## RELASI AGAMA DAN NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA DALAM KONTEK GOOD GOVERNANCE
Oleh:
Wisri 1 & Moh. Asra 2
IAI Ibrahimy Situbondo wisri1976@gmail.com & mohammadasra64@gmail.com
Abstract: The concept of government with the authority of God is not in direct contrast to the concept of theocracy whose character is essentially the direct rule of God. God is God, and man is His servant. But one thing to keep in mind that God does not regulate directly, preferably, the power of God delegated to His Messenger, Muhammad duty to spread the new religion and sharia, which all comes from God. Therefore, the Islamic system  of  government  with  the  law  of  God  as  the  primary  source  of authority, can not be categorized as a form of theocratic government directly under the administration. In simple terms the State is the organization in the region that has the highest legal authority and obeyed by his people. Pancasila as the basic philosophy  of  the  state,  the  state  ideology.  Pancasila  is  used  as  the basis  for  regulating  the  conduct  of  the  state.  Therefore,  efforts  to achieve good governance (good governance) is a good faith which has always  been  a  political  agenda  in  every  leadership.  Indonesia periodization  is  one  country  that  is  rather  difficult  to  be  separated from  the  cultural  practices  of  corruption  that  has  taken  hold  in  the recesses  of  government.  Even  today  has  a  resistance  to  fight  against corruption  and  fighting  corruption.  A  special  team  has  been  formed, but  corruption  is  unstoppable  with  all  the  tricks.  Therefore,  routine effort  required  in  order  to  create  good  governance  and  governance fun. The  biggest  problem  facing  the  country  appears  logical  is  corrupt actions  by  officials  of  the  ruling,  then  with  all  the  problems  we  are required to continue to reflect, think and do a major breakthrough, and the results of Indonesia is really clean and nice. For it must develop the Indonesian  development  directed  to,  First:  implications  for  the development of infrastructure repair roads, bridges and other facilities that  support  the  advancement  of  Indonesia.  Second:  Development  of
1 Dosen Tetap Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo
2 Dosen Tetap Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo
“Relasi Agama dan Negara”
super-structure,  which  includes  the  eradication  of  corruption,  the termination of foreign intervention in Indonesia.
In  addition,  there  are  various  issues that need to  be done  to  address some  of  the  approaches,  namely  First:  Approach  the  structure,  by promoting  equality  in  the  distribution  of  levels,  for  example,  without distinction  of  religion,  ethnicity  and  other  Rasserta  that  could  harm Indonesia.  Second:  the  socio-cultural  approach,  in  this  case  sebaikya offered  before  society  is  awareness  of  human  values  in  religious  life, state  and  nation.  With  a  sense  of  optimism  and  spirit  of  nationalism that  Indonesia  would  become  dignified  because  the  concept  of  Good Governance  can  be  applied  correctly  by  a  layer  of  the  Indonesian nation.
Key words : Riligion, State and Good Govermance

## A. Pendahuluan
Diskursus  menyangkut  relasi  atau  hubungan  antara  agama  dan negara sering menjadi topik utama dalam banyak event ilmiah baik lokal, nasionan bahkan internasional. Perbincangan soal ini sering mengemuka sejak  kurun-kurun  awal  kelahiran  Islam  itu  sendiri  hingga  sekarang.  Hal ini  dapat  dimaklumi  lantarang  al-Qur’an  dan  al-  Hadits  sebagai  sumber primer  ajaran  Islam  tidak  pernah  berbicara  secara  detail (  juz’iy) dan terperinci (tafshiliy) menyangkut relasi agama dan negara. Sebaliknya teks wahyu banyak mengungkapkan soal hubungan  negara  dan agama secara global (ijmali) dan  garis  besarnnya  saja (kulli). Karenanya  wajar  jika persoalan  ini  selalu up  to  date diperbincangka    oleh  banyak  kalangan, utamtanya di abad sekarang ini yang ditandai dengan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang cukup pesat.
Dari  sudut  kerjasama,  pengalaman  politik  umat  Islam  dilalui dengan  penuh  keragaman  pola  dan  bentuk  pemerintahan  sesuai  tingkat perkembangan  masyarakat  dan  ilmu  ketatanegaraan.  Pada  masa Rasulullah  masih  hidup,  relasi  agama  dan  negara  belum  mengemuka lantaran  beliau  sendiri  yang  meng- handle persoalan  seluk  beluk  negara dengan bimbingan wahyu.
Hubungan negara dan agama seakan tak pernah habis diwacanakan sepanjang  sejarah  pemikiran  agama  itu  sendiri.  Ini  bisa  dimaklumi lantaran persentuhan keduanya tidak dapat dielakkan, bahkan sejak awal kemunculan Islam 15 abad  silam. Fase Makkah yang di jalani nabi selama 13  tahun  belum  banyak  mengupas  persoalan  relasi  agama  dan  negara karena pada masa ini stressing ajaran agama lebih fokus pada konsolidasi bidang  aqidah  dan  dasar-dasar  ajaran  agama  lainnya.  Baru  pada  fasa
Madinah  wacana  hubungan  agama  dan  negara  mulai  menyeruak kepermukaan,  kususnya  ketika  selama  sepuluh  tahun  di  kota  ini komunitas  Islam  sering  bersinggungan  dengan  komunitas  lain,  seperti Yahudi dan Nasrani. 3
Diskursus  negara-agama  kian  memiliki  mumentumnya  pasca runtuhnya  kerajaan  Islam  Turki  Uthmani  pada  abad  ke-19.  Sejak  abad inilah  wacana  negara  bangsa  yang  multi-etnik,  multi-ras,multi-kultural, dan kalangan. Tak pelak  lagi, banyak teori yang dimunculkan para  pakar menyangkut  hubungan  negara  dan  agama.  Beberapa  teori  tersebut diantaranya  adalah  teori  negara  agama,  teori  negara  sekular,  dan  teori simbiotik  yang  dinilai  cukup  relevan  di  terapkan  dalam  konteks  negara bangsa.
Sedangkan  ideologi  politik  adalah  kumpulan  nilai,  norma  dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang, atas dasar mana dia menentukan tingkah laku politiknya secara tepat.  Nilai dan ide itu  merupakan  satu  sistem  yang  berkaitan  antara  satu  dengan  yang  lain. Dasar ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola atau tertib sosial  politik  yang  adeal.  Contoh  ideolgi  politik  ini  adalah  demokrasi, leninisme, marsisme, leberalisme, facisme dan sebagainya. 4
Pendapat  Zainuddin  Maliki  yang  membedakan  antara  paradigama dengan  ideologi,  yaitu:  bahwa  ideologi  biasanya  mengacu  pada  kepada sistem  keyakinan  yang  menjadi  dasar  tindakan  sekelompok  orang.  Oleh karena  itu  ideologi  mendorong  dan  mendasari  tindakan  seseorang, sehingga  sangat  dibutuhkan  untuk  menghadapi  realitas  kehidupan. Ideologi  menurutnya  memberikan  satu  tatanan  nilai  yang  komprehensif sehingga  menjadikan  kehidupan  ini  lebih  bermakna…..Ideologi  juga cenderung merepresentasikan simbul pandangan dunia yang melegitimasi kepentingan ekonomi politik elit. 5
3 Abu  Yasid, Fiqh  Politik,  Perspektif  Islam ( Situbondo:  Ibrahimy  Press,  2009),  hlm. 50.
4 Menurut  Meriam,  jika  mengacu    pada  pandangan    ini  maka  dalam  sistem  politik sesungguhnya  ada  keterkaitan  komponen  struktur  dan  fungsi  proses  politik,  sehingga ketotalitasan  unit  terjaga  eksistensinya  agar  tidak  menyimpang.  Sebuah  negara  bisa disebut kurang konsisten dengan sistem politiknya jika ia menerapkannya menjadi rancu dan  tidak  berkesinambungan.  Baca,  Meriam  Boediardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), hlm.33.
5 Zainuddin  Maliki, Rekonstruksi  Teori  Sosial  Modern ,  (Jogjakarta:  Gajah  Mada University Press, 2012), hlm. 20-29.

## “Relasi Agama dan Negara”

## B. Selayang Pandang Tentang Negara
Istilah  Negara  diterjemahkan  dari  kata-kata  asing staat (bahasa Belanda dan Jerman), State 6 (bahasa Inggris), etaa (bahasa Prancis). Istilah staat mempunyai  sejarah  sendiri.  Istilah  itu  mula-mula  dipergunakan dalam abad ke – 15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata staat ( state,  etat )  itu  dialihkan  dari  kata  bahasa  latin status atau statum 7
Menurut  etimologi  kata status dalam  bahasa  latin  klasik  adalah suatu  istilah  abstrak  yang  menunjukkan  keadaan  yang  tegak  dan  tetap atau  sesuatuyang  memilki  sifat-sifat  yang  tegak  dan  tetap  itu 8 .  Secara sederhana  Negara 9 adalah  suatu  organisasi  dalam  suatu  wilayah  yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 10
Menurut  Grotius,  sebelum  ada  Negara,  kehidupan  rakyat  pada suku-sukuprimitif,  misalnya  sangat  kacau. 11 Hal  ini  disebabkan  karena setiap orang bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Masyarakat  menjadi  tidak  tertib,  karena  alas  an  inilah  maka  Negara
6 State memiliki banyak arti, diantaranya : Negara, keadaan, kebesaran dan lain-lain. Lihat  John  M.  Echols  dan  Hasan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia ,  (Jakarta:  Gramedia, 2008), hlm.553
7 Ni’matul Huda, Ilmu Negara , (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.1
8 Ibid
9 Pandangan  Socrates  :  semua  manusia  menginginkan  kehidupan  aman,  tenteram dan  lepas  dari  gangguan  yang  memusbahkan  harkat  manusia.  Kala  itu  orang-orang mendambakan  ketenteraman  menuju  bukit  dan  membangun  benteng,  serta  mereka berkumpul  disana  menjadi  kelompok.  Kelompok  inilah  yang  oleh  Socrates  dinamakan polis . Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak  hanya  mempersoalkan  organisasinya  saja,  tapi  juga  tentang  kepribadian  orang- orang  disekitarnya.  Socrates  menganggap  polis  identik  dengan  masyarakat  dan masyarakat identik dengan Negara. Lihat Abu Daud Busroh, Ilmu Negara , (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.21
10 Meriam Boediardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , hlm.17.
11 Senada dengan Grotius, Thomas Hobbes seorang filosof Inggris mengklaim bahwa :  masyarakat chaos modelnya  yang  ditandai  peperangan  terus-menerus  antar  manusia, tidak  sepenuhnya  khayalan.  Hal  ini  didasarkan  pada  sebagaimana  ditegaskan  oleh Hobbes  bahwa  masyarakat  internasional  pada  masanya.  Waktu  itu  tidak  ada  otoritas sentral  hegemonik  yang  mamapu  memasukkan  sebuah  tatanan  kepada  bangsa-bangsa. Dengan berarti berlaku pada semua waktu, raja, perorangan dan otoritas yang berdaulat yang  berada  dalam  sikap  perang.  Baca  Abdel  Wahab  el  Afendi, Masyarakat  Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam , (Yogyakarta:LKiS:2012), hlm.81

## didirikan, dengan kekuasaan yang mutlak.
12
Bercermin dari perjalanan demokrasi dan perpolitikan di Indonesia menunjukkan bahwa tradisi politik kekuasaan di Negara kita seakan tidak berprikemanusiaan  yang  pada  akhirnya  menyeret  ke  lembah  praktek korupsi.  Momentum  pemilu  bukan  hanya  sebagai  peralihan  kekuasaan secara  konstitusional  tetapi  telah  dimanfaatkan  segelintir  elit  untuk memperebutkan  kekuasaan  secara  kurang  beretika.  Kalau  kita  cermati makna politik 13 maka yang terlintas dibenak kita adalah kepentingan dan kepentingan,  sejalan  dengan  makna  politik  tersebut  yang  ditonjolkan adalah kepentingan. Pada kenyataannya bahwa politik memiliki beragam warna, diantaranya adalah :
Pertama ,  Politik  Kebangsaan  atau  Kenegaraan  Dalam  hal  ini  yang dikedepankan  adalah  loyalitas  kepada  NKRI  dank  redo  Pancasila 14 sebagai ideology kenegaraan. Mengedepankan loyalitas kepada NKRI dank redo  Pancasila  adalah  hal  yang  penting,  apabila  hal  tersebut  tidak teruwujud  niscaya  bangsa  ini  bisa  dipastkan  akan  terurai  atau  terpecah
12 Ni’matul Huda, Ilmu Negara……., hlm. 39
13 Politik , secara etimologi berasal dari bahasa Yunani-Purba yaitu polis, Polis adalah kota yang dianggap Negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani-Pura, dimana pada waktu itu kota dianggap identik dengan Negara, dengan demikian polis , stadstaat atau the grek  citystaat ialah  tempat-tempat  tinggal  bersamadari  orang-orang  biasa  selaku  para warganya (citizent) dengan  pemerintah  yang  biasanya  terletak  di  atas  bukit  dan dikelilingi benteng tembok untuk menjaga keamanan mereka terhadap serangan musuh yang  dating  dari  luar.kemudia  dari  istilah Polis ini  diturunkan  dan  dihasilkan  kata-kata politeia (segala hal ihwal yang menyangkut polis atau Negara), polites (warga kota  atau warga  Negara), politicos (ahli  Negara), politieke  techne (kemahiran  politik), politieke episteme (ilmu  politik)  dan  kemudian  istilah  polis  diambil  oleh  orang  Romawi  dan menh\ghasilkan  perkataan  “ as  politica ”  (pengetahuan  tentang  Negara  atau  kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan. Baca : Abu Daud Busroh, Ilmu Negara …… hlm.9
14 Dengan  mengamati  lima  sila  Pancasila  atau  pokok-pokok  pikiran  dalam  UUD 1945, hakekat Pancasila dengan ke-lima silanya yang memuat Ketuhananm Kemanusiaan, Persatuan,  Kerakyatan  dan  Keadilan  merupakan  prinsip  dasar  yang  menjadi  cita-cita serta  harapan  yang  dituju  oleh  bangsa  Indonesiauntuk  diwujudkan  menjadi kenyataandalam  kehidipan  pribadi,  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Prinsip- prinsip  tersebut  mengandung  tiga  masalah  pokok  dalam  kehidpan  manusia  Indonesia, yaitu  bagaiman  seharusnya  manusia  berhubungan  dengan  Tuhan,  dirinya  sendiri  dan lingkungannya.  Nilai-nilai  Pancasila  itu  timbul  dari  bangsa  Indonesia,  sebagai  hasil pemikiran  filsafat  bangsa  Indonesia.  Nilai-nilai  Pancasila  itu  diyakini  sebagai  filsafat (pandangan  hidup)  bangsa  Indonesia  yang  baik,  benar,  adil  dan  bijaksana  dalam memedomani  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Lihat  Sjechul  Hadi Penomo,  Relevansi  Filsafat  Hukum  Nasional dan  Filsafat  Hukum  Islam,  Suatau  Tinjauan Komparati”, Akademika Vol.14,No,2 (Maret,2004), hlm.123-124
“Relasi Agama dan Negara”
belah,  pepecahan  merupakan  hal  harus  dihindari  demi  terwujudnya integritas Negara dan perdamaian dunia.
Kedua ,  politik  kerakyatan  yang  didalamnya  selalu  ada  subtansi untuk selalu melindungi, membentengi ketidak adilan, diskriminatif serta harus menerima aspirasi dari masyarakat tanpa harus membeda-bedakan suku,  agama    dan  ras,  oleh  karena  kekuatan  politik  yang  dinamis  dan demokratis  harus  terwujudkan  secara  nyata  dan  bisa  dirasakan  oleh seluruh  lapisan  organ-organ  (masyarakat  dan  pemerintah)  Negara.  Jika yang  terjadi  senaliknya,  maka  dapat  dipastikan  akan  muncul  nuansa egaliter  yang  selalu  mengedepankan  kesamaan  antar  sesame  manusia menjdai sirna dan hanya menjadi cita-cita belaka tanpa ada wujud nyata.
Ketiga, politik  etika,  selalu  mengedepankan  moralitas  atau keadaban  dalam berpolitik 15 kalau kita  menyoroti panggung politik saat ini  ,  tampaknya  masih  banyak  politisi  yang  seringkali  melakukan apologitik,  sehingga  berimplikasi  pada  hilangnya  moralitas  bangsa  dan tentunya  ini  tidak  berbanding  lurus  dengan  jargon  pesan  adab  dalam agama, 16 yakni  rahmatan  lil  a’lamin  dalam  Islam, 17 cinta  kasih  dalam
15 Francis Fukuyama menyebutkan bahwa setiap perubahan merangsang terjadinya guncangan.  Guncangan  karena  adanya distingsi (drajat  perbedaan  reaksi  seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda) antara nilai baru dengan nilai lama  dalam  sebuah  masyarakat.  Lantas  dengan  ketidaksiapan  mereka  akan  guncangan politik,  ahirnya  mereka  melakukan  pengebirian  dan  pengesampingan  etika  dalam  jagad perpolitikan, pada kenyataannya etika politik merupakan kristalkisasi dari nalar (logika) politik  warga  bangsa  itu  snediri.  Ia  merupakan  muara  sintesis  dari  logika-logika  yang berkembang pada ranah publik demi terbangunnya kohesi sosial. Pelanggaran terhadap etika  politik  dengan  sendirinya  menandakan  matinya  nalar  kebangsaan  dan  dapat mengancam  integrasi  sosial.aristoteles  dalam  karya  besarnya  ( Magnum  Opus ), nicomachean  etichs (kebijakan  dan  karakter  moral  yang  memainkan  peranan  penting dalam mendefinisikan etika) menyebutkan bahwa kebaikan bersama merupakan muara etika politik sebuah Negara. Dan etika yang baik hanya mungkin tercipta dalam Negara yang menyediakan tata aturan yang mengarahkan setiap perilaku warga negaranya demi kebaikan bersama. Dari sini kita bisa mengukur apakah perilaku politik yang berkembang di  negeri  ini  mengarah  pada  kepentingan  bersama  (rakya)  atau  justru  mengkristal menjadi  kepentingan  kelompok  atau  pribadi.  Lihat  A.  Bakir  Ihsan, Etika  dan  Logika Berpolitik , (Bandung: Rosdakarya, 1999), hlm. 20-21
16 Pendapat  Dalai  Lama  : “The  whole  purpose  of  religion  is  to  facilitate  love  and compassion, patience, tolerance, humility, and forgiveness” (Maksud semua agama  adalah untuk  memfasilitasi  cinta  dan  kasih  sayang,  kesopanan  toleransi,  kemanusiaan  dan memaafkan).  Dalam  narasi  sejarah  peradaban  manusia,  wajah  agama  seringkali menampakkan  roman  yang  tidak  ramah.  Tidak  dapat  dipungkiri  banyak  konflik  terjadi karena  gesekan  dan  benturan  antar  agama.  Tidak  terhitung  pula  korban  manusia  yang tumbal  atasnya,  jika  sudah  begini,  muncul  pertanyaan  benrakah  agama  mengajarkan
Kristen,  anti  kekerasan  dalam  Hindu,  kesederhanaan  dalam  Budha  dan lain-lain.
Keempat, Politik Kekuasaan, 18 tampaknya politik hanyalah sebatas alat  untuk  menggapai  kekuasaan  semata  dan  upaya  untuk
kebaikan  untuk  manusia  ?,  terkhusus  agama  Islam,  Nabi  Muhammad  SAW mendakwahkan  Islam  sebagai rahmatan  lil  a  lamin .  Islam  hadir  dalam  kehidupan pembawa  kedamaian  dan  kasih  saying  bagi  manusia  dan  alam.namun  jika  umat  Islam tampil  dengan  mengangkat  pedang,  menyimpan  bom  didakam  tas,    mencurigai  bahkan mengusir tetangga, benarkah ada kedamaina dan kasih sayang di dalamnya ?, barangkali logi pertayanyaaan tersebut tidak bisa diterima oleh sebagian kalangan, akan tetap setiap manusia berhak untuk mengajukan peryanyaan dan boleh jadi tak terhindarkan. Dalam persfektif  korban  konflik  kekerasan  yang  dipicu  masalah  keagamanaan,  bagaiman psikologi  anak  yang  kehilangan  orang  tuanya  ?..,  bagaimana  perkembangan  anak  yang mengalami  tindak  kekerasn  ?  Pada  kenyataannya  manusia  adalah  pribadi  yang  befikir dan  bertindak  berdasarkan  referensi  pengetahuan  dan  pengalaman.  Apabila  seorang anak  pada  masa  kecilnya  punya  pengalaman  buruk  berkaitan  dengan  suatu  agama, bagaimanakah  ketika  dewasa  ?..,    tidak  menutup  kemungkinan  individu  tersebut menyimpan  luka  mendalam  dan  cara  pandang    yang  buruk  terhadap  suatu  agama. Demikainlah konflik kekerasan akan menjadi lingkaran setan yang tanpa ujung pangkal, turun  –  temurun  dari  generasi  ke  generasi.  Lingkaran  setan  konflik  kekerasan  berlatar belakang agama tidak akan terburai putus jika gama masih menjdai realitas langit yang tidak  membumi.  Maka,  perlu  kebijakan  dan  kearifan  untuk  mengimjplementasikan  yat- yat  dalam  kitab  suci  demi  kemaslahatan  umat  tanpa  mengurangi  esensi  dari  keimanan. Lihat Syaiful Arif, Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan , (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), hlm. 5-6.
17 Islam  sebagai  agama  samawi  yang  komponen  dasarnya  adalah  akidah  dan shari’ah , punya korelasi erat dengan politik dalam arti yang luas, sebagai sumber motivasi masyarakat.  Islam  berperan  penting  menumbuhkan  sikap  dan  perilaku  sosial  politik. Implemetasinya  kemudia  di  atur  dalam  shari’ah,  sebagai  katalog  lengkap  dari  perintah dan  larangan  Allah,  pembimbing  manusia  dan  pengatur  lalu  lintas  aspek-aspek kehidupan manusiayang kompleks. Islam dan politik mempunyai titik singgung erat, bila keduanya  dipahami  sebagai  sarana  menata  kebutuhan  hidup  manusia  secara menyuluruh.  Islam  tidak  hanya  dijadikan  kedok  untuk  mencapai  kepercayaan  dan pengaruh  dari  masyarakat  semata.  Politik  juga  tidak  hanya  dipahami  sekedar  sebagai srana  menduduki  posisi  otoritas  formal  dalam  structural  kekuasaan.  Lihat  MA.  Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 2011), 2013
18 Dalam kancah dunia perpolitikan mulai dari zaman purba sampai saat ini sangat kita  sayangkan  mengapa  yang  muncul  dan  tetap  eksis  hanyalah  politik  kekuasaan, dimana politik hanya digunakan sebagai alat (instrument) untuk mencapai kursi jabatan yang  empuk,  bila  kita  cermati  bersama  politik  bukanlah  sebagai maqasid (perantara) untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  ( social  walfare ).  Sebuah  pemandangan  yang menyayat hari. Bila politik berkawin-mawin dengan kekuasaan, lantas berkembang biak melahirkan lubang hitam maka yang akan muncul dan lahir adalah tindakan korup yang membuat pejabat bersuka cita di atas penderitaan rakyat.
“Relasi Agama dan Negara”
mensejahterakan  rakyat  hanyalah  pemanis  belaku---jauh  panggang  dari api---, masyarakat terabaikan kesejahteraannya.

## 1. Pancasila sebagai Falsafah Negara
Pancasila  sering  dibut  sebagai  dasar  falsafah  Negara (filosofische gronslag) , ideology Negara (staatidee) . Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur  pemerintahan  Negara  atau  sebagai  dasar  mengatur penyelenggaraan  Negara. 19 dari  sudut  sejarah,  Pancasila  diusulakan senagai  dasar  Negara  pertama-tama  diusulkan  oleh  Ir.  Soekarno  pada siding  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI)  dalam  rapatnya  mencari filosofische  gronslag untuk  Indonesia yang merdeka, maka diputuskan Pancasila sebagai dasar negara. 20
Sejak  saat  itulah  Pancasila  digunakan  sebagai  nama  dari  falsafah Negara  dan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia,  meskipun  terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda, sejarah rumusan Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta tidak  dapat  pula  dipisahkan  dari  sejarah  perumusan  UUD  1945. 21 Pancasila sebagai dasar Negara berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapakan sebagai dasar Negara. 22
19 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , (Jakarta:Kencana, 2011), hlm.78.
20 Pada  ahir  masa  kolonianisme,  muncul  perdebatan  mengenai  dasar  Negara (konstitusi),  sebagian  diantar  mereka  ada  yang  menginginkan  dasar  Negara  Indonesia adalah  Islam,  sementara  yang  lain  menghendaki  agar  dasar  Negara  Indonesia  adalah nasionalis  (sekuler).  Perdebatan  tentang  dasar  negar  mulai  memanas  pada  bulan-bulan menjelang  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia,  17  Agustus  1945.  Ditengah  perdebatan tentang  bentuk  Negara,  menurut  Andree  Feillard,  berangkat  dari  hasil  urun  rembuk dengan  ketiga  tokoh  kenamaan  muslim  yaitu  :  Kiai  Wahid  Hasyim,  Kiai  Masykur- keduanya  dari  NU-  dan  Kahar  Muzakkar  dai  PII,  pada  tanggal  1  Juni  1945,  Soekarno berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan mengajukan “lima dasar” atau Pancasila sebagai landasan filosofis Indonesia. Lihat Chafid Wahyudi, NU & Civil Religion; Melacak Akar Civil Riligion dalam Keagamaan NU , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 80.
21 Titik Triwulan, Konstruksi Hukum…., hlm.78.
22 Kalau  Nabi  dahulu  merupakan  pemimpin  tunggal  dengan  otoritas  yang berlandaskan ke-Nabi-andan bersumberkan wahyu, serta bertanggung jawab atas segala tindakan  kepada  Tuhansemata,  maka  tidaklah  demikian  posisi  khalifahpengganti  Nabi, hubungan mereka dengan rakyat atau dengan umatberubah menjadi hubungan antar dua peserta dari suatu kesepakatan atau “kontrak sosial” yang memberikan kepada maasing- masing  hakdan  kewajiban  atas  dasar  timbal  balik,  seperti  yang  tercermin  dalam  baiat
Pancasila  dipandang  sebagai  dasar  Negara  Indonesia  karena  di dalamnya mengandung asas (lima sila), yaitu :
1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Asas Perikemanusiaan
3. Asas Kebangsaan
4. Asas Kedaulatan Rakyat
5. Asas Keadilan Sosial

## 2. Agama Dan Negara
Teori  negara  agama  menyatakan  bahwa  negara  dalam  kondisi apapun  tidak  dapat  dipisahkan  dari  agama.  Ini  sebagaimana  secara konseptual,  agama  juga  tidak  dapat  dipisahkan  begitu  saja  dari  seluk- beluk  politik.  Sebab,menurut  teori  ini,  semua  upaya  pemikiran  seorang Muslim  tentang  moral  dan  politik    bisa  dipastikan  mempunyai  dassar- dasar  keagamaannya.  Dengan  ungkapan  lain,  menurut  paradigma pemikiran ini, negara merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Al- Maududi,  misalnya,  menyodorkan  teori    teokrasi  dimana  pemerintahan sebuah negara di selenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan. 23
Apa yang di tawarkan Al-Maududi ini sebenarnya berbeda dengan teori  negara  teokrasi  ala  eropa  tempo  dulu.  Pada  saat  itu  kelompok pendeta,  yakni  suatu  kelompok  masyarakat  khusus  melakukan  dominasi
yang disusul dengan “pidato pengukuhan” kiranya dapat dikatan bahwa para khalifah dan rakyat  itu  masing-masing  terikat  oleh  kesepakatan  dua  tingkat.  Pada  tingkat  pertama kedua  belah  pihak  bersepakat  hendak  tetap  dan  terus  melaksanakan  ajaran  Islam sebagimana yang diwariskan oleh Nabi. Kemudian tingkat selanjutnya kedua belah pihak bersepakathendak  melestarikan  dan  mempertahankan  kehidupan  bernegar  yang  telah dirintis  oleh  Nabi,  dalam  hal  itu  rakyat  mempercayakan  pengelolaan  urusan  mereka kepada  para  khalifah  disertai  janji  kesetiaan.  Sebaliknya  para  khalifah  menjamin  terus tegaknya Islam dan keamanan  jiwa, keluargadan harta benda rakyat, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan umum. Lihat Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.31
Dalam kontek ke-Indonesia-an, tentunya yang terjadi adalah “kontrak sosial” antara Presiden  dan  rakyat,  dalam  hal  ini  Presiden  dituntut  untuk  mejaga  terus  tegaknya Pancasila  yang  didalamnya  terkandung  nuansa  atau  nilai-nilaiIslami,  sehingga terwujudlah  keamanan  jiwa,  keluarga  dan  harta  benda  rakyat,  serta  muncullah kesejahteraan umum.
23 Abd.  Salam,    Kata  Pengantar  buku, Aspects of  The  Islamic  State:  Religious Norms and  Political ,  karya  Monoucher  Paydar,  dalam  edisi  Indonesia, Legitimasi  Negara  Islam: Problem Otoritas Shari’ah Dan Politik Penguasa (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003), hlm.x.
“Relasi Agama dan Negara”
tak  terhingga  dan  menegakkan  hukum-hukumnya  sendiri  atas  nama Tuhan.  Pada  akhirnya,  mereka  memaksakan keilahian dan ketuhanan mereka  sendiri  atas  rakyat.  Sistem  pemerintahan  semacam  ini,  menurut Al-Maududi, justru lebih bersifat syaithaniyyah ketimbang ilahiyyah. 24
Yusuf  Al-Qardlawi,  pemikir  Islam  asal  Mesir,  menegaskan  bahwa negara  Islam  adalah  negara  madani  yang  di  tegakkan  berdasarkan pemilihan,  baiat,  dan  musyawarah.  Kepala  negara  bertanggung  jawab dihadapan  rakyatnya.  Setiap  individu  masyarakat  berhak  menasehati penguasa, menyuruhnya berbuat baik  dan melarangnya berbuat munkar. Penguasa  menurut  pandangan  Islam  terikat  oleh  ketentuan-ketentuan, nilai-nilai,  dan  hukum-hukum  syariat.  Sebaliknya  penguasa  tidak  bisa seenaknya membuat hukum sendiri, berfoya-foya, otoriter, anti kritik, dan lain  sebagainya.  Setiap  pribadi  muslim  boleh  menentang  bila  disuruh penguasa melakukan sesuatu yang berlawanan dengan syariat. 25
Dengan demikian, negara Islam sesungguhnya tidak identik dengan negara  teokrasi  yang  selalu  mengatasnamakan  Tuhan. 26 Lebih  tepatnya negara  Islam  disebut  negara  teo-demokrasi  yang  memadukan  unsur ketuhanan  dengan  demokrasi.  Hal  ini  dapat  dimengerti  lantaran  teks agama  sendiri  tidak  berbicara  secara  mendetail  ( tafshili )  dan  partikular ( juz’i )  soal  seluk-beluk  perpolitikan,  sehingga  cara  merumuskannya memerlukan pembahasan dan permusyawaratan ditingkat rakyat maupun penguasa.  Mengabaikan  permusyawaratan  justru  bertentangan  dengan prinsip-prinsip politik dalam Islam seperti di sebutkan dalam teks agama.
Namun  demikian,  teori  negara  Islam  yang  secara  lebih  dominan berkembang  dimasyarakat  bukan  sekedar  menggabungkan  unsur ketuhanan dengan demokratisasi. Sebaliknya, negara Islam lebih dipahami sebagai  formalisasi  Islam  dalam  wujud  dasar  negara  dan  pemberlakuan syariat Islam secara legal dan formal. Kelahiran teori negara Islam dengan pengertian  ini  beriringan  dengan  munculnya  gerakan  fundamentalisme Islam  yang  dimotori  oleh  beberapa  tokoh  semisal  Abul  A’la  al-Maududi (Pakistan), Hasan Al-banna (Mesir), dan Sayid Qutub (Mesir). Gerakan ini mulanya  diproyeksikan  untuk  merespons  modernisasi  barat  yang eksisnya dinilai telah merambah dunia Islam.
24 Adian Husaini, Islam Libral , (Jakarta: Gema Insani: 2004), hlm.15.
25 Ibid ., hlm.15.
26 Cara  memerintah  negara  berdasarkan  kepercayaan  bahwa  Tuhan  langsung memerintah  negara,  hukum  negara  yg  berlaku  adalah  hukum  Tuhan,  pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.
Hasan  Hanafi,  pemikir  Islam  dari  Mesir,  menegaskan  bahwa gerakan ini berusaha menegakkan dan merealisasikan syariat Islam serta membangun sistem yang Islami dengan menolak sistem-sistem non-Islam yang  berlaku  saat  ini.  Lebih  jauh  gerakan  ini  berusaha  mendasarkan relitas  kehidupan  pada  dasar  Islam  mengingat  dasar-dasar  yang  lain dianggap  tidak  sah.  Karena  itu,  jika  ia  dipergunakan  sebagai  dasar  maka realitas  menjadi  rusak  seperti  yang  terjadi  selama  ini.  Gerakan  ini meyakini  bahwa  berbagai  masalah  yang  timbul  dewasa  ini  disebabkan manusia  tidak  menerapkan  ajaran  Tuhan  dengan  sebenar-benarnya.  Jika ingin  masalah-masalah  tersebut  bisa  diatasi  maka  satu-satunya  cara adalah menerapkan syariat Tuhan meskipun relitas menolaknya. 27
Gerakan  ini,  masih  menurut  Hasan  Hanafi,  mempunyai kecenderungan  membuat  analisis  persoalan  berdasarkan  ajaran  syariat yang  bersifat  ideal,  bukan  pada  realitas.  Mereka  menghendaki  realitas mengikuti  idealisme  ajaran  syariat,  bukan  sebaliknya,  yakni  syariat mengikuti  realitas.  Dengan  ungkapan  lain,  dalam  kondisi  apapun perkembangan realitas harus mengacu secara formal pada ajaran agama. Dari  perspektif  inilah  gerakan  ini  lalu  disebut  fundementalisme  atau dalam bahasa arabnya, al-ashalah.
Jika  dalam  teori  negara  demokrasi  modern  disebutkan  bahwa kekuasaan  mutlak  berada  ditangan  manusia,  maka  dalam  teori  negara agama  sebaliknya,  kekuasaan  mutlak  berada  ditangan  Allah  yang  maha mengatur  segalanya.  Premis  seperti  itu  membawa  kita  kepada  sebuah kesimpulan bahwa warga negara dari sebuah negara Islam adalah warga negara  Allah.  Hukum-hukumnya  adalah  hukum-hukum  suci  karema  ia berasal dari Allah dan tidak dibuat dan ditetapkan oleh manusia. Hukum suci  seperti  itu  merupakan  hukum  yang  mutlak  dan  manusia  hanya  bisa mematuhinya,  sebab  Allah  lebih  mengetahui  dari  otoritas  manapun  atas apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. 28
Namun demikian, apa yang bisa digaris bawahi dari ungakapan ini bahwa  hukum-hukum  dimaksud  sebagian  besar  merupakan  pesan-pesan moral  dan  prinsip  serta  pemaknaan  secara  artikulatif.  Betapapun  Tuhan mempunyai  otoritas  mutlak  tetapi  dia  banyak  mendelegasikan  pada manusia  dalam  persoalan-persoalan  politik  dan  ketatanegaraan. Nomenklatur  hukum  Islam  yang  dirumuskan  para  juris  pasca  wafatnya
27 Moh.  Nurhakim, Islam,  Tradisi,  dan  Reformasi:  Pragmatisme  Agama  Dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Banyumedia Publishing), hlm.149.
28 Monoucher  Paydar,  dalam  edisi  Indonesia, Legitimasi  Negara  Islam:  Problem Otoritas Shari’ah Dan Politik Penguasa (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003), hlm.39.

## “Relasi Agama dan Negara”
nabi  menunjukkan  peran  interpretasi  manusia  terhadap  kitab  suci  yang banyak  berbicara  secara  global  dan  universal.  Dalam  kontek  inilah pemutlakan  kekuasaan  Tuhan  seperti  tercermin  dalam  teori  agama, memerlukan perincian dan elaborasi lebih jauh sehingga mudah diterima oleh berbagai pihak.
Pada  dasarnya,  dalam  Islam,  anatara  negara,  agama,  pemimpin, individu dan pemerintah tidaklah bisa dipisahkan satu sam lain. Berbagai macam  aspek  kehidupan  manusia,  baik  dibidang  sosial,  politik,  religius, dan ekonomi tidak bisa dipisahkan begitu saja. Doktrin dan ajaran-ajaran Islam  melingkupi  dan  mendominasi  seluruh  kehidupan  tiap  muslim.  Ia membentuk  sikap,  kepercayaan,  tingkah  laku,  dan  secara  pasti  menjadi sebuah way  of  life ( jalan  kehidupan )  bagi  para  pengikutnya.  Dengan demikian, bukan merupakan sebuah kekeliruan jika seseorang mengklaim bahwa  semangat  dari  keyakinan  yang  kuat  menampakkan  dirinya  dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Islam merupakan sebuah doktrin politik religius yang didasarkan pada persaudaraan universal. Negara ideal Islam  adalah  komunitas iman atau ummah, tanpa  memandang  ras  atau pertimbangan geografis. 29
Tujuan tertinggi Islam adalah keselamatan dan kesempurnaan diri manusia. Rule  of  conduct ( peraturan  tingkah  laku )  bagi  setiap  individu dapatlah  ditemukan  dalam syariat ,  seperangkat  aturan  yang  diturunkan kepada  Nabi  Muhammad  SAW  melalui  malaikat  Jibril,  walaupun  pada kenyataannya  hukum  Islam  itu  merupakan  kumpulan  dari  interpretasi manusia.  Setiap  muslim  dituntut  untuk  melaksanakan  hukum-hukum Tuhan  yang  terdapat  dalam syari’at. Keseluruhan rule  of  conduct terangkum  dalam  ungkapan al-Amr bi  al-ma’ruf  wa  al-Nahy  ‘an  al- mungkar . Syariat -lah yang menunjukkan kepada kaum muslim mana yang baik dan mana yang mungkar. 30
Pertanyaan  yang  muncul  adalah  bagaimana  kaum  muslim  dapat menyingkap  hukum-hukum  tersebut.  Pada  prinsipnya,  hukum-hukum Tuhan merupakan perwujudan kehendak-Nya demi keselamatan manusia dan  kesempurnaannya  didunia  dan  akhirat.  Karena  itu  ketaatan  penuh manusia  terhadap  hukum  sangatlah  ditekankan.  Hal  itu  disebabkan  oleh pandangan  bahwa  istilah  Islam  juga  berarti  penyerahan  dan  kepatuhan terhadap  kehendak  Allah,  dimana  hal  tersebut  merefleksikan  sifat  serta
29 Ibid ., hlm.41.
30 Ibid., hlm.42.

## hubungan antara Tuhan dan manusia.
31
Jika  syari’at  (masih  menurut  Yasid)  diturunkan  oleh  Allah  kepada manusia  yang  berkewajiban  untuk  menjalankan  perintah  tuhan,  hal  itu menandakan  bahwa  ada  sebuah  perjanjian  antara  Allah  dan  komunitas muslim.  Dengan  ungkapan  lain  bahwa  Allah  mengkomunikasikan  hokum suci kepada hamba-Nya. Hal itu menimbulkan adanya konsep” perjanjian” antara dirinya sebagai “penguasa” dan hambanya sebagai “yang dikuasai”. Tapi  dengan  perjanjian  ini  sama  sekali  bukan  berarti  posisi  antara keduanya adalah sejajar. Hokum suci itu bersifat perintah dari yang kuat kepada  yang  lemah.  Hamba  menerima  perintah  untuk  menjalankan hukum-Nya dan berhak mendapatkan hukuman jika mereka terbukti tidak melaksanakan kewajiban mereka. Sedangkan Allah tetap bebas dan tetap maha  tinggi.  Karenanya,  sangat  jelas  bahwa  meskipun  Allah  dan  umat Islam  merupakan  dua  pihak  yang  berada  dalam  perjanjian  ini, kemungkinan  terjadinya  sebuah  kontrak  secara  penuh  adalah  mustahil, walaupun  terdapat  banyak  bukti  yang  mengindikasikan  kemungkinan terjadinya  kontrak  penuh  semacam  itu  dalam  level  yang  lebih  rendah, antara penguasa dan umat Islam. 32

## 3. Islam Dan Politik
Selama  periode  awal  Islam,  konsep  tentang  Negara,  sebagaimana yang  kita  pahami,  tidaklah  di  kenal  dalam  kehidupan  kaum  muslimin meskipun istilah”otoritas yang terorganisir” banyak disebutkan dalam al- Qur’an  pada  beberapa  kesempatan.  Para  juris  Islam  ( fuqoha’ )  dan  filosof politik  kemudian  mengembangkan  teori  pemerintahan  dalam  perspektif Islam.  Mereka  meyakini  atas  kemampuan  Negara  Islam  dan  nilai-nilai ultimate -nya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  manusia.  Mereka  juga percaya bahwa kesempurnaan manusia tergantung akan kemampuannya bersosialisasi dengan manusia lainnya.
Al-Farabi  dalam  hal  ini,  sebagaimana  dikutip  Manouchehr  Paydar, menandaskan  bahwa  secara  fitrah  seseorang  tidaklah  bisa  memenuhi segala  kebutuhan  tanpa  bantuan  orang  lain.  Jika  seseorang  berkeinginan mencapai  kesempurnaan  fitrahnya  ia  harus  bermasyarakat  dan bekerjasama dengan saudara-saudaranya yang lain. 33
31 Abu  Yazid, Fiqh  Politik, Perspektif  Islam (Situbondo:  Ibrahimy  Press,  2009),  hlm.
55.
32 Ibid ., hlm.56.
33 Monoucher  Paydar,  dalam  edisi  Indonesia, Legitimasi  Negara  Islam:  Problem Otoritas Shari’ah Dan Politik Penguasa (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 44.

## “Relasi Agama dan Negara”
Nabi  Muhammad  sebagai  seorang  utusan,  diberikan  kewenangan untuk mewakili Allah SWT dalam menyampaikan pesan-pesan risalahnya di dunia ini. Tetapi otoritas final tetap berada  di tangan Tuhan, pencipta sekalian alam. Allah tetap mempunyai otoritas tertinggi atas sesuatu yang berkenaan  dengan  kehidupan  manusia  baik  didunia  maupun  di  akhirat. Dialah yang membekali hamba-Nya dengan otoritas. Dialah yang memberi dan  mencabut  kekuasaan  meskipun  kekuasaan  itu  dijalankan  oleh  umat Islam sendiri.
Kehadiran  Nabi  Muhammad  sebagai  pemimpin  spiritual  sekaligus mengendalikan  otoritas  politik  selama  mengemban  risalah  kenabian, dapat  dijadikan  napak  tilas  bagaimana  seharusnya  negara-agama dibangun  tanpa  memunculkan  ketegangan  dengan  komunitas  sekitar. Kedatangannya membawa risalah Islam tampaknya bukan menjadi suatu ancaman  bagi  struktur  sosial  yang  berlaku  pada  waktu  itu.  Islam  hanya mengalami  sedikit  reaksi  atau  penentangan  dari  masyarakat  arab  dan tidaklah berlangsung lama. Sikap tegas Nabi Muhammad dalam menerangi paganisme (tidak  beragama) tingkah  lakupenentangan  pada  masyarakat Makkah.  Penentangan Muhammad  terhadap sebagian  tradisi yang telah mapan dan  ajakannya  pada sebuah doktrin baru menimbulkan beberapa implikasi  pada  masyarakat  Arab. Pertama, mereka  harus  meninggalkan agama  mereka  dan  menerima  sebuah  aturan  tingkah  laku  yang  baru (Islam). Kedua ,  mereka  ikut  serta  dalam  sebuah  komunitas  yang menggauli batas-batas kesukuan. 34
Kurangnya dukungan dari masyarakat Arab dan pertentangan yang diterimanya  secara  terus-menerus  meyakinkan  Nabi  Muhammad  untuk menyebarkan  agama  ditempat  lain.  Usaha  awalnya  untuk  mendapatkan pengikut  agamanya  diantara  masyarakat  Tha’if  menemui  kegagalan. Muhammad  tidak  menemukan  lahan  subur  hingga  ia  memperoleh dukungan dari masyarakat Madinah, sebuah kota berjarak 280 mil sebelah uatara  Makkah.  Akibat  perasaan  jenuh  terjadinya  konflik  internal  serta pertumpahan  darah,  masyarakat  Madinah  terus  mencari  pihak  luar  yang netral  untuk  menghentikan  permusuhan  serta  menjamin  terwujudnya perdamaian dan keamanan diantara mereka. Karena alasan seperti itulah, kurang  lebih  75  orang  Madinah  mengadakan  kesepakatan  di al-Aqabah untuk menjadikan Muhammad sebagai saudara mereka sendiri. Peristiwa ini  membuka  jalan  baru  bagi  terjadinya  hijrah.  Bantuan  serta  dukungan yang di janjikan oleh masyarakat Madinah di al-Aqabah memunculkan era
34 Yasid, Fiqh Politik …, hlm. 58
baru  bagi  sejarah  Islam.  Kaum  muslim  yang  masih mu’allaf dan  yang mendapatkan  siksaan  secara  terus  menerus  dari  masyarakat  Makkah akhirnya  menemukan  tempat  aman.  Hijrahnya  kaum  muslimin  mulai terjadi  pada  tahun  622  M  yang  diakhiri  dengan  kedatangan  nabi  dan sahabat-sahabat terdekatnya di wilayah Quba pada tanggal 24 September 622 M. 35
Mulai  saat  itulah,  doktrin  yang  masih  baru  dan  mengalami kegagalan  di  Makkah  mulai  mengalami  perkembangan.  Nabi  Muhammad semakin lama semakin menjadi orang yang terkemuka dan berpengaruh. Satu  demi  satu  rintangan  yang  dihadapi  dapat  diatasi.  Ke-lompok  posisi, baik  yang  bergabung  ataupun  tidak,  terpaksa  harus  membuang  rasa permusuhan  mereka.  Ketulusan  Nabi  Muhammad  dan  kejeniusannya dapat  mempersatukan  sebagaian  besar  suku-suku  yang  bertikai.  Beliau kemudian  diangkat  oleh  mereka  sebagai  pemimpin  spiritual  dan syeikh . Selama periode Madinah inilah banyak terjadi peperangan, penyatuan dan keberhasilan  maneuver-manuver  politik  yang  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad.
Pada  tahun  628  M,  Nabi  Muhammad  SAW  yang  bayangannya tentang  Makkah  terus  bersemayam  di  pikirannya  merasa  telah  memiliki kekuatan  yang  cukup  untuk  menyerang  kota  Makkah,  akan  tetapi  ia  dan pengikutnya  menyadari  bahwa  musuhnya  masih  terlalu  kuat  untuk ditaklukkan. Meskipun demikian mereka telah merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian disebut dengan  perjanjian hudaibiyah itu  membuktikan  keunggulan  akan kesadaran  untuk  berkompromi  dan  sikap  kenegarawanan  Nabi Muhammad.  Perjanjian hudaibiyah telah  memberikan  fondasi  bagi keberhasilannya  dalam  menaklukkan  Makkah.  Isi  perjanjian Hudaibiyah itu adalah sebagai berikut; 36
“Atas  nama  Allah,  inilah  beberapa  butir  perjanjian  antara Muhammad,  putra  Abdullah  dan  Suhail  ibnu  Amir  sebagai  utusan Mekkah”.
“Tidak  akan  ada  peperangan  selama  sepuluh  tahun,  siapapun memiliki kebebasan untuk bergabung dan mengadakan ikatan dengan Muhammad. Jika orang bergabung dengan Muhammad  itu masih muda atau tanpa izin ayahnya atau walinya yang masih hidup, maka ia akan
35 Ibid., hlm.59. Baca juga Mohammad Sa’id Ramdan al-Buty, Fiqh al-Sirah ( Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 255.
36 Ibid ., hlm.60. Baca juga Mohammad Sa’id Ramdan al-Buty, Fiqh al-Sirah ( Bairut: Dar al-Fikr, 1993) 120
“Relasi Agama dan Negara”
dikirim  kembali  pada  ayah  atau  walinya.  Tapi  siapa  saja  yang bergabung dengan Quraisy, maka ia tidak akan di perintahkan kembali. Muhammad  tidak  akan  kembali  pada  tahun  ini  dan  memasuki  kota Makkah.  Tapi  tahun  berikutnya  ia  dan  para  pengikutnya  dapat memasuki  Makkah  dan  tinggal  selama  tiga  hari,  serta  dapat mengelilingi Ka’bah. Selama masa itu, suku Quraisy akan menarik diri ke  sekitar  bukit.  Ketika  Muhammad  dan  pengikutnya  memasuki  kota Makkah mereka akan dilucuti senjatanya kecuali pedang-pedang yang disarungkan”. 37
Perjanjian  Hudaibiyah  hanya  akan  bertahan  tidak  lebih  dari  dua tahun dan Makkah akhirnya takluk di  bawah kekuasaan Muhammad dan para  pengikutnya  pada  Januari  630  M.  persatuan  bangsa  arab  telah terwujud dan merupakan fase awal dari kejayaan Islam. Nabi Muhammad SAW  wafat  pada  tahun  632,  dan  meninggalkan  sebuah  komunitas  dan Negara  yang  teratur,  terorganisir  dan  berkuasa,  suatu  kekayaan  dan prestis yang membuatnya menjadi sebuah faktor dominan di semenanjung Arabia.
Misi Nabi Muhammad untuk memperkenalkan keyakinan baru dan meletakkan  fondasi  bagi  terwujudnya  sebuah  masyarakat  beradab sepenuhnya  telah  terealisir  di  tengah-tengah  kebebasan  suku  arab  yang tanpa  batas.  Ia  telah  berhasil  mengajarkan  sebuah  doktrin  yang  dapat mengkounter sistem  yang berlaku pada saat itu. Masa yang kemudian di kenal  dengan  masa  kenabian  atau  periode    pertama  sejarah  Islam  yang ditandai oleh  kepemimpinan spiritual  dan  politik Nabi Muhammad. Pada masa  inilah  “Negara  Islam”  (Islamic  State)  pertama  kali  muncul  dan sebuah fondasi sistem hukum dan politik yang baru mulai terbangun. 38
Otoritas  dan  misi  Nabi  Muhammad  menurut  kaum  muslim  adalah berasal dari Allah dan secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an;
كَزُ يَو ِهِتاَيَآ ْمِهْيَلَع وُلْ تَ ي ْمِهِسُفْ نَأ ْنِم  الًوُسَر ْمِهيِف َثَعَ ب ْذِإ َينِنِمْؤُمْلا ىَلَع ُهَّللا َّنَم ْدَقَل َ َمْتِْحِاَو َ اَتِتْلا ُمُهُم لَعُ يَو ْمِهي
يِفَل ُلْبَ ق ْنِم اوُناَك ْنِإَو
ٍينِبُم  ٍل َلََض .
Artinya;  Sungguh  Allah  telah  memberi  karunia  pada  orang- orang  yang  beriman  ketika  Allah  mengutus  diantara  mereka  seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada
37 Ibid ., hlm. 60.
38 Ibid ,. hlm.61.
mereka  kitab  dan  hikma,  sekalipun  mereka  sebelumnya  termasuk dalam kesesatan yang nyata. 39
Otoritas    nabi  tersebut  mengikat  seluruh  pengikutnya  karena mereka mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang diberi  wahyu  untuk  memimpin  dan  membimbing  mereka.  Bahwa  dalam kenyataan  kaum  muslim  memandang  otoritas  yang  dimiliki  Nabi Muhammad  itu  berasal  dari  Allah,  serta  kenabiannya  ( nubuwwah )  telah ditentukan Allah, maka menjadi suatu kewajiban setiap pengikutnya untuk mengikuti dan mematuhi setiap perintahnya. Dengan demikian, posisinya sebagai  nabi  memberikan  otoritas  kepadanya  untuk  memerintah  serta mewajibkan  setiap  pengikutnya  untuk  mengikuti  setiap  ajarannya. Tampak jelas bahwa para sahabat Nabi menyadari betul akan prioritasnya. Abu  bakar,  Khalifah  dan  pengganti  pertama  dalam  hal  ini  mengatakan; “Merupakan  sebuah  kebenaran  bahwa  Allah  telah  mengirim  Muhammad sebagai  seorang  nabi  bagi  seluruh  umat  manusia  dan  sebagai  petunjuk bagi para pengikutnya. Karenanya,
setiap  hamba  Allah  bersedia  tunduk  dan  menerima  ajarannya mengenai keesaan Allah…” 40
Posisi Nabi Muhammad dan gelar variatif yang disandangkan oleh para sahabat kepadanya atas kewibawaannya telah memberikan pengaruh yang semakin kuat dan menjadikan pengikutnya-pun semakin bertambah banyak.  Pada  awal  masa  kenabiannya  di  Makkah,  Nabi  Muhammad  di juluki  sebagai  seorang  Rasul  ( a  mesenger )  bagi  kaumnya,  suatu  istilah yang paling umum digunakan oleh komunitas kesukuan dan kekeluargaan. Tetapi  pada  akhir  periode  Makkah,  istilah kaum diubah  menjadi ummah sebagai  konotasi  religius  yang  mengikuti  seluruh  pengikut  yang  percaya bahwa ia merupakan utusan Allah. Kemudian ia dijuluki Rasul Allah , yaitu utusan  Allah.  Ia  juga  dijuluki  gelar  lain  seperti Nadzir atau  member peringatan dan Mudzakkir atau yang memperingatkan. Pada periode awal, Nabi  Muhammad  tidak  menduduki  posisi  politik  apapun.  Ia  hanya berfungsi  sebagai  utusan  Tuhan  dengan ummah (komunitas)  sebagai komunitas religiusnya. 41
Kepindahan  ( hijrah )  Nabi  dari  Makkah  ke  Madinah  dan  perannya sebagai arbitrator bagi seluruh kota, memungkinkan ia untuk menduduki otoritas politik yang sebelumnya tidak pernah ia  dapatkan. Konsekwensi
39 QS. Ali Imran [3] 164
40 Yasid, Fiqh Politik…… hlm.62.
41 Ibid ., hlm. 63.
“Relasi Agama dan Negara”
logis  dari  adanya  pemberian  kekuasaan  seperti  itu  adalah  transformasi ummah dari sebuah komunitas religius murni menjadi sebuah komunitas politik. 42
Kombinasi  otoritas  spiritual  dan  politik  yang  dimiliki  Nabi Muhammad dan transformasi dari komunitas religius menjadi komunitas yang  berkuasa  dan  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  segala urusan  moral  dan  sosial,  menjadikan  Islam  sebagai  sebuah  agama  yang doktrin  dasarnya  lebih  menentang  adanya  pemisahan  antara  agama  dan Negara.  Akan  tetapi  perlu  diingat  bahwa  meski  penyatuan  bangsa  Arab terwujud  berkat  otoritas  Nabi  yang  tidak  tertandingi,  namun keberadaannya  sebagai  nabi  dan  utusan  Allah  lebih  diperhitungkan ketimbang ia sebagai pemimpin politik. Karena itu, orang patuh padanya bukan  karena  ia  memegang  otoritas  politik  terhadap  mereka,  melainkan karena ia memiliki mandat langsung dari Tuhan.
Mengenai  posisi  Nabi  Muhammad  di  Madinah,  Ibnu  Taimiyah berpendapat sebagai berikut;
Jika  dikatakan  bahwa  ketika  Nabi  berkuasa  di  Madinah,  ia  juga dibantu  oleh  posisi imamah -nya  dalam  menegakkan  keadilan,  maka jawabannya adalah walaupun seandainya ia memiliki posisi sebagai Nabi, para pengikut akan tetap mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya serta  berperang  melawan  musuh-musuhnya.  Dan  selama  di  dunia  masih ada yang percaya kepada Allah dan Nabi-Nya maka mereka akan menjadi pengikut dan pendukung Nabi serta akan senantiasa melaksanakan segala perintahnya  dan  berjuang  melawan  musuh-musuhnya.  Karena  itu,  ia tidaklah memanfaatkan para pengikutnya untuk memperoleh kedudukan- kedudukan yang dapat memperkuat posisi kenabiannya, seperti posisinya sebagai  seorang imam ,  pengambil  kebijakan  ataupun  penguasa.  Semua kedudukan  itu  adalah  bersifat  inheren  dengan  kenabiannya.  Dengan dukungan  para  pengikutnya,  ia  memiliki  kekuasaan  yang  penuh  dan mengharuskannya  untuk  menciptakan  seperangkat  hukum  sreta memimpin jihad ,  sesuatu  yang  bukan  merupakan  keharusan  baginya ketika ia semata-mata hanya sebagai penguasa. 43
Satu faktor kuat dan mengikat seluruh pengikut Muhammad adalah faktor  keimanan  ( faith )  yang  mampu  menyatukan  mereka  dalam  satu komunitas yang terorganisir, al-Qur’an menyebutnya sebagai ummah , dan
42 Ibid ., hlm. 63.
43 Ibid ., hlm. 64.
menyebut  pengikutnya  sebagai mu’minun (orang  yang  percaya)  dan menyebut ideologinya sebagai Islam atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang maha esa (Allah). 44
Muhammad  sebagai  Nabi  dan  utusan  Tuhan  juga  sadar  akan kewajibannya untuk mengembangkan serta memlihara ajaran Islam dalam tatanan  berbangsa  dan  bernegara.  Nabi  Muhammad  sejak  awal  masa kenabiannya,  ketika  harus  bersikap  sebagai  mana  layaknya  kepala  suku, membedakan komunitas ummah dengan komunitas lainnya dengan unsur keimanan.  Hal  ini  sekurang-kurangnya  dapat  tercermin  dalam  Piagam Madinah sebagai berikut;
“Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini  adalah  naskah  perjanjian  dari  Muhammad  SAW,  Nabi  dan  Utusan Allah,  mewakili  pihak  dari  kaum  muslimin  yang  terdiri  dari  kaum Quraisy dan kaum Yatsrib (Madinah), serta pengikutnya, yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka. Mereka adalah sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas lainnya. 45
Implikasi  piagam  Madinah  tersebut  adalah  terjadinya perkembangan-perkembangan  yang  dapat  diperkirakan  sebelumnya, yaitu; pertama, komunitas ini dikaruniai dan memiliki rasa harga diri dan  kebajikan  sebagai  mana  dikatakan  dalam  Al-Qur’an;  Dan  kami membagi-bagi  mereka  didunia  menjadi  beberapa  golongan, diantaranya  ada  dari  mereka  yang  selalu  berbuat  kebaikan  dan sebagian  yang  lain  tidak  berbuat  demikian.(QS  al-A’raf;168). Kedua, Muhammad  SAW  telah  diterima  sebagai  Rasul  dan  Nabi  yang  di  utus oleh  Allah,  dan  konsekwensinya,  otoritasnya  tidak  berasal  dari  para pengikutnya,  tetapi  dari  tuhan. Ketiga, Muhammad  SAW  telah memanfaatkan  otoritas  yang  dimilikinya  untuk  menjadi  hakim  bagi kaum  muslimin  ketika  konflik  terjadi  diantara  mereka.  Menurut  isi piagam  perjanjian,  Nabi  Muhammad  SAW  memiliki  tanggung  jawab yang lebih besar dari pada hanya sebagai pemimpin religius.”
“Ummah”  atau  komunitas  kaum  mukmin  juga  menjadi  bagian penting dari ideologi politik Islam. Signifikansi dari komunitas ini terletak pada kenyataan bahwa ia terdiri dari kumpulan pengikut Nabi ( Jama’ah ) tanpa  memandang  asal  usul  mereka.  Komunitas  ini  juga  mengungguli seluruh  batasan-batasan  politik  dan  menjadikan  komunitas  muslim ( Ummah ) sebagai oposisi utama bagi konsep modern tentang Negara yang
44 Ibid ., hlm. 65.
45 Ibid ., hlm.64.
“Relasi Agama dan Negara”
diartikan  sebagai  sebuah  kesatuan  geo-politik.  Implikasi  lebih  jauh  dari komunitas “ Ummah ”, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah di sebutkan di atas, adalah munculnya dua entitas yang berbeda dan saling berlawanan yaitu dar  Al-Islam (wilayah  damai)  dan dar  Al-harb (wilayah  perang). Inilah satu-satunya batasan-batasan politik yang dikenal dalam Islam. Prinsip  dari  doktrin  politik  Islam  yang  bersifat  Ideologis  ini berhadapan  secara  diametral  dengan  teori  modern  tentang  Negara  yang lebih  bersifat  politis.  Menurut  doktrin  politik  Islam  ideologis,  otoritas tertinggi  hanyalah  milik  Allah.  kedaulatanNya  meliputi  seluruh  semesta alam  tanpa  terkecuali.  Tentu  saja  kehendak-Nya-Lah  yang  mengatur seluruh  dunia  dengan  ajaran  bahwa  surga  dan  bumi,  manusia  dan  jin, benda  hidup  dan  benda  mati,  semuanya  berada  dibawah  kedaulatan Tuhan.  Apabila  dalam  teori  modern  tentang  Negara  (State)  kedaulatan mutlak di tangan manusia, maka dalam Negara Islam, kedaulatan mutlak berada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. 46
Meskipun  kedaulatan  yang  mutlak  dan  tidak  tertandingi  berada ditangan  Allah  dan  manusia  tidak  boleh  menggunakan  otoritas  yang dimilikinya kecuali dibawah rambu-rambu hukum yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi-Nya, seorang individu bukan berarti tidak mempunyai kewenangan  sama  sekali  dalam  wilayah  hukum.  Mereka  memiliki wewenang  yang  besar  untuk  menjalankan  kekuasaan  dan  melakukan perubahan  serta  menciptakan  sebuah  hukum  berdasarkan  tuntutan- tuntutan  keadaan.  konsensus  publik  atau ijma’ sebagai  sebuah  sumber hukum  memberikan  komunitas  muslim  sebuah  kedaulatan  politik  dalam kewenangan mereka sendiri. 47
Penerapan  kewenangan  itu  sangatlah  tampak  dalam  peristiwa- peristiwa historis kaum muslim, seperti penetapan Abu Bakar RA sebagai khalifah, penerus nabi. Apa yang dilakukan kaum muslimin ini didasarkan pada  kewenangan  dan  penerapan ijma’ semacam  itu.  Berdasarkan  fakta bahwa  interpretasi  final  atas  hukum,  aplikasi  dan  penyusunannya  adlah menjadi  kewenangan  manusia,  maka  banyak  wilayah-wilayah  otoritas hukum yang dipercayakan pada manusia.
Dengan  demikian, syari’ah memberikan  wilayah  yang  luas  serta basis  yang  kuat  bagi  struktur  politik  masyarakat  Islam.  Syari’ah  juga memberikan sebuah kerangka pedoman yang fundamental dan berfungsi
46 Ibid ., hlm. 66.
47 Ibid ., hlm.66.
sebagai  hukum  tata  Negara  bagi  para  penguasa  ( the  rules )  dan  warga Negara ( the ruled ). Sumber otoritas dan itu dinyatakan dalam sebuah ayat Al-Qur’an bahwa setiap orang beriman mesti taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang sedang berkuasa. Menurut makna eksplisit ayat al-Qur’an tersebut  bahwa  kewenangan  (otoritas)  dalam  urusan  komunitas  muslim didasarkan pada tiga sumber yang berbeda, yaitu Tuhan, Muhammad, dan yang terakhir perantaraan manusia. 48
Pengetahuan  dan  kekuatan  absolut  Tuhan  yang  jauh  melebihi  apa yang dimiliki oleh manusia memposisikan-Nya sebagai pemegang otoritas final. Dia adalah raja dan penguasa yang dapat menjadikan siapa saja yang dikehendaki  sebagai  pemimpin.  Cara  penunjukan  seseorang  sebagai pemimpin juga menjadi otoritas-Nya. Tetapi menurut doktrin politik Islam ideologis, otoritas ini sesungguhnya telah diserahkan-Nya pada manusia.
Meskipun otoritas yang dimiliki oleh nabi Muhammad berasal dari Tuhan,  tapi  ia  memiliki  hak  untuk  dipatuhi  secara  proporsional  karena mematuhinya  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  diperintahkan  oleh Allah  kepada  seluruh  manusia.  Akan  tetapi,  otoritas  yang  dimilikinya bukanlah  karena  pribadi  Muhammad  itu  sendiri,  tetapi  karena  posisinya sebagai seorang nabi. Karena itu sewaktu ditanya, “engkaulah raja kami?” Nabi  Muhammad  menjawab,  “raja  kamu  adalah  Allah,  bukan  saya”. Bagaimanapun,  menurut  doktrin  politik  Islam  ideologis human  agency juga berhak untuk dipatuhi karena mereka dipilih oleh masyarakat untuk posisi  itu  dan  karenanya  mereka  punya  wewenang  untuk  menjalankan kekuasaan atas nama mereka (masyarakat).
Hukum Islam pada kenyataannya, membedakan antara kedaulatan tuhan  dan  kedaulatan  manusia.  Kedaulatan  yang  sebenarnya  atau kekuasaan mutlak dan otoritas absolut yang tidak dapat dimiliki manusia adalah milik Tuhan semata. Dia merupakan penguasa tertinggi dari setiap makhluk.  Dia  mengekspresikan  kehendak  kedaulatannya  itu  dalam  al- Qur’an dan al-Hadits. Dia memberikan dan mempercayai kedaulatan pada manusia  agar  mereka  dapat  melaksanakan  segala  perintah-Nya  dan mewujudkan segala kehendak-Nya. 49
Sistem  yang  dibangun  oleh  Nabi  dan  kaum  mukminin  yang  hidup bersama beliau di Madinah-jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel  politik  di-era  modern  tidaklah  disangsikan  lagi  bahwa sistem  itu  adalah  sistem  politik par-excellence .  Dalam  waktu  yang  sama,
48 Ibid ., hlm. 68.
49 Ibid ., hlm.69.
“Relasi Agama dan Negara”
juga dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem regligius, jika dilihat dari  tujuan-tujuannya,  motif-motifnya  dan  fundamental  maknawi  tempat sistem itu berpijak. 50
Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus,  karena  hakikat  Islam  yang  sempurna  merangkum  urusan- urusan  materi  dan  ruhani,  dan  mengurus  perbuatan-perbuatan  manusia dalam  kehidupannya  di  dunia  dan  ahirat  dan  tidak  pernah  memisahkan keduanya,  namun  menyatu  secara  solid. 51 Namun  demikian  ada  ummat Islam  yang  mengkalaim  diri  sebagai  kalangan  pembaru  dengan  terang- terangan mereka mengingkari fakta dan menganggap bahwa Islam adalah dakwah agama saja. 52 Dan menurut mereka bahwa  Islam adalah sekadar keyakinan  atau  hubungan  manusia  dengan  Rabbanya  sehingga  tidak memiliki hubungan sama sekali denga  urusan-urusan yang kita namakan dengan materi dalam kehidupan dunia. Diantara urusan-urusan ini adalah politik dengan mengatakan “ Agama adalah satu hal dan politik adalah hal yang  lain.” 53 Persoalan  kemudian  adalah  ketika  konsep  tersebut  masuk pada tataran politik praktis, partai-partai politik, apakah relasi agama dan negara dapat diterapkan dalam dunia politik..?
Konstruk  pemikiran  Islam  tentang  kekuasaan,  relasi  agama  dan negara  hususnya  yang  menyangkut  pengelolaan  kekuasaan (religio- political  power) menurut  Zainuddin  Maliki  telah  berkembang  sejak  abad tengah.  Smith  membagi  pemikiran  agama  dan  politik  politik  tersebut secara  dikotomik  dalam religio-political  power organik  disatu  pihak  dan skuler  dilain  pihak.  perspektif  organik  mengklaim  perlunya  penyatuan agama dan kekuasaan, karena agama menjangkau semua aspek kehidupan manusia,  sementara  mengklaimperlunya  pemisahan  antara  agama  dan kekuasaan dalam rangka menjaga ke-paripurna-an agama. 54
Dalam  Islam  banyak  khazanah  intelektual,  artinya  bukan  hanya perspektif sekularistik  dan organik, tapi muncul  perspektif  lain barcorak diferensiatif . Namun demikian tidak sedikit mereka yang menganut prinsip
50 Eksplorasi  lebih  mendalam  baca;  Muhammad  Dhiaudin  Rais, Al-  Nazriyat  al- Siyasiyat  al-Islamiyah, edisi  Indonesia,  Teori  Politik  Islam,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001), 4.
51 Ibid ., hlm.4.
52 Ibid ., hlm.4.
53 Ibid ., hlm.5.
54 Zainuddin  Maliki, Sosiologi  Politik,  Makna  Kekuasaan  Dan  Transformasi  Politik ,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm.45.
organik  masih  bersedia  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  sekulerisme. Demikian  pula  mereka  yang  menganut  prinsip-prinsip  sekulerisme  tak tertutup kemungkinan masih terbuka  mengambil prinsip-prinsip organik dalam hal tertentu. Oleh karena itu ada negara yang menganut pemisahan antara  agama  dan  negara  tapi  masih  juga  melakukan  formalisasi  ajaran agama  tertentu  diranah  publik,  sehingga  kemudian  muncul  istilah  “theo demokrasi”  dalam  hal  ini  kekuasaan  harus  memperoleh  legitimasi  dari “dunia  di  sana”  atau  legitimasi  theologis,  sekaligus  juga  legitimasi  dari dunia ” di sini” yaitu dari rakyat secara demokratis. 55
4. Upaya Good Governance
Dalam  rangka  mewujudkan  pemerintah  yang  bersih  ( clean governance )  adalah  I’tikad  baik  yang  selalu  menjadi  agenda  politik  di setiap  periodesasi  kepemimpinan.  Indonesia  merupakan  salah  satu Negara  yang  terbilang  sulit  untuk  mewujudkan  ita-citaitu.  Pada  tahun 1950-an, Bung Hatta pernah berujar bahwa korupsi telah menjadi budaya bangsa.  Sekalipun  saat  itu  dekralasi  perlawanan  terhadap  para  koruptor telah  dikomandangkan  dan  tm  khusus  pemberantas  korupsi  telah dibentuk, namun pada ,asa-masa setelahnya, praktiknya korupsi semakin tak  terbendung. 56 yang  perlu  diperhatikan  adalah  unsure  good govermance  terdapat  tiga  hal,  yaitu  unsure  dibidang  ekonomi,  politik 57 dan administerasi.
Pada  tahun  1998,  siaran  pers  Transparansi  Internasional,  sebuah
55 Ibid ., hlm.46
56 Subhan  Setowara  dan  Soimin, Agama  dan  Politik  Moral, (Malang:  Intrans Publishing, 2013), hlm.88
57 Salah satu harapan perbaikan justru dating dari gedung KPK, secara tidak disadari bahwa KPK telah memperkenalkan budaya politik baru yang berpijak pada prinsip tata kelola  yang  baik  dan  bersih.  Dalam  kontek  ini  cara  yang  dilakukan  oleh  KPK  adalah memecah  konsentrasi  individu-individu  yang  terlibat  dalam  budaya  politik neopatrimonalistik umtuk  mempertanggungjawabkan  korupsi  politik  yang  telah dilakukannya.  Tidak  berlebihan  jika  KPK  telah  membalikkan  kemustahilan  menjadi sebuah  kemungkinan  dan  harpan.  Pengenalan  bdaya  politik  baru  justru  dimulai  ketika KPK  memecah  konsentrasi  dan  memutus  pola  relasi  patron-klien  melalui  paradigm imparcial law enforcement , pergeseran paradigm politik ini harus di dukung bersama dan harus di sadari oleh siapapun yang hendak memasuki domain politik-kekuasaan. Mudah- mudahan langkah KPK memecah konsentarsi neopatrimonalistik ini menandai datangnya era baru budaya politik adi luhung. Jika anda ingin selamat dunia akhirat jangan larut ke dalam  system  yang  ada,  tetapi  ciptakanlah  system  politik  baru  yang  akuntabel,  bersih, bertanggung  jawab  dan  melayani.  Konsekuensinya  jika  nanti  terpilih  anda  bukan  lagi milik  parpol  dan  mengabdi  pada  parpol,  tetapi  milk  masyarakat  dan  bangsaini,  lihat Masdar Hilmy, “Ihwal Budaya Politik Kita”, Kompas (Maret, 2014)

## “Relasi Agama dan Negara”
oragnisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlinmelaporkan bahwa  Indonesia  merupakan  Negara  terkorup  ke-enam  di  dunia  setelah lima  Negara  gurem,  yaitu  Kamerun,  Paraguay,  Honduras,  Tanzania  dan Nigeria.  Tiga  tahun  kemudia  (2001)  transparansi  internasional  justru memasukkan  Indonesia  sebagai  Negara  terkorup  ke-empat.  Pada  tahun 2002  hasil  survey  Political  and  Economic  Risk  Sonsultancy  yang bermarkas di Hongkong menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup di Asia. Survey Nasional Korupsi yang dilakukan Partneship for Govenance Reform  bahkan  melaporkan  bahwa  hamper  setengah  dari  pejabat pemerintah (48%) diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi. 58 Sejumlah  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  kualitas  clean Governance  Indonesia  berada  pada  titik  yang  amat  rawan.  Sulitnya penanganan  terhadap  korupsi  ternyata  telah  menjdai  masalah  krusial dalam dunia internasinal. Banyak kepala Negara yang merasa risau dalam menjalankan kepemimpinannya hanya karena persoalan korupsi.
Pergantian pimpinan biasa menjadi momentum bagi setiap bangsa untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dari  segala  bentuk penyalahgunaan  wewenag (abuse  of  power), setelah  dibentuknya  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  kita  tentunya  berharap  agar  Negara  bisa lebih  mampu  menjalankan  system  chek  anda  balance  dan  mekanisme control yang efektifterhadap kekuasaan. Namun, upaya mewujudkan clean goverbance  tidak  akan  menjadi  kenyataan  jika  tidak  ada  kesadaran kolektif dari masyarakat bahwa korupsi adalah musuh bersama (common enemy), solusi  pemecahannya  tidak  bisa  diserahkan  sepenuhnya  pada KPK. Seluruh elemen bangsa ini perlu meneriakkan perlawanan terhadap korupsi.
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  korupsi, setidaknya factor yang menghambat pada terwujudnya clean governance dan rumitnya pemberantasan korupsi. Pertama kesalahan dalam memilih orang-orang yang akan masuk dalam lingkaran birokrasi serta posisi kunci kekuasaan. Kedua miskinnya moralitas dan dangkalnya pada pemahaman ajaran Agama. Ketiga lemahnya rasa cinta pada Negara. Melihat beberapa  kenyataan yang terjadi di negeri ini, seharusnya setiap  momentum  politik  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  arena  untuk mengejar  kekuasaan,  akan  tetapi  harus  dimaknai  sebagai  wadah  umtuk memilih pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, pemimpin Negara ini  harus  menyiapkan  beberapa  jurus  ampuh    supaya  bsa  menghadirkan
pemerintahan  yang  bersih  dan  ini  merupakan  amanah  dari  rakyat  yang harus  dijalankan  dan  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Sedangkan  nilai-nilai  normative  anti  korupsi  dalam  Islam  bisa dilihat  dari  keharusan  pejabat  public  yang  diangkat  untuk  memiliki  sifat jujur (sidq) 59 dan akuntabe (amanah) 60

## C. Kesimpulan
59 Sifat  wajib  yang  pertama  bagi  Rasul  adalah  Jujur,  yakni  berkata  benar  dalam semua ucapannya. Aksioma yang menunjukkan wajibnya sifat jujur bagi para Rasul ialah apabila mereka berdusta dalam perkara yang nereka sampaikan kepada makhluk, maka berita dari Allah juga dusta. Padahal Allah telah membenarkan pengakuan mereka sebagi utusan  dengan  menampakkan  mukjizat  pada  mereka.  Mukjizat  itu  sebagiman  firman Allahdalam hadist Qudsi “Benar hamba-Ku, dalam setiap hal yang ia sampaikan dari-Ku”. Penjelasan  aksioma  tersebut  ialah  :  Rasul  ketika  mendatangi  kaumnya  dan  berkata kepada  mereka: “Aku  adalah  seorang  Rasul,  Allah  telah  mengutusku  untuk  kalian ”,  lalu mereka  berkata: “Apa  bukti  ke-Rasul-anmu  ?” .  Dia  menjawab: “berpindahnya  gunung ini dari tempat asalnya”. Ketika kaumnya berkata: “Buktikan ucapan engkau saat demikian…”. Kemudian tatkala waktu yang ditentukan telah tiba, Allah memindahkan gunung tersebut dari  tempat  semula,  guna  membenarkan  pengakuan  Rasul  tadi,  maka  dipindahnya gunung tersbut oleh Allah,sebagimana firmannya: “Benar hamba-Ku, dalam setiap perkara yang ia  sampaikan  dari-Ku.” Seandainya  Rasul  itu  berdusta,  maka  berita  dari  Allah  juga dusta, sedangkan dusta bagi Allah adalah muhal. Dengan demikian menjadi batal lah apa yang mendatangkan pada sesuatu yang muhal tersebut, dalam kontek ini adalah dustanya seorang Rasul dan menjadi tetaplah kebalikannya (jujur), inilah yang dicari. Apabila telah tetap bahwa Rasul memiliki sifat jujur maka mustahil bagi Rasul sifat dusta. Lihat Shaikh Ahmad  al  Nahrawi, al  Durru  al  Farid ,  dicetak  bersama Fathu  al  Majid ,  (Surabaya:al Hidayah, tt), hlm.41-42
60 Sifat  wajib  yang  ke-dua  adalah  akuntabel,  artinya  mereka  terpelihara  dari melakukan perbuatanyang terlarang atau makruh, baik lahir ataupun batin,  ketika masih kecil  ataupun  sudah  dewasa.  Aksioma  yang  menunjukkan  tetapnya  sifat  “amanah”  bagi para  Rasul  ialah  apabila  para  Rasul  itu  berkhianat  dengan  melakukan  perbuatan terlarang  atau  makruh,    berarti  kita  juga  diperintahkan  berbuat  seperti  yang  mereka lakukan,  karena  Allah  memerintahkan  kita  untuk  mengikuti  Rasul.  Tidak  dapat dibenarkan  bahwa  kita  diperintah  melakukan  sesuatu  yang  haram  dan  makruh,  sebab Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Maka pastilah Rasul tidak melakukan sesuatu kecuali  ketaatan,  adakalanya  berupa  wajib  atau  sunnah.  Perbuatan  mereka  berkisar antara  wajib  dan  sunnah  dan  katagori  mubah tidak  termasuk  perbuatan  mereka,  sebab mereka  melakukan  perkara  yang  mubah  itu  dalam  rangka  menunjukkan kebolehanperkara  tersebut  atau  untuk  keperluan tashri’ (menunjukkan  hukumnya). Perbuatan yang dilakukan Nabi itu adakalanya wajib adakalanya sunnah. Bila telah tetap bahwa Rasul memiliki sifat amanah (akuntabel) maka mustahil bagi mereka sifat hiyanat (berkhianat)  dengan  melakukan  perbuatan  haram  atau  makruh.  Lihat  Shaikh  Ahmad  al Nahrawi, al  Durru  al  Farid ,  dicetak  bersama Fathu  al  Majid ,  (Surabaya:al  Hidayah,  tt), hlm.42-43.

## “Relasi Agama dan Negara”
Gambaran  komprehensif  tentang  sifat  dasar,  fungsi  dan  tujuan- tujuan  sistem  politik  Islam  dapat  ditemukan  dalam  kitab  suci  Al-Qur’an yang  merupakan  sumber  hukum  pertama  dan  pedoman  hidup  kaum muslim.  Kesimpulan  awal  yang  mungkin  dapat  ditarik  adalah  bahwa karena di Arab tidak ada organisasi politik yang sistematik dan berlakunya sistem kesukuan yang tidak terstruktur, istilah dan konsep tentang negara ( al-daulah )  tidaklah  dikenal  pada  waktu  itu  dan  karenanya  tidak  pernah disinggung  baik  oleh  Nabi  Muhammad  maupun  Al-Qur’an.  Meskipun secara  eksplisit  istilah al-daulah tidaklah  ditemukan,  namun  dalam  Al- Qur’an  terdapat  ayat-ayat  yang  mengindikasikan  bahwa  Allah  juga memberikan  konsep-konsep  umum  tentang  pemerintah  negara  dan. Istilah “otoritas terorganisir” ( organized authority ) yang digunakan dalam Al-Qur’an  mungkin  bisa  dijadikan  contoh  untuk  mendukung  pernyataan tersebut. Akan tetapi, otoritas terorganisir tersebut merupakan milik dari Tuhan Yang Maha Agung yang kekuasaan-Nya meliputi seluruh alam raya tanpa terkecuali.
Konsep pemerintahan dengan otoritas Tuhan secara tidak langsung adalah  berbeda  dengan  konsep  teokrasi  yang  karakter  dasarnya  adalah pemerintahan  langsung  dari  Tuhan.  Allah  adalah  Tuhan  sedangkan Manusia  adalah  hamba-Nya.  Tetapi  suatu  hal  yang  harus  diingat  bahwa Allah  tidaklah memerintah secara langsung, sebaiknya, kekuasaan Tuhan didelegasikan kepada Utusan-Nya, Muhammad SAW yang bertugas untuk menyebarkan keyakinan baru dan syari’ah yang kesemuanya berasal dari Tuhan.  Karenanya,  sistem  pemerintahan  Islam  dengan  hukum-hukum yang berasal dari Tuhan sebagai sumber otoritas utamanya, tidaklah bisa dikategorikan  sebagai  sebuah  bentuk  pemerintahan  teokratis  yang langsung berada dibawah pemerintahan.
Secara  sederhana  Negara  adalah  suatu  organisasi  dalam  suatu wilayah  yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  yang  sah  dan  ditaati  oleh rakyatnya.  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  Negara,  ideology  Negara. Pancasila  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengatur  penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih (good  governance) adalah  merupakan  I’tikad  baik  yang  selalu  menjadi agenda  politik di setiap  periodesasi kepemimpinan.indonesia merupakan salah  satu  Negara  yang  terbilang  sulit  lepas  dari  praktik  budaya  korupsi yang telah mengakar di relung-relung tata kelola pemerintahan. Sekalipun saat ini telah didekralasikan perlwanan terhadap koruptor dan tim khusu pemberantas  korupsi  telah  dibentuk,  namun  prakti-praktik  korupsi semakin tak terbendung dengan segala tipu muslihatnya. Oleh karena itu
perlu  upaya  rutin  dalam  rangka  menciptakan  tata  kelola  pemrintahan yang baik dan menyenagkan.
Problem  paling  besar  yang  dihadapi  Negara  Indoesia  adalah tindakan  korup  oleh  para  pejabat  yang  berkuasa,  maka  dengan  segala problematika  ini  kita  dituntut  untuk  terus  merenung,  berfikir  dan melakukan  terobosan-terobosan  hebat,  sehingga  tercapailah    Indonesia yang  benar-benar  bersih  dan  baik.  Umtuk  itu  sebaiknya  arah pembangunan  Indonesia  di  arakah  kepada, Pertama: pembangunan infrastruktur  yang  berimplikasi  pada  perbaikan  jalan,  jembatan  dan sarana-sarana  lain  yang  mendukung  pada  kemajuan  Indonesia. Kedua: pembangunan suprastruktur, yang meliputi pada pemberantasan korupsi, pemutasan intervensi asing pada Indonesia.
Selanjutnya  dari  berbagai  masalah  yang  ada  harus  dilakukan pemecahannya dengan beberapa pendekatan, yakni Pertama: Pendekatan secara  struktur,  dengan  mengedepankan  kesetaraan  dalam  berbagi tingkatan,  missal  dengan  tidak  membeda-bedakan  Agama,  Suku  dan Rasserta lainnya yang bisa membahayakan Indonesia. Kedua: Pendekatan sosio-kultur,  dalam  hal  ini  sebaikya  yang  ditawarkan  ke  hadapan  public adalah  penyadaran  akan  nilai-nilai  humanis  dalam  kehidupan  beragama, berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  rasa  optimism  dan  semangat nasionalisme  yang  tinggi  maka  Indonesia  akan  menjadi  Negara  yang bermartabat karena konsep Good Governancedapat dilaksanakan dengan baik oleh lapisan bangsa Indonesia.

## “Relasi Agama dan Negara”
Daftar Pustaka
Al  Bûty,  Mohammad  Sâ’id  Ramadhan, Fiqh  al-Sîrah .  Bairut:  Dâr  al-Fikr, 1993
al  Nahrawi,  Shaikh  Ahmad,  al Durru  al  Farid ,  dicetak  bersama Fathu  al Majid. Surabaya: al Hidayah, tt
Arif,  Syaiful, Humanisme  Gus  Dur:  Pergumulan  Islam  dan  Kemanusiaan.
Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013
Boediardjo, Meriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 2000
Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2011
Echols,  John  M.,  dan  Shadily,  Hasan, Kamus  Inggris  Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2008
el  Afendi,  Abdel  Wahab, Masyarakat  Tak  Bernegara:  Kritik  Teori  Politik Islam . Yogyakarta: LKiS:2012
Hilmy,  Masdar, “Ihwal Budaya Politik Kita”, Kompas . Maret, 2014 Huda, Ni’matul, Ilmu Negara , Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013
Husaini, Adian, Islam Libral . Jakarta: Gema Insani: 2004
Ihsan, A. Bakir, Etika dan Logika Berpolitik. Bandung: Rosdakarya, 1999
Mahfudh, MA. Sahal, Nuansa Fiqh Sosial . Yogyakarta: LKiS, 2011
Maliki,  Zainuddin,  Rekonstruksi Teori  Sosial  Modern. Jogjakarta:  Gajah Mada University Press, 2012
------------------------,  Sosiologi Politik,  Makna  Kekuasaan  Dan  Transformasi Politik . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
Nurhakim, Moh., Islam, Tradisi, dan Reformasi: Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi. Malang: Banyumedia Publishing
Paydar,  Monoucher,  dalam  edisi  Indonesia, Legitimasi  Negara  Islam: Problem  Otoritas  Shari’ah  Dan  Politik  Penguasa .Yogyakarta:  Pajar Pustaka Baru, 2003
Permono,  Sjechul  Hadi, Relevansi Filsafat  Hukum  Nasional  dan  Filsafat Hukum Islam, Suatau Tinjauan Komparati”, Akademika Vol.14,No,2. Maret,2004
Rahmena,  Ali, Para  Perintis  Zaman  Baru  Islam ,  cet.  II.  Bandung:  Mizan,
1996
Rais,  Muhammad  Dhiaudin, Al-  Nazriyat  al-Siyasiyat  al-Islamiyah, edisi Indonesia, Teori Politik Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
Salam, Abd.,  Kata Pengantar buku, Aspects of The Islamic State: Religious Norms  and  Political ,  karya  Monoucher  Paydar,  dalam  edisi Indonesia, Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Shari’ah Dan Politik Penguasa . Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003
Setowara,  Subhan  dan  Soimin, Agama  dan  Politik  Moral. Malang:  Intrans Publishing, 2013
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press, 1993
Sya’at,  Ahmad, Bina  Sunnah  al-Muhammadiyah  wa  al-Shi’ah  al- Humainiyah . Bairut: Dar al-Fikr, 1988
Tutik,  Titik  Triwulan, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945 . Jakarta:Kencana, 2011
Wahyudi,  Chafid,    NU &  Civil  Religion;  Melacak  Akar  Civil  Riligion  dalam Keagamaan NU. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
Yasid, Abu, Fiqh Politik. Situbondo: Ibrahimy Press, 2009
“Relasi Agama dan Negara”