Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 37-42| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4635.37-42

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME PADA RAMBU LALU LINTAS ( CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF VANDALISM AT TRAFFIC SIGNS)
Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia kadekputradwipayana02@gmail.com , laksmiidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Vandalisme cukup memberi dampak negatif dalam kehidupan manusia seperti mengganggu fungsi dari fasilitas umum, contoh dari vandalisme berupa coretan-coretan terhadap rambu lalu lintas dimana selain merusak fungsi dari rambu lalu lintas tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum tindak pidana vandalisme agar memberikan efek jera dengan pemberian sanksi kepada pelaku vandalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku Vandalisme pada rambu lalu lintas dan untuk  membahas  sanksi pidana  yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku Vandalisme pada rambu lalu lintas. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Normatif. Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder, primer dan tersier yang digunakan  dalam kajian ini. Bahan- bahan tersebut dikumpulkan dengan cara teknik pencatatan, sistem file, dan studi dokumen yang mana nantinya akan dianalisa secara sistematis Hasil pembahasan mengenai pengaturan terhadap pelaku Vandalisme pada rambu lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dimana sanksi terhadap pelaku ada  pada  Pasal  275  ayat  (2)  UU  Nomor  22  Tahun  2009  mengenai  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  jalan.  Penulis menyarankan  kepada  pemerintah  untuk  segera  melakukan  pembentukan  suatu  Undang-Undang  yang  secara spesifik, dan masyarakat segera melaporkannya ke pihak yang berwajib apabila ada tindakan Vandalisme. Kata Kunci: Rambu Lalu Lintas, Sanksi Pidana, Vandalisme.

## Abstract
Vandalism  has  quite  a  negative  impact  on  human  life  such  as  disrupting  the  function  of  public  facilities,  for example, vandalism in the form of graffiti on traffic signs which in addition to damaging the function of traffic signs can also endanger road users.  Therefore, it is necessary to enforce the law on the crime of vandalism in order to provide a deterrent effect by giving sanctions to the perpetrators of vandalism.  The purpose of this study is to determine the legal arrangements against vandalism perpetrators on traffic signs and to discuss criminal sanctions that can be imposed on perpetrators of vandalism on traffic signs. The research method that the author uses is normative legal research. The sources of legal material in this study consist of secondary, primary and tertiary  legal  sources  used  in  this  study.  These  materials  are  collected  by  means  of  recording  techniques,  file systems, and document studies which will be analyzed systematically. in Article 275 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The author suggests to the government to immediately make a specific law, and the public to immediately report it to the authorities if there are acts of vandalism. Keywords: Criminal Sanctions, Vandalism, Traffic Signs.

## I. PENDAHULUAN
Sebagai  makhluk  hidup,  pastilah  manusia  membutuhkan  suasana  lingkungan  yang  indah,  nyaman, bersih  dan  tertib.  Manusia  akan  merasa  nyaman  dalam  menjalankan  kehidupannya  jika  ia  hidup dilingkungan  yang  baik,  keadaan  ini  dikatakan  baik  jika  mencakup  lingkungan  yang  sehat  dengan didukung pada kondisi sosial dan alamnya. Suatu kondisi ini dapat menunjang produktifitas manusia serta kualitas hidup manusia. Suatu Anugerah Tuhan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang wajib kita lestarikan  dan  kembangkan  supaya  dapat  menjadi  penunjang  dalam  kehidupan  manusia  maupun makhluk  hidup  lainnya  demi  berlangsungnya  dan  meningkatnya  kualitas  hidup  yang  didukung  oleh lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan manusia sudah mengurangi keindahan di dalam negeri itu sendiri secara tidak langsung. Segala bentuk kerusakan lingkungan oleh manusia  yang  tidak  disengaja  maupun  yang  memang  disengaja,  akan  berdampak  negatif  pada penurunan  kualitas  lingkungan,  yang  oleh  manusia  itu  sendiri  akan  dirasakan  dampaknya.  unsur
terpenting  di  dalam  lingkungan  hidup  adalah  manusia,  Namun  tingkah  lakunya  berpengaruh  pada kelangsungan  hidup  dan  keseimbangan  alam  serta  makhluk  hidup  baik  manusia  maupun  hewan. lingkungan  yang  sehat  dan  terpelihara  dapat  tercipta  jika  manusia  dengan  segala  upaya  yang  bisa dikerahkannya dengan tujuan dalam meningkat lingkungan hidup menjadi lebih baik lagi. Perbaikan atas kerusakan hendaknya segera dilakukan sebelum bertambah parahnya keadaan ini (Hamzah, 2005) . Oleh  karenanya  manusia  sebagai  makhluk  yang  menghuni  bumi  tidak  bisa  terlepas  dari  kondisi lingkungan, dimana sudah sepantasnya manusia ikut menjaga alam dan lingkungan supaya tetap terjaga kelestarianya.
Namun fakta atas kerusakan lingkungan akibat pelanggaran-pelanggaran lingkungan ini marak terjadi  di  indonesia.  Sesuatu  yang  sering  terjadi  adalah  mencoret-coret  tembok,  pagar  rumah,  pintu pertokoan,  dan  juga  fasilitas-fasilitas  public  dalam  hal  ini  rambu-rambu  lalu  lintas.  Dimana  juga memasang, brosur, pamflet dan poster di tempat umum. Tindakan seperti ini bukan saja menjadikan perkotaan  tidak  pantas  di  pandang  dan  juga  dapat  merusak  keindahan,  kebersihan  dan  membuat lingkungan sekitar terkesan kumuh dan kotor. Inilah yang masuk kategori tindak vandalisme.
Vandalisme  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  "perbuatan  menghancurkan  dan merusak hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya)" atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari sekelompok orang  yang  perilakunya  cenderung  kearah  negatif  juga  dapat  diartikan  sebagai  vandalisme  menurut departemen pendidikan. vandalisme dalam bentuk lainnya merupakan criminal dalam hal perusakan, pencatatan,  grafiti  yang  liar,  merusak  fasilitas  public  seperti  memecahkan  kaca  Halte,  dan  lain sebagainya yang bersifat mengganggu ketertiban umum.
Walaupun  tindakan  vandal  banyak  dianggap  golongan  "karya  seni",  oleh  sejumlah  orang namun kenyataanya tindakan ini masuk dalam tindak kriminal di beberapa negara, apabila tindak ini merusak  fasilitas  umum,  harta  pribadi  atau  yang  terkait  pada  kebencian, intimidasi  serta  rasisme.  di beberapa  negara  Pemerintah  setempat  berbagai  peraturan  dikeluarkan  guna  untuk  mencegah vandalisme, namun ini tidak efektif dalam memerangi grafiti.
Masyarakat  sering  menganggap  vandalisme  sebagai  hal  yang  biasa  dan  sering  diabaikan sehingga  dianggap  sebagai  pelanggaran  kecil  dan tidak  dampak  atau  memberikan  pengaruh apapun. Padahal vandalisme jika di perhatikan secara seksama telah membawa dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari contoh fungsi dari fasilitas umum terganggu, baik berupa coretan-coretan terhadap rambu lalu  lintas  dimana  selain  merusak  fungsi  dari  rambu  lalu  lintas  tersebut  juga  dapat  membahayakan pengguna jalan. Maka dari itu penegakan hukum atas tindak pidana vandalisme perlu dilakukan agar efek  jera  dapat  dirasakan  oleh  pelakunya  dengan  diberikanya  sanksi  yang  tegas.  Pemulihan  atas ketertiban dan keamanan masyarakat yang telah terganggu dan agar terciptanya kepastian hukum inilah fungsi dari penegakan hukum secara riil (Sulisttia & Zurnettii, 2011)
Selain  perbuatannya  mengganggu  dan  merugikan  banyak  pihak  ternyata,  siapa  saja  yang melakukan perbuatan mencoret-coret serta merusak rambu (marka jalan) maka bisa diancam hukuman berat, Hukum bagi pelaku corat-coret yakni ancaman pidana 2 thn dan denda Rp 50.000.000. Ancaman hukuman itu sudah diatur pada pasal 25 Undang-Undang No.22 tahun 2009, dimana perusak prasarana jalan tersebut dapat sanksi yan adalah lampiran dari peraturan Menteri Perhubungan PM No.26 tahun 2015 mengenai standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanan.
Melakukan  suatu  perbuatan  yang  berakibat  pada  terganggunya  fungsi  sarana  dan  prasarana jalan. “sesuai pasal 275 Undang-Undang No.22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan umum dapat dikenakan Sanksi baik pidana maupun denda terhadap setiap orang  yang melakukanya, penyebab gangguan pada marka jalan, fungsi rambu lalu lintas, alat pengaman pengguna jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu sesuai pasal 28 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,00. Aksi dari Vandalisme yang sembarang ini sudah kian serius dikarenakan sudah mengganggu fasilitas umum dan juga merusak fungsi dari fasilitas tersebut.
Undang-Undang  Dasar  NRI  tahun  1945,  dalam  pasal  27  ayat  (1)  menyebutkan  bahwasanya penegakan dalam suatu aturan dimana bukan hanya tugas aparat, namun juga bagian dari kewajiban warga masyarakat. Karenanya, harus dilaksanakan penegakan hukum yang konsisten dan tegas karena jika tidak ketidak pastian hukum dan wibawa hukum akan merosot dan menjadi cikal bakal lahirnya krisis  hukum  yang  berdampak  pada  terganggunya  stabilitas  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.

## II.  METODE PENELITIAN
Metode  pada  jurnal  ini  yang  penulis  gunakan  ialah  tipe  penelitian  dan  pendekatan  hukum  secara normatif  dimana  aturan  diletakan  sebagai  bangunan  dalam  system  norma  pada  studi  ini.  Di  Dalam penyusunannya mengkaji teori, asas-asas hukum, doktrin, norma terhadap suatu peratuan perundang- undangan. Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder, primer dan tersier  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  ( Atmadja  &  Budiartha,  2018 ).  Setelah  bahan-bahan  hukum yang dibutuhkan peneliti diperoleh maka melalui studi pencatatan dan dokumentasi bahan hukum ini dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  ada.  Kemudian,  bahan  hukum  ini  diolah  dengan mempergunakan teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik Argumentasi yang sistematis, gramatikal dan teologis hukum sehingga permasalahan yang ada dapat dikaji dan diselesaikan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas
Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme, alangkah baiknya  untuk  kita  menjabarkan  terkait  apa  yang  dimaksud  dengan  Penegakan  Hukum.  Terjemahan alam  Bahasa  Indonesa  yang  dimaksud  Penegakan  Hukum  merupakan Law  enforcement dan  dalam Bahasa Belanda disebut Recht Toepassing dan Rechtshandhaving. (Rahardjo, 2010) . dalam bukunya Soerjono Soekanto menjabarkan mengenai apa yang mempengaruhi penegakan hukum yang dibagi atas beberapa faktor, upaya penegakan suatu aturan merupakan struktur dalam mengaitkan  hubungan antara nilai-nilai  yang  diimplementasikan  ke  dalam  kaidah-kaidah  dan  sikap  akhir  dalam  memelihara, menciptakan dan mempertahankan kedamaian hidup (Soekanto, 2016) . Peraturan dalam bentuk tertulis yang  dituangkan  ke  bentuk  perundang-undangan  ditujukan  untuk  menpedoman  ketertiban    dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar berkepastian hukum dan ketertiban dapat tercipta (Supandji, 2012) .
Pada penegakan hukum ada beberapa masalah pokok sebenarnya yang terletak dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dimana faktor ini mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor itu sendiri. Berikut faktor-faktor tersebut antara lain; Faktor dari hukumnya  sendiri,  yang  di  dalam  tulisan  ini  akan  dibatasi  undang-undang  saja,  Faktor  penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum,  Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dari  penjabaran terkait  faktor  diatas sebenarnya  cukup  erat  kaitannya,  sebab  itu  bagian  dari esensi dalam penegakan hukum, juga bagian dari alat ukur efektifitas dalam penegakan hukum.
Dalam  keadaan  ini  Polantas  (Polisi  Lalu  Lintas)  berperan  besar  dalam  menangani  masalah tentang Penanggulangan, Ketertiban, Kebersihan terhadap Rambu-rambu Lalu Lintas yang terkena aksi vandalisme, karena bagian tugas dan tanggung jawab Kepolisian, dimana polantas lah yang berwenang mengemban tugas kepolisian mencakup pengamanan, menjaga, patroli, pengawalan dan menghimbau masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, serta pengecekan kendaraan dan para pengendara, dan tugas dari polantas  juga  mencakup  penyelidikan  dan  penegakan  hukum  pada  lapangan    lalu  lintas  jalan.  Guna terpeliharanya  keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  dalam  berlalu  lintas,  yang  didasarkan  pada Undang- Undang No.22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan umum.
Sudah  sangat  jelas  bahwa  tindakan  Vandalisme  pada  Rambu  Lalu  Lintas  merupakan  tindak pidana  yang  dapat  dipidana  dengan  serius,  dimana  untuk  menanganinya  haruslah  ada  pihak  yang bertugas  untuk  mengawasinya  agar  tindakan  tersebut  dapat  ditangani  dengan  cepat.  Maka  dari  itu disimpulkan lah bahwa lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana Vandalisme pada Rambu-rambu lalu lintas, ialah Kepolisian Republik Indonesia dimana pelaksanaan unit kerjanya dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas).

## 2. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas
Sanksi  merupakan  suatu  proses  atau  tahapan  penjatuhan  hukuman  atau  penderitaan  yang diberikan  oleh  negara  karena  telah  terjadi  kesalahan  dalam  bentuk  pelanggaran  atau  kejahatan  yang
dilakukan kepada orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Dalam KBBI sanksi ialah tindakan- tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang (Waluyo, 2008) .
Sedangkan  Andi  Hamzah  menjabarkan  apa  yang  dimaksud  dengan  sanksi  sebagai  suatu hukuman  atas  dilangarnya  ketentuan  dalam  undang-undang.  akibat  hukum  terhadap  pelanggaran ketentuan pidana adalah sanksi yang berupa pidana dan atau tindakan lainnya (Hamzah, 2009) .  sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama ada dua jenis didalam hukum pidana (Ali, 2015) . Jenis sanksi itu yakni:
Sanksi Pidana Salah satu jenis yang paling banyak dipergunakan ialah sanksi pidana di dalam memberikan  hukuman  kepada  seseorang  yang  bersalah  dalam  melakukan  perbuatan  pidana,  suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang  melakukan perbuatan yang dilarang oleh  hukum  pidana  dan  dinyatakan  bersalah.  Dimana  dengan  sanksi  ini  diharapkan  seseorang  tidak mengulangi tindak pidana tersebut.
Sanksi  Tindakan  Sanksi  tindakan  ini  ialah  sanksi  yang  bersifatnya  bukan  reaktif  melainkan sebagai  antisipatif  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  berbasis  pada  filsafat  determinisme  dalam  ragam bentuk  sanksi  yang  dinamis  ( open  system )  dan  spesifikasi  non  penderitaaan  atau  perampasan kemerdekaan  dengan  tujuan  untuk  memulihkan  keadaan  tertentu  bagi  pelaku  maupun  korban  bagi perseorangan,  badan  hukum  publik  maupun  perdata.dimana  sanksi  tindakan    adalah  sanksi  diluar KUHP, adapun sebagai contohnya dirawatnya pelaku di rumah sakit dan dikembalikannya seseorang kepada  orang  tua  atau  walinya  untuk  seseorang  yang  tidak  mampu  bertanggung  jawab  dan  anak dibawah umur. Dimana dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi: Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung  jawabkan  kepadanya  sebab  kurang  sempurna  akalnya  atau  sakit  berubah  akal,  maka dapatlah  hakim  memerintahkan  memasukkan  dia  ke  rumah  sakit jiwa  selama-lamanya  1(satu) tahun untuk diperiksa”
Dari  pemaparan  diatas  dapat  dijelaskan  bahwasanya  sanksi  berupa  Pidana  condong  pada pembalasan  dan  bagian  dari  penderitaan  yang  dibebankan  dengan  sengaja  kepada  orang  yang melanggar,  sebaliknya  sanksi  tindakan  adalah  ide  yang  lahir  dari  kesadaran  akan  pentingnya perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat (Sholehuddin, 2002) .
Perilaku  Vandalisme  adalah  sesuatu  keprihatinan  bagi  semua  pihak  sebab  bukan  saja mengganggu keindahan suasana kota, vandalisme juga sudah sangat sering menyasar fasilitas umum seperti Rambu Lalu Lintas. Dimana aksi corat-coret ini kebanyakan kasusnya dilakukan oleh remaja dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah dimana mereka melakukan aksi ini hanya karena iseng semata dan meluapkan rasa emosi yang mereka rasakan.
Dimana untuk upaya mengatasi berbagai aksi Vandalisme pada rambu lalu lintas tersebut yang dimana aksi ini sangat merugikan dan membahayakan bagi para pengguna jalan. Berikut ini langkah dilakukan yang untuk penanggulangan aksi pelaku vandalisme pada rambu lalu lintas antara lain yaitu:
Dengan  Cara  Penegakan  Dan  Pengaturan  Undang-Undang  Karena  masih  belum  adanya Undang-Undang  yang  benar-benar  mengatur  tentang  tindakan  vandalisme  ini  mengakibatkan  masih banyaknya aksi vandalisme tersebut. Maka dari itu penegakan dan penguatan Undang-Undang perlu dilakukan oleh pihak yang berwajib, tindakan tegas sangatlah diperlukan dikenakan terhadap pelaku vandalisme dimana untuk mendapatkan efek jera
Peran Orang Tua/WaliOrang tua/wali sangatlah penting perananya dalam mengarahkan kepada anak terkait cara menghargai dan menjada suatu barang atau benda orang lain karena kita tidak boleh merusak  barang  milik  orang  lain.  Orang  tua  juga  perlu  untuk  mengetahui  bakat  anaknya  sehingga anaknya tidak melampiaskan bakat atau pun emosinya ke tempat yang salah. Apabila anak memiliki bakat dalam kreasi seni maka orang tua sudah sewajarnya untuk menyiapkan media agar anaknya dapat menuangkan bakat seninya tersebut ke tempat yang tepat.
Peranan  Media  Massa  peranan  media  massa  juga  sangatlah  penting  bagi  masyarakat  dalam mengedukasi  masyarakat  melalui  contoh  perilaku  sosial  yang  ditayangkan  di  media  massa.  Media massa dapat mengajarkan dan menanamkan perilaku social yang baik juga beberapa contoh perilaku yang tidak pantas dilakukan seperti tindakan vandalisme pada rambu lalu lintas.
Peranan Masyarakat Dan SekolahAnggota masyarakat juga memiliki peranan dalam mengatasi Vandalisme ini, masyarakat perlu memiliki sikap prihatin dan juga memberikan perhatian yang lebih terhadap pelaku vandalisme supanya mereka paham terhadap tindakannya yang merugikan orang lain. Masyarakat juga harus peka terhadap pasilitas umum yang terdampak vandalisme yang ada di sekeliling
mereka.  sudah  sewajarnya  Pihak  sekolah  juga  ikut  dalam  memberikan  nasihat  dan  bimbingan  pada siswa tentang perilaku mana saja yang dapat merugikan pihak lain atas apa yang kita lakukan terhadap barang milik orang lain.
Kegiatan Positif Melakukan kegiatan juga dapat menanggulangi aksi Vandalisme dimana para remaja  haus  akan  pengakuan  sering  melakukan  pengrusakan.  vandalisme  pada  remaja  dapat  diatasi sebelum merajalela dengan mengalihkannya untuk kegiatan yang lebih positif. Dimana minat dan bakat dari  anak  remaja  harus  kita  kenali  dan  kita  alihkan  pada  kegiatan  yang  bermanfaat  seperti ekstrakurikuler,  olahraga,  music,  dan  sebagainya.  Dimana  dengan  kesibukan  ini  remaja  pada  waktu luang diharapkan terhindar dari perbuatan yang sia-sia.
CCTV merupakan sistem keamanan yang menjangkau ruang yang cukup luas, dimana kegunaan CCTV adalah untuk mengambil gambar dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan adanya CCTV tersebut juga dapat melihat gerak-gerik dari pelaku dan jika pelaku mengetahui adanya CCTV tersebut, maka pelaku akan tidak berani melakukan aksi Vandalisme tersebut dikarenakan jika terekam  maka akan sangat mudah untuk mengetahui pelaku tersebut.
Dari upaya-upaya diatas diharapkan kepada masyarakat untuk dapat menanggulangi perilaku Vandalisme yang  menyasar Rambu Lalu Lintas, dimana jika tidak adanya penanggulangan terhadap aksi vandalisme tersebut maka akan sangatlah merugikan bagi para pengguna jalan. Dan pelaku dapat dihukum dengan Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengaturan  hukum  terhadap  pelaku Vandalisme pada rambu-rambu lalu lintas ini, telah diatur dalam Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum dimana tindakan Vandalisme ini merupakan  tindakan  dari  seseorang  atau  kelompok  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindakan pengrusakan  dan  penghancuran  suatu  barang  atau  benda  baik  milik  pribadi  maupun  fasilitas  umum seperti rambu-rambu lalu lintas. Yang dimana tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara ataupun sanksi denda, sesuai dengan bunyi Pasal 275 ayat (2).
Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Vandalisme pada rambu lalu lintas sangatlah perlu dilakukan karena, tindakan tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi dari rambu lalu lintas tersebut dan juga dapat sangat membahayakan bagi para pengguna jalan. Akan tetapi para pelaku vandalisme tidak mengetahui adanya peraturan hukum tentang tindakan vandalisme pada rambu lalu lintas dan juga ada sanksi pidana maupun denda dari tindakan tersebut. Yang dimana jika ditinjau dari aspek hukum positif sesuai dengan Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku vandalisme pada rambu lalu lintas adalah sanksi kurungan penjara atau denda.

## 2. Saran
Melauli  kajian  ini  peneliti  mengharapkan  kepada  pemerintah  untuk  segera  melakukan  pembentukan suatu  Undang-Undang  yang  spesifik  guna  menangani  tindak  pidana  Vandalisme  yang  bertujuan menberikan efek jera bagi pelaku. Dan diharapkan juga terhadap pemerintah agar dapat memasukkan tindakan Vandalisme tersebut dalam suatu pembelajaran di Sekolah di karenakan pelaku Vandalisme tersebut sebagian besar terdapat di kalangan remaja yang masih sekolah.
Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat hendaklah turut peduli atas lingkungan sekitarnya dan tidak  hanya  diam  jika  ada  seseorang  yang  melakukan  aksi  pengrusakan  atau  penghancuran  suatu fasilitas umum. Alangkah bagusnya untuk masyarakat menegur ataupun menangkap pelaku Vandalisme tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib.
Bagi  pelaku,  diharapkan  bagi  para  pelaku  Vandalisme  pada  rambu  lalu  lintas,  supaya  tidak melakukan  ataupun  mengulangi  perbuatan  vandalisme  tersebut  karena  di  samping  merusak  fasilitas umum  dan  mengganggu  ketertiban  umum,  tindakan  tersebut  juga  dapat  membahayakan  bagi  para pengguna jalan yang dikarenakan rusaknya rambu lalu lintas tersebut. Sehingga dapat menyebabkan
kesangsian  bagi  pengguna  jalan  yang  diakibat  oleh  beberapa  oknum  yang  melakukan  tundakan vandalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Rajawali, Jakarta. Hamzah, A. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan . Sinar Grafika, Jakarta. Hamzah, A. (2009). Terminologi Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. Rahardjo,  S.  (2010). Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah .  Genta  Publishing, Yogyakarta.
Sholehuddin. (2002). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soekanto, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Rajawali Pers, Jakarta.
Sulisttia, T., & Zurnettii, A. (2011). Hukum Pidana:Horizon Baru Pasca Reformasi . Rajawali Pers, Jakarta. Supandji, H. (2012). Law Enforcement: Harapan dan Tantangan . Gramata Publishing, Jakarta. Waluyo, B. (2008). Pidana dan Pemidanaan . Sinar Grafika, Jakarta.