## KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL)
Anugrah Reskiani Mukhtar Lutfi Hamzah Hasan
Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: anugrah1reskiani@gmail.com
Abstrak: Tulisan  ini  akan  mengelaborasi  dan  mendeskripsikan  kompetensi mediator di Pengadilan Agama Makassar dalam perspektif teoretis dan faktual. Tulisan ini  merupakan  hasil  penelitian  lapangan  yang  bersifat  deskriptif kualitatif,  yang  berlokasi  di  Pengadilan  Agama  Makassar.  Adapun pendekatang  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis,  teologis,  sosiologis dan fenomenologis. Apapun pengumpulan datanya di lapangan menggunakan teknik  observasi  wawancara/interview  dan  dokumentasi.  Data  yang  telah dikumpulkan  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  analisis  reduksi  data, penyajian data adan penarikan kesimpulan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemilihan  mediator  di Pengadilan  Agama  Makassar  sudah  sejalan  dengan  PERMA  Nomor  1  Tahun 2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Namun  mediator  menjadi kesulitan  mendamaikan  para  pihak  disebabkan  berbagai  faktor,  termasuk  di dalamnya adalah keengganan para pihak untuk menghadiri mediasi dan waktu penempatan  mediasi  yang  terbilang  kurang  tepat  atau  terlambar,  jika  merujuk pada QS al-Nis a> ’/4: 35. Sehingga pertengkaran yang sudah berlangsung terus- menerus  atau  berlarut-larut  akan  sulit  didamaikan.  Selain  itu,  mediator  yang menengahi proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, secara keseluruhan adalah  hakim  dengan  latar  belakang  keilmuan  hukum.  sedang  idealnya  yang dalam  proses  mediasi  dibutuhkan  seorang  mediator  profesional  dengan  latar belakang  keilmuan  yang  linear  dengan  akar  permasalahan  yang  menjadi penyebab perselisihan para pihak.
Keywords: Kompetensi Mediator, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Makassar

## I. PENDAHULUAN
Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang  netral  juga  tidak  memiliki  kewenangan  mengintervensi  dalam  pengambilan keputusan,  melainkan  hanya  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  mencapai penyelesaian.
Sejauh  ini  mediasi  dianggap  sebagai  salah  satu  proses  penyelesaian  sengketa yang  efektif,  cepat  dengan  biaya  ringan  serta  memberikan  akses  yang  lebih  luas  bagi para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Prosesnya dilakukan dengan perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang tengah bersengketa dengan bantuan mediator.
Adat  ketimuran  yang  masih  mengakar  di  Indonesia  menjadikan  mediasi berpeluang  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  secara  damai.  Masyarakat  lebih
mengutamakan  tetap  terjalinnya  hubungan  silaturahmi  antar  keluarga  atau  hubungan dengan  rekan  bisnis  daripada  keuntungan  sesaat  apabila  timbul  sengketa. Menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan  mungkin  menghasilkan  keuntungan  besar  bila menang,  namun  hubungan  menjadi  rusak.  Menyelamatkan  muka  ( face  saving )  atau nama  baik  seseorang  adalah  hal  penting  yang  kadang  lebih  utama  dalam  proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya Timur. 1
Pada  dasarnya,  ruh  mediasi  adalah  nonlitigasi,  yakni  penyelesaian  perkara  di luar pengadilan, yang kerap kita kenal sebagai upaya atur damai. Namun terkhusus pada mediasi  dalam  perkara  perdata  yang  tunduk  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  mewajibkan mediasi sebagai salah satu syarat dalam perkara perdata. Peraturan tersebut menjadikan mediasi pada perkara perdata sebagai mediasi litigasi.
Sebagaimana  yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) Perma tersebut bahwa setiap hakim,  mediator,  para  pihak  dan/atau  kuasa  hukum  wajib  mengikuti  prosedur penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Pasal  17  ayat  (1)  dalam  Perma  ini  juga mengatur  bahwa  pada  hari  siding  yang  telah  ditentukan  dan  dihadiri  oleh  para  pihak, hakim  pemerikasa  perkara  mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh  mediasi.  Hal tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku  pada  pasal  130  HIR dan/atau pasal 154 RBg.
Mediasi  sangat  berperan  penting  khususnya  dalam  penyelesaian  kasus perceraian  keluarga  dalam  upaya  menekan  tingkat  perceraian,  sebab  mediasi  menjadi salah  satu  dari  banyaknya  upaya  penemuan  jalan  keluar  bagi  permasalahan  pasangan suami  istri  yang  sedang  menemui  konflik  dalam  rumah  tangga.  Mediasi  dipandang sebagai upaya untuk menyatukan kembali kerukunan rumah tangga.
Sebab  dalam  hal  perselisihan  rumah  tangga,  mediasi  merupakan  salah  satu instrumen efektif penyelesaian konflik yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan: konflik  dapat  diselesaikan  dengan win-win  solution (sama-sama  menang)  dan memungkinkan  terpenuhinya  rasa  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak,  waktu  yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang  yang bersengketa. Pada proses  mediasi,  diharapkan bukan hanya ada pihak yang menang atau kalah, namun diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak  yang  bersengketa  dengan  mufakat  yang  dirasa  dapat  memenuhi  keinginan para pihak tersebut ( win-win solution ). 2
Dalam  perkara  perceraian  khususnya,  Proses  mediasi  merupakan  syarat  dalam rangkaian persidangan. Sebagai usaha terakhir untuk mendamaikan pasangan suami istri yang  hendak  melakukan  pembatalan  nikah  melalui  jalan  perceraian.  Sebagaimana amanat  dalam  pasal  17  ayat    (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung    (PERMA)  Nomor  1 Tahun  2016,  bahwa  “Pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan    dan  dihadiri  oleh  para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
Prasyarat  tersebut  diharapkan  dapat  menyelesaikan  perkara  sebelum  proses persidangan  berlangsung.  Secara  tegas  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  tahun 2016  pada  pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
1 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 4.
2 Riska  Fitriani,  “Penyelesaian  Sengketa  Lahan  Hutan  Melalui  Proses  Mediasi”, Jurnal  Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Riau 2, no. 2 (Februari 2012), h. 213.
Namun dalam proses berjalannya mediasi, ditemui berbagai kendala yang cukup serius,  seperti  singkatnya  waktu  dalam  proses  mediasi  menjadikan  tujuan  yang  ingin dicapai dari sebuah proses mediasi menjadi tidak optimal, serta penumpukan kasus yang menunggu  giliran  mediasi  di  pengadilan  Agama,  sehingga  waktu  untuk  melakukan mediasi  pada  setiap  kasus  relatif  singkat.  Keterbatasan  waktu  menjadi  penyebab mediator  melakukan  proses  mediasi  secara  cepat,  sehingga  mediasi  tidak  berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit, sedangkan secara teoretis waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan pelatihan mediator mencapai 60 menit. 3
Selain itu, keberhasilan proses mediasi selanjutnya, juga sangat ditentukan oleh kompetensi  seorang  mediator  dalam  memandu  proses  berjalannya  mediasi,  tentu  hal tersebut bukanlah perkara mudah. Belum lagi kendala-kendala yang sering kali dihadapi dan menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi bagi para mediator dalam upaya mendamaiakan  pihak  yang  berperkara,  seperti:  tekat  bulat  untuk  bercerai  dari  suami atau istri, masing-masing pihak saling merasa benar, permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak tidak begitu jelas. Tidak mudah menyelesaikan perseteruan pelik dari kedua belah  pihak,  di  tambah  lagi  faktor-faktor  pemicu  dari  keinginan  bercerai  beragam, sehingga mediator ditutut memiliki wawasan luas agar dapat membantu menyelesaikan persoalan  para  pihak.  Mediasi  tak  jarang  hanya  dijadikan  sebagai  syarat  normatif  saja sehingga dari segi substansi, mediasi tidak berjalan optimal.
Oleh sebab itu, kompetensi mediator menjadi hal paling urgen dalam menunjang keberhasilan    mediasi.  Penguasaan  aspek-aspek  yang  menjadi soft  skill bagi  seorang mediator  dalam  mengarahkan  proses  jalannya  mediasi  dan  menjadi  penengah  yang dapat memahami keinginan dan kebutuhan secara psikis maupun psikologis para pihak yang  hendak  didamaiakan.  Tulisan  ini  akan  mengelaborasi  dan  mendeskripsikan kompetensi  mediator  di  Pengadilan  Agama  Makassar  dalam  perspektif  teoretis  dan faktual.

## II. KAJIAN TEORETIK

## A. Pengertian Mediasi
Mediasi  berasal  dari  bahasa  latin  yakni mediare yang  berarti  berada  di  tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator, dalam menjalankan  tugasnya  menengahi  dadan  menyelesaiakan  sengketa  antar  para  pihak. Makna  “berada  di  tengah”  juga  berarti  mediator  harus  berada  pada  posisi  netral  serta tidak  memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Artinya,  ia  harus  mampu  menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, seingga menumbuhkan kepercayaan ( trust ) dari para pihak yang bersengketa. 4
Dalam  literatur  lain,  juga  ditemukan  kata  mediasi  yang  berasal  dari  kosakata bahasa  Inggris  “ mediation” yang  diindonesiakan.    Kepustakaan  sendiri,  ditemukan banyak  defenisi  tentang  mediasi,  di  antaranya  ialah;  mediasi  adalah  suatu  proses penyelesaian  sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih,  melalui  perundingan  atau  cara mufakat dengan bantuan pihak netral  yang tidak memiliki kewenangan memutus. Jadi, pihak  netral  tersebut  adalah  mediator,  yang  bertugas  memberikan  bantuan  prosedural dan substansial. 5
3 Muhammad  Ilham “ Efektivitas  Pelaksaaan  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Makassar ”, Jurisprudentie 5, no.1 (2017): h. 96.
4 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1-2.
5 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , h. 12-13.
Dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  mengartikan  mediasi  merupakan  cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih  luas  kepada  para  pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang  memuaskan  serta berkeadilan. 6
Berikut  beberapa  pemaknaan  istilah  mediasi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli. Yakni:
Merujuk  pada Collins  English  Dictionari  and  Thesaurus disebutkan  bahwa mediasi  adalah  kegiatan  menjembatani  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  guna menghasilkan kesepakatan ( agreement ). 7
Sedangkan  dalam  Kamus  Hukum,  kata  mediasi  berarti  proses  penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian  sengketa  antara  dua  pihak. 8 Pengertian  mediasi  dalam  Kamus  Hukum tersebut  memuat  tiga  unsur  penting.  Pertama,  mediasi  merupakan  proses  penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi antar dua belah pihak. Kedua, pihak yang terlibat dalam  penyelesaian  sengketa  adalah  pihak  yang  berasal  dari  luar.  Ketiga,  pihak  lain yang  terlibat  dalam  penyelesaian  tersebut  hanya  bertindak  sebagai  penasihat,  tidak memiliki kewenangan dalam menentukan ataupun mengambil keputusan.
Adapun  penjelasan  mediasi  dari  sisi  etimologi  lebih  menekankan  pada keberadaan  pihak  ketiga  sebagai  jembatan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  dalam menyelesaikan  perselisihan  atau  konflik  yang  sedang  dihadapi.  Penegasan  ini  sangat penting  guna  membedakan  mediasi  dengan  bentuk-bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa lainnya seperti, negosiasi, arbitrase, adjudikasi dan lain sebagainya.
Adapun  pengertian  mediasi  yang  banyak  diungkap  para  ahli  resolusi  konflik yang juga sangat beragam, di antaranya:
Laurence Bolle mengungkapkan:
Mediation  is  a  decision  making  process  in  which  the  parties  are  assisted  by  a mediator; the mediator attempt to improove the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of the can assent . 9
J. Folberg dan A Taylor memberikan pemaknaan untuk mediasi dengan:
... The process by which the patticipants, together with the assistence of a neutral persons,  sistematically  isolate  dispute  in  order  to  develop  options,  consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs . 10 Cristopher  More,  Kimberlee  Kovach,  dan  Jacqueline  M.  Nolan-Harley merumuskan  mediasi  secara  serempak  sebagai  “ Mediation  is  the  intervention  into  a dispute or negotiation by an acceptable, impartial, and natural third party who has no a authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily reaching their own mutually acceptable settlement of issue in dispute ” 11
6 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , h. 1.
7 Lorna  Gilmour,  Panny  Hand,  dan  Cormac  McKeown    eds. Collins  English  Dictionary  and Thesaurus, Third Edition (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007), h. 510.
8 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition , h. 426.
9 Laurence  Bolle, Mediation:  Principle,  Process,  and  Practice (New  York:  Bloomsbury Professional, 2001), h. 1.
10 J.  Folberg  dan  A.  Taylor, Mediation:  A  Comprehensive  Guide  to  Resolving  Conflict  Without Litigation (Cambridge: Cambridge Univercity Press, 1984), h. 7.
11 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), h. 60.
Pihak  ketiga  yang  dapat  diterima  ( acceptability )  dalam  hal  ini  diartikan  bahwa para  pihak  yang  terlibat  sengketa  mengizinkan  pihak  ketiga  untuk  terlibat  di  dalam sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Namun akseptabilitas ini tidak selalu berarti bahwa para pihak berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga.
Istilah  mediasi  pernah  cukup  gencar  dipopulerkan  oleh  para  akademisi  dan praktisi.  Para  ilmuan  berusaha  mengungkap  secara  jelas  makna  pemaknaan  mediasi dalam berbagai literatur ilmiah, baik melalui riset maupun melalui studi akademik. Para praktisi  juga  cukup  banyak  menerapkan  mediasi  dalam  praktik  penyelesaian  sengketa. Sehingga, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai lembaga lainnya  cukup  banyak  menaruh  perhatian  pada  mediasi  sebagai  suatu  alternatif penyelesaian perkara di luar maupun di dalam pengadilan. 12
Pengertian kedua ahli di atas lebih menggambarkan esensi dari kegiatan mediasi serta  peran  mediator  sebagai  pihak  ketiga.  Bolle  menekankan  pada  mediasi  adalah proses  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dengan  bantuan  pihak ketiga sebagai mediator. Artinya, wewenang pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan  para  pihak,  namun  kehadiran  mediator  juga  sangat  penting  karena  dapat membantu  dan mengupayakan proses pengambilan keputusan oleh para  pihak menjadi lebih  baik.  Sehingga  menghasilakn outcome yang  dapat  diterima  oleh  mereka  yang bertikai.
Gerry  Goopaster,  mendefinisikan  mediasi  sebagai  proses  negosiasi  pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak yang  saling  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan  perjanjian yang  memuaskan. 13 Gopaster  dalam  hal  ini  mencoba  mengekplorasi  lebih  jauh  makna mediasi, hingga ke penggambaran proses mediasi dan menekankan bahwa pihak ketiga juga  terlibat  dalam  dialog  dan  mencoba  mencari  kemungkinan  penyelesaian  sengketa yang dapat memberikan kepuasan pada kedua belah pihak.
Pada saat proses mediasi pada kasus perdata secara umum, memberi beberapa pilihan kepada para pihak untuk memilih mediator, yakni mediator yang dipilih sendiri oleh  Para  Pihak  atau  Mediator  Hakim/Pegawai  Peradilan  yang  bersertifikat  yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

## B. Dasar Hukum Mediasi
Mediasi  dalam  al-Qur’an  digambarkan  dengan  istilah  memperdamaikan  kedua belah  pihak  yang  dengan  mengirim  seorang  juru  damai  atau  mediator  bila dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antar kedua belah pihak sebagai mana dalam QS al-Nis a> ’/4: 35.
                                                                                                             
                                                     
Terjemahnya:
12 Gatot Sumartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119.
13 Gorry  Gopaster, Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian Sengketa Melalui Negosias i (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.
“Dan  jika  kamu  khawatir  terjadi  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang  juru  damai  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  juru  damai  dari  keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikakan, niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-istri  itu.  Sungguh,  Allah  Maha Mengetahui, Maha Teliti.” 14
Terbukannya ruang untuk mediasi pada kasusus perceraian di Pengadilan Agama sejalan dengan ajuran al-Qura’an sebagaimana dalam Surah al-Nis a> ’ di atas. Al-Qur’an memrintahkan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dengan  upaya  perdamain  dan membenarkan  keberadaan  pihak  ketiga  sebagai  penengah  yang  dianggap  mampu  dan cakap serta dapat membantu para pihak yang berselisih menemukan penyelesaian untuk permasalahan yang tengah dihadapi.
Berikutnya,  proses  mediasi  diatur  dalam  peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  sebagai  penyempurna dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  mewajibkan  hakim,  mediator,  dan  para  pihak mengikuti  prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Sebagai  mana  termuat dalam  pasal  7  ayat  (1)  yakni,  “Pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  yang  dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” dan pasal 3 ayat  (1)  yang  berbunyi  “Setiap  Hakim,  Mediator,  Para  Pihak  dan/atau  kuasa  hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.”
Ketentuan  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tersebut  sejalan  dengan ketentuan  dalam  pasal  130  HIR  atau  Pasal  154  RBg  yang  mengatur  bahwa,  pada  hari pertama  sidang  pengadilan  yang  telah  ditentukan,  maka  pengadilan  negeri  dengan pertolongan  ketua  mencoba  akan  mendamaikan  pihak  yang  bersengketa.  Apabila kemudian tercapai  suatu perdamaian di  antara para pihak, maka pada waktu  bersidang itu  dibuat  suatu  akta  di  mana  kedua  belah  pihak  harus  melakukan  hal-hal  yang tercantum  dalam  surat  tersebut.  Surat  tersebut  berkekuatan  seperti  layaknya  putusan pengadilan.  Keputusan  dari  proses  mediasi  tersebut  tidak  diizinkan  banding.  Peraturan ini memungkinkan adanya juru bahasa jika diperlukan untuk mendamaikan kedua belah pihak.
Selain  itu  HIR  /RBg  mengatur  pula  lembaga  perdamaian  (dading).  Ketentuan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku  di  Indonesia,  khususnya  dalam  ketentuan  pasal  132  HIR/Pasal  156  RBg mewajibkan  hakim  terlebih  dahulu  mengusahakan  perdamaian  diantara  para  pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim.
Sejalan  dengan  itu,  selanjutnya  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  surat  edaran (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama Menerapkan  Lembaga  Damai  (Ex.  Pasal  130  HIR/Pasal  154  RBg).  Dari  SEMA Tersebut mengaskan bahwa semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh  mengusahakan  perdamaian  dengan  menerapkan  ketentuan  dalam pasal  130  HIR/Pasal  154  RBg,  tidak  hanya  sekedar  formalitas  menganjurkan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa.
Pasal  39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974  yakni,  menurut  ketentuan  imperatif, perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  pengadilan,  setelah  pengadilan  berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal iniadalah upaya mediasi.
14 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 84.
Peraturan  pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan,  dalam  Bab  V  Tentang  Tata  Cara Perceraian Pasal 31 yang berbunyi:
(1) Hakim  yang memeriksa  gugatan perceraian berusaha memeriksa kedua belah pihak.
(2) Selama perkara belum putus usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Bagian kesatu:
1) Pasal  115:  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Pengadilan  Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2) Pasal  131  ayat  (2):  Setelah  Pengadilan  Agama  tidak  berhasil  menasihati  kedua belah  pihak  dan  ternyata  cukup  alasan  untuk  menjatuhkan  talak  serta  yang bersangkutan tidak mungkin  lagi  hidup  rukun dalam rumah tangga. Pengadilan Agama  menjatuhkan  keputusannya  tentang  izin  bagi  suami  menjatuhkan  ikrar talak.
3) Pasal  143  ayat  (1):  Dalam  pemeriksaan  gugatan  perceraian,  hakim  berusaha mendamaikan kedua belah pihak.  Ayat  (2):  selama perkara belum putus, usaha mendamaikan dapat dilakukan disetiap sidang pemeriksaan.
Pasal  144:  Apabila  terjadi  perdamaian  maka  tidak  dapat  diajukan  gugatan perceraian  baru  berdasarkan  alasan  atau  alasan-alasan  yang  ada  sebelum  perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif, yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar. Adapun pendekatang yang digunakan adalah  pendekatan  yuridis,  teologis,  sosiologis  dan  fenomenologis.  Apapun pengumpulan datanya di lapangan menggunakan teknik observasi wawancara/interview dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data adan penarikan kesimpulan.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016
Termasuk  dalam  kekuasaan  dan  kewenangan  Mahkamah  Agung  terkait pengawasan  secara  tidak  langsung  ialah  dengan  membuat  peraturan  yang  ditegaskan pada  angka  2  huruf  c  Penjelasan  Umum  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah Agung  yang  berbunyi  “Membuat  peraturan  sebagai  pelengkap  untuk  mengisi kekurangan  atau  kekosongan  hukum  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  jalannya peradilan.”
Mengenai  kategorinya,  PERMA  jika  ditinjau  dari  segi  ketentuan  perundang- undangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun  2004  Tentang  Peraturan  Pembetukan  Perundang-undangan,  maka  termasuk dalam  salah  satu  jenis  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  yang  mana  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Peraturan Pembentukan Perundang-undangan sebagai berikut:
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah;
Hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004  di  atas  tidaklah  bersifat  final  dan  limitatif dikarenakan  masih  terdapat  jenis  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  diakui keberadaannya  dengan  status  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  sebagaimana  yang  termuat  dalam Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4) undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai berikut:
Jenis peratuaturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan  penjelasan  pasal  7  yat  (4)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
Jenis  peraturan  perundang-undangan  selain  dalam  ketentuan  ini,  antara  lain peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  MPR,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  BPK,  Bank  Indonesia,  Menteri,  Kepala  badan, Lembaga  atau  Komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  oleh  Undang-undang  atau Pemerintah atas perintah Undang-undang. Berangkat  dari  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  10 Tahun  2004  tersebut,  menegaskan  status  PERMA  sebagai  salah  satu  peraturan perundang-udangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
Menjadi  salah  satu  dasar  diaturnya  mediasi  ini,  juga  tercantum  dalam konsederan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, yakni  Reglement  Indonesia  yang  diperbaharui  (HIR)  Staadblad  1941  Nomor  44  dan Reglement  Hukum  Acara  untuk  daerah  luar  Jawa  dan  Madura  (RBg)  Staadblad  1927 Nomor 227.
Pada Pasal 130 ayat (1) menjelaskan bahwa: Pada  hari  pertama  sidang  pengadilan  yang  telah  ditentukan,  maka  pengadilan negeri  dengan  pertolongan  ketua  mencoba  akan  mendamaikan  pihak  yang bersengketa.
Selanjutnya pada ayat (2) mengatur:
Jika  Perdamaian  yang  demikian  itu  terjadi,  maka  tentang  hal  itu  pada  waktu bersidan  diperbuat  sebuah  akte,  dengan  nama  kedua  belah  pihak  diwajibkan untuk  mencukupi  perjanjian  yang  diperbuat  itu;  maka  surat  (akte)  itu  akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim biasa.
Ayat  (2)  pada  pasal  130  HIR  tersebut  menjelaskan  bahwa,  apabil  aterjadi perdamaian  pada  saat  mediasi,  maka  keduah  belah  pihak  akan  dibuatkan  akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap yang kemudian akan berlaku sebagai hukum yang  setara  dengan  putusan  pengadilan.  Sebab  ketentuan  dalam  PERMA  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Medaisi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi  para pihak  yang berperkara di  Pengadilan, sebagaimana  yang termuat dalam  Pasal  3  ayat  (3)  di  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  bahwa,  hakim  pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak  tidak  melakukan  mediasi  telah  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.
Begitu pula dalam ayat (4) Pasal 3 PERMA ini menyebutkan bahwa, dalam hal terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  apabila diajukan  upaya  hukum  maka  Pengadilan  Tingkat  Banding  atau  Mahkamah  Agung dengan  putusan  sela  memerintahkan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  untuk  melakukan proses mediasi.  Sehingga tidak menjalankan mediasi  sesuai  dengan peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

## B. Kompetensi Mediator di Pengadilan Agama Makassar
Seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  dalam  proses  mediasi,  mediator adalah salah satu patron yang memiliki andil besar terhadap keberhasilan sebuah proses mediasi.
Kompetensi  mediator  dalam  hal  ini  adalah  kualifikasi, skill dan  keahlian mediator, yang secara ideal harus sesuai dengan kebutuhan para pihak, yang mana latar belakang  keilmuannya  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk  membantu  para  pihak memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.
Sebagaimana  dalam  perkra  perceraian,  yang  dilatarbelakangi  berbagai  faktor yang  memicu  perselisihan,  mulai  dari  persoalan  ekonomi,  psikologi,  kerohanian,  dan konflik-konflik lainnya. Keterlibatan mediator yang memiliki kualifikasi keilmuan yang signifikan dengan penyebab konflik akan memudahkan para pihak untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang tepat.
Misalnya  saja,  perselisihan  yang  dilatarbelakangi  konflik  ekonomi,  di  mana suami  menjadi  pihak  tergugat  dengan  alasan  ketidak  mampuan  memberikan  nafkah. Untuk  mengetahui  suami  pada  kondisi  yang  tidak  sanggup  atau  hanya  sekedar  lalai, maka  dibutuhkan  pakar  ekonomi  untuk  memberikan  solusi  yang  terbaik  untuk  kedua belah pihak.
Dalam hal  pertengkaran yang terus menerus, di  mana kedua belah pihak saling mengklaim, pihak lainlah yang bersalah, lalai atau tidak dapat memenuhi tugasnya. Hal demikian banyak terjadi dalam proses mediasi,  yang membutuhkan mediator yang ahli dalam  bidang  psikologi  atau  kerohanian  untuk  memberikan  solusi  yang  tepat  untuk kedua belah pihak.
Oleh  karena  itu,  terkait  mediator,  dalam  prosedur  pelaksanaan  mediasi  di Pengadilan,  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  mengatur  beberapa  syarat  di  antaranya dalam ayat (2) Ketentuan Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016:
Mediator  adalah  hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki  Sertifikat  Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Untuk  memperoleh  sertifikat,  mediator  harus  mengikuti  pelatihan  sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh  Mahkamah  Agung.  Aturan  ini  sudah  ideal  adanya,  sebab  untuk  menjadi  seorang mediator perlu kriteria dan keahlian khusus.
Akan  tetapi  dalam  peraturan  tersebut  tidak  menyinggung  persoalan  latar belakang keilmuan, dalam  artian semua orang bisa menjadi  mediator, dan  yang paling berpeluang  menjadi  mediator  adalah  hakim  dengan  latar  belakang  keilmuan  hukum. Sedangkan hal ihwal yang menjadi latar belakang konflik dalam pernikahan buan hanya persoalan hukum yang dapat diselesaikan oleh ahli dan praktisi hukum.
Banyak  persoalan  sosial  ekonomi  dan  psikis  yang  menjadi  sebab  dan  latar belakang  pertengkaran  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  yang  membutuhkan  mediator
non  hakim  dengan  latar  belakang  keilmuan  yang  linear  dengan  akar  permasalahan. Sehingga  sangat  perlu  kiranya  perekrutan  mediator  non  hakim  yang  ahli  dalam  bidan tertentu (yang dibutuhkan) untuk disegerakan.
Mediasi  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Makassar  khususnya,  dengan mediator  yang  telah  disiapkan  oleh  pihak  Pengadilan,  yakni  Mediator  Hakim  yang bersertifikat  dengan  jumlah  5  orang  dan  dibantu  dengan  mediator  hakim  yang  tidak bersertifikat 3 orang kesemuanya dengan latar belakang keilmuan hukum.
Berikut daftar mediator hakim di Pengadilan Pengadilan Agama Makassar: Tabel 5. Daftar Mediator dan Jadwal Mediasi di Pengadilan Agama Makassar.
No Nama Mediator Hakim Jadwal Keterangan 1 Drs. Syahidal Senin Bersertifikat 2 Dra. Hj. Nur Haniah, MH. Senin Bersertifikat 3 Drs. H. M Idris Abdir, SH. MH. Selasa Bersertifikat 4 Drs. H. M Ridwan Palla, SH. MH. Selasa 5 Drs. H. Muhammad Yunus Rabu Bersertifikat 6 Drs. H. Abdul Razak Rabu 7 Dra. Bannasari, MH. Kamis Bersertifikat 8 Drs. H. A Majid Jalaluddin, MH. Kamis
Proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Makassar  masih  sangat  jarang  dipimpin oleh mediator non hakim yang dipilih oleh para pihak, sebab di Makassar sendiri belum ada  penggunaan  jasa  mediator  non  hakim,  berbeda  halnya  dengan  kota  lain  seperti Surabaya,  yang  telah  menyediakan  mediator  non  hakim,  yang  pada  umumnya  adalah mantan praktisi hukum yang telah pensiun dari pekerjaan sebelumnya. Banyak diantara para  pensiunan  hakim,  jaksa  dan  profesi  hukum  lainnya  yang  menjadi  mediator ekternal. 15
Dalam pelatihan mediator, tidak ada kurikulum atau materi baku  yang  menjadi standa  tetap,  sehingga  sangat  sulit  mengukur  skill  mediator  secara  objektif.  Sebab selama  pelatihan  sertifikasi  mediator,  materi  yang  diterima  oleh  para  peserta  bersifat random seputar mediasi saja yang dilengkapi dengan simulas dan praktik mediasi.
Sejauh ini, belum ada standar yang baku untuk mengukur keterampilan dan skill mediator secara objektif, terlebih dalam lingkungan pengadilan Agama Makassar  yang menjadi  mediator  dan  menerima  pelatihan  sertifikasi  mediator  adalah  hakim  dengan latar belakang keilmuan hukum.
Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  perkara  yang  perceraian  yang diterima  di  pengadilan  Agama  Makassar  dengan  rata-rata  penyebab  perceraian (pengajuan  gugatan)  adalah  masalah  psikologis  dan  ekonomi  seperti  konflik  yang berkepanjangan,  keluhan  salah  satu  pihak  atas  sikap  tidak  bertanggung  jawab  pihak lainnya,  kecemburuan,  dan  juga  persolan  ekonomi  seperti  sikap  acuh  tak  acuh  suami dalam memenuhi nafkah materi untuk istri dan keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, sangat  dibutuhkan skill khusus  terutama  dalam  persoalan  psikologi,  yang  akan  lebih efektif jika ditangani para pakar psikologi yang ahli pada bidang ini, begitu pula dengan dengan  keluhan  seputar  ekonomi  yang  sudah  seyogyanya  ditangani  oleh  ahli  ekonomi pula.
Sebab  di  era  modern  seperti  saat  ini,  dimana  masyarakat  cenderung mempercayakan  segala  hal  ihwal  kehidupan  mereka  pada  para  pakar.  Misalnya  saja,
15 Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 6 Desember 2018.
orang mempercayakan kesehatannya pada ahli, seperti dokter, perawat dan sejenisnya. Masyarakat  modern  bahkan  cenderung  mempercayakan  permasalahan  keuangannya pada financial  planner ,  masyarakat  modern  mempercayakan  pendidikan  anak-anaknya pada  ahli,  masyarakat  modern  bahkan  mempercayakan  benak  dan  isi  pikirannya  pada para ahli/pakar, seperti konselor, psikiater dan lain-lain.
Termasuk dalam hal ini adalah ahli spiritual, yang juga dibutuhkan dalam proses mediasi  yang  melibatkan  konflik  seputar  pelanggaran-pelanggaran  kewajiban,  seperti suami atau istri  yang dianggap tidak bertanggungjawab atas status dan tugasnya dalam keluarga, yang juga banyak menjadi penyebab perceraian (ajuan gugatan) para pihak di Pengadilan Agama.
Kualifiksi  pendidikan  dan skill mediator  yang  relevan  dengan  latar  belakang konflik  adalah  hal  yang  patut  dipertimbangkan  dalam  proses  mediasi.  Sebab  segala bentuk  persoalan  yang  melatar  belakangi  konflik  idealnya  diselesaikan  dengan  teknik- teknik yang sesuai pula. Mediator hakim dengan latar belakang hukum bukan tidak bisa menyelesaikan  konflik  yang  termasuk  dalam  “bukan  perbuatan  hukum”,  akan  tetapi akan lebih maksimal dalam upaya jika konflik yang ditangani oleh ahlinya.
Keterlibatan ahli atau pakar dalam lembaga perdamaian di Pengadilan juga dapat menumbuhkan  kepercayaan  dan  ketertarikan  masyarakat,  seperti  halnya  budaya masyarakat modern yang cenderung mempercayakan hal ihwal kehidupannya pada para ahli  dan  pakar.  Oleh  karena  itu  sangat  penting  merekrut  mediator  non  hakim  sebagai tenaga profesional dengan latar belakang keilmuan yang relevan dengan persoalan yang menjadi latar belakang konflik.
Sehingga, tenaga profesional tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak  yang  berperkara  menurut  latar  belakang  konflik  masing-masing.  Kedepannya, lembaga  perdamaian  di  pengadilan  juga  dapat  menjadi  lembaga Alternatif  Dispute Resolution yang  dapat  menjadi  alternatif  idel  dalam  mengatasi  penumpukan  perkara yang dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya.
Lembaga Perdamaian tersebut berpeluang mejadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan  nonlitigasi,  tidak  hanya  memediasi  kedua  belah  pihak  akan  tetapi  juga memberikan pelayanan kaukus bagi salah satu pihak terutama dalam dalam perceraian, di  mana  banyak  ditemui  para  pihak  yang  dimediasi  terkadang  lebih  membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluhannya 16
Belum  lagi  jika  ditinjau  dari  segi  model  mediasi  sebagai  mana  yang diungkapkan  Nunaningsih  Amriani    dalam  bukunya  yang  berjudul  Mediasi  Alternatif Pengelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan,  yang  membagi  mediasi  ke  dalam  4 model,  yakni:  Model  Penyelesaian,  Model  Fasilitasi,  Model  Therapeutic  dan  Model Evaluative,  yang  mana  mediasi  penyelesaian  perkara  perceraian  lebih  condong  pada mediasi  model  Therapeutic.  Sebab  lebih  mengutamakan  selesainya  sengketa  dan  juga para pihak menjadi baik tau tetap berhubungan baik. 17
Kebutuhan  inilah  yang  menjadi  pertimbangan  sangat  perlunya  mediator  non hakim  yang  profesional  di  bidang-bidang  yang  dibutuhkan,  selain  utnuk  memenuhi kebutuhan  para  pihak  yang  berperkara,  penyediaan  mediator  non  hakim  juga  dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa “kebutuhan” masyarakat akan jasa ahli dan pakar
16 Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 6 Desember 2018
17 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), h. 86.
untuk  menyelesaikan  segala  persoalan  yang  menjadi  latar  belakang  konflik.  Sehingga dapat memaksimalkan upaya perdamaian dalam mediasi.

## V. PENUTUP
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pemilihan mediator  di  Pengadilan  Agama  Makassar  sudah  sejalan  dengan  PERMA  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Namun  mediator  menjadi kesulitan  mendamaikan  para  pihak  disebabkan  berbagai  faktor,  termasuk  di  dalamnya adalah  keengganan  para  pihak  untuk  menghadiri  mediasi  dan  waktu  penempatan mediasi  yang  terbilang  kurang  tepat  atau  terlambar,  jika  merujuk  pada  QS  al-Nis a> ’/4: 35.  Sehingga  pertengkaran  yang  sudah  berlangsung  terus-menerus  atau  berlarut-larut akan  sulit  didamaikan.  Selain  itu,  mediator  yang  menengahi  proses  mediasi  di Pengadilan  Agama  Makassar,  secara  keseluruhan  adalah  hakim  dengan  latar  belakang keilmuan  hukum.  sedang  idealnya  yang  dalam  proses  mediasi  dibutuhkan  seorang mediator  profesional  dengan  latar  belakang  keilmuan  yang  linear  dengan  akar permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal, Mediasi  dalam Perspektif  Hukum Syariah, Hukum Adat  dan Hukum Nasional Jakarta: Kencana, 2009.
Amriani,  Nurnaningsih, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012.
Bolle,  Laurence, Mediation:  Principle,  Process,  and  Practice New  York:  Bloomsbury Professional, 2001.
Fitriani,  Riska,  “Penyelesaian  Sengketa  Lahan  Hutan  Melalui  Proses  Mediasi”, Jurnal Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Riau 2, No. 2 Februari Tahun 2012.
Folberg,  J.  dan  A.  Taylor, Mediation:  A  Comprehensive  Guide  to  Resolving  Conflict Without Litigation (Cambridge: Cambridge Univercity Press, 1984.
Gilmour, Lorna, Panny Hand, dan Cormac McKeown  eds. Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition, Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007.
Gopaster, Gorry, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosias i, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
Ilham, Muhammad “ Efektivitas  Pelaksaaan Mediasi  di  Pengadilan Agama Makassar ”, Jurisprudentie 5, No.1 Tahun 2017..
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .
Marwan, M. dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition,
Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat .
Sumartono,  Gatot. Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2006.
Syukur, Fatahillah A., Mediasi Yudisial di Indonesia Bandung: Mandar Maju, 2012.

## Sumber Wawancara
Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar