https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PARTAI GOLKAR DI KABUPATEN
MAJALENGKA MENJELANG PEMILU 2024
Puja Dewangga 1
Universitas Padjadjaran, Indonesia e-mail: dewanggapuja29@gmail.com
Ratnia Solihah 2
Universitas Padjadjaran, Indonesia e-mail: ratnia@unpad.ac.id Diterima: 2 Februari 2023
Disetujui: 8 Juni 2023 Dipublikasikan: 27 Juni 2023

## Abstract
Political  parties  are  important  instruments  in  democracy.   And  political  parties are  also  responsible  for  carrying  out  and  implementing  the  values  of  democracy. Speaking  of  political  recruitment,  it  will  be  continuous  with  the  activities  of  filling political positions in the country, which are expected to be able to carry out the functions of the political system as well as possible, in order to serve and provide  protection for the people/society.
The  purpose  of  this  study  is to  describe and  analyze the  recruitment  process  for Golkar  Party  DPRD  Member  Candidates  in  Majalengka  Regency  ahead  of  the  2024 Election. In the recruitment process for Golkar Majalengka DPRD Member Candidates in  the  previous  election  there  was  still  minimal  socialization  of  recruitment,  lack  of transparency and the quota for Golkar Party DPRD Member Candidates was not fulfilled in several electoral districts (Dapil) of Majalengka Regency in 2019.
The  method  used  in  this  study  is  qualitative  using  a  descriptive  approach.  In collecting  data,  researchers  used  primary  data,  namely  by  conducting  interviews  and using  secondary  data  through  literature  or  literature  studies  and  documents. Determination of informants in this study using a purposive technique. In analyzing the data, the researcher uses analytical techniques according to Miles and Huberman, which include data collection, data reduction, data display, conclusion; drawing/verification. In validating the data, source triangulation and triangulation methods are used by checking data  obtained  from  various  sources.  The  concept  used  in  this  study  is  the  recruitment concept according to Pippa Norris.
The results of the study show that in the process of recruiting candidates for the Golkar Party DPRD members in Majalengka Regency ahead of the 2024 Election which includes  candidacy  and  selectorate,  there  is  still  a  lack  of  socialization  and  lack  of transparency in recruitment to the public, there is political pragmatism that leads to the necessity of every candidate have political capital or costs, the location of the selection is easily accessible to the general public in several processes and the rest is closed, as well as the process of making decisions or determinations that are carried out behind closed doors.  Based  on  this,  the  researcher concludes  that  the  recruitment  process  tends  to  be closed, because in the process it leads to a closed recruitment pattern.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Keywords : Recruitment, Candidates for Members of the Golkar Party DPRD Majalengka Regency

## Abstrak
Partai  politik  merupakan  instrumen  penting  dalam  demokrasi.  Dan  partai  politik jugalah  yang  bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  serta  menerapkan  nilai-nilai  dari demokrasi.  Berbicara  rekrutmen  politik,  maka  akan  berkesinambungan  dengan  kegiatan pengisian jabatan politik di dalam negara, yang diharapkan dapat menjalankan fungsi dari sistem  politik  dengan  sebaik  mungkin,  dalam  rangka  melayani  serta  memberikan perlindungan bagi rakyat/masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di  Kabupaten  Majalengka  menjelang Pemilu 2024. Dalam proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka di  Pemilu  sebelumnya  masih  minim  sosialisasi  rekrutmen,  kurangnya  transparansi  dan tidak  terpenuhinya  kuota  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di  beberapa  daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Majalengka di tahun 2019.
Metode  yang  digunakan  oleh  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Dalam  pengumpulan  data  peneliti  menggunakan data  primer,  yakni  dengan  melakukan  wawancara  dan  menggunakan  data  sekunder melalui  studi  literatur  atau  kepustakaan  dan  dokumen.  Penentuan  informan  pada penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive .  Dalam  menganalisis  data,  peneliti menggunakan  teknik  analisis  menurut  Miles  dan  Huberman,  yang  meliputi  data collection, data reduction, data display, conclusion;  drawing/verification. Dalam memvalidasi data digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan mengecek data yang didapat melalui berbagai sumber. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep rekrutmen menurut Pippa Norris.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  proses  rekrutmen  calon  anggota DPRD  Partai  Golkar  di  Kabupaten  Majalengka  menjelang  Pemilu  tahun  2024  yang meliputi kandidasi (candidacy) dan penyeleksi (selectorate) masih ditemukan minimnya sosialisasi  dan  kurangnya  transparansi  rekrutmen  pada  publik,  adanya  pragmatisme politik yang mengarah pada keharusan setiap calon mempunyai modal atau biaya politik, lokasi  seleksi  mudah  di  akses  masyarakat  umum  dalam  beberapa  proses  dan  sisanya tertutup,  serta  proses  pengambilan  keputusan  atau  penetapan  yang  dilakukan  secara tertutup.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  proses  rekrutmen tersebut  cenderung  bersifat  tertutup,  karena  di  dalam  prosesnya  mengarah  pada  pola rekrutmen tertutup.
Kata  Kunci:  Rekrutmen,  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  Kabupaten Majalengka

## A. PENDAHULUAN
Partai  politik  merupakan  instrumen  penting  dalam  demokrasi.  Dan  partai  politik jugalah yang bertanggung jawab untuk menjalankan serta menerapkan nilai-nilai dari demokrasi.  Jika  dianalogikan,  demokrasi  dan  partai  politik  ini  dapat  digambarkan sebagai  sebuah  unsur-unsur  persenyawaan.  Ketika  hidrogen  dan  oksigen  bersatu  itu
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
menjadi air, maka demokrasi dan partai politik akan menghasilkan kedaulatan rakyat. Keduanya  merupakan  pilar  penting,  dan  tanpa  partai  politik,  nampaknya  demokrasi tidak akan dapat menghadirkan rakyat yang berdaulat. Hal itu terlihat sejalan dengan argumen  atau  pendapat Netherlands  Institute  for  Multiparty  Democracy  (NIMD) bahwa  setidaknya  ada  tiga  alasan  perlu  adanya  partai  politik  agar  demokrasi berfungsi.  Pertama,  partai  politik  adalah  kendaraan  bagi  perwakilan  politik;  Kedua, partai  politik  adalah  mekanisme  utama  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan;  dan Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi 1 .
Menurut  Sigmund  Neumann 2 ,  partai  politik  dikatakan  sebagai  organisasi  para aktivis  politik  yang  memiliki  usaha  untuk  meraih  sebuah  kekuasaan  dalam pemerintahan  dan  mengambil  dukungan  dari  rakyat  melalui  proses  kompetisi bersama  golongan-golongan  yang  memiliki  pandangan  berlainan.  Pernyataan  ini secara  tidak  langsung  menggambarkan  partai  politik  sebagai  sebuah  wadah  atau organisasi, yang dikaitkan dengan kekuasaan melalui sebuah usaha perebutan. Hal ini menunjukan  adanya  pertarungan  antar  partai  politik tersebut,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa dibaliknya ada simpati dan dukungan rakyat yang ingin diraih. Selain itu, Carl J.  Friedrich 3 ,  mengemukakan  bahwa  partai  politik  merupakan  sekumpulan  orang yang  terorganisir  dengan  sebanding  dalam  tujuannya  untuk  mendapatkan  serta mempertahankan  sebuah  kekuasaan  dalam  pemerintahaan  yang  diperuntukan  pada pemimpin  partainya,  yang  nantinya  dapat  menyalurkan  kebermanfaatan  yang sifatnya idiil maupun materiil.
Pada  masa  orde  baru,  pemerintah  di  masa  tersebut  melakukan  usaha penyederhanaan partai politik, yang menyebabkan hanya ada tiga fusi partai politik. Partai  Golkar,  PDIP,  dan  PPP  adalah  gambaran  dari  penggabungan  (fusi)  partai- partai pada tahun 1975 4 . Namun akhirnya demokrasi hadir setelah adanya reformasi di  tahun  1998,  sekaligus  menandai  runtuhnya  masa  orde  baru.  Dari  sinilah munculnya  keterkaitan  yang  erat  antara  partai  politik  dengan  demokrasi,  dimana partai  politik  dianggap  sebagai  instrumen  penting  dalam  berfungsinya  demokrasi. Itulah kenapa, partai politik dan demokrasi harus jalan beriringan. Sehingga nantinya
1 (Netherlands Institute for Multiparty Democracy NIDM 2006: 10)
2 (dalam Budiardjo 2008: 404)
3 (dalam Budiardjo 2008: 404)
4 Ramadhan,  “Menuju  Penyederhanaan  Partai  Politik  Di  Indonesia  Serta  Dampaknya  Terhadap  Persatuan Bangsa.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
terdapat  kesinambungan (continuity) antara  partai  politik  dengan  nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Untuk itu, partai politik dapat dirasakan manfaatnya ketika berhasil menerapkan fungsinya dengan baik.
