Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 429-434| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3453.429-434

## IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI KOTA DENPASAR
I Putu Deny Adistanaya Putra, Ni Luh Made Mahendrawati, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia iproufoyoutomorrow4@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Revitalisasi pasar tradisional sangat penting dilakukan, karena selama ini diketahui telah Ada persaingan tidak sehat  antara  pasar  tradisional  dan  pasar  modernnpenelitian  ini  bertujuan  mengkaji  Faktor  apakah  yang mempengaruhi  pelaksanaan  Revitalisasi  Pasar  Tradisional  di  Kota  Denpasar  dan  menelaah  pelaksanaan Revitalisasi  Pasar  Tradisional  di  Kota  Denpasar.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data  sekunde.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara.  Implementasi regulasi  ini  telah  berhasil  dilaksanakan,  salah  satunya  di  pasar  Badung  kota  Denpasar.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  peraturan  Perundang-undangan  revitalisasi pasar  Pemerintah  Kota  Denpasar,  yaitu:  komunikasi,  sumber  daya,  struktur  birokrasi,  karakter,  lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik,  serta  respon  masyarakat,  dapat  menjadi  kendala  dalam  proses  pelaksanaan revitalisasi pasar Kreneng. Dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional di kota Denpasar meliputi sumber daya manusia dan pendanaan atau anggaran. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau rencana.
Kata kunci : Pasar Tradisional, Kebijakan Pasar, Revitalisasi

## Abstract
It  is  important  to  implement  traditional  market  revitalization,  As  we  all  know,  there  is  unfair  competition between the traditional market and the modern market. This research has two problem formulations, namely: 1) What factors influence the implementation of Revitalization of Traditional Markets in Denpasar City? 2) How is the  implementation  of  Revitalization  of  Traditional  Markets  in  Denpasar  City?  This  research  uses  empirical legal  research  type.  The  data  collection  technique  in  this  research  is  done  through  interviews.  The implementation  of  this  regulation  has  been  successfully  implemented,  one  of  which  is  in  the  Badung  market, Denpasar city.  The  purpose  of this  study  is  to  identify,  analyze  and  describe  a  model  of cooperation between participants  in  the  revitalization  of  traditional  markets  in  the  Kreneng  market,  Denpasar  city  from  the perspective of good governance. Factors that influence the implementation of market revitalization legislation for  the  Denpasar  City  Government,  namely:  communication,  resources,  bureaucratic  structure,  character, economic, social and political environment, as well as public response, can become obstacles in the process of implementing  the  Kreneng  market  revitalization.  The  implementation  of  the  traditional  market  revitalization program in the city of Denpasar includes human resources and funding / budget. Human resources are one of the factors that determine the success of a policy / plan.
Keywords: Revitalisation, Traditional Markets, Revitalizatio./

## I. PENDAHULUAN
Sejarah  mencatat  bahwa  pasar  tradisional  diperkirakan  sudah  ada  sejak  berdirinya  Kerajaan  Kutai Kartanegara  pada abad  ke-5  Masehi,  pertama-tama  adalah  sistem  pertukaran  kebutuhan  sehari-hari dengan pelaut asal Tiongkok. Pedagang saat itu menyebarkan barangnya di atas tikar, dan disinilah barang  tersebut  ditukar.  Pasar  pada  masa  itu  tidak  hanya  menjadi  ruang  komunikasi  bagi  pembeli dan  penjual,  tetapi  juga  tempat  bertemunya  masyarakat  dan  bangsawan,  bahkan  pasar  sering dijadikan  sebagai  bagian  dari  strategi  politik  untuk  bertukar  informasi  penting  pada  waktu  itu (N. Ariani, 2009)
Keberadaan  pasar  tradisional  merupakan  warisan  genetik  para  pendahulu  penggiat  ekonomi Indonesia  yang  saat  ini  sedang  mengalami  kemunduran  dan  kelemahan.  Selain  itu,  untuk membangun  pedagang  masih  sulit  bagi  pedagang  untuk  menyesuaikan  diri  dan  mengatur  sendiri, semakin  banyaknya  pedagang  akan  mengurangi  ruang  gerak  pengunjung  dan  mengakibatkan
terabaikannya  penataan  ruang,  pedagang  dan  pengunjung  pasar  kurang  memiliki  kesadaran  akan disiplin,  rapi  dan  tertib,  pengelolaan  parker  yang  tidak  teratur  namun  hal  yang  terpenting  adalah perilaku  konsumen  dimana  keadaan  permintaan  yang  berubah  terjadi  dengan  cepat,  tetapi  karena informasi  dan  kemampuan  yang  terbatas,  dan  kurangnya  persiapan  untuk  persaingan,  pedagang pasar tidak dapat mengikutinya.
Ketika pasar sudah mencapai puncak kejayaannya, satu pihak politik merasa dirugikan. Pihak itu  adalah  Pelaku  usaha  dari  pasar  tradisional.  Ketika  pasar  modern  mendominasi  dan  pasar tradisional  tidak  mampu  bersaing  maka  akan  timbul  beberapa  ancaman  yaitu  (1)  karena  letak supermarket  kecil,  supermarket  dan  supermarket  besar  yang  strategis,  pembeli  cenderung  ke  pasar modern  sehingga  memudahkan  konsumen.  (2)  Karena  bangkrutnya  pasar  traidional,  potensi pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  UMKM  berkurang,  sedangkan  pasar  modern  tidak  banyak memberikan  kontribusi bagi pendapatan daerah karena hanya  mengandalkan pajak pada baliho  dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (3) Perbandingan jam kerja, dimana pasar modern beroperasi 13 jam sehari (Bintoro, 2012) .
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu Ariani & Subawa, (2017)  Revitalisasi  pasar  merupakan  tanggungjawab  pemerintah,  revitalisasi  ini  samgan  sulit diterapkan  karena  kehadiran  pasar  modern,  kemampuan  marketing  pedagang,  masyarakat  yang heterogen  dan  peran  rentenir  masih  ada  dalam  permodalan  pedagang,  hal  inilah  yang  menjadi hambatan  bagi  terlaksananya  revitalisasi  pasar  tradisional.  Toko  Modern  sangat  menguntungkan karena  banyak  diminati  konsumen  sehingga  menimbulkan  persaingan  yang  luar  biasa,  hal  ini  akan menjadi ancaman serius bagi  bagi toko  yang bermodal  kecil  dan sistem pasarnya  masih tradisional (Kadek et al., 2021) & (Widyanto & Laksana, 2020) . Berdasrakan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan  untuk  mengkaji  Faktor  apakah  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  Revitalisasi  Pasar Tradisional  di  Kota  Denpasar  dan  menelaah  pelaksanaan  Revitalisasi  Pasar  Tradisional  di  Kota Denpasar

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Hukum  empiris  adalah  metode penelitian  hukum  yang  fungsinya  untuk  melihat  hukum  dalam  praktek  dan  mempelajari  cara  kerja hukum dalam  masyarakat. Karena penelitian  hukum  yang  dilakukan  didasari pada fakta yang ada di masyarakat,  bertujuan  untuk  memahami  pelaksanaannya,  kendala  dan  cara mengatasinya  (Usman  & Husaini,  2006) .  Dalam  penelitian  ini  dipergunakan  pendekatan  sosiologis.  Sumber  data  yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu penelitian yang  diperoleh  dari  sumber  penelitian  yang  aslinya  yang  berupa  wawancara,  pendapat  dari  pihak Perumda Pasar kota Denpasar atas permasalahan implementasi . Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada penelti seperti data dari bahan kepustakaan ( library search ). Lokasi penelitian ini dilakukan secara langsung pada Perumda Pasar kota Denpasar yang ada di daerah kota Denpasar yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.1 Pertokoan Suci Sarijaya Lantai  III.  Untuk  memperoleh  data  yang  relevan  dipergunakan  teknik  wawancara  dan  studi kepustakaan.  Analisis  data  yang  dipergunakan  adalah  kualitatif  dimana  peneliti  melakukan  analisis dengan cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktur Perumda Pasar kota Denpasar dalam melaksanakan  implementasi  Peraturan  Walikota  Nomor  9  Tahun  2009  dalam  Revitalisasi  Pasar Tradisional di Kota Denpasar (Sugiyono, 2005) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Denpasar
Sebagaimana  diketahui,  target  pelaksanaan  Revitalisasi  di  Kota  Denpasar  adalah  Pasar  tradisional. Namun kenyataannya, situasi aktual menunjukkan bahwa permasalahan infrastruktur sedang menjadi masalah  yang  cukup  kritis  di  pasar  tradisional,  antara  lain  kebersihan,  buruknya  perawatan  tempat pembuangan  sampah,  minimnya  tempat  parkir  dan  buruknya  sirkulasi  udara.  Belum  lagi  maraknya Pedagang  kaki  lima  yang  otomatis  merugikan  pedagang  yang  berdagang  di  lingkungan  pasar,  dan harus  membayar  sewa  dan  retribusi  secara  penuh.  Barang  yang  dijual  oleh  Pedagang  kaki  lima hampir sama dengan semua barang  yang  dijual di pasar. Pedagang  kaki  lima hanya  menjual  daging segar. Oleh karena itu, sebagian besar pembeli tidak perlu masuk pasar untuk berbelanja karena bisa membeli  dari  pedagang  luar  pasar.  Kondisi  pasar  tradisional  umumnya  memprihatinkan.  Banyak
pasar  tradisional  di  kawasan  ini  yang  tidak  terawat,  sehingga  pasar  modern  menawarkan  berbagai keunggulan dan kini terancam dengan keberadaan pasar modern. Artinya dalam hal revitalisasi pasar tradisional,  tingkat  implementasi  Peraturan  Walikota  Nomor  9  Tahun  2009  lebih  rendah  dari  target yang ditetapkan.
Konsep  kondisi  atau  gejala  ini  disebut  dengan  implementasi  gap,  dalam  hal  ini  dalam  proses implementasi  selalu  terdapat  perbedaan  antara  hasil  yang  sebenarnya  dicapai  karena  implementasi atau  realisasi  dari  kemungkinan  kebijakan  tertentu (Wahab,  1997) .  Implementasi  Peraturan revitalisasi Pasar Tradisional Dalam proses pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi  masyarakat  dan  pihak  terkait  yaitu  Secara Eksternal yaitu pertumbuhan  pasar  modern  di Banjar Kreneng dan keberadaan toko online menjadi tantangan untuk terus memperbaiki dan Secara internal yakni perilaku pedagang, heterogenitas tipe  masyarakat dan peran lintah darat dalam modal pedagang.
Melihat  adanya  faktor-faktor  di  atas,  maka  perlu  dilakukan  langkah-langkah  strategis  bagi birokrasi  dan  pengambil  kebijakan  di  daerah  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Salah  satu  langkah yang dapat dilakukan adalah merumuskan kembali kebijakan dengan merumuskannya, dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan atau rencana tersebut lebih tepat sasaran. Dalam pembenahan  kebijakan melalui tatanan, pembudidayaan dan pengelolaan pasar tradisional, serta perlindungan pasar modern yang  ada  di  pasar  tradisional,  faktor  dasar  yang  menjadi  penyebab  ancaman  terhadap  pasar tradisional  juga  harus  terancam (Mahathir  &  Iqbal,  2017) .  Hal  ini  dikarenakan  organisasi  pasar, birokrasi / pemerintahan dan model sosial yang digambarkan dalam konteks hubungan segitiga akan membuat  satu  unsur  saling  bergantung  dengan  komponen  lainnya  dan  membentuk  jaringan kebijakan, dan peran satu sama lain tidak dapat diabaikan. Berhasil menerapkan kebijakan.

## 2. Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Denpasar
Pengembangan  ekonomi  daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  dan  masyarakatnya  dalam  mengelola  semua  sumber  daya  yang  tersedia  untuk kesejahteraan  dan  kesejahteraan  rakyatnya (Tumangkeng,  2018) .  Dalam  penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan arah  yang  benar dan  mengerahkan segala potensi  yang dimiliki untuk  menjawab  tantangan  era  globalisasi.  Diperlukan  upaya  pelaksanaan  pemberdayaan daerah  untuk  mendorong  pemanfaatan  yang  terbatas  dan  upaya  pembangunan  untuk meningkatkan  fleksibilitas  dan  daya  saing  perekonomian  daerah  dengan  meningkatkan kemampuan  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  untuk  secara  efektif  meningkatkan perekonomian  daerah,  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan  pendapatan  masyarakat,  dan sebaliknya Kapasitas ekonomi dan pendapatan daerah.
Revitalisasi tersebut dilaksanakan bersama  oleh Kementerian Perindustrian  dan Perdagangan, UPT,  pejabat  pasar  dan  pelaku  ekonomi  untuk  melaksanakan  berbagai  strategi  ekonomi  yang  telah dirumuskan, termasuk kegiatan zonasi dan strategi untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di pasar itu sendiri. Kegiatan zonasi dirancang untuk mengubah kondisi pasar agar pasar lebih tertib dan memberikan kenyamanan bagi pelaku ekonomi. Upaya zonasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian  dan  Perdagangan  dilakukan  menurut  regulasi  yang  berlaku  sesuai  dengan  standar nasional Indonesia (Mahendrawati N. , 2020).
Pemerintah  daerah  kota  Denpasar  sudah  berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk mengembangkan  perekonomian  masyarakat,  salah  satunya  dengan  pelaksanaan  rencana  revitalisasi pasar  tradisional.  Namun  berdasarkan  berbagai  kenyataan  yang  ada,  revitalisasi  pasar  yang dilaksanakan  di  Kota  Denpasar  bukanlah  pilihan  terbaik.  Pada  dasarnya  upaya  pembenahan  pasar tradisional  tidak  hanya  difokuskan  pada  unsur  fisik,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  pembenahan manajemen  merupakan  suatu  keharusan.  Pengelolaan  pasar  yang  sempurna  akan  membuat  pasar tradisional semakin terkonsentrasi, dalam hal ini juga terkait dengan keberadaan penyedia jasa pasar, prosedur dan prosedur operasi standar. Oleh karena itu, perbaikan faktor  non  material juga  menjadi faktor  penting  untuk  pengembangan  pasar  yang  berkelanjutan.  Revitalisasi  merupakan  peluang terbaik,  dan  harus  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  oleh  pemerintah  daerah  sekaligus  memperbaiki kondisi  pasar  tradisional.  Profesionalisme  manajer  pemasaran  adalah  suatu  faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  rencana  revitalisasi  agar  tujuan  yang  diharapkan  tercapai.  Tidak  dapat dipungkiri bahwa pembenahan yang dilakukan menjadi salah satu penyebab perkembangan ekonomi
masyarakat di  daerah ini, karena pada kenyataannya keberadaan pasar tradisional  merupakan tulang punggung perekonomian rakyat. Dari data yang diperole diketahui, Denpasar memiliki 16 pasar yang dikelola oleh PD Pasar dan 37 pasar yang dikelola oleh desa Pakraman yang diusahakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Denpasar, mengatakan sejak 2011, Pemerintah Kota Denpasar telah memulihkan pasar yang dikelola PD Pasar dan pasar milik Desa Pakraman
Pelaksanaan  Rencana  Revitalisasi  Pasar  Tradisional  Kota  Denpasar  meliputi  sumber  daya manusia  dan  anggaran.  Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  aspek  penentu  keberhasilan program. Sumber daya manusia dan non sumber daya manusia. PD Pasar berhak memperbaiki sarana dan  prasarana  pasar,  kemudian  mengacu  pada  juknis  Kementerian  Perdagangan  yang  bertanggung jawab atas revitalisasi pasar yaitu Kepala Dinas Perdagangan dan Pembina Pasar (pengelola pasar). Kemudian  selalu  berkoordinasi  dengan  Perumda  Pasar,  dan  rencana  revitalisasi  pasar  sepenuhnya menjadi  tanggung  jawab  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral. Terwujudnya  perkembangan  ini  tidak  hanya  bertumpu  pada  perkembangan  tubuh,  tetapi  juga mengubah  mentalitas  pedagang  saat  menjual  komoditas  yang  bersih  dan  higienis,  serta  tidak melemahkan konsep pasar masyarakat, yaitu proses jual beli dan tawar menawar.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional di Kota Denpasar. Upaya  tersebut  terbagi  dalam  aspek  fisik  dan  non  fisik.  Secara  fisik  artinya  pembangunan  dan pemeliharaan fasilitas pasar, termasuk:
1. Pemilihan letak pasar agar tetap seperti apa adanya karena memenuhi kriteria yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pemilihan bahan bangunan yang berkualitas.
2. Perbaikan saluran air didukung dengan pemeriksaan rutin sebulan sekali.
3. Tempat pembuangan akhir yang  disediakan lebih  luas, dan  desainnya  mempermudah akses  jalan bagi truk pengangkut sampah.
4. Menyediakan  lahan  parker  dengan  standar  yang  berlaku,  yaitu  terdapat  pemisahan  yang  jelas dengan  jenis  kendaraan,  area  bongkar  muat  yang  tersedia  dipisahkan,  serta  tidak  menganggu akses dan keluar pasar.
5. Meningkatkan total toilet/kamar mandi umum yang dipisahkan atas pria dan wanita.
Indikator  permasalahan  selanjutnya  adalah  kerjasama  antara  PD  Pasar  dan  Walikota  untuk menjadikan  Pasar  Tradisional  basis  yang  modern,  kerjasama  ini  terkendala  oleh  lambatnya penurunan anggaran dan penataan yang dilakukan harus menunggu keputusan dari pusat. Mengingat sistem  pengelolaan  Pasar Tradisional  sudah  terdesentralisasi  dan  menunggu  koordinasi  dari  atas  ke bawah,  maka  pengaturan  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  kecuali  menghambat  kerjasama  antara walikota  Pasal  Pasal  dan  walikota.  Salah  satu  indikatornya  adalah  keterkaitan  antara  Pasar  dengan Pedagang. dengan
Perumda Pasar menghadapi kendala internal dan eksternal, antara lain relokasi pedagang dan kendala  dalam  bentuk  transaksi,  karena  pedagang  memiliki  keinginan  yang  berbeda  untuk memberikan relokasi sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009. Pembatasan anggaran inilah  yang  terpenting  di  setiap  aktivitas.  Karena  setiap  kegiatan  membutuhkan  anggaran  agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Apalagi dalam pembangunan, yang terpenting adalah anggaran.  Pasar  Badung  dan  Pasar  Kumbasari  mendapat  dana  dari  pasar  yang  dikelola  oleh  PD Pasar. Tentunya  juga  ada  pelaksanaan  rencana  revitalisasi.  Anggaran  yang  digunakan  adalah  untuk merencanakan  anggaran  dari marketsize untuk  merevitalisasi  pasar  di  kota  Denpasar.  Lain  halnya karena  kami  Menurut  permintaan  pasar  yang  meningkat  dan  permintaan  pasar  berbeda.  Tetapi  dari perspektif PD Pasar terdapat penyelesaian masalah terhadap pembangunan pasar, yaitu menggunakan dana swadaya untuk membangun, kerjasama antara PD Pasar dengan pedagang Pasar Kreneng dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Untuk  pedagang  pasar  kreneng  akan  dikenakan  dana  yang  cukup  mahal  pada  pembangunan tempat kios atau los yang dilakukan oleh pihak PD Pasar dan;
2. Ketika  pedagang  Pasar  Kreneng  Membangun  los  dan  kios  harus  sesuai  dengan  ketentuan  PD Pasar Kota Denpasar oleh PD Pasar Kota Denpasar, lalu pedagang Pasar Badung akan dikenakan biaya  yang  lebih  murah.Melalui  solusi  ini,  jika  dana  mandiri  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditetapkan  oleh  PD  Pasar  maka  kendala  yang  dihadapi  dapat  teratasi.  Untuk melaksanakan  rencana  tersebut,  pedagang  PD  Pasar  dan  Pasar  Badung  harus  melakukan koordinasi di tempat dan secara transparan melakukan rencana swadaya dana untuk mencegah hal
yang tidak diinginkan terjadi.
Saat ini, Denpasar tercatat ada 295 toko  modern, tetapi  jumlah tersebut tidak akan  dikurangi, apalagi  ditambah.  Pemerintah  akan  memperketat  izin  usaha  bagi  yang  masa  berlaku  izinnya  telah habis.  Dengan  begitu  jumlah  toko  modern  akan  berkurang  dengan  sendirinya.  Menurut (Wiranata, 2020) bahwa  Pada  kota  Denpasar  sudah  diberikan  regulasi  tentang  jarak  toko  modern  satu  dengan yang  lain  tidak  boleh  berdekatan,  jaraknya  harus  1  km,  dan  barang  yang  dijual  di  toko  tidak  boleh jenis barang yang dijual di pasar tradisional.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  Fakror-faktor  yang  mempengaruhi  revitalisasi pasar tradisional adalah Hambatan internal perilaku pedagang, keragaman tipe masyarakat dan peran pemberi pinjaman masih menjadi urat nadi modal pedagang. Hambatan eksternal pertumbuhan pasar modern  dan  toko  online  di  kawasan  Banjar  Kreneng  menjadi  tantangan  untuk  terus meningkatkannya. Kesalahan antara pedagang dan kantor perdagangan, area corong menjadi alasan mengapa  pedagang  menolak  pejabat  perdagangan  dan  pemimpin  pasar.  Selanjutnya Pelaksanaan pada  Revitalisasi  Pasar  tradisional  di  Kota  Denpasar  belum  efektif  dikarenakan  PD  Pasar mendapatkan  kendala  dari  dalam  maupun  dari  luar  antara  lainnya,  relokasi  terhadap pedagang dan sisi bentuk dagangan karena keinginan pedagang berbeda harus memberikan relokasi  menurut  peraturan  walikota  nomor  9  tahun  2009,  Batasan  anggaran  merupakan aspek  terpenting  dari  setiap  kegiatan.  Karena  setiap  kegiatan  membutuhkan  dan membutuhkan anggaran agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  penelitian  di  atas,  adapu  saran  yaitu  Kepada  Pemerintah  Kota Denpasar dan Perumda Pasar untuk  lebih  mengoptimalkan posisi pasar  Kreneng  yang ada, dan  lebih  sering  berdiskusi  dengan  para  pedagang  di  pasar  Kreneng  agar  pasar  dapat dimanfaatkan  secara  maksimal  dan  pedagang  serta  Pemerintah  Kota  Denpasar  dapat merasakan adanya asas manfaat dengan adanya pengaturan pasar tradisional sesuai dengan pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009. Diharapkan juga kepada Pedagang harus lebih  menyadari  hak  dan  kewajibannya  sebagai  pedagang,  terutama  dalam  membersihkan dan melaksanakan penataan struktur pasar untuk lebih bisa mentaati aturan yang telah dibuat oleh  Pemerintah  Kota  Denpasar  dan  Perumda  Pasar  agar  tercipta  suasana  pasar  yang nyaman dan dapat berdaya saing.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani,  N.  (2009). Penataan  Pasar-pasar  tradisional  di  Indonesia  berdasarkan  teori  Von Stufennaufbau De Rechtsordnung . Yogyakarta. Universitas Janabadra.
Ariani, P., & Subawa, N. S. (2017). Implementation of Revitalization Policy of Nyanggelan Market in Denpasar City Government. Jurnal Administator , 9 (1), 13–27.
Bintoro,  K.  (2012).  Implementasi  Kebijakan  Zonasi  Pasar  Tradisional  dan  Pasar  Modern. Jurnal Dinamika , 12 (45–59).
Kadek, N., Sri, D., Dewi, L., Luh, N., Mahendrawati, M., & Dwi, G. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jurnal Analogi Hukum , 3 (1), 22–26. Mahathir,  &  Iqbal,  M.  (2017). Implementasi  Kebijakan  Tentang  Penataan,  Pembinaan,  dan Pengelolaan Pasar Tradisional serta Toko Modern . Malang. Universitas Islam Raden Rahmat. Sugiyono. (2005). MemahamiPenelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Tumangkeng,  S.  (2018).  Analisis  Potensi  Ekonomi  di  Sektor  dan  Sub  Sektor  Pertanian,  Kehutanan dan Perikanan Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (1), 127–138.
Usman, & Husaini. (2006). Metode Penelitian Sosial . Jakarta. Bumi Aksara.
Wahab,  A.  (1997). Analisis  Kebijaksanaan  dan  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan  Negara . Jakarta. Bumi Aksara.
Widyanto,  N.  A.,  &  Laksana,  I.  G.  N.  D.  (2020).  Efektivitas  Peraturan  Wali  Kota  Denpasar  Nomor 9Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jurnal Kertha Semaya , 8 (4), 621–632 .