## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## PENERAPAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE

## Chandra Dewangga Marditya Putra
Advocat Anggota Peradi Kabupaten Malang Jalan Kebonsari RT 12 RW 02 Ds. Ngebruk Kec Sumberpucung
Kab. Malang Email: chandewa0808@ gmail.com

## Abstrak
Untuk  menjadikan  masyarakat  tani  yang  adil  dan  makmur  maka pemerintah  melalui  program landreform yang  meliputi  perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan -hubungan hukum  yang  bersangkutan  dengan  penguasaan  tanah.  Sesuai  dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria telah mengamanahkan terkait  larangan  kepemilikan  atas  tanah  pertanian  secara absentee . Dengan  adanya  ketentuan  tersebut  diharapkan  para  pemegang  hak  atas tanah  pertanian  dapat  mengusahakan  atau  mengerjakan  sendiri  tanah yang  dimilikinya  sehingga  tanah-tanah  pertanian  memang  menjadi produktif  dan  tidak  terdapat  tanah  pertanian  yang  di  biarkan  atau absentee .  Tujuan  larangan absentee agar  hasil  yang  diperoleh  dari pengusahaan  tanah  sebagian  besar  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat desa  tempat  letak  tanah.  Fenomena  larangan  tanah absentee /guntai secara nyata terjadi, tetapi tidak dilakukan sanksi yang tegas. Kata kunci: absentee, kepemilikan hak atas tanah, pertanian, sanksi.

## Abstract
To make a fair and prosperous farming community, the government through  a  Land  Reform  program  which  includes  a  reshuffle  of  land ownership  and  control  as  well  as  legal  relations  concerned  with  land tenure.  In  accordance  with  Article  10  paragraph  (1)  the  Basic  Agrarian Law  mandates  Absentee  prohibitions  on  ownership  of  agricultural  land. With  the  existence  of  these  provisions  it  is  expected  that  holders  of agricultural  land  can  cultivate  or  work  on  their  own  land  so  that agricultural  lands  are  indeed  productive  and  there  is  no  agricultural  land that is left or Absentee. The purpose of the Absentee ban  is that the results obtained  from  the  cultivation  of  land  can  be  enjoyed  mostly  by  rural communities where the land is located. The phenomenon of the prohibition

## AN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE (Chandra Dewangga Marditya Putra)
of  Absentee  /  guntai  land  actually  occurred,  but  no  strict  sanctions  were made.
Keywords : absentee,ownership of rights to land, agriculture, sanctions.

## PENDAHULUAN
Untuk  mewujudkan  tujuan  bangsa  Indonesia  adil  makmur,  maka Pemerintah  telah  membuat  berbagai  regulasi  tentang  pertanahan.  Pada tanggal  24  September  1960  Pemerintah  Indonesia  telah  mengundangkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.Selanjutnya disebut sebagai UUPA.
UUPA  telah  mengamanatkan  terkait  larangan  pemilikan  atas  tanah pertanian  secara absentee .  Sesuai  dengan  Pasal  10  ayat  (1)  UUPA  yang menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  dan  badan  hukum  yang  mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya  sendiri  secara  aktif  dengan  mencegah  cara-cara pemerasan”
Dengan  adanya  ketentuan  tersebut  diharapkan  para  pemegang  hak atas  tanah  pertanian  dapat  mengusahakan  atau  mengerjakan  sendiri  tanah yang dimilikinya sehingga tanah tanah pertanian memang menjadi produktif dan tidak terdapat tanah pertanian yang di biarkan atau absentee .
Untuk  menjalankan  peraturan  dalam  UUPA  dan  kebijakan landreform tersebut  maka  pada  tanggal  19  September  1961  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang    telah  ditambah  dan  disempurnakan  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  41  Tahun  1964.  Peraturan  tersebut  merupakan  pelaksanaan  dari ketentuan  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  UUPA  dan  Undang-Undang  Nomor  56 Prp Tahun 1960 tentang Pembatasan Pemilikan Tanah Pertanian.
Ketentuan  terkait  menghapuskan  tanah  pertanian  secara absentee telah  diatur  secara  spesifik  dalam  Pasal  3  ayat  (1)    Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  224  Tahun  1961  Tentang  Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang menyebutkan bahwa pemilik  tanah  yang  bertempat  tinggal  diluar  kecamatan  tempat  letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada  orang  lain  di  kecamatan  tempat  letak  tanah  itu  atau  pindah  ke kecamatan letak tanah tersebut.
Ketentuan  tersebut  bertujuan  melarang  pemilikan  tanah    secara absentee supaya  hasil  pemilikan  tanah  itu  sebagian  besar  dapat  dinikmati oleh  masyarakat  pedesaan  tempat  letak  tanah  yang  bersangkutan  karena

