Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Penulis: Ilham Faried Arrahman Aituarauw 1
Afiliasi:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia 1
Email:
fariedaituarauw@gmail.com 1
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i2.1998
*Penulis Korespondensi
Ilham Faried Arrahman Aituarauw Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat Email: fariedaituarauw@gmail.com Diterima: 02 Agustus 2021 Direvisi: 12 Oktober 2021 Publikasi Online : 13 Desember 2021

## Abstract
Asset is an element that can be managed properly in order to produce information that can be accounted for in the financial statements of an area. The object of the research is the Regional Finance Board of Tanah Datar Regency. This study aims to determine the Regional Asset Management System that has been running according to the rules and has been implemented effectively and efficiently. Data collection techniques were carried out through library study methods and document studies. Based on the research conducted, the output can be obtained that the Effectiveness of Regional Asset Management at the Regional Finance Board has been running properly, in accordance with the Domestic Government Regulation Number 19 Year 2016. According to management practices, it can be reviewed who have not followed the scope, still in the regulation.
Keywords: Regional Property; Regional Asset Manager

## Abstrak
Aset merupakan Suatu unsur yang bisa dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang bisa di pertanggung jawabkan pada laporan keuangan suatu daerah.obyek dari penelitian adalah di Badan Keuangan Daerah kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui Sistem Pengelolaan Aset Daerah yang sudah berjalan menurut aturan dan telah terlaksanakan secara efektif serta efisiensi. teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi Pustaka dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bisa diperoleh output bahwa Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tanah Datar sudah berjalan semestinya,  sesuai menggunakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dapat ditinjau menurut praktek pengelolaan yang Belum mengikuti ruang lingkup yang masih ada dalam peraturan tersebut.
Kata kunci: Barang Milik Daerah; Pengelola Aset Daerah

## PENDAHULUAN
UU No. 23 Thn 2014 adalah perubahan ke 2 berdasarkan UU tentang PEMDA yang mengharuskan setiap provinsi, kabupaten dan kota yang terdapat pada Negara  Indonesia agar  mengatur  dan  mengurusi  urusan pemerintahannya sendiri. Salah satunya diberikan wewenang untuk mengelola  aset daerah yang dimilikinya secara optimal. Faktor penentu kinerja suatu pemerintahan yang baik adalah bagian berdasarkan pengelolaan aset daerah. Yang mana masih ada dalam peraturan mengenai pengelolaan aset daerah yang transparan dan sinkron menggunakan anggaran yang berlaku sampai sekarang,dan pernyataan tadi tercantum pada PP No. 27 Tahun 2014 ,saat ini Pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan daerahnya untuk melaksanakan pengelolaan aset daerah, Selain itu, pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 mewajibkan pengguna barang dalam hal ini Pemda melakukan pengelolaan barang milik daerah sekurang-  kurangnya satu kali untuk jangka kurang dari 5 tahun. Salah satu bentuk penerapan menurut pengelolaan aset yaitu inventarisasi, yang seharusnya dilaksanakan secara baik dan benar, kemudian adanya suatu system yang bisa mengendalikan secara terintegrasi pengelolaan aset di suatu Daerah.(Sukmawati, 2021).
Salah satu manisfestasi Pengaplikasian prinsip Pengelolaan pemerintahan yang baik ( good  governance ) yang sebagai tuntutan rakyat merupakan terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan wilayah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel (Suwanda, 2015). Koridor pengelolaan barang milik daerah menaruh acuan bahwa barang milik daerah wajib dipakai semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan menaruh manfaat donasi penerimaan bagi daerah.(Syahputra et al., 2019).
Aset tetap memiliki peranan penting untuk menunjang aktifitas instansi pemerintah lantaran aset tetap bisa berfungsi menjadi komponen pendukung dalam menjalankan suatu aktivitas yang dapat menaikkan produktifitas suatu instansi pemerintahan.
Jenis dan banyaknya aset tetap dalam instansi pemerintahan tergantung dalam perkembangan dan kegiatan instansi pemerintah itu sendiri. Pengadaan suatu aset tetap disamakan dengan aktivitasnya. (Kurniawan, 2016).
Mahmudi (2011, hal. 143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. (Amerieska et al., 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Pemerintahan daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan termasuk dalam mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah harus dapat mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.
Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU Otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999. Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya  melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kemandirian daerah. Jurnal Riset Akuntansi: (Yuliastuti & Dewi, 2017, hal. 91).
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Erlina,
Rambe & Rasdianto, 2015, hal.  116). Sumber- sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan retribusi daerah berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Aset/ Barang Milik daerah (BMD) adalah suatu faktor terpenting yang diperlukan pada suatu perusahaan ataupun pemerintahan terhadap kelangsungan operasional perusahaan dan pemerintahan itu sendiri. Aset didefiniskan menjadi sumber daya atau kekayaan yang dimiliki pada suatu entitas/ perusahaan/ organisasi. Oleh sebab itu, aset wajib dijaga, dilindungi dan dikelola secara profesional yang diharapkan memiliki usia lebih panjang dan tidak mengakibatkan turunnya nilai jual. (Asset dan Milik, 2018).
Tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu  berfungsi menaruh landasan dan acuan kerangka berfikir buat menelaah perkara dan sebagai saran bagi penelitian agar menerima keterangan pendukung sebuah penelitian, maka perlu dilakukan penelaah kepustakaan yang didalamnya merupakan tinjauan yang terdahulu. (Ii, n.d.). Menurut pendapat lain Sugiama (2013, hal. 15) menyatakan bahwa aset menurut sudut pandang ekonomi yaitu barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang memiliki nilai ekonomi (economic value) nilai komersial (commencial) atau nilai tukar (exchange value) yang berada pada suatu badan usaha, instasi atau individu (perorangan). (Ii, n.d.). Secara generik tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan Daerah Tanah Datar,Apakah telah sinkron
menggunakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 atau belum.

## METODE
Rancangan penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, serta menguraikan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan metode atau pendekatan studi kasus ( case study ). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif dalam satu obyek eksklusif yaitu Aset di Badan Keuangan Daerah tanah Datar yang mempelajarinya untuk suatu kasus.
Dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar Adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 14 tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu. Berikut ini adalah data struktur dan besarnya tarif retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar:
Siregar (2013) Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menjadi suatu informasi atau keterangan, baik kualitatif juga kuantitatif yang memperlihatkan fakta. Pengelompokan data berdasarkan sumber perolehannya ada salah satu data yang sering digunakan yaitu data sekunder.
Sumber data pada penelitian ini berasal dari Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah Tanah Datar .Kegiatan dalam penelitian ini difokuskan pada, pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tanah Datar.(Niu et al., 2017). Menurut Sugiyono (2013, hal. 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data-data yang terkumpul dari penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu: Survai Pendahuluan dan Studi Pustaka. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang- Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang  No.28  Tahun  2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang  digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008, hal. 51-52). Dari pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah  yang  dipisahkan dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah wawancara, kuesioner, observasi dan studi kepustakaan.
Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Penggumpulan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap literatur terkait dengan Badan Keuangan Daerah Tanah Datar.(Saa’dillah, 2016). Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu   analisis analisis
komparatif.   Penelitian komparatif adalah riset yang bersifat membandingkan. Pada  penelitian ini variabelnya masih mandiri  tetapi  untuk sampel  yang  lebih  dari  satu  atau  dalam  waktu yang berbeda.
Perbandingan   dalam   penelitian   ini yang  dimaksud  yaitu  perbandingan  antara laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja   Daerah   (APBD) dengan   standar-  standar yang mengacu pada Peraturan   Pemerintah   Dalam Negeri Nomor 19   Tahun   2016  tentang Pedoman Pengelolaan  Barang Milik  Daerah  Kemudian menarik Kesimpulan. (Ju et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Objek Penelitian Sumatera Barat adalah provinsi yang berada di Indonesia dan terletak pada pesisir barat tengah pulau sumatera yang merupakan tempat tinggal bagi etnis Minangkabau.Ada pun Daerah Penelitian pada Penelitian ini Yaitu Kabupaten Tanah Datar,  Kabupaten Tanah Datar secara geografis terletak antara 000171 - 00039 1 Lintang Selatan dan 1000191 -1000511 Bujur Timur. Ketinggian diatas permukaan laut yaitu antara 2-1031 m. Luas wilayah kabupaten Tanah Datar mencapai 1.336 km2 yang hanya kurang lebih 3,16 ri luas propinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 km2. Kabupaten Tanah Datar berbatasan langsung dengan kabupaten Agam dan kabupaten Lima Puluh Kota disebelah Utara, kabupaten Solok sebelah Selatan, kabupaten Padang Pariaman disebelah Barat, dan Kota Sawahlunto dan kabupaten Sawahlunto Sijunjung sebelah Timur. (Kabupaten et al., 2019).
Gambar 1.

## Gambar 2. SOTK BKD Tanah Datar
Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provisi Sumatera Barat Indonesia. Dengan ibukota Batusangkar. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia ( LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Secara  geografis  wilayah  Kabupaten Tanah  Datar  terletak  ditengah-tengah profinsi Sumatera Barat, yaitu pada 17 LS – 39  LS dan 100 19 BT – 100 51 BT ketinggian rata-rata 500 sampai 1000  meter diatas permukaan laut. Kabupaten tanah datar terletak diantara  dua gunung, yaitu gunung merapi dan gunung singgalang. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota Sumatera
Barat dengan ibu kotanya Batusangkar. Daerah yang berhawa sejuk ini terletak tepat ditengah- tengah profinsi Sumatera Barat sehingga mudah dijangkau dari kota lain seperti Bukittinggi, Payakumbuh, Sawahlunto, Sijunjung, Solok dan Padang  Panjang  dengan  batas-batas  wilayah sebagai berikut:
Utara : Kab. Agam dan Kab. Lima Puluh Kota Selatan : Kab. Solok dan Kota Sawah Lunto Timur: Kab. Sijunjung Barat: Kab. Padang Pariaman Dan Kota Padang Panjang Topografis Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari perbukitan    dan bergunung- gunung, yaitu wilayah datar 0 – 3% dengan luas 6.189 ha atau 6,63% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar, wilayah berombak 3 - 8% dengan luas 3,549 ha atau 2,67% dari luar wilayah tanah datar, wilayah bergelombang 8 – 15% dengan luas 43.922  ha atau 32,93% dari luas wilayah kabupaten tanah datar dan kemiringan diatas 15% dengan luas wilayah 79.895 ha atau 59,77% dari luas Kabupaten Tanah Datar.
Secara iklimnya sedang dengan temperature udara antara 12 c –  25 c, dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3.000 mm pertahun. Hujan kebanyakkan turun pada bulan september hingga bulan februari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan. Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten terkecil dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten lainnya di propinsi Sumatera Barat. Luas kabupaten ini kurang lebih 133.600 ha yang terbagi atas 14 kecamatan. Dari luas wilayah 133.600 ha tersebut terdiri dari 126.000 daratan dan 7000 ha perairan (sungai dan danau singkarak).Tanah Datar merupakan daerah tujuan wisata di propinsi Sumatera Barat karena memiliki potensi objek dan daya tarik wisata yang beraneka ragam.
Tanah datar memiliki wisata alam, wisata sejarah, wisata bahari,  wisata budaya, atraksi seni tradisional dan daya tarik wisata lainnya yang berjumlah sekitar 150 buah. Disini masih  ditemukan  atraksi  tradisional yang merupakan tradisi anak nigari yang sangat
spesifik  yang masih dilestarikan antara lain berupa tari-tarian, lukah gilo, alu  kalentong, pacu jawi, dan pacu kuda. Luhak nan tuo adalah nama lain dari tanah datar karena adanya suatu keyakinan  bagi  masyarakat  minang kabau bahwa tanah datar merupakan daerah tempat asal usul  orang minangkabau. Sebagaimana buktinya, ditemukan perkampungan tua  yang disebut  nagari  tuo  pariangan  yang  berlokasi  di nagari  pariangan kecamatan pariangan yang berjarak kurang lebih 14 km dari  kota batusangkar.  Dari  sinilah  kemudian  orang minang  kabau  berkembang dan berpindah ke daerah lain yakni luhak 50 kota dan luhak agam. Tanah datar memiliki wisata alam, wisata sejarah, wisata bahari,  wisata budaya, atraksi seni tradisional dan daya tarik wisata lainnya yang berjumlah sekitar 150 buah. Disini masih  ditemukan  atraksi  tradisional yang merupakan tradisi anak nigari yang sangat spesifik  yang masih dilestarikan antara lain berupa tari-tarian, lukah gilo, alu  kalentong, pacu jawi, dan pacu kuda. Luhak nan tuo adalah nama lain dari tanah datar karena adanya suatu keyakinan  bagi  masyarakat  minang kabau bahwa tanah datar merupakan daerah tempat asal usul  orang minangkabau. Sebagaimana buktinya, ditemukan perkampungan tua  yang disebut  nagari  tuo  pariangan  yang  berlokasi  di nagari  pariangan kecamatan pariangan yang berjarak kurang lebih 14 km dari  kota batusangkar.  Dari  sinilah  kemudian  orang minang  kabau  berkembang dan berpindah ke daerah lain yakni luhak 50 kota dan luhak agam. Selain itu Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten  terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini  diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan  Inggris.  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah  paling berprestasi dan berhasil melaksanakan Otonomi Daerah. Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu bentuk Pemerintahan Daerah yang merupakan Kabupaten yang berada dalam Provinsi  Sumatera  Barat,  Indonesia,  dengan Ibu  Kota Batusangkar. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9  Tahun 2010 dengan pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa,
Pemerintahan  Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah  Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi  dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam  sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016,  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tanah  Datar  menetapkan  Peraturan  Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  Selanjutnya, untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah  Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  maka  ditetapkan  Peraturan  Bupati Nomor  44  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.
