## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-07-05 Accepted: 2022-02-22
Published: 2022-03-01

## KEWAJIBAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020)

## Erica Adinda Salsa
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang 1710631010080@student.unsika.ac.id

## Taun
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang taun@fh.unsika.ac.id

## Abstrak
Kegiatan  akuisisi  merupakan  pengambilalihan  aset  suatu  perusahaan  dengan mengambilalih saham dari perusahaan lain yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar.  Salah  satu  permasalahan  hukum  dalam  akuisisi  adalah  keterlambatan melakukan  kewajiban  pemberitahuan  akuisisi  saham  perusahaan  dalam  putusan KPPU  Nomor  30/KPPU-M/2020  yang  dihadapi  oleh  PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa mengakuisisi PT. Global Loket Sejahtera atas dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang- undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Penelitian hukum ini  bersifat  deksriptif  analisis  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  melalui peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  bahwa  pengaturan pelaksanaan  pemberitahuan  pengambilalihan  saham  di  Indonesia  hanya  dilakukan oleh  pelaku  usaha  yang  akuisisinya  menyebabkan  nilai  aset  dan/atau  nilai  penjualan melebihi  batas  tertentu  dalam  jangka  waktu  pemberitahuan  paling  lambat  30  (tiga puluh  hari)  hari  kerja  sejak  pengambilialihan  saham  tersebut  secara  sah  dinyatakan telah  berlaku,  dan  perusahaan  pengambilalih  dengan  perusahaan  yang  diambil  alih tidak  terafiliasi.  KPPU  memberikan  sanksi  kepada  PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa atas  terlambatnya  melakukan  pemberitahuan  pengambilalihan  saham  Akuisisi  yang dilakukan tetap dinyatakan sah oleh KPPU.
Kata  Kunci: Keterlambatan  Pelaporan  Saham,  Akuisisi,  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat

## Abstract
Acquisition  is  the  takeover  of  a  company's  assets  by  taking  over  shares  from  other companies with the aim of expanding market share. One of the legal problems in the acquisition  is  the  delay  in  carrying  out  the  obligation  to  notify  the  company's  share acquisition  in  the  KPPU's  decision  Number  30/KPPU-M/2020  faced  by  PT.  Aplikasi Karya  Anak  Bangsa  acquired  PT.  Global  Loket  Sejahtera  for  alleged  violations  of Article 29 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair  Business  Competition and  Article  5  of  Government  Regulation no.  57 of 2010. This legal research is descriptive analysis using a normative juridical approach through the applicable laws and regulations, associated with legal theories. The data collection
technique  in  this  research  uses  literature  study  with  data  sources  of  primary  legal materials and secondary legal materials related to the problems studied. Based on the analysis carried out, that the arrangement for the notification of the takeover  of shares in Indonesia is only carried out by business actors whose acquisition causes the asset value and/or sales value to exceed a certain limit within the notification period no later than 30 (thirty) working days after the acquisition of the shares is carried out in full. is declared  valid,  and  the  takeover  company  with  the  company  being  taken  over  is  not affiliated.  KPPU  gave  sanctions  to  PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  for  the  delay  in notifying the takeover of the shares of the Acquisition carried out is still declared valid by the KPPU.
Keywords: Stock Reporting Delay, Acquisition, Unfair Business Competition

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  dunia  usaha  di  era globalisasi  terus  mengalami  perubahan mulai dari kemajuan teknologi, bertambahnya
pengetahuan dan wawasan,  perubahan  di  sektor  industri dan  tenaga  kerja  hingga  pertumbuhan ekonomi secara tidak merata. Dewasa ini kebijakan pemerintah pada suatu negara menekankan  pada  pembangunan  dan usaha  untuk  meningkatkan  stabilitas ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan  dunia  usaha  sehingga perlu  dilakukan  arahan  dan  tanggung jawab agar dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.
Sistem perekonomian dapat memberikan dampak  negatif  bagi  pelaku  usaha  baik lokal maupun perusahaan untuk mengembangkan strategi perusahaannya agar dapat berkembang . [ 1 ] Pelaku usaha atau pimpinan perusahaan harus memperhatikan  sistem  perekonomian yang  sedang  bergerak  dan  selalu menjadi bahan pertimbangan dari
kebijaksanaan pemerintah . [ 2 ] Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah
pengambilalihan  saham  atau  akuisisi.
