SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2, Desember 2022 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051

## Polemik Upah Buruh dalam Kerangka Pemikiran Syariat
Fiza Hariani 1 , Yuliana 2 , Mhd Reynaldei 3 , Jufendri 4 , Muhammad Dasio 5 1, 2,3,4,5 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau e-mail : 1 22190324827@students.uin-suska.ac.id; 2 22190314701@students.uin-suska.ac.id;
3 22190314571@students.uin-suska.ac.id; 4 22190314569@students.uin-suska.ac.id;
5 22190314513@students.uin-suska.ac.id
Abstrak : Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  sistem  pengupahan  yang  tidak  terlepas dari  adanya  keterkaitan  antara  pengusaha  dengan  para  buruh.  Permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem  pengupahan  dalam  perspektif  Ekonomi Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif, jenis  penelitian field  research, pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah  pengusaha  dan  para  buruh. Analisis  data  kualitatif  dengan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  dilakukan  penarikan kesimpulan.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sistem  upah  yang diterapkan di Pelabuhan Pelindo 1 Cabang Dumai Kecamatan Bengkalis dan mengetahui tingkat kesejahteraan tenaga kerja menurut perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini  adalah  Sistem  upah  buruh  bongkar  muat  Pelabuhan  Pelindo  1  Cabang  Dumai Kecamatan  Bengkalis  dapat  dikatakan  sudah  baik,  mekanisme  dalam  sistem  upah didasarkan atas kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Tingkat kesejahteraan buruh bongkar  muat  Pelabuhan  Pelindo  1  Cabang  Dumai  Kecamatan  Bengkalis  sebagai implikasi  dari  sistem  upah  secara  umum  belum  cukup  baik  ditinjau  dalam  perspektif ekonomi  Islam,  karena  ditetapkan  tidak  sesuai  dengan  tarif  bongkar  muat  yang  di anjuran pemerintah serta pendapatan rata-rata jauh di bawah UMK Bengkalis .
Kata Kunci: Buruh Bongkar Muat, Upah, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Upah adalah hak pekerja atau buruh yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada pekerja  atau  buruh  yang  ditetapkan  dan dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian, kesepakatan  dan  perundang-  undangan, termasuk  tunjangan  bagi  pekerja  atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan  atau  atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan (Sutedi, 2009).
Perjanjian pengupahan antara buruh  dan  pengusaha  juga  menjadi sorotan  mengenai  upah.  Selain  dari penghitungan  berdasarkan  Kebutuhan Hidup
Layak (KHL),
Perjanjian pengupahan antara buruh dan pengusaha sering menjadi probelmatika. Hal tersebut dikarenakan jaring pengaman upah,  yaitu upah  minimum,  dikalahkan  dengan kondisi  ekonomi  buruh  yang  terpaksa mengambil  dan  menerima  perjanjian pengupahan  yang  upahnya  di  bawah standar upah minimum take it or leave it adalah  kata-kata yang  dilontarkan pengusaha kepada buruh.
Serikat pekerja atau buruh berfungsi sebagai  sarana  untuk  memperjuangkan, melindungi  dan  membela  kepentingan dan  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja atau  buruh  dan  keluarganya.  Dalam menggunakan  hak  tersebut,  pekerja  atau buruh  dituntut  bertanggungjawab  untuk menjamin  kepentingan  yang  lebih  luas yaitu  kepentingan  bangsa  dan  negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan  dalam  kerangka  hubungan industrial  yang  harmonis,  dinamis  dan berkeadilan.  Serikat  pekerja  atau  buruh dianggap  perlu  dalam  rangka  dan  upaya melindungi  pekerja  atau  buruh  terutama dalam hal berhadapan dengan pengusaha untuk  secara  kolektif  memperjuangkan hak  dan  kewajiban  buruh  dalam melakukan hubungan kerja.
Di  Bengkalis  sendiri  para  buruh bongkar  muat  ini  berada  dibawah naungan F-SPTI (Federasi-Serikat Pekerja Transportasi Indonesia)
Kabupaten  Bengkalis  yang  saat  ini diketuai  oleh  Mashuri.  Para  buruh  yang ada di Bengkalis tercatat ada sekitar 136 orang buruh yang terdaftar dalam F-SPTI Kecamatan  Bengkalis.  Selain  itu  kian lancarnya arus transportasi darat menuju pulau  Bengkalis,  menimbulkan  persoalan tersendiri.  Pendapatan  mereka  dari  upah membongkar  muatan  kapal  barang  yang singgah  di  Bengkalis  menjadi  berkurang, karena sejumlah pengusaha lebih memilih jalur darat. Setiap bulan rata-rata hanya 3 kapal  yang  singgah  di  pelabuhan  Pelindo Bengkalis.  Artinya  buruh  bongkar  muat hanya  bekerja  dalam  satu  bulan  sekitar 12 sampai 15 hari kerja saja .

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Upah
Dalam pandangan Islam, upah, yakni dalam pembahasan tentang ujrah . Menurut  bahasa, ujrah berarti  upah. Sedangkan  menurut  tata  bahasa, ujrah ( ةﺟﺮا )  atau Ijarah ( رةﺟﺎا )  atau ajaarah ( رةﺟﺎا ) dan yang fasih adalah ijarah , yakni masdar  sami dari fiilijara ( ﺟﺮا )  dan  ini menurut  pendapat  yang  sahih  (Al-Jaziri, 1994).
Secara  etimologis al-Ijarah berasal dari  kata al-ajrun yang  arti  menurut bahasanya  ialah al-Iwadl yang  arti  dalam bahasa  Indonesia  adalah  ganti  dan  upah. Sedangkan  menurut  istilahnya  upah adalah  pembayaran  yang  diperoleh  dari berbagai bentuk jasa yang disediakan dan yang  diberikan  oleh  pengusaha  kepada tenaga kerjanya (Sukirno, 2006).
Dalam  kamus  bahasa  Indonesia (2007) upah adalah uang dan sebagainya yang  dibayarkan  sebagai  pembalas  jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
Dari  beberapa  definisi  yang  telah diuraikan  di  atas  dapat  dilihat  berbagai redaksi  apabila  dicermati  dapat  diambil suatu  kesimpulan  yang  sama  tentang masalah  upah.  Dapat  dikatakan  upah adalah  penerimaan  sebagai  imbalan dalam  bentuk  uang  atau  lainnya  yang dapat dinilai, adanya tunjangan untuk diri dan keluarga, adanya suatu perjanjian dan diterima menurut ketentuan waktunya. Dasar Hukum Upah Adapun  dasar  hukum  upah  dalam Islam  terdapat  dalam  surah  Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:
َ َ۞ ٱ َ تَٰ دِل َٰ ُۡل َ َ ۡه مِلَ ِِۖهۡي لِما كَ ِهۡي ل ُۡ حَ َّه ٌ دَٰ ل َۡ أَ  هۡع ِض ۡر ي َ َّمِت يَ ن أَ  دا  ر أ ٱ َ  ة عا ض َّرل َ َ ى ل ع  َ ٱ َِدُ ل ُۡ مۡل َ َ ً ل ۥ َ ََّه ٍ ق ۡز ِر َِبَ َّه ٍ ت  ُ ۡسِك  َ ٱ َ ِفَ  رۡع مۡل َ َ  لََ  ا ٍ ع ۡس  ََ َّلَِإَ ٌسۡف وَ  فَّل ك تَ  لَ َ ا ٌِد ل  ُِبَ ُۢ ة دِل َٰ ََ َّرٓا ض ت َ َ َ لَ َ َ ًَّلَ ٞدُ ل ُۡ م ۥ َ َِيِد ل  ُِب َ ۦ َ َى ل ع  َ ٱ َِث ِرا  ُۡل َ
َ ٖضا  ر تَ ه عَ الَا صِفَ ا دا  ر أَ ۡنِإ فَ َۗ كِلَٰ ذَ  لۡثِم
َن أَ ۡمُّتد  ر أَ ۡنِإ  ََ َۗا مٍِۡي ل عَ  حا ى جَ  لَ فَ ٖر  َا ش ت  ََ ا م ٍۡىِ م ََّمَ م ت ۡمَّل سَ ا ذِإَ ۡم كۡي ل عَ  حا ى جَ  لَ فَ ۡم ك دَٰ ل َۡ أَ ْا ُٓ ع ِض ۡر ت ۡس ت
َٓاَ َِبَ م تۡي تا ء ٱ ََِۗفَ  رۡع مۡل َ َ َٱ َْاُ قَّت َٱ َ َّللّ َ َ َٱ َْا ُٓ م ل ۡع َ َ َّن أ ٱ َ َّللّ َ َا مِب ََ ٞري ِص بَ  نُ ل مۡع ت ٣٢٢ َ Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh, yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah  memberi makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu dengan  cara  ma'ruf.  Seseorang  tidak dibebani  melainkan  menurut  kadar kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu menderita  kesengsaraan  karena  anaknya dan  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan warispun  berkewajiban  demikian.  Apabila keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan permusyawaratan,  maka  tidak  ada  dosa atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  maka tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu memberikan  pembayaran  menurut  yang patut.  Bertakwalah  kamu  kepada  Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa  yang  kamu  kerjakan. ”  (QS.  Al- Baqarah: 233)
Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah:  (Syafe’i, 2004)
ﻋﺭﻗﮫ ﻳﺟﻑﱠ ﺃﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺟﻳﺭﺃﺟﺭﮦ ﺃﻋﻃﻭﺍ Artinya: “ Berikanlah  upah  buruh,  sebelum kering keringatnya ” (HR. Ibnu Majah).
Menurut  Undang-undang  No.13 Tahun  2003  yang  dimaksud  dengan istilah upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau peraturan perundang-undangan, termasuk  tujangan  bagi  perkerja/buruh dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan atau  jasa  yang  telah  dilakukan  (Husni, 2008).
Sistem Pembayaran Upah
a. Sistem  upah  jangka  waktu.  Menurut sistem pembayaran ini, upah ditetapkan  menurut  jangka  waktu buruh  melakukan  pekerjaan,  dimana untuk  tiap-tiap  jam  diberikan  upah perjam,  untuk  tiap  saat  hari  bekerja diberika  upah  harian,  untuk  upah seminggu  bekerja  diberikan  upah mingguan, untuk setiap bulan diberikan upah bulanan dan sebagainya.
b. Sistem  upah  potongan.  Sistem  ini, sering  dipakai  untuk  mengganti sistem  upah  jangka  waktu  apabila hasil  kerja  tidak  memuaskan,  karena upah  ini  hanya  bisa  diterapkan  bila dapat  diukur  hasil  pekerjaan  itu dengan  ukuran  tertentu,  misalnya jumlah  banyak,  jumlah  berat,  jumlah luasnya  hasil  pekerjaan  buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak  dapat  dipakai  pada  suatu perusahaan.
c. Sistem  upah  pemufakatan.  Sistem upah  ini  pada  dasarnya  adalah  upah potongan  yaitu  upah  untuk  hasil, pekerjaan  tertentu,  misalnya  pada
pembuatan  jalan,  pekerjaan  memuat membongkar dan mengangkut barang-barang  dan  sebagainya,  tapi upah  ini  bukan  diberikan  kepada buruh  masing-masing  melainkan kepada sekumpulan buruh yang telah bersama-sama  melakukan  pekerjaan itu.
d. Sistem  skala  upah  buruh.  Adanya pertalian  antara  upah  dengan  harga penjualan  hasil  perusahaan.  Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan  yang  harga  barang hasilnya  untuk  sebagian  besar  atau seluruhnya  tergantung  pada  harga pasaran  di  luar  negeri,  upah  akan naik  atau  turun  menurut  naik turunnya harga barang hasil perusahaan itu.
e. Upah  Indeks.  Upah  indeks  adalah upah  yang  naik  turun  menurut  naik turunnya angka indeks biaya penghidupan,  tetapi  naik  turunnya upah  ini  tidak  akan  mempengaruhi nilai riil dari upah.
f. Sistem  upah  pembagian  keuntungan. Maksudnya  disamping  upah  yang diterima  oleh  buruh  pada  waktu tertentu  pada  sistem  ini,  maka  pada penutupan buku tahunan bila perusahaan  mendapat  keuntungan yang  besar  kepada  buruh  diberikan sebagian dari keuntungan itu.
g. Upah  sistem  Hasil  ( Output ).  Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan  atas  kesatuan  unit  yang dihasilkan  pekerja,  seperti  per potong,  meter,  liter,  dan  kilogram. Besarnya  upah  yang  dibayar  selalu didasarkan  kepada  banyaknya  hasil yang  dikerjakan  bukan  kepada lamanya waktu mengerjakannya.
h. Upah  sistem  borongan.  Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah  borongan  diberikan  sesuai
dengan  kesepakatan  antara  pekerja dengan pihak yang memberi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai. (Rivai, 2009).
Macam-macam Upah Ijarah Adapun  macam-macam  upah ijarah ada 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut (Hasan, 2003) :
a. Ijarah yang  bersifat  manfaat,  disebut juga  sewa-menyewa.    Dalam  ijarah bagian  pertama  ini,  objek  akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
b. Ijarah yang  bersifat  pekerjaan, disebut  juga  upah-mengupah.  Dalam Ijarah  bagian  ini  objek  akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.
Kesepakatan  kerja  dapat  diuraikan sebagai berikut (Huda, 2008) :
a. Ketentuan      kerja, ijarah adalah memanfaatkan      jasa      seseorang yang  dikontrak  untuk  dimanfaatkan tenaganya.    Oleh  karena  itu,  dalam kontrak  kerjanya,  harus  ditentukan bentuk  kerjanya,  waktu,  upah,  serta tenaganya.
b. Bentuk  kerja,  tiap  pekerjaan  yang halal  maka  hukum  mengontraknya juga  halal.  Didalam ijarah tersebut harus  tertulis  jenis  atau  bentuk pekerjaan  yang  harus  dilakukan seorang ajir.
c. Waktu  kerja,  dalam  transaksi  ijarah harus  disebutkan  jangka  waktu pekerjaan  itu  yang  dibatasi  oleh jangka  waktu  berlakunya  perjanjian atau  selesainya  pekerjaan  tertentu. Selain  itu,  harus  ada  juga  perjanjian waktu bekerja bagi ajir.
d. Gaji  kerja,  disyaratkan  juga  honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan.
Kompensasi  transaksi  ijarah  boleh tunai,  dan  boleh  juga  tidak  dengan syarat harus jelas.
Sedangkan  hal-hal  yang  terkait  dengan upah itu sendiri yaitu (Depdiknas, 2005) :
a. Upah  bersih  adalah  upah  yang dibayarkan  kepada  karyawan  berupa gaji  dan  tunjangan  setelah  dilakukan potongan keseluruhan
b. Upah  borongan  adalah  upah  yang dibayarkan  kepada  karyawan  atas dasar satuan barang yang diperoleh
c. Upah  harian  adalah  upah  yang dibayarkan  kepada  karyawan  untuk hasil kerja harian jika yang bersangkutan masuk kerja.
d. Upah  lembur  adalah  upah  yang dibayarkan  kepada  karyawan  yang melebihi batas waktu jam kerja
e. Upah  minimum  adalah  satuan  upah yang paling rendah menurut Undang- undang.
f. Upah  wajar  adalah  upah  yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang diberikan karyawan kepada instansi atau perusahaan.
Upah Menurut Islam Makna  upah  dalam  Islam  memiliki penjelasan sebagai berikut:
a. Makna  keadilan  dalam  pengupahan. Adil  dapat  bermakna  jelas  dan transparan  yang  dapat  dijamin dengan  adanya  kejelasan akad (perjanjian)  serta  komitmen  untuk memenuhinya  dari  para  pihak  yaitu pekerja dan pengusaha.
b. Makna layak dalam pengupahan.
1. Layak  Bermakna  Cukup  Pangan, Sandang dan Papan. Hal ini berarti upah  harus  mencukupi  kebutuhan minimum  dari  ketiga  kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar. Jika  ditinjau  dari  hadits  yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah  SAW  bersabda  yang artinya “ Mereka   (para   budak   dan pelayanmu)    adalah    saudaramu, Allah  menempatkan    mereka dibawah    asuhanmu,    sehingga barangsiapa  mempunyai  saudara dibawah  asuhannya  maka  harus diberinya  makan  seperti  apa  yang dimakannya (sendiri) dan memberi
pakaian seperti apa yang dipakainya  (sendiri),  dan  tidak membebankan  kepada  mereka dengan  tugas  yang  sangat  berat, dan  jika  kamu  membebankannya dengan  tugas  seperti  itu,  maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)” (HR. Muslim). Hadits  di  atas  menjelaskan  bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja  dilihat  dari  3  aspek  yaitu :  pangan  (makanan),  sandang (pakaian)  dan  papan  (tempat tinggal).    Hadits    tersebut    juga menetapkan    bahwa: pertama, majikan  dan  pekerja  seharusnya saling menganggap saudara seiman  dan  bukan  sebagai  tuan dan  budak. Kedua, bahwa  majikan seharusnya  berada  pada  tingkat yang  sama  dengan  pekerjanya, paling tidak dalam soal kebutuhan mendasar. Ketiga ,  bahwa  seorang pekerja  tidak  boleh  dibebani dengan  tugas  yang  terlalu  berat atau  sulit,  yaitu  tugas  yang melampaui  kemampuannya  atau mungkin  membuatnya  berada dalam  kesulitan  yang  besar  dalam mengerjakannya
2. Layak  bermakna  Sesuai  Dengan Pasaran.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  makna  yang  tersirat  dalam Q.S  As-Syu’ara  ayat  183  yang artinya  :  “ Dan  janganlah  kamu merugikan manusia dengan mengurangi  hak-  haknya  dan janganlah  kamu  merajalela  di muka bumi membuat kerusakan”. Ayat  diatas  bermakna  bahwa janganlah  seseorang  merugikan orang  lain  dengan      cara mengurangi      hak-hak      yang seharusnya      di      perolehnya. Komponen      Kebutuhan      Hidup Layak      (KHL)      menjadi      dasar dalam  penentuan  standar  upah. Standar KHL terdiri dari
beberapa  komponen    yaitu  : makanan  dan  minuman,  sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan,  transportasi,  rekreasi dan    tabungan. Dalam    konsep upah    layak,    yang    ditawarkan adalah  sebuah  konsep  upah  yang memperhatikan kepentingan
buruh  dan  pengusaha  serta membagi  tanggungjawab  antara pemerintah dan pengusaha.
Konsep  upah  layak  meliputi  : komponen  KHL,  3000  kalori perhari untuk
komponen makanan,  pemenuhan  KHL  untuk mendukung  produktifitas  buruh. Dengan    kata    lain,    rumus penentuan    upah    minimum/ standarisasi    upah    masih berdasarkan  pemenuhan  standar kalori (Sudjana, 2002).
Tentang  cara  penentuan  upah,  Ibnu Taimiyah  menjelaskan  bahwa  upah  yang setara  akan  ditentukan  oleh  upah  yang telah diketahui ( musamma ) jika ada, yang dapat menjadi acuan kepada kedua belah pihak.  Seperti  halnya  dalam  kasus  jual atau  sewa,  harga  yang  telah  diketahui ( tsaman  musamma )  akan  diperlakukan sebagai  harga  yang  setara  (Abdullah, 2010).
Islam  menawarkan  solusi  yang sangat  tepat,  baik  mengenai  masalah upah  maupun  masalah  perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan (Rahman, 1997). Penentuan  upah  dalam  Islam  adalah berdasarkan  jasa  kerja  atau  kegunaan/ manfaat      tenaga      seseorang.      Berbeda dengan      pandangan      kapitalis      dalam menentukan  upah  kepada  seorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya dalam batas minimum.
Sistem  Ekonomi  Islam  merupakan bagian  dari  totalitas  sistem  Islam  yang didasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah. Oleh  karena  itu,  paradigma  dasar  yang digunakan untuk membangun pengaturan urusan  rakyat  adalah  akidah  dan  hukum syariat.  Sistem  ekonomi  Islam  adalah bagaimana  cara  mendapatkan  kekayaan, mengembangkan  kekayaan,  dan  cara mendistribusikan  kekayaan.  Islam  telah menetapkan  bahwa  masalah  mendasar ekonomi adalah bagaimana setiap individu  bisa  mendapatkan  alat  pemuas bagi  kebutuhannya,  cara  memproduksi barang  dan  jasa  ,  peningkatan  efisiensi dan produktivitas kerja dan sebagainya.

## METODE
Jenis penelitian yang akan digunakan  peneliti  ini  adalah  penelitian lapangan  ( field  research )  (Maulana  & Thamrin,  2021).  dengan  pendekatan normatif untuk meneliti dan menganalisa tentang permasalahan sistem pengupahan  buruh  bongkar  muat  di Pelabuhan  Pelindo  1  Cabang  Dumai Kecamatan Bengkalis .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pilihan  menjadi  buruh  pelabuhan merupakan  alternatif  kerja  yang  tidak mengandalkan skill atau keahlian tertentu.  Sehingga  pendidikan  bukan menjadi tolak ukur dalam menjadi buruh.

## Gambar 1.
Tingkat Pendidikan Buruh
49 46 12 30 0 20 40 60 TIDAK TAMAT SD SD SMP SMA

## TINGKAT PENDIDIKAN BURUH

## Sumber data: Data Olahan, 2022
Dari    diagram  di  atas  dapat diketahui  bahwa  jenjang  pendidikan terakhir anggota  buruh  Pelabuhan Pelindo  1  Cabang  Dumai  Kecamatan Bengkalis  menunjukkan  bahwa  49  orang
atau  35%  tidak  tamat  SD,  46  orang  atau 34%  yang  tamat  SD,  yang  tamat  SMP sebanyak  12  orang  atau  9%  dan  yang tamat SMA berjumlah 30 orang atau 22%.
Tabel 1. Daftar Barang Bongkar Muat Pelabuhan Pelindo 1 Cabang Dumai Kecamatan Bengkalis NO Klasifikasi Barang 1 Bahan Makanan Beras,  sayur,  makanan  kaleng,  minuman kaleng, rokok, gula, dll 2. Peralatan Rumah Tangga dan Elektronik Sabun,  pecah  belah,  alat  elektronik  rumah tangga 3. Bahan Bangunan dan Mesin Semen, atap, kaca, keramik, batu, dll Sumber : Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, 2022
Setiap jenis barang yang di bongkar muat  memiliki  tarif  tersendiri  juga berdasarkan  berapa  ton  yang  akan  di kerjakan  oleh  buruh.  Hal  ini  akan mempengaruhi  jumlah  upah  yang  akan
diterima.  Semakin  banyak  barang  yang akan di bongkar muat maka akan semakin besar  upah  yang  akan  diterima  oleh buruh yang bersangkutan.
Gambar 2. Kegiatan Bongkar Muat Buruh
7 5 3 12 10 6 2,8 0 5 10 15 2019 2020 2021

## KEGIATAN  OPERASIONAL DAN KAPASITAS  BONGKAR  MUAT
UNIT KAPAL
BARANG (TON)
Dari  grafik  tersebut  bahwa  setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah kapal bongkar  muat.  Turun  50%  dari  tahun- tahun  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan oleh  jalur  darat  yang  semakin  lancar. Setiap bulan rata-rata hanya  3 unit  kapal
yang  singgah.  Hal  ini  artinya  para  buruh bongkar  muat  hanya  bekerja  sekitar    10 hari dalam sebulan. Dengan upah borong sesuai kesepakatan antara pengusaha dan buruh bongkar muat.

## Tabel 2.
Perhitungan Pendapatan Buruh No. Unit Kapal  Estimasi waktu/unit Upah Bongkar Muat/Unit Pendapatan/Bulan 1. 3 unit 3 hari 100.000 900.000 Sumber data: Data Olahan, 2022
Upah  yang  di  terima  adalah  upah borongan yang nominalnya sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha. Dan rata- rata pendapatan buruh bongkar muat per bulan berkisar Rp. 900.000.
Dapat  disimpulkan  bahwa  sistem upah  yang  diterapkan  pada  buruh bongkar  muat  di  pelabuhan  ini  sesuai dengan  pendapat  Veithzal  Rivai  (2009) mengenai  sistem  pembayaran  upah. Karena  secara  umum  sudah  sesuai dengan  perjanjian  awal  meskipun keluar dari  peraturan  yang  telah  ditetapkan pemerintah. Hal ini dilakukan  pengusaha karena di dasari oleh kegiatan operasional  pelabuhan  yang  mulai  sepi. Secara  drastis  turun  hingga  50%  setiap tahun dari tahun-tahun sebelumnya.
Sistem  Pengupahan  Buruh  Bongkar Muat  Di    Pelabuhan  Pelindo  1  Cabang Dumai  Kecamatan  Bengkalis  Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
a. Memenuhi  karakteristik  upah  dalam Islam, yaitu:
1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai
2. Upah  dibayar  sebelum  keringat kering.
b. Konsep  adil  dan  layak  dalam  upah. Jika  dilihat  dari    makna    adil    itu proporsional,    maka    keadilan disana  belum    sepenuhnya    dapat dikatakan  adil.  Karena  adil  secara proporsional  yaitu  pekerja  akan mendapat  upah sesuai  dengan  berat
pekerjaan yang dikerjakan. Kemudian dalam menentukan besaran  upah  buruh  di  pelabuhan ini  belum  sesuai  dengan  kategori upah  yang  layak.  Upah  yang  layak dapat  dilihat  dari  tiga  aspek,  yaitu cukup  pangan,  sandang  dan  tempat tinggal.  Berdasarkan  dari  data  pada tabel  1.2  yaitu  perbulan  berkisar diangka  Rp.  900.000;-  sesuai  dengan jumlah  unit  kapal  yang  beroperasi. Dan  hal  ini  tidak  sesuai  dengan standar  sesuai  dengan  tarif  bongkar muat  yang  di  keluarkan  melalui Keputusan Bupati Bengkalis NOMOR: 113/KPTS/III/2009.

## SIMPULAN
Sistem  pengupahan  buruh  bongkar muat  di  Pelabuhan  Pelindo  1  Cabang Dumai  adalah  sistem  upah  borongan  per unit  kapal  yang  di  bongkar  muat.  Upah ditetapkan  sesuai  dengan  kesepakatan antara pengusaha dan pihak buruh tanpa memperhatikan  standar  tarif  yang ditetapkan pemerintah. Rata-rata pendapatan  buruh  sekali  bongkar  muat adalah Rp. 100.000,-. Dan uang iuran yang mereka  kumpulkan  sebesar  Rp  20.000 per  bulan  untuk  Tunjangan  Hari  Raya (THR)  atau  untuk  buruh  yang  sakit. Penghasilan  para  buruh  jauh  di  bawah standar  UMK  Bengkalis  yang  berlaku. Menurut Ekonomi Islam,
Sistem pengupahan  buruh  bongkar  muat  di
Pelabuhan  Pelindo  1  Cabang  Dumai Kecamatan  Bengkalis  sudah  sesuai karakteristik  pengupahan  dalam  Islam yaitu upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai  dan  tidak  ada  penundaan pembayaran  upah  sesuai  dengan  konsep Islam  yaitu  bayarlah  upah  sebelum keringatnya  kering.  Besaran  upah  buruh di  pelabuhan  ini  belum  sesuai  dengan kategori  upah  yang  layak  karena  jauh  di bawah  standar  UMK  Bengkalis  dan konsep kesejahteraan tidak terpenuhi.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah, B. (2010).
Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam . Bandung: Pustaka Setia. Al-Jaziri,  A.  (1994). Fikih  Empat  Mazhab, alih bahasa oleh Drs. H. Moh. Zuhri Dipl.  Tafl,  et.  Al .  Semarang:  as- Syifa. Bahasa,  P.  (2007). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta:  PT.Gramedia
Pustaka Utama. DepDikNas,  P.  B.  (2005). Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai
Pustaka. Depag,  RI,  (2010). Al-Qur’an  dan
Terjemahannya. Banten: PT. Kalim. Hasan,  M,  A.  (2003). Berbagai  Macam Transaksi dalam Islam . Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Huda,  N.  (2018). Ekonomi  Makro  Islam:
Pendekatan
Teoritis . Jakarta:
Kencana Prenada Media. Husni,  L.  (2008). Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Jakarta:
PT. Raja Grafindp Persada. Maulana,  A.,  &  Thamrin,  H.  (2021).
Analisis Literasi Sukuk Bagi Mahasiswa  Fakultas  Agama  Islam Universitas Islam Riau. Jurnal
Tabarru':  Islamic  Banking  and Finance , 4 (1), 1-12. Rahman,  A.  (1997). Muhammad  Sebagai Seorang Pedagang . Jakarta:
Yayasan Swarna Bhumy.
Rivai,  V.  (2009). Islamic  Human  Capital Dari  Teorike  Praktik  Manajemen Sumber  Daya    Islami .  Jakarta: Rajawali Pers. Sudjana,  E.  (2002). Buruh  Menggugat Perspektif  Islam .  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan Sukirno,  S.  (2006). Mikro  Ekonomi  Teori Pengantar,  Edisi  Ketiga .  Jakarta: RajawaliPers. Sutedi,  A.  (2009). Implikasi  hukum  atas sumber pembiayaan daerah: dalam kerangka otonomi daerah . Jakarta : Sinar Grafika
Syafe'I,  R.  (2004). Fiqih  Muamalah.
Bandung: Pustaka Setia.