P-ISSN: 2747-1993 , P-ISSN: 2747-2000
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i2 Received: 25 Februari 2023,   Revised: 15 Maret 2023, Publish: 20 Maret 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Akuntabilitas Politik Dalam Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi

## Aldi Hidayat 1
1 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, aldi_h13@gmail.com
Corresponding Author: aldi_h13@gmail.com
Abstract: This  study  describes  political  accountability  in  the  service  of  making  land certificates  for  the  Jambi  City  National  Land  Agency  (BPN),  by  looking  at  how  political accountability and political accountability of the Jambi City BPN are. This research uses a qualitative  approach,  with  the  type  of  approach  used  being  a  case  study  with  a  descriptive research format. The selection of research informants used a purposive sampling technique, with criteria determined according to the objectives. The results of this study indicate that in measuring  Political  Accountability  in  the  service  of  making  land  certificates  at  the  Jambi City  Land  Agency  Office  it  has  not  gone  as  it  should,  judging  by  the  conformity  between implementation and standard implementation procedures is one of the dictators in assessing how  conformity  conforms  with  what  is  want,  but  this  is  a  factor  that  makes  conformity sometimes inappropriate, sometimes SOPs that have been made in detail still violate the rules or SOPs, which in this study the researchers found a discrepancy earlier.
Keyword: Political Accountability, Service, Transparency.
Abstrak: Penelitian  ini  mendeskripsikan  akuntabilitas  politik  dalam  pelayanan  pembuatan sertifikat  tanah  bagi  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota  Jambi,  dengan  melihat bagaimana  akuntabilitas  politik  dan  akuntabilitas  politik  BPN  Kota  Jambi.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  studi kasus  dengan  format  penelitian  deskriptif.  Pemilihan  informan  penelitian  menggunakan teknik  purposive  sampling,  dengan  kriteria  yang  ditentukan  sesuai  dengan  tujuan.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  mengukur  Akuntabilitas  Politik  dalam  pelayanan pembuatan  sertifikat  tanah  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Kota  Jambi  belum  berjalan sebagaimana mestinya, dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan standar merupakan salah satu kediktatoran dalam menilai bagaimana kesesuaian dengan apa yang  diinginkan,  namun  hal  ini  yang  menjadi  faktor  yang  membuat  kesesuaian  terkadang tidak  sesuai,  terkadang  SOP  yang  telah  dibuat  secara  detail  masih  menyalahi  aturan  atau SOP, yang pada penelitian ini peneliti menemukan ketidaksesuaian lebih awal.
Kata Kunci: Akuntabilitas Politik, Pelayanan, Transparansi .

## PENDAHULUAN
Sejak  memasuki  era  reformasi  pola-pola  penyelenggaraan  pemerintahan  yang sentralistik  dan  kurang  peka  terhadap  perkembangan  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  harus diarahkan  sejalan  dengan  tuntutan  masyarakat  yang  menjamin  kepentingan  yang  prima kepada  masyarakat  tanpa  diskriminasi,  memperkenalkan  kontrol  masyarakat,  kepastian hukum, ketertiban, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan akuntabilitas. Dengan akuntabilitas setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk meniliti kinerja yang baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya kelompok pengguna pelayannya maupun profesinya.Tujuanya adalah  untuk  menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban  hendak  dilaksanakan,  metode  apa  yang  dipakai  untuk  melaksanakan  tugas, bagaimana realitas pelaksanaanya dan apa dampaknya.
Reformasi  birokrasi  adalah  persyaratan  mutlak  yang  diperlukan  untuk  menjamin berlangsungnya  pengelolaaan  pemerintahan  yang  demokratis  serta  sistem  ekonomi  yang dapat  menciptakan  keadilan  sosial  bagi  semua.  Sayangnya  model  yang  berhasil  diterapkan suatu  negara  tidak  berhasil  diterapkan  begitu  saja  di  Indonesia,  karena  belum  tentu  model yang cocok untuk suatu bangsa juga akan cocok untuk Indonesia.
Akuntabilitas  diartikan  bahwa  suatu  instansi  pemerintah  telah  menetapkan  dan mempunyai  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran  yang  jelas  terhadap  program  kerja  yang  telah, sedang,  atau  yang  akan  dijalankan.  Dengan  adanya  akuntabilitas  maka  dapat  diukur bagaimana  mereka  menyelenggarakan  dan  mempertahankan  (memegang)  tanggungjawab mereka  terhadap  pencapaian  hasil.Akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  yang  mengacu  pada  kepada  siapa  organisasi  atau  pekerja individu.Dalam  pengertian  luas  akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai  kewajiban  pihak pemegang  amanah  untuk  memberikan  pertanggung  jawaban,  menyajikan  atau  melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak  pemberi amanah yang  memiliki  hak  dan  kewenagan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut. Makna  akuntabilitas  ini  merupakan  konsep  filosifi  inti  dalam sektor  publik.Akuntabilitas  berhubungan  terutama  dengan  mekanisme  supervisi,  pelaporan dan  pertanggung  jawaban  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  dalam  sebuah  rantai  komando formal.Tanggungjawab  masyarakat  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  lembaga  pemerintah merupakan  wujud  dari  bentuk  partisipasi  masyarakat.  Hal  ini  amat  penting  memperoleh perhatian  kita  bersama,  karena  akuntabilitas  itu  sendiri  tidak  hanya  diperlukan  bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol  terhadap  pemerintah.  Jika  akses  dan  saluran  ini  diberikan  oleh  pemerintah,  maka sarana  tersebut  bisa  dimanfaaatkan  untuk  berperan  serta  dan  melakukan  kontrol.Akses  dan saluran ini.
Akuntabilitas  adalah  prinsip  yang  menjamin  bahwa  setiap  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  terbuka  oleh  pelaku  kepada  pihak-pihak yang  terkena  dampak  penerapan  kebijakan.  Pengambilan  keputusan  didalam  organisasi- organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan  hasil  kesepakatan  antara  warga  pemilih  ( constituency) para  pemimpin  politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.
Sedangkan  dalam  bidang  politik,  yang  juga  berhubungan  dengan  masyarakat  secara umum,  akuntabilitas  didefinisikan  sebagai  mekanisme  penggantian  pejabat  atau  penguasa, tidak  ada  usaha  untuk  membangun  monoloyalitas  secara  sistematis,  serta  ada  definisi  dan penanganan  yang  jelas  terhadap  pelanggaran  kekuasaan  dibawah rule  of  law .  Sedangkan publik accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.
Dan  hal  tersebut  tidak  dapat  dipungkiri  karena  akuntabilitas  merupakan  sesuatu pengukur  seberapa  besar  para  birokrat  yang  memanfaatkan  sebuah  kepentingan  pribadi  dari jabatan  serta  kekuasaan  yang  dia  miliki  untuk  mendapatkan  sesuatu  dan  dalam  seuatu kekuasaan  banyak  pelanggaran  yang  di  lakukan  oleh  instasi  dan  pejabat  birokrat.  Dengan adanya akuntabilitas ini masyarakat bisa mengetahui apakah sebuah instasi badan pelayanan publik sudah benar-benar akuntabel didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak lagi dipolitisasi atau dirugikan dalam pelayanan.
Meluasnya  praktik-praktik  KKN  (korupsi,  kolusi  dan  nepotisme)  dalam  kehidupan birokrasi  publik  semakin  mencoreng  citra  masyarakat  terhadap  birokrasi  publik.  Disadari bahwa  kondisi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih  dihadapkan  pada  sistem pemerintahahan  yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang  belum  memadai.  Hal  ini,  terlihat  dari  masih  banyaknya  keluhan  dan  pengaduan  dari masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media  massa,  seperti:  prosedur  yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dilkeluarkan.
Dengan  dilandasi  amanat  yang  terkandungdalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945,  yaitu  “Bumi(tanah),air,dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  olehNegara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”.Pasal tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada Negara atasbumi ,air dan kekayaan alam yang  terkandung  didalamnya  itu  meletakankewajiban  kepada  negara  untuk  mengatur pemilikan  dan  memimpinpenggunaanya,  hingga  semua  tanah  diseluruh  wilayah kedaulatanNegara Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar, tanah bisa  dikatakan  mempunyai  nilai  ekonomis  juga  mempunyai  fungsi  sosial  sehingga kepentingan  pribadi  atas  tanah  kadang  dikorbankan  untuk  kepentingan  umum.  Dengan demikian  tanah  bisa  dikatakan  mempunyai  nilai  ekonomis  maupun  sosial,  tetapi negaraharuslah menghormati dan menjamin hak-hak atas tanah yang diberikan kepada rakyat sesuai dengan undang-undang.
Kota  Jambi  sebagai  kota  berkembang  seperti  sekarang  ini  memiliki  kemajuan  yang begitu  pesat.  Kemajuan  tersebut  seiring  dengan  banyaknya  investor-investor  yang  masuk dikota  ini.  Pemerintah  Kota  Jambi  tentu  tidak  tinggal  diam  dalam  menanggapi  kemajuan yang terjadi sekarang ini. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah Jambi giat melakukan perbaikan-perbaikan  baik  dalam  bentuk  fisik  maupun  non  fisik,  salah  satunya  ialah  ikut membatu  dalam  mengawasi  jalannya  pelayanan  publik  khususnya  pelayanan  perizinan  dan pembuatan  salah  satunya  adalah  pelayanan  di  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN). Pembuatan Sertifikat Tanah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Di samping itu, BPN  merupakan  salah  satu  badan  yang  mengurusi  tentang  pembuatan  sertifikat  tanah  Kota Jambi yang berarti sumber pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dalam pengurusan pembutan  berkas  sertifikat  tanah.  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  merupakan penyelenggara pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kota Jambi khususnya harus memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Puluhan  bahkan  ratusan  masyarakat  RT  37-RW  02  kelurahan  Simpang  Tiga  Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi Provinsi Jambi. Melakukan demo di depan kantor (BPN) Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Jambi,  masyarakat  menuntut  pihak  (BPN)  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Jambi  tersebut  di  karena  pihak  BPN  diduga  telah  mengluarkan  sertifikat bodong dan berlapis tampa alas hak yang jelas. Saat media di depan kantor BPN kota Jambi, menjumpai  salah  satu  masyarakat  sebut  saja.  iw-zn.  iya  mengatakan  pihak  BPNini  telah membuat sertipikat tanpa mengukur tanah yang telah iya buat sertifikat tersebut.
Fenomena  tersebut  menunjukkan  belum  tercapainya  akuntablitas  politik  yang berkaitan dengan proses, yaitu pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya  (Elwood).  Maka  menjadi  suatu  keharusan  bagi  kantor  pelayanan  Badan  Pertanahan Nasionalkota  Jambi  untuk  akuntabel  dalam  memberikan  pelayanan  yang  yang  bisa
memuaskan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  Akuntabilitas  Politik  Dalam  Pelayanan  Pembuatan  Sertifikat  Tanah  Di  kantor  Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi.

## KAJIAN PUSTAKA
Wahyudi  Kumorotomo  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  adalah  ukuran  yang menunjukkan  apakah  aktivitas  birokrasi  publik  atau  pelayanan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  sudah  sesuai  dengan  norma  dan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  dan apakah  pelayanan  publik  tersebut  mampu  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  yang sesungguhnya.  Dengan  demikian,  akuntabilitas  birokrasi  terkait  dengan  falsafah  bahwa lembaga  eksekutif  pemerintah  yang  tugas  utamanya  adalah  melayani  masyarakat  harus dipertanggungjawabkan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  masyarakat. Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  mendefinisikan akuntabilitas  sebagai  kewajiban  untuk  menyampaikan  pertanggungjawaban  atau  untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Akuntabilitas  merupakan  dasar  semua  proses  pemerintahan  dan  efektivitas  proses  ini tergantung  pada  bagaimana  mereka  yang  berkuasa  menjelaskan  cara  mereka  melaksanakan tanggungjawab,  baik  secara  konstitusional  maupun  hukum.  Akuntabilitas  merupakan  syarat dasar  untuk  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  untuk  memastikan  bahwa  kekuasaan diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  nasional  yang  lebih  luas  dengan  tingkatan efisiensi,efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  konseptual  akuntabilitas  tersebut  mengandung relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik untuk mewujudkan harapan- harapan publik. Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi  publik  di  dalam  mendefinisikan  dan  mengelola  harapan-harapannya.  Itulah sebabnya,  dalam good  governance diperlukan  kontrol  terhadap  birokrasi  publik  agar  dapat akuntabel.  Selain  itu,  akuntabilitas  dapat  menjadi  sarana  untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu penelitian yang menggambarkan secara deskriptif fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah  deskriptif  yaitu  penelitian  dimana  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu,  semua  yang  sudah  dikumpulkan  berkemungkinan  menjadi  kunci  terhadap  semua  yang sudah diteliti. Karena peneliti berpendapat bahwa dengan menggunakan metode deskriptif ini dapat menggambarkan Akuntabilitas Politik Dalam Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi.
Peneliti  menggunakan  dan  Pendekatan  Kualitatif  karena  metode  ini  lebih mengutamakan kualitas data yang diperoleh, karena yang diteliti bukanlah berupa data yang dapat  dihitung  melainkan  berupa  analisa  dari  penyampaian  informan  dan  tindakan sosial.Maka  penyelenggaraan  pelayanan  Pembuatan  Sertifikat  Tanah  termasuk  dalam akuntabilitas politik menurut Sheila Elwood, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah cukup baik.
Menurut Bogdan seperti dikutip Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan  lain  sehingga  mudah  dipahami  dan  temuannya  dapat  di  infomasikan  kepada
orang lain. Analisa dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif tanpa mengabaikan data yang  bersifat  kuantitatif.Penelitian  didasarkan  pada  pertanyaan  dan  catatan  lapangan  yang disusun  dalam  wawancara  terstruktur.Data  yang  dikumpulkan  dianalisa  dengan menginterpretasikannya  melalui  perspektif  etik,  yaitu  pengetahuan  peneliti  tentang  masalah penelitian. Disamping itu juga dilakukan interpretasi data berdasarkan perspektif emik, yaitu ungkapan  yang  disampaikan  informan  berupa  pendapat  atau  informasi  menurut pandangannya sendiri. Dalam penulisan wawancara dipaparkan sebagaimana yang dituturkan informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas  Politik  Dalam  Pelayanan  Pembuatan  Sertifikat  Tanah  di  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
Munculnya  permasalahan  didalam  pertanahan  Indonesia  terkait  itu  didalam  pembutan sertifikat  tanah  di  Kota  Jambi  membuat  peranan  BPN  Kota  Jambi  dalam  melakukan kebijakan dalampembuatan sertifikat tanah, dan disini juga BPN Kota Jambi berperan besar mempertanggung  jawabkan  hasil  dari  pelaksanaan  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  dan  juga  bisa  melaporkan  pertanggungjawabannya  kepada  Kementrian  Agraria dan  Tata  Ruang  dan  Badan  Pertanahan  RI  yang  disini  juga  menjadi  tugas  DPRD  Kota  dan Provinsi  maupun  DPR  RI  Yang  ikut  melakukan  proses  akuntabilitas  politik  yang  di  jalan fungsi pengawasan yang dilakukan tersebut.
BPN  dahulu    dikenal   dengan sebutan Kantor Agraria . BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.Dalam penelitian ini peneliti mendapat temuan yang di mana pada  saat  melakukan  pengambilan  data  awal  yang  dimaana  pada  pengambilan  data  awal peneliti  mendapat  laporan  dari  masyarakat  kotaJambi  dan  ombutsman  yang  mengatakan bahwa  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  BPN  Kota  Jambi.  Dan  juga  didalam penelitian  ini  penelitimelakukan  wawancara  yang  sesuai  dengan  indikator  yang  telah  ada kepada  responden  yang  telah  ditentukan  dan  dalam  Perpres  No  17  tahun  2015  Tentang kementrian  agraria  dan  tata  ruang/  badan  pertanahan  Nasional  pada  bab  1  pasal  3 membunyikan  pengawasan  yang  di  lakukan  kementrian  agraria  dan  tata  ruang/  bpn  yang dimana pengawasan yang langsung diawasi oleh kementrian kepada kantor wilayah dan juga kantor tanah yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Dalam hal itu juga dalam akuntabilitas politik  dalam  penelitian  ini  juga  melibatkan  pemerintah  daerah,  DPRD  kota  dan  provinsi serta DPR RI dalam melakukan proses akuntabilitas politik.Dampak sekaligus yang menjadi fokus peneliti disini adalah berimbas kepada proses akuntabilitas yang sangat kurang berjalan yangketidak  beraturannya  antara  SOP  dan  Pelaksaan  yang  akandijalankan  hal  ini  tentu menghambat  jalannya  akuntabilitas  politik.  Dari  pejelasan  diatas  tadi  maka  ada  beberapa indikator yang menjadi pengukur akuntabilitas politik ada 4 indikator yang peneliti jelaskan pada hasil temuan penelitian ini yaitu :
1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sistem pengawasan.
3. Adanya  sanksi  yang  di  tetapkan  atas  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya output dan outcome yang terukur.

## Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
Adanya  kesuaian  antara  pelaksanaan  degan  standar  prosedur  pelaksanaan  merupakan salah  satu  indikator  dalam  menilai  bagaimana  kesesuaian  tersebut  mengalami  kesesuaian sesuai  degan  apa  yang  diinginkan,  tetapi  ini  merupakan  suatu  faktor  yang  membuat kesesuaian tersebut terkadang tidak semestinya terkadang SOP yang sudah dibuat dan terenci masih ada yang menyalahi aturan atau SOPtersebut, yang dimana pada penelitian ini peneliti menumukan  adanya  ketidak  sesuaian  tadi.  Pihak  BPN  Kota  Jambi  yang  menjalankan  SOP
tadi  tidak  sesuai  apa  yang  mereka  berikan  kepada  masyarakat.  Dan  di  dalam  SOP  tersebut salah  satunya  waktu  penerbitan  sertifikat  tanah  yang  seharusnya  membutukan  waktu  yang tidak lama akan tetapi  yang diberikan oleh BPN Kota Jambi dalam waktu  yang cukup lama dan persyaratan yang berbelit-belit. Dibutuhkan akuntabilitas yang dimana untuk menunjang jalannya  proses  pelayanan  pembuatan  sertifikat  tanah  dengan  baik  dan  sesuai,  dan  tidak adanya kecurang yang dilakukakn oleh petugas pelaksana yang dapat merugikan masyarakat. Menurut BPN Kota Jambi keseuaian SOP tadi sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan apa yang di paparkan di ruang pelayanan pembuatan sertifikat tanah.
Dalam  penelitian  ini  juga  menyebutkan  bahwa  dalam  proses  akuntabilitas  politik  ini tidak  hanya  ada  kesalahan  dari  pihak  BPN  nya  dan  itu  juga  merupakan  ada  kesalahan  dari masyarakat yang disini belum melengkapi data dan berkas karena masalah itu yang membuat lama dalam pengurusan. Dalam hal  ini peneliti melakukan wawancara dengan informan ibu Sri  selaku  kabagtatausaha  yang  di  wawancara  pada  hari  Senin  tanggal  4  Desember  pukul 09.00 wib di kantor BPN Kota Jambi beliau mengatakan : “Pada dasarnya proses pelaksanaan dengan  prosedur  pelaksanaan  yang  dilakukan  di  kantor  BPN  Kota  Jambi  ini  sudah  mulai berjalan degan baik  dengan sebelumnya, memang dahulu  banyak pelanggaran dalam proses jalan  nya  pembuatan  sertifikat  tanah  lalainya  petugas,  tidak  sesuai  nya  data  yang  diberikan sesuai prosedur yang telah ada dan kami juga melakukan yang namanya evaluasi bulan yang dimana disana dapat kami laporkan dan kami temui berbagai macam kendala dari kesesuaian prosedur  pelaksanaan.  Dan  juga  dari  kementrian  langsung  juga  menindak  lanjuti  problem yang  ada  di  kota  jambi  terkait  masalah  pelaporan  yang  telah  kami  laporkan  kepada  mereka nama nya itu Rapat Dengar Pendapat yang di hadiri juga dari pihak BPN Provinsi Jambi dan juga  DPRD  Kota  dan  Provisi  Komisi  I  di  dalam  rapat  tersebutlah  kami  menerima  masukan dan juga kami maenerima saran.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Kasi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Jambi, ibu Handayani, SH “Prosesnyo sudah bejalan dak biso dikurangi dak biso dilebihi kan sudah ado aturan termasuk di dalam SOP tadi jadi, dan aturan kami jugo dak berubah rubah tapi mungkin  banyaknyo tadi oknum  yang menyalahi aturan tadi jadi proses tadi menyalahi prosedur  yang  telah  ado,  tapi  di  dalam  pengawasan  kami  jugo  melihat  bahwa  fungsi pengawasan dari kami ko yang jugo diawasi oleh kanwil BPN Provinsi ado jugo kaya mano akuntabilitas politik ini kageknyo dapat bejalan degan baek”
Dari  wawancara  diatas  tadi  dengan  narasumber  peneliti  menyimpulkan  bahwa  dalam adanya kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan  standar  prosedur  pelaksanaan  di  kantor  BPN Kota  Jambi  semestinya  sudah  berjalan  dan  semangkin  membaik  namun  yang  sangat disayangkan disini  yaitu masih ada oknum dari pihak BPN kota Jambi yang menyalahi dari aturan prosedur penyelenggaraan yang telah  ada tadi untuk mendapatkan kepentingan pribadi yang  diinginkannyacontohnya  yaitu  masih  banyaknya  pungutan  liar,  tidak  adanya keterbukaan publik di dalam melakukan pelayanan, pertanggung jawaban yang diberikan ke provinsi  dan  pusat  masih  seringkali  ditemukan  perincian  atau  catatan  yang  menjadi  sebuah temuan.

## Adanya Sistem Pengawasan
Pengawasan adalah proses mengevaluasikan pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan  aktual  dengan  apa  yang  diharapkan  (goal  and  objectives)  serta  mengambil tindakan  yang  perlu.  Pengawasan  sebagai  salah  satu  fungsi  organik  manajemen  merupakan proses  pengamatan  dari  seluruh  kegiatan  organisasi  guna  lebih  menjamin  bahwa  semua pekerjaan  yang  sedang  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas mutlak diselenggarakan oleh semua  orang  yang  menduduki  jabatan  manajerial,  mulai  dari  manajer  puncak  hingga  para manajer  rendah  yang  secara  langsung  mengendalikan  kegiatan-kegiatan  teknis  yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.
Dalam sistem pengawasan disini  yaitu bagaimana BPN Kota Jambi dapat pengawasan dari pemerintah kotadan provinsi juga dari legislatif, ombudsmant, dan ormas atau LSM yang menangani  permasalahan  pertanahan.Jalannya  sistem  pengawasan  merupakan  langkah  tepat yang  harus  dijalakan  untuk  berlangsung  nya  akuntabilitas  Politik  yang  baik  dan  juga  dalam pengawasan ini yang terlibat juga merupakan lembaga negara dan legislatif.
Menurut  Kasubag  urusan  perencanaan,  Evaluasi  dan  Pelaporan  BPN  Kota  Jambi,ibu Amada Kurniati menyatakan bahwa: “Dalam fungsi pengawasan disini juga adalah salah satu yang  terpenting  dimana  BPN  Kota  Jambi  ini  salah  satu  badan  vertikal  yang  langsung pengawasan  nya  itu  dilakukan  oleh  kementrian  agraria  dan  tata  ruang/badan  pertanahan nasional RI akan tetapi disini tidak melupakan peran legislatif kota provinsi sampai nasional dan lembaga lain yang juga berhak mengawasi jalan nya pelayanan dan roda birokrasi  yang kami  lakukan  dalam  pengawasan  ini  kami  selaku  bidang  yang  melakukan  evaluasi  dan pelaporan terkait bagaimana kinerja kami pelayanan  yang kami berikan terkait akuntabilitas politik  fungsi  pengawasan  atau  sistem  pengawasan  itu  sudah  berjalan  dan  juga  kami melaporkan  hasil  kerja  kami  itu  ada  laporan  mingguan  bulanan  dan  tahunan  tetapi  funsi pengawasan  itu  tadi  juga  tergadang  terkendala  akibat  belum  siap  nya  laporan  laporan  yang akan  kami  laporkan  nantinya  dan  kami  juga  mengajak  pantener  kerja  kami  yaitu  di  sini DPRD kota dan provinsi komisi 1 dalam melakukan pelaporan dan juga pengawasan yang di berikan kepada kami berupa masukan dan kritik.”
Peneliti disini melihat bahwa alur dari fungsi pengawasan didalam akuntabilitas politik pembuatan sertifikat tanah disini sudah terstruktur akan tetapi yang menjadi permasalahannya pihak dari BPN Kota Jambi dan Legislatif disini tidak memiliki kordinasi yang bagus disatu sisi  ada  yang  menyebutkan  mengikutsertakan  pihak  yang  terlibat  dalam  fungsi  pengawasan tersebut tapi di satu pihak juga beranggapan tidak diikutsertakan dalam pengawasan tersebut yang seharusnya legislatif bisa langsung melihat atau mengkoreksi  BPN Kota Jambi sendiri didalam  melakukan  kinerja  dalam  pengurusan  pertanahan  khususnya  masalah  pembuatan sertifikat  tanah  yang  memang  di  kota  Jambi  itu  sendiri  mendapat  banyak  kritiakan  dari masyarakat kota Jambi didalam BPN Kota Jambi memberikan pelayanan yang prima.

## Adanya  sanksi  yang  ditetapkan  atas  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelaksanaan kegiatan
Kecurangan atau bermainnya oknum di kantor  BPN kota Jambi terdapat berupa sanksi atau  teguran  dari  BPN  Provinsi  Jambi  yang  dalam  hal  ini  juga  merupakan  proses akuntabilitas politik yang harus dijalankan degan semestinya hal ini juga di kantor BPN kota Jambi  ini  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  sengaja  untuk  mencari keuntungan pribadi salah satunya pungli atau pungutan liar yang diminta kepada masyarakat.
Dan  tindakan  yang  dilakukan  yaitu  dengan  memberikan  sanksi  atau  hukuman  kepada pelaku pelangaran tersebut hal ini sampaikan oleh Kasubag urusan perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  BPN  Kota  Jambi,  ibu  Amada  Kurniati  menyatakan  bahwa  : Para  pelanggar  tadi yang dalam hal ini petugas BPN Kota Jambi kami berikan sanksi, yang dimana ada beberapa tahapan  pemberian  sanksi  mulai  dari  surat  peringatan  pertama  kalau  juga  tidak  jera  dengan surat peringatan pertama maka kami akan beri surat peringatan kedua sampai surat peringatan ketiga. Itu juga bisa sampai kepenurunan pangkat dan golongan dan juga sampai pemecatan yang nantinya keluar SK dari Menteri lanngsung.
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  kepala  bagian  Hukum  dan  Prgram  Kanwil  BPN Provinsi  Jambi  Bapak  Suparman  menyatakan  bahwa  : Kami  selaku  kanwil  BPN  Provinsi jambi juga sebagai pembina dan membina BPN di tinggat  Kota dan Kabupaten  yang ada di Provinsi  jambi  ini.  Berbagai  macam  kasus  pelanggaran  yang  yang  kami  temui  sampai  ke kabupaten  itu  bermacam  macam  ada  pelaporan  dari  masyarakat  aduan  aduan,  serta  para petugas pelayanan ini sendiri yang melakukan kesalahan baik itu kecil dan besar untuk BPN Kota jambi sendiri kalau kami bisa sebutakan ini salah satu kantor tanah yang memiliki raport
merah  mengenai  pelayanan  yang  di  berikan  kepada  masyarakat  dan  keterbukaan  informasi publik yang kurang. Para pelanggar tadi ya kami berikan berupa sanksi yang sesuai di dalam peraturan  menteri  ATR/BPN,  kemudian  itu  semua  nya  kami  proses  dan  nanti  langsung  di sampaikan kepada pelanggar terkait itu pelayanan, akuntabelnya, kinerja dll.
Hal  diatas  tadi  menunjukan  juga  bagaiman  garis  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang kurang jelas  yang menyebabkan pemberian sanksi kepada pegawai  yang ada di kantor BPN Kota Jambi. Jika garis wewenang dan tanggung jawab tadi ditetapkan tidak jelas maka sulit untuk  menenukan  letak  akuntabilitasnya.Maslah  ini  akan  menimbulkan  pelaksanaan  atas kewajiban  kinerja  menjadi  tidak  terarah.  Kejelasan  wewenang  dan  tanggung  jawab merupakan inti dari suatu bentuk hubungan akuntabilitas.

## Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur
Dengan cara membuat laporan bulanan dan tahunan selama kinerja pelayanan berjalan pada kesempatan ini bentuk pelaporan sendiri itu disampaikan ini terkait bentuk evaluasi dan berbagai temuan  - temuan  yang  ada di  BPN Kota Jambi itu kepada DPRD kota dan DPRD Provinsi Jambi yakni disampaikan oleh salah satu sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi bapak H.  Ibrahim  menyatakan  bahwa  : Kami  sini  menerima  laporan  yang  telah  di  buat  dan kemudian juga di berikan kepada kami untuk bisa kami ketahui juga setelah laportan itu kami terima kami juga ada menindak lanjuti dari laporan tersebut dan kami juga selaku patner kerja disini  memberikan  masukan  dan  kritikan  terhadap  Kantor  BPN  Kota  Jambi  Terkait Akuntabilitas  Politik  nya  Yang  mempertanggung  jawabkan  hasil  kinerja  nya,  akan  tetapi dalam  hal  tersebut  kami  juga  terkadang  tidak  di  undang  dan  dikutsertakan  dalam  jalannya pengawasan  dan  hering  bersama,  banyak  aduan  dari  masrakat  ke  kami  yang  mengatakan bahwa kami tidak puas  akan pelayanan dan kinerja yang diberikan kepada masyarakat Kota Jambi.
Hal ini juga ditanggapi oleh anggota komisi 2 DPR RI Ahmad Riza Patriamenyatakan bahwa  :  Dengan  berpedoman  pada  rencana  rencana  strategis  selanjutnya  di  kembangkan sasaran, ukuran-ukuran, dan ekspektasinya berikutnya adalah identifikasi peran dan tanggung jawab  dalam  hubungan  pencapaian  ekspektasi  tersebut  dan  selajutnya  dengan  meyiapkan laporan  hasil  secara  lengkap  dan  dapat  dipahami  dan  laporan  yang  nyata  pada  hasil  kinerja serta  mendistribusikan  pada  pihak  yang  berkepentingan  secara  tepat  waktu,  dan  dari  hal tersebut  juga  nantinya  ada  evaluasi  hasil  untuk  menunjukkan  tindakan  koreksi  diperluakan untuk  meningkatkan  kinerja  dan  untuk  menunjukan  penghargaan  yang  harus  diberikan  bagi kinerja yang efisien dan efektif.
Dari  kesimpulan  di  atas  tadi  bahwa  untuk  mengetahui  akuntabilitas  politik  Di  Badan Pertanahan Nasional  Kota Jambi  tadi banyak indikator  -  indikator  yang  belum menujukan bahwa di BPN kota Jambi belum bisa untuk mencapai akuntabilitas dengan baik hal tersebut dikarenakan merupakan pertanggungjawaban yang sangat dibutuhkan bagi para administrator di  negara  demokratis.  Aparat  harus  memiliki  daya  tanggap  terhadap  kepentingan  publik dalam  pertanggungjawaban  politik.Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  bapak  Beni  selaku komisioner  Ombudsman  RI  Perwakilan  Jambi  sebagai  berikut: Sejumlah  Kantor  BPN  yang mendapatkan  predikat  kepatuhan  tinggi  (zona  hijau)  akan  diberikan  apresiasi,  sedangkan kantor BPN yang masih mendapatkan predikat kepatuhan sedang (zona kuning) atau bahkan buruk  (zona  merah)kerna  belum  sesuai  dengan  acuan  pelayanan  publik,  akan  diberikan masukan dan saran dalam rangka perbaikan. Di BPN Kota Jambi sendiri mendapat predikat zona  merah  yang  di  sebabkan  masih  banyak  nya  pelanggaran  yang  di  lakukan  dalam melaksanakan pelayanan publik serta lemahnya pertanggungjawaban yang diberikan terhadap kinerja yang diberikan.
Selain  menyampaikan  apresiasi  dan  saran  perbaikan  kepada  BPN  Kota  Jambi, Ombudsman  juga  akan  mengupas  sejauh  mana  laporan  masyarakat  menyangkut  pelayanan BPN  keseluruhan  yang  ada  di  daerah.  Hal  tersebut  penting  dilakukan,  mengingat  jumlah
laporan  maladministrasi  mengenai  pembuatan  sertifikat  tanah  di  BPN  Kota  Jambi  setiap tahunya menempati peringkat tertinggi.

## KESIMPULAN
Dalam  melihat  akuntabilitas  politik  dalam  pelayanan  pembuatan  sertifikat  tanah  di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi. Pertamaadanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar  prosedur  pelaksanaan  merupakan  salah  satu  indikator  dalam  menilai  bagaimana kesesuaian  tersebut  mengalami  kesesuaian  sesuai  degan  apa  yang  di  inginkan,  tetapi  ini merupakan  suatu  faktor  yang  membuat  kesesuaian  tersebut  terkadang  tidak  semestinya terkadangSOPyang sudah dibuat dan masih ada yang menyalahi aturantersebut, yang dimana pada penelitian ini peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian tadi. Pihak BPN Kota Jambi yang menjalankan SOP tadi tidak sesuai apa yang mereka berikan kepada masyarakat.

## REFERENSI
Deddy  Arif  Budhiarsa.  2010  Kinerja  Kantor  Pertanahan  dalam  pelayanan  sertifikat  tanah (Studi  Deskriptif  Atas  Pelayanan  Sertifikat  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  di  Kantor Pertanahan Kota Surakarta Tahun2008-2009)
Martinus Hadi, TanggungJawab BPN TerhadapSertipikat Yang Dibatalkan PTUN1, Jurnal LexetSocietatis,  Vol.  2  No.  7  hlm.  46  diaksespadatanggal  12  Desember  2017  pukul  16.00 WIB
Vita  Novianti, AgusSuryono, Imam Hanafi, Akuntabilitas Politik Komisi PemilihanUmumDaerah Pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, JurnalI lmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4, No. 3 hlm. 58 diakses pada tanggal 12 November 2017 pukul 10.00 WIB
Sigit  Somadiyono,  Peran  Kantor  Wilayah  Provinsi  Jambi  dalam  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan  Melalui  Mekanisme  Mediasi,  Jurnal  Wajah  Hukum,  Vol.  1  No.  1  hlm.  54 Diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 14.20 WIB
Sussy  Putri  Wisa  2004.Pandanagn  Masyarakat  Terhadap  Pelaksaan  Prinsip  pelayanan publikasi didinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kota Padang
Wahidin,  Implementasi  Kebijakan  Publik  Dilihat  dari  Aspek  Ketersediaan  Sumber  Daya Manusia  (StudiKasus  Kota  Makassar),  Jurnal  Portal  Garuda,  Vol.  20  No.  3  hlm.  4 diaksespadatanggal 12 Desember 2017 pukul 09.15 WIB
http://daerah.sindonews.com/read/1164855/174/ombudsman-pertayakan-pelayanan-bpn-kota-
jambi-1482357853 (di aksestanggal 14 Februari 2017)
http://www.amskynews.com/?p=1164 (di aksespadatanggal 24 mai2017 )