## Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan
Yudistira Rusydi yudistirarusydi@yahoo.co.id . Universitas Muhammadiyah Palembang

## Abstrak
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh direktorat Narkoba kepolisian daerah Sumatera Selatan  sudah dilakukan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku    terhadap    tindak  pidana penyalah  gunaan  narkotika      dilakukan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku yaitu pasalb 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), subside pasal 112 ayat (3) dan pasal pasal 137 huruf A dan B Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian  untuk tidak pidana pencucian uang  diterapkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang  nomor  8  tahun  2010  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang.  Faktor  pengambat  penyidik  Kepolisian    dalam  melakukan penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  dari  hasil  kajehatan  Narkotika  dapat  di  bagi kedalam dua faktor yaitu Faktor Yuridis  antara lain : Terdapat kelemahan dalam Undang- undang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini masih menimbulkan penafsiran yang  berbeda-beda  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang  Undang-undang  ini  tidak memberikan  batasan  yang  jelas  antara  wewenang  Kepolisian  dan  PPATK  dalam melakukan  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang,  padahal  dalam  ranah  kejahatan narkotika  merupakan  kewenangan  mutlak  dari  Kepolisian  .Faktor  non  Yuridis  : Keterbatasan Sarana dan prasarana Kepolisian terutama dalam hal tekhnologi informasi terutama  akses  ke  perbankan,  terhadap  transaksi  non  tunai  Keterbatasan  sumber  daya manusia baik dari jumlah personil yang ada maupun kemampuan personil yang dimiliki Kepolisian  Daerah  Sumatera  Selatan    yang  memiliki  keahlian  di  bidang  tindak  pidana pencucian uang.
Kata Kunci : Penegakan Hukum

## Abstract
Law enforcement against the crime of money laundering resulting from narcotics crimes committed by the directorate of Narcotics in South Sumatra has been carried out based on the laws and regulations that apply to criminal acts of narcotics misuse carried out based  on  the  provisions  of  the  prevailing  laws  and  regulations  namely  article  114 paragraph (2) jo article 132 paragraph (1), subside article 112 paragraph (3) and article 137 letter A and B Law number 35 of 2009 concerning Narcotics, then for non-criminal money laundering is applied article 3 and article 5 of Law number 8 in 2010 concerning the prevention and eradication of criminal acts of money laundering. Factors inhibiting police investigators in conducting investigations of the crime of money laundering from Narcotics results can be divided into two factors: Juridical Factors include: There are weaknesses in the money laundering law This law still causes different interpretations of acts Crime of money laundering This law does not provide clear boundaries between the
authority  of  the  Police  and  PPATK  in  conducting  criminal  investigation  of  money laundering,  whereas  in  the  realm  of  narcotics  crime  is  the  absolute  authority  of  the Police.  Non-Juridical  Factors:  Limitations  of  Police  Facilities  and  Infrastructure, especially  in  terms  of  information  technology  especially  access  to  banking,  non-cash transactions Limitations of human resources both from the number of available personnel and  the  ability  of  personnel  owned  by  the  South  Sumatra  Regional  Police  who  have expertise in the field of money laundering.
Keywords: Law Enforcement

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah.
