## Analisis Perilaku Aparat Birokrasi Pemerintahan Dalam Menberikan Pelayanan Publik  di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar
Analysis of Government Bureaucratic Apparatus Behavior in Providing Public Services in Tutar District, Polewali Mandar Regency
Juharni* 1 , Abdul Rauf 2 , Andi  Musfirah 3*
Email: juharni@universitasbosowa.ac.id
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa 2 Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pejuang Republik Indonesia Diterima: 10 Mei 2023 / Disetujui: 30 Agustus 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengkaji  pengaruh  tindakan  pegawai  terhadap  kualitas pelayanan  publik  di  wilayah  Kecamatan  Tubbi  Taramanu,  Kabupaten  Polewali  Mandar  dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang mengadopsi pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan dan menganalisis fenomena secara obyektif serta mencapai kesimpulan berdasarkan  data  berbentuk  angka  yang  diobservasi.  Populasi  penelitian  terdiri  dari  25  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  yang  telah  diangkat  atau  dinyatakan  definitif  dalam  tugasnya  di  kantor Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Karena jumlah populasi yang kecil, seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber utama dan tambahan yang relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Kuesioner  dan  pendekatan  dokumentasi  digunakan  untuk mengumpulkan  data.  Validitas  konstruksi  dan  isi  diuji  untuk  memastikan  kualitas  data.  Dalam analisis  data,  digunakan  statistik  deskriptif  untuk  menguji  hipotesis  dan  menggambarkan karakteristik  sampel  dari  variabel  yang  dievaluasi.  Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  perilaku pegawai  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  pelayanan  di  Kantor  Kecamatan  Tutar,  Kabupaten Polewali  Mandar.  Nilai  t  hitung  sebesar  2,837,  yang  melebihi  nilai  t  tabel  sebesar  1,708,  dengan tingkat signifikansi 0,009 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel perilaku memiliki dampak yang  signifikan  terhadap  pelayanan  di  kantor  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  alternatif  (Ha) diterima, dan hipotesis nol (Ho) ditolak
Kata Kunci: Birokrasi, Perilaku Aparat, Pelayanan Publik

## ABSTRACT
This research aims to examine the influence of employees' actions on the quality of public services in the  Tubbi  Taramanu  Sub-district,  Polewali  Mandar  Regency,  using  a  descriptive  research  method adopting a quantitative approach. This approach aims to present and analyze phenomena objectively and  reach  conclusions  based  on  numerical  data  observed.  The  research  population  consists  of  25 civil servants (PNS) who have been appointed or definitively assigned to their tasks in the Tutar Sub- district Office, Polewali Mandar Regency. Due to the small population size, the entire population is used as the research sample. Data for the study were obtained from primary and additional sources relevant  to  the  research  objectives.  Questionnaires  and  documentation  approaches  were  used  to collect  data.  Construction  and  content  validity  were  tested  to  ensure  data  quality.  In  the  data analysis, descriptive statistics were used to test hypotheses and describe the sample characteristics of the evaluated variables. The findings indicate that employee behavior has a significant impact on the services at the Tutar Sub-district Office, Polewali Mandar Regency. The t-value of 2.837 exceeds the critical  t-value  of  1.708,  with  a  significance  level  of  0.009  <  0.05.  This  result  indicates  that  the variable  of  employee  behavior  has  a  significant  effect  on  the  services  at  the  office.  Therefore,  the alternative hypothesis (Ha) is accepted, and the null hypothesis (Ho) is rejected
Keywords : Bureaucracy, Apparatus Behavior, Public Service
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah bertanggung jawab untuk  menyediakan  layanan  publik,  yang dilakukan  melalui  lembaga  pemerintah  di tingkat Nasional, daerah, dan badan usaha milik negara. Informasi yang terbuka pada saat  ini  sehingga  masyarakat  dapat mengkritik layanan pemerintah. Akibatnya, substansi administrasi memainkan peran penting dalam mengendalikan dan mengarahkan tindakan  organisasi  jasa  untuk  mencapai tujuan.
Pemerintah  memberikan  layanan publik  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan administrasi  publik.  Menurut  Munir (2014),  pelayanan  adalah  suatu  proses untuk memenuhi kebutuhan  dengan melibatkan  interaksi  langsung  antara individu.  Di  sisi  lain,  Gonroos  (ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2015)
berpendapat bahwa pelayanan pada dasarnya  melibatkan  interaksi  dua  arah antara  penyedia  layanan  dan  penerima layanan,  yang  bertujuan  untuk  mengatasi masalah  dan  harus  didasarkan  pada semangat  pelayanan.  Layanan  publik dirancang  untuk  berlaku  dalam  semua bentuk  layanan  dan  harus  memiliki akuntabilitas  yang  beragam  (Ningtyas, 2017).
Dengan  demikian,  pada  prinsipnya pelayanan  adalah  suatu  tindakan  yang dilakukan  oleh  satu  pihak  terhadap  pihak lainnya.
Reformasi  administrasi  dijalankan dengan maksud untuk meningkatkan mutu layanan  serta  membuatnya  menjadi  lebih efisien, efektif, dan mudah dijangkau oleh berbagai  kalangan  masyarakat.  Menurut Dian  Puspitasari,  dkk.  (2014)  yang mengutip  Zauhar,  reformasi  administrasi diartikan sebagai tindakan yang disengaja dan direncanakan untuk  merubah struktur dan prosedur birokrasi, termasuk reorganisasi  atau  aspek  kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat,  serta dimensi perilaku  lainnya.  Tujuan  dari  perubahan ini  adalah  untuk  meningkatkan  kinerja organisasi  atau  menciptakan  administrasi yang  efisien,  sehingga  dapat  menjamin pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemerintah kabupaten dan instansi bawahannya bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan
pembangunan masyarakat melalui penyediaan layanan yang memadai.
Kualitas pekerjaan, kecepatan pelaksanaan,  pencapaian  harapan  klien, dan  ketepatan  waktu  penyelesaian  tugas, semuanya  merupakan  aspek  yang  terkait dengan pelayanan.
Pelayanan  publik  saat  ini  menjadi fokus perhatian karena mutu layanan yang diberikan oleh petugas pemerintah rendah.  Seperti  yang  menjadi  keluhan masyarakat,  hampir  setiap  warga  yang berhadapan  dengan  lembaga  pemerintah dihadapkan  pada  petugas  yang  tidak memiliki etika yang memadai, pengetahuan  yang  terbatas,  kelambatan dalam  memberikan  pelayanan,  kurangnya kecermatan,  dan  kurangnya  tindakan profesionalisme (Rasyid, 1997). Sehingga dalam  melaksanakan  pelayanan  perlu ditunjang  oleh  kompetensi  dari  para birokrat.    Peningkatan  kompetensi  dapat dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan dengan cara program studi lanjut  dan  rapat  evaluasi  bertahap (Aliyyah, 2021)
Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan transformasi  signifikan  dalam  kehidupan individu,  memberikan  dampak  yang  jelas terhadap  sikap  dan  perilaku  dalam konteks  kehidupan  nasional.  Kemajuan ini memiliki implikasi terhadap kebutuhan serta  harapan  masyarakat  lokal  terhadap organisasi yang didukung oleh pendanaan publik.  Pemerintah  adalah  lembaga  yang memiliki  wewenang  untuk  memenuhi tuntutan pelayanan. Pada awalnya, pemerintah  didirikan  dengan  maksud
menyediakan  berbagai  macam  bantuan kepada  masyarakat  setempat.  Karena  itu, dapat disampaikan bahwa menurut Ndraha  (2010),  "Pemerintah  adalah  suatu sistem  multiproses  yang  bertujuan  untuk memenuhi  dan  melindungi  kebutuhan serta  tuntutan  yang  muncul  terhadap barang,  jasa  pasar,  layanan  publik,  dan administrasi  sipil."  Dengan  kata  lain, pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat pemerintah kepada warga yang memerlukan  layanan  tersebut  dianggap kurang memadai dan terkesan diskriminatif, dengan membedakan berdasarkan  faktor  ekonomi  dan  status sosial,  serta  memberikan  layanan  yang berbeda-beda  tergantung  pada  status individu yang dilayani.
Prinsip  pelayanan  yang  diberikan kepada  wilayah  harus  mencerminkan kesetaraan  bagi  seluruh  warga  negara, karena menjadi tanggung jawab pemerintah  untuk  menjunjung  tinggi konsep  kesetaraan  bagi  semua  individu dalam  masyarakat  (Romual  Parasian Siahaan, 2014). Mengingat bahwa pemerataan harus dipahami dengan asumsi  ada  pemerintahan  yang  layak, dimana keistimewaan warga diperhatikan, inilah  salah  satu  kesulitan  yang  kita hadapi  (Dimiyati  dalam  Adi  Sutojo, 2014:9).
Birokrasi pemerintah pada dasarnya dibingkai  untuk  mewujudkan  kewajiban otoritas  publik  dalam  memberikan  dan memenuhi kebutuhan administrasi publik, dengan  tujuan  agar  majelis  mekanik peraturan  memiliki  komitmen  untuk melayani  kepentingan  daerah  setempat. Namun  demikian,  warga  masyarakatlah yang  mengelola  organisasi  ini.  Dalam berbagai  lembaga  pemerintahan,  sikap dan tindakan para petugas birokrasi masih sering  kali  tidak  mampu  memberikan pelayanan yang adil dan memuaskan bagi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan tugas sering kali terasa kaku, lambat,  dan kurang  responsif  akibat  keyakinan  yang kokoh  dianut  oleh  petugas  pemerintah yang melaksanakan tugas.
Penilaian kinerja dalam suatu organisasi, terutama dalam konteks organisasi  publik  (pemerintah),  dapat dilakukan  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu kinerja  keseluruhan  organisasi  (kinerja finansial)  dan  kinerja  individual  para karyawan. Apabila kinerja para karyawan baik  atau  buruk,  hal  tersebut  akan berpengaruh  pada  kinerja  keseluruhan organisasi  (Hasbar,  2014).  Sikap  yang merugikan  dalam  birokrasi  pemerintah sering  kali  timbul  karena  pola  pikir  yang salah,  yang  mendorong  pejabat  untuk mengambil  langkah  yang  tidak  sejalan
dengan harapan dan keinginan masyarakat (Agus  Dwiyanto  seperti  yang  disebutkan dalam  Sellang,  dkk.,  2019).  Padahal sebaliknya,  masyarakat  yang  berharap menerima layanan justru menjadi "pelayan" yang menuruti kehendak pejabat pemerintah  (Siagian,  1994). Gagalnya pelayanan terjadi saat seseorang menerima  layanan  yang  tidak  memenuhi harapannya  (Chou,  Hsu,  &  Goo,  2009 seperti yang dikutip dalam penelitian oleh Intan  Apurotul  Pujiah  Indah  Fatmawati, 2018).
