## Intoleransi Agama Dan Pandangan Sosial Bagi Kehidupan Masyarakat Minoritas Di Kota Cilegon-Banten
Iis Munawaroh 1 , Wahid Abdul Kudus 2
1,2 Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Ciwaru Raya-Serang, Indonesia Email Coresponden: 2290200009@untitta.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  berisi  tentang  multikulturalisme  yang  ada  di  kota  cilegon  tidak  berjalan  dengan  baik karena  adanya  diskriminasi  yang  menyebabkan  perjuangan  hak  agama  Kristen  yang  merupakan minoritas  di  kota  cilegon  karena  adanya  diskriminasi  dari  kaum  mayoritas  di  kota  cilegon  yang beragama Islam. Maka dari itu banyak faktor yang melatar belakangi rasa intoleransi yang seharusnya tidak  terjadi  di  Indinesia  karena  menentang  UUD  1945.  Intoleransi  ini  terlihat  dari  adanya  penolakan pembangunan  Greja  Kristen  yang  merupakan  tempat  ibadah  yang  seharusnya  ada  di  setiap  daerah karena merupakan salah satu dari pencerminan UUD 1945. Kasus ini juga akan membedah konflik ini dengan menggunakan teori politik identitas tepatnya teori Hak Minoritas dalam masyarakat multicultural yang dikemukakan oleh Will Kymlicka. Maka dari itu banyak faktor yang menjadi rasa penasaran penulis mengenai intolernsi dan perjuangan hak minoritas Agama Kristen di Kota Cilegon.
Kata Kunci: Intoleransi Beragama, Perjuangan Hak, Minoritas

## PENDAHULUAN
Imperatif  pentingnya  agama  dalam kehidupan  manusia  sangat  penting  untuk mencapai  kebahagiaan  di  dunia  dan  di kehidupan selanjutnya. Agama berperan sebagai  pedoman,  penanda,  pegangan  dan pedoman  dalam  menghadapi  kehidupan  di  era globalisasi  yang penuh ketidakpastian. Agama memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam konstruksi  identitas  nasional  suatu  negara karena mampu menciptakan kohesi sosial yang mendukung  pembentukan  identitas  nasional melalui  simbol,  ritual,  norma,  dan  jaringan global.  Agama  memiliki  beberapa  fungsi penting  dalam  kehidupan  manusia,  misalnya: ajaran  agama  menghidupkan  kembali  nilai- nilai  luhur  moralitas,  dan  juga  berfungsi sebagai  aturan  perilaku  umat  beriman  dalam kehidupan  sehari-hari,  yang  mempengaruhi
pembentukan  agama  dan  perilaku  manusia sehari-hari (Supriadi dkk, 2020).
Selain  kebutuhan  material  dan  spiritual, kebutuhan  sarana  dan  prasarana  ibadah  juga tidak  kalah  pentingnya  yaitu  tempat  ibadah yang  layak  dan  layak  sebagai  tempat  ibadah serta  toleransi  yang  baik  dengan  masyarakat setempat  agar  terhindar  dari  kritikan.  atau kritik  Menghina  agama  lain  dengan  alasan apapun.  Oleh  karena  itu,  harus  ada  sikap moderat dalam beragama. Netralitas beragama adalah  semacam  koeksistensi  yang  rukun, saling  menghormati,  perhatian  dan  toleransi, dan  tanpa  perselisihan  karena  perbedaan, sehingga  masyarakat  yang  kita  tempati  yang dapat  mencapai  kerukunan  beragama  (Hartani dkk,  2020).  Multikulturalisme  antar  umat beragama  yakni  salah  satu  ciri  bangsa Indonesia,  namun  perbedaan  lain  seperti  ras dan  etnis  merupakan  bagian  dari  masyarakat
itu sendiri dan sudah ada sebelum terbentuknya  bangsa  Indonesia  ( Praselanova, 2020) .
Ada  banyak  agama  di  negara  ini, termasuk  Indonesia.  Indonesia  adalah  negara dengan  berbagai  suku,  budaya  dan  agama.  Di Indonesia  sendiri,  terdapat  85%  penduduknya yang  beragama  Islam,  namun  Indonesia membiarkan  warga  bebas  memilih  agamanya karena  Indonesia  adalah  negara  majemuk (Jamaludin  dan  Nasrullah,  2018).  Agama mereka  kebanyakan  umat  Islam  tidak  mau membangun  tempat  ibadah  atau  berbenturan dengan  agama  lain,  salah  satunya  adalah tumbuhnya  ibadah  Kristen,  sehingga  ada minoritas  dalam  pertarungan  ini  (Fahmi, 2017).  Ternyata  tidak  ada  apa-apa,  karena mengambil  tempat  di  tanah  Cintangkil Kabupaten, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
Pada  masa  konflik  di  Desa  Zhitangji, Kotapraja Cilegon, sebagian besar umat  Islam di  Desa  Zhitangji  tidak  mau  mengembangkan kepercayaan  Kristen.  Menurut  data  tahun 2013, Kota Cilegon memiliki jumlah penduduk  sebesar  335.913  jiwa,  dimana 97,64% beragama Islam, dibandingkan dengan 36%  pemeluk  agama  lain  di  Kecamatan  2 Cilegon.  Data  BPS  tahun  2019  menunjukkan ada  382  masjid  dan  287  mushola  di  Kota Cilegon  yang  tidak  terdaftar  sebagai  gereja, biara,  atau  biara.  Padahal,  populasi  non- Muslim  pada  tahun  yang  sama  setidaknya
6.740  orang  Kristen,  1.743  Katolik,  215 Hindu,  215  Buddha,  dan  7  Konghucu.  Setiap orang membutuhkan tempat untuk beribadah.
Tercatat HKBP Maranatha Cilegon telah mendapata 4 kali penolakan izin bangun gereja sejak 2006 sementara Gereja  Baptis  Indonesia Cilegon  sudah  5  kali  ditolak  izin  bangunya sejak  1995  dan  mengalami  10  kali  upaya penutupan  paksa  dan  penyegelan,  bahkan  ada upaya  pembongkaran  paksa  seng  yang menutupi  lokasi  HKBP  Maranatha  Cilegon. Pancasila yakni sebuah dasar negara Indonesia,  sebagai  dasar  faslafah  hukum negara  yang  berisikan  pada  sila  pertama  dan kelima,  yaitu  (1.  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa dan  5.  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia).  Tentu  saja,  karna  mayoritas  orang Indonesia  memiliki  keyakinan  agama  yang berbeda,  mereka  didorong  untuk  menunaikan kewajiban  agaman  yaitu  beribadah  ( Mubarrak dan Kumala, 2020) .
Dalam  melaksanakan  peraturan  bersama menteri agama no. 9 dan menteri dalam negeri no.  8  tahun  2006,  peran  FKUB  ini  sangat penting dalam menjaga kerukunan serta selalu berusaha melaksanakan apa yang tertua dalam peraturan  tersebut.  Dalam  hal  pembangunan ini,  banyaknya  masyarakat-masyarakat  yang terganggu  serta  merasa  resah  dengan  adannya tempat  ibadah  Kristen  di  kota  cilegon. Kontroversi  atas  layanan  keagamaan  yang belum terselesaikan atau masalah hak
minoritas  yang  berasal  dari  oposisi  mayoritas terhadap  kerukunan  umat  beragama  tidak  bisa di  pecahkan  dari  peran  pentingnya  sebagai wadah  kerukunan  umat  beragama.  Komunitas Muslim  Cilegon  menentangnya  karena  bisa mengganggu  aktivitas  Islam  di  sana.  Oleh karena  itu  umat  Kristiani  harus  pergi  ke  kota Serang untuk beribadah setiap minggu, karena di  kota  Cilegon  tidak  ada  gereja.  Sehingga setiap  minggu  umat  kristiani  harus  pergi  ke Kota  Serang  untuk  beribadah  karena  tidak adanya  gereja  di  kota  Cilegon.  Proses pembangunan  gereja  yang  diusahakan  oleh umat  kristiani  mendapat  penolakan  akibat belum  memenuhi  izin  padahal  laporan  setara institut  pada  tahun  2010  juga  menunjukan bahwa  otoritas  setempat  belum  memberi kempatan  pembangunan  gereja  akibat  tidak ada persetujuan warga padahal terdapat sekitar 6000  warga  kristen  dan  1000  warga  katolik disana. Belum lagi masih ada nasib 400 warga hindu dan buddha yang tinggal disana.
HKBP  Maranatha  Cilegon  telah  empat kali  ditolak  izin  perencanaan  gerejanya    sejak 2006,  sedangkan  Gereja  Baptis  Indonesia Cilegon  telah  ditolak  izin  perencanaan sebanyak lima kali sejak 1995, yang memaksa penutupan dan penyegelan 10 perusahaan. Hal ini  membuat  kota  Cilegon  beberapa  kali tercatat menjadi kota toleransi terendah secara institut  2015-2021.  tapi  baru-  baru  ini  ada kabar baik bagi umat kristiani di Kota Cilegon
dari  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Menag Yaqut mendorong pembangunan gereja di  Kota  Cilegon  bahkan  menegur  wali  kota Cilegon Menaq jika izin tidak kunjung selesai. Menteri  Agama  akan  segera  menerbitkan  izin tersebut.
Maka dari itu kami sebagai penulis ingin membedah  secara  mendalam  lagi  terkait  apa saja alasan umat beragama dikota cilegon, dan hak-hak  kaum  minoritas    yang  bukan beragama  Islam  yang  tidak  diperbolehkan untuk membangun tempat ibadahnya dikarenakan  alasan  dapat  mengganggu  umat Muslim,  Apakah  hanya  itu  saja  yang  menjadi alasan  tidak  diperbolehkan  nya  pembangunan tempat  beribadah  selain  tempat  beribadah agama  Islam.  Dan  penulis  juga  ingin membedah  bagaimana  peran  FKUB  dalam mengatasi terjadinya konflik beragama.

## METODE
Metode Penelitian Pada dasarnya merupakan  suatu  cara  bagimana  seorang peneliti  dapat  menyusun  karya  ilmiah  dengan baik, dimana metode penelitian dapat menganalisis  sebuah  data  dan  informasi  serta menyusun  data  penelitian  sesuai  dengan  topik penelitian.  Maka  teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif unggul dalam membangun  dan  membangun  realitas  sosial
dan  makna  budaya  dengan  berfokus  pada peristiwa    interaktif.  Metode  pencarian perpustakaan  dan  percakapan  media  sosial digunakan untuk mendapatkan bahan penelitian. Data yang diperoleh melalui proses ini  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  analisis    kualitatif.  Analisis  kualitatif deskriptif    mengacu  pada  data  yang  diambil dari  subjek  yang  diteliti  dan  mengungkapkan peristiwa  yang  melingkupi  subjek  dalam bentuk  kata  atau  kalimat.  Lokasi  dan  tempat tersebut  dipilih  karena  adanya  situasi  konflik antar  umat  beragama  di  Kota  Cilegon, khususnya  perebutan  hak  beribadah  umat Kristiani  dan  penolakan  umat  Islam  untuk mendukung  pembangunan  gereja  di  Kota Cilegon.
Oleh  karena  itu,  penulis  mencoba menganalisis  permasalahan  tersebut  melalui metode analisis atau metode kualitatif deskriptif    dalam  hasil  dan  pembahasan. Pendekatan  ini  memecahkan  masalah  dan kemudian  menarik  kesimpulan  berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada sebuah negara pasti memiliki kaum mayoritas  dan  kaum  minoritas.  Mayoritas adalah  sekelompok  orang  yang  memerintah suatu  negara  atau  wilayah  dan  berbagi identitas  agama,  etnis,  sosial  dan  budaya. Sedangkan  minoritas  adalah  individu  atau kelompok  yang  jumlahnya  lebih  sedikit  dari
mayoritas,  karena  minoritas  lebih  sedikit  dari mayoritas, karena mayoritas selalu mendiskriminasi  atau  terkadang  mengalahkan minoritas,  padahal  minoritas  memiliki  hak dengan  mayoritas  ( Muharam,  2020) .  Secara khusus,  ketika  kita  berbicara  tentang  hak minoritas, seperti kebebasan sosial, politik dan agama,  ini  adalah  hak  asasi  manusia  yang tersirat  atau  tidak  dapat  dicabut.  Pasal  27,  28, 29,  30  dan  31  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengakui perlindungan hak asasi manusia dalam Piagam Perserikatan  Bangsa.  Terkait  hak  minoritas, kebebasan  beragama  sudah  dijalankan  dengan baik,  namun  masih  ada  konflik  antara minoritas dan mayoritas, misalnya di Sintangkil,  Banten,  Kabupaten  Cilegon.  Saat membangun  tempat  ibadah,  khususnya  gereja, bagi  non  muslim  akan  menimbulkan  konflik, sebagian  besar  masyarakat  merasa  tidak nyaman membangun tempat ibadah di sekitarnya.
Menurut  Simamora  dkk  (2019),  hak seorang  individu  sangat  berhubungan  dengan hak  sebuah  kelompok  ketika  hak  sebuah kelompok  itu  tidak  dapat  dipenuhi  maka  hak individu nya juga tidak akan terpenuhi, seperti ketika  hak  kaum  minoritas  agama  Kristen tidak  terpenuhi  untuk  beribadah  maka  hak setiap  individu  nya  juga  tidak  akan  terpenuhi untuk  melaksanakan  ibadahnya,  sehingga  hak
kaum minoritas harus diperjuangkan (Riswanda dkk, 2020).
Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  hak minoritas tidak dihormati, karena jika minoritas  non  muslim  Cilegon  menunaikan kewajibannya  maka  tidak  akan  dibangun tempat ibadah di Cilegon. Saya jatuh cinta Jika Anda  melangkah  lebih  jauh,  Anda  akan mencapai  kota  Cilegon.  Jika  Anda  ingin mengakhiri  aliran  sesat,  seranglah.  Prasangka adalah  sesuatu  yang  tidak  ingin  diremehkan oleh  siapa  pun  karena  prasangka  adalah  sikap yang  menunjukkan  prasangka  yang  tidak diinginkan  atau  tidak  pantas  terhadap  suatu kelompok  atau  individu.  Intoleransi  dapat berupa  kebencian  ras,  etnis  atau  bahkan agama.
Kefanatikan  adalah  perilaku  negatif  di bawah penyederhanaan palsu dari "prasangka". Sebagai prasangka dibagi menjadi tiga bagian; (1)  komponen  kognitif  meliputi  stereotip outgroup  underestimation;  (2)  komponen emosional ekstrim yang melibatkan keengganan  atau  keengganan  terhadap  orang asing;  (3)  komponen  perilaku  negatif  yang berkaitan  dengan  hubungan  interpersonal, bahkan  orientasi sosial dan politik.
Dalam hal ini, intoleransi sebagian umat Islam    di  Kota  Cilegon  mengekspresikan permusuhan  mereka  terhadap  keragaman, karena  mayoritas,  yaitu  umat  Islam,  menolak minoritas  Kristen  yang  mencoba  mendirikan
tempat  ibadah.  Karena  pada  dasarnya  dalam UUD  1945  saja  menganjurkan  setiap  warga negara bebas memilih agamanya dan menjalankan  kewajiban  beragamanya  dan salah satunya yaitu mendirikan tempat ibadah, karena  tempat  ibadah  merupakan  tempat dimana  seluruh  umat  yang  menganut  agama tertentu  berkumpul  karena  di  yakini  memiliki nilai atau pahala lebih jika beribadah di tempat ibadah.
Begitu  pula  umat  Kristen  di  Cilegon, mereka  seharusnya  memiliki  hak  yang  sama dalam  menunaikan  kewajiban  mereka  untuk beribadah  di  Rumah  Ibadah  mereka  yaitu Greja  dimana  seharusnya  juga  mereka  leluasa untuk  beribadah  setiap  waktu  dimana  mereka tidak  memiliki  cukup  waktu  untuk  beribadah ke  Greja  yang  bertempat  di  Kota  Serang walaupun  difasilitasi  dalam  hal  transportasi namun,  hanya  dihari-hari  tertentu  seperti  hari Minggu. Pembangunan rumah ibadah bagi non muslim  di  kota  cilegon  sudah  menjadi  hal yang  kontroversial  di  berbagai  masyarakat. Walaupun  hal  ini  menjadi  hal  polemik  bagi masyarakat, akan tetapi dari pihak kementerian agama  kota  cilegon  mengatakan,  kebebasan beragama  merupakan  hak  setiap  masyarakat, namun ia mengatakan bawha fasilitas keagamaan  pun  merupakan  tanggung  jawab negara.  “justru  negara  itu  harus  memfasilitasi umat  beragama,  ujar  Mahmudi  selaku  dari pihakt kementerian agama kota Cilegon. Agar
penduduk setempat tidak menghalangi pembangunannya, aturan pembangunan tempat suci  non-Muslim  harus  diubah.  Pengabaian atau  penolakan  terhadap  gereja  ini  merupakan kisah  yang  berulang.  Untuk  berbagai  alasan, mis.  tidak  mengikuti  aturan  tanpa  izin. Kebanyakan  orang  menggunakannya  secara teratur  untuk  membenarkan  perilaku  yang tidak dapat ditoleransi.
Menurut  Peraturan  Bersama  Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat  beragama  adalah  keadaan  hubungan sesama  umat  beragama  yang  dilandasi toleransi,  yang  saling  pengertian,  saling menghormati,  menghargai  kesetaraan  dalam pengamalan  ajaran  agamanya  dan  kerjasama dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  di  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Tahun 1945.
Dalam  peraturan  di  atas,  daerah  cilegon memiliki  suatu  organisasi  yang  bernama FKUB  (Forum  Kerukunan  Umat  Beragama). peran FKUB dalam organisasi yaitu menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai menjaga pentingnya kerukunan yang ada. Pada peran yang telah dilakukan FKUB kota cilegon dalam  penutupan  rumah  ibadah  sudah  efektif dan baik, karna selama permasalahan ini tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat
diselesaikan.  Dalam  melaksanakan  peraturan bersama  menteri  agama  No.9  dan  menteri dalam  negeri  no.  8  tahun  2006,  peran  FKUB ini  sangat  penting  dalam  menjaga  kerukunan serta  selalu  berusaha  melaksanakan  apa  yang tertua  dalam  peraturan  tersebut.  Dalam  hal pembangunan ini, banyaknya masyarakat yang terganggu  serta  merasa  resah  dengan  adannya tempat ibadah Kristen di kota cilegon.
Banyak  pihak  yang  mengkhawatirkan perkembangan  ini  dan  mengkhawatirkan keberadaan  sekte-sekte  Kristen  di  Cilegon. Ada  banyak  persoalan  di  balik  marjinalisasi mayoritas  warga  Cilegon.  Dalam  hal  ini terdapat perbedaan pendapat antara umat Islam dan  Kristen  di  Kota  Cilegon.  Padahal,  ada beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  kasus ini  dan  beberapa  faktor  yang  membuat  umat Kristiani  bisa  menuntut  haknya.  Padahal, negara  secara  hukum  menjamin  ibadah  lokal, termasuk  ibadah  Kristen.  Namun,  masalah unik  muncul  di  Cilegon.  Apa  masalahnya  dan bagaimana  posisi  negara  (Dewan  Kota Cilegon) untuk menyelesaikannya. Oleh karena  itu,  pertanyaan  yang  diajukan  lebih didasarkan  pada  konteks  sejarah  yang  terjadi di  Kota  Cilegon.  Jika  Cilegon  pernah  didiami pada  masa  penjajahan  Belanda.  Ini  benar- benar membuat marah orang-orang di Cilegon. Itu  sebabnya  Romo  Banten  menulis  surat wasiat  yang  melarang  pembangunan  rumah ibadah  umat  Kristiani  di  Kota  Cilegon.
Masalah  ini  berlangsung  lama  dan  tidak menyebabkan  para  pengikut  khususnya  umat Kristiani meninggalkan kota Cilegon. Penduduk  muslim  di  kota  Cilegon  telah mengadakan  lebih  dari  selusin  protes  sejak tahun  1995  menyerukan  umat  Kristen  untuk menutup gereja mereka.

## KESIMPULAN
Pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa pada  kasus  konflik  penolakan  pembangunan gereja di Kelurahan Citangkil Kota Cilegon ini memang ada berbagai kebenarnya, hal tersebut dilatarbelakangi  oleh  adanya  sikap  tidak  suka antara  kaum  mayoritas  yaitu  agama  Islam dengan  kaum  minoritas  yaitu  agama  Kristen, sehingga  ketika  ingin  dibangun  tempat  ibadah agama  Kristen  ini  tidak  diperbolehkan  oleh kaum mayoritas.
Menurut hasil wawancara dengan sebagian  kecil  umat  Kristiani,  hal  ini  juga terjadi  dan  menimbulkan  konflik  ketika mayoritas  umat  Islam  lebih  memilih  Islam daripada  agama  lain.  Kaum  minoritas  masih mengalami  diskriminasi  di  Kota  Cilegon meski  terjadi  konflik  yang  melanggar  UUD 1945, yang mengecualikan agama sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
Fahmi.  2017.  Penolakan  Masyarakat  Kota Cilegon  Terhadap  Rumah  Ibadah  Umat Kristiani. Diakses pada 20 Januari 2023 Hartani,  Mallia  Dan  Nulhakim,  S.  Akhmad.
2020.  Analisis  Konflik  Antar  Umat
Beragama  Di  Aceh  Singkil.  Jurnal
Kolaborasi  Resolusi  Konflik.  Volume 2, Nomor 2, Halaman 93-  99.
Jamaludin,  A.  Nasrullah.  2018.  Konflik  Dan Integrasi  Pendirian  Rumah  Ibadah  Di Kota Bekasi. Jurnal Socio-Politica.
Volume 8, Nomor 2.
Muharam, R. S. (2020). Membangun toleransi
umat beragama di indonesia berdasarkan konsep deklarasi kairo. Jurnal
Ham , 11 (2), 269.
Mubarrak,  H.,  &  Kumala,  I.  D.  (2020). Diskriminasi terhadap Agama Minoritas: Studi  Kasus  di  Banda  Aceh. Seurune:
Jurnal Psikologi Unsyiah , 3 (2), 42-60.
Praselanova,  R.  (2020).  Komunikasi  Resolusi Intoleransi Beragama Di Media Sosial. Wasilatuna:  Jurnal  Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 3 (1), 76-96.
Riswanda, M., Hikmawan, D., Ramadhan,  G.,
&  Nurrohman,  B.  (2020).  Making  sense of  the  politics  of  recognition:  Indicators of religious tolerance in Banten, Indonesia. International Journal of Engineering  Research  and  Technology. Volume 13 (11)..
Simamora,  A.  R.,  Hamid,  A.,  &  Hikmawan, M.  D.  (2019).  Diskriminasi  Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)  di  Tangerang  Selatan. International  Journal  of Demos. Volume 1(1). halaman 19–37.
Supriadi,  E.,  Ajib,  G.,  &  Sugiarso,  S.  (2020).
Intoleransi  dan  Radikalisme  Agama:
Konstruk LSM tentang Program
Deradikalisasi. JSW  (Jurnal  Sosiologi Walisongo) , 4 (1), 53-72.