## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA MENUJU GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
Pancawati Hardiningsih, Rachmawati Meita Oktaviani, Ceacilia Srimindarti Unisbank Semarang pancawati@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRACT
ADD revenue in Pemalang sub-district of Pemalang district increased from 2015 and 2016 so that the village government must manage accountable village funds in an accountable manner according to Permendagri No. 113 of 2014. The research was conducted by survey method  in  13  villages  in  the  Pemalang  sub-district  of  Pemalang  district.  A  total  of  72 village officials consisted of village heads, secretaries, treasurers, activity implementation teams,  village  consultative  bodies,  and  affairs  heads.  The  results  showed  that  the management of village finances at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages did not fully go well according to Permendagri No. 113 of 2014 and  Pemup  No.  58  of  2015.  The  planning  stage  is  still  oriented  toward  physical development. The implementation phase is carried out by the activity implementation team that  the  development  activities  are  orderly  and  according  to  standards.  At  the administration stage,  the village treasurer concurrently holds another position so that he does  not  fully  understand  the  task.  In  the  reporting  stage,    the  village  head  reports  the realization  of  the  use  of  the  budget  to  the  regent  through  the  related  SKPD.  In  the accountability stage,  the village head is responsible for the use of the budget to the local government,  village  consultative  bodies,  and  the  community.  The  results  of  the management  of  the  Pemalang  district  village  fund  allocation  have  not  yet  fully implemented  the  principles  of  good  government  governance  in  the  form  of  transparency and  accountability  because  many  village  officials  have  retired  and  even  moved assignments so what happens is a dual position. But routinely followed up with audits from the inspectorate to maintain the quality of the report.
Keywords: Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability

## ABSTRAK
Jumlah  penerimaan  ADD  di  kecamatan  Pemalang  kabupaten  Pemalang  meningkat  dari tahun 2015 dan 2016, sehingga pemerintah desa harus melakukan pengelolaan dana desa yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  akuntabel  sesuai  Permendagri  Nomor  113 tahun 2014. Penelitian dilakukan dengan metode survey pada 13 desa wilayah kecamatan Pemalang  kabupaten  Pemalang.  Jumlah  sampel  sebanyak  72  aparat  desa  terdiri  kepala desa, sekretaris, bendahara,  tim pelaksana kegiatan, badan musyawarah desa, dan kepala urusan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  pada  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pemalang No.  58  Tahun  2015.Tahap  perencanaan  masih  berorientasi  pembangunan  fisik.  Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan  tertib dan  sesuai  standar.  Pada  tahap  penatausahaan  bendahara  desa  merangkap  jabatan  lain sehingga  belum  sepenuhnya  memahami    tugas.  Dalam  tahap  pelaporan  kepala  desa melaporkan  realisasi  penggunaan  anggaran  kepada  bupati  melalui  SKPD  terkait.  Dalam tahap  pertanggungjawaban  kepala  desa  bertanggungjawab  atas  penggunaan  anggaran kepada  pemerintah  daerah,  badan  musyawarah  desa,  dan  masyarakat.  Hasil  pengelolaan alokasi dana desa kabupaten Pemalang  belum sepenuhnya  mengimplementasikan prinsip good  government  governanance dalam  bentuk  transparansi  dan  akuntabilitas  karena banyak aparat desa sudah purna tugas bahkan pindah tugas sehingga yang terjadi adalah rangkap jabatan. Namun secara rutin ditindaklanjuti audit dari inspektorat untuk menjaga kualitas laporan.
Kata kunci:   Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN
Asas desentralisasi dalam lingkup sempit diterapkan pada sistem pemerintahan desa (pemdes)  bahwa  pembangunan  desa  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pemdes  melalui fasilitas  bantuan  dana,  pembinaan  dan  pengawasan  dari  pemerintah  pusat.  Pemdes dipandang  mampu  melihat  kondisi    daerahnya  sendiri,  baik  potensi  sumber  daya  yang dimiliki,  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  serta  hal-hal  lainnya  untuk menyelenggarakan pembangunan desa yang bertujuan memaksimalkan pembangunan desa melalui pontensi desanya.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014    tentang  desa,  pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) bagi desa  melalui  transfer  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten/kota untuk  pembangunan  desa,  yaitu  dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  UU  tersebut menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana  sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi alokasi dana khusus.
Sehubungan dengan diterimanya ADD maka pemdes harus melakukan pengelolaan keuangan  desa  berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran seperti dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini  menunjukkan  bahwa  keuangan  desa  harus  dikelola  secara  terbuka,  dapat dipertanggungjawabkan  serta  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Penerapan  asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Untuk menyelenggarankan good goverment governance pada pemdes perlu peran  masyarakat  dalam  proses  pelaksanaannya,  bahwa  masyarakat  diberi  kesempatan terlibat dalam proses perencanaan dan melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif.
Beberapa  hasil  penelitian  yang  relevan  pada  tahap  perencanaan  oleh  Romantis (2015)  menunjukkan  bahwa  perencanaan  ADD  di  8  desa  telah  menerapkan  prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah  desa  dan  pemdes  terbuka  untuk  menerima  segala  usulan  masyarakat  yang hadir  untuk  berjalannya  pembangunan  di  desa terkait.  Penelitian  serupa  oleh  Irma  (2015) menunjukkan  bahwa  pengelolaan  ADD  di  wilayah  kecamatan  Dolo  Selatan  kabupaten Sigi,  pada  tahap  perencanaan  telah  terlaksana  dengan  sangat  baik,  hal  ini  dibuktikan adanya musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD. Demikian juga oleh Hanifah  dan  Suryono  (2015)  menunjukkan  bahwa  dalam  tahap  perencanaan  pengelolaan
ADD  di  Desa  Sidogedungbatu  sudah  sepenuhnya  melaksanakan  penerapan  azas  umum Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat desa dalam  perencanaan  dari  penggunaan  dana  ADD.  Hasil  serupa  oleh  Lestari  (2017)  bahwa tahap  perencanaan  ADD  di  15  desa  di  kecamatan  Banyudono  telah  menerapkan  prinsip partisipasi  dan  transparansi,  yang  terbukti  dalam  kehadiran  forum  musyawarah  desa  dan pemdes  terbuka  untuk  menerima  segala  usulan  masyarakat  yang  hadir  untuk  berjalannya pembangunan di desa terkait. Wahyudi (2017) menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan ADD  di  kecamatan  Unter  Iwes  kabupaten  Sumbawa  pada  tahap  perencanaan  pemdes sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Mulai dari penyusunan RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes hingga penetapan peraturan desa tentang APBDes.
Pada  tahap  pelaksanaan  oleh  Romantis  (2015)  menunjukkan  bahwa    pengelolaan ADD  di  kecamatan  Panarukan  telah  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas. Hal  ini  dibuktikan  adanya  informasi  yang  jelas  mengenai  jadwal  pelaksanaan  fisik  dan pertanggungjawaban  secara  fisik  serta  administrasinya  sudah  selesai  dan  lengkap. Demikian  juga  Irma  (2015)    bahwa  tahap  pelaksanaan  pengelolaan  ADD  di  wilayah kecamatan  Dolo  Selatan  Kabupaten  Sigi  telah  terlaksana  dengan  sangat  baik.  Hal  ini ditunjukkan  bahwa  seluruh  kegiatan  fisik  dan  non  fisik  yang  dibayai  dengan  anggaran ADD  diinformasikan  kepada  seluruh  masyarakat  desa  melalui  papan  pengumuman  di kantor  desa  setempat.  Hasil  serupa  juga  oleh  Lestari  (2017)  menunjukkan  bahwa  pada tahap  pelaksanaan  pengelolaan  ADD  di  kecamatan  Banyudono  telah  menerapkan  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas.  Terbukti  adanya  informasi  yang  jelas  jadwal  pelaksanaan fisik  dan  pertanggungjawaban  secara  fisik  dan  didukung  administrasi  yang  lengkap. Penelitian Wahyudi (2017) menemukan bahwa pengelolaan ADD di kecamatan Unter Iwes kabupaten  Sumbawa  pada  tahap  pelaksanaan  pemdes  sudah  berjalan  dengan  sangat  baik. Di  mulai  dari  kepala  seksi  membuat  rancangan  anggaran  biaya  hingga  pelaporan  dan koordinasi kepada sekretaris desa dan kepala desa atas kegiatan yang dilakukan.
Selanjutnya  pada  tahap  pertanggungjawaban  oleh  Romantis  (2015)  menunjukkan bahwa  ADD  baik  secara  teknis  maupun  administrasi  sudah  baik,  namun  harus  tetap diberikan  bimbingan  dari  pemerintah  kecamatan.  Demikian  juga  oleh  Irma  (2015) menunjukkan  bahwa  di  kecamatan  Dolo  Selatan  kabupaten  Sigi  pada  tahap pertanggungjawaban  ADD  telah  terlaksana  dengan  baik.  Pertanggungjawaban  ADD  dari sisi fisik di semua desa secara umum dapat dikatakan baik, hanya terdapat beberapa desa yang  kurang  baik,  karena  sampai  saat  pengambilan  data  sarana/prasarana  fisik  tersebut belum  selesai  100%,  yang  disebabkan  dana  yang  belum  mencukupi  pada  tahun  tersebut.
Tahap  penatausahaan  penelitian  Widiyanti  (2017)  bahwa  dua  desa  yaitu  desa  Sumberejo dan  desa  Kandung  di  kecamatan  Winongan  kabupaten  Pasuruan  menunjukkan  bahwa penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa  Sumberejo  sudah  sesuai  dengan  peraturan undang-undang. Hal ini dibuktikan dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan, maupun pertanggungjawaban  bendahara  telah  sesuai  dengan  Permendagri  nomor  113  tahun  2014. Maka  desa  Sumberejo  dalam  proses  penatausahaan  dikatakan accountable .  Penelitian  di desa Kandung menunjukkan hasil yang sama dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa  Sumberejo  sudah  menggunakan  format  dengan  lampiran  dalam  Permendagri  nomor 113 tahun 2014. Namun dalam pelaksanaan teknis tidak sesuai dengan Permendagri nomor 113  tahun  2014,  penatausahaan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  bendahara  desa  ternyata tidak  dilakukan  oleh  bendahara  melainkan  oleh  Kepala  Desa.  Sehingga  peneliti menyatakan  bahwa  penatausahaan  Desa  Kandung  tidak accountable. Demikian  juga  oleh Wahyudi  (2017)  menunjukkan  bahwa  dalam  hal  pengelolaan  ADD  di  kecamatan  Unter Iwes kabupaten Sumbawa pada tahap penatausahaan pemdes sudah berjalan dengan sangat baik,  bahwa  bendahara  desa  telah  mengerti  dan  memahami  cara  pembuatan  buku  kas umum,  buku  pembantu  pajak  dan  buku  bank,  namun  masih  menggunakan  aplikasi sederhana yakni microsoft excel.
Pada  tahap  pelaporan  oleh  Hanifah  dan  Suryono  (2015)  menunjukkan  bahwa pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  ADD  dan  APBDes  kepada  pemerintah  tingkat atasnya  dilakukan  secara  periodik.  Hasil  serupa  juga  oleh  Wahyudi  (2017)  menunjukkan bahwa  pengelolaan  ADD  di  kecamatan  Unter  Iwes  kabupaten  Sumbawa  tahap  pelaporan pemdes sudah berjalan sangat baik, dimana kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Kondisi serupa juga terjadi padakabupaten Pekalongan, bahwa pemdes juga menerima peningkatan jumlah ADD tahun 2015 dan 2016 guna  pembangunan  desanya.  Oleh  karena  itu  tujuan  penelitian  ini  ingin  mengetahui bagaimana  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  ADD  melalui  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  pertanggungjawaban,  penatausahaan,  dan  pelaporan  pada  kecamatan Pemalangkabupaten  Pemalang.    Harapan  yang  bisa  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dapat mengetahui  hambatan  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  solusi  bagi  pengelola  desa  untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

## KAJIAN TEORITIS

## Stewardship theory
Teori stewardship berasumsi  bahwa  manusia  pada  hakikatnya  mampu  bertindak dengan  penuh  tanggung  jawab,  dapat  dipercaya,  berintegritas  tinggi  dan  memiliki kejujuran.  Teori  ini  memandang steward (pemerintah)  sebagai  pihak  yang  mampu melaksanakan  tindakan  yang  sebaik-baiknya  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan principal (masyarakat) . Konsep  teori  ini  berdasarkan  asas  kepercayaan  pada  pihak  yang diberikan  wewenang,  dimana  manajemen  dalam  suatu  organisasi  dicerminkan  sebagai good  steward yang  melaksanakan  tugas  yang  diberikan  oleh  atasannya  dengan  penuh tanggung jawab.
Steward tidak  memiliki  keinginan  untuk  memenuhi  kepentingan  pribadi, melainkan  lebih  mengutamakan  pemenuhan  kebutuhan principal .  Hal  ini  menghindarkan adanya  konflik  kepentingan  antara steward dengan principal yang  menjalankan  fungsi eksekutif organisasi. Steward juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik.  Prinsip  dasar  yang  digunakan  adalah steward merasa  memiliki  tanggungjawab yang  besar  dalam  hal  pengelolaan  dan  pengalokasian  sumber  daya  yang  ada  secara bijaksana  dan  hati-hati  untuk  melaksanakan  pelayanan  kebutuhan  masyarakat  luas, sehingga  mereka  tidak  termotivasi  untuk  memenuhi  keinginan  pribadi,  tetapi  dengan memenuhi  kebutuhan  masyarakat  luas  maka steward merasa  bahwa  terpenuhinya aktualisasi diri dengan meningkatnya kepercayaan publik.
Peran stewards (pemdes)  sebagai  suatu  lembaga  yang  dapat  dipercaya  untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  kepentingan  publik, membuat  pertanggungjawaban  keuangan  kepada principal guna  terselenggaranya  tujuan ekonomi,  pelayanan  publik  maupun  kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai  secara maksimal.  Untuk  melaksanakan  tanggungjawab  tersebut  maka stewards melakukan pengendalian  intern  untuk  dapat  menghasilkan  laporan  informasi  keuangan  yang berkualitas .

## Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar  desa  untuk  mendanai  kebutuhan  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelaksanaan  pembangunan  serta  pelayanan  masyarakat.  ADD  merupakan  perolehan
bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui  kas desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.
Dalam  pengelolaan  ADD  dibentuk  tim  kabupaten  yang  selanjutnya  disebut  Tim Fasilitasi  Kabupaten,  tim  pendamping  yang  selanjutnya  disebut  Tim  Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian ada pula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan salah satu faktor terselenggaranya good government pada pengelolaan  pemerintahan.  Untuk  mencapai good  government dalam  pemerintahan  perlu pertanggungjawaban  dalam  sistem  pengelolaannya  melalui  laporan  keuangan.  Prinsip dasar  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  menurut  Mardiasmo  dalam  Halim,  Restianto, dan  Karman  (2010)  menyatakan  bahwa  perubahan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah harus  tetap  berpegang  pada  anggaran.  Prinsip  manajemen  keuangan  daerah  untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:  (1) Akuntabilitas; (2) Value for money ; (3) Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik ( probity ); (4) Transparansi; dan (5) Pengendalian.

## Pengembangan Model
Kerangka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Model Penelitian
Accountability merupakan  konsep  yang  lebih  luas  dari stewardship . Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh steward kepada pemberi tanggungjawab (Mardiasmo:2002).
Dalam  tahap  perencanaan  pemdes  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa dengan  menyelenggarakan  musyawarah.  Musyawarah  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menampung  aspirasi  masyarakat  sehingga  keputusan  yang  diambil  atas  kesepakatan bersama.  Tahap  perencanaan  diwujudkan  dengan  penyusunan  Rancangan  Peraturan  Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
Pada tahap pelaksanaan ADD dilakukan oleh Tim Pelaksanan Desa sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Perlu adanya keterbukaan informasi dalam proses ini dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan fisik ADD melalui papan informasi yang dipasang pada lokasi kegiatan.
Kemudian pada tahap pertanggungjawaban penggunaan ADD dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Kepala Desa menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
Tahap penatausahaan bendahara desa membuat dokumentasi surat pertanggungjawaban  pengguna  dana  untuk  masing-  masing  rincian  penerimaan  dan pengeluaran.  Dan  mencatat  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  menggunakan  buku  kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
Dan  tahap  pelaporan  kepala  desa  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDes kepada bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
Dari kelima tahap diatas steward harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan ADD  pada  setiap  prosesnya,  dimana  pada  dasarnya  dalam  teori stewardship kepentingan organisasi menjadi tujuan utamanya. Sehingga steward melaksanakan tugas dan fungsinya dengan  baik  dan  sesuai  dengan  kepentingan  publik,  membuat  pertanggungjawaban keuangan guna terselenggaranya tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat  dapat  tercapai  secara  maksimal  untuk  dipertanggungjawabkan  kepada principal .

## METODOLOGI

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisisdeskriptif.  (Nawawi  dan  Martini,  1996)  yaitu  model  penelitianyang  dilakukan untuk  menggambarkan  suatu  variabel  mandiri/  lebih.  Tanpa  membandingkan  atau menghubungkan dengan variabel atau sampel yang lain (Supriyanto,2009:117).Penelitian ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana  kemampuan  desa-  desa  dikecamatan Pemalang  dalam  melaksanakan  pengelolaan  ADD  melalui  tahap-tahap    pengelolaan  dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku.

## Objek Penelitian
Kabupaten  Pemalang  merupakan  salah  satu  dari  35  kabupaten/kota  yang  berada diwilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan    luas  wilayah    111.530    km 2 dan    jumlah penduduk  sekitar  1.358.348  jiwa  yang  terdiri  dari  14  kecamatan,  211  desa,  dan  11 kelurahan.  Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Kecamatan  Pemalang  Kabupaten  Pemalang memiliki  luas  wilayah  7.996  km 2 dengan  jumlah  desa  sebanyak  13  desa  yaitu  desa Banjarmulya,  Surajaya,  Pegongsoran,  Sungapan,  Kramat,  Wanamulya,  Mengori, Sewaka, Saradan, Bojongnangka, Tambakrejo, Lawangrejo, dan Danasari.

## Jenis dan Sumber Data

## Data Primer
Penelitian  ini  membutuhkan  jawaban  dari  aparat  desa  yaitu  melalui  kuesioner  dan wawancara  langsung  dengan  aparat  desa  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang akurat.  Jumlah  kuesioner  tahap  perencanaan  berjumlah  14  instrumen,  tahap  pelaksanaan ada 20 instrumen, tahap penatausahaan ada 9 intrumen, tahap pelaporan ada 7 instrumen, dan tahap pertanggungjawaban sebanyak 13 instrumen.

## Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  dari  penelitian  ini  dari  catatan  dan  dokumen  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan    pertanggungjawaban  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  ADD.  Adapun  data  tersebut  berupai  daftarkehadiran  peserta  rapat musyawarah  desa  (musdes),  berita  acara  musdes,  dokumen  Rencana  Kerja  Pemerintahan Desa  (RKPDes),  Rancangan  Perdes  tentang  APBDes,  Peraturan  Desa  tentang  APBDes, Dokumen  Rencana  Anggaran  Biaya,  Surat  Permintaan  Pembayaran,  pernyataan tanggung
jawab belanja, Bukti Transaksi, buku kas pembantu kegiatan, perdes tentang jenis dan tarif pungutan desa, perdes tentang perubahan APBDesa, Buku kas umum, buku kas pembantu pajak,  buku  bank,  Laporan  Semester  Pertama,  Laporan  Semester  Akhir  Tahun  Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan tentang Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Desa.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  aparat  desa  yang  berada  di  desa  wilayah kecamatan  Pemalang.  Informan    yang  terpilih  dalam  penelitian  ini  dengan  metode nonprobability  sampling dan  teknik purposive  sampling (Sugiyono,2014:122)  dengan kriteria  aparat  desa  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  pengelolaan  ADD. Informan  yang  menjadi  sampel  adalah  kepala  desa,  sekretaris  desa,  tim  pelaksana kegiatan, kepala seksi, bendahara desa, dan badan musyawarah desa sebanyak 72.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif  yaitu  pengolahan/analisis  data dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  unsur-unsur  yang  merupakan  bagian  dari  setiap tahap,  atau  sebaliknya  mengkombinasikan  dan  mengintegrasikan  semua  tahap  yang terpisah-pisah, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

## PEMBAHASAN

## Deskripsi Responden
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, dan lama jabatan dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Tingkat Pendidikan Orang Persentase 1 SMA 5 0 69% 2 DIPLOMA 9 13 % 3 SarjanaS-1 1 3 18%
Jumlah 7 2 100% Sumber: data diolah, 2018
Tabel 2

## Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja
No. Frekuensi Orang Persentase 1 <5 Tahun 3 1 43% 2 5 – 10 Tahun 1 4 19% 3 >10 Tahun 2 7 38% Jumlah 7 2 100%
Sumber: data diolah, 2018
Pada  tabel  1  terlihat  tingkat  pendidikan,  aparat  desa  diwilayah  kecamatan Pemalang memiliki tingkat pendidikan yang memadai sesuai dengan UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 3 menyatakan bahwa  seorang calon kepala desa berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat dan Peraturan Daerah Pemalang tahun 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat  desa pasal 4 dan 5 yang menyatakan  bahwa  seorang  sekretaris  desa  berpendidikan  paling  rendah  adalah  lulusa nsekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sedangkan perangkat desa lain berpendidikan paling  rendah  lulusan  sekolah  lanjutan  tingkat  pertama  atau  sederajat.  Latar  belakang pendidikan  aparatur  desa  adalah  SMA,  Diploma  dan  Sarjana  S-1  namun  masih  perlu pendampingan dan pembinaan dalam hal pengelolaan keuangan desa.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  terdapat  aparatur  desa  yang  masih  tergolong  baru dalam  bekerja,  dimana  aparatur  desa  ini  masih  membutuhkan  pembinaan  dan pendampingan. Diharapkan pemda maupun instansi terkait dapat memberikan pembinaan dan  pendampingan  terhadap  aparatur  desa  yang  tergolong  baru  tersebut,  agar  tugas aparatur desa tersebut dapat berjalan dengan baik.

## Tahap Perencanaan
Hasil  distribusi  frekuensi  jawaban  kuesioner  responden  pada  tahap  perencanaan  terlihat pada tabel 5 sebagai berikut:

## Tabel 5 Frequensi Tabel Tahap Perencanaan
Frekuensi Jumlah Frekue nsi SkorSkala TotalSkor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 3 - - 6 - - 4 -
3 3 5 1 1 26 2 52
43 45 52 45 46 48 55 51 52 53 46 48 54 42 680 3 2.040 29 24 20 27 20 24 17 17 20 16 23 19 17 29 302 4 1.208 Total 3.300 keputusan Baik
Sumber: Data diolah 2018
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  hasil  kuesioner  tahap  perencanaan  desa  wilayah kecamatan Pemalang sudah berjalan dengan baik artinya perencanaan sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Kondisi  ini  didukung  dengan  hasil  wawancara  bahwa  aparat  desa  dalam tahap perencanaan sudah berjalan baik mulai dilakukan musyawarah dusun (musdus) pada tingkat  dusun  yang  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  serta  lembaga  di  masyarakat desa  seperti  tokoh  agama,  tokoh  pemuda,  ibu-ibu  PKK  untuk  menampung  aspirasi  dan saran dari pemdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat RPJM. Kaur pembangunan  mencatat  beberapa  usulan  dari  masing-masing  dusun,  untuk  selanjutnya melakukan  musyawarah  desa  (musdes).  Dari  musdes  tersebut  terbentuk  Tim  Pelaksana Kegiatan  (TPK)  dan  Panitia  Pelaksana  Kegiatan  (PPK).  Setelah  RPJM  tersusun  maka akan menghasilkan RKPDes. Selanjutnya RAPBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan  BPD  kemudian  dievaluasi  oleh  bupati  melalui  camat  hingga  penetapan  APBDesa. APBDes  berisi  kegiatan  pembangunan  dalam  kurun  satu  tahun  yang  harus  dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
Hasil tersebut didukung dokumentasi  yang menunjukkan  keadaan  yang  baik  bahwa semua  desa  dapat  menunjukkan  dokumen  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Temuan ini juga didukung dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa:
“Tahapan  perencanaan  melakukan  musyawarah  seperti  Musyawarah  Rencana Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPDes)  melalui  musdus  kemudian  dilanjutkan  ke musdes.  Musyawarah  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  seperti  lembaga masyarakat desa, tokoh masyarakat desa, tokoh agama, tokoh pemuda maupun ibu-ibu  PKK  untuk  penggalian  gagasan.  Setelah  RKPDes  selesai  maka dituangkan  kembali  ke  dalam  RAPBDesa”.  (Singgih  Suswinarso,  Sekretaris BPDDesa Lawangrejo, Rabu 4 April 2018, 10.30Wib).
Kepala  desa  menyelenggarakan  musdus  yang  diikuti  oleh  pemdes,  BPD,  dan  unsur masyarakat  yang  terdiri  atas:  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh pendidikan,  serta  unsur  masyarakat  lain  sesuai  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  untuk membahas dan menyepakati rancang RPJMDes dan RKPDesa. Hasil kesepakatan musdes dituangkan  dalam  berita  acara.  Hal  ini  didukung  oleh  hasil  wawancara  dan  hasil dokumentasi bahwa:
“Penyusunan  rancangan  RAPBDesa  kami  selalu  melibatkan  beberapa  tokoh masyarakat seperti tokoh pendidikan, tokoh kesehatan yang kami harapkan bisa mengisi  yang  sifatnya  pelayanan  mendasar  misalnya  dunia  pendidikan,  dunia kesehatan  itu  merupakan  pelayanan  dasar  terkait  penganggaran  kedepannya.
Jadi usulan-usulan itu ditampung melalui  kegiatan  musdes”. (Imam Sukamto, Kepala  Desa Surajaya, Kamis 2 April2018, 14.30 Wib)
“Kami  selalu  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  APBDesa. Kami mengundang semua perangkat desa, penggerak PKK, ketua RT, ketua RW, Kadus,  tokoh  agama”.  (Mulyono,  Kepala  Desa  Uma  Beringin,  Jumat 3 April2017, 10.17Wib)
Namun  aspirasi  masyarakat  masih  berfokus  pada  pembangun  fisik  seperti  untuk membangun  /  merehap  balai  desa  karena  rusak  atau  bahkan  penambahan  ruang,  pagar balai  desa,  pendopo,  gedung  sekretariat,  drainase,  pengaspalan  dll.  Padahal  penggunaan keuangan  desa  juga  dapat  digunakan  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintah desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Hal  ini  ditunjukkan  hasil  wawancara  yang  menyatakan bahwa:
“Pada  musdus,  kebanyakan  usulan  warga  masih  prioritas  ke  fisik,  seperti pembangunan  balai  desa,  pembangunan  jalan,  saluran  drainase.  Karena  saat ini  memang  butuh  perbaikan.  Sedangkan  untuk  pemberdayaan  dan  pembinaan masyarakat  masih  belum  diprioritaskan”.(Cipto  Hendianto,  Sekeretaris  Desa Mengori, Kamis 12 April, 9.13Wib)
Pernyataan  dari  responden  diperkuat  dengan  bukti  lapangan  dimana  hasil  dari musdes  di  Desa  Lawangrejo,  desa  Barjarmulyo,  desa  Kramat,  desa  Surajaya  dll  hanya berfokus ke pembangunan desa . Namun desa Sungapan selama tahu 2015/2016 tidak ada pembangunan  fisik  tetapi  dana  digunakan  untuk  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Selanjutnya  hasilmusdes  tersebut  akan  menjadi  acuan pemdes dalam penyusunan RAPBDes. Kemudian RAPBDesa tersebut disampaikan oleh sekretaris desa kepada kepala desa. Kemudian kepala desa bersama BPD membahas dan menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes.  Rancangan  peraturan  desa tentang  APBDesa  yang  telah  dibahas  dan  disepakati  bersama  oleh  BPD  dan  kepala  desa selanjutnya dibuatkan berita acara. Peraturan desa tentang APBDesa harus selaras dengan Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPDes).  Untuk  selanjutnya  kepala  desa menyampaikan  kepada  bupati  melalui  camat  untuk  dievaluasi.    Evaluasi  desa-desa diwilayah Kecamatan Pemalang tidak mengalami kendala yang berarti dan berjalan baik. Hal ini sesuai dengan jawaban hasil wawancara yaitu:
“Rancangan perdes tentang APBDesa yang disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi lebih lanjut berjalan dengan baik dan tidak ada masalah
yang  kami  temui.”(Saman,  Kepala  Desa  Danasari,  Jumat  April  2018,  10.18 Wib)
Setelah  RAPBDes  selesai  dievaluasi  bupati dan  telah  disempurnakan  oleh  kepala desa,  maka  kepala  desa  mengeluarkan  peraturan  desa  tentang  APBDes  agar  anggaran dapat  segera  ditransfer  ke  rekening  kas  desa  dan  dapat  dengan  segera  digunakan.  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan RAPBDes hingga menjadi APBDes, desa-desa diwilayah kecamatan Pemalang menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan aturan yang berlaku serta didukung dengan hasil wawancara aparatur desa dan dilengkapi dokumen.

## Tahap Pelaksanaan
Frekuensi Jumlah Frekuensi Skor Skala Total Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 2 2 7  - - - 1  - 10 1  - 1  - - - -  10 36 2 72 41  39  39  41  46  46  49  45  41  44  42  46  45  38  43  40  49  44  42  46 866 3 2.59 8 31  32  32  29  24  19  23  27  31  27  30  16  26  34  28  32  23  28  30  16 538 4 4.82 2 TOTAJ umlaa ah Keterangan e e e t e r a n g a n Baik
TPK  telah  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  sesuai  aturan  pengelolaan  ADD.
Hasil ini didukung wawancara bahwa hampir seluruh desa pada tahap pelaksanaan sudah berjalan  baik  dan  didukung  dokumen.  Namun  penunjukan  dokumen  tidak  sepenuhnya  dapat ditunjukkan kepada peneliti oleh pemdes karena sifat rahasia.
Dalam  pelaksanaan  anggaran  desa  semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa dilaksanakan  malalui  rekening  kas  desa  dan  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah. Pejabat  Teknis  Pengelola  Keuangan  Desa  (PTPKD)  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan baik, hal ini dibuktikan dengan PTPKD telah membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. TPK dan PPK menggunakan  buku  pembantu  kas  kegiatan  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksana kegiatan,  TPK  mengajukan  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP),  membuat  pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan melampirkan bukti transaksi. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa:
“Dalam hal pelaksanaan kegiatan kami membuat RAB atas beban pengeluaran kegiatan.”(Sriyanti, TPK Desa Kramat, Senin 2 April 2018,11.05 Wib) “TPK  membuat  RAB  dan  SPP  yang  kemudian  diverifikasi  oleh  sekdes  dan diketahui  oleh  kades  baru  saya  bisa  mengeluarkan  uang.”(Hasan,  Bendahara Desa Pegongsoran Selasa3April201, 9.13Wib)
“Pelaksana  kegiatanya  itu  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  dan  Panitia Pelaksana  Kegiatan  (PPK).  TPK  juga  melakukan  pembukuan.  TPK  membuat buku  kas  pembantu  kegiatan,  surat  pernyataan  tanggungjawab.  Sekarang  itu pelaksana  kegiatan  memegang  kegiatan  dan  meminta  uang  ke  bendahara  dan kemudian dibukukan dan dibelanjakan oleh pelaksana  kegiatan itu”.(Satyawati, Sekretaris Desa Kramat, Senin 2 April2018, 10.53Wib)
Pelaksana  kegiatan  adalah  TPK  dan  PPK  bertanggung  jawab  terhadap  kegiatan yang  dilakukan  dan  selalu  berkoordinasi  serta  melaporkan  kepada  sekdes  dan  kades tentang kegiatan yang dilakukan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bahwa:
“kami  tetap  melaporkannya,  bila  ada  kekurangan  dana,  kami  selalu berkoordinasi  kepada  sekdes  dan  kades.  TPK  juga  bertanggungjawab  atas kegiatan tersebut, karena TPK langsung yang mengelola dana” (Sriyanti, TPK Desa Kramat, Senin 2 April 2018,11.05Wib)
Beberapa  kendala  dalam  pelaksanaannya  yaitu  kurangnya  kemampuan  sumberdaya manusia dalam menggunakan teknologi yang telah tersedia sehingga membuat aparat desa kurang memahami teknologi  dalam  menyelesaikan  pekerjaan.  Hal ini  dikemukakan  oleh aparatur desa bahwa:
”Saya belum fasih memahami teknologi komputer. Jadi dalam pembuatan RAB, saya  membuatnya  secara  manual  tulis  tangan  baru  diketik”.(Hidayat,  TPK Desa Pegongsoran, Selasa3 April 2018, 10.35Wib)
“Terdapat  kendala  SDM  yang  berumur  tua  dan  lambatnya  dalam  memahami teknologi  komputer”.  (Singgih  Suswinarso,  Sekeretaris  Desa  Lawangrejo,  Kamis 5April, 9.13Wib)
4.
Kendala  lain  yang  dihadapi  dalam  membuat  buku  kas  pembantu  kegiatan  seperti pernyataan aparatur desa bahwa:
“Karena  dana  desa  baru  berjalan  dua  tahun  kami  belum  bisa  memaksimal kandala pengelolaannya. Seperti PTPKD sebagian belum paham mengenai cara membuat  buku  kas  pembantu  kegiatan  karena  kebanyakan  aparat  desa merangkap    tugas”.(Hasan,  Bendahara  Desa  Pegongsoran  Selasa3April201, 9.13Wib)
Dalam tahap ini juga mengatur pungutan desa sesuai dengan peraturan desa seperti hasil wawancara bahwa:
“dalam peraturan desa ada urusan yang bisa kami pungut dan yang tidak bisa kami  pungut.  Misalnya  pembuatan  KK,  KTP  dan  akta  kelahiran  dll  tidak
dipungut  biaya,  sedangkan  pembuatan  surat  keterangan  ternak  dipungut biaya”.(Waskito, Kepala Desa Kramat, Jumat 6 Aprili 2018,14.18 Wib)
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tahap  pelaksanaan  mulai  dari penyusunan  RAB  hinggga  kegiatan  selesai  dilaksanakan  aparat  desa  wilayah  kecamatan Pemalang  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  aturan  yang  berlaku  serta  didukung  hasil wawancara aparatur desa dan dilengkapi sebagian besar dokumen.

## Tahap Penatausahaan
Frekuensi Jumlah Frekuensi SkorSkala TotalSkor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 1 - 5 - - 2 - - - - - 7 2 14
49 35 34 49 41 38 41 35 34 356 3 1.068 18 37 38 21 31 34 31 37 38 285 4 1.140 Total 2.222 Keputusan Baik
Hasil  kuesioner  menunjukkan  bahwa  tahap  penatausahaan  di  wilayah  kecamatan Pemalang  sudah  berjalan  dengan  baik.  Meskipun  demikian  bendahara  desa  berusaha memahami  cara  pembuatan  buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu  pajak,  dan  buku  bank. Bendahara desa juga memeriksa bukti pengeluaran dan bukti penerimaan kas secara rutin serta memahami penggunaannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa:
“Untuk  melakukan  pencairan  dana  harus  ada  SPP  dulu  yang  diajukan  oleh PTPKD  baru  uangnya  dapat  dicairkan”.  (Aniek  Pinatri,  Bendahara  Desa Mengori, Senin 9 April 2018,9.44 Wib)
“Bendahara  desa  biasanya  menerima,  menyimpan,  membayar,  menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan  uang  yang  ada”  (Dwi  Utami,  Bendahara  Desa Danasari,Selasa10 April2018, 9.13 Wib)
Bendahara  desa  juga  selalu  melaporkan  kepada  kepala  desa  setiap    bulan    serta melakukan  pengarsipan  dengan  baik.    Namun  terdapat  beberapa  kendala  dalam penyusunan  buku  terkait  penatausahaan,  seperti  disampaikan  oleh  Sekretaris  Desa Lawangrejo yang menyatakan:
“Bila  ada  hambatan  dalam  proses  penatausahaan  oleh  bendahara,  kami  tetap konsultasi  ke  kabupaten  dan  memperbaikinya  seperti  catatanbukukasumum, bukukaspembantu  pajak  dan  penyesuaian  dengan  RABnya.  Karena  ini  adalah proses  pembelajaran  baru”(Singgih  Suswinarso  Sekeretaris  Desa  Lawangrejo, Kamis 5Aril,10.13Wib)
Dapat  disimpulkan  bahwa  penatausahaan  oleh  bendahara  desa  sudah  berjalan dengan baik berdasarkan aturan yang berlaku serta didukung wawancara terhadap aparat desa.  Hal  ini  juga  terlihat  bahwa  bendahara  desa  selalu  mencatat  penerimaan  dan pengeluaran desa melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank serta menyampaikannya  kepada  kepala  desa  setiap  bulan.  Namun  dalam  hal  penunjukkan dokumen  tidak  diperkenankan  karena  sifat  rahasia  dan  hanya  pihak  inspektorat  yang diperbolehkan.
Tahap Pelaporan
Frekuensi Jumlah Frekuensi Skor  Skala Total Skor 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 1 - 4 2 8
42 45 48 42 45 48 51
321 3 963 30 26 23 30 26 23 21
179 4 716 Total 1.687 Keputusan Baik
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kepala  desa  selalu  melaporkan  realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Hal ini dipertegas hasil wawancara yang menyatakan:
“Kami  selalu  membuat  dan  melaporkan laporan  semester  pertama  dan  semester akhir  tahun  kepada  bupati”  (Hardoyo,  Kepala  Desa  Mengori,senin  9April  201, 10.13 Wib)
Laporan  yang  dibuat  oleh  sekretaris  desa  kemudian  dilaporkan  oleh  kepala  desa kepada bupati. Hal ini dikemukan dalam wawancara kepada aparat desa bahwa:
“Proses pembuatan laporan realisasi penggunaan anggaran dimulai dari laporan TPK  dan  PPK,  kemudian  ke  bendahara  desa,  dan  kemudian  dituangkan  oleh sekdes.  Karena  sekdes  adalah  kordinator  pengelola  keuangan”  (Singgih Suswinarso Sekeretaris Desa Lawangrejo, Kamis 5 April,10.13 Wib)
Dalam hal pelaporan kepala desa kepada bupati tidak ada kendala artinya berjalan dengan baik. Hal ini dituturkan dalam hasil wawancara yang menyatakan bahwa:
“Tidak ada hambatan sama sekali dalam pelaporan yang saya lakukan”. (Fitriyadi, Kepala Desa Tambakrejo, Rabu 4April 2018, 10.01Wib)
Kesimpulan padatahap pelaporan sudah berjalan baik. Dimana kepala desa sebagai penanggung  jawab  penggunaan  dana  telah  melaporkan  realisasi  pelaksanaan  anggaran dengan  baik sesuai aturan yang berlaku.

## Tahap Pertanggungjawaban
Frekuensi Jumlah Frekuensi SkorSkala Total Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 1 - 4 - - 2 11 2 22 26 51 47 44 42 44 44 48 51 50 37 44 44 572 3 1.716 46 20 25 28 29 28 26 23 21 18 35 28 26 353 4 1.41 2 Total 3.150 Keputusan Baik
Hasil  kuesioner  menunjukkan  bahwa  tahap  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa  kecamatan  Pemalang  sudah  berjalan  baik.  Semua  laporan  tersebut dilaporkan  kepada  bupati  dan  akan  dilakukan  pemeriksaan  oleh  inspektorat.  Seperti  yang dikemukakan oleh bendahara desa Surajaya bahwa:
“Bentuk  pertanggungjawaban  yang  saya  lakukan  adalah  setelah  semua pelaksanaan  kegiatan  selesai  dilakukan  lalu  dibuat  pembentukan  Surat Pertanggungjawaban  (SPJ)  kemudian  d  kirim  ke  instansi-instansi  terkaitdan dilakukan jugapemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat. Saat pemeriksaan inspektorat  kami  biasanya  dipanggil  ke  kantor  kecamatan”.  (Tri  Bekti, Bendahara Desa Surajaya, Senin 27 Maret 2018, 9.13Wib)
Bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  kepada  desa  kecamatan  Pemalang tidak  hanya  kepada  tingkat  pemerintah  yang  berada  di  atasnya,  namun  pelaporan  juga ditujukan  kepada  BPD  dan  masyarakat.  Untuk  menjaga  transparansi  anggaran  yang dilakukan  pemdes  selaku  pengelola  dana  maka  pemdes  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  melalui  forum  dan  membagi  laporan  tersebut secara  tertulis  serta  info  grafis  dalam  bentuk  MMT  tentang  penggunaan  ADD  seperti, seperti yang  dikemukakan oleh responden yakni :
“Kami selalu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, kami juga mengundang  BPD,  perwakilan  masyarakat,tokoh  agama,  tokoh  pendidikan, tokoh  kesehatan  sebelum  kami  memberikan  laporan  pertanggungjawaban kepada  masyarakatdan  bahkan  membuat  MMT  dipasang  di  kantor  desa  agar masyarakat  tahu”.(Sukirman,Kepala  Desa  Tambakrejo,  Kamis  9  April    2018, 10.13 Wib)
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  padatahap  pertanggungjawaban  sudah berjalan  dengan  baik.  Jika  SPKPD  telah  disahkan  oleh  Presiden  menjadi  Peraturan Pemerintah  maka  SPKPD  harus  segera  diterapkan  oleh  pemerintah  desa.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa,yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun (http://www.kemenkeu.go.id).

## KESIMPULAN
a.  Dalam  tahap  perencanaan  pemdes  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Mulai dari penyusunan RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes hingga penetapan peraturan desa tentang APBDes. Begitu juga dengan hasil wawancara yang telah menunjukkan hasil yang  baik  dimana  dalam  penyusunan  RPJMDes,  RKPDes  dan  RAPBDes  selalu melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
b.  Dalam  tahap  pelaksanaan  pemdes  sudah  berjalan  baik.  Mulai  dari  TPK  membuat rancangan  anggaran  biaya  hingga  pelaporan  dan  koordinasi  kepada  sekretaris  desa dan kepala desa atas kegiatan yang dilakukannya..
c.  Dalam  tahap  penatausahaan  pemdes  belum  sepenuhnya  berjalan  baik.  Dimana bendahara desa belum sepenuhnya mengerti dan memahami cara pembuatan buku kas umum,  buku  pembantu  pajak  dan  buku  bank  dikarenakan  kurangnya  jumlah  aparat desa.
d.  Dalam tahap pelaporan pemdes sudah berjalan baik. Dimana kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait.
e.  Dalam tahap  pertanggungjawaban  pemdes  sudah  berjalan  baik.  Selaras  dengan  hasil kuesioner  dan  wawancara  juga  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  ADD  tahap pertanggungjawaban sudah berjalan baik. Dimana kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemda, BPD, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Zainul Ittihad. 2013. Pendidikan kewarganegaraan . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Astuty,  Elgia  dan  Eva  Hany  Fanida.  2012.  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDES)  (Studi  pada Alokasi  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2011  di  Desa  Sareng  Kecamatan  Geger Kabupaten Madiun). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . Universitas Negeri Surabaya.
Ayu  A.,  Chandra.  2016.  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Sebagai  Bentuk Implementasi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014. Skripsi. Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
Faridah  dan  Bambang  Suryono.  2015.  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan  Riset  Akuntansi  Vol.  4.  No.5. Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Halim,  Abdul  dkk.  2010. Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi
Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes) .  Jurnal  Ilmu  dan Riset  Akuntansi.  Surabaya:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia  (STIESIA) Surabaya.
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-tahun-2014-pengelolaan- keuangan-desa.
http://www.kuttabku.com/2017/05/pengertian-keterbukaan-prinsip-prinsip-dan-contoh- serta-ciri-ciri-pemerintah-yang-terbuka-atau-good-governance.html
http://www.ryobinhood.blogspot.co.id.html. Huri,  Risti  Valentina.  2015. Akuntabilitas  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  AlokasiDana Desa  Dalam  Proses  Pembangunan  di  Desa  Dasri  Kecamatan  Tegalsari  Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 . Skripsi. Jember: Universitas Jember.
Irma,  Ade.  2015.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, hal 121-137.
Universitas  Tadulako.  Koentjaraningrat.  1993. Metode-Metode  Penelitian Masyarakat . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  RI. 2007.   Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP), LAN BPKP RI . Jakarta.
Lestari,  Sri.  2017. Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono) . Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Offset.
Nafidah,  Lina  Nasihat  un  dan  Mawar  Suryaning  tyas.  2015.  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen  Islam  Vol.3  No.  1. STIE  PGRI Dewantara Jombang.
Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi. 1996. Penelitian Terapan . Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Riskasari. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkese Kecamatan  Sinjai  Timur  Kabupaten  Sinjai .  Jurnal.  Makassar:  Universitas Muhammadiyah Makassar.
Romantis,  Puteri  Ainurrohma.  2015. Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  DanaDesa  di Kecamatan  Panarukan  Kabupaten  Situbondo  Tahun  2014 .  Skripsi.  Jember: Universitas Jember.
Sap,  Zulpisardan  RajaMuhammad  Amin.  2012.  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Bangun  Purba  Kecamatan  Bangun  Purba Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal. Universitas Riau.
Subroto,Agus.  2009.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus Pengelolaan  Alokasi  dana  Desa  Di  Desa–Desa  Dalam  Wilayah  Kecamatan Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  Tahun2008). Tesis .  Program  Studi  Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
Thomas.  2013.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  di  Desa  Sebawang  Kecamatan  Sesayap  Kabupaten  Tana  Tidung. Jurnal  Pemerintahan  Integratif .  FakultasIlmu  Sosial  danIlmu  Politik.  Universitas Mulawarman.
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014    tentang  Desa.  Kementerian  Hukum  dan  Asasi Manusia. 2014.
Wahidah. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Wahyudi,  Agus.  2017. Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kecamatan  Unter Iwes Kabupaten Sumbawa . Skripsi. Mataram: Universitas Mataram.
Wida,  Siti  Ainul.2016.  Akuntabilitas  Pengelolan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi  Pada  Desa  Sumberejo  dan  Desa  Kandung  di  Kecamatan  Winongan Kabupaten  Pasuruan) .  Skripsi.  Malang:  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maulana Malik Ibrahim Malang.
Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa- Desa Kecamatan Rogojampu Kabupaten Banyuwangi . Skripsi. Jember: Universitas Jember.
Zakiyah.  2015. Akuntabilitas  Pengelolaaan  Keuangan  Atas  Alokasi  Dana  DesaTahun 2014  di  Desa  Pujon  Kidul  Kecamatan  Pujon  Kabupaten  Malang.  Skripsi .  Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.