Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014

## PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DENGAN ADANYA TIGA PIHAK
(INTERVENSI) DI PENGADILAN NEGERI
Oleh : Abdul Hakim, SH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Berperkara  dengan  tiga  pihak  menyebabkan  salah  satu  bentuk  ikut  sertanya  pihak  ketiga  dalam suatu  pemeriksaan  perkara  perdata.  Ikut  sertanya  pihak  ketiga  atas  inisiatif  sendiri  dalam pemeriksaan  sengketa  perdata,  disebut  intervensi.  Adapun  macam  intervensi  yaitu  Tussenkomst (menengah)  dan  Voeging  (menyertai).  Ikut  sertanya  pihak  ketiga  dalam  proses  perkara  yaitu voeging,  intervensi/tussenkomst,  dan  vrijwaring  tidak  diatur  dalam  HIR  atau  RBg,  tetapi  dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv).
Penyelesaian perkara  perdata dengan tiga pihak (intervensi) di  Pengadilan  Negeri dapat  dilakukan dengan  beberapa  tahapan  dengan  diawali  pendaftaran  pada  panitera  di  pengadilan  negeri  hingga putusan  hakim  bersifat  tetap  (inkracht).  Penyelesaian  dari  perkara  perdata  dengan  tiga  pihak  juga dapat  dilakukan  sampai  dengan  tingkat  yang  paling tinggi  yaitu  pada  Mahkamah  Agung  (Tingkat Kasasi).
Kata Kunci : Penyelesaian. Perkara Perdata, Tiga Pihak

## I. PENDAHULUAN
Ikut  sertanya  pihak  ketiga  atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa  perdata,  disebut  intervensi,  hal ini diatur di dalam Reglement Rechtsvordering (RV), dimana ikut sertanya pihak ketiga (intervensi) diatur di dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282 Reglement  Rechtsvordering  (RV).  Di dalam intervensi yaitu ikut sertanya pihak ketiga  di  dalam  proses  pemeriksaan sengketa  perdata  yang  diatur  di  dalam reglement  rechtsvordering  (RV)  terdapat beberapa  bentuk  intervensi  atau  ikut sertanya pihak ketiga tersebut.
Melihat  proses  berperkara  dengan tiga  pihak,  maka  penyebab  salah  satu bentuk  ikut  sertanya  pihak  ketiga  dalam suatu pemeriksaan perkara  perdata  adalah apa yang dinamakan Tussenkomst. Tussenkomst  adalah  masuknya  pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan  sengketa  perdata  dengan jalan  memihak  atau  menggabungkan  diri kepada salah satu pihak.
Pada  prinsipnya  yang  terdapat dalam proses berperkara dalam tiga pihak, bahwa pihak ketiga tersebut menggabungkan diri dengan pihak tergugat.  Prosedur  atau  tata  cara  dari Tussenkomst    ini  adalah  bahwa  pihak
ketiga  yang  atas  inisiatifnya  sendiri  ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perdata tersebut  mengajukan  intervensi  kepada ketua  pengadilan  negeri  melawan  pihak penggugat dan  menggabungkan diri dengan pihak tergugat.
Tussenkomst  sebagai  salah  satu bentuk  ikut  sertanya  pihak  ketiga  dalam pemeriksaan sengketa perdata pada prinsipnya adalah juga mempunyai kepentingan sendiri walaupun ia membela pihak  tergugat.  Disini  diartikan  bahwa kepentingan  akan  terganggu  jikalau  ia tidak mencampuri proses pemeriksaan itu, dengan  kata  lain  bahwa  dengan  adanya unsure  voeging  dalam  perkara  perdata yang  berasal  dari  pihak  letiga  akan mempengaruhi proses berjalanya di dalam pengadilan.
Prinsip  dalam  berperkara  dalam tiga  pihak  pada  dasarnya  tidak  ada larangan  secara  hukum  yang  dapat mengatur  bahwa  pihak  ketiga  tidak  dapat ikut  serta  dalam  proses  perkara  perdata apabila  masalah  yang  terjadi  adalah masalah  utang  piutang  dan  pihak  ketiga bersangkutan dalam hal misalnya:
1. Pihak  ketiga  memiliki  kewenangan dalam  proses  perkara  karena  terikat dalam kepemilikan objek perjanjian
2. Pihak  ketiga  merupakan  salah  satu seseorang  yang  dirugikan  apabila pihaknya  dikalahkan  dalam  perkara perdata.
3. Kesalahan  dalam  awal  pembuatan perjanjian  yang  keduabelah  pihak telah  menyangkut-pautkan dengan pihak  ke  tiga,  sehingga  dikemudian hari  apabila  ada  permasalahan  dalam isi  perjanjian,  maka  pihak  ketiga berhak  ikut  dalam  urusan  berperkara khusunya  apabila  perkara  sampai  ke Pengadilan Negeri.
Terkait dengan Berperkara dengan tiga pihak (Intervensi), maka dapat dilihat kegunaan  arti  ikut  sertanya  pihak  ketiga atas  inisiatif  sendiri  dalam  pemeriksaan sengketa  perdata  dengan  jalan  memihak atau  menggabungkan  diri  kepada  salah satu  pihak,  dalam  hal  ini  sering  disebut dengan  voeging  adalah  untuk  melindungi kepentingannya  atas  benda  jaminan  yang menjadi agunan dalam sengketa, khususnya utang piutang.
Berdasarkan  hal-  hal  diatas,  kiranya dapat  diambil  suatu  rumusan  masalah sebagai rujukan dalam melakukan pembahasan  dalam  karya  ini.  Adapun perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah berperkara perdata dipengadilan  negeri  dapat  dilakukan dengan tiga pihak (intervensi)?
2. Bagaimana  proses  masuknya  pihak ketiga  dalam  proses  perkara  perdata dipengadilan negeri?
3. Bagaimana pengaturan intervensi pada perkara perdata di pengadilan negeri?
4. Bagaimana  tata  cara  penyelesaian perkara  perdata  dengan  adanya  tiga
pihak (intervensi) dipengadilan negeri? II. DEFENISI DAN MACAM INTERVENSI
Intervensi  yaitu  suatu  aksi  hukum oleh  pihak  yang  berkepentingan  dengan jalan  melibatkan  diri  atau  dilibatkan  oleh salah  satu  pihak  dalam  suatu  perkara perdata  yang  sedang  berperkara  perdata yang sedang berlangsung antara dua pihak yang sedang berperkara.
Adapun  macam-macam  intervensi sebagai berikut:
1. Tussenkomst (menengah).
Tussenkomst adalah masuknya pihak  ketiga  sebagai  pihak  yang berkepentingan  ke  dalam  perkara perdata  yang  sedang  berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri  oleh  karena  itu  ia  melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat  dan  tergugat  yang  sedang berperkara).
Dalam  suatu  perkara  biasanya terdapat  dua  pihak  yaitu  penggugat dan tergugat dengan keterlibatan pihak ketiga  yang  berdiri  sendiri  dan membela kepentingannya sendiri.
Maka  pihak  ketiga  ini  melawan kepentingan penggugat dan tergugat.
Ciri-ciri tussenkomst:
a. Sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan dan berdiri sendiri.
b. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian
kehilangan haknya yang terancam.
c. Melawan kepentingan kedua belahh pihak yang berperkara.
d. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan
tuntutan).
Syarat tussenkomst:
a. Merupakan tuntutan hak
b. Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung
c. Kepentingan tersebut  haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung
d. Kepentingan tersebut  haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung.
2. Voeging (menyertai).
Yaitu  suatu  aksi  hukum  oleh pihak  yang  berkepentingan  dengan jalan  memasuki  perkara  perdata  yang sedang  berlangsung  antara  penggugat dan  tergugat  untuk  bersama-sama tergugat dalam menghadapi penggugat atau  bersama-sama  si  penggugat dalam menghadapi tergugat. 1
Ciri-ciri voeging:
a) Sebagai pihak yang berkepentingandan berpihak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
kepada  salah  satu  pihak  dari penggugat atau tergugat.
b) Adanya kepentingan hukum  untuk melindungi  dirinya  sendiri  dengan ialah  membela  salah  satu  yang bersengketa.
c) Memasukkan  tuntutan  terhadap pihak-pihak yang berperkara. Syarat voeging:
a) Merupakan tuntutan hak.
b) Adanya kepentingan hukum  untuk melindungi  dirinya  dengan  jalan berpihak kepada salah satu pihak.
Kepentingan tersebut harus ada hubungannya  dengan   pokok  sengketa yang sedang berlangsung.
Berdasarkan uraian-uraian diatas  dapat  kiranya  diketahui  bahwa perkara perdata dapat dilakukan dengan tiga pihak.

## III. TATA  CARA  MASUKNYA  PIHAK
KETIGA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI. Ikut  sertanya  pihak  ketiga  dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst,  dan  vrijwaring tidak  diatur  dalam  HIR  atau  RBg,  tetapi dalam  praktek  ketiga  lembaga  hukum  ini dapat  dipergunakan  dengan  berpedoman pada  Rv  (Pasal  279  Rv  dst  dan  Pasal  70 Rv),  sesuai  dengan  prinsip  bahwa  hakim
wajib  mengisi  kekosongan,  baik  dalam hukum materiil maupun hukum formil. 2
Dalam hal ada permohonan voeging,  hakim  memberi  kesempatan kepada  para  pihak  untuk  menanggapi, selanjutnya  dijatuhkan  putusan  sela,  dan apabila  dikabulkan  maka  dalam  putusan harus  disebutkan  kedudukan  pihak  ketiga tersebut.
Intervensi merupakan ikut sertanya pihak  ketiga  untuk  ikut  dalam  proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang  terganggu.  Intervensi  diajukan  oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat  dan  tergugat.  Permohonan intervensi dikabulkan atau  ditolak  dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi  dikabulkan,  maka  ada  dua perkara  yang  diperiksa  bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi
Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga  untuk  bertanggung  jawab  (untuk membebaskan  tergugat  dari  tanggung jawab kepada penggugat).
Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan  perkara  oleh  tergugat  secara lisan  atau  tertulis.  Misalnya:  tergugat digugat  oleh  penggugat,  karena  barang yang  dibeli  oleh  penggugat  mengandung cacat  tersembunyi,  padahal  tergugat
2 Balitbang  Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung RI  2007,  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007. hlm, 20.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
membeli  barang  tersebut  dari  pihak ketiga,  maka  tergugat  menarik  pihak ketiga  ini,  agar  pihak  ketiga  tersebut bertanggung  jawab  atas  cacat  itu.  Setelah ada permohonan vrijwaring, hakim memberi  kesempatan  para  pihak  untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya  dijatuhkan  putusan  yang menolak  atau  mengabulkan  permohonan tersebut.
Apabila  permohonan  intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan  akhir  yang  dapat  dimohonkan banding,  tetapi  pengirimannya  ke  PT harus  bersama-sama  dengan  perkara pokok.  Apabila  perkara  pokok  tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya  permohonan  banding  dari intervenient  tidak  dapat  diteruskan  dan yang  bersangkutan  dapat  mengajukan gugatan tersendiri.
Apabila permohonan dapat dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan  putusan  sela,  yang  dicatat dalam  Berita  Acara,  dan  selanjutnya pemeriksaan  perkara  diteruskan  dengan menggabung  gugatan  intervensi  ke  dalam perkara pokok. 3

## IV. PENGATURAN  INTERVENSI  PADA
PERKARA PERDATA DI

## PENGADILAN NEGERI
3 Saleh,  K.  Wantjik.  1990.  Hukum  Acara
Perdata; PBg/HIR.  Ghalia  Indonesia. Cetakan Ketujuh. Jakata.
Dalam hasil analisis, sesuai dengan proses beracara  dengan tiga pihak (intervensi) di Pengadilan Negeri Rantauprapat  pada  prinsipnya  mengenai intervensi  tidak  diatur  secara  rinci  dalam HIR  dan  RBg,  dan  juga  dalam  Undang- undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang perubahan  atas  Undang-undang  nomor  7 tahun  1989  tentang  Peradilan,  hal  itu diatur dalam RV pasal 279 sampai dengan pasal  282,  namundemikian  pasal  dalam RV  tersebut  berlaku  juga  dalam  proses persidangan    di  Pengadilan  Negeri Rantauprapat.  Yang  dimaksud  dengan intervensi  adalah  suatu  aksi  hukum  oleh pihak  yang  berkepentingan  dengan  jalan melibatkan  diri  dalam  suatu  perkara perdata  yang  sedang  berlangsung  antara kedua pihak yang berperkara. 4
Dalam Reglement op de burgerlijke  rechtsvordering  (RV)  terdapat dua  bentuk  intervensi,  yaitu  intervensi yang  bersifat  menengahi  (tussenkomst) dan  intervensi  yang  bersifat  menyertai (voeging).  Kecuali  dua  bentuk  intervensi tersebut  dijumpai  juga  dalam  praktek intervensi vrijwaring.

## V. PROSES/TAHAPAN BERACARA DALAM PERKARA PERDATA
Melihat  proses  beracara  dalam perkara  perdata,  maka  pada  dasarnya
4 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan.
memiliki  tehapan-tahapan  yang  harus dilaksanakan  dalam  prosesnya.  Dengan ketentuan  yang  ada,    maka  hukum  acara perdata  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan ini mengenai:
1. Pengajuan Permohonan atau gugatan
2. Pendaftaran register kepaniteraan
a. Persiapan Sidang;
b. Penetapan Hari Sidang;
c. Panggilan Para Pihak;
d. Persidangan;
e. Berita Acara Sidang;
f. Rapat Musyawarah;
g. Putusan.
Proses  tahapan  tersebut  diatas
adalah dasar untuk melakukan persidangan  bagi  para  pihak.  Untuk  lebih jelasnya, maka satu-persatu akan dijelsakan sebagai berikut:
a. Pengajuan Permohonan atau gugatan
Dalam hal pengajuan
permohonan  beperkara  hanya  berlaku untuk  1  tingkat  peradilan.  Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus
mengajukan  permohonan  baru  untuk beperkara  secara  prodeo  pada  tingkat banding atau kasasi.
Kemudian  mengenai  syaratnya adalah  pihak  yang  mengajukan  harus mempunyai  Surat  Keterangan  Tidak Mampu (SKTM) dari  Kelurahan/Desa (dan  jika  mempunyai  dokumen  lain
seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan.
Adapun langkah-langkahnya adalah:
1) Datang  ke  Pengadilan  Negeri  dan menemui bagian pendaftaran perkara.
2) Membuat  surat  permohonan  / gugatan  untuk  berperkara  yang  di dalamnya  tercantum  pengajuan berperkara  dengan  mencantumkan alasan-alasannya.
3) Surat  permohonan  dapat  dibuat sendiri  (lihat  Panduan  Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di  Pengadilan  Agama).  Apabila anda  tidak  dapat  membuatnya, anda  dapat  meminta  bantuan kepada  Pos  Bantuan  Hukum  (Pos Bakum)  pada  pengadilan setempat jika sudah tersedia.
4) Jika  anda  tidak  dapat  menulis
(buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan  secara  lisan  dengan menghadap kepada Ketua
Pengadilan setempat.
b. Pendaftaran register kepaniteraan Dalam  tahapan  ini,  pihak
tergugat  yang  akan  mendaftarkan perkarannya melakukan:
1) Calon  Penggugat/Pemohon  atau kuasanya datang menghadap Petugas  meja  I  dengan  membawa
surat gugatan atau surat permohonan 6 rangkap. Jika calon Penggugat/Pemohon belum membawa surat Gugatan/Permohonan dapat meminta bantuan penjelasan
Petugas  meja  I,  Paling  lama  30 menit.
2) Petugas  meja  I  menaksir  panjar biaya  perkara  dan  dituangkan dalam  SKUM  (empat  lembar; lembar  pertama  warna  hijau, lembar  kedua  warna  putih,  lembar ketiga  warna  merah  dan  lembar keempat  warna  kuning,  paling lama 5 menit.
3) Petugas  meja  I menyerahkan  surat gugatan/permohonan  yang  telah ditanda tangani oleh calon
Penggugat/Pemohon  tersebut  dan SKUM kepada calon Penggugat/Pemohon serta mempersilahkan kepada calon Penggugat/Pemohon  tersebut  agar membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan, paling lama 20 menit.
4) Calon Penggugat/Pemohon
membayar panjar biaya perkara ke
Bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan  surat  pengantar  ke  Bank yang telah ditentukan.
5) Selanjutnya langkah-langkah
tersebut  dilakukan  sampai  Ketua
Majelis  Hakim  yang  ditunjuk menandatangani  PHS,  membagi salinan  surat  gugatan/permohonan kepada hakim anggota majelis dan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita  Pengganti  untuk memanggil  para  pihak  berperkara, paling  lambat  tiga  hari  sebelum persidangan.
c. Persiapan Sidang dalam proses beracara
Pada prinsipnya mengenai persiapan siding dalam waktu tiga hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan,  petugas  meja  dua  harus sudah  menyampaikan  berkas  gugatan/ permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri  untuk  menetapkan  Majelis Hakim  yang  akan  mengadili  perkara tersebut. 5
Majelis  Hakim  harus  terdiri dari  tiga  orang  hakim  atau  lebih dengan jumlah ganjil (kecuali undang- undang menentukan lain).
d. Penetapan Hari Sidang Dalam proses ini, maka seorang
Hakim/Majelis Hakim mempelajari  berkas  dan  dalam  waktu selambatlambatnya tujuh hari kalender menetapkan hari sidang. Hakim/Ketua Majelis dalam menetapkan hari
5 Gareth R. Jones.1998. Organizational Theory :  Text  And  Cases.  Addison-Wesley  Publishing,  New York, hal. 4-5.
sidang,
perlu memperhatikan
jauh/dekatnya  tempat  tinggal  para pihak dengan letaknya tempat persidangan. Lamanya tenggang waktu  antara  pemanggilan  para  pihak dengan  hari  sidang  paling  sedikit  3 (tiga) hari kerja (Pasal 122 HIR / Pasal 146 RBg).
e. Panggilan Para Pihak
Panggilan  terhadap  para  pihak untuk  menghadiri  sidang  dilakukan oleh  jurusita/jurusita  pengganti  di tempat tinggal atau tempat kediamannya atau tempat kedudukannya. Dalam hal jurusita/jurusita pengganti tidak
bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan  kepada  anggota  keluarga yang  ada  di  tempat  itu,  namun  untuk keabsahannya  panggilan  itu  harus dilakukan melalui Kepala Desa Lurah/perangkat  desa.  Dalam  hal
Kepala  Desa/Lurah  tidak  berada  di tempat,  maka  panggilan  diserahkan kepada perangkat desa untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
Jika  yang  dipanggil  tidak diketahui  tempat  tinggalnya  atau dimana ia berada, panggilan dilakukan kepada Bupati/Walikota tempat tinggal  penggugat,  yang  seterusnya akan  mengumumka  hal  itu  dengan cara menempelkan pada papan
pengumuman.  Pengumuman  serupa dilakuka dipapan pengumuman Pengadilan Negeri (Pasal 390
HIR/Pasal 718 RBg).
f. Persidangan
Apabila  Ketua  Majelis  yang ditunjuk berhalangan  sementara untuk bersidang,  pemeriksaan  perkara  harus diundurkan,  dan  apabila  berhalangan tetap  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri menunjuk  Ketua  Majelis  yang  baru dengan  Penetapan.  Apabila  salah seorang hakim anggota majelis berhalangan  sementara  maka  dapat ditunjuk hakim lain sebagai pengganti, dan  apabila  berhalangan  tetap  maka ini  dapat  digantikan  oleh  Hakim  lain, yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri dengan Penetapan. 6 g. Berita Acara Persidangan
Berita acara sidang sebelumnya  harus  sudah  siap  dibuat untuk  ditandatangani  sebelum  sidang berikutnya.  Pada  waktu  musyawarah semua berita acara harus sudah selesai diketik  dan  ditandatangani  sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.
h. Rapat Permusyawaratan
Rapat  permusyawaratan  hakim bersifat  rahasia (Pasal 19  ayat  (3) UU No. 4 Tahun 2004).
6 Ibid.
i. Putusan Putusan sedapat mungkin diambil  dengan  suara  bulat.  Apabila mengenai  sesuatu  masalah  terdapat perbedaan  pendapat  yang  sangat berlainan (dalam hal ada tiga pendapat yang  berlainan  dalam  sal  majelis), maka  masalah  tersebut  dapat  dibawa kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri untuk dicarikan jalan keluar.

## VI. TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA
DENGAN TIGA PIHAK DIPENGADILAN NEGERI. 1. Pengertian Beracara Pengertian
dari hukum
beracara  dalam  tiga  pihak  adalah serangkaian langkah yang harus diambil  seperti  yang  dijelaskan  oleh undang-undang  pada  saat  suatu  kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan dan kemudian diputuskan oleh pengadilan yang terdiri dari tiga pihak atau intervensi. 7
Tujuan  dari  hukum  acara sendiri  adalah  untuk  memastikan berjalannya  asas  peradilan  yang  tidak berpihak, cepat, rasional, dan murah.
2. Prinsip  serta  arti  penting  hukum beracara dalam berperkara tiga pihak
7 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  REPUBLIK  INDONESIA,  tentang  perilaku hakim dalam proses beracara, Tahun 2006,
Prinsip dasar dari hukum acara dalam tiga pihak  adalah:
1. Setiap orang berhak untuk
mendapatkan  kesempatan  untuk mengemukakan pembelaannya sebelum dijatuhkan putusan
(vonis) oleh hakim;
2. Hakim tidak dibenarkan untuk bisa dalam  melihat  fakta  dan  pada  saat yang  sama  dia  tidak  boleh  terlihat bias, artinya disisni ada kebebasan dalam  beracara  bagi  para  pihak untuk mengutarakan serta
membela  hak-haknya  yang  tidak menutup lemungkinan ikut sertanya  pihak  ke  tiga  dalam proses beracara.
Mengenai Alasan kenapa hukum acara diperlukan  dan dianggap penting adalah:
1. Mengerjakan  sesuatu  yang  benar masih  mungkin  hasilnya  adalah ketidak  adilan  apabila  dijalankan dengan cara yang salah.
2. Pada  prinsipnya  tidak  ada  satupun kasus yang jalan atau berhenti.
Artinya  kedua  point  tersebut merupakan arti penting dalam beracara  guna  untuk  kepemtingan masing-masing  pihak  dalam  sengketa atau  permasalahan  yang  bertujuan untuk  tercapainya  hak  dan  kewajiban menurut hukum.
3. Tahapan dalam Berperkara di Pengadilan dengan Tiga Pihak
1. Tahapan Administratif
Penggugat memasukkan
surat gugatan ke Pengadilan
Negeri  yang  berwenang  Menurut pasal  118  HIR,  ditentukan  bahwa kewenangan  Pengadilan  Negeri yang  berhak  untuk  memeriksa perkara adalah:
(a) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat
(b) Apabila  Tergugat  lebih  dari seorang  atau  adanya  pihak
ketiga, maka tuntutan dimasukkan ke dalam
Pengadilan  Negeri  di  tempat diam  (domisili)  salah  seorang dari  Tergugat  tersebut.  Atau apabila terdapat hubungan yang  berhutang  dan  penjamin, maka  tuntutan  disampaikan kepada Pengadilan Negeri
tempat domisili sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu. 8 (c) Apabila Tergugat tidak diketahui  tempat  domisilinya atau  Tergugat  tidak  dikenal, maka  tuntutan  dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang Penggugat  atau  salah  seorang Penggugat. Atau apabila
8 Ibid.
tuntutan  tersebut  mengenai barang  tetap,  maka  tuntutan dimasukkan ke dalam
Pengadilan Negeri  yang  dalam daerah hukumnya barang
tersebut terletak. (d) Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan
Negeri  yang  telah  disepakati oleh  pihak  Penggugat,  dengan ketentuan:
- Penggugat membayar biaya perkara,
- Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara,
- Penggugat menerima nomor perkara (roll).
4. Tata  cara  permohonan  pendaftaran perkara  perdata  dalam  sengketa  tiga pihak
1. Pelaksanaan  pendaftaran  gugatan Tingkat Pertama:
(a) Penggugat  atau  melalui  Kuasa Hukumnya mengajukan
gugatan yang ditujukan kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  pada Pengadilan  Negeri  di  Meja  1 bagian
Perdata, dengan beberapa  kelengkapan/syarat:
Surat  Permohonan  /  Gugatan dan  Surat  Kuasa  yang  sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
(b) Gugatan  dan  Surat  Kuasa  Asli harus  mendapat  persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;
(c) Setelah  mendapat  persetujuan,
maka  Penggugat  /  Kuasanya membayar  biaya  gugatan  / SKUM di Kasir;
(d) Memberikan SKUM yang telah  dibayar  ke  Meja  2  dan menyimpan  bukti  asli  untuk arsip;
(e) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 2;
(f) Menunggu  Surat  Panggilan sidang  dari  Pengadilan  Negeri yang  disampaikan  oleh  Juru Sita Pengganti.
2. Pelaksanaan  pendaftaran  gugatan tingkat banding:
(a) Pemohon  atau  melalui  Kuasa
Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan  Negeri  di  Meja  3 bagian Perdata, dengan
beberapa kelengkapan/syarat yang  harus  dipenuhi:  Surat Permohonan  Banding,  Surat Kuasa  yang  sudah  dilegalisir
(apabila menggunakan Advokat), serta Memori Banding; (b) Pemohon / Kuasanya
membayar  biaya  gugatan  / SKUM di Kasir:
(c) Memberikan SKUM yang telah  dibayar  ke  Meja  3  dan menyimpan  bukti  asli  untuk arsip;
(d) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk  datang  ke  Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas
(e) Menunggu  kutipan  putusan dari  Pengadilan  Tinggi  yang akan disampikan oleh Juru Sita Pengganti.
3. Pelaksanaan  pendaftaran  gugatan tingkan kasasi:
(a) Pemohon  atau  melalui  Kuasa
Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan  Negeri  di  Meja  3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang  harus  dipenuhi:  Surat, Permohonan  Banding,  Surat Kuasa  yang  sudah  dilegalisir (apabila menggunakan Advokat), Memori Kasasi. 9
9 Sutantio, Retnowulan, Iskandar
Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata dalam Teori  dan  Praktek.  Cetakan  VIII.  Mandar  Maju. Bandung. Hlm, 17.
(b) Pemohon / Kuasanya membayar  biaya  gugatan  / SKUM di Kasir; (c) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon
diberikan jangka waktu 14 hari
untuk  datang  ke  Pengadilan Negeri setempat
untuk mempelajari berkas.
(d) Menunggu  kutipan  putusan
dari  Mahkamah  Agung  yang akan  disampaikan  oleh  Juru Sita Pengganti.
VI. KESIMPULAN
Pihak  ketiga  dapat  menjadi  pihak dalam  suatu  perkara  perdata  yang  disebut dengan  istilah  intervensi.  Adapun  macam intervensi  yaitu  Tussenkomst  (menengah) dan Voeging (menyertai).
Ikut  sertanya  pihak  ketiga  dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst,  dan  vrijwaring
tidak  diatur  dalam  HIR  atau  RBg,  tetapi dalam  praktek  ketiga  lembaga  hukum  ini dapat  dipergunakan  dengan  berpedoman pada  Rv  (Pasal  279  Rv  dst  dan  Pasal  70 Rv),  sesuai  dengan  prinsip  bahwa  hakim wajib  mengisi  kekosongan,  baik  dalam hukum materiil maupun hukum formil.
Penyelesaian perkara perdata
dengan tiga pihak (intervensi) di Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan  beberapa  tahapan  dengan  diawali pendaftaran  pada  panitera  di  pengadilan
negeri hingga putusan hakim bersifat tetap (inkracht).  Penyelesaian  dari  perkara perdata  dengan  tida  pihak  juga  dapat dilakukan  sampai  dengan  tingkat  yang paling  tinggi  yaitu  pada  Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Referensi:
Abdullah  Sani.  1977.  Hakim  dan  Keadilan Hukum.  Bulan  Bintang.  Jakarta.
Cetakan Pertama.
Abdurrahman. 1987. Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan
Masyarakat.  Cetakan  Pertama.  Media
Sarana Press.Jakarta.
CST,  Kansil,  dkk.  2006.  Modul  Hukum
Perdata  (termasuk    asas-asas  hukum perdata). Jakarta: Pradiya Paramita.

## Charles  Hampden-Turner.  1994.  Corporate
Culture, Platkus.
Faisal,  Sanapiah.  1990.  Metode  Penelitian Kualitatif; Dasar Dasar Dan Aplikasi.  Yayasan  Asih  Asah  Asuh Malang. Gareth R. Jones.1998. Organizational Theory,:  Text  And  Cases.  Addison- Wesley Publishing, New York.
Harahap,  Muhammad  Yahya.  SH.  2007.
Hukum Acara Perdata.  Jakarta: Sinar Grafika.
Huzaimah, Arne, Jumanah, dkk. 2007. Modul
Pendidikan    Kemahiran  Hukum. Palembang: IAIN Raden Fatah Pers.
Mangkoedilaga,  Benjamin.  1999,  Peranan Peradilan  dalam  Perubahan  Nilai dalam  Masyarakat.  Makalah  Seminar Hukum  Nasional  Ke-VII,  BPHN. Jakarta. 12-15 Oktober 1999.
Mukti  Fajar  ND,  Yulianto  Achmad,  2007,

## Dualisme  Penelitian  Hukum,  Fakultas
Hukum  Universitas  Muhamadiyah
Yogyakarta.
Purwoto S.Gandasubrata, 1998, Ethika Profesi  Hakim  Indonesia,  Puslitbang MA RI.
R.  Subekti,  2004.  Intervensi  dan  Akibat
Hukumnya. Liberty. Yogyakarta.
Ronald  J.Ebert,  Ricky  W.Griffin.  1995. Business Essential. Prentice Hall.

## Sutantio/  Iskandar  Oeripkartawinata,  1997.
Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori dan Praktek. Bandung. Cetakan. VIII, Mandar Maju.Bandung
Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek.
Cetakan VIII. Mandar Maju. Bandung.

## Saleh,  K.  Wantjik.  1990.  Hukum  Acara
Perdata;  PBg/HIR.  Ghalia  Indonesia.
Cetakan Ketujuh. Jakata.
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan  Ikut  Sertanya  Pihak Ketiga  dalam  Proses  Pemeriksaan Sengketa  Perdata,  Gramedia  Jakarta.
1989.
Yin,  Robert  K.  1997.  Studi  Kasus:Desain
dan Metode. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Artikel/Website:
Artikel,  Defenisi  Intervensi  dan  Veoging
dalam perkara perdata.
http://kabarbebas.wordpress.com/
Balitbang  Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung RI 2007, Pedoman Teknis Administrasi  dan  Teknis  Peradilan Perdata Umum Edisi 2007.
Peraturan:
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kekakiman.
Kutab Undang-Undang-hukum Perdata.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No. 4/K/Sip/1958  tanggal  13  Desember
1958
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  REPUBLIK  INDONESIA, tentang  perilaku  hakim  dalam  proses beracara, Tahun 2006.