## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado-Manggarai NTT Dalam Pemilu Bagi Kesejahteraan Sosio-Ekonomi Menurut Filsafat Politik Armada Riyanto

## Mathias Jebaru Adon
Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang
mathiasjebaruadon@gmail.com
Adrianus Ranja
Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang adrianus5792@gmail.com
Received: 01 November 2021; Revised: 10 Desember 2021; Accepted : 20 Desember 2021; Published : Desember 2021; Available online : Desember 2021.

## Abstract
The  focus  of  this  study  aims  to  explore  the  understanding  of  the  people  of  Benteng Tado towards political democracy in Manggarai-Flores NTT. In particular, their involvement in the election of legislative candidates so that it can provide benefits for the welfare of socio- economic  life.  The  methodology  used  in  this  study  is  a  quantitative  method.  Data  was collected through a questionnaire distributed via a google form. This research was carried out through  critical  analysis  according  to  Armada  Riyanto's  political  philosophy.  Armada Riyanto's  concept  of  politics  as  the  governance  of  everyday  life  becomes  the  theoretical foundation in analyzing the involvement of the people of Benteng Tado in elections and their impact on socio-economic life. This study found that the understanding of the people of the Benteng  Tado  towards  democracy  was  still  limited  to  their  involvement  in  the  general election.  In  other  words,  the  people  of  Bentang  Tado  do  not  understand  that  politics  is  a means to improve social welfare, especially post-election.
Keywords: Democracy, Politics, Elections, Socioeconomic welfare.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021

## Pendahuluan
Demokrasi  politik  bukanlah  hal baru di dalam penghayatan hidup Negara
Kesatuan Republik Indonesia.   Demokrasi    memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam
menentukan  politik  suatu  negara.   Akan tetapi dalam hal ini masyarakat diandaikan  dilibatkan  secara  penuh  di dalam menentukan kehidupannya sendiri. Masyarakat tidak hanya dilibatkan ketika pesta demokrasi rakyat, yang  kadang-kadang  lebih  merupakan pesta  milik  politisi  atau  elit  politik.  Hal ini  paling  jelas  ditemukan  dalam dinamika  hidup  politik  masyarakat Benteng Tado-Manggarai Flores, NTT
Dunia  pengalaman  masyarakat desa  Benteng  Tado  yang  digeluti  dalam riset  fenomenologis  ini  menjadi  teks yang  hidup.  Dia  berbicara  tentang keterlibatan kesehariannya dalam urusan  tata  kelola  hidup  bersama, mengusahakan  kesejahteraan  dalam hidup  berbangsa  dan  bernegara  melalui keterlibatan dalam berpolitik.
Keterlibatan  itu  dimungkinkan  oleh sistem  demokrasi  dalam  berpolitik. Uraian  ini  juga  akan  menampilkan dinamika  hidup  yang  banyak  berbicara mengenai  peziarahan  masyarakat  dalam memaknai demokrasi ber-(politik).
Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan  umum  (pemilu)  legislatif menjadi  salah  satu  cetusannya.  Meski bukan satu-satunya.
Peziarahan keterlibatan masyarakat  desa  Benteng  Tado  dalam kehidupan  politik  menampilkan  kisah tragis wajah dunia yang kerap ditinggalkan  tanpa  kabar  pasca-pemilu. Keterpurukan  societas  dalam  bidang sosial  dan  ekonomi  mengeluarkan  suara jeritan dan derita subjek-subjek demokrasi yang kerap tidak didengarkan oleh  wakilnya  di  parlemen.  Dunia  hidup masyarakat  mengisahkan  ketidakadilan, pembangunan  yang  tidak  merata, perlakuan  diskriminatif.  Kebanyakan masyarakat  desa  benteng  tado  hanya mengandalkan  lampu  pelita  di  malam hari, menemani anak-anak dalam belajar. Fenomena kehidupan masyarakat demikian  bagaikan  cerita  dogeng  yang diakibatkan  oleh  sistem  demokrasi  yang tidak  demokratis.  Masyarakat  yang voiceless .  Oleh  karena  itu  pokok persoalan yang dibahas dalam penelitian ini  menyangkut  dua  hal  yakni.  Apa  yang masyarakat  desa  Benteng  Tado  pahami mengenai  demokrasi  politik?  Apakah keterlibatan  masyarakat  desa  Benteng Tado  dalam  pesta  demokrasi  rakyat (pemilu anggota legislatif), telah mengantar  masyarakat  Benteng  Tado

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
dalam  pertumbuhan  dan  kesejahteraan sosio-ekonomi?  Pertanyaan  pertama berhubungan dengan
tingkat
pemahaman masyarakat terhadap demokrasi politik. Terutama pemahaman  dasar  masyarakat  desa
Benteng Tado dalam memahami demokrasi politik.
Pertanyaan  kedua  berhubungan erat  dengan  pemahaman  masyarakat mengenai  peran  timbal  balik  antara masyarakat  desa  Benteng  Tado  dengan wakil mereka di parlemen pasca pemilu. Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  peran calon  legislatif  yang  mereka  pilih terhadap  kemajuan  dan  kesejahteraan bidang  sosio-ekonomi.  Apakah  aspirasi mereka terjawab atau mendapat tanggapan  positif  dari  perwakilan mereka  di  parlemen.  Sebab  kinerja anggota  parlemen diukur  melalui perhatiannya  terhadap  daerah  atau masyarakat  yang  diwakilinya.  Oleh karena  itu  masyarakat  desa  Benteng Tado  perlu  mengetahui  kinerja  DPR, sehingga menentukan langkah selanjutnya  ketika  pemilu  berikutnya dilaksanakan.
Maka  penelitian  ini  bertujuan menggali sedalam-dalamnya pemahaman masyarakat desa benteng tado mengenai demokrasi  politik  secara  menyeluruh. Untuk memahami pemahaman
masyarakat desa Benteng Tado mengenai demokrasi penelitian ini digali dengan  pertama-tama  melihat  proses dan  keterlibatan  masyarakat  desa Benteng  Tado  dalam  pemilihan  umum (pemilu)  legislatif  sebagai  salah  satu bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam menghayati demokrasi. Pemilu dijadikan sebagai sebuah tolak ukur untuk menilai sejauh  mana  masyarakat  memiliki pemahaman  luas  mengenai  demokrasi politik.  Keterlibatan  di  dalam  pemilu tersebut  sebagai  momen  keterlibatan masyarakat dalam menentukan wakilnya di parlemen dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan  masyarakat  dalam  bidang sosial ekonomi. Apakah masyarakat yang terlibat  dalam  pemilu  mempunyai gambaran tentang apa yang ingin dicapai dalam  waktu  lima  tahun  pasca  pemilu, terutama  kesejahteraan  hidup  mereka. Pokok  persoalan  ini  berkaitan  dengan manfaat  memilih  wakil  rakyat  di parlemen  dan  peran  anggota  parlemen dalam  mengusahakan  hidup  yang berkeadilan dalam bidang sosial ekonomi. Penelitian tentang peran
masyarakat dalam pesta demokrasi telah bayak dilakukan. Dalam UUD 1945 Pasal 1  ayat  2  dikatakan,  “Kedaulatan  ada  di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang” ( Undang-Undang  Hasil

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Amendemen 2002 , n.d.). Dengan kata lain,
UUD  1945  secara  tegas  menjadi  dasar pemerintahan demokrasi karena berasaskan  kedaulatan  rakyat  (Noviati, 2016).  Namun  pertanyaannya  apa  itu demokrasi?  Berdasarkan  hal  tersebut
Abraham
Lincoln (1809-1865) memberikan  pemahaman  yang  cukup memadai  mengenai  demokrasi.  Menurut Abraham  Lincoln  demokrasi  mencakup tiga unsur, yaitu government of the people (1), by  the  people (2), for  the  people (3).
Demokrasi  merupakan  pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Pamungkas & Arifin, 2019).
Penelitian  yang  sama  pernah dikerjakan  oleh  Kurniawan  (2020)  yang mengartikulasikan  demokrasi  sebagai ruang  yang  menyediakan  bagi  setiap individu  yang  ada  di  masyarakat  untuk mengekspresikan  kebebasan  berpolitik secara  bebas  dan  bertanggungjawab (Kurniawan,  2018).  Kusmanto  (2014) dalam  penelitiannya  tentang  demokrasi menunjukkan bahwa  perkembangan dan partisipasi masyarakat  dalam  demokrasi politik  di  Indonesia  seperti  kebebasan berpendapat,  kebebasan  mendapatkan penghidupan  yang  layak  dan  kebebasan memperoleh    akses  pendidikan  dapat dikategorikan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan  desa,    setiap  warga
diberikan  kebebasan  memberi  aspirasi atau menerima kritikan. Warga  memiliki kebebasan  untuk  bekerja  sesuai  dengan pendidikan  dan  keahliannya,  begitu  juga dalam  memperoleh  askes  pendidikan, semua  warga  selalu  mendapatkan  akses pendidikan  yang  sama  dengan  warga yang lain (Kusmanto, 2014).
Selain itu, penelitian yang dilakukan  oleh  Liando  (2016)  tentang demokrasi  juga  menarik  untuk  disimak. Liando menemukan bahwa di kabupaten Minahasa  pemilu  dan  partisipasi  politik masyarakat  pada  pemilihan  anggota legislatif  dan  pemilihan  presiden  dan calon  wakil  presiden  di  tahun  2014 terdapat  sebuah  dinamika  (Liando, 2016).  Tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  politik  yang  masih  digerakkan oleh  uang  menjadikan  arena  demokrasi Indonesia  sebagai  sebuah  rimba  politik (Liando,  2016).  Siapa  yang  banyak  uang dialah  yang  berhak  menang.  Tetapi  hal itu tidak menjadi jaminan bagi kemajuan suatu  bangsa  ke  depan  (Fikri,  2018). Pendidikan  politik  (sosialisai)  sangat penting  dalam  situasi  demikian.  Partai politik  dan  penyelenggara  pemilu memiliki  perannya.  Tujuannya  adalah membangun pengetahuan dan kesadaran politik  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  proses  demokrasi  untuk  memilih pemimpin yang akan mengelola

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
pemerintahan
maupun parlemen (Triono, 2017).
Usfinit at.  al (2015)  dalam penelitiannya menunjukan bahwa bentuk  partisipasi  politik  masyarakat kota  Malang  terbagi  atas  pemberian suara,  kampanye,  mencari  jabatan politik, dan partisipasi dalam pemungutan  suara  (Usfinit,  2014). Demikian  juga  Mappakalu  (2015)  dalam penelitiannya  memperluas  penegasan demokrasi  dengan  mengatakan  bahwa parsipasi  politik  masyarakat  bukan hanya  ikut  memberikan  suara  pada setiap  Pemilu/Pilkada,  tetapi  partisipasi politik  masyarakat  dapat  dilihat  pada keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan  mulai  dari  sejak  pembuatan keputusan  sampai  dengan  penilaian keputusan.  Tidak  hanya  itu,  tetapi  juga peluang  untuk  ikut  terlibat  dalam pelaksanaan (implementasi) dan
pengawasan kebijaksanaan atau keputusan  yang  sudah  ditetapkan (Mappakalu, 2009).
Hal  yang  sama  juga  yang  diteliti oleh  Basuki  (2020)  yang  memberikan sebuah  penegasan  bahwa  rakyat  atau warga  negara  bukan  hanya  sebagai obyek,  melainkan  subyek  dan  ikut memainkan  peranan  penting  dalam kehidupan  kenegaraan  (Basuki,  2020). Untuk itu keberadaan lembaga
perwakilan merupakan suatu kemutlakan  yang  harus  dipenuhi  dalam negara  demokrasi  yang  berkedaulatan rakyat  (Wibowo  et  al.,  2020).  Meskipun demokrasi  politik  menyoroti  peranserta masyarakat  dalam  kebebasan  berpolitik, Saleh  memberikan  sebuah  peringatan dalam  hasil  penelitiannya  bahwa  tidak ada  demokrasi  tanpa  Partai  Politik (Saleh,  2008).  Keberadaan  Partai  Politik sejalan  dengan  munculnya  pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan  sistem  ketatanegaraan. Partai  politik  merupakan  manifestasi dari  kebebasan  masyarakat  untuk membentuk  kelompok  sesuai  dengan kepentingannya.  Oleh  karena  itu,  kader- kader dipersiapkan oleh partai politik.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kuantitatif,  studi  ini meminati  terutama  dunia  pemahaman masyarakat desa Benteng Tado terhadap demokrasi politik, terutama pemahamannya  terhadap  pemilihan anggota legislatif serta pengaruh keterlibatan  masyarakat  desa  Benteng Todo dalam pemilu terhadap kesejahteraan hidup sosial dan ekonominya.  Data  penelitian  diperoleh dengan  menyebarkan  kuesioner  dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
bentuk google form.
Penelitian berlangsung  sejak  17  Oktober  hingga  3 November 2020.
Proses  penelitian  dilaksanakan melalui  analisis  kritis  menurut  filsafat politik  Armada  Riyanto.  Konsep  politik Armada  Riyanto  mengenai  politik sebagai  tata  kelola  hidup  keseharian karenanya  menjadi  fondasi  teoretis dalam mengkritisi fenomena keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa Benteng Tado dalam pemilu. Sedangkan dinamika pemahaman  masyarakat  desa  Benteng Tado  terhadap  demokrasi,  pemilu,  dan pengaruh  keterlibatannya  dalam  pemilu terhadap  kesejahteraan  sosioekonomi menjadi  data  yang  dikaji  dan  dianalisi. Sekaligus  sebagai  bahan  utama  uraian ini. Poin-poin yang diolah, dianalisis, dan dikritisi  ialah  pertama,  pemahaman masyarakat  Benteng  Tado  mengenai demokrasi; kedua, pemahaman mengenai  pemilu  dalam  kaitannya dengan  demokrasi;  ketiga,  pengaruh keterlibatan  masyarakat  desa  benteng Tado  dalam  pemilu  dan  pengaruhnya terhadap  kesejahteraan  sosial  dan ekonomi,  terutama  pasca-pemilu.  Data- data  penelitian  akan  diolah  berdasarkan tiga poin pokok tersebut.
Hasil Dan Pembahasan

## Sekilas  Informasi  Mengenai  Desa Benteng Tado
Desa  Benteng  Tado  terletak  di Kec.  Lembor  Selatan,  Kab.  Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa ini  mencakup  beberapa  kampung,  yaitu Bea  Raja,  Wae  Tingang,  Pau,  Lengkong Tarung,  Ules,  Pie,  Tunge.  Di  desa  ini hanya memiliki satu lembaga pendidikan Sekolah  Dasar  (SD),    Sekolah  Dasar Negeri (SDN) Ules. Sekolah ini terletak di titik  sentral,  yaitu  kampung  Lengkong Tarung  (sebuah  kampung  yang  masih sangat baru yang terbentuk sejak sekolah SDN Ules mulai didirikan di tempat ini).
Akses jalan raya beraspal (Tunge- Pie-Ules,    Pie-Lengkong  Tarung,  Ules- Lengkong  Tarung).  Beberapa  kampung belum  memiliki  akses  jalan  beraspal, Ules-Bea  Raja.  Lebih  lagi,  Pau-Wae Tingang-Bea  Raja  sama  sekali  belum meliki  akses  jalan  yang  bisa  dilalaui kendaraan  roda  dua  dan  roda  empat. Akses PLN belum masuk ke desa ini (per Oktober 2020). Saya yakin, situasi-situasi serupa  dialami  oleh  berbagai  daerah yang  tersebar  di  pelosok  tanah  air. Sungguh ironis! Mengingat bahwa akses- akses  tersebut  menyentuh  langsung bidang sosio-ekonomi masyarakat. Halnya  jelas  bahwa  pertumbuhan ekonomi  di  daerah-daerah  seperti  ini

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
sangat lambat.
Bahkan tidak
menunjukkan pertumbuhan apa-apa.
Secara ekonomi, masyarakat desa ini terdiri masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Secara umum  berpencaharian  bertani-bercocok tanam. Selain itu cukup banyak juga guru swasta  dan  negeri.  Ada  beberapa  juga pedagang/pengusaha  kecil.  Anak-anak sekolah  dari  tingkat  SMP-SMA  tergolong banyak.  Mahasiswa-mahasiswi  terhitung banyak  juga  dari  desa  ini.  Ada  yang kuliah  di  Ruteng-Flores,  Bali,  Makassar, dan Jawa. Dalam hal ini kesadaran untuk mengenyam  pendidikan  dari  tingkat dasar hingga perguruan tinggi/universitas  semakin  hari  semakin bertumbuh.  Walaupun  diakui  bahwa kesadaran  akan  pentingnya  pendidikan formal  baru  mendapat  perhatian  serius sekitar sepuluh tahun terakhir.
Data Hasil Penelitian
Berikut hasil penelitian Kuantitatif  dengan  menggunakan google form .  Penelitian  ini  berlangsung  selama hampir sebulan, sejak 17 Oktober 2020-3 November  2020.  Responden  penelitian dengan google form ini adalah
masyarakat desa Benteng
Tado.
Responden  berjumlah  108  orang  dari berbagai  kategori  usia,  jenis  kelamin, pekerjaan,  dan  status  pernikahan.  Yang ditampilkan  dalam  uraian  ini  adalah
kategori  status  hidup,  seperti  tampak dalam diagram lingkaran berikut ini. Bisa dilihat  bahawa  responden  terbanyak adalah  pekerja  muda  atau  karyawan muda,  yaitu  35,  2%.  Berikut,  menyusul ibu  atau  bapak  rumah  tangga  (petani), yaitu 30,6% dan selanjutnya mahasiswa- mahasiswi,  yaitu  23,1%.  Kategori  status hidup ini akan berguna dalam menganalisis  jawaban  atas  pernyataan- pernyataan kuesioner.
Ada 6
pernyataan yang diwajibkan untuk dijawab oleh responden.  Jawaban  direntang  dengan menggunakan  skala  linear  dari  angka  1- 5.  1:  sangat  tidak  setuju  dan  5:  sangat setuju.  2:  tidak  setuju,  3:  kurang  setuju, dan 4: setuju. Berikut ditampilkan dalam bentuk diagram.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Pemahaman  terhadap  demokrasi pada  tingkat  pribadi  memperlihatkan sesuatu  yang  sangat  bagus.  Sebagian besar (77,8%) memahami demokrasi. Ini merupakan  sebuah  awal  yang  bagus. Pemahaman ini, dirasa perlu diperdalam dan diuji lebih lanjut dengan menyodorkan  pemilihan  umum  (atau pemilu)  sebagai  salah  satu  bagian  dari keterlibatan masyarakat dalam demokrasi politik di tanah air.
Diagram  dari  jawaban  terhadap pernyataan  kedua  menampilkan  sebuah dinamika.  Kecenderungan  memahami demokrasi sama dengan pemilu mendominasi,  yaitu  38%  dari  108 responden  (41  0rang).  Artinya,  mereka sangat  setuju  bahwa  demokrasi  sama dengan  pemilu.  Di  samping  itu  25  % menjawab  setuju.  Artinya,  pemehaman mereka  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang menjawab  sangat  setuju.  Pernyataan berikutnya lebih konkret, karena berkaitan  dengan  wakil  mereka  di
parlemen  (DPR)  yang  mereka  pilih melalui pemilihan umum.
Diagram  tersebut  menampilkan sebuah  situasi  riil  sebagai  konsekuensi lanjut  dari  pemilihan  umum.  Menarik bahwa  50,9%  masyarakat  sangat  tidak setuju bahwa anggota DPR memperhatikan  pembangunan  di  desa Benteng  Tado.  Menyusul,  24,1%  tidak setuju.
Pernyataan keempat lebih
mengerucut  lagi  pada  pembangunan infrastruktur,  yaitu  akses  jalan  raya  dan listrik.  Sebagian  besar,  yaitu  48,1%  (52 orang) mengafirmasi bahwa pembangunan  di  desa  benteng  tado belum  merata.  Menyusul  berikutnya 32,4%  yang  tidak  setuju  bahwa pembangunan  tersebut  sudah  merata. Dari  penyataan  keempat  tersebut, responden  dibawa  kepada  pengamatan umum  mengenai  dinamika  kehidupan sosial ekonomi.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Di  sini,  lagi  lagi  memperlihatkan konsistensi yang jelas dari jawaban para responden. 35,25 responden mengafirmasi bahwa desa Benteng Tado mengalami  ketidakadilan  sosial  dan ekonomi.  Walaupun  bukan  persentase tertinggi,  setidaknya  kelompok  yang menjawab  setuju  mengambil  posisi tertinggi,  yaitu  43,5%.  Artinya,  jawaban mereka  tidak  jauh  berbeda  dengan kelompok yang menjawab sangat setuju. Untuk  menggali  lebih  jauh  keterlibatan masyarakat dalam pemilu, maka dianggap perlu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat berpendapat mengenai tujuan  dari  pemilu  itu  sendiri  ketika dikaitkan  dengan  kepentingan  siapa  di baliknya.
Jawaban  terhadap  pernyataan keenam  tersebut  berada  pada  wilayah setuju  (42,3%)  dan  sangat  setuju (41,2%). Artinya, secara umum masyarakat berpendapat dan mengalami bahwa  pemilu  yang  seringkali  mereka ikuti  dimanfaatkan  untuk  kepentingan pengusaha/pemerintah daripada kesejahteraan masyarakat.

## Demokrasi  Politik  Menurut  Armada Riyanto
Mengejutkan  bahwa  pemahaman masyarakat desa Benteng Tado mengenai  demokrasi,  masih  sangat sempit.  Demokrasi  politik  tentu  saja tidak  sama  dengan  pemilu.  Pemahaman Armada  Riyanto  mengenai  politik sebagai  tata  kelola  hidup  bersama  yang begitu  ditekankan  kiranya  menjadi  titik pijak untuk memperbaharui cara pandang  mengenai  demokrasi  politik. Demokrasi  itu  keseluruhan  keterlibatan masyarakat  dalam  membangun  tata kelola  kehidupan  bersama,  dalam membangun  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  bermartabat,  adil, sejahtera,  setara  di  hadapan  hukum. Semua  unsur  itu  menjadi  bagian  utuh dari  demokrasi  politik.  Armada  Riyanto (2014)  mengatakan  politik  itu  memiliki cakupan  kedalaman  pengalaman  hidup manusia  sebab  di  dalamnya  dikelola kebudayaan pendidikan kecerdasan ( well being )  kesejahteraan,  relasi  personal- komuniter,  tata  religius,  dunia  ruang- lingkup  kehidupan,  tata  kelola  sumber daya  alam  dan  manusia,  komunikasi interpersonal,  hukum-sistem  peradilan, sejarah,  peradaban  manusiawi,  sastra, retorika,  aneka  nilai  kebersamaan, kegotong-royongan, solidaritas, dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
rupa-rupa  kepentingan  peristiwa  hidup keseharian (E. A. Riyanto, 2014).
Demokrasi politik, dengan sendirinya  mencakup  semua  bidang tersebut. Artinya, masyarakat mempunyai hak untuk menikmati politik yang mengedepankan
nilai-nilai kehidupan keseharian. Masyarakat bukanlah  istrumen  politik,  akan  tetapi pelaku  sekaligus  sebagai  tujuan  dalam dirinya.  Armada  Riyanto  menegaskan mengenai  cakupan  politik  demikian,
“Dalam  poli tik  terdapat  perkara  hukum, pemerintahan,  negara,  pajak,  partai politik,  kebijakan  publik,  pendidikan, pertahanan, ekonomi, sumber daya alam dan  manusia,  ideologi,  konsep  keadilan, dan segala sesuatu yang mengatakan tata hidup  bersama ” (A.  Riyanto,  2018a).
Singkat  kata,  demokrasi  politik  tidak pernah  terkhusus  pada  satu  dua  bidang. Ketika  demokrasi  ditonjolkan  hanya dalam  satu  bidang,  maka  makna  dan cakupan  politik  menjadi  pincang.  Kalau mau  menilai  sejauh  mana  masyarakat kita  terlibat  dalam  berpolitik,  maka wilayah penggaliannya ditemukan dalam cakupan-cakupan  yang  diurai  Riyanto tersebut.
Demokrasi  memiliki  tujuan  yang bukan  hanya  menitikberatkan  pada struktur organisasi yang rapi, melainkan pertumbuhan  warga  negara  dalam
mencapai  keinginannya  masing-masing. Setiap warga negara diberikan hak untuk mengekspresikan suaranya dengan bebas  dan  bertanggung  jawab.  Setiap warga  negara  memiliki  kedudukan  yang sama  untuk  berlaku  dan  diperlakukan secara  demokratis  dalam  sebuah  negara (A. Riyanto, 2018b).
Masyarakat  desa  Benteng  Tado, dalam banyak aspek, hilang (dihilangkan!) dan kurang
diperhitungkan  dalam  narasi  demokrasi politik  di  negara  ini.  Mereka,  dalam pemahaman  Riyanto,  ada  di  wilayah “ Liyan ”  dalam  tatapolitik  dan  mega societas  Indonesia.  Mereka  teralienasi oleh  sistem  politik  yang  memberi  ruang sebebas-bebasnya bagi kepentingan para penguasa,  para  politikus,  elit  politik, kelompok  mayoritas.  Mereka  adalah orang  ketiga  yang  tersisihkan.  Mereka menjadi  orang  asing  dalam  pengalaman kesehariannya.  Mereka  tidak  menjadi tuan  atas  pengalaman  hidupnya  sendiri. Mereka tersisih oleh kebijakan pembangunan  yang  tidak  merata  (A. Riyanto,  2013).  Singkat  kata,  mereka belum mempunyai tempat dalam kebijakan  politik  tanah  air.  Mereka adalah orang ketiga dalam societas.
Orang  ketiga  adalah  dia/mereka yang  tersisih.  Suku-suku  masyarakat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
yang  ada  di  hutan-hutan  atau  di pinggirannya  di  banyak  wilayah  di Indonesia  merupakan  kelompok  warga negara  yang  tersisih.  Menurut  Armada Riyanto  (2013)  orang  ketiga  dalam societas  adalah  mereka  yang  tidak menjadi tuan atas pengalaman hidupnya sendiri,  dalam  konteks  ini  ketika masyarakat  tersisih  oleh  kebijakan pembangunan.  Masyarakat  benar-benar menjadi  orang  ketiga  dalam  societas, yakni  ketika  layanan  kesehatan  pada level  fundamental  tidak  dapat  mereka nikmati, mereka jelas tergencet dari tata adil  kehidupan.  Ketika,  fasilitas  dasar seperti  listrik,  air,  dan  udara  yang  baik untuk hidup menjadi barang yang mahal, mereka  menjadi  kelompok  orang  ketiga. Sebagai orang ketiga, mereka “voiceless”.
Tidak ada posibilitas partisipasi kehidupan  bagi  mereka.  Mereka  tidak berada di wilayah komunikasi pengambilan keputusan. Kenyataan semacam ini jelas tidak mengindikasikan struktur  gramatika  kehidupan  yang manusiawi (A. Riyanto, 2013).
Situasi  dan  kondisi  masyarakat yang “ voiceless ” dapat  digambarkan seperti seseorang yang sedang menunggu  kedatangan  sahabatnya.  Ada janji  yang  telah  disepakati  dan  masing- masing  berusaha  menepatinya.  Namun
apa  yang  terjadi?  Waktu  demi  waktu berlalu tidak ada tanda-tanda kedatangannya.  Setiap  orang  yang  lewat dan  berlalu  dikira  sahabatnya.  Begitulah waktu hidupnya berlalu tanpa kabar jelas dari sahabatnya. Janji tinggal janji. Politik itu kadang-kadang menarasikan pengkhianatan  terhadap  masyarakat kecil.  Janji-janji  politik  yang  digembar- gemborkan  waktu  kampanye  menjadi racun  yang  melumpuhkan  posibilitas kesejahteraan  masyarakat.  Jelas  sekali bahwa  masyarakat  tidak  mempunyai kekuatan  untuk  menentukan  sikap politik  mereka.  Mereka  tertekan  oleh pengalaman  hidup  mereka  sendiri  yang setiap kali dimanfaatkan untuk kepentingan  kekuasaan  pribadi  atau kelompok tertentu (A. Riyanto, 2014).
Demokrasi  politik  itu  menyoal keseluruhan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Kesetaraan dihadapan hukum, kesejahteraan sosial, mendapatkan  akses  yang  mudah  dalam bidang  ekonomi,  kebebasan  untuk beragama  dan  menjalankan  agamanya. Demokrasi politik, singkat kata, menyoal keseharian masyarakat dalam keterlibatannya  untuk  memperjuangkan tata  kelola  hidup  bersama  yang  lebih baik  lebih  adil  (A.  Riyanto,  2020).  Kalau demokrasi  politik  di  reduksi  pada perkara keterlibatan dalam pesta

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
demokrasi  rakyat,  ini  sungguh-sungguh sebuah   ketersesatan.  Dan  ini  adalah sebuah penindasan baru dalam tata   demokrasi.  Demokrasi  lebih  sering dimaknai  secara ngawur .  Demokrasi, lalu,  dipahami  sebagai  kepentingan  elit politik atau pemerintah.
Kerap kali, pasca pemilu masyarakat  perlahan-lahan  hilang  dari panggung demokrasi politik. Keterlibatan mereka dalam demokrasi politik bersifat temporal,  karena  cenderung  saat pemilu saja. Demokrasi pasca pemilu seharusnya menampilkan  prisip  dialogal  yang  tidak bisa  diabaikan.  Dialogal  karena  menyoal keterlibatan  anggota  legislatif  dalam mengimplementasikan  janji-janjinya  dan peran masyarakat dalam mengontrol dan memastikan bahwa wakilnya di parlemen melaksanakan perannya
(Adon, 2021). Masyarakat tidak dilepaskan setelah pemiluhan umum dan menanti  pemilu  berikutnya.  Demokarasi kita  bukan  demokrasi  abal-abalan. Demokrasi politik  perlu dipahami  dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat  dalam  membangun  tata politik keseharian. Wakil mereka menjadi corong aspirasinya yang disampaikan  dalam  sidang  parlemen. Dan  memastikan  konstituennya  di daerah  mendapat  perhatian  dalam
meningkatkan kesejahteraan sosio- ekonomi.
Masyarakat  belum  memahami bahwa  kesejahteraan  hidup  mereka sebagai  bangsa  Indonesia  merupakan bagian  dari  demokrasi  (Adon,  2018). Pemahaman  masyarakat  desa  Benteng Tado  hanya  sampai  pada  pesta demokrasi rakyat dalam berbagai tingkat dan  bentuknya:  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden,  pemilu  Caleg  dalam berbagai  tingkatnya,  pemilihan  DPD, pemilihan  Bupati-wakil  bupati  (kepala daerah),  pemilihan  kepala  desa.  Hanya sebatas  itu.  Tentu  saja  ini  bukan kesalahan masyarakat.
Karena masyarakat kecil kerap hanya dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas politik
demikian.  Di  luar  itu,  bagaimana hubungan semuanya dengan kesejahteraan  hidup  mereka  tidak mendapat  perhatian.  Mereka  hanya sampai pada pemahaman bahwa mereka menyumbangkan  suara  dalam  pemilu. Itulah  bukti  keterlibatan  mereka  dalam tata  politik.  Selesai  urusan!  Tidak mengherankan  kalau  masyarakat  di pedalaman  Indonesia  tetap  mengalami keterpurukan. Akses-akses yang memajukan  perekonomian  mereka  tidak diperhatikan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021

## Keterlibatan
Masyarakat Desa

## Benteng Tado dalam Pemilihan umum
(Pemilu)
Jika  politik  sekadar  sebuah pertarungan kekuasaan dan kepentingan sudah semestinya politik itu dicabut dari posibilitas  terciptanya  peradaban  tata manusiawi.  Penegasan  yang  sama berlaku  dalam  pesta  demorasi  rakyat, khususnya  pemilihan  anggota  Legislatif (E.  A.  Riyanto,  2014).  Sebab  pemilu anggota  legislatif  lebih  ditampilkan sebagai  pertarungan  kekuasaan  untuk memperoleh  dukungan  dari  masyarakat. Pemilu  tidak  memberi  perhatian  kepada masyarakat,  tetapi  kepada  caleg  dan kepentingannya. Kepentingan masyarakatnya?  Urusan  belakangan! Demikianlah  jargon  yang  kerapkali mewarnai pesta demokrasi di tanah air.
Masyarakat  Desa  Benteng  Tado belum mengalami demokrasi politik yang sesungguhnya  di  negara  ini.   Kalau demokrasi  politik  itu  diidentikkan dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam pesta demokrasi rakyat maka terjadi apa yang namanya penyempitan pemahaman terhadap  demokrasi.   Apa  yang  terjadi sesungguhnya  masih  jauh  dari  harapan apa  yang  disebut  sebagai  demokrasi.   Di berbagai tempat akses infrastruktur jalan dan listrik masih belum memadai bahkan tidak  ada  sama  sekali.   Di  pedalaman
Kalimantan  Barat  hal  yang  sama  juga terjadi  di  mana  masyarakat  mengalami kesulitan  untuk  akses  perekonomian karena infrastruktur jalan tidak ada. Masyarakat,  dalam  berbagai  hal, kadang-kadang menjadi korban dari para penguasa, elit politik, kelompok- kelompok  radikal  fundamentalis  yang ingin menghancurkan negara ini. Bebagai demonstrasi besar-besaran di negara ini, misalnya,  bagaikan  kisah  “dongeng” sebelum tidur di telinga masyarakat yang masih  mengalami  keterpurukan  dalam bidang  sosio-ekonomi.  Demikianpun  di telinga  masyarakat  desa  Benteng  Tado. Dongeng? Ini adalah sebuah sindiran dan pukulan berat terhadap pemerintah.
Pemilu  seringkali  menjadi  tolok ukur  keterlibatan  masyarakat  dalam demokrasi.  Padahal,  pemilu  merupakan kesempatan  bagi  elit  politik  untuk mencari panggung. Bukan untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat.  Masyarakat  desa  benteng tado  bukanlah  masyarakat  yang  absen dari  setiap  pemilu  di  negara  ini  dalam segala  tingkatnya.  keterlibatan  mereka untuk  ikut  membangun  negara  ini  tidak diragukan.  akan  tetapi  apa  yang  mereka peroleh?  di  sini  tentu  saja  tidak memaksudkan bahwa keterlibatan mereka  harus  diganjari.  sebab  halnya sudah  merupakan  hak  mereka  untuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
diperhatikan  oleh  negara.  dalam  hal inilah  mereka  dilupakan.  keterlibatan mereka dalam berpolitik tidak dibarengi perhatian  para  penguasa  terhadap kesejahteraan hidup mereka.
Politik  yang  direduksi  pada pertarungan kekuasaan dan kepentingan menjauhkan masyarakat dari keterlibatannya dalam kehidupan societas.  Societas  merupakan  locus penghayatan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Di  mana  letak  pengalaman masyarakat  desa  Benteng  tado  dalam demokrasi  politik  di  tanah  air?   Harus diakui  bahwa  pengalaman  mereka  acap kali  diabaikan  dalam  tata  demokrasi. Pengalaman  mereka  “tidak  menarik”, sehingga patut diabaikan.
Kesejahteraan Sosio-ekonomi

## Masyarakat Desa Benteng Tado
Keterpurukan  societas  terjadi oleh  berbagai  hal,  seperti  kesejahteraan ekonomi dan sosial yang tidak merata (A. Riyanto,  2020).  Penegasan  Riyanto tersebut meringkas pengalaman masyarakat  desa  Benteng  Tado.  Desa Benteng  Tado,  sampai  saat  ini,  belum tersentuh  oleh  pembangunan  yang merata.  Ironis,  karena  di  samping menggagas  apa  yang  disebut  sebagai keadilan sosial, di sisi lain begitu banyak masyarakat  tidak  diperhatikan  dalam
pengalaman  kesehariannya.  Tidak  diberi akses yang mudah.
Masyarakat  hanya  sarana  untuk meraih  apa  yang  menjadi  kepentingan caleg. Ristian mengamini bahwa demokrasi  yang  selama  ini  diidam- idamkan  banyak  rakyat  untuk  mencapai satu  kesejahteraan,  ternyata  tidak  lebih dari  sekedar  “mainan”  yang  dipermain oleh  elit  politik  (Ristian,  2016). Masyarakat desa Benteng Tado mengalami kenyataan ini bertahun-tahun hingga  saat  ini  (per  oktober  2020). Mereka masih berjuang untuk menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan secara sosioekonomi.  Sosial,  karena  mereka menjadi societas yang diabaikan. Ekonomi,  karena  infrastruktur  standar seperi akses jalan raya dan listrik masih jauh  dari  harapan.  Jalan  beraspal  yang sudah  rusak.  PLN  belum  masuk  sama sekali  ke  daerah  ini.  Begitulah  narasi masyarakat  kecil  yang  teralienasi  dari tata politik.
Tidak  ada  beritanya  mengenai desa  ini.  Tidak  ada!  Janji  untuk  akses listrik, misalnya, sudah sejak lama sekali dijanjikan.  Sampai  saat  ini  belum  ada realisasinya.  Wacananya  mungkin  ada. Dibicarakan  setiap  tahun.  Dijanjikan terus  menerus.  Tetapi  realisasinya belum.  Demokrasi  seperti  apa  yang  mau digagas dalam konteks demikian? Negara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
ini sudah lama sekali memberikan ruang kebebasan  kepada  masyarakat.  Ruang untuk  menyampaikan  pendapat.  Ruang untuk diberlakukan seadil-adilnya.
Ternyata belum mereta. Masyarakat kecil masih  mengalami  ketidakadilan  secara sosial dan ekonomi. Situasi serupa, tentu saja,  tidak  hanya  dialami  oleh  desa Benteng Tado. Masih banyak daerah lain di  pedalaman  Flores,  NTT  mengalami nasib yang sama.
Situasi  ini  jika  dibandingkan dengan  fenomena  menjelang  pemilihan umum: pemilihan kepala daerah, legislatif,  dan  presiden  wakil  presiden. Semua  masyarakat  didatangi  dan  didata untuk  ikut  dalam  pemilihan  umum. Bahkan orang gila dan orang yang sudah meninggal  pun  didata  semuanya.  Dan atas  nama  demokrasi  keterlibatan masyarakat dalam pemilu dilihat representatif untuk mengatakan partisipasi mereka dalam urusan politik. Itulah  bukti  pemahaman  yang  sempit terhadap  demokrasi.  Sangat  dangkal. Kebalikannya    (dari  pendataan  jelang pemilu)  ketika  bantuan  dari  pemerintah mau disalurkan. Apa yang terjadi? Tidak semua orang didata. Tidak ada perlakuan seperti  jelang  pemilihan  umum.  Hanya orang-orang  tertentu.  Kadang-kadang, dengan  berbagai  alasan  yang  dicari-cari, tidak  tepat  sasaran.  Bantuan  yang
seharusnya  untuk  orang  miskin  malah diterima  oleh  orang  kaya.  Karena  apa? Sistem pemerintahan tingkat bahwa yang buruk  dan  korup.  Pada  tingkat  desa mulai ada kongkalingkong hanya memberi  bantuan  kepada  golongan sendiri, keluarga sendiri, tanpa sungguh- sungguh objektif melihat situasi masyarakat.
Ini  adalah  situasi  demokrasi politik  kita  demokrasi  politik  di  negara kita  ini.  Demokrasi  yang  pincang. Masyarakat dibatasi dalam keterlibatannya  untuk  mengurus  hal-hal politik.  Lihat  saja  para  anggota  dewan kita.  Tidak  jarang  (bahkan  paling banyak)  mereka  baru  hadir  menjelang pemilihan  umum.  Setelah  itu  mereka  di mana?  Tidak  ada.  Hilang.  Apa  yang dijanjikan  tinggal  janji.  Sayangnya masyarakat  tetap  memegang  janji  yang tanpa  realisasi.  Tentu  saja  sangat  ironis. Di mana posisi masyarakat kecil di dalam nilai  indeks  ekonomi  yang  semakin meningkat?  Mereka  tidak  berada  di mana-mana.  Karena  narasi  mereka adalah  narasi  kehidupan  yang  selalu berjuang  antara  hidup  dan  mati. Berjuang  agar  bisa  bertahan  hidup  di tengah garangnya sistem yang menindas dan menegasikan kepentingannya. Sistem  yang  tanpa  ampun  menindas kaum  lemah.  Hal  tersebut  mau

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
menunjukkan  sebuah  kenyataan  bahwa demokrasi yang berjalan di tingkat lokal gagal  untuk  mensejahterakan  dan membalikkan  keadaan  seperti  yang diharapkan (A. Riyanto, 2018a).
Demokrasi  politik  tidak  berhenti pada  keterlibatan  masyarakat  dalam persta  demokrasi  rakyat,  pemilihan caleg.  Justru  yang  perlu  mendapat perhatian  adalah  demokrasi  pasca pemilu.  Demokrasi  itu  mengurusi dimensi  politik kehidupan harian masyarakat: sosio-ekonomi dalam hal ini. Perjuangan masyarakat untuk meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya merupakan  bagian  terpenting  dalam demokrasi  politik.  Caleg  yang  mereka pilih  mendapat  peran  yang  sangat penting.  Keterlibatan  masyarakat  dalam pemilihan  caleg  sejauh  ini  belum memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  meningkatnya  kesejahteraan sosio-ekonomi  masyarakat.  Masyarakat telah  menerima  banyak  janji  dari  calon mereka,  akan  tetapi  realisasinya  jauh dari harapan.
Dampak  Keterlibatan  Masyarakat Desa Benteng Tado dalam Pemilu Bagi Kesejahteraan Sosio-ekonomi
Dalam  UUD  1945  Pasal  1  ayat  2 dikatakan,  “Kedaulatan  ada  di  tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut
Undang- Undang  Dasar.” Dapat  dipahami di  sini  bahwa  UUD  1945  secara  tegas mendasari  pemerintahan  demokrasi karena  berasaskan  kedaulatan  rakyat. Apa itu demokrasi? Salah satu pemahaman  yang  sangat  terkenal  dari Abraham  Lincoln  (1809-1865)  patut disebutkan  di  sini  mengenai  demokrasi. Demokrasi  mencakup  tiga  unsur,  yaitu government  of  the  people (1), by  the people (2), for the people (3). Demokrasi merupakan  pemerintahan  dari  rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Kedaulatan  rakyat  dengan  sendirinya bukan  sebagai  ketentuan  hukum,  tetapi hakikat yang menentukan keberlangsungan sebuah negara
demokrasi.
Demokrasi  (dalam)  politik  dapat dikatakan  sebagai  ruang  keterlibatan (kebebasan)  masyarakat  dalam  tata kelola  kehidupan  sehari-hari.  Mayarakat mempunyai  peran  dalam  menentukan sendiri  hidupnya  dan  terlibat  dalam menentukan  peziarahan  societasnya.
Kurniawan mengartikulasikannya demikian, bahwa demokrasi
menyediakan ruang untuk setiap individu  yang  ada  di  masyarakat  dalam rangka  mengekspresikan  kebebasan berpolitik secara bebas dan bertanggungjawab  (Kurniawan,  2018). Itulah  demokrasi  politik.  Masyarakat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
tidak  menjadi  penonton  dalam  tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara.  Demokrasi  merupakan  ruang yang diberikan kepada individu-individu. Sebuah ruang kebebasan.
Kusmanto  dalam  penelitiannya menunjukkan bahwa  perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam  demokrasi politik    seperti  kebebasan  berpendapat, kebebasan  mendapatkan  penghidupan yang  layak  dan  kebebasan  memperoleh akses  pendidikan  dapat  dikategorikan baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  setiap kegiatan  rapat  pembangunan  desa, setiap  warga  diberikan  kebebasan memberi aspirasi atau menerima kritikan.  Warga    memiliki  kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan  keahliannya,  begitu  juga  dalam memperoleh  askes  pendidikan,  semua warga selalu mendapatkan akses pendidikan  yang  sama  dengan  warga yang  lain  (Kusmanto,  2014).  Hasil penelitian  tersebut  tentu  saja  sangat menggembirakan.  Masyarakat  paham bagaimana  terlibat  dalam  menjalankan tata  kelola  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Paham  demokrasi  politik. Akan  tetapi,  apa  yang  temukan  oleh Kusmanto  ini  tidak  representatif  untuk menunjukkan  pertisipasi  masyarakat dalam  demokrasi  politik  di  daerah- daerah  pelosok  tanah  air.  Kelemahan
dari penelitian ini adalah mengeneralisasi keterlibatan masyarakat dalam  memahami  dan  menghayati demokrasi politik di tanah air. Locus yang berbeda  tentu  saja  mempunyai  konteks yang berbeda pula.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Liando  (2016),  di  Sampin  itu,  menarik untuk disimak. Dia menemukan bahwa di kabupaten Minahasa pemilu dan partisipasi  politik  masyarakat  pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan  presiden  dan  calon  wakil presiden  di tahun  2014  terdapat sebuah dinamika.  Tingkat  partisipasi  politik masyarakat sangat dinamis. Ada persoalan  berkaitan  dengan  motivasi masyarakat.  Apa  yang  menjadi  faktor pendorong  masyarakat  untuk  terlibat dalam pemilu? Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa  ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan  secara  emosional.  Visi  dan misi  calon  bukan  merupakan  ukuran dalam  memilih.  Ada  ketegangan  yang serius.  Motivasi  yang  tidak  murni  dan kriteria  calon  yang  dipilih  tidak  menjadi perhatian (Liando, 2016).
Tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  politik  yang  masih  digerakkan oleh  uang  menjadikan  arena  demokrasi Indonesia  sebagai  sebuah  rimba  politik. Siapa  yang  banyak  uang  dialah  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
berhak  menang.  Tetapi  hal  itu  tidak menjadi  jaminan  bagi  kemajuan  suatu bangsa ke depan (Fikri, 2018). Di sinilah demokrasi politik menampilkan sandiwara  yang  luar  biasa.  Masyarakat belum  sampai  melihat  jauh  ke  depan: kesejahteraan  mereka  pasca-pemilu ditentukan  pula  oleh  kualitas-kualitas calon  yang  mereka  pilih.  Pendidikan politik  (sosialisai)  sangat  penting  dalam situasi  demikian.  Partai  politik  dan penyelenggara pemilu memiliki perannya. Tujuannya adalah membangun pengetahuan  dan  kesadaran  politik masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola
pemerintahan
maupun parlemen (Triono, 2017). Bukan asal memilih!
Tidak mengherankan kalau Munck
(2016) menegaskan bahwa democracy is about more than elections (Munck, 2016).
Hal  ini  perlu  dipahami  oleh  masyarakat untuk  membendungi  praktik  demokrasi yang  tidak  visioner.  Demokrasi  adalah keseluruhan  tata  politik  keseharian. Konsep  demokrasi  merupakan  fondasi pemahaman  terhadap  pemilihan  umum (pemilu).  Dengan  kata  lain,  demokrasi merupakan  latar  belakang  pelaksanaan pemilu  (Labolo  &  Ilham,  2015).  Pemilu dipercaya  sebagai  suatu  cara  untuk mengangkat  eksistensi  rakyat  sebagai
pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam negara.  Saleh,  dengan  tegas  sekali mengatakan  bahwa  pemilihan  umum merupakan  salah  satu  sendi  untuk tegaknya  sistem  politik  demokrasi  dan demokrasi  politik.  Pemilu  merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  berdasarkan pada demokrasi perwakilan (Margiansyah,  2019).  Rakyat  tidak dilibatkan  langsung  dalam  proses pengambilan  keputusan  akan  tetapi diwakilkan  kepada  wakil  yang  telah mereka  pilih  melalui  suatu  ajang pemilihan (Saleh, 2008). Kesemuanya itu dilakukan  dalam  rangka  mengikut sertakan  rakyat  dalam  kehidupan ketatanegaraan.
Ketika  Usfinit  (2014)  dalam penelitiannya  bahwa  bentuk  partisipasi politik  masyarakat  kota  Malang  terbagi atas  pemberian  suara,  kampanye, mencari  jabatan  politik,  dan  partisipasi dalam  pemungutan  suara,  hal  itu  bukan sebuah keistimewaan (Usfinit, 2014). Ini tentu saja partisipasi mendasar yang bisa ditemukan  di  tempat-tempat  lain. Bagaimana  partisipasi  masyarakat  pasca pemilu  untuk  ikut  ambil  bagian  dalam pengawasan  dan  pengajuan  aspirasi? Partisipasi  masyarakat  desa  Benteng Tado  pun  tidak  diragukan.  Hasil penelitian  tersebut  secara  tersirat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
menunjukkan  bahwa  masyarakat  desa Benteng  Tado  mempunyai  perhatian dalam  tatakelola  hidup  berbangsa  dan bernegara,  hanya  saja  kesejahteraan mereka kurang diperhatikan.
Sebagaimana Munck (2016) memperluas penegasannya dengan
mengatakan  bahwa  parsipasi  politik masyarakat bukan hanya ikut
memberikan suara pada setiap Pemilu/Pilkada,  tetapi  partisipasi  politik masyarakat dapat dilihat pada keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan  mulai  dari  sejak  pembuatan keputusan  sampai  dengan  penilaian keputusan.  Tidak  hanya  itu,  tetapi  juga peluang  untuk  ikut  terlibat  dalam pelaksanaan (implementasi) dan
pengawasan kebijaksanaan atau keputusan  yang  sudah  ditetapkan (Munck, 2016). Mappakalu dalam hal ini menunjukkan pusat dan puncak partisipasi masyarakat dalam  demokrasi politik  adalah  apa  yang  terjadi  pasca pemilu (Mappakalu, 2009). Pemilu hanya berlangsung  sekali  dalam  lima  tahun. Sedangkan perjuangan masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan hidupnya tidak mengenal batas waktu.
Demokrasi politik,
dengan sendirinya, menyoal keseharian masyarakat.  Menyoal  keterlibatannya dalam  menciptakan  keadilan,  kestabilan
ekonomi,  pembangunan  yang  merata sampai  ke  pelosok-pelosok,  sistem  yang tidak  mengabaikan  masyarakat  kecil.  Ia juga menyoroti perlakuan yang sewajarnya  terhadap  semua  golongan masyarakat  tanpa  terkecuali,  sistem pemerintahan, keputusan-keputusan pemerintah  yang  tidak  memihak  kaum kapitalis,  pemilik  modal,  tidak  memihak mayoritas.  Singkat  kata,  demokrasi politik  itu  kompleks.  Apa  yang  dialami masyarakat  desa  Benteng  Tado,  justru sebaliknya.  Mereka  mengakui  bahwa kesejahteraan  hidup  mereka  lebih banyak  tidak  diperhatikan  setelah mereka mempunyai wakilnya di parlemen.  Belum  labi  diakui  bahwa pemilu selama ini seringkali dimanfaatkan  demi  kepentingan  elit politik atau pemerintah, bukan masyarakat  kecil  seperti  masyarakat desa Benteng Tado.
Benarlah  apa  yang  dikatakan Basuki  dalam  penelitiannya,  rakyat  atau warga  negara  bukan  hanya  sebagai obyek,  melainkan  subyek  dan  ikut memainkan  peranan  penting  dalam kehidupan kenegaraan.  Untuk itu keberadaan lembaga perwakilan
merupakan suatu kemutlakan yang harus dipenuhi  dalam  negara  demokrasi  yang berkedaulatan rakyat. keberadaan lembaga  ini  seharusnya  mengakomodasi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
aspirasi-aspisari  rakyat  agar  mereka mengalami demokrasi yang sesungguhnya,  bukan  hanya  pengakuan tetapi  juga  perlakuan  terhadap  mereka. Tidak  mengherankan  kalau  Riyanto menyebut mereka sebagai “orang ketiga”, artinya  orang  tanpa  identitas  yang disingkirkan dari tata politik keseharian.
Meskipun demokrasi politik menyoroti peranserta masyarakat dalam kebebasan berpolitik, Saleh memberikan sebuah peringatan dalam hasil penelitiannya bahwa tidak ada demokrasi  tanpa  Partai  Politik  (Saleh, 2008).  Tentu  saja  demikian.  Apa  yang dituntut  masyarakat  desa  Benteng  Tado dalam  menghayati  demokrasi  adalah bahwa  anggota  DPR  yang  mereka  pilih harus  juga  menyadari  bahwa  mereka adalah wakil rakyat. Demokrasi perwakilan  tidak  memaksudkan  bahwa kesejahteraan hidup masyarakat diwakilkan  oleh  wakil  mereka.  Kalau anggota dewan sejahtera, maka
terwujudlah kesejahteraan hidup
masyarakat. Sungguh ironis. Kesimpulan Demokrasi yang berarti pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat, untuk  rakyat  adalah sebuah sistem  yang dapat  diterima  agar  kedaulatan  rakyat benar-benar  terwujud.  Di  sana  nini
memang  membutuhkan  perjuangan, karena masyarakat tidak selalu memahami keterlibatannya dalam tatakelola  hidup  bersama  di  dalam societas,  di  dalam  NKRI.  Adanya pemilihan umum dalam berbagai tingkatnya  membangkitkan  kesadaran masyarakat terhadap salah satu tugasnya dalam  menentukan  peziarahan  bangsa ini secara institusional-konstitutif. Pemilu  merupakan  hanya  merupakan salah satu sarana, tetapi sekaligus sangat penting  dan fondasional. Pemilu menjadi salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan  langsung  dalam  proses pengambilan  keputusan  akan  tetapi diwakilkan  kepada  wakil  yang  telah mereka  pilih  melalui  suatu  ajang pemilihan. Meskipun demikian masyarakat tidak terlibat langsung dalam mengambil  keputusan,  pemilihan  umum dilakukan  dalam  rangka  mengikut sertakan  rakyat  dalam  kehidupan ketatanegaraan. Pemilu hanya merupakan langkah awal bagi masyarakat,  karena  keterlibatannya pasca-pemilu tidak bisa diabaikan, dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bersama.
Studi  ini  akhirnya  menemukan bahwa, pertama , pemahaman

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
masyarakat  desa  Benteng  tado  terhadap demokrasi masih terbatas pada keterlibatan  mereka  dalam  pemilihan umum.  Mereka  belum  cukup  memiliki pemahaman  mengenai  apa  yang  perlu mereka  lakukan  pasca  pemilu  sebagai masyarakat  yang  berdemokrasi.  Tentu saja  jauh  dari  pemahaman  Armada Riyanto mengenai politik sebagai pengalaman  keseharian.  Lebih  lagi karena  sosialisasi  tentang  demokrasi kurang  mendapat  perhatian  di  daerah ini.  Sosialisasi  tentang  bagaimana memberikan  hak  suara  pada  pemilu tentu saja bukan pemahaman demokrasi politik yang mendalam. Cita-cita demokrasi  sebagaimana  dimaksud  pasal 1  ayat  2  UUD  1945  belum  tercapai sepenuhnya.  Motivasi  masyarakat  dalam pemilu, seperti juga diungkapkan Liando dalam pengalaman masyarakat Kabupaten Minahasa, tidak murni. Dalam
banyak kesempatan, masyarakat
digerakkan  tanpa  punya  pendirian. Motivasi uang, misalnya, dapat mengalihkan  perhatian  masyarakat  dari urusan  kesejahteraan  hidupnya  secara menyeluruh dan kontinyu.
Kedua , keterlibatan mereka dalam berbagai  pemilu  tidak  memberi  jaminan kepada  mereka  untuk  mengalami demokrasi  secara  sosioekonomi.  Dalam hal  inilah  mereka  mengalami  situasi
teralienasi dari tata demokrasi keindonesiaan.  Keterlibatan  masyarakat desa  Benteng  Tado  dalam  pemilihan umum  rupanya  belum  memberikan sumbangan  harga  bagi  perkembangan perekonomiannya.  Dalam  pemahaman Riyanto,  mereka  masih  berada  di  posisi “orang  ketiga’  dalam  tata  demokrasi politik  tanah  air.  Masyarakat  yang  tidak memahami  perannya  dalam  sistem demokrasi  politik  di  negara  ini  kerap dimanfaatkan demi kepentingan- kepentingan  penguasa  politik,  partai politik. Pemilihan umum memungkinkan apa  yang  diinginkan  dan  dicita-citakan semua  pihak  (societas)  terakomodasi. Tujuannya adalah terwujudnya kehidupan  yang  lebih  baik,  bonum commune (kesejahteraan bersama). Inilah  yang  menjadi  salah  satu  indikator stabil  dan  dinamisnya  demokrasi  suatu bangsa.
Demokrasi  politik  tentu  saja mempunyai dinamikanya. Sebuah negara yang  telah  memilih  untuk  menjadi negara  demokratis  tentu  tak  lepas  dari masalah  yang  berkaitan  dengan  partai politik  dan  sistem  pemilihan  umumnya. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi,  sedangkan  sistem  pemilu merupakan mekanisme dalam
melembagakan kekuasaan secara konstitusional.  Akan  tetapi,  jangan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
sampai
masyarakat dipengaruhi sedemikian  rupa  sehingga  memahami demokrasi  itu  hanya  sebatas  pada keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi rakyat atau pemilihan umum. Masyarakat tentu saja perlu pemahaman yang  komprehensif  mengenai  apa  yang disebut  sebagai  demokrasi.  Demokrasi itu bukan  perkara teori tetapi demokrasi itu  merupakan  pengalaman  politik keseharian.  Pengalaman  keterlibatan masyarakat  di  dalam  politik  dan  juga berkaitan  dengan  perhatian  terhadap masyarakat oleh pemerintah.
Sejauh  ini  demokrasi  politik masih  merupakan  cita-cita  atau  wacana karena  dalam  kenyataannya  belum sungguh-sungguh
menyentuh
penghayatan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara dari masyarakat di pedalaman,  dari  masyarakat  di  Desa Benteng  Tado. Bahkan  dalam  pesta demokrasi  masyarakat  tidak  sungguh- sungguh  demokrasi  secara  politik. Kebebasannya  untuk  berpolitik  lebih cenderung  digiring.  Bukan  kebebasan dari kesadaran sendiri. Bukan kebebasan personal, tetapi kebebasan yang diarahkan  atau  digiring  untuk  memilih calon  ini  atau  itu  itu.  Celakanya, masyarakat  lebih  cenderung  mau diarahkan  kepada  salah  satu  calon anggota legislatif. Mereka kerap
dikondisikan  sedemikian  rupa  supaya fanatik  terhadap  salah  satu  calon  dan mengabaikan  yang  lain.  Tanpa  melihat kualitas-kualitas  yang  dimiliki  oleh masing-masing kader. Tidak ada kemandirian dalam berdemokrasi, dalam berpolitik.  Belum  lagi  kalau  politik  uang dimainkan,  matilah  demokrasi  kita. Ketika  masyarakat  melihat  uang,  maka yang  lainnya  tidak  jelas  lagi.  Yang  jelas- jelas  berada  di  hadapan  mata  sekarang adalah  uang.  Mereka  tidak  lagi  berpikir bahwa  siapa  yang  mereka  pilih  akan menentukan  kehidupan  mereka  5  tahun mendatang.

## Daftar Pustaka
Adon,  M.  J.  (2018).  Partisipasi  Gereja Protestan  Dalam  Kehidupan  Sosial Politik  Di  Indonesia. Forum:  Jurnal Filsafat  Dan  Teologi , 1 (47),  17 – 29.
Seri  Filsafat  Teologi  Widya  Sasana
Malang
Adon,  M.  J.  (2021).  Mahasiswa  sebagai
Agent of Changes dalam
Mewujudkan  New  Normal  sebagai Politik  Bonum  Commune  di  Masa Pandemi  dalam  Tinjauan  Filsafat Politik  Armada  Riyanto. Sains  Sosial Dan Humaniora , 5 (1).
Basuki,  U.  (2020).  Parpol,  Pemilu  dan Demokrasi:  Dinamika  Partai  Politik dalam  Sistem  Pemilihan  Umum  di Indonesia  Perspektif  Demokrasi.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Kosmik Hukum , 20 (2), 81.
https://doi.org/10.30595/kosmikh ukum.v20i2.8321
Fikri, S. (2018). Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam
demokrasi lokal). TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam ,
18 (2), 167 – 181.
https://doi.org/10.19109/tamaddu n.v18i2.2701
Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di
tahun Politik : Politik Pasca -
Kebenaran di Indonesia dan Ancaman  bagi  demokrasi. Jurnal Sosiologi Agama , Vol. 12 No (Januari- Juni), 133 – 154.
Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial
Politik UMA , 2 (1), 78 – 90.
Labolo,  M.,  &  Ilham,  T.  (2015). Partai Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum di Indonesia . Rajawali Pers.
Liando,  D.  M.  (2016).  Pemilu  dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada  Pemilihan  Anggota  Legislatif Dan  Pemilihan  Presiden  Dan  Calon Wakil  Presiden  Di  Kabupaten
Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM
Bidang  EkoSosBudKum , 3 (2),  14 – 28. https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/lppmekososbudkum/article/vi
ew/17190
Mappakalu,  H.  A.  M.  (2009).  Partisipas
Politik  Masyarakat  Memperkokoh Pelaksanaan Pilar
Demokrasi.
Administrasita’ , 6 (1), 33 – 42.
Margiansyah,  D.  (2019).  Populisme  di
Indonesia Kontemporer: Transformasi  Persaingan  Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang  Pemilu  2019. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1), 47.
https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1
.783
Munck, G. L. (2016). What is democracy?
A  reconceptualization  of  the  quality of  democracy. Democratization ,
23 (1), 1 – 26.
https://doi.org/10.1080/13510347.
2014.918104
Noviati,  C.  E.  (2016).  Demokrasi  dan
Sistem
Pemerintahan. Jurnal
Konstitusi , 2 (10).
Pamungkas,  A.  D.,  &  Arifin,  R.  (2019).
Demokrasi  Dan  Kampanye  Hitam Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  Di Indonesia. Diktum:  Jurnal  Syariah Dan Hukum , 17 (9), 16 – 30.
Ristian,  A.  (2016).  Demokrasi  dan Kekuasaan  Politik  Calon  Incumbent. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan :  K ajian Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik DaeraH , 1 (1), 189 – 202.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Riyanto,  A.  (2013). Menjadi  Mencintai: Berfilsafat Sehari-Hari . Kanisius.
Riyanto,  A.  (2018a). Relasionalitas Filsafat  Fondasi  Interpretasi:  Aku, Teks, Liyan, Fenomen . Kanisius.
Riyanto,  A.  (2014). “Kebahagiaan”  Itu
Tidak Ada: Puisi-Puisi Auschwitz. In
E. R. L. Tinambunan & K. Bala (Eds.), Di  mana  Letak  Kebahagiaan? Penderitaan  Harta,  Paradoksnya (Tinjauan  Filosofis  Teologis) .  STFT Widya Sasana Malang.
Riyanto,  A.  (2018b).  Mendesain  Riset
Filosofis-Fenomenologis Dalam Rangka Mengembangkan “Berfilsafat  Indonesia.”  In  A.  T. Raharso & Yustinus (Eds.), Metodologi  Riset  Studi  Filsafat Teologi (pp.  113 – 142).  Dioma
Malang.
Riyanto, A. (2020). Persahabatan
Merespon Tanda-Tanda Zaman
(Analisis Historiografis Duc in Altum
Kolaborasi  STFT  Widya  Sasana).  In M. S. F.X. Kurniawan & C. V. Setiawan (Eds.), Kamu adalah Sahabatku (Vol.
30,  Issue  9,  pp.  1 – 24).  STFT  Widya
Sasana Malang 2020.
Riyanto,  E.  A.  (2014). Berfilsafat  Politik
(5th ed.). Kanisius.
Saleh, Z. A. (2008). Demokrasi dan partai politik. Jurnal  Legislasi  Indonesia ,
5 (1), 56 – 80.
Triono.  (2017).  Pemilu  Dan  Urgenitas
Pendidikan Politik Masyarakat
Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan Yang  Baik. Jurnal  Agregasi , 5 (2), 116 – 232.
Undang-Undang  Hasil  Amendemen  2002 . (n.d.).
Usfinit,  Y.  (2014).  Perspektif  Partisipasi politik  Masyarakat  Pada  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  Kota Malang. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (1), 38 – 45.
Wibowo, A. P., Djuyandi, Y., & Agustino, L.
(2020).  Peren  Organisasi  Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Dalam  Mentransformasikan  Nilai- Nilai  Pancasila. Jurnal  Civic  Hukum ,
5 (2), 191 – 204.