## Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik pada Media Online melalui Perspektif Identitas Sosial
Kimberley Adonia Gunawan 1 , Sinta Paramita 2*
1 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: kimberley.915200050@stu.untar.ac.id
2 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta *
Email: sintap@fikom.untar.ac.id
Masuk tanggal : 10-10-2023, revisi tanggal : 15-11-2023, diterima untuk diterbitkan tanggal : 13-01-2024

## Abstract
According  to  researchers  from  the  Indonesian  Institute  of  Sciences,  the  2017  DKI  Jakarta Governor election was the worst election in the history of Indonesian democracy. The impact of the gubernatorial election caused polarization in the community which was delivered by the practice of populism by the political actors involved during the campaign period. Populism is present as a political  rhetorical strategy that is able to  build sentiment comparisons in the public by building a class comparison between "the people" and "the elite". The focus of this research is to analyze the types of populism strategies used by the political actors involved. The method used in this research is Norman Fairlcough's critical discourse analysis with a qualitative approach. The analysis and study in this research are constructed from the theory of  Social  Identity  by  Henri  Tajfel  through  three  processes  namely  social  grouping,  social identification,  and  social  comparison.  The  results  of  this  study  show  the  aspects  that  are highlighted from the implementation of populism by the two political actors involved and the types of populism strategies they implement. It was concluded that Basuki Tjahja Purnama or Ahok  implemented  technocratic  populism  and  Anies  Rasyid  Baswedan  implemented  social (democratic) populism in his campaign process.

## Keywords: campaign, online media, politics, populism

## Abstrak
Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun  2017  merupakan  pemilu  terburuk  dalam  sejarah  demokrasi  Indonesia.  Dampak  dari Pilgub menimbulkan polarisasi di masyarakat yang dihantarkan oleh praktik populisme oleh para aktor politik yang terlibat pada masa kampanye. Populisme hadir sebagai sebuah strategi retorika  politik  yang  mampu  membangun  perbandingan  sentimen  di  publik  dengan membangun kelas perbandingan antara “rakyat” dan “elit”. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis  jenis strategi  populisme  yang  digunakan  oleh  para aktor  politik  yang  terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Norman Fairlcough dengan pendekatan kualitatif. Analisis dan kajian dalam penelitian ini dikonstruksi dari teori Identitas Sosial oleh Henri Tajfel melalui tiga proses yaitu pengelompokan sosial, identifikasi sosial,  dan  perbandingan  sosial.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  aspek  –  aspek  yang ditonjolkan dari implementasi populisme oleh dua aktor politik yang terlibat serta jenis strategi populisme  yang  diimplementasikannya.  Basuki  Tjahja  Purnama  atau  Ahok mengimplementasikan populisme teknoratik dan Anies Rasyid Baswedan
mengimplementasikan populisme sosial (demokratik) dalam proses kampanyenya.
Kata Kunci: kampanye, media daring, politik, populisme

## 1. Pendahuluan
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 kerap dilabeli sebagai pemilihan umum  terburuk  sepanjang  sejarah  demokrasi  di  Indonesia.  Hal  ini  didukung  oleh pernyataan  pakar  politik  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  Siti  Zahro Zuhro  bahwa  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  merupakan  pilkada  terburuk  karena didominasi oleh politisasi SARA (Ridhoi, 2017). Salah satu unsur yang memiliki peran utama dalam fenomena ini adalah aktor politik. Aktor politik merupakan elemen dasar dalam proses pembentukan opini publik (Shahreza, 2018). Dengan berbagai strategi retorika  dan  narasi  yang  dibentuk  oleh  aktor  politik,  mereka  mampu  menciptakan gejolak  di  masyarakat  dan  dinamika  sosial.  Hal  ini  mendukung  fakta  bahwa kesuksesan politik di abad ke – 21 tidak lepas dari metode populisme yang digunakan oleh aktor politik melalui pendekatan retorika hingga propaganda (Tan, 2020).
Berkaca  pada  peristiwa  Pemilihan  Kepala  Daerah  DKI  Jakarta  tahun  2017, akibat  keterlibatan  populisme  maka  masyarakat  berhasil  terpolarisasi.  Hal  ini didukung  dengan  oleh  pernyataan  dari  Zuhro  bahwa  Pilkada  DKI  Jakarta  2017 merupakan pilkada terburuk karena didominasi oleh politisasi SARA (Ridhoi, 2017). Selain itu, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Lembaga Survei Indonesia berjudul “Menegaskan dan Memperbarui Demokrasi Pancasila”, didapatkan hasil bahwa 1.200 responden  mengakui  polarisasi  sudah  mengindikasi  Pilgub  DKI  Jakarta  tahun  itu (Rezkisari, 2017). Gejolak masyarakat mulai terbangun akibat polarisasi pada masa itu,  hal  ini  dibuktikan  dengan  fakta  bahwa  72,5%  responden  dari  survei  tersebut merasa  khawatir  dan  tidak  nyaman  atas  kondisi  dinamika  politik  yang  terjadi (Rezkisari, 2017). Dampak polarisasi ini semakin dirasakan, jelang pemilihan umum tahun  2024  mendatang.  Polarisasi  kerap  menimbulkan menimbulkan  kekhawatiran serta polemik yang mengancam persatuan dengan berkepanjangan, khususnya di masa kampanye.
Menurut Kompas.com, sebanyak 49,3% dan 18,8% masyarakat dalam survei Litbang Kompas merasa khawatir akan penggunaan metode kampanye aktor politik yang mengancam pesatuan rakyat (Ramadhan & Sentosa, 2023) . Melalui jabaran data ini,  peneliti  menyoroti  bahwa Pilkada  DKI  Jakarta  2017  adalah  salah  satu  bentuk implementasi dari metode populisme yang perlu dikaji dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan bentuk strategi yang diimplementasikan oleh aktor pada masa tersebut. Sehingga  pada  masa  mendatang,  penelitian  ini  mampu  menyajikan  gambaran populisme kepada masyarakat.
Menurut Hefner (2007), populisme dipandang sebagai sebuah metode retorika politik  yang  menitikberatkan  keabsahan  dan  kepentingan  politik  berlandas  pada rakyat,  dengan  mengkonstruksi  bahwa  para  pihak  dominan  merupakan  pihak  yang korup  dan  pihak  non-dominan  adalah  rakyat  tertindas.  Populisme  mampu menyebabkan  polarisasi  dalam  masyarakat  karena  metodenya  yang  cenderung membagi  masyarakat  menjadi  dua  pihak,  yaitu  masyarakat  elit-dominan  dan masyarakat tertindas (Ardipandanto, 2020). Aktor populisme seringkali menempatkan dirinya sebagai reforman yang akan membawa reformasi menentang keberadaan para elit korup dan memposisikan diri pada pihak rakyat yang lemah.
Terdapat  aspek  -  aspek  yang  mendukung  faktor  keberhasilan  populisme  di Indonesia, yaitu adanya gap pada kebijakan demokrasi yang ambigu, terlebih dalam kebebasan  pendapat  dan  kritik.  Dengan  ini  aktor  politik  dapat  dengan  mudah menginjeksi  populisme  dengan  dalil  kebebasan  pendapat  dan  opini  publik  (Hilmy,
Kimberley Adonia Gunawan, Sinta Paramita: Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik pada Media Online melalui Perspektif Identitas Sosial
2020). Media massa juga berperan sebagai perpanjangan tangan dari narasi populisme oleh aktor politik kepada massa (masyarakat).  Keterlibatan portal berita online atau media online memiliki  peran  sebagai channel kepada  masyarakat  untuk menyampaikan  pesan  kepada  masyarakat  sebagai  wujud  mencapai  tujuan  politik tertentu (Shahreza, 2018).
Media  massa online merupakan  salah  satu  wadah  bagi  aktor  politik  untuk mengembangkan citra serta identitas sosial mereka, khususnya pada masa kampanye. Aktor  politik  cenderung  membangun  identitas  sosial,  dengan  menciptakan  gagasan atau narasi yang sesuai dengan identitas dari kelompok sosial yang mereka tuju. Hal ini sejalan dengan teori identitas sosial oleh Henri Tajfel. Teori ini menjelaskan bahwa sekelompok individu akan menciptakan identitasnya melalui manifestasi atas perilaku, perasaan, dan tindakan terhadap individu lain dan mengategorikan kesamaan tersebut atas kepemilikan sosial bersama (Jarvis, 2021). Individu akan berupaya menciptakan stigma atau citra buruk kepada kelompok luar, untuk meningkatkan citra kelompok sosialnya (Jarvis, 2017). Rasa keselarasan dalam identitas sosial antara aktor politik dan  kelompok  sosial  yang  dibentuk  akan  menciptakan  kesolidaritasan  serta  empati yang  mendorong  pada  dukungan,  khususnya  dukungan  pemilihan.  Proses  identitas sosial  ini  melalui  tiga  tahap,  yaitu  pengelompokan  sosial,  identifikasi  sosial,  dan perbandingan sosial.
Melihat  dinamika  politik  yang  penuh  gejolak,  mendorong  peneliti  untuk menelaah aspek-aspek pembangunan wacana populis dalam narasi dan bahasa yang retoris yang kompleks di media massa oleh para aktor politik melalui penelitian ini. Peneliti secara spesifik akan memfokuskan analisis pada wacana berita di  detikcom terkait pemberitaan di masa kampanye pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Melansir dari kumpulan data survei yang dijabarkan oleh We Are Social mengenai Data Digital Indonesia  pada  tahun  2018,  detikcom  merupakan  situs  berita  dengan  jumlah pengunjung tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2017 (Kemp, 2018). Hal ini dapat merepresentasikan situs tersebut sebagai media online yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam mencari informasi di tahun 2017.
Dalam  memaksimalkan  pondasi  serta  kajian  literatur  dalam  pembangunan kerangka  berpikir  penelitian  ini,  maka  terdapat  dua  penelitian  terdahulu  yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah penelitian yang dilakukan Moses dan Diah  yang  dipublikasikan  pada  tahun  2020,  berjudul  “Karakteristik  Populisme Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) dalam Postingan Instagram 27 Mei 2018 – 27 Juni  2018”  (Stephen  Pandu  Prawira  &  Ayu  Candraningrum,  2020).  Peneliti mendapatkan wawasan serta kajian yang luas mengenai konsep populisme serta aspek penonjolan  populisme  dari  aktor  politik  yang  terlibat.  Selain  itu,  peneliti  juga menggunakan  artikel  dari  penelitian Alwi  dan  Fernanda  dari  Universitas  Sumatera Utara dengan judul “Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019” yang dipublikasi pada tahun 2020  (Dahlan  Ritonga  &  Putra  Adela,  2020).  Melalui  penelitian  ini,  peneliti mendapatkan penjabaran dari kajian mengenai konstruksi populisme yang dibangun melalui perspektif teori identitas sosial.
Dari penjabaran latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana populisme aktor politik dalam kampanye di media online (Analisis wacana  kritis  pada  Pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  tahun  2017)?”  dengan  tujuan penelitian  untuk  menganalisis  wacana  populisme  oleh  aktor  politik  dalam  praktik kampanye politik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 di media online .

## 2. Metode Penelitian
Menurut Creswell (2009), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki proses  eksplorasi  dengan  memahami  tindakan  dan  perilaku  dari  kelompok  sosial maupun  individu,  penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  menggambarkan  stagnasi sosial  atau  masalah  dalam  struktur  sosial  di  hidup  manusia  (Sugiyono,  2023). Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  menganalisis  fenomena populisme oleh aktor politik di media online pada kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang bersifat dinamis. Melalui penelitian kualitatif, peneliti mampu mengkonstruksi ciri dari fenomena tersebut dan merangkai konsep-konsep yang sesuai dalam kesatuan kategori konsep populisme dalam tinjauan.
Metode  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairlcough. Analisis wacana kritis adalah sebuah teknik pengungkapan  kekuasaan,  perubahan,  dan  praktik  sosial  dari  sebuah  teks  yang menjabarkan  fenomena  dengan  mengidentifikasi  dan  mengkaji  pemakaian  bahasa pada  teks  tersebut  (Eriyanto,  2015).  Melalui  AWK  peneliti  akan  menganalisis penonjolan aspek – aspek pendekatan populisme yang disampaikan melalui retorika oleh  aktor  politik  melalui  teks  wacana  berita. Analisis AWK  dalam  penelitian  ini melewati  empat  dimensi  yang  meliputi,  dimensi  teks  (representasi,  relasi,  dan identitas),  dimensi  intertekstualitas,  dimensi discourse  practice ,  dan  dimensi sosiokultural (situasional, institusional, dan sosial).
Subjek  dalam  penelitian  ini  secara  spesifik  difokuskan  pada  pengambilan narasi berita pada masa kampanye Pilgub DKI Jakarta putaran satu (26 Oktober 2016- 11 Februari 2017) dan dua (6 April-15 April 2017).  Sedangkan objek penelitian ini adalah konstruksi populisme dalam wacana yang digunakan oleh aktor politik pada kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di media online . Pengumpulan data dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  sumber  data  yaitu  sumber  data  primer  dan sekunder.  Untuk  mendapatkan  data  analisis,  maka  peneliti  mengkategorikan  data penelitian yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer  yang  berupa  teks  wacana  berita  akan  diperoleh  melalui  studi  dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui wawancara semi terstruktur yang melibatkan dua informan repoter penulis wacana yang dianalisis dari detikcom, Noval Dhwinuari  Antony  dan  Muhammad  Fida  Ul  Haq.  Pengambilan  data  melalui wawancara dilakukan pada periode 20 – 21 Oktober 2023.
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini merujuk pada metode Miles dan Huberman  yang  dibagi  menjadi  tiga  proses  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Sugiyono, 2023).

## 3. Hasil Temuan dan Diskusi
Fenomena  Pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  tahun  2017  didominasi  oleh berbagai gerakan sosial berupa unjuk rasa, akibat timbulnya perpecahan sentimen di publik.  Dalam  hasil  analisis  wacana  kritis  terhadap  pemberitaan  Ahok  dan  Anies sebagai  aktor  politik  di  detikcom,  kedua  aktor  terindikasi  mengimplementasikan pendekatan populisme. Analisis ini dibangun berdasarkan teori Identitas Sosial yang dijabarkan dalam tiga proses, yang meliputi:
Kimberley Adonia Gunawan, Sinta Paramita: Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik pada Media Online melalui Perspektif Identitas Sosial

## Tahap Pengelompokan Sosial
Tahap  pengelompokan  sosial  adalah  tahap  pengelompokan  sosial,  individu cenderung  mengkategorisasikan  dirinya  pada  kelompok  sosial  tertentu,  baik berlandaskan  pada  aspek  lingkungan,  ras,  agama,  dan  sosial  (Jarvis,  2017). Berdasarkan  hasil  analisis  teks  wacana  “Ahok:  Rakyat  adalah  Bos  Kami”  yang dipublikasi  oleh  detikcom  pada  tanggal  27  Januari  2017  (Antony,  2017),  maka didapatkan  hasil  analisis  penonjolan  kategoriasi  identitas  sosial  Ahok . “…karena rakyat adalah bos kami,” ujar Ahok pada detikcom (27/1/2017).
Kutipan  tersebut  menampilkan  Ahok  sebagai  aktor  politik  menonjolkan kategorisasinya sebagai  “pekerja rakyat”, pemimpin yang berlandaskan pada rakyat Ahok  mengkategorisasikan  dirinya  sebagai  pemimpin  yang  secara  tegas  melawan bentuk – bentuk birokrasi yang korup yang merugikan masyarakat. Ia mengecam dan memberantas praktik korupsi dan meregenerasi lingkungan PNS yang bobrok.
Sedangkan melalui analisis wacana kritis pada wacana teks “Datangi Kalijodo di Hari Terakhir Kampanye, Anies Orasi Antigusur” (Santoso, 2017) yang dipublikasi oleh  detikcom  pada  15  April  2017  didapatkan  kesimpulan  bahwa  Anies mengembangkan  kategori  sosialnya  dengan  mendeklrasikan  dirinya  merupakan bagian dari masyarakat yang mengupayakan keadilan.
“Mari kita kembali menjadi jadikan kota ini menjadi kota yang bukan gusur- menggusur, kota yang memberikan kepastian tempat tinggal,” ucap Anies di Kalijodo pada Detikcom (15/5/17)
Melalui  orasi  dan  gagasannya  seperti  kutipan  di  atas,  Anies  berupaya menyamakan  identitas  sosial  dengan  banyak  menggunakan  frasa  “kita”.  Ia menonjolkan  bahwa  dirinya  merupakan  bagian  dari  kelompok  masyarakat  yang menyerukan keadilan dan penolakan terhadap kebijakan relokasi.
Berdasarkan konsep Mudde, satu indikator aktor populis adalah berlandaskan pada rakyat (Mudde & Kaltwasser, 2017). Aktor populis cenderung membagi dua kelas kelompok  dalam  masyarakat,  yaitu  kelompok  masyarakat  tertindas  dan  pihak pemerintah korup yang merugikan masyarakat. Berlandaskan konsep tersebut, Ahok sebagai  aktor  politik  secara  verbal  mendeklarasikan  bahwa  dirinya  adalah  pekerja rakyat  dan  menolak  keras  birokrasi  korup  yang  ada  di  pemerintahan,  baik  dalam bentuk pungli maupun korupsi kecil lainnya. Dalam gagasannya Ahok dengan tegas menggunakan  kata  kata  “lawan”  dan  “singkirkan”  untuk  merepresentasikan keberaniannya untuk melawan oknum korup. Ahok memiliki target kelompok sosial yang  ditujukan  kepada  masyarakat  yang  merasakan  birokrasi  di  Jakarta  dipenuhi dengan  korupsi  dan  pungli.  Kelompok  sosial  ini  sehubungan  dengan  fenomena masyarakat yang kesulitan memproses keperluan administrasi, biaya – biaya tambahan dalam proses administrasi, masyarakat yang mengalami banjir, dan berbagai masalah dari ketidakpraktisan ASN dalam melayani rakyat Jakarta.
Sedangkan  Anies,  menonjolkan  bahwa  dirinya  menolak  keras  sikap  Ahok sebagai  gubernur  pada  periode  sebelumnya  yang  melakukan  praktik  relokasi proyeknya.  Anies  mengkategorisasikan  bahwa  Ahok  merupakan  bagian  dari  “ out group ”  karena  bersikap  tidak  adil  dengan  masyarakat  atas  kebijakan  relokasi  yang dilakukan, dan ia mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan pemimpin yang berdiri bersama  rakyat  dengan  menolak  keras  kebijakan  relokasi. Anies  mengindikasikan dirinya  sebagai  “ in  group” dari  kelompok  masyarakat  yang  spesifiknya  terdampak relokasi  dalam  program  revitalisasi  pada  periode  Ahok.  Kelompok  khusus  ini
merupakan kelompok sosial utama Anies, maka dari itu melalui orasinya Anies sering kali menyatupadukan tujuan dalam melawan ketidakadilan dalam proses relokasi dan menciptakan situasi Jakarta yang adil untuk seluruh kelompok masyarakat.

## Tahap Identifikasi Sosial
Identifikasi  sosial  adalah  tahap  individu  mulai  menyesuaikan  diri  dengan melakukan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  kelompok  sosialnya,  menumbuhkan interaksi,  dan  menumbuhkan  makna  sosial  yang  terkait  dengan  kelompok  (Jarvis, 2017).  Dalam  hasil  analisis  wacana  teks  berita  “Warga  Cipete  Curhat  KJP  dicabut, Ahok:  Bisa  Jadi  Ada  Oknum  yang  Jahat”  (Laksana,  2016)  didapatkan  aspek penonjolan  identifikasi  sosial  Ahok  yang  berfokus  pada  kegiatan  blusukan  yang dilakukannya.
Melalui  blusukan, Ahok  mendengarkan  secara  langsung  keluhan  –  keluhan terhadap  masyarakat  yang  diduga  mengalami  praktik  pungli  dari  PNS,  yaitu penonaktifan  KJP  (Kartu  Jakarta  Pintar)  yang  merupakan  program  Ahok  dalam memberdaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Jakarta.
Sejalan  dengan  pembahasan  yang  sama,  berdasarkan  hasil  analisis  wacana kritis pada teks wacana berita “Hebohnya Tanah Abang Blok A saat Anies Baswedan Blusukan”  (Haq,  2016),  didapatkan  hasil  bahwa  Anies  berupaya  interaksi  dan membangun  kesesuaian  makna  emosional  dengan  melakukan  blusukan  pada  Pasar Tanah  Abang,  melakukan  percakapan  ramah  dengan  masyarakat  sekitar.  Serta melakukan transaksi terhadap produk yang dijual oleh pedagang Tanah Abang. Dalam  praktik  populisme,  aktor  politik  cenderung  mengkonstruksi  makna emosional  dan  sosial  dengan  masyarakat  (Jarvis,  2017).  Pendekatan  Ahok  dalam mengkonstruksi makna emosional dilakukan dengan menciptakan persamaan tujuan antara masyarakat dan dirinya dalam melawan pihak korup. Dalam implementasinya Ahok  membangun  narasi  yang  memojokan  dan  mengindikasikan  keluhan  rakyat dengan dugaan praktik manipulasi administrasi yang dilakukan oleh oknum – oknum korup.
“Kamu biasa korupsi gede, pungut duit gede di sekolah, tiba-tiba sama Ahok enggak boleh pungut, akhir tahun enggak boleh pungut, kamu dendam enggak sama Ahok? Pasti dendam,” ucap Ahok dalam detikcom (6/12/16)
Melalui  kutipan  tersebut,  Ahok  membangun  makna  emosional  dalam memahami  bahwa  kelompok  luar  “ out  group ”  adalah  pihak  korup  yang  merugikan serta  menghambat  pelayanan  terhadap  rakyat.  Makna  emosional  ini  kemudian diperkuat  oleh Ahok  dengan  menyatakan  bahwa  dirinya  tidak  disukai  oleh  banyak oknum karena selama masa menjabat, Ahok memberantas praktik korupsi di lapangan. Ahok membangun perspektif dan narasi mengenai sebuah keadaan yang mendukung fakta bahwa dirinya adalah pemimpin yang berorientasi pada kejujuran dan memiliki banyak musuh (pihak – pihak korup).
Di  sisi  lain Anies,  mengkontruksi  makna  emosionalnya  dengan  masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat di Tanah Abang. Anies mendengarkan keluhan, menciptakan dialog, dan menujukan perhatiannya kepada masyarakat dengan blusukan  tersebut.  Pendekatan  makna  emosional  ini  didukung  dengan  situasi  sosial yang dinyatakan oleh Fida selaku reporter, bahwa keadaan di Tanah Abang jauh dari perhatian pemerintah, sehingga kunjungan cagub ke Tanah Abang menarik perhatian
Kimberley Adonia Gunawan, Sinta Paramita: Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik pada Media Online melalui Perspektif Identitas Sosial
khalayak dalam membaca pemberitaan terhadap interaksi aktor politik yang terlibat. Pendekatan Anies dibentuk dalam upaya mengaitkan emosi dan situasi sosial dirinya dengan masyarakat kecil di Tanah Abang yang kerap diabaikan oleh pemerintah, salah satunya  dengan  melibatkan  dirinya  pada  proses  transaksi  dan  menciptakan  dialog ramah  dengan  para  pedagang.  Anies  juga  membangun  makna  emosional  dengan rakyat,  melalui  janji  –  janjinya  dalam  menciptakan  keadilan,  khusunya  janji  dalam penolakan praktik relokasi.

## Tahap Perbandingan Sosial
Pada  tahap  perbandingan  sosial,  Individu  cenderung  menonjolkan  dan membandingkan  aspek  –  aspek  dari  kelompoknya  dengan  kelompok  luar.  Upaya perbandingan  ini  umumnya  juga  diindikasikan  oleh  pembentukan  citra  buruk  atau stereotip terhadap pihak “ out group” (Jarvis, 2017). Berdasarkan analisis wacana kritis pada  teks  wacana  berita  “Warga  Cipete  Curhat  KJP  Dicabut, Ahok:  Bisa  Jadi Ada Oknum  yang  Jahat”  (Laksana,  2016),  maka  perbandingan  sosial Ahok  ditonjolkan secara jelas oleh dirinya melalui narasi dialog yang dibentuk olehnya dengan tujuan menciptakan citra buruk dan stereotip.
“…bisa jadi oknum gurunya jahat, kepala sekolahnya jahat, sengaja dipotong supaya orang tua marah,” ucap Ahok pada Detikcom (6/12/16)
Pada kutipan tersebut Ahok melakukan pelabelan citra buruk dibentuk dengan mengerucutkan keluhan yang muncul terjadi akibat indikasi oknum korup. Oknum – oknum  yang  dimaksud  adalah  guru  –  guru  yang  melakukan  praktik  korupsi  dan merugikan  masyarakat.  Selama  masa  jabatannya,  Ahok  secara  berani  menumpas praktik  korup  dan  membuat  program  yang  meminimalisir  praktik  korupsi,  salah satunya  KJP.  Ia  menekankan  bahwa  oknum  –  oknum  korup  cenderung  mengadu domba  Ahok  dan  memanipulasi  KJP  karena  oknum  tersebut  terganggu  dengan keberadaan Ahok yang sering kali menghalangi praktik korupsi mereka.
Di sisi lain, hasil analisis wacana kritis pada teks berita “Datangi Kalijodo di Hari  Terakhir  Kampanye,  Anies  Orasi  Antigusur”  (Santoso,  2017),  didapati kesimpulan bahwa Anies menekankan perbandingan sosial pada masalah keadilan dan kebebasan rakyat. Anies menekankan bahwa dirinya adalah cagub yang peduli dengan rakyat  dan  menolak  keras  program  relokasi.  Anies  juga  mengindikasikan perbandingan sosial dirinya dengan janji – janjinya dalam membangun Jakarta menjadi kota yang adil dan kepastian tempat tinggal.
“Mari kita kembali menjadi jadikan kota ini menjadi kota yang bukan gusur- menggusur…Kita menginginkan Jakarta jadi kota yang adil,” tegas Anies di Kalijodo pada Detikcom (15/5/17)
Kutipan ini menunjukan bahwa perbandingan sosial Anies dipertegas dengan narasi dari dirinya yang menyinggung mengenai praktik penggusuran. Penggusuran dalam konteks narasi Anies merujuk pada program – program revitalisasi pada periode Ahok  yang  menyebabkan  relokasi  dan  penggusuran  terhadap  beberapa  wilayah pemukiman masyarakat.
Menurut Mudde, aktor populis kerap menonjolkan perbedaan antara “rakyat” yang  dianggap  kelompok  yang  dirugikan  serta  tertindas  dan  “elit”  yang  dianggap sebagai  kelompok  korup  atau  penindas  (Mudde  &  Kaltwasser,  2017).  Dalam
implementasinya  Ahok  melakukan  perbandingan  sosial  antara  dirinya  sebagai pemimpin  yang  berani  dan  tegas  dalam  melawan  praktik  korupsi  dengan  oknum  – oknum yang merugikan rakyat. Ahok menciptakan narasi – narasi terkait perlawanan kelompok korup kepada Ahok yang dianggap menghalangi praktik mereka. Dengan mengindikasikan  keluhan  masyarakat  dengan  praktik  manipulasi  dari  kelompok korup. Ahok mengindikasikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang tidak puas dengan  hasil  kerja  pemerintah  yang  kerap  dimanipulasi  dengan  praktik  korupsi, sehingga ia berdiri mengatasnamakan keadilan dan integritas dalam melayani rakyat.
Sedangkan  Anies  cenderung  mengindikasikan  dirinya  dalam  kelompok masyarakat yang spesifik merupakan rakyat yang terdampak dalam program relokasi. Anies menenkankan aspek keadilan dan kebebasan  rakyat, dan menekankan bahwa Ahok  sebagai  gubernur  yang  gagal  memberikan  keadilan  tersebut  karena  program revitalisasi  yang  menyebabkan  penggusuran  dan  relokasi  beberapa  wilayah pemukiman di Jakarta. Anies membangun narasi persuasif emosional pada orasinya yang  mengerucut  pada  penolakan  program  penggusuran  karena  ketidakadilan  yang dirasakan  oleh  rakyat  yang  terdampak. Anies  juga  membangun  citra  bahwa  dirinya adalah cagub yang peduli dengan rakyat dan menolak praktik ketidakadilan. Dengan menyinggung  aspek  ketidakadilan  pada  praktik  relokasi,  Anies  juga  melakukan orasinya pada wilayah yang terdampak relokasi, sehingga mayoritas audiens memiliki satu  tujuan  yang  sama,  yaitu  keadilan.  Anies  menggunakan  situasi  sosial  dan emosional  ini  dalam  orasinya  dan  membangun  kesatupaduan  tujuan  dengan masyarakat tersebut.

## Penggunaan Fitur Populisme yang Diimplementasikan oleh Aktor Politik
Berdasarkan hasil analisis dan konstruksi identitas sosial, maka peneliti turut merumuskan aspek – aspek serta fitur – fitur yang digunakan oleh aktor politik dalam kampanye yang dilakukannya. Berdasarkan tabel jenis populisme oleh De Blasio dan Sorice  (Tenorio  et  al.,  2019),  Ahok  menggunakan  pendekatan  strategi  populisme teknokrasi yang menekankan bahwa musuhnya atau kelompok luar sebagai lawannya adalah  pihak  –  pihak  korup  yang  tidak  efisien  dalam  melayani  rakyat.  Populisme teknokrasi memiliki fitur utama, sesuai dengan strategi yang Ahok gunakan, meliputi menganut ideologi meritoktasi, dan menganggap pemerintah adalah pihak korup yang tidak  efisien.  Ahok  cenderung  memberikan  penyelasaian  yang  taktis  dan  inovatif seperti revitalisasi dan relokasi. Terakhir Ahok, juga berlandaskan pada meritokrasi dengan  mengandalkan  kemampuan  –  kemampuan  ASN  muda,  serta  membuka kesempatan yang lebih luas kepada semua pihak, termasuk luar PNS dengan regenerasi ASN sebagai salah satu programnya.
Di  sisi  lain,  Anies  menerapkan  pendekatan  strategi  populisme  sosial (demokrasi)  karena  cenderung  berlandaskan  pada  keadilan  rakyat  dan  menekankan kepentingan  rakyat.  Populisme  sosial  memiliki  elemen  dasar  meliputi  ideologi egalitarianism,  anti  kapitalisme,  berlandaskan  pada  posisi  rakyat  sebagai  kelompok yang dikesampingkan, dan memiliki fitur utama dalam mendengarkan rakyat (Tenorio et  al.,  2019). Anies  menolak  dan  menganggap  bahwa  praktik  relokasi  merupakan penindasan  yang  merugikan  rakyat.  Anies  juga  mengedepankan  egalitarianism, dengan menciptakan narasi dan janji – janji dalam menciptakan keadilan bagi rakyat Jakarta, khususnya yang terdampak relokasi.

## 4. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan bahwa kedua  aktor  politik,  Anies  dan  Ahok  terindikasi  mengimplementasikan  strategi populisme sebagai pendekatan dan branding dari gagasannya masing – masing. Ahok mendekatkan diri dengan gagasannya yang menekankan pada pekerjaan efisien dan menolak keras praktik korupsi yang merugikan rakyat dan berlandaskan pada rakyat dengan mendengarkan keluhan rakyat dan menyebut dirinya sebagai pekerja rakyat. Sedangkan  Anies  menggagas  dirinya  sebagai  pemimpin  yang  mengatasnamakan keadilan rakyat dengan janji – janji serta narasi orasinya.
Didapatkan  pula  hasil  analisis  dari  penonjolan  fitur  serta  aspek  utama  yang digunakan  oleh  aktor  politik  atas  jenis  strategi  populisme  yang  digunakan.  Ahok menganut  atau  mengimplementasikan  strategi  populisme  teknokratik,  sedangkan Anies menganut strategi populis sosial (demokratik) yang berhasil membawa dirinya pada kemenangan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Fakultas  Ilmu  Komunikasi Universitas  Tarumanagara,  narasumber,  dan  seluruh  pihak  yang  telah  mendukung penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
Antony, N. D. (2017). Ahok: Rakyat adalah Bos Kami . https://news.detik.com/berita/d-3407716/ahok-rakyat-adalah-bos-kami
Ardipandanto, A.  (2020).  Dampak  Politik  Identitas  Pada  Pilpres  2019:  Perspektif Populisme  [The  Impact  of  Identity  Politics  On  President  Election  2019:
Populism  Perspective]. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 11 (1), 43–63. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582 Dahlan  Ritonga,  A.,  &  Putra  Adela,  F.  (2020).  Mencermati  Populisme  Prabowo sebagai  Bentuk  Gaya  Diskursif  saat  Kampanye  Politik  pada  Pemilihan Presiden 2019. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik , 1 (13).
https://doi.org/https://doi.org/10.32734/politeia.v12i1.3170 Eriyanto.  (2015). Analisis  Wacana:  Penghantar  Analisis  Teks  Media (9th  ed.).
Yogyakarta: LkiS.
Haq, M. F. U. (2016, October). Hebohnya Tanah Abang Blok A Saat Anies Baswedan Blusukan .  https://news.detik.com/berita/d-3326177/hebohnya-tanah-abang- blok-a-saat-anies-baswedan-blusukan Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi.
Jurnal Civic Hukum , 5 (2), 145–156. https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13080 Jarvis, M. (2017). Teori - Teori Psikologi . Bandung: Nusamedia. Jarvis, M. (2021). Psikologi Sosial . Bandung: Nusamedia. Kemp,
S. (2018). Indonesia Digital Report 2018 . https://datareportal.com/reports/digital-2018-indonesia Laksana,  B. A.  (2016,  December). Warga  Cipete  Curhat  KJP  Dicabut, Ahok:  Bisa Jadi Ada Oknum yang Jahat . https://news.detik.com/berita/d-
3364536/warga-cipete-curhat-kjp-dicabut-ahok-bisa-jadi-ada-oknum-yang- jahat
Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017).
Populism: A Very Short Introduction . Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001 Ramadhan, A., & Sentosa, B. (2023). Survei Litbang “Kompas”: Publik Khawatir Polarisasi Terulang pada Pemilu 2024 . https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/05344661/survei-litbang- kompas-publik-khawatir-polarisasi-terulang-pada-pemilu-2024 Rezkisari,  I.  (2017). Mayoritas  Masyarakat  Khawatir  Dampak  Pilkada  Jakarta Berlanjut | Republika Online . https://news.republika.co.id/berita/oq70cs328/mayoritas-masyarakat- khawatir-dampak-pilkada-jakarta-berlanjut
Ridhoi, M. A. (2017). Pakar LIPI: Pilgub DKI 2017 Terburuk dalam Sejarah Pilkada . https://tirto.id/pakar-lipi-pilgub-dki-2017-terburuk-dalam-sejarah-pilkada- cmqt
Santoso, A. (2017, April). Datangi Kalijodo di Hari Terakhir Kampanye, Anies Orasi Antigusur . https://news.detik.com/berita/d-3475192/datangi-kalijodo-di- hari-terakhir-kampanye-anies-orasi-antigusur
Shahreza,  M.  (2018). Proses  dan  Elemen-Elemen  Komunikasi  Politik . https://doi.org/10.31227/osf.io/9zh46
Stephen  Pandu  Prawira,  M.,  &  Ayu  Candraningrum,  D.  (2020).  Karakteristik Populisme Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) dalam Postingan Instagram Karakteristik  Populisme  Gubernur  Jawa  Barat  (Ridwan  Kamil)  dalam Postingan  Instagram  27  Mei  2018  –  27  Juni  2018. Koneksi , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.24912/kn.v4i2.8230
Sugiyono.  (2023). Metode  Penelitian  Kualitatif :  (Untuk  Penelitian  yang  Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif) . Bandung: Alfabeta. Tan, P. (2020). Populisme, Pilkada dan Masa Depan Demokrasi. JAP UNWIRA , 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.30822/jap.v3i2.862
Tenorio, E. H., Castro, M. A. B., & Cesare, F. De (Eds.). (2019). Populist Discourse: Critical Approaches to Contemporary Politics . Routledge.