## ANALISIS TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh: Iwan Setiawan, S.H., M.H. * )

## Abstract
Increased  development,  so  the  need  for  land  is  increasing  as  well,  while  the supply  of  land  is  increasingly  limited.  Such  circumstances  result  in  many  crimes  or violations  of  the  land  occurring  either  falsification  of  land  letters  used  for  its  benefit and harm to others, as well as by cheating by benefiting oneself or others by violating rights by selling, exchanging, renting or making debt burden of a people's right to use government  or  private  land,  land  restrictions.  In  addition  to  the  crimes  against  the land,  there  are  also  violations  and  they  have  been  regulated  in  the  Criminal  Code solely  to  secure  the  welfare  of  the  landowners,  therefore  in  this  paper  discussing elements and accountability penidanaannya.
Keywords: Criminal Acts Land, The Criminal Code

## Abstrak
Semakin  meningkatnya  pembangunan,  maka  kebutuhan  terhadap  tanah semakin meningkat pula, sedang persediaan tanah semakin terbatas. Keadaan yang demikian  berakibat  banyaknya  kejahatan  maupun  pelanggaran  terhadap  tanah terjadi  baik  itu  pemalsuan  surat-surat  tanah  yang  dipergunakan  untuk kepentingannya  dan  merugikan  bagi  orang  lain,  juga  dengan  menipu  dengan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hak  dengan  jalan menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat  dalam  memakai  tanah  pemerintah  atau  partikelir,  pembatasan  tanah.  Selain kejahatan terhadap tanah, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran dan semuanya itu telah  diatur  dalam  KUHP  yang  semata-mata  untuk  menjamin  kesejahteraan  dari pada  pemilik  tanah,  maka  dari  itu  dalam  makalah  ini  membahas  unsur-unsur  dan pertanggung-jawaban pemidanaannya.
Kata Kunci: Tindak Pidana Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## I.  Pendahuluan
Permasalahan di bidang hukum seolah menjadi salah satu persoalan yang tidak  pernah  surut  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Seiring meningkatnya permasalahan di bidang hukum maka meningkat pula kajian
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
yuridis yang bertujuan menggali informasi terkait berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.
Tinjauan  yuridis  yang  menggunakan  dasar-dasar  hukum,  teori  dan perundang-undangan  dalam  mengkaji  suatu  masalah,  menjadi  sangat  penting dalam  menemukan  solusi  hukum  atas  suatu  masalah  yang  hendak  dikaji.  Hal  ini juga  sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Paul  Scholten bahwa,”hukum itu ada namun harus ditemukan” (Satjipto Rahardjo, 2006: 124).
Konsepsi  penemuan  hukum,  menurut  Paul  Scholten  dapat  dilakukan melalui  penalaran  logis,  interpretasi-interpretasi  atau  penafsiran-  penafsiran, dikemukakan  oleh  Friedman  bahwa  proses  penemuan  hukum  tersebut  tidak terbatas  pada  pemahaman  atas  peraturan  atau  teks-teks  dokum en  dan  “ looking towards  last  things,  consequences  fruits ”  (Satjipto  Rahardjo,  2006:  139).  bahkan Roscoe Pound  menolak studi hukum  sebagai studi tentang  peraturan-  peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
Permasalahan  di  bidang  hukum  sudah  banyak  dikaji  secara  yuridis termasuk salah satunya  permasalahan dalam tindak pidana. Permasalahan  yang sering muncul dalam penyelesaian suatu masalah hukum khususnya menyangkut tindak  pidana  adalah  ketidakadilan  dan  kepastian  hukum.  Penyelesaian  suatu perkara  pidana  seringkali  menimbulkan  polemik  atau  ketidakpuasan  di  kalangan pencari  keadilan  karena  putusan  hakim  dinilai  merugikan  salah  satu  pihak  yang berperkara di pengadilan. Demikian halnya dalam konteks kepastian hukum, yang seringkali  memunculkan  permasalahan  akibat  lemahnya  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  dalam  mengatur  suatu  penyelesaian  masalah  hukum khususnya dalam perkara tindak pidana.
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan bermasyarakat  dalam  perspektif  tindak  pidana  adalah  permasalahan  yang menyangkut  dengan  tanah,  yang  cenderung  bermetamorfosis  dalam  kehidupan sosial  masyarakat. Tanah  tidak  lagi  sekedar  dipandang  sebagai  masalah  agraria semata  yang  selama  ini  diidentikkan  sebagai  pertanian  belaka,  melainkan  telah berkembang,  baik  manfaat  maupun  kegunaannya,  sehingga  terjadi  dampak negatif  yang  semakin  kompleks,  bahkan  tanah  sering  menimbulkan  guncangan dalam masyarakat serta sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.
Tanah  merupakan  salah  satu  kebutuhan  hidup  manusia  yang  sangat mendasar, dapat dikatakan hampir kegiatan hidup manusia baik secara langsung
maupun  tidak  langsung  selalu  berhubungan  dengan  tanah,  hubungan  ini  terjadi oleh  karena  tanah  itu  memberi  penghidupan  bagi  manusia  dalam  hal  tempat tinggal,  sebagai  mata  pencaharian  seperti  pertanian,  perkebunan,  perumahan, perkantoran  bahkan  industri  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun (Soekanto, 1981: 91).
Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan  masyarakat yang semakin  meningkat menyebabkan  tanah  mempunyai  arti  yang  sangat  penting,  sehingga  campur tangan  negara  melalui  aparatnya  dalam  tatanan  hukum  pertanahan  merupakan hal yang mutlak untuk diadakan.
Jumlah dan luas tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah hal ini mengakibatkan banyak timbulnya konflik agraria.
Sebagai  program  prioritas,  penyelesaian  kasus-kasus  pertanahan senantiasa  menjadi  perhatian  seluruh  jajaran  Badan  Pertanahan  Nasional  RI  di tingkat pusat, Kantor Wilayah Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  seluruh  Indonesia.  Hasil  rekaman  Konsorsium  Pembaruan Agraria  (KPA)  dalam  kurun  waktu  11  tahun  sejak  2004  hingga  2015  telah  terjadi 1.772  konflik  di  Indonesia.  Konflik  tersebut  mencapai  luas  wilayah  6.942.381 hektare  yang  melibatkan  hingga  1.085.817  kepala  keluarga.  Pada  tahun  2015 terjadi  93  kasus  kekerasan.  Jumlah  tersebut  terdiri  3  kasus  yang  melibatkan perusahaan, polisi (21 kasus), TNI (21 kasus) pemerintah (10 kasus), dan preman (8  kasus).  Dari  93  kasus  kekerasan  yang  terjadi,  sebanyak  446  orang  menjadi korban  kekerasan.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari  5  orang  tewas,  39  tertembak aparat,  124  orang  dianiaya  atau  mengalami  luka-luka,  dan  278  orang dikriminalisasi  ( http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/16/01/27/o1lq8a5- reforma-agraria-harus-serius ).
Konflik pertanahan dapat terjadi antara orang perseorangan, badan hukum atau  lembaga  yang  tidak  berdampak  luas  secara  sosio-politis.  Penekanan  yang tidak  berdampak  luas  inilah  yang  membedakan  definisi  sengketa  pertanahan dengan  definisi  konflik  pertanahan,  sengketa  tanah  dapat  berupa  sengketa administratif,  sengketa  perdata,  sengketa  pidana  terkait  dengan  pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

## II. Pembahasan
Tanah  termasuk  dalam  penggolongan  benda  tidak  bergerak  yang  dapat diberikan hak di atasnya.  Kepemilikan   hak  atas tanah dapat diperolesh  dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemisahan dan pembagian biasa, pemisahan dan pembagian harta warisan, penyerahan  hibah  wasiat, hipotik, credit verband.
Kebijakan  di  bidang  pertanahan  sebagai  kebijakan  sosial  harus  sejalan dengan kebijakan kriminal untuk mencegah timbulnya penyimpangan- penyimpanagan  dalam pelaksanaan  kebijakan sosial tersebut. Kebijakan kriminal akan  berfungsi  sebagai  pengaman,  pencegah  sekaligus  penindak  munculnya penyimpangan
Hukum  pidana  sebagai  kebijakan  kriminal  merupakan  ultimum  remidium, yang  berarti  merupakan  sarana  terakhir,  penyelesaian  terakhir  setelah  sarana- sarana lain yang digunakan tidak mampu menyelesaikannya.  Sifat hukum  pidana yang memaksa dapat menjadi efek penjera dan penggentar bagi pelaku dan atau calon  pelaku.  Sanksi  pidana  merupakan  salah  satu  sarana  paling  efektif  yang digunakan  untuk  menanggulangi  kejahatan,  namun  pidana  bukan  sarana  satu- satunya, sehingga apabila perlu dapat digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya.
Adapun  pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disingkat  KUHP)  yang  berkenaan  tentang  tindak  pidana  pertanahan diantaranya  yaitu  pasal  385  KUHP,  yang  terdapat  pada  buku  ke  II,  bab  XXV tentang kejahatan  penipuan. Pasal 385 KUHP berbunyi; diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :
ke-1  barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet  verband sesuatu  hak  tanah  Indonesia,  sesuatu  gedung, bangunan,  penanaman  atau  pembenihan  di  atas  tanah  dengan  hak Indonesia,  padahal  diketahui  bahwa  yang  mempunyai  atau  turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ;
ke-2  barangsiapa  dengan  maksud  yang  sama  menjual,  menukarkan  atau membebani  dengan crediet  verband sesuatu  hak  tanah  Indonesia  yang telah  dibebani crediet  verband, atau  sesuatu  gedung,  bangunan, penanaman  atau  pembenihan  di  atas  tanah  yang  juga  telah  dibebani
demikian,  tanpa  memberitahukan  tentang  adanya  beban  itu  kepada pihak yang lain ;
ke-3  barangsiapa  dengan  maksud  yang  sama  mengadakan crediet  verband mengenai  sesuatu  hak  tanah  Indonesia,  dengan  menyembunyikan kepada  pihak  lain,  bahwa  tanah  yang  berhubungan  dengan  hak  tadi sudah digadaikan.
ke-4  barangsiapa  dengan  maksud  yang  sama,  menggadaikan  atau menyewakan  tanah  dengan  hak  Indonesia,  padahal  diketahui  bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
ke-5  barangsiapa  dengan  maksud  yang  sama,  menjual  atau  menukarkan tanah  dengan  hak  Indonesia  yang  telah  digadaikan,  padahal  tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan. ke-6  barangsiapa  dengan  maksud  yang  sama,  menjual  atau  menukarkan tanah  dengan  hak  Indonesia  untuk  suatu  masa,  padahal  diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.
Sianturi,  (1989:  661)  menjelaskan  bahwa “barangsiapa”  dalam  pasal  ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya  disingkat UUPA),  maka  yang  dimaksud  dengan  “barangsiapa”  pada sub ayat ke-1 sd ke-6 tersebut hanyalah warga negara Indonesia .
Selanjutnya  Sianturi  (1989:  616-617)  menjelaskan  bahwa  maksud  dari “dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain”,  yaitu  bahwa  delik ke-1  sd  ke- 6  adalah  delik  sengaja  yang  ternyata  dengan  pencantuman  “dengan maksud”.  Karena  penempatannya  di  depan,  maka  semua  unsur  berikutnya dicakupi  oleh dolus tersebut. Dengan  maksud di  sini  memperlihatkan  kehendak dari  sipelaku  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  dan  di  lain  fihak  memperlihatkan pengetahuan  atau  kesadaran  sipelaku  bahwa  ia  melakukan  tindakan  memaksa dan seterusnya. Jadi dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  melawan  hukum berarti:  si  pelaku  mengetahui  bahwa  untuk menguntungkan  diri  sendiri  /  orang  lain  tersebut  adalah  suatu  tindakan  yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain,  maka  pasal  yang lebih tepat diterapkan adalah pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain (misalnya sipelaku
yakin  bahwa  bahwa  barang  itu  adalah  miliknya  atau  milik  temannya  yang  baru saja  hilang),  maka  unsur  ini  tidak  terpenuhi  dan  karenanya  penerapan  pasal  ini tidak  tepat.  Bahwa  maksud  sipelaku  adalah  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  / orang lain, harus terbukti. Tetapi akah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa  dirugikan,  maka  hal  ini  dapat  digunakan  untuk  memperkuat  maksud  si pelaku.
Komentar  atau  penjelasan  Sianturi terhadap  unsur  “dengan  maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”  juga terdapat dalam pasal 368 KUHP.
Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi  rangkap,  yaitu  baik sebagai  pengganti  dari  kesengajaan maupun sebagai  pernyataan  tujuan .  Sebagai  unsur  sengaja,  maka  si  pelaku  menyadari/ menghendaki  suatu  keuntungan  untuk  diri  sendiri/  orang  lain.  Bahkan  dia  juga menyadari  ketidakberhakannya  atau  suatu  keuntungan  tersebut.  Menyadari  pula bahwa  sarana  yang  digunakan  adalah  suatu  kebohongan  atau  merupakan  alat untuk  memberdayakan,  demikian  juga  ia  harus  menyadari  tentang  tindakannya yang  berupa  menggerakkan  tersebut.  Dalam  fungsinya  sebagai  tujuan,  berarti tidak  harus  selalu  menjadi  kenyataan  keuntungan  yang  diharapkan  itu.  Yang penting  ialah,  adakah  ia  pada  waktu  itu  mengharapkan  suatu  keuntungan  ? Bahwa  mungkin  yang  sebaliknya  yang  terjadi,  misalnya  sesuatu  barang  yang diberikan  itu  kemudian  mengakibatkan  bencana  bagi  sipelaku  /  orang  lain,  tidak dipersoalkan.
Sementara  itu  Anwar  (1982:  32  dan  43)  menjelaskan  bahwa  maksud ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni Apabila terdapat dua  orang  melakukan  perbuatan  paksaan  secara  bersama,  kejahatan  ini  berlaku terhadap  dua  orang  itu,  meskipun  yang  seorang  mempunyai  maksud menguntungkan diri sendiri yang lain untuk menguntungkan orang lain. Atas hal ini tidak  dapat  dianggap,  bahwa  kedua  orang  tersebut  melakukan  kejahatan  yang berlainan  atau  bahwa  salah  seorang  tidak  melakukannya,  karena  mereka mempunyai  perbedaan  pendapat  terhadap  keuntungan  yang  dikehendaki.  Tetapi keuntungan yang sama itu terletak didalam maksud.
Tidak  diisyaratkan,  bahwa  tujuan  yang  dikehendaki  diperoleh.  Cukup  ia melakukan  perbuatannya  untuk  memperolehnya,  yaitu  penyerahan  barang.  Juga
tidak perlu apa yang dikehendaki itu benar-benar melawan hukum. Cukup bahwa tujuannya  dapat  memberikan  keuntungan  dan  menganggap,  bahwa  tujuan  yang dikehendaki itu adalah melawan hukum. Apabila seseorang menganggap, bahwa perbuatan  itu  akan  memberikan  keuntungan  yang  bersifat  melawan  hukum kepada  orang  itu,  dan  kemudian  orang  itu  melakukan  perbuatan  itu,  maka  ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
Apakah sesuatu menguntungkan ? Hal ini pada umumnya tergantung pada pelakunya.  Apakah  perbuatan  itu  akan  membawa  pelaku  kedalam  kondisi  yang lebih baik. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan  hutang  belaka,  atau  tidak  pada  memperoleh  setiap  keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan paksaan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatn paksaan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan.
Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan  lain  untuk  mencapai  keuntungan  itu,  maka  unsur  maksud  belum  dapat terpenuhi.  Maksud  itu  harus  ditujukan  kepada  menguntungkan  dengan  melawan hukum,  hingga  pelaku  harus  mengetahui,  bahwa  keuntungan  yang  menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
Soesilo  (1984:  28-34)    menjelasakan  bahwa  dalam  pengertian  hukum pidana  atau juridis-strafrechtelijk “kesalahan”  itu  dapat  berupa  dengan dikehendaki,  dimaksud  atau  dengan  sengaja,  ataupun  karena  suatu  kelalaian, kurang hati- hati. Kata “sengaja” yang berarti pula opzet (dolus) maksudnya “tahu dan dimaksud ( willens en wetens ).
Dalam teorinya bentuk “sengaja” ( opzet/dolus ) itu ada tiga macam, yaitu :
1.  Sengaja sebagai  maksud/tujuan ( oogmerk ),  misalnya :  A hendak  membunuh musuhnya. Tujuan atau maksud -nya ialah membunuh musuh itu, bukan orang lain  ;  apabila  ia  jadi  membunuh,  maka  pembunuhan  itu  telah  ia  lakukan dengan sengaja sebagai maksud ( oogmerk ).
2.  Sengaja  dengan  kesadaran  pasti  akan  terjadi  ( zekerheidsbewustzijn ), misalnya  : A  bermaksud  akan  membunuh  B,  dibelakang  B  berdiri  C  ;  A  tahu atau  sadar,  bahwa  jika  ia  menembak  B  pasti  akan  mengenai  pula  C,  tokh tembakan  itu  dilepaskannya.  Dalam  hal  ini  A  telah  berbuat  pembunuhan terhadap  B  yang  dilakukan  dengan  sengaja  sebagai  maksud  ( oogmerk ),
sedangkan terhadap  C  ia telah berbuat pembunuhan  yang dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ( zekerheidsbewustzijn ).
3.  Sengaja  dengan  kesadaran  mungkin  akan  terjadi  ( mogelijkheidsbewustzijn ) atau  juga  bisa  disebut  sengaja  bersyarat  ( dolus  eventualis/voorwaardelijk opzet )    misalnya  :   A  bermaksud  membunuh  dengan  menembak  B  yang berdiri  di  tempat  dimana  banyak  orang  berjalan  mondar-mandir,  sehingga apabila  tembakan  itu  dilepaskan, besar  kemungkinannya (tidak  pasti)  akan mengenai  salah  seorang  yang  mondar-mandir  itu.  Jika  A  tokh  memaksakan maksudnya  akan  membunuh  B  dan  melepaskan  tembakan  tersebut  dan mengenai  salah  seorang  yang  berjalan  mondar-mandir  di  situ,  maka  A  telah membunuh orang itu dengan sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi ( mogelijkheidsbewustzijn )  atau  juga  bisa  disebut  sengaja  bersyarat  ( dolus eventualis/voorwaardelijk opzet ).
Pada  hakekatnya  jarak  antara  “karena  salahnya”  ( culpa )  dengan  “sengaja dengan kesadaran  mungkin akan terjadi ( mogelijkheidsbewustzijn ) atau juga bisa disebut “sengaja  bersyarat” ( dolus  eventualis/voorwaardelijk  opzet )  itu  tidak  jauh, dan  amat  sulit  untuk  memberi  batas  yang  tegas.  Seorang  akhli  hukum  mencoba merumuskan  garis  perbatasan  itu  misalnya  sebagai  berikut  :  “Apabila  pembuat lebih menghendaki terjadinya suatu akibat yang dimaksud beserta akibat lain yang tidak dimaksud, daripada sama sekali tidak berbuat, maka di sini  adalah sengaja dengan  kesadaran  mungkin  terjadi,  sedangkan  apabila  pembuatnya  lebih menghendaki  sama  sekali  tidak  berbuat  dari  pada  terjadinya  akibat  yang dikehendaki  beserta  akibat  yang  tidak  dikehendaki,  itu  adalah  karena kesalahannya  (schuld/culpa).  Dengan  perumusan  inipun  persoalan  tidak  menjadi mudah,  akhirnya hakim  yang berkepentinganlah,  yang  mempunyai suara terakhir untuk menentukannya.
Adapun  maksud “secara  melawan  hukum”  dijelaskan  oleh  Sianturi  (1989: 661;  617),  bahwa  ditentukannya  unsur  sifat  melawan  hukum  dari  tindakan  ini secara formal berarti si petindak tiada hak untuk menguntungkan dirinya sendiri / orang  lain  dengan  cara  yang  dicantumkan  di  pasal  ini.  Dan  ditentukannya  sifat melawan  hukum  secara  material,  berarti  sipetindak  juga  tiada  hak  melakukan tindakan  menjual,  menukar,  membebani  dengan  suatu  “pinjaman”,  menyewakan atau  menggadaikan  “tanah”  tersebut.  Unsur  sifat  melawan  hukum-nya  secara tegas  dicantumkan  di  pasal  ini,  yang  dengan  demikian  harus  dibuktikan  bahwa
maksudnya  untuk  menguntungkan  diri  tersebut  adalah  bersifat  melawan  hukum, kendati  tidak  dipermasalahkan.  Tetapi  juga  bahwa  tindakan  sipelaku  untuk memaksa seseorang dengan kekerasan dan seterusnya adalah bersifat melawan hukum, harus juga dapat dibuktikan jika dipermasalahkan oleh pihak terdakwa.
Unsur  sifat  melawan  hukum  secara  formal  di  sini  ditujukan  kepada menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Secara  formal  berarti  ditentukan secara  tegas.  Berarti  pula  harus  dibuktikan  walaupun  mungkin  tidak  dpersoalkan oleh fihak terdakwa. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si terdakwa / orang lain itu  tiada  haknya  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  ia  harapkan.  Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa fihak korban juga telah dirugikan secara  melawan  hukum.  Karena  kita  menganut  sifat  melawan  hukum  yang material,  maka  juga  apabila  dipersoalkan,  harus  dapat  membuktikan  bahwa tindakan  terdakwa  adalah  bersifat  melawan  hukum.  Misalnya  :  menggerakkan seseorang  lain  supaya  orang  itu  memberikan  sumbangan-wajib  untuk  suatu yayasan tertentu, padahal untuk digunakan sendiri.
Anwar  (1982:  43)  menjelaskan  Syarat  dari  melawan  hukum  harus  selalu dihubungkan  dengan  alat-alat  penggerak  (pembujuk)  yang  dipergunakan. Sebagaimana  dketahui melawan  hukum berarti  bertentangan  dengan  kepatutan yang  berlaku  didalam  kehidupan  masyarakat.  Suatu  keuntungan  bersifat  tidak wajar  atau  tidak  patut  menurut  pergaulan  masyarakat  dapat  terjadi,  apabila keuntungan  ini  dperoleh  karena  penggunaan  alat-alat  penggerak  atau  pembujuk, sebab  pada  keuntungan  ini  masih  melekat  kekurang-patutan  dari  alat-alat penggerak/pembujuk  yang  dipergunakan  untuk  memperoleh  keuntungan  itu.  Jadi ada  hubungan  kausal  antara  penggunaan  alat-alat  penggerak/pembujuk  dan keuntungan  yang  diperoleh.  Meskipun  keuntungan  itu  mungkin  bersifat  wajar, namun  apabila  diperoleh  dengan  alat-alat  penggerak/pembujuk  tersebut  di  atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.
Lamintang  dan  Djisman  (1990;  240-241)  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan “menggadaikan  atau  menyewakan”  yaitu  kejahatan-kejahatan yang  menyangkut  tanah  seperti  yang  diatur  di  dalam  pasal  ini  oleh  Ilmu Pengetahuan  Hukum  Pidana  disebut  “stellionaat”.  Ketentuan  ini  adalah  untuk melindungi  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  penduduk  asli  berdasarkan  Hukum Adat  ataupun  bangunan-bangunan  atau  tanaman-tanaman  di  atas  tanah semacam  itu.  Sungguhpun  benar,  bahwa  setelah  berlakunya  UUPA,  para  camat
itu  ditunjuk  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  sehingga  seharusnya  semua tindakan  hukum  yang  menyangkut  tanah  itu  dilakukan  di  depan  camat  setempat, akan  tetapi  didalam  praktek  banyak  terjadi,  bahwa  hingga  kinipun  orang  masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi.
Sebelum  tahun  1960  memang  tidak  ada  satu  peraturan  yang  berlaku secara  umum  di seluruh  Indonesia tentang  bagaimana  orang  Indonesia itu harus memindah  tangankan  tanah  milik  adatnya  secara  sah,  dan  karenanya  cara tersebut  diserahkan  kepada  Hukum  Adat  setempat  dan  umumnya  dilakukan didepan  Kepala  Desa,  walaupun  cara  itu  sebenarnya  adalah  tidak  diisyaratkan secara  mutlak.  Setelah  tahun  1960  sudah  jelas  jual  beli  tanah  secara  itu  adalah tidak  sah.  Di  daerah  pedalaman  di  desa-desa  umumnya  orang  menganggap bahwa  apa  yang  disebut  “girik”,  “letter  C”  atau  “surat  pipil”  itu  adalah  “bukti pemilikan tanah” yang sah., padahal sesungguhnya adalah tidak demikian. Surat- surat  semacam  itu  hanyalah  merupakan  “tanda  wajib  pajak”  dalam  arti,  bahwa orang  yang  namanya  disebutkan di dalam surat semacam  itu  adalah orang  yang wajib membayar pajak tanah. Ini tidak berarti bahwa orang yang membayar pajak itu  adalah  orang  yang  mempunyai  hak  milik  atas  tanah  yang  pajak  tanahnya  ia bayar itu.
Sianturi  (1989;  660,  662)  menjelaskan  bahwa  delik  ini  sering  disebut sebagai stellionat yang berasal dari bahasa Latin, yang artinya kebohongan dalam perdagangan ,  kebohongan  dalam  pembebanan,  penghipotikan,  pemborg-an,dan lain  sebagainya,  atau  juga  kebohongan  dalam  suatu  persetujuan.  Pasal  ini menghubungkan  perbuatan  kebohongan  /  curang  itu  dengan  hak  atas  sebidang tanah.
Tindakan yang terlarang dalam pasal 385 terdiri atas 6 golongan, yaitu : ke-1 :  Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah  (dengan  hak  menurut  UUPA),  bangunan,  dan  sebagainya, padahal ia mengetahuii adanya hak orang lain di atas tanah tersebut. ke-2 :  Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah  (dengan  hak  menurut  UUPA),  bangunan,  dan  sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu
pinjaman. Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.
ke-3 :  Membebani  sebidang  tanah  (dengan  hak  menurut  UUPA)  dengan suatu pinjaman, padahal tanah tersebut sudah digadaikan (dalam hal ini gadai Indonesia).
ke-4 :  Menggadaikan  atau  menyewakan  sebidang  tanah  (dengan  hak menurut UUPA), padahal ada juga orang lain yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut.
ke-5 :  Menjual  atau  menukarkan  sebidang  tanah  (dengan  hak  menurut UUPA), padahal sudah digadaikan sebelumnya.
ke-6 :  Menyewakan  sebidang  tanah  (dengan  hak  menurut  UUPA)  untuk waktu  tertentu,  padahal  telah  disewakan  sebelumnya  untuk  waktu yang sama.
Soesilo (1996: 266, 267) menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut didalam  pasal  ini  biasa  disebut  kejahatan Stellionat ,  yang  berarti  “penggelapan hak  atas  barang-barang  yang  tidak bergerak” ( onroerende  goederen ),  misalnya  : tanah,  sawah,  gedung,  dll.  Supaya  dapat  dikenakan  pasal  ini,  maka  terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut:
1.  terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (secara tidak sah) ;
2.  terdakwa  telah  menjual  ;  menukar  atau  memberati  dengan crediet verband hak pakai bumiputera atas tanah  milik negara atau tanah  milik partikulir,  atau  gedung,  pekerjaan,  tanaman  atau  taburan  diatas  tanah hak pakai bumiputera.
3.  terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain;
4.  terdakwa  tidak  memberitahukan  kepada  pihak  lain,  bahwa  disitu  ada crediet verband -nya ;
5.  terdakwa  tidak  memberitahukan  kepada  pihak  lain,  bahwa  tanah  itu sudah digadaikan ;
6.  terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain ;
7.  terdakwa telah menjual atu menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada  orang  lain,  dengan  tidak  memberitahukan  tentang  hal  itu  kepada pihak yang berkepentingan ;
8.  terdakwa  telah  menyewakan  tanah  buat  selama  suatu  masa,  sedang dketahuinya,  bahwa  tanah  itu  sebelumnya  telah  disewakan  kepada orang lain.
Mengenai  redaksi “tanah  dengan  hak  Indonesia”  dijelaskan  oleh  Sianturi (1989: 660-661) bahwa pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918,  yang  penerapannya  dikaitkan  dengan  perundangan  di  bidang  agraria (pertanahan)  dan  perundangan  di  bidang  hukum  dagang  dan  peminjaman  uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan : Suatu hak penggunaan sebidang tanah  oleh  rakyat  Indonesia  di  atas  tanah-negara  ( landsdomein )  atau  tanah- partikulir (particuliere landerijen) antara lain adalah :
1.  Agrarische Wet (Stb.1870 no.55 jo pasal 51 Stb.1925 no.447) ;
2.  Domeinverklaring (tersebut pasal 1 Agrarisch Besluit Stb.1870 no.118) ;
3.  Algemene Domeinverklaring (Stb.1875 no.119a) ;
4.  Domeinverklaring lain-lainnya di luar Jawa ;
5.  Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 no.29 Stb.1872 no.117 ;
6.  Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya
7.  Bepalingen betreffende het Credietverband (KB.6 Juli 1908 no.50, Stb.1908 no.542 jo 1909 no.568).
Peraturan-peraturan  di  atas  telah  dicabut  dengan  Undang-Undang  Pokok Agraria  No.5  tahun  1960  (UUPA).  Karenanya  sebagai  penyesuaiannya  maka perkataan Credietverband pada  pasal  385  ini  harus  dibaca  sebagai  “pinjaman” dari  Bank,  sesuai  dengan  perundangan  yang  berlaku  (termasuk  perundangan hipotik).  Sedangkan  kalimat suatu  hak-penggunaan  sebidang  tanah  oleh  rakyat Indonesia  di  atas  tanah-negara  (landsdomein)  atau  tanah  partikulir harus  dibaca sebagai  “suatu  hak-penggunaan  sebidang  tanah”  sebagaimana  diatur  dalam UUPA.
Wirjono Projodikoro (1980: 50)  menjelaskan bahwa sejak mulai berlakunya Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  tanggal  24  September  1960,  “tanah dengan hak pakai” ini harus dibaca “tanah dengan hak milik atau hak guna usaha
atau  hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai”  dalam  arti  yang  dimaksudkan  dalam UUPA itu.
Selanjutnya  Anwar  (1982:  55-56) menjelaskan  bahwa  Pasal  ini dimaksudkan untuk melindungi setiap hak atas tanah atau atas gedung, bangunan dan  tanaman  di  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  warga  negara  pribumi  berdasarkan hukum  adat. Tetapi  sejak  berlakunya  UU  No.5  tahun  1960  (UUPA)  pada  tanggal 24  September  1960,  semua  jenis  hak  berdasarkan  hukum  adat  maupun  KUHDS dihapus dan digantikan dengan 4 macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNI serta badan-badan hukum Indonesia, yaitu :
1.  Hak Milik atas tanah ;
2.  Hak Guna Bangunan atas tanah ;
3.  Hak Guna Usaha atas tanah ;
4.  Hak Pakai atas tanah ;
Sedangkan tanah yang tidak dibebani hak-hak itu merupakan yang dikuasai oleh negara. Istilah crediet verband merupakan suatu lembaga dalam hukum adat, yaitu  suatu  jenis  jaminan  dalam  perjanjian  hutang-piutang  yang  dikuasai  oleh hukum adat yang menyangkut pertanahan.
Pada  saat  sekarang  Negara  Indoensai  memiliki  hanya  satu  peraturan hukum  pertanahan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  pokok- Pokok  Agraria  (UUPA).  Hak-hak  yang  pada  saat  berlakunya  Undang-Undang  ini masih ada harus dikonversi. Dengan demikian istilah-istilah, pengertian-pengertian hukum lama yang masih dpergunakan didalam peraturan-peraturan hukum pidana harus  juga  diganti  dengan  yang  baru.  Sebelum  berlakunya  UUPA  ini  timbul banyak  sekali  masalah  mengenai  pertanahan.  Meskipun  pada  saat  sekarang  ini sudah  ada  UU  yang  yang  melindungi  hak-hak  atas  tanah,  tetapi  tetap  masalah pertanahan  masih  belum  lancar,  berhubung  pengumuman  ketentuan-ketentuan dalam UUPA belum dlaksanakan secara teliti dan tepat.
Redaksi “padahal diketahui bahwa orang lain    yang  mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”  dijelasakn dalam MARI No.42 K/Kr/1965  tanggal 8-1-1966,  yaitu  suatu  tindakan  pada  umumnya  dapat  hilang  sifatnya  sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang- undangan,  melainkan  juga  berdasarkan  azas-azas  keadilan  atau  azas  hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, sebagai misalnya 3 faktor :
1.   Negara tidak dirugikan ;
2.   Kepentingan umum dilayani ; dan
3.   Terdakwa tidak dapat untung.
Pelaku  harus  mempunyai  maksud  untuk  menguntungkan  diri  secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan.
Selanjutnya  dalam  MARI  No.167  K/Kr/1980  tanggal  28-8-1981 dijelaskan bahwa kualifikasi tindakan pidana termaksud dalam pasal 385 ke-1 KUHP adalah : “dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan melawan  hukum  telah  menjual  hak  tanah  Indonesia,  sedang  ia  tahu  orang  lain yang berhak atas tanah tersebut.
Begitu  pula  dijelaskan  dalam    MARI  No.104  K/Kr/1973  tanggal  28-8-1974 bahwa Meminjam  sebidang  tanah  dari  yang  berhak  guna  digarap  satu  musim, tetapi  setelah  waktu  tiba  untuk  mengembalikannya  pada  yang  berhak  tidak dikembalikannya,  malahan  dijual  musiman  kepada  orang  lain,  dipersalahkan melanggar pasal 385 ke-4 KUHP.

## III.  Kesimpulan
Masalah  pertanahan  di  Indonesia  telah  muncul  dalam  banyak  aspek dengan  beragam  wujud.  Berbagai  upaya  penyelesaian  telah  ditawarkan  baik melalui  musyawarah  atau  mediasi tradisional  maupun  mediasi  pertanahan  yang dibentuk  dalam  lingkungan  Instansi  Badan  Pertanahan  Nasional.  Penyelesaian dapat pula dilakukan melalui pendekatan yuridis dengan instrumen perdata, tata usaha negara serta pidana.
Untuk  mengatasi  tindak  pidana  pertanahan  yang  semakin  kompleks, pendekatan  secara  hukum  pidana  dapat  dilakukan  dalam  kerangka  ultimum remidium. Pendekatan secara pidana ini untuk memberikan efek penjera sekaligus efek  penangkal.  Namun  demikian  pendekatan  secara  pidana  harus  dilakukan secara  integral  dengan  pendekatan  sosial  mengingat  permasalahan  pertanahan terkait erat dengan sosio kultur masyarakat.
Meskipun  demikian,  selain  dalam  KUHP,  masalah  tindak  pidana pertanahan  juga  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  antaranya Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan Menjadi Undang-Undang

## Daftar Pustaka
Anwar, Moch, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus – Jilid I , Bandung, Alumni.
Lamintang  dan  Djisman  Samosir,  1990, Hukum  Pidana  Indonesia ,  Bandung,
Sinar Baru, Cet. Ke-3.
Projodikoro,  Wirjono,  1980, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia , Bandung, Eresco
Rahardjo,  Satjipto,  2006, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis , Bandung, Rosdakarya
Sianturi,  1989, Tindak  Pidana  di  KUHP  Berikut  Uraiannya ,  Jakarta,  Alumni AHAEM-PETEHAEM, cet.ke-2.
Soekanto,  1981, Meninjau  Hukum  Adat  Indonesia,  Suatu  Pengantar  Untuk Mempelajari Hukum Adat ,Jakarta, Alumni
Soesilo,  1984, Pokok-pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-delik Khusus, Bogor, Politea.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Undang-undang Nomor  41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  41
Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

## Referensi Lain
http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/16/01/27/o1lq8a5-reforma- agraria-harus-serius pada tanggal 15 Maret 2018