## JURNAL POLITEA
ISSN : 2621-0312 Vol. I No. I, 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea
-XUXVDQ'DNZDKGDQ.RPXQLNDVL ,QVWLWXW$JDPD,VODP1HJHUL,$,1.XGXV

## DImENSI - DImENSI STRATEgIS ADmINISTRASI PUbLIk DALAm  ISLAm
maya Wulan Pramesti Universitas Sultan Fatah, Demak maya_wulan_pramesti@unisfat.ac.id

## AbSTRACT
Strategic  Dimensions  of  Public  Administration  in  Islam .Public  administration  as  the work of government to governance all resources in serving public to gain public welfare. Therefore there are some strategic dimensions concerning to the governance of public administration  such  as  public  policy,  structure  of    organization,  management,  ethic, environment and performance. Those dimensions would not running and inter connected well, when the values are different and bad behaviour such as corruption, laziness, ego, still become apart of public administrators. The value of Islam as the believe to Allah, guide the human to life and work well, dependently or independently. Islam govern the society  to  runs  Allah’s  rules  in  their  daily  life.  This  paper  through  literature  research tried to explaining how the values of Islam covering the strategic dimensions in public administration. As a moslem country, Indonesia needs to understand how’s the values of Islam and how to implement the values in their daily lives.
Keywords: the values of islam, public administration, the work of government.

## Pendahuluan
Administrasi  publik  sebagai the  work  of  government mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  suatu  negara.  Frederick  A.  Cleveland  menunjukkan  peran  penting administrasi publik dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi(Keban, 2008). Administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan peningkatan profesionalisme aparaturnya. Peningkatan profesionalisme berupa penerapan teknik efisiensi dan efektivitas hingga pemerintah dapat mencerahkan  masyarakat  untuk  menerima  dan  menjalankan  sebagian  tanggung  jawab
administrasi publik. Oleh karena itu, terbentuklah apa yang disebut organized democracy . Menurut  Rondinelli,    peran  pemerintah  saat  ini  diarahkan  kepada  melayani  masyarakat hingga tercapai democratic governance (Rondinelli, 2007). Hal ini dilakukan melalui inovasi, prinsip-prinsip good  governance ,  pemanfaatan  teknologi,  penguatan  institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, pemberdayaan dan kemitraan sektor publik dan swasta.
Tujuan  administrasi  publik  adalah  memenuhi  kepentingan  publik  ( public  interest ) sehingga apa yang dikerjakan dalam administrasi publik sangat banyak dan sangat bervariatif. Administrasi publik merujuk pada pemerintah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (paradigma lama administrasi publik). Dalam paradigma lama administrasi publik, aktor utama adalah birokrat, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang berperan eksklusif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Paradigma baru dalam administrasi publik lebih menunjukkan keterbukaan dimana pemerintah tidak lagi dapat bekerja sendiri karena ketidakmampuan menguasai pasar, keterbatasan sumber daya  serta  tuntutan  publik  dan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju.  Pelibatan berbagai aktor mulai dari masyarakat, pihak swasta, bahkan agen internasional berperan aktif mewarnai perkembangan administrasi publik.
Namun  demikian,  kegiatan  administrasi  publik  sering  kali  memiliki  peran  yang menyimpang dengan tidak mengedepankan tujuan yang seharusnya dicapai. Kepentingan publik  sering  dikompetisikan  dengan  kepentingan  kelompok  politik  tertentu  dan  dalam banyak  kesempatan,  kepentingan  kelompok  diatasnamakan  sebagai  kepentingan  publik. Hal  ini  sebenarnya  tidak  sepenuhnya  keliru  ketika  terdapat  nilai-nilai  yang  disepakati ( shared  values )  dalam  masyarakat. Shared  values menggambarkan  apa  yang  dianggap bernilai  oleh  masyarakat  atau  komunitas  dan  dinyatakan  bernilai  oleh  masyarakat  itu sendiri(Denhardt, 2007, p. -) sehingga hal inilah yang sering disebut dengan kepentingan publik ( public  interest ).
Pelaksanaan  administrasi  publik  di  Indonesia  memiliki  kompleksitas  yang  tinggi mengingat keberagaman agama, suku, budaya, kondisi geografis dan unsur-unsur pembeda lainnya.  Hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pelaksana  administrasi  publik  untuk dapat  menjalankan  peran  dan  mencapai  tujuannya,  yakni  melayani  masyarakat  sehingga kebutuhannya terpenuhi. Sebagai negara muslim terbesar dunia, maka tidak dapat dielakkan bahwa  nilai-nilai  keislaman  turut  mewarnai  dalam  pelaksanaan  administrasi  publik  di Indonesia. Hal ini tentu sangat wajar dan bahkan menjadi keutamaan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.
Berdasarkan  tujuan  dan  peranannya,  terlihat  bahwa  cakupan  atau  ruang  lingkup administrasi publik sangat luas dan kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Pelaksana administrasi publik harus dapat memandang nilai-nilai yang disepakati ( shared values ) dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran islam dan norma-norma masyarakat. Untuk itu, pelaksana administrasi publik harus mampu menempatkan dimensi- dimensi strategis administrasi publik dalam masyarakat yang sebagian besar berama islam, seperti Indonesia. Oleh karenanya, dalam tulisan ini membahas tentang “Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam”.

## metode
Penulisan  ini  meupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggambarkan dan  menganalisis  tentang  dimensi-dimensi  strategis  administrasi  publik  dalam  islam. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka, dimana penulis menelusuri, menggumpulkan dan  menganalisis  beberapa  referensi  terkait  penulisan,  seperti  buku,  jurnal  dan website yang berkenaan dengan penelitian.Selanjutnya analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif,  peneliti  mengumpulkan  referensi,  mencari  hubungan  antara  berbagai  konsep, menganalisis, mengembangkan dan menarik kesimpulan untuk dapat menjawab rumusan penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan sejumlah referensi terkait antara lain: pengertian administrasi publik, dimensi-simensi strategis administrasi publik, prinsip- prinsip dalam islam, pengertian kebijakan, pengertian etkika, dan sebagainya.

## kajian Teori Pengertian Administrasi Publik
Paradigma  administrasi  publik  telah  banyak  berubah  dari  sarwa  negara  ke  sarwa masyarakat (Toha, 2008). Oleh karenanya, pemahaman istilah publik yang dilekatkan pada istilah administrasi dipahami sebagai proses kepemerintahan yang selaras dengan perubahan paradigma  tersebut.  Sebelumnya,  pengertian  administrasi  sangat  beragam  dari  pakar satu dan lainnya. Administrasi menurut Sondang P. Siagian dalam Syafei (2000) diartikan sebagai  keseluruhan  proses  pelaksanaan  dari  keputusan-keputusan  yang  telah  diambil dan dilaksanakan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya(Syafei,  Inu  Kencana,  2000).  Adapun publik berasal dari kata “ public ” yang artinya umum, masyarakat atau negara.
Pengertian  “umum”  dapat  dilihat  dari  istilah public  offering (penawaran  umum), public ownership (milik umum), dan lain sebagainya.Pengertian “masyarakat” dapat dilihat dari istilah public relation (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat) dan sebagainya. Sedangkan pengertian “negara” dapat dilihat dari istilan public authority (otoritas negara), public  revenue (penerimaan  negara)  dan  lainnya.  Syafei  (2000)  mendefinisikan “publik” itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan,  sikap  dan  tindakan  yang  benar  dan  baik  berdasarkan  nilai-nilai  morma  yang mereka miliki. Dengan demikian, istilah administrasi publik dipahami sebagai administrasi pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  untuk  kepentingan  masyarakat. Pemahaman inilah yang pada hakekatnya merupakan jiwa dari administrasi publik yang sejak  pertama  kali  dikembangkan  hingga  saat  ini  terjadi  perkembangan  paradigma- paradigma,  dimana  eksistensi  administrasi  publik  adalah  untuk  melayani  kepentingan masyarakat(Thoha, 2008).

## Dimensi-Dimensi Administrasi Publik
Administrasi  publik  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas  dan  kompleks  dan tergantung dari perkembangan kebutuhan dan dinamika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nicholas Henry dalam Keban (2008) menjelaskan cakupan dari administrasi publik yang meliputi: (1) organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi; (2) manajemen publik, berkenaan dengan sistem, evaluasi, anggaran dan manajemen sumber daya manusia; dan (3) implementasi, berkenaan dengan
kebijakan  publik,  privatisasi,  hubungan  antar  pemerintah  dan  etika  birokrasi.  Shafritz dan  Russell  (1997)  mengupas  cakupan  administrasi  publik  dengan  lebih  detail  melalui berbagai unsur-unsur, seperti: (a) lingkungan politik dan budaya; (b) penerapan lanjutan reinventing  government;  (c)  hubungan  antar  lembaga  pemerintahan,  (d)  perkembangan teori manajemen dan organisasi; (e) perilaku organiasi; (f) menajerialisme dan manajemen kinerja;  (g)  manajemen  strategis  sektor  publik;  (h)  kepemimpinan  dan  akuntabilitas;  (i) manajemen personalia dan hubungan kerja; (j) keadilan sosial; (k) manajemen keuangan; (l) auditing, akunting dan evaluasi; (m) penghargaan dan etika(Shafritz, 1997).
Keban  menyederhanakan  cakupan  administrasi  publik  yang  sangat  luas  dalam 6  (enam)  dimensi  strategis  administrasi  publik,  dimana  masing-masing  dimensi  sangat menentukan  dalam  pencapaian  tujuan(Keban,  2008).  Bahkan  apabila  satu  unsur  tidak berfungsi  dengan  baik  maka  akan  mengganggu  unsur-unsur  lainnya.  Ke-enam  dimensi administrasi publik tersebut adalah :

## Dimensi kebijakan
a.
Shafritz dan Russell mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ a government decides to do or not to do ”, dimana hal ini berkenaan dengan respon terhadap suatu isu politik(Shafritz, 1997). Peterson (2003) berpendapat bahwa kebijakan publik dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. oleh karenanya, kebijakan publik memiliki beberapa tahapan, yaitu :  penetapan  agenda  kebijakan (agenda  setting ),  formulasi  kebijakan (policy  formulation ), adopsi  kebijakan (policy  adoption ),  implementasi  kebijakan  ( policy  implementation ),  dan penilaian kebijakan ( policy assesement ) (Dunn, 2004). Adapun beberapa isu terkait dengan kebijakan publik diantaranya: etika kebijakan, reformasi kebijakan publik, partisipasi dalam kebijakan publik, kualitas, efektivitas da kapasitas kebijakan, serta kepalsuan kebijakan.

## Dimensi Struktur Organisasi
b.
Struktur  birokrasi  berkenaan  dengan  bagaimana  aktivitas-aktivitas  organisasi distrukturkan  atau  dituangkan  dalam  suatu  bentuk  struktur  dengan  tujuan  membantu pimpinan  untuk  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Struktur  organisasi  dapat berbentuk  struktur  sederhana,  struktur  birokrasi  mesin,  struktur  birokrasi  profesional, struktur divisi, dan struktur adhocracy.Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien tidaklah mudah karena sifat dari lingkungan yang bervariatif. Sifat lingkungan ini mulai dari yang paling sederhana hingga kompleks. Dari variasi sifat lingkungan ini, muncul dua bentuk desain  organisasi,  yaitu  organisasi  yang  bersifat  mekanistis  dan  organisasi  yang  bersifat organik. Sedangkan isu-isu penting dalam struktur organisasi antara lain: merebaknya gejala parkinson, kompetensi, penentuan posisi atau jabatan, penentuan struktur dan sentralisasi versus desentralisasi.

## Dimensi manajemen
c.
Dimensi  manajemen  berkenaan  dengan  bagaimana  menerapkan  prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Manajemen publik membahas aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan fungis-fungsi manajemen seperti planning,  organizing  dan  controlling  disatu  sisi  dan  sumber  daya  manusia,  keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lainnya. Dalam perkembangannya, manajemen dituntut
akuntabilitasnya  melalui  akuntabilitas  organisasi  yang  berkenaan  dengan  transparansi, keberhasilan  ataupun  kegagalan,  dan  akuntabilitas  individu  yang  berkenaan  dengan profesionalitas administrator publik.

## Dimensi Etika
d.
Administrasi  publik  selalu  mengingatkan  tentang  etika  karena  etika  dianalogkan sebagai sistem sensor pada administrasi publik. Bertens dalam Keban (2008) mendefinisikan etika dalam tiga arti penting: (1) nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dalam bertingkah laku (sistem nilai); (2) kumpulan asas atau nilai moral (kode etik); (3) ilmu tentang baik atau buruk (filsafat moral). Etika dalam  administrasi publik lebih dikenal dengan administrative responsibility dan di Indonesia lebih dikenal dengan Kode Etik. Dasar kode etik bagi administrator publik di Indonesia adalah Pancasila seta norma etika yang bersifat universal sebagai penuntun tingkah lakunya.

## Dimensi Lingkungan
e.
Lingkungan  diartikan  semua  faktor  yang  berada  diluar  organisasi  yang  mampu mempengaruhi  organisasi.  Faktor  diluar  organisasi  tersebut  antara  lain;  kondisi  politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum serta lingkungan khusus. Lingkungan yang berbeda dalam  suatu  negara,  akan  menbentuk  administrasi  publik  yang  berbeda.  Lingkungan Indonesia  yang  sangat  bervariatif  membentuk  administrasi  publik  yang  berbeda  dengan negara-negara  lain.  Organisasi  dapat  bertahan  hidup  ketika  mampu  menyesuaikan  diri dengan lingkungan melalui perubahan strategi, struktur dan budaya kerja. Adapun beberapa isu  penting  dalam  lingkungan  administrasi  publik  di  Indonesia  seperti:  tantangan  dan kondisi Indonesia, tantangan administrasi publik, tantangan ide pembangunan dari Barat serta tantangan good governance yang makin gencar.

## Dimensi Akuntabilitas kinerja f.
Perwujudan komitmen dari akuntabilitas publik ditunjukkan dalam bentuk kinerja, baik  kinerja  institusi  maupun  kinerja  administrator  publik.  Penilaian  kinerja  dilakukan dengan  membandingkan  antara  pencapaian  dengan  standar  yang  ada  sehingga  dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu parameter penilaian kinerja terdiri dari: (1) relevance, yaitu mengekur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan  tujuan  yang  dirumuskan;  (2)  efisiensi,  yaitu  perbandingan  antara  input  dengan output; (3) efektivitas, yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (result) dan final outcomes (impacts); (4) utility and sustainability, yaitu mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts).

## Prinsip-prinsip Kehidupan dalam Islam
Islam  memiliki  prinsip-prinsip  kehidupan  yang  tercermin  dari  sistem  nilai  dan sumber-sumber hukum sebagai dasar perilaku kehiduapan kesehariannya. Sistem nilai dalam Islam didirikan atas 3 (tiga) prinsip dasar (Mikailu dan Maishanu, 2008), yaitu : a). Tauhid, menandakan keesaan Allah Yang Maha Tinggi, tiada makhluk yang sebanding dengan Nya yang tak terbatas. Dan karena Dia lah yang menciptakan semuanya. Dia Allah Yang Maha Esa dan tiada sesuatu yang setara dengan Dia. (QS. 112:1,4); b). Khilafah atau kekhalifahan. Prinsip kekhalifahan menuntut manusia untuk melakukan tugasnya sesuai dengan statusnya sebagai khilafah Allah. Manusia pada dasarnya telah ditugaskan untuk menjaga dunia ini
yang merupakan milik Allah (QS. 2:30). Istilah khilafah memiliki 4 (4mpat) implikasi, yakni: persaudaraan, mempercayai takdir Allah, rendah hati, dan menjamin kebebasan manusia dalam islam; c). Al-’adl (keadilan). Prinsip keadilan menuntut setiap umat islam berlaku adil, bahkan terhadap musuh sekalipun. Jadilah penegak keadilan karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa (QS. 5:8).
Umat  Islam  memiliki  sumber  dan  panduan  yang  sangat  jelas  dalam  kehidupan kesehariannya, dimana seluruh tingkah laku dan aspek kehidupan akan disandarkan kepada sumber  tersebut.  Sumber-sumber  hukum  dalam  Islam  dijelaskan  sebagai  berikut:  1).  Al- Qur’an.  Al-Qur’an  merupakan  kitab  yang  tidak  ada  keraguan  didalamnya  dan  menjadi petunutk bagi orang-orang yang bertakwa (QS. 2:2). hal ini menjadi dasar kuat bagi umat Islam untuk melandaskan kehidupannya kepada Al Qur’an; 2). Hadist . Hadist disebut juga sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadist dijadikan sumber hukum islam dimana kedudukan hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al Qur’an. Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku”; 3). Ijma’ . Ijma’ dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad atas hukum syara; 4). Qiyas . Secara istilah ushul fiqh, qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan ‘illat (hukum). Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama.

## Pembahasan Hubungan Dimensi-Dimensi Administrasi Publik
Hubungan antar dimensi strategis administrasi publik memperlhatkan bahwa dimensi lingkungan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh variasi dan dinamika masalah, kebutuhan, aspirasi,  potensi,  ancaman  dan  tantangan  dari  lingkungan.  Adapun  dimensi  kebijakan juga  dapat  mempengaruhi  dimensi  lingkungan  melalui  langkah-langkah  yang  dilakukan terhadap lingkungan. Lingkungan juga dapat mewarnai struktur organisasi dan manajemen serta moral dan etika. Diakui pula bahwa lingkungan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja, tanpa melalui kebijakan, manajemen, struktur organisasi, moral dan etika.
Hubungan antara dimensi kebijakan, manajemen, struktur organisasi dan moral dapat dilihat dalam proses administrasi. Kebijakan yang merupakan keputusan untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu dari pemerintah dan keputusan ini dipengaruhi moral dan  etika  dari  pejabat.  Moral  dan  etika  yang  baik  akan  menghasilkan  keputusan  yang baik, sebaliknya, moral dan etika pejabat yang buruk akan menghasilkan keputusan yang berdampak  negatif  bagi  publik.  Adapun  hubungan  struktur  organisasi  dan  manajemen terhadap  kebijakan  terlihat  dari  pelaksanaan  suatu  kebijakan  yang  telah  dirumuskan dengan baik, namun tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena struktur organisasi dan manajemen  tidak  berjalan  dengan  baik.  Struktur  organisasi  dan  manajemen  merupakan
serangkaian  dimensi  yang  tidak  terpisahkan  dimana  keduanya  sangat  terlihat  perannya dalam organisasi.
Srtuktur organisasi yang profesional akan membuat organisasi berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota organisasi, garis kewenangan yang jelas serta koordinasi dan komunikasi antar anggota dengan pimpinan terjalin dengan baik. Manajemen terlihat dari gaya kepemimpinan yang dianut, dimana seorang pimpinan/manajer bergaya demokratis ataukah otoriter. Gaya kepemimpinan demokratis akan menghasilkan struktur sengan garis komunikasi dua arah, sedangkan gaya kepemimpinan otoriter hanya satu arah. Kelima hubungan dimensi dalam administrasi publik mempengaruhi kinerja administrasi publik. Gambar 1 menunjukkan bahwa ke-enam unsur saling memiliki keterkaitan. Apabila kinerja administrasi publik pada suatu saat buruk, maka dapat ditelusuri penyebabnya dari lima dimensi yang ada. Hal ini karena hubungan yang terjalin antar dimensi bersifat strategis karena sebagian besar permasalahan kinerja sdministrasi publik dapat berawal dari masalah pada salah satu dimensi.
gambar 1 - Saling Hubungan Antar Dimensi Strategis Administrasi Publik

## Sumber : keban (2008: 13)

## Dimensi-Dimensi Administrasi Publik dalam Islam
Dimensi-dimensi  strategis  dalam  administrasi  publik  untuk  mencapai  tujuan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas sangat sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Hal ini karena Islam memuat dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Sejumlah teoritisi mengakui bahwa nilai- nilai  Islam  turut  mempengaruhi  administrasi  publik,  seperti  kinerja,  etika,  akuntabilitas (ElKaleh,  2013)  hingga good  governance (Samier,  2017).  Lebih  lanjut,  ada  konsensus  di antara para ilmuwan administrasi publik bahwa ada peran yang signifikan mengenai nilai- nilai Islam yang berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kerja dan efektivitas organisasi, berkontribusi terhadap masyarakat yang berkembang dan stabil serta pertumbuhan ekonomi dan  pembatasan  faktor-faktor  signifikan  lainnya,  seperti  perselisihan  sosial  dan  perang, dimana nilai-nilai islam dapat mengintervensi (ElKaleh, 2013). Metcalfe dan Murfin (2011) berpendapat bahwa penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam dan mengikuti jalan sekuler Barat mengakibatkan “kegagalan masyarakat Muslim”. Mereka percaya bahwa pembaruan sosial “membutuhkan kembalinya ke Islam”(Metcalfe, B. and Murfin, 2011).

## Dimensi Kebijakan
Kebijakan  publik  dalam  Islam  berorientasi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat melalui pemerintahan yang amanah.Pemerintah yang amanah merupakan prinsip utama
karena apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka hancurlah wilayah bahkan negara yang  dipimpinnya.  Begitu  penting  dan  beratnya  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah yang amanah, maka Allah berfirman :”Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang- orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 33: 72-73). Dengan demiian, kebijakan  dalam  Islam  harus  benar-benar  mempertimbangkan  kepentingan  masyarakat, tidak hanya pada keinginan politik elit tertentu saja.

## Dimensi Struktur Organisasi
Islam  senantiasa  mendorong  pemeluknya  melakukan  segala  sesuatu  secara terorganisir dengan rapi, karena bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir rapi akan dengan mudah bisa dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi, demikian kutipan dari Ali Bin Abi Thalib. Islam juga mengingatkan umatnya agar segala pekerjaan yang akan dilakukan, dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja  yang  kokoh  dan  tidak  goyah  oleh  berbagai  macam  rintangan  yang  akan  dihadapi, laksana  bangunan  yang  tersusun  dengan  kokoh  dan  rapi.  Hal  ini  sebagaimana  tertuang dalam QS.61:4, “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang (berjuang) dijalan- Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.  Dengan  demikian,  struktur  organisasi  yang  ada  dalam  administrasi  publik,  jauh sebelumnya telah ditata dalam peradaban islam.

## Dimensi Manajemen
Manajemen  dalam  sudut  pandang  Islam  merupakan al-tadbir, derivasi  dari  kata dabbara (mengatur) yang salah satunya terdapat dalam Al Qur’an : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah  seribu  tahun  menurut  perhitunganmu  (QS.  32  :  05).  Fungsi  manajemen  seperti planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan)  dan controlling (pengawasan), dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an dan Hadits. Pertama , Planning (perencanaan). Konsep Isalam dalam Al Qur’an tentang pentingnya perencanaan adalah : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. 59:18)”; Kedua, Organizing (pengorganisasian). Proses organisasi harus memperhatikan strategi dan ketepatan alokasi sumberdaya sebagaimana terdapat dalam QS. 3:121, yang berbunyi “Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha  Mengetahui”; Ketiga , Actuating (pelaksanaan).  Istilah  lain  dari  pelaksanaan  adalah directing  commanding , leading dan coordinating. Dalam  Islam,  pelaksanaan  merupakan ketaatan terhadap Tuhan dan Pimpinan sebagaimana disebutkan “Dan taatilah Allah dan RasulNya,  jangalah  kamu  berbantah-bantahan  yang  menyebabkan  kamu  menjadi  gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
(QS. 8 : 46); Keempat, Controlling (pengawasan). Fungsi pengawasan adalah menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, Allah merupakan  pengawas  tertinggi  dimana  semua  tindakan  akan  dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam QS. 42: 6, “ Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah,  Allah  mengawasi  (perbuatan)  mereka;  dan  kamu  (ya  Muhammad)  bukanlah  orang yang diserahi mengawasi mereka”.

## Dimensi Etika
Etika dalam Islam adalah  etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang  tercantum  di  dalam  Al-Quran  dan  Sunnah,  dengan  mengikuti  contoh  dari  teladan Nabi Muhammad, yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan  dan  ketaatan  sehingga  menggambarkan  perilaku  yang  baik  (tutur  kata  dan perbuatan).  Rasulullah  SAW  adalah  uswah  alhasanah  (  teladan  yang  baik  )  sebagaimana firman  Allah  SWT,  “Sesungguhya  pribadi  Rasulullah  merupakan  teladan  yang  baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya” (QS. 33:21) dan terdapat pula dalam QS. 68:4 “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung ”.

## Dimensi Lingkungan
Kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya merupakan lingkungan eksternal yang ada di suatu negara. Keberagamanannya tidak dapat dihindari dan keberadaannya membuat pertimbangan tersendiri bagi administrasi publik untuk dapat menanganinya dengan baik. Dalam Islam, keberagaman adalah suatu ketetapan bagi manusia dan manusia harus dapat memahami keberagaman lingkungan untuk saling mengenal dan berbuat kebaikan. Hal ini merupakan bentuk ketakwaan terhadap Allah, sebagaimana Firman Allah : “Wahai Manusia! Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan, kemudian  Kami  jadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  agar  kamu  saling mengenal.Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (QS. 49: 13)

## Dimensi Kinerja
Dalam  kinerja,  Islam  mengajarkan  tentang  akuntabilitas  dan  transparansi,  karena semua perbuatan harus dupertanggungjawabkan kepada Tuhan dan untuk sesama manusia. Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain (muamalah) harus dilakukan dengan transparan,  tercatat  dan  tidak  manipulatif.  Akuntabilitas  adalah  nilai  dasar  manusia berupa pertanggungjawaban semua tindakan dan perkerjaan yang telah manusia lakukan. Sebagaimana  ayat  dalam  Al  Qur’an  yang  berbunyi:  “Apakah  manusia  mengira,  bahwa  ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?” (QS. 75 : 36), dan “Sesungguhnya pendengaran,  penglihatan  &  hati,  semuanya  itu  akan  diminta  pertanggungjawabannya.” (QS. 17 : 36) .
Adapun  tuntunan  Islam  agar  manusia  bekerja  secara  transparansi  adalah  selalu dicatat dan didokumentasikan pekerjaannya secara benar, tidak manipulatif. Hal ini terdapat dalam Al Qur’an
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. 2 : 282)
Demikianlah Islam mengatur seluruh aspek-aspek manusia, tidak terkecuali dengan dimensi-dimensi  strategis  yang  ada  dalam  admiistrasi  publik.  Islam  memiliki  sumber ketetapan  yang  sangat  sempurna  dan  tidak  diragukan,  yakni  Al  Qur’an  yang  berfungsi sebagai pedoman kehidupan manusia. Sebagai suatu ajaran yang sempurna, Islam memberi panduan yang lurus dan universal, dimana setiap manusia akan dapat menerima dengan hati  yang  bersih.  Dimensi-dimensi  strategis  administrasi  publik  yang  masih  memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, terutama di Indonesia, dapat memasukkan nilai-nilai Islam guna memperbaiki tata kelola pemerintahan.

## Simpulan
Dimensi-dimensi  strategis  administrasi  publik  berjalan  selaras  dengan  nilai-nilai Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam maka sudah semestinya pelaksanaan administrasi publik mengelaborasi nilai-nilai islam dalam administrasi publik. Pemahaman  administrasi  publik  dari  pandangan  barat  ( western )  tidak  mendominasi sepenuhnya  tata  kelola  publik  di  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  islam. Pimpinan  negara  perlu  mengkolaborasi  dimensi-dimensi  strategis  administrasi  publik dengan prinsip-prinsip islam.
Sangat penting bagi para administrator publik untuk memahami dimensi-dimensi administrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dikarenakan tugas utama mereka adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (mayoritas Islam). Tidak bijak apabila aministrator publik hanya mengetahui administrasi publik secara teoritis yang mana sumber ilmu ini adalah aliran  barat  ( western ).  Pemahaman  nilai-nilai  islam  dalam  dimensi-dimensi  administrasi publik perlu difokuskan bahkan diimplementasikan melalui kebijakan, struktur organisasi, manajemen, lingkungan, etika dan kinerja administrator publik. Tamim bin Aus Ad Dari, bahwa  Nabi  saw.  bersabda:  “Islam  itu  (berisikan)  nasehat.  Kami  bertanya:  ‘Nasehat  bagi siapa?’ Nabi menjawab: ‘Nasehat (untuk mentaati) Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya dan nasehat untuk menyadarkan para pemimpin umat Islam dan seluruh kaum muslim.” (HR. Muslim)

## Daftar Pustaka
Denhardt, J. . and R. B. D. (2007). The New Public Service: Serving, not Steering (Expanded E). New York: M. E. Sharpe. Dunn, W. N. (2004). Public Policy Analysis: An Introduction (Third Edit). Upper Saddler River: N.J: Pearson Prentice-Hall.
ElKaleh, E. and E. A. S. (2013). The Ethics of Islamic Leadership: A Cross-Cultural Approach for Public Administration. Administrative Culture , 14 (2) , 188–211.
Keban,  Y.  T.  (2008). Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Isu . Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Metcalfe, B. and Murfin, T. (2011). Leadership, Social Development and Political Economy in the Middle East: An Introduction,” in B. Metcalfe and F.Mimouni (eds) Leadership Development in the Middle East . Glos: Edward Elgar Publishing Limited. Rondinelli,  D.  .  (2007). Governments  Serving  People:  The  Changing  Role  of  Public Administration  in  Democratic  Governance,  dalam  Public  Administration  and Democratic Governance: Governments Serving Citizens . New York: United Nations: Economis and Social Affairs.
Shafritz, J. . dan E. W. R. (1997). Introducing Public Administration (Chapter 1). New York: Addison-Weasly Educational Publisher Inc.
Syafei, Inu Kencana, D. (2000). Ilmu Administrasi Publik . Jakarta: Rineka Cipta. Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.