Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE
Susi Yanuarsi 1 dan Hijawati 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: susiyanuarsi@unpal.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: hijawati@unpal.ac.id

## Abstract
Through  information  technology-based  money  lending,  it  makes  it  easier  for  people  to  fulfill cash funds quickly, easily, and efficiently.  However, users of this service must understand all the  risks  of  online  loans.  The  operator's  obligations  in  legal  protection  for  consumers  are further  regulated  in  OJK  Regulation  Number:  77/POJK.01/2016  concerning  Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, then the organizers are required to apply the basic  principles  of  consumer  protection,  namely:  transparency;  fair  treatment;  reliability; data confidentiality and security; and user dispute resolution in a simple, fast, and affordable way.
Keywords: Online Loans

## Abstrak
Melalui  pinjam-meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  mempermudah masyarakat  dalam  pemenuhan  dana  tunai  secara  cepat,  mudah,  dan  efisien.  Namun pengguna  jasa  layanan  ini  wajib  memahami  segala  resiko  dari  pinjaman  online. Kewajiban  penyelenggara  dalam  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  lebih  lanjut diatur  dalam  Peraturan  OJK  Nomor:  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  maka  penyelenggara  wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Kata Kunci: Pinjaman Online

## PENDAHULUAN
Penggunaan teknologi komputer,  dan  informasi  mendorong berkembangnya  transaksi  elektronik melalui  internet  bagi  perusahaan- perusahaan  di  dunia  maupun  di Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas internet sebagai media transaksi,  salah  satunya  yaitu  internet banking.  Kegiatan  pinjam  meminjam uang  secara  langsung  berdasarkan
perjanjian  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis  merupakan  praktik  yang  telah berlangsung  di  tengah  kehidupan masyarakat.  Pinjam  meminjam  secara langsung  banyak  diminati  oleh  pihak yang  membutuhkan  dana  cepat  atau pihak  yang  karena  sesuatu  hal  tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri  jasa  keuangan  konvensional seperti  Perbankan,  Pasar  Modal,  atau Perusahaan Pembiayaan.
Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294
Pinjaman  secara  online  atau financial  technology (fintech)  terus berkembang di Indonesia. Pada layanan pinjaman online ini disebut dapat lebih memudahkan  masyarakat. Fintech saat ini menjadi salah satu bentuk peneerapan  teknologi  informasi  di bidang  keuangan. Fintech merupakan segmen  dari  dunia  start-up  yang memiiliki fokus agar supaya
memaksimalkan  dalam  penggunaan teknologi untuk mengubah, mempercepat, atau mempertajam berbagai  asspek  di  layanan  keuangan yang ada.
Kehadiran  pinjaman  online sebagai  salah  satu  bentuk financial technology ( fintech )  merupakan  imbas dari  kemajuan  teknologi  dan  banyak menawarkan  pinjaman  dengan  syarat dan  ketentuan  lebih  mudah  dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan  konvensial  seperti  bank. Selain  itu  juga  pinjaman  online dianggap  cocok  dengan  pasar  di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun  penetrasi  kepemilikan  dan penggunaan  telepon  selular  sangat tinggi 1. Hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite  yang  menunjukkan  bahwa jumlah  pengguna  Internet  di  Indonesia
pada  Januari  2018  menembus  132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna  perangkat  mobile  memiliki angka  yang  lebih  tinggi  lagi  yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%. 1
Diketahui  dari  data  perusahaan fintech  lending berizin  dan  terdaftar  di Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  per  5 Agustus
2020 sebanyak 158 perusahaan. 2 Sedangkan
sampai dengan  2  Maret  2022,  total jumlah  penyelenggara fintech  peer-to- peer  lending atau fintech  lending yang berizin  di  OJK  adalah  sebanyak  102 perusahaan. 3 Dari  data  tersebut  terlihat adanya  penurunan.  Selain  itu  juga terdapat  perusahaan  pinjaman  online illegal yang semakin bertambah jumlahnya.
Melalui pinjam-meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi mempermudah masyarakat dalam
1 Rodes  Ober  Adi  Guna  Pardosi  dan  Yuliana Primawardani,  “Perlindungan  Hak  Pengguna Layanan  Pinjaman  Online  dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia ( Protection of the Rights of Online  Loan  Customers  from  a  Human  Rights Perspective ),” Jurnal  HAM ,  Volume  11, Nomor 3, Desember 2020: 354. 2 Rodes Ober Adi Guna Pardosi
3 OJK,  “Penyelenggara Fintech  Lending Berizin  di  OJK  per  2  Maret  2022,” https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial- technology/Pages/Penyelenggara-Fintech- Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret- 2022.aspx, 2022.
Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294
pemenuhan  dana  tunai  secara  cepat, mudah,  dan  efisien.  Namun  pengguna jasa  layanan  ini  wajib  memahami segala  resiko  dari  pinjaman  online tersebut.  Pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi  ini  telah diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Praktek Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal kerahasiaan  data  pribadi  bagi  para nasabah  penerima  pinjaman  yang menggunakan  layanan  peminjaman uang  berbasis  teknologi  informasi  ini telah  diatur  pada  Undang-Undang  ITE yang  mengatur  perlindungan  hukum data  pribadi.  Selanjutnya  aturan  ini dipertegas di dalam POJK No.
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi.  Pada  pasal  26 POJK No. 77/POJK.01/2016 dituliskan bahwa  pihak  penyelenggara  wajib  dan bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data  pribadi  pengguna  serta  dalam pemanfaatannya  harus  memperoleh persetujuan  dari  pemilik  data  pribadi kecuali  ditentukan  lain  oleh  ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
4 Perlindungan  Konsumen  Fintech:  Kunci
Pesatnya pertumbuhan penyedia  layanan  pinjam-meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi tersebut  belum  memadainya  edukasi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang  muncul  dari  banyaknya  macam pinjaman  online  dan  masih  banyaknya ditemukan  perusahaan  penyelenggara yang  tidak  terdaftar  atau  illegal  serta potensi bocornya data pribadi pengguna  yang  dapat  disalahgunakan oleh  perusahaan  penyelenggara  atau pihak lain.
Menjadi  slogan  baru  promosi yang  gencar  dilakukan  oleh  penyedia layanan  pinjaman  online,  "Butuh  dana cepat?, proses mudah?, bunga rendah?, dan  minat?"empat  pertanyaan  singkat para  pemberi  pinjaman  online  ilegal (pinjol)  yang  mengawali  munculnya harapan  penerima  pesannya  untuk keluar  dari  permasalahan  ekonomi mendesak.  Masa  pandemi  СOVID-19 menyebabkan sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan, melemahkan  sumber  rezeki,  sehingga pinjaman  online  menjadi  jalan  keluar akan  tetapi  banyak  statusnya  illegal yang tampaknya mudah untuk
Sukses  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia, https://bpkn.go.id/posts/show/id/1648, 2021.
Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294
dilakukan.  Masyarakat  yang  sangat membutuhkan  pinjaman  uang  yang terkesan  cepat  dan  mudah,  ternyata secara sadar memberikan berbagai data pribadi, mulai dari kontak, foto, video, lokasi, bahkan fotokopi KTP elektronik, justru hal tersebut menyebabkan perlindungan  konsumen  akan  data pribadi terbaikan.

## PEMBAHASAN
Pada  kegiatan  pinjaman  online seluruh  perjanjian  yang  dibuat  antara debitur  dan  keditur  tertuang  di  dalam kontrak  elektronik.  Pengaturan  terkait dengan  kontrak  elektronik  tercantum dalam  Pasal  1  angka  17.  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE)  yang  menyatakan bahwa:  “Kontrak  Elektronik  adalah perjanjian  para  pihak  yang  dibuat melalui  Sistem  Elektronik”.  Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UU  ITE yang  menyatakan  bahwa,  “Transaksi Elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam Kontrak  Elektronik  mengikat  para pihak.”
Sebagai  bentuk  perlindungan konsumen  terhadap  nasabah  pinjaman online dalam layanan fintech juga turut berpedoman  terhadap  regulasi-regulasi
yang  telah  dikeluarkan  oleh  beberapa instansi terkait seperti OJK, Kemkominfo  hingga  Bank  Indonesia yang mana aturan perlindungan konsumen  tersebut  diatur  dalam  UU ITE,  UUPK  dan  turut  diatur  dalam POJK  NO.77/2016.  Adapun  hak-hak konsumen  sebagai  pihak  menikmati layanan  jasa  yang  terjabar  didalam ketentuan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK)  diantaranya:  (1) hak-hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa;  (2)  hak  untuk memilih  barang  dan/atau  jasa  serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa;  (4)  hak untuk didengan pendapat dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan  advokasi,  perlindungan, dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara  patut; (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan  konsumen;  (7)  hak  untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif;  (8)
Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294
hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  (9) hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 5 Perlindungan  pada  konsumen
pada  nasabah  pinjaman  online  akan lebih maksimal berlaku pada
Penyelenggara  Teknologi  Finansial
yang terdaftar dan legalitasnya terjamin.
