## URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN GADAI SWASTA DENGAN SISTEM ONLINE

## Annisa Hanifah, Budi Santoso dan Ismail Navianto
Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
email: annisahanifah10@gmail.com, busan04@gmail.com dan isnavianto@gmail.com

## Abstract
Nowadays  Pawn  Company  has  used  business  services  activities  with  the  system  through media electronic (online). POJK Usaha Pergadaian is not enough to set the regulation. There is  not  a  single  phrase  in  the  regulation  about  peculiarities  of  Pawn  Company  with  online system. The regulations are required because the pawn process in online pawn is different on a  general  pawn,  as  an  example  of  the  assessments  that  must  be  performed  by  a  certified estimator conducted at a pawnshop outlet, and it related to the delivery of goods, and what if the goods delivered are not items that have been assessed by the online estimator and related to  the  issues  that  concerning  about  the  regulation  of  partnership  license  of  the  pawn company, whether including outlet or not. And Internet coverage that borderless becomes that matter  itself.  Even  though,  POJK  Usaha  Pergadaian  regulate  about  the  pawn  company performs  its  activities  in  accordance  with  the  territorial  permits  granted  by  OJK. Furthermore, the uncompletetly law condition caused by the absence of this online legal pawn regulation will caused to legal uncertainty.
Keywords: Pawn Company, Online System and Legal Certainty.

## Abstrak
Perkembangannya  perusahaan  gadai  swasta  ini  telah  ada  yang  menggunakan  layanan kegiatan  usaha  dengan  sistem  melalui  media  elektronik  (online).  POJK  Usaha  Pergadaian nyatanya tidak cukup dalam mengatur. Tidak ada satu frasapun di dalam peraturan itu yang mengatur  kekhasan  perusahaan  gadai  online.  Pengaturan  dibutuhkan  karena  proses  gadai dalam  gadai  online  berbeda  pada  gadai  umumnya.  Sebagai  contoh  terkait  penaksiran  yang mana  wajib  dilakukan  oleh  penaksir  bersertifikat  dilakukan  di  outlet  perusahaan  gadai, terkait penyerahan barang, bagamaina jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir  oleh  penaksir  secara  online  dan  terkait  permasalahan  pengaturan  izin  kemitraan perusahaan  gadai,  apakah  termasuk  outlet  atau  bukan.  Jangkauan  internet  yang  menembus batas wilayah kota bahkan provinsi hingga batas negara menjadi problem tersendiri, padahal POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa perusahaan gadai melakukan kegiatannya sesuai dengan  izin  wilayah  yang  diberikan  oleh  OJK.  Lebih  lanjut  kondisi  uncompletetly  law  yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan (kekosongan hukum) gadai secara online ini pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kata Kunci: Perusahaan Gadai, Sistem Online dan Kepastian Hukum.

## PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi dewasa ini semakin pesat  khususnya  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan  hidup  masyarakat  akan  modal. Sebagai  contoh  untuk  membuka  suatu lapangan  usaha  tidak  hanya  diperlukan bakat  atau  keahlian  tetapi  juga  memerlukan modal. Keberadaan lembaga yang menyediakan  modal  (pinjaman)  menjadi sangat penting bagi masyarakat.
Perusahaan  gadai  merupakan  salah satu  lembaga  yang  menyediakan  pinjaman yang dimaksud. Perusahaan gadai menawarkan kemudaahan mendapatkan pinjaman  sehingga  menjadi  solusi  alternatif bagi masyarakat ditengah sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga penyedia  pinjaman  seperti  bank. 1 Gadai pada prakteknya diminati oleh masyarakat. 2 Umumnya perusahaan gadai merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yakni  PT.  Pegadaian  (Persero). 3
Namun  demikian  telah  terdapat  banyak perusahaan  gadai  swasta  yang  melakukan kegiatan  usahanya  di  Indonesia.  OJK menyebutkan  terdapat  sekitar  4000-hingga
1 https://www.merdeka.com/uang/untung- mana-pinjam-dari-bank-pegadaian-atau-rentenir- online.html. Diakses pada tanggal 22 Januari 2018.
2 Gadai  ialah  hak  yang  diperoleh  seorang yang  mempunyai piutang atas suatu benda bergerak, yang  diserahkan  kepadanya  oleh  seseorang  berutang atau  seseorang  lain  atas  namanya  dan  yang memberikan  kekuasaan  kepada  si  berpiutang  untuk mengambil  pelunasan  dari  benda  tersebut  secara didahulukan  dari  pada  orang  lain  yang  berpiutang dengan  dikecualian  biaya  untuk  melelang  benda  dan biaya yang telah dipergunakan untuk menyelamatkan segala benda yang digadaikan, dan mana biaya-biaya yang harus didahulukan. Lihat Subekti, KUHPerdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 297.
3 PT.  Pegadaian  (Persero)  merupakan  satu- satunya  perusahaan  gadai  berizin  di  Indonesia. Hingga  terbitnya  POJK  Usaha  Pergadaian,  seluruh perusahaan gadai swasta yang menjalankan usahanya di Indonesia tidak  memiliki dasar hukum  yang jelas. Dasar  hukum  Pegadaian  adalah  PP  No.  103  Tahun 2000  tentang  Perusahaan  Umum  Pegadaian  yang telah  diperbaharui  PP  No.  51  Tahun  2011  tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero.

## 5000  gadai  swasta  yang  beroperasi  di
Indonesia. 4
Eksistensi  perusahaan  gadai  swasta ini  ternyata  ditangkap  oleh  pemerintah sebagai  suatu  potensi  kekuatan  finansial yang  sangat  baik  bagi  masyarakat.  Pada tahun  2016  pemerintah  telah  menerbitkan aturan  yang  menjadi  dasar  keberadaan perusahaan  gadai  swasta  yakni  “Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK. 05  Tahun  2016  tentang  Usaha  Pergadaian” (selanjutanya disebut “POJK Usaha Pergadaian”).
Terbitnya  POJK  Usaha  Pergadaian merupakan  trobosan  yang  sangat  maju karena  sejak  pemerintahan  kolonial  belanda hingga tahun 2016 lalu pegadaian (perusahaan  gadai)  merupakan  monopoli perusahaan gadai negara. Diharapkan perusahaan gadai swasta segera mendaftarkan dirinya di OJK, sehingga jelas legalitas perusahaan gadai swasta tersebut. 5
Secara berkelanjutan keberadaan perusahaan gadai swasta ini pada perkembangannya telah ada yang menggunakan layanan kegiatan usaha dengan  sistem  melalui  media  elektronik ( online ). Perkembangan gadai dengan sistem online ini  seiring  dengan  kemajuan teknologi  dan  sistem  informasi  di  bidang financial  technology (FinTech) . Situs-situs seperti gadaionline.com, pinjam.co.id, gadai247.com,  dan  gadaibarang.com  telah hadir  sebagai  bentuk  gadai  di  dunia  maya. Namun  demikian  kemajuan  perkembangan sektor  gadai  yang  pesat  ini  tidak  diikuti dengan pengaturan yang memadai.
POJK Usaha Pergadaian yang sementara  ini  menjadi  “gantungan” legal standing perusahaan  gadai  dengan  sistem online nyatanya tidak cukup dalam mengatur. Tidak ada satu frasapun di dalam
4 OJK  Terbitkan  Izin  Gadai  Swasta  pada Januari  2016,  http://financial.id/newsreader/2089. Diakses pada tanggal 22 Januari 2018.
5 Pasal  5  Ayat  (3)  POJK  Usaha  Pergadaian: “permohonan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diajukan  kepada  OJK  paling  lama  2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan”.
peraturan  itu  yang  mengatur  kekhasan perusahaan  gadai online, padahal  dalam Penjelasan  Pasal  13  Ayat  (1)  POJK  Usaha Pergadaian disebutkan bahwa:
“Layanan  kegiatan  Usaha  Pergadaian dalam  ketentuan  ini  dapat  dilakukan melalui media elektronik”. 6
Penjelasan  pasal  tersebut  merupakan  suatu kebolehan  bagi  perusahaan  gadai  untuk melakuan kegiatan usahanya secara online. Pengaturan  yang  lebih  spesifik  ( lex specialis )  menjadi  sangat  penting  karena proses  gadai  dalam  gadai online berbeda dengan  gadai  pada  umumnya.  Sebagai contoh  dalam  hal  penaksiran  yang  mana wajib  dilakukan  oleh  penaksir  bersertifikat dilakukan di outlet perusahaan gadai, dalam gadai online hal  ini  masih  menimbulkan pertanyaan. 7
Permasalahan berikutnya adalah terkait  penyerahan  barang,  bagamaina  jika barang  yang  dikirim  bukanlah  barang  yang telah  ditaksir  oleh  penaksir  secara online dan terkait permasalahan pengaturan kemitraan perusahaan gadai, apakah termasuk outlet atau  bukan. Jangkauan internet  yang menembus batas wilayah kota bahkan  provinsi  hingga  batas  negara menjadi  problem  tersendiri,  padahal  POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa perusahaan  gadai  melakukan  kegiatannya sesuai  dengan  izin  wilayah  yang  diberikan oleh OJK.
Lebih  lanjut  kondisi uncompletetly law 8 yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya pengaturan  (kekosongan  hukum) gadai
6 Penjelasan  Pasal  13  Ayat  (1)  POJK  Usaha Pergadaian.
7 Pasal 19 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian: “Wajib  memiliki  paling  sedikit  1  (satu)  orang Penaksir  untuk  melakukan  penaksiran  atas  Barang Jaminan pada setiap unit pelayanan (outlet)”.
8 Penjelasan  mengenai uncompletetly  law atau uncomplete  of  norm atau  dalam  bahasa Indonesia  dikenal  dengan  istilah  hukum  yang  tidak komplit,  yaitu  hukum  yang  mengatur  sesuatu  yang ada, tetapi tidak lengkap. Dikutip dari Isrok, Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Is  In  The  Detail  Sebagai  Konsep  Teori (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), 242.
secara online ini  pada  gilirannya  akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi  ketidakpastian  hukum  tentunya tidak  baik  bagi  perkembangan  ekonomi  di Indonesia. Dengan kondisi  pengaturan  yang demikian itu maka penting untuk mengetahui  urgensi  pengaturan  perusahaan gadai  khususnya  perusahaan  gadai  swasta secara online secara  lebih  mendalam. Setelah  mengetahui  urgensi  pengaturan gadai  secara online maka  dapat  diketahui bagaimana  pengaturan  yang  dibutuhkan perusahaan  gadai  swasta  dengan  sistem online tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dikemukakan diatas, rumusan permasalahan  dalam  penulisan  jurnal  yaitu bagaimana urgensitas pengaturan perusahaan  gadai  swasta  dengan  sistem online ?  Dan  apa  saja  pengaturan  yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem online ?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian tentang urgensi pengaturan perusahaan  gadai  swasta  dengan  sistem online bukanlah  hal  yang  baru.  Berikut beberapa  karya  yang  terdokumentasikan terkait  permasalahan  yang  dikaji,  yaitu pertama, Salim,  dalam  “Perkembangan Hukum  Jaminan  di  Indonesia”  menyatakan bahwa  keunggulan  gadai  daripada  lembaga penyedia pinjaman lainnya adalah kecepatan perusahaan  gadai  dalam  “mencairkan” pinjaman,  debitor  cukup  menyerahkan barang  jaminan  kepada  juru  taksir,  maka dalam  waktu  yang  singkat  debitor  akan menerima pinjaman. 9
Kedua ,  Hermansyah  dalam  “Hukum Perbankan  Nasional  Indonesia”. 10 Menurut Hermansyah, landasan yuridis pembentukan Undang-Undang OJK dilandasai oleh Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004
9 Salim, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.
10 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia  Group, 2005), 219.
tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI). Hal ini secara tegas diatur didalam Pasal  34  UU  BI,  yang  mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi,  dana  pension,  sekuritas,  modal ventura  dan  perusahaan  pembiayaan  serta badan-badan  lain  yang  menyelenggarakan pengelolaan  dana  masyarakat.  Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dari kedua penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif tentang  urgensi  pengaturan  perusahaan gadai  swasta  dengan  sistem online ditinjau dari  hukum  positif  dan  hukum  ekonomi syariah. Dengan menggunakan tinjauan hukum  positif  dan  hukum  ekonomi  syariah pada penelitian ini diharapkan akan mengungkapkan perusahaan  gadai  swasta dengan  sistem online. Di  sinilah  letak perbedaan  studi  ini  dengan  studi-studi  yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yаkni mengkaji mendalam mengenai  urgensi  pengaturan  perusahaan gadai swasta dengan sistem online. Selanjutnya  dalam  penulisan  jurnal  ini menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute  approach), yakni  yang mengkaji,  menelaah dan  menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pengaturan perusahaan  gadai  swasta  dengan  sistem online dan pendekatan konseptual (conceptual  approach) ,  yakni  pendekatan melalui konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pendapat-pendapat sarjana yang memiliki relevansi dengan permasalahan  pengaturan  perusahaan  gadai swasta dengan sistem online .
Selain  itu,  penulis  menggunakan metode  penelitian  kualitatif,  yang  berusaha menggali, memahami, dan mencari fenomena  sosial.  Fenomena  sosial  yang dimaksud  adalah  permasalahan  pengaturan
perusahaan  gadai  swasta  dengan  sistem online . Dengan menggunakan metode kualitatif  ini  dapat  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber. Pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  observasi  dan wawancara secara terbuka.
Dalam penelitian kualitatif ini digunakan  teknik  pengumpulan  data  yang meliputi  observasi,  wawancara  mendalam serta  kajian  literatur.  Observasi  merupakan pengumpulan  data  dengan  cara  mengamati secara  langsung  objek  yang  diteliti  dilokasi penelitian.  Dari  penelitian  observasi  kita dapat melihat secara langsung pola perilaku pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem online, sehingga  dengan  obeservasi ini  peneliti  dapat  menjaring  informasi  atau data.  Tidak  hanya  itu,  dalam  penelitian inipun  menggunakan  pendekatan  normatif yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada.

## KONSEP DASAR
Urgensi  Pengaturan  Perusahaan  Gadai Swasta dengan Sistem Online
Urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta  dengan  sistem online terdapat disharmonisasi  pengaturan  gadai  milik negara,  gadai  swasta offline dan  gadai swasta dengan sistem online . Selain itu tidak adanya pengaturan terkait penyerahan barang,  terkait  penaksir,  terkait  dengan lingkup  wilayah  usaha,  terkait  kemitraan, terkait  izin  dan  terkait  dengan  barang  apa yang dapat digadaikan menyebabkan kekosongan  hukum  gadai  swasta  dengan sistem online .
Kekosongan  hukum  juga  dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan  peraturan  perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam  masyarakat,  apabila  kekosongan hukum  ditinjau  dalam  Hukum  Positif  lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang- undang atau peraturan perundang-undangan.
Lebih  jauh  akibat  yang  ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap  hal-hal  atau  keadaan  yang  tidak
atau  belum  diatur  itu  dapat  terjadi ketidakpastian  hukum  karena  belum  diatur secara spesifik sehingga dalam proses gadai antara satu perusahaan gadai swasta dengan sistem online yang  satu  dan  yang  lainnya berbeda  cara  menjalankan  usahanya  dan kerugian 11 bagi individu yang dirugikan hak dan kewajiban, kemudian selanjutnya kerugian  lainnya  yang  akan  nampak  dari adanya kekosongan hukum suatu pengaturan  mengenai  gadai  swasta online adalah perkembangan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan inklusi keuangan 12 bagi  masyarakat  mikro,  makro dan usaha kecil dan menengah.
11 Kerugian  yang  dimaksud  penulis  adalah yang dikemudian hari dimungkinkan akan menimbulkan  suatu  kerugian,  apabila  tidak  diatur. Hal  ini  selaras  dengan ius  constituendum yaitu hukum  yang  dicita-citakan  (masa  mendatang), kemudian  Sudikno  Mertokusumo  dalam  bukunya yang  berjudul  Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar mengemukakan  bahwa ius  constituendum hukum yang  masih  harus  ditetapkan;  hukum  yang  akan datang. Dikutip dari Sudikno Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2006), 120. Menurut Soerjono Soekanto dan Punardi Purbacaraka dijelaskan bahwa ius constituendum adalah  hukum  yang  dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan. Di kutip dari Soerjono  Soekanto  dan  Punardi  Purbacaraka, Aneka Cara  Pembedaan  Hukum (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 1994), 5.
12 Inklusi  keuangan  adalah  salah  satu program  kerja  Presiden  Joko  Widodo,  yang mempunyai  arti  memudahkan  akses  masyarakat terhadap  layanan  atau  jasa  keuangan.  Sebab Pemerintah RI menargetkan tingkat inklusi keuangan pada  tahun  2019  Negara  Indonesia  sudah  bisa menyamai  negara-negara  lain  yang  selama  ini  sudah maju  diantaranya  India.  Presiden  Joko  Widodo menginginkan  seluruh  masyarkat  Indonesia  dapat megakses  lembaga  keuangan  secara  sederhana  dan cepat.  “kita  ingin  semua  orang  itu  bisa  mengakses perbankan  dan  akses  sektor  keuangan    yang  ada secara  sederhana  dan  cepat.  Semuanya,  seluruh masyarakat  bisa  masuk  ke  sistem  keuangan,” katanya.
Dalam http://finansial.bisnis.com/read/20180213/9/738201/j okowi-beberkan-penghambat-perluasan-inklusi- keuangan-indonesia.  Diakses  pada  tanggal  13 Februari 2018.
Seharusnya  hukum  itu  harus  dapat menciptakan  kepastian  hukum.  Lebih  lanjut Abdul  Rachmad  Budiono  mengemukakan bahwa  indikator  adanya  kepastian  hukum suatu  negara  itu  sendiri  adalah  dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya. 13
Selanjutnya menurut Muhammad Ali Safa’at  yang  di  dalam  bukunya  berjudul Antonasi Pemikiran Hukum mengemukakan bahwa  kepastian  tidak  bisa  dipisahkan  dari hukum  terutama  dalam  hukum  positif  atau peraturan  perundang-undangan. 14 Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan  makna  karena  tidak  dapat  lagi digunakan  sebagai  pedoman  perilaku  bagi setiap  orang.  Pada  dasarnya  kepastian mengandung unsur kejelasan, tidak mengakibatkan  adanya  multitafsir,  maupun kontradiksi  sehingga  tidak  menjadi  sumber keraguan.  Hukum  harus  jelas  maksudnya kepada  masyarakat  bahkan  hukum  juga harus  mengandung  keterbukaan  sehingga dengan  siapa  dapat  dipahami  makna  atas suatu ketentuan hukum. 15

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI: Harmonisasi Pengaturan Gadai
Pengaturan  gadai  memiliki  2  (dua)  rezim pengaturan. Pertama, pengaturan perusahaan gadai milik Negara/ PT. Pegadaian (Persero) diatur  melalui  PP.  Kedua,  pengaturan perusahaan  gadai  milik  swasta  yang  diatur melalui POJK. Perbedaan pengaturan tersebut  menyebabkan  terjadinya  perbedaan strata pengaturan untuk materi muatan yang sama  yakni  mengenai  perusahaan  gadai. Sehingga  perbedaan  pengaturan  untuk materi muatan yang sama akan menimbulkan  konsekuensi  hukum  yang berbeda.
13 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 22.
14 Muhammad Ali Safaat, Antonasi Pemikiran Hukum (Malang: UB Press, 2014), 103.
15 Muhammad Ali Safaat, Antonasi Pemikiran Hukum , 103.
Perbedaan strata pengaturan tersebut terletak  pengaturan  untuk  PT.  Pegadaian berdasarkan  PP  dan  PP  termasuk  dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (selanjutnya disebut UU Pembentukan Perundang- undangan). 16 Sedangkan  untuk  pengaturan perusahaan  gadai  swasta  diatur  melalui lembaga  yang  dibuat  atau  diamanatkan melalui  undang-undang.  Lembaga  yang dimaksud  adalah  Otoritas  Jasa  Keuangan 17
16 Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  yang  berbunyi:  “Jenis  dan  hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
17 Selain  alasan  amanat  pasal  34  UU  BI alasan  lain  yang  mendasari  dibentuknya  lembaga OJK,  dikemukakan  oleh  Hamud  M.  Belfas  bahwa alasan  didirikannya  OJK  disebabkan  pengawasan atas  industri  jasa  keuangan  dengan  struktur  seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai.
17 Dengan  adanya  OJK,  pengawasan  atas semua  industri  jasa  keuangan  akan  disatukan  ke dalam  satu  atap,  yaitu  perbankan,  pasar  modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan non-bank. Secara  yuridis,  menurut  ketentuan  pasal  1  angka  (1) UU  OJK,  dirumuskan  bahwa,  “...OJK  adalah lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan dana  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang ini”. Berdasarkan penjelasan mengenai  lembaga  OJK,  disebutkan  bahwasanya OJK  mempunyai  wewenang  membuat  pengaturan yang  berhubungan  dengan  perbankan,  pasar  modal, asuransi,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan  dan lembaga  jasa  keuangan  lainnya.  Dalam  UU  OJK disebutkan  bahwa yang  pergadaian  termasuk lembaga  jasa  keuangan  lainnya.  Hal  inilah  yang menjadi  dasar  diaturnya  perusahaan  gadai  swasta berdasarkan POJK Usaha Pergadaian. Lihat Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). 18
Perbedaan  pengaturan  tersebut  pada akhirnya  menimbulkan  kerancuan  karena POJK 19 tidak  masuk  dalam  tata  urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun  keberadaanya  tetap  diakui  dan mempunyai  kekutaan  hukum  mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 20
Kerancuan  yang  dimaksud  adalah seputar  pengaturan  mengenai  pegadaian baik  itu  pegadaian  milik  negara  maupun pegadaian  swasta  tersebar  dalam  berbagai macam  pengaturan  yang  menyakibatkan tumpang  tindih  pengaturan.  Sebagai  contoh apakah  dalam  melakukan  usaha  gadai swasta  juga  tunduk  terhadap  PP  No.  51 Tahun  2011  mengenai  pegadaian  milik Negara yakni PT. Pegadaian (Persero)? 21
18 Lihat  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, yang berbunyi “…dengan undang-undang ini dibentuk OJK”.
19 POJK  adalah  sebuah  peraturan  tertulis yang  ditetapkan  oleh  dewan  komisoner,  mengikat secara  umum  dan  diundangkan  dalam  lembaran Negara  Republik  Indonesia.  Lihat  ketentuan  Pasal  1 Angka (11) UU OJK.
20 Lihat  Pasal  8  Ayat  (2)  UU  Pembentukan Perundang-undangan. Dalam  ketentuan Pasal 8 Ayat (1)  dikatakan  bahwasanya  “…Jenis  peraturan perundang-undangan  selain  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang ditetapkan oleh MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri,  badan,  lembaga  atau  komisi  yang  setingkat yang  dibentuk  dengan  UU  atau  Pemerintah  atas perintah  UU,  DPRD  Provinsi,  Gubernur,  DPRD Kab/Kota,  Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang setingkat.
21 Sebab  di  dalam  ketentuan  PP  No.  103 Tahun  2000  tentang  Perum  Pegadaian,  ditegaskan bahwa  Pegadaian  adalah  satu-satunya  badan  usaha yang menyelenggarakan kegiatan pergadaian. Kemudian  lebih  lanjut  apabila  melihat  ketentuan  di konsideran POJK Usaha Pergadaian dasar mengingatnya hanya terdapat UU OJK. Dan di dalam ketentuan PP No. 51 Tahun 2011, tidak ada klausula yang  menyebutkan  PP  No.  103  Tahun  2003  tidak berlaku. Sehingga dapat dikatakan PP No. 103 Tahun
Menurut hemat penulis perlu adanya undang-undang  sebagai  acuan  dasar  atau umum 22 yang mengatur mengenai perusahaan  gadai.  Sehingga  pengaturan gadai yang tersebar dalam berbagai pengaturan  diakhiri  dengan  adanya  suatu dasar  hukum  yang  kuat  yang  menjadi  dasar segala  peraturan  di  bawahnya,  agar  seluruh peraturan mengenai perusahaan gadai runtut atau urut dari peraturan yang di atas sampai yang di bawahnya.
Hal itu berksesuaian dengan stufentheorie yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen  yang  mengemukakan  bahwasanya tata  urutan  hierarki  peraturan  perundang- undangan itu dirumuskan secara berjenjang, dan  berlapis-lapis,  di  mana  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi. 23
Dalam hal ini Muchtar
Kusumaatmadja mengatakan bahwa, hierarki peraturan perundang-undangan didasarkan  pada  asas lex  superiori  derogat
2000  masih  berlaku  sepanjang  dinyatakan  sudah tidak berlaku atau dicabut.
22 UU yang berisi norma-norma hukum yang beralaku  umum.  Ketentuan  bahwa  UU  “berlaku umum”,  menurut  F.R  Bohthngk  mengandung berbagai konsekuensi, yakni:
a. “umum”  itu  dapat  berhubungan  dengan  ruang lingkup  berlakunya,  dalam  arti  berlaku  dimana- mana;
b. “umum”  itu  dapat  berhubungan  dengan  lingkup waktu,  dalam  arti  berlaku  terus  menerus  tanpa maksud  terlebih  dahulu  akan  mengubah  atau menariknya;
c. “umum”  itu  dapat  berhubungan  dengan  subjek hukum  yang  terkena  norma  tersebut,  yakni  tidak boleh  bersifat  individual  karena  kebenaran, demikian juga UU, berlaku untuk semua orang;
d. “umum”  itu  akhirnya  berhubungan  dengan  fakta hukum  dan  hukum  tersebut  harus  merupakan fakta  yang  selalu  dan  dimana-mana  dapat terulang.  Dikutip  dari  King  Faisal  Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya (Yogyakarta:  Thafa  Media,  2016), 65.
23 Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang- undangan  Jenis,  Fungsi,  dan  Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 55-56.
legi  inferior sangat  penting  untuk  kepastian hukum. 24
Substansi  Pengaturan  Gadai  Swasta dengan Sistem Online
Substansi  atau  hal  apa  saja  yang  penting untuk  diatur  yakni pertama ,  berhubungan erat dengan saat terjadinya hak gadai bahwa untuk  terjadinya  hak  gadai  terdapat  2  (dua) macam  tahapan,  tahapan  perjanjian  pinjam uang  dengan  janji  sanggup  memberikan benda  bergerak  sebagai  jaminan,  dan  tahap penyarahan  benda  gadai  dalam  kekuasaan penerima  gadai.  Sehingga  hak  gadai  terjadi ketika 2 (dua) tahapan tersebut terpenuhi.
Objek  benda  gadai  adalah  berupa benda  bergerak  dan  benda  itu  harus dilepaskan  dari  kekuasaan  debitor 25 dan konsep  penyerahan  itu  harus  secara  yuridis dan nyata. 26
Substansi  pengaturan  penyerahan gadai online adalah yang pertama, kurir atau jasa  angkut  dari  perusahan  gadai    tersebut datang bersama-sama dengan penaksir  yang bersertifikat  dan  telah  tersertfikasi  (yang sebelumnya nasabah sudah mengakses pada situs web gadai online tersebut)  dan sekaligus  membawa  alat  taksir  sesuai  dgn kebutuhan  barang  yang  dijaminkan.  Kedua, debitor  menyerahkan  barang  bergerak  yang dijadikan  jaminan  tersebut  ke  mitra  yg bekerjasama  dengan  perusahaan  gadai online tersebut.
Kedua , terkait penaksir disebutkan di dalam  ketentuan  pasal  19  ayat  (1)  POJK Usaha  Pergadaian  bahwasanya “...  wajib memiliki paling sedikit 1 org penaksir untuk
24 Muchar  Kusuma  Atmadja, Konsep-konsep Hukum  dalam  Pembangunan (Bandung:  Alumni, 2002), 63.
25 Bahwa  penyerahan  kekuasaan  atas  barang objek gadai kepada kreditor (atau kepada orang  lain yang  disetujui)  menurut  hukum  merupakan  syarat hukum  memaksa  ( dwingend  recht,  mandatory  law ), jadi  tidak  dapat  dikesampingkan  oleh  para  pihak. Dikutip  dari  Munir  Fuady, Konsep  Hukum  Perdata (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 132.
26 Lihat  ketentuan  Pasal  612  KUHPerdata, bahwasanya  penyerahan  benda  bergerak  tersebut harus secara yuridis dan nyata.
melakukan penaksiran atas barang jaminan pada  setiap  unit  pelayanan ”. 27 Disebutkan juga  bahwasanya  penaksir  tersebut  juga harus  lulus  sertfikasi  penaksiran  barang jaminan. 28
Menjadi  berbeda  karena  model penaksiran  hanya  berdasarkan  pengakuan yang  dilakukan  debitor  di  laman  situs web atau  debitor  langsung  mengisi  kolom  yang telah  tersedia  di  laman  situs web tersebut. Sehingga  secara  otomatis  penaksiran  hanya berdasarkan pengaturan baku yang diberikan  oleh  perusahaan  gadai  swasta online tersebut.
Dalam  POJK  Usaha  Pergadaian disebutkan  bahwasanya  OJK  mempunyai wewenang  dalam  hal  pengawasan 29 dan pemeriksaan 30
terhadap perusahaan pergadaian, diharapakan OJK dapat mengawasi  gadai online dengan  cara  OJK perlu  membentuk  suatu  lembaga  pengawas dan pemeriksa khusus online sebab menjadi penting untuk diperhatikan mengenai sistem online nya  ini.  Agar  jalannya  kegiatan usaha-usaha  gadai online tetap  sesuai koridor.
Menurut  penulis  konsep  substansi pengaturan  penaksir  yakni  dapat  berupa,  di laman  situs web gadai online harus mencantumkan  foto  penakasir,  identitas penaksir  (cv)  penaksir;  inovasi  setiap nasabah  yg  akan  menggadai  menggunakan layanan  video  chat  (agar  dapat  terjadi interaksi penaksir dan nasabah). 31
27 Lihat  ketentuan  Pasal  19  Ayat  (1)  POJK Usaha Pergadaian.
28 Lihat  ketentuan  Pasal  19  Ayat  (3)  POJK Usaha Pergadaian.
29 Lihat  ketentuan  Pasal  41  ayat  (1)  POJK Usaha  Pergadaian,  yang  berbunyi  “…pengawasan perusahaan pergadaian dilakukan oleh OJK.”
30 Lihat  Pasal  42  ayat  (2)  POJK  Usaha Pergadaian.
31 Hal  tersebut  juga  berkesesuaian  dengan Pasal  1320  KUHPerdata  mengenai  syarat  sah perjanjian.  Ketika  debitor  dan  penaksir  melakukan video  chat  (berinteraksi)  tersebut  dapat  diketahui bahwa debitor sepakat mengadakan pinjaman dengan jaminan barang  bergerak  gadai, debitor dan penaksir tersebut  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  dalam
Ketiga , terkait  lingkup  wilayah usaha  sangat  berhubungan  erat  dengan modal  disetor  suatu  perusahaan  gadai,  hal ini  tercantum  di  dalam  ketentuan  pasal  4 ayat  (1)  POJK  Usaha  Pergadaian  yakni “... modal  disetor  perusahaan  pergadaian berdasarkan  lingkup  wilayah  usaha  yaitu kabupaten/kota  atau  provinsi. 32 Maka  dari itu  gadai  swasta  memiliki  cakupan  wilayah kerja  sebatas  kota/kabupaten  atau  provinsi. Adapun  alasan  lain  kenapa  hanya  diberikan izin  di  satu  kabupaten,  kota  atau  provinsi agar bisnis gadai swasta ini tidak dimonopoli oleh konglomerasi. OJK mendorong pengusaha-pengusaha lokal agar tumbuh  menjadi  penguasa  bisnis  pegadaian di tingkat kabupaten atau kota dan di tingkat provinsi. 33
Namun kemudian ini menjadi masalah, karena gadai dengan sistem online lingkup  wilayah  usahanya  tanpa  dibatasi oleh  batas  wilayah  ( borderless ).  Hal  ini dikarenakan  layanan  gadai  swasta  dengan sistem online dilakukan  di  dunia  maya  atau melalui media internet bahkan dimungkinkan  gadai  swasta  dengan  sistem online beroperasi  hanya  melalui online office atau  media  laman  internet  saja. Keberadaan pegadaian dengan sistem online pada  praxisnya  tidak  terikat  ruang  wilayah administratif  karena  sifatnya  yang  global melintasi batas wilayah administratif manapun.  Sehingga  konsepnya  adalah ketika  suatu  perusahaan  gadai  yang  akan membuka  layanan  kegiatan  dengan  sistem online akan  melalukan  proses  seperti menyetorkan  modal  disetor  sebesar  modal lingkup  wilayah  usaha  kabupaten/kota,
hal  ini  gadai,  kemudian  suatu  hal  tertentu  yakni beruapa  barang  yang  dijadikan  sudah  di  tentukan jenisnya,  dan  yang  terakhir  suatu  sebab  yang  halal, dalam  membuat  perjanjian  tersebut  tidak  boleh bertentangan  dengan  kesusilaan,  ketertiban  umum dan undang-undang.
32 Lihat  ketentuan  Pasal  4  Ayat  (1)  POJK Usaha Pergadaian.
33 http://republika.co.id/berita/koran/financia l/16/10/05/oekmki10-ojk-atur-pegadaian. Diakses pada tanggal 15 April 2018.
provinsi suatu perusahaaan gadai. Maka dari pada  itu  perusahaan  gadai  dengan  sistem online ,  perusahaan  gadai  itu  diwajibkan memilki  outlet.  Sehingga,  modal  disetornya sesuai dengan suatu kabupaten/kota, provinsi  tetapi  perusahaan  gadai  tersebut membuka  layanan  kegiatan  perusahaan gadai  melalui online, dan  dimungkinkan menjalin  kerjasama  atau  mitra  dengan perusaahan  lain.  Agar  kegiatan  yang dilakukan  oleh  OJK  untuk  mendorong pengusaha-pengusaha lokal tumbuh menjadi penguasa  bisnis  pegadaian  dan  untuk melindungi  (proteksi)  kepada  pengusaha lokal  kecil  dapat  tercapai,  seyogyanya konsep tersebut dapat memberikan kepastian  hukum  dalam  hal  ruang  lingkup usaha gadai.
Keempat , terkait  dengan  kemitraan, ditemukan  ada  salah  satu  perusahaan  gadai swasta online yang  menjalankan  kegiatan usahanya  dengan  menjalin  kerjasama  atau mitra.  Sebagai  contoh  PT.  Gadai  Pinjam Indonesia perusahaan yang berbasis financial  technology (fintech)  dengan  situs web Pinjam.co.id  bermitra  dengan  PT.  Pos Indonesia
(Persero).
Selanjutnya Pinjam.co.id menjalin mitra dengan Columbia  Cash  &  Kredit  yang  bergerak  di bisnis  penjualan  dan  pembiayaan  untuk barang  elektronik, furniture dan  sepada motor.
Alas hak perjanjian kerjasama kemitraan  usaha  antara  perusahaan  gadai swasta online dengan  perusahaan  lain keberadaannya didasarkan atas asas kebebasan  berkontrak. 34 Lebih  lanjut  untuk dapat terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam  gadai  swasta online, syarat  umum bagi  sahnya  suatu  perjanjian  dibuat  dengan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian 35 dan perjanjian  itu  dibuat  tidak  dengan  maksud bertentangan  dengan  hukum  atau  dengan
34 Lihat  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  yang  berbunyi  “...  semua  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya ”. 35 Lihat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.
tujuan-tujuan  yang  merugikan  kepentingan umum  (individu,  masyarakat  dan  negara), dan  atau  tidak  sesuai  dengan  perasaan keadilan atau kesusilaan masyarakat. 36
Namun pengaturan mengenai kemitraan  tidak  diatur  di  dalam  POJK Usaha  Pergadaian,  sebab  menjadi  penting untuk  diatur  terkait  masalah  bagaimana pertanggungjawaban  mitra  tersebut  apabila barang  gadai  yang  yang  telah  diserahkan oleh  debitor  musnah  atau  hilang  pada  mitra tersebut. Sehingga, harus mengetahui terlebih  dahulu  hubungan  hukum  yang terjalin  diantara  gadai online tersebut apakah mitra sebagai pihak ke-3 (tiga) yang memegang  barang  jaminan  tersebut, 37 atau apakah mitra tersebut terjalin atas hubungan hukum penitipan barang. 38 Maka harus lihat terlebih dahulu hubungan hukum  kerjasama apa  yang  terjalain  antara  gadai online dengan mitra.
Maka  dari  itu  untuk  perusahaan gadai online ,  yang  tidak  memiliki  outlet secara offline ,  perusahaan  gadai online tersebut  wajib  menjalin  kerjasama/mitra dengan  perusahaan  lain.  Konsep  substansi pengaturannya; setelah nasabah atau debitor melakukan penaksiran secara online, kemudian  debitor  datang  ke  mitra  resmi perusahaan  gadai  online  tersebut  untuk penyerahan  barang  kemudian  pencairan danya  langsung  ditransfer  ke  rekening nasabah tersebut.
Kelima , terkait  dengan  izin  untuk mendirikan  suatu  perusahaan  gadai  swasta dengan  sistem online, karena  disebutkan  di
36 Amirizal, Hukum  Bisnis  Deregulasi  dan Joint  Venture  di  Indonesia  Teori  dan  Praktik (Jakarta: Djambatan, 1996), 36.
37 Di  dalam  ketentuan  Pasal  1152  Ayat  (1) KUHPerdata  bahwasanya  “...diletakkan  dengan membawa  barang  gadainya  dibawah  kekuasaan  si berpiutang  di  bawah  kekuasaan  si  berpiutang  atau seorang  pihak  ketiga  tentang  siapa  yang  mana  harus disetujui oleh para belah pihak”.
38 Lihat  ketentuan Pasal  1694  KUHPerdata yang  berbunyi  “…  penitipan  adalah  terjadi,  apabila seseorang  menerima  sesuatu  barang  dari  seseorang lain,  dengan  syarat  bahwa  ia  akan  menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya”.
dalam  ketentuan  pasal  9  ayat  (1)  POJK Usaha
Pergadaian bahwasanya “... perusahaan pergadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari OJK”. 39 Usaha Pergadaian dalam OJK diperbolehkan  adanya  layanan  kegiatan usaha  melalui  media  elektronik  namun  di sisi lain dalam tahap permohonan izin tidak diatur atau tidak memperhitungkan bagaimana  layanan  kegiatan  melalui  media elektronik  ( online )  seperti  apa.  Menjadi sangat penting untuk diatur sebab disebutkan di POJK Pergadaian dalam tahap permohonan  izin  bukti  kepemilikan  gedung atau sertifikat haknya, 40 kemudian bagaimana apabila perusahaan gadai tersebut  membuka  layanan  kegiatannya dengan sistem online.
Sesuai  dengan  tujuan  hukum  yang mencipatakan  kepastian  hukum  menunjuk kepada  pemberlakukan  hukum  yang  jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaanya tidak bisa dipengaruhi keadaan-keadaan  yang  bersifat  subjektif seharusnya  permohonan  untuk  izin  gadai online ditambah  atau  ditambahkan  aspek onlinenya, seperti  ketika  mengajukan  bukti kesiapan  operasional  di  cantumkan  situs web nya,  kira-kira  situs web -nya  akan seperti  apa  bentuknya,  isi  situs web , kemudian  contoh  surat  bukti  surat  gadai dalam bentuk elektronik, sertipikat penaksir, dan  rencana  kerja  untuk  1  (satu)  tahun pertama seperti gambaran mengenai kegiatan  usaha online yang  akan  dilakukan, target  dan  langkah-langkah  yang  dilakukan untuk  mewujudkan  target  yang  dimaksud misalnya  melakukan  kemitraan  dengan perusahaan-perusahaan lain. Sehingga konsep  untuk  gadai  swasta  dengan  sistem online terikait  izin,  sesuai  dengan  tujuan hukum yang mencipatakan kepastian hukum menunjuk  kepada  pemberlakukan  hukum yang jelas, konsisten dalam hal mengajukan
39 Lihat  ketentuan  Pasal  9  Ayat  (1)  POJK Usaha Pergadaian.
40 Lihat  ketentuan  Pasal  9  Ayat  (2)  Huruf  G POJK Usaha Pergadaian.
permohonan  izin  usaha  kepada  OJK  harus ada keterangan bahwasanya akan menjalankan kegiatan usaha online. Konsep selanjutnya  apabila  dalam  hal  permohonan disetujui  OJK,  OJK  menetapkan  keputusan pemberian  izin  usaha  sebagai  usaha  gadai swasta  dengan  sistem online ,  dengan harapan  OJK  dapat  mengetahui  daftar perusahan  gadai  yang  menjalankan  usaha dengan sistem online dan dapat mengawasi. Keenam , terkait dengan barang yang dapat  digadaikan.  Barang  yang  dapat diajadikan  jaminan  gadai  berupa  barang bergerak  dan  mempunyai  nilai  ekonomis. Namun,  penulis  menemukan  dalam  salah satu  situs web gadai online barang  yang dapat digadaikan berupa: 1) BPKB 41 Bus; 2) BPKB  Mobil;  3)  BPKB  Motor;  4)  BPKB Truk;  5)  Sertipikat  Bangunan;  6)  Sertifikat Tanah.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian karena tanah termasuk benda tidak bergerak dan  sudah  ada  lembaga  jaminan  tersendiri, yaitu  lembaga  jaminan  hak  tanggungan  dan sudah  ada  aturannya  tersendiri  di  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Kemudian  mobil,  motor,  bus,  truk  memang termasuk  benda  bergerak,  tetapi  yang  perlu menjadi perhatian ketika kedudukan sertifikat  atau  BPKB  yang  dijadikan jaminan  gadai  tersebut.  Pada  prinsipnya gadai  tersebut,  terjadi  penyerahan  nyata ( feitelijke levering ) penyerahan benda bergerak  secara  nyata  dari  suatu  benda, sehingga benda tersebut di alihkan ke dalam kekuasaan yang nyata dari pihak lawan. 42
Hal ini berkesesuaian dengan prinsip dasar  gadai  yang  tercantum  di  dalam
41 Apabila  dilihat  dari  pengertian  BPKB adalah  buku  yang  dikeluarkan  atau  diterbitkan  oleh satuan  lalu  lintas  Polri  sebagai  bukti  kepemilikan kendaraan  bermotor,  dan  BPKB  berfunsgi  sebagai surat  bukti kepemilikan  kendaraan  bermotor. https://www.polri.go.id/pdf/Layanan%20BPKB%20 &%20STNK.pdf.  Diakses  pada  tanggal  12  April 2018.
42 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 108.
KUHPerdata  yang  mana  barang  bergerak yang  dijadikan  jaminan  tersebut  harus dikeluarkan  dari  kekuasan  debitor  dan  di alihkan  kepada  kreditor  ( inbezitstelling ) tujuannya  untuk  menahan  barang  yang dijadikan  jaminan  sampai  utang  debitor  itu lunas, jadi bukan BPKB-nya yang dijadikan jaminan  karena  hal  itu  akan  berhubungan erat  dengan  eksekusi  barang  jaminan  gadai tersebut.  Sudah  pasti  yang  di  eksekusi barang  bergerak  bergeraknya  seperti  mobil, motor  bukan  bukti  kepemilikan  kendaraan bermotor  tersebut.  Sehinga  apabila  yang dijadikan  jaminan  BPKB  barang-barang tersebut  tidak termasuk  dalam prinsip  gadai yang  sesuai  dengan  ketentuan  di  dalam pasal 1150-pasal 1160.
Maka  dari  itu,  diperlukan  suatu aturan  dalam  hal  ini  OJK  yang  berwenang mengatur  bahwasanya  perusahaan  gadai swasta online tersebut  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya  tidak  boleh  bertentangan dengan  prinsip  dasar  gadai  yang  tercantum di  dalam  KUHPerdata  itu  sendiri.  Sehingga apabila  berpedoman  dengan  prinsip  dasar gadai  itu  sendiri,  penulis  mengkonsepkan bahwasanya  sebagai  langkah  preventifnya dengan cara OJK membuat aturan mengenai barang  apa  saja  yang  dapat  digadaikan  di perusahaan  gadai  swasta online tersebut.
Selanjutnya,  sebagai  langkah  represifnya untuk meneritibkan perusahaan gadai swasta dengan  sistem online dengan  cara  OJK memberikan  sanksi  kepada  perusahaan gadai  swasta online berupa  peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan pecabutan izin usaha.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil 2 (dua) kesimpulan, yaitu pertama , urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem online adalah terdapat disharmonisasi pengaturan gadai milik negara, gadai swasta offline dan  gadai  swasta  dengan  sistem online .  Selain  itu  tidak  adanya  pengaturan terkait  penyerahan  barang,  terkait  penaksir, terkait  dengan  lingkup  wilayah  usaha,
terkait  kemitraan,  terkait  izin  dan  terkait dengan  barang  apa  yang  dapat  digadaikan menyebabkan  kekosongan  hukum  gadai swasta dengan sistem online . Kedua ,  pengaturan  yang  dibutuhkan perusahaan  gadai  swasta  dengan  sistem online adalah harmonisasi pengaturan sesuai hierarki  tata  urutan  peraturan  perundang- undangan,  yakni  undang-undang  hingga peraturan  di  bawahnya.  Secara  substantif terkait  penyerahan,  terkait  penaksir,  terkait dengan  lingkup  wilayah  usaha,  terkait kemitraan,  terkait  izin  dan  terkait  dengan barang  apa  yang  dapat  digadaikan  dalam gadai  swasta  dengan  sistem online yang sesuai  dengan  teori-teori  pada  hukum  gadai yang ada untuk mengakhiri kondisi kekosongan  hukum  pada  gadai  swasta dengan sitem online.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirizal. Hukum  Bisnis  Deregulasi  dan Joint  Venture  di  Indonesia  Teori  dan Praktik. Jakarta: Djambatan, 1996. Atmadja,  Muchtar  Kusuma. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002. Budiono,  Abdul  Rachmad. Pengantar  Ilmu Hukum. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Fuady,  Munif. Konsep  Hukum  Perdata. Jakarta: PT. RajaGrafindo  Persada, 2014.
Hermansyah. Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
Indrati,  Maria  Farida. Ilmu  Perundang- undangan Jenis,  Fungsi, dan Muatan,
Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Inklusi  Keuangan  Program  Pemerintah,
dikutip dari, http://finansial.bisnis.com/read/20180
213/9/738201/jokowi-beberkan- penghambat-perluasan-inklusi- keuangan-indonesia.
Isrok. Masalah  Hukum  Jangan  Dianggap Sepele  Menyoal  The  Devils  Is  In  The Detail Sebagai Konsep Teori. Malang:
Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 2017.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).
Layanan  Buku  Kepemilikan  Kendaraan Bermotor  (BPKB)  dan  Surat  Tanda
Nomor Kendaraan, dikutip dari, https://www.polri.go.id/pdf/Layanan%
20BPKB%20&%20STNK.pdf. Mertokusumo,  Sudikno. Penemuan  Hukum
Sebuah Pengantar. Yogyakarta:
Liberty, 2006. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor
Nomor 77/Pojk.01/2016
Tentang
Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis
Teknologi Informasi (Fintech). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  103  Tahun  2000  tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  51  Tahun  2011  Tentang Perubahan  Bentuk  Badan  Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Safa’at, Muhammad Ali. Antonasi
Pemikiran Hukum. Malang: UB Press,
2014.
Salim. Perkembangan  Hukum  Jaminan  di Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2001.
_____ Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis (BW). Jakarta:  PT.  RajaGrafindo
Persada, 2016. Soekanto, Soerjono dan Punardi
Purbacaraka, Aneka  Cara  Pembedaan
Hukum. Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 1994.
Subekti. KUHPerdata .  Jakarta:  Pradyana
Paramita, 2001. Sulaiman,  King  Faisal. Toeri  Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya. Yogyakarta: Thafa
Media 2016.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004 Tentang Bank Indonesia.
Untung  mana  pinjam  dari  bank,  pegadaian,
atau rentenir
online?
https://www.merdeka.com/uang/untun g-mana-pinjam-dari-bank-pegadaian- atau-rentenir-online.html.