Langkah-langkah yang diambil oleh aparatur pemerintah akan memiliki dampak pada reputasi keseluruhan petugas  pemerintah,  yang  pada  akhirnya akan  membentuk pandangan  bahwa petugas pemerintah seringkali tidak menjalankan  tugasnya  dengan  sepenuh hati,  dan  saat  memerlukan  bantuan  dari petugas  pemerintah  tersebut,  prosesnya cenderung menjadi kompleks dan membingungkan, lambat, serta memerlukan  biaya  yang  cukup  besar. Karena  itu,  orang  menjadi  enggan  untuk berhubungan  dengan  pejabat  pemerintah kecuali  jika  mereka  benar-benar  terpaksa melakukannya.
Pelayanan  yang  terhubung  dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat,  di  mana  terdapat  ruang  bagi
konsep masyarakat madani (civic society, civil  society)  yang  berdasarkan  asumsi bahwa  masyarakat  memiliki  kemandirian bawaan  untuk  mengelola  kehidupannya. Prinsip  pelayanan  yang  optimal bertujuan menjadi  panduan  untuk  memastikan pelayanan diberikan tepat waktu, mengikuti  prosedur  dan  biaya  yang  jelas, serta sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan hukum yang berlaku (Solechan, 2019).  Penggunaan  prinsip-prinsip  good governance secara umum dalam penyelenggaraan layanan publik bertujuan mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat, termasuk ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,  yang mencakup Asas-Asas Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB) dalam  administrasi  pemerintahan  (HR, Ridwan,  2014).  Pemerintah  Kecamatan Tutar  Kabupaten  Polman,  yang  didirikan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2007 dan Surat  Edaran  Gubernur  Sulawesi  Barat yang  menegaskan  peran  Kecamatan dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat, menghadapi berbagai kendala dalam  menjalankan  perannya.  Kendala tersebut bisa berasal dari warga masyarakat maupun dari aparat
Kecamatan Tutar itu sendiri.
Dalam melaksanakan tugas
pelayanan kepada masyarakat yang berjumlah  24.788  individu  yang  tersebar di  13  kecamatan/desa,  aparat  pemerintah Kecamatan  Tutar  didukung  oleh  25 pegawai.  Meskipun  jumlah  pegawai terbatas  dan  tingkat  pendidikan  yang relatif rendah, pelayanan kepada masyarakat  masih  menghadapi  berbagai kelemahan  yang  sering  menyebabkan timbulnya  keluhan  dari  warga  yang dilayani.  Fenomena  ini  dapat  dilihat  dari hasil pengamatan sementara yang menunjukkan adanya banyak keluhan dari masyarakat  mengenai  kualitas  layanan  di Kecamatan  Tutar.  Seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya, pejabat cenderung enggan  untuk  melakukan  perubahan  dan inovasi,  karena  dipengaruhi  oleh  gaya manajemen  dalam  lingkungan  organisasi publik.  Selain  itu,  kekurangan  layanan juga dipengaruhi oleh kondisi dan budaya dalam  birokrasi  yang  lebih  cenderung memberikan penghargaan kepada pegawai  yang  loyal  daripada  pegawai yang  memiliki  kreativitas  dan  inovasi. Diharapkan  bahwa  birokrasi  dapat  lebih responsif terhadap perubahan dan mencari pendekatan-pendekatan baru dalam melayani masyarakat, serta meninggalkan proses  layanan  yang  terlalu  terikat  oleh prosedur  dan  regulasi.  Ketentuan  formal
tidak  boleh  digunakan  sebagai  alasan untuk  tidak  mengembangkan  metode kerja yang adaptif dan terkadang melanggar  aturan  untuk  melegitimasi tindakan  yang  diambil.  Tugas  yang  pada dasarnya  dapat  diselesaikan  dengan  cepat dan  sederhana  menjadi  lebih  rumit  dan memakan biaya yang cukup besar.
Pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  dapat  menjadi  ilustrasi  bagaimana perilaku  negatif  di  tingkat  birokrasi bawah  terpengaruh  oleh  kecenderungan yang telah dominan di puncak manajemen. Selain itu, berdasarkan informasi  yang  saya  peroleh,  dalam berbagai  jenis  layanan  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat,  seringkali  memerlukan waktu  lebih  lama  dari  yang  seharusnya. Keadaan  ini  diperparah  oleh  perilaku petugas  yang  terkesan  tidak  ramah, sehingga  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat,  sering  kali  dianggap kurang memuaskan.
Dengan mempertimbangkan urgensi peran aparstur dalam melaksanakan tugas dan  tanggung  jawabnya,  perlu  dipelajari dan  dirumuskan  pendekatan  strategis untuk mengembangkan citra baru petugas yang profesional, responsif, kreatif, fleksibel,  dan  tidak  terlalu  berbelit-belit dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan  pembangunan.  Oleh  karena
itu,  penelitian  ini  dilaksanakan  untuk mengevaluasi  dampak  perilaku  petugas birokrasi  pemerintah  dalam  menyediakan layanan  publik  di  Kantor  Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pendekatan penelitian  deskriptif  karena  melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi  data  yang  diperoleh  untuk menjelaskan  fenomena  yang  diteliti. Penelitian  ini  diarahkan  sebagai  studi induktif,  dimana  data  dari  lapangan dikumpulkan dengan niat untuk mengidentifikasi  faktor-faktor,  elemen- elemen struktur, serta karakteristik fenomena  dalam  masyarakat.  Subyek populasi penelitian ini adalah 25 individu yang  semuanya  merupakan  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  yang  telah  diangkat atau  definitif,  yang  bertugas  di  Kantor Camat Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Karena populasi memiliki jumlah  yang  terbatas,  seluruh  populasi, yang  terdiri  dari  25  orang,  dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang dikenal sebagai  sampel  jenuh.  Data  penelitian diperoleh dari sumber-sumber data primer dan sekunder  yang relevan dengan tujuan penelitian.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui penggunaan kuesioner dan metode dokumentasi.
Untuk  mengukur  validitas  data, dilakukan  uji  validitas  konstruksi  dan validitas  isi.  Setelah  data  telah  diatur dalam  tabel,  langkah  berikutnya  adalah melakukan  evaluasi  validitas  konstruksi melalui  analisis  faktor.  Pengkorelasian skor  item  instrumen  satu  dengan  lainnya dilakukan  menggunakan  rumus  korelasi product moment. Evaluasi kriteria dilakukan dengan cara berikut: jika nilai r hitung  lebih  besar  daripada  r  tabel  (r hitung  >  r  tabel),  maka  instrumen penelitian  dianggap  memiliki  validitas. Sebaliknya,  jika  nilai  r  hitung  lebih  kecil daripada r tabel (r hitung < r tabel), maka instrumen  penelitian  dianggap  memiliki reliabilitas.  Nilai  kritis  r  tabel  ditentukan dengan mempertimbangkan taraf signifikansi sebesar 5%.
Metode  analisis  data  yang  akan diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah Statistik  Deskriptif.  Metode  ini  bertujuan untuk  menguji  hipotesis  dan  juga  untuk mengidentifikasi  serta  menggambarkan karakteristik  sampel  dari  setiap  variabel yang  sedang  diteliti  dalam  penelitian  ini. Untuk  menjalankan  analisis  lengkap terhadap  semua  data  yang  terhimpun, digunakan  Statistik  Inferensial  dengan
melakukan  uji  korelasi.  Analisis  data secara  keseluruhan  dalam  ranah  statistik umumnya  dilakukan  melalui  perangkat lunak  komputer  dengan  menggunakan program SPSS.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Identifikasi Penelitian
Data  mengenai  variasi  sikap  dan perilaku para pegawai di Kantor Kecamatan  Tutar,  Kabupaten  Polewali Mandar,  perlu  diawali  dengan  penyajian identitas  pegawai  sebagai  responden. Tujuannya  untuk  memperkuat  posisi  dan validitas  penelitian  ini.  Berbagai  sumber literatur  menunjukkan  bahwa  identitas setiap karyawan merupakan ciri khas unik dari individu tersebut, dan setiap identitas menunjukkan  variasi  yang  berbeda-beda. Variasi dalam identitas karyawan mencakup berbagai variabel yang menjadi objek penelitian.
Proses  distribusi  data  berlangsung selama  tiga  minggu  dengan  satu  kali pengumpulan  data.  Seluruh  25  kuesioner yang  disebar  berhasil  dikembalikan  tanpa adanya  cacat  atau  kekurangan.  Rincian distribusi  kuesioner  dapat  dilihat  dalam tabel berikut.
Tabel 1. Rincian Penyebaran Kuisioner Aimas
No Keterangan Jumlah Kuesioner Presentasi 1 Distribusi kuesioner 25 100% 2 Kuesioner yang kembali 25 100% 3 Kuesioner yang tidak kembali 0 0%
No Keterangan Jumlah Kuesioner Presentasi 4 Kuesioner cacat/tidak dapat diolah 0 0% 5 Kuesioner yang dapat diolah 25 100%
n sampel yang kembali = 25 responden rate = (25/25) x 100% = 100%
Dalam lingkup penelitian ini melibatkan  sejumlah  25  individu  yang terdiri  dari  karyawan  Kantor  Kecamatan Tutar,  Kabupaten  Polewali  Mandar,  serta warga  masyarakat  umum.  Dari  sampel yang  dipilih  secara  acak  ini,  didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Angket Tentang Jenis Kelamin
Responden No. Jenis Kelamin Jumlah 1. Laki-laki 15 2. Perempuan 10 Jumlah 25
Dari data yang tertera dalam tabel 2, dapat  dilihat  bahwa  sampel  penelitian terdiri  dari  15  pria  dan  15  wanita,  yang merupakan  karyawan  Kantor  Camat Tutar,  Kabupaten  Polewali  Mandar,  serta masyarakat  yang  mengunjungi  Kantor Camat Tutar, Kabupaten Polewali
Mandar.
Dalam lingkup penelitian ini, sampel  penelitian  terdiri  dari  25  individu yang  terdiri  atas  pegawai  Kantor  Camat Tutar,  Kabupaten  Polewali  Mandar,  dan juga  masyarakat.  Dari  populasi  25 pegawai  dan  anggota  masyarakat  yang dipilih  secara  acak,  hasil  yang  diperoleh adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Angket Tentang Umur Responden No. Umur Jumlah 1. 17-21 5 2. 22-26 5 3. 27-31 2 4. 32-36 2 5. 37-41 8 6. 42-46 3 Jumlah 25
Berdasarkan  data  yang  ditampilkan dalam  Tabel  3,  terdapat  25  responden yang  termasuk  dalam  kelompok  usia berikut:  5  orang  berada  dalam  rentang usia  17-21  tahun,  5  orang  berada  dalam rentang  usia  22-26  tahun,  2  orang  berada dalam  rentang  usia  27-31  tahun,  2  orang berada dalam rentang usia 32-36 tahun, 8 orang  berada  dalam  rentang  usia  37-41 tahun,  dan  3  orang  berada  dalam  rentang usia 42-46 tahun.
Dengan  merujuk  pada  informasi yang berasal dari 25 individu  yang terdiri dari  pegawai  dan  anggota  masyarakat, yang telah dipilih secara acak, berdasarkan  tingkat  pendidikan,  hasil yang dihasilkan adalah sebagai berikut
Tabel 4. Hasil Angket Tentang Pendidikan
Responden No. Pendidikan Jumlah 1. SMP 1 2. SMA 9 3. Diploma/sarjana 12
4. Lainnya 3 Jumlah 25 Menurut  data  dalam  Tabel  4,  dari kelompok  25  responden,  terdapat  1 individu dengan latar belakang pendidikan  SMP,  9  orang  dengan  tingkat pendidikan  SMA,  12  individu  memiliki pendidikan Diploma/Sarjana, dan 3 orang lainnya memiliki tingkat pendidikan yang berbeda.
Dalam lingkup penelitian ini, sampel penelitian terdiri  dari 25 individu, yang  melibatkan  pegawai  Kantor  Camat Tutar,  Kabupaten  Polewali  Mandar,  dan juga  masyarakat.  Dari  sampel  sebanyak 25  pegawai  yang  dipilih  secara  acak, didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Angket Tentang Pernikahan Responden No. Pernikahan Jumlah 1. Belum Menikah 16 2. Menikah 9 Jumlah 25
Dari  informasi  yang  tercantum dalam Tabel 5, terlihat bahwa dari total 25 responden,  terdiri  dari  16  individu  yang belum menikah dan 9 individu yang sudah menikah.
2. Analisis Pengaruh Perilaku
Aparat Birokrasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap  pelayanan  yang  diberikan  bisa menjadi indikator keefektifan suatu birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan.
Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki hubungan antara perilaku aparatur birokrasi pemerintah dan kualitas pelayanan yang disediakan. Dalam kerangka  penelitian  ini,  perilaku  aparatur dibagi  menjadi  tiga  variabel  utama,  yaitu sikap  terhadap  disiplin,  sikap  peduli,  dan sikap  ramah.  Dalam  pandangan  Bander (2003), peduli adalah sikap yang membuat  seseorang  merasa  terhubung dengan  orang  lain  dan  memperhatikan kejadian  yang  mempengaruhi  orang  lain tersebut.  Sebagai  akibatnya,  peneliti berpendapat bahwa sikap peduli berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kualitas  pelayanan  yang  disediakan  oleh pegawai.
Menurut penjelasan Siswanto (2000),  disiplin  kerja  merupakan  sikap yang  mencakup  penghargaan,  ketaatan, dan  patuh  terhadap  aturan-aturan  yang berlaku,  baik  yang  tertera  maupun  yang tidak  tertulis.  Sikap  disiplin  ini  memiliki peranan  penting  bagi  pegawai  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Selanjutnya  menurut  irawan (2003)  sikap  ramah  merupakan  sikap yang paling mudah diukur, sehingga sikap ramah  menjadi  tolak  ukur  penilaian terhadap  pelayanan  yang  baik.  Sikap ramah  yang  dimaksud  adalah  bersikap
baik,  bertutur  kata  baik,  bersikap  sopan, banyak  senyum  dan  menyenangkan  hati orang lain.
Ada enam pernyataan atau
pertanyaan  yang  terkait  dengan  perilaku
pegawai  (Variabel  X)  dalam  rangka penelitian  ini.  Berikut  adalah  hasil tanggapan  yang diberikan oleh responden terhadap Perilaku Internal.

## Tabel 6. Hasil Angket Tentang Perilaku
Kode Pernyataan Frekuensi Jawaban Responden Rata- Rata Skor SS (%) N S (%) N KS (%) N TS (%) N STS (%) N A. Peduli PR1 Saya senang membantu pekerjaan teman sekantor saya 72 18 28 7 - - - - - - 4,72 PR2 Saya merasakan kesediahan saat teman kerja saya mendapat musibah 100 25 - - - - - - - - 5,00 Rerata Skor Indikator peduli 4,86 B. Keramahan PR3 Saya  bekerja  dengan penuh semangat 68 17 32 8 - - - - - - 4,68 PR4 Saya  ingin  menjadi lebih baik tiap hari 96 24 4 1 - - - - - - 4,96 Rerata Skor Indikator keramahan 4,82 C. Disiplin PR5 Absensi kehadiran menurut anda sangat penting dalam penegakan disiplin kerja 88 22 12 3 - - - - - - 4,88 PR6 Bapak/Ibu harus hadir tepat waktu di kantor setiap hari jam kerja 40 10 60 15 - - - - - - 4,40 Rerata Skor Indikator  disiplin 4,68 Rerata Skor Variabel Perilaku 4,78 Berdasarkan informasi dalam Tabel 6, dapat diambil kesimpulan bahwa dari  jumlah  25  responden,  mayoritas menyatakan  sangat  setuju  dan  memiliki kesadaran  terhadap  Perilaku  yang  ada pada  pegawai,  meliputi  sikap  disiplin, sikap  ramah,  dan  sikap  peduli.  Oleh karena  itu,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  pegawai  di  Kecamatan  Tutar,
Kabupaten
Polewali Mandar, menunjukkan  perilaku  yang  kuat  terkait dengan peningkatan kualitas diri.
Dalam  lingkup  penelitian  ini,  ada enam  pernyataan  atau  pertanyaan  yang terhubung dengan pelayanan (Variabel Y) yang  dilakukan  oleh  pegawai.  Berikut adalah  hasil  respons  yang  diberikan  oleh
para responden terhadap pelayanan pegawai
Tabel 7. Hasil Angket Tentang Pelayanan Pegawai
Kode Pernyataan Frekuensi Jawaban Responden Rata- Rata Skor SS (%) N S (%) N KS (%) N TS (%) N STS (%) N A. Tepat waktu PL1 Pelayanan yang prima dilakukan dalam kurung waktu 2 hari kerja. 84 21 16 4 - - - - - - 4,84 PL2 Masyarakat tidak menunggu lama untuk mendpatakan pelayanan. 80 20 20 5 - - - - - - 4,80 PL3 Masyarakat mendapatkan pelayanan yang tepat waktu. 68 17 32 8 - - - - - - 4,68 Rerata Skor Indikator tepat waktu 4,77 B. Tepat tujuan PL4 Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan SOP kantor. 60 15 40 10 - - - - - - 4,60 PL5 Pelayanan diharapkan tepat tujuan 64 16 36 9 - - - - - - 4,64 PL6 Pelayanan yang diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi. 52 13 48 12 - - - - - - 4,52 Rerata Skor Indikator  tepat tujuan 4,59 Rerata Skor Variabel Pelayanan 4,68
Berdasarkan  data  dalam  Tabel  7, dapat  ditarik kesimpulan bahwa dari total 25 responden, mayoritas mengindikasikan persetujuan  terhadap  pelayanan  yang diberikan  oleh  pegawai  di  Kecamatan Tutar,  Kabupaten  Polewali  Mandar. Pelayanan yang dianggap baik dipengaruhi  oleh  faktor  keterpenuhan waktu dan pemenuhan tujuan yang sesuai.
Untuk mengklarifikasi hasil analisis mengenai hubungan antara perilaku  pegawai  terhadap  pelayanan,
penelitian  ini  mengaplikasikan  metode analisis statistik inferensial. Dalam analisis  ini,  dilakukan  penerapan  teknik analisis  sederhana  dan  regresi  linier sederhana  untuk  memahami  pengaruh masing-masing variabel independen terhadap  variabel  dependen.  Selanjutnya, untuk  mengevaluasi  pengaruh  bersama- sama  dari  variabel  independen  terhadap variabel  dependen,  menggunakan  teknik analisis regresi linier.
Pendekatan  ini  bertujuan  untuk menguji  variasi  dalam  contoh  regresi yang  membantu  menjelaskan  bagaimana variabel  independen  (X)  mempengaruhi variabel  dependen  (Y)  dengan  menguji
signifikansi  koefisien  regresi.  Melalui perhitungan menggunakan bantuan perangkat  lunak  SPSS  16.0,  diperoleh data hasil analisis sebagai berikut. Tabel 8. Nilai Koefisien Regresi
Kriteria Β t-hitung t-tabel Sig Konstanta 14,662 1,037 - - Perilaku 0,522 2,837 1,684 0,009
Maka, diperoleh persamaan regresi yaitu Y = 14,662 + 0,522X1. Dari persamaan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa setiap  peningkatan  satu  unit  dalam variabel  Perilaku,  akan  menyebabkan peningkatan pelayanan sebesar 0,522 unit.
Hasil  korelasi  antara  dua  variabel independen,  yaitu  Insentif  dan  keahlian, terhadap  variabel  pelayanan  tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 9. Hasil Korelasi antar Variabel
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .679 a .325 .173 6,02690 Berdasarkan  Tabel  9,  terlihat bahwa  koefisien  korelasi  berganda  (R)
memiliki nilai 0,679, menunjukkan
adanya  hubungan  positif  antara  variabel Perilaku dan pelayanan. Hal ini disimpulkan  berdasarkan  nilai  koefisien korelasi yang mendekati
1, mengindikasikan  hubungan  yang  kuat antara ketiga variabel. Sementara itu, nilai R2  adalah  0,225,  yang  menunjukkan bahwa  sekitar  17,3%  dari  hubungan antara  perilaku  dapat  dijelaskan  oleh variabel lain yang diamati dalam penelitian  ini,  sementara  sisanya  sebesar
6,03% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam analisis.
Pengujian  statistik  F  digunakan untuk  secara  keseluruhan  mengevaluasi hubungan  antara variabel  independen dan variabel dependen. Dalam konteks penelitian  ini,  tujuannya  adalah  untuk mengetahui  apakah  ada  hubungan  antara variabel  Perilaku  dan  pelayanan  pegawai di  Kantor  Kecamatan  Tutar  Kabupaten Polewali  Mandar.  Melalui  analisis  hasil uji  F  terhadap  beberapa  hubungan  antara variabel  bebas  dan  variabel  terikat, diperoleh hasil data sebagai berikut.
Tabel 10. Hasil Uji F Model Koefisien Regresi F-hitung F-tabel Sig Regresion 292,625 44,028 8,62 0,003 Residual 980,736 - - - Total 1273,367 - - -
Untuk memberikan kesimpulan, kita dapat  meninjau  nilai  signifikansinya (Sig). Jika nilai signifikansi < 0,05, maka dapat  disimpulkan  bahwa  ada  hubungan antara variabel Perilaku dengan pelayanan pegawai. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara Perilaku dengan
pelayanan  di  Kantor  Kecamatan  Tutar Kabupaten Polewali Mandar.
Berdasarkan data dari tabel sebelumnya,  nilai  signifikansinya  adalah 0,003  <  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat disarankan  bahwa  terdapat  hubungan yang  signifikan  antara  variabel  Perilaku dengan  pelayanan  di  Kantor  Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar.
Pengujian  hipotesis  secara  parsial dilaksanakan  untuk  mengamati  dampak variabel  independen  secara  terpisah. Lebih khusus lagi, Perilaku secara parsial memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pelayanan  pegawai  di  Kantor  Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar.
Informasi  lebih  rinci  tentang  hasil pengujian parsial tertera dalam Tabel 11
Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial Variabel T-hitung T-tabel Sig Konstanta 1,037 - - Perilaku Kerja (X 1 ) 2,837 1,708 0,009 Hipotesis dalam penelitian
menyatakan  bahwa  adanya  pengaruh perilaku  terhadap  pelayanan  pegawai  di Kantor  Kecamatan  Tutar  Kabupaten Polewali  Mandar.  Berdasarkan  hasil pengujian  pada  variabel  Perilaku  (X), ditemukan  bahwa  nilai  t  hitung  sebesar 2,837,  yang  melebihi  nilai  t  tabel  1,708, dengan  tingkat  signifikansi  0,009  lebih kecil  dari  0,05.  Temuan  penelitian menegaskan  bahwa  variabel  perilaku berperan  secara  positif  dan  signifikan terhadap  pelayanan  pegawai  di  Kantor Kecamatan  Tutar  Kabupaten  Polewali Mandar.  Sebagai  hasilnya,  hipotesis  1 dapat diterima.
Hasil  analisis  pengujian  hipotesis dalam penelitian ini mengonfirmasi bahwa  Variabel  Perilaku  (X)  memiliki dampak  signifikan  terhadap  pelayanan
pegawai (Y). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel  independen  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  variabel dependen.  Selanjutnya,  akan  dijelaskan secara  rinci  mengenai  pengaruh  parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.
Dalam  variabel  Perilaku,  rata-rata jawaban  responden  menunjukkan  tingkat yang sangat baik pada setiap aspek dalam angket  penelitian.  Ini  mengindikasikan bahwa  perilaku  pegawai  di  Kantor Kecamatan  Tutar  Kabupaten  Polewali Mandar  sudah  sesuai  dengan  tujuan birokrasi.
Pada  variabel  pelayanan,  respon yang  sangat  setuju  terhadap  rata-rata pertanyaan yang diberikan mencerminkan harapan  bahwa  peningkatan  pelayanan oleh  pegawai  dapat  berdampak  pada pandangan  positif  masyarakat  terhadap instansi  pemerintah,  terutama  Kantor Kecamatan  Tutar  Kabupaten  Polewali Mandar.
Hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa variabel Perilaku memiliki koefisien  sebesar  0,522  dengan  nilai konstanta 14,662. Artinya, setiap peningkatan  satu  satuan  dalam  variabel Perilaku  akan  menyebabkan  peningkatan sebesar  0,522  dalam  variabel  pelayanan.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku  yang  ditunjukkan  oleh  pegawai dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor  Kecamatan  Tutar  Kabupaten Polewali Mandar.
Selanjutnya, hasil uji korelasi menunjukkan  bahwa  koefisien  korelasi berganda  (R)  adalah  0,679,  menandakan adanya  pengaruh  positif  dari  variabel Perilaku  terhadap  pelayanan  dengan koefisien yang mendekati 1, menunjukkan hubungan yang erat antara kedua variabel. Selain  itu,  nilai  R2  sebesar  0,225 mengindikasikan  bahwa  sekitar  22,5% pengaruh  variabel  independen  (Perilaku) terhadap  variabel  dependen  (pelayanan) dapat  dijelaskan  dalam  penelitian  ini, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor  lain  yang  tidak  termasuk dalam analisis.
Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa signifikansi  nilainya adalah 0,003 < 0,05, yang  berarti  terdapat  pengaruh  antara variabel  Perilaku  dengan  pelayanan  di Kantor  Kecamatan  Tutar  Kabupaten Polewali  Mandar.  Berdasarkan  tabel  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya hubungan  yang  signifikan  antara  variabel Perilaku  dengan  pelayanan  di  Kantor Kecamatan  Tutar  Kabupaten  Polewali Mandar.
Selain  itu,  hasil  pengujian  hipotesis
terhadap variabel Perilaku (X) menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,837  >  t-tabel  1,708  dengan  tingkat signifikansi  0,009  <  0,05.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Perilaku memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  pelayanan  pegawai  di Kantor  Kecamatan  Tutar  Kabupaten Polewali  Mandar.  Oleh  karena  itu, hipotesis 1 dapat diterima.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  perilaku  berpengaruh  signifikan terhadap  pelayanan  pegawai  di  Kantor Kecamatan  Tutar  Kabupaten  Polewali Mandar.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak  SPSS  yang  menunjukkan  nilai  t- hitung  sebesar  2,837,  yang  melebihi  nilai t-tabel  1,708,  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  0,009  yang  lebih  kecil  dari  0,05. Hasil  ini  menegaskan  bahwa  variabel Perilaku memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  pelayanan  di  Kantor Kecamatan  Tutar  Kabupaten  Polewali Mandar.  Sebagai  hasilnya,  hipotesis  Ha diterima sementara hipotesis Ho ditolak.
Disarankan  agar  Kantor  Kecamatan Tutar  memperhatikan  perilaku  pegawai untuk  meningkatkan  proses  pelayanan.
Dengan  demikian,  masyarakat  secara umum dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Disamping itu, diharapkan  bahwa  penelitian  ini  dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya  di  Kantor  Kecamatan  Tutar Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pegawai demi kepentingan sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyyah,  K.  (2021).  Capacity  Building Sumberdaya Manusia Lembaga Pendidikan Swasta Menengah. Malang Adi  Sutojo,  2014.  Pengaruh  Perilaku  Aparat Terhadap  Kualitas  Layanan  Publik  Di Kecamatan  Muara  Bangkahulu  Kota
Bengkulu.  Mimbar  Jurnal  Penelitian
Sosial  Dan  Politik.  Volume  3  No.  2, April – Juni 2014 Dian  Puspitasari,  Sumartono,  Lely  Indah Mindarti. 2014. Reformasi Administrasi  Pelayanan  Publik  pada Kantor Pelayanan Terpadu ( Studi pada
Disperindag  dan  Dispendukcapil  Kota
Malang).  Jurnal  Administrasi  Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 338-343 Cowell,  D.  W.  (1988).  New  service development.  Journal  of  Marketing Management, 3(3), 296-312
Hardiyansyah.  (2018).  Kualitas  Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Hasbar,  Mustafa.  2014.  Menguak  Perilaku
Organisasi  Sektor  Publik  Antara  Teori dan Aplikasi. Ombak. Yogyakarta.
HR,  Ridwan.  2014.  Hukum  Administrasi Negara.  PT  RajaGrafindo  Persada:
Jakarta.
Pujiah,  I.  A.,  &  Fatmawati,  I.  (2018).
Pengaruh Pelayanan yang Gagal terhadap  Respon  Perilaku  Konsumen.
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, 11(1), 1-20.. Keban,  Yeremias  T.  (2008).  Enam  Dimensi
Strategis  Administrasi  Publik:  Konsep,
Teori, Dan Isu. Gava Media, Yogyakarta.
Moenir.  2014.  Manajemen  Pelayanan  Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Mohammad
Bisri, Bambang Santoso
Haryono, Lely Indah Mindartia.
Analisis  Pelayanan  Akademik  Dalam
Perspektif New Public Service Fakultas Vokasi  Universitas  Brawijaya  Malang.
Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Vol. 6, No. 5, Hal. 274-279.
Ndraha,  Taliziduhu,  2010.  MetodelogiI  lmu Pemerintahan. Jakarta, RinekaCipta.
Ningtyas  T.  (2017).  New  Public  Service: Pelayanan  Publik  Berbasis  Humanistik untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Publik  Dan Kebijakan Sosial, 1(1), 13-22.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun 2007  tentang  Perubahan  Kesembilan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  1977  Tentang  Peraturan  Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Gubernur  (PERGUB)  Provinsi Sulawesi  Barat  Nomor  14  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Rasyid,  M.  Ryaas.  1997.  Kajian  Awak Birokrasi  Pemerintah  dan  Politik  Orde Baru. Jakarta: Bumi Aksara
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  2015. Manajemen  Pelayanan.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Siahaan,  R.  Pengaruh  Perilaku  Birokrasi Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik (Studi  di  Badan  Pelayanan  Perijinan Terpadu  (BP2T)  Kota  Malang).  Jurnal Administrasi Publik (JAP).  Vol. 2 No.
6 (2014)
Sellang,  Kamaruddin,  dkk.  2019.  Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya.  CV.  Penerbit  Qiara Media: Pasuruan.
Siagian,  Sondang  P.  1994,  Organisasi,
Kepemimpinan,  Perilaku  Administrasi,
CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
Solechan. 2019.
Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik dalam
Pelayanan  Publik.  Adminitrative  Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019.
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.