## EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA (MUSRENBANGDES) DI MASA PANDEMI COVID19 DI DESA PADANGBULIA KECAMATAN SUKASADA
1 Ni Ketut Sudianing dan 2 Dewa Made Joni Ardana

## Ringkasan
Musyawarah  desa  merupakan  utama  dalam    perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan desa hal ini dituangkan dalam peraturan menteri Peraturan Menteri Desa  No  19  Tahun  2019,  tentang    Musyawarah  Desa.  Dalam  peraturan  ini  juga pemerintahan  desa  diwajibkan  untuk  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan pembangunan desa. Namun keterlibatan masyarakat beberapa tulisan menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum sepenuhnya dilakukan,  sebab  masih  tertuju  pada  kepentingan  memenuhi  syarat  undang- undang,  sehingga  sebenarnya  masyarakat  hanya  sebagai  pelengkap  dalam perencanaan.  Terlebih  dalam  masa  pandemi,  pembatasan  terhadap  aktifitas pertemuan dengan masyarakat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan muyawarah perencanaan pembangunan. Disisi lain pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga masih lemah, berakibat pada perencanaan yang  tidak  dapat  merumuskan  isu-isu  strategis  yang  perlu  menjadi  prioritas pembangunan.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  peneliti  mengajukan  permasalahan penelitian  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  Efektifitas  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Padangbulia di Masa Pandemi Covid19?, dan 2) Faktor-Faktor  Pendukung  dan    penghambat  apa  saja  yang  dihadapi  dalam Pelaksanaan  Musrembangdes  di  desa  Padangbulia?.  Untuk  memperoleh  jawaban atas  permasalahan  penelitian,  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif, dan model analisis Miles Huberman.
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  1)  pelaksanaan  musyawarah  desa dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  meskipun  terdapat  pengaruh  yang  siginfikan dari  pandemic  covid19.  Kejelasan  sasaran  dan  capaian  pembangunan,  kejelasan proses  pengambilan  keputusan  melalui  musrenbangdes,  dan  kesesuaian perencanaan  dengan  visi  misi  desa  dan  kemampuan  merealisasi  perencanaan menandakan  bahwa  perencanaan  pembangunan  melalui  musrenbangdes  dapat dilaksanakan secara efektif. 2) Sinergitas dan kemampuan komunikasi antar aktor perencana di desa  menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai kendala perencanaan  pembangunan  di  desa.  3)  Sosialisasi  dan  komunikasi  perencanaan pembangunan  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  optimal,  berdampak  pada menurunnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan.
Rekomendasi penelitian: 1) perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan perencana di tingkat desa, baik melalui pelatihan, pembinaan bidang perencanaan, proses  pengambilan  keputusan  dan  administrasi  publik.  2)  Desa  perlu  didukung oleh  kemampuan  teknologi  informasi  dan  tatakelola  pemerintahan  yang  baik ( good governance ).
Kata Kunci : Musyawarah Desa, Musrenbang, Perencanaan Pembangunan
1 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email: sudianing18@gmail.com 2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email: joni.ardana@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Perencanaan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan pembangunan.  Dalam  menyusun  perencanaan  tidak  bisa  dilaksanakan  oleh segelintir  orang  saja,  apalagi  hasil  pembangunan  diarahkan  pada  kepentingan banyak  pihak.  Pemanfaatan  teori  deliberasi,  sebagai  salah  satu  bagian  dari  ilmu administrasi  publik, diterapkan sejak masyarakat  itu ada. Deliberasi  pada  intinya dalam  proses  perencanaan  melibatkan  konsep  kemufakatan  atau  musyawarah mufakat. partisipasi dalam musyawarah demokratis dapat membantu meningkatkan rasa keadilan antargenerasi warga, juga meningkatkan pengetahuan dan  kemauan  mereka  untuk  berkontribusi  pada  tindakan  kolektif  (Kulha,  et  all, 2021).  Kelebihan  penerapan  teori  deliberasi  adalah:  a)  dapat  melibatkan  banyak orang,  terutama  yang  akan  bersinggungan  atau  berkepentingan  dalam  proses perencanaan  tersebut;  b)  musyawarah  mufakat  dapat  menimbulkan  rasa  percaya diri  dan  meningkatkan sense  of  belonging pada  setiap  peserta  yang  terlibat;  c) terjadi  pembagian  dan  kontribusi  yang  adil  dalam  proses  perencanaan;  dan  d) proses pembelajaran “ learning process” terjadi dalam proses perencanaan, akibat semua  pihak  terlibat  aktif  dalam  perencanaan  ini.  Hal  ini  didukung  pendapat bahwa dengan melibatkan banyak orang “kontribusi  yang dapat  ditawarkan oleh para  pemangku  kepentingan  untuk  masalah  tertentu,  biasanya  terkait  dengan dukungan  untuk  pengambilan  keputusan,  kebijakan,  regulasi,  atau  manajemen yang sangat berharga (Papageorgiou, 2020:31).
Namun  demikian  dalam  mewujudkan  hasil  musyawarah  mufakat,  masih banyak mengalami kendala, antara lain: 1) tidak efektif musyawarah mufakat ini dilakukan  dalam  jumlah  besar;  2)  kedekatan  hubungan  menjadi  syarat  utama dalam  pencapaian  mufakat,  sejumlah  peserta  sering  bersikap  fasip;  dan  3) derasnya  harus  demokrasi  memberi  arah  pemikiran  yang  berbeda,  guna memaksimalkan  tujuan  masing-masing  peserta,  sehingga  sehingga  sulit  kata
mufakat; 4) memanfaatkan waktu lebih lama, dan sering keluar dari masalah yang dibicarakan.  Kesulitan  dalam  pencapaian  pendekatan  partisipatif  dan  inklusif, holistik, sederhana dan transparan ( Fouché, & Brent , 2020). Pelibatan pemangku kepentingan,  pendekatan  harus  dinamis,  dan  harus  diformalkan  dengan  jelas. Kondisi  ini  sering  tidak  bisa  menghasilkan  musyawarah  mufakat,  sesuai  dengan hati nurani  para pihak  yang terlibat.  Ada  ruang  yang dapat  membuat  pemerintah agak  lega,  sebab  dengan  bantuan  e-goverment,  pemerintah  dapat  menggali partisipasi  dengan  lebih  baik  melalui e-government. Hal  ini  didukung  oleh pendapat bahwa:
“Pemerintah di seluruh  dunia saat ini menghadapi  “tekanan” dari berbagai pihak  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  meningkatkan partisipasi  aktif  dalam  memberikan  informasi  kepada  publik  dan  dituntut lebih  efektif. E-Government dapat  memperluas  partisipasi  publik  dimana masyarakat diperbolehkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diadakan oleh pemerintah (Nugara, 2021:1).
Peran  serta  masyarakat  dan  berbagai  pemangku  kepentingan  tidak  terbatas ruang,  waktu  maupun  anggaran.  Jika  kegiatan  musyawarah  dilakukan  secara ofline  (tatap  muka),  maka  jumlah  yang  diundang  sangat  terbatas,  perlu  ruangan khusus,  dan  anggaran  yang  cukup  dalam  menyediakan  sarana-prasarana, akomodasi,  tranportasi  dan  konsumsi,  juga  memiliki  keterbatasan  waktu  dan materi yang disampaikan. Penyiapan sistem penyelengaraan pemerintahan melalui kemampuan Teknologi  Informasi (IT), dapat menciptakan berbagai jenis layanan informasi,  penyediaan  data  dan  memasukkan  ide-ide  pembangunan  secara berkelanjutan,  langsung  dari  masyarakat,  atau  dari  potensi  pembangunan  yang akan  dikerjakan.  Keterlibatan  banyak  pihak  sangat  penting  melalui  musyawarah perencanaan  pembangunan  hal  ini  akan  menghasilkan  “perencanaan  yang sistematis, transparan, akuntabel, serta adanya kesetaraan peran aktor. Aspek hasil dicirikan  dengan  output  kebijakan  yang  berorientasi  kepada  kepentingan masyarakat, komprehensif dan berkelanjutan” (Herdiana, 2018).
Perencanaan  Pembangunan  di  tingkat  desa  dilaksanakan  berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk ditingkat Kabupaten merujuk pada  Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Partisipatif  Dan  Terintegrasi.  Menurut  undang-undang  ini  bahwa  perencanaan pembangunan  memerlukan  keterlibatan  sebagai  perencanaan  yang  partisipatif. Partisipatif  adalah  pelibatan  masyarakat  dan  semua  pihak  yang  berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi  serta pelestarian hasil kegiatan secara berkelanjutan  dan menumbuhkan  rasa  memiliki  dan  tanggungjawab  terhadap  semua  hasil pembangunan yang ada.
Dalam  keadaan  normal  penyusunan  perencanaan  banyak  memenuhi hambatan antara lain:
1) hambatan internal: 1) belum mantapnya koordinasi antara bidang-bidang dan  2)  kurang  efektifnya  pelaksanaan  sistem  dan  mekanisme  koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran. Hambatan eksternal: 1) ketersediaan data  informasi  atau  kelengkapan  data  untuk  perencanaan  pembangunan sering  mengalami  kendala.  dan  2)  partisipasi  masyarakat  dalam  sebagian besar  kegiatan  pembangunan  masih  belum  memadai  (Darmawan  & Suprapta, 2020: 30).
Hasil  penelitian  lain  menunjukkan  kendala  yang  dihadapi  dalam musrenbang  antara  lain  :  1)  tidak  mampu  menjangkau  seluruh  isu  strategis  di tataran  lokal;  2)  kinerja  kordinasi  belum  terpadu,  konsisten  dan  konstruktif;  3) belum  ada  pengawalan  partisipasi  dari  masyarakat  dan  4)  sinkronisasi  antara alokasi  anggaran  program  dengan  kebutuhan  masyarakat  tidak  sepenuhnya terjamin (Sunarti, 2015).
Dalam  masa  pandemi  covid-19  tentunya  selain  hambatan  tersebut,  juga tentu  ada  hambatan  lain,  terutama  yang  diakibatkan  oleh    keterbatasan    dalam melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan dalam melaksanakan rapat perencanaan  pembangunan,  jika  intitusi  pemerintah  masih  menghandalkan musrembang  secara  konvensional  tanpa  dibantu  dengan  penerapan  sistem  e- government. Pemanfaatan e-government dapat  membantu  dalam  pelaksanaan perencanaan  secara  lebih  efektif  dan  efisien.  Artinya  perencanaan  dibuat  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  mudah  dilaksanakan,  dan  pembangunan dilaksanakan  dapat  mendorong  sektor-sektor  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  serta
aspek-aspek  lain  dari  masyarakat.  Manfaat e-government dapat  dilihat  dari  dua sisi,  antara  lain:  dari  sisi  lembaga  pelayanan  akan  terjadi  penghematan  biaya melayani  masyarakat  dalam  hal  pemakaian  kertas,  SDM  dan  waktu,  kecepatan dalam  tukar-menukar  informasi  dan  data  dan  penguatan  pelayanan  berbasis  data dan  dari  sisi  masyarakat  juga  mendapatkan  manfaat,  antara  lain:1)  dapat  terlibat langung  dalam  perencanaan  pembangunan  dan  layanan  publik  tanpa  batas formalitas  yang  ada;  2)  penerimaan    informasi,  layan  data,  pengisian  formulir, menyampaikan  usulan  yang  lebih  cepat,  sistem  layanan  bisa  diatur  24  jam,  dan dapat  menjadikan  masyarakat  cerdas  “ smart  people” ikut  terlibat  dalam  sistem layanan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  atau  layanan  publik  lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka diajukan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1) Bagaimana  Efektifitas  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa Padangbulia di Masa Pandemi Covid19?
2) Faktor-Faktor  Pendukung  dan    penghambat  apa  saja  yang  dihadapi  dalam Pelaksanaan Musrembangdes di Desa Padangbulia?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif, dimana pengungkapan fakta-fakta  secara  mendalam  dan  sesuai  dengan  realitas  di  lapangan,  untuk mendapatkan  kebenaran  ilmiah  dari  jawaban  terhadap  permasalahan  penelitian, melalui  mengeksplorasi  dan  atau  memotret  situasi  yang  akan  diteliti  secara  luas, menyeluruh dan mendalam (Sugiono, 2018). Untuk dapat melakukan telaah secara mendalam  pada  hasil  dan  data  penelitian,  peneliti  menggunakan  model  analisis interaktif  dari  Miles  Huberman  (Sugiono,  2019).  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Desa Padangbulia dengan fokus penelitian sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Padangbulia  di Masa  Pandemi  Covid19:  1)  kejelasan  perencanaan  dan  indikator  ukuran;  2) efektifitas  keterlibatan  aktor;  3)  proses  pengambilan  keputusan;  4)  daya dukung data dan informasi; dan 5) kesesuaian visi misi dengan perencanaan.
b. Untuk mengetahui  Faktor-Faktor Pendukung: a) kepemilikan potensi desa, b) Sumberdaya  manusia;  c)  sarana  dan  prasarana  dan  d)  pemanfaatan  teknologi dan    penghambat  yang  dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Musrembangdes  di  desa Padangbulia,  antara  lain  daya  dukung  masyarakat,  terkait  dengan  instrumen kebijakan  yang  digunakan;  dan  pemanfaatan  teknologi  dan  faktor  internal maupun eksternal lainnya.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Efektifitas  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa
Pencapaian  tujuan  arah  dan  tujuan  pembangunan  sangat  dipengaruhi  oleh kemampuan  sumberdaya  dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan,  dimana perencanaan  pembangunan  adalah  sarana  untuk  mencapai  visi  dan  misi  sebuah organisasi.  Hal  ini  senada  dengan  bahwa:  “diperlukan  kemampuan  sumberdaya manusia  yang  berkualitas,  memiliki  sumber  anggaran  yang  pasti,  serta  didukung oleh  peraturan  dan  perundang  -  undangan  bagi  lembaga  (Sandiasa  &  Sudianing, 2021: 37).  Desa Padangbulia memiliki visi, yaitu Terwujudnya Masyarakat Desa
Padangbulia Yang Sejahtra, dengan
meningkatkan disektor pertanian/perkebunan  dan  peternakan  yang  dilandasi,  dijiwai  oleh  Tri  Hita Karana. Visi  ini  menunjukkan  bahwa  semangat  dan  tujuan  Desa  Padangbulia untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  berlandaskan  pada  potensi  desa Padangbulia,  yaitu  sebagian  besar  wilayahnya  terdiri  dari  wilayah  persawahan mencapai 162 Ha, perkebunan mencapai 555 ha dan Luas Tegal mencapai 322,36 ha, sisanya 231,73 terdiri dari tanah kuburan, pekarangan, perkantoran dan sarana prasarana umum lainnya. Keadaan ini didukung oleh mata pencaharian penduduk sebagai  petani,  buruh  tani  dan  peternak  mencapai  661  jiwa,  sedangkan  mata pencaharian  terbesar  lainnya  adalah  sebagai  wiraswasta  mencapai  678  jiwa. Penting  bagi  desa  untuk  dapat  memaksimalkan  potensi  desa  terutama  yang berbasis pada kemampuan pengelolaan sumberdaya lokal, seperti bidang pertanian mengingat penduduk belum mencapai tingkat kemampuan yang optimal dibidang ilmu dan teknologi di luar pertanian dan perkebunan.
Pencapaian  visi  ini  yang  diwujudkan  dalam  tuangan  misi  sebagai  berikut  : “ Mewujudkan Desa Padangbulia sebagai Desa yang Berbudaya, berbudi luhur dengan menciptakan ketertiban desa yang kondusif dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan mutu pendidikan,  kesehatan”. Dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang  mulia  tersebut, jajaran  perangkat  desa  dan  masyarakat  harus  mampu  menuangkan  dalam perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahunnnya melalui MUSRENBANGDES.  Efektifitas  penyusunan  perencanaan  pembangunan  sangat dipengaruhi  oleh  kemampuan  sumberdaya  desa,  baik  SDM  dalam  wujud kemampuan  untuk  dapat  menyusun  indikator-indikator  capaian  pembangunan, menggali  potensi  desa  sebagai  wujud  daya  dukung  pembangunan  desa, kecerdasan  dalam  menyusun  alokasi  waktu  pencapaian  dan  penyelesaian perencanaan pembangunan, kemampuan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan  melaksanakan  pengawasan  serta  evaluasi  hasil  pembangunan.    Partisipasi dibutuhkan  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  penting  di  desa,  termasuk perencanaan  pembangunan  desa,  yang  nantinya  memberi  dampak  pada  setiap penduduk yang ada di desa. Hal ini senada dengan pendapat bahwa: pengambilan keputusan dan membuat suatu  kebijakan sekaligus ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan” (Mastika dan Sandiasa, 2020: 78)
Di  masa  pandemi  covid  19  kurun  waktu  2020-2022  ini,  dalam  pencapaian visi  dan  misi  Desa  Padangbulia  sedikit  mengalami  kendala  antara  lain:  pertama terjadinya pembatasan berkumpul dan mobilisasi penduduk, kegiatan perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan,  terutama  bersifat  fisik  menjadi  menurun,  hal  ini disebabkan  kemampuan  untuk  menetapkan  jumlah  anggaran  yang  digunakan pembangunan  menjadi  berkurang,  baik  dari  sumber  anggaran,  maupun  akibat adanya  pergeseran  anggaran  pembangunan  dijadikan  anggaran  untuk  menangani bencana covid 19. Disisi lain menurut undang-undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa  menyebutkan  bahwa  di  desa  diperlukan  antara  lain:  “pembangunan infrastruktur,  upaya  peningkatan  ekonomi  perdesaan,  serta  pengembangan teknologi  tepat  guna  yang  diperlukan  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat
desa guna memperoleh akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi”. Dengan terjadinya  pergeseran  dan  kemampuan  anggaran  upaya  untuk  mencapai  tujuan tersebut menjadi tertunda.
Kedua  ketidaktepatan  alokasi  waktu  pelaksanaan  MUSRENBANGDES, pergeseran-pergeseran  waktu  dan  pembatasan  berkumpul    pelaksanaan musrembangdes  berpengaruh  pada  kemampuan  dalam  menyusun  perencanaan, keadaan ini dapat memberi dampak pada perencanaan antara lain:
1. Tidak cukup waktu yang dipergunakan untuk menjaring aspirasi pembangunan dari  masyarakat,  yang  dapat  berpengaruh  pada  kualitas  dan  kuantitas perencanaan pembangunan.
2. Berkurangnya  kemampuan  mengekplorasi  potensi  desa  yang  dapat dikembangkan sebagai skala prioritas pembangunan.
3. Pembahasan terhadap perencanaan pembangunan menjadi terbatas, berpengaruh  pada  kemampuan  menyusun  indikator-indikator  capaian pembangunan.
4. Kemampuan  partisipasi  masyarakat  tidak  tergali  secara  optimal,  dapat berpengaruh pada menurunnya kuantitas dan kualitas pembangunan di desa.
5. Sosialisasi  dan  penyampaian  informasi  pembangunan  kepada  masyarakat  dan pihak-pihak  terkait  menjadi  terbatas,  dapat  mengurangi  kemampuan perencanaan untuk memperoleh daya dukung dan masukan dari berbagai pihak, yang dapat mengurangi capaian anggaran pembangunan.
Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya kemampuan sumberdaya manusia di  desa  banyak  mempengaruhi  kemampuan  perencana  pembangunan  ditingkat desa dalam upaya menggali dan mengekplorasi potensi desa, serta kemampuannya dalam  melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan,  untuk  menentukan  skala prioritas  pembangunan  dan  hasil-hasil  pembangunan.  Hal  ini  sepadan  dengan pendapat,  bahwa  “rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  berakibat  pada  hasil pembangunan  yang  tidak  berkualitas  dan  tidak  tepat  sasaran”  (Sudianing  dan Sandiasa, 2020: 1).
Kemampuan  desa  di  masa  pandemik  untuk  melaksanakan  pembangunan, juga  banyak  dipengaruhi  oleh  menurunnya  kemampuan  masyarakat  secara ekonomi.  Adanya  ancaman  kesehatan  bagi  penduduk,  berpengaruh  secara fsikologi  yang menimbulkan rasa kekhawatiran,  ketakutan dan bahkan  gangguan kesehatan,  ini  sangat  berpengaruh  pada  kemampuan  berpikir,  bertindak  dan berusaha  dibidang  ekonomi,  hal  ini  tidak  saja  berpengaruh  pada  penduduk  Desa Padangbulia yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta, tetapi juga bagi buruh tani  dan  petani,  maupun  peternak,  mengalami  penurunan  kemampuan  dibidang ekonomi.  Oleh  sebab  itu  di  masa  pandemi  mobilisasi  potensi  penduduk  dalam kegiatan-kegiatan  umum,  seperti  gotong-royong,  kegiatan  kesenian,  budaya,  dan olah raga menjadi menurun.

## 3.2. Faktor-Faktor Pendukung dan  penghambat
Perencanaan  pembangunan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  pembangunan  di  tingkat  desa,  karena  dengan  perencanaan pembangunan  yang  baik  dapat  diwujudkan  tujuan  pembangunan,  yaitu  dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup  masyarakat  di  desa. Perencanaan pembangunan  yang  baik,  adalah  perencanaan  yang  melibatkan  masyarakat  dan seluruh  komponen  masyarakat  serta  pemangku  kepentingan,  yang  dapat berpatisipasi langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan pembanganan, yang  dikembangkan  melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes).  Melalui  musyawarah  desa,  pembangunan  diputuskan  secara bersama-sama sehingga dapat menimbulkan rasa tanggungjawab bersama dan rasa memiliki  “sense of belonging” dari setiap komponen  yang terlibat,  hal  ini sesuai pendapat,  bahwa  pembangunan  dirumuskan  secara  bersama  melalui  forum Musrenbang”  (Patarai,  2019).  Kecerdasan  para  aktor  perencana  dalam memanfaatkan  faktor-faktor  pendukung,  dan  mengurangi  dampak  faktor-faktor penghambat  dalam  perencanaan,  dapat  menghasilkan  perencanaan  yang  efektif. Perencanaan  yang  efektif  adalah  perencanaan  yang  didukung  oleh  sumberdaya manusia yang handal, memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, mampu merumuskan anggaran yang tepat, sasaran yang tepat, kemampuan pemimpin dalam koordinasi
dan  mengkomunikasikan  ide-ide,  kepentingan,  dan  kebutuhan  masyarakat, sehingga  dapat  menghasilkan  perencanaan  yang  efektif  dan  efisien.  Pemimpin yang mampu melakukan pengaturan aktivitas perencanaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan (Bihamding, 2019: 20).  Hal ini sepadan dengan pendapat berikut:
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas, antara lain:
a) SDM, seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumberdaya fisik, seperti peralatan, tempat dan anggaran;
b) Struktur  organisasi  berkaitan  dengan  susunan  yang  stabil  dari  jabatan- jabatan dalam organisasi (keajegan penempatan SDM dalam stuktur);
c) Teknologi yang digunakan dalam pekerjaan;
d) Dukungan aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan;
e) Kemampuan pimpinan dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan keempat faktor di atasnya (Putri, 2019).
Selanjutnya  perencanaan  dapat  direalisasikan  dengan  mudah  oleh  para implementor,  dan  memberi  dampak  yang  signifikan  dalam  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  pada  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  baik  di bidang  ekonomi,  sosial  budaya  dan  politik  masyarakat.  Untuk  mendapatkan perencanaan  pembangunan  yang  efektif,  faktor-faktor  penguat  maupun penghambat sangat berpengaruh besar. Demikian juga dalam penyusunan rencana pembangunan  Desa  Padangbulia.  Meskipun  dalam  kondisi  pandemik,  proses pembangunan dan pelayanan publik harus tetap  dapat  dilaksanakan dengan baik, terutama  yang sangat berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik di Desa. Meskipun    dari  sisi  anggaran  mengalami  pergeseran  terutama  dalam merealisasikan  anggaran pendapatan dan belanja desa, terutama dalam kaitannya pembangunan  fisik,  perencanaan  pembangunan  Desa  Padangbulia  tetap  dapat dilaksanakan  secara  efektif,  hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  pendukung yang dimiliki oleh Desa Padangbulia, antara lain:
Pertama,  adanya  sinergitas  sumberdaya  manusia  desa,  dimana  Desa Padangbulia yang terdiri dari lima banjar, yaitu Banjar Padangbulia, Widarbasari, Taman  Sari,  Prabakula  dan  Runuh  Kubu.  Dan  kesatuan  dari  unsur  PKK,  BPD, Unsur Satuan Pendidikan, Subak, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPD), Banbinkantibmas,  Babinsa,  unsur desa adat,  unsur dinas terkait lainnya  dan para
tokoh  masyarakat.  Kekuatan  kerjasama  dari  beberapa  komponen  desa  ini merupakan  solusi  dalam  mengatasi  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  oleh  Desa Padangbulia.  “Mendorong  sinergitas  peran  pemangku  kepentingan  desa  untuk meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  Musyawarah  Desa  yang  demokratis, partisipatif,  inklusif,  responsif  gender,  transparan,  akuntabel,  dan  berphak  pada kepentingan  dalam  masyarakat”  (Tanaya,    2019:  2).  Sumber  informasi  dan ekplorasi  sumberdaya  dapat  dilakukan  melalui  upaya  membangun  jaringan komunikasi antar stakeholders yang ada, hal ini sepadan dengan pendapat berikut “mendapatkan informasi secara lengkap dan benar prihal hal-hal bersifat strategis dan  menerima  pengayoman  dan  perlindungan  dari  gangguan,  ancaman  dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa (Tanaya, 2019: 28).
Kedua,  memiliki  sumber  anggaran  yang  jelas  dari  APBDes,  antara  lain bersumber  dari  APBD  Kabupaten  Buleleng,  Bantuan  Kabupaten,  Provinsi, Pemerintahan  Pusat,  ADD,  Belanja  Publik/Pembangunan,  Belanja  Aparatur  dan sumber  pendapatan  lain  yang  dianggap  syah.  Namun  karena  pandemi  covid19 mengalami  pergeseran  terutama  terkait  dengan  belanja  pembangunan.  Belanja pembangunan  tetap  dapat  dilaksanakan  yang  bersifat  urgen,  menyangkut  upaya peningkatan  layanan  publik,  termasuk  perencanaan  bidang  memenuhi  sarana prasarana layanan publik.
Ketiga, dalam masa pandemik penyelesaian proses MURENBANG banyak dibantu  melalui  pemanfaatan  sarana  teknologi  informasi.  Menyikapi  edaran pemerinatah  terkait  dengan  pembatasan  kerumunan  dan  kegiatan  pertemuan umum,  rapat-rapat  dan  penggalian  informasi  dilakukan  melalui  memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, terutama melalui whatsapp dan telpon, sehingga proses  pertemuan  dapat  dilakukan  dengan  jumlah  terbatas,  dan  pemanfaatan waktu juga dapat dikurangi.
Namun  demikian  karena  pembatasan-pembatasan  dalam  pertemuan  dan melibatkan  masyarakat  sangat  terbatas,  maka  upaya  untuk  memperoleh  daya dukung  secara  penuh  dari  masyarakat  menjadi  hambatan  yang  utama,  sosialisasi dan penyampaian program banyak dilakukan melalui media elektronik dan saluran
komunikasi  melalui  tokoh-tokoh  masyarakat,  dan  kelian  banjar  agar  sampai kepada  masyarakat.  Dengan  demikian  ekspektasi  dan  harapan  baik  dari masyarakat  kepada  pemerintah  desa  atau  sebaliknya  menjadi  sangat  terbatas, merupakan  hambatan  yang  paling  besar  dalam  upaya  menumbuhkan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  di  masa  pandemi.    Disisi  lain  efektifitas perencanaan tergantung pada “seberapa baik mekanime komunikasi, ketersediaan pengetahuan dan ketrampilan dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas dalam hal mengkomunikasikan  sasaran,  tujuan,  dan  mekanisme  kerja  dan  tanggungjawab masing-masing”  (Baja,  2012:  96).    Ruang  untuk  mengembangkan  sumber anggaran  baru  diluar  sumber  dari  pemerintah  menjadi  sangat  terbatas  padahal, pembiayaan pembangunan tidak saja bersumber dari  pemerintah, tetapi juga dari sektor  swasta  atau  masyarakat  (Hadiutomo,  2021:  86).  Di  mana  pada  masa pandemi  ini  tidak  mampu  tergali  dengan  baik,  baik  gagasan  pembangunan maupun-sumber angaran.
Hambatan  yang  kedua  menurunnya  kemampuan  desa  dalam  penyediaan anggaran  pembangunan,  membuat  kesulitan  dalam  menentukan  skala  prioritas pembangunan, dimana pembangunan yang sudah direncanakan pada Musrenbang sebelumnya mengalami penundaan, sehingga hal ini akan terus berpengaruh pada upaya-upaya  perubahan-perubahan  rencana  pembangunan  pada  perencanaan selanjutnya. Pengaruh phsikologi juga memberikan dampak yang signifikan pada perencana  di  tingkat  desa,  menimbulkan  rasa  psimis,  keragua-raguan  dan kebingunan terhadap  efektifitas pelaksanaan perencanaan  yang sudah ditetapkan, ketakutan  ketidaktercapaian  beberapa  indikator  atau  sasaran  dan  manfaat perencanaan  yang  ingin  dicapai.  Kemampuan  menyusun  berbagai  target,  serta menorganisir  suatu  kerangka  kerja  untuk  diimplementasi,  dikoordinasi  dan memonitor  rencana  kerja  tersebut  (Hadiutomo,  2021:  4).  Hal  ini  sedikit mengganggu  optimisme  dan  rasa  percaya  diri  para  perangkat  desa  sebagai eksekutor  dari  perencanaan  pembangunan  tersebut.  Namun  hal  ini  dapat  di  atasi dengan  banyak  melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  pada  berbagai  pihak terkait, seperti kecamatan, pemerintah dan dinas terkait di Kabupaten, juga follow
up  didiskusikan  dengan  perangkat  desa  maupun  penanggungjawab  pelaksana pembangunan di masing-masing bidang.

## 4. Penutup

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  musyawarah  desa  dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  meskipun terdapat  pengaruh  yang  siginfikan  dari  pandemic  covid19,  yaitu  terjadinya perubahan-perubahan  pemanfaatan  anggaran,  khususnya  pembangunan  fisik mengalami  penurunan  secara  kuantitas,  dan  alokasi  waktu  pelaksanaannya mengalami  perubahan  dan  pergeseran-pergeseran.  Kejelasan  sasaran  dan capaian  pembangunan,  kejelasan  proses  pengambilan  keputusan  melalui musrenbangdes,  dan  kesesuaian  perencanaan  dengan  visi  misi  desa  dan kemampuan  merealisasi  perencanaan  menandakan  bahwa  perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Sinergitas dan kemampuan komunikasi antar aktor perencana di desa  menjadi solusi  yang  tepat  dalam  menghadapi  berbagai  kendala  perencanaan pembangunan  di  desa.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  sarana  perkembangan teknologi informasi yang dimiliki dan digunakan oleh para perencana di tingkat desa,  melalui  mekanisme  yang  paling  sederhana.  Namun  demikian  akibat pandemi  sosialisasi  dan  komunikasi  perencanaan  pembangunan  tidak  dapat dilaksanakan  secara  optimal,  berdampak  pada  menurunnya  partisipasi masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan. Hambatan  selanjutnya  adalah  menurunnya  kemampuan  desa  dalam menyediakan  anggaran  pembangunan,  sehingga  dibutuhkan  kemampuan  dan kecerdasan yang tinggi dalam menyusun skala prioritas pembangunan di desa..

## 4.2. Saran-saran
Berdasarkan  hasil  temuan  dan  simpulan  di  atas,  maka  rekomedasi  dalam penelitian  ini  yang  dapat  dijadikan  rujukan,  baik  oleh  desa  dan  masyarakat dilokasi penelitian maupun ditempat lain sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan perencana di tingkat desa, baik melalui  pelatihan,  pembinaan  bidang  perencanaan,  proses  pengambilan keputusan  dan  administrasi  publik,  sehingga  dapat  lebih  handal  dalam menyusun  perencanaan,  terutama  dalam  menghadapi  berbagai  persoalan pembangunan di desa.
2. Desa  harus  didukung  oleh  kemampuan  teknologi  informasi  dan  tatakelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  hal  ini  dapat  membantu kemampuan desa untuk dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

## Daftar Pustaka
Baja,  Sumbangan,  2012. Perencanaan  Tata  guna  Lahan  dalam  Pengembangan wilayah-Pendekatan Spasial & Aplikasinya. CV Andi, Yogyakarta
Bihamding,  Hariawan,  2019.  Perencanaan  Pembangunan    Partisipatif  Desa. Deepublish, Yogyakarta
Darmawan,  Nyoman  Doddy  dan  I  Nyoman  Suprapta,  2020.  “Strategi  Bappeda dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Buleleng”. Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol  12 No.2 – Agustus 2020
Dian  Herdiana,  2018.  “Efektivitas  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Dalam Perspektif Participatory Development Planning Studi di Desa Dayeuh Luhur - Kabupaten Sumedang, Desa Kertawangi dan Desa Jayamekar - Kabupaten Bandung  Barat  Tahun  2015-2017”.  Disertasi,  Universitas  Padjadjaran,
Bandung
Fouché, Elaine; Brent, Alan, 2020. “Explore, Design and Act for Sustainability: A Participatory  Planning  Approach  for  Local  Energy  Sustainability”.  In Sustainability; Basel Vol. 12, Iss. 3,  (2020): 862.
Hadiutomo,  Kuno,    2021. Perencanaan  pembangunan  Terintegrasi  dan Terdesentralisasi, Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian. Deepublish, Yogyakarta.
Hamamah  ,  Fatin,  2020.  “Efektivitas  Musrenbang  Kabupaten  Cirebon  Di  Masa Covid”  Dalam 19  Syntax  Literate Jurnal  Ilmiah  Indonesia :  Vol.  5,  No.9, September 2020
Kulha,  Katariina;  Leino,  Mikko;  Setälä,  Maija;  Jäske,  Maija;  Himmelroos, Staffan,  2021.  “For  the  Sake  of  the  Future:  Can  Democratic  Deliberation Help  Thinking  and  Caring  about  Future  Generations?”.  In Sustainability; Basel Vol. 13, Iss. 10, (2021): 5487
Kuncoro,  2019. Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Teori  dan  Aplikasinya. Gramedia Pustaka, Jakarta
Mastika,  Nyoman  Agus  dan  Gede  Sandiasa,  2020.    “Penerapan  Prinsip-  Prinsip Good  Governance  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Siaran  RRI  Singaraja”. Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus 2020
Miles,Matthew B.,   A.  Michael  Huberman, Michael  A. Huberman, Prof  Michael Huberman,  1994. Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded  Sourcebook. Sage Publications, California
Moleong,  Lexy.  J.  2018. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung
Nugraha, Nunu; Dadan Nugraha; Hamdani, Dadang; Nursyamsu, Roni; Rahajaan, Jerry  Dounald,  2021.  Design  and  development  of  information  technology- based  e-participatory  application  in  participative  development  planning. In Journal of Physics: Conference Series; Bristol Vol. 1933, Iss. 1, (Jun 2021).
Papageorgiou,  Konstantinos;  Singh,  Pramod  K;  Papageorgiou,  Elpiniki; Chudasama,  Harpalsinh;  Bochtis,  Dionysis;  et  al,  2020.  “Fuzzy  Cognitive Map-Based  Sustainable  Socio-Economic  Development  Planning  for  Rural Communities”. In Sustainability; Basel Vol. 12 , Iss. 1,  (2020): 305.
Patarai,  Muhamad  Idris,  2019. Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Sebuah Pengantar . De La Maca, Makasar
Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2019, tentang  Musyawarah Desa
Pramono,  R.  Widodo  Dwi,  2020. Evaluasi  dan  Perencanaan  Pembangunan wilayah dengan Pendekatan Kapabilitas. Deepublish, Yogyakarta
Putri,  Indah  Mutia,  2019.  “Efektifitas  Perencanaan  dalam  Pelaksanaan  Program Pengadaan,  Peningkatan  Sarana  Prasarana  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Lubuk  Pakam  Kabupaten  Deli  Serdang”.  Dalam Skripsi FISIP  UMMU, Medan.
Sandiasa,  Gede  dan  Ni  Ketut  Sudianing,  2021.  “  Pelaksanaan  administrasi  dan pola  Pemberdayaan  masyarakat  dalam  Menghadapi  Covid  19”.  Dalam Jurnal Widya Publika. Vol.9, No.1 Juni 2021
Sudianing, Ni Ketut dan Gede Sandiasa, 2020.  “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang  Program  Inovasi  Desa  (Di  Desa  Uma  Anyar  Dan  Desa Tejakula)”.  Dalam  Locus  Majalah  Ilmiah  FISIP  Vol  12  No.2  –  Agustus 2020
Sugiyono,  2019, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekataan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Alfabeta,Bandung.
Sunarti, 2015. “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di  Kelurahan  Besuu  Tengah Kecamatan Palu  Timur Kota Palu”. Dalam  e- journal Katalogis, Volume 3 No. 2 Pebruari hlm 96-106
Tanaya, Parta I G L, 2019. Musyawarah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Puslitbang  Balilatfo  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Desa Tertinggal dan Tranmigrasi, RI
Undang-undang N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa