How to cite: Abdurokhman,  Hanif  Nurcholis,  Pardamean  Daulay  (2022)  Analisis  Kebijakan  Pelayanan  Haji  Pada  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Lingga  Provinsi  Kepulauan  Riau, (7)  09. Doi: 10.36418/syntax-
literate.v7i9.14201
E-ISSN:
2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Abdurokhman 1* , Hanif Nurcholis 2 , Pardamean Daulay 3
1*,2,3 Graduate Studies Program, Indonesia Open University, Indonesia Email: 1* omancrias1975@gmail.com, 2 hanif@ecampus.ut.ac.id,
3 pardameandaulay@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Ibadah haji, sebagai rukun Islam kelima, mewajibkan setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pelayanan haji di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Lingga  dan  mengidentifikasi  faktor pendukung dan penghambat,  serta kendala Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 dan  PMA  nomor  6  tahun  2019.  Metode  kualitatif  digunakan  dengan  fokus  pada Seksi  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah.  Teknik  pengumpulan  data  melibatkan wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen.  Hasilnya  menunjukkan  kendala geografis,  terbatasnya  bank  penerima  setoran  haji,  dan  kurangnya  informasi pendaftaran haji. Faktor pendukung melibatkan sarana prasarana SISKOHAT dan SDM di Kantor Kementerian Agama. Dari analisis ini, disarankan agar kewenangan pendaftaran  haji  diperluas,  terdapat  kerjasama  dengan  bank,  penerapan  layanan pendaftaran  haji  mobile  berbasis  kelautan,  serta  kegiatan  bimbingan  manasik sepanjang tahun melalui inisiatif Kementerian Agama atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
Kata  Kunci: Political  Evaluation,  Organizational  Evaluation,  Substantive  Evaluation, Efektivitas Responsiv.

## Abstract
Hajj pilgrimage, as the fifth pillar of Islam, is obligatory for every capable Muslim. This research aims to analyze the hajj service policy at the Office of the Ministry of Religious Affairs in Lingga Regency and identify supporting and hindering factors, as well as challenges posed by Law No. 8 of 2019 and Ministerial Regulation No. 6 of 2019. Qualitative methods are employed, focusing on the Section of Hajj and Umrah  Implementation.  Data  collection  techniques  include  interviews, observation, and document analysis. The findings reveal geographical constraints, limited banks for hajj payments, and insufficient information on hajj registration. Supporting factors involve infrastructure like SISKOHAT and human resources at
the  Ministry  of  Religious  Affairs.  Based  on  this  analysis,  it  is  recommended  to expand hajj registration authority, collaborate with banks, implement mobile-based maritime  hajj  registration  services,  and  conduct  year-round  guidance  activities initiated by the Ministry of Religious Affairs or Hajj Guidance Groups (KBIH).
Keywords:  Political  Evaluation,  Organizational  Evaluation,  Substantive  Evaluation, Responsiveness Effectiveness.

## Pendahuluan
Berbicara masalah pelayanan yang dalam hal ini adalah pelayanan haji tidak lepas dari sebuah Organisasi yang mendapatkan amanah berdasarkan Undang-Undang nomor 8  tahun  2019  sebagai  penggaanti  Undang-Undang  nomor  13  tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  yaitu  Kementerian  Agama  RI  pada  umumnya  serta Kementerian Agama Kabupaten Lingga khususnya.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Lingga dalam Angka bahwa Kabupaten Lingga dibentuk berdasarkan UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Lingga.  Kabupaten  Lingga  adalah  salah  satu  kabupaten  di  provinsi  Kepulauan  Riau Indonesia. Kabupaten Lingga memiliki 13 Kecamatan, 7 kelurahan, dan 82 desa, dengan jumlah  penduduk  89.501  jiwa,  dengan  luas  2.216,04  km2.  Dengan  Penduduk  Muslim /Ummat Islam 91,15%, Budha 5,87 %, Kristen 2,92 %, Protestan 1,80%, serta Katolik 1,12% dan Konghucu 0,06 %. Secara Administrasi pada tahun 2019 Kabupaten Lingga terjadi  pemekaran  wilayah  kecamatan  yang  terdiri  dari  13  kecamatan  dengan  rincian sebanyak  82  desa/kelurahan  dan  7  diantaranya  adalah  berstatus  kelurahan.  Adapun kecamatan  yang  termasuk  wilayah  Kabupaten  Lingga  adalah  Singkep  Barat,  Singkep, Singkep  Selatan,  Singkep  Pesisir,  Lingga,  Selayar,  Lingga  Timur,  Lingga  Utara, Senayang, Bakung Serumpun, Temiang Pesisir, Katang Bidare, dan Kepulauan Posek.
Di  antara  13  kecamatan  tersebut  dipisahkan  pulau-pulau  yang  dibatasi  lautan antara  kecamatan  satu  dengan  kecamatan  yang  lainnya,  sehingga  sarana  transportasi hanya  bisa  ditempuh  dengan  menggunakan  kapal  fery  dan  speed-speed  kecil  atau pompong.  Untuk  dapat  menuju  ke  Ibu  Kota  Kabupaten  Lingga  yang  berada  di  Daik Lingga.  Sehingga  dalam  rangka  melakukan  pendaftaran  haji  akan  memakan  waktu sampai  2  sampai  dengan  3  hari.  Fonemena  ini  mempengaruhi  proses  pelaksnaan pendaftaran  haji  dan  pelunasan  haji  yang  semestinya  jamaah  dapat  melakukan pendaftaran haji hanya beberapa jam saja, dari mulai buka rekening di Bank Penerima Setoran Biaya Penylenggaraan Haji (BPS BPIH ) untuk mendapatkan nomor validasi dan selanjutnya  melakukan  pendaftaran  haji  di  Kementerian  Agama  untuk  mendapatkan nomor  porsi.  Kondisi  ini  berbeda  jauh  dengan  kabupaten  yang  letak  antar  kecamatan masih  dalam  satu  daratan  seperti  Kota  Tanjungpinang,  Batam  di  wilayah  Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan fakta dan uraian ini, sehingga penyelenggaraan ibadah haji selama ini  masih  ditemukan  beberapa  kelemahan,  baik  dalam  aspek  regulasi  dan  tata  kelola kebijakan,  pembinaan,  pelayanan,  dan  perlindungan  jemaah,  maupun  pengawasan
terhadap  pelaksanaan  Penyelenggaraan  ibadah  haji.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan penyempurnaan  aturan  dan  perbaikan  dalam  praktik  penyelenggaraannya,  sehingga Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan dengan pelayanan maksimal, menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan,  transparansi,  dan  akuntabilitas  publik  demi kemanfaatan  bagi  jemaah  haji.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  perlu  dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Melihat  fonomena-fenomena  tersebut,  dalam  hal  ini  ada  kebijakan  publik  serta layanan publik yang sifatnya makro atau umum belum terpenuhi, serta tidak dirasakan kemudahannya  oleh  sebagian  jamaah  haji  Kabupaten  Lingga  tahun  2020,  selanjutnya fakta  ini  merupakan  masalah  akademik  yang  harus  diteliti  dalam  penulisan  artikel  ini, selanjutnya melihat dari kasuistik masalah, maka bahwa penulis memberikan statement (State Of The art) bahwa penelitian ini adalah baru dan belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain.
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian serta menganalisa tentang Analisis Kebijakan Pelayanan Haji pada Kantor Kementerian Agama  Kabupaten  Lingga  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Adapun  Problem  Statemet penelitian  ini  adalah  kebijakan  publik  yang  bersifat  makro  atau  umum,  atau  mendasar yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2019,  Peraturan  Presiden, Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  6  Tahun  2019  belum  dapat  memberikan pelayanan  secara  maksimal  pada  jamah  haji  di  daerah  kepulauan,  maka  pemerintah selaku  pemangku  kebijakan  dalam  hal  ini  Kementerian  Agama  harus  mampu memberikan  solusi  bagi  pendaftaran  haji  di  daerah,  terutama  pada  daerah-daerah kepuluan dengan regulasi dan aturan yang disesuaikan pada masing-masing wilayah baik berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama, ataupun Surat Edaran Dirjen PHU.
Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Pelayanan Haji di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Lingga,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  terkait dengan  ketidakefektifan  dan  tidakefisienan  pendaftaran  dan  pelunasan  Jamaah  calon Haji. Tujuan tersebut mencakup pemahaman tentang faktor pendukung dan penghambat kebijakan  tersebut.  Manfaat  dari  penelitian  ini  mencakup  kontribusi  teoritis  dengan menambah  wawasan  keilmuan  dalam  bidang  Pelayanan  Haji  di  daerah  kepulauan  dan juga  dapat  menjadi  referensi  untuk  penelitian  selanjutnya  serta  pertimbangan  dalam pembuatan  kebijakan  publik.  Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  memberikan masukan  berharga  untuk  penyelenggaraan  Ibadah  Haji  di  daerah,  dengan  potensi pengembangan  pola  manajemen  haji  guna  meningkatkan  pelayanan  kepada  para  tamu Allah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pelayanan  haji  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Lingga,  Provinsi  Kepulauan Riau,  pada  Musim  Haji  1441  H/2020  M.  Metode  penelitian  ini  bersifat  deskriptif kualitatif,  fokus  pada  proses  pendaftaran,  pelunasan,  dan  Bimbingan  Manasik  Haji. Tujuan  penelitian  adalah  menentukan  efektivitas  kebijakan  pelayanan  haji.  Lokasi
penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, yang terletak jauh dari Ibu Kota  Provinsi  Kepulauan  Riau,  dengan  kendala  geografis  dan  terbatasnya  sarana transportasi. Sumber data melibatkan pejabat Eselon III dan IV di kantor tersebut, serta Jamaah  Haji  Kabupaten  Lingga  tahun  2020.  Teknik  pengumpulan  data  melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap kegiatan sehari- hari,  wawancara  dilakukan  dengan  10  informan,  dan  dokumen  digunakan  untuk memverifikasi  informasi  yang  diperoleh  melalui  wawancara.  Penelitian  ini  diharapkan memberikan  evaluasi,  rekomendasi,  dan  perbaikan  terhadap  penyelenggaraan  haji  di Kemenag Lingga, serta motivasi untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji.

## Hasil dan Pembahasan

## Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Lingga
Luas  wilayah  daratan  dan  lautan  Kabupaten  Lingga  mencapai  211,772  km2 dengan  luas  daratan  2.117,72  km2 (1  %) dan lautan 209,654 km2 (99%). Berdasarkan posisi  geografi Kabupaten Lingga berbatasan dengan Sebelah Utara : Kota Batam dan laut Cina Selatan. Sebelah Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala. Sebelah Barat : Laut Indragiri Hilir.
Sebelah Timur : Laut Cina Selatan.

## Data Jamaah Haji
Adapun  data  jamaah  haji  perkecamatan  serta  berdsarkan  pendidikan  sebagai berikut:

## Tabel 1 Data Jamaah Haji

## Hasil Temuan Data
Di  dalam  penelitian  ini,  terdapat  dua  pertanyaan  penelitian  serta  masalah akademik  ,  yaitu  Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri  Agama  (PMA)  nomor  6  Tahun  2019 belum  dapat  memberikan  pelayanan secara maksimal pada jamah haji di daerah kepulauan, bagaimana analisis kebijakan pelayanan haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Sebagian data sudah peneliti paparkan di bagian awal pembahasan, sedangkan hasil temuan data yang lain akan peneliti paparkan di bawah ini, sesuai dengan dua pertanyaan penelitian:

## 1. Terbatasnya Bank Penerima Setoran Haji
Terbatasnya  Bank  Penerima  setoran  biaya  penyelenggaraan  haji  menjadi  salah  satu alasan belum optimalnya pelayanan haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga.  Hal  ini  peneliti  temukan  dari  data  penelitian  bahwa  bank  penerima  setoran biaya penyelenggaraan haji hanya ada 2, pertama BRI ke dua Bank Riau Kepri, kedua bank tersebut berada hanya di Kecamatan Singkep dan Kecamatan Lingga sedangkan objek layanan adalah 13 kecamatan bagi penduduk muslim, sehingga bagi kecamatan yang  jauh  akan  mengalami  kendala  dan  kesulitan,  serta  memakan  waktu  sampai bebearapa hari, hal ini jelas menjadi kendala bagi jamaah yang akan daftar haji.
2. Belum adanya SISKOHAT ( Sistem Informasi Haji Terpadu) di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Lingga  yang  telah disahkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia terdapat 9 Kantor Urusan  Agama  serta 4  Kecamatan  pemekaran  lainnya  masih  merger  dengan  KUA induk,  mengingat  Kantor  Urusan  agama  adalah  sebagai  ujung  tombak  garda  depan layanan  keagamaan  yang  ada  di  Kantor  Kementerian  Agama Kab/Kota,  hal  ini berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan :”
“ Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  yang  selanjutnya  yang  selanjutnya disingkat  KUA  Kecamatan  adalah  unit  pelaksana  tekhnis  pada  Kantor Kementerian  Agama,  berada  dibawah  dan  bertanggungawab  pada  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  secara  operasional  dibina  oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
3. Kurangnya Informasi Layanan Persyaratan Pendaftaran Haji
Sebagaimana dalam peran dan fungsinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga  wajib  memberikan  sosialisasi  terkait  layanan  ibadah  haji  di  seluruh  ummat Islam yang ada di Kabupaten Lingga, maka ketika layanan tidak tersampaikan kepada masyarakat,  maka  mempunyai  efek  yang  sangat  signifikan  terhadap  proses  layanan haji di Kabupaten Lingga, hal ini peneliti menggali fakta di lapangan bahwa Informasi- Informasi terkait Penyelenggaraan Haji belum tersosialisasikan dengan baik. Sejalan dengan ini peneliti menggali data dengan salah satu dari jamaah haji an. Zamri Bin Muhammad Toot, status  jamah waiting  list tahun 1441 H/2020 M, umur 41 tahun tinggal  di  Desa  Baran  Kecamatan  Senayang  dengan  Nomor  Porsi  3700014639 menyampaikan:”
“bahwa pelaksanaan pendaftaran haji sampai 2-3 hari untuk dapat nomor porsi di  Kementerian  Agama,  hal  ini  disebabkan  pertama  kurangnya  informasi tentang  pendaftaran  haji  di wilayah  kecamatan  yang  jauh  dari  ibu  kota  daik Lingga  sehingga  mereka  datang  ke  kemenag  hanya  ingin  daftar  dengan persyaratan apa adanya. Kedua letak wilayah yang sangat jauh dengan jarak tempuh 2 hari perjalanan pulang pergi”
(Wawancara, Rabu, 7 Oktober 2020)
4. Kurangnya Tatap muka Bimbingan Manasik Haji bagi Jamaah
Bimbingan manasik haji adalah sangat urgent bagi jamaah haji dalam rangka membekali  praktek  ibadah  di  tanah  suci  karena  tujuan  ibadah  haji  adalah  untuk mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Tentunya pelaksanaan bimbingan manasik haji sangat menentukan dan mendukung dengan predikat haji mabrur bagi jamaah. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 sebagai berikut:
“ Penyelenggaraan  Ibadah  haji  dan  Umrah  bertujuan:  a.  memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah.

## Selanjutnya PMA nomor 14 Tahun 20
Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan,  selama  dalam  perjalanan,  selama  di  Arab  Saudi  sampai  dengan kepulangan ke Indonesia. 12 pasal 15 ayat 1 menyatakan :”
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Kebijakan Haji
a. Faktor Pendukung Kebijakan Layanan Haji pada Kemenag Lingga
1) Adanya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 dan PMA nomor 14 Tahun 2012 dan PMA nomor 6 tahun 2019
Salah satu faktor pendukung  Kebijakan  Layanan Haji di Kemenag Kabupaten Lingga  adalah adanya regulasi  yang  mengatur terkait penyelenggaraan ibadah haji serta layanan  kebijakan di  dalamnya. Walaupun belum sepenuhnya  dapat dilaksaanakan di daerah yang berbasis kelautan serta kepulauan.
2) Adanya Sarana Prasarana
Berdasarkan pemaparan data ada beberapa faktor pendukung sehingga sebagian permasalahan  pelayanan  haji  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Lingga dapat dilaksanakan yaitu : (1) adanya alat pengelola data diantaranya tersedianya  PC,  laptop,  printer,  ibm,  server,  scanner,  sidik  jari  biomatrik, tustle  camera  photo,  ruangan  yang  resprentatif,  terdiri  dari  ruang  kepala Seksi,  ruangan  pendaftaran  atau  ruangan  SISKOHAT  (  Sistem  Informasi Haji Terpadu ), ruangan dokumen, lemari arsip, meubeler meja dan kursi, ruang tunggu, serta ruangan konsultasi.
3) Adanya Sumber Daya Manusia (SDM)
Adapun  sumber  daya  manusia  atau  SDM  yang  cukup  terdiri  dari  satu  orang pejabat eselon II Kepala Kantor, IV/ Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah ,
ASN  bagian pendaftaran  haji  serta  ASN  tentang  pengamanan  dokumentasi perjalananan  haji.  Dari  empat  sumber  daya  manusia  dimakasud  proses pendaftarandan pelayanann haji dapat dilaksanakan secara baik.
b. Faktor Penghambat Kebijakan Layanan Haji pada Kemenag Lingga
1) Letak Geografis
Berdasakan  paparan  data  juga  ada  beberapa  faktor  penghambat  dalam menyelesaikan  pelayanan  haji  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Lingga, hal  ini disebabkan karena kondisi  geografis  wilayah kepulauan  yang hanya 1 persen daratan dan 99 persen lautaan yang terpisahkan oleh 377 pulau dan sosialisasi kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik.
Hal  ini  senada  sebagaimana  yang  telah  disampaikan  oleh  informan Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Lingga H.  Muhammad Nasir,S.Ag.MH menyampaikan:
“ bahwa  Penyelenggaraan  Haji  di  Kabupatern  Lingga  pada  prinsipnya bisa dilakukan sebagaimana mestinya, sarana dan prasarana yang ada di  Kemenag  Lingga  seperti  SISKOHAT  dan  perangkat-perangkat  yang lainya  sangat  mendukung  dalam  rangka  melayani  proses  pendaftaran haji  di  Kemenag  Lingga.  Kabupaten  Lingga  yang  terdiri  dari  13 Kecamatan  yang  dibatasi  dengan  laut  antara  satu  kecamatan  dengan kecamatan  yang  lain  yang  menjadi  yang  faktor  penghambat  proses pendaftaran haji yang ada di Kabupaten Lingga berbeda dulu ketika saya menjadi  Kakankemenag  di  daerah  yang  kecamatannya  satu  daratan seperti  di  Tanjungpinang  atau  Batam,  oleh  karenanya  perlu  ada kebijakan regulasi dalam rangka memberikan kemudahan bagi jamaah yang melakukan pendaftaran haji. (hari Jumat tanggal 5 Juni 2020.)
2) Terbatasnya BPS BPIH
Selanjutnya berdasarkan fakta dilapangan selain daripada letak geografis daerah kepulauan juga menjadi faktor penghambat pelayanan haji di Kabupaten Lingga adalah kurangnya bank penerima setoran (BPS BPIH ) yang terbatas, hanya  ada  satu  bank  penerima  setoran  BPIH  yaitu  bank  Riau  Syariah  kepri untuk  menerima  setoran  awal  bagi  jamaah  haji,  sedangkan  bank  Rakyat Indonesia (BRI) yang ada di Kabupaten Lingga tidak mempunyai kewenangan untuk  mengentrykan  setoran  awal bagi  jamaah  haji  maupun  pelunasan  bagi jamaah  haji.  Hal  ini  tidak  selaras  dengan  kebijakan  yang  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 dan PMA nomor 6 tahun 2019 pada pasal 7 bahwa jamaah haji berkewajiban membayar Bipih  yang disetorkan ke BPS Bipih;
3) Kurangnya Sosialisasi Pendaftaran dan Bimbingan Manasik Haji
Kabupaten  Lingga  yang  terdiri  dari  13  Kecamatan  serta  jarak  rentang kendali yang sangat jauh antara satu pulau dan pulau yang lainnya dimana 99% lautan dan 1 % daratan, sehingga amanah UU Nomor 8 tahun 2019 serta PMA nomor  6  tahun  2019  belum  dapat  difahami  kepada  masyarakat  secara
menyeluruh terkait masalah pendaftaran haji, sehingga hal ini mempengaruhi serta menjadi  faktor penghambat  atas pelayanan  haji di  Kemenag Kabupaten Lingga.  Selanjutnya  terkait  bimbingan  manasik  haji  bagi  jamaah  Kabupaten Lingga sebagaimana aturan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 serta PMA nomor 6  Tahun  2019  volume  bimbingan  manasik  haji  yang  dapat  diberikan  kepada jamaah hanya 2 kali pertemuan tingakat Kab/kota dan 4 kali pertemuan tingkat KUA Kecamatan
Pembahasan
Kondisi Pertama ,  terbatasnya  Bank  Penerima  Setoran  (BPS)  Biaya  Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) menjadi salah satu fakta kondisi alasan belum optimalnya pelayanan haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga.
