## SISTEM PEMERINTAHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY DALAM KERANGKA SISTEM OTONOMI DAERAH

## ¹Edi Mulyadi, ²Eki Furqon
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Banten.
Correspondent email : ekifurqon@untirta.ac.id
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
23 Juli 2021
22 Desember 2021
25 Desember 2021 26 Desember 2021

## Abstract
Customary law communities are the most important part of the history of the development of the Indonesian nation. The contribution given by the customary law community since ancient times has been very large for the development of human civilization, especially in the aspect of  order  that  exists  in  customary  law.  The  Baduy  tribe  is  one  of  the  customary  law communities  whose  existence  is  still  maintained  to  this  day.  The  Baduy  customary  law community  has  a  legal  system  including  its  government  system  which  is  the  hallmark  of indigenous peoples. In addition to using their customary government system, Baduy as well as part  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  must  participate  in  every  national policy,  especially  in  the  area  of  regional  and  village  government.  The  recognition  given  by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to indigenous peoples in Indonesia is the basis  for  the  use  of  their  respective  customary  law  systems.  Therefore,  the  researcher considers it necessary to conduct a study to see how the current system of governance of the Baduy customary law community is related to the existing positive law.
The research method  used is  a normative juridical  and empirical  (mixed) juridical research method  to  see  how  the  normative  arrangements  regarding  the  position  of  the  Baduy community government system are and can describe what the government system is like. The specific target to be achieved in this research is to contribute ideas to the local government and the Baduy indigenous people in terms of the position of the Baduy customary government system in terms of the existing positive law.
The  results  of  the  research  carried  out  explain  the  Baduy  customary  law  community  uses  a government  system  that  originates  from  their  customary  law  known  as  pikukuh  or  karuhun. Law 23/2014 on Regional Government gives authority to provincial and district governments to  regulate  the  empowerment  of  indigenous  peoples  and  the  arrangement  of  customary villages through existing traditional institutions. This happens because community and village empowerment is included in the mandatory concurrent government affairs that are not related to basic services.
Keywords: Baduy; Customary law; Government System;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 165-178 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  mempunyai  sejarah  panjang  peradaban  masyarakat hukum  adat.  Jauh  sebelum  para  penjajah  datang  ke  wilayah  Nusantara  (sebelum  lahirnya Negara  Indonesia),  peradaban  masyarakat  saat  itu  sudah  berada  pada  kondisi  yang  cukup maju  sebagaimana  majunya  peradaban  masyarakat  adat  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah Nusantara. 1 Hazairin memberikan pengertian masyarakat adat adalah sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi  semua  warganya.    Pengertian  masyarakat  hukum  adat  juga  terdapat  dalam  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pada Pasal 1 Butir  (6) dijelaskan bahwa masyarakat  hukum  adat  adalah  sekelompok  orang  yang  secara  turun-temurun  bermukim  di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal  usul  leluhur,  hubungan  yang  kuat  dengan  tanah,  wilayah,  sumber  daya  alam  yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Berdasarkan definisi  masyarakat  adat  diatas,  dapat  diartikan  lebih  lanjut  bahwa  dalam  masyarakat  adat kolektifitas  sosial  dan  kelestarian  tempat  tinggal  merupakan  ciri  utama  yang  dapat mempertahankan  eksistensinya  hingga  saat  ini.  Keberadaan  masyarakat  adat  tidak  akan terlepas dari hukum yang juga hidup di dalamnya guna menjaga kestabilan adat. Hukum yang ada  dalam  masyarakat  adat  itulah  yang  disebut  sebagai  “adat”  sebagaimana  artinya  yaitu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. 2
Eksistensi  masyarakat  adat  adalah  suatu  kenyataan  sejarah  yang  tidak  dapat  dihindari atau  disangkal  oleh  pemerintah.  Masyarakat  adat  merupakan  suatu  segmen  riil  di  dalam masyarakat  Indonesia.  Secara  formal,  pengakuan,  penerimaan,  atau  pembenaran  adanya masyarakat  adat  di  dalam  struktur  ketatanegaraan  baru  diatur  di  dalam  pasal  18  Undang- Undang Dasar 1945. 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI  1945)  dalam  Pasal  18  B  Ayat  (2)  telah  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur  dalam  undang-undang.  Adanya  aturan  tersebut  menjadi  penjelas  status  masyarakat hukum adat yang memang sudah sejak dahulu menjadi bagian dari negara Indonesia.
