## FORMALISASI HUKUM ISLAM KEDALAM TATA HUKUM INDONESIA

## Tomi Agustian
Dosen Institut Agama Islam Negeri Curup tomiagustian48@gmail.com
Abstrak
Article History Received : 31-01-2019 Revised   : 01-02-2019 Accepted : 06-02-2019 Islamic  law  is  one  of  the  raw  materials for the national legal systems in addition to  the  customary  law  and  the  law  of  the West.Therefore  Islamic  law  can  be  used as  raw  material  for  the  construction  of the device, order and culture of origin of national  law  does  not  conflict  with  the values  of  Pancasila  and  the  1945 CONSTITUTION and in accordance with the  needs  of  the  people  of  Indonesia law.Can  not  be contradicted  by  evidence of  any  kind  that  Islamic  law  has  an important  and  strategic  position  in national  law  drafting  and  pmbentukan Indonesia One of the efforts to incorporate Islamic law into the national laws of grammar through transformation.This paper discusses about the effort will be the transformation  of  Islamic  law  into  the law  of  Indonesia  governance.  the formalization  of  Islamic  law  if  done substantively,  cannot  be  released  and must  be  preceded  by  a  reference  to  the judiciary with constitutional considerations  and  the  history  of  the nation.  The  process  is  inseparable  from the  history  of  Islamic  law  in  Indonesia, and  the  policy  of  Indonesian  legal politics in placing the position of Islamic law in the national legal system.
Keywords : Transformatio
n, Islamic Law, The  Law  Of Indonesia

## 6; Tomi agustian, Formalisasi Hukum Islam Kedalam tata …..

## Pendahuluan
Berbagai  pengkajian  tentang  hukum  Islam  dalam  konteks apapun  dan  dalam  bentuk  apapun,  pada  dasarnya  merupakan  suatu upaya untuk memahami kemudian mendeskripsikan serta menjelaskan  berbagai  dimensi  dan  substansi  hukum  Islam  sebagai bagian  dari  kehidupan  manusia  yang  dapat  digali  dari  berbagai sumber  yang  mudah  ditemukan.  Salah  satu  pendapat  yang  didapat melalui  pengkajian  itu  adalah  bahwa  hukum  Islam  adalah  hukum seperti  yang  dipahami  oleh  para fuqaha (fiqh)  sepanjang  masa. (Rifyal  Ka‟bah.  2007:  1)    Oleh  karena  itu  hukum  Islam  sebenarnya dapat  dikemas  sebagai  sesuatu  yang  dapat  dikembangkan  melalui interpretasi,  yang  sangat  bermanfaat  bagi  pengembangan  pengkajian serta  pengetahuan  yang  bersifat  ilmiah,  maupun  bagi  pemahaman masalah  hukum  untuk  dipedomani  dalam  hidup  berbangsa  dan bernegara.
Dalam  konteks  Indonesia,    kehadiran  Islam  dan  hukum  Islam merupakan  mata  rantai  yang  tidak  mungkin  dipisahkan  dari  fakta historis lahirnya republik ini. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945  dimulailah  era  baru  dalam tata  hukum  di  bumi  Nusantara  ini  yang  memisahkan  antara  hukum kolonial  dengan  tata  hukum  nasional.    Menurut  Ismail  Saleh  hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu sistem hukum  yang bersifat nasional, dalam arti suatu sistem yang bulat, terpadu dan berakar kuat serta tumbuh dan berkembang dari sistem nilai dan norma dasar serta filsafat  bangsa  yang  mengabdi  kepada  suatu  kepentingan  nasional.( Ismail Saleh, 1990:123)
Namun  timbul  pertanyaan  yang  lebih  pelik  lagi  untuk  dijawab setelah  didalami  dan  dikupas  lebih  dalam,  apa  hukum  nasional  itu? Jawabannya  tidak  mudah  untuk  menunjukkan  bentuk  yang  matang. Sosok  hukum  nasional  tidak  mudah  ditunjuk.  Mungkin  salah  satu sebabnya adalah bahwa hukum nasional itu sendiri belum mengkristal menunjukkan  sosok  gerangan  nyata  yang  dapat  langsung  dipakai Itulah  sebabnya,  maka  terjadi  perdebatan  yang  panjang  dan melelahkan.  Namun  paling  tidak  ada  “kesepakatan”  bahwa  hukum nasional itu  hukum yang bersumber dari tiga sumber: hukum modern atau  internasional  (yang  asalnya  Belanda),  hukum  adat  atau kebiasaan,  dan  hukum  agama,  dalam  hal  ini  Islam.  .(Ismail  Saleh: 1989; 12-131)
Perjalanan  waktu  dalam  bingkai  historis  mendeskripsikan bahwa  mendefinisikan  hukum  nasional  tidaklah  mudah.  Banyak terjadi  kontradiksi  dan  kontroversi  dalam  mewujudkan  hukum nasional  tersebut.  Bersandar  seluruhnya  kepada  hukum  adat  tidak dikehendaki.  Demikian  pula  tidak  seluruhnya  kepada  hukum  Islam. Untuk  yang  terakhir  ini  ada  bermacam-macam  alasan  dan  proses yang  menjauhkan  Islam  dari  praktik  formal.  Formalisasi  merupakan suatu  usaha  untuk  membuat  dan  mengesahkan  peraturan  baru  agar sah  dan  berlaku,  antara  lain  dengan  penyesuaian  dan  perubahan. Dalam  bidang  hukum,  formalisasi  sering  dipakai  dalam  arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau upaya formalisasi  hukum  Islam(  Amarullah  Ahmad  (1996:  53).  dalam  tata hukum  nasional  dimaksudkan  sebagai  usaha  menerapkan  hukum Islam  yang  normatif  menjadi  hukum  Islam  yang  positif  atau  yang sering  disebut  usaha  positifisme  hukum  Islam  ke  dalam  tata  hukum Indonesia.
Kenyataan  hukum  menggambarkan  bahwa  setelah  Indonesia merdeka dan karena dorongan kesadaran hukum sewaktu dalam masa penjajahan  dan  dalam  masa  revolusi,  diperjuangkan  wujud  hukum Islam  (hukum  agama)  ada  dalam  hukum nasional.(  Ahmad  Taqwim, 2009:93).  Hal  ini  merupakan  perwujudan  dari  sikap  kritis  bahwa Indonesia  tidak  akan  mengikuti  begitu  saja  hukum  penjajah  atau hukum Eropa.  Namun dalam aspek lain, formalisasi  hukum agama menjadi tema yang tidak disepakati oleh mayoritas bangsa Indonesia. Formalisasi  hukum  Islam  tentu  berbeda  dengan  adopsi  nilai-nilai yang  bersumber  dari  agama  Islam.  Penduduk  Indonesia  adalah Penduduk  terbesar  manganut  Agama  Islam  sehingga  pentingnya menggunakan  hukum  Islam  untuk  menjadi  hukum  Nasional  tersebut Islam adalah agama yang syumul . Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.  Oleh  karena  itu  Allah  SWT  mewajibkan  kepada  umatnya untuk  senantiasa  berhukum  dengan  hukum  Allah  dalam  setiap perkara.  Hal  ini  Allah  wajibkan  agar  terciptanya  keadilan.  Dengan berbagai  cara  Allah  memerintahkan  kepada  hamba-Nya  agar berhukum  dengan  hukum  Allah.  Kadang  dengan  menggunakan  kata perintah,  ancaman  bagi  yang  meninggalkan,  atau  dengan  memuji bahwa  Allah  adalah  sebaik-baik  Zat  pembuat  hukum.  Sebagaimana firman Allah :
ُهءاَىْهَأ ْعِبَّتَت َلاَو ُ ّاللّ َهَزًَأ اَوِب نُهٌَْيَب نُنْحا ِىَأَو
ُ ّاللّ َهَزًَأ اَه ِضْعَب يَع َكىٌُِتْفَي ىَأ ْنُهْزَرْحاَو ْن
ٌَّلا  َيِّه ًاسيِثَم  َّىِإَو ْنِهِبىًُُذ ِضْعَبِب نُهَبيِصُي ىَأ ُ ّاللّ ُديِسُي اَوًََّأ ْنَلْعاَف ْاْىَّلَىَت ىِإَف َلْيَلِإ َىىُقِساَفَل ِسا
( 9> َأ  ْيَهَو  َىىُغْبَي ِةَّيِلِهاَجْلا َنْنُحَفَأ ) (  َىىٌُِقىُي ٍمْىَقِّل ًاوْنُح ِ ّاللّ  َيِه  ُيَسْح :5 )
Artinya :”Dan  hendaklah  kamu  berhukum  dengan  apa  yang diturunkan  Allah  dan  janganlah  engkau  mengikuti  hawa  nafsu mereka.  Dan  waspadalah  terhadap  mereka,  jangan  sampai  mereka memperdayaimu atas sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang Allah turunkan) maka ketahuilah bahwa  sesungguhnya  Allah  berkehendak  menimpakan  musibah kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia  adalah  orang-orang  yang  fasik  (49)  APakah  hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik dari Allah  (dalam  menetapkan  hukum)   bagi  orang-orang  yang  yakin (50)”. (QS Al Maidah 49-50)
Di  dalam  ayat  di  atas  Allah  memerintahkan  berhukum  dengan hukum  Allah  dan  mengancam  orang-orang  yang  meninggalkan hukum  Allah.  Di  akhir  ayat  Allah  menutup  dengan  kalimat  tanya yang  menyatakan  bahwa  Dia-lah  sebaik-baik  pembuat  hukum.  Pada asalnya,  berhukum  kepada  selain  hukum  Allah  adalah  terlarang, karena  menyelisihi  perintah  Allah.  Seringkali,  berhukum  dengan selain  hukum  Allah  membuat  pelakunya  jatuh  ke  dalam  kekafiran. Tentu  saja,  kaidah  di  atas  akan  berlaku  apabila  terpenuhi dhowabit (rambu-rambu)  dan  tidak  adanya mawani‟ (penghalang  untuk dijatuhkan vonis takfir tersebut).
Tulisan  ini  akan  mendeskripsikan  bagaimana  hukum  Islam diformalisasikan menjadi hukum nasional, dengan menggunakan dua pendekatan  ( approach ),  yaitu  pendekatan  historis  proses  formal tersebut  terjadi  sampai  zaman  kemerdekaan,  dan  pendekatan  politik kebijaksaan  pemerintah  Republik  Indonesia  setelah  kemerdekaan sampai sekarang.

## Arti Hukum Islam
Ada  beberapa  istilah  kunci  yang  tetap  muncul  ketika membicarakan  hukum  Islam,  yakni  syari‟at,  fiqh, qanun ,  fatwa, qadha , siyasah syar‟iyah dan hukum.( Nur A. Fadhil Lubis, 1995: 2).
Hukum  Islam  pada  hakikatnya  adalah  hukum  yang  bersumber  dan menjadi  bagian  dari  agama]  Islam.(Mohammad  Daud  Ali.  2000:  2)
Mengingat  pentingnya  peristilahan  ini,  setiap  orang  dan  kelompok cenderung  memahaminya  sesuai  dengan  kerangka  pikirnya  masing- masing.
Kata  hukum  Islam  sebenarnya  tidak  ditemukan  sama  sekali dalam Alquran, namun yang ada dalam Alquran adalah kata syari‟at, fiqh, hukm dan yang seakar dengannya. Dalam literatur Barat, hukum Islam merupakan terjemahan dari term “ Islamic Law” .( Fathurrahman Djamil.  1999:  55)  Secara  harfiah  kata  syari‟ah  dalam  bahasa  Arab berarti jalan  yang  lurus.(  Muhammad  Ali  al-Sais.  1970:8-9)  Menurut Abu  Aal-Husayn  Ahmad  bin  Faris  bin  Zakariyah,  perkataan  syariah berarti  sesuatu  yang  terbentang  jalan  kepadanya.  Abu  Al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyah. 1979: 262)
Menurut  ijma‟  ulama  syari‟at  ialah  hukum-hukum  yang diadakan  oleh  Tuhan  untuk  hamba-hamba-Nya,  yang  dibawa  oleh salah  seorang  Nabi-Nya  yaitu  Muhammad  saw,  baik  hukum-hukum tersebut  berhubungan  dengan  cara  mengadakan  perbuatan  yaitu  yang disebut sebagai “hukum-hukum cabang amalan”, dan untuknya maka dihimpunlah  ilmu  fiqih  atau  berhubungan  dengan  cara  mengadakan kepercayaan  ( i‟tikad ),  yaitu  yang  disebut  dengan  hukum-hukum pokok”  dan  kepercayaan,  dan  untuknya  maka  dihimpunlah  ilmu kalam. Syari‟at ( Syara‟ )  disebut  juga  agama  ( al-din dan millah ).(
Ahmad Hanafi. 1989: 89). Menurut  Manna‟ al-Qaththan sebagaimana yang  dikutip  oleh  Fathurrahman  Djamil  syari‟at  adalah  segala ketentuan  Allah  swt  yang  disyari‟atkan  kepada  hamba-Nya  baik menyangkut  akidah,  akhlak  maupun  mu‟amalah.(  Fathurrahman Djamil,7)
Istilah  syariah  sebenarnya  mempunyai  arti  yang  luas,  tidak hanya  berarti  fikih  dan  hukum,  tetapi  mencakup  pula  akidah  dan akhlak.( Hamka Haq. 2009:41) Dengan demikian syariah mengandung arti bertauhid kepada Allah, menaati-Nya, beriman kepada rasul-rasul- Nya,  kitab-kitab-Nya  dan  hari  pembalasan.  Singkatnya  syariah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi berserah diri kepada Tuhan (Muslim). (Sa‟ud ibn Sa‟ad „Ali Dhurayh. 1973:23) Menurut  pendapat  al-Amidi  fiqh  ialah  ilmu  tentang  seperangkat hukum syara‟ yang  bersifat furu‟iyah (cabang)  yang  didapatkan melalui penalaran atau penelitian dan istidlal .( Shaif al-Din al-Amidi. 1958:8)
Fiqh  adalah  ilmu  yang  dihasilkan  oleh  pikiran  serta  ijtihad (penelitian) dan memerlukan kepada pemikiran dan perenungan. Oleh
karena  itu  Tuhan  tidak  bisa  disebut  sebagai faqih (ahli  dalam  fiqih), karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Dengan demikian fiqih  bukanlah  syari‟at,  melainkan  produk  atau  hasil  dari  syari‟at  itu sendiri  yang  digali  para  mujtahid  (orang  yang  melakukan  penelitian terhadap  dalil  baik  itu  Alquran  maupun  hadis).  Ia  hanya membicarakan  amaliyah furu‟iyah yang  didasarkan  pada  dalil-dalil
terperinci. Dalil yang digali itu sifatnya zhanny (dapat
diinterpretasikan) bukan qath‟iy (yang tidak dapat diinterpretasikan).
Penerapan  fikih  ini  dalam  kehidupan  sehari-hari  bisa  dalam bentuk  fatwa  ketika  warga  Muslim  mempertanyakan  ketentuan sesuatu  hal  kepada  tokoh  yang  dianggap  paling  tahu  fikih,  yang dikenal  dengan  nama mufti .  Fatwa  lebih  merupakan  upaya  sukarela masyarakat untuk menerapkan panduan Ilahi dalam mengatur tindak- tanduk mereka, dan oleh karenanya ia lebih merefleksikan kondisi riil masyarakat. Mohammad Daud Ali mengatakan bahwa kalimat hukum yang dipakai dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukm ( نمح)  yang  artinya  norma  atau  kaidah  ;  ukuran,  tolok  ukur,  patokan, pedoman  yang  dipergunakan  untuk  menilai  tingkah  laku  atau perbuatan  manusia  dan  benda.  Kata ha-ka-ma dalam  bahasa  Arab dapat  juga  dimaknai  dengan  mencegah  atau  menolak.  Mencegah ketidakadilan,  kezaliman  dan  penganiayaan  disebut  hukum.(  Hafizh
Dasuki. 1997:157)
Kata  hukum  yang  dikenal  dalam  bahasa  Indonesia  berasal  dari bahasa  Arab hukm yang  berarti  putusan (judgement) atau  ketetapan (Provision). Dalam  buku Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  hukum  berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.  Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah Hukum Islam, yaitu  keseluruhan  aturan  hukum  yang  bersumber  pada  Alquran,  dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkritkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku Beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul. Ada dua kategori  hukum  yang  lahir  dari  perintah  Allah,  yakni  wajib  dan sunnah,  sedangkan  firman  dalam  bentuk larangan  melahirkan  hukum haram  dan  makruh.  Adapun  firman  Allah  yang  memberi    keluasan bagi  manusia  dalam  menentukan  pilihan  antara berbuat  dan  tidak,
dikategorikan mubah (boleh),  yang  berindikasi  boleh  dilakukan  dan boleh  juga  ditinggalkan,  sehingga  terkesan  tak  ada  tuntutan  di dalamnya.( Hamka Haq: 44)
Pembahasan
Penerimaan  hukum  Islam  di  Indonesia    dapat  berlaku  jika diterima  oleh  hukum  adat  (teori  receptie).  Dasar  hukum  pemakaian teori ini adalah Wet op de Staatsinrichting van Nederland Indie (IS) tahun  1929  dalam  Stb.  212,  yang  berusaha  menghapuskan  hukum Islam  dari  tata  hukum  Belanda. Menurut  teori  ini,  hukum  yang
berlaku  di  masyarakat  Indonesia  bukanlah  hukum  Islam,  melainkan hukum  adat.  Atau  dengan  kata  lain  teori receptie ,  yang  membatasi bahwa hukum Islam baru dinyatakan dan disebut berlaku jika ia telah masuk/meresap  dan  diterima  oleh  dan  sebagai  hukum  adat  dalam masyarakat.
Teori  resepsi  sebagai  suatu  teori  yang  mempersempit  ruang gerak berlakunya hukum Islam di Indonesia, yang oleh sebagian ahli hukum  Indonesia  menyebutnya  sebagai  teori  iblis,  dimunculkan, digagas  oleh  hasil  pikir  dari  seorang  Snouck  Hurgronje.    Kenyataan hukum menggambarkan bahwa setelah Indonesia merdeka dan karena dorongan  kesadaran  hukum  sewaktu  dalam  masa  penjajahan  dan dalam  masa  revolusi,  diperjuangkan  wujud  hukum  Islam  (hukum agama)  ada  dalam  hukum  nasional.  Hal  ini  merupakan  perwujudan dari  sikap  kritis  bahwa  Indonesia  tidak  akan  mengikuti  begitu  saja hukum  penjajah  atau  hukum  Eropa.    Namun  dalam  aspek  lain, formalisasi    hukum  agama  menjadi  tema  yang  tidak  disepakati  oleh mayoritas bangsa  Indonesia.  Formalisasi hukum Islam tentu berbeda dengan adopsi nilai-nilai yang bersumber dari agama Islam.

## Teori Receptio in Complexu
Teori  receptio  in  Complexu  menyatakan  bahwa  bagi  orang Islam  berlaku  penuh  hukum  Islam  sebab  ia  telah  memeluk  agama Islam  walaupun  dalam  pelaksanaannya  terdapat  penyimpangan- penyimpangan.  Teori  ini  berlaku  di  Indonesia  ketika  teori  ini diperkenalkan  oleh  Prof.  Mr.  Lodewijk  Willem  Christian  van  den Berg.  Teori  Receptio  in  Complexu  ini  telah  diberlakukan  di  zaman VOC  sebagaimana  terbukti  dengan  dibuatnya  pelbagai  kimpulan hukum  untuk  pedoman  pejabat  dalam  menyeleaikan  urusan-urusan hukum  rakyat  pribumi  yang  tinggal  di  dalam  wilayah  kekuasaan VOC yang kemudian dikenal senagai Nederlandsch Indie.

## Teori Receptie
Teori  Receptie  menyatakan  bahwa  bagi  rakyat  pribumi  pada dasarnya  berlaku  hukum  adat.  Hukum  Islam  berlaku  bagi  rakyat
pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai  hukum  adat.  Teori  Receptie  dikemukakan  oleh  Prof. Christian  Snouck  Hurgronye  dan  kemudian  dikembangkan  oleh  van Vollenhoven  dan  Ter  Haar.  Teori  ini  dijadikan  alat  oleh  Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran  Islam  dan  hukum  Islam.  Jika  mereka  berpegang  terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan  dipengaruhi  dengan  mudah  oleh  budaya  barat.  Ia  pun  khawatir hembusan Pan Islamisme yang ditiupkan oleh Jamaluddin Al-Afgani berpengaruh di Indonesia.
Teori  Receptie  ini  amat  berpengaruh  bagi  perkembangan hukum  Islam  di  Indonesia  serta  berkaitan  erat  dengan  pemenggalan wilayah  Indonesia  ke  dalam  sembilan  belas  wilayah  hukum  adat. Teori Receptie berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.

## Teori Receptie Exit
Teori  Receptie  Exit  diperkenalkan  oleh  Prof.  Dr.  Hazairin, S.H.  Menurutnya  setelah  Indonesia  merdeka,  tepatnya  setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia,  semua peraturan  perundang-undangan  Hindia  Belanda  yang  berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD ‟45. Dengan demikian, teori  receptie  itu  harus  exit  alias  keluar  dari  tata  hukum  Indonesia merdeka.
Teori  Receptie  bertentangan  dengan  al-Qur‟an  dan  Sunnah. Secara  tegas  UUD  ‟45  menyatakan  bahwa  “Negara  berdasar  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dan  “Negara  menjamin  kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.” Demikiandinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2).

## Teori Receptie A Contrario
Teori  Receptie  Exit  yang  diperkenalkan  oleh  Hazairin dikembangkan  oleh  Sayuti  Thalib,  S.H.  dengan  memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah  berarti  lawan  dari  Teori  Receptie  menyatakan  bahwa  hukum adat  berlaku  bagi  orang  Islam  kalau  hukum  adat  itu  tidak
bertentangan  dengan  agama  Islam  dan  hukum  Islam.  Dengan demikian,  dalam  Teori  Receptie  A  Contrario,  hukum  adat  itu  baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Kalau  Teori  Receptie  mendahulukan  berlakunya  hukum  adat daripada hukum Islam, maka Teori Receptie A Contrario sebaliknya. Dalam  Teori  Receptie,  hukum  Islam  tidak  dapat  diberlakukan  jika bertentangan  dengan  hukum  adat.  Teori  Receptie  A  Contrario mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum  adat  baru  dapat  dilaksanakan  jika  tidak  bertentangan  dengan hukum  Islam.  Demikian  uraian  mengenai  teori  tentang  berlakunya hukum Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. ( Hamka Haq. 2009 : 44)

## Metode Penelitian
Jenis  penelitiannya  adalah  Kepustakaan  atau  Penelitian Literatur.  Ditinjau  dari  sudut  pandang  tempatnya,  penelitian  ini berbentuk studi perpustakaan (library research) yaitu “Penelitian yang datanya  diambil  dari  sebagian  atau  seluruhnya  dari  perpustakaan. Contohnya  artikel,  laporan,  buku-buku,  majalah  dan  lain- lainya”.(Prasetya  Irawan,  1999:  487)  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  “penelitian  yang  menggunakan  latar  alamiah, dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada.  latar  alamiah bermaksud  agar  hasilnya  dapat  digunakan  untuk  menafsirkan fenomena  yang  dimanfaatkan  untuk  penelitian  kualitatif  dengan berbabagi  macam  metode  penelitian  yang  biasanya  dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen." (Denzin dan  Lincoln  dalam  Moleong,  2013:5)  dalam  hal  ini  peneliti menggunakan  metode  pemanfaatan  dokumen  untuk  mengungkap dakwah  nabi  muhammad  di  madinah  (analisis  keberhasilan  dakwah nabi dalam tinjauan sosiologi).
Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis  dokumen-dokumen,  baik  dokumen  tertulis,  gambar, hasil  karya,  maupun  elektronik.  Dokumen  yang  diperoleh  kemudian dianalisis,  dibandingkan  dan  dipadukan  (sintesis)  membentuk  satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. (Nilamsari 2014)
Cara menganalisis isi/ content analysis/kajian isi/dokumen ialah dengan  memeriksa  dokumen  secara  sistematik  bentuk-bentuk
komunikasi  yang  dituangkan  secara  tertulis  dalam  bentuk  dokumen dengan obyektif. Teknik Kajian isi yaitu: 1). Menyesuaikan materi ke dalam model  komunikasi.  2).  Aturan  analisis;  materi  yang  dianalisis secara bertahap mengikuti aturan prosedur,  yaitu membagi materi ke dalam  satuan-satuan.  3).  Kategori  adalah  pusat  dari  analisis.  Aspek- aspek interpretasi teks mengikuti pertanyaan penelitian, dimasukan ke dalam  kategori.  Kategori  ini  ditemukan  dan  direvisi  di  dalam  proses analisis. Dalam makalah berjudul Qualitative Content Analysis karya Philipp  Mayring (dalam  Moleong  2007:  222).  Jenis  penelitian  ini juga  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah – kaidah atau norma
–  norma  hukum  positif.    Pendekatan  yuridis  normatif  dalam penelitian  ini  digunakan  untuk  menganalisis  Aturan  dan  Undang- Undang yang ada yang berkaitan dengan bahan hukum islam. (Johny Ibrahim, 2006: 295)

## Sejarah Proses Penerimaan Hukum Islam di Indonesia
Sepanjang  telaah  tentang  sejarah  hukum  di  Indonesia,  maka nampak  dengan  fakta  yang  ada,  bahwa  sejak  berabad-abad  lalu, hukum  Islam  itu  telah  menjadi  hukum  yang  hidup  ( establish )  di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Hukum Islam masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya Islam ke negeri ini pada abad ke- 13  Masehi  atau  pendapat  lain  mengatakan  pada  abad  I  Hijriah  atau pada abad ketujuh/kedelapan Masehi.( Yusril Ihza Mahendra: 2009; 9)
Kehadiran  Islam  di  Indonesia  tidaklah  menghadapi  masyarakat yang  steril  atau  vakum  agama  atau  kepercayaan.  Masyarakat Indonesia  telah  menganut  berbagai  bentuk  kepercayaan  lokal  yang berwujud paham menekankan roh (animisme) dan adanya kekuatan di alam semesta (dinamisme).
Selain  itu,  dua  agama  besar  dari  India  yaitu  Hindu  dan  Budha telah  terlebih  dulu  tertanam  dalam  masyarakat.  Pendekatan  kedua agama ini dan kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada pada dasarnya sangat  menekankan  pengayaan  spritual.  Oleh  karena  itu  kehadiran Islam  pun  harus  menyesuaikan  langgam  penyiarannya  dengan pengayaan  spritual  itu.  Untuk  itu,  penyebaran  agama  Islam  dilalui dengan proses olah rasa dengan menerapkan tiga alternatif pendekatan yaitu adaptasi, akomodasi, dan seleksi.( M. Ridwan Lubis. 1995;1)
Daerah  yang  pertama  kali  yang  dimasuki  oleh  Islam  adalah pesisir  Utara  pulau  Sumatera  dengan  pembentukan masyarakat  Islam
pertama  di  Peureulak  Aceh  Timur  dan  kerajaan  Islam  pertama  di Samudera  Pasai,  Aceh  Utara.(  Ramly  Hutabarat.  2005:21)    Sebagai gerbang  masuk  ke  dalam  kawasan  nusantara,  kawasan  utara  pulau Sumatera-lah  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  titik  awal  gerakan dakwah pendatang Muslim.
Berdasarkan  riwayat  sejarah  yang  ada,  pada  masa  kerajaan- kerajaan  Islam  di  Nusantara  ini  dimasa  lampau,  upaya  untuk melaksanakan  ajaran-ajaran  Islam  termasuk  hukum-hukumnya, nampak  mendapat  dukungan  yang  besar,  bukan  saja  dari  para  ulama, tetapi juga dukungan penguasa politik, yakni raja-raja dan para sultan. Masih  dapat  dilihat  dan  terlacak  dengan  baik  jejak  peninggalan kehidupan  sosial  keagamaan  Islam  dan  pranata  hukum  Islam  pada masa  lalu  di  Kesultanan  Aceh,  Deli,  Palembang,  Goa  dan  Tallo  di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar, serta Ternate dan Tidore.  Termasuk  juga  didalamnya  di  Yogyakarta,  Surakarta  dan Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa.
Dalam proses penyebaran agama Islam di kepulauan Nusantara, jasa para saudagar melalui metode bisnis dan perkawinan, tidak dapat diabaikan.  Kedatangan mereka selain karena kepentingan bisnis juga untuk menyebarluaskan Islam di tempat yang mereka singgahi. Hal ini misalnya  terlihat  ketika  seorang  saudagar  hendak  menikah  dengan seorang pribumi, maka wanita pribumi itu di Islamkan agamanya lebih dahulu  dan  pernikahannya  kemudian  dilangsungkan  menurut ketentuan  agama  Islam.  (Affan  Su‟aidi.:  2009:5-6)  Dengan  demikian proses Islamisasi penduduk pribumi di Nusantara lebih banyak karena faktor perkawinan yang muaranya adalah terjadi asimilasi budaya.
Angin perubahan mulai bertiup kala Belanda mulai menancapkan kekuatan dan kekuasaannya di Indonesia. Ismail Sunny membagi periodesasi sejarah hukum Islam pada masa Belanda kepada dua  periode,  yaitu  periode  penerimaan  hukum  Islam  sepenuhnya  ( teori receptie in complexu) dan periode penerimaan hukum Islam, jika diterima hukum adat (teori receptie ).
Fase  penerimaan  hukum  Islam  sepenuhnya  dimulai  pada  masa kesultanan-kesultanan  Islam  berlanjut  sampai  pada  zaman  datangnya Vereenigde  Ost  Compagnie (VOC)  tahun  1602  dan  berakhir  pada tahun 1885. Sedangkan Bustanul Arifin dalam bukunya Pelembagaan Hukum  Islam  Di  Indonesia memberi  batasan  periode  ini  sampai  1
April 1937.

## 7; Tomi agustian, Formalisasi Hukum Islam Kedalam tata …..
Kedatangan  VOC  tidaklah  mengganggu  kemapanan  hukum Islam. Bahkan VOC mengakui keberadaan hukum Islam dan berusaha membukukan hukum Islam ke dalam berbagai kumpulan hukum untuk kepentingan  penduduk  bumiputera  di  wilayah  yang  mereka  kuasai.( Bustanul  Arifin.  1996:  35)  Misalnya  VOC  menerapkan  hukum kekeluargaan  dalam  bentuk  peraturan Resolutie  der  Indische Regeering yang  merupakan  kumpulan  aturan  perkawinan  dan kewarisan  yang  terkenal  dengan  nama Compendium  Freijer .  Inilah yang  diberi  dasar  hukumnya  dengan Regering  Reglement (RR) tersebut.  Antara  lain  dalam  Pasal  75  RR  dinyatakan:  “oleh  hakim Indonesia  itu  hendaklah  diperlakukan  Undang-undang  Agama ( goodsdiente wetter) ...”.( Ismail Sunny. 1996:131)
Pada  masa-masa  kedatangannya  VOC  hanyalah  sebuah perusahaan  dagang  yang  mempunyai  hak  istimewa  dari  pemerintah Belanda  yang  menganut  kebijakan non-interferenci (tidak  campur tangan)  dalam  masalah  agama  dan  kekeluargaan  penduduk  pribumi.( Nur  A.  Fadhil  Lubis.  1995:78-80)  Keadaan  yang  demikian  dapat dilihat  dari  kebijakan  Hindia  Belanda  dalam Statuta  Batavia (1862) yang  menyatakan  bahwa  hukum  dan  pranata  yang  ada  supaya dibiarkan  berlaku  terus,  termasuk  didalamnya  hukum  dan kelembagaan  Islam.  Kemudian  disusun  secara  lebih  sistematis  sesuai dengan  tradisi  Belanda  yang  disebut  dengan Compendium  Freijer yang  memuat  aturan-aturan  hukum  perkawinan  dan  kewarisan  sesuai dengan hukum Islam versi mazhab Syafi‟i.
Kebebasan  yang  diberikan  kepada  umat  Islam  untuk melaksanakan  hukum  Islam  berakhir  ketika  Kerajaan  Belanda mengambilalih  kekuasaan  dari  VOC  sekitar  abad  ke-18.  (  Saidus Syahar. 1996:133)
Fase  kedua  penerimaan  hukum  Islam  jika  diterima  oleh  hukum adat  (teori  receptie).(  Saidus  Syahar.  1996:133)    Dasar  hukum pemakaian teori ini adalah Wet op de Staatsinrichting van Nederland Indie (IS)  tahun  1929  dalam  Stb.  212,  yang  berusaha  menghapuskan hukum Islam dari tata hukum Belanda. Menurut teori ini, hukum yang berlaku  di  masyarakat  Indonesia  bukanlah  hukum  Islam,  melainkan hukum  adat.  Atau  dengan  kata  lain  teori receptie ,  yang  membatasi bahwa hukum Islam baru dinyatakan dan disebut berlaku jika ia telah masuk/meresap  dan  diterima  oleh  dan  sebagai  hukum  adat  dalam masyarakat.( Sajuti Thalib. 1985: 13)
Teori  resepsi  sebagai  suatu  teori  yang  mempersempit  ruang gerak  berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia,  yang  oleh  sebagian  ahli hukum Indonesia menyebutnya sebagai teori iblis,( Daud Ali , Op.Cit ., hlm.  22)  dimunculkan,  digagas  oleh  hasil  pikir  dari  seorang  Snouck Hurgronje.
Padahal  sebelum  Snouck  Hurgronje  berpetualang  di  Indonesia tahun  1889,  dan  menjadi  penasihat  urusan  pribumi  dan  Islam pemerintah  Hindia  Belanda,  para  ilmuan,  politikus,  dan  penguasa pemerintah  Belanda  menganut  satu  paham  dan  keyakinan  melalui penelitian  yang  mereka  lakukan  tentunya,  bahwa  sisi  hukum  yang mengatur  tertib  masyarakat  adalah  hukum  agama.  Maka  bagi  orang Islam  Indonesia  berlaku  hukum  Islam  oleh  karena  mereka  telah memeluk agama Islam yang oleh Lodewijk William Christian van den Berg kemudian memberi nama dengan sebutan untuknya dengan teori receptie in complexu .
Namun  setelah  Snouck  Hurgronje  berada  di  Indonesia  dengan tugas  penelitian  terhadap  suku  Aceh  dan Islam  di  Jawa,  ia  kemudian mengkritik  teori  van  den  Berg  tersebut  dan  mengemukakan  pendapat dan buah pikirannya yang berbeda yaitu yang ia sebut dengan theorie receptie artinya  bahwa  hukum  yang  mengatur  tertib  masyarakat  di
Indonesia  adalah  hukum  adat  asli,    sedang  hukum  agama  (Islam) hanya berlaku pada sebahagian kecil yang telah diterima, meresap dan sesuai dengan hukum adat. Atau dengan istilah yang oleh Mohammad Daud  Ali  bahwa  teori  resepsi  adalah  teori  yang  menyatakan  hukum Islam  bukan  hukum  kalau  belum  diterima  ke  dalam  dan  oleh  hukum adat.( Mohammad Daud Ali :141)
Oleh  karena  itulah  dalam  Pasal  124  ayat  (2)  IS  tahun  1929 disebutkan:  “Dalam  hal  terjadi  perkara  perdata  antara  sesama  orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka  menghendakinya  dan  sejauh  itu  tidak  ditentukan  lain  dalam satu ordonansi”.
Setelah  Thomas  Stanford  Raffles  menjabat  sebagai  gubernur selama  5  tahun  (1811-1816),  pihak  Belanda  berusaha  keras mencengkeram  kuku-kuku  kekuasaannya  di  wilayah  ini.  Namun  hal itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara penjajah dengan  rakyat  jajahannya,  khususnya  umat  Islam  yang  mengenal konsep dar al-Islam dan dar al-harb .(Muhammad Ihsan, www.abulmiqdad.multiply.com/journal/item/13 .,  diakses  tanggal  10
Juni 2010)
Itulah  sebabnya  pemerintah  Belanda  selalu  mengupayakan segala  cara  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Cara-cara  yang dilakukan pemerintah Belanda antara lain dengan:
1. Menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi;
2. Membatasi  keberlakuan  hukum  Islam  hanya  kepada  aspek-aspek batiniah (spritual) saja.
Lemahnya posisi hukum  Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya  kekuasaan  Hindia  Belanda  di  wilayah  Indonesia  pada tahun 1942.

## Kebijakan  Politik  Hukum  Indonesia  Bagi  Hukum  Islam  dalam Tata Hukum Indonesia
Dalam  kajian  ilmu  hukum,  ada  yang  disebut  hukum  positif
( ius constituendum ) dan hukum yang dicita-citakan ( ius constitutum).( A. Rahmat Rosyadi, M. Rais Ahmad. 2006:95) Hukum positif  adalah  hukum  yang  berlaku  saat  ini  di  suatu  negara.  Hukum yang  dicita-citakan  yaitu  hukum  yang  hidup  di  masyarakat,  tetapi belum  menjadi  hukum  positif  secara  legal  formal.  Hukum  Islam sebagai  tatanan  hukum  yang  dipedomani  dan  ditaati  oleh  mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum  yang telah hidup dalam  masyarakat,  dan  merupakan  sebagian  dari  ajaran  dan keyakinan  Islam  yang  eksis  dalam  kehidupan  nasional,  serta merupakan  bahan  dalam  pembinaan  dan  pengembangannya.  Fakta sejarah  perjalanan  hukum  di  Indonesia  mendeskripsikan,  bahwa kehadiran  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  merupakan perjuangan eksistensi.  Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional  Indonesia  masa  lalu,  masa  kini,  dan  masa  datang, menegaskan  bahwa  hukum  Islam  itu  ada  dalam  hukum  nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.( Mardani. 2009:5)
Dalam  konteks  Indonesia,  eksistensi  hukum  Islam  dalam tataran  aplikatif  menjadi  hukum  positif  ( ius    constituendum )  hanya yang  berkaitan  dengan  hukum  privat  yaitu  ubudiah  dan  muamalah. Sedangkan  yang  berkaitan  dengan  hukum  publik  Islam  sampai  hari ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan. Ironis jika dilihat dari aspek  manapun,  bahwa  sesuatu  yang  bersifat  publik  keberlakuannya malah  tidak  dilegislasi  tetapi  yang  berkaitan  dengan  masalah  privat justeru  dijadikan  hukum  positif.  Walaupun  begitu,  seluruh  upaya untuk  lebih  menerapkan  hukum  Islam  di  Indonesia  patut  diapresiasi dengan  baik,  ditengah  berbagai  halangan  dan  tantangan  yang  datang
dari  segala  penjuru  menolak  eksistensi  hukum  Islam  ke  arah kodifikasi,  unifikasi,  kompilasi,  unifikasi  hukum  Islam  ke  dalam hukum  positif.  Pada  dasarnya  implementasi  hukum  Islam  di Indonesia dapat dilaksanakan melalui dua jalur. Pertama dengan jalur iman dan takwa. Artinya pemeluk agama Islam melaksanakan hukum Islam  secara  pribadi  sesuai  dengan  kualitas  keimanan  dan ketakwaannya.  Pelaksanaan  hukum  Islam  melalui  jalur  ini  dijamin oleh negara sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
Jalur  kedua  melalui  perundang-undangan  dalam  berbagai undang-undang dan peraturan lainnya. Jaih Mubarok mengemukakan sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ali  Imron  HS  bahwa  salah  satu bentuk  pemikiran  hukum  Islam  adalah qanun atau  peraturan perundang-undangan.(  Ali  Imron  HS.  2009:  68)  Penetrasi  hukum
Islam ke dalam peraturan perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi  dua  model,  yaitu  pertama,  penetrasi  hukum  Islam  ke  dalam peraturan  perundangan  secara  substantif dan  tidak  dinyatakan  secara eksplisit  sebagai  hukum  Islam.  Model  pertama  ini  jelas-jelas    tidak menggunakan  label  Islam  sama  sekali.  Sebagaimana  halnya  hukum nasional  secara  umum  yaitu  bersifat  netral,  dengan  definisi  yang sangat vulgar tidak menunjukkan khas agama dan identitas kelompok tertentu.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  maka  bagi  orang-orang  yang sering  terlena  dengan  embel-embel  atau  berbagai  macam  lebel  yang antiagama,  serta  orang  yang  sulit  mengetahui  esensi  sesuatu,  maka akan  ada  sangkaan  bahwa  hukum  itu  adalah  hukum  nasional  bukan hukum  Islam.  Hal  ini  terjadi  karena  keberadaan  hukum  Islam  itu hanya  dalam  bentuk  ide,  bukan  dalam  bentuk  istilah-istilah  dalam format  penyajian  umum  yang  dikenal  dalam  kitab-kitab  kuning. Inilah yang kemudian dikenal dengan Islam substantif. Artinya Islam yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat subtansial, dan tidak terjebak dalam hal-hal yang simbolis.( Zulfikar. 2009: 185)
Keberadaan  hukum  Islam  seperti  ini  tidak  ditampilkan  dalam spanduk-spanduk  dan  propaganda  belaka  meskipun  esensinya  ada. Hukum  Islam  dalam  bentuk  ini  telah  mengalami  modifikasi  dalam bentuk  netral,  karena  telah  terserap  dalam  hukum  nasional  secara umum.  Hal  yang  terpenting  adalah  esensi  ajaran  Islam  tetap diamalkan  sebagaimana  mestinya.  Banyak  contoh  peraturan perundangan  secara  substantif  dan  tidak  dinyatakan  secara  eksplisit sebagai  hukum  Islam,  misalnya  UU  No.  Tahun  1974  tentang Perkawinan, yang banyak mengambil hukum Islam secara substantif.
Ada lagi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. PP No. 70 dan No.72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Model  kedua,  penetrasi  hukum  Islam  ke  dalam  peraturan perundangan  yang  secara  eksplisit  dinyatakan  sebagai  hukum  Islam. Melalui  jalur  ini  banyak  sekali  hukum  Islam  yang  telah  diakomodir oleh  negara.  Antara  lain  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atasa  UU  No.7
Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.17  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji,  UU  No.  38  tentang Pengelolaan  Zakat,  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf.  Fenomena  tersebut tidak  terlepas  dari  adanya  kecenderungan  masyarakat  Indonesia  saat ini  menunjukkan  bahwa  mayoritas  muslim  ingin  semakin menegaskan  jati  diri  sejelas  mungkin  dalam  arti  kekuasaan  politik serta  aspirasi  pembentukan  dan  penerapan  hukum  yang  didasarkan dan  bersumber  pada  norma-norma  dan  nilai-nilai  hukum  Islam.( www.legalitas.org. , diakses tanggal 21 September 2008) Implementasi  hukum  Islam  di  Indonesia  secara  universal sebenarnya  telah  terakomodir  dan  terlaksana  dengan  baik,  meskipun masih  terbatas  dalam  masalah  hukum  privat.  Munculnya  beberapa peraturan  perundang-undangan  seperti  di  atas,  mendeskripsikan bahwa  hukum  Islam  eksis  di  negeri  ini. Meskipun  dalam  praktiknya selama ini terjadi kompromi atau tarik ulur antara hukum Islam yang dianggap  mewakili  umat  Islam  beserta  tokohnya  dan  hukum  sekuler yang dianggap mewakili pemerintah.
Proses tarik ulur atau kompromi seperti ini, dalam sejarah Islam dikenal  dengan  konsep qanun ,  yaitu  legislasi  hukum  Islam  oleh negara  atau  pemerintah  namun  lebih  terdominasi  oleh  pertimbangan siyasah  shar‟iyyah (politik  hukum  atau  penentuan  hukum  dengan pertimbangan faktor politik). Konsep dasar siyasah shar‟iyyah dibuat untuk melakukan kebijakan yang menghendaki kemaslahatan melalui aturan  yang  tidak  bertentangan  dengan  agama.  Walaupun  demikian yang  terjadi,  tapi  terlihat  dengan  jelas  dan  kasat  mata  bahwa  syariat Islam,  hukum  Islam  maupun  fikih  Islam  adalah  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  Indonesia.  Mengingat  Indonesia  adalah  negara yang  berpenduduk  majemuk  dengan  segala  potensi  konflik  di dalamnya,  maka  dalam  hal  hukum  keluarga  dan  kewarisan,  maka hukum Islam itu tetaplah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku.
Terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hukum  perdata lainnya,  seperti  perbankan  dan  asuransi,  negara  dapat  pula mentransformasikan  kaidah-kaidah  hukum  Islam  di  bidang  itu  dan menjadikannya  sebagai  bagian  dari  hukum  nasional.  Fakta  historis terbentuknya  hukum  nasional  Indonesia  juga  memberikan  deskripsi bahwa hukum Islam merupakan salah satu elemen penting pendukung disamping  hukum  adat  dan  hukum  Barat.  Hukum  Islam  telah  turut serta  memberikan  kontribusi  norma-norma  dan  nilai-nilai  hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pembentukan  hukum  nasional  merupakan  suatu  proses  perubahan bentuk dari hukum tidak tertulis menjadi hukum yang tertulis. Namun demikian  hukum  tidak  tertulis  juga  merupakan  bagian  dari  hukum nasional.  Oleh  karena  itulah  bentuk  hukum  tertulis  tertentu diunifikasikan,  utamanya  dalam  bentuk  hukum  yang  relatif  netral, sedangkan  hukum  yang  sifatnya  sensitif  (erat  kaitannya  dengan keyakinan/akidah  masyarakat)  usaha  untuk  mempositifkannya  masih mengandung permasalahan besar.
Berkaitan dengan hal itu, maka pengembangan hukum Islam di bidang  hukum  keluarga  merupakan  upaya  unifikasi    secara  khusus bagi  orang  Islam,  seperti  yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  yang  merupakan  buah  unifikasi  dari  keanekaragaman  hukum Islam  dari  pemikiran  fuqaha  di  pelbagai  kitab  fiqh.  Formalisasi hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  terjadi  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan,  terutama  hukum  perdata.  Kemudian proses  transformasi  hukum  Islam  dilakukan  dengan  memasukkan asas-asas  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional.  Formalisasi  asas- asas  tersebut  tanpa  menggunakan  label  hukum  Islam,  tetapi  diserap dalam hukum nasional. Formalisasi hukum Islam dalam pembentukan hukum  nasional  juga  dilakukan  dalam  bentuk  produk  pengadilan, baik  melalui  pengadilan  agama  maupun  pengadilan  umum.  (Cik Hasan Bisri. 1998:185)
Formalisasi  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  tatanan  hukum  ke dalam  hukum  nasional,  secara  umum,  terakomodasi  dalam  sasaran pembangunan  nasional  di  bidang  hukum  khususnya  tentang  materi hukum  nasional.  Namun  penerapan  dan  penegakan  hukum  dalam masyarakat  tergantung  kepada  empat  unsur,  yaitu: Pertama , perangkat  hukum  yang  menjamin  kepastian,  perlindungan,  dan keterttiban  hukum  yang  intinya  keadilan  dan  kebenaran. Kedua , aparatur  penegak  hukum  yang  tanggung  menerapkan  hukum  dan
menyelami  rasa  hukum  dan  keadilan. Ketiga ,  kesadaran  hukum masyarakat  yang  intinya  menghargai  dan  mematuhi  hukum  yang berlaku. Keempat , sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik berupa kelembagaan maupun fisik.( (Cik Hasan Bisri. 1998:185)
Simpulan formalisasi  hukum  Islam  jika  dilakukan  secara  substantif,  tidak akan  dapat  dilepaskan  dan  harus  didahului  oleh  referensi  hsitoris dengan  pertimbangan  konstitusional  dan  sejarah  bangsa.  Proses tersebut  tidak  terlepas  dari  perjalanan  sejarah  hukum  Islam  di Indonesia,  dan  kebijaksanaan  politik  hukum  Indonesia  dalam menempatkan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  munculnya  beberapa  undang-undang yang  bernuansa  Islam,  seperti  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  KHI,  UU  No.7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.3  Tahun  2006  tentang  Perubahan atas  UU  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 tentang Pengelolaan  Zakat,  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Din  al-Amidi,  Shaif.  1958. Al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam . Muassasah al-Halabi :Kairo.
Al-Husayn  Ahmad  bin  Faris  bin  Zakariyah,  Abu.  1979. Mu‟jam Maqayis  al-Lughah ,  Juz  III.  Ttp:  Dar  al-Fikr  li  al-Taba‟ah  wa al-Nasyr wa al-Tawzi.
Ali  al-Sais,  Muhammad.  1970. Nasy‟at  al-Fiqh  al-Ijtihadiy  wa
Athwaruh , Kairo: Majma‟ al-Buhuts al-Islamiyah.
Ali  Imron  HS.  2009. Pertanggungjawaban  Hukum  Konsep  Hukum Islam  dan  Relevansinya  Dengan  Cita  Hukum  Nasional Indonesia , Semarang: Walisongo Press.
Ali,  Mohammad  Daud.  2000. Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia .  PT.  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam Dan Masalahnya di Indonesia , dalam Mimbar  Hukum No.31  Tahun  VIII  1997,  Yayasan  al- Hikmah, Jakarta.
Arfa. Faisar Ananda, “Syariat Islam Yang Mana?” Pertanyaan Bagi Penerapan  Syariat  Islam    Di  Indonesia dalam  Muhammad Iqbal,  Azhari  Akmal  Tarigan  (Editor).  2004. Syariat  Islam  di Indonesia Aktualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik, dan Hukum .  CV Misaka Galiza: Jakarta.
Arifin,  Bustanul.  1996. Pelembagaan  Hukum  Islam  Di  Indonesia .
Gema Insani Press: Jakarta.
Aulawi,  Wasit.  1996. Sejarah  Perkembangan  Hukum  Islam ,  dalam Amarullah  Ahmad  (ed.). Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem Hukum Nasional , Gema Insani Press: Jakarta.
Azizy, Qodri.  2004. Hukum Nasional Eklektisisime Hukum Islam & Hukum Umum , Edisis Revisi Teraju: Jakarta.
Bisri,  Cik  Hasan.  1998. Peradilan  Agama  Di  Indonesia .  PT  Raja Grafindo Persada :Jakarta.
Dasuki,  Hafizh.  1997. Ensiklopedi  Hukum  Islam .  Ichtiar  Baru  van Hoeve :Jakarta.
Effendy,  Bahtiar.  1998. Islam  dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina.
Hanafi,  Ahmad.  1989. Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam .  Bulan Bintang: Jakarta.
Haq,  Hamka.  2009. Islam  Rahmah  Untuk  Bangsa RMBOOKS:
Jakarat.
Ibn  Sa‟ad  „Ali  Dhurayh,  Sa‟ud.  1973. Al-Tanzhim  al-Qadha‟i  fi  al- Mamlakah al-„Arabiyah . Matabi‟ Hanifah li al-Ubset: Riyadh.
Joseph,  Schacht.  1985. Pengantar  Hukum  Islam .  Dirjen  Binbaga
Islam Departemen Agama RI: Jakarta.
Juhaya  S.  Praja.  1994. Hukum  Islam  Di  Indonesia .  PT.  Remaja Rosdakarya :Bandung.
Ka‟bah,  Rifyal.  2007. Kodifikasi  Hukum  Islam  Melalui  Undang- Undang  Negara  Di  Indonesia ,  Makalah  disampaikan  pada Seminar  Nasional  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah.  Kerja Sama  Fakultas  Syari‟ah  IAIN  Sumatera  Utara  Dengan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 2007.
Lubis,    Nur  A.  Fadhil. Transformasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia Suatu  Refleksi .  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Refleksi 50  Tahun  Indonesia  Merdeka  yang  Diselenggarakan  Senat Mahasiswa  Fakultas  Syari‟ah  IAIN  Sumatera  Utara  Medan tanggal 14 Oktober 1995.
Lubis,  M.  Ridwan.  1995. Setengah  Abad  Proses  Transformasi Pemikiran  Islam  Di  Indonesia ,  Makalah  disampaikan  pada Seminar  Refleksi  50  Tahun  Indonesia  Merdeka  yang

## diselenggarakan  Senat  Mahasiswa  Fakultas  Syari‟ah  IAIN
Sumatera Utara pada tanggal 14 Oktober 1995.
Lubis,  Nur  A.  Fadhil.  1995. Hukum  Islam .  Pustaka  Widyasaran: Medan.
Mardani.  2009. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  &
Mahkamah Syar‟iyah . Sinar Grafika: Jakarta.
Muslehuddin,  Muhammad.  Tth. Philosophy  of  Islamic  Law  and  The Orientalist .  Islamic  Publucation  L.T.D,  Shah  Alam  Market: Lahore.
Ramly  Hutabarat.  2005. Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Konstitusi- konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional .  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Universitas
Indonesia: Jakarta.
Rosyadi,  Rahmat  M.  Rais  Ahmad.  2006. Formalisasi  Syariat  Islam dalam  Perspektif  Tata  Hukum    Indonesia ,  Penerbit  Ghalia
Indonesia :Bogor.
Saleh,  Ismail. “Wawasan  Pembangunan Hukum  Nasional”. Kompas , edisi 1 dan 2 Juni 1989.
Su‟aidi, Affan. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda Kajian Historis  Terhadap  Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia dalam    Fuji  Rahmadi  P  (editor).  2009. Pembaharuan  Hukum Islam  Di  Indonesia  Menggugat  Kemapaman  Tradisi .
Citapustaka Media Perintis :Bandung.
Sunny, Ismail. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan  Indonesia dalam  Amrullah  Ahmad  (editor). 1996. Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional . Gema Insani Press : Jakarta.
Syahar, Saidus. 1996. Asas-Asas Hukum Islam .Alumni: Bandung.
Taqwim,  Ahmad.  2009. Hukum  Islam  Dalam  Perspektif  Pemikiran Rasional,  Tradisional,  dan  Fundamental. Walisongo  Press: Semarang.
Thalib, Sajuti. 1985. Receptio A Contrario . Bina Aksara: Jakarta. Zuffran  Sabrie  (ed.).  1990. Peradilan  Agama  dalam  Wadah  Negara Pancasila . Antara: Jakarta.
Zulfikar. Pembaharuan  Hukum  Islam  Di  Indonesia dalam  Fuji
Rahmadi  (Editor).  2009. Pembaharuan  Hukum  Islam  Di Indonesia Menggugat Kemapaman Tradisionalisme . Citapustaka Media Perintis: Bandung. Ikhsan,  Muhammad.  “Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Dulu  Dan Sekarang”, www.abulmiqdad.multiply.com/journal/item/13 .,
diakses tanggal 10 Juni 2010.
Febriansyah,  Reza  Fikri.  “Eksistensi  Hukum  Islam  Dalam  Struktur Hukum  Nasional  Indonesia”. www.legalitas.org. ,  diakses tanggal 21 September 2008.
Mahendra,  Yusril  Ihza.  “Hukum  Islam  dan  Pengaruhnya  Terhadap Hukum  Nasional  Indonesia.” www.yusril.ihzamahendra.com . Diakses tanggal 29 Maret 2009.