…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Executive Preview Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
Alfian Reymon Makaruku 1 , Retsky Timisela 2 , Firel E. Sahetapy 3 1,2,3 Universitas Kristen Indonesia Maluku E-mail: alfinreym234@gmail.com 1 , retskytimisela9693@gmail.com 2 , firelsahetapy0663@gmail.com 3

## Article History:
Received: 10 Juni 2024 Revised: 28 Juni 2024 Accepted: 30 Juni 2024 Abstract:  Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  137/  PUU-XIII/2015,  telah  membatalkan Pasal  251  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang  memberi  wewenang  kepada  Menteri  dan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk membatalkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis  Normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach), pendekatan undang-undang  (statute  approach).  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  Pembatalan  tersebut  semestinya tidak  mereduksi  mekanisme  Executive  Preview  yang dimaknai  sebagai  upaya  untuk  mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah supaya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi, meskti terdapat dualisme pengaturan  terkait  evaluasi  antara  Kemenkumham dan  Kemendagri.  Executive  Peview  merupakan intrumen penting dalam sistem ketatanegaraan untuk mengoptimalkan jalannya sinergisitas antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  serta menghindari  regulasi  daerah  bermasalah.  Executive Preview diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan MA dalam melakukan Pengujian Perda Kabupaten/Kota sebagai potret Check And Balances dan pengamalan lembaga Negara terhadap nilai-nilai luhur  Pancasila,  Khususnya  Sila  Ke-4.  Domain Executive Review merupakan konsekwensi logis dari wewenang dan fungsi pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan
otonomi  daerah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## Keywords: Executive
Preview, Pasca Putusan, Mahkamah Konstitusi.

## PENDAHULUAN
Ajaran  negara  yang  didasarkan  atas  hukum  memiliki  pengertian  bahwa  hukum  adalah supreme serta  kewajiban  untuk  setiap  penyelenggara  negara  termasuk  pemerintah  untuk  tunduk terhadap hukum. Tidak ada kekuasaan yang melebihi hukum (above to the law). Berdasarkan pada pernyataan diatas sehingga tidak bisa ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan
kekuasaan pada negara berbentuk kerajaan ataupun republik. Berdasarkan makna, tunduk terhadap hukum mengandung pengertian membatasi kekuasaan layaknya ajaran pemisahan serta pembagian kekuasaan. Oleh karenanya negara yang didasarkan pada hukum memiliki unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan (Bagir, 2003).
Cabang  kekuasaan  yudikatif  yang  seringkali  disebut  kekuasaan  kehakiman  di  beri  tugas dan  kewenangan  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  keadilan.  Berdasarkan  amanat Pasal  24  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dijalankan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  (MA)  serta  badan  peradilan  yang  ada  di  bawahnya,  dan  oleh  sebuah Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Keduanya  berkedudukan  sederajat  atau  setara  sebagai  lembaga negara  yang  independen.  Ini  berarti,  kekuasaan  kehakiman  menjalankan  sistem  bifurkasi,  yang mana  kekuasaan  kehakiman  dibagi  menjadi  2  (dua)  cabang,  yakni  cabang  peradilan  biasa  yang puncaknya  pada  Mahkamah  Agung  serta  cabang  peradilan  konstitusi  yang  dijalankan  oleh Mahkamah Konstitusi (Yunus, 2011). Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada  Mahkamah  Agung  untuk  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  yang  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  UU  terhadap  UU  dan  wewenang  lainnya  yang  diperoleh  dari undang-undang.
Terdapat konsep Executive review yang merupakan peristilahan yang digunakan oleh ahli- ahli hukum dalam menyebut kewenangan pejabat atau badan administratif negara sebagai upaya untuk menguji peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa pengujian undang-undang tidak hanya oleh lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga eksekutif. Dalam literatur terdapat tiga kategorisasi pengujian peraturan perundang-undangan serta perbuatan administrasi negara. Yang Pertama ,  pengujian  oleh  badan  peradilan (judicial  review );  pengujian  oleh  badan  yang  sifatnya politik ( political review ); pengujian yang dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi negara ( executive  review ). Executive  review adalah  pengujian  Peraturan  Daerah  oleh  Pemerintah  yang lahir  dari  kewenangan  pemerintah  dalam  rangka  pengawasan  dan  pembinaan  Pemerintah  Pusat terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah (Soemantri, 1997).
Realitasnya  bahwa  persoalan  penyelesaian  sengketa  antara  pemerintah  pusat  bersama pemerintah  daerah  telah  menyalahi  teori  dasar  ( grand  teory) yang  ada  selama  ini  tentang bagaimana  semestinya  menyelesaikan  sengketa  antara  Pemerintah  Pusat  bersama  Pemerintah Daerah  berdasarkan  proporsi  teori  penegakan  hukum  yang  sebenarnya.    Dengan  tidak  adanya langkah  ini  maka  ke  depan  jelas  akan  menimbulkan  kesalahan  fundamental  dalam  penerapan hukum formal (hukum acara), selain itu pula menjadi ketidakmungkinan untuk diselesaikan karena Perda mempunyai kedudukan dalam sistem hukum di dalam Negara Republik Indonesia (S, 2010).
Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/  PUU-XIII/2015  tentang  Pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang menyatakan; “bahwa keberadaan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU pemerintahan daerah yang memberi wewenang kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana dalam amanah Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 serta menegasikan peran serta fungsi dari Mahkamah Agung yaitu sebuah lembaga yang memiliki wewenang dalam pengujian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  bawah  Undang-Undang in  casu Perda  Kabupaten/Kota  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  NRI  1945” (Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015).
Problematika  hukum  yang  timbul  adalah  bilamana  proses jucial  review oleh  Mahkamah Agung  terhadap  suatu  peraturan  daerah  bedasarkan  atas  kewenangan  konstitusional  Pasal  24  A ayat (1) UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, jika dalam proses pengujian
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
tersebut    hingga  melahirkan  putusan  yang  mengikat  tanpa  mempertimbangkan  eksistensi pemerintah  (eksekutif)  sebagai  pemegang  kekuasaaan  pemerintahan  negara  yang  melakukan pembinaan  dan  pengaawasan  terhadap  jalannya  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  maka  akan berimplikasi  terhadap  kelancaran  penyelenggaraan  desentralisasi  dikmaksud,  mengingat  standar pengujian  Perda  oleh  MA  berbeda  dengan  pemerintah  sebelum  lahirnya  putusan  Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan kewenangan Mendagri dan Gubernur untuk membataalkan Perda. Lahirnya  mekanisme executive  review merupakan  konsikuensi  logis  dari  penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, namun demikian kewenangan tersebut inkonstitusional karena kewenangan menguji Perda hanya boleh dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan  terhadap  Perda  Kabupaten/  Kota  semestinya  masih  terdapat  mekanisme Executive  Preview yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  (lembaga  eksekutif)  yaitu  pengujian norma hukum sebelum sah mengikat secara umum sebagai produk peraturan perundang-undangan (Perda). Bentuk pengawasan preventif (execuitive preview) yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif  dan  tidak  sesuai  dengan  prinsip  otonomi  daerah  untuk  menghindari  Perda  bermasalah . Dengan  demikian  masih  perlu  dicari  alternatif  lain  sebagai  jalan  tengah  dalam  menjawab problematika terkait pengawasan dan pengujian terhadap produk hukum daerah, khususnya Perda kabupaten  dan  kota.  Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  maka  kajian  ini  akan membahas mengenai “ Executive Preview Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian hukum  yang  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori,  maupun  konsep  baru  untuk menjawab  isu  hukum  dengan  mengkaji  dan  menganalisis  ketentuan  perundang-undangan  dan bahan hukum lainya. Pendekatan yang digunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekatan undang-undang ( statute approach ) dalam kaitannya dengan Executive Preview sesudah putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  terkait  pencabutan  kewenangan gubernur dan mendagri membatalkan Perda kabupaten/kota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
Secara  umum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  pengujian  Konstitusional Undang-Undang  terdapat  tiga  kategori  sebagai  berikut.  Perama,  Mahkamah  Konstitusi menyatakan  mengabulkan  permohonan  beralasan  menurut  hukum  dengan  menyatakan materi  muatan  atau  pembentuk  Undang-Undang  yang  dimohonkan  pengujian kosntitusionalitas bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh karenanya menyatakan pula tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Kedua,  mahkamah  konstitusi  menyatakan  menolak permohonan-permohonan dalam hal permohonan-permohonan itu tidak terbukti beralasan menurut hukum atau Ketiga, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal dalam permohonan.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  pelaku  cabang  kekuasaan  kehakiman yang bertugas menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, dengan menggunakan mekanisme pengujian yang dikenal dengan judicial review, yaitu menguji apakah norma yang  termuat  dalam  suatu  undang-undang  yang  dimohonkan  pengujiannya  bertentangan
dengan  norma  yang  terkandung  dalam  konstitusi  itu  sendiri.  Dalam  hal  MK  menolak ataupun  mengabulkan  suatu  permohonan  pengujian  undang-undang  maka  tidak  dapat dilakukan  upaya  hukum  yang  lain  dikarenakan  putusan  MK  tersebut  bersifat final  and binding. Adapun  bunyi  pertimbangan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU- XIII/2015 adalah sebagai berikut: Pembatalan Perda Kabupaten/Kota.
Bahwa  keberadaan  Pasal  251  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  Pemda  yang  memberi wewenang  kepada  Menteri  dan  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  untuk membatalkan  Perda  Kabupaten/Kota  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegasikan peran dan  fungsi  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang in casu Perda Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal 24A  ayat (1)  UUD  1945.  Demikian juga mengenai kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang juga dijadikan tolok ukur dalam membatalkan Perda  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  251  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  Pemda,  menurut Mahkamah  juga  merupakan  ranah  Mahkamah  Agung  untuk  menerapkan  tolok  ukur tersebut,  selain  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  dikarenakan telah termuat dalam undang-undang, sehingga juga dapat dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung  dalam  mengadili  pengujian  Perda.  Pasal  250  ayat  (1)  UU  Pemda  menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
d. Terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat; dan/atau
e. Diskriminasi  terhadap  suku,  agama,  dan  kepercayaan,  ras,  antar-golongan,  dan gender.
Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan menurut Penjelasan Pasal 250 ayat (1) UU Pemda adalah norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.
Bahwa  dalam  Ptusan  MK  tersebut  pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  berdasarkan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat seperti yang disebutkan dalam Pasal 251  ayat  (4)  UU  Pemda,  Mahkamah  menyatakan  bahwa  tidak  sesuai  dengan  rezim peraturan  perundang-undangan  yang  dianut  Indonesia.  Pasal  7  ayat  (1)  dan  Pasal  8  UU 12/2011 tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, menurut Mahkamah terjadi kekeliruan dimana Perda Kabupaten/Kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (regeling)  dapat  dibatalkan  dengan  keputusan  gubernur  sebagai  produk  hukum  yang berbentuk keputusan (beschikking). Selain itu, ekses dari produk hukum pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk hukum ketetapan gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika  kewenangan  pengujian  atau  pembatalan  Perda  terdapat  pada  lembaga  eksekutif  dan lembaga yudikatif.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Dalam  hal  Perda  Kabupaten/Kota  dibatalkan  melalui  keputusan  gubernur  upaya hukum  yang  dilakukan  adalah  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dan seandainya upaya hukum tersebut dikabulkan maka Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan oleh  keputusan  gubenur  menjadi  berlaku  kembali.  Di  sisi  lain,  terdapat  upaya  hukum pengujian Perda melalui Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat di daerah tersebut atau pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya Perda dimaksud. Misalnya  upaya  hukum  melalui  Mahkamah  Agung  tersebut  dikabulkan  maka  Perda menjadi dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian telah terjadi dualisme dalam persoalan yang  sama.  Potensi  dualisme  putusan  pengadilan  antara  putusan  PTUN  dan  putusan pengujian  Perda  oleh  Mahkamah  Agung  terhadap  substansi  perkara  yang  sama,  hanya berbeda  produk  hukum  akan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  padahal  kepastian hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah  pengujian  atau  pembatalan  Perda  menjadi  ranah  kewenangan  konstitusional Mahkamah Agung.
Berdasarkan  pada  uraian  tentang  substansi  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah jelas bahwa pengawasan Pemerintah (Eksekutif) melalui Gubernur  dan  Mendagri  secara  represif  terhadap  suatu  rancangan  peraturan  daerah (Executive Review) telah dinyatakan Inkonstitusional yakni bertentangan dengan Pasal 24 A, yang mana kewenangan tersebut secara konstitusional merupakan domain Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Meski demikan hal itu turut mempengaruhi fungsi pengawasan oleh  pemerintah  pusat  terhadap  pemerintah  daerah  sebagai  konsekwensi  logis  dari penyelenggaraan  desentralisasi.  Namun  dalam  demikianlah  realitas  ketatanegaraan  yang mesti  ditaati  oleh  masing-masing  lembaga  yang  selalu  mengedepankan  prinsip  Negara hukum dan bukan kekuasaan.
2. Executive Preview Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  yang  telah membatalkan kewenangan Pemerintah (Executive Review) melalui Gubernur dan Mendagri terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota turut mempengaruhi proses pengawasan  oleh  pemerintah  pusat  terhadap  daerah  sebagai  implementasi  dari desentralisasi.  Meski  demikian  semestinya  masih  terdapat  mekanisme  penting  sebagai alternatif yang harus digunakan oleh pemerintah dalam rangka menghindari kebijakan di daerah  yang  tidak  selaras  dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun  kebijakan  dari pemerintah pusat. Mekanisme tersebut semestinya dapat dilakukan sebelum Ranperda itu berlaku,  berbeda  dengan Executive  Review yang  berakhir  dengan  pembatalan  rancangan perda, Executive  Preview lebih  mengarah  pada  evaluasi  sehingga  memungkinkan pemerintah daerah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap rancangan perda dimaksud. Konsep Executive  Preview penting  untuk  dipahami  terlebih  dahulu,  yang  secara etimologis kata pre dan view atau preview adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu rancangan undang-undang dan belum diundangkan  secara  resmi  sebagai  undang-undang,  maka  pengujian  atasnya  tidak  dapat disebut sebagai judicial review melainkan judicial preview (Asshiddiqie, 2006). Perancis adalah salah satu negara yang menerapkan konsep judicial preview yang merupakan proses checks and balances antara presiden, National Assembly , dan Senate dalam pembentukan undang-undang. Dalam Konstitusi
Republik Perancis sebagai wujud perimbangan hak, jika terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah, National Assembly, dan Senate selama proses suatu pembahasan RUU, maka penyelesaiannya bisa diserahkan kepada Constitutional Counsil (Komisi Konstitusi). Kontrol  terhadap  RUU  tertentu  yang  berkaitan  dengan  kelembagaan  negara  (undang- undang  organik)  dilakukan  dengan  perlunya  ada  pernyataan  oleh Constitutional  Counsil sebelum  diundangkan  jika  terjadi  perdebatan  pendapat  antara National  Assembly  dan Senate (Al Atok, 2015).
Selanjutnya  di  negara  Austria  dikenal  yang  namanya preventif  review di  bawah ketentuan  Article  138  (2)  B-VG,  melalui  permintaan  dari  Pemerintah  Federal  atau Pemerintah Daerah, Mahkamah Konstitusi dapat memutus apakah suatu rancangan undang- undang  seperti  yang  diusulkan  oleh  masing-masing  organ  pemerintah  itu,  berada  dalam kompetensinya masing-masing. Putusan mahkamah akan diumumkan pada Berita Negara (Federal  Law  Gazette), dan  memiliki  status  konstitusional.  Jika  mahkamah  berpendirian bahwa rancangan undang-undang yang akan ditetapkan oleh masing-masing pemerintahan itu  tidak  konstitusional,  maka  raperda  tersebut  tidak  dapat  diberlakukan.  Artinya, mahkamah  dapat  mencegah  ditetapkannya  rancangan  undang-undang  dimaksud,  melalui alasan  tidak  konstitusional  atau  telah  melampaui  kompetensi  institusional  organ  yang membidanginya.  Pembatalan  terhadap  rancangan  undang-undang  ini,  seperti  telah dikatakan, menempatkan para hakim konstitusi sebagai legislator konstitusional. Berbeda dengan Hungaria preventif review dapat dimohonkan oleh presiden dan organ pemerintah lainnya. Preventif reiview juga dapat dimohonkan paling sedikit oleh 50 anggota parlemen. Berbeda  dengan  kewenangan  Presiden,  otoritas  anggota  parlemen  untuk  mengajukan permohonan seperti ini, sebelumnya telah diatur melalui Act on the Constitutional Court. Namun, ketentuan tersebut dihapuskan dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi pada tahun 1998, sehingga saat ini angota parlemen tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengajukan  petisi preventif  review kepada  Mahkamah  Konstitusi  (Syahrizal  & Asshiddiqie, 2012).
Secara pengertian executive preview tidak ditemukan secara jelas definisinya baik dari  undang-undang  maupun  literatur  lainnya. Executive dalam  hal  ini  dapat  diartikan sebagai  pemerintah  sebagai  lembaga  yang  berwenang  malaksanakan  fungsi  eksekutif sedangkan preview yaitu  melihat  kembali  suatu  peraturan  yang  dalam  hal  ini  adalah peraturan  daerah  untuk  dikaji  sebelum  disahkan  oleh  kepala  daerah  (gubernur, bupati/walikota) bersama DPRD setempat. Artinya executive preview bersifat pencegahan atau  diebut  juga  preventif.  Pengawasan  preventif  diartikan  sebagai  bersifat  mencegah sementara,  diartikan  bersifat  mencegah  agar  tidak  terjadi  sesuatu  dan  kewenangannya diletakan  pada  pejabat  yang  berwenang.  Secara  umum  pengawasan  itu  mempunyai  arti yang luas, yaitu suatu proses, cara perbuatan pengontrolan, pemeliharaan dan pemeriksaan dengan memberikan petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Menurut Bagir  Manan,  bahwa:  Istilah  pengawasan  sering  dipadankan (equivalent) dengan  istilah toezicht (Belanda),  s upervision dan contorl (Belanda  dan  Inggris)  pengawasan  tersebut dilakukan  dalam  rangka  desentralisasi,  maka  lebih  tepat  dengan  istilah toezicht atau supervision bukan  dengan  control.  Sebab  control  kecuali  mengandung  maksud pengawasan,  juga  berarti  pengendalian,  mengarahkan,  mengatur,  dan  mengurus. Sedangkan  pengawasan  dalam  lapangan  desentralisasi  secara  asasi  tidak  mengandung makna  ikut  mengarahkan,  apalagi  ikut  mengatur  atau  mengurus.  Pengawasan  pada desentralisasi  apakah  keputusan  pemerintah  daerah  bertentangan  atau  tidak  dengan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  atau  dengan  kepentingan umum. Menurut Prayudi, yang diartikan dari istilah pengawasan adalah: “Proses kegiatan- kegiatan yang membandingkan apa ayang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu  dengan  apa  yang  dikehendaki,  direncanakan,  atau  diperintahkan.  Hasil  pengawasan harus  dapat  menunjukkan  sampai  di  mana  terdapat  kecocokan  atau  ketidakcocokan,  dan apakah sebab-sebabnya. Adapun sifat-sifat pengawasannya adalah (Atmosudirdjo, 1981):
a. Politik, apabila yang diukur atau yang dijadikan sasaran adalah efektivitas dan/atau legitimasi;
b. Yuridis, atau juga disebut hukum apabila bertujuan untuk menegakkan yurisdiksitas dan/atau legalitas;
c. Ekonomis, apabila yang menjadi sasaran berupa keefisiensian serta teknologi;
d. Moral  dan  susila,  bilamana  yang  dijadikan  sasaran  atau  bertujuan  mengetahui keadaan moralitasnya.
Sementara  itu  dalam  pelaksanaannya  pengawasan  mengandung  suatu  prinsip- prinsip  sebagaimana  juga  penyelenggaraan  pemerintahan.  Prinsip  pengawasan  yang terkandung dalam negara kesatuan yang dikemukakan oleh Bagir Manan yaitu; pemerintah pusat  memiliki  kewenangan  untuk  bercampur  tangan  yang  lebih  intensif  terhadap permasalahan-permasalahan di setiap daerah. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab menjamin utuhnya suatu negara kesatuan, menjamin keberadaan pelayanan yang adil dan sama  untuk  seluruh  rakyat  negara  di  daerah-daerah (equal  treatment), menjamin keseragaman  pelaksanaan  tindakan  dan  regulasi  dalam  bidang-bidang  tertentu (uniformitas).  Adanya  pembatasan  atas  keleluasaan  yang  diberikan  kepada  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangganya  sendiri  dengan  beberapa  kewajiban tersebut,  merupakan  konsekuensi  logis  atas  dianutnya  prinsip  negara  hukum  (Manan, 1974).
Jika di lihat dari penjelasan diatas maka dapat diartakan peran executive preview yang dilakukan sebelum disahkannya perda sebagai upaya untuk menjamin perda supaya tidak bertentangan  dengan  peraturan  diatasnya.  Dalam  keputusan  ilmu  pengetahuan  banyak rumusan tentang konsep pengawasan, tetapi dalam rangka hubungan kewenangan urusan pemerintahan  daerah  yang  diserahkan,  kepada  daerah  otonom  oleh  pemerintah  yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dalam negara kesatuan, maka pengawasan preventif dapat  diartikan  sebagai  pembatasan  terhadap  kewenangan  daerah  mengenai  hal  tertentu berdasarkan pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal yang ditentukan dan diatur pada  peraturan  perundang  undangan.  Pemda  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan daerah  yang diperoleh berlandaskan  asas  desentralisasi,  tidak berarti dapat berbuat semau-maunya tanpa kontrol dari pemerintah (pusat), tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah (Sholikin et al., 2011).
Model  pengawasan  pencegahan  ini  pada  prinsipnya  hanya  dilaksanakan  terhadap perda  yang  mengatur  beberapa  materi-materi  tertentu  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  dibuat.  Muatan  materi  pengaturan tertentu  yang  perlu  mendapat  pengawasan  preventif  selama  ini  tidak  semuanya  pada umumnya  yaitu  berbagai  materi  yang  dianggap  penting  dan  langsung  menyangkut kepentingan-kepentingan  luas  bagi  daerah  maupun  penduduknya,  sehingga  adanya pengawasan preventif ini memungkinkan timbulnya kerugian atau hal-hal yang tidak sesuai dapat dicegah sebelum perda tersebut diundangkan dan berlaku mengikat secara umum.
Executive  preview ini  memiliki  banyak  keragaman  yang  membawa  implikasi  pada
varian jenis pengawasan terhadap beberapa raperda, yaitu:
a. Untuk  raperda  APBD,  pajak  daerah  serta  retribusi  daerah,  pencegahan  melalui pengawasan  preventif  berupa  evaluasi.  Evaluasi  dilakukan  pemerintah  pusat (Mendagri atau Gubernur) terhadap raperda yang telah disetujui bersama oleh kepala daerah dengan DPRD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepala daerah dan DPRD melakukan perbaikan, selanjutnya mengesahkan raperda menjadi perda. Perda yang telah  ditetapkan  atau  disahkan  oleh  kepala  daerah  wajib  dilakukan  pengawasan melalui instrumen klarifikasi atas hasil evaluasi pemerintah pusat.
b. Untuk  raperda  tata  ruang,  pengawasan  preventif  berupa  konsultasi  dan  evaluasi. Konsultasi dilakukan oleh kepada daerah kepada instansi pusat yang membidangi tata ruang  (Kementerian  Pekerjaan  Umum)  dalam  rangka  memperoleh  persetujuan substantif.  Hasil  konsultasi  dijadikan  bahan  perbaikan  terhadap  raperda,  untuk selanjutnya  diajukan  oleh  kepala  daerah  kepada  DPRD  dalam  rangka  pembahasan dan  persetujuan  bersama.  Setelah  raperda  disetujui  bersama,  kepala  daerah mengajukan  raperda  tersebut  kepeada  pemerintah  pusat  (Mendagri  atau  Gubernur) untuk  dievaluasi.  Berdasarkan  hasil  evaluasi, kepala  daerah  dan DPRD  melakukan perbaikan dan menetapkan raperda menjadi perda.
c. Untuk  raperda  perencanaan  pembangunan  (baik  RPJP  dan  RPJM),  instrumen pengawasan berupa konsultasi. Konsultasi terhadap rancangan akhir raperda diajukan oleh  kepala  daerah  kepada  pemerintah  pusat  (Mendagri  atau  Gubernur).  Hasil konsultasi  tersebut  dijadikan  dasar  bagi  kepala  daerah  untuk  mengajukan  raperda kepada  DPRD.  Setelah  pembahasan  dan  persetujuan  bersama,  raperda  tersebut disahkan oleh kepala daerah tanpa dilakukan evaluasi seperti halnya raperda lainnya.
d. Untuk raperda organisasi perangkat daerah, instrumen pengawasan berupa fasilitasi oleh  pemerintah  pusat  (Mendagri  atau  Gubernur)  setelah  raperda  tersebut  dibahas bersama  oleh  kepala  daerah  dan  DPRD.  Setelah  lolos  dari  instrumen  pengawasan berupa  fasilitasi,  kepala  daerah  menetapkan  atau  mengesahkan  raperda  menjadi perda.
e. Untuk raperda pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status administrasi desa menjadi kelurahan atau sebaliknya yaitu kelurahan menjadi desa, instrumen  pengawasan  berupa  evaluasi.  Evaluasi  raperda  diajukan  oleh bupati/walikota kepada gubernur. Berdasarkan hasil evaluasi, pemda kabupaten/kota melakukan perbaikan dan penyempurnaan dan menetapkan menjadi perda. Evaluasi  raperda  merupakan  salah  satu  bentuk  pengawasan  yang  bertujuan  untuk mengantisipasi  munculnya  peraturan  daerah  bermasalah  yaitu  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  dan  kepentingan  umum dalam  kerangka  negara  hukum.  Evaluasi  disebut  juga  pengawasan  preventif  karena pelaksanaannya  dilakukan  sebelum  disahkannya  suatu  raperda  yaitu  pengkajian  dan penilaian  terhadap  raperda  tertentu  untuk  mengetahui  apakah  bertentangan  dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Wibowo, 2018).
Berdasarkan Pasal 245 UU Pemda, bahwa Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang  RPJPD,  RPJMD,  APBD,  perubahan  APBD,  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
(1)  berkoordinasi  dengan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang keuangan  dan  untuk  evaluasi  Rancangan  Perda  Provinsi  tentang  tata  ruang  daerah berkoordinasi  dengan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  tata ruang.
Evaluasi  merupakan  salah  satu  tahapan  dimana  suatu  raperda  sebelum  disahkan menjadi perda mendapatkan kontrol dari instansi vertikal diatasnya guna mencegah perda tersebut bermasalah. Evaluasi yang ada selama ini memiliki payung hukum di dalam UU P3  dan  UU  Pemerintahan  Daerah.    Sedangkan  klarifikasi  terdapat  di  dalam  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PP Nomor 87 Tahun 2014).  Selama  ini  peran  pemerintah  dalam  upaya  mengatasi  munculnya  perda  yang bermasalah  adalah  dengan  upaya  represif  yaitu  dengan  membatalkan  berlakunya  suatu perda yang dianggap bermasalah. Macam perda yang mengatur pajak dan retribusi maupun bermacam-macam  pungutan  lainnya  telah  dibatalkan  karena  hampis  keseluruhan bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  dan dinilai  telah  meningkatkan  biaya  ekonomi  semakin  tinggi  serta  menghambat  keberadaan iklim investasi.
Terdapat  bentuk  hubungan  komunikasi,  konsultasi  serta  klarifikasi  raperda  antara instansi  pemerintah  dengan  aparat  terkait  di  daerah  yang  selama  ini  diterapkan  yang menurut penulis masih kurang efektif menjadikan perda bermasalah, selain itu optimalisasi yang  minim  dari  peran  gubernur  dalam  membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan pemerintahan  kabupaten/kota  adalah  salah  satu  faktor  yang  menjadikan  perda  tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya.
Harmonisasi perlu dilakukan antara UU Pemda dengan UU P3 mengingat  UU Pemda sebagai  legitimasi  pemerintah  pusat  dalam  menjalankan  pengawasan    dan  pembinaan pelaksanaan  otonomi  daerah  khususnya  memuat  dasar    pembentukan  peraturan  daerah sebagai  payung  hukum  pelaksanaan  otonomi  daerah    sedangkan  UU  P3  ada  karena Indonesia  sebagai  negara  hukum,  sehingga  negara    memiliki  kewajiban  melaksanakan pembangunan hukum secara nasional yang dilakukan melalui cara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional Indonesia yang menjamin pelindungan hak serta kewajiban setiap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 termasuk di dalamnya adalah perda. Pengaturan mengenai peraturan daerah dalam beberapa undang-undang serta peraturan  perundang-undangan,  dapat  mengakibatkan  adanya  perbedaan  penafsiran  atau interpretasi. Perbedaan penafsiran atau disharmoni dalam peraturan perundang-undangan, akan mengakibatkan munculnya permasalahan di dalam  implementasinya. Ada 6  (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut (Mahendra, 2010):
a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda serta sering dalam kurun waktu yang berbeda pula;
b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang- undangan berganti- ganti, baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas maupun penggantian;
c. Pendekatan sektoral dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
d. Lemahnya  koordinasi  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan, yang melibatkan berbagai instansi dan juga disiplin hukum;
e. Akses  masyarakat  dalam  berpartisipasi  untuk  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan selama ini masih terbatas;
f. Belum  mantapnya  cara  serta  metode  yang  pasti,  baku  dan  standar,  yang  mengikat semua  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  membuat  peraturan  perundang- undangan.
Disharmoni  peraturan  perundang-undangan  mengakibatkan  terjadinya  perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; timbulnya ketidakpastian hukum; peraturan perundang- undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.”
E xecutive  preview dimaknai  sebagai  upaya  untuk  menjamin  perda  supaya  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  dan kepentingan  umum  sebelum  disahkan  maka  dalam  praktiknya  terdapat  beberapa mekanisme  yang  selama  ini  dijalankan.  Melalui  Kemenkumham  yaitu  upaya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsespi terdapat dalam  Pasal 58  ayat (2) UU  P3,  yang  menjelaskan:  “Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  berasal  dari  Gubernur  dikoordinasikan  oleh biro  hukum  dan  dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari  kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum.    Pengharmonisasian, pembulatan,  dan pemantapan  konsepsi juga diterapkan  untuk  pemerintah kabupaten/kota karena  ketentuan  tersebut  berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap  pembentukan  perda kabupaten/kota.  Urusan  pemerintah  di  bidang  hukum  dalam  frasa  pasal  di  atas  adalah ditujukan  pada  Kemenkumham  sebagai  atasan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan kewenangannya di bidang hukum khususnya terkait pembentukan peraturan daerah yang berasal dari usulan pemda.
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  Turut Mempengaruhi  Proses  Pengawasan  Oleh  Pemerintah  Pusat  Terhadap  Daerah,  namun semestinya  masih  terdapat  mekanisme  penting  sebagai Alternatif  yang  harus  digunakan oleh  pemerintah  dalam  rangka  menghindari  kebijakan  di  daerah  yang  tidak  selaras. Mekanisme  tersebut  semestinya  dapat  dilakukan  sebelum  Ranperda  itu  berlaku,  hal  ini berbeda  dengan Executive  Review yang  berakhir  dengan  pembatalan  Perda, Executive Preview Lebih  mengarah  pada  Evaluasi  sehingga  memungkinkan  pemerintah  daerah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap suatu rancangan perda dimaksud.
Executive  Preview dimaknai  sebagai  upaya  untuk  menjamin  Perda  supaya  tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dengan melakukan pengharmonisasian  dan  pemantapan  konsepsi  yang  juga  diterapkan  untuk  Pemerintah Kabupaten/Kota  yang  berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap  pembentukan  Perda Kabupaten/Kota. Eksistensi Exe cutive Peview merupakan intrumen penting dalam sistem pemerintahan  dan  penyelenggaraan  negara  yang  mengoptimalkan  jalannya  sinergisitas antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  serta  menghindari  regulasi  daerah  yang melampaui kewenangannya.  Dalam hal ini Executive Preview diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan MA dalam melakukan Pengujian Perda Kabupaten/Kota sebagai potret Check and Balances serta pengamalan lembaga Negara terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, Khususnya  Sila  Ke-4.  Selain  Itu Executive  Review merupakan  konsekwensi  logis  dari wewenang  dan  fungsi  pengawasan  pemerintah  pusat  terhadap  penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## KESIMPULAN
Executive Review pasca Putusan MK Nomor Nomor 137/PUU-XIII/2015, bahwa Executive Preview dimaknai sebagai upaya untuk mengevaluasi Ranperda supaya tidak bertentangan dengan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  lebih  tinggi,  dengan  melakukan  pengharmonisasian  dan pemantapan konsepsi Ranperda Kabupaten dan/atau Kota. Terhadap evaluasi ini terdapat dualisme pengaturan antara Kemenkumham dan Kemendagri serta tidak ada mekanisme keberatan atas hasil evaluasi, dan dapat mendeteksi raperda bermasalah secara dini melalui koordinasi antar lembaga. Eksistensi Executive  Peview merupakan  intrumen  penting  dalam  sistem  ketatanegaraan  untuk mengoptimalkan  jalannya  sinergisitas  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  serta menghindari  regulasi  daerah  yang  melampaui  kewenangannya. Executive  Preview diharapkan dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  MA  dalam  melakukan  Pengujian  Perda  Kabupaten/Kota sebagai  potret Check  and  Balances dan  pengamalan  lembaga  Negara  terhadap  nilai-nilai  luhur Pancasila,  Khususnya  Sila  Ke-4.  Domain Executive  Review merupakan  konsekwensi  logis  dari wewenang dan fungsi pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI
Al Atok, A. R. (2015). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan: teori, sejarah, dan perbandingan dengan beberapa negara bikameral . Setara Press. Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang . Atmosudirdjo, P. (1981). Hukum administrasi negara. (No Title) . Bagir, M. (2003). lembaga KePresidenan. Cet Ke , 2 . Mahendra,
AA. O. (2010). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan . Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id.
Manan,  B.  (1974).  Beberapa  Hal  di  Sekitar  Otonomi  Daerah  sebagai  Sistem  Penyelenggaraan Pemerintahan. Majalah Padjadjaran, Jilid V , 3 . Marzuki, M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi . Prenada Media.
S,  M.  F.  I.  (2010). Kedudukan  Peraturan  Daerah  dalam  Sistem  Hukum  di  Negara  Republik Indonesia . Legalitas.Org.
Sholikin,  M.  N.,  Rofiandri,  R.,  &  Nursyamsi,  F.  (2011). Laporan  Kajian  Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung . Indonesian Center for Law and Policy Studies.
Soemantri, S. S. (1997). Hak Uji Material di Indonesia . Alumni. Syahrizal, A., & Asshiddiqie, J. (2012). Peradilan Konstitusi di 10 Negara. Sinar Grafika, Jakarta . Wibowo,  M.  A.  (2018). Penguatan  Executive  Preview  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah Sebagai  Upaya  Mengantisipasi  Peraturan  Daerah  Bermasalah [Dissertation].  Universitas Brawijaya.
Yunus,  A.  (2011).  Analisis  Yuridis  Sifat  Final  dan  Mengikat  (Binding)  Putusan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar .