## Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan
di Tengah Pandemi Covid-19
Article Abstract
Author
Daud Rismana 1* , Hajar Salamah Salsabila Hariz 2 , Fenny Bintarawati 3 .
1,3 Fakultas Syariah dan Hukum,

## Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang 2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Coresponding Author: * Daud Rismana , Email: daudrismana@walisongo.ac.id
Data: Received: Jan 15, 2021; Accepted: Jun 20, 2022; Published: Jun 29, 2022
DOI:
DOI 10.24090/VOLKSGEIST. V5I1.5137
Law is a set of rules that exists in society to create order. Law is created by humans and for humans. As such, it should be able to humanize humans. Law must be present in the midst of any social circumstances, including once when Indonesia was hit by the COVID-19 pandemic. The emergence of the COVID-19 should be immediately addressed by issuing a policy to regulate lectures during the pandemic so that they can still run effectively as  they  should.  This  research  implemented  a  descriptive  qualitative method. Data and information related to the effectiveness of lectures in legal  studies  during  the  pandemic  were  collected.  The  data  were  then presented  in  words  and  analysed  in  a  comprehensive  description.  The results show that the lectures during the pandemic had not been effective for many limitations experienced by students and lecturers. Furthermore, from a legal perspective, there are no clear rules/policies in regulating how lectures are conducted in the midst of the COVID-19 pandemic so that they can run effectively.
Keywords: Law; college; covid-19.
Hukum merupakan sebuah aturan yang dimana keberadaannya mempunyai tujuan supaya tercipta ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Hukum dibuat oleh manusia, untuk manusia, dan sudah seharusnya hukum mampu  memanusiakan  manusia.  Hukum  harus  dihadirkan  di  tengah- tengah tatanan masyarakat, tidak terkecuali ketika bangsa Indonesia tengah dilanda wabah covid-19 seperti sekarang ini. Bahkan ketika terdampak covid-19, sudah seharusnya untuk segera diatasi dengan dikeluarkannya sebuah aturan atau kebijakan yang dapat mengatur tentang bagaimana pelaksanaa  perkuliahan  di  tengah  pandemi  covid-19  supaya  kegiatan perkuliahan  tetap  bisa  berjalan  efektif  sebagaimana  mestinya.  Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Yang dimana penulis mengumpulkan data dan informasi di lapangan terkait efektifitas perkuliahan di tengah pandemi covid-19 dalam kajian hukum, kemudian menyajikannya dengan sebuah deskripsi berupa kata-kata dan menganalisnya secara komprehensif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perkuliahan yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 belum efektif karena banyaknya keterbatasan yang dialami oleh para mahasiswa dan dosen. Selanjutnya dari sisi hukum, belum ada aturan/ kebijakan yang
Kantor  Editor:  Lantai  2  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Profesor  Kiai  Haji  Saifuddin  Zuhri Purwokerto, Indonesia Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp.: +62281-635624 Fax. +62281- 636653
E-Mail: Volksgeist@uinsaizu.ac.id
Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist
ISSN Print  2615-5648 ISSN Online  2615-174X
jelas dalam mengatur bagaimana tata cara perkuliahan di tengah pandemi covid-19 supaya dapat berjalan efektif.
Kata kunci: Hukum; kuliah; covid-19.
©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https:// Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  tidak  dapat  lagi  terhindarkan  apalagi  untuk  tidak  mengindahkannya  dan mempersiapkan diri untuk menyongsongnya. Indonesia merupakan sebuah negara hukum 1 yang besar dan terdiri dari berbagai kepulauan yang membentang dari ujung timur hingga ujung barat mau tidak mau, dan siap tidak siap harus segera berbenah supaya tidak tergerus oleh arus. Globalisasi tidak hanya merambah pada dunia ekonomi yang sering terkenal dengan persaingan pasar bebasnya, namun juga merambah pada dunia pendidikan. Oleh karena itu lah diperlukan penyempurnaan dan  bahkan  pembenahan  pada  aspek-aspek  tertentu  supaya  bangsa  Indonesia  mampu  bersaing dengan dunia luar dan tidak hanya terfokus pada problem internal semata. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Pemerintahan (governance) pada dasarnya adalah baik, jika tujuan bersama dijalankan dengan baik, memperhatikan proses pembuatan keputusan, menjalankan fungsi peraturan, kekuasaan dijalankan sebagaimana mestinya, dan lembaga yang teratur. 2 Pada  dasarnya hukum  dipengaruhi oleh kenyataan kenyataan yang hidup dalam   masyarakat   itu   sendiri. 3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia (baik berupa pendidiknya maupun anak didik) harus segera diupayakan, karena sumber daya manusia yang baik dalam sebuah negara tercipta tidak lepas dari kualitas sistem pendidikan yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, hancurnya peradaban suatu bangsa adalah karena dari buruknya sistem pendidikan yang dimilikinya.
Diantara upaya pembenahan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan adalah mencetak generasi yang berkualitas berstandar internasional, supaya mampu  berbicara  dan  bersaing  di  kancah  Mancanegara,  karena  persaingan  yang  dihadapi  oleh bangsa Indonesia adalah globalisasi, yang dimana cakupannya lebih luas, tidak hanya lokal, nasional, akan tetapi juga lingkup regional dan global. Tentu hal itu dapat terwujud dengan kualitas pendidikan yang bermutu, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yaitu yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, profesi, dan doktor adalah jenjang pendidikan setelah anak didik menyelesaikan pendidikan menengah. Pada jenjang ini lah sebuah Negara sangat berharap dan menjadi tumpuan untuk dapat menelurkan generasi yang tangguh dan siap bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini.
Selanjutnya di dalam jenjang pendidikan tinggi terdapat sivitas akademika yaitu masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, dan ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam
1 Daud Rismana and Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, no. 3 (2021): 592–606, https://jurnalius.ac.id/ojs/index. php/jurnalIUS/article/view/951.
2 Daud Rismana Rohman, M Najibur, “Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi Di Indonesia,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 2 (2021): 205–2020, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258.
3 Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (2018): 53–63, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731.
