## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.3 Nomor 2, Maret 2023 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## HAMBATAN PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERDA NOMOR  19  TAHUN  2011  TENTANG  PAJAK  DAERAH  Di KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

## Stevaming Malelak
Mahasiswa Fakultas Hukum Pascasarjana UNDANA Kupang, NTT Email : stevamingmalelak@yahoo.com

## Abstrak
Pajak  daerah  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran  pemerintahan  daerah  dan pembangunan daerah. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menerapkan pajak daerah berdasarkan  Peraturan  Daerah    Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah. Pelanggaran  terhadap  perda  di  Kabupaten  TTS  memberikan  ancaman  sanksi  pidana maupun sanksi administrasi. Kenyataanya, sanksi  pidana tidak pernah diterapkan pada, padahal  ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  telah  diatur  dengan  jelas  dalam  Perda. Permasalahannya  adalah  Bagaimana  mekanisme  penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelanggar  perda  tentang  Pajak  Daerah  Kabupaten  TTS,  Apa  hambatan  penerapan ketentuan  pidana  terhadap  pelanggar  Perda.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukan  penerapan  ketentuan  pidana dalam  upaya  penegakan  peraturan  daerah  tentang  pajak  daerah  Kabupaten  TTS  belum berjalan  maksimal  karena  dipengaruhi  beberapa  faktor  antara  lain  Struktur  Hukum, Substansi Hukum, Budaya Hukum.
Kata kunci : Hambatan; Penerapan Sanksi pidana; Pajak Daerah

## Abstract
Local taxes are used to finance the implementation of local government and regional development. South Central Timor District (TTS) applies local taxes based on Local Regulation No. 19 of 2011 on Regional Taxes. Violations of local regulations in TTS District impose penal sanctions as well as administrative  sanctions.  In  fact,  criminal  sanctions  have  never  been  applied  to,  whereas  the provisions on criminal sanctions have been clearly regulated in the law. The problem is How is the mechanism of applying criminal sanction to the violator of local regulation concerning TTS District Tax,  What  is  the  obstacle of  applying  criminal provision  to  violator  of  Perda.  This  research  uses empirical juridical research method. The results showed that the application of criminal provisions in  the  effort  of  enforcement  of  local  regulations  concerning  local  taxes  TTS  District  has  not  run optimally because it is influenced by several factors such as Legal Structure, Law Substance, Legal Culture.
Keywords: Obstacles; Application of Criminal Sanctions; Local Taxes

## A. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  sangat  penting  dan bermanfaat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Dengan demikian,  pajak  daerah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan  perda,  yang wewenang  pemungutannya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah,  dan  hasilnya digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di daerah  (Widyaningsih,  2011).  Salah  satu  bentuk  pajak  yang  biasa  dijadikan  sebagai sumber dana pembangunan bagi daerah yaitu melalui pemungutan pajak reklame. Pajak reklame  merupakan  pajak  yang  dibebankan  kepada  subyek  pajak  yang  mempromosikan produk  tertentu.  Salah  satu  produk  perda  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  yaitu Peraturan Daerah  Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijadikan sebagai salah satu dasar hukum  sebagai upaya pemerintah  bersama aparat penegak  hukum dan wakil rakyat  (DPRD)  dalam  mengontrol  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya, mengingat  pajak  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  untuk  membiayai  pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran terhadap perda tentang pajak daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan ancaman sanksi baik berupa sanksi pidana maupun sanksi denda. Namun kenyataannya dari pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sebagai contoh data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai pelanggaran pajak reklame.
Daftar Tabel 1.

## Daftar tunggakan  Pajak Reklame AKI NGS
No. Tahun Penetapan (Rp) Jumlah Papan Penetapan belum di tambah denda 2%/bulan setelah tanggal jatuh tempo
1 2011 6,903,373,- 7 buah 2 2012 6,903,373,- 7 buah 3 2013 6,903,373,- 7 buah 4 2014 6,903,373,- 7 buah 5 2015 6,903,373,- 7 buah Jumlah 34,531,865,-
Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  TTS Tahun 2016. Problematika yang terjadi saat ini ialah kurangnya kesadaran warga masyarakat akan kewajiban  pembayaran  pajak,  dan  juga  dalam  implementasi  ketentuan  pidana  yang  ada dalam  peraturan  daerah  tentang  pajak  daerah  tidak  selamanya  berjalan  sesuai  yang dicantumkan  dalam  perda,  selalu  mengalami  kendala  dalam  penerapannya,  maka  perlu dipikirkan untuk mengefektifkan ketentuan pidana yang ada dalam peraturan daerah.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (penelitian lapangan),  yakni  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  hukum  primer terkait dengan norma dalam perilaku masyarakat. Semua data yang diperoleh dan diolah dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  yuridis  deskriptif analisis yang berpedoman pada metode interpretasi dan konstruksi hukum sesuai dengan teori,  asas,  kaidah  dan  realita  hukum  yang  diperoleh  sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti.

## C. PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Penerapan  Ketentuan  Pidana  Terhadap  Pelanggaran  Peraturan  Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  memiliki  salah  satu  instansi  yakni  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  yang  berada  dibawah  naungan  Bupati  dengan pengawasan  Sekretaris  Daerah.  Satpol  PP  merupakan  unsur  pelaksana  urusan pemerintahan  di  bidang  ketentraman  dan  ketertiban  serta  menegakkan  produk hukum daerah (perda) (2004, 2016).
Agar  lembaga  tersebut  berfungsi  maka  menurut  Pasal  3  Peraturan  Bupati Nomor  66  Tahun  2016  terdapat  4  bidang  termasuk  didalamnya  Bidang  Penegakan Peraturan  Perundang-undangan  Daerah  yang  mempunyai  tugas  pelaksanaan, pembinaan,  pengawasan,  dan  penyuluhan  serta  melakukan  penyidikan  dan penyelidikan  terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan lainnya. Bidang Penegakan  Peraturan  Perundang-undangan  Daerah  dipimpin  oleh  Kepala  Bidang yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Satuan  Polisi Pamong Praja.
Dari  rumusan  tersebut  di  atas  secara  jelas  ditegaskan  bahwa  Satpol  PP mempunyai  tugas  untuk  melakukan  penertiban  terhadap  masyarakat.  Sebutan tindakan  represif  non  yustisial,  menunjukkan  bahwa  Satpol  PP  bisa  melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan non  yustisial  menjadi  tidak  jelas,  tindakan  apa  yang  bisa  dikategorikan  didalam wilayah  hukum  itu.  Karena  sanksi  atas  tindakan  pelanggaran  sudah  diatur  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pembentukan perda yang di dalamnya ditetapkan sanksi pidana sesungguhnya merupakan detterent  factor (faktor  pencegahan)  agar  warga  masyarakat  dapat  lebih mengerti  bahwa  pelanggaran  terhadap  perda  pun,  dapat  dipidana.  Satpol  PP  dalam menerapkan ketentuan pidana sebagai upaya menegakkan perda terhadap pelanggar sudah  cukup  berperan  karena  Pol  pp  sudah  melaksanakan  tugas  pokok  yaitu membantu  Walikota  atau  Kepala  Daerah  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan. Selanjutnya,  berbicara  mengenai  penerapan  ketentuan  pidana  dalam  rangka penegakan  perda  terhadap  pelanggaran  perda  pajak  daerah,  maka  hal  tersebut sebenarnya  memerlukan  upaya  yang  sinergis  dari  pihak-pihak  yang  terkait.  Ada beberapa  pihak  atau  instansi  yang  akan  terkait  dalam  pelaksanaannya  yaitu diantaranya: Aparat Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan.  Penerapan  ketentuan  pidana  dalam  rangka  penegakan  perda  terhadap
pelanggaran  pajak  daerah  di  Kabupaten  TTS  dilakukan  oleh  Aparat  Satpol  PP Kabupaten TTS  yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satpol PP Kabupaten TTS dapat bekerja sama dengan Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  TTS.  Namun  dalam  kenyataan  penanganan  kasus pelanggaran  pajak  daerah  di  TTS  tidak  ada  yang  masuk  ke  persidangan,  disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelanggar perda pajak daerah.
Satpol  PP  Kabupaten  TTS  dapat  bekerja  sama  dengan  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten TTS sebagai bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada  pemerintah  Kabupaten  TTS  yang  secara  khusus  juga  mempunyai  tugas  dan wewenang melakukan penanganan terhadap  pelanggaran pajak daerah. Pelanggaran- pelanggaran  terhadap  pajak  daerah  yang  dilakukan  oleh  para  wajib  pajak  tersebut nantinya  akan  bermuara  pada  proses  hukum  di  Pengadilan  Negeri  Kabupaten  TTS dalam  sidang  tindak  pidana  ringan  (Tipiring)  dengan  sanksi  pidana  yang  dapat diberikan  adalah  berupa  pidana  kurungan  atau  denda  sebagai  bentuk pertanggungjawaban pidananya.
Agar  supaya  penegakan  hukum  perda  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  efektif tentunya  ketentuan  pidana  dalam  perda  tentang  pajak  daerah  harus  diterapkan dengan  baik  kepada  wajib  pajak  yang  melanggar  perda  tersebut,  Namun  terkait dengan hal tersebut, pada pelanggaran-pelanggaran pajak daerah  masih sedikit yang dikenakan  ketentuan  pidana  bahkan  sama  sekali  tidak  diterapkannya  ketentuan pidana tersebut yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten TTS Nomor 19 tahun 2011 tentang pajak daerah. Disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelanggar  perda  pajak  daerah.  Jika  dikorelasikan  dengan  tujuan  pemidanaan, menurut Muladi tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial ( individual dan social damages ) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri  dari  seperangkat  tujuan  pemidanaan  yang  harus  dipenuhi,  dengan  catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan tidak berat sifatnya kasuistis (Muladi, 2004). Menurut Teori Bekerjanya Hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Siedman,
maka  penerapan  sanksi  pidana  sebagai  proses  penegakan  hukum  pidana  perda tentang  pajak  daerah  di  Kabupaten  TTS  tersebut  pelaksanaannya  akan  dipengaruhi oleh  beberapa  unsur  atau  aspek  yang  terkait  satu  dengan  yang  lain  yang mempengaruhi  bekerjanya  hukum  sehingga  penegakan  hukum  pidananya  di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Beberapa unsur atau aspek tersebut meliputi: Lembaga  Pembuat  Hukum,  Lembaga  Penerap  Sanksi,  Pemegang  Peran  serta Kekuatan Sosial Personal, Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik dari proses bekerjanya  hukum  yang  sedang  berjalan  (Warrasih,  2005).  Robert  B.  Seidman mencoba untuk menerapkan pandangannya terkait hasil bekerjanya berbagai macam faktor  tersebut  di  dalam  analisanya  mengenai  bekerjanya  atau  berlakunya  hukum dalam masyarakat,antara lain sebagai berikut :
1. Setiap  peraturan  hukum  memberitahu  tentang  bagaimana  seorang  pemegang peranan ( role occupant ) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap  peraturan  hukum  merupakan  fungsi  peraturan-peraturan  yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana
serta  keseluruhan  kompleks  kekuatan  sosial,  politik  dan  lain-lainnya  mengenai dirinya.
3. Bagaimana  lembaga-lembaga  pelaksana  itu  akan  bertindak  sebagai  respons terhadap  peraturan  hukum  merupakan  fungsi  peraturan-peraturan  hukum yang ditujukan  kepada  mereka,  sanksi-sanksinya,  keseluruhan  kompleks  kekuatan- kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan- umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
4. Bagaimana para pembuat  undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan  yang  mengatur  tingkah  laku  mereka,  sanksi-  sanksinya, keseluruhan  kompleks  kekuatan-kekuatan  sosial,  politik,  ideologis  dan  lain- lainnya  yang  mengenai  diri  mereka  serta  umpan-umpan  balik  yang  datang  dari pemegang peranan serta birokrasi (Rahardjo, Oktober 2008. ).
Penerapan  ketentuan  pidana  dalam  penegakan  perda  itu  sendiri  dilakukan dengan adanya kerjasama dari tiap instansi terkait, meski begitu perlu diingat bahwa meskipun  telah  ditegaskan  mengenai  adanya  ketentuan  pidana  terhadap  warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar perda pajak daerah di kabupaten TTS, namun mengacu pada Teori penegakan hukum,  maka dalam rangka menanggulangi masalah  pelanggaran  terhadap  pajak  daerah  tidaklah  sepenuhnya  dapat  dilakukan dengan cara/upaya yang sifatnya represif saja yaitu berupa penerapan hukum pidana ataupun pemberian sanksi pidana, melainkan perlu juga disertai dan dikombinasikan dengan  upaya-upaya  yang  sifatnya  preventif  maupun  persuasif  yang  dilakukan  oleh aparat penegak hukum. jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  sikap  tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, faktor-faktor tersebut antara lain faktor  hukum  atau  peraturan  itu  sendiri,  faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum,  faktor  masyarakat,  yaitu  berkaitan  dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2015). Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, oleh  karena  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur daripada  efektivitas  penerapan  ketentuan  pidana  dalam  upaya  penegakan  hukum, mengingat  permasalahan  mengenai  pajak  daerah  ini  tidak  semata-mata  merupakan suatu  permasalahan  hukum,  akan  tetapi  telah  menjadi  permasalahan  sosial  yang sangat kompleks.
Tetapi  kenyataan  dilapangan,  upaya  menerapkan  ketentuan  pidana  terhadap pelanggaran  perda  pajak  daerah  oleh    Satpol  PP  Kab  TTS  selalu  mengalami hambatan. pelaksanaan ketentuan pidana tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi  penegakan  hukum  itu  sendiri,  antara  lain  menurut  teori  Friedmen yaitu  substansi,  strukrur  dan  kultur. 1 Faktor-faktor  tersebut  menjadi  indikator  atau tolak ukur dalam keberhasilan maupun efektivitas suatu penegakan hukum.  Adapun hambatan  yang  sering  ditemui  di  lapangan  oleh  Satpol  PP  Kab.  TTS  dalam
menerapkan  ketentuan  pidana  dalam  upaya  penegakan  perda  antara  lain:  Struktur Hukum  ( legal  structure )  ini  adalah  lebih  menekankan  pada  aspek  lembaga/aparat penegak  hukum  beserta kinerjanya  dan  juga  sarana/fasilitas  pendukung  yang  dalam lingkup ini adalah jelas yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelanggaran pajak daerah di Kabupaten TTS. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama  ini  aparat  penegak  perda    yaitu  Satpol  PP  Kab  TTS  yang  bertugas  dan berwenang  untuk  menegakkan  Peraturan  Kab  TTS  ternyata  belum  menunjukkan kinerja maksimal dalam proses penegakan hukum. Ini berarti tugas dan fungsi sebagai aparat  penegak  hukum  tersebut  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  terbukti dari tidak adanya pelanggaran mengenai pajak daerah yang di ajukan ke pengadilan sebagai  upaya  penegakan  hukum  perda,  Pola  penanganan  dan  tindak  lanjut  yang dilakukan Satpol PP Kab TTS terhadap pelanggar perda pajak daerah tentang pajak reklame  hanyalah  berupa  kegiatan  operasi/razia,  sampai  pada  penurunan  materi reklame  tanpa  disertai  dengan  upaya  tindak  lanjut  berupa  pelimpahan  untuk disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Kab  TTS. 2 Dilihat  dari  uraian  diatas  dapat diketahui  bahwa  faktor  struktur  hukum  yaitu  kinerja  aparat  penegak  hukum  masih menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  penerapan  ketentuan  pidana  dalam upaya  penegakan  perda  terhadap  pelanggaran  pajak  daerah  di  Kab.TTS.  Untuk  itu kedepannya  diperlukan  adanya  evaluasi  dan  perbaikan  kinerja  dari  aparat  penegak hukum. Substansi Hukum ( legal substance ) faktor substansi hukum ( legal substance ) ini adalah  tentang  faktor  hukum  atau  peraturan  itu  sendiri.  Mengacu  pada  ketentuan yang ada dalam perda tentang pajak daerah, menurut Sovie Makandoloe selaku Kabid Penegakan Satpol PP Kab TTS, sejauh ini pengaturan ketentuan pidana dalam perda mengenai  pajak  daerah  sudah  jelas,  namun  hanya  terkendala  dalam  penerapannya 3 . Budaya  Hukum  ( legal  culture ),  faktor  ini  adalah  sangat  terkait  dengan  faktor masyarakat  yaitu  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan,  dan faktor  kebudayaan  yaitu  mencakup  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  hidup  dalam kehidupan  masyarakat  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  dan  apa  yang  dianggap buruk. 4
Faktor  tersebut  antara  lain:  Masih  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat sebagai  wajib  pajak,  faktor  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  yang  sulit  diajak  untuk bekerja sama dengan Satuan polisi pamong praja dalam upaya penegakan perda. 5
2. Solusi  Terhadap  Hambatan  Penerapan  Ketentuan  Pidana  dalam  peraturan daerah Nomor 19 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut,  maka  Polisi  Pamong  Praja melakukan  berbagai  upaya  antara  lain:  Meningkatkan  kerja  sama  antara  instansi terkait  dalam  upaya  mengatasi  pelanggaran  pajak  daerah  di  kabupaten  TTS  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku,  dalam  rangka  pengembangan  sumber  daya  manusia Polisi  Pamong  Praja  di  Kabupaten  TTS,  maka  perlu  didukung  oleh  personil  polisi pamong  praja  yang  kualitas  dan  kuantitasnya  memenuhi  kebutuhan  dan  pofesional
dibidang tugasnya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan  fungsi  masing-masing,  guna  pencapaian  sasaran-sasaran  tugas  suatu  lembaga sangat  memerlukan  landasan  hukum  dan  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  lain, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkup dan beban tugas. Sehingga di Kantor Polisi Pamong Praja diperlukan kelengkapan kantor, personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan fungsi dan  tugasnya  bisa  optimal,  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  melalui sosialisasi  kepada  wajib  pajak  untuk  kepatuhan  pembayaran  pajak  sesuai  dengan aturan  yang  ada    sebagai  upaya  mendukung  kinerja  satpol  pp  dalam  mengatasi pelanggaran pajak daerah di Kabupaten TTS. 6

## D. PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis,maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan penerapan ketentuan pidana dalam upaya penegakan peraturan daerah tentang pajak daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten TTS belum berjalan maksimal karena dipengaruhi beberapa  faktor  antara  lain  Struktur  Hukum,  Substansi  Hukum,  Budaya  Hukum. Kedua, adanya  kendala-kendala  dalam  penerarapan  sanksi  pidana  bagi  pelanggar Perda  Pajak  Daerah  antara  lain,  Tidak  bisa  melimpahkan  hasil  penyidikan  kepada pihak  kepolisian  karena  terkendala  masalah  lisensi  atau  KTA  yang  sudah  tidak berlaku  lagi,  mereka  sudah  melaporkan  ke  kantor  Kemenkumham  namun  sampai saat  ini  belum  diterbitkan  KTA  yang  baru,  lebih  mengutamakan  upaya  persuasif dalam melaksanakan tugas, kurangnya sarana prasarana pendukung, masih kurangnya kesadaran  hukum  masyarakat  sebagai  wajib  pajak,faktor  masyarakat  sebagai  wajib pajak yang sulit diajak untuk bekerja sama dengan Satuan polisi pamong praja dalam upaya penegakan perda.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Aristanti widyaningsih. 2011, Hukum pajak dan Perpajakan , Jurnal Ilmiah, Vol.14 No.4 Tahun 2014, Universitas Batanghari Jambi hal. 55
Edie  Toet  Hendratno,  2009. Negara  Hukum  Kesatuan,  Desentralisasi,  dan  Federasi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Esmi Warrasih, 2005, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis , PT. Suryandaru Utama,
Semarang.
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 70
Muladi,  1995. Hukum  dan  masyarakat ,  Badan  Penerbit  UNDIP,  Semarang. Jurnal Hukum  Pro  Justitia, Vol  26  No.  4  edisi  Oktober  2008.  Hlm.  323, Jurnal Wawasan Hukum , Vol. 23 No.edisi 02 September 2010 hlm. 159
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni,2004.
Sadu  Wasistono,  2003. Kapita  Selekta  Manejemen  Pemerintahan  Daerah, Bandung: Fokus Media.
Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru : Bandung.
Soerjono  Soekanto,  2004, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Jurnal Wawasan Hukum , Vol. 30 No. 1 Februari 2014, Jawa Barat: Kaur Rapkum Bipkum Kepolisian Daerah, hlm. 40, Jurnal SYARIAH Ilmu Hukum , Vol. 15, No. 1, edisi Juni 2015, hlm. 22.
Zainuddin  Ali,  2010. Metode  Penelitian  Hukum , Jurnal  Pandecta, Vol  9  No.2  Edisi Januari  2014,  Palembang  :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, Hal. 229
Pasal 148 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, Jurnal  Fiat  Justitia, Vol  10  No.1  edisi  Januari-Maret  2016,
Bandarlampung, Lampung, Indonesia: Universitas Lampung.