Berbicara  soal  rekrutmen  politik    maka  ini  akan  menyangkut  pada  kualitas demokrasi  dan  pemimpin  atau  perwakilan  rakyat  kelak.  Rekrutmen  politik  menjadi salah  satu  ruang  terciptanya  sebuah  demokrasi  di  internal  maupun  eksternal  partai politik, dan menjadi salah satu ruang bagi partai politik guna mengumpulkan anggota terbaiknya  untuk  berkontestasi  di  dalam  politik  elektoral (election  political). Selain itu,  partai  politik  ini  tentunya  menjalankan  rekrutmennya  masing-masing.  Dalam rekrutmen politik terdapat proses, dan dianggap menjadi salah satu yang menentukan dijalankan atau tidaknya intruksi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai  Politik  pada  Bab  XI  di  dalam  pasal  29  yang  menjelaskan  terkait  Rekrutmen Partai  Politik.  Pokok  inti  dari  kandungan  UU  dan  pasal  tersebut  adalah  memberi keharusan  partai  politik  dalam  penyelenggaraannya  haruslah  terbuka.  Selain  itu menurut Saputra 5 dikatakan bahwa “sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun.”
Hanya  Golkar  yang  di  awal  pembentukan  tidak  menggunakan  embel-embel  atau diksi  “Partai”  pada  Pemilu  tahun  1971 6 .  Seperti  yang  tertulis  dalam  direktur penyelenggara pemilu 2021 7 , disebutkan bahwa Pemilu pertama pada 5 Juli 1971 ini dilaksanakan secara tidak demokratis. Hal itu dibuktikan oleh adanya kebijakan dari penguasa  saat  itu,  yakni  Presiden  Soeharto,  yang  tidak  melaksanakan  ketetapan MPRS  Nomor  XI  Tahun  1966  yang  mengharuskan  Pemilu  dilaksanakan  selambat- lambatnya pada 6 Juli 1968. Dan Pemilu pertama tersebut akhirnya diputuskan oleh Presiden  Soeharto  pada  5  Juli  1971.  Di  balik  penundaan  tersebut,  didapat  fakta kepentingan  politik  tersembunyi  dari  penguasa  orde  baru,  yang  kala  itu membutuhkan  mesin  politik  guna  melanggengkan  kekuasaan.  Dibuktikan  dengan terbentuknya  Sekretariat  Bersama  (Sekber)  Golkar,  yang  dikonsolidasikan  ketika Pemilu  pertama  belum  dimulai.  Sekber  ini  mengkonsolidasikan  tokoh-tokoh  militer dan  sipil  guna  menyongsong  Pemilu  pertama,  dan  berhasil  membangun  kompromi politik  bersama  penguasa  kala  itu.  Fakta  inilah  yang  membuat  Golkar  dapat mengikuti Pemilu 1971, dan tidak ingin menggunakan embel-embel partai melainkan
5 Saputra (2012)
6 Ridha,  “Dilema  Pelembagaan  Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  Di  Tingkat  Lokal:  Fenomena  Politik Klan.”
7 Direktorat Penyelenggara Pemilu, “Pemilihan Umum Tahun 1971.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
golongan.  Hingga  pada  akhirnya,  Golkar  dapat  memperoleh  suara  63,8  persen  dan sekaligus menjadi pemenang Pemilu pertama yang tidak demokrasi kala itu 8 .
Namun  atas  dasar  tekad  dan  kesepakatan  para  pemimpinnya  guna  membawa partai  ini  menjadi  lebih  baik,  maka  Golkar  bertransformasi  menjadi  Partai  Golkar. Partai  Golkar  ini  dinilai  baik  dari  segi  rekrutmen  politik,  kaderisasi  politik,  dan seleksi,  yang  ditandai  munculnya  tokoh-tokoh  ternama  seperti  Akbar  Tanjung (mantan  Ketua  DPR  RI  1999-2004).  Pencapaian  ini  merupakan  hasil  dari metamorfosis  Partai  Golkar,  yang  diinisiasi  oleh  kader-kadernya  kala itu,  berkat  itu juga, partai berlogo pohon beringin ini dapat terlepas dari ancaman dan cengkraman di awal era reformasi 9 . Dan perubahan itu akan terus terjadi, sehingga penting untuk kita mengikuti dan meneliti lebih jauh terkait rekrutmen politik Partai Golkar. Maka dari itu, ini salah satu dasar bagi peneliti untuk tertarik dalam meneliti pelaksanaan rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar.
Adapun  alasan  mengapa  Partai  Golkar  di  Kabupaten  Majalengka  yang  dipilih. Karena peneliti menyadari, bahwa dinamika politik di Kabupaten Majalengka jarang menjadi  atensi  politik  nasional.  Maka  dari  itu,  peneliti  mencoba  mengambil fenomena dari data di pembahasan sebelumnya untuk dihubungkan dengan dinamika perolehan  kursi  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di  Kabupaten  Majalengka.  Mengutip data  BPS,  penurunan  itu  mulai  terlihat  setelah  Pemilu  2004,  dimana  kala  itu  Partai Golkar memperoleh 11 kursi di DPRD dan berhasil memenangkan kadernya menjadi Bupati pada 2 Pilkada berturut-turut di Kabupaten Majalengka. Akan tetapi, di tahun 2009  perolehan  kursi  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  mengalami  penurunan  yang signifikan,  yakni  menjadi  6  kursi  saja 10 .  Dan  data  ini  membuktikan,  bahwa  Partai Golkar Majalengka terpengaruh juga oleh dinamika perolehan jumlah kursi di tingkat Nasional.  Pada akhirnya,  data  inilah  yang  menjadi  alasan  kuat  bagi  peneliti  tertarik untuk  meneliti  Rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di  Kabupaten Majalengka.
Berdasarkan  data  terkait  fenomena  turunnya  perolehan  kursi  Anggota  DPRD Partai Golkar yang cukup fluktuatif, adapun data perolehan kursi di tahun berikutnya yakni Pemilu 2014 dan 2019. Mengutip dari berita Pikiran Rakyat oleh  Punawati 11 , disebutkan  bahwa  terdapat  sembilan  partai  politik  yang  berhasil  menang  dan
8 Direktorat Penyelenggara Pemilu.
9 (Prasojo 2019: 21)
10 (BPS 2018)
11 Purnawati, “22 Dari 50 Caleg Terpilih DPRD Majalengka Adalah Incumbent.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
mendapatkan  kursi  di  Pemilihan  Anggota  DPRD  di  Kabupaten  Majalengka.  Dan salah satunya yaitu Partai Golkar, yang juga berhasil berada pada posisi ke-3 dalam perolehan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Majalengka. Persaingan perubatan kursi DPRD  di  Kabupaten  Majalengka  tidaklah  mudah,  itu  diakibatkan  dominasi  PDIP yang  acap  kali  tidak  terbendung  oleh  setiap  partai  yang  ada.  Namun  dalam  politik tidak  ada  yang  mustahil,  banyak  sekali  kemungkinan  yang  dapat  muncul,  dan munculnya perubahan peta kekuatan politik itu adalah sebuah keniscayaan.
Berbicara  rekrutmen  politik,  maka  akan  berkesinambungan  dengan  kegiatan pengisian jabatan politik di dalam negara, yang diharapkan dapat menjalankan fungsi dari sistem politik dengan sebaik mungkin, dalam rangka melayani serta memberikan perlindungan  bagi  rakyat/masyarakat.  Dalam  hal  ini  Czudnowski  dalam  bukunya 12 , mengungkapkan bahwa rekrutmen merupakan suatu proses bagi sebagian orang atau kelompok  yang  terlibat  aktif  dalam  politik.  Selain  itu  Subakti  dalam  Ilhamsyah 13 mengatakan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah ajang seleksi dan pemilihan atau pengangkatan individu maupun kelompok guna menjalankan beberapa peranan dalam  sistem-sistem  politik  secara  umum  dan  pemerintahan  secara  khusus.  Adapun pendapat  dari  buku  Gaffar 14 ,  mengatakan  bahwa “rekrutmen  politik  adalah  sebuah proses pengisian atau penambahan politik pada jabatan-jabatan negara”.
Selanjutnya, jika melihat fenomena rekrutmen partai politik di Indonesia saat ini. Maka dapat dipastikan rekrutmen yang dilakukan oleh Parpol saat ini masih jauh dari kata demokratis dan terbuka. Pernyataan tersebut dapat terkonfirmasi penelitian dari Todapa 15 ,  didapat  hasil  penelitian  bahwa  ada  ketidaksesuaian  dan  aturan  yang dilanggar dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDI-P Kabupaten Sigi. Dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa hasil rekrutmen yang dilakukan tersebut kental  akan  pengaruh  kedekatan  calon  dengan  elit  Partai  PDI-P.  Data  penelitian tersebut cukup menggambarkan, seperti apa kondisi atau fenomena rekrutmen politik yang  dilakukan  oleh  partai  politik  di  Indonesia.  Sungguh  tidak  mencerminkan demokrasi  dan  cenderung  mengarah  pada  praktik-praktik  pragmatisme  politik  yang mengarah pada keharusan setiap calon mempunyai modal atau biaya politik.
12 Anshari  &  Fadiyah,  “Pola  Rekrutmen  Partai  Politik  (Studi  Kasus:  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calong Anggota Legislatif Dpr Ri Tahun 2014-2019).”
13 Ilhamsyah, “Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dpd Partai Solidaritas Indonesia (Psi) Kabupaten Wajo.”
