## KINERJA ORGANISASI PUBLIK DALAM  MENCAPAI  TARGET  SASARAN

## PENDAHULUAN
Organisasi atau instansi dalam melaksana- kan kinerja selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Tujuan adalah sesuatu yang diharap- kan organisasi untuk dicapai. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan sebagai kinerja atau performa organisasi. Hasil kerja organisasi di- peroleh dari serangkaian aktivitas yang dijalan- kan organisasi. Aktivitas organisasi dapat berupa pengelolaan sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi (Wibowo, 2010).
Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Kinerja
adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Nawawi, 2010).
Pengukuran kinerja merupakan suatu pro- ses  penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di- tentukan termasuk informasi atas efisiensi peng- gunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas

## Laili Salamatul Khoiriyah dan Muammar Alkadafi
FEKONSOS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Jl. H.R Soebrantas, Pekanbaru
Abstract: This research was conducted at the Department of Manpower and Transmigration of Riau Province. The purpose of this research is to analyze the performance of public organizations at the Department of Manpower and Transmigration of Riau Province and to find out the obstacles experienced in  achieving  the  target  performance.  This  performance  appraisal  refers  to  the  theory  of Agus Dwiyanto.The method used is a qualitative descriptive method. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The research informants were carried out by using purposive sampling technique. The results of the analysis of this study are the performance of the Riau Province Manpower and Transmigration Office is said to be good, This is evidenced by the decline in the open unemployment rate and the existence of transmigration communities who are no longer being fostered. In responding to complaints from workers and the community, the Dinas tries to respond quickly according to work procedures in resolving complaint cases and makes considerations before following up on complaints from the transmigration community. The agency has conducted training,  apprenticeship  and  job  fair  programs  to  reduce  the  open  unemployment  rate.  With  the community’s satisfaction with the tasks carried out, this Dinas has been responsible and consistent with its duties to fulfill the will of the community. The obstacles experienced by this agency are team factors / co-workers, system factors, and situation factors.
Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja organisasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam mencapai target sasaran kinerjanya. Penilaian kinerja ini mengacu pada teori Agus Dwiyanto. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dikatakan baik, dibuktikan dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan adanya masyarakat transmigrasi yang tidak dibina lagi. Dalam menanggapi keluhan tenaga  kerja  dan  masyarakat,  Dinas  berusaha  merespon  dengan  cepat  sesuai  dengan  prosedur kerja dalam penyelesaian kasus pengaduan dan melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum bertindak memenuhi keluhan dari masyarakat transmigrasi. Dinas sudah melakukan program pelatihan, pemagangan,  dan  job  fair  untuk  menurunkan  tingkat  pengangguran  terbuka.  Dengan  adanya kepuasan  masyarakat  terhadap  tugas  yang  dilaksanakan,  Dinas  ini  telah  bertanggung jawab  dan konsisten atas tugasnya untuk memenuhi kehendak masyarakat. Hambatan yang dialami oleh instansi ini seperti faktor team/rekan kerja, faktor sistem, dan faktor situasi.
Kata kunci: kinerja, organisasi publik, kepuasan masyarakat, tim kerja
tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran bertujuan untuk mengetahui apakah hasil kerja dari pegawai sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pro- vinsi Riau sebagai unsur otonomi daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Untuk melak- sanakan  tugasnya,  Dinas Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi lingkup Provinsi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkup Provinsi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi lingkup Provinsi, pelaksanaan tugas kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Tingkat pengangguran terbuka di Riau me- nurun secara tidak stabil dimana pada tahun 2005 sampai tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka menurun dari 12,2% menjadi 4,3%, terlihat berkurang 7,9%. Tetapi pada tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan kembali hingga 7,83%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka mulai menurun lagi pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Tetapi pada tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka hanya menurun sedikit demi sedikit. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu dari 4.634.041  penduduk  menjadi  4.765.436 penduduk. Pada tabel ini juga dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan bukan angkatan kerja dari 1.668.456 penduduk menjadi 1.657.038 pen- duduk, tetapi angka pengangguran terbuka ter- jadi peningkatan dari 184.564 penduduk menjadi 192.801 penduduk.
Fenomena yang ditemukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, yaitu masih terdapat hambatan yang dialami dan perlu diatasi agar kinerja instansi dalam me-
nurunkan tingkat pengangguran terbuka dan me- ningkatkan kemandirian masyarakat transmigrasi dapat  lebih  ditingkatkan  lagi.  Berdasarkan penilaian yang penulis dapat di LKjIP yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau masih ada target sasaran kerja yang belum terrealisasi sepenuhnya
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT, Ting- kat Partisipasi Agkatan Kerja/TPAK, dan Per- sentase Transmigrasi Mandiri yang ditargetkan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Riau masih ada yang belum mencapai 100%. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini Kepala Dinas maupun Kepala Bidang perlu melakukan pengukuran kinerja untuk meninjau kembali sejauh mana keberhasilan organisasinya dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terdapat didalamnya sehingga dapat diambil tindakan secepatnya untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahun 2018 misalnya, realisasi indikator kinerja Tingkat Pengangguran adalah 6,20% dengan capaian kinerja sebesar 107,74%. Realisasi target ini melebihi target yang ditentukan yaitu 6,68%, dimana indikator menurunkan tingkat pengangguran terbuka ini berarti semakin kecil angka realisasi maka akan semakin tinggi kinerja.
Pada Indikator Tingkat Partisipasi Ang- katan Kerja (TPAK), sasaran ini ter-realisasi dengan capaian kinerja sebesar 102,45%. Defi- nisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Semakin tinggi TPAK me- nunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi  barang  dan  jasa  dalam  suatu perekonomian.
Pencapaian kinerja Program Transmigrasi Lokal adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan transmigrasi lokal yang menciptakan kemandirian warga trasmigrasi. Bidang Ketransmigrasian membina sebanyak 6 Unit Pemukiman Transmig- rasi (UPT) yang tesebar di 4 Kab/Kota, namun target sasaran dalam meningkatkan kemandirian warga  transmigrasi  hanya  tercapai  sebesar
79,14%. Maka, terdapat 20,86% warga trans- migrasi yang belum mandiri, sehingga warga tersebut masih mendapatkan bantuan berupa jaminan hidup dari pemerintah.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer dipe- roleh melalui observasi (pengamatan langsung pada objek penelitian), wawancara mendalam (indepht interview) dengan para narasumber/ informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari data-data yang sudah tersimpan pada objek penelitian yang berhu- bungan dengan program dan kegiatan kerja. Data yang sudah diperoleh dalam penelitian dikum- pulkan,  selanjutnya  dikelompokkan  untuk dijadikan bahan masukan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penulisan ilmiah. Selanjutnya dilaksanakan konfirmasi terhadap informan lain- nya untuk memperoleh data yang valid. Setelah data  tersebut  diolah,  selanjutnya  dilakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara seksama.
Informasi yang didapatkan disajikan dalam bentuk  teks  dengan  sebaik  mungkin,  tanpa adanya penambahan dari fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data dengan tepat dan benar sesuai keadaan yang sebenarnya di lapangan. Selanjutnya analisis data dilakukan secara induktif, yaitu penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari bentuk umum atau penalaran untuk mencapai kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak di- periksa/diteliti dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kinerja Organisasi Publik

## Produktivitas
Pada indikator produktivitas kinerja orga- nisasi publik menurut Dwiyanto (2010) ini ter- dapat beberapa sub-indikator, yaitu kualitas pelayanan, efisiensi, dan penjadwalan. Dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pe- layanan  Publik  Pasal  1  mengatakan  bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan pen- duduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Zauhar (2005), kualitas pelaya- nan adalah penyesuaian terhadap perincian- perincian  (conformance  to  specification) dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai keung- gulan tersebut dalam rangka memenuhi kebu- tuhan pengguna jasa. Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya terpenuhi jika pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan. Berkualitas mem- punyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun eksternal dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan masyarakat.
Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan dimana setiap ke- giatan sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memper- hatikan kapasitas sumber daya yang ada. Pen- jadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian sejumlah sumber daya (resource) untuk me- lakukan  sejumlah  tugas  atau  operasi  dalam jangka waktu tertentu dan merupakan proses pengambilan keputusan yang peranannya sangat penting dalam industri manufaktur dan jasa yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada agar tujuan dan sasaran perusahaan lebih optimal (Baker & Trietsch, 2009).
Efesiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output yang di- hasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat di- katakan efesien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan
sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efesiensi menggam- barkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan (Mardiasmo, 2009).
Ditinjau dari sub-indikator kualitas pe- layanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja men- jalankan tugasnya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing seksi. Seperti Seksi Pelatihan, Pemagangan, dan Pro- duktivitas Tenaga Kerja, seksi ini melakukan pelatihan wirausaha, seperti pembuatan tas dari tali kur, pelatihan masak-memasak, pelatihan kecantikan dan lain sebagainya. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja ini memberikan pelayanan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing  sesuai  dengar  pasar  kerja  serta  men- ciptakan wirausaha baru. Kalau program pe- magangan yang dijalankan itu jurusannya seperti perhotelan, desain grafis, mekanik roda dua, me- kanik roda empat, menjahit, dan lain sebagainya. Kemudian contoh pelatihan dari Seksi Penem- patan dan Perluasan Kerja itu program padat karya seperti pemberian bibit-bibit ikan. Program padat karya ini bertujuan agar tersedianya ke- sempatan kerja atau usaha dalam bentuk kegiatan usaha ekonomi produktif pedesaan yang ber- kesinambungan bagi masyarakat setempat. Dan pada Seksi Infomasi Pasar Kerja itu menjalankan tugas nya dengan membuat program job fair untuk meminimalisir angka pengangguran.
Berdasarkan sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, yaitu me- ngurangi angka pengangguran belum banyak menurun, dengan menjalankan program job fair, dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana hanya beberapa dari pencari kerja yang diterima. Ke- mudian dalam meningkatkan perluasan kesem- patan kerja di sektor informal, dinas ini men- jalankan program pelatihan wirausaha baru dan pelatihan kader teknologi padat karya sehingga banyak penduduk yang bisa berwirausaha me- lalui pelatihan yang diberikan. Pada mening- katkan kompetensi tenaga kerja serta penye-
barluasan informasi ketenagakerjaan, dinas ini menjalankan program pemagangan dan pela- tihan. Dengan program ini, dinas mampu me- ningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki daya saing dan mampu berwirausaha melalui hasil yang didapatkan dari program ini.
Tabel 1. Jumlah Pencari Kerja yang di Terima melalui Program Job Fair

## Sumber: Disnakertrans Provinsi Riau, 2020
Ditinjau dari sub-indikator penjadwalan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menjalankan program-program seperti pelatihan dan pemagangan ini sudah sesuai de- ngan perjanjian yang sudah dijadwalkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau juga melakukan monitoring pada saat program itu berjalan minimal satu kali dalam pelaksanaan, dan  setelah  laporan  dari  program-program tersebut selesai kemudian di evaluasi oleh pihak pemerintah untuk dapat dimaksimalkan lagi pada pelaksanaan program-program tersebut pada tahun selanjutnya. Kemudian pada bidang ke- transmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Trans- migrasi Provinsi Riau memantau apakah daerah transmigrasi sudah mandiri atau belum. bagai- mana perkembangan masyarakat transmigrasi, apakah ada keluhan atau tidak. Dan untuk mo- nitoring perbulan, instansi memberikan tugas tersebut kepada kepala UPT untuk dimintai laporan setiap bulannya tanpa harus pihak peme- rintah provinsi yang turun ke daerah transmigrasi tersebut. Tetapi untuk lebih memaksimalkan lagi, pemerintah Provinsi tetap melakukan evaluasi dan  mengontrol  perkembangan  masyarakat transmigrasi minimal dua atau tiga kali dalam setahun.
Ditinjau dari sub-indikator efisiensi, efisiensi anggaran biaya itu masih terdapat kekurangan, seperti program-program pemagangan ada yang dipangkas kelas nya atau dikurangi jurusannya. Kemudian untuk ketransmigrasian masih kurang terpenuhinya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di daerah transmigrasi sehingga mem-
Tahun
Jumlah
Pencari Kerja Perusahaan Lowongan Jabatan Pencaker Diterima 2016 6461 53 2713 200 254 2017 7200 50 1826 125 390 2019 3405 42 1422 180 91
buat program dan proses pembangunan fasilitas menjadi sedikit terhambat. Dan untuk mengatasi masalah anggaran ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau hanya bisa menunggu dana dari APBD pertahunnya, sebab Provinsi Riau mendapatkan dana dari DBH (Dana Bagi Hasil), sehingga dana yang didapatkan tidak menentu seberapa besarnya. Tetapi dengan ke- terbatasan dana yang diterima, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tetap mengupayakan bagaimana caranya agar program- program tetap berjalan lancar sebagaimana mes- tinya sehingga visi dapat tercapai sesuai dengan renstra yang dibuat.
Berikut tabel yang menunjukkan realisasi anggaran dalam menjalankan program di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Tabel 2. Realisasi Anggaran Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
Sumber: Disnakertrans Provinsi Riau, 2018
Berdasarkan dua tabel realisasi anggaran di atas, dapat dilihat bahwa anggaran yang di- berikan untuk menjalankan program pada tahun 2017  dan tahun 2018 sudah dapat dikatakan efisien karena Dinas Tenaga Kerja dan Trans- migrasi Provinsi Riau mampu menggunakan dana dengan serendah-rendahnya dan program serta kegiatan berjalan dengan efektif. Kemudian, pada tahun 2018 hanya 37,78% anggaran yang te- realisasikan, dimana masih 62,22% anggaran tersisa. Berbeda dengan hasil wawancara yang penulis lakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dimana para informan mengatakan bahwa terdapat kurangnya anggaran dan menghambat terjalannya program.

## Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan orga- nisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dan aspirasi masyarakat. Responsivitas disini me- nunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan as- pirasi masyarakat. Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan  antara  pelayanan  dengan kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2010).
Ditinjau dari indikator responsivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau selalu berusaha untuk merespon dengan cepat tentunya sesuai dengan prosedur kerja yang telah diatur pada Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan untuk keluhan masyarakat transmigrasi tentunya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memenuhi keluhan dari masyarakat tersebut. Berikut adalah prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas yaitu menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi public
NO PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2017 (Rp.) REALISASI
(Rp.) Capaian (%) 1. Program Pelayanan Administrasi 4.183.202.000 3.950.322.471 94.43 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.779.280.000 2.617.628.112 94.18 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 179.750.000 147.200.00 81.89 4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Apatur 144.500.000 144.250.00 99.83 5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 455.365.0000 450.556.800 98.94 6. Program
Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 12.197.034.000 11.280.553.077 92.49 7. Program
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan kerja 4.555.513.000 4.0112.029.605 88.07 8. Program perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan 2.139.835.000 1.944.872.244 90.89 9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.201.493.000 1.057.931.900 88.05 10. Prgram Transmigrasi Lokal 3.985.007.000 3.881.759.875 97.41 11. Program Pengembangan Data dan Informasi 75.000.000 74.420.000 99.23 JUMLAH 31.895.979.000 29.561.524.652 92.68
tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi public atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya juga harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti kegiatan organisasi public itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak (Dwiyanto, 2010).
Ditinjau dari indikator akuntabilitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau me- lakukan apa yang seharusnya dilakukan, me- nurunkan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan perubahan keman- dirian masyarakat transmigrasi juga sudah terlihat karena telah adanya masyarakat yang tidak di- bina lagi atau masyarakat yang sudah mandiri.
Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu masyarakat transmigrasi yang masih dibina yang mana masyarakat mengatakan bahwa beliau merasakan kepuasan terhadap program dan bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dengan kepuasan masyarakat dapat di- katakan bahwa Pemerintah Provinsi telah ber- tanggung jawab dan konsisten atas tugasnya untuk memenuhi kehendak masyarakat banyak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melakukan tanggungjawabnya dengan membuat laporan yang di sebut LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), di laporan itu kita dapat lihat berapa persentase target sasaran dan berapa persentase programnya terealisasikan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan akun- tabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trans- migrasi Provinsi Riau pada tahun 2017 dan tahun 2018.
Tabel 3. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

## Hambatan Kinerja Organisasi Publik
Dalam melakukan suatu pekerjaan atau menjalankan suatu program untuk mencapai target sasaran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terdapat hambatan atau kendala yang ditemukan, sebagaimana ditemukan pada hasil dari penelitian ini disesuaikan dengan teori yang penulis gunakan diatas menurut Wibowo (2011), yaitu:

## Faktor kelompok
Dalam faktor ini, hambatan yang dialami yaitu kurangnya kerja sama dengan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, kurang- nya kerja sama dengan perusahaan yang berpar- tisipasi pada program Job Fair. Dalam kendala pelaksanaan kegiatan pelatihan, Dinas ini lang- sung turun ke daerah pelaksanaan pelatihan untuk mencari tambahan peserta lagi kemudian pada hari itu juga langsung dilaksanakan pelatihan yang akan dilaksanakan tadi.
Kendala selanjutnya itu kurangnya kerja- sama antara instansi dan perusahaan-perusa- haan, sehingga terjadilah minimnya jumlah peru- sahaan yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program job fair. Dinas ini melakukan pengun- duran jadwal pelaksanaan job fair sampai jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan itu bisa ikut berpartisi sudah mencapai target, tetapi program job fair tetap terlaksana sesuai per- janjian yang ditentukan, yaitu satu kali setiap tahun.

## Faktor sistem
Faktor ini berkaitan dengan sistem/metode kerja, fasilitas atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi. Pada faktor system, hambatan yang timbul, yaitu lokasi pelaksanaan pemaga- ngan yang hanya menerima 30% dari jumlah karyawan perusahaan yang bersangkutan dan terbatasnya anggaran yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
Untuk  mengatasi  kendala  pada  faktor system ini, Dinas ini melakukan pemagangan yang hanya menerima 30% dari jumlah karyawan perusahaan yang bersangkutan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mencari perusahaan-perusahaan lagi yang mampu mene- rima siswa pemagangan agar target instansi ini
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Tahun Target Realisasi Capaian Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 2017 7,53% 6,22% 121,06% 2018 6,68% 6,20% 107,74% Tingkat Partisipasi Agkatan Kerja/TPAK (%) 2017 63,52% 64% 100.76% 2018 63,67% 65,23% 102,45%
Meningkatnya kemandirian warga transmigrasi Persentase Transmigrasi Mandiri 2017 24% 23% 95,83%
2018 45% 35,61% 79,14%
tetap tercapai. Untuk kendala efisiensi anggaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melakukan pengajuan anggaran dengan cara mengajukan RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tercapai tujuan program-program yang direncanakan se- belumnya pada tahun selanjutnya dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

## Faktor  situasi
Faktor  ini  berkaitan  dengan  tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Pada fak- tor situasi ini, terdapat hambatan seperti kurang memadainya sarana dan prasarana seperti jala- nan menuju ke daerah transmigrasi, serta air pada daerah pemukiman transmigrasi tersebut. Kemu- dian lingkungan tersebut juga kurang mendukung untuk meningkatkan kemandirian masyarakat transmigrasi. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah membuatkan sumur bor atau minimal sumur galian agar masalah air di pemukiman transmigrasi itu tidak susah didapat, kalau ken- dalanya pada jalan itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau meminta usulan untuk bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum agar Dinas Pekerjaan Umum memperbaiki ja- lanan darat menuju daerah tersebut minimal di keraskan saja.

## SIMPULAN
Penilaian kinerja didasarkan pada indikator produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Penilaian kinerja juga didasarkan pada sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dari hasil penelitian, dapat di- simpulkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dikatakan baik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memberikan pelayanan seperti membuat program pelatihan wirausaha baru, pelatihan kader teknologi padat karya, dan program pe- magangan, dengan ketiga program ini sasaran meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor informal, meningkatnya kompetensi te- naga kerja, dan meningkatnya penyebarluasan informasi ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, masyarakat, dan perusahaan dapat tercapai. Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan serta pemagangan sehingga para peserta memiliki kompetensi, produktif dan berdaya saing tinggi sesuai dengan pasar kerja. Dinas ini juga melaksanakan program job fair untuk  mencapai  sasaran  mengurangi  angka pengangguran, tetapi dapat dilihat pada grafik dilatar belakang masalah bahwa angka pengang- guran pada tahun 2017 ke tahun 2018 hanya menurun sedikit, dan ini terdapat seperti kurang maksimalnya program dijalankan.
Pada sasaran penyelesaian hubungan in- dustrial dan meningkatnya pengawasan ketena- gakerjaan, Dinas ini mampu menyelesaikan semua pengaduan yang diterima dari para tenaga kerja yang melakukan pengaduan dan dengan menjalankan program norma kerja, jaminan so- sial, perempuan dan anak serta program Ke- sehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mampu meningkatkan pengawasan para tenaga kerja untuk terus berhati-hati dalam bekerja. Kemudian, dinas ini meminta untuk setiap peru- sahaan  mendaftarkan  para  karyawannya  ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan sosial yang diberikan dari instansi sehingga dengan program ini dapat mencapai sasaran mening- katnya kepesertaan jamsostek.
Untuk  mencapai  sasaran  penempatan transmigrasi yang berkualitas dan kemandirian transmigrasi, Dinas ini memberikan bantuan, memberikan bibit-bibit tanaman, bibit-bibit ikan, membangunkan fasilitas, dan memberikan so- sialisasi-sosialisasi mengenai peluang usaha dan penyuluhan mental spiritual. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau juga melakukan monitoring dan evaluasi pada waktu yang telah ditetapkan, bagaimana programnya berjalan, seberapa besar pengaruh dari program yang dilaksanakan, berapa banyak para pencari kerja yang diterima melalui program yang dilaksana- kannya, bagaimana perkembangan masyarakat transmigrasi. Pada produktivitas kinerja ini, hanya saja terkendala pada kurang efisiennya anggaran biaya sehingga program yang dijalankan dan proses pembangunan fasilitas menjadi sedikit terhambat.
Dalam menanggapi tuntutan, keluhan atau
pengaduan tenaga kerja dan masyarakat, Dinas ini berusaha untuk merespon dengan cepat sesuai dengan prosedur kerja dalam penyelesaian kasus pengaduan  dan  untuk  keluhan  masyarakat transmigrasi  tentunya  Dinas  ini  melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum bertindak memenuhi keluhan dari masyarakat tersebut. Dengan adanya kepuasan masyarakat terhadap tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi telah bertanggung jawab dan konsisten atas tugasnya untuk me- menuhi kehendak masyarakat banyak.

## DAFTAR RUJUKAN
Akbar Rusdi, 2012. Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government, Pacific Accounting Review, 24 (3).
Baker, K. R., & Trietsch, D. 2009. Principles of Sequencing and Scheduling. Canada: John Wiley & Sons Inc.
Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Dwiyanto, Agus. 2006.Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: PPSK-UGM. Ella Wargadinata, 2017. Kualitas Pengukuran Kinerja  Organisasi  Publik, Jurnal

## Sosiohumaniora, 19 (2)
Hanifah, Indri. 2018. Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  dalam  Melaksanakan Program Pengurangan Angka Pengangguran di Kota Bogor. Jurnal Governasi, 4 (1).
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik.
Yogyakarta: Andi.
Mihaiu Diana Marieta, Opreana Alin, Cristecu Marian,2010,  Efficiency  Efectiveness And Performance  of  The  Public  Sector, Romanian Journal of Economic Forecasting,
4 (2).
Nawawi Uha, Ismail. 2010. Budaya Organisasi Kepemimpinan  &  Kinerja. Jakarta: Prenadamedia Group.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Sedarmayanti.  2007. Manajemen  Sumber
Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.
Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN. Surjadi. 2009.Pengembangan Kinerja Pelayanan
Publik. Bandung: Refika Aditama.
Wibowo.  2011. Manajemen Kinerja. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Zauhar, Soesilo. 2005. Birokrasi, Birokratisasi dan Post Bureaucracy. Malang: Unibraw.