## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Bentuk Kebijakan Publik
Primas Anindyajati 1 , Amdi Very Dharma 2
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2
Abstract . This study discusses the perceptions of DKI Jakarta Provincial Inspector employees about the guidelines for implementing SPIP in the BPKP mandated by the Governor in the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 171 of 2010 concerning the Implementation of SPIP to be applied in the Inspectorate and factors that need to be considered in the  process  of  drafting  SPIP  implementation guidelines  in  the environment  DKI  Jakarta  Provincial Inspectorate.  The  scope  of  this  research  focuses  on  the  implementation  of  SPIP  at  the  DKI  Jakarta  Provincial Inspectorate  as  one  of  the  public  organizations  in  the  DKI  Jakarta  Provincial  Government.  This  study  uses  an institutional theory approach as a means to find the factors that most influence the implementation of policy at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The research method used is a mixed method with a case study approach with a study of literature and legislation, interviews and questionnaires. The conclusion that has been obtained is that on average the respondents wished that the SPIP in the DKI Inspectorate's environment be applied using Perka BPKP No. 10 of 2013 which was used in its entirety without adjustment, but a little under strict agreement and the factors driving SPIP based on institutional theory was coercive and normative isomorphism.
Keywords. Internal Control; Perception; Rule; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP.
Abstrak Penelitian ini membahas persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses  penyusunan  pedoman  pelaksanaan  SPIP  di  lingkungan  Inspektorat  Provinsi  DKI  Jakarta.  Ruang  lingkup penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu organisasi publik  pada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  teori  institusional  sebagai sarana  untuk  menemukan  faktor  yang  paling  mempengaruhi  penerapan  kebijakan  pada  Inspektorat  Provinsi  DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) dengan pendekatan metode studi kasus (case study) dengan melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, wawancara dan kuesioner.  Kesimpulan  yang  telah  didapat  adalah  rata-rata  responden  berkeinginan  agar  SPIP  di  lingkungan Inspektorat  DKI  diterapkan  dengan menggunakan  Perka  BPKP  No  10  tahun 2013  yang  dipakai  secara utuh  tanpa penyesuaian, namun sedikit dibawah persetujuan yang tegas dan faktor yang menjadi pendorong dalam melaksanakan SPIP berdasarkan teori institusional adalah coercive dan normative isomorphism.
Kata kunci . Pengendalian Internal; Peraturan; Persepsi; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; SPIP.
Corresponding author. Email: primas.anindyajati@live.com, averydharma@gmail.com. How to cite this article. Anindyajati, P., & Dharma, A. V. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Suatu Bentuk Kebijakan Publik. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 7 (2), 253–262. History of article. Received: April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17039 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

## PENDAHULUAN Latar  Belakang  Masalah
Pemerintah    Provinsi    (Pemprov)    DKI Jakarta,  sebagai  penyelenggara  pemerintahan pada  Provinsi  DKI  Jakarta  selama  4  (empat) tahun  pada  tahun  2013  sampai  dengan  2016 memperoleh    opini    Wajar    Dengan Pengecualian  (WDP)  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  pada  Laporan  Keuangan
Pemerintah    Daerah    (LKPD)    dan    baru mendapatkan    opini    Wajar    Tanpa Pengecualian  (WTP)  pada  tahun  2017.  BPK melakukan  pemeriksaan  Laporan  Keuangan, efektifitas  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI), kecukupan    pengungkapan    dan    kepatuhan terhadap    ketentuan    perundang-undangan untuk    mendapatkan    keyakinan    yang memadai    atas    kewajaran    dari    penyajian
LKPD    (Badan    Pemeriksa    Keuangan Republik  Indonesia,  2017).
Untuk  mempertahankan  opini  WTP  dari BPK,    Pemprov    DKI    Jakarta    harus menerapkan    Sistem    Pengendalian    Intern yang    memadai    karena    SPIP    mempunyai pengaruh    positif    terhadap    opini    laporan keuangan    pemerintah    (Irawan,    2016). Pedoman  SPIP  diatur  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  Nomor 60    Tahun    2008    tentang    SPIP,    SPIP bertujuan    untuk    memberikan    keyakinan yang  memadai  atas  efisiensi,  dan  efektifitas efisiensi    pencapaian    tujuan,    keaandalan laporan    keuangan,    pengamanan    aset    dan ketaatan    pada    peraturan    (Pemerintah Republik    Indonesia,    2008).    Amanat mengenai    pembuatan    pedoman    SPIP    di lingkungan  pemerintah  daerah  diatur  melalui Peraturan    Gubernur    atau    Peraturan Bupati/Walikota    dengan    berpedoman    pada PP    Nomor    60    Tahun    2008    (Pemerintah Republik    Indonesia,    2008).    Pelaksanaan SPIP    di    PemerintahProvinsi    DKI    Jakarta mengacu    pada    PeraturanGubernurProvinsi DKI    Jakarta    Nomor    171    Tahun    2010 tentang  Penyelenggaraan  SPIP   (Pemerintah Provinsi    DKI    Jakarta,   2010).   Berdasarkan aturan    tersebut    pimpinan    PD/OPD bertanggungjawab    atas    penyelenggaraan SPIP    pada    PD/OPD    yang    dipimpinnya (Pemerintah    Provinsi    DKI    Jakarta,    2010). Penyelenggaraan    SPIP    mengacu    pada Petunjuk  Pelaksanaan  Penyelenggaraan  SPIP yang  disusun  sesuai  dengan  pedoman  teknis penyelenggaraan  SPIP  yang  ditetapkan  oleh kepala    Badan    Pengawasan    Keuangan    dan Pembangunan    (BPKP)    sebagai    pembina penyelenggaraan    SPIP(Pemerintah    Provinsi DKI  Jakarta,  2010).
Fenomena    yang    akan    diangkat    dalam penelitian  ini  adalah  belum  adanya  pedoman penyelenggaraan    SPIP    pada    Inspektorat Provinsi    DKI    Jakarta    sebagai    salah    satu kebijakan    publik.    Penerimaan    atau akseptabilitas    staf/anggota    organisasi    atas suatu    gagasan    kebijakan    memang merupakan  hal  yang  perlu  didapatkan.  Hal ini  didasarkan  pada  teori  proses  penyusunan kebijakan    publik    yang    menyatakan    bahwa
tahapan    pertama    dalam    penyusunan kebijakan    publik    adalah    pendefinisian tentang  masalah  kebijakan  publik.
Penelitian  terdahulu  tentang  bagaimana persepsi    tentang    SPIP    dan    faktor-faktor yang  mempengaruhi  kebijakan  publik  dalam hal   ini  SPIP  belum  ditemukan.  Penelitian terdahulu    secara    umum    meneliti    tentang bagaimana  pengaruh  penerapan  SPIP  pada entitas  publik.  Oleh  karenaitu,  penelitian  ini merupakan    kebaruan    dari    penelitian- penelitian  sebelumnya  ( gap  research ).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan    latar    belakang    tersebut, rumusan    penelitian    ini    adalah    bagaimana persepsi  pegawai  Inspektorat  Provinsi  DKI Jakarta  tentang  Pedoman pelaksanaan  SPIP BPKP    yang    dimandatkan    oleh    Gubernur didalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta    Nomor    171    Tahun    2010    tentang Penyelenggaraan    SPIP    untuk    diterapkan dalam    Inspektorat    dan    apa    faktor-faktor yang    perlu    diperhatikan    dalam    proses penyusunan    pedoman  pelaksanaan    SPIP    di lingkungan    Inspektorat    Provinsi    DKI Jakarta.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan simpulan   tentang    isi    pedoman    yang    lebih diterima    di    kalangan    Inspektorat    dan memberikan    rekomendasi    Keputusan Inspektur    Provinsi    DKI    Jakarta    tentang faktor    faktor    yang    diperlukan    dalam memproses penyusunan pedoman pelaksanaan    sampai    padatahap    legitimasi (persetujuan).

## Manfaat  Penelitian
Hasil    penulisan    penelitian    ini diharapkan    memberikan    manfaat    bagi Inspektorat dan bagi akademik. Bagi Inspektorat    Provinsi    DKI    Jakarta, diperolehnya    draft    Pedoman  pelaksanaan yang    lebih    diterima    dan    rencana    aksi pemrosesan
pembuatan Pedoman pelaksanaan    lebih    lanjut    sampai    dengan tahap  legitimasi.
Sedangkan  Bagi  akademik,  sebagai penambah    referensi    akademik    dalam    hal penggunaan  teori  institusional.

## KAJIAN LITERATUR Penelitian Terdahulu
Melalui pencarianakademik,  penulis tidak menemukan  studi  terdahulu  tentang  persepsi dan    faktor-faktor    yang    mempengaruhi implementasi  SPIP  sebagai suatu kebijakan. Penelitian  terdahulu  secara  umum  meneliti tentang bagaimana pengaruh penerapan SPIP  pada  Instansi  yang  ada  di  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah

## Teori Kebijakan Publik
Menurut    Dye    dalam  Rahadian(2011), kebijakan  publik  adalah  apa  yang    dilakukan ataupun  tidak  dilakukan    oleh    pemerintah. Sedangkan  menurut    Laswell    dan    Kaplan dalam Suwitri (2014), kebijakan sebagai suatu program    pencapaian  tujuan,    nilai-nilai    dan praktik-praktik    yang    terarah.  Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi  kebijakan  publik  menurut    Van Meter  dan  Van  Horn  dalam Wisesa,  Hidayat dan    Widowati  (2005)  adalah  sebagai  berikut standar    dan    sasaran  kebijakan    dan    tujuan kebijakan,    sumber  daya,    karakteristik organisasi,    disposisi  atau  sikap    para pelaksana,    komunikasi  antarorganisasi  serta lingkungan  ekonomi,    sosial    dan    politik. Dalam  merumuskan  kebijakan,    terdapat tahapan-tahapan  dalam  pembuatan  kebijakan, tahapan pembuatan kebijakan  yang  Menurut Jones    dalam  Suwitri    (2014),    terdapat    11 (sebelas)  tahapan pembuatan kebijakan.
Tahap
pertama yaitu perception/definition, Pemerintah  pertama- tama  mendefinisikan  masalah  terlebih  dahulu dalam  proses  pembuatan  kebijakan.Tahap kedua adalah aggregation, Merupakan tahapan dimana  sekelompok  orang  yang  memiliki  ide yang  sejalan  dengan  kreator  kebijakan dikumpulkan. Tahap ketiga adalah organization. Mengorganisasikan    orang- orang    yang    memiliki  pikiran    yang    sama tersebut  kedalam  sebuah  organisasi    formal; Tahap keempat, representation. Setelah terorganisisr    dan    sudah  memiliki  organisasi
formal,    selanjutnya  mengajak  kumpulan orang-orang    yang    memiliki  pikiran    yang sama untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar  permasalahan dapat diagendakan. Tahap  kelima, agenda  setting. Pembuat kebijakan  telah  memasukkan  masalah  ke dalam agenda.
Tahap  keenam, formulation. Formulasi kebijakan  merupakan  tahapan    paling    kritis, merupakan tahapan  yang  melibatkan interaksi antara  pemilik  kepentingan  dengan  pembuat kebijakan    yang    memilih  alternatif-alternatif penyelesaian masalah sehingga dapat memilih dan    menghasilkan  suatu  alternatif    yang terpilih. Tahap  ketujuh, legitimation. Proses dimana  dilakukan  pengesahan  atas  alternatif yang    telah  dipilih. Tahap  kedelapan, budgeting. Proses    penganggaran  dilakukan untuk implementasi kebijakan.
Tahap
kesembilan implementation.
Proses pelaksanaan kebijakan publik setelah anggaran dicairkan,  namun terkadang kebijakan publik harus tetap dilaksanakan walaupaun anggaran belum dicairkan. Tahap kesepuluh evaluation. Melakukan  penilaian  untuk  menilai  faktor- faktor  pendorong,    penghambat,    konteks, kelebihan    dan    kekurangan  dari  kebijakan yang  telah diimplementasikan. Tahap terakhir, tahap kesebelas , adjustment/termination. Tahap  penyesuaian  apakah  kebijakan  publik direvisi  atau  diakhiri  karena  jangka  waktu kebijakan  telah  berakhir  atau  apakah  karena kebijakan mengalami kegagalan.

## Teori Institusional
Teori  institusional  berdasarkan    Meyer dan  Rowan  dalam Ridha  dan  Basuki (2012) juga    berangkat  dari  pemikiran  bahwa  suatu organisasi jika ingin bertahan hidup, organisasi  harus  meyakinkan  kepada  publik atau  masyarakat  bahwa  organisasi  adalah entitas    yang    sah    ( legitimate )    dan    layak didukung.    Untuk  memperoleh  legitimasi tersebut,    menurut    DiMaggio    dan    Powell dalam  Carpenter  dan  Feroz (2001) terdapat mekanisme  yang  disebut isomorphism, yaitu mekanisme    yang    dapat  dilakukan    oleh organisasi untuk mengadopsi beberapa praktik dan/atau  struktur  selama  waktu    yang diperlukan  sebagai  repons  atas  tekanan
institusional    yang    timbul  dalam  tingkatan organisasi.    Terdapat    3    (tiga) isomorphism yaitu normative    isomorphism,    mimetic isomorphism dan coercive  isomorphism.
Menurut   DiMaggio  dan  Powell  dalam Carpenter    dan    Feroz  (2001), normative isomorphism adalah  perubahan  organisasi melalui peran dari suatu kelompok profesional dalam  memperjuangkan  praktik    yang seharusnya    di    adopsi  atau  dilakukan sedangkan mimetic    isomorphism dilakukan melalui  peniruan  dengan  terhadap  organisasi lain  yang  sukses melakukan adopsi atau  yang telah  memiliki  legitimasi,    terakhir, coercive isomorphism dilakukan  dengan  organisasi berubah  melalui  tekanan  dari  organisasi    lain yang    mempunyai  pengaruh    yang    kuat sehingga  organisasi    yang    merespon mempunyai  ketergantungan    yang    besar (Carpenter  &  Feroz,  2001).

## METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Metode penelitian ini melalui pendekatan studi  kasus    dan    menggunakan  metode campuran  kualitatif  dan  kauntitatif  ( mixed method ). Metode campuran dilakukan dimana peneliti  percaya  bahwa  cara  pandang  melalui metode kualitatif dan kuantitatif berguna untuk menjelaskan  pertanyaan  penelitian,  metode campuran  juga  menawarkan  pendekatan pendekatan yang lebih kaya dan menyediakan jawaban  yang  lebih terjamin  (Shauki,  2018). Sedangkan  pendekatan  studi  kasus  sangat sesuai  untuk  pertanyaan  penelitian,    yaitu mengapa Inspektorat belum memiliki pedoman pelaksanaan penyelenggaraan  SPIP ( why ).    Penelitian  ini    juga  diharapkan  dapat menjawab bagaimana persepsi pegawai Inspektorat  Provinsi    DKI    Jakarta    tentang penerapan  SPIP  dan  bagaimana rekomendasi Keputusan    Inspektur  tentang  Pedoman pelaksanaan  pelaksanaan    SPIP    yang    tepat untuk dapat diterapkan  di  Inspektorat Provinsi DKI    Jakarta    ( how ).  Pertanyaan-pertanyaan penelitian  tersebut  memerlukan  pemahaman yang    rinci  terhadap    proses    sosial    dan organisasi  karena  kekayaan    data    yang dikumpulkan (Shauki,  2018).

## Pengumpulan  Data
Sumber  bukti    yang    digunakan  dalam studi kasus adalah dokumentasi,  arsip catatan, wawancara,    observasi  langsung,    observasi partisipan    dan    artefak  fisik  (Yin,    2009). Penulis  menggunakan    data    primer  berupa wawancara  kepada    auditor    BPKP,  Kepala Sub    Bagian    Program,  Anggaran    dan Keuangan  (Kasubbag  PKA)  Inspektorat Provinsi    DKI    Jakarta,  Inspektur  Pembantu dan  Pejabat  Pengawas  Urusan  Pemerintah Daerah  (P2UPD)    serta  menggunakan kuesioner  kepada  staf  Inspektorat  Provinsi DKI  Jakarta. Data  sekunder  yang  digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur  yang diperoleh  melalui  studi  peraturan  perundang- undangan.Wawancara  kepada  auditor  BPKP dilakukan    untuk    mengetahui    Peraturan Kepala  (Perka)  BPKP    mana    yang    dapat dijadikan    acuan    pembuatan    pedoman pelaksanaan  SPIP    dan    wawancara    kepada Kasubbag PKA  dilakukan  untuk  mengetahui sampai    sejauh    mana    proses    pembuatan pedoman pelaksanaan SPIP  pada  Inspektorat Provinsi  DKI  Jakarta.
Data    primer    lainnya    diambil    melalui kuesioner    yang    dibagikan    ke    pegawai Inspektorat  Provinsi  DKI  Jakarta.  Kuesioner dilakukan  dengan  menggunakan  pertanyaan tertutup  yang  sudah  disiapkan  lebih  dahulu ( close    ended    question )  serta  isian  terbuka ( open ended question ). Skoring menggunakan skala    Likert    untuk    menilai    respon    dari responden
Kuesioner    terdiri    atas    2    bagian  yang berasal dari elaborasi yang dibuat sendiri oleh penulis.
Bagian pertama akan mempertanyakan  persepsi  terhadap  Pedoman pelaksanaan  SPIP  untuk  mengetahui  sejauh mana  responden  setuju/tidak  setuju  terhadap pedoman pelaksanaan  dan  masukan-masukan yang  mereka  usulkan.  Kuesioner  dibagikan kepada  seluruh  pegawai  Inspektorat  Provinsi DKI  Jakarta  yang  berjumlah  255  orang.
Untuk mengolah bukti dari hasil kuesioner, digunakan metode statistika deskriptif,  yaitu  bagian  dari  ilmu  statistika yang  membahas  tentang  cara  mengumpulkan bukti, melakukan pengolahan bukti, melakukan penyajian bukti, menentukan nilai-
nilai  statistika  dan  melakukan  pembuatan gambar  mengenai  sesuatu  yang  akan  dibahas (Suparmi, 2014). Untuk menganalisis hubungan  antara  hasil  kuesioner  dengan demografi  responden,  digunakan  analisis tabulasi  silang,  analisis  tabulasi  silang bertujuan untuk menghitung frekuensi antara 2 (dua) atau lebih variabel sekaligus dengan cara melakukan penyilangan variable-variabel yang dianggap berhubungan sehingga dapat dihasilkan  makna  secara  deskriptif  antara hubungan  variabel  satu  dengan  lainnya (Suparmi, 2014).
Untuk  menentukan  Peraturan  Kepala (Perka)    BPKP    yang    menjadi  acuan  dalam penyusunan  persepsi  pegawai  Inspektorat Provinsi    DKI    Jakarta    tentang  pedoman pelaksanaan    SPIP,    penulis  melakukan wawancara  kepada  Ibu  RKW,    Koordinator pengawas    pada    BPKP   Perwakilan  Provinsi DKI    Jakarta    yang    juga    merupakan    salah satu anggota tim penyusun pedoman penyelenggaraan  SPIP.
Pertanyaan    kedua    menyangkut    faktor- faktor  penyusunan  kebijakan  publik  dalam hal   ini  pedoman  pelaksanaan  SPIP  dalam kerangka  teori  institusional.  Untuk mengolah data  dari hasil studi literatur,  wawancara  dan kuesioner    yang    telah  dikumpulkan, digunakan metode content  analysis .
Instrumen  penelitian  merupakan  alat bantu  penulis dalam melakukan pengumpulan data dan  untuk membantu  agar  pengumpulan data    lebih  terstruktur    dan    sistematis. Instrumen penelitian terdiri dari studi literatur, kuesioner dan  wawancara.
Studi literatur dilakukan terhadap dokumen-dokumen tertulis untuk memperoleh landasan teori dalam penyusunan  SPIP  yang terdiri dari penelitian terdahulu,  media  daring dan    peraturan  perundang-undangan.  Data primer    diperoleh  melalui  kuesioner    dan wawancara    yang    dilakukan    pada    auditor BPKP,  Kasubbag  PKA,  Inspektur  Pembantu dan  P2UPD.    Teknik    wawancara    yang digunakan  adalah  wawancara semi-structured (Shauki,    2018).  Sedangkan  kuesioner    yang digunakan  menggunakan  skala  Likert.  Skala Likert  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan skala Sangat Setuju (SS) dengan
nilai 4, Setuju (S) dengan nilai 3, Tidak Setuju (TS)  dengan  nilai  2  dan  Sangat  Tidak  Setuju (STS) dengan nilai 1.

## Unit  Analisis
Unit  analisis dalam penelitian  ini adalah single    case    study,  Single  case  study adalah studi  kasus  yang  berisikan  satu unit (Yin, 2009).  Pengolahan  data  penelitian dilakukan dengan menggunakan dengan metode campuran  kualitatif  dan  kuantitatif.    Objek penelitian  ini  adalah    salah    satu  SKPD    di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta yaitu  Inspektorat  Provinsi  DKI    Jakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah Inspektorat Provinsi    DKI    Jakarta    sebagai    salah    satu SKPD  yang  ada  di  Pemprov  DKI  Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  dalam  penelitian  dilakukan untuk melakukan analisis bagaimana persepsi pegawai  Inspektorat  Provinsi    DKI    Jakarta terhadap  Pedoman  pelaksanaan    SPIP    yang disusun    oleh    BPKP    untuk  dijadikan  acuan pembuatan pedoman pelaksanaan di Inspektorat    dan    faktor-faktor  apa    yang mempengaruhi keberhasilan pembuatan pedoman  pelaksanaan    SPIP    sebagai  suatu kebijakan publik.

## Hasil  dan  Temuan 1.  Wawancara
Untuk  mengetahui  persepsi  pegawai Inspektorat  Provinsi    DKI    Jakarta    terhadap pedoman  penyelenggaraan    SPIP,    penulis terlebih  dahulu  menentukan  Perka    BPKP mana    yang    dijadikan  acuan  dalam penyelenggaraan    SPIP    di    lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu RKW,    Koordinator  pengawas    pada    BPKP Perwakilan  Provinsi    DKI    Jakarta    yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi  DKI Jakarta    sebaiknya  mengadopsi  Perka    BPKP Nomor    10    Tahun    2013    tentang  Pedoman Bimbingan  Teknis  Penyelenggaraan    SPIP bagi Fasilitator  BPKP  karena Perka tersebut merupakan  Perka  yang  paling  sederhana, mencakup  semua  unsur-unsur  SPIP  dan merupakan  pengembangan  dari  pedoman-
pedoman  sebelumnya  dibandingkan  pedoman penyelenggaraan  SPIP  lain  yang  telah dikeluarkan oleh BPKP. Setelah mendapatkan Perka  BPKP  Nomor 10  Tahun 2013 tentang Pedoman Bimtek
Penyelenggaraan    SPIP    bagi  Fasilitator BPKP,    penulis  kemudian  merangkum  Perka BPKP  tersebut.    Hasil    rangkuman Perka BPKP (Badan    Pengawasan    Keuangan    dan Pembangunan,  2013) adalah sebagai berikut:
Konsep/Gambaran Penyelenggaraan SPIP,  pengertian    SPIP  adalah  proses    yang integral    pada    kegiatan    dan   tindakan    yang dilakukan  secara  kontinyu    oleh    pimpinan instansi  beserta  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan    yang  memadai  atas tercapainya  tujuan  dari  organisasi.  SPIP bertujuan  untuk  terciptanya  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  laporan keuangan  yang andal,  aset  yang  tersimpan dengan baik  dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
Unsur-Unsur SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  dan pemantauan. Lingkungan pengendalian terkait kondisi  dalam  instansi    yang    mendukung pentingnya  pengendalian  dalam  menjalankan aktivitas. Penilaian risiko terdiri dari kegiatan penilaian  atas  kemungkinan  kejadian    yang mengancam  pencapaian  tujuan    dan    sasaran instansi. Kegiatan pengendalian yaitu tindakan yang    diperlukan  untuk  mengatasi  risiko. Informasi  dan  komunikasi terkait penggunaan data    yang    dapat  digunakan  untuk pengambilan  keputusan    dan    disampaikan untuk  mendapatkan feedback .  Unsur terakhir, pemantauan,  yaitu  penilaian  atas  kinerja system pengendalian internal dan  proses  yang memberikan  keyakinan  bahwa  temuan    audit dan    evaluasi    yang    dilakukan  telah ditindaklanjuti.
Prinsip  umum  penyelenggaraan    SPIP terdiri dari SPI sebagai  proses  yang  menyatu dan    integral  dengan  kegiatan  atau  instansi kegiatan secara terus menerus  ( continues  built in ), SPI dipengaruhi  oleh  faktor manusia, SPI memberikan  keyakinan    yang    memadai, bukan absolut, SPI dilaksanakan sesuai dengan
ukuran, kebutuhan kompleksitas,  tugas,  sifat dan  fungsi instansi pemerintah.
Penyusunan  profil  risiko  terdiri  dari kegiatan mengidentifikasi sasaran/tujuan instansi  pemerintah,  melakukan  perumusan lingkungan pengendalian  yang  ingin dicapai dan  melakukan  penilaian  risiko    yang  akan dihadapi dalam pencapaian sasaran/tujuan.
Identifikasi sasaran/tujuan instansi pemerintah  terdiri  dari  persiapan  untuk melakukan  identifikasi  sasaran/tujuan  dari kegiatan/unit dengan melakukan pengumpulan data untuk melakukan identifikasi sasaran/tujuan  dari  kegiatan/unit,  melakukan identifikasi  sasaran/tujuan  dengan  perumusan sasaran/tujuan  aktual  dari    unit    kerja  dengan tepat, melakukan validasi hasil dari identifikasi sasaran/tujuan, melakukan konfirmasi/klarifikasi  sasaran/tujuan    yang hendak  dicapai  dengan  pimpinan,  melakukan perumusan  lingkungan  pengendalian    yang ingin  dicapai  dan  melakukan  penilaian  risiko yang  akan  dihadapi  dalam  pencapaian sasaran/tujuan.
Penyusunan Rencana Tindak
Pengendalian    (RTP)  yaitu  melakukan penyusunan    RTP  lingkungan  pengendalian, menyusun  rencana  tindak  untuk  melakukan kontrol    atas  risiko,  melakukan  penetapan rencana komunikasi dan informasi pengendalian, menetapkan rencana pemantauan  atas  perbaikan  pengendalian  dan melakukan penyelesaian  RTP.

## 2.  Kuesioner
Data    pada    penelitian  ini  berasaldari    2 (dua)    set    kuesioner,    set    pertama  untuk mengetahui  persepsi  pegawai  Inspektorat Provinsi    DKI    Jakarta    tentang  pemahaman atas penyelenggaraan  SPIP  berdasarkan Perka BPKP  Nomor  10  Tahun  2013  dan  set  kedua untuk mengetahui persepsi pegawai Inspektorat  Provinsi    DKI    Jakarta    tentang faktor  apa    yang    paling    diperlukan  bagi penyusunan Pedoman
pelaksanaan penyelenggaraan    SPIP    di    lingkungan Inspektorat  Provinsi    DKI    Jakarta    sampai Pedoman  pelaksanaan  tersebut  sampai    pada tahap  legitimasi.  Sedangkan  hasil  kuesioner set        kedua  adalah  untuk  menentukan  faktor
yang        sudah  tersedia/terpenuhi        dan diperlukan  bagi  penerapan        SPIP        di lingkungan  Inspektorat  Provinsi        DKI Jakarta.
Data    pada    penelitian  ini  dikumpulkan dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada    255 pegawai  Inspektorat  Provinsi    DKI    Jakarta yang    terdiridari    24    pejabat  struktural,    115 pejabat fungsional  dan  116  staff  fungsional umum.    Pendistribusian  kuesioner  dilakukan dalam kurun waktu selama  3  minggu kepada seluruh  pegawai  Inspektorat  Provinsi    DKI pada  tanggal  5  April  2019  sampai dengan 26   April    2019.   Dari    255   kuesioner    yang telah disebar,  sebanyak  132  kuesioner telah dikembalikan  atau  sebesar    51,76%    dari seluruh  kuesioner.    Rincian  penerimaan    dan pengembalian kuesioner adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Tingkat Penyebaran  dan Pengembalian Kuesioner No Keterangan Jumlah 1 Total  Pengiriman Kuesioner 255 2 Kuesioner Kembali 132 3 Kuesioner Tidak Dikembalikan 123 4 Kuesioner Tidak Dapat Digunakan 0 5 Tingkat  Pengembalian  / Response  Rate 51,76%
Sumber:  Data  diolah,  2019
Demografi  responden  terdiri  dari  lama bekerja,  jabatan,  tingkat  pendidikan  latar belakang pendidikan dan pengalaman mengikuti  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat) SPIP. Demografi lama bekerja terdiri dari lama bekerja  kurang  dari  10  tahun,  antara  10-20 tahun  dan  lebih  dari  20  tahun.  Demografi jabatan  terdiri  dari  jabatan  struktural/Jabatan Fungsional  Tertentu  (JFT)  dan  Jabatan Fungsional  Umum  (JFU).  Demografi  tingkat pendidikan  terdiri  dari  S1/D3  dan  S2. Demografi  tingkat  Pendidikan  terdiri  dari Ekonomi/Akuntansi/Manajemen  dan  lainnya. Demografi  pengalaman  Diklat  SPIP  terdiri dari sudah dan belum pernah Diklat.
Hasil  dari kuesioner  set  pertama adalah reratanya  sebesar  2,95.  Ini  berarti  seluruh responden  cenderung  menyatakan  setuju  atas
seluruh  pertanyaan  walaupun  tidak  mencapai batas  persetujuan  yang  tegas  sebesar  3.  Jika dilihat  secara  khusus  pada  pertanyaan  13, tampak  bahwa  rata-rata  responden  juga memberi persepsi yang hampir setuju walaupun  tak  tegas  terhadap  keinginan  agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP Nomor 10 tahun 2013 yang dipakai secara utuh tanpa  penyesuaian.  Hal  ini  terlihat  dari  skor rerata terhadap pertanyaan 13 sebesar 2,92.
Kondisi  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa penerapan  SPIP  di  lingkungan  Inspektorat dengan menggunakan Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 menjadi meragukan. Hal ini perlu dicermati  dengan  melihat  persepsi  atas pertanyaan-pertanyaan  spesifik  lainnya.  Jika rerata  total  sebesar  2,95  menunjukkan kecenderungan ketidaksetujuan, maka pertanyaan  lain  yang  perlu  diperlu  dicermati adalah yang mendapatkan rerata yang rendah.
Pertanyaan yang menunjukkan ketidaksetujuan  yaitu  pada  pertanyaan  “saya sudah  memahami  proses  penerapan  SPIP dalam  kegiatan  saya  sehari-hari  tetapi  masih membutuhkan  pemahaman  lebih  jauh  tentang penyusunan  Rencana  Tindak  Pengendalian” (pertanyaan 10), “saya sudah pernah membaca isi Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman  Bimtek  Penyelenggaraan  SPIP  bagi Fasilitator”  (pertanyaan  3),  “saya  sudah memahami  proses  penerapan  SPIP  dalam kegiatan saya  sehari-hari  tetapi masih membutuhkan  pemahaman  lebih  jauh  tentang penilaian lingkungan pengendalian” (pertanyaan  8)  dan  “saya  sudah  memahami proses  penerapan  SPIP  dalam  kegiatan  saya sehari-hari tetapi masih membutuhkan pemahaman lebih jauh tentang analisis risiko” (pertanyaan 9).
Ketidaksetujuan  penerapan  Perka  BPKP Nomor  10  Tahun  2013  secara  substansial terkait  dengan  kekurangpahaman  responden akan Perka itu sendiri. Persepsi ini ditarik dari pertanyaan  3  yang  mempertanyakan  sejauh mana  responden  telah  membaca  Perka  itu mendapat  rerata  2,77.  Konsekuen  dengan pengakuan belum membaca ini responden pun mengakui  bahwa  mereka  belum  memahami mengenai komponen SPIP khususnya
pemahaman  lingkungan  pengendalian  dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian.
Analisis tabulasi silang terhadap pertanyaan 3 “saya sudah pernah membaca isi Perka  BPKP  No.  10  Tahun  2013  tentang Pedoman  Bimtek  Penyelenggaraan  SPIP  bagi Fasilitator”  pada  demografi  lama  bekerja, paling  tinggi  berasal  dari  lama  bekerja  >  20 tahun  (89,68%),  diikuti  lama  bekerja  10-20 tahun  (84%)  dan  terendah  lama  bekerja  <  10 tahun  (67,21%).  Pada  demografi  jabatan, kesetujuan  yang  tinggi  berasal  dari  jabatan struktural  dan  JFT  (86,75%)  dan  rendah berasal  dari  JFU  (61,62%).  Pada  demografi tingkat  Pendidikan,  kesetujuan  yang  tinggi berasal  dari  S2  (80,00%)  dan  yang  rendah berasal  dari  tingkat  S1  dan  D3  sebesar (76,09%). Demografi latar belakang Pendidikan,  kesetujuan  yang  lebih  tinggi diperoleh  dari  pendidikan  lainnya  (82,35%), kesetujuan yang rendah berasal dari ekonomi, manajemen  dan  akuntansi  (71,88%),  hal  ini terlihat kontradiktif mengingat system pengendalian  internal  sebagai  suatu  mata ajaran lebih umum diberikan pada bidang studi ekonomi,  manajemen  dan  akuntansi  tetapi justru pegawai dengan latar belakang pendidikan ekonomi, manajemen dan akuntansi  menunjukkan  kecenderungan  tidak membaca.  Terakhir  berdasarkan  pengalaman Diklat  SPIP,  kesetujuan  yang  tinggi  berasal dari  responden  pernah  Diklat  (89,47%)  dan yang  lebih  rendah  berasal  dari  pegawai  yang belum pernah Diklat (72,34%).
Hasil dari kuesioner set 2 reratanya adalah sebesar  2,93.  Ini  berarti  seluruh  responen cenderung  menyatakan  setuju  atas  seluruh pertanyaan walaupun tidak tegas karena tidak mencapai  rerata  3.  Persetujuan  yang  paling menonjol yaitu yang reratanya tertinggi adalah yang  diberikan  kepada  pertanyaan  1  dan  10 dengan  rerata  3,17  dan  3,18.  Pertanyaan  1 yaitu  “Keberhasilan  penerapan  SPIP  sudah jelas  menjadi  salah  satu  ukuran  kinerja  kunci yang dituntut secara normative dari Inspektorat  Provinsi  DKI  Jakarta”  dan pertanyaan 10 yaitu “Kondisi sosial dan politik di  DKI  Jakarta  dewasa  ini  kondusif  bagi peningkatan  tuntutan  profesional  dan  politis
serta  kondisi  perekonomian  kondusif  bagi penyediaan  sumber  daya  bagi  penerapan SPIP.”  Berdasarkan  kata  kunci  pada pertanyaan  1  dan  10,  yaitu  kata  secara normative ,  profesional,  standar  dan  sasaran kebijakan  pada  pertanyaan  1  serta  kondisi sosial  politis  dan  kondisi  perokonomian  jika dikaitkan  dengan institutional  isomorphism maka  pertanyaan  1  merupakan normative isomorphism dan  pertanyaan  10  merupakan coercive isomorphism.
Pertanyaan  1  merupakan normative isomorphism karena  Standar  dan  sasaran kebijakan  suatu  organisasi  yang  dituangkan menjadi ukuran kinerja kunci pada Inspektorat merupakan suatu penanda praktik manajemen yang  profesional.  Sedangkan  pertanyaan  10 merupakan coercive  isomorphism karena pendapatan dan  belanja daerah Pemprov DKI Jakarta  sangat  bergantung  pada  kondisi ekonomi  daerah  dan  nasional,  jika  kondisi ekonomi  kondusif  dan  mendukung  kegiatan usaha,  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) akan  cenderung  naik,  hal  itu  berlaku  pula sebaliknya,  oleh  karena  itu,  lingkungan ekonomi termasuk ke dalam coercive isomorphism .
Analisis tabulasi silang pada pertanyaan 1 set  2  yaitu,  pada  demografi  lama  bekerja, paling  tinggi  berasal  dari  lama  bekerja  lebih dari  20  tahun  (95,65%),  diikuti  lama  bekerja antara  10-20  tahun  (92%)  dan  terendah  lama bekerja  di  bawah  10  tahun  (83,64%).  Pada demografi  jabatan,  kesetujuan  yang  relatif sama pada jabatan struktural dan JFT (89,16%) dan  JFU  (89,8%).  Pada  demografi  tingkat pendidikan,  kesetujuan  yang  relatif  tinggi berasal dari S1 dan D3 (95,65%) yang rendah berasal  dari  tingkat  S2  sebesar  (90%),  hal  ini kontradiktif secara institusional jika dikaitkan pendidikan tinggi diasosiasikan dengan kepedulian  profesionalisme  yang  juga  tinggi. Pada  demografi  latar  belakang  pendidikan, kesetujuan  yang  relatif  sama  ,ekonomi, manajemen dan akuntansi (92,19%) dibandingkan  pendidikan  lainnya  (95,59%). Terakhir,  pada  demografi  pengalaman  diklat SPIP,  kesetejuan  yang  relatif  sama,  pernah Diklat  (94,74%)  dibandingkan  yang  belum pernah Diklat (93,62%).
Hasil  wawancara  kepada  responden  juga menunjukkan
kecenderungan kepada normative  isomorphism. Berdasarkan  hasil wawancara dengan Kasubbag PKA. Kasubbag PKA  menyatakn  bahwa  penerapan  pedoman pelaksanaan SPIP hendaknya dilakukan dengan  adanya  kemauan  dari  pimpinan  di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Wawancara lain  dengan  Inspektur  Pembantu  Bidang  IV menyatakan  bahwa  Pelaksana  dan  pembuat kebijakan  harus  memiliki  komitmen  serta harus konsisten dalam melaksanakan implementasi  kebijakan,  karena  komitmen tanpa konsistensi tidak akan cukup. Wawancara  kepada  P2UPD  Madya  juga menyatakan  hal  yang  hampir  sama,  yaitu kebijakan,  apapaun  kebijakan  itu  jika  tidak dilakukan sosialisasi oleh orang yang kompeten pada bidangnya maka kebijakan itu tidak  akan  berjalan.  Berdasarkan  hasil wawancara  dari  ketiga  responden  tersebut  di atas,  dalam  penerapan  SPIP  dititikberatkan pada  kemauan  pimpinan,  komitmen  dan konsistensi  pelaksana  dan  pembuat  kebijakan dan sosialisasi kebijakan oleh yang kompeten. Hal ini sesuai dengan normative isomorphism dimana  perubahan  terjadi  karena  keinginan dari  kalangan  profesional  baik  itu  penyusun maupun pelaksana kegiatan.
Analisis  tabulasi  silang  pada  pertanyaan 10  set  2  yaitu  pada  demografi  lama  bekerja, paling  tinggi  berasal  dari  lama  bekerja  lebih dari  20  tahun  (95,65%),  diikuti  lama  bekerja 10-20 tahun (92%) dan terendah lama bekerja kurang  dari  10  tahun  (83,64%).  Pada demografi  jabatan,  kesetujuan  yang  relatif sama, jabatan struktural dan JFT (89,16%) dan JFU (89,8%). Pada demografi tingkat pendidikan, kesetujuan yang tinggi berasal dari S2 (95%) yang rendah berasal dari tingkat S1 dan  D3  sebesar  (89,96%).  Pada  Demografi latar  belakang  pendidikan,  kesetujuan  yang tinggi  berasal  dari  ekonomi,  manajemen  dan akuntansi  (92,19%)  dibandingkan  pendidikan lainnya  (86,76%).  Terakhir  pada  demografi pengalaman  diklat  SPIP,  kesetujuan  yang relatif  tinggi  berasal  dari  pernah  Diklat (94,74%)  dibandingkan  yang  belum  pernah Diklat (87,32%).
Hasil  wawancara  kepada  responden kuesioner  juga  menunjukkan  kecenderungan coercive  isomorphism ,  yang  menyatakan bahwa  pelaksanaan  SPIP  dapat  berhasil  jika didukung dengan sistem pengendalian pengawasan, SDM yang mumpuni, ketersediaan alat dan sarana dan prasarana.
Dari  ketiga  isomorphism  yang  dikenal dalam  teori  institusional,  ternyata  hanya mimetic  isomorphism  tidak  dipersepsikan sebagai  faktor  yang  penting  bagi  penerapan SPIP dengan mengadopsi Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 karena hanya mendapat rerata 2,96.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian    dan    analisis    yang dilakukan kepada    para    pegawai Inspektorat Provinsi        DKI        Jakarta,        maka  dapat disimpulkan  bahwa  Rata-rata  responden berkeinginan  agar  SPIP  di  lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan  Perka  BPKP  Nomor  10  tahun 2013 dipakai secara utuh tanpa penyesuaian.
Ketidaksetujuan  atas  penerimaan  Perka BPKP  Nomor  10  Tahun  2013  terutama  oleh kondisi  bahwa  responden  belum  membaca Perka dan belum memahami penyusunan RTP, penilaian lingkungan pengendalian dan analisis risiko;
Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaktegasan  persetujuan  bagi  penerapan SPIP  adalah  terkait  dengan  kurangnya profesionalisme  pegawai  Inspektorat  yang diwajibkan  mengembangkan  diri  melalui pendidikan berkelanjutan.
Kondisi  kurangnya  pemahaman  karena kurangnya  profesionalisme  terkonfirmasi  dari faktor yang paling menentukan pada keberhasilan  penerapan  SPIP  menurut  hasil kuesioner adalah melalui normative isomorphism dan coercive isomorphism .
Keterbatasan  Penelitian        dan        Usulan Penelitian Selanjutnya
Batasan  penelitian  ini  adalah  ruang lingkup  penelitian  yang  terbatas  pada  salah satu  SKPD  di  lingkungan  Pemprov  DKI Jakarta yaitu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan  subjek  penelitian  ini  adalah  Inspektorat
Provinsi  DKI  Jakarta.  Interpretasi  yang disajikan dalam penelitian ini didasarkan pada temuan-temuan dari persepsi pegawai Inspektorat  Pemprov  DKI  Jakarta  sehingga tidak pasti  sejauh  mana temuan penelitian  ini dapat diterapkan untuk entitas lain
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar  penelitian  selanjutnya  melakukan  studi kasus serupa ini pada berbagai inspektorat lain secara  jamak,  tidak  secara  tunggal  untuk memungkinkan generalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  Peraturan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  No.1
Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan  Negara  (2017).  Indonesia: Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia. Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.  Peraturan  Kepala  BPKP
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP (2013).
Carpenter,  V.  L.,  &  Feroz,  E.  H.  (2001). Institutional  theory  and  accounting  rule choice:  an  analysis  of  four  US  state goverments’  decisions  to  adopt  GAAP. Accounting,  Organizations  and  Society ,
26 , 565–596.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/
S0361-3682(00)00038-6
Irawan,  R.  H.  (2016). Analisis  Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  terhadap  Opini  Laporan
Keuangan Pemerintah . Universitas Lampung.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Peraturan Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor
171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (2010). Indonesia: Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rahadian, A.
P. (2011). Analisis Impelementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  Studi Kasus Pada Kementerian Keuangan.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008). Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia. Ridha,  M.  A.  (2012).  Pengaruh  tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen managemen terhadap
penerapan transparansi pelaporan keuangan. Seminar  Nasional  Akuntansi ,
(SNA 15 Banjarmasin Universitas Lambung  Mangkurat  20-23  Sept  2012), 1–28. Retrieved from http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/fil es/2014/10/SNA-15-046.pdf
Shauki,  E.  R.  (2018).  Converting  Your Master/PhD Thesis into a Journal Article, Handout, Case Writing and Methodology, ECAM  809303.  Jakarta:  University  of Indonesia.
Suparmi,  C.  H.  (2014).  Konsep  Dasar Statistika Definisi, 1–55.
Suwitri,  S.  (2014). Konsep  Dasar  Kebijakan Publik . Analisis Kebijakan Publik . Jakarta: Universitas Terbuka.
Wisesa,  H.  G.,  Hidayat,  Z.,  &  Widowati,  N. (2005). Faktor-Faktor yang Mempegaruhi Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat pada Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang (Solusi Pengurangan
Timbunan Sampah di TPA Jati Barang). Yin,  R.  K.  (2009). Case  Study  Research Design  and Methods (Fourth). Thousand Oaks: SAGE.