## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENANGGULANGAN
RABIES PROVINSI BALI
I Putu Dedy Rimbawan 1 , Made Dewi wahyuni 2
Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora, Universitas Bali Internasional Jl. Seroja, Gang Jeruk No. 9A, Denpasar Utara, Bali 80239 Email: dedyrimbawan@iikmpbali.ac.id
Abstrak – Penyakit rabies atau zoonosis merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi hewan berdarah panas dan manusia, sehingga mendapat perhatian yang sangat penting dari pemerintah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  tentang  penanggulangan rabies  di  Provinsi  Bali  dan  untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  informasi  geografis  terhadap implementasi  kebijakan  tentang  penanggulangan  rabies  pada  Provinsi  Bali.  Penelitian  ini menggunakan penelitian kualitatif, data bersumber dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta menggunakan analisa secara deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kerjasama  dengan  pihak  swasta  dalam implementasi kebijakan tentang penanggulangan rabies pernah dilakukan dan menjunjukkan hasil yang baik. Factor komunikasi, sumberdaya dari segi manusia dan kewenangan, disposisi, strukrur organisasi SOP menunjukkan hasil yang baik, sedangkan sumberdaya anggaran dan sumberdaya peralatan  masih  kurang  maksimal.  Dan  sistem  informasi  geografis  memberi  dampak  yang positif  hanya saja perlu sosialisasi lagi kepada masyarakat.
Kata kunci : implementasi kebijakan, Pemerintah Provinsi Bali, penanggulangan rabies, sistem informasi geografis.
Abstract –Rabies  or  zoonotic  disease  is  a  very  dangerous  disease  for  warm-blooded animals and humans, so it receives very important attention from the government. This study aims to analyse the implementation of rabies control policies in Bali Province and to determine the influence of geographic information systems on the implementation of rabies  control  policies  in  Bali  Province.  This  study  uses  qualitative  research,  data sourced  from  primary  and  secondary  data  with  data  collection  techniques  through observation  and  interviews,  and  using  descriptive  analysis.  The  results  showed  that cooperation with the private sector in the implementation of rabies control policies has been conducted and showed good results. Communication factors, human resources and authority,  disposition,  bureaucratic  structure  of  the  SOP  showed  good  results,  while budgetary  resources  and  equipment  resources  were  less  than  optimal.  And  the geographic information system has a positive impact, it just needs more socialisation to the community.
Keywords :  Policy  implementation,  Bali  Provincial  Government,  rabies  control, geographic information system.

## PENDAHULUAN
Penyakit  rabies  atau  zoonosis merupakan  penyakit  berbahaya  yang disebabkan  oleh  virus  rabies.  Penyakit
rabies  adalah  penyakit  yang  disebabkan oleh  virus  yang  menyerang  hewan berdarah  panas  dan  manusia.  Biasanya virus  rabies  masuk  ke  tubuh  manusia
melalui  gigitan  hewan  yang  terinfeksi atau kontak langsung dengan cairan tubuh hewan  (liur)  yang  terinfeksi.  Beberapa hewan  yang  tergolong  dalam  hewan beresiko  rabies  antara  lain:  anjing, kucing,  kera,  kelinci,  kambing,  sapi  dan kuda.  Dari  sekian  banyak  hewan pembawa virus rabies, anjing adalah yang paling sering menjadi sumber penularannya.  Gejala  awal  manusia terinfeksi  virus  rabies  biasanya  mirip dengan  flu,  demam,  sakit  kepala  dan kelelahan  (Manro  &Yovani,  2018).  Bila tidak  ditangani  dengan  serius,  penyakit akan berkembang dan gejala lebih serius muncul  seperti  kecemasan,  gangguan tidur,  halusinasi,  hipersalivasi,  kesulitan menelan,  reaksi  terhadap  rangsangan cahaya  dan  suara  serta  terjadi  gangguan motoric  sampai  pada  kematian.  Virus rabies memiliki struktur yang khas   dengan  protein  permukaan  yang berperan  untuk  mengikat  sel  saraf.  Jika virus rabies sudah masuk kedalam tubuh, akan  sulit  untuk  diobati   karena menyerang  sel-sel  saraf  menyebar  dan merusak  otak,  sumsum  tulang  belakang dan sistem saraf pusat.
Virus  rabies  menyebar  hampir diseluruh benua didunia, kecuali di benua Antartika.  Fenomena  penyakit  rabies mayoritas  terjadi  dibenua  Asia  dan Afrika.  Sejumlah  Negara  maju  juga terinfeksi  virus  rabies,  tidak  terkecuali Negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia  tercatat  sebanyak  8  provinsi belum  bebas  rabies  yaitu  Kepulauan Bangka  Belitung,  Provinsi  Kepulauan Riau,  Provinsi  DKI  Jakarta,  Provinsi
Papua  Barat,  Provinsi  Jawa  Tengah, Provinsi Jawa Timur hingga Provinsi DI Yogyakarta  dan  sejumlah  26  Provinsi lainnya tercatat endemic rabies (Nugraha, 2020).  Bahkan  ada  Provinsi  yang sebelumnya dinyatakan bebas rabies ikut terinfeksi  virus  rabies,  seperti  Provinsi Bali.  Berdasarkan  data  dari  Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia
dinyatakan  bahwa  kasus  penularan penyakit rabies tercatat mencapai 404.306 kasus  dengan  544  kasus  kematian  sejak tahun  2015  sampai  tahun  2019  dan tercatat  adanya  kasus  Kejadian  Luar Biasa  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat pada tahun 2019.
Pulau  Bali  awalnya  dinyatakan sebagai  provinsi  bebas  rabies,  namun informasi  tersebut  berubah  pada  tahun 2008. Provinsi Bali dinyatakan terinfeksi virus rabies yang pertama kali ditemukan di  Desa  Kedonganan,  Kecamatan  Kuta, Kabupaten Badung dengan kasus penyakit rabies pada hewan jenis anjing. Sedangkan  kasus  penularan  penyakit rabies  terhadap  manusia  pertama  kali dilaporkan  terjadi  di  wilayah  Desa Ungasan,  Kecamatan  Kuta  Selatan, Kabupaten  Badung.  Masuknya  virus rabies  di  Provinsi  Bali  mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Bali  yaitu  dengan  membuat  Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies. Sangat jelas  ditulis  pada  pasal  3  tentang pencegahan  rabies  pasal  3  disebutkan antara  lain  :  melaksanakan  vaksinasi, melaksanakan  sosialisasi,  melaksanakan pemusnahan, melaksanakan pengendalian
kelahiran  dan  melaksanakan  riset  dan surveilance. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan  tersebut  berbagai  upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi  rabies  di  Provinsi  Bali. Pemprov Bali menggandeng tidak hanya
pihak dari dinas pemerintahan saja, tetapi juga  menggandeng  pihak  swasta  seperti Yayasan  Bawa  yang  beralamat  di  Jalan Lodtunduh  Ubud.    bekerjasama  dengan pihak  akademik  seperti  Universitas Udayana,  dan  juga  seluruh  lapisan masyarakat.
Tabel 1 : Situasi Kematian Kasus Rabies (Lyssa ) Di Provinsi Bali Tahun 2008 Sampai  Bulan Mei 2023 Kabupaten/ Kota Kasus Lyssa JML 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buleleng 0 0 21 6 0 1 1 6 0 1 2 2 0 1 13 1 55 Jembrana 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 9 Tabanan 0 13 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Badung 4 6 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Denpasar 0 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Gianyar 0 1 6 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 14 Klungkung 0 0 4 5 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 16 Bangli 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 11
Karangasem
0 5 28 3 3 0 1 2 2 0 2 0 2 0 1 0 49
Jumlah
4 28 82 23 8 1 2 15 5 2 4 4 2 1 22 4 207
Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Oleh Peneliti Dari Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali),
2023
Berdasarkan  table  diatas,  data kematian  kasus  rabies  di  Provinsi  Bali dari  tahun  2008  sampai  bulan  mei  2023 (table  1)  terjadi  peningkatan  dan penurunan yang belum stabil. Terdeteksi dari  awal  kemunculannya  tahun  2008 dikabupaten Badung virus rabies menelan korban 4 jiwa, ditahun ke dua yaitu 2009 dengan penyebaran virus di 5 Kabupaten menelan korban jiwa sebanyak 28 orang. Tahun 2010 kasus rabies meningkat tajam dengan jumlah korban sebanyak 82 orang
yang berasal dari 8 Kabupaten/Kota. Pada tahun  2011  kematian  akibat  virus  rabies mengalami penurunan yaitu sebanyak 23 korban jiwa berasal dari 7
Kabupaten/Kota. Pada tahun ke 5 (2012) kasus  kematian  kembali  dapat  ditekan dengan  jumlah  korban  jiwa  sebanyak  8 orang,  tahun  2013  korban  sebanyak  1 orang  hanya  terjadi  di  kabupaten Buleleng.  Tahun  2014  terjadi  dua  kasus kematian  akibat  virus  rabies  yaitu  di kabupaten  Buleleng  1  orang  dan
Kabupaten  Karangasem  1  Orang.  Kasus rabies  kembali  meningkat  pada  tahun 2015 dengan kasus kematian sebanyak 15 orang yang berasal dari 7 Kabupaten/Kota.  Dan  kasus  kematian akibat  rabies  kembali  menurun  pada tahun 2016 yaitu kebanyak 5 korban jiwa, 2017 tercatat korban sebanyak 2 orang, 1 orang  dari  Kabupaten  Gianyar  dan  1 orang  dari  Kabupaten  Buleleng.  Pada tahun  2018  dan  2019  masing-masing terdapat  4  orang  korban  jiwa  akibat rabies.  Korban  jiwa  sebanyak  2  orang pada  tahun  2020  berasal  dari  Kabupatn Karangasem.  Tahun  2021  korban  akibat virus rabies sebanyak 1 orang berasal dari Kabupaten  Buleleng.   Kasus  kematian akibat  rabies  kembali  meningkat  pada tahun 2022 sebayak 22 orang yang berasal di  6  Kabupaten.  Data  terakhir  yang peneliti  peroleh  yaitu  kasus  dari  bulan januari  sampai  bulan  mei  tahun  2023 tercatat  4  orang  yang  menjadi  korban kematian akibat virus rabies.
Proses  implementasi  kebijakan
Perda  Provinsi  Bali  No  15  tahun  2009 tentang  penanggulangan  rabies  saat ditetapkan  sangat  gencar  dilaksanakan vaksinasi  dan  pemusnahan   secara  rutin yang  dilakukan  oleh  petugas  atau  Dinas yang terkait didalamnya. Namun dengan berjalannya  waktu  proses  implementasi kebijakan  ini  kurang  terealisasi  dengan baik.  Pada  kenyataannya  dari  hasil penelitian  pendahuluan  di  lapangan, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat  yang  memiliki  peliharaan beresiko  rabies  (anjing)  masih  banyak yang belum mengetahui pemahaman dan
batasan  peraturan  daerah  yang  mengatur tentang  hewan  beresiko  rabies,  sehingga masih banyak masyarakat yang membiarkan  hewan  beresiko  rabies berkeliaran  secara  bebas  ditengah masyarakat,  selain  itu  masih  banyak hewan  yang  belum  divaksinasi  dan  ter registrasi  secara  integrasi  ini  dibuktikan dengan tidak adanya peneng atau kalung pada  hampir  semua  anjing  yang berkeliaran ditengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, dengan masih tingginya kasus rabies di Provinsi Bali mendorong penulis untuk menganalisis  implementasi  kebijakan tentang  penanggulangan  rabies  di Provinsi  Bali  dan  untuk  mengetahui pengaruh  sistem  informasi  georafis terhadap implementasi kebijakan tentang penanggulangan  rabies  pada  Provinsi Bali.
Dari  rumusan  permasalahan  yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  untuk  mengetahui  apakah  teori implementasi  kebijakan  dari  George  C Edward  yang  meliputi  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan  struktur birokrasi sebagai factor penentu implementasi kebijakan tentang penanggulangan  rabies  di  Provinsi  Bali, dan  untuk  mengetahui  apakah  sistem informasi geografis berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tentang penanggulangan  rabies  pada  Provinsi Bali. Dalam penelitian ini diharapkan
manfaatnya berupa :
1. Manfaat teoritis yaitu menjadi media untuk  menerapkan  konsep-konsep
teori  serta  meningkatkan  wawasan ilmu  pengetahuan  melalui  berbagai temuan di lapangan yang sebelumnya belum  terungkap  khususnya  tentang implementasi kebijakan tentang penaggulangan  rabies  yang  menjadi salah  satu  factor  penentu  keamanan masyarakat yang secara tidak langsung sebagai pendorong pertumbuhan teknologi sistem informasi geografis. 2. Manfaat  praktis,  hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah  Provinsi  Bali  khususnya dalam upaya peningkatan implementasi kebijakan tentang penanggulangan rabies. Manfaat yang lebih  luas  lagi  adalah  terciptanya pemerintahan  yang  baik  untuk mendorong peningkatan pengetahuan pada  teknologi  sistem  informasi geografis  yang  berdampak  pada peningkatan kenyamanan masyarakat.

## KAJIAN LITERATUR
Implementasi  merupakan  suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang  termasuk  manusia,  dana  dan kemampuan organisasional yang dilakukan  oleh  pemerintah  maupun swasta  (individu  maupun  kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh  pembuat  kebijakan  Joko  Widodo (2010:87).  Sedangkan  implementasi kebijakan  adalah  salah  satu  tahapan  dari proses  kebijakan  public  yang  sangat penting.  Bersifat  sangat  penting  karena bagaimanapun  baiknya  suatu  kebijakan,
jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara  baik  dalam  implementasinya, maka  tujuan  kebijakan  tidak  akan  bisa diwujudkan begitupula sebaliknya. Sehingga  jika  menghendaki  tujuan kebijakan  dapat  tercapai  dengan  baik pada tahapan perumusan dan pembuatan kebijakan  juga  sudah  diantisipasi  untuk dapat diimplementasikan. George Edward III  dalam  Widodo  (2010:96)  terdapat  4 faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan dan  kegagalan  implementasi  kebijakan antara  lain  yaitu  :  factor  komunikasi, factor  sumberdaya,  factor  disposisi  dan factor struktur birokrasi.
1. Komunikasi adalah proses
penyampaian  informasi  dari  orang yang  memberi  pesan  kepada  orang yang  menerima  pesan.  Informasi mengenai  kebijakan  public  perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar  para  pelaku  kebijakan  dapat mengetahui  apa  saja  yang  harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga sasaran dan tujuan kebijakan dapat  dicapai  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Komunikasi  kebijakan memiliki  beberapa  dimensi,  antara lain  Dimensi  transmisi  menghendaki agar  kebijakan  public  disampaikan tidak  hanya  kepada  pelaksana kebijakan  tetapi  juga  disampaikan kepada  kelompok  sasaran  kebijakan dan  pihak  lain  yang  berkepentingan baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Dimensi kejelasan menghendaki  agar  kebijakan  yang ditransmisikan  kepada  pelaksana,
target  grup  dan  pihak  lain  yang berkepentingan  secara  jelas  sehingga diantara mereka mengetahui maksud, tujuan,  sasaran  serta  substansi  dari kebijakan  public  tersebut.  Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang  diambil  tidak  simpang  siur  dan membingungkan pelaksana kebijakan,  target  grup  dan  pihak- pihak lain yang berkepentingan.
2. Sumberdaya  mempunyai  peran  yang amat  penting  dalam  implementasi kebijakan. sumberdaya meliputi Sumberdaya manusia yang merupakan  salah  satu  variabel  yang sangat  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan  kebijakan.  Sumberdaya anggaran akan mempengaruhi berhasil tidaknya keberhasilan pelaksanaan  kebijakan.  Sumberdaya peralatan  merupakan  sarana  yang digunakan  untyk  operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan semua sarana yang memudahkan  dalam  memberikan pelayanan. dan Sumberdaya kewenangan  menyatakan  bahwa pelaku  utama  kebijakan  harus  diberi wewenang yang cukup untuk membuat  keputusan  sendiri  dalam melaksanakan kebijakanyang menjadi kewenangannya.
3. Disposisi merupakan suatu kemauan, keinginan  dan  kecenderungan  para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan  tadi  secara  sungguh- sungguh  sehingga  apa  yang  menjadi tujuan  kebijakan  dapat  terwujud. Disposisi dalam implementasi
kebijakan terdiri dari : pengangkatan birokrasi  merupakan  pengangkatan dan  menilihan  personel  pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki  dedikasi  pada  kebijakan yang  telah  ditetapkan,  lebih  khusus lagi pada kepentingan
masyarakat.   dan  insentif  merupakan salah  satu  teknik  yang  disarankan untuk  mengatasi  masalah  sikap  para pelaksana  dengan  memanipulasi insentif.  Intensif  menjadi  factor pendorong  agar  para  pelaksana menjalankan perintah dengan baik.
4. Struktur birokrasi merupakan pembagian kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah.
Karakteristik  utama  dari  struktur birokrasi  ialah  standar  operasional prosedur  yang  sangat  mungkin menjadi  kendala  bagi  implementasi kebijakan  baru  yang  membutuhkan cara kerja baru atau tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  Fragmentasi  merupakan penyebaran tanggungjawab dari suatu kebijakan  kepada  beberapa  badan yang  berbeda  sehingga  memerlukan koordinasi.
Struktur birokrasi fragmentasi  dapat  meningkatkan gagalnya komunikasi karena membutuhkan koordinasi yang intensif. Kemajuan teknologi saat ini, mendorong pemerintah untuk mengupayakan implementasi
kebijakan  public  yang  baik,  salah satunya dengan memanfaatkan sistem informasi  geografis.  Menurut  Dewi (2017)  Sistem  Informasi  Geografis
(SIG)  merupakan  suatu  sistem informasi  yang  berbasis  computer yang digunakan untuk mengumpulkan, memverifikasi, mengintegrasikan,  dan  menganalisis informasi  tentang  permukaan  bumi.
Didalam  sistem  informasi  geografis terdapat berbagai symbol-simbol atau warna-warna yang menadakan seperti kepadatan jumlah penduduk, penyebaran  suatu  penyakit  dan  lain-
lain.

## Penelitian Sebelumnya
Mike  (2018)  yang  meneliti
Problem  Institusi  dalam  Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik menemukan minimnya program pemberdayaan masyarakat  dan  organisasi  social  pada kebijakan  pengentasan  rabies  di  Bali (sebagai model pembelajaran), mengindikasikan aspek kesehatan hewan belum  diterapkan  dengan  optimal. Lemahnya regulasi pemerintah mengedepankan  isu  tersebut  turut mempengaruhi  kurangnya  kolaborasi multipihak dan koordinasi lintas sektor di tatanan meso dan mikro.
Gabriella (2021) meneliti tentang Implementasi  Kebijakan  di  Kabupaten Minahasa  Tenggara  menemukan  bahwa Dinas  Pertanian  dan  Peternakan  masih belum  maksimal  untuk  melakukan vaksinasi  secara  rutin  dan  tidak  sesuai Standart  Operasional  Prosedur  dan kurangnya  transparansi  dari  masyarakat (disposisi).
Pawdaag (2021) telah melakukan
penelitian Implementasi Perda Kabupaten
Sikka  No.  4  Tahun  2014  tentang
penanggulangan
rabies. Hasilnya menunjukkan bahwa factor-faktor penanggulangan  rabies  seperti  aspek pengetahuan dan aspek tindakan masyarakat  masih  belum  cukup  dan kurang,  Upaya  penanggulangan  rabies masih belum optimal dilakukan Yulianita (2023) meneliti tentang Pemetaan Factor Resiko  Kasus  Gigitan  Hewan  Penular Rabies  Pada  Manusia  Berbasis  Sistem Informasi  Geografis  Di  Kabupaten Buleleng  Pada  Tahun  2021.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  data pemetaan  rabies  di  Kabupaten  Buleleng pada tahun 2021 diklasifikasikan menjadi tiga  ketegori  yaitu  tinggi,  sedang  dan rendah.  Dengan  pola  sebaran  kasus gigitan hewan penular rabies tertinggi di Kabupaten  Buleleng  sebanyak  80  kasus, dan kasus terendah sebanyak 13 terjadi di Kabupaten Kubutambahan.

## METHODOLOGY
Metode penelitian yang digunakan adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  adalah  data-data  yang  berupa keterangan-keterangan yang tidak mempunyai satuan hitung, yang digunakan untuk memberikan penjelasan dalam mendukung penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang  meliputi  variabel  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan  struktur birokrasi,  dan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi Bali.  Dengan  teknik  pengumpulan  data yang terdiri dari observasi dan wawancara.  Sedangkan  analisa  data dilakukan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan
tentang
Penanggulangan Rabies Dengan  populasi  anjing  yang semakin  meningkat  di  Bali  dan  tingkat pengetahuan  masyarakat  yang  masih
kurang  terhadap  bahaya  penyakit  rabies merupakan  salah  satu  tantangan  diawal masuknya virus rabies di Bali. Sehingga dengan  cepat  virus  tersebut  menyebar kesemua  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Bali.
Sebagian  besar  masyarakat  Bali percaya hewan peliharaan terutama jenis anjing  merupakan  hewan  yang  paling setia dan bisa menjaga rumah mereka dari kejahatan  dan  hal-hal  gaib.  Agar fenomena  ini  tidak  berlarut-larut, Pemprov  Bali  mengambil  langkah- langkah dalam menanggulangi penyebaran  penyakit  rabies.  Namun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu  tidak  cukup.  Sehingga  berkoordinasi dengan  berbagai  pihak  untuk  bersama- sama  menanggulangi  rabies  tersebut. Salah satu pihak swasta yang digandeng oleh  Pemprov  adalah  Yayasan  BAWA melakukan kerjasama dari bulan September  2010-bulan  maret  2011. Yayasan BAWA merupakan yayasan yang
berfokus pada
penyelamatan dan perlindungan hewan di Bali. Beberapa hal yang telah dilakukan sesuai  dengan  program  pemerintah  dan yayasan  BAWA  yaitu  mendampingi masyarakat, vaksinasi, Sterilisasi, melakukan  tindak  lanjut  atau  eliminasi hewan  yang  sudah  dipastikan  rabies dengan  standar  internasional,  sedangkan untuk  korban  (manusia)  akan  diberikan informasi khusus dan edukasi agar segera memvaksin  dirinya.  Selain  itu  BAWA juga  membentuk  tim  reaksi  cepat  serta menyediakan ambulance 24 jam bila ada yang  membutuhkan  penanganan  cepat. “kerjasama antara kami dengan pemerintah  hanya  berjalan  sekitar delapan  bulan,  karena  ada  beberapa program  yang  tidak  sepaham.  Seperti pemerintah melaksanakan upaya
pengentasan rabies melalui jalur eliminasi  anjing  secara  besar-besaran. Dan kami menentang itu, karena spesialis internasional secara konsisten menyarankan bahwa eliminasi/membunuh anjing selain anjing rabies atau anjing yang tidak divaksinasi tidak  efektif  dalam  menekan  rabies. Eliminasi besar-besaran akan menurunkan  jumlah  anjing  Bali,  dan menyebabkan  anjing  bali  terancam punah. Dari hasil observasi dan wawancara  dapat  dijelaskan  bahwa kerjasana yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta membawa  dampak  yang  baik  dengan angka  penurunan  kasus  rabies  yang sangat  signifikan.   Namun  saying kerjasama  tersebut  tidak  berlangsung lama.

## Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi
Impementasi Kebijakan Komunikasi merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan
bermasyarakat,  sehingga  komunikasi yang  baik  dapat  membantu  mengurangi hambatan,  meminimalkan  interpretasi yang salah, dan memastikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan di berbagai pihak  yang  terlibat.  “Kami  dari  dinas sudah memiliki jadwal kemana dan kapan akan  melakukan  vaksin  misalnya,  pasti akan melakukan
kunjungan terlebih   dahulu  ke  kantor  desanya  lah, agar kami mengetahui ada berapa banjar didalam  desa  tersebut,  agar  hasil kunjungan ini bisa disampaikan ke team pelaksana  untuk  persiapan  orang,
perlengkapan  dan  alat  yang  diperlukan sebelum vaksinasi dilakukan” pernyataan salah  satu  staff  dari  Dinas  Kesehatan Provinsi Bali. Keterbukaan yang dilakukan  oleh  Dinas  Pertanian  dan Ketahanan  Pangan  Provinsi  Bali  dan Dinas  Kesehatan  Provinsi  Bali  sebagai Ogranisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) dalam  upaya  penanganan  rabies  sudah sangat baik. “Bahkan ketika kami masih berkolaborasi  dengan  pihak  swasta,  apa yang kami dapatkan waktu audiensi awal pasti  kami  sampaikan  kepihak-pihak yang  terlibat  didalamnya.  Agar  pihak swasta  atau  akademik  bisa  mempelajari profil  desa  apakah  ada  perlu  tambahan edukasi  berupa  penyuluhan  terkait bahaya  rabies  ini  atau  cukup  dengan melakukan  vaksin  terhadap  hewan peliharaan  saja.  Dan  kami  dari  dinas sangat  menekankan  kepada  pihak  desa agar  menginformasikan  kepada  semua masyarakatnya  agar  membawa  hewan peliharaannya ke banjar waktu vaksinasi”.  Dari  sekian  pelaksanaan vaksin  dan  penyuluhan  tentang  rabies bisa  dikatakan  sukses,  karena  perangkat desa  dapat  memastikan  bahwa  warga banjarnya  sudah  ikut  berpartisipasi  jika suami  berhalangan  bisa  digantikan  oleh istrinya.  Dari  hasil  observasi  dan wawancara diperoleh bahwa komunikasi akan meningkatkan partisipasi
masyarakat  untuk  ikut  dalam  kegiatan penanggulangan  rabies  sehingga  dapat dikatakan baik.
Terpenuhinya  sumberdaya  dapat mempercepat  segala  tujuan  yang  ingin dicapai. “pada awal muncul dan semakin
meluasnya  rabies  kami  cukup  kesulitan dengan SDM yang ada, tetapi kami terus berupaya  bagaimana  caranya  agar edukasi, vaksinasi bisa didistribusikan ke masyarakat. Sehingga kami berkolaborasi dengan pihak swasta, pihak akademik  untuk  bisa  dengan  cepat melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah”  dari kegiatan  kolaborasi  yang  dilakukan sangat  membantu  dalam  pemberian vaksinasi  kepada  hewan  peliharaan hampir  disemua  desa  di  Provinsi  Bali. Untuk  biaya  penanggulangan  rabies sesuai dengan Perda Provinsi Bali No. 15 tahun  2009  pasal  17  ayat  1  tentang pembiayaan  menerangkan  segala  biaya untuk penanggulangan rabies bersumber pada  APBN,  APBD  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  serta  sumber  biaya  lain yang  sah.  Pada  kenyataannya  anggaran untuk  rabies  masih  belum  maksimal terkonsentrasi  pada  penanggulangan rabies, sehingga sering dijumpai kekurangan  jumlah  vaksin  ketika pelaksanaam di lapangan. Selain sumberdaya  anggaran  yang  menjadi kendala  juga  adalah  dari  segi  peralatan, salah  staff  dinas  Pemprov  Bali Menyampaikan  “saat  ini  belum  adanya sarana  pendukung  seperti  pemeriksaan Laboratorium  untuk  kasus  rabies  pada manusia,  namun  fasilitas  kesehatan dalam penanganan korban gigitan hewan penular rabies sudah cukup baik”. Sejauh ini  sumberdaya  kewenangan  masih dikatakan berhasil karena pada kenyataannya  seorang  pelaksana  bisa memberi keputusan saat keadaan darurat
timbul.  Maka  dari  hasil  observasi  dan wawancara diperoleh bahwa sumberdaya dari  segi  anggaran  dan  peralatan  masih kurang  maksimal  karena  anggaran  yang di  anggarakan  belum  sepenuhnya direalisasikan ke kasus rabies, sedangkan dari sumberdaya manusia dan kewenangannya  mempengaruhi  tingkat kedisiplinan  disetiap  kegiatan  dan kecepatan  penyelesaian  masalah  dari pelaksana  kebijakan  sehingga  kegiatan terlaksana dapat dikatakan baik.
Disposisi  ini  meliputi  sejauh mana  para  aktor  bersedia  untuk mendukung, melaksanakan, dan mematuhi  kebijakan  penanggulangan rabies. Berbagai Dinas dikerahkan untuk turut bersama-sama menyukseskan pemberantasan  virus  rabies  yang  ada  di Bali. “kami dari dinas memang memilih orang-orang yang berkompeten dibidang itu dan membentuk team khusus sehingga didalamnya kami bentuk kembali sebuah stuktur   kecil  agar  jelas  koordinasinya. Sehingga  orang  yang  dipilih  tersebut tidak canggung minta tlong kepada staff yang  lain  untuk  membantu.  Untuk insentif  sendiri  tentu  ada  karena  kami melihat,  keadaan  dilapangan  yang biasanya kegiatan diprediksi berlangsung 3 jam ternyata ngaret sampai 6 jam atau sampai melebihi jam kantor. Bahkan ada beberapa  desa  yang  mengginginkan pelaksanaan  vaksin  pas  hari  libur, sehingga  insentif  perlu  kami  berikan  ke pada  orang-orang  yang  terpilih  tersebut. Tetapi  tetap  kami  control  gerak  dan tanggungjawabnya didalam pelaksanaan".  Dari  hasil  observasi  dan
wawancara  diperoleh  bahwa  disposisi dari  segi  pengangkatan  birokrasi  dan insentif mempengaruhi tingkat keaktifan dan  loyal  terhadap  waktu  dari  para pelaksana  kebijakan  sehingga  dapat dikatakan baik.
Struktur  birokrasi  memainkan peran penting dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini struktur birokrasi hanya dari segi SOP dan Fragmentasi. Sebagaimana yang kita tau  bahwa  standar  operasional  prosedur pada  tiap-tiap  dinas  itu  berbeda-beda seperti yang disampaikan oleh salah satu staff pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali “saya jelaskan SOP tentang
penanggulangan  rabieskan  iya,  diawal mulai ramainya berita tentang rabies dan menyebar di Bali kami membentuk suatu tim ya, tim kecil yang ada itu pembagian struktur,  pembagian  tugas  pokok, tanggungjawab, wewenang serta pembagian  orang-orang  yang  akan berhubungan  dengan  pihak-pihak  lain yang  bekerjasama  dengan  kita.  Setelah beberapa kali rapat tentu aa hasil seperti jadwal,  waktu,  kebutuhan  pelaksanaan”.
Dapat dilihat dilapangan ketika pelaksanaan  vaksin  sudah  tidak  ada pelaksana kebijakan yang diam saja, atau tidak  paham  apa  yang  harus  mereka lakukan.  Ini  merupakan  salah  satu  dari adanya SOP yang baik dan dilaksanakan secara  baik  pula.  Sedangkan  menurut mereka  pada  segi  Fragmentasi  tidak dilaksanakan karena akan terjadi tumpang tindih instruksi atau koordinasi dari para pelaksana. Mereka hanya focus pada  SOP  yang  sudah  dibuat  dan
disepakati bersama. Dari  hasil observasi dan  wawancara  dapat  dijelaskan  bahwa struktur  birokrasi  dari  segi  SOP mempengaruhi kecepatan dan ketepantan dalam  memberikan  vaksinasi  dan penyuluhan  sehingga   dapat  dikatakan baik , sedangkan segi Fragmentasi tidak dilaksanakan dalam implementasi kebijakan penanggulangan rabies.

## Pengaruh  Sistem  Informasi  Georgafis Terhadap  Implementasi  Kebijakan Tentang Penanggulangan Rabies
Penggunaan  media  sosial,  situs web resmi pemerintah Provinsi Bali dan aplikasi  mobile  serta  platform  digital seperti instagram, facebook dan lain-lain telah  mempermudah  akses  masyarakat terhadap  informasi  terbaru  tentang berbagai  hal.  Era  digital  dalam implementasi kebijakan penanggulangan rabies  merupakan  fenomena  yang signifikan  serta  memberikan  dampak positif   dalam  upaya  dalam  pencegahan dan  penanggulangan  penyakit  rabies (Gogri, 2018). Tidak terkecuali Pemprov Bali terus upaya mengedukasi masyarakat  tentang  bahaya  virus  rabies, jadwal vaksinasi untuk hewan, informasi tentang penyebaran virus. “ saya pernah tidak  sengaja  meng  klik  aplikasi  dan muncul gambar pulau bali dengan warna yang  berbeda-beda  ternyata  itu  berisi keterangan  kabupaten  Buleleng  sebagai Kabupeten  yang  paling  banyak  kasus kematian  akibat  rabies.  Infomasi  ini sangat penting jika diketahui oleh teman- teman  yang  lain  agar  mereka  bisa antisipasi jika virus menyerang desa kami (Guwang)”. Pernyataan yang
disampaikan oleh Bapak Agus merupakan  salah  satu  aplikasi  dari pemerintah  yang  merupakan  informasi dari segi pemetaan secara georgafis yang dikenal  dengan  nama  sistem  informasi geografis.
Gambar1 : Kasus Kematian Rabies Di Provinsi Bali Tahun 2008 S/D Bulan Mei 2023
“Sistem  Informasi  Goegrafis  ini dibuat  dan  disebar  kepada  masyarakat sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti masyarakat,  tetapi  ingin  mengajak merangkul  dan  mendorong  masyarakat untuk  ikut  bersama-sama   dalam  upaya pemberantasan virus yang masih tinggi di Bali. Jadi masyarakat jangan pernah ragu menginformasikan kepada kami jika ada kasus anjing gila di desanya”. Pernyataan dari  salah  satu  ASN  di  Kota  Denpasar. Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) memungkinkan  pemetaan  kasus  rabies, daerah rawan, dan titik distribusi vaksin secara  lebih  terperinci.  Ini  membantu dalam  perencanaan  dan  alokasi  sumber
daya  yang  lebih  efektif,  inovasi  dalam layanan  kesehatan  hewan.  Dari  hasil wawancara dan observasi dapat dijelaskan  bahwa  Sistem  Informasi Geografis  memberi  pengaruh  yang posistif terhadap implementasi kebijakan tentang  penanggulangan  rabies  tidak hanya  bagi  pemerintah,  tetapi  juga  bagi masyarakat.  Dengan  SIG  petugas  bisa dengan cepat ke daerah yang masih tinggi kasus rabiesnya tanpa keliru alamat/lokasi  tujuan.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi  geografis  sangat  bermanfaat tidak  hanya  bagi  pihak  pemerintahan tentapi  juga  bagi  masyarakat  hanya  saja
belum  semua  masyarakat  tau  tentang aplikasi SIG ini.

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  tentang penanggulangan rabies pernah dilakukan dengan  menggandeng yayasan  BAWA dan menunjukkan hasil yang baik, namun kerjasama  ini  tidak  berlangsung  lama. Komunikasi  antara  pemerintah  pusat sampai ke desa, dan desa ke masyarakat sangat baik ditunjukkan dengan partisipasi  masyarakat.  Sumberdaya manusia  dan  kewenangan  sangat  baik ditunjukkan  dengan  disiplin  ikut  dalam kegiatan dan kecepatan dalam penyelesaian masalah yang ada dilapangan. Namum sumberdaya anggaran belum menunjukkan hasil yang baik karena anggaran belum focus untuk penanggulangan rabies. Sedangkan sumberdaya peralatan terutama laboratorium  khusus  manusia  terinfeksi rabies  juga  belum  tersedia.   Disposis dapat  dikatakan  baik  karena  para pelaksana  kebijakan  sangat  aktif  dan bersedia setiap waktu. Struktur organisasi dengan  SOP  sangat  baik  karena kecepatan  dan  ketepatan  para  pelaksana kebijakan.  Sistem  informasi  goegrafis memberikan  dampak  yang  positif sehingga  dapat  dimanfaatkan  oleh Pemprov Bali maupun masyarakat, akan tetapi  aplikasi  perlu  diperkenalkan  ke semua lapisan masyarakat.

## REFERENSI
Bali, P. P. (2009). Peraturan pemerintah Provinsi  Bali  No.15  Tahun  2009 Tentang  Penanggulangan  Rabies (Vol. 2, Issue 5).
Dewi NK. Pemanfaatan OpenStreet Maps dan  Sistem  Informasi  Geografis untuk  Menyusun  Rekomendasi Manajemen Jalan di Sebgian Kota Serang.  J  Bumi  Indones.  Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako) / Vol 9 No.1 Januari  2023  Ni  Luh  Putu Yulianita, Nyoman Ngurah Adisanjaya,  Rai  Riska  Resty Wasita:1-9 9 2017;6(3):1-10
Dilago,  Z.  (2019).  Penyuluhan  dan Pelaksanaan  Vaksinasi  Rabies  di Desa Tagalaya Kecamatan Tobelo. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar , 1 (1), 93. https://doi.org/10.35308/baktiku.v 1i1.1463
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Udayana. (n.d.). Peran yayasan  BAWA  dalam  menangani kasus rabies.pdf .
Gogri, S. (2018). Original Research Paper Management. Journal  of  Applied Research , Volume - 8, (July),  2018– 2021.
Kementerian Kesehatan R. 8 Dari 34 Provinsi di  Indonesia  Bebas  Rabies.  Published online 2020 Manongga,  A.,  &  Dkk.  (2018).
Implementasi  Program  Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan  Kota  Bitung. Jurnal Jurusan  Ilmu  Pemerintahan , 1 (1), 1–10.
Manro,  N.  M.,  &  Yovani,  N.  (2018). Menuju  Indonesia  Bebas  Rabies 2020:  Problem  Institusi  dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik  di  Bali. Jurnal  Kebijakan Kesehatan  Indonesia :  JKKI , 7 (4), 168–177. https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article /view/40619 Nugraha, EY., Batan, IW., & Kardena I. Sistem  Pemeliharaan  Anjing  dan
Tingkat  Pemahaman  Masyarakat terhadap  Penyakit  Rabies  di Kabupaten Bangli, Bali. J Veteriner 11(2)  274-282.  2020;11(2):274- 282.
Nurwidyanto,  N.,  &  Maksum,  I.  R. (2020).  Implementasi  Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  tentang  Hak Atas Tanah bagi Warga Keturunan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 006 (03), 331–338. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.20 20.006.03.1 Reza, V., Snapp, P., Dalam, E., Di, I. M.
A., Socialization, A., Cadger, O. F.,
To, M., Cadger, S., Programpadang,  R.,  Hukum,  F.,
Hatta,  U.  B.  U.  B.,  Sipil,  F.  T., Hatta, U. B. U. B., Danilo Gomes de Arruda, Bustamam, N., Suryani, S.,  Nasution,  M.  S.,  Prayitno,  B., Rois,  I.,  …  Rezekiana,  L.  (2020). Faktor  Keberhasilan  Implementasi
Kebijakan  Penyelenggaraan  Haji Di  Kota  Bandung. Bussiness  Law Binus , 7 (2), 33–48. http://repository.radenintan.ac.id/1 1375/1/PERPUS
PUSAT.pdf%0Ahttp://business- law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwis ata- syariah/%0Ahttps://www.ptonline. com/articles/how-to-get-better- mfi- results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/ index.php/kiat/article/view/8839 Subarsono.  (2011). Analisis  Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar.
Peraturan Pemerintah Walikota Denpasar No.  1  th  2015  Tentang  Komisi Pengendalian Zoonosis Pemerintah Kota Denpasar, (2015).
Widodo,  Joko.  2010.  Analisis Kebijakan  Publik,  Konsep  dan  Analisis Proses  Kebijakan  Publik.  Edisi  Ke  3. Malang: Bayumedia Publishing.