## PENDEKATAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DAN PEMENUHAN HAK DALAM PROSES PERADILAN ANAK
(MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012)
1 Muhammad Surya Adi Wibowo & 2 Drs. M. Yunus
1 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : adisurya389@gmail.com
2 Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang Email : yunusdian65@gmail.com

## Abstract
The judicial process children give priority to the concept of restorative justice in the implementation as an effort to continue to maintain the future children , but the rights of the child in the judicial process that is often ignored .The problems that have  arisen  how  the  implementation of  the  concept  restorative  justice  in  the judicial process for violation of children and how the protection of the law that will be given to the rights of children as regulated in the law number 11 2012 about child criminal justice systems .The purpose of which are how the judicial process and protection of what they were by the son .Usefulness for providing information on the judicial process and legal  protection for children in  accordance with the regulations  .By  using  the  method  juridical  normative  ,  obtained  the  results  of research regarding the application of the concept of restorative justie in the judicial process children often find various obstacles because involves various parties.
Keyword: Protection of Law, The Rights of Child, Restorative justice

## PENDAHULUAN
Anak-anak dalam melakukan kenakalan sebenarnya bukan hanya termasuk dalam  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  namun  merupakan bahaya yang dapat membuat masa depan bangsa dan negara menjadi terancam akibat fenomena tersebut. Meskipun dalam melakukan tindakan tersebut anak dapat memikirkan dampak yang akan diterima apabila hal tersebut dilakukan dan merasakan bagaimana efek yang akan diterimanya, tetapi keadaan lingkungan di sekitarnya dapat mempengaruhi anak tersebut. 1 Oleh karena itu dalam mengatasi kenakalan anak, orang tua dan elemen masyarakat harus lebih berperan aktif dan saling  bekerja  sama  dalam  memberikan pembinaan,  pendidikan  dan pengembangan  tata  cara  berperilaku  anak.  Karena hubungan  antara orang tua
1 Bernadethe, V. B. (2018). Tinjauan Psikologi Hukum Perlindungan Anak (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish
dengan anaknya  merupakan  hubungan  yang  hakiki,  baik  hubungan  psikologis maupun spiritual. Apabila anak dijatuhkan hukuman pidana dan jauh dari orang tua maka hubungan tersebut akan terganggu. Sebenarnya yang paling ditakutkan adalah dampak yang akan diperoleh orang tua maupun anak, bagi anak dia akan kesulitan  untuk  melanjutkan  kehidupan  normal  seperti  semula  karena  bayang- bayang stigmatisasi yang mungkin akan didapatkan oleh anak, bagi orang tua pun demikian stigma tidak bisa mendidik anak untuk menjadi lebih baik akan melekat pada orang tua.
Di Indonesia, masalah anak yang berhadapan hukum mempunyai grafik yang semakin meningkat. Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia menurut data Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  kasus  anak  berhadapan  hukum,  menjadi kasus yang paling dilaporkan ke KPAI. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.942 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan  kasus  anak  terjerat  masalah  kesehatan  dan  Napza  (2.820  kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus). 2
Dengan  jumlah  data  tersebut,  semakin  meningkatnya  kasus  hukum  yang menimpa anak-anak di Indonesia, disini perspektif yang diberikan oleh anak tidak boleh  disamakan  dengan  orang  dewasa  yang  sudah  memiliki  pemahaman  dan pengalaman. Kenakalan yang dilakukan oleh anak sebenarnya bukan hanya dari dalam diri anak saja namun lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan keluarga yang  merupakan  tempat  belajar  bagi  anak.  posisi  anak-anak  dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang  harus diberlakukan  secara  istimewa,  dan  negara  mempunyai tugas  untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.
Pada  pasal  40  Konvensi  Hak  Anak  sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention  on  the  Rights  of  the  Child (Konvensi  Hak-hak  Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang- undang  hukum pidana”.  Majelis  Umum  PBB  dalam Standard  Minimum  For  the Administration  of  Juvenile  Justice atau  yang  dikenal  dengan Beijing  Rules mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum “ a child or young person who is  alleged  to  have  commited  or  who  has  been  found  to  have  commited  an offence”. 3
Salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan
2 https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan- hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia
3 Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 8 (2), hlm.163.
berebda dengan orang dewasa. Pada pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  “Dalam melakukan  penyidikan  terhadap  perkara  anak,  penyidik  wajib  meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan  atau  diadukan”.  Ayat  (2)  menyatakan  “Dalam  hal  dianggap  perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahi pendidikan, psikolog, psikiater,  tokoh  agama,  pekerja  sosial  profesional  atau  tenaga  kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”. 4
Perlakuan istimewa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah dijamin  dalam  instrumen-instrumen  HAM  nasional  dan  internasional,  baik Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan instrumen hukum  HAM  internasional  seperti  Konvensi  tentang  Hak-hak  Anak,  Peraturan- peraturan  Minimum  Standar  PBB  mengenai  administrasi  peradilan  bagi  anak ( Beijing Rules ) dan pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana anak ( The Riyadh Guidelines ). Namun, sampai saat ini, pelanggaran terhadap anak yang dimiliki saat berhadapan dengan hukum sering dijumpai dan tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa. 5
Perlakuan  istimewa  dituangkan  dalam  Prinsip Juvenile  Court di  Amerika Serikat. Sebagaimana dicatat oleh Green Wood, antara lain: Pertama , menunjang asas praduga tidak bersalah, dengan menyatakan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan  seorang  anak  bukan    sebagai  kejahatan  melainkan  sebagai  perilaku delinkuensi  yang  merupakan  perwujudan  dari  belum  mampunya  seorang  anak untuk  bertanggung  jawab. Kedua ,  penempatan  anak  dalam  lembaga  bukan sebagai penghukuman melainkan untuk mendapat pembinaan dan resosialisasi sementara  pada  orang  dewasa  vonis. Ketiga, dalam  proses  persidangan  anak bersifat  tertutup,  artinya  hanya  diketahui  oleh  keluarga  dan  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  peradilan,  sementara  pada  orang  dewasa  persidanagan  bersifat terbuka untuk umum. 6
Undang-undang  terbaru  yang  mengatur  tentang  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  adalah  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  ini  merupakan  pengganti  dari Undang-undang  Nomor 3 Tahun  1997  tentang  pengadilan  anak  yang  bertujuan  agar  dapat  terwujudnya peradilan  yang  benar-benar  menjamin  perlindungan  kepentingan  terbaik  bagi
4 Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 , hlm.19
5 Ibid . Hlm.165
6 Yul, Ernis., (2016)., Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)., Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum., Volume 10, Nomor 2, Juli 2016
anak yang berhadapan dengan hukum. 7 UU tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum . Perubahan paradigma hukum dalam peradilan anak yang bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan ( pidana ) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda  dengan  perlakuan  terhadap  orang  dewasa  yang  melakukan  tindak pidana.  Berubah  dengan  pendekatan  sistem  hukum  yang  humanis  dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. 8
Adapun dalam  pelaksanaannya Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (2) dilaksanakan berdasarkan asas, huruf (i) menyatakan: perampasan kemerdekaan dan pemindanaan sebagai upaya terakhir;  dan  huruf  (j)  penghindaran  pembalasan.  Penjelasan  Pasal  2  huruf  (i) menjelaskan:  “Upaya  perampasan  kemerdekaan  anak  merupakan  langkah terakhir” dalam  proses  peradilan  pidana  upaya  perampasan  kemerdekaan merupakan pilihan terakhir, ketika tidak ada pilihan lain, kecuali ada hal tertentu yang  digunakan  sebagai  penunjang  untuk kepentingan  penyelesaian  perkara. (penjelasan  Pasal  2  Huruf  i);”penghindaran  pembalasan”  adalah bagaimana caranya anak dihindarkan dari upaya pembalasan sebagai bentuk dari kesalahan yang telah diperbuat (Penjelasan Pasal 2 Huruf (j). Namun terkadang hal tersebut diabaikan karena kurangnya koordinasi para aparat penegak hukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hal  yang  perlu dikaji  adalah  mengenai penerapan  restorative  justice  dalam  peradilan  pidana  anak  apakah  sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  konsep  yang  diatur  dalam  undang-undang,  dan perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  anak  yang  sedang  berhadapan dengan  hukum  sebagai langkah  untuk  menjaga  kepentingan  dari  masa  depan anak. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas kemudian penulis memiliki beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :
a. Bagaimanakah pendekatan konsep restorative  justice dalam proses peradilan  terhadap  pelanggaran  anak menurut  Undang-Undang  No.11 tahun 2012?
b. Bagaimana upaya perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak  yang  telah dijatuhi pidana menurut sistem peradilan pidana anak?
7 Nandang, S. (2010). Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia . Graha Ilmu.hlm.28
8 Setiawan, D. A. (2017). EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN ANAK SESUAI UU SPPA. DIH Jurnal Ilmu Hukum , 13 , 162–174.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, merupakan  bahan-bahan hukum  yang  mengikat, sedangkan  bahan  hukum sekunder sendiri merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, digunakan untuk memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  hukum  primer  dan  hukum  sekunder. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses penerapan  konsep restorative  justice dalam pelaksanaan  peradilan  dan perlindungan hukum bagi anak, dan sejauh mana pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2012.

## PEMBAHASAN Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak (
Restorative Justice ) Hakikat dari sistem peradilan pidana adalah suatu proses dari penegakan hukum pidana. Sangat berkaitan erat dengan perundang-undangan yang ada, baik hukum  pidana  substansif maupun  pidana  formal,  karena  perundang-undangan pidana pada dasarnya termasuk ke dalam penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diaplikasikan ke dalam penegakan hukum in concerto . Sistem peradilan pidana ( the sentencing of system) merupakan aturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pemberian sanksi pidana dan penjatuhan pidana ( the statute rules have relating to penal sanctions and punishment ). 9 Proses  peradilan  anak  adalah  merupakan  suatu  proses  yuridis  dimana hukum  ditegakkan  dengan  tidak  mengesampingkan  kebebasan  mengeluarkan pendapat dan  pembelaan  dimana  keputusannya  diambil  dengan  mempunyai suatu motivasi tertentu. Dalam pelaksanaannya sebuah proses peradilan harus dilaksanakan  tanpa  adanya  kepentingan  dari  pihak  manapun. Sudarto menyatakan: “ Peradilan anak sendiri merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan dari anak”. 10 Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sudarto, penulis berendapat bahwa ruang  lingkup  peradilan  anak  sangatlah  luas,  termasuk  mulai  dari  aktifitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar tidak dikenakan pidana yang memberatkan masa pidana anak, atau hal ini berarti sebagai upaya untuk memlihara kepentingan masa depan anak agar masa pidana  dapat  dipersingkat  maupun  diperingan  selama  memenuhi  syarat  yang berlaku di dalam aturan perundang-undangan.
Peradilan  pidana  bagi  anak  sendiri  sebenarnya  bukan  bertujuan sebagai penghukuman  melainkan  perbaikan  kondisi  dari  anak  yang  sedikit  terganggu
9 Prakoso, A. (2013). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak . Laksbang Grafika.hlm.140
10 Sumenda, B. steward. (2015). PROSES PERADILAN DAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK. IV(8), 103–110.
karena  telah  melakukan  sebuah pelanggaran. Menurut  Yahya  Harahap Sistem peradilan  pidana  anak  adalah  sistem  pengawasan  kenakalan  anak (Juvenile Deliquency) terdiri  dari  lembaga-lembaga  yang memiliki  wewenang  dan  tugas untuk menangani proses penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan bagi anak . 11 Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), (2) Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) serta Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak,  menyatakan dalam  pelaksanaan proses peradilan  pidana  anak  berlaku  juga  ketentuan  yang  mengatur  tentang hukum  acara  pidana, kecuali  dimuat lain  dalam  Undang-Undang  ini.  Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib mengutamakan pemberian perlindungan khusus terhadap anak yang di periksa, karena tindak pidana yang dilakukannya termasuk ke  dalam  kategori situasi  darurat.  Perlindungan  khusus  dilaksanakan melalui penjatuhan  pidana  tanpa  pemberat.  Proses  penanganan  perkara  anak  yang dilakukan  oleh  tenaga  ahli  seperti  pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja  sosial profesional  dan tenaga  kesejahteraan  sosial,  penyidik,  penuntut  umum,  hakim dan  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya  harus memperhatikan kepentingan untuk  masa  depan yang terbaik  bagi  anak  dan mengupayakan keadaan kekeluargaan tetap terjaga, agar tidak terjadi perselisihan ketika perkara telah selesai dan silaturahim tetap terjaga. Identitas pribadi anak, meliputi nama asli anak, nama anak yang menjadi korban, nama anak yang menjadi saksi, nama orang tua anak, alamat tempat tinggal anak, wajah maupun foto dari anak dan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai jati diri anak pelaku anak korban dan/atau anak saksi. 12
Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu: paradigma pembinaan  individual  (individual  treatment  paradigm)  yang  menekankan  pada permasalahan  yang  dihadapi  pelaku  bukan  pada  perbuatan/kerugian  yang diakibatkan; paradigma retributif (retributive paradigm) dimana enjatuhan sanksi dalam  paradigma  retributif  ditentukan  pada  saat  pelaku  menjalani  pidana; paradigma  restoratif  (restorative  paradigm),  bahwa  di  dalam  mencapai  tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya. Di  indonesia  sistem  peradilan  pidana  anak  menggunakan  paradigma restoratif  yaitu  mengutamakan  keadilan  restoratif.  Kewajiban  mengutamakan keadilan  restoratif  tercantum  dalam  Pasal  Undang-undang  No. 11  tahun  2012. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif adalah melalui upaya diversi
11 Setiawan, D. A. (2017). EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN ANAK SESUAI UU SPPA. DIH Jurnal Ilmu Hukum , 13 , 162–174.
12 Makarao, M. T. (2013). Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Rineka Cipta.hlm.73
yang  merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi diwajibkan mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Dalam  proses  peradilan  Anak,  para  aparat  penegak  hukum  harus mengutamakan  konsep restorative  justice , Adapun  penjelasan  tentang  proses peradilan pidana terhadap anak antara lain:
1. Penyidikan
Penyidikan memiliki kandungan atau makna sebagai langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam melakukan proses penyidikan suatu tindak perkara harus berpedoman dengan aturan yang telah  diatur  dalam undang-undang  sebagai  pegangan  dalam  melakukan pencarian serta pengumpulan barang bukti dari tindak pidana, kemudian dengan diperolehnya bukti itu penyidik akan menemui titik terang dalam proses  penyidikan mengenai tindak  pidana  yang  terjadi  serta  sekaligus dapat memudahkan proses untuk menemukan pencarian tersangka atau pelaku tindak pidananya. Berarti bahwa dalam proses penyidikan sebuah perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik dalam melakukan pencarian sebuah  bukti maupun peristiwa  yang menjadi penyebab  mengapa  anak bisa  melakukan  tindakan  yang  melanggar  pidana. Di  dalam  proses penyidikan  perkara  anak,  penyidik  juga  harus  meminta  saran  maupun rekomendasi  dari  pembimbing  kemasyarakatan,  setelah  polisi mendapatkan laporan atau aduan terhadap anak yang telah melakukan tindak  pidana,  yang  kemudian  pembimbing  kemasyarakatan  akan membuat sebuah laporan mengenai tindak perkara bagaimana anak bisa melakukan tindakan tersebut.
2. Penangkapan dan penahanan Penangkapan  dan  penahanan  adalah  kekuasaan  yang  diberikan kepada  penyidik dengan sedemikian  luasnya. Dalam  hal  ini  penyidik memiliki  kebebasan  untuk  melakukan  sebuah  penangkapan  dan penahanan ketika telah menemukan bukti yang akurat dan dapat dijadikan sebagai barang bukti, penyidik juga memiliki hak untuk tidak memberikan kebebasan dan hak asasi seseorang, dengan syarat apa yang dilakukan oleh penyidik selama masih  berpegang pada  landasan  hukum dan  prosedur yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik dapat berkoordinasi dengan pihak penuntut umum sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa, koordinasi  yang dilakukan oleh  penyidik  dengan  penuntut  umum  dilakukan selambat- lambatnya waktu 1x24 jam sejak penyidikan dimulai.
3. Penuntutan Merupakan pelimpahan  sebuah  perkara  pidana  yang  dilakukan oleh Penuntut Umum  (PU)  ke  Pengadilan  Negeri (PN), disini penuntut umum memiliki  kewenangan  untuk  melimpahkan  berkas  perkara  anak, dalam hal nantinya akan diputus oleh hakim di acara pidana anak, memiliki
pengertian tindakan penuntut  anak adalah untuk  menyerahkan  perkara anak ke pengadilan dengan maksud perkara anak yang telah dilimpahkan agar diperiksa atau diteliti yang nantinya akan menjadi putusan hakim anak di dalam persidangan anak.
4. Pemeriksaan di persidangan anak
Proses  pemeriksaan anak di  pengadilan tidak dapat  dilakukan secara  terbuka,  hakim  pengadilan  anak,  yaitu  hakim  tingkat  pertama, semua elemen dalam proses peradilan seperti jaksa, penasihat hukum dari anak,  pembimbing  kemasyarakatan,  orang  tua/ wali  asuh  wajib  untuk mengikuti  jalannya  proses  persidangan  anak. Dalam  pelaksanaannya sebelum persidangan dimulai pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil laporan penelitian masyarakat mengenai anak yang bersangkutan  sebagai  bahan  pertimbangan  kepada hakim  untuk memberikan  putusan  kepada  anak.  Disini  peran  pembimbing kemasyrakatan  sangat  penting  untuk  meyakinkan  kepada  hakim  agar memberikan  hukuman  maupun  pidana  kepada  anak  seringan-ringannya dan tidak  menjatuhkan hukuman  yang  memberatkan  bagi  anak,  karena mengingat masa depan anak yang masih panjang dan perlu untuk dijaga. 13 Mendahulukan  kesejahteraan  serta  kepentingan  anak  juga  tercantum dalam Standard Minimum Rules for the Administritation of Juvenile Justice (SMR- JJ) atau yang dikenal dengan istilah Beijing Rules . Dalam Rule 5.1 Aims of Juvenille Justice ditegaskan  bahwa The  juvenile  justice  system  shall  emphasize  the  well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence . Dalam Commentary Rule 5.1 tersebut di atas terdapat dua tujuan penting terkait dengan  kejahatan  anak,  yaitu  memajukan  kesejahteraan  anak  yang  berarti menghindarkan sanksi yang bersifat menghukum dan prinsip proposionalitas yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengelang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum, yang artinya hanya bersifat sebagai pembalasan saja. hal ini selaras dengan tujuan dari keadilan restoratif Keadilan  yang  dimaksudkan  disini  bukan memberikan  hukuman  yang setimpal  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  namun  keadilan  disini melibatkan  secara  bersama-sama  bagaimana  mengatasi  akibat  dari  suatu kejahatan yang konsekuensinya akan diterima dimasa yang akan datang. Dalam prakteknya  yang  sendiri  proses  keadilan  restoratif  sepenuhnya  dijalankan  dan dicapai oleh masyarakat. Dalam hal ini pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum  setelah  melalui  proses  keadilan  restoratif  diharapkan  mampu  untuk berintegrasi  dengan masyarakat  dari  sebelum  anak  melakukan  tindak  pidana. Keterlibatan  korban,  masyarakat  dan  pelaku,  perlu  ditekankan  juga  betapa pentingnya  juga  peran  dari  keterlibatan  tenaga  profesional  khusus  tentang perilaku remaja dan anak dalam proses keadilan restoratif. Dalam hal ini tugasnya
13 Makarao, M. T. (2013). Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Rineka Cipta.hlm.161
adalah  sebagai  fasilitator.  Dukungan  dari  berbagai  pihak  sangat  penting  agar pelaku maupun korban terutama anak dapat melewati situasi tersebut. Dan dapat melanjutkan kembali impiannya dan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara.
Sistem  peradilan pidana  anak  merupakan segala  unsur yang  mengatur tentang sistem peradilan pidana terkait dengan penanganan kasus kenakalan yang dilakukan  oleh  anak.  Pertama,  polisi  berperan  sebagai  institusi  formal  yang menerima  anak  saat  anak  pertama  kali  berhadapan  dengan  sistem  peradilan pidana, nantinya anak akan ditentukan antara dibebaskan atau diproses. Kedua, jaksa dan lembaga yang digunakan sebagai penampung pembebasan bersyarat berperan juga dalam menentukan putusan anak akan dibebaskan ke lembaga atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak merupakan tahapan dimana anak akan dihadapkan dalam beberapa pilihan, mulai dari anak akan dibebaskan sampai  anak  akan  menjalani  proses  pidana  dalam  institusi  atau  lembaga penghukuman. 14
Dalam  prakteknya menurut  UU  No.11  Tahun  2012  pelaksanaan  proses peradilan  pidana bagi anak menganut  konsep Restorative  Justice yang mengupayakan  Diversi  pada  penyelesaian  perkaranya. dimulai  dari  tahap penyidikan,  yakni  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  yang kemudian  mendapatkan  saran  dan  pertimbangan  dari  pembimbing kemasyarakatan,  dalam  proses  tersebut  pembimbing  kemasyarakatan mengupayakan  proses  diversi  terhadap  anak dengan  laporan  penelitian masyarakat  yang  telah  dibuat, dalam  proses  diversi  di  kepolisian, penyidik membuatkan  berita  acara  diversi  apabila  kesepakatan  dicapai  yang  kemudian akan dilakukan penetapan oleh pengadilan, namun apabila gagal proses peradilan berlanjut ke penuntut umum, di tingkat penuntut umum upaya diversi juga harus dilakukan, apabila  gagal  upaya  diversi  juga  harus tetap dilakukan  di  tingkat pengadilan, di  tingkat  pengadilan penuntut  umum  membuatkan  berita  acara diversi yang apabila menemui kesepakatan antara pihak korban dan pelaku akan dibuatkan penetapan oleh pengadilan, namun apabila proses diversi gagal akan dilakukan proses hukum yang nantinya akan dijalani oleh anak . 15
Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaanya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. yaitu: a) Hambatan Internal 1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan  korban  di  antara  aparat  penegak  hukum;  2.  Kurangnya  kerja  sama  antara pihak  yang  terlibat  (aparat  penegak  hukum  dan  pekerja  sosial  anak);  3.
14 Prakoso, A. (2013). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak . Laksbang Grafika.hlm.142
15 Harefa, B. (2015). DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. Jurnal Komunikasi Hukum ,
Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum; 4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;  5.  Belum  ada  persamaan  persepsi  antar-aparat  penegak hukum mengenai  penanganan  anak  berhadapan  dengan  hukum  untuk  kepentingan terbaik bagi anak; b) Hambatan Eksternal 1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar  lembaga;  2.  Pihak  korban  atau  keluarga  korban  tidak  menyetujui penyelesaian  dengan  cara  diversi;  3.  Regulasi  mengenai  Pengawasan  terhadap Pelaksanaan  Hasil  Kesepakatan  Diversi;  4.  Pandangan  masyarakat  terhadap perbuatan tindak pidana. 16
Pelaksanaan  pemidanaan  yang  dilakukan  terhadap  anak  terkadang menimbulkan  perdebatan, karena  memiliki  beberapa  faktor yang  sangat berpengaruh  dalam  hal  perilaku  dari  anak  maupun  pendapat  dari  kalangan masyarakat di lingkungan anak dan juga dari segi psikologi anak tersebut. Namun dengan  adanya  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan pidana  anak  yang  mengutamakan  pembinaan  bagi  anak  dan  melindungi  masa depan dari anak, berbanding terbalik dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang pemberian hukuman terhadap anak masih bersifat pembalasan.  Pemidanaan  yang  diberikan  berdasarkan  KUHP,  yang  notabene untuk dewasa bukan anak, tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mendidik anak agar lebih baik namun dapat menjadi bumerang bagi anak, karena kondisi anak akan semakin terpuruk dan anak akan mengenal tindak kejahatan lain. 17
Sebenarnya  tujuan dari  proses  peradilan  pidana  anak  sendiri  bukanlah sebagai  bentuk  penghukuman, tujuan  dari  konsep  penghukuman  sendiri sebenarnya sudah mulai dihilangkan dalam bentuk proses peradilan, melainkan untuk memulihkan kondisi bagi anak dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan anak  serta  mencegah  terjadinya  pengulangan  tindakannya  melalui  pengadilan yang konstruktif. Anak ketika dijatuhkan hukuman untuk menjalani masa pidana di  lembaga,  bukan  menjadikan  perilaku  anak  menjadi  baik  atau  mengalami perubahan,  namun  hal  yang  paling  riskan  adalah ketika  anak  belajar  tentang bentuk-bentuk kejahatan lain saat menjalani pidana di dalam lembaga, dengan bertukar  pikiran dan  pengalaman dengan teman  di dalam  lembaga,  anak  akan semakin pandai dalam melakukan tindak pidana lain, sebagai contoh ketika anak sebelum  masuk  menjalani  masa  pidana  di  lembaga,  dia  hanya  melakukan pencurian berupa uang di sebuah toko, hal yang sangat riskan ketika si anak masuk dan  menajalani  masa  pidana  di  lembaga,  setelah  dia  keluar  pelanggaran  yang dilakukan semakin besar ketika si anak melakukan pembobolan sebuah rumah. Itulah yang sebenarnya tidak diinginkan dari bentuk penghukuman karena bukan
16 Purnomo, B. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 183–192.
17 Makarao, M. T. (2013). Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Rineka Cipta.hlm.88
menjadikan anak menjadi jera, tetapi semakin pandai dalam melakukan tindak kejahatan. 18
Dalam pelaksanaan proses dan penamaan peradilan atau disebut sebagai proses  persidangan  anak,  berdasarkan Pasal  3  menyebutkan  bahwa  Sidang  di Pengadilan  anak  atau  disebut  sidang  anak,  memiliki  tugas  dan  wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan tindak perkara anak yang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. 19
Sebagai  upaya  untuk  mencapai  keadilan  bagi  anak  yang  dihadapkan ke depan persidangan  atau  meja  pengadilan,  beberapa  standar  dan  kondisi  yang harus dipenuhi agar proses peradilan anak tersebut berjalan secara efektif dan adil,  antara  lain  sebagai  berikut: (1) Hakim  dan  stafnya  harus  mampu  untuk menerapkan pelayanan secara individual dan tidak bertujuan untuk menghukum. Dalam melaksanakan proses peradilan hakim harus memikirkan masa depan dari anak sebelum memberikan putusan (2) Fasilitas yang memadai dan cukup dalam proses  persidangan,  masyarakat  juga  bersedia  untuk  menjamin:  (a.)Disposisi pengadilan  berdasarkan  dari  pengetahuan  yang  terbaik  untuk  kebutuhan  yang dimiliki oleh anak, hal ini dikeluarkan dengan acuan untuk menjaga kepentingan dari anak (b.) Bahwa, jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, anak dapat menerimanya  melalui pemenuhan fasilitas  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan anak, (c.) Masyarakat  harus  menerima  perlindungan  yang  cukup. Dalam arti masyarakat menjamin perlindungan bagi anak dan tidak memberikan intervensi terhadap anak. (3) Perancangan prosedur untuk menjamin: (a.) Situasi dan kondisi setiap anak dipertimbangkan secara individual, (b.) Pertimbangan hak yuridis  dan  konstitutional  anak  dan  orang  tua  harus  dilindungi  dan  dilakukan secara tepat.
Adapun wujud dari sebuah keadilan adalah ketika seimbangnya pelaksanaan antara  hak  dan  kewajiban.  Bantuan  dan  perlindungan  harus  dilakukan  secara manusiawi dan seimbang dalam pemberian hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana. Yang harus menjadi perhatian adalah kewajiban bagi anak  harus  disesuaikan  dengan  situasi,kondisi  metal,fisik,  keadaan  sosial  dan kemampuannya pada usia tertentu. 20
Pentingnya  dukungan  dari  pihak  yang  terlibat  bagi  anak  yang  sedang menjalani  proses  hukum  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  berjalan sebagaimana  dikonsepkan, keadilan  restoratif  dan  diversi  secara  konseptual
18 Sumenda, B. steward. (2015). PROSES PERADILAN DAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK. IV(8), 103–110.
19 Purnomo, B. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 183–192.
20 Sumenda, B. steward. (2015). PROSES PERADILAN DAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK. IV(8), 103–110.
merupakan  peradilan  yang berbasis  pada  musyawarah  dengan  melibatkan berbagai  pihak  yang  terlibat  dan  dilakukan  secara  bersama-sama  mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban yang menjadikan keadaan lebih baik lagi dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan  pembalasan, namun  pada  implementasinya  anak  sering  tidak  dilibatkan  secara  aktif  dalam proses  tersebut,  anak  kurang  mendapatkan  perhatian  atas  pemenuhan- pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Maka dari itu hal yang harus diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya antara  lain:  (1)  anak  harus  diperlakukan  sebagai  pihak  yang  belum  terbukti bersalah, dalam hal ini asas praduga tidak bersalah juga harus diterapkan di dalam proses peradilan anak (2) prioritas utama adalah peradilan anak baru peradilan dewasa  dan  tidak  boleh  diselingi,  peradilan  anak  harus  diutamakan  terlebih dahulu  karena  menyangkut  kondisi  psikologis  dari  anak (3)  anak  memiliki  hak untuk  memperoleh  pembelaan  dari  seorang  ahli  atau  bantuan  hukum, diperbolehkan untuk di dampingi dalam proses hukum sebagai bentuk pembelaan yang  dilakukan  oleh  anak (4)  dalam  pelaksanaan  tanya  jawab  harus  dilakukan secara kekeluargaan, agar anak merasa aman dan tidak takut, penggunaan tata bahasa juga harus mudah dimengerti oleh anak, pemberian pertanyaan kepada anak  bersifat  wawancara  dan  bukan  interogasi  yang  menohok  atau  memaksa anakj untuk menjawab sesuatu (5) anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan anak, dalam hal ini anak tidak bisa  mendapatkan  ancaman  dari  pihak  manapun  yang  merugikan  maupun mengganggu dari kondisi psikologis anak (6) anak berhak menuntut ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, apabila mengalami kerugian dapat melayangkan tuntutan (7) Dalam pelaksanaan sidang, anak berhak untuk melaksanakan sidang secara tertutup, hanya dikunjungi orang tua/kerabat dekat dari anak, wali, orang tua  asuh,  petugas  sosial,  saksi  dan  orang-orang  yang  berkepentingan saja, mengingat privasi dan kehormatan maupun kepentingan dari anak dan keluarga, pihak  media  massa  pun  tidak  dilegalkan  untuk  ikut  serta,  kecuali  telah mendapatkan  izin  dari  hakim  dengan  catatan  identitas  anak  tidak  boleh dipublikasikan. (8) Petugas dilarang menggunakan pakaian seragam karena dapat mengganggu psikologi dari anak, petugas dapat menggunakan kemeja maupun pakaian  yang  tidak  menggunakan  atribut (9)  Persiapan  sidang  harus  dilakukan secara matang agar meminimalisir terjadinya penangguhan proses peradilan (10) apabila putusan hakim menyatakan anak harus menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau lembaga sosial, maka hak anak perlu diperhatikan. 21
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Yang  Telah  Dijatuhi  Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak
21 Bunadi, H. (2010). Pemidanaan Anak dibawah umur . Hlm.21
Dalam pelaksanaan proses  peradilan pidana, anak  mempunyai  hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang sistem peradilan  pidana  anak yang  tercantum  di dalam Pasal  59  meliputi  anak  yang berkonflik dengan hukum dan hak anak korban tindak pidana, adalah hal yang menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Diterangkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 ayat : (1) Setiap anak berhak untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan,penyiksaan,  atau pemberian hukuman yang tidak sesuai dengan  kemanusiaan seperti penyiksaan yang  terlalu  berlebihan  terhadap  anak. Perlindungan  bagi  anak  yang  hanya mendapatkan  kehilangan  kebebasan  bukan  untuk  diberi  penghukuman  berupa penyiksaan  dan  kekerasan  sebagai  bentuk  pembalasan (2) Dalam  pelaksanaan peradilan  anak  Berhak  untuk  mendapatkan kebebasan  sesuai  dengan  hukum, memperoleh bantuan daru tenaga maupun praktisi yang ahli di bidang hukum (3) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya dijadikan sebagai upaya  terakhir  apabila  tidak  ada  pilihan  lain  selain  pidana  penjara,  dan  harus dilakukan sesuai dengan hukum dapat dilakukan sebagai langkah terakhir. Pasal 17  ayat  :  (1)  setiap  anak  yang kebebasannya  dirampas  memiliki  hak sebagai berikut:  a.  Memperoleh  perlakuan  secara  manusiawi  sesuai  dengan  hak  asasi manusia dan dalam penempatannya tidak digabung dengan orang dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa; b. Dalam mengadapi proses peradilan anak wajib memperoleh bantuan hukum dari tenaga ahli sebagai upaya untuk melindungi hak anak di dalam peradilan secara efektif seseuai aturan hukum yang berlaku; dan c. Anak  memperoleh  keadilan  dan  hak  untuk  membela  diri,  dalam  pelaksanaan proses persidangan anak juga berhak memperoleh keadilan, proses persidangan tidak  boleh  memihak  dan  harus  bersifat  objektif  baik  dilakukan  dalam  sidang tertutup maupun sidang umum. (2) Identitas anak korban atau pelaku kekerasan seksual  harus  dirahasiakan,  hal  ini  disebabkan  agar  tidak  mengganggu  kondisi psikologis dari anak. Peliputan atau dokumentasi dalam persidangan juga diambil secara seperlunya dan itu hanya dilaksanakan untuk kepentingan hukum saja. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan berhadapan dengan hukum  wajib untuk  disidangkan  di  pengadilan anak  yang  berada  di  lingkungan peradilan umum, hakim dalam pelaksanaannnya dapat memutuskan perkara anak tanpa  menjatuhkan  sanksi  hukum  apabila  dakwaan  dari  jaksa  tidak  terbukti  di dalam persidangan, melihat anak yang memiliki karakteristik dan sifat yang tidak sama dengan orang dewasa demi tercapainya perlindungan terhadap anak. Semua proses  peradilan  perkara  anak  mulai  dari  ditangkap,ditahan  dan  diadili  dalam pelaksanaan  program  pembinaannya  wajib  ditangani  oleh  profesional  atau pejabat khusus yang memang memahami dan mendalami masalah anak. 22 Tetapi,
22 Bernadethe, V. B. (2018). Tinjauan Psikologi Hukum Perlindungan Anak (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.Hlm.23
sebelum  anak  menjalani  proses  peradilan  wajib  bagi  para  penegak  hukum, keluarga  dan  masyarakat  untuk  mengupayakan  proses  penyelesaian tindak perkara anak di luar jalur hukum atau pengadilan, yaitu melalui proses diversi yang berdasarkan keadilan Restoratif. Hal ini wajib dilakukan mengingat kepentingan masa  depan  anak  yang  harus  diperhatikan  apabila  anak dihadapkan  untuk menjalani masa pidana di dalam lembaga, karena sama hal nya dengan menunda anak untuk berkembang, sebab ketika anak menjalani pidana di dalam lembaga akan mengalami keterbatasan dalam bersosialisasi dengan lingkungan luar. Misal dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal  anak  belum  berumur  12  tahun  melakukan  atau  diduga  melakukan    tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan mengenai program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan bagi anak belum berumur 12 tahun, tidak ada peraturan yang mengatur mengeani hal ini. Kedua tidak  ada  aturan  yang  mengikat  aparat  penegak  hukum  secara  keseluruhan. Dampak  ini  bisa  dilihat  dalam  pengaturan  Diversi  misalnya.  Dalam  hal  diversi sebelumnya MA telah mengeluarkan Perma Diversi, namun aturan teknis tersebut tentu saja hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, menjadi permaslahan ketika terjadi standar berbeda antara Diversi yang ada di Kepolisisan, Kejaksaan dan Pengadilan tentunya. 23
Undang-undang tentang Sistem peradilan pidana anak ini mengatur tentang proses  secara menyeleruh  mengenai  proses  penanganan perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dari  tahap  awal  yaitu  penyidikan  sampai  tahap pembimbingan yang dilakukan ketika anak telah selesai menjalani masa pidana di dalam  lembaga.( Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 ) Anak  merupakan amanah dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus senantiasa menjaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak  sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Hak asasi yang melekat pada diri anak adalah suatu bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  hak  anak.  Dalam  sisi kehidupan berbangsa dan, anak merupakan masa depan sekaligus aset bangsa dan sebagai generasi penerus yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa, maka dari itu anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang tanpa adanya gangguan dari orang lain, ikut berpartisipasi serta berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  tindakan diskriminasi,  bebas  untuk  melakukan  penegembangan  dirinya tanpa  adanya intervensi maupun pengaruh dari pihak manapun sebagai wujud dari pemberian
23 Ariani, N. A. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. Majalah Hukum Varia Peradilan, 10.
hak  yang  dimiliki  oleh  seseorang  tidak  boleh  diganggu  maupun  dikurangi sedikitpun.( Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ) Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah di cantumkan mengenai hak yang dimiliki oleh anak, kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh orang tua dari anak, keluarga, elemen masyarakat dan pemerintah  atau  negara  supaya  memberikan  fokus  perlindungan  kepada anak. (Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 ) Kewajiban  tersebut  harus dilakukan  demi  menjaga  anak, Meskipun demikian  hal  tersebut  masih memerlukan suatu penguat yakni undang-undang yang mengatur tentang upaya perlindungan anak dalam proses peradilan yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Oleh karena ittu dibentuknya undang-undang ini adalah dengan berdasar pertimbangan bahwa perlindungan anak apabila ditinjau dalam segala aspek merupakan suatu bagian dari  sebuah  proses  pembangunan  nasional,  lebih  spesifik  menjadi  kader  yang berperan untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa.( Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ) Para pihak  yang  terkait  yakni,  Orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat memiliki  rasa tanggung jawab untuk saling bahu-membahu dalam menjaga dan melindungi anak dalam  pemenuhan  hak-hak di  proses  peradilan.  Dalam  hal  ini  negara  dan pemerintah  sebagai  pelaksana  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  fasilitas dan  aksebilitas  bagi  anak  sebagai  upaya  penyelenggaraan  perlindungan  anak, terutama  dalam  memberikan  jaminan  terhadap  proses  pertumbuhan  dan perkembangan anak secara optimal dan terarah, dari pengawasan berbagai pihak, terutama orang tua anak dan elemen masyarakat sekitar agar penyelenggaraan perlindungan  hak  anak  dalam  proses  peradilan anak  dapat  tercapai  secara maksimal dan bisa dilaksanakan, mengingat sangat pentingnya pertumbuhan dari anak dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan berguna bagi bangsa dan negara yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam memajukan bangsa dan negara ini. 24

## PENUTUP
KESIMPULAN
1. Proses peradilan terhadap anak harus mengutamakan konsep restorative justice mengutamakan  kepentingan  dari  anak, memiliki  beberapa hambatan antara lain sebagai berikut: 1. Kurangnya dukungan dan kerja sama  antar  lembaga;  2.  Pihak  korban  atau  keluarga  korban  tidak menyetujui  penyelesaian  dengan  cara  diversi;  3.  Regulasi  mengenai Pengawasan  terhadap  Pelaksanaan  Hasil  Kesepakatan  Diversi;  4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana
24 Lombogia, B. (2015). P ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG TELAH DIPIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. IV.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap hak anak yang telah dijatuhi pidana menurut sistem peradilan pidana anak, yakni selama dilakukan penahanan dan penempatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama anak menjalani masa pidana, anak berhak untuk memperoleh pemenuhan dalam hal pelayanan dan perawatan untuk kesehatan, anak juga dapat mengikuti pendidikan dan  pelatihan  serta  program  pembimbingan  dan  pendampingan  yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan.
SARAN Dalam proses peradilan anak, masa depan dan harkat martabat yang dimiliki oleh  anak  harus  menjadi  perhatian  yang  sangat  penting  ketika  hendak memberikan sebuah putusan atas tindakan yang telah dilakukan oleh anak, tidak bisa peradilan anak disamakan dengan orang dewasa karena secara kematangan anak  juga  masih  belum  matang  dan  ingin  mencari  jati  dirinya,  maka  dari  itu perlindungan  khusus  sewajarnya  didapatkan  anak  ketika  berhadapan  dengan hukum dan harus menjalani masa peradilan. Dengan demikian :
1. Proses  peradilan  terhadap  anak  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai apa yang ada di dalam isi undang-undang tersebut, dengan mengutamakan konsep restorative justice para aparat penegak hukum harus saling memahami mengenai kepentingan  anak, dalam  hal  ini  para  aparat  penegak  hukum  harus duduk  bersama  dan  menyamakan  persepsi  untuk  mengutamakan kepentingan anak dalam proses peradilan pidana anak. 2. Dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  yang  dimiliki anak yang telah dijatuhi pidana selama ditempatkan di lembaga, maka harus  ditunjang  dengan  sarana  prasarana  yang  memadai  dan peningkatan  sumber  daya  dari  petugas  dalam  melakukan pembimbingan  dan  pembinaan  mental  dan  spiritual  dari  anak,  agar kondisi anak tetap terjaga dan tidak terpengaruh, yang menjadi sangat riskan lagi ketika anak telah selesai menjalani masa pidana anak tidak akan melakukan pelanggaran kembali.

## REFERENSI Jurnal/Artikel
Ariani, N. A. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. Majalah Hukum Varia Peradilan, 10. Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 , 15–29.
Harefa, B. (2015). DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. Jurnal
Komunikasi Hukum , 1 . Lombogia, B. (2015). P ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG TELAH DIPIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. IV. Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 8 (2), 161- 174 Purnomo, B. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1),
183–192.
Rosidah, N. (2012). Pembaharuan ide diversi dalam implementasi sistem peradilan anak di indonesia.
Setiawan, D. A. (2017). EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN ANAK SESUAI UU SPPA. DIH Jurnal Ilmu Hukum , 13 , 162–174. Sumenda, B. steward. (2015). PROSES PERADILAN DAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK. IV(8), 103–110.
Yul, Ernis., (2016)., Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)., Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum., Volume 10, Nomor 2, Juli 2016
Buku Bernadethe, V. B. (2018). Tinjauan Psikologi Hukum Perlindungan Anak (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
Bunadi, H. (2010). Pemidanaan Anak dibawah umur . Djamal, M. N. (2013). anak bukan untuk dihukum . Citra Aditya Bakti.
Makarao, M. T. (2013). Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Rineka Cipta.
Nandang, S. (2010).
Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia . Graha Ilmu. Prakoso, A. (2013). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak . Laksbang Grafika. Setya, W. (2011). Implementasi ide diversi dalam pembarauan sistem peradilan pidana anak di indonesia . Genta Publishing.

## Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012,  (2012). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, (2002). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. (1999).

## Internet
https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan- hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia