## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
1 Dosen Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling FIP UNJ, gantina.komalasari2803@gmail.com
2 Dosen Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling FIP UNJ, susi.fitri.kuliah@gmail.com
3 Mahasiswa Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling FIP UNJ, bellayugi07@gmail.com

## MODEL HIPOTETIK LAYANAN ADVOKASI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL KELOMPOK MIKROSISTEM DI SMP NEGERI KOTA BEKASI
Gantina Komalasari 1
Susi Fitri 2 Bella Yugi Fazny 3

## Abstrak
Tujuan penelitian ini mengembangkan dan menguji kelayakan rancangan layanan advokasi  bimbingan  dan  konseling  pada  kasus  pelecehan  seksual  kelompok mikrosistem  di  SMP  Negeri  Kota  Bekasi.  Rancangan  layanan  ini  dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pengetahuan pelecehan seksual  dan  tes  pengetahuan  layanan  advokasi  bimbingan  dan  konseling  pada kelompok  mikrosistem.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  Research  and  Development  (RnD),  dengan  pelaksanaan  langkah penelitian dibatasi hingga tahap ke 9 yakni merevisi rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling berdasarkan hasil dari analisis uji ahli.
Rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling dalam penelitian ini telah diujikan oleh dua pakar ahli yaitu ahli bimbingan dan konseling dan ahli pengguna yaitu  guru  bimbingan  dan  konseling.  Hasil  evaluasi  formatif  dari  uji  ahli  adalah mayoritas  aspek  rancangan  layanan  advokasi  bimbingan  dan  konseling  dinilai baik  dan  sangat  baik.  Semua  hasil  koreksi  uji  ahli  telah  diperbaiki  oleh  peneliti sehingga rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling dalam penelitian ini dikategorikan baik dan layak.
Hasil penelitian ini berupa rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling pada kasus pelecehan seksual kelompok mikrosistem di SMP Negeri Kota Bekasi. Kesimpulannya  rancangan  layanan  advokasi  bimbingan  dan  konseling  mengenai pengetahuan pelecehan seksual dalam penelitian ini sudah layak digunakan untuk diujicobakan secara terbatas hingga luas. Rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling ini mendapat penilaian baik dan sangat baik pada sebagian besar aspek  komponen  yang  terdapat  dalam  rancangan  layanan.  Hal  ini  mengindikasi bahwa rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling mengenai pengetahuan pelecehan seksual memiliki materi yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, memiliki metode yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, memiliki media pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran, serta melakukan asesmen kebutuhan yang tepat sehingga kesesuaian antara tujuan, metode,materi dan media dapat mendukung ketersediaan layanan advokasi bimbingan konseling.
Kata kunci : Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling, Pelecehan Seksual, SMP Negeri Kota Bekasi.

## Abstract
The purpose of this research is to develop and test the design of advocacy services guidance and counseling In Sexual Harassment Case Mikrosystem Group at Public

## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Junior High School Bekasi. Design of this services has been developed to increase knowledge about Sexual Harassment Case at Mikrosystem Group. Instrument that has been used in this research is testing of knowledge about sexual harassment and test about advocacy services guidance and counseling Mikrosystem Group. The method of this research is research and development (RnD), with the implemantation has limited to stage 9 which is the design of advocacy services guidance and counseling has been revised based on result from expert test analysis.
Design of services advocacy guidance and counseling in this research has been tested by two expert which is expert of guidance and counseling and expert user which is guidance and counseling teacher. Formatif evaluation result from expert test is majority aspect of design services advocacy guidance and counseling has good and very good assestment. All of expert corection result has been revised by researcher so design services advocacy guidance and counseling in this research has categorized good and feasible.
The result of this research is design services advocacy guidance and counseling In Sexual Harassment Case Mikrosystem Group at Public Junior High School Bekasi. Conclusion of the design services advocacy guidance and counseling about sexual harassment in this research is feasible and can be use both for limited and not limited. Design services advocacy guidance and counseling has good and very good assestment result in most of aspect which is in design services. This indicates that Design services advocacy guidance and counseling about sexual harassment knowledge have enough content which is suitable for study purpose, has suitable method for the aim purpose, has study media which is suitable for sudy activity, and also conduct assestment needed to make it suitable between aim, method, content and media which is support for availability services advocacy guidance and counseling.
Keyword : services advocacy guidance and counseling, sexual harassment, Public Junior High School Bekasi.

## PENDAHULUAN
Kasus pelecehan seksual pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Bekasi diketahui menjadi salah satu kasus yang belum mendapat penanganan dengan  cukup  baik.  Berdasarkan  hasil  studi pendahuluan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di tahun  2016  pada  42  orang  guru  Bimbingan dan  Konseling  (BK)  SMP  di  wilayah  Bekasi ditemukan  bahwa  dalam  rentang  waktu  satu hingga  dua  tahun  terdapat  35  orang  guru BK  yang  pernah  menerima  laporan  masalah pelecehan  seksual  di  sekolah,  dan  7  orang guru  BK  tidak  pernah  menerima  laporan terkait masalah pelecehan seksual. Korban dari pelecehan  seksual  tersebut  dilaporkan  oleh 33  orang  guru  BK  SMP  adalah  peserta  didik berjenis kelamin perempuan, dan 2 orang guru BK  SMP  lainnya  menyebutkan  korbannya adalah peserta didik laki-laki.
Pelaku  dari  pelecehan  seksual  ini dilaporkan sangat beragam, dari 35 orang guru BK SMP yang mendapatkan laporan, 31 orang guru BK menyatakan bahwa pelaku dari kasus pelecehan seksual adalah sesama peserta didik, 2  orang  guru  BK  menjawab  pelaku  adalah dari keluarga peserta didik, 1 orang guru BK menjawab  pelaku  adalah  guru  atau  tenaga pengajar disekolah, 1 orang guru BK menjawab pelaku adalah Office Boy atau satpam sekolah, dan 1 orang guru BK menjawab pelaku adalah teman korban diluar sekolah.
Kasus pelecehan seksual ini memiliki keterkaitan  dengan  tingkat  pemahaman  guru di sekolah mengenai bentuk pelecehan seksual yang  mempengaruhi  cara  penanganan  kasus pelecehan  seksual  di  sekolah.  Berdasarkan data penelitian Utomo et, al (2012) mayoritas guru  di  provinsi  Jakarta,  Jawa  Barat,    Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan memilih menangani kasus pelecehan seksual di sekolah
dengan menenangkan peserta didik korban pelecehan  seksual  (97  persen),  melaporkan pada orang tua (82 persen), dan mendiskusikan dengan sesama guru (96 persen).
Hasil studi pendahuluan tes pengetahuan pelecehan  seksual  pada  tahun  2017  diketahui bahwa tingkat pengetahuan pelecehan seksual 38 orang guru dan staf karyawan di 3 sekolah SMP Negeri di Kota Bekasi terkategori sedang. Hasil  tes  pengetahuan  pelecehan  seksual  63 orang peserta didik di 2 sekolah SMP Negeri di Bekasi juga ditemukan terkategori sedang. Maka berdasarkan hasil studi pendahuluan dan hasil penelitian Utomo, et.al (2012) penelitian ini  bertujuan  mengingkatkan  pengetahuan pelecehan  seksual  kelompok  mikrosistem sekolah.
Data  lain  yang  berhasil  peneliti temukan  saat  studi  pendahuluan  di  tahun 2016 adalah menurut 31 orang guru BK SMP, selama  ini  penanganan  masalah  pelecehan seksual mayoritas secara kekeluargaan dengan pemanggilan  korban  atau  pelaku,  kesiswaan, wali  kelas  dan  orang  tua  peserta  didik. Selanjutnya pelaku atau korban akan diberikan arahan  oleh  kesiswaan  hingga  akhirnya dilanjutkan penanganan ke guru BK SMP untuk  diberikan  layanan  konseling  individu dan pendalaman rohani.
Selama  ini  13  orang  guru  BK  SMP sudah melaksanakan program layanan preventif sebagai  upaya  meminimalisir  terjadinya pengulangan  masalah  pelecehan  seksual. Layanan  preventif  yang  dimaksud  berupa bimbingan klasikal dengan memberikan materi informasi kesehatan reproduksi, norma-norma lingkungan, saran, nasihat dan materi orientasi dari pihak puskesmas serta kepolisian. Namun upaya penanganan dan bimbingan klasikal ini berdasarkan hasil evaluasi program yang telah guru BK tersebut lakukan, dinilai belum cukup efektif  dalam  mengurangi  dan  menangani permasalahan pelecehan seksual di sekolah.
Seluruh narasumber studi pendahuluan yaitu 42 orang guru BK, mereka menilai sangat dibutuhkan  ketersediaan  program  layanan
advokasi  BK  mengenai  masalah  pelecehan sesual di sekolah, meskipun penyediaan layanan advokasi pelecehan seksual diakui oleh 31 orang guru BK SMP di Bekasi belum disediakan. Alasan belum disediakannya menurut 11 orang guru BK diantaranya: (1) beberapa rekan kerja guru bidang studi di sekolahnya menilai materi terkait pelecehan seksual dianggap tidak pantas untuk  diajarkan  pada  peserta  didik  (tabu), (2)  peran  guru  BK  menjadi  pilihan  terakhir dalam  penanganan  kasus  pelecehan  seksual di  sekolah,  (3)  belum  tersedianya  waktu pelaksanaan,  ruang  pelaksanaan  dan  fasilitas sekolah  belum  memadai  untuk  disediakan layanan  tersebut,  (4)  guru  BK  mengalami kesulitan saat berkoordinasi dengan kesiswaan, (5)  guru  BK  memiliki  pemahaman  terkait pelaksanaan  layanan  advokasi  bimbingan dan konseling belum begitu baik, (6) sulitnya berkerja sama dengan lembaga lain, (7) sulitnya berkoordinasi dengan orang tua peserta didik maupun  stakeholder  karena  kekhawatiran masalah  pelecehan  seksual  ini  meluas  (aib), dan (8) guru BK mengatakan bias gender yang terkontruksi  di  dalam  lingkungan  masyarakat sangat  tinggi  sehingga  membuat  korban pelecehan  seksual  malu  dan  menutup  diri. Korban  pelecehan  seksual  terus  mengalami “blame the victim” dari saksi dan lingkungan sekitar  sehingga  membuat  masalah  pelecehan seksual ini sulit terusut.
Penelitian ini akan mengembangkan sebuah  layanan  advokasi  bimbingan  dan konseling  pada kasus pelecehan seksual yang layak  untuk  membantu  atau  mempermudah kinerja guru bimbingan dan konseling di sekolah  dalam  mencegah  terjadinya  kasus pelecehan seksual.

## ACUAN TEORITIK
Teori  layanan  advokasi  bimbingan dan  konseling  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh Toporek (2000) yaitu advokasi terdiri dari beberapa  aspek  pemberdayaan  individu  atau kelompok dengan membantu, mengenali, dan mengatasi hambatan sosial politik untuk suatu kesejahteraan,  berupa  tindakan  dalam  bentuk

## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
aksi  sosial.  Selain  Toporek  layanan  advokasi dalam penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)  nomor  111  (2014)  yang menyebutkan  kegiatan  layanan  advokasi terkategori  dalam  layanan  di  luar  kelas. Layanan advokasi merupakan peluasan empat komponen  layanan  bimbingan  dan  konseling yaitu  layanan  dasar,  layanan  peminatan  dan perencanaan  individu,  layanan  responsif dan  dukungan  sistem.  Layanan  advokasi dapat  dilakukan  dalam  masing-masing empat  komponen  layanan  bimbingan  dan konseling.  Permendikbud  nomor  111  tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar  dan  pendidikan  menengah  (2014)  juga menjelaskan layanan advokasi adalah layanan yang  membantu  peserta  didik  atau  konseli berupa  pembelaan  terhadap  hak-hak  konseli yang  mengalami  perlakuan  diskriminatif, dengan memberi pendampingan peserta didik atau konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan dan tindak kriminal.
Acuan sumber teori pelecehan seksual yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  dari Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi  Pelecehan  Seksual  (2012)  yaitu pelecehan  seksual  merujuk  pada  tindakan bernuansa  seksual  yang  disampaikan  melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada  bagian  tubuh  seksual  atau  seksualitas seseorang  sehingga  mengakibatkan  rasa  tidak nyaman,  merendahkan  martabat  seseorang, dan  mungkin  sampai  menyebabkan  masalah kesehatan  dan  mengancam  keselamatan. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku  yang  berkonotasi  atau  mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak  dan  tidak  diharapkan  oleh  orang yang  menjadi  sasaran  sehingga  menimbulkan reaksi  negatif  seperti  malu,  marah,  benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang  menjadi  korban  pelecehan  tersebut. Pengertian  lain  pelecehan  seksual  adalah tindakan  yang  mengganggu,  menjengkelkan, dan tidak diharapkan yang dilakukan seseorang atau  sekelompok  orang  terhadap  pihak  lain,
yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak  yang  diganggunya  dan  dirasakan menurunkan  martabat  dan  harkat  diri  orang yang diganggunya.

## Peneliti juga mensintesiskan
pengembangan  layanan  advokasi  BK  ini menggunakan model sistem advokasi konselor sekolah professional yang dikembangkan oleh Cigrand  et.al  bahwa  pembangunan  manusia dipengaruhi  secara  timbal  balik  melalui keterlibatan  manusia  di  empat  sistem  yang saling terkait, disebut sebagai mikrosistem, mesosistem, exosistem, dan makrosistem. Secara spesifik  pada  penelitian  ini  mengembangkan wilayah  mikrosistem  karena  menimbang belum  terlaksananya  layanan  advokasi  BK berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan.  Model Cigrand tersebut disintesiskan dengan teori pengembangan program BK Komprehensif di sekolah milik Gysbers dan Henderson (2006) yaitu  terdapat  empat  elemen    besar  tahapan pengembangan BK di sekolah yaitu (1) konten, (2)  kerangka  kerja  organisasi,  (3)  sumber daya  (4)  pengembangan,  manajemen  dan akuntabilitas. Serta disintesiskan juga dengan kerangka  kerja  layanan  advokasi  konselor sekolah  yang  dikembangkan  oleh  House  dan Martin  (1998)  yaitu  kerangka  kerja  advokasi konselor disekolah terbagi menjadi tiga bagian yaitu  berkerja  dengan  peserta  didik,  berkerja dengan  sistem  sekolah  dan  berkerja  dengan komunitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  pengembangan  layanan advokasi BK ini akan menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D). Metode penelitian R&D dipilih peneliti karena metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yang  ingin  dicapai,  yakni  menghasilkan suatu produk berupa pengembangan program layanan  advokasi  bimbingan  konseling. Borg  dan  Gall  (2003)  mengadaptasi  model pendekatan  sistem  Dick  dan  Carey  yaitu terdapat  10  langkah  pelaksanaan  strategi R&D yang meliputi (1) Mengukur kebutuhan untuk  mengidentifikasi  tujuan  ( Assess needs to identify goal ),  (2)  Melakukan  analisis
pembelajaran  ( Conduct an instructional analysis ),  (3)  Menganalisis  peserta  didik  dan keadaannya  ( Analyze learners and contexts ),
(4)  Merumuskan  tujuan  pembelajaran  ( Write performance objectives ), (5) Mengembangkan instrumen  penilaian  ( Develop assessment instruments ),  (6)  Mengembangkan  strategi pembelajaran ( Develop instructional strategy ), (7)  Mengembangkan  dan  menentukan materi  pembelajaran  ( Develop and select instructional material ),  (8)  Merancang  dan melakukan evaluasi formatif dari pembelajaran ( Design and conduct formative evaluation of instruction ), (9) Revisi program pembelajaran ( Revise instruction ),  (10)  Merancang  dan melakukan  evaluasi  sumatif  ( Design and conduct summative evaluation ) yang kemudian diintegrasikan dengan tahapan pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif  di  sekolah  milik  Gysbers  dan Henderson  (2006)  yaitu  (1)  Perencanaan,  (2) Rancangan, (3) Pelaksanaan, (4) Evaluasi,  (5) Peningkatan, dan disesuaikan dengan model layanan  advokasi  Cigrand  et.al  (2015)  pada level mikrosistem serta kompetensi guru BK/ konselor di Indonesia menurut Permendikbud 111 (2003).

## HASIL PENELITIAN
Hasil  dari  penelitian  berupa  produk ancangan  layanan  advokasi  BK  (terlampir) yang  telah  melawati  proses  pengujian  ahli. Pengujian evaluasi formatif yang dilaksanakan pada pengembangan program ini berupa penilaian  ahli (expert judgement), evaluasi dilaksanakan pada Kamis, 2 Februari 2017 oleh Dr. Aip Badrujaman, M.Pd selaku pengampu mata kuliah evaluasi dan supervisi program BK di Universitas Negeri Jakarta serta pada Kamis, 9 Februari 2017 oleh Dra. Ida Rosdiana selaku pengguna program, guru BK di SMP Negeri 19 Bekasi.
Evaluasi  dilakukan  dengan  mengisi rubik  instrumen  evaluasi  program  yang telah  peneliti  kembangkan  berdasarkan  teori pengembangan program Bimbingan dan Konseling  di  sekolah  milik  Gysbers  dan Henderson  (2006).  Empat  komponen  besar
pengembangan program yang akan dinilai oleh ahli  adalah  (1)  konten  :  Standar  kompetensi; (2)  Kerangka  kerja  organisasi  :  struktur, elemen waktu, aktivitas; (3) sumber daya; (4) Pengembangan, manajemen dan akuntabilitas. Berdasarkan rubik penilaian dapat disimpulkan hasil evaluasi formatif dari kedua penguji ahli, bahwa  secara  keseluruhan  aspek  komponen program mendapat nilai dari baik hingga sangat baik. Namun pada aspek tupoksi kepala sekolah perlu adanya perbaikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi kerja kepala sekolah di lapangan dan tupoksi kepala sekolah. Selain itu  perlunya  mempertimbangkan  kembali penentuan  jenis  evaluasi  yang  diambil  pada saat kegiatan edukasi pengetahuan pada peserta didik,  guru  dan  staf  karyawan.  Kesimpulan dari kedua penilaian ahli layanan advokasi BK meningkatkan pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem ini layak dan baik apabila diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Program layanan advokasi BK  ini  telah  direvisi  oleh  peneliti  sesuai pertimbangan  masukan  para  ahli,  sehingga sudah baik dan layak untuk dapat diuji cobakan secara terbatas hingga luas. (terlampir)

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

## Kesimpulan dalam penelitian ini
adalah:
1. Berdasarkan hasil uji hipotetik yang telah dilakukan oleh pakar bidang evaluasi dan supervisi program BK rancangan layanan advokasi  BK  mengenai  pengetahuan pelecehan  seksual  pada  kelompok mikrosistem di SMP Negeri Bekasi layak untuk dilaksanakan uji coba secara terbatas  hingga  luas.  Pertimbangan  ini dapat  diputuskan  mengingat  mayoritas keseluruhan  aspek  hasil  penilaian  uji ahli terdapat dalam pengkategorian baik. Kondisi tersebut dapat mengindikasi bahwa  layanan  advokasi  BK  mengenai pengetahuan  pelecehan  seksual  pada kelompok mikrosistem memiliki materi  yang  sudah  sesuai  dengan tujuan pembelajaran, memiliki metode

## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
yang  sudah  sesuai  dengan  tujuan  dan kompetensi yang ingin dicapai, memiliki media pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan dan metode pembelajaran, serta melakukan  evaluasi  yang  tepat  dapat mengukur  tujuan  dan  kompetensi  yang ingin dicapai. Kesimpulannya rancangan layanan  advokasi  BK  mengenai pengetahuan  pelecehan  seksual  pada kelompok mikrosistem dapat diterapkan uji coba secara terbatas dan luas pada SMP Negeri di Bekasi.
2. Rancangan  layanan  advokasi  BK mengenai  pelecehan  seksual  pada kelompok mikrosistem dapat dikatakan layak  dan  baik  setelah  dilakukan perbaikan oleh peneliti.
Implikasi dalam penelitian ini adalah  layanan  advokasi  BK  mengenai pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem di SMP Negeri Bekasi dibutuhkan keterlaksanaannya  oleh  berbagai  pihak sekolah. Menimbang rancangan koordinasi dan kolaborasi  dalam  layanan  BK  begitu  sangat jelas  dijelaskan  dalam  rancangan  layanan ini.  Layanan  ini  juga  sangat  berdampak besar  bagi  para  peserta  didik  yang  dalam meningkatkan pengetahuan pelecehan seksual dan kemampuan skill life pemberdayaan  diri melalui  kemampuan  advokasi  diri.    Sehingga kelak peserta didik dapat memahami keragaman aturan dalam berperilaku dalam bersosialisasi dan menghargai peranan diri orang lain sebagai laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh peneliti berdasarkan kesimpulan dan implikasi adalah:
1. Berdasarkan temuan data latar belakang masalah dan studi pendahuluan analisis kebutuhan  dan  ketersediaan  dalam penelitian  ini,  maka  layanan  advokasi BK  mengenai  pengetahuan  pelecehan seksual  adalah  program  perdana  yang spesifik  pembahasannya  dan  hanya dihadirkan di jenjang SMP Negeri. Maka diharapkan bagi para peneliti lain untuk
menghadirkan kembali program layanan advokasi  BK  pada  bidang  layanan  BK lainya  atau  pada  isu  yang  sama  namun wilayah  yang  berbeda,  seperti  layanan advokasi  BK  langkah  kolaborasi penanggulangan  masalah  pelecehan seksual di sekolah.  Sehingga diharapkan dapat membantu
mempermudah kinerja  guru  BK  di  sekolah  dalam menangani  masalah  pelecehan  seksual, meningkatkan kredibilitas guru BK dimata  stakeholder,    menciptakan kolaborasi mikrosistem yang baik dalam menyelesaikan  beberapa  permasalahan yang dialami oleh peserta didik.
2. Penelitian  ini  harus  dilanjutkan  dengan menguji coba terbatas, dan melanjutkan pada uji coba secara luas agar efektifitasnya dapat dibuktikan
3. Berdasarkan temuan data lapangan dan  hasil  penelitian,  saran  yang  dapat diberikan  pada  program  studi  fakultas ilmu pendidikan bimbingan konseling sebagai  penyedia  pencetak  calon guru BK atau konselor muda agar menyediakan  matakuliah  atau  kegiatan pelatihan  yang  bertemakan  edukasi layanan  advokasi  BK  sehingga  kinerja guru BK di sekolah hingga masyarakat dapat  terbekali  dengan  pengetahuan advokasi yang cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA
___  .(2012). Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual . BKKBN dan UNESCO : Jakarta.
Borg,  W.R.,  &  Gall,  M.D.  (1989). Educational Research An Introduction .  New  York: Longman
Cigrand, D. L., Havlik, S.G., Malott, K.M., Jones, S.G. (2015). School Counselors United in Professional Advocacy: A Systems Model. Journal of School Counseling, 13 (8), 1-48.
Dick,  W.,  Carey,  L.,  &    Carey,  J.  O.  (2015). The Systematic Design of Instruction . USA:Pearson
Gall,  M.D.,  Gall,  J.P.,  &  Borg,  W.R.  (2003). Educational Research An Introduction (7th ed.). New York: Longman Publishing.
Gysbers, N.C., & Henderson, P. (2006). Developing and Managing. Your School Guidance dan Counseling Program . (4th ed.). Alexandria: American Counseling Association.
House, R.M., & Martin, P.J. (1998). Advocating For Better  Futures  For  All  Students:  A  New Vision  For  School  Counselors. Journal Education, 119 (2), 284-301.
Permendikbud  no  111  (2014).  Bimbingan  dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah. Jakarta.
Toporek,  R.L.  (2000).  Developing  a  Common Language and Framework for Understanding Advocacy in Counseling.  In J. Lewis & L. bradley  (Eds.), Advocacy in counseling: Counselors, clients, and community (pp.
5–14). Greensboro: Caps Publications.
Utomo,  I.D.,  McDonald,  P.H.T.,  Utomo,  A.,  & Reimondos,  A.  (2012).  Understanding of  sexual  harassment  among  Year  6  and Year  12  students  in  Jakarta,  West  Java, West Nusa Tenggara and South Sulawesi. Australian  Demographic  and  Social Research Institute: Australia.

## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Lampiran Matriks kurikulum

## layanan advokasi
bimbingan dan konseling
kasus pelecehan seksual kelompok mikrosistem adalah sebagai berikut: Sasaran Layanan Kompetensi
Kegiatan Materi
Media
Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Peserta  didik Peserta didik  mampu mengenali pelecehan seksual Bimbingan  kelas besar/  Seminar Informasi pengetahuan pelecehan  seksual mengenai : • Defenisi Pelecehan Seksual, • Bentuk-bentuk pelecehan seksual • Dampak Pelecehan Seksual, • Undang-undang perlindungan anak  terkait pelecehan seksual,
• Kebijakan sekolah terkait pelecehan seksual, • Mekanisme alur pelaporan pelecehan  seksual di sekolah, • Mekanisme alur penanganan pelece - han seksual di lembaga instansi Tayangan film Power point  pr esentation Flash Car d Seminar (presentasi) Satu semester  sekali. 100-120 menit per pertemuan. Guru BK, berko - laborasi dengan  narasumber dari  kepolisian/ petugas  P2TP2A/ petugas  KP AI Evaluasi sesudah seminar , menggunakan tes formatif Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan
Peserta  didik Peserta didik mam - pu mengenali, me - metakan hambatan dan memetakan solusi pelecehan seksual Layanan advokasi (survey ) Peta survey mengenali lokasi rawan  pelecehan seksual di lingkungan  sekolah dan memetakan hambatan,  memetakan solusi pelecehan seksual di tempat tersebut Angket FGD (Sebar  angket survey) 1 jam/ satu semester sekali Guru BK Evaluasi sesudah survei,  menyebarkan angket kes - esuaian dengan kebutuhan  dan kebermanfaatan Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan

## 16 Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan Kompetensi Kegiatan Materi Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi
Peserta didik  mampu mengenali  dan mendukung  lingkungan anti pelecehan seksual  di sekolah Papan bimb - ingan (Kampanye) Sosialisasi pesan positif pencegahan  pelecehan seksual seperti : “Hentikan Pelecehan Seksual” “Mari saling menghormati” “Selamat datang di lingkungan anti pelecehan seksual” Poster atau Fly - er atau papan  mading BK atau website / aplikasi smart - phone Kampa - nye(Pemba - gian flyer , pemajangan  mading/ span - duk, share via media  sosial atau elektronik) 10-15 hari sekali/ Satu  semester sekali Guru BK berkolab - orasi dengan tim pencegahanpelece - han seksual
Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisikan oleh para peserta didik menge - nai kegiatan kampanye Laporan dilengkapi doku - men dan bukti foto sudah  pernah dipasang Peserta  didik Peserta didik mam - pu mengenal dan memahami infor - masi alur pelaporan masalah pelecehan seksual Pengelolaan leaflet (Kampanye) Sosialisasi mekanisme SOP ( Standar d Operating Pr ocedur e ) alur pelaporan masalah pelecehan seksual dan SOP tata cara menanggapi pelaporan mas - alah pelecehan seksual di sekolah Leaflet atau W ebsite atau poster aplikasi smartphone mengenai alur  pelaporan pelecehan seksual Kampanye  (sebar leaflet, brosur , poster , atau pesan via website atau aplikasi smartphone) 10-15 hari sekali / Satu  semester sekali Guru BK dan tim  pencegahan pelece - han seksual Evaluasi proses dan hasil,  berupa angket yang diber - ikan kepada peserta didik yang menerima kampanye  poster maupun leaflet un - tuk mengetahui pendapa - tnya mengenai manfaat  yang diperolehnya Hasil evaluasi akan di sampaikan pada rapat mingguan sekolah disertai  leaflet dan bukti dibagikan pada kelompok mikro - sistem

## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan
Kompetensi
Kegiatan Materi Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Peserta  didik Peserta didik  mampu mengenali, mencegah dan me - nolong diri sendiri dari pelecehan seksual Bimbingan  kelas besar (Pelatihan Pem - ber -dayaan diri)
Cara-cara mempertahankan diri yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat menghadapi atau menemui masalah  pelecehan seksual, serta bagaimana  SOP alur pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah. Tayangan film Flash car d Power point  pr esentation Mutual shar - ing, Bermain  peran, Presentasi Satu semester  sekali. 100-120 menit per pertemuan. Guru BK,  kepoli - sian, P2TP2K,  KP AI dan tim pencegahan pelece - han seksual Evaluasi sebelum, meng
- gunakan note harapan dan tujuan Evaluasi hasil, meng - gunakan contoh kasus, peserta diminta untuk menganalisa kasus yang  berisikan upaya perlind - ungan apa yang perlu dilakukan dalam situasi  tersebut dan angket capa - ian kesesuaian layanan Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan Komite Komite mampu  mengenali pelece - han seksual Bimbingan  kelas besar (pelatihan) Informasi pengetahuan pelecehan  seksual mengenai : • Definisi pelecehan seksual • Bentuk-bentuk pelecehan seksual • Dampak Pelecehan Seksual, • Undang-undang perlindungan anak  terkait pelecehan seksual, • Kebijakan sekolah terkait pelece - han seksual • Mekanisme alur pelaporan pelece - han seksual di sekolah Power point  pr esentation Flash Car d Pelatihan  (Presentasi  dan tanya  jawab) Satu semester  sekali. 100-120 menit per pertemuan. Guru BK, berko - laborasi dengan  kepolisian/ petugas  KP AI Evaluasi sesudah seminar , menggunakan tes formatif Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan

## 18 Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan Kompetensi

## Kegiatan
Materi Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Komite Komite mampu  mengenali pelece - han seksual Papan bimb - ingan (Kampanye) Sosialisasi pesan positif pencegahan  pelecehan seksual seperti : “Hentikan Pelecehan Seksual” “Mari saling menghormati” “Selamat datang di lingkungan anti pelecehan seksual” Poster atau Fly - er atau papan  mading BK atau website atau aplikasi smartphone Kampa - nye(Pemba - gian flyer , pemajangan  mading/ span - duk, share via media  sosial atau elektronik) 10-15 hari sekali / Satu  semester sekali. Guru BK berkolab - orasi dengan tim pencegahanpelece - han seksual Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisikan oleh para komite mengenai kegiatan kampanye Laporan dilengkapi doku - men dan bukti foto sudah  pernah dipasang Komite Komite mampu  mengenal dan memahami infor - masi alur pelaporan masalah pelecehan seksual Pengelolaan leaflet (Kampanye) Sosialisasi mekanisme SOP ( Standar d Operating Pr ocedur e ) alur pelaporan masalah pelecehan seksual dan tata  cara menanggapi pelaporan masalah  pelecehan seksual di sekolah Leaflet atau W ebsite atau poster aplikasi smartphone mengenai alur  pelaporan pelecehan seksual Kampanye  (sebar leaflet, brosur , poster , atau pesan via website atau aplikasi smartphone) 10-15 hari sekali / Satu semester 1 kali Guru BK dan tim  pencegahan pelece - han seksual Evaluasi proses dan hasil,  berupa angket yang diber - ikan kepada komite yang  menerima kampanye post - er maupun leaflet untuk  mengetahui pendapatnya  mengenai manfaat yang  diperolehnya Hasil evaluasi akan di sampaikan pada rapat mingguan sekolah disertai  leaflet dan bukti dibagikan pada kelompok mikro - sistem Komite Komite mampu mencegah pelece - han seksual Layanan advokasi (FGD) FGD tinjauan kembali kebijakan  sekolah terkait masalah pelecehan seksual dan koordinasi pembuatan alur penanganan masalah pelecehan seksual pada anak Angket FGD (Sebar angket dan  diskusi mutual sharring) 1 jam/ satu semester sekali Guru BK Evaluasi sesudah FGD,  menyebarkan angket kes - esuaian dengan kebutuhan  dan kebermanfaatan Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan

## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan
Kompetensi
Kegiatan Materi Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Komite Komite mampu mencegah dan  memberdayakan  diri dari pelecehan seksual Bimbingan  kelas besar (pelatihan pember - dayaan) Cara-cara mempertahankan diri yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat menghadapi atau menemui masalah  pelecehan seksual, serta bagaimana  SOP alur pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah. Tayangan film Flash car d Power point  pr esentation Pelatihan  (Mutual  sharing, Presentasi) Satu semester sekali/ 100-120 menit per  pertemuan. Guru BK,  kepoli - sian, KP AI dan tim pencegahan  pelecehan seksual Evaluasi sebelum, meng - gunakan note harapan dan tujuan Evaluasi hasil, meng - gunakan contoh kasus, peserta diminta untuk menganalisa kasus yang  berisikan upaya perlind - ungan apa yang perlu dilakukan dalam situasi  tersebut dan angket capa - ian kesesuaian layanan Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan Kepala sekolah Kepala sekolah  mampu mencegah  pelecehan seksual  dan mewujudkan  sekolah anti pelece - han seksual Meny - usun dan  melaporkan  program  kerja Menyusun dan mengajukan rancangan  pengadaan pengembangan layanan  advokasi peningkatan pengetahuan  pelecehan seksual, pengadaan SOP mekanisme alur  pelaporan dan pen - anganan masalah pelecehan seksual  di sekolah yang berkoordinasi dengan  lembaga masyarakat (puskesmas,ke - polisian, KP AI, P2TP2A) disertai informasi ketersediaan sumberdaya  layanan Proposal pro - gram konsultasi Menyesuaikan Guru BK -
Sasaran Layanan
Kompetensi

## Kegiatan
Materi Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Kepala sekolah Kepala sekolah  mampu mencegah  pelecehan seksual  dan mewujudkan  sekolah anti pelece - han seksual Meny - usun dan  melaporkan  program  kerja Melaporkan hasil susunan rancangan  tim tanggap pelecehan seksual, peta  survei dan tinjauan kebijakan sekolah  terkait masalah pelecehan seksual dari  kolaborasi guru, staf karyawan dan komite. Dokumen  laporan konsultasi Menyesuaikan Guru BK - Kepala Sekolah Kepala sekolah mampu mengelola   pendidik dan tena -
ga kependidikan, mengelola budaya dan lingkungan sekolah, dan mem - berdayakan peran  serta masyarakat serta kemitraan sekolah. Melakukan  evaluasi Konselor merekap keseluruhan hasil  evaluasi layanan advokasi yang telah dilaksanakan, melaporkan capaian keberhasilan dan kendala dalam men - jalankan layanan advokasi BK menge - nai pengetahuan pelecehan seksual Dokumen  laporan konsultasi Menyesuaikan  setelah seluruh kegiatan layanan ad - vokasi selesai  dilaksanakan Guru BK - Kepala sekolah Mampu meng-eval - uasi dan menga - wasi kebijakan,  program, penye - lenggaraan dan kel - uaran pendidikan di  satuan pendidikan Meny - usun dan  melaporkan  program  kerja Konselor melakukan pengembangan, perbaikan layanan advokasi ber - dasarkan hasil dari evaluasi layanan  sebelumnya Proposal pro - gram konsultasi Menyesuaikan Guru BK -

## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan Kompetensi

## Kegiatan

## Materi
Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Staf karyawan  sekolah Staf karyawan mampu mengenal pelecehan seksual Bimbingan  kelas besar (Pelatihan pember - dayaan) Informasi pengetahuan pelecehan  seksual yang berisikan tentang : • Definisi pelecehan seksual, •
Bentuk-bentuk pelecehan seksual, • Dampak pelecehan seksual,
• Cara mempertahankan diri yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat menghadapi pelecehan seksual • Sosialisasi Undang-undang per - lindungan anak, • Sosialisasi kebijakan sekolah men - genai pelecehan seksual, • Sosialisasi SOP (Standard Op - erating Procedure) mekanisme  alur pelaporan masalah pelecehan  seksual di sekolah • Mekanisme alur penanganan pelecehan seksual di lembaga instansi • Sosialisasi SOP mekanisme menanggapi pelaporan masalah  pelecehan seksual. Angket Pelatihan 1 kali per semester 1 X 120 menit per pertemuan Guru BK, Komnas anak, kepolisian  P2TP2K, KP AI dan tim pencegahan  pelecehan seksual Evaluasi hasil, dengan tes  formatif untuk mengeta - hui besarnya pengetahuan  yang diperoleh peserta dari kegiatan tersebut. Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan
Staf karyawan  sekolah Staf karyawan mampu mengenali pelecehan seksual,  memetakan ham - batan dan meme - takan solusi dari pelecehan seksual Layanan advokasi (survey ) Peta survey lokasi rawan pelecehan  seksual di lingkungan sekolah dan apa  solusi yang dipikirkan untuk mencegah  pelecehan seksual di tempat tersebut Angket FGD (Sebar  angket survey  mutual shar - ring) 1 jam/ satu semester sekali Guru BK Evaluasi sesudah survei,  menyebarkan angket kes - esuaian dengan kebutuhan  dan kebermanfaatan Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan

## 22 Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan
Kompetensi
Kegiatan Materi Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Staf karyawan  sekolah Staf karyawan  mampu mencegah  pelecehan seksual Kolaborasi (FGD/ Fo - cus Gr oup Discussion ) Perancangan SOP alur pelaporan mas - alah pelecehan seksual di sekolah. Angket FGD (Mutual  sharing) Menyesuaikan Guru BK Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisikan oleh  staf karyawan mengenai  kegiatan FGD Laporan dilengkapi doku - men dan bukti foto sudah  pernah dipasang Staf karyawan  sekolah Staf karyawan  mampu mencegah  pelecehan seksual Kolaborasi (FGD/ Fo - cus Gr oup Discussion ) Perancangan dan pengadaan tim tang - gap pelaporan pelecehan seksual serta  meninjau kembali kebijakan sekolah   terkait masalah pelecehan seksual. Angket FGD (Mutual  sharing) Menyesuaikan Guru BK Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisikan oleh  staf karyawan mengenai  kegiatan FGD Laporan dilengkapi doku - men dan bukti foto sudah  pernah dipasang Staf karyawan  sekolah Staf karyawan  mampu mencegah  pelecehan seksual Kolaborasi Guru BK/ Konselor dan staf karyawan pelajaran menjadi role model mencip - takan lingkungan yang anti pelecehan seksual - Br eafing, Mu - tual Sharing menyesuaikan - Evaluasi proses dan hasil  dari kesesuaian kebutuhan dan penilaian kerja dalam  kolaborasi

## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan
Kompetensi
Kegiatan

## Materi
Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Guru Guru mampu men - genal pelecehan seksual Bimbingan  kelas besar (pelatihan) Informasi pengetahuan pelecehan  seksual yang berisikan tentang : • Definisi pelecehan seksual, •
Bentuk-bentuk pelecehan seksual, • Dampak pelecehan seksual,
•
Cara mempertahankan diri yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat menghadapi pelecehan seksual • Sosialisasi Undang-undang per - lindungan anak, • Sosialisasi kebijakan sekolah men - genai pelecehan seksual, • Sosialisasi SOP (Standard Op - erating Procedure) mekanisme  alur pelaporan masalah pelecehan  seksual di sekolah • Mekanisme alur penanganan pelecehan seksual di lembaga instansi • Sosialisasi SOP mekanisme menanggapi pelaporan masalah  pelecehan seksual. • Mitos dan fakta mengenai pelece - han seksual yang berkembang di  sekolah dan masyarakat Power point  pr esentation Pelatihan (Presentation Mutual shar
- ing) 1 kali per semester 100- 120 menit per pertemuan Guru BK, Pusk - esmas, kepolisian  P2TP2K, KP AI dan tim pencegahan  pelecehan seksual Evaluasi hasil, dengan tes  formatif untuk mengeta - hui besarnya pengetahuan  yang diperoleh peserta dari kegiatan tersebut. Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan

## 24 Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan Kompetensi

## Kegiatan
Materi Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Guru Guru mampu men - genali, memetakan hambatan dan memetakan solusi pelecehan seksual Layanan advokasi (survey ) Peta survey lokasi rawan pelecehan  seksual di lingkungan sekolah dan apa  solusi yang dipikirkan untuk mencegah  pelecehan seksual di tempat tersebut Angket FGD (Sebar  angket survey) 1 jam/ satu semester sekali Guru BK Evaluasi sesudah survei,  menyebarkan angket kes - esuaian dengan kebutuhan  dan kebermanfaatan Laporan evaluasi dileng - kapi dengan surat/ foto  yang relevan Guru Guru mampu  mencegah pelece - han seksual Kolaborasi (FGD/ Fo - cus Gr oup Discussion ) Perancangan SOP alur pelaporan mas - alah pelecehan seksual di sekolah. Angket FGD (Mutual  sharing) Menyesuaikan Guru BK Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisikan oleh  staf karyawan mengenai  kegiatan FGD Laporan dilengkapi doku - men dan bukti foto sudah  pernah dipasang Guru Guru mam - pu mencegah  pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang  anti pelecehan seksual Kolaborasi (FGD/
Fo -
cus Gr oup Discussion ) Perancangan dan pengadaan tim tang - gap pelaporan pelecehan seksual serta  meninjau kembali kebijakan sekolah   terkait masalah pelecehan seksual. Angket FGD (Mutual  sharing) Menyesuaikan Guru BK Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisikan oleh  staf karyawan mengenai  kegiatan FGD Laporan dilengkapi doku - men dan bukti foto sudah  pernah dipasang

## Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan Kompetensi

## Kegiatan
Materi Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Guru Guru mampu  mencegah pelece - han seksual
Kolaborasi Guru BK/ konselor dan guru mata pela - jaran menjadi role model menciptakan lingkungan yang anti pelecehan seksual - Br eafing, Mu - tual Sharing menyesuaikan - Evaluasi proses dan hasil  dari kesesuaian kebutuhan dan penilaian kerja dalam  kolaborasi Komunitas/ anggota masyarakat penting (Pusk- esmas, kepolisian, KPAI, P2TP2A) wadah pem - berdayaan dan perlindungan  perempuan dan anak yang berbasis  masyarakat. Kolaborasi  dengan  lembaga/  instansi Anggota masyarakat penting memban - tu menyediakan materi atau sebagai narasumber pembicara dalam kegiatan pelatihan pemberdayaan di sekolah. Br eafing, Mu - tual Sharing Menyesuaikan Guru BK, Komnas perempuan,  P2TP2K, KP AI dan tim pencegahan  pelecehan seksual Evaluasi proses dan hasil  dari berkolaborasi layanan  advokasi pencegahan  pelecehan seksual Komunitas/ anggota masyarakat penting wadah pem - berdayaan dan perlindungan  perempuan dan anak yang berbasis  masyarakat. Kolaborasi  dengan  lembaga/  instansi Membuat SOP alur pelaporan dan SOP alih tangan kasus penanganan pelece - han seksual. ATK (Alat Tulis Kantor), PPT Br eafing, Mu - tual Sharing Menyesuaikan Guru BK, Komnas perempuan,  P2TP2K, KP AI dan tim pencegahan  pelecehan seksual Evaluasi proses dan hasil  dari berkolaborasi layanan  advokasi pencegahan  pelecehan seksual Komunitas/ anggota mas - yarakat penting wadah pem - berdayaan dan perlindungan  perempuan dan anak yang berbasis  masyarakat. Kolaborasi  dengan  lembaga/  instansi Menciptakan data professional sum - berdaya dan layanan yang disediakan dalam komunitas kepada komite/ orang  tua Angket Br eafing, Mu - tual Sharing Menyesuaikan Guru BK, Komnas perempuan,  P2TP2K, KP AI dan tim pencegahan  pelecehan seksual Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisikan oleh para komite mengenai kegiatan kampanye Evaluasi hasil, dengan tes  formatif untuk mengeta - hui besarnya pengetahuan  yang diperoleh komite dari kegiatan tersebut.

## 26 Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok
Sasaran Layanan Kompetensi Kegiatan Materi Media Metode W aktu dan  tempat Pelaksana Evaluasi Komunitas/ anggota masyarakat penting wadah pem - berdayaan dan perlindungan  perempuan dan anak yang berbasis  masyarakat.
Kolaborasi  dengan  lembaga/  instansi Rekap laporan evaluasi kolaborasi yang telah terjalin, evaluasi mengenai  kebutuhan dan kebermanfaataan keter - sediaan kerjasama dengan komunitas/ masyarakat penting tersebut Berkas Laporan Br eafing, Mu - tual Sharing Menyesuaikan Guru BK, Komnas perempuan,  P2TP2K, KP AI dan tim pencegahan  pelecehan seksual -