INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14223-14231 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Tokoh Muhammadiyah dalam Konstelasi Politik Nasional di Era Reformasi
Ahmad 1 ✉ , Ikhlas Hasan 2
Jurusan Magister PAI, Universitas Muhammadiyah Bima Email: ahmadlatief947@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Muhammadiyah  adalah  sebuah  organisasi  sosial  keagamaan  di  Indonesia  yang  bercorak  modern. Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, organisasi ini mencerminkan ciri-ciri gerakan Islam modern, sebagaimana disebutkan oleh Ali (1971) yang menyatakan bahwa gerakan Islam dapat  dianggap  moderen  jika  menggunakan  metode  organisasi.  Muhammadiyah  berupaya mengembalikan  kehidupan  umat  Islam  kepada  Al-Qur'an  dan  Al-Hadits,  dengan  semangat  tersebut diwujudkan  melalui  berbagai  program  dan  aktivitas  organisasi.  Sebagai  organisasi  yang  sudah  lama berdiri,  setelah  wafatnya  pendiri,  Muhammadiyah  dipimpin  oleh  beberapa  pemimpin  yang  masing- masing  memiliki  karakteristik  unik  yang  mempengaruhi  fokus  dan  variasi  program  serta  aktivitas organisasi. Kondisi ini mencerminkan adaptasi terhadap tantangan dan situasi zaman yang dihadapi oleh organisasi. Oleh karena itu, adalah wajar jika Muhammadiyah memiliki pola-pola kepemimpinan yang khas sepanjang perkembangan sejarahnya.
Kata Kunci: Peran Tokoh, Konstelasi Poilitik, Era Reformasi

## Abstract
Muhammadiyah is a modern religious social organization in Indonesia. Founded by K.H. Ahmad Dahlan in  1912  in  Yogyakarta,  this  organization  reflects  the  characteristics  of  a  modern  Islamic  movement. According to Ali (1971), an Islamic movement can be considered modern  if it employs the method of organization. Muhammadiyah strives to bring the lives of Muslims back to the Qur'an and Hadith, and this  spirit  is  realized  through  various  programs  and  organizational  activities.  As  an  established organization, after the death of its founder, Muhammadiyah was led by several leaders, each possessing unique  characteristics  that  influenced  the  emphasis  and  variation  of  its  programs  and  activities.  This reflects the adaptation to the challenges and situations faced by the organization over time. Therefore, it is logical that Muhammadiyah has developed specific leadership patterns throughout its history.
Keywords: Role of Figures, Political Constellation, Reformation Era

## PENDAHULUAN
Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yang memiliki sifat  modern.  Didirikan  oleh  K.H.  Ahmad  Dahlan  pada  tahun  1912  di  Yogyakarta, Muhammadiyah  menunjukkan  ciri  gerakan  Islam  modern  dengan  mengadopsi  metode organisasi  sejak  awal  berdirinya.  Berdasarkan  karakteristik  ini,  Muhammadiyah  sering disebut  sebagai  gerakan  keagamaan  Islam  yang  modern  (Kosasih  &  Suwarno,  2010). Muhammadiyah memiliki tokoh-tokoh yang tidak di ragukan lagi kealiman, keilmuan dan dedikasinya terhadap negara Indonesia. Ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang tidak asing lagi diantaranya K.H Ahmad Dahlan, Buya Hamka, Ki Bagus Hadi Kusumo, Prof. Dr. H. Moh. Amien Rais. Muhammadiyah tidak pernah menggunakan politik yang praktis setiap pelaksanaan tetapi menjalankan politik secara individu dalam setiap organisasi.
Muhammadiyah  memiliki  semangat  untuk  mengembalikan  kehidupan  umat  Islam kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang diwujudkan melalui berbagai program dan aktivitas organisasi. Sebagai organisasi sosial keagamaan yang telah lama berdiri, setelah wafatnya pendiri, Muhammadiyah dipimpin oleh berbagai pemimpin. Setiap periode kepemimpinan memiliki karakteristik tersendiri yang mempengaruhi penekanan dan variasi dalam program serta  aktivitas  organisasi.  Tantangan  dan  permasalahan  yang  dihadapi  organisasi  sosial keagamaan tentunya sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Posisi netralitas politik Muhammadiyah  sedikit  terguncang  tepat  pada  Orde  Baru  yang  gagal  dalam  gerakan reformasinya  dan  hal  ini,  menciptakan  tatangan  politik  yang  membentuk  pemerintahan baru.  Presiden  Soeharto  turun  tahta,  jalur  demokrasi  diperluas  dan  masyarakat  bebas menyampaikan pandangannya serta ditandai dengan protes massal terbentuk banyaknya partai politik dengan gaya ideologi yang beragam, awal dari sinilah muncul era reformasi. Era  reformasi  merupakan  masa  penataan  kembali  struktur-struktur  kepemerintahan Indonesia,  periode  ini  menuju  demokrasi  yang  terbuka  dan  liberal  beriringan  dengan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah (Amin & Kamaruddin, 2020).
Peran  tokoh  Muhammadiyah  ikut  serta  membenahi  dari  orde  baru  menjadi  era reformasi yaitu Amien Rais sebagai tokoh reformasi yang memiliki catatan adalah tokoh aktif  di  organisasi  Muhammadiyah  (Ghozali,  2022).  Syafii  Maarif  yang  merupakan  tokoh pluralisme dan kemanusiaan yang merupakan tokoh aktif di organisasi Muhammadiyah. Din Syamsuddin tokoh lintas agama tingkat Nasional sampai Internasional ini juga merupakan tokoh  aktif  di  organisasi  Muhammadiyah.  Tokoh  Muhammadiyah  tidak  di  ragukan  lagi kontribusinya  pencerdasan,  kemajuan,  dan  perubahan  kehidupan  bangsa  Indonesia. Berdasarkan  latar  belakang  diatas  dapat  dirumuskan  permasalahan  Peran  Tokoh Muhammadiyah dalam Konstelasi Politik Nasional di Era Reformasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dianalisis melalui dua perspektif yaitu sejarah  dan  induktif.  Kebenaran  dipahami  sebagai  keteraturan  yang  menciptakan keamanan, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada penjabaran berikut ini  (Faizin, 2014): 1) Metode sejarah di mana penelitian ini  berfokus  pada  pola  kepemimpinan  Muhammadiyah,  terutama  dalam  mengungkap perkembangan kepemimpinan dalam organisasi; dan 2) Metode Induktif sebagai  prosedur untuk  menarik  kesimpulan  umum  yang  didasarkan  pada  proses  pemikiran  setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau konkret.

## KERANGKA KONSEPTUAL

## Sejarah Muhammadiyah
Lahirnya gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang mempelopori pemurnian dan pembaruan Islam di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, didirikan oleh seorang ulama cerdas dan progresif, Kyai Haji Ahmad Dahlan dari Kauman, Yogyakarta. H. Djarnawi Hadikusuma menjelaskan bahwa anggota organisasi ini adalah umat Muhammad dengan asas ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu Islam. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjalankan agama Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar dapat  menjalani  kehidupan  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Ajaran  Islam  yang  murni  ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum (Amin & Kamaruddin, 2020).
Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awalnya tidak lepas dari manifestasi gagasan pemikiran. Ketika menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci untuk kedua kalinya, Kyai Dahlan  mulai  menanamkan  benih  pembaruan  di  Tanah  Air.  Gagasan  pembaruan  ini didapatkan setelah berguru pada ulama-ulama Indonesia di Mekkah seperti Syeikh Ahmad Khatib, Kyai Nawawi, Kyai Mas Abdullah, dan Kyai Fakih, serta melalui pembacaan karya- karya pemikir Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al- Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dengan kecerdasan dan interaksi selama di Saudi Arabia, serta pembacaan atas karya-karya tersebut,  Kyai Dahlan mengembangkan ide-ide pembaruan.
Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai organisasi untuk mewujudkan gagasan ini merupakan hasil interaksi Kyai Dahlan dengan Boedi Oetomo, yang tertarik dengan ajaran agama  yang  diajarkannya,  serta  R.  Budihardjo  dan  R.  Sosrosugondo  (Ibrahim,  2008). Gagasan ini juga merupakan saran dari seorang siswa Kyai Dahlan di Kweekscholl Jetis, yang
sering datang ke rumahnya dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintisnya tidak diurus sendiri, melainkan oleh suatu organisasi agar ada kesinambungan setelah Kyai Dahlan wafat (Mu’ti, 2016) .
Secara praktis, organisasi ini dibentuk untuk mewadahi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang didirikan pada 1 Desember 1911. Sekolah ini, yang dikembangkan oleh Kyai Dahlan secara informal, memberikan pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum di lingkungannya. Djarnawi Hadikusuma mencatat bahwa sekolah Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1911 di Kauman, Yogyakarta adalah sebuah sekolah agama yang menggunakan metode baru, dengan meja dan papan tulis, serta mengajarkan ilmu umum. Pada  18  November  1912  Miladiyah,  bertepatan  dengan  8  Dzulhijah  1330  Hijriyah,  di Yogyakarta dibentuklah organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini resmi disahkan pada 20 Desember  1912  dan  Statuten  Muhammadiyah  disetujui  oleh  Gubernur  Jenderal  Belanda pada 22 Agustus 1914. Statuten Muhammadiyah pertama itu mencantumkan tanggal resmi 18 November 1912, tanpa mencantumkan tanggal Hijriyah.

## Politik Nasional di Era Reformasi
Perubahan  politik  pada  tahun  1998,  yang  ditandai  dengan  lengsernya  Presiden Soeharto,  membawa  dampak  luas,  salah  satunya  adalah  kembalinya  demokrasi  dalam kehidupan politik bernegara. Pemilu yang benar-benar LUBER terjadi pada tahun 1999 dan diikuti oleh 48 partai politik. Demokratisasi ini menyebabkan perubahan mendasar dalam hubungan antara Presiden dan DPR (Madani, 2023). Seandainya DPR didahulukan sebagai stempel, kini mereka mengawasi presiden. Di sini dicoba mengumumkan model atau format politik yang tidak lagi membebani secara administratif seperti pada masa Orde Baru, tetapi juga tidak terlalu legislatif seperti pada masa orde lama atau demokrasi parlementer yang memiliki stigma negatif.
Jika  ide  dasarnya  demikian,  sistem  presidensial  dengan  sistem  multi-partai  yang seimbang seharusnya membentuk parlemen yang bekerja di bawah pengawasan Presiden. Kombinasi sistem presidensial dan multi-partai sebenarnya adalah jawaban atas pelajaran dari masa lalu. Namun, respons ini bukannya tanpa masalah baru. Para ahli perbandingan politik seperti Scott Mainwaring, Juan Linz, dan Arturo Valensuela (Juan Linz  dan Arturo Valensuela,  1994,  p.  6-8)  menyatakan  bahwa  sistem  ini  memiliki  tiga  kelemahan  utama. Pertama,  kemungkinan  munculnya  kelumpuhan  atau  kebuntuan  pemerintahan  akibat konflik eksekutif-legislatif. Jika setiap pihak merasa mendapat legitimasi dari rakyat ( double legitimasi), dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan DPR atau parlemen  (HR & Harakan, 2017).
Kebuntuan politik dalam sistem politik pasca-Trias dapat menyebabkan pemerintahan terpecah, di mana presiden dan DPR berada di bawah kendali partai politik yang berbeda. Kedua, kekakuan sistem presidensial merupakan konsekuensi dari kekuasaan dewan yang terbatas,  sehingga  tidak  ada  kemungkinan  mengganti  presiden  di  tengah  jalan  jika kinerjanya tidak memuaskan masyarakat. Ketiga, prinsip pemenang mengambil semua yang melekat pada sistem presidensial memberi presiden peluang untuk mengklaim legitimasi politik atas nama rakyat, bukan atas nama lembaga parlemen (DPR) atau partai politik yang berkuasa (Muksin, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gerakan reformasi sering dianggap sebagai "titik awal" utama keterbukaan politik di Indonesia. Reformasi adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan dunia yang terbuka dan demokratis, seolah-olah bisa berjalan dengan baik (Muksin, 2018). Orde Lama diidentikkan dengan Presiden Soekarno, Orde Baru dengan Presiden Soeharto, dan era reformasi sering dihubungkan dengan Muhammad Amien Rais. Amien Rais menjadi tokoh sentral dalam gerakan reformasi yang didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa. Gerakan ini merupakan gerakan sosial kerakyatan (people power) sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Presiden Soeharto (Mu’ti, 2016) .
