Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo
1 Putri Wijayanti, 2 Lina Miftahul Jannah 12 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok,Indonesia
Email : Putri.wijayanti301@gmail.com , miftahul@ui.ac.id Received: 28 Mei 2019; Revised: 5 Juni 2019; Accepted: 28 Juni 2019

## Abstract
This  writing  discusses  the  implementation  of  the  Old  Age  Insurance  (JHT)  benefit  policy  in Gorontalo  Province.  JHT  membership  in  Gorontalo  Province  is  still  low.  JHT  is  a  social security  needed  by  workers  and  can  be  enjoyed  when  entering  retirement  age.  This  writing uses  descriptive  qualitative  methods  with  data  collection  techniques  through  the  study  of literature.  The  result  of  this  paper  is  that  the  implementation  of  JHT  benefits  policy  in Gorontalo  is  influenced  by  the  content  and  context  of  the  policy  itself.  One  context  is  the existence of community needs which are seen as not having placed JHT as an important thing in  social  security  for  workers.  This  emphasizes  the  need  for  BPJS  Employment  to  improve socialization, education and expand partnerships for better JHT sustainability.
Keywords : Old Age Insurance;  Social Security

## Abstrak
Penulisan ini membahas mengenai implementasi kebijakan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Provinsi Gorontalo. Kepesertaan JHT di Provinsi Gorontalo masih rendah. JHT merupakan jaminan  sosial  yang diperlukan oleh tenaga kerja  dan dapat dinikmati ketika  memasuki usia pensiun. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data  melalui  studi  literatur.  Hasil  dari  penulisan  ini  yakni  implementasi  kebijakan  manfaat JHT  di  Gorontalo  dipengaruhi  konten  dan  konteks  kebijakan  itu  sendiri.  Salah  satu konteksnya  ialah  adanya  kebutuhan  masyarakat  yang  dipandang  belum  menempatkan  JHT sebagai  hal  penting  dalam  jaminan  sosial  bagi  pekerja.  Hal  ini  menekankan  perlu  BPJS Ketenagakerjaan  untuk  meningkatkan  sosiallisasi,  edukasi  dan  memerluas  kemitraan  untuk keberlangsungan JHT yang lebih baik
Kata kunci : Jaminan Hari Tua;  Jaminan Sosial
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.53-66.2019

## PENDAHULUAN
Penduduk  yang  bekerja di Gorontalo pada  Februari  2018  mencapai  622.395 orang, hal ini menunjkan kenaikan sebesar 31.305 orang dibandingkan tahun
sebelumnya (BPS, 2018). Jumlah pengangguran pada Februari 2018
sebanyak 22.551 orang mengalami penurunan sebesar 899 orang dibandingkan semester lalu (BPS,2018). Secara nasional, Data  Sakernas  pada  bulan  Februari  2018 menunjukan  bahwa  jumlah  total  tenaga kerja secara menyeluruh sebanyak 127.067.835 juta jiwa yang terdiri
atas 53.094.391  juta  jiwa  bekerja  pada sektor  formal  dan  73.973.444  juta  jiwa pada sektor informal (Sakernas, 2018).P ertumbuhan  tenaga  kerja  baik sektor  formal  maupun  sektor  informal merupakan hal penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Pekerja berhak atas pengupahan yang adil, pemenuhan jaminan sosial dan waktu istirahat.Pemerintahmemberikan  perhatian pada kesejahteraan pekerja dengan melakukan  telaah  atas  pengupahan  setiap tahunnya melalui penetapan Upah Minimun Regional/Provinsi (UMR/UMP).
Setiap pekerja berhak untuk mendapatkan  penghasilan  yang  layak, tunjangan dan jaminan sosial.
Perlindungan  sosial  untuk  pekerja  di Indonesia  sudah  ada  sejak  tahun  1992 ditandai  dengan  terbitnya  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1992  Tentang  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja.  Pada  Tahun  1992, Undang-Undang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  memiliki  5  program  untuk  pekerja yaitu  Program  Jaminan  Pemeliharaan Kesehatan,  Program  Jaminan  Kecelakaan Kerja, Program JaminanKematian,
Program  Jaminan  Hari  Tua  dan  Program Jaminan Pensiun. Perlindungan  sosial  bagi pekerja  ini  dikelola  oleh  PT.  Jamsostek
yang  merupakan  perusahaan  dengan profit oriented .  Pada  Pasal  99  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan lebih lanjut menegaskan bahwa pekerja dan keluarganya  berhak  untuk  mendapatkan jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Hal  ini menekankan  bahwa  jaminan  sosial  bagi tenaga  kerja  merupakan  hal  yang  penting untuk melindungi pekerja dari kemungkinan  yang  tidak  diinginkan/risiko kerja.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial
Nasional (Undang-Undang
SJSN)
menandai  adanya  reformasi  dalam  sistem jaminan  sosial  di  Indonesia.  Perubahan mendasar  bagi  jaminan  sosial  tenaga  kerja mencakup kepesertaan untuk mendapatkan manfaat  jaminan  sosial  tidak  hanya  bagi pekerja  formal  namun  juga  pekerja informal.  Pemerintah  menetapkan  bahwa seluruh  pekerja  harus  mengikuti  jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan kepesertaan bertahap (DJSN, 2014).
Peraturan  ini  menegaskan  bahwa  Jaminan sosial  tenaga  kerja  di  Indonesia  saat  ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketengakaerjaan  (BPJS  Ketenagakerjaan) yang  merupakan  badan  hukum  publik  dan menyelenggarakan  4  program  yakni  (i) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), (ii)  Program  Jaminan  Kematian  (JKM),
(iii)  Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan (iv) Program Jaminan Pensiun (JP).
