## PESANTREN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEISLAMAN:
Studi Kasus Pembelajaran Fiqh  di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo
Oleh: M. Hasan Basri 1
Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo sekpriay@hotmail.com
Abstract: Islamic  boarding  school  is  an  institution  of al-tafaqquh  fi  al-din ,  the educational  institution  that  focuses  on  the  development  of  religious sciences ,  especially  the  Islamic  jurisprudence.  In  the  structure  of religion, the Islamic jurisprudence occupies a central position and even the most concrete appearance of Islam due to direct contact with the various  provisions  of  the  law  in  daily  religious  life  and  society.  The development  of  the  science  of  jurisprudence  continues  in  Pondok pesantren  as  reflected  in  the establishment    of  Ma'had  Aly  at  Islamic boarding  school  of  Salafi  Syafi'iyah  Situbondo.  As  a  typical  boarding institutions  of  higher  education,  Ma'had  Aly  Situbondo,  as  an institution of high education in pesantren-style, is projected to be the center of  Islamic jurisprudence development (fiqh center) in response to  a  variety  of  legal  issues  among  society.  The  fiqh  development  in
Ma'had  Aly  Situbondo  has  a  different  perspective  from  the  boarding schools in general because of placing usul fiqh as a method of istinbatal al-hukm  on  a  very  central  position  in  the  fiqh  study  and  the formulation of the laws applied.
Key words: fiqh, usul fiqh, revealed text, reality, boarding school

## A. Pendahuluan
Pondok  Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  sangat khas di republik ini. Dari segi usia, pondok pesantren tergolong lembaga pendidikan  tertua,  tetapi  tidak  banyak  referensi  yang  mampu mengungkap kapan mula-mula ia didirikan. Namun demikian, hampir bisa dipastikan bahwa pondok pesantren lahir seiring penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di tanah air, khususnya di pulau jawa. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pondok pesantren yang pertama
1 Mantan  Rektor  IAI.  Ibrahimy  dan  Saat  Ini  Menjabat  Sebagai  Kepala  Bidang Perguruan Tinggi  PP. Salafiyah Syafi’iyah.
“Pesantren dan Pengembangan Ilmu Keislaman”
kali  didirikan  adalah  pesantren  hasil  rintisan  Syekh  Maulana  Malik Ibrahim.  Ini  karena  tokoh  ulama’  yang  juga  dikenal  dengan  nama  Syekh Maulana Maghribi (w. 822 H/1419 M) beliau adalah orang yang pertama kali menyebarkan Islam di antara para wali yang sembilan. 2
Pada ranah pengembangan pesantren, tokoh yang dianggap paling berhasil  mendirikan  dan  mengembangkan  pondok  pesantren  dalam  arti yang  sesungguhnya  adalah  Raden  Rahmat  yang  dikenal  dengan  Sunan Ampel.  Beliau  mula-mula  mendirikan  pondok  pesantren  di  Kembang Kuning yang pada waktu didirikan hanya memiliki tiga orang santri, yaitu Wiryo  Suroyo,  Abu  Hurairoh,  dan  Kiai  Bangkuning.  Kemudian  beliau pindah  ke  Ampel  Delta,  Surabaya,  dan  mendirikan  pondok  pesantren  di sana. Hal ini yang kemudian menyebabkan beliau kesohor dengan sebutan Sunan  Ampel.  Misi  keagamaan  dan  pendidikan  Sunan  Ampel  mencapai sukses  sehingga  beliau  sangat  dikenal  oleh  masyarakat  Majapahit.  Sejak itu lalu bermunculan pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh  para santri  dan  putra  beliau.  Misalnya,  pesantren  Giri  oleh  Sunan  Giri, Pesantren  Demak  oleh  Raden  Fatah,  dan  pesantren  Tuban  oleh  Sunan Bonang. 3
Pondok  pesantren  yang  mulai  bersemai  ini  lalu  semakin  memiliki momentumnya  ketika  bersentuhan  dengan  zaman  kolonial  belanda. Penindasan  dan  pengekangan  Belanda  terhadap  masyarakat  dan perkembangan  Islam  telah  membuat  kalangan  pesantren  melakukan resistensi  dan  konsolidasi.  Mereka  menganggap  bahwa  penindasan  dan penjajahan  yang  dilancarkan  Belanda  pada  hakekatnya  sama  dengan perbudakan.  Hal  itu  tidak  sesuai  dengan  fitrah  manusia,  karena  pada dasarnya  setiap  manusia  dilahirkan  dalam  keadaan  suci  dan  merdeka. Semua  manusia  sama  kedudukannya  sehingga  tidak  ada  yang  berhak memperbudak siapa pun di belahan bumi ini. 4
Secara  umum,  tujuan  didirikannya  pondok  pesantren  pada dasarnya  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  tujuan  umum  dan  khusus.  Tujuan umumnya  adalah  membimbing  santri  untuk  menjadi  manusia  yang berkepribadian  Islam  serta  sanggup  dengan  perangkat  ilmu  agamanya menjadi  Muballigh  Islam  dalam  masyarakat  sekitar  melalui  ilmu  dan amalnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah mempersiapkan para santri
2 Lihat Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 70.
3 Ibid , hlm. 71.
4 Ibid , hlm. 77.
untuk  menjadi  ahli  ilmu  agama  serta  mengamalkannya  di  tengah masyarakat. 5
Masih  dalam  soal  tujuan  pesantren,  KH.  A.  Hasyim  Muzadi,  Ketua Umum  PBNU,  pernah  menandaskan  bahwa  sebagai  lembaga  pendidikan dan  keagamaan,  pesantren  berupaya  menyosialisasikan  ajaran-ajaran Islam  sebagaimana  dipraktekkan  Ulama’-ulama’  salaf  ke  dalam  tata  nilai masyarakat  lokal  di  samping  juga  menekankan  pentingnya  pengamalan ajaran  tersebut  dalam  praktek  kehidupan  sehari-hari  maupun  dalam bentuk  acara-acara  ritual  khusus.  Mulai  dari  ajaran  yang  bersifat  ibadah murni  semacam  shalat  sampai  pengetahuan  mengenai  hukum  pidana- perdata  dan  tata  negara,  tak  ada  satu  pun  yang  luput  dari concern pendidikan pesantren. 6

## B. Pesantren Sebagai Sub-Kultur
Sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  dan  berakar  cukup  kuat di  masyarakat,  pesantren  mempunyai  keunikan  tersendiri  yang  terkesan berbeda  dari  masyarakat  luas.  Salah  satunya  adalah  sistem  nilai  yang dimiliki pesantren itu sendiri. Sistem nilai yang unik dan berbeda ini oleh alm. KH Abdurrahman Wahid, mantan ketua umum PBNU, disebut sebagai satu  subkultur.  Pengistilahan  subkultur  ini  sungguhpun  belum  memiliki dasar-dasar ilmiah yang kuat, namun gagasan tersebut tetap memiliki arti penting. Hal ini tercermin, sekurang-kurangnya, dalam upaya melacak dan mengkaji  keunikan  pesantren  yang  sangat  menonjol.  Walaupun  harus diakui  pada  saat  ini  sudah  terdapat  banyak  perubahan  yang  terjadi  di lingkungan pesantren itu sendiri. 7
Lebih  jauh,  untuk  bisa  disebut  subkultur  setidaknya  terdapat beberapa  aspek  dalam  dunia  pesantren  yang  dapat  merepresentasikan pernyataan subkultur tersebut, di antaranya sebagai berikut:
1. Eksistensi  pesantren  sebagai  lembaga  kehidupan  yang  menyimpang dari kehidupan umum di negeri ini.
2. Terdapatnya  sejumlah  penunjang  yang  menjadi  tulang  punggung kehidupan pesantren.
3. Berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam pesantren, lengkap dengan simbol-simbolnya.
5 Faiqoh, Nyai Agen Perubahan di Pesantren (Jakarta: Kucica, 2003), hlm. 139.
6 Ibid , hlm. 140.
7 Ibid , hlm. 167.

## “Pesantren dan Pengembangan Ilmu Keislaman”
4. Adanya daya tarik keluar sehingga memungkinkan masyarakat sekitar menganggap  pesantren  sebagai  alternatif  ideal  bagi  sikap  hidup  yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.
5. Berkembangnya suatu proses saling memengaruhi dengan masyarakat di luarnya yang akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang secara universal dapat diterima kedua belah pihak. 8
Pondok  pesantren  memiliki  satu  pandangan  hidup  yang  secara umum  berbeda  dari  pandangan  hidup  masyarakat  pada  umumnya.  Di kalangan  pesantren  pandangan  hidup  bersumber  pada  penghayatan terhadap  ajaran  Islam  yang  mengajarkan  bahwa  tujuan  kehidupan manusia di dunia ini tidak lain untuk mencari keridlaan Tuhan yang secara lebih  konkret  direalisasikan  dalam  bentuk  beribadah  sesuai  dengan tuntunan  syara’.  Walaupun  aspek-aspek  yang  bersifat  profan  atau keduniaan  tidak  sama  sekali  dinafikan,  namun  penekanan  terhadap  hal- hal  yang  bersifat  ukhrawiyah  diposisikan  jauh  di  atas  kepentingan  yang bersifat duniawiyah. 9
Dalam tata nilai pesantren, visi untuk mencapai penerimaan di sisi Allah SWT  kelak pada hari akhir menempati kedudukan terpenting dalam tata  nilai  pesantren.  Untuk  itulah  dituntut  satu  kepatuhan  total  kepada Tuhan  yang  dicerminkan  dalam  bentuk  ketaatan  dalam  melakukan kewajiban-kewajiban agama dan menjauhi segala larangan sesuai dengan ketetapan  syara’.  Dalam  konteks  inilah  ada  yang  memberikan  definisi bahwa  santri  adalah  mereka  yang  selalu  memperhatikan  kewajiban- kewajiban agama. 10
Dengan  pola  kehidupan  yang  unik  dan  berbeda  dari  kebiasaan umum  ini  pesantren  mampu  mempertahankan  penerapan  nilai-nilainya selama  berabad-abad.  Karena  itu,  dalam  jangka  panjang  institusi pesantren  berada  dalam  kedudukan  kultural  yang  relatif  lebih  kuat ketimbang masyarakat lainnya. Pesntren mampu melakukan transformasi total  dalam  sikap  hidup  masyarakat  tanpa  harus  mengorbankan identitasnya.  Bila  kita  mengamati  pola  pertumbuhan  pesantren,  hampir setiap  pesantren  menunjukkan  kemampuan  melakukan  transformasi tersebut.  Bermula  dari  sebuah  mesjid  kecil  atau  mushalla,  pesantren kemudian  berkembang  menjadi  sebuah  lembaga  masyarakat  yang berperan  dominan  dalam  pembentukan  tata  nilai  bersama  yang  berlaku
8 Ibid . 9 Ibid . 10 Ibid .
bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan pesantren. 11
Dalam  perkembangan  berikutnya,  pondok  pesantren  dihadapkan pada  persoalan  dilematis  menghadapi  aneka  perubahan  dan perkembangan  masyarakat.  Di  satu  sisi,  pondok  pesantren  dituntut beradaptasi  dengan  konteks  dinamika  sosial  yang  ada  di  sekitarnya. Namun di sisi lain, ia harus mempertahankan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia yang dirintis oleh para ulama’ dan auliya’ sejak beberapa abad yang lalu.
Proses  adaptasi  pesantren  dengan  perkembangan  masyarakat pernah  dilakukan  pada  awal  abad  ke-20  oleh  kiai-kiai  muda  yang  baru menyelesaikan pendidikannya di Makkah. Saat itu belanda menghilangkan pengajaran  sistem  pesantren  dan  menggantikan  dengan  pendidikan sistem  sekolah.  Dalam  wilayah  kekuasaan  Mataram,  pendidikan  ala pesantren  yang  semula  diakui  dan  diberlakukan  secara  resmi  diganti dengan  model  kelas  dan  sekolah.  Kebijakan  pemerintahan  kolonial belanda  ini  berimplikasi  pada  terhambatnya  perkembangan  Islam  dan pesantren.  Sebagai  dampaknya,  pemahaman  masyarakat  tentang  Islam sangat minim bahkan cukup memprihatinkan. 12
Untuk  merespons  perkembangan  ini  kiai-kiai  muda  pesantren membuka  sistem  pendidikan  baru  guna  mengimbangi  sistem  pendidikan sekolah  yang  dikelola  pemerintahan  kolonial.  Dengan  sistem  baru  yang dikenal  dengan  madrasah  ini  pesantren  dapat  berkembang  lagi  dengan baik  dan  cepat.  Bahkan  para  kiai  pun  mengonsolidasikan  kedudukan pesantrennya dalam menghadapi perkembangan sekolah-sekolah belanda. Jika sebelumnya sebuah pesantren besar hanya memiliki sekitar dua ratus santri,  maka  dengan  sistem  baru  tersebut  ada  pesantren  yang  mampu mempunyai  santri  lebih  dari  1.500  orang,  misalnya  pesantren  Tebuireng Jombang. 13
Jika  seabad  yang  lalu  tantangan  yang  dihadapi  pesantren  adalah bagaimana  mampu  membangun  dan  mengelola  model  pendidikan madrasah dengan baik, maka tantangan yang dihadapi sekarang tentunya lebih kompleks lagi. Pesatnya perubahan yang terjadi hampir di semua lini kehidupan  belakangan  ini  menuntut  pesantren  untuk  melakukan reformasi  dan  penyesuaian  dengan  tidak  menghilangkan  jati  dirinya sebagai  lembaga  pembentukan  moral  dan  kepribadian  yang  luhur.
11 Wahjoetomo, Perguruan  Tinggi  Pesantren (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1997), hlm. 68. 12 Ibid , hlm. 76.
13 Ibid , hlm. 77.

## “Pesantren dan Pengembangan Ilmu Keislaman”
Lantaran  itu,  sejumlah  pondok  pesantren  besar  seperti  Pesantren Salafiyah  Syafi’iyah  Situbondo,  pesantren  Zainul  Hasan  dan  Nurul  Jadid Probolinggo,  pesantren  Darul  Ulum  Jombang  dan  lain-lain  mulai mengembangkan  lembaga  perguruan  tinggi.  Perguruan  tinggi  yang mereka bangun tidak saja dalam kompetensi ilmu agama tetapi juga ilmu- ilmu  umum  seperti  informatika  dan  komputer,  perikanan,  keperawatan dan lain-lain.

## C. Pembelajaran Ilmu Fiqh di Pondok Pesantren
Warna  pengembangan  ilmu  fiqh  nampak  jelas  dan  bahkan  sangat dominan dalam sistem pembelajaran hampir di seluruh pondok pesantren tanah  air.  Ini  tidak  lepas  dari  sejarah  berdirinya  Pesantren  yang dipusatkan di desa-desa dan concern pada pembelajaran ilmu-ilmu agama ( al-tafaqquh  fi  al-din ).  Terminologi  fiqh  sendiri  mempunyai  pemaknaan luas  dan  mencakup  ilmu-ilmu  keagamaan  yang  sangat  strategis dikembangkan  di  pondok  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan, perjuangan  dan  pengabdian  pada  masyarakat.  Dalam  struktur  ajaran agama,  fiqh  merupakan  perwajahannya  yang  paling  konkret  karena langsung bersentuhan dengan piñatakelolaan pranata sosial kemasyarakatan.
Kata  fiqh  yang  berasal  dari  bahasa  arab  mempunyai  makna etimologi al-fahm (memahami).  Sedangkan  arti  terminologinya  adalah mengetahui sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban seseorang, atau mengetahui  hukum-hukum  partikular  ( juz’i )  berdasar  dalil-dalilnya. Definisi seperti ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang cenderung memaknai  fiqh  secara  umum  dan  mencakup  hukum-hukum i’tiqadiyyat (keimanan), wijdaniyyat (akhlaq-tashawuf),  dan ’amaliyyat (hukum praktis  keseharian).  Mengingat  cakupannya  yang  begitu  menyeluruh seperti  ini  maka  nomenklatur  fiqh  dalam  madzhab  Hanafiyyah  dikenal dengan  sebutan al-fiqh  al-akbar sesuai  perkembangan  fiqh  pada  era madzhab  ini  yang  belum  didiversifikasi  menjadi  sebuah  disiplin  ilmu tersendiri. 14
Kondisi  seperti  ini  berbeda  dengan  era  madzhab-madzhab  fiqh sesudahnya di mana para tokohnya cenderung memisahkan pembahasan fiqh  secara  monografis  dari  kajian  tentang  tauhid  maupun  tashawuf. Dalam kaitan ini, menurut al-Syafi’i fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat ‘ amali (praktis) dan diperoleh melalui proses istinbath
14 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh, Juz  I  (Damaskus:  Dar  al-Fikr, 1996), hlm. 15 – 16.
hukum berdasarkan dalil-dalil tafshili (terperinci). 15 Dari definisi ini dapat dikemukakan  bahwa  fiqh  merupakan  hukum-hukum  operasioanal  yang sangat  praktis  dan  aplikatif  sebagai  preskripsi  dan  panduan  manusia mukallaf dalam  menjalankan  aktivitas  kesehariannya  dalam  kehidupan beragama dan bermasyarakat. Selain itu, apa yang bisa digarisbawahi dari definisi tadi bahwa ketentuan fiqh dilandaskan pada dalil-dalil syar’i yang sangat transendental dan dalam proses pengambilan postulasi hukumnya memerlukan keterlibatan nalar ijtihad atan istinbath . Pada  prinsipnya,  setiap  hukum  yang  melekat  pada  berbagai peristiwa  dan  kejadian  mempunyai  pijakan  dalil  berupa  wahyu.  Namun demikian, tidak semua pijakan wahyu dapat tergambarkan secara tersurat dalam  lembaran  teks  al-Qur'an  maupun  al-Hadith.  Sebaliknya,  tidak sedikit  jumlahnya  pijakan  wahyu  yang  hanya  mengungkapkan  persoalan hukum  secara  tersirat.  Atas  dasar  itu  maka  dalil  wahyu  sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Dalil juz'i / tafshili ,  yaitu  dalil-dalil  terperinci  berupa  teks  wahyu  yang menunjukkan  hukum-hukum  tertentu  secara  tersurat.  Seperti  teks wahyu  yang  dengan  lugas    menunjukkan  hukum  wajib  melakukan shalat  fardlu,  puasa  ramadhan,  haram  berbuat  zina,  mencuri, mengalirkan darah sesamanya dan lain-lain.
2. Dalil kulli / ijmali , yaitu dalil global yang tidak menunjukkan ketentuan- ketentuan hukum tertentu secara tersurat, tetapi cukup secara tersirat berupa indikator-indikator. Seperti teks hadith yang berbunyi:
لا ررض لاو رارض “ Tidak boleh melakukan kemudharatan ” (HR Imam Ibnu Majah ).
Hadith  ini  tidak  secara  tersurat  menunjukkan  hukum  haram terhadap  peristiwa  tertentu.  Sebaliknya,  tidak  sedikit  jumlah  peristiwa yang  ketentuan  hukumnya  dilandaskan  pada  hadith  ini.  Seperti keharaman  mengonsumsi  narkoba  serta  perbuatan-perbuatan  lain  yang dapat mumudaratkan diri sendiri maupun orang lain.
Jenis  dalil  pertama  ( juz’i )  menjadi  acuan  fiqh  yang  banyak dikembangkan  di  pondok  pesantren.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena proses  pembentukan  hukum  operasioanal  langsung  berhadapan  dengan dalil-dalil  terperinci  sebagaimana  disebutkan  dalam  definisi  fiqh.  Namun demikian,  bukan  berarti  jenis  dalil  kedua  ( kulli )  sama  sekali  tidak
15 Sayf al-Din Abu al-Hasan al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980), , hlm. 7; al-Mahalli, Hasyiyah al-Bannani ‘ala Syarh Jam’i al- Jawami’ , Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 24.
“Pesantren dan Pengembangan Ilmu Keislaman”
bersentuhan dengan proses pembentukan fiqh. Sebab, objek pembahasan ushul fiqh sebagai metodologi istinbath adalah berkaitan dengan dalil-dalil yang  bersifat kulli ini  untuk  membuat  rumusan  kaidah-kaidah  yang mempunyai fungsi memudahkan proses istinbath atau penggalian hukum- hukum operasional. Dengan ungkapan lain, kaidah-kaidah ushuliyyah yang sangat  dibutuhkan  Mujtahid  dalam  kerja  akademiknya  untuk  menggali hukum-hukum  operasional  bisa  disebut  juga  sebagai  dalil kulli karena  ia dibangun  berdasarkan  dalil-dalil  wahyu  yang  mengungkapkan  persoalan secara umum dan garis besar serta dipadukan dengan unsur logika formal. Jenis  dalil  kedua  yang  banyak  bersinggungan  dengan  ilmu  ushul  fiqh  ini kurang mendapatkan perhatian dalam kajian fiqh di Pondok Pesantren.
Dalam  praktiknya,  dalil kulli dan juz’i dalam  konteks pengembangan  ilmu  fiqh  mempunyai  hubungan  sangat  erat  dan  hampir tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain.  Artinya,  dalam  rangkaian  kerja istinbath  al-ahkam (penggalian  hukum-hukum)  selain  diperlukan  dalil- dalil juz’i yang  tersurat  dalam  teks  wahyu,  juga  tidak  bisa  mengabaikan dalil-dalil kulli baik  berupa  prinsip-prinsip  umum  seperti  tersirat  dalam kandungan  teks  wahyu  maupun  kaidah-kaidah ushuliyyah yang sebenarnya juga dikreasi dan diadopsi dari kandungan teks wahyu secara tersirat.  Seperti  kaidah  yang  mengatakan  bahwa  hukum  asal  dari  teks yang berisi perintah adalah wajib; hukum asal dari larangan dalam sebuah teks  adalah  haram;  lafadz  umum  berlaku  keumumannya  selama  tidak dijumpai pengkhususan dalam teks lain; dan lain-lain.
Terlepas dari minimnya acuan dalil kulli dalam tradisi kajian fiqh di Pondok pesantren, keberadaan fiqh pada lembaga pendidikan Islam tertua di tanah air ini menempati posisi sangat sentral dan strategis. Sebab, fiqh dengan proses penggaliannya yang selain mengacu pada dalil wahyu juga appreciate terhadap kemaslahatan ummat manusia ini merupakan hukum- hukum  praktis  ( ‘amaliyyah )  dan  aplikatif  ( tathbiqiyyah )  yang  langsung bersentuhan  dengan  kehidupan mukallaf dalam  pranata  sosial  mereka sehari-hari.  Faktanya,  dalam  kehidupan  beragama  dan  bermasyarakat sehari-hari,  tidak  ada  satu  pun  perbuatan mukallaf yang  tidak mengandung  implikasi  hukum.  Dalam  konteks  inilah  fiqh  mempunyai peran  sangat  penting  dalam  memberikan  preskripsi  hukum  guna menggapai  kemaslahatan  ummat  manusia  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. Fiqh tak lain merupakan aturan konkret dalam upaya merespons aneka persoalan dan peristiwa hukum yang terus mengemuka sepanjang sejarah  kemanusiaan.  Persoalan  hukum  yang  berkaitan  dengan kemaslahatan  dunia  yang  bersifat  profan  kemudian  disebut  dengan  fiqh
mu’amalah .  Sementara  untuk  mengapresiasi  kemaslahatan  akherat  yang berwatak sakral kemudian muncul segmen fiqh ibadah . Nomenklatur  fiqh  yang  dikembangkan  di  kebanyakan  pondok pesantren  tidak  membagi  materi  kajian  hukum  hanya  pada  dua  segmen, yaitu  fiqh ibadah dan mu’amalah .  Sebaliknya,  mereka  membagi  struktur keilmuan  fiqh  menjadi  empat  bagian  besar,  yaitu:  fiqh ibadah (ritual) , mu'amalah (sosial) ,  munakahah (keluarga) ,  dan  jinayah (pidana). Pembagian  seperti  ini  dilakukan  sesuai  khazanah  literatur  fiqh  yang dimiliki  pondok  pesantren  selama  ini  yang  banyak  mengacu  pada referensi fiqh yang ditulis sejak era pertumbuhan madzhab fiqh pada abad kedua  hijriyah hingga abad pertengahan.  Akan tetapi dari segi substansi, keempat bagian tersebut sesungguhnya bisa disimplifikasi menjadi hanya dua,  yaitu  fiqh ibadah dan fiqh  mu’amalah .  Al-Ghazali  dalam  karya monumentalnya, Ihya’  ‘Ulum  al-Din ,  melakukan  pembagian  seperti  ini, ibadah dan mu’amalah , selain menambahkan dua macam lagi dalam ranah pembahasan  tashawwuf,  yaitu muhlikah (sesuatu  yang  dapat membahayakan) dan munjiyah (perkara yang dapat menyelamatkan).

## Fiqh Ibadah
Ibadah  mempunyai  pengertian  tunduk  dan  patuh  seutuhnya kepada  Allah  dengan  melakukan  semua  perintah  dan  menjauhi  semua larangan-Nya. Tunduk dan patuh dalam konteks ini dilakukan oleh hamba kepada  sang khaliq -nya  tanpa  mengurangi,  menambah  dan mempertanyakan reasoning dari  sebuah  perintah  dan  larangan.  Fiqh ibadah, dengan demikian, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya sebagaimana  tergambarkan  dalam  praktik  ritual  keagamaan  semisal shalat,  puasa,  membayar  zakat,  membaca  al-Qur'an  dan  lain-lain. Menjalankan  ketentuan  dalam  fiqh  ibadah  merupakan  kewajiban  hamba tanpa  harus  mempertanyakan illah , hikmah dan mashlahah yang terkandung di dalamnya. Kenyataan seperti ini mesti dilakukan walaupun harus  diyakini  bahwa  setiap  ketentuan  Allah  pastilah  mengandung  nilai kemaslahatan  bagi  hamba-Nya.  Manusia  sebagai  hamba  dituntut  untuk menjalankannya  sebagaimana  tata  cara  yang  telah  digariskan  dalam ajaran-Nya.
Dengan pengertian ibadah seperti digambarkan di atas, maka fiqh ibadah  memiliki  watak  statis,  tidak  mengalami  perubahan  karena terjadinya perubahan apapun di luar. Dalam fiqh ibadah tidak diperlukan adanya pengembangan secara kreatif dan inovatif karena wataknya yang immutable . Karena itu, dalam persoalan ritual keagamaan kita tidak perlu mengkreasi  bentuk  amalan  baru  selain  yang  sudah  ditetapkan  oleh  teks
“Pesantren dan Pengembangan Ilmu Keislaman”
wahyu.  Dalam  soal  sembahyang,  misalnya,  kita  tidak  perlu  memodifikasi dan  mengembangkan  jumlah  sembahyang  wajib  sehari  semalam,  jumlah raka’atnya,  jumlah  rukuknya,  cara-cara  sujudnya,  dan  seterusnya.  Begitu juga dalam soal amalan ritual lain, seperti puasa wajib, puasa sunnah, haji dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini sebuah kaidah fiqh mengatakan:
ا  ْل ْص ل ف ى ْلا ع  ب د ا ة ا  تل ْح ر ْي  م ح  ت ى ي  د ل دلا ل ْي ل ع  ل خ ى ل ف ه “ Hukum  asal  amalan  ibadah  adalah  haram  hingga  terdapat  dalil-dalil  yang menunjukkan hukum kebalikannya .” 16
Kaidah lain yang semakna dengan kaidah tersebut mengatakan: لا للها ي ْع ب  د إ لا ِ م ش ا ر  ع
“Allah tidak dapat disembah kecuali dengan cara yang telah ditetapkan dalam syari'at .” 17

## Fiqh Mu’amalah
Elemen  kedua  fiqh  ( mu’amalah) merupakan  ketentuan-ketentuan hukum  berkaitan  dengan  persoalan  sosial  kemasyarakatan.  Elemen  fiqh yang  ini  dapat  mengalami  perubahan  sesuai  konteks  perkembangan masyarakat. Apa yang penting dalam fiqh mu’amalah ini adalah bagaimana kita  mengapresiasi  prinsip-prinsip  luhur  ajaran  agama  yang  dituangkan secara garis besar oleh teks agama. Hal ini seperti nilai-nilai keadilan ( al- ‘adalah ),  kesetaraan  ( al-musawat ),  permusyawaratan  ( al-syura ),  saling legawa  ( al-taradli ),  tidak  terselubung  ( ‘adamu  al-gharar ),  tidak membahayakan ( ‘adam al-dlarar ), tidak ada pemaksaan ( ‘adamu al-ikrah ), tidak spekulasi ( ‘adam al-muqamarah ) dan lain-lain. Dengan menegakkan prinsip-prinsip di atas maka fiqh sesungguhnya merupakan gerakan moral dengan  menjunjung  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  secara proporsional dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Teks  agama  yang  berkaitan  dengan  fiqh  mu’amalah  umumnya bersifat mujmal, hanya mengatur persoalan hukum secara garis besarnya saja.  Kondisi  seperti  ini  bukannya  tanpa  disengaja  oleh syari’ (pembuat syari’at).  Sebaliknya, syari’ sengaja  memberi  aturan  demikian  sehingga
16 Dr. Abu Yasid, M.A., LL.M, Nalar & Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari’at (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 59.
17 Abu  Yasid, Epistemologi  Fiqh:  Unsur  Substansi,  Metodologi,  dan  Aplikasi  Ajaran Agama (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), hlm. 136.
ajaran agama yang berdimensikan fiqh dapat bergerak dinamis merespons aneka  persoalan  hukum  yang  terus  berkembang  di  tengah  masyarakat. Dalam  menyikapi  beragam  peristiwa  hukum  di  masyarakat,  seorang Mujtahid mesti mengkajinya dengan menggunakan perangkat istidlal baik berupa teks agama maupun pengamatan terhadap realitas sehingga dapat memunculkan  kesimpulan  hukum  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip luhur ajaran agama. Atau dengan ungkapan lain, pretensi Mujtahid dalam melakukan istinbath adalah  bagaimana  produk  hukum  yang  dihasilkan dapat  mencerminkan  nilai-nilai maqashidus  syari’ah (maksud  dan  tujuan syari’at),  yaitu  untuk  menebar  kemaslahatan  dan  mencegah  terjadinya kerusakan ( li jalb al-mashalih wa dar’i al-mafasid ). Jika dalam fiqh ibadah kita dilarang melakukan pengembangan dan inovasi  maka  tidak  demikian  halnya  dalam  fiqh  mu’amalah.  Dalam  fiqh mu’amalah  menyangkut  interaksi  sosial  sehari-hari  ini  kita  bebas mengembangkannya  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  teks-teks  umum yang  telah  menggariskannya.  Selagi  tidak  terdapat  teks  yang mengharamkan  maka  kita  diberi  kebebasan  mengkreasi  dan mengembangkannya sesuai konteks kemaslahatan yang mengitari. Karena itu, kaedah yang kemudian dikembangkan oleh para Juris Islam dalam soal mu’amalah ini  adalah  prinsip al-bara’ah  al-ashliyyah yang  menyatakan bahwa  tidak  adanya  dalil  yang  melarang  adalah  pertanda  kebolehan hukum sesuatu. Redaksi kaidah selengkapnya dalam soal ini adalah:
ا  ل ْص ل ف ْا ي مل  ع م ا ل  ة ا ْل  ِ ح ا ة ح  ت ى ي  د ل دلا ل ْي ل ع  ل خ ى ل ف ه ” Hukum asal dalam fiqh mu’amalah adalah boleh dilakukan hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya. ” 18 Kaidah lain yang juga semakna menyebutkan: ا ْل م  ع ما  ل ة ط ْل ق ح  ت ي ى ْع  ل م  ْا مل ْن ع ” Fiqh  mu'amalah  itu  pada  dasarnya  berlaku  netral  hingga  diketahui  adanya larangan. ” 19
Pada  kenyataannya,  dokumen  fiqh mu’amalah mengalami perkembangan  dari  waktu  ke  waktu.  Jika  pada  masa-masa  awal,  fiqh mu’amalah banyak bercibaku pada jenis-jenis transaksi secara tradisional sesuai  realitas  masyarakat  saat  itu,  maka  sekarang  sedemikian
18 Abu  Yasid, Nalar  &  Wahyu:  Interrelasi  dalam  Proses  Pembentukan  Syari’at (Jakarta: Pnerbit Erlangga, 2007), hlm. 59
19 Abu  Yasid, Epistemologi  Fiqh:  Unsur  Substansi,  Metodologi,  dan  Aplikasi  Ajaran Agama (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), hlm. 138.
“Pesantren dan Pengembangan Ilmu Keislaman”
berkembang  cakupannya  sesuai  dinamika  alat  transaksi  modern  sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga dalam hal  perkembangan  hukum  ketatanegaraan  dalam  fiqh mu’amalah .  Pada masa-masa awal perkembangan fiqh, hukum tata negara belum seberapa berkembang  lantaran  sistem  yang  dianut  saat  itu  bersifat  monolog  dan bertumpu pada aspek kekhalifahan dan kerajaan. Sebaliknya di masa kita sekarang  teori  ketatanegaraan  sedemikian  dinamis  seiring  pesatnya perkembangan  negara-negara  bangsa  ( nation  states )  di  belahan  dunia, termasuk dunia Islam.
Karena  itu  tidak  mengherankan  jika  pada  masa-masa  awal kelahiran  fiqh,  tema-tema  kajian  yang  muncul  berkisar  pada  transaksi jual  beli  dan  yang  sejenisnya,  hukum  perkawinan  dengan  berbagai implikasinya, hukum-hukum pidana Islam ( jinayah ), serta kepemimpinan suku quraisy yang sangat menonjol dalam kajian fiqh siyasah. Sebaliknya di  masa  kita  sekarang,  kajian  fiqh  menjangkau  tema-tema  lebih  luas sesuai tingkat perkembangan. Mengingat luasnya wilayah kajian saat ini maka  dalam  komposisi  fiqh  muncul  adanya  pembagian  dan  pemilahan lebih  spesifik  sehingga  paradigma  fiqh mu’amalah lebih  mudah  diakses oleh  masyarakat.  Pemilahan  lebih  spesifik  tersebut  seperti  tertuang dalam  tema fiqh  al-usrah atau  al-ahwal  al-syakhshiyyah  (hukum keluarga), al-fiqh  al-madani (hukum  perdata), al-fiqh  al-jina’i (hukum pidana), fiqh  al-murafa’at (hukum  acara), al-Fiqh  al-dusturi (fiqh konstitusi), al-fiqh  al-dauli (hukum  internasional), al-fiqh  al-iqtishadi (hukum ekonomi) dan lain-lain. 20
Berkembangnya  jenis  transaksi  akibat  kemajuan  ilmu  dan teknologi  tidak  menyurutkan  pelaksanaan  fiqh mu’amalah selama mengacu  pada  prinsip-prinsip  kemaslahatan  di  atas.  Seperti  kita  tahu, belakangan  ini  sedemikian  berkembangnya  bentuk  transaksi  dalam blantika perekonomian global. Sebut saja misalnya, jual beli bursa saham, jual beli menggunakan kartu kredit, jual beli hak cipta dan lain sebagainya. Beragam bentuk dan format transaksi modern yang terjadi saat ini dapat diapresiasi  dalam  fiqh mu’amala h  selama  mengacu  pada  prinsip-prinsip umum keadilan, tidak ada tekanan, tidak mendzalimi, dan lain-lain.
Tingkat  perkembangan  masyarakat  yang  begitu  pesat  ini meniscayakan  perlunya  pemahaman  keagamaan  secara  kreatif  dan dinamis  menyikapi  persoalan  fiqh mu’amalah yang  dalil-dalilnya  sengaja
20 Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 22 – 23.
disetting berupa seruan moral secara makro dan garis besar. Dengan pola pemahaman  seperti  ini  maka  ungkapan  Islam  adalah shalihun  li  kulli zaman wa makan , Islam adalah agama rahmatan lil alamin , Islam agama kaffah ,  Islam  agama  sempurna  dan  lain-lain  tidak  menjadi  adagium kosong,  melainkan  ada  pembuktiannya  dalam  kehidupan  ber- mu’amalah sehari-hari.
Kenyataan  seperti  ini  pada  kadar  intensitas  tertentu  dapat memengaruhi sejumlah pondok pesantren untuk melakukan pengembangan  fiqh  sesuai  konteks  realitas  perubahan  yang  tidak mungkin bisa kita elakkan. Dalam hal ini, fiqh sebagai produk ijtihad mesti disandingkan dengan kajian ushul fiqh sebagai perangkat metodologinya. Karena itu,  kajian fiqh di pondok pesantren  perlu  dikembangkan dengan memadukan  secara  proporsional  antara  fiqh  sebagai  diktum-diktum hukum  dengan  ushul  fiqh  sebagai  metode istinbath  al-ahkam .  Dengan paradigma  seperti  ini,  diharapkan  pengembangan  fiqh  tidak  lagi  rigid dengan  memahami  setiap  dokumen  hukum  warisan  lama  secara  verbal dan  tekstual.  Sebaliknya,  fiqh  sebagai  preskripsi  dan  panduan  hukum setiap  manusia mukallaf betul-betul  menjadi  cermin  atas  keuniversalan Islam  sebagai  agama  rahmat  bagi  sekalian  alam.  Kesadaran pengembangan fiqh ke arah itu sudah mulai tumbuh di sejumlah pondok pesantren  di  tanah  air.  Sebagai  contohnya  adalah  didirikannya  lembaga Ma’had Aly (Pesantren Tinggi) konsentrasi fiqh dan ushul fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo Jawa Timur.

## D. Pengembangan  Ilmu  Fiqh  di  Pondok  Pesantren  Salafiyah Syafi’iyah Situbondo
Untuk  tujuan  pengembangan  fiqh  di  pesantren,  Alm.  KHR  As'ad Syamsul Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo Jawa Timur, di penghujung hayatnya pada tahun 1990 sempat mendirikan lembaga  Ma’had  Aly  (Pesantren  Tinggi).  Ke  depan,  lembaga  perguruan tinggi  khas  pesantren  ini  diproyeksikan  menjadi  pusat  kajian  fiqh  ( fiqh Center )  atau  menjadi  sebuah  lembaga al-tafaqquh  fi  al-din yang  dapat merespons  aneka  persoalan  keagamaan  dan  kemasyarakatan  menurut perspektif hukum Islam.
Sampai  saat  ini,  keberadaan  Ma’had  Aly  Situbondo  tidak  dapat dipisahkan  dari  komunitas  pondok  pesantren.  Selain  secara  struktur kelembagaan,  Ma’had  aly  Situbondo  berada  di  bawah  naungan  Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, kelahirannya juga dibidani oleh representasi  sejumlah  kiai  pondok  pesantren.  Karenanya, launching dan seremoni pembukaannya dilakukan oleh pengurus Rabithah al-Ma’ahid al-

## “Pesantren dan Pengembangan Ilmu Keislaman”
Islamiyyah ,  yaitu  ikatan  dan  perkumpulan  pondok-pondok  pesantren  se- Indonesia. Lantaran itu, corak Ma’had Aly ke depan sangat ditentukan oleh lembaga  pondok  pesantren,  selain  ia  juga  dituntut  mewarnai  iklim pembaharuan  di  lingkungan  pondok  pesantren,  khususnya  di  bidang pengembangan fiqh sesuai tingkat dinamika yang terjadi di masyarakat.
Pada tahun 2013 ini Ma'had Aly Situbondo genap berusia 23 tahun dan  telah  meluluskan  7  angkatan  mahasiswa/mahasantri.  Pada  tahun 2003  yang  lalu,  Ma’had  Aly  Situbondo  ditunjuk  Direktorat  Pekapontren Departemen Agama RI menjadi pilot project penyelenggaraan Ma’had Aly se-Indonesia.  Menyusul  setahun  kemudian,  tepatnya  pada  akhir  tahun 2004,  Ma’had  Aly  mendapatkan  SK  penyetaraan  dengan  Program  S2 (Magister  Hukum  Islam)  di  lingkungan  PTAI  dari  Dirjen  Kelembagaan Agama  Islam  (Bagais),  sekarang  Dirjen  Pendidikan  Islam  (Pendis), Kementerian Agama RI.
Dalam  perjalanannya  selama  dua  dekade,  Ma’had  Aly  Situbondo mengalami  eskalasi  pemikiran  keagamaan,  khususnya  dalam  bidang  fiqh dan  ushul  fiqh,  yakni  bidang  pemikiran  yang  menjadi  konsentrasi  kajian sejak awal mula didirikannya. Tidak seperti tradisi kajian fiqh di pesantren pada umumnya yang menempatkan materi ushul fiqh sebatas pengenalan menyangkut  metodologi istinbath hukum,  Ma’had  Aly  Situbondo mengapresiasi ilmu ushul fiqh sejajar dan seporsi dengan fiqh itu sendiri. Jika  pondok  pesantren  pada  umumnya  memosisikan  usul  fiqh  sebagai teori-teori istinbath hukum  yang  perlu  diperkenalkan  sebagai  suplemen dari materi pelajaran fiqh, Ma’had Aly Situbondo menempatkan ushul fiqh sebagai  sebuah  epistemologi  yang  sangat  strategis  dalam  upaya pemberian  dasar-dasar  pemikiran  untuk  diterapkan  dalam  mekanisme pengambilan keputusan hukum yang sangat menentukan.
Intensitas penggunaan ilmu ushul fiqh dalam proses pembelajaran Ma’had  Aly  dimaksudkan  untuk  memaksimalkan  pelayanan  hukum terhadap masyarakat. Kian pesatnya tantangan perubahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini menuntut Ma’had Aly ikut memikirkan kembali desain  akademik  yang  menjadikan  metodologi istinbath sebagai  basis kajian  fiqh.  Muramnya  kegiatan  akademik  berupa  kajian  dan  penelitian baik  di  dunia  kampus  maupun  pesantren  belakangan  ini  menjadi  titik balik  untuk  mengembangkan  kajian  fiqh  secara  kreatif  dan  inovatif. Ma’had  Aly  Situbondo  sesungguhnya  juga  mengalami  kesulitan  dan tantangan dalam upaya mengembangkan kegiatan penelitian ke arah yang lebih  bergairah  dan  dinamis.  Namun  di  tengah  muramnya  wajah penelitian  kampus  ini,  Ma’had  Aly  Situbondo  mencoba  melakukan  kajian
fiqh  secara  metodologis  guna  merespons  aneka  persoalan  hukum  Islam kontemporer.
Di  ranah  kurikulum,  pada  akhir  tahun  2004  yang  lalu  Ma’had  Aly meng up-date proses  pembelajarannya  dengan  melakukan workshop pengembangan kurikulum. Kegiatan ini didahului oleh rangkaian evaluasi terhadap  struktur  dan  konten  kurikulum  Ma’had  Aly  yang  diterapkan selama  satu  setengah  dekade.  Dalam workshop tersebut  materi perkuliahan yang memiliki basis penelitian dan menjadi alat analisis bagi kajian  fiqh  ditambah  porsinya.  Selain  itu,  materi  konsentrasi,  yaitu  fiqh- ushul  fiqh,  lebih  memprioritaskan  kajian-kajian  metodologis  atau  fiqh proses  ketimbang  fiqh-fiqh  produk.  Dalam  komposisi  fiqh  produk  pun diprioritaskan muatan fiqh yang berbasis realitas, seperti fiqh perundang- undangan,  fiqh  perekonomian  modern  dan  lain-lain.  Dengan  konfigurasi seperti itu maka ibarat sebuah desain penelitian, fiqh-fiqh turath (klasik) diposisikan sebagai landasan teoritis untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian  terhadap  aneka  persoalan  hukum  dengan  menggunakan pendekatan metodologi istinbath atau ilmu ushul fiqh. Seteleh melakukan rangkaian evaluasi dan penyempurnaan, komposisi kurikulum seperti ini dianggap  sebuah  kebutuhan  riil  masyarakat  dewasa  ini  sesuai  tingkat perkembangan yang hadir secara niscaya.
Penelitian  dengan  analisis  kesejarahan  juga  perlu  mendapatkan perhatian  dalam  kajian  fiqh  dan  ushul  fiqh.  Sebab,  fiqh  sebagai  produk ijtihad lahir sesuai konteks realitas yang mengitari. Sumber rujukan fiqh, dengan begitu, selain berupa teks wahyu juga pengamatan setiap mujtahid terhadap  realitas  masyarakat  dan  lingkungannya.  Karena  itu,  literatur lama  tentang  sejarah  pembuatan  hukum  ( tarikh  al-tasyri’ )  menjadi  amat berharga  bagi  generasi  sekarang  untuk  dikembangkan  pada  setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Apa yang perlu mendapatkan perhatian  dalam  kajian  fiqh  adalah  tujuan-tujuan  syari’at  ( maqashid  al- syari’ah ) yang tak lain adalah untuk menebar kemaslahatan hamba, baik di dunia  maupun  di  akhirat.  Karena  itu,  kajian  fiqh  yang  dikembangkan Ma’had Aly Situbondo tidak bisa lepas dari maqashid al-syari’ah sehingga hasilnya  kompatibel  dengan  realitas  masyarakat.  Dengan  ungkapan  lain, setiap  produk  hukum  yang  dimunculkana  berdasarkan  hasil  penelitian dan  kajian  mendalam  diharapkan  mampu  mencerminkan  penyelesaian persoalan  hukum  secara  akademik  serta  tidak  bergeser  dari  konteks kemaslahatan yang menjadi acuan utamanya.
Selain di bidang kurikulum, Ma’had Aly Situbondo juga melakukan pengembangan  kajian  fiqh  secara  exstra-kurikuler.  Dalam  kaitan  ini, Ma’had  Aly  mengembangkan  forum bathsul  masa’il dengan  menghimpun
“Pesantren dan Pengembangan Ilmu Keislaman”
aneka persoalan fiqh yang dihadapi masyarakat untuk kemudian dianalisis dan  dirumuskan  mekanisme problem solving-nya.  Pembahasan masail fiqhiyyah seperti  ini  diintegrasikan  dengan  penerbitan  buletin  mingguan Tanwirul  Afkar  (TA)  yang  diawaki  oleh  para  mahasantri  Ma’had  Aly. Laporan  setiap  hasil  kajian  dan  analisis  beragam  persoalan  fiqh  tadi dituangkan dalam edisi penerbitan TA. Buletin TA yang terbit setiap hari Jum'at ini mempunyai target menyelesaikan persoalan fiqh secara syamil dengan pendekatan manhaji (metodologis).
Dalam  menyikapi  beragam  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di masyarakat,  TA  menggunakan  perspektif  fiqh  klasik  dan  kontemporer. Artinya,  selain  mengapresiasi  produk  materi  fiqh  warisan  lama  dalam setiap  mekanisme  penetapan  hukum,  TA  juga concern terhadap  aspek metodologi penetapan hukum itu sendiri. Pendekatan metodologis seperti ini  tak  lain  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  persoalan-persoalan  fiqh kontemporer yang memerlukan penyelesaian secara`metodologis. Dengan pendekatan  seperti  ini performance fiqh  diharapkan  dapat  memantulkan nilai-nilai  universalisme  ajaran  agama  dalam  menyikapi  setiap  peristiwa hukum  yang  terjadi.  Dengan  mengapresiasi  aspek  metodologi  fiqh  yang terangkum  dalam  kaidah-kaidah ushuliyyah maka  diharapkan penyelesaian  hukum  juga  dapat  menjangkau  peristiwa-peristiwa  baru yang belum pernah muncul sebelumnya.
Untuk  menyebarluaskan  hasil  kajian  fiqh,  akumulasi  penerbitan buletin  TA  telah  dihimpun  dalam  bentuk  buku  dan  diterbitkan  oleh beberapa  penerbit  nasioanal.  Buku  pertama  diterbitkan  oleh  LKiS Jogjakarta  (2000)  dengan  tajuk  Fiqh  Rakyat:  Pertautan  Fiqh  dengan Kekuasaan.  Buku  kedua  bertajuk  Fiqh  Realitas:  Respons  Ma'had  Aly Terhadap  Wacana  Hukum  Islam  Kontemporer  dan  diterbitkan  oleh Pustaka Pelajar Jogjakarta (2005). Sedangkan buku ketiga diterbitkan oleh Penerbit Erlangga Jakarta (2007) dengan tajuk Fiqh Today. Buku terakhir ini  diformat  menjadi  empat  edisi,  yaitu  Fiqh  Kontroversial,  Fiqh  Politik, Fiqh Keluarga, dan Fiqh Tasawuf.

## E. Kesimpulan
Pondok  pesantren  identik  dengan  kajian  ilmu-ilmu  keislaman warisan  lama.  Namun  demikian,  kajian  ilmu  fiqh  nampak  lebih  dominan ketimbang  ilmu-ilmu  keislaman  lain.  Dari  pembahasan  tentang pengembangan  ilmu-ilmu  keislaman,  khususnya  ilmu  fiqh,  di  pondok pesantren dapat disimpulkan beberapa hal berikut.
1. Pembelajaran fiqh di Ma’had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo  dilakukan  secara  metodologis  dengan  menempatkan  ilmu ushul fiqh sebagai alat analisis yang mesti diterapkan dalam mekanisme perumusan  ketentuan  hukum.  Intensitas  penggunaan  ilmu  ushul  fiqh dalam  setiap  kajian  fiqh  dimaksudkan  untuk  memaksimalkan pelayanan hukum terhadap masyarakat yang ditandai makin  pesatnya tantangan perubahan yang terjadi di hampir semua lini kehidupan.
2. Di  ranah  kurikulum,  sejak  tahun  2004  yang  lalu  Ma’had  Aly  Pondok Pesantren  Salafiyah  Syafi’iyah  Situbondo  mengembangkan  materi pembelajarannya  dengan  menambah  porsi  perkuliahan  yang  memiliki basis penelitian dan menjadi alat analisis bagi setiap kajian fiqh. Selain itu, materi konsentrasi, yaitu fiqh dan ushul fiqh, lebih memprioritaskan kajian-kajian fiqh proses ketimbang fiqh produk. Dalam komposisi fiqh produk  pun  diprioritaskan  muatan  fiqh  yang  berbasis  realitas,  seperti fiqh  perundang-undangan,  fiqh  perekonomian  modern  dan  lain-lain. Penelitian  dengan  analisis  kesejarahan  juga  mendapatkan  perhatian khusus dalam kajian fiqh yang dikembangkan.
3. Ma’had  Aly  Pondok  Pesantren  Salafiyah  Syafi’iyah  Situbondo  juga melakukan  pengembangan  kajian  fiqh  secara  exstra-kurikuler.  Hal  ini seperti tercermin dalam pengembangan forum bahthul masa’il . Forum yang  bertujuan  merumuskan  persoalan  hukum  yang  tengah  dihadapi masyarakat  ini  diintegrasikan  dengan  penerbitan  buletin  mingguan Tanwirul  Afkar  (TA).  Akumulasi  penerbitan  buletin  ini  kemudian dihimpun  dalam  bentuk  buku  dan  bekerjasama  dengan  beberapa penerbit  untuk  dipublikasikan  secara  nasioanal.  Sampai  saat  ini  telah diterbitkan  enam  judul  buku,  yaitu  Fiqh  Rakyat  (LKiS,  Yogyakarta, 2000),    Fiqh  Realitas:  Respons  Ma'had  Aly  terhadap  Wacana  Hukum Islam  Kontemporer  (Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  2005),  Fiqh  Today: Fikih Kontroversial (Erlangga, Jakarta, 2007), Fiqh Today: Fikih Politik (Erlangga, Jakarta, 2007), Fiqh Today: Fikih Keluarga (Erlangga, Jakarta, 2007), dan Fiqh Today: Fikih Tashawuf (Erlangga, Jakarta, 2007).

## Daftar Pustaka
Amidi  (al),  Saif  al-Din  Abu  al-Hasan, al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam ,  Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980.
Faiqoh,  Dra,  M.Hum ,  Nyai  Agen  Perubahan  di  Pesantren .  Jakarta:  Kucica,
2003.
HA  Yasid,  Dr.,  M.A.,  LL.M (editor) ,  Fiqh  Today,  Edisi  Fikih  Kontroversial .
Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
“Pesantren dan Pengembangan Ilmu Keislaman”
_________  (editor), Fiqh  Realitas:  Respon  Ma’had  Aly  terhadap  Wacana Hukum Islam Kontemporer , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
_________  , Epistemologi  Fiqh:  Unsur  Substansi,  Metodologi,  dan  Aplikasi Ajaran Agama . Situbondo: Ibrahimy Press, 2010.
_________  , Nalar  &  Wahyu:  Interrelasi  dalam  Proses  Pembentukan  Syari’at . Jakarta: Pnerbit Erlangga, 2007.
Khalaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilm Ushul al-Fiqh . Kuwait: Dar al-Qalam, 1978. Mahalli (al-), Hasyiyah al-Bannani ‘ala Syarh Jam’i al-Jawami’ . Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
Tim  Redaksi  Tanwirul  Afkar, Fiqh  Rakyat:  Pertautan  Fiqh  dengan Kekuasaan . Yogyakarta: LKiS, 2000. Wahjoetomo,  Dr.  dr., Perguruan  Tinggi  Pesantren .  Jakarta:  Gema  Insani Press, 1997.
Zuhayli (al-), Wahbah, Prof., Dr., al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh . Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.