Pasal  1 Ayat  (13)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi.  Hartaji pun mengartikan mahasiswa sebagai seseorang yang sedang dalam proses belajar atau menuntut ilmu dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada Perguruan Tinggi yang meliputi akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. 4 Sivitas akademika dalam proses pembelajaran di kampus tentu bermacam-macam cara yang dipergunakan. Ada yang melalui tatap muka dengan dosen secara langsung di dalam kelas, ada juga yang pembelajaran perkuliahan dilaksanakan di luar ruang kelas, dan bahkan di beberapa perguruan tinggi tertentu yang sudah memiliki fasilitas yang memadai menggunakan sistem daring/ online. Sebagai seseorang yang sedang dalam proses belajar di dalam sebuah perguruan tinggi, mahasiswa mempunyai hak yang harus diperoleh untuk menyelesaikan studinya dan mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya. Supaya pembelajaran di dalam kampus dapat tercipta suasana yang kondusif dan lancar, maka hak dan kewajiban mahasiswa harus berjalan dengan imbang. 5 Diantara hak dari mahasiswa adalah  memperoleh  pengajaran  sebaik-baiknya  dalam  layanan  akademik  sesuai  minat,  bakat, kegemaran, dan kemampuan. Sehingga dari pihak kampus dalam hal ini penyelenggara pendidikan tinggi beserta jajarannya pun juga harus berupaya untuk memberikan layanan pengajaran sebaik mungkin. Karena sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf d, dosen juga berhak untuk memperoleh kesempatan guna meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat. 6 Maka diharapkan dengan keseimbangan itu pembelajaran di lingkungan sivitas akademika dapat terlaksana sesuai harapan dan dapat mewujudkan tujuan daripada pendidikan itu sendiri, yaitu peserta didik mempunyai spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
Kegiatan perkuliahan yang sejatinya dari awal sudah dapat berjalan dengan lancar, menjadi berubah total dan drastis dengan munculnya wabah covid-19 pada awal tahun 2020 yang menjadikan semua sektor aktifitas menjadi terganggu dan terhambat. Namun dengan tanggap Presiden Republik Indonesia kemudian mengeluarkan sebuah Keputusan Presiden yaitu Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 (covid-19) sebagai Bencana Nasional. Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran covid-19 diantaranya adalah jatuhnya korban jiwa yang semakin meningkat setiap saat dan kerugian harta benda, serta wilayah yang terkena bencana semakin luas cakupannya di wilayah Indonesia sehingga berdampak pula pada aspek sosial ekonomi, dan bahkan pendidikan pun tidak terelakkan juga terkena imbasnya, maka hal ini pula lah yang menjadi dasar pertimbangan dari pemerintah. World Health Organization (WHO) pun juga telah menyatakan Global Pandemic atas mewabahnya covid-19 pada tanggal 11 Maret 2020. 7 Sehinggal hal tersebut menjadikan kegiatan perkuliahan di jenjang pendidikan tinggi mengalami hambatan dan kendala. Sehingga sangatlah diperlukan upaya dari pemerintah untuk
4 Damar A.  Hartaji,  “Motivasi  Berprestasi  Pada  Mahasiswa Yang  Berkuliah  Dengan  Jurusan  Pilihan  Orangtua” (Universitas  Gunadarma,  2012),  http://docplayer.info/34427591-Motivasi-berprestasi-pada-mahasiswa-yang- berkuliah-dengan-jurusan-pilihan-orang-tua.html.
5 Kurniasih  Saptorini,  “Pengaruh  Persepsi  Mengenai  Hak  Dan  Kewajiban  Mahasiswa  Dan  Motivasi  Mengikuti Perkuliaan Terhadap  Prestasi Akademik  Mahasiswa  Pendidikan  Kewarganegaraan  Universitas  Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2007/2008” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).
6 UU 14/2005, “UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen” (2005), http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/ UU14-2005GuruDosen.pdf.
7 jogloabang.com,  “Keppres  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  COVID-19 Sebagai  Bencana  Nasional,”  2020,  https://www.jogloabang.com/kesehatan/keppres-12-2020-bencana-nonalam- penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional.
mengeluarkan sebuah kebijakan atau aturan yang berlandaskan hukum dalam rangka mengatasi situasi di tengah pandemi covid-19 yang dialami oleh sivitas akademika supaya proses perkuliahan tetap dapat berjalan dengan lancar.
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, sehingga sudah sepatutnya jika semua aturan atau pun kebijakan harus mempunyai landasan hukum yang jelas. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan supaya pemerintah dalam melakukan sebuah tindakan jauh dari kata kesewenang-wenangan. Hukum  dibuat  untuk  mengatur dan  menghadirkan  keadilan  bagi  semua  elemen  masyarakat. 8 Dengan adanya hukum diharapkan akan mampu melahirkan suatu keteraturan dari ketidakteraturan sistem. Dan bahkan hukum juga diciptakan untuk memberikan sebuah solusi atas permasalahan yang belum ditemukan jawabannya. Dengan kata lain, hukum merupakan sebuah alat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa yang dibuat oleh negara  untuk  masyarakatnya. Termasuk  di  dalamnya  juga  dapat  mengatur  bagaimana  tata  cara pelaksanaan kegiatan perkuliahan di tengah pandemi covid-19.
Telah banyak dilakukan beberapa kajian dan penelitian dari berbagai macam sudut pandang mengenai pembelajaran di tengah pandemi covid-19. Hasna Afifah mengkaji tentag problematika pembelajaran mahasiswa di tengah pandemi covid-19 yang menyimpulkan bahwa kurang meratanya jaringan internet yang baik di berbagai daerah menjadi kendala dalam proses pembelajaran menggunakan sistem daring. 9 Proses belajar mengajar di rumah juga dirasa belum efektif dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana yang disebutkan oleh Agus Purwanto dkk dalam penelitiannya di sebuah sekolah dasar di Tangerang. 10 Rozmita Dewi Yuniarti R. juga menyebutkan bahwa perkuliahan melalui sistem online masih terdapat beberapa kelemahan seperti pemanfaatan fasilitas dan fitur yang dianggap masih rumit dan kurang praktis. 11 Serta pembelajaran jarak jauh dari rumah dirasa belum optimal di dalam pelaksanaannya. 12
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  deskriptif  kualitatif.  Yang  dimana penulis mengumpulkan data dan informasi di lapangan terkait efektifitas perkuliahan di tengah pandemi covid-19 dalam kajian hukum, kemudian menyajikannya dengan sebuah deskripsi berupa kata-kata dan menganilisnya secara komprehensif
Berdasarkan uraian singkat yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka penulis berupaya  mengkaji  dan  membuat  sebuah  analisis  tentang  kajian  hukum  terhadap  efektifitas perkuliahan di tengah pandemi covid-19 karena ini merupakan hal yang sangat urgent terutama di Negara Indonesia yang merupakan sebuah negara Hukum yang mana segala sesuatunya harus lah diatur dengan sebuah aturan yang pasti dan jelas .
8 Muhammad Fakhruddin Zuhri, “The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice Perspective” 08 (2021): 113–25, https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/3572.
