## Opini Publik dan Politik Luar Negeri: Sikap Masyarakat Indonesia terhadap ODA Jepang dalam
Proyek PLTA Koto Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang 1

## Keigo Kashiwabara
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia

## Abstract
Japan  has  been  playing  an  important  role  in  the  international  society,  especially  in  the field  of  the  development  of  developing  countries,  through  its  ODA  (Official  Development Assistance). Indonesia, which has the biggest economic potential in Southeast Asia, is the largest recipient of Japanese ODA. Economic cooperation through ODA now functions as the core of the amicable bilateral relations between the two countries. However, ODA alternatively has had some negative aspects on its recipients. Some of the ODA projects (called Mondai-ankens) have actually triggered  various  problems  at  project  sites  and  have  consequently  afflicted  the  local  people.  The most well-known mondai-anken that aroused national discussion on ODA policy is Koto Panjang Hydropower Plant Project implemented in Riau Province, in 1991-1997. The local community has been  critical  of  Japanese  ODA  since  the  implementation  of  the  project,  which  was  done  in  a coercive manner under the Soeharto administration, caused costly damage to the local people such as poverty, scarcity of food, environmental destructuion, and so on. Although the mondai-anken issue caused considerable damage to the recipient country’s people, and the local commnity filed a complaint to the donor country, this issue had no political impact to the bilateral relations between the two countries.
Keywords: ODA (Official Depelopment Assistance), Mondai-anken, Economic cooperation, Japan, Indonesia

## Abstrak
Jepang  sudah  lama  memiliki  peran  penting  di  dalam  masyarakat  internasional, khususnya  dalam  pembangunan  negara-negara  berkembang  melalui  pemberian  ODA (Official Development Assistance). Indonesia, negara dengan potensi ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, adalah negara penerima ODA Jepang yang terbesar. Kerja sama ekonomi  melalui  ODA  telah  menjadi  kunci  utama  untuk  hubungan  bilateral  Jepang-
1 Versi pertama artikel ini merupakan tesis MA penulis sebagai syarat menyelesaikan program S2 Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Penulis berhutang banyak kepada semua pihak yang telah membantu: Nur Rachmat Yuliantoro, Usmar Salam, Rochdi Mohan Nazala, Katshito Toyama, Miho Sakai, Iswadi dan keluarga, warga Koto Panjang, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya.
Indonesia  yang  lebih  harmonis  dewasa  ini.  Namun,  sebetulnya  ODA  mempunyai  sisi negatif  juga.  Sebagian  proyek  ODA  (Mondai-anken,  proyek  bermasalah)  menimbulkan berbagai  masalah  di  lapangan  dan  membuat  penduduk  lokal  menderita  dampak negatifnya. Mondai-anken yang paling tipikal dan kelak memberikan kesempatan untuk perdebatan di masyarakat Jepang adalah pembangunan proyek PLTA Koto Panjang yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada tahun 1991-1997. Masyarakat Koto Panjang bersikap kritis terhadap ODA Jepang dalam proyek pembangunan PLTA karena proyek tersebut mengakibatkan  kerugian drastis  bagi mereka, seperti  kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain sebagai akibat dari pelaksanaan proyek secara paska oleh pemerintah  Indonesia  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto.  Walaupun permasalahan  yang  disebabkan  mondai-anken  tersebut  telah  mengakibatkan  kerugian serius bagi warga negara penerima, apalagi masyarakat lokalnya menggugat pemerintah negara donor, hal ini tidak berdampak apa pun terhadap hubungan kedua negara secara politik .
Kata-kata kunci : ODA ( Official Depelopment Assistance ), Mondai-anken , kerja sama ekonomi, Jepang, Indonesia

## Pendahuluan
Tulisan ini meneliti kebijakan ODA ( Official Development Assistance ) Jepang  di  Indonesia,  terutama  masalah-masalahnya  dilihat  dari  kasus yang  terjadi  di  Koto  Panjang,  Provinsi  Riau.  Penulis  memilih  tema  ini karena  sebagai  orang  Jepang  penulis  ingin  memperdalam  pengetahuan mengenai  ODA  Jepang.  Bagi  negara-negara  yang  tidak  mempunyai  atau menggunakan kekuatan militer seperti Jepang, ODA adalah salah satu alat diplomasi  yang  paling  penting  dan  efektif.  Dalam  konteks  ini,  penelitian tentang ODA sangat berarti untuk menganalisis praktik diplomasi Jepang dan membuat proyeksi masa depannya. Bagi penulis yang bekerja untuk memperdalam  hubungan  bilateral  Jepang-Indonesia,  analisis  mengenai ODA  Jepang  di  Indonesia  juga  sangat  signifikan  mengingat  kebijakan ODA Jepang di Indonesia sangat berpengaruh terhadap hubungan kedua negara.  Melalui  kasus  Koto  Panjang,  penulis  ingin  menganalisis  sisi negatif  ODA,  seperti  apa  yang  terjadi  sebenarnya  pada  proyek  yang bermasalah, dan bagaimana implikasi sikap masyarakat terhadap proyek Koto  Panjang  terhadap  kebijakan  ODA  Jepang  atau  hubungan  bilateral Jepang-Indonesia.  Penulis  juga  melakukan  penelitian  lapangan  untuk melihat proyek ODA secara langsung dan memahami bagaimana kondisi sebenarnya. Hal ini sangat membantu membuat isi tesis ini lebih reliable . Seperti  telah  disampaikan  di  atas,  ODA  adalah  salah  satu  alat diplomasi  terpenting  Jepang.  Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  mitra pembangunan Jepang, telah mendapatkan manfaat dari ODA sejak lama.
Sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  dan  sosial Indonesia,  pemerintah  Jepang  selama  lebih  dari  50  tahun  telah berkontribusi  mendukung  Indonesia  dalam  berbagai  bentuk,  seperti bantuan  aliran  dana,  teknologi,  dan  bantuan  darurat  korban  bencana alam.  ODA  Jepang  di  Indonesia  dimulai  sejak  tahun  1954  dalam  bentuk penerimaan trainee untuk  mendapatkan  pelatihan  di  bidang  industri, komunikasi,  transportasi,  pertanian  dan  kesehatan.  ODA  Jepang  telah memberikan  kontribusi  besar  di  bidang  pengembangan  sumber  daya manusia  dan  pembangunan  infrastruktur  sosial  ekonomi  Indonesia. Misalnya, pada saat krisis ekonomi melanda Asia pada tahun-tahun 1997- 1998,  Jepang  membantu  Indonesia  yang  sedang  berusaha  keluar  dari krisis  dalam  bentuk  pinjaman  khusus,  perpanjangan  kewajiban pembayaran,  dukungan  strategi  pemerintah,  dan  lain-lain.  Begitu  pula ketika  gempa  besar  dan  tsunami  dari  lautan  Hindia  melanda  pulau Sumatera  pada  Desember  2004,  Jepang  menyediakan  dana  rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana sebesar $640 juta.
