## ANALISIS YURIDIS PERKEMBANGAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
Oleh : Rafael Ariston Jones Situmorang 1)
Judika 2)
Syawal Amry Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail jackmarpaung@gmail.com 1) otoniuslawolo@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  title  of  this  study  is  Juridical  Analysis  of  the  Development  of  the  Penal  System  in  the Correctional  System.  The  purpose  of  the  study  is:  first,  to  find  out  the  legal  basis  for  the implementation of the correctional system in the Indonesian legal system.   secondlyto find out  the  form  of  the  penal  system  in  prisons  in  Indonesia;  and  thirdly  to  know  what  is  an obstacle  to  the  Government  in  the  implementation  of  crime  in  prisons  in  Indonesia.  The results of the first study, the legal basis for the implementation of the correctional system in the  Indonesian  legal  system  is  based  on  Law  Number  12  of  1995  concerning  Corrections using the Coaching system and Inmate guidance includes coaching and mentoring programs in the form of personality coaching activities and self-reliance coaching activities. Second, the form of the punishment system in prisons in Indonesia is carried out in 4 stages based on the  principles  of  protection,  equal  treatment  and  service,  education,  guidance,  respect  for human dignity and dignity. Third, that the government's obstacles in the implementation of criminal  proceedings  in  prisons  in  Indonesia  can  be  categorized  as  internal  obstacles  and external  obstacles.  Internal  barriers  consist  of  the  prevailing  legal  system,  improper penitentiary facilities, penitentiary overcapacity. Meanwhile, external barriers consisting of community  factors,  law  enforcement  elements,  lack  of  coordination  between  government agencies    and  prisons  The  suggestion  for  this  research  is  that  it  is  recommended  to  the Government to make changes to Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Services to  adjust  the  conditions  during  the  current  Covid-19  pandemic.  It  is  recommended  to  the Government  of  Indonesia  to  provide  an  evaluation  of  the      coaching  system  in  prisons through monitoring, and continuous evaluation of the implementation of coaching programs in institutions Correctional. It is recommended to the Government of Indonesia to improve facilities  and  infrastructure  in  prisons  and  increase  personnel  and  build  harmonization  of institutional relations between  prisons and  other government agencies.
Keywords : Penitentia, Juridical, Criminal

## ABSTRAK
Judul  penelitian  ini  adalah  AnalisisYuridis  Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  Dalam Sistem  Pemasyarakatan.  Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian  yakni: pertama  u ntuk mengetahui  dasar  hukum  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  dalam  sistem  hokum Indonesi. Kedua untuk  mengetahui  bentuk  sistem  pemidanaan  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia;  dan ketiga mengetahui  yang  menjadi  hambatan  Pemerintah dalam  pelaksanaan  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia.  Hasil  penelitian
Pertama, Dasar hokum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan  kepada  Undang-UndangNomor  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  dengan menggunakan  sistem  Pembinaan  dan  pembimbingan  narapidana  meliputi  program pembinaan  dan  bimbingan  yang  berupa  kegiatan  pembinaan  kepribadian  dan  kegiatan pembinaan kemandirian. Kedua, Bentuk sistem pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  dilakukan  dengan  4  tahapan  dengan  berdasarkan  asas pengayoman,  persamaan  perlakuan  dan  pelayanan,  pendidikan,  pembimbingan, penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia.  Ketiga,  bahwa  yang  menjadi  hambatan Pemerintah  dalam  pelaksanaan  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  dapat dikategorikan  dalam  hambatan  internal  dan  hambatan  eksternal.  Hambatan  internal  terdiri atas  sistem  hukum  yang  berlaku,  fasilitas  lembaga  pemasyarakatan  yang  tidaklayak, overcapacity Lembaga  Pemasyarakatan.  Sedangkanhambataneksternal  yang  terdiri  atas factor  masyarakat,  unsur  penegakh  ukum,  Kurangnya  Koordinasi  Antar  Lembaga Pemerintah dengan Lembaga Pemasyarakatan Adapun saran penelitian ini adalah disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan  guna  menyesuaikan  kondisi  masa  pandemi  covid  19  saat  ini. Disarankan  kepada  Pemerintah  Indonesia  untuk  memberikan  evaluasi  pada  sistem pembinaan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  melalui  pemantauan,  dan  evaluasi  terus menerus  terhadap  pelaksanaan  program  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Disarankan  kepada  Pemerintah  Indonesia  untuk  membenahi  sarana  dan  prasarana  di Lembaga  Pemasyarakatan  dan  menambah  personel  serta  membangunan  harmonisasi hubungan  kelembagaan  antar  lembaga  pemasyarakatan  dengan  lembaga  pemerintah lainnnya.
Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Yuridis, Pemidanaan

## 1. PENDAHULUAN
Penerapan  hukuman  bagi  pelaku kejahatan  merupakan  wewenang  dari negara sebagai pemegang daulat tertinggi, oleh  karenaitu  negara  melalui  badan peradilanlah  yang  memiliki  kewenangan untuk  menjatuhkan  hukuman  bagi  pelaku kejahatan.  Penerapan  hukuman  bagi pelaku  kejahatan  memiliki  sistem  dan bentuk  tersendiri  yang  diatur  melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya  dilakukan  dengan  sistem tersendiri.
Dijatuhinya  seseorang  dengan  pidana atas  dasar  tuntutan  jaksa  di  Pengadilan merupakan bagian dari rangkaian penerapan pidana bagi pelaku kejahatan.
Pelaku  kejahatan  dapat  di  mintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya didasarkan atas dasar pertanggung  jawaban  pidana  dari  subjek hukum tersebut.
Definisi mengenai pertanggung jawaban pidana diketemukan oleh Simons
sebagai  suatu  keadaan  psikis,  sehingga penerapan  suatu  ketentuan  pidana  dari sudat pandang umum dan pribadi dianggap  patut  ( De  toere  kenings  vatbaar heidkan word enopgevatalseenezoo danige  psychisce  gestel  dheid,  waarbij Detoe passing van eenstra fmaatregel van elgeme enenindividue elstandphungerechtvaarding.
Di dalam praktik hukum, yang meliputi penerapan  hukum  dan  pembentukan hukum, eksistensi lembaga penegak hokum memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam kontak penerapan  hukum.  Hukum  yang  bersifat abstrak  dan  hokum  hokum  konkritatas kerja  fungsi  lembaga  hukum  yang berperan untuk menerapkan hukum, maka perilaku aparatur penerapan hokum menjadi  sangat  menentukan  dan  mewar naisteril  dan  tidaknya  cita-cita  dan  tujuan hukum.  Pembelokanarah  tujuan  hokum sebagai  perbuatan  inkonsistensi  yang membawa dampak buruk bagi hukum dan
berakibat tuuan  hukum  tidak  sampai  pada sasarannya. Dengan demikian, konsistensi dan  tanggung  jawab  Lembaga  penerap hukum  menjadi  suatu  kewajiban  yang tidak   dapat  ditawar lagi. Stabilitas  sosial, ekonomi,  politik  dan  keamanan  nasional akan  terganggu  mana  kala  muncul ancaman  Kejahatan  dalam  skala  kecil maupun  besar.  Pada  masa  pandemic COVID-19  saat  ini  diperlukan  adanya langkah-langkah  pencegahan,  disamping penegakan  hukum.    Tanggung  jawab negara di masa pandemi covid-19 saat ini menjadi  semakin  berat  dan  bertambah, selain  dari  pada  untuk  menstabilkan kondisi  ekonomi  rakyat,  keamanan  dan ketertiban masyarakat menjadi beban yang semakin  meningkat.  Persoalan  angka kriminalitas  ditengah  masyarakat  pada masa pandemi covid-19 saat ini berdasarkan data yang dikutip dari media, bahwa  tingkat  kriminalitas  selama  masa pandemi  covid  19  saat  ini  semakin meningkat, statistic kejahatan yang didata.
Oleh  Polri  pada  minggu  ke  19  dan  ke 20  terjadi  kenaikan  sebesar  7,04  %.  Pada minggike  19,  terjadi  3.481  kasus,  di Minggu  ke  20  naik  menjadi  3.726  kasus kejahatan.
Berdasarkan  laporan  dari  Polri  bahwa angka  criminalitas  terjadi  pada  kejahatan jalanan,  kejahatan  ciber,  dan  kejahatan penculikan,  sedangkan  untuk  kejahatan peredaran dan penyalah gunaan narkoba di masa  pandemic  ini  juga  mengalami peningkatan.  Untuk  kejahatan  jalanan, berdasarkan  data  yang  disampaikan  oleh Polri bahwa kejahatan-jalanan yang meningkat  selama  pandemic.  Covid-19  di antaranya penjambretan, perampokan, pencurian  kendaraan  bermotor  hingga pembongkaran minimarket. Pelaku kejahatan            memanfaatkan  situasi pandemic  covid-19  untuk  melancarkan aksi kejahatannya.
