## OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

## Zulkifli Rusby
Universitas Islam Riau

## Abstrak
Pajak  bumi  dan  bangunan  menjadi  sumber  penerimaan  pajak  yang  cukup  besar jumlahnya  serta  sangat  menunjang  proses  pembangunan  karena  diketahui sebagian  besar  penduduk  Indonesia  dan  masyarakat  suatu  daerah  khususnya merupakan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan.  Optimalisasi adalah suatu proses  menjadikan  paling  baik  pemungutan  PBB.  Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulan  bahwa  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kecamatan  Teluk Meranti  tidak  terlaksana  secara  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  tindakan  yang kurang  tegas  terhadap  sanksi,  kurang  nya  kesadaran  masyarakat  untuk membayar  pajak  serta  masih  banyaknya  masyarakat  wajib  pajak  yang  tingkat pendidikannya relatif rendah. Ditinjau menurut ekonomi Islam pemungutan pajak diperbolehkan.

## Abstract
Property taxes become a source of tax revenues large enough numbers and really support the development process because it is known most Indonesian people and society of  a  particular  area is  the subject and object property tax,  thus enabling all sectors of the tax revenues continue to be improved. Optimization is a process of making the best collection of the United Nations. From the research results can disimpulan  that  the  property  tax  collection  in  the  District  of  Teluk  Meranti  not done optimally. This is due to a lack of firm action against the sanctions, its lack of  public  awareness  to  pay  the  tax  and  taxpayers  are  still  many  people  who  are relatively  low  levels  of  education.  Reviewed  according  to  the  Islamic  economic taxation is allowed.
Kata kunci : Optimalisasi  dan Pajak Bumi dan Bangunan.

## Pendahuluan
Pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  objek  pajak bumi  dan  bangunan  yang  diatur  pengenaannya  berdasarkan  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 1 Adapun asas pajak bumi dan bangunan  adalah  : a.  Memberikan  kemudahan  dan  kesederhanaan,  b.  Adanya
1 Achmad  Tjahjono  &  Triyono  Wahyudi, Perpajakan  Indonesia, (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2003), h. 345
kepastian hokum, c. Mudah dimengerti dan adil, d. Menghindari pajak berganda. 2
Pajak  bumi  dan  bangunan  secara  hukum  diatur  dalam  UU  yang  berlaku tersebut, maka iuran pajak wajib dikenakan atas bumi dan bangunan kepada wajib pajak  setiap  daerah,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  daerah  misalnya  pengadaan  jalan,  jambatan, sekolah dan fasilitas lainnya.
Berdasarkan  data  Dinas  Pengelola  Keuangan  dan  Kekayaan  Daerah Kabupaten  Pelalawan  diketahui  bahwa  penerimaan  pemungutan  pajak  Bumi  dan Bangnan Kabupaten Pelalawan untuk tahun 2009-2010 adalah sebagai berikut:

## Laporan Penerimaan PBB
Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 2009/2010 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2009 Rp.25.038.964 Rp. 8.071.872 2010 Rp.25.496.660 Rp. 8.824.801
Sumber:  Dinas  Pengelola  Keuangan  dan  Kekayaan  Daerah  Kabupaten Pelalawan
Dari  tabel  1  diatas  diketahui  bahwa  target  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan  di  Kecamatan  Teluk  Meranti  Kabupaten  Pelalawan  pada  tahun  2009 adalah  sebesar  Rp.  25.538.964  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  8.071.872 sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 25.496.660  dan hanya terealisasi sebesar Rp.  8.328.890  Berdasarkan  data  tabel  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa pembayaran pajak di kecamatan teluk meranti belum terlaksana secara optimal.
Adapun  pengertian  pajak  menurut  Rochmat  Soemitro  dalam  Sri Pudyatmoko  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas  Negara untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dan  surplusnya  digunakan  untuk  Public Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Public Invesment. 3
Pembayaran  pajak  yang  ditetapkan  pemerintah  melalui  undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan
2 Mardiasmo, Perpajakan, (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003), h. 269
3 Sri putyamoko, Pengantar Hukum Pajak, (yogyakarta: 2002), h. 2.
diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih  luas,  seperti  sarana  dan  prasarana  transportasi,  pertahanan  dan  keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. 4

## Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  yang  penulis  teliti  adalah  Kecamatan  Teluk  Meranti Kabupaten Pelalawan. Alasanya karena di Kecamatan Teluk Meranti pemungutan Pajak Bumi dan bangunan tidak terlaksana secara optimal hal ini dilihat dari target yang belum tercapai. Adapun  yang menjadi  populasi dalam penelitian ini  adalah seluruh  petugas  pemungut  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Kecamatan  Teluk  Meranti Kabupaten  Pelalawan  sejumlah  16  orang  dan  wajib  pajak  sejumlah  1025  orang karena populasi terlalu besar maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 5%  dari  wajib  pajak  yaitu  51  orang,  sedangkan  teknik  yang  digunakan  adalah random  sampling .  Sumber  Data  yang  digunakan  yaitu  data  Primer  dan  data sekunder.Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah: observasi, wawancara, dan angket.Metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisa  deskriftif  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode penulisan yaitu, induktif, deduktif, deskriptif.

## Upaya  Pemerintah  Dalam  Mengoptimalkan    Pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti
Mengingat  bahwa  pajak  merupakan  sumber  yang  penting  bagi pembelanjaan  pembangunan,  maka  diperlukan  usaha-usaha  untuk  melakukan Intensifikasi  pemungutan.  Keberhasilan  pemungutan  ditentukan  oleh  dua  hal yaitu:  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  serta  sikap  dan  kemampuan aparat  pajak  dalam  melaksanakan  tugasnya  dilapangan.  Untuk  itu  pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawaan  mengambil  upaya-upaya  untuk  mengoptimalkan  pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Kecamatan  Teluk  Meranti.  Dimana  pemungutan  pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti belum terlaksana secara optimal.
4 Didin hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , (Jakarta Gema Insani: 2002 ), h. 61-63.

## 1. Minotoring Kelapangan dalam Hal Penerimaan
Suatu kerja tidak akan berjalan efesien apabila tidak pernah diadakannya suatu pantauan apakah kegiatan itu sudah berhasil atau belum. Adanya usaha untuk melihat kendala-kendala apa yang ada dilapangan, adanya pengevaluasian dan pengarahan  dan  adanya  keikut  sertaan  KP.  PBB  adalah  merupakan  hal-hal yang harus dilakukan dalam hal melakukan pemantauan atau minotoring yang diadakan oleh dinas pengelola keuangan dan kekayaaan Kabupaten Pelalawan sebab  hal  ini  dirasakan  kurang  berhasil  apabila  salah  satu  kegiatan  ini  tidak dilaksanakan.  Sebab  tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  untuk  mencapai pengoptimalan  penerimaan.  Kegiatan  ini  sekaligus  melakukan  pembinaan kepada  petugas  secara  lansung  bagaimana  memecakan  kendala-kendala  yang ada untuk kemudian turun memungut 5 .
2. Bulan Bakti dan Penyuluhan
Bulan  bakti  merupakan  suatu  kegiatan  besar  sekaligus  mengadakan penyuluhan  yang  tujuannya  untuk  meransang  masyarakat  agar  membayar pajak pada kegiatan ini pula diumumkan pemenang yang dianggap memenuhi kreteria  sebagai  wajib  pajak  yang  kesadarannya  tinggi.  Penyuluhan  ini dilakukan  agar  masyarakat  benar-benar  sadar  akan  kewajibannya  sebagai warga negara. upaya penyuluhan ini memang merupakan salah satu cara yang tepat  untuk  menarik  keinginan  dan  perhatian  masyarakat  agar  lebih  mengerti dan percaya akan kegunaan dan pentingnya pembayaran PBB. penyuluhan ini dilakukan  oleh  camat  bersama-sama  dengan  dinas  pengelola  keuangan  dan kekayaan  daerah  kabupaten  pelalawan  kepada  masyarakat.  Berhasilnya  suatu penyuluhan  ini  ditentukan  oleh  respon  dan  antusias  masyarakat  baik  itu kehadiran  masyarakat,  keaktifan  masyarakat  bertanya,  ketepatan  waktu pelaksanaan 6 .
3. Membangun kerja sama yang baik dengan pihak yang terkait
Pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari adanya kerja sama yang baik antara sesama  pihak  yang  terkait.  Oleh  karena  itu  dinas  pengelola  keuangan  dan
5 Kasprul  Adri, Wawancara, (bagian  perimbangan  DPKKD),  di  pangkalan  Kerinci Kabupaten Pelalawan, 20 September 2011
6 Hendro  Wahyudi, Wawancara, (Pemungut  PBB),  di  Kecamatan  Teluk  Meranti  ,  20 September 2011
kekayaan  daerah  kabupaten  pelalawan  juga  menjalin  hubungan  baik  dengan seluruh  pihak-pihak  yang  terkait,  dalam  kelancaran  penghimpunan pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan.  Seperti  dengan  kolektor  pedesaan, camat  dan  kepala  desa.  Secara  umum  bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan kepala desa atau camat dalam membantu atau meningkatkan pembayaran PBB adalah  selain  pemberian  SPPT  secepat  mungkin  oleh  kepala  desa  ke  wajib pajak,  dan  juga  menetapkan  kebijakan  dalam  bentuk  penegasan/  syarat  bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB dalam mendapatkan KTP dan kenaikan pangkat oleh camat setempat. 7
4. Memberikan  surat  teguran  bagi  wajib  pajak  yang  terlambat  menyerahkan SPPT (Surat Teguran Pajak Terhutang).
Surat  Teguran  Pajak  Terhutang  disampaikan  oleh  kantor  pelayanan  PBB melalui kepala desa kepada wajib pajak, hendaknya dikembalikan enam bulan saat  jatuh  tempo,  SPPT  belum  juga  diserahkan,  maka  pihak  Dinas  Pengelola Keuangan  dan  Kekayaan  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  akan  memberikan surat teguran pertama. Surat teguran tersebut berupa peringatan kepada wajib pajak untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat tersebut.

## Tingkat Disiplin Membayar PBB
Bagi responden yang tidak pernah menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan, ini berarti responden atau wajib pajak mempunyai disiplin yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun.
Namun demikian perlu diketahui tingkat disiplin tersebut berdasarkan kapan mereka  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  setelah  menerima  surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).
Ada  tiga  kategori  waktu  dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  yaitu membayar pada waktu  yang lebih awal setelah menerima SPPT, membayar pada pertengahan tahun setelah menerima SPPT dan  membayar pada  akhir tahun atau hampir jatuh tempo setelah menerima SPPT.
7 T.  Ida  fitri, Wawancara, (  bagian  perimbangan  DPKKD  ),  di  Pangkalan  Kerinci,  22 September 2011
1. Penyerahan STTS oleh Petugas Pemungut PBB Kepada Wajib Pajak.  Untuk melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan aparat petugas pemungut, maka aparat  akan  menyerahkan  STTS  sebagai  bukti  pembayaran  yang  penyerahan STTS itu diserahkan paling lambat selama enam hari.
2. Manfaat yang di Rasakan oleh Masyarakat. Pajak merupakan iuran wajib dari wajib  pajak  kepada  Negara.  sedangkan  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan  tugas  Negara untuk  menyelenggarakan  pemerintah.  Di  samping  itu  juga  pajak  merupakan manifestasi  masyarakat  dalam  pembangunan  sarana  dan  prasarana  serta fasilitas umum lainnya.

## Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
1. Tindakan yang kurang tegas terhadap sanksi
Berdasarkan undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang tata cara perpajakan, telah  dijelaskan  bahwa  sanksi  bagi  wajib  pajak  karena  kealpaan,  sehingga menimbulkan  kerugian  pada  negara.  Dikenakan  sanksi  enam  bulan  penjara atau setinggi-tingginya dua kali pajak terhutang. Sedangkan karena disengaja sehingga  merugikan  negara,  dipidana  selama-lamanya  dua  tahun  penjara  dan setinggi-tingginya lima kali pajak terhutang 8 .
Ternyata sanksi ini hanya berlaku pada segolongan wajib pajak saja. Artinya sanksi ini berlaku apabila seseorang membutuhkan sesuatu hal, dan berkaitan dengan  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan,  maka  barulah  sanksi  ini berjalan.  Dan  sebaliknya,  selama  kepentigan  seorang  tersebut  tidak menyangkut  dengan  pembayaran  PBB,  maka  sanksi  ini  terabaikan  begitu saja 9 .
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB.
Kesadaran  berarti  ingat,  atau  menyadari  bahwa  pajak  itu  penting  bagi pembangunan  daerah.  Dan  oleh  karena  itu  masyarakat  hendaknya  dapat menyadari  bahwa  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  juga  merupakan kewajiban kenegaraan, yang berkaitan dengan pembangunan, ekonomi , sosial
8 Achmad  T,  Triyono  W, Perpajakan  Indonesia  Pendekatan  Soal  dan  Jawaban  Edisi Kedua, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), h. 362
9 Basir G. Wawancara, (pemungut PBB), di Kecamatan Teluk Meranti, 14 Oktober  2011
dan  kesejahteraan.  Faktor  ini  akan  tetap  ada  selama  tingkat  pengetahuan  dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mengikat terhadap PBB. Untuk itu harus adanya  kepatuhan  yang  bersumber  dari  ketegasan  hukum  dan  tingkat kesadaran yang tinggi.
3. Kurangnya dana yang tersedia.
Dengan  melakukan  pendataan  jumlah  wajib  pajak  dapat  diketahui,  dan  juga pegambilan  SPOP  (Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak)  oleh  wajib  pajak. Pendataan terhadap wajib pajak merupakan jalan yang baik untuk menentukan jumlah,  keadaan,  dan  tingkat  ekonomi  seorang  wajib  pajak.  Karena  tugas pendataan pajak dapat melihat lansung wajib pajak. Apalagi jika pendataan ini dilakukan dengan benar.
4. Masih banyaknya wajib pajak yang tingkat pendidikan nya relatif rendah.
Tingkat  pendidikan  juga  menentukan  tingkat  kelancaran  pemungutan  pajak. Biasanya  seorang  yang  tingkat  pendidikannya  lebih  tinggi  akan  lebih  mudah mengerti  apa  tujuan,  kegunaan  pemungutan  pajak  tersebut  dan  jika  mereka selaku wajib pajak yang baik, maka mereka akan melakukan pembayaran PBB sesuai dengan aturan-aturan  yang telah ditetapkan, namun  tingkat  pendidikan di  Kecamatan  Teluk  Meranti  terhitung  masih  rendah.  Masih  adanya masyarakat yang tidak mengerti sama sekali apa itu Pajak Bumi dan Bangunan serta  kegunaannya.  Ini  terjadi  seperti  yang  penulis  lihat  bahwa  memang tingkat pendidikannya masih rendah, ditambah lagi tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih kurang. 10
Tinjauan  Ekonomi  Islam  Terhadap  Optimalisasi  Pemungutan  Pajak  Bumi dan Bangunan
Pengumpulan  pajak  dan  zakat  memiliki  peranan  penting  bagi  kehidupan ekonomi,  ibadah,  dan  kesejahteraan  suatu  masyarakat.  Oleh  karena  itu  negara mulai  mewajibkan  mulai  periode  Islam  terdahulu,  hingga  sekarang  selain  zakat yang diwajibkan bagi umat muslim. Dan juga pajak wajib dipungut atas tiap-tiap warga  negara  tanpa  membedakan  agama  yang  dianut.  Keduanya  itu  apabila dikaitkan  dengan  undang-undang  pengelolaan  zakat.  Yaitu  Undang-undang  No.
10 Eprizal, Wawancara, (bagian pendapatan DPKKD), di Pangkalan Kerinci, 27 September 2011
38  tahun  1999  pasal  5.  Bahwa  salah  satu  tujuan  pengelolaan  zakat  adalah  untuk meningkatkan  fungsi  dan  peranan  pranata  keagamaan  dalam  upaya  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan  sosial 11 .  Demikian  pula  halnya pembayaran  pajak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  undang-undangnya wajib  ditunaikan  kaum  muslimin,  selama  itu  untuk  kepentingan  pembangunan, diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih  luas,  seperti  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  kesehatan,  transportasi, pertahanan  dan  keamanan,  dan  bidang-bidang  lainnya  yang  telah  ditetapkan bersama.  Salah  satu  alasan  keseharusan  kaum  muslimin  menunaikan  kewajiban pajak ditetapkan negara, disamping menunaikan kewajiban zakat, adalah surah al- Baqarah ayat 177.
“ Bukanlah  menghadapkan  wajahmu  ke  arah  timur  dan  barat  itu  suatu kebajikan,  akan  tetapi  Sesungguhnya  kebajikan  itu  ialah  beriman  kepada Allah,  hari  Kemudian,  malaikat-malaikat,  kitab-kitab,  nabi-nabi  dan memberikan  harta  yang  dicintainya  kepada  kerabatnya,  anak-anak  yatim, orang-orang  miskin,  musafir  (yang  memerlukan  pertolongan)  dan  orang- orang  yang  meminta-minta;  dan  (memerdekakan)  hamba  sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya  apabila  ia  berjanji,  dan  orang-orang  yang  sabar  dalam kesempitan,  penderitaan  dan  dalam  peperangan.  mereka  Itulah  orang- orang  yang  benar  (imannya);  dan  mereka  Itulah  orang-orang  yang bertakwa.” 12
Sebelum  memaparkan  tentang  bagaimana  optimalisasi  pemungutan  pajak bumi  dan  bangunan  di  Kecamatan  Teluk  Meranti  menurut  tinjauan  ekonomi Islam,tentang  tidak  terealisasinya  pajak  yang  harus  dikeluarkan  oleh  wajib  pajak di Kantor Dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Pelalawan, Kecamatan  Teluk  Meranti,  maka  baiknya  terlebih  dahulu  perlu  diperhatikan, bahwa  salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pengelola  keuangan,  dalam mengatasi keterlambatan. Jika wajib pajak tidak membayar kewajiban pada waktu yang  telah  ditentukan,  maka  pihak  Dinas  pengelola  Keuangan  dan  Kekayaan Kabupaten Pelalawan berhak mengeluarkan surat teguran kepada wajib pajak, hal
11 Suparman  Usman, Hukum  Islam, (Jakarta  :  Gaya  Media  Pratama,  2000),  Cet.  Ke-1,  h. 271
12 Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Bandung:  CV  Diponegoro, 2000), h. 21
ini  dilakukan  karena  untuk  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini dapat dibenarkan agama Islam sebagaimana dijelaskan pada surah Al-‘ashr ayat 3. Kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  saleh  dan  nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. 13
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  kita  dianjurkan  untuk  saling  nasehat menasehati. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan penyampaian surat teguran oleh Dinas  Pengelola  Keuangan  dan  Kekayaan  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  kepada wajib pajak untuk diingatkan atas kewajibannya kepada Negara.
Seperti  yang  telah  disinggung  diatas,  Bahwa  pemerintah  dalam mengoptimalkan pemungutan pajak mengadakan penyuluhan. Penyuluhan apabila dianalogikan  kepada  dakwa,  maka  penyuluhan  itu  sama  dengan  dakwa  yaitu menyampaikan. Dalam hal ini penyuluhan ditujukan untuk memberikan wawasan dan  informasi  mengenai  PBB.  Dalam  Islam  dianjurkan  agar  kita  berdakwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 125. Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhan-mu  dengan  hikmah  dan  pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah  yang  lebih  mengetahui  tentang  siapa  yang  tersesat  dari  jalan-Nya  dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 14
Dalam pengumpulan pajak mengadakan kerjasama yang baik dengan pihak yang  terkait.  Kerjasama  juga  dikenal  dalam  Islam  yang  disebut  dengan  istilah ta’awun  (tolong  menolong).  Keberhasilan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang diinginkan,  tidak  akan  terlepas  dari  adanya  kerjasama  yang  baik.  Sebagaimana yang  disebutkan  dalam  firman  Allah  SWT  dalam  surah  Al-Maidah  ayat  2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Syi'ar Allah ialah: segala amalan  yang  dilakukan  dalam  rangka  ibadat  haji  dan  tempat-tempat mengerjakannya. 15
13 Op cit, h. 482
14 Ibid , h. 224
15 Ibid , h. 85
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  konsep  masyarakat  menurut  Islam  adalah suatu  masyarakat  yang  saling  tolong  menolong  dalam  semua  perbuatan,  baik bersifat  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya  serta  pertahanan.  Konsep  tolong menolong  adalah  berlandaskan  prinsip  kemanusiaan.  Tolong-menolong menujukan  bahwa  manusia  dijadikan  sebagai  mahluk  sosial  karena  manusia ditakdirkan Allah menjadi khalifah-Nya dimuka bumi.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  pemerintah  dalam mengoptimalkan  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  telah  sesuai  dengan ekonomi Islam, dalam hal ini dinas pengelola keuangan dan kekayaan kabupaten pelalawan memungut pajak bumi dan bangunan untuk kepentingan pembangunan, diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, demi kesejahteraan rakyat. Tapi  pada kenyataannya pemungutan pajak yang  terealisasi  tidak  sesuai  dengan  yang  ditargetkan  hal  ini  disebabkan  karena kurangnya kesadaran masyarakat, maka pembangunan tidak terlaksana.
Sebagaimana telah dijelaskan diatas pajak itu wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin  dinegara  Indonesia  yang  memenuhi  kretarteria  sebagai  wajib  pajak, pada  kenyataannya  dilapangan  kebanyakan  wajib  pajak  tidak  mau  untuk membayar pajak, karena mereka merasa bahwa hasil dari pemungutan pajak tidak disalurkan  kepada  masyarakat.  Hal  tersebut  dilarang  dalam  ekonomi  Islam Seharusnya  uang  pajak  harus  digunakan  untuk  kepentingan  kaum  muslimin  itu sendiri.  Karena  uang  pajak  adalah  hasil  keringat  rakyat,  yang  harus  digunakan secara  efektif  dan  hemat.  Ia  bukanlah  milik  raja  atau  presiden  atau  siapun  yang memerintah.  Ia adalah milik Allah Swt. Yang harus dipergunakan sesuai  dengan kaidah umum yang berlaku dalam tata cara pengeluaran uang Negara.

## Penutup
Setelah banyak pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  Adapun  dalam  mengoptimalkan  pemungutan  PBB di  Kecamatan  Teluk  Meranti  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pelalawan mengambil  langka-langka  agar  pemungutan  bisa  menjadi  lebih  baik  dari sebelumnya,  yaitu  melakukan  kegiatan  Orientasi  kepada  pemungut,  Minotoring
kelapangan dalam hal penerimaan, Bulan bakti serta penyuluhan, dan membangun kerjasama  dengan  pihak  terkait.  Realisasi  penerimaan  PBB  selama  ini  belumlah mencapai  terget  yang  diinginkan  disebabkan  karena  pemungutan  belum dilaksanakan  seoptimal  mungkin.  Tidak  adanya  keseriusan  dari  aparat  petugas dilapangan  atau  administrasi  yang  lambat  dan  juga  masyarakat  yang  sulit  untuk disadarkan  merupakan  masalah  yang  sangat  dirasakan  sekali  dalam  prakteknya melakukan  pemungutan.  Ditinjau  menurut  ekonomi  Islam  optimalisasi pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  tidak  sejalan  dengan  prinsip  ekonomi Islam hal ini karena penyaluran dana untuk pembangunan tidak terlaksana secara optimal  jadi  tidak  adanya  keseimbangan  antara  pembayaran  pajak  dengan pembangunan.

## Daftar Pustaka
Al-Zuhaily, Wahbah , Al-Fiqh al-Islami Waadillatun, Jus. V. Beirut: Dar al- Fikr,
1989.
Amachi  Zandjani,  Tubagus  Chairil, Perpajakan ,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Utama, 1992.
AM. Syaefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam,
Jakarta : CV. Raja wali Press, 1987.
Badudu, Zein, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
Bohari, Pengantar  Hukum  Pajak, Edisi  Revisi-6.  Jakarta  :  PT.  RajaGrafindo Persada, 2006.
Departemen Agama, Al-qur’an dan terjemah, Bandung, CV.Diponegoro, 1999. hafidhuddin,  Didin, Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern ,  Cet,  Ke.  1.  Jakarta Gema Insani: 2002 .
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:3UIZiuuJBK0q7M:http://www.granitegrok.co m/
Ilyas Richard Burton, Wirawan B, Hukum Pajak , Edisi 4. Jakarta : Selemba Empat, 2008.
Judisseno, Rimsky K, Perpajakan , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam, Ed. Ke-1, Cet. Ke-2. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
Mardiasmo, Perpajakan, Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003.
, Perpajakan , Edisi Revisi Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008.
Markus,  Muda, Perpajakan  Indonesia  Suatu  Pengantar, Cet.  Ke-1 . Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
M. Dahlan Albarry, Kamus Ilmiah Popular, Surabaya: Arokola, 1994.
Mujahidin,  Akhmad , Dasar-dasar Ekonomi Islam, Cet. Ke-1. Pekanbaru : 2009.
M. Munawir, Perpajakan, Jakarta: PT. Gramedia, 1994.
M.  Suparmoko, Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan  Praktek  Edisi  5, Cet.  Ke-1 Puwokarto: BPFE- Yogyakarta, 2001.
Natadiwirja, Muhandis, Etika Bisnis Islam, Jakarta :Granada Press, 2007.
Pandiangan, Liberty, Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia Jakarta : 2002.
Poewadarminta, Kamus Ilmiah Bahasa Indonesia, Jakarta : Gramedia, 1993. putyamoko, Sri, Pengantar Hukum Pajak, yogyakarta: 2002.
Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam , Ed. Ke-1, Cet. Ke-1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
Soemitro,  Rahmat ,  Panduan  Mentri  Penyuluhan  Perpajakan, Jakarta:  pusat penyuluhan perpajakan, 1994.
T.  Achmad,  Triyono, Perpajakan  Indonesia, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2003.
, Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan jawaban,
Edisi Ke 2. Jakarta: PT. Ra ja Grafindo Persada, 2005.