Dewasa  ini  penggunanaan  dan  penyalahgunaan  pemakai  narkotika  dan  obat-obatan terlarang  di negara Indonesia telah merambah kepada semua kalangan tidak terkecuali kalangan  remaja,  pelajar  bahkan  anak-anak    kondisi  demikian  tentu  saja  sangat memprihatinkan dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan  generasi  penerus bangsa  (Bontor  Hutapea,  2016)  Propinsi  Sumatera  Selatan    merupakan  wilayah peredaran  narkotika  yang  cukup  tinggi    karena    Sumatera  Selatan  adalah  daerah  yang sentral perlintasan untuk menuju ke daerah lainnya di wilayah sumatera.   Tindak pidana narkotika saat ini tidak hanya terbatas kepada penyelahgunaan obat-obatan terlarang saja tetapi juga sudah mengarah kepada perbuatan criminal lainnya, narkotika saat ini sudah dijadikan sebagai  ajang  bisnis  yang besar bagi  kalangan tertentu  bahkan  saat  initindak pidana narkotika sudah dianggap sebagai perbuatan ekstra ordinary crimes atau perbuatan luar  biasa  ,  yang  mengarah  kepada  tindak  pidana  pelanggaran  hak  asasi  manusia, termasuk didalamnya tindak pidana pencucian uang (money laundring) Banyaknya kasus tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berkaitan  dengan  narkotika  banyak  dilakukan perseorangan  maupun  perusahaan  dalam  batas  wilayah  negara  maupun  melintasi  batas wilayah negara lain semakin meningkat. Definisi yang komprehensif dan baku mengenai pencucian  uang  ( money  laundering) tidak  ada,  namun  secara  populer  pencucian  uang didefinisikan sebagai  perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana  yang seringkali dilakukan oleh organization crime  maupun  individu  yang  melakukan  tindakan  korupsi,  perdagangan  narkotika, kejahatan  di  bidang  perbankan,  pasar  modal  dan  tindak  pidana  lainnya  dengan  tujuan menyembunyikan  atau  mengaburkan  asal-usul  uang  yang  berasal  dari  hasil  tindak pidana tersebut. Dirly money atau uang kotor ini, yang adakalanya juga disebut dengan
istilah 'uang haram", diperoleh pelakunya dengan cara melawan hukum seperti mencuri, merampok, memproduksi dan menjual narkoba, menipu, korupsi, dan sebagainya. Praktik pencucian uang adalah suatu cara untuk melakukan penyembunyian, penghilangan jejak, atau penyamaran atas hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku Pencucian uang  kemudian  akan  digunakan  sebagai  perlindungan  atas  uang  hasil  kegiatan  ilegal tersebut, untuk itu peraturan atau ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menutupi tindak pidana narkotika (Dedy Chandra S, 2012). Pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba  yaitu rangkaian  kegiatan pencucian uang hasil perdagangan narkoba, meliputi kegiatan  menempatkan  uang  hasil  perdagangan  narkoba  ke  dalam  sistem  keuangan melalui  mekanisme  dan  instrumen  PJK,  melapisinya  ke  dalam  berbagai  transaksi keuangan  guna  menyulitkan  pendeteksian  sumber  uang  tersebut  dan  menyatukannya kembali  melalui  investasi  ke  dalam  bisnis  atau  kegiatan  sah  yang  dilakukan  secara terorganisir dan berulang-ulang serta mampu melintasi batas-batas kenegaraan”. ada fase placement ,  uang  hasil  perdagangan  narkoba  dimasukkan  ke  dalam  sistem  keuangan dengan  penempatan  melalui  lembaga  perbankan    Uang  tersebut  adalah  hasil  dari perdagangan  narkoba  dalam  bentuk  tunai.  Uang  inilah  yang  kemudian  dimasukkan  ke dalam sistem keuangan melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan yang menjadi tempat  penyimpanan  uang  hasil  perdagangan  narkoba  adalah  bank-bank  di  luar  negeri yang tergolong beresiko tinggi ( high risk foreign banks ). High risk foreign banks menjadi sarana  penempatan  uang  hasil  perdagangan  narkoba  dikarenakan  memiliki  mekanisme dan instrumen keuangan, antara lain: (Lucky Nurhadiyanto, 2017)
a. Rekening tanpa nama ( anonymous bank account );
b. Layanan internet banking dan phone banking ;
c. Kartu ATM dan kartu kredit;
d. Ketersediaan layanan perbankan di mana pun;
e. Penarikan tunai tanpa batasan; dan
f. Transfer keuangan tanpa perlu menyertakan nama pengirim ( anonymity ).
Fase layering dalam  pencucian  uang  hasil  perdagangan  narkoba  dilakukan  untuk melapisi,  memecah  atau  mengaburkan  uang  hasil  perdagangan  narkoba  yang  terdapat dalam  sistem  keuangan  agar  sulit  untuk  dideteksi.  Kegiatan layering dalam  pencucian uang  hasil  perdagangan  narkoba  antara  lain smurfing , money  changer dan  membeli portofolio  saham  di  pasar  bursa  ,  tidak  terkecuali  di  wilayah  hukum  kepolisian  daerah Sumatera  Selatan  tindak  pidana  pencucian  uang  ( Money  Loundering )  hasil  kejahatan
narkoba  juga  banyak  ditemui  dan  mengalami  hambatan  dalam  proses  penyidikannya  . Kompleksnya modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan  narkoba  menyebabkan  kesulitan  bagi  penyidik  kepolisian  dalam mengungkapkan kasus ini disebabkan  oleh banyak faktor
2. Permasalahan
1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan ?
2) Faktor-faktor  penghambatan  Penyidik  Kepolisian  dalam  melakukan  penyidikan tindak pidana pencucian  uang hasil kejahatan narkoba pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan ?

## II. METODE PENELITIAN
Bertolak  dari  judul  dan  permasalahan  yang  mendasari  penelitian  ini  serta  judul    ada beberapa  hal  yang  menyangkut  metode  penelitian  ini  yang  antara  lain  jenis  penelitian, metode  pendekatan  serta  masalah  yang  diteliti  Jenis  Penelitian  ,Penelitian  ini  adalah penelitian  Hukum  Sosiologis  atau  Yuridis    Empiris  yang  berusaha  memahami, mmemecahkan  dan  memberi  penjelasan  terhadap  permasalahan  yang  ada  pada  masa sekarang  (aktual),  dengan  mengumpulkan  data,  menyusun,  mengklarifikasikan  dan menganalisa serta menginterpretasikan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan.
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang yang memiliki unit – unit untuk menangani kejahatan tindakan kriminal dan siap membuka layanan publik selama 24 jam terhadap pengamanan masyarakat. Sesuai dengan logo Kepolisian yaitu pengayoman yang artinya siap melayani masyarakat kapan saja  dan  siap  merangkul  masyarakat  tanpa  memandang  status  masyarakatnya.  Dengan adanya keamanan yang melindungi masyarakat ini, maka masyarakat bisa merasa aman. reskrimsus  yang  ada  di  Polda  Sumatera  selatan  ini  memiliki  empat  unit  diantaranya adalah unit perbankan, unit udpal, unit pencucian uang, dan unit kejahatan maya.
Kejahatan  narkotika  sudah  menjadi  permasalahan  yang  luar  biasa  untuk  saat  ini. Kejahatan narkotika terus berkembang di setiap negara, termasuk Indonesia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir dalam  Undang-Undang  Narkotika.  Uraian  tersebut  menunjukkan  narkotika  dapat digunakan atau diperuntukkan kedalam 2 (dua) sisi, yaitu : (Martina Male, 2016)
1. Sisi pertama merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
2. Sisi kedua dari narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila  disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang ketat oleh pihak yang tepat.
Penyalahgunaan  narkotika  yang  terjadi  melahirkan  banyak  modus  kejahatan  oleh  para pelaku kejahatan narkotika dan tentunya ini merupakan suatu ancaman yang serius bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kejahatan narkotika tidak hanya sangat memprihatikan dengan maraknya peredaran di Indonesia akan tetapi juga disebabkan oleh terlalu  mudahnya  narkotika  untuk  masuk  ke  Indonesia  yang  didasarkan  dari  beberapa sebab, yaitu letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan  benua  Australia,  Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan,  adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya pengaruh globalisasi dan adanya arus  transportasi  yang  sangat  maju.  Dalam  upaya  pemberantasan  kejahatan  Narkotika aparat  penegak  hukum  tidak  hanya  menerapkan  Undang-Undang  No.  35  tahun  2009 tentang Narkotika, namun juga menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan Undang- Undang  No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang untuk memberantas tindak pidana narkotika disebabkan karena berbagai modus kejahatan narkotika terus dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk kelancaran bisnis haramnya. Bahkan hasil kejahatan narkotika yang diperoleh para pelaku, dialihkan dalam  bentuk  kegiatan  lain  dengan  maksud  mengaburkan  kejahatan  narkotika  yang dilakukan  oleh  para  pelaku.    Kejahatan  peredaran  gelap  narkotika  sejak  lama  diyakini memiliki  kaitan  erat  dengan  proses  pencucian  uang.  Sejarah  perkembangan  tipologi pencucian  uang  menunjukkan  bahwa  perdagangan  narkotika  merupakan  sumber  yang paling  dominan  dan  kejahatan  asal  ( predicate  crime )  yang  utama  yang  melahirkan
kejahatan pencucian uang. Organized crime (kejahatan terorganisir) selalu menggunakan metode  pencucian  uang  ini  untuk  menyembunyikan,  menyamarkan  atau  mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya,  uang  hasil  jual  beli  narkotika  yang  telah  dicuci  itu  digunakan  lagi  untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.
Kepolisian daerah sumatera selatan  merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terletak diwilayah provinsi Sumatera selatan  merupakan merupakan. Dalam pelaksanaan tugasnya Polda sumatera selatan mengemban fungsi Preemtif, Preventif dan Represif. Fungsi Represif atau penegakkan hukum, salah satu tindakan yang dilakukan Polda sumatera selatan ialah pemberantasan narkotika dan menghubungkannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap para pelaku kejahatan narkotika di kota Medan  dan  dalam  pelaksanaannya  secara  khusus  diemban  oleh  Satuan  Narkoba  Polda sumatera selatan.
Berdasarkan data dari satuan narkoba Polda sumatera selatan, jumlah kejahatan narkotika yang ditangani satuan narkoba Polda sumatera selatan pada tahun 2016 ialah 872 (delapan ratus  tujuh puluh  dua) kasus,  dan untuk  jumlah tindak pidana pencucian  uang  (TPPU) yang  berasal  dari  narkotika  pada  tahun  2016  ialah  sebanyak  1  (satu)  kasus.  Upaya pemberantasan  narkotika  dihubungkan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang dilakukan Polda sumatera selatan, secara khusus ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polda  sumatera  selatan  (direktorat  reserse  Narkoba  Polda  sumatera  selatan)  yang merupakan  pelaksana  utama  memberantas  narkoba  dalam  rangka  P4GN  (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba).
Polda  Sumatera    Selatan  dalam  melaksanakan  pemberantasan  narkotika  yang dihubungkan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU),  tentunya  terdapat  banyak hambatan,  baik  secara  teknis  dan  yuridis.  Polda  sumatera  selatan  tentunya  juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap pemberantasan narkoba  yang  dihubungkan  dengan  tidak  pidana  pencucian  uang  tersebut,  baik  upaya secara internal maupun upaya secara eksternal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian berjudul “Peran Polda sumatera selatan Dalam Pemberantasan Narkotika  Dihubungkan  Dengan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang”  sangat  penting dilakukan. Penelitian ini penting dilakukan karena kejahatan narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering terjadi.
Penelitian  didalamnya  memerlukan  kerangka  teoritis  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Ronny  Hanitijo  Soemitro  bahwa  untuk  memberikan  landasan  yang  mantap  pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori  menempati  kedudukan  yang  penting  untuk  merangkum  dan  memahami  masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakannya.

## 2. Faktor-Faktor  Penghambat  Kepolisian  Dalam  Melakukan  Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  Hasil Kejahatan Narkotika
Menurut E.Sahetappy terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu : ( Sahetapy, 2013 )
1. Lemahnya political will dan political action para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum  sebagai  panglima  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dengan  kata  lain, supremasi  hukum  masih  sebatas  retorika  dan  jargon  politik  yang  didengung- dengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan  perundang-undangan  yang  ada  saat  ini  masih  lebih  merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya  sarana  dan  prasana  serta  fasilitas  yang  mendukung  kelancaran  proses penegakan hukum.
5. Tingkat  kesadaran  dan  budaya  hukum  masyarakat  yang  masih  rendah  serta  kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma  penegakan  hukum  masih  positivis-legalistis  yang  lebih  mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan substansial (substantial justice) .
7. Kebijakan (policy) yang  diambil  oleh  para  pihak  terkait (stakeholders) dalam mengatasi  persoalan  penegakan  hukum  masih  bersifat  parsial,  tambal  sulam,  tidak komprehensif dan tersistematis.
Dalam kaitannya dengan faktor –faktor penghambat penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba di direktorat narkoba kepolisian daerah Sumatera Selatan dapat di kategorikan kedalam beberapa  faktor antara lain:

## 1. Problematika Yuridis
Problematika  yuridis  disini  mengandung  maksud  tidak  hanya  sebatas  peraturan perundang-undangan saja akan tetapi lebih luas lagi yakni bagian dalam dari hukum itu sendiri  terdiri  atas  penegak  hukum,  hukum  atau  aturan  dan  sarana  serta  fasilitas. Problematika  yuridis  yang dihadapi  Polda sumatera selatan dalam memberantas tindak
pidana pencucian uang, Faktor Hukumnya  yang masih terdapat interprestasi yang sangat luas menyebabkan perbedaan penafsiran diantara para penegak hukum.

## 2. Problema non Yuridis
Problema  non  yuridis    yang  menjadi  Kendala  penegakan  hukum  terhadap  kasus  diatas adalah  misalnya keterbatasan sumber daya manusia di Polda Sumsel  yang memahami tentang  tindak  pidan  pencucian  uang  tersebut,  keterbatasan  sarana  dan  prasarana, lemahnya koordinasi diantara para penegaka hukum yang mempunyai keterkaitan dengan kasus-kasus pencucian uang.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  hasil  kejahatan narkoba pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan :
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  hasil  kejahatan  narkoba yang  dilakukan  oleh  direktorat  Narkoba  kepolisian  daerah  Sumatera  Selatan    sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  terhadap  tindak pidana  penyalah  gunaan  narkotika      dilakukan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  pasalb  114  ayat  (2)  jo  pasal  132  ayat  (1), subside pasal 112 ayat (3) dan pasal pasal 137 huruf A dan B Undang-undang nomor 35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  kemudian    untuk  tidak  pidana  pencucian  uang diterapkan  pasal  3  dan  pasal  5  Undang-Undang  nomor  8  tahun  2010  tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Faktor penghambat penyidik  Kepolisian  dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian  uang  hasil  kejahatan  narkoba  pada  Direktorat  Narkoba    Polda  Sumatera Selatan :
Faktor pengambat penyidik Kepolisian  dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kajehatan Narkotika dapat di bagi kedalam dua faktor yaitu.
a. Faktor Yuridis  antara lain :
1) Terdapat  kelemahan  dalam  Undang-undang  tindak  pidana  pencucian  uang Undang-undang  ini  masih  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda-beda tentang tindak pidana pencucian uang.
2) Undang-undang ini tidak memberikan batasan  yang jelas antara wewenang Kepolisian  dan  PPATK  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana pencucian  uang,  padahal  dalam  ranah  kejahatan  narkotika  merupakan kewenangan mutlak dari Kepolisian.
b. Faktor non Yuridis :
1) Keterbatasan Sarana dan prasarana Kepolisian terutama dalam hal tekhnologi informasi terutama akses ke perbankan, terhadap transaksi non tunai
2) Keterbatasan  sumber  daya  manusia  baik  dari  jumlah  personil  yang  ada maupun  kemampuan  personil  yang  dimiliki  Kepolisian  Daerah  Sumatera Selatan yang memiliki keahlian di bidang tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. 2012. Metodologi Penelitian Hukum . Sinar Grafika, Jakarta.
Burhan, Arifin. 2007. Narkoba dan Permasalahannya . PT Bengawan Ilmu, Semarang. Chandra, Dedy Sihombing. 2012. Penggunaan Instrumen Anti Pencueian yang dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
Djamali, Abdoel. 2016. Pengantar Hukum Indonesia . PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. E. Utrecht. 2010. Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
Gerson Bawengan. 2012. Penyidikan Perkara Pidana Pradnya Paramita, Jakarta.
Hamzah, Andi. 2011. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Jazuali, Ahmad. 2 0 1 6 . Upaya  Menjaga  Diri  Dari Bahaya Narkoba .  Bengawan Ilmu,
Semarang.
Lamintang,  A  P.A.F.  2016. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  PT.  Citra  Adityta Bakti. Bandung.
Mardjono  Reksodiputro.  2010. Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihal  Kepada Kejahatan  Dan  Penegakan  Hükum  Dalanı  Batas  Balas  Toleransi) ,  Fakültas Hükum Unversitas Indonesia, Jakarta.
Muhammad Yamin.  2012. Tindak Pidana Khusus. Pustaka Setia, Bandung.
M. Solly Lubis, 2010. Serba-serbi Politik dan Hukum . Mandar Maju, Bandung.
Rafeldi, Media. 2010 . Undang-undang Narkotika & Psikoterapi . Alika, Jakarta.
Reksodiputro,  Mardjono.  2007. Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia ( Peran  Penegak Hukum Melawan Kejahatan . Bumi, Jakarta.
Romli Atmasasmita, 2006. Sistem Peradılan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksisiensialisme Dan Abolisionalisme , Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
Sudarto, 2006. Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
Soedjono. D. 2007. Hukum Narkotika Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung.
Sunarno.2007. Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya . Bengawan Ilmu, Semarang.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2008, Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya , Cetakan Pertama, Elsam dan Huma, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo. 2010. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum . Citra Aditya Bakti,
Yogyakarta.
Warsidi, 2006. Mengenal   Bahaya   Narkoba .   Grafindo   Media  Pratama, Jakarta.