Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu
Kabupaten Buol
Abdul Latif Abdullatif1003@gmail.com Pipitriyana Pipiterawan22@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sistem  bagi  hasil  Mudharabah  pada Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  Amanah  Desa  Bunobogu  dengan  metode  Analisis Deskriptif  Kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer  dan  data sekunder yang berkaitan dengan sistem bagi hasil Mudharabah periode tahunan (2010- 2014).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  bagi  hasil  di  laksanakan  oleh Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  Amanah  Desa  Bunobogu  dalam  bentuk  pembiayaan Mudharabah.  Dengan  pernyataan  jaminan  pada  proses  akadnya.  Jika  terjadi  kelalaian yang dilakukan oleh anggota yang mengakibatkan usahanya merugi maka barang yang di  buat  jaminan akan disita oleh koperasi.    Usaha  yang didirikan anggota  kebanyakan tergolong  usaha  kecil  menengah  jadi  sering  di  temui  pembukuan  yang  tidak  jelas  dan hanya membuat pembukuan anggaran yang asal-asalan. Namun demikian, tak menjadi alaasan  dan  menghambat  pertumbuhan  koperasi  yang  tiap  tahunnya  mengalami peningkatan  sisa  hasil  usaha.  Pembukuan  anggaran  yang  tidak  jelas  dapat  berakibat pada manipulasi laba yang di lakukan oleh anggota, dengan memperendah laba yang di peroleh dan pengaruh pada angsuran bagi hasil.
Kata Kunci: Inflementasi, bagi hasil, Mudharabah.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  system  for  the  results  of  Mudharabah  on  Business Multipurpose Cooperative (KSU) Amanah Desa Bunobogu with Qualitative Descriptive Analysis method. This study uses primary data sources and secondary data relating to the annual revenue sharing system Mudharabah (2010-2014). The results of this study indicate  that  the  profit  sharing  system  is  implemented  by  the  Multipurpose  Business Cooperative  (KSU)  Amanah  Desa  Bunobogu  in  the  form  of  Mudharabah  financing. With a guarantee statement on the process akadnya. In the event of negligence made by members who resulted in his business losing the goods made in the guarantee will be seized by the cooperative. Businesses that are established by members are mostly small and  medium  enterprises  so  often  encountered  bookkeeping  that  is  not  clear  and  just make  a  budget  booklet  at  random.  However,  it  does  not  become  alaasan  and  hamper the  growth  of  cooperatives  which  each  year  has  increased  the  remaining  results  of operations. Unclear budget bookkeeping can result in member earnings manipulation, by lowering the profits earned and the effect on the revenue share installments.
Keywords: Implementation, profit sharing, Mudharabah.
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi
Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol

## A. Latar Belakang
Koperasi  mempunyai  peran  penting  dalam  tercapainya  kesejahteraan  bagi anggota  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Koperasi  dalam  kegiatannya memiliki  karakter  yang  khas  yaitu  bersifat  mementingkan  pendidikan,  perkoperasian bagi anggota dan masyarakat. Koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasi merupakan suatu badan usaha, sehingga koperasi tetap tunduk pada kaidah-kaidah  perusahaan  dan  prinsip-prinsip  ekonomi  yang  berlaku.  Karena  itu, koperasi  harus  menghasilkan  keuntungan  dalam  mengembangkan  organisasi  dan usahanya.  Pembangunan  koperasi  yang  merupakan  perwujudan  kearah  amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Undang-undang 1945 khususnya pasal 33 ayat 1  (1)  yaitu  perekonomian  Indonesia  di  susun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas asas  kekeluargaan  dan  koperasi  adalah  bangunan  usaha  yang  sesuai  dengan  susunan perekonomian yang di maksud. Oleh karena itu, koperasi di harapkan memainkan peran penting  dalam  perekonomian  Indonesia,  yaitu  koperasi  sebagai  Soko  Guru perekonomian di Indonesia. 1
Prinsip  demokrasi  ekonomi  hanya  dapat  di  implemetasikan  dalam  wadah koperasi  yang  berasaskan  kekeluargaan.  Secara  operasional,  kegiatan  produksi  dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil. Akan tetapi koperasi mengenal akan prinsip gotong royong dimana anggota bersama-sama memberdayakan koperasi  untuk  kepentingan  bersama,  maka  melakui  koperasi  yang  telah  mendapat mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat di lakukan dengan lebih berhasil. 2
Salah  satu  usaha  koperasi  syariah  dalam  memberdayakan  masyarakat  luas adalah  dengan  menghapus  sistem  bunga  dan  di  ganti  dengan  sistem  bagi  hasil  dalam usaha  simpan  pinjam,  yang  di  selenggarakan  oleh  koperasi  karena  menghindari masyarakat  kecil  terjerat  rentenir.  Oleh  karena  itu  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU) Amanah  desa  Bunobogu  memakai  sistem  Bagi  Hasil  dalam  melakukan  usaha  simpan pinjamnya.
Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah Desa Bunobogu telah berbadan hukum 69/518/BH/DISKOP/UKM  PM/XI/2003  adalah  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)
1 Ninik widiyanti dan Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia . (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000) h.34
2 Firdaus, Muhamad Sutanto, Agus Edhi, Perkoperasian sejarah, teori dan praktek. (Jakarta: Ghallia Indonesia;2002).H.21
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
Konvensional  satu-satunya  di  daerah  Sulawesi  Tengah  yang  menerapkan  sistem  bagi Hasil pada usaha simpan panjamnya yang mempunyai misi membangun perekonomian masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya di Desa Bunobogu.
Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  Amanah  adalah  Koperasi  dengan  jumlah anggota 250 orang yang memiliki asset dan sisa hasil usaha yang terus meningkat dari tahun  ke  tahun,  sejak  berdirinya  pada  tahun  2003  sampa  sekarang.  Permasalahan  di Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah Desa Bunobogu dalam bentuk sistem bagi hasil dimana angsuran porsi yang telah di sepakati selalu menunggak dan pemantauan yang kurang  terhadap  manajemen  usaha  yang  didirikan  oleh  anggota  dapat  mengakibatkan adanya pengecilan profit dari keuntungan yang berpengaruh pada pembagian porsi bagi hasil. Usaha  yang didirikan anggota kebanyakan tergolong usaha kecil menengah jadi sering  di  temui  usaha  tanpa  pembukuan  yang  tidak  jelas  dan  hanya  membuat pembukuan  anggaran  yang  asal-asalan.  Namun  demikian,  tak  menjadi  alaasan  untuk menghambat  pertumbuhan  koperasi  yang  tiap  tahunnya  mengalami  peningkatan.  Di buktikan  dalam  tabel  data  perkembangan  koperasi  Amanah  yang  tiap  tahunnya  terus meningkat sebagai berikut:
Perkembangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah
NO Tahun Aset koperasi Sisa Hasil Usaha Kantor dan Perlengkapannya 1 2004 Rp.52.120.482 Rp.9.245.112 Pinjam 2 2005 Rp.63.414.570 Rp.10.835.372 Pinjam 3 2006 Rp.126.318.866 Rp.11.104.000 Pinjam 4 2007 Rp.286.427.433 Rp.21.058.784 Pinjam 5 2008 Rp.388.217.723 Rp.32.349.322 Milik sendiri 6 2009 Rp.590.574.835 Rp.38.226.404 Milik sendiri 7 2010 RP.827.721.888 Rp.43.387.653 Milik sendiri 8 2011 Rp.1.025.879.653 Rp.67.642.530 Milik sendiri 9 2012 Rp.1.365.773.914 Rp.86.475.687 Milik sendiri 10 2013 Rp.1.667.601.753 Rp.110.475.204 Milik sendiri 11 2014 Rp.1.977.643.791 Rp.121.336.646 Milik sendiri
Sumber: Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah Desa Bunobogu
Berdasarkan  data  di  atas  ternyata  sistem  bagi  hasil  yang  di  terapkan  oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah sangat berpengaruh pada pertumbuhan koperasi dan  kesejahteraan  anggota.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  mengangkat permasalahan tentang implementasi sistem bagi hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha  (KSU)  Amanah  Desa  Bunobogu  Kecamatan  Bunobogu,  Kab.  Buol,  selain  itu
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu
Kabupaten Buol
penulis  juga  membahas  tentang  Kendala  apa  yang  di  hadapi  Koperasi  Serba  Usaha (KSU)  Amanah  Desa  Bunobogu  dalam  penerapan  sistem  bagi  hasil  mudharabah  dan bagaimana penyelesaiannya?
B. Landasan Teori

## a. Koperasi
Pada  hakekatnya  koperasi  merupakan  suatu  lembaga  ekonomi  yang  sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan suatu alat bagi orang- orang  yang  ingin  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Dasar  kegiatan  koperasi  adalah kerjasama  yang  dianggap    sebagai    suatu  cara  untuk  memecahkan  berbagai  masalah atau  persoalan  yang  dihadapi  oleh  masing-masing  masyarakat  khususnya  untuk kalangan  ekonomi  yang  lemah.  Koperasi  lahir  pada  permulaan  abad  ke-19,  sebagai reaksi  terhadap  sistem  liberialisme  ekonomi,  yang  pada  waktu  itu  segolongan  kecil pemilik-pemilik  modal  menguasai  kehidupan  masyarakat.    Kata  koperasi  berasal  dari bahasa latin coopere yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation dan cooperative.
Koperasi  berasal  dari kata co dan operation  yang mengandung arti bekerja sama untuk  mencapai  tujuan.  Kerjasama  adalah  adanya  dua  orang  atau  lebih  yang  bekerja bersama-sama  untuk  mencapai  satu  atau  beberapa  tujuan.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam waktu yang relatif lama. Sistem pemikirian esensialis-nominal  yang dikemukakan oleh Hanel pada tahun 1989.  Dalam  hal  ini  Hanel  mengemukakan  bahwa  ada  dua  pendekatan  dalam mendefinisikan koperasi  baik   dalam teori  maupun  praktek.   Kedua pendekatan  yang dimaksud  yaitu,  pendekatan    ilmiah  esensialis    (pengertian  koperasi  menurut  hukum) dan  kedua,  pendekatan    ilmiah  nominalis    (pengertian  koperasi  menurut  ekonomi). Pendekatan imiah esensial (legal sense) adalah suatu pendekatan  dalam mendefinisikan koperasi  selalu  bertitik  tolak  dari  prinsip-prinsip  koperasi,  terutama  prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan oleh para pelopor koperasi.
Pedekatan  esensialis  beranggapan  bahwa  prinsip-prinsip  koperasi  di  satu  pihak memuat  sejumlah  nilai,  norma,  dan  tujuan  konkrit  yang  harus  ditemukan  pada  semua koperasi.  Di  pihak  lain,  prinsip-prinsip  tersebut  merupakan  prinsip-prinsip pengembangan  organisasi  dan  pedoman-pedoman  kerja  yang  pragmatis,  yang  hanya berhasil  diterapkan  pada  keadaan-keadaan  tertentu.  Pengertian  atau  definisi  koperasi menurut  pendekatan  ilmiah  esensial  :  menurut    Undang-Undang  Nomor    25  Tahun
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
1992  tentang  perkoperasian  menyatakan  bahwa  koperasi  adalah  badan    usaha    yang beranggotakan  orang  seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat yang  berdasar  atas  asas  kekeluargaan;  ayat  (2)  Perkoperasian  adalah  segala  sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi; ayat (3) Koperasi Primer adalah Koperasi  yang didirikan  oleh  dan  beranggotakan  orang  seorang;  ayat  (4)  Koperasi  Sekunder    adalah Koperasi yang didirikan oleh dan  beranggotakan Koperasi; ayat (5) Gerakan Koperasi adalah  keseluruhan  organisasi  Koperasi  dan  kegiatan  perkoperasian  yang  bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi". 19 Berbeda dengan pendapat para  esensialis,  maka  menurut  pengertian  nominalis,  yang    sesuai  dengan  pendekatan ilmiah modern  dalam ilmu ekonomi koperasi, koperasi adalah  lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi  yang  tanpa  memperhatikan  bentuk  hukum  atau  wujudnya memenuhi kriteria dibawah
1. Sejumlah  individu  yang  bersatu  dalam  suatu  kelompok  atas  dasar  sekurang- kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (Kelompok Koperasi)
2. Anggota-anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha bersama dan saling tolong menolong (Swadaya dari Kelompok Koperasi)
3. Sebagai  instrumen  (wahana)  untuk  mewujudkannya  adalah  suatu  perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (Perusahaan Koperasi)
4. Perusahaan Koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota koperasi itu, dengan cara menyediakan atau menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan  oleh  para  anggota  dalam  kegiatan  ekonominya,  yaitu  dalam perusahaan  atau  rumah  tangganya  masing-masing  (Tujuan/Tugas  dan  Promosi Anggota)  Dari  pengertian-pengertian  tersebut  koperasi  merupakan  organisasi ekonomi,  tindakan  ekonomi  dalam  koperasi  antara  lain  dalam  bentuk  usaha untuk meningkatkan usaha koperasi itu sendiri. 3
Dengan  demikian  sebagai  organisasi  ekonomi,    koperasi  melakukan  kegiatan ekonomi  melalui  unit-unit  usaha  yang  diadakannya  dengan  tujuan  untuk  memenuhi kebutuhan anggota serta untuk 20  meningkatkan taraf hidup  anggota pada khususnya dan  masyarakat  pada  umumnya,  sehingga  kesejahteraan  yang  merata  bagi  masyarakat
3 Mohamad Iqbal , hlm. 60
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi
Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
Indonesia yang kita cita-citakan dapat terwujud.  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam,  kegiatan  usaha simpan  pinjam  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menghimpun  dana  dan menyalurkan  kembali  dana  tersebut  melalui  usaha  simpan  pinjam  dari  dan  untuk anggota  koperasi  yang  bersangkutan,  calon  anggota  koperasi  yang  bersangkutan, koperasi  yang  bersangkutan,  koperasi  lain  atau  anggotanya.  Sebagai  sebuah  lembaga keuangan  non  bank,  koperasi  adalah    suatu  usaha  yang  dimiliki  dan  diawasi  oleh pengguna  jasanya  serta  membagikan  keuntungan  (manfaat  ekonomi)  yang  diperoleh dari  kegiatan  bisnis  berdasarkan  tingkat  partisipasi  anggotanya.  Menurut  Undang- Undang Nomor  25 Tahun 1992 tentang fungsi, peran dan prinsip koperasi diatur dalam Bab III Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk    meningkatkan  kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2. Turut  serta    secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan  manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya. 21
4. Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional,  yang merupakan  usaha  bersama  berdasar        atas  asas  kekeluargaan  dan  demokrasi ekonomi. 4
Dari  pengertian  koperasi  tersebut  dapat  dikemukakan  tiga  konsep  operasional koperasi sebagai berikut :
1.  Prinsip kepemilikan
Koperasi  dimiliki oleh anggota  yang mendanai  dan sekaligus menggunakan jasa koperasi itu.
2.  Prinsip kontrol (pengawasan)
Koperasi  dalam  menjalankan  kegiatan  bisnisnya  diawasi  oleh  para  anggotanya sendiri yang bukan hanya berkedudukan sebagai pemilik melainkan juga sebagai pengguna jasa koperasi itu.
3.  Prinsip pembagian keuntungan
4 Ibid . 98
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
Hasil usaha koperasi dibagikan kepada para anggotanya sesuai dengan intensitas keterlibatannya  dalam  koperasi.Koperasi  simpan  pinjam  adalah  usaha pembiayaan  yang  menghimpun  dana  dari  anggotanya  yang  kemudian menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada  anggota  atau  masayarakat  umum. Koperasi  simpan  pinjam  melakukan  usaha  penyimpanan  dan  peminjaman  uang untuk keperluan para anggotanya. 5

## b. Koperasi syariah
Koperasi   Syariah adalah    koperasi  yang prinsip  kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya  berdasarkan  pada  syariah  Islam  yaitu  Al-quran  dan  Assunnah.  Jadi  mereka melakukan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  tuntunn  agama.Serta  melakukan  kegiatan usaha  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Sedangkan  Pengertian  umum  dari  Koperasi syariah  adalah   badan  usaha  koperasi  yang  menjalankan  usahanya  dengan  prinsip- prinsip syariah. Bukan prinsip yang lain.
Tujuan  Koperasi  Syariah  adalah  Meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  turut  membangun  tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.
Fungsi dan Peran Koperasi Syariah
1.  Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2.  Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3.  Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
4.  Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5.  Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6.  Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7.  Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
5 Ibid , hal. 287
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
Landasan Koperasi Syariah
1.  Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2.  Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3.  Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).
Prinsip Ekonomi Islam dalam Koperasi Syariah
1.  Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2.  Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3.  Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
4.  Menjunjung tinggi keadian serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
Prinsip Syariah Islam dalam Koperasi Syariah
1.  Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka.
2.  Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
3.  Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
4.  Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
5.  Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
6.  Jujur, amanah dan mandiri.
7.  Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
8.  Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya.
Usaha  koperasi  syariah  meliputi  semua  kegiatan  usaha  yang  halal,  baik  dan bermanfaat  (thayyib)  serta  menguntungkan  dengan  sistem  bagi  hasil  dan  tanpa  riba, judi  atau  pun  ketidakjelasan  (ghoro).  Untuk  menjalankan  fungsi  perannya,  koperasi syariah  menjalankan  usaha  sebagaimana  tersebut  dalam  sertifikasi  usaha  koperasi. Usaha-usaha  yang  diselenggarakan  koperasi  syariah  harus  sesuai  dengan  fatwa  dan ketentuan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia.  Usaha-usaha  yang
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi
Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
diselenggarakan  koperasi  syariah  harus  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Adapun agar diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah disahkan oleh notaris. Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal. Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah. Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

## C. Metode Penelitian
Penulis  mengunakan  metode  penelitian  Deskriptif  Kualitatif,  yaitu  dengan mencocokkan  antara  realita  dengan  teori  yang  berlaku  dengan  menggunakan  metode deskriptif.  Penelitian  dengan  metode  deskriptif  di  lakukan  karena  peneliti  ingin menjawab  persoalan-persoalan  tentang  fenomena  yang  ada/berlaku  sekarang 6 . Penelitian ini merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi sistem bagi  hasil  pada  koperasi.  Adapun  pendekatan  yang  saya  gunakan  adalah  pendekatan sosiologis, psikologis dan sumber data adalah primer  dan sekunder

## D. Hasil dan Pembahasan
a. Hasil Penelitian
Usaha yang berjalan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah Desa Bunobogu adalah unit foto copy/ATK UKM Mart dan Unit Simpan Pinjam (UST) dengan jumlah, masa angsuran ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
6 Ine I. Amirman. Yousda dan Zainal Arifin, Penelitian dan statistic pendidikan , (Bandung: Bumi Aksara). H.21
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi
Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
Kepercayaan  angota  pada  KSU  Amanah  Desa  Bunobogu  semakin  meningkat dan berkembang setiap tehunnya seperti  yang terlihat bahwa sampai akhir tahun buku 2014 aset yang diperoleh KSU Amanah meningkat sebesar 18,5%.
Perkembangan Aset Selama 5 Tahun Tahun Aset 2010 Rp 827.721.888 2011 Rp 1.025.897.653 2012 Rp 1.365.773.914 2013 Rp 1.667.601.753 2014 Rp 1.977.643.791 Sumber : Laporan Tahunan Tahun Buku 2014
Pada  sisi  secara  lebih  efeekti  dengan  memperhatikan  kelayakan  usaha,  serta pemakaiyan  konsep  Sariah  dalam  transaksi.  Penyelesaian  bermaslah  selama  ini dilakukan  dengan  prosedur  dan  ketentuan  syariah  dengan  tidak  meninggalkan  prinsip kekeluargaan  sesuai  dengan  prinsip  dasar  koperasi.  Pembiayaan  yang  terealisasi  pada tahun buku 2014 tecatat mengalami peningkatan sebesar 4,01%
Perkembangan Pembiayaan Selama 5 Tahun Tahun Pembiayaan 2010 Rp 9.286.553 2011 Rp 9.571.254 2012 Rp 9.811.215 2013 Rp 10.223.112 2014 Rp 10.633.665 Sumber : Laporan Tahunan Tahun Buku 2014
Dari pembiayaan Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami peningkatan sebesar 9,8%
Sisa Hasil Usaha (SHU) Selama 5 Tahun Tahun SHU 2010 Rp 43.387.653 2011 Rp 67.642.530 2012 Rp 86.475.687 2013 Rp 110.475.204 2014 Rp 121.336.646 Sumber : Laporan Tahunan Tahun Buku 2014
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi
Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
Dari perkembagan kegiatan usaha Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah Desa Bunobogu  Telah  mengalami  kemajuan  yang  sangat  signifikan  sehingganya  dapat membangun  serta  menempati  gedung  baru  yang  kelak  nanti  dapat  diharapkan  akan semakin  menambah  kepercayaan  anggota  dan  masyarakat  dalam  meningkatkan  serta mengembangkan KSU Amanah kedepan.
Peran  anggota  dalam  menggembangkan  KSU  Amanah  Desa  Bunobogu  sengat besar,  semakin  anggota  aktif  dalam  pembiayaan  di  KSU  Amanah  desa  Bunobogu semakin  kuat  pula  keuangan  yang  ada  daam  tubuh  koperasi.  KSU  Amanah  Desa Bunobogu mempunyai  kebijakan untuk  membayar simpanan wajib bersamaan dengan pembayaran angsuran pembiayaan. Kebijakan ini dilakukan untuk tetap menjaga rasio kecupan modal. 7
Implementasi  sistem  bagi  hasil  di  KSU  Amanah  Betujuan  untuk  meringankan masyarakt pada umunya dan anggota pada khususnya dalam melakukan pinjamana agar terhidar dari rentenir dan bunga yang berlebihan.
Sistem bagi hasil didasarkan pada kesepakatan awal. Kesepakatan awal tersebut untuk  megetahui  porsi  (Nisbah)  antara  pihak  koperasi  dengan  anggota  dalam pembagian  keuntungan  usaha  yang  akan  dikelolah  oleh  anggota.  Kesepakatan dilakukan  secara  transparan  dan  penuh  kehati-hatian,  pihak  koperasi  juga  harus mengetahuai  profil  anggota  yang  meminjam  dengan  memahami  kekuatan  finansial yang  dimiliki.  Koperasi  tidak  akan  mengeluarkan    pinjaman  melebihi  kekuatan finansial  anggota  yang  meminjam  karena  akan  berdampak  pada  angsuran  besar  dan sangat membebani  anggota. Hal ini sesuai dengan pernyataan  yang dikemukakan  oleh ibu Dian Eka Putri S.Pd selaku sekretaris KSU Amanah Desa Bunobogu.
“pada  saat  akad  kita  langsung  menentukan  porsi  pembagian  atau  nisbah keuntungan    yang  di  tetapkan  di  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  Amanah    itu 50:50  .  dan  juga,  sebelumnya  di  lakukan  survey  karena  tidak  semua permintaan  bias  di  penuhi,  tapi  sesuai  dengan  dengan  kemampuan  dengan adanya  wawancara,  misalnya  anggota  mempunyai  kewajiban  tiap  bulannya yaitu  diatas  Rp.1.500.000,  dari  situlah  bias  dipelajari  bahwa  dia  mempunyai Rp.1.000.000 jangan di kasi Rp.2.000.000 nanti dalam proses akan mengalami kemacetan”. 8
7 Suwandi, Ketua Koperasi serba Usaha (KSU) Amanah Desa Bunobogu, Wawancara, Tanggal 05 Agustus 2015.
8 Dian Eka Putri, Sekretaris Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah, wawancara tanggal 05 agustus 2015
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
Jika  dalam  usahanya  mengalami  kerugian  maka  kerugian  tersebut  di  tanggung bersama atau melakukan pembiayaan awal untuk memulai usaha baru atau melanjutkan usaha  yang  teah  di  kelola  sebelumnya  dengan  di  damping  oleh  pihak  koperasi  dalam pengelolaan usaha yang telah di dirikan agar nantinya tidak terjadi kerugian lagi dalam usahanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang  di  kemukakan  oleh  Irvan  Sahari selaku manajer yang memberikan pernyataan sebagai berikut:
:jika usahanya terjadi kerugian sedini mungkin dari pihak pengelola memantau, misalnya  bulan  ini  tidak  mengangsur,  harus  segera  di  tindak  lanjuti,  kenapa tidak  mengangsur?  Mungkin  seminggu  lagi,  kalau  sampai  berlarut-larut  ini harus  segera  di  tindak  lanjuti.  Mungkin  ada  manajemen  yang  keliru,  akhirnya kita upayakan jemput bola”. 9
Saling menguntungkan itulah kelebihan dari sistem bagi hasil, besarnya bagi hasil di Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah Desa Bunobogu.
Mudharabah  adalah  akad  kerja  sama  usaha  perniagaan  antara  pihak  pemilik dana  (shahibul  maal)  sebagai  pihak  yang  menyediakan  modal  dana  sebesar  100% dengan  pihak  pengelola  modal  (mudharib),  untuk  di  usahakan  dengan  porsi  (nisbah) keuntungan akan di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika  ada) akan di  tanggung pemilik modal, kecuali jika di temukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. 10
Proses  pembiayaan  mudharabah  sangat  singkat  akan  tetapi  menekankan  pada pemahaman  dalam  kesepakatan  agar  tidak  terjadi  miss  komunikasi  dan  kejelasan anggota sebagai pengelola untuk mendirikan usaha yang di geluti.
Contoh perhitungan sederhana pola pembiayaan bagi hasil mudharabah yang di tetapkan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah Desa Bunobogu yang di ambil dari pengamatan.  Bapak  Samsul  adalah  anggota  KSU  Amanah  yang  membutuhkan  modal untuk usahanya. Pihak koperasi meminjamkan Rp.10.000.000 dengan kesepakan nisbah 50% untuk koperasi dan 50% untuk peminjam dengan angsuran 5% untuk peminjaman modalnya setiap bulan. Jika keuntungan yang di dapat 1 bulan Rp.500.000 maka bapak Samsul dalam membayar angsuran kepada koperasi adalah:
Rp. 10.000.000 x 2% = Rp.200.000
9 Irvan Sahari, Manajer KSU Amanah, wawancara, tanggal 05 Agustus 2015
10 Juklak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mentri Negara Koperasi dan  UKM 2004. H.21
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Rp.500.000 x 50% = Rp. 250.000 Simpanan wajib = Rp.10.000 Jumlah = Rp.460.000
Jadi,  bapak  Samsul  membayar  angsuran  Rp.  460.000  dengan  keuntungan  di dapat dalam porsi 50% dengan perhitungan (Rp.500.000 x 50%) sebesar Rp. 250.000
Dalam  implementasi  bagi  hasil  terdapat  kendala  yang  di  hadapi,  sebagaimana yang di utarakan oleh Bapak Irvan Sahari selaku manajer yang memberikan pernyataan sebagai berikut:
“kalau  operasionalnya  tergantung  pengelolanya,  setiap  hari  akan  mengalami pemantauan,  kalau  biaya  operasionalnya  bengkak,  berarti  harus  di  tekan,  yang termasuk  kenadala  juga  adalah  SDM  dari  anggota,  kita  harus  maklum.  Sifat anggota  beragam,  ada  yang  mengerti,  da  nada  yang  tidak  mengerti,  da  nada yang  pura-pura  mengerti,  itu  tugas  saya  agar  anggota  mengerti  dengan menjelaskan dengan bahasa yang mudah di pahami anggota jangan sampai ada keraguan,  anggota  masih  belum  mengerti  kalau  seperti  kami  tidak  berani mengeluarkan pembiayaan”. 11
Keterangan tersebut mempunyai arti pembiayaan menggunakan bagi hasil selalu di pantau terus. Kendala yang di hadapi SDM dari anggota yang terbatas jadi terkadang perlu beberapa kali menjelaskan agar anggota paham, hal ini sering terjadi saat proses kesepakatan.
Dari  kendala  yang  sudah  di  paparkan,  pihak  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU) Amanah  Desa  Bunobogu  mempunyai  cara  tersendiri  untuk  mengatasinya.  Salah satunya  yang  di  kemukakan  oleh  Bapak  Irvan  Sahari  yang  memberikan  pernyataan sebagai berikut:
“kita melakukan pembinaan terhadap anggota agar mengerti tentang sistem bagi hasil  walaupun  hanya  bisa  memberikan  pemahaman  sedikit,  kita  juga melakukan pendampingan langsung dalam usaha”. 12
Keterangan  tersebut  mengandung  arti  bahwa  dalam  mengatasi  kendala pelaksanaan sistem bagi hasil perlu melakukan pembinaan aggota agar mengerti dengan cara  bertahap.  Pihak  koperasi  juga  biasa  melakukan  pendampingan  langsung  dalam usaha agar laba yang di peroleh dapat di lihat secara jelas rinciannya.
11 Irvan Sahari, Manajer KSU Amanah, wawancara, tanggal 05 Agustus 2015
12 ibid
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi
Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol

## b. Pembahasan hasil penelitian
Dalam  implementasi  sistem  bagi  hasil  mudharabah  hal  yang  terpenting  adalah hasil  kesepakatan  antara  pihak  koperasi  antara  pihak  koperasi  (Shohibul  maal)  dan anggota (Mudharib). Di KSU Amanah Desa Bunobogu kesepakatan di lakukan dengan transparan  dari  pihak  koperasi  menjelaskan  tentang  bagi  hasil  terhadap  anggota  yang ingin meminjam modal agar saat usaha yang di geluti sudah jalan tidak ada kerancuan dalam  pembagian  keuntungan  yang  sebelumnya  telah  di  sepakati  bersama.  Dalam proses kesepakatan (akad) yang terjadi di KSU Amanah  Desa Bunobogu meliputi:
1. Penentuan porsi bagi hasil untuk koperasi dan anggota
2. Pihak koperasi tidak menanggung resiko jika terjad kelalaian yang di lakukan oleh anggota dalam menjalankan usahanya.
3. Ada  bukti  tertulis  menandakan  sah  bahwa  telah  terjadi  kesepakatan  pola pembiayaan  bagi  hasil  mudharabah  di  sertai  penyerahan  jaminan  kepada  pihak koperasi.
Implementasi  sistem  bagi  hasil  mudharabah  di  KSU  Amanah  Desa  Bunobogu menggunakan  jaminan  dalam  setiap  proses  kesepakatan,  hal  ini  mengacu  pada peraturan  DSN  MUI  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  mudharabah,  menyatakan bahwa  pembiayaan  bagi  hasil  mudharabah  tidak  di  wajibkan  untuk  menggunakan jaminan akan tetapi di perbolehkan untuk menghindari penyimpangan yang di lakukan oleh anggota.
Dalam  pembiayaan  mudharabah  di  KSU  Amanah  Desa  Bunobogu  jika  dalam pengelolaan usaha terdapat kerugian sepenuhnya akan di tanggung oleh pihak koperasi (Shahibul  maal).  Koperasi  bias  saja  mengambil  alih  pengelolaan  usaha  yang  telah  di dirikan oleh anggota atau koperasi melakukan pendampingan secara langsung terhadap usaha yang sudah ada dan akan memberikan pengelolaan secara penuh kembali kepada anggota jika usahanya sudah menghasilkan laba yang sudah mencukupi.
Usaha  yang  di  geluti  oleh  anggota  sebagaian  besar  tergolong  usaha  kecil  dan menengah,  hal  itu  membuat  anggota  beranggapan  tidak  perlu  melakukan  pembukuan anggaran  secara  mendetail.  Pembukuan  anggaran  yang  asal-asalan  dapat  memberikan kesempatan  pada  anggota  untuk  berbuat  curang  dengan  membuat  pembukuan  palsu dengan  merendahkan  laba  yang  diperoleh  agar  dapat  memperoleh  keuntungan  yang lebih banyak bagi anggota yang menjalankan usaha.
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
Dari hasil pengamatan kendala-kendala yang di hadapi KSU Amanah desa Bunobogu:
1. Faktor intern
- Pelayanan pembiayaan hampir keseluruhan di serahkan kepada manajer.
- Karyawan  yang terbatas menghambat pemantauan aggaran secara berkala dari usaha yang di dirikan anggota.
2. Faktor Ekstern
- Anggota mengabaikan pembukuan anggaran terhadap usaha yang mempersulit pemantauan laba bersih yang di dapat.
- Kesulitan  dalam  memonitoring  usaha  yang  di  geluti  oleh  anggota  yang  dapat mengakibatkan adanya kecurangan dari anggota dalam melaporkan keuntungan lebih rendah dari yang di dapat.
Pola  pembiayaan  bagi  hasil  di  dasarkan  pada  kesepakatan  untuk  mengetahui porsi (nisbah) yang di peroleh oleh pihak koperasi maupun anggota. Bagi hasil di dapat dari hasil keuntungan yang di peroleh oleh anggota dalam menjalankan usahanya yang seterusnya akan di bagi menurut porsi yang telah di sepakati dan pembagian di lakukan setiap  bulannya.  Untuk  mengetahui  usaha  yang  di  jalankan  anggota  berjalan  dengan baik  atau  tidak,  perlu  adanya  pemantauan  secara  berkala  yang  harus  di  lakukan  oleh pihak  koperasi  agar  tidak  terjadi  pembukuan  ganda  dan  anggota  menyampaikan keuntungan lebih rendah dari yang di peroleh sebenarnya kepada pihak koperasi KSU Amanah  melakukan  pemantauan  selama  2  minggu  bahkan  1  bulan  sekali  terhadap usaha yang di jalankan oleh anggota.
Dalam  usaha  yang  di  dirikan  tidak  seterusnya  menghasilkan  laba  yang maksimal,  anggota  sering  kesulitan  menjalankan  usahanya  pada  tiga  bulan  pertama. Pada  KSU  Amanah  desa  Bunobogu  jika  pihak  koperasi  mengetahui  usaha  yang  di jalankan anggota mengalami kerugian maka secepatnya pihak koperasi mengambil alih manajemen usahanya. Anggota  akan di  bantu  oleh pihak koperasi  dalam  menjalankan usahanya  sampai  mendapatkan  laba  yang  maksimal,  setelah  tercapai  laba  maksimal pihak  koperasi  akan  memberikan  kembali  keleluasan  anggota  untuk  mengembangkan usahanya.
Inilah  cara  Koperasi  serba  Usaha  (KSU)  Amanah  Desa  Bunobogu menyelesaikan  masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  di
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
sepakati  bersama.  Sehingga  keanggotaan  dalam  koperasi  ini  tetap  terjaga  dalam menjalankan usahanya yang telah berjalan.

## PENUTUP
Kesimpulan
1. Sistem  bagi  hasil  ini  telah  di  laksanakan  oleh  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU) Amanah  Desa  Bunobogu  dalam  bentuk  pembiayaan  Mudharabah.  Akad pembiayaan  antara  pihak  koperasi  dan  anggota  dalam  pembagian  porsi  (nisbah) yang  harus  di  sepakati  kedua  belah  pihak  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan,  dan tidak  terdapat  hal-hal  yang  merugikan  mitra  usaha.  Kesepakatan  (akad)  hal  yang paling  mendasari sistem bagi hasil.
2. KSU  Amanah  Desa  Bunobogu  memberikan  pinjaman  kepada  anggota  dalam bentuk pembiayaan bagi hasil mudharabah dengan penyertaan jaminan pada proses akadnya. Jika terjadi kelalaian yang di lakukan oleh anggota  yang mengakibatkan usahanya  merugi  maka  barang  yang  di  buat  jaminan  akan  di  sita  oleh  pihak koperasi.
3. Usaha  yang  di  dirikan  anggota  sebagaian  besar  tergolong  pada  usaha  kecil  dan menengah  dari  hal  tersebut  anggota  banyak  mengabaikan  pembukuan  anggaran terhadap  usaha  yang  di  jalankannya.  Pembukuan  anggaran  yang  tidak  jelas  dapat berakibat  pada  manipulasi  laba  yang  di  lakukan  oleh  anggota,  dengan memperendah  laba  yang  di  peroleh  dan  berpengaruh  pada  angsuran  bagi  hasil. Pembukuan  anggaran  yang  asal-asalan  akibat  dari  SDM  yang  tidak  mengerti tentang pebukuan anggaran dan pengawasan yang kurang dari pihak koperasi.

## Implikasi
1. Pihak koperasi hendaknya rutin menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan secara meyeluruh  terhadap  anggota  tentang  pembukuan  anggaran  dalam  bentuk  sistem akuntansi untuk usaha yang di jalankan.
2. Pihak  koperasi  harus  membantu  mengendalikan  usaha  dengan  menuntun  anggota agar  dapat  melaksanakan  manajemen  dengan  baik  dan  melakukan  pembukuan anggaran usaha dengan benar, terutama pada tiga bulan awal pendirian usaha.
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 73-90
Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha  Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
3. Pihak  koperasi  seharusnya  melakukan  pengawasan  secara  berkala  terhadap anggaran dan usaha untuk menghindari kecurangan  yang di lakukan oleh anggota dengan melakukan pembukuan ganda.
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 73-90

## DAFTAR PUSTAKA
Firdaus,  Muhamad  Sutanto,  Agus  Edhi, Perkoperasian  sejarah,  teori  dan  praktek. (Jakarta: Ghallia Indonesia;2002)
Ine  I.  Amirman.  Yousda  dan  Zainal  Arifin, Penelitian  dan  statistic  pendidikan , (Bandung: Bumi Aksara)
Lexy  J  Maleong, metodologi  penelitian  kualitatif, cet.  Tiga  puluh  satu:  (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2013)
ninik  widiyanti  dan  Sunindhia, Koperasi  dan  Perekonomian  Indonesia .  (Jakarta:  PT.
Rineka Cipta. 2000)
Nur  Indriantoro  dan  Bambang  Supono, metedologi  penelitian  bisnis (Yogyakarta: PFEE,2005)
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D,  cet  20  (Bandung:

## Alfabeta 2014)
Irvan Sahari, Manajer KSU Amanah, wawancara, tanggal 05 Agustus 2015
Juklak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mentri Negara Koperasi dan  UKM
2004. H.21
Suwandi, Ketua Koperasi serba Usaha (KSU) Amanah Desa Bunobogu, Wawancara, Tanggal 05 Agustus 2015.
Dian Eka Putri, Sekretaris Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah, wawancara tanggal 05 agustus 2015