Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066

## Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun
Dudi Abdul Hadi *1 , Mike Ayuni Lestari 2
Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia dudi.abdul@widyatama.ac.id
Corresponding Author Diajukan : 25 Juli 2022 Disetujui : 5 Agustus 2022 Dipublikasi : 1 September 2022

## ABSTRACT
Currently, taxes are the main source of government and  state revenues that are used to finance government spending and national development. As one of the great potentials to support Regional Revenue, Land and Building Tax, will be the focus of this research. The formulation of the problems studied in this study are: (1) Does tax sanctions affect land and building tax revenues. (2) Does awareness of taxpayers affect land and building tax revenues. (3) Does the quality of service affect land and building tax revenue. (4) Do tax sanctions, taxpayer awareness and service quality have a simultaneous effect on land and building tax revenues. The purpose of this study is to analyze the effect of tax sanctions, taxpayer  awareness  and  quality  of  tax  services  on  land  tax  revenues  and.  The independent  variables  used  are  tax  sanctions,  taxpayer  awareness  and  quality  of  tax services. The dependent variable used is Land and Building Tax receipts from taxpayers. The method used in this study is quantitative, namely the procedure of research methods based  on  the  philosophy of  positivism,  used  to  examine  certain  populations  or  samples, data  collection  using  research instruments,  data  analysis  is  quantitative/statistical,  with the  aim  of  testing  predetermined  hypotheses.  The  analysis  method  of  this  research  uses multiple linear regression. The results of this study indicate that tax sanctions, taxpayer awareness  and  quality  of  tax  services  have  a  positive  and  significant  effect simultaneously on land and building tax revenues.
Keywords : Tax, Land and Building Tax, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, Tax Revenue

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  untama  pemerinah  dan  negara  yang digunkan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  dan  pembangungan  nasional. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang berlaku  di  Indonesia  adalah  Self  Assessment  System,  dimana  segala  pemenuhan kewajiban  perpajakan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  wajib  pajak,fiskus  hanya  melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia, 2013).
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  pusat  yang wewenangnya  dilimpahkan  kepada  daerah.  Hal  ini  diperjelas  dengan  diberlakukanya Undang  –Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, dimana  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P-2)  menjadi  pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
daerah  maka  jenis  pajak  ini  akan  diperhitungkan  sebagai  pendapatan  asli  daerah  dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu  cara  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  dengan  cara meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  karena  hal  itu  menjadi  salah  satu  kendala  yang dapat menghambatt keefektifan dalam penerimaan pajak.

## Tabel 1.1
Daftar Realisasi PBB Tahun Ketetapan 2019-2021 Wilayah Kota Bandung Tengah Tahun Ketetapan Realisasi Presentase % Wajib Pajak Rupiah Wajib Pajak Rupiah Wajib Pajak Rupiah 2019 96.086 Rp132.264.898.250 100.625 Rp125.413.418.251 104,72 89,93 2020 97.552 Rp133.147.196.141 71.748 Rp113.050.616.630 73,55 102,73 2021 59.154 Rp103.257.745.638 55.862 Rp  98.428.371.400 94,43 95,32

## Sumber: BAPENDA Kota Bandung Wilayah Tengah
Berdasarkan  yang  dikemukakan  oleh  salah  satu  staff  kantor  UPTD  PPD BAPENDA  Kota  Bandung  WilayahTtengah  mengatakan  bahwa  masih  banyaknya tunggakan  pajak  dari  wajib  pajak.  Hal  ini  dipicu  oleh  beberapa  factor.  Faktor  pertama dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  yaitu  dengan  adanya  sanksi,  sanksi  perpajakan adalah  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat  pencegah  (perventif)  agar  Wajib  Pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan (Mardiasmo,  2018).  Ancaman  terhadap  pelanggaran  suatu  norma  perpajakan  ada  yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018).
Sanksi  dalam  perpajakan  memiliki  peran  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Faktor  kedua  dalam  meningkatkan  kepatuhan  yaitu dengan  adanya  kesadaran,  kesadaran  adalah  wajib  pajak  mau  dengan  sendirinya melakukan kewajibannya perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2016). Faktor terakhir yang harus diperhatikan dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  yaitu  pelayanan, Negara  dituntut  untuk  memberikan pelayanan  yang  terbaik  agar  masyarakat  berperan  aktif  dalam  melaksanakan  kegiatan perpajakan. Peningkatan  kualitas  dan  pelayanan  diharapkan  dapat  meningkatkan kepuasan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai  pelanggan  sehingga  meningkatkan  kepatuhan dalam  bidang  perpajakan.  Dengan  demikian  salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.
Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan.  (2)  Apakah  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan.  (3)  Apakah  kualitas  pelayanan berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan.  (4)  Apakah  sanksi perpajakan, kesadaraan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengatuhi  pengaruhsanksi  perpajakan, kesadaran  wajib  pajak,  dan  kualitas  pelayanan  pajak  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (PBB)  dari  wajib  pajak  UPTD  PPD  BAPENDAN  Wilayah  Bandung Tengah.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066

## STUDI LITERATUR

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  pajak  negara  yang  sebagian  besar penerimaannya  merupakan  pendapatan  daerah  yang  antara  lain  dipergunakan  untuk penyedian  fasilitas  yang  juga  dinikmati  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daearah (Mardiasmo, 2018).

## Nilai Jual Objek Pajak
Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  adalah  harga  rata-rata  yang  diperoleh  dari transaksi  jualbeli  yang  terjadi  secara  wajar,  dan  bilamana  tidak  terdapat  transaksi  jual- beli,  maka  nilai  objek  pajak  ditentukan  melalui  perbandingan  harga  dengan  objek  lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nila objek pajak pengganti.

## Objek Pajak
Objek Pajak Bumi dan Bangunan  adalah  bumi dan atau bangungan  (Mardiasmo, 2018).  Yang  dimaksud  klasifikasi bumi  dan bangunan  adalah  pengelompokan bumi dan bangunan  menurut  nilai  jualnya  dan  digunakan  sebagai  pedoman,  serta  untuk memudahkan  penghitungan  pajak  yang  terutang.  Item-item  yang  termasuk  dalam pengertian  bangunan  adalah  jalan  lingkungan  yang  terletak  dalam  satu  kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya.

## Subjek Pajak
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dana tau  memperoleh manfaat atas bumi, dana tau  memiliki,  menguasai, dana  tau  memperoleh  manfaat  atas  bangunan.  Berdasarkan  (PERWALI,  2017)  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau  memiliki,  menguasai  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  bangunan  yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## Tarif Pajak
Tariff  pajak  yang  dikenakan  atas  objek  pajak  adalah  sebesar  0,5%  (lima  per sepuluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya nilai NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorsat Jendral Pajak atas nam Mentri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota  (Pemerintah  Daerah)  setempat.  Dasar  perhitungan  pajak adalah  yang  ditetapkan  serendah-rendahnya  20%  dan  setinggi-tingginya  100%  dari NJOP.  Besarnya  presentase  tersebut  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  dengan memerhatikan  kondisi  ekonomi  nasional.  Pada dasarnya  penetapan nilai NJOP  adalah  3 (tiga)  tahun  sekali,  namun  untuk  daerah  yang  perkembangan  pembangunannya mengakibatkan  kenaikan  NJOP  cukup  besar,  maka  penetapan  nilai  jual  ditetapkan setahun sekali.

## Sanki Pepajakan
Sanksi  perpajakan  menurut  (Mardiasmo,  2018)  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah (preventif) agar  Wajib  Pajak tidak  melanggar norma  perpajakan. Dalam  undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi adminnirasi dan sanksi pidana. Agar pelaksanaan  sanksi  dapat  berjalan  dengan  baik  diharapkan  sanksi  yang  ditegakan memiliki  beberapa  kriteria  diantaranya  (Zein,  2008)  :  (1)  Sanksi  perpajaka  yang dikenakan bagi pelangar aturan pajak yang cukup berat. (2) Pengenaan sanksi merupakan salah  satu  sarana  untuk  mendidik  wajibb  pajak.  (3)  Penegakan  sanksi  pajak  dikenakan kepada kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  artinya  wajib  pajak  mau  dengan  sendirinya  melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah  pajak  terutangnya  (Suandy,  2016).  Pajak  yang  sadar  akan  kewajiban perpajakannya  dalam  sistem  self-assessment  (Anggreani,  2007)  menyimpulkan  kriteria wajib  pajak  yang  sadar  akan  kewajiban  perpajakannya  dalam  sistem  self-assessment yaitu: (1) Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif  dan  mandiri  ke  KPP  setempat.  (2)  Wajib  Pajak  mengambil  sendiri  formulir  SPT Masa  di  KPP  setempat,  (3)  Wajib  Pajak  menghitung  dan  menetapkan  sendiri  jumlah pajak penghasilan  yang terutang  melalui  pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.  (4)  Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

## Kualitas Pelayanan Pajak
Definisi  kualitas  pelayanan  pajak  menurut  (Sony  D,  2016)  segala  kegiatan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  kantor  pelayanan  pajak  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan  wajib  pajak  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  perundangan,  yang  mana bertujuan  untuk  menjaga  kepuasan  wajib  pajak  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Ada  terdapat  lima  faktor  dominan  atau  penentu  kualitas pelayanan jasa (F. Tjiptono, 2016), kelima faktor dominan tersebut diantarnya yaitu: (1) Berwujud  ( Tangible ),  yaitu  berupa  penampilan  fisik,  peralatan  dan  berbagai  materi komunikasi  yang baik.  (2)  Empati ( Empathy ),  yaitu  kesediaan  karyawan dan pengusaha untuk  lebih  peduli  memberikan  perhatian  secara  pribadi  kepada  pelanggan.  (3)  Cepat tanggap ( Responsiveness ), yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan  dan  memberikan  jasa  dengan  cepat  serta  mendengar  dan  mengatasi  keluhan konsumen. (4) Keandalan ( Reliability ),  yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan  yang  dijanjikan,  terpercaya  dan  akurat,  serta  konsisten.  (5)  Kepastian ( Assurance ),  yaitu  berupa  kemampuan  karyawan  untuk  menimbulkan  keyakinan  dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen.

## Kerangka Berpikir Hipotesis Penelitian
Skema Kerangka Pemikiran
Gambar 2. 1

## Penelitian Terdahulu
1. (Nafiah  Zumrotun  &  Warno,  2018).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Sanksi Pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh    signifikan    terhadap  Kepa-tuhan Wajib  Pajak Dalam Membayar   Pajak Bumi   dan   Bangunan pada Kecamatan Candisari  Kota  Semarang  Tahun  2016.  Dan  kualitas    Pelayanan  Pajak  tidak berpengaruh    signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib    Pajak  Dalam  Membayar
Sanksi
Perpajakan
Kesadaran Wajib Pajak
Kualitas
Pelayanan
Pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Kecamatan  Candisari  Kota  Semarang  Tahun 2016.
2. (Warliana  &  Arifin,  2016).  Hasil  penelitian  ini  menunjukka  secara  parsial kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. (Aditya et al., 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan  positif  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP Pratama Malang Utara.
4. (Prabowo  et  al.,  2019).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pengaruh  kepatuhan wajib  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  menunjukkan  bahwa  ada pengaruh  yang  positif  signifikan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  penerimaan pajak penghasilan.

## METODE

## Jenis Penelitian
Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif.  Metode kuantitatif  menurut  (Sugiyono,  2018)  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat  peelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  UPTD  PPD  BAPENDA  Wilayah Bandung  Tengah  JL.  Cianjur  No.  34  Bandung.  Waktu  yang  digunakan  untuk  penelitian ini pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan selesai.

## Data dan Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Jika  dilihat  dari  sumbernya  menurut  (Sugiyono,  2017)  data  terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

## Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi, objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan  (Sugiyono,  2017).  Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  Wajib  Pajk yang ada di Wilayah Kota Bandung Tengah yang berjumlah 59.154.
Untuk  menentukan  sampel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  teknik  probability  sampling  dengan  metode  simple  random  sampling. Dalam  menentukan  jumlah  sampel,  penulis  menggunakan  rumus  Slovin  (Yusuf,  2014). (Maka  jumlah  sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  100  orang Wajib Pajak Bumi dan bangunan.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  adalah  suatu  metode  yang  digunakan  sebagai cara  untuk  memperoleh  data.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Kuesioner (2) Wawancara (3) Studi Kepustakaan.

## Metode Pengolahan Data
Metode pengelolahan  data dilakukan  dengan  berbagai  tahap-tahap  berikut  : (1) Editing (2) Coding (3) Tabulasi.

## Instrumen Penelitian (Operasional Variable)
Operasionalisasi  variabel  dibutuhkan  guna  memastikan  tipe  serta  penanda  dari variabel- variabel terpaut dalam peneltian ini.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066

## Method Of Successive Interval (MSI)
Analisis  Method  Of  Successive  Interval  (MSI)  digunakan  untuk  mengubah  data yang berskala ordinal menjadi skala interval.

## Teknik Analisis Data a. Uji Validitas
Validitas menunjukkan tingkat akurasi antara data yang sebenarnya terjadi pada  subjek  dan  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  (Sugiyono,  2017).  Uji validitas ini menggunakan bantuan SPSS 25.0.

## b. Uji Realibilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur  reabilitas  penelitian  ini  uji statistik  Alpha-Cronbach.  Dalam  mengukur  uji  reabilitas  pada  penelitian  ini menggunakan bantuan SPSS.
c. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).
d. Uji Asumsi Klasik
Dalam  penelitian  ini  variabel dependennya  dipengaruhi oleh  tiga variabel independen,  maka  peneliti  menggunakan  regresi  linear  berganda.  Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan apabila sudah lulus dari uji asumsi klasik. Untuk  itu  sebelum  melakukan  uji  hipotesis  dan  analisis  regresi  linier  berganda, harus  dilakukan uji  asumsi klasik terlebih  dahulu.  Menurut  (I  Ghozali,  2017)  uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan  sebagai  persamaan  regresi  yang  baik,  maksudnya  adalah  persamaan regresi  yang dihasilkan akan  valid  jika digunakan  untuk  memprediksi. Untuk  uji asumsi  klasik  terdiri  dari  (1)  Uji  normalitas.  (2)  Uji  multikolinearitas.  (3)  uji heteroskedastisitas. (4) Uji autokorelasi.
e. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel independen (kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  perpajakan)  terhadap  variabel  dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).
Y = α + β1X1 + β2X2 + β1X3 + Ԑ
f. Koefisien Korelasi
Koefisien  kolerasi  bertujuan  untuk  mengukur  kekuatan  korelasi (hubungan)  linier  antara  tiga  variabel  sanksi  perpajakan,  kesadaran  wajib pajak  dan  kualitas  pelayanan  pajak  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
g. Koefisien Determinasi
Analisis  koefisien  determinasi  digunkaan  untuk  mengetahui  kontribusi atau sambungan yang diberikan oleh variable X atau lebih terhadap variable Y.
h. Pengujian Hipotesis
Hipotesis  adalah  praduga  atau  asumsi  yang  harus  diuji  melalui  data  atau fakta yang diperoleh melalui penelitian (Dantes 2012:164).
i. Uji t
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh  tiap  variabel  independen  secara  individu  terhadap  variabel  dependen. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 10% dan degree of freedom (df) untuk uji  pengaruh  df  =  n-2,  dapat  dilihat  nilai  t tabel untuk  pengujian  dua  pihak selanjutnya ditetapkan nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut:
Dengan df = n – 2

## j. Uji F
Uji  F  merupakan  pengujian  hubungan  regresi  secara  simultan  yang bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  seluruh  variable  independen  bersama-sama mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variable  dependen.  Rumus  ynag digunakan dalam pengujian F menggunakan rumus sebagai berikut:
dengan df = N-m-1

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  meneliti  tiga  variabel  independen  (Sanksi  Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak)  apakah  berpengaruh  terhadap variabel  dependen  (Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan).  Secara  statistic  dilakukan dengan  pengujian  baik  secara  parsial  maupun  secra  simultan  dengan  model  regresi dengan menggunakan software SPSS 25.0. Instrumen Data
a. Uji Validitas
1. Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X1)
Butir Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 1 0,673 0,197 Valid 2 0,755 0,197 Valid 3 0,655 0,197 Valid 4 0,696 0,197 Valid 5 0,380 0,197 Valid 6 0,669 0,197 Valid 7 0,579 0,197 Valid 8 0,725 0,197 Valid 9 0,669 0,197 Valid Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 25.0 2. Validitas Variable Kesadaran Wajib Pajak (X2) Butir Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 10 0,739 0,197 Valid 11 0,716 0,197 Valid 12 0,760 0,197 Valid 13 0,748 0,197 Valid 14 0,698 0,197 Valid 15 0,778 0,197 Valid 16 0,669 0,197 Valid 17 0,620 0,197 Valid 18 0,711 0,197 Valid 19 0,712 0,197 Valid 3. Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) Butir Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 20 0,598 0,197 Valid
𝑡 𝑟  𝑛 − 2
1 − 𝑟 2
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
21 0,781 0,197 Valid 22 0,849 0,197 Valid 23 0,805 0,197 Valid 24 0,766 0,197 Valid 4. Validitas Variabel Penerimaan Pajak (Y) Butir Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 25 0,662 0,197 Valid 26 0,765 0,197 Valid 27 0,748 0,197 Valid 28 0,821 0,197 Valid 29 0,806 0,197 Valid 30 0,859 0,197 Valid
Berdasarkan penjelasan dari masing-masing table indicator diatas dapat disimpulkan bahwa kuesioner ini valid karena nilai r hitung > nilai r tabel .
b. Uji Realibilitas
1. Realiabilitas Sanksi Perpajakan (X1)
Cronbach's Alpha N of Items .813 9 Sumber: Output SPSS 25.0 Berdasarkan table diatas diketahui nilai reliabilitas variabel Sanksi
Perpajakan (X1) sebesar 0,813 berada >0,80 menunjukan tingkat reliabilitas yang sangat andal, sehingga variabel Sanksi Perpajakan (X1) sudah memenuhi kriteria reliabel.
2. Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X2) Cronbach's Alpha N of Items .894 10 Sumber: Output SPSS 25.0 Berdasarkan table diatas diketahui nilai reliabilitas variabel Kesadaran
Wajib Pajak (X2) sebesar 0,894 berada >0,80 menunjukan tingkat reliabilitas yang sangat andal, sehingga variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sudah memenuhi kriteria reliabel.
3. Reliabilitas Kualitas Pelayanan Pajak (X3)
Cronbach's Alpha N of Items .818 5 Sumber: Output SPSS 25.0 Berdasarkan table diatas diketahui nilai reliabilitas variabel Kualitas
Pelayanan Pajak (X3) sebesar 0,818 berada >0,80 menunjukan tingkat reliabilitas yang sangat andal, sehingga variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) sudah memenuhi kriteria reliabel.
4. Reliabilitas Penerimaan Pajak (Y)
Cronbach's Alpha N of Items .868 6 Sumber: Output SPSS 25.0 Berdasarkan  table  diatas  diketahui  nilai  reliabilitas  variabel
Penerimaan  Pajak  (Y) sebesar  0,868  berada  >0,80  menunjukan  tingkat reliabilitas  yang sangat andal, sehingga variabel Penerimaan Pajak (Y) sudah memenuhi kriteria reliabel.

## Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
Pada sub bab ini, hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji dan dibuktikan dengan menggunakan pengujian statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan yaitu diduga adanya pengaruh dari Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Dikarenakan skala likert yang digunakan dalam penelitian ini diasumsikan data ordinal, maka sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan transformasi data kedalam bentuk interval. Transformasi data dilakukan dengan menggunakan Methode of Successive Interval atau MSI yang dihitung menggunakan program STAT97.
c. Uji asumsi klasik
1. Uji normalitas Berdasarkan hasil uji normalitas dapat dismpulkan bahwa asumsi normalitas untuk model regresi yang akan diteliti telah terpenuhi.
2. Uji Asumsi Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  uji  asumsi  multikolinieritas  tidak  ditemukan  adanya multikolinearitas  dalam  model  regresi  yang  akan  dibentuk,  sehingga  asumsi multikolinieritas sudah terpenuhi.
3. Uji Asumsi Heteroskedastisitas
Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastis,  data  penelitian  tidak  terjadi  hete- roskedastisitas sehingga asumsi heteroskedastisitas sudah terpenuhi.
4. Uji Asumsi Autokorelasi
Berdasarkan ujis asumsi autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.  Dengan  demikian,  data  penelitian  tidak  terjadi  autokorelasi sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.
d. Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .858 1.770 .485 .629 Sanksi Perpajakan (X1) .216 .070 .266 3.083 .003 Kesadaran Wajib Pajak (X2) .168 .075 .259 2.234 .028 Kualitas Pelayanan Pajak (X3) .480 .120 .383 4.013 .000
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)
Persamaan regresi yang akan dibentuk adalah sebagai berikut: Y = α + β1X1 + β2X2 + β1X3 + Ԑ Y = 0,858 + 0,216 X 1 + 0,168 X 2 + 0,480 X 3 + e Dari  persamaan  di  atas,  diketahui  bahwa  Sanksi  Perpajakan  (X1), Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  (X3) memiliki koefisien  regresi  yang  bernilai  positif,  dimana  semakin  baik  Sanksi  Perpajakan (X1),  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  (X3) maka diprediksikan akan meningkatkan Penerimaan Pajak (Y).
Secara  statistik,  nilai-nilai  dalam  persamaan  regresi  di  atas  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Konstanta sebesar 0,858 menunjukan nilai skor untuk Penerimaan Pajak (Y) jika Sanksi  Perpajakan  (X1),  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  dan  Kualitas  Pelayanan Pajak (X3) adalah 0 (nol).
1) Koefisien  regresi  untuk  Sanksi  Perpajakan  (X1)  adalah  sebesar  0,216 dengan  koefisien bernilai positif  yang  menunjukan bahwa setiap terjadinya peningkatan  skor  pada  Sanksi  Perpajakan  (X1)  dan  variabel  bebas  lainnya
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
diasumsikan  konstan,  diprediksikan  akan  meningkatkan  skor  Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,216.
2) Koefisien  regresi  untuk  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  adalah  sebesar  0,168 dengan  koefisien bernilai positif  yang  menunjukan bahwa setiap terjadinya peningkatan  skor  pada  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  dan  variabel  bebas lainnya  diasumsikan  konstan,  diprediksikan  akan  meningkatkan  skor Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,168.
3) Koefisien regresi untuk Kualitas Pelayanan Pajak (X3) adalah sebesar 0,480 dengan  koefisien bernilai positif  yang  menunjukan bahwa setiap  terjadinya peningkatan  skor  pada  Kualitas  Pelayanan  Pajak  (X3) dan  variabel  bebas lainnya  diasumsikan  konstan,  diprediksikan  akan  meningkatkan  skor Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,480.
e. Koefisien Korelasi
Sanksi Perpajakan (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Kualitas Pelayanan Pajak (X3) Penerimaan Pajak (Y) Sanksi Perpajakan (X1) Pearson Correlation 1 .672 ** .440 ** .609 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 N 100 100 100 100 Kesadaran Wajib Pajak (X2) Pearson Correlation .672 ** 1 .743 ** .722 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 N 100 100 100 100 Kualitas Pelayanan Pajak (X3) Pearson Correlation .440 ** .743 ** 1 .692 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 N 100 100 100 100 Penerimaan Pajak (Y) Pearson Correlation .609 ** .722 ** .692 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 N 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel  memiliki  arah hubungan  positif,  artinya  masing-masing  memiliki  pengaruh  positif  terhadap variabel  lainnya.  Kriteria  kategori  besarnya  koefisien  korelasi  didasarkan  pada tabel dengan hasil berikut ini.
1) Sanksi  Perpajakan  (X1)  memiliki  nilai  korelasi  sebesar  r x1x2 =  0,672 dengan Kesadaran Wajib Pajak (X2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 dengan X2 berhubungan secara signifikan yang kuat dan positif.
2) Sanksi  Perpajakan  (X1)  memiliki  nilai  korelasi  sebesar  r x1x3 =  0,440 dengan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  (X3).  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  X1  dengan  X3  berhubungan  secara  signifikan  yang sedang dan positif.
3) Sanksi Perpajakan (X1) memiliki nilai korelasi sebesar r x1y = 0,609 dengan Penerimaan  Pajak  (Y).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  X1 dengan Y berhubungan secara signifikan yang kuat dan positif.
4) Kesadaran Wajib  Pajak (X2)  memiliki  nilai  korelasi sebesar  r x2x3 =  0,743 dengan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  (X3).  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  X2  dengan  X3  berhubungan  secara  signifikan  yang kuat dan positif.
5) Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  memiliki  nilai  korelasi  sebesar  r x2y =  0,772 dengan Penerimaan Pajak (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X2 dengan Y berhubungan secara signifikan yang kuat dan positif.
6) Kualitas Pelayanan Pajak (X3) memiliki nilai korelasi sebesar r x3y = 0,692 dengan Penerimaan Pajak (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X3 dengan Y berhubungan secara signifikan yang kuat dan positif.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang signifikan antar variabel penelitian dengan tingkat hubungan sedang dan kuat.
f. Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .783 a .614 .602 2.61548
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Sanksi
Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2)
Dari  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  korelasi  berganda  antara  Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,783 sehingga diperoleh nilai R 2 sebesar 0,614  yang  menunjukan  kemampuan  variabel  bebas  dalam  menjelaskan  variabel terikatnya atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2)  dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  (X3) secara  simultan  memberikan  kontribusi pengaruh sebesar 61,4% terhadap Penerimaan Pajak (Y), sedangkan (1- R 2 ) 38,6% sisanya  merupakan  besarnya  kontribusi  pengaruh  yang  diberikan  oleh  variabel lainnya  yang  tidak  diteliti.  Dengan  demikian,  besarnya  pengaruh  Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak (Y) adalah 61,4%.
g. Uji t (Parsial)
Model T Sig. 1 (Constant) 0,485 0,629 Sanksi Perpajakan (X1) 3,083 0,003 Kesadaran Wajib Pajak (X2) 2,234 0,028 Kualitas Pelayanan Pajak (X3) 4,013 0,000 a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)
1) Pengaruh Variabel Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Dari  tabel  di  atas,  diperoleh  informasi  bahwa  nilai  t hitung yang  diperoleh adalah sebesar 3,083 dengan nilai Sig. 0,003 < 0,1 (  ). Nilai t hitung (3,083) > t tabel (1,290) artinya Ho ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90%  dapat  diputuskan  untuk  menolak  Ho  dan  menerima  Ha  yang  berarti bahwa  Sanksi  Perpajakan  (X1)  berpengaruh  positif  dan  siginifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).
2) Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dari  tabel  di  atas,  diperoleh  informasi  bahwa  nilai  t hitung yang  diperoleh adalah sebesar 2,234 dengan nilai Sig. 0,028 < 0,1 (  ). Nilai t hitung (2,234) > t tabel (1,290) artinya Ho ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90%  dapat  diputuskan  untuk  menolak  Ho  dan  menerima  Ha  yang  berarti bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  berpengaruh  positif  dan  siginifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).
3) Pengaruh Variabel Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Dari  tabel  di  atas,  diperoleh  informasi  bahwa  nilai  t hitung yang  diperoleh adalah sebesar 4,013 dengan nilai Sig. 0,000 < 0,1 (  ). Nilai t hitung (4,013) > t tabel (1,290) artinya Ho ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90%  dapat  diputuskan  untuk  menolak  Ho  dan  menerima  Ha  yang  berarti bahwa Kualitas Pelayanan Pajak (X3) berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066

## h. Uji F (Simultan)
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 1042.909 3 347.636 50.818 .000 b Residual 656.713 96 6.841 Total 1699.622 99 a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2)
Dari  tabel  di  atas,  diperoleh  informasi  bahwa  nilai  F hitung adalah  sebesar 50,818  dengan  nilai  Sig.  0,000  <  0,1  (a).  Nilai  F hitung yang  diperoleh  adalah sebesar 50,818  dan  nilai  tersebut  jauh lebih  besar dari nilai  F tabel 2,142  sehingga Ho ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha  yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan  Sanksi  Perpajakan  (X1),  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  dan  Kualitas Pelayanan Pajak (X3) secara simultan  terhadap Penerimaan Pajak (Y).

## Pembahasan

## 1. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan memiliki indikator yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh baik karena sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak mempunyai nilai 3,01, wajib pajak mengetahui jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka akan menerima sanksi yang  mempunyai  nilai  2,51  dan  sanksi  perpajakan  diperlukan  untuk  menghindari kerugian negara  karena  tidak tertibnya  waib pajak  memiliki  nilai  3,16  yang berarti baik dan  sanksi  perpajakan  yang  berlaku  saat  ini  memberatkan  wajib  pajak  dan  diperlukan untuk  menghindari  kerugian  negara.  Maka  dapat  disebutkan  bahwa  sanksi  perpajakan memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini  dikuatkan oleh hasil nilai  t hitung yang  diperoleh  adalah sebesar  3,083  dengan nilai  Sig.  0,003  <  0,1 (  ). Nilai t hitung (3,083) > t tabel (1,290) artinya Ho ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  (Mardiasmo,  2018)  yang  menyatakan  sanksi perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang  -  undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma  perpajakan.  Pada  hakikatnya,  pengenaan  sanksi  perpajakan  diberlakukan  untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Warliana  & Arifin,  2016)  dan  (Prabowo  et  al.,  2019)  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

## 2. Pengaruh Kesadaran Wajib  Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak memiliki  indikator  yang  menunjukkan  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  pengabdian masyarakat  kepda  negara  mempunyai  nilai  3,25,  membayar  pajak  merupakan  bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara mempunyai nilai 3,23 dan wajib pajak denan sukarela melaporkan SPT mempunyai nilai 3,06 yang berarti baik dan wajib pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
sadar  akan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Maka  dapat  disebutkan  bahwa kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan pajak.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  hasil  nilai  t hitung yang  diperoleh  adalah  sebesar  2,234 dengan  nilai  Sig.  0,028  <  0,1  (  ).  Nilai  t hitung (2,234)  >  t tabel (1,290)  artinya  Ho  ditolak, maka  dengan  taraf  kepercayaan  sebesar  90%  dapat  diputuskan  untuk  menolak  Ho  dan menerima Ha.
Hal    ini    sejalan    dengan    pendapat  (Cindy  &  Yenni,  2013)  bahwa  kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dan  dikuatkan oleh teori    yang dinyatakan  oleh  (Muliari  &  Setiawan,  2011)  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  kesadaran wajib  pajak  maka  pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakn  semakin  baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pada hakikatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam  memenuhi  kewajibannya  dapat  berpengaruh  terhadap  tinggi  atau  rendahnya penerimaan pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Warliana  & Arifin,  2016),  dan  (Prabowo  et  al.,  2019)  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

## 3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan pajak memiliki indikator yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh baik karena  petugas  pajak  memberikan  informasi  dan  penjelasan  dengan  jelas  dan  mudah dimengerti  oleh  wajib  pajak  serta  memberikan  solusi  yang  tepat  mempunyai  nilai  3,01, petugas  pajak  cepat  tanggap  atas  keluhan  dan  kesulitan  yang  dialami  oleh  wajib  pajak mempunyai nilai 2,96, dan petuga pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib  pajak  memiliki  nilai  3,15  yang  berarti  baik  dan  petugas  pajak  dapat  melayani dengan  andal  dan  dapat  menyampaikan  informasi  dengan  baik.  Maka  dapat  disebutkan bahwa  kualitas  pelayana  pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan  pajak.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  hasil  nilai  t hitung yang  diperoleh  adalah sebesar  4,013  dengan  nilai  Sig.  0,000  <  0,1  (α).  Nilai  thitung  (4,013)  >  ttabel  (1,290) artinya Ho ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  (Sony  D,  2016)  yang  menyatakan  kualitas pelayanan  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  kantor  pelayanan pajak  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  wajib  pajak  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat berpengaruh pada penerimaan pajak, karena semakin tinggi tingkat kepatuhan  wajib  pajak  maka  semakin  banyak  juga  wajib  pajak  yang  memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nafiah  Zumrotun  & Warno, 2018) yang menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak puas dengan pelayanan yang diberikan  akan  mendorong  mereka  untuk  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya,  dan  hal  ini  akan  berdampak  terhadap  jumlah  penerimaan  pajak  yang semakin meningkat.
4. Pengaruh Sanki Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan  Pajak
Berdasarkan hasil penelitian, dapat menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki  indikator  yang  menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  baik karena  sanksi  pajak  yang  berlaku  saat  ini  memberatkan  wajib  pajak  mempunyai
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
nilai 3,01, wajib pajak mengetahui jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka akan menerima sanksi yang mempunyai nilai 2,51 dan sanksi perpajakan diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya waib pajak memiliki nilai 3,16  yang  berarti  baik  dan  sanksi  perpajakan  yang  berlaku  saat  ini  memberatkan wajib  pajak  dan  diperlukan  untuk  menghindari  kerugian  negara,  namun pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan masi kurang dengan demikian Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  perlu  lebih  ditingkatkan  kembali  agar  wajib  pajak sadar  dan  tahu  dengan  adanya  sanksi  perpajakan  agar  dapat  menciptakan  ketaatan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  sehingga  dapat  meningkatkan penerimaan pajak .
Pada  hakikatnya  Kesadaran  wajib  pajak  memiliki  indikator  yang menunnjukkan  bahwa  membayar  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam menunjang  pembangunan  negara  mempunyai  nilai  3,23  dan  wajib  pajak  denan sukarela melaporkan SPT mempunyai nilai 3,06  yang berarti baik dan wajib pajak sadar  akan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Untuk  meningkatkan  kesadaran wajib  pajak,  kontribusi  Kualitas  Pelayanan  Pajak  (X3)  sangat  dibutuhkan,  karena pada  hakikatnya  kualitas  pelayanan  pajak  yang  baik  dapat  mempengaruhi  wajib pajak menjadi sadar dan tahu akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Berdasarkan  penelitian  yang  peneliti  lalukakan  Kualitas  Pelayanan  Pajak (X3) memiliki indikator yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh baik  karena  petugas  pajak  memberikan  informasi  dan  penjelasan  dengan  jelas  dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat mempunyai nilai 3,01, petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib  pajak  mempunyai  nilai  2,96,  dan  petuga  pajak  bersikap  ramah  dan  sopan dalam  melayani  setiap  wajib  pajak  memiliki  nilai  3,15  yang  berarti  baik  dan petugas  pajak  dapat  melayani  dengan  andal  dan  dapat  menyampaikan  informasi dengan  baik,  akan  tetapi  petugas  pajak  kurang  bersikap  cepat  tanggap  terhadap keluhan  dan  kesulitan  yang  dialami  oleh  wajib  pajak.  Utuk  itu  kualitas  pelayanan pajak  perlu  ditingkatkan  kembali,  karena  semakin  tinggi  kualitas  pelayanan  dapat memudahkan wajib pajak dalam mengurusi urusan perpajakannya. Mutu pelayanan terbaik  yang  diterima  oleh  Wajib  Pajak  dari  petugas  pajak  akan  membuat  Wajib Pajak  cenderung  patuh  untuk  membayar  kewajiban    sehingga  dapat  meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
Dapat disimpulkan bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan akan  mempengaruh  kesadaran  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajibannya  untuk meningkatkan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  begitupun  dengan  kualitas pelayanan.  Semakin  tinggi  kualitas  pelayanan  dapat  memudahkan  wajib  pajak dalam mengurusi urusan perpajakannya. Mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh Wajib Pajak dari petugas pajak akan membuat Wajib Pajak cenderung patuh untuk membayar  kewajiban    sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan.  Maka  dari  itu  terdapat  pengaruh  baik  antara  Sanksi  Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.
Hal  ini  dikuatkan  oleh  hasil  pengujian  hipotesis  secara  simultan  (uji  F) pada  model  regresi  menunjukkan  hasil    bahwa  nilai  F hitung adalah  sebesar  50,818 dengan nilai Sig. 0,000 < 0,1 (a). Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 50,818 dan nilai tersebut jauh lebih besar dari nilai Ftabel 2,142 sehingga Ho ditolak, maka dengan  taraf  kepercayaan  sebesar  90%  dapat  diputuskan  untuk  menolak  Ho  dan menerima  Ha  yang  berarti  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  Sanksi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
Perpajakan  (X1), Kesadaran Wajib  Pajak  (X2)  dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak (X3) secara simultan terhadap Penerimaan Pajak (Y).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Warliana, Arifin  dan  Warno  (2016)    yang  menunjukkan bahwa  sanksi perpajakan, kesadaran  wajib  pajak  dan  kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  mengenai  sanki  perpajakan,  kesadaran waji pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan  pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sanki perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan siginfikan terhadap penerimaan Pajak
3. Kualitas pelayana pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
4. Secara simultan variabel sanksi perperpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

## REFERENSI
Aditya, R., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak,
Serta Pelaporan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama , 4 (1), 1–26. www.fiskaldepkeu.go.id
Anggreani, R. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi di kawasan Sidoarjo Barat tidak mengisi sendiri SPT tahunannya . Bachelor thesis Petra Christian University.
Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review , 1 , 51. F. Tjiptono, G. C. (2016). Service, Quality dan Satisfaction . Penerbit Andi Yogya Karta. I Ghozali, D. R. (2017). Analisis Multivariate dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10(Ed. 2, Cet. 2) . Undip Semarang. Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Revisi) . Penerbit Andi Yogyakarta. Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 6 (1), 1–23.
Nafiah Zumrotun, & Warno. (2018). Pengaruh sanksi Pajak,Kesadaran WP dan Kualitas pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. STIE Semarang , 10 (1), 86–105.
PERWALI. (2017). Peraturan Wali Kota Nomor 244 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan . BAPENDA Kota Bandung.
Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 16 (2), 188– 199.
Siti Kurnia, R. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal . Graha Ilmu
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066
Yogyakarta. Sony D, S. K. R. (2016). Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu . Prenada Mesia Grup
Jakarta.
Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak . Selemba Empat Jakarta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D. Alfabeta Bandung.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung.
Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis , 16 (1), 1–10.
Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan . Prenada Mesia Grup Jakarta.
Zein, M. (2008). Manajemen Perpajakan . Selemba Empat Jakarta.