## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PENERBITAN DOKUMEN PENGANGKUTAN ELEKTRONIK OLEH ONLINE TRAVEL AGENT
Kristin Hutabarat E-mail: xthinn@gmail.com Staff Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Adi Sulistiyono
E-mail: adisulistiyono@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum  Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information

## Abstract
Keywords: Legal  Protection;
Cancellation Document; Infor- mation And Electronic Transa- tions Law
Kata Kunci: Perlindungan
Hukum; Pembatalan Doku- men; UU ITE This article aims to describes and examines a legal protection to aircraft passangers for unconcent cancellation the aircraft electronics ticket by online travel agencies based on Information and Electronics Law. This article is types of normative legal research that used primary and secondary legal materials in the form of literature study. And   to analysis all legal material writer used the syllogism method with deducative mindset. The result of this research explain that the unilateral cancellation of aircraft electronics ticket by online travel agencies due the unavailable seat has violated article 9 Information and Electronic Transactions Law that obligated OTA companies to informated their customer correctly. And the cancellation of aircraft electronics ticket due to system error has violated article 15(1) Information and Electronic Transactions Law which is concerning the reliable and electronic system security. For passangers losses Information and Elektronic Transactions Law on Chapter VIII provide legal settlement options based on wanprestasi. Overall, the unilateral cancelation of passangers aircraft electronic ticket by online travel agencies happened causes of OTA electronic system error. And in the end the government need to increase the supervision function with evaluated OTA companies electronic system on a future basis and obligate the OTA companies to renew their electronic system certificated.  So  the  government  can  protect  the  public  from  the disadvantage due to error system.

## Abstrak
Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan terkait pembatalan sepihak penerbitan dokumen pengangkutan yang dilakukan oleh online travel agent (OTA) serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dengan meninjau kepada UU ITE. Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dengan pola piki deduktif.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (J anuari - Juni 2022 )
Perlindungan Hukum Atas Pembatalan...
13
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembatalan sepihak penerbitan dokumen pengangkutan elektronik oleh OTA dikarenakan kursi yang telah tidak tersedia telah melanggar Pasal 9 UU ITE tentang kewajiban penyampaian informasi yang benar. Sedangkan pembatalan penerbitan sepihak yang dilakukan OTA dikarenakan kesalahan sistem telah melanggar Pasal 15 (1) tentang  keamanan dan kehandalan sistem elektronik. Terhadap kerugian yang dialami penumpang dalam Bab VIII UU ITE penumpang dapat melakukan gugatan perdata dengan dasar wanprestasi. Secara garis besar pembatalan penerbitan secara sepihak tersebut terjadi karena kesalahan dan kegagalan dalam sistem elektronik OTA sehingga pemerintah perlu melakukan peningkatan pengawasan pada sistem elektronik melalui evaluasi  berjangka  dan  kewajiban  pembaharuan  sertifikat elektronik bagi OTA guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

## A. Pendahuluan
Dewasa ini transaksi secara elektronik menjadi alternatif pilihan berbelanja barang maupun jasa bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 10,2% dengan total pengguna 175,2 juta jiwa dimana angkat tersebut telah mencapai 64% dari total jumlah rakyat Indonesia. Para pengguna tersebut menggunakan internet guna saling berbagi informasi, membaca berita, menonton video, hingga berbelanja melalui internet. Dimulai dari berbelanja kebutuhan seperti bahan makanan, pakaian, alat elektronik hingga kebutuhan lainnya dilakukan secara daring. Kemudahan dan banyaknya pilihan perusahaan yang memberikan potongan harga menjadi alasan pengguna berbelanja secara daring. Sebuah penelitian mencatat dari beberapa jenis bisnis e-commerce penjualan tiket pesawat menduduki posisi ketiga sebagai usaha yang paling diminati oleh konsumen pengguna internet. (Imam Lukito. 2017: 350).
Pesawat tergolong dalam bentuk pengangkutan jalur udara dimana terdapat pengangkutan lain yakni   darat dan laut. Pengangkutan menggunakan pesawat udara sendiri di Indonesia  mulai dikenal sejak  masa Penjajahan Belanda.  Si Kumbang adalah pesawat komersil pertama yang diciptakan Indonesia pada Tahun 1954 melalui karya tokoh Dirgantara Indonesia Nurtanio Pringgoadisurjo. Inilah permulaan perkembangan dunia pengangkutan udara di Indonesia yang kemudian menjadi dasar dari diterbirkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. (Abdulkadir Muhammad, 2013;10).
Pada pengangkutan udara, dikenal adanya dua obyek pengangkutan yakni penumpang dan barang atau muatan. Pada pengangkutan penumpang terdapat beberapa subyek pertama perusahaan pengangkut yakni maskapai baik yang terjadwal maupun perusahaan penyedia carter pesawat udara. Kedua
14
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Perlindungan Hukum Atas Pembatalan...
penumpang sebagai pihak  yang akan diangkut, dan ketiga travel agent  yakni pihak  yang mempertemukan penumpang dan perusahaan pengangkut. Travel agent sebelumnya telah melakukan perjanjian keagenan ( agency agreement) bersama dengan perusahaan pengangkut dengan imbalan pada setiap penjualan tiket kepada penumpang. Travel  Agent memiliki  hak  melakukan perjanjian pengangkutan, menerima biaya pengangkutan, dan menerbitkan dokumen pengangkutan yakni tiket penumpang atau karcis. Travel agent pada umumnya dapat  berbentuk  badan  hukum  perseroan  terbatas,  koperasi,  berbentuk  firma atau CV dan memiliki tempat untuk menjalankan usahanya. (Lestari Ningrum, 2004: 93).
Bisnis travel agent ini yang kemudian dikembangkan oleh Natali Adrianto pada tahun 2011 dengan mendirikan PT. Global Tiket Network atau yang saat ini dikenal dengan Tiket.com. Perusahaan ini merupakan Online Travel Agent (OTA) pertama di Indonesia dan disusul oleh PT. Trinusa Travellindo (Traveloka) pada tahun 2012 dan diikuti oleh pegipegi, nusatrip, dan lainnya. Perusahaan ini dikenal dengan nama Startup yakni perusahaan berbasis teknologi dengan modal usaha cukup besar dengan tujuan pengembangan usaha dalam waktu yang relatif singkat. (Ni Made Bintang, 2019: 3). Sayangnya, model usaha berbasis daring ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan hanya didarkan pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kehadiran OTA di masyarakat sangatlah disambut baik, bahkan pada tahun 2015 transaksi pembelian tiket pesawat lewat OTA mencapai angka 5 milliar USD Selain masyarakat pemerintah juga akhirnya menemukan jalan keluar atas permasalahan banyaknya calo di bandara dan mengeluarkan kebijakan strategis melalui Surat Edaran Menteri Nomor HK.209/I/16PHB.2014 tentang kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara Seluruh Indonesia salah satunya mengatur mengenai penutupan penjualan loket tiket pesawat dibandara. Namun mirisnya  keberadaan travel  agent konvensional  harus  tergoyahkan,  terdapat sekitar 100 travel agent konvensional yang usahanya mati dan harus gulung tikar. Kemudahan  akan  akses  dan  efisiensi  waktu  yang  ditawarkan  nyatanya menghadapkan penumpang  dengan problematika  dalam melakukan perjanjian pengangkutan bersama dengan OTA. Fyra misalnya penumpang maskapai Lion Air pada Juli 2017 dengan penerbangan Makassar Jakarta. Fyra sebelumnya telah melakukan pembelian tiket melalui Traveloka. Saat tiba dibandara tiket miliknya ditolak maskapai Lion Air dengan alasan telah dimintakan refund namun tanpa sepengetahuannya. (https://www.hipwee.com/hiburan/pria-ini-beli-tiket- lion-air-via-traveloka-eh-gagal-pakai-karena-katanya-udah-di-refund-bingung/ diakses pada 03 Maret 2020 Pukul 16.56 WIB)
Sebuah kasus lain yang dialami oleh Rolas Budiman dan Edy Wijaya dalam surat gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 615/Pdt.G/2017 tanggal 26 September 2019. Para penumpang ini harus gigit jari setelah Traveloka
membatalkan penerbitan tiket atas pemesanan rute Jakarta-Singapura maskapai Jetstar dengan alasan ketersedian kursi telah melebihi batas. (Dzakiannisa, 2019, 13). Bergerak dari permasalahan tersebut, maka penulis hendak mengkaji permasalahan terkait pembatalan sepihak penerbitan dokumen pengangkutan yang dilakukan oleh online travel agent (OTA) serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dengan meninjau kepada UU ITE

## B.   Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.  Teknik  analisis  bahan  hukum  menggunakan  metode  silogisme dengan pola pikir deduktif.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengangkutan  udara  akan  selalu  dimulai dengan  perjanjian  pengangkutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan definisi perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang  dan/atau  pengirim kargo  untuk  mengangkut  penumpang  dan/ atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain akan selalu dimulai dengan negosiasi yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  185 Tahun 2015  Tentang  Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri membagi kategori pelayanan menjadi 3 (tiga) yakni sebelum penerbangan (pre-flight), selama penerbangan (in-flight), dan setelah penerbangan (post-flight). Pada Pasal 4 pre-flight dikategorakan dalam proses pemesanan tiket ( reservation) , penerbitan tiket ( ticketing), pelaporan terhadap tiket ( check-in) , dan memasuki pesawat pengangkut udara ( boarding) serta penanganan terkait keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Peran OTA dalam pengangkutan udara adalah dalam proses pemesanan dan penerbitan tiket atau dokumen pengangkutan.
Perjanjian pengangkutan yang dilaksanakan melalui Online Travel Agent biasa dikenal dengan kontrak elektronik dimana bukti dari perjanjian tersebut dilampirkan dalam dokumen elektronik yakni tiket pesawat elektronik. Kontrak elektronik sendiri adalah perikatan yang dilaksanakan melalui perpaduan jaringan dari sistem informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi berdasarkan jaringan telekomunikasi yang kemudian difasilitasi oleh komputer global internet (Edmon Makarim, 2005:225).  Pada pembuatan Kontrak elektronik harus tunduk pada Buku III KUHPerdata dalam Pasal 1319 KUHPerdata
disebutkan segala perjanjian tunduk pada peraturan umum yang dimuat dalam Buku III KUHPerdata maupun bab sebelumnya baik perjanjian yang telah memiliki nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu.
Berlakunya sebuah perjanjian pengangkutan udara didasarkan pada teori penawaran dan penerimaan ( offer and acceptance theory) . Menurut teori ini penawaran dari salah satu pihak akan menghadapkan pihak lain dalam proses penerimaan (acceptance) dan   mencapai titik temu dalam sebuah kesepakatan. Teori ini merupakan penggabungan antara teori kehendak dan teori penerimaan. (Abdulkadir, Muhammad. 2013:125). Penumpang akan terlebih dahulu memiliki keinginan untuk melakukan pengangkutan udara dan kemudian OTA memberikan penawaran atas beberapa jadwal penerbangan dengan biaya dan fasilitas yang berbeda-beda dan penumpang dihadapkan atas proses persetujuan yang disediakan oleh OTA melalui terms and condition dan pada saat penumpang menyetujui dan melakukan pembayaran maka kemudian perjanjian pengangkutan tersebut telah berlaku dan mengikat kepada para pihak.
Penerbitan dokumen pengangkutan berupa tiket pesawat setelah penumpang melakukan pembayaran menjadi kewajiban dari OTA sebagai pihak yang menjadi representasi dari perusahaan pengangkut atau maskapai penerbangan. Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan dalam sebuah perjanjian berlaku asas Pacta Sun Servanda yakni bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Sehingga pengangkut, penumpang dan dalam penulisan ini adalah OTA memiliki keterikatan di dalam perjanjian tersebut.
Perlindungan hukum menurut Muchsin (Setiono, 2014: 20) Perlindungan Hukum Preventif yakni perlindungan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran sebagai upaya pencegahan perlindungan hukum represif perlindungan ini merupakan akibat yang diberikan atas adanya pelanggaran yang telah terjadi dapat berbentuk sanksi pidana, denda, penjara maupun hukuman tambahan lainnya.
Sebuah kasus dialami oleh Rolas Budiman dan Edy Wijaya dalam surat gugatan kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  nomer  615/Pdt.G/2017 tanggal  26 September 2017 melalui kuasa hukumnya RBS Law Firm. Gugatan ini bermula saat 3 Maret tahun 2017 ia melakukan perjanjian pengangkutan udara melalui Traveloka  untuk   melakukan  perjalanan  bisnis   ke  Singapura dari  Jakarta. Pembelian tiket dilakukan pada pukul 10.00 WIB dengan pilihan maskapai Jetstar Air  untuk tanggal yang  sama  pada pukul 16.35. Pembayaran dilakukan oleh sekretarisnya pada pukul 10.30 WIB melalui transfer rekening BNI atasnama Traveloka. Namun pada pukul 12.00 pihak Traveloka melalui Customer Service bernama Nia menghubungi Rolas dan menyampaikan permintaan maaf untuk tidak dapat mengeluarkan tiket atas pesanannya dengan alasan bahwa penerbangan pada jam tersebut sudah penuh dan kursi yang dipesan telah melebihi kapasitas. Traveloka menyampaikan akan mengembalikan dana atas pembayaran pesanan tersebut dan menyarankan penumpang itu mencari penerbangan lainnya. Dan ia harus melakukan pembelian baru di
bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan Garuda dengan jadwal yang sama (Dzakiannisa, 2019 :11).
UU  ITE  Pasal  9  memberikan  penegasan  bahwa  penyelenggara  transaksi elektronik harus menyampaikan informasi menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan juga mengenai  produk atau  jasa  yang  dipasarkan.  Pemberian  kewajiban  akan  informasi  yang  benar merupakan sebuah perwujudan akan hak konsumen yang telah diatur oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam Guidelines for Consumer Protection of 1985 , dimana konsumen dari berbagai wilayah dan suku bangsa pada melekat hak dasar yakni mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. (AZ Nasution. 2002:7).
Kewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  benar  oleh  penyelenggara transaksi  melalui  sistem  elektronik  ini  juga  didukung  oleh  ketentuan  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang juga mengatur mengenai perdagangan secara elektronik. Sehingga dalam kasus ini jelas OTA telah lalai melaksanakan kewajiban dengan tetap menawarkan penerbangan yang sudah tidak tersedia kepada penumpang di situs online miliki OTA.
Hal berbeda yang terjadi kepada pada penumpang atas nama Bapak Mahardi dan Ibu Juwita pada tahun 2017 yang gagal terbang akibat pesanan atas nama Fyra anaknya dibatalkan sepihak tanpa sepengetahuan mereka. Fyra melakukan pembelian pada 6 Juli 2017 untuk maskapai Lion Air tujuan Makassar-Samarinda tanggal 8 Juli 2017 guna menghadiri acara pernikahan adiknya. Namun saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, tiket pengangkutan atas nama kedua penumpang tersebut ditolak dengan alasan bahwa telah ada pembatalan dengan pengembalian dana atau refund atas pesanan tesebut. Fyra yang melakukan pemesanan atas penerbangan tersebut lalu menghubungi pihak Traveloka untuk menanyakan masalah yang dihadapi orangtuanya. NamunTraveloka menyampaikan bahwa Refund dilakukan oleh pihak maskapai. Maskapai menyampaikan refund dimintakan oleh pihak Traveloka. Orangtua Fyra kemudian memilih menggunakan sepeda motor untuk menghadiri pernikahan puterinya dikarenakan dana yang mereka miliki sudah habis, sedangkan atas pembatalan tersebut Fyra tidak mendapatkan pengembalian dana.
UU ITE pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE yakni setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Sistem yang andal kemudian diartikan dengan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Dalam melakukan perjanjian pengangkutan udara bersama dengan OTA penumpang membutuhkan sebuah sistem yang dapat menampilkan informasi terkait penerbangan yang dicari secara benar dan lengkap. Sistem yang aman juga dibagian penjelasan UU  ITE  dijabarkan  dengan  terlindungi  secara  fisik  dan  non  fisik.  Pembatalan tiket yang dilakukan secara sepihak oleh Traveloka menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik yang disediakan oleh Traveloka belum dapat memberikan keamanan bagi berlangsungnya pengangkutan pada penumpang.
Pemerintah sebelumnya telah memberikan perlindungan represif melalui kewajiban sertifikasi pada sistem elektronik. Ketentuan tersebut dimuat di dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi  Elektronik  dapat  disertifikasi oleh  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan. (Deky  Pariadi.  2018:  661).  Pemberian  sertifikasi  kepada  penyelenggara  sistem elektronik ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut  PP  PSTE)  dalam  Bab  IV  Bagian  Kedua  Pasal  41.  Lembaga  sertifikasi elektronik itu  sendiri  adalah  lembaga  independent  yang  disahkan  dan  diawasi oleh pemerintah untuk menguji penyelenggaraan sistem elektronik. Pemberian sertifikasi ini merupakan salah satu langkah perlindungan konsumen pengguna sistem  elektronik  secara  kelembagaan.  Lembaga  sertifikasi  elektronik  ini kemudian menjadi filter awal bagi pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk tidak ragu melaksanakan transaksi secara elektronik.
Perlindungan preventif yang diberikan pemerintah pada saat terjadi permasalahan pada penumpang yang tidak ditindaklanjuti oleh OTA dapat dilihat melalui   UU ITE dalam Bab VIII mengatur mengenai penyelesaian sengketa dimana penumpang yang mengalami kerugian dapat mengirimkan gugatan baik secara perdata melalui peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lain seperti Arbitrase, Mediasi maupun lembaga lain  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di wilayah tingkat II berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Pada kasus kerugian yang dihadapi penumpang dikarenakan pembatalan penerbitan tiket pengangkutan oleh pihak Traveloka yang salah satu alasannya dikarenakan karena kegagalan sistem informasi milik OTA sehingga tidak terangkutnya penumpang. Gugatan dalam kasus perjanjian yang tidak terpenuhi dapat  berdasar pada  Wanpretasi. Pada  dasarnya  gugatan  dalam  hal transaksi melalui sistem elektronik  lebih didasarkan pada wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang dilakukan menggunakan kontrak elektronik sehingga pelanggaran yang terjadi didasarkan pada tidak terpenuhinya janji di dalam kontrak yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pengguna penyelenggara sistem elektronik. (Herlin Setiani, 2018:119)

## D. Kesimpulan
Pembatalan penerbitan dokumen pengangkutan  dikarenakan ketidaksediaan kursi telah melanggar ketentuan Pasal 9 UU ITE dimana perusahaan penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap  atas barang/jasa  yang  ditawarkan.  Sehingga  seharusnya  OTA  tidak menawarkan penerbangan yang tidak lagi memiliki ketersediaan kursi. Pembatalan penerbitan dokumen pengangkutan secara sepihak tanpa sepengetahuan perusahaan pengangkut, OTA, maupun penumpang menunjukkan bahwa OTA
telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU ITE tentang keamanan dan kehandalan sistem elektronik yang seharusnya dimiliki oleh OTA. Secara garis besar pembatalan tersebut terjadi dikarenakan kesalahan   sistem elektronik milik OTA padahal Pasal 10 ayat (1) UU ITE dan Pasal 41 PPSTE telah menghadirkan kewajiban sertifikasi keandalan sistem elektronik pada penyelenggara sebelum memasarkan kepada masyarakat. Atas kesalahan OTA tersebut penumpang dapat melakukan gugatan secara perdata berdasar BAB VIII UU ITE kepada pengadilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Atau dapat juga menyampaikan pengaduan pada BPSK (Pasal 49 UUPK).

## E.   Saran
Pemerintah cq Kemerintah Komunikasi dan Informasi perlu merevisi ketentuan  dalam  UU  ITE  mengenai  kewajiban  sertifikasi.  Diperlukan  adanya evaluasi berjangka  dan  pembaharuan  penerbitan  sertifikasi bagi  penyelenggara sistem elektronik. Selama ini pemerintah hanya berperan sebagai pemberi sertifikat kepada sistem elektronik. Namun pada perjalanannya sistem elektronik milik OTA ini kerap melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian pada penggunanya.
Pemerintah cq Kementerian Perdagangan perlu membuat  UU khusus yang mengatur  mengenai e-commerce dan perusahaan startup yang saat  ini belum memiliki payung  hukum.  Salah  satu  kewajiban  yang  harus  diberikan  adalah pembentuan online dispute resolution bagi setiap OTA dengan biaya yang tidak dibebankan pada penumpang, dan proses yang cepat dan mudah.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
Abdul   Halim   Barkatullah.   2017. Hukum   Transaksi   Elektronik .   Bandung: Nusa Media
Abdulkadir,  Muhammad.  2013. Hukum Pengangkutan  Niaga. Bandung: Citra Aditya Bakti
Agus Irianto. 2009. Managing Airline Reservation System . Jakarta: Rajawali Pers Edmon Makarim. 2005. Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian. Jakarta: Rajawali Pers
Lestari  Ningrum.  2004 .  Usaha  Perjalanan  Wisata  Dalam  Perspektif  Hukum Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti
Peter  Mahmud  Marzuki.  2014. Penelitian  Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada Group
20
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Hukum Atas Pembatalan...

## Jurnal
Budimah. 2018. “Pembatalan Tiket Oleh Calon Penumpang Maskapai Penerbangan di Indonesia.” Maleo Law Jurnal. Vol 2. No.1 Juli 2018. Palu: Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Palu Dzakannia Roskiyasa. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak Penerbitan Tiket Pesawat Oleh PT Trinusa Travelindo Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Reformasi Hukum Trisakti Vol.1 No.1 2019. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas  Trisakti
Deky Pariadi. 2018. “Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.3 Juli-September 2018. Jakarta: Badan Penerbit FHUI
Dr.P.Assokkumar. 2018. “E-commerce law and its legal aspects”. International Journal Of Law Vol 4. Issue 1, January 2018. Amsterdam: Elsevier Imam   Lukito.   2017.   “Tantangan   Hukum   dan   Peran   Pemerintah   Dalam Pembangunan E-commerce.” Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum. Vol. 11 No. 3 November 2017. Jakarta:   Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Gannis. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Penumpang Pesawat Udara Dalam Pembelian Premi Asuransi Melalui Situs Traveloka.” Jurnal Ius Quia Iustum. Vol 7, No 1, April 2019. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Hasan  Sidik.  2016.  “Tanggung  Jawab  Pengangkut  Udara  Atas  Kelambatan”. Intermestic:  Journal  of  International  Studies .”  Vol  1,  No.  1,  November 2016. Bandung: Departemen Hubungan Internasional UNPAD
Herlin Setiani dan M.Taufiq. 2018. “Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik  Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Jurnal Living Law, Vol. 10, No. 2, 2018 hlm. 114- 127. Bogor: LPPM Universitas Djuanda Bogor
Rahadi. 2011. “Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum.” Jurnal Dinamika Hukum. Vol 11, No.2,
2011. Purwokerto: Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman Sulasi Rongiyati. 2019. “Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik.” Jurnal Negara Hukum. Vol. 10, No. 1, Juni 2019. Jakarta: P3DI Sekjen DPR RI

## Peraturan Perundang-Undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang  Penerbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  185  Tahun  2015  tentang  Standar Pelayanan  Penumpang  Kelas  Ekonomi  Angkutan  Niaga  Berjawal  Dalam Negeri

## Internet
Hipwee. 2017. Pria Ini Beli Tiket Lion Air Via Tiket Traveloka Gagal Pakai Karena Udah di Refund. https://www.hipwee.com/hiburan/pria-ini-beli-tiket- lion-air- via-traveloka-eh-gagal-pakai-karena-katanya-udah-di-refund-bingung/ diakses pada 03 Maret 2020 Pukul 16.56 WIB
Kumparan. 2017. Peran  Online  Travel  Agent  Di  Bisnis  Penjualan  Tiket Pesawat. https://kumparan.com/@kumparantravel/peran-online-travel-agent-  di- bisnis-penjualan-tiket-pesawat-1554107247465370628/       diakses  pada 09 Oktober 2019 pukul 17.50 WIB
Nikson. 2019. Astindo 100 Perusahaan Travel Agen Tutup Karena Kalah Saing Dengan Online https://industri.kontan.co.id/news/astindo-100-perusahaan- travel-agen-tutup-karena-kalah-saing-dengan-online/ diakses pada 10 Oktober19 pukul 16.30.