## BEBAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA MAKASSAR
A. Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: astrisuryar16@gmail.com

## Abstrak
Visum et repertum peranan penting alat bukti visum et repertum adalah sebagai alat bukti surat,  dan  sebagai  alat  bukti  surat  mempunyai  kekuatan  sama  dengan  alat  bukti  yang  lain,  dan visum  et  repertum dianggap  penting  tapi  tidak  mutlak  ada visum  et  repertum dalam  kasus penganiayaan,  kecuali  dalam  kasus  tertentu  dan  Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan  dalam  perkara  No.1612/Pid.B2018/PN.Mks,  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dimana  putusan  yang  dijatuhkan  berdasarkan  alat  bukti  berupa keterangan  saksi, visum  et  repertum ,  keterangan  terdakwa,  sehingga  membuat  terdakwa  patut dijatuhi  hukuman/pidana.  Selain  itu  fakta-fakta  yang  diperoleh  selama  persidangan  dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepas  terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pidana,baik  sebagai  alasan  pembenar  atau  alasan pemaaf,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  harus  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  agar  biasa  memberikan  efek  jera  dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama. Kata Kunci: Penganiayaan, Visum et Repertum

## Abstract
Visum et repertum is an important role in the evidence of the post mortem et repertum as a  documentary  evidence,  and  as  a  documentary  evidence  has  the  same  strength  as  other evidence,  and  visum  et  repertum  is  considered  important  but  there  is  no  absolute  visum  et repertum  in  cases  of  abuse,  except  in  cases  certain  Judges  and  Considerations  in  making decisions in cases No.1612 / Pid.B2018 / PN.Mks, in accordance with the applicable laws and regulations. Where the verdict was based on evidence in the form of witness testimony, the post mortem  et  repertum,  the  defendant's  statement,  thus  making  the  defendant  punishable.  In addition, the facts obtained during the trial in this case. The Panel of Judges stated things to the defendant  and  /  or  the  actions  of  the  defendant  who  could  be  accounted  for  and  found  guilty according to law and must be sentenced according to the defendant's actions so that no  matters could release the defendant from criminal liability, either as a justification or forgiving reasons, therefore  the  Panel  of  Judges  concluded  that  the  actions  taken  by  the  defendant  must  be accountable to him, so that the usual effect of deterrence and later did not do the same. Keywords : Penganiayaan, Visum et Repertum

