## INDEPENDENSI PENGURUS PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)  DALAM HUKUM KEPAILITAN.

## Oleh :
Kheriah, SH, MH Abstrak Abstract Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu jalan untuk menghindari perusahaan dari proses kepailitan. Penentuan Pengurus PKPU yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan antara debitor dan kreditor sangat sulit ditentukan karena tidak adanya aturan yang tegas. Dalam menjalankan kewenangannya pengurus PKPU tidak terlepas dari kerjasama dengan pengurus perusahaan yang bersifat kooperatif dan non kooperatif yang dapat menimbulkan kendala bagi berhasilnya proses PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang independensi pengurus PKPU dan hubungan kewenangan antara pengurus PKPU  dengan pengurus perusahaan serta hambatan- hambatan  yang dihadapi oleh pengurus PKPU terhadap harta kekayaan perusahaan debitor. Kata kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengurus PKPU,  dan harta kekayaan perusahaan.
Suspension of  payment  is  a way to avoid the company from brankruptcy proceedings. PKPU an independent determination of the board and has no conflict of interest between debtor and creditors is very difficult to determine because of the absence of strict rules. PKPU board in carrying out is authority can not be separated from cooperation with the management company that is cooperative and non cooperative wich can pose an opstacle to the succest of the proses PKPU. This study aims to determine the setting of board independence and authority relations between PKPU with the management companys board and the obstacles faced by the board PKPU against debtor property
Key words: Suspension of  payment ,The board PKPU and Property companies.

## A. Latar Belakang
Sejalan dengan perkembangan  perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para  pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi  berbagai Undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. 1
Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditur maupun bagi debitur dan juga karyawan  suatu perusahaan yang berhubungan dengan  pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara  yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat  banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi  ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya.
Untuk menghindari terjadinya penetapan kepailitan  oleh pengadilan dengan suatu keputusan  hakim yang tetap, maka akan di lakukan suatu upaya
1 Sunarmi, Hukum Kepailitan Edisi 2 ,( Jakarta:  PT Sofmedia, 2010), hal 1.

## VOLUME 3  NO. 2
hukum  yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU). PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur yang memiliki itikad baik, dimana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya  putusan pernyataan pailit. 2 PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitur  yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor.  PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitur, dimana selama berlangsungnya PKPU , debitur tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang- utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.
Selama PKPU berlangsung debitur  atau perusahaan  tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. 3 Perusahaan akan mengajukan kepada hakim agar memilih pengurus PKPU untuk membantu perusahaan  dalam menyelesaikan pembayaran utang- utangnya. Pengurus PKPU yang terpilih harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan antara debitor dan para kreditor.
Memang soal kewenangan pengurus PKPU adalah hal yang tidak mudah, karena pengurus PKPU  tidak dapat bertindak sendiri, walaupun dalam hal pengurus perusahaan secara tidak layak menolak bekerja sama dengan pengurus perusahaan. Senjata pengurus PKPU dalam hal ini adalah hanya memohon
2 Rahayu Hartini, Op.Cit .,hal 221.
3 Rahayu Hartini, OP. Cit. , hal 211.
kepada Pengadilan Niaga untuk menarik kembali PKPU. Untuk dapat mencapai hasil yang maksimal selama PKPU berlangsung  maka diperlukan peran aktif serta professional pengurus PKPU serta hakim pengawas sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. 4
Dalam UUK-PKPU menentukan bahwa pengurus PKPU bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusannya yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta debitur, tetapi tidak mengatur tentang bagaimana tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga. Dalam hal tersebut  pengurus PKPU dan pengurus perusahaan, masing- masing bertanggung jawab secara renteng atau tidak. Demikian juga halnya dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh pengurus perusahaan dengan pihak ketiga, dimana pengurus perusahaan tidak mau mengindahkan intruksi dari pengurus PKPU, apakah dalam hal ini pengurus PKPU juga bertanggung jawab, jika terjadi kerugian terhadap harta kekayaan perusahaan.
Dalam perjanjian timbal balik, penentuan oleh pengurus PKPU dalam hal suatu perjanjian timbal balik akan dilaksanakan atau tidak. Jika tidak dilaksanakan, maka pengurus perusahaan  akan cidera janji dengan semua dampak hukumnya. Tetapi jika pengurus PKPU menyetujuinya dan ternyata mengakibatkan kerugian bagi debitur, maka pengurus PKPU juga harus bertanggung jawab. Pengurus PKPU tidak dapat bertindak sendiri, selalu harus bersama dengan pengurus perusahaan, oleh sebab itulah pengurus perusahaan
4 Ibid , hal. 261
harus menyetujui  hal-hal yang baik untuk kekayaan perusahaannya sebagaimana disarankan atau dikehendaki oleh Pengurus PKPU.
Ketentuan tentang pengakhiran PKPU dapat membantu pengurus untuk mengahadapi debitor nakal, dimana pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran  PKPU dalam dua hal yaitu: (i) pengurus perusahaan selama PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan  terhadap harta kekayaannya, dan (ii) selama waktu PKPU, keadaan harta perusahaan ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU. Dan akibatnya dari pengakhiran PKPU tersebut adalah bahwa perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Tetapi apakah itu cukup bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kewenangan pengurus dalam PKPU.

## B.  Permasalahan
Berdasarkan latar belakang  diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah sebagai berikut:
Bagaimanakah    pengaturan hukum tentang independensi   Pengurus  PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai  dalam penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui  pengaturan hukum tentang independensi  pengurus  PKPU terhadap harta kekayaan perusahaan.

## D. Manfaat penelitian
Penelitian  ini diharapkan akan memberikan  manfaat/faedah bagi pihak- pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

## 1. Teori
a. Memberikan sumbangan  pemikiran berupa solusi-solusi hokum kepailitan terutama mengenai kewenangan pengurus PKPU terhadap harta kekayaan perusahaan .
b. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

## 2. Praktis
a. Memberikan sumbangan bagi penegak hukum terutama dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkenaan dengan  hukum kepailitan dan PKPU.
b. Memberikan sumbangan kepada pemerintah akan pentingnya mengkaji lebih dalam mengenai hukum kepailitan yang berhubungan dengan kewenangan pengurus PKPU agar permasalahan seputar PKPU dapat ditanggulangi.

## F.Kerangka Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, yang melahirkan teori kemanfaatan, karena teori kemanfatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat
bagi para pihak. Dalam hal kewenangan pengurus PKPU diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik bagi kreditur maupun debitur itu sendiri.
Teori hukum ini berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greates happiness for the greatest number) . 5
Jhon Stuart Mill memiliki pendapat yang sejalan dengan Jeremy Bentham, kesamaan pendapat itu terletak bahwa suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurutnya, sumber dari kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan  untuk mempertahankan diri dan perasaan simpatik. 6
“Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat dari keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.”
5 Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 61.
6 Ibid , hal 61.

## VOLUME 3  NO. 2
Berdasarkan teori tersebut diharapkan dengan kewenangan yang dimiliki pengurus dalam pelaksanaan PKPU akan memberikan rasa keadilan yang akhirnya mendatangkan kemanfaatan terhadap  perusahaan dan mampu menyelamatkan perusahaan dari kepailitan. Dengan demikian kreditur dan debitur dapat diselamatkan dari ancaman kerugian yang lebih besar.
Oleh sebab itu tindakan pengurus PKPU  dalam hkum kepailitan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dijalankan dengan itikad baik, jujur dan terbuka. Munir Fuady menyatakan bahwa hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) itu merupakan hubungan dimana salah satu pihak berkewajiban bertindak untuk kepentingan pihak lain sebatas hal-hal yang berada dalam lingkup hubungan tersebut. 7 Pihak yang mewakili pihak lainnya harus memiliki itikad baik, jujur dan terbuka dalam menjalankan tugas kepengurusan tersebut.
Kualifikasi itikad baik ditekankan pada substantive specity standart  perilaku, 8 sehingga pemberian kepercayaan untuk mengemban  fiduciary duty itu didasarkan pada fiduciary capacity dari orang terpercaya tersebut. 9 Fiduciary capacity itu dapat dilihat dari fakta bahwa kekayaan yang diurus maupun bisnis yang ditransaksikan itu bukanlah miliknya, namun suatu tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. 10
7 Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, ( Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2002), Hal 32-33.
8 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak , (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004), hal 142.
9 Munir Fuady, Op. Cit, hal 33.
10 Susmayanti, Riana, Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurur UU Yayasan dalam Menjalankan Tugasnya pada Yayasan Pendidikan Tinggi , Jurnal Arena hukum, universitas Brawijaya Malang, Nomor 1, tahun 1, Januari 2008, hal 35.

## G. Metode Penelitian.
Sifat penelitian ini adalah deskriptif –  analitis, deskriptif maksudnya menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum kepailitan yang berhungan dengan Independensi pengurus PKPU. Sedangkan analitis maksudnya data hasil penelitian diolah terlebih dahulu, lalu dianalisis dan kemudian baru diuraikan secara cermat  berdasarkan ketentuan hukum dan yang dilakukan dalam praktek. Seperti dikemukakan oleh Soeryono Soekanto, ”penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematik, factual, dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki”. 11
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif. Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian dokrtinal (doctrinal research), 12 yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis didalam buku (law at it is written in the book), maupun  hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it decided by the judge through judicial process). 13
11 Soerjono Soekanto, Metodologi  Research , (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hal. 3.
12 Penelitian sejenis ini disebut juga penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang mempegunakan data sekunder, Ronny Hanitijo, Penelitian hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 10.
13 Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum , Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum danhasil penulisan hukum pada majalah Akreditasi, Fakultas hukum USU, tanggal  18 februari2003, hal. 1.

## VOLUME 3  NO. 2

## H. Independensi   Pengurus PKPU dalam Hukum Kepailitan
Pasal 234  ayat (1) Undang-Undang Nomor 37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menentukan bahwa pengurus PKPU yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Pengurus PKPU yang diangkat  harus independen dimana dia adalah seseorang atau badan yang tidak berada dibawah  salah satu pihak yang sedang bersengketa, sehingga independensinya benar-benar terjaga.
Penunjukan pengurus PKPU oleh Pengadilan Niaga dapat berdasarkan usul dari debitur, kreditor atau atas kewenangannya sendiri, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 14
1. Sebelum menerima penunjukkan, pengurus PKPU harus memastikan dirinya memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan penugasan tersebut. Kompetensi dan kapasitas yang dimaksud adalah mengenai  itikad baik pengurus PKPU dalam hal menilai dirinya mengenai kemampuan  dan kapasitas/kualifikasi dari dirinya sendiri untuk melakukan proses pengurusan harta kekayaan debitor dalam PKPU. Oleh sebab itu  pengurus PKPU harus mengikuti pendidikan keahlian khusus dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut AKPI) atau pihak lain yang diakreditasi oleh AKPI.  Pendidikan keahlian khusus bagi kurator dan pengurus PKPU  terdiri dari
14 Standar profesi kurator dan pengurus Indonesia http://kreditur pailit.wordpress.com/standart- kurator-pengurus-indonesia/ diakses tanggal 24 Januari  2013.
pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Mengenai standart keahlian khusus tidak dijelaskan lebih lanjut  dalam peraturan atau Standart Kurator dan Pengurus.
2.   Sebelum menerima penugasan pengurus PKPU harus memastikan dirinya tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor, yang dapat diketahuinya dari daftar kreditur yang tercantum dalam permohonan PKPU maupun dokumen lain yang diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU tersebut. Jika sewaktu melaksanakan penugasan  Pengurus PKPU mengetahui bahwa ia ternyata memiliki benturan dengan satu atau lebih kreditor, maka hakim pengawas atau dengan anggota majelis hakim pengadilan niaga yang menangani PKPU tersebut, meminta kepada pengurus PKPU untuk :
a. Memberitahukan secara tertulis adanya benturan  kepentingan tersebut        kepada hakim pengawas, debitor, rapat kreditor dan komite kreditor, jika ada dengan tembusanpada Dewan kehormatan AKPI, serta wajib segera memanggil     rapat kreditor untuk diselengarakan secepatnya khusus untuk memutuskan masalah benturan tersebut; atau
b.  segera mengundurkan diri. Jika pengurus PKPU  mengundurkan diri maka pengurus PKPU wajib memanggil rapat kreditor untuk
menunjuk pengurus PKPU lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU dan Standar Profesi Kurator dan Pengurus. 15
Dalam menjalankan kewenangannya pengurus PKPU wajib mempergunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Pengurus PKPU harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang  diambil dalam rangka pelaksanaan tugasnya memiliki dasar yang  kuat sesuai dengan UUK- PKPU  dan peraturan pelaksananya serta telah menempuh prosedur Standart Profesi Kurator dan Pengurus.
Pada dasarnya pengurus PKPU wajib bertindak secara transparan dihadapan para pihak  yang terlibat dalam kewenangannya serta memberikan informasi material 16 secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses PKPU. Terlepas dari kewajiban tersebut pengurus PKPU tetap wajib menjaga rahasia terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya kepada pihak ketiga manapun yang secara ekplisit tidak disebutkan oleh UUK-PKPU.
Pasal 234 ayat (2) menentukan bahwa  pengurus PKPU yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan atau perdata sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan UUK-PKPU tidak disebutkan dengan jelas bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pengurus PKPU yang terbukti tidak independen, demikian juga halnya dalam peraturan-peraturan pelaksana UUK-PKPU tidak ada satu ketentuan yang menyinggung persoalan
15 http;//endangshkurator.blogspot.com/ diakses tanggal 26 Januari 2013.
16 Standar profesi kurator dan pengurus Indonesia http://kreditur pailit.wordpress.com/standart- kurator-pengurus-indonesia/ diakses tanggal 24 Januari 2013.
tersebut. Hal ini dapat menyebabkan multi interpretasi bagi hakim dalam memutuskan perkara terhadap pengurus PKPU yang terbukti tidak independen.
Pengurus PKPU yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan para pihak yang terlibat dalam proses PKPU hanya dapat dibuktikan dengan itikad baik dari pengurus PKPU sendiri dalam mengurus harta kekayaan perusahaan debitor. Dengan itikad baik yang dimiliki oleh para pihak proses PKPU juga dapat berjalan dengan baik.
Tanggung jawab pengurus PKPU ditentukan dalam pasal 234 ayat (4) UUK-PKPU dimana pengurus PKPU bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan  tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. Dalam UUK-PKPU selanjutnya tidak disebutkan dengan jelas bagaimana bentuk tanggung jawabnya, demikian juga halnya dalam peraturan pelaksanaannya.
Pengurus PKPU harus segera mengambil tindakan pendahuluan yang diperlukan setelah pernyataan PKPU sementara diterima, tindakan-tindakan tersebut adalah:
1. segera setelah menerima penugasan, pengurus PKPU harus menghubungi hakim pengawas dan menyiapkan konsep pengumuman PKPU untuk ditetapkan oleh hakim pengawas serta mengusulkan surat kabar dimana pengumuman akan dimuat. Pengurus meminta salinan pernyataan PKPU dan menjalin komunikasi awal dengan debitor atau pengurus perusahaan debitor dengan tujuan mengumpulkan semua informasi mengenai debitor dan memastikan kerjasama debitor dalam PKPU. Jika pengurus menemui
masalah dalam hal ini, maka pengurus PKPU memberitahukan dan meminta bantuan hakim pengawas.
2. beberapa tindakan yang harus dilakukan pengurus PKPU dalam pemeriksaan pendahuluan adalah sebagai berikut:
a. mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki oleh debitor.
b. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitor.
c. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan debitor.
d. Membangun mekanisme control atas pemasukan dan pengeluaran uang/harta debitor. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadikan pengurus sebagai penandatangan bersama (joint signatory) dari seluruh rekening bank debitor agar seluruh aliran masuk dan keluarnya dana berada dalam control pengurus PKPU.
e. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, mengumumkan PKPU dalam berita Negara dan  dalam 1 atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. 17
Salah satu faktor  yang menjadi penentu keberhasilan pengurus PKPU dalam tugasnya  adalah bagaimana pengurus PKPU dapat membina hubungan kerja dengan pengurus perusahaan/ debitor. Dalam hal ini maka pengurus perusahaan/ debitor dapat dibagi menjadi 2 yaitu, debitor yang kooperatif dan
17 Standar profesi kurator dan pengurus Indonesia http://kreditur pailit.wordpress.com/standart- kurator-pengurus-indonesia/ diakses tanggal 20 Januari 2013.
debitor yang non kooperatif. Seorang debitor yang tidak kooperatif dapat dinilai apabila mereka menolak baik jika diminta oleh pengurus PKPU ataupun  tidak, untuk bekerjasama dalam menjalankan proses PKPU, kerjasama yang dimaksud yang dimaksud antara lain adalah: 18
1. memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan kekayaan harta perusahaan debitor secara lengkap dan akurat.
2.  membuka akses bagi pelakdsanaan kewenangan pengawasan harta debitor dan usahanya.
3. tidak menghalangi baik sengaja atau tidak pelaksanaan tugas pengurus PKPU.
Terhadap debitor yang tidk kooperatif, maka pengurus dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk mengambil tindakan-tindakan hukum agar debitor tersebut dapat segera mematuhi proses yang sedang berlangsung.
Dalam hal penguraian harta kekayaan perusahaan debitor, maka pengurus PKPU harus menyusun suatu daftar uraian harta kekayaan dan utang debitor yang bertujuan untuk keperluan pemungutan suara dan rencana perdamaian. Dalam penyusunan daftar uraian harta kekayaan dan utang debitor, pengurus PKPU menggunakan informasi yang diberikan oleh debitor, kreditor dan pihak terkait lainnya. Kemudian pengurus PKPU memeriksa dan menyusun laporan tentang keadaan harta kekayaan perusahaan debitor  serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitor untuk memenuhi kewajiban debitor kepada para
18 Ibid.
kreditor berikut tindakan-tindakan yang harus diambil. Jika perlu, pengurus PKPU juga dapat  mengusulkan kepada hakim pengawas guna menunjuk satu atau lebih untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang harta debitor dalam jangka waktu tertentu. Penunjukan tersebut diambil dengan pertimbangan keadaan harta kekayaan perusahaan debitor dan signifikansi permasalahan yang dihadapi pengurus PKPU atau pengurus perusahaan. Bersamaan dengan penguraian harta debitor, atau pada setiap waktu dalam PKPU, untuk memperoleh gambaran terhadap nilai sebenarnya dari harta debitor, jika diminta oleh debitor, kreditor atau jika pengurus PKPU memandang perlu, dengan persetujan hakim pengawas, pengurus PKPU dapat mengadakan penilaian terhadap harta kekayaan perusahaan debitor. Pengurus PKPU dapat melakukan sendiri penilaian terhadap harta kekayaan perusahaan jika memiliki kapasitas untuk itu, atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten, seperti perusahaan penilai harta kekayaan perusahaan yaitu akuntan publik.
Dalam menjalankan kewenangannya, Pengurus PKPU harus memastikan seluruh tindakan pengurus perusahaan / debitor terhadap harta kekayaan perusahaannya diambil atas sepengetahuan dan persetujuan pengurus PKPU. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan seluruh tindakan debitor  dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan dari pengurus PKPU adalah sebagai berikut: 19
1. Dari segi pengeluaran uang perusahaan, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
19 Ibid.
(i) Menyetujui seluruh pengeluaran debitor dengan memeriksa dan menyetujui rencana pengeluaran dan memeriksa seluruh pengeluaran yang dilakukan. Pengurus PKPU dapat menetapkan kebijakan pengeluaran debitor, antara lain dengan menetapkan batasan jumlah pengeluaran yang dapat dilakukan debitor sendiri sepanjang sesuai dengan rencana pengeluaran atau pengurusan usaha sehari-hari.
(ii)    Mengawasi pelepasan atau  pengalihan harta (termasuk setiap transaksi didalamnya). Pengurus PKPU menetapkan kebijkan pelepasan/ pengalihan harta, antara lain dengan menetapkan batasan harta yang dapat dialihkan oleh debitor selama dalam pengurusan usaha sehari-hari dan sesuai dengan rencana pengalihan yang telah disetujui oleh pengurus PKPU.  Seluruh dan setiap palepasan / pengalihan lainnya harus disetujui oleh pengurus.
(iii)   Menyetujui seluruh perikatan yang menimbulkan kewajiban terhadap harta kekayaan perusahaan , termasuk yang menjaminkan harta debitor.
2.  Dari segi pemasukan pendapatan perusahaan, hal-hal yang harus dilakukan adalah: 20
(i).   Memastikan seluruh pendapatan yang seharusnya atau selayaknya telah diterima oleh debitor. Pengurus PKPU wajib meminta dan
20 Ibid.
memeriksa daftar piutang dan membandingkannya dengan daftar piutang tertagih dan rekening Koran debitor.
(ii)   Pengurus PKPU harus menolak tindakan-tindakan pengurus perusahaan apabila tindakna tersebut sekiranya dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditor dan harta debitor. Jika pengurus perusahaan debitor tetap melaksanakan tindakan tersebut, maka pengurus melaporkannya kepada hakim pengawas.
(iii)   Pengurus PKPU wajib melaporkan pada hakim pengawas /pengadilan jika mengetahui debitor telah melakukan tindakan tanpa persetujuan dari pengurus.
(iiii)  Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya maka pengurus PKPU dapat menempatkan diri, asisten atau stafnya dikantor atau lokasi usaha debitor.
Pengurus perusahaan dalam PKPU masih bisa melakukan tindakan pengurusan, termasuk melakukan pinjaman-pinjaman terhadap utang-utang yang baru baik dengan atau tanpa agunan yang tidak terikat dengan agunan utang-utang yang lama, asalkan mendapat persetujuan dari Pengurus PKPU.

## H. KESIMPULAN
Dari uraian yang telah dikemukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Pengaturan hukum tentang Independensi  Pengurus PKPU dalam hokum kepailitan Indonesia  dirasakan belum jelas, baik dalam UUK-PKPU maupun dalam peraturan pelaksana lainnya. Ketidak jelasan pengaturan
hukum tentang tolak ukur independensi seorang Pengurus PKPU beserta penerapan sanksi terhadap pengurus PKPU yang terbukti tidak independen, dapat menyebabkan hakim melakukan interpretasi yang beragam.
2. Independensi pengurus PKPU dalam Hukum kepailitan hanya dapat dibuktikan dengan itikad baik dari pengurus PKPU itu sendiri yang harus memastikan dirinya tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak debitor dan pihak kreditor agar terpenuhinya rasa keadilan diantara para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.Buku.
Fuady, Munir, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya
dalam Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
----------------Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Hanitijo, Ronny, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,    1988.
Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Malang: UPT Percetakan Uiversitas Muhammadiyah, 2008.
Khairandy, Ridwan,  Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

## VOLUME 3  NO. 2
Rasjidi,  Lili, dkk.   Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cetakan ke VI, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti,   1993.
Sunarmi, Hukum Kepailitan Edisi 2, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan (Memahami UU No. 37. tahun 2004 Tentang Kepailitan), Jakarta: Grafiti, 2010.

## Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia,  Standart Profesi Kurator dan Pengurus.

## B.Jurnal, Artikel, Makalah dan Tesis.
Nasution,Bismar,’’Metode penelitian Hukum Normatif  dan perbandingan Hukum’’, makalah, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, fakultas Hukum USU, Tanggal 18 februari 2003.
Susmayanti, Riana, Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurur UU Yayasan dalam Menjalankan Tugasnya pada Yayasan Pendidikan Tinggi, Jurnal Arena hukum, universitas Brawijaya Malang, Nomor 1, tahun 1, Januari 2008.
Sri Wijiastuti, Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang  Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor, Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.