## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
Hazamuddin 1 , La Ode Bariun 2 , La Ode Munawir 3
Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara Correspondent author: hazamuddinbutur@gmail.com Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to determine the implementation of Bawaslu's authority in supervising the updating of voter lists in the continuous voter list. The research method used in this study is normative legal research, namely research by studying laws, theories and concepts related to the problem under study by examining available literature. The results of the study show that based on the recommendation of Law Number 7 of 2017 it has regulated the provisions of the Bawaslu's obligation to oversee the process of updating and maintaining voter data on an ongoing basis for the KPU's task of updating voter data on an ongoing basis. However, in terms of regulations, KPU, especially Regency/Municipal KPU, is only limited to providing a copy of PDPB recapitulation to Regency/City Bawaslu, not accompanied by updated data by name by address, so in total the role of updating and maintaining sustainable voter data is only monopolized by the KPU and not there is an opportunity for Bawaslu to fulfill the oversight obligations set out in the law. The process of implementing continuous voter data updating by the KPU of North Buton Regency is carried out in private, the North Buton Regency Bawaslu is only given the Minutes of Recapitulation every month. If access to that data does not exist or is limited, then suggestions and improvements to the voter list by the Election Supervisor will be even lower, and may even be of no value.

## Keywords: Authority; Election Supervisory Body; Implementation; Supervision; Voter List

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mempelajari undang-undang, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang tersedia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rekomendasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur ketentuan kewajiban Bawaslu untuk mengawasi proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan terhadap tugas KPU dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Namun dalam pengaturannya KPU terutama KPU Kabupaten/Kota hanya sebatas memberikan Salinan rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak disertai dengan data by name by adress yang telah dimutakhirkan, maka secara total peran pemutakhiran dan pemeliharan data pemilih berkelanjutan, hanya dimonopoli oleh KPU dan tidak ada peluang bagi Bawaslu untuk memenuhi Kewajiban pengawasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
Keywords: Badan Pengawasan Pemilu; Daftar Pemilih; Implementasi; Kewenangan;

## Pengawasan;
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau selanjutnya disingkat UU Pemilu menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah,Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilihan umum pada dasarnya memiliki esensi yang sama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah tidak serta merta memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri namun tetap membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Kualitas Pemilu dalam penyelenggaraannya dapat dilihat dari 2 (dua) sisi prosesnya, yakni dari segi proses dan hasilnya. Dari segi prosesnya, pemilu yang berkualitas apabila pemilu itu dilaksanakan secara demokratis, aman, tertib, dan lancer serta jujur dan adil. Sedangkan dari sisi hasilnya, pemilu itu harus dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mampu menyejahterakan rakyat dan mampu mewujudkan cita-cita nasional kemajuan suatu bangsa dan daerah.
Dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, eksistensi keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan yang terpercaya merupakan suatu hal yang mutlak dan wajib demi menjamin kualitas penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraannya, konflik serta tindakan anarki merupakan suatu hal yang sering bermunculan dalam proses pelaksanaannya yang memberikan kerugian yang besar terhadap semua pihak penyelenggara pemilihan. Oleh karena itu peran lembaga penyelenggara pemilihan memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas pemilihan.
Legitimasi pemilihan dapat rusak karena adanya keberpihakan lembaga terhadap salah satu kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pemantapan pemilihan yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan serta beberapa masalah lain yang dapat merusak peyelenggaraan pemilihan di Indonesia terkhusus penyelenggaraannya di daerah. Kesalahan atas ketidakakuratan data pemilih memiliki dampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu serta legitimasi pemilu.
Kredibilitas lembaga penyelenggara akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain serta tata cara bertindak diantaranya yakni independen dan ketidakberpihakan, efisiensi dan keefektifan, profesionalisme, keputusan yang tidak berpihak dan cepat serta transparansi.Salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh Konstitusi diantaranya adanya wewenang dan kewajiban dari penyelenggara Pemilihan khususnya KPU yakni melaksanakan pemutakhiran data pemilih, menyusun serta menetapkan daftar

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99
pemilih.Demi menghasilkan adanya kualitas atas daftar pemilih, maka KPU berkewajiban memastikan terhadap semua pemilih terdaftar dan mengantongi status Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui mekanisme pendaftaran pemilih.
Mengingat bahwa Pemilihan berkelanjutan menjadi suatu keniscayaan kerja manajemen pemilihan sebagai komitmen dalam melakukan perbaikan tata kelola secara terfokus sesuai dengan progres pemilihan. Pendekatan berkelanjutan membuat setiap penyelenggaraan pemilihan dievaluasi dan diperbaiki agar berbagai permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir untuk tidak terulang dan memberikan manajemen penyelenggaraan pemilihan yang semakin membaik di penyelenggaraan pemilihan berikutnya. Evaluasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berlangsung pada berbagai rapat koordinasi, FGD, diskusi serta rapat-rapat yang dilaksanakan bersamaan pada tahapan penyelenggaraan dan secara terfokus setelah dilaksanakannya pemilihan serentak di setiap wilayah. Perubahan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas daftar pemilih yang memenuhi 7 prinsip kerja dalam penyusunan daftar pemilih serentak yakni diantaranya akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsive dan partisipatif. Lima prinsip kerja pertama merupakan standar dalam penyusunan daftar pemilih yang dibuat IDEA Internasional dan menjadi rujukan banyak penyelenggara pemilihan di berbagai negara dan sebagian besarnya hanya menyimpulkan pada tiga prinsip saja yakni komprehensif, mutakhir dan akurat. Daftar Pemilih yang akurat, komprehensif serta mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan demokrasi electoral. Dengan daftar pemilih yang akurat akan dapat meningkatkan kualitas proses demokrasi tersebut yang dimana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Salah satu penekanan yang terpenting dalam penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas yakni terlaksananya pendaftaran pemilih lebih awal dalam hal pengantisipasian atas kemungkinan terjadinya suatu permasalahan kehilangan hak pilih seseorang sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
Proses pemutakhiran daftar pemilih akan memberikan suatu gambaran terhadap jumlah pemilih pada suatu wilayah dalam hal kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang mutlak dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menyatakan bahwa untuk mencapai data pemilih yang tepat mendekati 100 % sulit untuk dicapai seperti dalam pelaksanaan pemilihan baik Legislatif, Eksekutif serta Pemilihan Kepala Daerah. Data pemilih sering dikatakan sebagai penentu awal dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sebagaimana

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
ketentuan dalam Pasal 14 huruf l menegaskan bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu menjadi suatu hal yang penting karena data pemilih adalah kumpulan entitas pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di hari H pemungutan dan penghitungan suara. Mendasarkan pada ketentuan diatas, maka KPU melalui KPU Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan setiap bulan sejak berakhirnya Pemilu Tahun 2019. Dalam perjalanannya KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai landasan pengaturan teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun dalam pengaturannya KPU terutama KPU Kabupaten/Kota hanya sebatas memberikan Salinan rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak disertai dengan data by name, by adress yang telah dimutakhirkan. Perlakuan adanya pembatasan akses data pemilih kepada Pengawas Pemilu merupakan sebuah kesulitan dalam proses perbaikan data pemilih berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan ”. Untuk membatasi ruang lingkup kajian, menguraian skema kerangka pikir dapat dilihat dari bagan sebagai berikut :
Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan:
1. Perlindungan Hak memilih 2. Problematika Dalam Penyusunan daftar Pemilih
3. Pengaturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan
4. Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemutakhiran
Daftar Pemilih Dalam Daftar pemilih Berkelanjutan Pengawasan Pemutakhiran Daftar
Pemilih Berkelanjutan
1. Hasil pemukahiran data Pemilih berkelanjutan
2. Proses Pengawasan Pemutkahiran data Pemilih
Berkelanjutan
Terwujudnya daftar pemilih yang komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir
(Perlindungan Hak Memilih)
“Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan ”

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini dilandasi dengan pertimbangan bahwa Bawaslu Kab. Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan organisasi yang memiliki tugas dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu di Provinsi Sulawesi tenggara tang berdasarkan amanah regulasi. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu penelitian hukum normatif juga dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan.Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Sumberdata primer dan sekunder dan kemudian menggunakan teknik Analisis deskriptif yaitu analisa bahan hukum dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut, dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan bahan hukum bersifat deskriptif. kemudian dihubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020) Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam (Elwan, L.O.M, 2011:18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). review teoritis ini sebagai bentuk

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
implementasi kebijakan dalam memotret Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan pada kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Tinjauan tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Sebagaimana diketahui penyusunan daftar pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, selalu memiliki permasalahan dalam hal akurasi datanya. Persoalan dalam penyusunan daftar pemilih tersebut tetap tidak bisa dianggap hanya sebagai persoalan administratif, yang secara teknis menunjukkan kelemahan dan kekurangan implementasi kinerja lembaga penyelenggara pemilihan. Terlebih lagi sistem yang dianut di Indonesia adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa negara ( state-initiated registration ), yaitu mix strategy , dimana pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih yang juga dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para warga negara dan negara berbagi tanggung jawab dalam pendaftaran pemilih ( citizens and the state share responsibility for registration ).
Berdasarkan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018, pemuktahiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) baik yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil maupun dari kemenlu dengan memperhatikan DPT pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan DPS. Lebih lengkapnya, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki, dan mencatat data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kualitas DPT tergantung pada akurasi data yang disajikan, yaitu kebenaran bentuk dan isi data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara teknis, pemutakhiran daftar pemilih adalah bentuk jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya.
Tujuan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (secara konprehensif), memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual (akurat dan up to date ), memastikan tidak mengandung nama-nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistik pemilu.

## A. Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar pemilih Berkelanjutan
Pasal 96 Huruf (d), Pasal 100 Huruf (e), Pasal 104 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu di setiap tingkatan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatan, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99
Pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana mengatur ketentuan tugas KPU untuk memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan dan Bawaslu untuk mengawasi proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan tersebut, merupakan pengejawantahan dan kesadaran pembuat undang-undang akan urgensinya pemutakhiran data pemilih yang lebih baik untuk menghasilkan data pemilih yang valid pada waktunya yaitu momen pelaksanaan pesta demokrasi pemilu/pemilihan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seharusnya dijalankan dengan lebih baik, terorganisir, sistematis, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan dalam daftar pemilih, baik secara offline maupun online dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
Menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang dan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta dengan memperhatikan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan surat Ketua Bawaslu RI Nomor 1250/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019. Hal ini menjelaskan tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh.
Ditelaah lebih lanjut, surat Bawaslu sebagaimana dimaksud diatas hanya ditujukan untuk pengawasan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kepentingan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Secara Serantak Tahun 2020 (Pilkada Serentak Tahun 2020). Walaupun secara substansi, pengawasan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud dapat diterapkan pada kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada Tahun 2021, namun demikian pengaturan pengawasan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bawaslu sehingga aturan berlaku secara terus menerus.
Sebagai tindaklanjut Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengawasan data Pemilih berkelanjutan, ini sebagai petunjuk bagi

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan data Pemilih berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan data Pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Disamping itu dalam mendukung tugas pengawasan, Bawaslu dan jajarannya telah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam mengakses data kependudukan. Jika dikaitkan dengan kondisi idealnya, data pemilih yang ideal adalah data pemilih yang dilakukan update secara berkala. Untuk mencapai data pemilih yang ideal maka perlu adanya sinergitas dan data yang tersinkronisasi antara data kependudukan maupun data pemilih sehingga data ideal adalah data yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.
Data pemilih yang terus dimutakhirkan dapat memberikan dampak pada perlindungan hak memilih warga negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Bawaslu adalah sesuai dengan kewenangan melakukan pengawasan dengan didukung adanya keterbukaan informasi data pemilih oleh KPU sehingga Bawaslu dapat melaksanakan tugas dan kewenangan secara maksimal dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan dalam memberikan perlindungan terhadap hak memilih warga negara.
Dalam perjalanannya KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai landasan pengaturan teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun dalam pengaturannya KPU terutama KPU Kabupaten/Kota hanya sebatas memberikan Salinan rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak disertai dengan data by name, by adress yang telah dimutakhirkan.
Dalam prinsip pengawasan yang dianut KPU diatas dapat dimaknai hanya sebatas Bawaslu mengetahui dan mendapatkan rekapitulasi hasil, tetapi proses yang dilakukan tidak dapat dipantau diawasi oleh Bawaslu, pemaknaaan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dalam Pasal 96 Huruf (d), Pasal 100 Huruf (e), Pasal 104 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemlihan Umum, adalah mengawasi proses dan juga hasil, sehingga dapat menghadirkan data yang komprehensif, mutakhir dan valid. Tidak diperolehnya data by name by adress , sebagai basis Bawaslu dalam melakukan Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka secara total peran pemutakhiran dan pemeliharan data pemilih berkelanjutan, hanya dimonopoli oleh KPU dan tidak ada peluang bagi Bawaslu untuk memenuhi Kewajiban pengawasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
Bagi penulis prinsip kehati-hatian berupa perlindungan data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) peraturan KPU Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai dasar bagi KPU untuk tidak memberikan data by name by

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99
adress tersebut, tidak mendasar, karena Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi Proses dan hasil Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang diberikan undang-undang serta segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan secara pribadi dan kelembagaan akan menjadi tanggung jawab pribadi ataupun kelembagaan yang melakukan penyalahgunaan tersebut, jika dipandang prinsip kehati-hatian hanya ditujukan kepada Bawaslu sebagai pemegang kewajiban mengawasi, lalu apakah prinsip kehati- hatian juga tidak dimiliki oleh lembaga KPU?. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu telah diambil sumpah jabatan untuk teguh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yang dalam pelaksanaannya etika penyelenggara ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Prinsip kehati-hatian juga dapat dimaknai dalam prinsipnya, sebagai upaya pemenuhan kedaulatan rakyat dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat dipermudah untuk mendapatkan hak pilihnya, tidak tercederai dengan kurang validnya Daftar Pemilih, karena pemutakhiran data berkelanjutan dimonopoli oleh KPU dan tidak dapat dilakukan pengawasan secara baik oleh Bawaslu. Komisi pemilihan harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara, lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan (Subkhi, 2020). Dalam kerangka pemutakhiran data berkelanjutan ini tentu bisa dipandang KPU belum dapat membangun kerjasama antar lembaga negara, lebih dekat dengan pemilih serta dapat diakses.

## B. Proses Pengawasan Pemutakhiran Data pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan Oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara
Data Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Buton Utara
Sebagaimana amanat Pasal 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu menyakatan bahwa KPU kabupaten /kota mempunyai kewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya. Lebih lanjut hal tersebut tertuang dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, bahwa proses PDPB dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
1) Bagi daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, kegiatan

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih serentak Tahun 2020.
2) Bagi daerah yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setempat agar berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah terkait.
Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Oleh karena itu maka berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Buton Utara diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih serentak Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Buton Utara, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pasca pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Utara sejak bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 saat ini. Tentu saja dengan adanya pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan ini, diharapkan akan menciptakan daftar pemilih tetap yang akurat, komprehensif, mutakhir dan transparan.
Dalam prosesnya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Buton Utara ini dilakukan dengan mengunakan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara pada Pilkada Serentak Tahun 2020 sejumlah, Daftar pemilih khusus (DPK), data dari masyarakat yang melapor ke kantor KPU Kabupaten Buton Utara.
Adapun alur proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kabupaten Buton Utara setiap periodik/Perbulan dapat dilihat berdasarkan alur pada gambar 1
Gambar 1. Alur proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Sumber: KPU Kabupaten Buton Utara Tahun 2022

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selain daftar pemilih khusus (DPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara pada Pilkada Serentak Tahun 2020, sumber data pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dapat bersumber dari :
a. Pemerintah, dalam hal ini Instansi yang menangani data kependudukan (terkait penduduk potensial pemilih serta penduduk yang pindah domisi), instansi yang menangani pemakaman (terkait data pemilih yang telah meninggal dunia), Instansi yang menangani pendidikan (terkait data pemilih pemula atau data penduduk yang akan berumur 17 Tahun pada saat pemungutan suara pada pemilu Tahun 2024), Instansi TNI dan Polri (terkait data pemilih yang telah beralih profesi menjadi anggota TNI maupun Polri ataupun Anggota TNI dan Polri yang telah pensiun/mengundurkan diri), dan instansi pemerintah lainnya;
b. Partai Politik, Diharapkan secara berkala menyampaikan data konstituennya untuk didaftarkan, diperbaiki dan dihapus dari daftar pemilih Kabupaten Buton Utara;
c. Masyarakat, diharapka masyarakat secara proaktif memberikan tanggapan & masukan kepada KPU Kab. Buton Utara;
d. Jajaran KPU Kabupaten Buton Utara secara pro Aktif mensosialisasikan PDB serta mengamati tetangga, kerabat terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Semua data dari berbagai sumber diatas, lalu dilakukan proses verifikasi data oleh KPU Kabupaten Buton Utara dilakukan rekapitulasi per periodi/perbulannya. Rekapitulasi data pemilih berkelanjutan (PPDB) yang telah melalui proses verifikasi tersebut selanjutnya diumumkan untuk mendapatkann tanggapan dari berbagai pihak.
Adapun rekapitulasi Daftar pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Tahun 2021 Kabupaten Buton Utara dapat dilihat berdasarkan tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil PDPB Tahun 2021 No. Periode Tahun 2021 Jumlah PDPB 1 April 46.214 2 Mei 46.251 3 Juni 46.254 4 Juli 46.286 5 Agustus 46.234 6 September 46.265 7 Oktober 46.271 8 November 46.283 9 Desember 46.300 Sumber : Bawaslu Kabupaten Buton Utara Tahun 2022

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sejumlah 45352 (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua) pemilih. Perkembangan daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan periode Tahun 2021 hingga Desember 2021 sejumlah 46300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) pemilih, maka pada Tahun 2021 Pemutakhiran daftar Pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan mengalami kenaikan sejumlah 948 (Sembilan ratus empat puluh delapan) pemilih.
Adapun rekapitulasi Daftar pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada semester I Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil PDPB Semester I Tahun 2022
No. Periode Tahun 2021 Jumlah PDPB 1 Januari 46.391 2 Februari 46.428 3 Maret 46.425 4 April 46.425 5 Mei 46.431 6 Juni 46.538 Sumber : Bawaslu Kabupaten Buton Utara Tahun 2022
Berdasarkan tabel 2, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Buton Utara sejumlah 46300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) pemilih. Perkembangan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan periode Tahun 2022 hingga bulan Juni 2021 sejumlah 46538 (empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) pemilih, mengalami kenaikan jumlah pemilih sebesar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pemilih. Sehingga pada semester I Tahun 2022 (Januari – Juni 2022), Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buton Utara mengalami penambahan jumlah pemilih 1186 (seribu seratus delapan puluh enam) pemilih. Dari 45352 (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua) pemilih jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 menjadi 46538 (empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) pemilih hingga bulan Juni Tahun 2022.
Secara umum berdasarkan amanat Undang-undang Pemilu, penyusunan daftar pemilih dilakukan pada tahapan pemilu/ pemilihan dan setelah tahapan pemilu/ pemilihan atau secara berkelanjutan. Pada pelaksanaan penyusunan daftar pemilih dalam tahapan pemilu/ pemilihan dilakukan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/ KIP Kabupaten atau kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian. Sedangkan penyusunan daftar pemilih secara berkelanjutan dilakukan untuk pemeliharaan data pemilih dalam rangka mempermudah proses

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99
pemutahiran data dan penyusunan data pemilih pada pelaksanaan pemilu/ pemilih selanjutnya.

## C. Pengawasan data pemilih secara berkelanjutan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara
Bawaslu dan jajarannya sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 104 berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan pemutakhiran data Pemilih harus memperhatikan prinsip, akurat (tidak ada kesalahan dalam penulisan data), mutakhir (berdasarkan informasi terakhir dan berkelanjutan), komperehensif (memuat Pemilih yang memenuhi syarat dan menghapus Pemilih yang tidak memenuhi syarat), transparansi (menyampaikan dan menerima masukan banyak pihak). Hal ini bisa mudah terealisasi jika selalu dilakukan update secara berkala setiap waktu tertentu melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sebagai tindaklanjut Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengawasan data Pemilih berkelanjutan, ini sebagai petunjuk bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan data Pemilih berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan data Pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif.
Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Oleh karena itu maka berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Buton Utara diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih serentak Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu maka dalam pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Buton Utara, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pasca pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Utara sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini atau dimulai setelah berakhirnya seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020.
Namun, Data pemilih berkelanjutan membutuhkan banyak penunjang, petugas pengelola sistem basis data pemilih yang memiliki kapasitas, dan tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi. Kemudian perlakuan adanya pembatasan akses data pemilih kepada Pengawas Pemilu merupakan sebuah kesulitan dalam proses perbaikan data pemilih berkelanjutan Seharusnya, kewenangan kepada Pengawas Pemilu yang semakin ditambah dalam batas kewajaran dalam hal kepentingan pengawasan.

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dalam perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Namun terbitnya Peraturan KPU tersebut semakin menyulitkan Pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan karena KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban mengirimkan Berita Acara Rekapitulasi PDPB tanpa disertai dengan by name by address .
Menurut hasil wawancara dengan Munarsih selaku Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Buton Utara ( wawancara tgl 15 Juli 2022 ), bahwa:
“setiap bulan KPU Kabupaten Buton Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan diplenokan secara tertutut lalu Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dikirimkan kepada Bawaslu Buton Utara hanya berupa rekapitulasi yang berbentuk angka-angka saja.
Sebagai pedoman teknis bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses Pemutkahiran Data pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Dalam isi Edaran tersebut pada angka 4 mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan agar melakukan uji petik sebelum pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahanpaling kecil di masing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi terkait pemilih keluar/masuk wilayah/pindah domisili, pemilih meninggal dunia, pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.
Namun menurut Munarsih proses pengawasan PDPB sebagaimana Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 terutama pada angka 4 tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara mengingat pemberian Berita Acara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada Bawaslu Kabupaten Buton Utara hanya berbentuk angka-angka saja, tentu saja tidak bisa dilakukan pengecekan apakah nama-nama pemilih sudah masuk dalam DPB atau belum, begitu juga data penduduk Kabupaten Buton Utara yang pindah datang, yang baru memasuki usia 17 tahun, TNI/POLRI yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat di cek apakah nama-nama mereka sudah masuk dalam DPB atau belum. Jika akses data itu tidak ada atau dibatasi, maka saran dan perbaikan daftar pemilih oleh Pengawas Pemilu semakin rendah, bahkan bisa tidak akan bernilai apa-apa. Ini menjadi Permasalahan kompleks dalam pengawasan data pemilih berkelanjutan.
Sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memang mengamanatkan kepada KPU

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99
Kabupaten/Kota agar menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada ayat (2) dikatakan bahwa forum koordinasi dapat mengikutsertakan salah satunya adalah Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga KPU Kabupaten/Kota melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya namun tiap tiga bulan sekali barulah dilakukan rapat forum koordinasi dengan mengikutsertakan Bawaslu
Kabupaten/Kota.
Mendasarkan ketentuan diatas, KPU Kabupaten Buton Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setiap tiga bulan sekali yang dihadiri oleh berbagai stakeholder salah satunya adalah Bawaslu Kabupaten Buton Utara. Namun dalam Rapat Koordinasi tersebut hanya sebagai forum bagi KPU untuk menerima saran dan masukan dari berbagai unsur terkait proses pelaksanaan PDPB tanpa memperlihatkan by name by address data pemilih yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan.
Pada setiap Rapat Koordinasi daftar pemilih berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Buton Utara dan terakhir pada periode Juni 2022 yang lalu, Bawaslu Kabupaten Buton Utara sudah menyampaikan bahwa seharusnya KPU Kabupaten Buton Utara memberikan DPB by name by address . Akan tetapi KPU Kabupaten Buton Utara tidak dapat menyerahkan karena beranggapan bahwa data daftar pemilih berkelanjutan by name by address adalah data/dokumen rahasia yang hanya KPU dan jajaranya yang boleh menyimpannya.
Selain itu, KPU Kabupaten Buton Utara tidak memberikan data tersebut dikarenakan tidak ada regulasi yang mengharuskan KPU kabupaten/kota memberikan data daftar pemilih berkelanjutan by name by address. Oleh karenanya KPU Kabupaten Buton Utara hanya memberikan berita acara Rekapitulasi (berbentuk angka) daftar pemilih berkelanjutan. Hal ini sebenarnya yang membuat pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Utara tidak maksimal dalam segi pengawasan, karena tidak dapat mengkonfirmasi apakah nama pemilih ini sudah masuk atau belum.
Sebenarnya kalau KPU Kabupaten/Kota ingin DPT berkualitas, akurat, komprehensif dan mutakhir, perlu dilakukan open data sejak dini agar tidak ada kegaduhan ketika penetapan yang hanya melahirkan DPT yang tidak berkesudahan. Sehingga ada istilah DPTHP 1, DPTHP2 dan DPTHP 3. Mungkin juga adanya kekhawatiran dari pihak KPU dan jajarannya manakala data daftar pemilih berkelanjutan di buka secara transparan by name by address akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ada hubungannya dengan menciptakan DPT yang berkualitas.

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Seandainya pihak KPU beserta jajarannya mau open data dan berbagi daftar pemilih berkelanjutan by name by address , maka sangat membantu pihak KPU dalam menciptakan daftar pemilih tetap (DPT) yang berkualitas. juga partai politik bisa mengecek apakah anggota, partisipan, pendukung partainya sudah masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan sejak jauh-jauh hari sebelum di tetapkannya DPT. Dari pada ketika akan di tetapkan DPT baru partai politik mulai mengajukan komplain/ gugatan bahwa banyaknya daftar pemilih yang fiktif, daftar pemilih ganda dan lain sebagainya kenapa tidak jauh-jauh hari sebelumnya sama-sama kita berniat dan berpartisipasi membersihkan, merapikan daftar pemilih yang berkualitas, akurat komperhensif, mutakhir dan transparan.
Persoalan data Pemilih yang kerap dijumpai di Pemilu ataupun Pemilihan kepala daerah dinilai berakar pada data kependudukan yang belum tercatat dengan baik. Karena itu, penyusunan data Pemilih tak bisa lagi hanya bertumpu pada data kependudukan dan dilakukan secara periodik atau menjelang pemilihan atau Pemilu. Pemutakhiran data Pemilih harus berkelanjutan karena Ketidakakuratan data Pemilih tetap (DPT) di Pemilu ataupun Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi masalah klasik yang masih belum tertuntaskan.
Perlakuan adanya pembatasan akses data pemilih kepada Pengawas Pemilu merupakan sebuah kemunduran proses perbaikan kualitas pelaksanaan Pemilu yang selama ini gema digaungkan. Seharusnya, pemberian kewenangan kepada Pengawas Pemilu yang semakin bertambah harus pula dibarengi dengan kemampuan
lembaga yang aksesibel dalam batas kewajaran dalam hal kepentingan pengawasan. Jika akses data itu tidak ada atau dibatasi, maka saran dan rekomendasi perbaikan daftar pemilih oleh Pengawas Pemilu semakin rendah, bahkan tidak akan bernilai apa-apa.
Bukan tidak mungkin, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pengawas Pemilu itu dapat diatasi jika hal itu dapat didorong dengan adanya rekomendasi kerjasama antar lembaga dalam bentuk nota kesepahaman atau dalam bentuk gugus tugas atau nama lain yang terdiri dari instansi terkait yang membidangi data penduduk dan data pemilih. Bentuk kerja sama itu dinilai akan lebih efektif karena secara langsung mengkoordinasikan setiap permasalahan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing lembaga dalam membingkai data pemilih yang berkualitas, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk lepas dari bayang-bayang peliknya data pemilih dapat ditempuh dengan tiga hal sesuai dengan pengalaman penulis. Pertama , eksistensi pengawas Pemilu dalam hal pengawasan akan lebih maksimal jika kedepannya ditopang oleh payung hukum yang kuat untuk kepentingan pengawasan di masing-masing tingkatan dan dibarengi dengan perbaikan pengaturan sistem pemutakhiran data pemilih . Kedua , Perbaikan di sektor pelayanan data administrasi kependudukan dengan pola top down dan bottom up lebih dimasifkan. Ketiga , Mendorong Pemerintah untuk menyusun regulasi kepatuhan administrasi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99
kependudukan sehingga dapat meminimalisir residu administrasi data penduduk tidak lagi bermuara ke data pemilih.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah
1. Kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih berkelanjutan sesuai Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur ketentuan kewajiban Bawaslu untuk mengawasi proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan terhadap tugas KPU dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Namun dalam pengaturannya KPU terutama KPU Kabupaten/Kota hanya sebatas memberikan Salinan rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak disertai dengan data by name by adress yang telah dimutakhirkan. Tidak diperolehnya data by name by adress , sebagai basis Bawaslu dalam melakukan Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka secara total peran pemutakhiran dan pemeliharan data pemilih berkelanjutan, hanya dimonopoli oleh KPU dan tidak ada peluang bagi Bawaslu untuk memenuhi Kewajiban pengawasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
2. Proses pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara telah membuat pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Utara tidak maksimal karena tidak dapat mengkonfirmasi apakah nama pemilih ini sudah masuk atau belum.
Rekomendasi: 1) Seharusnya dalam menjalankan kewajiban mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana amanat undang-undang, Bawaslu diperkenankan memperoleh databased sehingga dapat menyandingkan dan memberikan masukan dalam proses inputan/keluaran maupun rekapitulasi hasil pemutakhiran data berkelanjutan serta mengawasi proses data pemilih berkelanjutan secara komprehensif dan terintegrasi; 2) Mendorong adanya rekomendasi kerjasama antar lembaga dalam bentuk nota kesepahaman atau dalam bentuk gugus tugas atau nama lain yang terdiri dari instansi terkait yang membidangi data penduduk dan data pemilih. Bentuk kerja sama itu akan lebih efektif karena secara langsung mengkoordinasikan setiap permasalahan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing lembaga dalam membingkai data pemilih yang berkualitas, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## REFERENSI
Buku : Adnan Buyung Nasution, A. P. M. Z., 2016. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia . Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Ahsanul Minan, 2019. Sistem Pendaftaran Pemilih: Masalah, Tantangan dan Alternatif Solusinya . Bawaslu, Jakarta. Azyumardi Azra, 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) :Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Mayarakat Madani . Prenada Kencana. Jakarta.
Eka Suaib, 2010. Problematika Pemutakhiran Data Pemilih di Indonesia . Koekosan, Depok.
Fahmi, S. I. & K., 2019. Pemilihan Umum Demokratis : Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia . Rajawali Press, Jakarta.
Firmanzah, 2007. Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas . Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
George Serensen, 2003. Demokrasi dan Demokratisasi . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Harold J. Laski joeniarto, 1990. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara . Rineka Cipta, Jakarta.
H. D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, 1988. Hoofdstukken van Administratief Recht . Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg.
Indroharto, 1993. Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Pustaka Harapan, Jakarta.
Idris Israil, 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan . Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang.
Muchsan, 1992. Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia . Liberty, Yogyakarta.
Miriam Budirjo, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik . PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
M. Rusli Karim, 2017. Pemilu Demokratis Kompetitif . Tiara Wacana, Yogyakarta.
Nurhidayat Sardini, 2009. Pedoman Pengawasan Pemilu . Election-MDP, Jakarta.
Paulus Effendie Lotulung, 1986. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi . Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2009. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.
Prajudi Atmosudirdjo, 1981. Hukum Administrasi Negara . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Philipus M. Hadjon, 1998. Penataan Hukum Administrasi . Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
Ramlan Surbakti, 2010. Memahami Ilmu Politik . PT.Grasindo, Jakarta.
Ridwan, HR, 2003. Hukum Administrasi Negara , UII Pres, Yogyakarta.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.119-138
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99
Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Rajawali Pers, Jakarta.
SF. Marbun, 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia . Liberty, Yogyakarta.
Syahrial Syarbaini, dkk, 2002. Sosiologi dan Politik . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta.
T. May Rudy, 2007. Pengantar Ilmu Politik (wawasan pemikiran dan kegunaannya) . PT Refika Aditama, Bandung.
Titik Triwulan Tutik, 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , Kencana, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

## Karya Ilmiah, Jurnal, dan Makalah :
Agustina Cahyaningsih, 2019. “Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 ”. Jurnal Polgov Vol 1 No. I .
Arianto, B. 2011. Analisis Penyebab Tidak Memilih Dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Chodhury, 2017. Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestatiton in the Afghan Coutroom. Asian Journal of Law and Society, 4(3).
Dewa Gede Atmadja, 1996. “Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen”. Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bandung.
Djauhari, 2006. “Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI”. Jurnal Hukum FH UNISULA Semarang, Vol. 16 No. 2 .
Hasbi Umar, 2008. “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD”. Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 .
Hasyim Asy’ari, 2012. “Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia : Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan”. Jurnal Pemilihan Umum dan Demokrasi, Perludem, Jakarta .
Iwan Satriawan, 2016. Pengawasan Pemilukada oleh Rakyat. Jurnal Bawaslu Vo. 2 Edisi I Tahun 2016 .
Martha Pighome, 2011. “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945”. Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 .

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.119-138 Hazamuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Nurhidayah, G. T. & J, 2018. Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Jurnal Dukcapil, 6(2).
Philipus M. Hadjon, 1994. Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih . Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya .
Rahmad Nuryadi Putra, 2017. “Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015”. JOM FISIP Volume 4 Nomor 2, Riau .
Risdiana Izzaty & Xavier Nugraha, 2019. Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. Jurnal Suara Hukum, 1(2).
Subkhi, M. I., 2019. Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(2).
Sodjuangon Situmorang, 2002. “Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota”. Disertasi, PPS Fisip UI , Jakarta.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506 Viryan, 2019. “Pengantar Membaca PKPU 19 Tahun 2019”. Komisi pemilihan Umum ,
Jakarta.
https://jakartatimur.bawaslu.go.id/pengawasan-pemutakhiran-data-pemilih- berkelanjutan/ (diakses tgl 2 Agustus 2022, pukul 14.20 Wita).