Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 7 No. 2 November Tahun 2019 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1439

## Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Pemerintah
(Studi pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi)
Hamirul hrul@ymail.com
Program Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

## Abstrak
Fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan selalu mendapat kritikan dari masyarakat dan penyakit birokrasi menyebabkan citra negative bagi pemerintah dalam hal pelayanan.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan patologi dalam birokrasi beserta dengan factor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  mixed  method  trianggulasi  konkuren.  Hasil  penelitian  yang  ditemukan dalam  patologi  yang  merupakan  akibat  situasi  internal  dalam  lingkungan  pemerintahan  adalah  imbalan  yang tidak memadai dan berikut beberapa terapi yang bisa diberikan di kantor BPN kota Cimahi antara lain: Untuk meminimalisir patologi birokrasi yang ada di kantor BPN kota Cimahi adalah menciptakan kondisi sosial yang baik, menciptakan emosional yang cerdas, mencerdaskan intelektualitas yang baik, menciptkan karakter yang baik serta menciptakan spiritualitas yang baik; Para pejabat di lingkungan BPN kota Cimahi hendaknya tertib dalam  melaporkan  kekayaan  yang  dimiliki  dimulai  dari  pertama  menjabat,  serta  diberikan  Penyadaran  etika, penyadaran moralitas, peningkatan keimanan, kelayakan hidup, melalui interaksi sosial, melalui keterbukaan, melalui pendidikan dan latihan, melalui kelompok informal dan formal.
Kata Kunci: Patologi, Patologi Birokrasi, Pelayanan Publik, Kota Cimahi

## Abstract
Government  functions  in  service  are  always  criticized  by  various  groups  including  the  community  and bureaucratic disease causes negative images for the government in terms of service. This study aims to describe the  pathology  in  the  bureaucracy  along  with  the  factors  that  influence  it.  using  descriptive  methods  with concurrent concurrent mixed method triangulation. The results of the research found in pathology which is the result of internal situations within the government environment are inadequate rewards and the following are some therapies that can be given at the Cimahi city BPN office, among others: To minimize the bureaucratic pathology  in  the  Cimahi  city  BPN  office  is  to  create  social  conditions  good,  creating  intelligent  emotional, intellectual good intellectuals, creating good character and creating good spirituality; Officials in the BPN city of Cimahi should report on their wealth starting from the first position, and given ethical awareness, awareness of morality, increasing faith, feasibility of life, through social interaction, through openness, through education and training, through informal and formal groups .
Keywords: Pathology, Bureaucratic Pathology, Public Service, Cimahi City

## PENDAHULUAN
Kompleknya permasalahan pertanahan baik dalam proses penyediaannya, terlebih dalam
hubugannya  dengan  status  penggunaan tanah  dengan  berbagai  perubahannya, maka  akan  berakibat  pula  pada  semakin kompleknya  permasalahan  dalam  proses pelayanan dibidang pertanahan. Disatu sisi disebabkan  oleh  semakin  meningkatnya pelayanan  dan  dilain  pihak  yaitu  aparat pertanahan  juga  dituntut  untuk  dapat memberikan  pelayanan  secara  cepat, benar,  murah,  tepat  waktu,  memuaskan dan menjamin kepastian hukum.
Pendaftaran  tanah bertujuan  untuk memberikan kepastian hukum dan perlindung hukum terhadap pemegang atas tanah.  Pendaftaran  tanah  itu  diwajibkan bagi  pemegang  hak  atas  tanahnya  jika tidak  didaftarkan  sewaktu-waktu  dapat digugat  oleh  orang  yang  merasa  lebih berhak atas tanah tersebut.
Pembenahan  pelayanan  birokrasi yang selama ini cenderung masih
dicitrakan jelek sehingga menjadi masalah baik ditingkat publik maupun dilingkungan  pemerintahan  sendiri.  Pada level  publik  misalnya  muncul  tuntutan yang sangat kuat agar pemerintah konsisten  untuk  melaksanakan  reformasi birokrasi  dengan  memberikan  pelayanan prima kepada publik. Sedangkan ditingkat pemerintahan  sendiri,  harus  diakui  pula bahwa  secara  legal  formal  pembenahan pelayanan publik terus mendapat perhatian khusus.
Sejumlah  kebijakan  diterbitkan agar  penyelenggaraan  pelayanan  prima segera  terealisasi.  Keingginan  tersebut setidaknya  sejalan  dengan  apa  yang menggejala diranah praktis, hampir seluruh  pejabat  publik,  menjadikan  isu pelayanan prima sebagai icon
kepemimpinannya.  Apa  yang  terjadi tersebut  kemudian  mendapat  dukungan teoritis.  Bahwa  harus  mengguatnya  isu reformasi birokrasi, tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah.
Birokrasi  merupakan  instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya  tidak  mungkin  terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari  diterimanya  suatu  asumsi  bahwa negara mempunyai kewajiban mulia yaitu untuk  mensejahterakan  rakyatnya  melalui birokrasi. Sebagai perwujudan dari kewajiban  tersebut,  maka  negara  dituntut untuk  terlibat  langsung  menyediakan barang  dan  jasa  publik  yang  diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara    yang  memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Dalam rangka itulah,  maka  negara  membangun  suatu sistem  administrasi  yang  bertujuan  untuk melayani  kepentingan  rakyatnya  yang disebut dengan istilah birokrasi.
Dalam perjalanan bangsa Indonesia birokrasi  tidak  bisa  dilepaskan  dalam sistem pemerintahan. Keberadaan birokrasi  sampai  saat  ini  yang  masih membawa  polemik  yang  berkepanjangan. Tuntutan  reformasi  setidaknya  telah merubah wajah birokrasi indonesia meskipun belum terlalu signifikan. Agenda reformasi dalam tubuh birokrasi indonesia ditujukan  bukan  lagi  sekedar  untuk membangun  institusi  birokrasi yang profesional secara manajerial, namun pada bagaimana  birokrasi  tersebut  mampu mempresentasikan konfigurasi sosial yang ada untuk menjamin keterwakilan masing- masing  komunitas  sosial  yang  telah mengakar kuat didalam tubuh birokrasi.
Pendeteksian  penyakit  birokrasi atau  yang  sering  disebut  patologi  dalam
dunia  medis  sebaiknya  juga  dilakukan kepada  birokrasi  Indonesia.  Hal  ini dimaksudkan agar penyakit-penyakit yang ada  dalam  birokrasi  di  Indonesia  tidak menular  ke  yang  lainnya  sebagai  upaya preventif  bahkan  lebih  dari  itu  bisa disembuhkan secara total meskipun membutuhkan  waktu  yang  lama.  Upaya meminimalisir  panyakit  yang  terjadi dibirokrasi  diharapkan  dapat  membawa perubahan  terhadap  pelayanan  publik  di bidang  pertanahan  khusunya  di  kota Cimahi.

## LANDASAN TEORI
Persoalan  patologi  atau  penyakit birokrasi  bersumber  dari  rekruitmen  dan penempatan birokrat yang tidak berdasarkan  merit  sistem  (berdasarkan jenjang  karir).  Selain  itu  keterlibatan birokrasi  dalam  politik  dianggap  sebagai hal yang harus diwaspadai karena birokrasi bukanlah institusi atau lembaga yang bisa mewakilkan  kepentingan  kelompok  atau golongan  tertentu.  Secara  makro  atau nasional  persoalan  birokrasi  di  Indonesia lebih  di  dominasi  karena  kurangnya pemisahan  yang  jelas  antara  kepentingan politik dan administrasi.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka  Siagian  (1994),  mengidentifikasi berbagai patologi birokrasi yang dikategorikan  ke  dalam  lima  kelompok, yaitu:
1) Patologi yang timbul karena persepsi dan  gaya  manajerial  para  pejabat  di lingkungan birokrasi.
2) Patologi  yang  disebabkan  karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan  dan  keterampilan  para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.
3) Patologi yang timbul karena tindakan  para  aparat  birokrasi  yang
melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Patologi yang dimanifestasikan dalam  perilaku  para  birokrat  yang bersifat disfungsional.
5) Patologi  yang  merupakan  akibat situasi  internal  dalam  berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.
Hamirul,  H  (2017)  Menyatakan bahwa  patologi  yang  dimanifestasikan dalam perilaku yang bersifat disfungsional antara  lain:  Tidak  disiplin,  berpura-pura sibuk;  bersekongkol  berkerjasama dengan calo;  adanya  arogansi  dari  birokrasi sehingga perlu adanya peraturan yang jelas serta diterapkannya reward bagi keberhasilan birokrat dan perlunya pemberian hukuman agar dapat terkontrol dan  kegiatan  yang  bersifat  negatif  tidak terulang.
Beberapa  hal  yang  terjadi  diatas dapat  diatasi  dengan  cara  menghilangkan citra  negatif    menurut  pandangan  Yunus (2002),  beberapa  cara  yang  ditempuh untuk dapat menghilangkan citra negative tersebut yang diharapkan dapat berkembang citra yang positif, antara lain; Mendorong  proses  demokrasi  dalam masyarakat,  antara  lain  dalam  bentuk peningkatan  pengawasan  sosial  agar menyimpang  oleh  anggota  birokrasi semakin  berkurang;  Mengurangi  campur birokrasi dalam berbagai kegiatan- kegiatan  dalam  masyarakat  yang  semakin maju,  merupakan”  porsi”  masyarakat untuk menyelenggarakannya;
Menggunakan  setiap  kesempatan  untuk menumbuhkan persepsi mengenai pentingnya  orientasi  pelayanan,  bukan orientasi  kekuasaan  dalam  berfikir  dan
bertindak;  Mengharuskan  para  pejabat tinggi membuat pernyataan  kekayaan pada waktu mulai menjabat.
Selain  beberapa  hal  diatas  dapat mengubah citra birokrasi, namun terkadang budaya kerja birokarasi menjadi permasalahan tersendiri dan menurut Rivai (2013), bahwa pengembangan budaya baru bagi pegawai yang sesuai dengan Visi dan Misi  organisasi  sebagai  agen  pelayanan publik  tentu  harus  dilakukan.  Orientasi pada  kekuasaan  yang  sangat  kuat  selama ini telah mengusur orientasi pada pelayanan.
Budaya  dan  etika  pelayanan  lama sulit  berkembang  dalam  birokrasi  karena para  pegawai  lebih  menempatkan  diri sebagai  penguasa  dari  pada  menjadi pelayan  bagi  warga  dan  masyarakat. Sebagai  penguasa  seringkali  justru  ingin dilayani  oleh  masyarakat  oleh  sebab  itu tradisi pelayanan harus dirubah.
Pelayanan publik saat ini mengalami perubahan  yang  sangat  signifikan  dimana masyarakat  sudah  sangat  kritis  terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan  di  era  4.0  ini  menurut  Hamirul,  H. (2018)  penggunaan  teknologi  yang  tinggi dan  proses  transparansi  dalam  pelayanan publik  beberapa  patologi  yang  diderita oleh  institusi  pemerintah  dalam  melayani masyarakat publik akan dapat diminimalisir. Hal ini harus sejalan dengan berkembangnya  pengetahuan  masyarakat dalam  menggunakan  dan  mengakses informasi  yang  semakin  cepat  melalui teknologi  yang  digunakan  dan  hampir semua  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  sekarang  sudah  sangat  mudah di akses oleh seluruh masyarakat pengguna jasa yang dibutuhkan.

## METODE PENELITIAN
Strategi penelitian yang digunakan adalah  Triangulasi  konkuren.  Menurut Creswell  (2010:315)  Strategi  Triangulasi konkuren  melibatkan  pengumpulan      data kuantitatif    secara  bersamaan  pada  tahap penelitian,  kemudian  membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif  untuk  mengetahui  perbedaan atau  kombinasi  dan  bila  penelitiannya terletak  pada  fenomena  kontemporer (masa  kini)  di  dalam  konteks  kehidupan nyata.  Berkaitan  dengan  fenomena  yang akan  diteliti,  yaitu  “Patologi  Yang merupakan  akibat  Situasi  Internal  Dalam Lingkungan Pemerintahan”, maka strategi penelitian  Triangulasi  konkuren  dianggap cocok untuk digunakan.

## Gambar1. Strategi metode campuran
Sumber: Creswell et al (2010:315)
Metode  penelitian  ini  dipilih karena pada penelitian mengenai kejelekan atau  keburukan  seseorang  atau  suatu institusi  biasanya  akan  ditutupi  oleh pegawai  bila  menggunakan  angket,  maka akan  cenderung  menjawab  netral  karena itu  data  yang  akan  didapatkan  cenderung abu-abu  dan  dengan  dikombinasikan dengan  metode  kualitatif  dimana  peneliti sebagai instrumen sehingga akan didapatkan data yang akan berimbang dan dapat menganalisis langsung kejadian atau keadaan yang sebenarnya.
KUAN

## KUAL
Pengumpulan data KUAN Analisis Data
KUAL Analisis Data Hasil-hasil data yang di komparasikan Pengumpulan data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel. 1 Hasil uji validitas Patologi yang merupakan  akibat  situasi  internal  dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan Item R r tabel Keputusan 72 0,641 0,304 Valid 73 0,776 0,304 Valid 74 0,576 0,304 Valid 75 0,753 0,304 Valid 76 0,704 0,304 Valid 77 0,644 0,304 Valid 78 0,675 0,304 Valid 79 0,421 0,304 Valid 80 -0,054  0,304 Tidak Valid 81 0,509 0,304 Valid 82 0,545 0,304 Valid 83 0,328 0,304 Valid 84 0,593 0,304 Valid 85 0,500 0,304 Valid Sumber: Hasil pengolahan Data, 2017 Tabel  2.  Hasil  Uji  Reliabilitas  Instrumen Penelitian N O Variabel penelitian Relia bilita s *)Ruju kan Keputu san Patologi yang merupaka n  akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkunga n pemerinta han (X 5 ) 0.880  +  0.85- + 1.00 Sangat Reliabe l
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017
Karakteristik  patologi  yang  merupakan akibat  situasi  internal  dalam  berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan
Karakteristik ini merupakan
karakteristik kelima dari patologi birokrasi dan karakteristik ini diwakili oleh 14 item pernyataan. Berdasarkan
hasil pengumpulan  data  yang  mengacu  pada kuesioner diperoleh skor rentang nilai data untuk  karakteristik  ini  yang  diwakili  oleh 14  item  pernyataan  untuk  42  responden.
Rentang  nilai  diperoleh  dari  perkalian antara  jumlah  responden  satu  item pernyataan,  dan  selanjutnya  dikalikan dengan  skor  alternatif  jawaban,  sehingga diperoleh  skor  rentang  nilai  jawaban maksimum (R maks =2940), dan nilai jawaban  minimum  (  R min =588)  sebagai berikut:
42 responden x 14 item x 5 = 2940 42 responden x 14 item x 4 = 2352 42 responden x 14 item x 3 = 1764
42 responden x 14 item x 2 = 1176
42 responden x 14 item x 1 = 588
Tabel  dibawah  ini  menunjukkan perkalian antara jumlah jawaban responden  untuk  masing-masing  item pernyataan yang memiliki alternatif jawaban  Sangat  Setuju  (SS),  Setuju  (S), Netral (N), Tidak Setuju ( TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai alternatif jawaban  mengacu  pada  skor  jawaban untuk  item  pernyataan  yang  positif  dan negatif. Semua pernyataan pada karakteristik  ini  menggunakan  jawaban yang  positif.  Pada  kolom  akhir  diperoleh jumlah perkalian antara jumlah responden yang  menjawab  masing-masing  alternatif jawaban dengan skor item pernyataan dan penjumlahannya menghasilkan skor kecenderungan jawaban untuk
karakteristik  ini  yaitu  sebesar  ∑fi.xi= 2030.  Perhitungan  jumlah  nilai  perkalian
dari  frekuensi  dan  skor  untuk  pernyataan pada  karakteristik  ini  adalah  sebagai berikut:
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat dilihat  bahwa  untuk  karakteristik  ini  nilai jumlah skornya  adalah pada ∑fi.xi =2030, rentang  nilai  pada  hasil  penelitian  ini berdasarkan  skor  minimum  dan  skor maksimum jawaban responden yang telah dijelaskan  diatas.  Perhitungan  pada  tabel yang  dihasilkan  total  nilai  skor  ∑fi.xi =2030  adalah  skor  untuk  pernyataan positif,  namun  untuk  skor  patologinya adalah  jumlah  skor  maksimum  dikurangi dengan total nilai skor yakni 2940-2030 = 910,  digambarkan  pada  skala  kontinum berikut ini:
Gambar
1.Rentang nilai untuk
karakteristik  patologi  yang  merupakan akibat  situasi  internal  dalam  berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan
Gambar rentang nilai diatas menunjukkan bahwa posisi kecenderungan jawaban responden untuk karakteristik ini berada pada rentang jawaban antara sangat rendah  menuju  rendah  (SR-R)=  910, Sehingga  dapat  dikatakan  pegawai  di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi mengalami patologi jenis ini dalam rentang sangat rendah menuju rendah.
Berdasarkan  hasil  penggumpulan data  yang  mengacu  pada  kuesioner, diperoleh  persentasi  nilai  data  untuk karakteristik  yang  diwakili  oleh  14  item
pernyataan  untuk  42  responden  adalah sebagai berikut:
Tabel diatas memperlihatkan bahwa  16,6%  responden  pegawai  sangat setuju  akan  pernyataan  yang  menyatakan bahwa sebagai pegawai bekerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang tepat dan 54,7% responden pegawai menyatakan sikap  setuju  akan  hal  tersebut  sedangkan 4,7%  responden  pegawai  bersikap  netral terhadap  pernyataan  tersebut  karena terkadang mereka bekerja tidak
berdasarkan  tujuan  dan  sasaran  yang diharapkan oleh organisasi.
Selanjutnya 2,4% responden pegawai  sangat  setuju  akan  pernyataan yang menyatakan bahwa pegawai menggunakan  kendaraan  dinas  untuk urusan  pribadi  dengan  9,5%  responden pegawai  menyatakan  sikap  setuju  serta 16,6%  responden  pegawai  menyatakan bersikap  netra  yang  berarti  terkadang pegawai  dilingkungan  kantor  pertanahan kota  Cimahi  menggunakan  kendaraan dinas untuk urusan pribadi mereka, begitu juga  sebaliknya  50%  responden  pegawai tidak setuju dan 21,5% responden pegawai memberikan  pernyataan  sangat  tidak setuju  akan  pernyataan  tersebut  hal  ini berarti  sebagian  pegawai  dilingkungan kantor  pertanahan  kota  Cimahi  tidak menggunakan  kendaraan  dinas  untuk urusan pribadi.
Berikutnya 21,5% responden pegawai sangat setuju terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa sebagai  pegawai tidak melakukan pemerasan kepada pengguna  jasa  dan  59,5%  responden pegawai  menyatakan  sikap  setuju,  tetapi terdapat 11,9% responden pegawai menyatakan  bersikap  netral  dan  7,1% responden  pegawai  menyatakan  sikap tidak setuju hal ini berarti terkadang masih
Sangat rendah rendah sedang tinggi Sangat tinggi
588 1176 1764 2352 2940 910
ada  saja  pegawai  dilingkungan  kantor pertanahan kota Cimahi masih melakukan tindakan pemerasan atau ekploitasi terhadap pengguna jasa.
Pernyataan mengenai pegawai tidak  melakukan  penolakan  terhadap perubahan yang seharusnya terjadi 19,0% responden  pegawai  menyatakan  sangat setuju  dan  47,6%  responden  pegawai menyatakan sikap setuju akan hal tersebut dan  hanya  28,6%  responden  pegawai menyatakan  bersikap  netral  serta  4,8% responden  pegawai  menyatakan  tidak setuju,  hal  ini  berarti  masih  ada  pegawai masih  ada  pegawai  dilingkungan  kantor pertanahan  kota  Cimahi  yang  bersifat ekstorsi atau penolakan terhadap perubahan  yang  terjadi  dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi.
Selanjutnya 11,9% responden pegawai  sangat  setuju  akan  pernyataan bahwa  pegawai  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi  dan  78,6%  responden  pegawai menyatakan  sikap  setuju  9,5%  responden pegawai menyatakan sikap netral terhadap pernyataan tersebut hal ini erarti masih ada pegawai  yang  dipekerjakan  dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga berakibat terjadinya penganguran terselubung.
Berikutnya 26,2% responden
pegawai  menyatakan  sikap  sangat  setuju terhadap  pernyataan  bahwa  pegawai bekerja sebagai pengabdian kepada pemerintah, bangsa dan negara dan 64,3% responden  pegawai  menyatakan  sikap setuju akan pernyataan tersebut, sementara 9,5%  responden  pegawai  menyatakan sikap  netral  yang  dalam  hal  ini  berarti masih  ada  pegawai  dilingkungan  kantor pertanahan  kota    masih  mempunyai
motivasi  yang  tidak  tepat  dalam  bekerja dilingkungan  tersebut.
Pernyatan  bahwa  sebagai  pegawai memberikan  kepuasan  psikologis  14,9% responden  pegawai  menyatakan  sikap sangat  setuju  akan  hal  tersebut  sementara 57,1%  responden  pegawai  menyatakan sikap setuju serta 2,6% responden pegawai menyatakan  sikap  netral  dan  2,4% responden  pegawai  menyatakan  sikap netral  yang  berarti  masih  ada  pegawai dilingkungan  kantor  pertanahan  kota Cimahi  masih  merasa  gaji  yang  mereka dapatkan belum memadai.
Selanjutnya 2,4% responden pegawai  menyatakan  sikap  sangat  setuju dengan  pernyataan  bahwa  tempat  kerja terlalu  sempit  sehingga  terasa  suasana sesak  dan  25,8%  responden  pegawai menyatakan  setuju  dan  38%  responden pegawai  bersikap  netral  demikianpula halnya  ada  33,3%  responden  pegawai menyatakan  sikap  tidak  setuju  dan  2,4% responden  pegawai  menyatakan  sikap sangat  tidak  setuju  yang  dalam  hal  ini berarti  masih  ada  pegawai  dilingkungan kantor  pertanahan  kota  Cimahi  yang merasakan  kondisi  kerja  yang  kurang memadai.
Berikutnya 7,1% responden pegawai  menyatakan  sikap  sangat  setuju pada  pernyataan  bahwa  pegawai  bekerja sesuai  dengan  kemampuan  yang  mereka miliki  dan  83,3%  responden  pegawai menyatakan  sikap  setuju  yang  dalam  hal ini  berarti  bahwa  pegawai  dilingkungan kantor  pertanahan    kota  Cimahi  sudah melakukan  pekerjaan  sesuai dengan kemampuan  yang  dimiliki,  namun  masih ada  9,5%  responden  pegawai  yang bersikap netral hal ini terkadang masih ada pegawai  dilingkungan  kantor  pertanahan kota Cimahi yang bekerja belum
kompatibel dengan  kemampuan  yang dimiliki.
Pernyataan bahwa sebagai pegawai sering  terjadi  konflik  diantara  sesama anggota  organisasi  dan  14,3%  responden pegawai  menyatakan  setuju  dan  21,5% responden  pegawai  menyatakan  sikap netral  yang  berarti  kadang  kala  terjadi konflik  diantara  mereka  yang  disebabkan yang disebabkan karena miss komunikasi, namun 47,6% responden pegawai menyatakan  sikap  tidak  setuju  berarti sebagian  diantara  pegawai  sudah  tidak terjadi  konflik  antara  sesama  pegawai dilingkungan  kantor  pertanahan  kota Cimahi.
Selanjutnya 11,9% responden pegawai  menyatakan  sikap  sangat  setuju pada  pernyataan  bahwa  pegawai  dapat menyampaikan informasi dengan baik dari atasan  kepada  pengguna  jasa  dan  64,3% responden  pegawai  menyatakan  sikap setujunya akan hal tersebut, namun 16,6% responden  pegawai  menyatakan  sikap netral  dan  7,1%  responden  pegawai menyatakan  sikap  tidak  setuju  dan  dalam hal  ini  berarti  terkadang  masih  terjadi terjadi  informasi  yang  disampaikan  oleh atasan  mempunyai  interpretasi  yang berbeda sehingga sampai kepada pengguna jasa  juga  berbeda  yang  disebabkan  miss komunikasi  yang  terjadi  antara  atasan dengan bawahan yang berimplikasi kepada masyarakat pengguna jasa.
Berikutnya 14,3% responden pegawai  menyatakan  sikap  setuju  pada
pernyataan bahwa pegawai merasa pekerjaan yang diberikan terlalu berat dan 26,2%  responden  pegawai  menyatakan bersikap  netral  namun  54,7%  responden pegawai menyatakan sikap tidak setuju dan 4,8%  responden  pegawai  menyatakan sikap  sangat  tidak  setuju  akan  pernyataan
tersebut, yang dalam hal ini berarti beban kerja  yang  diberikan  kepada  pegawai dilingkungan  kantor  pertanahan  kota Cimahi tidak terlalu berat.
Pernyataan bahwa sebagai pegawai merasa  kondisi  kerja  tidak  aman  2,4% responden  pegawai    menyatakan  sikap sangat  setuju  dan  16,6%  responden pegawai menyatakan sikap setuju, kemudian  33,3%  responden  pegawai menyatakan  bersikap  netral  dan  40,5% responden  pegawai  menyatakan  sikap tidak setuju, serta 7,1% responden pegawai menyatakan sikap sangat tidak setuju yang berarti dalam hal ini pegawai dilingkungan kantor  pertanahan  kota  Cimahi  terkadang merasakan  kondisi  kerja  mereka  tidak aman dengan berbagai macam sebab.
Hasil penelitian diatas
memperlihatkan bahwa karakteristik patologi  yang  merupakan  akibat  situasi internal  dalam  berbagai  instansi  dalam lingkungan pemerintahan untuk karakteristik  ini  sudah  minimal  hanya beberapa  indikator  saja  yang  cukup  besar persentasenya  sehingga  perlu  perhatian khusus. Patologi Birokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Patologi birokrasi berdasarkan yang  mengacu  pendapat  Siagian,  maka patologi birokrasi jenis yang diderita oleh pegawai di kantor pertanahan kota Cimahi yang  berakibat  negatif  dan  terhambatnya pelayanan adalah sebagai berikut:
Imbalan yang tidak memadai
Dengan  tingkat  gaji  atau  imbalan yang  bervariasi,  disemua  negara  terdapat perbedaan  antara  imbalan  yang  diterima oleh  karyawan  swasta  dengan  yang diterima  oleh  pegawai  negeri.  Pada umumnya  penghasilan  pegawai  negeri lebih rendah dibandingkan dengan
karyawan  organisasi  swasta,  terutama organisasi niaga.
Berikut petikan wawancara yang mencerminkan patologi diatas,
“...... untuk kesejahteraan bulan juli ini kita sudah remon, karena selama ini kita secara  naluri  kita  untuk  mencari  lebih untuk menutupi kebutuhan kita dengan income  yang  kita  dapatkan.”  (FG, kepala sub Bagian Tata Usaha).
Dari petikan wawancara diatas saja jelas bahwa  gaji  yang  didapat  sekarang  belum mencukupi sehingga berbagai cara dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut  dan  diharapkan  dengan  adanya renumerasi  pegawai  di  kantor  pertanahan Kota Cimahi lebih sejaterah.
Kemudian  masalah  diatas  dipertegas  oleh ibu latifah, berikut petikan wawancaranya,
“.......masih  adalah  gitu  memang mungkin  disatu  sisi  kita  belum  remon mungkin  itu  belum  tercover,  mudah- mudahan setelah remon itu tidak terjadi, tetapi  memang  itu  besar  sekarang  ini, jujur  memang  ada  teman  yang  setiap hari  datang  datang  pengaduan,  itu  lagi dia  yang  sudah  diberikan  hukuman disiplin  kemudian  dengan  sikap  yang sama  dan  tidak  berubah  dia  sudah diturunkan  pangkat  tapi  kerjaannya masih  seperti  itu  dan  tidak  ada  efek jerah  kita  pindahkan  ke  kanwil  untuk dilakukan  pembinaan.”  (  IL,  kepala urusan umum dan kepegawaian).
Dari  petikan  wawancara  diatas jelas  bahwa income yang  didapat  masih kurang  dan  untuk  menutupi  kebutuhan pegawai melakukan tindakan yang
berakibat merugikan pengguna jasa
dengan harapan adanya renumerasi
masalah ini akan dapat teratasi.
Memang perbedaan antara kebutuhan  dan  penghasilan  ini  sangat berpengaruh  sekali  pada  perilaku  yang diakibatkan  oleh  situasi  internal  dalam pegawai di kantor pertanahan kota Cimahi,
karena merasa imbalan atau gaji yang tidak memadai sehingga  timbul  tindakan- tindakan yang bersifat negatif yang dalam hal  ini  dengan  tujuan  menambah income atau penghasilan untuk menutupi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Tentunya selain renumerasi  ada beberapa  cara yang dilakukan untuk mengatasi untuk mengatasi keluhan- keluhan diatas diantaranya:
1. Penekanan pada pentingnya pengabdian  kepada  bangsa  dan negara
2. Pengembangan pola karir yang jelas sehingga setiap pegawai mengetahui secara pasti jenjang karir yang dapat diduduki  selama  bekerja  di  kantor pertanahan kota Cimahi.
3. Tersedia  kesempatan  menambah pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Dengan  adanya  renumerasi  yang diharapkan dapat meningkatkan kesejateraan para pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi.
Hal  diatas  senada  dengan  yang  di sampaikan  kepala  kantor  pertanahan, berikut petikan wawancaranya,
“..........  tapi  karena  sudah  memilih berarti  jadi  harus  sesuai  dengan komitmen dan dengan adanya renumerasi yang mudah-mudahan akan mengatasi  masalah  imbalan  yang  tidak memadai.”  (  YS,  Kepala  Kantor  BPN kota Cimahi).

## PENUTUP
Patologi  yang  merupakan  akibat situasi  internal  dalam  berbagai  instansi pemerintahan  ditemukan  indikator  yang paling  menonjol  yaitu  mengenai  imbalan yang  tidak  memadai,  penyakit  jenis  ini yang  terjadi  di  kantor  BPN  kota  Cimahi
dengan  cara  memberikan  renumerasi, karena di kantor BPN Kota Cimahi belum dilakukan  kebijakan  tersebut  dengan  cara ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan  serta  kesejateraan  terhadap para  pegawai  baik  untuk  dirinya  maupun keluarganya sehingga implikasinya diharapkan  para  pegawai  akan  lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan dalam hal ini pelayanan terhadap masyarakat pengguna layanan.
Berikut  beberapa  terapi  yang  bisa diberikan  di  kantor  BPN  kota  Cimahi antara lain: Untuk meminimalisir patologi birokrasi  yang  ada  di  kantor  BPN  kota Cimahi  perlu  dilakukan  langkah-langkah yang konkret bukan hanya sebagai retorika semata  dan  masalah  transparansi  baik waktu  serta  biaya  dalam  pelayanan seharusnya dijelaskan pada saat masyarakat  mendaftarkan  sertifikat  yang diinginkan;
Untuk pegawai yang inkompetensi seharusnya dalam penempatan sesuai dengan pedoman right man  on  the  right  place sehingga  tidak banyak  terjadi  kesalahan  dalam  hal pelayanan  terhadap  masyarakat  serta pengisian atau rekruitmen jabatan, batasan serta  wewenang  dan  tanggung  jawab dalam  hal  jabatan,  persyaratan  jabatan, penghasilan  jabatan,  menciptakan  kondisi sosial  yang  baik,  menciptakan  emosional yang cerdas, mencerdaskan intelektualitas yang baik, menciptkan karakter yang baik serta  menciptakan  spiritualitas  yang  baik; Para  pejabat  di  lingkungan  BPN  kota Cimahi  hendaknya  melaporkan  kekayaan yang  dimiliki  dimulai  dari  pertama menjabat,  serta  diberikan  Penyadaran etika,  penyadaran  moralitas,  peningkatan keimanan,  kelayakan  hidup,  melalui interaksi  sosial,  melalui  keterbukaan,
melalui  pendidikan  dan  latihan,  melalui kelompok informal dan formal.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell.
(2009). Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Method Aproaches . Thousand Oaks California: SAGE Publications.
Hamirul,  H.  (2017). Patologi  yang dimanifestasikan  dalam  perilaku birokrat yang bersifat disfungsional . Otoritas. Vol 7 No.1 hal 14-18 Hamirul,  H.  (2018). The  Pathology  Of Public  Service  In  The  Industrial Revolution  Era  4.0 .  Jurnal  Ilmiah Tata  Sejuta  Mataram,  Vol.  4  No.2 hal 1-16.
Rivai,  A.  (2013). Budaya  kerja  Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan
Publik. Academica,  Vol  5  No.1  hal
949-956. Satriadin,  Z.  U.  (2017). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi  Administrasi  Pelayanan Publik. Jurnal  Administrasi  Negara, Vol 14 No 3 hal 157-169. Siagian,  S. P.  (1994). Patologi  Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapannya . Jakarta: PT Ghalia. Yunus,  S.  P.  (2002). Masalah  Patologi Birokrasi (Hipocracy) dan terapinya. Hukum dan Pembangunan ,  No  2  Tahun  XXXII hal 144-154.