## PERAN PARLEMEN DALAM PERLINDUNGAN ANAK

## The Role of Parliament in Child Protection

## Teguh Kurniawan
Pusat Studi al-Quran dan Kebangsaan (Pusaka) Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta
Naskah diterima: 1 April 2015 Naskah dikoreksi: 1 Juni 2015 Naskah diterbitkan: 30 Juni 2015
Abstract: This study aims to explain the conditions of the protection of children, the role of government and the role of the Parliament within the protection of children. The data obtained through library needed. The data has been categorized, classified, and reduced then be concluded in accordance with the objectives of the study. Results of this study concluded that the government has provided protection for children through legal instruments and ratification of various laws on children. However, the government’s role in the protection seen as less effective, therefore, was born then several institutions aimed at protecting children, the National Commission for Child Protection (National Commission on Children) and the Indonesian Child Protection Commission (LPAI). Parliament as a legislative institution, also plays a role in the protection of children, especially to establish laws, monitoring of government policies, and the budget allocated for the realization of child protection in Indonesia.
Keywords : Parliament, child protection, legislation, supervision, budgeting, National Commission on Children, KPAI.
Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi perlindungan anak, peran pemerintah dan peran DPR dalam perlindungan anak. Data-data yang diperlukan diperoleh melalui studi pustaka. Data tersebut kemudian dikategorisasi, diklasifikasi, dan direduksi kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan studi. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan bagi anak melalui instrumen hukum dan ratifikasi berbagai peraturan perundangan tentang anak. Akan tetapi, peran pemerintah dalam perlindungan dipandang kurang efektif, oleh karena itu, lahir kemudian beberapa lembaga yang bertujuan untuk melakukan perlindungan anak, yakni Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Parlemen sebagai institusi legislatif, juga berperan dalam perlindungan anak terutama untuk membentuk undang-undang, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, mengalokasikan anggaran bagi terwujudnya perlindungan anak di Indonesia.
Kata kunci : Parlemen, perlindungan anak, legislasi, pengawasan, anggaran, Komnas Anak, KPAI.
Pendahuluan Sesuai dengan amanah dalam pembukaan UUD 1945, fungsi Negara Republik Indonesia adalah menyejahterakan dan memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan hidup setiap individu di bumi nusantara, terutama bagi Warga Negara Indonesia (WNI), dan juga WNI yang berada di luar wilayah Indonesia mendapatkan perlindungan hak dari Negara Indonesia. Termasuk perlindungan hak anak, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Fungsi negara untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat dalam kaitannya dengan HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lebih lanjut, dikatakan dalam
Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul “Hak Anak“ ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 Ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah HAM dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk berkembang (hak untuk mendapatkan pendidikan).
Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.23/2002). Menurut Pasal 1 UU tersebut, perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Indonesia merupakan penanda-tangan Konvensi Hak Anak (KHA) dan World Summit for Children (WSC). Ratifikasi mencakup komitmen negara peserta dalam mewujudkan hak semua anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan perlakuan salah, serta menangani akar masalah yang mengarah pada situasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sumiarni dalam Diskusi Panel “ Perlindungan Anak Jalanan ditinjau dari aspek HAM, Hukum, Psikologi, dan Prakteknya ” di FH-UAJY, pada tanggal 1 Desember 2001.
KHA dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sesuai dengan ketentuan di dalam konvensi, negara peserta wajib mengimplementasikan berbagai ketentuan yang terkandung di dalam konvensi. Akan tetapi, meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA, fakta menunjukkan bahwa pelanggaran demi pelanggaran terhadap anak di Indonesia terus terjadi, bahkan telah mencapai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat manusia ( the most intolerable forms ). Kejahatan terhadap anak justru terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya. Membuat masyarakat terperangah atas buruknya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Kekerasan atau penyiksaan terhadap anak termasuk segala bentuk penyiksaan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, pengabaian atau kelalaian penanganan, eksploitasi komersial, dan kekerasan lainnya semakin meningkat. Anak yang mengalami tindak kekerasan (kekerasan fisik, emosional, seksual) mengakibatkan bahaya aktual dan potensial bagi kesehatan anak.
Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti orang tua, keluarga, teman sepermainannya sendiri dan guru yang seharusnya berperan sebagai pengganti orang tua saat anak berada di sekolah. Namun sayangnya data tentang kekerasan anak sangat terbatas dan kurang komprehensif. Selama ini, hanya dari laporan kasus, bersifat administratif dan bukan prevalensi.
Survei-survei terkait kekerasan (SDKI, Riskesdas, MICS) masih terbatas, baik secara metodologi maupun geografis.
KPAI mencatat dalam empat tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615. Sedangkan pada 2011 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 261 kasus, 2012 sebanyak 426 kasus. Untuk data kasus trafficking (perdagangan manusia) dan eksploitasi terhadap anak, pada 2011 sebanyak 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus sedangkan pada 2014 hingga April sebanyak 76 kasus. Sedangkan pada tahun 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga April 2014. 1 Kondisi ini sungguh memprihatinkan, mengingat pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak- haknya telah diatur dalam UU No. 23/2002.
Selain itu, perkembangan masyarakat yang makin kompleks telah memberikan pengaruh buruk terhadap pengasuhan dan perawatan anak dalam perwujudan hak anak, eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual komersial, kekerasan dan penyalahgunaan seksual, penelataran dan bentuk pelanggaran hak anak lainnya baik kuantitas maupun kualitasnya semakin meningkat. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan akan tetapi pemenuhan terhadap hak anak-anak di Indonesia masih belum terpenuhi secara optimal.
Sebenarnya telah banyak studi yang berupaya mengkaji pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Studi-studi itu di antaranya dilakukan oleh Yanuar Farida Wismayanti dan Ivo Noviana. Keduanya secara khusus mengkaji “Perlindungan Anak Berbasis Komunitas: Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak”. Dalam studi itu, dijelaskan bahwa situasi anak di Indonesia masih banyak mengalami pelanggaran atas hak anak. Meskipun undang-undang dan kebijakan perlindungan anak sudah dikeluarkan. (Yanuar Farida Wismayanti dan Ivo Noviana, 2011:203). Studi lain tentang perlindungan anak juga dilakukan oleh I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (2013). Dalam studi itu, secara khusus ia menelaah perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif hukum dan meyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang anak di Indonesia telah banyak dibuat oleh pemerintah bersama legislatif, terutama sejak ratifikasi Konvensi Hak- hak Anak dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Akan tetapi berbagai peraturan perundangan
1 “KPAI: 2014, Ada 622 Kasus Kekerasan Anak “ http:// www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus- kekerasan-anak/, diakses pada tanggal 05 April 2015.
tersebut belum mampu diimplementasikan. Yulia Indahri (2015:12), juga pernah melakukan kajian tentang modal sosial dan perlindungan anak. Indahri menyimpulkan untuk memperkuat kualitas dan kapasitas perlindungan anak, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam memberikan pelatihan bagi orang tua atau calon orang tua terhadap hubungan yang positif dalam melindungi hak-hak anak. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga berkewajiban dalam merealisasikan kebijakan sebagai jaminan atas perlindungan anak. Kebijakan tersebut harus bersifat integratif dan memerhatikan budaya yang berlaku di masyarakat.
