## PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH, REGULASI, SISTEM
INFORMASI  DAN KOMITMEN TERHADAP MANAJEMEN ASET (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA)
Rosihan 1 jurnalmkd@gmail.com Bonifasia Elitha Bharranti 2 ebonifasia@yahoo.com Westim Ratang 3
Westim_ratang@yahoo.co.id

## Abstract
Each  region are  required  to  be  able  to  manage  asset  efficiently  and  effectively.  For  that, this research is conducted in the government of Papua province with an examination of the influence  of  the  quality  of  local  officials,  regulations,  information  system  for  asset managements, and commitment to the asset management. A method of descriptive applied by  using questionnaire  for  data  collection  and  regression  to  data  analysis.  The  results  of the  research  showed  that  the  quality  of  apparatus  significant  and  positively  correlate. Hence, increasing the quality of apparatus needs to be improved through formal education and  relevant  technical  training.  Another  thing  to  do  is  placement  staff  has  to  be  in accordance with competence. Regulating factor showed a positive and significant influence and the binding regulations existence become a weighted point in handling regional assets. Information systems factor has a positive and significant impact for assets managements in government  of  Papua  province.  Information  technology  application  usage  has  to  be  an important  part  for  managing  regional  assets  because  of  efficient  and  accurate.  Leaders' commitment factor have a positive and significant impact, so that the head of SKPD which is responsible for asset usage has to make written commitment as a pact of integrity. Five factors  are  to  be  considered  in  managing  regions  assets,  so  that  attention  and  act  are required to increase those five factors as well.
Keyword  :  assets  management,  quality  of  local  officials,  regulation,  information system, leaders commitment, government of Papua province

## PENDAHULUAN
Dalam  pasal  1  angka  1  UU  No.  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara dimana  dijelaskan  bahwa  keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban Negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  Negara  berhubung  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut  pengaturannya  tentang    barang  milik daerah  selanjutnya  ditetapkan  dalam  PP  No.  6  tahun  2006  tentang  pengelolaan barang  milik  daerah  dengan  pedoman  teknis  berupa  Peraturan  Mendagri  No.  17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
Pengelolaan  asset  daerah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.6/2006 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Permendagri  No.17/2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Regulasi ini diperkuat lagi dengan peraturan daerah Provinsi Papua No. 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua  disebutkan  bahwa  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Asset  Daerah  Papua mempunyai  tugas  pokok  penyelenggaran  urusan  pemerintahan  di  bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah dan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh  Gubernur  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pernyataan ini  didukung  dengan  kajian  yang  dilakukan  oleh  Anzar  dkk  (2013)  membuktikan bahwa Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset.
Faktor  lain  yang  juga  relatif  mempunyai  kontribusi  terhadap  pengaruh manajemen  asset  adalah  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Sistem informasi sebagai salah satu upaya yang diperlukan untuk mengelola asset daerah  juga  dianggap  penting,  sesuai  dengan  PP  No.56/2005  tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Sistem  Informasi  Akuntansi  dalam  Sistem  Perencanaan  dan  Pengendalian Sektor  Publik  mempunyai  arti  dan  peran  penting  terkait  pada  fungsinya  dalam pengukuran  dan  pengendalian.  Sistem  akuntansi  yang  dirancang  secara  baik, akan  menjamin  dilakukannya  prinsip stewardship dan accountability dengan  baik pula  (Jones,  dalam  Afiah,  2009).  Pernyataan  ini  sejalan  dengan  kajian  yang ditemukan  Budiono,  (2009)  hasil  kajian  membuktikan  bahwa  sistem  informasi manajemen  berpengaruh  positif  terhadap  efektifitas  pengelolaan  asset  KPPN Surakarta
Selain faktor-faktor yang telah diulas diatas, faktor komitmen juga berpotensi mempengaruhi  pengelolaan  asset  daerah,  khususnya  komitmen  yang  bersumber dari  pimpinan.  Hal  ini  ditandai  dengan adanya  informasi-informasi  yang diperoleh menunjukkan bahwa pimpinan yang tidak memperhatikan masalah asset membuat pengelolaan asset ini menjadi persoalan rumit (Simamora dan Halim, (2012).
Sejalan  dengan  pendapat  diatas,  Acep  Joniheriyanto,  (2012)  juga menyatakan  bahwa  komitmen  yang  tinggi  terhadap  organisasi  akan  terbentuk apabila pimpinan mampu mendistribusikan kekuasaannya sehingga dapat diterima dan  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  dapat  mendorong  untuk  terciptanya komitmen yang tinggi dari seluruh personel organisasi. Pimpinan yang memahami kompleksitas  atau  keanekaragaman  kemampuan,  sikap,  serta  perilakudari personel  organisasi  akan  dapat  menjalankan  strateginya  dalam  mempengaruhi bawahannya.
Pernyataan  diatas juga  didukung  oleh  hasil-hasil  kajian  empiris  diantaranya adalah;  Rudianto  Simamora  dan  Abdul  Halim,  (2012)  yang  menyatakan  bahwa
salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  asset  pasca  pemekaran wilayah  di  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  sebagai  daerah  induk  dan  Kabupaten Padang  Lawas  Utara,  Kabupaten  Padang  Lawas  dan  Kota  Padangsidimpuan sebagai  daerah  pemekaran  adalah  komitmen  pimpinan.  Sejalan  dengan  hasil tersebut,  Mulyanto,  (2010)  dan  Rachmawati  K,  (2010)  juga  menyatakan  bahwa komitmen pimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.
Menariknya,  justru  Syahruni  Syukri,  Haliah  dan  Kartini,  (2015)  menyatakan hasil  yang  berbeda  yakni  bahwa  komitmen  pimpinan  tidak  memengaruhi optimalisasi  pengelolaan  asset  dan  kualitas  laporan  keuangan.  Ambivalensi  hasil kajian  inilah  yang  juga menjadi  celah  penelitian  yang  akan dibuktikan  lebih  lanjut dalam  penelitian  ini.Selain  itu,  variabel  ini  dimasukan  dalam  model  konseptual penelitian  ini  karena  merupakan  rekomendasi  penelitian  lanjutan  oleh  Mita  Arlini, Darwanis,  Syukriy  Abdullah,  (2014)  yang  meneliti  tentang  pengaruh  kompetensi sumber  daya  manusia,  sistem  informasi,  regulasi  dan  kompensasi  terhadap manajemen  asset  pada  Satuan  Kerja  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana Nasional di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang, fenomena dan kajian-kajian sebelumnya terkait manajemen  asset  daerah,  maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah;  (1) melihat  pengaruh  kualitas  aparatur  daerah  terhadap  manajemen  asset  pada Pemerintah  Provinsi  Papua;  (2)  melihat  pengaruh  regulasi  terhadap  manajemen asset  pada  Pemerintah  Provinsi  Papua;  (3)  melihat  pengaruh  sistem  informasi terhadap  manajemen  asset  pada  Pemerintah  Provinsi  Papua;  (4)  melihat komitmen pimpinan terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua; (5)  Untuk  menguji  dan  menganalisis  kualitas  aparatur  daerah,  regulasi,  sistem informasi  dan  komitmen  pimpinan  terhadap  manajemen  asset  pada  Pemerintah Provinsi Papua secara simultan.
Menurut  Garperzs  (1997:5)  memberikan  pengertian  kualitas  dengan menyatakan bahwa : kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan  pelanggan  dan  upaya  perubahan  kearah  perbaikan  terus  menerus sehingga  di  kenal  dengan  istilah  Q=MATCH  ( Quality=Meets  agreed  Trems  and Cange ).
Sedangkan  Ahmad  Batinggi  (2007:217)  yang  menyatakan  prinsip-prinsip layanan  berkualitas  sebagai  berikut:  (1)  Proses  dan  prosedur  harus  ditetapkan lebih  awal;  (2)  Proses  dan  prosedur  harus  diketahui  oleh  semua  pihak  yang terlibat;  (3)  System  yang  baik  maka  akan  menciptakan  kualitas  yang  baik;  (4) Kualitas  berarti  memenuhi  keinginan,  kebutuhan  dan  selera  konsumen;  (5)
Kualitas  menuntut  kerja  sama  yang  erat;  (6)  Peninjauan  kualitasa  oleh  para eksekutif, perlu dilakukan secara periodik.
Selanjutnya  Robbins  da n  Judge  (2007)  mendefinisikan  “komitmen  sebagai suatu  keadaan  dimana  seorang  individu  memihak  organisasi  serta  tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya dalam organisasi”.
Menurut  Jim  (2007)  dalam Hanis  (2009:36),  manajemen  asset  didefinisikan sebagai a continuous process-improvement strategy for improving the availability, safety, reliability and longevity of assets; that is systems, facilities, equipment and processes,  yaitu  suatu  strategi  proses-perbaikan  yang  terus  menerus  untuk meningkatkan  ketersediaan,  keamanan,  keandalan  dan  umur  panjang  dari  asset tersebut, yaitu: sistem, fasilitas, peralatan dan prosesnya.
Permendagri  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Berdasarkan  uraian diatas kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut : Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian
Modifikasi  Azhar1,  Darwanis,  dan  Abdullah  (2013)  dengan menambahan variabel komitmen pimpinan.

## METODE PENELITIAN
Proses  pelaksanaan  kajian  meliputi  :  penelitian  penjelasan  ( explanatory ),  jenis data  primer  dan  data  sekunder  sebagai  sumber  data  utama  serta  tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisiner, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Frekuensi  Jawaban  Responden  Tentang  Kualitas  Aparatur, persepsi responden  terhadap  kualitas  aparatur  dengan  menggunakan  teknik  pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.
Kualitas Aparatur Daerah (X1)
Regulasi (X2)
Sistem
Informasi
(X3)
Manajemen Aset (Y) Komitmen Pimpinan (X4)
Tabel  1.1.  Distribusi  Frekuensi  Jawaban  Responden  Tentang  Kualitas Aparatur
Item Frekuensi Jawaban Rata-rata 5 4 3 2 1 Total F F F F F F % Ketersediaan operator 25 63 25 6 5 124 100 3.78 Staf minimal lulusan D3 19 71 33 - 1 124 100 3.86 Kesesuaian uraian tugas 71 41 11 - 1 124 100 4.46 Ketersediaan pedoman 17 84 22 - 1 124 100 3.94 Pelaksanaan proses pengelolaan asset daerah 19 83 17 4 1 124 100 3.93 Sumber daya pendukung operasional 24 70 21 8 1 124 100 3.87 Pelatihan penguasaan dan pengembangan keahlian 32 71 19 1 1 124 100 4.06 Rata-rata Kualitas AparaturDaerah; 3.98
Sumber: data diolah, (2016)
Tabel 1.1. nilai rata-rata kualitas aparatur adalah sebesar 3.98. Hal ini berarti bahwa  responden  setuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang  kualitas  aparatur atau  secara  tidak  langsung  dapat  dikatakan  bahwa  kualitas  aparatur  pengelola asset  pada  pemerintah  Provinsi  Papua  dapat  mempengaruhi  menajemen  aset daerah di Pemerintah Provinsi Papua.
