## KEADILAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN DI INDONESIA
I.G.K. Ayu Rachmi Handayani 1, , Pujiyono 2 Siska Diana Sari ,3
Universitas Sebelas Maret Surakarta 1,2; Universitas PGRI Madiun 3 , Email : ayu_igk@staff.uns.ac.id 1 ; pujifhuns@staff.uns.ac.id 2 ; siskadianasari@ymail.com 3

## Abstrak
Klinik kecantikan berkembang pesat, namun penyelenggaraannya harus disertai nilai keadilan sosial  bagi  stakeholder  yaitu  pasien  pemerintah  dan  klinik  kecantikan.    Artikel  ini  mengkaji keadilan sosial dalam penyelenggaraan klinik   kecantikan  estetika. Kajian dilakukan dengan metode  yang  digunakan  Socio  Legal  Studies  yang  dianalisis  secara  kualitatif,  Analisis  data pada  penulisan  hukum  lazimnya  dilakukan  melalui  pendekatan  kualitatif.    Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  keadilan  sosial  ini meliputi  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan klinik  kecantikan estetika, yaitu pasien, pemerintah dan klinik  kecantikan  estetika  itu  sendiri.  Keadilan  sosial  dalam  penyelenggaraan  klinik kecantikan  estetika  di  Indonesia  dalam  hal  pemenuhan  hak  atas  kondisi  sehat,  pelayanan kesehatan,  jaminan  perlindungan  hukum,  kepastian  hukum,  hak  dan  kewajiban  pasien pemerintah dan klinik kecantikan.
Kata kunci : Keadilan Sosial, Klinik Kecantikan Estetika, Hak Konstitusional Warga Negara

## SOCIAL JUSTICE IN INDONESIAN BEAUTY CLINICS

## Abstract
Beauty clinics  are growing rapidly, but  their implementation  must be accompanied by the  value  of  social  justice  for  stakeholders,  namely  government  patients  and  beauty  clinics. This article examines social justice in the operation of aesthetic beauty clinics. The study was conducted  using  the  method  used  in  Socio  Legal  Studies  which  was  analyzed  qualitatively. Data  analysis  in  legal  writing  was  usually  carried  out  through  a  qualitative  approach.  The results  showed  that  this  social  justice  includes  fulfilling  the  rights  and  obligations  of stakeholders  related  to  the  implementation  of  aesthetic  beauty  clinics,  namely  patients,  the government  and  the  aesthetic  beauty  clinic  itself.  Social  justice  in  the  implementation  of aesthetic  beauty  clinics  in  Indonesia  in  terms  of  fulfilling  the  rights  to  healthy  conditions, health  services,  legal  protection  guarantees,  legal  certainty,  rights  and  obligations  of government patients and beauty clinics.
Keywords: Social Justice, Aesthetic Beauty Clinic, Citizen's Constitutional Rights

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum, hal  ini  tercantum  jelas  dalam  perubahan Keempat  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  tahun 2002, konsepsi negara hukum atau “ Rechtsstaat ”    yang    sebelumnya    hanya tercantum  dalam    Penjelasan    Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun    1945,  dirumuskan    dengan    tegas dalam  Pasal  1  ayat  (3)  yang menyatakan, “Negara   Indonesia adalah Negara Hukum” (Jimly  Asshiddiqqie,  2006).  Berdasarkan konsep  negara  hukum  itu,  idealnya  bahwa yang  harus  dijadikan    panglima  dalam dinamika    kehidupan    kenegaraan    adalah hukum,  bukan    politik  ataupun  ekonomi. Oleh  karena    itu,    jargon    yang  biasa digunakan  dalam  bahasa    Inggris  untuk menyebut    prinsip  negara    hukum    adalah ‘ the    rule    of    law , not    of    man’ .    Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum  sebagai  sistem,  bukan  orang  per- orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari  skenario  sistem  yang  mengaturnya. Hukum  dapat  berfungsi  sebagai  instrumen perlindungan  hukum,  dilihat  dari  apakah tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan  kepastian  hukum  dapat  tercapai  atau tidak.
The  rights  to  law  protection,  health, and  healthcare  service  are  constitutional ones.  These  have  been  mandated  in  Article 28D  clause  1of  Republic  of  Indonesia’s 1945  Constitution  mentioning  that  “Every person  shall  have  the  right  of  recognition, guarantees,  protection  and  certainty  before a just law, and of equal treatment before the law”  and  Article  28H  clause  1mentioning that  “Every  person  shall  have  the  right  to live  in  physical  and  spiritual  prosperity, to have  a  home  and  to  enjoy  a  good  and healthy environment” (Sari, 2018).
Implementasi  hukum  tidak  lepas  dari pengaruh globalisasi. Globalisasi menjadikan  aspek  kehidupan  global  dimana link menjadi tanpa batas, salah satu dampak globalisasi  (R  Went,  1997)  adalah  budaya
dan  gaya  hidup  / life  style ,  di  antaranya adalah  merawat  diri  baik  untuk  perempuan maupun laki-laki, dan hal  ini disambut baik dan  dibaca  oleh  pemilik  modal  untuk memanfaatkan  kecenderungan  merawat  diri ini  dengan  membuka  klinik  kecantikan. Beberapa  tahun  terakhir  ini  di  Indonesia semakin  maraknya  berbagai  macam  klinik kecantikan diantaranya adalah Klinik kecantikan  estetika  Dr.  Affandi, Natasha Skin  Centre,  London  Beauty  Centre,  Erha, dan Larissa yang  menjanjikan  produk perawatan kecantikan yang mampu menarik hati konsumen.
Berikut  hasil  penelitian  terkait  tren kecantikan saat ini di Asia:
Indonesia  as  Southeast  Asia’s  largest economy, with a GDP of US$ 888.5 billion, a  population  of  250  million  and  rising incomes, analysts predict that Indonesia will emerge  to  become  one  of  the  top  five markets  for  cosmetics  in  the  next  10  to  15 years (Cheong S, 2016:234) the demand for personal care and cosmetics and particularly  skin,  make-up  and  hair  care products,  witnessed  rapid  and  consistent growth of 10-15 percent per annum (Cheong S, 2016) . Klinik kecantikan seharusnya mengutamakan  kualitas  perawatan  yang telah  teruji  klinis  dari  pada  mengutamakan profit  tetapi  pasien  tidak  mendapatkan  hasil yang  maksimal.  Klinik  kecantikan  estetika dalam  perspektif  keadilan  sosial  terkait pemenuhan  hak  kesehatan,  hak  pelayanan kesehatan  dan  hak  perlindungan  pasien. Konsekuensi  Indonesia  sebagai  penganut konstitusionalisme  adalah  pemenuhan  hak konstitusional  (Sari,  2018).  globalisasi mempengaruhi  pemenuhan  hak  tersebut, semakin banyak perkembangan maka semakin banyak juga tuntutan akan pemenuhan hak. Pengguna klinik kecantikan estetika  merupakan  pihak  yang  harus dilindungi hakkonstitusionalnya disebut sebagai  pasien  atau  konsumen  kesehatan, karena  mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan produk dan jasa di klinik tersebut.

## METODE

## Jenis penelitian
Metode  yang  digunakan Socio  Legal Studies yang  dianalisis  secara  kualitatif, Analisis  data  pada  penulisan  hukum lazimnya  dilakukan  melalui  pendekatan kualitatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto pendekatan  kualitatif  adalah  cara  penelitian yang  menghasilkan  deskriptif  analisis  yaitu apa  yang  dinyatakan  oleh  responden  secara tertulis  atau  lisan  dan  juga  perlakuannya yang  nyata  diteliti  dan  dipelajari  sebagai suatu kesatuan yang utuh (Soerjono Soekanto, 2006).
Metode yang digunakan dalah metode analisis  data  kualitatif,  karena  data  yang diperoleh  sangat  terbatas.  Metode  kualitatif sebagai  cara  penjabaran  data  terhadap  data- data  tersebut  berdasakan  studi  literatur  dan hasil  temuan  di  lapangan  (empiris).  Data yang  diperoleh  tadi  disusun  dalam  bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data/pengolahan  data,  kemudian  sajian  data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya,  dilakukan  saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu  penelitian  bulan  Desember 2018-Agustus 2019. Tempat penelitian : Perpustakaan  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta;  Perpustakaan  MK;  Perpustakaan Kementerian Kesehatan; Perpustakaan Kementerian  Hukum  dan  HAM;  10  Klinik kecantikan estetika di pulau jawa

## Target/Subjek Penelitian
Target/subjek  penelitian  ini  adalah  : Penyelenggara  klinik  kecantikan  estetika; Pengguna  klinik  kecantikan  estetika;  Dinas kesehatan Kota/Kabupaten; BPPT
Kota/Kabupaten
Prosedur
Data, Instrumen, dan Teknik
Pengumpulan Data
Untuk penelitian doktrinal data primer yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah peraturan perundang-undangan terkait hukum  kesehatan.  sedangkan  data  sekunder meliputi  literatur,  buku,  makalah,  data elektronik, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan hukum  kesehatana  Indonesia  yang  terkait dengan klinik kecantikan estetika.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  melakukan  penelitian  lapangan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti  mengadakan  pengamatan  secara langsung  pada  sasaran  yang  diteliti  dan melakukan pencatatan secara sistematik.

