KebijaKan PeMeRinTaH DalaM PeMbiayaan UsaHa  PeMbibiTan TeRnaK saPi idha susanti *)1 , arief Daryanto **) , dan Muladno ***)
*) Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 6–9, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
**) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
***) Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor Jl. Agatis Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

## absTRaCT
This study was aimed to determine the effectiveness of policies on cattle breeding financing, to determine the factors that could influence the distribution of credit schemes and formulate advices and recommendations to  enhance  the  effectiveness  of  kredit    usaha    pembibitan    sapi/KUPS  credit    scheme  distribution  and absorption.  This  study  was  using  a  descriptive  evaluation  method  to  obtain  an  overall  view  of  the  loan program implementation. The obtained data were analyzed using gap analysis to evaluate the implementation of targeted credit scheme distribution as well as the target, systemic analysis to obtain the effectiveness of the program, correspondence analysis was used to obtain community feedback and regulatory impact assessment analysis to determine recommendations for the credit programs. The result showed that the effectiveness of the program is lower than the policy’s objectives. The public give high responses to this policy, but there are many obstacles were faced by the breeders. The influencing factors were banks, government and cattle breeding business itself. The recommendations are (1) the increasing bank support at the local level, (2) the reduction the overlapping governmental programs, (3) increasing farmers’ ability in accessing banks’ support, and (4) improving the credit policy by using two subsidized pattern program.
Keywords: goverment policy analysis, kredit usaha pembibitan sapi/KUPS, regulatory impact assessment

## absTRaK
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan pembibitan sapi, melihat faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran skim kredit, dan merumuskan saran dan rekomendasi untuk  meningkatkan  efektivitas    penyaluran    dan  penyerapan  skim  kredit  kredit  usaha  pembibitan  sapi/ KUPS. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari pelaksanaan program kredit. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis gap untuk mengevaluasi realisasi penyaluran dan target yang telah ditetapkan, analisis kesisteman untuk mengetahui efektivitas program, analisis persepsi responden untuk memperoleh umpan balik masyarakat dan analisis regulatory impact assessment untuk menentukan saran dan rekomendasi untuk program kredit tersebut. Hasil menunjukkan  bahwa  efektivitas  program  kredit  lebih  rendah  daripada  tujuan  pencapaiannya.  Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan ini sangat besar tetapi terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha  pembibitan.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  adalah  perbankan,  pemerintah,  dan  pelaku  usaha pembibitan itu sendiri. Rekomendasi terhadap program skim kredit ini adalah (1) meningkatkan dukungan dari bank, (2) pengurangan program pemerintah yang tumpang tindih, (3) meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses bank, dan (4) meningkatkan penyaluran kredit dengan menggunakan program pola dua subsidi.

## Kata kunci: analisis kebijakan, kredit usaha pembibitan sapi/KUPS, regulatory impact assessment
1 Alamat Korespondensi:

