Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PROBLEMATIKA DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Orin Gusta Andini 1 , Lisa Aprillia Gusreyna 2 , Rika Erawaty 3 , Surya Eriansyah 4 1,2,3,4 Universitas Mulawarman Email Koresponden: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

## Abstract
This  research  will  examine  the  opportunities  and  challenges  in  implementing  the  offense  of  obstruction  of justice. The existence of obstruction of justice also exists in law enforcement for criminal acts of corruption. The research method used is a normative research method through a statutory approach, a conceptual approach and  a  case  approach.  The  research  results  found  that  d  gave  rise  to  confusion  in  its  application  due  to  the unclear  formulation  of  the  article  elements.  Especially  in  the  phrase  intentionally  preventing,  hindering  or thwarting  directly  or  indirectly  so  that  it  is  problematic  in  its  application.  As  a  way  out  of  the  problematic implementation, the offense of Obstruction of Justice needs to be revised  so that it can be formulated clearly and fulfills the principles of legality where criminal law regulations must comply with the provisions of lex certa and lex stricta.
Keywords: State civil apparatus, Code of ethics, Sanctions

## Abstrak
Penelitian  ini  akan mengaji  tentang  bagaimana  peluang  dan tantangan  dalam  penerapan  delik obstruction  of justice. Keberadaan obstruction of justice juga terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltiian normatif melalui pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). Hasil penelitian menemukan bahwa d memunculkan kerancuan dalam penerapannya dikarenakan ketidakjelasan rumusan unsur pasal. Khususnya dalam frasa sengaja mencegah,  merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga problematik dalam penerapannya. Sebagai jalan keluar dari problematik penerapannya, maka delik Obstruction of Justice perlu direvisi sehingga dapat dirumuskan dengan jelas dan memenuhi kaidah asas legalitas dimana dalam pengaturan hukum pidana harus memenuhi ketentuas lex certa dan lex stricta. Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Obstruction of Justice
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  pada  tahun 2022  merosot ke  skor 34  dari  sebelumnya 40 pada  tahun  2021. 1 Penurunan  indeks  persepsi  korupsi  menunjukkan  bahwa  upaya  pemberantasan korupsi  masih  menemui  hambatan.  Terminologi  korupsi  pertama  kali  digunakan  di  dalam  Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada  bagian  konsiderannya,  yang  antara  lain  menyebutkan,  bahwa  perbuatan-perbuatan  yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi. 2 Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut UU  PTPK).  Kemudian  amanat  Undang- Undang tersebut di tindak lanjuti di dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3 Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang menerima pendapat Gunner Myrdal sepenuhnya bahwa jalan untuk memberantas korupsi yang dapat dilakukan negara-negara berkembang adalah dengan beberapa cara,  diantaranya,  menaikkan  gaji  pegawai  rendah  dan  menengah,  menaikkan  moral  pegawai  tinggi, legalisasi  pungutan  liar  menjadi  pendapatan  resmi  atau  legal.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  tindak pidana  korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara  tetapi  merusak  nilai-nilai  etik  dan  keadilan serta melemahkan demokrasi dan supremasi hukum ( rule of law ). 4 Upaya pemberantasan korupsi tidak akan  berjalan  lancar  jika  masih  adanya  oknum  yang  berupaya  menciderai  proses  penegakan  hukum pemberantasan tindak pidana korupsi atau dikenal sebagai Obstruction of Justice .
Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi  yang  menimpa  berbagai  negara  berkembang  menjadi  semakin  menguat.  Di  dalam  berbagai kongres  international  mengenai  “ The  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of  Offenders ”  yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens  dibicarakan,  dan  mendapatkan  perhatian  serius  dari  peserta.10  Sebenarnya  kini  yang  menjadi persoalan dan sorotan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut mengenai pelaku  dan  kerugian  negara  yang  telah  disebabkannya,  namun  juga  terhadap  setiap  perbuatan  yang mencoba  menghalang-halangi  proses  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tersebut  (Obstruction  of Justice).  Secara khusus Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU PTPK. Pasal 21 secara eksplisit menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, merintangi  dan/atau  menggagalkan  proses  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Setiap  orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa
1 Transparency  International  Indonesia,  “INDEKS  PERSEPSI  KORUPSI  INDONESIA  2022,”  last modified 2023, https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk- sepanjang-sejarah-reformasi/.
2 Elwi  Danil, Korupsi.  Konsep,  Tindak  Pidana  Dan  Pemberantasannya (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2011).
3 Orin Gusta Andini, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian, “Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia,” Legality Jurnal Ilmiah Hukum 31, no. 1 (2023): 72–90, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233.
4 Gusta Orin Andini, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara,” Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (2022): 65.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
ataupun para saksi dalam perkara korupsi, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), nmaun penegakan hukum dengan pasal obstruction of justice belum banyak digunakan pada kasus-kasus yang seharusnya  dapat  menggunakan  delik  itu.  Pasal  21  UU a  quo nyatanya  telah  diuji  secara  materil  ke Mahkamah  Konstitusi,  namun  permohonan  ini  diputus  dengan  dalil  tidak  dapat  diterima  oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut didasari dengan alasan pokok permohonan para pemohon kabur ( obscuur ). Dengan tidak dapat diterimanya permohonan pengujian frasa “langsung atau tidak langsung” tersebut maka sampai saat ini tidak adanya batasan yang pasti tentang tolak ukur perbuatan yang dapat digolongkan  sebagai Obstruction  of  Justice karena  cakupannya  sangat  luas  tadi.  Padalah  proses penegakan hukum juga sangat bergantung denga isi atau substansi hukum itu sendiri. Semakin efektif penegakan  hukum  terhadap  suatu  kejahatan,  maka  akan  semakin  baik  hubungan  hukum  dalam masyarakat. 5 Pemahaman aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Obstruction of Justice yang bersangkutan dengan frasa “langsung atau tidak langsung” menjadi tidak seragam.  Salah  satu  kasus  yang  berkaitan  dengan Obstruction  of  Justice ini  ialah  kasus  pengacara Fredrich Yunadi 6 bersama dokter Bimanesh Sutarjo yang merintangi penyidikan dengan mempersulit pencarian  Setya  Novanto,  tersangka  kasus  korupsi  E-KTP  yang  telah  menyebabkan kerugian  negara mencapai 2,3 triliun rupiah.
Berdasarkan  latar  belakang  itu,  maka  artikel  ini  akan  membahas  tentang  problematik  delik obstruction of justice dalam UU PTPK dan rekomendasi penerapannya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum 7 normatif,  yaitu  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  teori  atau  konsep  hukum  yang  tepat  untuk menyelesaikan problem hukum yang dihadapi. 8 Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang- undangan  ( statuta  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  untuk mendeskripsikan problematik delik obstruction of justice .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tantangan Implementasi Delik Obstruction of Justice
Masyarakat  menghendaki  hukum  tidak  lagi  menjadi  alat  untuk  kepentingan  penguasa, ataupun  kepentingan  politik.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, realita dalam penegakan hukum seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat mengingat secara tekstual substansi hukum lebih mensyaratkan pada adanya kepastian hukum.  Hal  tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  penegakan
5 Orin  Gusta  Andini,  “Menakar  Relevansi  Pedoman  Pemidanaan  Koruptor  Terhadap  Upaya Pemberantasan Korupsi,” Tanjungpura Law Journal | 5, no. 2 (2021): 133–148, http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj.
6 Mahkamah  Konstitusi, Perihal  Mengadili  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Tingkat  Pertama  Dan Tingkat Banding Terhadap Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, S.H.,LLM.,MBA (Indonesia: mahkamah Konstitusi, 2018).
7 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , ed. Ahsan Yunus, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cetakan Kedua) (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
hukum di Indonesia. 9 Kegagalan terhadap penerapan delik obstruction of justice terlihat pada kasus penyiraman air keras kepada mantan penyidik KPK, Novel Baswedan pada 2017 lalu. Akibat dari penyiram tersebut Novel Baswedan menderita cacat permanen yang mengakibatkan kebutaan pada mata  sebelah  kirinya.  Pelaku  penyiram  merupakan  anggota  polisi  aktif,  yaitu,  terpidana  Rahmat Kadir dan Ronny Bugis. Saat persitiwa penyiraman tersebut, Novel Baswedan merupakan penyidik aktif di KPK dan tengah menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar, termasuk kasus proyek Simulator SIM pada tahun 2012 termasuk kasus perkara buku merah yang berisi dugaan suap terkait izin impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman yang di dalamnya melibatkan beberapa nama pejabat yang diduga  turut  menerima  suap.  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM)  juga menyuarakan  agar  kasus  tersebut  menggunakan  delik Obstruction  of  Justice karena  telah mengganggu  dan  menghalangi  kerja  KPK  dalam  pemberantasan  kasus  korupsi.  Faktanya,  kasus penyiraman  air  keras  berakhir  dengan  dituntutnya  para  tersangka  dengan  tindak  pidana  umum. Kedua oknum kepolisian tersebut di pidana dengan dakwaan subsider, Pasal 353 ayat (2) KUHP 10 Juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP 11 . Dalam putusan hakim pada tahun 2020, Rahmat Kadir Mahulette dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena tebukti secara sah dan meyakinkan telah  melakukan  tindak  pidana  bersama-sama  melakukan  penganiayaan  dengan  rencana  terlebih dahulu  yang  menyebabkan  luka  berat,  sementara  Ronny  Bugus  dijatuhi  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  karena  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat. Pengusutan terhadap penyimpangan delik Obtsruction of Justice dalam kasus ini tidak digunakan oleh aparat penegak hukum termasuk jaksa. Tantangan delik obstruction of jutice dalam penerapannya memerlukan kapastitas atau kemampuan dan juga keberanian aparat penegak hukum untuk  menyelesaikan  kasus  serupa  dengan  delik  ini.  Penegakan  hukum  yang  bersifat  total  ( total enforcement  concept )  menuntut  agar  semua  nilai  yang  ada  di  belakang  norma  hukum  tersebut ditegakkan  tanpa  terkecuali. 12 Dengan  segala  kelemahan  rumusan  yang  ada  dalam  ketentuan Obstruction  of  Justice,  agar  dapat  dilakasanakan  secara  efektif,  salah  satu  langkah  yang  dapat ditemput  adalah  menyamakan  pandangan  penegak  hukum  terkait  dengan  perbuatan  yang menghalang-halangi  ini.  Diperlukan  adanya  kesepakatan  antar  penegak  hukum  agar  ketentuan Obstruction  of  Justice dapat  diterapkan  secara  integral  dalam  kasus-kasus  korupsi.  Kepolisian, Kejaksaan,  KPK,  dan  Mahkamah  Agung  perlu  didorong  untuk  memiliki  kesepemahaman  dan kesepakatan terkait bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik Obstruction of Justice. Obstruction of Justice sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi  3  unsur  penting  yaitu:  1)  Tindakan  tersebut  menyebabkan  tertundanya  proses  hukum (pending  juducial  proceedings);  2)  Pelaku  mengetahui  tindakannya  dan  menyadari  efek  dari perbuatan yang telah dilakukannya (knowledge of pending proceeding); 3) Pelakukan melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (acting corrupthy with intent); Selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan  satu  syarat  lagi,  mengenai  perbuatan  yang  menghalangi  proses  hukum  ini,  yaitu
9 Lutfil Ansori, “REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF,” Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2017): 148–163.
10 Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
11 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
12 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana , II. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
bahwa  oknum  tersebut  :  4)  Terbukti  memiliki  motif  untuk  melakukan  tindakan  yang  dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum. Obstruction of Justice  sebagai salah  satu  bentuk  kejahatan  elite  yang  melibatkan  oknum-oknum  dengan  kasta  dan  jabatan  yang terbilang cukup tinggi dibidangnya, dalam hal ini tentu dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam proses  pemberantasannya  pun  dibutuhkan  upaya  yang  tidak  main-main,  hal  ini  dikarenakan, kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri, pasti ada saja oknum yang mencoba membantu memuluskan jalannya kejahatan elite ini.

## 2. Obstruction of Justice dalam UU PTPK
Obstruction of Justice merupakan terminologi hukum yang berasal dari Anglo Saxon yang diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan atas perbuatan perbuatan yang menghalang- halangi  proses  hukum  ini  telah  diatur  dalam Bab  III  tentang Tindak  Pidana  Lain  Yang  Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus dimuat dalam 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21 13 , Pasal  22 14 ,  Pasal  23 15 dan  Pasal  24 16 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Obstruction  of  Justice yang  dituangkan  dalam  beberapa  pasal  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  tersebut  memiliki  rumusan  pasal  yang  cukup  ambigu  untuk  dipahami,  khususnya  dalam Pasal  21  UU  PTPK.  Rumusan  Pasal  21  UU  PTPK  ini  sangat  luas,  karena  tidak  mengatur  secara detail  bentuk  perbuatan  yang  dilarang  tersebut.  Dengan  keluasan  bentuk  perbuatan  itu  pula  yang menyebabkan  eksistensi  pasal  Obstruction  of  Justice  sulit  untuk  dimaknai.  Hal  ini  pula  dapat menyebabkan  penegak  hukum  ragu  untuk  menerapkan  pasal-pasal Obstruction  of  Justice dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Mengatasi  permasalahan  tersebut  Komariah  Emong Sapardjaja  berpandangan  bahwa  sebaiknya  penyidik  dan  penuntut  umum  memproses  semua perbuatan yang diduga telah melanggar delik Obstruction of Justice, jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian biarlah hakim yang menilai dan memutus serta menafsirkan apakah perbuatan tersebut memang pelanggaran terhadap unsur-unsur delik Obstruction of Justice melalui putusannya.  Adapun unsur dalam delik obstruction of justice , dengan sengaja, mencegah, merintangi  atau  mengagalkan,  secara  lansgung  atau  tidak  langsung,  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi serta subjek hukumnya adalah  setiap  orang.  Frasa  “sengaja”  “mencegah”,  “merintangi”,  atau  “menggagalkan”  secara “langsung”  atau”  tidak  langsung”.  Jika  dipahami  lebih  lanjut  maka  terdapat  keambiguan  dalam memahami frasa dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut. Bgaian undang-undang yakni Penjelasan Atas
13 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  terhadap tersangka  dan  terdakwa  ataupun  para saksi  dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
14 Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau  denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
15 Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
16 Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  khususnya  pada  Pasal  21  pun  tidak  memiliki  penjelasan lebih  lanjut  dan  hanya  tertulis  cukup  jelas.  Padahal  Pasal  21  UU a quo mengandung  ambiguitas. Apakah  kemudian  perbuatan  seorang  advokat  membela  kliennya  dapat  dikategorikan  sebagai perbuatan  yang  memenuhi  kualifikasi  obstruction  of  justice,  ataukan  seperti  apa  perbutaan  yang dimaksud  merintangi  dengan  tidak  langsung?  Pada  dasarnya  antara  satu  negara  dengan  negara lainnya  hampir  memiliki  kesamaan  pengaturan  delik obstruction  of  justice .,  namun  di  beberapa negara delik obstruction of justice diatur dengan rinci dan jelas termasuk mengualifikasikan apa saja perbuatan  yang  dianggap  sebagai obstruction  of  justice walaupaun  ada  pula  negara  yang  hanya mengatur secara umum.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amerika ( United State Model Penal Code )/ 18 USC Chapter  73,  sebagai  negara  dengan  sistem  hukum Anglo  Saxon .  Pengaturan  mengenai  dleik obstruction of justice telah diakomodir di dalam Pasal 1501 sampai 1521. Merekam, mendengarkan atau  mengamati  proses  pengambilan  suara  oleh  juri;  1.  Menafikkan,  menolak  atau  menentang pejabat penegak hukum; 2. Mengancam dan menggunakan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung maupun melalui surat kepada aparat penegak hukum; 3. Melakukan kekerasan dan melukai aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus terkait; 4. Mencoba mempengaruhi tindakan atau  keputusan  juri;  5.  Menghilangkan,  menyembunyikan,  menghancurkan,  merubah  atau memalsukan  alat  bukti  terekam;  6.  Mempengaruhi,  munafikkan,  atau  menghambat,  atau menghalangi  proses  penyidikan;  7.  Mencuri,  menghapus  atau  merubah  rekaman  persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya dipengadilan; 8. Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan  atau  memberikan  jaminan  palsu;  9.  Mengganggu,  menghalangi,  atau  menghambat administrasi  peradilan,  atau  dengan  maksud mempengaruhi  setiap  hakim,  juri,  saksi  atau  petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya; 10. Melakukan demonstrasi baik di pengadilan maupun tempat  tinggal  hakim,  juri  dan  penegak  hukum  lainnya;  11.  Merekam,  mendengarkan  atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri; 12. Menghalang-halangi perintah pengadilan dengan cara  mengancam  atau  melakukan  kekerasan  dan  dengan  sengaja  mencegah,  menafikkan, menghambat  atau  mengganggu;  13.  Melakukan  penyuapan  untuk  menghalangi,  menunda,  atau mencegah penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atas undang-undang pidana; 14. Bersekongkol  dalam  menghalangi  penegakan  hukum  pidana  terhadap  bisnis  perjudian  ilegal;  15. Mengancam  keselamatan  saksi,  korban  dan  informasi  dengan  cara  membunuh  atau  percobaan pembunuhan  atau  menggunakan  kekuatan  fisik  untuk  mencegah  kesaksian  atau  kehadiran  dalam persidangan;  16.  Mempengaruhi  saksi,  korban  dan  informan  agar  menunda  atau  memberikan kesaksiaan  dan  tidak  menyerahkan  barang  bukti  kepada  petugas  atau  pengadilan;  17.  Mencegah terjadinya  komunikasi  antara  saksi,  korban  ataupun  informan  dengan  aparat  penegak  hukum;  18. Melakukan  tindakan  pembalasan  dendam  kepada  saksi  korban  atau  informan  dengan  cara membunuh, atau melakukan percobaan pembunuhan atau mengganggu kehidupan saksi, korban atau informan;  19.  Melakukan  pelecehan  terhadap  korban  atupun  saksi;  20.  Melakukan  upaya  untuk mempengaruhi, menghalangi atau menghambat auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan orang, badan atau program yang menerima lebih dari $100.000; 21. Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan; 22. Melakukan upaya untuk mencegah, menghalangi, menyesarkan atau menunda komunikasi informasi atau catatan yang berhubungan dengan pelanggaran perawatan kesehatan  federal  untuk  penyidikan  pidana;  23.  Merusak,  mengubah,  atau  memalsukan  catatan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
dalam  penyidikan  dan  kepailitan;  24.  Memusnahkan  atau  merusak  arsip  audit  perusahaan;  25. Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal.
Bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai delik Obstruction of Justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amerika itu menunjukkan kejelasan bentuk perbuatan obstruction of  justice .  Perumusan  yang  dmeikian  tentu  saja  sangat  berdampak  pada  kepastian  hukum  dan memenuhi kaidah asas legalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana.  Kejelasan  rumusan  pasal  akan  mengurangi  interpretasi  delik obstruction  of  justice dan menjamin  kepastiaan hukum dan keadilan dalam penanganan kasus yang diduga telah menghalang- halangi pemberantasan tindak pidana korupsi. 17 Ketidakjelasan kualifikasi perbutaan obstruction of justice membuat ketiadaan kriteria dan bentuk perbuatannya menjadi sangatb luas dan menjadi celah untuk dimanfaatkan baik bagi aparat penegak hukum maupun berpotensi merugikan korban karena ketidakjelasan  kriteria danbatasan sehingga Obstruction of Justice dapat berupa perbuatan apa pun, dari  yang  paling  ringan  (mempengaruhi  hakim/juri  dengan  tulisan  atau  komentar)  sampai  yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi). Hanya saja semua perbuatan  tersebut  dibatasi  oleh  maksud  atau  niatnya  yaitu  menghalangi  atau  mencegah  proses hukum ( to obstruct ).
Untuk  menanggulangi  suatu  kejahatan  dalam  kehidupan  masyarakat  diperlukan  suatu kebijakan kriminal yang mencerminkan prinsip lex certa dan lex stricta . Prinsip lex certa dan lex stricta terkandung dalam rumusan asas legalitas nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali dan  dimuat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP. 18 Asas  legalitas  merupakan  asas  hukum  pidana  yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruh hukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara  sederhana  adalah  untuk  melindungi  warga  negara  dari  kesewenang-wenangan  penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik  dari  hukum  pidana  nasional  maupun  hukum  pidana  internasional.  Peristiwa  yang  berkaitan dengan isu ini ikut mempengaruhi penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum. Asas legalitas merupakan  salah  satu  dari  beberapa  asas  hukum  yang  paling  tua  dalam  sejarah  peradaban  umat manusia. Keberadaan asas ini tidak sulit untuk ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum nasional berbagai negara. Asas legalitas dipertahankan sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang- wenangan dalam penyelenggaraan hukum pidana. Roeslan Saleh menegaskan tujuan utama dari asas hukum ini untuk “menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu sendiri agar jangan sampai di salah gunakan oleh Pemerintah (pengadilan) yang berkuasa. 19
Lex certa memiliki makna bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tidak samar sehingga tidak ada rumusan pasal yang multitafsir kerena perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum sedangkan penanggulangan kejahatan memerlukan  kebijakan  kriminal  yang  rumusan  deliknya  harus  jelas.  Rumusan  pasal  yang  jelas mememnuhi  prisnip  lex  certa  dalam  pembentukannya. Lex  stricta memiliki  makna  bahwa  unsur
17 Robert Klitgaard, “Addressing Corruption Together,” The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development (2015):  101,  https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/FINAL  Addressing  corruption together.pdf.
18 Andi Sofyan and Nur Aziza, Hukum Pidana , 1st ed. (Makassar: Pustaka Pena Press\, 2016).
19 Danel Aditia Situngkir SH.,MH, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional,” Soumatera Law Review 1, no. 1 (2018): 22.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
pasal  harus  rigid,  tidak  boleh  dapat  diperluas.  Rumusan  pasal  yang  dapat  diperluas  berpotensi merugikan pelaku maupun korban dari perbuatan tersebut sehingga rumusan delik atau unsur dalam aturan hukum pidana harus rigid agar tidak dapat dilakukan analogi.

## KESIMPULAN
Delik Obstruction  of  Justice yang  diatur  dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mengalami  hambatan  dalam  penerapannya dikarenakan  ketidakjelasan  rumusan  unsur  pasal.  Khususnya  dalam  frasa  sengaja  mencegah, merintangi,  atau  menggagalkan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  sehingga  problematik  dalam penerapannya. Sebagai jalan keluar dari problematik penerapannya maka delik Obstruction of Justice perlu  direvisi  sehingga  dapat  dirumuskan  dengan  jelas  dan  memenuhi  kaidah  asas  legalitas  dimana dalam pengaturan hukum pidana harus memenuhi ketentuan lex certa dan lex stricta .

## DAFTAR REFERENSI
Andi Sofyan, and Nur Aziza. Hukum Pidana . 1st ed. Makassar: Pustaka Pena Press\, 2016.
Andini,  Gusta  Orin,  Fitrah  Marinda,  and  Khulaifi  Hamdani.  “Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.” Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (2022): 65.
Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. “Restorative Justice in Indonesia Corruption  Crime :  A  Utopia.” Legality  Jurnal  Ilmiah  Hukum 31,  no.  1  (2023):  72–90. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233.
Ansori,  Lutfil.  “REFORMASI  PENEGAKAN  HUKUM  PERSPEKTIF  HUKUM  PROGRESIF.”
Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2017): 148–163.
Danil,  Elwi. Korupsi.  Konsep,  Tindak  Pidana  Dan  Pemberantasannya .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2011.
Gusta  Andini,  Orin.  “Menakar  Relevansi  Pedoman  Pemidanaan  Koruptor  Terhadap  Upaya Pemberantasan  Korupsi.” Tanjungpura  Law  Journal  | 5,  no.  2  (2021):  133–148. http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj.
Indonesia,  Transparency  International.  “INDEKS  PERSEPSI  KORUPSI  INDONESIA  2022.”  Last modified 2023. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan- terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/.
Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel . Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
Klitgaard,  Robert.  “Addressing  Corruption  Together.” The  Development  Assistance  Committee: Enabling  Effective  Development (2015):  101.  https://www.oecd.org/dac/governance- peace/publications/FINAL Addressing corruption together.pdf.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Cetakan Kedua) . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
Muladi. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  Dan  Sistem  Peradilan  Pidana .  II.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
Situngkir SH.,MH, Danel Aditia. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional.” Soumatera Law Review 1, no. 1 (2018): 22.