ABDIMAS TALENTA 5 (2) 2020: 723-729
Erna Herlinda et al . Increasing Public Legal Awareness in Online Loans
Increasing Public Legal Awareness in Online Loans in Sunggal Urban Village
Erna Herlinda 1 , Rabiatul Syahriah 1 , Boy Laksamana 1
1 Faculty of Law Universitas Sumatera Utara Jln. Universitas No. 4 Kampus USU, Padang Bulan, Medan 20155
Email: erna.herlinda@usu.ac.id

## Abstract
The  rapid development of  technology has  resulted  in  significant  changes  to  the  loan process,  whichhas certainly made it easier for people who need to take loans so that they no longer need to go to banks or other  financial  service  institutions.  However,online  loans  can  also  cause  problems  if  they  are  not  well understood.In  order  to  understand  Peer  to  Peer  Lending  (onlineloans)  in  Indonesia,we  need  to  refer  to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.In this regulation, peer to peer lending (online loans) is defined as an act of providinglending and borrowing services directly between lenders and information technology-based  loan  recipients.As  of  August  14th,  2020,  there  are  157  fintech  companies  already registered and licensed in the Financial Services Authority (OJK). OJK urges the public to use registered and licensed fintech lending services. To increase public awareness and knowledge in peer to peer lending (online loans), we conducted a socialization in the form of counseling to peoplein Sunggal Village, Medan Sunggal. The method used in this socialization is a focus discussion, starting with a lecture session then continued with a Q&A session among participants. The lecture session was conducted in order to deliver important learning materials for the participant to know and understand. Meanwhile, the Q&A session was conducted in order to complete unclear material and help to solve the problems related to Online Peer to Peer Lending. After participating in this socialization, the public can identify trusted online loan providers, which  are  providers  registered  with  the  Financial  Services  Authority (OJK).  This  means  people  can be spared from untrusted online loan providers and can report them to OJK when they found unregistered providers with bad intentions.
Keyword: legal awareness, peer to peer lending, online

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  yang  begitu  cepat  dan  pesat  mengakibatkkan  perubahan  yang  signifikan pada bidang keuangan khususnya mengenai hal peminjaman dalam bentuk kredit. Pertumbuhan peer to peer lending (pinjaman online) tidak terlepas dari peningkatan penggunaan internet dan jaringan sosial  online.  Proses  pinjaman  secara  online  tentu  mempermudah  masyarakat  yang  memiliki kebutuhan untuk melakukuan pinjaman sehingga tidak perlu lagi harus ke bank atau lembaga jasa keuangan lainnya.,namun bisa juga menimbulkan permasalahan kalau tidak dipahami dengan benar. Untuk memahami Peer to Peer Lending (Pinjaman Online) di Indonesia, perlu merujuk pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Menurut Peraturan ini, Peer to peer lending (pinjaman online) adalah layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi.Sampai dengan 14 Agustus 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 157 perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat untuk menggunakan  jasa  penyelenggara  fintech  lending  yang  sudah  terdaftar  dan  berizin.  Untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  peer  to  peer  lending (pinjaman online)  tersebut,  salah  satunya  ialah  dengan  mensosialisasikan  dalam  bentuk  penyuluhan  kepada masyarakat  di  Kelurahan  Sunggal,  Medan  Sunggal.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan sosialisasi  ini  berupa diskusi  terarah  diawali  dengan  ceramah  dan  dilanjutkan  dengan  tanya  jawab langsung dengan peserta. Melalui ceramah penyuluh dapat menyampaikan materi yang penting untuk diketahui dan dipahami sedangkan dengan melalui tanya jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas  serta  membantu  mengatasi  dan  menyelesaikan  permasalahan  tentang  Peer  to  Peer  Lending (Pinjaman  Online).  Setelah  mengikuti  sosialisasi  ini  masyarakat  akan  dapat  membedakan  mana penyelenggara pinjaman online yang sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan sehingga terhindar dari
ABDIMAS TALENTA 5 (2) 2020: 723-729
Erna Herlinda et al . Increasing Public Legal Awareness in Online Loans
penyelenggara  pijaman  online  yang  nakal  dan  mampu  melakukan  pelaporan  kepada  OJK  jika ditemukan penyelenggara yang tidak terdaftar dan beritikad buruk.
Kata Kunci: kesadaran hukum, pinjaman, online

## 1. PENDAHULUAN
kebutuhan.Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin  cepat mengharuskan segala aspek kehidupan dan segala bidang menggunakan teknologi. .Sektor  yang  paling  berdampak  akibat  perkembangan  teknologi  adalah  sektor perbankan dan perekonomian.Perkembangan teknologi dalam perbankan mengalami perubahan dalam melakukan transaksi keuangan.1 Pada saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan sangat cepat.Perkembangan yang sangat cepat mendorong adanya digitalisasi diberbagai sektor keuangan.Menurut Nurfalah dan Rusydiana, digilitasi adalah pengunaan teknologi digital untukmodel bisnis baru dan  memberikan  peluang  baru  yang  menghasilkan  nilai.Digitalisasi  dalam  sektor keuangan disebut Financial Technology atau biasanya disebut Fintech.2
Fintech  muncul  menyediakan  layanan  keuangan  baru  dengan  biaya  lebih  rendah melalui platform dan aplikasi seluler.Secara khusus, perusahaan fintech menawarkan kepercayaan,  transparasi, dan  teknologi.Melalui  inovasi  seperti  pinjaman  peer- to-peer(pinajaman online) dan crowdfunding, fintech memberi orang akses mudah ke peminjaman dan memperluas peluang bagi investasi.3
Cara-cara baru pada sektor keuangan terus bermunculan.Hal tersebut bertujuan untu memberikan  peningkatan  layanan.Peningkatan  penggunaan  teknologi  dalam industri  keuangan  (Fintech)  diyakini  dapat  meningkatkan  jangkauan  layanan keuangan.  Munculnya  fintech  telah  menciptakan  cara  bagi  semua  entitas  untuk memiliki akses ke semua alat dan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Kini teknologi  perbankan  atau  keuangan  di  era  tahun  2000an  telah  berakhir  dan bertransformasi  menjadi  fintech,.Saat  ini  di  Indoensia  telah  bertebaran  135 perusahaan startup fintech yang sudah terdaftar di OJK.Perusahaan startup fintech di Indonesia diatur melalui peraturan POJK Nomor 77- POJK.01-2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.4 Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat mengakibatkan perubahan yang signifikan pada bidang keuangan khususnya mengenai hal peminjaman dalam bentuk kredit.Saat ini peminjaman dapat dilakukan secara online yang disebut fintech peer to  peer  lending  atau  disebut  juga  pinjaman  dalam  jaringan  (Pindar).  Pertumbuhan peer to  peer lending (pinjaman online) tidak terlepas dari peningkatan penggunaan internet  dan  jaringan  sosial  online.  Proses  pinjaman  secara  online  tentu mempermudah  masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan  untuk  melakukuan  pinjaman sehingga tidak perlu lagi harus ke bank atau lembaga pinjaman lainnya.5
Peer  to  peer  lending  atau  P2PL  (pinjaman  online)  merupakan  suatu  sumber permodalan model baru di era digital. Peer to peer lending(pinjaman online) adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.6
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dipandang perlu untuk memberikan informasi  yang  terpadu  dan  terarah  kepada  masyarakat  kelurahan  Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal tentang peer to peer lending(pinjaman online) yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Sehubungan dengan hal tersebut ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :
ABDIMAS TALENTA 5 (2) 2020: 723-729
Erna Herlinda et al . Increasing Public Legal Awareness in Online Loans
1.  Akibat  hukum  apa  yang  timbul  terhadap  dokumen/data  yang  disebarkan  oleh peer to peer lending (pinjaman online) yang illegal ?
2.  Bagaimana upaya pemerintah dan pihak lainnya untuk memberhentikan peer to peer lending (pinjaman online) illegal ?
3.  Bagaimana kesadaran hukum masyarakat kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal dalam melakukan peer to peer lending(pinjaman online) yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  berupa  diskusi terarah yang dimulai dengan penyuluhan/ceramah baru kemudian dilanjutkan dengan tanya-  jawab  secara  langsung.  Peserta  sosialisasi  Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Dalam  Melakukan  Pinjaman  Online  ini  adalah  warga  masyarakat Kelurahan  Sunggal  Kecamatan  Medan  sunggal  yang  memiliki  UMKM  karena berpotensi  melakukan  pinjaman  untuk  mengembangkan  usaha  dan  para  kepala lingkungan  yang  kemungkinan  akan  menghadapi  permasalahan  masyarakat  di lingkungannya  berkaitan  dengan  pinjaman  online  ini..  Melalui  sosialisasi  dan ceramah  dapat  disampaikan  materi  penting  untuk  diketahui  dan  dipahami  oleh masyarakat,  sementara  melalui  tanya-jawab  dapat  melengkapi  materi  yang  belum jelas guna memberi masukan pada masyarakat terkait kesadaran hukum masyarakat dalam  melakukan  pinjaman  online.  Berhubung  sosialisasi  yang  dilakukan  di  masa pandemi  Covid-19  mengakibatkan  hanya  sekitar  20  orang  masyarakat  yang diperbolehkan  berpartisipasi,  dimana  hal  ini  sebagai  langkah  menerapkan  protokol kesehatan di zona merah. Namun peserta yang hadir diharapkan dapat meneruskan informasi yang diperolehnya kepada warga lain yang tidak turut serta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
Sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan peer to  peer  lending  (pinjaman  online)  yang  tidak  terdaftar  pada  Otoritas  Jasa  Keuanganyang dilaksanakan di Kelurahan Sunggal.
Kegiatan  sosialisasi  hukum  ini  dilaksanakan  melalui  sosialisasi  mengenai  pemahaman terhadap penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang harus terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
Kegiatan sosialisasi hukum ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan administrasi termasuk  penentuan  jadwal  sosialisasi  yang  dilanjutkan  dengan  tahapan  pelaksanaan. Pelaksanaan  kegiatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam  Melakukan  Peer  To  Peer Lending (Pinjaman Online) Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan di Kelurahan Sunggal dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16September 2020 pukul 10.00 WIB. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Bapak Lurah mengundang warga terutama warga yang termasuk  dalam  pelaku  usaha  Unit  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  akan berpartisipasi  dalam  sosialisasi hukum  ini.  Peserta  pelatihan  terdiri  dari  warga  dan  pelaku usaha UMKM di kelurahan Sunggal. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Bapak Lurah diikuti dengan perkenalan tim sosialisasi hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara oleh koordinator tim sekaligus penjelasan latar belakang dilakukannya sosialisasi hukum ini. Dalam sambutannya Bapak Lurah Sunggal sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi hukum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan peer to peer lending (pinjaman online) yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, juga sebagai pencegahan kepada warga untuk tidak tertipu dengan pinjaman yang menjanjikan dana langsung dapat diproses. Bapak Lurahjuga meminta kepada para peserta untuk mengikuti sosialisai hukum
ABDIMAS TALENTA 5 (2) 2020: 723-729
Erna Herlinda et al . Increasing Public Legal Awareness in Online Loans
dengan baik dengan harapan agar menjadi kader hukum membantu menyebarkan informasi bagi  warga  lainnya  yang  tidak  dapat  berkesempatan  turut  hadir  pada  sosialisasi  ini.  Pihak Kelurahan akan menindaklanjuti sosialisasi hukum ini dengan memasang spanduk himbauan untuk bijak dalam memilih pinjaman online, beserta nomor kontak OJK yang akan dipasang di  lingkungan  kerja  Kantor  Kelurahan.  Acara  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyampaian materi pelatihan yang dipimpin oleh moderator.
Pada  saat  kegiatan  ini  dilaksanakan  peserta  sosialisasi  hukum  sangat  antusias  dalam mengikuti  jalannya  pelatihan,  hal  ini  terlihat  dari  pertanyaan  maupun  pengalaman  yang disampaikan peserta. Atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan para peserta tim sosialisasi berupaya memberikan penjelasan secara tuntas sehingga peserta memahami dan merasa puas atas jawaban dan penjelasan yang diberikan.

## Analisis Hasil Kegiatan
Memperhatikan  tujuan  dan  manfaat  kegiatan  sosialisasi  hukum  ini  yaitu  untuk  membuka wawasan  warga  tentang  peer  to  peer  lending  (pinjaman  online)  yang  tidak  terdaftar  pada Otoritas Jasa Keuangan, dan mencegah warga agar tidak salah dalam melakukan pinjaman online, pelaksanaan sosialisasi hukum ini cukup berhasil.
Hal ini dapat dibuktikan dari tanggapan para peserta yang sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan  dalam  sesi tanya  jawab  dan  juga membagikan  pengalamannya mengenai  topik yang telah disampaikan.
Materi  sosialisasi  yang  telah  disusun  dalam  bentuk  power  point  yang  telah  dicopy  dan dibagikan kepada peserta memungkinkan untuk dapat dibaca ulang dan didiskusikan bersama di kesempatan yang lain, bahkan manfaat yang dirasakan dapat lebih luas lagi kepada warga lain,  karena  bagi  mereka  yang  tidak  berkesempatan  hadir  mengikuti  pelatihan  hukum  ini dapat memahaminya dan mempelajarinya dengan membaca sendiri.

## Faktor Pendorong dan Penghambat
1. Faktor Pendorong Adapun yang menjadi faktor pendorong dalam sosialisasi hukum ini adalah adanya kerjasama yang diberikan oleh warga maupun pegawai kantor kelurahan Sunggal  terutamaBapak  Lurah  kelurahan  Sunggal.  Otoritas  Bapak  Lurah  yang mengarahkan para peserta untuk datang mengikuti sosialisasi hukum.Selain itu materi yang disampaikan terasa langsung manfaatnya bagi warga dan pelaku usaha UMKM. Keramahtamahan peserta sosialisasi yang dapat diajak berkomunikasi dan memiliki rasa ingin  tahu  yang  tinggi  sehingga  sosialisasi  hukum  ini  perlu  dilanjutkan  secara berkesinambungan  pada  masa  yang  akan  datang  sebagai  perwujudan  Tri  Dharma Perguruan Tinggi.
2. Faktor Penghambat
3. Dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan  selalu  dapat  ditemukan  hambatan-hambatan. Demikian pula dalam pelaksanaan sosialisasi hukum ini terdapat beberapa kendala yang berkaitan  dengan  masalah  keterbatasan  peserta,  berhubung  sosialisasi  ini  diadakan  di masa pandemi Covid-19 maka sosialisasi ini dilakukan dengan mematuhi peraturan dan protokol  yang  ada,  seperti  menjaga  jarak  para  peserta  yang  berkaitan  dengan keterbatasan ruangan, sehingga harus dilakukannya pembatasan jumlah peserta.
4.
.
ABDIMAS TALENTA 5 (2) 2020: 723-729
Erna Herlinda et al . Increasing Public Legal Awareness in Online Loans

## 4. SIMPULAN
1. Wargaterutama pelaku usaha Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kelurahan Sunggal menjadi lebih mengerti mengenai peer to peer lending (pinjaman online). 2.  Warga  terutama  pelaku  usaha  Unit  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) kelurahan  Sunggal  mengetahui  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga pengawas sistem pinjam meminjam berbasis tehnologi informasi.
3. Meningkatknya kesadaran hukum warga untuk lebih waspada terhadap pinjaman yang tidak terdaftar di OJK
Gambar 4.1. Penyerahan Banner “Bijak Melakukan Pinjaman
Gambar 4.2. Foto Bersama Mitra
hukum  ini  diharapkan  warga  Kelurahan  Sunggal  menjadi  kader  hukum  untuk menyebarkan informasi dari sosialisasi hukum ini agar semakin banyak warga yang
ABDIMAS TALENTA 5 (2) 2020: 723-729
Erna Herlinda et al . Increasing Public Legal Awareness in Online Loans
mengetahui  pentingnya  melakukan  peer  to  peer  lending  (pinjaman  online)  yang terdaftar di OJK

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Tulisan  ini  merupakan  hasil  dari  Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang Dibiayai oleh Non PNBP Universitas Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Batch II Skim Mono Tahun Reguler Sumber Dana Non PNBP USU T.A 2020 Nomor 671/UN5.2.3.2.1/PPM/2020, tanggal 29 Juli 2020. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih  kepada  Rektor  Universitas  Sumatera  Utara  atas  dukungan  dana  dan  fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini adalah Lurah  Sunggal,  Medan  Sunggal  yang  telah  memberikan  sarana  dan  prasarana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajija, W. S. A. Chorry, S. dan Elva, F. 2019. Fintech dan Prospek Bisinis Koperasi Syariah. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Prabawati, B. E., Ari, S., Syarief, D. dan Fransisca, H. 2019. Manajemen Bisnis
Sebagai Ilmu dan Seni. Jakarta: Seri Publikasi Atma Jaya.
Rumondang, A., Acai, S., Fried, E., Janner, S. dan Tuti, A. 2019. Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital. Medan: Yayasan Kita Menulis.
Wicaksono, S. R. 2018. Studi Kasus: Sistem Informasi Manajemen Volume 2.
Malang: Seribu Bintang