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pemilik  tanah  akan  bertempat  tinggal  di  daerah  tempat  tanah  pertanian tersebut berada. 1
Pengecualian  terhadap  ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  3 ayat  (2)  PP  224  Tahun  1961  yang  menyebutkan  bahwakewajiban  tersebut pada  ayat  (1)  pasal  ini  tidak  berlaku  bagi  pemilik  tanah  yang  bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan  tanah  itu  secara  effisien,  menurut  pertimbangan  panitia landreform Daerah Tingkat II.
Pengecualian  yang  kedua  diperuntunkan  bagi  mereka,  yang mempunyai  tanah  dikecamatan  tempat  tinggalnya  atau  dikecamatan sebagaiyang  dimaksudkan  dalam  ayat  2  pasal  PP  224  Tahun  1961,  yang sedang  menjalankan  tugas  Negara,  menunaikan  kewajiban  agama,  atau mempunyai  alasan  khusus  lainnya  yang  dapat  diterima  oleh  Menteri Agraria.  Bagi  pegawai-pegawai  negeri  dan  pejabat-pejabat  militer  serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai  seluas  2/5  dari  luas  maksimum  yang  ditentukan  untuk  daerah  yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.
Apabila  peraturan  tersebut  tidak  dipatuhi  maka  pemilik  atas  tanah pertanian  yang  secara  absente  diancam  dengan  sanksi  tanah  yang bersangkutan  diambil  oleh  Pemerintah,  untuk  kemudian  dibagi-bagikan menurut ketentuan peraturan tersebut.
Semangat pembuatan regulasi oleh pemerintah Indonesia sebagaimana  telah  dipaparkan  diatas  masih  terdapat  kendala  pada  tataran implementasi  di  lapangan  terkait  larangan  kepemilikan  tanah  secara Absentee .  Salah  satu  daerah  yang  terdapat  terdapat  kepemilikan  tanah pertanian secara Absentee adalah di Kabupaten Malang.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah prinsip-prinsip  dan tata cara memecahkan suatu  masalah.  Sedangkan    penelitian  adalah  pemeriksaan  secara  hati-hati tekun  dan  tuntas  terhadap  suatu  gejala  untuk  menambah  pengetahuan manusia, maka metode  penelitian  dapat  diartikan  sebagai    prinsip  tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 2
Dalam penelitian ini jenis  yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat  disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan
1 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , (Jakarta:Jambatan, 2003),hal. 371
2 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta:UI Press,1986), hal.6.
hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di masyarakat, 3 atau  dengan  kata  lain  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah  yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.  Jenis  penelitian  ini  dipilih  agar  dalam  penelitian  yang  dilakukan bisa  secara  efektif  menunjukkan  antara  bagaimana  kenyataan  dari permasalahan  yang  ada  dengan  bagaimana  yang  seharusnya  menurut peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  antara  kenyataan  dengan  aturan, sudah sesuai atau kah masih jauh dari kesesuaian diantara keduanya.

## PEMBAHASAN
Kepemilikan dan penguasan tanah khususnya adalah pertanian yang dilakukan  oleh  para  tuan  tanah    menjadi  masalah  tersendiri  bagi  tatanan kehidupan masyarakat. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang selain tanah untuk perumahan , bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seseorang maka pendapat setempat itulah  yang  menentukannya,  berapa  luas  bagian  yang  dianggap  halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian. 4
Kepemilikan  tanah  pertanian  oleh  tuan  tanah  mengakibatkan kesenjangan sosial  dalam masyarakat. Hal tersebut menjadikan masyarakat pedesaan  khususnya  adalah  kaum  tani  masih  hidup  dalam  keadaan  yang jauh dari kata layak, padahal dalam  Pasal 9 ayat (2) UUPA  menyebutkan, bahwa tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  sesuatu  hak  atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Masyarakat  yang  tinggal  di  pedesesaan  yang  bermata  pencarian sebagai petani yang masih hidup jauh dari kata layak  mau tidak mau harus menghadapi  kenyataan  kesenjangan  sosial  tersebut.  Disatu  sisi  patani memerluhkan  uang  untuk  melangsungkan  kehidupan  mereka,  terkadang untuk  mencukupi  kebutuhan  tersebut  para  petani  harus  menjual  tanahnya kepada  orang-orang  yang    kota  yang  bukan  berprofesi  sebagai  petani.Dan disatu sisi petani juga takut kehilangan mata pencaharian mereka yang telah ditekuni  selama  ini.  Sehinga  dengan  adanya  keadaan  tersebut  banyak bermunculan  petani-petani  tanpa  tanah.  Mereka  hanya  melakukan
3 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam  Praktek ,  (Jakarta,  Sinar Grafika,2002), hal,.15.
4 Budhi harsono, Op. Cit . hal.358.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
penggarapan  tanah  pertanian  milik  orang  lain  atau  biasa  disebut  petani gurem.
Keberadaan  masalah  sosial  tersebut  telah  dilihat  oleh  pemerintah dengan  mengeluarkan  kebijakan landreform di  Indonesia.  L andreform berarti  perubahan  sistem  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang melampaui  diubah  dengan  sistem  tata  pertanahan  baru  yang  disesuaikan dengan  perubahan  dan  perkembangan    masyarakat  yang  sedang  giat melaksanakan pembangunan ekonominya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  UUPA  telah  meletakkan  asas penghapusan tuan-tuan tanah besar.dalam Pasal 7 UUPA  yang menetapkan bahwa  untuk  tidak  mengurangi  kepentingan  umum,  maka  pemilikan  dan penguasaan  tanah  yang  melampaui  batas  tidak  diperkenankan.  Dengan adanya asas tersebut maka tanah memiliki fungsi sosial sehingga  pemilikan tanah oleh pemilik tanah tidak hanya menimbulkan hubungan pribadi antara tanah  dengan  pemiliknya  sehingga  dalam  UUPA  juga  mengatur  mengenai Asas  pembatasan  luas  maksimum  dan/atau  minimum  tanah.  Yang  terdapat dalam  Pasal 17 UUPA.
Untuk  mewujudkan  dan  melaksanakan  asas  dalam  Pasal  10  UUPA tersebut  maka  pemerintah  melalui  Peratuan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun 1961  Tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti Kerugian  telah  menyebutkan  secara  khusus  larangan  kepemilikan  tanah pertanian secara absentee . Dalam Pasal 3 PP 224 Tahun 1961 menyebutkan bahwa:
Ayat  (1)  Pemilik  tanah  yang  bertempat  tinggal  diluar  kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas  tanahnya  kepada  orang  lain  di  kecamatan  tempat  letak  tanah  itu  atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
Ayat (2)Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan  tempat letak  tanah,  jika  jarak antara  tempat  tinggal  pemilik  dan tanahnya  masih  memungkinkan  mengerjakan  tanah  itu  secara  effisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II
Ayat  (3)    Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  tersebut  pada  ayat  2 pasal  ini,  maka  jika  pemilik  tanah  berpindah  tempat  atau  meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak miliktanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.
Ayat (4)  Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka,  yang  mempunyai  tanah  dikecamatan  tempat  tinggalnya  atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai

## AN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE (Chandra Dewangga Marditya Putra)
alasan  khusus  lainnya  yang  dapat  diterima  oleh  Menteri  Agraria.  Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan  dengan  mereka,  yang  sedang  menjalankan  tugas  Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai  seluas  2/5  dari  luas  maksimum  yang  ditentukan  untuk  daerah  yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.
Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961 telah  dianggap  kurang  sempurna,  maka  pemerintah  melakukan  Perubahan dan  penambahanterhadap  PP  224  Tahun  1961    Tentang  Pelaksanaan Pembagian  Tanah  dan  Pemeberian  Ganti  Kerugian    yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1964  Tentang  Perubahan  Dan Tambahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  Tentang Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  Dan  Pemberian  Ganti  Kerugian.  Dalam Pasal 3 PP 41 Tahun 1964 ditambahkan sebagai berikut:
Pasal  3a.  Ayat  (1)  Pemilik  tanah  pertanian  yang  berpindah  tempat atau  meninggalkan  tempat  kediamannya  keluar  Kecamatan  tempat  letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat  setempat  yang  berwenang,  maka  dalam  waktu  1  (satu)  tahun terhitung  sejak  berakhirnya  jangka  waktu  2  (dua)  tahun  tersebut  di  atas  ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu.
Ayat  (2)  Jika  pemilik  tanah  yang  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  pasal ini  berpindah  tempat  atau  meninggalkan  tempat  kediamannya  keluar Kecamatan  tempat  letak  tanah  itu,  sedang  ia  tidak  melaporkan  kepada pejabat  setempat  yang  berwenang,  maka  dalam  waktu  2  (dua)  tahun terhitung  sejak  ia  meninggalkan  tempat  kediamannya  itu  diwajibkan  untuk memindahkan  hak  milik  atas  tanahnya  kepada  orang  lain  yang  bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu.
Pasal  3b.  Ayat  (1)  Pegawai  Negeri  dan  Anggota  Angkatan Bersenjata  serta  orang  lain  yang  dipersamakan  dengan  mereka,  yang  telah berhenti  dalam  menjalankan  tugas  Negara  dan  yang  mempunyai  hak  atas tanah pertanian di luar  Kecamatan tempat tinggalnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ia mengakhiri tugasnya tersebut diwajibkan pindah ke Kecamatan  letak  tanah  itu  atau  memindahkan  hak  milik  atas  tanahnya kepada  orang  lain  yang  bertempat  tinggal  di  Kecamatan  di  mana  tanah  itu terletak.
Ayat  (2)  Dalam  hal-hal  tertentu  yang  dapat  dianggap  mempunyai alasan  yang  wajar,  jangka  waktu  tersebut  dalam  ayat  (1)  di  atas  dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.
Pasal 3c. (1) Jika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan  di  mana  ia  bertempat  tinggal,  yang  diperolehnya  dari  warisan,

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
maka  dalam  waktu  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak  si  pewaris  meninggal diwajibkan  untuk  memindahkannya  kepada  orang  lain  yang  bertempat tinggal di  Kecamatan di mana tanah itu terletak atau pindah ke Kecamatan letak tanah itu.
Ayat  (2)  Dalam  hal-hal  tertentu  yang  dapat  dianggap  mempunyai alasan  yang  wajar  jangka  waktu  tersebut  dalam  ayat  (1)  di  atas  dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.
Pasal 3d. Dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru  atas  tanah  pertanian  yang  mengakibatkan  pemilik  tanah  yang bersangkutan  memiliki  bidang  tanah  di  luar  Kecamatan  di  mana  ia bertempat tinggal.
Pasal  3e.  Tidak  dipenuhinya  ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam pasal-  pasal  3a,  3b,  3c  dan  3d  mengakibatkan  baik  tanah  maupun  pemilik tanah  yang  bersangkutan  dikenakan  ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam pasal  3  ayat  (5)  dan  (6)  Peraturan  Pemerintah  No.  224  tahun  1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 280).
Dengan adanya peraturan tersebut maka kepemilikan tanah pertanian secara Absentee pada  prinsipnya  tidak  diperkenankan,  karena  dihawatirkan akan  menumbuhkan  tindakan  pemerasan  terhadap  para  petani  seperti  yang terjadi terhadap petani-petani pada masa penjajahan Belanda.
Menurut  hasil  penelitian  di  Desa  Ngebruk  sebagai  salah  satu  Desa yang  mayoritas  mata  pencariannya  penduduknya  sebagai  Petani  tidak terlepas  dari  kepemilikan  tanah  secara Absentee .  Tanah-tanah  pertanian sebagian    dikuasai  dan  dimiliki  secara Absentee oleh  beberapa  orang  yang tinggal  diluar  daerah  tanah  tersebut.  Pemilik  tanah  pertanian Absentee datang tidak hanya dari luar kecamatan akan tetapi pemilik tanah pertanian datang dari luar Kabupaten Malang bahkan ada yang dari luar Propinsi Jawa Tengah
Menurut  Agus  Riaji  sekertaris  Desa  Ngebruk  tanah  pertanian  yang dikuasai  dan  dimiliki  secara Absentee di  Desa  Ngebruk  terjadi  karena peralihan  hak  berupa  jual  beli  dan  pewarisan.  Pelaksanaan  jual  beli  tanah khususnya  tanah  pertanian  dilakukan  dengan  cara  dibawah  tangan  antara penjual  dan  pembeli  dihadapan  Kepala Desa  setempat  dan  disaksikan  oleh para perangkat Desa Ngebruk. begitu pula dengan pewarisan biasanya para ahli waris datang ke  Kantor Desa Ngebruk dan melakukan pembagian harta waris  yang  berupa  tanah  di  hadapan  kepala  Desa  dan  disaksikan  oleh perangkat Desa setempat 5 .
Tanah-tanah  yang  berada  di  Desa  Ngebruk  mayoritas  alas  haknya masih  berbentuk  Petuk  pajak  atau  masyarakat  setempat  menyebutnya
5 Agus Riaji, wawancara , selaku sekertaris Desa Ngebruk Kabupaten Malang pada tanggal 10 Januari 2019

## AN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN
SECARA ABSENTEE (Chandra Dewangga Marditya Putra)
dengan  “Tumpi”.  Keberadaan  alas  hak  yang  masih  berbentuk  petuk  atau tumpi  tersebut  memudahkan  para  pembeli  yang  berkedudukan  di  luar  desa Ngebruk    untuk  memiliki  tanah  pertanian.  Menurut  keterangan  Sulistiani warga Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, pemilik tanah pertanian yang Absentee seluas 3800 M 2 di dusun Kebonsari RT 12 RW 02 Desa  Ngebruk  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang, 6 peralihan tanah pertanian dilakukan dengan cara jual beli dibawah tangan hal tersebut dilakukan dengan alasan:
a. Peraliahan  hak  atas  tanah  pertanian  dibawah  tangan  sudah  menjadi kebiasaan masyarakat desa Ngebruk
b. Biaya  peralihanya  atas  objek  jual  beli  berupa  tanah  pertanian    dengan cara dibawah tangan tergolong ringan
c. Prosesnya Cepat dan sederhana
Menurut  keterangan  Agus  Riaji  sekertaris  Desa  Ngebruk  Jual  beli tanah  Pertanian  yang  dilakukan  dibawah  tangan  dilakukan  oleh  Penjual dengan  pihak  pembeli  yang  masih  memiliki  hubungan  keluarga  atau setidaknya  dikenal  oleh  masyarakat  setempat,  terkait  dengan  Kedudukan pembeli  yang  berada  diluar  wilayah  tanah  tersebut  maka  pemerintah  Desa Ngebruk tidak melakukan pelarangan karena jual beli merupakan perbuatan yang  pribadi  atau  privat,  sehingga  apabila  terdapat  perbuatan  hukum  jual beli  tanah  pertanian  antara  penjual  dan  pembeli  tanah  pertanian  yang  telah mendapatkan  sepakat  dengan  harga  tanah  tersebut  maka  jual  beli  tanah pertanian dilakukan 7 .
Agus Riaji menambahkan berbeda dengan tanah pertanian yang telah memiliki  sertipikat  tanah,  maka  pihak  Desa  akan  berkoordinasi  dengan Kantor  Pertanahan  setempat  dan  pihak  Pembeli  tanah  pertanian  harus memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk  dengan  tempat  tinggal  di  wilayah  Desa Ngebruk  meskipun  nanti  pembeli  tersebut  pindah  lagi  ke  tempat  domisili asal.
Keberadaan  tanah absentee memang  telah  terjadi  di  Wilayah Kabupaten  Malang,  khusunya  adalah  yang  belum  bersertipikat,  pihak Kantor  Pertanahan  sulit  untuk  melakukan  pengawasan,  akan  tetapi  kalau sudah  bersertifikat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Malang  akan  meneliti pengajuan permohonan peralihan hak yang diajukan khususnya dengan cara meneliti Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
Peralihan  hak  atas  tanah  tidak  semunya  didaftarkan  di  Badan Pertanahan  Nasional  atau  Kantor  Pertanahan  sehingga  dengan  tidak
6 Sulistiani, Wawancara, Pemilik  Tanah  pertanian Absentee di  Desa  Ngebruk Kabupaten Malang, Pada tanggal 10 Januari 2019.
7 Agus Riaji, wawancara , selaku sekertaris Desa Ngebruk Kabupaten Malang pada tanggal 10 Januari 2019

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
didaftarkannya  peralihan  hak  atas  tanah  maka  Pemerintah  kesulitan  dalam melaksanakan ketentuan landreform yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan,  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  untuk mengatur  tentang  pentang  peralihan  hak  atas  tanah  salah  satunya  adalah ketentuan  mengenai  larangan  kepemilikan  tanah  secara absentee .  Dalam peralihan  hak  atas  tanah  pertanian  dibawah  tangan  terkadang  telah melanggar larangan kepemilikan tanah secara absentee .
Dengan  demikian  penerapan  asas absentee tanah  pertanian  bagi pemegang  hak  atas  tanah  pertanian  yang  berkedudukan  diluar  wilayah apabila  alashaknya  masih  berbentuk  Petuk  atau  C  desa  atau  tumpi  maka penerapan  asas absentee tersebut  sulit  diterapkan  berbeda  dengan  tanah pertanian yang telah bersertipikat, penerapan asas absentee tanah pertanian bagi  pemegang  hak  atas  tanah  pertanian  tersebut  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Malang  akan  meneliti  identitas  yang  berupa  Kartu  Tanda Penduduk  yang  bersangkutan  apabila  tidak  tidak  berkedudukan  di  mana tanah  pertanian  berada  maka  pengajuan  peralihan  hak  akan  ditolak,  dan apabila  telah  sesuai  dengan  asas absentee maka  akan  diproses  oleh  kantor pertanan Kabupaten Malang.
Agus  Riaji  menjelaskan  tanah  tanah  yang  dimiliki  secara  absente memang  dikerjakan  oleh  petani  penggarap  yang  masih  ada  hubungan keluarga  dengan  pemilik  tanah  pertanian  yang absente. 8 Tanah-tanah absente  yang  dikelola  dan  dimanfaatkan  oleh  para  petani  penggarap dilakukan dengan sistem bagi hasil, akan tetapi sistem bagi hasil.
Boedi  harsono  menyatakan  bahwa  perjanjian  bagi  hasil  hak  usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah kepunyaan pihak lain yang  disebut  pemilik  dengan  perjanjian  bahwa  hasilnya  akan  dibagi  antara kedua belah pihak menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya. 9
Menurut  Undang-Undang  nomor  2  Tahun  1960  yang  dimaksud perjanjian  bagi  hasil  adalah  “perjanjian  bagi  hasil,ialah  perjanjian  dengan nama  apapun  juga  yang  diadakan  antara  pemilik  pada  satu  pihak  dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut"penggarap"  berdasarkan  perjanjian  mana  penggarap  diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  Perjanjian  bagi  hasil antara pemilik tanah dengan petani penggarap hanya dilakukan secara lisan, kapanpun  pemililik  tanah  mau  mengambil  tanah  pertanian  miliknya  maka
8 Agus  Riaji, Wawancara ,  Selaku  Sekertaris  Desa  Ngebruk  Kecamatan  Klambu Kabupaten Malang, Pada Tanggal, 10 Januari 2019
9 Boedhi Harsono, Op. Cit. hal.398.

## AN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN
SECARA ABSENTEE (Chandra Dewangga Marditya Putra)
petani penggarap harus rela menyerahkan tanah garapannya tersebut kepada pemilik  tanah.  Pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  pertanian  semacam  ini tidak  efektif  dan  efisien  dan  tidak  sesuai  dengan  asas Absentee yang bertujuan melindungi  para petani.
Menurut  Keterangan  Nawawi    pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah pertanian  pada  saat  ini  masih  kurang  efektif  efisien  karena  sebagai  petani penggarap saya harus menyerahkan setengah hasil bersih dari panen kepada pemilik  tanah.  Petani  penggarap  juga  harus  menanggung  biaya  produksi seperti  pupuk  obat  obatan  dan  biaya  lain  yang  timbul  atau  biasa  disebut biaya tanam. 10
Beliau  menambahkan  bahwa  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah pertanian  akan  efektif  dan  efisien  apabila  tanah  pertanian  memang  benar- benar dimiliki  dan dikerjakan oleh Para petani, Petani sebagai pemilik dan petani sebagai pengelola. Kalau  dalam aturanya hanya menyebutkan  harus orang  yang  tinggal  di tempat  sawah  berada,  tetapi  sayangnya  dalam aturan tersebut  tidak  mensyaratkan  yang  boleh  memiliki  tanah  pertanian  harus bekerja sebagai  petani
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  faktor yang  menyebabkan  terjadinya  kepemilikan  tanah  secara Absentee di Kabupaten Malang adalah
a. Faktor Subtansi
Peraturan  larangan  pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee yang telah tertulis dalam Pasal 10 UUPA serta dalam Pasal 3 PP 224 Tahun 1961 yang  sebagaimana  disempurnakan  dengan  PP  41  Tahun  1964.  Secara sosiologis  adalah  menjawab  permasalahan  konggrit  yang  terjadi  di masyarakat  pada  tahun  1960  an.Adanya  peraturan  tersebut  memang  secara formil  tidak  ada  masalah  karena  dikeluarkan  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku  di  Indonesia  akan  tetapi  dari  segi  materi  peraturan  tersebut  telah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada pada masa sekarang.
Menurutut pendapat Van Kan yang menyatakan bahwa hukum selalu tertinggal  dari  perkembangan  masyarakat, 11 sehingga  prodak  hukum  yang dikeluarkan akan selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat.
Konsep  pemikiran  untuk  membuat  peraturan  tentang  larangan pemilikan  tanah  secara Absentee pada  saat  sekarang  memang  sudah  tidak sesuai  dengan  keadaan  zaman  itu  terlebih  mengenai  radius  untuk kepemilikan  tanah  pertanian  yang  berbatasan  kecamatan  yang  tidak  lebih
10 Nawawi, Wawancara , selaku Petani Penggarap tanah Absentee di Desa Ngebruk Pada tanggal 10 Januari 2019 11 Romli Andasasmita, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia edisi Pertama (Jakarta:Kencana,2016),hal. 10.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dari  5  Km.  dengan  adanya  kemajuan  teknologi  khususnya  dalam  bidang tranportasi  maka  jarak  yang  jauh  tersebut  dapat  ditempuh  dengan  waktu yang singkat sehingga memang harus ada refisi terhadap peraturan tersebut .
Dengan  demikian  subtansi  peraturan  larangan  kepemilikan  tanah secara Absentee pada saat ini perlu dilakukan refisi yang disesuaikan dengan perkembangan  masyarakat  pada  saat  ini  guna  menjawab  kebutuhan masyarakat tani pada saat ini.
b. Faktor Penegak Hukum
Untuk melihat bagaimana keefektifan peraturan larangan kepemilikan  tanah  secara Absentee dapat  dilihat  dari  aparat  penegak hukumnya.  Apakah  Penegak  hukum  yang  telah  diamahi  untuk melaksanakan  ketentuan  tersebut  menjalankan  peraturan  sebagaimana mestinya ataukah sebaliknya.
Dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  larangan  kepemilikan  tanah pertanian secara absentee adalah Panitia Landreform tingkat II atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.
Dalam  hal  telah  terjadi  peralihan  hak  atas  tanah  pertanian  yang dimiliki  secara absentee belum  pernah  melakukan  penindakan  hingga dibawa  ke  Pengadilan.  Kantor  pertanahan  hanya  melakukan  penindakan dalam  bidang  adminidtrasi  seperti  tidak  di  lakukan  pemprosesan  jika terbukti  pemohon  peralihan  hak  telah  melanggar  asas absentee tanah pertanian.
Melihat dari hal tersebut faktor aparat penegak hukum sangat sentral dalam  menegakkan  asas absentee tanah  pertanian.  Penegak  hukum  adalah alat utama dalam penegakan hukum yang akan membawa berjalan atau tidak asas Absentee tanah pertanian.
c. Faktor Kultur
Mayarakat  sebagai  pihak  yang  terikat  dalam  berlakunya  peraturan perundang-undangan  menjadikan  hal  yang  sentral  dalam  konsep  efektifitas hukum.
dalam  pelaksanaan  peraturan  larangan  penguasaan  dan  pemilikan tanah  secara absentee ,  ada  kalanya  masyarakat  telah  mengetahui  larangan pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee ,  namun  mereka  sengaja melanggarnya  untuk  mewujudkan  kepentingan  pribadinya.  Akan  tetapi Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut.
Masyarakat  yang  mendapatkan  tanah  pertanian  secara absentee terjadi karena jual beli. adanya hal tersebut menjadikan masyarakat disekitar wilayah tanah pertanian hanya  sebagai petani penggarap. Hubungan hukum seperti ini telah umum terjadi dimasyarakat setempat, walaupun sebenarnya masyarakat khususnya para petani penggarap tidak mendapatkan hasil yang

## AN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE (Chandra Dewangga Marditya Putra)
maksimal  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  pertanian  yang  telah melanggar asas absentee. 12
Faktor  budaya  masyarakat  yang  menyebabkan  kepemilikan  tanah secara absentee adalah  karena  adanya  pewarisan.  Pewarisan  ini  terjadi karena adanya hubungan darah  baik garis lurus ketas dan kebawah maupun menyamping serta karena adanya perkawinan atau adanya suatu wasiat yang harus dijalankan. Keberadaan ahli waris yang terkadang tidak berkedudukan di  daerah  objek  harta  waris  yang  berupa  tanah  pertanian  menjadikan  tanah pertanian  tersebut  menjadi tanah absentee .  Karena  sesuai  dengan  Pasal  3c. (1) PP 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan PP 224 Tahun 1961 Jika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal,  yang diperolehnya  dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu)  tahun  terhitung  sejak  si  pewaris  meninggal  diwajibkan  untuk memindahkannya  kepada  orang  lain  yang  bertempat  tinggal  di  Kecamatan di  mana  tanah itu terletak  atau  pindah  ke  Kecamatan  letak tanah  itu.  Akan tetapi  dalam  budaya  masyarakat  setempat  para  ahli  waris  baru  melakukan pemindahan hak lebih dari satu tahun.
Menurut  Agus  Riaji  pelanggaran  terhadap  peraturan    larangan kepemilikan tanah secara absentee diakibatkan karena adat masyarakat Desa Ngebruk  yang    baru  melakukan  pembagian  harta  waris  setelah  seribu  hari dari  kematian  pewaris,  selain  hal  tersebut  anggapan  bahwa  menjual  harta warisan  adalah  hal  yang  tabu  karena  masyarakat  memiliki  filosofi  warisan itu “nak ora waris mesti gak krasan” artinya warisan itu kalau tidak waris ya tidak  kerasan  maksud  dari  filosofi  tersebut  adalah  seorang  pewaris  harus bisa  menjaga  harta  warisan  dari  ahli  waris  dan  apabila  tidak  bisa  menjaga harta  waris  tersebut  pewaris  akan  selalu  berupaya  menjual  dan  dianggap gagal  menjaga  harta  waris  yang  diperolehnya.  Dengan  kata  lain  bahwa menjual harta warisan  dianggap hal yang tabu kecuali dalam keadaan yang terpaksa  seperti  untuk  biaya  berobat  bagi  anggota  keluarga  yang  sedang sakit. 13
Ketika  ada  peristiwa  hukum  berupa  pewarisan  terhadap  harta  waris yang  berupa  tanah  pertanian,  yang  dimana  ahli  warisnya  berada  di perantauan  selalu  dianggap  penduduk  desanya.  Dengan  demikian  secara materiil  tanah  pertanian  yang  dikuasai  secara absentee memang  ada  akan tetapi  secara  formiil  tidak  terdeteksi  sehingga  tidak  pernah  diketahui datanya  dan  lolos  dari  ketentuan  aturan  kepemilikan tanah  secara absentee yang menjadi salah satu objek landreform.
12 Nawawi, Wawancara ,  Selaku  Petani  Penggarap  di  Desa  Ngebruk Kecamatan Klambu Kabupaten Malang pada tanggal 10 Januari 2019.
13 Agus  Riaji, Wawancara ,  Selaku  Sekertaris  Desa  Ngebruk  Kecamatan Klambu Kabupaten Malang, Pada Tanggal, 10 Januari 2019.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Dengan  demikian  kepemilikan  tanah  pertanian  secara absentee akibat  dari  pewarisan tidak  sesuai  dengan  keinginan mereka,  karena  waktu yang  diberikan  oleh  Peraturan  perundang-undangan  sangat  singkat  yaitu hanya  satu  tahun  yang  dimana  bertentangan  dengan  kebudayaan  mereka yang  baru  membagi  warisan  setelah  seribu  hari  dari  meninggalnya  si Pewaris.
d. Faktor Sarana  dan Prasarana
Kepemilikan  tanah  pertanian  secara absentee yang  terjadi  di masyarakat,  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  kepemilikan  tanah pertanian  secara absentee diakibatkan  karena  belum  ada  sarana  atau program  yang  terintegrasi  antara  sistem  Kependudukan  yang  ada  di Indonesia. Sistem yang digunakan pada saat ini masih manual hanya melihat pada  Fotokopi  pemohon  peralihan  hak  atas  tanah  pertanian  sehingga  tidak bisa  memastikan apakah  identitas  pemohon  tersebut  benar  atau  sebaliknya. ketika  ada  integrasi  mungkin  akan  mencegah  kepemilikan  tanah  pertanian secara absentee yang  dilarang  oleh  undang-undang    tersebut  dapat dilaksanakan  sehingga  peraturan  tersebut  dapat  dijalankan  sebagaimana mestinya.
Dengan  adanya  Pasal  tersebut  Negara  berharap  bahwa  yang menguasai  dan  memiliki  tanah  Pertanian  adalah  benar-benar  petani produktif.  Yang  menghapus  sejarah  kelam  para  petani  pada  masa kolonialisme  Belanda  yang  hanya  dijadikan  sapi  perah  dalam  program cultur  stelsel,    Sehingga  dengan  mengeluarkan  regulasi  tersebut  kehidupan para  petani  yang  mayoritas  hidup  jauh  dari  kata  layak  dapat  secara berangsur-angsung membaik dan dapat menjadi petani yang sejahtera.
sejalan  dengan  hal  itu    Pasal  11  ayat  1  dan  2  UUPA  telah menyebutkan bahwa:
Ayat  (1)  Hubungan  hukum  antara  orang,  termasuk  badan  hukum, dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta  wewenang-wewenang  yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
Ayat (2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan  rakyat  dimana  perlu  dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.
Penegasan regulasi yang bertujuan untuk melindungi para petani dari monopoli tanah pertanian juga telah tersapat dalam Pasal 13 Ayat 2 UUPA yang menyebutkan bahwa Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan  agraria  dari  organisasi-organisasi  dan  perseorangan  yang  bersifat monopoli  swasta.  Serta  dalam  PP  224  Tahun  1961  telah  menyebutkan

## AN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN
SECARA ABSENTEE (Chandra Dewangga Marditya Putra)
larangan  pemilikan  tanah  secara absentee sebagai  landasan  dalam menyelenggarakan Indonesia sebagai negara hukum
Program  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  menangani  peristiwa tersebut dengan mengeluarkan program landreform sebagai berikut:
1) Larangan  untuk  menguasai  tanah  pertanian  yang melampaui batas
Ketentuan mengenai larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui  batas  telah  diatur  dalam  Pasal  7  UUPA  yang  menyebutkan bahwa  untuk  tidak  merugikan  kepentingan  umum  maka  pemilikan  dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Maksud dari adanya ketentuan  yang mengatur larangan pemilikan dan penguasaan tanah yang  melampaui  batas  adalah    agar  tidak  merugikan  kepentingan  umum sebab  hubungan  dengan  terbatasnya  persediaan  tanah  Khususnya  daerah- daerah  yang  padat  penduduknya,  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang melampaui  batas  itu  akan  menyebabkan  kesempatan  bagi  pihak  lain  untuk dapat memiliki tanah sendiri menjadi sempit atau hilang sama sekali.
Tanah-tanah  yang  terkena  ketentuan  larangan  pemilikan  dan penguasaan  tanah  pertanian  yang  melampaui  batas  adalah  tidak  hanya tanah-tanah  pertanina  yang  dipunyai  dan  dikuasai  dengan  hak  milik melainkan  seperti  hak  sewa,  hak  gadai,  hak  usaha  bagi  hasil.Tanah-tanah pertanian  tersebut  tidak  hanya  terletak  pada  satu  daerah  Kabuapten/Kota melainnkan dapat pula terpencar-pencar pada beberapa daerah kabupaten/kota.
Khusus  untuk  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  pertanian  yang melampaui  batas  maksimum  tetapi  akibat  karena  adanya  pewarisan  tanpa wasiat diperbolehkan asal dalam jangka waktu satu tahun sejak perolehanya penerima  warisan  tersebut  berusaha  adar  tanah  pertanian  yang  dikuasainya itu tidak lagimelebihi batas maksimum
Pengecualian  dari  larangan  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah pertanian  yang  melampaui  batas  maksimum  adalah  tanah  tanahh  yang dikuasai dengan hak Guna Usaha atau hak-hak lain yang bersifat sementara.
2) Larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee
Secara  implicit  ketetuan  pasal  10  UUPA  menetapkan  larangan pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee agar  tanah  pertanian  dapat dikerjakan  secara  aktif  oleh  pemiliknya.  Adapun  yang  dimaksud  tanah absentee atau guntai adalah pemilikan tanah pertanian yang letaknya diluar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah.
Semua  bentuk  pemindahan  hak  milik  atas  tanah  pertanian  melalui jual  beli,  tukar  menukar,  hibah  yang  mengakibatkan  pemilikan  baru  tanah pertanian  secara absentee /guntai  dilarang.  Tanah-tanah  pertanian  yang terkena  larangan  pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee /guntai  akan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dikuasai  oleh  pemerintah,  untuk  selanjutnya  dijadikan  objek  landreform didistribusikan  kepada  petani  yang  memerluhan  tanah  dan  kepada  bekas pemilik tanah pertanian secara absentee /gutai akan diberikan ganri kerugian.
3) Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta  tanah-tanah  yang  terkena  larangan Absentee ,  tanah bekas swapraja, dan tanah Negara lainnya
4) Pengaturan  dan  penebusan  tanah  tanah  pertanian  yang digadaikan.
Walaupun  demikian,  kepemilikan  dan  penguasaaan  tanah  pertanian secara Absentee masih saja terdapat Kabupaten Malang Khususnya  di Desa Ngebruk.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  terhadap  aturan mendapatkan kendala-kendala dilapangan.
Menurut  Agus  Riaji  kendala  yang  dihadapi  dalam  peneratapan asas absente ada beberapa faktor yaitu karena faktor ekonomi dan faktor budaya masyarakat. 14
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  kendala-kendala  yang mempengaruhi tidak efektifnya larangan kepemilikan tanah pertanian secara Absentee adalah
a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
Masyarakat  yang  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi  untuk menguasai tanah pertanian dengan cara jual beli  dibawah tangan serta tidak mendaftarkanya di Kantor pertanahan menyebabkan banyak terdapat tanah – tanah  yang  dimiliki  secara Absentee yang  dimiliki  oleh  orang  yang berkedudukan diluar wilayah
b. Budaya masyarakat
Yaitu  karena  adanya  pewarisan  yang  masyarakat  setempat  tabu untuk  melakukan  peralihan  hak  atas  objek  harta  waris  yang  berupa  tanah pertanian yang Absentee
c. Faktor sarana dan prasarana
Yaitu belum adanya sarana tegnologi yang terintegrasi antara sistem kependudukan
d. Faktor aparat penegak hukum
Penegak hukum kurang aktif dalam melakukan penindakan terhadap pemilik tanah secara absentee e. Faktor ekonomi
Yaitu  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  inversati  yang  paling aman adalah dengan membelikan tanah, yang nantinya bisa dinikmati ketika pemilik tersebut pensiun
14 Agus  Riaji, Wawancara ,  Selaku  Sekertaris  Desa  Ngebruk  Kecamatan  Klambu Kabupaten Malang, Pada Tanggal, 10 Januari 2019

## AN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN
SECARA ABSENTEE (Chandra Dewangga Marditya Putra)
f. Sanksi yang tidak berjalan
Yaitu para pemilik tanah absentee tidak dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan PP 224 Tahun 1961
Berdasarkan  hal-hal  diatas  maka  dalam  penerapan  asas Absentee tanah pertanian terdapat kendala kendala yaitu kesadaran hukum masyarakat budaya masyarakat sarana dan penegakan hukum sanksi yang kurang tegas sehingga penerapan asas Absentee tidak bisa diterapkan secara maksimal. sanksi  pidana  juga  telah  tercantum  dalam  pasal  19  PP  224  tahun 1961 yang menyebutkan bahwa
Ayat  1  Pemilik  tanah  yang  menolak  atau  dengan  sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya,  sebagai  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  2  ayat  2,  dipidana dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  bulan  dan/atau  denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti kerugian.
Ayat  2  Barang  siapa  dengan  sengaja  menghalang-halangi terlaksananya Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-
Hasil  wawancara  menyebutkan  sanksi  tersebut  selama  ini  belum diterapkan, selama ini hanya menolak apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan pemilikan tanah secara absentee .
Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  prakteknya  ketentuan  sanksi terhadap  pelanggaran  asas absentee hanya  bersifat  administrasi  dan  belum pernah dilakukan penindakan yang sebuai dengan amah PP 224 tahun 1961.
Penegakan  hukum  terhadap  larangan  pemilikan  tanah  secara absentee merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep hukum  yang  diharapakan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  banyak  hal.  Menurut  Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan  mengejewantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Penegakan  hukum  secara  konkret adalah  berlakunya  hukum  positif dalam  praktik  sebagaimana  seharusnya  patut  dipatuhi.  Oleh  karena  itu, memberikan  keadilan  dalam  suatu  perkara  berarti  memutuskan  hukum  in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
Berdasarkan  hal  diatas  maka  pengelolaan  dan  pemanfataan  tanah pertanian yang efektif dan efisien sesuai dengan asas absentee dapat terjadi apabila  pemilik  dan  pengelola  memang  benar-benar  seorang  petani  yang

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
tinggal  di  daerah  dimana  letak  tanah  pertanian  itu  berada  karena  seorang petatani  memiliki  keahlian  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah pertanian yang akan menimbulkan keefektifan dan efisiensi.
Dengan  demikian  penerapan  asas absentee tanah  pertanian  bagi pemegang  hak  atas  tanah  pertanian  yang  berkedudukan  di  luar  wilayah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  PP  224  Tahun  1961  sebagaimana disempurnakan  dengan  PP  41  tahun  1964  masih    belum  di  terapkan  sesuai dengan  peraturan  tersebut.  Hal  ini  dapat  dikaji  dengan  teori  efektifitas hukumyang  dikemukakan  oleh  Lawren  Fridmen  atau  Soejoyo  Soekamto bahwa  peraturan  tersebut  tidak  efektif  disebabkan  karena  subtansi  aparat penegak hukum dan kultur masyrakat serta sarana dan prasanan yang kurang memadai.
Pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  pertanian  yang  efektif  dan efisien haruslah dilakukan oleh petani yang berkedudukan didaerah  dimana letak  tanah  pertanian  tersebut  berada.    Akan  tetapi  dalam  PP  224  Tahun 1961 tidak pernah menyebutkan bahwa pemilik tanah pertanian adalah harus berprofesi sebagai petani.
Berdasarkan hal tersebut maka PP 224 Tahun 1961 harus dilakukan refisi  dan  penyempurnaan  sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat pada  saat  ini  dan  penerapan  asas absentee tanah  pertanian  dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pengelolaan dan pemanfaatan tanah    pertanian  bisa  efektif  efisien  sesuai  dengan  asas absentee yang menjadikan para petani sejahtera.

## KESIMPULAN
Pererapan  asas absentee tanah  pertanian  di  Desa  Ngebruk Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang.  Pemegang  hak  atas  tanah pertanian  apabila  alas  haknya  masih  berbentuk  petuk  atau  Leter  C  maka penerapan  asas absentee tidak  dapat  dilaksanakan  karena  para  penjual  dan pembeli  melakukan  jual  beli  tanah  pertanian  secara  dibawah  tangan  dan kebanyakan  tidak  didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Malang sehingga  Kantor Pertanahan tidak dapat mendekteksi adanya peralihan hak tersebut  dan  apabila  sudah  berbentuk  sertipikat  tanah  Kantor  Pertanahan akan melakukan penelitian terhadap Identitas Pemohon peralihan hak kalau tidak  sesuai  dengan  asas absentee maka  kantor  pertanahan  Kabupaten Malang  akan  menolak  permohon  tersebut.  Tanah  pertanian  yang absentee terjadi  karena  adanya  jual  beli  dan  pewarisan.  Hal  ini  mengakibatkan penegakan  peraturan  dari  Asas absentee tanah  pertanian  dalam  prakteknya masih  belum  bisa  ditegakkan,    hal  ini  dikarenakan  Subtansi  hukum  yang dianggap masih harus disempurnakan, penegakan hukum yang kurang tegas terhadap  pelanggaran  asas absentee ,  faktor  budaya  masyarakat  yang

## AN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN
SECARA ABSENTEE (Chandra Dewangga Marditya Putra)
menganggap  menjual  harta  warisan  yang  berupa  tanah  pertanian  dianggap tabu,  serta  sarana  dan  prasarana  pendukung  seperti  Kartu  Tanda  Penduduk yang belum terintegrasi dengan sistem.
Penerapan  asas absentee tanah  pertanian  mengalami  hambatan- hambatan  dalam  pelaksanaannya.  Penghambat  tersebut  adalah  masyarakat yang kurang sadar hukum dan menganggap bahwa tanah pertanian miliknya adalah  hal  yang  mengandung  unsur  kepemilikan  pribadi  yang    mutlak  dan budaya masyarakat setempat yang menganggap bahwa harta warisan berupa tanah  pertanian  harus  dijaga  serta  karena  aparat  penegak  hukum  yang kurang  tegas  dalam  melakukan  penerapan  sanksi  dan  yang  terahir  karena faktor kebutuhan ekonomi.
Dalam sanksi yang diberikan ketika terdapat pemilik tanah pertanian yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  asas absentee maka  hanya  menolak peralihan hak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika. Boedi Harsono, Hukum 2003, Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta:Jambatan, 2003.
Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta:UI Press. Romli Andasasmita, 2016, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia edisi Pertama Jakarta: Kencana.