Provinsi  Banten  memiliki  salah  satu  masyarakat  hukum  adat  yang  masih  hidup  dan berkembang sampai saat ini yaitu masyarakat hukum adat  Baduy/Badui (suku Baduy). Suku Baduy terletak di Kabupaten Lebak yang merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Banten. Suku Baduy memiliki jumlah penduduk sekitar 26.000 orang yang terdiri dari Baduy dalam dan Baduy luar. Sama seperti masyarakat hukum adat pada umumnya, suku Baduy juga memiliki hukum adat yang sudah hidup ditengah-tengah mereka sejak dulu. Hukum adat yang ada dalam masyarakat Baduy turut juga di dalamnya mengatur mengenai sistem pemerintahan
1 Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Tintamas, 1970).
2 https://kbbi.web.id/adat, di akses pada 21 Juni 2021.
3 B Sugiswati, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia,” Perspektif 17, no. 1 (2012): 31–43.
adat.  Sistem  pemerintahan  yang  dimiliki  masyarakat  Baduy  tentu  berbeda  dengan  sistem pemerintahan khususnya sistem pemerintahan tingkat desa yang berlaku secara nasional yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU Pememerintahan Daerah) maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Masyarakat  Baduy  hingga  kini  masih  terus  bertahan  dari  pelbagai  pengaruh  luar  baik agama maupun teknologi pertanian yang sederhana sekalipun. Untuk bertahan mereka diikat oleh  sistem  pemerintahan  yang  bukan  hanya  mengatur  kehidupan  sosio-politik  tetapi  juga keagamaan.  Sistem  pemerintahan  modern  yang  ditampilkan  melalui  pemerintahan  desa memang  turut  mewarnai  kehidupan  sosio-politik  mereka. 4 Penolakan  masyarakat  baduy terhadap  pengaruh  luar  baik  dalam  aspek  teknologi  maupun  ilmu  pengetahuan  yang  ada, membuat  masyarakat  baduy  mau  tidak  mau  harus  bisa  mengurusi  semua  aspek  kehidupan yang  ada  dalam  kelompoknya  yang  memang  telah  terbukti  keberhasilannya  karena  mampu mempertahankan eksistensi suku Baduy sampai sekarang.
Masyarakat  Baduy  memiliki  sistem  pemerintahannya  sendiri  yang  disebut pikukuh karuhun dengan  tiga  pemimpin  adat  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah Puun dengan kedudukan  daerah  ( tangtu )  yang  berbeda  yaitu,  Cibeo,  Cikartawana  dan  Cikeusik. 5 Dalam praktek  kepemimpinan  ketiga  puun  mempunyai  fungsi  yang  berbeda  sesuai  dengan kedudukan dan peranannya masing-masing dalam hirarki kekerabatan. Dalam kedudukan ini Puun Cibeo berfungsi sebagai pemimpin politik yang dihubungkan oleh garis keturunan yang paling  muda  dan  Puun  Cikeusik  berfungsi  sebagai  pemimpin  agama  yang  ditentukan  oleh garis  keturunan  yang  paling  tua,  sedangkan  Puun  Cikartawana  kedudukannya  di  antara kepemimpinan  agama  dan  kepemimpinan  politik.  Kekuasaan  agama  dihubungkan  dengan karuhun  untuk  mewujudkan  identitas  budaya,  lain  halnya  kekuasaan  politik  dihubungkan dengan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi. 6
Berdasarkan  Pasal  18  B  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  mengakui  dan  menghormati keberadaan masyarakat  hukum  adat,  maka sejatinya sistem pemerintahan suku Baduy masih tetap  berlaku.  Meskipun  demikian,  perlu  untuk  dilakukan  kajian  mengenai  seberapa  jauh masyarakat hukum adat Baduy mampu menjaga kemurnian sistem pemerintahaan nya dalam berbagai aspek seperti dalam alur pengambilan keputusan adat, pemilihan pemimpin adat, dan kedudukannya  yang  hidup  beriringan  dengan  kehidupan  masyarakat  modern  saat  ini. Berdasarkan  paparan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  memperoleh  rumusan  masalah  yaitu bagaimana sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4 Ade Makmur K and Adi Purwanto, “Pamarentahan Baduy Di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan,” Jurnal Sosiohumaniora 4, no. 2 (2002): 104–15.
5 Ibid .
6 Ibid .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 165-178 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis  normatif  dan  metode  penelitian  hukum  empiris  (campuran).  Penelitian  hukum normatif  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan,  putusan pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran). 7 Sedangkan  metode  penelitian  empiris  adalah penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. 8
Materi  penelitian  yang  diangkat  pada  penelitian  kali  ini  adalah  sistem  pemerintahan masyarakat  hukum  adat  Baduy  yang  kemudian  ditinjau  dengan  hukum  positif  yang  berlaku tentang sistem pemerintahan pada tingkat desa. Penelitian ini akan melihat seperti apa sistem pemerintahan  masyarakat  hukum  adat  Baduy  dan  status  hukum  keberlakuannya  saat  ini dengan mengkaitkannya dengan aturan hukum yang ada. Penelitian kali ini memiliki beberapa lokasi sebagai lokasi penelitiannya yaitu:
1. Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
3. Desa Kanekes (Baduy).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  adalah  studi lapangan  dan  studi  pustaka.  Jenis  pengumpulan  data  melalui  studi  lapangan  yang  dilakukan oleh  peneliti  diantaranya  melakukan  observasi  lapangan,  melakukan  wawancara  dan kuesioner.  Teknik  pengumpulan  data  studi  pustaka  dilakukan  peneliti  dengan  cara  mengkaji setiap  bahan  hukum  yang  terkait  topik  penelitian.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah deskriptif analitis, yang mana peneliti akan menganalisa data kemudia mengolah data menjadi penjelasan secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy
Masyarakat hukum adat secara pemaknaan pengertiannya memiliki keberagaman  yang  masing  masing  diantaranya  dipengaruhi  oleh  latar  belakang  dan batasan  konsepsi  berbeda.  Salah  satu  lembaga  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang kebudayaan  dan  adat  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  memberikan definisi  masyarakat  adat  sebagai  suatu  komunitas  yang  memiliki  asal-usul  leluhur secara  turuntemurun  di  wilayah  geografis  tertentu,  serta  memiliki  nilai,  ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sistem sosial  yang khas. 9 Istilah penyebutan masyarkat
7 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
9 Nyoman  Shuida, Masyarakat  Adat  Dalam  Pusaran  Perubahan (Jakarta:  Kemenko  Bidang  Pembangunan Manusia & Kebudayaan, 2016).
hukum  adat  sendiri  dalam  beragam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.
Ketentuan  UUD NRI 1945 sebagai  kontsitusi  negara  Indonesia pada Pasal  18B ayat (2) menuliskan istilah “kesatuan masyarakat hukum adat” untuk mengidentifikasi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Berbeda dengan Pasal 18B ayat (2), pada Pasal 28I  ayat  (3)  dituliskan  istilah  “masyarakat  tradisional”  untuk  mengidentifikasi  hal yang  sama  yaitu  masyarakat  hukum  adat.  Meskipun  diantara  kedua  pasal  dalam  satu peraturan tersebut menuliskan dua istilah yang berbeda, namun perbedaan diantaranya hanya terletak pada kriteria untuk dapat tergolong masuk dalam istilah tersebut.
Berkaitan  dengan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, istilah  yang  digunakan  adalah  “masyarakat  hukum  adat”.  Sementara  UU  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan  istilah  “Desa  Adat”,  namun  pengertian mengenai desa adat itu sendiri disamakan dengan pengertian Desa secara umum, yaitu Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 10
Memperhatikan  ketentuan  dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Sumber Daya  Air  menyebutkan  istilah  “masyarakat  adat”  yang  memiliki  arti  adalah masyarakat  hukum  adat  dan/atau  masyarakat  tradisional  yang  hidup  secara  turun- temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat  dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya  alam di  wilayah adatnya. 11 Selain itu  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dijelaskan  bahwa  Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  kelompok masyarakat  yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 12 Dalam  UU  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  dijelaskan  kriteria Masyarakat Hukum Adat, yaitu : (1) Masyarakat yang masih hidup dalam paguyuban; (2) Memiliki kelembagaan dalam bentuk perangkat adat; (3) Memiliki wilayah hukum adat  yang  jelas;  (4)  memiliki  pranata  hukum,  khususnya  peradilan  adat  yang  masih ditaati; (5) adanya pengukuhan dengan peraturan daerah. 13
Masyarakat  hukum  adat  baduy  “Masyarakat  Baduy”  atau  “Masyarakat Rawayan”  adalah  sekelompok  masyarakat  Sunda  yang  masih  mempertahankan  gaya hidup  tradisional  dan  mengisolasi  diri  dari  kehidupan  modern,  segala  sesuatunya
10 Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11 Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
12 Lihat  Pasal  1  angka  31  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
13 Lihat Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 165-178 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dilakukan dengan menggunakan aturan adat. Lokasi tempat tinggal masyarakat hukum adat  Baduy  terletak  di  Desa  Kanekes,  Kecamatan  Leuwidamar,  Kabupaten  Lebak, Provinsi Banten. Hak ulayat 14 masyarakat hukum adat baduy dibatasi terhadap tanah- tanah di wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 15
Istilah  Baduy  sendiri  berasal  dari  nama  tempat  yang  diambil  dari  nama  sungai Cibaduy. Orang-orang yang menetap di sekitar wilayah itu dikenal dengan nama orang Baduy, selain itu istilah Baduy juga berasal dari  nama pohon  yang hanya terdapat  di kampung  itu  yaitu  pohon  Baduyut,  yang  kemudian  juga  dijadikan  nama  untuk menyebut  orangorang  yang  tinggal  di  sekitar  pohon-pohon  itu  tumbuh. 16 Keterangan lain menyebutkan bahwa kata Baduy berasal dari kata Budha, yaitu agama yang dianut oleh  Prabu  Siliwangi  dan  rakyat  dari  Kerajaan  Padjadjaran,  hal  ini  sejalan  dengan sumber  yang  mengatakan  bahwa  asal  muasal  masyarakat  Baduy  adalah  berasal  dari masyarakat  para  punggawa  Kerajaan  Padjadjaran  (sekitar  abad  XVI)  yang  melarikan diri  dari  kerjaaan,  karena  masuknya  agama  Islam  ke  wilayah  Banten  melalui  Pantai utara  Cirebon.  Kemudian  mereka  melarikan  ke  daerah  Banten  selatan,  di  wilayah Pegunungan Kendeng. 17
Masyarakat  Baduy  terbagi  ke  dalam  kelompok  masyarakat  Baduy  Dalam  dan masyarakat  Baduy  Luar,  hal  mendasar  yang  membedakan  keduanya  terletak  pada ketaatan  terhadap  aturan  adat,  hal  itu  tampak  dari  cara  berpakain  dan  keterbukaan terhadap  kehidupan  modern. 18 Masyarakat  Baduy  dalam  menempati  sekitar  30% wilayah  Baduy,  terdiri  dari  tiga  kampung,  yaitu  Cibeo,  Cikatarwana  dan  Cikeusik. Baduy luar memiliki sekitar 49 kampung yang menempati areal sisanya yang langsung berbatasan  dengan  dunia  luar.  Selain  kampung-kampung  tersebut  terdapat  wilayah yang disebut Babakan dan Tanah Dangka . 19
Masyarakat  Baduy  Dalam  sangat  ketat  dalam  menjalankan  setiap  aturan  adat, sehingga hal-hal yang baerbau modern sangat dihindari, dari segi pakain mereka biasa menggunakan  pakaian  putih  dengan  ikat  kepala  warna  senada,  berbeda  dengan masyarakat Baduy Luar yang biasa menggunakan pakaian warna hitam dan ikat kepala
14 Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam  wilayah tersebut, bagi  kelangsungan hidup dan kehidupannya,  yang  timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
15 Lihat  Pasal  2  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebak  Nomor  32  Tahun  2001  tentang  Perlindungan  Atas  Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
16 Nandang  Rusnandar, Seba  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Baduy  Di  Banten (Bandung:  Badan  Pelestarian  Nilai Budaya, 2012).
17 Ibid .
18 Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Banten,  “Profil  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Kearifan Lokal Di Provinsi Banten (Kajian Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Hutan)” (Serang, 2017).
19 Muhlisin,  Helmy  Faizi  Bahrul  Ulumi,  and  Ayatullah  Humaeni,  “Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek,” Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah 1, no. 1 (2017): 27–44.
warna  biru  motif  batik  Baduy.  Masyarakat  Baduy  Luar  sudah  cukup  terbuka  dengan mulai mengenal perangkat teknologi komunikasi yaitu telefon genggam ( hand phone ). Masyarakat  hukum  adat  Baduy  memiliki  stratifikasi  sosial  atau  pelapisan masyarakat berdasarkan status atau tingkatan tertentu sesuai kesepakatan. Pelapisan ini didasarkan  pada  sataus  wilayah  kemandalaan  (tanah  suci)  Kanekes.  Kemandalaan Kanekes  terbagi  menjadi  tiga  lokasi  pemukiman  (1)  Wilayah  Tangtu  yang  dikenal dengan  Baduy  Kajeroan  atau  Baduy  Jero;  (2)  Wilayah  Panamping,  dikenal  dengan sebutan Panamping; dan (3) Wilayah Dangka, yakni kampung yang dianggap dibawah keterikatan  secara  adat  dengan  orang  Baduy  yang  mempunyai  wewenang kemandalaan secara penuh. 20
Masyarakat  hukum  adat  Baduy  yang  berada  pada  wilayah  Desa  Kanekes dipimpin  oleh  tiga  puun,  yakni  Puun  Cikeusik,  Puun  Cibeo,  dan  Puun  Cikartawana. Orientasi atau kegiatan para puun merujuk pada pikukuh karuhun . Pikukuh merupakan ketentuan adat mutlak, sedangkan karuhun adalah para arwah nenek moyang. Pikukuh karuhun bertujuan  untuk  mensejahterakan  kehidupan  masyarakat  Baduy  dan  dunia ramai. Mensejahterakan dunia dengan prinsip tanpa perubahan apapaun, yaitu melalui: (1) ngabaratapakeun (melakukan  tapa  terhadap  inti  jagat  dan  dunia);  (2) ngareremokeun (menghormati  dengan  cara  menjodohkan  Dewi  Padi/Sanghyang  Asri dengan bumi); dan mengekalkan pikukuh dengan melaksanakan semua ketentuan yang ada. 21
Proses  menjalankan  pemerintahan  adat,  ketiga  puun  memiliki  tugas  dan wewenang  berbeda.  Kapuunan  Cikeusik  bertugas  mengurusi  bidang  keagamaan  dan pengadilan adat, terutama dalam menentukan waktu pelaksanaan upacara-upacara adat (seren  tahun,  kawalu  dan  seba)  dan  memutuskan  hukuman  bagi  para  pelanggar  adat. Kapuunan  Cibeo  berwenang  mengurusi  bidang  pelayanan  kepada  warga  dan  tamu  di kawasan  Kanekes,  termasuk  terkait  ketertiban  wilayah,  pelintas  batas  dan berhubungan  dengan  daerah  luar.  Kapuunan  Cikartawana  berwenang  mengurusi bidang pembinaan warga, kesejahteraan, keamanan dan monitoring yang berhubungan denga  Kanekes.  Dalam  lembaga  Ka-puun-an,  puun  dibantu  oleh  Girang  Seurat (‘sekretaris’  puun  atau  pemangku  adat),  Baresan  (petugas  keamanan  kampung),  Jaro (pelaksana harian urusan pemerintahan kapuunan), dan Palawari (‘panitia tetap’ dalam berbagai kegiatan upacara adat). 22
Seperti  sudah  dijelaskan  di  awal,  bahwa  Masyarakat  Kanekes  dipimpin  oleh Puun  (ketua  adat).  Ada  tiga  puun  yang  memimpin  masyarakat  Kanekes,  yaitu  Puun Cikeusik,  Puun Cikartawana, dan Puun Cibeo. Di bawah ini  adalah pembagian tugas atau wewenang para puun beserta para pembantu  pelaksana kelembagaan  adat  dalam menjalankan pemerintahan adatnya. 23
20 Rusnandar, Op.cit .
21 Imam  Hanafi, Nyorenag  Alam  Ka  Tukang.  Nyawang  Anu  Bakal  Datang (Bogor:  RMI  –  The  Indonesian Institute for Forest and Environment., 2014).
22 Ibid .
23 Ibid .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 165-178 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Tabel 1
(Kepemimpinan Desa Kanekes) Jabatan Kapuunan Tugas / Wewenang Puun Cikeusik Mengurusi bidang keagamaan, pengadilan adat, menentukan pelaksanaan ( seren taun, kawalu dan seba), menentukan hukamn bagi para pelangar adat. Puun Cibeo Mengurusi bidang pelayanan kepada warga dan tamu di kawasan Kanekes, administratur tertib wilayah, batas wilayah dan hal yang berhubungan dengan daerah luar. Puun Cikartawana Mengurusi bidang pembinaan warga, kesejahteraan, keamanan dan monitoring kawasan Kanekes. Girang Seurat sekretaris puun Baresan Petugas keamana kampung Jaro Pamarentah Pelaksana harian urusan pemerintah Kapuunan, penghubung antara unsur  pemerintahan  (Camat,  Bupati,  dll)  dengan  masyarakat Kanekes. Tangkesan (Dukun  kepala),  bertanggung  jawab  mengenai  masalah  kesehatan warga Kanekes Palawari Panitia tetap untuk mengurusi berbagai kegiatan upacara adat
Desa  Kanekes  yang  telah  ditetapkan  menjadi  desa  adat  sudah  tentu  memiliki perbedaan  dalam  hal  pemerintahan  desa  dengan  desa-desa  lain  pada  umumnya. Terdapat perbedaan dalam beberapa aspek, diantaranya : 24
1. Kepala  Desa  Kanekes  (Jaro  Pamarentah),  bukan  dipilih  oleh  rakyat,  melainkan diangkat dan ditunjuk langsung pemerintah atas persetujuan Puun ;
2. Kepala  Desa  hanya  dibantu  oleh  Carik  Desa,  Pangiwa,  dan  Kokolot  (tidak  ada LKMD atu aparatur pembantu pemerintah desa);
3. Kepala  Desa  tidak  disyaratakan  harus  pandai  baca-tulis,  karena  dalam  adat masyarakat Baduy, baca-tulis adalah buyut (tabu);
4. Desa  Kanekes  tidak  memiliki  kantor,  yang  menjadi  kantor  adalah  rumah  Jaro Pamarentah itu sendiri.
24 Rusnandar, Op.cit .
Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan dasar  hukum  yang digunakan  dalam setiap  aspek  pemerintahan  itu  berbeda,  jika  pada  desa  biasa  menggunakan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  termuat  pada  UU  Pemerintahan  Daerah  maupun UU Desa sebagai  dasarnya, desa adat hanya menggunakan  hukum  adat  yang berlaku di  dalamnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Relevansi Sistem Pemerintahan Adat dengan Sistem Pemerintahan Daerah
Secara  konstitusional  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  telah  dijamin keberadaannya  oleh  Pasal  18B  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Lebih  lanjut,  segala  peraturan  umum tentang  pemerintahan  di  daerah  yang  dibuat  oleh  pemerintah  tidak  bisa  serta  merta diberlakukan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  Indonesia  karena kekhususannya.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  penyesuaian  tertentu  untuk  dapat mengakomodir keberlangsungan dari masyarkat hukum adat yang ada.
Sementara  itu,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  28I  ayat  (3)  UUD  1945, “Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban.”  Pernyataan-pernyataan  tersebut  merupakan ketetapan  resmi  yang  memperlihatkan  bahwa  tidak  satupun  kelompok  Masyarakat Adat  yang  dilupakan  atau  boleh  tertinggal  dalam  proses  pembangunan.  Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak  Masyarakat  Adat.  Pada  13  September  2007  Pemerintah  Indonesia  ikut menandatangani  deklarasi United  Nation  Declaration  on  The  Rights  of  Indigenous Peoples (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama  terkait  penghidupan,  pendidikan,  mempertahankan  identitas,  dan  bebas  dari segala bentuk diskriminasi.
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  (4)  dalm  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  secara  keseluruhan  pengertian  desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25
Penyebutan desa adat dalam UU Pemerintahan Daerah disamakan dengan istilah desa secara umum. Hal ini berkaitan dengan pembagian wilayah negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pemerintahan Daerah yang   menjelaskan bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah  provinsi  dan  daerah
25 Lihat Pasal 1 Angka (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 165-178 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

## Tabel 2
(Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Penataan Desa a. Pembentukan  Desa  di kawasan  yang  bersifat khusus  dan  strategis bagi kepentingan nasional. b. Penerbitan  kode  Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan,  dan  masa jabatan kepala desa adat berdasarkan  hukum adat. Penyelenggaraan penataan Desa. 2. Kerja sama desa Fasilitasi  kerja  sama antar- Desa dari Daerah provinsi yang berbeda. Fasilitasi  kerja  sama antar- Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 3. Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. 4. Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan  Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat  hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum  adat  yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota. a. Pemberdayaan  lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang
pemberdayaan  Desa  dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat  hukum  adat yang masyarakat pelakunya  hukum  adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan  lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adat tingkat Desa.
Pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  yang  termasuk  di  dalamnya  mengenai masyarakat  hukum  adat  termasuk  kedalam  urusan  pemerintahan  konkuren  (urusan pemerintahan  yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten/kota)  yang  termasuk  kedalam  urusan  pemerintahan  wajib  yang  tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 26
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas,  yang  berkaitan  dengan  penataan  desa,  pemerintah daerah  provinsi  memiliki  tugas  untuk  menetapkan  susunan  kelembagaan,  pengisian jabatan,  dan  masa  jabatan  kepala  desa  adat  berdasarkan  hukum  adat. 27 Hal  tersebut memberikan  legalitas  pada  norma-norma  hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat hukum  adat  baik  yang  berurusan  mengenai  kelembagaan  adat  maupun  mengenai hukum  pemerintahan  nya.  Dalam  hal  pemerintahan  masyarakat  hukum  adat  Baduy, Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  lah  yang  bertugas  untuk  menetapkan  susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa masyarakat hukum adat Baduy, tentu dengan berdasarkan hukum adat yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai induk daerah dari masyarakat hukum adat Baduy  telah  memberikan  kekhususan  juga  terhadap  masyarakat  hukum  adat  Baduy melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Desa adat  yang  dalam  hal  ini  masyarakat  hukum  adat  Baduy,  memiliki  kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi: 28
1) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat  yang berlaku di Desa Adat dalam  wilayah  yang  selaras  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia  dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5) penyelenggaraan  sidang  perdamaian  peradilan  Desa  Adat  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) pemeliharaan  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  Desa  Adat  berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7) pengembangan  kehidupan  hukum  adat  sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya masyarakat Desa Adat.
Pelaksanaan  kewenangan  di  atas  tersebut  dan  pelaksanaan  kewenangan penugasan  dari  pemerintah  daerah  kepada  desa  adat  meliputi  penyelenggaraan pemerintahan  desa  adat,  pelaksanaan  pembangunan  desa  adat,  pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat, diurus oleh desa adat.  Pengaturan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adat  dilaksanakan  sesuai dengan  hak  asal  usul  dan  hukum  adat  yang  berlaku  di  desa  adat  yang  masih  hidup serta  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  tidak  bertentangan  dengan  asas
26 Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
27 Lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Huruf  (M)  Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
28 Lihat Pasal 215 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 165-178 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adat  dalam  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pemerintahan  desa  adat  menyelenggarakan  fungsi  per  musyawaratan  dan musyawarah desa adat sesuai dengan susunan asli desa adat atau dibentuk baru sesuai dengan  prakarsa  masyarakat  desa  adat.  Mengenai  susunan  kelembagaan,  pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan  daerah  provinsi.  Dihubungkan  dengan  sistem  pemerintahan  masyarakat hukum  adat  Baduy  saat  ini,  maka  dapat  dilihat  bahwa  keberadaan  dan  eksistensi masyarakat  hukum  adat  Baduy  merupakan  dampak  dari  adanya  pengakuan  terhadap hukum adat di Indonesia.

## D. KESIMPULAN
Masyarakat  hukum  adat  Baduy  yang  berada  di  wilayah  Desa  Kanekes menggunakan  sistem  pemerintahan  yang  berdasar  pada  hukum  adatnya  yang  dikenal dengan istilah pikukuh karuhun dengan tiga puun atau pemimpin adat dengan kedudukan daerah ( tangtu )  yang berbeda  yaitu, Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik. Pada masyarakat hukum  adat  Baduy  hanya  menggunakan  pranata  kelembagaan  adat  sebagai  sarana penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten  adalah  pelaksana  urusan  pemerintah  pusat  di  daerah  dalam  hal  menangani urusan  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa.  Dalam  hal  masyarakat  hukum  adat  Baduy, Pemerintah  Kabupaten  Lebak  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  penyelenggaraan penataan  desa  termasuk  membentuk  aturan  khusus  mengenai  masyarakat  hukum  adat Baduy. Pemerintah daerah Provinsi Banten maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak harus  lebih  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  hukum  adat  baduy terutama  melalui  pembentukan  peraturan-peraturan  yang  mampu  memberikan keleluasaan  masyarakat  baduy    dalam  hal  sistem  pemerintahannya,  sebagai  wujud penghargaan kepada masyarakat adat yang diakui keberadaannya oleh konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku & Jurnal :
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  Rineka Cipta, 2002.
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Banten.  “Profil  Masyarakat  Hukum Adat  Dan  Kearifan  Lokal  Di  Provinsi  Banten  (Kajian  Kearifan  Lokal  Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Hutan).” Serang, 2017.
Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hanafi,  Imam. Nyorenag Alam Ka Tukang. Nyawang Anu Bakal  Datang .  Bogor:  RMI  – The Indonesian Institute for Forest and Environment., 2014.
Hazairin. Demokrasi Pancasila . Jakarta: Tintamas, 1970.
Makmur K, Ade, and Adi Purwanto. “Pamarentahan Baduy Di Desa Kanekes: Perspektif
Kekerabatan.” Jurnal Sosiohumaniora 4, no. 2 (2002): 104–15.
Muhlisin,  Helmy  Faizi  Bahrul  Ulumi,  and  Ayatullah  Humaeni.  “Kebijakan  Pemerintah Daerah  Dalam  Perlindungan  Masyarakat  Adat  Di  Provinsi  Banten:  Studi  Kasus Masyarakat  Adat  Baduy  Dan  Citorek.” Jurnal  Kebijakan  Pembangunan  Daerah 1, no. 1 (2017): 27–44.
Rusnandar,  Nandang. Seba  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Baduy  Di  Banten .  Bandung: Badan Pelestarian Nilai Budaya, 2012.
Shuida,  Nyoman. Masyarakat  Adat  Dalam  Pusaran  Perubahan .  Jakarta:  Kemenko Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan, 2016.
Sugiswati, B. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia.” Perspektif 17, no. 1 (2012): 31–43.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 165-178 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179