Ó 2020 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Nur MM., Dompak N, Rosyani.. (2020). Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir.Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 3(2); 53-59 Doi : 10.22437/jpb.v3i2.10090`
53
Ó 2020 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
ISSN : 2622-2310

## JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Volume 3 Issue 2 (2020) : 53 - 59 Diterima 22/07/2020 Disetujui 28/12/2020

## Integrasi  Program  Berkelanjutan  dalam  Penanganan  Kawasan  Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir
Nur M. Munzil 1) , Dompak Napitupulu 2) dan Rosyani 2)
1) Alumni Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi; e-mail : munzil_nur@gmil.com
2) Dosen Jurusan Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi

## ABSTRAK
Luas kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 225,4 ha.  Kondisi  bangunan,  jalan  lingkungan,  drainase  lingkungan,  air  bersih,  sanitasi,  persampahan  dan  proteksi kebakaran, merupakan indikator tingkat kekumuhan. Sesuai indikator-ikdikator tersebut maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait melaksanakan program-program dalan usaha menangani kekumuhan. Tujuan penelitian ini adalah Menganalis pengaruh program penanganan pemukiman kawasan kumuh terhadap keberlanjutan program penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  Metode  sampling  yang sampling yang  digunakan  adalah purposive sampling dengan  responden  100  masayarakat  di  lokasi  permukiman  kumuh  dan Stratified  sampling dengan responden 30 ASN, penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait dalam pengambilan data.  Uji  Analisis  menggunakan  metode  SEM  ( Structural  Equation  Modelling )  dan  pengolahan  data  dengan menggunakan  software  SmartPLS  ( Partial  Least  Square ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  t-statistic  untuk  variable Integrasi  Program  terhadap  variable  Kota  Berkelanjutan  sebesar  2,185>t-statistic  (1,96).  Nilai Original  sample estimate menunjukkan nilai positif (0,199). yang menunjukkan bahwa pola hubungan integrasi program penanganan kawasan  permukiman  kumuh  dengan  keberlanjutan  program  adalah  positif, dengan  tingkatan  moderat.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa integrasi program berpengaruh secara tidak langsung terhadap kota berkelanjutan melalui  partisipasi  masyarakat  dan  kawasan  kumuh  terlaksana  masih  belum  optimal  dan  cenderung  berada ditengah-tengah sehingga masih perlu di laksanakan program dan kegiatan yang terintegrasi dan bersinergi oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kota berkelanjutan.
Kata kunci : Integrasi, Berkelanjutan, Penanganan, Permukiman Kumuh

## PENDAHULUAN
Perkembangan  wilayah  kota  Kuala  Tungkal  telah  menjadikan  beberapa  wilayah  permukiman menjadi kumuh. Permukiman  kumuh menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Adapun kriteria penilaiaan permukiman kumuh menjadi 7 (tujuh) indikator yaitu; (1) Keteraturan bangunan; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase lingkungan; (4) Penyediaan Air Bersih/Minum; (5) Pengelolaan Persampahan; (6) Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi; dan (7) Proteksi Kebakaran.
Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurang tanggapnya Pemerintah  dalam  mengendalikan  pertumbuhan  dan  menyediakan  pelayanan  kota  yang  memadai.
Ó 2020 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Nur MM., Dompak N, Rosyani.. (2020). Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir.Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 3(2); 53-59 Doi : 10.22437/jpb.v3i2.10090`
54
Penanganan wilayah permukiman kumuh tentunya memerlukan penanganan yang serius. Penanganan wilayah permukiman kumuh juga selaras dengan kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan 11, tentang kota dan komunitas serta berkaitan dengan tujuan 6, air bersih dan sanitasi layak.
Pemerintah daerah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat merespon baik amanat UU 1/2011 dengan menerbitkan SK Bupati terkait penetapan lokasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kab.  Tanjung  Jabung  Barat  Nomor  :  438/Kep.Bup/BAPPEMDA/2017,  dengan  luas  kumuh  terverifikasi 255.2 hektar. dan Peraturan Bupati nomor : 428 tahun 2017 mencantumkan bahwa luasan kumuh yang ada yakni 225.2 hektar pada 07 April 2017. Luas wilayah tersebut didelineasikan agar dapat diidentifikasi dan  divisualisasikan.  Lokasi  kawasan  permukiman  kumuh    kota  Kuala  Tungkal  Kecamatan  Tungkal  Ilir tervisualisasikan pada table berikut
Merespon Keputusan Bupati tersebut beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang arahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berkaitan dengan indikator kumuh melaksanakan program yang dapat menuntaskan kawasan permukiman kumuh. OPD tersebut antara lain adalah :
1.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai leading sector.
2.  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  sebagai  pelaksana  teknis  program  Jalan  lingkungan, Drainase, pertamanan dan penerangan jalan umum.
3.  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  rakyat  sebagai  pelaksana  teknis  program  penyediaan  air minum dan penataan bangunan dan tata kota.
4.  Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis program kesehatan dan sanitasi.
5.  Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis program persampahan dan lingkungan hidup.
6.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksana teknis program proteksi kebakaran.
Program-program yang telah dilaksanakan masing-masing OPD semenjak tahun 2016 hingga saat ini oleh masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel berikut (Bappeda, 2018);

## Tabel 1. OPD dan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
No. OPD PROGRAM 1. Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman • Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan. • Pembangunan drainase lingkungan.
• Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah Kumuh Perkotaan (NUSP-2).
• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 2. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat • Perawatan drainase kota. • Bedah Rumah.
• Peningkatan akses Air bersih.
• Penerbitan dokumen IMB. 3. Dinas Kesehatan • Sanitasi Berbasis Masyarakat.
• Pembinaan Kader Posyandu.
• Penyuluhan sanitasi dan hygenitas.
4. Dinas Lingkungan Hidup • Peningkatan Pelayanan Pengangkutan sampah • Penambahan sarana persampahan kota 5. Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan Keselamatan • Peningkatan Pelayanan Pemadam  kebakaran.

## METODE PENELITIAN
Ó 2020 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Nur MM., Dompak N, Rosyani.. (2020). Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir.Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 3(2); 53-59 Doi : 10.22437/jpb.v3i2.10090`
55
Jenis penelitian merupakan time series dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  Provinsi  Jambi,  pada  kelurahan  yang  terdelineasi  kumuh  sesuai  SK  Bupati,  dilaksanakan selama 3 (Tiga) Bulan dari Bulan Juli  2019 sampai dengan September  2019. Populasi Penelitian berjumlah 130 orang terdiri dari Seratus Tiga Puluh) responden yang terdiri dari 30 (Tiga Puluh) responden ASN pada OPD terkait dan 100 (Seratus) responden dari masyarakat Responden dipilih secara sengaja ( purposive sampling )  yang  dianggap  mewakili,  mengetahui  dan  atau  terlibat  dalam  pelaksanaan  program penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir
Sumber data  Penelitian adalah  data  primer  yang  merupakan  hasil  kuisioner  dlengkapi  dengan wawancara  dengan  responden  serta  data  skunder  yang  berasal  dari  laporan-laporan  maupun  hasil pustaka ilmiah yang mendukung.mPenelitian ini akan menggunakan Stuctural Equation Modelling (SEM) yang berbasis varians atau Partial Least Square (PLS) dengan melibatkan beberapa variabel seperti intrasi program  penanganan  kumuh,  partisipasi  masyarakat,  kawasan  kumuh  dan  kota  berkelanjutan.  SEM merupakan  metode  analisi  multivariate  yang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel pengamatan (indikator)dan variabel yang tidak diukur secara langsung (variabel laten) yang terdiri dari endogen dan eksogen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi  Model Struktural (Inner Model)
Pengujian inner model dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel laten dan variabel laten lainnya. Inner model dikatakan baik apabila nilai Q2 mendekati 1. Semakin tinggi nilai Q2 (mendekati 1) maka akan semakin baik pula kemampuan model dalam memprediksi hubungan antar variabel. Penilaian inner model dengan PLS dilihat dari R2untuk setiap variabel laten dependen. Hasil estimasi R2 indikator variabel  Integrasi  Program  Penanganan  Kawasan  Permukiman  Kumuh  di  Kecamatan  Tungkal  Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel  3.  Nilai  R2  Indikator  Variabel  Integrasi  Program  Penanganan  Kawasan  Permukiman  Kumuh  di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
R Square R Square Adjusted Kawasan Kumuh (KK) 0.320 0.306 Partisipasi Masyarakat (PM) 0. 238 0. 230 Kota Berkelanjutan (KB) 0.633 0.621
Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019
Tabel  3  menunjukan  bahwa  nilai  R2  maupun  R2Adjusted  yang  moderat.  Variabel    Partisipasi masyarakat  memiliki  nilai  R-Square  sebesar  0,238,  untuk  variabel  Kawasan  kumuh  diperoleh  sebesar 0,320, dan nilai R2 Kota Berkelanjutan sebesar 0,633 dan menunjukkan model yang kuat. Menurut Chin (1998), Nilai R2 untuk setiap variable merupakan kekuatan prediksi dari model structural. Nulai R-Squares merupakan hasil uji regresi linear yaitu besarnya variability endogen yang mampu dijelaskan oleh variable eksogen. Nilai R2 = 0,67 menunjukkan kekuatan model kuat; nilai = 0,33 menunjukkan kekuatan model moderat;  dan  nilai  =  0,19  menunjukkan  kekuatan  model  lemah;  kurang  dari  0,19  dianggap  tidak  ada kekuatan model Setelah nilai R2 diketahui, uji kecocokan inner model dapat dilanjutkan dengan penilaiaan goodness  of  fit  (GOF)  diketahui  melalui  nilai  predictive  relevance  atau  nilai  Q2  yang  digunakan  untuk mengetahui  kemampuan  model  dalam  memprediksi  hubungan  antar  variabel.  Nilai  Q2  predetive
Ó 2020 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Nur MM., Dompak N, Rosyani.. (2020). Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir.Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 3(2); 53-59 Doi : 10.22437/jpb.v3i2.10090`
56
relevance pada variabel endogen dinyatakan baik (fit model bila nilainya>dari variabel endogen. Nilai Q2 predetive relevance 0,02 berarti validitas relevansi prediktif model lemah; 0.15 validitas relevansi prediktif model  moderate;  dan  0,35  menunjukkan  validitas  relevansi  prediktif  model  kuat.  Hasil  procedure blindfolding pada smart-PLS akan menghaslkan nilai Construct crossvalidated Redundancy seperti pada tabel di bawah ini, dimana validasi relevance predictive model konstruk kawasan kumuh dan partisipasi masyarakat menunjukkan model relevance prediktif moderat.
Tabel 4. Hasil Construct Crossvalidated Redundancy Integrasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
SSO SSE Q2 (1-SSE/SSO) Ket. Kawasan Kumuh (KK) 700.000 621.141 0.113 Moderat Partisipasi Masyarakat (PM) 300.000 265.354 0. 115 Moderat Kota Berkelanjutan (KB) 300.000 193.961 0.353 Kuat
Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019

## Discriminant Validity
Menilai  discriminat  validity  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  square  root  of  average variance  extracted  (AVE)  untuk  setiap  variabel  dengan  nilai  korelasi  antara  variabel.  Pengujian  model kedua ini dikatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai akar AVE lebih besar dari korelasi antar variabel  dalam  model  atau  suatu  indikator  dinyatakan  valid  jika  mempunyai  loading  factor  tertinggi kepada  konstruk  yang  dituju  dibandingkan  loading  factor  kepada  konstruk  lain.  Nilai  cross  loading indikator variabel ). Indikator variabel mengenai Integrasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 5.
IP KK PM KB DLH 0.57 0.227 0.299 0.241 DMKR 0.485 0.359 0.294 0.345 DPKP 0.78 0.325 0.309 0.36 DK 0.38 0.219 0.316 0.121 PUPR 0.634 0.306 0.353 0.309 KB 0.422 0.622 0.318 0.462 JL 0.351 0.738 0.374 0.559 DL 0.302 0.691 0.287 0.517 AB 0.423 0.817 0.633 0.442 SL 0.057 0.161 0.076 0.159 PS 0.287 0.587 0.197 0.465 PK 0.331 0.71 0.301 0.584 PO 0.43 0.378 0.781 0.344 OPS 0.218 0.197 0.718 0.198 SO 0.414 0.435 0.808 0.386 S 0.49 0.696 0.393 0.832 E 0.454 0.543 0.319 0.732 L 0.359 0.61 0.3 0.833
Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019
Hasil Pendugaan Konstruk Variabel-variabel dalam Diagram Jalur
Ó 2020 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Nur MM., Dompak N, Rosyani.. (2020). Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir.Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 3(2); 53-59 Doi : 10.22437/jpb.v3i2.10090`
57
Pendugaan  konstruk  variabel-variabel  dalam  diagram  jalur  dihasilkan  dari  olahan  boostrapping  pada softwere  PLS.  Nilai  R2,  berpengaruh  secara  signifikannya  variabel  moneter  tersebut  dapat  diketahui apabila  p-value<  α  (0,05).  Hasil  pendugaan  konstruk  variabel-variabel  dalam  diagram  jalur  indikator variabel mengenai Integrasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel  7.  Hasil  Pendugaan  Konstruk  Variabel-Variabel  dalam  Diagram  Jalur  Indikator  Variabel  Integrasi Program  Penanganan  Kawasan  Permukiman  Kumuh  di  Kecamatan  Tungkal  Ilir  Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019
Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019

## KESIMPULAN

## Analisis Jalur Hubungan Langsung antar Variabel
Pengaruh integrasi program penanganan kawasan permukiman kumuh terhadap keberlanjutan program  penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  diuji  dengan  pendekatan  Inner  Model  (model structural) yang meliputi output r – square, koefisien parameter  dan t – statistic. Untuk melihat korelasi tersebut  diantaranya  dengan  memperhatikan  nilai  signifikansi  antar  konstrak,  t-statistik  dan  p-values. Pengujian pengaruh ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 3.0. Nilai-nlai tersebut dapat dilihat dari hasil bootrataping. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini  adalah t-statistik >1,96 dengan tingkat signifikansi p-values 0,05 (5%) dan koefisien beta (sampel original) bernilai positif.
Original Sample (O) Standard Deviation(STDEV) T Statistics(|O/STDEV|) P -Values Ket KK 0.320 0.078 4.112 0.000 Signfikan PM 0.238 0.057 4.173 0.000 Signfikan KB 0.633 0.068 9.333 0.000 Signfikan
Ó 2020 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Nur MM., Dompak N, Rosyani.. (2020). Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir.Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 3(2); 53-59 Doi : 10.22437/jpb.v3i2.10090`
58

## Tabel 8. Analisis Jalur Hubungan langsung  antar Variabel

## Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019
Data  table  diatas  menunjukkan  bahwa  pengaruh  langsung  antar  variabel  bersifat  moderate karena nilai original sample <0.7 dan >0,3. Namun pengaruh langsung varibel partisipasi masyarakat ke variabel kota keberlanjutan bersifat lemah nilainya karena < 0,1. Selain lemah, nilai t hitung lebih rendah dari t table dan nilai dari p-values melebihi nilai yang dipersyaratkan yaitu 0,05. Partisipasi masyarakat tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap kota berkelanjutan karena peran serta masyarakat bila berdiri  sendiri  kan  lemah  dampaknya  terhadap  lingkungannya.  Tingkat  partisipasi  masarakat  dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, usia, suku, budaya dan  lainnya.  Sehingga  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  sebuah  kwasan  tidak  akan  sama  dengan kawasan lainnya.
Partisipasi masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri, karena hasilnya akan mempengaruhi skala lingkungan  mereka  tinggal.  Selain  itu,  arahan  kegiatan  dan  faktor  pendaaan  akan  menjadi  faktor penghambat  dalam  penanganan  kawasan  permukiman  kumuh.  Partisipsi  masyarakat  dalam  program penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  adalah  perencanaan  partisipatif  sehingga  pola  pendekatan yang akan dilaksanakan adalah buttom up dan hasil pelaksanaan program akan lebih tepat sasaran dan tepat guna.
Variabel  partisipsi  masyarakat  melalui  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pasca  pelaksaan memerlukan intervensi terutama dari pemerintah berupa dampingan hingga masyarakat tersebut dapat berdiri  sendiri  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  dari  penurunan  kualitas  permukimannya. Masyarakat  akan  dapat  menganalisa  permasalahan  yang  timbul,  melaksanakan  hasil  analisa  dan perencanaan pemecahan masalah dan yang paling penting adalah perawatan kawasan permukimannya agar tidak timbul kekumuhan melalui keswadayaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  Hasil  penelitian    dengan  alat  statistik  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan program penanganan pemukiman kawasan kumuh berpengaruh secara signifikan dan moderate terhadap keberlanjutan  program  penanganan  kawasan  permukiman  kumuh.  Integrasi  program  penanganan kawasan  kumuh  akan  berhasil  apabila  memperhatikan/melibatkan  partisipasi  masyarakat  dan dilaksanakan  pada  kawasan  kumuh.  Modelling  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  dasar  penanganan permukiman kumuh yang menyatakan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam perencanaaan dan pelaksanaan program penanganan kawasan permukiman kumuh
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation T-Statistics ([O/ STDEV]) P Values (STDEV) IP -> KK 0,365 0.381 0.087 4.193 0.000 IP -> KB 0,199 0.197 0.091 2.185 0.029 IP -> PM 0,488 0.506 0.058 8.442 0.000 KK -> KB 0.667 0.671 0.082 8.144 0.000 PM -> KK 0.289 0.287 0.084 3.449 0.001 PM -> KB 0.016 0.011 0.079 0.198 0.843*
Ó 2020 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Nur MM., Dompak N, Rosyani.. (2020). Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir.Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 3(2); 53-59 Doi : 10.22437/jpb.v3i2.10090`
59

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharjo, Eko. (1997). Sejumlah Masalah Permukiman Perkotaan. Bandung: PT. Alumni. Daldjoeni. (2003), Geografis Kota dan Desa, Bandung: PT. Alumni.
Daldjoeni. N, Drs, Suyitni. A, Drs, (1979). Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan, Bandung: PT. Alumni. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal. (2006). Panduan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukian Kota. Dirjen Cipta Karya.
Dokumen SPPIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (2014). Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat.
Dokumen RP2KP Ditjen Cipta Karya. (2016). Dinas Pekerjaan Umum.
Ervianto,Wulfram, I. (2018). Kajian tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus Kota Yogyakarta),
Media Teknik Sipil, 16(1), 60-65.
Inoguchi, Takash. dkk, (2017). Kota dan Lingkungan, Jakarta: LP3ES.
Kustiawan,  I  dan  A.  Ramahan.  (2019).  Strategi  Peningkatan  Kualitas  Kampung-Kota  dalam  Rangka Pembangunan  Kota  yang  Inklusif  dan  Berkelanjutan  :  Pembelajaran  dari  Kasus  Kota  Bandung. Journal of Regional and Rural Development Planning, 3(1), 64-68.
Martokusumo, Widjaja. (2006). Revitalisasi dan Rancang Kota: Beberapa Catatan dan Konsep Penataan Kawasan Kota Berkelanjutan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 17(3), 31-46.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016 Rosyida,  Isma  dan  Fredian  Tonny  Nasdian.(2011).  Partisipasi  Msyarakat  dan  Stakeholder  dalam Penyelenggaraan  Program  Corporate  Social  Responsibulity  (CSR)  dan  Dampaknya  terhadap Komunitas Perdesaaan. Jurnal Solidarity, 05(1), 51-70.
Setiadi, Rukuh dkk. (2008). Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang. Jurnal Riptek,  2(2), 1- 8.
Setiawan,  B.  (2007).  Indikator  Keberlanjutan  Kota  di  Indonesia:  Studi  Komperasi  Empat  Kota  di  Jawa. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 14(1), 1-14.
Slump Improvement Action Plan (SIAP) NUSP-2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2016,Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat.
Sudarmo  (2015).  Menuju  Model  Resolusi  Konflik  Berbasis  Governance.  Surakarta  :Universitas  Sebelas Maret.
Tungkal Ilir dalam Angka. 2015, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Undang-undang Nomor 1 tahun 2011