## Pendahuluan
Berdasarkan  UUD  1945  Pasal  1  Ayat  3  bahwa: “ Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan hukum (rechstaat)” , tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( machstaat ). 1 Dan setiap warga Negara Indonesia  mendapat  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dimata  hukum    tanpa  memandang  jenis kelamin,  ras,  suku,  agama  dan  status  tatanan  sosial,  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah equality  before  the  law .  Dalam  Negara  hukum,  Hukum  merupakan  dasar  dalam  mengatur kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  ( way  of  live ).Indonesia  sebagai  negara hukum yang berideologikan Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang berlandaskan asas- asas  atau  norma-norma  yang  terkandung  di  dalam  Pancasila  dijadikan  sebagai  cerminan  dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam artian bahwa suatu Negara yang beridelogikan Pancasila akan mengatur  segala  tindakan  maupun  tingkah  laku  masyarakat  yang  tercantum  dalam  UUD  1945 yaitu  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian  warga  Negara  Republik Indonesia agar sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pancasila.
Pasal  28G  Ayat  1  UUD  1945  Pada  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya,  serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi”. 2 Namun  faktanya  masih  sering  terjadi  pelanggaran- pelanggaran  meski  Undang-Undang  telah  mengatur  segala  tingkah  laku  dan  perbuatan masyarakat.Salah  satu  contohnya  penganiayaan  dalam  berbagai  jenis  dan  bentuknya.Untuk menyamakan  persepsi  dan  pemahaman  tentang  Penganiyaan  maka  sebagaimana  menurut  H.R. (Hooge  Raad),penganiayaan  adalah  Suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.  Sedangkan menurut Kamus  Besar  Bahasa Indonesia penganiyaan ialah “Perlakuan yang sewenang-wenang (Penyiksaan dan Penindasan)”.
Delik  penganiyaan  terdapat  dalam  KUHP  Pasal  351  Ayat  4,  yang  menegaskan  perbuatan dengan  sengaja  merusak  kesehatan  orang  lain.Penganiayaan  berupa  kejahatan  yang  terjadi  di dalam  masyarakat  membuat  pihak  penegak  hukum  seperti  Polisi,  harus  bekerja  keras  dalam mengungkap  suatu  kasus  kejahatan,  terkadang  pihak  penegak  hukum  mengalami  berbagai macam kesulitan dalam menemukan barang bukti, sebagai petunjuk untuk mempermudah proses penyidikan  untuk  mengungkap  suatu  kejahatan.  Mengungkapkan  suatu  kejahatan harus  disertai dengan barang bukti yang ditemukan di tempat perkara, namun seiring kemajuan pembangunan, dan  teknologi  semakin  berkembang,  pelaku  kejahatan  pun  semakin  cerdik  dalam menyembunyikan  kejahatan  dan  barang  bukti  dengan  cara  apapun  agar  kejahatan  yang dilakukannya  sulit  untuk  diungkap  bahkan  sama  sekali  tidak  dapat  diungkap  oleh  pihak kepolisian.
Banyaknya  cara  yang  digunakan  oleh  pelaku  kejahatan  membuat  pihak  kepolisian  selaku Penyidik  sulit  dalam  mengungkap  suatu  kejahatan,  maka  dari  itu  pihak  kepolisian  juga membutuhkan  adanya  peran  dari  pihak  lain  yaitu  seorang  ahli  yang  memiliki  kemampuan  dan keahlian khusus dalam memeriksa barang bukti, serta diperlukan suatu metode pemeriksaan yang lebih  akurat.Permintaan  bantuan  ahli  dinyatakan  dalam  KUHAP  Pasal  133  ayat  (1)  yang menyatakan:   “Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka,  keracunan,  ataupun  mati  yang  diduga  karena  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana, ia berwenang  mengajukan  permintaan  keterangan  ahli  kepada  ahli  kedokteran  kehakiman  atau
1 Appolo Lestari, Undang-Undang Dasar 1945 (Surabaya: Appolo Lestari, 2017), h. 4.
2 Appolo Lestari, Undang-Undang Dasar 1945 (Surabaya: Appolo Lestari, 2017), h. 4.
Dokter dan/atau ahli lainnya”. 3 Tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas- bekas kejahatan yang terjadi.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Dokter Ahli atau Ahli kedokteran kehakiman atas korban  yang  dikirim  oleh  Penyidik,  maka  Ahli  tersebut  membuat  laporan  tertulis  berupa  surat serta  kesimpulan  dari  hasil  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  berdasarkan  pengetahuan  dan pengalaman yang dimilikinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 187 butir c: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. 4 Laporan dari ahli inilah yang disebut dengan istilah “ Visum Et Repertum”. Yang dimana terdapat dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) butir c alat bukti yang sah:
(1) Alat bukti yang sah ialah :
a) Keterangan saksi
b) Keterangan ahli
c) Surat
d) Petunjuk
e) Keterangan terdakwa 5
Sebenarnya  istilah Visum  Et  Repertum tidak  ditemukan  dalam  KUHAP  (Kitab  Undang- Undang  Acara  Pidana),  Karena Visum  Et  Repertum bukanlah  istilah  hukum  melainkan  istilah kedokteran.  Oleh  karena  itu  dapat  dimaklumi  bahwa  masyarakat  pada  umumnya  kurang memahami  apa  sebenarnya  pengertian  dan  peranan  Visum  Et  Repertum  dalam  membuktikan suatu tindak khususnya tindak pidana kesehatan dan jiwa manusia yaitu penganiayaan.
Menurut  Abdul  Mun’im  Idries  Visum  et  Repertum  adalah  Suatu  laporan  tertulis  dari Dokter  yang  telah  disumpah  tentang  apa  yang  dilihat  dan  ditemukan  pada  barang  bukti  yang diperiksanya  serta  memuat  pula  kesimpulan  dan  pemeriksaan  tersebut  guna  kepentingan peradilan.  Keberadaan  Visum  et  Repertum  berperan  penting  dalam  membantu  penyelesaian suatu  perkara,  dikarenakan  ada  bagian-bagian  dalam  proses  pembuktian  tidak  dapat  dilakukan oleh  pihak  kepolisian  tanpa  bantuan  ahli  dalam  bidangnya,  yaitu  kedokteran.  Seperti  halnya  di kasus  Kapten  TNI  AD Kodam  V  Brawijaya  diduga  memukul  kekasihnya,  dan  hasil  visum mengatakan  adanya  penganiayaan  tersebut.Seperti  yang  diketahui  kedokteran  forensik  sangat berperan penting dalam hal tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.
Yang  dimana  tujuan  utamanya  sesuai  dengan  fungsi  utama  dalam  proses  peradilan  yaitu mencari suatu kebenaran dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari  seorang  terdakwa.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas  maka  penulis  dapat merumuskan  masalah  yaitu  bagaimanakah  peranan visum  et  repertum dalam  pembuktian  kasus tindak pidana penganiayaan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  jurnal  ini  menggunakan  jenis field  research atau  biasa  disebut penelitian  kualitatif.    Field  research  yaitu  penelitian  lapangan  yang  di  gunakan  penulis  dengan metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  serta  menggambarkan  fakta  yang  terjadi dilapangan.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian hukum  normatif  dan  empiris  (applied  law  research).  Penelitian  hukum  normatif  yaitu  dengan mengkaji  aturan-aturan  hukum,  buku  dan  peraturan  perundang-undangan.Sedangkan  tipe
3 Permata Press, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 246-246.
4 Permata Press, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 270.
5 Permata Press, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 268.
penelitian  empiris  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  langsung  dengan  pihak  Pengadilan Negeri Makassar.

## Hasil dan Pembahasan

## Visum Et Repertum
Berbicara    megenai Visum sudah  ada  yang  menjelaskan  mengenai  hal  itu.  Sesuai  dengan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang  Hukum Pidana atau bia dsebut KUHP  Pasal 184 Ayat (1) adalah maka Visum terbagi 5 yaitu:
a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
c. surat
d. petunjuk dan;
e. keterangan terdakwa.
Visum  et  Repertum merupakan  surat  keterangan  dari  seorang  dokter  umum/Dokter  Ahli, termasuk  alat  bukti  surat,  sedangkan  alat  bukti  keterangan  Ahli  adalah  apa  yang  Dokter  Ahli nyatakan  dalam  persidangan,  dan  yang  dapat  pula  digunakan/diberikan  pada  saat  pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang  dicantumkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat menerima jabatan atau pekerjaan. 6
Dasar Hukum Visum Et Repertum Dalam KUHAP: Pasal 179:
(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagainya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau Dokter lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
(2) Semua  ketentuan  tersebut  diatas  untuk  saksi  berlaku  juga  bagi  mereka  yang  memberikan keterangan  ahli,  dengan  ketentuan  bahwa  mereka  mengucapkan  sumpah  atau  janji  akan memberikan  keterangan  yang  sebaik-baiknya  dan  sebenar-benarnya  menurut  pengetahuan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Pasal 180:
(1) Dalam  hal  diperlukan  untuk  menjernihkan  duduknya  persoalan  yang  timbul  di  sidang pengadilan,  hakim  ketua  sidang  dapat  minta  keterangan  ahli  dan  dapat  pula  minta  agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
(2) Dalam  hal  timbul  keberatan  yang  beralasan  dari  terdakwa  atau  penasihat  hukum  terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
(3) Hakim  karena  jabatannya  dapat  memerintahkan  untuk  dilakukan  penelitian  ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)
(4) Penelitian  ulang  sebagaimana  tersebut  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dilakukan  oleh  instansi semula  dengan  komposisi  personil  yang  berbeda  dan  instansi  lain  yang  mempunyai wewenang untuk itu.
Pasal 184 ayat (1) huruf b:
(1) Alat bukti yang sah ialah :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petujuk
6 Abdul Mun’im Idries Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik , (Jakarta: Sagung Seto 2009) , h. 9.
e. Keterangan terdakwa
Pasal 186: Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal  187:  Surat  sebagaimana  tersebut  pada  pasal  184  ayat  (1)  huruf  c,  dibuat  atas  sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
(1) Berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang berwenang atau  yang dibuat dihadapannya,  yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan  yang  didengar,  dilihat  atau  yang  dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh  pejabat  mengenai  hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang  menjadi  tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
(3) Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
(4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
Komponen-Komponen Visum et Repertum Dalam Komponen-Komponen Visum et Repertum terdiri atas 5 bagian, yaitu:
1. Pembukaan:
a) Kata “Pro Justitia” artinya untuk peradilan
b) Tidak dikenakan materi
c) Kerahasiaan artinya bersifat tertutup
2. Pendahuluan: berisi landasan operasional ialah objektif administrasi
a) Identitas  penyidik  (nama,  NRP,  pangkat  (minimal  berpangkat  pembantu  Letnan  Dua), jabatan, kepolisian mana)
b) Identitas surat permintaan (nomor, tanggal, asal, cap, dan kop surat)
c) Identitas  korban/barang  bukti  (nama,  umur,  jenis  kelamin,  pekerjaan,  asal,  agama, pendidikan, alamat tempat tinggal.
d) Identitas  peristiwa  (macam  kecelakaan  lalu  lintas  (KLL),  kriminal  (KN),  kasus  lain (KL)).
e) Identitas TKP (lokasi dan saat kejadian)
f) Macam pemeriksaan (pemeriksaan luar atau dalam)
g) Barang bukti lain (terlampir atau tidak)
h) Identitas pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik)
i) Identitas saat/waktu dan tempat pemeriksaan.
3. Pelapor/instiisi:
a) Dasar objektif medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa).
b) Bahasa yang komunikatif untuk kalangan yang non medis.
c) Berbagai  temuan  medis  yang  ditulis  dengan  istilah  medis  biasanya  berupa  penjelasan atau  gambar,  disampaikan  dalam  bentuk  tambahan  sendiri  atau  juga  dalam  bentuk lampiran VeR
d) Secara garis besar meliputi amamnesis , tanda vital, luka (lokasi, jenis, karakteristik dan ukuran),  pengobatan/perawatan  yang  diberikan,  hasil  pengobatan.  Pencatatan  tentang luka  atau  cedera  dilakukan  dengan  sistematis  mulai  dari atas  ke  bawah  sehingga  tidak ada  yang  tertinggal.  Deskripsinya  juga  tertentu,  yaitu  mulai  dri  letak  anatomisnya, koodinatornya, absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen (terdekat)
4. Kesimpulan:  landasannya  subjektif  medis  (memuat  pendapat  pemeriksa  sesuai  dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis.
a) Memberikan  informasi  kepada  pihak  Penyidik  sehingga  dapat  mempermudah  proses penyidikan.
b) Dasar membuat kesimpulan yaitu ilmu kedokteran forensik..
c) Dasar dipertanggung jawabkan secara ilmiah medis.
5. Penutup:  Landasannya  Undang-Undang/  Peraturan  yaitu  UU  Nomor  8  Tahun  1981  dan Lembaga  Negara  No.350  Tahun  1937  serta  Sumpah  Jabatan/Dokter  yang  berisi kesungguhan  dan  kejujuran  tentang  apa  yang  diuraikan  pemeriksa  dalam VeR tersebut.
Setelah  penutup,  kalimat/kata  terakhiradalah  tanda  tangan  dan  nama  Dokter  serta  stempel instansi dimana Dokter tersebut bekerja. 7

