## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4483/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek
Darren Andreas 1 , Ariawan 2
1 Magister Hukum Universitas Tarumanagara
2 Universitas Tarumanagara Article Info Abstract Article history: Received : 29 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023 A verstek decision is a decision made by a panel of judges to a defendant who was asked to officially  come  to  court,  but  the  defendant ignored the  order  so  that  he  was  not present  or represented his attorney to appear before him. If the four conditions for a verstek decision are met, then it is called a verstek decision. Meanwhile, if we read the explanation from the Audi
Et Alteram Partem principle in civil procedural law, the judge must act fairly and listen to explanations from both parties in order to receive clear information and examine the principal case he  is  examining.  It  means  that  in  the  two  explanations  above  we  can observe that the verstek decision must look at the purpose of the law, namely justice. And of course this is a new problem that the author wants to examine. The author uses normative research methods from several existing books. And the writer concludes that when a versteek decision is made, it must look at the theory of justice for the parties. In fact, if examined further, the purpose of this principle is to protect each party in a case in court so that the statement from each party can be heard by the judge.
Keywords:
Verstek Decision, Justicee,
Adjudicating
Info Artikel Abstrak

## Article history:
Received : 29 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023 Putusan verstek adalah putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim kepada seorang tergugat yang diminta secara resmi datang ke pengadilan, namun tergugat mengabaikan titah sehingga tidak  hadir  ataupun  mewakilkan  kuasa  hukumnya  untuk  menghadap.  Jika  keempat  syarat putusan  verstek  terpenuhi  barulah  disebut  putusan  verstek.  Sedangkan  kalau  kita  membaca penjelasan dari asas Audi et alteram partem dalam hukum acara perdata, hakim harus bertindak adil dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak untuk menerima keterangan yang jelas dan menelaah pokok perkara yang diperiksanya. Berarti dalam kedua penjelasan di atas dapat  kita  cermati  bahwa  putusan  verstek  harus  melihat  tujuan  hukum  yaitu  keadilan.  Dan tentunya ini menjadi suatu permasalahan baru yang mau penulis teliti. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dari beberapa buku yang ada. Dan penulis menyimpulkan bahwa putusan verstek apabila diputus harus melihat teori keadilan bagi para pihak. Padahal kalau diteliti  lagi,  tujuan dari  asas ini  untuk  melindungi  masing-masing  pihak  yang berperkara di pengadilan agar keterangan dari masing-masing pihak dapat didengar oleh hakim.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Darren Andreas Magister Hukum Universitas Tarumanagara andreas.darren50@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sejak lahir manusia sudah menjadi makhluk sosial yang tidak bisa terpisahkan dengan manusia lainnya. Itu karena setiap manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan satu sama lain dalam  kelangsungan  hidupnya.  Begitu juga  dalam  menjalankan  kegiatan  perdagangan.  Manusia harus melakukan transaksi jual beli dengan  manusia lainnya, juga melakukan suatu bentuk kerja sama yang dituangkan ke dalam kontrak kerja untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun yang sering terjadi, tidak semua rencana dapat berjalan mulus. Karena akan ada saja salah satu pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya itu, sehingga pihak tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji akan kontrak yang dilakukan. Apabila wanprestasi terjadi maka para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka sesuai yang tertera dalam isi kontrak. Jika  permasalahan mereka dibawa ke ranah hukum, berarti yang akan menyelesaikan permasalahan mereka adalah pengadilan negeri.  Wewenang  pengadilan  menyelesaikan  sengketa  atau  perselisihan  di  antara  para  pihak adalah yurisdiksi contentiosa dan gugatannya pun berbentuk contentiosa .
Lembaga  pengadilan  melalui  hakim  memiliki  kewenangan  sebagai  sarana  penyelesai permasalahan antara pihak-pihak yang bersengketa. Akibat hokum yang ditimbulkan dari adanya penyelesaian  sengekta  melalui  pengadilan  adalah  diharapkan  para  pihak  mendapatkan  keadilan secara  rata  dan  menyeluruh  sehingga  dalam  hal  ini  hakim  memegang  peranan  penting  untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam pengadilan  dapat  dianalogikan  sebagai  pisau  keadilan  yang  memiliki  dua  sisi.    Fungsi  keadilan yang dimiliki oleh Pengadilan tidak hanya terbatas pada ranah sengekta. Keadilan yang terdapat di dalam Lembaga pengadilan juga memiliki peranan untuk menghadirkan keadilan bagi pihak-pihak yang  mengajukan  permohonan.  Permohonan  yang  diajukan  pada  pengadilan  merupakan  bentuk yurisdiksi voluntair dan  bentuk  gugatannya  merupakan  gugatan  Permohonan.  Beberapa  bentuk permohonan  dalam  pengadilan  yang  sering  kita  temukan  yaitu  diantaranya  adalah  permohonan penggantian nama, permohonan pengangkatan anak, permohonan pengesahan anak, dll..
Jumlah  pihak  yang  bersengketa  2  orang  atau  lebih  maka  sengketa  itu  bersifat contentiosa . Ketika  gugatan  sudah  didaftarkan  di  pengadilan  maka  selanjutnya  pihak-pihak  yang  berperkara akan dipanggil secara sah dan patut oleh hakim dari pengadilan yang mengadili perkara.  Produk hukum dari adanya putusan hakim dapat berupa suatu pernyataan yang dituangkan secara tertulis dalam  putusan  pengadilan.  Putusan  yang  diucapkan  oleh  hakim  di  dalam  pengadilan  memiliki kekuatan  hukum  yang  bersifat  mengikat  karena  diucapkan  oleh  pejabat  negara  yang  diberi wewenang.  Apabila  dalam  persidangan  pertama  semua  tergugat  tidak  menghadiri  sidang  maka putusan  tersebut  merupakan  putusan verstek .  Putusan verstek merupakan  bentuk  putusan  yang mengabaikan  perintah  untuk  menghadap  bagi  para  pihak,  meskipun  demikian  pelaksanaan  dari putusan verstek tetap  mengacu  kepada  alur  pokok  ekseskusi  putusan  tanpa  pengecualian sedikitpun. Adapun alur dari pelaksanaan putusan verstek ini adalah mengacu pada ketentuan HIR & RBg dengan tanpa mengesampingkan situasi kondisi yang berlangsung pada wilayah setempat.
Syarat Putusan Verstek itu adalah tergugat akan dipanggil secara resmi dari pengadilan yang menangani  sengketa,  kemudian  tergugat  yang  tidak  datang  tanpa  memberikan  alasan  yang  sah, tergugat  tidak  mengajukan  eksepsi  kompetensi.  Jikalau  semua  unsur  yang  disebutkan  terpenuhi baru bisalah sebuah putusan itu dinyatakan ke dalam putusan verstek. Hakim dalam memutus suatu perkara  atau  sengketa  akan  melihat  pada  asas-asas  yang  berada  dalam  Hukum  Perdata.  Dalam Hukum Perdata dikenal beberapa asas salah satunya adalah asas audi et alteram partem . Dalam substansi  hukum  perdata  formil,  asas  ini  sebagai  asas  yang  mendengarkan  penjelasan  dari  para pihak  karena  dengan  adanya  asas  ini  dapat  dicermati  pengadilan  yang  akan  mengadili  perkara bertindak adil dan tidak membeda-bedakan setiap orang. Dari pengertian ini pun mengandung arti bahwa hak-hak setiap orang yang berperkara diperhatikan di dalam hukum acara perdata. Masing- masing pihak pun diberikan kesempatan agar bisa berpendapat ataupun pendapat para pihak harus didengar oleh hakim.
Audi at alteram partem memiliki landasan filosofis yaitu mendengar keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar pengadilan dapat bertindak adil dalam memutus dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dari 2 prespektif yang berbeda.  Hakim  tidak  dapat  bersifat  acuh  terhadap  keterangan  yang  diberikan  oleh  para  pihak dalam persidangan meskipun keterangan yang diberikan terkesan bersifat sepele. Kekuasaan yang dimiliki seorang hakim merupakan perwakilan atas kekuasaan yang dimiliki oleh negara sehingga bersifat merdeka dan tidak dapat dilakuakn intervensi dari pihak manapun dengan catatan sesuai penerapannya  untuk  kepentingan  masyarakat  luas  dan    Ngeara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).
Kewajiban hakim untuk mendengarkan fakta-fakta hukum dari para pihak yang bersengeketa di pengadilan melalui asas audi et alteram partem sering dianggap bertentangan dengan adanya putusan  yang  bersifat  verstek.  Melalui  putusan verstek maka  hakim  dengan  ini  memberikan putusan hanya melalui penilaiannya atas fakta hukum yang disampaikan oleh salah satu pihak yang
hadir di dalam persidangan saja sehingga timbulnya akibat hukum berupa tidal tersampaikannya dengan  baik  fakt-fakta  hukum  di  lapangan  yang  berdampak  pada  putusan  yang  diberikan  oleh hakim tidak dapat memenuhi rasa keadilan.
Audi et alteram partem mewajibkan hakim untuk mendengarkan pendapat dari para pihak yang berperkara karena hakim diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan rasa keadilan. Moral tanggung jawab hakim untuk dapat memberikan keadilan karena adanya kepercayaan masyarakat bahwa keadilan yang seadil-adilnya hanya dapat diputuskan oleh hakim. Keadilan sejatinya tidak memiliki tolak ukur karena sifatnya yang relatif. Keadilan hanya dapat tercapai apabila diputuskan untuk  satu  tujuan  yang  mulia  yaitu  kesejahteraan  untuk  kepentingan  umum.  Keadilan  yang diterapkan oleh seorang hakim dalam system peradilan di Indonesia harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  dengan  ini  penulis  tertatik  untuk  membahas permasalahan mengenai PENERAPAN  TEORI KEADILAN  DALAM PUTUSAN VERSTEK . Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  penerapan  teori keadilan dalam  putusan verstek?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  udang-undang  ( statue approach ) dan merupakan penelitian deskriptif karena hasil akhir dari penelitian ini adalah penyajian kesimpulan  atas  fakta  hukum  terkait.  Penngumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  adalah menggunakan  studi  pustaka  ( library  research )  dimana  dikombinasikan  dengan  pendekatan kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keadilan  adalah  emansipasi  dan  partisipasi  warga  polis/negara  dalam  memberikan  gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.  Putusan i Verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun i telah i dipanggil i secara i sah i dan i patut. Apabila pada hari sidang pertama dan kedua tergugat atau kesemua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sedangkan penggugat selalu datang, maka perkara akan diputuskan verstek. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi  jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek. Menurutnya keadilan adalah suatu perbuatan yang bisa dikatakan adil jika telah didasarkan oleh perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa keadilan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji.
Disini  perjanjian  dapat  dikatakan  sebagai  wujud  yang  luas,  bukan  hanya  sebatas  perjanjian sewa  menyewa  atau  kontrak  bisnis,  melainkan  perjanjian  disini  juga  perjanjian  putusan  antara hakim dan terdakwa. Peraturan perundang-undangan yang tidak saling memihak. Tetapi bersama- sama  mementingkan  kesejahteraan  publik. Kehadiran  pihak  penggugat  dan  Tergugat  dalam persidangan  merupakan  suatu  hal  yang  vital  dan  sangat  berpengaruh  pada  agenda  persidangan selanjutnya.  Ketidakhadiran  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  persidangan,  walau telah  dilakukan pemanggilan  secara  resmi  dan  patut,  dianggap  sebagai  ketidakseriusan  para  pihak  untuk memperjuangkan haknya. Sehubungan dengan hal ini, ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat di muka  persidangan  dapat  memberikan  dampak  yang  berbeda  terhadap  jalannya  persidangan. Pemanggilan Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut diatur dalam hukum acara perdata. Pemanggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.
Pemanggilan  pihak  Penggugat  dan  Pihak  Tergugat  akan  dilakukan  oleh  Jurusita  yang diperintahkan pengadilan. Jurusita Pengadilan akan memanggil para pihak agar datang menghadap ke  Pengadilan  sesuai  dengan  hari  dan  tanggal  yang  telah  ditetapkan.  Setelah  semua  pihak  baik Penggugat  dan  Tergugat  menerima relaas panggilan  sidang  tersebut,  mereka  diwajibkan  untuk datang menghadiri persidangan. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah ( relaas )  panggilan  kepada  hakim  yang  akan  memeriksa  perkara  tersebut  yang  merupakan  bukti bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil.  Sah  tidaknya  suatu  pemanggilan  dan pemberitahuan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengadilan  sangat  berpengaruh  terhadap  baik  atau buruknya  proses  pemeriksaan  persidangan  di  pengadilan.  Setelah  sahnya  pemanggilan  terhadap para  pihak,  maka  seharusnya  Penggugat  harus  menghadiri  persidangan,  khususnya  di  sidang pertama.  Jika  penggugat  tidak  hadir  maka  Hakim  dapat  memutuskan  gugurnya  gugatan  karena dinilai  Penggugat  tidak  menunjukkan  keseriusannya  terhadap  gugatan  yang  telah  diajukan  atau didaftarkan oleh pengugat itu sendiri.
Hak  untuk  menggugurkan  gugatan  oleh  Majelis  Hakim  tidak  bersifat  imperatif,  karena berdasarkan Pasal 126 HIR 5 menegaskan bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kembali melalui jurusita, supaya pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya. Setelah pemanggilan yang kedua. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak tergugat  atau  termohon  pada  persidangan,  prinsipnya  bahwa  hakim  diberi  wewenang  untuk menjatuhkan putusan atau tidak tanpa hadirnya pihak tergugat pada persidangan sehingga hakim memiliki  hak  fakultatif,  dalam  hal  ini  merujuk  pada  Pasal  126  HIR  (tentang  verstek)  sebagai pedoman:
a. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek.
b. Menunda sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.
Seperti  yang  telah  diuraikan  oleh  penulis  dalam  latar  belakang  ,  bahwa  permasalahan  yang sering terjadi adalah Putusan Verstek ini sering dianggap bertentangan dengan asas audi et alteram partem , karena putusan verstek sudah langsung diputuskan apabila pada sidang pertama tergugat tidak datang dan telah dipanggil secara patut , akan tetapi dalam pengertian asas audi et alteram partem adalah  hakim  wajib  mendengar  pendapat  kedua  belah  pihak.  Menurut  analisis  penulis bahwa  dalam  sengketa  perdata  yang  mengandung  putusan  verstek  maka  asas audi  et  alteram partem ini pasti akan sangat berkaitan putusan verstek itu sendiri. Hakim dalam memutus suatu perkara  apabila  pihak tergugatnya  tidak hadir  maka  harus  melihat  syarat-syarat  putusan  verstek yang telah disebutkan di latar belakang di atas. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila: a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah. c. Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, maka hakim menasihati penggugat mencabut kembali gugatannya  maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan dan mohon untuk putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat ( verstek ). Beberapa  syarat  tersebut  harus  satu  per  satu  diperiksa  dengan  teliti,  apabila  benar-benar persyaratan  itu  terpenuhi  maka  putusan  verstek  dapat  dijatuhkan  dengan  mengabulkan  gugatan penggugat.  Apabila  syarat  1,  2  dan  3  dipenuhi,  akan  tetapi  petitumnya  melawan  hak  atau  tidak beralasan  maka  walaupun  perkara  diputus  dengan  verstek  tetapi  gugatan  ditolak.  Begitu  juga apabila  syarat  1,  2  dan  3  terpenuhi,  akan  tetapi  ternyata  ada  kesalahan  formil  dalam  gugatan, misalnya, gugatan diajukan orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata  tidak  memiliki  surat  kuasa  khusus  dari  pihak  penggugat,  gugatan  dinyatakan  tidak diterima.  Dalam  perkara  perceraian  yang  tergugatnya  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  di
Indonesia harus dipanggil ke alamatnya yang terakhir dengan menambah kata-kata "sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia".
Pemanggilan  dilaksanakan  dengan  cara  diumumkan  melalui  satu  atau  beberapa  surat  kabar atau    media  massa  lain  yang  ditetapkan oleh  pengadilan,  yang  dilakukan  sebanyak  2  (dua)  kali dengan  tenggang  waktu  1  (satu)  bulan  antara  pengumuman  pertama  dan  kedua,  selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975). Pasal 126 HIR: Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil kedua kalinya datang menghadap pada hari persidangan lain, yang  diberitahukan  oleh  ketua  di  dalam  persidangan  kepada  pihak  yang  datang  bagi  siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
a. Pengunduran sidang bisa dilakukan karena tidak hadirnya tergugat dalam persidangan
b. Tidak ditentukan tentang batas toleransi pengunduran sidang
c. Ukuran  batas  toleransi  hanya  didasarkan  pada  asas  peradilan;  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan
d. Pasal  149  RBg  berbunyi:  apabila  pada  hari  yang  telah  ditentukan  tergugat  tidak  datang meskipun  sudah  dipanggil  dengan  sepatutnya  dan  juga  tidak  mengirimkan  wakilnya,  maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya, kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
e. Pasal 150 RBg: “Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil suatu keputusan
Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila pihak tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun  tidak  hadir  pada  sidang  pertama  tanpa  alasan  yang  sah  maka  hakim  dapat  langsung menerapkan putusan verstek ini. Akan tetapi berdasarkan pengertian asas audi et alteram partem ini yaitu hakim harus mendengar keterangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu hakim tidak langsung dapat mengesampingkan asas audi et alteram partem tersebut. Hakim dapat memberikan kesempatan  kepada  pihak  tergugat  untuk  hadir  di  sidang  selanjutnya,  apabila  pihak  tergugat  di siding selanjutnya tidak datang dengan alasan yang tidak sah dan telah dipanggil secara patut maka hakim dapat menerapkan putusan verstek ini. Penulis melihat terkadang pada praktiknya asas audi et alteram partem ini lebih sering dikesampingkan.
Menurut analisis penulis penerapan asas audi et alteram partem ini perlu dipertegas kembali oleh  para  hakim  dalam  menghadapi  sengketa  yang  pihak  tergugatnya  tidak  hadir  pada  sidang pertama.  Menurut  analisis  penulis  dengan  adanya  asas audi  et  alteram  partem bukan  untuk membela kepentingan pihak tergugat tetapi dengan adanya asas ini untuk melindungi hak-hak para pihak  yang  berperkara  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  untuk  didengar  keterangannya.  Jadi tergugat  tidak  boleh  menyalahgunakan  asas audi  et  alteram  partem ini.  Apabila  hakim    sudah memutus putusan verstek maka tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum perlawanan  ( verzet )  selama  masih  dalam  tenggang  waktu  14  hari  setelah  tergugat  yang disampaikan  melalui  relas  pemberitahuan  isi  putusan  oleh  pengadilan  negeri  yang  berwenang. Menurut analisis penulis dengan melihat dari teori keadilan bahwa keterkaitan asas audi et alteram partem dengan putusan verstek ini adalah putusan hakim yang dijatuhkan atau diputus harus demi keadilan bukan demi hukum. Maka hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat kedua sisi baik  dari  sisi  Penggugat  maupun  dari  sisi  Tergugat.  Dalam  hal  ini  berarti  tidak  menerima  1 keterangan  dari  salah  satu  pihak  saja  tetapi  mengedepankan  objektivitas  diantara  para  pihak. Keterkaitan ini harus sinkronisasi satu dengan yang lain dan harus dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi disharmonisasi satu dengan yang lain, penulis menganalisis bahwa asas ini perlu diterapkan lebih tegas agar dikemudian hari ini adanya keadilan bagi para pihak yang berperkara.
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian  hukum,  disamping  itu  juga  mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan sehingga  pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi  dengan  teliti,  baik  dan  cermat.  Apabila pertimbangan  hakim  tidak  teliti,  baik,  dan  cermat,  maka  putusan  hakim  yang  berasal  dari pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung Hukum  dan  keadilan  sangat  berkaitan  erat,  ada  pun  pendapat  bahwa  hukum  diharuskan  untuk bergabung dengan keadilan agar dapat berarti sebagai hukum yang sebenarnya, karena salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah tercapainya keadilan bagi masyarakat sosial.
Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Hal yang sama juga disebutkan bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran Tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu  untuk  membela  kepentingannya.  Ketentuan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  tergugat  untuk menggagalkan  penyelesaian  perkara.  Tergugat  dengan  itikad  buruk  dapat  tidak  memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri siding dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
Pertimbangan  akibat  buruk  yang  dapat  ditimbulkan  itulah  maka  disediakan  proses  acara pemeriksaan  dengan  cara  verstek.  Melalui  cara  ini,  kehadiran  para  pihak  di  persidangan  bukan merupakan  syarat  mutlak  sahnya  proses  pemeriksaan  persidangan  di  pengadilan.  Proses pemeriksaan  perkara  dalam  sidang  pengadilan  dapat  tetap  berjalan  secara  sah  meskipun  tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabulkan gugatan pihak lawan. Penerapan verstek dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterkaitan asas audi et alteram partem dengan putusan yang bersifat verstek dalam penelitian ini. Adapun tujuan atau hal pokok dalam acara verstek yakni mendorong para pihak guna mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara  terhindar  dari  kesewenangan.  Penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  asas  audi  et  alteram partem ini masih sering disalahgunakan oleh para pihak terutama oleh pihak tergugat, karena pihak tergugat melihat dengan adanya asas ini hak-hak mereka terlindungi. Sebenarnya asas ini tujuannya untuk melindungi masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan agar keterangan dari masing- masing pihak didengar oleh hakim tetapi apabila Sudah dipanggil secara sah dan patut pihak tergugat tidak datang maka asas tersebut tidak berlaku lagi .Keterkaitan asas audi et alteram partem dalam acara perdata memang saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sejalan juga dengan terkadang praktik dalam putusan verstek ini juga bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan , dalam artian pendapat para pihak wajib didengar agar terlaksanya keadilan bagi para pihak.

## SARAN
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin memberikan saran atau pendapat bahwa hakim memutus  suatu  perkara  harus  bijaksana  harus  melihat  dari  berbagai  aspek.  Asas audi  et  alteram partem ini tidak boleh digunakan oleh para pihak untuk tidak datang ke pengadilan apabila pihak tersebut sudah dipanggil secara  sah dan patut. Asas ini perlu ditegaskan Kembali kepada para pihak yang berpekara di pengadilan.

## 4. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimkasih penulis ucapkan kepada teman-teman dan segenap civitas akademika serta pengajar yang selalu memberikan support kepada penulis dalam mencari referensi untuk penulisan ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Dwimas, (2009). Pemanggilan Pihak-Tinjauan Umum, Jakarta: FHUI:
A.  Manan,  (2000)  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
A.  Mukti,  2004,  Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  cet  V,  Pustaka  Belajar, Yogyakarta.
H.  Yahya.,  Hukum  Acara  Perdata  (Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
iUntung i“Analisis iAsas iAudi iEt iAlteram iPartem idalam iProses iPersidangan iPerkara iPerdata i(Perkara iNomor i20/Pdt.G/2019/PN iPwr), iVolume i2, iNomor i2 i(Juli i2020) i: i1-19. Diakses itanggal i17 iAgustus i2021, ihttps://doi.org/10.37729/amnesti/v2i2.657
M. Ahmad, iPembaharuan iHukum iAcara iPerdata iPeradilan iAgama idan iMahkamah iSyariah idi iIndonesia i(Jakarta: iIkatan iHakim iIndonesia iIKAHI, i2008)
M. Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta; Kencana; 2016)
M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, (2002).
N. Muhammad Syukri Albani, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta, Cetak ke-2, Kencana : 2017.
P.  Kondios  Mei  Darlin  Pasaribu,  Penerapan  Hukum  Terhadap  Ketidakhadiran  Tergugat Hubungannya  Dengan  Undang-Undang  Perkawinan  (  Putusan  No.  21/Pdt.G/2020/PN. Tbt),  Volume  II  Nomor  I,  2021,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas HKBP Nommensen
R. Donald Albert dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
R. Hyronimus, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
S. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta, Cetakan ke-2, Kencana : 2014)
S. Bambang Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Litigasi, Kencana, Jakarta, 2012,
W.  Sri  dan  Bambang  Sutoyo,  2007,  Hukum  Acara  Perdata  dan  Perkembangannya  di  Indonesia,
Gama Media, Yogyakarta