## SERTIFIKASI MENEGASKAN EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA
Oleh: Rudi Saprudin Darwis 1
Email: 1 Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia

## ABSTRAK
Eksistensi pekerjaan sosial sebagai profesi mengalami perkembangan sejak diterbitkannya UU No 11 Tahun 2009. Salah satu amanat dari dari undang-undang tersebut adalah pelaksanaan sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai sumberdaya manusia kesejahteraan sosial.  Tulisan  ini  menjelaskan  bagaimana  pelaksanaan  sertifikasi  pekerja  sosial  di  indonesia berdasarkan  Permensos  RI  Nomor  03  Tahun  2015  serta  konsekuensi  dari  sertifikasi  tersebut  bagi penguatan eksistensi profesi pekerjaan sosial di Indonesia.

## Kata kunci: sertifikasi, pekerja sosial, eksistensi profesi

## A. Pengantar
Pekerjaan  sosial  di  Indonesia  hingga saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal eksistensinya sebagai sebuah profesi.
Pekerjaan  sosial  dituntut  untuk  mampu menunjukkkan  bentuk  kiprah  yang  secara spesifik  dapat  dinilai  oleh  masyarakat  luas sebagai  aktivitas  yang  dapat  dibedakan  dari profesi  atau  tenaga  ahli  lainnya  secara signifikan.  Aktivitas  pelayanan  kesejahteraan sosial  yang  dilakukan  oleh  pekerja  sosial
(profesional)  harus  nampak  secara  nyata berbeda  dengan  pelayanan  yang  dilakukan oleh  mereka  yang  bukan  pekerja  sosial. Pekerja sosial melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan kepada pengetahuan (teori dan  konsep)  dengan  menggunakan  teknik- teknik  (keterampilan)  yang  dikuasainya  dan berlandasan kepada nilai-nilai (etika) profesionalnya.
Masih banyak hal yang harus dibenahi oleh  stakeholders  dalam  bidang  pekerjaan
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
sosial  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari masyarakat. Pengakuan yang dimaksud adalah adanya  kebutuhan  dari  masyarakat  secara nyata  terhadap  pekerja  sosial  sebagai  sebuah profesi untuk berkiprah dalam proses pembangunan. Bagaimanapun juga, pengakuan terhadap eksistensi pekerjaan sosial tidak  dapat  diminta  dari  masyarakat  begitu saja,  melainkan  hanya  akan  dapat  diberikan ketika para pekerja sosial dapat menunjukkan karya  nyata  yang  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat.  Terlebih  lagi  ketika  masyarakat merasakan  bahwa  pelayanan  sosial  yang diberikan oleh pekerja sosial dapat memberikan hasil yang lebih baik.
Permasalahan  mengenai  eksistensi pekerjaan  sosial  di  Indonesia  tidak  terlepas dari kenyataan yang ada bahwa pelaku-pelaku pelayanan  kesejahteraan  sosial  tidak  hanya mereka yang berpendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan  sosial  melainkan  juga mereka  yang  berlatar  belakang  pendidikan lainnya. Bahkan, mereka yang tidak berpendidikan tinggi pun dapat melakukannya ketika  mereka  perlu/ingin  membantu  orang lain;  mereka  sesungguhnya  adalah  para volunteer.
Bagi masyarakat pada umumnya, tidak ada bedanya antara pekerja sosial (profesional) dengan  volunteer,  mereka  dikategorikan
4 Peraturan Menteri Sosial nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri Sosial
sebagai  “pekerja  sosial”,  yaitu  orang-orang yang bekerja membantu orang yang mengalami  kesulitan  hidup  karena  berbagai sebab secara sukarela. Hal ini telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi pekerjaan sosial sebagai sebuah  profesi;  terlebih  lagi  jika  pelayanan yang  diberikan  tidak  dapat  memberikan  hasil yang  memuaskan  atau  menimbulkan  dampak yang tidak diharapkan. Dalam situasi demikian,  sulit  untuk  memberikan  jaminan bahwa  pelayanan  yang  diperoleh  masyarakat merupakan pelayanan yang baik dan masyarakat (penerima pelayanan) seolah-olah tidak memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang  seharusnya.  Pekerjaan  sosial  telah dianggap  sebagai  pekerjaan  yang  dapat dilakukan oleh siapapun dengan bermodalkan ‘niat baik’ saja.
Pemberian  pelayanan  yang  baik  dari seorang  pekerja  sosial  akan  memberikan dampak  yang  baik  terhadap  eksistensi pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi. Untuk itu, harus dipastikan bahwa pekerja sosial yang melakukan  pelayanan  memiliki  kualifikasi yang baik dan sesuai dengan tuntutan kualitas pelayanan yang baik; caranya dengan melalui sertifikasi. Seperti tercantum dalam Permensos No. 03 Tahun 2015 4 bahwa “Sertifikasi adalah proses  pemberian  sertifikat  kepada  Pekerja
nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
Sosial  setelah  lulus  uji  kompetensi”. Kepentingan  lainnya  adalah  seperti  yang tercantum  dalam  Permensos  No.  03  Tahun 2015 bahwa sertifikasi bertujuan untuk  :
a. memberikan  pengakuan  atas  kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial;
b. meningkatkan  tanggung  jawab  Pekerja Sosial;
c. memberikan  kepastian  hukum  dalam praktik profesional bagi Pekerja
Sosial;dan
d. melindungi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