Teori  evaluasi  kebijakan  menurut  Jones  (1984:359)  salah  satunya  adalah Organizational evaluation (evaluasi yang bersifat organisasional). Evaluasi ini dilakukan untuk  mendapatkan  jawaban  tentang  apakah  kebijakan  atau  program  yang  dilakukan, melahirkan  dukungan  bagi  badan-badan  pelaksana.  Apakah  manfaat  bagi  badan-badan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah kebijakan yang dilakukan, mengarah pada perluasan lebih lanjut bagi badan-badan tersebut.
Organisasi seperti lembaga dan kementerian dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Lingga belum bisa memberikan kebijakan pelayanan haji yang maksimal. Hal ini  disebabkan  karena  Kementerian  Agama  Kabupaten  Lingga  belum  melakukan pemberian  kewenangan  sub  organisasinya  seperti  KUA  untuk  melakukan  pendaftaran, dan  pelunasan  haji,  disisi  lain  Kementerian  Agama  Kabupaten  Lingga  juga  belum membuka jalinan atau kerjasama bank-bank lain untuk dijadikan BPS BPIH di wilayah ibu Kota maupun di Kecamatan. Tentunya perlu adanya kerjasama atau kolaborasi dalam suatu  organisas i adalah  suatu  bentuk  interaksi  sosial  yang  di  dalamnya  melibatkan sekelompok  orang  yang  menyadari  hak  dan  kewajibannya  serta  memiliki  kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
Kedua,  Kondisi  Geografis, kondisi  geografis  wilayah  kepulauan  di  Kabupaten  Lingga yang  hanya  1  persen  daratan  dan  99  persen  lautaan  yang  terpisahkan  oleh  377  pulau, analisa peneliti, ini yang menyebabkan pelayanan haji tidak pat berjalan secara maksimal.
Teori evaluasi kebijakan menurut Jones (1984:359) salah satunya adalah political evaluation (evaluasi kepentingan politik). Kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menjawab  pertanyaan  “apakah  program  yang  akan  dilaksanakan  akan memberikan manfaat  bagi  anggota  masyarakat,  apakah  program  yang  akan  dilaksanakan  akan meningkatkan  dukungan  politik  dalam  kampanye  ulang,  apakah  program  yang  akan dilakukan akan mendapatkan dukungan dari media.
Menurut  analisa  peneliti  dari  Evaluasi  Kebijakan  teori Jones (1984:359) pertanyaan pertama program layanan haji belum dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berada pada posisi masyarakat  yang geografisnya jauh dari ibu kota. Pertanyaan kedua program  yang  dilaksanakan  belum  dapat  meningkatkan  dukungan  politik  atau kepentingan  bagi  kepala  daerah,  sedangkan  pertanyaan  ketiga  bahwa  program  belum dapat  dukungan  oleh  media,  maka  analisanya  melihat  dari  fakta  dilapangan  bahwa
Kabupaten Lingga yang terdiri dari 13 kecamatan dipisahkan pulau-pulau yang dibatasi lautan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya, harus mendapat perhatian dan kebijakan khusus layanan-layanan terkait inovasi pelayanan haji di daerah kepulauan. Kepentingan politik dalam hal ini dijadikan oleh pemangku jabatan baik kepala daerah maupun stakeholder lainnya untuk dijadikan janji-janji politik atas solusi alternatif sarana prasarana bagi masyarakat kepulauan.
Kondisi ketiga, Kurangnya Sosialisasi Pendaftaran haji dan Bimbingan Manasik Haji. Teori Evaluasi Kebijakan Jones (1984:359) Substantive evaluation (evaluasi yang substantif  atau  bersifat  nyata),  yaitu  evaluasi  yang  dilakukan  untuk  melihat  apakah kebijakan atau program yang dilakukan telah mencapi tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta apa dampak  kebijakan  atau  program  tersebut  bagi  persoalan  yang  dituju. Substantive evaluation adalah  proses  penilaian  yang  dilakukan  untuk  mengukur  efektivitas  dan dampak kebijakan atau program  tertentu. Evaluasi  substantif berfokus pada hasil  yang dicapai oleh kebijakan atau program tersebut, serta apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai.
Dalam teori ini dampak yang dihasilkan adalah tidak bisa efektifnya pelayanan haji dan bimbingan manasik haji pada jamaah haji di Kabupaten Lingga,  dengan fakta Jamaah haji tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan pendaftaran haji di Kabupaten Lingga, sehingga jamaah haji belum dapat merasakan pelayanan secara baik, mudah,  cepat,  efektif  dan  efesien.  Selanjutnya  evaluasi  substantif  harus  menghasilkan rekomendasi  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kebijakan  atau  program  yang dievaluasi. Rekomendasi ini harus didasarkan pada temuan evaluasi dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.
Kondisi ke empat , belum adanya SISKOHAT ( Sistem Informasi Haji Terpadu) di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
UU No 8 Tahun 2019 Pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban jamaah haji sebagai berikut :
a) Mendaftarkan  diri  ke  kantor  Kementerian  Agama  di  kabupaten/kota  bagi  Jemaah Haji Reguler;
b) Mendaftarkan  diri  ke  PIHK  pilihan  jemaah  yang  terhubung  dengan  Siskohat  bagi Jemaah Haji Khusus;
c) Membayar Bipih yang disetorkan ke BPS BPIH;
d) Melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten kota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan
e) Memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah haji. Sedangkan Peraturan Menteri Agama nomor 29 Tahun 2015 pasal 7 menjelaskan bahwa :
“ Jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kemenag Kabupaten/Kota untuk didaftarkan dalam SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi.”
Model Evaluasi Kebijakan Jones dan William N. Dunn (1990) menjelaskan bahwa:
“Evaluasi  harus  memberi  informasi yang valid dan dapat  dipercaya  mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah  dapat  dicapai  melalui  tindakan  publik.  Dalam  hal  ini  evaluasi mengungkapkan  seberapa  jauh  tujuan-tujuan  tertentu  dan  target  tertentu  telah dicapai.”
Subtansi  dari  tujuan  kebijakan  yang  berupa  regulasi  atau  aturan  harus  dapat memberikan  nilai-nilai  manfaat  bagi  penerima  kebijakan  dengan  indikator  efektif  dan responsive. Efektif, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? responsive, apakah hasil kebijakan  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai-nilai  kelompok-kelompok tertentu? Tentunya PMA nomor 29 tahun 2015 dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 belum efektif, dan responsiv. Peneliti menganalisis dari permasalahan ini, Kementerian Agama  Kabupaten  Lingga  khususnya  agar  menggali  potensi  inovasi-inovasi  seperti pelayanan  mobile  yang  berbasis  kepulauan  atau  kelautan  dengan  nama  SISKOHAT terapung, atau Kementerian Agama Republik Indonesia segera mengusulkan rancangan undang-unadang baru untuk dapat memberikan kewenangan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  melakukan  pendaftaran  haji  di  wilayah  kerjanya  dengan  pengadaan SISKOHAT  di  kecamatan,  sehingga  kebijakan  pelayanan  haji  dapat  berjalan  secara efektif, efesien dan responsiv.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  pada  Bab  IV,  dapat  disimpulkan bahwa  kebijakan  pelayanan  haji  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Lingga melibatkan  proses  pendaftaran  dan  pelunasan  calon  jamaah  haji  setiap  hari  jam  kerja dengan prinsip First Come First Served. Meski terdapat kelebihan dan kekurangan, faktor pendukung  pelayanan  melibatkan  SDM  yang  cukup,  sarana  dan  prasarana  memadahi, serta ruangan pelayanan yang representatif. Di sisi lain, faktor penghambat melibatkan kendala  geografis  kecamatan  di  wilayah  Kabupaten  Lingga,  menyebabkan  waktu pendaftaran,  pelunasan,  dan  keberangkatan  jamaah  haji  memakan  waktu  2-3  hari. Terdapat  juga  kurangnya  sosialisasi  layanan  haji,  terutama  di  wilayah  Kecamatan Senayang,  Katang  Bidare,  Bakung  Serumpun,  Temiang  Pesisir,  dan  sekitarnya. Berdasarkan  evaluasi  terhadap  UU  Nomor  8  Tahun  2019,  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  25  Tahun  2015,  dan  PMA  Nomor  6  Tahun  2019,  kebijakan  pelayanan  haji  di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga belum berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip pelayanan.

## BIBLIOGRAFI
Abdal,A  (2021)  penelitian  terdahulu  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan  tentang penyelenggaraan haji dalam upaya meningkatkan pelayanan jamaah haji Kabupaten Garut, JIP Journal Inovasi Pdnelitian.
Afifuddin, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  CV.  Pustaka  Setia,  2009), halaman 47
Ali  Yusni  Muhammad,”Tentang  Pelayanan  Haji  Di  Kementerian  Agama  Kota Samarinda “ Jurnal Hasil Riset , Volume 3, 2015.Halaman 318
Badan pusat Statistik Kabupaten Lingga, Kabupaten Lingga dalam Angka 2018 ,
Departemen Agama, Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntunan Ibadah haji dan Umrah : 2007:7)
Dwiyanto,Agus,(  1999), Penilaian  Kinerja  Organisasi  Pelayanan  Publik,  Yogyakarta,
Makalah Seminar Kinerja Organisasi sektor Publik.
Danin,  Sudarwan,  2004, Motivasi  Kepemimpinan  &  Efektivitas  Kelompok .  Jakarta  PT. Rineka Cipta.
Dunn.  William.N  (2017), Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Edisi  kedua  Gadjah Mada University Press.
Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Himpunan Peraturan Perundang –Undangan , Jakarta, tahun 2006
Departemen  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  haji  dan  Umrah  Undang-
Undang No. 13 tahun 2008, Jakarta tahun 2010.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Pusat Pembinaan dan Pengembangan, WJS. Poerwadarminta, Kamus besar Bahasa Indonesia.
Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dinamika Haji, Tahun 1428 H / 2007 M.
Jones,  (1984:359)  Pengantar  Kebijakan  Publik  (Public  Policy),  Terjemahan  Ricky Istanto. Jakarta: CV. Rajawali.
Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  81  Tahun  1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
Lexy.J.Moleong,  Metode  Penelitian  Kualitatif  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2013), halaman17
Muchlis Hamdi. Siti Ismaryati , Metodologi Penelitian Administrasi , Buku Materi Pokok MAPU5103/4sks/Modul1-12 Edisi 2 Penerbit Universitas Terbuka
Moenir, Flippo, (1987), Manajemen Personalia , Jakarta: Erlangga.
Masganti, Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Islam (Medan:  Perdana  Mulya  Sarana, 2011), halaman12.
Matthew B. Milles dan A. Mivhael Huberman, Analisis data Kualitatif (Jakarta: UI Press,
2009), halaman 16-21.
Nashuddin,” Sistem Pelayanan Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat “, Jurnal Kementerian Agama, Vol 3, 2014, halaman 34.
Nurcholis  Hanif, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah , (Jakarta:Gramedia Widiasarana , 2007).
Nidjam  Achmad  &  Alatief  Hanan.  Manajemen  Haji:  Studi  Kasus  dan  Telaah Implementasi Knowledge Worker. Jakarta: Nizam Press. 2004.
Nina  Rahmayanti. Managemen  Pelayanan  prima,  Cet.I  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2010:16)
Riduan, ( 2003 ), Skala Pengukuran Variabel-Variabel Peneliian , Bandung : Alfabeta.
Sugiono, Metode Penelitian  Administrasi , Edisi ke 4, Penerbit CV.  Alfabeta Bandung. ISBN.9798433025
Syaukani Imam ( Ed ), Manajemen Pelayanan Haji Di Indonesia , Departemen Agama RI Badan Litbang Diklat Pusdiklat Kehidupan Keagamaan Jakarta tahun 2009.
Sugiono, Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitataif, dan  R  dan  D (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman339
Sri Pujiati.” Analisa Kepuasa Jamaah Haji Indonesia Tahun 2011 M/1432 H, Terhadap Khualitas  Pelayanan  Pemerintah (  Studi  Kasus  Jamaah  Haji  Kota  Pangkal Pinang) ” Tesis di Publikasikan Universitas Terbuka Tahun 2012
Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 363 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga.
Steer, Richard, M (1985 ) Efektivitas Organisasi (Terjemahan ) Jakarta : Erlangga.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Copyright holder:
Abdurokhman, Hanif Nurcholis, Pardamean Daulay (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: