## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN MINAHASA
Jeine Leyliana Robot Caroline Betsi Diana Pakasi Noortje Marselianie Benu Naskah diterima melalui Email agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Kamis, 22 Oktober 2020 Disetujui diterbitkan : Selasa, 27 Oktober 2020

## ABSTRACTS
The research aims to analyze the factors causing the absentee / guntai  ownership of agricultural land and to analyze the decision making by the Land Office of Minahasa District in terms of absentee / guntai ownership of agricultural land in Tondano District, Minahasa Regency. The research location is located in Tondano Selatan Sub-district, Minahasa Regency, and Land Office of Minahasa Regency. The research period lasted for five months, namely, January to June 2020. The data used consisted of primary data  and  secondary  data.  Primary  data  obtained  through  in-depth  interviews  (In-depth  Interview). Secondary data were obtained from available data from other sources such as documents related to the discussion,  literature,  and  documentation  that  were  in  accordance  with  the  research  objectives.  The samples in this study were chosen deliberately. The sample of this research includes 2 kinds of samples, namely, the key sample and the main sample. This study used a qualitative data analysis method. The results showed that the determinant factors causing absentee land ownership are: knowledge factors, awareness factors,  cultural  factors,  law  enforcement  factors,  and  economic  value  factors.  Meanwhile,  decision- making in enforcing the rules regarding the absentee prohibition of land ownership in Tondano Selatan District, Minahasa Regency has not been implemented optimally. *eprm*
Keywords: determinants; absentee land ownership; decision-making; South Tondano; Minahasa

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kepemilikan  tanah pertanian  secara  absentee/guntai  dan  menganalisis  pengambilan  keputusan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam hal kepemilikan tanah pertanian secara absentee /guntai di Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian berlangsung selama lima bulan yaitu, bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (In-depth Interview). Data sekunder diperoleh dari data yang telah tersedia dari sumber lain seperti dokumen yang berhubungan dengan pembahasan, literatur, dan  dokumentasi  yang  sesuai  tujuan  penelitian.  Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  dipilih  secara sengaja. Sampel penelitian ini meliputi 2 macam sampel yaitu, sampel kunci dan sampel utama. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab  terjadinya  kepemilikan  tanah  absentee  adalah:    faktor  pengetahuan,  faktor  kesadaran,  faktor budaya,  faktor  penegakan  hukum,  dan  faktor  nilai  ekonomi.  Sedangkan  pengambilan  keputusan  dalam penegakan aturan menyangkut larangan kepemilikan tanah secara absentee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa belum dilaksanakan secara optimal. *eprm*
Kata kunci: faktor-faktor penentu; kepemilikan tanah absentee; pengambilan keputusan; Tondano Selatan; Minahasa

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kebutuhan akan tanah terus meningkat sejalan dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah.    Tanah  tidak  saja  sebagai  tempat  bermukim, tempat  untuk  bertani  tetapi  juga  dipakai  sebagai jaminan  mendapatkan  pinjaman  di  bank,  untuk keperluan  jual  beli,  sewa  menyewa.    Begitu pentingnya, kegunaan tanah bagi kepentingan umum bagi  orang  atau  badan  hukum  menuntut  adanya jaminan  kepastian  hukum  atas  tanah  tersebut (Hasanah, 2012).
UUPA  bertujuan  untuk  meletakkan  dasar- dasar  bagi  penyusunan  hukum  agraria  nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  negara  dan  rakyat, terutama  rakyat  tani,  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur;    meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum  pertanahan;    meletakkan  dasar-dasar  untuk memberi  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas tanah bagi seluruh rakyat.
Lahirnya  berbagai  peraturan  perundang- undangan  untuk  mewujudkan  tujuan  UUPA,  yang salah  satunya  yaitu  tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian  sesuai  Undang-Undang  Nomor  56  Prp Tahun  1960,  yang  selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Landreform.  Pada  dasarnya  landreform adalah  pembaharuan  kembali  struktur  hukum pertanahan  yang  lain  dan  membangun  struktur pertanahan baru. Landreform juga meliputi pengaturan  kembali  mengenai  penguasaan  dan pemilikan tanah maupun hubungan-hubungan hukum yang  berkaitan  dengan  pengadaan  tanah.  Demi terlaksananya  landreform,  maka  diselenggarakan program-program landreform yang inti kegiatannya, yaitu:  pelarangan  pemilikan  tanah  pertanian  secara abstentee/guntai;  pelarangan  penguasaan  tanah pertanian  yang  melampui  batas;    penataan  batas minimal pemilikan tanah pertanian, serta pelarangan dalam  melakukan  perbuatan  yang  menyebabkan pemecahan  terhadap  pemilikan  tanah  pertanian menjadi  bagian-bagian  yang  terlampau  kecil; penataan  mengenai  pengembalian  dan  penebusan tanah pertanian yang digadaikan.
Penerapan  tentang  pelarangan  kepemilikan tanah absentee tercantum  juga  dalam  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian  Penguasaan  Tanah  Pertanian.  Tujuan dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 dengan jelas ditulis dalam Pasal 2 ayat 1
dan  2  yaitu  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial, meratakan  kesejahteraan  masyarakat,  menjamin ketahanan  pangan  dan  pengendalian  terhadap penguasaan  lahan  pertanian.  Pada  Pasal  7  ayat  (1) diatur sebagai berikut:  “Pemilik tanah pertanian yang bertempat  tinggal  di  luar  kecamatan  tempat  letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal perolehan hak, harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada  pihak  lain  yang  berdomisili  di  kecamatan tempat letak tanah tersebut, atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”, menunjukkan bahwa pemilikan tanah  pertanian  secara absentee /guntai  menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang. Kenyataannya  di  wilayah  Kabupaten  Minahasa khususnya  di  Kecamatan  Tondano  Selatan  masih didapati  pemilikan/penguasaan  tanah  pertanian secara absentee /guntai, meskipun larangan ini masih berlaku. Sesuai data dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa,  luas  lahan  pertanian  di  Kabupaten Minahasa  menurut  Kecamatan  secara  rinci  tersaji pada Tabel 1.
Tabel  1.  Luas  Lahan  Pertanian  Berdasarkan  Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Minahasa Tahun 2018
No Kecamatan Sawah (Ha) Tegal/Kebun (Ha) Ladang (Ha) 1  Langowan Timur 662 102 - 2  Langowan Barat 396 2.747 - 3  Langowan Selatan 130 805 1.179 4  Langowan Utara 248 123 - 5  Tompaso 597 - 817 6  Tompaso Barat 91 1.161 45 7  Kawangkoan 85 267 675 8 Kawangkoan Barat 200 - 1.800 9 Kawangkoan Utara 50 267 675 10  Sonder 363 363 1.170 11  Tombariri - 3.257 454 12  Tombariri Timur 85 2.066 279 13  Pineleng - 651 423 14  Tombulu 73 278 2.148 15  Mandolang 44 822 753 16  Tondano Barat 703 1.285 111 17  Tondano Selatan 495 1.100 - 18  Remboken 473 2.148 270 19  Kakas 701 979 - 20  Kakas Barat 644 1.308 400 21  Lembean Timur - 1.085 888 22  Eris 234 1.305 - 23  Kombi 36 5.725 3.210 24  Tondano Timur 1.126 400 1.002 25  Tondano Utara 134 820 - Jumlah seKabupaten Minahasa 7.570 29.062 16.299
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, 2018.
Kabupaten  Minahasa  memiliki  sumber  daya pertanian yang memadai untuk menghasilkan output dalam  rangka  menggerakan roda  perekonomian  dan sebagai  sumber  kebutuhan  pangan  masyarakat Kabupaten  Minahasa  maupun  daerah  sekitarnya. Permasalahan nantinya akan muncul apabila sumber daya  lahan  pertanian    di  Kabupaten  Minahasa, khususnya  di  Kecamatan  Tondano  Selatan,  yang
merupakan  salah  satu  Kecamatan  di  Kabupaten Minahasa,  yang  berada  pada  posisi  terdekat  dengan pusat Kabupaten Minahasa, akan beralih fungsi atau tidak diusahakan secara efektif akibat pemilik tanah yang  tidak  berada  di  lokasi  tempat  lahan  mereka berada (pemilikan tanah pertanian secara absentee /guntai). Secara terperinci lahan pertanian di Kecamatan Tondano Selatan tersaji dalam Tabel 2.
Tabel 2. Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Tondano Selatan Tahun 2018
No Desa/Kelurahan Tegal/Kebun (Ha) Sawah (Ha) Lahan Yang Sementara Tidak Diusahakan (Ha) 1 Urongo 196 - 8 2 Peleloan 286 - 20 3 Tounsaru 58 84 6 4 Koya 63 195 16 5 Tataaran Satu 166 145 18
6 Tataaran Dua 386
6 30 7 Tataaran Patar 75 63 12 8 Maesa Unima 295 - 35 Jumlah 1525 493 145
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, 2018.
Pemilikan  tanah absentee /guntai  adalah pemilikan  tanah  pertanian  oleh  pemilik  tanah  yang alamat  KTPnya  di  luar  kecamatan  atau  tidak berbatasan  langsung  dengan  tempat  letak  tanahnya. Pada  pelaksanaannya,  sekalipun  pelarangan  tentang kepemilikan tanah absentee /guntai masih diberlakukan, pemilikan /penguasaan tanah pertanian secara absentee /guntai masih didapati di Kecamatan Tondano  Selatan  Kabupaten  Minahasa.  Mendasari uraian  ini,  maka  dipandang  perlu  untuk  diketahui lebih  dalam  lagi  mengenai  Faktor-faktor  Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penulisan,  maka perumusan  masalah  dalam  penelitian  yaitu  sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kepemilikan tanah  pertanian  secara absentee /guntai  di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten
Minahasa?
2. Bagaimanakah  pengambilan  keputusan  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  dalam hal kepemilikan tanah pertanian secara absentee /guntai  di  Kecamatan  Tondano  Selatan Kabupaten Minahasa?

## Tujuan Penelitian
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk:
1. Menganalisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya kepemilikan tanah pertanian secara
absentee /guntai  di  Kecamatan  Tondano  Selatan Kabupaten Minahasa.
2. Menganalisis pengambilan keputusan oleh Kantor Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  dalam  hal kepemilikan tanah pertanian secara absentee /guntai di Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa.

## Manfaat Penelitian
Manfaat dilakukan penelitian ini yaitu: 1. Sebagai sumber informasi dan pengetahun kepada masyarakat tentang kepemilikan tanah absentee /guntai.
2. Sebagai dokumen kepada pihak Badan Pertanahan Nasional tentang pengambilan keputusan terhadap kepemilikan tanah absentee /guntai.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  bertempat  di  Kecamatan Tondano  Selatan  Kabupaten  Minahasa,  dan  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Minahasa.  Waktu  penelitian berlangsung selama limah bulan yaitu, bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini terdiri  data  primer  dan  data  sekunder,  data  primer diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  ( In-depth Interview )  lewat  panduan  wawancara dan  kuesioner yang  sudah  disiapkan  oleh  peneliti  sebelumnya dengan  narasumber  atau  informan,  antara  lain  tuan tanah/pemilik  tanah absentee ,  Camat  Tondano Selatan, dan Aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.  Data  sekunder  diperoleh  dari  data  yang telah tersedia dari sumber lain seperti dokumen yang berhubungan  dengan  pembahasan,  literatur,  dan dokumentasi yang sesuai tujuan penelitian.

## Variabel Penelitian
Variabel  yang  di  teliti  dalam  penelitian  ini yaitu:
1. Profil  Pemilik  tanah absentee di  Kecamatan Tondano Selatan, yaitu inisial nama, alamat, jenis kelamin, umur, pekerjaan.
2. Pengetahuan Pemilik tanah absentee di Kecamatan  Tondano  Selatan  terhadap  larangan kepemilikan atas tanah absentee .
3. Kesadaran  dari  Pemilik  tanah absentee di Kecamatan  Tondano  Selatan  dalam  mematuhi peraturan perundangan larangan pemilikan tanah absentee .