## B. Kelembagaan Sertifikasi Pekerja Sosial
Sertifikasi  pekerja  sosial  di  Indonesia dimulai  dengan  adanya  amanat  Pasal  53 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial untuk menerbitkan  Peraturan  Menteri  Sosial  RI mengenai sertifikasi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Karena itulah pada  Tahun  2009  diterbitkan  Peraturan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor 108/HUK/2009  Tentang  Sertifikasi  Bagi Pekerja  Sosial  Profesional  Dan  Tenaga Kesejahteraan  Sosial.  Namun  Permensos Nomor  108/HUK/2009  ini  direvisi  sebanyak dua  kali  dengan  diterbitkannya  Peraturan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor 16/HUK/2012  Tentang  Sertifikasi  Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan
Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor  03  Tahun  2015  Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.
Sebagai  konsekuensi  dari  penerbitan Permensos  RI  tentang  Sertifikasi  Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, maka pada  Tahun  2010  dibentuklah  Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang tugas utamanya  melakukan  sertifikasi  terhadap Pekerja  Sosial  Profesional  dan  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  (TKS).  Namun  dengan terbitnya  Permensos  RI  No.  03  Tahun  2015 maka tugas LSPS hanya melakukan sertifikasi terhadap Pekerja Sosial Profesional saja. LSPS merupakan lembaga independen yang berwenang  memberikan  penilaian  untuk menentukan  kualifikasi  dan  kompetensi  yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. LSPS berisi orang-orang yang berasal dari pilar-pilar pekerjaan sosial di Indonesia,  yaitu  asosisasi  profesi  (Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia), asosiasi pendidikan  (Ikatan  Pendidikan  Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan  Sosial  Indonesia),  dan
Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Untuk mendukung  operasionalisasi  kegiatan  LSPS, sekretaris LSPS dijabat oleh kepala unit kerja kementerian sosial yang membidangi sertifikasi,  yaitu Kepala Pusat Pengembangan Profesi  Pekerja  Sosial  dan  Penyuluh  Sosial Kementerian Sosial RI.
Secara kelembagaan, meskipun
personil LSPS berasal dari pilar-pilar
pekerjaan  sosial  di  Indonesia,  tidak  berarti LSPS  ini  tidak  memiliki  kemandirian.  Secara kelembagaan  LSPS  sesungguhnya  mandiri dalam melakukan berbagai kegiatannnya, serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan  proses  dan  hasil  uji  komptensi  untuk sertifikasi. Dalam membangun sistem sertifikasi, selama ini LSPS berhasil membangun sinergi dengan pilar-pilar pekerjaan  sosial,  terlebih  lagi  LSPS  selaku lembaga penyelenggara sertifikasi pada dasarnya  menggunakan  beberapa  instrumen yang  penetapannya  tidak  berada  di  wilayah kewengan LSPS, seperti Standard Kompetensi yang  dirumuskan  bersama  diantara  pilar pekerjaan  sosial  dan  ditetapkan  oleh  Menteri Sosial RI.
Meskipun secara substansi dan mekanisme sertifikasi LSPS memiliki independensi  yang  luas,  namun  secara finansial  LSPS  anggaran  kegiatan  LSPS sepenuhnya  masih  dibiayai  oleh  Kementerian Sosial RI melalui Pusat Pengembangan Profesi Pekerjaan  Sosial  dan  Penyuluhan  Sosial. Sebagai konsekuensinya, LSPS harus menyesuaikan  dengan  kondisi  anggaran  di kementerian  sosial.  Namun  hal  ini  sangat berarti karena dapat menjaga keberlangsungan proses  sertifikasi  pekerja  sosial  di  Indonesia yang kondisinya masih dalam proses menetapkan  eksistensinya.  Sampai  saat  ini, LSPS tidak melakukan pungutan bagi peserta uji  kompetensi.  Meskipun  demikian,  dalam
jangka panjang  LSPS harus dapat membiayai sendiri kegiatan sertifikasi.

## C. Sasaran Sertifikasi
Berdasarkan amanat Permensos No. 03 Tahun 2015, LSPS menyelenggarakan sertifikasi  bagi  Pekerja  Sosial  Profesional. Meskipun  dalam  UU  No  11/2009  dinyatakan bahwa  pelaku  pelayanan  kesejahteraan  sosial di Indonesia adalah pekerja sosial profesional dan  TKS  dan  harus  dilakukan  sertifikasi terhadap mereka, namun sertikasi bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial tidak dilakukan oleh LSP melainkan  oleh  lembaga  sertifikasi  TKS. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UU  No. 11/2009, adapun yang dimaksud dengan:
a. Pekerja  Sosial  Profesional  yang selanjutnya  disebut  pekerja  sosial adalah  seseorang  yang  bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun  swasta  yang  memiliki kompetensi  dan  profesi  pekerjaan sosial,  dan  kepedulian  dalam pekerjaan  sosial  yang  diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
b. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya  disebut  TKS  adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk
melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang  bekerja,  baik  di  lembaga pemerintah  maupun  swasta  yang ruang  lingkup  kegiatannya  di bidang kesejahteraan sosial. Bila  memperhatikan  kedua  definisi  di atas, maka terdapat keganjilan dalam pengertian  tersebut,  yaitu  TKS  nampak  lebih profesional  dibandingkan  dengan  Pekerja Sosial Profesional. Sebenarnya yang dimaksud dengan  TKS  adalah  mereka  yang  selama  ini terlibat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kesejahteraan  sosial  namun  berlatar  belakang pendidikan bukan pekerjaan sosial/kesejhteraan sosial. Hal ini nampak pada Pasal  13  sampai  Pasal  15  Permensos  No. 16/2012  untuk  persyaratan  pendidikan  bagi TKS  yang  mengikuti  sertifikasi  TKS,  yaitu pendidikan non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial.  Mereka  ini  terdiri  dari  berbagai  latar belakang pendidikan, yang beberapa diantaranya telah memiliki lembaga sertifikasi sendiri,  seperti  psikologi,  akuntansi,  dan kedokteran.  Hal  ini  pula  lah  yang  menjadi salah  satu  dasar  pertimbangan  bagi  LSPS untuk  tidak  melakukan  sertifikasi  bagi  para TKS.  Kondisi  ini  menuntut  LSPS  untuk memikirkan  kembali  sistem  sertifikasi  yang akan  diberlakukan  terhadap  TKS,  dengan memperhatikan keberadaan lembaga sertifikasi  untuk  profesi  dan  bidang  keahlian lain. Yang harus jadi perhatian, jangan sampai
terjadi  standar  kompetensi  yang  digunakan utnuk  uji  kompetensi  antara  pekerja  sosial dengan TKS adalah sama.
Hal  lain  yang  juga  menjadi  perhatian adalah  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  banyak diantara para TKS yang memiliki kemampuan praktik  yang  sangat  baik  sebagai  hasil  dari pengalaman  penanganan  klien  selama  ini seperti  yang  dilakukan  oleh  pekerja  sosial, namun tidak dapat disertifikasi sebagai pekerja sosial  karena  latar  belakang  pendidikan  yang tidak  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku. Keberadaan  mereka  tidak  terlepas  dari kebijakan  mengenai  pengadaan  sumberdaya manusia untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang  diberlakukan  oleh  Kementerian  Sosial dan lembaga pelayanan sosial milik masyarakat selama ini.

## D. Jenjang Sertifikasi Pekerja Sosial
Sertifikasi  pekerja  sosial  dilakukan dengan  memperhatikan  jenjang  keahlian Pekerja Sosial. Adapun jenjang keahlian yang dijadikan  dasar  dalam  melakukan  sertifikasi berdasarkan  Permensos  No.  03  Tahun  2015 adalah  pekerja  sosial  generalis,  yaitu  untuk jenjang  yang  berpendidikan  sarjana.  Dalam kenyataannnya,  sumberdaya  yang  terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial ada pula yang berasal dari jenjang  pendidikan  di  bawah  sarjana  yang selanjutnya  akan  menjadi  Asisten  Pekerja Sosial serta Pekerja Sosial Spesialis bagi yang berpendidikan  pascasarjana.  Untuk  jenjang
asisten, dia tidak dikategorikan sebagai pekerja sosial profesional, sedangkan jenjang generalis dan  spesialis  termasuk  kategori  profesional.
Untuk  kategori  profesional,  diberlakukan bahwa jenjang generalis menjadi syarat untuk mendapatkan  sertifikat  sebagai  pekerja  sosial spesialis.
Ambigu  terjadi  dalam  kategorisasi  ini antara  generalis  dan  spesialis,  karena  istilah generalis yang merupakan pencapaian pembelajaran  pada  jenjang  sarjana  digunakan sebagai  tingkat  kompetensi  seorang  pekerja sosial. Istilah ini sesunguhnya untuk menunjukan bahwa seorang sarjana pekerjaan sosial tingkat kemampuan dan kewenangannya dalam  menangani  permasalahan  dalam  batas tertentu.  Sedangkan  jenjang  spesialis  tidak sekedar  menunjukkan  kekhususan  bidang pelayanan,  karena  pada  umumnya  seorang sarjana pekerja sosial akan sudah mengkhususkan  diri  pada  bidang  praktik, namun  jenjang  spesialis  ini  menunjukkan tingkatan  yang  lebih  ahli  ( advance). Adanya prasyarat pendidikan yang menyertai penjenjangan  ini  untuk  menegaskan  menjadi seorang spesialis memrlukan proses pendalaman praktik dengan disertai pengayaan wawasan  dan  tanggung  jawab  melalui  proses pendidikan formal. Terlebih lagi penjenjangan ini selanjutnya akan diikuti dengan pemberian kewenangan yang berbeda. Perbedaan kemampuan  praktik  dan  kewenganan  dari setiap  jenjang  akan  nampak  dalam  standard
kompetensi  yang  digunakan  dalam  uji kompentensi.
E. Standard Kompetensi dan Uji

## Kompetensi Pekerja Sosial
Standard  kompetensi  yang  digunakan dalam  uji  kompetensi  disusun  bersama  pilar- pilar  pekerjaan  sosial  di  Indonesia,  walaupun standar  kompetensi  tersebut  belum  disepakati secara  formal  melalui  sebuah  konvensi nasional.  Namun,  standard  kompetensi  yang dirumuskan  telah  disepakati  dan  dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan uji kompetensi untuk sertifikasi. Standard komptetensi  merupakan  ukuran  kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial.  Standard  kompetensi  dirumuskan dengan mengacu kepada:
a. Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesai  (KKNI)  untuk  Ilmu Kesejahteraan  Sosial;  Level  6 untuk  S1/DIV  dan  Level  8  untuk S2/Spesialis,
b. Kompetensi  Utama  pendidikan pekerjaan  sosial  yang  digunakan oleh IPPSI,
c. Standar  Praktik  yang  dirumuskan oleh asosiasi profesi
d. Hasil Kajian
(Penelitian/Literatur/ Benchmarkin
g )  yang  dilakukan  oleh  asosiasi pendidikan maupaun asosiasi profesi
Hasil kajian dan Benchmarking memberikan pembelajaran yang berarti dalam membangun  sistem  sertifikasi  pekerja  sosial maupun  lisensi.  Beberapa  sistem  sertifikasi dari berbagai negara maupun dari profesi lain dijadikan pembanding, termasuk yang dijadikan pembading dalam menentuak bentuk uji kompetensi yang sesuai dengan karakteristik  pekerjaan  sosial  sebagai  sebuah profesi.
Sebagai  salah  satu  profesi  yang bergerak  di  bidang  pemberian  bantuan ( helping  profession), uji  kompetensi  yang dilakukan  terhadap  pekerja  sosial  harus mampu  memberikan  gambaran  kemampuan pada  aspek  pengetahuan,  keterampilan,  dan terutama  aspek  nilai.  Kualifikasi  seorang pekerja sosial  akan tercermin  terutama ketika menggunakan kerangka nilai yang dimilikinya dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan  ketika  menangani  klien.  Oleh karena  itu,  mekanisme  pengujian  dalam sertifikasi  ini  LSPS  membuat  instrumen pengujian  dalam  bentuk  portofolio  dan  ujian tertulis  yang  tidak  hanya  memberikan informasi kepada tim penilai (asesor) mengenai pengetahuan peserta uji kompetensi. Kemampuan praktik diharapkan akan tercermin dalam deskripsi diri yang dibuat oleh peserta  pada  saat  membuat  portofolio. Track reccord peserta dalam melakukan praktik akan dikonfirmasi  dengan  Daftar  Riwayat  Hidup peserta  beserta  bukti-bukti  fisiknya  seperti
surat  keputusan,  sertifikat,  dan  lain-lain. Portofolio  tersebut  dilengkapi  pula  dengan penilaian  persepsional  dari  klien/penerima manfaat terhadap yang besangkutan. Penilaian ini akan mencerminkan perilaku dan kemampuan pekerja sosial pada saat melakukan  pemberian  pelayanan  kepada klien/penerima  manfaat.  Naskah  Ujian  Tulis disiapkan oleh tim khusus yang mengolah soal ujian  tulis  agar  dapat  memenuhi  standar kompetensi yang diujikan..

## F. Prosedur Sertifikasi
Uji  kompetensi  dengan  menggunakan instrumen portofolio dan ujian tulis diberlakukan  pada  uji  kompetensi  Jalur Penilaian Langsung, yaitu untuk pekerja sosial generalis  yang  berpengalaman  lebih  dari  3 tahun.  Sedangkan  untuk  yang  berpengalaman 20  tahun  atau  lebih  dan  berusia  sekurang- kurangnya  45  tahun  dapat  mengikuti  uji kompetensi  Jalur  Sertifikasi  Langsung,  yaitu uji  kometensi  dengan  hanya  menggunakan Portofolio  instrumen  penilaiannya.  Adapun untuk  Jalur  Pelatihan  Sertifikasi  tidak diberlakukan kepada pekerja sosial.
Untuk Jalur Pendidikan Profesi, sertifikasi dilakukan secara terintegrasi bersama sistem pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi, sehingga pemberian  sertifikat  dapat  diberikan  seiring dengan selesainya pendidikan profesi. Kebijakan  Kementerian  Pendidikan  bahwa
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
pedidikan  profesi  diselenggarakan  setelah pendidikan sarjana. Sampai saat ini belum ada perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Hal ini menjadi  catatan  tersendiri  bagi  asosiasi pendidikan untuk mulai merintis penyelenggaraan pendidikan profesi pekerjaan sosial.  Penyelenggaraan  pendidikan  profesi
pekerjaan  sosial  nampaknya  akan  menjadi pendorong untuk adanya pengakuan pekerjaan sosial  sebagai  salah  satu  profesi  pemberian bantuan.
Secara  skematis,  prosedur  sertifikasi pekerja sosial di Indonesia dapat digambarkan pada Bagan 1 berikut:

## Bagan 1 Prosedur Sertifikasi Pekerja Sosial di Indonesia
Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Sosial RI No. 03 Tahun 2015
Sertifikasi  terhadap  pekerja  sosial merupakan hak bagi pekerja sosial untuk dapat memperoleh pengakuan sebagai pekerja sosial profesional.  Oleh  karena  itu,  setiap  pekerja sosial dapat mengajukan diri untuk mendapatkan  sertifikat  setelah  mengikuti  uji kompetensi sesuai dengan jalur sertifikasi yang
ditempuhnya. Jika memenuhi kriteria kelulusan  yang  ditetapkan,  maka  seorang pekerja  sosial  akan  mendapatkan  sertifikat pekerja  sosial  profesional  sesuai  dengan jenjang  sertifikasi,  yang  berlaku  selama  5 tahun.  Untuk  memperpanjangnya,  sertifikat
Rekomendasi (Lembaga dan Organsiasi Profesi)
Permohonan Sertifikasi Penilaian dan Rekomendasi Asesor Sertifikat (berlaku 5 tahun) Resertifikasi Izin Praktik Pengawasan/Pembinaan/ Pemeliharaan Seleksi Adminis- trasi Keputusan Sertifikasi OK Uji Kompetensi • Penilaian
Portofolio • Ujian Tulis • Wawancara • • Sertifikasi Langsung
• Penilaian Langsung • Pend. Profesi BIMTAP Sertifikasi
PENGU-
MUMAN
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
kompetensi ini akan terkait dengan kepemilikan Lisensi (Ijin Praktik).

## G. Lisensi  (Ijin  Praktik)  Pekerja  Sosial  di

## Indonesia
Sertifikasi  diberikan  kepada  seorang pekerja  sosial  sebagai  bentuk  pengakuan terhadap kualifikasi yang dimiliki oleh pekerja sosial. Dengan pengakuan terhadap kualifikasi yang dimilikinya, seorang pekerja sosial akan dapat mengajukan ijin praktik sebagai pekerja sosial  kepada  negara  melalui  Kementerian Sosial.  Ijin  praktik  diberikan  kepada  pekerja sosial secara perorangan. Dengan memiliki ijin praktik, maka seorang pekerja sosial memiliki kewenangan  untuk  menjalankan  perannya sebagai  pekerja  sosial.  Ijin  praktik  yang diterbitkan  untuk  seorang  pekerja  sosial menunjukkan  adanya  mandat  dari  negara kepada  dirinya  untuk  melakukan  praktik pekerjaan sosial.
Dalam  proses  penerbitan  ijin  praktik, Permensos nomor 03 Tahun 2015
mengamanatkan  bahwa  pekerja  sosial  dapat mengajukan ijin praktik kepada Menteri Sosial melalui LSPS. Komponen penting yang harus dipenui dalam pengajuan ijin praktik ini adalah rekomendasi  dari  asosiasi  profesi.  Hal  ini mengingat bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap  pekerja  sosial  yang  memiliki sertifikasi  kompetensi  maupun  ijin  praktik dilakukan  oleh  asosiasi  profesi.  Pembinaan dan pengawasan ini sangat diperlukan pekerja
sosial  untuk  memastikan  bahwa  praktik  yang dilakukan berjalan dengan benar dan mencapai kualitas pelayanan yang diharapkan.

## H. Implikasi  Sertifikasi  Pekerja  Sosial  di Indonesia
Upaya  penjaminan  kualifikasi  pekerja sosial  menimbulkan  beberapa  implikasi  yang mencakup beberapa hal, antara lain:
a. Standardisasi Pendidikan Pekerjaan  Sosial.  Standardisasi dalam pengujian kompetensi untuk sertifikasi,  menuntut  dilakukannya standardisasi  dalam  pendidikan pekerjaan sosial, terutama mengenai  kurikulum  pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini, peranan  IPPSI  sebagai  asosiasi pendidikan pekerjaan sosial sangat menentukan.  Peran  selanjutnya terkait  dengan  keberadaan  IPPSI adalah mendorong dan menyiapkan perangkat penyelenggaraan pendidikan profesi pekerjaan sosial.
b. Penempatan  sumberdaya  manusia dalam bidang kesejahteraan sosial. Dengan  sertifikasi,  kualifikasi  dan kompetensi seseorang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial akan dapat ditentukan dengan jelas. Untuk itu, perlu dilakukan
penataan  mengenai  pihak-pihak yang  menjadi  pelaku  utama  dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan sebagai pelaku pendukung pelayanan kesejahteraan sosial.
c. Pengembangan  dan  pemeliharaan.
Proses sertifikasi bukanlah sebagai proses  akhir  dalam  rangkaian pengelolaan  sumberdaya  manusia dalam  pelayanan  kesejahteraan sosial. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pekerja sosial  dalam  pelayanan,  perlu dibangun  sistem  pengembangan dan  pemeliharaan  pekerja  sosial. Hal ini secara langsung akan terkait dengan  rangkaian  dari  sertifikasi pekerjaan sosial, yaitu tahap Resertifikasi.
d. Penataan SDM di Lembaga- lembaga Kesejahteraan Sosial.
Pada  lembaga  kesejahteraan  sosial akan perlu diatur mengenai hirarkhie  dan  rentang  kendali  para personalia  lembaga,  baik  pada bidang  manajerial  kelembagaan maupun dalam pelaksanaan
pelayanan kepada penerima manfaatnya. Denan sertifikasi, kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial  dapat  dipetakan  dan  diatur pemberian  kewenangan  beserta ikutannya  diantara  sumberdaya manusia lembaga.
e. Pelindungan dan pengawasan. Aspek  penting  dari  sertifikasi adalah pengakuan terhadap kualifikasi  yang  dimiliki  oleh seseorang, sehingga dengan kualifikasi yang dimilikinya seseorang akan mendapatkan kewenangan tertentu dalam pelayanan  kesejahteraan  sosial. Kejelasan dalam pemberian kewenangan  kepada  pekerja  sosial akan memberikan akses yang lebih luas  kepada  pekerja  sosial  dalam melakukan praktik pekerjaan sosialnya.  Oleh  karena  itu,  perlu dibangun sistem perlindungan agar pekerja  sosial  dapat  menjalankan tugasnya sesuai dengan
kewenangannya.  Selain  itu,  untuk memastikan pekerja sosial menjalankan  tugas  berdasarkan kewenangannya dengan tanpa melakukan  penyimpangan  atau melebihi  kewenangannya,  perlu dibuat  mekanisme  pengawasan terhadap  praktik  pekerja  sosial. Terlebih lagi dengan akan semakin terbukanya kesempatan bagi pekerja  sosial  untuk  melakukan praktik mandiri.

## I. Penutup
Hal  strategis  yang  sedang  dilakukan oleh  LSPS adalah merintis lisensi  dari Badan
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP)  sebagai lembaga  yang  mendapatkan  mandat  dari negara  untuk  melakukan  sertifikasi  terhadap profesi-profesi yang ada di Indonesia. Lisensi dari  BNSP  untuk  melakukan  sertifikasi terhadap  pekerja  sosial  di  Indonesia  ini dipandang penting untuk memperkuat pengakuan dan penerimaan terhadap sertifikat yang diterbitkan oleh LSPS. Dengan memperoleh  lisensi  dari  BNSP,  kualifikasi sebagai  pekerja  sosial  yang  kompeten  tidak hanya  diakui  oleh  komunitas  pekerja  sosial, namun juga diakui oleh negara.
Selain itu, hal lain yang sangat startegis untuk  dilakukan  adalah  penyelenggaraan pendidikan  profesi,  yang  diselenggarakan setelah  pendidikan  sarjana.  Hal  ini  sejalan hakekat  sertifikasi  profesi  pekerjaan  sebagai profesi yang dihasilkan dari proses pendidikan.
Dengan diselenggarakannya pendidikan profesi, maka proses sertifikasi akan terintegrasi dengan proses pendidikan, sehingga kualitas lulusan pendidikan pekerjaan sosial akan lebih terjamin kualitasm karena setiap sekolah penyelanggara pendidikan  profesi  akan  berusaha  menjaga kualitas pendidikannya.
Komponen  penting  dalam  praktik pekerjaan  sosial  adalah  kewenangan  bagi pekerja  sosial  untuk  menjalankan  profesinya. Pemberian kewenangan kepada pekerja sosial membutuhkan  regulasi  yang  cukup  kuat setingkat  undang-undang.  Regulasi  tersebut dapat  mengatur  praktik  pekerjaan  sosial
beserta  aspek-aspek  yang  terkait  dengan aktivitas praktik seorang pekerja sosial.

## J. Bahan Bacaan
DuBois, Brenda L. and Karla Krogsrud Miley. 1992. Social  Work:  an  Empowering Profession. Allyn and Bacon Hakim,  Budi  Rahman.  2010. Rethingking Social  Work  Indonesia. Jakarta  :

## RMBOOKS
Marshall, Edward M. 1995. Transforming The Way  We  Work:  The  Power  of  The Collaboratif  Workplace .  New  York  : American Management Association Meyer,  H.  Carol  and  Mark  A.  Mattaini (Editors).  1995. The  Foundation  of Social Work Practice. NASW Press
Artikel Web
Dorita  Setiawan.  2010. Isu  Pendidikan Pekerjaan
Sosial. melalui < http://www.socialworkers.or.id/index .php?option=com_content&view=artic le&id=10%3Aisu-pendidikan- profesi&catid=2%3Aartikel- umum&Itemid=6 > [17/09/2010])
Taufik Winarno. 2010. Membumikan Pekerjaan Sosial. Melalui < http://taufiqchips.
wordpress.com/category/sosial/ >
[15/09/2010]
Peraturan-peraturan
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia
Nomor 108/HUK/2009 Tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor 16/HUK/2012 Tentang
Sertifikasi  Pekerja  Sosial  Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor  03  Tahun  2015  Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional Undang-undang  No  11  Tahun  2009  Tentang Kesejahteraan Sosial