## Email: susanti_idha@yahoo.com

## PenDaHUlUan
Usaha pembibitan sapi merupakan usaha yang belum menarik  investor,  baik  dalam  negeri  maupun  luar negeri  karena  dianggap  kurang  menguntungkan  dan memerlukan  waktu  yang  lama.  Usaha  pembibitan ternak adalah usaha budi daya untuk menghasilkan bibit ternak. Saat ini, sebagian besar usaha masyarakat yang
dikembangkan masih berupa usaha pembibitan untuk meningkatkan populasi ternak. Indonesia mempunyai target  swasembada  daging  sapi  yang  dimulai  sejak tahun 2004, 2009, dan terakhir tahun 2014. Hasil yang diharapkan  adalah  10%  kebutuhan  nasional  dipenuhi dari impor dan sisanya dipenuhi dari daging sapi lokal. Blue  Print Kementerian  Pertanian  dalam  program swasembada daging sapi (PSDSK) 2014, disampaikan
bahwa  impor  daging  sapi  sampai  tahun  2010  sangat besar, yaitu 53% dari kebutuhan daging nasional atau hanya 47% dipenuhi dari daging sapi lokal (Ditjennak, 2010).  Ketergantungan  ini  menguras  devisa  negara yang  cukup  besar  dan  bila  tidak  diwaspadai  dapat berpotensi  ketergantungan  yang  besar  kepada  negara importir yang pada gilirannya kedaulatan pangan tidak terwujud. Suryana (2004) menyatakan kemandirian atau ketahanan pangan dalam operasionalnya didefinisikan kondisi  dimana  kebutuhan  pangan  nasional  minimal 90% dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Kegiatan agroindustri sapi potong skala besar semakin menjurus  pada  kegiatan  hilir,  seperti  impor  dan perdagangan,  dengan  perputaran  modal  yang  sangat cepat dan risiko yang lebih kecil. Aktivitas agroindustri sapi potong saat ini belum terintegrasi dan bersinergi dengan sektor budi daya (seperti penggemukan) yang merupakan  usaha  pengembangbiakan  yang  sebagian besar dilakukan oleh peternak berskala usaha terbatas (skala kecil pada lingkungan tertentu) dan margin yang kecil.  Diperlukan  peran  pemerintah  dalam  aktivitas agroindustri  pada  sektor  budi  daya  sehingga  dapat meningkatkan skala usaha dan ketersediaan bakalan di dalam  negeri  yang  dapat  mengurangi  ketergantungan bakalan dari luar negeri.
Peran  pemerintah  dalam  menciptakan  tatanan  iklim usaha mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak dibidang  pembibitan  sapi,  seperti  penyediaan  skim Kredit  Usaha  Pembibitan  Sapi  (KUPS)  dengan  pola skim  kredit  dan  subsidi  bunga.  Skim  KUPS  yang dikeluarkan  pada  akhir  tahun  2009  diharapkan  dapat membantu permasalahan akses peternak terhadap kredit permodalan  perbankan.  Namun,  realisasi  penyaluran dan penyerapan KUPS dalam kurun waktu dua tahun (2010–2011)  sangat  rendah  dibandingkan  dengan perjanjian kerja sama pendanaan yang dilakukan oleh bank pelaksana KUPS dengan Kementerian Keuangan. Realisasi penyaluran sampai dengan bulan Desember tahun 2011 baru mencapai 10,46% (Ditjennak, 2010). Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  yang  diteliti adalah terkait dengan KUPS. Terdapat  tiga hal yang mendorong  untuk  dilakukan  kajian  ini. Pertama , penyaluran dan penyerapan skim kredit KUPS rendah, sedangkan  pengajuannya  banyak. Kedua ,  faktor penghambat  penyaluran  dan  penyerapan  skim  kredit. Ketiga ,  model  skim  kredit  yang  tepat  untuk  usaha pembibitan sapi.
Berbagai penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh Sumaryanto (1992) yang meneliti faktor-faktor  yang  memengaruhi  keputusan  petani
untuk  meminjam  kredit  usaha  tani.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  utama  yang berpengaruh  nyata  terhadap  keputusan  petani  untuk meminjam  Kredit  Usaha  Tani  (KUT)  adalah  1)  luas kepemilikan sawah, semakin luas kepemilikan sawah maka kecenderungan untuk meminjam KUT semakin tinggi;  2)  keikutsertaan  petani  menjadi  anggota kelompok  tani.  Semakin  lama  usia  keikutsertaannya, semakin tinggi keinginan untuk memanfaatkan KUT; 3)  partisipasi  petani  dalam  program  intensifikasi, baik  insus  maupun  supra  insus  mendorong  motivasi untuk  mengajukan  KUT;  4)  risiko  kegagalan  usaha tani  menyebabkan  tingkat  harapan  untuk  menambah modal  usaha  tani  rendah.  Hal  ini  mendorong  petani untuk memanfaatkan KUT sebagai upaya memperoleh keterjaminan  perolehan  sarana  produksi  pertanian. Disamping  itu,  Waluyo    dan  Djauhari  (1992)  juga meneliti    tentang    faktor-faktor  yang  menjadi kendala  dalam  penyaluran  dan  pengembalian  KUT. Hasil    analisis  kendala  utama  dalam  penyaluran  dan pengembalian  KUT  adalah  1)  kualitas  peserta  KUT yang rendah, 2) eksistensi kelompok tani yang lemah, 3) pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak murni, 4) keterlambatan penyaluran KUT.
Program  KUPS  yang  akan  dikaji  difokuskan  pada penyaluran  oleh  perbankan  dan  penyerapan  oleh pelaku usaha. Cakupan wilayah sengaja diambil secara nasional karena program ini masih baru dan penyaluran belum  terlaksana  di  seluruh  provinsi  sehingga diperlukan  analisis  penyaluran  secara  nasional. Kegiatan  yang  tercakup  dalam  penelitian  ini  adalah melakukan  pengumpulan  data  baik  secara  langsung melalui  wawancara  maupun  tidak  langsung  dari  data yang ada di kementerian terkait dan melakukan analisis data untuk menjawab tujuan penelitian. Penelitian ini dibatasi  pada  permasalahan  terkait  dengan  hambatan penyaluran oleh perbankan dan hambatan penyerapan oleh  pelaku  ternak  sehingga  dapat  ditemukan pemecahan masalah terhadap hambatan tersebut yang dituangkan  dalam  rekomendasi  kebijakan  terhadap kredit program KUPS.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  efektivitas penyaluran dan penyerapan dana melalui skim KUPS, serta mekanisme penyaluran dana KUPS, menganalisis faktor-faktor  yang  memengaruhi  penyaluran  dana melalui  skim  kredit  oleh  perbankan  dan  kemampuan petani  mengakses  skim  KUPS,  serta  merumuskan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dan penyerapan skim kredit KUPS.

## MeTODe PeneliTian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  dan  sekunder.  Data  primer  diambil  melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner, sedangkan  data  sekunder  diambil  dari  Direktorat Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  mulai tahun  2009–2011  dan  sumber  lainnya  yang  relevan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Lokasi yang digunakan untuk pengambilan data adalah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat,  Kalimantan  Timur, Aceh,  Lampung,  Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
Penelitian  ini  menghasilkan  data  deskriptif  dan menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif.  Provinsi yang  digunakan  sebagai  sampel  adalah  seluruh provinsi  yang  telah  merealisasikan  KUPS  dan provinsi  yang  belum  merealisasikan  KUPS  diambil secara purposif dengan mempertimbangkan tingginya pengajuan proposal KUPS. Data yang terkumpul akan ditabulasikan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya,  data  diolah  dan  disajikan  dalam  bentuk distribusi  frekuensi,  tabulasi  silang,  dan  disajikan berdasarkan kesamaan karakteristik atau dibandingkan untuk memahami kondisi riil di lapangan, atau diolah agar  mudah  digunakan  untuk  pengolahan  analisis statistik deskriptif maupun statistik inference. Terdapat lima  alat  analisis  yang  digunakan  dalam  kajian  ini, yaitu analisis gap , analisis kesisteman, analisis persepsi responden,  analisis chi-square, dan  analisis  RIA ( regulatory impact assessment ) .
Dalam  penelitian  ini,  kajian  utama  didekati  dengan melakukan  proses  inventarisasi  berbagai  hal  yang berkaitan  dengan  penyaluran  KUPS  baik  dari pihak  perbankan,  pemerintah  pusat,  dan  daerah serta  peserta  KUPS.  Tujuan  kajian  pertama  adalah melakukan desk  research serta  evaluasi    relevansi dan    tingkat  kepentingan  masing-masing  substansi terhadap penyaluran KUPS. Desk research kemudian diintegrasikan  dengan  hasil  observasi  dan  survei lapangan untuk dapat dievaluasi pelaksanaan program KUPS.  Efektivitas  pelaksanaan  kebijakan    kredit program    KUPS  dilihat  dari  penambahan  jumlah induk dari program KUPS, penumbuhan jumlah usaha pembibitan  sapi,  dan  angka    realisasi  penyaluran. Tujuan    kajian  kedua  dilakukan  analisis  responden untuk  mengetahui  faktor-faktor    kendala  penyaluran baik dari sisi perbankan, pelaku usaha, dan dukungan dari  dinas  daerah.  Tujuan  kajian  ketiga  diwujudkan dengan analisis RIA yang dikombinasikan dengan hasil
Focus Group Discussion (FGD) sehingga menghasilkan rekomendasi    terhadap  program  KUPS  dan  masukan dari  pemangku  kepentingan  untuk  memperbaiki substansi kebijakan kredit program.

## Hasil

## analisis  efektivitas  Penyaluran  dan  Penyerapan Dana Melalui skim KUPs
Analisis  efektivitas  pelaksanaan  program  dilakukan melalui  evaluasi  kinerja  program  KUPS  dengan indikator  keberhasilan  dilihat  dari  tercapainya peningkatan  jumlah  induk  sapi  dari  program  KUPS, penumbuhan usaha pembibitan sapi, tersalurnya kredit KUPS  (Dunn,  2003).  Realisasi  penyaluran  kumulatif sampai dengan akhir Desember 2011 mencapai 9,16% dari target PKP yang dilakukan oleh perbankan dengan Kementerian  Keuangan.  Bank  BRI  memiliki  plafon PKP cukup tinggi dibandingkan dengan bank pelaksana lainnya. Namun,  realisasi untuk menumbuhkan jumlah pelaku  usaha  jauh  lebih  rendah  dibanding  dengan bank pelaksana lainnya. Bank BRI menetapkan skim kredit  KUPS  sebagai  skim  kredit  modal  investasi sehingga  bank  mempunyai  persyaratan  penyediaan cash money dan jaminan yang cukup besar dari plafon yang dipinjam. Bank cenderung memilih pelaku usaha perusahaan  karena  pelaku  ini  yang  dianggap  paling aman dari risiko gagal usaha.
Pada urutan kedua, Bank Jatim juga memiliki plafon besar dengan realisasi cukup besar serta penumbuhan pelaku  usaha  dan  penyediaan  ternak  cukup  banyak sehingga  sering  disampaikan  dalam  evaluasi  bahwa Bank  Jatim  paling  berhasil  dalam  menyalurkan  skim kredit  program  KUPS.  Dari  segi  pelaku  usaha,  skim kredit  KUPS  paling  banyak  disalurkan  oleh  Bank Jateng,  tetapi  jumlah  ternak  dan  plafon  kredit  lebih rendah  dari  Bank  Jatim.  Hal  ini  dikarenakan  pelaku usaha  di  Provinsi  Jawa  Tengah  berupa  kelompok, sedangkan Bank Jatim melakukan penyaluran merata, baik pelaku usaha berupa perusahaan, koperasi, maupun kelompok.
Kebijakan  KUPS  mempunyai  sasaran  pelaku  usaha yang  sudah  sampai  pada  level  C  dalam  skala  level pembiayaan  Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian. Hasil interview dengan 10 dinas kabupaten/kota yang telah merealisasikan kredit belum mempertimbangkan skala level  pembiayaan  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian Pertanian.  Hasil  rekomendasi  dinas  kabupaten/kota
banyak yang tidak memenuhi seleksi administrasi dan mengakibatkan  rendahnya  realisasi  perbankan.  Dari data  sekunder  diperoleh  realisasi  dari  rekomendasi kabupaten/kota  hanya  mencapai  12,6%  untuk perusahaan dan 13,3% untuk koperasi (Tabel 1).
Realisasi  penambahan  induk  dari  program  KUPS sampai dengan akhir tahun 2011 mencapai 31.629 ekor yang  tersebar  di  10  provinsi  di  Indonesia  (Tabel  2). Jumlah induk tersebut terdiri atas sapi perah (13%) dan sapi potong (87%). Populasi terbesar berada di Provinsi Jawa  Timur  yang  mencapai  10.493  ekor,  disusul Provinsi Lampung (5.150 ekor) dan Jawa Barat (4.479 ekor). Jumlah penambahan induk yang menggunakan program  KUPS  dimaksudkan  untuk  menambahkan jumlah  induk  nasional  sebesar  0,5%  dengan  jumlah betina produktif di Indonesia mencapai kurang lebih 6 juta ekor.  Target penambahan populasi yang diharapkan dari KUPS sebesar 200 ribu ekor/tahun dengan jumlah realisasi  dalam  2  tahun  pelaksanaan  baru  mencapai 7,9% (Tabel 3). Terdapat gap yang cukup besar antara target dan realisasi pada indikator kinerja peningkatan jumlah induk sapi melalui program KUPS. Rendahnya peningkatan  jumlah  induk  sapi  sangat  dipengaruhi oleh jumlah realisasi penyerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Penumbuhan    usaha    pembibitan    sapi    melalui penyaluran  KUPS  sampai  dengan  akhir  tahun  2011
mampu  menumbuhkan  pelaku  usaha  pembibitan sebanyak  169  pelaku  usaha  yang  terdiri  atas148 kelompok, 10 perusahaan, dan 11 koperasi (Tabel 4). Pelaku usaha terbesar berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu  sebanyak  64  kelompok.  Akan  tetapi,  jumlah kelompok  yang  besar  tersebut  tidak  diikuti  dengan jumlah ternak yang hanya mencapai 1.824 ekor.
Terdapat  34  pelaku  usaha  di  Provinsi  Jawa  Timur, lebih  kecil  dibandingkan  dengan  Jawa Tengah. Akan tetapi, jumlah ternak lebih besar sebanyak 10.943 ekor. Banyaknya  jumlah  pelaku  usaha,  seperti  di  Provinsi Jawa  Tengah,  tidak  menunjukkan  jumlah  pengadaan ternak  di  Provinsi  Jawa Tengah  cukup  besar.  Hal  ini dikarenakan,  jumlah  pelaku  usaha  yang  ada  berupa kelompok  dengan  pengadaan  ternak  relatif  sedikit. Pelaku  usaha  kelompok  merealisasikan  penambahan jumlah indukan lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha  perusahaan  dan  koperasi.  Dalam  mengetahui gap dalam  indikator  kinerja  kredit  program  KUPS, dilakukan  analisis gap antara  target  dan  pencapaian kinerja  kredit  program  dalam  pengembangan  usaha pembibitan sapi. Kajian dilakukan pada 40 pelaku usaha untuk penambahan induk, 20 dinas untuk penumbuhan pelaku  usaha,  dan  10  bank  untuk  penyaluran  kredit (Tabel 5). Penilaian menggunakan nilai ordinal 1 sangat tidak memuaskan dan 5 sangat memuaskan.
Tabel 1.  Realisasi penumbuhan usaha pembibitan/pembiakan ternak dari program KUPS
Uraian Proposal masuk Seleksi administrasi Jumlah rekomendasi  Realisasi Realisasi terhadap rekomendasi (%) Realisasi terhadap pengajuan proposal (%) Perusahaan 79 36 43 10 23,26 12,6 Koperasi 83 14 59 11 18,64 13,25 Sumber: Laporan Ditjennak, 2011 Tabel 2.  Realisasi kumulatif penyaluran KUPS sampai dengan Desember 2011 Bank PKP (milliar Rp) Realisasi kredit (milliar Rp) % Jumlah ternak (ekor) Jumlah pelaku usaha BRI 2.000 110,6 5,53 8.500 4 BNI 500 72,4 14,5 5.230 19 Bank Mandiri 100 37,7 37,7 2.290 5 Bank Jatim 1.030 59,5 5,78 8.989 28 Bank Jateng 50 16,1 32,2 1.386 59 Bank BPD DIY 25 2,6 10,6 165 2 Bank Nagari 25 10,4 41,6 928 20 Bank Sumut 60 38,7 64,6 3.184 29 Bank BPD Bali 60 8,3 13,9 637 9 Bank BPD NTB 12,9 1,9 15,2 320 4 Bank Bukopin 50 - - - - Total 3.912 358,5 9,16 31.629 169
Gap tertinggi  adalah  pencapaian  peningkatan  jumlah induk  (40)  dan  terendah  adalah  penumbuhan  usaha pembibitan  sapi.  Rendahnya  gap  penumbuhan  usaha pembibitan  sapi  menunjukkan  penumbuhan  pelaku usaha  bidang  pembibitan  cukup  baik  dibandingkan dengan  kedua  target  kinerja  lainnya.  Hal  ini mengindikasikan tingginya minat pelaku usaha untuk mengakses  program  skim  kredit  program.  Akan tetapi, lebih banyak pelaku yang berbentuk kelompok dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  yang  berupa perusahaan  atau  koperasi.  Hasil  analisis  tersebut menunjukkan  tidak  ada  hubungan  yang  signifikan antara  penambahan  pelaku  usaha  dan  penambahan jumlah  induk  sapi.  Tingginya gap penyaluran  perlu diteliti lebih lanjut dimana penyumbang terbesar adalah perbankan  yang  memiliki  PKP  cukup  tinggi,  namun realisasinya cukup rendah, seperti bank BRI.

## Tanggapan Masyarakat terhadap Program KUPs
Tingginya    pengajuan    permohonan    pada  program KUPS,  menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih memerlukan tambahan modal untuk usaha peternakan, terutama  pembibitan  sapi.  Akan  tetapi,  rendahnya realisasi menimbulkan berbagai pertanyaan penyebabnya. Hasil interview dari beberapa responden menyampaikan  bahwa  kesulitan  untuk  melakukan pemenuhan persyaratan agunan dan akses perbankan. Beberapa    perbankan    berpendapat  bahwa  kredit dibidang  pembibitan  peternakan  kurang  menarik sehingga lebih memilih menyalurkan kredit ke sektor lain.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Nagarajan  dan Mayer  (2005),  bahwa  usaha  yang  dilakukan  oleh peternak kecil dan berbasis on farm kurang menarik. Beberapa  hal  yang  dapat  menghambat  penyaluran dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Tabel 3. Realisasi kinerja program KUPS tahun 2010–2011
Uraian Target Realisasi % GAP Penambahan jumlah induk (ekor) 400.000 31.629 7,9 187,15 Penambahan usaha pembibitan (pelaku) 540 169 31,3 1 Penyaluran kredit (miliar rupiah) 3.900 358,5 9,16 2,12 Sumber: Ditjennak Keswan, 2011 Tabel 4. Realisasi penumbuhan pelaku usaha dan penambahan jumlah ternak Provinsi Jumlah Pelaku Jumlah kredit (milliar rupiah) Jumlah sapi (ekor) Kelompok Petani Koperasi Perusahaan Jumlah Jawa Barat 1 2 3 69 4.479 Jawa Timur 25 6 3 34 81,6 10.943 Jawa Tengah 64 - - 64 22,7 1.824 Sumatera Utara 28 - 1 29 38,8 3.184 Sumatera Barat 21 1 - 22 12,5 1.127 Lampung 2 - 1 3 67,8 5.150 DIY - 2 - 2 2,6 165 Bali 7 1 1 9 8,3 637 NTB 4 - - 4 1,9 320 Sulawesi Selatan 7 - 2 9 53,2 3.800 Total 11 10 169 358,5 31.629
Sumber: Laporan Ditjennak, 2011
Tabel 5.  Analisis gap antara target program dan realisasi program Uraian Harapan Realisasi GAP ∑ n Nilai ∑ n Nilai 1. Jumlah peningkatan populasi induk 40 200 20 (3) 10 (2) 10 (1) 90 (110)/40 -  2,75 2. Penumbuhan usaha pembibitan/pembiakan sapi 20 100 10 (4) 10 (3) 70 (30)/20 - 1,5 3. Tersalurnya kredit 10 50 4 (3) 6 (2) 24 (26)/10 - 2,6 Total 350 184 (166) Sumber: Ditjennak Keswan, 2011
a. Kesiapan pelaku
Sebagian  besar  pelaku  (72%)  kurang  siap  terhadap persyaratan  perbankan  yang  ditetapkan  untuk penyaluran program KUPS. Sementara itu,  pelaku yang menyatakan siap dengan persyaratan yang ditetapkan oleh  perbankan  hanya  20%. Tingkat  kesiapan  pelaku baik  itu  perusahaan,  koperasi,  maupun  gabungan/ kelompok  ternak  hampir  sama.  Pengujian chi-square dilakukan untuk  mengetahui hubungan  antara bentuk pelaku dan tingkat kesiapan pelaku. Perusahaan yang diharapkan  memiliki  tingkat  kesiapan  lebih  tinggi dibandingkan koperasi dan kelompok, dalam pengujian ini  menunjukkan  tidak  ada  hubungan  antara  tingkat kesiapan dan bentuk calon pelaku.
b. Pemahaman pelaku
Pembinaan  dan  sosialisasi  terhadap  program  ini harus  ditingkatkan  karena  pelaku  masih  menganggap program  ini,  seperti  program  KUT  sebelumnya.  Pola yang digunakan pada kredit program KUPS adalah pola executing ,  yaitu  sumber  dana  berasal  dari  perbankan sehingga  risiko  kredit  sepenuhnya  ditanggung  oleh perbankan.  Sosialisasi  dilakukan  mulai  dari  pusat  ke tingkat  provinsi  dan  provinsi  ke  tingkat  kabupaten. Key  success adalah  kabupaten  yang  bertugas  untuk mensosialisasikan  sampai  ke  tingkat  calon  pelaku KUPS sehingga diperoleh pemahaman tentang program skim kredit. Pemahaman terhadap skim kredit KUPS dari hasil responden sampai pada tahap sedang. Akan tetapi,  belum  maksimal  atau  cukup  sehingga  untuk memaksimalkan hasil masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif tentang skim kredit ini. Hasil pengujian chi-square ,  tidak  ada  hubungan  bentuk  pelaku  dan tingkat pemahaman pelaku. Pemahaman ini diartikan pelaku  mengerti  model  skim  kredit  yang  digunakan pada KUPS dan persyaratan-persyaratannya.

## Harapan Masyarakat Terhadap Program KUPs
Secara umum faktor yang diharapkan oleh perusahaan, koperasi, maupun kelompok adalah pinjaman dengan bunga  rendah  dan  kemudahan  dalam  memenuhi persyaratan  administrasi.  Hasil  uji independent samples t - test terbukti  bahwa  nilai  varian  seluruh pelaku  memiliki  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari 0,05. Artinya, ketiga kelompok relatif memiliki varian yang sama. Dengan kata lain, pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan administrasi yang tidak rumit sangat diharapkan oleh para pelaku, baik perusahaan, koperasi,  maupun  kelompok.  Tabel  6  menjelaskan
secara ringkas hasil harapan para pelaku berdasarkan hasil uji independent sample t - test.
Tabel  6. Independent sample  t-test pada  harapan responden terhadap KUPS
Pelaku Levene's test for equality of variances F Sig. Perusahaan dan koperasi 2,59 0,12 perusahaan dankelompok 1,24 0,27 Koperasi dan kelompok 1,04 0,31

## Sumber: Ditjennak keswan, 2011
Salah satu faktor utama adalah lemahnya akses petani untuk  mendapatkan  modal  dari  pihak  bank.  Menurut Waluyo  dan  Djauhari  (1992),  lemahnya  eksistensi kelompok  tani  karena  kelembagaan  kelompok  calon debitur  atau  pelaku  KUPS  belum  siap  dan  tidak memilikipengalaman  dengan  pihak  bank  dalam menjadapatkan  pinjaman  modal.  Hal  ini  ditunjukan dengan  data  responden  yang  menyampaikan  bahwa sebagian besar pinjaman yang mereka dapatkan berasal dari lembaga tidak resmi dan koperasi (Tabel 7).

## Faktor-faktor  yang  Memengaruhi  Penyaluran Program KUPs
Penilaian  faktor  yang  menghambat  penyaluran  dan penyerapan KUPS dibedakan ke dalam tiga kelompok yang meliputi:
1. Aspek perbankan
Pelaksanaan penyaluran KUPS dilakukan oleh 11 bank yang terdiri atas empat bank umum, yaitu BRI, BNI, Mandiri,  Bukopin,  dan  tujuh  Bank  BPD  yang  dalam perjalanannya sampai dengan akhir tahun 2011 hanya Bank  Bukopin  yang  belum  merealisasikan  target plafonnya (Ditjennak, 2011). Realisasi penyaluran dan penyerapan  KUPS  tahun  2011  masih  sangat  rendah dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh penjaminan ( off taker ) terhadap kredit yang  disalurkan  dan  program  KUPS  belum  menjadi Indeks Kinerja Utama (IKU) dari Bank Indonesia. Tidak ada risk sharing bagi bank sehingga keuntungan yang didapat bank kecil. Bank BPD yang melakukan PKP terbatas.  Keterbatasan  jaringan  pelayanan  perbankan sampai  ke  tingkat grass  root level.  Pendistribusian petunjuk  teknis  belum  dipahami  sepenuhnya  oleh bank  daerah.  Perbankan  memiliki  keterbatasan  SDM dibidang  peternakan,  pengalaman  buruk  terhadap kredit  program,  masa  kredit  lama  (enam  tahun),  dan grace periode panjang (24 bulan).

## 2. Aspek pemerintah
Penyerapan skim kredit KUPS ditujukan untuk dapat diakses oleh seluruh pelaku yang ada di 33 provinsi di Indonesia. Akan  tetapi,  provinsi  yang  merealisasikan skim  KUPS  sampai  tahun  2011  hanya  10  provinsi, meliputi  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Lampung, Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  DIY,  Jawa  Timur,  Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan. Tidak seluruh dinas dapat merealisasikan penyerapan kebijakan program. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti tidak seluruh daerah mendukung pelaksanaan program KUPS, keterbatasan anggaran, dan overlapping program.
3. Aspek pelaku
a.  Perusahaan    peternakan,  sasaran  utama  yang diharapkan  dapat  menyerap  cukup  besar  adalah dari  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  peternakan di  Indonesia.  Perusahaan  yang  dimaksud  adalah perusahaan  yang  berbadan  usaha  dan  bergerak dibidang  peternakan  sapi,  serta  memiliki  usaha pembibitan  sapi  yang  direkomendasikan  oleh  kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/ kota  dan  provinsi.  Indonesia  memiliki  lebih  dari  50 perusahaan  yang  bergerak  dibidang  peternakan  sapi, tetapi yang mendapatkan kredit dari perbankan hanya 10  perusahaan.  Kendala-kendala  yang  dihadapi, adalahagunan  yang  berbeda  dengan  program  skim kredit lainnya, keharusan melakukan mitra, akses bank pelaksana  yang  terbatas,  dan  informasi  yang  jelas tentang program KUPS.
b.  Koperasi,  ada  beberapa  hal  yang  menghambat penyerapan oleh koperasi, seperti pembebanan agunan yang  berbeda  dengan  program  skim  kredit  lainnya, persyaratan  perbankan  yang  lebih  rumit,  akses  bank pelaksana yang terbatas, dan kurangnya pendampingan dari  dinas.  Faktor  lain  yang  dirasakan  menghambat penyerapan oleh koperasi adalah tingkat feasibility dan bankable rendah.
c.  Kelompok,  sasaran  pelaku  usaha  kelompok/ gabungan  kelompok  peternak  pembibitan  adalah kumpulan  peternak  pembibitan  sapi  yang  dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamanaan kondisi (sosial,  ekonomi,  sumber  daya),  dan  tempat  untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Pelaku usaha gapoknak/kelompok ternak yang dinilai kurang bankable dan feasible oleh  perbankan  dalam merealisasikan kredit. Berbagai upaya telah dilakukan untuk  meningkatkan  akses  petani  terhadap  kredit KUPS. Namun, ada dua faktor yang menjadi kendala dalam  mengakses  fasilitas  kredit  yang  diberikan oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan mereka, yaitu 1) faktor internal, meliputu pendidikan, pengetahuan  terhadap  kredit  program,  pengalaman beternak,  dan track  record terhadap  pengembalian kredit sebelumnya; dan 2) faktor lingkungan ektsernal, seperti  ketersediaan  sumber  pembiayaan  nonformal yang mudah diakses). Di sisi lain, penyalur kredit atau pihak  perbankan  masih  menganggap  kredit  program pertanian  merupakan  kredit  yang  berisiko  tinggi  dan tidak menguntungkan.
Tabel 7.  Penilaian responden pelaku (perusahaan, koperasi, dan kelompok) tentang faktor yang diharapkan oleh calon debitur
Uraian Perusahaan Koperasi Kelompok Jumlah (%) Pinjaman dalam bentuk tunai 5,3 4,3 4,9 4,9 6,9 Pinjaman dalam bentuk barang 1,4 2,4 3,4 2,7 3,8 Persyaratan administrasi yang tidak rumit 5,4 5,2 5,1 5,2 7,4 Adanya biaya administrasi/provinsi 4,0 5,1 4,4 4,5 6,4 Persyaratan agunan (sertifikat lahan) 4,4 5,5 4,7 4,9 6,9 Adanya persyaratan NPWP 4,7 3,1 3,1 3,7 5,2 Adanya rekomendasi dari dinas pertanian terkait 4,5 4,1 4,0 4,2 6,0 Persyaratan lamanya beternak 3,9 2,8 3,9 3,5 5,0 Bunga pinjaman yang rendah 5,7 5,0 5,0 5,3 7,4 Plafon kredit yang mencukupi 5,6 3,9 4,5 4,7 6,6 Pencairan kredit yang cepat 5,3 4,8 4,7 4,9 7,0 Persyaratan memiliki mitra usaha 1,9 3,1 3,5 2,9 4,0 Adanya informasi tentang skim kredit yang jelas 5,7 5,0 4,7 5,2 7,3 Adanya pendampingan usaha setelah memperoleh kredit 5,0 4,9 5,0 4,9 7,0
Perumusan  saran  dan  Rekomendasi  untuk Meningkatkan  efektivitas  Penyaluran  dan Penyerapan skim Kredit KUPs
Implementasi  kebijakan  program  KUPS  sejak  tahun 2009,  belum  menunjukkan  hasil  dalam  pencapaian tujuan  pelaksanaan  program  yang  telah  ditetapkan. Evaluasi  dilakukan  untuk  menganalisis  kebijakan program skim kredit KUPS untuk mengetahui kendala penyaluran  dan  penyerapan  program  dan  faktor- faktor yang memengaruhinya serta memberikan saran penyempurnaan kebijakan. Menurut Bappenas (2009), untuk  meningkatkan  kualitas  kebijakan  pemerintah dapat  menggunakan  satu  alat  untuk  melakukan pendekatan, yaitu RIA.

## Perumusan Masalah Program skim KUPs
Analisis  kebijakan  dapat  dilakukan  dengan mengidentifikasi  masalah  yang  terkait  dengan pelaksanaan kebijakan dan merumuskan permasalahan yang  akan  dianalisis.  Masalah  utama  yang  ingin diselesaikan  adalah  penyaluran  dan  penyerapan program skim kredit KUPS yang masih rendah. Perlu dilakukan  kajian  terhadap  faktor-faktor  penyebab rendahnya penyaluran dan penyerapan dengan harapan setelah  permasalahan  teratasi  dapat  meningkatkan penyaluran/penyerapan  program  skim  kredit. Penyaluran  dan  penyerapan  program  skim  kredit program dapat dipengaruhi oleh tiga pihak yang terkait dengan pelaksanaan, yaitu perbankan sebagai pembuat keputusan, dinas daerah sebagai pembina pelaku, dan pelaku  sendiri  sebagai  debitur  yang  akan  mengakses skim kredit.
Bank pelaksana sebagai penentu memiliki cukup alasan yang dapat menentukan tinggi rendahnya penyaluran. Akan tetapi, bank sepenuhnya  tidak ingin disalahkan dalam permasalahan rendahnya penyaluran karena ada faktor lain yang sangat memengaruhi keputusan bank tersebut,  yaitu  kesiapan  calon  debitur  sendiri  dalam mengakses kredit. Kesiapan calon debitur tidak terlepas dari  pembinaan,  pendampingan,  dan  pengawalan dari  dinas  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten. Keterkaitan  satu  sama  lain  inilah  yang  harus  dicari penyelesaiaannya sehingga permasalahan dapat diatasi dan target dapat dicapai.

## alternatif  Pembiayaan  yang  Mudah  di  akses Peternak
Penentuan  tujuan  penyelesaian  masalah  dapat dijadikan  sebagai  alternatif  kebijakan  yang  dapat diambil untuk menyelesaikan masalah penyaluran dan penyerapan  program  skim  kredit.  Faktor  pendorong yang  mendukung  dalam  penyelesaian  masalah  ini digambarkan dari hasil analisis RIA adalah 1) peraturan yang mendukung penyaluran dan penyerapan baik dari pihak  pemerintah  maupun  perbankan;  2)  dukungan anggaran untuk mendukung feasibility dan bankabilitas usaha peternakan dan pelaku utama yang mempunyai peran  cukup  besar  adalah  bank  pelaksana,  pelaku usaha, dan dinas daerah.

## Rekomendasi
Analisis benefit dan cost pada analisis RIA digunakan untuk  memilih  alternatif  yang  paling  baik.  Hasil analisis  RIA  dan  FGD  dengan stakeholder terkait maka  dihasilkan  beberapa  rekomendasi  untuk peningkatan  penyaluran  dan  penyerapan  KUPS, yaitu  meningkatkan  dukungan  perbankan  pada  kredit KUPS, pengurangan overlapping program pemerintah, peningkatan aksesbilitas petani, dan penggabungan dua pola subsidi.

## KesiMPUlan Dan saRan

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dalam penelitian  ini  adalah  realisasi  pencapaian  kinerja KUPS penambahan induk, penambahan pelaku usaha pembibitan,  dan  penyaluran  kredit  sangat  rendah sehingga  kredit  program    KUPS  belum  berhasil  dan efektif      untuk    mendukung    Program    Swasembada Daging Sapi (PSDS).
Faktor yang memengaruhi penyaluran dana skim kredit program dilihat dari tiga sisi, yaitu perbankan, dinas, dan pelaku dimana masing-masing memiliki hambatan atau gap antara yang diharapkan dan realisasi.  Dalam mengurangi  hambatan  tersebut  harus  dimulai  dari hilir  permasalahan,  yaitu  kesiapan  pelaku  untuk mengakses  permodalan  dari  perbankan.  Kesiapan pelaku  sangat  memerlukan  pendampingan  dari  dinas sehingga  diperlukan  komitmen  pemerintah  daerah untuk penyaluran skim kredit program. Kebijakan yang
direkomendasikan  untuk  meningkatkan    efektivitas penyaluran adalah a) peningkatan dukungan perbankan; b)  pengurangan overlapping program  pemerintah;  c) peningkatan  aksesbilitas  petani;  dan  d)  model  skim kredit  untuk  usaha  pembibitan  dengan  menggunakan pola subsidi bunga dan penjaminan.

## saran
Hasil  evaluasi  pelaksanaan  kredit  program  dan identifikasi faktor-faktor yang menghambat penyaluran kredit  program  untuk  mendukung  peningkatan penyediaan  indukan  untuk  penyediaan  bibit/bakalan dalam  negeri.  Dengan  demikian,  dapat  mengurangi ketergantungan terhadap impor serta peningkatan usaha pembibitan ternak sapi potong maka saran yang dapat disampaikan  adalah  1)  perbankan,  dukungan  penuh perbankan    diperlukan  untuk    peningkatan    jumlah nasabah    kredit  program  dalam  rangka  penyaluran KUPS.  Dukungan  tersebut  meliputi  pemberlakuan peraturan  yang  lebih  memihak  kepada    peternak. Dukungan  Bank Pembangunan  Daerah (BPD) untuk melakukan  PKP  dengan  Kementerian  Keuangan dan  penetapan  KUPS  ke  dalam business  plan .  2) Pemerintahan, komitmen kebijakan pemerintah  untuk meningkatkan    kemampuan  dan  daya  tawar  peternak diperlukan,  dalam  hal  peningkatan  akses  petani terhadap  perbankan  sehingga  peternak    tidak  selalu berharap dengan program bantuan sosial. Pengurangan anggaran  untuk  bantuan  sosial  dan  peningkatan anggaran  pendampingan  dan  pengawalan  kredit program  ditingkatkan  sehingga  dapat  meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penetapan prioritas kinerja mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten.  3)  Pelaku  usaha,  peningkatan  aksesbilitas pelaku dengan meningkatkan feasibility pelaku sehingga perbankan  tidak  memandang  negatif  terhadap  pelaku usaha peternakan. Usaha dilakukan dengan bersinergi dan  integrasi  sehingga  membuka  peluang  pasar  yang lebih baik dan cash flow yang lebih aman. 4) Penelitian lebih  lanjut,  penelitan  lebih  lanjut  diperlukan  untuk
mengetahui dampak manfaat kredit program terhadap pendapatan  petani  sehingga  dapat  diambil  kebijakan untuk keberlanjutan program kredit.

## DaFTaR PUsTaKa
[Bappenas]  Badan  Perencanaan    Pembangunan Nasional. 2009. Pedoman Penerapan Regulatory Impact  Assessment  (RIA). Jakarta:  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
[Ditjen  PKH]  Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan Kesehatan Hewan. 2011. Pedoman Pelaksanaan Kredit  Usaha  Pembibitan  Sapi. Jakarta: Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan.
[Ditjen  PKH]  Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan Kesehatan  Hewan.  2010. Blue  Print  Program Swasembada  Daging  Sapi  2014. Jakarta: Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan.
Dunn W. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Yogjakarta: Gadjah Mada Press.
Nagarajan G, Mayer RL. 2005. Rural Finance: Recent Advances  and  Emerging  Lessons,  Debate  and Opportunities. USA: Department of Agricultural, Environmental,  And  development  Economics, The Ohio State University.
Sumaryanto. 1992. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan  Petani  untuk  Meminjam  Kredit Usaha  Tani. Monograph  Series No.  3.  Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Suryana  A.  2004. Ketahanan  atau  Kemandirian Pangan. Dalam: Kemandirian Pangan Menuju Ketahanan  Pangan  Berkelanjutan. Jakarta: Badan  Bimas  Ketahanan  Pangan  Kementerian Pertanian.
Waluyo,  Djauhari  A.  1992.  Kendala  Penyaluran  dan Pengembalian  Kredit  Usaha  Tani. Monograph Series No.  3.  Bogor:  Pusat  Penelitian  Sosial Ekonomi Pertanian.