9 Hasna  Afifah,  “Problematika  Pembelajaran  Mahasiswa  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19,”  2020,  http://www. pojokwacana.com/problematika-pembelajaran-mahasiswa-di-tengah-pandemi-covid-19/.
10 Agus Purwanto et al., “Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar,” EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling 2, no. 1 (2020): 1–12, https:// ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/397.
11 Rozmita Dewi Yuniarti, “Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Prodi Tata Niaga Jurusan Pendidikan Ekonomi Fpeb-Upi,” Manajerial 8, no. 16 (2010): 66–77.
12 Fieka Nurul Arifa, “Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19,” Info Singkat;Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII, no. 7/I (2020): 6, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/ info_singkat/Info Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-1953.pdf.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  deskriptif  kualitatif.  Yang  dimana penulis mengumpulkan data dan informasi di lapangan terkait efektifitas perkuliahan di tengah pandemi covid-19 dalam kajian hukum, kemudian menyajikannya dengan sebuah deskripsi berupa kata-kata dan menganilisnya secara komprehensif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pendidikan pada Perguruan Tinggi
Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan segala sesuatu dapat terlahir, dan dari pendidikan pula lah segala sesuatu berproses untuk mencapai suatu hasil dan tujuan. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan jenjang dari pendidikan menengah yang ditempuh oleh peserta didik setelah menyelesaikan bangku Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 13 Kemudian di dalam Perguruan Tinggi terdapat sivitas akademika yang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa Mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di Perguruan Tinggi. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 juga disebutkan mengenai definisi dosen, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 14
Saat ini banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta mencetak generasi penerus yang tangguh dan siap untuk bersaing di kancah mancanegara. Berbagai macam cara dan metode pembelajaran digunakan untuk menunjang sistem perkuliahan yang ada di dalam kampus. Sehingga nantinya dalam proses kegiatan perkuliahan dapat berjalan dengan optimal dan hasil maksimal merupakan suatu cita-cita yang terwujud. Fasilitas di dalam kampus pun tidak luput dari perhatian yang perlu untuk dipersiapkan dan disediakan. Misalnya fasilitas perpustakaan untuk dapat mengakses buku, jurnal, artikel, maupun dokumen-dokumen yang dibutuhan oleh para dosen dan mahasiswa, serta sarana dan prasarana yang juga dapat menunjang keberlangsungan kegiatan perkuliahan seperti akses internet atau jaringan wifi pun juga sudah banyak disediakan.
Kemudian  pada  jenjang  Pendidikan  Tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi, terdapat perubahan yang cukup berbeda dengan pendidikan menengah yang dimana para mahasiswa akan mulai mengenal dengan yang namanya SKS atau Satuan Kredit Semester. Di dalam pedoman akademik UIN Walisongo Tahun 2020 disebutkan bahwa beban belajar dinyatakan dalam besaran
13 UU  12/2012,  “Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2012 Tentang  Pendidikan Tinggi”  (2012),  http://www.polsri. ac.id/panduan/01. umum/06. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.PDF.
14 12/2012.
Satuan Kredit Semester (SKS). Dan yang dinamakan dengan satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Selanjutnya dijelaskan di dalam Ayat 3 Pasal 38 bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akir semester. 15
Selanjutnya pelaksanaan kegiatan perkuliahan pun dengan menggunakan berbagai macam metode yang bervariatif dan penuh inovatif. Dapat dengan menggunakan metode konvensional, yaitu tatap muka di dalam kelas, atau dengan menggunakan metode daring secara online yang dianggap lebih memiliki peran positif untuk menekan disparitas kualitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia, 16 atau bahkan juga menggunakan metode perpaduan antara keduanya. Tentu saja itu semua dapat terlaksana dengan baik ketika fasilitas di dalam kampus perguruan tinggi juga sudah cukup memadai. Kampus yang merupakan mimbar akademis bagi sivitas akademika adalah wadah dimana para dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain. Hubungan yang terjalin antara dosen dan mahasiswa tidak lebih dalam rangka melaksanakan pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan  oleh  negara  melalui  UUD  RI Tahun  1945  Pasal  31 Ayat  1  yang  berbunyai  setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan pembelajaran pun harus seimbang antara hak dan kewajiban yang diperoleh dan dilaksanakan oleh mahasiswa supaya  cita-cita penyelenggaran pendidikan dapat terlaksana.

## Gelombang Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)
Di tengah semangat bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan, muncul wabah yang sangat menggemparkan yaitu dengan merebaknya virus baru ialah coronavirus jenis baru ( SARS-CoV-2 ) dan penyakitnya disebut Corona Virus Disease 2019 (covid-19) pada awal tahun 2020. 17 Ini merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi terkait wabah covid-19 yang telah melanda ke lebih dari 190 negara dan teritori. 18 Virus  mematikan  yang  ditemukan  dari  Wuhan  Cina  di  akhir  Desember  2019  ini menggemparkan warga dan pemerintah Indonesia. Penyakit baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada sistem pernapasan ini dinamakan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan menular ke manusia. 19 Hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia terkena wabah penyakit covid-19 sehingga disebut sebagai pandemi. 20 Penderita yang terkena covid-19 akan merasakan
15 UIN Walisongo Semarang, Pedoman Akademik Program Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2) Dan Doktor (S3) UIN Walisongo Semarang , 2020.
16 Mokhamad Iklil Mustofa et al., “Formulasi Model Perkuliahan Daring Sebagai Upaya Menekan Disparitas Kualitas Perguruan Tinggi,” Walisongo Journal of Information Technology 1, no. 2 (2019): 151, https://doi.org/10.21580/ wjit.2019.1.2.4067.
17 Yuliana, “Corona Virus Diseases (Covid -19); Sebuah Tinjauan Literatur,” Wellness and Healthy Magazine 2, no. 1 (2020): 187–92, https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i218wh.
18 Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020): 45, https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415.
19 Alodokter.com, “Virus Corona,” 2020, https://www.alodokter.com/virus-corona.
20 Perdirjen  Linjamsos,  “Peraturan  Dirjen  Linjamsos  No.03/3/BS.01.02/4/2020  Tentang  Mekanisme  Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” (2020), https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dokumen.
geajala pneunomia seperti sesak nafas, batuk, dan demam tinggi. 21 Melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut saat batuk, penyakit covid-19 ini dapat menular. 22
Berbagai  macam  upaya  dilakukan  oleh  pemerintah  guna  menanggulangi  wabah  covid-19 supaya penyebarannya tidak semakin meluas dan berdampak lebih banyak lagi, meskipun hal ini tidak semudah yang dibayangkan. Diantara upaya dari pemerintah ialah pada tanggal 20 Maret 2020 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang di dalamnya terdapat unsur pejabat dari kementerian dan lembaga. 23 Kemudian dijelaskan pula dalam sebuah artikel yang dimuat di jurnal Salam, terkait pandemi  covid-19  telah  ditetapkan  status  darurat  bencana  selama  91  hari  terhitung  mulai  dari tanggal  29  Februari  2020  sampai  29  Mei  2020  oleh  pemerintah  Indonesia.  Upaya  lain  yang dilakukan  pemerintah  Indonesia  terkait  penyelesaian  permasalahan  covid-19  ini  diantaranya adalah menerapkan social distancing yang diartikan sebagai usaha seseorang supaya paling sedikit 2 meter harus menjaga jarak dengan manusia yang lain guna mengurangi dan meminimalisir serta memutus rantai penularan wabah covid-19, menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang banyak atau perkumpulan massal, dan dengan orang lain pun tidak melakukan kontak fisik secara langsung. 24
Di samping hal tersebut di atas, pemerintah juga mengeluarkan larangan mudik selama wabah ini belum dinyatakan hilang, karena pandemi ini terjadi di bulan puasa dan biasanya mayoritas masyarakat Indonesia mengadakan mudik lebaran setelahnya. Larangan mudik ini diatur di dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  25 Tahun  2020  tentang Pengendalian  Transportasi  Selama  Masa  Mudik  Idul  Fitri  Tahun  1441  Hijriah  Dalam  Rangka Pencegahan Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 (covid-19).  Selanjutnya  di  dalam  pasal  1 ayat (1) Permenhub No PM 25 Tahun 2020 disebutkan bahwa pengendalian tansportasi selama masa  mudik  Idul  Fitri Tahun  1441  Hijriah  dalam  rangka  pencegahan  penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi. 25 Bahkan larangan mudik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang menjadi 7 Juni 2020 sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Perhubugan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020. Sebagaimana disampaikan oleh Adita Irawati  selaku jubir Kementerian Perhubungan, bahwa terbitnya  Keputusan  Menhub  tersebut  adalah  tindak  lanjut  dari  Surat  Edaran  Nomor  5  Tahun 21 Aytul Kasapoglu and Alev Akbal, “Relational Sociological Analysis of Uncertainties: The Case of COVID-19 In Turkey,” Advances in Social Sciences Research Journal 7, no. 4 (2020): 197–228, https://doi.org/10.14738/ assrj.74.8116.
22 Who.int,  “Pertanyaan  Dan  Jawaban  Terkait  Coronavirus,”  2020,  https://www.who.int/indonesia/news/novel- coronavirus/qa-for-public.
23 jogloabang.com, “Keppres 9 2020 Tentang Perubahan Keppres 7 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,”  2020,  https://www.jogloabang.com/kesehatan/keppres-9-2020-perubahan-keppres-7-2020-gugus- tugas-percepatan-penanganan-covid-19.
24 Dana Riksa Buana, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 3 (2020): 217–26, https:// doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082.
25 Permenhub RI No PM 25/2020, “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19).”  (2020),  https://kemlu.go.id/bern/id/news/6389/peraturan- menteri-perhubungan-nomor-25-tahun-2020-permenhub-252020-tentang-pengendalian-transportasi-selama- masa-mudik-idul-fitri-tahun-1441-h.
2020 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 pada tanggal 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan covid-19 hingga tanggal 7 Juni 2020. 26
Demi menanggulangi mewabahnya covid-19 tersebut, pemerintah melalui Kepala Daerah juga menerapkan aturan PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengacu pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 27 PSBB tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Terkait PSBB telah diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 diuraikan diantaranya kegiatan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda trnasportasi, serta pembatsana kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. 28 Memang di dalam aturan tersebut bagi masyarakat yang melanggar tidak termuat hukuman, akan tetapi melalui peraturan yang dikeluarkan oeh Kepala Daerah masing- masing, masyarakat atau badan usaha yang tidak mentaati auran PBSB tersebut diatur sanksi tersendiri. 29
Sampai  30  Mei  2020  di  Indonesia  tergolong  sangat  tinggi  jumlah  angka  kasus  covid-19 nya. Fenomena tersebut belum menunjukkan grafik yang menurun sejak tiga bulan terakhir ini. Berdasarkan  data  yang  didapatkan  ada  26.473  orang  positif  covid-19,  dengan  jumlah  pasien covid-19 yang meninggal dunia ada 1.613 dan total pasien yang dinyatakan sembuh dari covid-19 tercatat sebanyak 7.308 orang. Hingga hari ini juga tercatat sejumlah 293 pasien covid-19 yang dinyatakan sembuh dan sudah menjalani dua kali pemeriksaan dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan dinyatakan negatif virus corona. 30
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  pandemi  covid-19  ini  mempunyai  dampak  yang  sangat  luas dan bahkan hampir menyentuh seluruh aspek yang diantaranya aspek sosial, ekonomi, politik, serta aspek pendidikan pun tidak lepas dari terkena dampak covid-19 ini. Dari aspek ekonomi, mulai masyarakat dari kalangan bawah, menengah, bahkan sampai kalangan atas pun terkena dampaknya.  Masyarakat  dari  kalangan  bawah  terutama  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan  yang tetap  pasti  sangat  merasakan  dampak  akibat  dari  pandemi  covid-19  yang  tentu  saja  berujung kepada penghasilan yng semakin tidak menentu dan bahkan bisa dikatakan bekurang dari keadaan biasanya. Kemudian juga tidak sedikit pengusaha yang mengurangi pekerjanya akibat dampak
26 Akhdi Martin Pratama, “Larangan Mudik Dan Arus Balik Diperpanjang Hingga 7 Juni 2020,” 2020, https://money. kompas.com/read/2020/05/30/190500926/larangan-mudik-dan-arus-balik-diperpanjang-hingga-7-juni-2020.
27 Yosea  Arga  Pramudita  Agung  Sandi  Lesmana,  “Gegara  Pandemi  Corona,  Jokowi  Tetapkan  Status  Indonesia Darurat  Kesehatan,”  2020,  https://www.suara.com/news/2020/03/31/154633/pandemi-corona-jokowi-tetapkan- status-gawat-darurat-di-indonesia.
28 Permenkes 9/ and 2020, “Permenkes No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)”  (2020),  http://hukor.kemkes.go.id/ uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_ Penanganan_COVID-19.pdf.
29 Rosmha Widiyani, “Ini Enam Inti Aturan Psbb Serta Sanksi Di Beberapa Wilayah,” 2020, https://news.detik.com/ berita/d-4984195/ini-enam-inti-aturan-psbb-serta-sanksi-di-beberapa-wilayah.
30 Rakhmat Nur Hakim, “Ini 5 Provinsi Degan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak Pada 31 Mei,” 2020, Ini 5 Provinsi Degan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak Pada 31 Mei.
covid-19 ini dan mengeluhkan terkait sirkulasi perekonomian yang terhambat. Sehingga mereka pun juga mau tidak mau harus berhitung kembali supaya usaha mereka tidak mengalami gulung tikar dengan melakukan pengurangan pegawai. Apalagi nasib para pekerja yang kebetulan para pekerja ini memiliki anak yang sedang duduk di bangku perkuliahan. Pasti tentunya dengan keadaan seperti ini di samping penghasilan yang sudah tidak bisa diharapkan untuk menyukupi kehidupan sehari-hari, masih harus memikirkan bagaimana keadaan anak-anak mereka yang juga membutuhkan biaya tidak sedikit untuk tetap dapat kuliah. Sehingga mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan yang mereka alami dan berharap ada kebijakan dari pemerintah.
Selanjutnya dari aspek pendidikan sebagian telah diuraikan di atas, bahwa dengan adanya pendemi  covid-19  ini  tidak  sedikit  dan  hampir  seluruh  perguruan  tinggi  terkena  dampak  dari covid-19 sehingga mengeluarkan kebijakan pembelajaran dengan sistem jarak jauh atau daring serta tanpa tatap muka di dalam kelas. Dengan keadaan seperti ini, tidak sedikit mahasiswa yang kemudian pulang ke kampung halaman, dan ada juga mahasiswa yang masih tinggal dan menetap di kosan atau pun di rumah kontrakan. Mahasiswa yang segera pulang ke tempat asal pun juga langsung melakukan karantina mandiri selama 14 hari untuk menghindari kontak langsung dengan warga dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19. Karena di daerah-daerah atau di desa/ kelurahan tidak sedikit yang menerapkan sistem lockdwon , supaya tidak ada orang asing yang masuk ke daerah tempat mereka tinggal. Jika terpaksa memang ada yang masuk (pendatang) harus lah melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum bisa beraktifitas secara wajar sebagaimana biasanya. Namun bagi mahasiswa yang masih menetap di kos, pondok, atau rumah kontrakan harus bertahan hidup untuk bisa menyukupi kebutuhan sehari-hari. Karena kebutuhannya tetap (makan, dll) namun uang kiriman dari orangtua berkurang, sehingga mau tidak mau mahasiswa harus menghemat pengeluaran keuangannya. Bahkan Hasna Afifah dalam tulisannya menjelaskan, bahwa para mahasiswa ini sampai menjual barang-barang yang dimiliki di kosnya, seperti tv, kipas angin, hingga kendaraan pribadi hanya untuk dapat bertahan dan menyambung hidup di kosnya. 31 Salah satu kampus di Semarang menyalurkan bantuan untuk meringankan beban mahasiswanya adalah  UIN  Walisongo  Semarang.  Sebagai  bentuk  rasa  kepedulian  pihak  kampus  terhadap mahasiswanya, rektor UIN Walisongo Semarang membentuk tim satgas UIN untuk mengumpulkan donasi yang kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan sembako yang pendataan penerimanya melalui  pimpinan  di  masing-masing  fakultas.  Bantuan  paket  sembako  dikemas  sejumlah  1.200 paket  untuk  dapat  ditasarufkan.  Hal  ini  merupakan  wujud  kepedulian  dari  keluarga  besar  UIN Walsongo Semarang kepada para mahasiswa yang terdampak covid-19 yang saat ini masih tinggal di Semarang di sekitar kampus. 32 Di  samping  itu  juga  sejumlah  PTKIN  bekerja  sama  dengan provider operator seluler untuk membantu meringankan mahasiswa dalam mengakses internet guna proses pembelajaran daring. 33
31 Afifah, “Problematika Pembelajaran Mahasiswa Di Tengah Pandemi Covid-19.”
32 Tim Humas, “UIN Walisongo Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Pandemi Corona,” 2020, https://walisongo. ac.id/?p=10000000006300&lang=id.
33 Tim  Humas,  “Tiga  Skema  Keberpihakan  PTKIN  Untuk  Mahasiswa  Saat  Pandemi  Covid-19,”  2020,  https:// walisongo.ac.id/?p=10000000006377&lang=id.

## Implementasi Perkuliahan di Masa Pandemi
Pandemi covid-19 ini merupakan suatu kedaaan yang harus dihadapi oleh semua kalangan sivitas akademika, baik itu dosen maupun mahasiswa. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) pada Satuan Pendidikan yang ditujukan kepada Kadindik Provinsi, Kadindik Kab/ kota, Kepala LLDikti, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan Kepsek di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Yang  kemudian  diikuti  dengan  diterbitkannya  terkait  kebijakan pendidikan di masa pandemi covid-19 yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tetang Pelaksanan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Di dalam surat edaran tersebut yang diatur adalah siswa dan guru dalam penyelenggaraan proses belajar dari rumah. Sedangkan bagi sivitas akademika, belum ada aturan yang jelas dan secara tertulis mengatur tentang bagaimana pelaksanaan perkuliahan dengan jarak jauh atau sistem daring. Adapun pembelajaran yang sampai sekarang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, merupakan upaya kreatifitas dalam rangka untuk tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan, dan bagi dosen hal ini tetap menjadi bagian dari tri dharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu berbagai media daring dipergunakan guna melangsungkan kegiatan perkuliahan jarak jauh karena tidak dimungkinkan untuk melangsungkan pembelajaran dengan tatap muka di dalam kelas. Tentu hal ini membutuhkan berbagai macam adaptasi dan upaya penyesuaian metode yang digunakan dalam penyampaian materi perkuliahan. Karena tidak semua materi perkuliahan dengan serta merta dapat dengan mudah diaplikasikan melalui media e-learning. Diwawancarai secara terpisah, M. Fakhrudin Zuhri yang juga salah satu dosen di kampus Semarang menjelaskan bahwa perbedaan yang jelas terasa adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa. “Kami dalam keadaan normal bisa bertatap muka dan berinteraksi di dalam kelas, namun dengan sistem daring seperti sekarang ini agak kesulitan kalo untuk bisa berdiskusi secara langsung, apalagi kalo hanya melalui media pesan singkat (chat)”, pungkasnya. “Belum lagi dengan yang hanya melalui media chat (pesan singkat), dirasa kurang kondusif dan para mahasiswa juga kurang begitu memperhatikan materi yang disampaikan oleh dosen”, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zumi salah satu Dosen di Kampus Semarang. Fitri yang juga sebagai salah satu Dosen Ilmu Falak pun juga merasakan kurang efektifnya perkuliahan dengan sistem daring selama pandemi covid-19. Butuh waktu dan proses penyesuaian untuk bisa beralih dari metode yang semula konvesional dalam artian tatap muka di dalam kelas dan berinteraksi secara langsung, kepada metode daring yang lebih populer dengan istilah e-learning yang menjadikan interaksi antara dosen dengan mahasiswa cukup melalui video jarak jauh atau pun hanya melalui pesan percakapan jarak jauh (chat).
Para sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) banyak yang menyepakati secara mandiri terkait penggunaan aplikasi atau software (perangkat lunak) apa yang digunakan untuk tetap dapat melaksanakan perkuliahan dengan sistem daring. Hal ini tidak terlepas dari usaha para dosen dan mahasiswa supaya perkuliahan yang merupakan suatu kewajiban yang harus diselenggarakan tetap dapat berjalan dengan efektif dan menarik. Dari berbagai aplikasi yang sering dipergunakan sebagai sarana penunjang proses perkuliahan secara daring diantaranya zoom, google classroom, schoology, google meet, whatsapp group, skype , dan aplikasi lainnya yang terkadang juga dari pihak kampus sudah menyediakan media untuk e-learning tersendiri. Seperti yang disampaikan oleh Naili yang juga sebagai dosen sosiologi agama, dalam pelaksanaan perkuliahan secara online menggunakan media schoology dan google classroom. “Kita dalam perkuliahan daring ini tidak ada ketentuan menggunakan aplikasi apa, sehingga ya kita sepakati dengan mahasiswa supaya
perkuliahan bisa terlaksana dengan baik dan tentunya dengan menggunakan aplikasi tersebut tidak lain karena untuk mengaksesnya juga cukup mudah kok”, ucapnya. Beragamnya media aplikasi yang dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan daring tidak lain dikarenakan belum adanya aturan atau pun kebijakan yang jelas dari pemerintah yang mengatur tentang sistem dan tata cara bagaimana melaksanakan perkuliahan dengan jarak jauh di tengah pandemi covid-19. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena dengan tidak adanya aturan yang jelas mengakibatkan ketidakteraturan dalam penggunaan bermacam-macam media aplikasi online yang bisa dikatakan tidak semua sivitas akademika dapat beradaptasi dengan baik.
Selain itu juga terdapat banyak kendala dan hambatan yang dirasakan serta dikeluhkan oleh para mahasiswa, terutama susahnya akses jaringan di tempat tinggal mereka. Karena memang tidak bisa dipungkiri, jaringan atau sinyal provider seluler belum sepenuhnya mampu menjangkau secara merata di seluruh pelosok tanah air. Jangankan untuk akses pembelajaran dengan media video conference, untuk melakukan komunikasi verbal audio via jaringan telfon saja susahnya sudah tidak karuan, apalagi harus menggunakan media e-learning ( videocall ) yang jelas-jelas membutuhkan akses internet yang sangat besar dan harus lancar. Yunita yang juga sebagai mahasiswa di salah satu kampus Ibu kota provinsi Jawa Tengah mengungkapkan mengenai kendala yang dihadapi paling utama adalah akses jaringan operator seluler (sinyal) yang sulit, apalagi yang bertempat tinggal tidak di pusat perkotaan, serta harus mengeluarkan uang untuk membeli pulsa paketan untuk kuota internet. “Sinyalnya susah, dan terkadang harus memakai operator seluler tertentu untuk bisa lancar koneksi internetnya”, tuturnya. Kendala sinyal jaringan juga dihadapi oleh dosen yang memang melaksanakan tugasnya selama pandemi covid-19 ini dengan WFH ( work from home ). Seperti yang dikemukakan oleh Partono bahwa sinyal jaringan selama di rumah tidak selancar ketika di kampus. Selain itu juga faktor fasilitas yang belum begitu memadai untuk bisa mengikuti perkuliahan secara online juga dirasakan oleh Yusuf yang menceritakan tentang hambatan yang dialaminya selama perkuliahan dengan sistem daring di tengah pandemi covid-19 ini. “Ya paling tidak harus mempunyai komputer atau laptop dan hp yang memadai untuk bisa lancar mengikuti perkuliahan”,  ungkapnya.  Sehingga  tidak  sering  hal  ini  menjadikan  para  mahasiswa  terutama yang berada di daerah susah akses internet dengan fasilitias yang belum memadai mengalami ketertinggalan dalam menerima hak nya sebagai mahasiswa, yaitu berhak untuk mendapatkan pelayanan pengajaran yang baik.
Kendala selanjutnya yang dihadapi adalah banyaknya tugas yang sering diberikan oleh dosen, karena hampir di setiap mata kuliah selalu ada tugas yang harus diselesaikan dan dikumpulkan dengan tenggat waktu yang sangat terbatas. Namun demikian, dosen pun juga mengalami kesulitan untuk bisa berkomunikasi secara lancar dengan para mahasiswanya, meski hanya sebatas untuk komunikasi audio atau pun pesan tertulis ( chatting ). Sedangkan tidak sedikit pula para dosen yang masih gagap teknologi (gaptek) sehingga belum mampu untuk berinovasi dengan media pembelajaran  e-learning  yang  ada.  Jadi  sudah  selayaknya  jika  kegiatan  perkuliahan  di  tengah pandemi covid ini dirasa berjalan kurang efektif. Namun sebagai insan sivitas akademika, maka perkuliahan di tengah pendemi covid-19 ini tetap berupaya untuk dilaksanakan meskipun dengan penuh keterbatasan kemampuan dari berbagai pihak, baik dari mahasiswa sebagai peserta didik, maupun dari dosen itu sendiri sebagai seorang pendidik.
Dengan  berbagai  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan,  dalam  situasi  pandemi  covid-19  ini sudah seharusnya negara hadir untuk mengatur dan mengeluarkan sebuah aturan kebijakan terkait
tata cara pembelajaran dengan menggunakan sistem daring atau jarak jauh, supaya dapat dijadikan pedoman bagi perguruan tinggi dalam mengeluarkan aturan untuk pelaksanaan perkuliahan di masing-masing  kampusnya.  Indonesia  yang  merupakan  sebuah  negara  hukum  sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, sudah sepatutnya jika semua aturan atau pun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan harus mempunyai landasan hukum yang jelas. Karena sampai sekarang belum ada aturan yang jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan perkuliahan dengan jarak jauh secara daring.
Hukum merupakan sebuah aturan yang dimana keberadaannya mempunyai tujuan supaya tercipta ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum dibuat oleh manusia, untuk manusia, dan sudah seharusnya hukum mampu memanusiakan manusia, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. 34 Liky Faizal dalam artikelnya menjelaskan tentang pengelompokan hukum menjadi dua definisi, yaitu hukum obyektif dan hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan hak atau kewenanagan yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan hukum obyetif sendiri yaitu seperangkat peraturan yang berfugsi untuk mengatur hubungan antara sesama dalam masyarakat. Selanjutnya progresif memilki makna maju, berhasrat maju, dan selalu maju. 35 Sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai hukum progresif adalah seperangkat peraturan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok yang mempunyai kewenangan hukum dengan berorientasi untuk selalu berproses dan terus maju. 36 Sehingga dalam keadaan pandemi covid-19 seperti sekarang ini, pemerintah harus segera mengelurakan aturan atau kebijakan sebagaimana keadaan yang tengah dialami oleh bangsa Indonesia terutama dalam sektor pendidikan tinggi.
Hukum harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal ini adalah para mahasiswa yang secara tidak langsung menjadi korban terdampak dari pandemi covid-19. Apabila suatu keadilan dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak yang seharusnya dapat diterima dan dinikmati, maka sudah seharusnya untuk memberikan layanan pengajaran yang baik merupakan hak yang harus diterima oleh mahasiswa sebagai wujud dari keadilan itu sendiri. Di samping  itu  hukum  yang  dicita-citakan  juga  harus  mampu  dijadikan  sebagai  sebuah  dasar  dan pedoman dalam suatu tindakan. Karena hukum tidak pernah berhenti, tidak pernah final, melainkan selalu berproses untuk menjadi dan menuju, maka hukum pun harus menyesuaikan perkembangan zaman sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, dalam hal ini tengah muncul persoalan terkait pandemi covid-19. Hukum harus dihadirkan di tengah-tengah tatanan masyarakat, tidak terkecuali ketika bangsa Indonesia terutama di sektor pendidikan tinggi tengah dilanda  wabah  covid-19  seperti  sekarang  ini.  Tidak  boleh  terjadi  kekosongan  hukum,  karena hanya  akan  menimbulkan  ketidakteraturan  di  dalam  sebuah  sistem.  Termasuk  di  dalam  situasi seperti sekarang ini, harus ada aturan atau kebijakan yang mengatur tentang tata cara pelaksanan perkuliahan dengan jarak jauh di tengah pandemi covid-19.
Sebagaimana sering dikemukakan dalam berbagai kajian tentang hukum, das sein harus bisa sejalan dengan das sollen. Das sein dalam situai saat ini adalah dengan bebas dan mandiri para
34 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
35 (Ed) Sulchan Yasyin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Penerbit Amanah, 1995).
36 Liky  Faizal,  “Problematika  Hukum  Progresif  Di  Indonesia,” Ijtimaiyya 9,  no.  2  (2016):  1–24,  https://doi. org/10.24042/ijpmi.v9i2.947.
dosen dan mahasiswa menggunakan berbagai aplikasi online guna melaksanakan perkuliahan secara daring, yang sudah jelas sangat dirasakan banyak sekali kekurangan dan kelemahannya. Sehingga sudah seharusnya Negara hadir untuk mengatur melalui aturan atau kebijakan yang lebih jelas dengan sebuah kepastian hukum. Negara dapat menggunakan hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat ke suatu tempat atau ke sebuah sistem yang diinginkan oleh Negara. 37 Bahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi oleh suatu produk hukum yang dibuat oleh negara. 38 Karena hukum sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika bahwa law as a tool of social engineering (hukum merupakan alat atau sarana untuk rekayasa sosial dalam hal ini masyarakat) 39 yang harapannya ke depan akan terwujud das sollen, yaitu teratur dan tertatanya sistem perkuliahan dengan sistem daring dan menggunakan aplikasi tertentu yang tentu saja hal ini akan lebih mudah untuk diadopsi dan diterapkan. Karena secara tidak langsung Negara melalui berbagai alat kekuasaannya akan berupaya mendukung kebijakannya dengan memberikan fasilitas seperti support jaringan internet yang merata, keseragaman aplikasi e-learning,  dan  mungkin  bahan  atau  media-media  lain  yang  dibutuhkan  untuk  kelangsungan pembelajaran supaya perkuliahan secara daring dapat berjalan dengan maksimal dan efektif. Setelah tersusun sebuah kebijakan yang telah mencerminkan suatu rasa keadilan, maka kebijakan tersebut harus dituangkan ke dalam suatu peraturan perundangan-undangan yang tertulis dan disahkan oleh lembaga yang berwenang 40 supaya legal formalnya jelas dan mempunyai sebuah kepastian hukum. Karena tujuan dari dilahirkannya sebuah hukum (aturan/ kebijakan) harus mengandung tiga unsur, yaitu kepastian hukum (formal legal), kemanfaatan (dapat dimanfaatkan ketika aturan tersebut lahir), dan keadilan (terpenuhinya hak para mahasiswa dan dosen). Sehingga sudah seharusnya pemerintah  membuat  sebuah  kebijakan  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan yang disahkan oleh lembaga yang berwenang tentang tata cara pengaturan perkuliahan di tengah pandemi covid-19.

## SIMPULAN
Perkuliahan yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 dirasa belum efektif dikarenakan banyaknya kendala dan keterbatasan yang dialami oleh mahasiswa dan dosen. Kendala yang dialami diantaranya adalah sinyal jaringan (provider) yang masih belum merata ke berbagai pelosok Negeri, kurangnya sarana prasarana (gadget) yang mendukung untuk kegiatan perkuliahan, serta masih minimnya penguasaan media teknologi atau pun platform aplikasi oleh beberapa dosen. Selanjutnya dari sisi hukum, belum ada aturan/ kebijakan yang jelas dalam mengatur tata cara perkulihan  di  tengah  pandemi  covid-19  supaya  dapat  berjalan  efektif,  yang  mengakibatkan implementasi pembelajaran pun juga tidak maksimal sebagaimana ketika belum terjadi pandemi covid-19.
37 Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” Palar | Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017): 73–94, https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
38 Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat” (Jakarta: Kencana, 2011).
39 Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum (Jakarta: Prennamdeia Group, 2013).
40 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1982).

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah,  Hasna.  “Problematika  Pembelajaran  Mahasiswa  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19,”  2020. http://www.pojokwacana.com/problematika-pembelajaran-mahasiswa-di-tengah-pandemi- covid-19/.
Agung Sandi Lesmana, Yosea Arga Pramudita. “Gegara Pandemi Corona, Jokowi Tetapkan Status Indonesia  Darurat  Kesehatan,”  2020.  https://www.suara.com/news/2020/03/31/154633/ pandemi-corona-jokowi-tetapkan-status-gawat-darurat-di-indonesia.
Alodokter.com. “Virus Corona,” 2020. https://www.alodokter.com/virus-corona.
Arifa, Fieka Nurul. “Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19.” Info Singkat;Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII,  no.  7/I (2020):  6.  http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info  Singkat-XII-7-I-P3DI- April-2020-1953.pdf.
Buana, Dana Riksa. “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 3 (2020): 217–26. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082.
Faizal,  Liky.  “Problematika  Hukum  Progresif  Di  Indonesia.” Ijtimaiyya 9,  no.  2  (2016):  1–24. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v9i2.947.
Fuadi,  Munir. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum .  Jakarta:  Prennamdeia  Group, 2013.
Fuady, Munir. Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat.”
Jakarta: Kencana, 2011.
Hakim, Rakhmat Nur. “Ini 5 Provinsi Degan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak Pada 31 Mei,” 2020. Ini 5 Provinsi Degan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak Pada 31 Mei.
Hariyanto,  Hariyanto.  “Pembangunan  Hukum  Nasional  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (2018): 53–63. https://doi. org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731.
Hartaji, Damar A. “Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua.”  Universitas  Gunadarma,  2012.  http://docplayer.info/34427591-Motivasi- berprestasi-pada-mahasiswa-yang-berkuliah-dengan-jurusan-pilihan-orang-tua.html.
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah . Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1982.
Humas,  Tim.  “Tiga  Skema  Keberpihakan  PTKIN  Untuk  Mahasiswa  Saat  Pandemi  Covid-19,” 2020. https://walisongo.ac.id/?p=10000000006377&lang=id.
———.  “UIN  Walisongo  Salurkan  Bantuan  Bagi  Warga  Terdampak  Pandemi  Corona,”  2020. https://walisongo.ac.id/?p=10000000006300&lang=id.
jogloabang.com.  “Keppres  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran COVID-19  Sebagai  Bencana  Nasional,”  2020.  https://www.jogloabang.com/kesehatan/ keppres-12-2020-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional.
———. “Keppres 9 2020 Tentang Perubahan Keppres 7 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan  COVID-19,”  2020.  https://www.jogloabang.com/kesehatan/keppres-9-2020-
perubah an-keppres-7-2020-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19.
Kasapoglu, Aytul, and Alev Akbal. “Relational Sociological Analysis of Uncertainties: The Case of COVID-19 In Turkey.” Advances in Social Sciences Research Journal 7, no. 4 (2020): 197–228. https://doi.org/10.14738/assrj.74.8116.
Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” Palar | Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017): 73–94. https://doi.org/10.33751/ palar.v3i1.402.
Linjamsos, Perdirjen. Peraturan Dirjen Linjamsos No.03/3/BS.01.02/4/2020 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (2020). https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dokumen.
Mustofa, Mokhamad Iklil, Muhammad Chodzirin, Lina Sayekti, and Roman Fauzan. “Formulasi Model Perkuliahan Daring Sebagai Upaya Menekan Disparitas Kualitas Perguruan Tinggi.” Walisongo Journal of Information Technology 1, no. 2 (2019): 151. https://doi.org/10.21580/ wjit.2019.1.2.4067.
Permenhub RI No PM. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam  Rangka  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (covid-19).  (2020). https://kemlu.go.id/bern/id/news/6389/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-25-tahun- 2020-permenhub-252020-tentang-pengendalian-transportasi-selama-masa-mudik-idul- fitri-tahun-1441-h.
Permenkes, and 2020. Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) (2020). http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_ Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf.
Pratama, Akhdi Martin. “Larangan Mudik Dan Arus Balik Diperpanjang Hingga 7 Juni 2020,” 2020.  https://money.kompas.com/read/2020/05/30/190500926/larangan-mudik-dan-arus- balik-diperpanjang-hingga-7-juni-2020.
Purwanto, Agus, Rudy Pramono, Masduki Asbari, Priyono Budi Santoso, Laksmi Mayesti Wijayanti, Chi Hyun Choi, and Ratna Setyowati Putri. “Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap  Proses  Pembelajaran  Online  Di  Sekolah  Dasar.” EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling 2, no. 1 (2020): 1–12. https://ummaspul.e-journal. id/Edupsycouns/article/view/397.
Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
Rismana, Daud, and Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, no. 3 (2021): 592– 606. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/951.
Rohman, M Najibur, Daud Rismana. “Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi Di Indonesia.”
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 2 (2021): 205–2020. https://doi. org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258.
Saptorini,  Kurniasih.  “Pengaruh  Persepsi  Mengenai  Hak  Dan  Kewajiban  Mahasiswa  Dan Motivasi  Mengikuti  Perkuliaan  Terhadap  Prestasi  Akademik  Mahasiswa  Pendidikan Kewarganegaraan  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  Tahun  Akademik  2007/2008.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
Semarang, UIN Walisongo. Pedoman Akademik Program Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2) Dan Doktor (S3) UIN Walisongo Semarang , 2020. Sulchan Yasyin, (Ed). Kamus Pintar Bahasa Indonesia . Surabaya: Penerbit Amanah, 1995.
Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, et al. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020): 45. https:// doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  (2012).  http://www.polsri. ac.id/panduan/01. umum/06. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.PDF.
UU  RI  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  (2005).  http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/ UU14-2005GuruDosen.pdf.
Who.int. “Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Coronavirus,” 2020. https://www.who.int/indonesia/ news/novel-coronavirus/qa-for-public.
Widiyani, Rosmha. “Ini Enam Inti Aturan Psbb Serta Sanksi Di Beberapa Wilayah,” 2020. https:// news.detik.com/berita/d-4984195/ini-enam-inti-aturan-psbb-serta-sanksi-di-beberapa- wilayah.
Yuliana. “Corona Virus Diseases (Covid -19); Sebuah Tinjauan Literatur.” Wellness and Healthy Magazine 2,  no.  1  (2020):  187–92.  https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/
v1i218wh.
Yuniarti,  Rozmita  Dewi.  “Meningkatkan  Kualitas  Pembelajaran  Di  Prodi  Tata  Niaga  Jurusan Pendidikan Ekonomi Fpeb-Upi.” Manajerial 8, no. 16 (2010): 66–77.
Zuhri, Muhammad Fakhruddin. “The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice  Perspective”  08  (2021):  113–25.  https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/
article/view/3572.