Frekuensi  Jawaban  Responden  Tentang  Regulasi ,  Persepsi  responden terhadap  regulasi  yang  teraktualisasi  dalam  4  pernyataan  dengan  menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Regulasi
Item Frekuensi Jawaban Rata-rata 5 4 3 2 1 Total F F F F F F % Kebutuhan regulasi 39 64 17 3 1 124 100 4.10 Kesesuaian regulasi 36 70 13 5 - 124 100 4.10 Pemahaman regulasi oleh pegawai 22 73 24 5 - 124 100 3.90 Ketersediaan unit pengelola di bawah SKPD dalam mengurus dan menyimpan asse 26 77 20 1 - 124 100 4.03 Rata-rata Regulasi ; 4.03
Sumber; data diolah, (2016)
Tabel  1.2,  diatas  menunjukan  bahwa  nilai  mean  (nilai  rata-rata)  persepsi tentang  regulasi  adalah  sebesar  4.03.  Hal  ini  berarti  bahwa  responden  atau pegawai  di  lingkunga  Pemerinath  Provinsi  Papua  setuju  dengan  seluruh pernyataan  tentang  regulasi  atau  secara  tidak  langsung  dapat  dikatakan  bahwa regulasi dipersepsikan mampu mempengaruhi pengelolaan atau manajemen aset daerah.
Frekuensi  Jawaban  Responden  Tentang  Sistim  Informasi ,  Persepsi respondenterhadap  sistim  informasi  dengan  menggunakan  teknik  pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.3 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Sistim Informasi
Item Frekuensi Jawaban Rata-rata 5 4 3 2 1 Total F F F F F F % Kecukupan peralatan komputer 14 78 30 1 1 124 100 3.83 Ketersediaan jaringan internet 16 78 29 - 1 124 100 3.87 Pemanfaatan jaringan internet 24 73 26 - 1 124 100 3.96 Proses pencatatan secara komputerisasi 19 68 35 1 1 124 100 3.83 Penggunaan software yang sesuai peraturan perundang- undangan 29 71 23 - 1 124 100 4.02 Laporan yang terintegrasi 31 72 20 - 1 124 100 4.06 Pendataan asset rusak tepat waktu 33 77 12 1 1 124 100 4.13 Rata-rata Sistim Informasi ; 3.95
Sumber: data diolah, (2016)
Tabel  1.3.  nilai  rata-rata  persepsi  tentang  sistim  informasi  adalah  sebesar 3.96.  Hal  ini  berarti  bahwa  responden  setuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang sistim  informasi  atau  secara  tidak  langsung  dapat  dikatakan  bahwa  sistim informasi dipersepsikan mampu mempengaruhi pengelolaan aset.
Frekuensi  Jawaban  Responden Tentang  Komitmen  Pimpinan, Persepsi responden terhadap komitmen pimpinan dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 1.4 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Komitmen Pimpinan
Item Frekuensi Jawaban Rata-rata 5 4 3 2 1 Total F F F F F F % Penjelasan metode oleh pimpinan kepada bawahan 35 80 8 1 - 124 100 4.20 Penekanan pimpinan tentang keterlibatan penuh semua pegawai 27 74 19 3 1 124 100 3.99 Komitment  untuk kerja keras 39 72 11 2 - 124 100 4.19 Pemberian sanksi 34 69 20 1 - 124 100 4.10 Evaluasi kerja 21 91 11 1 - 124 100 4.06 Kesempatan untuk melakukan tugas lain 41 72 10 1 - 124 100 4.23 Rata-rataKomitmen Pimpinan; 4.12 Sumber: data diolah, (2016)
Tabel 1.4. diatas nilai rata-rata persepsi tentang komitmen pimpinan adalah sebesar  4.12.  Hal  ini  berarti  bahwa  respondensetuju  dengan  seluruh  pernyataan tentang  komitmen  pimpinanatau  secara  tidak  langsung  dapat  dikatakan  bahwa komitmen  pimpinan  pada  setiap  unit  kerja  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi Papua dapat mempengaruhi menajemen aset daerah provinsi Papua.
Frekuensi  Jawaban  Responden  Tentang  Manajemen  Aset ,  Persepsi responden  terhadap  manajemen  aset  dengan  menggunakan  teknik  pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 1.5 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Manajemen Aset
Item Frekuensi Jawaban Rata-rata 5 4 3 2 1 Total F F F F F F % Keputusan diambil sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab 28 67 28 - 1 124 100 3.98 Kesesuaian pengelolaan berdasarka hukum dan peraturan perundang-undangan 47 62 12 - 2 124 100 4.23 Transparansi dalam pengelolaan 22 85 14 - 3 124 100 3.99 Pengarahan untuk pengelolaan barang milik daerah sesuai batasan standar 42 64 16 2 - 124 100 4.16 Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan barang milik daerah 40 76 8 - - 124 100 4.26 Ketepatan jumlah dan nilai barang 35 79 8 1 1 124 100 4.18 Rata-rata Manajemen Aset; 4.13
Sumber : data diolah, (2016)
Tabel 1.5. nilai rata-rata persepsi tentang manajemen aset sebesar 4.13. Hal ini  berarti  bahwa  seluruh  respondensetuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang manajemen aset.
Pengaruh  kualitas  aparatur  terhadap  manajemen  asset  Pemerintah Provinsi  Papua, Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  faktor  kualitas  aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset Pemerintah Provinsi Papua.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  koefisien  regresi  kualitas  aparatur  sebesar 0,166,  artinya  bahwa  setiap  kenaikan  100  persen  kualitas  aparatur  maka  secara relatif akan meningkatkan nilai manajemen asset sebesar 16,6 persen.
Hasil penelitian ini didukung oleh analisis deskriptif yakni distribusi frekuensi jawaban responden yang menunjukan bahwa responden cenderung setuju dengan seluruh pernyataan kualitas aparatur.
Hasil  dari  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  Iqlima Azhar,  Darwanis,  Syukriy  Abdullah,  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  kualitas
aparatur  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  asset.  (Studi  pada  SKPD Pemerintah  Kota  Banda  Aceh),  namun  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Inayah  (2010)  dalam  Rudianto  Simamora  dan  Abdul  Halim  (2013) menunjukkan  bahwa  faktor  sumber  daya  dominan  mempengaruhi  implementasi kebijakan  pengelolaan aset  daerah  di  Kota  Tangerang dari  ke  empat  faktor yang diadopsi  dari  Teori  Edward  III  dalam  hal  implementasi  kebijakan  publik  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  sikap/disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Dalam  teori Edward  III  (Winarno:  2012)  dijelaskan  lebih  rinci  bahwa  sumber  daya  tersebut bisa  berupa  staff,  informasi,  kewenangan,  fasilitas  dan    lain-lain.  Sumber  daya manusia  merupakan  hal  pertama  yang  dirasakan  sebagai  faktor  kendala  sumber daya  manusia  yang  kurang  dalam  hal  ini  adalah  pengetahuan  tentang pengelolaan  aset.  Pengetahuan  tersebut  bisa  berupa  pemahaman  tentang prosedur  pengelolaan  aset  dan  juga  tata  cara  penatausahaan  Menurut  Rudianto Simamora  dan  Abdul  Halim  (2013).  Dukungan  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan hasil  kajian  Luhur  Nurmala  Rizqi,  dkk.,  (2012)  yang  menyatakan  bahwa penatausahaan  aset  atau  barang  milik  daerah  melalui  SIMBADA  Pemerintah Kabupaten  Malang  memerlukan  sumberdaya  manusia  khususnya  pengelola  aset atau barang milik daerah yang berlatar belakang teknologi informasi.
Sumber  daya  manusia  khususnya  aparatur  merupakan  pilar  utama  dalam lingkungan  organsisasi  yang  akan  mempengaruhi  terwujud  atau  tidaknya  tujuan organisasi.  Kalau  organisasi  pemerintah  dalam  operasionalnya,  sumber  daya aparatur merupakan komponen penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan  pelayanan  terhadap  publik.  Oleh  karena  itu,  sumber  daya  aparatur merupakan  salah  satu  pilar  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  pemerintah  itu sendiri. Dalam konteks pemerintah maka sumber daya aparatur itu akan tercermin dari  personal  atau  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  ada  dalam  pemerintah tersebut terutama dalam pengelolaan asset daerah.
Dalam  pengelolaan  asset  Pemerintah  Provinsi  Papua  Kualitas  aparatur menjadi  suatu  perhatian  khususnya  pada  SKPD  dilihat  dari  jenjang  pendidikan pengelola  asset  yang  menunjukan  tingkat  pendidikan  pengelola  asset  yang memadai.  Begitu  juga  dari  informasi  responden  bahwa  peningkatan  kapasitas pengelola  asset  terutama  pengurus  barang  dan  penyimpan  barang  sering mengikuti  bimtek  maupun  penelitian  baik  yang  dibiayai  dari  anggaran  SKPD maupun bimtek/diklat yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi  Papua.  Ini  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Papua  serius  dalam penataan asset daerah.
Pengaruh  regulasi  terhadap  manajemen  asset  Pemerintah  Provinsi Papua, Faktor  regulasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  manajemen asset Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi kualitas  aparatur  sebesar  0,476,  artinya  bahwa  setiap  kenaikan  100  persen kualitas  aparatur  maka  secara  relatif  akan  meningkatkan  nilai  manajemen  asset sebesar  47,6    persen.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  Iqlima  Azhar,  Darwanis, Syukriy  Abdullah,  (2013)  yang menyatakan  bahwa  kualitas  aparatur  berpengaruh terhadap  manajemen  asset  pada  SKPD  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh.  (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh).
Hasil  ini  didukung  oleh  hasil  analisis  deskriptif  jawaban  responden  yang menunjukan bahwa item yang paling baik dalam menerangkan variable ini adalah item  X 2.1 yang  menyatakan  bahwa ”Regulasi  diperlukan  agar  menjamin pengelolaan aset daerah da pat terlaksana secara baik.”.
Regulasi  yang  dimaksudkan  dalam  pernyataan  variable  ini  adalah  regulasi peraturan  kepala  daerah  tentang  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan daerah (PP No.58/2005 Pasal 151 angka 2) dan PP No.58/2005 Pasal 5 angka 3 huruf  b)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  mengelola  barang  milik  daerah,  kepala SKPD  adalah  pejabat  pengguna  barang  daerah  serta  PP  No.6/2006  yang menyatakan bahwa dibawah SKPD ada Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan barang Daerah.
Regulasi  memang  merupakan  jaminan  yang  harus  ada  agar  pengelolaan aset  daerah  dapat  terlaksana  secara  baik  yang  secara  tidak  langsung  menjamin tidak  akan  terjadi  penyimpangan  atau  kecurangan-kecurangan  yang  berpotensi muncul  dalam  tahapan  manajemen  aset  daerah.  Misalnya,  pada  tahapan pengadaan yang dalam kenyataannya merupakan tahapan yang relatif sulit.
Selain  rawan  dengan  praktik  korupsi,  “ancaman”  menjadi  tersangka  (lalu menjadi  terpidana)  cukup  besar.  Oleh  karena  itu,  masalah  yang  paling  sering muncul  adalah  mekanisme  pengadaannya  penunjukan  langsung,  pemilihan langsung, atau tender bebas. Bahkan ada indikasi bahwa banyak aparatur daerah yang  tidak  mau  menjadi  panitia  pengadaan  karean  takut  terjerat  kasus  korupsi. Dengan adanya regulasi, maka seluruh proses atau mekanisme pengadaan akan menjadi lebih terjamin. Artinya pengelola aset daerah hanya perlu untuk mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya (termasuk proses pengadaan tersebut).
Selain  itu  regulasi  sangat  penting  dalam  pengamanan  asset  Pemerintah Provinsi  Papua.  Kondisi  ini  terjadi  pada  asset  tanah  dan  asset  peralatan  dan
mesin.  Dari  penyajian  laporan  keuangan  daerah  Pemerintah  Provinsi  Papua Tahun  2014  diperoleh  bahwa  asset  tanah  Pemerintah  Provinsi  Papua  belum seluruhnya  didukung  dengan  bukti  kepemilikan  berupa  sertifikat  tanah  yaitu  197 persil  belum  didukung  bukti  dan  179  telah  didukung  dengan  bukti  kepemilikan. Begitu juga dengan asset peralatan dan mesin yang berkaitan dengan kendaraan dinas.  Kenyataan  dilapangan  dibuktikan  bahwa  banyak  pegawai  yang  tidak menduduki  jabatan  maupun  yang  telah  pensiun  tidak  mengembalikan  kendaraan dinasnya dan  banyak  kendaraan  dinas  yang  sudah  tidak  layak pemakaian belum dilakukan  penghapusan  asset.  Kondisi  ini  yang  terus  ditata  oleh  Pemerintah Provinsi  Papua  karena  beberapa  tahun  terkahir  hasil  pemeriksaan  BPK  RI Perwakilan  Papua  bahwa  permasalahan  dalam  pemberiaan  opini  yang  menjadi catatan salah satunya adalah pengelolaan asset.
Pengaruh  Sistem  Informasi  Terhadap  Manajemen  Asset  Pemerintah Provinsi  Papua, Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  faktor  kualitas  aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset Pemerintah Provinsi Papua dan berkontribusi positif terhadap manajemen aseet sebesar  23,5 persen. Hasil penelitian ini didukung oleh Iqlima Azhar, Darwanis, Syukriy Abdullah, (2013) yang  menyatakan  bahwa  system  informasi  berpengaruh  terhadap  manajemen asset pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh.
Variable  sistim  informasi  yang  dalam  kajian  ini  terukur  melalui  6  item pernyataan  dibuktikan  bahwa  sistim  informasi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua. Dari analisis  deskriptif  menunjukan  bahwa  nilai  mean  (nilai  rata-rata)  persepsi tentang sistim informasi adalah sebesar 3.96 yang berarti bahwa responden relatif setuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang  sistim  informasi  atau  secara  tidak langsung  dapat  dikatakan  bahwa  sistim  informasi  dipersepsikan  mampu mempengaruhi manajemen aset pegawai.
Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup  menyediakan  data  dan  informasi  yang  dikehendaki  dalam  tempo  yang singkat,  diperlukan  suatu  sistem  informasi  pendukung  pengambilan  keputusan atas  aset  ( decision  supporting  system ),  yang  disebut  sebagai  Sistem  Informasi Manajemen  Aset  (Siregar,  2004).  Mardiasmo  (2004)  menjelaskan  untuk pengelolaan  aset  daerah  secara  efesien  dan  efektif  serta  menciptakan transparansi  kebijakan  pengelolaan  aset  daerah,  maka  pemerintah  daerah  perlu memiliki  atau  mengembangkan  sistem  informasi  manajemen  yang  komprehensif dan  handal  sebagai  alat  pengambilan  keputusan.  Sistem  tersebut  bermanfaat untuk  menghasilkan  laporan  pertanggungjawaban,  selain  itu  juga  bermanfaat
untuk      dasar      pengambilan      keputusan      mengenai      kebutuhan  pengadaan barang  dan  estimasi    kebutuhan    belanja    pembangunan    (modal)  dalam penyusunan APBD.
Memang  harus  diakui  bahwa  aset  daerah  hingga  saat  ini  belum  terkelola dengan efektif, efisien dan profitable bahkan yang sudah jelas terlihat prospeknya belum  ditangani  dengan  pasti  sehingga  nilai  aset  daerah  dipandang  ringan  oleh pihak-pihak  yang  ingin  memanfaatkannya.  Hal  ini  akan  menimbulkan  masalah dalam  penyalahgunaan  aset  daerah  yang  seharusnya  dapat  dicegah  bila dilakukan  peningkatan  sistem  informasi  manajemen  aset  daerah  sejak  dini. Teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola aset daerah cukup dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan nilai kerugian yang sangat besar akibat kelalaian dalam pengelolaan aset daerah.
Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Manajemen Asset Pemerintah Provinsi  Papua, Komitmen  pimpinan  dalam  penelitaian  ini  berpengaruh  dan berkorelasi positif terhadap manajemen asset. Ini menggambarkan bahwa dengan komitmen pimpinan yang kuat maka manajemen asset Pemerintah Provinsi Papua akan  semakin  baik.  Kontribusi  komitmen  dalam  manajemen  asset  Pemerintah Provinsi  Papua  sebesar  23,7  persen.  Hal  ini  sejalan  dengan  Rudianto  Simamora dan  Abdul  Halim,  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  factor  yang mempengaruhi  pengelolaan  asset  pasca  pemekaran  di  Kabupaten  Tapanuli Selatan  sebagai  daerah  induk  dan  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,  Kabupaten Padang  Lawas    dan  Kota  Padangsidimpuan  sebagai  daerah  pemekaran  daerah adalah  komitmen  pimpinan.  Penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  Syahruni Syukuri,  Halina  dan  Kartini,  (2015)  yang  meyatakan  bahwa  komitmen  pimpinan tidak mempengaruhi optimalisasi asset dan kualitas laporan keuangan.
Varibabel  komitmen  pimpinan  yang  dalam  kajian  ini  terukur  melalui  3  yang diadopsi  dari  indikator  komitmen  oleh  Allen  dan  Meyer,  (1993)  dalam  Fuad Mas’ud,  (2004)  yakni;  komitmen affective, komitmen continuance dankomitmen normative yang selanjutnya terurai dalam 6 item pernyataan.  Hasil analisis pada Tabel  4.10  membuktikan  bahwa  komitmen  pimpinan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  manajemen  asset  pada  Pemerintah  di  Provinsi  Papua. Hal ini dapat dilihat melalui koefisien regresi yang menunjukan jika  komitmen pimpinan  meningkat  maka  peningkatannya  akan  diikuti  oleh  peningkatan manajemen aset.
Hasil  analisis  deskriptif  melalui  frekuensi  jawaban  responden  tentang komitmen  pimpinan  manggambarkan  bahwa  pegawai  di  Pemerintah  Provinsi Papua  sacara  rata-rata  memiliki  komitmen affective tinggi.  Hal  ini  dibuktikan
melalui pernyataan responden yang mengakui bahwa pimpinan  satuan kerja telah menjelaskan metode datau cara pengelolaan asset yang berlaku di Provinsi Papua dan  mereka  sadar  bahwa  keberhasilan  pengelolaan  manajemen  asset  secara optimal bisa dicapai jika ada keterlibatan penuh dari semua pegawai.
Hasil  yang  sama  juga  terlihat  pada  indicator  komitmen normative yang artinya  bahwa  pegawai  pada  Pemerintah  Provinsi  Papua  secara  rata-rata  relatif memiliki    komitmen continuanc e  dan normative tinggi.  Hal  ini  dibuktikan  melalui jawaban  responden  yang  mengakui  bahwa  akan  ada  banyak  kerugian  jika  kami tidak  menunjukan  kinerja  yang  baik,  yakni  berupa  sanksi-sanksi  sesuai  dengan pakta integritas yang telah dibuat. Bukti lainnya tentang komitmen normative yaitu responden  mangakui  bahwa  komitmen  pimpinan  dalam  hal  ini  amatlah  kuat karena  pimpinan  mereka  selalu  memberikan  umpan  balik  dari  apa  yang  mereka kerjakan bahkan mereka juga dibolehkan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan lain selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok.
Uraian  diatas  secata  tidak  langsung  menunjukan  bahwa  komitmen  yang tinggi terhadap organisasi akan terbentuk apabila pimpinan mampu mendistribusikan  kekuasaannya  sehingga  dapat  diterima  dan  dipandang  sebagai sesuatu  yang  dapat  mendorong  untuk  terciptanya  komitmen  yang  tinggi  dari seluruh  pegawai  pada  instansi  yang  dipimpinnya.  Pimpinan  yang  memahami kompleksitas  atau  keanekaragaman  kemampuan,  sikap,  serta  perilaku  dari personel  organisasi  sangat  berpotensi  dapat  menjalankan  strateginya  dalam mempengaruhi bawahannya.
Berpedoman kepada landasan Permendagri  Nomor  17  Tahun  2007  Pasal 4  ayat  2  menyatakan  bahwa  pengelolaan  barang  daerah  meliputi  :1) Perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,  2)  Pengadaan,  3)  Penerimaan, penyimpanan  dan  penyaluran,  4)  Penggunaan,  5)  Penatausahaan,  6) Pemanfaatan,  7)Pengamanan  dan  pemeliharaan,  8)  Penilaian,  9)  Penghapusan, 10)  Pemindahtanganan,  11)  Pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian,  12) Pembiayaan, dan 13) Tuntutan ganti rugi.
Untuk itu sebagai seorang Kepala SKPD selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Barang  harus  mempunyai  komitmen  kuat  dalam  pengelolaan  asset  karena Kepala SKPD adalah  seorang manajer/pengelola terhadap  barang  yang dibawah kontrolnya.
Pengaruh Kualitas Aparatur, Regulasi, Sistem Informasi Dan Komitmen Secara  Simultan  Terhadap  Manajemen  Asset  Pemerintah  Provinsi  Papua, Dari  hasil  penelitian  dapat  dijelaskan  bahwa  kualitas  aparatur,  regulasi,  sistem informasi  dan  komitmen  secara  simultan  atau  bersama-sama  berpengaruh
terhadap  manajemen  asset  Pemerintah  Provinsi  Papua  yangi  ditunjukan  dengan nilai  kontribusi  sebesar  89,6  persen.  Faktor-faktor  tersebut  menggambarkan bahwa apabila kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi dan komitmen berjalan dan  diterapkan  dengan  baik  oleh  pengelola  asset  maka  manajemen  asset Pemerintah  Provinsi  Papua  akan  semakin  baik.  Tanggapan  hasil  BPK  RI Perwakilan  Papua  terhadap  pelaporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Papua Tahun 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membuktikan bahwa dengan  kosistensi  faktor-faktor  tersebut  jika  dijalankan  dengan  baik  maka manajemen  asset  semakin  baik  yang  pada  akhirnya good  and  clean  governance akan tercapai.

## KESIMPULAN DAN SARAN 1.  Kesimpulan
Kualitas  aparatur  berpengaruh  signifikan  dan  berkorelasi  positif  serta berkontribusi  terhadap  Manajemen  Asset  Pemerintah  Provinsi  Papua.    Oleh karena  itu,  peningkatan  kualitas  aparatur  perlu  ditingkatkan  melalui  pendidikan formal  dan diklat  teknis  terkait.    Hal  lain  yang bisa  dilakukan  adalah  penempatan staf harus sesuai dengan kompetensi yang ada.
Faktor  regulasi  menunjukan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papu.  Untuk itu, keberadaan regulasi yang  mengikat  menjadi  titik  berat  dalam  penanganan  asset  daerah.  Regulasi tersebut  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  aturan  yang  lebih  terperinci  dan  teknis seperti standard operating procedure (SOP).
Faktor  sistim  informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap manajemen  asset  pada  Pemerintah  Provinsi  Papua.    Penggunaan  aplikasi teknologi  informasi tersebut sudah menjadi bagian yang penting untuk mengelola asset daerah karena akan lebih efisien dan akurat.
Faktor  komitmen  pimpinan  berpengaruh  positif  dan  singnifikan  terhadap manajemen  asset  Pemerintan  Provinsi  Papua,  sehingga  pimpinan  SKPD  yang notabene  adalah  penanggung  jawab  penggunaan  asset  harus  membuat komitment secara tertulis dalam bentuk pakta integritas.
Kualitas  aparatur,  regulasi,  sistim  informasi  dan  komitmen  pimpinan  secara simultan  atau  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap manajemen  asset.    Keempat  faktor  tersebut  harus  dipertimbangkan  dalam mengelola  asset  daerah,  sehingga  diperlukan  perhatian  dan  tindakan  untuk meningkatkan ukuran terhadap kelima faktor tersebut.

## 2.  Saran
Untuk  meningkatkan  kualitas  aparatur  perlu  dilakukan  pendidikan  dan pelatihan  (Diklat),  bimbingan  teknis  secara  reguler  bagi  pengelola  Barang  Milik Daerah  bagi  Pimpinan  SKPD  selagu  penggunan  barang,  pengurus  barang  dan penyimpan barang maupun Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Penerapan  regulasi  sebagai  acuan  dasar  dalam  pengelolaan  asset  daerah perlu  diterapkan  melalui  sosialisasi  pada  semua  tingkatan  secara  berjenjang  di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga pelaksanaan pengelolaan asset daerah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk  pengendalian  asset  Pemerintah  Provinsi  Papua  saat  ini  dan  akan datang perlu menggunakan Sistem Informasi yang terpadu berbasis teknolgi data base  yang  tersentral  antara  pengelola  asset  ditingkat  SKPD  sampai  dengan Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Asset  Daerah  Provinsi  Papua,  sehingga pengaman asset akan terus terjaga.
Konsistensi  dari  Komitmen  pimpinan  SKPD  diperlukan  guna  menggerakan semua  sumberdaya  aparatur  dalam  pengelolaan  asset  dan  tetap  mengacu  pada ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
AcepJoniheriyanto,(2012)  Pengaruh  Komitmen  Pemimpindan  Budaya  Organisasi Terhadap  Kinerja  Pegawai,  Tesis,  Program  Pascasarjana  Universitas Galuh.
Afiah,  Nunuy  Nur.  2009.  Pengaruh  Kompetensi  Anggota  DPRD  dan  Kompetensi Aparatur  Pemerintah  Daerah  terhadap  Pelaksanaan  Sistem  Informasi Akuntansi. Oktober 2009.
Allen,  NJ.,  Meyer  PJ.  And  Smith  CA.,  (1993)  Commitment  to  Organizations  and
Occupations: Extention and Test of a Three-Component Conceptualization, Journal of Applied Psychology, Vol. 78, No. 4.
Arikunto, S. (2003). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis , Rineka Cipta, Jakarta.
Azwar,  Azrul,  (1996). Menjaga  Mutu  Peayanan  Kesehatan ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta.
Batinggi,  Achmad,  (2007). ManajemenPelayananUmum ,  Universitas  Terbuka, Jakata.
Budiono  Sri  Hendrikus  (2009).  Pengaruh  System  Informasi  Manajemen  dan System  Akuntansi  Pusat  Terhadap  Efektifitas  Pengelolaan  Asset  Negara pada KPPN Surakarta.
Desmiyawati,  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keandalan  dan  Ketepat waktuan  Waktu  PelaporanKeuangan  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Pemda Riau), JurnalAkuntansi, Vol. 2, No. 2, April 2014, ISSN; 2337 4314.
Flippo, Edwin B, (1995). Manajemen Personalia , Edisi VI, PT. Erlangga, Jakarta.
Gazpersz,  Vincent,  (1997). ManajemenKualitas,  PenerapanKonsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total , Gramedia, Jakarta.
Hullah, A. R., S. Pangemanan, S.  Tangkumandan N. Budiarso. (2012). Pengaruh Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap Keterandalan  Pelaporan  Keuangan  PadaPemerintahan  Sulawesi  Utara, Jurnal RisetAkuntansi, Vol 3 – No 2: Halaman 9-21.
IqlimaAzhar1,  Darwanis,  Syukriy  Abdullah,  (2013).Pengaruh  Kualitas  Aparatur Daerah,  Regulasi,  Dan  Sistem  Informasi  Terhadap  Manajemen  Aset (Studi  pada  SKPD  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh).  Jurnal  Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 2, No.1 Februari 2013.
Jogiyanto.  HM.  (2005). Sistem  Teknologi  Informasi:  PendekatanTerintegrasi: Konsep  Dasar,Teknologi,  Aplikasi,  Pengembangan  dan  Pengelolaan . Edisi 2.Yogyakarta: Andi Offset.
Johnson Dongoran, (2001) Komitmen organisasional: Dua Sisi Sebuah Koin , Dian Ekonomi, 7 (1), hal. 35-56.
Kadir, A.,(2003). Pengenalan Sistem Informasi . Yogyakarta: ANDI. Koswara, (2001). Dinamika Informasi Dalam Era Global , CV. Rajawali. Jakarta. Kurniawan, W., (2008). Peraturan Perundang-undangan . Jakarta: Azka Press. Luthans, Fred, (1995) Organizational Behavior, Seventh Edition , Boston: McGraw- Hill, Inc.
Luthans,  Fred.  (2006). Perilaku  Organisasi,  (Alih  Bahasa  V.A  Yuwono,  dkk), Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Andi.
LAN.  (2007). Diklat  Teknis  Manajemen  Aset  Daerah .  Modul  I:  Dasar-dasar Manajemen Aset/BarangMilik Daerah.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi SektorPublik . Penerbit Andi. Yogyakarta. Mas’ud,  F.,  (2004) Survai  Diagnosis  Organisasional –  Konsep  dan  Aplikasi . BadanPenerbit - UNDIP, Semarang.
Maxwell  C.John,  (2001), 21  Kualitas  Kepemimpinan  Sejati ,  Terjemahan  Drs. ArwinSaputro, Interaksara.
MitaArlini,  Darwanis,  Syukriy  Abdullah,  (2014)  Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia,  Sistem  Informasi,  Regulasi  dan  Kompensasi  Terhadap Manajemen  Aset  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Badan  Kependudukandan Keluarga  Berencana  Nasional  di  Indonesia),  Jurnal  Magister  Akuntansi, ISSN  2302-0164,  Volume  3,  No.  4,  November  2014,  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, pp. 66 – 75.
Mowday,  R.  T.,  R.  M.  Steers  dan  I.  W.  Porter,  (1979)  The  Measurement  of Organizational  Commitment,  Journal  of  Applied  Psychology,  84,  p.408- 414.
Mulyanto,  (2010)  Pengaruh  Perencanaan  Karier,  Penilaian  Prestasi,  Pemberian Tunjangan  Kinerjadan  Komitmen  Pimpinan  Terhadap  Prestasi  Kerja (Studi pada Kantor PengadilanNegeri di Wilayah Ex – KaresidenanKedu)
Nasution, MN, (2005). Manajemen MutuTerpadu , Ghalia Indonesia, Jakarta. Rachmawati K., (2010)Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Penerapan Pilar Dasar Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial pada Perusahaan Mebel  di  Kabupaten  Ngawi,  Media  Soerjo  Vol.  7  No.  2.  Oktober  2010, ISSN 1978 – 6239.
Research Days. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Riorini,  Sri  Vandayuli,  (2004). Quality  Performance  dan  Komitmen  Organisasi , Jurnal Media Riset Bisnis dan Manajemen , PT. Erlangga, Jakarta. Robbins  dan  Judge.  (2008). Perilaku  Organisasi ,  Edisi  Dua  belas,  Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
Rucky, Ahmad S, (2003). Sumber Daya Manusia Berkualitas (MengubahVisiMenjadiRealitas) ,  Penerbit  PT.  Gramedia  Pustaka  Umum, Jakarta.
Simamora, Rudianto dan Halim, Abdul, (2012) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan,  Jurnal EkonomidanBisnis. Volume 10. Nomor 01. Maret 2012.
Sedarmayanti,  (2003). Pestrkturisasi  dan  Pemerdayaan  Organisasi  untuk Menghadapi  Dinamika  Perubahan  Lingkungan ,  Penerbit  Mandar Mju,Bandung.
Sekaran,  U.  (2006). Research  Methoda  for  Business;  ASkilll  Building  Approach . John Wiley and Sons, Inc. Singapore 3 rdE dition.
Siagian, (1998). Manajemen Sumber Daya Manusia , Bumi Aksara, Jakarta. -----------  (1994). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Kepemimpinan  dan  Prilaku Administrasi , BumiAksara, Jakarta. Siregar, Doli D. (2004). ManajemenAset. Jakarta: Gramedia PustakaUtama. Sugiono,  (2008). Statistik  UntukPenelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktek, Alfa  beta, Bandung.
Sopiah. (2008). Perilaku Organisasi , Andi, Yogyakarta. Supriyatna, (2000). Akutabiltas Pemerintahan Dalam Administrasi Publik , Penerbit CV. Indra Prahasta, Bandung.
Syahruni  Syukri,  Haliah  dan Kartini,  (2015)  Pengaruh  Inventarisasi  Aset,  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  dan  Komitmen  PimpinanTerhadap  Optimalisasi Pengelolaan  Aset  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah KabupatenTakalar,  Tesis  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Hasanuddin.
Republik  Indonesia.  (2001). Undang-Undang  No.  22  tahun  1999  tentang Pemerintah Daerah. Citra Umbara. Bandung.
----------, Peraturan  Pemerintah  No.  58  tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah . Fokus Media. Bandung.
----------, Undang-Undang  No.  32  tahun  2004    Tentang  Pemerintah  Daerah. Citra Umbara. Bandung.
----------, Undang-Undang  No.  33    tahun  1999  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Citra  Umbara. Bandung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007  Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2014Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  Nomor  3  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah.
http://syukriy.wordpress.com/2009/04/25/optimalisasi-pengelolaan-aset-daerah/ diunduh 23/02/2016 .