Guna menambah khazanah pengetahuan tentang perlindungan anak, Studi ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan: (1) kondisi pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia; (2) peran negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan (3) peran parlemen dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Data-data yang diperlukan dalam tulisan ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Data tersebut kemudian kategorisasi, diklasifikasi, dan direduksi untuk kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan studi ini.
Perlindungan Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara hukum, pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum ini yang akan memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak anak. (Ahmad Kamil, 2008:1)
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas. (Maidin Gultom, 2008:33)
Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabatnya. HAM menjadi hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.
Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Untuk pelaksanaan perlindungan HAM tersebut perlu adanya pengaturan di dalam hukum dasar di Indonesia. Di samping itu sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah selayaknyalah bangsa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM.
Prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar KHA meliputi: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak. KHA merupakan bagian integral dari instrumen international tentang hak asasi manusia. Perumusan naskah KHA dimulai sejak tahun 1979 dan dalam waktu 10 tahun kemudian tepatnya, pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB.
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan. Mereka lah yang akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
Dalam Pasal 72 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas di sebutkan bahwa kewajiban perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Selain telah dikeluarkannya UU No.23/2002, Pemerintah Indonesia sejak tahun 1979 telah memberlakukan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami tentang Hukum Kesejahteraan dan Perlindungan anak. (Meliala dan Sumaryono, 1985)
Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hal itu dimaksudkan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Anak-anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan akhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa diskriminasi. (Djamil, 2013:8)
Hak anak merupakan bagian dari HAM. Oleh karena itu, perlindungan dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus: demi terselenggaranya perlindungan anak, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
Hal tersebut dimaksudkan agar di kemudian hari menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Di dalam melakukan perlindungan terhadap anak mendasarkan pada berbagai asas yaitu asas nondiskriminasi; asas kepentingan yang terbaik bagi anak; asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; asas penghargaan terhadap anak. Beberapa dasar pemikiran seperti yang telah disebutkan di atas yang pada akhirnya mengilhami pembuatan UU No. 23/2002. Dalam Undang- undang ini, beban tanggung jawab perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua elemen negara/pemerintah dan seluruh elemen masyarakat termasuk orang tua.
Sinergitas yang dimaksud bukan saja mencakup keterpaduan program, atau kondisi kerjasama yang rapi dan terbuka. Melainkan adanya kesamaan visi dan komitmen untuk memastikan bahwa anak harus hidup, tumbuh dan berkembang. Kepastian itu penting, karena pada saatnya nanti, ketika anak sudah dewasa mereka akan menjadi penentu dalam kehidupan sosial.
Sementara itu, sebenarnya, menjalankan program perlindungan anak adalah bagian dari tindakan yang sangat mulia karena berkaitan dengan masa depan masyarakat secara menyeluruh. (Soetodjo, 2006:26) Bila kita menyimak seluruh ketentuan yang tertuang dalam UU No.23/2002, akan dapat diketahui bahwa hak yang diberikan kepada anak dan kewajiban yang dibebankan kepada
pemerintah, negara dan masyarakat, dimaksudkan agar anak yang kemudian akan menjadi aktor penentu dalam kehidupan sosial adalah anak yang tidak menjadi beban masyarakat tetapi seseorang yang mampu memberi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat. 2
Peran Pemerintah Selama ini, UU No.23/Tahun 2002 dijadikan payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang- undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Berdasarkan paradigma tersebut, UU No.23/2002 yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun, diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 35/2014 mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual. Tujuannya agar dapat memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. (Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)
Sementara itu, sampai saat ini UU No.4/1979 belum mempunyai Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksananya, sehingga belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Persoalan utama pada UU ini terletak pada pengaturan usia anak yang ditentukan hingga 21 tahun. Pengaturan ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam KHA. Definisi anak sendiri memang masih menimbulkan banyak masalah di Indonesia. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan usia kawin untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sementara UU tenaga kerja menentukan 14 tahun.
Adanya kebijakan pemerintah dengan Keppres No. 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional yang ditetapkan tiap tanggal 23 Juli, sebetulnya merupakan suatu momentum. Akan tetapi pada akhirnya, kegiatan ini hanya menjelma menjadi
2 http://www.kpai.go.id, Hadi Supeno, Eksploitasi Anak Sudah Jadi Budaya , Jumat 30 Juli 2010 diakses tanggal 03 Maret 2015.
sebuah seremonial belaka, karena ketidaksiapan pemerintah dan aparatnya dalam menyikapi masalah anak di Indonesia. Adanya Pokja Pembinaan Anak yang diprakarsai oleh Kantor Menko Kesra sejak tahun 1986 sebenarnya cukup membuat lega, karena hampir semua departemen terkait dan LSM terlibat di dalamnya. Akan tetapi harapan tidak kunjung terwujud. Adanya Inpres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengembangan Kualitas Anak juga merupakan upaya yang baik, walaupun kurang berjalan semestinya.
Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 pada bulan Desember 1997 adalah suatu langkah maju bagi keseriusan pemerintah, namun dapat menjadi masalah di lain pihak, karena akan meningkatkan jumlah pekerja anak di Indonesia. Usia maksimum anak bekerja yang menurut konvensi tersebut adalah 15 tahun sedangkan pemerintah menetapkan 14 tahun sesuai dengan Permenaker No. 1 Tahun 1987 maupun UU Tenaga Kerja No. 25 Tahun 1997. Selanjutnya juga telah ditetapkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional yang semenjak tahun tersebut telah diperingati. Kemudian berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1989 telah ditetapkan tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak sebagai landasan hukum terciptanya Dasawarsa Anak Indonesia 1 tahun 1986-1996 dan Dasawarsa Anak II tahun 1996-2006.
Untuk melaksanakan koordinasi peningkatan kualitas anak telah ditetapkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1997. Di samping itu, juga telah diundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (15 tahun) dan Undang-Undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
Salah satu peraturan yang cukup mendasar adalah Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RAN-HAM) telah menempatkan masalah anak dalam program aksi pemajuan dan peningkatan hak anak. Kemudian UU No. 33 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah menempatkan hak anak sebagai bagian integral dari HAM. Hal ini dapat terlihat dari 106 pasal yang mengatur tentang HAM, terdapat 15 pasal yang mengatur tentang hak anak, yaitu: Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Namun sayangnya, langkah- langkah tersebut belum diikuti oleh kesadaran aparatur negara maupun masyarakat, bahwa anak
secara hukum mempunyai hak fundamental untuk mendapatkan perlindungan yang memadai.
Ada kesan bahwa langkah secara hukum masih sebatas slogan politik dan lips service. Kesan ini terlihat bahwa kebijakan politik pembangunan Indonesia belum sensitif pada hak anak, sehingga pelanggaran demi pelanggaran terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Selain itu, komitmen Indonesia dalam mengambil langkah hukum juga belum diikuti harmonisasi dengan peraturan yang lainnya. Seringkali terjadi peraturan yang tumpang tindih dan bertolak belakang. Kultur birokrasi yang amat kental masih terlihat pada kebijakan pemerintah yang tidak pro-anak. Oleh para birokrat persoalan anak dianggap “ringan” dan “a-politis”. Ini tampak dari pembahasan untuk pembuatan kebijakan atau peraturan yang waktunya hanya dalam bilangan Minggu. Bandingkan dengan pembahasan masalah lain, apalagi yang berkaitan dengan masalah yang dianggap paling penting, yakni ekonomi dan politik. 3
Peran Lembaga Perlindungan Anak UU tentang Kesejahteraan Anak sudah lama berlaku tetapi dinamika permasalahan sebetulnya menuntut berbagai garapan serius. Pada masa lalu kesejahteraan anak hanyalah kegiatan represif seperti anak cacat, yatim piatu, dan sebagainya. Namun sebenarnya populasi seluruh anak menuntut perhatian juga agar anak Indonesia menjadi manusia yang mandiri, agar tidak cacat dalam bentuk lain.
