## Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama

## Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi
Ghea Tyagita Cahyasabrina, Atik Winanti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia gheatyagitacahya@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  yang  dapat  ditanggung  oleh  pemberi nama  dalam  perjanjian  pinjam  nama  terhadap  peminjam paylater yang  wanprestasi  dan  bentuk perlindungan hukum bagi pemberi nama dalam kasus wanprestasi oleh peminjam paylater . Metode pembayaran paylater menjadi  metode  pembayaran  yang  popular  dimasyarakat,  tetapi  dalam penggunaanya  kerap  kali  ditemukan  penyalahgunaan  yakni  terjadi  pinjam  nama  penggunaan paylater ,  yang  mana  pinjam  nama  ini  dilakukan  secara  lisan  atas  dasar  kepercayaan  yang  tidak jarang  menimbulkan  wanprestasi. Penelitian ini  menggunakan  metode penelitian hukum  normatif dengan  jenis  penelitian  kepustakaan  serta  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  akibat  hukum  yang  ditimbulkan adalah  debitur  atau  pihak  pemberi  nama  harus  bertanggung  jawab  penuh  jika  terjadi  wanprestasi oleh  pihak  ketiga,  karena  pihak  penyedia paylater tidak  peduli  dengan  siapa  mengikatkan  diri selagi  syarat  dalam  perjanjian  terpenuhi,  selain  itu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemberi pinjam  nama  penggunaan paylater ini  tidak  secara  khusus  diatur  dalam  perundang-undangan, adapun  perlindungan  yang  dapat  dilakukan  yakni  dengan  cara  melakukan  musyawarah  secara kekeluargaan untuk meminta pemenuhan kewajiban disertai dengan ganti rugi.
Kata kunci: Paylater ; Pinjam Nama; Wanprestasi

## Abstract
The purpose of this research is to determine the legal consequences that can be borne by the giver of the name in the nominee agreement against defaulting paylater borrowers and the form of legal protection  for  the  name  giver  in  cases  of  default  by  paylater  borrowers.  The  paylater  payment method is a popular payment method in the community, but in its use abuse is often found, namely borrowing names, where borrowing names is done orally on the basis of trust which often results in default. This research uses normative legal research methods with the type of library research and uses statue approach and conceptual approach. The results of the study show that due to the insistence on norms, the legal consequences that arise are that the debtor or the party giving the name must be fully responsible if a default occurs by a third party, because the payment provider does not care who binds himself while the terms of the agreement are agreed, other than that the form Legal protection for lenders for the use of later payments is not specifically regulated in laws and regulations, while protection can be carried out, namely by holding amicable deliberations to ask for the fulfillment of obligations accompanied by compensation.
Keywords: Default; Nominee Agreement; Paylater

## 1. PENDAHULUAN
Di  era  digital  ini  jual  beli  secara  online  dapat  diakses  dengan  cepat menggunakan smartphone, hal tersebut menjadi kemudahan sehingga masyarakat dapat  dengan  leluasa  berbelanja  tanpa  harus  datang  langsung  ke  toko.  Sehingga dapat dikatakan e-commerce menjadi  gerakan ekonomi baru di bidang teknologi. Dalam perdagangan umum, transaksi e-commerce menciptakan aliansi antar pihak untuk  memberikan  suatu  prestasi. 1 Seiring  perkembangan,  metode  pembayaran yang  disediakan  di e-commerce menjadi  bervariasi.  Salah  satu  metode pembayaran  yang  akhir-akhir  ini  digemari  masyarakat  adalah  metode paylater . Paylater adalah  metode  pembayaran  secara  kredit  dengan  sistem  penalangan terlebih  dahulu  oleh  penyedia  layanan  terhadap  tagihan  pengguna  di  merchant. Selanjutnya, pengguna diberikan jangka  waktu  untuk  membayar cicilan terhadap tagihan  yang  sedang  berjalan  pada  aplikasi paylater ,  dengan  jangka  waktu  yang ditentukan berkisar 14 sampai 30 hari. 2
Metode  pembayaran paylater digemari  oleh  masyarakat  terlebih  karena dapat  diakses  dengan  persyaratan  yang  tidak  sulit.  Masyarakat  memanfaatkan paylater sebagai  pengisi  kebutuhan  dan  keinginan  mereka.  Dapat  ditarik  contoh dari  salah  satu  aplikasi e-commerce yang  paling  digemari  masyarakat  yaitu Shopee , persentase pengguna paylater pada tahun 2020 menduduki angka 1,27juta dengan  akumulasi  pemakai  sebanyak  67%  atau  berkisar  850  ribu  pengguna dengan total dana mencapai hampir Rp 1,5 Triliun. 3 Lalu berdasarkan hasil survei oleh DailySocial pengguna meningkat menjadi 78,4% disepanjang tahun 2021. 4
Terjadinya  peningkatan  terhadap  penggunaan paylater dapat  menimbulkan permasalahan.  Permasalahan  yang  timbul  adalah  karena  proses  verifikasi  yang mudah  sehingga  eksistensinya  sering  kali  disalahgunakan  dengan  dilakukan pinjam  nama  oleh  pihak  ketiga.  Perjanjian  pinjam  nama  merupakan  suatu perikatan  antara  dua  orang  yang  mana  pihak  satu  meminjam  nama  dari  pihak lainnya agar dapat memiliki suatu benda. 5 Penyebab terjadinya perjanjian pinjam nama  pada  penggunaan paylater diantaranya  adalah  adanya  rasa  tidak  enak  jika menolak,  adanya  tawaran  mengenai  imbalan  kepada  yang  meminjamkan  nama, atau  bahkan  sipeminjam  nama  sudah  tidak  bisa  mengakses paylater karena namanya  sudah  masuk  kedalam  daftar  hitam  karena  kredit  macet  pada  Bank Indonesia.
1 Andriyanto  Adhi  Nugroho,  Atik  Winanti,  and  Surahmad  Surahmad,  “Personal  Data  Protection  in Indonesia:  Legal  Perspective,” International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious  Understanding 7, no. 7 (2020): 183, https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1773.
2 Ah Khairul Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2020): 16–30.
3 Rahmatika  Sari,  “Pengaruh  Penggunaan  Paylater  Terhadap  Perilaku  Impulse  Buying  Pengguna  E- Commerce  Di  Indonesia,” Jurnal  Riset  Bisnis  Dan  Investasi 7,  no.  1  (2021):  44–57, https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058.
4 Mutia  Cindy  Annur,  “Shopee  Paylater,  Layanan  Paylater  Paling  Digunakan  Pada  2021,” databoks.katadata, 2022.
5 Oriza Imanda Pratama Ismi Putri and Fatma Ulfatun Najicha, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama Antara Warga Negara Asing Terhadap Warga Negara Indonesia,” Unes Law Review 4, no. 2 (2021): 190–97, https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.222.
Perjanjian  pinjam  nama  yang  terjadi  antara  debitur  dengan  pihak  ketiga biasanya  dilakukan  secara  lisan  berdasarkan  kepercayaan  yang  berlandaskan kekeluargaan. Perjanjian ini mengandung klausul bahwa tanggung jawab terhadap pembayaran  cicilan  akan dipenuhi oleh pihak ketiga sampai terlunasi,  serta akan membayar  cicilan  dengan  tepat  waktu. 6 Permasalahan  yang  timbul  dari dilakukannya  perjanjian  pinjam  nama  ini  adalah  ketika  pihak  ketiga  melakukan wanprestasi  dengan  tidak  menjalankan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  yang termuat  pada  klausul  yang  dibuat  kedua  belah  pihak,  yang  berakibat  pada kerugian  bagi  sipemberi  nama.  Terlebih  dalam  permasalahan  ini  terdapat kekosongan  norma  hukum  karena  perjanjian  pinjam  nama  belum  diatur  secara khusus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penelitian  ini  berkaitan  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  yakni penelitian oleh Sonnia (2022), kesimpulan penelitian yakni, tanggung jawab pihak konsumen seperti yang telah disetujui oleh kedua pihak pada perjanjian baku yaitu dikenakan  biaya  denda  sebesar  5%  terhitung  dari  tagihan  yang  berjalan,  akun Shopee dapat  dibekukan  sehingga  tidak  bisa  digunakan,  serta  akan  tercatat  di SLIK  OJK. 7 Kelebihan  pada  penelitian  tersebut,  menguraikan  secara  mendalam mengenai tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pengguna layanan paylater jika wanprestasi. Kekurangan dari penelitian tersebut, kurang memberikan analisis yang  komprehensif  tentang  aspek  hukum  dan  peraturan  seputar  penggunaan paylater .
Kemudian  penelitian  Kurnia  (2023)  menyimpulkan  bahwa  wanprestasi terjadi  karena  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  salah  satunya  pengguna dalam keadaan memaksa. Penyelesaian pengguna paylater yang wanprestasi dapat menggunakan  penyelesaian  secara  internal  antara  pihak  aplikasi  dan  pengguna paylater dengan  memberikan  sanksi  administratif. 8 Kelebihan  dari  penelitian tersebut,  menekankan  kepada  penyelesaian  wanprestasinya,  sehingga  cara penyelesaianya  disajikan  secara  jelas  dan  detail.  Kekurangan  dari  penelitian tersebut,  kurangnya  referensi  atau  kutipan  khusus  untuk  mendukung  informasi yang disajikan.
Selanjutnya  hasil  penelitian  dari  Putri  (2022)  adalah  pada  umumnya penyedia  jasa  tidak  bertanggungjawab  terhadap  kasus  pembobolan  akun,  hal tersebut  ditegaskan  sebagaimana  terdapat  dalam  kebijakan privacy ,  sehingga segala  kerugian  akibat  dari  pembobolan  akun  tetap  ditanggung  oleh  konsumen. 9 Kelebihan  dari  penelitian  tersebut,  menyajikan  data  dan  statistik  yang  relevan
6 Muhammad Aji Ramadhani, “Bab I Skripsi,” 2022, 1–23.
7 Sonnia,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Pengguna  Paylater  Pada  Aplikasi  Shopee  Sebagai  Bagian  Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi,” Lex Lata , no. 19 (2022): 45–59.
8 Linda Kurnia, Kartika Dewi Irianto, and Mahlil Adriaman, “Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Di Aplikasi Shopee Pay Later” 1, no. 1 (2023): 75–82.
9 Andi  Pratiwi  Yasni  Putri  and  Maskun  Ahmadi  Miru,  “PraPraktik  Penyalahgunaan  Fitur  Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online,” Amanna Gappa 28, no. 2 (2020): 64–76.
mengenai  popularitas paylater .  Kekurangan  penelitian  tersebut  hanya  berfokus pada masalah pembobolan akun saja.
Umumnya  pembahasan  mengenai  wanprestasi paylater pada  penelitian sebelumnya  lebih  condong  kepada  pihak  kedua  yang  wanprestasi,  sedangkan perbedaan  pada  penelitian  ini  yaitu  dalam  membahas  dari  sisi  debitur paylater yang  melakukan  perjanjian  pinjam  nama  penggunaan paylater dengan  pihak ketiga  yang kemudian wanprestasi. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini  yaitu untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  pemberi  pinjam  nama  agar  tidak mengalami  kerugian  baik  secara  materil  maupun  immaterial.  Serta  agar masyarakat  mengetahui  akibat  dari  perjanjian  pinjam  nama  dalam  penggunaan paylater oleh pihak ketiga.
2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  sehingga dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan pustaka sebagai sumber data penelitian.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach )  yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  peraturan perundangan  di  Indonesia, 10 dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ), yang  dilakukan  dengan  cara  memberikan  sudut  pandang  analisa  penyelesaian permasalahan  dalam  penelitian  hukum  dilihat  dari  aspek  konsep-konsep  hukum yang melatarbelakanginya. 11
Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  ini  adalah  normatif,  maka  metode pengumpulan  data  penelitian  adalah  dengan  studi  pustaka  ( library  research ) menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  dibagi  menjadi  sumber  hukum  primer seperti KUHPerdata, sumber sekunder seperti buku, jurnal, skripsi serta tesis yang berkaitan  dengan  hukum  perdata  terkhusus  hukum  perikatan,  dan  sumber  tersier seperti  internet,  media  sosial,  berita  dan  wawancara  dengan  pihak  yang  pernah melalukan  perjanjian  pinjam  nama  pada  penggunaan paylater sebagai  sumber pendukung. Penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam bentuk uraian yang merinci dan sistematis terhadap suatu kasus. 12
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Akibat Hukum Keperdataan Terhadap Pemberi Nama Dalam Perjanjian Pinjam Nama Oleh Peminjam Paylater Yang Wanprestasi
Dewasa  ini  antusiasme  masyarakat  terhadap  adanya  metode  pembayaran paylater tergolong  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena  penggunaan Paylater memiliki  beberapa  kelebihan  dan  manfaat,  selain  persyaratan  yang  diperlukan cukup  mudah  dengan  waktu  registrasi  yang  cepat, paylater dapat  menjadi penolong dikondisi darurat terlebih masa pembayaran paylater tergolong fleksibel karena banyak pilihan tenor sesuai dengan keinginan dan kemampuan pengguna,
10 Bachtiar, Metodologi Penelitian Hukum , 2018.
11 M  Hajar, Model  -Model  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukumdan  Fiqh (Pekanbaru:  Uin  Suska Riau, 2015).
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
bahkan tidak jarang offline store memberikan fasilitas dengan metode pembayaran paylater. Kemudahan  yang  ditawarkan  dalam  penggunaanya,  membuat paylater menjadi metode pembayaran yang popular di kalangan masyarakat terutama kaum muda. 13
Sistem  penggunaan paylater dilakukan  secara  elektronik  atau virtual baik dalam  verifikasi  data  maupun  kesepakatan  kontrak  perjanjian , kontrak  perjanjian elektronik  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 17, bahwa “kontrak elektronik adalah  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui  sistem  elektronik”.  Jika pengguna  memberikan  persetujuan  berupa  tanda  ceklis  pada  persyaratan perjanjian, maka pengguna dianggap setuju dengan persyaratan  yang dikeluarkan oleh  aplikasi  penyedia paylater ,  sehingga  perjanjian  tersebut  dianggap  sah  dan berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  kedua  pihak. 14 Dengan  kemudahan  dalam penggunaanya,  layanan paylater sering  disalahgunakan.  Disalahgunakan  dalam artian disini yaitu dipinjamkan kepada pihak ketiga dengan memberikan data diri seperti  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  untuk  melakukan  verifikasi  pemakaian paylater yang  mana  peminjam  nama  atau  pihak  ketiga  tidak  terikat  perjanjian secara  langsung  dengan  aplikasi paylater karena  menggunakan  identitas  orang lain, atau dilakukan pinjam nama dalam penggunaannya.
Dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya belum diatur secara khusus mengenai  perjanjian  pinjam  nama.  Perjanjian  pinjam  nama  dapat  dikelompokan ke  dalam  perjanjian  innominaat. 15 Dalam  KUHPerdata  Pasal  1319  menyatakan bahwa, “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal  dengan  suatu  nama  tertentu,  tunduk  pada  peraturan  umum  yang  termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Artinya meskipun tidak secara khusus memiliki nama,  masyarakat  atau  para  pihak  yang  ingin  membuat  perjanjian  diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan yang termuat dalam KUHPerdata.
Walaupun  tidak  diatur  secara  khusus,  akan  tetapi  perjanjian  pinjam  nama pada  penggunaan paylater terjadi  dan  berkembang  dimasyarakat.  Adanya KUHPerdata  Pasal  1313,  yang  berisi  “Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana satu pihak  atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, juga  dijadikan  dasar  dilakukannya  perjanjian  pinjam  nama  oleh  pihak  yang berkepentingan,  padahal  definisi  pada  pasal  tersebut  cenderung  tidak  jelas sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  karena  cakupannya  yang  terlalu  luas  dan tidak  menyebutkan  tujuan  serta  keperluannya  secara  spesifik  dari  diadakan perjanjian oleh para pihak yang akan mengikatkan diri.
13 Safa  Meidiosa,  Naurah,  “Perlindungan  Hukum  Pengguna  Paylater  Apabila  Terjadi  Wanprestasi (Studi Kasus Di Shopee Paylater),” Judiciary Jurnal Hukum Dan Keadilan 12, no. 1 (2023): 81.
14 Itok Dwi Kurniawan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee  Pay  Later,” Jurnal  Global  Citizen :  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Pendidikan  Kewarganegaraan 10,  no.  2 (2021): 24–30, https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.6694.
15 Setiawan Wicaksono, “Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar,” Law Review Volume 20, no. 1 (2021): 83.
Mengenai  perjanjian  yang  dibuat  dalam  perjanjian  pinjam  nama, KUHPerdata  Pasal  1338  ayat  (1)  juga  seringkali  dijadikan  acuan  sebagai pembuatan perjanjian, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka  yang membuatnya”, dalam Pasal 1338 ayat (1) juga memuat  asas  hukum  kebebasan  berkontrak  dan  asas pacta  sunt  servanda .  Asas kebebasan  berkontrak  memuat  isi  terhadap  kebebasan  bagi  para  pihak  untuk berkontrak, yakni “: (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, (2) Mengadakan perjanjian  dengan  siapapun,  (3)  Menentukan  isi  perjanjian,  pelaksanaan,  dan persyaratannya,  dan  (4)  Menentukan  bentuknya  perjanjian,  yaitu  tertulis  atau lisan.” 16 Sementara  asas pacta  sunt  servanda menjadi  implementasi  dari  Pasal 1338  ayat  (1)  yang  berarti  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak berlaku dan mengikat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang harus ditepati.  Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt  servanda terhadap  diadakannya  perjanjian  menimbulkan  anggapan  bahwa jika para pihak telah sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat maka perjanjian diantara  keduanya  adalah  sah  bagi  mereka.  Sehingga  pasal-pasal  tersebut seringkali dijadikan acuan sebagai dasar pembentukan sebuah perjanjian.
Perjanjian pinjam nama dalam penggunaan paylater juga dapat dihubungkan dengan  KUHPerdata  Pasal  1873  yang  menyatakan  bahwa  “Persetujuan  lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak, para ahli waris atau penerima hak, tetapi tidak  dapat  berlaku  terhadap  orang-orang  pihak  ketiga  yang  beriktikad  baik.” Yang berarti  perjanjian  yang dilakukan secara lisan antara pemberi  pinjam  nama dengan  pihak  ketiga  ini,  pada  dasarnya  hanya  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan mereka  yang  mana  pihak  yang  mengikatkan  diri  membuat  perjanjian  yang bertentangan dengan perjanjian aslinya. Hal ini karena, yang melakukan perjanjian kontrak peminjaman layanan paylater hanya debitur dengan kreditur dengan tidak melibatkan pihak ketiga.
Terjadinya  perjanjian  pinjam  nama  menimbulkan  adanya  peraturan  yang mengatur  tersendiri  di  dalamnya  karena  perjanjian  pinjam  nama  yang  dilakukan sebatas  diketahui  oleh  mereka  yang  mengikatkan  diri.  Sesuai  dengan  yang terkandung  dalam  KUHPerdata  Pasal  1873  adanya  perjanjian  pinjam  nama  pada penggunaan paylater ini  berarti  debitur  mengikatkan  dirinya  lagi  dengan  pihak ketiga  sebagai  peminjam  nama  yang  mengakibatkan  namanya  menjadi  debitur pada  penggunaan paylater ,  walau  demikian  hak  dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  dari  perjanjian  antara  debitur  dengan  penyedia paylater seharusnya menjadi kewajiban dari pihak ketiga atau peminjam nama, karena debitur dengan pihak  ketiga  telah  terikat  pada  perjanjian  yang  mengikat  bagi  mereka  berdua terkait dengan penggunaan paylater.
16 Cathleen  Lie  et  al.,  “Pengenalan  Hukum  Kontrak  Dalam  Hukum  Perdata  Indonesia”  7,  no.  1 (2023): 918–24.
Permasalahan  yang  akan  timbul  dari  perjanjian  ini  berakar  dari  tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak ketiga sebagai peminjam nama dalam perjanjian yang  telah  disepakati  sehingga  menimbulkan  akibat  terhadap  perjanjian  yang dibuat tersebut, terlebih bagi pihak debitur yang dirugikan oleh pihak ketiga. Salah satu  akibatnya,  sebelum dilakukan perjanjian penggunaan paylater , debitur harus menyetujui  izin  perusahaan  untuk  mengakses  beberapa  hal  sebagai  data diantaranya  adalah  izin  akses  lokasi,  akses  kontak  telepon,  akses  kamera,  akses video,  akses  pesan  SMS  dan  lain  sebagainya.  Dengan  persetujuan  mengenai  izin akses  tersebut  maka berakibat pada nomor seri telepon pengguna akan terdeteksi dan  tersimpan  pada  sistem  dari  aplikasi  penyedia paylater sebagai  validasi  data kepada perusahaan paylater.
Tidak  hanya  itu,  pada  penggunaan paylater pengguna  diharuskan  untuk mengisi  data  pribadi  dengan  mencantumkan  foto  keterangan  tanda  penduduk (KTP), foto diri dan informasi kontak darurat. Hal ini bertujuan agar perusahaaan lebih mudah untuk melacak informasi yang berhubungan dengan peminjam. Foto diri  yang  dilampirkan  sebagai  persyaratan  penggunaan paylater juga  digunakan sebagai alat bukti pertanggung jawaban peminjam ketika tidak mampu membayar tagihan.  Terhadap  jaminan  data  pribadi  pengguna  pada  dasarnya  bersifat  aman apabila  pembayaran  cicilan  sampai  dengan  lunas  berjalan  dengan  lancar  atau dibayar tepat waktu, sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Berbeda  halnya  bilamana  peminjam  tidak  mampu  membayar  cicilan pinjaman atau lalai memenuhi prestasinya, maka berakibat pada penyedia layanan paylater akan melakukan penagihan lapangan sesuai mekanisme perusahaan yang biasanya  dilakukan  oleh  tim debt  collector . 17 Pihak  perusahaan  juga  akan menguhubungi  nomor-nomor  orang  terdekat  yang  sebelumnya  telah  diserahkan oleh  peminjam  sebagai  data  kontak  darurat  untuk  jaminan  terkait  dengan pencicilan paylater. 18 Hal  tersebut  akan  dilakukan  sebagai  opsi  jika  peminjam tidak bisa dihubungi dan tidak responsif.
Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya prestasi oleh peminjam  nama  penggunaan paylater ,  tentu  akan  berakibat  pada  pembayaran yang  macet  antara  debitur  dengan  penyedia paylater .  Berdasarkan  perjanjian penggunaan paylater jika  ditinjau  pada  KUHPerdata  Pasal  1243  yang  bila  mana salah  satu  pihak  lalai  atau  tidak  terpenuhinya  suatu  perikatan  maka  berakibat pengguna paylater akan  dimintakan  bunga  keterlambatan  yang  berarti  bunga keterlambatan harus ditanggung oleh debitur.
Biasanya  besaran  bunga  dan  biaya  keterlambatan  yang  dikenakan  oleh aplikasi  yakni  sebesar  2.95%  untuk  aplikasi shopee yang  mana  besaran  tersebut dari total pinjaman shopee paylater yang telah disepakati dan biaya keterlambatan
17 I  Wayan  Yogi  Aditya  and  Pande  Yogantara  S,  “Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Dalam Transaksi Menggunakan Fitur Pay Later Pada Marketplace” Kertha Desa 10, no. 6 (2019).
18 Help  Shopee,  “Apa  Yang  Terjadi  Jika  Saya  Terlambat  Melakukan  Pembayaran  Tagihan SPayLater,” n.d.
5%  dari  total  tagihan  pinjaman shopee  paylater , 19 Untuk  tokopedia  terdapat  dua jenis paylater yakni Gopaylater Cicil  dan Gopaylater adapun  perbedaan  dari keduanya  adalah  untuk gopaylater cicil  biaya  yang  dikenakan  yakni  sebesar 2.75%  pertransaksi  sedangkan  untuk gopaylater besaran  biayanya  yakni  hanya berlaku  jika  dipakai.  Untuk  aplikasi  Lazada,  besaran  bunga paylater yang  harus dibayarkan  yakni  sebesar  2.95%  setiap  transaksi  yang  dilakukan. 20 Dan  untuk aplikasi bukalapak bunga keterlambatan berlaku majemuk per 30 hari sebesar 4% sedangkan  untuk  biaya  keterlambatan  6%  per  30  hari  dari  jumlah  tagihan  yang terlambat bayar.
Pengaturan  tersebut  termuat  pada  klausula  baku  yang  ada  pada  perjanjian awal  saat  akan  menggunakan paylater. Klausula  baku  sendiri  yaitu  konsep  janji secara tertulis yang disusun tanpa mendiskusikan isi dari perjanjian yang sifatnya tertentu. 21 Klausula  yang  tercantum  pada  sebuah  perjanjian  mengandung  unsur keharusan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  debitur  untuk  memenuhi  aturan  yang terdapat  pada  perjanjian . Dalam  menjalankan  perbuatannya,  debitur  diharuskan untuk  mengikuti  seluruh  ketentuan  yang  sudah  disetujui. 22 Jika  terjadi keterlambatan  terhadap  pembayaran paylater disertai  dengan  bunga  yang  sudah ditentukan,  maka  berakibat  pada  akun  pengguna dibekukan  sehingga  tidak  dapat digunakan dan tentu akan berakibat terhadap tercatatnya nama pengguna paylater pada  SLIK  (Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan)  dengan  keterangan  kredit macet.
Tercatatnya  nama  pengguna  pada  daftar  hitam  Bank  Indonesia,  akan berakibat  pada  sulitnya  pengajuan  pinjaman  atau  kredit  ke  jasa  keuangan  yang berada dibawah naungan Bank Indonesia. Bahkan saat ini tidak jarang perusahaan memeriksa  status  nama  calon  karyawan  terlebih  dahulu  sebelum  diterima  untuk bekerja. Salah satu kasus terdapat pada komentar video tiktok @crazyrichrealtor , komentar  tersebut  menceritakan  mengenai  kisahnya  yang  tidak  diterima  kerja karena skor checking yang tidak bagus. Komentar tersebut dibenarkan oleh salah satu  pemilik  akun  yang  bekerja  sebagai HR, bahwa  Bank  Indonesia checking menjadi salah satu syarat pelamar di beberapa perusahaan.
Selain itu, sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1873, “Persetujuan lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak, para ahli waris atau penerima hak, tetapi tidak dapat  berlaku  terhadap  orang-orang  pihak  ketiga  yang  beriktikad  baik.”  Berarti, perjanjian yang terjadi antara pihak debitur dengan pihak ketiga di luar perjanjian pinjaman paylater berakibat  pada  pihak  debitur  harus  bertanggung  jawab  penuh terhadap  perjanjian  pinjam paylater kepada  pihak  penyedia  layanan.  Sebab
19 Mutia Fauzia, “Rincian Biaya Cicilan,Bunga, Dan Denda Shopee Paylater,” kompas.com, 2021.
20 Mendy Laras, “Berapa Denda Lazada Paylater? Ini Ketentuan Dan Cara Bayarnya,” bali teknologi karet, 2023.
21 Maulana et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Standard Clause in the Credit Contract,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (bandung: Citra Adytia Bakti, 1993).
pemberi  pinjam  dalam  kasus  ini  sebagai  debitur  terikat  langsung  terkait  kontrak pinjaman  dengan  penyedia paylater yang  berarti  harus  bertanggung  jawab terhadap  tagihan  hutang  yang  sedang  berjalan  pada  aplikasi.  Apabila kewajibannya tidak dijalankan dengan baik atau lalai dalam pelaksanaannya maka pengguna  aplikasi paylater dapat  dinyatakan  wanprestasi  dengan  disertai  sanksi dari  aplikasi paylater seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  pada  kontrak perjanjian. 23
Sedangkan perjanjian yang terjadi antara pihak debitur dengan pihak ketiga hanya  terikat  secara  lisan  dan  hanya  melalui  kesepakatan  para  pihak,  jika  pihak ketiga  lalai  pada  saat  pembayaran  cicilan  berlangsung  atau  pembayaran  macet maka  yang  harus  bertanggung  jawab  penuh  adalah  tetap  pihak  debitur  karena sudah  terikat  secara  langsung  dalam  pinjaman  penggunaan paylater tersebut. 24
Dilihat  dari  kasus  yang  terjadi  dimasyarakat,  sebaiknya  masyarakat  tidak meminjamkan data dirinya kepada siapapun terlebih untuk keperluan kredit seperti penggunaan paylater ,  karena  jika  terjadi  wanprestasi  atau  lalai  dalam pembayarannya,  tanggung  jawab  penuh  tetap  berada  pada  pemilik  data  diri  yang tercantum  karena  penyedia  layanan paylater tidak  bertanggung  jawab  atas perjanjian pinjam nama yang dibuat sendiri.
Adapun jika sudah dalam kondisi mengalami kasus tersebut dan gagal bayar dalam  pembayaran  pencicilannya,  maka  solusi  yang  bisa  dilakukan  adalah meminta  restrukturisasi  terhadap  cicilan  yang  sedang  berjalan  kepada  pihak paylater karena  dengan  dilakukannya  restrukturisasi  sesuai  dengan Pasal  52 Peraturan  Bank  Indonesia  No.  14/15/PBI/2012,  debitur  dapat  meminta penjadwalan  ulang  waktu  pembayaran  tagihan  serta  terbebas  dari  biaya  denda keterlambatan,  sehingga  dapat  mengurangi  beban  dari    pemilik  akun.  Selain  itu terhadap  aplikasi  penyedia paylater perlu  dilakukannya  pengecekan  lebih  lanjut seperti wawancara saat verifikasi data sebelum menyetujui perjanjian dengan para calon penggunanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemakaiannya.
3.2  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Nama  Dalam  Kasus Wanprestasi Oleh  Peminjam  Layanan Paylater Pada  Perjanjian Pinjam Nama
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  wujud  yang  diberikan  oleh pemerintah  atau  penguasa  terhadap  subjek  hukum  yang  tidak  mendapatkan  hak yang sesuai dengan seharusnya. Menurut Saptjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah  sebuah  upaya  memberikan  perlindungan  bagi  masyarat  yang  dirugikan guna memuhi hak asasi manusia dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka
23 Diah  Arini  and  Teddy  Anggoro,  “Keabsahan  Hukum  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang Pada  Akad Pembiayaan  Perbankan  Syariah,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 484, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056.
24 Demas  Brian  Wicaksono  Diah  Monika  Oktaviani,  Agnes  Pasaribu,  “Upaya  Penyelesaian  Kredit Macet  Pada  Kredit  Usaha  Rakyat  Dalam  Perjanjian Pinjam  Nama  Ditinjau  Dari  Pasal  1873  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata & Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Studi Di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwan,” Amar Jurnal Hukum 1, no. 1 (2021): 9.
dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 25 Menurut Muchsin, perlindungan  hukum  adalah  suatu  perbuatan  guna  memberikan  perlindungan terhadap individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang  terkandung  dalam  sikap  dan  tindakan  guna  menciptakan  ketertiban  dalam keberlangsungan hidup antar sesama manusia. 26
Perlindungan  hukum  menurut  Muchsin  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  perlindungan  hukum  secara  represif. perlindungan  hukum  preventif  merupakan  perlindungan  yang  dibuat  pemerintah sebagai  bentuk  pencegahan  sebelum  terjadi  pelanggaran,  yang  dilakukan  dengan membuat  peraturan  perundang-undangan  sebagai  alat  pembatas  dan  antisipasi terjadinya  suatu  hal  yang  tidak  diinginkan. 27 Sesuai  hakikatnya,  aturan perundangan  tidak  diperkenankan  merugikan  salah  satu  pihak  dan  bersifat berpihak pada salah satu pihak. 28 Sedangkan Perlindungan hukum represif adalah bentuk  perlindungan  yang  bertujuan  menyelesaikan  permasalahan  yang  sudah terjadi  antara  para  pihak.  Perlindungan  hukum  represif  berbentuk  sanksi  seperti ganti  rugi,  denda,  penjara,  atau  hukuman  tambahan  lain  yang  diberikan  setelah terjadinya pelanggaran.
Dalam  kasus  yang  terjadi  dimasyarakat,  kerap  kali  ditemukan  adanya perjanjian  pinjam  nama  penggunaan paylater oleh  pihak  ketiga,  salah  satunya ditemukan di media sosial Tiktok , dalam videonya salah seorang pengguna Tiktok @erninhyoo mengeluhkan  mengenai paylater yang  digunakan  oleh  teman  kerja dan tidak bertanggung jawab dengan cicilan paylater yang dipinjamnya, sehingga pemilik akun harus mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.0000, belum termasuk biaya  bunga  sebesar  kurang  lebih  Rp.  2.000.000, paylater yang  dipinjam digunakan  oleh  pihak  ketiga  untuk  bermain  slot  atau  judi online, karena  pihak ketiga kalah dalam bermain slot berakibat tidak terbayarnya cicilan paylater yang dipinjamnya, selain itu pihak ketiga selalu beralasan ketika dimintai  pembayaran cicilan.  Hingga  saat  ini,  cicilan paylater tersebut  belum  lunas  bahkan  belum dibayar  sama  sekali,  begitupun  dengan  pemilik  akun  yang  tidak  merasa menggunakan paylater dan  merasa  keberatan  jika  harus  membayar  sehingga tagihan beserta bunga masih berjalan hingga saat ini.
Dalam  komentar  pada  video  tersebut  juga  banyak  yang  mengeluhkan  hal serupa mengenai penggunaan paylater oleh pihak ketiga, salah satu komentar pada video  akun, @khar menceritakan  bahwa  mengalami  kerugian  sebesar Rp.3.000.000,  karena  meminjamkan  namanya  untuk  penggunaan  akun paylater , yang mana sekarang ini peminjam nama kabur dan tidak bisa dihubungi sehingga
25 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , 5th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
26 Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).
27 Ferdy  Arliyanda  Putra  and  Lucky  Dafira  Nugroho,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka,” Inicio Legis 2, no. 1 (2021): 86–107, https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11081.
28 Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).
pemilik  akun  yang  harus  menanggung  akibatnya.  Kasus  yang  ditemukan  serupa adalah keluhan seorang pengguna paylater yang mencurahkan keresahannya pada aplikasi twiter @tanyarlfes , sama halnya dengan kasus  yang ditemui sebelumnya yaitu  mengenai  penggunaan paylater oleh  pihak  ketiga  yang  lalai  akan kewajibannya  membayar  cicilan, dalam  salah  satu  komentar  pada  akun @tanyarlfes juga  mengeluhkan  permasalahannya  dengan paylater yang  dipinjam oleh  pihak  ketiga  yang  mengakibatkan  kerugian  mencapai  Rp.  16.000.000, terhitung  telat  pembayaran  selama  4  Bulan  “punya  ku  juga  kak.  Akun  dipinjam teman taunya dipakai hampir 16 juta, mana anaknya sekarang kabur. Mau nangis tiap hari diteror FC” tulisnya pada komentar diakun @tanyarlfes.
Terkait  dengan  permasalah-permasalahan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa para pihak telah memenuhi  salah satu  unsur dari wanprestasi.  Lebih  jauh, unsur dari wanprestasi sendiri terdiri dari empat unsur yaitu: “1. tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, 2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, 3. melakukan apa yang dijanjikan  tetapi  terlambat  dan,  4.  melakukan  sesuatu  menurut  perjanjian  tidak boleh dilakukan.” 29 Unsur  wanprestasi  yang  terpenuhi  dalam  kasus  pinjam  nama terhadap  penggunaan paylater yaitu  mengenai  “tidak  melakukan  apa  yang disanggupi  atau  tidak  melakukan  apa  yang  dijanjikan”  pada  hal  ini  terhadap perjanjian  pinjam  nama  penggunaan paylater pada  kasus  tersebut  sudah memenuhi  salah  satu  unsur,  karena  baik  antara  pihak  debitur  kepada  pihak penyedia paylater maupun  antara  pihak  ketiga  kepada  pihak  debitur  tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah disanggupi dan disepakati. Mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  perjanjian  pinjam  nama,  pada dasarnya  tidak  ada  peraturan  yang  secara  khusus  mengaturnya  sehingga  debitur tidak  memiliki  perlindungan  yang  jelas  terhadap  permasalahan  pinjam  nama penggunaan paylater .  Hal  tersebut  karena  perjanjian  pinjam  nama  tidak  secara khusus diatur dalam KUHPerdata yang berakibat juga pada tidak adanya peraturan yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  perlindungan  pada  perjanjian  ini.  Selain itu  perjanjian  pinjam  nama  pada  penggunaan paylater juga  tidak  mempunyai keabsahan  hukum,  dalam  KUHPerdata  Pasal  1320  menyatakan  bahwa  terhadap suatu  perjanjian  jika  telah  memenuhi  syarat  sahnya,  maka  perjanjian  tersebut dianggap sah bagi kedua belah pihak yang bersepakat.
Akan  tetapi  perlu  digaris  bawahi  bahwa  perjanjian  pinjam  nama  ini melakukan  sebuah  tindakan  hukum  secara  diam-diam  dalam  pelaksanaannya. Terjadinya  sebuah  tindakan  hukum  secara  diam-diam  dalam  sebuah  perjanjian berarti pada dasarnya perjanjian tersebut tidak menerapkan suatu sebab yang halal sesuai  dengan  butir  ke  empat  pada  KUHPerdata  Pasal  1320  yang  merupakan syarat objektif suatu perjanjian yang menyebabkan seharusnya perjanjian tersebut
29 Asep  Sungkawa  and  Widda  Windiyani,  “Al-Hanan :  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Ekonomi  Syariah Shopeepay Later Ditinjau Dari Hukum Ekonomi” 1, no. 2 (2022): 12–22.
e-ISSN : 2621-4105
batal demi hukum ( null and void ), 30 karena tidak memenuhi sebab yang halal dan unsur  iktikad  baik  terhadap  suatu  perjanjian.  Berdasarkan  pada  pengertian subjektif,  iktikad  baik  adalah  suatu  kejujuran  dari  seseorang  atau  badan  hukum saat hendak melangsungkan sebuah perbuatan hukum. Maka seumpama tidak ada iktikad  baik,  berarti  dalam  perbuatan  hukum  tersebut  telah  melanggar  sebuah kejujuran. 31
Hal  ini  didukung  dengan  adanya  Pasal  1335  KUH  Perdata  yang menyatakan, “suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang  palsu  atau  terlarang  tidak  mempunyai  kekuatan”.  Diperkuat  dengan  Pasal 1337  yang  menyatakan,  “suatu  sebab  adalah  terlarang,  apabila  dilarang  oleh undang-undang  atau  apabila  berlawanan  baik  dengan  kesusilaan  atau  ketertiban umum”.  Berdasarkan  uraian  dari  Pasal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pada  perjanjian  pinjam  nama  penggunaan paylater tidak  memenuhi  unsur  dari KUHPerdata Pasal 1320 karena tidak berdasar dari sebab (causa) yang halal, serta tidak adanya iktikad baik dari para pihak sesuai  dengan Pasal  1335 KUHPerdata yang  menyebabkan  perjanjian  pinjam  nama  terhadap  penggunaan paylater tidak mempunyai  kekuatan  hukum  sehingga  tidak  mempunyai  perlindungan  hukum yang mengikat bagi para pihak yang dirugikan. Adanya perjanjian yang mengikat para pihak akan dapat saling melindungi. 32
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  yang  bisa  didapatkan  oleh  para  pihak yang dirugikan hanya dengan kesepakatan antar pihak yang melakukan perjanjian. Sesuai  dengan  KUHPerdata  Pasal  1873  yang  menyebutkan  bahwa  “Persetujuan lebih  lanjut,  yang  dibuat  dalam  suatu  akta  tersendiri  yang  bertentangan  dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak” sehingga bentuk perlindungan yang dapat diberikan hanya berdasar pada kesepakatan para pihak saja. Untuk itu, diperlukan adanya  antisipasi  dari para pihak sebelum dibuatnya perjanjian dalam bentuk  perlindungan  hukum  yang  akan  diberikan  terhadap  resiko  yang dikhawatirkan  terjadi  dalam  sebuah  perjanjian  agar  dapat  memperoleh perlindungan  hukum  yang  sesuai  dengan  persetujuan  pihak  yang  mengikatkan diri. 33 Terlebih  perjanjian  yang  dilakukan  secara  lisan,  debitur  akan  kesulitan untuk  meminta perlindungan hukum  karena pembuktian  yang bersifat  lemah dan
30 Puspa  Pasaribu  and  Eva  Achjani  Zulfa,  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta  Perjanjian Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  535, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
31 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
32 Diah  Sulistyani  Zaenal  Arifin;Soegianto  Soegianto;  RS,  “Perlindungan  Hukum  Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
33 Saddam Hussein Ramadhan et al., “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 523, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270.
tidak  dapat  dipungkiri  terjadinya  wanprestasi  oleh  pihak  ketiga  dapat  dibantah karena tidak mempunyai cukup bukti. 34
Dengan  begitu,  cara  yang  bisa  dilakukan  oleh  debitur  sebagai  pihak  yang dirugikan  terhadap  perjanjian  pinjam  nama  ini  adalah  dengan  jalur  damai  antara debitur dengan pihak ketiga menggunakan cara musyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk melakukan pelunasan kreditnya  dalam  bentuk  pembayaran  hutang  atau  cicilan,  beserta  dengan  denda akibat  dari  keterlambatan  pembayaran paylater sebagai  bentuk  perlindungan untuk  debitur  sebagai  pemberi  pinjam  nama.  Beralaskan  konteks  tersebut,  maka sebaiknya perjanjian pinjam nama tidak dilakukan karena pada dasarnya tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjam nama terlebih terhadap penggunaan aplikasi paylater . Dan guna tercapainya  kepastian  norma  hukum  mengenai  perjanjian  pinjam  nama,  maka perlu  adanya  peraturan  khusus  terkait  perjanjian  pinjam  nama,  baik  terhadap larangan  maupun  ketentuan-ketentuan  dalam  hal  pelaksanaan  perjanjian  pinjam nama agar terciptanya kepastian norma dalam perjanjian pinjam nama.

## 4. PENUTUP
Perjanjian  pinjam  nama  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  belum  secara khusus  diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia,  perjanjian  ini  dikategorikan kedalam  perjanjian  innominaat.  Kaitannya  dengan paylater, karena  penggunaan paylater tergolong  mudah  jika  dibandingkan  dengan  sistem  kredit  lain  sehingga tidak  jarang  ditemukan  penyalahgunaan  dalam  penggunaannya  yang  mana pengguna bukanlah pengguna yang sesungguhnya atau terjadi pinjam nama dalam penggunaannya.  Akibat  dari  adanya  wanprestasi  oleh  pihak  ketiga  dalam perjanjian pinjam nama penggunaan paylater berakibat pada kerugian yang harus ditanggung oleh pemberi nama, yang mana debitur tetap harus bertanggungjawab terhadap  perjanjian  yang  telah  dilakukan  dengan  penyedia  layanan paylater .  Hal tersebut karena perusahaan paylater tidak bertanggungjawab dengan permasalahan  yang  terjadi  antara  kedua  pihak  karena  bersifat  internal  dan  diluar perjanjian paylater yang seharusnya. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan  tidak  secara  khusus  diatur  dalam  KUHPerdata  yang  menyebabkan ketidakpastian terhadap perlindungan hukumya, tetapi debitur dengan pihak ketiga dapat  melakukan  musyawarah  secara  kekeluargaan,  dengan  mengajukan permintaan  ganti  rugi  beserta  denda  yang  harus  dibayarkan.  Maka  diharapkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya meminjamkan data dirinya terlebih untuk  kredit  seperti  penggunaan paylater kepada  pihak  lain,  karena  segala tanggungjawab  tetap  dipikul  oleh  pemilik  datadiri.  Terhadap  pemerintah diperlukan  adanya  peraturan  yang  secara  khusus  mengatur  perjanjian  ini  agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.
34 Titik  Wijayanti,  “Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Tidak  Tertulis  Atau  Perjanjian  Lisan,” Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah , 2021, https://jateng.bpk.go.id/wp- content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  I  Wayan  Yogi,  and  Pande  Yogantara  S.  “Penyelesaian  Sengketa Wanprestasi  Dalam  Transaksi  Menggunakan  Fitur  Pay  Later  Pada Marketplace.” Kertha Desa 10, no. 6 (2019).
Aji Ramadhani, Muhammad. “Bab I Skripsi,” 2022, 1–23.
Annur, Mutia Cindy. “Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Digunakan Pada 2021.” databoks.katadata, 2022.
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum  Perjanjian.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
Arini,  Diah,  and  Teddy  Anggoro.  “Keabsahan  Hukum  Grosse  Akta  Pengakuan
Hutang  Pada  Akad  Pembiayaan  Perbankan  Syariah.” USM  Law  Review 4, no. 2 (2021): 484–503. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056.
Bachtiar. Metodologi Penelitian Hukum , 2018.
Diah  Monika  Oktaviani,  Agnes  Pasaribu,  Demas  Brian  Wicaksono.  “Upaya Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada  Kredit  Usaha  Rakyat  Dalam  Perjanjian Pinjam  Nama  Ditinjau  Dari  Pasal  1873  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  &  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  (Studi Studi  Di  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk.  KC  Banyuwan.” Amar  Jurnal Hukum 1, no. 1 (2021): 9. Fauzia,  Mutia.  “Rincian  Biaya  Cicilan,Bunga,  Dan  Denda  Shopee  Paylater.” kompas.com, 2021.
Hajar,  M. Model  -Model  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukumdan  Fiqh . Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
Ismi  Putri,  Oriza  Imanda  Pratama,  and  Fatma  Ulfatun  Najicha.  “Keabsahan Perjanjian  Pinjam  Nama  Antara  Warga  Negara  Asing  Terhadap  Warga Negara  Indonesia.” UNES  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  190–97. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.222.
Isnaeni,  Moch. Pengantar  Hukum  Jaminan  Kebendaan .  Surabaya:  PT.  Revka Petra Media, 2016.
Kurnia,  Linda,  Kartika  Dewi  Irianto,  and  Mahlil  Adriaman.  “Wanprestasi  Pada Perjanjian Kredit Di Aplikasi Shopee Pay Later” 1, no. 1 (2023): 75–82.
Kurniawan,  Itok  Dwi,  Ismawati  Septiningsih,  Zakki  Adihiyati,  and  Kristiyadi Yoke  Sarah  Asafita.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later.” Jurnal  Global  Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian  Pendidikan  Kewarganegaraan 10,  no.  2  (2021):  24–30. https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.6694.
Laras,  Mendy.  “Berapa  Denda  Lazada  Paylater?  Ini  Ketentuan  Dan  Cara Bayarnya.” bali teknologi karet, 2023.
Lie,  Cathleen,  Natashya  Vivian,  Clarosa  Yohanes,  Andrew  Yonatan,  and  Mia Hadiati. “Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia” 7, no. 1 (2023): 918–24.
Mahmud  Marzuki,  Peter. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009.
Maulana,  M.  Arif  RS,  Diah  Sulistyani,  Zaenal  Arifin,  and  Soegianto  Soegianto. “Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Standard  Clause  in  the  Credit Contract.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  208–25.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369. Muchsin. Perlindungan  Dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  Di  Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia . bandung: Citra Adytia Bakti, 1993.
Nugroho,  Andriyanto  Adhi,  Atik  Winanti,  and  Surahmad  Surahmad.  “Personal Data  Protection  in  Indonesia:  Legal  Perspective.” International  Journal  of Multicultural  and  Multireligious  Understanding 7,  no.  7  (2020):  183. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1773.
Pasaribu,  Puspa,  and  Eva  Achjani  Zulfa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam
Akta  PerjanjianKredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 535–46.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050. Putra,  Ferdy  Arliyanda,  and  Lucky  Dafira  Nugroho.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Penyalahgunaan  Akun  Dalam  Transaksi  Elektronik  Melalui Traveloka.” Inicio Legis 2, no. 1 (2021): 86–107. https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11081.
Putri,  Andi  Pratiwi  Yasni,  and  Maskun  Ahmadi  Miru.  “PraPraktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online.” Amanna Gappa 28, no. 2 (2020): 64–76.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . 5th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Ramadhan,  Saddam  Hussein,  Yanuar  Fitra  Firdaus,  David  Brilian  Sunlaydi,  and Rexy Mierkhahani. “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (October 2022): 523. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270.
Safa  Meidiosa,  Naurah,  Dkk.  “Perlindungan  Hukum  Pengguna  Paylater  Apabila Terjadi  Wanprestasi  (Studi  Kasus  Di  Shopee  Paylater).” Judiciary  Jurnal Hukum Dan Keadilan 12, no. 1 (2023): 81.
Sari,  Rahmatika.  “Pengaruh  Penggunaan  Paylater  Terhadap  Perilaku  Impulse Buying  Pengguna  E-Commerce  Di  Indonesia.” Jurnal  Riset  Bisnis  Dan Investasi 7, no. 1 (2021): 44–57. https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058. Shopee,  Help.  “Apa  Yang  Terjadi  Jika  Saya  Terlambat  Melakukan  Pembayaran Tagihan SPayLater,” n.d.
Sonnia.  “Tanggung  Jawab  Hukum  Pengguna  Paylater  Pada  Aplikasi  Shopee Sebagai  Bagian  Dari  Financial  Technology  Jika  Melakukan  Wanprestasi.” Lex Lata , no. 19 (2022): 45–59.
Sungkawa,  Asep,  and  Widda  Windiyani.  “Al-Hanan :  Jurnal  Ilmiah  Hukum Ekonomi Syariah Shoopepay Later Ditinjau Dari Hukum Ekonomi” 1, no. 2 (2022): 12–22.
Wafa,  Ah  Khairul.  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Shopeepay Later.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2020): 16–30. Wicaksono,  Setiawan.  “Keabsahan  Perjanjian  Pinjaman  Melalui  Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar.” Law Review Volume 20, no. 1 (2021): 83.
Wijayanti,  Titik.  “Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Tidak  Tertulis  Atau  Perjanjian Lisan.” Tulisan  Hukum  UJDIH  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah , 2021.
Zaenal  Arifin;Soegianto  Soegianto;  RS,  Diah  Sulistyani.  “Perlindungan  Hukum
Perjanjian  Kemitraan  Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang Konstruksi.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  59–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.