## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Kajian  Yuridis  Pelanggaran  Syarat  Calon  Kepala  Daerah   Dalam Undang  -  Undang  Nomor  10 Tahun 2016  Terhadap Penggunaan Status  Kewarganegaraan  Ganda
Muzayanah 1 , Dyah Listyarini 2 , Sukarman 3
1 2 3 Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id , dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id , karmansastro@edu.unsibank.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021
Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Violation of regional head candidate requirements, dual citizenship status The  election  of  regional  heads  is  an  activity  in  the  context  of implementing  a  democratic  government  system  and  aims  to obtain quality regional leaders, able to work honestly, cleanly and with dignity. Among the requirements for a regional head candidate,  which  is  regulated  in  Law  Number  10  of  2016 concerning  Regional  Head  Elections,  those  who  register  as regional  head  candidates  are  Indonesian  citizens  (WNI). Considering  the  principle  of  citizenship  that  applies  in  the Republic  of  Indonesia  based  on  Law  Number  12  of  2006 concerning  Citizenship  is  Monopatride,  every  citizen  of  the Republic of Indonesia only has single citizenship status, except for children born after the enactment of the Citizenship Law can have dual citizenship. This study examines the dual citizenship status of the candidate for Sabu Raijua regent who, at the time of registering to participate in the election of a regional head candidate,  it  turns  out  that  the  Sabu  Raijua  regent  does  not renounce  his  American  citizenship  status,  so  he  remains  dual citizenship.  This  research  has  a  normative  juridical specification.  Research  method  with  library  research  (library research).  The  data  collection  method  uses  secondary  data  in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal  materials.  The  results  of  the  study  on  violations  of  the requirements  for  regional  head  candidates  in  regional  head elections based on Law number: 10 of 2016 concerning Regional Head  Elections  against  the  use  of  dual  citizenship  status. Violations committed by the regent of Sabu Raijua against the requirement to register as a candidate for regional head must be a citizen of the Republic of Indonesia, but this was not fulfilled by  the  person  concerned.  Furthermore,  for  the  results  of  the regional head election for the Sabu Raijua regent, even though he was elected in the regional head election, he was disabled in
fulfilling  the  specified  requirements  due  to  a  violation  of  the citizen  requirements  that  had  been  violated  by  the  person concerned, the settlement of the use of the citizenship status of the elected regent Sabu Raijua in the election regional head in 2020. The Constitutional Court's decision to annul the election results won by the elected Regent, Orient Patriot Riwu Kore. The Constitutional  Court  (MK)  with  its  decision  Number 135/PHP.BUP-XIX/2021  in  the  plenary  session  of  the Constitutional Court declared the disqualification of candidate pair Number 2 Orient Patriot Riwu Kore and Thobias Uly from their participation in the 2020 Sabu Raijua Regency Regent and Deputy Regent election. ordered and decided to conduct a PSU (Re-voting),  then  the  PSU  must  be  carried  out  based  on  the decision  of  the  Constitutional  Court  and  for  the  PSU implementation  to  be  carried  out  on  July  4,  2021.  The determination of the selected candidate in the implementation of the Repeat Voting (PSU) in Sabu Raijua Regency has not been carried out because it is waiting decision of the Constitutional Court,  and  will  be  carried  out  after  notification  of  the Constitutional  Court  (MK)  stating  that  there  is  no  case  of Dispute over Election Results (PHP). Abstrak
Kata kunci: Pelanggaran syarat calon kepala daerah,  status kewarganegaraan ganda
Corresponding Author: Muzayanah, E-mail: muzayanah@edu.unisbank.ac.i d Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan    sistem    pemerintahan  demokrasi  dan bertujuan  untuk  mendapatkan  pemimpin  daerah  yang berkualitas,  mampu  bekerja  dengan  jujur,  bersih  dan berwibawa. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, yang daitur  dalam  UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Kepala Daerah, yang mendaftar sebagai calon kepala daerah adalah  Warga  Negara  Republik  Indonesia  (WNI).  Mengingat asas  kewarganegaraan  yang  berlaku  di  negara  Republik Indonesia  berdasarkan  UU  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan  adalah Monopatride, maka  setiap  warga negara  Republik  Indonesia  hanya  memiliki  status kewarganegaraan tunggal, kecuali bagi anak yang dilahirkan setelah berlaku UU Kewarganegaraan tersebut dapat memiliki kewarganegaraan  Ganda.  Penelitian  ini  mengkaji  status kewarganegaraan  ganda  yang  dimiliki  calon  bupati  Sabu Raijua  yang  pada  saat  mendaftarkan  diri  untuk  mengikuti pemilihan  calon  kepala  daerah,  ternyata  bupati  Sabu  Raijua tidak  menanggalkan  status  kewarganegaraan  Amerika  yang dimilikinya,  sehingga  tetap  berkewarganegaraan  ganda. Penelitian  ini  memiliki  spesifikasi  Yuridis  Normatif.  Metode penelitian  dengan Library  research (penelitian  pustaka). Adapun  metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  serta  tersier.  Hasil  penelitian  tentang  pelanggaran terhadap syarat calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah  berdasarkan  UU  nomor  :  10  Tahun  2016  Tentang Pemilihan  Kepala  Daerah  Terhadap  Penggunaan  status kewarganegaraan  ganda.  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh bupati Sabu Raijua terhadap syarat untuk mendaftar sebagai calon  kepala  daerah  harus  seorang  warga  negara  Republik Indonesia,  namun  hal  ini  tidak  dipenuhi  oleh  yang bersangkutan.  Selanjutnya  untuk  hasil  pemilihan  kepala
daerah bupati Sabu Raijua meskipun terpilih dalam pemilihan kepala daerah, akan tetapi cacat dalam memenuhi syarat yang telah  ditentukan  karena  pelanggaran  terhadap  syarat  warga negara  yang  telah  dilanggar  oleh  yang  bersangkutan,  maka penyelesaian  terhadap  penggunaan  status  kewarganegaraan bupati  terpilih  Sabu  Raijua  pada  pemilihan  kepala  daerah tahun  2020  yang  lalu.  Putusan  MK  dengan  menganulir  hasil pemilihan  yang  dimenangkan  Bupati  terpilih  Orient  Patriot Riwu  Kore.  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dengan  putusan Nomor  135/PHP.BUP-XIX/2021  dalam  sidang  pleno  MK menyatakan  diskualifikasi  pasangan  calon  Nomor  2  Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaannya dalam pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Sabu  Raijua Tahun  2020.  Selanjutnya  MK  memerintahkan  dan memutuskan  untuk  dilakukan  PSU  (Pemungutan  Suara Ulang), maka PSU harus dilakukan berdasarkan putusan MK tersebut  dan  untuk  pelakasanaan  PSU  dilaksanakan  pada tanggal  4  Juli  2021.  Penetapan  calon  terpilih  dalam pelaksanaan  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)di  Kabupaten Sabu  Raijua  belum  dilakukan  karena  menunggu  keputusan Mahkamah  Konstitusi,  dan  akan  dilakukan  setelah  adanya pemberitahuan  dari  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  perkara  Perselisihan  Hasil Pemilihan (PHP).
@Copyright 2021.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah dicantumkan  di  dalam  alinea  ke-4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka pembangunan nasional harus diaksanakan agar dapat diwujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Untuk  mewujudkan  masyarakat  sejahtera  diperlukan kepemimpinan  kepala  daerah  yang  membangun  wilayah  di  seluruh  gugusan nusantara.  Dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia  itu,  maka keberadaan  pimpinan  wilayah  di  seluruh  daerah  yang  ada  di  negara  Republik Indonesia  harus  dipimpin  oleh  Kepala  Daerah  yang  bersih  dan  berwibawa  yang bijakasana  serta  bertanggungjawab  dalam  memimpin  wilayah  yang  menjadi kekuasaan  dan  wewenangnya  dalam  jabatannya,  baik  sebagai  Kepala  Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,  yang  disebut  sebagai  Gubernur/  Bupati/walikota maupun  para  wakilnya  yakni  Wakil  Gubernur/Wakil  Bupati  maupun  Wakil Walikota yang mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu untuk menjalankan perannya sebagai pimpinan Kepala Daerah. Kepala Daerah  memiliki  tanggungjawab  dalam  memimpin  daerahnya,    menjunjung  rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Tujuan    nasional   sebagaimana   tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk    memajukan  kesejahteraan  umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,    perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,    maka disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada  :  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,    dan Kerakyatan
Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan    serta  dengan  mewujudkan  Keadilan  Sosial    bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  sangat  dibutuhkan Kepala  Daerah  sebagai  pemimpin  daerah.    Kepala  Daerah  memiliki  tugas  untuk melaksanakan  tugas  pelayanan  publik,  tugas  pemerintahan,  dan  tugas pembangunan  secara  menyeluruh  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang terbentang di khatulistiwa yang berada di ujung Pulau Sabang hingga Papua, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Rote.
Penyelenggaraan  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dengan  sistem demokrasi  menghendaki  diadakannya  pemilihan  kepala  daerah  yang  dipilih  oleh rakyat yang ada di wilayah atau daerah tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah mengatur pelaksanaan pemilihan kepala  daerah  serentak  di  seluruh  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang dilaksankan  pada  tahun  2020  yang  lalu.  Untuk  melaksanakan  pemerintahan  di daerah  dibutuhkan  kepala  daerah  yang  dipilih  melalui  pemilihan    kepala  daerah. Dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah telah diatur dengan  UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ketentuan dalam pasal 7  Ayat (2) yang menentukan bahwa : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut  :  a.  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  b.  setia  kepada  Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17  Agustus  1945,  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Ketentuan  tersebut memberikan  pengertian  bahwa  setiap  warga  negara  Republik  Indonesia  setia kepada  negara,  Pemerintah  dan  Falsafah  Negara  Pancasila  serta  UUD  negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap warga negara Republik  Indonesia  wajib  taat  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  negara  Republik  Indonesia.  Setiap  orang  yang  ada  di wailayah negara Republik Indonesia yang setia dan taat pada falsafah Pancasila dan UUD  Tahun  1945,  tentu  saja  orang    tersebut  adalah  warga  negara  Republik Indonesia (WNI).
Untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah hanya diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi syarat antara lain ketentuan pasal 7 Ayat (2) huruf b tersebut, yakni Warga  Negara  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  bagi  mereka  yang  bukan  warga  negara Indonesia tentu tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan  kepala  daerah  serentak  yang  dilaksanakan  pada  Tahun  2020.  Pada pemilihan  kepala  daerah  yang  serentak  dilaksanakan  di  seluruh  wilayah  negara Republik Indonesia, juga dilaksanakan pendaftaran calon kepala daerah yang ada di wilayah  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Pada  pendaftaran  calon  kepala
daerah  di  kabupaten  Sabu  Raijua,  terdaftar  nama  calon  pendaftar  sebagai  calon bupati  yang  bernama  Orient  Patriot  Rewu  Kore  yang  ternyata  memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai warga negara Indonesia dan Warga Negara Amerika  Serikat  (AS).  Hal  ini  yang  menjadi  permasalahan  sehingga  peneliti melaksanakan penelitian dengan judul : “Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status  Kewarganegaraan  Ganda”.  Bertitiktolak  dari  uraian  tersebut  di  atas,  maka dapat diangkat permasalahan dalam penelitian ini.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan        uraian      latar    belakang  tersebut    di  atas,  dapat  dirumuskan dalam     perumusan    Penelitian   ini     adalah :   Bagaimanakah    Kajian   Yuridis Pelanggaran  Syarat Calon Kepala Daerah  Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 20216      Tentang  Pemilihan    Kepala  Daerah    terhadap  Penggunaan  Status Kewarganegaraan  Ganda?.  Dalam  penelitian    ini  dibahas  mengenai  pelanggaran yang dilakukan oleh seorang  calon  Bupati  yang  mendaftar dalam  pemilihan kepala daerah dengan status kewarganegaraan ganda.  Pelanggaran  yang  dilakukan oleh calon pendaftar pada pemilihan kepala daerah bertentangan  dengan  syarat  yang telah  ditentukan tentang calon yang mendaftar harus memenuhi  syarat  sebagai Warga    Negara  Republik  Indonesia  yang  setia  kepada  Negara,      Proklamasi  17 Agustus  1945  serta  Pancasila,  dan  UUD  Negara  Republik  Indonesia.  Sementara yang      bersangkutan    merupakan  warga  negara  Indonesia    juga  sebagai  warga Negara  Amerika  Serikat  (AS).  Hal  ini  tentu    saja  merupakan    suatu    perbuatan termasuk  melanggar   ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya  UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota sebagai kepala Daerah,  tentang  syarat   yang telah ditentukan dalam pasal 7 Ayat (2) huruf b mengenai  ketentuan bagi pendaftar calon kepala daerah yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala  daerah  dalam  pelaksanaan pemilihan kepala  daerah  yang  serentak  dilaksanakan  pada    tahun    2020    harus    berstatus sebagai  warga  negara  Republik  Indonesia  yang    setia  kepada  negara  Republik Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD tahun 1945. Kemudian penelitian ini mengkaji tentang :
1. Bagaimana  pelanggaran  terhadap  syarat  calon  kepala  daerah  yang  diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang syarat  calon kepala daerah harus seorang WNI ?
2. Bagaimana  ketentuan  Asas  kewarganegaraan  dalam  UU  Nomor  12  Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ?
3. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati terpilih Orient  Patriot  Rewu  Kore    terhadap  penggunaan  status  kewarganegaraan Ganda untuk mendaftar sebagai calon Bupati kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ?

## METODE PENELITIAN Metode Pendekatan
Cara   untuk   memperoleh    data   yang   diperlukan dalam menyusun   suatu laporan  penelitian   ini  yang  baik  dan  benar,   maka   digunakan  meteode penelitian tertentu.    Oleh    karena    itu    di    dalam    penelitian    sebagai  sarana  pokok  dalam
mengembangkan  ilmu   serta   ilmu   pengetahuan     dan  teknologi  yang  bertujuan untuk   mengungkap kebenaran   secara  sistematis,  metodologis  dan  konsisten, karena    melalui    proses  penelitian        tersebut  diadakan    suatu      analisis      dan konstruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  kemudian  diolah.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam    penelitian  ini  adalah    dengan  pendekatan Yuridis  Normatif.      Pendekatan    Yuridis    merupakan      suatu      pendekatan    yang dengan    menggunakan  asas  dan    prinsip  hukum  yang  berasal  dari  peraturan- peraturan tertulis. Adapun  Peraturan - peraturan  tertulis yang   dimaksud  tersebut adalah   ketentuan  dalam peraturan perundang -undangan  yang  menjadi landasan berpijak  dalam      menjawab    permasalahan    yang      ada. Sedangkan    pendekatan normatif    adalah    merupakan        suatu      pendekatan        yang    bertujuan    untuk memperjelas keadaan dengan melihat   peraturan perundang  -  undangan yang ada dan  ketentuan      hukum  yang  berlaku  serta      juga        menelaah    kenyataan  dalam praktek yang terjadi  di masyarakat.  Selanjutnya   karena   penelitian  ini  tidak hanya dikonsepkan kepada seluruh asas-  asas  dan kaidah  yang  mengatur tentang    pola –  pola    perilaku  sosial  dan    kehidupan  manusia  dalam  masyarakat,    tetapi    juga adanya    pengumpulan  bahan  –  bahan  dari  sudut  perspektif  eksternal    dengan menggunakan   metode   kualitatif   dalam   menarik  kesimpulan tentang hubungan antara  kaidah-kaidah  hukum  dengan   kenyataan   terutama   pada   peneltian    ini yang menjelaskan   tentang   kajian  yuridis pelanggaran syarat calon kepala daerah dalam  Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  2026    terhadap    pengunaan  status kewarganegaraan ganda.

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi    dalam    penelitian   ini    adalah   deskriptif   analitis, yaitu suatu penelitian  yang   bertujuan   untuk   mendiskripsikan    mengenai   kajian   yuridis pelanggaran  syarat calon   kepala  daerah  dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap penggunaan  status kewarganegaraan ganda. Kita ketahui Pemilihan kepala daerah itu  dimaksudkan untuk  menjaring calon – calon kepala daerah yang bersih,berkualitas  dan  memiliki    pribadi      yang      dapat    menjadi      teladan    bagi masyarakat      yang    akan    dipimpinnya    dan  bijaksanaan  dalam    melaksanakan tanggung   jawabnya  sebagai  kepala   daerah.   Untuk   dapat   memperoleh atau menghasilkan      kepala  daerah    yang  betkualitas,    tentu  saja  diperlukan  suatu pemilihan kepala daerah yang baik.   Mengingat  hak pasif  dan hak aktif     dimiliki oleh setiap warga   negara  yang  diatur  dalam Undang-Undang, dan menjadi hak konstitusional berdasar UUD merupakan  Hak  Azasi Manusia,   maka  setiap  warga negara  memiliki  hak politik   untuk  ikut  serta dalam  pemilihan  kepala  daerah. Hal   ini   tentu     saja sangat  berkaitan   dengan  syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap  calon  yang  akan mendaftarkan   diri   sebagai  calon  kepala  daerah untuk  pemilihan  kepala daerah.  Adapun syarat yang ditentukan untuk dipenuhi dan   wajib   dipenuhi   adalah   ketentuan   yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  Pemilihan  Kepala Daerah.   Syarat yang ditentukan adalah bahwa seorang yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah itu harus seorang  Warga  Negara  Indonesia.      Tentu    saja    orang    asing    tidak  boleh mendaftarkan diri untuk ikut serta mencalonkan   diri   sebagai   calon kepala daerah. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dirumuskan   adalah  tentang bagaimana dengan pelanggaran terhadap syarat Warga Negara Indonesia  yang  dilakukan oleh
seorang  calon  yang  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  kepala  daerah?.  Selanjutnya yang  menjadi    permasalahan  pada    penelitian    ini  adalah    bagaimanakah  dengan seseorang   yang  mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dengan melanggar syarat  Warga  Negara  Indonesia,  dan  ternyata  calon      yang  mendaftara  tersebut menggunakan    status      kewarganegaraan      ganda      yakni    sebagai  Warga  Negara Indonesia  dan  juga  memiliki    status  kewarganegaraan  asing,  dalam  hal  ini kewaragnegaraan Amerika Serikat ?. Pelanggaran   terhadap  syarat Warga Negara Indonesia yang ditentukan dalam Pasal ayat 2  huruf    h    Undang – Undang  Nomor 10   Tahun   2016   Terhadap   Penggunaan   Status  Kewarganegaraan   Ganda  yang dilakukan oleh seorang calon pendaftar kepala daerah yang  bernama Orient Patriot Rewu Kore  yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati kabupaten  Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelanggaran syarat calon kepala daerah ini yang      pertama      kali      dan      merupakan  satu-satunya  kasus  yang  terjadi  pada pelaksanaan  pendaftaran  calon  kepala  daerah  pada  pemilihan  kepala  daerah serentak yang    dilaksanakan  pada tahun 2020.   Hal  inilah   yang  menjadi pilihan dan  spesifikasi  penelitian  ini,      apakah  pelanggaran  terhadap  syarat  yang  telah ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016    tentang  Pemilihan Kepala  Daerah  mengenai  syarat  calon  pendaftar    harus  seorang  Warga  Negara Indonesia,  dan  terjadi  pelanggaran  terhadap  syarat  tersebut  yang  ternyata  calon pendaftar tersebut menggunakan status kewarganegaraan ganda.

## Sumber Data
Sumber data dalam  penelitian ini  diambil  dari  buku atau  literatur/pustaka melalui   data sekunder. Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari buku atau    literatur   melalui  studi   kepustakaan  yaitu  berupa karangan para ahli  yang mengupas    tentang    hak politik   warga  negara,   syarat-syarat yang wajib dan harus  dipenuhi  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  Undang-Undang  Kewarganegaraan  yang merupakan hukum positif  dan  bahan   lain  yang    dapat  digunakan   dalam    rangka untuk   mengikuti   pemilihan   kepala   daerah  dan   campuran  dari  bahan- bahan lain  seperti  Jurnal,  majalah  hukum maupun     tulisan – tulisan  atau   karya -karya ilmiah,  berita  mass  media  yang      membahas    mengenai    hal  -  ikhwal    dalam membahas   serta  menjelaskan tentang  kasus yang terjadi berkaitan dengan calon bupati  Orient  Patriot    Rewu  Kore  yang  menjadi  berita  yang  populer  pada pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah    serentak  yang  dilaksanakan  pada  tahun 2020.      Data      sekunder      ini      digunakan      dalam    rangka  untuk  mendapatkan pengetahuan  teoritis  dalam    dalam  penyusunan    laporan    penelitian  ini.      Data sekunder  ini   dapat   dikategorikan   dalam   2  (dua)   kelompok   yaitu: 1). Data Sekunder  yang bersifat pribadi,   contohnya   adalah   dokumen pribadi atau data pribadi   yang   disimpan dimana seorang bekerja atau pernah bekerja;  2). Data Sekunder  yang  bersifat  publik,   contohnya   adalah data arsip, data resmi dari instansi  pemerintah  atau  data  lain  yang  dipublikasikan  Sumber  data  sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Salah  Satu cara yang dapat digunakan untuk   melakukan   studi   dokumen  adalah dengan   melakukan   analisis isi ( content analysis). Content   Analysis adalah  suatu  teknik untuk  menganalisa   tulisan atau  dokumen dengan  cara   mengidentifikasi   secara sistematik ciri  atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisn atau   dokumen.

## PEMBAHASAN
Pelanggaran   terhadap   syarat   calon   kepala  daerah   harus  seorang  Warga Negara  Indonesia   diatur   dalam  Undang-Undang  Nomor  10   Tahun  2016 tentang  Pemilihan Kepala Daerah
Dalam   penyelenggaraan   pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh KPU   sebagai  lembaga   negara  yang  memiliki  kewenangan  untuk melaksanakan Pemilihan  Kepala  Daerah   Serentak  Tahun  2020  berpedoman  kepada    Undang- Undang  Nomor    10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Wali  kota  atau  yang  dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah, maka ketentuan syarat  untuk   pendaftaran   bagi calon   peserta   pemilihan kepala daerah harus mengacu  kepada peraturan tersebut. Ketentuan syarat dalam Pasal 7 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah ditentukan sebagai berikut : “ Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Repulik Indonesia  Tahun  1945,  Cita-cita  Proklamasi  Kemerdekaan  17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
c. berpendidikan  paling  rendah  sekolah  lanjutan  tingkat  atas  atau sederajat;
d. dihapus;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan  Calon  Wakil  Gubernur  serta  25  (duapuluh  lima  )  tahun  untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
f. mampu  secara  jasmani,  rohani,  dan  bebas  dari  penyalahgunaan narkotika  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  menyeluruh dari tim;
g. tidak  pernah  sebagai  terpidana  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  atau  bagi  mantan terpidana  telah  secara  terbuka  dan  jujur  mengemukakan  kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak  sedang  memiliki  tanggungan  utang  secara  perseorangan dan/atau  secara  badan  hukum  yang  menjadi  tanggung  jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
m. memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  memiliki  laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota selama 2(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur,  Calon  Bupati,  Calon  Wakil  Bupati,  Calon  Walikota,  dan Calon Wakil Walikota;
o. belum  pernah  menjabat  sebagai  Gubernur  untk  calon  Wakil Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  untuk  Calon  Wakil  Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
p. berhenti  dari    jabatannya  bagi  Guberbur,  Wakil  Gubernur,  Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkannya sebagai calon;
q. tidak  berstatus  sebagai  penjabat  Gubernur,  penjabat  Bupati  dan penjabat Walikota;
r. dihapus;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
t. menyatakan  secara  tertulis  pengunduran  diri  sebagai  anggota Tentara Nasional Indonesia,  Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkannya sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
u. berhenti  dari  jabatan  pada  badan  usaha  milik  negara  atau  badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
Apabila kita memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf b, ketentuan syarat tersebut  memberi  tafsir  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia pasti setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus Tahun  1945  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Tentu  saja  hal  ini tidak  dipahami  atau  tidak  dimiliki  oleh  warga  negara  asing,  oleh  sebab  itu  tentu warga  negara  asing  tidak  akan  memahami  Falsafah  Pancasila  sebaga  Ideologi bangsa  Indonesia,  tidak  pula  memahami  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  landasan konstitusional negara Republik Indonesia, bahkan juga tidak memahami arti cita- cita Proklamasi 17 Agsutus 1945, juga tidak memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Harga Mati, Juga bahkan tidak mengerti apa yang menjadi tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  serta  cita-cita  bangsa  dan  negara  Indonesi. Apabila kita melihat ketentuan tentang syarat pendaftaran bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah yang kita kenal dengan Pilkada,  telah ditentukan  bahwa  calon  pendaftar  yang  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  peserta pemilihan  kepala  daerah  yang  akan  dilaksanakan  serentak  pada  tahun  2020  itu ditentukan  harus  sebagai  Warga  Negara  Indonesia  (WNI).  Oleh  sebab  itu  yang mencalonkan  diri  sebagai  calon  kepala  daerah  harus  berkewargenagaraan Indonesia,  bukan  warga  negara  asing.  Ketentuan  ini  jelas  memberikan  kepastian hukum bahwa yang memimpin wilayah daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia  harus  Warga  Negara  Indonesia,  bukan  orang  asing.  Apabila  seorang sebagai Warga Negara Indonesia tentu saja setia kepada negara Indonesia merdeka berdasarkan proklamasi kemerdekaan negara yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, syarat selanjutnya setia kepada Falsafah Pancasila, UUD NRI tahun
1945  dan  NKRI  serta  bhinekka  Tunggal  Ika.  Hal  ini  jelas  mencerminkan  bahwa seseorang itu adalah seorang Warga Negara Indonesia.  Syarat pendaftar ini berlaku bagi  siapa  saja  yang  berkeinginan  untuk  mendaftarakan  diri  dalam  kontes  ajang pemilihan  kepala  daerah  di  seluruh  wilayah  negara  Republik  Indonesia.    Setiap warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  politik  untuk  dipilih  sebagai  calon  kepala daerah dan hak politik ini secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Demikan pula bahwa  mengenai kewarganegaraan juga telah diatur dalam UUD RI Tahun 1945. UUD NRI Pasal 28 D Ayat (4) menyebutkan bahwa :”Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan,  selanjutnya Pasal 26 UU Nomor 39  Tahun  2000  Tentang  Hak  Azasi  Manusia  (HAM)  dan  Pasal  31  UU  Nomor  12 Tahun 2006 Tetang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur tentang Tata Cara  untuk  memperoleh  kembali  kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Persyaratan  yang  ditentukan  dalam  pendaftaran  calon  kepala  daerah  yang dilakukan oleh  Orient  Patriot    Riwu  Kore  telah  melanggar  ketentuan  yang  diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa calon pendaftar sebagai kepala daerah harus seorang  Warga Negara Indonesia. Pada saat mendaftarkan diri sebagai  bakal  calon  kepala  daerah,  status  kewarganegeraan  Orient  Patriot  Riwu Kore ternyata masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat. Hal ini yang menimbulkan  masalah  karena  penetapannya  kembali  sebagai  Warga  Negara Indonesia  belum  diselesaikan  secara  administrasi.  Penggunaan  kewarganegaraan ganda yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore menimbulkan masalah karena ada  itikad  yang  tidak  baik  dan  tidak  menunjukkan  sikap  jujur.    Syarat  untuk pendaftar  calon  kepala  daerah    berdasarkan  UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Pemilihan Kepala Daerah ini yang dilanggar oleh seorang calon peserta pemilihan bupati  kepala  daerah  untuk  pemilihan  bupati  Sabu  Raijua  yang  dilakukan  oleh seorang yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang berpasangan dengan calon wakil bupati Thobias Uly. Pelanggaran yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore adalah bahwa calon bupati Orient Patriot Riwu Kore mendaftar sebagai calon bupati kabupeten  Sabu  Raijua  yang  memiliki  kewarganegaraan  Indonesia  ternyata  juga memiliki  Paspor  Amerika  Serikat  (AS),  sehingga  Orient  Patriot  Riwu  Kore  ini memiliki  kewarganegaraan  ganda  atau  doubel  kewarganegaraan  ( bipatride) .  Hali ini  yang  menjadi  permasalahan  adanya  itikad  yang  kurang/tidak  baik  dan  tidak jujur  dari  Orient  Patriot  Riwu  Kore  dengan  menggunakan  kewarganegaraan Indonesia  sebagai  WNI  untuk  mendaftar  sebagai  calon  bupati  kepala  daerah kabupaten Sabu Raijua, sementara yang bersangkutan juga berstatus sebagai warga negara  Amerika  Serikat  (AS).  Pelanggaran  terhadap  syarat  calon  bupati  kepala daerah  yang  mendaftarkan  diri  untuk  mengikuti  pemilihan  kepala  daerah  telah dilakukan  oleh  calon  peserta  Orient  Patriot  Riwu  Kore,  karena  syarat  ketentuan seorang  calon  bupati  kepala  daerah  harus  seorang  WNI,  ternyata  Orient  Patriot Riwu Kore selain sebagai WNI juga berstatus sebagai warga negara AS, hal ini tidak dibenarkan  karena  negara  Republik  Indonesia  tidak  mengenal  asas kewarganegaraan ganda ( bipatride )  bagi mereka yang lahir sebelum berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagi anak- anak yang lahir karena adanya perkawinan campuran antara WNI dengan warga negara asing, setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 tersebut,  maka bagi anak tersebut diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Terbatas ini sifat yang melekat pada status kewarganegaraan ganda tersebut, karena setelah anak tersebut
berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin/menikah, maka  anak tersebut harus memilih satu dari dua kewarganegaraan yang dimilikinya.  Undang – Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI  Tahun 1945 ) sebagai landasan    hukum/    konstitusional    Negara    Republik  Indonesia    telah    mengatur tentang  Warga  negara  dan Penduduk.  Ketentuan pasal 26 ayat (1)  UUD   NRI Tahun    1945    mengatur   bahwa :   “Yang   menjadi   warga   negara   ialah  orang- orang  bangsa  Indonesia  asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan Undang-Undang  sebagai  Warga  Negara”.  Mengenai  ketentuan  status  tentang kewarganegaraan  Indonesia negara   kita menganut   asas kewarganegaraan tunggal ( monopatride ).    Sementara   juga   berlaku   asas  kewarganegaraan  ganda terbatas, sebagaimana   diatur   dalam   ketentuan  pasal  6 ayat (1)    Undang-Undang  Nomor 12   Tahun   2006 yang mengatur  Tentang   Kewarganegaraan   Republik  Indonesia yang   memberikan   status kewarganegaraan   ganda terbatas  kepada   anak – anak hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) WNI dan waarga negara asing dari kedua  orang   tuanya   sampai   anak   tersebut  berusia 18 (delapan belas) tahun atau  sudah  kawin/  menikah.  Kemudian  setelah  usia  18  (delapan  belas)  tahun tersebut,  maka   anak  tersebut   dapat   memilih   salah   satu   kewarganegaraannya diantara  dua  status  kewarganegaraan  yang  dimiliknya,   dengan   maksud   untuk memilih dan   menentukan   status kewarganegaraannya.  Bagi   anak   yang   memiliki status  kewarganegaraan    ganda    terbatas,        maka    kewarganegaraan  anak  hasil perkawinan   campuran   tunduk   kepada   dua   yurisdiksi atau wilayah negara kewarganegaraan  orang tua (Baca: Glery Lazuardy, 2020:44).    Berdasarkan     dari ketentuan yang telah diatur di atas,  Negara Republik Indonesia tidak mengenal asas kewarganegaraan  ganda  atau bipatride atau  doubel  kewarganegaraan.    Demikian juga  Negara  Republik   Indonesia   juga   tidak   mengenal apatride atau   tanpa status  kewarganegaraan.  Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur    status  kewarganegaraan  ganda  terbatas  hanya  untuk  anak-anak  hasil dari perkawinan Perkawinan  campuran   terbatas  sampai  dengan  anak tersebut berusia 18 (delapan belas ) tahun   atau   sudah   kawin/menikah.    Oleh   sebab   itu, maka    untuk  status  kewarganegaraan    ganda  yang  dimiliki  oleh  Bupati  terpilih Orient Patriot Riwu Kore bertentangan   dengan  ketentuan  Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  yang  ditentukan dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  nya.    Sementara    apabila    seseorang    WNI  memiliki kewarganegaraan  lain,    maka status sebagai WNI akan hilang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan  Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik  Indonesia  pada  Pasal  31  Ayat  1      huruf    g    dan  dalam  Undang-Undang Kewarganegaraan pada Pasal 23 huruf  h  yang  menyatakan   bahwa   salah   satu hal    yang  menyebabkan  seorang  WNI  kehilangan  kewarganegaraannya,  adalah karena memiliki paspor atau Surat yang bersifat paspor dari   negara   asing  atau Surat sebagai Tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku di   negara   lain   atas namanya.        Berdasarkan      ketentuan      tersebut,    maka    berdasarkan kewarganegaraan  Amerika  Serikat (AS)   yang   masih  dimiliki oleh Orient Patriot Riwu   Kore,      akan     menyebabkan     yang   bersangkutan   kehilangan  statusnya sebagai  Warga  Negara Indonesia. Oleh   sebab   itu,    maka  Orient   Patriot Riwu Kore  harus melepaskan   status   kewarganegaraan Amerika Serikat  (AS) apabila Yang  bersangkutan  menyatakan      memilih      sebagai      Warga      Negara      Indonsia
(WNI)      atau    demikian    pula  sebaliknya.      Kemudian      tentang        status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh  Orient Patriot Riwu  Kore menunjukkan adanya  persoalan  tentang    terjadinya  masalah  kewarganegaraan  ganda  yang dimiliki  oleh  yang  bersangkutan,    menjadikan  permasalahan  bahwa  terjadi lemahnya  sistem kependudukan di negara Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan yang  harus  diselesaikan  dengan  melakukan  perbaikan  dalam  sistem  data kependudukan.      Oleh  sebab  itu,    permasalahan  kewarganegaraan  ganda  Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore   merupakan   permasalahan   penyelenggaraan pemilihan  kepala  daerah,  juga  merupakan  permasalahan  bagi  persoalan administrasi  kependudukan.    Menurut  Wakil  Ketua  DPR  RI  Azis  Syamsudin menyatakan  bahwa  adanya  Bupati  terpilih  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah Serentak 2020 yang merupakan warga negara asing Amerika Serikat. Aziz menilai persoalan  ini  merupakan  kesalahan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua,  dalam  melakukan  proses  verifikasi  administrasi.  Dalam proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah, tentunya harus melalui syarat, yang salah satunya adalah lolos dari proses verifikasi administrasi dan kesehatan. Dikatakan  Aziz,  bahwa  tentunya  ada  kesalahan  yang  telah  dilakukan  oleh  Tim verifikasi sampai adanya Warga Negara Asing yang menjadi calon pasangan yang berlaga dalam Pemilihan calon Kepala Daerah. Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu meminta kepada KPUD (Komisi Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Sabu Raijua untuk  lebih  teliti  dalam  melakukan  proses  seleksi  terhadap  pasangan  pendaftar Calon  Kepala  Daerah  pada  periode  pemilihan  kepala  daerah  untuk  yang  akan datang. Aziz juga mengingatkan bahwa jangan sampai peristiwa Orient Patriot Riwu Kore terulang lagi dan menjadi permasalahan pelaksanaan demokrasi dikemudian hari. Mengingat perkembangan teknologi tentunya memudahkan dalam melakukan verifikasi administrasi untuk mengsinkronkan data kependudukan, sehingga KPUD lebih  mudah  untuk  mencocokkan  data  kewarganegaraan.    Politikus  Golkar  ini menyatakan  bahwa  dalam  persoalan  pelanggaran  terhadap  syarat  Warga  Negara Indonesia  dalam  UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah, KPUD Sabu Raijua telah kecolongan (Bhs Indonesia =kecurian).
Demikian juga dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi  yang diselenggarakan pada  kamis, 15/4/2021 menyampaikan bahwa berdasarkan UU Nomor : 12 Tahun 2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  yang  menganut  asas kewarganegaraan tunggal ( monopatride ), Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa  status  Orient  Patriot  Riwu  Kore  sejak  tahun  2007  hingga  saat  ini  adalah Warga  Negara  Amerika  Serikat.    Status  demikian  ini  juga    dipertegas  dengan jawaban  email  dari  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  di  Jakarta  kepada  Bawaslu Kabupaten  Sabu  Raijua  dan  Nota  Diplomatik  ( diplomatic  note )  Nomor  :  00709 tertanggal  10  Februari  2021.    Nota  diplomatik  yang  disampaikan  oleh  Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan bahwa kedutaan  Besar  dapat  mengonfirmasi  kepada  Kementerian  Luar  Negeri  RI  dan Bawaslu  RI  bahwa  Tuan  Riwu  Kore  merupakan  Warga  Negara  Amerika  Serikat. Dokumen tersebut menjadi bukti yang disampaikan dalam persidangan.  Kaitannya dengan  status  kewarganegaraan,  MK  menyebutkan  bahwa  syarat  warga  negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang bersatatus sebagai Warga Negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain.  Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika
Serikat yang dalam batas penalaran wajar bahwa yang bersangkutan masih melekat status  sebagai  Warga  Negara  Amerika  Serikat,  sehingga  tidak  memenuhi  syarat Warga Negara Indonesia (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun  2026  Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah)  untuk  mengajukan  diri  sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Apabila  kita  mempelajari  mengenai  uraian  yang  telah  dibahas  tersebut  dapat dianalisis  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan  syarat  untuk pendaftaran  sebagai  calon  kepala  daerah  di  KPU  Kabupaten  Sabu  Raijua,  bahwa ternyata terjadi adanya pelanggaran  terhadap ketentuan Pasal 7 ayat  (2) tentang Syarat  pendaftar  calon  Kepala  Daerah  harus  seorang  Warga  Negara  Indonesia (WNI),  dan    pelanggaran  terhadap  syarat  tersebut    dilakukan  oleh  Bakal  Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati  kepala  daerah  dalam  ajang  pemilihan  kepala  daerah  serentak  yang diselenggarakan pada 2020.  Calon Bupati Sabu Raijua bernama Orient Patriot Riwu Kore  berstatus  sebagai  Warga  Negara  Indonesia  dan  sekaligus  sebagai  Warga Negara Amerika Serikat. Pendaftaran yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat pendaftaran, sehingga gugur dari proses awal dalam seleksi administrasi.  Status  kewarganegaraan  ganda  atau  doubel  kewarganegaraan ( bipatride ) ini tidak dikenal dalam UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan adanya  sikap  tidak  jujur  dari  yang  bersangkutan  serta  itikad  tidak  baik  dalam mendaftarkan diri sebagai calon bupati Sabu Raijua yang merupakan langkah awal yang buruk untuk menjadi kepala daerah yang nantinya akan memimpin rakyat di Kabupaten  Sabu  Raijua  dan  tentunya  tidak  bisa  menjadi  contoh  serta  teladan sebagai seorang pemimpin daerah bagi masyarakat yang dipimpinnya. Asas kewarganegaraan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan penggunaan status keawarganegaraan ganda oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  memiliki  asas  kewarganegaraan  tunggal  ( monopatride ),  artinya  bahwa setiap  warga  negara  Republik  Indonesia  hanya  memiliki  status  satu kewarganegaraan saja, sehingga tidak dibenarkan seorang warga negara Indonesia memiliki  status  kewarganegaraan  rangkap  atau  doubel (bipatride). Kewarganegaraan tunggal atau monopatride diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang  Kewarganegaraan,  karena  negara  Indonesia  tidak  menganut sistem  kewarganegaraan  ganda,  atau    doubel  kewarganegaraan  ( bipatride )  atau bahkan  tanpa  kewarganegaraan  ( apatride ).    Status  kewarganegaraan  ganda  yang dikenal dalam Undang-Undang
Kewarganegaraan Indonesia hanya kewarganegaraan  ganda  terbatas  yang  diberikan  kepada  anak  dengan  batasan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah setelah berlaku UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
Status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore menarik perhatian  banyak  pihak  karena  diketahui  bahwa  yang  bersangkutan  memiliki paspor Amerika Serikat (AS) dan pada saat yang bersamaan tercatat juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia (WNI). Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore merupakan  Bupati  terpilih  dari  Kabupaten  Sabu  Raijua  yang  diketahui  berstatus sebagai  warga  negara  Amerika  Serikat  (AS).  Status  sebagai  warga  negara  AS  ini
diketahui  setelah  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Kabupaten  Sabu  Raijua menerima surat balasan dari Kedutaan Besar AS yang membenarkan bahwa Orient Patriot  Riwu  Kore  adalah  benar  sebagai  warga  negara  Amerika  Serikat.  Orient Patriot  Riwu  Kore  memiliki  paspor  negara  Amerika  Serikat  dan  tidak  pernah melepaskan status kewarganegaraan Negara Indonesia. Hal ini menjadi perhatian dari  Direktur  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam Negeri  (Dukcapil  Kemendagri)  Zudan  Arif  Fakhrulloh  yang  menyatakan  bahwa pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) yang  tengah  mengaji  status  kewarganegaraan  Orient  Patriot  Riwu  Kore. (Kompas.com, 3 Februari 2021).  Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient  Patriot  Riwu  Kore,  oleh  KPU  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  telah melaporkan status kewarganegaraan yang bersangkutan kepada Komisi Pemilihan Uumu (KPU) Pusat. KPU NTT menyebut bahwa Orient Patriot Riwu Kore merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan KPU telah mengklarifikasi ke Disdukcapil Kota Kupang.  Klarifikasi  bersama  yang  dimuat  dalam  berita  acara  dinyatakan  bahwa Orient Patriot telah tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak tahun 1977. (Kompas.com, 4 Februari 2021).
Status  kewarganegaraan  ganda  Bupati  terpilih  Orient  Patriot  Riwu  Kore  ini ditanggapi  oleh  Anggota  Komisi  I  DPR  RI,  Christina  Aryani  bahwa  kasus  serupa seperti ini pernah terjadi pada mantan pejabat publik, yaitu Archandra Tahar yang sempat  memiliki  kewarganegaraan  ganda  yakni,  Warga  Negara  Amerika  Serikat (AS)  dan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI).    Syarat  administrasi  kepemiluan  yang ditangani KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, maka kasus Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore makin memperjelas mengenai betapa pentingnya sinergi data  dan  pengaturan  soal  kewarganegaraan  ganda  oleh  Pemerintah (Tribunnews.com,  5  Februari  2021).  Kasus  yang  terjadi  dengan  kepemilikan kewarganegaraan  ganda  oleh  Orient  Patriot  Riwu  Kore  sangat  menarik  untuk dipelajari dan dipahami, sehingga menemukan kejelasan status kewarganegaraan ganda  yang  digunakan  oleh  yang  bersangkutan  dalam  mendaftarkan  diri  sebagai calon  kepala  daerah  pada  pemilihan  serentak  yang  diselenggarakan  pada  tahun 2020.
Untuk mengetahui status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia pada  tahun  2020,    dapat  diketahui  secara  kronologis  sehingga  terungkap penggunaan status kewarganegaraan ganda untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah untuk wilayah Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat diungkap sebagai berikut :
Pertama, Orient Patriot Riwu Kore tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI    Tahun  1977  dengan  NIK  DKI  No  :  0951030710640454  dengan  alamat  : Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian pada Juli 2020 yang bersangkutan mengajukan Surat Keterangan Pindah Warga Negara /SKPWNI dan pada Agustus 2020, Dukcapil Jakarta menerbitkan SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Utara ke Kupang.(Kompas.com, 6 Februari 2021).
Kedua, Pada  September  2020  Bawaslu  Kabupaten  Sabu  Raijua  mengirim  surat kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua, Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT, berkaitan dengan  keabsahan  dokumen  syarat  calon  dan  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil
Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan permintaan data status kewarganegaraannya. Surat Bawaslu juga dikirim kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta untuk meneliti kebenaran status kewarganegaraan yang bersangkutan.  Kemudian pada  Januari  2021  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  (AS)  menerangkan  melalui email  pribadi  Ketua  Bawaslu  yang  menyatakan  bahwa  Orient  Patriot  Riwu  Kore adalah benar warga negara Amerika Serikat (AS). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sabu  Raijua  melaporkan  kepada  Bawaslu  Provinsi  NTT  dan  Kepala  Bawaslu  RI, mengenai surat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang memberi kepastian tentang kebenaran data Orient Patriot Riwu Kore. (Berita Satu, 4 Februari 2021).
Orient Patriot Riwu Kore jelas secara sah memilik kewarganegaraan ganda yakni sebagai Warga Negara Indonesia juga merangkap sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Secara hukum, Orient Patriot Riwu Kore melakukan pelanggara terhadap asas  kewarganegaraan  Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonsia.  Hal  ini  terjadi pelanggaran  terhadap  asas  kewarganegaraan,  dan  yang  bersangkutan  harus menanggalkan  salah  satu  kewarganegaraannya,  dengan  memilih  satu  dari  dua kewarganegaraannya, apakah tetap memilih sebagai Warga Negara Indonesia atau memilih  menjadi  Warga  Negara  Amerika  Serikat,  karena  Negara  Indonesia  tidak mengenal  asas bipatride (kewarganegaraan  rangkap/dobel)  atau apatride (tanpa kewarganegaraan). Hal ini merupakan konsekuensi logis dengan berlakunya asas monopatride tersebut.  Apabila  Orient Patriot Riwu Kore memilih kewarganegaraan Amerika  Serikat,  maka  secara  hukum  yang  bersangkutan  kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Namun  rupanya  Orient  Patriot  Riwu  Kore  tidak  memilik  Itikad  baik  pada  saat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati kepala daerah kabupaten Sabu Raijua, yang ternyata pada saat mendaftarkan diri sebagai pendaftar calon bupati Sabu Raijua dengan  status  Warga  Negara  Indonesia,  disisi  lain  yang  bersangkutan  juga merangkap sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Hal ini yang menunjukkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore memiliki itikad yang tidak baik dalam melakukan pendaftaran sebagai calon Bupati Sabu Raijua, dan memiliki siasat untuk menipu dan melakukan pelanggaran syarat pendafttaran calon kepala daerah yang diatur dala pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan cara menggunakan status kewarganegaraan Ganda yang dimilikinya dan hal ini  jelas  melanggar  ketentuan  hukum  yang  berlaku  baik  pelanggaran  terhadap ketentuan  UU  Nomor  10  Tahun  2016  maupun  UU  Kewarganegaran  Republik Indonesia.
Penyelesaian  atas  pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati terpilih Orient Patriot  Rewu  Kore    terhadap  penggunaan  status  kewarganegaraan  Ganda untuk mendaftar sebagai calon Bupati kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.
Penggunaan status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore, sebagai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT, menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Terkait status kewarganegaraan ganda yang dimiliki  oleh  Orient  Patriot  Riwu  Kore  ditindaklanjuti  dengan  Bawaslu  mengirim surat  kepada  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Luar  Negeri,  Dirjen  Protokol  dan
Konsuler, Dirjen Amerika dan Eropa, yang membahas tentang informasi keabsahan surat yang menjelaskan tentang ststus kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. Selanjutnya Bawaslu mengirim surat kepada KPU RI untuk melakukan tidak lanjut atas  terbitnya  surat  yang  dikeluarkan  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  (AS) berdasarkan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Terkait masalah kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore, Komisi II DPR RI dengan ketua yang bernama Ahmad Doli Kurnia Tanjung  menilai  bahwa  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dalam  hal  ini KPU maupun Bawaslu telah kecolongan (bhs : Jawa) dengan terungkapnya status kewarganegaraan  Orient  Patriot  Riwu  Kore  yang  ternyata  memiliki  status kewarganegaraan  Amerika  Serikat  (AS).  Doli  juga  mengatakan  bahwa  kejadian tentang  penggunaan  status  kewarganegaraan  ganda  oleh  Bupati  terpilih  Orient Patriot Riwu Kore itu merupakan adanya unsur kelalaian dari pihak penyelenggara pemilihan (KPU) atau ada unsur tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, Ketua Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu  untuk  mengkaji  secara  mendalam  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku dalam  menyelesaikan  permasalahan  penggunaan  status  kewarganegaraan  ganda Orient Patriot Riwu Kore tersebut.
Sanksi yang patut diberikan kepada Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore, juga dikemukakan oleh Ketua Komisi II DPR RI menyarankan agar yang bersangkutan digugurkan sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih dan menjadikan calon Bupati yang meraih  suara  terbanyak  kedua  sebagai  calon  bupati  terpilih  agar  tidak  perlu melaksanakan pemilihan kepala daerah atau mengulang penyelenggaraan Pilkada . Di  samping  itu,  Juga  dikemukakan  bahwa  Doli  menyanyangkan  Kedutaan  Besar Amerika Serikat (AS) yang baru kemudian memberikan penjelasan terkait dengan status  kewarganegaraan  Oreint  Patriot  Riwu  Kore  setelah  rangkaian  Pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan  selesai dan tuntas. (Kompas.com, 4 Februari 2021).    Penyelesaian  yang  dapat  ditempuh  dengan  upaya  penyelesaian  terkait dengan  penggunaan  status  kewarganegaraan  ganda  yang  dimiliki  oleh  Orient Patriot Riwu Kore, adalah sebagai berikut :
Pertama , Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia segera  menerbitkan  Surat  Keputusan  (SK)  tentang  kehilangan  kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan karena Orient Patriot Riwu Kore masih menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) karena  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  asas monopatride (asas kewarganegaraan tunggal).
Kedua , Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala  Daerah  (UU  Pilkada)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  Tentang Pemilihan Guberunr dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala  daerah.  Kemudian  terkait  dengan  status  kewarganegaraan  ganda  yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore, apabila yang bersangkutan berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS), maka gugur dengan sendirinya.  Namun apabila UU  Pemilihan  Kepala  daerah  yakni  UU  Nomor  10  Tahun  2016  juga  memiliki kelemahan  dan  mengundang  multi  tafsir,  yakni  dalam  Pasal  7    ayat  (2)  terkait persyaratan calon kepala daerah memang tidak mencantumkan secara tegas bahwa
yang menjadi calon kepala daerah adalah Warga Negara Indonesia (WNI), namun syarat –syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) tersebut dapat ditafsirkan memiliki  arti  bahwa  setiap  orang  Indonesia  yang  memenuhi  dan  memahami ketentuan  tersebut  tentu  saja  mereka  merupakan  Warga  Negara  Indonesia. Selanjutnya  pengamat  politik  Jhon  Tuba  Helan  mengatakan  bahwa  kemenangan Bupati  terpilih  Sabu  Raijua  Orient  Patriot  Riwu  Kore  bisa  dibatalkan  setelah  ada konfirmasi  resmi  dari  Kedubes  AS  yang  menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan adalah  warga  negara  Amerika  Serikat.  Kemenangan  yang  bersangkutan  bisa dibatalkan atau dianulir kerena memang secara Undang-Undang yang bersangkutan tidak  memenuhi  syarat.  Hal  ini  disampaikan  berkaitan  dengan  adanya  temuan dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Sabu  Raijua  yang  menyatakan  bahwa  Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore masih tercatat sebagai warga negara AS setelah konfirmasi dari Kedubes AS diterima oleh Bawaslu Sabu Raijua.  Untuk mekanisme pembatalan tersbut ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  hal  itu  sangat  mutlak.    Bahkan  setelah dilantikpun,  juga  bisa  dibatalkan,  karena  tidak  bisa  seorang  kepala  daerah  itu seorang warga negara asing dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang secara jelas.    Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  2016  juga  menyebutkan  bahwa  calon kepala daerah bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Walikota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat. Jadi sudah jelas bahwa yang boleh menjadi  kepala  daerah  adalah  WNI.    Oleh  karena  tidak  memenuhi  syarat  karena yang  bersangkutan  warga  negara  asing,  maka  suara  yang  diperoleh  juga  tidak memenuhi  syarat,  sehingga  memang  harus  dianulir  sebab  hal  ini  menyangkut prinsip, jadi tidak boleh terabaikan.  Jhon yang juga dosen Hukum Tata Negara di Universitas  Cendana  Kupang,  mengatakan  bahwa  seharusnya  Orient  menyadari bahwa dirinya adalah masih warga negara asing yakni Amerika Serikat, dan kalau ingin  ikut  mendaftar  sebagai  bakal  calon  kepala  daerah  kabupaten  Sabu  Raijua, maka dia harus terlebih dahulu mengubah status kewarganegaraannya. (jpnn.com.) Ketiga, Penggunaan  status  kewarganegaraan  ganda  oleh  Bupati  terpilih  Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan sekaligus pada saat yang sama memiliki Paspor Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa yang bersangkutan menggunakan status kewarganegaraan ganda untuk menguntungkan diri sendiri dengan mencalonkan diri sebagai calon bupati Sabu Raijua meskipun menjadi bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan KPU secara serentak pada tahun 2020. Pasangan calon bupati terpilih dan wakil bupati yang secara otomatis juga terpilih karena merupakan satu paket calon bupati dan wakil bupati tersebut,  dalam hal ini Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan calon wakil bupati Sabu Raijua terpilih Thobias Uly menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi  (MK)  yang  mendiskualifikasikan  mereka  di  Pemilihan  kepala  daerah serentak tahun 2020. MK juga memerintahkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sabu Raijua dalam waktu dekat. MK menganulir hasil keputusan rakyat,  sehingga  calon  wakil  bupati  merasa  kecewa  dan  bingung,  karena menurutnya bahwa rakyat sudah memilih mereka dan dianulir oleh MK, demikian yang  dikatakan  oleh  Thobias  Uly.  (Kompas.com,  Sabtu  17/4/2021).  Thobias  Uly menyatakan  bahwa  pehaknya  merasa  sudah  berusaha  untuk  meyakinkan masyarakat  Sabu  Raijua  untuk  memilih  mereka  pasangan  calon  Bupati  tersebut pada pemilihan kepala daerah, sehingga masyarakat sudah memilih mereka sebagai
calon  pasangan  bupati  terpilih  pada  pemilihan  kepala  daerah  serentak  tanggal  9 Desember 2020.  Populasi pemilih calon bupati terpilh Sabu Raijua sebanyak 21.000 lebih  atau  hampir  separo  bagian  masyarakat  di  wilayah  kabupaten  Sabu  Raijua memilih  mereka.  Kedaulatan  ada  ditangan  rakyat,  sehingga  rakyat  memutuskan untuk memilih calon bupati terpilih tersebut. Hasil pemilihan kepala daerah yang memberikan suara terbanyak bagi calon bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan  Thobias  Uly  telah  dianulir  oleh  Mahkamah  Konstitusi  setelah  mereka didiskualifikasi dan MK memutuskan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Oleh Thobias  Uly  dikatakan  bahwa  hasil  pemilihan  kepala  daerah  yang  menjadikan Bupati  terpilih  Orient  Patriot  Riwu  Kore  yang  dianulir  oleh  MK  dan  sekarang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), untuk melakukan pemilihan ulang dan memaksakan  mereka  dalam  hal  ini  rakyat  sebagai  pemilih  untuk  memilih  orang yang mereka tidak senang. Ini tentu jadi sulit, kata Thobias Uly.
Putusan MK dengan menganulir hasil pemilihan yang dimenangkan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore merupakan putusan yang dibenarkan, karena sejak awal pendaftaran  calon  pemilihan  kepala  daerah  yang  dilakukan  oleh  Bupati  terpilih Orient  Patriot  Riwu  Kore  sudah  diawali  dengan  itikad  tidak  baik  oleh  yang bersangkutan  dengan  menggunakan  status  kewarganegaraan  ganda  yang  jelas melanggar asas monopatride . Selain hal itu, tidak ada niat baik oleh Orient Patriot Riwu Kore yang menjadi warga negara Indonesia, namun masih menerima status kewarganegaraan  Amerika  Serikat  (AS).  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh Zudan  Arif  Fakhrulloh,    Direktur  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  yang  mengatakan  bahwa  sebenarnya Orient Patriot Riwu Kore tercatat dalam system kependudukan sebagai WNI tahun 1977.  Menurut Zudan, pada 28 Agustus 2018 Orient Patriot Riwu Kore melakukan perekaman e-KTP di Jakarta Utara dengan alamat Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok. Kemudian pada 10 Desember 2019, Orient Patriot Riwu Kore pindah ke Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Nomor :  SKPWNI/3172/101220190096.    Kemudian  yang  bersangkutan  mengajukan permohonan pindah lagi dari Jakarta Selatan pindah ke Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan  Oebobo,  Kota  Kupang.  Melalui  surat  yang  bersangkutan  ditujukan kepada  Kepala  Suku  Dinas  Dukcapil  Jakarta  Selatan  pada  tanggal  30  Juli  2020 perihal permohonan penerbitan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Wara Negara Indonesia), yang akhirnya pada tanggal 3 Agustus 2020 diterbitkan SKPWNI untuk Orient  Patriot  Riwu  Kore  dengan  Nomor  :  SKPWNI/3174/03082020  dari  Jakarta Selatan  ke  Kupang,  NTT.  Berdasarkan  riwayat  dalam  database  kependudukan, Orient  Patriot  Riwu  Kore  masih  tercatat  sebagai  Warga  Negara  Indonesia. Namun ternyata Orient Patriot Riwu Kore memiliki 2 (dua) Paspor yakni Paspor AS dan Paspor Indonesia, yang dikeluarkan pada April 2019. Sementara kepimilikan Paspor  AS,  dikatakan  oleh  Zudan,  berdasarkan  pengakuan  Orient,  dibuat  tanpa melepas Paspor WNI. Oleh sebab itulah maka Zudan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient  Patriot  Riwu  Kore.    Sementara  informasi  yang  diperoleh  bahwa  memang benar  yang  bersangkutan  pernah  memiliki  Paspor  negara  Amerika  Serikat  (AS) tanpa  melepas  status  kewarganegaraan  Indonesia.    Hal  ini  tentu  saja  harus ditegaskan sanksi yang dijatuhkan kepada Orient Patriot Riwu Kore apabila terbukti
sebagai  warga  negara  Amerika  Serikat  (AS),  maka  semua  dokumen kependudukannya akan dibatalkan oleh Disdukcapil.
Keempat, Ketua Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)    Abhan  mengatakan  bahwa pihaknya tidak merasa kecolongan atas munculnya kasus dugaan kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore. Hal ini disampaikan karena Bawaslu  Sabu  Raijua  telah    meminta  kepada  KPU  Sabu  Raijua  untuk  memeriksa keabsahan dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati sejak 5 September 2020. Ditegaskan  oleh  Abhan  bahwa  Bawaslu  merasa  tidak  pernah  kecolongan,  akan tetapi hal ini merupakan langkah  aktif yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu ketika ada  dugaan  penggunaan  kewarganegaraan  ganda (bipatride) oleh  Orient  Patriot Riwu Kore, yang juga berkewarganegaraan Amerika Serikat. Oleh sebab itu maka Bawaslu melakukan beberapa tindakan, yakni pada saat yang sama Bawaslu juga melayangkan  surat  kepada  Kepala  Kantor  Imigrasi  Provinsi  NTT  untuk  meminta data kewarganegaraan dari bakal calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua. Surat tersebut  telah  dijawab  yang  isinya  menjelaskan  bahwa  calon  bupati  dan  wakil bupati Sabu Raijua adalah benar Warga Negara Indonesia. Namun surat tersebut ditarik kembali oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI pada tanggal 15 September 2020 dengan  alasan  kantor  Imigrasi  masih  dalam  proses  koordinasi  dengan  instansi terkait  dalam  rangka  mempelajari  dan  mendalami  status  kewarganegaraan  dari calon  bupati  atas  mana  Orient  Patriot  Riwu  Kore.  Selain  itu  Bawaslu  juga mengirimkan surat kepada Direktorat lalu lintas Keimigrasian perihal permintaan data kewarganegaraan namun hingga saat ini belum ada jawaban.
Kelima, ada opsi yang diajukan kepada pemerintah berkaitan dengan perjalanan politik  Orient  Patriot  Riwu  Kore  (Orient)  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah tahun 2020 di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat menarik untuk bahan kajian perbaikan hukum. UU Pemilihan Kepala Daerah serta bagi Para Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Pemerintahan dalam rangka pengembangan hukum di masa yang akan datang. Kasus yang terjadi pada Orient Patriot  Riwu  Kore  memperlihatkan  bahwa  UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Pemilihan Kepala Daerah mengalami ruang yang kosong atau kekosongan hukum. Hal  ini    terlihat  ketika  muncul  keadaan  baru  atau  hal  yang  baru  yang  sangat menentukan terkait dengan keabsahan  calon bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore  yang  pada  saat  telah  terpilih  namun  upaya  hukum  melalui  mekanisme  UU Pemilihan Kepala Daerah sudah tertutup. Kejadian ini merupakan sebuah realita, dimana  pembentuk  Undang-Undang    telah  lalai  dalam  mengantisipasi  tentang syarat batal dan upaya hukumnya,  jika terjadi “keadaan baru” atau “hal yang sangat menentukan”  ketika  bupati  terplih  sudah  ditetapkan  dan  belum  dilantik.    Hal  itu disampaikan  oleh  Koordinator  Tim  Pembela  Demokrasi  Indonesia  (TPDI),  Petrus Selestinus, (Sabtu, 13/2/2021).  Dalam kasus Orient Riwu Kore, Petrus mengatakan bahwa keadaan baru yang sangat menentukan dimaksud adalah dengan munculnya surat keterangan dari Kedutaan Besar AS yang menyebutkan bahwa Orient Patriot Riwu  Kore  berkewarganegaraan  AS,  disaat  semua  upaya  adminstrasi  dan  upaya hukum yang tersedia menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah tertutup. Menurut Petrus, hal itu tidak tersedia lagi upaya hukum dan waktu  untuk  menilai  melalui  rezim  Hukum  Acara  UU  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  tersebut.  Karena  UU  Pemilihan  Kepala  Daerah tersebut tidak mengatur mekanisme penyelesaian jika terjadi suatu keadaan baru
yang bersifat menentukan, maka muncul kemudian di tahap injury time , sehingga perlu adanya langkah bijak dan diskresi untuk meyelesaikan masalah Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore.
Keenam, Bupati  terpilih  Orient  Patriot  Riwu  Kore  menanggapi  polemik  status kewarganegaraannya sebagai warga negara AS, mengakui bahwa dirinya memang sempat memiliki paspor AS selama 20 tahun saat bekerja di Amerika Serikat, namun status  sebagai  warga  negara  asing  saat  ini  sudah  dilepaskannya  menyusul pencalonan dirinya sebagai calon Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal  ini  bertentangan  dengan  pernyataan  kedutaan  Besar  AS  yang  menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore yang dinyatakan bahwa pada saat pencalonan yang bersangkutan ternyata berkewarganegaraan AS.  Hal ini yang menunjukkan bahwa pada saat Orient Patriot Riwu Kore mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Sabu Raijua tidak menununjukkan itikad baik, nampak jelas adanya niat yang buruk dengan memanfaatkan status kewarganegaraan ganda yang dimilikinya, yakni yang bersangkutan sebagai Warga Negara Indonesia dan juga warga negara AS,  di mana status  dobel  kewarganegaraan  ini  tidak  dikenal  dalam  UU  Kewarganegaraan Republik  Indonesia.    Hal  ini  yang  patut  disayangkan  kepada  Orient  Patriot  Riwu Kore yang memiliki siasat mendua dan adanya unsur penipuan dalam menggunakan status kewarganegaraan ganda untuk kepentingan pribadi dalam meraih  jabatan sebagai Bupati terpilih Sabu Raijua dalam pemilihan kepala daerah pada pemilihan kepala  daerah  serentak  tahun  2020.  Pemilikan  status  kewarganegaraan  AS  yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya  sebagai  Warga  Negara  Indonesia,  karena  asas monoptaride yang dianut dalam UU Kewarganegaraan Republik Indonesia.  Apabila Orient Patriot Riwu  Kore  kehilangan  kewarganegaraan  Indonesia,  maka  sebagai  Bupati  terpilih pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan sendirinya gugur.  Hal ini  sama  dan  senada  dengan    Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  telah menganulir hasil pemilihan Bupati terpilih Oreint Patriot Riwu Kore yang meraih suara  terbanyak  dalam  ajang  Pilkada    Kabupaten  Sabu  Raijua  Provinsi  Nusa Tenggara Timur (NTT). (jpnn.com).
Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam sidang pleno MK menyatakan diskualifikasi pasangan calon Nomor 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman  dengan  didampingi  oleh  delapan  hakim  konstitusi  lainnya.  Dalam  amar putusannya,  MK  membatalkan  empat  keputuasan  KPU  Kabupaten  Sabu  Raijua (Termohon),    dan  selanjutnya  MK  memerintahkan  (Termohon)  untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 Nikodemus N.Rihi dan Yohanis Uly Kale serta Pasangan Calon Nomor urut 3 Takem Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.  Selanjutnya MK  memerintahkan  pemungutan  ulang  tersebut  dilaksanakan  dalam  tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan yakni Kamis, tanggal 15/4/2021.
Pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, bahwa MK menemukan  fakta  hukum  bahwa  Orient  Patriot  Riwu  Kore  mempunyai  2(dua) paspor  yaitu  paspor  Republik  Indonesia  Nomor  :  X746666    yang  berlaku  1  April
2019 s/d 1 April 2024 sesuai keterangan Ditjen Imigrasi Kemenhukham dan paspor Amerika  Serikat  Nomor  :  574900485  yang  berlaku  10  Juli  2017  s/d  9  Juli  2027. Bahkan  sebelumnya  Orient  Patriot  Riwu  Kore  juga  memegang  paspor  Amerika Serikat  Nomor  :  430562714  yang  berlaku  11  Agustus  2007  sampai  dengan  10 Agustus  2017.  Selanjutnya  kepemilikan  paspor  Amerika  Serikat  maupun  paspor negara asing lainnya, jika merujuk pada Pasal 23 huruf h junctis huruf a dan huruf b UU Nomor 12 Tahun 2006 membawa konsekuensi bahwa Orient Patriot Riwu Kore seharusnya  secara  serta  –merta  kehilangan  statusnya  sebagai  Warga  Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme sdministratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih  lagi dengan diterbitkannya paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore  (berlaku  2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika  Serikat  sebelumnya  pada  2017.    Terbitnya  paspor  tersebut  menurut Mahkamah  Konstitusi  membuktikan  bahwa  yang  bersangkutan  sebagai  warga negara Amerika Serikat. Kemudian setelah terbitnya paspor Amerika Serikat, Orient Patriot Riwu Kore memperoleh paspor Republik Indonesia yang berlaku sejak 2019 s/d  2024.    Dalam  persidangan  terungkap  fakta  bahwa  dalam  upaya  memperoleh paspor Republik Indonesia, yang bersangkutan kepada petugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah menerangkan  atau  tidak  mengakui  bahwa  Ia  sebagai  pemegang  paspor  Amerika Serikat.  Informasi yang tidak lengkap ini menjadi dasar KJRI  Los Angeles untuk menerbitkan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  (SPLP)  atas  nama  Orient  Patriot Riwu  Kore  dengan  status  sebagai  WNI,  sebagai  dokumen  pengganti  paspor  bagi yang  bersangkutan  ketika  memasuki  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dengan tujuan untuk mengurus paspor Republik Indonesia. Orient Patriot Riwu Kore masuk ke  Indonesia  mempergunakan  SPLP  tersebut  dan  dijadikan  dasar  pengajuan pembuatan paspor Republik Indonesia yang baru di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Dalam  persidangan  terungkap  bahwa  Orient  menggunakan  alasan  yang  berbeda ketika  mengajukan  permohonan  pembuatan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Jakarta Selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI di Los Angeles. Perbedaan alasan Orient kepada KJRI Los Angeles adalah Green card miliknya sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan. Hal  yang  berbeda  ketika  diutarakan  Orient  Patriot  Riwu  Kore  kepada  Kantor Imigrasi  Jakarta  Selatan  yang  beralasan  bahwa  paspor  Republik  Indonesia  yang dimiliknya  telah  hilang.    Fakta  tersebut  sekaligus  membuktikan  bahwa  Orient Patriot  Riwu  Kore  tidak  pernah  jujur  menyangkut  status  kewarganegaraannya termasuk  tidak  mengakui  status  kewarganegaraan  tersebut  ketika  mendaftar sebagai  Calon  Bupati  Sabu  Raijua  dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.  Demikian halnya ketika yang bersangkutan pada tanggal 4 Agsutus 2020 mengajukan permohonan pelepasan kewrganegaraan Amerika Serikat, hal ini tidak secara terus terang disampaikan kepada Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Sabu Raijua.
Ketujuh , Apabila Pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon  bupati  Sabu  Raijua,    Provinsi  NTT,  yang  menggunakan  kewarganegaraan ganda  yakni  sebagai  warga  negara  AS  dan  Warga  Negara  Indonesia,  untuk menanggalkan  kewarganegaraan  AS,  dan  memilih  kewarganegaraan  Indonesia, tentu  hal  ini  merupakan  langkah  penyelesaian  yang  dilakukan,  sehingga  masalah
polemik  kewarganegaraan  Orient  Patriot  Riwu  Kore  akan  selesai.  Namun  karena Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  telah  menganulir  hasil  pemilihan  Bupati terpilih  Orient  Patriot  Riwu  Kore,  dan  memutuskan  untuk  dilakukan  PSU (Pemungutan  Suara  Ulang),  maka  PSU  harus  dilakukan  berdasarkan  putusan  MK tersebut dan untuk pelakasanaan PSU direncanakan pada tanggal 4 Juli 2021.  Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan penetapan Bupati Sabu Raijua Provinsi NTT, Orient Patriot  Riwu  Kore  harus  dicabut  dan  tidak  bisa    dilantik.    Selanjutnya  Jimly Assiddiqie  menyampaikan  hal  ini  menyusul  kontroversi  status  kewarganegaraan yang bersangkutan yang ternyata masih berstatus warga negara Amerika Serikat, sehingga sebagai konsekuensinya pelantikan mesti diisi oleh wakilnya. “WNA tidak boleh  di-SK-kan  dilantik,  Oleh  sebab  itu  maka  buktinya  diperoleh  pada  tahapan apapun sebelum ditetapkan final, maka pejabat yang bersangkutan wajib mencoret namanya  dari  penetapan  pejabat  resmi  dan  posisinya  diisi  oleh  Wakilnya  sesuai UU”.  Hal yang senada juga disampaikan oleh Mantan Komisioner KPU periode 2021- 2017, Haidar Nafis Gumay yang juga meminta Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk membatalkan penetapan bupai terpilih Sabu Raijua. Hal ini   berkaitan dengan salah  satu  persyaratan  pencalonan  kepala  daerah  adalah  untuk  warga  negara Indonesia  (WNI)  sehingga  pencalonan  Orient  Patriot  Riwu  Kore  dinilai  secara otomatis  sudah  batal  demi  hukum.    Selanjutnya  setelah  Bawaslu  mendapat kepastian  mengenai  status  kewarganegaraan  yang  bersangkutan,  Bawaslu mengeluarkan  saja  rekomendasi  ke  KPU  untuk  membatalkan  penetapan. Berdasarkan salah satu syarat pencalonan itu, yakni Calon yang mendaftarkan diri pada  pemilihan  kepala  daerah  berdasarkan  UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Pemilihan  Kepala  Daerah,  harus  berkewarganegaraan    Warga  Negara  Indonesia (WNI).  Namun  ternyata  Orient  Patriot  Riwu  Kore  adalah  seorang  Warga  Negara Asing.
Delapan, menurut Cornelis, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan  Barat  I  menyatakan  bahwa  terkait  status  kewarganegaraan  ganda Bupati  terpilih  Sabu  Raijua,  Orient  Patriot  Riwu  Kore  yang  menggunakan kewarganegaraan ganda dalam mandaftarkan diri sebagai Bakal calon Bupati Sabu Raijua. Menurut Cornelis, yang menyatakan bahwa banyak pihak yang menyalahkan KPU,  Bawaslu,  Dukcapil,  ataupun  menyalahkan  Pihak  lain  yang  terkait  dengan polemik  Orient  Patriot  Riwu  Kore.  Sebenarnya  kesalahan  yang  fatal  terjadi  itu semata-mata murni kesalahan Orient Patriot Riwu Kore, karena yang bersangkutan tidak memberikan data dengan jujur.  Apabila Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua tidak  jujur,  dengan  memberikan  data  dengan  tidak  jujur,  baik  itu  data  pada  RT (Rukun Tetangga), Desa/Lurah, Camat sampai kepada Dukcapil, maka Orient Patriot Riwu Kore yang bertanggungjawab terhadap terjadinya polemik tentang kasus yang bersangkutan. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang administrasi kependudukan, disebabkan yang bersangkutan memberikan keterangan Palsu.
Sembilan, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo menilai tentang  polemik  status  kewarganegaraan  ganda  pada  pendaftaran  calon  Bupati Sabu Raijua,  Orient Patriot Riwu Kore merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu masalah akurasi data (data yang akurat). Hal ini merupakan  sebuah  akibat  kelalaian    dari  bangsa  Indonesia  karena  lemahnya administratif.  Beliau menyampaikan bahwa betapa pentingnya untuk melakukan perbaikan  administrasi  dan  data  kependudukan  di  masa  mendatang.  Pentingnya
sinergi antar lembaga negara, termasuk KPU untuk melakukan perbaikan data –data tersebut  sehingga  data  menjadi  kekuatan  kita  untuk  mengkoreksi  kebijakan- kebijakan  negara,  selain  juga  lemahnya  administrasi  dan  pengelolaan  data. Ketidakmampuan kita secara tepat dan cepat untuk mengantisipasi, sehingga untuk kedepannya dengan kemajuan Teknologi IT hal tersebut dapat diatasi.  Oleh sebab itu  masalah  yang  berkaitan  dengan  problem  mendasar  mengenai  data kewarganegaraan segera diperbaiki. Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan selalu muncul.
Sepuluh, Pendapat lain dimunculkan oleh DPP Partai Demokrat yang mendorong Mendagri  untuk  menggunakan  kewenangannya  melantik  Bupati  terpilih  Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore. Mengingat proses Pilkada Sabu Raijua itu sudah berjalan dan sudah ditetapkan secara legal. Jika setelah itu ada proses hukum, maka akan ditindaklanjuti secara hukum, halini disampaikan oleh Agustinus Tamo Mbapa saat  diskusi  yang  digelar  di  Rumah  Kebudayaan  Nusantara  (RKN)  di  Jakarta, Selasa(9/2/2021).  Pasangan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan Thobia Uly diusung partai Demokrat dan PDI Perjuangan.  Selanjutnya menurut Agustinus, peristiwa Orient Patriot Riwu Kore memperlihatkan situasi negara memang dalam hal  adminintrasi  kenegaraan  sedang  dipertanyakan.  “Pertanyaannya  dengan gonjang-ganjing bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mencabut kewarganegaraan Oreint Patriot Riwu Kore, maka pihaknya juga bertanya, ketika Bawaslu berkirim surat kepada Kemekumham, mengapa tidak dijawab secara tegas, sehingga tidak menimbulkan polemik baru”.
Sebelas , Dalam  sidang  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  diselenggarakan  pada Kamis,  15/4/2021  menguraikan  tentang  konsekuensi  ketidakabsahan  pasangan calon  terhadap  hasil  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Sabu  Raijua Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa batalnya  Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten  Sabu  Raijua  Tahun  2020,  sementara  pasangan  tersebut merupakan  pasangan  calon  terpilih,  telah  mengakibatkan  kekosongan  posisi peringkat  pertama  dalam  hal  perolehan  suara.  Kekosongan  demikian,  menurut Mahkamah Konstitusi tidak bisa begitu saja diisi dengan cara menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih. Mengingat perolehan suara  (yang menunjukkan dukungan pemilih)  dalam pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Sabu  Raijua  Tahun  2020  tersebut kepada  ketiga  pasangan  calon.  Pertimbangan  demikian  disampaikan  demi  untuk meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak  akan  terpilih  dan  memimpin  Kabupaten  Sabu  Raijua,  maka  Mahkamah Konstitusi  berpendapat  harus  dilakukan    Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  dalam pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Sabu  Raijua  Tahun  2020. Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  dalam  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan 2(dua) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1  Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan Pasangan Nomor Urut 3 Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.
Sebelumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan  Wakil  Bupati    Terpilih  dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Sabu  Raijua  Tahun  2020  tertanggal  23  Januari  2020,  oleh  Mahkamah  Konstitusi bahwa keputusan tersebut tidak lahir dengan sendirinya karena telah ada proses dan  tahapan  yang    dilalui  sebelumnya.  Berpedoman  dari  surat  konsul  Jenderal Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  di  Indonesia  bertanggal  1  Februari  2021, dinyatakan  bahwa  benar  adanya  jika  Orient  Patriot  Riwu  Kore berkewarganegaraan  Amerika  Serikat.  Surat  tersebut  merupakan  jawaban  atas surat  Bawaslu  Kabupaten  Sabu  Raijua  dengan  nomor  :  136/K.Bawaslu- SR/HK.0021/IX/2021,  dengan  demikian  maka  secara  formal  pemenuhan  syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati menjadi cacat hukum. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jum’at, 16/4/2021).
Duabelas, Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  Pemilihan  Kepala  Daeran  Kabupaten Sabu Raijua, sebagai tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan yang dilaksanakan pada Kamis, 15/4/2021 telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2021.  Pasangan calon petahana Nik Rihi Heke-anis Uly Kale mendapatkan suara unggul sementara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua.  Pemungutan  Suara  Ulang  digelar  usai    Bupati  dan  Wakil Bupati  terpilih  Orient  Patriot  Riwu  Kore  dan  Thobias  Uly  didiskualifikasi  terkait persoalan  status  kewarganegaraan  ganda.  Dalam  dokumen  yang  diterima CNNIndonesia.com, jumlah  suara  yang  sudah  masuk  mencapai  39.635  suara  atau 71,92% . Sebanyak 38.965 suara dinyatakan sah, sedangkan 679 suara lainnya tidak sah.      Pemungutan  suara  ulang  untuk  sementara  dimenangkan  oleh  Pasangan Petahana  yaitu Pasangan nomor urut 1 Rihi Heke-Uly Kale.
Tigabelas, Penetapan calon terpilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  2020  di  Kabupaten  Sabu  Raijua  belum dilakukan  karena  menunggu  keputusan  Mahkamah  Konstitusi.  ( Merdeka.com. Selasa,27/7/2021). Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  Yosafat  Koli.  Selanjutnya  beliau mengatakan  bahwa  masih  menunggu  surat  pembertiahuan  dari  Mahkamah Konstitusi,  sehingga  menjadi  dasar  untuk  pleno  penetapan  calon  terpilih  PSU Kabupaten Sabu Raijua. Mengingat PSU telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021, maka untuk penetapan calon terpilih PSU Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di  Kabupaten  Sabu  Raijua.  KPU  mencatat  bahwa  berdasarkan  rapat  pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara, jumlah suara terbanyak dalam PSU tersebut diperoleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 yaitu Nikodemus N  Rihi  Heke  dan  Yohanes  Uly  Kale  sebanyak  21.847  suara.  Sementara  pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Yaitu Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba yang meraih 17.143 suara. Selanjutnya oleh Yosafat Koli menjelaskan bahwa PSU tersebut telah berjalan dengan lancar dan KPU daerah telah melaporkan hasil rekapitulasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tembusan KPU dan Bawaslu di tingkat pusat.  Pleno penetapan calon terpilih akan dilakukan setelah adanya pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa tidak ada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

## PENUTUP Kesimpulan
1. Pelanggaran  terhadap  syarat  ketentuan  pendaftaran  bagi  calon  kepala daerah  yang  harus  seorang  Warga  Negara  Indonesia  telah  dilanggar  oleh Orient  Patriot  Riwu  Kore,    karena  yang  bersangkutan  selain  berstatus sebagai Warga Negara Indonesia juga  memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga pendaftarannya sejak awal sudah cacat hukum. OLeh sebab itu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat  menerbitkan  Surat  Keputusan  (SK)  tentang  kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf h Undang- Undang Kewarganegaraan karena Orient Patriot Riwu Kore masih menjadi warga  negara  Amerika  Serikat  (AS)  karena  telah  melakukan  pelanggaran terhadap asas monopatride (asas kewarganegaraan tunggal).
2. Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu  Kore menunjukkan  adanya  persoalan  tentang  kewarganegaraan  ganda  yang dimiliki oleh yang bersangkutan,  menjadikan permasalahan bahwa terjadi lemahnya  sistem  kependudukan  di  negara  Indonesia.  Hal  ini  menjadi permasalahan yang harus  diselesaikan dengan melakukan perbaikan dalam sistem data kependudukan.
3. Status  kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore mengakibatkan bahwa yang bersangkutan terancam kehilangan status  kewarganegaraannya  sebagai  Warga  Negara  Indonesia  Hak  Politik Orient  Patriot  Riwu  Kore    menjadi  gugur.  Oleh  karenanya  apabila  yang bersangkutan  ingin  memperoleh  kembali  hak  politiknya,  maka  Ia    harus melepaskan  status  kewarganegaraan  Amerika  Serikat  (AS)  apabila  ingin menjadi  Warga Negara Indonesia.
4. Kemenangan yang diraih oleh Bupati terpilh Orient Patriot Riwu Kore bisa dibatalkan  atau  dianulir  kerena  memang  secara  Undang-Undang  yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
5. Putusan MK dengan menganulir hasil pemilihan yang memenangkan Bupati terpilih  Orient  Patriot  Riwu  Kore  merupakan  putusan  yang  dibenarkan, karena  sejak  awal  pendaftaran  calon  pemilihan  kepala  daerah  yang dilakukan  oleh  Bupati  terpilih  Orient  Patriot  Riwu  Kore  sudah  diawali dengan  itikad  tidak  baik  oleh  yang  bersangkutan  dengan  menggunakan status  kewarganegaraan  ganda  yang  jelas  melanggar  asas monopatride. Selain hal itu, tidak ada niat baik oleh Orient Patriot Riwu Kore yang menjadi warga negara Indonesia, namun masih menerima status kewarganegaraan Amerika  Serikat  (AS).  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dengan  putusan  Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam sidang pleno MK menyatakan diskualifikasi pasangan  calon  Nomor  2  Orient  Patriot  Riwu  Kore  dan  Thobias  Uly  dari kepesertaannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua  Tahun  2020.  Selanjutnya  MK  memerintahkan  pemungutan  ulang tersebut  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  60  (enam  puluh)  hari  kerja sejak  putusan  diucapkan  yakni  Kamis,  tanggal  15/4/2021.  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir hasil pemilihan Bupati terpilih Orient  Patriot  Riwu  Kore,  dan  memutuskan  untuk  dilakukan  PSU
(Pemungutan Suara Ulang), maka PSU harus dilakukan berdasarkan putusan MK tersebut dan untuk pelakasanaan PSU direncanakan pada tanggal 4 Juli 2021.
6. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  Sabu  Raijua  Tahun  2020  dengan  hanya  menyertakan  2(dua) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1  Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan Pasangan Nomor Urut 3 Takem Irianto Radja Pono dan  Herman  Hegi  Radja  Haba.  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  Pemilihan Kepala  Daeran  Kabupaten  Sabu  Raijua,  sebagai  tindaklanjut  putusan Mahkamah  Konstitusi  dalam  persidangan  yang  dilaksanakan  pada  Kamis, 15/4/2021  telah  diselenggarakan  pada  tanggal  4  Juli  2021.    Pemungutan suara ulang untuk sementara dimenangkan oleh Pasangan Petahana  yaitu Pasangan nomor urut 1 Rihi Heke-Uly Kale.
7. Penetapan calon terpilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  2020  di  Kabupaten  Sabu  Raijua  belum dilakukan karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya untuk  penetapan  calon  terpilih  akan  dilakukan  setelah  adanya pemberitahuan  dari  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  menyatakan  bahwa tidak ada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

## Rekomendasi
1. Pemerintah bersama DPR RI segera untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni UU Nomor : 10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya yang  mengatur  tentang  Syarat  Calon  Kepala  Daerah  dengan  maksud agar  untuk  di  masa  yang  akan  datang  permasalahan  tentan  status kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah tidak terulang kembali.
2. Pemerintah  harus  dan  berkepentingan  dalam  mengambil  tindakan tegas dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan dengan penggunaan status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore dalam mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam  pemilihan  kepala  daerah  serentak  yang  dilaksanakan  tahun 2020.
3. Syarat  administrasi  kepemiluan  yang  ditangani  KPU,  Bawaslu,  dan Kementerian Dalam Negeri, maka kasus Bupati terpilih Orient Patriot Riwu  Kore  makin  memperjelas  mengenai  betapa  pentingnya  sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda oleh Pemerintah
4. Pentingnya  untuk  melakukan  perbaikan  administrasi  dan  data kependudukan  di  masa  mendatang,  dan  dijalin  untuk    sinergi  antar lembaga negara, termasuk KPU dalam melakukan perbaikan data –data tersebut,    sehingga  data  menjadi  kekuatan    untuk  mengkoreksi kebijakan-kebijakan  negara,  selain  juga  lemahnya  administrasi  dan pengelolaan  data.    Ketidakmampuan  secara  tepat  dan  cepat  untuk
mengantisipasi,  sehingga  untuk  kedepannya  dengan  kemajuan Teknologi IT hal tersebut dapat diatasi.

## Daftar Pustaka
Buku : Asshidiqie, Jimly,  2011 ,  Pengantar Ilmu   Hukum Tata Negara , Jakarta: Rajawali Pers
----------------------,  2015, Pokok  –pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi , Jakarta, Cetakan  Kedua.
----------------------,  2015, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-pilar  Demokrasi , Penerbit:Jakarta Press. ---------------------,  2014, Format Kelembagaan  Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam  UUD  1945, Penerbit : Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta. ---------------------, 2015, Konstitusi Dan Konstitusionalisme   Indonesia, Penerbit : Sinar Grafika,  Jakarta. Budiarjo, Miriam,  1980 , Dasar-dasar Ilmu Politik , Penerbit; Gramedia, Jakarta.
Buyung  Nasution,  1995, Adnan, Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  Di Indonesia , Penerbit: Grafiti, Jakarta.
Farida  Indrati,  Maria, Ilmu  Perundang-undangan:  Dasar-dasar  dan Pembentukannya, Penerbit: kanisius, Yogyakarta,  tanpa Tahun
Mahfudz  MD,  Moh,  1993, Demokrasi  dan  Konstitusi  Di  Indonesia , Penerbit: Liberty,  Yogyakarta.
Padmo  Wahyono,  2017, Demokrasi  Politik  Indonesia,  dalam  Rush  Karim  dan Fauzi, Penerbit:   Bumi Aksara, Jakarta.
Winarno  Surahmad,  2012 ,  Demokrasi  dan  Pemilu, Penerbit  :  Puslitbanjari. Surakarta.
Zamroni ,                  2011, Pendidikan Untuk Demokrasi, Penerbit: Bigraf Publishing, Yogyakarta.
-----------------------,
2011, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat
Multikultural, Penerbit : Gavin Kalam Utama, Yogyakarta.

## Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  Tentang Pemilihan Umum.
Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-  Undang Nomor 1 Tahun 2015  Tentang   Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,    Bupati  dan Wali Kota  Menjadi Undang-Undang.
PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang  Pencalonan Kepala Daerah.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Glery  Lazuardy,  2006,” Status  Kewarganegaraan  Ganda  Dilihat  dari  Perspektif Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia ”, Jurnal Hukum, Vol.2, No.1, September 2020.
Novianti, “ Perspektif  Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda ”,   Jurnal Info Singkat Vol.XII No.4/IIPuslit/Februari 2021.

## Internet/Website
1. “Bupati Sabu Raijua, Terpilih  Ternyata Warga Negara AS, Ketua Komisi II DPR RI : Kecolongan”, 4 Februari
2021,https://nasional.kompas.com/02/04/11403181/bupati  –sabu-raijua- terpilih-ternyata-wn-as-ketua-komsi-ii-dpr-kecolongan”,diaksses  11  Maret 2021.
2. Menyoal  status  Kewarganegaraan  Ganda  Bupati  Sabu  Raijua  Terpilih”,  6 Februari 2021, https://nasional.kompas.com/m e n y o a l –s t a t u s – k e w a r g a n e g a ra an – g a n d a- bupati –sabu-raijua-terpilih?, diakses 12 Maret 2021.
3. “Polemik  Kewarganegaraan  Bupati  Sabu  Raijua,  Berstatus  WNI  dan  Punya Paspor  AS”,  4  Februari  2021, https://n a  s  I  o  n  a  l.  k  o  m  p  a  s.  c  o m/read/2021/02/04/08112891/polemic-kewarganegaraan-bupati-sabu- raijua-berstatus-wni-dan-punya paspor-as?, diakses 12 Maret 2021.