Badan  Daerah  merupakan  unsur Penunjang  urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  Salah satu Badan  Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan  pemerintahan  yang melaksanakan  fungsi  penunjang  di  Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor  5  Tahun  2017  tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota  yang  melaksanakan fungsi  Penunjang  di  Bidang  Keuangan. Berdasarkan peraturan diatas maka dibentuk Type Perangkat Daerah untuk Badan Keuangan Daerah  adalah Type A  dengan  Susunan Organisasi 1 (satu) Sekretariat dan  6 (enam) bidang. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta bidang terdiri dari atas 3 (tiga) subbidang. (Badan Keuangan Daerah Tanah  Datar, 2015 : 3). Visi  dan  Misi  Badan  Keuangan  Daerah Tanah Datar Visi  Misi  Badan  Keuangan  Daerah sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya  Pengelolaan  Keuangan  daerah yang  Transparansi  dan  Akuntabilitas melalui
management yang baik dengan menggunakan teknologi informasi”. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin  dicapai, telah  dirumuskan Misi  sebagai berikut:
1 Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.
2 Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat.
3 Meningkatkan
Kinerja Pengelolaan Pendapatan  Keuangan  dan  Asset  Daerah yang efektif dan efisien.
4 Penerapan  Teknologi  Informasi  untuk pengelolaan  keuangan  daerah.  (Badan Keuangan Daerah Tanah  Datar, 2015 : 1)
Tata  Kerja  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten Tanah Datar Sesuai dengan Peraturan Bupati  Tanah Datar Nomor  44  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan  Fungsi,  serta Tata Kerja Badan  Daerah adalah sebagai berikut: Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut: 1 Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian  pelaksanaan  tugas  pokok dan fungsi Badan. 2  Menyelenggarakan  penetapan  kebijakan teknis  dinas  sesuai  dengan  kebijakan umum pemerintah daerah.
3 Menyelenggarakan perumusan dan penetapan  pemberian  dukungan  tugas  atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibidang pendapatan, anggaran, BUD, akuntansi dan pengelolaan aset. 4  Menyelenggarakan  penyusunan  dokumen perencanaan  pembangunan  jangka  panjang, menengah dan tahunan. 5  Menyelenggarakan  fasilitasi  yang  berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan,  koordinasi  dan  pelaksanaan urusan  pemerintahan  dibidang  pendapatan, anggaran,  BUD, akuntansi dan  pengelolaan aset. 6 Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan  instansi  terkait  lainnya  untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas. 7  Menyelenggarakan  koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan dinas. 8  Menyelenggarakan  koordinasi  serta
memberikan  pelayanan  bahan  dan  informasi dalam rangka pemeriksaan  keuangan Badan. 9  Melaksanakan  pembinaan  kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan. 10  Menyelenggarakan  koordinasi  dengan  unit kerja terkait.
Menyelenggarakan  tugas lain  yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas. (Badan Keuangan Daerah Tanah  Datar, 2020, hal.  2). Gambaran Umum   Pengelolan   Aset Daerah (Barang   Milik   Daerah) Pengelolaan Aset Daerah yang dilakukan menurut peraturan yang berlaku untuk hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah  Pusat merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu kepada wapres dan menteri sebagaimana dimaksud pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemda merupakan ketua wilayah menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah merupakan Gubernur bagi Daerah  Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota yang bertugas menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan forum perwakilan masyarakat daerah yang berkedudukan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah merupakan pengelola barang milik daerah. Pengelola Barang Milik
Daerah yang selanjutnya diklaim Pengelola Barang merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pejabat Penatausahaan Barang merupakan kepala SKPD yang berfungsi sebagai pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
Pengguna barang merupakan pejabat pemegang wewenang penggunaan barang milik daerah. Unit kerja merupakan bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan planning keuangan tahunan daerah yang ditetapkan menggunakan Perda. Barang milik daerah merupakan seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya diklaim menjadi Kuasa Pengguna Barang merupakan ketua unit kerja atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Barang agar memakai barang milik daerah yang berada pada penguasaannya yang digunakan sebaik-baiknya. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang merupakan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah dalam Pengguna Barang.
Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya diklaim Pengurus Barang merupakan Pejabat /atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. Pengurus Barang Pengelola merupakan pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah dalam Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengguna merupakan Jaabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah dalam Pengguna Barang.
Pembantu Pengurus Barang Pengelola merupakan pengurus barang yang membantu pada penyiapan administrasi juga teknis penatausahaan barang milik daerah dalam Pengelola Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengguna merupakan pengurus barang yang membantu pada penyiapan administrasi juga teknis penatausahaan barang milik daerah dalam Pengguna Barang. Pengurus Barang Pembantu merupakan yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah dalam Kuasa Pengguna Barang.
Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan aktivitas yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  (Wartuny, 2020). Siklus Pengelolaan Aset Pada Badan Keuangan Daerah Tanah Datar sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.dan kemudian digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Aset.
A. Perencanaan  Aset  Daerah Perencanaan pengelolaan aset pada
Badan keuangan daerah tanah datar meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang daerah. Perencanaan aset daerah dimulai ketika penyusunan atau perencanaan barang kebutuhan daerah, sistem perencanaan  aset daerah.
Aset Daerah pada Badan keuangan daerah tanah datar terdapat 2 macam perencanaan yang wajib dilakukan setiap tahunnya yaitu perencanaan kebutuhan aset daerah dan perencanaan pemeliharaan aset daerah. Tahapan dimulai dari penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) yang dianggarakan pada RKA dalam
masing-masing Bidang. Selanjutnya masih ada tahapan pengadaan barang daerah yang dilakukan menggunakan sistem tender. Tahapan selanjutnya merupakan penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah. Proses tadi dilakukan Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada masing-masing Bidang pada Badang Keuangan daerah tanah datar melalui bendahara barang. Setelah itu dilanjutkan melalui pencatatan aset kedalam catatan inventaris. Dalam perencanaan memerlukan adanya SDM yang berkompeten pada pengelolaan aset daerah yang diperlukan bisa memperbaiki pengelolaan aset daerah BKD tanah datar.
B. Pelaksanaan  Aset  Daerah Pelaksanaan aset pada Badan keuangan daerah tanah datar meliputi tahap penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. tahapan pertama merupakan penggunaan, pada Badan keuangan daerah Tanah Datar penggunaan barang milik daerah telah sinkron dan sesuai dengan tugas dan fungsi Pada Bidang-bidang.
Mengungkapkan kekayaan milik daerah wajib dikelola secara optimal dengan mengutamakan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Penatausahaan atau inventarisasi aset daerah masih ada konflik utama pada pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban pada pengolahan data barang daerah mengakibatkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah pada Badan keuangan daerah tanah datar. Sedangkan pemanfaatan aset daerah dilakukan melalui bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Penatausahaan aset pada Badan keuangan daerah tanah datar masih ada konflik utama pada pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban pada pengolahan data barang daerah sebagai akibatnya mengakibatkan Badan keuangan daerah tanah datar kesulitan mengelola aset daerah. Sedangkan pemanfaatan aset daerah dilakukan melalui bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
Pengamanan aset daerah wajib didukung sistem administrasi yang tertib khususnya pada catatan inventaris, selain itu perlu dilakukan ucapan dalam bentuk kode agar menjaga pendaftaran barang daerah dan menghindari klaim pihak lain. Pemeliharaan aset daerah masih dipercaya kurang lantaran biaya yang minim pada pemeliharan barang daerah. Penilaian aset daerah  adalah aktivitas menilai atas suatu barang milik daerah yang bertujuan agar penyusunan neraca pemerintah daerah dan pemindahtanganan.
Proses pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Tanah Datar membutuhkan adanya SDM yang berkompeten agar melakukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Tanah Datar khususnya dalam tahapan pengolahan data barang milik daerah atau inventaris. Terkait menggunakan pengamanan yang dilakukan Badan keuangan daerah tanah datar untuk saat ini sudah ada perbaikan terhadap pengamanan secara fisik, administratif dan hukum. BKD Tanah Datar terus menaikkan kualitas SDM juga sistem pada pengelolaan aset di BKD Tanah Datar.
C. Pengawasan  Aset  Daerah Tahapan pengawasan aset pada Badan keuangan daerah tanah datar sangat penting agar dapat menghindari defleksi dalam tahapan- tahapan sebelumnya.
Pengawasan aset daerah dibutuhkan buat menghindari defleksi perencanaan juga pengelolaan aset yang dimiliki OPD. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan supaya oknum-oknum tidak gampang salah gunakan kekayaan milik daerah. BKD Tanah Datar sangat menyadari pentingnya pengawasan pengelolaan aset Daerah, dikarenakan penggunaan sistem dan teknik pengawasan sangat penting. (Di et al., 2020).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan peraturan aturan yang berlaku mulai dari system pengelolaan dan tata pengelolaan ruang lingkup atau siklus aset daerah tersebut. Saat ini, system pengelolaan aset daerah harus dikelola dengan baik karena system kelola aset daerah yang baik
akan menghasilkan pengelolaan yang efektif. Penyebab dari pengelolaan aset daerah yang tidak berjalan secara efektif karena pengelolaannya terdapat penyimpangan- penyimpangan yang tidak sesuai aturan baik pada pengelola barang dan pengguna barang tersebut.
KESIMPULAN Sesuai peraturan yang berlaku, cara pengelolaan barang meliputi perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan. Ketiga cakupan tadi diselenggarakan guna mengelola barang milik daerah supaya berjalan sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa keberadaan aturan yang pelaksanaannya dilakukan kepada penyelenggara pemerintah terkait menggunakan pelaksanaan wewenang pengelolaan barang milik daerah, dan tidak terdapat kerugian yang diterima kepada daerah saat pelaksanaan melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan kerugian daerah yang akibatnya muncul tuntutan ganti rugi, dan hukuman administratif /atau hukuman pidana.
Agar tidak terjadi penyalahgunaan pada pengelolaan barang milik daerah pada pelaksanaannya wajib sesuai pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Agar tidak terdapat kerugian yang diterima pemerintah pada daerah dan memperkecil implikasi berdasarkan penyalahgunaan pengelolaan barang milik daerah maka diberlakukan ganti rugi, dan hukuman administratif /atau hukuman pidana sama dengan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
Berdasarkan penyalahgunaan pengelolaan barang milik daerah maka diberlakukan ganti rugi, dan hukuman administratif /atau hukuman pidana sama dengan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

## REFERENSI
Buku dan Jurnal Sugiyono.  (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RdanD . Bandung : Alfabeta.
Siregar, D. (2004). Manajemen Aset . Jakarta: Satyatama Graha Tara. Yusuf,  M.  (2009). Delapan  Langkah  Pengelolaan Aset  Daerah  Menuju  Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik . Jakarta: Salemba Empat. Amerieska, S., Setiati, F., dan Mulyono, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi   Efektivitas   Pengelolaan Barang   Milik   Daerah. Jurnal   Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia , 12 (2), 53–65. https://doi.org/10.32812/jibeka. Asset, P., dan Milik, B. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) ,
10 (2), 189–198.
https://doi.org/10.17509/jaset.v Di, W. T. P., Kampar, K., Ilmu, F., Universitas, P., Bina, K., Jl, W., Pekanbaru, P., John, M., dan Echols, M. (2020).

## MEMPERTAHANKAN
WAJAR

## TANPA PENGECUALIAN.
Hadinur Rahman , Meyzi Heriyanto , dan Tri Sukirno Putro. Laporan Keuangan sebagai tindak dengan perolehan opini Badan Pemeriksa daerah dan selalu menetapkan APBD tepat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2 . Ju, J., Wei, S. J., Savira, F., Suharsono, Y., Aragão, R., Linsi, L., Editor, B., Reeger, U., Sievers, W., Michalopoulou, C., Mimis, A., Editor, B., Ersbøll, E., Groenendijk, K., Waldrauch, H., Waldrauch, H., Bader, E., Lebhart, G., Neustädter, C., … Saillard, Y. (2020). No 主観的健康感を中心とした 在宅高齢者における 健康関連指標に 関する共分散構造分析 Title. Journal of Chemical Information
Kabupaten,   D.   I.,   Datar,   T.,   dan   Barat, S.   (2019). PACU   JAWI   SEBAGAI DAYA   TARIK WISATA BUDAYA DI KABUPATEN TANAH DATAR , SUMATERA BARAT . Rekzy Vernando. Kurniawan, I. (2016). Analisis pengelolaan aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kuantan singingi.
Niu, F. A. L., Kalangi, L., dan Lambey, L.
(2017). Analisis Pengelolaan   Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Auditing “Goodwill” , https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842 Saa’dillah. (2016). Analisis Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)   Dalam Pengelolaan   BMD   Di   Pemerintah Kabupaten Landak. Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Sukmawati, I. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan   Legal   Audit   sebagai Variabel   Intervening   ( Wilayah Study Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung ) Variables is Legal Audit . Sumual, E. M., Paul, D., Saerang, E., Budiarso, N. S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., dan Ratulangi, U. S. (2016). Provinsi Sulawesi Utara Accounting Department of Culture and Tourism North Sulawesi . Syahputra, K., Syaukat, Y., dan Irwanto, A. K. (2019). Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2
.27636
Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada  Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kupna Jurnal ;   Kumpulan Artikel
Akuntansi. Meo,   Y.,   Made,   A.,   dan   wulandari, retno. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN      ASET  TETAP DAN     PENERAPAN     STANDAR
AKUNTANSI     PEMERINTAH PADA     BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG. Jurnal Riset  Mahasiswa Akuntansi . Nuryamin, Sufri. Jurnal. (2016). Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015 . Mustika Rasyidah., (2012). Evaluasi Penatausahaan Aset   Tetap   Pemerintah
Kota Padang.   Universitas   Gajah   Mada, Yogyakarta. Jurnal   ABIS   Magister
Akuntansi FEB UGM , 1 . https://maksi.feb.ugm.ac.id/abis/?page=d etaildandocID=163
Ismail Gaffar, B. H. (2017). Pengaruh Inventarisasi Aset, Sumber Daya Manusia terhadap Optimalisasi Aset dengan Sistem Informasi   sebagai   Variabel Moderasi.

## Jurnal Analisis
Rima Rachmawati, D. A. (2018). Optimalisasi Penggunaan   Teknologi   Informasi dalam Penatausahaan   Asset   /   Barang   Milik Daerah. Jurnal    Aset (Akuntansi Riset),
10 , 191. Wahyuni, S., Fadah, I., dan Sulianti,   D.
(2018).   Pengaruh   Kompetensi   Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi   Informasi   terhadap   Kualitas Laporan Keuangan melalui   Pengelolaan Barang   Milik   Daera. Jurnal   Bisnis Dan Manajemen , 12 (1), 66–80. Kolinug,  M.  S.  (2015).  Analisis   Pengelolaan Aset   Tetap   Pada   Dinas Pendapatan Pengelolaan   Keuangan   Dan   Aset Daerah    Kota    Tomohon. Jurnal EMBA,
3 (1).   Jurusan   Akuntansi,   Fakultas Ekonomi   dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado
Suzanti,   Purnama   (2014).   "Daya      tarik Pacu   Jawi   sebagai   atraksi    wisata budaya   di   Kabupaten   Tanah   Datar". Jurnal    Nasional  Pariwisata,  6 (1),  1–7. Yogyakarta: Tourism Study Center, Gadjah Mada University.
Mulalinda, Veronika.  (2014). Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset   Tetap   pada   Dinas   Pendapatan, Pengelolaan   Keuangan   dan   Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal EMBA , 2 (1), 521-531. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/em ba/article/view/4169/3695.
Hanis, M. H., Trigunarsyah, B., dan Susilawati,
C. (2011). Penerapan manajemen aset publik di pemerintah   daerah   Indonesia: Studi   kasus   di   Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Real Estat Perusahaan, 13 (1),
36-47.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 19 Tahun  2016 tentang Pedoman Pengelolaan  Barang
Milik  Daerah
Diakses dari: https://tanahdatar.go.id/skpd/31/badan- keuangan-daerah.html