https://journals.insightpub.org/index.php/imj

## Insight Management Journal
Volume 2, Issue 2, January 2022, pages 45-53
Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)
Faridatun Najiyah  , Ulfatul Khasanah, Fitria Asas
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Permata Bojonegoro
Article info A b s t r a c t Received [23 November 2021] Revised [8 Desember 2021] Accepted [5 Januari 2022] Apart  from  being  something  that  must  be  issued  by  Muslims,  zakat  has  good prospects and is very productive if it is managed and distributed in the right way. This study uses a qualitative approach. By using library research methods, data is obtained from  secondary  data  in  the  form  of  books,  articles,  and  processed  data  from  other parties or publication data such as BAZNAS publication data and those related to this research.  In  Indonesia,  there  are  several  problems  that  pose  challenges  for  zakat management, namely regulatory problems, OPZ problems, and mustahik and muzakki problems.  Therefore,  several  solutions  are  needed  to  solve  some  of  the  existing problems, in order to improve zakat management in Indonesia.
Keywords: Management; zakat; challenge; solution
Corresponding author:
Faridatun Najiyah najiyahfaridatun@gmail.com

## A b s t r a k
Zakat  selain  merupakan  sesuatu  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  umat  Islam,  memiliki prospek yang baik dan sangat produktif jika dikelola, dan disalurkan dengan cara yang benar.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dengan  menggunakan metode  penelitian  kepustakaan,  data  diperoleh  dari  data  sekunder  berupa  buku, artikel,  dan  data  olahan  dari  pihak  lain  atau  data  publikasi  seperti  data  publikasi BAZNAS  dan  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Di  Indonesia  terdapat  beberapa permasalahan  yang  menjadi  tantangan  pengelolaan  zakat,  yaitu  masalah  regulator,
masalah  OPZ,  dan  masalah  mustahik  dan  muzakki.  Oleh  karena  itu,  diperlukan beberapa  solusi  untuk  menyelesaikan  beberapa  permasalahan  yang  ada,  guna meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia.
Kata kunci: Manajemen; zakat; tantangan; solusi

## Pendahuluan
Zakat  merupakan  ajaran  Islam  yang  menyisihkan  harta  umatnya  untuk  diberikan  kepada masyarakat  tertentu.  Ibadah  ini  menjadi  salah  satu  bagian  dari  rukun  islam.  Sebagian  umat  muslim memahami  zakat  memiliki  dua  dimensi  ibadah  yaitu  hablum  minallah  sebagai  sebuah  perintah  dari Allah dan hablum minannas sebagai kewajiban terhadap sesama manusia (Fakhruddin, 2011). Kata "al- zakat"  telah  disebutkan  tiga  puluh  kali  dalam  Al-Qur'an.  Secara  harfiah,  zakat  berarti  tumbuh  dan meningkat,  sedangkan dalam  syariat,  zakat  adalah  konsep yang  mengacu  pada  redistribusi  kekayaan yang ditentukan oleh Tuhan untuk kategori orang yang layak  (Qaradhawi, 2005). Selain pengentasan kemiskinan,  zakat  bertujuan  untuk  menghilangkan keserakahan di  kalangan muslim dan mendorong perilaku  berorientasi  sosial.  Secara  keseluruhan,  diharapkan  bahwa  pembayaran  zakat  akan memurnikan  pendapatan  pembayar  zakat,  mendamaikan  hati  pembayar  dan  asnaf,  memenuhi kebutuhan  dasar  orang  miskin  dan  membutuhkan,  dan  menyelesaikan  masalah  sosial  seperti kemiskinan, pengangguran, hutang dan distribusi pendapatan yang tidak adil (Nadzri et al., 2012).
Zakat  memiliki  beberapa  tujuan.  Tujuan  zakat  di  antaranya  yakni:  mengangkat  derajat  fakir miskin  dan  membantunya  keluar  dari  kesulitan  hidup  serta  penderitaan,  membantu  memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang
miskin  dalam  suatu  masyarakat,  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  sosial  pada  diri  seseorang, terutama pada mereka yang punya harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan  menyerahkan  hak  orang  lain  yang  ada  padanya,  sebagai  sarana  pemerataan  pendapatan  untuk mencapai keadilan sosial (Sugiarto et al., 2006).
Dalam Islam,  ketentuan  zakat  ditegaskan tidak  hanya berdasarkan al-Qur’an tetapi  juga hadis. Kata  zakat  dalam  al-Qur’an  disebutkan  sebanyak  32  kali  (al-Baqy,  1945).  Sedangkan  dalam  hadis ditemukan jauh lebih banyak jumlahnya daripada dalam al-Qur’an. Berbagai istilah pun diperkenalkan oleh  al-Qur’an,  yang  istilah  itu  sering  ditafsirkan  dengan  zakat.  Zakat  disebut  infak  (Qs.  al- Taubah/9:34)  karena  hakikatnya  zakat  itu  adalah  penyerahan  harta  untuk  kebajikan-kebajikan  yang diperintahkan  Allah  Swt.  Zakat  disebut  sedekah  (Qs.  al-Taubah/9:60  dan  103)  karena  memang salah satu  tujuan  utama  zakat  adalah  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  Swt.  Zakat  disebut  hak,  oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah Swt yang harus diberikan kepada mereka yang berhak (Rosadi & Athoillah, 2015)
Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  jika  melihat  data  Bank Dunia 2013 pada tahun 2010 penduduk dunia berjumlah kurang dari 6.885 milyar jiwa. Hal ini berarti bahwa jumlah  penduduk indonesia sekitar 3  persen dari  penduduk dunia. Berdasarkan  laporan PEW research  Center  (2009)  dan  Human  Right  Watch  (2013),  dari  jumlah  penduduk  muslim  dunia,  yang pada  tahun 2010  kurang  lebih berada  pada  angka 1,6  milyar jiwa  maka penduduk muslim Indonesia berada kisaran 12,9-13 persen penduduk muslim Indonesia (Athoillah, 2014).
Zakat  berfungsi  membentuk  keshalihan  dalam  sistem  sosial  kemasyarakatan  seperti memberantas  kemiskinan,  menumbuhkan  rasa  kepedulian  dan  cinta  kasih  terhadap  golongan  yang lebih  lemah    (Arlini,  2011).  Demikian  juga  kondisi  di  Indonesia,  selain  sebagai  negara  berpenduduk muslim  terbesar  di  dunia,  pengkajian  tentang  zakat  dan  variabel  lainnya  yang  terkait,  baik  secara teoritik maupun empiris, dipandang penting dan menarik untuk dilakukan. Dikatakan penting, karena pengkajian  tentang  zakat  dari  sudut  pandang  zakat  tentang  pengkajian  ekonomi  masih  sedikit dilakukan,  dikatakan  menarik  karena  untuk  konteks  Indonesia  zakat  masih  dipandang  kegiatan filantropi,  karena  tidak  atau  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  “memaksa”  warga negara muslim di Indonesia untuk membayar zakat.
Tujuan  dan  Hikmah  Zakat  memiliki  upaya  pemecahan  masalah  kemiskinan  dan  ketimpangan sosial.  Zakat  mampu  mengurangi  jumlah  keluarga  miskin  dari  84  persen  menjadi  74  persen  (Beik, 2009).Potensi  dana  umat  Islam  yang  terkumpul  dari  zakat  merupakan  solusi  alternatif  yang  dapat didayagunakan  bagi  upaya  penanggulangan  masalah  kemiskinan  di  Indonesia  dan  pemberdayaan ekonomi  umat,  yang  tidak  dapat  terpecahkan  dan  teratasi  dengan  dana  APBN.  Zakat  yang  dikelola dengan  sistem  dan  manajemen  yang  amanah,  profesional  dan  integrated  dapat  menjadi  pemacu gerak  ekonomi  dalam  masyarakat,  sehingga  makin  berkurangnya  kesenjangan  antar  kelompok mampu dan yang kurang mampu.
Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat, antara lain: pertama, mengumpulkan dari orang-orang kaya muzakki dan mendistribusikannya kembali kepada para mustahiq. Kedua, membina para muzakki agar tetap menjadi muzakki dan fakir miskin agar menjadi muzakki. Ketiga, mendata semua kelompok masyarakat  baik  sebagai  muzakki  maupun  mustahiq  (Bakar,  2011).  Dalam  konteks  Islam,  apabila sistem  dan manajemen zakat  dikelola,  dijalankan  dan disalurkan dengan baik  maka tidak  ada orang atau  kelompok  masyarakat  yang  menderita  sedangkan  yang  lainnya  hidup  berkemkmuran  dan bermegahan.  Untuk  itu,  pendayagunaan  zakat  diperlukan  untuk  memperbaiki  ekonomi  masyarakat, melalui tantang manajemen zakat, tantangan dan bagaimana solusi untuk mengatasinya.

## Perintah Zakat dalam Islam
Zakat,  yang  termasuk  rukun  islam  ke  empat,  dalam  islam  merupakan  sesuatu  yang  harus dipenuhi.  Bahkan zakat  tidak  hanya  disebut dalam Al-Qur’an namun  juga  hadis.  Kata  zakat  dalam al- Qur’an  disebutkan  sebanyak  32  kali  (Al-Baqy’,  1945).  Sedangkan  dalam  hadis  ditemukan  jauh  lebih banyak  jumlahnya  (Rosadi  &  Athoillah,  2015).  Zakat berasal  dari  kata  “Az-zakah”  dalam bahasa  Arab. Kata  “az-zakah”  memiliki  beberapa  makna,  di  antaranya  “an-numuww”  (tumbuh),  “az-ziyadah” (bertambah), “ath- thaharah” (bersih), “al-madh” (pujian), “al-barakah” (berkah) dan “ash-shulh” (baik). Semuanya  dapat  digunakan  untuk  memaknai  kata  zakat  dan  turunannya  yang  ada  dalam  Al-Qur’an dan Hadist (Afifi & Ika, 2010).
Fiqh  Islam  mendefinisikan  zakat  menurut  istilah  adalah  “Penunaian  hak  yang  diwajibkan  atas harta  tertentu, yang  diperuntukkan bagi  orang  tertentu  yang  kewajibannya  didasari oleh  haul  (batas waktu)  dan  nishab  (batas  minimum)”  (Ash-Shiddieqy,  2009).  Zakat  merupakan  nama  dari  suatu  hak Allah  yang  dikeluarkan  kepada  yang  berhak  menerima  zakat  (Sabiq,  2006).  Zakat  adalah  jumlah
tertentu  dari  harta  yang  Allah  Ta’ala  wajibkan  untuk  diserahkan  kepada  yang  berhak.  Dalam penggunaannya,  tumbuh  dan  suci  disifatkan  untuk  jiwa  orang  yang  menunaikan  zakat.  Maksudnya yaitu  zakat  akan  mensucikan  orang  yang  mengeluarkannya  dan  menumbuhkan  pahalanya  (Ridwan, 2005).
Zakat  dari  segi  bahasa (lughot)  adalah  kesuburan, kesucian  dan keberkahan. Sedangkan, zakat menurut  terminologi  (syar ‟ i)  adalah  sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan  oleh  Allah  SWT  untuk diberikan  kepada  orang  yang  berhak  menerima  zakat  (mustahiq)  yang  disebutkan  dalam  Al-Quran. Selain  itu,  bisa juga  berarti sejumlah  harta  tertentu  dari  harta  tertentu yang  diberikan  kepada  orang yang  berhak  menerimanya  dengan  syarat-syarat  tertentu  (Ja’far,  1995).Tujuan  zakat  tidak  sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001). Untuk itu, diperlukan Lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya  menanggulangi  masalah  sosial  dan  menunjang  kesejahteraan  sosial  ekonomi  (Herdiyanto, 2011).
Zakat  hukumnya  Wajib  ain  (fardhu  ‘ain)  bagi  setiap  muslim  apabila  telah  memenuhi  syarat- syarat  yang telah  ditentukan oleh  syariat. Ibadah  ini juga  merupakan  kewajiban  yang  disepakati oleh umat  Islam  dengan  berdasarkan  dalil  Al-Quran,  Hadis  dan  Ijma.  Adapun  orang  yang  enggan mengeluarkan  zakat,  tetapi  tidak  mengingkari  wajibnya,  maka  dia  berdosa dan  tetap  sebagai  orang muslim dan zakatnya harus diambil oleh orang yang berwajib, sedang dia diberikan hukuman cambuk. Oleh karena  itu al-Qur’an memberi perintah agar  zakat  disalurkan kepada yang berhak  menerimanya (mustahik)    (Rofiq,  2012).  Dalam  hal  ini  pemberian  zakat  kepada  mustahiq  tidak  lepas  begitu  saja setelah menerima zakat, tetapi dibimbing agar berhasil (lebih produktif)  .
Zakat  merupakan  salah  satu  dari  sistem  ekonomi  Islam,  karena  zakat  merupakan  salah  satu implementasi  asas  keadilan  dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Mannan  di  dalam  bukunya  “Islamic Economics: Theory and Practice” menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:
1. Prinsip  Keyakinan  Keagamaan,  yaitu  bahwa  orang  yang  membayar  zakat  merupakan  salah  satu manifestasi dari keyakinan agama.
2. Prinsip  Pemerataan  dan  Keadilan;  merupakan  tujuan  sosial  zakat,  yaitu  membagi  kekayaan  yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat (Halimatusa’diyah, 2015).
3. Prinsip Produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip Nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip Kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip  Etika  dan Kewajaran, yaitu  zakat  tidak  dipungut  secara semena-mena,  tapi  melalui aturan yang  disyariatkan.  Ketika  dilihat  dalam  praktek  penyaluran  zakat  pada  umumnya  dapat  dilihat model penyaluran zakat ada dua macam. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:
a. Muzakki langsung memberikan zakat kepada Mustahiq Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung  diberikan  oleh  muzakki  kepada  mustahiq  tujuannya  adalah  agar  terjadi  interaksi langsung  antara  muzakki dan mustahiq. Sehingga  dapat  memperkokoh  rasa  persaudaraan  dan mempererat jalinan silaturrahim diantara mereka.
b. Muzakki membayar zakat lewat lembaga zakat Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan  lebih  banyak  manfaatnya,  apalagi  yang  memiliki  kekuatan  hukum  formal,  akan  memiliki beberapa keuntungan, antara lain:
1) Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
2) Untuk  menjaga  perasaan  rendah  diri  para  mustahik  zakat  apabila  berhadapan  langsung untuk menerima zakat dan para muzakki.
3) Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4) Untuk  memperlihatkan  syiar  Islam  dalam  semangat  penyelenggaraan  pemerintahan  yang Islami  (Abdi, 2015).

## Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan,  yaitu  berisi  teori-teori  yang  relevan  dengan  masalah-masalah  penelitian.  Pada  metode penelitian  kepustakaan,  dilakukan  pengkajian  mengenai  konsep  dan  teori  yang  digunakan berdasarkan  literature  yang  tersedia,  terutama  dari  artikel-artikel  yang  dipublikasikan  dalam  jurnal
ilmiah. Dalam penelitian studi pustaka diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian.
Sebelum  melakukan telaah  bahan pustaka,  peneliti  memastikan  sumber informasi  ilmiah  yang diperoleh  seperti  melalui  buku,  jurnal-jurnal  ilmiah  dan  referensi  lainnya  dan  data-data  lain.  Data diperoleh dari data sekunder berupa buku, artikel, dan data olahan dari pihak lain atau data publikasi seperti  data  publikasi  BAZNAS  dan  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Setelah  data  keseluruhan terkumpul, penulis menganalisa data-data yang diperoleh sehingga ditarik suatu kesimpulan.

## Hasil dan diskusi

## Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan Solusi)
Penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan zakat akhir-akhir ini mengalami perkembangan, dalam  pendayagunaannya,  zakat  yang  dulu  hanya  bersifat  konsumtif,  saat  ini  cenderung  produktif, seperti  penggunaan  untuk  pengembangan  dan  pemberdayaan  UMKM.  Sehingga  zakat  dapat meningkatkan pendapatan, profit, dan konsumsi masyarakat. Namun, dibalik kemajuan tersebut, juga terdapat  beberapa  permasalahan  tentang  zakat.  Ada  beberapa  hal  yang  secara  umum  menjadi masalah  dalam  pengumpulan  zakat  yang  maksimal  diantaranya:  regulasi,  ketidakpercayaan  muzakki terhadap  lembaga  pengelola,  dan lain-lain    (Sudewo,  2004).  Adapun masalah-masalah  yang  menjadi tantangan daam pengelolaan zakat antara lain:

## Masalah Regulator
Regulator zakat dinilai oleh kebanyakan orang sebagai lembaga yang paling bermasalah dalam pengelolaan  zakat  nasional.  Peran-peran yang  seharusnya  dapat  dilakukan  regulator  tidak  dijalankan dengan  baik  dan  optimal.  Seharusnya  regulator  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  pusat  dapat melakukan:  pembangunan  sistem  jaringan  dan  membuat  standardisasi  pengelolaan  zakat  secara nasional dan pengawasan pemerintah selaku regulator pengelolaan zakat, memberikan dukungan dan fasilitas  yang  diperlukan  dalam  rangka  implementasi  undang-undang/peraturan  teknis  yang dikeluarkan  tentang  pengelolaan  zakat  di  tingkat  pusat,  merealisasikan  anggaran  untuk  operasional pengelolaan zakat bagi Badan Amil Zakat melalui APBN, serta mengakomodir usulan dan aspirasi yang berkembang  di  masyarakat  berkenaan  dengan  substansi  amandemen  undang-undang  tentang pengelolaan zakat.
Adapun tantangan pengelolaan zakat terkait dengan masalah regulator ini di antaranya adalah:
1. Rendahnya  koordinasi  antara  regulator  dan  OPZ.  Hal  ini  merupakan  kelemahan  utama  dalam regulator  zakat,  Rendahnya  peran  Kemenag.  Dalam  hal  ini  kurangnya  perhatian  Kemenag  dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap OPZ. Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penataan dan akreditasi, Kementrian Agama terkesan lepas tanggung jawab terhadap permasalahan zakat nasional dan menyerahkannya kepada BAZNAS pusat.
2. Zakat belum menjadi obligatory system. Zakat yang hanya diposisikan sebagai kewajiban sukarela oleh negara (voluntary system) memiliki dampak buruk bagi pengelolaan zakat nasional. Di antara dampak  tidak  diterapkannya  kewajiban  berzakat  bagi  yang  telah  wajib  zakat  (obligatory  system) adalah  rendahnya  kesadaran  berzakat  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  adalah  muzakki.  Meskipun telah memiliki pengetahuan tentang fikih zakat, muzakki cenderung tidak ingin menunaikan zakat karena tidak ada sanksi (punishment) yang diterima bila tidak bayar zakat.

## Masalah OPZ
OPZ  di  indonesia  telah  mengalami  pertumbuhan  yang  pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Namun, sayangnya masih banyak hal yang menjadi tantangan dari OPZ dalam pengelolaan zakat serta masalah  system manajemen  zakat  yang  belum terpadu)  (Indrijatiningrum, 2005). Adapun tantangan- tantangan tersebut di antaranya adalah:
a) Transparansi Salah  satu  tantangan  pengelolaan  zakat  dari  segi  OPZ  adalah  masalah  transparansi.  Di  mana permasalahan ini berdampak pada muzakki karena jika prinsip transparansi tidak diberlakukan dalam pengelolaan  zakat,  maka  muzakki  tentunya  tidak  akan  serta  merta  untuk  mempercayakan  hartanya kepada  lembaga-lembaga  pengelola  zakat.  Tantangan  dalam  hal  ini  dapat  berupa  tantangan  dalam hal keterbukaan informasi, komunikasi, dan anggaran dalam suatu OPZ.
Dalam hal ini, Lembaga pengelola zakat harus memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting  karena  berkaitan  dengan  kepercayaan  umat.  Artinya  para  muzakki  akan  dengan  rela
menyerahkan  zakatnya  melalui  lembaga  pengelola  zakat,  jika  lembaga  ini  memang  patut  dan  layak dipercaya.  Keamanan  ini diwujudkan dalam bentuk  transparansi  (keterbukaan) dalam  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  secara  berkala  dan  juga  ketepatan  penyalurannya  sejalan  dengan ketentuan syariah islamiah.
b) Akuntabilitas
Bagi muzakki adanya BAZ atau LAZ akan membantu menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan kepada mustahik, dengan lebih mudah. Namun sebagian dari muzakki (wajib zakat) masih meragukan keberadaan  BAZ  atau  LAZ,  dalam  hal  pendistribusian  zakat  yang  berhak,  di  samping  banyaknya keinginan  dari  muzakki  untuk  memberikan  zakat  secara  langsung  kepada  yang  berhak.  Hal  ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu  bahwa  pengelolaan  zakat  harus  memiliki  profesionalisme,  transparansi  dalam  pelaporan  dan penyaluran yang tepat sasaran.
Sama halnya dengan permasalahan transparansi  pengelolaan  zakat, masalah  akuntabilitas juga kerap  kali  menjadi  tantangan  dalam  pengelolaan  zakat.  Dalam  masalah  akuntabilitas  ini,  lembaga pengelola  zakat  sangat  dituntut  untuk  pertanggungjawaban  mengenai  pengelolaan  zakat.  Masalah akuntabilitas  di  sini  adalah  terkait  dengan  bagaimana  OPZ  itu  mampu  memberikan  laporan administrasi,  pengumpulan  serta  pendistribusian  zakat  yang  akuntabel  dan  dikelola  oleh  para penagnggungjawab yang professional (Qaradhawi, 2005).
Dalam  akuntabilitas  laporan,  prinsip  utama  yang  harus  digunakan  adalah  transparansi  dan kejujuran. Dengan prinsip ini OPZ berupaya memberikan informasi laporan kegiatan maupun laporan pengumpulan  dan  pendistribusian  dana  zakat  secara  jelas,  jujur  dan  dapat  dipercaya    (Endahwati, 2014).
Berbicara  mengenai  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  organisasi  sektor  publik  lebih disebabkan  oleh  kesenjangan  informasi  antara  pihak  manajemen  yang  memiliki  akses  langsung terhadap  informasi  dengan pihak  institusi  atau  masyarakat  yang  berada  di  luar  manajemen.  Konsep mengenai  akuntabilitas  dan  aksesibilitas  menempati  kriteria  yang  sangat  penting  terkait  dengan pertanggungjawaban  organisasi  dalam  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkap  segala  aktivitas kegiatan  serta  sejauh  mana  laporan  keuangan  memuat  semua  informasi  yang  relevan  yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa muda informasi tersebut diakses oleh masyarakat.
c) SDM
Seiring  dengan  pertumbuhan  OPZ  di  Indonesia,  yang  menjadi  tantangan  selanjutnya  adalah OPZ ini tidak diimbangi dengan adanya pasokan sumber daya amil yang professional atau minimnya sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Adapun  amil  zakat  adalah    orang  atau  lembaga  yang mendapatkan tugas  untuk  mengambil, memungut,  dan menerima zakat  dari  para  muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik (Hafidhuddin, 2002).
Dalam hal ini pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau  profesi  dari  seseorang,  bahkan  dari  lulusan  ekonomi  syariah  sekalipun.  Para  sarjana  meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi  (Zumrotun,  2016).  Sangat  sedikit  orang  yang  memilih  untuk  berkarir  menjadi  seorang pengelola  zakat.  Menjadi  seorang  amil  belumlah  menjadi  pilihan  hidup  dari  para  sarjana  itu,  karena tidak  ada  daya  tarik  kariernya.  Padahal  lembaga  amil  membutuhkan  banyak  sumber  daya  manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Karena sesungguhnya  kerja  menjadi  seorang  amil  mempunyai  dua  aspek  tidak  hanya  aspek  materi  semata namun aspek sosial juga sangat menonjol (Zumrotun, 2016).
SDM  amil  zakat  saat  ini sebenarnya  dapat  dikategorikan dalam dua kelompok: Amil tetap/full timer; Amil tidak tetap/part timer yaitu orang-orang yang mengelola zakat di lembaga amil zakat, tapi waktu  yang  digunakan  adalah  paru  waktu  atau  sambil  mengerjakan  tugas  lain  yang  diprioritaskan. Amil zakat yang saat ini ada menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:
a. Minimnya kompetensi yang diakibatkan karena banyak di antara amil zakat yang direkrut dari anggota  masyarakat  atau professional yang  tidak  memiliki latar belakang  pengetahuan  atau keahlian tentang pengelolaan zakat.
b. Minimnya  balas  jasa  yang  diberikan  kepada  amil  yang  berakibat  daya  tawar  lembaga  amil zakat  terhadap  tenaga  berkualitas  dan  professional  rendah.  Faktor  ini  yang  menyebabkan tenaga  amil  menjadikan  pekerjaannya  sebagai  bukan  pekerjaan  utama  melainkan  pekerjaan sampingan.
c. Minimnya  pengembangan  kualitas  amil  yang  berakibat  tidak  seimbangnya  antara  tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan amil.
d) Sistem Akuntansi Perzakatan
Salah  satu  permasalahan  mendasar  yang  dihadapi  oleh  kalangan  organisasi  pengelola  zakat saat  ini  adalah  standarisasi  sistem  akuntansi  dan  audit,  yang  bertujuan  untuk  menciptakan transparansi  keuangan  sekaligus  memperbaiki  kualitas  pelayanan  keuangan  kepada  masyarakat. Selama ini organisasi pengelola zakat ketika diaudit, mengalami permasalahan karena adanya istilah- istilah  yang  menurut  tim  audit  tidak  begitu  jelas.  Karena  memang  tidak  ditemukan  dalam  standar akuntansi  keuangan  sistem  standar  akuntansi  keuangan  syariah  yang  telah  ada.  Diantara  kunci kesuksesan  suatu  organisasi  pengelola  zakat  sangat  ditentukan  oleh  tingkat  kepercayaan  publik terhadap  kekuatan  financial  untuk  mendukung  program-program  yang  digulirkannya.  Selain  itu, tingkat  kepercayaan  masyarakat  juga  ditentukan  oleh  tingkat  kesesuaian  operasional  organisasi pengelola  zakat  dengan  sistem  syariah  islam.  kepercayaan  ini  terutama  kepercayaan  diberikan  oleh para muzakki dan mustahik, di mana keduanya termasuk stakeholder utama sistem perzakatan saat ini.
Salah  satu  sumber  utama  untuk  meraih  kepercayaan  publik  adalah  tingkat  kualitas  informasi yang  diberikan  kepada publik, di  mana organisasi  pengelola zakat  harus  mampu  meyakinkan publik bahwa  ia  memiliki  kemampuan  dan  kapasitas  di  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  pemberdayaan maupun  tujuan-tujuan  program  yang  sesuai  dengan  syariat  islam.  karena  itu,  membangun  sebuah sistem  akuntansi  yang  besifat  standar merupakan sebuah  keniscayaan  dan telah  menjadi  kebutuhan utama yang harus dipenuhi.
e) Sinergi tidak berjalan dengan baik
Sinergi  antar  OPZ  adalah  prioritas  masalah  pengelolaan  zakat  nasional  di  OPZ  terpenting. Kurangnya  sinergi  antar  OPZ  ini  dikarenakan  adanya  egoisme  lembaga  terutama  pada  OPZ  besar. Setiap  pengelola  zakat  memiliki  masa  lalu  yang  panjang  dan  sulit.  Saat  ini  adalah  waktu  di  mana banyak  pengelola  zakat,  khususnya  lembaga  zakat,  menikmati  hasil  dari  perjuangannya  di  masa lampau.  Namun  di  saat  hendak  menikmati  hasil  dari  perjuangan  panjang  tersebut,  lahir  sebuah regulasi yang dianggap mengancam eksistensinya.
Kurangnya  sinergi  antarpengelola  zakat  sangat  tampak  pada  kurangnya  kerja  sama  antar BAZNAS      dan  LAZ.  Penyebabnya  adalah  egoisme  yang  muncul  pada  kedua  pihak  pengelola  zakat tersebut. Di  satu sisi  badan amil  zakat  menganggap  bahwa regulasi  zakat  yang  baru,  yakni Undang- Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan undang-undang yang mengancam eksistensinya.  Itulah  sebabnya  sebagian  lembaga  zakat  mengajukan    review  supaya  undang-undang tersebut dapat diperbaiki  (Huda et al., 2015).
Seharusnya  kondisi  seperti  ini  tidak  perlu  terjadi  mengingat  seluruh  pengelola  zakat  pada hakikatnya  adalah  sebuah  lembaga  yang  berorientasi  pada  kemaslahatan  umat,  khususnya  muzakki dan  mustahik.  Seharusnya  persatuan  lebih  diutamakan  dibandingkan  mengedepankan  bendera organisasi.

## Masalah Mustahik dan Muzakki
Selain  tantangan yang  berasal  dari  segi  regulator  dan OPZ, tantangan pengelolaan zakat  juga dapat  berasal  dari  sisi  mustahik  dan  muzakki sendiri.  Adapun  tantangan-tantangan  tersebut  adalah sebagai berikut  (Alam, 2018):
1. Rendahnya  kepercayaan  terhadap  OPZ  dan  regulator.  Dalam  hal  ini,  kredibilitas  OPZ  sangat dibutuhkan  untuk  membangu  kepercayaan  masyarakat.  Biasanya  para  muzakki  cenderung menyalurkan  zakatnya  langsung  kepada  mustahik  tanpa  melalui  lembaga  zakat,karena  merasa tidak  percaya  terhadap  OPZ  dan  regulator.  Sebenarnya,  penyaluran  zakat  yang  langsung  kepada mustahik  boleh-boleh  saja,  akan  tetapi  untuk  lebih  produktifnya  ada  baik  jika  seorang  muzakki membayarkan  zakat  melalui  lembaga  zakat,  agar  pendayagunaan  dana  zakatnya  bisa  lebih terorganisir.  Di sini  juga dibutuhkan  kesadaran OPZ  untuk  meningkatkan  kredibilitasnya  sehingga kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap OPZ pun terbangun.
2. Rendahnya  kesadaran  Muzakki.  Tantangan  pengelolaan  zakat  juga  bersumber  dari  rendahnya kesadaran muzakki untuk membayarkan zakat. Potensi zakat yang terbilang cukup besar, tidak bisa dioptimalkan.
3. Rendahnya pengetahuan muzakki  akan  fikih zakat.  Pengetahuan  muzakki  tentang  fikih  zakat  juga menjadi  tantangan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  yang  berakibat  pada  rendahnya  kesadaran untuk  menunaikan  zakat.  Biasanya  sebagian  muzakki  memandang  bahwa  zakat  hanya  terbatas pada  zakat  fitrah,  sebagian  lain  juga  masih  menganggap  bahwa  zakat  hanya  dikeluarkan  pada bulan  Ramadhan,  zakat  juga  masih dipahami  hanya  sebagai ibadah ritual,  padahal  sesungguhnya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial  (Huda et al., 2015).

## Solusi
Dari  tantangan-tantangan  yang  ada,  maka  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  zakat  di Indonesia, perlu dipikirkan sebuah solusi yang mampu mengembangkan serta mengoptimalkan peran zakat di Indonesia. Adapun solusi-solusi yang dapat diterapkan secara umum dalam pengelolaan zakat di Indonesia agar zakat dapat semakin tumbuh dan berkembang, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Optimalisasi sosialisasi zakat
Perlu disadari bahwa zakat  membutuhkan  sosialisasi yang  lebih  mendalam harus  diakui bahwa pada satu sisi, kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin meningkat dari waktu ke waktu, namun pada  sisi  yang  lain, antara potensi  dana  zakat  dengan realisasi  pengumpulannya terdapat  gap  yang sangat  besar.  Untuk  itu,  sosialisasi  menjadi  sebuah  kebutuhan  yang  tidak  dapat  ditawar  lagi (Hafidhuddin,  2008).  Salah  satu  bentuk  sosialisasi  adalah  dengan  melakukan  kampanye  sadar  zakat secara  terus  menerus.  Seluruh  komponen  bangsa,  mulai  dari  presiden,  diminta  untuk  turut berpartisipasi  dalam  kampanye  ini  dengan  memberi  contoh  membayar  zakat.  Bahkan,  untuk mengefektifkan kampanye ini, presiden dan seluruh Kabinet Indonesia Bersatu dihimbau untuk segera memiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), sebagai bukti keterlibatan mereka di dalam mendukung sosialisasi zakat ini. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) suatu yang diharapkan organisasi  dinilai  efektif  apabila  output  yang  dihasilkan  bisa  memenuhi  tujuan  (spelling  wisely) (Tandika, 2011).
2. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional
Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat saat ini telah terjadi krisis kepercayaan antar sesama  masyarakat.  Pembangunan  citra  ini merupakan hal yang sangat  fundamental. Citra yang  kuat dan baik, akan menggiring masyarakat yang terkategorikan sebagai muzakki untuk mau menyalurkan dana  zakatnya  melalui  amil.  Sebaliknya  buruknya  pencitraan,  hanya  akan  mengakibatkan  rendahnya partisipasi  muzakki  untuk  menyalurkan dananya melalui  lembaga amil.  Dengan  demikian, pencitraan amil  ini  merupakan  hal  yang  sangat  strategis.  Akuntabilitas,  transparansi  dan  corporate  culture merupakan  tiga  hal  pokok  yang  menentukan  citra  lembaga  yang  amanah  dan  profesional.  Harus disadari bahwa profesi  amil  ini  bukan merupakan profesi sampingan yang dikerjakan  dengan tenaga dan  waktu  sisa.  Ia  membutuhkan  komitmen  dan  kesungguhan  di  dalam  praktiknya.  Saat  ini  bukan zamannya  lagi  untuk  mengelola  zakat  secara  asal-asalan,  sebab  tujuan  zakat  untuk  mengentaskan kemiskinan  tidak  akan pernah  mungkin tercapai  bila  zakat  tersebut  tidak  dikelola secara profesional dan transparan.
3. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia
Peran  Institut  Manajemen  Zakat  (IMZ)  sebagai  sentra  utama  dalam  mencetak  SDM  yang  siap menjadi praktisi  pengelola zakat  perlu  ditingkatkan.  IMZ  atau yang  sejenisnya  ini sebaiknya  dikelola secara terpusat oleh BAZNAS. Model IMZ atau AIZ (Akademi Ilmu Zakat) ini adalah seperti model STAN yang  berada di  bawah naungan Departemen  Keuangan maupun sekolah-sekolah  tinggi  yang  berada di  bawah  naungan  departemen-departemen  lainnya.  IMZ  dan  atau  AIZ  ini,  sesuai  dengan  namanya, manawarkan  program  diploma  yang  para  alumninya  akan  disalurkan  untuk  bekerja  pada  institusi- institusi  zakat  seperti  BAZNAS,  BAZDA,  maupun  LAZ-LAZ  yang  telah  ada.  Standardisasi  dari  kualitatif SDM yang akan duduk di lembaga zakat disesuaikan dengan persyaratan yang diajukan para ahli fikih, yaitu seorang muslim, yang mempunyai kapabilitas dalam bertugas, dan mengetahui perannya dalam lembaga  tersebut  serta  dapat  dipercaya.  Hal ini  pun menjadi klasifikasi SDM  dalam fikih politik  syar’i terhadap persyaratan umum setiap orang yang mengemban suatu tugas. Persyaratan ini dikumpulkan dalam dua syarat; mampu dan amanah. Keistimewaan dari SDM yang memiliki skill atau capable dalam bekerja  adalah  berkemampuan  dalam  menciptakan  inovasi  dan  terobosan.  Demikian  pula  dengan SDM yang amanah, senantiasa menjaga kepercayaan bila sudah terkait dalam masalah keuangan.
4. Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia.
Hal  ini  terkait  dengan  usaha  untuk  merevisi  Undang-Undang  nomor  38/1999.  Hal  ini  sangat penting  mengingat  Undang-undang  tersebut  merupakan  landasan  legal  formal  bagi  pengelolaan zakat secara nasional, termasuk melakukan revisi Keppres tentang BAZNAS.
5. Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ
Adanya  standarisasi  mekanisme  kerja  ini  merupakan  suatu  upaya  atau  parameter  untuk mengetahui kinerja kedua lembaga tersebut (LAZ dan BAZ). Kedua lembaga tersebut selama ini belum ada standar baku dalam praktiknya. Untuk itu, hal ini telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar  masyarakat  memiliki  ukuran  yang  jelas  di  dalam  mengontrol  pengelolaan  zakat  di  tanah  air. Kemudian  standardisasi  tersebut  juga  dimaksudkan sebagai  indikator  transparansi  dan  akuntabilitas institusi zakat.
6. Memperkuat sinergi antar lembaga zakat Penguatan sinergi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat bagi kepentingan mustahik. Sinergi antara BAZNAS dan FOZ harus lebih ditingkatkan. Demikian pula dengan ormas-ormas islam lainnya. Di negara Indonesia dengan populasi muslim hampir 200 juta orang  yang  tersebar  di  33  provinsi  dan  ratusan  daerah  tingkat  II,  menyimpan  potensi  zakat  yang dahsyat. Karena para eksekutif zakat dan organisasi pengelola zakat harus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya,  harus  ditumbuhkembangkan  potensi  dan  kompetensinya.  Potensi  zakat  yang  begitu dahsyat  hanya  mampu  direngkuh  oleh  eksekutif  zakat  dan  organisasi  pengelola  zakat  yang  benar- benar  amanah  dan  profesional  secara  kultural,  pemikiran  maupun  praktikal.  Untuk  mencapai  tujuan itu,  FOZ,  BAZNAS  dan  Direktorat  Pemberdayaan  Zakat,  Departemen  Agama  terus  mengembangkan dialog  dengan  pakar  zakat  negara  serumpun  yang  bergabung  dalam  DZAT  (Dewan  Zakat  Asia Tenggara) untuk menyusun standarisasi mutu organisasi pengelola zakat Asia Tenggara. Ketika sebuah OPZ  mendapatkan  sertifikasi  mutu  sebagai  OPZ  berstandar  Asia  Tenggara  dari  pusat  dan  kemudian dipublikasikan kepada masyarakat, maka semoga OPZ tersebut semakin trustable institution di benak masyarakat.  Kalau  kemudian  OPZ-OPZ  yang  mendapatkan  sertifikasi  mutu  dari  DZAT  tersebut melakukan  sinergi  fungsional  baik  terkait  dengan  program  penghimpunan  dana,  maka  hal  tersebut akan  membuat  keberadaan  para  eksekutif  zakat  dan  OPZ  semakin  terasa  manfaatnya  bagi  ummat. Karena itulah FOZ dituntut untuk bisa memfungsikan peran strategis, yakni bersama dengan BAZNAS, Direktorat  Pemberdayaan Zakat  Depag dan DZAT  menyusun  sistem  sertifikasi  manajemen  mutu  OPZ berstandar Asia Tenggara dan menyususn sistem sertifikasi kompetensi untuk para eksekutif zakat dan kemudian secara bertahap menerapkannya bagi OPZ dan para eksekutif zakat negara serumpun.
7. Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional.

## Kesimpulan
Zakat,  selain  merupakan  hal  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  umat  Islam,  memiliki  prospek  yang bagus dan sangat produktif jika dikelola, dan disalurkan dengan cara yang tepat. di Indonesia memiliki beberapa  masalah-masalah  yang  menjadi  tantangan  manajemen  zakat  yaitu  masalah  regulator, masalah OPZ, dan masalah  mustahik dan  muzakki.  Oleh karena itu diperlukan beberapa  solusi  untuk memecahkan  beberapa  masalah  yang  ada  seperti  optimalisasi  sosialisasi  zakat,  membangun  citra lembaga  zakat  yang  amanah  dan  profesional,  membangun  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  siap untuk  berjuang  dalam  mengembangkan  zakat  di  indonesia,  memperbaiki  dan  menyempurnakan perangkat  peraturan tentang  zakat  di  indonesia,  menciptakan standarisasi  mekanisme  kerja BAZ dan LAZ, memperkuat  sinergi  antar  lembaga zakat, membangun  sistem  zakat  nasional  yang  mandiri  dan profesional,  dimana  beberapa  solusi  tersebut  diharapkan  dapat  memperbaiki  manajemen  zakat  di indonesia.

## Daftar pustaka
Abdi,  K.  (2015).  Sentralisasi  Pengelolaan  Zakat  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Analisis  Terhadap Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  86/PUU-X/2012  tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011). Jurnal Hukum.
Afifi, A. T., & Ika, S. (2010). Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah. Pustaka Albana. Al-Baqy’, A. (1945). Al-Muljam Al-Mufahrash li Alfazh al-Qur’an. Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah. Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. Jurnal Manajemen, 9(2), 128– 136. Arlini, F. (2011). Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah. Putra Media. Ash-Shiddieqy, H. (2009). Pedoman Zakat. PT. Pustaka Rizki Putra.
Athoillah, M. A. (2014). Zakat Untuk Kesejahtearaan Bangsa. Jurnal Media Syariah, XVI(2), 491–576. Bakar, M. A. (2011). Manajemen Organisasi Zakat. Madani Wisma Kalimetro. Beik,  I.  S.  (2009).  Analisis  peran  zakat  dalam  mengurangi  kemiskinan:  studi  kasus  Dompet  Dhuafa Republika. Jurnal Pemikiran Dan Gagasan, II, 45–53. Endahwati,  Y.  D.  (2014).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat  Infaq  dan  Shadaqah  (ZIS). Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 4(1), 1356–1379.
Fakhruddin,  F.  (2011). Membumikan Zakat: Dari Taabbudi  Menuju Taaqquli. Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah, 2(1), 95–102.
Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani. Hafidhuddin, D. (2008). The Power of Zakat. UIN Malang Press. Halimatusa’diyah,  I.  (2015).  Zakat  and  Social  Protection:  The  Relationship  Between  Socio-religious CSOs  and  the  Government  in  Indonesia. Journal  of  Civil  Society,  11(1),  79–99. https://doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181 Herdiyanto, A. W. (2011). Peran Negara Dalam  Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia. Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah, 2(1), 103–116. Huda, N.,  Novarini, Mardoni,  Y.,  &  Sari, C.  P.  (2015). Zakat Perspektif Mikro-Makro (Pendekatan Riset) (1st ed.). Kencana.
Indrijatiningrum,  M.  (2005). Zakat  sebagai  alternatif  penggalangan  dana  masyarakat  untuk pembangunan. Universitas Indonesia.
Ja’far, M. (1995). Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji. Kalam Mulia. Nadzri,  F.  A.  A.,  Rahman,  R.  A.,  &  Omar,  N.  (2012).  Zakat  and  Poverty  Alleviation:  Roles  of  Zakat Institutions in Malaysia. International Journal of Arts and Commerce, 1(7), 61–72. Qadir, A. (2001). Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial (2nd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
Qaradhawi, Y. (2005). Spektrum zakat, dalam membangun ekonomi kerakyatan. Zikrul Hakim.
Ridwan,  M.  (2005). Zakat  &  Kemiskinan:  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat.  Universitas  Islam Indonesia (UII) Press.
Rofiq, A. (2012). Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (2nd ed.). Pustaka Pelajar. Rosadi,  A.,  &  Athoillah,  M.  A.  (2015).  Distribusi  zakat  di  Indonesia:  Antara  Sentralisasi  dan Desentralisasi. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 15(2), 237–256. Sabiq, S. (2006). Fiqh Sunnah: Jilid 1, Jilid 2, dan Jilid 4. Terjemah. Pena Pundi Aksara. Sudewo, E. (2004). Manajemen zakat: tinggalkan 15 tradisi terapkan 4 prinsip dasar. Institut Manajemen Zakat Ciputat : Institut Manajemen Zakat. Sugiarto,  A.,  Lubis,  I.,  Trisilo,  R. B.,  Ma’mun,  T.  M.,  Chalid,  A.,  &  Djuanda,  G.  (2006). Pelaporan  Zakat Pengurang Pajak Penghasilan (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada. Tandika.  (2011).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Organisasi  Pengelola  Zakat  di Propinsi  Jawa  Barat  dan  DKI  Jakarta. Makalah  Call  for  Paper  Update  Ekonomi  Akuntansi  Dan Bisnis Indonesia 2011.
Zumrotun,  S.  (2016).  Peluang,  Tantangan  dan  Strategi  Zakat  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. Jurnal Hukum Islam, 14(1), 49–63.