## PANCASILA DAN IDENTITAS KE-INDONESIA-AN: Sebuah Catatan Krisis

## Abstract
The term there is no legislation under development of Pancasila as the basis of the state, but the position of Pancasila is unshakeable. The anti-Pancasila attitude must also be anti-diversity that can  live  as  a  nation  and  a  state  [national  crises].  Without  affirmation  or  not  in  the  legislation, Pancasila is the ‘foundation and ideology of the state’. Based on the fact that there is irrelevant when the question arises, whether Pancasila is still needed as the basis of state and nation, or is Pancasila  still  needed  as  a  source  of  national  law  that  explicitly  needs  to  be  affirmed  into  the 1945  Constitution  and  the  sanctions  of  Pancasila  tabulatively?  This  paper  is  an  assertion  of [reinforcement]  of  the  Pencasila  as  an  ideology  into  the  1945  Constitution  or  not,  highly dependent  on the  winning  electoral  regime  and the  ‘election-winning  political  party’. Pancasila as ‘the foundation and ideology of the state’ becomes the determinant of ‘as close as the regime of the  results  of  the  practice  of  direct  democracy’.  Therefore,  the  affirmation  of  the  essentials  in building a lasting and harmonious life of fellow children of the nation in the future. Recognizing the reintroduction of the Indonesia’s identity of essence of Pancasila as the ideology of nation and state is based on ‘national consensus’. This awareness is resilient, so that a country that has been established for more than 73 years does not experience an identity crisis.
Keywords: Pancasila, Intelligence, Identity Crisis and Indonesia’s
*Muchid Albintani

## *Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  merupakan  makalah  yang disampaikan  pada  kegiatan  Fokus  Grup  [FGD] dalam  rangka  penyerapan  aspirasi  masyarakat daerah.  Kegiatan  ini  mengambil  tema,  “Penegasan Pancasila  sebagai  Dasar  Negara,  Ideologi  Bangsa dan Negara  dalam Undang-Undang Negara
Republik  Indonesia”.  Kegiatan  ini  dilaksanakan kerjasama  antara  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  [MPR  RI]  dengan  Fakultas Hukum Universitas Riau.
Sebagai  upaya  meresponnya,  menjadi penting  disampaikan  sejak  awal  bahwa  penegasan Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  di dalam  UUD  1945  ditambah  beserta  pasal-pasalnya secara tabulatif , menurut hemat penulis bukanlah
hal yang signifikan berhubungan keutuhan keberadaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia [NKRI. Perlu dijelaskan juga bahwa hampir setahun lebih belakangan ini berbagai peristiwa politik yang mendera  negeri  selalu  dikaitkan  dengan  persoalan Pancasila  [tidak  pancasilais,  anti  kebhinekaan, intololeran dan anti NKRI], bukanlah terkait dengan Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara. Apalagi  dihubungkan  antara  Pancasila  dengan perundang  -undangan  secara  langsung.  Dalam konteks  ini  justru  yang  menjadi  menarik  adalah pertanyaan:  mengapa  belakangan  ini  [boleh dikatakan  sejak  pergantian  rejim  tiga  tahun  lebih], Pancasila  selalu  dipersoalkan  atau  dibentur- benturkan?  Sehingga,  tidak  ‘keliru’  jika  tulisan  ini sebagai  bagian  integral  dari  diskursus,  bukan  saja terkait pencabutan penegasan Pancasila sebagai
dasar negara di dalam perundang-undangan [Tap MPR  RI  Nomor  XVIII/MPR/1998],  melainkan juga kontribusi penulis sebagai upaya menggagas pentingnya  penguatan  kembali  terkait  dengan Identitas ke-Indonesia-an atas nama Pancasila.
Oleh  karenanya  upaya  penegasan  ini, bukan  berhubungan  perlu  atau  tidak  penegasan [persoalan  pencabutan],  melainkan  terkesan  dipicu terjadinya  ‘penguatan  keinginan  beberapa  pihak  di pemerintahan’ yang menggunakan Pancasila sebagai  ‘pemulus,  pelancar, dan pelindung’ dibalik ambisi  kepentingan  ekonomi  politik  kelompok tersebut.  Secara  sederhana  dapat  dipahami  jika argumentasi ini dilandasi oleh paling tidak terdapat empat  peristiwa  krusial  sebagai  bukti  otentik  jika tanpa  penegasan  pun  Pancasila  ‘legitimate’  secara otomatis menjadi dasar dan ideologi negara.
[1]. Pancasila  identik  [disamakan]  dengan  pilar. Informasi  yang  sering  mengemuka  dalam konteks ini adalah 4 pilar kebangsaan meliputi, Pancasila,  UUD  1945,  NKRI  dan  Bhineka Tunggal Ika. Kata atau frasa [term] pilar terkait dengan  Pancasila  yang  umum  dikenal  sebagai dasar  negara  menyebabkan  kebingungan  bagi sebagian  kalangan.  Bersandarkan  hal  tersebut, penggunaan  pilar  untuk  Pancasila  diuji  materi ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil uji materi, walaupun ada dua hakim yang berbeda [alasan  ( Concurring  Opinion ),  dan  pendapat ( Dissenting  Opinion )],  sementara  tujuh  hakim konstitusi  mengabulkan  bahwa  frasa  empat pilar  bertentangan  dengan  UUD  1945,  namun sampai saat ini, frasa 4 pilar tetap ‘digunakan’. (Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013).
[2]. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden,
Pemilihan  Legislatif  dan  Kepala  Daerah (Gubernur,  Bupati  dan  Walikota)  secara langsung. Perubahan rejim menandakan bahwa praktik penyelanggaraan rekruitmen kepemimpinan nasional,
dan lokal ‘menyesuaikan  kepentingan  siapa  [partai  apa] yang  menjadi  pemenangnya.  Dalam  realita  ini menunjukkan  bahwa  penegasan  menjadi  tidak relevan  apalagi  signifikan  dalam  kehidupan berdemokrasi.  (PERPU  No  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
Kota) dan (PERPU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  UU  No  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah). Realitas ini menunjukkan  bahwa  demokrasi  langsung yang  dipraktikan  seperti  kata  pepatah,  ‘jauh panggang  dari  api’.  Pancasila  jelas  sekali mendukung  untuk  mendahulukan  praktik demokrasi perwakilan dengan segala kekurangannya. Sementara, yang dipraktikan di  sini  ‘demokrasi  super  liberal’  [langsung, suara  rakyat  suara  tuhan,  susah  mencari pembanding  negara  di  dunia  ini  yang mempraktikan  demokrasi  seperti  ini].  Pada konteks ini pula yang ‘belum disadari’ terkait dengan  ‘hukum  negatif  demokrasi:  ‘bahwa demokrasi  bukan  berpihak  pada  yang  benar, baik  dan  jujur’,  melainkan  yang  banyak. Realitas  ini  dimaknai  sebagai  ‘demokrasi menang-kalah’ [yang banyak menang, sedikit pasti  kalah].  Ini  hanya  soal  siapa  atau kelompok yang menang dan kalah saja.
[3]. Otentitas  Pancasila.  Untuk  menunjukkan otentitas [keaslian] Pancasila sebagai  produk pemikiran,  maka  pemerintah  atas  nama presiden  mengeluarkan  Instruksi  Presiden No.  24  Tahun  2016  tentang  Hari  Lahir Pancasila. Dapat dimaknai sebagai pembanding  jika  presiden  sebelumnya,  tidak melakukan  hal  yang  terkait  dengan  otentitas Pancasila.  Realitas  ini  menunjukkan  bahwa tanpa penegasan kedudukan Pancasila secara langsung  pun  menjadi  jelas,  dan  determinan terhadap rejim yang berkuasa. Sejak reformasi berlangsung yang hampir 20 tahun, belum  ditemukan  begitu  besarnya  keinginan rejim  yang  memerintah  dan  berkuasa  untuk ‘mempertanyakan’ atau bahkan menjastifikasi  keberadaan  ‘kelahiran  ulang Pancasila’ sebagai dasar negara bersandarkan peristiwa yang bernuansa ‘kalendaris politis’.
[4]. Panafsir Tunggal Pancasila. Realitas ini terlebih dahulu latarbelakangi ‘kehebohan’ sikap pemerintah yang dinilai ‘semena-mena’ dengan membubarkan  ormas  yang  dinilai  tidak  sesuai dengan Pancasila melalui PERPU No 2 Tahun 2017  tentang  Ormas  [sudah  menjadi  UU  No.2 Tahun 2017]. Bersandarkan pada
latarbelakng ini, pemerintah mendirikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pencasila [UKP-PIP]. Unit kerja ini didirikan berdasarkan  Perpres  No.54  Tahun  2017.  Hal ini membuktikan, selain penegasan Pancasila sebagai  ideologi  juga  banyak  kalangan  yang justru mengkhawatirkan lembaga ini menjadi ‘penafsir  tunggal  Pancasila’  [hampir  mirip namun tak serupa dengan Orde Baru].
Berdasarkan  keempat  peristiwa  inilah,  menurut penulis  membuktikan  bahwa  penegasan  atau pencantuman  Pancasila  sebagai  Dasar  dan  Ideologi negara  dalam  berbangsa  dan  bernegara  di  dalam UUD  1945  ‘menjadi  bukan  topik  utama  sebagai bahan  penelahan  makalah  ini.  Yang  utama  dalam konteks ini justru perlu penegasan adalah hubungan kausalitas  [klid-klindan]  antara  identitas  [jatidiri] ke-Indonesi-  an  dengan  keberadaan  Pancasila sebagai  dasar  dan  ideologi  negara.  Ini  disebabkan Pancasila  telah  menjadi  bagian  integral  [menyatu] dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Dalam  ‘penyatuan’ itulah  menjadi  penting  untuk  dijelaskan  pada makalah  ini  keterkaitan  antara  identitas  ke- Indonesia-an  dengan  Pancasila  yang  sekaligus menjadi tujuan penulisannya.

## HUBUNGAN IDENTITAS
KE-

## INDONESIA-AN DENGAN PANCASILA
Sebagai  upaya  menjelaskan  hubungan identitas  ke-Indonesia-an  dengan  Pancasila  perlu diungkapkan  beberapa  hal  terkait  Pancasila.  [1]. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945.  [2]. Dalam  Memorandum  DPR-GR  9  Juni  1966, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dimurnikan oleh  PPKI [atas  nama  rakyat  Indonesia menjadi  dasar  negara  Republik  Indonesia].  [3]. Memorandum  DPR-GR  disahkan  MPRS  Tap No.XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No.V/ MPR/1973  dan  MPR  No.IX/MPR/1978,  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.
[4]. Pancasila  yang  terkandung  dalam  alinea keempat  Pembukaan  UUD  1945,  ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus
1945  oleh  PPKI  yang  dapat  dianggap  sebagai ‘penjelmaan  kehendak  seluruh  rakyat  Indonesia yang  merdeka’.  [5].  Pancasila  merupakan  ‘pilihan cerdas’  mengatasi  keanekaragaman  [pluralisme] dalam  masyarakat  Indonesia  yang  toleran  terhadap perbedaan.  [6].  Penetapan  Pancasila  sebagai  dasar negara,  tak  menghapuskan  perbedaan,  tetapi merangkum  semuanya  dalam  satu  semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam frasa “Bhinneka  Tunggal  Ika”.  [7]  Bunyi  Alinie  ke-4 pembukaan UUD 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasarkan  kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan  beradab,  Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Memahami  beberapa  poin  penting  terkait Pancasila  tersebut,  menunjukkan  bahwa  selama  ini [dalam  kurun  waktu  rezim  Orde  Baru,  dan  awal sehingga  pertengahan  reformasi],  ‘Pancasila  tidak dipersoalkan’,  apalagi  ‘dibentur-benturkan  antara Pancasila  dan  agama’.  Justru  menjadi  pertanyaan beberapa tahun
belakangan ini yang
mengindikasikan  jika  Pancasila  sebagai  ‘dasar  dan ideologi  negara’,  menghadapi  tantangan  yang ‘mengkhawatirkan’  berhubungan  dengan  keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Menyeruaknya  isu  yang  berbasis  primordial  hanya dikarenakan  peristiwa  politik  tertentu  [proses berdemokrasi].  Peristiwa  politik  berdemokrasi  ini justru  yang  menjadikan  Pancasila  yang  sudah menjadi  dasar  dan  ideologi  negara,  dipertanyakan kembali  [dalam  istilah  MPR  RI  dipertegas  atau perlu penegasan]. Pertanyaan ini juga mengesankan jika  hubungan  Pancasila  dan  Agama  [sebagai bagian  dari  identitas],  terdapat  persoalan  krusial. Hubungannya juga memunculkan sekaligus memproduksi  stigmaisasi  berbagai  ‘term  ‘negatif, seperti,  intoleren,  anti  NKRI,  radikal,  dan  anti Pancasila.
Jika  secara  seksama  hendak  dicermati ternyata  kemunculan  berbagai  ‘term  negatif’ tersebut hanya berhubungan dengan isu tunggal
yakni  identitas.  Dalam  konteks  inilah  keberadaan identitas  yang  dicirikan  berdasarkan  perbedaan  [1] agama  [ideologi],  perbedaan  [2]  garis  keturunan biologis [genealogi atau ras], perbedaan [3] budaya [kultur,  etnik  dan  lainnya],  dan  perbedaan  [4] penguasaan  [perebutan]  potensi  sumber  daya [politik,  ekonomi,  hukum,  sosial  dan  lainnya] merupakan persoalan utama yang selalu terabaikan. Perbedaan  ini  seperti  pepatah  ‘ibarat  api  dalam sekam’.  Ini  dimaknai  jika  tidak  diantisipasi,  akan meledak memicu disintegrasi [‘kehilangan Indonesia’]  di  masa  depan.  Oleh  karena  itu  untuk memahami serta mengerti terhadap realitas perbedaan  ini,  maka  diperlukan  apa  yang  disebut dengan istilah ‘Kecerdasan Identitas’.

## Gambar 1: Keberagaman dan Eksistensi Manusia
Berdasarkan skema [gambar 1],
menunjukkan  sekaligus  juga  mengargumentasikan begitu  pentingnya  memahami  potensi  benturan primordial  [identitas]  terkait  potensi  riil  konflik manusia  dalam  merespon  [menghadapi]  persoalan perbedaan  di  dalam  keberagaman.  Penjelasan  yang lebih  empirik  dipahami  bahwa  eksistensi  manusia yang  berasaskan  identitas  (termasuk  identitas kebangsaannya  sebagai  warga  yang  tinggal  di sebuah negara) mempunyai, mengandung, berpotensi sekaligus konsekuensi dua hal utama.
Pertama,  perbedaan  identitas  merupakan konsekuensi  yang  berafiliasi  [ke  arah]  pada keinginan  untuk  berkolaborasi  (bekerja  sama),  dan kedua,  perbedaan  identitas  secara  naluriah  juga mendorong  atau  memicu  potensi  konflik  (bukan, atau lawan kolaborasi, bekerja sama). Adapun
potensi  benturan  [akibat  perbedaan]  ini pengklasifikasiannya berdasarkan:
Agama [Ideologi], RAS [genealogi, atau asal
keturunan/  orang  selalu  menyebutnya  gen  atau biologis],  perbedaan  budaya  [kultur],  dan perbedaan  kepemilikan  dan  atau  perebutan terhadap  potensi  sumber  daya  [ekonomi, politik, hukum, geografis, dan yang lainnya].
Memahami  realitas  empirik  dalam  sebuah keniscayaan  yang  merupakan  bawaan  atau  given [taqdir] dari eksistensi kemanusiaan manusia, maka ‘mewajibkan’ umat manusia [termasuk di dalamnya seluruh warga Indonesia, agar memahami, mengetahui  dan  mengakui]  jika  warga  negara Indonesia  adalah  satu  bangsa,  satu  bahasa  dan  satu tanah  air.  Pengakuan  inilah  yang  disebut  dengan ‘nasionalisme temporer’ (sementara).
Berlatarbelakang  argumentasi  ini,  makalah ini  memperjelas  jika  Pancasila  sebagai  Dasar  dan Ideologi  berbangsa  dan  bernegara  mempunyai hubungan  yang  signifikan  dengan  identitas  ke- Indonesia-an. Hubungan ini dapat menjadi formulasi  strategis  dalam  mempersatukan  berbagai keragaman  dalam  sebuah  ‘konsensus  nasional’ bangsa  Indonesia.  Konsensus  nasional  ini  yang ‘belum  banyak  dimengerti’  oleh  generasi  now  jika Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara.  Ini seperti  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang selalu dijelaskan sebagai ‘harga mati’ [NKRI harga mati].  Pertanyaannya:  kapan  rakyat  atau  bangsa Indonesia ‘menyepakati’ [secara aklamasi, misalnya],  jika  bentuk  negara  yang  dipilih  adalah NKRI.  Pernah  ada  [hasil]  sensus  atau  ditanyakan satu persatu kepada setiap warga negara jika NKRI adalah  harga  mati?  Dalam  konteks  ini  yang  dapat diargumentasikan adalah bahwa keberhasilan referendum  Timor  Timur,  penolakan  referendum Aceh  dan  pencabutan  UU  No.  5  Tahun  1985 tentang, “Referendum” [dicabut berdasarkan UU N0.6  Tahun  1999  tentang,  “Pencabutan UU No.5 Tahun 1958 tentang Referendum”], menjadi bukti bahwa ‘NKRI harga mati’.

## FORMULASI PENEGASAN: KECERDASAN IDENTITAS
Apa  yang  dimaksud  dengan  Kecerdasan Identitas?  Untuk  memahami  apa  yang  dimaksud dengan  Kecerdasan  Identitas,  sebuah  ilustrasi diperlukan  dalam  menjelaskannya.  Sebagai  satu contoh  sederhana,  peristiwa  pengeboman  [bom Bali I dan II, contohnya atau peledakan atas nama agama  pada  lingkup  di  luar  arena  perjuangan kemanusiaan, di Indonesia misalnya] adalah yang dimaksudkan. Menurut hemat penulis, semestinya menggugah  rasa  kesadaran  bagi  si  pelaku  bahwa tindakan  pengeboman  ini  merupakan  tindakan kebodohan  kemanusiaan.  Tindakan  pengeboman atau  kekerasan  antara  manusia  ini  selalu dilakukan dengan menggunakan atas nama agama (ideologi)  sebagai  pembenarnya.  Inilah  yang selalu  diargumentasikan  jika  agama  [idelogi] menjadi  yang  tertinggi  [diposisikan  sementara nomor 1] sebagai bagian dari identitas manusia.
Gambar 2: Pergeseran Isu Terkait Keberagaman
Sumber: Muchid Albintani, 2014
Pelbagai penemuan penting terhadap hakikat  kedirian  manusia  dari  mulai  yang  disebut sebagai Kecerdasan Intelektual [intelectual quotient atau  IQ]  yang  bersifat  individual.  Dilanjutkan dengan  Kecerdasan  Emosional  [emotional  quotient atau  EQ]  yang  bersifat  interaktif  (kemanusiaan, habluminannas).  Kemudian  Kecerdasan  Spritual [spritual quotient atau SQ) yang bersifat transendental [habluminallah], tidak menjadi obat
penolak  yang  mujarab,  melainkan  memberikan secercah
harapan
teristimewa bagi ‘penghalalan’  pembunuhan  atas  manusia  (dari seorang manusia kepada manusia yang lain).
Kecerdasan tersebut dari yang intelektual, emosional  sehingga  spritual,  ternyata  belum mampu  dan  teruji  dalam  memperkenalkan kedirian  [identitas]  akan  ke-Manusia-an  manusia sebagai  yang  dicipta  (makhluq,  bukan  khaliq, sang  Pencipta).  Sehingga  pembunuhan  atas manusia yang dilakukan oleh manusia ‘menistakan kemanusiaan’ mereka. Ini
disebabkan pembunuhan yang dilakukan ‘mengatasnamakan’  agama  [tuhan]  oleh  mereka [kelompok]  yang  justru  menganggap  ‘dekat’ dengan  Tuhan.  Yang  dalam  bahasa  kecerdasan, kelompok  ini  sangat  cerdas  secara  spritual. Sehingga  perbuatan  pembunuhan  [pengeboman rumah ibadah, atau yang lainnya] yang dilakukan seolah-olah  ‘membela’  Tuhan  pada  saat  yang sama juga mereka telah ‘menjadi tuhan-Nya’.
Berlatar  belakang  realitas  atas  nama ‘kebodohan  kemanusiaan’  itulah  menurut  penulis perlu  diperkenalkan  apa  yang  disebut  dengan Kecerdasan Identitas [ intelligence identity ].
Kecerdasan  ini  bukankah  hal  baru,  melainkkan simultansi  [akumulatif]  dari  ketiga  kecerdasan sebelumnya yang tidak dapat dipisahkan [terintegrasi]. Ini disebabkan tidaklah
memungkinkan  [tidak  masuk  aqal],  jika  seseorang yang  ‘ibadahnya’  melebih  dari  mereka  yang  rata- rata  dengan  ciri  khas  tertentu  [misalnya,  terdapat ada tanda tertentu di seputaran wajah] menginginkan  menjadi  ‘pengantin’  bom  bunuh  diri untuk membunuh orang lain. Sementara prilaku atau tindakan yang dilakukannnya disebut dengan istilah agama  [yang  populer  selalu  diklaim  sebagai ‘jihad’].  Sedangkan  pada  konteks  lain,  ada sekelompok orang yang menginginkan dengan ‘niat baik  memerangi’  kemaksiatan  dinilai  oleh  para pihak sebagai ‘ekstrimis, radikal, anti keberagaman, intoleran dan frasa negatif  lainnya  yang  memvonis. Pada esensinya gambar 2 di atas menunjukkan tanpa pemahaman yang cerdas terhadap realitas kebaragaman [identitas, kediriaan yang identik atau sama] dapat dengan mudah
terjadinya  pembelokan  [isu]  dari  yang orisinal menjadi imitasi [hoax].
Secara ringkas
terkait dengan Kecerdasan  Identitas  yang  berhubungan dengan  eksistensi  manusia  dapat  dicermati berdasarkan gambar 3 berikut ini.
atau  aset-aset  negara  pada  sekelompok  orang], ‘dimencongkan’  menjadi  persoalan  ideologi yang sesungguhnya sudah selesai [final].
Bersandar  pada  argumentasi  ini  pula menjadi  penting  dipertegas  jika  makalah  ini berhubungan  Identitas  ke-Indonesia-an  adalah merupakan  studi  awal  yang  perlu  dilanjutkan. Oleh  karena  itu,  istilah  Kecerdasan  Identitas dapat dikaji lebih lanjut dalam konteks mencari formulasi  baru  ketika  menghubungkannya dengan  ‘penguatan  penyadaran’  arti  penting kehadiran  Pancasila  [dalam  konteks  sebagai dasar  negara  dan  ideologi  negara]  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Gambar 3: Formulasi Skema Kecerdasan Kebhinekaan [Identitas]
Sumber: Muchid Albintani, 2014.
Gambar  3  tersebut  memperjelas  bahwa berbanding  penguatan  Pancasila  sebagai  dasar dam  idelogi  negara,  terlebih  dahulu  penegasan identitas  ke-Indonesia-an  melalui  pengakuan yang  jujur  adalah  yang  amat  sangat  utama. Yang dimaksud pengakuan jujur adalah bahwa persoalan  Identitas  ke-Indonesia-an  warga Indonesia  masih  bermasalah,  ‘ibarat  api  dalam sekam’.  Penegasan  Pancasila  hanyalah  bagian pelengakap  dari  persoalan  substansi  identitas ke-Indonesia-an  itu  sendiri.  Sehingga  menjadi penting  [hal  utama  dan  perinsip]  adalah terlebih  dahulu  ‘mencerdaskan  bangsa  ini melalui pengenalan ‘Identitas ke-Indonesia-an’.
Oleh  karenanya  Kecerdasan  Identitas sebagai  pendekatan  atau  formula  yang  digagas dalam makalah ini adalah sejalan dalam kerangka penguatan  [penegasan]  Pancasila  sebagai  dasar dan  ideologi  negara.  Ini  menjadi  esensi  sebagai proteksi  berhubungan  terlalu  seringnya  terjadi upaya  pembelokan  isu:  yang  sebenarnya  untuk kepentingan kekuasaan [penguasaan sumber daya

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  makalah  ini menyimpulkan bahwa, pertama
penegasan
[penguatan]  Pencasila  sebagai  ideologi  ke  dalam UUD 1945 diperlukan atau tidak, sangat tergantung [dipengaruhi]  oleh  ‘rejim  pemenang  pemilu’  dan partai  politik  pemenang  pemilu.  Pancasila  sebagai ideologi  menjadi  determinan  terhadap  ‘keberadaan rejim  hasil  praktik  penyelenggaraan  demokrasi langsung’.  Kedua,  oleh  karena  itu,  penegasan bukanlah  hal  yang  esensi  dalam  membangun kehidupan  yang  langgeng  dan  harmonis  sesama anak  bangsa  di  masa  depan.  Ketiga,  menyadari ulang  [reintropeksi]  terhadap  pentingnya  identitas ke-Indonesia-an  [jatidiri  kebangsaan]  itulah  esensi Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  dan  negara berbasiskan  [berpedoman]  pada  hasil  ‘konsensus nasional’.  Keberhasilan  konsensus  nasional  sangat ditentukan  oleh  Kecerdasan  Identitas  anak  bangsa menyikapi realitas keberagaman yang ada.

## DAFTAR BACAAN
Armstrong,  Karen.  2002. Berperang  demi tuhan: fundamentalisme  dalam  Islam, Kristen  dan  Yahudi .  Terj.  Satrio Wahono. Bandung: Mizan.
Denny Indrayana. 2007. Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran . Bandung: Mizan.
Fukuyama,  F.  2005. Memperkuat  Negara  Tata Pemerintahan  dan  Tata  Dunia  Abad  21 . Terj.  A.  Zaim  Rofiqi.  Jakarta:  Preedom institute dan Gramedia pustaka utama.
Jimly Asshiddiqie. 2008. Ideologi, pancasila dan konstitusi . Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Johar,  Danah  dan  Ian  Marshal.  2001. SQ Memanfaatkan  kecerdasan  spritual .
Bandung: Mizan.
Johar, Danah dan Ian Marshal. 2005. Spritual capital:  memberdayakan  SQ  di  dunia bisnis . Bandung: Mizan Pustaka.
Hendarmin Ranadireksa. 2009. Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi . Bandung: Fokusmedia. Muchid  Albintani.  2014.  “Kecerdasan  Indentitas dan Kekuatan Komunikasi: Menuju
Indonesia  Yang  Demokratis”.  Dalam  Billy K  Sarwono,  dkk  [ed].  “Masa  Depan Komunikasi,  Masa  Depan  Indonesia: Demokratisasi Masyarakat Plural”. Jakarta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia.
Moh. Mahfud MD. 2006. Membangun Politik Hukum-Menegakan Konstitusi . Jakarta: LP3ES.
Sen,  Amartya.  2007. Kekerasan  dan  Ilusi
tentang Identitas . Serpong: Marjin Kiri.
Peraturan Perundang-Undangan
UUD 1945.
UUD 1945 (Naskah perubahan/amandemen).
TAP MPR RI
No1/MPR/2003 tentang
Peninjauan  Terhadap  Materi  dan  Status
Hukum TAP MPRS dan TAP MPR Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan  TAP  MPR  No  II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (ekaprasetia pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
UU No.5 Tahun 1985 tentang, “Referendum”.
UU No.6 Tahun 1999 tentang, “Pencabutan UU
No.5 Tahun 1985 tentang “Referndum”.
UU No. 17 Tahun 2014 tentang, “MPR,
DPR, DPD, dan DPRD”.
UU No.12 Tahun 2011 Tentang, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”
UU No.2 Tahun 2008 tentang, “Partai Politik”.
UU No.2 Tahun 2011 Tentang, “Perubahan UU No.2 Tahun 2008, “Tentang Partai Politik”.
UU No1 Tahun 2015 tentang, “PERPU No 1 Tahun 2014 tentang, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang”.

## PERPU  No.1  Tahun  2014  tentang,  “Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota”.
Putusan  Mahkamah  Konsitusi No.  100/PUU- XI/  2013  dalam  perkara,  “Pengujian UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 thaun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945”.
Keputusan  Presiden  No.  24  Tahun  2016 tentang, “Hari Lahir Pancasila”.
Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2017
tentang, “Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila”.
49