## PENATAAN PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
1

## THE  LAND  MASTERY  ARRANGEMENT  IN  THE  STATE  BORDER AREA
Hadi Arnowo 2 Email : h_arnowo@yahoo.com
ABSTRACT Indonesian Land Border with neighbor state countries is based on Regulation Number 43 on 2008 about The Territory of the State is with Malaysia, Papua New Guinea and Timor Leste. The purpose of writing on the land mastery ar r angement is to know the concrete steps related to the arrangement of land mastery in border area and spatial arrangement correlation with arrangement of  land  tenure.  The physical condition  of  the border  area is  generally  wavy to hilly. Land use in the border area consists of forests, farms and settlements. The status of land in  the  border  area  is  generally  divided  into  state-controlled  free  land,  state-occupied  land, property  and  ulayat  lands.  Arrangement  of  land  tenure  in  general  includes  maintaining existing  land  status,  granting  of  rights  to  land,  disposal  of  rights  and  adjustment  of  land rights. The designation of border area according to the prevailing regulations is divided into areas  of  defense,  cultivation  area  and  conservation  area.  Arrangement  of  land  tenure stipulated by the spatial is to refer to the function of the area. Development of border areas by strengthening land rights will provide legal certainty of land rights so as to provide a sense of security in investing and land use.
Keywords: border area, arrangement of land tenure, spatial arrangement.

## ABSTRAK
Batas wilayah darat negara Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan Undang –  Undang  No.  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara  adalah  dengan  negara Malaysia,  Papua  Nugini  dan  Timor  Leste.  Tujuan  tulisan  mengenai  penataan penguasaan  tanah  adalah  untuk  mengetahui  langkah  –  langkah  konkrit  terkait penataan penguasaan tanah di kawasan perbatasan dan keterkaitan penataan ruang dengan  penataan  penguasaan  tanah.  Kondisi  fisik  kawasan  perbatasan  pada umumnya  adalah  bergelombang  hingga  berbukit.  Penggunaan  tanah  di  kawasan perbatasan  terdiri  dari  hutan,  tanah  pertanian  dan  pemukiman.  Status  tanah  di kawasan  perbatasan  secara  umum  terbagi  atas  tanah  negara  bebas  yang  dikuasai negara,  tanah  negara  yang  dikuasai  masyarakat,  tanah  milik  dan  tanah  ulayat. Penataan  penguasaan  pertanahan  secara  umum  meliputi  mempertahankan  status tanah yang ada, pemberian hak atas tanah, pelepasan hak serta penyesuaian hak atas tanah. Peruntukan kawasan perbatasan menurut peraturan yang berlaku terbagi atas
1 Naskah diterima 25 April 2018. Direvisi 12 Oktober 2018
2 Widyaiswara pada Pusdiklat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
kawasan  pertahanan,  kawasan  budidaya  dan  kawasan  lindung.  Penataan penguasaan tanah dikaitkan dengan tata ruang adalah dengan mengacu pada fungsi kawasan.  Pembangunan  wilayah  perbatasan  dengan  menguatkan  hak  atas  tanah akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga dapat memberikan rasa aman dalam berinvestasi dan pemanfaatan tanah.
Kata Kunci : kawasan perbatasan, penataan penguasaan tanah, penataan ruang.

## A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
ilayah  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  memiliki batas dengan negara tetangga di darat dan di laut. Berdasarkan  Undang  –  Undang  (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara,  batas  dengan  negara  tetangga di  laut  yaitu  dengan  Malaysia, Singapura,  Papua  Nugini  dan  Timor Leste.  Sedangkan  batas  dengan  negara tetangga  di  darat  yaitu  dengan Malaysia,  Papua  Nugini,  dan  Brunei Darussalam.  Panjang  garis  batas  di wilayah darat antara Republik Indonesia  dengan  negara  tetangga  di daratan  secara  total  adalah  sepanjang 3092,8  km,  terdiri  dari  perbatasan dengan  Timor  Leste  sepanjang  268,8 Km,  dengan  Papua  Nugini  sepanjang 820  Km  dan  Malaysia  sepanjang  2.004 Km 3 .
Batas  wilayah  negara  di  darat  di atas  peta  merupakan  garis  batas dengan  titik  –  titik  koordinat  tertentu yang  telah  disepakati  antara  Indonesia dengan  negara  tetangga.  Secara  politis batas negara merupakan batas kedaulatan  yang  harus  dipertahankan keberadaannya  secara  fisik.  Sedangkan secara ekonomis batas negara merupakan  potensi  ekonomi  yang
3 Sumber : Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan  No.  1  Tahun  2015  tentang  Rencana Induk  Pengelolaan  Perbatasan  Negara  2015  - 2019
dapat  memberikan  dampak  positif apabila  terdapat  berbagai  aktivitas ekonomi  di  sekitar  garis  batas  negara. Terkait dengan areal sekitar garis batas negara, Undang – Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara membuat  batasan  tersendiri  yang disebut  dengan  kawasan  perbatasan. Definisi  kawasan  perbatasan  adalah bagian  dari  wilayah  negara  yang terletak  pada  sisi  dalam  sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat,  kawasan  perbatasan  berada  di kecamatan.
Kawasan  perbatasan  berfungsi sebagai  garda  terdepan  Republik Indonesia  dalam  mengantisipasi  setiap perkembangan  geopolitik  regional.  Di lain pihak kawasan perbatasan berpotensi
menjadi wilayah pengembangan ekonomi karena posisinya  yang  menguntungkan dalam perdagangan lintas negara.
Fakta  di  lapangan  adalah  kondisi ekonomi  kawasan  perbatasan  jauh tertinggal dari wilayah daratan lainnya 4 .    Secara  umum  penyebab  dari hal  tersebut  adalah  masih  minimnya infrastruktur, rendahnya usaha
4 Pertumbuhan  kemiskinan  di  daerah perbatasan  mencapai  18,7  persen.  Angka  ini lebih  tinggi  daripada  rata-rata  pertumbuhan kemiskinan  nasional  sebesar  14,1  persen menurut  berita  tanggal  28  Oktober  2013  dari https://www.viva.co.id/arsip/454468angka- kemiskinan-daerah-perbatasan tembus-18-7 yang diakses tanggal 5 November 2018
W
ekonomi, lemahnya tata niaga komoditi lokal serta rendahnya kualitas sumberdaya  manusia.  Apabila  ditarik lebih jauh penyebab minimnya infrastruktur  dan  rendahnya  usaha ekonomi  adalah  kurangnya  jaminan kepastian hukum hak atas tanah.
Kurangnya  jaminan  kepastian hukum atas tanah dapat diketahui dari masih  rendahnya  jumlah  bidang  tanah yang  terdaftar  di  kawasan  perbatasan. Selain itu dominasi tanah kehutanan di dalam kawasan perbatasan menyebabkan tidak dapatnya dilakukan pemberian hak atas tanah.
Salah satu sarana untuk meningkatkan  perekonomian  kawasan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat  adalah  melalui  penataan penguasaan  tanah.  Hal  tersebut  akan menciptakan kepastian hukum hak atas tanah  sehingga  diharapkan  dapat menarik  investor  dan  memberikan peluang  kepada  masyarakat  untuk memanfaatkan tanahnya lebih baik.

## Perumusan Masalah dan Tujuan
Pembangunan ekonomi di kawasan  perbatasan  tidak  terlepas kaitannya
dengan pertanahan.
Kontribusi urusan pertanahan terhadap perkembangan ekonomi erat kaitannya dengan  kepastian  hukum  hak  atas tanah  dan  dampak  sosial.  Mengingat pentingnya urusan pertanahan tersebut,  maka  masalah  yang  perlu dikaji adalah sebagai berikut  :
1. Bagaimana  penataan  penguasaan tanah  diterapkan  di  kawasan perbatasan.
2. Bagaimana  kaitan  penataan  ruang terhadap  penataan  penguasaan tanah di kawasan perbatasan.
Tujuan  dari  penulisan  mengenai penataan penguasaan tanah di kawasan perbatasan adalah :
1. Untuk  mengetahui  langkah  – langkah  konkrit  terkait  penataan penguasaan  tanah  di  kawasan perbatasan.
2. Untuk  mengetahui  keterkaitan penataan  ruang  dengan  penataan penguasaan tanah.

## B. LANDASAN TEORI
Pembentukan  batas  negara  di wilayah daratan melalui proses penentuan  batas  dengan  negara tetangga  berdasarkan  prinsip Uti Possidetis yaitu batas wilayah mengikuti ketika  masih  menjadi  wilayah  kolonial masa  sebelumnya.  Selanjutnya  batas yang telah disepakati tersebut dinyatakan  dalam  bentuk  traktat  atau perjanjian  antara  negara  berbatasan (Arifin, 2014).
Kawasan perbatasan negara merujuk  pada  areal  yang  berada  di sekitar  batas  negara.  Mengingat kawasan  perbatasan  bagian  dari wilayah  daratan  secara  keseluruhan, maka peraturan perundang – undangan  yang  berlaku  di  wilayah daratan  juga  berlaku  di  kawasan perbatasan.
Kebijakan  mengenai  penataan penguasaan  tanah  tidak  terlepas  dari penataan ruang dan rencana pembangun-an.  Kedua  hal  tersebut akan  berpengaruh  terhadap  tindakan dan  prosedur  pemberian  hak  atas tanah.
Kawasan  perbatasan  di  dalam sistem  tata  ruang  nasional  termasuk dalam  kawasan  strategis  nasional. Sebagai  tindak  lanjut  dari  ketentuan tersebut,  maka  penetapan  tata  ruang
kawasan  perbatasan  adalah  sebagai berikut :
- Peraturan  Presiden  No.  179  Tahun 2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Perbatasan  Negara  Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan  Presiden  No.  31  Tahun 2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Perbatasan  Negara  Di Kalimantan
- Peraturan  Presiden  No.  32  Tahun 2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Perbatasan  Negara  Di
Provinsi Papua Penataan ruang kawasan perbatasan  negara  secara  umum bertujuan untuk mewujudkan :
a. Kawasan  fungsi  pertahanan  dan keamanan negara
b. Kawasan berfungsi lindung
c. Kawasan  budi  daya  perbatasan yang mandiri dan berdaya saing
Pembangunan wilayah perbatasan termasuk dalam prioritas pembangunan  baik  dalam  jangka panjang  maupun  jangka  menengah. Pembangunan  kawasan  perbatasan dalam  jangka  panjang  tertuang  dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Tahun  2005  –  2025.  Arahan pembangunan  kawasan  perbatasan yaitu  dikembangkan  melalui  aktivitas ekonomi  dan  perdagangan  dengan negara
tetangga. Pendekatan pembangunan dilakukan melalui
pendekatan  yang  bersifat  keamanan dan kesejahteraan.
Penjabaran dari Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah.  Pembangunan  kawasan perbatasan  secara  nasional  adalah melalui  pengembangan  pusat  ekonomi perbatasan  yang  disebut  dengan  Pusat
Kegiatan  Strategis  Nasional  (PKSN) pada 187 lokasi prioritas.
Pengertian  penguasaan  tanah adalah sebagai berikut :
1. Penguasaan  secara  fisik  atas  suatu bidang tanah untuk mempertahankan  dan  menikmati atas tanah 5 .
2. Hak  negara  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  2  Undang  –  Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok  –  Pokok Agraria.
3. Penguasaan  atas  suatu  wilayah oleh masyarakat adat yang  disebut dengan hak ulayat.
Hak  ulayat  adalah  hak  tertinggi atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  sesuatu persekutuan  hukum  untuk  menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan  tanah. Masyarakat  memiliki  hak  untuk menguasai
tanah dimana pelaksanaannya  diatur  oleh  kepala suku atau
kepala desa (G.Kertasapoetra, dkk, 1985).
Negara  mengakui  tanah  ulayat sepanjang  pada  kenyataannya  hak  – hak  ulayat  masih  berlangsung  dan diakui  masyarakat  adat 6 .  Ketentuan mengenai  pengakuan  hak  ulayat ditegaskan  dalam  Peraturan  Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun 1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian
5 Pengertian  penguasaan  di  dalam  Burgerlijke Wetboek  (BW)  diatur  dalam  Pasal  529  yaitu “yang  dinamakan  kedudukan  berkuasa  ialah kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan,  baik  dengan  diri  sendiri,  maupun dengan  perantaraan  orang  lain,  dan  yang mempertahankan  atau  menikmatinya  selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”
6 Tercantum  dalam  Pasal  3  Undang  –  Undang No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok – Pokok Agraria.
Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat Hukum  Adat.  Khusus  tanah  ulayat yang  disebut  juga  hak  hak  komunal yang  berada  pada  kawasan  tertentu seperti  kawasan  hutan  pengaturan penetapan  haknya  diatur  di  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat Dan  Masyarakat  Yang  Berada  Dalam Kawasan Tertentu.
Masyarakat  hukum  adat  diakui sebagai  subyek  hak  komunal  apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. masyarakat  masih  dalam  bentuk paguyuban
b. ada  kelembagaan  dalam  perangkat penguasa adatnya
c. ada wilayah hukum adat yang jelas
d. ada pranata  dan perangkat hukum yang masih ditaati
Perseorangan  yang  berasal  dari masyarakat  adat  dapat  memperoleh bidang  tanah  bagian  dari  tanah  ulayat berdasarkan hukum adat yang  berlaku dan  dapat  mendaftarkan  tanahnya sebagai  hak  atas  tanah.  Sedangkan yang  bukan  warga  masyarakat  hukum adat  dapat  menguasai  tanah  dengan hak  atas  tanah  berdasarkan  pemberian hak  dari  negara  setelah  tanah  tersebut dilepaskan  oleh  masyarakat  hukum adat  itu  sesuai  dengan  ketentuan  dan tata cara hukum adat yang berlaku 7 .

## C. METODE PENELITIAN
7 Pasal  4  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/ Kepala  BPN  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mempelajari  karakteristik  fisik  dan sosial  ekonomi  kawasan  perbatasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif  yaitu  menjelaskan  mengenai langkah strategi dalam rangka penataan penguasaan tanah di kawasan perbatasan secara umum.
Tahapan penelitian yang dilakukan adalah : 1. Mengumpulkan  gambaran  umum mengenai masalah tanah di kawasan perbatasan.
2. Mengumpulkan peraturan pertanahan  terkait  masyarakat  di kawasan perbatasan.
3. Melakukan  analisis  data  secara umum  berupa  masalah  secara umum dan peraturan yang menjelaskan masalah tersebut.
Data sekunder berupa data spasial dan  data  tekstual.  Data  spasial  berupa peta penggunaan tanah, peta gambaran umum  penguasaan  tanah  dan  peta administrasi  bersumber  dari  Badan Pertanahan  Nasional  dengan  tahun pembuatan  2016.  Sedangkan  data tektual  berasal  dari  Badan  Pusat Statistik tahun 2016 dan 2017.

## D. HASIL PENELITIAN Penataan Penguasaan Tanah Di Kawasan Perbatasan
Kawasan  perbatasan  darat  hanya berbatasan  dengan  negara  Malaysia, Papua  Nugini  dan  Timor  Leste.  Batas Indoesia  dengan  Malaysia  melintasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur  dan  Kalimantan  Utara.  Batas Indonesia    dengan  Papua  Nugini terdapat di Provinsi Papua. Sedangkan batas Indonesia dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timor.
Batas negara di
Provinsi Kalimantan  Barat  melintasi  5  wilayah Kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Sambas, Bengkayang,  Sanggau,  Sintang  dan Kapuas Hulu dengan total panjang 966 km.  Wilayah  Provinsi  Kalimantan Timur memiliki batas negara sepanjang 48  kilometer  yang  hanya  melintasi Kabupaten  Mahakam  Ulu.    Sedangkan wilayah  perbatasan  negara  di  Provinsi Kalimantan  Utara  sepanjang  990  km melintasi  Kabupaten  Malinau  dan Nunukan.
Wilayah  administrasi  kabupaten tersebut adalah
Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sintang, Sambas dan  Kapuas  HuluAntar  wilayah kabupaten
perbaasan telah dihubungkan  dengan  jalan  parallel (Temajok-Aruk-Jagoi Babang-Entikong- Jasa-Nanga Badau-Putussibau-Batas Kaltim ± 801,1 Km.
Mengenai
luas kawasan perbatasan  tidak  terdapat  data  yang resmi.  Sebagai  gambaran  umum  luas kawasan perbatasan dapat diperkirakan  dari  total  luas  wilayah seluruh  kecamatan  yang  berbatasan dengan batas negara.
Bentuk topografi wilayah perbatasan  tersebut  di  atas  secara umum beragam dari
datar, bergelombang hingga berbukit. Wilayah  batas  yang  berada  di  ujung barat adalah datar dengan  kemiringan 0 – 2 % karena posisinya yang berada di pesisir dan sekitarnya. Menuju ke arah timur  hingga  bagian  hulu  medan topografi
menjadi semakin bergelombang dan berbukit.
Selanjutnya  ke  arah  timur  hingga wilayah pesisir perbatasan relatif datar. Penggunaan  tanah  di  wilayah perbatasan  Provinsi  Kalimantan  Barat, mengikuti  karakteristik  topografi  dan
kepadatan  penduduk.  Pada  wilayah yang relatif datar penggunaan tanahnya  antara  lain  rawa  –  rawa, tambak  air  payau,  kolam/  empang, padang rumput dan sawah. Sedangkan di  daerah  pedalaman  dengan  medan bergelombang hingga perbukitan, maka  jenis  penggunaan  tanah  lebih beragam  antara  lain  tegalan,  ladang, perkebunan,  kebun  campur,  semak belukar dan hutan.
Pola  pemukiman  di  wilayah perbatasan cenderung memanjang pada  kedua  sisi  akses  jalan  yang tersedia.  Konsentrasi  pemukiman  baru dijumpai  pada  daerah  yang  menjadi pusat pemerintahan desa dan persimpangan jalan. Wilayah pemukiman  di  kawasan  perbatasan yang  paling  ramai  adalah  wilayah sekitar  Pos  Lintas  Batas  (PLB).  Hal  itu disebabkan  aktivitas  perekonomian yang tumbuh seiring dengan kebutuhan masyarakat. Kawasan perbatasan di Kalimantan akan menjadi semakin  hidup  apabila  jalan  nasional paralel  dengan  batas  negara  sepanjang 1.900  km  selesai  terbangun.  Jalan tersebut  menghubungkan  Mensalong, Kalimantan  Utara  hingga  Temajuk, Kalimantan Barat 8 . Penggunaan tanah pertanian terdiri  dari  sawah,  tegalan  dan  kebun campur. Perkebunan sejenis di wilayah perbatasan
diusahakan
oleh perkebunan besar swasta dan masyarakat. Perkebunan swasta memiliki  manajemen  dan  teknologi yang  lebih  baik  dibandingkan  miliki masyarakat.
8 Daniel,  W.  ,2018,  Era  Jokowi,  Jalan  di Perbatasan Mulus dan Diperlebar. https://finance.detik.com/berita-ekonomi bisnis/d-3453208/era-jokowi-jalan-di perbatasan-mulus-dan-diperlebar.
Diakses tanggal 21-April-2018
Hutan  di  wilayah  perbatasan sebagian  besar  sudah  bukan  hutan primer  melainkan  hutan  belukar dengan jenis pepohonan yang berdiameter  tidak  besar.  Hutan  lebat atau  hutan  primer  yang  masih  tersisa umumnya berada di wilayah hulu atau pedalaman. Secara keseluruhan kondisi hutan  banyak  yang  rusak  akibat penebangan liar ( illegal logging ).
Data gambaran umum pengusaan tanah  merupakan  penyederhanaan klasiifikasi data pemilikan dan penguasaan tanah. Di dalam klasifikasi data  gambaran  umum  penguasaan tanah  jenis  –  jenis  tanah  yang  telah diberikan  hak  dikelompokkan  dalam satu  kelas  yaitu  tanah  yang  sudah terdaftar.  Sedangkan  tanah  –  tanah yang  dimiliki  oleh  penduduk  atau badan  swasta  tetapi  belum  terdaftar termasuk dalam kelompok tanah milik belum terdaftar. Selain itu adalah tanah negara  bebas    dan  tanah  negara  yang telah diperuntukkan.
Pengertian  tanah  negara  bebas adalah tanah yang  belum terdapat  hak atas  tanah,  tidak  termasuk  tanah  aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/  BUMD.  Sedangkan tanah negara yang telah diperuntukkan adalah  tanah  yang  dikuasai  dan dimiliki  serta  menjadi  bagian  dari  aset milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah/BUMN/  BUMD  baik  yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Data  mengenai  persentase  tanah yang  terdaftar  di  kawasan  perbatasan belum  tersedia.  Meskipun  demikian dari  gambaran  umum  masih  banyak tanah masyarakat yang belum bersertipikat atau terdaftar. Hal tersebut  karena  jangkauan  lokasi dimana  aksesibilitas  masih  sangat minim.  Sedangkan  tanah  –  tanah
kawasan hutan tidak dapat didaftarkan karena menurut peraturan perundang– undangan  sektor  kehutanan  tidak memungkinkan  dilakukan  pendaftaran tanah untuk kawasan hutan 9 . Berdasarkan  pengelompokkan  di atas,  jenis  penguasaan  tanah  yang paling  dominan  adalah  tanah  negara yang telah diperuntukkan dalam hal ini adalah kawasan hutan. Status kawasan hutan  memberikan  batasan  yang  tidak leluasa  untuk  kegiatan  perekonomian dan pembanguna infrastruktur.
Permohonan  hak  atas  tanah  bagi masyarakat  tidak  dapat  dilakukan karena  berada  dalam  kawasan  hutan. Sebagai akibatnya tanah milik masyarakat  tidak  dapat  digunakan secara  optimal  untuk  pemanfaatan secara ekonomi. Demikian pula halnya untuk  pembangunan  infrastruktur memerlukan izin dari pemerintah pusat cq.  Kementerian  Kehutanan  sehingga proses  pengerjaan  tidak  memenuhi target waktu.
Tanah  perkebunan  besar  yang diusahakan  oleh  perusahaan  swasta umumnya  sudah  memiliki  Hak  Guna Usaha.  Sebagian  lagi  masih  dalam proses pemberian hak.
Berdasarkan data gambaran umum  penguasaan  tanah  di  atas,
9 Menurut penjelasan bagian Umum UU No. 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  bahwa  Hutan Negara  ialah  hutan  yang  berada  pada  tanah yang  tidak  dibebani  hak-hak  atas  tanah menurut  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya  dikuasai  masyarakat  hukum  adat yang  disebut  hutan  ulayat,  hutan  marga,  atau sebutan  lainnya.  Dimasukkannya  hutan-hutan yang  dikuasai  oleh  masyarakat  hukum  adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi  adanya  hak  menguasai  dan mengurus  oleh  negara  sebagai  organisasi kekuasaan  seluruh  rakyat  dalam  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
penguasaan tanah di kawasan perbatasan secara umum terbagi atas :
1. Tanah  negara  bebas  yang  dikuasai negara
2. Tanah  negara  yang  dikuasai masyarakat
3. Tanah milik
4. Tanah ulayat
Tanah negara bebas pada dasarnya adalah tanah yang belum ada status  hak  tetapi  sudah  diperuntukkan untuk kawasan hutan. Tanah negara ini umumnya  disebut  tanah  kawasan hutan  dimana  untuk  pemanfaatannya harus seizin pihak kehutanan. Konsekuensinya  untuk  tanah  garapan masyarakat  yang  berada  di  dalam kawasan hutan tidak dapat ditingkatkan  status  haknya.  Untuk kawasan  hutan  lindung  dan  taman nasional  pemanfaatan  untuk  non kehutanan seperti pembangunan infrastruktur  sangat  dibatasi  dan mendapat  izin  dari  pihak  berwenang kehutanan.
Tanah  negara  yang  dikuasai masyarakat  adalah  tanah  negara  yang sudah  digarap  oleh  masyarakat  dan berada  di  luar  kawasan  hutan. Penguasaan  tanah  negara  ini  sudah berlangsung  secara  turun  temurun sehingga telah terbentuk ikatan kepemilikan  atas  tanah  tersebut.  Dari segi  kepastian  hukum,  tanah  negara yang  telah  dikuasai  masyarakat  perlu ditingkatkan  statusnya  menjadi  tanah milik.
Tanah  milik  adalah  tanah  negara yang  telah  diberikan  hak  atas  tanah kepada masyarakat, swasta dan instansi  pemerintah.  Jenis  hak  atas tanah  yang  diberikan  sesuai  dengan peruntukan tanah dan subyek hukumnya.
Tanah  ulayat  adalah  tanah  yang dikuasai  masyarakat  adat  dan  belum didaftarkan.  Kepemilikan  tanah  ulayat masih  bersifat  komunal.  Pengakuan kepemilikan  menjadi  tanah  adat perorangan  harus  melalui  persetujuan pemuka adat setempat.
Potensi  sumberdaya  alam  di Kawasan  perbatasan  Kalimantan  telah diakui secara internasional. Di wilayah ini  telah  disepakati  kawasan  hutan Lindung  Jantung  Kalimantan  ( heart  of Borneo) Kekayaan  hutan  disamping berbagai jenis kayu bernilai tinggi juga hasil  hutan  non-kayu  dan  berbagai keanekaragaman hayati. Hutan Lindung  di  Kawasan  perbatasan Kalimantan-Malaysia  yang  berstatus sebagai  Taman  Nasional  antara  lain Taman  Nasional  Betung  Kerihun  dan Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu)  dan  Taman  Nasional  Krayan Mentarang di Kabupaten Nunukan dan Malinau.  Ketiga  taman  nasional  itu juga  menjadi  destinasi  ekowisata  yang diakui  dunia  sebagai  tempat  yang memiliki keanekaragaman hayati.
Saat  ini  beberapa  areal  hutan tertentu yang  telah dikonversi tersebut berubah  fungsi  menjadi  kawasan perkebunan  yang  dilakukan  oleh beberapa  perusahaan  swasta  nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia.  Selain  perkebunan  swasta, terdapat  perkebunan  rakyat  dengan beberapa  komoditi  andalan  seperti lada,  kopi,  dan  coklat.  Potensi  lain adalah sumberdaya air, dimana kawasan perbatasan Kalimantan merupakan  hulu  dari  sungai-sungai besar  yang  ada  di  Kalimantan  seperti Kapuas dan Mahakam.
Wilayah  batas  negara  di  Provinsi Nusa  Tenggara  Timor  melintas  arah Utara  –  Selatan  melalui  Kabupaten
Kupang,  Kabupaten  Timor  Tengah Utara  (TTU)  dan  Kabupaten  Belu. Panjang  garis  batas  negara  di  wilayah darat  adalah  268,8  Km.  Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian pulau  Timor  sepanjang  149,9  Km, sedangkan  Kabupaten  Kupang  dan TTU  berbatasan  dengan  salah  satu wilayah  Timor  Leste,  yaitu  Oekussi, yang  terpisah  dan  berada  di  tengah wilayah  Indonesia  ( enclave )  sepanjang 15,2 km (Arifin, 2014).
Potensi  sumberdaya  alam  yang tersedia  di  kawasan  perbatasan  NTT pada  umumnya  terbatas,  mengingat kesuburan  tanahnya  kurang  baik  bagi pengembangan  pertanian.  Hutan  di kawasan  perbatasan  umumnya  hutan sekunder  dan  sedikit  yang  merupakan hutan  lebat  dan  berfungsi  sebagai hutan lindung atau taman nasional.
Penggunaan  tanah  di  kawasan perbatasan  RI-Timor  Leste  didominasi oleh  pertanian  lahan  kering  (tegalan) dan  perkebunan.  Beberapa  komoditi yang dihasilkan di lahan kering adalah kemiri,  tembakau,  vanili,  jarak,  kapas, lada  dan  pala.  Sedangkan  komoditi perkebunan  yang  diusahakan    oleh rakyat adalah jambu mete, kopi, kelapa, kakao, pinang, kapuk dan cengkeh.
Sarana dan prasarana perhubungan  darat  maupun  laut  ke pintu  perbatasan  Timor  Leste  cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling  berkunjung  relatif  mudah  dan cepat.  Kegiatan  perdagangan  lintas batas  yang  terjadi  sebagian  besar  oleh masyarakat  sekitar.  Kegiatan  lintas batas  lainnya  adalah  kunjungan kekerabatan  antar  keluarga  karena masih dekatnya hubungan kekerabatan antara masyarakat sekitar perbatasan.
Garis  perbatasan  darat  di  Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG)  secara  keseluruhan  memiliki panjang 760 kilometer, memanjang dari Skouw,  Jayapura  di  sebelah  utara sampai  muara  sungai  Bensbach, Merauke  di  sebelah  Selatan.  Wilayah administrasi  yang  dilalui  oleh  garis batas  negara  adalah  Kota  Jayapura, Kabupaten
Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang,
Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Wilayah  perbatasan  negara  yang ada  di  Provinsi  Papua  dicirikan  oleh adanya  keterikatan  kekeluargaan  dan suku  antara  masyarakat  Indonesia  dan PNG  yang  menyebabkan  terjadinya arus  orang  dan  perdagangan  barang yang bersifat tradisional melalui pintu- pintu perbatasan yang belum resmi.
Secara  fisik  kondisi  kawasan perbatasan  di  Papua  bergunung  dan berbukit  yang  masih  jarang  terhubung oleh jalan. Bentang wilayah perbatasan di  Papua  terdiri  dari  areal  hutan,  baik hutan konversi maupun hutan lindung dan  taman  nasional.  Hutan  yang terbentang  di  sepanjang  perbatasan didominiasi oleh hutan lebat.
Selain sumberdaya hutan, kawasan  ini  juga  memiliki  potensi sumberdaya air yang  cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang  perbatasan.    Demikian  pula kandungan  mineral  dan  logam  yang berada  di  dalam  tanah  yang  belum dikembangkan  seperti  tembaga,  emas, dan  jenis  logam  lainnya  yang  bernilai ekonomi cukup tinggi
Penataan  pertanahan  di  seluruh kawasan  perbatasan  darat  secara umum dapat dilakukan melalui langkah – langkah berikut ini :

## Tabel 1. Penataan Penguasaan Tanah Di
Dalam Kawasan Perbatasan
Bentuk  Penataan  Penguasaan
Tanah
TN  - Mempertahankan kawasan hutan  dengan  batas  –  batas yang jelas
- Pelepasan  suatu  penguasaan tanah  milik  masyarakat  atau swasta  menjadi  tanah  negara bebas  yang  diperuntukkan untuk kepentingan negara TK  Memberikan  hak  atas  tanah kepada  masyarakat  atau  swasta melalui  mekanisme  peraturan yang berlaku
TM  - Mempertahankan  status  hak atas tanah
- Menyesuaikan  hak  atas  tanah dengan peruntukan
TA  Mempertahankan  status  tanah ulayat
Keterangan :
TN : Tanah negara bebas yang dikuasai negara
TK  :  Tanah  negara  yang  dikuasai masyarakat TM : Tanah milik TA : Tanah ulayat Tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan  sebagian  besar  belum terdaftar atau belum diberikan hak atas tanah.  Terhadap  tanah  yang  berada dalam  kawasan  hutan  tidak  dapat diberikan  hak  atas  tanah  karena  akan memiliki  konsekuensi  hukum.  Untuk dapat  memiliki  tentunya  masyarakat harus  memperoleh  izin  pelepasan kawasan  hutan  dari  kementerian kehutanan.
Terhadap  tanah  yang  berada dalam  Area  Penggunaan  Lain  (APL) tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat dapat  diberikan  hak  atas  tanah.  Tanah
yang  dikuasai  masyarakat  di  kawsan perbatasan  pada  umumnya  adalah tanah  negara  dan  pada  lokasi  tertentu terdapat  tanah  ulayat.  Pada  dasarnya negara  memiliki  kewenangan  untuk menguasai tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 (2) Undang – Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok–Pokok  Agraria atau  yang  dikenal  dengan  Undang– Undang  Pokok  Agraria.  Dengan demikian  hak  menguasai  tanah  oleh negara  tidak  berkonotasi  memiliki tanah sebagai aset negara.
Pengertian  tanah  negara  adalah tanah  yang  belum  dilekati  suatu  hak, bukan  merupakan  tanah  wakaf,  tanah milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD  dan  bukan  merupakan tanah ulayat 10 . Dengan demikian tanah yang  dikuasi  masyarakat  menurut pengertian  tersebut  di  atas  dapat diberikan hak atas tanahnya.
Undang – Undang Pokok Agraria mengakui  keberadaan  hak  ulayat sebagaimana  dinyatakan  pada  Pasal  3 undang-undang  tersebut.  Hal  tersebut menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi hak ulayat. Meskipun  demikian  hak  ulayat  harus berdampingan  dengan  kepentingan nasional  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.  Dalam  konteks wilayah perbatasan, hak ulayat menjadi bagian dari wilayah teritorial Indonesia.  Dalam  aspek  pertahanan keamanan  keberadaan  hak  ulayat menjadi  semacam  daerah  penyangga sekaligus  halaman  terdepan  dari wilayah Indonesia.
Sudah  sewajarnya  hak  ulayat diakui  dan  diberikan  hak  atas  tanah sebagai bentuk legalitas dan formalitas
wilayah teritorial Indonesia. Ketentuan mengenai penetapan haknya mengikuti Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/ Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat. Sebagai subyek hak masyarakat hukum adat  memiliki  hak  untuk  mengatur penguasaan dan penggunaan tanahnya. Sebagai  penguatan  hak  tersebut  harus dinyatakan dalam Peraturan Daerah.
Terdapat beberapa skema pemberian hak atas tanah yaitu melalui permohonan  secara  rutin  dengan mekanisme  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  maupun  dengan  biaya APBN murni seperti melalui Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  atau  redistribusi  tanah.  serta sertipikasi massal lintas sektoral.
Pengertian  mengenai  program sertipikasi  massal  sebagimana  disebut di atas adalah :
- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  ditujukan  untuk  seluruh bidang tanah dalam satu hamparan wilayah desa.
- Redistribusi tanah ditujukan untuk tanah  pertanian  yang  berada  di tanah  negara  dan  dikuasai  oleh masyarakat
- Sertipikasi  lintas  sektor  ditujukan untuk  tanah  milik    pengusaha UKM,  nelayan  golongan  ekonomi lemah dan petani transmigran.
Hasil akhir dari kegiatan sertipikasi  atau  legalisasi  aset  secara massal  akan  memberikan  dampak secara  siginifikan  untuk  tingkat  desa dan  kecamatan  karena  akan  lebih banyak jumlah bidang tanah bersertifikat.  Dalam  konteks  wilayah perbatasan,  jumlah  bidang  tanah  yang diberikan  haknya  akan  menambah
kekuatan bukti kedaulatan atas wilayah NKRI.
Pelaksanaan  kegiatan  legalisasi aset dihadapkan pada kendala yaitu :
- Biaya  operasional  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  daerah  lain karena kebutuhan biaya transportasi yang khusus
- Medan  lapangan  yang  relatif  cukup sulit dijangkau
- Tenaga  sumberdaya  manusia  yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan lapangan
Pemberian  hak  atas  tanah  sangat penting  di  wilayah  perbatasan  dengan peranan sebagai berikut:
1. Bukti  kedaulatan  negara.  Apabila ada ketidaksepakatan dalam penentuan  batas  negara,  maka adanya  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah  akan  menentukan  dalam perundingan di tingkat internasional.
2. Kepastian hak atas tanah. Pemberian hak  atas  tanah  akan  memberikan kepastian  hak  masyarakat  untuk mengolah  tanahnya.  Hal  tersebut juga  akan  mengurangi  sengketa pertanahan.
3. Pemicu  dan  pemacu  pertumbuhan ekonomi.  Sertipikat  hak  atas  tanah dapat  digunakan  sebagai  akses permodalan melalui Hak
Tanggungan.
Penataan  Ruang  Dengan  Penataan Penguasaan Tanah Penatan
ruang kawasan perbatasan diperuntukkan sebagai 11 :
a. Kawasan pertahanan dan keamanan
b. Kawasan budi daya
c. Kawasan lindung
11 Dinyatakan dalam Pasal Pasal 6 Perpres No. 179/2014, Pasal 6 Perpres No. 31/2015 dan Pasal 6 Perpres No. 32/2015
Keterkaitan  penataan  penguasaan tanah  dengan  penataan  ruang  adalah sebagai berikut :
1. Pola  ruang  yang  membagi  atas kawasan  budidaya  dan  kawasan lindung terkait dengan status tanah.
2. Pemberian  hak  atas  tanah  apakah dapat diberikan atau tidak serta jenis
hak  yang  dapat  diberikan  harus merujuk pada rencana tata ruang
Skenario pengembangan kawasan perbatasan
melalui penataan penguasan  pertanahan  adalah  sebagai berikut : Tabel 2. Penataan Penguasaan Tanah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Kawasan Pertahanan  Kawasan Budidaya Kawasan Lindung TN  Dipertahankan Diberikan hak atas tanah Dipertahankan TK  Serah  garap  dengan kompensasi Diberikan hak atas tanah Diberikan  hak  atas  tanah secara selektif TM  Pelepasan hak Dipertahankan Dipertahankan secara selektif TA  Pelepasan hak Dipertahankan Dipertahankan Keterangan : TN : Tanah negara bebas yang dikuasai negara
TK : Tanah negara yang dikuasai masyarakat TM : Tanah milik TA : Tanah ulayat
a. Bagian  kawasan  perbatasan  yang akan  dikembangkan  untuk  fungsi pertahanan,  maka  model  penataan penguasaannya  adalah  dengan cara :
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah  negara  bebas  berupa  tanah kawasan  hutan  tetap  dapat dipertahankan.
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah  negara  yang  dikuasai masyarakat  maka  harus  ada penyerahan  hak  garap  dari masyarakat disertai dengan kompensasi.
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah milik yang dikuasai masyarakat  atau  swasta  maka harus  ada  pelepasan  hak  dari
pemilik  tanah  disertai  dengan kompensasi.
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah  ulayat  yang  dikuasai masyarakat  maka  harus  ada pelepasan hak ulayat dari masyarakat  adat  disertai  dengan kompensasi.
b. Kawasan  perbatasan  yang  akan dikembangkan  untuk  kawasan budidaya,  maka  model  penataan penguasaannya  adalah  dengan cara :
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah negara bebas yang diperuntukkan untuk tanah kawasan  hutan  produksi  tetap dapat dipertahankan.
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah  negara  yang  dikuasai
masyarakat  maka  perlu  diberikan hak atas tanah kepada masyarakat atau  swasta.  Jenis  hak  atas  tanah yang  dapat  diberikan adalah Hak Milik,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak Guna Usaha dan Hak Pakai
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah  milik  masyarakat  atau swasta maka tetap dapat dipertahankan sepanjang pemanfaatan  tanahnya  sesuai dengan peruntukkan.
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah  ulayat  yang  dikuasai masyarakat  maka  maka  tetap dapat dipertahankan
c. Kawasan  perbatasan  yang  akan dikembangkan  untuk  kawasan lindung,  maka  model  penataan penguasaannya  adalah  dengan cara :
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah negara bebas yang diperuntukkan untuk tanah kawasan  hutan  tetap  dapat dipertahankan.
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah  negara  yang  dikuasai masyarakat maka dapat diberikan hak atas tanah kepada masyarakat dengan  penggunaan  tanahnya secara terbatas.
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah  milik  masyarakat  atau swasta maka dapat dipertahankan dengan syarat teknis tertentu.
- Apabila  status  tanah  merupakan tanah  ulayat  yang  dikuasai masyarakat  maka  maka  tetap dapat dipertahankan.
Kegiatan  pembangunan  tidak mengabaikan kemampuan daya dukung  lingkungan  yang  menopang kegiatan  pembangunan  tersebut.  Tiga indikator  daya  dukung  lingkungan
utama sebagai penopang pembangunan  adalah  daya  dukung lahan,  daya  dukung  air,  dan  udara. Pelestarian daya dukung lahan dan air harus  dipertimbangkan  dalam  setiap perencanaan  program  dan  kegiatan sektor,  yang  di  dalamnya  diupayakan agar  dampak  negatif  program  dan kegiatan  tersebut  dapat  diminimalkan terhadap  sumber  daya  lahan  dan  air. Daya dukung sumber daya lahan dapat dilihat dari (1) daya serap air (infiltrasi air),  (2)  kualitas  lahan,  (3)  tutupan lahan, dan (4) laju erosi lahan. Kegiatan pembangunan
hendaknya
memperhatikan  daya  dukung  sumber daya lahan itu.
Kegiatan
pembangunan diupayakan  agar  tidak  menurunkan daya  serap  lahan  terhadap  air  yang mengalir  di  atasnya  dan  tidak menambah tingkat aliran air permukaan (run  off) yang  ada  di atasnya  sehingga  ketersediaan  sumber daya air dapat terus dipertahankan dan erosi  lahan  tidak  terjadi.  Upaya melestarikan  daya  serap  air  ini  dapat dilakukan  dengan  mempertahankan tutupan  lahan,  bentang  alam,  dan kualitas  lahan,  serta  dengan  bantuan teknologi,  seperti  sumur  resapan  dan biopori.  Kegiatan  pembangunan  juga diupayakan tidak mengakibatkan terjadinya  degradasi  lahan  yang  ada. Untuk itu, perlu diupayakan pelestarian kualitas lahan yang meliputi  pelestarian  struktur  tanah, bahan  kimiawi  tanah,  air  dan  unsur hara, serta proses aerasi yang ada.
Lebih lanjut, kegiatan pembangunan diupayakan tidak menurunkan  luas  tutupan  lahan  yang ada karena penting untuk mempertahankan  kualitas  dan  daya serap  air  dari  lahan  itu  sendiri.
Akhirnya, kegiatan pembangunan tidak  menambah  laju  erosi  lahan  yang ada  sehingga  tidak  menimbulkan masalah  sedimentasi  dan  bencana lingkungan  lain  di  daerah  hulu.  Daya dukung  sumber  daya  air  dapat  dilihat dari  kualitas  air,  diupayakan  agar kegiatan pembangunan yang ada tidak menurunkan  kualitas  air  setempat  dan kuantitas air, diupayakan agar kegiatan pembangunan  yang  memanfaatkan  air tidak  mengeksploitasi  air  melebihi daya  pemulihan  dan  pengisiannya kembali.
Penataan  ruang  sesuai  dengan daya  dukung  lahan  sejalan  dengan Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UU No.  5  Tahun  1960),  pasal  15  yang berbunyi “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban  tiap-tiap  orang,  badan hukum  atau  instansi  yang  mempunyai hubungan  hukum  dengan  tanah  itu, dengan  memperhatikan  pihak  yang ekonomis lemah”
Memelihara  tanah  sebagaimana dalam  pasal  15  UUPA  di  atas  adalah segala tindakan untuk upaya pemanfaatan  tanah  yang  seminimal mungkin menimbulkan terjadinya penurunan kualias tanah. Dalam hal ini tindakan  pengolahan  tanah  secara benar dengan mengindahkan prinsip  – prinsip  konservasi  berarti  memelihara tanah  dari  kemungkinan  kehilangan unsur  –  unsur  hara.  Sedangkan menambah  kesuburan  tanah  adalah memberi  masukan  hara  tambahan  ke dalam  tanah  agar  dapat  terus dimanfaatkan oleh tanaman di atasnya secara  berkelanjutan.  Pemeliharaan tanah  juga  memberikan  perlindungan
terhadap  sumber  –  sumber  air  tanah agar tetap terjaga siklus ketersediaannya.
Sebagai salah satu penjabaran dari UUPA  adalah  PP  No.  16  Tahun  2004 tentang Penatagunaan Tanah. Disebutkan  dalam  peraturan  tersebut bahwa salah satu tujuan penatagunaan tanah adalah untuk mewujudkan tertib pertanahan yang  meliputi penguasaan, penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah termasuk  pemeliharaan  tanah  serta pengendalian  pemanfaatan  tanah.  Di dalam  tataran  praktisnya  adalah penatagunaan  tanah  mengacu  pada tata  ruang.  Dimana  telah  ditetapkan kawasan  budidaya  dan  kawasan lindung,  maka  penatagunaan  tanah harus menyesuaikan jenis kegiatannya.
Untuk penggunaan dan
pemanfaatan tanah di kawasan lindung,  tidak  boleh  mengganggu fungsi  alam,  tidak  mengubah  bentang alam dan ekosistem alami. Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh diterlantarkan,  harus  dipelihara  dan dicegah  kerusakannya.  Sedangkan pemanfaatan tanah di kawasan budidaya  tidak  saling  bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan  peningkatan  nilai  tambah terhadap penggunaan tanahnya.
Kebijakan  penatagunaan  tanah  di wilayah  perbatasan  mengikuti  arahan pola  ruang  yang  telah  ditetapkan  oleh masing  –  masing  Kabupaten/  Kota. Pada  daerah  –  daerah  dengan  arahan fungsi lindung, maka penggunaan dan pemanfaatannya  tidak  menimbulkan eksploitasi atas tanah yang menyebabkan  perubahan  ekosistem dan  bentang  alam.  Oleh  karenanya, kegiatan    yang  dapat  diusahakan
terbatas  pada  kegiatan  yang  bersifat konservasi,  penelitian  dan  pendidikan serta ekowisata.
Sedangkan  areal  tanah  yang ditetapkan  sebagai  fungsi  budidaya, dapat  diusahakan  secara  intensif namun  tetap  memperhatikan  kaidah  – kaidah  pemeliharaan  tanah.  Kegiatan pertanian  dengan  penanaman  jenis komoditi  yang  ekonomis  dan  secara ekologis  juga  bersahabat  dengan  alam sekitar.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat  di  perbatasan  Indonesia- Malaysia  sangat  beragam,  namun secara  umum  hal  ini  dipengaruhi  oleh kondisi  infrastruktur  dan  juga  budaya setempat. Wilayah dengan infrastruktur  lebih  baik  memiliki tingkat  kesejahteraan  relatif  lebih  baik dibandingkan  wilayah  lain  dengan infrastruktur  terbatas.  Seperti  di wilayah pedalaman dengan akses yang hanya  bisa  dijangkau  jalur  udara, fasilitas penunjang kesejahteraan seperti  pendidikan  dan  kesehatan sangat  terbatas  dengan  tenaga  yang juga minim. Kondisi infrastruktur yang minim  dijumpai  di  kawasan  seperti  di Paloh, Ketangau Hulu, Badau dan Jagoi Babang. Sementara di Entikong memiliki akses yang lebih mudah.
Pembangunan infrastruktur merupakan
sarana vital bagi perkembangan  ekonomi  masyarakat wilayah  perbatasan.  Peletakkan trace jalan sudah diperhitungkan sedemikian rupa  sehingga  tidak  bisa  menghindari adanya  kawasan  hutan  atau  kawasan lindung.  Lokasi  yang  merupakan kawasan hutan harus memperoleh izin dari    Kementerian  Kehutanan  untuk Izin  Penggunaannya.  Sedangkan  yang di  lokasi  Areal  Pengguna  Lain  (APL), apabila  berada  di  kawasan  lindung
agar  dalam  pembangunan  konstruksi sedapat mungkin menghindari terjadinya perubahan bentang alam.
Penanganan  perbatasan  negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal  dan  kurang  terpadu,  serta timbulnya konflik antar berbagai pihak (baik  secara  horisontal,  sektoral, maupun vertikal) tidak dapat dihindari.  Persepsi  bahwa  penanganan kawasan perbatasan ini hanya menjadi domain pemerintah (pusat) saja sehingga  perlu  dilakukan  perbaikan. Demikian pula halnya dengan penetapan  kawasan  hutan  pada  areal perkampungan  yang  sudah  lama  ada. Pemukiman  masyarakat  seharusnya diberkan  hak  atas  tanah  sebagai pengakuan secara legal formal terhadap halaman terdepan NKRI.

## E. PENUTUP Kesimpulan
Kawasan perbatasan merupakan wilayah terdepan dari Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang memilliki  peran  sebagai  wilayah penjaga kedaulatan negara dan wilayah pengembangan ekonomi. Dengan segala  keterbatasan  berupa  masih minimnya  infrastruktur,  sarana  dan prasarana ekonomi serta belum jelasnya  kepastian  hak  atas  tanah, merupakan  tantangan  bagi  pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikannya.
Secara umum penguasaan pertanahan  terdiri  dari  tanah  negara bebas  yang  dikuasai  negara,  tanah negara  yang  dikuasai  masyarakat, tanah  milik  dan  tanah  ulayat.  Untuk kepastian hukum atas tanah diperlukan tindakan  penataan  penguasaan  tanah dengan  memperhatikan  status  tanah tersebut. Langkah – langkah yang perlu
diambil adalah dengan
mempertahankan  status  tanah  yang ada,  pemberian  hak  atas  tanah, pelepasan  hak  serta  penyesuaian  hak atas  tanah.  Peruntukan  kawasan perbatasan  menurut  peraturan  yang terkait dengan penataan ruang kawasan  perbatasan  terbagi  atas kawasan pertahanan, kawasan budidaya  dan  kawasan  lindung. Penataan  penguasaan  tanah  dikaitkan dengan  tata  ruang  adalah  dengan mengacu pada fungsi masing – masing kawasan tersebut.
Pemberian hak atas tanah kepada masyarakat  di  kawasan  perbatasan adalah  dengan  program  legalisasi  aset menggunakan dana APBN atau rupiah murni. Terdapat beberapa jenis kegiatan yaitu :
- Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap ditujukan untuk pemukiman masyarakat dalam satu wilayah desa.
- Redistribusi tanah ditujukan untuk tanah  pertanian  yang  berada  di tanah  negara  dan  dikuasai  oleh masyarakat
- Sertifikasi  lintas  sektor  ditujukan untuk  tanah  milik    pengusaha UKM,  nelayan  golongan  ekonomi lemah dan petani transmigran.

## Rekomendasi
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah  yang  wilayahnya  terdapat kawasan  perbatasan  harus  bersinergi membangun  wilayah  melalui  program legalisasi aset bagi masyarakat.
Kegiatan legalisasi aset dengan bantuan Pemerintah  Daerah  akan  mempercepat tercapainya  pendaftaran  tanah  di seluruh kawasan perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  S.  (2014).  Hukum  Perbatasan Darat  Antar  Negara,  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan,
2011,  Grand  Design  Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011 – 2025.
Daniel,  W.,  2018,  Era  Jokowi,  Jalan  di Perbatasan  Mulus  dan  Diperlebar. https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-3453208/era- jokowi-jalan-di-perbatasan-mulus- dan-diperlebar.  Diakses  tanggal  21- April-2018.
Kertasapoetra,  G,  Kertasapoetra,  R.G., Setiabudi,  A.,  1985,  Hukum  Tanah, Jaminan  Undang-Undang  Pokok
Agraria Bagi Keberhasilan
Pendayagunaan  Tanah,  Jakarta  :  PT
Bina Aksara.
Sembiring,  J.  2016.  Tanah  Negara. Penerbit Kencana, Jakarta.
Peraturan  Badan  Nasional  Pengelola
Perbatasan No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015 – 2019.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  5  Tahun  1999  tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Presiden No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan  Perbatasan  Negara  Di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan  Presiden  No.  31  Tahun  2015
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan  Perbatasan  Negara  Di
Kalimantan.
Peraturan  Presiden  No.  32  Tahun  2015
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan  Perbatasan  Negara  Di Provinsi Papua.
Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
– Pokok Agraria.
Undang  –  Undang  Nomor  43  Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. https://www.viva.co.id/arsip/454468- angka-kemiskinan-daerah- perbatasan-tembus-18-7 diakses pada tanggal 5 November 2018.