P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Implementasi  nilai  budaya  kerja  di  lingkungan  badan  pengembangan  sumber  daya manusia  dan  pemberdayaan  masayrakat  (BPSDM  PMDDTT)  Kementrian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi, Indonesia

## Karnia
Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarya,  Indonesia,  21204091009@student.uin- suka.ac.id
Dikirim 24 Februari 2023,  disetujui 31 Maret  2023, diterbitkan 1 April 2023 Pengutipan: Karnia. (2023). Implementasi nilai budaya kerja di lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia  dan  pemberdayaan  masayrakat  (BPSDM  PMDDTT)  Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigasi, Indonesia. Gema Wiralodra , 14 (1), 209-219

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi budaya kerja BISA (Berakhlak, Integritas, Smart, Akuntabel) di lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masayrakat  (BPSDM  PMDDTT)  Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigasi.  Surat  Keputusan  kepala  badan  BPSDM  PMDDTT  mengenai  budaya  kerja  BISA yang  melatar  belakangi  peper  ini.  Jenis  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  kualitatif  deskriptif untuk  mengali  informasi  secara  mendalam  dengan  mengunakan  wawancara,  observasi,  dan dokumetasi.  Teknik  yang  di  gunakan  dalam  pengumpulan  data  dengan  mengunakan  Purposive sampling.  Menguji  keabsahan  data  mengunkan  triangulasi  sumber.  Hasil  pembahasan  dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  budaya  kerja  BISA  di  telah  di  terapkan  dengan  baik  namun masih  belum  terorganisir.  Adapun  beberapa  kendala  yang  dihadapi  terhdap  penerapan  budaya kerja  belum  ada  respon  dari  pegawai  yang  sejauh ini  masih  positif  terhadap  penerapan  budaya kerja BISA, belum adanya indicator yang jelas mengenai budaya kerja BISA dan belum adanya surat keputusan mengena budaya kerja melainkan surat edaran sehingga budaya kerja BISA masih menjadi selogan dan belum terinternalisasi kepada pegawai lingkungan BPSDM PMDDTT. Kata Kunci: Budaya Kerja, Bisa, BPSDM PMDDTT

## Abstract
This study aims to determine the implementation of the BISA work culture (Character, Integrity, Smart,  Accountable)  within  the  human  resource  development  agency  and  community empowerment (BPSDM PMDDTT) Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigation. Decree of the head of the PMDDTT BPSDM agency regarding the CAN work culture  which  is  the  background  of  this  regulation.  The  type  of  research  used  is  descriptive qualitative to gather information in depth by using interviews, observation, and documentation. The technique used in collecting data using purposive sampling. Testing the validity of the data using  source triangulation.  The  results of the  discussion  from  this  study  indicate  that  the  CAN work culture has been implemented well but is still not organized. As for some of the obstacles faced in implementing work culture, there has been no response from employees who have so far been positive about the application of the BISA work culture, there is no clear indicator regarding the BISA work culture and there has been no decision letter regarding work culture but a circular so that the BISA work culture is still becomes a slogan and has not been internalized to BPSDM PMDDTT environmental employees.
Keyword(s): Work Culture, Can, BPSDM PMDDTT

## 1. Pendahuluan
Budidaya berarti memberdayakan budi, dalam bahasa inggris di sebut culture, yang artinya  mengelolah  atau  mengerjakan  sesuatu  yang  kemudian  berkembangan  sebagai manusia  mengaktualisasikan  rasa  ( value ),  Kafrsa,  ( creativity )  dan  karya  ( performance )
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
(Prakoso  &  Supriadi,  2022).  Sedangkan  kata  kerja  didefinisikan  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan (diperbuat). Kerja  juga  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  rangkuman  pekerjaan-pekerjaan,  jabatan- jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja. Berdasarkan beberapa  definisi  tersebut,  budaya  kerja  dapat  diartikan  sebagai  cara  pandang  seseorang berproses  dalam  bekerja.  Dengan  demikian,  budaya  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) dapat  dipahami  sebagai  cara  berproses  dalam  tugas  dengan  dasar  nilai-nilai  keyakinan untuk  capaian  prestasi  kerja  terbaik  (Thontowi,  Qowim,  &  Dardiri,  2019).  Tujuan fundamental  budaya  kerja  adalah  untuk  membangun  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) seutuhnya, adanya budaya kerja berupaya merubah budaya komunikasi tradisional menjadi perilaku manajemen modern, sehingga tertanam kepercayaan dan semangat kerjasma yang tinggi serta disiplin. Budaya kerja juga dapat mempengaruhi integritas bangsa dan menjadi penyumbang  utama  dalam  menjamin  kesinambungan  kehidupan  bangsa  (Zebua,  2020). Budaya kerja yang diterapkan dengan baik di dalam suatu organisasi/instansi pemerintahan akan  dapat  meningkatkan  produktivitas  kerja  ASN  sehingga  pelayanan  public  dapat berjalan dengan baik (Griswold, Gempeler, Kolias, Hutchinson, & Rubiano, 2021).
Instansi pemerintah merupakan seluruh lembaga milik pemeritah yang menjalankan fungsi  administrasi  dari  pemerintah  pada  lingkungan  eksekutif.Pelaksanaan  fungsi administrasi tersebut berlaku baik pada pemerintah pusat ataupun daerah. lembaga negara yang  menjalankan  roda  pemerintahan  untuk  melayani  masyarakt  di  berbaga  sector (Hasibuan & Santoso, 2005). Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi  salah  satu  instansi  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  melayani  desa,  daerah tertinggal dan transmigrasi agar maju dan berkembang. Untuk merealisasikan tujuan tersbut didalam kementerian desa (instansi) terbagi dalam organisasi berupa unit kerja, dalam hal mendukung SDM, di Kemendes memiliki Unit Kerja BPSDM PMDDTT. BPSDM sebagai unsur pendukung dalam Kemendes yang memiliki visi mengembangakan kapasitas SDM (Fatria, 2020). Sehingga BPSDM juga berperan dalam mengimplemntasikan Budaya kerja yang ada. Kualitas kerja berhubungan erat dengan budaya kerja, lembaga juga turut serta dalam menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas dalam pengembangan budaya kerja. Hal tersebut mempengaruhi kualitas dan produktivitas para ASN secara keseluruhan dalam budaya kerja yang bernilai negatif pada pelaksanaan tugas yang dapat menjadi penghambat kinerja organisasi (Sancoko, 2011). Salah satu contohnya adalah  kelemahan  disiplin  pegawai  dan  masalah  skill  inovasi  yang  lemah  dalam pengelolaan layanan. Persoalan tersebut dapat mengakibatkan penurunan kualitas kinerja ASN. Permasalahan penting terkait manajemen kinerja ASN tersebut menjadi fokus para pemimpin untuk dapat menemukan solusi atau cara agar dapat meningkatkan kinerja ASN sebagai  pendukung  keberhasilan  pencapaian  tujuan  lembaga.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan oleh BPSDM PMDDTT sebagai wujud keseriusan untuk meningkatkan kinerja ASN.
Adapun  nilai  budaya  kerja  didalam  kemendesa  sebagaimana  termuat  dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2019 tentang budaya kerja pegawai Kementrian Desa dan ,Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmirasi Republik Indosesia. Budaya kerja  APIK  merupakan  akronim  dari  Akuntabilitas,  Profesional,  Integritas  dan Kebersamaan. Pertimbangan dari peraturan mentri desa ini di luncurkan dikarnakan untuk mewujudkan  etos  kerja  pagawai  yang  bersih,  berwibawah  dan  tanggung  jawab  serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi di perlukannya budaya kerja serta memberikan kemudahan dan kejelasan bagi pegawai dalam memahami nila organisasi serta
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
untuk  menigkatkan  kinerja  pegawai.Budaya  kerja  akuntabel  adalah  kondisi  dimana seseorang dapat mempertanggungjawabkan terhadap tindakan atau keputusan yang telah di buat  sehingga tindakan atau keputusan tersebut  dapat  di  pahami atau di  benarkan sesuai atauran. Profesional adalah sikap dan kemauan yang mumpuni dari setiap pegawai sebagai sebuah  profesi,  dan  menjalkan  tugas  dan  tanggungjawab  yang  diamanahkan  kepadanya untuk  mencapai  arah  dan  tujuan  organisasi  sesuai  dengan  kopetensi  yang  di  miliki,dan tercermin  dari  kinerja  serta  kualitas  hasil  kerja.Integritas  adalah  kepribadian  seseorang yang  selau  bersikap  konsisten  dan  penuh  tanggung  jawa,  selaras  anta  perkataan  dan perbuatan sesua dengan prinsip nilai serta norma sosial dan organisasi.Kebersamaan adalah perasaan dekat dengan rekan kerja baik secara emosional maupun fisik  yang timbul dari interaksi  sosial  yang berkualitas dalam bekerja, sehingga terjadinya perasaan  yang sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi.
Nilai budaya kerja ini harus terinternalisasi dalam setiap tindakan ASN mengingat pentingnya  nila  budaya  kerja  ini  untuk  diterapkan.  Karena  jika  nilai  budaya  kerja  tidak diterapkan maka akan berdampak pada kenerja pegawai dan organisasi akan berjalan kacau. Pelayanan  ke  public  akan  buruk  nila  indeks  persepsi  anti  korpsi  dan  Indeks  Pelayanan Publik akan turun. Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) itu suatu hal yang penting. Selain budaya kerja APIK, BPSDM PMDDTT meluncurkan nilai budaya  kerja  BISA  Sebagai  bentuk  afiksasi  dari  budaya  kerja  Kementerian  guna mendukung visi yang dimiliki oleh BPSDM yang tertuang dalam Surat edaran Nomor 343 tahun 2022 tentang Budaya Kerja internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BPSDM PMDDTT.  Adanya  Budaya  Kerja  BISA  diharapkan  mampu  mewujudkan  pembangunan zona  integritas  sehingga  BPSDM  mampu  menjadi  unit  kerja  yang  mendapat  predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena sejak tahun 2020  dengan  adanya  perubahan  SOTK  baru  ditubuh  kementerian  desa,  Unit  Kerja Dilingkungan  BPSDM belum seluruhnya berhasil mendapat  predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. BPSDM PMDDTT meluncurkan nilai budaya kerja untuk mensukseskan misi yang dimiliki dan mendorong terbentuknya sikap dan  prilaku  sesuai  dengan  nilai  budaya  kerja  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya. Dalam rangka menigkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigasi yang  bertangung  jawab  dan  memiliki  intregritas  guna  menjalankan  tugas  dan  fungsi diperlukan budaya kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigasi.
Berkenaan  dengan  Nilai  Budaya  kerja  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT meluncurkan nilai budaya Kerja BISA (Berakhlak, Integritas, Smart, Akuntabel).Berakhlak yatu  bertingkah  laku  baik  secara  sadar  dan  sepenuh  hati  dan  tanpa  paksaan.  Integritas adalah konsisten dan penuh tanggung jawab selaras antara perkataan dan perbutan sesua dengan  prinsip,  nilai,  serta  norma  sosial  dan  organisasi.  Budaya Smart yang  dimaksud adalah berfikir dan bertindak secara cerdas dalam pekrjaan yang dilakuakan melaui intuisi yang tajam, melaui krativitas dan inovasi yang meghasilkan trobosan baru, melaui aksi-aksi yang  impresif  dan  sesuai  dengan  aturan  organisasi.  Akuntable  merupakan  sikap mempertanggungjawabkan  tindakan  dan  keputusan  yang  telah  di  buat,  sehingga  hal tersebut dapat dipahami dan dibenarkan sesuai aturan. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi nilai budaya kerja BISA dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegitan sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan BPSDM PMDDTT.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Adapun permasalahan dalam implementasi nilai budaya kerja di BPSDM PMDDTT antara  lain  kedisiplinan  ASN  yang  belum  maksimal,  surat  edaran  budaya  kerja  hanya sebagai selogan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang implementasi budaya kerja “BISA” di lingkungan Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  daerah Tertinggal, dan Transmigasi.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengunakan  Metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  tidak mengunkan statistic, maksudnya data yang di kumpulkan berupa teks atau kata kata. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yatau penelitian yang bertujuan melakukan studi yang  mendalam  mengenai  suatu  unit  sosial  sedemikian  rupa,  sehingga  meghasilkan gambaran  yanag  terorganisir  dengan  baik  dan  lengkap  mengenai  unit  kerja  tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kementrian Desa Unit Kerja BPSDM PMDDTT Kementrian Desa,  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigasi  Republik  Indonesia  (Julioe,  2017).Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Miles dan Huberman menyebutkan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui  observasi,  wawancara,  intisari  dokumen,  pita  rekaman,  Video,  yang  di  proses melalui pencatatan, pengetikan dan penyuntingan (Thalib, 2022).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
BPSDM  PMDDTT  merupakan  unit  kerja  unsur  pendukung  Kementrian  yang  di pimpin  oleh  kepala  badan  eslon  1  Prof.Dr.Luthfiyah  Nurlaela,  M.Pd.  Berdasarkan permendes  nomor  15  tahun  2020  tentang  organisasi  dan  tata  kerja  Kementrian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Organisasi BPSDM PMDDTT terdiri atas  unit  kerja  Eslon  II  dan  Satuan  kerja.  Unit  kerja  meliputi  Sekretariat  badan pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  daerah tertinggal dan transmigasi, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (P3MD DTT), Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (PPSDM  DTT),  Pusat  Pelatihan  Pegawai  Aparatur Sipil Negara Kementrian PUSLAT ASN dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF). Satuan  kerja  yang  terdiri  dari  balai  besar  dan  balai  yang  tersebar  di  seluruh  provinsi  di Indonesia  yaitu  Balai  Yogyakarta,  Balai  Jakarta,  Balai  Banjarmasin,  Balai  Denpansar, Balai Pekan Baru, Balai Begkulu, Balai Ambon, dan Jaya Pura. Setiap unit kerja dan satuan kerja wajib menimplementasikan budaya kerja dalam proses pelayanan dan menjalankan tugas dan fungsi masing masing pegawai.Internalisai budaya kerja di lingkungan BPSDM PMDDTT dengan selogan BISA (Berakhlak, Integritas, Smart, Akuntable).
Berakhlak sebagai nilai Budaya kerja di lingkungan BPSDM yang di maksud adalah bertingkah  laku  baik  secara  sadar  dengan  sepenuh  hati  dan  tanpa  paksaan.  Berakhlak menjadi  panduan  perilaku  bagi  pegawai  yang  harus  di  kerjakan  dengan  penuh  tanggung jawab,  komponen  di  dalamnya  ialah  berorentasi  pelayanan  kepada  masyarakat.  Akhlak terpuji  pegawai  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal, Dan Transmigrasi  dapat  di  lihat  dari prilaku sehari-hari  yang dapat  menaati aturan  yang berlaku. Budaya kerja berakhlak dapat dikatakan baik ketika pegawai mampu menerapkan indicator dari berakhlah itu sendiri (Thalib, 2022). Budaya kerja berakhlak di lingkungan BPSDM PMDDTT Kementrian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transnigrasi telah di terapkan hal ini terlihat beberapa pelayanan yang di lakukan pagawai.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Pertama  megedepankan  sopan  santun  yaitu  dengan  ramah  dalam  melayani masyarakat dan ramah sesama pegawai dengan mengutamakan 3S (Senyum, Salam, Sapa). Pegawai  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan dan adil.
Kedua, berhubungan baik dengan rekan kerja yaitu meghargai pendapat orang lain, meghargai  sesama  rekan  kerja  tanpa  melihat  pangkat,  jabatan  atau  golongan  dan  tidak mencela hasil kerja orang lain. Ketiga kedisiplinan pegawai yang di anggap disiplin yaitu menjalkan peraturan yang berlaku, tertip dalam bekerja, mengunakan dan memelihara aset institusi/  lembaga  dengan  sebaik-baiknya  dan  melakukan  tugas  tugas  kedinasan  dengan sebaik baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan rasa tanggung jawab. Keempat kesetian terhadap organisasi  atau lembaga  yaitu loyalitas pegawai  pada lembaga dengan menjaga dan membela nama baik, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan menyimpan rahasia organisasi/ lembaga dengan baik (tidak membuka rahasia kelembagaan  pada  pihak  lain).  Kelima  dapat  di  lihat  dari  kehadiran  atau  apsensi  yang dimaksud di sini adalah pegawai hadir di setiap hari kerja, datang dan pulang pada waktu yang  telah  di  tentukan  datang  dan  pulang  pada  waktu  yang  telah  ditentukan,  tidak meninggalkan tempat kerja pada jam kerja dan berpartisipasi pada setiap agenda yang di tentukan oleh BPSDM PMDDTT.
Integeritas  merupakan  suatu  kesadaran  terpadu  yang  canggih  dan  peghayatan mendalam atas proses yang pernah dialami dengan suatu cara yang melampaui krativitas, nilai-nila,  keterampilan-ketrampilan  intiutif  dan  emosi,  serta  daya  analisisrasional. Integeritas  adalah  salah  satu  kopetensi  yang  sangat  penting  bagi  setiap  individu. Kompetensi  ini  akan  mendasari  dan  saling  berkaitan  dengan  kopetensi  lainya  (Rahayu, 2017). Untuk mendapatkan energy yang positif, maka perlu adanya keselaraan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang bak dan benar untuk di lakukan dan di tanamkan dalam  jiwa  pegawai  BPSDM  PMDDTT.  Oleh  karena  itu,  pegawai  harus  mempunyai integeritas  yang  tinggi  karena  dapat  menigkatkan  kapasitas  pegawai  dalam  memajukan organisasi/lembaga.
Bedasarkan  hasil  data  penelitian,  beberapa  indicator  yang  dapat  di  jadikan  acuan bahwa pegawai di ligkungan BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  dalam  melaksankan  tugas  dan  wewenangnya.  Pertama melakukan  pekerjaan  sesuai  kopetensi  jabatan  Profesionalitas  kerja  dapat  diwujudkan dangan pegawai setiap unit kerja atau eslon selalu mnegadakan kordinasi agar tidak terjadi timpang  tindih  dalam  mengimplementasikan  program  kerja.  Pegawai  di  lingkungan BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Melaukuan  tugas  sesuai  unit  kerja  masing  masing  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih dengan kinerja ASN yang berada di unit kerja lain.
Hal tersebut megggambarkan bahwa di Lingkungan BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi selalu mengedepankan prinsip profesiaonalotas  kerja  dalam  melaksankan  berbagai  program  dengan  membedakan  kerja masing  masing  unit  kerja.  Kedua  disiplin  dan  sungguh-sungguh  dalam  bekerja, kedisiplinan dapat membentuk karakter seseorang dan menunjukan profesionalitas kerja. Kedisiplinan  yang  dilakukan  oleh  kepala  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  juga  ditanamkan  kepada  seluruh pegawai  melalui  aturan  yang  telah  di  buat.  Namun  kurangnya  pemahaman  pegawai terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, berdampak pada kedisiplinan dan kopetensi  kinerja  pegawai  yang  kurang  maksimal.Walaupun  demikian,  Kepala  BPSDM
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  tetap berusaha melakukan yang terbaik sehingga dapat dijadikan contoh untuk dapat di jadikan teladan.
Hal ini menunjukan bahwa pimpinan lembaga tersebut memiliki kesungguhan atau keinginan  yang  kuat  untuk  membangun  budaya  kerja  yang  disiplin.  Ketiga  melakukan pekerjaan secara terukur, Setiap agenda yang direncanakan oleh masing masing unit kerja tentu memiliki target baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Terget tersebut dijadikan ukuran oleh pelaksana program agar dapat melaksanakan program dengan baik dan tepat sesuai  target  yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Setiap  lembaga/organisasi  yang memiliki dorongan yang membangun budaya kerja yang baik tentu harus memiliki target yang jelas dalam perencanaannya (Prakoso & Supriadi, 2022). Hal tersebut di lakukan di lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi yang memiliki program evaluasi yaitu evaluasi teriwulan, evaluasi semester dan evaluasi tahunan dengan tujuan untuk mrngukur kinerja ASN.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  telah  berusaha  dengan  sungguh-sungguh  untuk melaksankan  tugas  dan  ukuran  yang  tepat  dan  jelas.  Keempat  adalah  melaksanakan  dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Perencanaan sebuah program pasti memiliki target yang harus di  selesaikan dalam  waktu  yang telah di  tentukan dan tetapkan.  Batas  waktu  yang telah di tentukan mambantu pegawai/ASN membangun profesionalitas kerja di lingkungan BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi karena  dapat  menjadi  acuan  dalam  melaksankan  sebuah  program  yang  telah  di renncanakan. Dalam kenyataanya, terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai target sehingga diadakan evaluasi untuk mengukur penyelesaian kerja. Walaupun demikian, pelaksanaan kerja  dapat  di  lakukan  tepat  waktu  oleh  pegawai  dlingkungan  BPSDM  PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kelima menerima reward dan punishment  sesuai  dengan ketentuan, setiap pegawai  di  lingkungan  BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi memahi aturan  yang  berlaku  dengan  memperhatikan  adanya  reward  dan  punishment.  Salah  satu pemberiaan punishment yang di lakukan adalah memberikan potongan gaji kepada pegawa yang datang terlambat dan reward yang di berikan peghargaan berupa Piagam peghargaan pegawai  teladan.  Setiap  yang  melanggar  selalu  di  beri  punishment  dan  pegawai  yang berprestasi akan diberikan reward . Adanya reward dan punishment akan sangat membantu dan  wewenagnya.  Tidak  semata-mata  hanya  menjalakan  apa  yang  menjadi  tugas  dan wewenagnya.  Tidak  semata-mata  hanya  menjalankan  apa  yang  menjadi  tugas,  namun pegawai juga terpacu untuk saling berprestasi dalam kinerjanya karena assessment yang di lakukan  tentu  akan  memperhatikan  prestasi  yang  di  lakukan  pegawai.  Berdasarkan  hasil observasi  di  lapangan,  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak melakukan indikasi negatif. Walaupun realitanya masih terdapat  kekurangan  seperti  ada  beberapa  pegawai  yang  masih  belum  memahami sepenuhnya aturan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berate profesionalitas pegawai bersifat  negative  karena  aturan  merupakan  hal  yang  bersifat  dinamis  atau  seringkali berubah sesuai kebutuhan dan keadaan pada saat itu, hal ini di tunjukan oleh sikap pegawai BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di berbagai unit kerja yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan yang ada.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Smart adalah berfikir dan bertindak secara cerdas dalam pekerjaan  yang dilakukan melalui intuiisi yang tajam, melalui kreativitas yang inovasi yang meghasilkan terobosan baru  melalui  aksi  aksi  yang  imprensif  dan  sesuai  dengan  aturan  (Veithzal,  2020).  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  memenuhi  indicator-  indicator  yang yang telah peneliti pahami. Hal tersebut nampak dalam budaya kerja yang di lakukan oleh pegawai.  Yang  pertama  selalu  melakukan  penyempurnaan  dan  perbakan  berkala  dan berkelanjutan.  Lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  melakukan  penyempurnaan  berkala  dan  berkelanjutan.hal tersebut di buktikan dengan adanya system baru yang lebih mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugas, misalnya pada bagian keuangan yang menerapkan system keuangan Online  dan  dimaksimalkan  dengan  beberapa  aplikasi  Sistem  Pembendaharaan  Akutansi Negara (SPAN).
Kedua bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru konstruktif. Setiap kepala pusat tidak  hanya  memberikan  perintah  atau  intruksi  kepa  stafnya,  melainkan  bersama-sama saling mendengarkan atau sharing pendapat maupun keritik yang membangun. Hal tersebut menunjukan  bahwa  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki sifat dan sikap yang terbuka dengan setiap pegawa di berikan kewenagan yang sama dalam hal memberikan masukan yang konstruktif bagi keberlagsungan pelaksanaan program yang di lakukan. Ketiga menigkatkan kopetensi dan  kapasitas  pribadi  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  ikut  merealisasikan  beasiswa  untuk  bagian  perencanaan muda dan bagian keuangan agar dapat melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. BPSDM  PMDDTT  Juga  mengadalan  diklat  atau  pelatihan  untuk  para  pegawai  yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ASN.
Keempat  berani  mengambil  terobosan  dan  solusi  dalam  memecahkan  masalah, pegawai  di  ligkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  selalu  bersama  sama  dalam  menyelesaikan  tugas.  Jika terdapat hal yang menggangu keberlagsungan program, maka ASN akan saling membantu satu sama lan untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Apabila terdapat masalah dalam kekosongan penenggung jawab program, maka partner kerja yang telah di tentukan akan menutupi kekosongan tersebut sehingga setiap masalah dapat di selesaikan dengan  bak  dan  tidak  di  biarkan  begitu  saja.  Kelima  memanfaatkan  teknologi  informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efesien, pemenfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari pengelolahan webside dan pengunaan sosial media. Kesadaran akan pentingnya penguasaan IT membuat BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi melakukan  pengelolahan  dengan  baik  dan  terus  berinovasi.  Hal  ini  di  buktikan  dengan adanya  pelatihan  yang  dapat  mefasilitasi  para  ASN  untuk  bisa  belajar  lebih  banyak  dan mengexplore pengetahuan yang di miliki. Adanya pelatihan webside, dan media sosial yang dimiliki dan di kelolah oleh BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  berguna  untuk  mensosialisasikan  program-program. Berdasrkan  uraian  di  atas.  Nampak  bahwa  pegawai smart dalam  budaya  kerja  yang diterapkan  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Di zaman yang serba cepat ini, sikap terbuka sangat penting untuk di terapkan dalam kehidupan  bersosial  agar  tidak  tertinggal  oleh  lainnya.  Selan  itu,  dengan  keadaan  yang sangat  dinamis ini, tidak cukup hanya  memiliki sikap terbuka saja, namun  juga harus di sertai  dengan  kemuan  untuk  berbenah.  Di  Lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  walaupun  dalam  pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, namun sikap terbuka dan sealau ingin berinovasi. Hal tersebut  berdampak  positif  terhadap  kamajuan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Akuntabel adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang telah di buat, sehingga hal tersebut dapat di pahami dan di benarkan secara aturan. Kesungguhan pegawai dalam melaksanakan tugas dapat dilihat dari etos kerja yang dimiliki  (Sancoko, 2011).  Etos  kerja  yang  tinggi  dapat  di  nilai  dari  bentuk  tanggung  jawab  pegawai  dalam menyelesaikan  tugas  (Hadiansyah  &  Yanwar,  2017).  Tanggung  jawab  didefinisikan sebagai  kesanggupan  seseorang  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  yang  di  serahkan  tepat waktu dan dilaksankan dengan sebaik-baiknya, serta berani memikul resiko atas keputusan yang  di  ambil  atau  tindakan  yang  dilakukan.  Hasil  penelitian  yang  menunjukan  bahwah pegawai  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  memiliki  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsi  dijabarkan  menjadi  3  indikator  (Hasi,  Effendy  &  Rambe,  2020).  Pertama, menyelesakan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, perencaan program kerja tidak hanya membahas tentang penentuan target yang harus dicapai, namun juga batas waktu yang di butuhan delam penyelesaiaa target tersebut. Selain untuk melatih profesionalitas kerja, hal ini juga dapat menumbuhkan jiwa tanggung jawab dalam diri pegawai. Salah satu contoh bentuk  penyelesaian  kerja  yang  telah  di  lakukan  dengan  baiak  dan  tepat  waktu  oleh BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah  masing  masing  pegawai  wajib  membuat  laporan  kinerja  berjalan  sesuai  dengan pesedur  dan  target  yang  telah  di  tetapkan.  Kedua  berani  mengakui  kesalahan,  bersedia menerima  konsekensi,  dan  melakukan  lagkah-lagka  perbaikan.  Seseorang  yang bertanggung jawab tidak hanya mampu melaksankan tugas dengan baak dan tepat waktu, namun  juga  dapat  bersikap  terbuka  apabila  malakukan  kesalahan  (Salafuddin,  Santosa, Utomo & Utaminingsih, 2020). Bentuk tanggung jawab antara lain adalah dengan berani mengakui kesalahan yang telah di perbuat, bersedia manangung konsekuensi serta berusaha untuk  membenahi  diri.  Hal  ini  juga  tercermin  dalam  prilaku  pegawai  di  lingkungan BPSDM PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jika  dalam  pelaksanaan  tugas  terdapat  kekeliruan  kepala  BPSDM  PMDDTT  berani mengakui  kesalahn  yang  ada  dalam  rapat  evaluasi  kerja,  semua  pegawai  di  berikan kesempatan  untuk  berpendapat  dan  memberikan  evaluasi.  Keterbukaan  dalam  evaluasi kinerja seperti yang di tunjukan oleh kepala BPSDM PMDDTT merupakan salah satu cara efektif untuk membantu terciptanya tanggung jawab dalam diri masing masing pegawai di lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi. Ketiga yaitu komitmen dengan tugas yang di berikan, komitmen dibutuhkan agar target yang di tentukan dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu (Hannah, 1987). Pelaksanaan  tugas  oleh  pegawai  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  selain  memperhatikan  target  yang harus  di  kerjakan  pegawai  juga  memperhatikan  proses  yang  harus  dilakukan  untuk menyelesaikan target tersebut. Tugas yang telah ditentukan dikerjakan dengan komitmen yang  tinggi  agar  terealisasikan  sesua  dengan  rencana  yang  telah  di  buat.  Pegawai  tidak
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
diperbolehkan melalaikan tugas yang telah diberikan oleh organisasi/lembaga. Tanggung jawab  yang  telah  diberikan  menjadi  acuan  komitmen  pegawai  BPSDM  PMDDTT Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  Pekerjaan  yang selesai  dengan  baik  dan  tepat  waktu,  sikap  berani  mengakui  kesalahan  dan  terbuka  atas keritikan dan saran serta kemauan untuk berusaha melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan memiliki komitmen terhadap tugas yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab yang  telah  dilakukan  dengan  baik  oleh  pegawai  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  Tanggung  jawab yang  di  miliki  pegawai  tersebut,  berdampat  positif  bak  secara  sosial  maupun  personal. Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam budaya kerja di lingkungan kantor, maka tujuan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi akan lebih cepat tercapai.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  di  ambil  beberapa kesimpulan dari pembahsan di yang telah di cantumkan di analisis.  Pertama budaya kerja BISA  (Berakhlak,  Integeritas,  Smart  dan  Akuntable)  merupakan  nilai-nilai  harus diterapkan  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ke seluruh unit kerja di dalam naungan BPSDM PMDDTT. Kedua,  proses  implementasi  budaya  kerja  BISA  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  telah  di  lakukan dengan  baik  melalui,  Berakhlak  yang  ditunjukkan  dengan  mengedepankan  sopan  santun yaitu  dengan  ramah  dalam  melayani  masyarakat  dan  ramah  sesama  pegawai  dengan mengutamakan 3S (Senyum, Salam, Sapa). Pemberian pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan dan adil, berhubungan baik dengan rekan kerja yatu meghargai pendapat orang lain. Penghargaan sesama rekan kerja tanpa melihat pangkat, jabatan atau golongan dan tidak mencela hasil kerja orang lain, menyimpan rahasia organisasi/ lembaga dengan baik tidak membuka rahasia kelembagaan pada pihak lain. Hadir di setiap hari kerja, datang dan pulang pada waktu yang telah ditentukan, tidak meninggalkan tempat kerja pada jam kerja  dan  berpartisipasi  pada  setiap  agenda  yang  ditentukan  oleh  BPSDM  PMDDTT PMDDTT Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Integritas yang  ditunjukkan  dengan  tekad  dan  kemauan  pegawai  berbuat  baik,  bijaksana  dalam menyelesaikan problem kerja, mematuhi peraturan yang berlaku dan memperhatikan aturan agama yang di anut oleh pegawai, serta menolak suap, gratifikasi dan korupsi. Smart yang ditujukkan dengan sistem program yang selalu disempurnakan secara berkala, keterbukaan pegawai  dan  menerima  keritik  yang  membangun,  selalu  menigkatkan  kopetensi  dengan mengikuti assessment yang  berlaku,  dan  pemenfaatan  teknologi  dan  informasi  untuk menjalakan  dan  mensosialisasikan  program.  Akuntabel  yang  ditunjukkan  dengan penyelesaian  program  yang  tepat  sesuai  dengan  target  yang  di  tentukan,  serta  menerima evaluasi yang konstruktif dalam program evaluasi triwulan, evaluasi semester dan evaluasi tahunan  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Ketiga,  Tantangan  yang  menghambat  implementasi  nilai  budaya  kerja  BISA  di lingkungan  BPSDM  PMDDTT  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kurangnya respon dari pegawai yang sejauh ini masih positif terhadap penerapan budaya kerja BISA, belum adanya indicator yang jelas mengenai budaya  kerja  BISA  dan  belum  terbentuknya  tim  Pelaksanan  dari  di  surat  edaran  kepala
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
BPSDM  PMDDTT.  Sehingga  budaya  kerja  BISA  masih  menjadi  selogan  dan  belum terinternalisasi kepada pegawai lingkungan BPSDM PMDDTT.
Keempat,  beberapa  kekurangan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  BPSDM PMDDTT tidak mengurangi semnagat pegawai untuk mengimplementasikan nila budaya kerja  BISA  di  lingkungan  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini dibuktikan dengan sikap terus berbenah dan mencari solusi dari masalah yang di hadapi seperti, terus sosialisasi surat edaran budaya kerja ke selurh  unit  kerja  yang  bernaung  di  BPSDM  PMDDTT  Kementrian  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan terus diupayakan untuk megkaji Filosofi budaya kerja BISA dan indikatornya.

## 5. Daftar Pustaka
Fatria, Y. (2020). Strategi pembangunan zona integritas sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi  di  Lingkungan  Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan Transmigrasi. PPMKP.
Griswold,  D.P.,  Gempeler,  A.,  Kolias,  A.,  Hutchinson,  P.J  &  Rubiano,  A.M.  (2021). Personal protective equipment for reducing the risk of covid-19 infection among health care workers involved in emergency trauma surgery during the pandemic: an umbrella review. The  Journal  Of  Trauma  And  Acute  Care  Surgery , 90 (4),  E72–E80. Https://Doi.Org/10.1097/Ta.0000000000003073
Hadiansyah, A & Yanwar, R.P. (2017). Pengaruh Etos kerja terhadap kinerja karyawan PT. AE. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora , 3 (2), 150–158.
Hannah, L. (1987). Human Capital. Oxford Review of Education , 13 (2), 177–181. Hasi, Helvin Ruida, Effendy, Sjahril, & Rambe, Muis Fauzi. (2020). Pengaruh lingkungan kerja,  budaya  kerja  dan  motivasi  kerja  terhadap  kinerja  pegawai  di  Dinas  Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara. Jurnal  Akmami  (Akuntansi  Manajemen Ekonomi) , 1 (3), 209–219.
Hasibuan,  Z.A.,  &  Santoso,  H.B.  (2005).  Standardisasi  aplikasi  E-Government  untuk instansi  pemerintah. Prosiding  Konferensi  Nasional  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi Indonesia , 42–48.
Prakoso,  S.J  &  Supriadi,  Y.N.  (2022).  Pengaruh  Physical  work  environment  dan  work experience  terhadap  work  performance  melalui  achievement  motivation  sebagai variabel mediasi (Studi Kasus pada PT Jakarta Tourisindo Unit D’arcici Hotel Al Hijra Cempaka Putih). Journal of Young Entrepreneurs , 1 (1), 187–198.
Rahayu,  E.S.  (2017).  Pengaruh  Budaya  kerja,  integritas  dan  kepercayaan  terhadap organizational  citizenship  behavior  pada  dosen  Universitas  Negeri  Jakarta. Jurnal Ilmiah Econosains , 15 (1), 36–54.
Salafuddin, S., Santosa, S., Utomo, S & Utaminingsih, S. (2020). Pola Asuh orang tua dalam penguatan  pendidikan  karakter  anak  (studi  kasus  pada  anak  TKW  di  SDN  Pidodo Kecamatan Karangtengah). JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia , 2 (1), 18–30. Sancoko,  B.  (2011).  Pengaruh  remunerasi  terhadap  kualitas  pelayanan  publik. Bisnis  & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , 17 (1), 4.
Thalib,  M.A.  (2022).  Pelatihan  analisis  data  model  Miles  dan  Huberman  untuk  riset akuntansi budaya. Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah , 5 (1), 23–33.
Thontowi, Z.S, Qowim, M & Dardiri, A. (2019). Implementasi lima nilai budaya kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam , 9 (1), 1160–1178.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Zebua, Y. (2020). Pengaruh budaya kerja dan promosi jabatan dalam meningkatkan kinerja karyawan  pada  PT.  Perkebunan  Nusantara  III  Labuhan  Haji  Labuhanbatu  Utara. Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen) , 7 (2), 109–124.