Vol. 05 No. 2, Desember 2014, Hal 124-130 ISSN: 2086-8227

## Pengaruh Kebijakan dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Effect of Policy on Effort of Forest and Land Fire Control on Decreasing Green House Gass Emission
Bambang Hero Saharjo 1 dan Alex Yungan 1
1 Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB

## ABSTRACT
Peningkatan  konsentrasi  gas  rumah  kaca  menimbulkan  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim,  untuk  itu  perlu dikurangi.  Kebijakan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia,  ternyata  belum  mampu  mempengaruhi penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga kondisi tersebut akan berdampak terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan apakah keputusan pemerintah terkait hal tersebut telah berjalan efektif atau  justru  sebaliknya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  1)  untuk  mengkaji  keberadaan  keputusan  pemerintah  dalam menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) pada periode 2005-2012 yang disertai kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 2) Komitmen pemerintah dalam menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) akibat kebakaran hutan dan  lahan.    Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berupa hotspot, laporan pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait  kebakaran  hutan  dan  lahan  diperoleh  dari  Kementerian  Kehutanan  dan  Kementerian  Lingkungan  Hidup.  Data sekunder  dianalisis  menggunakan  analisis  deskriptif.  Selain  itu,  uji  korelasi  dilakukan  untuk  mengetahui  hubungan antara  hotspot  dan  luas  kebakaran  hutan.  Korelasi  antara  hotspot  dengan  luas  kebakaran  hutan  di  Indonesia  tahun 2010-2012  sebesar  51,03%,  sementara  di  11  Provinsi  Indonesia  sebesar  61.25%.  Hal  ini  menunjukan  korelasi  yang positif  antara  hotspot  dengan  luas  kebakaran  hutan.  Hasil  analisis  data  sekunder  menunjukkan  bahwa  komitmen pemerintah  dalam  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca,  terutama akibat  kebakaran  hutan,  adalah  kontraproduktif.  Tren hotspot di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012. Hal ini berarti regulasi/kebijakan pemerintah bersifat  tidak  (mampu)  menghasilkan  dalam  implementasinya. Informasi  ini  diharapkan  mampu  memberikan  solusi penyelesaian  masalah  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  terutama  dalam  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca melalui kebijakan pemerintah Indonesia.
Keywords : Emisi gas rumah kaca, Hotspot, Kebakaran hutan dan lahan, Kebijakan pemerintah.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Hutan tropis Indonesia salah satu hutan tropis terluas ketiga  di  dunia  setelah  Brazil  dan  Republik  Demokrasi Kongo  dan  ditempatkan  pada  urutan  kedua  setelah Brazil  dalam  tingkat    keanekaragaman  hayati  (Ministry of Environment, 2009).  Ironisnya, laju kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.  Tahun  2009  laju  deforestasi  Indonesia  sebesar 1,51 juta hektar per tahun (FWI, 2011). Konsekuensinya,  Indonesia  pernah  di  cap  sebagai negara  penyumbang  emisi  terbesar  ketiga  didunia (Hooijer. et al. 2006).
Faktor  penyebab  kerusakan  hutan  di  Indonesia, diantaranya  penebangan  liar (illegal  logging), alih fungsi  hutan  serta  kebakaran  hutan  dan  lahan. Kebakaran  hutan  adalah  suatu  kejadian  dimana  api melalap bahan bakar bervegetasi,  yang terjadi di dalam kawasan  hutan  yang  menjalar  secara  bebas  dan  tidak terkendali.  Kebakaran hutan  dan lahan disebabkan oleh faktor  alam  dan  faktor  manusia.  Faktor  manusia menyebabkan hampir 100% terjadinya kebakaran hutan dan  lahan,  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja (Syaufina, 2008).
Dampak  kebakaran  hutan  dan  lahan  antara  lain, menyebabkan  kerugian  ekonomi,  sosial,  budaya, kesehatan dan lingkungan seperti peningkatan emisi gas rumah  kaca.  Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  adalah  gas-gas yang  tertimbun  di  atmosfir  yang  sifatnya  “menyerap” radiasi  gelombang  panjang  (sinar  infra  merah)  dan menyebabkan  naiknya  suhu  dibumi  (Abdullah  dan Khairuddin, 2009).
Peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca dapat menimbulkan  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim (Setiawan,  1999).  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk  menurunkan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  (EGRK) adalah mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Salah satunya  melalui  penanggulangan  kebakaran  hutan  dan lahan  (Departemen  Kehutanan,  2002).  Wujudnya dengan  mengeluarkan  regulasi  tentang  pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Kebijakan yang ditetapkan saat ini cenderung belum mampu mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di  Indonesia,  terutama  dalam  penurunan  emisi  gas rumah  kaca.  Hal  tersebut  tentunya  menjadi  pertanyaan apakah  keputusan  pemerintah  terkait  hal  ini  berjalan efektif  atau  justru  sebaliknya.  Mengingat  tahun  2020 pemerintah  berkomitmen  untuk  menurunkan  emisinya sebesar  26%  dengan  usaha  sendiri  dan  mencapai  41% apabila  mendapat  dukungan  internasional.  Emisi  akibat
kebakaran  hutan  dan  lahan,  salah  satunya,  pemerintah menargetkan  penurunan  20% hotspot setiap  tahunnya (Perpres No. 61 tahun 2011).

## B. Tujuan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  1)  mengkaji  keber- adaan  keputusan  pemerintah  dalam  menurunkan  Emisi Gas  Rumah  Kaca  (EGRK)  pada  periode  2005-2012 yang  disertai  kebijakan  pengendalian  kebakaran  hutan dan lahan; 2) Komitmen pemerintah dalam menurunkan Emisi  Gas  Rumah  Kaca  (EGRK)  akibat  kebakaran hutan dan lahan.

## C. Manfaat
Manfaat  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat menginformasikan kepada masyarakat dan para pemangku  kepentingan  mengenai  bagaimana  jalannya kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah  utamanya  dalam  upaya  menurunkan  Emisi Gas  Rumah  Kaca  (EGRK)  pada  periode  2005-2012  di Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  memberikan informasi tentang keseriusan/langkah konkrit pemerintah  dalam  menjalankan  kebijakan  terkait penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  (EGRK)  akibat kebakaran hutan dan lahan.

## BAHAN DAN METODE

## A. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilakukan  dari  bulan  Januari  sampai Mei  2013.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Laboratorium Kebakaran  Hutan,  Departemen  Silvikultur,  Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

## B. Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer dikumpulkan  dari  narasumber  penelitian  yang  berupa wawancara  terhadap  topik  penelitian.  Data  sekunder dikumpulkan  dari  beberapa  instansi  terkait  yang berhubungan dengan topik penelitian.

## Data Primer
Dilakukan  dengan  teknik  wawancara  mendalam ( indept interview ) menggunakan pendekatan wawancara semiterstruktur  ( semistructure  interview )  serta  dialog antara peneliti dengan narasumber penelitian (responden).  Pemilihan  responden  dilakukan  dengan metode purposive  sampling (Sugiyono,  2007).  Kriteria narasumber adalah orang yang paling berwenang, paling menguasai peran lembaganya, dan dapat berkomunikasi dengan  baik.  Narasumber  penelitian merupakan pegawai Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan akademisi (Dosen Fakultas Kehutanan IPB).

## Data Sekunder
Data  sekunder  diperoleh  dari  Kementerian  Kehu- tanan  dan  Kementerian  Lingkungan  Hidup.  Data-data tersebut meliputi:
Data hotspot di Indonesia tahun 2005-2012.
Peraturan  perundang-undangan  terkait  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Laporan  pemerintah  terkait  upaya  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  periode  2005-2012  di Indonesia.
Peta sebaran hotspot tahun 2005-2012 di Indonesia.
Data-data  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian yang diperlukan untuk melengkapi data yang sudah ada.

## C. Analisis Data
Data sekunder  dari Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kementerian Kehutanan dianalisis dengan pendekatan  statistika  deskriptif.  Cara  yang  dilakukan adalah  dengan  mendeskripsikan  atau  menggambarkan data  yang  terkumpul  sebagaimana  adanya  (Sugiyono, 2009),  sehingga  memberikan  informasi  yang  berguna (Walpole, 1993).
Data  yang  dianalisa  adalah hotspot .  Parameter  yang diukur/dihitung  meliputi  jumlah hotspot tahun  2005- 2012  di  Indonesia.  Sasarannya hotspot mengalami penurunan,  terlebih  setelah  terbitnya  PerpresNo.  61 tahun  2011  yang  menargetkan  penurunan  20% hotspot setiap tahunnya.
Parameter  tersebut  dihubungkan  dengan  kebijakan pemerintah  terkait  pengendalian  kebakaran  hutan  dan lahan.  Hasil-hasil  dari  parameter  yang  telah  dianalisis akan  dibandingkan  dengan  laporan  pemerintah  terkait upaya pengendalian  kebakaran hutan dan lahan periode 2005-2012  di  Indonesia.  Selain  itu,  juga  dilakukan analisis dengan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara hotspot dan luas kebakaran hutan di Indonesia.
Dengan  menyajikan  semua  data,  dapat  dilihat bagaimana  pengaruh  dan  kerja  kebijakan  untuk menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca  terutama  akibat kebakaran  hutan  dan  lahan  sebagai  langkah  nyata  dan komitmen pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Rekapitulasi  Hasil  Sebaran Hotspot Tahun  2005- 2012 di Indonesia
Tabel 1 Hotspot Indonesia dan Target Penurunannya
Jumlah Hotspot di Indonesia Per Tahun Hotspot Hasil Pemantauan 1 Hotspot Maksimal 2 2005 40.197 2005 58.890 2006 146.264 2006 2007 37.909 2007 2008 30.616 2008 2009 39.463 2009 2010 9.880 2010 47.112 2011 28.474 2011 37.690 2012 34.789 2012 30.152 Sumber: 1 Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan.
2 P.8/Menhut-II/2010  tentang  Rencana  Strategis Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Perbandingan Jumlah Hotspot
Penurunan Hotspot Jumlah Hotspot di Indonesia
Gambar 1  Grafik Perbandingan Jumlah  Hotspot tahun 2010-2012 di Indonesia
Emisi Gas Rumah Kaca akibat kebakaran hutan dan lahan, salah satunya, pemerintah menargetkan penurunan  20% hotspot setiap  tahun  dari  rerata  tahun 2005-2009  (Perpres  No.  61  tahun  2011).  Target penurunan  20%  hotspot  tersebut  dapat  dilihat  pada Tabel 1. Target penurunan hotspot tersebut berdasarkan Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor:  P.8/Menhut-II/2010  tentang  Rencana  Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
Tabel  1  menunjukkan,  rerata hotspot tahun  2005- 2009  adalah  58.890 hotspot .  Tahun  2010 hotspot maksimal  yang  ditoleril  pemerintah  adalah  47.112 hotspot ,  tahun  2011  sebesar  37.690 hotspot ,  dan  tahun 2012  sebesar  30.152 hotspot .  Pada  periode  yang  sama, hotspot hasil  pematauan  tahun  2010  adalah  9.880 hotspot ,  tahun  2011  adalah  28.474 hotspot dan  tahun 2012 adalah 34.789 hotspot .
Berdasarkan  Tabel  1,  pemerintah  telah  menetapkan ambang  batas  maksimum hotspot per  tahun  di Indonesia. Akan tetapi, standar maksimum hotspot yang ditolerir  pemerintah  masih  terlalu  tinggi.  Misalnya tahun 2010, hotspot maksimal yang ditolerir pemerintah adalah  47.112 hotspot .  Walaupun  angka  tersebut  hanya sebagai  target  dalam  indikator  kinerja  pemerintah, namun  penetapan  nilai  tersebut  sebagai  dasar  ambang batas  pada  tahun  2010,  justru  kontraproduktif  dengan jumlah hotspot pada  tahun  sebelumnya,  terutama  tahun 2009  (39.463 hotspot ),  yang  justru  lebih  kecil. Seharusnya fluktuasi hotspot di Indonesia berada dalam taraf yang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, terlebih setelah Presiden Republik Indonesia menyatakan  kommitmennya  untuk  menurunkan  emisi gas rumah  kaca pada tahun 2009 di Pittsburg,  Amerika Serikat.  Artinya  ada  langkah  kongkrit  yang  dilakukan oleh pemerintah.
Hal  yang  cukup  menarik  untuk  diperhatikan  adalah metode  perhitungan  yang  dilakukan  pemerintah  tidak mempunyai landasan ilmiah. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Direktorat  Pengendalian  Kebakaran Hutan  (SM,  JDC  dan  DN,  2013),  para  responden mengatakan,  munculnya  penetapan  ambang  batas penurunan hotspot sebesar 20% setiap tahun ditetapkan begitu  saja.  Munculnya  angka  tersebut  lebih  karena dorongan  politik  dari  pada  teknis.  Menurut  (SM  2013), didalam proses penetapan persentase penurunan hotspot , pemerintah  tidak  melihat  fakta  distribusi hotspot dilapangan. Ketika hotspot tahun 2005-2009 ditetapkan
menjadi  rerata  sebagai  acuan  persentase  untuk penurunan,  tidak  ada  grafik  distribusi hotspot yang menjadi alat bantu untuk mengambil keputusan.
Dibalik hotspot
maksimum yang ditolerir pemerintah,  ternyata  tren hotspot di  Indonesi  tahun 2010-2012 justru malah meningkat. Tahun 2010 jumlah hotspot di  Indonesia  adalah  9.880 hotspot ,  tahun  2011 adalah  28.474 hotspot dan  tahun  2012  adalah  34.789 hotspot . Tahun  2012, hotspot di  Indonesia  melebihi  ambang batas  yang  ditolerir  pemerintah,  yaitu  34.789 hotspot . Jumlah hotspot yang  ditolerir  pemerintah  pada  tahun tersebut  adalah  30.152 hotspot . Hotspot pada  tahun 2012  mengalami  kenaikan  sebesar  252%  dari  tahun 2010.  Dan  pada  tahun  tersebut  menjadi  “raport  merah” bagi  Kementerian  Kehutanan  dalam  pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Persentase  sebaran hotspot tahun  2012  tersebut adalah,  72,2% hotspot berada  di  kawasan  non  hutan (lahan  69,1%  dan  kebun  3,1%)  dan  sisanya  27,8% berada  di  kawasan  hutan  (hutan  konservasi  4%,  hutan lindung  1%,  IUPHHK-HT  16%  dan  IUPHHK-HA 6,1%).  Tren  kenaikan hotspot tahun  2010-2012  dapat dilihat pada Gambar 1 diatas.

## B. Hubungan  Hotspot  Terhadap  Luas  Kebakaran Hutan di Indonesia
Tabel 2 Hubungan Hotspot Terhadap Luas Kebakaran Hutan tahun 2010-2012 di Indonesia
Wilayah Hotspot (Kawasan Hutan) Per Tahun 2010 2011 2012
Indonesia 2270 (23%) 6652 (23.4%) 9667 (27.8%)

## Luas Kebakaran Hutan (Ha)
2010 2011 2012 3,493.12 2,612.09 8,268.65

## Sumber: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
Gambar 2  Korelasi Hotspot Terhadap Luas Kebakaran Hutan tahun 2010-2012 di Indonesia
y = 0.5845x + 1169.5 R² = 0.5103 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 5000 10000 15000 L u as K eb ak ar an H u ta n ( H a) Hotspot Luas Kebakaran Hutan Linear (Luas Kebakaran Hutan)
y = 0.1099x - 1053.3 R² = 0.6152 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 10000 20000 30000 L u as K eb ak ar an H u ta n ( H a) Hotspot Luas Kebakaran Hutan Linear (Luas Kebakaran Hutan)
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  komitmen pemerintah  dalam  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca, terutama  akibat  kebakaran  hutan,  ternyata  menjadi kontraproduktif.  Tren hotspot di  Indonesia  terus mengalami  peningkatan  di  tahun  2010-2012.  Tren kenaikan hotspot ini  ternyata  berdampak  terhadap  luas kebakaran  hutan  yang  juga  ikut  meningkat  pada  tahun tersebut.  Akibatnya,  emisi  gas  rumah  kaca  yang  dirilis ke  atmosfer  juga  mengalami  peningkatan  dari  tahun 2010-2012 di Indonesia.
Data  yang  ditampilkan  Tabel  2  dan  Gambar  2 menunjukkan, tahun 2010 hotspot dalam kawasan hutan Indonesia adalah 2.270 hotspot . Tahun 2011 hotspot ini meningkat  menjadi  6.652 hotspot. Pada  tahun  2012 hotspot meningkat hebat sebesar 325% dari tahun 2010 menjadi 9.667 hotspot . Akibatnya, luas kebakaran hutan pada  tahun  2012-2013  juga  ikut  meningkat.  Luas kebakaran  hutan  tahun  2010  adalah  3.493,12  hektar. Meskipun  pada  tahun  2011  luas  kebakaran  hutan mengalami  penurunan  menjadi  2.612,09  hektar,  akan tetapi  luas  kebakaran  hutan  tahun  2012  mengalami peningkatan yang begitu hebat sebesar 136% dari tahun 2010 menjadi 8.268,65 hektar.
Korelasi hotspot terhadap  luas  kebakaran  hutan  di Indonesia  tahun  2010-2012  adalah  51,03%.  Model persamaan  yang  dihasilkan  adalah  y  =  0.5845x  + 1169.5.
Sementara itu, hotspot di Indonesia tahun 2010-2012 yang  diwakili  oleh  11  Provinsi,  yaitu  Sumatera  Utara, Riau,  Kepulauan  Riau,  Jambi,  Sumatera  Selatan, Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan Selatan,  Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Selatan,  dan Sulawesi Barat juga menunjukkan tren yang sama, yaitu mengalami  peningkatan.  Tahun  2010 hotspot di  11 Provinsi  ini  adalah  8.277 hotspot .  Tahun  2011 hotspot ini  meningkat  menjadi  22.931 hotspot .  Tahun  2012 hotspot meningkat hebat sebesar 243% dari tahun 2010 menjadi 28.421 hotspot . Akibatnya, luas kebakaran hutan di 11 Provinsi pada periode  tersebut  juga  meningkat.  Tahun  2010  luas kebakaran hutan di 11 Provinsi ini adalah 131,50 hektar. Tahun  2011  luas  kebakaran  hutan  ini  meningkat menjadi  455,55  hektar.  Tahun  2012  luas  kebakaran hutan  di  11  Provinsi  ini  meningkat  hebat  sebesar 2.032% dari tahun 2010 menjadi 2.804,40 hektar.
Korelasi hotspot di  11  Provinsi  Indonesia  terhadap luas  kebakaran  hutan  di  11  Provinsi  Indonesia  adalah 61.25%,  dengan  model  persamaan,  y  =  0.1099x  - 1053.3.  Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  Tabel  3  dan Gambar 3 di bawah ini.
Tabel 3 Hotspot dan  Luas  Kebakaran  Hutan  di  11
Provinsi Indonesia Provinsi Hotspot Per Tahun 2010 2011 2012 Sumatera Utara 530 893 882 Riau 1707 3536 4686 Kepulauan Riau 55 33 71 Jambi 603 1523 2462 Sumatera Selatan 1481 4705 6367 Kalimantan Barat 1785 4740 6550 Kalimantan Tengah 831 4285 4139 Kalimantan Selatan 111 1292 1016
Kalimantan Timur 974 1482 1889 Sulawesi Selatan 175 344 302 Sulawesi Barat 25 98 57 Jumlah 8,277 22,931 28,421 Provinsi Luas Kebakaran Hutan (Ha) 2010 2011 2012 Sumatera Utara 80 5 1,181.00 Riau 26 74.5 834 Kepulauan Riau - - - Jambi 2.5 89 11.25 Sumatera Selatan - 84.5 - Kalimantan Barat - - 565.7 Kalimantan Tengah - 22 55.15 Kalimantan Selatan - - 60.5 Kalimantan Timur - 148.8 51.5 Sulawesi Selatan 23 31.75 45.3 Sulawesi Barat - - - Jumlah 131.5 455.55 2,804.40
Sumber: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Keterangan : (-) Data tidak tersedia
Gambar 3  Korelasi  Hotspot  Terhadap  11  Provinsi  di Indonesia tahun 2010-2012
Korelasi hotspot terhadap luas kebakaran hutan, baik di  Indonesia  maupun  pada  11  Provinsi  di  Indonesia adalah  positif.  Semakin  tinggi hotspot ,  maka  semakin besar  luas  kebakaran  hutan.  Menurut  Walpole  (1993), bila  titik-titik  menggerombol  mengikuti  sebuah  garis lurus  dengan  kemiringan  positif,  maka  ada  korelasi positif  yang  tinggi  antara  kedua  peubah.  Akan  tetapi, bila  titik-titik  menggerombol  mengikuti  sebuah  garis lurus  dengan  kemiringan  negatif,  maka  antara  kedua peubah itu terdapat korelasi negatif yang tinggi.
Fenomena Tabel 2 tahun 2011, terdapat satu bagian dimana  jumlah hotspot yang  tinggi  tidak  diimbangi dengan  luas  kebakaran  hutan  yang  tinggi  juga.  Hal tersebut  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Pertama,  angka  tersebut  belum  mencakup  kebakaran lahan  yang  terkadang  lebih  luas  dari  pada  kebakaran hutan.  Kedua,  menurut  Kartodihardjo  dan  Jhamtani (2006)  umumnya  angka  yang  tercatat  di  Kementerian berasal  dari  laporan  kejadian  kebakaran,  dan  adanya kemungkinan kejadian kebakaran yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat.

## C. Kebijakan  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan Lahan
Kejadian kebakaran hutan dan lahan  mengakibatkan kerusakan  lingkungan,  pencemaran  asap,  dan  dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca di udara, yang pada akhirnya  dapat  mengakibatkan  pemanasan  global  dan perubahan  iklim.  Kenyataannya,  kejadian  kebakaran hutan  di  Indonesia  selalu  berulang  hampir  setiap  tahun pada  lokasi  yang  sama.  Padahal  peraturan  yang berkaitan  dengan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan lahan di Indonesia telah banyak dikeluarkan pemerintah. Antara  lain:  (1)  UU  No.  41  tahun  1999  tentang Kehutanan;  (2)  PP  No.  4  tahun  2001  tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan  Hidup  yang  Berkaitan  dengan  Kebakaran Hutan  dan  atau  Lahan;  (3)  PP  No.  45  tahun  2004 tentang  Perlindungan  Hutan;  (4)  Permenhut  No:  P. 12/Menhut-II/2009  tentang  Pengendalian  Kebakaran Hutan.
Bahkan perhatian khusus pemerintah untuk menanganai  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia ditunjukkan  dengan  mengeluarkan  (5)  Inpres  No.  16 tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Hadirnya Inpres No. 16 tahun 2011 tersebut dengan melibatkan lima belas kementerian/lembaga didalamnya diharapkan  dapat  mengatasi  laju  kerusakan  hutan Indonesia, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan.

## D. Pengaruh  Kebijakan  Pengendalian  Kebakaran Hutan  dan  Lahan  Terhadap  Penurunan  Emisi Gas  Rumah  Kaca  Terutama  yang  disebabkan oleh Kebakaran Hutan dan Lahan
Emisi  Gas  Rumah  Kaca  (EGRK)  akibat  kebakaran hutan  dan  lahan,  salah  satunya  pemerintah  hendak menurunkan hotspot sebesar  20%  setiap  tahun  dari rerata  tahun  2005-2009  (Perpres  No.  61  tahun  2011). Khususnya  perhatian  pemerintah  untuk  menanganai persoalan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia, akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan Inpres No. 16  tahun  2011  tentang  Peningkatan  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Hadirnya  Inpres  tersebut,  dengan  melibatkan  lima belas  kementerian/lembaga  didalamnya  diharapkan dapat  mengatasi  laju  kerusakan  hutan  Indonesia, khususnya  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan,  sehingga pada  akhirnya  emisi  gas  rumah  kaca  dapat  ditekan (diturunkan).  Kenyataan  yang  berbanding  terbalik dengan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, terutama akibat kebakaran hutan sesuai Inpres  No.  16  tahun  2011,  menunjukkan  bahwa  hal tersebut  adalah  kontraproduktif.  Tren hotspot justru meningkat di tahun 2010-2012.
Seperti  yang  telah  disampaikan  dalam  pembahasan sebelumnya,  peningkatan hotspot berkorelasi  positif terhadap  peningkatan  luas  kebakaran  hutan.  Dengan kata  lain,semakin  tinggi hotspot ,  maka  semakin  tinggi luas  kebakaran  hutan.  Akhirnya,  emisi  gas  rumah  kaca yang dirilis ke atmosfer juga semakin besar
Faktanya, tren peningkatan hotspot tahun 2010-2012 justru  terjadi  ketika  Presiden  Republik  Indonesia  baru saja  menyatakan  komitmenya  untuk  menurunkan  emisi
gas  rumah  kaca  pada  25  September  2009  di  Pittsburg, Amerika  Serikat  dan  juga  setelah  dikeluarkannya Perpres  No.  61  tahun  2011  pada  tanggal  20  September 2011 tentang RAN-GRK serta Inpres No. 16 tahun 2011 pada  tanggal  30  November  2011  tentang  Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Pemerintah  telah  banyak  mengeluarkan  peraturan untuk  mengatasi  kerusakan  hutan  akibat  kebakaran hutan  dan  lahan.  Diantaranya:  (1)  UU  No.  41  tahun 1999  tentang  Kehutanan;  (2)  PP  No.  4  tahun  2001 tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan  atau  Pencemaran Lingkungan  Hidup  yang  Berkaitan  dengan  Kebakaran Hutan  dan  atau  Lahan;  (3)  PP  No.  45  tahun  2004 tentang  Perlindungan  Hutan;  (4)  Permenhut  No:  P. 12/Menhut-II/2009  tentang  Pengendalian  Kebakaran Hutan.  Bahkan  perhatian  khusus  pemerintah  untuk menanganai  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia ditunjukkan dengan mengeluarkan (5) Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2011 tentang  Peningkatan  Pengendalian  Kebakaran  Hutan dan  Lahan.  Untuk  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca, pemerintah juga telah menerbitkan Perpres No. 61 tahun 2011 tentang RAN-GRK.
Banyaknya  peraturan  yang  telah  dikeluarkan pemerintah terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan malah bertentangan dengan realita dan fakta yang didapatkan.  Misi  penyelamatan  bumi  yang  sering digaungkan  pemerintah  untuk  mengurangi  emisi  gas rumah  kaca,  terutama  akibat  kebakaran  hutan,  menjadi hal yang kontraproduktif. Regulasi/kebijakan pemerintah bersifat tidak (mampu) menghasilkan dalam implementasinya.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  tren hotspot di  Indonesia  tahun  2010-2012  yang  terus mengalami  peningkatan.  Tren hotspot ini  berdampak terhadap  peningkatan  luas  kebakaran  hutan  pada  tahun tersebut.  Akhirnya,  emisi  gas  rumah  kaca  yang  dilepas ke atmosfer juga ikut meningkat.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  Saharjo  (2013) mengungkap  bahwa,  selama  ini  kebijakan  pemerintah dalam  menangani  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Indonesia  ibarat  rel  kereta  api.  Antara  kebijakan  dan langkah  implementasi  yang  dilakukan  pemerintah dilapangan  berjalan  sendiri-sendiri.  Hadirnya  kebijakan tidak  mampu  mengatasi  kerusakan  hutan  akibat kebakaran hutan dan lahan.
Belum  seriusnya  pemerintah  untuk  menghentikan kerusakan  hutan  (deforestasi  dan  degradasi),  terutama akibat kebakaran hutan dan lahan terlihat dari beberapa fakta  berikut  ini.  Pertama,  pengawasan  yang  dilakukan pemerintah  dilapangan  masih  sangat  rendah.  Menurut Soedomo  (2012),  ada  tiga  puluh  juta  hektar  kawasan hutan  negara  tanpa  kehadiran  manajer  di  lapangan. Bahkan,  jika  ada  pejabat  pemerintah  yang  hadir  di lapangan,  maka  ini  tidak  berarti  bahwa  masalah  dapat diatasi  karena  banyak  pejabat  pemerintah  juga bermasalah.
Kedua, sumberdaya (Manggala Agni) untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan   masih sangat kurang. Berdasarkan data Direktorat Pengendalian  Kebakaran  Hutan  (2012),  kekuatan Manggala  Agni  (Daops)  hanya  berjumlah  1.755  orang. Sebanyak 30-60 orang personil Manggala Agni tersebar dalam  2-4  regu  di  setiap  DAOPS  (Daerah  Operasi
Manggala  Agni)  dan  Provinsi  di  Indonesia.  Jumlah personil  SMART  (Satuan  Manggala  Agni  Reaksi Taktis)  hanya  berjumlah  461  orang  untuk  wilayah Indonesia,  atau  sedikitnya  sekitar  10  orang  anggota SMART yang tersebar di setiap DAOPS.
Dukungan  pemerintah  dalam  hal  finansial  (alokasi APBN)  terhadap  penurunan  emisi  gas  rumah  kaca akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  terlihat  belum memadai dan belum rasional, jika dibandingkan dengan dukungan finansial (APBN) untuk kegiatan yang justeru dapat  meningkatkan  emisi  gas  rumah  kaca  (CO 2 )  di udara.  Penggunaan  bahan  bakar  fosil  seperti  BBM praktis  meningkatkan  emisi  gas  rumah  kaca  (CO 2 )  di udara.  Faktanya,  pemerintah  malah  mendukungnya dengan memberikan subsidi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2012) dan Peraturan  Menteri    No.  P.8-II  (2010),  APBN  yang dialokasikan  untuk  subsidi  BBM  yang  menambah  CO 2 di udara adalah lebih besar dari yang dialokasikan untuk kegiatan  atau  sektor  yang  berpotensi  mendukung pengurangan CO 2 dari udara akibat kebakaran hutan dan lahan.  Pada  tahun  2010,  subsidi  BBM  adalah  Rp  82.4 triliun,  kontras  dengan  dana  pengendalian  kebakaran hutan  hanya  Rp  0.3  triliun.  Tahun  2011  anggaran  ini berkurang menjadi Rp 0.275 triliun. Akan tetapi subsidi BBM  melonjak  hingga  Rp  165.1  triliun.  Tahun  2012 dana pengendalian kebakaran hutan kembali diturunkan menjadi Rp 0.25 triliun. Akan tetapi subsidi BBM pada tahun ini mencapai angka Rp 211.9 triliun.
Kementerian  dan  lembaga  pemerintah  yang  repre- sentatif  dalam  melakukan  peningkatan  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan,  terutama  setelah  terbitnya Perpres  No.  16  tahun  2011  tentang  Peningkatan Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan,  seperti Kementerian  Kehutanan  mendapat  anggaran  tahunan hanya  sebesar  Rp  3.3  triliun  tahun  2010,  Rp  5.9  triliun tahun  2011,  dan  Rp  6.1  triliun  pada  tahun  2012. Sementara  Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup mendapat  anggaran  tahunan  lebih  kecil,  sebesar  Rp  0.4 triliun tahun 2010, Rp 1.0 triliun tahun 2011 dan Rp 0.9 triliun  tahun  2012.  Selain  melibatkan  dua  Kementerian seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,  Kementerian Negara  Riset  dan  Teknologi  yang  bertanggung  jawab sebagai penyedia tekologi untuk meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, ternyata hanya mendapat anggaran  sebesar Rp 0.62 triliun tahun 2010. Meski  tahun  2011  anggaran  tahunan  Kementerian  ini sedikit naik menjadi Rp 0.675 triliun, akan tetapi tahun 2012  anggaran  ini  berkurang  menjadi  Rp  0.672  triliun. Selain itu, Badan  Koordinasi  Nasional Penanggulangan Bencana juga punya tanggung jawab yang sama. Tahun 2010,  lembaga  ini  mendapat  anggaran  tahunan  sebesar Rp  0.266  triliun,  tahun  2011  sebesar  Rp  0.939  triliun dan tahun 2012 berjumlah Rp 0.995 triliun (Kementerian Keuangan 2012).
Jika  dijumlahkan,  total  dana  APBN  untuk  subsidi BBM  yang  menambah  CO 2 di  udara  dari  tahun  2010 sampai  tahun  2012  adalah  Rp  459.4  triliun.  Sedangkan anggaran  untuk  kegiatan  dan  sektor  yang  berpotensi mendukung  pengurangan  CO 2 dari  udara  akibat kebakaran hutan dan lahan, seperti anggaran
Pengendalian Kebakaran Hutan dan beberapa
Kementerian/Lembaga pemerintah yang terkait
(Kemenhut,  KLH,  Kemenristek  dan  BKNPB),  hanya mendapat  alokasi  anggaran  sebesar  Rp  22.6  triliun. Angka-angka tersebut, secara tidak langsung menggambarkan sikap nyata pemerintah dalam menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca,  terutama  akibat kebakaran hutan dan lahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Keputusan  pemerintah  dalam  menurunkan  Emisi Gas  Rumah  Kaca  (EGRK)  pada  periode  2005-2012 di  Indonesia  telah  disertai  kebijakan  pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Komitmen  pemerintah  dalam  menurunkan  Emisi Gas  Rumah  Kaca  (EGRK),  terutama  akibat kebakaran  hutan  dan  lahan  pada  kenyataannya menjadi  hal yang  kontraproduktif. Regulasi/ kebijakan  pemerintah  bersifat  tidak  (mampu) menghasilkan dalam  implementasinya. Tren hotspot di Indonesia tahun 2010-2012 mengalami peningkatan.  Tren hotspot ini  berdampak  terhadap peningkatan  luas  kebakaran  hutan  pada  tahun tersebut.  Akhirnya,  emisi  gas  rumah  kaca  yang dilepas ke atmosfer juga semakin besar.

## B. Saran
1. Implementasi  kebijakan  kedepannya,  khususnya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta komitmen  pemerintah  untuk  menurunkan  emisi  gas rumah  kaca,  agar  benar-benar  diterapkan.  Artinya tidak hanya sebatas aturan, namun juga bertanggung jawab dalam implementasinya.
2. Jika  pemerintah  ingin  benar-benar  berkomitmen untuk  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca,  terutama akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan,  dukungan pemerintah seperti dukungan finansial yang memadai dan rasional perlu diperbaiki. Tenaga kerja (SDM Manggala Agni) juga perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Khairuddin.  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  dan Pemanasan Global. Jurnal Biocelebes . 3:10-11
[Dephut RI] Departemen Kehutanan Republik Indonesia.  2002. Informasi    Umum    Kehutanan . Jakarta  (ID):  Departemen  Kehutanan  Republik Indonesia.
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan. 2012. Profil Manggala  Agni.  Jakarta  (ID):  Ditjen  PHKA Departemen Kehutanan.
Direktorat  Pengendalian  Kebakaran  Hutan.  2013. Jumlah  Sebaran  Titik  Panas  Per  Provinsi  tahun 2005-2012  yang  Terpantau  Pada  Stasiun  Bumi Satelit  NOAA.  Jakarta  (ID):  Ditjen  PHKA Departemen Kehutanan.
Direktorat  Pengendalian  Kebakaran  Hutan.  2013. Penurunan  Hotspot 2010-2014 Sesuai P.08/Menhut-
II/2010  tentang  Renstra  Kemenhut  2010-2014. Jakarta (ID): Ditjen PHKA Departemen Kehutanan.
Direktorat  Pengendalian  Kebakaran  Hutan.  2013.
Rekapitulasi  Luas  Kebakaran  Hutan  Per  Provinsi  di Indonesia  tahun  1997-2012.  Jakarta  (ID):  Ditjen PHKA Departemen Kehutanan.
Direktorat  Pengendalian  Kebakaran  Hutan.  2013.
Jumlah  Hotspot  Berdasar  Peruntukan  Kawasan Hutan  dan  Non  Hutan  di  Seluruh  Indonesia  Tahun 2010-2012. Jakarta  (ID):  Ditjen  PHKA  Departemen Kehutanan.
[FWI]  Forest  Watch  Indonesia.  2011. Potret  Keadaan Hutan Indonesia: Periode Tahun 2000-2009 . Bogor (ID): Forest Watch Indonesia.
Hooijer  A,  Silvius  M,  Wosten  H,  Page  S.  2006.  Peat CO 2 ,  Assessment  of  CO 2 Emissions  from  Drained Peatlands  in    SE  Asia.    Delft    Hydraulics  Report Q3943. Rotterdamseweg: The Netherlands (NTH).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011  tentang  Peningkatan  Pengendalian  Kebakaran Hutan dan Lahan.
Kartodihardjo H, Jhamtani H. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia . Jakarta (ID): Equinox.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Data Pokok  APBN  2006-2012.  Kementerian  Keuangan. Jakarta (ID).
Ministry  of  Environment  2009.  Fourth  National  Report The  Convention  on  Biological  Biodiversity.  Jakarta (ID): Biodiversity  Conservation  Unit,  Ministry  of Environment.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  tentang Pengendalian  Kerusakan  dan  atau  Pencemaran
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45
Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  P.  12/Menhut- II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  P.8/Menhut- II/2010  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor:  P.  6/Menhut-II/2011  tentang  Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan.
Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
Setiawan  I.  1999.  Manajemen  Hutan  sebagai  Upaya Pengurangan  Gas  Rumah  Kaca  [skripsi].  Bogor (ID):
Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan.
Soedomo  S.  2012.  Climate  Change,  Economy,  and Forest  Resources.  Presented  in  DAAD  Alumni conference, Bogor, February 14-16th.
Sugiyono.  2007. Memahami  Penelitian  Kualitatif .
Bandung (ID): Alfabeta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R dan B . Bandung (ID): Alfabeta.
Syaufina  L.  2008. Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Indonesia  Perilaku  Api,  Penyebab,  dan  Dampak Kebakaran . Malang (ID): Bayumedia.
Walpole  R  E.  1993. Pengantar  Statistika .  Jakarta  (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.