## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## IMPLEMENTASI  PASAL  184  KUHP  TERHADAP  PENANGANAN TINDAK  PIDANA  PENGANIAYAAN  YANG  SULIT  DITEMUKAN BARANG BUKTI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE)

## Nurul Widhanita Y. Badilla
Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke E-mail : badila_hukum@unmus.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Implementation; Persecution; Evidence The  main  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the implementation of Article 184 of the Criminal Procedure Code on the handling of criminal acts of persecution and the obstacles faced by the Merauke Resort Police in dealing with criminal acts of persecution that are difficult to find evidence  of,  while  the  method  used  in  this  research  is empirical  juridical.  From  the  results  of  the  research conducted  by  the  author  that  the  implementation  of evidence  in  the  investigation  of  criminal  acts  of persecution can be said to be valid to be transferred to the court if there are at least two valid pieces of evidence in accordance  with  Article  183  and  Article  184  of  the Criminal Procedure Code. If the existing evidence does not reach two valid pieces of evidence, then the evidence does not have sufficient evidentiary power at trial to prove the truth  of  the  arguments  or  events  or  statements  put forward.  The  obstacle  for  the  Merauke  Resort  Police  in dealing  with  criminal  acts  of  persecution  is  that  it  is difficult to find evidence, namely from internal causes and external  causes.  It  is  necessary  to  make  additional regulations  regarding  evidence  to  be  used  as  a  basis  in handling or deciding criminal cases, especially regarding the crime of persecution. It is necessary to increase human resources such as the number of personnel and facilities and  infrastructure  such  as  rooms  or  houses  for  storing state confiscated objects for securing evidence of criminal acts  as  well  as  the  Merauke  Resort  Police  must  firmly provide more explanations to witnesses and suspects the importance  of  evidence  for  the  criminal  investigation process persecution.

## Abstrak
Kata kunci: Implementasi; Penganiayaan; Barang Bukti
Corresponding Author:
Nurul Widhanita Y. Badilla e-mail : badila_hukum@unmus.ac.id Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  implementasi  Pasal  184  KUHAP  terhadap penanganan  tindak  pidana  penganiayaan  dan  kendala pihak  Kepolisian  Resort  Merauke  dalam  menangani tindak  pidana  penganiayaan  yang  sulit  ditemukan barang  bukti,  adapun  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  yuridis  empiris.  Dari  hasil  penelitian yang  dilakukan  penulis  bahwa  implementasi  dari  alat bukti  dalam  penyidikan  tindak  pidana  penganiayaan dapat  dikatakan  sah  untuk  dilimpahkan  ke  pengadilan jikalau  sekurang-kurangnya  ada  dua  alat  bukti  sah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Bilamana alat bukti yang ada tidak mencapai dua alat bukti yang sah,  maka  alat  bukti  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan pembuktian  yang  cukup  di  persidangan  untuk membuktikan  kebenaran  dalil  atau  peristiwa  maupun pernyataan  yang  dikemukakan.  Kendala  pihak Kepolisian  Resort  Merauke  dalam  menangani  tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukan barang bukti yakni  dari  penyebab  internal  dan  penyebab  eksternal. Perlunya dibuat peraturan tambahan mengenai barang bukti  untuk  dijadikan  sebagai  salah  satu  dasar  dalam penanganan atau putusan perkara pidana terkhususnya mengenai  pidana  penganiayaan.  Perlu  adanya peningkatan  sumber  daya  manusia  seperti  jumlah personil  serta  sarana  dan  prasarana  seperti  ruangan atau  rumah  penyimpanan  benda  sitaan  negara  untuk pengamanan  barang  bukti  tindak  pidana  serta  juga Kepolisian  Resort  Merauke  harus  dengan  tegas memberikan  penjelasan  lebih  kepada  saksi  maupun tersangka  pentingnya  barang  bukti  untuk  proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan.

## @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu Negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan  sesuai  tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik Indonesia  pada  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa:  "Negara  Hukum  ialah Negara Indonesia (Abdullah et al., 2019).
