## Wajah Hukum

## Analisis terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin
(Penelitian Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang Bawang)
Satrio Nur Hadi 1* , Tahura Malagano 2
1 Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran, Lampung
2 Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia Pinang Jaya, Kemiling Bandar Lampung
* Correspondence email: satrionurhadi@umitra.ac.id; tahuramalagano@umitra.ac.id
Abstrak. Pembangunan hutan  adalah  sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besamya bagi kesejahteraan rakyat, temyata hal itu sekarang sangat sulit terjadi, karena banyaknya kasus-kasus penebangan hutan tanpa izin dari pejabat yang memiliki wewenang. Hal ini seperti kasus yang terjadi di Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten  Mesuji  Lampung.  Pada  berkas  perkara  Nomor  BP/83/XI/2010  RESKRIM  pada  Pokes  Tulang  Bawang  bahwa tersangka yang bernama Komang Salie alias Komang Bon alias Wayan Putra bin Wayan Mije, diduga melakukan tindak pidana penebangan  hutan  tanpa  izin  pejabat  yang  berwenang,  dalam  perkara  yang  diduga  setiap  orang  dilarang  menduduki  dan  atau mengerjakan dan atau menggunakan, merambah, penebangan pohon dan memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak serta  izin  dari  pejabat  yang  memiliki  wewenang  serta  membawa  alat-alat  yang  khusus  digunakan  untuk  menebang,  memotong atau  membelah  pohon  di  dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin  pejabat  berwenang,  dan  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh melakukan,  serta  yang  ikut  serta  dalam  melakukan  perbuatan  atau  mereka  yang  sengaja  memberikan  bantuan  pada  waktu kejahatan  dilaksanakan  atau  mereka  yang  dengan  sengaja  memberikan  kesempatan  peluang,  sarana  untuk  melakukan  kejahatan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a,b,e, dan k Jo pasal 78 ayat (2), (5), dan (10) Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Jo  Pasal  55,  56  KUHP. Permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  bagaimanakah peranan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana penebangan  hutan tanpa  izin  pejabat  yang  berwenang  serta  faktor  apakah  yang  menjadi  penghambat  peranan  Polri  sebagai  penyidik  dalam  tindak pidana  penebangan  hutan  tanpa  izin  pejabat  yang  berwenang.  Metode  yang  penulis  pergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan pendekatan normatif dan empiris, jenis data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan, dan analisis data secara diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitan bahwa peranan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana penebangan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang perkara nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang  Bawang  antara  lain  sebelum  dilakukannya  penyidikan  maka  terlebih  dulu  dilakukan  penyelidikan  guna  menentukan kebenaran terhadap tindak pidana yang terjadi. Penyidikan didasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Kata Kunci: Penyidik; Tindak Pidana; Penebangan Hutan
Abstract.  Forest  development  is  a  national  development  target  that  is  expected  to  provide  maximum  benefits  for  the  people's welfare,  in  fact  this  is  now  very  difficult  to  happen,  because  there  are  many  cases  of  logging  without  permission  from  the authorized  official.  This  is  the  case  in  the  Sungai  Buaya  Register  45  Forest  Area,  Mesuji  Regency,  Lampung.  In  the  case  file Number BP / 83 / XI / 2010 RESKRIM to the Tulang Bawang Pokes that the suspect named Komang Salie alias Komang Bon alias Wayan Putra bin Wayan Mije, is suspected of having committed a criminal act of logging without the permission of the authorized official, in a case which is suspected by everyone. prohibited from occupying and or working and or using, encroaching, cutting trees  and  harvesting  or  collecting  forest  products  without  having  the  right  and  permission  from  the  authorized  official  and carrying  tools  specifically  used  to  cut,  cut  or  cut  trees  in  the  forest  area  without  a  permit  authorized  officials,  and  those  who commit, who order to do, participate in the act or those who deliberately provide assistance at the time the crime is committed or those who deliberately provide opportunities, means to commit the crime, as referred to in Article 50 paragraph (3) letters a, b, e, and k Jo Article 78 paragraph (2), (5), and ( 10) Law Number 19 of 2004 concerning  Amendments to  Law Number 41 of 1999 concerning  Forestry, Jo Articles 55, 56 of the Criminal Code. The problem in this  research is  what  is the role of the National Police as an investigator in the criminal act of logging without the permission of the authorized official and what factors are the factors that hinder the role of the Police as an investigator in the criminal act of logging without the permission of the authorized official. The method that the author uses in this research is to use normative and empirical approaches, primary and secondary data types, data collection methods with literature study and field studies, and descriptive qualitative data analysis. Based on the results of the research, the role of the National Police as an investigator in the crime of forest logging without the permission of the  authorized  official  case  number  BP  /  83  /  XI  /  2010  /  RESKRIM  at  the  Tulang  Bawang  Police,  among  others,  before  the investigation  was  carried  out,  an  investigation  was  first  carried  out  to  determine  the  truth  of  the  criminal  act  that  occur.  The investigation is based on KUHAP and Law Number 02 of 2002 concerning the Police.
Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, Analisis terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (Penelitian Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang Bawang)

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  sangat  penting  yang  berfungsi  untuk  pengaturan  tata  air, pencegahan  banjir  serta  erosi,  pemeliharaan  kesuburan  tanah  serta  pelestarian  lingkungan  hidup.  Hutan  sebagai sumber  kekayaan  alam  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  merupakan  salah  satu  modal  dasar  dalam  pembangunan nasional yang dapat dipergunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dijelaskan dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  bumi  air,  serta  kekayaan  alam  yang  ada  didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan dan pelestarian hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang dapat diharapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. 1
Hutan  merupakan  salah  satu  modal  pembangunan  nasional  memiliki  manfaat  dan  peran  nyata  bagi  kehidupan serta  penghidupan  bangsa  Indonesia,  dalam  bentuk  manfaat  ekologi,  sosial  budaya  serta  ekonomi,  secara  seimbang dan dinamis. Dalam hal ini hutan harus diurus , dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun masa yang akan datang.
Hutan  sebagai  kekayaan  alam  milik  bangsa  dan  negara,  maka  hak-hak  bangsa  serta  negara  atas  hutan  dan hasilnya perlu dijaga dan juga dipertahankan supaya hutan dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa serta negara  itu  sendiri.  Hutan  sebagai  sumber  kekayaan  alam  milik  bangsa  Indonesia  merupakan  salah  satu  modal  dasar pembangunan  nasional  yang  digunakan  dalam  rangka  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  bahwa  bumi  air,  serta  kekayaan  alam  yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Penguasaan  kehutanan  oleh  negara  bukanlah  merupakan  bentuk  kepemilikan,  namun  negara  memberikan wewenang  kepada  pemerintah  dalam  rangka  mengatur  serta  mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hutan, kawasan  hutan  serta  hasil  hutan;  menetapkan  kawasan  hutan  serta  mengubah  status  kawasan  hutan;  mengatur  dan menetapkan  hubungan  hukum  antara  orang  dengan  hutan  atau  kawasan  hutan  serta  hasil  hutan,  serta  mengatur perbuatan  hukum  mengenai  kehutanan.  Selanjutnya  pemerintah  memiliki  wewenang  dalam  rangka  memberikan  izin serta hak kepada pihak lain dalam melakukan kegiatan di bidang kehutanan. 2
Dalam  pemanfaatan  hutan  dilaksanakan  dengan  cara  pemberian  izin  pemanfaatan  kawasan,  izin  pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu serta izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Selain mempunyai hak dalam memanfaatkan hasil hutan, pemegang izin juga harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan serta dipercayakan kepadanya.
Pembangunan  dan  pelestarian  hutan  adalah  salah  satu  sasaran  pembangunan  nasional  yang  juga  dapat memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  dan  kesejahteraan    rakyat,  ternyata  hal  itu  sekarang hanyalah  sesuatu  yang  akan  sulit  terjadi,  dikarenakan  semakin  maraknya  tindak  kejahatan  penebangan  hutan  secara liar, serta penebangan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Hal ini pernah terjadi dalam kasus di Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Lampung.
Pada  berkas  perkara  Nomor  BP/83/XI/2010/RESKRIM  pada  Polres  Tulang  Bawang  bahwa  tersangka  yang bernama  Komang  Salie  alias  Komang  Bon  alias  Wayan  Putra  bin  Wayan  Mije,  diduga  melakukan  tindak  pidana penebangan  hutan  tanpa  izin  pejabat  yang  berwenang,  dalam  perkara  yang  diduga  setiap  orang  dilarang  menduduki atau mengerjakan dan atau menggunakan, merambah, menebang pohon ataupun memanen serta memungut hasil hutan tanpa  memiliki  hak  atau  izin  dari  pejabat  yang  berwenang  serta  membawa  alat-alat  yang  lazim  digunakan  untuk menebang, memotong ataupun membelah pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa seizin pejabat yang berwenang, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun mereka yang  dengan  sengaja  memberikan  bantuan  pada  waktu  kejahatan  dilakukan,  atau  mereka  yang  dengan  sengaja memberikan  kesempatan,  sarana  untuk  melakukan  kejahatan  itu,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  Ayat  (3) huruf a,b,e, dan k Jo Pasal 78 Ayat (2), (5), dan (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Jo Pasal 55, 56 KUHP.
Guna  penyidikan  tindak  pidana  lebih  lanjut,  maka  Kapolres  Tulang  Bawang  melalui  Kasat  Reskrim mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/237/XI/2010/Reskrim Tanggal 03 Nopember 2010, dengan perintah tugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dimaksudkan, membuat resume penyidikan, dan melaporkan setiap  perkembangan  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  pada  kesempatan  pertama  pada  penyidik.  Selanjutnya Kapolres Tulang Bawang melalui Kasat Reskrim menyampaikan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B/86/XI/2010/ Reskrim tanggal 11 Nopember 2010.
1 Leden, Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa . (Jakarta : Cet. 1. Erlangga). hlm. 15
2 Nurdjana, IGM., Teguh Prasetya dan Sukardi. 2005. Korupsi dan Illegal Logging . (Yogyakarta : Pustaka Pelajar). hlm. 9
Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, Analisis terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (Penelitian Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang Bawang)

## METODE
Pendekatan masalah dalam suatu penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif dan empiris. 1. Pendekatan secara normatif
Pendekatan secara normatif adalah pendekatan dengan cara melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap teori- teori,  konsep-konsep,  pandangan-pandangan  yang  diambil  dari  bahan  kepustakaan  berupa  buku-buku,  literatur- literatur,  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  peranan  Polri  sebagai  penyidik dalam tindak pidana penebangan hutan tanpa izin.
2. Pendekatan secara empiris
Pendekatan  secara  empiris  adalah  pendekatan  dengan  cara  melakukan  penelitian  langsung  di  lapangan  untuk memperoleh  gambaran  nyata  mengenai  peranan  Polri  sebagai  penyidik  dalam  tindak  pidana  penebangan  hutan tanpa izin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peranan  Polri  Sebagai  Penyidik  Dalam  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana      Penebangan  Hutan  Tanpa  Izin Pejabat Yang Berwenang
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Y.  Agustiandaru  selaku  Penyidik  di  Kepolisian  Resor  Tulang  Bawang mengatakan  bahwa  tindak  pidana  penebangan  hutan  tanpa  izin  pejabat  yang  berwenang  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
a. Identitas Tersangka
Tersangka bemama Komang Salie alias Komang Bon alias Wayan Putra Bin Wayan Mije, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin  laki-Laki,  pekerjaan  tani  Alamat  Desa  Trimulya  Kampung  Tirta  Yoga  Kecamatan  Seputih  Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
b. Kronologis Kejadian
Pada  hari  Selasa  tanggal  2  Nopember  2010  sekira  jam  07.00  WIB  diareal  perkebunan  PT.  Silva  Inhutani Lampung  kawasan  hutan  register  45  tersangka  Komang  Salie  alias  Komang  Bon  alias  Wayan  Putra  bin  Wayan Mije  telah  menyuruh  saksi  Tumino  bin  Sakijo  memotong,  membelah  kayu  albasia  yang  telah  ditebang  untuk digunakan  tersangka  sebagai  bahan  mendirikan  gubuk  diareal  tersebut,  kemudian  setelah  kayu  tersebut  selesai dipotong  dan  dibelah  menjadi  berbentuk  potongan-potongan  kayu  bulat  dan  papan  selanjutnya  tersangka mendirikan  gubuk  diareal  tersebut  yang  dijadikan  sebagai  tempat  tinggal  tersangka  Komang  Bon  alias  Wayan Putra bin Wayan Mije bersama dengan saksi Tumino bin Sakijo.
Pada  hari  Rabu  tanggal  03  Nopemberr  2010  sekira  jam  10.00  WIB  diareal  perkebunan  PT.  Silva  Inhutani Lampung  kawasan  hutan  register  45  Blok  VI,  VII  Divisi  V-A  dan  blok  IX  Divisi  VII-A2  Kabupaten  Mesuji, tersangka Komang Salie alias Komang Bon alias Wayan Putra bin Wayan Mije telah menyuruh saksi Tumino bin Sakijo,  Langkir  bin  Bejo,  Warjo  bin  Warso,  Suno  bin  Cokro  Amonito,  Wanto  bin  Pawiro  Semito  dan  Naro  bin Bejo  Utomo  menebang  pohon  albasia  yang  masih  berdiri,  dengan  menggunakan  senjata  tajam  jenis  golok  dan mesin senso, dengan tujuan akan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan peladangan.
Pada  hari  Sabtu  tanggal  2  Oktober  2010,  sekira  jam  10.00  WIB  di  areal  perkebunan  PT.  Silva  Inhutani Lampung  kawasan  hutan  register  45  tersangka  Komang  Salie  alias  Komang  Bon  alias  Wayan  Putra  bin  Wayan Mije telah menerima penyerahan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Ketut Suwarti sebagai pembayaran penjualan tanah kawasan hutan register 45.
Pada  hari  Rabu  tanggal  13  Oktober  2010  sekira  jam  12.00  WIB  di  areal  perkebunan  PT  Silva  Inhutani Lampung  kawasan  hutan  register  45  tersangka  Komang  Salie  alias  Komang  Bon  alias  Wayan  Putra  bin  Wayan Mije telah menerima penyerahan uang senilai 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Langkir bin Bejo, Warjo bin Warso, Suno bin Cokro Aminoto, Wanto bin Pawiro Semito sebagai pembayaran penjualan tanah kawasan hutan register 45.
Dalam  rangka  penyidikan  tindak  pidana  lebih  lanjut,  maka  kapolres  tulang  bawang  melalui  Kasat  Reskrip mengeluarkan  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor  SP.Sidik/237/XI/2010/Reskrim  tanggal  03  Nopember  2010, dengan perintah tugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dimaksudkan, membuat resume penyidikan, dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama pada penyidik. Selanjutnya  Kapolres  Tulang  Bawang  melalui  Kasat  Reskrim  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  dimulainya Penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Menggala Nomor B/86/XI/2010/Reskrim tanggal 11 Nopember 2010.
Ditambahkan  oleh  Y.  Agustiandaru  bahwa  petugas  penyidik  dalam  memulai  proses  penyidikan  suatu  tindak pidana menggunakan parameter alat bukti yang sah serta sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian (evidence triangle) guna memenuhi aspek legalitas serta aspek legitimasi dalam rangka membuktikan tindak  pidana  yang  terjadi.  Adapun  rangkaian  kegiatan  penyidik  dalam  melaksanakan  suatu  penyidikan  antara  lain
Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, Analisis terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (Penelitian Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang Bawang)
Penyelidikan,  Penindakan,  pemeriksaan  dan  penyelesaian  berkas  perkara.  Setelah  memperoleh  informasi  bahwa adanya suatu tindak pidana maka Pejabat Kepolisian dapat segera melakukan penyelidikan.
Setelah  penyelidik  telah  menyelesaikan  proses  penyelidikan,  maka  penyelidik  dapat  segera  membuat  dan menyampaikan  laporan  hasil  penyelidikan  kepada  penyidik.  Apabila  telah  diketahuinya  bahwa  telah  terjadi  suatu peristiwa  tindak  pidana  berdasarkan  laporan  dari  penyelidik,  dengan  ini  maka  penyidik  dapat  segera  melaksanakan penyidikan  dalam  rangka  mencari  serta  mengumpulkan  barang  bukti,  yang  dengan  barang  bukti  itu  membuat  terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya.
Langkah  awal  yang  dapat  ditempuh  penyidik  Polres  Tulang  Bawang  dalam  penanganan  perkara  pidana khususnya  perkara  pidana  penebangan  hutan  tanpa  izin  pejabat  berwenang  adalah  dengan  melakukan  penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Berkaitan dengan hal tersebut  penyidik telah dapat  melakukan  tugas  penyidikan  maka  penyidik  wajib  memberitahukan  kepada  penuntut  umum  dengan  surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ferdi  Selfiawan  selaku  Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Tulang Bawang  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  pemeriksaan  terhadap  tindak  pidana  penebangan  hutan  tanpa  izin pejabat berwenang  Perkara  Nomor  BP/83/XI/2010/RESKRIM,  segera  melakukan  tindakan-tindakan  berupa  penindakan terhadap tindak pidana, pemeriksaan terhadap tindak pidana dan penyerahan berkas perkara.
1. Penindakan Terhadap Tindak Pidana.
Penindakan  merupakan  setiap  tindakan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  seseorang  ataupun  benda  yang  tentunya ada hubungan dengan suatu tindak pidana yang terjadi.
Tindakan hukum dapat berupa pemanggilan tersangka serta saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan juga penyitaan. 3 a. Pemanggilan Tersangka dan Saksi.
Setelah  penyidik  telah  memperoleh  keterangan-keterangan  yang  jelas  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan siapa  tersangkanya,  maka  dalam  hal  ini  penyidik  dapat  segera  melakukan  pemanggilan  kepada  tersangka  dan saksi  untuk  dapat  didengar  keterangannya.  Penyidik  mendengarkan  keterangan  tersangka  dan  saksi  dengan pertimbangan bahwa seorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang telah  terjadi,  serta  untuk  melengkapi  keterangan-keterangan,  petunjuk-petunjuk  serta  bukti-  bukti  yang  sudah didapat, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat beberapa kekurangan.
b. Penangkapan
Penangkapan  merupakan  pengekangan  sementara  waktu  terhadap  kebebasan  tersangka  apabila  telah  cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk dapat menentukan perlu tidaknya diadakan proses penahanan, mengingat jangka waktu Penangkapan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu hanya 1 x 24 jam.
c. Penahanan.
Maksud  dari  penahanan  ini  antara  lain  agar  supaya  tersangka  tidak  melarikan  diri  (alasan  subjek),  tidak  akan merusak dan menghilangkan barang bukti, dan atau akan mengulangi tindak pidana lagi.
d. Penggeledahan.
Penggeledahan  dilaksanakan  berdasarkan  hasil  laporan  penyelidikan  yang  dibuat  oleh  petugas penyidik/penyidik  pembantu.  Untuk  penggeledahan  rumah  dapat  dilaksanakan  dalam  rangka  kepentingan penyidikan  saja.  Guna  menjamin  hak  azasi  manusia  atau  seorang  atas  rumah  kediamannya,  dalam  melakukan penggeledahan harus memiliki surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah penggeledahan.
e. Penyitaan.
Penyitaan  merupakan  sekumpulan  tindakan  penyidik  dalam  rangka  mengambil  alih  menyita,  ataupun menyimpan  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan  juga  peradilan.  Dalam  hal  ini tertangkap  tangan  oleh  petugas  polisi  maka  barang  bukti  langsung  dapat  disita,  misalnya  alat  yang  digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal penggeledahan rumah penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Menurut KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan antara lain :
1) Benda  dan  tagihan  tersangka  yang  seluruhnya  ataupun  sebagian  diduga  diperoleh  dari  hasil  suatu  tindak pidana;
2) Benda  yang  telah  dipergunakan  secara  langsung  dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau  untuk mempersiapkannya;
3) Benda yang dipergunakan dalam menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4) Benda yamg khusus dibuat ataupun diperuntukkan melakukan suatu tindak pidana;
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
3 Soekanto, Soerjono. 2001. Penanggulangan Kejahatan . (Jakarta : Rajawali Pers) hlm. 16
Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, Analisis terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (Penelitian Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang Bawang)
6) Benda  yang  berada  dalam  sitaan  perkara  perdata  atau  pailit  sepanjang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, e.
2. Pemeriksaan terhadap tindak pidana
Guna melakukan proses pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana, dilakukan tahap-tahap antara lain : a. Pemeriksaan Tersangka.
Sesuai  dengan  asas  praduga  tak  bersalah,  maka  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. b. Pemeriksaan Saksi.
Setelah  tersangka  diperiksa,  selanjutnya  saksi  yang  ganti  diperiksa.  Saksi  adalah  seseorang  yang  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  serta  peradilan  tentang  suatu  peristiwa  pidana  yang  ia dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri,  dan  ia  alami  sendiri  sehingga  saksi  merupakan  alat  bukti  yang  sah.  Tujuan dilaksanakannya  suatu  pemeriksaan  saksi  yaitu  untuk  lebih  menguatkan/keyakinkan  penyidikan  terhadap tersangka  apabila  ia  benar-benar  melakukan  tindak  pidana  atau  bahkan  sebaliknya.  Oleh  sebab  itu  saksi  tidak boleh  hanya  satu  orang  dan  paling  sedikit  dua  orang.  Untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka  yang melakukan  tindak  pidana  seorang  petugas  polisi/penyidik,  disamping  harus  menguasai  pendidikan  tentang kepolisian  juga  harus  menguasai  ilmu psychiatrie,  sosiologi  sosiale,  paedagogie, serta antropologi dan  juga apabila dipandang perlu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana.
3. Penyerahan Berkas Perkara.
Proses penyidikan dilakukan dalam rangka untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  telah  ditemukan  tersangkanya,  Penyidik  membuat  berita acara  tentang  pelaksanaan  tindakan.  Berita  acara  dibuat  untuk  setiap  tindakan  tentang  pemeriksaan  tersangka; penangkapan;  penahanan;  penggeledahan;  pemasukan  rumah;  penyitaan  benda;  pemeriksaan  surat;  pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian; pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; pelaksanaan tindakan lain sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  ini.  Setelah  berkas  perkara  sudah  dianggap  lengkap,  maka Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan dengan cara pada  tahap  pertama  penyidik  hanya  menyerahkan  berkas  perkara,  dalam  hal  penyidikan  sudah  dianggap  selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 4
Berdasarkan  kasus  Berkas  Perkara  Nomor  BP/83/XI/2010/RESKRIM  pada  Polres  Tulang  Bawang  perkara pidana  penebangan  hutan  tanpa  izin  pejabat  berwenang  telah  dilaksanakan  penyidikan  oleh  para  penyidik  Polres Tulang Bawang. Dalam rangka penyidikan perkara pidana tersebut Kapolres Tulang Bawang melalui Kasat Reskrim mengeluarkan  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor  SP.Sidik/237/XI/2010/Reskrim  Tanggal  03  Nopember  2010, memerintahkan kepada:
a. Ipda Iwan Dharmawan, SH
b. Aiptu A. Cik Wijaya
c. Brigpol Muhajirin
d. Brigpol Ika Dwi Hayatman
e. Brigpol Siswoyo
f. Brigpol Kasno DY
g. Brigpol Sugiarto
h. Brigpol Iwantori
i. Briptu Iwantori
j. Briptu si Priyanto
Melakukan penyidikan tindak pidana penebangan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dalam perkara yang diduga setiap orang dilarang menduduki dan atau mengerjakan dan atau menggunakan, merambah, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil  hutan tanpa memiliki  hak atau  izin dari pejabat  yang berwenang dan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat  yang  berwenang,  dan  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan perbuatan  atau  mereka  yang  sengaja  memberi  bantuan  pada  waktu  kejahatan  dilakukan,  atau  mereka  yang  sengaja memberi  kesempatan,  sarana  untuk  melakukan  kejahatan  itu,  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  50  Ayat  (3)  huruf a,b,e,  dan  k  Jo  Pasal  78  Ayat  (2),  (5),  dan  (10)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004,  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan Jo Pasal  55,  56  KUHP,  membuat  penyidikan,  dan  melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama pada penyidik.
4 Hamzah, Andi. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana . (Jakarta: Rineka Cipta). hlm. 19
Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, Analisis terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (Penelitian Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang Bawang)
Berdasarkan resume penyidikan Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/ Reskrim diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
1. Penangkapan
Dengan  surat  perintah  penangkapan  Nomor  Sp.Kap/192/XI/2010/Reskrim,  tanggal  3  Nopember  2010  telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Komang Salie alias Komang Bon alias Wayan Putra bin Wayan Mije.
2. Penahanan
Dengan surat perintah penahanan Nomor Sp.Han/138/XI/2010/Reskrim tanggal 4 Nopember 2010 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Komang Salie alias Komang Bon alias Wayan Putra bin Wayan Mije.
3. Penyitaan
a. Dengan  surat  perintah  penyitaan  Nomor  Sp.Sita/198/XI/2010/Reskrim  tanggal  03  Nopember  2010  telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari tersangka Komang Salie alias Komang Bon alias Wayan Putra bin Wayan Mije, berupa :
1) 1  (satu)  unit  kendaraan  roda  dua  merek  Honda  Tipe  NF11B1DM/T,  tahun  pembuatan  2009,  warna  hitam Nomor Polisi BE 3352 GP, Nomor Mesin JBC2E1195347, Nomor rangka MH1JBC2199K191936, Nomor BPKB 0659675F.
2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor Polisi BE 3352 GP an. Komang Sayle.
3) 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah Nomor Polisi BE 3352 GP an. Komang Sayle.
4) 1 (satu) buah kunci kontak motor merek honda.
5) 1 (satu) lembar kertas kwitansi tanggal 13 Oktober 2010
6) 3 (tiga) lembar kertas bukti setoran melalui Bank Mandiri masing- masing tanggal 24 Agustus 2010 jumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) penerima an. Herwansyah, tanggal 21 September 2010 jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), penerimaan.  Herwansyah  dan  tanggal  23  Sepetmber  2010  jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penerima an. Herwansyah.
b. Dengan  surat  perintah  penyitaan  Nomor  Sp.Sita/199/XI/2010/Reskrim  tanggal  03  Nopember  2010  telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari saksi Tumino bin Sakijo brupa 1 (satu) unit gergaji mesin senso merek Motoyama 375 P, 063 G warna orange.
c. Dengan  surat  perintah  penyitaan  Nomor  Sp.Sita/200/XI/2010/Reskrim  tanggal  10  Nopember  2010  telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari saksi Dayat bin Amrin berupa :
1) 2 (dua) keping kayu albasia berbentuk papan;
2) 2 (dua) keping pecahan asbes;
3) 2 (dua) batang kayu albasia berbentuk bulat.
4. Keterangan Saksi
Telah dilakukan pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, antara lain:
a. Rusmana, S.Hut bin Jainudin
b. Baharudin bin Rustam
c. Samio bin Tukiman
d. Jantje alias Daniel bin Ganyantjun
e. Tumino bin Sakijo
f. Warjo bin Warso
g. Suni bin Cokro Aminoto
h. Wanto bin Pawiro Sumito
5. Keterangan ahli
Nama  Germy  Togatorop,  pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil  Bagian  Pengukur  Batas  kawasan  hutan  badan  UPTD inventarisasi dan pemetaan hutan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.
6. Bukti surat
a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 785/Kpts- 11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Kelompok Hutan Register 45 Sungai Buaya.
b. Berita  Acara  Rekonstruksi  batas  kawasan  hutan  register  45  yang  dilakukan  oleh  kantor  wilayah  Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1996.
c. Peta  rekonstruksi  kawasan  hutan  produksi  tetap  sungai  buaya  register  45 Kabupaten  Tulang  Bawang  Februari 2006.
d. Berkas berita acara pengukuhan tata batas kawasan hutan produksi tetap 45 register 45 sungai buaya Lampung Utara 1986/1987.
e. Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  93/Kpts-11/1997  tanggal  17  Februari  1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Tanaman Industri Areal Hutan seluas 43.100 hektar.
7. Barang bukti
a. Disita dari tersangka Komang Salie alias Komang Bon alias Wayan Putra bin Wayan Mije, berupa :
Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, Analisis terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (Penelitian Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang Bawang)
1) 1  (satu)  unit  kendaraan  roda  dua  merek  Honda  Tipe  NF11B1DM/T,  tahun  pembuatan  2009,  wama  hitam Nomor Polisi BE 3352 GP, Nomor JBC2E1195347, Nomor rangka MH1JBC2199K191936, Nomor BPKB 0659675F.
2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor Polisi BE 3352 GP an. Komang Sayle.
3) 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah Nomor Polisi BE 3352 GP an. Komang Sayle.
4) 1 (satu) buah kunci kontak motor merek honda.
5) 1 (satu) lembar kertas kwitansi tanggal 13 Oktober 2010
6) 3 (tiga) lembar kertas bukti setoran melalui Bank Mandiri masing- masing tanggal 24 Agustus 2010 jumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) penerima an. Herwansyah, tanggal 21 September 2010 jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), penerima an. Herwansyah dan tanggal 23 Sepetmber 2010 jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penerima an. Herwansyah.
b. Disita  darl  saksi  Tumino  bin  Sakijo  berupa  1  (satu)  unit  gergaji  mesin  senso  merek  Motoyama  375  P,  063  G warna orange pad tanggal 3 Nopember 2010.
c. Disita dari saksi Dayat bin Amrin pada tanggal 10 Nopember 2010 berupa:
1) 2 (dua) keping kayu albasia berbentuk papan;
2) 2 (dua) keping pecahan asbes;
3) 2 (dua) batang kayu albasia berbentuk bulat.
8. Kesimpulan
Setelah  penyidik  mempelajari  keterangan  para  saksi  dan  tersangka  yang  dikuatkan  dengan  barang  bukti  penyidik berpendapat  bahwa  perbuatan  tersangka  Komang  Salie  alias  Komang  Bon  alias  Wayan  Putra  bin  Wayan  Mije sudah memenuhi unsur delik yang tercantum dalam pasal 50 ayat 3 huruf a,b,e dan k  Jo Pasal 78 ayat 2, 5, dan 10 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004,  perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan Jo Pasal 55, 56 KUHP. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

## Faktor Yang Menjadi Penghambat Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang
Pada dasarnya pihak kepolisian tidak banyak kesulitan baik di dalam melakukan Penangkapan maupun dalam melakukan  peyidikan.  Polres  Tulang  Bawang  tidak  begitu  banyak  mengalami  kesulitan  karena  pihak  Polres  selalu mempertimbangkan  baik  buruknya  terhadap  segala  persoalan  yang  menyangkut  tindakan  yang  dilakukan  oleh tersangka,  dalam  melakukan  penyidikan  Polres  Tulang  Bawang  selalu  menerapkan  sistem  kekeluargaan  sehingga dengan  sendirinya  mereka  merasa  diperhatikan,  tidak  merasa  takut  dan  pada  akhirnya  terbuka  sendiri  nuraninya memberikan jawaban yang terus terang pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.
Namun  demikian  hambatan-hambatan  yang  sering  dijumpai  dalam  menangani  tindak  pidana  pada  Polres  Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:
1. Lokasi TKP jauh dari pemukiman penduduk.
2. Keterbatasan sarana, prasarana dan personil untuk penangani kasus pidana
3. Keterbatasan biaya dalam penyidikan perkara pidana.
Ad. l. Lokasi TKP jauh dari pemukiman penduduk.
Mendatangi  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  yang  jaraknya  jauh  dari  pemukiman  penduduk  dan  tidak  dapat ditempuh  dengan  keadaan  baik  roda  empat  atau  roda  sdua,  sehingga  mendatangai  TKP  dengan  berjalan  kaki  serta jarak yang cukup jauh, lokasi TKP jauh dari  pemukiman penduduk sering menjadi kendala dalam menangani tindak pidana.

## Ad. 2. Keterbatasan sarana, prasarana dan personil
Untuk menangani kasus pidana, sarana yang digunakan masih terbatas begitu juga dengan jumlah anggota yang menangani bermacam-macam kejadian dengan tuntunan  waktu semuanya harus terpenuhi. Kepolisian Resort  Tulang Bawang  keterbatasan  personil  untuk  menangani  kasus  tindak  pidana,  karena  banyaknya  kasus  tindak  pidana  yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang membuat keterbatasan personil dalam Kepolisian Resor Tulang Bawang. Banyak kasus tindak pidana yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu secepatnya.

## Ad.3. Keterbatasan biaya dalam penyidikan perkara pidana
Guna melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memperlancar proses penyidikan. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses penyidikan biasanya menggunakan uang dari pihak penyidik itu sendiri, karena apabila menunggu anggaran dari atasan justru akan memperlambat proses penyidikan. Namun dalam hal ini uang yang dimiliki oleh  seorang penyidik tidaklah cukup untuk menutup anggaran

## Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, Analisis terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan
Hutan Tanpa Izin (Penelitian Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang Bawang)
yang  dikeluarkan  selama  melakukan  proses  penyidikan.  Sehinga  anggaran  untuk  proses  penyidikan  dalam  tindak pidana haruslah segera dianggarkan dan segera dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Peranan  penyidik  dalam  penyidikan  tindak  pidana  penebangan  hutan  tanpa  izin  perkara  nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM  pada  Polres  Tulang  Bawang  antara  lain  sebelum  dilakukannya  penyidikan  maka terlebih  dulu  dilakukan  penyelidikan  guna  menentukan  kebenaran  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi. Penyidikan  didasarkan  pada  KUHAP  dan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian. Selanjutnya  langkah-langkah  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  penebangan  hutan  tanpa  izin  adalah penindakan  terhadap  tindak  pidana,  pemeriksaan  terhadap  tindak  pidana,  penyerahan  berkas  perkara  kepada Penuntut Umum.
2. Faktor yang menjadi penghambat peranan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana penebangan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:
a. Lokasi TKP jauh dari pemukiman penduduk.
b. Keterbatasan sarana, prasarana dan personil untuk penangani kasus pidana
c. Keterbatasan biaya dalam penyidikan perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Bassar, Sudradjat. 2006. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . CV. Remadja Karya. Bandung. Chazawi, Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hamzah, Andi. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta. Lamintang, P.A.F. 2003. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Leden, Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa . Cet. 1. Erlangga. Jakarta. Moeljatno. 2005. Asas-Asas Hukum Pidana . PT. Rineka Cipta. Jakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Nurdjana, IGM., Teguh Prasetya dan Sukardi. 2005. Korupsi dan Illegal Logging . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Prodjodikoro, Wirjono. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Refika Aditama. Bandung. Soedarto. 1990. Hukum dan Hukum Pidana . Penerbit Alumni. Bandung. Soekanto, Soerjono. 2001. Penanggulangan Kejahatan . Rajawali Pers. Jakarta. Widiyanti,  Nanik.  2002. Perkembangan Kejahatan  dan  Masalahnya Ditinjau  dari  Segi  Kriminologi dan  Sosial .  PT. Pradnya Paramita. Jakarta.