Muhammad  Amien  Rais  lahir  pada  26  April  1944  di  Solo  dengan  nama  kecil Mohammad Amien. Ia berasal dari keluarga dengan tradisi keislaman Muhammadiyah yang kuat.  Amien  Rais  dibesarkan  dalam  keluarga  yang  aktif  dan  religius  bersama  saudara- saudaranya.  Ayahnya,  Syuhud  Rais,  adalah  seorang  aktivis  yang  berlatar  belakang pendidikan  dari  Madrasah  Mu'allimin  Muhammadiyah,  sekolah  kader  Muhammadiyah tertua dan terkemuka di Yogyakarta. Syuhud Rais berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, ibu Amien Rais, Ny. Sudalmiyah, juga seorang aktivis perempuan Islam dengan latar belakang Muhammadiyah yang kuat(Permana et al., 2010).
Sejak muda, Amien Rais mendapatkan perhatian khusus dari keluarganya di bidang keagamaan  dan  Muhammadiyah.  Ini  terlihat  dari  riwayat  pendidikan  Amien  yang  selalu terkait dengan sekolah agama dan Muhammadiyah. Sejak kecil, ia sudah bergabung dengan organisasi kepanduan Muhammadiyah, Hizbul Wathan. Selain sekolah formal, Amien Rais juga  sempat  nyantri  di  pesantren  dengan  tradisi  keislaman.  Ketika  dewasa,  ia  pernah menjadi pemimpin di IMM, menjadi ketua III DPP IMM, dan wakil ketua LDMI HMI. Pada masa  selanjutnya,  Amien  Rais  mengenal  tiga  jenis  kepemimpinan:  kepemimpinan  di Muhammadiyah, kepemimpinan di partai politik, dan kepemimpinan di lembaga tinggi MPR pada masa itu (Monica, 2020).
Amien Rais menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada Muktamar ke-43 di Banda  Aceh,  meskipun  tidak  selesai  masa  jabatan  karena  tiga  tahun  kemudian  ia  harus meninggalkan PP Muhammadiyah untuk memimpin PAN, yang juga merupakan amanat Sidang  Tanwir  Muhammadiyah  (Ekawati,  2019).  Sidang  Tanwir  Muhammadiyah  1998  di Semarang mengamanatkan Amien Rais untuk melakukan ijtihad politik tanpa melupakan prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, untuk mencari kemungkinan mendirikan sebuah partai politik yang bisa membawa aspirasi reformasi. Amien Rais termasuk intelektual muda yang cepat melesat dalam percaturan pemikiran di Indonesia.
Gagasan dan alur pemikiran Amien Rais bertujuan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan  keadilan  yang  didasarkan  pada  ajaran  tauhid.  Ia  menerapkan  ajaran  demokrasi, penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih,  dan  berwibawa  melalui  pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sidang Tanwir Muhammadiyah memperkenalkan wacana suksesi  kepemimpinan  nasional  pada  tahun  1993,  ketika  kekuasaan  politik  Presiden Soeharto masih kuat. Pernyataan berani dari Amien Rais ini menjadi pendorong kebijakan nasional untuk melawan kekuatan Orde Baru yang akan segera digulingkan. Masyarakat menjadi  lebih  berani  untuk  melawan  tekanan  politik,  korupsi,  dan  ketidakadilan  yang mereka  alami.  Pada  masa  Orde  Baru,  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  menjadi  simbol pemerintahan yang berkuasa selama 32 tahun (Nuraida, 2015). Secara historis, hubungan antara Muhammadiyah dan negara bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan orientasi para aktor di dalamnya. Ada tiga jenis hubungan antara Muhammadiyah dan negara sepanjang sejarahnya.
