## PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA; ANTARA KIYAI PESANTREN DAN DOSEN KAMPUS DI YOGYAKARTA

## Alvina Maula Azkia
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: azkia.alvinamaula@gmail.com

## Abstrak
Secara toeritis, pernikahan meniscayakan kesiapan, baik fisik maupun mental. Namun kenyataan di lapangan, peristiwa nikah di bawah umur masih banyak Hal ini tentu menjadi masalah kesadaran tersendiri bagi masyarakakat yang enggan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keadaan ini memicu perbedaan pendapat di kalangan tokoh NU di Yogyakarta. Baik Kiayi di Pesantrean dan Dosen di Universitas memiliki argumentasinya masing-masing. Kiyai di Pesantren melihat bahwa hal tersebut tidak meniciderai aturan- aturan hukum Islam. Sebab yang menjadi patokan adalah baligh dan bukan batasan usia. Sedangkan menurut pandanga tokoh NU yang bekerja sebagai dosen di univesitas menyatakan tidak setuju atas praktik pernikahan di bawah umur. Bukan karena batasan umur, melainkan sebagai upaya prefentif agar dapat menghindari kemudaratan-kemudaratan, baik secara fisik-material maupun secara psikis-non material. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pandangan tokoh-tokoh NU terhadap pernikahan di bawah umur antara Kiyai di Pesantren dan Dosen di Universitas. Artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menjadikan wilayah Yogyakarta sebagai area kajian lapangannya.
Kata kunci: Pernikahan Bawah Umur, Nahdlatul Ulama, Kiyai Pesantren, Dosen Universitas

## A. Pendahuluan
Yogyakarta merupakan daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan praktik pernikahan di bawah umur, seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul. Pernikahan di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. 1 Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) yaitu pernikahan yang dilakukan melewati batas UU perkawinan. Secara hukum kenegaraan, pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah. Dalam perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
Berbeda dengan UU yang mengatur batasan pernikahan secara ketat, fikih sebagai hukum Islam tidak menjelaskan dengan rinci mengenai ketentuan usia pernikahan. Yang ada hanyalah ketentuan mengenai aqil- baligh bagi laki-laki dan perempuan. Batasan aqil-baligh bagi perempuan yaitu menstruasi (haid). Sedangkan batasan aqil-baligh bagi laki-laki yaitu mengalami mimpi basah. Maka dari itu, tidak ada batasan umur dalam melangsungkan sebuah pernikahan bagi calon pasangan suami istri dalam hukum Islam.
Hal demikian sesuai dengan peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan Sayidah ‘Aisyah r.a.. Dalam sebuah riwayat. saat menikah dengan Nabi Muhammad Saw. usia Sayidah ‘Aisyah r.a. masih sangat belia yaitu 6 tahun. Namun, beliau mencampurinya setelah baligh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi: 2
ِهْي َلَع ُهَّللا ىَّلَص‏‏‏ ُّي ِبَّنلا يِنَجَّوَزَت‏ :  ْتَلاَق‏‏‏ اَهْنَع ُهَّللا َيِض�َر‏‏‏ َة َشِئاَع‏‏‏ ْنَع‏‏‏ ِهيِبَأ‏‏‏ ْنَع‏‏‏  ٍما َشِه ‏‏ ْنَع ُت ْك ِعُو َف‏‏‏ ٍج َرْز َخ  ِنْب  ِثِراَح ْلا ي ِنَب‏‏‏ يِف اَنْلَزَنَف‏‏‏ َةَنيِدَ ْلما‏‏‏ اَنْمِدَقَف  َنيِن ِس  ِّت ِس  ُتْنِب اَن
َ أ َو‏‏‏  َمَّل َس َو يِل  ُب ِحاَوَص ي ِع َمَو  ٍة َحو ُجْر ُ أ ي ِف َ ل يِ ّنِإَو‏‏‏  َناَموُر ُّمُأ‏‏‏ يِّمُأ يِنْتَتَأَف ًةَمْيَمُج‏‏‏ ىَف َوَف‏‏‏ يِرَع َش  َقَّرَمَتَف يِ ّنِإَو ِراَّدلا  ِباَب ىَلَع يِنْتَفَقْوَأ ىَّتَح يِدَيِب  ْتَذَخَأَف يِب ُديِرُت اَم يِرْدَأ  َل اَهُتْيَتَأَف يِب  ْتَخَرَصَف َّمُث ي ِض� ْ أ َر َو ي ِه ْجَو  ِهِب ْتَح َسَمَف ٍءاَم  ْنِم اًئْي َش  ْتَذَخَأ َّمُث ي ِض�َفَن  ُضْعَب  َنَك َس ىَّتَح‏‏‏ ُج ِهْنُ َلأ‏‏‏ ٍرِئا َ ط ِرْي َخ ىَلَعَو  ِةَكَرَبْلاَو ِرْيَخْلا ىَلَع  َنْلُقَف  ِتْيَبْلا يِف‏‏‏ ِراَصْنَ ْلأا‏‏‏  ْنِم ٌةَو ْسِن اَذِإَف َراَّدلا يِنْتَلَخْدَأ
1 Asep Saepudin Jahar. dkk, ”Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis” (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hlm.43.
2 Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) VI: 143, hadist nomor 5066.
‏  َمَّل َس َو  ِهْي َلَع ُهَّللا ىَّلَص‏‏‏  ِهَّللا ُلو ُسَر  َّلِإ يِنْعُرَي ْمَلَف يِنْأ َش  ْنِم  َنْحَلْصَأَف  َّنِهْيَلِإ يِنْتَمَل ْسَأَف َنيِن ِس  ِع ْسِت  ُتْنِب ٍذِئَمْوَي اَن َ أ َو  ِهْي َ ل ِإ ي ِن ْتَمَل ْسَأَف ىًحُض‏
Masalah pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti pengaruh lingkungan, masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat, latar belakang ekonomi dan latar belakang pendidikan menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus pernikahan di bawah umur tersebut. Karena terdapat berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai pernikahan di bawah umur, maka penulis fokus membahas mengenai pandangan Tokoh NU Pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta dan Tokoh NU Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berfaham dan berafiliasi Nahdlatul Ulama (NU).
Tokoh NU Kampus yang penyusun jadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu Dosen atau Tokoh akademisi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berfaham dan berafiliasi NU, serta bukan termasuk seorang pimpinan dari Pondok Pesantren. Sedangkan Tokoh NU Pesantren yang penyusun jadikan sebagai responden yaitu pimpinan di Pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta tersebut, dan bukan merupakan seorang akademisi. Penyusun mengambil pandangan Tokoh NU Kampus Fakultas Syari’ah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karena masih ada Tokoh NU Kampus tersebut yang berafiliasi NU dan kontra terhadap praktik pernikahan di bawah umur. Sedangkan penyusun mengambil pandangan Tokoh NU Pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta karena Pesantren tersebut masih berfaham syafi’iyah atau masih menggunakan pemikiran kitab klasik, sehingga memiliki pandangan pro terhadap praktik pernikahan di bawah umur.
Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan di bawah umur tersebut. Dalam hal ini, Tokoh NU Pesantren di wilayah Yogyakarta membolehkan pernikahan dibawah umur karena dari usia muda pihak perempuan biasanya sudah dijodohkan dengan calon pilihan ayahnya atau keluarganya dan bahkan ada yang menjadi tradisi turun temurun keluarga. Jadi mau tidak mau, pihak perempuan harus menerima perjodohan dini tersebut agar saat mereka dewasa tetap pada pasangannya dan tidak berjodoh dengan orang lain.
Berbeda dengan apa yang telah disebutkam, Tokoh NU Kampus di wilayah Yogyakarta tidak membolehkan pernikahan dibawah umur. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan amandemen UU Nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan yaitu seseorang yang ingin menikah harus sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, baik perempuan maupun laki-laki.

## B.  Hukum Pernikahan di bawah Umur Menurut Tokoh NU Pesantren
Tokoh NU Pesantren memperbolehkan adanya pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Jika seorang perempuan atau laki-laki tersebut sudah mencapai aqil-baligh menurut hukum Islam, maka diperbolehkan melakukan pernikahan di bawah umur. Karena di dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu terkait umur. 3
Faktor pernikahan di bawah umur menurut Tokoh NU Pesantren adalah karena adanya perjodohan dari kalangan pondok pesantren, yang dimana harus patuh terhadap perintah kyai atau gurunya. Faktor lemahnya pengetahuan agama juga menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Agama merupakan bekal yang sangat penting dan berharga bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda atau remaja yang menyimpang karena pemahaman agamanya lemah, sehingga tidak sedikit anak remaja yang terjerumus pergaulan bebas bahkan banyak juga yang melakukan hubungan suami istri sebelum ada ikatan pernikahan yang sah. Jika pemahaman agama nya matang kemungkinan besar jika seseorang yang akan menikah berpikir secara matang terlebih dahulu, dan mendapatkan bekal ketika sudah berumah tangga serta mengetahui apa saja hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Faktor perekonomian orang tua pun menjadi faktor dilakukannya pernikahan di bawah umur, agar dapat meringankan beban orang tuanya maka orang tua tersebut menjodohkan anak-anaknya dengan laki-laki yang sudah mapan. 4
Dampak pernikahan yang dilakukan di bawah umur ini salah satunya yaitu tidak bisa menikmati masa remaja, dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena ketika sudah menikah maka harus memenuhi kewajibannya baik sebagai suami maupun istri. Sedangkan dampak positif dari pernikahan di bawah umur masih bisa melihat semua anak-anaknya tumbuh dewasa dan menikah serta dapat melihat cucu-cucunya tumbuh dewasa.
3 Wawancara dengan Tokoh NU Pesantren, Bantul, tanggal 9 Maret 2020.
4 Ibid.,
Perlu ditekankan kembali bahwa seseorang yang akan melakukan suatu pernikahan harus mempunyai sifat kedewasaan baik bagi suami maupun istri. Karena kedewasaan sangat penting agar pasangan tersebut sudah siap menjalani dengan segala resikonya. Salah satu ciri-ciri orang yang sudah beranjak dewasa yaitu bertanggung jawab bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Pernikahan itu memerlukan beberapa kesiapan seperti dari segi ekonomi, segi fisik dan biologis, dan kesiapan mental. Karna kedewasaan berfikir atau bersikap seseorang dapat meminimalisir terjadinya permasalahan atau konflik dalam rumah tangganya tersebut. 5
Menurut Tokoh NU Pesantren ,usia ideal melakukan pernikahan yaitu bagi seorang perempuan berusia 24 tahun dan bagi seorang laki- laki berusia 27 tahun. Karena pada masa itu baik perempuan maupun laki-laki sudah terbentuk kedewasaan fisik dan psikisnya. Agar dapat menjalankan rumah tangga nya dengan harmonis tanpa adanya suatu permasalahan atau konflik.

## C.  Hukum Pernikahan di bawah Umur Menurut Tokoh NU Kampus
Tokoh NU Kampus berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur sangat tidak dianjurkan. Karena jika dilakukan tentu melanggar peraturan Undang-Undang tentang perkawinan. Jika terjadi kehamilan di luar pernikahan pada anak di bawah umur, maka bisa melakukan dispensasi pernikahan kepada pengadilan setempat. Ketika dispensasi pernikahan tersebut diberikan baru boleh melakukan pernikahan di bawah umur. 6
Salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur, menurut Tokoh NU Kampus, adalah faktor hamil di luar nikah. Ketika ada seorang anak yang mengajukan dispensasi ke pengadilan, maka hakim akan memperbolehkan dispensasi tersebut dikarenakan anak tersebut sudah hamil. Dalam kondisi seorang anak perempuan telah hamil, tentu membuat orang tua nya terpaksa menikahkan anaknya dengan tujuan menyelamatkan kehormatan keluarganya.
Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur menurut, Tokoh NU Kampus: Pertama , dari segi Undang-Undang meskipun mendapatkan dispensasi pernikahan, justru membuat aturan menjadi
5 Ibid.,
6 Wawancara dengan Tokoh NU Kampus, Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, tanggal 10 Maret 2020.
sangat terbuka. Di satu sisi melarang atau memberikan aturan usia, tetapi disisi lain pemerintah juga telah membuka peluang dengan adanya dispensasi tersebut. Kedua , persiapan dari segi alat reproduksi perempuan. Ketika seorang anak perempuan yang belum cukup umur melakukan hubungan suami istri, kemudian hamil maka akan sangat rentan dengan kesehatan dalam hal alat reproduksi. Alat reproduksi akan siap jika perempuan sudah berusia 21 tahun keatas. Sedangkan pernikahan di bawah umur mayoritas berusia 19 tahun ke bawah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seorang anak perempuan yang masih di bawah umur belum siap untuk melakukan hubungan suami istri atau mempunyai seorang anak. Karena di dalam suatu pernikahan harus mempunyai persiapan yang matang dari berbagai segi, seperti dari segi persiapan sikologis, persiapan ekonomi dan persiapan biologis. 7
Kedewasaan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Didalam islam disyarat kan untuk membina suatu pernikahan itu harus sudah aqil baligh dalam artian sudah dewasa, karena didalam fikih tidak di tentukan usia minimal seseorang yang akan menikah. Dalam fikih klasik ditentukan sekitar usia 12 tahun atau yang sudah mengalami menstruasi termasuk aqil baligh untuk ranah ibadah. Tetapi dalam ranah suatu pernikahan harus benar-benar sudah siap dan dewasa kemampuan soft skill untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, biologis, dan ekonomi.
Menurut Tokoh NU Kampus usia ideal melaksanakan pernikahan adalah berusia 19 tahun. Di usia tersebut sudah termasuk dewasa, karena sekarang amandemen UU perkawinan sudah di sama rata kan antara perempuan dan laki-laki yaitu usia 19 tahun untuk dapat melaksanakan pernikahan. Sedangkan aturan internasional berusia 18 tahun. Jadi akan lebih baik jika di selaraskan tidak berbeda jauh antara perempuan dan laki-laki.

## D. Analisa Hukum Pernikahan di bawah Umur Menurut Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus
Dalam menganalisa tentang hukum pernikahan di bawah umur menurut Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus ini, penyusun menggunakan metode Maqashid asy-Syari’ah.Permasalahanpernikahan di bawah umur tokoh NU Pesantren memiliki pandangan bahwa setuju atau membolehkan adanya pernikahan di bawah umur. Jika kedua nya
7 Ibid.,
sudah mencapai aqil baligh. Karena di dalam islam tidak ada batasan umur untuk seseorang melakukan pernikahan, selama pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan.Dan lebih baik dilaksanakan untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
Pernikahan di bawah umur selain dilihat dari batas usia pernikahan, dapat dilihat pula dari segi aspek kemaslahatannya. Jika pernikahan di bawah umur alasannya agar menghindari dari perbuatan zina atau perbuatan yang dilarang oleh agama, maka pernikahan di bawah umur tersebut harus di utamakan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih: 8

## ناكملا ردقب عفدي رارض
Kaidah fikih di atas bisa diartikan juga dengan “sesuatu hal yang dapat merugikan atau membahayakan seseorang sebisa mungkin harus disingkirkan sekadarnya saja.” Jika pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini tidak dilakukan maka akan terjadi bahaya yang besar yaitu perbuatan zina atau perbuatan yang dilarang oleh agama, maka sebaiknya bahaya tersebut dihilangkan dengan cara melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini tersebut. Seperti yang telah dipaparkan oleh Tokoh NU Pesantren.
Pada pembahasan hukum pernikahan di bawah umur dapat ditinjau dari unsur-unsur pokok maqashid asy-syari’ah yaitu Hifzh ad-din (memelihara agama). Dalam Islam, umat manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Swt. Kewajiban beribadah itu sendiri dalam rangka untuk pemeliharaan agama yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan manusia. Salah satu ibadah dalam agama Islam yaitu pernikahan, yang mana di dalam suatu pernikahan bukan hanya untuk melakukan hubungan biologis saja. Akan tetapi suatu pernikahan juga diartikan dengan perpindahan perwalian dari seorang ayah kepada seorang suami. Seorang ayah menyerahkan tanggung jawab menafkahi, melindungi, mengasihi, mendidik, dan memenuhi hak anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang ia percayai mampu menggantikan tanggung jawabnya tersebut.
Dalam Islam membolehkan anak yang sudah baligh untuk dinikahkan, tidak ada batasan usia dalam Islam untuk dapat melakukan
8 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2014), hlm. 10.
suatu pernikahan. Pembolehan bagi seorang ayah kandung (wali) untuk menikahkan anak perempuannya di usia belia berkaitan dengan ada atau tidak adanya maslahat dari pernikahan tersebut.
Menurut pandangan Tokoh NU Pesantren yang sudah penyusun paparkan di atas, untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh agama (zina) maka lebih baik dilakukan pernikahan di bawah umur tersebut. Melihat pergaulan remaja zaman sekarang yang sangat mengkhawatirkan kedua orangtua. Unsur pokok maqashid syari’ah lainnya yaitu Hifzh al-‘aql (memelihara akal). Akal adalah bagian penting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah Allah Swt. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan dapat berpikir tentang alam semesta di sekitarnya. Oleh karena itu, pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan yang daruri bagi manusia. Segala hal yang mendukung terhadap upaya pemeliharaan akal adalah diperintahkan, dan segala hal yang dapat merusak berfungsinya akal adalah dilarang.
Dalam pernikahan di bawah umur kebanyakan masyarakatnya sudah terdoktrin pada perjodohan, di mana faktor pernikahan di bawah umur seperti pendapat kalangan Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus karena adanya faktor perjodohan, lingkungan dan adat istiadat yang mendominasi alasan terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut. Kepercayaan turun-temurun dan suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan mereka sehingga mereka sudah terbiasa melakukan pernikahan di bawah umur. Kemaslahatan bagi seorang anak yang melakukan pernikahan di bawah umur dalam Hifzh an-nasl yaitu seorang yang sudah sah melakukan suatu pernikahan maka bisa memberikan keturunan untuk meneruskan dari generasi ke generasi. Sedangkan dalam Hifzh ad-din yakni selain dalam kebaikan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, dalil Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah RA pada saat usia belia pun juga dijadikan pegangan karena sebagaimana mengikuti sunnah Rasul dalam hal pernikahan.
Berbeda halnya dengan Tokoh NU Kampus memiliki pandangan bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan di bawah umur. Karena di pandang lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Dan juga sebuah pernikahan itu perlu adanya kesiapan dari berbagai aspek. Dalam hal pernikahan di bawah umur tentu saja terdapat maslahat dan mudharat. Apabila di dalam suatu hal perkara terdapat manfaat (maslahat) dan
kerusakan (mudharat), maka keduanya harus di pertimbangkan dengan baik dan matang. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih: 9

## حلاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءر
Maksud dari kaidah fiqih di atas yaitu, apabila dalam suatu hal perkara kerusakan atau kerugiannya lebih banyak dibandingkan manfaatnya, maka perkara seperti ini sebaiknya dicegah. Seperti halnya dalam pernikahan di bawah umur terdapat dampak negatif dan dampak positif, ada kerugian dan juga ada manfaatnya. Jika pernikahan di bawah umur ini dirasa banyak mafsadah atau menimbulkan kerugian di dalamnya, seperti kerusakan pada alat reproduksi seorang perempuan. Yang mana usia di bawah umur perempuan ini belum siap atau belum matang alat reproduksinya sehingga banyak terjadi kerusakan alat reproduksi atau keguguran dalam proses kehamilan seorang perempuan, maka sebaiknya seorang anak yang masih belia agar tidak melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terlebih pada seorang anak perempuan.
Terkait permasalahan pernikahan di bawah umur menurut perspektif tokoh NU Kampus terdapat banyak mudharatnya, maka konsep maqashid syari’ah ini perlu diterapkan bertujuan untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia, khususnya bagi umat Islam. Seperti halnya dalam unsur-unsur maqashid syari’ah , yaitu memelihara jiwa ( Hifzh an-nafs ). Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia harus menjaga kelangsungan kehidupannya. Maka segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Misalnya makan dan minum untuk menjaga kehidupan, tidak boleh membunuh manusia dan sebagainya. 10 Begitu juga pernikahan di bawah umur, jika pernikahan yang dilakukan masih terlalu dini atau muda sehingga secara biologis, seorang istri atau seorang suami belum siap atau belum matang alat reproduksinya, maka dapat mengancam kesehatan. Terlebih jika seorang istri secara fisik atau biologisnya belum matang ketika akan melahirkan dapat mengancam jiwa ibu dan calon bayinya tersebut. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur sebenarnya tidak merealisasikan maqasid
9 Ibid., hlm. 11.
10 Dr. Ali Shodiqin, DKK., Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia (Yogyakarta: SK Rektor No. 152.72 UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 150.
syari’ah pernikahan, yang bisa membawa kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Seperti halnya pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Siti Aisyah r.a., Nabi menunda menggauli Aisyah r.a. dikarenakan usia beliau masih sangat belia.
Kembali lagi pada kemaslahatan dari suatu pernikahan di bawah umur tersebut, jika pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur lebih banyak menimbulkan kemudharatan sebaiknya tidak dilakukan. Karena kewajiban pemeliharan jiwa ditujukan untuk menjaga eksistensi manusia. Inilah tujuan yang dikehendaki syari’at Islam. Seperti dalam pandangan Tokoh NU Kampus yang sudah penyusun paparkan di atas, bahwa bahaya dari pernikahan di bawah umur terutama pada anak perempuan yaitu belum matangnya alat reproduksi sehingga rentan menimbulkan kematian.
Memelihara keturunan ( Hifzh an-nasl ) termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di bumi. Oleh karena itu Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan-persyaratan di dalamnya. Islam melarang perzinaan karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa pernikahan itu diperintahkan dan perzinaan itu dilarang dalam Islam. 11
Suatu pernikahan yang dilakukan di usia dini atau di bawah umur dapat membuat seorang anak tersebut putus sekolah. Sehingga seorang anak yang melakukan pernikahan di bawah umur jarang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi karena sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah tangganya. Perlu diperhatikan, orangtua terutama seorang ibu adalah tempat sekolah (madrasah) pertama bagi seorang anaknya. Sehingga untuk mewujudkan anak-anak yang cerdas dan pintar harus melalui ibu atau orangtua yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas. Masalah tersebut yang kemudian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan rentan mengakibatkan terjadinya perceraian dimana usia di bawah umur masih mementingkan egonya masing-masing.
Sedangkan dalam memelihara harta ( Hifzh al-mal ), harta dan kekayaan yang lain diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari harta. Maka manusia harus
11 Ibid., hlm. 153.
mencari harta dengan cara yang hak, dan menafkahkannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dalam hal pernikahan terdapat aturan- aturan yang berkaitan dengan masalah harta. Seperti adanya kewajiban seorang suami yang memberi mahar kepada seorang istri sebagai bukti bahwa ia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga mempunyai kewajiban menafkahi seorang istri dan anak-anaknya, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek pemeliharaan harta.
Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan ketidaksiapan bagi seorang suami dalam hal mencari nafkah untuk keluarganya. Usia yang masih belia dan pendidikan yang rendah membuatnya kurang bisa mendapatkan pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Besar kemungkinan faktor ekonomi yang dapat menyebabkan ketidaksejahteraan dalam keluarganya, yang mana tidak tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri, sehingga di dalam pernikahan di bawah umur kurang terlaksana nya sebuah pemeliharaan harta.
Kemaslahatan bagi seorang anak yang tidak melakukan praktik pernikahan di bawah umur dalam Hifzh al-‘aql yaitu memberikan ruang untuk anak tersebut berkembang dalam hal pendidikan, sehingga anak tersebut dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam Hifzh an-nasl yaitu dapat membangun wawasan yang berkualitas secara biologis pada anak, sehingga anak sudah memahami bahwa belum matang atau siap alat reproduksi jika dilakukannya pernikahan di bawah umur tersebut.
Dilihat dari dampak negatif pernikahan di bawah umur, sebaiknya masyarakat mematuhi aturan agama dan aturan pemerintah seperti dalam amandemen UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena mematuhi aturan pemerintah juga merupakan bagian dari aturan agama. Hal ini ditetapkan karena tujuan terciptanya kebaikan pada setiap calon pengantin agar mereka terhindar dari kemudharatan, seperti kematian dini pasca melahirkan. Seperti dalam konsep maqasid syari’ah itu sendiri. Karena hukum Islam menjaga agar nyawa manusia terpelihara dengan baik.

## E. Penutup
Berdasarkan argumentasi terhadap praktik pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di kalangan masyarakat, perlu kesadaran bahwa pernikahan di bawah umur harus mempertimbangkan sisi positif dan
negatifnya sekaligus. Jika tujuan menikah untuk menghindari perbuatan zina maka lebih baik dilakukan seperti pendapat Tokoh NU Pesantren. Tetapi lebih baik agar mematuhi Undang-Undang perkawinan yang berlaku, apabila terjadi kehamilan di luar nikah oleh anak di bawah umur, maka bisa mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama seperti pendapat Tokoh NU Kampus.
Dengan demikian, seorang anak yang ingin melakukan praktik pernikahan di bawah umur sebaiknya agar mempertimbangkan lagi dari berbagai aspek seperti dari segi aspek biologis, ekonomi, tingkat kedewasaan. Sehingga dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

## Daftar Pustaka
A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2014.
Dr. Ali Shodiqin, DKK., Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia , Yogyakarta: SK Rektor No. 152.72
UIN Sunan Kalijaga, 2014.
Jahar, Asep Saepudin, Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis , Jakarta: Kencana
Prenadamedia, 2013.
Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari , (Beirut: Dar al-Fikr,
t.t) VI: 143, hadist nomor 5066.
Wawancara dengan Tokoh NU Kampus, Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, tanggal 10 Maret 2020.
Wawancara dengan Tokoh NU Pesantren, Bantul, tanggal 9 Maret 2020