Tingginya kejahatan pada masa pandemi covid 19 ini akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum terhadap  pelaku  kejahatan.  Pelaku  ke jahatan  yang  telah  menjalani  proses
hukum  pada  akhirnya  jika  bersalahakan dikenakan pidanas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Secara normatif,  hukuman  atau  pidana  yang dijatuhkan  oleh  Pengadilan  didasarkan atas Pasal 10 KUHP.
Pelaksanaan  hukuman  bagi  narapidana konsep  Lembaga  dalam  system  yang  di fungsikan agar dapat mewujudkan  tujuan peradilan pidana yaitu peradilan pidana.
Lembaga Pemasyarakatan mengintegrasikan kembali narapidana. Pemasyarakatan  sebagai  akhir  dari system  dengan  masyarakat  secara  sehat, sehingga  dapat  mengambil  peran  kembali sebagai anggota masyarakat yang memiliki kebebasan yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan manajemen yang baik berkaitan dengan asilitas, personil, hingga perangkata turan lainnya. Adapun berbagai  permasalahan  yang  dimungkin kantimbul  dalam  penyelenggaraan  sistem pemasyarakatan dapat terjadi bukan hanya karena  adanya  kesalahan  dan  kekeliruan yang  diakibatkan  oleh  kelalaian  petugas lapas, melain kan lebih kompleks kaitannya  dengan  sistem  pelaksanaan pemasyarakatan  di  lapangan  dengan segala kendalanya.
Pelaksanaan pemasyarakatan bagi narapidana  adalah  kewenangan  mutlak dari  Pemerintah  artinya  Pemerintah  yang memiliki  wewenang  untuk  membentuk kebijakan  pemerintah  untuk  memberikan kesempatan  kepada  warga  negara  yang melakukan  tinkpidana  untuk  bertanggung jawab dan menyesali semua perbuatannya serta  memberikan  peringatan  kepada warga  masyarakat  lain  bahwa  jika melakukan  pelanggaran  hokum  maka  ada pidana  yang  dijatuhkan  kepadanya.  Oleh karena itu, pemasyarakatan yang dilakukan  oleh  negara  adalah  bahagian dari  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia yang  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja, harus ada pengawasan, kontrol, pembinaan,  dan  evaluasi  dari  proses pembinaan tersebut. Akan tetapi
kenyatanya,  pada  pandemi  covid  19  saat ini  mucul  masalah-masalah  baru  dalam sistem pemasyarakatan seperti kutipan liar dari  oknum  sipir, Overcrowded kapasitas Lembaga  Pemasyarakatan,  Penyebaran covid-19  di  Lembaga  Pemasyarakatan.
Sayangnya Lembaga Pemasyarakatan
dijadikan tempat evaluasi dan pembidanaan  bagi  pelaku  tindak  pidana beralih  fungsi  atau  di  jadikans  ebagai tempat kedok saja bagi para pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman.
Di  masa  pandemic
covid-19,
Pemerintah mengeluarkan berbagai macam  kebijakan  terkait  pencegahan penyebaran  virus  corona  seperti  di berlakukannya Pembatasan social berskala besar,  melihat  kondisi  demikian  perhatian pemerintahpun tidak luput terhadap masalah  over  kapasitas  narapidana  di dalam lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah menerapkan protokol  yang ketat di dalam Lapas,  diantaranya pembebasan narapidana melalui program asimilasi.
Di  samping  itu  pun,  kebijakan  ini  juga dilator belakangi dengan adanya rekomendasi dari
World Health
Organization (WHO), United  Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan beberapa  lembaga  lainnya,  yang  mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia. WHO telah mengidentifikasi bahwa overcrowding yang  terjadi  di  dalam lembaga  pemasyarakatan  atau  tempat- tempat  penahanan  lainnya,  justru  dapat menjadi  salah  satu  media  penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencegah  terjadinya outbreak di  lembaga pemasyarakatan,  maka  mau  tidak  mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi  tersebut  dan  satu-satunya opsi yang dapa dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana.
Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah:
1. Bagaimana bentuk sistem pemidanaan dalam Lembaga
Pemasyarakatan di Indonesia?
2. Apa  hambatan  Pemerintah  dalam pelaksanaan  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tujuan Sistem Pemidanaan
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap  penetapan  sanksi  dan  juga  tahap pemberian  sanksi  dalam  hukum  pidana. Kata  “pidana”  pada  umumnya  diartikan sebagai  hukum,  sedangkan  “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan  sebagai  suatu  tindakan  yang dilakukan  terhadap  seorang  penjahat, dapat  dibenarkan  secara  normal  bukan utama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuen sipositif  bagi  siter  pidana,  korban  dan masyarakat.  Oleh  karenaitu,  teori  ini disebu tteori konsewensialisme.
Pemidanaan  merupakan  salah  satu cara untuk mencapai tujuan hokum pidana yang berupa tindakan memidana seseorang  atau  sekelompok  orang  yang telah  melakukan  tindak  pidana  atau perbuatan  yang  dianggap  bertentangan dengan norma yang  ada. Salah satu dasar  pemidanaan  adalah  perlindungan hukumya itu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan  dan  penghidupan  Bersama berupa  perlindungan  hukum  dilakukan melalui pemidanaan bagi mereka yang Mengganggu  tercapainya  kehidupan  yang diharapkan,  agar  ketertiban  hukum  dapat tercapai.
Pemidanaan  secara  sederhana  dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman  yang  dimaksud  berkaitan dengan
3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Jenis  penelitian  yang  dilakukan dalamp  enyusunan  Penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum positif.  Sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat
deskriptif,  merupakan  suatu  penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan,  dan  menganalisis  suatu peraturan  hukum.  Metodologi  penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan  dengan  ilmu  pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode  penelitian  adalah  merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.
2. Jenis Data dan Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupabahan hukum primer, bahan hokum  sekunder  dan  bahan  hokum tersier, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer Bahan  hukum  primer  adalah bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif  artinya  mempunyai otoritas.  Bahan  hukum  primer terdiri dari peraturan perundang- undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  lembaga pemasyarakatan di Indonesia
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  terdiri  atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli  hukum  yang  berpengaruh, jurnal-jurnal  hukum,  pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,  yuris  prudensi,  dan hasil-hasil  symposium  mutakhir yang  berkaitan  dengan  topic penelitian.  Dalam  penelitian  ini, bahan  hokum  sekunder  yang digunakan  adalah  berupa  buku- bukuru jukan yang relevan, hasil karya  tulis  ilmiah,  dan  berbagai makalah  yang  berkaitan  dengan sistem  pemidanaan  dan  lembaga pemasyarakatan.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  adalah bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk atau penjelasan
terhadap  bahan  hukum  primer dan  bahan  hokum  sekunder berupa  kamus  umum,  kamus bahasa,  surat  kabar,  artikel, internet.
3. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian.  Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan ( Library Reseaarch ). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untu
kmemperoleh  data  sekunder  dengan mempelajari  literature literatur,  peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat  para  sarjana  dan  hal-hal  lain yang berkaitan.
4. Analisis Data
Keseluruhan  data  dalam  penelitian ini  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis kualitatif  ini  akan  dikemukakan  dalam bentuk  uraian  yang  sistematis  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis  data.  Selanjutnya  semua  data diseleksi  dan  diolah,  kemudian  dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan  dan  mengungkapkan, diharapkan  akan  memberikan  solusi  atas permasalahan dalam penelitian ini. Penjatuhan  pidana  dan  alasan-alasan pembenar  ( justification )  dijatuhkannya pidana  terhadap  seseorang  yang  dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan  hukum  tetap  ( incrachtvan gewijsde)  dinyatakan  secara  sah  dan meyakinkan  terbukti  melakukan  tindak pidana.  Tentunya,  hak  penjatuhan  pidana dan alasan pembenarpen jatuhan pidana .
Sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan oleh  Barda  Nawawi  Arief:  bahwa  tujuan dari kebijakan pemidanaanya itu menetapkan  suatu  pidana  tidak  terlepas dari  tujuan  politik  kriminal.  Dalam  arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh  karena  itu  untuk  menjawab  dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan,  maka  tidak  terlepas  dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.
Dalam  teori-teori  yang  termasuk dalam golongan teori tujuan telah
membenarkan perlindungan kepada masyarakat  atau  pencegahan  untuk  dapat terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Dan  bagi pelaku  tindak  pidana  tidak  akan  lagi mengulangi  perbuatannya.  Pencegahan terjadinya  suatu  tindak  pidana  dilakukan dengan mencantumkannya ancaman pidana dengan batas minimal dan maksimal  yang  diancamkan  bagi  pelaku tindak  pidana,  yang  berupa  hukuman kurungan  dan  atau  denda.  Kondisi demikian  akan  relative  efektif  apabila, normanya  dipahami  oleh  masyarakat secara  luas.  Pemahaman  ini  sangat diperlukan  dengan  dukungan  kemampuan untuk melakukan sosialisasi atas peraturan perundangan yang ada.
Pemikiran  sosiologis  juga  menjadi bagian  yang  sangat  penting,  sehingga masyarakat  secara  umum  tidak  dirugikan dengan  kehadiran  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  bukan  perlindungan hukum  yang  akan  diperoleh,  melainkan akibat  yang  akan  ditanggungnya  atas efektivitas peraturan perundang-undangan, disisi  lain  masyarakat  kurang  memahami setiap  rumusan  norma  yang  terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
Pidana  penjara  dijatuhkan  bukan karena  telah  berbuat  jahat  tetapi  agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan  serupa.  Pernyataan  diatas, terlihat  bahwa  pemidanaan  itu  sama sekali  bukan  dimaksudkan  sebagai upaya  balas  dendam,  melainkan  sebagai upaya  pembinaan  bagi  seorang  pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif  terhadap  terjadinya  kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan  dapat  benar-benar  terjadi apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:
a. Pemberian  pidana  oleh  pembuat undang-unadng
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
c. Pemberian  pidana  oleh  instansi pelaksana yang berwenang Pada saat ini hukum pidana yang
berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana  yang  berlaku  seperti  dalam  KUHP yang  ditetapkan  dengan  undang-undang Nomor  1  tahun  1964  jo  Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 beserta perubahan – perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang  Nomor 1  tahun  1960  tentang  perubahan  KUHP, Undang-Undang  Nomor  16  tahun  1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-Undang  Nomor  18  Tentang perubahan jumlah maksimal pidana denda dalam KUHP.
Meskipun wetboekvan  strafrecht peninggalan  Belanda  sudah  tidak  terpakai lagi, tetapi di Indonesia pemakaian system pemidanaannya  masih  tetap  diberlakukan hingga  saat  ini,  meskipun  dalam  praktik pelaksanaannya  sudah  berbeda.  DiDalam masalah  pemidanaan  dikenal  dua  system Atau  cara  yang  biasa  diterapkan  mulai dari zaman WvS Belanda sampai sekarang yakni dalam KUHP:
1. Bahwa  setiap  orang  yang dipidana harus menjalani pidananya  didalam  tembok penjara.  Ia  harus  diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana
dipidana,  mereka  juga  harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resoliasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Sistem Pemidanaan Dalam Lembaga Pemasyaratan
Lembaga pemasyarakatan atau rutan  saat  ini  kedudukannya  paradoks, diaman  di  satusisi  harus  memperhatikan hak-hak  penghuni  (narapidana)  dan  sisi lain  petugas  harus  dapat  melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Apalagi  sekarang  seiring  dengan  era reformasi  bergulir  wacana  hak  asasi
manusia  yang  harus  ditegakkan,  baik  itu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM),  Praktisi  hukum,  bahkan  sampai pada masyarakat umum dengan penerapan program yang bernama keluarga sadar hukum.
Narapidana  adalah  orang  yang melakukan kejahatan  sehingga mengharuskan  dirinya  dikurung  dalam penjara.  Walaupun  narapidana  seorang manusia,  dan  sangat  wajar  jika  mereka ingin diperlakukan seperti manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sahardjo bahwa orang adalah manusia dan harus  diberlakukan  sebagai  manusia, meskipun  ia  telah  tersesat,  tidak  boleh ditunjukkan  pada  nara  pidana  bahwa  itu penjahat.  Sebaliknya,  ia  harus  merasa bahwa  ia  dipandang  dan  diperlakukan sebagai  manusia. Pandangan  ini  menjadi dasar  lambing  dari  Pemasyarakatan  bagi lembaga  pemasyarakatan,  yaitu Griya Winaya  Jamna  Miwarga  Laksa  Dharm mesti yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh  kepada  hukum  dan  berbuat  baik. Lambang  pemasyarakatan  itu  ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.09.KP.10.10 Tahun 1997.
Saat  seorang  narapidana  menjalani vonis  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan, makahak-hakna  sebagai  warga  negara akandibatasi. Walaupun terpidana kehilangan  kemerdekaannnya,  tapi  ada hak- hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

## B. Hambatan  Pemerintah  Dalam Pelaksanaan Pidana Di
Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah  terjadinya  pengulangan  tindak pidana  tentunya  dengan  pembinaan  dan perlakuan  yang  tepat  sehingga  tujuan  dar ipemasyarakatan
dapat tercapai.
Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan  sangat  penting  yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya
pemberantasan  kejahatan  secara  represif sangat  tergantung  dari  hasil  proses pembinaan pada Tahap praktik pemasyarakatan  tersebut.  Walau  pun institusi  kepolisian    berhasil  menangkap pelaku  kejahatan  dan  mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, institusi kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannya.  Institusi  pengadilan  telah memutus  perkara  tersebut  dengan  seadil- adilnya,  namun  apabila  setelah  menjalani pidana  di                Lembaga  Pemasyarakatan dan  kemudian  bebas  dan  Berbaur  dengan masyarakat,  tetapi  kemudian  tidak  berapa lama  melakukan  tindak  pidana      yang sama      atau  bahkan  lebih  sering melakukan tindak pidanadari pada sebelum ia masuk lembaga
pemasyarakatan  maka  semua  rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  tugasnya masing-masing dalam integrated criminaljustice system atau sistem peradilan pidana terpadu sama sekali tidak ada artinya atau telah gagal. Sistem Hukum / Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Adanya  UU  No.  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  saat  ini  ternyata  tidak dapat memberikan  solusi  permasalahan warga binaan
di Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam tujuan UU No. 12  tahun  1995  yang  ditujukan  untuk Membentuk warga binaan atau narapidana sebagai  manusia  seutuhnya  ternyata  tidak tercapai secara maksimal.
Banyak  para  wargabinaan  yang gagal selama dalam masa penghukuman di Lembaga  Pemasyarakatan.  Di  Indonesia, keadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang seharusnya  mampu  untuk  menjadikan narapidana  Kembali  kejalan  yang  benar dengan sistem yang dianut dalam UU No. 12  tahun  1995  saat  ini  sudah  tertinggal dan harus dilakukan perubahan.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  5 UU  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan Berdasarkan aspen
gayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan;  pendidikan;  pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan  satu-satunya  penderitaan;  dan terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Jaminan  terlaksananya  asas  persamaan perlakuan  dan  pelayanan  sebagaimana disebutkan  di  dalam  Pasal  5  huruf  b  UU No. 12 tahun 1995 tersebut ternyata dalam praktiknya tidak sesuai. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus narapidana yang memiliki sel mewah di Lembaga Pemasyarakatan  seperti  kasus  Arthalita Suryani  alias  Ayin  (kasus  korupsi),  Lien Marita  alias  Aling  (kasus  narkoba), Darmawati  Dareho  (kasus  korupsi),  dan Ines  Wulandari  (kasus  korupsi),  Kasus Gayus  Tambunan.  Adanya  perlakuan istimewa yang dilakukan dengan menyuap para  petugas  atau  aparatur    penegak hukum  di  Lembaga  Pemasyarakatan merupakan Tindakan criminal yang melanggar  hukum.  Hal  ini  tentunya merusak  citra  dan  tatanan  serta  sistem pembinaan  yang  ditujukan  UU  No.  12 tahun  1995  tidak  tercapai.  Konsep Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  menyebutkan: “Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”
Pencapaian  konsep  sipembinaan dalam  pemasyarakatan  secara  rehabilitasi merupakan focus bagi Pembina bertanggungjawab atas praktik
menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban  mengatur  perbuatan  warga binaan  pemasyarakatan  terutama  dalam pencegahan  upaya  pelarian  diri  dari Lembaga  Pemasyarakatan.  Pasal  47  ayat
(1) dan ayat (2) Menggolongkan perbuatan  pelarian  diri  narapi  dana sebagai pelanggaran kedisiplinan sehingga penjatuhan  sanksi  sebatas  sanksi  disiplin berupa  tutupan  sunyi  atas  kewenangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan  konsep  sistem  peradilan pidana,  tahapan  aplikasi  dan  eksekusi khusus  merupakan  kendali  Lembaga Pemasyarakatan,  tidak  terdapat  peraturan menerangkan kewenangan penyidik, penuntut  umum,  maupun  hakim  di dalamnya.
Pasal  9  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 6 Tahung  2013  tentang  Tata  Tertib  Rutan dan  Lapas  terkait  disipliner  menjatuhkan sanksi pengasingan maksimal 2 (dua) kali 6  (enam)  hari  dan  mencabut  kebebasan remisi,  kunjungan  keluarga,  pembauran, cuti  menjelang  bebas,  dan  pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan sebagaimana  secara  lebih  lanjut  dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahung  2012  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pemberian  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Disipliner  tingkat  berat merupakan  lanjutan  Pasal  47  ayat  (2) undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan yang menjabarkan  sanksi  di  siplin  adalah pemberian sanksi bukan berdasarkan suatu tindak  pidana.  Prosedur  disiplin  guna menindak risiko tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengesahkan Peraturan  Dirjen  Pemasyarakatan  Nomor PAS-58.OT.03.01  Tahun  2010  tentang
Prosedur  Tetap  Perlakuan  Narapidana Risiko Tinggi.
Warga binaan pemasyarakatan dengan risiko tinggi harus menerima  perlakuan  istimewa  dalam rangka menekan atau bahkan menghapuskan  risiko  yang  di  timbulkan Berdasarkan kualifikasi A dan  B.
Oleh karena itu, UU No. 12 tahun 1995 perlu dilakukan perubahan dengan mekanisme  pembentukan  undang-undang yang baik dan taat asas serta mengedepankan  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia  dan  persamaan  didepan  hukum.
Hal  ini  bertujuan agar  sistem  pemidanaan dapat  diterapkan  dengan  landasan  hukum yang  adil,  pasti  dan  bermanfaat  sehingga regulasi  pelaksana  teknisnya  juga  sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik.
Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak layak
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Kompas.com  bahwa  Persoalan  Lembaga pemasyarakatan  (lapas)  dimana,  empat narapidana  asing  yang  diri  dari  Lapas Kerobokan  Bali.  Mereka  melarikan  diri dengan  cara  menggali  terowongan  keluar lapas.  Kaburnya  empat  narapidana  asing ini  sesungguhnya  bukan  sesuatu  yang baru.  Berdasarkan  catatan  Institute  for Criminal  Justice  Reform  (ICJR),  hingga 20 Juni 2017 terdapat tidak kurang dari 26 kasus  napi  melarikan  diri  dari  rutan  dan lapas di Indonesia. Sebelumnya,
ditemukan  masalah  lapas  mewah,  yakni perlakuan  khusus  bagi  narapidana  dalam bentuk penyediaan fasilitas-fasilitas khusus  bagi  napi  tertentu  di    Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.
Peristiwa  tersebut  merupakan  record buruk  dari  penanganan  pembinana  Lapas di Indonesia. Selain itu, kondisi kerusuhan di  Lapas  menjadi  ancaman  serius  dari pembinaan di Lapas. Berdasarkan pemantauan  Institute  for  Criminal  Justice Reform  (ICJR),  hingga  20  Juni  2017 terdapat  tidak  kurang  dari  26  kasus  napi melarikan  diri  dari  rutan  dan  lapas  di Indonesia.  Masalah  utamanya  adalah implikasi  dari  kelebihan  penghuni  dan overcrowding yang dialami sebagian besar lapas Indonesia.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  diatas, maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal yaitu:
a. Bentuk  sistem  pemidanaan  dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia  dilakukan  dengan  4 tahapan  dengan  berdasarkan  asas pengayoman,  persamaan  perlakuan dan pelayanan, pendidikan,
pembimbingan, penghormatan
harkat dan martabat manusia. b. Hambatan Pemerintah dalam pelaksanaan  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  dapat dikategorikan dalam hambatan internal  dan  hambatan  eksternal. Hambatan internal terdiri atas sistem hukum yang berlaku, fasilitas lembaga pemasyarakatan yang tidak layak, overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan hambatan eksternal yang terdiri atas factor  masyarakat,  unsur  penegak hukum, Kurangnya Koordinasi
Antar  Lembaga  Pemerintah  dengan Lembaga Pemasyarakatan

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Apeldoorn  dalam  Sadjijono, Hukum Antara  Das  Sollen, Laksbang
Pressindo Yapim, Yogyarkata :  2 017. devi,  Ria  Sintha, Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV.
Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,
2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara  , Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021.
Hiarij, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip
Hukum  pidana, Cahaya  Atma
Pustaka, Yogyakarta: 2014 Ibrahim,  Johny., Teori  Dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Surabaya: Bayu media, 2008, Sadjijono, Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam
Prespektif  Praktek  Hukum  di Indonesia), LaksBang Pressindo, Yogyakarta : 2016. Soerjono,  Soekanto  dan  Mahmudji,  Sri., Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja grafindo, Jakarta: 1996,
Mahmud  Marzuki,  Peter .,  Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta: 2006 Mudzakir, Pelaksanaan  Pembangunan
Hukum  Nasional  Bidang  Hukum Pidana  dan  Sistem  Pemidanaan (Politik Hukum Pemidanaan), Departemen    Hukum  dan  Hak
Asasi  Manusia  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Santoso,  Sani  Imam. Penjara  Swasta:
Sebuah  Pendekatan  Kriminologi Dan Teori Keadilan Untuk Kepatutan  Di  Indonesia, Saberro Inti Persada, Jakarta, 2019.
Setiadi,Edi. Sistem  peradilan  Pidana
Terpadu  dan  Sistem  Penegakan
Hukum  di    Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2017 Siregar,  Gomgom  T.P., Suatu  Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  Melalui  Media  Elektronik, PT. Refika Aditama, Jakarta: 2020. Simon, Josias.,  dan  Sunaryo,  Thomas ., Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung: 2011. Wandi  asih,  Rili, Sistem  Pemasyarakatan Melalui Kemitraan dalam Perspektif  Ketahanan  Nasional , Widy a Aksara Press, Bandung, 2017 Zulfa,  Eva Achjani. Pergeseran Paradigma  Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
tentang  Hukum  Acara  Pidana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan KUHAP Peraturan Pemerintah
Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2010  tentang  Perubahan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983
tentang Pelaksanaan KUHAP.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HakAsasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02      Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan  Pelaksanaan  Sistem Pemasyarakatan

## C. Jurnal
Andre  Sandy  Avianto,  Endra  Wijaya, Tantangan Pemenuhan Hak
Pembinaan  Bagi  Nara  pidana, Jurnal USM  Law Review ,Vol. 3, No 2 Tahun 2020 Barda  Nawawi  Arief, ‘Perkembangan
Sistem Pemidanaan,
Jakarta: Barda  Bahan  Penataran  Nasional
Hukum  dan  Kriminologi  XI Tahun 2005, Makalah . Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga,
Lestari Victoria., Hamonagan,
Alusianto  &  Devi,  Ria  Sintha. (2022). Perlindungan  Lingkungan Melalui  Penanaman  Mangrouve Di  Kawasan  Pesisir  Dan  Pantai Vol.1  No.3Januari  2022 . J urnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat . http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/ Journal_description/issue/view/4
Budi  Priyatmono, Politik  Hukum  Dalam Tata  Kelola  Lapas  Dan  Rutan  Di
Indonesia, Journal of
Correctional  Issues  ,Volume  1, No.3, 2018. Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari,
Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid  (2022 ). The  Bankruptcy Legal  Politics  in  Indonesia  based on  Justice  Value, Date  Maret, 2022,  Vol  9.No.1. Jurnal  Akta . http : // jurnal.unissula.ac.id/index.php/akt

## a/article/view/2 0842
Dejan  Alija  Dedra, Terobosan  Hukum Penanggulangan  Pelarian  Diri
Narapidana Dari Lembaga Pemasyarakatan  Di  Indonesia,
Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021. Fajar Putra Prastina R. Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Jurist Diction, Vol. 4, No. 1,
tahun 2021. Fatahillah  Akbar, Politik  Hukum  Pidana terhadap  Perbuatan  Narapidana Melarikan  Diri  dari  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia”, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 50 No.1, 2020. Failin, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Di
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal  Cendikia
Hukum,  Vo.  Vol.  3,  No  1,
September 2017
Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan di Masa  Pandemi  Covid  19  (  Dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi  ),  Jurnal  Komunikasi Hukum  (  JKH  )  Universitas
Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2,
(2020).
I      Wayan      Putu      Sucana      Aryana,
Efektifitas  Pidana  Penjara Dalam
Membina Narapidana , DIH, Jurnal Ilmu  Hukum,  Vol.  11,  No.  21, 2015.