan  di  Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa untuk  berkarakter  kuat  layaknya  sila-sila  dalam pancasila  yang  mengutamakan  Tuhan  yang Maha Esa dalam bertindak. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu  tidak hanya tunduk dan patuh terhadap  negara,  tetapi  juga  mengajarkan bagaimana  sesungguhnya  warga  negara  itu harus toleran dan mandiri.
Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi  merupakan  sumber  nilai  dan  pedoman dalam  mengembangkan  dan  penyelenggaraan program  studi,  guna  mengantarkan  mahasiswa memantapkan  kepribadiannya  sebagai  manusia seutuhnya.  Hal  ini  berdasarkan  pada  suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai  generasi  bangsa  yang  harus  memiliki visi  intelektual,  religious,  berkeadaban,  berke- manusiaan  dan  cinta  tanah  air  dan  bangsanya. pendidikan    kewarganegaraan  di  perguruan tinggi  adalah  untuk  membantu  mahasiswa memantapkan  kepribadiannya,  agar  secara konsisten  mampu  mewujudkan  nilai-nilai  dasar Pancasila,  rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air dalam  menguasai,  menerapkan  dan  mengem- bangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.
Watak  Kewaragnegaran  ( civic  Disposition ) Pada Pembelajaran PKn
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai  bagian  dari  mata  pelajaran  yang diberikan kepada mahasiswa ikut berperan besar dalam  mewujudkan tujuan pendidikan nasional. PKn merupakan salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai  media  bagi  pembentukan  karakter bangsa (nation  and  character  building )  di tengah  heterogenitas  atau  pluralisme  yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia.
Pendidikan  Kewarganegaraan  bertujuan untuk  mendidik  peserta  didik  agar  menjadi warga  negara  yang  baik  ( good  citizen ).  Warga negara  yang  baik  memiliki  tiga  kemampuan kewarganegaraan meliputi: pengetahuan kewarganegaraan  ( civic  knowledge ),  keteram- pilan  kewarganegaraan  ( civic  skills ),  dan karakter  kewarganegaraan  ( civic  disposition ). Agar  tujuan  PKn  dapat  tercapai,  perlu dikembangkan strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan  ketiga  kemampuan  kewarga- negaraan tersebut. Salah satu strategi yang dapat dipilih  adalah  dengan  mengembangkan  strategi pembelajaran kewarganegaraan berbasis kearifan  lokal.  Nilai-nilai  kearifan  lokal memiliki  peran  strategis  dalam  pembentukan karakter  dan  identitas  bangsa.  Pendidikan kewarganegaraan  yang  dikembangkan  dengan memanfaatkan  kearifan  lokal  akan  bermuara pada  munculnya  sikap  yang  mandiri,  penuh inisiatif,  dan  kreatif.  Secara  paradigmatik (Winataputra, 2001: 74), mengemukakan bahwa Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki  tiga komponen, yakni : (1)  kajian ilmiah pendidikan ilmu  kewarganegaraan;  (2)  program  kurikuler Pendidikan  Kewarganegaraan;  dan  (3)  gerakan sosial-kultural  kewarganegaraan , yang  secara koheren  bertolak  dari   esensi  dan   bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan ( civic knowledge ), nilai, sikap dan  watak  kewarganegaraan  ( civic  disposition ), dan keterampilan kewarganegaraan ( civic skill ). Watak  kewarganegaraan  (c ivic  dispo- sitions ),  merupakan  sifat  –  sifat  yang  harus dimiliki  setiap  warga  negara  untuk  mendukung efektivitas  partisipasi  politik,  berfungsinya sistem  politik  yang  sehat,  berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. Watak  Kewarganegaraan  ( civic  disposition ) dimaksud  oleh    Quigley,  dkk  (1991:11)  adalah “… those  attitudes  and  habit  of  mind  of  the citizen  that  are  conducive  to  the  healthy functioning and common good of the democratic system ” atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara  yang  menopang  berkembangnya  fungsi sosial  yang  sehat  dan  jaminan  kepentingan umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual, civic  dipsosition mencakup  sejum- lah  karakteristik  kepribadian  menurut  Quigley, dkk  (1991:13-14),  yakni  “ civility  (respect  and
civil  discourse),  individual  responsibility,  self- discipline,  civic-mindedness,  open-mindedness (openness, skepticism,  recognition of  ambigity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity,  and  loyalty  to  the  nation  and  its principles .
Maksud semua itu adalah kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi,  tanggung  jawab  individual,  disiplin diri,  kepedulian    terhadap  masyarakat,  keter- bukaan  pikiran  yang  mencakup  keterbukaan, skeptisisme,  pengenalan  terhadap  kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik  dan  batas-batas  kompromi,  toleransi pada  keragaman,  kesabaran,  keharuan,  kemu- rahan  hati,  dan  kesetiaan  terhadap  bangsa  dan segala prinsipnya.
Pentingnya  watak  kewarganegaraan  ini jarang  sekali  ditegaskan.  Karakter  publik  dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan  atau  kecakapan  yang  dikuasai warga  negara.  Hakim  Learned  Hand  dalam pidatonya  di  New  York  pada  tahun  1994 mengungkapkan  pentingnya  watak  kewarga- negaraan  dalam  kata-kata  yang  sekarang menjadi  amat  popular,  memurut  Bronson (1998:12)  :  “ Liberty  lies  in  the  hearts  of  men and women; when it dies there, no constitution, no law, no court can save it; no constitution, no law, no court can even do much to help it. While it lies there, it needs no constitution, no law, no court  to  save  it” .  Artinya,  kebebasan  terletak pada  hati  manusia,  baik  pria  maupun  wanita. Bila  ia  sirna  maka  tak  ada  konstitusi,  hukum, dan  pengadilan  yang  dapat  menyelamatkan. Bahkan  konstitusi,  hukum,  dan  pengadilan  tak dapat  berbuat  apa-apa.  Namun  bila  ia  masih  di sana,  maka  tak  diperlukan  lagi  konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menjaganya.
Bagaimana  lazimnya  suatu    bidang    studi yang  diajarkan,  materi  Pendidikan  Kewarga- negaraan  menurut  Branson  (1999:4)  harus mencakup tiga komponen, yaitu “ Civic Knowledge (pengetahuan  Kewarganegaraan), Civic  Skills (keterampilan  Kewarganegaraan), dan
Civic Disposition (watak-watak Kewarganegaraan)”.  Branson  (1998:23)  mene- gaskan bahwa “ civic disposition mengisyaratkan  pada  karakter   publik   mau-
pun    privat    yang    penting      bagi  pemeliharaan dan  pengembangan  demokrasi  konstitusional”. Watak  kewarganegaraan  sebagaimana  kecakap- an kewarganegaraan, berkembang secara perlahan  sebagai  akibat  dari  apa  yang  telah dipelajari dan dialami  oleh  seseorang di rumah, sekolah,  komunitas,  dan  organisasi-organisasi civil society .
Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya  demokrasi  mensyaratkan  adanya pemerintahan  mandiri  yang  bertanggung  jawab dari  tiap  individu.  Karakter  privat  seperti bertanggung  jawab  moral,  disiplin  diri  dan penghargaan  terhadap  harkat  dan  martabat manusia  dari  setiap  individu  adalah  wajib. Karakter  publik  juga  tidak  kalah  penting, kepedulian  sebagai  warga  Negara,  kesopanan, mengindahkan  aturan  main  ( rule  of  law ), berfikir  kritis,  dan  kemauan  untuk  mendengar, bernegosiasi  dan  berkompromi  merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.
Secara  singkat  karakter  publik  dan  privat itu  dapat dideskripsikan  sebagai berikut Branson (1998:23-25).
a. Menjadi anggota masyarakat yang indevenden.
b. Memenuhi tanggung jawab personal
kewarganegaraan  di  bidang  ekonomi  dan politik.
c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
d. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.
e. Mengembangkan  berfungsinya  demokrasi konstitusional secara sehat.
Pemahaman  terhadap  gagasan  diatas khususnya  menghormati  harkat  dan  martabat kemanusiaan  tiap  individu  sesuai  dengan  sila kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Sebagai seorang mahasiswa keperawatan harus mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan  kewajiban  antara  sesama  manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan  sikap  tenggang  rasa,  tidak semena-mena  terhadap  orang  lain,  menjunjung tinggi  nilai  kemanusiaan,  gemar  melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela
kebenaran  dan  keadilan  dalam  menjalankan pekerjaannya sebagai seorang tenaga kesehatan.
Watak  atau  karakter  kewarganegaraan ( civic  disposition )  merupakan  dimensi  yang paling  substantif  dan  esensial  dalam  mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak atau karakter dipandang sebagai “muara”  dari  kedua  dimensi  lainnya  yaitu  visi, misi,  dan  tujuan  mata  pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan,  karakteristik  mata  pelajaran Pendidikan  Kewarganegaran  ditandai  dengan penekanan  dimensi  watak,  karakter,  sikap  dan hal-hal lain yang bersifat afektif.
Selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual  maupun  secara  partisipatif  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Pada akhirnya,  pengetahuan  dan  keterampilannya  itu akan  membentuk  suatu  watak  atau  karakter yang  mapan,  sehingga  menjadi  sikap  dan kehidupan  sehari-sehari.  Watak,  karakter,  sikap atau  kebiasaan  hidup  sehari-hari  mencerminkan warga  Negara  yang  baik  itu  misalnya  sikap religious,  toleran,  jujur,  adil,  demokratis, menghargai  perbedaan,  menghormati  hukum, menghormati hak orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat memiliki rasa kesetiakawanan sosial  dan lain-lain. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Pendidikan kewarganegaraan ( Civic Education )  sebagai  salah  satu  kajian  bidang sosial  dan  kenegaraan  yang  memiliki  peranan yang  sangat  esensial  dalam  meningkatkan kualitas manusia. Somantri (2001:166) mengartikan    Pendidikan  Kewarganegaraan sebagai  berikut:  Usaha  sadar  yang  dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan  belajar  kepada  peserta  didik  agar terjadi internalisasi  moral  pancasila  dan pengetahuan  kewarganegaraan  untuk  melandasi tujuan  pendidikan  nasional,  yang  diwujudkan dalam  integritas  pribadi  dan  perilaku  sehari  – hari.  Pendapat  David  Kerr  dalam  Winataputra dan Budimansyah (2007:4), menjelaskan bahwa: Citizenship  or  Civics  Education  is construed broadly to encompass the preparation of young people for their and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education
(through  schooling,  teaching  and  learning)  in that preparatory process .
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  melalui Pendidikan Kewarganegaraan mahasiswa sebagai  generasi  muda  dipersiapkan  untuk mengambil  peran  dan  tanggung  jawabnya sebagai warga Negara  dan secara khusus, peran pendidikan  termasuk  didalamnya  persekolahan, pengajaran  dan  belajar  dalam  proses  penyiapan warga  Negara  tersebut.  sejalan  dengan  hal tersebut,  Winataputra  (2001:  95)  menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu tubuh atau sistem pengetahuan yang  memiliki  (a)  antologi civic  behavior dan civic  culture yang  bersifat  multidimensional (filosofis,  ilmiah,  kurikuler  dan  sosial  cultural); (b)  epitomologi research,  development  and diffusion dalam  bentuk  kajian.  PKn  menurut NCSS  dalam  Somantri  (2001:284)  adalah: “ Citizenship  education  is  a  prosess  compresing all the posiyive influences which are intended to shape  a  citizen’s  view  this  role  in  society.  it comes  partly  from  learning  outside  the classroom  and  the  home.  through  Citizenship Education,  our  youth  are  helped  to  gain  an understanding of our national ideals, the co  on and the process of self government” .
Dari  definisi  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan  cakupan  PKn  lebih  luas,  karena bahannya  selain  mencakup  program  sekolah juga  meliputi  pengaruh  belajar  diluar  sekolah dan  pendidikan  di  rumah.  Selanjutnya,  PKn digunakan  untuk  membentuk  generasi  muda memperoleh pemahaman cita- cita nasional atau tujuan negara dan dapat mengambil keputusan – keputusan  yang  bertanggung  jawab  dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara.
Landasan  Pembelajaran Nilai Kemanusiaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Secara  yuridis-formal , pendidikan  nilai, norma  dan  moral  di  Indonesia  dilaksanakan melalui  pendidikan  kewarganegaraan  yang berlandaskan  pada  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonnesia  Tahun  1945  (UUD  RI 1945) sebagai landasan konstitusional, Undang- Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai landasan  operasional,  dan  Peraturan  Menteri
Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi  (SI) dan  Nomor  23  Tahum  2006  tentang  Standar Kompetensi  Lulusan  (SKL)  sebagai  landasan kurikuler. Sejalan dengan
Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP), maka  kurikulum  pendidikan  kewarganegaraan untuk  lingkungan  lembaga  pendidikan  formal dilaksanakan dengan berpedoman pada Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP). UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian  Pembukaan  alinea  keempat  memberikan dasar pemikiran tentang tujun negara.
Salah  satu  tujuan  negara  tersebut  dapat dikemukakan  dari  pernyataan  “mencerdaskan kehidupan  bangsa”.  Apabila  dikaji,  maka  tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  mengandung pesan  pentingnya  pendidikan  bagi  seluruh  anak bangsa.  Dalam  kehidupan  berkewarganegaraan, pernyataan  ini  memberikan  pesan  kepada  para penyelenggara  negara  dan  segenap  rakyat  agar memiliki  kemampuan  dalam  berpikir,  bersikap, dan  berprilaku  secara  cerdas  baik  dalam  proses pemecahan  masalah  maupun  pengambilan keputusan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.
UU  Nomor  20/2003  tentang  Sisdiknas sebagi  landasan  operasional  penuh  dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal  3 ayat (2) tentang fungsi  dan  tujuan  negara  dikemukakan  bahwa: Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta perdaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab.
Adanya  ketentuan  tentang  pendidikan kewarganegaraan  dalam  UU  Sisdiknas  sebagai mata  pelajaran  wajib  di  jenjang  pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati  kedudukan  yang  strategis  dalam mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  di  negara ini.  Adapun  arah  pengembangannya  hendaknya
difokuskan  pada  pembentukan  peserta  didik agar  menjadi  manusia  Indonesia  yang  memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  yang ada  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  pendi- dikan  tinggi  dilaksanakan  secara  demokratis, berkeadilan,  tidak  diskriminatif,  menjunjung tinggi:  HAM,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural, dan  kemajuan  bangsa,  sebagai  satu  kesatuan yang  sistemik,  diselenggarakan  dengan  sistem terbuka,  multi  makna  dan  dipandang  sebagai suatu  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dengan memperhatikan hal ini, maka selayaknya penyelenggaraan pendidikan saat ini dan  ke  depan  adalah  memberi  keteladanan, membangun  kemauan,  mengembangkan  krea- tivitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
Hal ini penting dilakukan karena karakteristik  masyarakat  di  masa  depan  akan sangat  berbeda  dengan  masyarakat  saat  ini. Setidaknya  kondisi  masyarakat  di  masa  depan dicirikan  dengan  religiositas,  kepastian  hukum, penghargaan pada hak asasi, dan kontak budaya yang  tidak  dibatasi  negara.  Implikasi  dari  hal demikian  bagi  penyelenggaraan  pendidikan adalah  perhatian  terhadap  perubahan  tuntutan tersebut terutama dalam pencapaian kompetensi lulusan pada institusi penyelenggara pendidikan.
Penyelenggaraan pendidikan tinggi selayaknya  diarahkan  pada  hal  sebagai  berikut menurut  Asep  Mahpudz    ( dalam  blog pribadinya di unduh 20 maret 2014 ), yaitu ”(1) menghasilkan  lulusan  yang  memenuhi  tuntutan kompetensi kehidupan masyarakat dalam dinamika global, (2) penyelenggaraan pendidikan  yang  relevan  dengan  kebutuhan masyarakat,  mengungkap  potensi  mahasiswa (kepribadian,  keilmuan,  keterampilan  sosial), (3)  membangun  hubungan  antara  pendidik  dan peserta  yang  harmonis  yang  mendasarkan  pada hubungan saling membutuhkan”.
Pendapat  di  atas  bermaksud  bahwa penyelenggaraan  pendidikan  di  perguruan tinggi terdapat mata kuliah yang dikelompokkan dalam  mata  kuliah  pengembangan  kepribadian. Apabila kita mengkaji substansi mata kuliah ini, dapat  dikemukakan  bahwa  adanya  mata  kuliah pengembangan  kepribadian,  seperti  Pendidikan Agama,  Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan
Kewarganegaraan  memiliki  visi  dan  misi  yang diarahkan  untuk  menjadi  sumber  nilai  dan pedoman  bagi  penyelenggaraan  program  studi dalam  mengantarkan  mahasiswa  mengem- bangkan  kepribadiannya.  Misi  kelompok  MPK adalah  membantu  mahasiswa  memantapkan kepribadiannya  agar  secara  konsisten  mampu mewujudkan  nilai-nilai  dasar  keagamaan  dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang  hayat  dalam  menguasai,  menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung  jawab.  Dengan  demikian  diharapkan kompetensi  yang  dimiliki  mahasiswa  setelah mengikuti  perkuliahan  kelompok  mata  kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi adalah  mampu  menerapkan  nilai-nilai  tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian  yang  mantap;  berfikir  kritis; bersikap  rasional,  etis,  estetis,  dan  dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis .
Visi dan misi penyelenggaraan pendidikan di  Perguruan  Tinggi  yang  menekankan  pada pengembangan  kepribadian  mahasiswa,  perlu didukung  oleh  adanya  kesepahaman  dosen  dan pimpinan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan  kondisi  Perguruan  Tinggi yang  nyaman,  aman  dan  dinamis,  terutama dalam  mengembangkan  nilai-nilai  religiusitas, moral,  estetika,  etika,  dalam  penyelenggaraan pendidikan  untuk  mengantarkan  mahasiswa mengembangkan  kemampuan  diri,  pemahaman dan  penguasaan  tentang  hakekat  kemanusiaan sebagai  mahluk  individu,  mahluk  sosial  dan mahluk Tuhan.
Pada  era  globalisasi  dewasa  ini  dan perubahan  sosial  yang  tidak  dapat  diduga  lagi, menimbulkan  ketidakpastian  dan  menyebabkan bergesernya  pola  kehidupan  dan  nilai  yang dianut  masyarakat.  Kondisi  seperti  demikian, menjadi tantangan bagi pelaksanaan pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan. Oleh  karena  itu,  perolehan  hasil  pendidikan yang  didapat  peserta  didik  selayaknya  berupa kemampuan  yang  dapat  dikembangkan  lebih lanjut  dalam  kehidupan  sosialnya,  semakin dibutuhkannya  kemampuan  beradaptasi  pada kehidupan  sosial  dengan  kemampuan  yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan dan kematangan afeksi secara keseluruhan. Kemam-
puan  untuk  mudah  beradaptasi  dengan  situasi dan  kondisi  yang  terus  berubah  fluktuatif  ini akan menjadi tuntutan dari proses pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, terutama pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

## Nilai  Kemanusiaan  pada  Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan  ketentuan  Undang-undang yang  ada  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan secara demokratis,  berkeadilan,  tidak  diskriminatif, menjunjung  tinggi:  HAM,  nilai  keagamaan, nilai  kultural,  dan  kemajuan  bangsa,  sebagai satu  kesatuan  yang  sistemik,  diselenggarakan dengan  sistem  terbuka,  multi  makna  dan dipandang  sebagai  suatu  proses  pembudayaan dan  pemberdayaan  mahasiswa  yang  berlang- sung  sepanjang  hayat.  Dengan  memperhatikan hal  ini,  maka  selayaknya  penyelenggaraan pendidikan  saat  ini  dan  ke  depan  adalah memberi  keteladanan,  membangun  kemauan, mengembangkan  kreativitas  mahasiswa  dalam proses pembelajaran.
Hal ini penting dilakukan karena karakteristik  masyarakat  di  masa  depan  akan sangat  berbeda  dengan  masyarakat  saat  ini. Setidaknya  kondisi  masyarakat  di  masa  depan dicirikan  dengan  religiositas,  kepastian  hukum, penghargaan pada hak asasi, dan kontak budaya yang  tidak  dibatasi  negara.  Implikasi  dari  hal demikian  bagi  penyelenggaraan  pendidikan adalah  perhatian  terhadap  perubahan  tuntutan tersebut terutama dalam pencapaian kompetensi lulusan pada institusi penyelenggara pendidikan. Dalam  Undang  –  undang  yang  dimaksud dengan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  UU  HAM (2010:3)  adalah  :  “Seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara hukum,  pemerintahan    dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  dan  martabat manusia”.
Pemahaman  dari  penjelasan  dia  atas bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki  manusia  sejak  manusia  itu  dilahirkan. Hak  asasi  dapat  dirumuskan  sebagai  hak  yang melekat  dengan  kodrat  kita  sebagai  manusia
yang  bila  tidak  ada  hak  tersebut,  mustahil  kita dapat  hidup  sebagai  manusia. Hak  ini  dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan  karena  pemberian  masyarakat  atau pemberian  negara.  Maka  hak  asasi  manusia  itu tidak  tergantung  dari  pengakuan  manusia  lain, masyarakat  lain,  atau  negara  lain.  Hak  asasi diperoleh  manusia  dari  Penciptanya,  yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.
Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai  martabat  yang  tinggi.  Hak  asasi manusia  ada  dan  melekat  pada  setiap  manusia. Oleh  karena  itu,  bersifat  universal,  artinya berlaku  di  mana  saja  dan  untuk  siapa  saja  dan tidak  dapat  diambil  oleh  siapapun.  Hak  ini dibutuhkan  manusia  selain  untuk  melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan  sebagai  landasan  moral  dalam bergaul  atau  berhubungan  dengan  sesama manusia.  Pada  setiap  hak  melekat  kewajiban. Karena  itu,selain  ada  hak  asasi  manusia,  ada juga  kewajiban  asasi  manusia,  yaitu  kewajiban yang  harus  dilaksanakan  demi  terlaksana  atau tegaknya  hak  asasi  manusia  (HAM).  Dalam menggunakan  Hak  Asasi  Manusia,  kita  wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai  hak  asasi  yang  juga  dimiliki  oleh orang  lain.  Menurut  Mertoprawiro  dalam Margono, dkk (2002: 60)
Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber  dan  bermuara  pada  Pancasila.  Yang artinya  Hak  Asasi  Manusia  mendapat  jaminan kuat  dari  falsafah  bangsa,  yakni  Pancasila. Bermuara  pada  Pancasila  dimaksudkan bahwa pelaksanaan  hak  asasi  manusia  tersebut  harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.
Penjelasan  di  atas  bagi  bangsa  Indonesia dalam    melaksanakan  hak  asasi  manusia  bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan  harus  memperhatikan  ketentuan- ketentuan  yang  terkandung  dalam  pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan  pada  dasarnya  memang  tidak  ada hak  yang  dapat  dilaksanakan  secara  multak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan  dibatasi  oleh  hak  orang  lain.  Jika  dalam melaksanakan  hak,  kita  tidak  memperhatikan hak  orang  lain,maka  yang  terjadi  adalah
benturan  hak  atau  kepentingan  dalam  hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara  Republik  Indonesia  mengakui  dan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  dasar  manusia  sebagai  hak  yang secara  kodrati  melekat  dan  tidak  terpisah  dari manusia  yang  harus  dilindungi,  dihormati,  dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan kecerdasan serta keadilan.

## PENUTUP
Nilai-nilai  kemanusiaan    diharapkan  bisa diterapkan  dalam  praktek  keperawatan  dan pelayanan  kesehatan  bagi  calon  tenaga  medis dalam dunia kerja nantinya. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan khususnya dalam materi hak asasi manusia bisa membangkitan  watak  –  watak  mahasiswa  yang baik dalam tugas profesinya nanti. Dengan bisa memberi  pelayanan  yang  optimal  kepada masyarakat tanpa adanya penyimpangan- penyimpangan  ataupun  penyalahgunaan  ilmu- ilmu keperawatan dalam hal-hal yang melanggar  nilai-nilai  kemanusiaan.  Perawat merupakan  aspek  penting  dalam  pembangunan kesehatan,  karena  tenaga  perawat  merupakan jenis  tenaga  kesehatan  terbesar  yang  dalam kesehariannya  selalu  berhubungan  langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya.
Mahasiswa  keperawatan  sebagai  bagian dari masyarakat mendapatkan pendidikan Kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi  dalam rangka mempersiapkan mereka agar dapat lebih baik  ketika  menjadi  tenaga  medis  nantinya. Pembinaan mahasiswa perawat sebagai generasi  muda  Indonesia,  agar  menjadi  warga Negara  yang  baik  dan  cerdas  ( smart  and  good citizenship )  dalam  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai tenaga keperawatan di manapun bekerja nanti.  Tujuan  dari  pendidikan  kewarganegaraan yang  diberikan  di  Perguruan  Tinggi  bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa untuk berkarakter  kuat  layaknya  sila  –  sila  dalam
pancasila  yang  mengutamakan  Tuhan  yang Maha Esa dalam bertindak. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu  tidak hanya tunduk dan patuh terhadap  negara,  tetapi  juga  mengajarkan bagaimana  sesungguhnya  warga  negara  itu harus toleransi dan saling menghargai sesama.

## DAFTAR PUSTAKA
Asep Mahpudz, 2013, diakses 20 Maret 2014: http://asepmahpudz.wordpress.com/2014/ 01/30/relevansi-pendidikan- kewarganegaraan-dalam-pengembangan- nilai-kebangsaan-dan-soft-skills- mahasiswa-di-perguruan-tinggi. Branson, M. S., (1998). Center for Civic Education, Washinton DC: The Communitarian Network. Branson, M.S. (1999). The Role of Civic Education . Calabasas: CCE. Dwidiyanti, Meidiana, 2008. Keperawatan Dasar . Semarang : Hasani Margono, dkk. 2002. Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan . Malang: Universitas Negeri Malang.
Somantri, N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Rosda Karya dan PPS UPI.
Winataputra, Udin S dan Budimansyah, D. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran). Bandung. Widya Aksara Press. Undang–Undang Dasar tahun 1945 amandemen 2002 Undang – Undang HAM, 2010, Visimedia: Jakarta.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2010. Bandung. Fokusmedia.
Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.