TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK PROPOSIONAL DENGAN NILAI OBJEK PERKARA (Studi Putusan No. 157/Pdt.G/2015/PN.MDN Jo. Nomor 06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/PN.MDN)
Oleh: Dewi Mutyara 1) Chris Junanda Tarigan 2) Rudolf Silaban 3)
Lestari Victoia Sinaga 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3, 4)
E-mail:
dewimutyara34@gmail.com 1 , christarigan@gmail.com 2) missthary35@gmail.com 3 )
banglabanshmh@gmail.com 4)

## ABSTRACT
People certainly often make agreements, such as in terms of buying and selling, leasing, borrowing  and  borrowing.  This  research  aims  at  finding  out  the  regulation  of confiscation  in  positive  law,  the  legal  protection  for  the  parties  in  resolving  the confiscation  of  collateral,  and  the  position  of  the  confiscation  of  guarantees  whose value is not proportional to the value of the object of the case in civil procedural law. The  regulation  on  security  confiscation  that  is  enforced  is  the  provision  in  the  HIR which has an equal position with the law as positive law governing civil procedures in Indonesia  and  is  the  true  source  of  law.  Legal  protection  for  the  plaintiff  (from  the defendant's fraudulent actions) which in this case is represented by the possibility of a confiscation  to  be  carried  out  to  protect  the  possibility  of  the  plaintiff  with  the defendant's  confiscated  goods  before  there  is  a  permanent  decision  on  the  subject matter.  In  the  position  of  confiscation  of  collateral  whose  collateral  value  is disproportionate  to  the  object  of  the  case  in  the  decision  Number  157/Pdt.G/2015/PN Mdn, the panel of judges granted part of the plaintiff's claim and rejected the rest of the plaintiff's  claim.  It  is  hoped  that  with  the  regulation  of  confiscation  of  collateral,  all people, especially law enforcement officers, can apply their authority in this matter in accordance  with  the  provisions  of  the  legislation  that  regulates  it.  It is  hoped  that  the existence of legal protection for the parties in the case of confiscation of guarantees can protect the rights and obligations of the parties who are litigating, so that between the plaintiff and the defendant get legal certainty. It is hoped that law enforcers, in this case the  panel  of  judges  can  implement  and  decide  on  a  case  of  confiscation  of  collateral whose collateral value is not proportional to the object of the case, can see and make judgments.
Keywords: Legal position, confiscation of collateral.

## ABSTRAK
Masyarakat  pastinya  sering  melakukan  perjanjian,  seperti  dalam  hal  jual-beli, sewamenyewa,  pinjam  meminjam.  Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  pertama  pengaturan  sita  jaminan  dalam  hukum  positif,  kedua  perlindungan hukum  terhadap  para  pihak  dalam  menyelesaikan  sita  jaminan,  ketiga  kedudukan  sita
jaminan yang nilai jaminan tidak proporsional dengan objek perkara. Tujuan penelitian untuk  mengetahui  pengaturan  sita  jaminan  dalam  hukum  positif,  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  dalam  menyelesaikan  sita  jaminan,  untuk mengetahui  kedudukan  sita jaminan  yang  nilai  jaminan  tidak  proposional  dengan nilai objek  perkara  dalam  hukum  acara  perdata.    Pengaturan  terhadap  sita  jaminan  yang diberlakukan adalah ketentuan dalam HIR yang memiliki posisi setara dengan undang- undang sebagai hukum positif yang mengatur acara perdata di Indonesia dan merupakan sumber  hukum  yang  sebenar-benarnya.  Perlindungan  hukum  bagi  penggugat  (dari tindakan curang tergugat) yang dalam hal ini diwakili oleh dimungkinkannya dilakukan suatu penyitaan untuk menjaga kemungkinan penggugat dengan barang sitaan tergugat sebelum adanya suatu putusan  yang tetap atas pokok perkara. Kedudukan sita jaminan yang  nilai  jaminannya  tidak  proporsional  dengan  objek  perkara  dalam  putusan  Nomor 157/Pdt.G/2015/PN Mdn, Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak  gugatan  Penggugat  selebihnya.  Diharapkan  dengan  adanya  pengaturan terhadap  sita  jaminan,  semua  masyarakat  terkhususnya  aparat  penegak  hukum  dapat menerapkan wewenangnya dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  mengaturnya.  Diharapkan  dengan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  para pihak dalam perkara sita jaminan dapat melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak yang  sedang  berperkara,  sehingga  antara  si  penggugat  dan  tergugat  mendapatkan kepastian hukum. Diharapkan kepada para penegak hukum, dalam hal ini majelis hakim dapat  menerapkan  dan  memutuskan  suatu  perkara  sita  jaminan  yang  nilai  jaminannya tidak proporsional dengan objek perkara, dapat melihat dan melakukan pertim. Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Sita Jaminan.

## I. PENDAHULUAN
Istilah  “Hukum  Perikatan” dalam  istilah  hukum  Belanda  disebut dengan “ verbentenis”. dapat pula dilihat dalam  Pasal  1233  KUHPerdata,  yang menyebutkan : “ Perikatan, lahir karena suatu  persetujuan  atau  karena  undang- undang”.  Hukum  Perikatan  adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum diantara subjek hukum yang satu dengan  yang lain, yang meliputi bidang hukum  kekayaan  ( law  of  property ), bidang  hukum  kekeluargaan  ( family law ),  bidang  hukum  waris  ( law  of succession ), bidang hukum pribadi ( law of  personal ),  dan  dikenal  dengan perikatan  dalam  arti  luas.  Perikatan  di atas, dapat disimpulkan bahwa perikatan  adalah  hubungan  hukum diantara  subjek  hukum  yang  satu dengan  yang  lain,  di  mana  hubungan hukum  tersebut  tercipta,  baik  itu berdasarkan  undang-undang  maupun dari  persetujuan  atau  perjanjian.  Dari
hubungan  hukum  itu,  diantara  satu pihak dengan pihak lainnya akan timbul hak dan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan.  Wujud  prestasi  diatur dalam  KUHPerdata  Pasal  1234  yang berbunyi:  “Setiap  suatu  perikatan adalah untuk memberikan, untuk berbuat,  atau  tidak  berbuat  sesuatu”. Dalam  pasal  ini  disebutkan  ada  tiga wujud  prestasi,  yaitu  menyerahkan sesuatu  barang,  melakukan  sesuatu perbuatan  dan  tidak  melakukan  sesuatu perbuatan.
Didalam  Putusan  Perdata  Nomor  : 157/Pdt.G/2015/PN.Mdn dinyatakan bahwa  Penggugat  adalah  ANDREAS
TANWIJAYA  memiliki  Toko  Elektrik
“  PANCA  JAYA”,  dan    Tergugat adalah ZULKARNAIN. Tergugat pernah memesan barang-barang elektrik dari  Penggugat    dengan  menggunakan nama  “ESSENTIAL  MALINDO”  dan barang-barang  tersebut  telah    diterima dengan  baik  dan  sempurna  oleh
Karyawan  Tergugat.  Tergugat  telah melakukan pembayaran kepada Penggugat  sebesar  Rp  30.000.000,-
( tiga  puluh  juta  rupiah )  pada  tanggal 24 Februari 2014, total dari seluruh Bon Faktur tergugat adalah Rp. 74.719.000,- sehingga jumlah hutang Tergugat kepada  Penggugat  terhitung  sampai sekarang adalah Rp. 44.719.000,- Penggugat telah berulang kali mengingatkan  Tergugat  baik  melalui via  telpon  maupun  via  pesan  singkat (SMS) untuk segera melunasi hutangnya namun tidak pernah ditanggapi  dengan  baik  oleh    Tergugat dan terkesan menghindar
dari kewajibannya  untuk  melunasi  hutang tersebut.  Di  tanggal  17  Juli  2014 Penggugat  mengirim  via  pesan  singkat (SMS)  kepada  Tergugat  dan    Tergugat apak  Yakinlah  pak  sisa  hutang  bpasti akan  dibayar.  Hutang  itu  tdk    dibawa mati. Saya tanggung jawab
sepenuhnya..  jangan  takut  dan  ragu pasti  saya  bayar.  Sabar  dulu  ya  pak. Terima  kasih.  Insyaallah  tanggal  20 agustus  sudah  bisa  kita  lunasi.tq” Berdasarkan  diatas,  Tergugat    berjanji akan membayar sisa  hutangnya  kepada Pengugat  pada  tanggal  20  Agustus 2014,  dan  pada  tanggal  20  Agustus 2014,  tanpa  alasan  yang  jelas  Tergugat tidak melunasi hutangnya yang
berjumlah  Rp  44.719.000,-  kepada Pengugat.  Pengugat  dengan  itikad  baik melalui  Kuasa  Hukum  nya  telah menyampaikan Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kaliyang telah  diterima  oleh  Tergugat,  akan tetapi tidak juga ditanggapi dengan baik oleh  Tergugat  dan  hal  tersebut  telah menunjukkan  itikad  buruk  Tergugat dalam  menyelesaikan  kewajibannya kepada  Pengugat.  Bahwa  tindakan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk  melunasi  hutangnya  kepada Penggugat  pada  tanggal  20  Agustus 2014,  sudah  cukup  beralasan  hukum
perbuatan Tergugat tersebut Wanprestasi (Ingkar  Janji).  Untuk menghukum  Tergugat  dan  membayar hutang-hutangnya kepada Pengugat sebesar  Rp  44.719.000
ditambah dengan  bunga sebesar 2% (dua persen) terhitung  setiap  bulan  keterlambatan pembayaran  hutang  tersebut  sejak tanggal  20  Agustus  2014  hingga putusan  mendapat  kekuatan  hukum yang  tetap (inkracht  van  gewisjde)  dan akibat  tindakan  somasi  yang  dilakukan oleh Pengugat kepada Tergugat sebelum gugatan diajukan, maka
keadaan  Tergugat  (ZULKARNAIN) dalam keadaan Stroke dan lumpuh serta tidak dapat melakukan aktifitas, apalagi mencari nafkah  dan membayar tuntutan dari Pengugat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Sita Jaminan
Secara  harfiah  maupun  dari segi  yuridis,  Sita  Jaminan  adalah  lebih mendekati  makna conservatoir  beslag . Sita  terhadap  barang-barang  milik tergugat  yang  disengketakan  status kepemilikannya,  atau  tuntunan  ganti rugi. Sita jaminan (Conservatoir
Beslag) ini diatur dalam pasal 227 HIR.

## Nilai jaminan
Nilai jaminan adalah besarnya  perkiraan  nilai  barang  yang digunakan  sebagai  jaminan  atas  uang pinjaman.  Jaminan  adalah  tanggungan atas  pinjaman  yang  diterima  atau garansi  atau  janji  seseorang  untuk menanggung  utang  atau  kewajibannya tersebut  tidak  dipenuhi.  Proposional dalam  artian  seimbang,  sebanding  atau berimbang.  Proposional  adalah  suatu keadaan  yang  sesuai  dengan  proporsi yang  biasanyadikaitkan  dengan  takaran tertentu  atau  sesuatu  yang  tidak melewati  ambang  batas  kewajaran. Berarti  tidak  proposional  adalah  yang
tidak  seimbang,  tidak  sebanding  atau tidak berimbang.
Objek Perkara
Dalam surat permohonan gugatan  objek  dari  suatu  perkara  atau sengketa  merupakan  hal  yang  sangat penting  yang  harus  diuraikan  secara jelas  dan  terperinci,  baik  tentang  letak, batas-batas  letak  tanah  maupun  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan objek  perkara  yang  disengketakan  dari para  pihak.  Bilamana  objek  perkaranya tidak  dijelaskan  secara  rinci  atau  tidak jelas,  maka  jika  gugatannya  dikabulkan dan dilaksanakan eksekusi akan menyulitkan  petugas  yang  berada  di lapangan.
Tujuan Sita Jaminan Agar tergugat tidak memindahkan  atau  membebankan  harta kekayaan  kepada  pihak  ketiga,  inilah menjadi salah satu tujuan agar keutuhan barang  itu  tetap  terjamin  nilai  dan keberadaannya sampai putusan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.
Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran tidak
memenuhi
pembayaran sukarela maka harta kekayaan  tergugat  yang  disita  tersebut dijual  lelang,  dan  harga  yang  diperoleh dipergunakan  untuk  membayar  utang atau ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat. Sedangkan apabila gugatannya tentang sengketa milik atas barang tidak bergerak,  sita  jaminan  yang  diletakkan bertujuan untuk menjamin keutuhan dan keberadaan  barang  sehingga  terpelihara selama proses pemeriksaan
berlangsung,  dengan  demikian,  pada saat  putusan  telah  berkekuatan  hukum tetap,  barang  tersebut  dapat  dieksekusi rill dengan  jalan  mengosongkan  atau membongkar bangunan yang ada diatasnya  serta  sekaligus  menserahkan kepada  penggugat.  Adapun  tujuan  dari penyitaan  diantaranya  adalah  sebagai berikut : Menjaga barang yang disengketakan Tujuan utamanya
penyitaan  adalah  agar  barang  harta kekayaan  Tergugat  tidak  dipindahkan kepada  orang  lain  melalui  jualbeli  atau penghibahan  dan  sebagainya,  dan  juga agar  tidak  dibebani  dengan  sewa- menyewa  atau  diagunkan  kepada  pihak ketiga.  Maksudnya  untuk  menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan  Tergugat  tetap  utuh  seperti semula,  selama  proses  penyelesaian perkara  berlangsung  agar  pada  saat putusan  memperoleh  kekuatan  hukum yang  tetap,  barang  yang  disengketakan dapat  diserahkan  dengan  sempurna kepada  Penggugat.  Agar  gugatan  tidak hampa untuk menjaga keutuhan barang, salah  satu  tujuan  dari  sita  jaminan adalah  agar  gugatan  Penggugat  tidak illusoir atau  tidak  hampa  pada  saat putusan dilaksanakan. Maksudnya adalah apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan
pembayaran  sejumlah  uang,  harta  yang disita  tetap  utuh  sampai  putusan berkekuatan  hukum  tetap  sehingga apabila  Tergugat  tidak  melaksanakan pemenuhan pembayaran
secara
sukarela,pemenuhan  dapat  diambil  dari barang harta kekayaan Tergugat dengan jalan  menjual  lelang  barang  yang  disita tersebut.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik
penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan
dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata  BW  (Burgerlijk  Wetbook), HIR, RBG,Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157/Pdt.G/2015/PN.Mdn Jo Nomor 06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/PN.Mdn), bahan  hukum  sekunder:  yaitu  bahan- bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti  dan  bahan  hUkum  tersier  yaitu bahan  hukum  yang  pelengkap  sifatnya memberikan  petunjuk  atau  penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  tersier  ini  terdapat  dalam penelitian  misalnya  kamus  hukum, kamus  bahasa,  ensiklopedia  dan  lain sebagainya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Sita Jaminan Bertitik tolak dari penggarisan  Pasal  277  ayat  1  HIR, pelaksanaan sita jaminan pada dasarnya hanya  terbatas  pada  sengketa  perkara utangpiutang  yang  ditimbulkan  oleh wanprestasi,    dengan  diletakkan  sita pada  barang  milik  tergugat,  barang  itu tidak  dapat  dialihkan  tergugat  kepada pihak  ketiga,  sehingga  tetap  utuh sampai  putusan  berkekuatan  hukum tetap. Pengaturan mekanisme ganti rugi diatur  di  dalam  Rv,  yang  memberikan kesempatan bagi tersita untuk menuntut ganti  rugi  apabila  sita  jaminan  tersebut kemudian diangkat. Rv mengaturbahwa kreditor  /  pemohon  sita  dapat  dihukum untuk membayar biaya-biaya, kerugian- kerugian dan bunga, jika terdapat alasan untuk  itu.  Mahkamah  Agung  pernah memutus  bahwa  kewajiban  ganti  rugi oleh  kreditor/pemohon  didasarkan  pada konsep  perbuatan  melawan  hukum dengan ketentuan :
a. Sita  jaminan  hanya  dapat  dianggap sebagai  perbuatan  melawan  hukum jika sita tersebut meliputi benda yang secara  tegas  dikecualikan  dari  sita. Misalnya  Pasal  197  (8)  dari  HIR  / 211  Rbg  (Putusan  MA  Nomor  206 K/Sip/1955/  tertanggal  19  Januari 1957);
b. Perbuatan  melawan  hukum  tidak otomatis terjadi jikapengadilan
kemudian  mengangkat  sita  tersebut (Putusan  MA Nomor  124  K/ Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975).
Unsur  pokok  yang  harus diperhatikan sebagai dasar alasan untuk mengajukan  sita  jaminan  yang  diatur dalam  Pasal  227  HIR,  yaitu  mengenai ketentuan  yang  harus  diturut  tentang dasar  alasan  apakah  sita  jaminan  dapat dikabulkan,  yaitu:  Ada  sangka  yang beralasan.  Tergugat  mencari  akal  akan menggelapkan barang atau mencari akal akan  mengasingkan  barangnya  kepada orang  lain  dengan  maksud  akan menjauhkan  barang  itu  dari  haknya penggugat  dapat  dikabulkan  selama proses  persidangan  sedang  berjalan (sebelum  putu  an  dijatuhkan),  atau sebelum  putusan  yang  menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. mengatakan  perkara  tersebut  ditolak karena  tidak  sejalan  dengan  Rakernas, namun  hal  itu  tetap  tidak  dapat dibenarkan  untuk  menjadikan  Rakernas sebagai  dasar  alasan  hukum  untuk ditolaknya suatu perkara, karena seharusnya  Hakim  tidak  mengatakan secara  lisan  tetapi  akan  lebih  baik apabila  Majelis  Hakim  menulis  dalam putusannya disertai dengan dasar hukum  apa  yang  mendasari  ditolaknya permohonan  sita  jaminan  atas  saham tersebut, dikarenakan objek sita jaminan yang  dimohonkan  tidak  disebutkan secara  terperinci.  Hal  seperti  ini tentunya  hanya  akan  menimbulkan
kesimpangsiuran terhadap proses peradilan. B.  Kedudukan  Sita  Jaminan  yang Nilai Jaminannya Tidak Proporsional dengan Objek Perkara  dalam  Putusan  Nomor 157/Pdt.G/2015/PN Mdn Objek  Perkara  dalam  surat permohonan  gugatan  objek  dari  suatu perkara  atau  sengketa  merupakan  hal yang  sangat  penting yang  harus diuraikan  secara  jelas  dan  terperinci, baik  tentang  letak,  batasbatas  letak tanah  maupun  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  objek  perkara yang  disengketakan  para  pihak.  Karena bilamana  ternyata  objek  perkaranya tidak  dijelaskan  secara  rinci  atau  tidak jelas,  maka  gugatannya  dikabulkan  dan eksekusi  akan  menyulitkan  petugas  di lapangan.

## KRONOLOGI PERISTIWA :
Andreas  Tanwijaya  pemilik Toko  Elektrik  “Panca  Jaya”  selaku Penggugat dan Zulkarnain selaku Tergugat  telah  melakukan  perjanjian Jual-Beli barang-barang
elektrik.
Berdasarkan Jual-Beli tersebut Tergugat memesan  barang  kepada  Penggugat dengan  menggunakan  nama  “Essential Malindo”.  Bahwa  selama  Tergugat memesan  barang  dari  Penggugat  telah diterima  baik  dan  sempurna  oleh Karyawan  Tergugat,  dengan  demikian menurut  hukum,  Tergugat  memiliki utang  kepada  Penggugat  dan  Tergugat mempunyai  kewajiban  hukum  untuk melunasi  utang  kepada  Penggugat  saat utang  dimaksud  telah  jatuh  tempo. Walau  sudah  melewati  jangka  waktu yang  ditentukan  dalam  surat  perintah bayar/ invoice tersebut, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar  dan  melunasi  utang  yang telah  jatuh  tempo  kepada  Penguggat. Apabila  dilihat  satu  persatu,  kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan
pembayaran  mulai  dari  2  (dua)  bulan keterlambatan pembayaran sampai dengan  1  (satu)  tahun  lebih  dari  satu tahun keterlambatan pembayaran, dengan  demikian  Tergugat  nyatanyata telah  wanprestasi  terhadap  Penggugat karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan  sebagaimana  tertuang  dalam surat  perintah  bayar/invoice  yang  telah jatuh  tempo  yang  dikirimkan  oleh Penggugat  kepada  Tergugat.  Meskipun Penggugat  telah  mengingatkan  agar segera memenuhi kewajibannya berdasarkan  Perjanjian  jangka  panjang, namun  Tergugat  tetap  tidak  melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal  1244  KUHPerdata,  apabila  pihak dalam suatu perjanjian telah ingkar janji ( wanprestasi ) maka pihak lainnya dapat atau  berhak  menuntut  atas  ganti  rugi, biaya  atau  bunga.  Oleh  karena  dalam a quo
Tergugat telah wanprestasi terhadap  Perjanjian  yang  telah  dibuat dengan  Penggugat.  Untuk  menjamin gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat tidak  menjadi  sia-sia  / illusoir di kemudian hari maka Penggugat memohon  agar  Pengadilan  Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan  terhadap  harta  –harta  dan aset- aset  kekayaan  milik  Tergugat.  Oleh karena  itu,  Penggugat  menggunakan haknya  untuk  mengajukan  permohonan sita  jaminan  atas  harta  kekayaan  dan aset-aset  milik  Tergugat.  Sita  jaminan ( Conservatoir Beslag ) diajukan Penggugat dengan tujuan untuk menjaga hak-haknya dari
Penggugat  agar  sebelum  ada  putusan hakim,  barang-barang  milik  Tergugat tidak  dihilangkan.  Terhadap  perkara a quo , Mahkamah Agung Republik Indonesia  telah  mengeluarkan  putusan perkara perdata Nomor :
157/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 13 Juli
2015,  Majelis  Hakim  Perkara  No.  157 telah  mengeluarkan  Penetapan  Sita Jaminan Nomor :06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 5 Juli 2017 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Sita Jaminan atas  Tanah  danBangunan  setempat  di Perumahan  Taman  Alamanda  Indah Blok  E  71/E  72,  Jalan  Bunga  Sakura Raya,  Kelurahan  Tanjung  Selamat, Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota Medan,  Sumatera  Utara.  dari  total keseluruhan harga barang-barang elektrik tersebut adalah Rp 74.719.000,-
(tujuh  puluh  empat  juta  tujuh  ratus sembilan belas ribu rupiah)dan Tergugat  telah  melakukan  pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,-  (tiga  puluh  juta  rupiah) pada tanggal 24 Februari 2014,
sehingga jumlah hutang Tergugat kepada  Penggugat  terhitung  sampai sekarang adalah Rp. 44.719.000,- (empat  puluh  empat  juta  tujuh  ratus sembilan  belas  ribu  rupiah).  Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat  baikmelalui  via  pesan  singkat (SMS)  untuk  segera  melunasi  hutang nya  namun  tidak  pernah  ditanggapi dengan baik oleh Tergugat dan terkesan menghindar  dari  kewajibannya  untuk melunasi hutangnya tersebut.
Tergugat  pernah  mengirimkan  pesan singkat (SMS) kepada Tergugat berjanji untuk  melakukan  pembayaran  pada tanggal  17  Juli  2014  (08.53  P.M)  yang berisi:  “Yakinlah  pak  sisa  hutang  bpk pasti  akan  dibayar.  Hutang  itu  tdk dibawa mati. Saya bertanggung jawab sepenuhnya. jangan takut dan ragu pasti saya  bayar,  sabar  dulu  ya  pak.  Terima kasih”  Tertanggal  17  Juli  2014  (09.11 P.M)  yang  berisi  :  “Insyahallah  tanggal 20 Agustus sudah bisa kita lunasi. Tq”. Berdasarkan  uraian  tersebut,  Tergugat berjanji  akan  membayar  sisa  hutangnya kepada  Penggugat  pada  tanggal  20
Agustus  2014,  tetapi  tanpa  alasan  yang jelas tergugat  melunasi  hutangnya  yang berjumlah  Rp.    44.719.000,-  (empat puluh  empat  juta  tujuh  ratus  sembilan belas  ribu  rupiah)  kepada  Penggugat. Penggugat  dengan  itikad  baik  melalui Kuasanya  telah  menyampaikan  Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali yang telah diterima  oleh  Tergugat  dengan  surat pertama  nomor  :  423/CA-SK/II/2015 tertanggal  12  Februari  2015  dan  surat kedua  nomor  :  436/CA-SK/III/2015 tertanggal  4  Maret  2015  yang  dimana kedua  Surat  Somasi  tersebut  berisi himbauan  kepada  Tergugat  agar  segera menyelesaikan hutangnya kepada
Penggugat,  akan  tetapi  tidak  juga ditanggapi  dengan  baik  oleh  Tergugat dan  hal  tersebut  telah  menunjukkan itikad buruk Tergugat dalam
menyelesaikan  kewajibannya  kepada Penggugat.  Tindakan  Tergugat  tidak memenuhi  janjinya  untuk  melunasi hutangnya  kepada  Penggugat  pada tanggal  20  Agustus  2014,  sudah  cukup beralasan  hukum  perbuatan  Tergugat tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan
Wanprestasi (Ingkar Janji).Sudah
sangat  beralasan  hukum  bagi  Majelis Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili p.erkara a  quo untuk  menghukum Tergugat  untuk  membayar  kepada Penggugat  Rp.  44.719.000,-  (empat puluh  empat  juta  tujuh  ratus  sembilan belas  ribu  rupiah)  ditambah  dengan bunga sebesar 2% (dua persen) terhitung  setiap  bulan  keterlambatan pembayaran  hutang  tersebut  sejak tanggal 20 Agustus 2014 hinggaputusan ini  mendapat  kekuatan  hukum  yang tetap (inkracht  van gewisjde). Bahwa benar  akibat  tindakan  somasi  yang dilakukan  Penggugat  sebelum  gugatan diajukan,  Tergugat  sekarang  dalam keadaan  stroke  dan  lumpuh  serta  tidak dapat  melakukan  aktifitas,  apalagi mencari nafkah dan membayar tuntutan Penggugat,  dengan  untuk  menjaga
supaya  Gugatan  tidak  hampa  nantinya, maka  Penggugat  memohon  kepada Bapak  Ketua Pengadilan Negeri Medan CQ.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa dan  mengadili  perkara a  quo agar  sudi kiranya  untuk  meletakkan  sita  jaminan (conservatoir  beslag) terhadap  rumah milik  Tergugat  yang  berlamat  di Perumahan  Taman  Alamanda  Indah Blok  E  71/E  72,  Kelurahan  Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
Putusan  Perkara  Perdata  Nomor  : 157/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015 adalah :
1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan secara sah dan menyakinkan Tergugat telah melakukan  perbuatan Wanprestasi
(ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum
Tergugat untuk membayar hutangnya kepada
Penggugat  sebesar  Rp.  44.719.000,- (empat  puluh  empat  juta  tujuh  ratus sembilan belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada
Penggugat  sebesar  Rp.  44.719.000,- (empat  puluh  empat  juta  tujuh  ratus sembilan belas ribu rupiah) ditambah bunga  sebesar  2%  (dua  persen) terhitung  setiap  bulan  keterlambatan pembayaran  hutang  tersebut  sejak tanggal  20  Agustus  2014,  sehingga putusan  ini  mendapatkan  kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde );
5. Menghukum
Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp.
321.000,-  (tiga  ratus  dua  puluh  satu ribu rupiah);
6. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk selebihnya;
Dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.Mdn  tertanggal  13 Juli  2015  yang  telah  berkekuatan
hukum  tetap  telah  meletakkan  SITA EKSEKUSI (Executorial Beslag) dengan Penetapan Nomor : 06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/PN.Mdn Menimbang  bahwa  PengadilanNegeri Medan  berpendapat  terhadap  harta kekayaan Tergugat / Termohon Eksekusi sebagai jaminan perlu terlebih dahulu diletakkan Sita Eksekusi terhadap  tanah  dan  bangunan  setempat di  Perumahan  taman  Alamanda  Indah Blok  E  71/E  72,  Jalan  Bunga  Sakura Raya,  Kelurahan  Tanjung  Selamat, Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota Medan, Sumatera Utara. Atas permohonan  eksekusi  yang  diajukan Penggugat  telah  dilakukan  upaya  untuk eksekusi  secara  sukarela  oleh  Tergugat namun  hingga  dilampuinya  tenggat waktu  peringatan  atau aanmaning (warning) Tergugat  tidak  memenuhi kewajibannya untuk membayar
utangnya  secara  sukarela  dan  tidak tercapai  kesepakatan  untuk  melakukan penjualan  tanah  dan  bangunan  secara dibawah  tangan,  sehingga  para  pihak memutuskan  untuk  melanjutkan  ke proses  lelang  secara  terbuka  melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  (KPKNL).  (“Penetapan  Sita Jaminan”)  dan  Hakim  Majelis  Perkara No.  157  telah  menyatakan  sah  dan berharga  sita  jaminan  yang  telah diletakkan,  dengan  Penetapan  Nomor  :
06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 5 Juli 2017 Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal  18  Juli  2017.  Berdasarkan Penetapan  Sita  Jaminan  dimaksud,
Pengadilan  Negeri  Medan  sebagaimana tertuang  dalam  Berita  Acara  Sita Jaminan dimaksud adalah :
1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon Sita Eksekusi tersebut.
2. Memerintahkan kepada Jurusita
Pengadilan  Negeri  Medan  disertai dengan 2 orang saksi yang dipandang
cakap  untuk  itu,  untuk  meletakkan
Sita Eksekusi terhadap harta kekayaan Tergugat/Termohon Eksekusi yaitu : Tanah dan bangunan setempat  dikenal  dengan  Perumahan
Taman  Alamanda  Indah  Blok  E  71/ E  72,  Jalan  Bunga  Raya,  Kelurahan Asam  Kumbang,  Kecamatan  Medan Selayang,  Kota  Medan,  Sumatera Utara;  Untuk  menjadi  jaminan  guna memenuhi  bunyi  /  isi  Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  : 157/Pdt.G/2015/PN.Mdn  tanggal  13 Juli  2015,  yang  telah  berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan  lagi  bahwa  perintah  ini dapat  dijalankan  pada  sembarang waktu, kecuali pada hari Minggu dan hari-hari besar lainnya, dan jika perlu dapat  dijalankan  dengan  Upaya Paksa dengan Bantuan Alat Keamanan Negara POLRI/TNI .

## Analis Kasus
Pemeriksaan  suatu  sengketa atau  perkara  di  muka  hakim  tentu  akan diakhiri  dengan  suatu  putusan/vonis. Hal  yang  penting  diperhatikan  oleh hakim  dalam  proses  pengadilan  adalah pembuktiannya,  karena  pada  akhirnya di  dalam  menetapkan  putusannya, hakim  harus  menetapkan  hubungan hukum  yang  sebenarnya  antara  dua pihak yang bersengketa, namun permasalahannya  adalah  hukum  dan perundang-undangan tidak selalu tersedia atau siap diterapkan oleh hakim pada  setiap  peristiwa  konkrit.  Melalui penemuan  hukum,  penafsiran  atau metode  penerapan  hukum  lainnya, hakim  mencegah  kekosongan  atau ketidakjelasan  hukum.  Dengan  cara  ini hakim  tidak  sekedar  telah  menciptakan atau menemukan hukum.  Lebih dari itu hakim menjadi pemelihara dan
penjamin  agar  hukum  selalu  tersedia dan menjadi penentu di dalam memecahkan  setiap  persoalan  hukum.
Hakim selalu menjadi sumber penyelesaian  sengketa  hukum,  bukan sekedar memutus perkara. Hasil putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam memutus  perkara  telah  sesuai  dengan kententuan dalam undang-undang dengan memperhatikan ketentuanketentuan yang menjadi pokok pertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara tersebut, dimana hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak gugatan Penggugat selebihnya, dikarenakan tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  pasal  191  ayat  1  RBg dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  3  Tahun  2000  dan  Nomor  4 tahun 2001 tentang Permasalahan putusan  serta  merta  dan  Provisional, maka  haruslah  ditolak  sebagian,  namun segaala  biaya  perkara  harus  ditanggung pihak  tergugat  berada  dipihak  kalah maka sepatutnya biaya perkara haruslah dibebankan kepada tergugat.

## 5. SIMPULAN
a. Pengaturan  terhadap  sita  jaminan terdapat  dalam  pasal  227  HIR  yang berbunyi “ Jika ada persangkaan yang beralasan,  bahwa  seorang  yang berhutang,  selagi  belum  dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan  menggelapkan  atau  membawa barangnya  baik  yang  tidak  tetap maupun  yang  tetap  dengan  maksud akan  menjauhkan  barang  itu  dari penagih  hutang,  maka  atas  surat permintaan orang yang berkepentingan  ketua  pengadilan negeri  dapat  memberi  perintah, supaya  disita  barang  itu  untuk menjaga hak orang yang
memasukkan  permintaan  itu,  dan kepada  peminta  harus  diberitahukan akan menghadap
persidangan, pengadilan  negeri  yang  pertama
sesudah  itu  untuk  memajukan  dan menguatkan gugatannya .
b. Kedudukan  sita  jaminan  yang  nilai jaminannya tidak proporsional dengan  objek  perkara  dalam  putusan Nomor  157/Pdt.G/2015/PN  Mdn, Majelis hakim mengabulkan sebagian  gugatan  penggugat  dan menolak gugatan Penggugat selebihnya, dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 191 ayat 1 RBg dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  3  Tahun  2000  dan  Nomor  4 tahun  2001  tentang  permasalahan putusan  serta  merta  dan  Provisional, maka haruslah ditolak sebagian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Adonara Floranta Adonara. 2014 Aspek- Aspek Hukum Perikatan . Bandung: Mandar Maju. devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Harahap, M. Yahya. 1990. Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag . Bandung : PustakaAli, Mahrus, Dasar Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2016. -------------, 2017. Hukum Acara Perdata .  Jakarta  :  Sinar
Grafika
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021.
Satijipto  Raharjo.  2000. Ilmu  Hukum . Bandung  : PT.  Citra  Aditya
Bakti.
Setiawan,  I  Ketut  Oka.  2018. Hukum Perikatan .  Jakarta  Timur  :
Sinar  GrafikaHamdan,  M. Tindak  Pidana  Suap  dan Money Politic. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013. Sholihin,  M.  Firdaus  dan  Wiwin Yulianingsih.  2017. Kamus Hukum Kontemporer . Jakarta Soekanto,  Soerjono.  2018. Pengantar Penelitian Hukum .  Jakarta  : Penerbit Universitas Indonesia. Soepomo,  R.  2006. Masalah  Sita Jaminan dalam Hukum Acara
Perdata. Semarang:  Mandar Maju.
Subekti.  1977. Hukum  Acara  Perdata. Jakarta: Bina Cipta.
------------  2017. Pokok-Pokok  Hukum Perdata . Jakarta : PT. IntermasaKartono, Kartini, Pathologi Sosial, RajaGrafindo, Jakarta, 2015. Yasid, Muhammad dan Sarman Sinaga. 2020. Hukum Perdata . Medan : CV. Sentosa Mandiri. Yuniarti.2006. Kedudukan Kreditur Prefen  sebagai  Pihak  Ketiga dalam Sita Jaminan Hak Atas Tanah Pada Sengketa Hutang Piutang. Universitas Airlangga.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar 1945 Kitab Undang - undang Hukum Perdata Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara
Perdata C. Jurnal Ilmiah ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita Jaminan dan Pemberesan
Harta  Milik  Debitur  Dalam Hal  Terjadinya  Kepailitan, Jurnal  Ilmiah  MAKSITEK
Vol. 4 No. 4 (2019)