14 Gaffar (1999: 155)
15 Todapa, “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Hal itu merupakan suatu keharusan bagi partai  politik, dan membuat demokrasi berjalan sesuai  dengan  semestinya.    Dalam  penerapan  rekrutmen,  biasanya  setiap  partai politik  memiliki  perbedaan  proses  rekrutmen  politik  bagi  calon  Anggota  DPRD. Inilah yang peneliti lihat sebagai fenomena dari penelitian yang sedang dibahas, dan subjek  yang  diambil  adalah  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di  Kabupaten Majalengka.  Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  ini  memiliki  sepak  terjang  yang terbilang  lama.  Di  awal  terbentuknya,  Partai  Golkar  ini  menjadi  salah  satu  partai yang pernah berkuasa dalam waktu lama di Indonesia.
Selanjutnya, dari hasil penjajakan di tempat magang tahun 2022, ditemukan juga indikasi  persoalan,  yakni  mengenai  minimnya  sosialisasi  politik  oleh  Parpol  di Kabupaten  Majalengka,  yang  berakibat  pada  gairah  partisipasi  politik  masyarakat. Seperti  apa  yang  terjadi  pada  Partai  Golkar,  dimana  mereka  jarang  atau  tidak  rutin memberikan  sosialisasi  politik  jauh  sebelum  Pemilu  berlangsung  (hasil  wawancara dengan  Wakil  Ketua  Bidang  Pemenangan  Pemilu,  1  Mei  2022).  Banyak  sekali ketidaksiapan yang diperlihatkan masyrakat ketika berbicara atau mendiskusikan soal isu politik. Ini bukanlah kondisi yang baik, ketika masyarakat Majalengka baik dari kalangan  muda  hingga  tua  tidak  melek  terhadap  politik.  Maka  tidak  menutup kemungkinan,  bahwa  suatu  saat  nanti  partai  politik  (Parpol)  di  Majalengka, khususnya  Partai  Golkar,  terancam  kekurangan  kader  berkualitas  yang  ingin bergabung  dengan  partai  berlambang  beringin  tersebut.  Dan  fenomena  ini  sangat kontra  produktif  dengan  persoalan  yang  muncul  sebelumnya,  yakni  kosongnya  3 kuota Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar Majalengka.
Ada  beberapa  fenomena  atau  persoalan  yang  membuat  penelitian  terkait rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  Majalengka  ini  perlu  dilakukan, salah  satunya  terkait  transparansi  dalam  proses  rekrutmen.  Itu  menjadi  penting karena Norris menyebutkan  dalam buku Richard S Katz & William Crotty 16 setiap proses  pengambilan  keputusan  selalu  memiliki  konsekuensi,  dan  salah  satunya adalah tentang bagaimana rekrutmen yang dilakukan tersebut bekerja idealnya dalam berdemokrasi,  dan  yang  dimaksudkan  dalam  demokrasi  dari  pernyataan  tersebut, yakni  dalam  hal  kewajaran  proseduralnya,  transparansi  dan  kesederhanaannya. Permasalahan  terkait  minimnya  transparansi  mengenai  hasil  penilaian  rekrutmen
16 (Richard S Katz & William Crotty 2006: 86)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka (hasil wawancara dengan Pengurus DPD Partai Golkar Majalengka, 26 April 2022). Dan dengan minimnya transparansi tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan  partai  politik  dan  khususnya  Partai  Golkar Majalengka menuju pada proses rekrutmen yang tertutup dan tidak demokratis.
Berdasarkan  penjajakan  awak  saat  peneliti  mengikuti  magang  di  Partai  Golkar Kabupaten  Majalengka  tahun  2022,  didapat  data  melalui  wawancara/diskusi.  Telah diperoleh  data  di  Dapil  4  Majalengka  (meliputi  Cigasong,  Sukahaji,  Sindang, Argapura,  Maja,  Banjaran,  dan  Talaga),  tercatat  hanya  ada  tujuh  Calon  Anggota DPRD  Partai  Golkar  dari  10  kuota  yang  tersedia  pada  2019  lalu.  Dan  pihak  DPD Partai  Golkar  mengklarifikasi  bahwa,  fenomena  tersebut  muncul  diakibatkan  oleh kegagalan  dari  Calon  Anggota  DPRD  dalam  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan dan hasil verifikasi citra calon tersebut di lingkungan masyarakat sekitar tempat  tinggalnya  (hasil  wawancara  dengan  Ketua  Partai  Golkar  Majalengka,  28 April 2022).
Beberapa  penelitian  yang  membahas  proses  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD, antara  lain:  Pertama,  penelitian  yang  dilakukan  Purnawati 17 yang  meneliti  tentang Proses  Rekrutmen  Calon  Anggota  Legislatif  pada  Partai  Politik  (Studi  pada  Kantor Dewan  Pimpinan  Cabang  PDI  Perjuangan  Kabupaten  Tulungagung).  Penelitian  ini berfokus  pada  mekanisme  atau  proses  rekrutmen  anggota  legislatif  yang  dilakukan oleh PDI Perjuangan. Dan didapat hasil penelitian bahwa dalam prosesnya, terdapat dua  sistem  dalam  rekrutmen  anggota  legislatif  DPC  PDI  Perjuangan,  yakni  sistem terbuka dan tertutup. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Yohana 18 tentang Proses Rekrutmen  Calon  Legislatif  Tahun  2019  Partai  Demokrat  di  Dewan  Pimpinan Cabang Kota Pontianak. Penelitian ini mempunyai fokus tujuan dalam meneliti serta mendeskripsikan proses rekrutmen calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat di Kota  Pontianak.  Adapun  hasil  penelitiannya  adalah,  DPC  Partai  Demokrat menggunakan  rekrutmen  terbuka,  yang  dibagi  kedalam  beberapa  proses,  yaitu;  (1) tahap  persiapan,  (2)  tahap  pengumuman  perihal  pendaftaran,  (3)  tahap  seleksi khusus, (4) tahap penugasan, (5) tahap evaluasi, dan (6) Tahap penetapan.
Selain  itu,  didapat  juga  beberapa  penelitian  terdahulu  lainnya  seperti  dari Ilhamsyah 19 , Junaidi dan Marwan 20 , Saputra 21 , dan Prasojo 22 yang berkaitan dengan
17 Purnawati (2021)
18 Yohana, “Proses Rekrutmen Calon Legislatif Tahun 2019 Partai.”
19 Ilhamsyah (2019)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
rekrutmen  terhadap  calon  anggota  legislatif  yang  dilakukan  oleh  partai  politik. Penelitian  tersebut  membahas  mengenai  proses  rekrutmen,  yang  secara  tidak langsung  merupakan  bagian  dari  dinamika  rekrutmen  partai  politik  itu  sendiri. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Suhendra 23 yang fokus penekanannya kepada  kriteria  dalam  berjalannya  proses  rekrutmen  di  partai  politik  tersebut.  Dari beberapa penelitian tentang rekrutmen politik yang telah dilakukan tersebut, menjadi rujukan  bagi  penulis  dalam  memunculkan  focus  dan  lokus  penelitian  berbeda  dari penelitian sebelumnya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu  2024.  Dalam  proses  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Majalengka  di  Pemilu  sebelumnya  masih  minim  sosialisasi  rekrutmen,  kurangnya transparansi  dan  tidak  terpenuhinya  kuota  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di beberapa daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Majalengka di tahun 2019.
Sehingga  menarik  untuk  diteliti  tentang  bagaimana  strategi  Partai  Golkar Majalengka  dalam  proses  rekrutmennya,  guna  mengantisipasi  hal  serupa  agar  tidak terulang  kembali.  Maka  dari  persoalan  tersebut,  penelitian  kali  ini  ingin  meneliti terkait  dengan  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  yang  dilakukan  Partai  Golkar  di Kabupaten Majalengka. Terkhusus dalam proses yang dilakukan guna menghasilkan Calon  Anggota  DPRD  yang  berkualitas  dalam  Pemilu  di  Kabupaten  Majalengka pada tahun 2024 mendatang.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  oleh  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan  data  primer,  yakni  dengan  melakukan  wawancara  dan  menggunakan data sekunder melalui studi literatur atau kepustakaan dan dokumen baik dari media elektronik  maupun  cetak.  Penentuan  informan  pada  penelitian  ini  menggunakan teknik purposive .  Dalam  menganalisis  data,  peneliti  menggunakan  teknik  analisis menurut  Miles  dan  Huberman,  yang  meliputi  data reduction, data display,
20 Junaidi dan Marwan (2019)
21 Saputra (2012)
22 Prasojo (2019)
23 Suhendra (2009)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
conclusion,  drawing/verification. Dalam  memvalidasi  data  digunakan  triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan mengecek data yang didapat melalui berbagai sumber.  Konsep  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  rekrutmen menurut Pippa Norris.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu  2024.  Dalam  proses  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Majalengka  di  Pemilu  sebelumnya  masih  minim  sosialisasi  rekrutmen,  kurangnya transparansi  dan  tidak  terpenuhinya  kuota  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di beberapa daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Majalengka di tahun 2019.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekrutmen  politik  di  internal  partai  politik  akan  senantiasa  mempunyai  proses didalamnya.  Dari  proses  rekrutmen  inilah,  seluruh  partai  politik  dapat  melahirkan calon-calon terbaiknya guna mengisi jabatan atau posisi politik dalam pemerintahan. Salah  satunya  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  yang  dilakukan  oleh  DPD  Partai Golkar  Kabupaten  Majalengka,  yakni  dalam  rangka  mempersiapkan  diri  menjelang Pemilu  2024  mendatang.  Dan  berjalannya  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  yang dilakukan Partai Golkar ini, menjadi sinyal bahwa pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut akan segera datang.
Sesuai dengan yang dijelaskan di bab sebelumnya, ada beberapa proses yang akan dijabarkan  oleh  peneliti.  Proses  rekrutmen  tersebut  meliputi  kandidasi (candidacy), penyeleksi (selectorate) , lokasi seleksi kandidat, dan keputusan atau penetapan. Dan peneliti  telah  mendapatkan  data  terkait  dengan  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD Partai  Golkar  Kabupaten  Majalengka  menjelang  Pemilu  2024,  yang  tentunya dihasilkan dari wawancara di lapangan yang peneliti lakukan selama kurang lebih 3 bulan di DPD Partai Golkar Majalengka, dan berikut hasil penelitian tersebut.
Kedua, mengenai proses seleksi yang berhubungan dengan penyeleksi itu sendiri. Tim  penyeleksi (selectorate) di  Partai  Golkar  Majalengka  ini  biasa  disebut  sebagai tim  penjaringan,  dan  tercantum  secara ad  hoc dan ex-officio dalam  peraturan organisasi  atau  AD/ART.  Dalam  hal  ini,  Partai  Golkar  Majalengka  memilih  tim penyeleksi dari struktural atau pengurus partai untuk melaksanakan proses rekrutmen Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar.  Selain  itu,  terkait  tugas  pokok  dari  tim
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
penyeleksi (selectorate) adalah  mempersiapkan  dan  mengimplementasikan persyaratan  yang  mengacu  pada  peraturan  atau  hukum-hukum  yang  ada,  termasuk menyeleksi syarat yang telah dikumpulkan oleh para kandidat calon 24 .
Selanjutnya,  lokasi  penyeleksian  yang  akan  erat  kaitannya  juga  dengan pengambilan keputusan atau penetapan calon dalam sebuah rekrutmen. Hal ini akan menentukan  tentang  seberapa  mudah  lokasi  seleksi  kandidat  tersebut  dapat  diakses oleh masyarakat umum atau calon pendaftar. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Norris dalam buku Richard S Katz & William Crotty 25 , bahwa penentuan lokasi ini  akan    berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan    dan  proses  kandidasi  atau pencalonan dalam suatu partai. Dan dalam menentukan lokasi rekrutmen, partai akan memandang  bahwa  lokasi  tersebut  harus  tersentralisasi  di  kantor  partai  itu  sendiri, seperti halnya dilakukan di DPD Partai Golkar. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa  partai  akan  melakukan  penetrasi  atau  melakukan  desentralisasi  terhadap keanggotaan  akar  rumputnya,  dan  itu  bisa  dilakukan  di  tingkat  pengurus  pimpinan kecamatan/desa.  Maka  dari  itu,  Partai  Golkar  Majalengka  memilih  kantor  DPD menjadi lokasi dilakukannya rekrutmen Calon Anggota DPRD.
Dan  berikutnya  yakni  proses  keputusan  atau  penetapan,  dan  merupakan  proses yang  terbilang  cukup  krusial  serta  penuh  dinamika  praktis  yang  penuh  akan konsekuensi.  Sejalan  dengan  yang  disebutkan  oleh  Norris  dalam  buku  Richard  S Katz  &  William  Crotty 26 setiap  proses  pengambilan  keputusan  selalu  memiliki konsekuensi, dan salah satunya adalah tentang bagaimana rekrutmen yang dilakukan tersebut bekerja idealnya dalam berdemokrasi. Yang dimaksudkan dalam demokrasi dari pernyataan tersebut, yakni dalam hal kewajaran proseduralnya, transparansi dan kesederhanaannya. Maka dari itu, Partai Golkar Majalengka perlu mengimplementasikan  keputusan  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar secara demokratis dan tebuka di internalnya.

## Kandidasi (Candidacy)
Menyangkut  proses  kandidasi (candidacy) ,  ini  akan  berkaitan  dengan  siapa  saja yang  bisa  dikandidasikan,  meliputi  aturan-aturan,  kriteria  dan  syarat  yang  akan  dipakai oleh partai. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Norris dalam buku Richard S Katz &
24 (Norris 2006: 105)
25 (Richard S Katz & William Crotty 2006: 93)
26 (Richard S Katz & William Crotty 2006: 89)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
William  Crotty 27 ,  menyebutkan  bahwa  proses  rekrutmen  itu  sendiri  berkaitan  dengan sertifikasi,  yang  perlu  melibatkan  pemilihan  hukum  (seperti  Undang-Undang  Pemilu), peraturan partai, dan kriteria yang dimiliki partai tersebut guna memenuhi syarat menjadi kandidat. Sehingga, proses kandidasi ini biasa juga disebut sebagai proses sertifikasi, oleh karenanya dapat difenisikan sebagai sebuah usaha dari siapa saja untuk memenuhi syarat menjadi seorang kandidat untuk meraih posisi atau jabatan yang ada 28 .
Partai  Golkar  sebagai  salah  satu  Parpol  dengan  perolehan  kursi terbanyak  ketiga di  Kabupaten  Majalengka,  pada  akhir  tahun  2022  hingga  awal  tahun  2023  ini  telah melaksanakan proses rekrutmen Calon Anggota DPRD di internal partainya. Setiap partai politik biasanya mempunyai proses rekrutmen yang berbeda-beda, oleh karenanya Partai Golkar  Majalengka  akan  mempunyai  proses  dan  budaya  atau  ciri  khasnya  tersendiri dalam  proses  rekrutmennya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Ketua  DPD  Partai  Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Asep Eka Mulyana, yakni bahwa:
“Budaya  atau  ciri  khas  Partai  Golkar  Majalengka  dalam  menjalankan  proses rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  ini  mengedepankan  asas  keluarga  kekaryaan, dengan artian memberikikan kesempatan pada kader di lingkup organisasi yang terapiliasi dengan Partai Golkar, baik organisasi yang didirikan seperti Angkatan Muda  Partai  Golkar  (AMPG),  Kesatuan  Perempuan  Partai  Golkar  (KPPG), Himpunan Wanita Karya (HWK), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), dan ormas sayap  lainnya,  maupun  organisasi  yang  mendirikan  seperti  Kosgoro  1957, Musyawarah  Keluarga  Gotong  Royong  (MKGR)  dan  Sentral  Organisasi Karyawan  Swadiri  Indonesia  (SOKSI).  Baru  setelahnya  beranjak  keluar  pada organisasi-organisasi  yang  masih  berkaitan  dengan  Partai  Golkar  Majalengka, seperti  Angkatan  Muda  Siliwangi  (AMS),  Forum  Komunikasi  Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI),  Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan  dalam  menjalin  komunikasinya  Partai  Golkar  Majalengka  menggunakan pendekatan politik yang tertutup” (Kamis, 15 Desember 2022, Hasil Wawancara dengan Bapak Asep Eka Mulyana)
Pernyataan  itu  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  konfirmasi  atau  pertanda,  bahwa dalam  praktiknya,  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  Majalengka  ini mengutamakan  kadernya.  Peneliti  pun  melakukan  obeservasi  untuk  memastikan  hasil wawancara  tersebut,  dan  didapat  fakta  bahwa  memang  benar  adanya,  bahwa  calon Anggota  DPRD  dari  Partai  Golkar  Majalengka  didominasi  oleh  kader  sayap  partai. Kader-kader yang ikut mendaftar hingga menjadi Calon Aggota DPRD Partai Golkar itu tersebar  dalam  beberapa  sayap  partai  atau  organisasi  kepemudaan  (OKP),  yakni  berasal dari AMPG, AMPI, KPPG, Kosgoro, HWK, dan SOKSI. Dengan kata lain, setiap sayap
27 (Richard S Katz & William Crotty 2006: 89)
28 (Norris 2006: 90)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
partai atau organisasi kepemudaan (OKP) itu memiliki perwakilan untuk menjadi Calon Aggota DPRD Partai Golkar Majalengka menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Menyangkut  hal  tersebut,  Partai  Golkar  Majalengka  dalam  rekrutmen  Calon Anggota  DPRD  ini  mempunyai  beberapa  kriteria  khusus  atau  ideal  dalam  partainya. Kriteria  tersebut  masih  berkesinambungan  dengan  pernyataan  dari  hasil  wawancara sebelumnya,  yakni  mengedepankan  kader  atau  struktur  Partai  Golkar  untuk dikandidasikan  sebagai  calon.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Anggota  Tim  Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Indra Dwi Budi Rahadian, yakni bahwa:
“Kriteria ideal Partai Golkar, dia mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai Calon Anggota DPRD, lalu dia populer juga, dan bisa membiayai mobilitas dia maupun tim sukses  ketika  kampanye  (modal  ekonomi  atau  finansial).  Cuma  itu  adalah  kriteria- kriteria  yang  memang  tidak  bisa  kami  ukur  secara  akurat,  karena  kita  hanya  bisa melihat  dari  persyaratan  administrasi  yang  sudah  diajukan,  kemudian  kita  sedikit melakukan komunikasi dengan lingkungannya, terkait seperti apa dia dilingkungannya  dan  lain-lain.  Lalu,  tentunya  yang  mengenai  kriteria  dari  Partai Golkar ini mengangkat struktur dulu, yang mana merupakan orang-orang yang sudah lebih  dari  sepuluh  tahun  berada  di  Partai  Golkar.  Bisa  berada  di  posisi  wakil  ketua dan  menjadi  tim  penjaringan  atau  penyeleksi  Calon  Anggota  DPRD.  Dan  ini otomatis  membentuk  sebuah  loyalitas  terhadap  partai  dan  juga  membentuk  sebuah loyalitas terhadap idealisme semua aturan. Sehingga, setiap calon dari Partai Golkar ini harus mempunyai komitmen yang kuat, agar menjadi Calon Anggota DPRD yang ideal.”
Hal itu sejalan dengan dengan yang dikemukakan oleh Norris dalam buku Richard S Katz & William Crotty 29 , bahwa dalam proses kandidasi ini memang seringkali partai politik mencampurkan aspek normatif atau norma umum yang sifatnya formal dan norma sosial  atau  budaya  yang  sifatnya  informal,  sama  halnya  seperti  apa  yang  terjadi  dalam proses  kandidasi  Partai  Golkar  Majalengka.  Dan  berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas, terlihat  aspek  subjektivitas  dalam  menentukan  kriteria  atau  dapat  disebut  bersifat informal.  Namun  yang  perlu  digaris  bawahi  dalam  penentuan  kriteria  pada  proses kandidasi  ini,  Partai  Golkar  Majalengka  pada  dasarnya  mengutamakan  kader  atau pengurusnya yang sudah lama bergabung dan sudah teruji loyalitasnya.
Memang  secara  internal,  partai  terbuka  pada  pengurus  hingga  kader-kadernya terkait rekrutmen tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan pembuktian atau implementasi di lapangan. Itu semua dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Wartawan  Radar  Cirebon  Bapak  Kiki  yang  sering  dihubungi  oleh  Partai  Golkar,
29 (Richard S Katz & William Crotty 2006: 90)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
menyebutkan bahwa:
“Perihal  apakah  ada  pemberitaan  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar, sampai  dengan  saat  ini  saya  belum  pernah  diminta  untuk  membuat  pemberitaan tersebut. Tapi kalau soal target kursi untuk Pemilu 2024 yang akan datang itu selalu disampaikan atau diminta untuk diberitakan. Dari yang pernah saya dengar, mereka (Partai  Golkar)  itu  hanya  membuat  spanduk  atau banner untuk  memberitahu masyarakat bahwa ada rekrutmen di Golkar.”
Tidak  berhenti  sampai  disitu,  ketika  peneliti  melakukan  pendalam  informasi mengenai alasan tidak adanya pemberitaan terkait rekrutmen Calon Anggota DPRD yang dilakukan  Partai  Golkar  Majalengka,  diungkapkan  juga  oleh  Wartawan  Radar  Cirebon Bapak Kiki, bahwa:
“Dari  apa  yang  pernah  kemarin  saya  dengar,  kemungkinan  alasan  dari  Partai Golkar  tidak  memberitakan  soal  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  ini,  karena untuk  calon  yang  ingin  mendaftar tahun ini  itu  sudah  penuh  dan  sudah  tersusun. Sehingga  pada  waktu  itu  pihak  partai  bilang,  karena  memang  sudah  ada  orang- orang  yang  masuk,  jadi  udah  tidak  harus  membuka  pemberitaan  rekrutmen  dan lebih fokus ke masalah menambah perolehan jumlah kursi.”
Jika  dilihat  dari  beberapa  pernyataan  yang  memuat  informasi  dari  narasumber, nampaknya  banyak  hal-hal  penting  dalam  memberikan  jawaban  serta  gambaran  terkait dengan  proses  kandidasi  pada  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Majalengka  menjelang  Pemilu  2024.  Akan  tetapi  ada  beberapa  hal  yang  dapat disimpulkan terkait proses kadidasi (candidacy) tersebut. Pertama, dimulai dari landasan hukum  yang  digunakan,  yakni  mengacu  pada  AD/ART  atau  peraturan  organisasi  dan peraturan KPU. Dan dari ketiga landasan tersebut Partai Golkar bisa menentukan kriteria dan  persyaratan  dalam  rekrutmen  yang  akan  dilakukan.  Kedua,  jika  mengacu  pada kriteria  yang  disampaikan  melalui  hasil  wawancara  di  atas,  tentu  dapat  terlihat  bahwa Partai Golkar mempunyai kriteria yang sifatnya subjektif dan lebih mengedepankan kader lamanya  untuk  dikandidasikan  sebagai  calon.  Ketiga,  berbeda  dengan  kriteria, persyaratan  lebih  bisa  diterima  secara  objektif,  dikarenakan  mengacu  pada  hal-hal  yang sifatnya  administratif  dan  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  di  awal,  baik  peraturan organisasi  (AD/ART)  maupun  peraturan  KPU.  Dan  terakhir,  perihal  sosialisasi  dalam proses  awal  rekrutmen  ini,  Partai  Golkar  Majalengka  terbilang  minim  dalam memberitakan  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  ini  pada  masyarakat  umum  di  media, baik  melalui  media  massa  ataupun  media  sosial.  Itu  semua  terkonfirmasi  dari  hasil wawancara dengan salah satu Wartawan Radar Cirebon.
Sehingga,  dalam  proses  kandidasi (candidacy) Calon  Anggota  DPRD  Partai
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Golkar Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024 ini, peneliti menyimpulkan dalam prosesnya masih kurang terbuka atau kurang memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat  umum  untuk  berpartisipasi  dalam  rekrutmen,  dikarenakan  minimnya sosialisasi mengenai rekrutmen dan subjektifnya kriteria yang diinginkan oleh partai pada Calon Anggota DPRD yang ingin mendaftar, walaupun memang kesempatan bagi orang baru  yang  ingin  mencalonkan  melalui  Partai  Golkar  Majalengka  masih  ada  dan  tidak tertutup  secara  total.  Namun,  dengan  minimnya  sosialisasi  rekrutmen  pada  publik,  ini menunjukkan  bahwa  Partai  Golkar  Majalengka  lebih  mengutamakan  kader  di  internal partainya sendiri.

## Penyeleksi (Selectorate)
Setelah  mengupas  beberapa  hal  yang  menyangkut  perihal  penyeleksi  dalam rekrutmen,  dari  mulai  susunan  tim  penyeleksi,  kualifikasi  tim  penyeleksi,  dan  tugas pokok tim penyeleksi dalam rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka. Kali  ini  peneliti  coba  mempertegas  beberapa  data  sebelumnya  terkait  tim  penyeleksi (selectorate), yakni  dengan  menjabarkan  data  tentang  implementasi  dari  tugas  pokok yang  dimiliki  oleh  tim  penyeleksi  atau  penjaringan  Partai  Golkar  Majalengka.  Dan  dari data ini, akan  didapat  sebuah  gambaran praktis  dalam  proses  rekrutmen  yang  dilakukan oleh  tim  penyeleksi  atau  penjaringan  rekrutmen  Partai  Golkar  Majalengka.  Berdasarkan hasil  wawancara  di  lapangan,  ditemukan  sebuah  tantangan  yang  dihadapi  oleh  tim penyeleksi  Partai  Golkar  Majalengka  dalam  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  yang dilkukan  beberapa  waktu  lalu.  Tantangan  tersebut  berkaitan  erat  dengan  tindakan- tindakan praktis dalam rekrutmen, itu semua disampaikan oleh Anggota Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Indra Dwi Budi Rahadian, yakni bahwa:
“Namun tantangannya dalam mengimplementasikan kriteria ideal ini (mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik)  adalah biasanya bersumber dari orang-orang yang dulunya mempunyai power atau kekuatan untuk mempengaruhi kriteria, dan pada akhirnya kadang-kadang kita keluar dari nilai-nilai ideal tersebut. Tapi kami berkomitmen  untuk  orang-orang  baru  masuk  partai,  kami  sebagai  partai  politik juga  tidak  boleh  menutup  mata  dengan  orang-orang  yang  dia  bisa  menunjukkan kemampuannya  serta  kreatifitasnya,  dan  otomatis  dia  akan  menemukan  sebuah koneksi yang akan menguntungnya sebagai personal serta mendapat kepercayaan dari partai.
Dari  pernyataan  di  atas,  terdapat  sebuah  informasi  yang  secara  tidak  langsung mengonfirmasi, bahwa tim penyeleksi mengalami kesulitan dalam menjaga kriteria ideal atau  yang  seharusnya  jauh  dari  praktik-praktik  pragmatism  politik.  Dalam  prosesnya,
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pragmatisme  politik  mempunyai  orientasi  pada  praktik  mencari  jalan  pintas  dan  secara tidak langsung mengubah realita yang tidak seharusnya teradi menjadi nyata. Dan gejala pragmatism politik itu sendiri dapat didukung oleh pernyataan dari 30 , bahwa pragmatism politik  menjadikan  politik  lebih  instan,  dan  didalam  praktiknya  terbilang  tanpa pembekalan  serta  hanya  terasa  dalam  jangka  pendek  saja.  Dan  ketika  tim  penyeleksi Partai  Golkar  dalam  rekrutmen  tersebut  tidak  dapat  menjaga  nilai-nilai  idealnya,  maka disitulah  terjadi  pragmatisme  politik  yang  mengarah  pada  keharusan  setiap  calon mempunyai modal atau biaya politik.
Dalam pembahasan mengenai penyeleksi (selectorate) yang dibentuk oleh Partai Golkar  Majalengka  dalam  proses  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Kabupaten Majalengka, peneliti menemukan adanya kondisi yang mengharuskan tim penyeleksi atau penjaringan  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  ini  menormalisasi  praktik  pragmatisme politik  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dengan  kata  lain,  tim  penyeleksi  atau  penjaringan yang dibentuk Partai Golkar Majalengka tersebut sangat rawan untuk dibenturkan dengan praktik-praktik  pragmatisme  politik  yang  mengarah  pada  keharusan  setiap  calon mempunyai  modal  atau  biaya  politik  ketika  menjalankan  proses  rekrutmen  Calon Anggota DPRD menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Namun dalam hal ini, pragmatisme politik yang terjadi akan membuka ruang bagi setiap  individu  atau  kelompok  untuk  menentukan  arah  tujuan  politiknya  berdasarkan kepentingan,  baik  itu  kepentingan  kekuasaan (power), manfaat (utility), ataupun kemenangan (glory) semata 31 .  Sehingga,  peneliti  menganalisis  bahwa,  Partai  Golkar Majalengka sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan dalam perekrutan, lalu melakukan praktik  pragmatisme  politik  ini  adalah  semata-mata  untuk  kepentingan  partai.  Seperti halnya mengutamakan kader-kader di internal partainya, mempertahankan calon petahana (incumbent) dan  memberi  kesempatan  bagi  orang  yang  mempunyai  kekuatan  dari  segi modal  ekonomi  atau  finansial  untuk  dijadikan  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Majalengka.  Namun,  bagi  partai  lama  seperti  Golkar,  praktik  pragmatisme  politik  ini menjadi  alasan  rasional  bagi  mereka  dalam  mengalokasikan  kepentingannya  demi mendapatkan kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

## Lokasi Seleksi Kandidat
30 Ekowati (2019: 22)
31 (Ekowati 2019: 22)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Norris dalam buku Richard S Katz & William  Crotty 32 bahwa  mengidentifikasi  lokasi  ini  menjadi  penting  karena  akan berkorelasi dengan ruang lingkup pengambilan keputusan oleh lembaga partai, dan dalam hal  itu  juga  akan  terlihat  apakah  demokrasi  yang  mapan  itu  hadir  bertahap mendesentralisasi  proses  pencalonan,  dengan  mengaliskan  kekuasaan  partai  di  tingkat lokal  terhadap  keanggotaan  akar  rumput.  Dalam  hal  ini  Partai  Golkar  pada  rekrutmen Calon  Anggota  DPRD  kemarin  telah  menentukan  lokasi  seleksi  kandidat,  dan  akan terlihat apakah  demokrasi  melalui  desentralisasi  kekuasaan  terhadap akar  rumput (grass root) itu  nampak  atau tidak.  Dalam  pembahasan  ini,  peneliti  berhasil  mendapatkan  data melalui hasil wawancara pada informan di lapangan.
Mengenai  kemudahan  akses  atau  aksesibilitas  lokasi  seleksi  kandidat,  Partai Golkar  Majalengka  memilih  untuk  melakukannya  di  Kantor  DPD  Kabupaten.  Dengan kata  lain,  lokasi  ini  akan  terpusat  atau  tersentralisasi  di  kantor  DPD  Partai  Golkar Kabupaten  Majalengka,  yang  posisinya  memang  berada  di  pusat  kabupaten.  Pernyataan itu  terkonfirmasi  oleh  Ketua  Tim  Penjaringan  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai Golkar Majalengka Bapak Asep Eka Mulyana, menyebutkan bahwa:
“Kalau untuk rekrutmen kita pusatkan semua di DPD. Namun untuk penetrasi ke lapangan  kita  gunakan  penguatan  per-Dapil  dan  kecamatan.  Artinya  pimpinan kecamatan  itu  ditugasi  untuk  melakukan  komunikasi  tertutup  dengan  para fungsionaris dengan Calon Anggota DPRD yang akan maju dikontestasi politik.”
Tidak hanya satu jawaban saja, melainkan ada jawaban lain yang mengkonfirmasi terkait  lokasi  seleksi  kandidat  dalam  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Majalengka. Informasi kali ini disampaikan oleh Anggota Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Indra Dwi Budi Rahadian, mengatakan bahwa:
“Masyarakat  yang  ingin  mendaftar  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD,  jika  sulit atau terlalu jauh mengakses kantor DPD, bisa menghubungi pimpinan kecamatan atau  desa  dan  diantarkan  ke  DPD.  Atau  sebaliknya,  DPD  yang  akan  menjemput formulir  dan  syarat-syarat  administrasinya.  Dan  itu  sudah  menjawab  terkait pertanyaan apakah lokasi rekrutmen mudah diakses atau tidak oleh masyarakat.”
Data di atas tersebut bersumber dari hasil wawancara yang peneliti lakukan guna mengetahui  lokasi  seleksi  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD,  dan  sekaligus mengkonfirmasi  kebenarannya  pada  pihak  Partai  Golkar  Kabupaten  Majalengka.  Dari hasil  wawancara  tersebut  berhasil  menjawab  terkait  lokasi  seleksi  kandidat  yang  dipilih oleh  Partai  Golkar,  dengan  menyebutkan  bahwa  Kantor  DPD  Partai  Golkar  Kabupaten
32 (Richard S Katz & William Crotty 2006: 86)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Majalengka sebagai lokasi seleksi kandidat.
Selanjutnya mengenai inklusivitas dan eksklusivitas lokasi seleksi kandidat yang ditentukan  oleh  Partai  Golkar  Majalengka.  Apakah  lokasi  yang  ditentukan  tersebut bersifat  inklusif  (terbuka  bagi  umum),  ataukah  justru  eksklusif  (tertutup  bagi  umum). Pembahasan ini akan dihadapkan pada sebuah kondisi, di mana partai perlu membedakan lokasi  keputusan  tentang  pencalonan  kandidat,  apakah  akan  dilakukan  secara  terpusat oleh pimpinan partai atau secara alternatif dilimpahkan pada akar rumput (grass root) di setiap tingkatan 33 .
Mengenai pernyataan sebelumnya, apakah akan dilimpahkan secara terpusat pada pimpinan  partai  ataukah  pada  akar  rumput.  Peneliti  dalam  hal  ini  telah  mendapatkan informasi dari hasil wawancara, yang mengarah pada lokasi yang memang diatur secara tertutup.  Itu  dibuktikan  oleh  pernyataan  Anggota  Tim  Penjaringan  Partai  Golkar Kabupaten Majalengka, yakni bahwa:
“Terkait  inklusivitas  ataukah  eksklusif,  jelas  kita  ini  merekrut  konstituen,  maka partai ini berbasis inklusif atau dengan kata lain dapat diakses oleh siapapun atau masyarakat umum tanpa membeda-bedakan dan dalam kondisi apapun. Jelas kita bisa  diakses  seluas itu.  Hanya  saja, ada  beberapa  hal  dalam  prosesnya  ini  yang tidak  bisa  mengajak  masyarakat  umum,  seperti  misalnya  rapat  pleno  dan penentuan  nomor,  ini  tentunya  eksklusif,  karena  ini memang  orang-orang  yang sudah  paham  bagaimana  Partai  Golkar  bekerja.  Kalau  pendaftaran  sendiri  jelas kita  secara  terbuka  memberikan  kesempatan  pada  siapapun  dalam  keadaan apapun, yang terpenting dia memenuhi kriteria dan syarat-syarat.”
Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa ada sebuah ‘keragu-raguan’ yang dihadapi oleh Partai Golkar Majalengka. Di satu sisi Partai Golkar Majalengka menjadikan lokasi seleksi kandidat ini inklusif atau terbuka bagi umum untuk mengakses pendaftaran, tetapi di sisi lain lokasi yang ditentukan Partai Golkar juga dapat menjadi eksklusif atau tertutup bagi  umum  dalam  mengambil  keputusan  kandidat  yang  akan  menjadi  Calon  Anggota DPRD  dari  Partai  Golkar  Majalengka.  Fenomena  tersebut  secara  langsung mengkonfirmasi  dari  apa  yang  disampaikan  oleh 34 ,  bahwa  partai  akan  dihadapkan  pada kondisi apakah pimpinan partai yang harus menentukan, ataukah dilimpahkan pada akar rumput.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi seleksi kandidat dalam rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  Majalengka  ini  cukup  mudah  untuk diakses. Namun, di samping mudahnya akses tersebut, lokasi seleksi kandidat dari Partai
33 (Norris 2006: 93)
34 Norris ( 2006: 93)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Golkar  Majalengka  ini  tidak  terbuka  sepenuhnya,  karena  masih  ada  beberapa  proses  di lokasi seleksi kandidat tersebut yang dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, peneliti memberikan  analisis  bahwa  lokasi  seleksi  kandidat  yang  ditentukan  oleh  DPD  Partai Golkar  Kabupaten Majalengka ini bersifat tertutup, dikarenakan masih dipengaruhi oleh proses-proses yang hanya dapat diakses kader di internal partainya saja.

## Keputusan atau Penetapan
Berikutnya,  mengenai  dinamika  yang  meliputi  hal-hal  prkatis  yang  ada  dalam proses  keputusan  atau  penetapan  kandidat  sebagai  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Majalengka. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika praktis dalam sebuah proses rekrutmen  ini  sangat  mungkin  terjadi,  tidak  terkecuali  di  internal  Partai  Golkar Majalengka.  Dan  peneliti  telah  berhasil  mengumpulkan  beberapa  informasi  yang dihasilkan dari wawancara, yang hasilnya memang menunjukkan bahwa dinamika praktis itu  benar  adanya.  Seperti  apa  yang  dikemukakan  oleh  Anggota  Tim  Penjaringan  Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Indra Dwi Budi Rahadian, yakni bahwa:
“Jelas,  dinamika  dilapangan,  adanya  orang  yang  mempunyai power dan  punya kedekatan  dengan  ketua,  lalu  tiba-tiba  dia  ingin  masuk  menjadi  Calon  Anggota DPRD. Otomatis ada komunikasi tertutup yang dibangun antara orang yang punya kekuatan tersebut dengan pengurus DPD Golkar yang mempunyai pengaruh besar di internal partai. Dan biasanya, ini akan secara tidak langsung berpengaruh pada peluang kader yang sudah lama dan berpotensi menambah kursi. Kadang-kadang, itu  juga  terjadi  pada  calon  incumbent,  dan  itu  membuktikan  bahwa  kompromi politik itu ada dalam rekrutmen dan bisa menimpa pada siapapun.”
Ini  menjadi  salah  satu  penyataan  yang  mengkonfirmasi  bahwa  dalam  proses rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  Majalengka,  terdapat  suatu  dinamika praktis  yang  mengacu  pada  alokasi  kekuasaan  dan  kepentingan  yang  bersumber  dari kandidat yang akan mengikuti rekrutmen tersebut. Di samping itu, penyataan dari Bapak Indra  ini  sekaligus  menggugurkan  keterangan  dari  Bapak  Suparman  sebagai  calon petahana  dihalaman  sebelumnya  yang  menyebut  bahwa  tidak  ada  perbedaan  perlakuan atau  kesempatan  antara  calon  baru  dan  calon  petahan  atau incumbent dalam  rekrutmen Partai Golkar Majalengka. Dan adapun pernyataan lain yang dapat menguatkan informasi bahwa  terdapat  dinamika  praktis  yang  mengarah  pada  alokasi  kepentingan  dan pragmatisme politik. Hal itu dikemukakan oleh  Anggota Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Memen Nuryaman, menyebutkan bahwa:
“Berkaitan dengan hal-hal diluar normatif atau hal praktis, itu biasanya juga ada, seperti  intervensi-intervensi  dari  luar  atau  menitipkan  seseorangan.  Tapi  kita
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
berbicara  persoalan  administrasi,  jadi  kita  tidak  bermain  di  wilayah  praktisnya, melainkan  di  wilayah  administrasi.  Dimana  saya  kemarin  mengatakan  ke  semua tim  penyeleksi  atau  penjaringan,  untuk  tidak  menjadikan  rekrutmen  Calon Anggota  DPRD  Partai  Golkar  ini  sebagai  sebuah  ajang  ‘bancakan’  atau mengambil  keuntungan  dari  momen  rekrutmen  partai  tersebut.  Sehingga,  pada saat  rekrutmen  kemarin  itu  bisa  berjalan  dengan  normal-normal  saja  sesuai dengan ketentuan.”
Dari  pernyataan  di  atas  ini  semakin  dapat  mengkonfirmasi,  bahwa  kuatnya intervensi dari luar tim penjaringan itu sangatlah nyata dalam Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka beberapa waktu yang lalu. Namun sejalan hal tersebut, tersirat  dari  pernyataan  di  atas,  bahwa  masih  ada  usaha  tim  penjaringan  untuk  tidak terbuai  dengan  intervensi  tersebut,  dan  itu  terlihat  dari  ungkapan  bahwa  jangan  sampai rekrutmen tersebut dijadikan ajang ‘bancakan’ tau mengambil keuntungan pribadi.
Dari  hasil  wawancara  yang  sudah  peneliti  lakukan,  ditemukan  hasil  informasi bahwa  dalam  proses  keputusan  atau  penetapan  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai Golkar  Majalengka  dilakukan  secara  tertutup.  Itu  semua  dibuktikan  dengan  pernyataan yang  dikeluarkan  oleh  Ketua  Tim  Penjaringan  Partai  Golkar  Kabupaten  Majalengka Bapak Asep Eka Mulyana, menyebutkan bahwa:
“Terkait  proses  penetapan  itu  dilakukan  secara  tertutup,  karena  hanya diperuntukkan bagi tim penyeleksi atau penjaringan saja. Tentu didalamnya cukup banyak  dinamika  praktis  yang  dapat  terjadi,  dan  tidak  menutup  kemungkinan berpengaruh pada keputusan yang akan diuat. Dan memang terkait proses menuju penetapan ini, ada arahan dari pusat ke kita itu dibuatkan daftar fungsionaris per- Dapil itu 200 persen dari jumlah Calon Anggota DPRD. Namun, didalamnya itu memang sudah dijaring orang-orang yang besar kemungkinan maju dipencalonan.
Kondisi  tersebut  juga  sesuai  dengan  apa  yang  disebutkan  oleh  Calon  Anggota DPRD Baru Partai Golkar Majalengka Bapak Endin Saepudin, yakni bahwa:
“Memang  ada  beberapa  tahapan  atau  proses  yang  masyarakat  umum  tidak  bisa akses.  Jadi  terbuka  untuk  kami  sebagai  pengurus  dan  peserta  rekrutmen  Calon Anggota DPRD, akan tetapi tertutup bagi masyarakat umum, seperti halnya dalam proses rapat pleno.
Dari  pernyataan  hasil  wawancara  tersebut,  peneliti  mendapatkan  konfirmasi tambahan,  bahwa  ada  beberapa  orang  atau  kandidat  yang  memang  sudah  dijaring  dan dipastikan  akan  menjadi  Calon  Anggota  DPRD  dari  Partai  Golkar,  walaupun  proses seleksi tersebut baru dimulai. Dan pernyataan tersebut seolah mengkonfirmasi pernyataan dari  Wartawan  Radar  Cirebon,  yang  menyebutkan  bahwa  alasan  Partai  Golkar  tidak melakukan  sosialisasi  rekrutmen  melalui  media  massa,  itu  dikarenakan  sudah terpenuhinya  kandidat  atau  orang-orang  yang  akan  menjadi  Calon  Anggota  DPRD
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
menjelang  2024  mendatang,  dan  kemungkinan  besar  mereka  itulah  yang  berasal  dari kader atau pengurus lama Partai Golkar itu sendiri.
Sehingga, peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan tentang proses pengambilan keputusan  atau  penetapan  dalam  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Kabupaten  Majalengka.  Pertama,  dalam  proses  pengambilan  keputusan  atau  penetapan ini, Partai Golkar Majalengka melalui tim penjaringan atau penyeleksi, dalam praktiknya masih memegang aspek demokrasi dengan memberikan kesempatan pada semua peserta rapat  pleno  untuk  dapat  memenuhi  haknya,  baik  itu  mengutarakan  pendapat  dan melakukan  sanggahan.  Kedua,  dalam  proses  pengambilan  keputusan  tersebut,  Partai Golkar  Majalengka  mengalami  dinamika  praktis  seperti  intervensi-intervensi  politik hingga  pragmatisme  politik  yang  mengarah  pada  kepentingan  internal  partai,  yang bersumber  dari  luar  tim  penjaringan.  Ketiga,  dalam  praktiknya,  proses  pengambilan keputusan atau penetapan Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka ini dilakukan secara tertutup.
Oleh  karena  itu,  melihat  dari  rincian  data  temuan  yang  dibahas  sebelumnya  di atas,  yakni  terkait  proses  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di  Kabupaten Majalengka  menjelang  Pemilu  2024.  Dari  proses  rekrutmen  yang  meliputi  kandidasi (candidacy), penyeleksi (selectorate) ,  lokasi  seleksi  dan  keputusan  atau  penetapan, peneliti  menyimpulkan  bahwa  pola  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Majalengka ini sifatnya tertutup. Hal itu sejalan dengan  yang disebutkan oleh Rush dan Althoff dalam jurnal 35 bahwa terdapat pola rekrutmen partai politik yang dibagi kedalam dua sifat yakni; Pertama, pola tertutup merupakan sistem rekrutmen secara administratif yang dilandasi atau bertumpu pada dukungan atau hak istimewa (patronase) ; Kedua, pola terbuka  merupakan  sistem  yang  didasari  pada  suatu  ujian-ujian  yang  mengedepankan keterbukaan dalam rekrutmen politik partai. Dan dari data primer maupun sekunder yang dikaitkan dengan konsep Rush dan Althoff tersebutlah yang dijadikan dasar atau landasan bagi  peneliti  dalam  memberikan  kesimpulan,  bahwa  proses  rekrutmen  Calon  Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka bersifat tertutup.

## C. KESIMPULAN
Dalam  pelaksanaan  proses  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di Kabupaten  Majalengka  menjelang  Pemilu  2024,  telah  selesai  dilaksanakan.  Ada
35 (Mussolli 2016: 15)
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
bebebarapa proses hingga aspek-aspek yang peneliti kaji atau teliti, dan peneliti meyakini bahwa setiap proses rekrutmen akan selalu berhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.  Dimulai  dari  proses  kandidasi (Candidacy), pada  tahap  kandidasi  ini  peneliti dapat melihat aspek sertifikasi rekrutmen, yang meliputi landasan hukum, kriteria Calon Anggota  DPRD  dan  persyaratan  Calon  Anggota  DPRD,  secara  keseluruhan  di  Partai Golkar Majalengka. Proses kedua, yakni penyeleksi (Selectorate) , dalam proses ini, akan didapat beberapa aspek rekrutmen yang meliputi, susunan tim penyeleksi Calon Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Majalengka, kualifikasi tim penyeleksi, tugas pokok tim penyeleksi,  dan  implementasi  tugas  pokok  tim  penyeleksi  Calon  Anggota  DPRD Majalengka.
Ketiga,  dimana  lokasi  seleksi  kandidat  tersebut  akan  diseleksi.  Aspek  tersebut akan mengkaji, aksesibilitas dari calon Calon Anggota DPRD yang akan mendaftar, dan inklusivitas  (bisa  didatangi  masyarakat  umum)  atau  eksklusivitas  (tidak  bisa  didatangi masyarakat  umum)  lokasi  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD,  yang  secara  keseluruhan ditetapkan  oleh  Partai  Golkar  Majalengka.  Keempat,  bagaimana  kandidat  tersebut diputuskan.  Proses  ini  akan  berkaitan  dengan  kajian  terkait  aspek  demokrasi  dalam pengambilan  keputusan,  dinamika  keputusan/penetapan,  dan  terbuka  atau  terutupnya proses  keputusan  dalam  proses  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Majalengka.  Sehingga,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Proses  kandidasi (candidacy) Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024 ini, peneliti menyimpulkan dalam prosesnya masih  kurang  terbuka  atau  kurang  memberikan  ruang  yang  seluas-luasnya  bagi masyarakat  umum  untuk  berpartisipasi  dalam  rekrutmen,  dikarenakan  minimnya sosialisasi  mengenai  rekrutmen  dan  subjektifnya  kriteria  yang  diinginkan  oleh partai  pada  Calon  Anggota  DPRD  yang  ingin  mendaftar.  Sehingga  berpengaruh pada ketiadaan transparansi dalam hal sistem penilaian, dikarenakan bias terhadap subjektivitas.  Walaupun  memang  kesempatan  bagi  orang  baru  yang  ingin mencalonkan  melalui  Partai  Golkar  Majalengka  masih  ada  dan  tidak  tertutup secara  total,  namun  tetap  saja  harus  memenuhi  kriteria  yang  berorientasi  pada kepentingan partai, salah satunya kuat dalam modal ekonomi atau finansialnya.
2. Penyeleksi (selectorate) yang  dibentuk  oleh  Partai  Golkar  Majalengka  dalam prosesnya  dapat  disimpulkan,  bahwa  terdapat  kondisi  yang  mengharuskan  tim
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
penyeleksi  atau  penjaringan  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  ini  menormalisasi praktik  pragmatisme  politik  yang  mengarah  pada  keharusan  setiap  calon mempunyai  modal  atau  biaya  politik.  Dengan  kata  lain,  tim  penyeleksi  atau penjaringan yang dibentuk Partai Golkar Majalengka tersebut sangat rawan untuk dibenturkan  dengan  praktik-praktik  pragmatisme  politik  dalam  usaha mengakomodir  kepentingan  partai  ketika  menjalankan  proses  rekrutmen  Calon Anggota  DPRD  menjelang  Pemilu  2024  mendatang.  Dan  praktik  tersebut menjauhkan  Partai  Golkar  Majalengka  dalam  mengedapankan  aspek  demokrasi dan keterbukaan politik.
3. Lokasi  seleksi  kandidat  dalam  rekrutmen  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar Majalengka ini cukup mudah untuk diakses. Namun, di samping mudahnya akses tersebut,  lokasi  seleksi  kandidat  dari  Partai  Golkar  Majalengka  ini  tidak  terbuka sepenuhnya, karena masih ada beberapa proses di lokasi seleksi kandidat tersebut yang  dilakukan  secara  tertutup.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memberikan  analisis bahwa lokasi seleksi kandidat yang ditentukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka  ini  bersifat  aksestabilitas  atau  mudah  diakses,  kendati  tidak  semua proses rekrutmen yang dilaksanakan di lokasi seleksi tersebut dapat diakses atau diikuti oleh publik/masyarakat umum.
4. Proses  pengambilan  keputusan  atau  penetapan  dalam  rekrutmen  Calon  Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Majalengka. Peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam  proses  keputusan  atau  penetapan  Calon  Anggota  DPRD  Partai  Golkar  di Kabupaten  Majalengka  dilakukan  secara  tertutup.  Sehingga  narasi-narasi  yang diutarakan  oleh  tim  penyeleksi  bahwa  dalam  proses  keputusan  ini  semua  pihak yang hadir dalam rapat pleno diberikan hak bersuara atau berpendapat yang sama, tapi  semua  itu  secara  otomatis  teranulir  dengan  fakta  implementasi  di  lapangan, dimana  pelaksanaannya  dilakukan  secara  tertutup.  Sehingga,  publik  tidak  dapat mengikuti dinamika dari proses keputusan atau penetapan tersebut, dan kondisi ini kembali menegaskan bahwa terdapat hubungan kausalitas dari ketiga aspek proses rekrutmen yang dibahas sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshari  dan  Fadiyah.  “Pola  Rekrutmen  Partai  Politik  (Studi  Kasus:  Dewan  Pimpinan Cabang  Partai  Amanat  Nasional  Kota  Bekasi  Dalam  Menetapkan  Calon  Anggota
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Legislatif  Dpr  Ri  Tahun  2014-2019).” Polinter  Prodi  Ilmu  Politik  Fisip  Uta’45 Jakarta 4, No. 2 (2019): 1–19.
Badan  Pusat  Statistik.  “Jumlah  Anggota  Dprd  Kabupaten  Majalengka  Menurut  Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2009.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka,
(2018).
Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Edited By Riyadh Dan Ryan Pradana Muhammad.
Edisi Revi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2008).
Direktorat Penyelenggara Pemilu. “Pemilihan Umum Tahun 1971.”
Kepustakaan.Presiden.Go.Id, (2021).
Ekowati,  Yuli.  “Pragmatisme  Politik:  Antara  Koalisi,  Pencalonan,  Dan  Calon  Tunggal Dalam Pilkada.” Transformative 5, No. 16–36 (2019).
Gaffar. Indonesia Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
Ilhamsyah.  “Pola  Rekrutmen  Calon  Legislatif  Dpd  Partai  Solidaritas  Indonesia  (Psi) Kabupaten Wajo.” Universitas Muhammadiyah Makassar, (2019).
Junaidi & Marwan. “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya Di Kabupaten Kapuas.” Jurnal Sociopolitico 1, No. 2 (2019): 80–90.
Mussolli.  “Rekrutmen  Calon  Legislatif  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (  Pkb  )  Pada Pemilihan  Legislatif  Di  Dpc  Pkb  Kota  Pontianak  Tahun  2014.” Aspirasi 4,  No.  2 (2016): 5.
Netherlands  Institute  For  Multiparty  Democracy  Nidm. Suatu  Kerangka  Kerja Pengembangan  Partai  Politik  Yang  Demokratis .  Den  Haag:  The  Netherlands Institute For Multiparty Democracy, (2006).
Norris,  Pippa. “Recruitment”  Dalam  Richard  S  Katz  &  William  Crotty  Handbook  Of Party Politics . London: Sage, (2006).
Prasojo.  “Pola  Rekrutmen  Calon  Anggota  Legislatif  (Caleg)  Dari  Partai  Golkar  Untuk Dprd Jateng Periode 2014-2019.” Politika 4, No. 2 (2019): 21–29.
Purnawati.  “22  Dari  50  Caleg  Terpilih  Dprd  Majalengka  Adalah  Incumbent.” Pikiranrakyat.Com, (2019).
Purnawati, Laily. “Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (Studi Pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Pdi Perjuangan Kabupaten Tulungagung )” 4, No. 1 (2021): 33–42.
Ramadhan.  “Menuju  Penyederhanaan  Partai  Politik  Di  Indonesia  Serta  Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa.” Administrative Law And Governance Journal 2, No. 4
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
(2019): 570–97. Https://Doi.Org/10.14710/Alj.V2i4.570-597.
Richard S Katz & William Crotty. Handbook Of Party Politics . London: Sage, (2006).
Ridha,  Muhammad.  “Dilema  Pelembagaan  Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  Di  Tingkat Lokal:  Fenomena  Politik  Klan.” Cosmogov 2,  No.  1  (2017):  160. Https://Doi.Org/10.24198/Cosmogov.V2i1.11855.
Saputra.  “Rekrutmen  Partai  Politik  (Studi:  Dewan  Pimpinan  Cabang  (Dpc)  Partai Demokrat  Dalam  Menetapkan  Caleg  Pada  Pemilu  Legislatif  2009  Di  Kabupaten Agam),” (2012), 1–6.
Suhendra. “Pola Rekrutmen Politik Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2009 ( Studi Pada Dpd Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara ).” Universitas Sumatera Utara, (2009).
Todapa, Ziegel. “Pola Rekrutmen Calon Anggota  Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  Pada  Pemilu  Legislatif  Tahun  2019  Di  Kabupaten  Sigi  Provinsi Sulawesi Tengah.” Ipdn , (2017).
Yohana. “Proses Rekrutmen Calon Legislatif Tahun 2019 Partai.” Aspirasi , (2020): 1–17.