## Teknik Analisis Data
Berdasarkan keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisa dengan model analisis interaktif ( interactive model of analysis )  dari Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

## Keadilan Sosial
Hukum akan dipertahankan oleh manusia  manakala  hukum  tersebut  mampu berperan  dalam  tugasnya  memandu  serta melayani masyarakat, sehingga tidak berlebihan jika fungsi utama dari hukum itu adalah memberikan keadilan.
Adil artinya memberikan kepada seseorang  apa  yang  menjadi  haknya.  Adil, tidak  mengizinkan  untuk  mengambil  lebih banyak  daripada  bagiannya.  Sebaliknya, yang  tidak  adil  adalah  mereka  yang mengambil lebih banyak daripada bagiannya.  “Bagian”  adalah  apa  yang  kita kenal  sebagai  “hak”.  Dari  hal  ini  dapat dipahami bahwa perlu adanya pikiran dalam diri  manusia  (faktor  eksternal  dan  internal) yang  mendorong  orang  tersebut  untuk melakukan  hal  yang  adil  sehingga  ia
mendapatkan hal yang sama pula dari orang lain.
Teori keadilan
Adam Smith
mengatakan  bahwa  tujuan  keadilan  adalah untuk  melindungi  dari  kerugian  ( the  end  of justice  is  to  secure  from  injury ).  Ukuran keadilan,  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  memainkan  peranan  penting dalam setiap pilar hukum sehingga di dalam menyusun  formulasi  keadilan  hak  dan kewajiban  akan  disertakan  (Munir  Fuady, 2009).
Teori  keadilan  kontemporer  seperti yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls, menyebutkan  keadilan  sebagai fairness . Sebagai penganut  realisme  hukum,  John Rawl menganggap perlu adanya keseimbangan  antara  kepentingan  pribadi dan  kepentingan  bersama.  Ukuran  dari keseimbangan  itulah  yang  disebut  keadilan. Ini  menunjukkan  bahwa  John  Rawls mengusung keadilan sebagai wujud dari dua hal  yaitu  tentang  “kebebasan  dasar  yang sama” dan “prinsip pembagian yang sama”. Teori  keadilan  ini,  bersifat  akomodatif terhadap kepentingan sosial, dan didapatkan melalui  kerjasama  di  dalam  masyarakat. Setiap  orang  harus  diberikan  kebebasan yang  berlaku  bagi  semua  orang.  Kebebasan ini menjadikan munculnya kompetisi terbuka,  sehingga  potensi  permasalahan muncul karena setiap orang ingin memenangkan  kompetisi  dan  memenuhi kebutuhannya. Kegagalan dalam berkompetisi  itu  bisa  saja  disebabkan adanya  kondisi  yang  vulnerable,  sehingga tak  cukup  peluang  untuk  eksis,  atau memang pada keadaaan  dimana orang tidak mampu,  tidak  memiliki  keahlian,  sehingga dalam  beberapa  keadaan  menyebabkan unfairness .
Justice dipakai  untuk  memberikan afirmasi pada pihak yang menuntut eksistensi  pada  unfairness  yang  pada akhirnya  juga  menjadi  diskriminatif  dalam pencarian keadilan. Masyarakat adalah suatu bentuk  kerja  sama,  tetapi  juga  kompetitif.
Pencarian    keadilan  ditempuh  dengan  dua prinsip  yang  harus  seimbang  yaitu  prinsip kebebasan yang sama dan ketidaksamaan di dalam  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan Cicero  yang  mengatakan Ubi  societas  ini ius ,  artinya  di  mana  ada  masyarakat  di  situ ada  hukum.  Hukum  ini  adalah  wujud kesepakatan yang dibuat oleh individu yang mengikat  diri  menjadi  masyarakat.  Ikatan- ikatan,  consensus  dan  komitmen  yang tercipta dalam hubungan social di masyarakat ini menghasilkan hukum sehingga conflict  of  human  interest dapat dihindarkan.  Roscoe  Pond,  penganut  teori sociological  yurisprudence ,  berpendapat bahwa  hukum  berfungsi  untuk  menjamin keterpaduan  sosial  dan  perubahan  tertib sosial dengan cara menyeimbangkan conflict of human interest tersebut dengan menyeimbangkan antara kepentingan individual dan sosial (publik).
John  Locke  mengemukakan  tentang adanya  hak  dasar  yang  penting  dalam pencapaian  keadilan,  yaitu  hak  hidup  dan mempertahankan  diri.  Immanuel  Kant, berbicara  tentang  peran  etika  yang  didasari tiga hal yaitu otonomy, categorial imperative , dan rasionality . Ketiga peran ini hanya  diketahui  sebagai  kata  hati  dalam upaya  mencapai  keadilan.  HLA  Hart menyatakan  bahwa  kesamaan  merupakan prima  facie  bagi  manusia.  Tetapi  Hart menolak  bahwa  prima  facie  diartikan sebagai  keharusan  untuk  memperlakukan manusia  setara.  Adil    dan  tidak  adil merupakan  bentuk  kritik  moral  yang spesifik, berkaitan dengan kewajaran ( fairness ).  Henry  Hazlitt    berkesimpulan bahwa  keadilan  menjadi  inti  dari  tuntutan kesamaan  perlakuan  itu  lebih  mengandung makna  proporsionalitas  daripada  makna kesamaan.  Perlakuan  bersifat  personal  dan kasuistis  pada  suatu  hubungan  sosial  yang tidak  sama,  maka  nilai  keadilan  pun  harus ditempatkan  sesuai  dengan  konteksnya. Satjipto  Rahardjo  dalam  teori  Hukum Progresif, memandang bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan
menghantarkan  kehidupan  manusia  menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum merupakan proses yang dinamis membangun  dirinya  ke  arah  yang  ideal. Hukum  adalah  sarana  untuk  mencapai keadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, maka hukumnyalah  yang  harus  ditinjau  dan diperbaiki.  Keadilan  senantiasa  berbenturan dengan  konsep  tentang  hak.  Hak  menuntut pengakuan  di  ranah  publik.  Pembukaan Universal  Declaration  of  Human  Rights menegaskan  bahwa    martabat  manusia memiliki  nilai  intrinsik  dan  kesamaan  hak yang  tak  tergantikan  bagi  seluruh  umat manusia.  Hal  ini  merupakan  paham  dasar kebebasan,  keadilan  dan  perdamaian  di dunia  ini.  Nilai  intrinsik  menjadikan manusia unggul dari makhluk lainnya. Oleh karena  nilai  intrinsik  inilah  manusia  tidak boleh dikurbankan demi kepentingan apapun di atas muka bumi.
Elaborasi  teori  keadilan  menghasilkan kesimpulan bahwa keadilan menuntut kebebasan,  kesamaan,  dan  hak-hak  dasar lainnya  yang  diselaraskan  dan  melindungi umat manusia untuk mendapatkan sebanyak mungkin  sesuai  kebaikan  umum.  Pencarian keadilan  dalam  pandangan  Sudjito,  bahwa pada  kehidupan  negara  modern,  keadilan diatur  dalam  pola  kehidupan  yang  serba rasional, atomistis (terpilah-pilah), mekanistis,  bahkan  reduksionistis.  Hukum modern  dikatakan  bersifat  reduksionistis karena  apa  yang  diatur,  dikendalikan  dan diadili  hanya  terbatas  pada  hal  yang rasional, fisik dan pasti. Sementara itu untuk hal-hal  yang  irasional,  metafisis,  teologis, gaib,  telah  dinafikan  dan  dibuang  dari wacana pembicaraan maupun praktek hukum modern. Berdasarkan hukum modern, pencarian keadilan harus dilakukan melalui  mekanisme  yang  diatur  dalam hukum  acara  (hukum  formal).  Tidak  ada prosedur hukum dapat dikatakan sah kecuali dilakukan  sesuai  dengan  hukum  acara tersebut.  Dengan  kata  lain,  selagi  pencarian keadilan  (proses  keadilan)  telah  dijalankan
sesuai  dengan  hukum  acara,  maka  apapun kesimpulannya  harus  dianggap  sah  menurut hukum.  Itulah  kesimpulan  (vonis)  yang disebut  keadilan  formal  ( formal  justice ). Perlu  diketahui,  keadilan  formal  itu  belum tentu menunjukkan keadilan yang sebenarnya
( substancial justice ). Kesenjangan  keadilan  formal  dan  keadilan substansial  tidak  jarang  (malah  sering) terjadi  karena  tidak  setiap  orang  piawai memahami dan menggunakan hukum modern.  Umumnya  hanya  yang  terdidik secara  khusus  saja  yang  dapat  akrab  dan diuntungkan dengan hukum modern tersebut.  Dalam  kondisi  demikian,  mereka yang  awam  terhadap  hukum  modern  harus siap untuk menerima “kekalahan”.
Keadilan sosial menurut Darmodihardjo (1979)  berarti  keadilan  yang  berlaku  dalam masyarakat  di  bidang  kehidupan,  baik materiil maupun spiritual, sedangkan ‘seluruh  rakyat  Indonesia’  berarti  setiap orang  yang  menjadi  rakyat  Indonesia,  baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik  Indonesia  maupun  warga  negara Indonesia  yang  berada  di  luar  negeri.  Jadi, ‘keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia’  berarti  bahwa  setiap  orang Indonesia  berhak  mendapat  perlakuan  adil dalam  bidang  hukum,  politik,  sosial, ekonomi,  dan  kebudayaan.  Sila  Keadilan Sosial  ini  merupakan  tujuan  dari  empat  sila yang  mendahuluinya  dan  merupakan  tujuan bangsa  Indonesia  dalam  bernegara,  yang perwujudannya  ialah  tata  masyarakat  yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila (Darmodihardjo, 1979).
Ada  tiga  prinsip  keadilan  sosial  yang dikemukakan oleh Suryawasita (1989), yaitu keadilan  atas  dasar  hak,  keadilan  atas  dasar jasa,  dan  keadilan  atas  dasar  kebutuhan. Keadilan  atas  dasar  hak  adalah  keadilan yang  diperhitungkan  berdasarkan  hak  untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa  adalah  keadilan  yang  diperhitungkan berdasarkan  seberapa  besar  jasa  yang  telah seseorang  berikan.  Sedangkan  keadilan  atas
dasar  kebutuhan  adalah  keadilan  yang diperhitungkan  berdasarkan  yang  seseorang butuhkan.
Makna  kata  “adil“  dalam  tulisan  ini yaitu  memberikan  apa  yang  menjadi  hak setiap  orang  secara  proporsional    dengan menjunjung  tinggi  kesamaan  harkat  dan martabat  manusia  dan    tidak  mengorbankan harkat  dan  martabat  manusia  itu  untuk alasan    kepentingan  atau  kemanfaatan  yang lainnya.
Pandangan  keadilan  dalam  hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara,  yaitu  Pancasila,  yang  mana  sila kelimanya  berbunyi    “Keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia”.  Keadilan  dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus  penting  tentang  adil  dan  keadilan sosial.  Adil  dan  keadilan  adalah  pengakuan dan  perlakukan  seimbang  antara  hak  dan kewajiban.  Apabila  ada  pengakuan  dan perlakukan yang seimbang hak dan kewajiban,  dengan  sendirinya  apabila  kita mengakui  “hak  hidup”,  maka  sebaliknya harus  mempertahankan  hak  hidup  tersebut denga  jalan  bekerja  keras,  dan  kerja  keras yang  dilakukan  tidak  pula  menimbulkan kerugian  terhadap  orang  lain,  sebab  orang lain  itu  juga  memiliki  hak  yang  sama  (hak untuk  hidup)  sebagaimana  halnya  hak  yang ada  pada  diri  individu.  Dengan  pengakuan hak  hidup  orang  lain,  dengan  sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang  lain  tersebut  untuk  mempertahankan hak hidupnya.
Konsepsi demikian
apabila
dihubungkan  dengan  sila  kedua  dari Pancasila  sebagai  sumber  hukum  nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan  perhubungan  yang  serasi  antar manusia  secara  individu  dengan  kelompok individu  yang  lainnya  sehingga  tercipta hubungan yang adil dan beradab.
Hakekat daripada adil adalah dipenuhinya  sebagai  wajib  segala  sesuatu yang  telah  merupakan  suatu  hak  di  dalam
hubungan hidup kemanusiaan,sebagai penjelmaan  hakekat  manusia  (dimana  wajib lebih  di  utamakan  daripada  hak,meliputi hubungan  antara  negara  sebagai  pendukung wajib  dan  warga-warganya,disebut  keadilan membagi ( distibutif ), sebaliknya antarawarga-warga negara sebagai pendukung  wajib  dan  negara,  disebut keadilan bertaat ( legal ) antara sesama warga disebut  keadilan  sama-sama  timbal-balik. Sila  keadilan  sosial  mengandung  prinsip bahwa  setiap  orang  di  indonesia  akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum,politik,sosial,ekonomi dan kebudayaan (di dalam rumus panitia Ad-Hoc yang satunya hanya sampai disini) sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak  dibenarkan  dalam  usaha  mencapai masyarakat  adil  dan  makmur  (Notonagoro, 1979).
Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat indonesia  dapat  diartikan  sebagai  oleh rakyat,  dari  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Di dalam  kedudukan  yang  sederajat  dan semartabat  maka  akan  tercipta  hubungan antar  bangsa  -bangsa  yang  saling  hormat menghormpati  datan  dan  saling  menghargai kedudukan  masing-masing.  Jadi  dapat dikatakan  bahwa  asas  kebermanfaatan keadilan  pancasila  adalah  adil  itu  sendiri tidak  harus  menyamaratakan  antara  orang yang  satu  dengan  orang  yang  lain, tergantung  dari  posisi,  kedudukan  dan kebutuhan  yang  kita  perlukan,dan  kembali kepada  rakyatlah  keadilan  itu  akan  dapat dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  sila  ke-5 Pancasila  yang  berbunyi  “Keadilan  Sosial Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia”  (Jarmanto, 1985).
Pada  prinsipnya  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia  menghendaki adanya  kemakmuran  yang  merata  diantara seluruh  Rakyat  bukan  merata  yang  statis melainkan  merata  yang  dinamis  dan meningkat . Artinya  seluruh  kekayaan  alam Indonesia,  seluruh  potensi  bangsa,  diolah bersama-sama  menurut  kemampuan  dan masing-masing, untuk kemudian
dimanfaatkan    bagi  kebahagiaan  yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan  sosial  berarti  harus  melindungi yang  lemah,  hal  ini  bukan  berarti  yang lemah  lalu  boleh  tidak  bekerja  dan  sekedar menuntut perlindungan,melainkan sebaliknya  justru  harus  bekerja  menurut kemampuan  dan  bidangnya.  Perlindungan yang  diberikan  adalah  untuk  mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat,untuk menjamin  adanya  keadilan”.  Realisasi prinsip  keadilan  sosial  tidak  lain  adalah dengan  jalan  pembangunan  yang  benar- benar  dapat  dilaksanakan  dan  berguna  serta dinikmati  oleh  seluruh  lapisan  rakyat  juga pembangunan  yang  mencerminkan  keadilan soaial dan meninggikan martabat manusia.
Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan  kesejahteraan  umum  bagi seluruh  anggota  masyarakat.  Dengan  ini dimaksudkan  adanya  keadilan  bagi  sesama anggota  masyarakat  (sosial).  Keadilan  yang dimaksud  adalah  keadilan  yang  memberi perimbangan  dimana  hak  milik  berfungsi sosial.  Ini  berarti  tiap-tiap  orang  dapat menikmati  kehidupan  yang  layak  sebagi manusia yang terhormat dalam arti tidak ada kepincangaan  dimana  ada  segolongan  yang hidup  mewah  sedang  golongan  lain  sangat melarat  atau  dengan  kata  lain  tiap  orang harus  mendapat  kesempatan  yang  sama untuk  mendapat  nafkah  dan  jaminan  hidup yang  layak  dalam  lapangan  ekonomi  dan sosial  dengan  tidak  saling  merugikan  atau menindas  melainkan  saling  menghargai  dan membantu  untuk  kepentingaan  masyarakat dan  negara.  Jadi  dalam  paham  keadilan sosial  dijamin  hak  untuk  hidup  layak, dijamin adanya hak milik, hak atas jaminan sosial,  adanya  hak  atas  pekerjaan  dengan sistem  pengupahan  dan  syarat-syarat  kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan lain-lain yang semuanya  itu  telah  menjadi  hak  asasi  yang telah  diakui    oleh  Undang-Undang  Dasar maupun Universal  Declaration  of  Human Rights (C.S.T. Kansil, 2002).
Konsep  keadilan  sosial  ( Social  Justice ) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan  berlakunya  melalui  proses hukum.  Tetapi  konsep  keadilan  sosial  tentu juga  tidak  hanya  menyangkut  persoalan moralitas  dalam  kehidupan  bermasyarakat yang  berbeda-beda  dari  satu  kebudayaan  ke kebudayaan lain sehingga derajat universilitasnya  menjadi  tidak  pasti.  Seperti dikemukakan  di  atas,  keadilan  sosial memang  harus  dibedakan  dari  berbagai dimensi  keadilan,  seperti  keadilan  hukum, keadilan  politik,  keadilan  ekonomi,  dan sebagainya,  meskipun  dapat  juga  dipahami bahwa  keseluruhan  ide  tentang  keadilan  itu pada  akhirnya  dapat  dicakup  oleh  dan berujung  pada  ide  keadilan  sosial.  Karena pada akhirnya, keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhirpada perwujudan  keadilan  social  bagi  semua.  Di dalamnya,  terkandung  pengertian  bahwa ketidakadilan  yang  ada  selama  ini  harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah,redistribusi  kekayaan,  kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan social ( societal  good ),  negara dan pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk  memastikan  kualitas  dasar  kehidupan bagi seluruh warganegara (Jimly Asshiddiqie, 2011: 56).
Arti  dan  makna  sila  Keadilan  Sosial bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia  (Jimly Asshiddiqie,  2011) (a)  Kemakmuran  yang merata  bagi  seluruh  rakyat  dalam  arti dinamis  dan  meningkat. (b) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya
dipergunakan  bagi  kebahagiaan  bersama menurut potensi masing-masing. (c)Melindungi  yang  lemah  agar  kelompok warga  masyarakat  dapat  bekerja  sesuai dengan  bidangnya.  (d)  Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong. (e) Bersikap  adil.  (f)  Menjaga  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban.  (g)Menghormati hak-hak  orang  lain.  (h)  Suka  memberi pertolongan kepada orang lain. (i) Menjauhi
sikap  pemerasan  terhadap  orang  lain.  (j) Tidak bersifat boros. k.
Tidak  bergaya hidup mewah. (l)Tidak melakukan perbuatan  yang  merugikan  kepentingan umum.  (m)  Suka  bekerja  keras.  (n) Menghargai hasil karya orang lain. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan  yang  merata  dan  berkeadilan sosial.

## Klinik Kecantikan
Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  9/  Tahun  2014  tentang  Klinik, menyebutkan bahwa: “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan  yang  menyediakan  pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan  oleh  lebih  dari  satu  jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis ”.
Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9/ Tahun  2014  tentang  Klinik,  membedakan klinik  menjadi  klinik  pratama  dan  klinik utama.    Klinik  kecantikan  estetika  adalah satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  (praktik dokter  perorangan  atau  berkelompok)  yang bersifat  rawat  jalan  dengan  menyediakan jasa  pelayanan  medis  seperti  konsultasi, pemeriksaan,  pengobatan,  dan  tindakan medis.  Untuk  mengatasi  berbagai  kondisi yang terkait kecantikan (estetika penampilan)  seseorang  yang  dilakukan  oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya .
Keadilan Sosial Dalam Penyelenggaraan Klinik Kecantikan di Indonesia
Aspek keadilan diperlukan dalam pelayanan  dan  pelaksanaan  perlindungan hukum  pasien  klinik  kecantikan  estetika berdasarkan hak konstitusional warga negara,  yang  di  dalamnya  terkandung  asas keadilan bagi pemenuhan hak konstitusional
warga negara sebagai pasien yang menjalani pelayanan di  klinik  kecantikan estetika, hak pemilik  dan  penyelenggara  klini  kecantikan serta  pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan dan  pengawas penyelenggaraan  klinik kecantikan.
Makna  kata  “adil“  dalam  tulisan  ini yaitu  memberikan  apa  yang  menjadi  hak setiap  orang  secara  proporsional    dengan menjunjung  tinggi  kesamaan  harkat  dan martabat  manusia  dan    tidak  mengorbankan harkat  dan  martabat  manusia  itu  untuk alasan    kepentingan  atau  kemanfaatan  yang lainnya.
Penyelenggaraan  Klinik  Kecantikan  di Indonesia  terkait  dengan  beberapa  pihak, diantaranya  Pemerintah,  Pihak  pemilik klinik  kecantikan  penyelenggara  pelayanan klinik kecantikan dan pasien.
Keadilan  sosial  bagi  negara  dan pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk legalitas klini kecantikan, pemberi ijin dan pengawas klinik kecantikan dan penarik pajak  dari  klinik  kecantikan  estetika. Pemerintah bertanggungjawab terkait pelayanan  barang  dan  jasa  di  klinik kecantikan  estetika,  mulai  dari  pasien datang, konsultasi dokter, tindakan, pemberian  obat  dan  produk  dari  klinik kecantikan dan perawatan pasca tindakan.
Pengawasan  yang  harus  dilakukan pemerintah terkait dengan : (a) Perijinan; (b) Pelayanan;  (c)  Penggunaan  zat  kimia  dan alat  (d)  Perijinan  barang  dan  jasa  terkait dengan  BPOM  dan  MUI;  (d)  Perijinan dokter  pelayanan  tindakan  di  klinik.;  (e) Evaluasi rutin tahunan bagi penyelenggaraan pelayanan di klinik kecantikan estetika.
Keadilan  sosial  bagi  Pihak  pemilik klinik kecantikan
estetika, yaitu pemenuhan  hak  dan  kewajiban  terkait legalitas  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban klinik  kecantikan,  kewenangan  terkait  hak kepemilikan dan merek dari klinik kecantikan estetiknya. Selaku pemilik klinik kecantikan  bertanggungjawab  atas  legalitas, kualitas pelayanan klinik kecantikan estetika
dan  perlindungan  pasien  sejak  datang hingga  perawatan  pasca  tindakan  dan pemakaian barang dan jasa di klinik.
Keadilan  sosial  bagi  Penyelenggara pelayanan klinik kecantikan pemenuhan hak dan  kewajiban  terkait  pemberi  pelayanan barang  dan  jasa  secara  langsung  dan  tidak langsung berwenang terkait legalisasi klinik, tindakan, tenaga medis, beautycian , karyawan  dan  pengadaan  barang  dan  jasa dalam rangka pelayanan di klinik.
Keadilan sosial bagi Pasien, pemenuhan hak  dan  kewajiban  terkait  selaku  penerima layanan  barang  dan  jasa.  Keadilan  bagi pasien  adalah  ketika  pasien  datang  dan mengeluarkan  biaya  untuk  perawatannya, pasien  mendapatkan  pelayanan  yang  sesuai dengan  legalitas,  standar  pelayanan  medis dan perlindungan hukum pasien.
Keadilan sosial ini meliputi perlindungan  hak  dan  kewajiban  pada pelayanan  di  klinik  kecantikan  estetika  di Indonesia dalam hal keadilan sosial memperoleh  hak  jaminan  perlindungan  dan kepastian  hukum  sesuai  dengan  Undang Undang  Dasar  1945  Pasal  28D  ayat  1  yaitu dan  28H  ayat  1  terkait  hak  kesehatan  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. Sebagai  upaya  untuk  memenuhi  keadilan bagi  pasien, maka pemerintah  berkewajiban untuk  pemenuhannya  dengan  Instrumen hukum dan lembaga negara yang berwenang pada  tahapan  perijianan,  penyelenggaraan, pembinaan,  pengawasan,  monitoring  dan evaluasi  dalam  penyelenggaraan  klinik kecantikan estetika. Sedangkan klinik kecantikan estetika berkewajiban memenuhi perlindungan  hukum  terhadap  kesalahan, resiko,   produk dan  profesional.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Keadilan  diperlukan  dalam  pelayanan dan pelaksanaan perlindungan hukum pasien klinik  kecantikan  estetika  bagi  pemenuhan hak  konstitusional  warga  negara  sebagai pasien  yang  menjalani  pelayanan  di  klinik
kecantikan  estetika,  hak  pemilik  dan penyelenggara klinik kecantikan serta pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan  dan pengawas penyelenggaraan klinik kecantikan.

## Saran
Pasien  seharusnya  membekali  diri dengan  pengetahuan  terkait  pelayanan  dan produk  yang  akan  digunakan  di  klinik kecantikan estetika serta hak dan kewajiban yang  timbul  terhadap  pelayanan  tersebut. Pemilik  usahan  dan  Penyelenggara  klinik kecantikan seharusnya melaksanakan pelayanan  produk  dan  jasa  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  jangan  hanya  profit  oriented  dan mengabaikan  keselamatan  dan  kesehatan pasien. Pemerintah selaku pembuat kebijakan,  pengawas  dan  pemberi  ijin, seharusnya lebih selektif dan disiplin dalam memenuhi  kewajibannya,  jangan  hanya ketat  di  depan  akan  tetapi  longgar seterusnya. Perolehan pajak dari penyelenggaraan
klinik kecantikan,
sejatinya  diikuti  oleh  perlindungan  hukum pasien klinik kecantikan serta penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
C.S.T.  Kansil.  (1992). Pengantar  Ilmu Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia .
Jakarta : Balai Pustaka,
Cheong  S,  Coulthart  J,  Kanawati  J,  Han  A,
Li J, Maryarini P, et al. (2016). Asia Personal  Care  Cosmetics  Market Guide
Darmodihardjo, D. (1979). Orientasi Singkat  Pancasila.  Dalam  Santiaji
Pancasila . Surabaya: Usaha Nasional.:
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metrosek sua, Diakses 16 Juni 2017, jam 20.30 WIB).
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 139-148 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Jarmanto.
(1985). Pancasila: Suatu Tinjauan  Aspek  Historis  Dan  Sosio- Politis . Yogyakarta: Liberty
Jimly  Asshiddiqie .  (2004).  Konstitusi  dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jimly Asshiddiqqie. (2006). Pengantar Ilmu Hukum  Tata  Negara  Jilid  II . Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm.1–127
John  Rawl.  (1999). A  Theory  of  Justice .
Oxford University Press
Lili  Rasdjidi  dan  B.  Arie  Sidharta.  (2000).
Filsafat Hukum. Mazhab dan Refleksinya . Bandung:Remaja Rosda Karya.
M  Fuady.  (2009) Teori  Negara  Hukum Modern (Rechtstaat) . Bandung: Refika Aditama Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9/ Tahun 2014 tentang Klinik
R  Went.  (1997). “Globalization:  Myths, Reality  And  Ideology:  The  Eu  In  A Globalized  World” .    26(3)  Int’l  J. Political Economy.
Siska  Diana  Sari,  (2018).  Perlindungan
Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan  Estetika  Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga  Negara,  Jurnal  Pancasila  dan Kewarganegaraan, Vol.6 No 2

## Oktober 2018
Siska  Diana  Sari,  Handayani  IGAKR,
Pujiyono.  (2018). Government  and Aesthetic Beauty Clinic’s Responsibility in Fulfilling the Citizens’  Constitutional  Right  to  the Service of Aesthetic Beauty Clinic in Indonesia.
In EDP Sciences;
Available
from:https://doi.org/10.1051/shsconf
/20185402003
Soerjono  Soekanto.  (2006). Pengantar Penelitian  Hukum. Cetakan  Ketiga.
Jakarta:UI Press).
Suryawasita,  A.  (1989). Asas  Keadilan Sosial . Yogyakarta: Kanisius.Notonagoro,