Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KERJA SAMA BILATERAL
Gede Arya Eka Candra
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : aryaekacandra@gmail.com

## ABSTRAK
Kerja  sama  bilateral  merupakan  salah  satu  bentuk  asal  kolaborasi  internasional  yang dapat  dilakukan  antaran  negara  satu  dengan  negara  lain.  Setiap  negara  tentu membutuhkan  negara  lain,  agar  negara  tersebut  bisa  membuat  penduduknya  menjadi sejahtera.  Sejatinya,  tak  ada  negara  yang  bisa  bekerja  serta  membangun  negaranya secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai korelasi  bahkan  melakukan  kerja  sama  menggunakan  negara  lain.  kolaborasi  yg dilakukan  oleh  kedua  negara  tersebut  dinamakan  sebagai  kerja  sama  internasional. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain, supaya negara tersebut dapat membuat penduduknya  menjadi  sejahtera.  Sejatinya,  tidak  ada  negara  yg  bisa  bekerja  dan membentuk negaranya secara berdikari tanpa donasi berasal negara lain. sang sebab itu, setiap  negara  mempunyai  hubungan  bahkan  melakukan  kerja  sama  menggunakan negara lain. kerja sama yang dilakukan sang kedua negara tersebut dinamakan menjadi kolaborasi  internasional.  Disetiap  kerja  sama  tentu  membutuhan  hukum  agar  seluruh mempunyai keteraturan yang akan membangun kolaborasi yg baik, maka asal itu berasal korelasi kerjasama Internasional sangatlah terkait menggunakan hukum Internasional.
Kata Kunci : Kerjasama, Negara, Internasional

## ABSTRACT
Bilateral  cooperation is a form of  international  cooperation that can be carried out between one country and another. Every country certainly needs another country, so that the country can make its population prosperous. Indeed, no country is able to work and build its own country independently without help from other countries. Therefore, every country has relations and even cooperates with other countries. The cooperation carried  out  by  the  two  countries  is  an  international  cooperation.  Every  country certainly  needs  another  country,  so  that  the  country  can  make  its  population prosperous. Indeed, no country is able to work and build its own country independently without  help  from  other  countries.  Therefore,  every  country  has  relations  and  even cooperates with other countries. The cooperation carried out by the two countries is an  international  cooperation.  Every  cooperation  certainly  requires  law  in  order  to have an order  that will build good cooperation, therefore all international  relations are related to international law.
Keywords : Cooperation, Country, International

## PENDAHULUAN
Hubungan bilateral ialah kegiatan yang saling menguntungkan yang  dilakukan oleh 2 negara. Kemitraan strategis sebagai pilihan baru pada menjalin hubungan bilateral pada era seperti saat ini. kesamaan tujuan strategis mendorong intensitas korelasi yang mendalam, hal
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
inilah  yang  mendorong  implementasi  kerjasama  jangka  panjang.  Beberapa  pendekatan akademik  pada  studi  hubungan  Internasional  mempunyai  argumen  masing-masing  tentang faktor pada pulang kerjasama bilateral. Realis mengemukakan argumen dasar tentang global internasional  yg  anarki.  anggapan  realis  bahwa  kekuatan  militer  artinya  satu-satunya  cara mencapai keamanan mengakibatkan negara-negara berhubungan buat menyalurkan kekuatan, serta  menyeimbangkan  ancaman  berasal  luar  (balance  of  threat),  semata  buat  memenuhi kepentingan  keamanan  (Jervis,  1988).  Singkatnya,  negara-negara  berhubungan  buat memenuhi  agenda  keamanan  masing-masing  (Jervis,  1978;  Oye,  1985;  Jervis,  1988). perkiraan  dasar  liberal  tentang  demokrasi  dan  interdependensi  menyokong  peningkatan kebebasan  individu  serta  kesejahteraan.  dalam  hubungan  bilateral,  capaian  primer  yg diinginkan suatu negara merupakan kesejahteraan (Oneal & Russet, 1997).
Interdependensi pada korelasi dagang yang dilakukan oleh negara artinya cara mencapai integrasi  dan  menghindari  permasalahan  (Mitrany,  1966).  Liberal  institusional  berargumen bahwa negara berkumpul dan membuat institusi untuk memudahkan mereka pada mencapai kepentingan  umum,  utamanya  artinya  pemenuhan  kepentingan  ekonomi  (Keohanne,  1989, 2003; Oneal & Russet, 1997). Kerjasama bisa berjalan melalui banyak sekali konteks yg tidak selaras. Kebanyakan interaksi berbentuk kerjasama terjadi pada dua pemerintah yg memilki kepentingan atau menghadapi persoalan serupa secara bersamaan. Contoh kerjasama lainnya dilakukan sang masing-masing negara yg diwadahi organisasi serta perjanjian internasional.
Beberapa organisasi seperti liga Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan bahwa kerjasama yang  berlangsung  diantara  negara  anggota  organisasi  tadi  dilakukan  atas  dasar  pengakuan kedaulatan  nasional  masing-masing  negara.  Kerjasama  yang  dilakukan  antar  pemerintah  2 negara  yang  berdaulat  dalam  rangka  mencari  penyelesaian  beserta  terhadap  suatu  duduk perkara  yg  menyangkut  ke  2  negara  tersebut  melalui  perundingan,  perjanjian,  dan  lain sebagainya  dianggap  sebagai  kerjasama  bilateral.  Kerjasama  bilateral  merupakan  suatu bentuk  hubungan  2  negara  yg  saling  mempengaruhi  atau  terjadinya  hubungan  timbal  balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## KERJASAMA BILATERAL NEGARA INDONESIA
Hubungan  luar  negeri  Indonesia  dengan  negara-negara  lain  telah  dimulai  sejak  Indonesia memproklamasikan  kemerdekaannya  pada  17  Agustus  1945.  berbagai  lembaga,  baik  bilateral, regional  juga  multilateral  sudah  didesain  oleh  Indonesia  bersama-sama  menggunakan  negara- negara tersebut sebagai teman agar terjalin hungungan yang baik. Dalam menjalin korelasi tersebut Indonesia  senantiasa  mempromosikan  bentuk  kehidupan  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai  saling  menghormati,  tidak  mencampuri  urusan  pada  negeri  negara  lain,  penolakan penggunaan  kekerasan  dan  konsultasi  dan  mengutamakan  konsensus  pada  proses  pengambilan keputusan. ketika ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral menggunakan 162 negara dan satu teritori spesifik yg berupa non-self governing territory.
Negara-negara  berikut  yang  melakukan  kerjasama  dengan    Indonesia  ini  terbagi  dalam delapan  tempat  (Afrika,  Timur  Tengah,  Asia  Timur  serta  Pasifik,  Asia  Selatan  dan  Tengah, Amerika Utara serta Tengah, Amerika Selatan serta Karibia, Eropa Barat, serta Eropa Tengah serta Timur). Indonesia telah cukup banyak melakukan hubungan kerjasama bilateral, beraneka macam negara  dari  berbagai  belahan  dunia.  Adapun  beberapa  daftar  Negara-Negara  yang  menjalin hubungan  Kerjasama  Bilateral  dengan  Indonesia,  berikut  negara-negara  yang  melakukan hubungan  bilateral  dengan  Indonesia;  Afghanistan,  Hongaria,  Mesir,  Suriname,  Afrika  Selatan, India,  Mozambik,  Swedia,  Aljazair,  Inggris,  Myanmar,  Swiss,  Amerika  serikat,  Irak,  Namibia, Tanzania, Arab Saudi, Iran, Nigeria, Thailand, Argentina, Italia, Norwegia, Timor Leste, Australia, Jepang,  Oman,  Tiongkok  (RRT),  Austria,  Jerman,  Pakistan,  Tunisia,  Azerbaizan,  Kamboja,
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Panama, Turki, Bahrain, Kanada, Papua Nugini, Ukraina, Bangladesh, Kazakhstan, Perancis, Uni Emirat  Arab  (UEA),  Belanda,  Kenya,  Peru,  Uzbekistan,  Belgia,  Kolombia,  Polandia,  Vatikan, Bosnia Herzegovina, Korea Selatan, Portugal, Venezuela, Brasilia, Korea Utara, Qatar, Vietnam, Brunesi Darussalam, Kroasia, Rumania, Yaman, Bulgaria, Kuba, Rusia, Yordania, Ceko, Kuwait, Selandia Baru, Yunani, Cili, Laos, Serbia, Zimbabwe, Denmark, Lebanon, Singapura, Ekuador, Libya, Slovakia, Ethiopia, Madagaskar, Spanyol, Fiji, Malaysia, serta Sri Lanka.