## Penganiayaan
Pengertian  penganiyaan  Secara  umum,  tindak  pidana  penganiyaan  merupakan  perbuatan yang  dilakukan  terhadap  tubuh  pada  KUHP  yang  disebut  juga  sebagai  “penganiayaan”. Dibentuknya  peraturan  mengenai    kejahatan  terhadap  tubuh  serta  kejahatan  terhadap  nyawa manusia  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  untuk  kepentingan  hukum  atau tubuh dari  perbuatan-perubahan  berupa  penyerangan  atas  tubuh  atau  bagian  dari  tubuh  yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Begitu juga  pengertian  Penganiayaan  dalam  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia  memuat  yaitu:  “pelakuan atau  perbuatan  yang  sewenang-wenangnya”.Sedangkan  dalam  yurisprudensi,  maka  yang diartikan  dengan  “penganiayaan”  yaitu  sengaja  menyebabkan  perasaan  tidak  enak,  rasa  sakit, ataupun luka. Atau penganiayaan juga diartikan dengan “Sengaja merusak kesehatan orang”. 8

## A. Urgensi Pembuktian
Pembuktian,  dalam  hukum  acara  pidana,  merupakan  bagian  yang  sangat  esensial,  guna menentukan  nasib  seseorang  terdakwa.  Bersalah  atau  tidaknya  seorang  terdakwa,  sebagaimana yang  didakwakan  dalam  surat  dakwaan,  ditentukan  pada  proses  pembuktiannya.  Pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan, yang disampaikan oleh  jaksa  penuntut  umum,  yang  kegunaannya  adalah  untuk  memperoleh  kebenaran  sejati (materiil)  terhadap  pertanyaan.  Perbuatan  perbuatan  manakah  yang  dianggap  terbukti  menurut pemeriksaan  persidangan.Apakah  telah  terbukti,  bahwa  terdakwa  telah  bersalah.Tindak  pidana apakah  yang  dilakukan.Hukuman  apakah  yang  dijatuhkan. Hukum  pidana,  mempunyai  tempat dan  peran  yang  penting  dalam  ruang  lingkup  hukum  publik,  karena  hukum  pidana  turut memanifestasikan unsur filosofis ketatanegaraan sejak awal negara dibentuk, selain unsur yuridis dan sosiologisnya.

## B. Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Pidana Penganiayaan
Mengungkapkan  suatu  kejahatan  harus  disertai  dengan  barang  bukti  yang  ditemukan  di tempat  perkara,  namun  seiring  kemajuan  pembangunan,  dan  teknologi  semakin  berkembang, pelaku  kejahatan  pun  semakin  cerdik  dalam  menyembunyikan  kejahatan  dan  barang  bukti dengan  cara  apapun  agar  kejahatan.  Banyaknya  cara  yang  digunakan  oleh  pelaku  kejahatan membuat pihak kepolisian selaku Penyidik sulit dalam mengungkap suatu kejahatan, maka dari
7 Abdul Mun’im Idries Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik , (Jakarta: Sagung Seto 2009) , h. 9.
8 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2004) Cet. 1 Hal. 97.
itu  pihak  kepolisian  juga  membutuhkan  adanya  peran  dari  pihak  lain  yaitu  seorang  ahli  yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam memeriksa barang bukti, serta diperlukan suatu metode  pemeriksaan  yang  lebih  akurat.  Permintaan  bantuan  ahli  dinyatakan  dalam  KUHAP Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan:
“Dalam  hal  Penyidik  untuk  kepentingan  peradilan  mengenai  seorang  korban  baik  luka, keracunan,  ataupun  mati  yang  diduga  karena  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  ia berwenang  mengajukan  permintaan  keterangan  ahli  kepada  ahli  kedokteran  kehakiman  atau Dokter dan/atau ahli lainnya”. Tindak  kejahatan  biasanya  meninggalkan  bukti-bukti  atau bekas-bekas  kejahatan  yang  terjadi.  Dari  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  Dokter  Ahli  atau Ahli  kedokteran  kehakiman  atas  korban  yang  dikirim  oleh  Penyidik,  maka  Ahli  tersebut membuat  laporan  tertulis  berupa  surat  serta  kesimpulan  dari  hasil  pemeriksaan  yang  telah dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, sebagaimana  yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 187 butir c :
Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta  secara  resmi  daripadanya”.  Dengan melampirkan  visum  et  repertum  dalam  suatu  berkas  perkara  oleh  Penyidik  atau  pada  tahap pemeriksaan  dalam  proses  penuntutan  oleh  Penuntut  Umum,  setelah  dinyatakan  cukup  hasil pemeriksaan  itu  dari  perkara  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  kemudian  diajukan  ke persidangan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Rostansar,  SH.,  MH  sebagai  Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa visum merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai  yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  184  KUHAP,  Maka  visum  berperan  penting  terhadap perbuatan  yang  tidak  dapat  dijelaskan  oleh  alat  bukti  yang  sah  seperti  keterangan  saksi,  yang dimana visum satu-satunya alat bukti yang bisa menjelaskan mengenai kondisi medis korban.
Peranan penting alat bukti visum et repertum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat  bukti  surat  mempunyai  kekuatan  sama  dengan  alat  bukti  yang  lain,  dan  visum  et repertumdianggap  penting  tapi  tidak  mutlak  ada  visum  et  repertumdalam  kasus  penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu.

## Kesimpulan
Dengan  melampirkan visum  et  repertum dalam  suatu  berkas  perkara  oleh  Penyidik  atau pada  tahap  pemeriksaan  dalam  proses  penuntutan  oleh  Penuntut  Umum,  setelah  dinyatakan cukup  hasil  pemeriksaan  itu  dari  perkara  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  kemudian diajukan ke persidangan.
Visum et repertum berperan penting dalam penyelesaian suatu perkara khususnya perkara tindak pidana penganiayaan didalam proses peradilan, yang dimana alat bukti Visum et repertum sebagai  salah  satu  alat  bukti  yang  dianggap  penting  tapi  tidak  mutlak  adanya  dalam  kasus penganiayaan,  kecuali  dalam  kasus  tertentu  dan  mempunyai  kekuatan  sama  dengan  alat  bukti yang lain.

## Daftar Pustaka
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Aflanie,  Iwan. Ilmu  Kedokteran  Forensik  &  Medikolegal .  Jakarta:  PT.RajaGrafindo  Persada. 2017.
Mun’im,  Abdul. Pedoman  Praktis  Ilmu  Kedokteran  Forensik  Bagi  PraktisiHukum .  Jakarta: Sagung Seto. 2009
PAF, Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Press, Permata, Kitab Undang-Undang Pidana & Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Jakarta: Permata Press, 2015.
R Subekti, Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
Rahman  Syamsuddin  dan  Ismail  Aris, Merajut  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  Mitra  Wacana Media, 2014.