## LEMBAGA TUNGGAL PENGELOLA REGULASI:
DASAR PEMIKIRAN DAN TAWARAN IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAN INDONESIA
Rilo Pambudi. S Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada e-mail : rilopambudis@mail.ugm.ac.id
Oksep Adhayanto Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji e-mail : adhayantooksep@umrah.ac.id
Pery Rehendra Sucipta
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji
e-mail : peryrehsucipta@umrah.ac.id
disampaikan 10/09/2020 – di -review 15/10/2020 – diterima 02/11/2021 DOI: 10.25123/vej.v7i2.4237

## Abstract
In  this  article  the  author seeks  to  answer,  within  the  context  of  the  Indonesia  state organizational system,  why  and  how  Indonesia  should  establish  a  single  government  authority  entrusted  with supervising the making of ministerial policy regulations or regional government regulations. To that purpose  a  comparison  with  other  countries  is  conducted.    It  is  a  fact  in  Indonesia  that  regulatory powers  or  function  is  shared  by  and  among  different  ministries  and  by  regional  governments.  The result of which is the problem of sectoral approach and the existence of numerous overlapping and conflicting  regulations.  To  overcome  this  problem,  in  consideration  of  best  practices  in  other countries, the author suggests the establishment of a single government agency entrusted with, inter alia, previewing ministerial or regional government draft regulations.

## Keywords:
Single government regulatory agen;, ministerial-regional government policy regulations; executive preview;

## Abstrak
Penulis  akan  menelusuri  alasan-pertimbagan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  untuk  membentuk lembaga tunggal pengelola regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  Untuk itu juga akan dilakukan  perbandingan  hukum  dengan  negara-negara  lain.  Dalam kenyataan  dapat  ditunjukkan bahwa  fungsi  pembentukan  regulasi  ternyata  tersebar  di  berbagai  kementerian  atau  lembaga pemerintahan  dan  pemerintahan  daerah.  Akibatnya  adalah  tumbuh  kembangnya  regulasi  yang cenderung  sangat  sektoral.  Selain  itu,  kerap  terjadi  adanya  banyak  regulasi  diterbitkan  lembaga berbeda-beda  yang  tumpang  tindih  dan  tidak  selaras  satu  sama  lain.  Solusi  yang  ditawarkan, dengan membandingkan praktik baik negara-negara lain adalah perlunya membentuk sekretarian perundang-undangan  yang  memiliki  antara  lain  kewenangan  melakukan executive  preview , khususnya berkenaan dengan keberagaman peraturan daerah.
Kata Kunci:
Lembaga tunggal pengelola regulasi; aturan kebijakan kementerian-peraturan daerah; executive preview;

## Pendahuluan
Dewasa  ini,  terjadi  suatu  kecenderungan  oleh  pemerintah  untuk menjadikan  pembentukan  regulasi 1 sebagai  obat  paling ampuh  dalam  mengatasi setiap  permasalahan  bangsa  dan  negara. 2 Dalam  perkembangannya, kecenderungan  tersebut  menjadi  tidak  terkendali  dan  menyebabkan  kuantitas regulasi  kian  menggemuk.  Kondisi  ini  disebut  Richard  Susskind  sebagai hyper- regulation 3 atau  yang  kemudian  populer  disebut  obesitas  hukum 4 .  Data  dari Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI 5 (Kemenkumham)  menunjukkan  bahwa terhitung  April  2021,  Indonesia  telah  memiliki  44.355  aturan  yang  terdiri  dari berbagai jenis regulasi seperti terlihat pada tabel berikut:

## Tabel 1: Jumlah Regulasi di Indonesia Tahun 1945-2021
No. Jenis Regulasi Jumlah 1 Undang-Undang 1.699 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 182 3 Peraturan Pemerintah 4.652 4 Peraturan Presiden 2.154 5 Peraturan Menteri 15.579 6 Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian 4.107 7 Peraturan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 15.982 Sumber: peraturan.go.id (diolah), 2021. 6
1 Regulasi yang dimaksudkan mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  yakni  “peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”
2 Ibnu  Sina  Chandranegara,  Menemukan  Formulasi  Diet  Regulasi,  dalam  Prosiding  Konferensi Nasional Hukum  Tata Negara Ke-4:  Penataan Regulasi di Indonesia,  Jember, UPT  Penerbitan Universitas Jember, 2017, hlm., 215.
3 Richard  Susskind  kemudian  menjabarkannya  sebagai  “ By  that  I  meant  we  are  all  governed today  by  a  body  of  rules  and  laws  that  are  so  complex  and  so  large  in  extent  that  no  one  can pretend to have mastery of them all. I argued then that hyper-regulation means not that there is too  much  law,  by  some  objective  standard,  but  that  there  is  too  much  law  given  our  current methods of managing it. ” Dalam pandangannya, obesitas hukum terjadi karena begitu banyak metode pengelolaan regulasi yang diberlakukan. Lihat Richard Susskind, Legal Informatics - a Personal Appraisal of Context and Progress, European Journal of Law and Technology , Vol. 1, No. 1, Juni 2010, hlm., 90.
4 Istilah  ini  berkembang  dalam Focus  Group  Discussion “Penyusunan  Program  dan  Strategi Reformasi  Regulasi  dalam  Rangka  Memperkuat  Substansi  dan  Operasionalisasi  UU  No.  12 Tahun 2011” yang  digagas oleh  Kementerian Hukum dan HAM di Bogor  pada tanggal 26-28 Oktober 2016. Lihat catatan kaki nomor 2 dalam  Ibnu  Sina Ch   andranegara, Bentuk-Bentuk Perampingan  dan  Harmonisasi  Regulasi,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  Vol.  26,  No.  3, September 2019, hlm., 436.
5 Kementerian Hukum dan HAM RI, http://peraturan.go.id, diakses 27 April 2021.
6 Id.
Permasalahan obesitas hukum tersebut diperburuk pula dengan persoalan kualitas  regulasi  yang  masih  rendah.  Menteri  Hukum  dan  HAM,  Yasona  H.  Laoly mengatakan  rendahnya  kualitas  regulasi  di  Indonesia  ditandai  dengan  adanya ketidakharmonisan antar peraturan, tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak  efektif. 7 Senada  dengan  hal  itu,  Diani  Sadiawati,  et  al.,  menyebutkan setidaknya  ada  4  (empat)  bentuk  permasalahan  implementasi  regulasi  di Indonesia,  yaitu  konflik  materi  muatan 8 ,  inkonsisten 9 ,  multitafsir 10 ,  dan  tidak operasional 11 .
Kedua  persoalan  ini  sejatinya  telah  berulang  kali  mendapat  sorotan  dari berbagai  pihak.  Misalnya  Diani  Sadiawati,  et  al.,  yang  menilai  permasalahan regulasi  tersebut  terjadi  sebagai  konsekuensi  dari  kegagalan  dalam  mendesain kelembagaan  yang  memegang  peranan  untuk  mengelola  regulasi. 12 Akar persoalan terkait desain kelembagaan  pengelola regulasi yang kerap kali disorot adalah  ketiadaaan  lembaga  yang  mempunyai  kontrol  penuh  terhadap  fungsi pengelolaan regulasi dari hulu hingga ke hilir. Kewenangan pembentukan regulasi tersebut  terpencar  pada  kementerian/lembaga 13 ,  misalnya  di  unit  Eselon  I  atau Eselon II di Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara,  dan  Sekretariat  Kabinet. 14 Belum  lagi  jika  bicara  tentang  Peraturan
7 M.  Dani  Pratama  Huzaini,  Akui  Kualitas  Produk  Legislasi  Rendah,  Pemerintah  Fokus Harmonisasi  Regulasi,  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f13bb6e2702/akui- kualitas-produk-legislasi-rendah--pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi%0D,  diakses  27 April 2021.
8 Konflik  muatan  materi  terjadi  apabila  pasal  atau  ketentuan  yang  nyata-nyata  bertentangan dengan  peraturan  lainnya.  Diani  Sadiawati,  et  al.,  Strategi  Nasional  Reformulasi  Regulasi, Jakarta, Bappenas, 2015, hlm., 38.
9 Regulasi  dinyatakan  inkonsisten  ketika  terdapat  ketentuan  atau  pengaturan  yang  tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya. Id.
10 Multitafsir  berkaitan  dengan  ketidakjelasan  pada  objek  dan  subjek  yang  diatur  sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas. Id, hlm., 39.
11 Regulasi  yang  dibentuk  tidak  memiliki  daya  guna,  namun  peraturan  tersebut  masih  berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Id.
12 Id, hlm., 45.
13 Id.
14 PSHK,  2020,  Menagih  Janji  Jokowi  Membentuk  Badan  Legislasi  Pemerintahan, https://pshk.or.id/rr/menagih-janji-jokowi-membentuk-badan-legislasi-pemerintahan/, diakses 27 April 2021.
Menteri  dan  Peraturan  Lembaga  Pemerintah  Non-Kementerian  (LPNK),  dimana pengelolaannya berada pada institusi masing-masing.
Realitas  semacam  ini  memunculkan  gagasan  dalam  debat  Capres  dan Cawapres  pada  17  Januari  2019,  pasangan  calon  Joko  Widodo  dan  Ma’ruf  Amin, menyatakan  perlu  dilakukan  penataan  kelambagaan  dengan  membentuk  Pusat Legislasi Nasional. 15 Melalui lembaga ini, fungsi-fungsi legislasi selain yang ada di parlemen  akan  digabungkan.  Lebih  lanjut  jika  terbentuk,  lembaga  tunggal pengelola  regulasi  tersebut  akan  mengambil  peran  untuk  menyederhanakan aturan,  memastikan  harmonisasi  regulasi,  dan  menyelesaikan  tumpang  tindih peraturan. 16
Gagasan ini sebenarnya sudah pernah direkomendasikan oleh Organisation for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD)  pada  tahun  2012.  Dalam laporannya, OECD menilai Indonesia perlu membentuk lembaga independen yang berwenang  mengambil  keputusan  pembentukan  regulasi  berdasarkan  bukti  dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain dalam pemerintah. 17
Selanjutnya,  wacana  pembentukan  lembaga  tunggal  regulasi  menjadi diskursus hangat di Indonesia. Intensitas diskursus itu mencapai puncak dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  (UU  PPP).  Muatan  materi  UU  PPP  ini mengatur  dasar pembentukan  lembaga  tunggal  pengelola  regulasi  yang  disebut  dengan “kementerian  atau  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.” 18
Meskipun  secara  faktual  kementerian  atau  lembaga  tersebut  belum  ada, tetapi  eksistensinya  secara  yuridis  telah  menyita  atensi  masyarakat  luas,
15 Kompas.com,  Atasi  Tumpang  Tindih  Regulasi,  Jokowi  Akan  Bentuk  Pusat  Legislasi  Nasional, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi- jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional, diakses 27 April 2021.
16 Id.
17 OECD, Reviews  of  Regulatory  Reform  Indonesia:  Government  Capacity  to  Assure  High  Quality Regulation , Paris, OECD, 2012, hlm., 46.
18 Lihat  Pasal  99A  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398.
khususnya dari kalangan akademisi hukum. Salah satu diskursus yang substansial adalah  terkait  konstruksi  kelembagaannya,  baik  dari  segi  tipe,  kewenangan, maupun stuktur kelembagaannya. Untuk itu, tulisan ini pada dasarnya bertujuan menjawab  dua  isu  utama,  yaitu  apa  yang  menjadi  dasar  pemikiran  dibentuknya lembaga  tunggal  pengelola  regulasi.  Lantas  jika  dibentuk,  bagaimana  konstruksi kelembagaan yang dapat ditawarkan untuk digunakan, mengingat UU PPP belum mengaturnya  secara  komprehensif.  Tawaran  ini  akan  fokus  pada  tipe, kewenangan, dan struktur kelembagaan.
Untuk  menjawab  isu  di  atas,  penulis  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  ( library  research ),  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  suatu  studi dokumen  yang  mana  menggunakan  data  sekunder  yang  mempunyai  kaitan dengan  permasalahan. 19 Pendekatan  yang  digunakan  adalah statute  approach, conceptual approach , dan comparative approach . Perpaduan beberapa pendekatan ini tentunya berpijak pada pernyataan Enid Cambell dan E. J. Glasson bahwa “ there is no single technique that is magically right for all problem .” 20 Sumber data terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier dengan  teknik  pengumpulan  datanya  berupa  studi  kepustakaan.  Data-data tersebut  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  alur  berpikir  deduktif, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

## Pembahasan
Dasar  Pemikiran  Pembentukan  Lembaga  Tunggal  Pengelola  Regulasi  di Indonesia
Sesungguhnya spirit untuk  membentuk  lembaga  tunggal  yang  khusus menangani  pembentukan  regulasi  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  era  Presiden Soekarno.  Masa  itu,  Presiden  Soekarno  telah  merancangnya  melalui  penerbitan Peraturan  Presiden  Nomor  6  Tahun 1964  Tentang  Panitia  Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Urusan Tata-Cara dan Peraturan Perundang-
19 Johnny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang,  Bayumedia Publishing, 2006, hlm., 295.
20 Oksep  Adhayanto,  Eksistensi  Hak  Preogratif  Presiden,  Tanjungpinang,  UMRAH  Press,  2015, hlm., 25.
Undangan.  Namun  harus  disayangkan,  peraturan  ini  tidak  mampu dioperasionalkan karena adanya pergantian kekuasaan. 21
Ide  serupa  kembali  muncul  pada  debat  pertama  Capres  dan  Cawapres tanggal  17  Januari  2019.  Capres  nomor  urut  1,  Joko  Widodo  menjanjikan  jika terpilih  kembali,  ia  akan  membentuk  Pusat  Legislasi  Nasional  yang menggabungkan  fungsi-fungsi  legislasi  yang  ada  di  kementerian. 22 Selanjutnya, gagasan  ini  direspon  positif  oleh  M.  Nur  Sholikin,  peneliti  senior  Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Ditegaskan olehnya, eksistensi lembaga tunggal  ini  amat  penting  untuk  mengatasi  beragam  tumpang  tindih  aturan  dan tidak  terintegrasinya  fungsi-fungsi  manajemen  penyusunan  regulasi  di pemerintahan. 23
Apabila  ditelaah  lebih  jauh,  munculnya  ide  untuk  membentuk  lembaga tunggal  regulasi  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  dasar  pemikiran. Adapun  dasar  pemikiran  tersebut  yaitu:  Pertama,  ditinjau  dari  pengaturan kelembagaan pembentuk regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dimana  UU  ini menempatkan  fungsi-fungsi  pembentukan  regulasi  tersebar  di  berbagai kementerian. Bahkan setiap kementerian memiliki keleluasaan dalam membentuk dan  mengusulkan  regulasi. 24 PSHK  menambahkan  bahwa  desain  kelembagaan yang  berlaku hari  ini  bersifat  estafet  kelembagaan. 25 Setiap institusi  mempunyai bagian atau wewenang masing-masing tetapi tidak bisa saling membantu. Alhasil, masing-masing  institusi  tersebut  saling  menunggu  giliran,  tidak  bisa  saling mendahului, dan terikat oleh proses. 26
Pengaturan  semacam  ini  menyulitkan  pemerintah  untuk  memastikan terjadinya  keselarasan  antara  perencanaan  pembentukan  regulasi  dan
21 Diani Sadiawati, et al., Supra no. 8, hlm., 46.
22 Supra no 15
23 Supra no 14
24 M. Nur Sholikin, Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pasar ModalI, Vol. VIII, No. 15, 2018, hlm., 86.
25 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019: Menggagas Arah Kebijakan Reformasi  Regulasi di Indonesia, Jakarta, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, hlm., 397.
26 Id.
perencanaan  pembangunan.  Sebagai  contoh  adanya  pemisahan  skema  institusi antara  program  penyusunan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden (Progsun PP dan Perpres)  dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di satu sisi, Progsun PP dan Perpres dikoordinasikan oleh Kemenkumham dan di sisi lainnya, Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas) bertanggung  jawab  atas penyusunan  RKP. 27 Pemisahan  skema  institusi  ini  sering  kali  mengakibatkan keduanya menjadi tidak sinkron. Indikasi ketidaksinkronan ini ditunjukkan sejak awal  penyusunan  dokumen  perencanaan  dengan  melihat  indikator  waktu penyusunannya. Misalnya Penyusunan RKP untuk tahun 2019 telah dimulai sejak November 2017 dan akan ditetapkan pada tahun 2018. 28 Adapun Progsun PP dan Perpres  untuk  tahun  yang  sama  baru  akan  disusun  pada  akhir  2018  dan ditetapkan  di  awal  2019. 29 Perbedaan  rentang  waktu  tersebut  mengakibatkan tidak  bertemunya  antara  kebutuhan  regulasi  dengan  prioritas  pembangunan nasional. 30
Kedua,  pembentukan  regulasi  yang  berlangsung  saat  ini  masih mengedepankan  pendekatan  sektoral  ketimbang  pendekatan  sistem.  Model pendekatan  tersebut  mengakibatkan  kuantitas  regulasi  terus  meningkat  dan akhirnya  menciptakan  obesitas  hukum.  Terhadap  hal  ini,  Saldi  Isra  mengatakan bahwa  fenomena  hiper-regulasi  yang  terjadi  di  Indonesia  terjadi  pada  level  di bawah  undang-undang. 31 Secara  tegas,  ia  mengatakan  sumber  masalah  yang paling utama adalah peraturan menteri.
Mengulas  data  regulasi  pada  Tabel  1  membuktikan  bahwa  apa  yang disampaikan  Saldi  Isra  adalah  fakta  yang  tidak  dapat  dibantah.  Data  tersebut menunjukkan bahwa kurun waktu 1945-2021 terdapat 15.579 peraturan menteri yang  dibentuk.  Angka  ini  ini  jauh  melebihi  jumlah  undang-undang,  PP,  bahkan
27 Diani  Sadiawati,  et  al.,  Kajian  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia:  Pokok  Permasalahan  dan Strategi  Penanganannya,  Jakarta,Yayasan  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,  2019,  hlm., 20.
28 Hendra Wahanu Prabandani, Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden  di  Indonesia,  Undang:  Jurnal  Hukum,  Vol.  1,  No.  1,  Juni 2018, hlm., 96.
29 Id.
30 Id.
31 Saldi Isra, Merampingkan Regulasi, Jakarta, Koran Kompas, 13 Maret 2017, hlm., 5.
Perpres  pada  periode  yang  sama.  Membludaknya  jumlah  peraturan  menteri dikarenakan  secara  hukum,  ruang  pembentukan  peraturan  menteri  sangat terbuka lebar. 32 Selain atas perintah regulasi yang lebih tinggi, peraturan menteri juga  dapat  dibentuk  berdasarkan  kewenangan. 33 Kemudian  Saldi  Isra mencontohkan,  pada  tahun  2000-2015,  jajaran  eksekutif  telah  menerbitkan 12.471 regulasi dan 8.311 di antaranya merupakan peraturan menteri. 34
Selanjutnya  jika  ditinjau  dari  perspektif  yuridis,  persoalan  hiper-regulasi tidak  hanya  berkaitan  dengan  membengkaknya  kuantitas  regulasi,  tetapi  juga diakibatkan  banyaknya  jenis  dan  hierarki  regulasi.  Ketentuan  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan menentukan 7 (tujuh) jenis regulasi, di antaranya: Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat;  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang;  Peraturan  Pemerintah;  Peraturan  Presiden;  Peraturan  Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain jenis dan hierarki di atas, Indonesia juga mengenal jenis regulasi lain yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 yang berbunyi:
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Faktanya, jumlah kementerian, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat kementerian  tidaklah  sedikit.  Untuk  kementerian  saja  jumlahnya  mencapai  34.
32 Id.
33 Lihat  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.
34 Saldi Isra, Supra no 31
Lalu  ada  pula  LPNK  yang  hingga  tahun  2013  berjumlah  27  LPNK. 35 Ditambah kehadiran  Lembaga  Non-Struktural  (LNS)  yang  mencapai  135  lembaga. 36 Lembaga-lembaga yang sedemikian banyaknya dengan eksistensi yang mengalami pertumbuhan,  celakanya  selalu  dilekati  dengan  kewenangan  untuk  membentuk regulasi. Dengan demikian dapat dipahami, jenis dan jenjang regulasi di Indonesia selaras  dengan  banyaknya  jenis  tindakan  pemerintah  dalam  kaitannya membentuk peraturan.
Ketiga,  adanya  tumpang  tindih,  disharmonisasi,  dan  ketidaksinkronan regulasi  yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dan  hilangnya  benang merah politik  hukum  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. 37 Lebih  jauh  disadari  dapat menghambat  percepatan  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Contohnya  menghambat  kemudahan  dalam  berusaha  ( ease  of  doing business ).  Hal  ini  diperkuat  oleh  laporan World  Economic  Forum tentang The Global  Competitiveness  Report  2019 .  Laporan  tersebut menyebutkan,  beban regulasi dari pemerintah ( burden of government regulation ) terhadap kemudahan berusaha di Indonesia berada pada skor 4,0 dari skala 1-7. 38 PSHK menilai, skor tersebut  mengindikasikan  bahwa  para  pelaku  bisnis  di  Indonesia  masih diberatkan  oleh  persyaratan-persyaratan  administrasi  yang  harus  dipenuhi, termasuk alur birokrasi yang panjang dan bertele-tele , inefisiensi waktu, dan lain sebagainya. 39
Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Bappenas telah meluncurkan Strategi Nasional  Reformasi  Regulasi  Jangka  Panjang  2015-2025  sebagai  reaksi  untuk memperbaiki  kondisi  tersebut.  Dalam  strategi  itu,  pemerintah  menargetkan indikator burden  of  government  regulation untuk  tahun  2019  mencapai  angka
35 Pusat  Kajian  Kinerja  Kelembagaan  Deputi  Bidang  Kelembagaan  dan  Sumber  Daya  Aparatur LAN RI, Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014- 2019), Jakarta, LAN RI, 2013, hlm., 73.
36 Id, hlm., 76.
37 Arfan  Faiz  Muhlizi,  Penataan  Regulasi  dalam  Mendukung  Pembangunan  Ekonomi  Nasional, Jurnal RechtsVinding , Vol. 6, No. 3, Desember 2017, hlm., 352.
38 World  Economic  Forum, 2019,  The  Global  Competitiveness  Report  2019 ,  hlm.,  286, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf,  diunduh  1 Juni 2020.
39 Diani Sadiawati et al., Supra no. 24, hlm., 84.
4,5. 40 Nyatanya pemerintah telah gagal dalam memenuhi target yang dicanangkan. Oleh  karena  itu,  pembentukan  lembaga  tunggal  regulasi  ini  diyakini  menjadi jawaban untuk mengentaskan permasalahan tersebut.
Keempat, perlunya memperkuat upaya executive preview untuk mengatasi peraturan  daerah  (Perda)  yang  menyebabkan  kondisi anti-growth dan high-cost economy .  Sebelumnya,  pemerintah  melalui  Gubernur  dan  Menteri  Dalam  Negeri pernah membatalkan 3.143 41 Perda bermasalah pada Juni 2016.  Pembatalan ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: 42 (i) menghambat iklim investasi dan kemudahan  berusaha;  (ii)  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan kepentingan  umum;  (iii)  menegasikan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  seperti persoalan  sumber  daya  air,  menara  telekomunikasi,  Badan  Usaha  Milik  Daerah, dan  pengalihan  urusan;  dan  (iv)  memuat  materi  yang  dirasa  tidak  perlu  karena berkaitan dengan norma awam yang berlaku di masyarakat.
Dalam perkembangannya, kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah dinyatakan  inkonstitusional  oleh  Mahkamah  Konstitusi  lewat  Putusan  Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Oleh karenanya perlu strategi baru  untuk  menindaklanjuti  putusan  tersebut,  yakni  melalui  penguatan  instansi vertikal dalam penyusunan rancangan Perda. 43 Mengingat, masih banyak kalangan yang  menilai  pembentukan  Perda  hanya  sekadar project  oriented . 44 Penyusunan Perda kadang kala muncul secara dadakan di akhir tahun dan tidak sedikit yang
40 Id, hlm., 36.
41 Jumlah  yang  sebenarnya  adalah  3.142  Perda,  karena  terdapat  duplikasi  penyebutan  pada daftar  Perda  yang  dibatalkan,  yaitu  Perda  Kabupaten  Asahan  Nomor  8  Tahun  2009  tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditulis sebanyak dua kali pada nomor 72 dan 73.
42 Berdasarkan pemaparan oleh Kurniasih, Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi  Daerah,  Kementerian  Dalam  Negeri.  Lihat  dalam  Leo  Agustino,  Pembatalan  3.143 Peraturan Daerah: Satu  Analisis Singkat,  CosmoGov:  Jurnal Ilmu  Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, April 2017, hlm., 16.
43 Bayu  Dwi  Anggono,  Lembaga  Khusus  di  Bidang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang- undangan di Indonesia, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm., 139.
44 Charles Simabura, Penataan Produk Hukum Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, dalam Prosiding  Forum  Akademik  Kebijakan  Reformasi  Regulasi  2019:  Menggagas  Arah  Kebijakan Reformasi  Regulasi  di  Indonesia,  Jakarta:  Yayasan  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia, 2019, hlm., 144.
isinya  merupakan copy  paste dari  Perda  daerah  lain. 45 Instansi  vertikal  yang dimaksud  sudah  barang  tentu  adalah  kementerian  atau  lembaga  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pembentukan  peraturan perundang-undangan.
Kelima, best  practice di  negara  lain  yang  menempatkan  otoritas pembentukan  regulasi  pada  satu  badan/lembaga  telah  menunjukkan  hasil  yang memuaskan. Bahkan membantu pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang  koheren  dan  konsisten. 46 Ini  pula  yang  menjadi  alasan  bagi  OECD  untuk merekomendasikan  pembentukan  lembaga  independen  yang  secara  aktif mengawasi  seluruh  kebijakan  pengaturan  dan  menumbuhkan  regulasi  yang berkualitas. 47 Selain  itu,  rekomendasi  ini  juga  didasarkan  pada  pertimbangan berikut:
“ There is no institution that has formal responsibility for providing a whole- of-government  perspective  on  the  implementation  of  regulatory  policy. Rather,  a  number  of  public  institutions  exist  to  provide  with  seemingly overlapping responsibilities over regulatory decision making – including the development  of  tools  to  support  regulatory  management  and  the  formal review of regulatory proposals .” 48
Salah satu lembaga serupa yang dapat menjadi referensi adalah Regulatory Reform  Committee (RRC)  milik  Korea  Selatan.  Komite  ini  berperan  dalam perumusan regulasi, termasuk proses peninjauan, penilaian dampak regulasi, dan pengundangan.  Secara  prinsipil,  RRC  merupakan  badan  resmi  pemerintah  yang bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada  Presiden. 49 RRC  diketuai  secara bersama-sama  oleh  Perdana  Menteri  dan  perwakilan  warga  sipil. 50 Selain  itu, keanggotaan RRC terdiri dari 15-20 orang yang berasal dari warga sipil dan para menteri. 51 Masa  tugasnya  adalah  2  (dua)  tahun  dan  sesudahnya  dapat  dipilih
45 Id.
46 OECD, Supra no. 17, hlm., 54.
47 Id.
48 Id, hlm., 59.
49 DaeYong  Choi,  et  al.,  The  Regulatory  Reform  System  and  Policy  Coordination  in  Korea:  A Guillotine  Rule  of  Regulatory  Clearance  for  Economic  Crisis  Management,  Seoul,  Ministry  of Strategy and Finance, Republic of Korea , 2014, hlm., 82.
50 Id, hlm., 83.
kembali  untuk  sekali  masa  tugas. 52 Adapun  struktur  kelembagaan  RRC  dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 1: Regulatory Reform Committee dan Bidang Tugasnya
Sumber: DaeYong Choi, et. al., 2014. 53
Fakta  menunjukkan,  keberadaan  RRC  telah  berhasil  memberikan  dampak yang  sangat  positif.  Ha  Byung  Ki,  et  al.,  melaporkan  bahwa  kinerja  RRC  berhasil mengefisiensi  anggaran  negara  hingga  590  triliun  won  pada  kurun  waktu 1999- 2003. 54 Nilai  proyeksi  untuk  investasi  asing  langsung  juga  mencapai  36,5  trilun dolar  Amerika. 55 Keberhasilan  RRC  juga  tampak  pada  indikator kualitas  regulasi yang  meningkat  sebesar  0,54  (skala  -2,5  sampai  2,5)  pasca  empat  tahun dibentuk. 56 Bahkan  kurun  waktu  2014-2018,  nilainya  konsisten  di  atas  angka 1,0. 57 Oleh karenanya Gill dan Ponciano menempatkan Korea Selatan sebagai salah satu negara di Asia dengan sistem manajemen regulasi terbaik. 58
52 Id, hlm., 83.
53 Id, hlm., 85.
54 Ha Byung Ki, et al., The Economic Effects of Korea’s Regulatory Reform, Seoul, Korea Institute for Industrial Economics and Trade, 1999, hlm., 22.
55 Id.
56 The World Bank , South Korea: Regulatory Quality , https://www.theglobaleconomy.com/South- Korea/wb_regulatory_quality, diakses 7 Desember 2020.
57 Id.
58 Derek Gill and Ponciano Jr. Intal, The Development of Regulatory Management Systems in East Asia: Country Studies, New Zealand, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia , 2016, hlm., ix.

## Konstruksi Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi di Indonesia Tipe Kelembagaan
Politik hukum Pasal 99A UU PPP telah mengamanatkan untuk membentuk lembaga  tunggal  regulasi.  Hanya  saja,  pasal  ini  belum  merinci  secara  jelas bagaimana  bentuk  dari  lembaga  tersebut.  Frasa  yang  dimuat  sekadar menyebutkan  “kementerian  atau  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.”  Secara tekstual,  frasa  tersebut  memberikan  dua  alternatif  wujud  kelembagaan,  yakni dapat berupa kementerian atau lembaga.
Berkaca  pada  praktik  di  Indonesia,  kita  mengenal  beberapa  tipe kelembagaan  pemerintah,  di  antaranya  kementerian  negara,  LPNK,  LNS,  dan Sekretariat  Kabinet. 59 Pertama,  kementerian  negara  yang  merupakan  perangkat pemerintah  yang  membidangi  urusan  tertentu  dalam  pemerintahan. 60 Secara yuridis,  eksistensinya  didasarkan  pada  Pasal  17  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (UU Kementerian).  Kedua,  LPNK  yang  dibentuk  sebagai special  agency untuk melaksanakan  tugas  spesifik  tertentu  yang  tidak  ditangani  oleh  kementerian. 61 Lembaga ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepadanya melalui  menteri  yang  mengkoordinasikan. 62 Berdasarkan  tujuan  dari pembentukannya, LPNK terbagi menjadi 4 (empat) kelompok berikut:
a. LPNK  pendukung  yang  menyelenggarakan  fungsi  dukungan  terhadap kementerian  atau  lembaga  di  bidang  manajemen  pemerintahan, seperti:  Lembaga  Administrasi  Negara,  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lain-lain.
b. LPNK  pendukung  yang  menyelenggarakan  fungsi  dukungan  terhadap kementerian  atau  lembaga  di  bidang  substansi  pemerintah  tertentu,
59 Pusat  Kajian  Kinerja  Kelembagaan  Deputi  Bidang  Kelembagaan  dan  Sumber  Daya  Aparatur LAN RI, Supra no. 32 , hlm., 60.
60 Lihat Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Nomor  39 Tahun 2008 Tentang  Kementerian Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916.
61 Pusat  Kajian  Kinerja  Kelembagaan  Deputi  Bidang  Kelembagaan  dan  Sumber  Daya  Aparatur LAN RI. Op.Cit , hlm., 71.
62 Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916.
seperti:  Badan  Pusat  Statistik,  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana, dan lain-lain.
c. LPNK  yang  masih  menyelenggarakan  fungsi  pelayanan  dan  regulasi publik,  seperti:  Badan  Pertanahan  Nasional,  Badan  Pengawasan  Obat dan  Makanan,  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal,  dan  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
d. LPNK  yang  berfokus pada  tugas  dan  fungsi  pengkajian  dan  penelitian, seperti:  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia,  Lembaga  Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan lain-lain. 63
Ketiga,  LNS  adalah  lembaga quasi dari  pemerintah  dan  masyarakat. 64
Umumnya LNS bersifat independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta berada  di  luar  kementerian,  LPNK,  atau  lembaga  pemerintah  lainnya. 65 Seperti didefinisikan  oleh  Hamdan  Zoelva 66 bahwa  “LNS  adalah  institusi  yang  dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik  tugas  yang  urgen,  unik,  dan  terintegrasi  serta  efektif.”  Keempat, Sekretariat  Kabinet  yang  merupakan  organisasi  pemerintah  pusat  dengan kedudukan  setingkat  kementerian.  Secara  yuridis,  Sekretariat  Kabinet ditempatkan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden. 67 Dalam operasionalisasi, Sekretariat Kabinet dipimpin oleh seorang Sekretaris Kabinet. 68 Adapun  tugasnya  memberikan  dukungan  manajemen  kabinet  kepada  Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. 69
Jika tipe kementerian yang dipilih, maka Presiden harus mempertimbangkan  keberadaan  UU  Kementerian.  UU  ini  membagi  urusan tertentu yang dijalankan oleh kementerian menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 70 (i)
63 Id, hlm., 74.
64 Id, hlm., 75.
65 Id, hlm., 77.
66 Hamdan  Zoelva,  Tinjauan  Konstitusional  Penataan  Lembaga  Non-Struktural  di  Indonesia, Negarawan: Jurnal Sekretariat Negara RI, No. 18, November 2010, hlm., 68.
67 Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 95.
68 Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 95.
69 Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  55  Tahun  2020  Tentang  Sekretariat  Kabinet,  Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 95.
70 Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  Tentang  Kementerian  Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916.
urusan  yang  nomenklatur  kementeriannya  secara  tegas  disebutkan  dalam  UUD 1945;  (ii)  urusan  pemerintahan  yang  ruang  lingkupnya  disebutkan  dalam  UUD 1945;  dan  (iii)  urusan  pemerintahan  dalam  rangka  penajaman,  koordinasi,  dan sinkronisasi  program  pemerintah.  Sejauh  ini,  UU  Kementerian  belum  secara eksplisit  menyebutkan  urusan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan masuk  ke  dalam  kelompok  mana.  Oce  Madril  menilai,  tugas  tersebut  harusnya masuk  ruang  lingkup  kelompok  kedua  karena  menjadi  bagian  dari  urusan pemerintahan di bidang hukum. 71 Akan tetapi, politik hukum UU PPP menjadikan urusan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  urusan  tersendiri dan  dipisahkan  dari  urusan  Kementerian  Hukum. 72 Di  samping  itu,  Jimmy  Z. Usfunan mengatakan, pilihan tipe kementerian akan lebih sulit diwujudkan karena adanya limitasi jumlah kementerian dalam Pasal 15 ayat (2) UU Kementerian. 73
Apabila  wujudnya  kelembagaan,  maka  ada  dua  pilihan  tipe  yakni  LPNK atau  LNS.  Secara  praktik-yuridis,  pembentukan  LPNK  maupun  LNS  akan  lebih mudah  ketimbang  kementerian.  Namun,  kedudukan  lembaga-lembaga  ini  tidak sekuat  kementerian. 74 Keberadaan  LPNK  yang  dikoordinasikan  oleh  menteri, menunjukkan  lembaga  ini  tidak  secara  langsung  berada  di  bawah  kendali Presiden.  Hal  ini  tampak  juga  dari  tujuan  pembentukan  LPNK,  yang  lebih diarahkan pada tugas dukungan terhadap kementerian.
Adapun LNS sifatnya sebagai lembaga independen. Secara garis besar, ada dua tujuan yang hendak dicapai dari independensinya sebuah lembaga, yaitu: 75 (i) lepas dari pengaruh kepentingan politik manapun dan intervensi dari tiga cabang
71 Oce  Madril,  Pembentukan  Lembaga  Regulasi  Nasional  Sebagai  Upaya  Reformasi  Regulasi, dalam  Prosiding  Forum  Akademik  Kebijakan  Reformasi  Regulasi  2019:  Menggagas  Arah Kebijakan  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia,  Jakarta,  Yayasan  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia, 2019, hlm., 467.
72 Id.
73 Jimmy  Z.  Usfunan,  Lembaga  Pembentuk  Perundang-undangan  di  Luar  Kementerian, Efektifkah?, dalam Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019: Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, Jakarta, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, hlm., 296.
74 Oce Madril, Supra no 71
75 Hendra Nurtjahjo, Makalah berjudul "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen ( State Auxiliary  Agencies )  di  Indonesia:  Tinjauan  Hukum  Tata  Negara,”  disampaikan  dalam  Diskusi terbatas tentang Kelembagaan Independen di Indonesia yang diselenggarakan oleh  Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta, 2005, hlm., 283.
kekuasaan;  (ii)  bebas  dari  fungsi-fungsi  titipan  lembaga  manapun  yang mengacaukan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  lembaga  penunjang  negara.  Dengan desain  semacam  ini,  tentunya  tidak  sesuai  dengan  arah  politik  hukum  UU  PPP, yang  mengamanatkan  lembaga  tunggal  regulasi  untuk  menangani  pembentukan regulasi di lingkungan eksekutif.
Dalam menentukan desain lembaga tunggal pengelola regulasi, Oce Madril memberikan 4 (empat) kriteria utama, yaitu: 76 (i) desain kelembagaan yang kuat dan  efektif;  (ii)  harus  dibentuk  dan  berada  langsung  di  bawah  Presiden;  (iii) kepala  lembaganya  setingkat  dengan  menteri  yang  diangkat  langsung  oleh Presiden;  dan  (iv)  menjadi  bagian  dari  lembaga-lembaga  yang  berada  di lingkungan  istana.  Berpijak  pada  kriteria  tersebut,  kemudian  ia  mengusulkan untuk  menggunakan  tipe  Sekretariat  Kabinet.  Menurutnya,  dengan  tipe  ini  akan terlihat jelas bahwa lembaga tunggal pengelola regulasi memiliki kedudukan dan peran yang strategis. 77
Hampir  senada  dengan  kriteria  di  atas,  Cesar  dan  Jacobzone  dalam penelitiannya mengatakan bahwa 20 dari 22 negara meletakkan otoritas tunggal pengelola regulasi di dalam kantor kepresidenan atau perdana menteri. 78 Sebagai contoh RRC di Korea Selatan yang sering disebut-sebut sebagai milik Blue House (Istana  Kepresidenan  Korea  Selatan).  Faktanya  dengan  model  penempatan  yang demikian  menjadi  salah  satu  elemen  kunci  kesuksesan  Korea  Selatan  dalam penerapan lembaga tunggal pengelola regulasi.
Dengan mengambil dua pendapat di atas sebagai titik tolak, maka penulis lebih  sepakat  dengan  tipe  terakhir.  Ditinjau  dari  segi  utilitas,  tipe  Sekretariat Kabinet  sejatinya  akan  memperkuat  dukungan  politik  dari  para decision  maker tertinggi.  Dengan  kata  lain,  semakin  dekat  lembaga  pengelola  regulasi  dengan pusat  pemerintahan,  maka  semakin  dekat  lembaga  itu  dengan  inti  dari  proses pengambilan  keputusan  pemerintah.  Hal  ini  akan  semakin  memberikan  jaminan
76 Oce Madril, Supra no 71
77 Id.
78 C esar  Cordova-Novion  dan  Stephane  Jacobzone,  Strengthening  the  Institutional  Setting  for Regulatory  Reform:  The  Experience  from  OECD  Countries,  OECD  Working  Papers  on  Public Governance, OECD Publishing , No. 19, 2011, hlm., 39.
dan kepastian, bahwa hasil kinerjanya diterima atau dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan itu. Seperti yang dikatakan oleh Wiener: 79
“ Locating the  Regulatory  Oversight  Body  (ROB) in  a  politically accountable part of the Centre-of-government, such as the presidency or prime minister’s office,  can  help  ensure  that  it  is  understood  to  be  accountable  to  the electorate  and  exercising  good  judgment.  This  can  be  appealing  to  the broader public and help to counter the technocratic bias, and also allay the fear linked to the role of regulated industry or other interest groups. … The ultimate  protection  for  a  ROB  may  be  its  ability  to  show  that  it  exercises oversight effectively and even-handedly, delivering high quality analysis that has  improved  overall  regulatory  outcomes.  Still,  the  ROB  will  need  the backing of a policy reform leader, possibly at the Centre-of-government, and perceived legitimacy among regulated parties, regulatory beneficiaries, and the public. ”
Oleh  karenanya,  penulis  menawarkan  untuk  nomenklatur  lembaga  ini nantinya  adalah  “Sekretariat  Perundang-undangan.”  Secara  terminologi,  nomina “perundang-undangan”  dalam Juridisch  Woordenboek memiliki  2  (dua) pengertian: 80 Pertama,  proses  pembentukan  atau  proses  membentuk  peraturan negara,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Kedua,  segala  peraturan  negara, yang  merupakan  hasil  pembentukan  peraturan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah. Berdasarkan pengertian ini, maka nomenklatur tersebut  dapat dimaknai sebagai  lembaga  yang  menangani  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam UU PPP.

## Desain Kewenangan
Secara  yuridis,  UU  PPP  telah  menentukan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh kementerian  atau  lembaga  pembentuk  regulasi  yang  diejawantahkan  ke  dalam fungsi-fungsi pembentukan regulasi. Terkait fungsi-fungsi yang dijalankan, dapat dibaca pada tabel di bawah ini:
79 Jonathan B. Wiener, Makalah berjudul " Issues in the Comparison of Regulatory Oversight Bodies " disampaikan pada OECD Working Party in Paris, France , 21-22 Oktober 2008, hlm., 7-8.
80 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  Ilmu  Perundang-Undangan  1:  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm., 10.

## Tabel 2: Kewenangan Lembaga Pengelola Regulasi Menurut UU PPP
No. Kewenangan Pasal 1 Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah. Pasal 21 ayat (4) 2 Memberikan  persetujuan  bersama-sama  alat  kelengkapan DPR  yang  khusus  menangani  bidang  legislasi  atas  keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional dalam hal Rancangan Undang-Undang yang diajukan di luar Prolegnas. Pasal 23 ayat (2b) 3 Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah. Pasal 26 ayat (1) 4 Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden. Pasal 47 ayat (3) 5 Berkoordinasi  dengan  menteri  lain  yang  ditugasi  mewakili Presiden  atas  persiapan  pembahasan  Rancangan  Undang- Undang  bersama  DPR  dalam  jangka  waktu  paling  lama  60 (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak  surat  pimpinan  DPR diterima. Pasal 49 ayat (3) 6 Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah. Pasal 54 ayat (2) 7 Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi Rancangan Peraturan Presiden. Pasal 55 ayat (2) 8 Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  berasal  dari Gubernur. Pasal 58 ayat (2) 9 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  atau  Berita  Negara Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  82 dan Pasal 83. Pasal 85 10 Menerjemahkan  Peraturan  Perundang-undangan  perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Pasal 91
Sumber: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
Jika diamati, sebenarnya kewenangan di atas merupakan kewenangan yang sebelumnya  telah  ada. 81 Kewenangan  itu  hanya  bersifat  pengalihan  atas kewenangan  dari  instansi  lama.  Hal  ini  tampak  pada  perubahan  pasal  yang sebatas mengganti frasa “menteri/lembaga yang berwenang dalam pembentukan perundang-undangan” menjadi “menteri atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.” 82
81 Bandingkan  dengan  Bayu  Dwi  Anggono,  Reformasi  Regulasi  untuk  Penguatan  Substansi  dan Prosedur  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Telaah  Perubahan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011),  dalam  Prosiding  Forum  Akademik  Kebijakan  Reformasi  Regulasi 2019:  Menggagas  Arah  Kebijakan  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia,  Jakarta,  Yayasan  Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, hlm., 351.
82 Khairul  Fahmi,  Otonomi  Daerah  dalam  Ancaman  Resentralisasi  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, dalam Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019: Menggagas  Arah  Kebijakan  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia,  Jakarta,  Yayasan  Studi  Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, hlm., 155.
Selain itu, kewenangan tersebut juga masih cukup terbatas. Misalnya dalam hal  perencanaan  yang  hanya  menyangkut  rancangan  UU  inisiatif  Presiden, rancangan  PP,  dan  rancangan  Perpres.  Sementara  itu,  rancangan  peraturan menteri  dan  rancangan  peraturan  LPNK  tidak  disebutkan  sebagai  kewenangan lembaga ini. Padahal di awal telah diuraikan, peraturan menteri menjadi sumber masalah regulasi terbesar di Indonesia.
Dalam  hal  pemantauan  dan  peninjauan  juga  tidak  disebutkan  secara ekplisit menjadi kewenangan yang dikoordinasikan oleh lembaga tunggal ini. Jika nantinya mewakili frasa “pemerintah” seperti diatur dalam Pasal 95A ayat (2) UU PPP 83 ,  itu  pun  terbatas  pada  UU. 84 Dengan  kata  lain,  lembaga  tunggal  tersebut tidak mengoordinasikan pemantauan dan peninjauan terhadap regulasi di bawah UU yang notabene -nya menjadi ranah eksekutif. Penggunaan frasa “koordinasi” 85 juga  tidak  memberikan  jaminan  bahwa  lembaga  ini  didesain  untuk  mempunyai daya  imperatif  yang  berimplikasi  secara  politis  dan  yuridis.  Artinya,  belum  bisa dipastikan  apakah  setiap  hasil  tinjauannya  bersifat  wajib  untuk  ditindaklanjuti oleh  pemrakarsa  atau  sekadar  menjadi  pertimbangan.  Bayu  Dwi  Anggono menambahkan,  adanya  kata  “koordinasi”  mengindikasikan  kewenangan  lembaga baru ini tidak ada bendanya dengan sebelumnya. 86
Sebagai  tolak  ukur,  fungsi  RRC  milik  Korea  Selatan  dalam  pengelolaan regulasi mencakup tugas-tugas vital dan strategis. Sebagaimana diuraikan dalam White Paper on Regulatory Reform , fungsi yang dijalankan oleh RRC adalah sebagai berikut:  (i)  menentukan  arah  kebijakan  reformasi  regulasi  serta  arah  penelitian dan  pengembangan  sistem  regulasi;  (ii)  meninjau  rancangan  regulasi  untuk diperkuat;  (iii)  mengevaluasi  dan  meng- update regulasi  yang  ada;  (iv) merencanakan,  menyusun,  dan  mengimplemantasikan  program  peninjauan  dan
83 Pasal ini menyebutkan “Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.”
84 Lihat  Pasal  95A  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2019  Nomor  183,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI Nomor 6398.
85 Hampir di setiap pasal UU PPP yang mengatur kewenangan lembaga tungga ini memuat frasa “dikoordinasikan”.
86 Bayu Dwi Anggono, Supra no. 40, hlm., 142.
reformasi  regulasi  yang  komprehensif;  (v)  meregister  dan  mempublikasikan regulasi; (vi) memeriksa dan mengevaluasi status dan progres regulasi yang ada di  setiap  lembaga  yang  ada  di  lingkungan  eksekutif  secara  aktual;  dan  (vii) menerima pendapat dan saran tentang bagaimana cara mereformasi atau merevisi regulasi. 87
Dalam  hal  peninjauan  usulan  regulasi  baru  oleh  RRC,  rangkaian  proses yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut: 88
a. Kementerian  yang  mengusulkan  regulasi  harus  menyusun  penilaian dampak  regulasi  dan  penyiapan  dokumen  resmi  yang  secara  eksplisit memuat  biaya  dan  manfaat  regulasi  yang  diusulkan,  serta  metode alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan pengaturan.
b. Kementerian  tersebut  kemudian  melakukan self-review terhadap rancangan dan dokumen penilaian yang telah disusun.
c. Selanjutnya  kementerian  pemrakarsa  mengajukan  rancangan  beserta dokumen-dokumen pendukung yang telah disusun tadi kepada RRC.
d. Selama  proses  peninjauan  di  RRC,  pertama-tama  proposal  yang diserahkan  oleh  kementerian  tadi  diperiksa  oleh  sub-komite bedasarkan lingkup dan fungsinya. Diskusi dan koordinasi lebih banyak terjadi selama proses ini.
e. Setelah dari sub-komite, RRC akan melakukan peninjauan penuh secara komprehensif  dengan  mendasarkan  pada  diskusi  dan  hasil  keputusan dari sub-komite.
f. Peninjauan  terjadi  dua  kali  (rapat  sub-komite  dan  rapat  RRC  sendiri) dalam hal regulasi yang akan dibentuk atau diubah dianggap signifikan, yakni  mempunyai  dampak  finansial  lebih  dari  10  juta  won  per  tahun dan  mempengaruhi  lebih  dari  satu  juta  orang.  Sedangkan  untuk regulasi yang tidak dianggap signifikan, cukup diselesaikan dalam rapat sub-komite.
Sedangkan terhadap regulasi yang telah berlaku, proses reviu terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, kementerian yang membuatnya melakukan self-review. Kedua,  kementerian  bekerja  sama  dengan  lembaga  terkait  lainnya  melakukan working  group  review .  Ketiga, peninjauan  oleh  sub-komite  RRC.  Keempat, peninjauan akhir pada rapat penuh RRC. 89 Selain melakukan peninjauan tersebut, RRC  juga  melakukan  pemeriksaan  dan  pemeliharaan  daftar  regulasi.  Bahkan
87 Regulatory Reform Committee, White Paper on Regulatory Reform, Seoul, RRC, 2002, hlm., 32.
88 Id, hlm., 98.
89 Kim  Song  June  dan  Choi  Dae  Yong, Regulatory  Coherence:  The  Case  of  the  Republic  of  Korea , Discussion  Paper  of  Economic  Research  Institute  for  ASEAN  and  East  Asia  and  New  Zealand Institute of Economic Research , No. 2016-15, 2016, hlm., 18.
secara teknis, suatu regulasi hanya sah dan dapat diimplementasikan apabila telah dimasukkan dalam daftar registrasi RRC. 90
OECD  dalam  reviunya  juga  turut  memberikan  rekomendasi  bagaimana kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh lembaga tunggal pengelola regulasi di Indonesia, di antaranya:
a. Responsibility  to  formulate  regulatory  policy  goals,  strategies  and benefits,  including  developing  and  implementing  a  communications strategy to secure ongoing support for regulatory quality;
b. Examining  the  potential  for  regulation  to  be  more  effective  including promoting  the  consideration  of  regulatory  measures  in  areas  of  policy where regulation is likely to be necessary;
c. Co-ordinating ex post evaluation for policy revision and for refinement of ex ante methods;
d. Quality  control through the  review  of  the  quality  of  impact assessments and  returning  proposed  rules  for  which  impact  assessments  are inadequate;
e. Providing training and guidance on impact assessment and strategies for improving regulatory performance; and
f. Responsibility  for  monitoring  and  periodic  reporting  on  regulatory management system performance. 91
Mengelaborasikan  dengan  pandangan-pandangan  di  atas  maka  sudah semestinya  kewenangan  lembaga  tunggal  ini  diperkuat,  yang  meliputi:  (i) kewenangan  untuk  melakukan  perencanaan  dan  penyusunan  rancangan  UU inisiatif  Presiden,  PP,  Perpres,  peraturan  menteri,  peraturan  LPNK,  bahkan  jika perlu  sampai  peraturan  LNS;  (ii)  melakukan  harmonisasi  dan  sinkronisasi rancangan-rancangan  tersebut  ditambah  dengan  rancangan  Perda;  (iii) melakukan evaluasi dan pemantauan secara komprehensif dan sifatnya imperatif atas  UU,  PP,  Perpres,  peraturan  menteri,  peraturan  LPNK,  peraturan  LNS,  dan Perda; (iv)  menjadi pusat  dokumentasi dan jaringan  informasi seluruh regulasi; (v)  kewenangan  litigasi-non  litigasi,  pembinaan,  dan  pengembangan  SDM  dalam bidang  pembentukan  regulasi;  (vi)  mengukur  biaya  dan  manfaat  regulasi  yang diusulkan atau telah diterbitkan; dan (vii) memberikan limitasi waktu, khususnya dalam proses pemantauan dan peninjauan.
90 DaeYong Choi, et al., Supra no. 49, hlm., 92.
91 OECD, Supra no. 46, hlm., 52.

## Struktur Kelembagaan
Mendasarkan  pada  luasnya  dimensi  yang  diusulkan,  maka  struktur kelembagaan Sekretariat Perundang-undangan diharapkan mempunyai kapasitas dan  kapabilitas  dalam  menjawab  tantangan  tersebut.  Terhadap  hal  ini  penting rasanya  belajar  dari  strategi  Korea  Selatan  yang  mendapat  dukungan  langsung dari  Presiden  melalui  Perdana  Menteri.  Oleh karena  itu,  gagasan  yang diusulkan untuk struktur kelembagaan adalah sebagai berikut:

## Gambar 2: Struktur Kelembagaan Sekretariat Perundang-undangan
Sumber: Rilo Pambudi. S, 2020. 92
Terhadap susunan kelembagaan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Sekretaris  Perundang-undangan  atau  penyebutan  lain  yang  sekiranya  tepat adalah  pimpinan  sekretariat  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden. Kedudukannya setara dengan menteri. Tugasnya memimpin dan bertanggung jawab  atas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dari  Sekretariat  Perundang- undangan.
b. Inspektorat  dipimpin  oleh  Inspektur  yang  berada  di  bawah dan  bertanggung jawab  kepada  Sekretaris  Perundang-undangan.  Tugasnya  melakukan pengawasan internal.
92 Rilo  Pambudi.  S,  Konstruksi  Lembaga  Tunggal  Pengelola  Regulasi  di  Indonesia,  Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020, hlm., 182.
c. Deputi Bidang I-VI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Perundang-undangan.  Tugasnya  menangani  pembentukan,  pemantauan,  dan evaluasi  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Politik,  Hukum, Pertahanan,  dan  Keamanan  (Deputi  Bidang  I),  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan  (Deputi  Bidang  II),  Perekonomian  (Deputi  Bidang  III), Kemaritiman,  Pambangunan,  dan  Investasi  (Deputi  Bidang  IV),  proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah (Deputi Bidang V), dan Deputi Bidang VI khusus menangani tahapan pengundangan dan sebagai pusat dokumentasi dan jaringan informasi perundang-undangan.
d. Deputi  Administrasi  Umum  dan  Dukungan  Teknis  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Sekretaris  Perundang-undangan.  Tugasnya memberikan  dukungan  manajemen  dan  administasi  di  lingkungan kelembagaan.
e. Deputi  Litigasi,  Pembinaan,  dan  Pengembangan  SDM  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Sekretaris  Perundang-undangan.  Tugasnya menyelenggarakan  proses  litigasi,  pembinaan,  pelatihan,  serta  pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kelembagaan.
f. Staf  Ahli  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Sekretaris Perundang-undangan.  Tugasnya  memberikan  pandangan,  saran,  dan rekomendasi terkait isu-isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Perundang- undangan.
Di  samping  itu,  dalam  rangka  menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, masing-masing deputi dapat juga membentuk unit- unit yang lebih kecil. Pembentukan tersebut tentunya harus memenuhi beberapa pertimbangan, di antaranya pertimbangan efektivitas dan efisiensi; cakupan tugas dan  proporsionalitas  beban  tugas;  kesinambungan,  keserasian,  dan  keterpaduan pelaksanaan tugas; serta perkembangan dan tuntutan lingkungan global.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dasar  pemikiran  pembentukan  lembaga
pengelola  regulasi  adalah:  Pertama,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menempatkan  fungsi- fungsi  pembentukan  regulasi  tersebar di  berbagai  kementerian/lembaga.  Kedua, pembentukan  regulasi  yang  berlangsung  saat  ini  masih  mengedepankan pendekatan  sektoral  ketimbang  pendekatan  sistem.  Ketiga,  adanya  tumpang tindih,  disharmonisasi,  dan  ketidaksinkronan  regulasi  yang  menyebabkan ketidakpastian  hukum  dan  hilangnya  benang  merah  politik  hukum  yang  telah ditetapkan sebelumnya. Keempat, perlunya memperkuat upaya executive preview untuk  mengatasi  Perda  yang  menyebabkan  kondisi anti-growth dan high-cost economy .  Kelima, best  practice di  negara  lain  yang  menempatkan  otoritas pembentukan  regulasi  pada  satu  badan/lembaga  telah  menunjukkan  hasil  yang memuaskan.
Kemudian, berpegang pada UU PPP dan best practice di negara lain, maka konstruksi  kelembagaan  yang  dapat  diterapkan  di  Indonesia  penulis  sajikan sebagai berikut:
a. Pasal 99A UU PPP belum merinci secara jelas bagaimana bentuk dari lembaga tunggal  regulasi.  Berkaca  pada  praktik  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  tipe yang  dapat  diterapkan,  yakni  kementerian,  LPNK,  LNS,  dan  Sekretariat Kabinet.  Kendati  demikian,  penulis  lebih  sepakat  dengan  tipe  Sekretariat Kabinet.  Oleh  karenanya  nomenklatur  yang  diusulkan  adalah  “Sekretariat Perundang-undangan.”
b. Secara substantif, desain kewenangan lembaga ini dalam UU PPP merupakan kewenangan yang sebelumnya telah ada. Kewenangan ini bersifat pengalihan dan masih terbatas, sehingga perlu memperkuat kewenangan lembaga tunggal ini, yang meliputi: (i) melakukan perencanaan dan penyusunan rancangan UU inisiatif Presiden, PP, Perpres, peraturan menteri, peraturan LPNK, bahkan jika perlu  sampai  peraturan  LNS;  (ii)  melakukan  harmonisasi  dan  sinkronisasi rancangan-rancangan  tersebut  ditambah  dengan  rancangan  Perda;  (iii) melakukan  evaluasi  dan  pemantauan  secara  komprehensif  dan  sifatnya imperatif atas UU, PP, Perpres, peraturan menteri, peraturan LPNK, peraturan LNS, dan Perda; (iv) menjadi pusat penyebarluasan informasi seluruh regulasi;
(v) kewenangan litigasi dan pengembangan SDM dalam bidang pembentukan regulasi; (vi) mengukur biaya dan manfaat regulasi yang diusulkan atau telah diterbitkan;  dan  (vii)  memberikan  limitasi  waktu,  khususnya  dalam  proses pemantauan dan peninjauan.
c. Struktur kelembagaan ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Susunan oraganisasinya terdiri dari Sekretaris Perundang-undangan, Inspektorat,  Deputi-deputi,  dan  Staf  Ahli.  Dalam  mencapai  efektivitas  dan efisiensi dapat pula dibentuk unit-unit tambahan.

## Daftar Pustaka
Buku: DaeYong  Choi,  et  al.,  The  Regulatory  Reform  System  and  Policy  Coordination  in Korea:  A  Guillotine  Rule  of  Regulatory  Clearance  for  Economic  Crisis Management . Seoul:  Ministry  of  Strategy  and  Finance,  Republic  of  Korea , 2014.
Derek  Gill  and  Ponciano  Jr.  Intal,  The  Development  of  Regulatory  Management Systems  in  East  Asia:  Country  Studies , New  Zealand,  Economic  Research Institute for ASEAN and East Asia , 2016.
Diani Sadiawati, et al., Strategi Nasional Reformulasi Regulasi, Jakarta, Bappenas,
2015.
Diani  Sadiawati,  et  al.,  Kajian  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia:  Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
Ha  Byung  Ki,  The  Economic  Effects  of  Korea’s  Regulatory  Reform , Seoul,  Korea Institute for Industrial Economics and Trade , 1999.
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  Ilmu  Perundang-Undangan  1:  Jenis,  Fungsi,  dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
OECD, Reviews  of  Regulatory  Reform  Indonesia:  Government  Capacity  to  Assure High Quality Regulation , Paris, OECD, 2012. Oksep  Adhayanto, Eksistensi  Hak  Preogratif  Presiden ,  Tanjungpinang,  UMRAH Press, 2015.
Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur LAN RI, Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019), Jakarta, LAN RI, 2013.
Regulatory  Reform  Committee, White  Paper  on  Regulatory  Reform , Seoul,  RRC,
2002.

## Jurnal/Prosiding:
Arfan Faiz Muhlizi, Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017. Bayu  Dwi  Anggono,  Lembaga  Khusus  di  Bidang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,  Jurnal  LEGISLASI INDONESIA, Volume 17, Nomor 2,  Juni 2020.
Bayu Dwi Anggono, Reformasi Regulasi Untuk Penguatan Substansi dan Prosedur Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Telaah  Perubahan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011),  dalam  Prosiding  Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019: Menggagas Arah Kebijakan Reformasi  Regulasi  di  Indonesia,  Jakarta,  Yayasan  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia, 2019.
Cesar  Cordova-Novion  and  Stephane  Jacobzone, Strengthening  the  Institutional Setting for  Regulatory Reform:  The  Experience  from  OECD  Countries , OECD Publishing, Nomor 19, 2011.
Charles  Simabura,  Penataan  Produk  Hukum  Daerah  dalam  Kerangka  Otonomi Daerah  dalam  Prosiding  Forum  Akademik  Kebijakan  Reformasi  Regulasi 2019: Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, Jakarta, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
Hamdan  Zoelva,  Tinjauan  Konstitusional  Penataan  Lembaga  Non-Struktural  di Indonesia, Negarawan: Jurnal Sekretariat Negara RI, Nomor 18, Desember
2010. Hendra Wahanu Prabandani, Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.
Ibnu Sina Chandranegara, Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi,
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 26, Nomor 3, September 2019. Ibnu  Sina  Chandranegara,  Menemukan  Formulasi  Diet  Regulasi,  dalam  Prosiding Konferensi  Nasional  Hukum  Tata  Negara  Ke-4:  Penataan  Regulasi  di Indonesia, Jember, Universitas Jember, 2017.
Jimmy  Z  Usfunan,  Lembaga  Pembentuk  Perundang-Undangan  Di  Luar Kementerian,  Efektifkah?,  dalam  Prosiding  Forum  Akademik  Kebijakan Reformasi Regulasi 2019: Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, Jakarta, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
Khairul  Fahmi,  Otonomi  Daerah  dalam  Ancaman  Resentralisasi  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  dalam  Prosiding  Forum  Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019: Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi  di  Indonesia,  Jakarta,  Yayasan  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia, 2019.
Leo  Agustino,  Pembatalan  3.143  Peraturan  Daerah:  Satu  Analisis  Singkat, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, April 2017.
M. Nur Sholikin, Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Volume VIII, Nomor 15, 2018. Oce  Madril,  Pembentukan  Lembaga  Regulasi  Nasional  Sebagai  Upaya  Reformasi Regulasi, dalam Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019: Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, Jakarta, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,  Prosiding  Forum  Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019: Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi  di  Indonesia,  Jakarta,  Yayasan  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia, 2019.
Richard Susskind, Legal Informatics - a Personal Appraisal of Context and Progress.” European Journal of Law and Technology , Volume 1, Nomor 1, Juni 2010.
Makalah:
Hendra  Nurtjahjo,  Makalah  berjudul  “Lembaga,  Badan,  dan  Komisi  Negara Independen ( State Auxiliary Agencies ) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara,”  disampaikan  dalam  Diskusi  terbatas  tentang  Kelembagaan Independen di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta, 2005.
Jonathan  B.  Wiener, Makalah  berjudul " Issues  in  the  Comparison  of  Regulatory Oversight Bodies ," disampaikan pada OECD Working Party in Paris, France , 21-22 Oktober 2008.
Kim Song June and Dae Yong Choi, Regulatory Coherence: The Case of the Republic of Korea , ERIA Discussion Paper Series , Nomor 2016-15, Maret 2016.
Skripsi:
Rilo  Pambudi.  S,  Konstruksi  Lembaga  Tunggal  Pengelola  Regulasi  di  Indonesia, Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2019  Nomor  183,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398.
Peraturan  Presiden  Nomor  55  Tahun  2020  Tentang  Sekretariat  Kabinet, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 95.
Koran:
Saldi Isra, Merampingkan Regulasi, Jakarta, Koran Kompas, 2017. Situs Daring:
https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang- tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional,  diakses  27 April 2021. http://peraturan.go.id, diakses 27 April 2021. https://pshk.or.id/rr/menagih-janji-jokowi-membentuk-badan-legislasi- pemerintahan/, diakses 27 April 2021. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f13bb6e2702/akui-kualitas- produk-legislasi-rendah--pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi%0D, diakses 27 April 2021.
https://www.theglobaleconomy.com/South-Korea/wb_regulatory_quality/, diakses 6 Juni 2020.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pd f, diunduh 1 Juni 2020.