4. Luasan  dalam  meter  persegi  lahan absentee di Kecamatan Tondano Selatan.
5. Dasar perolehan/pemilikan hak atas tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan.
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee ................................(Jeine Robot, Caroline Pakasi, Noortje Benu)
6. Pemanfaatan atas tanah absentee menurut nilai ekonomi di Kecamatan Tondano Selatan.
7. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam penerapan, pengawasan/monitoring, dan penegasan
terhadap  aturan  larangan  pemilikan  hak  atas tanah absentee .
Teknik Pengambilan Sampel Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan  teknik purposive  sampling ,  dimana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya berdasarkan  tujuan  penelitian.  Sampel  penelitian  ini meliputi  2  macam  sampel  yaitu,  sampel  kunci  atau mereka yang tahu dan memiliki banyak informasi pokok yang  diperlukan  dalam  penelitian  dan  sampel  utama, yaitu  mereka  yang  terlibat  langsung  dalam  kegiatan yang diteliti.
Dalam penelitian ini sampel kunci yaitu Camat Tondano Selatan, Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Kepala  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan,  dan  Kepala Kantor  Pertanahan,  sedangkan  sampel  utama  yaitu masyarakat  pemilik  tanah absentee .  Penentuan sampel secara rinci dapat lihat pada Tabel 3.
Tabel 3.  Penentuan Sampel No Sampel Jumlah Informan 1 Pemilik Tanah Absentee /guntai di Kecamatan Tondano Selatan 21 2 Camat Tondano Selatan 1 3 Kepala Seksi Penataan Pertanahan 1 4 Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan 1 5 Kepala Kantor Pertanahan 1 Total Jumlah Sampel 25 Sumber: Hasil Wawancara, 2020.

## Teknik Pengumpulan Data
Pelaksanaan  penelitian  melalui  tahapan- tahapan sebagai berikut:
1. Observasi Observasi dilakukan dengan melibatkan dua komponen, yaitu pelaku observasi atau observer, dan obyek yang diobservasi atau observe, dengan mengamati  secara langsung keadaan obyek yang akan diteliti.
2. Wawancara Mendalam ( In-depth interview ) Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  yang dilakukan melalui tanya jawab lisan terhadap dua orang  atau  lebih,  untuk  memperoleh  keterangan secara  mendalam  terkait  permasalahan  yang dikemukakan. Wawancara mendalam didasarkan pada  pedoman  wawancara,  agar  tetap  terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan  pertanyaan  dan  suasana  tetap terjaga  serta  kesan  dialogis  informan  tetap Nampak.
3. Kuesioner Kepada  sampel  yang  terkait  peneliti memberikan  daftar  pertanyaan  untuk  menggali informasi yang diperlukan.
4. Dokumentasi Penelitian ini menggunakan data pendukung berupa  dokumentasi  gambar,  photo,  dan  lainnya yang dianggap perlu.
5. Studi Pustaka Peneliti  melakukan  studi  pustaka  dengan mencari  referensi  yang  sesuai  untuk  menunjang terpenuhinya  kelengkapan  data  dalam  penelitian dengan menggunakan sumber-sumber dari kepustakaan yang relevan.

## Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara  kualitatif,  yakni  analisis  data  primer  dan  data sekunder.  yang  dilakukan  setelah  terlebih  dahulu dilakukan  pemeriksaan,  pengelompokan,  pengolahan, dan dievaluasi untuk mengetahui validitasnya, kemudian  diolah  dan  dilakukan  pembahasan  untuk menjawab  permasalahan  yang  ada.  Tahapan  dalam penelitian ini yaitu:
1. Reduksi Data
Analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan, mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu  dan mengorganisasi  data  dengan  cara  sedemikian  rupa sehingga  kesimpulan  dapat  ditarik  dan  diverivikasi. Setelah  mengklasifikasikan  data  atas  dasar  tema kemudian  peneliti  melakukan  abstraksi  data  kasar tersebut  menjadi  uraian  singkat  (Miles  dan Huberman, 1992).
2. Tahap Penyajian Data ( Display )
Dalam  penyajian  data,  peneliti  harus  mampu menyusun  secara  sistematis  atau  simultan  sehingga data  yang  diperoleh  dapat  menjelaskan  atau menjawab  masalah  yang  diteliti,  untuk  itu  peneliti harus  tidak  gegabah  dalam  mengambil  kesimpulan (Iskandar, 2008),
3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)
Pada  tahap  ini  data  telah  dihubungkan  satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi kemudian  ditarik  kesimpulan.  Pada  tahap  ini,  peneliti selalu  melakukan  uji  kebenaran  setiap  makna  yang muncul  dari  data.  Setiap  data  yang  menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan.  Apabila  hasil  klarifikasi  memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data  siap  dihentikan  (Iskandar,  2008).  Kegiatan verifikasi maupun validitas atau penyelidikan kebenaran suatu  informasi  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan dengan  kegiatan  triangulasi. Triangulasi  merupakan teknik  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Wilayah Penelitian
Kecamatan  Tondano  Selatan  merupakan  salah satu  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Minahasa Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  terletak  pada  koordinat 01°01’00”  –  01°29’00’’LU  dan  124°34’00’’  – 125°05’00” BT.
Batas  administrasi  Kecamatan  Tondano  Selatan, sebagai berikut:
Batas Utara : Kecamatan Tondano Barat
Batas Barat : Kota Tomohon Batas Selatan   : Kecamatan Remboken

## Batas Timur    : Danau Tondano
Kecamatan  Tondano  Selatan  dibagi  ke  dalam  8 kelurahan,  yaitu,  Koya,  Maesa  Unima,  Peleloan, Tataaran  I,  Tataaran  II,  Tataaran  Patar,  Tounsaru, Urongo.  Kecamatan  Tondano  Selatan  merupakan dataran rendah dengan  ketinggian rata-rata ± 84  meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 2 o 22' Lintang Utara  dan  3 o 48'  Lintang  Selatan,  serta  119 o 22'  dan 124 o 22' bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Tondano Selatan yang berupa daratan seluas 61.841,29 km 2 . Secara rinci luas wilayah administrasi Kecamatan  Tondano  Selatan  perdesa  disajikan  pada Tabel 4.
Tabel 4.  Luas Wilayah  Administrasi Kecamatan  Tondano Selatan per Kelurahan No. Kelurahan Luas (Km 2 ) Persentase (%) 1 Koya 274 12,66 2 Maesa Unima 330 15,24 3 Peleloan 306 14,13 4 Tataaran I 329 15,20 5 Tataaran II 422 19,49 6 Tataaran Patar 150 6,93 7 Tounsaru 148 6,83 8 Urongo 206 9,51 Jumlah 2.165 100 Sumber : BPS SULUT Statistik Dalam Angka Tahun 2018.
Luas  wilayah  administrasi  Kecamatan  Tondano Selatan  berjumlah  2.165  kilometer  persegi.  Kelurahan tataaran II merupakan Kelurahan dengan presentase luas Kelurahan terbesar 19,49% atau 422 kilometer persegi, dan kelurahan Tounsaru dengan presentase luas wilayah terkecil yaitu 6,83% atau sebesar 148 kilometer persegi.
Jumlah penduduk Kecamatan Tondano Selatan sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik,  pada  tahun  2017  sebanyak  22.42  jiwa dengan angka sex ratio (L/P) (%) 100,77 % dimana untuk  penduduk  perempuan  terdapat  11.203  dan penduduk  laki-laki  terdapat  11.289.  Dari  data  yang diperoleh terlihat jumlah penduduk perempuan lebih sedikit  dibandingkan  laki-laki.  Sebaran  penduduk paling  banyak  terdapat  di  Kelurahan  Tataaran  II dengan jumlah 6.783, laki-laki 3.305 dan perempuan 3.478.  Paling sedikit terdapat di Kelurahan Tounsaru dengan jumlah 980, laki-laki 493 dan perempuan 486 jiwa.
Penggunaan  lahan  di  Kecamatan  Tondano Selatan yang paling dominan yaitu Perkebunan Rakyat yaitu  seluas  10.201.134,58  m 2 .    Penggunaan  lahan  di Kecamatan  Tondano  Selatan  secara  rinci  dapat  dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Penggunaan Lahan Kecamatan Tondano Selatan No. Penggunaan Lahan Luas (M 2 ) 1 Danau/Telaga 7.404.924,67 2 Kampung 2.939.022,31 3 Kebun Campuran 526.130,6 4 Kolam 40.114,39 5 Kuburan/Makam 33.954,4 6 Perkebunan Rakyat 10.201.134,58 7 Perumahan 370.372,64 8 Rawa 178.333,33 9 Sawah Irigasi 3.369.311,14 10 Semak 718.144,42 11 Tanah Penggunaan Lain 2.367.542,49 12 Tanah Tandus 240.337,2 13 Tegalan/Ladang 5.563.084,07
Sumber:  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Kecamatan  Tondano Selatan, 2018.
Pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee di Kecamatan  Tondano  Selatan  sesuai  data  yang diperoleh  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa,  ditahun  2017  sampai  dengan  bulan  Juni 2020  berjumlah  85  orang  atas  102  bidang  tanah dengan  luas  488.793,99  meter  persegi.  Data kepemilikan  tanah  Absantee  Desa/Kelurahan  di Kecamatan Tondano Selatan bisa dilihat pada Tabel 6 berikut.
Tabel  6.  Pemilikan  Tanah  Absentee  Menurut  Desa/Kelurahan Kecamatan Tondano Selatan Tahun 2018-2020
No Desa/Kelurahan Luas (m 2 ) Bidang Pemilik (Orang) 1 Urongo 58.547,7 7 4 2 Peleloan 75.467 4 4 3 Tounsaru 59.197,5 14 10 4 Koya 68.323,7 25 12 5 Tataaran Satu 194.306 36 29 6 Tataaran Dua 30.007 12 12 7 Tataaran Patar 2.945 4 4 8 Maesa Unima - - - Jumlah 488.793,99 102 85 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, 2020 Tabel 6 menunjukkan bahwa sebaran kepemilikan  tanah Absentee di  Kecamatan  Tondano Selatan  hampir  meliputi  semua  kelurahan  yang  ada, yakni:  Kelurahan  Urongo,  Kelurahan  Paleloan, Kelurahan  Tounsaru,  Kelurahan  Koya,  Kelurahan Tataaran Satu, Kelurahan Tataaran Dua, dan Kelurahan Tataaran  Patar.  Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa pemilik  tanah absentee paling  banyak  dan  paling  luas terdapat  di  Desa/Kelurahan  Tataaran  I,  sedangkan Kelurahan Tataaran Patar merupakan Kelurahan dengan jumlah kepemilikan tanah absentee paling sedikit. 2. Karakteristik sampel
Penentuan 25 sampel yaitu: 4 sampel kunci dan 21  masyarakat  pemilik  tanah absabtee di  Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara dengan karakteristik sebagai berikut:
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee ................................(Jeine Robot, Caroline Pakasi, Noortje Benu)
a. Jenis Kelamin Sampel
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap
pemilik  tanah absentee di  Kecamatan  Tondano Selatan  Kabupaten  Minahasa  menunjukkan bahwa sampel laki-laki berjumlah 21 sampel atau 84%  sedangkan  sampel  perempuan  berjumlah  4 sampel  atau  16%  dengan  karakteristik  sampel yang  diambil  berdasarkan  data  pemilik  tanah absentee di  Kecamatan  Tondano  Selatan Kabupaten  Minahasa,  sebagaimana  dalam  Tabel 7.
Tabel 7. Jenis Kelamin Sampel Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) Laki- laki 21 84 Perempuan 4 16 Total 25 100 Sumber: Hasil Analisis Data, 2020.
b. Usia Sampel
Usia  sampel  pemilik  tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten
Minahasa berada pada pada rentang usia 30 tahun sampai  dengan  70  tahun  dimana  sampel  yang berusia diantara 30 sampai 40 tahun berjumlah 4 sampel  atau  16%,  usia  dengan  rentang  41  –  50 tahun terdapat 14 responden atau 56%, sedangkan untuk sampel dengan usia 50 – 70 tahun terdapat 7  responden  atau  28%  dari  total  keseluruhan sampel.  Secara  rinci  usia  sampel  dapat  dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Usia Sampel Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 30 – 40 4 16 41 – 50 14 56 51 – 70 7 28 Total 25 100 Sumber: Hasil Analisis Data, 2020. c. Pekerjaan Sampel Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 9  menunjukkan  21  pemilik  tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten
Minahasa semuanya bekerja di bidang swasta, dan 4  sampel  kunci  bekerja  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil (PNS).
Tabel 9. Pekerjaan Sampel Pekerjaan Jumlah Responden Persentase (%) Swasta 21 84 PNS 4 16 Total 25 100 Sumber: Hasil Analisis Data, 2020.
3.Hasil Wawancara Terhadap Pemilik Tanah Absantee Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  21 sampel  utama  yaitu  para  pemilik  tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.
4.  Hasil Wawancara Terhadap Sampel Kunci Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  4 sampel  kunci  yaitu  Camat  Tondano  Selatan, Kepala  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan  pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa, Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor
Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  dan  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.
Ketentuan larangan kepemilikan tanah secara absentee mengatur  pemilik  tanah  pertanian  yang berKTP  dengan  alamat  di  luar  lokasi  tempat  letak tanah  tersebut  dalam  jangka  waktu  6  bulan  harus pindah  ke  kecamatan  letak  tanah  tersebut  atau mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan  tempat  letak  tanah  itu,  kecuali  pemilik tanah masih dimungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut  secara  efisien  karena  jarak  kecamatannya berbatasan antara pemilik dan tanahnya. Kepemilikan tanah secara absentee di Kecamatan Tondano Selatan masih  berlangsung  sampai  saat  ini,  meskipun larangan pemilikan tanah secara absentee sejak tahun 1960-an telah dilaksanakan. Data kepemilikan tanah pertanian  secara absentee di  Kecamatan  Tondano Selatan.
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee di  Kecamatan  Tondano  Selatan Kabupaten Minahasa
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di Kecamatan  Tondano  Selatan,  masih  didapati kepemilikan tanah pertanian secara absentee dengan kesimpulan  didapati  beberapa  faktor  yang  menjadi penyebab  terjadinya  kepemilikan  tanah  pertanian secara absentee , yaitu: a. Faktor Pengetahuan Pengetahuan yang dimaksud yaitu kemampuan  seseorang  (masyarakat  pemilik  tanah absantee)  dalam  mengetahui  dan  memahami ketentuan perundangan tentang tanah absentee yang diatur.  Pengetahuan  21  pemilik  tanah absentee tentang  ketentuan  tertulis  mengenai  kepemilikan tanah absantee sebagaimana digambarkan pada Tabel 10  bahwa  sampel  mayoritas  (85,71%)  menyatakan tidak  mengetahui  bahwa  terdapat  ketentuan  tertulis tentang  peraturan  tanah absentee ,  sedangkan  yang mengetahui hanya sekitar 14,29%. Berdasarkan data tersebut  disimpulkan  bahwa  tingkat  pengetahuan masyarakat tentang ketentuan peraturan perundangan tanah absentee berupa  peraturan  tertulis  tergolong rendah.
Tabel  10.  Pengetahuan  Pemilik  Tanah  Absantee  tentang
Ketentuan Peraturan Tertulis Tanah Absantee Pengetahuan Hukum Jumlah Responden Persentase (%) Mengetahui 3 14,29 Tidak Mengetahui 18 85,71 Jumlah 21 100
Sumber : Data Kuesioner, 2020
b. Faktor Kesadaran
Kesadaran masyarakat yang dimaksud yaitu kesadaran  seseorang  dala  mengadakan  penilaian tertentu pada ketentuan hukum dibidang pertanahan,  terutama  tentang  peraturan  yang melarang  kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  yang berstatus absentee dan usaha yang harus dilakukan setelah mengetahui jika masyarakat tersebut sudah melanggar ketentuan perundang-undangan.
Kesadaran dapat dilihat dari hasil wawancara  terhadap  21  sampel  utama  yaitu pemilik  tanah absentee ,  dimana  awalnya  masih kurang  mengetahui  dan  memahami  ketentuan- ketentuan yang sudah berlaku sejak dahulu, namun pada  akhirnya  ketika  telah  mengetahui  dan memahami  dengan  jelas  saat  diberitahukan  oleh petugas  berwenang  tentang  adannya  peraturan Perundang-undangan tersebut, mereka tetap dengan  penuh  kesadaran  tidak  melaksanakan  apa yang sudah tertuang dalam Surat Pernyataan yang mereka  tanda  tangani  di  atas  meterai  cukup  (Rp 6.000,-),  dengan  alasan  tanah  pertanian  yang diperoleh  merupakan  warisan  dari  orang  tua sehingga  tidak  bisa  melaksanakan  peralihan  hak atas tanah tersebut kepada pihak yang berdomisili di  daerah  kecamatan  letak  tanah  tersebut,  juga dengan alasan sebagai investasi untuk masa depan. Dengan penuh kesadaran masyarakat pemilik tanah absentee melanggar  aturan  dan  perundang- undangan  yang  berlaku,  ini  artinya  dapat  dilihat bahwa  salah  satu  faktor  yang  bisa  menyebabkan terjadinya pemilikan tanah absentee yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan tersebut dengan baik.
Tabel  11.  Sikap  Masyarakat  tentang  Ketentuan
Peraturan Tertulis yang Melarang Kepemilikan Tanah Absantee Kesadaran Masyarakat  Jumlah Responden Persentase (%) Menerima 2 9,52 Tidak Menerima 19 90,48 Jumlah 21 100 Sumber: Data Kuesioner, 2020
Tabel  11  menujukkan  bahwa  mayoritas sampel  (90,48%)  tidak  menerima  peraturan pertanahan  yang  melarang  kepemilikan  tanah pertanian  secara absentee ,  sisanya  sebesar  9,52% yang  menerima  hal  tersebut.  Dapat  disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Tondano  Selatan  Kabupaten  Minahasa  terhadap pelaksanaan aturan  perundangan  pertanahan  yang melarang  kepemilikan  tanah absentee masih cenderung sangat rendah.
c. Faktor Budaya Dasar Perolehan Tanah Berdasarkan  data pada Tabel  12  berikut, dari hasil  wawancara  kepada  21  sampel  utama,  terdapat 18  sampel  atau  85,71%  mengatakan  bahwa  sumber perolehan  tanah absentee sebagian  besar  diperoleh dari  hasil  jual  beli,  sedangkan sebanyak 3  informan atau  14,29  %  mengatakan  bahwa  perolehan  tanah yang  mereka  miliki  didapat  dari  warisan  oleh keluarga turun-temurun.
Tabel 12.  Dasar  Perolehan  Tanah Oleh  Masyarakat  Pemilik
Tanah  Absantee  di  Kecamatan  Tondano  Selatan Kabupaten Minahasa Dasar Perolehan Tanah N Persentase (%) Jual Beli 18 85,71 Warisan Keluarga 3 14,29 Jumlah 21 100
Sumber : Data Kuesioner, 2020.
Faktor  budaya  dasar  pemilikan  tanah  dalam kaitannya  dengan  faktor  penyebab  terjadinya  tanah absentee yaitu  karena  adanya  budaya  memproleh tanah  secara  pewarisan/turun-temurun,  maupun dengan cara jual beli tanah yang pemilik memperoleh tanahnya  karena  membantu  penjual  yang  dalam keadaan  sakit  dan  membutuhkan  biaya.  Hal  ini menunjukkan masih adanya budaya tolong- menolong,  yang  masih  kuat  di  daerah  setempat. Wujud  kelakuan  berpola  dari  manusia  sendiri, pewarisan  sesungguhnya  merupakan  peristiwa hukum  yang  biasa  terjadi  dimana  saja  disetiap keluarga,  akan  tetapi  peristiwa  hukum  ini  menjadi penting  untuk  diperhatikan  terkait  dengan  adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee , bahkan  jika  Ahli  Warisnya  berada  jauh  di  luar Kecamatan  letak  tanah  pertanian  itu  berada.  Yang sebenarnya  kepemilikan  tanah  pertanian  secara absentee itu bisa dihindari dengan cara Ahli Waris itu berpindah  ke  kecamatan  di  mana  tanah  warisan  itu berada,  atau  tanah  warisan  itu  dialihkan  kepada penduduk yang berdomisili di Kecamatan itu. Secara Yuridis yang dilakukan untuk menghindari ketentuan tanah absentee sangat sulit untuk dapat dipenuhi. Para ahli  waris  umumnya  mengungkapkan  tetap  ingin memiliki  tanah  warisan  itu  sebagai  penopang kehidupan yang lebih baik dihari tua dan mempunyai pedoman umumnya petani bahwa menjual tanah hasil warisan  boleh  dilakukan  hanya  dalam  keadaan terpaksa.
d. Faktor Nilai Ekonomi
Data yang didapat dari 21 sampel pemilik tanah absantee  bahwa  bukan  hanya  petani  yang  memiliki tanah pertanian secara absentee /guntai, melainkan orang yang pada dasarnya bukan petani, yang membeli tanah pertanian dari masyarakat yang saat itu dalam keadaan kesulitan  dan  sangat  membutuhkan  uang.  Tanah  itu dibeli  dengan  harga  yang  murah,  bukan  hanya  untuk mengolahnya sebagaimana peruntukkan tanahnya, akan
tetapi  dibeli  sebagai  sarana  investasi  dan  akan  dijual kembali  ketika  harga  tanah  naik.  Juga  pemilik  tanah tersebut  sangat  memahami  bahwa  tanah  merupakan sarana investasi yang menguntungkan dengan membeli tanah-tanah  pertanian  yang  masih  diketegorikan  harga murah  di  Kecamatan  Tondano  Selatan.  Selain mempunyai  nilai  investasi,  tanah absentee juga  dapat tetap  berkontribusi  dalam  menunjang  pendapatan daerah  setempat,  dimana  pemilik  tanah absentee tetap secara rutin membayar pajak atas tanahnya, sebagaimana hasil wawancara kepada 21 sampel utama maupun hasil wawancara kepada 4 sampel kunci. e. Faktor Penegakan Hukum
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara terhadap 4 sampel  kunci dan  21 sampel  utama, bahwa terdapat  kelemahan  aparat  penegak  hukum  yang ditandai dengan tidak adanya penegasan dan masih tidak ada pengawasan secara  ketat  serta tidak adanya tindak lanjut  yang  memberikan  sanksi  tegas  dari  pemerintah terkait  dari  pemerintah  daerah,  Kantor  Pertanahanan dalam  lingkup  pemerintahan  setempat,  hingga  ke tingkat  pusat.  Selain  itu,  juga  dengan  adanya ketidakseimbangan  petugas  dalam  menghadapi  tugas dan  tanggungjawab  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas,  dan  belum  optimalnya  penugasan  instansi terkait  kegiatan  untuk  survei  lapangan,  sosialisasi, edukasi,  dan  anggaran  serta  lemahnya  pengawasan pemerintah daerah, Kantor Pertanahanan dalam lingkup pemerintahan setempat, hingga ke tingkat pusat menjadi pemicu timbulnya kepemilikan tanah absentee . Pemerintah  menetapkan  wujud  Sapta  Tertib Pertanahan,  yang  dua  diantaranya  yaitu:  tertib  hukum dan tertib administrasi pertanahan. Sama dengan sasaran yang  hendak  dicapai  oleh  lembaga-lembaga  sertifikasi Hak Atas Tanah. Sasarannya yaitu memberikan legalitas hukum  pada  penggunaan,  pengurusan  dan  pemilikan tanah dan mutasi tanah sehingga terjamin kepastian dan perlindungan  hukum,  baik  pihak  yang  bersangkutan maupun bagi masyarakat dan Negara. Masih kurangnya pengetahuan  oleh  masyarakat  pemilik  tanah absentee terkait  larangan  pemilikan  tanah absentee dan  pranata sertipikasi  tanah  di  Kecamatan  Tondano  Selatan Kabupaten Minahasa ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan/sosialisasi ataupun pemberitahuan langsung, terutama tentang masalah-masalah pertanahan  di  daerah  ini  sehingga  menjadi    salah  satu penyebab terjadinya tanah absentee .
Berdasarakan  uraian  yang  telah  dibahas,  untuk mendapatkan  data  yang  akurat  mengenai  faktor penyebab  terjadinya  kepemilikan  tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan, maka dilakukan triangulasi  data  dari  hasil  wawancara  yang  sudah dilakukan.  Untuk  menghasilkan  informasi  yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan bisa menggambarkan  informasi  yang  sesungguhnya  maka proses ini dilakukan. Berdasarkan triangulasi data yang dilakukan,  peneliti  mendapatkan  kesimpulan  hasil wawancara sebagai berikut.

## Sumber: Hasil Wawancara, 2020
2. Pengambilan  Keputusan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa
Keberadaan  tanah absentee di  Kecamatan Tondano  Selatan  bukanlah  suatu  masalah  yang dianggap oleh pemilik tanah absentee . Pemilik tidak mempermasalahkan  keberadaan  tanah absentee karena memang kurang mengetahui tentang landasan hukum serta kemungkinan sanksi yang akan diterima. Tanah absentee yang  ada  di  Kecamatan  Tondano Selatan  tetap  menghasilkan  dan  aktif  dikerjakannya sehingga  sampai  saat  ini  jarang  didapati  tanah pertanian yang menjadi lahan tidur atau tidak diurus sama  sekali  meskipun  pemilik  tanah  tersebut  tidak tinggal di daerah tersebut. Hal itu tidak menjadi masalah bagi pemilik tanah karena yang terutama tanah tersebut ada yang mengurusnya dan tidak dibiarkan. Diharapkan apabila pemilik tanah tinggal  di kecamatan  yang  sama dengan  letak  tanahnya  maka  petani  bisa  lebih  efektif dalam  mengolah  tanah  pertanian  miliknya,  sehingga produktivitasnya  bisa  lebih  naik  dan  menjamin ketahanan  pangan  serta  pengumpulan  tanah  di  tangan segelintir tuan-tuan tanah dapat dihilangkan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, keberhasilan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan beberapa hal, sebagai berikut:
a. Intuisi
Bahwa pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan terhadap para pihak terkait, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa sudah bersifat subjektif.  Pengambilan  keputusan  dalam  pelaksanaan pengendalian penguasaan tanah petanian di Kabupaten Minahasa  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa baik secara intern  yaitu di dalam organisasi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa, yang  dilakukan  saat  pertemuan-pertemuan  rapat  intern dan secara ekstern di luar organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa yaitu terhadap masyarakat pemilik tanah absentee maupun pihak terkait lainnya pada saat melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten  Minahasa,  termasuk  kepada  camat  yang dilakukan  pada  saat  mengadakan  pelantikan  PPAT Sementara.
b. Pengalaman pengalaman dalam pelaksanaan kebijakan dalam mengendalikan  penguasaan  atas  tanah  pertanian khususnya  larangan  pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee memiliki  manfaat  bagi  pengetahuan  praktis sehingga yang dikerjakan menghasilkan yang lebih jelas dan  terarah.  Meskipun  masih  jauh  dari  ideal  secara kualitas pengalaman terkait pengetahuan dan pemahaman  juga  turut  terlibat  dalam  pengawasan  dan pengendalian. Kepala kantor banyak memiliki pengalaman terkait pengetahuan dan pemahaman yang matang  terhadap  larangan  pemilikan  tanah  secara absentee dan juga harus bisa menyamakan pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan tersebut. Tingkat pengalaman juga tergolong baik karena adanya interaksi dengan berbagai sumber dari pihak terkait. c. Wewenang
Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga  Pemerintah  Non  Kementrian  yang  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden,  yang memiliki tugas untuk melakukan tugas pemerintahan di bidang  pertanahan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2015  tentang Badan  Pertanahan  Nasional,  dalam  Pasal  3  disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan  Nasional  menyelenggarakan  fungsi,  antara lain: 1) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang  penetapan  hak  tanah,  pendaftaran  tanah,  dan pemberdayaan masyarakat; 3) perumusan dan pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pengaturan,  penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;  4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
Untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi  Badan Pertanahan  Nasional  di  daerah,  dibentuk  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  di provinsi  dan  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten/Kota. Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa memiliki tugas melaksanakan  sebagian  tugas  dan  fungsi  Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Minahasa.
Standart  Operational  Procedure (SOP)  untuk pelaksanaan inventarisasi, pelaporan bahkan pembagian tanah-tanah absentee kepada  petani  sebagai  tindak lanjut  dari  pelanggaran  kepemilikan  tanah  secara absentee belum  ada.  Tanpa  adanya  SOP  maka pembagian tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan dan batasan wewenang menjadi tidak  jelas.  Tanpa  adanya  SOP  maka  pelaksanaan kebijakan  baru  yang  memerlukan  metode  kerja  baru atau tipe-tipe personil baru dalam melakukan kebijakan- kebijakan menjadi terkendala.
Kewenangan  Kepala  kantor  sebenarnya  sudah cukup  baik  dalam  menunjang  terlaksananya  kebijakan ini,  tetapi  sikap  para  pelaksana  kebijakan  terkesan mengacuhkan akan kebijakan ini.  Banyaknya pekerjaan dari  permohonan  pelayanan  pertanahan  membuat
pelaksana  kebijakan  lebih  fokus  pada  pekerjaan pelayanan  rutin  karena  pekerjaan  tersebut  tersedia anggaran dalam daftar isian pekerjaan dan anggaran (DIPA)  sedangkan  pelaksanaan  kebijakan  ini anggarannya  tidak  tersedia  dalam  DIPA  sehingga pelaksana tidak melaksanakan kebijakan ini.
Banyak  kebijakan  masuk  ke  dalam  zona ketidakacuhan.    Ada  kebijakan  yang  dilaksanakan secara  efektif  karena  mendapat  dukungan  dari  para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan  pelaksana  kebijakan  atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para  pelaksana  (Winarno,  2007).  Juklak  dan  juknis terkait  pelaksanaan  kebijakan  ini  sampai  saat  ini belum ada, hal ini yang menyebabkan para pelaksana tidak  maksimal  melaksanakan  kebijakan  tersebut. Selain  juklak  dan  juknis,  ketersediaan  data  juga  turut menentukan  kehasilan  pelaksanaan  kebijakan,  bukan saja  disebabkan  oleh  para  pelaksana  di  Kantor Pertanahan  tetapi  juga  oleh  BPN  RI  sebagai  penentu kebijakan.
d. Fakta
Faktanya  yaitu  sarana  dan  prasarana  fisik  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  untuk mendukung  kebijakan  pengendalian  penguasaan tanah  pertanian  khususnya  tanah absentee belum memadai.  Hal  yang  menurut  peneliti  kurang  disini yaitu  kebijakan  ini  belum  ditunjang  secara  optimal oleh  sistem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan (KKP). KKP merupakan salah satu upaya BPN untuk merubah pola layanan dari layanan manual  menjadi layanan  yang  berbasis  komputerisasi,  yang  sudah dimulai  sejak  tahun  1997.  KKP  bertujuan  untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, melakukan  peningkatan  dan  percepatan  layanan dibidang pertanahan, melakukan peningkatan kualitas  informasi  tentang  pertanahan,  untuk memudahkan pemeliharaan data pertanahan, melakukan penghematan space / storage untuk menyimpan  data-data  pertanahan  dalam  bentuk digitalisasi  ( paperless ),  melakukan  peningkatan kemampuan  sumber  daya  pegawai  BPN  dibidang teknologi informatika/komputer, melakukan penstandarisasi  data  dan  sistem  informasi  dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan  yang  nyata,  handal  dan  akurat.  Apabila dalam  KKP  sudah  terprogram  kebijakan  pengendalian penguasaan  tanah  pertanian  khususnya  larangan pemilikan  tanah  secara absentee maka ketika  sesorang mendaftarkan  tanah  pertaniannya  di  kantor  pertanahan sedangkan  alamatnya  tidak  di  lokasi  letak  tanah  maka secara  otomatis  system  di  KKP  akan  menolak permohonan  tersebut  dan  pendaftaran  tanahnya  tidak dapat diproses.
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee ................................(Jeine Robot, Caroline Pakasi, Noortje Benu)
e. Rasional
Sampai  saat  ini  belum  ada Standart Operational  Procedure (SOP)  sebagai  acuan  untuk melaksanakan  kegiatan  ini.    Selama  ini  yang dilakukan  hanya  sebatas  inventarisasi  tanah-tanah absentee secara  manual  dan  terbatas,  dan  belum secara  rutin  melaporkannya  kepada  Bapak  Menteri. Belum ada tindakan pengawasan secara ketat bahkan penegasannya,  termasuk  tindakan  yang  lebih  lanjut sebagai sanksi yang diberikan kepada pemilik tanah absentee yang melanggar aturan ini yaitu penetapan tanah-tanah absentee tersebut  menjadi  tanah  objek landreform kemudian membagikannya kepada petani belum pernah dilakukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya
Kepemilikan Tanah Absentee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, maka ditarik kesimpulan, sebagai berikut:
1. Terdapat  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya kepemilikan tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan  Kabupaten  Minahasa,  yaitu:    faktor pengetahuan, faktor kesadaran, faktor budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor nilai ekonomi.
2. Pelaksanaan  kebijakan  larangan  kepemilikan  tanah secara absentee di  Kecamatan  Tondano  Selatan
Kabupaten  Minahasa  belum  berjalan  dengan sebaiknya.    Jika  dilihat  dari  kepemilikan  tanah secara absentee yang terjadi di Kecamatan Tondano Selatan,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa dalam pelaksanaan ketentuan larangan kepemilikan tanah absentee lebih  mengutamakan  pekerjaan pelayanan  karena  pekerjaan  tersebut  tersedia anggaran  dalam  Daftar  Isian  Pekerjaan  dan Anggaran (DIPA) sedangkan pelaksanaan kebijakan ini  anggarannya  belum  tersedia  dalam  DIPA sehingga  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa belum melaksanakan kebijakan ini secara optimal.

## Saran
1. Pemerintah  pusat  perlu  melakukan  upaya-upaya pencegahan yakni dengan mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan larangan pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee dan mensosialisasikannya, juga upaya berupa menerapkan  sanksi  yang  lebih  tegas,  terkait dengan  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab terjadinya  pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee . Kantor Pertanahan
Kabupaten Minahasa harus lebih tegas dalam hal mengawasi pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee dan
harus lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi  kepada  instansi  pemerintah  terkait maupun pemberitahuan langsung kepada masyarakat  pemilik  tanah  pertanian  secara absentee tentang kebijakan pengendalian penguasaan tanah khususnya larangan penguasaan  tanah  secara absentee .  Sosialisasi yang diberikan harus rutin sehingga pengetahuan masyarakat tentang keberadaan aturan kepemilikan tanah absentee semakin baik.
2. Sumberdaya dan sarana prasarana sangat diperlukan untuk Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penguasaan  Tanah  Pertanian  khususnya  larangan penguasaan tanah secara absentee . Kantor Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  harus  melakukan terobosan  dengan  melakukan  peningkatan  program terhadap  dukungan  sistem  database  KKP  dan pengusulan  anggaran  untuk  pelaksanaan  kebijakan Pengendalian  Penguasaan  Tanah  Pertanian,  agar anggarannya  tersedia  didalam  DIPA  Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Kantor Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  juga  perlu  untuk melakukan  penambahan  sumberdaya  manusia  baik secara  kuantitas  dengan  menambah  ASN  atau  PTT maupun  secara  kualitas  yaitu  dengan  mengikut sertakan  pegawai  pada  pelatihan-pelatihan  atau bimbingan  teknis  terkait  Pengendalian  Penguasaan Tanah  Pertanian  khususnya  larangan  penguasaan tanah secara absentee .

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
Anonim. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  2015  Tentang  Badan  Pertanahan Nasional.
Anonim.  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Hasanah,  U.  2012.  Status  Kepemilikan  Tanah  Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan Undang-undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria  Dihubungkan  Dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah.  Fakultas  Hukum, Universitas  Riau.  Riau.  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 3, Nomor 1.
Iskandar.  2008.  Metodologi  Penelitian  Pendidikan  dan Sosial  (Kuantitatif  dan  Kualitatif).  Jakarta.  GP Press.
Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman.  1992. Analisis  Data  Kualitatif,  Buku  Sumber  Tentang Metode-metode Baru. Jakarta.
Winarno, B. 2007.  Kebijakan Publik. Teori dan Proses.
Media Pressindo, Yogyakarta.