## Legalitas
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v14i1.301

## Analisis Yuridis Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris
1 Hariyanto dan 2 Nurmala Saputri
1 Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia
2 Prodi PPKn, FKIP Universitas Mataram, Indonesia Email: fh.hariyanto17@gmaiil.com , saputrinurmala45@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kedudukan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang dibuat oleh Notaris  serta  menganalisis implikasi  hukum terhadap Surat Kuasa Membebankan  Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat  oleh  Notaris.  Metode  dalam  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual dan Undang-undan. Hasil penelitian ini antara lain Pertama: Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)  dengan  menggunakan  akta  notaril  yang  dibuat  oleh  Notaris  terdegredasi  menjadi  akta  dibawah  tangan,  dikarenakan secara  khusus  kewenangan  pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  sudah  dilimpahkan  kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang tercantum dalam PP 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT).  Kedua:  Implikasi  hukum  dari  pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Notariil tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian yang sempurna. Bentuk SKMHT hanya ditetapkan berdasarkan PMNA/Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Perkaban Nomor 8 Tahun 1997. SKMHT  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  Notariil  mengandung  kecacatan  karena  tidak  sesuai  dengan  syarat  akta  Notaris sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  38  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)    Kewenangan  Notaris  adalah  membuat atau menciptakan akta, apabila Notaris membuat SKMHT dengan mengisi isian yang disediakan oleh BPN maka SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan cara tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
Kata Kunci: Analisis Yuridis, SKMHT, Notaris
Abstract. This study aims to analyze the position of the Power of Attorney to impose Mortgage (SKMHT) made by a Notary and to analyze the legal implications of the Power of Attorney to impose Mortgage (SKMHT) made by a Notary. The method in this study is a normative research method using a conceptual approach and legislation. The results of this study include: First: The position of  the  Power  of  Attorney  for  Imposing  Mortgage  (SKMHT)  using  a  notarial  deed  made  by  a  Notary  has  been  relegated  to  an under-handed deed, because specifically the authority to make a Power of Attorney for Imposing Mortgage (SKMHT)  has been delegated  to  the  Land  Deed  Maker  Official.  (PPAT)  as  stated  in  PP  37  of  1998  concerning  Regulation  of  Land  Deed  Maker Officials  (PPAT).  Second:  The  legal  implications  of  making  a  Power  of  Attorney  for  Imposing  Mortgage  (SKMHT)  made  by  a notary  in  the  form  of  a  notarial  deed  cannot  be  used  as  perfect  evidence.  The  form  of  SKMHT  is  only  determined  based  on PMNA/Perkaban  Number  3  of  1997  as  amended  by  Perkaban  Number  8  of  1997.  SKMHT  made  in  the  form  of  a  Notary  deed contains  defects  because  it  does  not  comply  with  the  requirements  of  a  Notary  deed  as  stipulated  in  Article  38  of  the  Law  on Notary Positions ( UUJN) The authority of a Notary is to make or create a deed, if a Notary makes a SKMHT by filling in the fields provided by the BPN, the SKMHT made by a Notary in this way does not have perfect evidentiary power.
Keywords: Juridical Analysis, SKMHT, Notary

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Lembaga  Perbankan  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  dapat  meminjamkan  dana  kepada  masyarakat, lembaga perbankan merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam betuk simpanan  selain  itu lembaga  perbankan  menawarkan  jasa  yang  salah  satunya  adalah  kredit. Kata  kredit  berasal  dari bahasa latin “kreditus” yang merupakan bentuk dari past participle “credere” yang berarti trust . Kata turst itu sendiri berarti  kepercayaaan. 1 Pemberian  kredit  kepada  masyarakat  melalui  lembaga  perbankan  tentunya  dilakukan  dengan suatu perjanjian. Ada dua macam yang membahas tentang pengertian perjanjian yaitu teori lama dan teori baru. Pasal 1313  KUH  perdata  yang  berbunyi  “perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  salah  satu  pihak  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih”. 2 Dalam  hal  ini  yang  dikenal  dengan  perjanjian  kredit,  setiap perjanjian  selalu  melahirkan  perikatan  antara  kreditor  dengan  debitor  atau  pihak  ketiga  yang  isi  pokonya  adalah menjamin pelunasan hutang yang timbul dari pemberian kredit.
Perjanjian  Kredit  merupakan  perjanjian  yang  selalu  diikuti  dengan  jaminan  untuk  memberikan  kepastian keamanan  dari  kreditur,  sifat  perjanjian  hutang  piutang    ini  lazimnya  disebut  juga  dengan  perjanjian  yang  bersifat
1 Munir fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer , cet 1,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 5.
2 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar grafika, 2011), hlm. 160.
Hariyanto  dan  Nurmala  Saputri. Analisis  Yuridis  Pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  oleh Notaris
accesoir yaitu  perjanjian  yang  selalu  dikaitakan  dengan  perjanjian  pokok.  Keabsahan  suatu  perjanjian  akan  selalu diukur  dengan  unsur-unsur  dan  syarat-syarat  yang  terkandung  didalamnya  karena,  apabila  hal  ini  dikesampingkan akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. 3
Berbicara  masalah  perjanjian  yang  bersifat accesoir ,  maka  dalam  perjanjian  hutang-piutang  yang  menjadi jaminan pada umumnya adalah hak atas tanah, dimana hak tanggungan menjadi satu-satunya hak jaminan atas tanah. Hak  tanggungan  memiliki  sifat  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi  hal  ini  tercantum  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UUHT  yang menyatakan  “hak  tanggungan  mempunyai  sifat  tidak  dapat  dibagi-bagi,kecuali  diperjanjikan  dalam  Akta  Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).“ Namun hal tersebut tidak terlepas dari adanya pengecualian artinya  sifat  dari  hak  tanggungan  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi  tidak  bersifat absolute hal  tersebut  dapat  disampingi dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (2) UUHT.
Pada  dasarnya  pembebanan  hak  tanggungan  harus  dilakukan  oleh  pemberi  hak  tanggungan  itu  sendiri  secara langsung,  dan  apabila  dalam  hal  pemberi  hak  tanggungn  tidak  dapat  hadir  secara  langsung  dihadapan  Notaris  atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka  hal ini dapat disiasati dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik.  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan  (APHT)  mengingat  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  memiliki  jangka  waktu  yang  singkat yaitu 1 bulan, 3 bulan dan/atau seumur kredit. Pengaturan mengenai jangka waktu dari SKMHT ini diatur dalam Pasal 15  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan.  Pemberian jangka  waktu dari  SKMHT  bertujuan  untuk  mencegah  berlarutnya  pemberian  kuasa  dan  terjadinya  penyalahgunaan  serta  demi tercapainya kepastian hukum, maka berlakunya SKMHT dibatasi jangka waktunya. Untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar,  wajib  diikuti  dengan  pembuatan  APHT  selambat-lambatnya  1  (satu)  bulan  sesudah  diberikan.  Sedangkan untuk hak atas tanah yang belum didaftarkan harus dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
Berdasarkan  hal  tersebut  fungsi  dan  kegunaan  dari  Surat  Kuasa  Pembebanan  Hak  Tanggungan  (SKMHT) adalah  sebagai  alat  untuk  mengatasi  apabila  pemberi  hak  tanggungan  tidak  dapat  hadir  dihadapan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi hak tanggungan. Disini terlihat jelas  bahwa  kewenangan  dari  PPAT  itu  sendiri  sangat  besar  pada  pembuatan  Surat  Kuasa  Pembebanan  Hak Tanggungan (SKMHT).
Secara  umum  pejabat  yang  berwenang  dalam  membuat  SKMHT  adalah  notaris  dan  PPAT  dimana  objek jaminan  berada.  Kewenangan  notaris  tunduk  pada  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  Berangkat dari Ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :
1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memeberikan  grosse, salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari salinan asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat Akta risalah lelang.
Disisi lain terdapat tugas pokok dan kewenangan dari PPAT yang tercantum dalam pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 yang menyatakan:
1) PPAT  bertugas  pokok  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan  membuat  akta  sebagai  bukti telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun, yang  akan  dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan hukum itu.
2) perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
a. Jual beli:
b. Tukar menukar;
3 Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan , (Jakarta, Penerbit alumni, 1999), hlm. 28 .
Hariyanto  dan  Nurmala  Saputri. Analisis  Yuridis  Pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  oleh Notaris
c. Hibah ;
d. Pemasukan dalam perusahaan (inberg) ;
e. Pembagian harta bersama;
f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak pakai atas tanah Hak Milik;
g. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
Melihat  beberapa  rumusan  Pasal  di  atas  kewenangan  dalam  pembuatan  SKMHT  masih  menjadi  tanda  tanya besar, dimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  (SKMHT) merupakan Surat Kuasa khusus, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selain membebankan hak tanggungan, selain itu pengaturan mengenai pembuatan SKMHT sudah diatur secara khusus dan sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  tentang  Peraturan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Dalam  prakteknya  sebagian  besar  Notaris  maupun Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT menggunakan kewenangan sebagai Notaris dalam membuat SKMHT menggunakan akta Notaril, jika kita perhatiakan pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  semua  kewenangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  tersebut  menjadi  kewenangan dari  notaris  sepanjang  tidak  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang.  Lebih  lanjut,  Jika  ditinjau  dari  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa Notaris dapat membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan. Jika ditinjau  dari  kata  “pertanahan”  itu  sendiri  bisa  dikatakan  bahwa  hal  tersebut  masih  bersifat  sangat  umum  atau multitafsir.
Jika ditinjau dari Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dalam pasal 15 ayat 1 UUHT menyatakan bahwa Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  tidak  hanya  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik  namun pilihannya  bukan  hanya  dengan  akta  notaris  saja,  tetapi  dapat  pula  dibuat  dengan  akta  PPAT.  Dalam  praktiknya seringkali  bahkan  kebiasaannya  Notaris  maupun  Notaris  yang  merangkap  jabatan  sebagai  PPAT  membuat  SKMHT dalam  bentuk  akta  notaril  dan  tidak  menggunakan  jabatannya  sebagai  PPAT  yang  sudah  jelas  merupakan kewenangannya secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Permasalahan  di  atas  menimbulkan  disharmoni  tentang  kewenangan  pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan Hak  Tanggungan  (SKMHT)  karena  secara  yuridis  kewenangan  membuat  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT)  merupakan  kewenangan  Notaris  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  namun  disisi  lain  kewenangan  membuat  Surat  Kuasa  Membebankan Hak  Tanggungan  (SKMHT)  merupakan  kewenangan  PPAT  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaiman Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang di Buat Oleh Notaris?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan (SKMHT) Yang Dibuat Oleh Notaris?

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. jenis penelitian hukum ini sering  sebut  sebagai  penelitian  hukum doktriner atau  penelitian  kepustakaan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan yaitu  Pendekatan  Perundang-undangan (Statute  Approach), dan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dan  Alat  Pengumpulan  Bahan  Hukum  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  studi  dokumen  meliputi  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  bahan hukum  dan  mengidentifikasinya,  maka  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  melakukan  harmonisasi  terhadap bahan hukum atau peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar.

## HASI DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang di Buat Oleh Notaris
Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  yang  selanjutnya  disingkat dengan  UUJN  memberikan  definisi  mengenai  Notaris  yaitu  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini.”  Dari  sini  jelas, bahwa  Notaris  dikualifikasi  sebagai  pejabat  umum.  Istilah  “pejabat  umum”  merupakan  terjemahan  dari  istilah “ openbare  amtbtenaren” atau “public  official” .  Dalam  kamus  hukum,  salah  satu  arti  dari  amtbtenaren  itu  adalah pejabat.  Kalau  dengan  istilah  openbare  amtbtenaren  adalah  pejabat  yang.mempunyai  tugas  yang  bertalian  dengan
Hariyanto  dan  Nurmala  Saputri. Analisis  Yuridis  Pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  oleh Notaris
kepentingan  masyarakat,  maka openbare  amtbtenaren diartikan  sebagai  pejabat  yang  diserahi  tugas  untuk  membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris .4 Sebagai pejabat umum, pada prinsipnya Notaris mempunyai wewenang membuat akta autentik. Selain itu, Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan wewenang lain kepada Notaris yang merupakan kewenangan tambahan, salah satu diantara adalah kewenangan membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)  sebagaimana juga diatur juga dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.
Akta  pertanahan  pada  dasarnya  merupakan  akta  yang  menjadi  kewenangan  dari Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) namun di dalam pengaturannya tepatnya dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  Notaris  juga  memiliki  kewenangan  dalam  hal  membuat  akta  yang berkaitan  dengan  pertanahan.  Kewenangan  ini  tercantum  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  UUJN.  Secara  yuridis, kewenangan  ini  sudah  diberikan  oleh  Undang-Undang,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  Notaris  belum  dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Pada saat ini pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan yang dibuat oleh seorang Notaris masih dibatasi.
Pembatasan kewenangan yang dikarenakan ada pejabat lain yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta tentang  pertanahan  yaitu  PPAT.    PPAT  diberikan  kewenangan  oleh  PP  Nomor  37  Tahun  1998  Jo.  PP  Nomor  24 Tahun  2016.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada  PPAT  ini  juga  dapat  dikatakan  atribusi,  hal  ini  dikarenakan pemberian  kewenangannya  langsung  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Sebagaimana  yang  terjadi  pada pembuatan  SKMHT  yang  masih  banyak  menggunakan  akta  notaril.  Seperti  yang  sudah  diketahui  bahwa  pembuatan SKMHT  ini  sudah  menjadi  kewenangan  khusus  dari  seorang  PPAT  namun  pada  prakteknya  masih  sangat  banyak notaris yang menggunakan akta notaril dalam membuatnya.
Hal ini merupakan perbenturan kewenangan yang mengakibatkan suatu peraturan menjadi  disharmoni dimana pembuatan  SKMHT  merupakan  kewenangan  mutlak  dari  PPAT  namun  Notaris  juga  dapat  membuat  SKMHT berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  dan  Pasal  15  ayat  2  huruf  f  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  jabatan  Notaris,  secara  yuridis  formal  Notaris  berwenang  untuk membuat  akta  tanah  termasuk  SKMHT.  Dapat  dikatakan  bahwa    wewenang  Notaris  dalam  membuat  akta  yang berkaitan  dengan  pertanahan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  karena  wewenang  tersebut  didasarkan  pada Undang-Undang.
Kewenangan Notaris dalam  membuat akta tanah ini memang berbenturan dengan Kewenangan PPAT sebagai pejabat  yang  ditunjuk  untuk  itu.  Meskipun  perolehan  kewenangan  dari  Notaris  berdasarkan  Undang-undang  dan kewenangan dari PPAT hanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah yang dalam hirarki perundang undangan sudah barang  tentu  memilki  kedudukan  yang  lebih  rendah.  Namun  dalam  kenyataannya,  Notaris  tidak  diperkenankan membuat akta pertanahan kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena  itu,  kewenangan  yang  dimiliki  Notaris  sebelum  diangkat  menjadi  PPAT  yaitu  hanya  berwenang  sebatas membuat  Perjanjian  Akad  Kredit  yang  dijaminkan  oleh  Debitur  yang  menjaminkan  akta  tanah  sebagai  jaminan penerima fasilitas kredit.
Dari urain tersebut maka pembuatan SKMHT oleh Notaris dengan menggunakan akta notaril dapat dilakukan berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan,  namun  harus memperhatikan dalam Undang-undang yang mengatur Notaris yakni UUJN dan tidak harus tunduk pada Pasal 96 ayat (1)  PMNA/PerKaban  Nomor  3  Tahun  1997  sebagaimana  telah  diubah  dengan  PerKaban  Nomor  8  Tahun  2012 mengenai  pedoman  pengisian  blanko/  formulir  SKMHT  dikarenakan  tidak  akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi pihak yang membuatnya.
Frasa “dibuat” sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 mengandung  makna bahwa Notaris yang  membuat akta, baik itu berkenaan dengan bentuk dan susunan kalimatnya. Namun  dalam  SKMHT  praktiknya  Notaris  tidak  membuat  rumusan  SKMHT  melainkan  hanya  mengisi  formulir SKMHT,  karena  bentuk  dan  susunan  kalimatnya  sudah  disediakan  oleh  pihak  BPN.  Hal  ini  berarti  SKMHT  tidak memenuhi ketentuan dan syarat sebagai suatu akta autentik. Selama ini Notaris menggunakan SKMHT buatan pihak BPN, jika tidak menggunakan bentuk dan format yang disediakan tersebut, SKMHT tersebut tidak akan diterima oleh pihak BPN. Jika hal tersebut dilakukan  maka  kedudukan SKMHT yang dibuat oleh Notaris akan degredasi menjadi akta  di  bawah  tangan  dan  pembuktiannya  menjadi  tidak  sempurna  apabila  tidak  mengikuti  ketentuan  yang  sudah diatur dalam UUJN.
Hal  ini juga  tidak  sejalan dengan  kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. Sesuai dengan ketentuan  itu, Notaris bukan mengisi
4 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Tehadap  UU  No.30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris), Refika Aditama: Bandung, 2014, hlm. 12-13
Hariyanto  dan  Nurmala  Saputri. Analisis  Yuridis  Pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  oleh Notaris
akta seperti halnya mengisi SKMHT. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditelaah kembali apakah Notaris memiliki kewenangan  dalam  membuat  SKMHT  dengan  akta  Jadi  untuk  mejaga  agar  kedudukan  Surat  Kuasa  Membebankan Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang  dibuat  oleh  Notaris  tidak  terdegradasi  menjadi  akta  di  bawah  tangan  maka pembuatannya harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris bukan tunduk pada PMNA/PerKaban  Nomor  3  Tahun  1997  sebagaimana  telah  diubah  dengan  PerKaban  No.  8/2012  yang  merupakan pedoman pengisian SKMHT.

## Implikasi  Hukum  Terhadap  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggunan  (SKMHT)  Yang  Dibuat  Oleh Notaris
Kewenangan  membuat  SKMHT  dapat  dilihat  dari  rumusan  Pasal  15  Undang-undang  Nomor  4  tahun  1996 tentang Hak tanggungan yang menyatakan bahwa “SKMHT wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris atau PPAT”. Kata wajib  ini  mengandung  arti  bahwa  SKMHT  wajib  dituangkan  dalam  bentuk  akta  autentik.  Dalam  pembahasan mengenai  SKMHT  tentu  tidak  terlepas  dari  praktek  SKMH.  Mengingat  objek  hak  tanggungan  yang  diatur  dalam UUHT saat ini yang dulunya merupakan objek dari hypotek. Berdasarkan Pasal 171 KUHPerdata ayat (2) menyatakan bahwa” SKMHT harus dituangkan dalam bentuk akta notaril dan karenanya wewenang untuk menuangkan SKMHT dalam bentuk akta autentik hanyalah notaris saja pada waktu itu. Namun berbeda dengan sekarang bahwa kewenangan mengenai  pembuatan  SKMHT  tidak  hanya  dapat  dibuat  oleh  notaris  saja  melaikan  oleh  PPAT  sebagaimana kewenangan PPAT Dalam Menuangkan Kuasa Dalam Bentuk Otentik disini, hanya sebatas SKMHT saja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat pembuat Akta Tanah.
Kewenangan  dari  pembuatan  SKMHT  ini  masih  menjadi  tanda  tanya  besar,  dikarenakan  jika  ditelaah kewenangan pembuatan SKMHT sudah secara khusus menjadi kewenangan dari PPAT sebagimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  15  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  yang menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  Perundang  Undangan  dan/atau    yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”
Secara tidak langsung kewenangan dari notaris memiliki batasan, selanjutnya pada ayat 2 huruf f menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, padahal seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa akta yang berkaitan dengan pertanahan sudah tentu menjadi kewenangan dari PPAT. Kewenangan Pejabat  Umum  dalam  hal  ini  Notaris  dalam  pembuatan  SKMHT  dapat  mempengaruhi  keabsahan  dan  kekuatan pembuktian dari SKMHT itu sendiri, karena apabila dalam pembuatan SKMHT terdapat cacat mengenai kewenangan pembuatan SKMHT maka hal tersebut memiliki implikasi hukum yang sangat besar.
Dalam Pasal 15 angka (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ketentuan mengenai jangka waktu dengan ketentuan UUJN maka segala perbuatan hukum yang ada setelah terjadinya SKMHT akan tidak terjaga  kualitas  aktanya  akan  menjadi  akta  dibawah  tangan.  Kemudian  berdasarkan  Pasal  1868  KUHPerdata dinyatakan bahwa “suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik namun demikian mempunyai kekuatasn sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani para pihak”.
Dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  7  UUJN  dengan  dihubungkan  dengan  Pasal  1869 KUHPerdata  maka  apabila  suatu akta  notaris  dibuat  tidak  sesuai  dengan  bentuk  yang  ditetapkan  dalam  UUJN  yang dapat  diartikan  dibuat  cacat  dalam  bentuknya,  maka  akta  notaris  tersebut  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai  akta autentik, namun hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila ia ditanda tangani oleh para pihak. Penurunan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh UUJN juga  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  84  UUJN  dimana  dalam  ketentuan  pasal  ini  disebutkan  pelanggaran- pelanggaran Pasal-Pasal Undang-Undang jabatan Notaris.
Bentuk SKMHT ternyata ditetapkan dalam bentuk isian/formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan yang  kemudian  dipertegas  lagi  dalam  Pasal  96  ayat  (1)  PMNA/PerKaban  Nomor  3  Tahun  1997  sebagaimana  telah diubah dengan PerKaban Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Pasal 96 ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa bentuk akta yang dipergunakan  dalam  pembuatan  akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  95  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dan  tata  cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari:
a. Akta Jual Beli;
b. Akta Tukar Menukar;
c. Akta Hibah;
Hariyanto  dan  Nurmala  Saputri. Analisis  Yuridis  Pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  oleh Notaris
d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;
e. Akta Pembagian Hak Bersama;
f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik;
h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
Bagi  PPAT  tidak  menjadi  masalah  jika  dalam  proses  pembuatan  SKMHT  PPAT  mengikuti  bentuk  SKMHT yang diatur dalam PMNA/PerKaban Nomor 3 Tahun 1996 dan PMNA/PerKaban Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah  diubah  dengan  PerKaban  Nomor  8  Tahun  2012.  Tata  cara  pengisiannya  juga  harus  mengikuti  ketentuan  yang diatur  dalam  peraturan  Menteri  tersebut.  SKMHT  sudah  disediakan  dalam  bentuk  isian/formulir,  jadi  PPAT  tinggal mengisinya  saja  sesuai  dengan  petunjuk  pengisian  isian/formulir  SKMHT  yang  bersangkutan.  SKMHT  yang  dibuat oleh  PPAT,  bentuk  aktanya  harus  sesuai  dengan  akta  PPAT  yang  telah  ditentukan  berupa  isian  SKMHT  dan  harus diingat wilayah kewenangan PPAT yang bersangkutan. SKMHT dalam bentuk akta autentik tertulis merupakan suatu keharusan dan wajib dilaksanakan, PPAT hanya mengisi sesuai data pada isian SKMHT. 5
Walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam PMNA/PerKaban Nomor 3 Tahun 1996 dan PMNA/PerKaban Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PerKaban Nomor 8 Tahun 2012, bentuk SKMHT yang dibuat dengan akta Notaris dengan sendirinya sudah dapat dipastikan akan mengikuti isian/formulir akta SKMHT yang telah disediakan  pihak  BPN  tersebut,  di  mana  Notaris  tinggal  mencoret  kata  PPAT  di  samping  kata  Notaris  pada isian/formulir  SKMHT  yang  akan  dibuat  dengan  akta  Notaris.  Padahal  pembuatan  SKMHT  oleh  Notaris  sudah seharusnya mengikuti bentuk dan ketentuan akta Notaris.
Keharusan  mengikuti  blangko  SKMHT  bagi  Notaris  dalam  membuat  SKMHT  juga  dijelaskan  dalam  Surat Edaran  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  110-1039  tanggal  18  April  1996.  Dari surat  edaran  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  hanya  ada  satu  bentuk  SKMHT, baik  yang  dibuat  oleh  PPAT  maupun Notaris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PMNA/ PerKaban Nomor 3 Tahun 1996. Hal ini mengandung arti, bahwa  bentuk  SKMHT  harus  mengikuti  bentuk  yang  ditetapkan  sebagaimana  dalam  PMNA/PerKaban  No.  3/1996. Dalam  surat  edaran  tersebut  ditegaskan,  bahwa  pembuatan  SKMHT  oleh  PPAT,  apalagi  Notaris  dilakukan  dengan cara “mencontoh” bentuk SKMHT yang telah diatur dalam PMNA/ PerKaban No. 3 Tahun 1996.
Hal  ini  berarti  hanya  Notaris  PPAT  saja  yang  dapat  membuat  akta  SKMHT.  Bilamana  demikian,  berarti PMNA/PerKaban  Nomor  3  Tahun  1996  tersebut  telah  tidak  mengakui  kewenangan  Notaris  (bukan  selaku  PPAT) untuk membuat akta SKMHT notariil, yang nota bene dibenarkan oleh Pasal 15 ayat (1) UU No. 4/1996, bahwa bukan saja  SKMHT  dapat  dibuat  dengan  akta  PPAT,  tetapi  dapat  juga  dibuat  dengan  akta  Notaris.  Apabila  maksud  dari Undang-undang Nomor 4/ Tahun 996 itu hanya wajib (dan dapat) dibuat dengan akta PPAT, sudah barang tentu tidak akan disebutkan bahwa akta itu dapat pula dibuat dengan akta Notaris, karena tidak semua Notaris adalah PPAT dan tidak semua PPAT adalah Notaris. 6
SKMHT, baik dilakukan dengan akta Notaris atau akta PPAT harus memuat hal-hal sesuai dengan persyaratan sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996.  Dengan  perkataan  lain, perjanjian  pemberian  kuasa  membebankan  HT  mempunyai  sifat  memaksa,  dalam  arti  para  pihak  tidak  bebas  untuk menentukan  sendiri,  baik  bentuk  maupun  isi  dari  perjanjian  pembuatan  akta  SKMHTnya.  Akibat  tidak  dilakukan pembuatan akta SKMHT sesuai dengan ketentuan tersebut menyebabkan akta tersebut tidak mempunyai akibat hukum atau batal demi hukum. 7
Dengan demikian terdapat perbedaan yang jelas pengertian membuat dan mengisi akta SKMHT. Kewenangan Notaris  membuat  akta,  berarti  Notaris  menciptakan,  melakukan,  mengerjakan,  atau  membikin  sendiri  akta,  bukan mengisi lembar isian/ formulir. Oleh karena itu, ketika Notaris mengisi lembar isian/formulir SKMHT, bukan berarti Notaris telah membuat akta kuasa membebankan HT. Istilah yang dipergunakan juga tidak tepat, sesuai dengan Pasal 1  angka  1  dan  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang Nomor  2  Tahun  2014,  kewenangan  Notaris  membuat  akta  (autentik),  bukan  membuat  surat  sebagaimana  halnya SKMHT,  karena itu  seharusnya  judulnya  “Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan”  atau  “Akta  Membebankan  Hak Tanggungan”, bukan dinamakan dengan “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan”.
Suatu hal yang tidak tepat dalam memahami dan menerapkan kewenangan Notaris dalam membuat SKMHT dengan cara mengisi blangko/isian/ formulir SKMHT yang telah disediakan pihak BPN. Kewenangan Notaris dalam membuat SKMHT pada dasarnya bersumber pada undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 4 Tahun
5 A.A.  Andi  Prajitno, Pengetahuan  Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, Selaras:  Malang,  2013, hlm. 114 . 6 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hak  Tanggungan:  Asas-asas,  Ketentuan-ketentuan  Pokok  dan  Masalah  Yang  Dihadapi  oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan, Alumni: Bandung, 1999, hlm. 109-110.
7 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 2007,  hlm. 57.
Hariyanto  dan  Nurmala  Saputri. Analisis  Yuridis  Pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  oleh Notaris
1996 tentang Hak Tanggungan. Notaris bukan bawahan pihak BPN, sehingga keliru kalau Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat SKMHT harus memakai isian/formulir SKMHT buatan pihak BPN.
Notaris mempunyai kewenangan membuat kuasa membebankan Hak Tanggungan KMHT, namun sebaliknya tidak mempunyai wewenang untuk membuat “surat” membebankan Hak Tanggungan SKMHT. Berhubung SKMHT dapat  dibuat  Notaris,  maka  bentuk  kuasa  membebankan  Hak  Tanggungan  yang  dibuat  oleh  Notaris  tersebut  harus sesuai  dengan  ketentuan  pembuatan  akta  Notaris,  tidak  bisa  mengikuti  ketentuan  pembuatan  akta  PPAT.  Tidak  ada kewajiban  bagi  Notaris  menaati  SKMHT  yang  disediakan  pihak  BPN.  Pembuatan  SKMHT  oleh  Notaris  sudah seharusnya mengikuti tata cara pembuatan dan bentuk akta Notaris sebagaimana telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.
Dalam  ketentuan  mengenai  bagaimana  bentuk  blanko  SKMHT  yang  diterbitkan  oleh  BPN  sebagaimana PMNA/PerKaban No. 3 Tahun 1996, kemudian jika kita bandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN mengenai bentuk dari suatu akta Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka dapat kita lihat  bahwa  ada  beberapa  syarat-syarat  formil  dari  suatu  akta  Notaris  yang  tidak  terpenuhi  dalam  blanko  SKMHT yang diterbitkan BPN-RI tersebut untuk dapat dinyatakan sebagai akta notaril yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna  dikarenakan  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagai  akta  autentik  karena  mengandung  cacat  sebagai  akta autentik  yaitu  tidak  berwenangnya  Notaris  dalam  membuat  SKMHT  dengan  cara  mengisi  blangko/isian/formulir SKMHT yang disediakan pihak BPN, bentuk  SKMHT tidak ditetapkan dalam atau oleh Undang-Undang dan bentuk SKMHT tidak memenuhi syarat bentuk akta Notaris.
Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dari suatu akta notaris dalam blanko SKMHT yang diterbitkan BPN-RI sebagaimana tersebut maka berdasarkan Pasal 1868 Jo Pasal 1869 KUHPerdata Jo Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat  (7)  jo  Pasal  38  Jo  Pasal  44  jo  Pasal  50  ayat  (4)  jo  Pasal  84  UUJN  maka  SKMHT  yang  dibuat  notaris  dengan hanya  berpedoman  pada  tata  cara  pengisian  blanko  SKMHT  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta dibawah tangan apabila ditandatangai oleh para pihak. Hal ini tentu membawa akibat hukum yang sangat penting bagi sah atau tidaknya SKMHT tersebut sebagai dasar dari pembuatan APHT, dalam akta Notaris atau PPAT.
Dengan demikian berarti Notaris tidak mempunyai kewenangan membuat atau mengisi blangko/isian/formulir SKMHT, karena tidak berwenangnya Notaris dalam membuat SKMHT, walaupun kewenangan membuat SKMHT itu bersumber  pada  Pasal  15  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  1996.  Notaris  dalam  membuat  SKMHT  tidak  dibenarkan menggunakan  atau  mengisi  blangko  /isian/formulir  SKMHT  yang  disediakan  pihak  BPN,  hal  ini  melampaui kewenangannya sebagai Notaris dalam membuat akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris  dan Pasal 1868 BW. Notaris berkewajiban  untuk  membuat  kuasa  membebankan  Hak  Tanggungan  tersebut  dengan  akta  otentik  lainnya,  bukan dalam  bentuk  surat,  seperti  halnya  SKMHT.  Sehubungan  dengan  itu,  jika  Notaris  bermaksud  membuat  kuasa membebankan  Hak  Tanggungan,  hendaknya  dituangkan  dalam  Akta  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  atau Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  yang  sesuai  dengan  kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta,  sehinggga Notaris tidak melampaui kewenangannya.

## KESIMPULAN
1. Kedudukan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  dengan  menggunakan  akta  notaril  yang dibuat oleh Notaris terdegredasi menjadi akta dibawah tangan, dikarenakan secara khusus kewenangan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sudah dilimpahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  PP  37  tahun  1998  tentang  Peraturan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT).  Tindakan  Notaris  harus  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  dalam  Undang  Undang  Jabatan  Notaris (UUJN) bukan tunduk pada PMNA/PerKaban Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PerKaban Nomor  8  Tahun  2012  yang  merupakan  pedoman  pengisian  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT).
2. Implikasi  hukum  dari  pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang  dibuat  oleh Notaris  dalam  bentuk  akta  Notariil  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  pembuktian  yang  sempurna.  Bentuk  SKMHT hanya ditetapkan berdasarkan PMNA/Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Perkaban Nomor  8  Tahun  1997.  SKMHT  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  Notariil  mengandung  kecacatan  karena  tidak sesuai dengan syarat akta Notaris sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)  Kewenangan Notaris adalah membuat atau menciptakan akta, apabila Notaris membuat SKMHT dengan mengisi  isian  yang  disediakan  oleh  BPN  maka  SKMHT  yang  dibuat  oleh  Notaris  dengan  cara  tersebut  tidak memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  karena  terdapat  kecacatan  dalam  persyaratan  sebagai  akta autentik.
Hariyanto  dan  Nurmala  Saputri. Analisis  Yuridis  Pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  oleh Notaris

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Tehadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama: Bandung. 2014.
Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007. Fuady, Munir. Hukum Perkreditan Kontemporer , cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996. HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar grafika. 2011. Prajitno  ,  A.A.  Andi. Pengetahuan  Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. Malang:  Selaras. 2013.
Sjahdeini , Sutan Remy. Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan. Bandung: Alumni. 1999. Sjahdeini, Remy. Hak Tanggungan . Jakarta: Penerbit alumni. 1999.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria . Republik Indonesia, Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Beserta Benda-Benda Yang Terkait dengan tanah .
Republik Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 37 1998 j0 PP 24 2016 tentang Tugas  Kewenangan PPAT. Departemen Pertanahan, Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal (BPN)  No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Departemen Pertanahan, Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal (BPN)  No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.