Di bidang hukum, persetujuan terhadap UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1996 adalah suatu upaya lain dalam menyikapi masalah anak dalam konflik dengan hukum. Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak yang disponsori oleh Departemen Sosial dan UNICEF merupakan nuansa baru dalam pelaksanaannya.
Namun leading sector pemerintah yang kurang tepat, sehingga dalam pelaksanaannya di daerah kurang mendapat dukungan yang semestinya. Akan tetapi adanya lembaga ini tetap dapat dianggap sebagai nilai tambah, karena ada wadah yang menangani permasalahan anak dalam kondisi sulit termasuk anak jalanan dan pekerja anak.
Secara kelembagaan, di Indonesia ada dua lembaga yang secara resmi me miliki kewenangan untuk melakukan mo nitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan yang ber kaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima
3 http://m.indosiar.com/ragam/kebijakan-pemerintah- dalam-masalah-anak-anak-di-indonesia_21356.html
pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) KPAI hadir lebih dahulu dalam membangun komitmen untuk perlindungan anak di Indonesia. Dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara independen. Berdasarkan Kepmen Sosial, Komnas PA dimandatkan Forum Nasional adalah Program Pemantapan Lembaga Perlindungan Anak, Program Pendidikan dan Latihan, Bantuan Hukum dan Konseling serta Program Penguatan Kelembagaan/ Program Kerja Teknis. Kita memang tidak banyak berharap dengan Komnas PA ini karena memang peran fungsinya terbatas dan bukan lembaga negara. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang dulu sangat marak dibentuk di beberapa wilayah, pada akhirnya sebagian hanya tinggal papan nama dan kalau pun ada yang masih “bersuara” hanya menjadi komitment perorangan saja.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) KPAI adalah lembaga yang independen yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI merupakan mandat UU No. 23/2002 dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI merupakan lembaga negara diberikan mandat oleh UU untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Sebagai lembaga negara, KPAI secara struktur/operasional mempunyai hubungan secara fungsional dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), yaitu di Kepala Sekretariat KPAI (Sumiarni, 2003:46-48). Jika dilihat dari dasar pembentukkannya, tentu saja posisi KPAI lebih tinggi kedudukannya dari Komnas PA. Komnas PA oleh Kepmen Sosial (tahun 1997) dan KPAI dengan Keppres (tahun 2003). Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak.
Meskipun demikian, keberadaan Komnas PA lebih dahulu eksis dan dikenal dalam dunia perlindungan anak. Siapa yang tidak kenal Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait. Sementara di KPAI belum ada tokoh yang tenar dan berkualitas yang diakui oleh masyarakat luas dan keanggotaannya lebih banyak di dominasi oleh organisasi keagamaan. Tumpang tindih peran ini, yang terkadang memperlihatkan bahwa KPAI dan Komnas PA justru
terlihat berlomba–lomba untuk tampil di depan dan terlihat dalam penanganan kasus kekerasan anak.
Saat ini, KPAI membuat atau membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak di tingkat RT/RW. Satgas ini diharapkan bisa mencegah anak yang rentan menjadi korban, mendukung anak yang bermasalah, dan melindungi anak yang menjadi korban dengan membuka pintu konsultasi, bimbingan, pendampingan, dan pembinaan. Berdasarkan peran dan fungsinya, siapa yang akan menjadi anggota Satgas di tingkat RT/ RW? Apakah mereka mampu menyediakan layanan yang disebutkan diatas? Pada kenyataannya Satgas PA ini baru dalam tahap wacana dan belum jelas bagaimana pelaksanaannya di level akar rumput. Begitu juga, Komnas PA juga aktif melakukan monitoring dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Tetapi, adanya tumpang tindih di antara kedua lembaga ini, mengakibatkan perlindungan menyeluruh terhadap anak belum dapat diwujudkan. Kasus kekerasan terhadap anak justru cenderung meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan data yang dihim pun Komnas PA pada 2007 kasus ke kerasan terhadap anak ter de- teksi mencapai 1.510 kasus. Se tahun kemudian jumlahnya me ningkat jadi 1.826 kasus. Ke mudian pada 2009 jumlahnya melonjak lagi jadi 1.998 kasus. Pada 2010 hingga pekan ketiga September tercatat sudah 2.044 kasus.
Dari tiga kategori kekerasan yang ditetapkan Komnas PA yakni, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis, terhitung sepanjang 2007-2009, ka sus kekerasan psikis me nem pati peringkat pertama dengan 2.094 kasus, diikuti kasus ke kerasan seksual berjumlah 1.858 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 1.382 kasus.
Angka itu didapat Komnas PA melalui pengaduan masyarakat yang datang langsung atau tele pon di wilayah Jakarta dan se kitarnya. Sedangkan angka ke- kerasan secara nasional dari tahun 2010 hingga 2014 ini men capai 21.600 ribu kasus. 4
Jumlah ini terus mengalami peningkatan, dalam sebuah riset yang dilakukan LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 ini menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. 5
4 “21 Juta Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan” “http:// www.rmol.co/read/2010/10/02/5344/21-Juta-Anak- Indonesia-Jadi-Korban-Kekerasan- diakses pada tanggal 21 April 2015.
5 http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84- anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah
Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9 ribu siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM. Selain itu, data dari Badan PBB untuk Anak (Unicef) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering dialami anak perempuan. 6 Jika menilik pada data–data di atas, dapat dikatakan negara telah gagal dalam urusan perlindungan hak anak. Negara pun telah mengabaikan konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1990. Dimana Indonesia terikat secara yuridis dan politis untuk memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi. Adanya UU No.23/2002 pun belum diimbangi dengan implementasi yang sebaik-baiknya dan belum ada sanksi maksimal bagi pelaku pelanggaran hak anak.
Padahal Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari tindak kekerasan. Seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti-kejahatan Seksual terhadap anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi, penerapan perangkat hukum ini masih terbentur beragam kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya komitmen pemerintah daerah. Penerapan yang belum optimal ini membuat anak-anak di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi.
Peran Parlemen Kegagalan melindungi anak-anak mengancam pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif dan akibat harus dibayar, yang akan terus terbawa sampai anak-anak tersebut menjadi individu dewasa nanti. Sementara anak-anak terus mengalami kekerasan, abuse dan eksploitasi, dunia akan gagal memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak; dan akibatnya juga akan gagal memenuhi aspirasi pembangunannya sebagaimana digariskan dalam dokumen-dokumen seperti Agenda Milenium (Millenium Agenda) dengan Millenium Development Goals -nya. 7
6 “Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah” http://news.liputan6.com/read/2191106/survei- icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah diakses pada tanggal 16 Maret 2015.
7 Supeno, Hadi. 2010. “Eksploitasi Anak Sudah Jadi Budaya,” http://www.kpai.go.id, diakses pada 1 April 2015.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan dari sebuah negara. Mereka bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan- kepentingan semua lapisan masyarakat, mengartikulasikan kepentingan-kepentingan itu ke dalam berbagai kebijakan dan menjamin bahwa kepentingan-kepentingan tersebut diterapkan secara efektif. DPR harus menjadi salah satu dari pejuang utama dalam perlindungan anak. Mereka memiliki kapasitas tidak hanya mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah saja, namun juga menghubungkan komunitas dan konstituennya untuk mempengaruhi berbagai pendapat dan tindakan.
Secara implisit, DPR memiliki tiga fungsi utama yakni: 8
1)  Membuat UU
DPR RI memberikan persetujuan, dan dapat memprakarsai, UU yang mengatur masyarakat secara terstruktur.
2)  Mengawasi Kegiatan Pemerintah
DPR RI memantau kinerja pemerintah untuk menjamin bahwa pemerintah bertindak secara bertanggung jawab dan akuntabel demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan.
3)  Mengalokasikan Anggaran Melalui proses penganggaran, DPR bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan terhadap anggaran nasional. Sehingga dewan ikut menetapkan alokasi sumber-sumber bagi pemerintah dan memantau belanja pemerintah.
Sebagai penentu arah berbagai pendapat dan sebagai perwakilan dari rakyat, DPR juga memainkan peran advokasi yang penting, meningkatkan kesadaran mengenai masalah tertentu dalam masyarakat, yang menjadi perhatian di tingkat konstituen, di tingkat nasional, dan internasional.
Fungsi Legislasi Salah satu dari peran terpenting dan sering lebih teknis bagi DPR adalah menjamin bahwa standar perundang-undangan nasional memberikan perlindungan seluas-luasnya dari kekerasan, abuse dan eksploitasi bagi anak. Jelasnya, UU saja tidak cukup memadai untuk melindungi hak-hak anak. Kebijakan ekonomi yang sesuai reformasi kelembagaan, pelatihan para profesional, mobilisasi sosial, dan modifikasi sikap dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk mencapai perlindungan anak. Meskipun demikian, reformasi hukum tetap merupakan hal yang paling fundamental bagi
8 “Tentang DPR,” http://www.dpr.go.id/tentang/tugas- wewenang, diakses tanggal 09 Maret 2015.
tercapainya tujuan perlindungan seluruh hak-hak anak yang terkordinasi dan luas, termasuk hak untuk dilindungi Prinsip-prinsip perlindungan anak dapat diakomodasikan dalam standar hukum nasional dengan memasukkannya ( enshrine ) dalam konstitusi sebuah negara. Konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip dan hukum yang mengatur masyarakat. Konstitusi mengandung bab-bab fundamental yang menentukan bentuk pemerintahan dan menggariskan prinsip-prinsip umum kontrak sosial suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka kerja bagi perundang- undangan lainnya. Oleh karena itu, memasukkan ( enshrine ) prinsip-prinsip perlindungan anak dalam konstitusi nasional suatu negara, akan memberikan dasar bagi adanya perlindungan anak dan kewajiban pemerintah di negara tersebut.
Ketika prinsip–prinsip perlindungan anak enshrined dalam konstitusi, langkah berikutnya adalah mengembangkan dan mengadopsi perundang- undangan nasional untuk memberlakukan perlindungan anak. Salah satu cara yang efektif untuk melakukan hal ini adalah dengan melakukan telaah/tinjauan ulang terhadap standar dan hukum nasional. Agar dapat dilihat apakah standar dan hukum nasional itu sesuai dengan ketentuan- ketentuan protektif standar internasional dimana negara tersebut menjadi anggotanya.
Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam UU No.23/2012 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kewajiban ini dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Selain kewajiban dan tanggung jawab tersebut, dalam pasal 20 dan pasal 26 UU 23/2002 yang kemudian di rubah dalam Pasal 21 UU 35/2014 di sebutkan bahwa negara, pemerintah,
dan pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:
a)  memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
b)  mengawasi penyelenggaraan perlin dungan anak
c)  menjamin anak dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
d)  menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal didaerah terpencil.
Selanjutnya, terkait evaluasi pelaksanaan UU No. 23/2002 ini pihak Parlemen (DPR) melihat bahwa ancaman sanksi dalam UU tersebut belum memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi.
Walau baru saja direvisi tahun lalu, UU No.35/2014 atau UU Perlindungan Anak (UUPA) yang baru dipertanyakan efektivitasnya untuk apakah dapat menjadi payung kokoh bagi perlindungan anak-anak Indonesia. Tidak sedikit kalangan yang seolah patah arang terhadap penerapan UU tersebut di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa UUPA menuntut perubahan paradigma. Maraknya kasus kekerasan dan kejahanan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi keprihatinan banyak pihak. Peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa UU No. 23/2002 belum mampu melindungi anak Indonesia secara utuh dari tindak kekerasan dan pelecehan. Produk UU tersebut harus segera direvisi 9
Ida mendesak pemerintah segera menindak para pelaku asusila tersebut dengan hukuman semaksimal mungkin. Berangkat dari hal itu pula, pihak DPR melalui hak legislasinya merumuskan peraturan perundang-undangan yang memberikan pemberatan bagi pelaku kekerasan anak. Sikap ini tercermin dalam pernyataam Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah yang menilai semakin maraknya kejahatan terhadap anak di
9 “UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 Akan Segera Direvisi” http://www.suaramerdeka. com/v1/index.php/ read/news/2014/05/16/202276/UU-Perlindungan-Anak- No.23-Tahun-2002-Akan-Segera-Direvisi, diakses pada tanggal 20 Mei 2015.
Indonesia, dikarenakan lemahnya para stakeholder dalam memperjuangkan perlindungan anak. Ledia mengatakan bukan hanya pemerintah yang lemah, tetapi termasuk dari orang tua anak. 10 Respon DPR ini antara lain untuk menjawab persoalan Yuridis sehingga mampu membangun sistem perlindungan anak secara komprehensif.
Ia menyarankan agar pembangunan sistem dan mekanisme perlindungan anak dijadikan kurikulum umum di sekolah-sekolah. Hal itu akan membuat anak-anak mengetahui bahwa dirinya dilindungi termasuk melalui undang-undang. Ia juga mengkritisi kinerja pemerintah terutama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise, yang menurut Ledia, belum mampu mengakomodasi dinamika masalah perlindungan anak yang terjadi di Indonesia.
Lebih jauh, Pengesahan UU ini menjadi hal bersejarah di akhir periode masa jabatan Anggota DPR periode 2009-2014, menjadi kado istimewa kita untuk anak-anak Indonesia di tengah berbagai permasalahan anak yang sudah mengancam masa depan mereka. UU ini juga penting untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa ini Sebagaimana dalam laporannya, UU ini merupakan inisiatif DPR dari Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selama pembahasan, baik DPR maupun pemerintah telah membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas membahas substansi RUU yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Panja secara intensif telah melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) baik dari DPR, maupun dari Pemerintah. 11 Perubahan UU No.23/2002 ini bertujuan untuk melindungi anak, serta mewujudkan hak-hak anak dengan memberikan pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang, seperti agama, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Terutama untuk melindungi anak dari perluasan ruang lingkup dari perlindungan khusus yang sebelumnya tidak diatur terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan lain sebagainya.
Fungsi Pengawasan Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah merupakan salah satu peran utama DPR RI. DPR berhak atas informasi yang
10 “Perubahan UU Perlindungan Anak Disahkan DPR http:// www.gresnews.com/berit/politik/220259-perubahan-uu- perlindungan-anak-disahkan-dpr/0/, diakses pada tanggal 25 Mei 2015.
11 “Kado Istimewa Anak Indonesia: Pengesahan RUU Perlindungan Anak“ http://www.pikiran-rakyat. com/nasional/2014/09/25/298453/pengesahan-ruu- perlindungan-anak diakses pada tanggal 25 Mei 2015.
memungkinkan mereka mengakses dan meneliti kegiatan–kegiatan seluruh cabang pemerintahan. Anggota DPR dapat mengajukan pertanyaan- pertanyaan mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah atau menanyakan mengapa suatu hal belum dilaksanakan. Melalui pertanyaan yang mereka ajukan, para anggota dewan dapat menarik perhatian berkenaan dengan kegagalan dalam kebijakan dan menjelaskan tentang masalah- masalah yang mungkin telah luput dari perhatian pemerintah.
Perlindungan anak secara potensial menjadi perhatian dalam setiap pokok bahasan yang masuk ke DPR. Oleh karenanya, seharusnya peran parlemen adalah untuk mempertimbangkan atau mencari informasi mengenai implikasi perlindungan anak yang potensial dari pokok pembahasan yang masuk ke anggota dewan. Perspektif perlindungan anak yang berkaitan dengan beberapa masalah mungkin tidak selalu nampak jelas.
DPR juga memantau kinerja dan tindakan pemerintah. Mereka memiliki kapasitas untuk menanyakan pertanyaan tentang beberapa hal yang belum atau gagal dilakukan oleh pemerintah. Misalnya: kegagalan pemerintah untuk menerapkan standar internasional perlindungan anak, gagal dalam mengambil manfaat atau berpartisipasi dalam kerjasama internasional yang bertujuan mempromosikan perlindungan anak, kegagalan dalam menerapkan mekanisme pengawasan internasional bagi hak-hak perlindungan anak, serta kegagalan pemerintah mengalokasikan sumber daya atau menerapkan perundang-undangan untuk perlindungan anak.
Terkait dengan fungsi tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Daulay mencoba menjalankan fungsi tersebut. Dalam salah satu pernyataannya menyampaikan bahwa melalui rapat internal yang dilaksanakan komisinya, akhirnya menyepakati agenda agenda prioritas dalam masa persidangan IV 2014-2015. Dalam bidang pengawasan, Komisi VIII menyepakati untuk membentuk dua Panja lain. Pertama, Panja perlindungan anak, dan kedua Panja pendidikan agama. Menurut Saleh, Panja perlindungan anak difokuskan untuk mengawasi kebijakan dan program pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia. Isu ini dinilai penting dan mendesak sejalan dengan maraknya kasus kekerasan dan pelantaran anak belakangan ini 12
12 “Komisi VIII DPR galaukan perlindungan anak dan pendidikan agama” http://www.lensaindonesia. com/2015/05/21/komisi-viii-dpr-galaukan-perlindu ngan-anak-dan-pendidikan-agama.html, diakses pada tanggal 15 Mei 2015.
Tujuan dibentunya Panja ini adalah untuk menelusuri lebih jauh peran pemerintah dalam melaksanakan program-program perlindungan anak, serta mendalami dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait masa depan anak-anak Indonesia. Melalui panja tersebut, DPR akan melihat sejauh mana kebijakan pemerintah dalam politik anggaran bagi kesejahteraan anak-anak. Beberapa program pemerintah dinilai tidak sinkron dalam mengatasi persoalan anak serta koordinasi antar-kementerian lembaga juga tidak berjalan maksimal. Saleh dalam pernyataannya mengatakan Panja tersebut sudah bekerja dan banyak pihak yang diundang ke DPR, baik pemerintah maupun pihak lain yang dinilai terkait. ( Unicef dan Inter Parliamentary Union , Perlindungan Anak Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Swiss 2004, hal 22 ) Mengenai aspek kelembagaan kementrian, anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nurwahid juga mendesak Presiden mengubah status Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menjadi kementerian teknis. Menurut Hidayat status tersebut penting agar KPPPA lebih kuat dari sisi otoritas dan wewenang pada ranah teknis. 13
Fungsi Anggaran Di banyak negara, anggaran nasional disusun oleh kekuasan eksekutif dan diajukan ke parlemen untuk disetujui. Jadi, para anggota dewan berbagi tanggung jawab untuk menjamin bahwa sejumlah dana yang cukup dialokasikan untuk perlindungan hak-hak anak. Ini meliputi sumber-sumber daya keuangan serta waktu dan energi dari berbagai lembaga yang berbeda dan cabang-cabang pemerintahan.
Para anggota dewan harus memulai dengan gagasan yang jelas tentang apa yang dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah perlindungan anak yang dihadapi oleh negara mereka. Maka, mereka harus melihat sumber-sumber apa saja yang harus tersedia, dan mengukur sumber– sumber tersebut berdasarkan pada pengetahuan mereka mengenai keadaan anggaran nasional secara keseluruhan. Dalam melakukan penilaian ini, penggunaan hasil kerja pihak lain, seperti LSM nasional maupun internasional, atau organisasi internasional seperti ILO, UNDP, UNESCO, UNICEF, WHO, dan IPU dipandang cukup bermanfaat.
13 “DPR RI Dukung Penguatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Anak,” http://www.suarainde pendent. com/dpr-ri-dukung-penguatan-kapasitas-lembaga- perlindungan-anak/, diakses pada tanggal 15 Mei 2015.
Adalah penting untuk tidak hanya melihat pengalokasian uang saja, namun juga pada apa yang dicapai dengan pengeluaran tersebut. Akanlah tidak biasa untuk mempertimbangkan sektor pendidikan semata-mata dari sisi jumlah uang yang dialokasikan untuk bidang itu misalnya, tanpa memperhitungkan tingkat jumlah siswa yang tertampung dan pencapaian pendidikannya.
Hal yang sama berlaku terhadap pengeluaran untuk perlindungan anak. Misalnya, adalah tidak cukup hanya semata-mata mengetahui berapa banyak dana yang telah dikeluarkan untuk demobilisasi, rehabilitasi dan melakukan reintegrasi bekas-bekas anak yang bergabung dalam kekuatan tempur di sebuah negara yang baru saja mengalami perang. Juga dipandang penting untuk mengetahui berapa banyak anak-anak yang telah dibantu, tindak lanjut macam apakah yang telah diberikan, dan bagaimana situasi anak-anak tersebut pada saat ini.
Dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut, para anggota parlemen juga berperan untuk melakukan perdebatan mengenai anggaran nasional dan mengawasi pelaksanaannya. Debat semacam itu, dengan tujuan untuk menelaah upaya–upaya perlindungan secara seksama dari kekerasan, abuse, dan eksploitasi yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi kinerja yang berkelanjutan.
Dalam rangka menjalankan fungsi penganggaran, pada tahun 2015 DPR telah melakukan terobosan dengan melakukan penganggaran perlindungan anak sebagai bentuk pencegahan dini bagi terjadinya kasus kekerasan anak.
Dalam aspek pencegahan dini kekerasan seksual terhadap anak sudah dilakukan DPR, dalam pernyataanya Komisi VIII DPR RI melakukan upaya penganggaran untuk melakukan upaya pencegahan dini kekerasan dengan cara menaikkan anggaran perlindungan anak mulai tahun 2015 sebesar 350 persen. Pada tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp217 miliar. Padahal, kementerian itu punya dua tugas besar, yaitu memberdayakan perempuan dan melindungi anak. 14 Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid mengatakan minimnya anggaran Kementerian PP dan PA, salah satu faktornya karena kurang maksimalnya kementerian dan jajarannya memperjuangkan anggaran.
14 “Anggaran Kementerian PP dan PA Kecil, DPR Salahkan Menteri,” “http://www.teropongsenayan.com/6557- anggaran-kementerian-pp-dan-pa-kecil-dpr-salahkan- menteri, di akses tanggal 5 Mei 2015.

## Fungsi Advokasi
Sebagai wakil rakyat, anggota dewan merupakan pembentuk opini publik. Dengan demikian, mereka merupakan orang yang tepat untuk mempromosikan isu-isu perlindungan anak dalam dewan sendiri dan di masyarakat. Peran unik sebagai wakil yang terpilih dan penghubung antara rakyat dan pemerintah, memberikan kepada dewan, berbagai kesempatan, kewenangan, legitimasi dan tanggung jawab untuk melakukan advokasi melawan kekerasan, abuse dan eksploitasi. Selain itu, melalui kerangka kerja yang tercermin dalam program partainya, anggota dewan dapat menggalang dukungan mengenai isu-isu ini. Anggota dewan dapat menggunakan suaranya untuk mengangkat isu-isu perlindungan anak. Banyak isu yang berkaitan dengan perlindungan anak dapat menjadi sangat sensitif, tersembunyi di belakang stigma, kerahasiaan, rasa malu atau korupsi. Isu-isu mengenai anak merupakan hal yang tabu, khususnya yang berkaitan dengan seks atau agama. Keadaan ini merupakan penghalang bagi kemajuan perlindungan anak.
Dengan mengangkat isu-isu perlindungan anak di ranah publik dan menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi isu-isu yang rumit, anggota dewan dapat mengatasi salah satu kendala utama untuk menjawab dan mencermati isu-isu perlindungan anak di beberapa negara. Melalui kepemimpinan mereka, anggota DPR juga dapat menjadi perekat dan menjadi sumber penggerak bagi pihak lain untuk ikut berkiprah dalam perlindungan anak, menyatukan pihak-pihak dari berbagai kalangan dalam kemitraan. Dengan memberikan dukungan kepada upaya-upaya semacam itu, para anggota dewan akan dapat meningkatkan kinerja mereka.
Upaya advokasi ini misalnya seperti yang di lakukan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, yang meminta Presiden Joko Widodo merevisi tugas dan fungsi KPPPA. Langkah ini perlu segera dilakukan Jokowi menyusul kasus kematian Angeline yang ditemukan terkubur di pekarangan belakang rumah ibu asuhnya. Menurut Ledia, kasus Angeline hanya bagian kecil dari banyak kasus serupa di Indonesia yang membuktikan jika pemerintah belum serius melindungi anak anak. Ia juga mendesak polisi untuk segera menetapkan pelaku kekerasan dan pembunuhan tersebut dan menuntutnya sesuai hukum yang berlaku. 15
15 “Komisi Perlindungan Anak DPR Prihatin Nasib Angeline”, http://nasional.tempo.co/read/news/ 2015/06/ 12/063674341/komisi-perlindungan-anak-dpr-prihatin- nasib-angeline, diakses tanggal 1 Juni 2015.

## Pengembangan Kebijakan Perlindungan Anak
Sebagai figur politik yang penting dan sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki kepentingan dalam pengembangan kebijakan yang strategis. seperti peluncuran program program-program yang menjamin perlindungan anak. Termasuk mengawasi tindakan-tindakan pemerintah di bidang perlindungan anak. Salah satu bentuk dukungan DPR dalam pengembangan kebijakan ini adalah memberikan apresiasi pada Rencana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, menerbitkan peraturan menteri (Permen) terkait larangan anak untuk menggunakan telepon seluler ( hand phone ). 16 Dukungan ini antara lain diberikan oleh Hidayat Nurwahid, anggota Komisi VIII yang berpendapat Permen tersebut dapat menjadi instrumen dalam menyelamatkan anak dari perilaku menyimpang pornografi
Menurutnya, perkembangan anak mesti mendapat perlindungan dari pengaruh teknologi yang kian tak terkontrol. Begitu pula dengan pergaulan anak, yang mesti dilindungi dari pengaruh teknologi, termasuk tontonan melalui televisi, internet hingga permainan online . Oleh karena itu, rancangan Permen mesti mencakup segala hal dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
Sementara itu, pada aspek anggaran, DPR mendesak agar pemerintah mendukung alokasi anggaran terutama kepada KPPPA dan Kementerian Sosial untuk memperkuat aspek rehabilitasi korban kekerasan terhadap anak.
Ia juga meminta aspek partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Panja Perlindungan Anak mendesak pemerintah, terutama kementerian terkait untuk membangun partisipasi aktif masyarakat. Hal ini penting, karena selama ini masyarakat masih pasif terhadap pentingnya pencegahan terjadinya kekerasan pada anak. DPR melalui Panja Perlindungan Anak juga bersepakat untuk merekomendasikan kepada Presiden RI agar segera mengambil kebijakan dan keputusan politik bahwa kekerasan kepada anak sekarang dalam posisi darurat. 17
16 “DPR Apresiasi Permen Soal Larangan Penggunaan HP Pada Anak” http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/ 05/28/30162/65/25/DPR-Apresiasi-Permen-Soal-Larangan- Penggunaan-HP-Pada-Anak, diakses tanggal 11 Mei 2015.
17 “DPR Minta Jokowi Keluarkan Inpres Perlindungan anak http://www.beritasatu.tv/news/dpr-minta-jokowi- keluarkan-inpres-perlindungan-anak/ diakses tanggal 1 Juni 2015.
Membangun Aliansi Lintas Partai dan Lintas Regional Pendekatan lain yang dapat dilakukan oleh Anggota DPR RI, yaitu menciptakan aliansi politik lintas partai terkait perlindungan anak. Aliansi semacam ini dipandang tidak terlalu partisan, agar mampu bertahan meskipun pemerintahnya berubah, dan memiliki kredibilitas yang lebih baik. Baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Aliansi juga mempromosikan kerjanya melalui kontak dan kolaborasi dengan para anggota dewan di negara lain, baik secara bilateral atau melalui organisasi bilateral/multilateral seperti Inter-Parliamentar Union (IPU). 18 Tantangan yang ada dalam menangani masalah perlindungan anak, memiliki peluang keberhasilan apabila dilakukan kerja sama dengan para mitra. Ada beberapa jenis mitra yang berbeda, yang dapat memberikan sumbangsih bagi suatu upaya bersama dalam berbagai masalah perlindungan anak yang spesifik maupun yang umum. Banyak negara memiliki gerakan masyarakat madani yang penuh energi dan terlatih, yang sangat menaruh perhatian pada masalah-masalah perlindungan anak. Ada banyak contoh organisasi-organisasi sektor swasta yang mau bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam berbagai bidang perlindungan anak.
Membangun hubungan dengan para anggota parlemen dari negara lain sangat bermanfaat. Para anggota parlemen dapat bertukar pengalaman mengenai keberhasilan dan pelajaran bersama, serta mendiskusikan kemungkinan kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral, khususnya yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak yang memerlukan kerjasama antarnegara (misalnya trafficking ). Untuk menjalankan fungsi ini, Delegasi Parlemen Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI Andi Anzhar Cakra Wijaya mengikuti kegiatan 130 th IPU Assembly and Related Meetings di Jenewa, Swiss pada tanggal 16-20 Maret 2014. 19 Terkait isu-isu kemanusiaan, Parlemen Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, termasuk antara lain isu anak-anak migran, baik yang diakibatkan oleh situasi konflik maupun berbagai alasan migrasi lainnya. Posisi
18 Negara Hukum Panduan Bagi Para Politisi, The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law and the Hague Institute for the Internationalisation of Law, 2012, Hal 34.
19 “Laporan Delegasi DPR RI Sidang IPU di Quito Equador,” http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/ lapsing_Laporan_Delegasi_DPR-RI_SidangIPU_di_ Quito_-_Equador.pdf, diakses tanggal 11 Mei 2015.
ini disampaikan oleh delegasi Parlemen Indonesia dalam Panel Discussion on Promoting the Child’s Best Interest: the Case of Migrant Children, yang merupakan acara panel diskusi utama pada Sidang IPU tahun 2014 ini.
Parlemen Indonesia juga aktif berkontribusi dalam pembahasan di berbagai standing committee. Pada kesempatan IPU ke-130 ini, delegasi juga berhasil memperjuangkan keanggotaan Indonesia dalam Standing Committee on the United Nations Affairs guna memastikan kontribusi, maupun meningkatkan profil Indonesia dalam pembahasan isu terkait dalam forum multilateral ini. Selain sebagai anggota biro komite ini, Indonesia juga merupakan anggota biro Standing Committee on Peace and International Security dan Committee on the Middle East Question dalam forum IPU tersebut.
Di samping itu, partisipasi aktif delegasi juga terlihat dalam pertemuan Executive Committee IPU, di mana Dr. Nurhayati Ali Assegaf memimpin pertemuan legislator perempuan yang membahas berbagai kemungkinan masukan dari perspektif gender terhadap berbagai rancangan resolusi yang akan dinegosiasikan selama pertemuan. Dalam pemilihan yang diselenggarakan di sela-sela pertemuan ini, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif Asosiasi Sekretaris Jenderal Parlemen (ASGP) untuk periode 2014- 2016. Badan yang beranggotakan 11 negara ini berperan penting dalam mengendalikan roda kegiatan ASGP, sebagai wadah yang memfasilitasi komunikasi antara pemangku jabatan Sekretaris Jenderal Parlemen dari berbagai negara di dunia.
Kemudian, pada Maret 2015 anggota-anggota Parlemen di negara-negara Asia Pasifik sepakat meningkatkan perlindungan HAM bagi warga negaranya melalui komitmen bersama yang dinyatakan dalam sebuah seminar internasional HAM di Manila, Filipina. Seminar yang berlangsung beberapa waktu lalu itu merupakan hasil kerja sama antara IPU, Office  of  the  United Nations High Commisioner (OHCHR), dan Senat Filipina. Delegasi DPR-RI diwakili Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dua Anggota BKSAP DPR-RI, Vanda Sarundajang (FPDI-P) dan Nihayatul Wafiroh (FPKB). 20 Seminar ini sendiri bertajuk “ Translating International Human Rights Commitments
20 “Parlemen Indonesia berkontribusi aktif dalam Pertemuan 130th IPU Assembly and Related Meetings yang berlangsung di Jenewa, Swiss,” 16-20 Maret 2014 http:// www.mission-indonesia.org/article/438/parlemen-indonesia- berkontribusi-aktif-dalam-pertemuan-130th-ipu-assembly- and-related-meetings-yang-berlangsung-di-jenewa---swiss-- 16-20-maret-2014, diakses tanggal 13 Mei 2015.
into National Realities: The Contribution of Parliaments to The Work of the United Nations Human Rights Council” . Agus Hermanto dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu founding members Dewan HAM dan sampai saat ini menjadi negara anggota Dewan HAM. Di Asia Tenggara, Indonesia telah mendorong terbentuknya ASEAN Inter- governmental Commission on Human Rights (AICHR) yang saat ini merupakan satu-satunya mekanisme regional pemajuan dan perlindungan HAM.

## Penutup Simpulan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang 35 tahun 2014 meru pakan beberapa UU yang telah ditetapkan di Indonesia yang terkait dengan perlindungan anak. Pada kenyataannya, jumlah anak terlantar dan anak korban kekerasan semakin banyak dan implementasi peraturan perundang- undangan tersebut terhadap perlindungan hak-hak anak belum diterapkan sebagaimana mestinya, baik terhadap anak terlantar maupun terhadap anak korban kekerasan.
Peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana dengan cara meratifikasi konvensi PBB, termasuk di dalamnya mengenai anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban pelecehan seksual. Tetapi, kasus kekerasan anak terus menerus terjadi. Ada anggapan bahwa payung hukum perlin dungan anak yang ada saat ini masih sebatas slogan politik dan lips service . Dari anggapan ini terlihat bahwa kebijakan politik pembangunan Indonesia belum sensitif pada hak anak, sehingga pelanggaran demi pelanggaran terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Selain itu, komitmen Indonesia dalam mengambil langkah hukum juga belum diikuti harmonisasi dengan peraturan yang lainnya. Akibatnya, Pelbagai Undang-Undang itu seringkali tumpang tindih dan bahkan bertolak belakang.
Kultur birokrasi ada pada kebijakan pemerintah terlihat tidak proanak. Oleh para birokrat persoalan anak dianggap “ringan” dan “a-politis”. Ini tampak dari pembahasan untuk pembuatan kebijakan atau peraturan yang waktunya hanya dalam bilangan minggu. Sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pembahasan masalah lain yang dianggap paling penting, seperti persoalan ekonomi dan politik.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan fungsi anggaran DPR-RI sudah menunjukan kemajuan dalam komitmennya melindungi anak. Komitmen tersebut ditunjukan dengan lahirnya beberapa peraturan yang menjadi payung hukum perlindungan anak, dan meningkatnya anggaran perlindungan anak yang dikoordinasikan oleh KPPPA.
Upaya perlindungan anak masih membutuhkan pengawasan secara terus menerus, karena masih maraknya kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Ironinya kasus tersebut dilakukan oleh orang terdekat.
Saran Parlemen perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan UU dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.
Sebagai Komisi yang bertugas untuk melindungi anak, KPAI, diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga mampu mengurangi kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia.
Tugas penting dan mendesak untuk dilakukan oleh lembaga/ satuan organisasi atau pribadi berkaitan dengan perlindungan anak, adalah: pertama, melihat kembali seluruh aktivitas perlindungan anak yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, secara sporadik atau sistematik. Langkah tersebut digunakan sebagai salah satu titik pandang untuk mengetahui orientasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.
Kedua, perlu dibentuk Komisi Nasional Hak Anak sebagai salah satu wujud dari implementasi KHA. Komisi ini dipilih dan ditetapkan oleh DPR- RI dan mewakili berbagai kelompok masyarakat dan disahkan dengan Undang-Undang. Dengan adanya komisi ini maka pelaporan KHA baik secara periodik maupun alternative report akan menjadi sesuatu hal yang melekat dalam mekanisme tugas komisi. Di samping itu, tentunya ada fungsi-fungsi advokasi yang mencakup semua hak dasar dalam KHA yaitu hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk memperoleh perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.
Ketiga, perlu sosialisasi secara massif tentang produk hukum dan kerangka program perlindungan anak. Mengingat tugas perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga tanggung jawab semua pihak baik orang tua, masyarakat, dan kelompok sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Artikel Ali, Achmad & Heryani, Wiwie. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum . Jakarta: Kencana. Arief, Barda Nawawi. 2005. Kebijakan Penegakan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gultom, Maidin. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan . Bandung: Refika Aditama.
Gosita, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Presindo.
Hadayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, “Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum)” dalam Bestur Edisi 02 Februari 2013-Mei 2013.
Huraerah, Abu. 2006 . Kekerasan Terhadap Anak , Bandung: Nuansa.
Indahri, Yulia. 2015. “Modal Sosial dan Perlidungan Anak” dalam Info Singkat Vol. VII, No. 10/II/P3DI/ Mei 2015.
Kamil, Ahmad. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Lapian, Gandhi Lapian dan A. Geru, Hetty. 2010. Trafiking  Perempuan  dan  Anak . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama.
Makarno, Mohammad Taufik dkk. 2013. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga . Jakarta: Rineka Cipta.
Meliala, A. Qirom Syamsudin & Sumaryono, E.1985.
Kejahatan Anak.
Nasir Djamil, M. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum . Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Prakoso, Abintoro. 2013. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak . Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Prinst, Darwan. 1997. Hukum Anak Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sambas, Nandang. 2010. Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Simandjuntak, B. 1974. Latar Belakang Kenakalan Anak . Bandung: Alumni.
Soeaidy, Sholeh & Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
Soetodjo, Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak . Bandung: Refika Aditama.
Sumiarni, Endang. 2001. Diskusi Panel “Perlindungan Anak Jalanan ditinjau dari aspek HAM, Hukum, Psikologi, dan Prakteknya“, di FH-UAJY, 1 Desember 2001.
Sumiarni. Endang. 2003. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana . Universitas Atmajaya,
Yogyakarta, hlm. 46-48.
Suyanto, Bagong & Hariadi, Sri Sanituti. 2002. Krisis dan Child Abuse . Surabaya: Airlangga University Press.
Unicef dan Inter Parliamentary Union. 2004. Perlindungan Anak Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Swiss, hal 22.
Widiyanti, Ninik & Anoraga, Panji. 1987. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial . Bandung: Pradnya Paramita.
Wismayanti, Yanuar Farida & Noviana, Ivo. 2011. “Perlindungan Anak Berbasis Komunitas: Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak” dalam Informasi , Vol. 16 No. 03 Tahun 2011.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Internet
“Kebijakan Pemerintah dalam Masalah Anak-Anak di Indonesia,” http://m.indosiar.com/ragam/ kebijakan-pemerintah-dalam-masalah-anak-anak- di-indonesia_21356.html, diakses tanggal 21 April 2015
“21 Juta Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan,” http:// www.rmol.co/read/2010/10/02/5344/21-Juta- Anak-Indonesia-Jadi-Korban-Kekerasan-, diakses tanggal 21 April 2015.
“Anggaran Kementerian PP dan PA Kecil, DPR Salahkan Menteri,” http://www.teropongsenayan. com/6557-anggaran-kementerian-pp-dan-pa-kecil- dpr-salahkan-menteri, diakses tanggal 5 Mei 2015.
“DPR Apresiasi Permen Soal Larangan Penggunaan HP Pada Anak,“ http://nasional.harianterbit.com/ nasional/2015/05/28/30162/65/25/DPR-Apresiasi- Permen-Soal-Larangan-Penggunaan-HP-Pada- Anak, diakses tanggal 11 Mei 2015.
“DPR Minta Jokowi Keluarkan Inpres Perlindungan Anak,” http://www.beritasatu.tv/news/dpr-minta- jokowi-keluarkan-inpres-perlindungan-anak/, diakses tanggal 1 Juni 2015.
“DPR RI Dukung Penguatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Anak,” http://www.suaraindependent. com/dpr-ri-dukung-penguatan-kapasitas-lembaga- perlindungan-anak/, diakses tanggal 15 Mei 2015.
“Kado Istimewa Anak Indonesia: Pengesahan RUU Perlindungan Anak,” http://www.pikiran-rakyat. com/nasional/2014/09/25/298453/pengesahan-ruu- perlindungan-anak, diakses tanggal 25 Mei 2015.
“Komisi Perlindungan Anak DPR Prihatin Nasib Angeline,” http://nasional.tempo.co/read/news/ 2015/06/12/063674341/komisi-perlindungan-anak- dpr-prihatin-nasib-angeline, diakses tanggal 1 Juni 2015.
“Komisi VIII DPR ‘Galaukan’ Perlindungan Anak dan Pendidikan Agama,” http://www.lensaindonesia. com/2015/05/21/komisi-viii-dpr-galaukan- perlindungan-anak-dan-pendidikan-agama.html. diakses tanggal 25 Mei 2015.
“KPAI: 2014, Ada 622 Kasus Kekerasan Anak,” http:// www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus- kekerasan-anak/, diakses tanggal 5 April 2015.
“Laporan Delegasi DPR RI Sidang IPU di Quito Equador,” http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/ lapsing_Laporan_Delegasi_DPR-RI_Sidang_IPU_ di_ Quito_-_Equador.pdf, diakses tanggal 11 Mei 2015.
“Parlemen Indonesia Berkontribusi Aktif dalam Pertemuan 130th IPU Assembly and Related Meetings yang Berlangsung di Jenewa, Swiss, 16- 20 Maret 2014,” http://www.mission-indonesia.org/ article/438/parlemen-indonesia-berkontribusi-aktif- dalam-pertemuan-130th-ipu-assembly-and-related- meetings-yang-berlangsung-di-jenewa---swiss--16- 20-maret-2014, diakses tanggal 13 Mei 2015.
“Perubahan UU Perlindungan Anak Disahkan DPR,” http://www.gresnews.com/berita/politik/220259- perubahan-uu-perlindungan-anak-disahkan-dpr/0/, diakses tanggal 25 Mei 2015.
“Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah,” http://news.liputan6.com/read/2191106/ survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan- di-sekolah, diakses tanggal 16 Maret 2015.
“Tentang DPR,” http://www.dpr.go.id/ tentang/tugas- wewenang, diakses tanggal 9 Maret 2015.
“UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 Akan Segera Direvisi,” http://www.suaramerdeka.com/ v1/index.php/read/news/2014/05/16/202276/UU- Perlindungan-Anak-No.23-Tahun-2002-Akan- Segera-Direvisi, diakses tanggal 20 Mei 2015.
Supeno, Hadi. “Eksploitasi Anak Sudah Jadi Budaya,” http://www.kpai.go.id, Jumat 30 Juli 2010, diakses tanggal 3 Maret 2015.