Jaminan sosial ini memberikan perlindungan  bagi  pekerja  saat  bekerja maupun  memasuki  masa  pensiun  (pasca bekerja)dengan  peruntukan  perlindungan dan kesejahteraan. Jaminan Sosial menjadi hak  pekerja  untuk  menghindari  pekerja dari  kemiskinan  ketika  terjadi  hal  yang tidak diinginkan/risiko. Perumus
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
kebijakan  SJSN  mencoba  meluruskan tujuan  dari    program  JHT  yang  dapat memberikan  manfaat  besar  saat  pekerja memasuki usia tua atau pensiun.  Peraturan pelaksana  dari  Undang-Undang  SJSN yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan Program  Jaminan  Hari  Tua  menjelaskan manfaat  Program  JHT  berupa  uang  tunai yang dapat dibayarkan sekaligussaat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia,  atau  mengalami  cacat  total  tetap. Berdasarkan  hal  ini,  pembayaran  manfaat JHT  sesuai  dengan  amanat  UU  SJSN. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2015  menjelaskan  lebih  lanjut  adanya manfaat  lain  dari  dana  JHT  yang  dapat dicairkan  yakni  10%  untuk  kebutuhan persiapan pensiun dan 30% untuk perumahan dengan kepesertaan 10 tahun. Undang-Undang SJSN dan Peraturan Pemerintah Nomor46 Tahun 2015 mendapatkan  protes  keras  dari  masyarakat karena kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat.Sehingga melalui Serikat Pekerja menuntut Pemerintah untuksegera merevisi Peraturan Pemerintah Tentang JHT tersebut (https//www.kompas.com, 2015). Dalam penjelasan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tersebut tertulis  bahwa  pensiun  termasuk  pada berhenti  bekerja.  Hal  ini  menekankan bahwa  manfaat  program  JHT  dapat dicairkan  ketika  pekerja  berhenti  pekerja meskipun  belum  memasuki  usia  pensiun. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  dan Persyaratan  Pembayaran  Manfaat  Jaminan Hari  Tua    yang  merupakan  peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2015  menjelaskan  lebih jauh  tentang  berhenti  bekerja  meliputi peserta  mengundurkan  diri,  PHK  dan meninggalkan  Indonesia  untuk  selama- lamanya. Peraturan ini bertentangan
dengan  Undang-Undang  SJSN  dan  telah dibahas  dalam  penelitian  terdahulu  (Acie, 2016). Kebijakan ini memberikan peningkatan  signifikan  pada  klaim  di  usia produktif.Pembayaran manfaat yang dijelaskan tersebut sesuai dengan data pada Tabel 1.
Klaim  dana  JHT  dengan  alasan Peserta  berhenti  bekerja  sebagaimana dimaksud  dalam  Permenaker  Nomor  19 Tahun  2015  yaitu  karena  mengundurkan diri,  PHK  dan  meninggalkan  NKRI menjadi  angka  teratas  dalam  pembayaran manfaat  pada  program  JHT.Ini  menjadi permasalahan karena mengakibatkan berkurang  atau  bahkan  hilangnya  manfaat uang  tunai  yang  seharusnya  diterima  oleh Peserta  ketika  memasuki  usia  pensiun, meninggal  atau  cacat  total  (Situmorang, 2016).  Pada  kenyataannya  3  hal  tersebut berada  pada  posisi  terbawah  dalam pembayaran  manfaat  JHT.  Kondisi  ini membuat  optimalisasi  pembayaraan  JHT menurun,  hal  ini  disebabkan  penarikan dana  yang  terus  menerus  bertambah menyebabkan  turunnya  presentase  dana pengembangan  yang  dikembalikan  kepada peserta  Pergeseran  filosofi  JHT  akibat pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 46 Tahun 2015 junto Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 melalui Permenaker Nomor  19  Tahun  2015  menjadikan Jaminan  Hari  Tua  menjadi  jaminan  hari tertentu ketika peserta PHK atau mengundurkan diri dan tentunya mempengaruhi  penerimaan  uang  JHT  di waktu tua.
Adapun  kepesertaan  jaminan  sosial ketenagakerjaan  untuk  wilayah  Gorontalo, seperti  yang  terlihat  pada  Tabel  2.  Data pada  Tabel  menunjukan  permasalahan kepesertaan  dari  pekerja  Gorontalo  yang belum  optimal  dalam  mengikutsertakan diri ke dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tabel 1. Pembayaran Manfaat JHT Berdasarkan Jenis Klaim Semester II  Tahun 2018
No. Jenis Klaim Jumlah Kasus Juli Agust Sept Okt Nov
Des 1 Mengundurkan Diri 846.795 971.046 1.096.550 1.239.640 1.372.042 1.487.572 2 PHK 176.132 202.704 227.998 255.967 281.681 303.825 3 Meninggalkan NKRI 2.697 3.123 3.559 3.986 4.382 4.783 4 5 tahun 1 bulan 89 103 107
110 120 123 5 Kepesertaan 10 Th 17.430 19.865 22.416 25.437 28.391 30.702 6 Usia Pensiun 31.225 36.057 40.738 45.928 50.398 54.136 7 Cacat Total Tetap 21 25 28
30 37 41 8 Meninggal dunia 16.064 18.672 21.148 24.056 26.767 29.064 9 Perubahan status 2 2 2
2 2 2 Total 1.090.435 1.251.597 1.412.546 1.595.156 1.763.820 1.910.248
Sumber : Laporan BPJS Ketenagakerjaan Semester II Tahun 2018
Tabel  2  Kepesertaan Jaminan SosialKetenagakerjaan Gorontalo Segmen Peserta 2017 2018 Juli 2019 JKK/JKM PPU 29.832 64.843 55.513 PBPU 17.030 25.922 34.398 Jakon 89.591 47.388 53.136 JHT PPU 15.577 16.382 19.641 PBPU 450 336 469 16.718 20.110 JP PPU 7.471 8.337 9.756 Sumber : Olahan Data Primer
Berdasarkan data BPJS maka baru terdaftar sebanyak 16.718 peserta di tahun 2018 dan pada bulan Juli 2019 baru mencapai 20.110 dari 622.395 orang penduduk yang bekerja. Angka ini masih terbilang rendah. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan  di  Kota  Gorontalo  masih rendah, kurang lebih (17%) jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk bekerja . Kajian  ini  menarik  karena membahas mengenai
implementasi
kebijakan  manfaat  jaminan  hari  tua  di Gorontalo. Manfaat JHT memiliki
Permasalahan  yang  cukup  signifikan  baik segi  regulasi,  tata  kelola,  dan  kepatuhan para  pelaksana  sehingga  menyebabkan manfaat JHT belum dapat optimal diterima oleh  pekerja.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  penelitian  ini  menjawab  pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan jaminan hari tua di Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah individu  atau  sekelompok  orang  dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.  Hal  ini  senada  dengan  yang diutarakan oleh Cresswell
bahwa penelitian  kualitatif  ialah  suatu  upaya penggalian  dan  pemahaman  atas  makna dari  yang    terjadi  pada  indinvidu  dan kelompok  atas  permasalahan  sosial  dan kemanusiaan (Cresswell 2009).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian  deskriptif  karena  memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mendetail  suatu  keadaan  yang  terjadi  baik baik dengan melihat situasi, latar sosial dan hubungan antara aktor sekaligus implementator yang terkait dengan implementasi  kebijakan  manfaat  program JHT.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui  wawancara  mendalam  dan  studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian mengenai jaminan hari tua telah    banyak  dilakukan  sebelumnya namun  menganalisis  dari  sisi  yuridis hukum.  Hal  ini  seperti  yang  diutarakan oleh  Lemek  sebagai  berikut:  “penerapan klaim  JHT  mengedepankan  tujuan  hukum untuk    memberikan  rasa  keadilan  dan kemanfaatan untuk masyarakat tetapi tidak dapat  memberikan  kepastian  hukum” (Lemek, 2016).
Berdasarkan hal tersebut maka kepastian  hukum  tidak  tercapai  karena peraturan  pelaksana  bertentangan  dengan UU  SJSN.  Di  samping  itu  kondisi  ini menghasilkan banyaknya jumlah klaim. Penerapan  JHT  di  Indonesia  berbeda dengan  di  Thailand  yang  menekankan bahwa  JHT  hanya  berupa  tabungan  yang dapat  diambil  saat  mencapai  usia  tua.
Untuk  kondisi  ini  pun  Thailand  belum mampu untuk mengeluarkan masyarakatnya dari kemiskinan (Chalamwong dan Meepien, 2012). Negara Philipine  hingga  saat  ini  belum  dapat mencakup  keseluruhan  jaminan  sosial pekerjanya karena kesulitan untuk mencapai sektor informal ( Ramesh, 2014).

## Implementasi kebijakan manfaat JHT
Kinerja implementasi kebijakan dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  dari ukuran  dan  tujuan  kebijakan  yang  bersifat realistis  dengan  sosio-kultur  yang  ada  di level  pelaksana  kebijakan.  Ketika  ukuran dan  dan  sasaran  kebijakan  terlalu  ideal (utopis),  maka  akan  sulit  direalisasikan. Untuk  mengukur  kinerja  implementasi kebijakan  tentunya  menegaskan  standar dan  sasaran  tertentu  yang  harus  dicapai oleh  para  pelaksana  kebijakan,  kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian  atas  tingkat  ketercapaian  standar dan sasaran tersebut (Akibu,R,2015)
Di Indonesia implementasi kebijakan manfaat dapat dikatakan telah berjalan baik namun tetap menghadapi berbagai kendala baik  dari  segi  regulasi  maupun  kepatuhan dari  berbagai  aktor  yang  terlibat.  PP  60 Tahun  2015  memberikan  celah  bagi pekerja  yang  mengundurkan  diri  untuk dapat  mencairkan  manfaat  JHT  padahal pihak  Kemenaker  menekankan  harus dibedakan  antara  mengundurkan  diri  dan tePHK. Kondisi mengundurkan diri merupakan  kondisi  terencana  berbeda dengan  terPHK  yang  merupakan  kondisi tidak siap bagi pekerja sehingga diperlukan dukungan untuk menghindari resiko karena kehilangan  pendapatan.  Selain  itu,  seluruh pekerja di Indonesia belum dapat menikmati  manfaar  JHT  dikarena  masih terdapat perusahaan daftar sebagian (PDS) baik  dari  segi  program,  upah  dan  tenaga kerja. Kondisi ini tidak pernah terlepas dari
kebijakan  JHT  sebagia  kebijakan  publik yang telah ditetapkan.
Kebijakan  publik  diutarakan  oleh Anderson merupakan semua yang pemerintah  lakukan  atau  tidak  dilakukan (Wahab,  2012).  Hal  ini  senada  dengan yang  disampaiakn  oleh  Thomas  Dye  yang menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik mengenais  keputusan  pemerintah  atas apapun    untuk  memilih  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  (Dye,  2013).  Dalam penelitian  ini,  kebijakan  publik  mengenai manfaat  JHT  merupakan  tindakan  yang dilakukan pemerintah untuk menyelenggarakan  prinsip  tabungan  wajib yang  ditujukan  bagi  pekerja  yang  akan memasuki  usia  pensiun.  Penyelenggaraan JHT  telah  ada  sejak  tahun  1992  dengan terbitnya  Undang-Undangan  Nomor  3 tahun  1992  mengenai  jaminan  sosial tenaga  kerja  sehingga  seluruh  pekerja wajib  memiliki  Jamsostek.  Pada  era  SJSN yang  ditandai  terbitnya  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Undang- Undangan  Jaminan  Sosial  maka  jaminan sosial  ketenagakerjaan  menjadi  wajib  bagi pekerja  baik  sektor  formal  maupun informal.  Kebijakan  pemberian  manfaat jaminan  sosial  ini  merupakan  tindakan pemerintah  untuk  melindungi  pekerja  di Indonesia.
Tujuan  yang  telah  disusun  akan direalisasikan  melalui  berbagai  kegiatan, bisa dalam program-program untuk mendukung  tercapainya  tujuan  sehingga implemnetasi sebagai sebuah proses menjadi  penting  untuk  capaian  tujuan sebuah kebijakan. Dalam kebijakan manfaat  JHT  maka  kebijakan  manfaat  ini diatur  dalam  UU  SJSN  yang  menegaskan bahwa  manfaat  JHT  dapat  diberikan kepada  peserta  yang  memasuki  usia pensiun,  cacat  tetap  dan  meninggal  dunia. UU  SJSN  ini  dilaksanakan  melalui  PP
46/2015  yang  menegaskan  bahwa  manfaat JHT  dapat  diberikan  kepada  peserta  yang memasuki  usia  pensiun,  cacat  tetap  dan meninggal dunia serta diberikan kelonggaran  untuk  mengambil  setelah kepesertaan 10 tahun dengan  besaran 10% untuk  persiapan  pensiun  dan  30%  untuk kepemilikan  perumahan.  Kebijakan  ini direspon  oleh  Serikat  Pekerja yang keberatan  dengan  pengambilan  manfaat JHT  dengan  syarat  10  tahun  kepesertaan dengan anggapan waktu yang terlalu lama.
Hasil  wawancara  dengan  Timboel Siregar  selaku  Koordinator  BPJS  Watch menyatakan  bahwa  pada  saat  ini  tuntutan serikat  Pekerja ialah mengembalikan kepada syarat JHT yang sebelumnya yakni merujuk  pada  Undang-Undang  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  tahun  1992  yang menekankan  pengambilan  manfaat  JHT pada kepesertaan 5 tahun 1 bulan. Timboel menambahkan  terdapat  kekurangan  dalam UU  SJSN  karena  tidak  mengatur  adanya kondisi tertentu dalam pengambilan manfaat  JHT.  Dalam  UU  Jamsostek  1992 maka kondisi tertentu ini yang didefinisikan  pengambilan  manfaat  JHT dengan syarat kepesertaan 5 tahun 1 bulan. Peran dari Gabungan Serikat Buruh sangat besar  dengan  memberikan  ancaman  akan melakukan  demonstrasi  besar    apabila Pemerintah tidak segera merevisi Peraturan Pemerintah Tentang JHT tersebut (https//www.kompas.com, 2015).
Dalam  wawancara  yang  dilakukan terhadap  Plt.  Sekretaris  Dewan  Jaminan Sosial  Nasional  (DJSN),  Linda  Darnel menjelaskan  klaim  yang  terjadi  secara besar-besar di bulan Juli 2015 dikarenakan tidak  adanya  masa  transisi  dari  kebijakan manfaat  JHT  itu  sendiri  sehingga  pekerja khawatir  bahwa  dana  JHT  tidak  dapat diambil  kembali.  Linda  Darnel  juga menekankan  bahwa  UU  SJSN  tidak
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
memasukan  pembahasan  kondisi  tertentu yang  diartikan  pengambilan  manfaat  JHT kepesertaan  5  tahun  1  bulan  karena  ingin menegaskan bahwa JHT merupakan jaminan  yang  diperuntukan  ketika  peserta memasuki usia pensiun.
Tuntutan Serikat Buruh ini kemudian direspon oleh Pemerintah dengan menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun  2015  dan  peraturan  turunan  di bawahnya  yakni  Permenaker  Nomor  19 Tahun  2015.  Kebijakan  ini  diambil pemerintah  agar  Serikat  Pekerja  berhenti melakukan demonstrasi yang tidak membuat gejolak yang berlebihan. Timboel  Siregar  selaku  Koordinator  BPJS Watch menjelaskan bahwa repson Pemerintah  melebihi  tuntutan  pekerja sehingga  pada  akhirnya  pekerja  dapat mengambil  kapanpun  saat  mereka  terPHK dan mengundurkan diri. Timboel berpendapat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah  merupakan  kebijakan  populis dan akhirnya berdampak luas. Ini berdampak  pada  pengambilan  dana  JHT yang  terus  menerus  sehingga  pekerja ketika  terkena  PHK  langsung  mengambil manfat  JHT  berupa  uang  tunai  ini.  Ini tentunya berdampak pada sulitnya pelaksanaan  pengembangan  dana  JHT dalam jangka waktu yang panjang sehingga
pengembalian hasil
pengembangan  dana  JHT  kepada  peserta tidak  dapat  optimal.  Ahmad  Ansyori sebagai  Anggota  DJSN  dari  unsur  ahli menambahkan  bahwa  saat  ini  BPJS ketenagakerjaan  belum  memiliki  target untuk  pengembangan  dana  JHT  sehingga masih  terpaku  dengan  persentase  yang dianggap aman karena masih berada di atas bunga  deposito.  Pada  kenyataannya,  BPJS ketenagakerjaan  harus  berinovasi  untuk memberikan  pengembangan  dana  yang baik  sehingga  prinsip  SJSN  yang  ke  9 yakni memberikan sebesar-besarnya manfaat  bagi  peserta  dapat  tercapai.
Adanya disharmoni regulasi dari Permenaker terhadap Peraturan Pemerintah Nomor  46  Tahun  2015  dan  Undang- Undang  SJSN  ini  menjadi  fenomena  yang lahir  dari  sebuah  implementasi  kebijakan yang  melibatkan  berbagai  aktor  dan pelaksana.
Pembahasan  mengenai  pergeseran filosofi  manfaat  JHT  yang  menyebabkan pergeseran  filosofi  JHT  itu  sendiri  pada dasarkan tidak terlepas dari  jaminan sosial bagi  pekerja  yang  ingin  diberikan  oleh Pemerintah.  Keputusan  yang  diperoleh pemerintah  tidak  terlepas  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  pekerja  disaat  pekerja mengalami  kehilangan  pendapatan  namun saja pengambilan keputusan tersebut dianggap  kurang  tepat  bagi  DJSN  dan BPJS  Watch  sehingga  perlu  adanya  telaah kembali. Implementasi Peraturan Pemerintah  Nomor  46/2015  dianggap paling tepat untuk saat ini tanpa adanya PP Nomor  60  Tahun2015  dan  Permenaker 2015. Implementasi kebijakan manfaat dari JHT  tentunya  melibatkan  banyak  aktor, strategi,  tekanan,  dan  karakter  dari pengambil  keputusan.  Untuk  di  wilayah Gorontalo sendiri pelaksanaan JHT tentunya  sangat  bergantung  pada  upaya bersama  berbagai  instansi  dan  masyarakat dalam melaksanakan JHT sesuai peraturan. Adanya  peraturan  tersebut  memberikan kemudahan  dan  sedikit  banyak  menjadi peluang  pada  kenaikan  klaim  JHT  itu sendiri.  Data  laim  JHT  di  Provinsi Gorontalo  tahun  2017-2018  dapat  dilihat pada tabel 3 berikut :
Tabel 3 Klaim JHT di Provinsi Gorontalo
Sumber : Olahan Data Primer
Sehubungan  dengan  permasalah  lain yang diulas pada pedahulan yakni kepesertaan  yang  masih  rendah  untuk jaminan  sosial  ketenagakerjaan,  termasuk juga  untuk  program  JHT  maka  BPJS Gorontalo  meningkatkan  upaya  untuk memperluas kepesertaan dengan melakukan  kerjasama  dengan  pada  mitra, salah satunya Pemda. Hal  ini seperti yang disampaikan oleh Nelson Pomalingo dalam sebuah  artikel  bahwa  kerjasama  BPJS ketenagakerjaan  dengan  Pemda  untuk mencover para  honorer guna  mendapatkan dana  pensiun  atau  jaminan  hari  tua. "Ditahun 2017 ini Pemerintah lewat APBD Kabupaten Gorontalo mengalokasikan anggaran  khusus  untuk  membayar  iuran peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  khusus untuk  tenaga  honorer.  Walaupun  gaji mereka kecil tetapi kami ingin memastikan hari tuanya terjamin.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi

## Implementasi kebijakan manfaat JHT
Grindle menyatakan
bahwa implementasi  kebijakan  merupakan  proses politik  dan  administrasi  pemerintahan. (Nugroho,  2014).  Implementasi  kebijakan dapat dimulai saat sasaran telah ditetapkan, program  kegiatan  telah  tersusun  dengan baik,  pendanaan  telah  dialokasikan  untuk mencapai  tujuan.  Implementasi  kebijakan
manfaat JHt dapat mencapai tujuannya bila tindakan  yang  dilakukan  benar  dalam implementasi kebijakan terssebut. Menurut Grindle  Keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan  publik,  ditentukan  oleh  tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri  atas Content  of  Policy dan Context of Policy . Isi kebijakan ( Content of policy ) ini antara lain meliputi:
a. Content of Policy (Isi Kebijakan) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi Dalam implementasi kebijakan manfaat JHT terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi  yakni  kepentingan  pekerja, kepentingan pemberi kerja dan kepentingan pemerintah. Pekerja
menginginkan  adanya  jaminan  ketika mereka  memasuki  masa  pensiun  untuk mempersiapkan  masa  tuanya.  Pemberi kerja  membagi  beban  dari  iuran  kepada pekerja untuk menyetorkan tabungan wajib pekerja.  Iuran  Program  JHT  menurut  UU SJSN dan peraturan pelaksana dibawahnya sebesar 5,7% dari gaji/upah yang didaftarkan  untuk  pekerja  sektor  formal dan  informal disesuaikan dengan gaji/upah yang  didaftarkan  dan  jenis  pekerjaannya. Pada  pekerja  sektor  formal,  pemberi  kerja menanggung 3,7% dan pekerja sebesar 2%.
Pemerintah berkepentingan untuk memastikan  pekerja  Indonesia  memiliki jaminan  ketika  mereka  memasuki  usia  tua atau  mencapai  pensiun.  Kepentingan  ini membuat  implementasi  kebijakan  tetap dapat  berjalan  karena  pekerja  memerlukan kesejahteraan, pengusaha memerlukan kinerja  yang  optimal  dari  pekerja  yang tenang dan pemerintah memerlukan pemerintah harus mewujudkan kesejahteraan  rakyatnya  terlebih  ketika penghasilan  berkurang  dalam  memasuki usia tua. Hal ini tentunya akan mengurangi
2017 2018 Kasus Klaim Kasus Klaim 2,624 15,887,053,931 3,368 22,634,576,670 7 3,478,969 6 4,499,390
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
tingkat    biaya  ketergantungan  penduduk tua kepada penduduk usia produktif.
- Tipe manfaat Berdasarkan UU SJSN yang
diturunkan  melalui  PP  Nomor  46  Tahun 2015  manfaat  JHT  adalah  berupa  uang tunai yang diberikan kepada peserta ketika peserta memasuki usia pensiun, cacat tetap dan  meninggal  dunia.  Ahmad  Ansyori menjelaskan  sebagai  berikut:  “setiap manusia  termasuk  pekerja  tentunya  akan mengalami  masa tua sehingga dirasa perlu untuk memberikan jaminan kepada peserta ketika  mereka  memasui  usia  pensiun.” Dana  tersebut  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan saat bekerja atau pun menjadi modal  awal  bagi  pekerja  memasuki  dunia yang baru.
- Derajat Perubahan yang ingin dicapai
JHT  telah  ada  sejak  tahun  1992
melalui Undang-Undang Jamsostek namun di era SJSN yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang SJSN tahun 2004. Perubahan yang ingin diraih ialah meningkatkan  kesadaran  peserta  akan pentingnya  memiliki  tabungan  wajib  yang dapat  digunakan  pada  masa  tua  mereka sehingga persiapan memasuki dunia pensiun  bisa  lebih  matang  dan  aman dengan kepesertaan wajib dengan mencakup  pekerja  formal  dan  informal. Sebelum  SJSN  lahir  maka  manfaat  JHT hanya  dimiliki  oleh  pekerja  formal  saja. Hal ini ditanggapi dengan adanya peningkatan  kepesertaan  jaminan  sosial ketenagakerjaan  termasuk  program  JHT, seperti  Gambar  1.  Kepesertaan  program JHT  meningkat dari tahun ke tahun. Sejak terbitnya  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  (Undang-Undang  SJSN)  maka kepesertaan pada jaminan hari tua dilakukan  secara  bertahap  dan  pada  tahun 2029  ditargetkan  akan  mencapai universal coverage di Indonesia.
Pada  tahun  2014  peserta  program JHT  berjumlah  12.724.248  jiwa  kemudian meningkat  pada  tahun  2015  menjadi 13.154.786 jiwa. Pada tahun 2016
kepesertaan program JHT mencapai 13.773.079  dan  selanjutnya  di  tahun  2017 mencapai 14.570.283. Peningkatan
kepesertaan program JHT ini juga mencakup  pada  pekerja  sektor  formal  dan informal (BPJS, 2017). Dearajat perubahan dari  kebijakan  manfaat  ini  telah  terlihat adanya  peningkatan  bagi  pekerja  sektor formal  pada  angka  kepesertaan  Bukan Penerima Upah (BPU) di Tabel Berdasarkan  data  pada  Tabel  4,  terlihat peningkatan  BPU  dari  tahun  2016  sampai 2018 untuk manfaat JHT hingga mencapai 206.392  pekerja.
- Letak Pengambilan Keputusan
Kebijakan  manfaat  JHT  ditetapkan dalam  UU  SJSN  sehingga  pengambilan keputusannya dilakukan oleh DPR kemudian peraturan pelaksananya ialah PP
46/2015  dengan  inisiator  Kemenaker  dan perubahannya  yakni  PP  60/2015  serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sehingga  letak  pengambilan  keputusan dalam  implementasi  kebijakan  manfaat JHT  ada  pada  Presiden  dan  Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Keputusan  mengenai  manfaat  JHT ini  untuk  saat  ini  dianggap  kurang  tepat karena memasukan berhenti bekerja terlebih  lagi  mengundurkan  diri.  Dalam wawancaranya, Subiyanto selaku perwakilan dari Serikat Pekerja
menyampaikan  bahwa  sebaiknya  JHT dikembalikan  pada  UU  SJSN  dengan kepesertaan  10  tahun  dan  untuk  yang terPHK sebaiknya terdapat seperti pelatihan  atau  unemployeement  benefit untuk  menopang  kehidupan  pekerjaa  saat tidak bekerja.

## Sumber : Data Olahan dari Laporan BPJS Ketenagakaerjaan 2018
Gambar 1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tabel 4 Segmen Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Segmen Peserta 2016 2017 2018 JKK/JKM PPU 14.571.791 16.068.453 19.427.150 BPU 1.379.072 1.714.169 2.393.022 Jakon 6.682.219 8.459.410 8.639.900 Total JKK/JKM 22.633.082 26.242.032 30.460.072 JHT PPU 13.677.912 14.427.135 15.270.335 PBPU 95.167 143.148 206.392 Total JHT 13.773.079 14.570.283 15.476.727 JP PPU 9.130.671 10.633.387 11.846.051 Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, 2018
- Pelaksana Program Pelaksana  program  JHT  yakni  BPJS Ketenagakerjaan.  Pelaksana  ini  memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan manfaat  JHT.  BPJS  Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara harus dapat berinovasi  untuk  menarik  minat  sekaligus menambah kesadaran pekerja dan pemberi kerja  untuk  mendaftarkan  diri  dalam program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan, salah satunya JHT.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam perwujudan prinsip ke 9  dari  SJSN  yakni  Pengelolaan  Dana Jaminan  Sosial  Nasional  dipergunakan seluruhnya  untuk  pengembangan  program dan  untuk  sebesar-besarnya  kepentingan peserta.  Ahmad  Ansyori  sebagai  Anggota DJSN  menyampaikan  bahwa  peraturan saat  ini  hanya  mengakomodir  bahwa  dana pengembangan  JHT  harus  di  atas  Bungan deposito, sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan memiliki    target  dari  pengembangan  dana
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
program JHT dengan angka pasti misalnya 5%  dari  bunga  desposito  atau  lebih sehingga  BPJS  ketenagakerjaan  mampu menciptakan  kondisi  yang  optimal  bagi pengembangan hasil tabungan wajib peserta. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  agar pengembangan  dana  dapat  mencapai  hasil dan  optimal  sehingga  manfaatnya  dapat terus  dirasakan  oleh  Pekerja. Dana pengembangan  ini  menjadi penting karena jumlah  aset  JHT  merupkan  jumlah  aset terbesar.  Data  aset  JHT  dapat  dilihat  pada Tabel 5
Tabel 5 Pencapaian Asset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per 31 Desember 2017 Aset 2016 2017 JKK 18.973.789.484.9 03 24.120.807.511. 671 JKM 6.362.652.956.24 9 8.346.200.788.7 37 JHT 217.708.044.409. 357 254.208.066.437 .198 JP 12.195.006.215.9 97 25.667.069.388. 586
Sumber  :  Data  Olahan  Peneliti  berdasarkan Laporan  Keuangan  BPJS  Ketenagakerjaan, 2017
Berdasarkan  data  di  Tabel  5  maka dapat  dilihat  aset  terbesar  terdapat  pada program  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  ini menekankan  bahwa pengelolaan aset  yang baik  dapat  bermanfaat  pada  pengembalian yang  optimal  bagi  peserta.  Pelaksana  lain dari  program  adalah  pekerja  dan  pemberi kerja.  Pekerja  sebagai  peserta  yang menerima  manfaat memiliki peran penting dalam  implementasi  kebijakan  manfaat JHT.  Peserta  membayar iuran  JHT berdasarkan  upah  yang  diterima.  Dalam halini  upah  yang  menjadi  acuan  dasar iuran  ialah  gaji  dan  tunjangan  tetap  sesuai yang  telah  ditetapkan  dalam  PP  46  tahun
2015  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Hari  Tua.  Pemberi  kerja  memberikan dukungan sebagai pelaksana dengan membayarkan sebagian iuran sebesar 3,7% dari upah pekerja.
- Sumber-sumber daya
Implementasi kebijakan manfaat JHT  tidak  ada  berhasil  tanpa  adanya sumber-sumber  daya  yang  digunakan dengan  baik.  Sumber  daya  yang  ada  ialah kecukupan pendanaan, pemahaman, pegawai  yang  berkinerja  baik,  sistem  IT yang  memadai,  regulasi  yang  baik,  dan sebagainya.
b. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)
- Kekuasaan,kepentingan-kepentingan, dan  strategi  dari  aktor  yang  terlibat ( Power, Interest, and Strategy of - Actor Involved ) Implementasi kebijakan manfaat JHT dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan,  strategi  dari  aktor  yang terlibat. Hal ini ditandai adanya pergerakan serikat  pekerja  yang  menuntut  adanya perubahan masa kepesertaan dalam pengambilan manfaat JHT. Hasil wawancara dengan Bapak Andi Awaluddin  selaku  Kepala  Sub  Direktorat kepesertaan Jaminan Sosial, untuk mengakomodir  tuntuan  pekerja,  berbagai kementerian,  termasuk  kemenaker  dan Kemenkumham bersinergi untuk
melakukan pembahasan sehingga dikeluarkanlah  keputusan  untuk  merevisi PP  46  Tahun  2015.  Keputusan  tersebut dilakukan  guna  menjaga  stabilitas  sosial dan ekonomi. Pernyataan tersebut ditambahkan dalam implementasinya terdapat  celah  kepada  pekerja  yang mengundurkan diri dan  menyebabkan usia produktif banyak yang menarik JHT.
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
- Karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang berkuasa ( Institution and Regime
Characteristic)
- Karakteristik  lembaga  dan  rezim yang  berkuasa  ( Institution  and Regime Characteristic)
Karakteristik  rejim  yang  berkuasa menjadi  sangat  kuat  untuk  mempengaruhi implementasi  kebijakan  manfaat  JHT  di Gorontalo.  Pemerintah  melalui  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  19  tahun 2015  membuat  keputusan  bahwa  manfaat JHT  dapat  diambil  kapanpun  saat  pekerja berhenti  kerja  yang  didefinisikan  menjadi ter-PHK  dan  mengundurkan  diri.  Strategi pemerintah nyatanya memberikan pengaruh  yang  sangat  signifikan  terhadap implementasi  kebijakan  manfaat  JHT  itu sendiri baik dari segi regulasi, maupun tata kelola bagi pengembangan dana JHT.
- Tingkat  kepatuhan  dan  adanya  respon dari pelaksana ( Compliance and
Responsiveness ).
Berdasarkan  Pasal  11 Undang- Undang  Nomor  24  tahun  2011  tentang BPJS, wewenang BPJS salah satunya ialah melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan atas  kepatuhan  Peserta  dan  Pemberi  Kerja dalam  memenuhi  kewajibannya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan jaminan sosial nasional. Pemberi kerja  masih  banyak  yang  melakukan Perusahaan  Daftar  Sebagian  (PDS)  baik upah,  program  dan  tenaga  kerja.  Sesuai dengan  data  pada  table  3.1.  kepesertaan JKK/JKM  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan JHT.  Ini  memperlihatkan  bahwa  tidak semua  perusahaan  mendaftarkan  seluruh program kepada pekerjanya. Saat ini  BPJS Ketenagakerjaan  melakukan  tugas  dan fungsinya sesuai dengan dan
menyelenggarakan program JHT berdasarkan  kebijakan  manfaat  JHT  yakni Permenaker  Nomor  19  tahun  2015.  BPJS sebagai  penyelenggara  mematuhi  target kinerja  dan  merespon  antusias  yang  tinggi dalam  klaim  JHT.  BPJS  Ketenagakerjaan memfasilitasi  peserta  dengan  memberikan sistem  online  untuk  setiap  klaim  dan pemantauan  saldo  JHT.  Kepatuhan  dan adanya  respon  dari  BPJS  ketenagakerjaan memberikan ruang tetap berjalannya implemenatasi  kebijakan  manfaat  JHT bagi peserta.
Grindle  mengemukakan  padangan implmentasi  kebijakan  melalui  satu  rantai komando  sehingga  pemikiran bahwa implementasi top-down sangat  melekat dalam faktor yang menentukan implementasi  kebijakan.  Rippley  dan Franklin  mencoba  menegaskan  bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dilihat sebagai  sebuah  komando  tetapi  lebih  dari itu  yakni  perlu  adanya  perhatian  untuk pandangan-pandangan individu dan organisasi.  Teori  yang  dibahas  oleh Rippley  dan  Franklin  (dalam  Winarno, 2014)  ini  ialah Hybri d  yang  merupakan gabungan  antara  model top-down dan bottom-up dari  implementasi  kebijakan. Implementasi  kebijakan  JHT  tidak  dapat hanya  melihat  dari  sisi  pemerintah  namun melihat  cara  pandang  pekerja  sebagai peserta. Pekerja menyadari adanya kebutuhan mencairkan dana JHT ketika ter PHK  namun  mereka  mulai  menyadari bahwa  JHT  yang  ditempatkan  menjadi Jaminan  Hari  Tertentu  bukan  merupakan kebijakan  yang  tepat  untuk  menempatkan JHT. Riplley dan Franklin melihat implementasi melalui
pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual. Pendekatan kepatuhan melihat BPJS
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
ketenagakerjaan harus mematuhi peraturan yang  telah  ditetapkan  termasuk  untuk mengumpulkan dana  jaminan  sosial sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini menegaskan  BPJS  memiliki  peran  penting dalam  keberhasilan  implementasi  manfaat JHT karena mampu mengantisipasi adanya Perusahaan  Daftar  Sebagiann  (PDS)  baik program, upah dan tenaga kerja.
Untuk  pendekatan  faktual  yakni secara  sosiologis  maka  pekerja  memiliki kekhawatiran  bukan  hanya  kehilangan pendapatan  di  saat  tua  namun  pada  usia produktif.  Hal  ini  mengakibatkan  pekerja dianggap  terpaksa  mencairkan  manfaat JHT ketika terPHK walaupun masih dalam usia produktif. Menurut Subiyanto, perwakilan dari serikat pekerja menyampaikam  bahwa  jaminan sosial  saat tidak  bekerja atau unemployeement  benefit harus  ada  untuk  menopang  pekerja  yang mengalami PHK sehingga dapat membantu  kehidupannya  hingga  dapat bekerja  kembali.  Ini  sebaiknya  tidak mengambil  dari  dana  JHT  sehingga  dana JHT  dapat  tetap  diterima  oleh  peserta ketika memasuki usia pensiun.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Implementasi kebijakan manfaat JHT  di  Gorontalo  yang  berjalan  saat  ini tidak  dapat  terlepas  dari  konten  dan konteks kebijakan JHT itu sendiri. Konteks pada  masyarakat  yang  ada  di  Gorontalo bahwa keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan  belum  banyak  dikenal oleh  masyarakat.  Berbeda  halnya  dengan jaminan  sosial  kesehatan  yang  tetelah mencapai Universal  Health  Coverage (UHC).  Selain  itu,  angka  klaim  JHT  di Gorontalo  selaras  angka  klaim  di  tingkat nasional  yakni  mengalami  peningkatan. Implementasi  kebijakan  manfaat  JHT
dipengaruhi baik dari isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan. Isi kebijakan mencakup  kepentingan,  jenis  manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program,  dan  sumber  daya.  Selain  itu, lingkungan  kebijakan  yang  mendukung adanya  pergeseran  filosofi  JHT  membuat implementasi  kebijakan  JHT  tidak  hanya menjadi  jaminan  ketika  tua  namun  dapat menjadi jaminan ketika kehilangan penghasilan  dengan  konsekuensi  yang sangat  besar  yakni  pesertatidak  lagi memiliki  dana  di  hari  tuanya  kelak. Kepatuhan  dan  faktual  menjadi  hal  yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan  manfaat  JHT  namun  sudah sebaiknya  pemerintah  memiliki  jalan keluar  yang  lebih  baik  agar  JHT  tetap diperuntukan untuk pekerja yang memasuki usia pensiun.

## Saran
1. Pemerintah perlu mengembalikan JHT kepada  filosofi  yang  awal  sehingga Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2015  perlu  dicabut  untuk mewujudkan sinkronisasi regulasi.
2. Pemerintah dapat memper timbangkan adanya  kebijakan  untuk  pekerja  yang terPHK dan mengundurkan diri secara terpisah  dari  JHT  sehingga  adanya kebijakan unemployeement  benefit untuk  memberikan  perlindungan  saat pekerja  kehilangan  pendapatan  dan pemberian  pelatihan/softskill  untuk kebutuhan  SDM  Indonesia  dalam menghadapi uncertainty world .
3. BPJS Ketenagakerjaan
perlu melakukan  upaya  yang  inovatif  dan kreatif  untuk  dapat  mengembangkan Manfaat  Layanan  Tambahan  (MLT) sehingga mampu menarik minat pekerja untuk menjadi peserta.
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
4. BPJS  Ketenagakerjaan  perlu  lebih tegas dalam melaksanakan kewenangan yakni menagih pembayaran  iuran  dan  melakukan pengawasan  dan  pemeriksaan  atas kepatuhan  Peserta  dan  Pemberi  Kerja dalam memenuhi kewajibannya sehingga tidak terdapat piutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Akibu, R. (2015). Implementasi Kebijakan Perizinan  Penyiaran  Televisi  Lokal Di Provinsi Gorontalo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 4 (2), 63- 69.
doi: http://dx.doi.org/10.31314/pjia.4. 2.63-69.2015
Ginting,  Dengo  dan  Kolondan.  (2016).
Impelementasi program jaminan sosial  ketenagakerjaan  di  Kota Manado .  Jurnal  Administrasi  Publik Universitas  Sam  Ratulangi  Vol.  3 nomor 400.
Neuman,  W  Laurence.  (2014). Social Research  Methods:  Qualitative  and Quantitative   Approaches.New York: Pearson.
Nugroho,  Riant.  (2014). Public  Policy . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Parsons,    Wayne.    (2014). Public    Policy:
Pengantar    Teori    dan    Praktik Analisis  Kebijakan .  Jakarta:  PT.
Prenadamedia Group
Putri, Asih Eka. (2014). Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia .  Jakarta  :  Friedrich-Ebert- Stiftung
Ramesh,  M.  (2014). Social  Protection  in Indonesia  and  the  Philippines .  Journal of Southeast Asian Economies, Vol. 31, No. 1, pp. 40-56.
Rufus,  Elias  Samba.  (2016). Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaann Program Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  di  PT  Yogya Presisi  Tehniktama  Industri  (YPTI)  di Yogyakarta . E-journal Universitas
Atmajaya Yogyakarta.
Situmorang , Chazali H. (2016) .  Dinamika Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Di Era  SJSN .    Depok  :  Social  Security Development Institut (SSDI).
Sholiha  Afif  Fauziyani    dan  Warsono, Hadi.  (2018). Analisis  Kualitas Pelayanan  Program  Jaminan  hari Tua Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  Cabang  Ungaran . Journal  Of  Public  Policy  And Management  Review  Vol.  7  Nomor 4. Suyanto, Bagong. (2010). Metode Penelitian  Sosial .  Jakarta:  Prenada Media Group
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004
Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun
2015  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2015 Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
19  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara dan Persyaratan
Youngyuth Chalamwong dan Jidapa Meepien.  (December  2012). Poverty dan Just Social Security In Thailand. Asean Economic Bullentin. Vol. 29, No.  3,  Sustainable  and  Just  Social Protection  in  Southeast  Asia,  pp. 230-244.
Wahab,  Abdul,  Solichin.  (2012). Analisis Kebijakan . Jakarta: PT. Bumi Aksara Winarno,  Budi.  (2014). Kebijakan  Publik: Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus . Yogyakarta  :  Centre  of  Academic Publishing Service (CAPS)