Berdasarkan  pada  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial,  keberadaan  Bank  Indonesia mengatur  penyelenggaraan  Teknologi Finansial  untuk  mendorong  inovasi  di bidang  keuangan  dengan  menerapkan prinsip  perlindungan  konsumen  serta manajemen  risiko  dan  kehati-hatian guna  tetap  menjaga  stabilitas  moneter, stabilitas  sistem  keuangan,  dan  sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.
5 Hari  Sutra  Disemadi,  “Urgensi  Suatu Regulasi  yang  Komprehensif  Tentang  Fintech Berbasis  Pinjaman  Online  Sebagai  Upaya Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,” Jurnal Komunikasi  Hukum ,  Volume  7  Nomor  2, Agustus 2021: 612.
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017,
bahwa: 6 (1)
Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:
a. sistem pembayaran;
b. pendukung pasar;
c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan e. jasa finansial lainnya.
(2)  Teknologi  Finansial  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  memiliki kriteria:
a. bersifat inovatif;
b.  dapat  berdampak  pada  produk, layanan,  teknologi,  dan/atau  model bisnis finansial yang telah eksis;
c.  dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat;
d. dapat digunakan secara luas; dan e.  kriteria  lain  yang  ditetapkan  oleh Bank Indonesia.
Sedangkan  dalam Pasal  4 mengatur  Ruang  lingkup  pengaturan
6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294
penyelenggaraan  Teknologi  Finansial mencakup: 7
a. pendaftaran;
b. Regulatory Sandbox ;
c. perizinan dan persetujuan; dan
d. pemantauan dan pengawasan.
Kewajiban
Melakukan
Pendaftaran terdapat dalam Pasal 5: 8
(1)  Penyelenggara  Teknologi  Finansial yang  akan  atau  telah  melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 ayat  (2)  wajib  melakukan  pendaftaran pada Bank Indonesia.
(2) Kewajiban pendaftaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikecualikan bagi:
a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran  yang  telah  memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan/atau b.Penyelenggara  Teknologi  Finansial yang  berada  di  bawah  kewenangan otoritas lain.
(3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  huruf  a  tetap  harus menyampaikan  informasi  kepada  Bank Indonesia  mengenai  produk,  layanan,
7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial
teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru yang  memenuhi  kriteria  Teknologi Finansial.
(4)  Penyelenggara  Teknologi  Finansial yang  berada  di  bawah  kewenangan otoritas  lain  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran wajib  melakukan  endaftaran  kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penyelenggara Teknologi Finansial  merupakan  badan  usaha.
Untuk
Penyelenggara Teknologi Finansial  berupa  Lembaga  selain  bank yang memenuhi kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran,  Penyelenggara  Teknologi Finansial  tersebut  harus  merupakan badan  usaha  yang  berbadan  hukum Indonesia.
Pada  kegiatan  pinjaman  online yang  perjanjiannya  tertuang  di  dalam akta  atau  kontrak  elektronik  tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan  akta  di  bawah  tangan, artinya  bukan  akta  yang  bersifat autentik.  Walaupun  kontrak  elektronik merupakan  akta  di  bawah  tangan, namun  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian
Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294
akta  dibawah  tangan  tidak  sesempurna kekuatan bukti akta autentik.
Pinjaman online yang
diselenggarakan pihak penyedia melalui  perusahaan fintech sah  atau tidaknya  didasari  pada  sahnya  suatu perjanjian pinjaman/kredit tersebut.  Sahnya  perjanjian  menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata) wajib memenuhi segala unsur  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata. Pasal  1320  KUH  Perdata,  menentukan syarat-syarat  subyek  (orang-orangnya) maupun obyek.
Untuk  menyatakan  keabsahan dalam perjanjian maka harus memenuhi  empat  syarat,  yakni  sebagai berikut:
1. sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan;
3. Suatu  hal  tertentu  sesuatu  hal tertentu;
4. Suatu  sebab  yang  halal,  yakni suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang- undang,  kesusilaan  dan  ketertiban umum .
Pengaturan  pinjaman  online pada  perusahaan fintech di  Indonesia diatur  dalam  ketentuan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) yakni sesuai
kewenangannya  yang  mengatur  dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur fintech .  Berikut  aturan  yang mengaturnya:
1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, Untuk perlindungan Konsumen  dan  masyarakat,  OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b. meminta Lembaga Jasa Keuangan  untuk  menghentikan kegiatannya  apabila  kegiatan tersebut  berpotensi  merugikan masyarakat; dan
c. tindakan  lain  yang  dianggap perlu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 9
2. Pasal 26 Penyelenggara wajib: 10
9 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
10 Peraturan  OJK  Nomor:  77/POJK.01/2016 tentang  Praktek  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294
a. menjaga kerahasiaan,
keutuhan,  dan  ketersediaan data  pribadi,  data  transaksi,
dan data keuangan yang
dikelolanya sejak data
diperoleh  hingga  data  tersebut dimusnahkan;
b. memastikan tersedianya proses  autentikasi,  verifikasi, dan  validasi  yang  mendukung kenirsangkalan
dalam mengakses,  memproses,  dan mengeksekusi  data  pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
c. menjamin  bahwa  perolehan, penggunaan, pemanfaatan,
dan pengungkapan data pribadi,  data  transaksi,  dan data  keuangan  yang  diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik  data  pribadi,  data
transaksi,  dan  data  keuangan, kecuali  ditentukan  lain  oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan; d. menyediakan media
komunikasi  lain  selain  Sistem
Elektronik  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi  Informasi  untuk
memastikan kelangsungan layanan  nasabah  yang  dapat berupa  surat  elektronik,  call center, atau media komunikasi lainnya; dan
e. memberitahukan secara tertulis  kepada  pemilik  data pribadi,  data  transaksi,  dan data  keuangan  tersebut  jika terjadi kegagalan dalam perlindungan  kerahasiaan  data pribadi,  data  transaksi,  dan data keuangan yang dikelolanya.
3. Pasal  29  Bab  VII  Edukasi  Dan Perlindungan
Konsumen menyebutkan bahwa: 11 (1) Penyelenggara wajib
menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: transparansi;  perlakuan  yang  adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya terjangkau. 12
11 Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
12 Peraturan  OJK  Nomor:  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294
(2)  Penyelenggara  wajib  menyediakan pusat  pelayanan  konsumen  berbasis teknologi.
(3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi  paling  sedikit  terdiri  atas penyediaan  pusat  layanan  konsumen yang  dapat  dilaksanakan  sendiri  atau melalui pihak lain.
Agar  perlindungan  konsumen pada  pinjaman  online  dapat  maksimal, komitmen  OJK  dalam  memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan  konsisten,  yang  mana
perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan
konsumen  dalam  sektor  jasa  keuangan pada  pinjaman  online  dapat  berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN
Sebagai  bentuk  perlindungan konsumen  terhadap  nasabah  pinjaman online dalam layanan fintech berpedoman terhadap beberapa regulasi. Pengaturan  pinjaman  online  pada perusahaan fintech di Indonesia  diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan yakni sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa  keuangan.  Berdasarkan  Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang
Berbasis  Teknologi  Informasi,  bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip  dasar  perlindungan  konsumen yaitu:  transparansi;  perlakuan  yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan  data;  dan  penyelesaian sengketa  pengguna  secara  sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

## DAFTAR PUSTAKA
Rodes  Ober  Adi  Guna  Pardosi  dan Yuliana Primawardani, “Perlindungan  Hak  Pengguna Layanan  Pinjaman  Online  dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia ( Protection  of  the  Rights  of Online  Loan  Customers  from  a Human Rights Perspective ),” Jurnal HAM , Volume 11, Nomor 3, Desember 2020: 354. OJK,  “Penyelenggara Fintech  Lending Berizin di OJK per 2 Maret 2022,” https://www.ojk.go.id/id/kanal/ik nb/financial- technology/Pages/Penyelenggara- Fintech-Lending-Berizin-di-OJK- per-2-Maret-2022.aspx, 2022. “Perlindungan  Konsumen  Fintech:
Kunci Sukses Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” https://bpkn.go.id/posts/show/id/ 1648, 2021.
Hari  Sutra  Disemadi,  “Urgensi  Suatu
Regulasi yang Komprehensif
Tentang
Fintech Berbasis Pinjaman  Online  Sebagai  Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia,” Jurnal  Komunikasi
Susi  Yanuarsi  dan  Hijawati,Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Layanan  Pinjaman  Online, Halaman 285-294
Hukum ,  Volume  7  Nomor  2,
Agustus 2021: 612. Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan