## Pengabdian Masyarakat Workshop Tripartit Kebijakan Super Tax Deduction Pemagangan Pendidikan Vokasional
Yuyun Estriyanto 1 , Valiant Lukad Perdana Sutrisno 2 , Taufik Wisnu Sputra 2 , Indah Widiastuti 3 , Suharno 4 , Muhammad Akhyar 5
1 Mechanical Engineering Education Dept., The Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University Indonesia
2 Mechanical Engineering Education Dept., The Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University Indonesia
3 Mechanical Engineering Education Dept., The Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University Indonesia
4 Mechanical Engineering Education Dept., The Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University Indonesia
5 Mechanical Engineering Education Dept., The Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University Indonesia
Corresponding email: yuyun.e@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT
In  2019,  the  Ministry  of  Finance  issued  a  Super  Tax  Deduction  policy,  a  tax incentive  provided  by  the  government  to  businesses/industries  involved  in vocational  education  programs,  including  research  and  development  activities  to generate innovation. This program provides a maximum gross income reduction of up to  200% of the total  costs incurred for  work  practices, apprenticeship, and/or vocational  education  learning  services.  This  program  is  designed  to  encourage establishing  a  link-and-match  between  the  world  of  education  and  industry  to improve  the  quality  of  human  resources  produced  by  the  education  sector.  Two years since its launch, the socialization of this program has not been optimal. Only a handful of industries have taken advantage of this program. Information that does not  reach  stakeholders  causes  the  program  not  to  run  as  expected.  The  tripartite workshop  that  brings  together  all  stakeholders  is  expected  to  be  able  to  share perceptions regarding the nature and technical implementation of the policy.
Keywords: super  tax  deduction;  link-and-match;  vocational  education; apprenticeship.

## ABSTRAK
Pada  tahun  2019,  Kementerian  Keuangan  mengeluarkan  kebijakan Super Tax  Deduction ,  yaitu  insentif  pajak  yang  diberikan  pemerintah  kepada  dunia usaha/industri  yang  terlibat  dalam  program  pendidikan  vokasi,  meliputi  kegiatan penelitian  dan  pengembangan  untuk  menghasilkan  inovasi.  Program  ini memberikan pengurangan penghasilan bruto maksimal sampai dengan 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk layanan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran  pendidikan  vokasi.  Program  ini  didesain  untuk  mendorong terwujudnya link-and-match dunia  pendidikan  dan  industri  untuk  meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan. Dua tahun sejak diluncurkan, sosialisasi program ini belum cukup optimal. Baru segelintir industri saja  yang  memanfaatkan  program  ini.  Informasi  yang  tidak  sampai  kepada pemangku  kepentingan  menyebabkan  program  tersebut  tidak  bisa  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Workshop  tripartit  yang  menghadirkan  semua pemangku  kepentingan  diharapkan  mampu  menyamakan  persepsi  mengenai hakekat dan teknis implementasi kebijakan tersebut.
Kata kunci: super tax deduction; link-and-match; pendidikan vokasi; pamagangan.

## PENDAHULUAN
Keselarasan  dunia  pendidikan  dengan  dunia  industri  merupakan  tantangan  bagi semua  negara.  Konsep  keselarasan  pendidikan  dan  dunia  industri  merupakan sebuah  konsep  yang  berorientasi  pada  keterserapan  lulusan  dunia  pendidikan  di dunia  kerja.  Oleh  karena  itu,  dari  segi  kompetensi  yang  dimiliki  lulusan,  jumlah lulusan,  bahkan  lokasi  dan  waktu  dihasilkannya  tenaga  kerja  hendaknya  sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja oleh dunia industri. Konsep inilah yang kemudian dikenal  dengan  istilah link-and-match ,  yaitu  terkait  dan  selaras  antara  dunia pendidikan sebagai penghasil tenaga kerja dengan dunia industri sebagai pengguna tenaga  kerja.  Agar  tidak  terjadi  ketimpangan  maka  dunia  pendidikan  harus memenuhi  aspek  kualitas,  kuantitas,  waktu,  dan  lokasi  kebutuhan  tenaga  kerja (Slamet, 2014) .
Salah  satu  program  untuk  mewujudkan  link-and-match  tersebut  adalah program pemagangan, yaitu siswa atau mahasiswa diterjunkan secara langsung ke dunia  kerja  agar  memperoleh  wawasan  dan  pengalaman  belajar  nyata  di  dunia kerja. Namun demikian, kehadiran siswa magang sering kali menjadi beban bagi industri.  Siswa  magang  membutuhkan  layanan  dan  fasilitas  namun  tidak memberikan  andil  ekonomis  bagi  perusahaan.  Apalagi  jika  pemagangan berlangsung  cukup  singkat.  Namun  demikian,  program  pendidikan  ini  sangat bermanfaat bagi penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan dunia  industri.  Oleh  karena  itu,  program  ini  harus  dapat  berjalan  dengan  baik. Kementerian  Ketenagakerjaan  mengatur  kegiatan  pemagangan  ini  dengan Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  6  tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Menteri Ketenagakerjaan RI, 2020) .
Dalam  kacamata  akademik,  pemagangan  merupakan  satu  bentuk pembelajaran experiential learning yang berdampak positif dalam pengembangan sumber  daya  manusia  vokasional  yang  kompeten.  Kegiatan  pemagangan  juga pernah  dikonsep  dengan  sangat  kuat  dengan  peraturan  menteri  pendidikan  dan kebudayaan  pada  era  Wardiman  Djojonegoro  dengan  istilah  Pendidikan  Sistem Ganda (MoEC,  1997) .  Namun,  konsep  yang  sangat  baik  tersebut  tidak  jelas keberlangsungan  dan  keberlanjutannya.  Saat  ini,  semua  lembaga  pendidikan kejuruan,  baik  pada  jenjang  SMK,  Sekolah  Vokasi,  dan  juga  lembaga  penghasil guru  kejuruan,  pasti  memagangkan  peserta  didiknya  untuk  meningkatkan kompetensi  praktek  dan  wawasan  industri  peserta  didik.  Hal  ini  sejalan  dengan berbagai  teori  pendidikan kejuruan, bahwa pendidikan kejuruan akan efektif jika dididik-latihkan dengan peralatan, keterampilan, dan kebiasaan industri (Prosser & Ouigley, 1950) .
Pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya  kegiatan  pemagangan  yang  baik  dengan  mengeluarkan  kebijakan Super  Tax  Deduction .  Kebijakan  tersebut  dimuat  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  128/PMK.010/2019  tentang  Pemberian  Pengurangan  Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja (Menteri Keuangan RI, 2019) . Super Deduction Tax adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah pada industri
yang terlibat  dalam program  pendidikan vokasi,  meliputi  kegiatan penelitian dan pengembangan  untuk  menghasilkan  inovasi.  Kebijakan  ini  diharapkan  mampu menciptakan iklim positif kegiatan pemagangan sehingga industri tidak seharusnya merasa  direpotkan  dengan  kehadiran  peserta  magang  karena  dapat  dikonversi menjadi insentif pengurangan pajak.
Dalam  kebijakan  tersebut,  wajib  pajak  (WP)  badan  dalam  negeri  akan mendapatkan  pemotongan  pajak  tergantung  pada  jenis  kegiatan  yang  dilakukan. Jika WP badan dalam negeri menyelenggarakan kegiatan magang dan sejenisnya, badan  usaha  itu  akan  mendapatkan  pengurangan  penghasilan  bruto  paling  tinggi 200%  dari jumlah biaya  yang dikeluarkan untuk  kegiatan pembelajaran tersebut. Sedangkan  jika  WP  badan  dalam  negeri  mengadakan  kegiatan  penelitian  dan pengembangan  tertentu,  badan  usaha  tersebut  akan  mendapatkan  pengurangan penghasilan  bruto  paling  tinggi  sebesar  300%.  Dengan  demikian,  jumlah penghasilan kena pajak akan berkurang, bahkan bisa Nol.
Hampir dua tahun sejak diluncurkan, sosialisasi program ini belum optimal. Masih sangat sedikit industri dan lembaga pendidikan kejuruan yang mengetahui program super tax deduction . Di antara yang sudah mengetahui tersebut, mayoritas masih belum paham secara detail bagaimana teknis pelaksanaan program tersebut. Saat ini, baru beberapa gelintir industri saja yang telah berhasil mewujudkannya. Informasi  yang  tidak  sampai  kepada  pemangku  kepentingan  ini  menyebabkan program  tersebut  tidak  bisa  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Oleh  karena itu, berbagai pihak terkait yang meliputi pihak akademisi, bisnis, dan pemerintah perlu duduk bersama untuk mensukseskan program tersebut.

## METODOLOGI PENGABDIAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  ditujukan  untuk  memberikan  sosialisasi kepada  pihak  terkait,  yaitu  lembaga  pendidikan  kejuruan  dan  industri  mitra magang, dan menyamakan persepsi antar stakeholder mengenai program Super Tax Deduction .  Kegiatan  dikemas  dalam  bentuk  workshop  tripartit  sehingga  semua pihak  yang  berkepentingan  dapat  duduk  bersama.  Jika  ada  yang  kurang  benar pemahamannya, ketiga pihak bisa saling menyampaikan. Dengan demikian simpul
kemacetan program ini bisa diurai. Nara sumber langsung dari Direktorat Jenderal Pajak karena mereka lah yang paling memahami tafsir dari kebijakan tersebut. Di satu  sisi,  jika  ada  kesulitan  atau  kendala  yang  kurang  sesuai  dengan  kondisi lapangan,  maka  lembaga  pendidikan  dan  industri  bisa  menyampaikan  secara langsung.  Dengan  demikian,  program  pengabdian  masyarakat  ini  dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Pemangku Kepentingan Program Super-Tax Deduction
Kegiatan  diawali  dengan  survey  awal  mengenai  pemahaman  dan  tingkat implementasi  kebijakan super tax deduction di  SMK dan industri mitra  magang. Data  ini  untuk  mengkonfirmasi  data  observasional  awal  tim  pengabdi  bahwa program  ini  belum  tersosialisasikan  dengan  baik.  Kemudian,  tim  pengabdi berkoordinasi  dengan  pihak  perpajakan  untuk  menyampaikan  permasalahan  ini. Tim  menyampaikan  undangan  kepada  pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk menjadi  pembicara  dalam  acara  workshop.  Adapun  kegiatan  ini  dilaksanakan dalam  bentuk  luring  atau  daring.  Dalam  acara  ini  peserta  diberikan pre-test dan post-test terkait tingkat pemahaman peserta terkait dengan implementasi kebijakan ini sebelum dan sesudah acara.

## Ditjen Pajak
• Pelaksana Kebijakan
Pendidikan Vokasi
• LPTK, SMK, Pendidikan Vokasi Industri tempat
Magang
• Yang berkepentingan dengan pengurangan pajak Workshop Tripartit Super Tax-Deduction

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengabdian Masyarakat
Panitia mengirimkan undangan kepada SMK mitra, LPTK mitra, dan industri mitra magang.  Terdapat  33  calon  peserta  mengisi  survey  yang  diberikan.  Dari  jumlah tersebut, 60,6% (20 orang) menyatakan belum mengetahui adanya kebijakan super tax  deduction .  Dari  jumlah  tersebut,  hanya  ada  dua  yang  berasal  dari  industri. Kedua  peserta  dari  industri  tersebut  menyatakan  belum  memanfaatkan  insentif pajak. Salah satu calon peserta menyatakan sudah mengetahui, namun sama sekali belum  mengetahui  prosedur  pengurusannya.  Sedangkan  satu  peserta  bahkan menyampaikan belum mengetahui sama sekali kebijakan tersebut.
Workshop super tax deduction diselenggarakan secara daring menggunakan media  Zoom  meeting.  Hal  ini  disebabkan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  agenda workshop  dilaksanakan  bersamaan  dengan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Acara telah terlaksana dengan baik pada Hari Senin 5  Juli  2021.  Workshop  menghadirkan  narasumber  dari  yang  berwenang,  yaitu Direktorat  Jenderal  Pajak  Kantor  Wilayah  Jawa  Tengah  2  Surakarta.  Hadirin berasal dari guru SMK, dosen LPTK Kejuruan, Dosen Politeknik, dan juga praktisi industri. Jumlah paling besar berasal dari guru SMK. Total peserta adalah 36 orang dengan  rincian:  calon  guru  SMK  (3  orang);  dosen  LPTK  Kejuruan  (12  orang); industri (3 orang); dosen politeknik (1 orang); dan guru SMK 17 orang.  Sebaran kategori asal peserta disampaikan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Kategori Asal Peserta Workshop
Untuk mengetahui keberhasilan penyampaian materi, dilakukan pre-test dan post-test . Soal yang diberikan terkait dengan pemahaman dasar mengenai kebijakan super tax deduction , antara lain: (1) pengetahuan mengenai porsi penerimaan pajak dalam pendapatan negara di APBN Tahun 2021; (2) jumlah alokasi APBN untuk pendidikan sebesar; (3) pengetahuan mengenai manfaat super tax deduction bagi pendidikan  vokasi;  (4)  jumlah  maksimal  insentif  yang  diperoleh  dari menyelenggarakan program vokasi; (5) pengetahuan dasar tentang jenis biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam PMK  128//PMK.010/2019;  (6)  pengetahuan  tentang  OSS;  (7)  pentehuan  tentang pelaporan biaya kegiatan vokasi; dan (8) syarat-syarat pengajuan permohonan Surat Keterangan  Fiskal.  Untuk  peserta  yang  mengisi pre-test dan post-test dianalisis dengan  membandingkan  nilai  keduanya. Skor rata-rata pre-test adalah  39 sedangkan post-test adalah 60 dari skala 100. Dengan demikian workshop ini cukup berhasil  meningkatkan  pemahaman  peserta  terkait  dengan  kebijakan super  tax deduction .
Bersamaan  dengan  post-test  juga  diadakan  kuesioner  untuk  menjaring penilaian peserta terhadap efektivitas proses pelaksanaan  workshop. Terdapat  10 item closed ended question dalam skala 10. Hasil akhir diperoleh rata-rata skor 8,86 dari skor maksimal 10. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan workshop dan
8% 34% 3% 47% 8% Kategori Asal Peserta Workshop Calon Guru SMK Dosen LPTK Kejuruan Dosen Politeknik Guru SMK
Industri
penyampaian  narasumber  berjalan  cukup  baik  dan  efektif  dalam  menyampaikan materi. Hasil evaluasi disampaikan pada Tabel 1..
Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Workshop
Item Evaluasi Skor Penguasaan materi 8,95 Teknik penyajian materi 8,68 Pemberian ilustrasi dan contoh yang dapat membantu memahami materi 8,53 Pemberian motivasi kepada peserta 8,63 Kedisiplinan waktu 9,11 Penampilan 9,32 Kesesuaian materi dengan tujuan penyuluhan 9,11 Ketepatan sistematika (urutan) materi 8,89 Kesesuaian materi dengan alokasi waktu 8,79 Kemampuan mengaplikasikan materi setelah menyelesaikan penyuluhan 8,79 Upaya membantu meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan 8,68 Upaya membantu meningkatkan pemahaman hak perpajakan 8,89 Upaya membantu meningkatkan kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan 8,84 Kelengkapan fasilitas penyuluhan (slide, bahan simulasi, dll) 8,89 Kelengkapan fasilitas pendukung penyuluhan (Aplikasi Zoom, jaringan internet, pengeras suara, dll) 8,84 Kenyamanan tempat penyuluhan 8,84 Rata-Rata Total 8,86
Selain  penyampain  materi,  juga  dilaksanakan  tanya  jawab  baik  secara langsung maupun melalui chatt box dengan dipandu oleh moderator.  Dalam  sesi Tanya jawab ini terdapat beberapa pertanyaan, baik untuk memperjelas materi yang disampaikan  maupun  yang  sifatnya  lanjut,  yaitu  tataran  implementasi  terkait program  kerja  sama  dengan  perguruan  tinggi  yang  sudah  ada  perjanjian  kerja samanya  (PKS),  bagaimanakah  teknis  jika  hendak  diajukan  ke  program  insentif pajak.

## Pembahasan
Minimnya  industri  mitra  magang  yang  hadir  dalam  kegiatan  ini  merupakan fenomena  yang  masih  perlu  digali.  Menurut  keterangan  narasumber,  baru  14 perusahaan  yang  memanfaatkan  insentif  pajak  ini  dari  1,4  juta  lebih  wajib  pajak badan.  Fakta  rendahnya  calon  peserta  terhadap  kebijakan  ini  mengindikasikan
bahwa  industri  mitra  magang  pun  kemungkinan  besar  juga  belum  mengetahui kebijakan ini. Karena jika mereka sudah mengimplementasikan insentif pajak ini maka  bisa  dipastikan  SMK  juga  akan  mengetahui  hal  tersebut  karena  pasti  akan memerlukan  PKS  yang  ditandatangani  kedua  belah  pihak.  Peserta  dari  industri menjadi  perhatian  khusus  karena  kebijakan  insentif  pajak  ini  pada  dasarnya merupakan kebutuhan di sisi industri.
Kegiatan workshop menunjukkan cukup berhasil meningkatkan pemahaman mengenai  kebijakan  ini.  Akan  tetapi,  hal  ini  tidak  akan  berdampak  apa-apa  jika tidak  terjadi domino  effect atau  diseminasi  ke  pihak  industri.  Namun  demikian, paling tidak di satu sisi, workshop ini telah memberikan pemahaman kepada pelaku pendidikan kejuruan sebagai pemangku kepentingan pemagangan, yaitu guru-guru SMK, dosen-dosen pada lembaga pendidik tenaga kependidikan kejuruan yang juga berkepentingan  memagangkan  mahasiswa  calon  gurunya  ke  industri,  dan  juga dosen pada lembaga politeknik yang pada dasarnya paling berkepentingan dengan pemagangan  vokasional.  Dengan  demikian,  jika  nantinya  industri  mitra  hendak mengajukan  PKS  untuk  implementasi  insentif  pajak  maka  dari  sisi  lembaga pendidikan kejuruan sudah siap.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa workshop tripartit kebijakan super tax deduction pemagangan  pendidikan  vokasional  dapat  meningkatkan  pemahaman teknis  terkait  dengan  kebijakan  tersebut.  Namun  demikian,  untuk  pihak  industri masih  memerlukan  studi  yang  lebih  lanjut  mengapa  keikutsertaan  mereka  dalam acara  ini  rendah,  sedangkan  industri  merupakan  pemangku  kepentingan  utama kebijakan insentif pajak ini. Fakta ini menunjukkan perlunya pendekatan sosialisasi insentif pajak pendidikan vokasi yang berbeda ke industri. Hasil dari workshop ini sebaiknya  dikemas  dalam  bentuk  yang  lebih handy untuk  diberikan  langsung  ke industri dalam bentuk yang siap saji. Hal ini bisa berbentuk video maupun hard- print dan diberikan langsung ke industri mitra.

## ACKNOWLEDGEMENT
Artikel  ini  merupakan  laporan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang diselenggarakan  oleh  group  riset Vocational  and  Mechanical  Engineering Education (VMEE), Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNS di bawah kontrak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNS No. 261/UN27.22/HK.07.00/2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Menteri  Ketenagakerjaan  RI.  (2020). Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Pemagangan di Dalam Negeri .
Menteri  Keuangan  RI.  (2019). Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan  Kegiatan Praktik  Kerja,  Pemagangan,  dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompete . Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
MoEC. (1997). Keputusan Menteri Pendidikan dan Keudayaan RI No 323/U/1997 tentang Pendidikan Sistem Ganda . the Indonesian Ministry of Education and Culture.
Prosser, C. A., & Ouigley, T. A. (1950). Vocational  Education in  a Democracy . American Technical Society.
Slamet,  P.  (2014). Kebijakan  Pendidikan  Kejuruan:  Refleksi  Kritis  dan  Koreksi . Universitas Negeri Yogyakarta.
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/slamet-ph-mamedmlhr-dr- prof/2-kebijakanok.pdf