Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p—ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No.10 Oktober 2018
KINERJA  LEMBAGA  ZAKAT  NASIONAL  PUSAT  ZAKAT  UMAT  PASCA AMANDEMEN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  38  TAHUN  1999  TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (PERSPEKTIF INDEX ZAKAT NASIONAL)
Hendri Tanjung dan  Huzaifah Azhar Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor Email: hendri.tanjung@gmail.com huzaifaazhar1.ha@gmail.com

## Abstrak
Zakat merupakan ibadah mahdoh yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi sosial yang  berkaitan  dengan  hubungan  sesama  manusia  dan  dimensi  personal  yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah. Penelitian ini bermaksud untuk melihat sudah sejauh mana zakat itu dikelola dengan regulasi baru yang ditujukkan kepada lembaga  zakat  yang  dalam  penelitian  ini  dilakukan  kepada  Lembaga  Amil  Zakat Nasional  Pusat  Zakat  Umat  sebagai  salah  satu  instrumen  pengelolaan  zakat  di Indonesia. Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus Index  Zakat  Nasional  yaitu  sebuah  sebuah index komposit  yang dibangun  dengan tujuan untuk mengukur perkembangan   kondisi   perzakatan nasional yang salah satu komponen  pengukurannya  berfokus  dalam  dimensi  mikro  dalam  indikator kelembagaan dengan 4 variabel dasar penilaian kinerja yaitu variabel penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Dalam penelitian ini keempat variabel ini digunakan untuk menilai kinerja Lembaga Amil Zakat Nasional Pusat Zakat Umat di periode  tahun  2011-2013  sebagai  periode  awal  terjadinya  amandemen  undang- undang pengelolaan zakat, dan juga pada periode tahun 2014-2016 sebagai periode selanjutnya  dalam  penerapan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011.  Diakhir penelitian penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat  dalam  dua  periode  ditahun  pasca  terjadinya  amandemen  undang-undang pengelolaan zakat tidak mengalami kenaikan kinerja yang signifikan melainkan hanya kenaikan  pada  variabel  kinerja  penghimpunan  yang  secara  tidak  langsung dipengaruhi  oleh  terjadinya  percepatan  disipliner  pencatatan  dan  pelaporan keuangan lembaga demi kepentingan legalitas hukum sebagai dampak penyesuaian terhadap undang-undang pengelolaan zakat yang baru. hal ini yang juga sekaligus memberikan kesimpulan  bahwa undang-undang  pengelolaan zakat yang baru belum mampu  mendongkrak  kinerja  pengelolaan  zakat  nasional  di  Indonesia  secara komperhensif.
Kata Kunci : Undang-Undang Zakat, Index Zakat Nasional, Pusat Zakat Umat

## Pendahuluan
Pusat Zakat Umat (Lembaga Amil Zakat Nasional Persatuan Islam) adalah sebuah lembaga  pengelola  zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  yang  berkhidmat  untuk  meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan kesehatan.
Pusat Zakat Umat dikukuhkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu SK Menteri Agama RI No. 552 Tahun.  2001 dan No. 865 Tahun 2016 . Pusat Zakat Umat (PZU) didirikan pada tahun 2001, yang didukung oleh amil zakat profesional dan amanah. Pusat Zakat Umat menetapkan visi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah secara amanah, profesional, dan transparan demi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia.
Menurut Yusuf  Qardawi sebagaimana yang dikutip oleh Cahyo Budi Santoso dalam jurnalnya yang berjudul Zakah Organization As The Fourth Sector, zakat adalah satu dari lima  pilar  sosial  ekonomi  Islam.  Zakat  terhukumi  wajib  dan  termasuk  kedalam  ibadah mahdoh , zakat pula merupakan suatu ibadah yang sifatnya multidimensional dimana zakat memiliki dimensi hablum minallah dengan ketentuan yang baku berpedoman kepada al- Quran dan as-Sunnah dan dimensi hablum  minannas sebagai  amal sosial dan kemanusiaan yang bisa berkembang sesuai dengan perkembangan manusia.
Menilik  sejarah  sebelum  lahirnya  undang-undang  tentang  pengelolaan  zakat  di tahun 1999, pada  mulanya  zakat  dikelola tanpa ada keterlibatan Negara, zakat merupakan ibadah individual tradisional dengan basis masjid dan pesantren sebagai institusi penting yang mendukung pengelolaan. Barulah  pada masa  orde  baru  hingga  tahun  1990-an mulai  muncul  kesadaran masyarakat sipil  untuk  mengelola dana  zakat  secara  kolektif dengan  manajemen yang  professional hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Akan tetapi meski lahirnya undang-undang ini membawa banyak  perubahan  yang positif  tetapi  undang-undang  ini  dinilai masih banyak kelemahan.  Undang-undang  ini tidak  memberi  kerangka untuk  tata kelola yang baik  ( good governance ) . Lebih jauh menurut Budi Rahmat Hakim (2015)  kelemahan-kelemahan yang terdapat dari Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  1999    Tentang  Pengelolaan  Zakat  ini  bersumber  dari ketidakmampuan Undang-Undang (UU) ini untuk mengantisipasi masalah dan tantangan zakat nasional . Lahirlah wacana amandemen UU Nomor 38 Tahun 1999 sejak tahun 2003, menguat  pada  tahun 2007-2008,  dan baru  mendapat  perhatian serius pada tahun 2009, pembahasan  amandemen UU  Zakat pada tahun 2009 dilakukan oleh Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR)  baru  periode  2009-2014,  melalui Rancangan UU inisiatif  DPR. Draf  UU inisiatif  DPR keluar pada awal 2010, dan Daftar Isian Masalah (DIM) dari pemerintah keluar  pada   awal  2011.  Setelah  dibahas  dalam  dua  masa  sidang barulah UU baru zakat disahkan DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 yang dikenal dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Dalam prinsip dasar zakat menurut al-Habshi (2005) sebagaimana yang dikutip oleh Irman Firmansyah dan Abrista Devi dalam International Journal Of Zakat Vol. 2 (2) 2017 Page  85-97.  h.  85  yang  berjudul The  Implementation  Strategies  Of  Good  Corporate Governance For Zakat Institutions In Indonesia. Lembaga zakat  harus didirikan  terlebih
dahulu  di  dalam    masyarakat  Muslim  dengan  cara  yang  terorganisir  dengan  baik. Di Indonesia  sekarang  ini,  perkembangan  organisasi  non pemerintah seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah  demikian  menjamur  sebagai gerakan sosial  ( civil society ). Dalam realitasnya pencapaian dana zakat masih jauh dari ekspektasi. Pada tahun 2015 dana zakat terkumpul sebesar Rp 3,7 triliun atau hanya 1,3% dari potensinya Rp 286 triliun. Bahkan dalam buku Outlook Zakat Indonesia tahun 2017 dikatakan menurut beberapa penelitian, potensi zakat di Indonesia bervariasi antara Rp 12,7 triliun dan Rp 286 triliun mencapai 16% dari anggaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 . Menurut Hafidhudin dan Sugiyarta Fatma Laela (2010) kesenjangan antara potensi dan  realisasi dana zakat karena: 1) ketidakefektifan pengumpulan organisasi zakat; 2) biaya administrasi  yang  tinggi  untuk  mengelola  zakat;  3)  Informasi  tentang  pentingnya pembayaran  zakat  yang  tidak  efektif;  dan  4) Ketidakpercayaan Muzakki ( zakat  payers ) kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
Apakah  undang-undang  pengelolaan zakat  yang baru tidak membawa dampak yang  lebih  khususnya  bagi  percepatan  kinerja  lembaga  amil  zakat  sebagai  instrumen pengelolaan zakat di indonesia? Bagaimana progres Pusat Zakat Umat pasca amandemen? Bagi penulis ini menjadi hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut mengingat Pusat Zakat Umat adalah salah satu lembaga amil zakat yang telah berdiri sejak tahun 2001, dengan melakukan pengukuran kinerja terhadap salah satu instrumen pengelolaan zakat ini akan memberikan sedikit gambaran sejauh mana undang-undang berpengaruh dalam pengelolaan zakat di indonesia.

## Metode Penelitian Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong kedalam pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (termasuk penelitian historis dan deskriptif) adalah penelitian  yang  tidak  menggunakan  model  matematik,  statistik,  atau  komputer.  Proses penelitian dimulai dengan  memulai asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian (Malik, 2011).
Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisa data hasil wawancara dan data-data berupa data  mentah yang peneliti peroleh saat di lapangan baik data penelitian yang bersifat keuangan lembaga zakat ataupun data non keuangan sebagai landasan empiris penilaian kinerja.

## Populasi dan Sampel
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini ialah  Lembaga Amil Zakat Nasional Pusat Zakat Umat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4 Bandung yang merupakan lembaga pengelola zakat yang berdiri dibawah Payung ORMAS Persatuan Islam (PERSIS) sejak tahun 2001.  Adapun yang menjadi objek penelitian adalah data hasil wawancara dan data-data sekunder yang diperoleh  di LAZNAS PZU baik data penelitian yang bersifat keuangan ataupun data non keuangan di tahun 2011 sampai tahun 2016.

## Pengukuran Variabel Penelitian
Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus Index Zakat Nasional (IZN) yang  merupakan sebuah index komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan   kondisi   perzakatan   nasional.   IZN   diharapkan  dapat menjadi indikator yang dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun. Dalam penyusunannya, IZN terbentuk atas sebuah pedoman yang menjadi konsep dasar dalam  keseluruhan  proses  penyusunan  index  yang  dibuat.  Pedoman  tersebut  disingkat dengan  istilah  SMART,  yaitu  komponen  index  yang  memenuhi  kriteria specific; measurable; applicable; reliable; dan timely .
Adapun  dalam  penelitian  ini  komponen  rumusan  IZN  yang  digunakan  adalah komponen yang berada dalam dimensi mikro yang  disusun dalam perspektif  kelembagaan zakat (performa). Indikator performa lembaga zakat ini dibuat kedalam 4 variabel yang mendukung performa lembaga dari aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Keempat variabel ini kemudian digunakan dalam penilaian kinerja LAZNAS PZU  pada  periode  tahun  2011-2013  sebagai  periode  awal  terjadinya  amandemen pengelolaan zakat, dan juga pada periode tahun 2014-2016 sebagai periode selanjutnya dalam penerapan undang-undang No. 23 tahun 2011.
Model  penilaian  kinerja  kelembagaan dalam IZN terbagi  menjadi  tahapan yang bersifat  sistematis  sehingga dilakukan secara berurutan. Keseluruhan prosedur estimasi penilaian kinerja kelembagaan dalam IZN adalah sebagai berikut :
Pertama ,  membuat  skoring  skala  likert  dengan  rentang  1-5,  dimana  1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 kondisi paling baik. Skoring ini dibuat untuk keseluruhan variabel penyusun indeks.
Kedua ,  menghitung  indeks  setiap  variabel.  Formula  yang  dilakukan  untuk penghitungan indeks pada setiap variabel adalah
( S i — S min ) I i= ( S max — S min )
Dimana, I i = Indeks pada variabel i
S i
= Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i S max = Skor maksimal S min = Skor minimal
Adapun nilai index yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00—1.00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Nilai 0.00 berarti indeks zakat nasional yang diperoleh adalah paling rendah yaitu “nol”. Sedangkan nilai 1.00 berarti nilai indeks paling tinggi, yaitu “sempurna.”
Tahap terakhir pada penilaian kinerja kelembagaan perspektif  IZN  ini ialah dengan mengalikan index yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing masing untuk memperoleh index pada indikator. Adapun  sistem perhitungannya sebagai berikut:
Dimana, X : Indeks Indikator Kelembagaan X 1 : Indeks Variabel Penghimpunan X 2 : Indeks Variabel Pengelolaan X 3 : Indeks Variabel Penyaluran X 4 : Indeks Variabel Pelaporan

## Teknik Pengambilan Data
dalam penelitian ini maka peneliti mengumpulkan data 3 tahunan baik di tiga tahun pertama pencetusan amandemen pengelolaan zakat  maupun pada tiga tahun berikutnya dengan  menggunakan  beberapa  teknik  pengambilan  data  diantaranya  dengan Wawancara/ Interview  yang dilakukan  untuk  menggali  data  penelitian  langsung  dari sumbernya,  juga  teknik  dokumentasi  terhadap  dokumen-dokumen  atau  laporan  yang berkaitan dengan dokumen maupun laporan yang bersifat keuangan ataupun non keuangan, hal ini dilakukan untuk lebih memberikan latar belakang dan gambaran yang lebih luas mengenai LAZNAS PZU sebagai subjek yang diteliti.

## Metode Analisis
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data perspektif  Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006). Adapun lankah-langkah metode analisis data dalam perspektif ini sebagai berikut:
1. Reduksi data (Data Reduction)
Yaitu suatu proses sebagai pemilihan, pemisahan, penyederhanaan, merangkum, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data (Data Display)
X= 0.30X 1 + 0.20X 2 + 0.30X 3 + 0.20X 4
Yaitu  penyusunan  sekumpulan  informasi  yang  memberi  kemungkinan  adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusoin drawing/verification)
Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  dilakukan  secara  terus  menerus  selama penelitian  berlangsung,  yaitu  sejak  awal  memasuki  lokasi  penelitian  dan  selama penyimpulan data. Dalam hal ini peneliti berusaha mencari simpulan dari semua hasil temuan dan semua bentuk dasar pengambilan kesimpulan yang terus diimbangi dengan proses verifikasi selama proses penelitian dan penyimpulan berlangsung.

## Hasil dan Pembahsan

## Hasil
Dalam  pengukuran  kinerja  LAZNAS  PZU  ini,  berdasarkan  pengukuran  kinerja indikator  kelembagaan  Index  Zakat  Nasional  (IZN)  dengan  empat  variabel  penilaian (penghimpunan,  pengelolaan,  penyaluran,  dan  pelaporan),  maka  didapati  hasil  sebagai berikut.

## Penghimpunan
Hasil  analisis  pengukuran  kinerja  variabel  penghimpunan LAZNAS PZU dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 1.
Hasil Analisis Pengukuran Kinerja Variabel Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Nasional Pusat Zakat Umat (LAZNAS PZU) No Periode Tahun Pasca Amandemen UU  Pengelolan  Zakat  No.  38 Tahun 1999 Tahun Pertumbuhan (%) Skor 1 Tiga Tahun Pertama 2011 14% 3 2012 2013 2 Tiga Tahun Berikutnya 2014 94% 5 2015 2016

## Sumber: Data diolah peneliti
Keterangan: nilai 5: Sangat kuat, 4: Kuat, 3: Cukup, 2: Lemah, 1: Sangat lemah
Variabel  penghimpunan  dalam  indikator  kelembagaan  menunjukan  adanya pertumbuhan penghimpunan yang dilakukan oleh LAZNAS PZU baik di tiga tahun pertama setelah adanya perombakan undang-undang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1999 (2011- 2013) maupun di tiga tahun selanjutnya (2014-2016), pada tiga tahun pertama pertumbuhan dana  ZIS  yang  berhasil  dihimpun  oleh  LAZNAS  PZU  adalah  sebesar  14%  yang menunjukkan  penghimpunan  dana  ZIZ  LAZNAS  PZU  di  tiga  tahun  pertama  pasca amandemen undang-undang pengelolaan zakat ini sudah berjalan cukup baik (skor 3) yaitu tumbuh pada rentang 10-14% sehingga mendapatkan nilai index sebesar 0.50. Pada tahun 2012  dana  yang  terhimpun  sempat  mengalami  penurunan,  yaitu  hanya  sebesar    Rp.
5.509.555.293 dari Rp. 5.545.426.815 di tahun 2011 sehingga membuat penghimpunan pada tahun 2012 masuk dalam kriteria penghimpunan yang sangat lemah (skor 1) karena pertumbuhannya  kurang  dari  5%  atau  sekitar  0.46%,  namun  di  tahun  2013  dana  yang berhasil terhimpun mengalami kenaikan pertumbuhan yaitu Rp. 7.118.085.595 tumbuh sekitar  29%  yang  membuat  penghimpuan  di  tahun  2013  masuk  dalam  kriteria penghimpunan yang sangat kuat (skor 5) karena pertumbuhannya mencapai lebih dari 20%. Di tiga tahun selanjutnya LAZNAS PZU berhasil mencapai pertumbuhan penghimpunan sebesar 94% yaitu tumbuh sebesar 18.97% di tahun 2015 atau sekitar Rp 12.114.898.592,56 dari Rp. 10.182.608.118 di tahun 2014 yang membuat penghimpunan pada tahun 2015 masuk dalam kriteria penghimpunan yang kuat (skor 4) karena pertumbuhannya berada dalam rentang 15-19%, kemudian tumbuh sebesar 170% di tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 32.759.489.055,12  yang  membuat  penghimpunan  di  tahun  2016  masuk  dalam  kriteria penghimpunan yang sangat kuat (skor 5)  karena pertumbuhannya mencapai lebih dari 20%. Pada  tiga  tahun  ini  (2014-2016)  mendapatkan  nilai  index  sebesar  1.00  didasari  atas pertumbuhannya  yang  memasuki  kriteria  sangat  kuat  (skor  5)  dengan  persentase pertumbuhan penghimpunan lebih dari 20%.

## Pengelolaan
Hasil analisis pengukuran kinerja variabel pengelolaan LAZNAS PZU dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 2.
Hasil Analisis Pengukuran Kinerja Variabel Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Nasional Pusat Zakat Umat (LAZNAS PZU)
No
Periode Tahun Pasca Amandemen UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999
Tahu n SOP Pengel olaan Zakat Ren cana Stra tegis Sertif ikasi ISO/ Mana jemen Mutu Prog ram Kerj a Tah una n Sko r
Skor Terak umul asi
1 Tiga  Tahun Pertama 2011    4 4 2012    4 2013    4 2 Tiga  Tahun Berikutnya 2014    4 4 2015    4 2016    4

## Sumber: Data diolah peneliti
Keterangan: nilai 5: Sangat kuat, 4: Kuat, 3: Cukup, 2: Lemah, 1: Sangat lemah
Pada  variabel  pengelolaan  ditunjukkan  oleh  adanya  penilaian  terhadap  Standar Operasional Prosedur (SOP) zakat, rencana strategis, program kerja tahunan, dan sertifikasi ISO/Manajemen Mutu. Pada variabel ini, baik di tiga tahun pertama pasca amandemen UU pengelolaan zakat (2011-2013) ataupun di tiga tahun selanjutnya (2014-2016) LAZNAS
PZU  mendapatkan  nilai  indeks  sebesar  0,75  karena  pada  periode  tahun  2011-2016 LAZNAS PZU telah berjalan dengan prangkat SOP, rencana strategis, dan program kerja tahunan. Dengan demikian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZNAS PZU baik di tiga  tahun  pertama  pasca  amandemen  UU  pengelolaan  zakat  ataupun  di  tiga  tahun selanjutnya masuk dalam kategori pengelolaan yang baik (skor 4).

## Penyaluran
Hasil analisis pengukuran kinerja variabel penyaluran LAZNAS PZU dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 3. Hasil Analisis Pengukuran Kinerja Variabel Penyaluran Lembaga Amil Zakat Nasional Pusat Zakat Umat (LAZNAS PZU) No Periode Tahun Pasca Amandemen UUPengelola n  Zakat  No. 38 Tahun 1999 Tahu n Allocati on  To Collecti on Ratio (%) Progr am Sosial Progra m Ekomo mi Progra m Dakwa h (% Dari Anggar an) Skor Skor Tera kum ulasi 1 Tiga  Tahun Pertama 2011 96% <3 Bulan <6 Bulan 39% 5 5 2012 99% <3 Bulan <6 Bulan 46% 5 2013 91% <3 Bulan <6 Bulan 35% 5 2 Tiga  Tahun Berikutnya 2014 100% <3 Bulan <6 Bulan 19% 5 5 2015 98% <3 Bulan <6 Bulan 33% 5 2016 89% <3 Bulan <6 Bulan 72% 5

## Sumber: Data diolah peneliti
Keterangan: nilai 5: Sangat kuat, 4: Kuat, 3: Cukup, 2: Lemah, 1: Sangat lemah
Analisis  kinerja  untuk  variabel  penyaluran  diarahkan  pada  penilaianterhadap Allocation to Collection Ratio (ACR), Program Sosial (PS), Program Ekonomi (PE), dan Program  Dakwah  (PD),  LAZNAS  PZU  di  tiga  tahun  pertama  pasca  amandemen  UU pengelolaan zakat (2011-2013) memiliki rata-rata ACR sebesar 95% yaitu 96% di tahun 2011, 99% di tahun 2012, dan 91% di tahun 2013, ini membuat ACR LAZNAS PZU di tiga tahun pertama ini masuk dalam kriteria sangat kuat (skor 5) karena mampu mengalokasikan dana lebih dari 90% dari dana ZIS yang terhimpun. di tiga tahun selanjutnya LAZNAS PZU juga memiliki rata-rata ACR yang sama persis yaitu 95%, dengan ACR  100% di tahun 2014, 98% di tahun 2015, dan 89% di tahun 2016 yang tentu juga membuat ACR LAZNAS PZU  di  tiga  tahun  ini  (2014-2015)  masuk  dalam  kategori  sangat  kuat  (skor  5)  karena mampu mengalokasikan dana lebih dari 90% dari dana ZIZ yang terhimpun. Pada Program
Sosial dan Program  Ekonomi, juga berhasil dilakukan dengan sangat baik. Baik di tiga tahun pertama pasca amandemen UU pengelolaan zakat ataupun pada tiga tahun selanjutnya LAZNAS  PZU  telah  mampu  menjalankan  program  sosial  dan  ekonomi  dengan  tempo pelaksanaan  <3  bulan  sekali  pada  program  sosial  dan  <6  bulan  sekali  pada  program ekonomi, sehingga  variabel  ini masuk dalam kategori yang sangat  baik  (skor 5) karena mampu melaksanakan program sosial kurang dari 3 bulan sekali dan melaksanakan program ekonomi kurang dari 6 bulan sekali. Untuk program dakwah LAZNAS PZU di tiga tahun pertama mengalokasikan dana dengan rata-rata sebesar 40% dari pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), yaitu 39% di tahun 2011, 46% di tahun 2012, dan 35% di tahun 2013, dengan demikian penyaluran dana untuk program dakwah yang dilakukan LAZNAS PZU di tiga  tahun  pertama  ini  masuk  dalam  kriteria  sangat  kuat  (skor  5)  karena  mampu mengalokasikan dana untuk program dakwah lebih dari 10% dari pendapatan ZIS. Di tiga tahun selanjutnya LAZNAS PZU juga mampu mengalokasikan dananya lebih dari 10% atau sekitar 19% di tahun 2014, 33% di tahun 2015, dan 72% di tahun 2016 dengan total rata- rata  pengalokasian  dan  untuk  program  dakwah  sebesar  41%  yang  membuat  penilaian pengalokasian dana ZIS untuk program dakwah di tiga tahun ini masuk ke dalam kategori yang sangat kuat (skor 5). Dengan demikian variabel ini ditinjau dari semua aspek penilaian baik  di  tiga tahun pertama pasca amandemen undang-undang pengelolaan zakat  (2011- 2013) juga tiga tahun setelahnya (2014-2016) mendapatkan nilai index yang sama yaitu sebesar 1.00 yang artinya penyaluran yang dilakukan LAZNAS PZU di tahun-tahun periode tersebut sudah berjalan dengan sangat baik (skor 5).

## Pelaporan
Hasil analisis pengukuran kinerja variabel pelaporan LAZNAS PZU dapat dilihat di tabel berikut ini.

## Tabel 4.
Hasil Analisis Pengukuran Kinerja Variabel Pelaporan Lembaga Amil Zakat
Nasional Pusat Zakat Umat (LAZNAS PZU) No Periode Tahun Pasca Amandeme n UU Pengelolan Zakat  No. 38 Tahun 1999
Tahun Laporan Keuangan
Lapora n Audit Syariah Publika si Pelapor an Berkal a Skor Skor Terak umula si Teraud it Tidak WTP
Teraud it WTP 1 Tiga  Tahun Pertama 2011   4 4 2012   4 2013   4 2 Tiga  Tahun Berikutnya 2014   4 4 2015   4
2016   4

## Sumber: Data diolah peneliti
Keterangan: nilai 5: Sangat kuat, 4: Kuat, 3: Cukup, 2: Lemah, 1: Sangat lemah
Variabel terakhir dalam penilaian kinerja lembaga amil zakat perspektif IZN adalah variabel pelaporan yang ditunjukkan oleh adanya laporan keuangan yang teraudit wajar tanpa pengecualian (WTP) atau tidak, laporan audit syariah, dan publikasi laporan secara berkala. Pada variabel ini, baik di tiga tahun pertama pasca amandemen undang-undang pengelolaan zakat (2011-2013) maupun di tiga tahun selanjutnya (2014-2016) LAZNAS PZU  mendapatkan  nilai  indeks  sebesar  0,75  karena  pada  periode  tahun  2011-2016 LAZNAS  PZU  telah  memiliki  laporan  keuangan  yang  telah  teraudit  WTP  juga  telah mempublikasikan laporan keuangan tersebut secara berkala. Dengan demikian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZNAS PZU baik di tiga tahun pertama pasca amandemen undang-undang pengelolaan zakat ataupun di tiga tahun selanjutnya masuk dalam kategori pengelolaan yang baik (skor 4).
Setelah semua variabel diketahui niai indexnya pada tahun yang telah ditentukan untuk diteliti maka tahap selanjutnya adalah mengalikan semua hasil analisis berupa nilai index  dengan  setiap  variabel  sesuai  bobot  variabelnya  masing-masing  dan  kemudian menjumlahkan  semua  variabel  untuk  mengetahui  nilai  akhir  index  indikator  kinerja lembaga. Berikut adalah tabel nilai index yang didapat oleh semua variabel pada periode tiga tahun pertama pasca amandemen UU pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1999 (2011- 2013)  dan  pada  periode  tiga  tahun  berikutnya  (2014-2016)  dalam  pengukuran  kinerja indikator kelembagaan IZN di LAZNAS PZU.
Grafik 1. Perolehan Nilai Index Yang Didapat Semua Variabel

## Sumber: Data diolah peneliti
Keterangan: nilai 1.00: Sangat baik, 0.75: Baik, 0.50: Cukup, 0.25: Kurang, 0.00: Buruk Dengan demikian nilai  index akhir keseluruhan pada penilaian kinerja lembaga zakat yang didapatkan LAZNAS PZU adalah sebagai berikut.
 Periode Tiga Tahun Pertama Pasca Amandemen UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 (2011-1013).
Kinerja LAZNAS PZU  = 0.30(0.50)+0.20(0.75)+0.30(1.00)+0.20(0.75)
= 0.15+0.15+0.30+0.15
= 0.75
 Periode Tiga Tahun Berikutnya (2014-1016).
Kinerja LAZNAS PZU  = 0.30(1.00)+0.20(0.75)+0.30(1.00)+0.20(0.75) = 0.30+0.15+0.30+0.15 = 0.90
Dari variabel-variabel dasar penilaian indikator kelembagaan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh nilai index 0.75 untuk kinerja LAZNAS  PZU di tiga tahun pertama  pasca  amandemen  undang-undang  pengelolaan  zakat  (2011-2013)  dimana  ini memiliki arti bahwa kinerja LAZNAS PZU dalam periode waktu 2011-2013 sudah berjalan dengan baik, kemudian pada tiga tahun selanjutnya (2014-2016) LAZNAS PZU mengalami kenaikan kinerja yang ditandai dengan meningkatnya nilai index yaitu menjadi sebesar 0.90 hampir memasuki kategori lembaga dengan pengelolaan yang sangat kuat.

## Pembahasan
Kinerja penghimpunan tumbuh sampai sebesar 94% pada periode tahun 2014-2016 berbeda jauh dengan periode tiga tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sekitar 14% atau meningkat sebesar 80%. Kenaikan kinerja ini terlebih sangat nampak di tahun 2016 yang mengalami peningkatan sampai dengan 170%  yaitu sebesar Rp. 32.759.489.055,12 dari sebelumnya Rp. 12.114.898.592,56 di tahun 2015 yang padahal di tahun-tahun sebelumnya peningkatan pertumbuhan penghimpunan dana ZIS pertahunnya tidak lebih dari 29%. hal ini  tentunya  merupakan  suatu  prestasi  yang  sangat  progresif  dalam  kurun  waktu  yang terbilang singkat yang menjadi indikasi kenaikan kinerja penghimpunan.
Dari variabel selanjutnya yaitu pada penilaian kinerja pengelolaan didapati bahwa tidak ada kenaikan sama sekali baik pada tiga tahun periode awal ataupun di tiga tahun periode setelahnya, dengan kinerja yang sama mendapatkan bobot nilai 0.75 yang artinya sejak tahun awal amandemen zakat kinerja LAZNAS PZU dalam hal pengelolaan lembaga sudah  berjalan  dengan  baik  dan  dinamis,  hal  ini  jika  dikaji  ternyata  memang  dimulai semenjak sebelum adanya amandemen undang-undang pengelolaan zakat pun yaitu di tahun 2010 LAZNAS PZU telah memiliki visi yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 sebagaimana penuturan Bapak Angga Nugraha selaku Direktur Eksekutif LAZNAS Pusat Zakat Umat, sebagai berikut:
“Jadi  ada atau tidak adanya undang-undang masalah itu ya kita memang sudah mulai,  makanya  kita  ada  SOP  kalau  PZU  iya,  nggak  tahu  lembaga  lain,  kalau lembaga  PZU  “  itu  sudah  gitu,  kan  target  kita  visi  tahun  2010-2015  menjadi
lembaga yang transparan, amanah, dan profesional, ini menjadi tiga nilai bagi kita, berarti itu kan menjadi visi kita dari tahun 2010 sampai 2015, berarti kan sebelum lahir undang-undang itupun kita sudah mempunyai visi ke sana”
Kinerja LAZNAS PZU baik pada periode awal-awal terjadinya amandemen maupun di tahun-tahun setelahnya masuk dalam kategori LAZNAS dengan kinerja pengelolaan yang sudah  baik,  walaupun  tidak  mengalami  kenaikan  kinerja  secara  persentase  tidak lantas memberi pengertian buruknya kinerja pengelolaan LAZNAS PZU.
Dari variabel penilaian penyaluran, LAZNAS PZU mendapatkan nilai index 1.00 di tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, baik dalam poin penilaian Allocation to Collection Ratio , Program Sosial, Program Ekonomi, dan Program Dakwah seluruhnya mendapatkan nilai 5 dengan kata lain masuk dalam kriteria yang sangat kuat, keempat poin penilaian ini lah yang menjadikan penilaian pada variabel penyaluran di tiga tahun pertama juga di tiga tahun selanjutnya pasca amandemen UU No. 38 tahun 1999 mendapatkan nilai index 1.00 yang artinya LAZNAS PZU dalam hal penyaluran dana ZIZ merupakan lembaga zakat dengan kinerja penyaluran yang sangat baik, dalam periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 persentase nilai ACR yang didapatkan LAZNAS PZU paling kecil berada di 89%  di  tahun  2016  yaitu  Rp.  29.275.938.051,94  dari  total  dana  terhimpun 32.759.489.055,12, serta ACR terbesar dengan persentase maksimal yaitu 100% di tahun 2014 dengan kata lain dana yang terhimpun di tahun 2014 mampu disalurkan seluruhnya.
Yang terakhir adalah penilaian variabel pelaporan LAZNAS PZU yang juga tidak mengalami peningkatan kinerja baik pada periode tiga tahun pertama pasca amandemen undang-undang zakat No. 38 tahun 1999 ataupun pada periode tiga tahun berikutnya, meski tidak mengalami peningkatan kinerja, pada variabel ini LAZNAS PZU sejak tahun 2011 sampai  kepada  tahun  2016  berada  pada  kriteria  lembaga  zakat  yang  telah  melakukan pelaporan  dana  dan  aktifitas  lembaga  dengan  baik  dengan  memegang  laporan  berlabel Wajar Tanpa Pengecualian juga dengan adanya publikasi kegiatan program dan transparansi laporan  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  ZIS  berupa  data  keuangan  arus  kas  yang termuat dalam majalah Azkia ataupun web Lembaga Zakat Nasional Pusat zakat Umat.
Berkenaan dengan tidak adanya peningkatan kinerja Pelaporan Lembaga Zakat PZU ini terkait belum terpenuhinya satu kriteria diantara beberapa kriteria penilaian pelaporan lembaga zakat, LAZNAS PZU semenjak tahun 2011 hingga tahun 2016 belum teraudit secara syariah, audit syariah ini dalam penuturan Bapak Angga selaku Manejer Eksekutif LAZNAS PZU pada sesi wawancara dengan penulis terkait amandemen merupakan produk baru yang ada dalam UU No. 23 tahun 1999 yang sekaligus membedakannya dengan UU No. 38 tahun 1999, audit syariah ini menurut pemaparannya dilakukan oleh Kemenag, dan atas kuasa/prakarsa Kemenag sendiri, jadi belum terauditnya LAZNAS PZU secara syariah dikarenakan belum adanya prakarsa dari kemenag itu sendiri untuk mengaudit LAZNAS
PZU  dengan  kacamata  syariah,  dengan  kata  lain  sangat  memungkinkan  di  tahun-tahun berikutnya LAZNAS PZU dapat mengalami peningkatan kinerja jika Kemenag memiliki program audit ke LAZNAS PZU, dan dengan kata lain tidak adanya peningkatan pada dua periode ini bukan merupakan faktor yang dibuat oleh LAZNAS PZU itu sendiri.

## Kesimpulan
Setelah data keuangan dan data non keuangan LAZNAS PZU yang menjadi objek diteliti dengan menggunakan  metode pengambilan dan analisis data untuk periode tahun sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dan  dibatasi  dalam    penelitian  ini,  maka  diperoleh kesimpulan  bahwa  kinerja  LAZNAS  Pusat  Zakat  Umat  setelah  terjadinya  amandemen Undang-Undang  zakat tidak mengalami kenaikan kinerja  yang signifikan kecuali pada percepatan  disipliner  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  lembaga  demi  kepentingan legalitas hukum sebagai dampak penyesuaian terhadap Undang-Undang pengelolaan zakat yang baru.
Temuan ini juga menunjukan bahwa LAZNAS Pusat Zakat Umat sebagai salah satu instrumen  pengelolaan  zakat  di  indonesia  sudah  memiliki  kesadaran  mandiri  terkait manajemen pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang baru. Temuan ini  juga sekaligus memberikan suatu kesimpulan bahwa Undang- Undang Pengelolaan Zakat yang baru ini belum mampu mendongkrak kinerja Pengelolaan Zakat Nasional di Indonesia secara komperhensif karena memang Undang-Undang baru ini tidak ditujukan kepada seluruh stakeholder melainkan hanya kepada perbaikan manajemen pengelolaan dengan artian kepada badan atau lembaga yang mengelola saja yang notabene tanpa  adanya  Undang-Undangpun  sudah  mempunyai  kesadaran  dan  kemandirian manajemen terkait memunculkan trust semua stakeholder terhadap lembaga.

## BIBLIOGRAFI
Al-Quran Cordoba, Bandung: Edisi Cetak September 2015.Ardi al-Maqassary. (Desember 2013), Pengertian  Undang-Undang  Dan  Perundang-Undangan ,  [Online], http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.  html (14 Februari 2018).
Budi Rahmat Hakim. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 155-166.
Cahyo Budi Santoso. Zakah Organization As The Fourth Sector. International Journal Of Economics And Finance; Vol. 9, No. 2; 2017. Definisi-Pengertian. (22 Mei 2015), Definisi Dan Pengertian Zakat , [Online], http://www.definisi-
pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-zakat. (14 Februari 2018).
Didin Hafiduddin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern . Jakarta: Gema Insani.
Didin  Hafiduddin dan  Ahmad  Juwaini. 2007. Membangun  Peradaban Zakat . Jakarta: Divisi Publikasi Institute Manajemen Zakat.
El-Madani , Fiqh Zakat Lengkap , Jogjakarta: Diva Press, 2013. Fathanul Hakim Risal, (24 Juni 2015), Apa Itu Baz Dan Laz, Bagaimana Prilaku Pemerintah  Terhadap  Baz  Dan  Laz, [Online],  https://www.kompasiana .com/fathanul-hakim-risal/apa-itu-baz-dan-laz-bagaimana-perilaku-pemerintah- terhadapa-baz-dan-laz. ( 12 Februari 2018).
Fadilah, Sri, et al,. Analisis Pengelolaan Zakat Dengan  Penerapan Good Governance Dilihat    Dari  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Sebagai  Upaya  Untuk Meningkatkan  Daya  Saing  Lembaga  Amil  Zakat, Penelitian  Program  Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Islam Bandung: tidak diterbitkan, “___”.
Irman Firmansyah Dan Abrista Devi. The Implementation Strategies Of Good Corporate Governance  For Zakat Institutions In Indonesia. International Journal Of Zakat Vol. 2 (2) 2017 Page 85-97.
Lulu  Meutia.  2012. Analisis  Pengukuran  Kinerja  Organisasi  Pengelolaan  Zakat Berdasarkan  Klasifikasinya:  Studi  Kasus  Tiga  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional , Skripsi Sarjana Pada  Universitas Indonesia Depok: tidak diterbitkan,
Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori. 1987. Sohih Al-Bukhori . Beirut: Dar Ibn Katsir. Juz II..
Rarajongrang. (5 Oktober 2012), Kinerja Organisasi, [Online], http:// raraajonggrang.blogspot.com/2012/10/kinerja-organisasi (12 Februari 2018).
R Mutra. (2014), Bab III , [Online], http://digilib.unila.ac.id/406/5/BAB%20III%20.pdf (24 Maret 2018).
Tim Penyusun IZN, Index Zakat Nasional , Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016, h. 9.
Tipsserbaserbi.  (Maret  2015), Pengertian  Kinerja  Menurut  Para  Ahli, [Online], https://tipsserbaserbi. blogspot.com/2015/03/pengertian-kinerja-menurut-para-ahli. html ( 22 maret 2018 ).
Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.
Undang-Undang  Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999.
Wawancara pribadi bersama Bapak Angga Nugraha (Direktur Ekseksekutif Lembaga Amil Zakat  Nasional Pusat Zakat Umat) tanggal 28 April 2018 di kantor LAZNAS Pusat Zakat Umat. www.pusatzakatumat.or.id diakses 28 April 2018.
Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jakarta: Kencana, 2015.