1) Pertama, model relasi di mana Muhammadiyah tidak mencampuri urusan politik, yang diadopsi  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Organisasi  yang  dipimpin  Ahmad Dahlan ini tidak terjerumus pada pilihan antara gerakan kooperatif dan non-kooperatif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sikap akomodatif ini juga diterapkan pada masa pasca Orde Baru (Amin & Kamaruddin, 2020);
2) Kedua, model hubungan Muhammadiyah yang tunduk kepada negara, terlihat jelas pada masa pendudukan Jepang yang sangat militeristik. Muhammadiyah melihat aktor negara sebagai organisasi pemaksa yang mendisiplinkan masyarakat melalui kekerasan  (Nisa, 2019). Pola ini juga terjadi pada akhir Orde Lama dan dekade-dekade pertama Orde Baru, ketika kekuatan sosial politik di luar negara terpinggirkan;
3) Ketiga, model relasi Muhammadiyah yang masuk ke dalam ranah negara, terlihat dari keterlibatan  dalam  pembentukan  partai  politik  (Masyumi),  mendirikan  partai  politik (PAN), hingga berperan aktif dalam menentukan haluan negara. Pada masa Reformasi, Muhammadiyah  memainkan  peran  non-politik  yang  strategis  dalam  masyarakat  sipil,
khususnya pada masa Amien Rais, Buya Syafii, dan Din Syamsuddin. Pada awal tahun 2003, Buya Syafii menyatakan bahwa Amien berjasa dalam melepaskan Muhammadiyah dari ketergantungan negara agar bisa sejajar dengan negara (Rabbani, 2020).
Tujuan akhir gerakan Reformasi adalah kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai bila rakyat berdaulat penuh.  Kedaulatan rakyat bisa terwujud jika  mekanisme demokrasi dijalankan dengan benar. Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam, dan demokrasi adalah sistem bernegara yang paling tepat untuk masyarakat yang beraneka ragam seperti Indonesia (Wibowo et al., 2020). Karena itu, Amien tampil di depan untuk memperjuangkan demokrasi melalui gerakan Reformasi. Sebagai intelektual Islam dan ilmuwan politik, Amien Rais produktif dalam menuangkan gagasan-gagasannya. Ia telah menghasilkan karya-karya seperti  "Cakrawala  Islam",  "Keajaiban  Kekuasaan",  "Moralitas  Muhammadiyah",  "Visi  Misi Muhammadiyah",  dan  lain-lain.  Hingga  kini,  Amien  Rais  merupakan  salah  satu  pakar  di Indonesia yang mendalami masalah Timur Tengah  (Mayrudin & Akbar, 2019). Pakar dari Universitas Gajah Mada ini menjadi intelektual pertama yang memimpin Muhammadiyah, organisasi keagamaan “modernis” terbesar di Indonesia.
Berdasarkan penjelasan di atas, pola kepemimpinan Muhammadiyah pada masa awal perkembangannya  cenderung  bersifat  kharismatik.  Kepemimpinan  didasarkan  pada kewibawaan  pribadi.  Perkembangan  organisasi  Muhammadiyah  kemudian  memiliki  pola kepemimpinan  yang  bersifat  legal-rasional.  Pemimpin  Muhammadiyah  diangkat  bukan semata-mata berdasarkan kewibawaan, tetapi juga faktor keahlian. Berdasarkan keahlian keulamaan  dan  intelektualitas,  pola  kepemimpinan  Muhammadiyah  pada  masa  awal perkembangannya cenderung dipimpin oleh tokoh ulama intelektual (Ghozali, 2022). Hal ini wajar  mengingat  Muhammadiyah  adalah  organisasi  keagamaan.  Namun,  dalam perkembangannya,  Muhammadiyah  dipimpin  oleh  figur  intelektual  ulama.  Sebagai akademisi atau dosen di perguruan tinggi, kondisi ini tentu sangat mempengaruhi model kepemimpinan yang dikembangkan, sehingga menambah nilai legal-rasional dalam pola kepemimpinan.  Kepemimpinan  di  Muhammadiyah  sangat  dinamis,  terlihat  dari beragamnya tokoh yang pernah memimpin organisasi ini. Selain itu, masa kepemimpinan mereka relatif pendek, biasanya hanya satu atau dua periode (Miski, 2022).

## SIMPULAN
Pola kepemimpinan Muhammadiyah pada masa-masa awal perkembangannya, dari era K.H. Ahmad Dahlan hingga Amien Rais, cenderung bersifat kharismatik. Kepemimpinan pada  periode  ini  lebih  didasarkan  pada  kewibawaan  pribadi  sebagai  seorang  ulama
intelektual.  Pada  tahun  1990-an,  pola  kepemimpinan  Muhammadiyah  berubah  menjadi lebih  legal-rasional.  Selama  periode  ini,  Muhammadiyah  dipimpin  oleh  figur-figur intelektual  akademis  yang  juga  memiliki  wawasan  keulamaan.  Dilihat  dari  dinamika kepemimpinan,  Muhammadiyah  menunjukkan  karakteristik  yang  sangat  dinamis.  Hal  ini terlihat dari beragamnya tokoh yang pernah memimpin organisasi serta singkatnya masa kepemimpinan, yang biasanya hanya berlangsung satu atau dua periode.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, M. R., & Kamaruddin. (2020). Gerakan Sosial Muhammadiyah di Era Reformasi. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), 1(1), 36 – 45.
Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2), 160.
Faizin.  (2014).  Perspektif  Pemikiran  Politik  Islam. Suatu  Analisis  Pendahuluan  Pemikiran Politik Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 12, 65 – 78.
Ghozali, I. (2022). Pola Kepemimpinan Oraganisasi Muhammadiyah Imam. Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan, 05(01).
HR, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 5(1).
Ibrahim, M. (2008). Dinamika Pembinaan Peradilan di Indonesia Studi Terhadap Peradilan Agama Pada Era Reformasi. 2, 282.
Kosasih,  A.  D.,  &  Suwarno.  (2010).  Pola  Kepemimpinan  Organisasi  Muhammadiyah. Islamadina, IX(1), 30 – 46.
Madani, A. (2023). KONSEP ELITE POLITIK Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah. In Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
Mayrudin, Y. M., & Akbar, M. C. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam : Studi tentang PAN, PKB dan PKS. Madani : Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 11(2), 169 – 186.
Miski, M. (2022). Membangun Image Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 10(1), 89. Monica, O. (2020). Relasi Antara Agama Dan Politik (Studi Kasus Partai Amanat Nasional (PAN) Wilayah Kota Banda Aceh).
Mu’ti, A. (2016). Akar Pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah. Afkaruna, 12(1), 1 – 42.
Muksin, A. (2018). Partai Politik dan Sistim Demokrasi di Indonesia. Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora, 3(2), 777 – 788.
Nisa, P. K. (2019). Karakteristik Budaya Komunikasi Politik Elite Muhammadiyah. Al Amin:
Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam, 1(1), 99 – 122.
Nuraida. (2015). Gerakan Radikalisme Islam Di Indonesia. Wardah, 12(2), 153 – 162.
Permana, S., Abangan-Santri, K., Orde, P., Di, B., & Jawa, P. (2010). Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 14(1), 63 – 82.
Rabbani, H. (2020). Kekerasan Politik Atas Nama Agama Dan Peran Kyai Dalam Konstelasi Politik Daerah: Menelusuri Akar Konflik Jepara 7 Juli 1998. Harmoni, 19(2), 311 – 337.
Wibowo, A. P., Djuyandi, Y., & Agustino, L. (2020). Peran Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional  Indonesia  Dalam  Mentransformasikan  Nilai-Nilai  Pancasila  Di  Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal Civic Hukum, 5(2), 191 – 204.