Indonesia menginginkan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menegakkan hukum yang berlaku dimana seluruh tindakan ataupun perilaku harus tunduk pada suatu aturan. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan untuk dapat memberikan keadilan, keselamatan, serta ketertiban di tengah masyarakat. Aturan hukum  ini  dibentuk  untuk  menimbulkan  keseimbangan  dan  keselarasan  antar kepentingan yang terjadi di masyarakat (Irawan, Sujana, & Sukadana, 2019).
Dibentuknya  aturan  hukum  juga  bertujuan  agar  dapat  melindungi  segenap masyarakat  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  (Rado  &  Badilla,  2021) serta mendapatkan hak yang telah dijamin untuk tidak melanggar nilai dan norma
yang berlaku sehinggn tidak terjadinya kejahatan. Namun, di Negara Indonesia ini aturan  yang  dibentuk  dari  norma  pun  tidak  cukup  untuk  mengatasi  berbagai kejahatan yang berujung merugikan pihak lainnnya.
Kejahatan  ataupun  kriminalitas  merupakan  salah  satu  hal  yang  harus mendapatkan perhatian khusus tentunya dari aparat penegak hukum sebab dapat menimbulkan  keresahan  dari  masyarakat.  Kejahatan  juga  dapat  mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat (Irawan et al., 2019).
Norma  hukum  yang  ada  juga  tidak  menjamin  kejahatan  tersebut  dapat berkurang. Salah satu bentuk dari kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat adalah  penganiayaan.  Penganiayaan  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang bersumber  dari  suatu  kesengajaan  yang  dikehendaki  dan  dilakukan  oleh  subjek hukum  yang  dapat  menyebabkan  rasa  sakit,  luka,  sampai  pada  kematian (Tompodung,  2021).  Namun  pada  dasarnya,  tidak  semua  perbuatan  yang menimbulkan  rasa  sakit  seperti  memukul  dikatakan  sebagai  tindak  pidana penganiayaan.
Tindak pidana penganiayaan juga diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  dimana  ada  beberapa  kualifikasinya  diantaranya terdiri  atas  penganiayaan  biasa,  penganiayaan  berat,  penganiayaan  yang menimbulkan kematian, dan penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan.
Kemudian ketika tindak pidana penganiayaan tersebut telah diperoleh informasi oleh kepolisian berdasarkan aduan dari korban maupun saksi, maka pemeriksaan pun  dilakukan.  Pembuktian  pada  perkara  pidana  penganiayaan  ini  juga  mengacu pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimana meliputi  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa yang juga dapat dibuktikan dengan hasil visum et repertum . Selain dari alat bukti sah yang lainnya, pembuktian juga meliputi barang bukti yang menurut Andi Hamzah mengatakan bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah  barang  bukti  mengenai  objek  daripada  delik  tersebut  dan  barang  yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau delik tersebut (Hamzah, 2010).
Kemudian  untuk  melengkapi  dari  pembuktian  atas  alat  bukti  yang  sah,  pihak penyidik melakukan pencarian barang bukti ditempat kejadian perkara. Pencarian barang bukti dipandang penting guna menguatkan dalil daripada alat bukti tersebut. Setelah  memperoleh  barang  bukti,  tindakan  penyidik  antara  lain  mengamankan serta menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan sehingga dapat dirumuskan suatu resume untuk kepentingan di persidangan (Martiman, 2005).
Pada  saat  pencarian  barang  bukti,  pihak  penyidik  seharusnya  dapat  dengan cepat menemukan barang bukti yang digunakan pelaku tindak pidana penganiayaan untuk melancarkan kejahatannya tersebut. Namun yang terjadi, penyidik biasanya tidak menemukan sama sekali ataupun hanya salah satu barang bukti yang berada di tempat kejadian perkara. Sebab pada saat peristiwa pidana tersebut berlangsung, pelaku  yang  melakukan  kejahatan  seringkali  membuang  atau  meletakkan  benda yang digunakannya tersebut ke tempat lain agar tidak diketahui oleh siapa pun.
Terkadang juga penyidik sulit mencocokkan kesamaan dari barang bukti yang digunakan  karena  penyidik  hanya  mendapatkan  keterangan  berdasarkan keterangan  terdakwa  dan  keterangan  saksi  yang  ada  pada  saat  kejadian  tindak
pidana  tersebut  terjadi.  Hal  ini  yang  menyebabkan  penyidik  hanya  memberikan deskripsi  dari  barang  bukti  yang  digunakan  pelaku  di  dalam  berita  acara pemeriksaan  sesuai  dengan  keterangan  saksi  maupun  terdakwa.  Sehingga  dalam persidangan  jika  terdapat  keragu-raguan  untuk  memutus  terdakwa,  maka diberlakukanlah asas in dubio pro reo yang dapat menguntungkan terdakwa.
Terdapat  beberapa  data  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  yang  terjadi  pada tahun 2018 sampai dengan 2020 di Kepolisian Resort Merauke yang diantaranya berkasnya  telah  sampai  pada  tahap  pengadilan  untuk  pelimpahan  perkara  atau dikatakan sebagai P-21 serta juga tidak memiliki barang bukti yang jelas dan diduga kuat  sebagai  salah  satu  faktor  penyebab  tindak  pidana  penganiayaan  itu  dapat terjadi.
Data  kasusnya  diantaranya  adalah  pada  tahun  2018  terdapat  1  kasus  yang terjadi, selanjutnya tahun 2019 terdapat 3 kasus tindak pidana penganiayaan yang tidak terdapat barang bukti yang kuat. Kemudian ditemukan kembali 1 kasus yang sama pada tahun 2020 ( Data Kepolisian Resort Merauke , 2021). Dari kasus tersebut, bahwa  tindak  pidana  penganiayaan  yang  terjadi  di  wilayah  Kepolisian  Resort Merauke  sulit  di  dapatkannya  barang  bukti  sebab  pelaku  menghilangkan  barang bukti  tersebut  guna  menghindari  pemeriksaan  di  Kepolisian  sehingga  pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Resort Merauke sulit untuk menemukan barang bukti  yang  digunakan  pelaku.  Dampak  dari  sulitnya  penemuan  barang  bukti tersebut,  pihak  Kepolisian  harus  dengan  jelih  dan  lebih  memeriksa  pelaku  agar dapat mengakui dimana barang bukti tersebut di sembunyikan ataupun di buang.
Kemudian  untuk  melengkapi  berkas  perkara  yang  akan  dilimpahkan  ke pengadilan  untuk  diputus  hukumannya,  pihak  penyidik  di  Kepolisian  Resort Merauke seringkali hanya menggunakan alat bukti dari saksi, tersangka, ataupun keterangan ahli dan juga beberapa petunjuk maupun surat yang berisi lampiran dari ciri-ciri benda yang diduga barang bukti yang belum atau sulit ditemukan tersebut.

## PERUMUSAN MASALAH
Merujuk pada uraian yang telah dipaparkan, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  implementasi  Pasal  184  KUHAP  terhadap  penanganan  tindak pidana penganiayaan?
2. Apasajakah kendala pihak Kepolisian Resort Merauke dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukan barang bukti?

## METODE PENELITIAN
Ditinjau  dari  jenisnya  penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Badilla, Rado, Pieter, & Rauf, 2022). Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya ataupun nyata yang  terjadi  di  masyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  serta  menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui pengambilan  data  maupun  observasi  sedangkan  data  sekunder,  yakni  dengan menelusuri  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Data  yang  didapatkan kemudian  disusun  dan  dibuat  dalam  bentuk  data  agar  mendapatkan  kajian  data
secara kualitatif yang seterusnya diambil kesimpulan yang nantinya disusun secara deskriptif (Rado, 2020).

## PEMBAHASAN IMPLEMENTASI  PASAL  184  KUHAP  TERHADAP  PENANGANAN  TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Secara  umum  tindak  pidana  penganiayaan  adalah  suatu  tindak  pidana  yang menyebabkan rasa sakit atau biasanya disertai luka terhadap tubuh seseorang yang dilakukan oleh seseorang yang niat untuk mencelakai orang yang akan dijahati atau dilukai  tersebut  yang  dapat  menganggu  kesehatan  ataupun  keselamatan  orang tersebut.  Kejahatan  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  ini  juga  dapat menghilangkan nyawa seseorang yang dilukai.
Dalam hal tindak pidana penganiayaan juga harus adanya alat bukti yang sah dalam  penentuan  putusan  hakim  untuk  membuktikan  adanya  perkara  tersebut. Penentuan  ini  didasarkan  pada  pembuktian  yang  telah  dikumpulkan  oleh  pihak Kepolisian  sebagai  penyidik  yang  merupakan  dari  Sistem  Peradilan  Pidana sekaligus  berperan  penting  dalam  proses  penegakan  hukum  (Rado,  Tajuddin,  & Kumala,  2022).  Sebagai  penyidik  alat  bukti  yang  diperoleh  tersebut  kemudian dirangkum  menjadi  suatu  berkas  perkara  untuk  dilakukannya  suatu  keputusan yang sah oleh pengadilan.
Sebelum  melimpahkan  berkas  perkara  sampai  pemeriksaan  di  persidangan, pihak Kepolisian berhak mencari tahu penyebab adanya tindak pidana peganiayaan tersebut  yang  dilengkapi  alat  bukti  serta  barang  bukti  yang  berada  di  tempat kejadian perkara (Savitri, 2020). Alat bukti yang sah sesuai KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keteragan ahli, surat, dan petunjuk. Alat bukti yang sah ini merupakan awalan dari pihak Kepolisian untuk menemukan barang bukti atau runtutan kejadian dari proses peristiwa pidana penganiayaan tersebut dapat terjadi (KUHAP, 1981).
Dalam  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  menjelaskan  bahwasanya  perintah  penangkapan  yang  dilaksanakan terhadap  seseorang  yang  diduga  kerasa  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Disini telah jelas bahwasanya sebelum pelaksanaan proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  Kepolisian  harus  disesuaikan  berdasarkan bukti  permulaan  yang  cukup  untuk  menentukan  bahwa  perintah  untuk dilakukannya  penangkapan  terlebih  dulu  dan  juga  tidak  dapat  dilakukan  secara sewenang-wenang,  tetapi  harus  ditujukan  kepada  yang  benar-benar  melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.
Pasal 17 KUHAP ini juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. ” Merujuk pada Pasal 17 tersebut, maka tidak ada ketentuan secara eksplisit yang  menyebutkan  apa  saja  bukti  permulaan  yang  cukup,  namun  harus  disertai dengan Pasal 184 KUHAP yang mana harus ada dua alat bukti yang sah.
Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  terkhusunya  mengenai  tindak pidana penganiayaan ini kerapkali pihak Kepolisian menemukan peristiwa pidana berdasarkan  laporan  atau  pengaduan  atas  persitiwa  pidana  yang  terjadi  melalui
saksi ataupun korban yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara sekaligus mencari barang bukti serta alat bukti yang ada di tempat kejadian.
Kerapkali yang pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik dapatkan yaitu meliputi saksi-saksi  yang  melihat,  mendengar  atau  merasakan  atas  kejadian  yang  ada  di lokasi tersebut. Setelah ditemukannya saksi, maka para penyidik langsung mencari tahu penyebab tindak pidana penganiayaaan tersebut dapat terjadi yang kemudian barulah akan diketahui siapa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.
Peranan  dari  alat  bukti  dalam  tindak  pidana  dalam  hal  ini  mengenai  perkara pidana penganiayaan memiliki keterkaitan kuat dengan adanya barang bukti sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf d KUHAP dimana alat pembuktian yang menjadi dasar dari penentuan  kesalahan  tersangka/terdakwa  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana. Dalam  KUHAP  sebenarnya  tidak  dikatakan  pengklasifikasian  terhadap  alat  bukti dan  barang  bukti,  namun  dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  kepolisian  maupun hakim  dalam  membuat  terang  tindak  pidana  dan  membuat  keputusan  pidana tersebut menjadi jelas.
Implementasi dari Pasal 184 KUHAP sangat penting didukung juga oleh barang bukti karena alat bukti merupakan alat yang menerangkan hubungan suatu barang bukti dalam tindak pidana (Lokas, 2015) salah satunya tindak pidana penganiyaan ini  seperti  misalnya  sebuah bilah  pisau yang  ditemukan  di  tempat  kejadian  yang dijelaskan  oleh  salah  satu  saksi  yang  memberikan  keterangan  terhadap  tindak pidana penganiayaan yang terjadi tersebut.
Sesungguhnya  barang  bukti  juga  tidak  dapat  berdiri  sendiri  melainkan  harus diterangkan juga dengan suatu alat bukti untuk dapat melengkapi runtutan kejadian perkara.  Barang  bukti  juga  tidak  dapat  dijadikan  alat  bukti  petunjuk,  melainkan hanya  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  tambahan  guna  melengkapi  alat  bukti yang sah.
Berikut beberapa perkara pidana penganiayaan yang sulit ditemukannya barang bukti namun berkasnya telah lengkap atau P-21 di Kepolisian Resort Merauke:
Tabel 1.
Tindak Pidana Penganiayaan yang Sulit Ditemukan Barang Bukti Tahun 2018-2020 No  Tahun Pasal Barang Bukti Yang Sulit Ditemukan Alat Bukti Yang Sah pada Pasal 184 KUHAP 1. 2018 315 KUHP 1 Bilah Parang Keterangan Saksi, Terdakwa, dan Petunjuk 2. 2019 315 KUHP 1 Bilah Parang Keterangan Saksi, Terdakwa, Ahli, dan Petunjuk 3. 2019 315 KUHP 1 Bilah Parang Sepanjang 50cm Keterangan Saksi, Terdakwa, dan Petunjuk 4. 2019 315 KUHP 1 Bilah Pisau Dapur Dengan Gagang Kayu Berwarna Hitam Keterangan Saksi, Terdakwa, Ahli dan Petunjuk 5. 2020 315 KUHP 1 Bilah Parang Sepanjang 90 Cm Dengan Gagang Berbungkus Plakban Hitam Keterangan Saksi, Terdakwa, dan Petunjuk
Sumber : Data diperoleh dari Data Primer, 2021.
Pada data diatas menunjukkan bahwasanya tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukannya barang bukti adalah tindak pidana penganiayaan yang dikenai Pasal 351 KUHP dan berkasnya telah lengkap. Dari 5 alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yang diantaranya keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat maupun petunjuk yang digunakan sebagai bukti yang sah sesuai dengan tindak  pidana  yang  terjadi  kerapkali  hanya  dengan  atau  bisa  didapat  dari keterangan  saksi,  terdakwa,  ahli,  dan  petunjuk  saja  yang  dapat  memperkuat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti  yang  sah  pun  dapat  menjadi  kekuatan  untuk  memutuskan  suatu  hukuman oleh  hakim  di  dalam  persidangan  walaupun  kurangnya  barang  bukti  yang  masih sulit ditemukan.
Maka, sekalipun kedudukan barang bukti hanya merupakan suatu pelengkapan dari alat bukti yang sah dikarenakan hakim hanya melihat perwujudan barang bukti sebagai  upaya  pembuktian  dan  kemudian  hanya  sebagai  petunjuk  guna pembuktikan kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu, untuk memperkuat barang bukti sebagai nilai pembuktian yang cukup maka harus adanya alat bukti yang lainnya.
Kalau  barang  bukti  yang  jadi  penentu  dalam  pemeriksaan  di  persidangan dengan sendirinya tanpa adanya alat bukti yang dapat dijadikan petunjuk jika tidak ada barang bukti. Sebaliknya jika alat bukti yang lain dapat saja ada tanpa kehadiran dari  barang  bukti  sebagai  petunjuk  di  pengadilan  tanpa  barang  bukti  sebagai petunjuk di dalam persidangan. Mungkin saja menjadi nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti lainnya, akan tetapi barang bukti sebagai petunjuk tak akan pernah mampu bahkan secara ekstrim dapat dikatakan barang bukti sebagai petunjuk tidak akan  pernah  ada  selama  tidak  ada  alat  bukti  lainnya  yang  menjadi  sumber kelahirannya (Ashari, 2017).
Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi  dari  alat  bukti  dalam  penyidikan tindak pidana penganiayaan dapat dikatakan sah untuk dilimpahkan ke pengadilan jikalau  sekurang-kurangnya  ada  dua  alat  bukti  sah  sesuai  dengan  Pasal  183  dan Pasal 184 KUHAP. Bilamana alat bukti yang ada tidak mencapai dua alat bukti yang sah, maka alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup di persidangan  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil  atau  peristiwa  maupun pernyataan yang dikemukakan.
Kemudian juga harus melampirkan surat ataupun petujuk yang berisikan ciri- ciri dari barang bukti jikalau barang bukti sulit ditemukan ditempat kejadian dalam berkas perkara yang telah dibuat oleh penyidik agar menjadi bahan pertimbangan hakim guna mengambil putusan/vonis.

## KENDALA  PIHAK  KEPOLISIAN  RESORT  MERAUKE  DALAM  MENANGANI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG SULIT DITEMUKAN BARANG BUKTI 1. Faktor Internal
Kendala yang terjadi secara internal berkenaan langsung dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi. Berikut adalah faktor internal yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan:

## a) Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  didapatkan  oleh  Kepolisian  Resort  Merauke sebenarya telah cukup untuk menangani kasus tindak pidana penganiayaan, namun dalam  hal  penyusunan  berkas  perkara  masih  begitu  kurang  sebab  dalam  tindak pidana  penganiayaan  sendiri  harus  dilengkapi  dengan  administrasi  yang  cukup. Maksudnya disini adalah alat yang mendukung untuk melengkapi berkas perkara atau membuat daftar perkara pidana penganiayaan. Berikut beberapa sarana dan prasarana yang ada di Kepolisian Resort Merauke:

## Tabel 2
Sarana dan Prasarana Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Merauke
Sumber: Kepolisian Resort Merauke, 2021.
Pada  data  diatas  menunjukan  sangat  kurang  dalam hal  sarana  dan  prasarana yang  dimiliki  oleh  Kepolisian  Resort  Merauke,  ruangan  yang  digunakan  untuk penyelesaian  perkara  pidana  penganiayaan juga  berada  di  dalam ruangan  pidum (pidana  umum).  Kemudian  mengenai  barang  bukti  yang  telah  didapatkan seharusnya ada tempat penyimpanan barang bukti semacam Rupbasan pun sarana dan prasarananya kurang memadai.
b) Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  sebagaimana  dimaksud  memiliki  kewenangan melaksanakan  kegiatan  penyelidikan  maupun  penyidikan.  Upaya  yang  dilakukan tersebut untuk memonitori serta mengkaji pelaksanaan sistem administrasi yang berguna  untuk  melengkapi  rangkuman  atas  keterangan-keterangan  yang  telah disampaikan  saksi,  pelaku,  dan  keterangan  ahli  kepada  penyidik  yang  kemudian dilampirkan juga surat serta petunjuk dari alat bukti yang telah didapatkan. Dalam  hal  penanganan  perkara  pidana  di  Kepolisian  Resort  Merauke  dengan banyaknya  kasus  yang  ditangani  terkhususnya  terkait  dengan  perkara penganiayaan, Kepolisian ataupun penyelidik seharusnya memiliki jumlah personil yang  cukup  besar.  Namun,  selama  ini  pihak  Kepolisian  terutama  penyidik menangani  perkara  pidana  dengan  jumlah  personil  yang  terbatas.  Berikut  data sumber daya manusia pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Merauke
NO. NAMA KETERANGAN 1. Laptop Masing-Masing Milik Pribadi dari Personil 2. Printer 5 Buah Milik Pribadi dari Personil 3. Alat Tulis Kantor Masing-Masing Diberikan oleh Kantor 4. Ruangan Unit Pidum 1 Buah Ruangan

## Tabel 3

## Sumber Daya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Merauke
JABATAN PANGKAT KETERANGA N JUMLAH Penyidik Akp (1 Personil) Ipda (1 Personi) Pria : 2 2 Penyidik Pembantu Aiptu (1 Personil) Aipda (3 Personil) Bripka (11 Persnonil) Brigadir (4 Personil) Briptu (8 Personil) Bripda (3 Personil) Pria : 25 Wanita : 5 31 Identifikasi Aiptu (1 Personil) Brigadir (2 Personil) Bripka (1 Personil) Pria : 4 Wanita : - 4 Mintu Bripka (1 Personil) Briptu (1 Personil) Phl (1 Personil) Pria : 3 Wanita : - 3 TOTAL KESELURUHAN 40
Berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa petugas Kepolisian dalam hal ini Reserse Kriminal atau disebut dengan Reskrim sebenarnya jumlahnya harus lebih banyak daripada yang telah disebutkan diatas namun kenyataannya hanya sebagian atau  setengahnya  saja  yang  terjun  langsung  untuk  melakukan  pemeriksaan  di lapangan atau tempat kejadian.
c) Keterangan Tersangka Berbeda
Mengenai  keterangan  tersangka,  terkadang  saat  pemeriksaan  berlangsung berbeda keterangannya dengan keterangan yang saksi katakana. Maksudnya adalah ketika penyidik menanyaka barang bukti itu dimana, tersangka dengan bertele-tele menjawab pertanyaan tersebut atau bahkan dapat dengan berbohong megatakan yang sebenarnya.

## 2. Faktor Eksternal
Penyebab eksternal yang dialami penyidik Kepolisian Resort Merauke pada saat pencarian barang bukti adalah sebagai berikut:
a) Waktu dan Tempat Perkara Pidana Penganiayaan Terjadi Berdasarkan laporan ataupun pengaduan yang masuk kerap kali kejahatan atas perkara  pidana  penganiayaan  tidak  mengenal  tempat  dan  waktu  kejadian. Kadangkala tindak pidana penganiayaan dapat saja terjadi di malam hari atau juga dpat terjadi di tempat yang jauh dari wilayah Kepolisian Resort Merauke. Selain itu juga,  seringkali  terjadi  pada  saat  yang  bersamaan  dengan  perkara  pidana  yang lainnya.
b) Faktor Alam, Manusia, dan Hewan Untuk mendapatkan atau mencari tahu persitiwa pidana yang telah terjadi harus dilakukan  dengan  semaksimal  mungkin  dan  didukung  oleh  kondisi  alam  yang memungkinkan.  Sama  halnya  dengan  pencarian  barang bukti,  agar  dapat  dengan mudah didapatkan maka barang bukti tersebut juga harus diketahui keberadaannya
yang kemudian dapat dilakukan pencarian dengan pasti sesuai tempat yang telah disampaikan berdasarkan keterangan tersangka yang telah diperiksa oleh penyidik.

## PENUTUP Kesimpulan
Implementasi  Pasal  184  KUHAP  terhadap  penanganan  tindak  pidana penganiayaan yang sulit ditemukan barang bukti ialah alat bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan dapat dikatakan sah untuk dilimpahkan ke pengadilan jikalau sekurang-kurangnya ada  dua alat bukti sah. Bilamana alat bukti yang ada tidak  mencapai  dua  alat  bukti  yang  sah,  maka  alat  bukti  tersebut  tidak  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  cukup  di  persidangan.  Kemudian  juga  harus melampirkan  surat  ataupun  petujuk  yang  berisikan  ciri-ciri  dari  barang  bukti jikalau barang bukti sulit ditemukan ditempat kejadian dalam berkas perkara yang telah  dibuat  oleh  penyidik  agar  menjadi  bahan  pertimbangan  hakim  guna mengambil keputusan.
Kendala pihak Kepolisian Resort Merauke dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukan barang bukti yaitu terkait faktor internal dan eksternal.  Penyebab  internal  yang  dialami  penyidik  Kepolisian  Resort  Merauke yaitu sarana dan prasarana untuk penyelesaian berkas perkara dari tindak pidana penganiayaan kurang memadai dan juga di Kepolisian Resort Merauke yang kurang mendapatkan ruangan khusus untuk mengamankan benda sitaan atau barang bukti tindak pidana penganiayaan. Selain itu sumber daya manusia yang terbatas untuk menangani  suatu  tindak  pidana  penganiayaan  yang  sering  datang  bersamaan dengan  kasus  yang  lainnya,  dan  juga  keterangan  tersangka  yag  tidak  sesuai  atau berbeda  dengan  keterangan  saksi.  Kemudian penyebab eksternalnya  ialah  waktu dan  tempat  kejadian  tidak  pidana  peganiayaan  tidak  tepat  dengan  wilayah Kepolisian  Resort  Merauke,  faktor  alam,  manusia,  serta  hewan  juga  dapat menentukan barang bukti atau bukti-bukti yang lain menjadi sulit ditemukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, L. O. D., Dewi, I. K., Gurusi, L., Abdullah, R., Pratiwi, E. T., Ilyas, A., & Rado, R. H. (2019). The role of buton polres in completing illegal sand criminal actions in kamelanta village. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 343 (1), 12131. IOP Publishing. Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti  dalam Proses Perkara Pidana. Al Hikam ,
4 (2), 229 – 246.
Badilla,  N.  W.  Y.,  Rado,  R.  H.,  Pieter,  S.,  &  Rauf,  M.  A.  A.  (2022).  IMPLEMENTASI MEDIASI  PENAL  SEBAGAI  ALTERNATIF  PENYELESAIAN  PERKARA  DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1). Data Kepolisian Resort Merauke . (2021). Hamzah, A. (2010). Hukum acara pidana Indonesia .
Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp). Jurnal Analogi Hukum , 1 (3), 341 – 346.
KUHAP. (1981). Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta . Lokas, R. (2015). Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. Lex Et Societatis , 3 (9).
Martiman,  P.  (2005).  Sistem  Pembuktian  dan  Alat-Alat  Bukti. Jakarta:  Ghalia Indonesia .
Rado, R. H. (2020). Customary Institutions in the Kei Indigenous Community Against Criminal Case Resolution. Musamus Law Review , 3 (1), 26 – 35. Rado,  R.  H.,  &  Badilla,  N.  W.  Y.  (2021).  THE  POLICY  OF  OVERCROWDING MANAGEMENT  OF  JAIL  IN  INDONESIA  DURING  COVID-19  PANDEMIC. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 6 (2), 289 – 301.
Rado,  R.  H.,  Tajuddin,  M.  A.,  &  Kumala,  A.  B.  (2022).  Peran  Kepolisian  dalam Penegakan  Hukum  terhadap  Pemakai  dan Pengedar Narkotika  di  Kabupaten Merauke. Sol Justicia , 5 (1), 8 – 17.
Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Bina Mulia Hukum , 4 (2), 276 – 293. Tompodung,  H.  R.  R.  (2021).  Kajian  Yuridis  Tindak  Pidana  Penganiayaan  yang Mengakibatkan Kematian. Lex Crimen , 10 (4).