Dari  banyak  negara  yang  melakukan  kerjasama  dengan  indonesia  adapun  alasan  yang membuat setiap negara harus melakukan kerjasama bilateral antaranya untuk menjaga perdamaian dunia, untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi,  bisa berkerja sama dalam mengurus imigrasi, Mengatasi  masalah  global  secara  bersama-sama,  serta  mencapai  kemajuan  budaya.  Kerjasama bilateral  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor  yang  mendorong  terjadinya  suatu  hubungan kerjasama Bilateral :
1) Ketidakmampuan  suatu  negara  untuk  memenuhi  seluruh  kebutuhan  masyarakat  dalam negerinya  karena  keterbatasan  sumber  daya  alam  yang  akhirnya  menuntut  untuk  sebuah negara melakukan kerjasama atau meminta bantuan dan saling membantu dengan negara lain.
2) Ketidakmampuan  suatu  negara  untuk  memenuhi  seluruh  kebutuhan  masyarakat  dalam negerinya  karena  keterbatasan  teknologi  dan  juga  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.
3) Ketidakmampuan suatu negara untuk menyelesaikan konflik dalam negerinya, menyelesaikan permasalah  yang  terjadi  didalam  negeri  juga  akan  didapatkan  apabila  sebuah  negara melakukan kerjadama bilateral.
4) Keinginan suatu  negara  untuk  menciptakan perdamaian dengan negara  yang terlibat  dalam hubungan Bilateral.
5) Keinginan  suatu  negara  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  juga  kesejahteraan masyarakatnya.
6) Keinginan suatu negara untuk mempercepat pembangunan yang ada di dalam negerinya.

## Problem-Problem yang Muncul dari Sebuah Kerjasama Bilateral
Kerjasama  bilateral  merupakan  kerjasama  antar  dua  negara  dalam  bentuk  diplomatik perdagangan pendidikan dan budaya, hal ini secara khusus berhubungan  dengan ekonomi antar dua negara tersebut. Banyaknya kesepakatan yang terjadi dalam kerjasama bilateral yang tak luput juga dari banyaknya konflik yang muncul dari hubungan antarnegara ini. Setiap kerjasama yang melakukan  pastinya  mengalami  problem  serta  masalah  yang  muncul  dari  kerjasama tersebut,  seperti problem yang terjadi dari hubungan bilateral Indonesia dengan beberapa negara. Ketegangan  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  Malaysia  yang  timbul  karena  adanya  Konflik kepentingan yang meliputi masalah perbatasan pembakaran liar Tenaga Kerja dan sosial budaya persoalan yang sering terjadi antara Indonesia dengan Malaysia tersebut menimbulkan berbagai reaksi yang begitu keras dan bergejolak bagi masyarakat Indonesia.
Masalah  yang  dialami  oleh  Indonesia  dengan  Malaysia  meliputi  persoalan  Tenaga  Kerja Indonesia yang ilegal di Malaysia untuk memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing maka  Indonesia  dan  Malaysia  menjalin  hubungan  bilateral  dengan  melakukan  kerjasama internasional pada bidang Ketenagakerjaan. Orang Indonesia memilih untuk jadi TKI karena tidak lepas  dari  masalah  yang  sering  dihadapi  Indonesia  yaitu  masalah  pengangguran  dan  masalah terbatasnya lapangan pekerjaan.  Oleh sebab itu, Mereka  yang memutuskan untuk menjadi TKI berharap agar bisa terlepas dari masalah pengangguran tersebut dan mereka menganggap putusan pilihan menjadi TKI dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu banyak orang yang menginginkan kerja TKI dan bekerja di luar negeri akan tetapi malah Mereka banyak yang menggunakan jalur non prosedural atau ilegal untuk memperoleh pekerjaan. pengelolaan  imigrasi  merupakan  permasalahan  TKI  ilegal  yang  sering  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  pemerintah  Indonesia.  Kurangnya  fokus  perhatian  pada  pengelolaan  sistem
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perekrutan dan perlindungan membuat banyak orang  Indonesia melakukan jalur non prosedural dan  menjadi  TKI  ilegal.  Karena  status  bekerja  menjadi  TKI  ilegal  tersebut  mereka  seringkali menerima perlakuan yang tidak pantas,  seperti keras,  pedagang bahkan Manusia bahkan sampai meninggal  dunia.  Maka  dari  itu  pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  melakukan  berbagai  hal untuk menuntaskan kasus-kasus yang terkait dengan TKI ilegal tersebut seperti dalam hal proses perekrutan,  penempatan  dan  pemberian  perlindungan  kepada  TKI.   dalam  menanggapi  masalah TKI  ilegal  tersebut  pemerintah  Indonesia  mengambil  langkah  dengan  melakukan  perundingan bersama  pemerintah  Malaysia.   melalui  perundingan  itulah  yang  menjadi  faktor  pendorong terciptanya  kerjasama  bilateral  antar  dua  negara  yaitu  Indonesia  dengan  Malaysia  yang menghasilkan  kebijakan  maupun  nota  kesepakatan  yang  jelas  persetujuan  antara  2  belah  pihak dimana  nota   kesepahaman  yang  menjelaskan  persetujuan  antara  2  belah  pihak,  di  mana  nota kesepakatan tersebut harus dipenuhi oleh dua negara.
Permasalahan atau problem dalam hubungan bilateral  yang dilakukan Indonesia tak hanya dengan  negara  Malaysia  melainkan  banyak  negara  yang  melakukan  kerjasama  bilateral  dengan Indonesia memiliki permasalahannya atau problemnya tersendiri, dapat dilihat dari permasalahan atau konflik yang muncul dari kerjasama Indonesia dengan China.
Permasalahan yang dialami Indonesia dengan China meliputi konflik Natuna,  memanasnya kembali  setelah  China  menuntut  Indonesia  pengeboran  minyak  dan  gas  alam  (Migas),  Karena mengklaim wilayah itu miliknya padahal Indonesia dengan tegas sudah menyatakan Ujung Selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB  tentang  hukum  laut  dan  pada  2017  wilayah  itu  dengan  Laut  Natuna  Utara.   Cina  di  Laut Natuna Utara membuat Indonesia mengalami konflik dengan Cina yang cukup panas saat itu,  Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut Cina Selatan yang di klaim kedua negara milik mereka. Masalah tersebut sudah terjadi sejak awal tahun tanpa ada jalan keluar, Anggota Komisi pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan  ia  menerima  pengarahan  perihal  Sepucuk  Surat  dari  diplomat  Cina  kepada kementerian  luar  negeri  Indonesia  yang  dimana  dengan  jelas  meminta  RI  menghentikan pengeboran di lirik sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah China. Seorang  juru  bicara  Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia  menyatakan  setiap  komunikasi diplomatik  antar negara  bersifat  privat  yang isinya  tidak dapat  dibagikan hal  tersebut  membuat perseturuan antara Cina dan Indonesia semakin tak menemukan jalan keluar.
Ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat kapal Cina Haiyang Dizhi  10 memantau area di sekitar Blok eksplorasi imigrasi Indonesia sejak tanggal 30 Agustus 2021, Pasalnya sejumlah kapal keamanan Cina termasuk kapal survei yang melakukan penelitian ilmuwan di zona  ekonomi eksklusif ZEE  Indonesia,  sudah menyentuh landas kontingen Indonesia. Dalam pendalaman itu itu terungkap lah Cina pernah mengirim surat protes.  ada dua surat protes diplomatik yaitu latihan bersama Garuda shie adald  dan protes keberadaan brilling ( pengeboran). Dua  surat itu dikirim karena  nota  diplomatik  hanya  boleh  dibuka  dan  dilihat  oleh  pihak  yang  memiliki  kewenangan diplomatik,   tapi  merujuk  pada  dua  peristiwa  yang  di  singgung  Cina  dia  memperkirakan  surat protes tersebut dikirim dalam rentang antara Agustus hingga awal September.  Kementerian Luar Negeri membalas nota diplomatik itu pemerintah mengirim surat balasan yang menyatakan bahwa protes  itu  tidak  bisa  kami  terima  karena  kalau  drilling  Di  wilayah  landasan  kontinen  sesuai unclos.  surat protes itu dianggap serius oleh Farhan dan tidak bisa diabaikan begitu saja sebab itu pertama  kalinya  pemerintah  Cina  mempersoalkan  klem  teritorial  terito  rial  nine-dash  line-nya kepada Indonesia.
Sengketa laut China Selatan telah terjadi sejak 1947 dasar yang digunakan Cina untuk klaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus yang  meliputi Sejumlah wilayah milik  Filipina  Malaysia  Vietnam  Taiwan  dan  Brunei  Darussalam.   dalam  sengketa  Laut  Cina Selatan  Indonesia  dianggap  menjadi  penengah  dan  tidak  pernah  mengklaim  wilayah  itu.   di beberapa  wilayah  kesempatan  menteri  luar  negeri  meminta  setiap  negara  menghargai  hukum
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
internasional yang tercantum dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut atau unclos  yang ditetapkan pada 1982.
Ancaman serius di Natuna Utara tidak bisa diabaikan Indonesia menghadapi dua persoalan yang pertama adalah kehadiran kapal penangkap ikan ilegal dan juga adanya kapal survei milik China di zona ekonomi eksklusif atau Zee Indonesia.  Kapal China di Laut Natuna Utara terdeteksi pada  Agustus  2021  Kapal   kapal  tersebut  Diduga  kuat  melakukan  aktivitas  penelitian  ilmiah  di wilayah  ZEE  dengan   dikawal  kapal  coast  quard.  Pemerintah  Indonesia  harus  bersiap  dengan kondisi  tak  terduga  di  Laut  Natuna  dengan  mengarah  kekuatan  keamanan  laut  pemerintah Indonesia harus menjaga kepentingan di lapangan saat pengeboran.  bahkan kapal patroli  laut di lepas pantai. Selain itu banyak orang-orang penting yang menuntut pemerintah agar memanfaatkan sebesar-besarnya Laut Natuna untuk kepentingan rakyat.
Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah  melalui  pengadilan  nasional  dan  internasional.  Penggunaan  cara  ini  biasanya  ditempuh apabila  cara-cara  penyelesaian  yang  ada  ternyata  tidak  berhasil.  Penyelesaian  sengketa  dagang melalui badan peradilan biasanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat, yang dituangkan dalam klausul kontrak.
Menurut Hukum Internasional setiap sengketa internasional pertama-tama harus diselesaikan secara  damai.  Penyelesaian  sengketa  secara  damai  ini  dilakukan  melalui  pengadilan  dan penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  melalui  pengadilan  dapat  dilakukan  dengan prosedur  arbitrase  internasional  dan  pengadilan  internasional  (Mahkamah  Internasional). Penyelesaian  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan  dengan  cara  negosiasi,  jasa  baik,  konsiliasi, penyelidikan,  penemuan  fakta  (fact  finding)  serta  penyelesaian  menurut  piagam  PBB  (Mohd, Burhan Tsani,1990,104-105). Menurut konvensi jenewa 1958 tgl 24 februari hingga 27 1958 di kota  jenewa  telah  diadakan  konferensi  hukum  laut  yang  diadakan  berdasarkan  resolusi  Majelis Umum PBB No.1105 (XI) tanggal 21 februari1957. Resolusi ini merupakan dasar bagi konferensi untuk menetapkan batas-batas tugas konferensi yang menentukan dan membahas hukum laut tidak dari sudut hukum melainkan mempertimbangkanaspek-aspek teknis, biologis, enomis dan politik.
Adapun  maksud  dihasilkan  konvensi-konvensi  diatas  adalah  untuk  menghindarkan perselisihan-perselisihan  antar  Negara-negara  mengenai  penangkapan  ikan  di  laut  lepas  (Leden Marpaung.1993.17). Hal tersebut dapat dilihat dengan pengamatan terhadap rumusan pasal 9 dari konvensi  tentang  Perikanan  dan  Perlindungan  Kekayaan  Hayati  di  laut  lepas  yang  menyatakan bahwa “Setiap sengketa yang timbul antara Negara-negara atas permintaan salah satu pihak akan diajukan  pada  panitia  khusus  yang  terdirti  dari  lima  anggota  untuk  mendapat  penyelesaian”. Dengan demikian cara penyelesaian sengketa perikanan menurut konvensi jenewa 1958 tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepas Tidak otomatis dilakukan melalui komisi khusus akan tetapi dapat dilakukan dengan cara-cara damai lainnya dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat  dilakukan  apabila  para  pihak  telah  menyepakati  untuk  menemukan  suatu  solusi  yang bersahabat. Penyelesaian sengketa secara damai pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan:
1. Arbitrasi
Arbitrasi adalah sebuah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama  dalam  hukum  internasional.  Dalam  penyelesaian  suatu  kasus  sengketa  internasional, sengketa  diajukan  kepara  para  arbitrator  yang  dipilih  secara  bebas  oleh  pihak-  pihak  yang bersengketa. Menurut F. Sugeng Istanto, arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan  sengketa  kepada  orang-orang  tertentu,  yang  dipilih  secara  bebas  oleh  pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat.
2. Penyelesaian Yudisial (Judicial Settlement)
Penyelesaian  yudisial berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui  suatu pengadilan yudisial  internasional  yang  dibentuk  sebagaimana  mestinya  dengan  memperlakukan  dari  suatu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kaidah-kaidah  hukum.  Peradilan  yudisial  ini  menurut  F.  Sugeng  Istanto  juga  dapat  disamakan dengan  suatu  peradilan  internasional.  Peradilan  Internasional  penyelesaian  masalah  dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur.
3. Negosiasi
Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk dapat mempelajari dan merujuki  mengenai  sikap  yang  dipersengketakan  agar  dapat  mencapai  suatu  hasil  yang  dapat diterima  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Apa  pun  bentuk  hasil  yang  dicapai,  walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya.
4. Mediasi
Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi sedangkan yang membedakannya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga yang hanya bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator komunikasi bagi pihak ketiga untuk mencarikan negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai good office.
5. Konsiliasi
Menurut  J.  G.  Starke  (1991:673),  istilah  konsiliasi  mempunyai  suatu  arti  yang  luas  dan sempit.  Dalam  pengertian  luas,  konsiliasi  mencakup  berbagai  ragam  metode  dimana  suatu sengketa  diselesaikan  secara  damai  dengan  bantuan  negara-negara  lain  atau  badan-  badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Dalam pengertian sempit, konsiliasi berarti  penyerahan  suatu  sengketa  kepada  sebuah  komisi  atau  komite  untuk  membuat  laporan beserta  usulan-usulan  kepada  para  pihak  bagi  penyelesaian  sengketa  tersebut,  usulan  itu  tidak memiliki sifat mengikat.
6. Jasa-jasa Baik (Good Offices)
Jasa-jasa baik diartikan sebagai suatu tindakan pihak ketiga yang akan mencoba membawa ke arah terselenggaranya suatu perundingan atau memberikan fasilitas ke arah terselenggaranya perundingan dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang  bersangkutan.  Dalam  jasa-  jasa  baik,  pihak  ketiga  hanyalah  sebagai  fasilitator  dan menawarkan  saluran  komunikasi  supaya  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa demi terlaksananya proses perundingan.
7. Pencarian Fakta (Inquiry)
Ketika  terjadi  pertikaian  mengenai  fakta  dari  suatu  persoalan,  metode  inquiry  dapat dipandang  paling  tepat.  Sebab  metode  ini  digunakan  untuk  mencapai  penyelesaian  sebuah sengketa  dengan  cara  mendirikan  sebuah  komisi  atau  badan  yang  bersifat  internasional  untuk mencari  dan  mendengarkan  semua  bukti-bukti  yang  relevan  dengan  permasalahan  kemudian. Dengan  dasar  bukti-bukti  dan  permasalahan  yang  timbul  badan  ini  akan  dapat  mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya. 1

## Keterkaitan Kerjasama bilateral dengan Hukum Internasional
Kerja sama bilateral merupakan salah satu bentuk dari Kerja sama internasional, Kerja sama Internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu negara yang menyangkut aspek bilateral, regional dan internasional untuk mencapai tujuan bersama.
Hukum  Internasional  adalah  bagian  hukum  yang  mengatur  aktivitas  yang  berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian  ini  kemudian  meluas  sehingga  hukum  internasional  juga  menyangkut  struktur  dan perilaku  organisasi  internasional  dan  pada  batas  tertentu,  perusahaan  multinasional  dan individu.Hukum  antar  bangsa-bangsa  dipergunakan  untuk  menunjukkan  pada  kebiasaan  dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara  anggota  masyarakat  bangsa-bangsa  atau  negara.  Hukum  Internasional  terdapat  beberapa
1 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, email: dewamangku.undiksha@gmail.com
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (region) tertentu :
1. Hukum  Internasional  Regional.  Hukum  Internasional  Regional  adalah  hukum  yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika  Latin,  seperti  konsep  landasan  kontinen  (Continental  Shelf)  dan  konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula- mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.
2. Hukum  Internasional  Khusus.  Hukum  Internasional  Khusus  adalah  hukum  internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  sebagai  cerminan  keadaan,  kebutuhan,  taraf perkembangan  dan  tingkat  intergritas  yang  berbeda-beda  dari  bagian  masyarakat  yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Hukum Internasional  didasarkan  atas  pikiran  adanya  masyarakat  internasional  yang  terdiri  dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi anatara anggota masyarakat internasional yang sederajat.
Hukum  Internasional  dapat  dirumuskan  sebagai  sekumpulan  hukum  yang  sebagian  besar terdiri  dari  asas-asas  dan  peraturan-peraturan  tingkah  laku  yang  mengikat  negara-negara  dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya. Pengutamaan hukum yang  mengatur  hubungan  hukum  antar  negara  dalam  dalam  hubungan  Internasional,  dikenal adanya 2 (dua) faham (pandangan), yaitu ;
Faham  dualisme,  yang  bersumber  pada  teori  bahwa  daya  ikat  hukum  Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.
Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup  manausia.  Dalam  rangka  pemikiran  ini,  hukum  Internasional  dan  hukum  Nasional merupakan  dua  bagian  daripada  satu  kesatuan  yang  lebih  besar  yaitu  hukum  yang  mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum Internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Nasional.

## KESIMPULAN
Hubungan  bilateral  ialah  kegiatan  yang  saling  menguntungkan  yang  dilakukan  oleh  2 negara. Kemitraan strategis sebagai pilihan baru pada menjalin hubungan bilateral pada era seperti saat ini. kesamaan tujuan strategis mendorong intensitas korelasi yang mendalam, hal inilah yang mendorong implementasi kerjasama jangka panjang. Banyaknya kesepakatan yang terjadi dalam kerjasama  bilateral  yang  tak  luput  juga  dari  banyaknya  konflik  yang  muncul  dari  hubungan antarnegara  ini.  Setiap  kerjasama  yang  melakukan  pastinya  mengalami  problem  serta  masalah yang  muncul  dari  kerjasama  tersebut,   seperti  problem  yang  terjadi  dari  hubungan  bilateral Indonesia dengan beberapa negara. Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan nasional dan internasional. Penggunaan cara  ini  biasanya  ditempuh  apabila  cara-cara  penyelesaian  yang  ada  ternyata  tidak  berhasil. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat, yang dituangkan dalam klausul kontrak. Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur  aktivitas  yang  berskala  internasional.  Pada  awalnya,  hukum  internasional  hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
internasional  yang  semakin  kompleks  pengertian  ini  kemudian  meluas  sehingga  hukum internasional  juga  menyangkut  struktur  dan  perilaku  organisasi  internasional  dan  pada  batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

## SARAN
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  dalam  memahami  Hukum  Internasional  sebagai suatu  pengetahuan  modern  serta  peraturan  yang  mengatur  sebuah  hubungan  antar  negara  yang memberikan batasan tingkah laku serta pembatasan bagi setiap negara agar selalu mementingkan kebutuhan  bersama  dalam  menjada  perdamaian  dunia.  Pemahaman  akan  hukum  Internasional harus terus dikembangkan agar setiap hubungan Internasioanal dapat terjalin dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan, Batara Mulia. (April 2017). Penyelesaian Sengketa Dalam  Perdagangan  Internasional. https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan- internasional/. di akses pada tanggal  19 Juni 2022
Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya.
https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional- pengertian-alasan-dan-tujuannya. di akses pada tanggal  15 Juni 2022
Kronologi  Konflik  di  Laut  Natuna,  China  Tuntut  Indonesia  Setop  Pengeboran  Migas,  Klaim
sebagai Wilayahnya. 4 desember 2020. https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut- natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran. di akses pada tanggal  18 Juni 2022 Nailufar, Nibras Nada. Kerja sama bilateral.
https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama- internasional-bilateral-regional-multilateral. di akses pada tanggal  18 Juni 2022
Natuna: China dan Indonesia sepakat tidak ada sengketa soal ZEE, 'demi stabilitas kawasan'. 17 Januari  2020.  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850.  di  akses  pada  tanggal 18 Juni 2022
Respons  Indonesia  Terhadap  Sengketa  Laut  China  Selatan  Semasa  Pemerintahan  Joko Widodo [Indonesia’s  Responses  toward  the  South  China  Sea  Dispute  During  Joko  Widodo’s
Administration. Vol 12, No 1 (2021).
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/2149. di akses pada tanggal  18 Juni 2022
Rizal,  M.  Syamsul.  2015.  Ketegangan  Hubungan  Bilateral  Indonesia  Malaysia  2002-2008. https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/ketegangan-hubungan-bilateral-indonesia- malaysia-2002-2008/. di akses pada tanggal  17 Juni 2022
Saputro,  Eko  NM.  September  1,  2020.  Bagaimana  kerja  sama  antarnegara  bisa  membantu
Indonesia dalam
memulihkan ekonomi
saat pandemi. https://theconversation.com/bagaimana-kerja-sama-antarnegara-bisa-membantu-indonesia- dalam-memulihkan-ekonomi-saat-pandemi-145025. di akses pada tanggal  19 Juni 2022 WikiPedia. Hubungan bilateral Asia tenggara. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan_bilateral. di akses pada tanggal  15 Juni 2022 Yusron Avivi1, Muhnizar
Siagian.
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967.
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/download/2967/1356 . Vol. 3 No. 1 (2020). di akses pada tanggal  16 Juni 2022