Pengambilalihan
merupakan cara mengembangkan  perseroan  yang  sudah ada  atau  menyelamatkan  perseroan yang  sedang  mengalami  kekurangan atau
kesulitan modal.
Akuisisi
merupakan  strategi  dalam  menghadapi persaingan  usaha  yang  semakin  ketat. Terdapat  berbagai  faktor  yang  menjadi alasan pelaku usaha melakukan akuisisi, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Secara spesifik, akuisisi dipilih oleh  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan kemudahan  perijinan  perusahaan,  yaitu perusahaan yang diakuisisi telah memperoleh  izin  resmi untuk melakukan suatu  aktivitas  usaha.  Dengan  kondisi ini,  perizinan  dinilai  berharga,  karena pengakuisisi  tidak  sulit  untuk  mengurus masalah perizinan yang memakan energi dan  biaya.  Selanjutnya,  transaksi  ini berakibat  strategis,  yaitu  beralihnya pengendalian  perusahaan  kepada  pihak pengakuisisi. [ 3 ]
Memasuki  Persaingan  ekonomi  dalam usaha  merupakan  faktor  penting  dalam menjalankan perekonomian negara.
Persaingan  usaha  juga  mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sektor industri atau perdagangan,  efisiensi,  kesejahteraan rakyat,  dan  kepentingan  umum,  dan sebagainya . [ 4 ] Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan  strategi  perusahaan agar  dapat  bertahan  atau  dapat  lebih berkembang. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya  dan  memperbaiki  kinerja internal. Suatu perusahaan akan mengalami  berbagai  kondisi  secara
dinamis yaitu dapat mengalamai perkembangan atau kemunduran, dalam masa  perkembangan  perusahaan  dapat melakukan ekspansi yaitu dengan memilih dua jalur alternatif yaitu
pertumbuhan  dari  dalam  perusahaan dan  dari  luar  perusahaan.  Pertumbuhan internal
merupakan tanda bagi perusahaan  dimana  aset  perusahaan memiliki  aspek  keuntungan    dan  dari pihak  investor  mengharapkan  tingkat rate  of  return  dari  investasi.  Sedangkan pertumbuhan  dari  luar  perusahaan  yaitu membeli  perusahaan  yang  sudah  ada untuk  meningkatkan  kekuatan  pasar .
Dalam akuisisi, perusahaan akan mengambil  alih  kepada  perusahaan target  dan  menjadikan  sebagai  anak usaha.
Hukum  persaingan  usaha  menyatakan bahwa proses persaingan apabila pengambilalihan saham perusahaan membawa  akibat  nilai  aset  dan  nilai penjualan gabungan yang sudah melebihi jumlah atau batas nilai tertentu, maka  wajib  diberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya  30  hari  kerja  sejak tanggal
pengambilalihan saham. Ketentuan  mengenai  pengambilalihan saham diatur dalam Undang-Undang No. 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas,  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktik  dan Monopoli,  Peraturan  Pemerintah  No.  27 Tahun  1998  Tentang  Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan
Perseroan  Terbatas,  dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  57 Tahun  2010  Tentang  Penggabungan Atau  Peleburan  Badan  Usaha  Dan Pengambilalihan  Saham  Perusahaan Yang  Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Pada kasus ini peneliti akan membahas permasalahan keterterlambatan dalam melakukan pemberitahuan kepada komisi pengawas persaingan  usaha  yang  di  lalukan  oleh pihak  PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa
melakukan  pengambilalihan  terhadap saham  PT.  Global  Loket  Sejahtera sebesar  Rp129.242.800.000  (seratus dua  puluh  sembilan  miliar  dua  ratus empat  puluh  dua  juta  delapan  ratus  ribu rupiah).  Atas  pengambilalihan  saham tersebut PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai pemilik saham mayoritas terhadap  PT.  Global  Loket  Sejahtera. Aksi  tersebut  mewajibkan  PT.  Aplikasi Karya Anak untuk melakukan pemberitahuan kepada komisi pengawas persaingan  usaha  sejak  tanggal  efektif yuridis  berlaku.  Dalam  hal  ini  tanggal berlaku  yuridisnya  adalah  setelah  di tetapkannya surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 Agustus  2017.  Pihak  PT.  Aplikasi  Karya Anak  Bangsa  sudah  harus  melaporkan paling lambat pada tanggal 22
September  2017.  Namun  pihak  PT. Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  baru melakukan  pelaporan  pada  tanggal  22 Februari  2019.  Hasil  analisis  dari  tim analisis  komisi  pengawas  persaingan usaha  menyatakan  bahwa  pihak  PT. Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  telah terlambat dalam melakukan pemberitahuan  yaitu  selama  347  hari. Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk membahas mengenai keterlambatan pengambilalihan saham pada
perusahaan  dengan  harapan  dapat menjadi  pengetahuan  bagi  masyarakat ekonomi.

## POKOK PERMASALAHAN
Adapun  permasalahan  yang  diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.  Bagaimana  proses  akuisisi  saham pada  perusahaan  serta  kewajiban perusahaan melaporkan akuisisi saham kepada KPPU? 2.  Akibat hukum mengenai keterlambatan pelaporan akuisisi saham perusahaan yang menyebabkan  dugaan  pelanggaran terhadap KPPU?

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal  ilmiah  ini  yaitu  yuridis  normatif dengan menggunakan pendekatan berdasarkan  bahan  hukum  dengan  cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep, asas-asas  hukum  serta  perundang- undangan (statute approach) yang mengkaji  undang-undang  dan  peraturan yang terkait serta pendekatan konseptual (conseptual  approach) yang  mengkaji teori-teori  dan  doktrin-doktrin  dari  para ahli . [ 5 ] Cara  pengumpulan  data  dengan mencari  data  kepustakaan,  mempelajari dan  meneliti  berbagai  literatur  yang bersumber  dari  sumber  hukum  primer, sumber  hukum  sekunder  dan  sumber hukum tersier, seperti buku kepustakaan, peraturan  perundang-undangan,  artikel, makalah, jurnal mengenai akuisisi saham perusahaan.
Objek  penelitiannya  adalah  peraturan perundang-undangan yang berkaitan
hukum persaingan usaha berupa undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan  presiden,  peraturan  menteri maupun  berbentuk  keputusan  menteri. Adapun  metode  analisis  data  yang digunakan adalah  kuantitatif  yang dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  analisis  kuantitatif  yang deskriptif. [ 6 ]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuisisi berasal dari kata “ acquire ”  yang  berarti  mengambil  alih.
Akuisisi dalam terminologi bisnis diartikan sebagai
pengambilalihan kepemilikan  atau  pengendalian  atas saham atau aset suatu  perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam peristiwa ini baik perusahaan  pengambilalih  atau  yang diambil  alih  tetap  eksis  sebagai  badan hukum yang terpisah . [ 7 ] Pada prinsipnya akibat  bentuk  tindakan  dari  pengambil alihan  ini  tidak  ada  yang  lenyap,  baik perusahaan yang mengambil alih maupun  perusahaan  yang  diambil  alih (perusahaan target) setelah terjadi
tindakan  akuisisi.  Oleh  karena  itu, perusahaan  yang  diakuisisi  tetap  eksis, namun  pengendalian  atas  perusahaan tersebut  beralih  kepada  pengakuisisi (mengambil alih). Akuisisi saham merupakan  akuisisi  yang  terjadi  antara dua atau lebih perusahaan dimana yang diakuisisi  adalah  sebagian  besar  atau seluruh  saham  dari  perusahaan  target, baik  saham  baru  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan  maupun  pembelian  saham langsung  dari  pemegang  saham . [ 8 ] Dalam menjalankan tranksaksi, perusahaan  wajib  memenuhi  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Nilai  aset  dan  penjualan  yang wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) yaitu apabila melebihi nilai aset gabungan  sebesar    Rp  2,5  Triliun,  nilai penjualan  gabungan  sebesar  Rp  5 Triliun, dan khusus antar pelaku usaha di bidang  perbankan  batasan  nilai  aset gabungan  adalah  Rp  20  Triliun.  Aturan ini  berlaku  setelah  proses  akuisisi, merger  dan  konsolidasi  telah  selesai, aturan  tersebut  harus  wajib  lapor  dari hasil  transaksi  akuisisi,  merger  dan konsolidasi  kepada  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU).  Pihak  yang wajib menyampaikan pemberitahuan atau  notifikasi  kepada  KPPU  adalah pelaku usaha yang : a.  Menerima hasil peleburan b.  Melakukan pengambilalihan c.  Melakukan penggabungan; atau d.  Pelaku usaha yang menerima atau mengambilalih aset
Aktifitas  akuisisi  memiliki  keterkaitan yang  erat  antara  suatu  perusahaan dengan  perusahaan  lain  dimana  kedua perusahaan  tersebut  bergerak  dalam bidang  yang  sama  akibatnya  penjualan produk  pada  pasar  kedua  perusahaan tersebut  akan  bersatu  dan  membentuk gabungan  pasar  yang  lebih  besar. Aktifitas akuisisi memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan posisi dominan
dalam  pasar  yang  dapat  menimbulkan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak  sehat.  Hal  tersebut  bahwa  yang dilarang  oleh  hukum  adalah  praktik monopoli,  bukan  monopolinya.  Adanya praktik  monopoli  ini  menimbulkan  pusat kekuatan  ekonomi  pada  satu  atau  lebih pelaku  usaha  ekonomi  terhadap  suatu produk dan/atau jasa tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. . [ 9 ] Proses Akuisisi merupakan perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  badan hukum  atau  badan  usaha  maupun perseorangan dengan tujuan  untuk mengambil  alih  saham  perseroan  yang mengakibatkan  beralihnya  pengendalian atas perseroan tersebut . [ 10 ] Pengambilalihan Perseroan dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum untuk mengambilalih seluruh atau sebagian  besar  saham  yang  dapat mengakibatkan  beralihnya  pengendalian terhadap  Perseroan  Terbatas.  Proses pengambilalihan  saham  dapat  diatur dalam  pasal  125  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
1)  Proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan. Sebelum  melakukan  pengambilaihan,
direksi  perusahaan  dan  perusahaan (yang akan diambil alih) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS . [ 11 ] Apabila  sahamnya  yang diambil alih, pemegang saham tersebut  tidak  lagi mempunyai  saham pada  PT  tersebut  sehingga  tidak  lagi mempunyai  hak  suara  dalam  RUPS maupun hak atas dividen. Sebaliknya, bagi  pemegang  saham  yang  tidak termasuk diambil alih sahamnya maka pemegang  saham  tersebut  masih memiliki  hak  sebagai  pemegang saham  yaitu  untuk  dicatat  dalam daftar  pemegang  saham,  hak  untuk menghadiri  dan  mengeluarkan  suara dalam  RUPS . [ 12 ] Melalui  direksi perseroan,  ada  dua  cara  untuk melakukan pengambilalihan yaitu:
a)  Pihak  yang  akan  mengambil  alih menyampaikan maksudnya. b)  Menyusun rancangan pengambilalihan. c)  Mendapat persetujuan RUPS. d)  Wajib  mengumumkan  ringkasan rancangan. e)  Kreditor berhak mengajukan keberatan rancangan pengambilalihan  dituangkan  ke dalam akta pengambilalihan f)  Salinan akta pengambilalihan dilampirkan  pada  penyampaian pemberitahuan kepada menteri 2)  Proses Pengambilalihan Secara Langsung Dari Pemegang Saham Pengambilalihan langsung dari Pemegang Saham ini dilakukan langsung dengan melalui perundingan dan  kesepakatan  oleh  pihak  yang akan mengambil alih dengan pemegang saham, yaitu dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan  yang  diambil  alih  tentang pemindahan  hak  atas  saham  dan perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan  pihak  lain  sesuai  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal  125  ayat  (6)  dan  (7).  Apabila Pengambilalihan dilakukan  Perseroan Terbatas,  sebelumnya  Direksi  harus mendapat  persetujuan  RUPS  dahulu sebelum melakukan  perundingan dan kesepakatan  pembelian  saham  yang langsung  dari  pemegang  saham.
Selanjutnya, walaupun Pengambilalihan saham tersebut langsung  melalui  pemegang  saham dan  tidak  menyusun  rancangannya.
Maka pengambilalihan terlebih dahulu namun  tetap  harus  mengumumkan rencana
kesepakatan pengambilalihan  dalam  1  surat  kabar dan  mengumumkan  secara  tertulis kepada  karyawan  dari  Perseroan yang akan melakukan Pengambialihan  dalam  jangka  waktu paling  lambat  30  hari  sebelum pemanggilan RUPS. Hal ini berdasarkan  Pasal  127  ayat  (8)
dimana  ketentuan  tersebut  berlaku mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan  langsung  dari  pemegang saham  dalam  Perseroan.  Dalam  hal Kreditor yang ingin mengajukan keberatan  kepada  Perseroan  dapat mengajukan  dalam  jangka  waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman,  namun  jika  dalam jangka  waktu  tersebut  kreditor  tidak mengajukan  keberatan  maka  kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan. Dalam hal keberatan  kreditor  sampai  dengan tanggal  diselenggarakan  RUPS  tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian  tersebut  belum  tercapai Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan . [ 13 ] Kemudian,  menurut Pasal  128  ayat  (2)  UUPT,  akta pengambilan  saham  yang  dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena Pengambilalihan  dilakukan  secara langsung  dari  pemegang  saham, Pasal 131 ayat (2) UUPT
menyebutnya  akta  pemindahan  hak atas  saham.  Menurut  Pasal  131  ayat (2)  UUPT,  Salinan  akta  pemindahan hak  atas  saham  wajib  dilampirkan pada  penyampaian  pemberitahuan kepada  Menteri  tentang  perubahan susunan  pemegang  saham.  Pada tahap terakhir berdasarkan Pasal 133 ayat  (2)  UUPT,  Direksi  Perseroan yang  sahamnya  diambil  alih  wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam  1  Surat  Kabar  atau  lebih, kewajiban untuk mengumumkan dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan. Kewajiban pemberitahuan penggabungan  atau  peleburan  badan usaha dan  pengambilalihan saham perusahaan  diatur  dalam  Pasal  5
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun 2010.  Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, perusahaan yang wajib melakukan notifikasi adalah perusahaan  dengan  nilai  aset  badan usaha hasil penggabungan atau peleburan sebesar Rp 2.500.000.000.000,00  (dua  triliun  lima ratus miliar  rupiah) dan mempunyai  nilai penjualan badan usaha hasil penggabungan  atau  peleburan  adalah sebesar  Rp  5.000.000.000.000,00  (lima triliun rupiah). Adapun denda keterlambatan  diatur  dalam  Pasal  6
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun 2010  yang  menyatakan,  pelaku  usaha yang  tidak  melakukan  kewajiban  akan dikenakan  sanksi  berupa  administrative sebesar  Rp  25.000.000.000,00  (dua puluh lima milyar rupiah). Pengambilalihan  dapat  dilakukan  oleh orang  atau  badan  hukum  yang  dapat mengakibatkan  beralihnya  pengendalian terhadap  Perseroan  tersebut.  Setiap melakukan kegiatan akusisi pada Perseroan  Terbatas  wajib  dinyatakan dengan  akta  notaris  dalam  bahasa indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 128 UUPT.
Dengan  dilakukannya  akuisisi,  maka perusahaan  tersebut  akan  menyatu dalam  satu  perusahaan  yang  bisa mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami  suatu  konsentrasi  pasar. Apabila pasar  terkonsentrasi  dalam  satu tangan,  maka  pihak  konsumen  akan dirugikan  sebab  terbatasnya  hak  pilih konsumen  dan  terjadinya  monopoli usaha  karena  tidak  ada  pesaing  bisnis yang  dapat  menyeimbangi  pasar . [ 14 ] Oleh  karena  itu,  pengambilalihan  tidak boleh  menimbulkan  persaingan  tidak sehat  di  pasar.  Mengenai  pemenuhan unsur  pelanggaran  tertuang  pada  Pasal 29  UU  No.5/1999  jo.  Pasal  5  PP  nomor 57/2010,  dapat  diuraikan  pemenuhan
unsur  pelanggaran  dalam  pasal  sebagai berikut:
1)  Unsur Pelaku Usaha Akuisisi  yang  dilakukan  oleh  PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT. Loket Sejahtera merupakan perbuatan  hukum.  Hal  ini  juga  diatur di  dalam  Pasal  28    ayat  (2)  UU NO.5/1999  yang  menjelaskan  bahwa Pelaku  usaha  dilarang  melakukan penggabungan atau  peleburan  badan usaha  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat. 2)  Batasan Nilai Aset Penjualan Nilai aset penjualan hasil penggabungan  atau  peleburan  atau pengambilalihan  yaitu  nilai  aset  atau penjualan  yang  dihitung  berdasarkan penjumlahan nilai aset atau penjualan tahun terakhir yang sudah diaudit dari masing-masing pihak untuk melakukan  akuisisi  ditambah  dengan nilai  aset  atau  penjualan  dari  semua badan usaha yang langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh  badan  usaha  yang  melakukan pengambilalihan.  Nilai  aset  atau  nilai penjualan  tidak  hanya  meliputi  nilai aset atau nilai penjualan dari perusahaan  yang melakukan  akuisisi, tetapi  nilai  aset  atau  nilai  penjualan dari  perusahaan  yang  terkait  secara langsung  dengan  perusahaan  yang secara vertikal, yaitu
induk perusahaan  sampai  dengan  badan usaha  induk  tertinggi  dan  anak perusahaan  sampai  dengan  anak perusahaan  paling  bawah.  Nilai  aset atau  nilai  penjualan  badan  usaha induk  tertinggi  yang  dihitung  adalah nilai  aset  atau  nilai  penjualan  seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. Berdasarkan Pasal 3 PP 57 No. Tahun 2010, KPPU akan melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau
pengambilalihan  saham  perusahaan yang  telah  berlaku  efektif  secara yuridis,  di  mana  penilaian  tersebut akan menggunakan analisis: [ 15 ] a)  konsentrasi pasar;
b)  hambatan masuk pasar; c)  potensi perilaku antipersaingan; d)  efisiensi; dan/atau e)  kepailitan. 3)  Adanya Kewajiban Melakukan Pemberitahuan Pemberitahuan untuk melakukan pelaporan adalah penyampaian informasi  resmi  secara  tertulis  yang dibuat  oleh  KPPU  dengan  ditujukan kepada  pelaku  usaha  wajib  untuk melakukan  pelaporan  atas  akuisisi berlaku efektif yuridis. Pemberitahuan tersebut  diatur  dalam  PP  No.5/2010 yaitu pelaku usaha wajib memberitahukan akuisisi kepada KPPU apabila pelaku usaha memenuhi ketentuan: a)  Batasan nilai b)  Dokumen penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan c)  Penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan antar perusahaan yang tidak terafiliasi Pelaku  usaha  yang telah memenuhi syarat pemberitahuan, wajib
memberitahukan  secara  tertulis  kepada KPPU  dengan  jangka  waktu  paling lambat  30  hari  kerja  sejak  tanggal pengambilalihan  berlaku  efektif  secara yuridis.  Adapun  tanggal  pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan  beralihnya kepemilikan  saham  di  perusahaan  yang diambil  alih (closing  date) atau  khusus untuk  pengambilalihan  saham  yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan  dilakukan  paling  lambat 30  hari  sejak  tanggal  surat  keterbukaan informasi pengambilalihan saham perseroan terbuka. Apabila perusahaan tidak atau terlambat  dalam  melakukan  pelaporan maka  KPPU  memberlakukan  regulasi dengan menerapkan denda pada
perusahaan  yang  terlambat  memberikan notifikasi  terkait  akuisisi.  Dalam  PP  No. 57/2010,  semua  merger,  konsolidasi atau  akuisisi  yang  memenuhi  kriteria tertentu  harus  memberikan  notifikasi kepada KPPU dalam waktu 30 hari kerja dari  mulai  berlaku  efektifnya  transaksi. Apabila  perusahaan  gagal  melaporkan ke  KPPU  terkait  adanya  transaksi Akuisisi  dalam  waktu  30  hari  kerja, KPPU  akan mengenakan  sanksi  kepada perusahaan  sesuai  Pasal  29  UU  No.5 Tahun  1999.  Pada  penelitian  ini  penulis mengambil  contoh  pada  Putusan  KPPU Nomor  30/KPPU-M/2020    mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa. Akuisisi yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa  Terhadap PT. Loket Sejahtera diduga telah melakukan keterlambatan  atas  notifikasi  akuisisi saham.  Pengambilalihan saham ini berlaku  secara  yuridis  sejak  tanggal  9 Agustus 2017 berdasarkan Surat Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum Umum  oleh  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.
Oleh karena itu, PT. Aplikasi Karya Anak
Bangsa wajib untuk melakukan
pemberitahuan selambat-lambatnya
pada  tanggal  22  September  2017. Namun,  Perusahaan  Gojek  atau  PT. Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  baru menyampaikan melakukan pemberitahuan  kepada  KPPU  pada tanggal  22    Februari  2019.  Dengan demikian, Perusahaan Gojek telah melakukan  keterlambatan  selama  347 (tiga  ratus  empat  puluh  tujuh)  hari. Pemberitahuan  kepada  KPPU  harus dilakukan apabila nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010  yang  menentukan nilai  aset sebesar  Rp.  2.500.000.000.000  (dua triliun  lima  ratus  miliar  rupiah);  dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Nilai tranksaksi pembelian saham  PT.  Global  Loket  Sejahtera
sebanyak  74,66%  atau  44.794  saham dari pemegang saham lama dan di waktu bersamaan  PT.  Aplikasi  Karya  Anak Bangsa  mengambil  saham  baru  yang diterbitkan oleh PT. Global Loket Sejahtera  sebanyak  0,34%  atau  824 saham  atau  sekitar  Rp129.242.800.000 (seratus  dua  puluh  sembilan  miliar  dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur nilai aset  dan  atau  nilai  penjualan  yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi. Berdasarkan  penelitian  sebagaimana dijelaskan,  PT.  Aplikasi  Karya  Anak Bangsa  telah  melakukan  pelanggaran terhadap  Pasal  29  UU  No.  5  Tahun 1999, oleh karena itu Pasal 5 PP No. 57 Tahun  2010  telah  dapat  dikenakan kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Dengan  demikian  unsur  keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada KPPU terpenuhi. Maka atas keterlambatan tersebut KPPU menyatakan  bahwa  PT.  Aplikasi  Karya Anak  Bangsa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP No. 57 Tahun  2010,  dan  menghukum  PT. Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  membayar denda  sebesar  Rp3.300.000.000  (tiga miliar  tiga  ratus  juta  rupiah)  yang  harus disetor  ke  kas  negara  sebagai  setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

## KESIMPULAN
Proses  Akuisisi  merupakan  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  badan hukum  atau  badan  usaha  maupun perseorangan dengan tujuan  untuk mengambil  alih  saham  perseroan  yang mengakibatkan  beralihnya  pengendalian atas perseroan tersebut. Dalam menjalankan  akuisisi,  perusahaan  wajib memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pengambilalihan  saham  dapat dilakukan melalui  2  (dua)  proses  yaitu  Proses Pengambilalihan melalui Direksi
Perseroan  dan  Proses  Pengambilalihan
Secara Langsung Dari Pemegang Saham. Hal ini tercantum di dalam Pasal 125 ayat (1) UU PT. Apabila pengambilalihan ini dilakukan oleh orang perseorangan,  maka  cukup  direksi  dari PT  yang  akan  diambil  alih  atau perusahaan  target  yang  memperoleh persetujuan  RUPS.  Direksi  Perseroan yang  mengambilalih  akan  memberitahu dan  masing-masing  direksi  menyusun rancangan pengambilalihan atas
persetujuan komisaris. Direksi perseroan wajib mengumumkan ringkasan terhitung sejak  tanggal  pengumuman  sampai tanggal diselenggarakannya
RUPS. Kreditor  dapat  mengajukan  keberatan kepada Perseroan. Apabila dalam jangka waktu  yang  sudah  ditentukan  kreditor tidak  mengajukan  keberatan,  maka kreditor dianggap
menyetujui.
Rancangan  Pengambilalihan  yang  telah disetujui  RUPS  dituangkan  ke  dalam akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan  notaris.    Kemudian,  salinan akta  Pengambilalihan  Perseroan  wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri.
Sedangkan  akuisisi  melalui  pemegang saham  langsung  melalui  kesepakatan oleh  pihak  yang  akan  mengambil  alih dengan pemegang saham, kreditor yang ingin  mengajukan  keberatan  kepada Perseroan dapat mengajukan namun jika dalam  jangka  waktu  tersebut  kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan.  Kemudian  pembuatan akta  pemindahan  hak  atas  saham dihadapan notaris. Salinan akta pemindahan  hak  atas  saham  wajib dilampirkan kepada Menteri untuk mengumumkan  sesuai  Pasal  133  ayat (2) UUPT.
Pelaku  usaha  yang  melakukan  akuisisi wajib  memberitahukan  secara  tertulis kepada  KPPU  dengan  jangka  waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal pengambilalihan  berlaku  efektif  secara yuridis. Jika pelaku usaha tidak memenuhi  unsur  ketentuan  yang  sudah
diatur  oleh  hukum  maka  akan  terjadi praktik monopoli  dalam  persaingan usaha  tidak  sehat.  Kemudian  tindakan akuisisi yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya  Anak  Bangsa  tidak  menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat.  KPPU telah  memberikan  sanksi  administratif secara  sah  kepada  PT.  Aplikasi  Karya Anak  Bangsa  karena  telah  melanggar Pasal  29  UU  No.5  Tahun  1999.  Dalam perkara  ini  majelis  komisi  menghukum PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  untuk membayar denda
sebesar
Rp3.300.000.000  (tiga  miliar  tiga  ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan.

## SARAN
KPPU  perlu  melakukan  hubungan kerjasama  dan  koordinasi  mengenai perencanaan  pengambilalihan  saham,
Penggabungan, atau Peleburan terhadap perusahaan. Selain itu, perlunya  aturan  dan  sanksi  tegas apabila perusahaan yang ingin melakukan  pengambilalihan  saham, peleburan,  atau  penggabungan  sudah menerima  surat  kabar  namun  tidak melaksanakan  kewajban  sesuai  aturan yang  berlaku.  Kemudian,  para  pelaku usaha yang ingin melakukan pengambilalihan saham (akuisisi), Penggabungan, atau Peleburan terlebih  dahulu  melakukan  konsultasi kepada kepada KPPU mengenai rencana pengambilalihan saham (akuisisi), Penggabungan, atau Peleburan yang akan dilakukan dengan tujuan agar mekanismenya tidak terjadi akibat  hukum.  Ketentuan  mekanisme mengenai  akuisisi  sudah  diatur  di dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktik  Monopoli,  UU  No.  40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

## REFERENSI
[ 1 ] Suhandi,  F.I.  (2019), Kebijakan Pre-Merger Noticiation Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di  Era  Revolusi  Industri  4.0” ,  Lex
Scientia  law  Review,  Vol  3  (2), hlm.129-142 [ 2 ] Anggraini, Anna. (2015), Penerapan  Sistem  Notifikasi  Post- Merger Atas Pengambilalihan Saham  Perusahaan  Berdasarkan Hukum  Persaingan  Usaha ,  Jurnal Law Pro Justitia, Vol I (1), Hlm.21- 43.
[ 3 ] Anggraini,  Anna.  (2017), Merger
Control  Based  on  Anti-Monopoly Law  in  Indonesia:  Comparison  in Some  Asean  Member  States, Proceeding International, http://eprints.undip.ac.id/66376/1/P rosiding_PKPU.pdf. [ 4 ] Rasyida, Dina(2021), Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan  (Amdk)  Air  Mineral  Oleh Pt  Tirta  Investama  Dan  Pt  Balina Agung  Perkasa  (Studi  Putusan Kppu Nomor 22/Kppu/-I/2016) ,
Diversi  Jurnal  Hukum,  Vol.  7  (1),
25 – 49.
[ 5 ] Amboro,  Florianus.  (2018), Tinjauan Yuridis Penerapan Notifikasi Akuisisi Sebagai Upaya Pencegahan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat ,  Journal  of  Judicial Review, Vol. XX (1), Hlm.49
[ 6 ] Prasetyo,  David.  (2018), Peralihan Pemegang  Hak  Tanggungan  Atas Akuisisi Perseroan Terbatas , Supremasi  Hukum,  Vol.  27  (2), 133-150.
[ 7 ] Sinaga,  Hendrick.  (2019), Analisis
Hukum  Terhadap  Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham  (Akuisisi)  Pt.  Citra  Asri Property  Oleh  Pt.  Plaza  Indonesia Realty, Tbk, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.3 (3),
http://ejournal.mandalanursa.org/in dex.php/JISIP/index. [ 8 ] PARAMESTI,  D.  (2018), Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha Dan Pengambilalihan Saham, digilib.yarsi.ac.id. [ 9 ] Febrina,  Rezmia. Proses  Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undangundang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 (1) [ 10 ] Sari,  Maya.  (2017), Perlindungan Hukum  Bagi  Pemegang  Saham
Minoritas  Yang  Tidak  Dilibatkan Dalam  Proses  Akuisisi, Yuridika, Vol. 32 (3). http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i 3.4827 [ 11 ] Tafwan,  Jihan.  (2020), Akibat Hukum  Pengambilalihan  Saham Perseroan  Terbatas  Yang  Tidak Melakukan  Pengumuman  Surat Kabar Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas, JOM Fakultas  Hukum  Universitas  Riau, Vol. 7 (1), https://jom.unri.ac.id/index.php/JO MFHUKUM/article/view/28571
[ 12 ] Fuady,  Munir.  (2008), Pengantar Hukum  Bisnis .  Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti.
[ 13 ] Sabirin.  (2020), Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan  Dalam  Sistem  Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha  Di  Ndonesia, Procceding: Call for Paper 2nd National
Conference on  Law  Studies:  Legal
Development  Towards  A  Digital
Society Era, Vol.2 (1).
[ 14 ] Undang-Undang  Nomor  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat
[ 15 ] Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
[ 16 ] Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 1998 Tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas [ 17 ] Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  57  Tahun  2010
Tentang Penggabungan Atau Peleburan  Badan  Usaha  Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan