## DIMENSI KEMANUSIAAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Filsafat Hukum Islam)
Maskur Rosyid 1

## Abstrak
Islam telah menyediakan suatu sistem ekonomi yang meniscayakan penggunaan sumber-sumber  daya  yang  diberikan  Allah  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  pokok  umat  manusia  dan  memberikan  kepada  mereka  kondisi kehidupan  yang  baik.  Lebih  dari  itu,  sistem  ekonomi  Islam  bukan  hanya berlandaskan kepada nilai-nilai Ketuhanan dan moral, tetapi juga berdasarkan kepada  prinsip  kemanusiaan.  Hal  inilah  yang  menjadi  antithesis  dari  sistem kapitalis yang selama ini telah dipaktikkan yang mendorong manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik, dan materialistik. Melalui pola filsafat hukum Islam permasalahan akan dianalisis dengan cara berpikir secara menyeluruh, mendasar (radikal), dan reflektis-kritis.
Kata  kunci;  Dimensi  Kemanusiaan,  Kemanusiaan,  System  Ekonomi  Islam, Sistem Ekonomi Kapitalis
Islam has provided an economical system which certainly reflects the utiliza- tion of  resources given by  Allah to fulfill human’s principal needs and give them good life. Moreover, Islamic economical system is not only based on divinity  and  moral  values,  but  also  based  on  humanism  principal.  This  be- comes  the  antithesis  of  the  capitalism  system  which  had  been  practiced  all these times which forced human to be a hedonistic, secularist, and materialistic economy doer. Through the pattern of  Islamic philosophical law, the prob- lems will be analyzed by thinking comprehensively, radically, and reflective- critically.
Key word: Humanism Dimension, Humanism, Islamic Economical System, Capitalist Economical System

## Pendahuluan
Sistem ekonomi kapitalis yang telah diberlakukan selama ini memunculkan suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi
1 Penulis adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Kelapa Dua Tangerang
materialisme ini pada akhirnya mendorong manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik, dan materialistik. Dampaknya adalah terjadinya malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi, disparitas kekayaan antar golongan dalam masyarakat atau antar negara di dunia, dan yang lebih tragis lagi adalah lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan serta timbulnya penyakit-penyakit sosial.
Berdasarkan fakta tersebut, banyak pemerhati ekonomi yang berpendapat bahwa  sistem  ekonomi  kapitalis  telah  gagal  menyelesaikan  persoalan kemanusiaan dan sosial ekonomi. Memang sistem ekonomi kapitalis mampu menyejahterakan individu atau negara tertentu secara materi, namun perlu diingat, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran tersebut dibangun di atas penderitaan orang atau negara lain. Kapitalis tidak mampu menyelesaikan ketimpangan dan kesenjangan  sosial  ekonomi  bahkan  sebaliknya  ia  menciptakan  dan melanggengkan  kesenjangan  tersebut  untuk  mempertahankan  eksistensinya (Iswadi, 2007: 48)
Dalam persoalan tersebutlah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dianggap bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola,  dan  struktur  perekonomian  dunia  sekarang  ini.  Perlu  ada  suatu  kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan, dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih humanistik dengan menggali inspirasi nilai- nilai yang terkandung dalam sumber-sumber Islam.
Namun, tulisan ini tidak bermaksud untuk menjawab permasalahan itu semua, melainkan hanya sedikit ingin menelusuri dimensi kemanusiaan yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem- sistem ekonomi lainnya. Pembahasannya merupakan ranah filsafat hukum Is- lam, dengan kata lain, permasalahan akan dianalisis dengan cara berpikir secara menyeluruh, mendasar (radikal), dan reflektis-kritis.

## Sekilas Tentang Ekonomi Islam
Secara  umum,  ekonomi  dalam  Islam  dapat  didefinisikan  sebagai  ilmu yang mempelajari segala prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat. Kata Islam  setelah  Ekonomi  dalam  ungkapan  Ekonomi  Islam  berfungsi  sebagai identitas tanpa memengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi worldview yang digunakan sebagai landasan nilai. Untuk itu, perlu diuraikan secara singkat definisi ekonomi Islam menurut beberapa pemikir:
1. Pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah  ketidakadilan  dalam  pencarian  dan  pengeluaran  sumber- sumber  daya,  guna  memberikan  kepuasan  bagi  manusia  dan memungkinkan  mereka  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  mereka terhadap Allah dan masyarakat (Hasanuzzaman).
2. Respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman  mereka.  Dalam  upaya  ini  mereka  dibantu  oleh  Alqur’an  dan Sunnah maupun akal dan pengalaman (M.N. Siddiqi).
3. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu (Syed Nawab Haider Naqvi).
4. Bertujuan  mempelajari  kesejahteraan  manusia  yang  dicapai  dengan mengorganisir  sumber-sumber  daya  bumi  atas  dasar  kerjasama  dan partisipasi (M. Akram Khan).
5. Suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam (M. A. Mannan).(lihat dalam Muhammad,  2004:  5-6)
Untuk  mengetahui  ekonomi  dalam  Islam,  dapat  dilakukan  dengan menelusuri term-term dalam Alqur’an yang berkaitan dengan ekonomi. Ada beberapa  terma  dalam  Alqur’an  yang  berkaitan  dengan  konsep  ekonomi, diantaranya adalah term: al-tijarah, al-bay‘, tadayana, dan isytara . Term tijarah berasal  dari  kata  dasar tajara , tajran dan tija>ratan ,  yang bermakna  berdagang  atau  berniaga.  Dalam  Alqur’an,  term tijarah dengan berbagai macam bentuknya terulang sebanyak 9 kali (‘Abd al-Bâqî, 1987: 152). Kata tijarah dalam  Alqur’an  memiliki  dua  pemahaman.  Pertama,  dipahami dengan  perdagangan  yaitu  pada  surat  al-Baqarah  (2):  282.  Kedua,  dipahami dengan  perniagaan  dalam  pengertian  umum.  Jika  dihubungkan  dengan konteksnya  masing-masing,  maka  pengertian  perniagaan  tidak  hanya berhubungan  dengan  hal-hal  yang  bersifat  material  atau  kuantitas,  tetapi perniagaan juga ditujukan kepada hal yang bersifat immaterial kualitatif, seperti dala at-Taubah (9): 24 dan as-Saff  (61); 10-11.
Ayat-ayat  tersebut  menjelaskan  tentang  petunjuk  transaksi  yang menguntungkan  dan  bermanfaat,  sehingga  pelakunya  akan  mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan  harta  dengan  menyebarkan  agama  dan  meninggikan  kalimat-Nya  (al- Marâghî, 1993: 145-146). Dari pemahaman ini dapat diambil pemaknaan bahwa prilaku  bisnis  bukan  semata-mata  perbuatan  dalam  hubungan  kemanusiaan semata tetapi mempunyai sifat Ilahiyah. Adanya sikap kerelaan diantara yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciriciri dan sifat- sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat di atas tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat. Ayat-ayat di atas jelas memperlihatkan hakikat bisnis yang bukan semata-mata material, tetapi juga immaterial.
Adapun  term bai‘ dengan  berbagai  variasinya  terulang  dalam  Alqur’an sebanyak 9 kali (‘Abd al-Bâqî, 141). Term ini berarti menjual atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil darinya suatu harga dan keuntungan.
58 KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015
Term bai‘ dalam  Alqur’an digunakan dalam dua pengertian. Pertama, dalam konteks bahwa tidak ada jual-beli di hari qiamat, karena itu Alqur’an menyeru agar  membelanjakan,  mendayagunakan  dan  mengembangkan  harta  benda berada dalam proses yang tidak bertentangan dengan keimanan dan bertujuan untuk  mencari  keuntungan  yang  dapat  menjadi  bekal  pada  hari  kiamat  (al- Baqarah (2): 254). Kedua, Term bai‘ dalam pengertian jual beli yang halal, dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba (al-Baqarah (2): 275).
Alqur’an  juga  menggunakan  term isytara .  Kata isytara dengan  berbagai ragamnya  terulang  sebanyak  25  kali  (‘Abd  al-Bâqî,  381).  Secara  umum  kata isytara dan berbagai ragamnya lebih banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah atau transaksi sesama manusia yang dilakukan karena dan untuk Allah, atau juga transaksi dengan tujuan keuntungan manusia walaupun dengan menjual ayat-ayat Allah. 2
Alqur’an juga menggunakan terma tadayana yang disebutkan hanya satu kali yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282. Ayat ini digunakan dalam pengertian mu‘amalah yakni jual-beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya yang jika dilakukan tidak secara tunai hendaknya pencatatan dengan benar.
Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa terma bisnis dalam al- Qur’an baik yang terambil dari term al-tijarah, al-bai‘, tadayana, dan ishtara pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material, tetapi juga immaterial. Untuk itu pelaku bisnis  harus  sealu  menjaga  profesionalisme  terhadap  sesama  dan  menjaga ketaatan terhadap Allah. Dalam konteks inilah Alqur’an menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian, yaitu tijarah lan tabur (Quraish Shihab, 1997: 5).

## Islam, Kemanusiaan, dan Ekonomi
Kemanusiaan adalah salah satu nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Prinsip kemanusiaan yang mengandung ciri-ciri: pertama, mengandung nilai keadilan yakni kemunusiaan yang berkeadilan dan kedua, mengandung nilai keberadaban, yakni kemanusiaan yang berkeadaban. Makna kemanusiaan kerap kali lebih jelas jika berhadapan dengan  kasus-kasus  yang  bertentangan  dengan  perikemanusiaan  (Dawam Rahardjo, 1999: 49-50).
Berbeda dengan pandangan humanisme yang menyatakan “manusia itu adalah ukuran dari segala hal”, pusat dari arti penting ( significance ) dan wadah
2 Seperti dalam beberapa ayat berikut: dalam at-Taubah (2): 111 kata isytara digunakan dalam pengertian membeli dalam konteks Allah membeli diri dan harta orang-orang mukmin, al-Baqarah (2): 16 untuk membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, al-Baqarah (2): 86 untuk menjual diri dengan kekafiran, al-Baqarah (2): 90 untuk membeli kesesataan dengan petunjuk, dan al-Baqarah (2): 175 untuk menukar iman dengan kekafiran, Ali ‘Imran (3): 177,187 untuk menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit.
dari segala kebajikan, Islam menempatkan kemanusiaan sebagai sesuatu yang sekunder  dari  nilai  tauhid.  Ketuhanan  yang  dalam  kehidupan  sehari-hari diekspresikan sebagai kebenaran, keadilan dan keindahan. Tauhid adalah sumber dari prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan adalah konsekuensi dari ketuhanan. Karena itu, Tuhanlah yang paling berhak menilai dan menempatkan manusia di antara  semua  makhluk-Nya.  Atas  dasar  itu,  maka  sesungguhnya  kehidupan manusia itu dimuliakan oleh Allah, karena salah satu prinsip ajaran kemanusiaan Islam adalah pemuliaan hidup (al-Isra’ (17): 70).
Sebenarnya  sumber  daya  alam  yang  dianugerahkan  oleh  Allah  kepada manusia  secara  kuantitas  dan  kualitas  telah  serba  mencukupi  dan  bahkan melimpah ruah, tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi makhluk-makhluk lainnya. Tetapi manajemen terhadap sumberdaya tersebut oleh suatu kesatuan sosial dan politik kerap kali justru menciptakan kelimpahan yang berlebihan di satu pihak, dan kelangkaan serta kekurangan di pihak lain, terjadi perbedaan yang mencolok ( gap ) antara orang kaya yang sedikit jumlahnya dengan orang miskin  yang  besar  jumlahnya.  Ilmu  ekonomi  diciptakan  untuk  mengatur pengembangan sumberdaya dan distribusinya untuk seluruh manusia, setidak- tidaknya dalam kesatuan-kesatuan tertentu.
Selain pemuliaan hidup, prinsip ajaran kemanusiaan lainnya dalam Islam adalah  persamaan  kedudukan  manusia  di  hadapan  Allah.  Namun  dalam kenyataannya,  telah  terjadi  kelas-kelas  sosial  dalam  masyarakat,  seperti diperlihatkan dalam sistem kasta. Marx mengatakan bahwa setiap masyarakat dalam tahap perkembangan masyarakat itu selalu terdiri dari dua kelas yang antagonis,  yakni  kelas  yang  menindas  dan  yang  ditindas.  Dalam  sosiologi- ekonomi juga dikenal stratifikasi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat kemakmuran. Di tingkat nasional atau dunia terdapat pembagian masyarakat, paling tidak dalam tiga strategi, yaitu lapisan yang paling miskin dan papa ( the desititute ), lapisan miskin ( the poor ), lapisan tengah ( the middle income group ) dan lapisan kaya (the rich), bahkan sekarang ada pula lapisan yang teramat kaya ( super rich ) (Dawam Rahardjo, 53).
Kondisi  tersebut  bertentangan  dengan  prinsip  persamaan  kedudukan manusia, karena dengan tingkat kekayaan atau pendapatan yang berbeda secara mencolok itu persamaan kedudukan menjadi tiada. Ketiadaan persamaan itu merupakan akibat dari sistem perbudakan atau dominasi ( ar-riqab ) yang bersifat menindas.  Meskipun  demikian  Islam  juga  mengajarkan  kebebasan  dan keterbukaan akses terhadap sumberdaya dalam mencari rezeki (Lihat misalnya dalam an-Najm (53): 39 dan al-Jumu‘ah (62): 10).
Oleh karena itu, maka setiap orang dimotivasi untuk mengerjakan sesuatu guna  memperoleh  hasil  atau  prestasi.  Sebagai  konsekuensinya,  akan  terjadi persaingan antara individu dalam mengerjakan dan meraih sesuatu hasil kerja dan  prestasi.  Kebebasan  tersebut,  yang  merupakan  hak  azasi  manusia  bisa menimbul-kan  ketidaksamaan  hasil.  Timbulnya  pelapisan  masyarakat berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan tak bisa dihindarkan. Dalam hal ini
Islam dapat menerima perbedaan dalam perolehan rezki dan kekayaan. Namun Islam, atas dasar prinsip keadilan, yakni untuk menciptakan keseimbangan baru dalam  masyarakat,  menetapkan  prinsip  “pembersihan”  harta  benda,  berupa zakat. Prinsip ini juga berakar dari paham kemanusiaan, yakni supaya kemanusiaan yang pincang akibat kemiskinan dapat dipulihkan kembali (Adiwarman Azwar Karim,  2001:  34).  Dengan  demikian,  maka  prinsip  kebebasan  dan  keadilan, juga merupakan bagian ketiga dan keempat dari kemanusiaan yang utuh.
Prinsip kemanusiaan yang kelima adalah kesatuan umat manusia. Prinsip kesatuan ini perlu dikemukakan, karena umat manusia saat ini dalam kenyataannya telah  terbagi  ke  dalam  suku-suku  dan  bangsa-bangsa.  Selain  itu  manusia merupakan elemen hidup dan tidak dapat dikesampingkan dari sebuah sistem ekonomi.
Oleh karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan moral individu yang mengubah  keseluruhan  pandangan  manusia  tentang  kehidupan  dan memotivasinya untuk bertindak secara benar berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia harus menyediakan suatu sistem ekonomi yang manusiawi dan adil sehingga merestorasi martabat manusia (M. Umer Chapra, 2000: xxv). Akan tetapi, suatu pertumbuhan  ekonomi  yang  realistis  bisa  jadi  tidak  membantu  mengurangi angka  pengangguran  kecuali  jika  terdapat  gerakan  serentak  menuju  kepada teknologi yang kondusif bagi terciptanya kesempatan kerja penuh, atau seperti yang dikatakan oleh Schumacher, “suatu teknologi dengan wajah manusia” (F. Schumacher, 1973: 18). Barangkali hal ini menuntut penerapan dimensi manusia dalam semua bidang garap ekonomi yaitu produksi, konsumsi, distribusi dan sirkulasi. Dalam kerangka itulah, tulisan ini mencoba mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam suatu sistem ekonomi Islam kaitannya dengan aktivitas di bidang produksi, konsumsi, distribusi dan sirkulasi.

## Sistem Ekonomi yang Bercirikan Kemanusiaan
Sistem ekonomi Islam mempunyai ciri ketuhanan dan moral, selain itu juga berkarakter kemanusiaan. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa kemanusiaan  bertolak  belakang  dengan  ketuhanan  sehingga  keduanya  tidak bisa  digabungkan.  Persepsi  tersebut  tidak  benar,  setidaknya  mereka  yang menduga seperti itu lupa bahwa ide kemanusiaan berasal dari Allah. Allahlah yang memuliakan manusia dan menjadikannya khalifah di bumi.
Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia di sini ialah semua golongan manusia, baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan pada nash Alqur’an dan as-Sunnah yang berarti nash ketuhanan,  maka  manusia  berperan  sebagai  yang  diserukan  dalam  nash  itu. Dalam  ekonomi  manusia  adalah  tujuan  dan  sarana.  Manusia  diwajibkan melaksanakan  tugasnya  terhadap  Tuhannya,  terhadap  dirinya,  keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia. Manusialah yang menjadi wakil Allah di bumi ini (al-Baqarah (2): 30, serta memakmurkannya (Hûd (11): 61).
Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di dalam Alqur’an dan hadis serta tertulis di dalam buku-buku klasik ( turath ) yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan,  sikap  moderat,  dan  persaudaraan.  Islam  juga  menganjurkan  kasih sayang sesama manusia terutama kaum lemah, anak yatim, fakir miskin, dan yang terputus dalam perjalanan (al-Isra’ (17): 26 dan al-Baqarah (2): 83). Islam mengajarkan sikap bertenggang rasa kepada para janda, orang tua renta, dan orang yang tidak sanggup bekerja. Buah yang dipetik dari etika ini ialah diakuinya oleh Islam milik individu, dengan syarat barang itu diperoleh dengan jalan halal. Islam  juga  menjaga  milik  individu  dengan  segala  undang-undang  dan  etika. Adalah hak manusia untuk menjaga hak milik dan hartanya dari siapa saja yang ingin merusak. 3
Islam  memandang  bahwa  yang  terpenting  bukanlah  pemilikan  benda, tetapi kerja itu sendiri. Doktrin Alqur’an yang membentuk motivasi yang tinggi dalam bekerja umat Islam antara lain tercermin dalam al-Mulk (67): 15, yang memberi  kesimpulan,  pertama,  bahwa  bumi  ini  semua  milik  Allah,  tetapi dianugerahkan  kepada  manusia.  Kalimat  “milik  Allah”  sebenarnya  dapat dipahami bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bukan milik perseorangan karena kekuasaannya, melainkan untuk semua orang. Kedua, ayat itu menimbulkan etos yang mendorong umat Islam untuk “mengembara ke  seluruh  bumi”  mencari  rizki  Allah.  Ini  mendorong  untuk  dilakukannya perdagangan dalam sekala luas seperti perdagangan antar daerah bahkan negara.
Salah satu tanda lain tentang ciri kemanusiaan pada ekonomi Islam ialah penyediaan sarana yang baik untuk manusia. Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan  manusia  bekerja  dan  berusaha.  Bekerja  dan  berusaha  yang dilakukan oleh manusia itu diletakkan Allah pada timbangan kebaikan mereka. Tidak aneh apabila seorang muslim yang menjunjung kehidupan yang baik ini akan mendapatkan ganjaran bila ia tekun bekerja. Dalam rangka menjunjung kehidupan,  manusia  telah  dikaruniai  berbagai  kenikmatan  untuk  memenuhi kebutuhannya baik material maupun spiritual. 4
3 Harta atau kekayaan meupakan salah satu dari lima kepentingan pokok ( ad-daruriyyat al- khams ) kehidupan manusia yang harus dijamin dan dipelihara atau dilindungi. Kelima kepentingan pokok itu meliputi perlindungan terhadap religuiusitas atau agama ( hifz ad-din ),  perlindungan  terhadap  jiwa  ( hifz  an-nafs ),  perlindungan  terhadap  akal  ( hifz al’aql ), perlindungan terhadap keturunan atau kehormatan ( hifz an-nasl ), dan perlindungan terhadap harta ( hifz an-mal ). penjelasan mengenai hal ini lihat antara lain: Abu Hamid al-Ghazali , al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), I: 174 dan Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul as-Syari‘ah (Beirut: Dar Ibn ‘Affan, 1997), II: 24-25.
4 Islam memandang bahwa berusaha dan bekerja adalah bagian integral dari ajaran Is- lam. Terdapat sejumlah ayat al-Qur’an dan hadis Nabi yang menyerukan pentingnya aktivitas usaha, diantaranya: Allah berfirman “Apabila telah ditunaikan shalat, maka
Tentu anjuran berusaha dan bekerja tersebut dalam konteks ajaran Islam bukan untuk semata-mata memperkaya  diri sendiri. Karena Islam mengajarkan bahwa  harta  dan  kekayaan  mempunyai  fungsi  sosial.  Secara  tegas  Alqur’an melarang perbuatan menumpuk harta dengan maksud untuk menimbun (al- Humazah (104): 2), melarang mencari kekayaan dengan jalan tidak benar (al- Baqarah (2): 188), dan memerintahkan membelanjakan secara baik (al-Baqarah (2): 261).

## Dimensi Kemanusiaan dalam Beberapa Aspek Ekonomi 1. Dimensi Kemanusiaan Dalam Bidang Produksi
Sebagian penulis teori ekonomi Islam berpendapat bahwa ekonomi Is- lam  hanya  memfokuskan  perhatiannya  pada  distribusi  harta,  dan  tidak mementingkan masalah produksi. Dengan ungkapan lain, ekonomi Islam hanya memerhatikan distribusi harta secara adil dan merata, namun sama sekali tidak berhubungan  dengan  produksi.  Ungkapan  itu  tidak  sepenuhnya  benar.  Jika yang  dimaksud  dengan  “produksi”  adalah  sarana,  prasarana,  dan  cara  kerja secara umum, maka ungkapan itu dapat diterima. Namun, jika yang dimaksud dengan produksi adalah tujuan, etika, dan peraturan yang berhubungan dengan produksi, maka ungkapan tersebut sulit untuk diterima.
Para ahli ekonomi menetapkan bahwa produksi terjadi melalui peranan tiga atau empat unsur yang saling berkaitan yaitu alam, modal, dan bekerja. Sebagian ahli ada yang menambahkan unsur disiplin. Para ekonomi muslim berbeda  pendapat  tentang  apa  yang  ditetapkan  Islam  dari  unsur-unsur  ini. Sebagian dari mereka menghapuskan salah satu dari empat unsur itu berdasarkan teori, pertimbangan dan hasil penelitian mereka. Menurut Qardawi, jauh dari pembagian  yang  dilakukan  oleh  para  ekonom  kapitalis,  pembagian  di  atas berperan dalam proses produksi tetapi unsur yang terutama adalah alam dan bekerja.Yang  dimaksud  dengan  alam  adalah  segala  kekayaan  alam  yang diciptakan Allah agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka butuhkan. Yang dimaksud dengan bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan  manusia,  baik  lewat  gerak  anggota  tubuh  ataupun  akal  untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji) (Yusuf Qardhawi, 1997: 104).
bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah” (al-Jumu‘ah [62]: 10). Selain dalam ayat tersebut, seruan untuk bekerja juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi “Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian  pergi  ke  gunung  kemudian  kembali  memikul  seikat  kayu  bakar  dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak”. Lihat, Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mugirah bin  Bardizbah  al-Bukhari, Shahih  Bukhari, Kitab  az-Zakah,  Bab  al-Isti‘faf   ‘An  al- Mas’alah, cet. ke-3 (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), II: 535.
Produktifitas timbul dari gabungan kerja antara manusia dan kekayaan alam. Adapun unsur lainnya, seperti disiplin, tidak lebih daripada strategi dan pengawasan, sementara modal tidak lebih daripada aset, baik berbentuk alat ataupun bangunan yang semuanya merupakan hasil kerja manusia. Ringkasnya, modal adalah pekerjaan yang terpendam. Jadi, sendi terpenting dan rukun yang terutama dalam produksi adalah bekerja. Bekerja dalam mengolah bumi hingga menghasilkan harta dan apa-apa yang baik.
Pada unsur pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dan aktivitas kerja  yang  dilakukan  oleh  manusia  sehingga  terbentuk  produktivitas  inilah, dimensi  kemanusiaan  dapat  dikembangkan.  Allah  menjamin  rezeki  seluruh makhluk hidup yang merangkak di atas bumi, dan sudah menjadi Sunnatullah bahwa jaminan rezeki itu tidak akan mungkin di dapat kecuali dengan berusaha dan bekerja (al-Mulk (67): 15). Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Pada  dasarnya,  pekerjaan  duniawi  tidak  hanya  bermanfaat  bagi  individu pelakunya, tetapi juga penting untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Tidak logis jika dalam kehidupan di dunia ini manusia selalu mengambil tanpa  pernah  memberi  apa  pun  kepada  orang  lain  atau  masyarakat,  baik pemberian itu berbentuk ilmu ataupun tenaga (Yusuf  Qardhawi, 108).

## 2. Dimensi Kemanusiaan Dalam Bidang Konsumsi
Mayoritas  ahli  ekonomi  memfokuskan  perhatiannya  pada  produksi. Mereka  berusaha  sekuat  tenaga  meningkatkan  produksi  serta  memperbaiki kualitas serta kuantitasnya. Namun, bertambahnya hasil produksi tidak cukup untuk menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera. Sebab, sangat mungkin produk ini digunakan untuk urusan yang tidak bermanfaat bagi manusia, merusak jiwa dan akal, serta tidak membahagiakan keluarga dan masyarakat.
Memproduksi  barang-barang  yang  baik  dan  memiliki  harta  adalah  hak sah menurut Islam. Namun, pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk  menikmati  karunia  Allah  dan  jalan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan umum,  yang  memang  tidak  sempurna  kecuali  dengan  harta  yang  dijadikan Allah  bagi  manusia  sebagai  dasar  pijakan.  Memiliki  harta  untuk  disimpan, diperbanyak, lalu dihitung-hitung adalah tindakan yang dilarang. Itu merupakan penyimpangan terhadap petunjuk Tuhan dan memungkiri keberadaan istikhlaf (al-Hadid (57): 7).
Harta  benda  yang  diperoleh  seseorang  dari  hasil  usahanya  tidak menimbulkan  hak-hak  istimewa  kepadanya,  sebaliknya  manusia  yang  tidak memiliki harta bendapun tidak menjadi berkurang hak-hak kemanusiaannya dalam hidup masyarakat. Dengan demikian dimensi kemanusiaan dalam bidang konsumsi adalah bahwa manusia kaya karena kekayaan yang dimilikinya tidak mempunyai hak lebih atas manusia yang lain, sebaliknya manusia yang miskin karena kemiskinan yang dialaminya, tidak berkurang hak-hak kemanusiaannya dari manusia yang kaya. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Atas
64 KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015
dasar demikian, Islam mengajarkan agar orang kaya jangan merasa lebih dari orang miskin, tetapi harus menunjukkan sikap kasih sayang, peduli dan tetap menghargai  kedudukannya  sebagai  manusia.  Sebaliknya  orang  miskin  tidak diperbolehkan  merasa  lebih  kecil  dari  orang  kaya,  sehingga  menimbulkan perasaan dengki dan iri (Ahmad Azhar Basyir, 1981: 9). Fenomena perbedaan perolehan  hasil  usaha  menimbulkan  kewajiban  bagi  manusia  untuk membelanjakan harta. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan harta, bukan sekedar anjuran yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. 5

## 3. Dimensi Kemanusiaan Dalam Bidang Distribusi
Di  antara  bidang  yang  terpenting  dalam  perekonomian  adalah  bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi Islam memusatkan perhatiannya kepada bidang ini. Islam menerapkan filsafat dan tatanan yang berbeda dari kedua  sistem  kapitalis  dan  sosialis.  Islam  memfokuskan  perhatiannya  pada distribusi  sebelum  membahas  sektor  produksi.  Siapakah  yang  memilikinya? Dengan  cara  bagaimana  produk  distribusikan,  dan  apa  saja  kewajibannya?. Pemfokusan  pada  distribusi  tidak  berarti  Islam  tidak  memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Islam memberikan gaji secara adil kepada  para  pegawai  dan  buruh  jika  mereka  melaksanakan  tugas  dengan sempurna,  sebagaimana  Islam  dengan  tegas  menolak  segala  bentuk  riba. Distribusi ekonomi Islam berdiri di atas dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan.
Sendi pertama distribusi adalah kebebasan. Islam menetapkan kebebasan dalam  kehidupan  ekonomi  manusia  karena  hakikat  ekonomi  dalam  Islam kembali kepada dua hal, yaitu percaya kepada Allah dan percaya kepada manusia. Inti kepercayaan kepada Allah di dalam Islam adalah tauhid, yaitu ungkapan la ilaha illallah . Namun, tauhid tidak selesai dengan sekedar mengakui Allah sebagai satu-satunya  sang  pencipta.  Hakikat  tauhid  adalah  mengesakan  Allah  dalam beribadah dan memohon pertolongan. Islam datang membebaskan manusia dari penyembahan selain Tuhan Yang Maha Esa. Ia datang untuk menyampaikan misi  bahwa  semua  manusia  adalah  sama.  Semua  saudara  seperti  anak-anak dalam satu keluarga (Yusuf  Qardhawi, 203).
Oleh  sebab  itu,  tidak  seyogyanya  manusia  menyombongkan  diri  dan memeras sesama manusia. Adalah tidak wajar jika satu kelompok menganggap dirinya sebagai Tuhan yang pantas disembah oleh sebagian manusia yang lain. Islam menerapkan kebebasan karena ia menganjurkan kepada umatnya untuk percaya  kepada  Allah.  Islam  juga  menetapkan  kebebasan  karena  mengakui
5 al-Baqarah (2): 3 dan an-Nisa’ (4): 39. Para mufasir berbeda penafsiran tentang maksud infak ini, apakah infak itu maksudnya zakat fardu, sedekah, atau menafkahkan harta untuk keluarga?. Para pemikir kontemporer condong mengatakan bahwa redaksi infak bertendensi seluruh bentuk infak, baik itu wajib ataupun sunat, untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga, untuk masyarakat ataupun fi sabilillah (jalan Allah).
eksistensi manusia, mengakui fitrah mereka untuk menyembah Allah. Islam mengakui kemuliaannya dan keahliannya. Karena itulah, kepada mereka Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Sehubungan  dengan  asas  kebebasan  ini,  kebebasan  ekonomi  yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan. Kebebasan tersebut adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Meskipun terdapat perbedaan dalam perolehan rezeki sesuai dengan profesi dan keahlian, maka prinsip keadilan yang diserukan Islam mewajibkan mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan akan ditelantar- kan dan tertindas oleh golongan ekonomi kuat yang terlalu berambisi. Islam mewajibkan golongan ekonomi kuat agar mengulurkan tangan kepada kaum yang lemah (dhu‘afa’) agar mereka bisa berdikari.
Dengan demikian, sendi kedua distribusi adalah keadilan (keseimbangan). Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan prilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan  diri  sendiri,  dengan  orang  lain  (masyarakat)  dan  dengan  lingkungan (Muslich, 2004: 37). Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan . Ummatan wasatan adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif  yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan  demikian  keseimbangan,  kebersamaan,  kemoderenan  merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis (Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002: 13).
Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud maka harus terpenuhi tiga syarat. Pertama, produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. Kedua, setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial, karena manusia adalah makhluk teo-morfis yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. Ketiga, tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali (Syed Nawab Naqvi, 1993: 99).

## 4. Dimensi Kemanusiaan Dalam Bidang Sirkulasi
Sirkulasi adalah pendayagunaan barang dan jasa lewat kegiatan jual beli dan  simpan-pinjam  melalui  agen,  koperasi,  lembaga  keuangan  baik  sebagai sarana  perdagangan  atau  tukar-menukar  barang  (Yusuf   Qardhawi,  171). Dimensi manusia dalam bidang sirkulasi menurut ekonomi Islam sangat fleksibel. Ia berbeda dengan ciri sosialis yang menolak kebebasan pasar dan tidak sama dengan sistem kapitalis yang menganut pasar bebas.
Dalam sistem kapitalis, pihak yang kuat memeras pihak yang lemah, yang cerdik  menipu  yang  bodoh.  Sementara,  dalam  Islam  berpegang  pada  asas kebebasan dalam tatanan mu‘amalah, termasuk dalam aktivitas pasar. Manusia
bebas  membeli,  menjual,  serta  tukar-menukar  barang  dan  jasa.  Manusia menawar-kan dan menjual barang miliknya dan membeli barang kebutuhannya. Pada  dasarnya  Islam  menganut  prinsip  kebebasan  terikat,  yaitu  kebebasan berdasarkan keadilan.
Di  dalam  peraturan  sirkulasi  atau  perdagangan  Islami  terdapat  norma, etika  agama,  dan  perikemanusiaan  yang  menjadi  landasan  pokok  bagi  pasar Islam yang bersih. Norma tersebut meliputi: pertama, manusia harus menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Kedua, manusia harus bersikap jujur, benar dan amanah dalam bertransaksi. Ketiga, manusia harus menegakkan keadilan dan menjauhi buga atau riba. Keempat, Manusia harus menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Kelima, manusia harus berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat apabila menerapkan norma-norma tersebut (Lihat, an-Nisa‘ (4): 58, al-Jumu‘ah (62): 9-11, dan al-Muthaffifin (83): 2-3).

## Penutup
Islam sebagai agama yang Allah turunkan bukan saja untuk ummat Islam semata akan tetapi untuk seluruh ummat di dunia ini ( rahmatan li al ‘alamin ) yang bersifat  universal  dan  multikomplek.  Islam  dapat  menjawab  seluruh problematika dunia bukanlah hal utopis atau sesuatu yang ada dalam wacana saja, masalah ekonomi yang merupakan hajat hidup manusia juga tidak lepas dari ajaran Islam.
Dari uraian yang telah dipaparkan tersebut, paling tidak dapat ditarik dua hal pokok sebagai kesimpulan. Pertama, Islam pada dasarnya telah menyediakan suatu sistem ekonomi yang meniscayakan penggunaan sumber-sumber daya yang  diberikan  Allah  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  pokok  umat manusia dan memberikan kepada mereka kondisi kehidupan yang baik. Kedua, sistem ekonomi Islam bukan hanya berlandaskan kepada nilai-nilai Ketuhanan dan  moral,  tetapi  juga  berdasarkan  kepada  prinsip  kemanusiaan.  Dimensi manusia sangat diperhatikan dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi dan sirkulasi.

## Daftar Pustaka
Baqi’ al-, Muhammad Fu’ad ‘Abd, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an, Beirut: Dar al-Fikr, 1987. Basyir, Ahmad Azhar, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam , Yogyakarta: FE UGM, 1981.
Bukhari al-, Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah, Shahih Bukhari, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987. Chapra, M. Umer, Sistem Moneter Islam , Jakarta: Gema Insani Press, 2000. Ghazali  al- , Abu  Hamid, al-Mustasfa  fi  ‘Ilm  al-Usul ,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1983.
Iswadi, Muhammad, “Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Pendekatan,” Jurnal MAZAHIB Vol. IV, No. 1, Juni 2007.
Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001. Maraghi al-, Musthafa, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar dkk., Semarang: Toha Putra, 1993. Muhamad, Metodologi Penelitian Pemikirian Ekonomi Islam, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2004. Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Alqur’an tentang Etika dan Bisnis , Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. Muslich, Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi-Implementatif, Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII. 2014 Naqvi, Syed Nawab, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami , terj. Husin
Anis, Bandung: Mizan, 1993.
Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press,
1997.
Rahardjo, M. Dawan, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi , Jakarta: LSAF, 1999. Schumacher, F., Small is Beautiful , London: Blond and Briggs, 1973.
Shihab, M. Quraish, “Etika Bisnis dalam Wawasan Alqur’an,” Jurnal Ulumul
Qur’an, No 3/VII/97.
Syatibi asy-, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad, al-Muwafaqat fi Usul as-Syari‘ah , Beirut: Dar Ibn ‘Affan, 1997.