## URGENSI MODERNISASI HUKUM RUANG ANGKASA TENTANG AKTIVITAS EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA DI BULAN SEBAGAI
PENGEMBANGAN DARI THE MOON AGREEMENT 1979
Akmal Hidayat 1 , Maria Maya Lestari 2 , Ledy Diana 3 1,2,3 Ilmu hokum, Fakultas: Hukum, Universitas Riau Email: akmal.hidayat1906@student.unri.ac.id , maria.maya@lecturer.unri.ac.id , ledy.diana@lecturer.unri.ac.id
Abstract:  The  development  of  national  space  law  has  surpassed  international  space  law. International space law needs to be developed because the exploitation of natural resources from the moon and other celestial bodies is closer than ever to becoming a reality. There is an  urgency  to  develop  existing  international  law  or  create  new  regulations  that  can accommodate resource mining  activities in space. So the purpose of writing  this thesis  are: First,  to  know  the  urgency  of  modernize  space  law  regarding  resource  exploration  and exploitation activities on the moon. Second, find a solution to fill the legal gaps regarding the use  of  resources  on  the  moon.  This  research  is  normative  legal  research,  namely  legal research carried out by examining library materials with secondary data. Then, the data that has been collected will be processed and analyzed using descriptive methods by sorting the data so that a conclusion can be drawn. From the results of the research problem there are two  main  things  that  can  be  concluded.  First,  there  is  an  urgency  to  develop  international regulations  regarding  the  use  of  resources  in  space,  especially  on  the  moon  because  it  has not  been  specifically  discussed  in  the  1967  Space  Treaty  and  the  1979  Moon  Agreement. Second, solutions that can be taken to fill legal gaps regarding the use of resources in outer space, especially on the moon, are by using analogies with the law of the  sea in developing space  law,  improving  the  international  space  legal  framework,  and  developing  institutions tasked with supervising exploitation activities. resources and space mining.
Keywords: Space, Moon, Resources, Exploitation, Mining

## PENDAHULUAN
Pengaturan  tentang  aktivitas  manusia  di  ruang  angkasa  diatur  di  dalam  suatu  traktat internasional  yaitu Treaty  on  Principle  Governing  the  Activities  of  State  in  the  Exploration and  Uses  Outer  space,  including  the  Moon  and  other  Celestial  Bodies selanjutnya  disebut Space  Treaty  1967 ,  yang  merupakan  dasar  utama  dalam  pengaturan  hukum  ruang  angkasa internasional. Perjanjian internasional lain di bidang ruang angkasa adalah Rescue Agreement tahun  1968, Liability  Convention  1972 , Registration  Convention  1975 dan The  Moon Agreement 1979. (Yuliantiningsih, 2011) Menurut  Pasal  1 Space  Treaty  1967 ,  bahwa  eksplorasi  dan  penggunaan  ruang  angkasa, termasuk  bulan  dan  benda  langit  lainnya,  dilakukan  untuk  kemanfaatan  dan  kepentingan semua  negara…Luar  angkasa,  termasuk  bulan  dan  benda  langit  lainnya,  bebas  untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan hukum internasional, dan akan ada akses bebas ke semua wilayah benda langit.
Sesuai  dengan  prinsip  kebebasan  eksplorasi  dan  pemanfaatan  ( freedom  of  exploration and  use ).  Setiap  negara  tanpa  memandang  tingkat  ekonomi  atau  tingkat  kemampuan teknologinya  dapat  mengeksplorasi  dan  memanfaatkan  ruang  angkasa.  (Pramono,  2011) Selanjutnya  Pasal  2 Space  Treaty  1967 menyebutkan  bahwa  luar  angkasa,  termasuk  bulan
dan benda langit lainnya, tidak dikenakan nasional apropriasi oleh klaim kedaulatan, melalui penggunaan atau pekerjaan, atau dengan cara lain. Pasal tersebut menunjukan prinsip lainnya dalam Space  Treaty  1967 yaitu  ruang  angkasa  “tidak  dapat  dimiliki”.  (Simarangkir,  2011) Dikenal  dengan  prinsip  tidak  dapat  dimiliki  ( non-appropriation  principle ).  Ruang  angkasa tidak  dapat  dimiliki  oleh  siapa  pun  atau  negara  mana  pun  dengan  cara  apa  pun  juga. (Pramono, 2011)
Serupa dengan bunyi Pasal Space Treaty 1967 , instrumen hukum ruang angkasa lainnya, yaitu Moon Agreement 1979 , bunyi pada Pasal 11 butir (1) dan (2) juga sesuai dengan prinsip utama yang mengatur ruang angkasa yaitu non-appropriation principle atau non-kepemilikan yang menyatakan bahwa ruang angkasa beserta benda-benda langit merupakan milik bersama umat manusia ( common  heritage of mankind ), tidak dapat diklaim atau diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara. (Sefriani, 2011)
Namun, Moon  Agreement  1979 hanya  ditandatangani  oleh  kurang  dari  20  negara  dan tidak  ditandatangani  oleh  AS  atau  negara  penjelajah  luar  angkasa  lainnya.  (Anderson, Christensen,  &  LaManna,  2018)  Meskipun  perjanjian  ini  secara  hukum  mulai  berlaku, keabsahannya tidak wajib bagi negara-negara yang tidak meratifikasinya. (Krichevsky, 2019)
Meningkatnya  aktivitas  manusia  di  ruang  angkasa  serta  berbagai  perkembangan  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan  ruang  angkasa  telah  menarik  banyak  perhatian  para  ahli terhadap  berbagai  ketentuan  yang  mengatur  aktivitas  tersebut.  (Stenzel,  Weiss,  &  Rohr, 2018)
Setelah diteliti dan dipelajari, batuan bulan mengandung semua unsur yang ditemukan di bumi.  Banyak  unsur  yang  sangat  berguna,  seperti  tembaga,  emas,  klorin,  dan  boron,  yang telah  terkonsentrasi  oleh  proses  alam  di  bumi,  tersebar  di  bulan.  (Duke,  Gaddis,  Taylor,  & Schmitt, 2006) Di bulan kita dapat menambang oksigen,  besi, titanium, logam tanah jarang, dan  logam  lainnya.  Hampir  kebutuhan  industri  bumi  akan  tercakup  oleh  sumber  daya  ini. (Krichevsky, 2019)
Oleh  karena  itu,  aktivitas  pemanfaatan  sumber  daya  ruang  angkasa  menarik  minat banyak  negara,  misalnya  negara-negara  minyak  dari  Timur  Tengah,  seperti  Arab  Saudi  dan Uni Emirat Arab yang mulai banyak berinvestasi dalam industri ini. (Mallick & Rajagopalan, 2019)  Selain itu, negara-negara seperti India dan China juga tertarik dengan industri ini dan sedang  mencari  cara  untuk  menambang  bulan  untuk  mengekstraksi  helium,  yang  dianggap sebagai  bentuk  energi  yang  bersih  dan  efisien.  (Mallick  &  Rajagopalan,  2019)    Namun, sejauh  ini  negara  yang  paling  bersemangat  dan  membuat  persiapan  paling  aktif  untuk melakukan  eksploitasi  atau  kegiatan  penambangan  ruang  angkasa  adalah  Amerika  Serikat dan Luksemburg.
Pada  tahun  2015,  Presiden  Amerika  Serikat  menandatangani U.S.  Commercial  Space Launch Competitiveness Act. Undang-undang ini secara eksplisit mengizinkan warga negara AS  dan  perusahaan  privat  melakukan  eksploitasi  terhadap  sumber  daya  yang  berada  di antariksa  dan  berhak  atas  sumber  daya  yang  diperoleh  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku. (Ramadhan & Syahreza, 2017)
Selain itu, pada tahun 2017, pemerintah Luksemburg mengadopsi norma undang-undang untuk menambang di asteroid yang memungkinkan setiap manusia menambang dan memiliki sumber daya ruang angkasa tanpa batasan apa pun. (Krichevsky, 2019)
Meskipun Amerika Serikat dan Luksemburg bukan negara pihak Moon Agreement 1979 , pemberlakuan  hukum  nasional  sebagai  dasar  melakukan  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi sumber  daya  di  ruang  angkasa  tidak  dapat  dibenarkan  secara  hukum  internasional.  Karena melanggar  beberapa  prinsip  dan  ketentuan  pada Space  Treaty  1967 yaitu  yang  pertama,
dilarang mengadakan perbedaan; kedua, adanya kenyataan bahwa semua negara mempunyai persamaan  hak  dan  derajat;  dan  terakhir,  bahwa  semua  kegiatan  harus  dilakukan  sesuai dengan hukum internasional. (Pramono, 2011)
Terdapat  suatu  urgensi  berupa  kebutuhan  yang  jelas  dan  mendesak  untuk memperdebatkan  dan  membuat  peraturan  baru  atau  mengakomodir  kegiatan  penambangan antariksa  dalam  aturan  hukum  internasional  yang  ada.  (Mallick  &  Rajagopalan,  2019) Ketiadaan  undang-undang  yang  jelas  tentang  bulan  dan  sumber  dayanya  serta  laju perkembangan  hukum  antariksa  nasional  yang  melampaui  hukum  antariksa  internasional menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip  internasional  itu  sendiri  mungkin  memerlukan pengembangan  lebih  lanjut  karena  upaya  manusia  di  luar  angkasa  terus  berkembang, misalnya dalam kaitannya dengan eksploitasi sumber daya di bulan dan benda langit lainnya di masa depan. (Passy, 2011)
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  maka  peneliti  dalam  penelitian  ini mengangkat  dan  menggagas  judul  “Urgensi  Modernisasi  Hukum  Ruang  Angkasa  tentang Aktivitas Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya di Bulan Sebagai Pengembangan dari The Moon Agreement 1979”.

## MetodePenelitian

## 1. JenisPenelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan yang bahan-bahannya relevan dengan permasalahan  hukum.  (Muhaimin,  2020)  Serta  yang  menjadi  fokus  kajian  pada  penelitian hukum  normatif ini adalah meneliti tentang  asas-asas hukum, (Soekanto  & Mamudji,  2019) yaitu asas “ common heritage of mankind ” yang diterapkan pada hukum ruang angkasa.

## 2. Sumber Data
Penelitian  dilakukan  dengan  mendasarkan  pada  studi  kepustakaan  atau  data  sekunder. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  sekunder  yang meliputi:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  secara  yuridis  yang  akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
1) Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of  Outer  Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies disingkat  “ Space Treaty 1967 ”;
2) UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967 ;
3) The Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979 disingkat “ The Moon Agreement 1979 ”;
4) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969;
5) U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 201;
6) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982;
7) Luxembourg Law on The Exploration and Use of Space Resources 2017.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  rancangan  undang-undang,  hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya, serta berbagai pendapat, jurnal,  makalah,  artikel,  maupun  data-data  dari  internet  yang  relevan  dengan penelitian.
c. Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus  hukum/ black  law dictionary , kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan seterusnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  yaitu  teknik pengumpulan  data  dengan  menelaah  bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan dalam  penelitian  ini.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan  memperoleh  bahan  hukum primer  seperti  perjanjian-perjanjian  internasional,  maupun  bahan  hukum  sekunder  seperti buku,  jurnal,  karya  ilmiah,  skripsi  hukum,  tesis,  disertasi,  serta  melalui  situs  online  seperti unoosa.org, esa.int, dan sebagainya.

## 4. Analisis Data
Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hal- hal yang terkait dengan topik permasalahan dari data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan agar  data  yang  dikumpulkan  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  menemukan  jawaban  atas permasalahan,  maka  diperlukan  teknik  analisis  data  yang  tepat.  Penelitian  ini menggunakan metode  deduktif  dalam  proses  penarikan  kesimpulan.  Metode  deduktif  adalah  prosedur penarikan kesimpulan dalam hal logika ilmu pegetahuan dengan cara berpikir menggunakan dalil  yang  bersifat  umum  yang  kebenarannya  telah  diketahui  dan  menuju  pada  kesimpulan terkait  kasus  yang  bersifat  lebih  khusus,  yaitu  aktivitas  eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber daya di ruang angkasa, khususnya yang terdapat di bulan.

## PEMBAHASAN

## A. Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Ruang  Angkasa  tentang  Aktivitas  Eksplorasi  dan Eksploitasi Sumber Daya di Bulan
Kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat  mendorong  negara-negara  di  dunia  untuk memperluas jangkauan mereka dalam melakukan aktivitas di ruang angkasa. Setelah berhasil mendaratkan  manusia  di  bulan,  kini  beberapa  negara  mencoba  untuk  memanfaatkan  ruang angkasa dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya yang terdapat di ruang angkasa. (Wartini, 2005)
Di  beberapa  negara,  kegiatan  intensif  eksploitasi  dan  ekstraksi  sumber  daya  ruang angkasa  telah  berkembang  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  (Hofmann  &  Bergamasco,  2020) Minat  negara-negara  ini  untuk  mengekstraksi  sumber  daya  di  ruang  angkasa  meningkat karena pada ruang angkasa seperti bulan telah diteliti mengandung berbagai macam sumber daya yang juga terdapat di bumi namun jumlahnya terbatas. (Polkowska, 2020)
Agar  aktivitas  eksplorasi  ataupun  eksploitasi  dapat  berjalan  sukses  dan  efektif, diperlukan  kesiapan  dan  kematangan  dari  berbagai  sektor,  seperti  dana  yang  besar,  strategi yang  baik  dan  terencana,  inovasi  teknologi  yang  signifikan  atau  perkembangan  teknologi baru,  penyatuan  dan  kontribusi  masyarakat  dunia,  kerja  sama  antariksa,  dan  sektor  lainnya. Meskipun  biaya  dan  kemajuan  ilmiah  merupakan  hambatan  yang  cukup  besar  bagi pertambangan untuk menjadi layak secara ekonomi dan teknologi, yang paling mendesak dari semuanya adalah faktor hukum.
The Outer Space Treaty tahun 1967, dianggap sebagai landasan global dari rezim hukum luar  angkasa,  bersama  dengan  empat  instrumen  internasional  terkait  hukum  ruang  angkasa
lainnya  telah  memberikan  dasar  fundamental  untuk  kegiatan  luar  angkasa  dengan  melarang kegiatan  tertentu  dan  menekankan  aspek-aspek  seperti  "kesepakatan  umum"  dan  juga “warisan bersama umat manusia”.
Space  Treaty  1967 dengan  tegas  menetapkan  non-apropriasi  benda  langit  oleh  negara. Pasal 2 Space Treaty 1967 menyatakan bahwa “ Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means. ”
Bunyi pasal tersebut memperjelas bahwa tidak ada pengguna ruang angkasa yang dapat mengklaim,  atau berupaya mendapatkan kedaulatan nasional atas ruang angkasa atau benda langit. Untuk  alasan ini, bulan tidak  dianeksasi  oleh Amerika Serikat,  atau Neil Armstrong, seperti yang dilakukan Columbus yang mendarat di pasir pantai Hindia Barat, yang kemudian menancapkan  bendera  AS  di  permukaan  pantai  tersebut  pada  21  Juli  1969.  (Blanchette- Seguin, 2017)
Namun, belum ada bunyi pasal pada Space Treaty 1967 yang menjelaskan secara khusus dan  mendetail  tentang  sumber  daya  di  ruang  angkasa  beserta  legalitas  untuk  melakukan ekstraksi sumber daya tersebut. Meskipun tercantum dengan jelas bahwa “tidak tunduk pada perampasan nasional”. Kalimat tersebut hanya menyiratkan bahwa tidak ada perampasan dan klaim  teritorial  pada ruang angkasa, sedangkan status hukum  sumber daya alam bulan  yang dapat diekstraksi melalui aktivitas manusia masih jauh dari kejelasan.
Tanpa  adanya  regulasi,  realisasi  dari  aktivitas  eksploitasi  antariksa  akan  menimbulkan kesenjangan  yang  besar  antar  bangsa  dan  mengganggu  dinamika  perekonomian  dunia. Karena  jika  tidak  ada  aturan  yang  mengaturnya,  negara-  negara  yang  mampu  dan  unggul dalam bidang antariksa saja yang mungkin dapat memanfaatkan sumber daya ruang angkasa, sedangkan  negara-negara  lainnya  tidak  dapat  memanfaatkannya  karena  kurangnya kemampuan  teknologi  sehingga  mereka  terus  tertinggal  dari  aktivitas  yang  dapat  dilakukan negara-negara yang maju di bidang antariksa.
Pada  instrumen  hukum  ruang  angkasa  lainnya,  yaitu The  Moon  Agreement  1979 telah menyinggung sedikit tentang sumber daya ruang angkasa, khususnya di bulan. Pasal 11 dari perjanjian ini menetapkan bahwa bulan  dan sumber dayanya  adalah  "warisan bersama umat manusia" dan tidak tunduk pada klaim apa pun, klaim kedaulatan, klaim pribadi, atau lainnya. Pasal  tersebut  menegaskan  kembali  prinsip  non-apropriasi  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  II Space Treaty dan menyatakan bahwa “Bulan tidak tunduk pada perampasan nasional melalui klaim  kedaulatan apa pun, melalui penggunaan  atau pendudukan, atau dengan cara lain apa pun.”
Lebih lanjut, pada Pasal 11 ayat (5) pada perjanjian ini yang berbunyi “ States Parties to this Agreement hereby undertake to establish an international regime, including appropriate procedures,  to  govern  the  exploitation  of  the  natural  resources  of  the  moon  as  such exploitation is about to become feasible. This provision shall be implemented in accordance with article 18 of this Agreement .”
Perjanjian  ini  menetapkan  bahwa  negara  memiliki  hak  untuk  mengeksplorasi  dan menggunakan bulan “sesuai dengan hukum internasional dan ketentuan perjanjian ini,” dan
menyerukan “rezim internasional… untuk mengatur eksploitasi” sumber daya bulan. Terkait rezim  internasional  ini,  lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Pasal  18  perjanjian  yang  sama,  yang menyatakan “ Ten years after the entry into force of this Agreement, the question of the review of the Agreement shall be included in the provisional agenda of the General Assembly of the United  Nations  in  order  to  consider,  in  the  light  of  past  application  of  the  Agreement, whether it requires revision...”
Berdasarkan  bunyi  pasal-pasal  tersebut,  sebuah  rezim  internasional  untuk  mengatur eksploitasi sumber daya alam bulan harus dibentuk karena eksploitasi tersebut akan menjadi mungkin  dalam  waktu  dekat,  melihat  ambisi  dari  negara-negara  penjelajah  ruang  angkasa untuk dapat melakukan eksploitasi sumber daya ruang angkasa.
Nyatanya,  sampai  sekarang  belum  ada  terbentuk  rezim  internasional  yang  jelas  yang dapat  mengatur  aktivitas  tersebut.  Tujuan  dibentuknya  rezim  internasional  ini  telah disebutkan  dalam  Pasal  11  ayat  (7) Moon  Agreement  1979 ,  salah  satu  tujuan  “rezim internasional” yang berdedikasi ini adalah untuk memastikan sumber daya dibagikan secara adil.
Moon  Agreement  1979 adalah  satu-satunya  instrumen  hukum  internasional  yang menyiratkan  bahwa  bulan  beserta  sumber  dayanya  merupakan  “warisan  bersama  umat manusia” karena merupakan milik semua negara maupun peorangan. Pasal 11(3) menyatakan bahwa “…baik permukaan maupun bawah permukaan bulan, maupun bagiannya atau sumber daya  alam  yang  ada,  akan  menjadi  milik  negara  mana  pun,…  atau  entitas  non-pemerintah atau orang perseorangan apa pun.”
Namun,  sangat  disayangkan  bahwa  perjanjian  ini  hanya  sedikit  negara  penandatangan perjanjian  atau  negara  yang  meratifikasi.  Negara  penjelajah  luar  angkasa  tidak  ada  yang menjadi bagian dari Moon Agreement . Karena tampaknya mereka akan terikat oleh ketentuan “warisan bersama umat manusia”, tindakan mereka di luar angkasa akan dibatasi, dan mereka tidak dapat sepenuhnya mengeksploitasi dan berhak atas sumber daya yang mereka peroleh di luar angkasa. (See, 2017)
Sejak  kegagalan Moon  Agreement ,  negara  dan  pelaku  bisnis  telah  mengembangkan kebijakan  nasional  tambahan  dan  menyatakan  ambisi  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari eksplorasi  ruang  angkasa.  Sejauh  ini,  negara-negara  yang  paling  bersemangat  dan  membuat persiapan  paling  aktif  untuk  melakukan  eksploitasi  atau  kegiatan  penambangan  ruang angkasa adalah AS dan Luksemburg.
Pada tahun 2015, Amerika Serikat mengesahkan “ SPACE Act of 2015 ”. Undang-undang ini menegaskan bahwa warga negara Amerika Serikat berhak atas sumber daya asteroid atau sumber  daya  ruang  angkasa  apa  pun  yang  diperoleh  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku, termasuk kewajiban internasional Amerika Serikat. (Wrench, 2019)
Pada section 51303 of the U.S. Code tercantum bunyi pasal tentang kepemilikan pribadi atas sumber daya ruang angkasa yang diekstraksi dengan ketentuan berikut: “ A United States citizen  engaged  in  commercial  recovery  of  an  asteroid  resource  or  a  space  resource  under this chapter shall be entitled to any asteroid resource or space resource obtained, including to possess, own, transport, use, and sell the asteroid resource or space resource obtained in
accordance  with  applicable  law,  including  the  international  obligations  of  the  United States.”
Namun,  undang-undang  ini  mengklarifikasi  bahwa  dengan  pemberlakuan  Undang- Undang  ini,  Amerika  Serikat  dengan  demikian  tidak  menyatakan  kedaulatan  atau  hak berdaulat  atau  hak  eksklusif  atau  yurisdiksi  atas,  atau  kepemilikan,  benda  langit  apa  pun. (Anderson,  Christensen,  &  LaManna,  2018)    Tepatnya  pada Section  403  “Disclaimer  of Extraterritorial Sovereignty ” yang berbunyi:
“It is the sense of Congress that by the enactment of this Act, the United States does not thereby  assert  sovereignty  or  sovereign  or  exclusive  rights  or  jurisdiction  over,  or  the ownership of, any celestial body.”
Dengan  kata  lain,  Amerika  Serikat  hanya  memperbolehkan  warga  negaranya  untuk memperoleh  sumber  daya  yang  terkandung  di  ruang  angkasa,  seperti  di  bulan  ataupun asteroid,  tanpa menyatakan kedaulatan ataupun kepemilikan terhadap bulan dan  asteroid  itu sendiri. Jadi yang dimiliki hanya sumber daya yang terkandung di bulan dan asteroidnya saja, bukan memiliki bulan maupun asteroid tersebut.
Luksemburg pada tahun 2017 juga mengesahkan undang-undang ruang angkasa nasional baru yang miirip dengan milik AS, undang-undang ini menetapkan bahwa sumber daya ruang angkasa tunduk pada kepemilikan pribadi. (Anderson, Christensen, & LaManna, 2018) Pasal 1 Luxembourg Law on The Exploration and Use of Space Resources 2017 menyatakan bahwa
: “Space resources are capable of being owned.”
Meskipun Amerika Serikat dan Luksemburg bukan negara pihak Moon Agreement 1979 , pemberlakuan  hukum  nasional  sebagai  dasar  melakukan  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi sumber  daya  di  ruang  angkasa  tidak  dapat  dibenarkan  secara  hukum  internasional.  Karena melanggar  beberapa  prinsip  dan  ketentuan  pada Space  Treaty  1967 yaitu  yang  pertama, dilarang mengadakan perbedaan; kedua, adanya kenyataan bahwa semua negara mempunyai persamaan  hak  dan  derajat;  dan  terakhir,  bahwa  semua  kegiatan  harus  dilakukan  sesuai dengan hukum internasional.
Karena  itu,  kerangka  hukum  yang  jelas  yang  mengatur  eksploitasi  dan  kepemilikan sumber  daya  ruang  angkasa  saat  ini  mutlak  diperlukan  untuk  menghindari  ketegangan  dan potensi  konflik  internasional.  Terdapat  kebutuhan  akan  suatu  aturan  hukum  internasional untuk  memastikan  adanya  rezim  hukum  yang  dapat  diikuti  oleh  semua  pihak  yang  terlibat sehingga aktivitas pemanfaatan sumber daya ruang angkasa dapat berlangsung secara tertib, efisien, dan adil.
A. Solusi  Untuk  Mengisi  Kesenjangan  Hukum  tentang  Pemanfaatan  Sumber  Daya  di Bulan
1.  Penggunaan Analogi dengan Hukum Laut dalam Mengembangkan Hukum Ruang Angkasa Meskipun telah ada Space Treaty 1967 yang menjabarkan status dan kedudukan ruang angkasa  secara  terperinci,  tetap  terdapat  kemungkinan  adanya  celah  kegiatan  di  ruang angkasa  yang  belum  dicakup  oleh  perjanjian  ini.  Analogi  dengan  bidang  hukum  lain diperlukan  jika  aktivitas  ruang  angkasa  tertentu  terjadi  dan  menimbulkan  pertanyaan  yang tidak  bisa  dijawab  dengan  mengacu  atau  menafsirkan  aturan-aturan  hukum  ruang  angkasa yang ada.
Seperti halnya laut lepas, hukum ruang angkasa juga tunduk terhadap rezim internasional yang  berdasar  dalam  pelaksanaan  dua  prinsip,  yaitu  prinsip  kebebasan  penggunaan  dan prinsip  tidak  dapat  dimiliki.  (Putra,  2021)  Persamaan  status  laut  lepas  dan  ruang  angkasa yang  menggunakan  prinsip common  heritage  of  mankind atau  “warisan  bersama  umat manusia”  membuat  ruang  angkasa  dapat  mencontoh  aturan  dari  hukum  laut  yang  memiliki beberapa kondisi yang serupa. (Peterson, 1997)
Rezim yang lebih sebanding adalah dasar laut dalam, yang mempertimbangkan hak milik atas  ekstraksi  mineral.  Berdasarkan  argumen  para  ahli,  beberapa  berpendapat  bahwa  dalam pengembangan  hukum  luar  angkasa  memiliki  keterkaitan  pada  bagian  tertentu  dari  rezim hukum  laut,  yaitu pengaturan tentang sumber daya bulan  yang dapat  mengikuti  aturan pada dasar laut dalam.
Bulan  dan  benda  langit  lainnya  terlalu  mirip  daratan,  teksturnya  padat.  Maka  dari  itu, ruang  angkasa,  khususnya  bulan  lebih  mirip  dengan  dasar  laut  dalam.  Kesejajaran  antara dasar  laut  dalam  dan  luar  angkasa  kemungkinan  besar  dapat  ditarik  karena  kesamaan permukaan,  kesamaan  konseptual,  dan  beberapa  hal  lainnya.  Dasar  laut  dalam  memiliki kemiripan fisik dengan daratan dan benda langit karena merupakan dasar lautan yang padat. Selain  itu,  masalah  sumber  daya  utama  di  dasar  laut  dalam  dan  benda  langit  sama-sama melibatkan penambangan.
2.  Perbaikan  Kerangka  Hukum  Ruang  Angkasa  Internasional  yang  Secara  Khusus  Mengatur Kegiatan Eksploitasi Sumber Daya Ruang Angkasa
Aktivitas eksploitasi sumber daya berupa penambangan  yang berbasis di ruang angkasa akan membutuhkan penetapan hak milik yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan rekonfigurasi rezim  hukum  internasional  untuk  ruang  angkasa  saat  ini.  (Danilyan  &  Dzeban,  2019)  Baik praktik  negara  maupun  hukum  internasional  perlu  berkembang  untuk  mengakomodasi aktivitas baru ini yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan.
Dalam perkembangannya nanti, perlu dipertimbangkan agar masa depan bisnis antariksa dan  hukum  antariksa  internasional  harus  menemukan  keseimbangan  antara  berpegang  pada prinsip dasar hukum antariksa dan sekaligus mendukung sektor ekonomi swasta. (Kostenko, 2020)    Berdasarkan  hal  ini,  terdapat  beberapa  kemungkinan  yang  dapat  diaplikasikan,  yang pertama  dengan  melakukan  perbaikan  kerangka  hukum  instrumen  internasional  yang  ada dengan  amandemen  atau  resolusi,  atau  merancang  kembali  pengaturan  hukum  baru  yang secara khusus mengatur aktivitas manusia di ruang angkasa.
Terkait  permasalahan  seperti  ini,  dapat  kita  lihat  pada  hukum  laut  dalam perkembangannya mengalami masalah yang serupa. Diadopsi pada 1982, UNCLOS menjadi sasaran  banyak  perdebatan  dan  gagal  ditandatangani  oleh  sebagian  besar  negara  industri. Perdebatan  ini  terkait  dengan  Bagian  XI,  yang  menyediakan  rezim  untuk  tata  kelola  dasar laut dalam. (Koch, 2018)
Dua  belas  tahun  kemudian,  setelah  perundingan  dibuka  kembali,  resolusi  dan kesepakatan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Bagian  XI  UNCLOS  tercapai  pada  tahun 1994.  (Koch,  2018)    Melihat  dari  permasalahan  dalam  sejarah  perkembangan  hukum  laut tersebut,  dimungkinkan  untuk  mengubah  atau  menyempurnakan Moon  Agreement ,  melalui sebuah resolusi yang dapat memungkinkan penyesuaian berupa perancangan ulang poin-poin dalam perjanjian  yang menjadi perhatian utama, sambil mempertimbangkan solusi alternatif lainnya, misalnya seperti pembuatan kesepakatan atau perjanjian baru.
1. Mengembangkan  Kelembagaan  yang  Bertugas  Untuk  Mengawasi  Kegiatan  yang  Terkait dengan Eksploitasi Sumber Daya dan Penambangan Luar Angkasa
Dalam  bidang  hukum  ruang  angkasa,  terdapat  suatu  lembaga  di  bawah  naungan  PBB, yaitu United  Nation  Office  for  Outer  Space  Affairs (UNOOSA)  yang  didirikan  untuk pengembangan  aktivitas  ruang  angkasa  dan  segala  hal  tentang  hukum  dan  kebijakan  ruang angkasa.  (Chania,  2012)  UNOOSA  juga  memainkan  peran  penting  dalam  pembentukan organisasi  internasional  tambahan  untuk  menangani  area  isu  spesifik  dalam  regulasi antariksa. (Goguichvili, Linenberger, & Gillette, 2021)
Melihat kondisi dan urgensi tentang aktivitas eksploitasi sumber daya di ruang angkasa, sebaiknya  UNOOSA  mulai  mempertimbangkan  untuk  membentuk  organ  tambahan  yang fungsi  utamanya  difokuskan  untuk  mengawasi  dan  mengoordinasikan  kegiatan  yang  terkait dengan eksploitasi sumber daya dan penambangan luar angkasa.
Dalam pembentukannya, mungkin  rezim hukum  ruang  angkasa dapat mencontoh  rezim hukum dasar laut dalam. Mereka memiliki suatu badan internasional yaitu The International Seabed  Authority (ISA).  ISA  didirikan  untuk  mengawasi  dan  mengesahkan  setiap  kegiatan yang  dilakukan  di  dasar  laut  dalam  di  wilayah  di  luar  batas  yurisdiksi  nasional,  yang dinyatakan warisan bersama umat manusia. (Koch, 2018)
Selain  itu,  dapat  juga  mencontoh  cabang  komersial  dari  ISA,  yaitu  “ the  Enterprise ”, yang berfungsi untuk mengawasi negara-negara maju dan perusahaan swasta yang beroperasi di  bawah  yurisdiksi  mereka  dan  mengharuskan  sebagian  kekayaan  mineral  yang  ditambang dari dasar laut untuk dialokasikan kepada Enterprise untuk didistribusikan ke negara-negara berkembang.  Selain  itu, Enterprise juga  mengharuskan  negara-negara  maju  mentransfer teknologi  ke Enterprise sehingga  negara-negara  non-maju  juga  dapat  berpartisipasi  dalam ekstraksi  sumber  daya  dari  dasar  laut.  (Listner,  2011)  Dengan  begitu,  prinsip  “warisan bersama umat manusia” dapat terealisasikan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Urgensi  pembaharuan  hukum  ruang  angkasa  tentang  aktivitas  eksplorasi  dan  eksploitasi sumber  daya  di  ruang  angkasa,  khususnya  di  bulan,  dikarenakan  aktivitas  ini  menarik minat  banyak  negara  sedangkan  pengaturan  mengenai  aktivitas  tersebut  belum  dibahas secara  spesifik  dalam Space  Treaty  1967 dan Moon  Agreement  1979 ,  sehingga  terdapat kesenjangan  hukum  yang  mengakibatkan  munculnya  interpretasi  yang  beragam  dari negara-negara  dalam  menafsirkan  pasal-pasal  terkait  aktivitas  eksploitasi  sumber  daya tersebut. Hal ini terjadi karena perjanjian tersebut dibentuk pada zaman di mana teknologi belum  berkembang  seperti  sekarang,  sehingga  belum  diperhitungkan  mengenai  adanya kegiatan eksploitasi di ruang angkasa. Karena itu, pengaturannya hanya membahas secara garis besarnya saja. Ketiadaan hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang aktivitas  eksploitasi  sumber  daya  ruang  angkasa  membuka  peluang  terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum ruang angkasa internasional.
2. Solusi  untuk  mengisi  kesenjangan  hukum  tentang  pemanfaatan  sumber  daya  di  bulan dapat  dilakukan  melalui  tiga  tahap,  yang  pertama  dengan  menggunakan  analogi  dengan hukum laut dalam mengembangkan hukum ruang angkasa, yang kedua dengan melakukan perbaikan  kerangka  hukum  ruang  angkasa  internasional  yang  secara  khusus  mengatur kegiatan  eksploitasi  sumber  daya  ruang  angkasa  dengan  tetap  menjaga  keseimbangan antara  berpegang  pada  prinsip  dasar  hukum  antariksa  dan  mendukung  sektor  ekonomi swasta,  dan  yang  ketiga  dengan  mengembangkan  kelembagaan  yang  bertugas  untuk
mengawasi  kegiatan  yang  terkait  dengan  eksploitasi  sumber  daya  dan  penambangan  luar angkasa.

## B. Saran
1. Diharapkan adanya amandemen terhadap Moon Agreement 1979 yang melengkapi pasal- pasal  yang  masih  rancu  menjadi  lebih  terperinci  sehingga    beberapa  istilah  tidak  disalah artikan karena ketentuan yang samar/tidak jelas.
2. Diharapkan  untuk  dapat  dibentuk  suatu  badan/lembaga  di  bawah  naungan  PBB  yang berfungsi  untuk  mengawasi  dan  mengevaluasi  aktivitas  eksploitasi  sumber  daya  ruang angkasa.
3. Diharapkan  agar  PBB  membentuk  suatu  kesepakatan/perjanjian  dengan  negara-negara space  faring (negara penjelajah ruang angkasa)  yang akan melakukan  eksploitasi  sumber daya  di  ruang  angkasa,  maka  hasil  eksploitasi  sumber  daya  tersebut  wajib  dibagi  atau disalurkan ke negara-negara lainnya, baik negara maju ataupun negara berkembang, agar tujuan dari asas common heritage of mankind dapat tercapai.
4. Diharapkan agar dibentuk suatu pengadilan ruang angkasa di bawah naungan PBB dalam upaya  untuk  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  pada  aktivitas  ruang  angkasa,  atau khususnya  jika  terjadi  sengketa  saat  negara-negara  melakukan  eksploitasi  sumber  daya ruang angkasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah,  Sabrina  Witri.  Hartana.  Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  Yuliartini,  Ni  Putu  Rai.  dan Purwendah,  Elly  Kristiani  “Keterkaitan  Antara  Hukum  Internasional  Dengan  Hukum Nasional Dalam Pandangan Teori Monisme Dan Teori Dualisme” Jurnal Locus Delicti Vol. 4 No. 1 April. 2023.
Anderson, Scot W dan Christensen, Korey. “The development of natural resources in outer space”. Journal of Energy & Natural Resources Law . Agustus. 2018.
Arnold,  Rudolph  Preston.  “The  Common  Heritage  of  Mankind  as  a  Legal  Concept ”. International Lawyer . Vol. 9. No. 1. 1975.
Blanchette-Seguin,  Virginie.  “Reaching  For  The  Moon:  Mining  In  Outer  Space” International Law And Politics Vol. 49. 2017.
Chania,  Martin  J.  “Current  Discussion  The  Issue  Of  The  Definition  And  Delimitation  Of Outer Space On Uncopuos”. Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9. No. 1. Juni. 2012.
Danilyan,  Oleg.  Dzeban,  Аleхander.  “Space  Law  at  21st  Century:  The  Security  Issues” Philosophy and Cosmology Vol. 22. 2019.
Duke, Michael B dan Gaddis, Lisa R. “Development of the Moon” Reviews in Mineralogy & Geochemistry . Vol. 60 No. 6. 2006. Gangale,  Thomas.  2018. How  High  The  Sky?:  The  Definition  and  Delimitation  of  Outer Space and Territorial Airspace in International Law . Leiden: Brill Nijhoff. Hofmann,  Mahulena.  Bergamasco,  Federico.  “Space  Resources  Activities  From  The Perspective Of Sustainability: Legal Aspects” Global Sustainability Vol. 3. 2020. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumber%20daya  diakses  4  September  2023.  Pukul  16.15 WIB.
https://www.thespacereview.com/article/1954/1 diakses pada 28 Mei 2023, pukul 20.37 WIB. https://www.wilsoncenter.org/article/global-legal-landscape-space-who-writes-rules-final- frontier diakses pada 23 Juli 2023 pukul 23.12 WIB.
Koch, Jonathan Sydney  “Institutional Framework for the Province of all Mankind: Lessons from  the  International  Seabed  Authority  for  the  Governance  of  Commercial  Space Mining” Astropolitics The International Journal of Space Politics and Policy Vol. 16. No. 1. April. 2018.
Kostenko,  Inesa.  “Current  Problems  and  Challenges  in  International  Space  Law:  Legal Aspects. Advanced Space Law . Vol. 5. 2020. Krichevsky,  Sergey.  “Moon  Exploration:  Legal  Aspects”. Advanced  Space  Law .  Vol.  4. 2019.
Likadja,  Frans  E.  dan  Bessie,  Daniel  Frans.  1988. Desain  Instruksional  Dasar  Hukum Internasional . Jakarta: Ghalia Indonesia.

## Luxembourg Law on The Exploration and Use of Space Resources 2017.
Mallick,  Senjuti.  Rajagopalan,  Rajeswari  Pillai.  “If  Space  Is  ‘The  Province  Of  Mankind’, Who Owns Its Resources? An Examination Of The Potential Of Space Mining And Its Legal Implications”. ORF Occasional Paper Vol.182. Januari. 2019.
March,  James  G.  “Exploration  and  Exploitation  in  Organizational  Learning”. Organization Science . Vol. 2. No. 1. Februari. 1991. Mardianis. 2016. Hukum Antariksa . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Merdekawati,  Agustina  dan  Triatmodjo,  Marsudi.  “Arti  Penting  Common  Heritage  of Mankind dalam Rezim Pengaturan Area dan Perkembangannya”. Law Review . Vol. 21. No. 3. Maret. 2022.
Mirzae,  Siavash.  “Outer  Space  and  Common  Heritage  of  Mankind:  Challenges  and Solutions.” Rudn Journal of Law Vol. 21 No. 1. 2017.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press. Passy,  Solomon.  2011. Contemporary  Issues  for  National  and  International  Space  Law: Commentary and Source Materials . Sofia: AMG Publishing.
Peterson,  M.  J.  “The  use  of  analogies  in  developing  outer  space  law” International Organization Vol. 5. No. 2. 1997.
Polkowska,  Małgorzata.  “Legal  and  political  aspects  of  space  mining” Polish  Journal  of Political Science. International Law at the Law Institute Military Academy . Vol. 6, No. 4. 2020.
Pramono,  Agus.  2011. Dasar-Dasar  Hukum  Udara  dan  Ruang  Angkasa .  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Ramadhan,  Fazri.  Syahreza,  Mohammed  Dean.  “Analisa  Kebijakan  Space  Act  Amerika Serikat sebagai Tantangan bagi Stabilitas Politik Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia dari Sisi Program Keantariksaan”. Prosiding Seminar Nasional Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN . 2017.
Rehatta,  Veriena  J.  B.  “Indonesia  Dalam  Penerapan  Hukum  Berdasarkan  Aliran  Monisme,
Dualisme, dan Campuran” Jurnal Sasi Vol.22 No.1. Januari, 2016.
See,  Eng  Teong.  “Commercialization  of  Space  Activities—  The  Laws  and  Implications” Journal of Air Law and Commerce Vol. 82. No.1. 2017. Sefriani. 2011. Hukum Internasional : Suatu Pengantar . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Soekanto,  Soerjono.  2019.  Mamudji,  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat. Depok: Rajawali Pers. Starke, J.G. 2010. Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh . Jakarta: Sinar Grafika. Stenzel, Christian. Weiss, Lukas. dan Rohr, Thomas. “Sustainable Challenges on the Moon”
Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry Vol. 9 Februari. 2018.
The  Agreement  Governing  the  Activities  of  States  on  the  Moon  and  Other  Celestial  Bodies
1979.
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies 1967
U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.
Wrench,  John  G.  “Non-Appropriation,  No  Problem:  The  Outer  Space  Treaty  Is  Ready  for
Asteroid Mining” Case Western Reserve Journal of International Law Vol. 51. No. 1. 2019.
Yuliantiningsih, Aryuni. “Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1. Januari. 2011.