Vol. 09 No. 02, Agustus 2018, Hal 134-143 ISSN: 2086-8227

## PELUANG PENGUSAHAAN HUTAN LINDUNG DI KPHP BATULANTEH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Business Opportunities of Protection Forest in FMU of Batulanteh, West Nusa Tenggara Province
Fitta Setiajiati 1* , Hardjanto 2 , dan Hendrayanto 2

## (Diterima Februari 2017 / Disetujui Agustus 2018)

## ABSTRACT
Protection  Forest  in  Indonesia  is  in  critical  situation.  Several  community  activities  threat  the  main  functions  of protection  forest  as  watershed  conservation. This  study  aimed  to  explore  business  opportunities  of  protection  forest by investigating  the  potencies  of  wildlife,  socio-economic,  institution,  actor  interaction,  and  its  contribution  towards community’s livelihood. This research was conducted in surrounding protection forest in FMU Batulanteh, Sumbawa by field observation, semi structured interview, focus group discussion, literature study in August 2015 – November 2016. Combination among descriptive  –  participative  –  explorative  approaches  was  used  in  data  analysis.  Protection  forests contributed  33%  for  cash  income  and  provided  nutritious  foods  for  local  community,  especially  wild  honey.  FMU  of Batulanteh could develop forestry business with community and other stakeholders in NTFPs manufacturing, especially wild  honey,  coffee,  candle  nut,  herbal  medicine  and  ecotourism  business.  Forestry  extension  and  community empowerment are absolutely necessary for facilitating these businesses.
Keywords: forestry business, forest contribution, livelihood, non-timber forest products, wild honey

## PENDAHULUAN
Hutan  lindung  di  Indonesia  ditentukan  berdasarkan jenis  tanah,  kemiringan  lahan,  dan  curah  hujan  (SK Mentan  Nomor  837/Kpts/Um/11/80)  yang  difungsikan untuk  mengatur  tata  air  dan  memelihara  kesuburan tanah.  Namun,  saat  ini  hutan  lindung  mengalami gangguan, sehingga terjadi deforestasi sebesar 0.48 juta hektar dan kawasan tidak berhutan 6.78 juta hektar pada periode  2009  –  2013  (FWI  2014).  Bahkan  penurunan luas  dan  kerusakan  hutan  lindung  sejak  tahun  1997 sampai  tahun  2002  adalah  dua  kali  lebih  besar  dari kerusakan  hutan  produksi  (Ginoga et  al. 2005).  Hutan lindung  yang  rusak  akan  mengganggu  komponen- komponen  didalamnya,  sehingga  fungsi  hutan  lindung sebagaimana  disebutkan  UU  41  Tahun  1999  tidak tercapai.
Salah  satu  usaha  yang  bisa  dilakukan  untuk mencapai  fungsi  hutan  lindung  adalah  dengan mengendalikan  erosi.  Erosi  bisa  terjadi  akibat  interaksi kerja  antara  faktor  iklim,  topografi,  vegetasi,  dan manusia  terhadap  tanah  (Arsyad  2006).  Jenis  tanah, kemiringan  lahan,  dan  curah  hujan  merupakan  faktor biofisik  yang  sulit  diubah.  Sementara  vegetasi merupakan faktor yang bisa diubah dengan mudah oleh manusia.  Tindakan  manusia  bisa  mempengaruhi perubahan vegetasi, baik ke arah positif maupun negatif.
Di  sisi  lain,  pada  saat  ini  kebutuhan  global  terhadap pangan dan energi telah meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan  lahan  hutan  (Brockhaus et  al. 2012), termasuk  di  Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan  hutan lindung  dan  fungsinya  menjadi  rentan  terhadap perubahan  penggunaan  lahan  akibat  adanya  faktor manusia dan tekanan kebutuhan lahan.
Kondisi  hutan  lindung  yang  rentan  tersebut  belum didukung  dengan  pengelolaan  yang  baik.  Pengelolaan hutan  lindung  sampai  saat  ini  masih  terbatas,  yaitu sekitar 99.6% belum dikelola dengan kelembagaan yang mantap  (Mutaqin  2014).  Intensitas  dan  kapasitas pemerintah dalam mengelola dan menangani permasalahan  hutan  lindung  juga  masih  rendah  (FWI 2014),  meskipun  pengelolaannya  dilakukan  secara top down yang kelembagaannya didominasi oleh Departemen Kehutanan (Dunggio 2012).
Hutan  menjadi  sumber  penting  bagi  masyarakat sekitar  hutan,  yang  merupakan  salah  satu  kelompok terbesar masyarakat miskin di Indonesia (Wollenberg et al. 2004 diacu dalam Mutaqin  2014).  Ketergantungan masyarakat  terhadap  sumberdaya  hutan  bisa  menjadi insentif  sekaligus  disinsentif.  Masyarakat  bisa  turut andil  dalam  memelihara  hutan  dengan  kearifan  lokal yang  dimilikinya,  sekaligus  bisa  juga  menjadi  pemicu perambahan  hutan  akibat  desakan  kebutuhan  yang semakin  meningkat  dan  adanya  faktor-faktor  lain (Sukardi et  al. 2008).  Dengan  berbagai  macam  bentuk ketergantungan  masyarakat  terhadap  hutan  lindung, fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan (UU No.  41  Tahun  1999)  menjadi  rentan  jika  tidak diperhatikan  dan  dikelola  secara  serius  oleh  berbagai pihak yang berkepentingan.
1 Forestry and REDD+ Technical Expert, Forest and Climate Change  Programme  Financial  Cooperation  Module (FORCLIME FC Module)
2 Staf  Pengajar  Departemen  Manajemen  Hutan,  Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor * Penulis Korespondensi: E-mail: fittsjiati@gmail.com
Menanggapi berbagai perubahan sosial dan permasalahan  pengelolaan  hutan,  diperlukan  adanya pendekatan  baru  dalam  pengelolaan  hutan,  khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat (Darusman et  al. 2013).  Masyarakat  sekitar  hutan memang  seharusnya  dikategorikan  sebagai  stakeholder utama  dan  penentu  utama  dalam  pengelolaan  hutan lindung  karena  menggantungkan  sebagian  hidupnya pada  kawasan  tersebut  (Ekawati  2012).  Informasi ketergantungan  masyarakat  terhadap  sumberdaya  hutan ini  diperlukan,  karena  perlindungan  hutan  akan  lebih menantang  jika  ketergantungan  masyarakat  sangat tinggi  terhadap  sumberdaya  hutan  (Lepetu et  al. 2009). Begitu pula dengan informasi potensi biofisik yang bisa mempengaruhi  pilihan-pilihan  para  pelaku  (Schlager dan Ostrom 1992).
Melalui  pertimbangan  hal  tersebut,  penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji potensi hutan lindung, berupa potensi  flora  fauna,  sosial  ekonomi,  kelembagaan, kolaborasi,  dan    kontribusinya  terhadap  penghidupan masyarakat  sekitar  hutan.  Informasi  ini  diharapkan menjadi  suatu  insentif  untuk  tindak  lanjut  pengelolaan hutan lindung kedepannya, yaitu menjadikannya sebagai peluang  pengusahaan  hutan  lindung  tanpa  mengganggu fungsi utamanya.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  sekitar  hutan  lindung pada  KPHP  Batulanteh,  Kabupaten  Sumbawa,  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  pada  bulan  Agustus  2015  sampai November  2016. Preliminary  survey ,  wawancara  semi terstruktur,  dan Focused  Group  Discussion  (FGD) dilaksanakan  pada  bulan  Agustus  –  November  2015. Kemudian,  wawancara  semi  terstruktur  dilanjutkan kembali  pada  bulan  Januari  –  November  2016  disertai upaya pelengkapan data sekunder dan analisis data.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan  lapang,  wawancara  semi  terstruktur terhadap  194  responden  dari  tujuh  dusun,  FGD,  dan studi pustaka.  Responden  yang diambil adalah individu dari  masyarakat  sekitar  hutan  yang  berinteraksi  dan sering  memasuki  kawasan  hutan  lindung.  Penentuan tujuh  dusun  (Dusun  Batudulang,  Punik,  Pusu,  Sempe Atas,  Sempe  Bawah,  Brangrea  Luar,  dan  Semamung) berdasarkan  hasil preliminary  survey bahwa  dusun- dusun  tersebut  memiliki  konflik  kepentingan  dalam pemanfaatan  hutan  lindung.  Dusun  Batudulang  dikenal
sebagai  penghasil  madu  hutan  dengan  kuantitas  dan kualitas  terbaik  di  Sumbawa.  Dusun  Punik  memiliki tingkat  perambahan  hutan  lindung  yang  cukup  tinggi untuk  budidaya  kopi.  Masyarakat  Dusun  Pusu  dan Brangrea Luar merupakan sample dari masyarakat yang menggantungkan  diri  terhadap  hutan  tetapi  kurang mendapatkan perhatian publik. Sementara Dusun Sempe Atas dan Sempe Bawah  merupakan dusun  yang sedang mendapatkan  perhatian  khusus  dari  masyarakat  luas karena  aktivitas  penebangan  pohon  di  kawasan  hutan untuk  memungut Usnea  barbata (tahi  angin).  Dusun Semamung  yang  berlokasi  strategis  dikenal  dengan sebagai  dusun  dengan  tingkat illegal  logging yang cukup tinggi.
Seluruh  responden  merupakan  pria  asli  Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat pendidikan rendah dan rentang umur produktif (lihat Gambar 1), berprofesi sebagai  petani  dan  merupakan  kepala  keluarga.  Para responden  sering  memasuki  kawasan  hutan  lindung untuk  mencari  sumber  penghidupan  dalam  memenuhi kebutuhan subsisten keluarga.
Focus  Group  Discussion (FGD)  dilaksanakan sebanyak  dua  kali  untuk  menggali  potensi,  kebutuhan, keinginan, dan gagasan  masyarakat dalam pengusahaan hutan lindung. FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 15  September  2015  yang  dihadiri  37  peserta  dari pegawai  KPH,  perwakilan  pemerintah,  perwakilan sektor swasta, masyarakat sekitar hutan, dan tanggal 30 Oktober 2015 dengan peserta dari 10 masyarakat Dusun Punik.

## Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode kombinasi  antara  penelitian  deskriptif  -  partisipatif  - eksploratif. Informasi dan data kuantitatif dan kualitatif dianalisis  secara  deskriptif.  Satu  responden  mewakili satu  rumahtangga  di  sekitar  hutan  lindung.  Kontribusi hutan  lindung  merupakan  persentase  pendapatan  tunai dari  hutan  lindung  terhadap  total  pendapatan  tunai rumahtangga  dan  fungsi  hutan  lindung  terhadap pemenuhan  kebutuhan tangible lainnya.  Pendapatan rumahtangga  yang  dimaksud  merupakan  pendapatan tunai per rumahtangga, baik dari kegiatan ekonomi yang legal maupun illegal .  Begitu  pula  dengan  pengeluaran rumahtangga  yang  merupakan  pengeluaran  tunai. Analisis stakeholder menggunakan  rangkaian  analisis yang  dilakukan  Reed et  al. (2009)  dan  Nurfatriani (2016).  Selanjutnya,  analisis Strength,  Weaknesses, Opportunities,  Threat (S-W-O-T)  digunakan  untuk memetakan  berbagai  kemungkinan  beserta  alternatif solusi  yang  bisa  diterapkan  untuk  pengusahaan  hutan lindung.
a
b
Gambar 1  Profil responden: (a) umur responden, (b) pendidikan responden ≤ 25 tahun 5% 26 - 35 tahun 39%
36 - 45 tahun 34%
46 - 55 tahun 19% ≥ 56 tahun 3% Tidak Lulus SD … SD 54% SMP 28% SMA 15%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi Jenis Flora dan Fauna
Berdasarkan  informasi  dari  Rencana  Pengelolaan Hutan  Jangka  Panjang  (RPHJP)  KPH  Batulanteh (2012),  luas  hutan  lindung  di  KPHP  Batulanteh  adalah 14 303 ha, berupa hutan dataran tinggi dengan vegetasi lebat  sampai  rawang,  berisikan  hutan  lahan  kering primer,  hutan  lahan  kering  sekunder  dengan  vegetasi dari  berbagai  jenis  beserta  permudaannya,  liana,  epifit, semak  belukar,  dan  rumput.  Hutan  lindung  didominasi spesies  keruing  ( Dipterocarpus  spp. ),  suren  ( Toona sureni ), bungur ( Lagerstromia speciosa ), jabon (Arthocephalus  cadamba) ,  rapat  bewe (Drypetes longifolia) , binong ( Tetramales sp ), rajumas ( Duabanga moluccana ),  bulu  bawi (Palaquium  micropyum) ,  kayu batu (Alstonia spectabillis) , kemiri (Aleurites
moluccana) , kesi (Canarium oleosum) , bengkal (Neuclea orientalis) , buapuin (Dyosxylum claulostachyum) ,  bulu  ayam (Palaquium  micropyum) , dangar (Gossampinus  malabarica) ,  doat (Eugenia luminii) .
Jenis  kayu  rimba  yang  menjadi  favorit  para pengusaha  kayu  setempat  adalah  jenis  rajumas,  dangar, dan  doat.  Para  pengusaha  ini  mendapatkan  kayu  dari para  tengkulak  yang  merupakan  masyarakat  sekitar hutan.  Beberapa  tengkulak  mengaku  bahwa  pasokan kayu  berasal  dari  hutan  lindung,  yang  merupakan tindakan illegal .
Jenis  satwa  yang  bisa  ditemukan  adalah  rusa,  babi, dan aneka jenis burung seperti samyong ( Pachycephala nudigula ),  beo  sumbawa (Gracula  religiosa) ,  kakatua jambul  kuning (Cacatua  sulphurea) ,  dan  punglor ( Zoothera spp. ). Jenis beo sumbawa dan kakatua jambul merupakan  jenis  yang  dilindungi  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  tahun  1999.  Jenis  punglor  dan samyong menjadi burung yang paling sering diburu oleh masyarakat  untuk  dijual.  Meskipun  punglor  dan samyong  bukan  jenis  burung  yang  dilindungi, pemburuan  liar  ini  bisa  mengancam  kelestarian  burung tersebut.
Berdasarkan  kondisi  biofisik,  potensi  hutan  lindung yang  paling  menonjol  adalah  keberadaan  madu  hutan yang  banyak  dihasilkan  dari  pohon  lokal.  Sejak  masa kerajaan,  hutan  Sumbawa  dikenal  sebagai  penghasil madu  hutan  berkualitas  tinggi,  karena  pengaruh  jenis tanaman pakan lebah yang tidak terdapat di daerah lain dan  sistem  kearifan  lokal  yang  melarang  menebang pohon  atau  jenis  kayu  tertentu  (Supardi et  al. 2006). Madu  hutan  Sumbawa  diketahui  memiliki  kandungan antibakteri  dan  antioksidan  yang  lebih  baik  dibanding madu  hutan  dari  Sumatera  dan  Kalimantan  (Sholihah 2013).
Masyarakat  menyebut  sarang  lebah  dengan  sebutan boan yang  banyak  bersarang  di  pohon  binong.  Pohon- pohon  yang  terdapat  banyak boan tersebar  di  lereng pegunungan  dan  lokasi  tertentu  di  lembah,  sepanjang sungai  dan  anak  sungai  atau  riparian  (Maryani et  al. 2013). Hutan KPH Batulanteh bisa menghasilkan madu +  15  ton  pertahun  yang  sebagian  besar  didapatkan  dari hutan lindung (KPHP Batulanteh 2012).
Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan Masyarakat
Tim  Kehutanan  Multipihak  menyebutkan  bahwa sekitar  80%  masyarakat  sekitar  hutan  di  Sumbawa tergolong  miskin  dan  tertinggal  (Supardi et  al. 2006). Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  ini  bahwa  rata-rata pengeluaran  dari  90  responden  adalah  sekitar  Rp 2.000.000,-  per  bulan,  dengan  persentase  pengeluaran untuk  kebutuhan  pangan  sebesar  77%.  Pengukuran besaran  pengeluaran  ini  bisa  dijadikan  salah  satu indikator  kesejahteraan.  Hukum  Engel  menyatakan bahwa  besarnya  pengeluaran  pangan  dibanding  non- pangan  menandakan  keluarga  tersebut  belum  sejahtera (Widyaningsih dan Muflikhati 2015). Dengan demikian, rumahtangga masyarakat sekitar hutan KPHP Batulanteh  bisa  dinyatakan  belum  sejahtera  secara ekonomi.
Meskipun tergolong miskin, pola konsumsi responden  tergolong  tinggi.  Hal  ini  sesuai  dengan  riset Ngakan et  al. (2006)  bahwa  masyarakat  lokal  yang memiliki  pendidikan  rendah  sangat  rentan  terhadap pengaruh  budaya  luar  yang  konsumtif.  Masyarakat cenderung  mengonsumsi  pangan  berlebihan  yang  tidak ada  kaitannya  dengan  kebutuhan  gizi  tubuh,  tetapi hanya  untuk  memenuhi  gaya  hidup,  seperti  konsumsi rokok  dan  jajanan.  Pola  konsumsi  yang  berlebihan    ini menyebabkan  minimnya  tabungan  responden  dan pendidikan belum menjadi suatu kebutuhan pokok.
Beberapa  responden  memiliki  pengeluaran  melebihi pendapatan.  Keberadaan  rentenir  di  tengah  masyarakat menjadi  solusi  responden  dalam  menutupi  kekurangan perekonomian.  Namun,  hal  ini  juga  membuat  beberapa responden  hidup  dengan  menanggung  hutang.  Hutang- hutang  ini  dibayar  pada  saat  panen  hasil  bumi,  seperti kopi  dan  kemiri.  Sebagian  besar  hasil  panen  kopi  dan kemiri  dihabiskan  untuk  membayar  hutang.  Saat membutuhkan  dana,  responden  tersebut  akan  kembali hutang kepada rentenir yang sama. Hasil panen kopi dan kemiri  juga  dijual  kepada  rentenir  tersebut  yang memang  merupakan  pedagang  besar  dan  berperan sebagai penentu harga.
Kelompok  tani  di  masyarakat  yang  berupa  koperasi memiliki wewenang dalam mengatur dan mengusahakan  pengelolaan  hasil  hutan  terutama  hasil hutan  bukan  kayu.  Hasil  hutan  yang  biasa  ditampung diantaranya madu hutan, tanaman obat (empon-empon), kopi,  dan  kemiri.  Sistem  kerja  dari  koperasi  ini  adalah ketua  koperasi  sebagai  pemodal,  membeli  madu  hutan dari masyarakat yang mencari madu dengan harga yang sudah disepakati (harga madu ±1 liter di tingkat pencari madu pada tahun 2016 adalah Rp 55.000,00). Di tempat pengumpulan  madu  yang  sepenuhnya  sudah  menjadi milik  pemodal,  dilakukan  pengemasan  madu  disertai pemberian label. Harga jual madu hutan dalam kemasan meningkat  signifikan  (sekitar  Rp  95.000,00  untuk sekitar  satu  liter),  yang  biasanya  dijual  di  Kota Sumbawa  atau  langsung  dikirim  ke  Jakarta  melalui Jaringan Madu Hutan Sumbawa.
Kelembagaan  dan  tata  niaga  madu  hutan  di Sumbawa  di  tingkat  petani  cukup  baik.  Namun, masyarakat  sekitar  hutan  mengaku  bahwa  sebaran pelaku  utama  usaha  madu  hutan  hanya  pada  beberapa orang yang memiliki modal dan jaringan. Pencari madu
menyetorkan  hasil  madu  ke  para  pemodal  dan  akhir tahun  akan  ada  pembagian  hasil  usaha  berdasarkan jumlah  madu  yang  disetorkan.  Pada  tahun  2015,  setiap pencari  madu  mendapatkan  bonus  Rp  1000,00  perliter madu  yang  disetorkan  kepada  pemodal,  dan  bonus tersebut  diserahkan  pada  akhir  tahun.  Beberapa kelompok  masyarakat  menunjukkan  sikap  kurang  puas terhadap  sistem  ini.  Kecemburuan  dan  peranan  modal kapital  menjadi  landasan  ketidaksetujuan  terhadap sistem yang tengah berjalan.
Sementara  itu,  pemasaran  hasil  hutan  bukan  kayu (HHBK)  berupa  kopi,  kemiri,  empon-empon  masih menggunakan  jasa  tengkulak  yang  biasanya  bukan  dari masyarakat  setempat.  Setiap  musim  panen  kopi  dan kemiri,  para  tengkulak  mendatangi  dusun  untuk membeli hasil perkebunan tersebut. Sebagian besar kopi dan kemiri berasal dari tanah milik. Namun, masyarakat beberapa  dusun,  seperti  Dusun  Batulanteh  dan  Dusun Punik  mengusahakan  budidaya  kopi  di  dalam  hutan negara,  khususnya  di  hutan  lindung.  Tanaman  empon- empon biasanya berada di sela-sela tanaman kemiri atau di ladang. Sebagian besar hasil empon-empon langsung dijual  ke  tengkulak  dan  sebagian  kecil  untuk pemenuhan  kebutuhan  pangan  sendiri.  Ada  juga  warga setempat yang membeli dan  menampung jenis jahe dan kunyit  untuk  diolah  menjadi  produk  minuman  herbal. Kelembagaan  yang  mengelola  HHBK  selain  madu belum terlihat bentuk dan kinerja nyatanya.

## Kontribusi  Hutan  Lindung  terhadap  Penghidupan Masyarakat Sekitar Hutan
Sejak  zaman  dahulu,  budaya  dan  kearifan  lokal masyarakat  Sumbawa  menempatkan  hutan  sebagai unsur  penting  dalam  hubungan  sosial-ekonomi  secara komprehensif,  kultural,  dan  mengakar  (Supardi et  al. 2006).  Kegiatan  masyarakat  di  kawasan  hutan  lindung yang  bisa  diidentifikasi  adalah  mencari  madu  hutan, jamur,  rotan,  kopi,  kemiri,  tahi  angin,  berburu  satwa, dan  lainnya.  Dari  194  responden,  persentasi  kegiatan masyarakat di  hutan lindung  untuk pemungutan  HHBK dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Pemungutan  madu,  kopi, kemiri,  tahi  angin,  satwa  liar  biasanya  untuk  dijual sebagai  tambahan  pendapatan  tunai,  dan  sisanya dimanfaatkan  untuk  konsumsi  keluarga.  Sementara pemungutan  jamur,  rotan,  dan  tanaman  obat  hanya digunakan  sebagai  pemenuhan  pribadi/  rumahtangga untuk makanan, bangunan, dan lainnya.
Kegiatan  lain  masyarakat  di  hutan  lindung  adalah menggarap  kebun  kopi  yang  ada  kawasan  hutan lindung, membuka  lahan  hutan  lindung untuk perkebunan,  penebangan  liar,  dan  sekedar  melewati hutan  lindung  untuk  mempercepat  akses  ke  lahan pertanian.  Penanaman  kopi  di  dalam  hutan  lindung dimulai sejak tahun 1980-an. Pada mulanya, masyarakat “menganggap”  mendapat  ijin  dari  salah  satu  pegawai kehutanan  yang  sesekali  memonitor  kawasan  hutan  di areal Dusun Punik. Sampai  saat ini, penanaman kopi di hutan  lindung  masih  terus  bertambah  dengan  dalih kebutuhan  ekonomi.  Meskipun  masyarakat  telah menyadari bahwa pembukaan hutan maupun penebangan  kayu  di  kawasan  hutan  adalah  tindakan terlarang,  masyarakat  mengaku  akan  tetap  melakukan tindakan tersebut jika terdesak perekonomian.
Rata-rata penghasilan masyarakat sekitar hutan pada 90 responden adalah sekitar Rp 2.200.00,- juta per bulan dengan sekitar 33% bersumber dari hasil hutan lindung. Masyarakat juga memungut jamur, rotan muda, tanaman bawah,  tanaman  obat  untuk  pemenuhan  kebutuhan pangan.  Besarnya  kontribusi  hasil  hutan  lindung  untuk pendapatan  tunai  dan  pemenuhan  nutrisi  masyarakat sekitar  hutan  menunjukkan  bahwa  ketergantungan masyarakat  sekitar  hutan  terhadap  keberadaan  hutan lindung relatif tinggi.
Umumnya,  responden  yang  berpenghasilan  tinggi memiliki  ketergantungan  yang  rendah  terhadap  hutan dan mempunyai  persepsi  baik  terhadap  upaya pelestarian  hutan.  Penghasilan  tinggi  para  responden tersebut  bersumber  dari  kegiatan  pertanian  dan perdagangan.  Masyarakat  yang  melakukan  tindakan illegal di  hutan  lindung  mengaku  bahwa  tindakannya akibat  keterbatasan  peluang  kegiatan  ekonomi.  Hal  ini sesuai dengan penelitian dari Munawaroh dan Purwanto (2009) bahwa terdapatnya sumber pendapatan alternatif bagi  masyarakat  sekitar  hutan  dapat  mengurangi ketergantungan  terhadap  hutan  dan  dapat  mengurangi konflik  antara  kepentingan  masyarakat  lokal  dan kegiatan konservasi. Dengan demikian, pihak pengelola perlu  membuat  peluang-peluang  usaha  yang  bisa mengurangi  ketergantungan  dan  kegiatan  masyarakat yang mengancam keberadaan hutan.

## Potensi Kolaborasi Pengelolaan Hutan Lindung
Aktor  yang  sering  beraktivitas  dan  berinteraksi langsung  di  kawasan  hutan  lindung  adalah  masyarakat sekitar  hutan  dan  KPHP  Batulanteh.  Aktor  yang  jarang atau  tidak  pernah  beraktivitas  di  hutan  lindung,  tetapi mempunyai  peran  dalam  penentuan  kegiatan  di  hutan lindung  adalah  tengkulak,  pengusaha  hasil  hutan, pemerintah  terkait,  yayasan,  peneliti.  Aktor-aktor  yang telah  teridentifikasi  tersebut  melakukan  kegiatan  yang mempengaruhi  eksistensi  hutan  lindung  dengan  bentuk dan  tingkat  frekuensi  tertentu  sesuai  kepentingannya, seperti ditunjukkan pada Gambar 3 dan Tabel 1.
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  interaksi  dan koordinasi  antara  yayasan,  akademisi,  pemerintah,  dan pengusaha  belum  terjalin,  melainkan  masih  berjalan masing-masing  dengan  KPH  sebagai  perantara  dalam memenuhi  kepentingannya.  Sampai  saat  ini,  umumnya hubungan  antar  aktor  berjalan  positif.  Hanya  beberapa aktor  yang  menanggapi  negatif  keberadaan  KPH,  yaitu aktor  yang  kepentingannya  terganggu  seperti  pelaku illegal  logging ,  dan  masyarakat  yang  merasa  tidak diperhatikan KPH.
Berdasarkan informasi Tabel 1 dan hasil FGD (lihat Gambar  4),  aktor  yang  memiliki  pengaruh  dan kepentingan  tinggi  terhadap  kelestarian  hutan  lindung ( key  players )  adalah  KPHP  Batulanteh,  Dinas Kehutanan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  dan  KLHK. KPHP  Batulanteh  dengan  pengawasan  dan  dukungan dari  Dinas  Kehutanan  Provinsi  merupakan  aktor  yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam  memutuskan perencanaan  kelola  hutan  lindung  di  KPHP  Batulanteh dan  mengawal  proses  pengelolaannya.  Sementara KLHK  memiliki  kewenangan  dalam  perumusan kebijakan atau peraturan perundangan terkait pengelolaan  hutan  lindung  di  Indonesia,  yang  tentunya
akan  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  hutan  lindung di  KPHP  Batulanteh.  Aktor  yang  memiliki  pengaruh rendah  tetapi  memiliki  kepentingan  tinggi  terhadap eksistensi  hutan  lindung  ( subject )  adalah  masyarakat, pengusaha/  tengkulak  HHBK,  Litbang  KLHK,  CIFOR, ICRAF,  WWF,  BPDAS  Dodokan  Moyosari,  BPPHP Wilayah  IX  Denpasar,  BPKH  Wilayah  VIII  Denpasar, Dishutbun Kabupaten Sumbawa. Di sisi lain, keberadaan  tengkulak/  pengusaha  kayu  bisa  menjadi
penghambat  pengelolaan  hutan  lindung  lestari  karena beberapa  diantaranya  mendapatkan  pasokan  kayu  dari hutan  lindung,  sehingga  pengaruh  dan  kepentingannya rendah  dalam  upaya  mendukung  pengelolaan  hutan lindung  lestari  ( crowd ).  Para key  players dan subject perlu  bekerjasama  agar  para  tengkulak  dan  pengusaha kayu  bisa  menjadi subject melalui  himbauan  dan pengawasan  untuk  tidak  menerima  pasokan  kayu  dari hutan lindung.
Gambar 2  Persentase kegiatan masyarakat sekitar hutan dalam pemungutan HHBK di hutan lindung
Gambar 3  Interaksi antar aktor kaitannya hutan lindung KPHP Batulanteh
Tabel 1  Jenis aktor dan interaksinya terhadap hutan lindung
No. Jenis Aktor Bentuk Interaksi Motif Interaksi Frekuensi 1 Masyarakat  sekitar hutan Mengambil  hasil  hutan  (HHBK,  kayu),  bercocok tanam  (kopi,  perladangan),  berburu  satwa  liar (babi,  burung,  rusa),  dan  menjadikan  sarana aksesibiltas untuk menuju kebun/hutan milik Ekonomi, hobi Setiap hari 2 KPHP Batulanteh Mengelola  seluruh  kawasan  hutan  di  KPHP Batulanteh Melaksanakan tugas fungsi Setiap hari 3 Tengkulak/ pengusaha HHBK Membeli HHBK dari masyarakat yang memungut HHBK Ekonomi Jarang 4 Tengkulak/ pengusaha kayu Membeli kayu dari masyarakat yang mengambilnya di hutan lindung (illegal logging) Ekonomi Jarang
11% 13% 20% 26% 29% 31% 34% 79% Lainnya Satwa Tahi Angin Kemiri Kopi Rotan Jamur Madu
No. Jenis Aktor Bentuk Interaksi Motif Interaksi Frekuensi 5 Pemerintah terkait Melaksanakan program  kerja (tugas dan fungsi) Tidak menentu (sesuai program kerja)  KLHK  Memberikan  dukungan  sumberdaya  manusia melalui  program  Bakti  Rimbawan,  pelatihan pegawai,  serta  memberikan  kebijakan  terkait pengelolaan hutan  BPDAS  Dodokan Moyosari  Melakukan rehabilitasi hutan lindung  Dinas  Kehutanan dan  Perkebunan
Sumbawa  Mengelola  hutan  lindung  (sebelum  KPHP Batulanteh terbentuk)  BPKH Wilayah
VIII Denpasar
 Penataan tata batas kawasan dan tata guna hutan  BPPHP  Wilayah
IX Denpasar  Pemantauan  dan  identifikasi  potensi  konflik  di dalam kawasan hutan lindung 6 Yayasan (WWF) 1. Membina  masyarakat  sekitar  hutan  terkait perlindungan hutan dan pengusahaan HHBK 2. Meneliti  dan  menggali  informasi  terkait  hutan lindung Melaksanakan tugas dan fungsi Sesuai program kerja 7 Peneliti (Litbang, CIFOR, ICRAF) Meneliti  dan  menggali  informasi  terkait  hutan  di KPHP Batulanteh Melaksanakan tugas dan fungsi Sesuai kebutuhan data
Gambar 4  Analisis pengaruh-kepentingan aktor pada pengelolaan hutan lindung di KPHP Batulanteh
Dengan  keterbatasan  jumlah  personil  KPH  yang hanya  31  personil,  keterlibatan  berbagai stakeholder bisa menjadi salah satu solusi dalam pengusahaan hutan lindung.  Para stakeholder ini  bisa  membentuk  lembaga koordinatif  seperti  Hutan  Lindung  Sungai  Wain (HLSW)  yang  pengelolaannya  cukup  baik.  Bentuk
kolaboratif  pengusahaan  hutan  lindung  di  KPHP Batulanteh ini dibuat berdasarkan adopsi dan modifikasi bentuk  kolaboratif  dukungan multistakeholder pada pengelolaan  HLSW  (Purwanto  2011),  yang  disajikan pada  Tabel  2  disertai  batasan  peranan  masing-masing stakeholder .
Tabel 2  Bentuk kolaboratif multistakeholder dalam pengelolaan hutan lindung di KPHP Batulanteh
Bentuk Dukungan Pemerintah Yayasan/ LSM Lembaga Internasional Perguru- an Tinggi Swasta Masya- rakat Pers Kebijakan       Pendanaan     Tenaga Ahli  Perencanaan     Personil/ Staf/ Pegawai    Fasilitas   Pendidikan Lingkungan       
Pemerintah dalam hal ini termasuk KPH Batulanteh, perlu  melibatkan  peran  yayasan/  LSM,  perguruan tinggi/  akademisi,  swasta,  tokoh  masyarakat,  dan  pers dalam  perumusan  kebijakan  agar  dapat  meminimalisir pertentangan.  Hal  ini  memang  diperlukan  untuk memenuhi  beberapa  prinsip  perumusan  peraturan perundangan  yaitu  prinsip  partisipasi,  koordinasi,  dan integrasi  (Patlis  2004).  Pemerintah  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  sumber lainnya,  yayasan/LSM  melalui  dana  donasi,  lembaga internasional  melalui  dana  hibah,  dan  swasta  melalui dana  CSR  bisa  berkontribusi  terkait  pendanaan  untuk memperlancar kegiatan kelola hutan. Keberadaan tenaga ahli dari pemerintah, yayasan/LSM, lembaga internasional, dan perguruan tinggi juga bisa membantu dan  mendukung  perencanaan  kelola  hutan  lestari. Sementara  dukungan  kepegawaian  bisa  berasal  dari pemerintah,  yayasan/LSM  yang  digaji  oleh  yayasan  itu sendiri,  serta  masyarakat.  Penyediaan  fasilitas  bisa diperoleh dari aktor yang mempunyai kejelasan sumber dana,  seperti  pihak  pemerintah  dan  swasta.  Sementara pendidikan  lingkungan  bisa  dilaksanakan  oleh  semua aktor  dengan  mekanisme  sesuai  karakter  masing- masing.

## Potensi Pengusahaan Hutan Lindung
Madu hutan menjadi komoditi yang perlu dimaksimalkan  pengusahaannya.  Selain  mendorong praktik  panen  lestari  dan  peningkatan  kualitas  madu murni,  pengolahan  produk  turunannya  juga  bernilai tinggi,  seperti  lilin  lebah (beeswax) dan  roti  lebah ( beepollen ).  Lilin  dan  roti  lebah  dikenal  sebagai  bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Namun sampai saat ini, produk  tersebut  belum  dikelola  secara  maksimal  oleh masyarakat.  Selain  itu,  Sumbawa  juga  dikenal  sebagai penghasil  obat  tradisional  berkualitas,  seperti  obat  luar (contoh:  minyak  urut,  minyak  angin).  Namun,  proses produksi  obat  tradisional  tersebut  jarang  ditemukan  di
kawasan  sekitar  hutan  meskipun  bahan  dasarnya sebagian  besar  berasal  dari  hutan.  Masyarakat  sekitar hutan  hanya  memproduksi  obat  tradisional  untuk kebutuhan  pribadi  dan/atau  sesuai  pesanan.  Potensi- potensi  ini  merupakan  kesempatan  KPHP  Batulanteh untuk  mengusahakannya  dengan  mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan manusianya.
Potensi jasa lingkungan yang ada berupa sumberdaya  air  bagi  perusahaan  air  minum  maupun perusahaan  lainnya  yang  memanfaatkan  air  sebagai bagian  dari  usahanya.  Saat  ini  kerjasama  KPH  dengan PDAM  ataupun  perusahaan  lain  belum  ada.  Meskipun pengelola  PDAM  mengakui  peran  besar  hutan  KPHP Batulanteh  dalam  menghasilkan  air,  belum  ada  tindak lanjut  nyata  PDAM  untuk  berkontribusi  mengelola hutan  KPHP  Batulanteh.  Hal  ini  bisa  menjadi momentum  KPH  Batulanteh  untuk  menjalin  kerjasama dengan perusahaan yang memanfaatkan nilai intangible hutan  dalam  pengelolaan  hutan  dan  masyarakat  sekitar hutan.
Ekowisata  bisa  menjadi  salah  satu  usaha  yang  bisa dikembangkan KPHP Batulanteh. Jasa wisata yang bisa ditawarkan  adalah  wisata  berburu  madu, tracking , penyediaan camping  ground .  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 pada Pasal 23 ayat (1) huruf  a  dan  Permenhut  No.  P.41/Menhut-II/2013, pemanfaatan  kawasan  hutan  lindung  juga  bisa  untuk penangkaran satwa liar. Penangkaran satwa liar ini bisa menjadi  bagian  dari  ekowisata.  Apalagi  Kabupaten Sumbawa berada di sekitar lokasi wisata  Provinsi Nusa Tenggara  Barat  yang  tengah  berkembang.  Namun demikian,  usaha  ekowisata  dan  penangkaran  satwa  liar ini memerlukan kajian lebih lanjut terkait pertimbangan sumberdaya manusia dan kapital.
Berdasarkan  hasil  identifikasi  potensi,  diperoleh informasi  terkait  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan tantangan  terkait  pengusahaan  hutan  lindung  untuk memperoleh  beberapa  alternatif  strategi  pengusahaan hutan  lindung  seperti  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  3.
Tabel 3  Strategi  pengusahaan  hutan  lindung  berdasarkan  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  tantangan  yang teridentifikasi
Strengthening/ S (Kekuatan)
1. Potensi HHBK melimpah 2. Flora  dan  fauna  yang  khas  dan melimpah 3. Motivasi masyarakat dalam pengusahaan hutan tinggi karena ketergantungannya terhadap hutan juga tinggi 4. Tersedia Lembaga/ koperasi Pengusahaan Madu
5. Pasar madu yang sudah jelas
6. Keterampilan panen madu
secara lestari yang cukup baik Weaknesses/ W (Kelemahan) 1. Kerusakan  hutan  di  beberapa bagian Kawasan hutan lindung
2. Perambahan cukup tinggi, terutama untuk budidaya kopi
3. Jumlah personil KPH Batulanteh terbatas
4. Pendanaan terbatas
5. Pendidikan  masyarakat  sekitar hutan tergolong rendah
6. Pendapatan  masyarakat  sekitar hutan tergolong rendah Opportunity/ O (Peluang)
1. Potensi pusat pembelajaran berbagai jenis madu
2. Potensi kedatangan
tamu
(peneliti, wisatawan) yang
cukup banyak
3. Dukungan  berbagai  aktor  dan stakeholder yang cukup baik
Strategi (S-O):
1. Penguatan  kelembagaan  untuk pengusahaan  madu  hutan  (S1, S3, S4, S5, S6, O1, O3, O5)
2. Membuat  kelembagaan  terkait pengelolaan HHBK lainnya (S1, S2, S3, O2, O3, O4, O5)
3. Membuat  kelembagaan  terkait
Strategi (W-O):
1. Pengajuan  skema  perhutanan Sosial  (W1,  W2,  W3,  W4,  O2, O3)
2. Menentukan  HHBK  unggulan dan  mendesain  jenis/  objek ekowisata untuk fokus pengembangannya  (W3,  W4, Eksternal
Internal
4. Dekat  dengan  obyek  wisata  di
Nusa Tenggara Barat
5. Adanya  peningkatan  industri herbal di Indonesia pengelolaan  ekowisata  (S1,  S2, S3, O2, O3, O4, O5) W5, W6, O2, O3) 3. Kerjasama  dengan stakeholder lain  untuk  rehabilitasi  hutan, pengusahaan HHBK, dan ekowisata  (W1,  W2,  W3,  W4, W5, O1, O2, O3, O4, O5)
Threat/ T (Tantangan)
1. Upaya peningkatan nilai produk madu  (penurunan  kadar  air, higinisitas, dll)
2. Pengolahan produk turunan madu
3. Resiko  kecelakaan  yang  tinggi saat pemanenan madu hutan
4. Pengoptimalan  hasil  HHBK lainnya (selain madu)
5. Pemalsuan madu
hutan Sumbawa
6. Persaingan harga jual HHBK
7. Pemasaran produk
8. Ekowisata  yang  butuh  inovasi dan bersifat dinamis
Strategi (S-T): 1. Investasi alat/mesin untuk meningkatkan  kualitas  madu
(S1, S4, S5, S6, T1)
2. Pelatihan terkait pengolahan produk  turunan  madu  (S1,  S3, S4, S5, T2)
3. Penyadaran  terkait  Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan bantuan  Alat  Pelindung  Diri (APD)  untuk  pemanenan  madu (S1, S6, T3)
4. Penegakan  hukum  yang  jelas untuk  oknum  yang  melakukan pemalsuan  produk  madu  hutan
(W3, W4, T5)
Strategi (W-T):
1. Pendampingan terkait usaha HHBK  dan  ekowisata  secara intensif  dan  terjadwal,  dengan metode  komunikasi  yang  efektif (W2, T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8) 2. Membuat  demplot  ekowisata skala  kecil  dengan  biaya  kecil untuk  upaya  pengkajian  lebih dalam  dan  sarana  pembelajaran
(W2, W3, W4, T8)
Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan kebutuhan  dan  pilihan  ekonomi  yang  disesuaikan dengan  potensi  biofisik  dan  sosial  sekitarnya  sebagai strategi perlindungan hutan, sehingga bisa menghasilkan hubungan  yang  saling  menguntungkan  antara  pilihan konservasi  dan  pengembangan  masyarakat  lokal (Lepetu et  al. 2009).  Berdasarkan  kelebihan  dan kelemahan  dan  dukungan  faktor  eksternal,  yang dirumuskan  seperti  pada  Tabel  3,  terlihat  bahwa  ada beberapa peluang utama, sekunder, dan peluang lainnya yang masih membutuhkan banyak kajian (lihat Tabel 4). Peluang utama yang dimaksud adalah peluang yang bisa segera  diusahakan  oleh  KPHP  Batulanteh  dan masyarakat  sekitar  hutan  karena  dukungan  sumberdaya manusia,  sumberdaya  alam,  dan  sumberdaya  kapital sudah  cukup  memadai.  Peluang  sekunder  adalah peluang  pengusahaan  hutan  lindung  yang  perlu pengkajian  lebih  lanjut  terkait  pemasaran,  ketersediaan sumberdaya  manusia  yang  berkualitas,  dan  modal kapital.
Perlu  diperhatikan  bahwa  pemanfaatan  HHBK belum tentu bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak baik  terhadap  kelestarian  hutan  (Gubbi  dan  MacMillan
2008).  Sebagian  besar  masyarakat  sekitar  hutan memiliki  pendidikan,  keterampilan,  dan  akses  pasar yang rendah, serta kemungkinan mendapatkan perlakuan  yang  tidak  adil  dan  dirugikan  karena  status sosialnya.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  fluktuasi pendapatan masyarakat yang tinggi karena variasi harga di  pasar  global  dan  lokal  (Arnold  dan  Perez  2001,  Rai dan  Uhl  2004,  Gopalakrishnan et  al. 2005)  dan keekstriman  produksi  sesuai  musim  dan  biologis tanaman (Mahapatra et al. 2005).
Beberapa HHBK ada resiko turun harga pada jangka panjang  karena  produk  alternatif  hasil  pabrik  seperti produk  plastik  dapat  menggantikan  fungsi  rotan. Apalagi kelembagaan dan praktik monitoring pemanenan  HHBK  komersil  dan  pengembangan masyarakat  membutuhkan  lebih  banyak  waktu  dan sumberdaya yang lebih tinggi dibanding pengembangan lainnya  (Barrett  dan  Arcese  1998).  Oleh  karena  itu, usaha  HHBK  ini  tidak  mungkin  berdampak  positif terhadap perlindungan hutan dan pengurangan kemiskinan  tanpa  ada  pendampingan  dan  penyuluhan yang serius dan intensif. Tabel 4  Potensi pengusahaan hutan lindung KPHP Batulanteh berdasarkan tingkat peluangnya Kategori Peluang Potensi Pengusahaan Peluang Utama 1. Pengusahaan madu hutan murni (tanpa olahan) dengan kualitas tinggi oleh masyarakat 2. Produk turunan madu, seperti lilin,  kosmetik (bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan dan pemasaran dilakukan oleh KPHP Batulanteh)
3. Pengolahan HHBK berupa kopi dan kemiri, dan produk turunannya
4. Tanaman obat dan produk turunannya
Peluang Sekunder 1. Kerja sama dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya, misalnya menyediakan jasa Corporate  Social  Responsibility  (CSR) dengan  perusahaan-perusahaan  dalam  rangka rehabilitasi hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan
2. Tempat  wisata  pendidikan  dan  penelitian  terkait  hutan  yang  melibatkan  masyarakat dalam pengelolaannya
3. Penangkaran satwa liar
Peluang Lainnya Pengolahan  HHBK  lainnya,  seperti  rotan,  jamur,  tahi  angin,  getah  keruing,  ketak,  kayu manis
Pengetahuan  masyarakat  sekitar  hutan  di  Sumbawa terkait  perlindungan  tanah  dan  air  tergolong  rendah. Begitu  pula  dengan  kemampuan  manajemen  bisnis kehutanan,  seperti  pemasaran  HHBK  yang  masih mengandalkan tengkulak dengan posisi tawar masyarakat  yang  rendah  (Setiajiati et  al. 2017). Pendampingan  dan  penyuluhan  secara  intensif  menjadi salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan pemerintah. Apalagi pendampingan-pendampingan yang  pernah  dilakukan  KPHP  Batulanteh  telah  terbukti membawa  perubahan  sikap  ke  arah  positif  kepada masyarakat  dalam  upaya  perlindungan  hutan  (Setiajiati et  al .  2017). Program  dari  pemerintah  diharapkan  lebih inovatif,  karena  program  yang  telah  ada  dinilai  belum optimal  dalam  mengembangkan  kehidupan  masyarakat Sumbawa  (Utomo  dan  Pieter  2018).  Pemerintah  perlu mencarikan  peluang  usaha  dan  alternatif  kegiatan ekonomi  di  luar  dari  sumber  daya  hutan,  sehingga ketergantungan  hutan  untuk  kegiatan  ekonomi  dapat dikurangi dan kegiatan-kegiatan yang mengancam hutan dapat diminimalisir.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  sekitar  hutan lindung  di  KPHP  Batulanteh  tergolong  rendah  dan menggantungkan  sumberdaya  hutan  sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  dan  pemenuhan  nutrisi.  Kontribusi hutan  lindung  terhadap  pendapatan  tunai  sebesar  33%, dengan  pemungutan  madu  merupakan  aktivitas  yang paling  sering  dilakukan.  Peluang  pengusahaan  hutan lindung  yang  bisa  segera  dilaksanakan  oleh  KPH Batulanteh  dan  masyarakat  dengan  bekerjasama berbagai  pihak  diantaranya  pengusahaan  pengolahan HHBK,  terutama  madu  hutan,  kopi,  kemiri,  tanaman obat,  dan  ekowisata.  Pendampingan  secara  serius  dan intensif mutlak dibutuhkan masyarakat dalam mengawal pengusahaan hutan lindung ini.

## Saran
Penelitian hutan lindung di KPHP Batulanteh masih terbatas, sehingga penggalian informasi  tentang  potensi hutan  lindung  belum  dilakukan  secara  mendalam  dan menyeluruh.  Berikut  beberapa  topik  penelitian  yang dibutuhkan  KPHP  Batulanteh  untuk  perencanaan  hutan kaitannya  dalam  mengurangi  ketergantungan  dan gangguan masyarakat terhadap hutan lindung: a. Inventarisasi  sumberdaya  dan  keanekaragaman hayati  hutan  lindung  di  KPHP  Batulanteh  (analisis vegetasi,  satwa,  plasma  nutfah,  dan  lainnya)  secara terperinci. Sampai saat ini, KPHP  Batulanteh belum mengadakan  inventarisasi  hutan  lindung  secara berkala.
b. Penelitian tentang penilaian hutan
c. Penelitian  tentang  analisis  biaya,  analisis  pasar,  dan peluang  pengusahaan  hutan  lindung  di  KPHP Batulanteh

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad S. 2006. Konservasi Tanah dan Air . Bogor (ID): IPB Press.
Arnold  JEM,  Perez  MR.  2001.  Can  non-timber  forest products  match  tropical  forest  conservation  and development  objectives? Ecological  Economics 39: 437-447.
Barrett  CB,  Arcese  P.  1998.  Wildlife  harvest  in integrated  conservation  and  development  projects: linking  harvest  to  household  demand,  agricultural production,  and  environmental  shocks  in  the Serengeti. Land Economics 74: 449-465.
Brockhaus M, Obidzinski K, Dermawan A, Laumonier Y, Luttrell C. 2012. An overview of forest and land allocation policies in Indonesia: is the current framework sufficient to meet the needs of REDD+? Forest Policy and Economics 18: 30-37.
Darusman D, Hardjanto, Suharjito D, Bahruni, Ichwandi I, Hero Y, Kartodihardjo H, Sudaryanto, Nugroho B, Nurrochmat  DR et  al. 2013.  Membangkitkan kehutanan Indonesia: kristalisasi konsep dan strategi implementasi.  Di  dalam:  Suharjito  D,  Putro  HR, editor. Pembangunan  Kehutanan  Indonesia  Baru: Refleksi dan Inovasi Pemikiran. Bogor (ID): IPB Pr. Dunggio  I.  2012.  Model  kelembagaan  pengelolaan hutan  lindung  (kasus  pengelolaan  Hutan  Lindung Gunung  Damar  di  Propinsi  Gorontalo)  [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Ekawati  S.  2012.  Analisis  proses  pembuatan  dan implementasi  kebijakan  desentralisasi  pengelolaan hutan  lindung  (studi  kasus  di  tiga  kabupaten  dalam DAS  Batanghari)  [disertasi].  Bogor  (ID):  Institut Pertanian Bogor.
[FWI]  Forest  Watch  Indonesia.  2014. Potret  Keadaan Indonesia  Periode  2009-2013 .  Bogor  (ID):  Forest Watch Indonesia.
Ginoga  K,  Lugina  M,  Djaenudin  D.  2005.  Kajian kebijakan  pengelolaan  hutan  lindung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi 2(2): 203-231. Mutaqin  Z . 2014. Kelembagaan  Pengelolaan  Hutan Berbasis Masyarakat  dan  Kaitannya  dengan Implementasi REDD+ di Indonesia . In: Hutan untuk Rakyat:  Jalan  Terjal  Reforma  Agraria  di  Sektor Kehutanan.  Hakim  I,  Wibowo  LR,  editors. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Gopalakrishnan  C,  Wickramasinghe  WAR,  Gunatilake HM, Illukpitiya P. 2005. Estimating the demand for nontimber forest products among rural communities: a  case  study  from  the  Sinharaja  rain  forest  region, Sri Lanka. Agroforestry Systems 65: 13-22.
Gubbi  S,  MacMillan  DC.  2008.  Can  non-timber  forest products  solve  livelihood  problems?  A  case  study from  Periyar  Tiger  Reserve,  India.  Fauna  and  Flora International, Oryx 42(2): 222-228.
[KPHP  Batulanteh]  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Produksi  Batulanteh.  2012. Rencana  Pengelolaan KPHP  Batulanteh  Tahun  2012–2022 .  Sumbawa (ID): KPHP Batulanteh.
Lepetu  J,  Alavalapati  J,  Nair  PK.  2009.  Forest dependency  and  its  implication  for  protected  areas management:  a  case  study  from  Kasane  Forest
Reserve,  Botswana. Int.  J.  Environ.  Res. 3(4):525- 536.
Mahapatra  AK,  Albers  HJ,  Robinson  EJZ.  2005.  The impact  of  NTFP  sales  on  rural  households’  cash income in India’s dry deciduous forest.
Environmental Management 35: 258-265.
Maryani R, Alviya I, Budiarifanti V, Salmiah M. 2013. Melestarikan  lanskap  hutan  Sumbawa  melalui penguatan  kelompok  tani  madu  hutan. Policy  Brief Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Perubahan Iklim dan Kebijakan Kementerian Kehutanan 7(13): 1-4.
Munawaroh E, Purwanto Y. 2009. Studi hasil hutan non kayu  di  Kabupaten  Malinau,  Kalimantan  Timur.  Di dalam:  Setyawan et  al. 2009. Proceeding  Basic Science Seminar Nasional Brawijaya University: 53- 63 Ngakan  PO,  Komaruddin  H,  Achmad  A,  Wahyudi, Tako  A.  2006. Ketergantungan,  Persepsi  dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati  Hutan:  Studi  Kasus  di  Dusun  Pampli Kabupaten  Luwu  Utara,  Sulawesi  Selatan .  Bogor (ID): Center for International Forestry Research. Nurfatriani  F.  2016.  Formulasi  kerangka  dan  strategi implementasi  kebijakan  fiskal  pembangunan  rendah karbon  di  sektor  kehutanan  [disertasi].  Bogor  (ID): Institut Pertanian Bogor.
Patlis  JM.  2004. Pedoman  Umum  Penyusunan Peraturan  Daerah  Pengelolaan  Hutan .  Bogor  (ID): Center for International Forestry Research.
Rai ND, Uhl CF. 2004. Forest product use, conservation and  livelihoods:  the  case  of  uppage  fruit  harvest  in the Western Ghats, India. Conservation and Society 2: 289-313.
Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn  CH, Stringer LC. 2009. Who’s  in  and  why?  A  typology  of  stakeholder analysis  methods  for  natural  resource  management. Journal  of  Environmental  Management 90:  1933- 1949.
Schlager  E,  Ostrom  E.  1992.  Property  rights  regimes and  natural  resources:  a  conceptual  analysis. Land Economics 68(3): 249–262.
Setiajiati F, Hardjanto, Hendrayanto. 2017. Strategies of community  empowerment  to  manage  protection forest  sustainably. Jurnal  Manajemen  Hutan Tropika 23(2):71–80.
Sholihah  J.  2013.  Aktivitas  antibakteri  dan  antioksidan tiga  jenis  madu  hutan  Indonesia  [skripsi].  Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Sukardi L, Darusman D, Sundawati L, Hardjanto. 2008. Karakteristik dan faktor penentu interaksi masyarakat  lokal  dengan  Taman  Nasional  Gunung Rinjani  Pulau  Lombok. Jurnal  Agroteksos 18  (1-3): 54-62.
Supardi D, Muin F, Herawati, Jumiati. Kartini N, Kholis N,  Nurdayat  M.  2006.  Pembebasan  Hak  yang Tersandera:  Pergulatan  Pengelolaan  Sumber  Daya Hutan Sumbawa. Yogyakarta (ID): BP Arupa.
Utomo  MMB,  Pieter  LAG.  2018.  Analysis  of  wild honey  development  policy  for  local  people livelihoods  improvement  in  the  Sumbawa  District. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea 7 (1): 13-23. Widyaningsih E, Muflikhati I. 2015. Alokasi pengeluaran  dan  kesejahteraan  keluarga  pada keluarga nelayan bagan. Jur. Ilm. Kel. & Kons . 8(3): 182-192.