JGISE  Vol. 5 No. 2 (2022), pp. 71 - 90     |     https://doi.org/10.22146/jgise.75657

## JGISE

## Journal of Geospatial Information Science and Engineering
ISSN: 2623-1182    |    https://jurnal.ugm.ac.id/jgise

## Desain Sistem Kadaster Multiguna (Studi Kasus Kecamatan Serengan, Kota Surakarta)
(Multipurpose Cadastre System Design  (Case Study Serengan , Surakarta))
Anugerah Satria Pradana Budiyono 1 , Trias Aditya 2
1 Magister Teknik Geomatika, Departemen Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2 Staf Pengajar Departemen Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Penulis Korespondensi: Anugerah Satria Pradana Budiyono | Email: satriabudiyono@mail.ugm.ac.id Diterima ( Received ): 02/Aug/2022     Direvisi ( Revised ): 13/Nov/2022    Diterima untuk Publikasi ( Accepted ): 24/Nov/2022

## ABSTRAK
Tanah merupakan sumber daya yang terbatas, kebutuhan akan kepemilikan dan penggunaan tanah semakin meningkat tiap waktu. Sistem  administrasi  pertanahan  hadir  untuk  menjawab  permasalahan  tersebut.  Layanan  administrasi  pertanahan  yang  meliputi pendaftaran,  perpajakan,  penatagunaan  tanah  dan  pembangunan  tanah  di  Indonesia  masih  disimpan  dan  dikelola  secara  terpisah oleh instansi yang berbeda yang mengakibatkan satu objek bidang tanah yang sama, dapat diartikan berbeda pada setiap instansi. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan sistem administrasi pertanahan di mana satu data objek tanah dapat digunakan untuk berbagai macam layanan. Sistem kadaster multiguna merupakan sistem kadaster yang tidak hanya mencakup layanan kepemilikan tanah,  ataupun  hanya  perpajakan,  tetapi  layanan  yang  lebih  luas  seperti  penatagunaan  tanah,  pembangunan  dan  lain  sebagainya. Pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesiapan  setiap  instansi  untuk  mewujudkan  kadaster  multiguna  dan  membuat purwarupa  sistem  kadaster  multiguna  yang  dapat  digunakan  untuk  instansi  pengguna  data  pertanahan.  Pembentukan  sistem kadaster  multiguna,  dibagi  menjadi  beberapa  tahapan.  Identifikasi  dan  pengolahan  data,  analisis  data,  pembangunan  basis  data kadaster multiguna, dan pembuatan sistem kadaster multiguna. Hasil yang diperoleh bahwa diperlukan standar data yang sama agar dapat digunakan untuk setiap instansi. Selain itu, diperlukan pengindeksan data spasial bidang tanah agar sinkron data antar instansi dapat dilakukan dengan baik. Hal ini sangat diperlukan dalam pembentukan basis data sistem kadaster multiguna dapat dijalankan secara  optimal.  Hasil  akhir  yang  diperoleh  adalah web map kadaster  multiguna  yang  memfasilitasi  ketersediaan  dan  akses  data spasial terkait pertanahan. Data yang dalam web map terdapat berbagai macam fasilitas yaitu fasilitas tambah data, fasilitas hapus data,  fasilitas  ubah  data,  fasilitas  ubah  bentuk  dan  fasilitas  lihat  data.  Untuk  mendukung  fasilitas  tersebut, web map kadaster multiguna menggunakan fungsi Create Read Update and Delete (CRUD) ke basis data.
Kata Kunci : Kadaster Multiguna, Sistem Administrasi Pertanahan, Basisdata Spasial

## ABSTRACT
Land is a limited resource, the need for ownership and use of land is increasing over time. The land administration system exists to answer these problems. Land administration services which include registration, taxation, land use and land development in Indonesia are still stored and managed separately by different agencies, resulting in  the same object of land parcels being interpreted differently in each agency. These problems can be handled with a land administration system where one land object data can be used for various services. The multipurpose cadastral system is a cadastral system that does not only include land ownership services, or only taxation, but broader services such as land use, development and so on. This study aims to determine the readiness of each agency to realize a multipurpose cadastral and create a prototype of a multipurpose cadastral system that can be used for agencies using land data. The establishment of a multipurpose  cadastral  system  is  divided  into  several  stages.  Identification  and  data  processing,  data  analysis,  construction  of  a multipurpose  cadastral  database,  and  the  creation  of  a  multipurpose  cadastral  system.  The  results  obtained  are  that  the  same  data standards are needed so that they can be used for each agency. In addition, it is necessary to index the spatial data of land parcels so that the  data  synchronization  between  agencies  can  be  carried  out  properly.  This  is  very  necessary  in  the  formation  of  a  multipurpose cadastral system database that can be run optimally. The final result obtained is a multipurpose cadastral web map that facilitates the availability and access of land-related spatial data. The data in the web map contains various facilities, namely data added facilities, data delete facilities, data changing facilities, shape changing facilities and data viewing facilities. To support this facility, the multipurpose cadastral web map uses the Create Read Update and Delete (CRUD) function to the database.
Keywords : Multipurpose Cadastre, Land Administration System, Spatial Database
© Author(s) 2022.  This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

## 1. Pendahuluan
Tanah  merupakan  sumber  daya  yang  terbatas  dan kebutuhan akan tanah semakin intensif karena urbanisasi yang  cepat,  populasi  yang  semakin    meningkat, perkembangan ekonomi, ketahanan pangan, air dan energi, serta  dampak  konflik  dan  bencana  (Blake,  2015).  Untuk mengurangi  konflik  terkait  kepemilikan  dan  penggunaan tanah,  perlu  adanya  pengelolaan  objek  tanah  sebagai solusi  berbagai  permasalahan  pertanahan  melalui  suatu manajemen  pertanahan.  Dalam  konsep  manajemen pertanahan,  lingkup  administrasi  pertanahan  meliputi: pendaftaran tanah (pengamanan dan pengalihan hak atas tanah  dan  sumber  daya  alam);  nilai  tanah  (penilaian  dan perpajakan  tanah  dan  properti);  penggunaan  tanah (perencanaan  dan  pengendalian  penggunaan  lahan  dan sumber  daya  alam); dan pembangunan  tanah (pembangunan  utilitas,  infrastruktur,  dan  perencanaan konstruksi) (Blake, 2015).
Layanan administrasi pertanahan di Indonesia meliputi pendaftaran,  penilaian,  penggunaan,  dan  pembangunan tanah  ditangani  oleh  instansi  yang  berbeda.  Kegiatan administrasi  pertanahan  mengenai  penguasaan  tanah diatur  oleh  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  pasal 19  dan  PP  24/1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan ditangani  oleh  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional untuk melaksanakan pendaftaran dan penerbitan hak atas tanah. Dalam hal penilaian, diperuntukkan untuk kegiatan pemungutan  pajak  atas  bumi  dan  bangunan,  melalui  UU No. 28/2009 tentang  Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah, yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  melalui  dinas pendapatan  daerah  yang  memiliki  kewenangan  untuk melaksanakan  pendataan  dan  jumlah  pemungutan  pajak sesuai  dengan  nilai  tanah.  Untuk  perencanaan  dan pemanfaatan  serta  pengendalian  ruang,  pemerintah daerah melalui dinas penataan ruang memiliki tugas untuk menyusun tata ruang detail yang aman, nyaman, produktif, dan  berkelanjutan,  seperti  yang  diatur  dalam  UU  No. 26/2007  tentang  Penataan  Ruang.  Dalam  kegiatan pembangunan tanah, diatur dalam UU No. 2/2012 tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum.  Kegiatan  pembangunan  tanah  dilakukan  oleh pemerintah daerah. Selain itu, dengan terbitnya UU Nomor 41/2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah melalui dinas pertanian. Sehingga penyimpanan data terkait kegiatan administrasi pertanahan  masih  dilakukan  secara  terpisah  pada dinas/instansi yang berbeda dan belum terpusat pada satu sistem yang terpadu.
Kegiatan  penyimpanan  data  pertanahan  yang  terpisah dapat  mengakibatkan  data  pada  setiap  dinas/instansi berbeda  antar  satu  dengan  yang  lain.  Salah  satu  solusi untuk  mengatasi  masalah  tersebut  dengan  menyediakan infrastruktur  dasar  untuk  menerapkan  kebijakan  terkait pertanahan  dan  strategi  manajemen  pertanahan  untuk
memastikan  keadilan  sosial,  pertumbuhan  ekonomi  dan perlindungan  lingkungan  diperlukan Land Administration System (LAS)  (Williamson,  I.,  Enemark,  S.,  Wallace,  J.,  & Rajabifard,  2010).  Pada  tahun  1996, United  Nations Economic Commission for Europe (UNECE) mendefinisikan bahwa  LAS  sebagai  "proses  penentuan,  pencatatan  dan penyebaran  informasi  tentang  penguasaan,  nilai  dan penggunaan  tanah  ketika  menerapkan  kebijakan pengelolaan  lahan".  Sistem  administrasi  pertanahan merupakan  fondasi  dasar  untuk  pemberdayaan  spasial masyarakat  dan  dianggap  mencakup  pendaftaran  tanah, survei dan pemetaan kadaster, kadaster fiskal, hukum dan multiguna  (UNECE,  1996  dalam  Blake,  2015;  Nugraha  & Santosa, 2022).
Seiring  berkembangnya  teknologi  dan  zaman,  kegiatan administrasi  pertanahan  menuju  ke  arah  modern  dengan berlandaskan  teori  paradigma  manajemen  pertanahan terkait  dengan  kepemilikan,  nilai,  penggunaan,  dan pembangunan  tanah  secara  holistik  dianggap  sebagai fungsi  yang  esensial  dan  ada  di  mana-mana  yang dilakukan oleh masyarakat yang terorganisir (Williamson, I.,  Enemark,  S.,  Wallace,  J.,  &  Rajabifard,  2010).  Kadaster merupakan  alat  yang  sangat  penting  untuk  menunjang seluruh  fungsi  dari  paradigma  manajemen  pertanahan. Kadaster  biasanya  berupa  sistem  informasi  pertanahan berbasis  persil  dan  mutakhir  yang  berisi  catatan kepentingan  atas  tanah  (misalnya  hak  ( right ),  batasan ( restrictions )  dan  tanggung  jawab  ( responsibilities ))  yang biasanya dikelola oleh satu atau lebih instansi pemerintah (Kaufmann & Steudler, 1998).
Seperti yang dikatakan sebelumnya, layanan administrasi  pertanahan  di  Indonesia  masih  berada  di dinas/instansi  yang  berbeda.  Kadaster  legal  seperti penguasaan  tanah,  hak  atas  tanah,  dan  pendaftaran kepemilikan  tanah  dikelola  oleh  Badan  Pertanahan Nasional.  Kadaster  fiskal  seperti  penilaian  tanah  untuk perpajakan dikelola oleh pemerintah daerah melalui dinas pendapatan  daerah.  Untuk  mewujudkan  administrasi pertanahan  modern,  yang  mencakup  keseluruhan  fungsi administrasi  pertanahan,  kadaster  multiguna  dapat menjadi solusi. Kaufmann & Steudler (1998) menjelaskan “ a MultiPurpose Cadastre as a methodically arranged public inventory  of  data  concerning  all  legal  land  objects  in  a certain  country  or  district,  based  on  a  survey  of  their boundaries ”,  y aitu  di  mana  kadaster  multiguna  adalah sebagai  sistem  inventarisasi  data  publik  yang  tersusun secara metodis yang mencakup semua objek legal tanah di suatu wilayah, berdasarkan survei terhadap perbatasannya.  Kadaster  multiguna  merupakan  sistem informasi  pertanahan  dengan  skala  dan  cakupan  yang lebih  luas  dengan  berorientasi  pada  pelayanan data/informasi  pertanahan  pada  berbagai  macam pengguna  seperti  sektor  publik,  sektor  swasta  dan individu (Dale & McLaughlin, 1988).
Kadaster  multiguna  tidak  hanya  mencakup  kegiatan kadaster  legal  ataupun  kadaster  fiskal  saja.  Kadaster
multiguna  mencakup  seluruh  kegiatan  kadaster  legal, kadaster  fiskal,  penatagunaan  tanah  serta  pembangunan tanah.  Terkait  dengan  pembuatan  kadaster  multiguna, data  harus  memiliki  nomor  identifikasi  yang  unik  untuk kepentingan  berbagi  pakai  data  antar  dinas/instansi pertanahan. Sekarang ini, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) digunakan  untuk  nomor  identifikasi  dalam  kegiatan pendaftaran  tanah  (kadaster  legal),  dan  Nomor  Objek Pajak  (NOP)  digunakan  untuk  kegiatan  perpajakan (kadaster fiskal).
Manajemen data pertanahan harus distandarkan untuk memenuhi  kegiatan  berbagi  pakai  antar  dinas/instansi. Land  Administration  Domain  Model (LADM)  merupakan standar  internasional  yang  mengatur  hubungan  pemilik dan  data  spasial  terkait  dengan  RRR  ( Right, Resposibility, Restriction ) hak, tanggung jawab dan batasan (Lemmen et al.,  2015).  LADM  sangat  fleksibel  dan  mencakup  fungsi- fungsi  seperti  mengumpulkan  pengetahuan  internasional terkini,  pembuatan  versi,  integrasi  dokumen  sumber hukum dan geografis, geometri, pengidentifikasi unik dan indikator  kualitas  (Oosterom  &  Lemmen,  2015; Sulistyawati  dkk,  2018).  Salah  satu  tujuan  LADM  adalah untuk  memfasilitasi  pertukaran data antar dinas/instansi dan pemerintah.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  penelitian  mengenai perkembangan kadaster di  Indonesia terfokus pada salah satu  fungsi  administrasi  pertanahan  saja.  Seperti penelitian  Astrisele  &  Santosa  (2019),  Pramudita  (2017) dan Prayoga (2014) mengenai penilaian tanah yaitu pada fungsi administrasi  pertanahan penilaian tanah  (kadaster fiskal).  Kemudian  penelitian  Abinowo  et  al.  (2020),  dan Marryanti & Purbawa (2019) mengenai pendaftaran tanah (kadaster legal). Pembuatan sistem informasi  pertanahan dilakukan  oleh  Mustofa  et  al.  (2018)  dan  Pinuji  (2016) membentuk  sistem  informasi  pertanahan  partisipatif,  di mana  kegiatan  pendaftaran  tanah  terutama  kegiatan pengumpulan  data  dilakukan  oleh  masyarakat.  Pinuji (2016)  membentuk  sistem  informasi  pertanahan  dengan tujuan mewujudkan Kebijakan Satu Peta yang merupakan kebijakan  untuk  mengintegrasikan  data  spasial  dengan menggunakan  satu  sumber  dan  satu  acuan,  namun kegiatan  penelitian  ini  masih  dalam  lingkup  kementerian ATR/BPN dengan kantor pertanahan di setiap daerah.
Sedangkan penelitian mengenai kadaster sudah menuju ke  kadaster  multiguna  yang  dapat  diterapkan  dalam berbagai  tujuan,  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Habib  (2020)  membangun  sistem  informasi  pertanahan kadaster  multiguna  berkelanjutan  untuk  Suriah  pasca- konflik.  Tujuan  utama  penelitian  tersebut  adalah mendeskripsikan  pendekatan  yang  diusulkan  untuk proses rekonstruksi yang berorientasi pada pembangunan kadaster  multiguna  dalam  mendukung  pembangunan berkelanjutan  dengan  teknologi  modern.  Penelitian  lain tentang pembuatan Smart Governance System berdasarkan kadaster  teritorial  multiguna  dan  sistem  informasi geografis  dilakukan  di  Ibu  Kota  Brasil  dengan menganalisis  kesiapan  informasi  geografis,  transparansi,
dan  partisipasi  kolaboratif  di  ibu  kota  Brasil  (Silva  & Fernandes,  2020).  Kemudian  Mika  (2018)  menganalisis masalah-masalah dalam pembentukan kadaster multiguna dan multidimensi di Polandia.
Dalam  konsep  kadaster  modern,  data  kadaster  tidak hanya  digunakan  untuk  kegiatan  perpajakan  ataupun pendaftaran  tanah,  melainkan  dapat  digunakan  untuk berbagai kegiatan seperti perencanaan dan pembangunan kota, infrastruktur dan  lingkungan  dengan  menghadirkan peran serta masyarakat dan organisasi untuk memperoleh keputusan yang tepat (Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, 2010; Aditya dkk., 2021).
Beberapa  permasalahan  terkait  dengan  manajemen data  pertanahan  di  Indonesia.  Seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya, kegiatan administrasi pertanahan di  Indonesia  dikelola  secara  terpisah  oleh  dinas/instansi yang  berbeda.  Setiap  dinas/instansi  mengelola  datanya secara  terpisah.  Berbagi  pakai  data  harus  digalakkan untuk mendukung pengambilan keputusan untuk berbagai macam  kegiatan  terkait  pertanahan.  Oleh  karena  itu standar  dalam  manajemen  data  pertanahan  diperlukan untuk  memberikan  akses  berbagi  pakai  data  dan manajemen  objek  tanah.    Dalam  penelitian  ini  LADM digunakan untuk standar model dalam membangun desain konseptual kadaster multiguna.

## 2. Data dan Metodologi

## 2.2. Data dan Lokasi
Lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Dalam pembentukan Kadaster  Multiguna,  memerlukan  berbagai  data  terkait dengan  bidang  administrasi  pertanahan,  antara  lain  data kadaster  legal,  kadaster  fiskal,  penggunaan  lahan  serta utilitas.  Instansi  pemegang  data  terkait  administrasi pertanahan antara lain Kantor ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional)  Kota  Surakarta, BPPKAD  (Badan  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  Dan Aset Daerah) Kota Surakarta, dan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang)  Kota  Surakarta.  List  jenis data dan instansi pemilik data dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis data dan instansi pemilik
Jenis Data Instansi Kadaster Legal : ATR/BPN Kota Surakarta Kadaster FIskal : BPPKAD Kota Surakarta Penggunaan Lahan : ATR/BPN, DPUPR Kota Surakarta Utilitas : DPUPR Kota Surakarta Sumber: Hasil Penelitian, 2022

## 2.3. Metodologi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  pembuatan desain  kadaster  multiguna.  Kadaster  merupakan  sistem informasi pertanahan berbasis persil yang berisi informasi terkini tentang berbagai kepentingan yang terkait dengan tanah,  seperti  hak  atas  tanah,  batasan-batasan  dan tanggung-jawab yang harus dipenuhi dalam pemilikan dan pengelolaan  tanah.  Persil  merupakan  suatu  bidang  tanah
yang  dimiliki  oleh  perorangan,  badan  hukum,  atau  suku adat,  dan  dapat  juga  merupakan  suatu  lahan  dengan  hak pengelolaan  tertentu,  lahan  dengan  tata  guna  tertentu, atau  wilayah  administrasi  pemerintahan,  dengan  batas- batas  yang  jelas  secara  geometris  dan  akurat  terhadap persil-persil lain di sekitarnya (Parlindungan, 2015).
Untuk mengatur administrasi objek kadaster diperlukan sebuah konsep, maka dirumuskan sebuah konsep kadaster 2014.  Hal  yang  dikaji  yaitu  pada  Kadaster  2014  meliputi lima paket pokok, yaitu: (1) Subyek pemilik, (2) Penentuan, pembatasan  dan  keandalan  informasi  pertanahan  (RRR- Rights,  Restriction  and  Responsibility ),  (3)  Objek teregistrasi  (BA  Unit),  (4)  Unit  spasial  (geometri  bidang tanah),  serta  (5)  Referensi  spasial  ( surveying )  dan penyajian data geospasial pertanahan.
Konsep  Kadaster  2014  yang  diterapkan  dalam  sistem informasi  pertanahan  disajikan  dalam  bentuk  diagram konseptual  berbasis  objek  (UML)  yang  disebut  dengan LADM. Land Administration  Domain Model (LADM) adalah model  konseptual  berstandar  internasional  (ISO,  2012) yang dapat menunjukkan hubungan kelegalan suatu objek kadaster  yang  dinyatakan  dalam  RRR  ( Rights, Restriction and Responsibility ) (FIG, 2014).
Kadaster  Multiguna  merupakan  sistem  informasi kadaster yang digunakan untuk berbagai tujuan. Kadaster multiguna  merupakan  jawaban  ideal  pada  saat  ini, terutama sebagai masukan ( input ) sekaligus tools di dalam perwujudan sistem administrasi pertanahan yang baik dan modern.  Kadaster  multiguna  merupakan  gabungan  dari kadaster  legal  dan  kadaster  fiskal,  yang  memuat  seluruh aspek  mengenai  kadaster,  yang  meliputi  aspek  hukum (hak-hak atas tanah), aspek keuangan (nilai atas tanah dan pajak  atas  tanah)  dan  aspek  lainnya  seperti  perizinan, penggunaan  lahan,  maupun  konsep  pengembangan  lebih lanjut (Dale & McLaughlin, 1988).
Pembentukan  desain  kadaster  multiguna  terkait  erat dengan  basisdata  dimana  tempat  seluruh  data  disimpan. Basisdata merupakan kumpulan data non-redundant yang dapat  digunakan  bersama  ( shared )  oleh  sistem-sistem aplikasi yang  berbeda  dengan  kata lain  basis  data adalah kumpulan  data  ( file ) non-redundant yang  saling  terkait satu sama lainnya (dinyatakan dalam atribut-atribut kunci dari tabel-tabelnya/struktur data dan relasi-relasi) dalam membentuk bangunan informasi yang penting ( enterprise ) (Prahasta, 2001).
Tahap persiapan dan studi literatur merupakan tahapan awal  yang  dilakukan  sebelum  dilaksanakan  kegiatan penelitian.  Dalam  pelaksanaan  penelitian  pembuatan kadaster  multiguna  memerlukan  studi  literatur  yang bersumber  dari  berbagai  bacaan  dan  referensi.  Literatur yang  dipelajari  terkait  dengan  sistem  pertanahan, perkembangan  kadaster  dan  kegunaan  dari  kadaster multiguna.  Studi  literatur  ini  digunakan  sebagai  dasar untuk  mengetahui  cakupan  dan  metode  yang  akan digunakan  sehingga  penelitian  yang  dilakukan  dapat menghasilkan hasil penelitian yang tepat dan efektif.
Tahapan  kedua  yaitu  perencanaan  dan  pengumpulan data  dari  berbagai  instansi  terkait  pertanahan.  Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan identifikasi data (inventarisasi  data)  yang  disesuaikan  dengan  tujuan kadaster multiguna.
Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis  data  hasil  identifikasi.  Analisis  data  yang dilakukan  yaitu  mengenai  standarisasi  data  spasial  yang digunakan  di  Indonesia.  Analisis  dilakukan  pada  data spasial  dan  data  atribut.  Proses  ini  untuk  menyamakan dan  menyatukan  sumber  data  dan  informasi  lain  terkait data agar data dan informasi dapat menjadi satu data yang dapat  digunakan  untuk  pembuatan  kadaster  multiguna. Analisis  ini  bertujuan  agar  data  dapat  digunakan  untuk berbagai  kegiatan  yang  berorientasi  pada  data  terkait dengan pelayanan publik yang berbasis bidang tanah atau data yang terkait  dengan satuan  bidang tanah,  serta data yang dibutuhkan untuk bahan perencanaan pembangunan.
Tahapan  terakhir  adalah  pembuatan  desain  kadaster multiguna. Menurut Muryamto (2003), proses membangun  suatu  model  kadaster  multiguna  yang  baik, terdapat  beberapa tahapan  yang diperlukan  meliputi  tiga kegiatan  dasar,  yaitu  desain  konseptual,  desain  logikal, desain  fisik  dan  implementasinya.  Dalam  penyusunan kadaster  multiguna yang melibatkan banyak entitas data, maka  model  konseptual  yang  dirancang  juga  akan bertambah kompleks.
Perancangan  konseptual  ini  menggunakan  cara pemodelan  hubungan  antar  entitas  atau  sering  disebut dengan Entiti  Relationsip (E-R  Diagram).  Pada  tahap perancangan  konseptual,  dihasilkan  skema  konseptual yang  disusun  menggunakan  diagram  E – R  ( Entity – Relationship )  dan  proses  transaksi  yang  dapat  dilakukan terhadap  sistem  basisdata  (Waljianto,  2000).  Pada  tahap perancangan  logikal,  dilakukan  transformasi  model konseptual yang telah dibuat ke dalam model data sesuai Sistem  Manajemen  Basisdata  (SMBD).  Pada  perancangan fisik,  dilakukan  pendefinisian  spesifikasi  struktur penyimpanan data, format data, dan jalur akses data.
Pada perancangan desain kadaster multiguna, basisdata yang  dibangun  adalah  basisdata  spasial.  Yeung  &  Hall (2007)  menyatakan  bahwa  basisdata  spasial  adalah basisdata yang berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data  terkait  dengan  objek  keruangan.  Penyimpanan basisdata  spasial  menggunakan PostgreSQL ,  pembuatan basisdata  ini  bertujuan  untuk  melakukan  penggabungan antar  data  atribut  dan  data  spasial.  Pembuatan  basisdata ini menggunakan aplikasi PostgreSQL serta menggunakan QGIS untuk menampilkan dan manipulasi data spasial.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Analisis Inventarisasi Data
Inventarisasi  data  spasial  untuk  perancangan  desain kadaster  multiguna  Kecamatan  Serengan,  Kota  Surakarta berdasarkan data yang diperoleh dari setiap instansi dapat dilihat  pada  Tabel  2.    Inventarisasi  data  dibedakan  dari
kegiatan  kadaster  yang  dibagi  menjadi  4  bagian  yaitu kadaster  Legal,  Kadaster  Fiskal,  Penggunaan  Lahan  yang termasuk dari Penatagunaan tanah, dan Utilitas.
Tabel 2. Inventarisasi data kadaster multiguna No Data Instansi Ekstensi Le gal Fis ka l Pe n at ag un aan
Laha n U til it as 1 Data Bidang Tanah ATR/BPN Kota Surakarta *.shp (Polygon) √ √ 3 Data PBB (Pajak Bumi Bangunan) Bumi BPPKAD Kota Surakarta *.tab √ 4 Data PBB Bangunan BPPKAD Kota Surakarta *.tab √ 5 Data Wajib Pajak BPPKAD Kota Surakarta *.xls √ 6 Peta Dasar Kota Surakarta DPUPR Kota Surakarta *.shp (Polygon) √ 7 Jaringan Air Minum DPUPR Kota Surakarta *.shp (line) √ 8 Jaringan listrik DPUPR Kota Surakarta *.shp (line) √ 9 Jaringan Jalan DPUPR Kota Surakarta *.shp (line) √ Sumber : Hasil Penelitian, 2022
a. Kadaster Legal
Data  kadaster  legal  diperoleh  dari  Kantor  ATR/BPN (Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional) Kota  Surakarta.  Detail  data  atribut  dapat  dilihat  pada Tabel  3.  Data  yang  diperoleh  merupakan  data  bidang tanah di Kota Surakarta. Data berupa data spasial dengan ekstensi  *. shp ( Shapefile )  berbentuk Polygon .  Sistem Koordinat yang digunakan menggunakan sistem koordinat TM3 Zona 49.1. Atribut yang terdapat dalam data tersebut antara lain Jenis Hak, Wajib Pajak, Kelurahan, Kecamatan, Penggunaan,  Tata  Ruang,  Ketinggian,  Kemiringan  dan Koordinat.
Tabel 3. Data kadaster legal Data Ekstensi Atribut Bidang Tanah *.shp (Polygon) Jenis  Hak,  Wajib  Pajak, Penggunaan,  Tata  Ruang, Ketinggian, Kemiringan, Koordinat Sumber : Hasil Penelitian, 2022
Jenis  Hak  merupakan  jenis  penguasaan  atas  tanah, dalam data yang diperoleh beberapa jenis hak antara lain Hak Guna Bangunan, Hak Milik, Hak Pakai, Tanah Negara, Wakaf, Persil. Dari data tersebut  masih terdapat data jenis hak yang kosong, hal ini disebabkan jenis kepemilikannya belum  tercatat  atau  belum  didaftarkan  ke  kantor ATR/BPN.  Wajib  Pajak  merupakan  nama  wajib  pajak bidang  tanah,  nama  tersebut  bukan  merupakan  data pemilik  dari  bidang  tanah,  karena  bisa  jadi  data  wajib pajak  berbeda  dengan  data  kepemilikan  bidang  tanah. Atribut  Kelurahan  dan  Kecamatan  merupakan  Kelurahan dan  Kecamatan  di  mana  bidang  tanah  tersebut  terdapat. Penggunaan  merupakan  jenis  penggunaan  bidang  tanah tersebut  di  lapangan.  Atribut  Tata  Ruang  merupakan peruntukan bidang tanah tersebut sesuai dengan penataan ruang  Kota  Surakarta.  Ketinggian  merupakan  ketinggian bidang  tanah  di  atas  permukaan  laut  rata-rata  dalam
satuan  meter.  Kemiringan  merupakan  kemiringan  bidang tanah  dalam  satuan  persen.  Koordinat  merupakan koordinat titik lokasi bidang tanah.
Dari penjabaran data di atas, data kadaster legal masih belum  memiliki  atribut  identifikasi  yang  unik  berupa Primary Key . Di mana seharusnya terdapat atribut primary k ey  pada  data  bidang  tanah  ATR/BPN  yaitu  data  NIB (Nomor  Induk  Bidang),  serta  data Foreign  Key berupa nomor  hak  dan  surat  ukur  untuk  mengakses  data kepemilikan  dan  data  pengukuran.  Data  tersebut  tidak diperoleh karena merupakan data yang bersifat rahasia.
b. Kadaster Fiskal
Data  kadaster  fiskal  diperoleh  dari  BPPKAD  (Badan Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah) Kota Surakarta. Data yang diperoleh ada 3 data antara lain data  spasial  data  PBB  (Pajak  Bumi  Bangunan)  berupa bidang  tanah  dan,  data  PBB  berupa  bangunan  serta  data Wajib  Pajak  berupa spreadsheed yang  dapat  dilihat  pada Tabel 4. Data spasial bidang tanah dan bangunan memiliki ekstensi  *.tab  ( mapinfo )  berbentuk Polygon serta  data tersebut  tidak  memiliki  sistem  koordinat.  Data  bidang tanah memiliki atribut NOP, d_luas. Data bangunan hanya memiliki atribut NOP. Sedangkan, data Wajib pajak berisi data  Subjek  dan  Objek  Pajak,  yang  didalamnya  terdapat atribut  NOP,  Nama  Wajib  Pajak,  Alamat  Wajib  Pajak, Alamat  Objek  Pajak,  Luas  Bumi,  Luas  Bangunan,  NJOP Bumi, dan NJOP Bangunan.
Atribut  NOP  atau  Nomor  Objek  Pajak  merupakan atribut  indeks  yang  unik  dalam  bidang  perpajakan. Sedangkan  yang  dimaksud  Objek  Pajak  merupakan  suatu entitas  bidang  tanah  dan  bangunan  di  atasnya.  Atribut d_luas  merupakan  luas  bidang  tanah  pada  peta.  Nama Wajib  Pajak  merupakan  nama  subjek  pajak  yang bertanggung  jawab  atas  objek  pajak.  Alamat  Wajib  Pajak merupakan  alamat  dari  Wajib  Pajak.  Alamat  Objek  Pajak
merupakan  alamat  lokasi  objek  pajak.  Atribut  luas  bumi merupakan  luas  bidang  tanah  objek  pajak  yang  tertulis. Atribut  luas  bangunan  merupakan  luas  total  bangunan yang  terdapat  di  atas  bidang  tanah.  Atribut  NJOP  Bumi merupakan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  bidang  tanah,  dan Atribut NJOP Bangunan merupakan Nilai Jual Objek Pajak bangunan yang terdapat di atas bidang tanah.
Tabel 4. Data Kadaster Fiskal Data Ekstensi Atribut Peta PBB Bidang Tanah *.tab NOP. D_luas Peta PBB Bangunan *.tab NOP Data Wajib Pajak *.xls NOP,  Nama  Wajib  Pajak  (WP), Alamat_WP,  Alamat_obj_pajak, luas_bumi, luas_bangunan, NJOP_bumi, NJOP_bangunan.
Sumber : Hasil Penelitian, 2022
Dari penjabaran di atas, terdapat 3 entitas yaitu bidang tanah  PBB,  bangunan  PBB,  dan  data  wajib  pajak.  Dimana untuk atribut indeks / primary key bidang tanah pbb dapat diambil  dari  NOP.  Sedangkan  untuk  bangunan  PBB,  NOP tidak dapat dijadikan sebagai atribut  indeks/ primary key , dikarenakan  atribut  tersebut  tidak  unik  untuk  bangunan PBB.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  atribut primary  key identitas bangunan yang harus ditambahkan dalam entitas bangunan.  Hal  ini  berpengaruh  juga  pada  luas  bangunan dan  NJOP  Bangunan  yang  tidak  dapat  langsung disinkronkan  dengan  entitas  bangunan  pbb.  Entitas  yang ke tiga adalah wajib pajak yang didalamnya tidak terdapat atribut  indeks, seharusnya terdapat atribut  indeks NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk setiap wajib pajak, akan tetapi data tidak diperoleh karena kerahasiaan data.
c. Penggunaan Lahan
Data  terkait  dengan Land  Use (Penggunaan  Lahan) diperoleh  dari  2  data  yaitu  data  bidang  tanah  ATR/BPN dengan  atribut  tata  ruang  dan  data  Peta  Dasar  Kota Surakarta  dari  DPUPR  (Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang)  Kota  Surakarta.  Data  Peta  Dasar  Kota Surakarta  yang  diperoleh  merupakan  data geodatabase QuantumGIS dengan format *. gdz yang  dapat  dilihat  pada Tabel 5. Peta Dasar Kota Surakarta memiliki atribut tema, jenis,  kegiatan,  toponimi,  dan  sumber.  Atribut  tema merupakan  tema  tata  ruang,  yang  terdapat  kelas  Area Terbuka,  Bangunan,  Hutan,  Perairan,  Persampahan, Pertanian dan Peternakan serta Transportasi.
Atribut  Jenis  merupakan  jenis  tata  ruang  yang merupakan penjabaran dari atribut tema, dimana terdapat kelas  Kebun  Binatang,  Lapangan  Olahraga,  Makam,  Pulau Jalan,  dan  Taman,  Tanah  Kosong  dan  Tegalan  sebagai penjabaran  dari  kelas  Area  Terbuka,  Kelas  Fasilitas Kesehatan,  Fasilitas  Olahraga,  Fasilitas  Pendidikan, Fasilitas  Peribadatan,  Gardu  Induk,  Industri,  Pariwisata dan  Hiburan,  Perdagangan  dan  Jasa,  Perkantoran Pemerintahan,  Permukiman,  Pertahanan  dan  Keamanan
merupakan  penjabaran  dari  kelas  Bangunan,  Hutan  Kota dan  Taman  merupakan  penjabaran  dari  Kelas  Hutan, Sungai merupakan penjabaran dari kelas Perairan, Tempat Pembuangan  Akhir dan IPAL merupakan penjabaran  dari Persampahan,  Sawah  Irigasi,  Sawah  Setengah  Teknis  dan Sawah  Tadah  Hujan  merupakan  penjabaran  dari  Kelas Pertanian  dan  Peternakan,  dan  Badan  Jalan  merupakan penjabaran  dari  kelas  Transportasi.  Atribut  kegiatan merupakan  atribut  penjabaran  dari  atribut  tema  dengan Kelas bangunan, merupakan peruntukan bangunan terbut. Didalamnya  terdapat  kelas  Masjid,  Gereja,  Hotel,  Kantor Polisi,  Pasar  Modern,  dll.  Atribut  Toponimi  merupakan nama  lokasi  atau  penamaan  suatu  penggunaan  lahan seperti  Universitas  Sebelas  Maret,  Rumah  Sakit  Dr.Oen, Bank BRI, dll. Atribut Sumber merupakan keterangan dari metode dari pengambilan tiap data.
Tabel 5. Data Penggunaan Lahan Data Ekstensi Atribut ATR/BPN Kota Surakarta Bidang  Tanah *.shp (Polygon) Jenis Hak, Wajib Pajak, Penggunaan Lahan, Tata Ruang, Ketinggian, Kemiringan, Koordinat DPUPR Kota Surakarta Peta Dasar Kota Surakarta *.gdz Tema, jenis, kegiatan, toponimi, sumber Sumber : Hasil Penelitian, 2022
Perbedaan  data  penggunaan  lahan  dari  ATR/BPN  dan DPUPR pada aspek spasialnya, pada data ATR/BPN satuan spasial terkecil adalah area bidang tanah, sedangkan pada DPUPR  adalah  zona  atau  kawasan  yang  didalamnya  bisa terdapat beberapa bidang tanah ATR/BPN. Selain itu, ada beberapa  atribut  yang  memiliki  kelas  yang  mirip  yaitu kelas  dalam  atribut  tata  ruang  ATR/BPN  mirip  dengan atribut Jenis pada DPUPR. Serta atribut penggunaan pada data  bidang  Tanah  ATR/BPN  mirip  dengan  atribut kegiatan pada data peta dasar Kota Surakarta DPUPR.
Hal  ini  sepertinya  harus  disepakati  dengan  aturan penamaan terkait penggunaan lahan agar ketika dilakukan penggabungan  atau  sinkronisasi,  data  dapat  menyatu dengan  data  pertanahan  lain  sehingga  informasi  menjadi lebih  kompleks  dan  dapat  digunakan  untuk  berbagai kegiatan sesuai tujuan kadaster multiguna.
Data  penggunaan  lahan  di  ATR/BPN  berbasis  pada bidang tanah dan memiliki kelas atribut yang lebih banyak dari  pada  data  penggunaan  lahan  di  DPUPR,  sedangkan data di DPUPR penggunaan lahan berbasis area atau zona.
d. Utilitas
Data  utilitas  yang  diperoleh  ada  3  data  yaitu  data Jaringan  jalan,  Jaringan  air  minum  dan  jaringan  listrik dapat dilihat pada Tabel 6. Ketiga data tersebut diperoleh dari  DPUPR  kota  Surakarta.  Ketiganya  merupakan  data spasial berbentuk polyline (garis). Jaringan Jalan memiliki atribut  Nama  Ruas,  Tahun  Data,  Status,  Fungsi  ,  kode infrastruktur, kecamatan, Desa Kelurahan, ruas awal, ruas akhir,  kode  patok,  Kondisi  Baik,  Kondisi  Sedang,  Kondisi
Ringan,  Kondisi  Rusak,  Kondisi  mantap,  Kondisi  Tidak Mantap,  LHRT  (Lalu  Lintas  Harian  Rerata  Tahunan), Volume  Capacity  Ratio ,  Persentase  Aspal,  Tahun Penanganan  Terakhir,  Jenis  Penanganan,  Nomor  Ruas. Jaringan Air Minum didalamnya terdapat atribut jenis pipa dan kode handle. Jaringan Listrik terdapat kode handle.
Tabel 6. Tabel Data Utilitas Data Ekstensi Atribut Jaringan  Air Minum *.shp (line) Jenis_pipa, handle Jaringan listrik *.shp (line) Handle Data  Jaringan Jalan *.shp (line) Nama_ruas, tahun_data, status, fungsi, kode_infrastruktur, provinsi, kab_kota, kecamatan.
Sumber : Hasil Penelitian, 2022
Dari setiap atribut data utilitas dapat diperoleh atribut identitas primary key pada setiap data dimana atribut kode infrastruktur  untuk primary  key Jaringan  Jalan,  kode handle untuk primary key jaringan Air minum dan Jaringan Listrik.

## 3.2. Analisis data
Analisis data ini bertujuan untuk mengondisikan setiap data  dari  setiap  instansi  terikat  sehingga  dapat disinkronkan dari satu data dengan data yang lain. Hal ini bertujuan  agar  memudahkan  dalam  pembuatan  model basisdata  yang  akan  dibuat  dalam  sistem  kadaster multiguna.
Gambar  1. Tumpang susun data bidang tanah ATR/BPN (biru) dengan data bidang tanah PBB (hijau), objek A adalah objek yang sama. (Sumber data: Kantor ATR/BPN Kota Surakarta dan DPPKAD Kota Surakarta)
A A
Gambar  2. Tumpang susun data bidang tanah ATR/BPN (biru) dengan data bidang tanah PBB (hijau) setelah penyesuaian, objek A adalah objek yang sama (Sumber data: Kantor ATR/BPN Kota Surakarta dan DPPKAD Kota Surakarta)
Dari  inventarisasi  data,  diperoleh  ada  3  data  spasial bidang  tanah  yang  berbentuk polygon ,  yaitu  data  Bidang Tanah  dari  ATR/BPN,  Peta  PBB  Bumi  dari  BPPKAD,  dan Peta Dasar Kota Surakarta dari DPUPR. Satuan bidang dari ketiga  data  tersebut  memiliki  perbedaan.  Data  dari ATR/BPN  merupakan  satuan  persil  bidang  tanah kepemilikan secara legal yang tercatat di Kantor ATR/BPN. Bidang tanah dari BPPKAD merupakan satuan objek pajak. Pada  Peta  Dasar  Kota  Surakarta  memiliki  satuan  objek terkecil  berupa  Kawasan  atau  zona  yang  dapat  dilihat pada Gambar  3.
Perbedaan  data  pada  data  BPPKAD  dengan  data ATR/BPN  dapat  dilihat  pada  Gambar    1.  Tumpang  susun data  bidang  tanah  ATR/BPN  (biru)  dengan  data  bidang tanah  PBB  (hijau) ,  objek  A  adalah  objek  yang  sama. (Sumber  data:  Kantor  ATR/BPN  Kota  Surakarta  dan DPPKAD  Kota  Surakarta) .  Dari  gambar  tersebut  dapat dilihat  adanya  perbedaan  jarak  untuk  objek  yang  sama kurang lebih sejauh 411 meter, yang dalam tampilan citra, data  yang  paling  mendekati  adalah  data  bidang  tanah ATR/BPN.  Setelah  dilakukan  pergeseran  bidang  objek pajak  sejauh  411  meter  (Gambar    2)  ,  terdapat  beberapa perbedaan  bentuk  dan  jumlah  bidang  pada  lokasi  yang sama, dimana 1 objek pajak terdapat 2 persil bidang tanah dari ATRBPN dan 2 objek pajak tumpang susun dengan 1 persil bidang tanah. Hal ini dikarenakan dalam keadaan di lapangan  bidang  tanah  ATR/BPN  terdapat  banyak  objek
pajak  BPPKAD  karena  pemilik  menyewakan  tanahnya kepada banyak penyewa sehingga objek pajak dipisahkan berdasarkan  jumlah  penyewa.  Persil  PBB  juga  terkadang terdapat  banyak  persil  ATR/BPN  yang  mana  persil tersebut  sudah  dipecah  sebagaimana  mestinya  tetapi belum dilaporkan ke BPPKAD.
Pada  Peta  Dasar  Kota  Surakarta  memiliki  perbedaan dengan data bidang tanah ATR/BPN, yang mana batas dari polygon pada  peta  dasar  kota  Surakarta  dengan  data bidang tanah ATR/BPN, dapat dilihat pada Gambar  4. Hal ini  dikarenakan  perbedaan  cara  pengambilan  data.  Peta dasar  kota  Surakarta  merupakan  data  interpretasi  citra Pleiades tahun  2016,  sedangkan  data  bidang  tanah ATR/BPN  merupakan  hasil  pengukuran  langsung  di lapangan.  Selain  itu,  data  atribut  pada  peta  dasar  kota Surakarta  dengan  data  bidang  tanah  ATR/BPN  memiliki kemiripan pada atribut jenis dan kegiatan pada peta dasar kota  Surakarta  dengan  tata  ruang  dan  penggunaan  data bidang  tanah.  Hal  ini  dapat  diselesaikan  dengan pengelompokan  data  yang  mirip  atau  dengan  integrasi kelas pada atribut.
Untuk  mencapai  kadaster  multiguna,  objek  bidang tanah  seharusnya  sama  pada  setiap  instansi,  tetapi  pada kenyataannya  data  objek  bidang  tanah  pada  setiap instansi  masih  memiliki  perbedaan.  Perbedaan  ini terjadi karena  proses  pengambilan  data  yang  berbeda  serta pencatatan  objek  yang  berbeda.  Beberapa  cara  untuk
A
identifikasi  objek  bidang  tanah,  dengan  melakukan pendefinisian  objek  secara  bersamaan  oleh  seluruh instansi  sehingga  hanya  satu  data  saja  yang  digunakan untuk  seluruh  instansi  atau  dengan  melakukan penghubungan  antar  objek  bidang  tanah  pada  setiap instansi sehingga objek bidang tanah antar instansi dapat
berhubungan.  Pada  penelitian  ini,  untuk  menyatukan setiap  data  objek  bidang  tanah  dari  setiap  instansi menggunakan data penghubung objek bidang tanah antar instansi, karena untuk melakukan pendefinisian satu objek tidak  dimungkinkan  dilakukan  karena  memakan  waktu yang lama.
Gambar  3. Peta Dasar Kota Surakarta, Kecamatan Serengan (Sumber data : DPUPR Kota Surakarta)
Gambar  4. Tumpang susun peta dasar Kota Surakarta dengan bidang tanah ATR/BPN (Sumber data: Kantor ATR/BPN Kota Surakarta dan DPUPR Kota Surakarta)

## 3.3. Pembangunan Basisdata Kadaster Multiguna
Dari  data  yang  telah  diperoleh,  masih  terdapat kekurangan data karena terkendala dari ketersediaan data. Pada  tahapan  pemodelan  basisdata  akan  dibentuk  basis data  yang  sekiranya  optimal  untuk  mendukung  tujuan kadaster  multiguna.  Kekurangan  data  dalam  basis  data akan  diisi  dengan  data dummy yang  akan  dimodelkan mendekati dengan data yang seharusnya.
Tahap  pertama  dalam  pembangunan  basisdata  yaitu model data konseptual. Pembuatan model data konseptual dilakukan  dengan  menggunakan  diagram  ER  yang meliputi  penentuan  entitas,  hubungan  antar  entitas, derajat  hubungan  dan  jenis  partisipasi  hubungan  antar entitas.  Hubungan  antara  entitas  digambarkan  dengan diagram ER pada Gambar  5.
Gambar  5. ER Diagram Konseptual Sistem Kadaster Multiguna ( Hasil Penelitian, 2022) Entitas  Bidang  Tanah  ATR/BPN  memiliki  hubungan dengan  PBB  Bidang  Tanah  banyak  ke  banyak, menunjukkan  tidak  ada  kewajiban  di  dua  sisi  hubungan tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  kenyataan  yaitu  Bidang Tanah ATR/BPN bisa terdapat banyak PBB Bidang Tanah karena  pemilik  menyewakan  tanahnya  kepada  banyak penyewa.  PBB  Bidang  Tanah  juga  bisa  terdapat  banyak Bidang  Tanah  ATR/BPN  yang  menunjukkan  persil tersebut  sudah  dipecah  sebagaimana  mestinya  tetapi belum  dilaporkan  ke  dinas  perpajakan  terkait.  Bidang Tanah ATR/BPN juga memiliki hubungan dengan Jaringan Air Minum, hubungan banyak ke banyak dan wajib di  sisi Jaringan  Air  Minum.  Di  kenyataan  1  bidang  tanah  bisa terdapat  lebih  dari  1  saluran  jaringan  air  minum, sedangkan  untuk  jaringan  air  minum  harus  memiliki bidang tanah karena terkait dengan  pelanggan air minum harus  memiliki  tempat  meteran  pelanggan  pada  bidang tanah.
Hubungan  entitas  penggunaan  lahan  dengan  bidang tanah  ATR/BPN  yaitu  banyak  ke  banyak,  dengan hubungan wajib pada sisi Bidang Tanah ATR/BPN. Bidang tanah ATR/BPN harus memiliki penggunaan lahan, tetapi penggunaan  lahan  bisa  saja  tidak  terdapat  bidang  tanah ATR/BPN  karena  penggunaan  lahan  berupa  tubuh  air. Entitas  penggunaan  lahan  juga  berhubungan  dengan Jaringan jalan yang memiliki hubungan banyak ke banyak, dengan hubungan wajib di sisi jaringan jalan. Karena jalan harus terdapat pada penggunaan lahan.
Entitas  PBB  Bidang  tanah  berhubungan  dengan  wajib pajak,  dengan hubungan  satu  ke banyak,  satu  pada  wajib pajak  dan  banyak  pada  PBB  bidang  tanah  serta  wajib  di sisi  PBB  bidang  tanah.  Hubungan  tersebut  karena  PBB Bidang tanah harus berhubungan dengan satu wajib pajak. PBB  Bidang  Tanah  juga  berhubungan  dengan  PBB bangunan dimana hubungan satu ke banyak, dan wajib di sisi  PBB  Bangunan.  Hal  ini  dikarenakan  satu  bangunan harus berdiri di  bidang tanah  dan satu  bidang  tanah  bisa berdiri  lebih  dari  satu  bangunan.    PBB  Bangunan  juga memiliki  hubungan  jaringan  listrik,  yang  hubungannya banyak  ke  banyak,  wajib  di  sisi  jaringan  listrik.  Hal  ini berhubungan dengan satu bangunan bisa tidak terhubung dengan jaringan listrik.
Untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lain, suatu entitas harus memiliki atribut indeks yang unik pada setiap  data,  yaitu Primary Key ,  untuk  menjadi  identitas data  pada  setiap  entitas.  Pada  data  yang  diperoleh sebelumnya. Data bidang tanah ATR/BPN, PBB Bangunan, Penggunaan  Lahan  dan  Wajib  Pajak  belum  memiliki Primary Key . Oleh karena itu ditambahkan atribut Primary Key pada  setiap  entitas  yaitu,  NIB  (Nomor  Induk  Bidang) pada Bidang tanah ATR/BPN, id bangunan pada data PBB bangunan, id penggunaan lahan untuk penggunaan lahan, dan  id_wp  untuk  data  Wajib  Pajak.  Untuk  entitas  PBB Bidang  tanah,  Jaringan  Jalan,  jaringan  air  minum,  dan jaringan listrik sudah memiliki Primary Key . Model konseptual tersebut kemudian kan
ditransformasikan  ke  dalam  model  logika  sesuai  dengan
struktur data relasional sehingga akan diperoleh susunan tabel  entitas  yang  telah  memenuhi  kaidah  tabel  normal penuh  ( fully normalize table )  dan  terbatas  sehingga  tidak ada  data  rangkap  dan  ganda.  Dalam  mencapai  tujuan tersebut  maka  tabel  yang  akan  di  bentuk  harus
memperhatikan derajat dan jenis partisipasi dalam model konseptual yang telah di bentuk sebelumnya.
Pembentukan  tabel  dengan  hubungannya  dapat  dilihat pada Gambar 6. Setiap entitas harus memiliki suatu atribut kunci  yaitu Pimary  Key untuk  setiap  tabel  entitas  yang dibentuk.
Gambar  6. ER Diagram Sistem Kadaster Multiguna (Hasil Penelitian, 2022)
Tabel  yang  akan  dibentuk  dalam  basisdata  kadaster multiguna  ini  mencakup  8  tabel,  setiap  tabel  memiliki  1 atribut  kunci Primary  kay pada  setiap  tabelnya.  Untuk hubungan  antara  tabel  1  dengan  yang  lain  dapat  dilihat pada  Gambar    5,  maupun  Gambar    6.  Berikut  kerangka tabel dari setiap tabel yang dibentuk:
a. bd_tnh_bpn  ( nib (PK),  jns_hak,  wp,  penggunaan, tata_ruang, ketinggian, kemiringan, bpn_geom)
b. bd_tnh_pbb  ( nop (PK),  d_luas,  almt_obj_pjk, luas_bumi, njop_bumi, pbb_geom)
c. bgn_pbb  ( id_bgn (PK), nop  (FK), almt_obj_pjk, luas_bgn, njop_bgn, bgn_geom)
d. wp ( id_wp (PK), nop (FK), nama_wp, almt_wp)
e. pl ( id_pl , tema, jenis, kegiatan, toponimi, pl_geom) f. jar_jln  ( kode_inf ,  nama_ruas, thn_data,  status, fungsi, prov, kab_kot, kec, kel, jln_geom)
g. jar_air ( handle , jns_pipa, pdam_geom )
h. jar_listrik ( handle, listrik_geom)
Dalam  setiap  tabel  memiliki  atribut Primary  Key yang bercetak  tebal  atribut  identitas  setiap  data,  dan Foreign Key yang bercetak miring sebagai atribut  untuk mengikat pada  tabel  luar  yang  membuat  setiap  data  saling berhubungan.
3.4. Sistem Kadaster Multiguna
Penelitian  ini  menghasilkan web  map kadaster multiguna di kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Dengan mengimplementasikan  model  konseptual  yang  telah
dibuat.  Sistem  informasi  yang  dibuat  menyajikan  data spasial seperti Bidang Tanah ATR/BPN, Bidang Tanah PBB, Penggunaan  Lahan,  dan  Bangunan  PBB.  Data  tersebut disinkronkan  dengan  data  atribut  melekat  serta  yang berhubungan  dengan  data  spasial.  Sistem  kadaster multiguna  yang  dihasilkan  berupa  web  map  yang  dapat menampilkan  dan  memanggil  data  spasial.  Untuk menampilkan  data  spasial  tersebut  menggunakan library Leaflet.js  yang  menggunakan  bahasa  pemrograman javascript .  Data  spasial  disimpan  dalam  basis  data PostgreSQL dan  dipanggil  dalam  format GeoJson sehingga dapat memudahkan dalam penampilan di web map.
Gambar  7. Use Case Diagram Sistem Kadaster Multiguna (Hasil Penelitian, 2022)
Untuk  memenuhi  kebutuhan  pengguna  dalam  berbagi pakai data serta memenuhi tujuan paradigma pertanahan, sistem  kadaster  multiguna  harus  memiliki  berbagai macam  aktivitas  pendukung  seperti  yang  dapat  dilihat pada  Gambar    7.  Aktivitas  yang  disediakan  dalam  sistem kadaster yang dibentuk antara lain aktivitas untuk tambah
data, aktivitas edit data, aktivitas hapus data dan aktivitas baca  data.  Aktivitas  tambah  data  berguna  untuk menambah  data  ke  dalam  sistem  kadaster  multiguna. Pengguna  dapat  melakukan  input  data  dengan menggambar  data  pada  layer  web  map  kemudian  dapat memasukkan  data  atribut.  Aktivitas  pembaharuan  data
memungkinkan  pengguna  mengubah  bentuk  spasial melalui  tampilan  web  map  serta  mengubah  data  atribut yang terhubung dalam data spasial yang dipilih. Aktivitas penambahan dan pembaharuan data ini didukung dengan fungsi Draw pada ekstensi pada library Leaflet . js pada data spasial.  Untuk  menggambarkan  aktivitas  dalam  web  Map dapat dilihat dalam Gambar  8. Diagram Aktivitas Tambah Data (Hasil Penelitian, 2022) , Gambar  9. Diagram Aktivitas Hapus Data (Hasil Penelitian, 2022) , Gambar  10. Diagram
Aktivitas  Ubah  Data (Hasil Penelitian, 2022) ,  Gambar    11. Diagram  Aktivitas  Ubah  Bentuk (Hasil  Penelitian,  2022) dan  Gambar    12.  Diagram  Aktivitas  Lihat  Data (Hasil Penelitian, 2022) .
Dengan  adanya  sistem  yang  menerapkan  kadaster multiguna  ini  diharapkan  dapat  menyampaikan  berbagai macam data terkait dengan bidang tanah yang berasal dari instansi  penghasil  data  sehingga  sumber  data  yang digunakan oleh berbagai instansi berasal dari satu sumber.
Gambar  8. Diagram Aktivitas Tambah Data (Hasil Penelitian,
2022) Gambar  9. Diagram Aktivitas Hapus Data (Hasil Penelitian, 2022)
Gambar  10. Diagram Aktivitas Ubah Data (Hasil Penelitian, 2022) Gambar  11. Diagram Aktivitas Ubah Bentuk (Hasil Penelitian, 2022)

## Gambar  12. Diagram Aktivitas Lihat Data (Hasil Penelitian, 2022)
3.5. Antar Muka Sistem Kadaster Multiguna
a. Halaman Muka
Halaman  muka  pada  web  map  kadaster  multiguna digunakan untuk menampilkan data yang terdapat  dalam web map. Tampilan data yang dapat dilihat adalah Bidang tanah  ATR/BPN,  PBB  Bidang  Tanah,  Bangunan  PBB, Jaringan  Jalan,  Jaringan  Air  Minum,  Jaringan  Listrik,  dan Penggunaan Lahan. Pengguna tidak perlu melakukan login untuk  dapat  melihat  data  tersebut.  Data  dapat  dilihat
dengan  memilih  lokasi  Kecamatan,  Kelurahan  dan  Blok untuk menyeleksi data PBB Bidang Tanah, Bangunan PBB dan  Bidang  Tanah  ATR/BPN.  Pengguna  dapat  melihat detail  data  atribut  setiap  data  yang  ditampilkan  dalam tampilan  web  map  pada  Gambar    13. Basemap default dalam  web  map  kadaster  multiguna  menggunakan basemap Google Satellite. Selain  itu,  pengguna  dapat memilih basemap OpenStreetMap dan Google Raster .
Gambar  13. Halaman Muka Sistem Kadaster Multiguna Basemap Google Satellite
Selain  dapat  menampilkan  data  dalam  bentuk  peta, pengguna  dapat  juga  melihat  detail  atribut  pada  bagian
bawah tampilan peta. Pengguna dapat melihat detail data dengan menggunakan tombol informasi. Tombol informasi
berguna  untuk  melihat  detail  data  pada  tampilan  peta dengan  memilih  salah  satu  objek  pada  pada  peta.  Pada detail  atribut  juga  memiliki  tombol  aksi,  di  mana  tombol aksi  digunakan  untuk  menghidupkan  dan  mematikan tampilan data pada tampilan peta.
b. Fasilitas Login
Fasilitas login digunakan  untuk  membedakan  level pengguna.  Ada  2  jenis  pengguna  terdaftar  dan  pengguna tidak terdaftar. Pengguna terdaftar dibedakan lagi menjadi 3  kelas  pengguna  sesuai  dengan  instansi  sumber  data yaitu  ATR/BPN,  BPPKAD,  dan  DPUPR.  Pengguna  tidak terdaftar hanya memiliki akses untuk melihat data. Setiap pengguna  terdaftar  memiliki  akses  untuk  melakukan
tambah  data,  dan  edit  data,  di  mana  dalam  edit  data terdapat fasilitas ubah bentuk, ubah data, hapus data dan fasilitas  memotong  pada  tampilan  peta.  Pengguna terdaftar hanya  bisa  melakukan fasilitas edit dan tambah data  yang  sesuai  dengan  kelas  instansi  yang  sesuai. Misalnya pengguna terdaftar pada instansi BPPKAD hanya bisa melakukan edit data pada  data yang  bersumber dari BPPKAD.  Fasilitas  seperti  tambah  data,  edit  data  hanya bisa  digunakan  setelah  pengguna  terdaftar  melakukan login dengan  setiap  pengguna  yang  dapat  dilihat  pada Gambar    15  yang  sebelumnya  harus  melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi form seperti pada Gambar 14.
Gambar  14. Tampilan Login
Gambar  15. Tampilan Home Setelah Login Basemap Google Satellite
c. Fasilitas tambah data
Fasilitas Penambahan data bertujuan untuk menambah data berupa data geometri pada tampilan peta. Data yang bisa  ditambahkan  melalui  menu  ini  adalah  data  Bidang tanah  ATR/BPN,  PBB  Bidang  Tanah,  dan  Bangunan  PBB. Pengguna  dapat  melakukan  digitasi  secara  manual  untuk
membuat  data  tersebut.  Ketika  pengguna  selesai melakukan  digitasi  pada  tampilan  peta,  muncul form dimana  pengguna  memilih  tabel  data  akan  tersimpan seperti  pada  Gambar    16.  Fasilitas  tambah  data  ini bertujuan membuat data geometri dengan atribut kosong.
Gambar  16. Tampilan Tambah Data Basemap Google Satellite
d. Fasilitas Edit Data
Fasilitas  Edit  data  di  dalamnya  terdapat  ada  4  menu, menu  potong, ubah  bentuk, ubah  data  (Gambar   17),  dan hapus  data  (Gambar    18).  Menu  potong  bertujuan  untuk memotong objek geometri menjadi 2 objek geometri yang memiliki atribut yang sama. Menu ubah bentuk bertujuan
untuk mengubah bentuk geometri dari suatu objek dengan memindahkan vertex yang  terdapat  pada  objek  geometri yang  dipilih.  Menu  ubah  data  bertujuan  untuk  mengubah atribut  dalam  objek  geometri  yang  dipilih.  Menu  hapus yaitu menu untuk menghapus objek geometri dipilih.
Gambar  17. Tampilan Ubah Data Basemap Google Satellite
Gambar  18. Tampilan Hapus Data Basemap Google Satellite

## 3.6. Permasalahan pembuatan model Kadaster Multiguna
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  pembuatan  model kadaster  multiguna  adalah  dalam  mengimplementasikan
model  konseptual  di  mana  data  yang  telah  disusun  akan menjadi  suatu  sistem  informasi.  Hal  ini  disebabkan penggunaan identitas persil tanah yang tidak sama dalam satu instansi dengan instansi lain. Sebagai contoh identitas
persil  dalam  PBB  Bidang  Tanah  menggunakan  NOP sedangkan  pada  Bidang  Tanah  ATR/BPN  menggunakan NIB.  Kemudian  pada  Bidang  Tanah  ATR/BPN  ada beberapa  objek  bidang  tanah  yang  belum  memiliki  NIB karena  datanya  belum  pernah  didaftarkan.  Dalam  hal  ini identifikasi  bidang  dan  sinkron  data  diperlukan  untuk pencocokan  identitas  masing-masing  persil  yang  dimiliki oleh setiap instansi sehingga data dari setiap instansi bida terhubung.
Demikian juga dengan masih ada beberapa bidang yang tidak  Tumpang  susun  dengan  baik  antara  data  setiap instansi  sehingga  sulit  untuk  melakukan  identifikasi. Seperti contohnya pada PBB Bidang Tanah dengan Bidang Tanah ATR/BPN dimana batas vertex yang tidak sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem koordinat dan  metode  pengambilan  data  dari  kedua  data  tersebut. Selain itu untuk detail persil jumlah persil pada setiap data berbeda  sehingga  untuk  melakukan  hubungan  entitas pada  PBB  Bidang  Tanah  dengan  Bidang  Tanah  ATR/BPN memiliki hubungan banyak ke banyak.
Selain  itu,  ada  juga  atribut  yang  memiliki  kesamaan kelas  pada  data  Bidang  Tanah  ATR/BPN  dengan  Peta Dasar Kota Surakarta dari DPUPR Kota Surakarta. Dimana atribut  jenis  pada  Peta  Dasar  Kota  Surakarta  dengan atribut  tata  ruang  pada  Bidang  Tanah  ATR/BPN  serta kegiatan  pada  Peta  Dasar  Kota  Surakarta  dengan penggunaan  pada  Bidang  Tanah  ATR/BPN.  Hal  ini  dapat menyebabkan  keambiguan  data  antar  instansi,  sehingga diperlukan  pengelasan  ulang  atau  penyelarasan  standar pengelasan  antar  atribut.  Penyelarasan  standar  ini  dapat mengurangi  proses  pengambilan  data  atribut  bila  tujuan atau  maksud  dari  pengelasan  pada  kedua  data  tersebut sama.
Dalam  pembentukan  sistem  tersebut  masih  terdapat kekurangan  data  karena  terkait  dengan  keamanan  data seperti  terkait  dengan  Dokumen  Kepemilikan,  Identitas Pemilik dll. Sehingga data yang digunakan terkait dengan tersebut  menggunakan  data Dummy .  Hal  terkait  dengan penyimpanan  data  dalam  sistem  kadaster  multiguna, sebaiknya  disimpan  di  instansi  terkait  penyediaan  data dan  pengumpul  data  yang  terhubung  dengan  setiap instansi terkait. Sehingga keamanan dan update data dapat berlangsung dengan baik.

## 4. Kesimpulan
Dari  pembentukan  data  masih  perlu  penyelarasan untuk  menuju  kadaster  multiguna  dimana  masih  ada perbedaan penamaan atribut dan sistem koordinat dalam setiap  instansi  sehingga  diperlukan  penyelarasan  sistem koordinat atau menggunakan sistem koordinat yang dapat ditransformasikan  ke  satu  sistem  koordinat  ke  sistem koordinat  yang  lain  serta  membuat  standar  pengelasan pada  atribut  yang  sama.  Perbedaan  ini  dapat menyebabkan  adanya  objek  bidang  tanah  antar  instansi menjadi ambigu  dalam  satu  instansi dengan instansi lain. Penyebab ambiguitas objek bidang tanah disebabkan juga
oleh metode pengambilan data spasial persil bidang tanah dari  satu  instansi  dengan  instansi  lain  yang  berbeda.  Hal ini, terkait dengan ketelitian metode yang digunakan saat pengambilan  data  dan  pendefinisian  batas  antar  objek yang  berbeda.  Untuk  menanggulangi  permasalahan tersebut  data  terkait  dengan  objek  spasial  bidang  tanah sebaiknya  bersumber  dari  satu  data  yang  memiliki ketelitian data yang paling tinggi. Dengan adanya kadaster multiguna  ini  diharapkan  satu  data  bidang  tanah  dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.
Perlu  adanya  satuan  tugas  atau  badan  dalam pemerintahan daerah yang bertugas untuk mengelola dan menyimpan  data  terkait  dengan  kadaster  multiguna. Badan  ini  dapat  berupa  badan  independen  dari  instansi terkait  atau  gabungan  dari  berbagai  instansi  yang bertujuan  untuk  melakukan  kontrol  kualitas  data  antar instansi. Dengan adanya satuan tugas tersebut data terkait dengan  kadaster  akan  terpelihara  dengan  baik  sehingga permasalahan  terkait  dengan  penggunaan  data  atau pengadaan  data  dan  berbagai  pakai  data  setiap  instansi dapat dilakukan dengan optimal.
Untuk  menuju  sistem  kadaster  multiguna  yang  ideal. Diperlukan  banyak  data  yang  akurat  untuk  menunjang tujuan  kadaster  multiguna.  Dikarenakan  banyaknya  data dan  jenis  data  yang  terhimpun  dalam  sistem  kadaster multiguna diperlukan standar penamaan atau pengelasan atribut  sehingga  tidak  ada  salah  persepsi  dalam pembacaan  data  antar  instansi  dikarenakan  penamaan data  dari  setiap  instansi  berbeda.  Selain  itu,  data  yang dimiliki  sekarang  masih  belum  terhubung  dengan  baik, perlu dilakukan sinkronasasi data antar instansi agar data dapat  digunakan  secara  optimal  untuk  sistem  kadaster multiguna.

## 5. Pernyataan Konflik Kepentingan
Penulis  menyatakan  tidak  ada  konflik  kepentingan dalam  artikel  ini  ( The  authors  declare  no  competing interest ).

## 6. Referensi
Abinowo, A., Suyudi, B., & Wahyuni, W. (2020). Design and Development of Integration of Physical and Juridical Data Application in Complete Systematic Land Registration Activities. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 5 (3), 60 – 67. https://doi.org/10.31292/jb.v5i3.392
Aditya, T., Santosa, P. B., Yulaikhah, Y., Widjayanti, N.,
Atunggal, D. & Sulistyawati, M. N. (2021). Title Validation and collaborative mapping to accelerate quality assurance of land registration. Land Use Policy, Volume 109 .
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689 Astrisele, A., & Santosa, P. B. (2019). Journal of Geospatial Information Science and Engineering Estimating Land Value Change Post Land Consolidation of Gadingsari. JGISE:Journal of Geospatial Information
Science and Engineering , 2 (2), 195 – 205.
Blake, C. (2015). The Application of Geospatial Information
– Land Administration and Management. Un-Ggim 3.1 , July , 1 – 28. http://ggim.un.org/meetings/GGIM- committee/documents/GGIM5/land admin and mngnt background paper 3.2 final.pdf Dale, P. F., & McLaughlin, J. D. (1988). Land information management: an introduction with special reference to cadastral problems in Third World countries . FIG. (2014). CADASTRE 2014 and Beyond: Vol. PUBLICATIO (Issue 61). http://www.fig.net/pub/figpub/pub61/Figpub61.p df Habib, M. (2020). Developing a sustainability strategy for multipurpose cadastre in post-conflict Syria. Land Use Policy , 97 , 104782.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusep ol.2020.104782
ISO. (2012). ISO 19152 International Standard Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM). International Organization for Standardization , 2012 , 397.
Kaufmann, J., & Steudler, D. (1998). Cadastre 2014: A vision for a future cadastral system . Citeseer.
Lemmen, C., Oosterom, P. Van, & Bennett, R. (2015). Land Use Policy The Land Administration Domain Model. Land Use Policy , 49 , 535 – 545. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.01.014 Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2019). Optimalisasi Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 4 (2), 190. https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278
Mika, M. (2018). An analysis of possibilities for the establishment of a multipurpose and multidimensional cadastre in Poland. Land Use Policy , 77 , 446 – 453. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusep ol.2018.05.060
Muryamto, R. (2003). Penyusunan Model Konsepsual Basisdata untuk Sistem Informasi Kadaster Multiguna. Forum Teknik , 27 (2003).
Mustofa, F. C., Aditya, T., & Sutanta, H. (2018). Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk Pemetaan Bidang Tanah: Sebuah Tinjauan Pustaka Komprehensif. Majalah Ilmiah Globe , 20 (1), 1. https://doi.org/10.24895/mig.2018.20-1.702 Nugraha, Y. K. & Santosa, P. B. (2022). Influence of Spatial Abilities on Spatial Data Quality in Participatory Mapping. Indonesian Journal of Geography, Vol. 54 No. 2 (2022). https://doi.org/10.22146/ijg.64931 Oosterom, P. Van, & Lemmen, C. (2015). The Land
Administration Domain Model ( LADM ): Motivation , standardisation , application and further development. Land Use Policy , 49 , 527 – 534. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.09.032 Parlindungan, A. P. (2015). Kadaster . Institut Teknologi Bandung.
Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy ” . BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 2 (1), 48 – 64.
Prahasta, E. (2001). Konsep-konsep dasar sistem informasi geografis. In Informatika, Bandung . Informatika.
Pramudita, A. E. (2017). Pemodelan Nilai Tanah Akibat PerubahanPenggunaan Lahan Pasca Pembangunan Pusat Kegiatan (Studi Kasus di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta) . Universitas Gadjah Mada. Prayoga, A. S. (2014). Pemodelan Nilai Tanah Sebagai Acuan Dalam Pembuatan Peta Nilai Tanah (Studi Kasus di Desa Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah) . Universitas Gadjah Mada. Silva, A. O. da, & Fernandes, R. A. S. (2020). Smart governance based on multipurpose territorial cadastre and geographic information system: An analysis of geoinformation, transparency and collaborative participation for Brazilian capitals.
Land Use Policy , 97 , 104752. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusep ol.2020.104752
Sulistyawati, M. N., Aditya, T. & Santosa, P. B. (2018). Development of Spatio-Temporal Database Prototype For Management of 4-Dimensional Cadastre Object In Indonesia. Journal of Geospatial Information Science and Engineering, Vol. 1 No. 2 . https://doi.org/10.22146/jgise.41680
Waljiyanto. (2000). Sistem Basis Data Analisis dan Pemodelan Data . J J Learning. Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). Land Administration for Sustainable Development. Redlands: ESRI. FIG Congress 2010; Facing the Challenges - Building the Capacity ’ Sydney, Australia, 11-16 April 2010 , April , 11 – 16. https://cepa.rmportal.net/Library/natural- resources/Land Administration for Sustainable Development.pdf
Yeung, A. K. W., & Hall, G. B. (2007). Spatial database systems: Design, implementation and project management (Vol. 87). Springer Science & Business Media.