Selama  ini,  secara  kumulatif,  bantuan  Jepang  kepada  Indonesia telah  berjumlah  $34,9  miliar  (total  sampai  tahun  2011).  Pada  tahun  2011 besar bantuan Jepang kepada Indonesia adalah $860 juta. Bagi Indonesia, Jepang  adalah  negara  donor  terbesar;  demikian  juga  bagi  Jepang, Indonesia  adalah  negara  penerima  bantuan  terbesar  (Kedutaan  Besar Jepang di Indonesia, n.a). Dengan latar belakang ini, Jepang dan Indonesia telah memupuk hubungan persahabatan selama lebih dari setengah abad; kedua negara ini telah menjadi mitra penting secara timbal-balik. Namun demikan, ternyata tidak  semua ODA Jepang dilaksanakan dengan lancar dan  efektif  serta  menghasilkan  manfaat  untuk  negara  penerima.  Dalam banyak  proyek  bantuan  Jepang,  ada  beberapa  yang  dianggap  sebagai “ Mondai-anken (proyek  yang  bermasalah).”  Salah  satunya  adalah  proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, yang terletak di Provinsi Riau. Proyek yang dijalankan dengan skema pinjaman Yen 2 pada  tahun  1993-1996  ini  adalah  proyek  pembangunan  sebuah
2 Pinjaman Yen adalah pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah, yang dibutuhkan oleh negara berkembang dalam rangka menata pondasi sosial ekonomi mereka sebagai dasar dari pembangunan. Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Selain skema ini, ada skema bantuan dana hibah, yang tidak disertai dengan kewajiban untuk membayar kembali, dan kerja sama teknik yang diberikan untuk membantu pengembangan SDM di negara-negara berkembang. Agar setiap negara dapat berkembang, mutlak diperlukan “upaya pembangunan manusia” yang akan memegang peranan di dalam perkembangan sosial ekonomi. Agar teknik dan pengetahuan yang telah dibangun oleh Jepang dapat dialihkan kepada para teknisi dan pejabat dari negara berkembang, maka Jepang mengundang tenaga magang, mengirim tenaga ahli dan relawan, mengirim bantuan mesin dan
bendungan  yang  dirancang  oleh  perusahaan  Jepang  TEPSCO  (Tokyo Electric  Power  Services).  Damnya  sudah  dibangun  dan  aktif,  tetapi  pada bulan  September  2002  pemerintah  Jepang,  JICA  (Japan  International Cooperation  Agency)  dan  TEPSCO  dituntut  untuk  memberikan kompensasi  kira-kira  ¥20  milyar  (sekitar  Rp  2  trilyun)  oleh  penduduk yang  berdiam  di  wilayah  sekitar  proyek  tersebut  yang  berjumlah  3.861 orang.  Menurut  para  penduduk,  mereka  dipaksa  pindah  ke  desa  yang terpencil  dan  semua  rumah  atau  tanah  pertanian  milik  mereka  disita pemerintah  tanpa  izin  untuk  pembangunan  proyek  tersebut.  Apalagi, proyek itu dipercaya telah membuat ekosistem di wilayah pembangunan dam menjadi rusak sehingga beberapa jenis hewan liar seperti gajah dan harimau Sumatera tidak bisa hidup lagi di sana.
Para penduduk yang  dikecewakan mengajukan klaim kompensasi di  atas  ke  pengadilan  tinggi  Tokyo,  tetapi  pengadilan  menolak  klaim tersebut  karena  kasus  ini  dianggap  sebagai  urusan  internal  Indonesia. Sekarang para pengklaim ini sedang mengupayakan naik banding dalam kasus  tersebut.  Apa  yang  istimewa  dan  berbeda  dengan Mondai-anken yang  lain  adalah  bahwa  proyek  Koto  Panjang  ini  adalah  satu-satunya proyek yang mengakibatkan gugatan oleh penduduk di negara penerima di  dalam  sejarah  ODA  Jepang.  Kasus  ini  memperlihatkan  bahwa  di samping  manfaat  dan  keuntungan  yang  normalnya  diperoleh  dari  ODA, sesungguhnya  terdapat  juga  beberapa  aspek  negatif  ODA  Jepang  yang harus  diperbaiki.  Oleh  sebab  itu  pertanyaan-pertanyaan  yang  penting untuk  diajukan  adalah:  (1)  Mengapa  masyarakat  Koto  Panjang  Riau bersikap kritis terhadap ODA Jepang dalam proyek pembangunan PLTA Koto Panjang? (2) Apa dampak dari sikap kritis masyarakat Koto Panjang Riau  terhadap  PLTA  Koto  Panjang  bagi  kebijakan  ODA  Jepang  dan hubungan Jepang-Indonesia?
ODA  adalah  bantuan  ekonomi  buat  negara-negara  berkembang sebagai  alat  diplomasi  yang  sangat  efektif  bagi  negara-negara  yang memiliki  kekuatan  ekonomi  besar,  khususnya  bagi  negara-negara  yang tidak  bisa  secara  leluasa  menggunakan  kekuatan  militernya  untuk mendapatkan pengaruh dalam politik internasional. Menurut Japan’s ODA White  Paper  2012 ,  kebijakan  ODA  ditentukan  dan  dilaksanakan berdasarkan  tiga  prinsip:  (1)  Jepang  memberikan  ODA  kepada  negara yang  mempunyai  nilai-nilai  kebebasan  dan  domokrasi;  (2)  Jepang
peralatan, survei, yang kesemuanya tercakup dalam bentuk “Proyek Kerja Sama Teknik”. Ini dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah independen yang bernama Japan International Cooperation Agency (JICA).
mementingkan  perlindungan  hidup  individu  atau  harga  diri  individu ( human  security );  dan  (3)  melalui  ODA,  Jepang  mendukung  ekspor infrastruktur buatan Jepang yang terbaru dan tercanggih di dunia. Jepang membuat  kebijakan  ODA  yang  memungkinkan  baik  Jepang  maupun negara-negara penerima dapat mengembangkan perekonomian mereka.
Tulisan ini berpendapat bahwa  ODA tidak  hanya diberikan untuk alasan  kepentingan  nasional  saja.  Meski  demikian  tulisan  ini  juga  tidak sepakat  dengan  ODA  yang  dijalankan  tanpa  strategi  diplomatik.  Tulisan ini memberikan penilaian positif terhadap kebijakan ODA yang seimbang antara kedua aspek di atas. Tulisan ini memandang bahwa kasus gugutan yang terjadi dalam proyek pembangunan PLTA Koto Panjang disebabkan oleh  dua  hal  yaitu  kedua  pemerintah  dengan  sengaja  menutup  mata terhadap  risiko-risiko  tersebut  demi  melaksanakan  proyek  dan  menjaga kepentingan  nasional  masing-masing  dan  aturan-aturan  di  kontrak proyek  tersebut  tidak  cukup  jelas.  Kedua  hal  tersebut  bisa  terjadi  di sebagian  proyek  ODA  Jepang  yang  lain  juga,  yang  umumnya  terjadi karena  kepentingan  nasional  negara  donor  lebih  dipentingkan  daripada tujuan  ODA  yang  sesungguhnya,  yaitu  pembangunan  dan  kemajuan ekonomi negara penerima.
Tulisan  ini  akan  dibagi  menjadi  tiga  bagian.  Bagian  pertama membahas  proyek  PLTA  Koto  Panjang  di  Riau.  Bagian  ini  akan menelusuri sejarah dibangunnya PLTA Koto Panjang di Riau; bagaimana peran  pemerintah  Jepang  melalui  ODA  sampai  timbul  protes  dari masyarakat setempat akibat dampak negatif yang ditimbulkannya. Bagian kedua membahas dampak gugatan tersebut terhadap hubungan  bilateral Indonesia-Jepang. Pembahasan akan difokuskan pada prospek kerjasama ekonomi antar kedua negara. Bagian ketiga adalah kesimpulan yang berisi penekanan  argumen  utama  dan  implikasinya  bagi  hubungan  bilateral kedua negara.
Proyek PLTA Koto Panjang Riau Sebagai Mondai-Anken
Pada  tahun  1979,  PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara)  merencanakan pembangunan sebuah PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Tanjung Pauh,  Kabupaten  Limapuluh  Kota,  Provinsi  Sumatera  Barat.  Tujuan utama rencana proyek ini ialah menambah daya listrik di kawasan sekitar, termasuk juga beberapa daerah di provinsi tetangga Riau. Di tahun 1980- an,  dengan  perkembangan  ekonomi  secara  drastis  di  daerah  Sumatera, permintaan  listrik  di  daerah  tersebut  bertambah  lebih  dari  20%  (JBIC, 2002:10).  Pada  tahun  1988,  sumber  listrik  di  Provinsi  Sumatera  Barat
berasal  dari  tenaga  air  (46,9%),  tenaga  gas  (25,7%),  dan  tenaga  diesel (27,4%).  Provinsi  Riau  menghasilkan  100%  listrik  dari  pembangkit  listrik tenaga  diesel.  Di  Sumatera  Barat,  kabel  listrik  disediakan  hanya  di  kota Padang  dan  daerah  sekitarnya,  sementara  penduduk  di  Provinsi  Riau menggunakan listrik lewat pembangkit listrik tenaga diesel yang berskala kecil  dengan  kabel  yang  disediakan  oleh  penduduknya  sendiri.  Oleh sebab  itu, electrification rate di Provinsi Riau hanya sampai 12,3% saja; ini adalah  persentase  paling  rendah  di  seluruh  pulau  Sumatera  yang mempunyai rata-rata electrification rate 24,9% (JBIC, 2002:10).
PLN tidak mampu meningkatkan tingkat penyediaan listrik di Riau karena  tidak  tersedia  cukup  sumber  daya  alam  yang  dibutuhkan  untuk pembangkitan,  seperti  gas  alam  atau  sumber  daya  panas  bumi.  PLN kemudian  memutuskan  untuk  membangun  PLTA  Kota  Panjang  yang berskala besar (114 Megawatt) dengan dana sekitar $251 juta atau sekitar ¥31,2  milyar  pada  waktu  itu  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  air  di Riau  dan  memenuhi  kebutuhan  listrik  penduduk  di  provinsi  tersebut. PLN  juga  merencanakan  persiapan  kabel  listrik  yang  menyambungkan PLTA  Koto  Panjang  dengan  Provinsi  Sumatera  Barat  dan  Provinsi  Riau untuk  mengirimkan  listrik  yang  dihasilkan  PLTA  tersebut  atau  listrik yang  tersisa  di  Provinsi  Sumatera  Barat  ke  Provinsi  Riau  sehingga keseimbangan permintaan dan penawaran listrik di kedua daerah terjaga. Keputusan  PLTA  ini  berdasarkan  saran  dari  TEPSCO  (Tokyo  Electric Power Services Corporation) yang nanti akan menjadi pembangun PLTA tersebut.
Menanggapi  rencana  pembangunan  PLTA  Koto  Panjang, pemerintah  Indonesia  meminta  pelaksanaan  studi  kelayakan  untuk proyek  ini  kepada  pemerintah  Jepang  pada  Juni  1981.  Studi  kelayakan dilaksanakan  TEPSCO  pada  kurun  waktu  Januari  1982-  Maret  1984  dan dari  studi  ini  disimpulkan  bahwa  proyek  tersebut  dapat  dilaksanakan. Lewat  studi  tersebut  tujuan  proyek  ini  ditentukan,  yaitu  memenuhi kebutuhan  listrik  di  Provinsi  Riau  dan  Provinsi  Sumatera  Barat  serta memperbaiki standar kehidupan penduduk dengan meningkatkan sarana kelistrikan  di  kedua  daerah  tersebut.  Namun  setelah  studi  kelayakan selesai,  sering  muncul  protes  mengenai  proyek  ini  dari  penduduk  di kedua  daerah.  Masyarakat  Kabupaten  Kampar,  Provinsi  Riau,  misalnya, tidak  setuju  dengan  pembangunan  bendungan  ini  mengingat  dampak negatif  yang  kelak  akan  dihasilkan.  Media  Jepang  juga  memberitakan adanya  kemungkinan  kerusakan  lingkungan  berkaitan  dengan  proyek Kota  Panjang  sehingga  mengundang  suatu  tim  swasta  untuk  melihat
langsung  kondisi  di  lapangan.  Tim  ini  kemudian  meminta  pemerintah Jepang  untuk  menghentikan  pinjaman  untuk  pelaksanaan  proyek  PLTA Kota  Panjang.  Permintaan  tim  ini  menimbulkan  perdebatan  di  Jepang tentang apakah proyek ini harus dilanjutkan atau dibatalkan. Menanggapi ini  pemerintah  Jepang  mengirim  tim  riset  OECF  ( Overseas  Economic Cooperation Fund , nanti akan menjadi JBIC pada tahun 1999) ke lapangan untuk  kembali  melaksanakan  studi  kelayakan.  Hasil  studi  kelayakan kedua  ini  menyimpulkan  bahwa  proyek  Koto  Panjang  dapat dilaksanakan.
Pada  bulan  Desember  1990,  pemerintah  Jepang  dan  Indonesia menandatangani  kesepakatan Exchange  Note atas  proyek  Kota  Panjang dengan nama “ Kota Panjang Hydroelectric Power and Associated Transmission Line Project. ” Tokyo kemudian menurunkan dana bantuan pertama senilai ¥12,5  milyar.  Di  tengah  gelombang  protes  dari  masyarakat  setempat, pemerintah  Jepang  mengajukan  syarat-syarat  bagi  pinjaman  tersebut untuk  pembangunan  PLTA  Kota  Panjang  (syarat-syarat  ini  tidak diumumkan  kepada  masyarakat  secara  resmi  sehingga  isinya  sedikit berbeda  tergantung  sumbernya):  gajah  yang  bermukim  di  lokasi  harus diselamatkan  dengan  memindahkannya  ke  tempat  perlindungan  yang cocok;  tingkat  kehidupan  keluarga  yang  terkena  dampak  dari  proyek Koto Panjang di pemukiman baru harus sama atau lebih baik dari pada di tempat awal; persetujuan pemindahan bagi yang terkena dampak proyek harus  dilakukan  secara  adil  dan  merata;  setiap  kepala  keluarga  yang terkena  dampak  proyek  harus  menyatakan  bahwa  mereka  sudah  siap untuk pemindahan (persetujuan hanya oleh ketua komunitas di lapangan tidak  cukup,  harus  disetujui  setiap  kepala  keluarga);  penduduk  yang terkena dampak dari proyek Koto Panjang harus mengikuti perundingan pembayaran  ganti  rugi;  segala  hewan  liar,  terutama  30  ekor  gajah,  di lokasi  harus  diselamatkan  dengan  dipindahkan  ke  tempat  pelindungan yang cocok (Sumi, 2006:37).
Inilah  kali  pertama  dalam  sejarah  ODA  Jepang  bahwa  Tokyo mengajukan  syarat-syarat  untuk  sebuah  proyek  ODA  kepada  negara penerima.  Pemerintah  Indonesia  mengklaim  bahwa  tindakan  Jepang tersebut  adalah  suatu  intervensi  terhadap  urusan  domestik,  namun syarat-syarat ini menjadi semacam tiket bagi pemerintah Indonesia untuk mendapatkan  pancairan  dana  pinjaman  tersebut.  Rencana  pembangunan kemudian  sempat  terganggu  dengan  kedatangan  dua  orang  wakil penduduk Koto Panjang yang melapor ke kantor OECF di Jakarta bahwa persetujuan  masyarakat  untuk  pemindahan  dan  kompensasi  sebetulnya
merupakan  hasil  dari  intimidasi.  Namun,  aspirasi  mereka  tidak didengarkan dengan alasan “tidak resmi” (Sumi, 2006:38). Pada bulan Mei 1991,  Hira  Jhamtani,  Direktor  Eksekutif  SKEPHI  (Sekretariat  Kerjasama Pelestarian  Hutan  Indonesia)  mengunjungi  Departemen  Luar  Negeri Jepang  di  Tokyo  untuk  mengklaim  bahwa  syarat-syarat  di  atas  tidak cukup  dipenuhi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Ia  juga  meminta  agar pemerintah  Jepang  mengirim  tim  pengawas  untuk  memeriksa  hal tersebut.  Permintaan  pengiriman  tim  pengawas  tidak  dikabulkan  oleh pemerintah Jepang, tetapi pemerintah Jepang menegaskan bahwa ia akan berusaha  memeriksa  apakah  proses  pembangunan  proyek  Kota  Panjang telah  berjalan  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dari  laporan pemerintah  Indonesia.  Pemerintah  Jepang  juga  menanggapi  pemerintah Indonesia  dengan  menyerahkan  rencana  aksi  ( action  plan )  menyangkut ketiga  syarat  pada  bulan  Oktober  1991.  Dua  bulan  kemudian,  dana pinjaman kedua senilai ¥17,525 milyar dicairkan.
Pembangunan  proyek  Kota  Panjang  kemudian  dimulai  seiring dengan  pemindahan  secara  bertahap  penduduk  di  sekitar  lokasi  ke pemukiman  baru.  Jumlah  penduduk  yang  dipindahkan  ke  pemukiman baru  ( Project  Affected  Families )  sebesar  4886  keluarga  di  10  desa  (Vesky, 2014:1).  TEPSCO  yang  berperan  dari  awal  proyek  ini  direncanakan dikontrak  lagi  untuk  manjadi  pengawas  proyek,  sementara  untuk pembangunan bendungan dipegang oleh Hazama Corporation. Proyek ini mencanangkan  pembangunan  bendungan  dengan  tinggi  58  meter  dan panjang  258  meter,  yang  kelak  akan  merendam  wilayah  seluas  124 kilometer persegi dengan target energi listrik 114 MW.
Ketika  proyek  ini  sedang  berjalan,  diberitakan  pula  bahwa beberapa kali ada warga masyarakat yang mendatangi pemerintah daerah Riau  maupun  Sumatera  Barat  untuk  menuntut  kompensasi  pemindahan yang  belum  dibayar.  Karena  tidak  mendapat  respon  yang  serius, masyarakat  membawa  kasus  ini  ke  Komisi  Nasional  HAM.  Menurut penelitian  oleh  tim  SAPS  JBIC  dan  studi  lapangan  penulis  sendiri, persoalan utama kasus ganti rugi  ini adalah sebagai  berikut: kompensasi untuk  beberapa  kepala  keluarga  belum  dibayar  sama  sekali;  harga pembebasan  tanah  terlalu  murah  serta  merupakan  hasil  dari  pemaksaan dan  intimidasi;  kompensasi  umumnya  dijanjikan  dibayar  dalam  bentuk perkebunan  karet  dan  fasilitas  air,  tetapi  ternyata  hanya  ada  beberapa pohon  karet  yang  masih  muda  dan  butuh  waktu  beberapa  tahun  lagi untuk berproduksi serta sebuah sumur yang disediakan oleh OECF, tetapi
airnya  keruh  dan  tidak  cocok  dikonsumsi  (JBIC,  2002  &  wawancara dengan penduduk lokal, 26-30 Januari 2014).
Masa pembangunan ini ditandai pula dengan kondisi kesejahteraan penduduk  yang  dipindahkan  semakin  memburuk.  Berubah  profesi menjadi  buruh  kasar,  pergi  ke  desa  lain  untuk  bekerja  di  perkebunan karet yang sudah matang, dan meninggalkan anak-anak yang harus putus sekolah  karena  ketiadaan  biaya  menjadi  fenomena  serius  pada  saat  itu. Namun  demikian,  proyek  Koto  Panjang  tetap  berjalan  dan  selesai  pada bulan Desember 1997.
Setelah  selesai  dibangun  bulan  Maret  1996,  pada  bulan  Februari 1997  proyek  Koto  Panjang  dibuka  dengan  melakukan  penggenangan secara  resmi.  Penggenangan  ini  dilakukan  dengan  cara  menurunkan pintu-pintu  sekat  air  bendunngan.  Pada  bulan  Oktober  1998  akhirnya PLTA Koto Panjang mulai beroperasi. Persoalan kemudian muncul ketika di  beberapa  lokasi  terjadi  banjir  besar  yang  tidak  normal,  yang  sesudah diselidiki  ternyata  disebabkan  aliran  air  yang  terhambat  akibat pembangunan bendungan Koto Panjang.
Kontroversi  yang  terjadi  di  dalam  pembangunan  bendungan tersebut  bukan  banjir  besar  ini  saja.  Menurut  Takahashi  (2002)  dan Yamamoto  (2011),  setidaknya  terdapat  empat  persoalan  akibat pembangunan  PLTA  Koto  Panjang,  yaitu  bahwa:  kapasitas  tenaga  listrik 114  MW  yang  direncanakan  hanya  terpenuhi  17  MW  (hanya  10%  lebih); ketinggalan  air  pada reservoir air  di  bawah  titik  minimum  untuk membangkitkan  tenaga  listrik  114  MW;  dari  tiga generator yang digunakan, hanya Unit 1 yang bekerja penuh; ketiganya hanya digunakan secara bersama-sama pada waktu tertentu – sejak mulai beroperasi, Unit 2 dan  Unit  3  pernah  berhenti  operasinya  berkali-kali  untuk  pergantian sekrup  yang  rusak;  dan  penelitian  WALHI  (Wahana  Lingkungan  Hidup Indonesia)  menunjukkan  bahwa  beberapa  jenis  hewan  seperti  gajah, harimau  sumatera,  dan  tapir  kehilangan  habitat;  ini  mengancamkan kelestarian hidup hewan-hewan tersebut.
Menurut penduduk lokal yang dibujuk dan dipaksa meninggalkan kampung lama (4.866 keluarga dari 10 desa), proyek PLTA Koto Panjang yang  memakan  waktu  pembangunan  selama  kira-kira  14  tahun  ini memiliki  beberapa  dimensi  persoalan: pertama ,  tidak  dilibatkannya penduduk  di  lokasi  proyek  dalam  pengambilan  keputusan.  Para penduduk  hanyalah  objek  dari  keputusan  pemerintah  Jepang  dan Indonesia  yang  akhirnya  menyetujui  proyek  ini.  Apalagi  pada  saat  itu sistem  pemerintahan  Indonesia  masih  tidak  cukup  demokratis  di  bawah
pemerintahan Soeharto sehingga masyarakat tidak berani bersuara untuk menentang  pelaksanaan  proyek  ini.  Penduduk  “dibujuk  dan  dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka” (Vesky, 2014:1). Kedua , pemukiman baru  justru  menghancurkan  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang dipindahkan. Hal ini menjadi kasus terutama dalam hal mata pencaharian yang  jauh  di  bawah  standar  dari  apa  yang  mereka  peroleh  sebelumnya.
Ketiga ,  terganggunya  kehidupan  tradisional  rakyat  Minangkabau  yang dipindahkan.  Beberapa  jenis  upacara/adat  tradisional  Minangkabau, seperti  upacara  tahun  baru  khas  Minangkabau  yang  diadakan  di  sungai (pacu  sampan),  upacara  kelahiran  bayi  (orang  tua  memandikan  anaknya di sungai), dan sebagainya tidak diadakan lagi karena tidak ada sungai di pemukiman  baru.  Rumah  gadang  (rumah  tradisional  Minangkabau, berfungsi  sebagai  tempat  pertemuan  kepala-kepala  desa)  juga  tidak  ada lagi  dan  sistem  musyawarah  tradisional  sudah  menghilang. Keempat , kehancuran  ekosistem  dan  dampaknya  pada biodiversity .  Kelestarian beberapa jenis hewan yang sebelumnya tidak terganggu, seperti harimau dan  gajah  sematera,  tapir,  beruang  madu,  rusa,  dan  sebagainya  menjadi sebuah  masalah  baru  karena  habitat  mereka  terganggu  oleh pembangunan proyek. Kelima , kapasitas listrik yang tidak sesuai rencana. Setelah  pembangunan  proyek  selesai,  kapasitas  pembangkit  listrik  ini ternyata  tidak  setinggi  yang  diharapkan  karena  ketinggian  air  pada reservoir tidak  maksimal.  Hal  ini  menimbulkan  masalah  baru  pada pemerintah Indonesia, terutama PLN, untuk membayar kembali pinjaman dari pemerintah Jepang.
Banyak penduduk setempat yang merasakan dampak negatif lebih besar daripada dampak positif bagi penduduk di Kota Panjang, sehingga pada  tanggal  7  November  2001,  perwakilan  dari  sepuluh  desa  yang terendam  air  mengorganisasikan  Badan  Perjuangan  Rakyat  Korban  Dam Koto  Panjang  (BP  RKDKP).  Pembentukan  gerakan  ini  menandai dimulainya upaya untuk menuntut pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang  ke  pengadilan.  BP  RKDKP  didukung  oleh  para  cendekiawan, pengacara atau LSM Jepang dan Indonesia, seperti コトパンジャン・ダム被害者住民を支援する会 ( The  Support  Action  Center for Kotopanjang Dam Victims ), インドネシア民主化ネットワーク ( Netwok for Indonesian  Democracy,  Japan :  NINDJA),  Wahana  Lingkungan  Hidup Indonesia  (WALHI)  dan  sebagainya.  Mereka  mengkritik  kebijakan  ODA Jepang  yang  mendanai  proyek-proyek  pembangunan  yang  berdampak negatif  terhadap  lingkungan  hidup.  BP  RKDLP  mendapatkan  bantuan dana dari para pendukung tersebut, dan aktifitas mereka selalu didorong
LSM  Jepang  melalui  berbagai  bantuan,  terutama  bantuan  ekonomi.  Bisa dikatakan  bahwa  dukungan  dari  pihak  tersebut  sangat  penting  dalam kegiatan  BP  RKDLP  dan  merupakan  salah  satu  insentif  tuntutan  mereka kepada pemerintah.
Setelah  kongres  di  Padang  pada  Mei  2002,  dihadiri  lima  orang pengacara  dan  dosen  dari  Jepang,  BP  RKDKP  memutuskan  untuk menggugat  kedua  pemerintah  dengan  slogan  “Bersatu  Melawan Penindasan” (Sumi, 2006:475). Berdasarkan keputusan di kongres, pada 5 September 2002 sebanyak 3.861 warga penduduk menggugat Departemen Luar Negeri Jepang, JICA, JBIC, dan TEPCO ke Pengadilan Tokyo. Mereka meminta pembayaran ganti rugi sebanyak ¥19,3 milyar, sekitar ¥5 juta per orang,  dan  juga  meminta  pemerintah  Jepang  memberikan  “nasihat” kepada  pemerintah  Indonesia  agar  melakukan restitution dengan penghancuran  bendungan  Koto  Panjang.  Gugatan  ini  diikuti  gugatan kedua  pada  28  Maret  2003,  dengan  4.535  orang  penggugat  baru.  Isi permintaannya  sama  dengan  gugatan  pertama,  namun  dengan  jumlah penggugat  lebih  banyak  sehingga  pembayaran  ganti  rugi  yang  dituntut sampai  berjumlah  ¥22,6  milyar.  Di  kedua  gugatan  para  penggugat diberikan  bantuan  ekonomi  sebanyak  ¥50  ribu  (sekitar  Rp  5  juta)  dari Pengadilan Tokyo karena kondisi perekonomian mereka memang kurang cukup untuk mengikuti persidangan.
Setalah pemeriksaan-pemeriksaan dalam 25 kali sidang pengadilan, pada September 2009 Pengadilan Tokyo mengeluarkan keputusan bahwa permintaan penggugat tidak bisa diterima. Pertama , berdasarkan “ political question  doctrine ,”  Pengadilan  Tokyo  menerangkan  bahwa  permintaan penggugat  terhadap  pemerintah  Jepang  agar  memberikan  “nasihat” kepada  pemerintah  Indonesia  untuk  menghapuskan  PLTA  Koto  Panjang bersifat sangat politik dan tidak dapat diterima karena bila diterima maka ia  kemungkinan  besar  dianggap  melebihi  wewenang  pengadilan. Kedua , pembayaran  ganti  rugi  juga  ditolak  Pengadilan  Tokyo  karena  tidak  ada kesalahan  atau  kecerobohan  pemerintah  Jepang,  JICA,  JBIC  dan  TEPCO yang dapat merupakan sebuah “ illegal act .” Pengadilan memang mencatat terdapat  “kesalahan  atau  kecerobohan”  dalam  kasus  ini  yang  mengacu pada  pelanggaran  “ duty  of  care ,”  namun  pengadilan  segera  menjelaskan bahwa  di  sini  pemerintah  Jepang  tidak  mempunyai  kewajiban  “ duty  of care ”  terhadap  warga  negara  asing.  Menurut  keputusan  pengadilan,
Jepang  tidak  bisa  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  permasalahan proyek  ini  karena  permasalahan-permasalahan  tersebut  adalah  masalah domestik  Indonesia;  sekalipun  dana  pembangunan  proyek  berasal  dari
pemerintah  Jepang,  proyek  ini  sendiri  direncanakan  dan  dilaksanakan berdasarkan  permintaan  pemerintah  Indonesia.  Oleh  karena  itu, pengadilan  menganggap  bahwa  pengelolaan  dan  pengendalian  terhadap proyek ini harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah Indonesia.
Setelah keputusan penolakan gugatan dari Pengadilan Tokyo, para penggugat  segera  naik  banding  dengan  kasus  mereka  ke  Pengadilan Tinggi  Tokyo.  Jumlah  penggugatnya  sebanyak  5.921  warga.  Namun, gugatan mereka kembali ditolak pada 26 Desember 2012. Setelah itu, para penggugat  naik  banding  lagi  ke  Mahkamah  Agung  Jepang  dan  saat  ini mereka  sedang  menunggu  hasil  dari  permohonan  pemeriksaan  kembali. Jika permohonan mereka tidak diterima dan ganti kerugian yang mereka ajukan  tidak  diakui  oleh  Mahkamah  Agung,  itu  berarti  bahwa  sesuai dengan  aturan  sistem  hukum  Jepang  mereka  tidak  memiliki  kesempatan lagi  untuk  menuntut  pemerintah  Jepang.  Menurut  Iswadi  AS,  Sekjen Badan  Pelaksana  BP  RKDKP,  walaupun  gugatan  di  Jepang  ini  diakhiri dengan  kegagalan,  mereka  berniat  untuk  tetap  berjuang  dan  berupaya untuk  mendapatkan  kompensasi  dari  pemerintah  Indonesia  dan  Jepang. Menurut Iswadi, hal itu akan ditempuh dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan internasional, melakukan kampanye di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sebagainya. Proyek  PLTA  Koto  Panjang  mengakibatkan  bermacam-macam penderitaan bagi para penduduk lokal dengan pemindahan secara paksa, kompensasi  dari  pemerintah  yang  tidak  mencukupi,  dan  sebagainya, sehingga  masyarakat  Koto  Panjang  bersikap  kritis  terhadap  proyek  ini dan  menilai  bahwa  ODA  Jepang  tidak  memperhatikan  kepentingan masyarakat  di  lapangan.  ODA  Jepang  bahkan  dianggap  hanya menawarkan  dana  dan  membiarkan  negara  penerima  menangani pelaksanaan proyeknya. Masyarakat memutuskan untuk berjuang supaya mendapatkan  kompensasi  dari  pemerintah  Jepang,  namun  tuntutan mereka  ditolak  dengan  alasan  bahwa  itu  adalah  “masalah  domestik Indonesia.”

## Dampak  Gugatan  Masyarakat  Koto  Panjang  terhadap  Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang
Seperti  telah  dijelaskan,  masalah-masalah  yang  terjadi  pada  ODA Jepang  di  proyek  Koto  Panjang  memberi  tekanan  kepada  pemerintah Jepang untuk membuka peluang bagi kebijakan ODA yang bersifat lebih transparan, efektif dan efisien di masa depan. Salah satu dampak proyek itu terhadap kebijakan ODA Jepang adalah revisi ODA Charter , peraturan
dasar  kebijakan  ODA  Jepang  yang  ditetapkan  pemerinah  pada  tahun 1992. ODA Charter baru yang direvisi oleh keputusan kabinet pada tahun 2002  menunjukkan  tindakan-tindakan  yang  harus  dilaksanakan  oleh pemerintah untuk membuat ODA Jepang lebih efisien dan efektif dengan berdasarkan  tiga  aspek,  yaitu  sistem  perencanaan  dan  pelaksanaan kebijakan,  peningkatan  partisipasi  publik,  serta  pelaksanaan  kerja  sama ekonomi internasional yang strategis dan efektif.
Aturan-aturan  terinci  dari ODA  Charter hasil  revisi  antara  lain: Pertama ,  Departmen  Luar  Negeri  Jepang  mereorganisasi  Bagian  Kerja Sama  Ekonomi  menjadi  Bagian  Kerja  SamaInternasional  pada  Agusutus 2006.  Bagian  baru  ini  bertugas  untuk  merencanakan  segala  kebijakan mengenai  ODA  secara  lengkap,  memperkuat  strategi  kerja  sama internasional,  dan  berusaha  untuk  melaksanakan  kebijakan  ODA  yang lebih  efektif  dan  lebih  berfokus  kepada  kebutuhan  rakyat  negara penerimanya. Kedua ,  agar  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  organisasi pelaksana ODA makin lancar, JICA, yang berperan melaksanakan proyek kerja sama teknis dan bantuan hibah, dan JBIC, yang menjalankan proyek pinjaman-pinjaman yen, digabung menjadi satu JICA pada Oktober 2008. Ketiga , untuk menjalankan program-program bantuan pembangunan yang efektif  sebisa  mungkin,  pemerintah  Jepang  bertindak  dengan  berbagi kesadaran/  pengertian  masing-masing  melalui  “ policy  consultations ” dengan  negara  penerima  ODA. Keempat ,  untuk  memperkuat  tindakan “ policy  consultations ”,  di  hampir  semua  negara  penerima  terdapat ODA Task  Forces yang  ditempatkan  di  kedutaan  besar/konsulat  Jepang  atau kantor  JICA. ODA  Task  Force tersebut  membahas  kebutuhan  negara penerima  dan  mengikuti  proses  pengambilan  keputusan  kebijakan  ODA kepada  negara  tersebut.  Mulai  tahun  fiskal  2006  Jepang  juga menempatkan Economic  Cooperation  Coordinator atau Keizai  Kyouryoku Chouseiin (MOFA,  2013:147).  di  sebagian  kedutaan  besarnya,  termasuk Indonesia, untuk memperkuat kerja sama dengan negara donor yang lain di  proses  pelaksanaan  proyek  ODA  supaya  efek  proyek  tersebut  dapat meningkat.
Agar  ODA  bersifat  lebih  transparan,  selain  bekerja  sama  dengan negara donor seperti dijelaskan di atas, Jepang juga melakukan kerja sama dengan  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  perusahaan  swasta, universitas,  pemerintah  daerah,  organisasi  internasional,  dan  lain-lain untuk  pelaksanaan  ODA.  Salah  satu  contoh  usaha  pemerintah  Jepang tersebut  adalah  skema  “ 日本 NGO 連携無償資金協力 ( Nihon  NGO  renkei mushou shikin kyouryoku , Bantuan Hibah LSM Jepang).” Sejumlah 46 LSM
melaksanakan  92  proyek  (dua  kali  lipat  dibanding  lima  tahun sebelumnya),  seperti  pembangunan  sekolah,  bantuan  bagi  orang-orang cacat,  pelatihan  kerja,  perbaikan  kesehatan  ibu  dan  anak,  dan  lain-lain, pada tahun fiskal 2012 (MOFA, 2013:148).
Reformasi  atas  ODA  Jepang  yang  terjadi  setelah  proyek  Koto Panjang dan
gugatan oleh penduduk lokalnya telah
mempengaruhi/mengubah sistem kebijakan ODA Jepang secara dramatis sehingga  menjadi  lebih  transparan  dan  terbuka  bagi  rakyatnya. Perubahan  ini  masih  terus  berproses,  namun  setidaknya  bisa  dikatakan bahwa  proyek  Koto  Panjang  berdampak  terhadap  kebijakan  bantuan ekonomi  Jepang.  Bila  dilihat  dari  pernyataan  pada  konferensi  tingkat tinggi  antara  Jepang  dan  Indonesia  akhir-akhir  ini,  hubungan  ekonomi masih menjadi prioritas dalam hubungan diplomasi antara kedua negara. Selain  pernyataan  mengenai  pemberian  ODA  sebanyak  ¥2  trilyun  untuk negara-negara anggota ASEAN pada ASEAN-Japan Commemorative Summit pada Desember 2013, pada pertemuan tingkat tinggi Jepang-Indonesia di bulan  yang  sama  PM  Shinzo  Abe  juga  mengatakan  bahwa  Jepang  akan memperkuat  kerja  sama  ekonomi  dengan  Indonesia,  terutama  di  bidang perdagangan,  investasi,  dan  persiapan  infrastruktur  sehingga  membuat hubungan  politik  Jepang-Indonesia  bersifat  “WIN-WIN”.  PM  Abe  juga menegaskan  bahwa  Jepang  telah  siap  memberikan  pinjaman  sebanyak  ¥ 62  milyar  untuk  membiayai  tujuh  proyek,  memberikan  ODA  juga  di bidang energi, pencegahan bencana alam, dan sebagainya (MOFA, n.a).
Pada  pertemuan  para  menteri  luar  negeri  Jepang  dan  Indonesia pada  Maret  2014  di  Jakarta,  Menlu  Jepang  Fumio  Kishida  juga menyatakan  bahwa  E/N  dari  ke-7  proyek  pinjaman  yen  tersebut  telah ditandatangani  dan  akan  segera  mulai  dilaksanakan.  Di  pertemuan tersebut  kedua  negara  menyetujui  bahwa  mereka  akan  mengadakan pertemuan  2+2  (pertemuan  yang  dihadiri  oleh  menteri  luar  negeri  dan menteri  pertahanan  kedua  negara)  dalam  waktu  dekat  untuk  kerja  sama di  bidang  pertahanan  agar  mereka  dapat  berkontribusi  bagi  kestabilan kawasan,  berdasarkan  keeratan  hubungan  kedua  negara  di  bidang ekonomi (Watanabe, 2014).
Dalam  “ country  assistance  policies ”  terkini  untuk  Indonesia  (versi tahun  fiskal  2012),  ditekankan  bahwa  hubungan  kerja  sama  ekonomi dengan  Indonesia  bagi  Jepang  tetap  sangat  dalam  artinya  dan  penting karena  kedua  negara  berbagi  kepentingan  nasional  satu  sama  lain. Sebagai kepentingan nasional Jepang di dalam hubungan eratnya dengan Indonesia,  laporan  ini  merujuk  kepada  sumber  daya  alam  seperti  LNG,
batu  bara,  bahan  mineral  seperti  perunggu,  nikel  dan  lain-lain.  Laporan ini  juga  menekankan  bahwa  hubungan  ekonomi  antara  kedua  negara tersebut  harus  diperkuat  melalui  kerja  sama  pembangunan,  terutama  di bidang pembangunan  infrastruktur, yang merupakan salah satu  masalah utama  pembangunan  di  Indonesia  (MOFA,  2012:12).  Sesuai  dengan prinsip dasar kebijakan ODA Jepang di Indonesia, yaitu “Bantuan untuk pembangunan sosial berimbang dan peningkatan kemampuan menangani isu-isu  baik  kawasan  Asia  maupun  masyarakat  internasional,”  kebijakan dasar ODA di Indonesia ditentukan sebagai tiga elemen berikut: Pertama, bantuan untuk pembangunan ekonomi Indonesia (persiapan infrastruktur,  perbaikan  berbagai  sistem/peraturan  sosial,  perbaikan lingkungan investasi, pembangunan SDM, dan lain-lain). Kedua, bantuan untuk menghapus kesenjangan sosial dan pembangunan masyarakat yang aman (perbaikan transportasi, pembangunan daerah, pencegahan bencana dan  lain-lain),  dan  ketiga,  bantuan  untuk  peningkatan  kemampuan menangani  isu-isu  kawasan  Asia  dan  masyarakat  internasional  seperti keamanan  laut,  terorisme,  penyakit  menular,  lingkungan  hidup, perubahan  iklim  dan  lain-lain  (MOFA,  2012:2).  Permasalahan  proyek ODA  Jepang,  apalagi  proyek  Koto  Panjang,  tidak  ditunjukkan  di country assistance policy tersebut secara langsung. Namun sebagai suatu perhatian, tercantum  bahwa  Jepang  harus  berupaya  untuk  melaksanakan  proyek dengan  baik  karena  ada  kekhawatiran  bahwa  pelaksanaan  proyek  oleh pemerintah  Indonesia,  khususnya  prosedur  penetapan  kebijakan  oleh pemerintah  yang  sangat  rumit,  dapat  menyusahkan  serta  berpotensi mengakibatkan  permasalahan  dan  memunculkan  kerugian  bagi masyarakat lokal.
Dalam  kasus  pembangunan  bendungan  Koto  Panjang,  meskipun ada  gerakan  sosial  untuk  menuntut  pemerintah  Jepang  dan  menolak bantuan ekonomi dari Jepang di sebagian masyarakat Indonesia, terutama di  tempat  proyek  tersebut,  pemerintah  Indonesia  sampai  saat  ini  tidak pernah  mengabulkan  tuntutan  tersebut.  Pemerintah  Indonesia  tidak pernah  meminta  kepada  pemerintah  Jepang  untuk  memberikan kompensasi atau memprotes kebijakan ODA Jepang secara resmi, bahkan tidak  pernah  menyebutkan  permasalahan  tersebut  kepada  pemerintah Jepang  di  pertemuan-pertemuan  resmi.  Indonesia  bahkan  tetap mengekspresikan rasa terima kasih di setiap pertemuan tingkat tinggi dan bersikap “ welcome ” terhadap bantuan ekonomi Jepang.
Menurut  data-data  pemerintah  dan  berita  media  Indonesia,  posisi utang pemerintah dari pinjaman langsung bilateral dan multilateral terus
bertambah. Hingga akhir Januari 2014, jumlah utang Indonesia mencapai Rp  721  trilyun.  Negara  yang  memberikan  pinjaman  terbanyak  ke Indonesia adalah Jepang. Dari Jepang, total utang yang ditarik Indonesia mencapai Rp 261,21 trilyun. Jumlah ini naik 3,1% atau Rp 7,83 trilyun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp 253,38 trilyun. Selama ini, pinjaman dari  Jepang  banyak  digunakan  untuk  membiayai  infrastruktur  dalam rangka  pinjaman  Yen  ODA  dari  negara  tersebut.  Setelah  Jepang,  negara yang  tercatat  sebagai  pemberi  fasilitas  pinjaman  terbesar  ke  Indonesia adalah  Perancis,  dengan  nilai  pinjaman  sebesar  Rp  27,1  trilyun,  diikuti Jerman  dengan  Rp  23,53  trilyun,  turun  tipis  dari  akhir  Desember  2013 sebesar  Rp  23,68  trilyun  (Kemenkeu,  n.a  &  Jatmiko,  2014).  Di  sini  bisa dilihat  bahwa  bantuan  pinjaman  ODA  Jepang  masih  sangat  besar  dan lebih  banyak  dibanding  negara  donor  yang  lain.  Hal  yang  serupa  dapat dilihat  pada  data  skema  ODA  yang  lain.  Selain  pinjaman  Yen,  bantuan skema yang lain juga tetap dilaksanakan dan jumlahnya tetap stabil secara relatif, tidak merosot drastis.
Dari  uraian  di  atas,  bisa  disimpulkan  bahwa  ODA  Jepang  ke Indonesia  masih  sangat  berperan  penting  bagi  hubungan  bilateral  kedua negara.  Saat  ini  bantuan  ekonomi  dari  Jepang  lebih  dipentingkan  untuk memperdalam  hubungan  kedua  negara,  juga  untuk  memenuhi kepentingan  nasional  masing-masing.  Sekalipun  permasalahan  proyek Koto  Panjang  berdampak  terhadap  perubahan  kebijakan  ODA  Jepang, dapat  dikatakan  bahwa  dampak  dari  masalah  proyek  itu  terhadap hubungan  Jepang-Indonesia  secara  langsung  tidak  terlihat,  setidaknya sampai saat ini. Hubungan erat kedua negara, khususnya di bidang kerja sama  ekonomi,  tetap  berjalan;  kebijakan  ODA  berperan  penting  dalam pembentukan hubungan WIN-WIN antara kedua negara.
Serangkaian  peristiwa  terkait  proyek  Koto  Panjang  tidak menimbulkan  ketegangan  di  antara  kedua  negara  secara  politik.  Ini karena  keuntungan  kedua  negara  yang  didapatkan  dari  ODA  atau hubungan kerja sama ekonomi antara kedua negara kini jauh lebih besar daripada  kerugian  mereka  dari  proyek  Koto  Panjang.  Dari  posisi masyarakat  lokal,  dampak  negatif  dari  kesalahan  dalam  pelaksanaan proyek  tersebut  memang  sangat  besar  dan  serius,  juga  harus dikompensasikan  pelaksanaannya.  Namun,  hal  itu  tidak  sampai berpengaruh kepada hubungan politik antara kedua negara. Kepentingan nasional  masing-masing  negara  membuat  gerakan  masyarakat  lokal hanya sampai menjadi pendorong bagi reformasi sistem ODA Jepang saja.

## Kesimpulan
Jepang  sudah  lama  memiliki  peran  penting  di  dalam  masyarakat internasional, khususnya dalam pembangunan negara-negara berkembang  melalui  pemberian  ODA.  Kebijakan  ODA  Jepang  ini  sangat signifikan  bagi  strategi  diplomasi  Jepang  karena  bagi  Jepang  kekuatan ekonomi  adalah  salah  satu  alat  diplomasi  terbesar  dan  terpenting  yang dapat  mengimbangi  tiadanya  kekuatan  militer  yang  ia  memiliki.  Melalui pemberian  ODA,  Jepang  berkontribusi  besar  dalam  pembangunan  sosial dan  ekonomi  negara  penerima  sekaligus  dapat  pula  menperoleh kepentingan nasional seperti pembangunan kepercayaan dari masyarakat internasional,  peningkatan  perekonomian  nasional,  impor  sumber  daya alam, dan lain-lain.
Kebijakan  ODA  Jepang  adalah  salah  satu  strategi  untuk  membuat hubungan  bilateral  yang  bersifat  WIN-WIN  dengan  negara-negara penerima. Indonesia, negara dengan potensi ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, adalah negara penerima ODA Jepang yang terbesar. Bagi Indonesia  sendiri,  Jepang  adalah  negara  donor  terbesar.  Jepang mendukung  perkembangan  pembangunan  Indonesia  di  berbagai  bidang melalui  ODA  selama  lebih  dari  50  tahun.  Sebagai  balasannya,  Jepang mendapatkan  banyak  keuntungan  dari  Indonesia  di  bidang  keamanan jalur  laut,  perdagangan,  sumber  daya  alam,  dan  sebagainya.  Kedua negara  telah  menjadi  mitra  penting  secara  timbal-balik.  Kerja  sama ekonomi  melalui  ODA  telah  menjadi  kunci  utama  untuk  hubungan bilateral Jepang-Indonesia yang lebih harmonis dewasa ini.
Namun  demikian,  sebetulnya  ODA  mempunyai  sisi  negatif  juga.
Terutama pada kurun waktu 1980-an dan 1990-an, sebagian proyek ODA menimbulkan  berbagai  masalah  di  lapangan  dan  membuat  penduduk lokal  menderita  dampak  negatifnya.  Proyek-proyek  ini  disebut Mondai- anken (proyek bermasalah), dan mondai-anken yang paling typical dan kelak memberikan kesempatan untuk perdebatan di masyarakat Jepang adalah pembangunan proyek PLTA Koto Panjang yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada tahun 1991-1997.
Masyarakat  Koto  Panjang  bersikap  kritis  terhadap  proyek pembangunan  PLTA.  Mereka  bahkan  menilai  bahwa  ODA  Jepang  tidak transparan,  tidak  terbuka  untuk  partisipasi  publik,  hanya  memberikan dana  dan  membiarkan  negara  penerima  menangani  pelaksanaan proyeknya.  PLTA  Koto  Panjang  menjadi  proyek  pertama  dalam  sejarah ODA  Jepang  yang  mengakibatkan  gugatan  oleh  penduduk  di  negara penerima  kepada  pemerintah  Jepang.  Perjuangan  masyarakat  Koto
Panjang  sampai  saat  ini  tidak  mendapatkan  hasilnya  menurut  hukum, namun  gerakan  ini  cukup  berdampak  untuk  mengumpulkan  perhatian rakyat  Jepang  terhadap  kebijakan  ODA  negara  mereka  hingga  menjadi pendorong bagi reformasi ODA.
Barangkali  bisa  dikatakan  bahwa  demi  “kepentingan  nasional” yang didapatkan dari kerja sama ekonomi antara kedua negara, kerugian masyarakat  lokal  dari  suatu  proyek  ODA  dapat  dikesampingkan.  Dalam hal  ini  masalah  yang  ditimbulkan  oleh  sebuah  proyek  ODA  tidak berdampak serius pada hubungan Jepang dan Indonesia karena keduanya lebih  mementingkan  kepentingan  nasional  daripada  kepentingan  sosial individu  warga  negara  masing-masing.  Tulisan  ini  beranggapan  bahwa hal  ini  merupakan  sebuah  ironi  mengingat  kepentingan  nasional sebetulnya  dikejar  oleh  negara  untuk  meningkatkan  kehidupan  dan menjaga  keamanan  rakyat,  yaitu  menjaga  kepentingan  sosial/individu rakyat  negara  tersebut.  Di  arena  terdepan  diplomasi,  kadang-kadang kepentingan  individu  diabaikan  dan  hanya  kepentingan  nasional,  yang sesungguhnya  bertujuan  untuk  menjaga  kepentingan  individu  rakyat, yang  diperhatikan  oleh  negara.  Penulis  berharap  bahwa  ODA  Jepang tetap  mengandung  pandangan  dari  posisi  negara  dan  posisi rakyat/individu  berdasarkan  peraturan  baru  agar  kepentingan  keduanya tercapai  secara  adil  melalui  kebijakan  ODA,  sehingga  ODA  Jepang menjadi strategi untuk membuat hubungan bilateral yang bersifat benar- benar WIN-WIN dengan negara-negara penerima. Secara khusus, penulis juga  berharap  agar  masyarakat  Koto  Panjang  dapat  segera  mendapatkan kehidupan yang nyaman serta berdaulat.

## Daftar Pustaka
Bagian  Kerja  Sama  Internasional  Departemen  Luar  Negeri  Jepang  (2012)
政府開発援助国別データブック２０１２ (ODA  Data  book  2012).  Tokyo, p. 12. Departemen Luar Negeri Jepang. Tersedia dalam: <http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000594.html> [Diakses 30
Desember 2013].
Departemen  Luar  Negeri  Jepang.  Outline  of  the  Country  Assistance  Policies [Online],  Tersedia  dalam:  <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/assistance/ outline_cap.html> [Diakses 21 Februari 2014].
Departmen  Luar  Negeri  Jepang (2007)  DAC  Evaluation  Network,  DAC Evaluation  Quality  Standards,  DAC/OECD,  Paris  [Online].  Tersedia dalam  <http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page22_000793.html>  [Diakses 1 Februari 2014].
Departemen  Luar  Negeri  Jepang.  (2013)  Japan’s  ODA  White  Paper  2013.
Tokyo.Iokibe,  M.  (2010) The  Diplomatic  History  of  Postwar  Japan .  Tokyo: Yuuhikaku Arma. Japan Inclusive Business Support Center. Tersedia dalam: <http://www.bop.go.jp/bop> [Diakses 1 Februari 2014]. Japan’s ODA. Tersedia dalam: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/kaigi/04asia_kaihatsu_g. html [Diakses 1 Februari 2014].
Jatmiko, B. P. (2014) Indonesia Makin Rajin Utang Ke Jepang [Online],  Kompas. Tersedia dalam: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/26/1036203/Indonesia.
Makin.Rajin.Utang.ke.Jepang> [Diakses 2 Maret 2014].
JICA.  Japan’s  Official  Development  Assistance  [Online].  Tersedia  dalam: <http://www.jica.go.jp/english/about/index/html>  [Diakses  30  Maret 2013].
Kawata,  T.  (2003) Dictionary  of  International  Political  Economy .  Tokyo:  Tokyo Shoseki.
Kedutaan  Jepang  di  Indonesia.  Bantuan  ODA  Jepang  di  Indonesia  [Online].
Tersedia dalam: <http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/index.htm> [Diakses pada 30 Maret 2013].
Kedutaan  Besar  Jepang  di  Indonesia.  Tersedia  dalam:  <http://www.id.emb- japan.go.jp/oda/id/projects/grassroot/odaprojects_grassroot_ application.htm> [Diakses 1 Februari 2014]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tersedia dalam:
<http://www.kemenkeu.go.id/katalogdata> [Diakses 2 Maret 2014].
Nishigaki,  A.  (2009) The  Economics  of  Development  Assistance:  Japan’s  ODA  in  a Symbiotic World . Tokyo: Yuuhikaku. ODA 見える化サイト ( ODA  Mieru-kasaito:  Lamanvisualisasi  ODA )  [Online]. Tersedia dalam: <http://www.jica.go.jp/oda/> [Diakses 10 Februari 2014]. PekanBaruRiau.Com  (2009)  Info  Obyek  Wisata  Riau  [Online].  Tersedia  dalam: http://www.pekanbaruriau.com/2009/02/  wisata-riau-visit-riau-2009.html [Diakses 14 Januari 2014].
Sim, L.H. (2001) Peranan Jepang di Asia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sumi,  K.  (2006) Juminnakase  no  enjo  _  Koto  Panjang  Dam  niyorujinken-shingai  to kankyou-hakai ( Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kerusakan  Lingkungan dalam Proyek Dam Koto Panjang ). Tokyo: Myoso.
Takahashi,  N.  (2002).  The  scandal  of  Japanese  aid  to  Indonesia  [Online]  Asia
Times Online (daring). Tersedia dalam: <http://www.atimes.com/atimes/Japan/DH02Dh01.html> (Diakses 20
Februari 2014).
Tim  SAPS  JBIC.  (2002)  Laporan  SAPS  (Special  Assistance  for  Project Sustainability) Proyek PLTA Koto Panjang. Tokyo.
Vesky, F.R. (2014) Riwayat Sepuluh Negeri yang Tenggelam. Padang Ekspres , 21
Januari.
Watanabe,  S.  (2014) 日インドネシア、「２プラス２」早期開催で一致 (Jepang dan  Indonesia  setuju  “2+2”  dalam  waktu  dekat)  [Online],  Nihon  Keizai Shimbun. Tersedia dalam: http://www.nikkei.com/article/ DGXNASDE01006_R00C14A3PE8000/ [Diakses 2 Maret 2014]. Yamamoto, T. (2011) JICA と日本政府の ODA が訴えられたコトパンジャンダム訴訟 (Gugatan Koto  Panjang,  yang  JICA  dan  pemerintah  Jepang  menjadi  tertuduh) ‟ 山本敏晴のブログ (blog  Toshiharu  Yamamoto) (daring)  [Online].  Tersedia dalam:
http://blog.livedoor.jp/toshiharuyamamoto128/archives/65583886.html (Diakses 20 Februari 2014).