## Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  Sebelum Jangka Waktu Berakhir Dengan Alasan Pandemi

## Rafinsyah Adhimulya Himawan rafinsyah99@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
This  research  examines  legal  measures  that  are  affected  by  layoffs during  the  pandemic  in  settling  industrial  relations  disputes.  The results obtained in this study are that in the event of a termination of employment, there is a legal process that must be taken based on Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Resolution. Because in reality there are still frequent termination of employment by companies unilaterally, in the sense of immediately terminating the work contract and without any negotiations being held. Moreover, during this pandemic, many companies suffered losses and the companies could not run optimally. The results of this study are in terms of the legal remedy mechanism that can be taken by workers, namely through voluntary and compulsory settlement of industrial relations.
Keywords : Legal Remedies; Workers; Layoffs; Pandemics.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  upaya  hukum  yang  terdampak pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi dalam penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial.  Hasil  yang  diddapatkan  dalam penelitian ini adalah bahwa apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja, maka terdapat proses hukum yang harus ditempuh berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Karena pada kenyataannya masih sering  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh perusahaan secara sepihak, dalam arti langsung mengakhiri kontrak kerja  dan  tanpa  adanya  perundingan  yang  dilakukan. Terlebih  pada masa  pandemi  ini  mengakibatkan  banyak  perusahaan  mengalami kerugian serta perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hal mekanisme upaya hukum yang dapat  itempuh  oleh  pekerja  yaitu  melalui  penyelesaian  hubungan industrial secara sukarela (voluntary) maupun secara wajib. Kata Kunci: Upaya Hukum; Pekerja; Pemutusan Hubungan Kerja; Pandemi.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  terdampak  virus  corona. Hingga saat ini kasus virus corona di Indonesia semakin bertambah dan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
Copyright © 2022 Rafinsyah Adhimulya Himawan
How to cite:
Rafinsyah Adhimulya Himawan, ‘Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  Sebelum Jangka Waktu Berakhir Dengan Alasan Pandemi’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 April 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32991
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 314 Rafinsyah Adhimulya: Pengakhiran Perjanjian Kerja...
Corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020  mengatakan  bahwa  terdapat  979  kasus  baru  covid-19  yang  mana  hal  ini menyebabkan secara akumulatif ada 35.295 kasus covid-19 di Indonesia. 1
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hal  ini  menyebabkan  banyak  perusahaan di  Indonesia  mengalami  kerugian  karena  perusahaan  tidak  dapat  berjalan  dan membuat  roda  perekonomian  berhenti.  Dampak  yang  sangat  besar  tersebut kemudian  membuat  perusahaan-perusahaan  harus  mengambil  sejumlah  langkah, diantaranya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan dilakukannya PHK tentu menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia, padahal tenaga kerja  merupakan  faktor  utama  dalam  sebuah  perusahaan,  dimana  pekerja/buruh lah  yang  merupakan  tulang  punggung  penggerak  roda  perusahaan  dan  sudah sepantasnya para pekerja mendapatkan imbalan yang layak. Jumlah tenaga kerja di Indonesia di tahun 2017 mencapai 131 juta lebih, ini merupakan jumlah yang sangat besar, bahkan setiap tahun selalu di peringati hari buruh nasional. Namun kita selalu melihat saat peringatan hari buruh hampir selalu di isi dengan demonstrasi besar-besaran  yang  intinya  para  pekerja/buruh  menuntut  kesejahteraan  mereka.
Perlindungan hukum tenaga kerja merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai pengendali  kekuasaan,khususnya  di  sektor  ketenagakerjaan. 2 Pada  akhirnya banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pandemi. Pemutusan Hubungan Kerja pada pasal 1 angka 25 UU 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara  pekerja  dan  pengusaha. 3
Ditambah  dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  9  tahun  2020 tentang  Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
1 “update kini ada 3529 kasus covid-19 di Indonesia bertambah 979” https://nasional.kompas. com/read/2020/06/11/15464781/update-kini-ada-35295-kasus-covid-19-di-indonesia-bertambah- 979?page=all diakses pada 11 Juni 2020.
2 Wildan, Muhammad, ‘Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’ (2017) Vol.12 No. 4 Jurnal Hukum Khaira Ummah . [834].
3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39), Ps. 1 angka 25.
Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  19),  pada  pasal  13  disebutkan bahwa pembatasan sosial berskala besar meliputi salah satunya adalah pembatasan moda transportasi.
PHK  merupakan  alternatif  terakhir  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dalam mengatasi  permasalahan  dalam  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  sebelum  dilakukan PHK, pengusaha harus melakukan beberapa upaya pencegahan pemutusan kerja. Pengusaha  dapat  melakukan  upaya  pencegahan  PHK  yaitu  dengan  melakukan pembinaan terhadap pekerja, yaitu dengan cara terlebih dahulu memberi peringatan baik  tertulis  atau  lisan  yang  diberikan  kepada  pekerja  melalui  tiga  tahap  yaitu peringatan pertama, kedua dan ketiga. 4
Prinsip  hukum  mempunyai  arti  penting  dalam  memecahkan  permasalahan hukum  dan  sebagai  bahan  pembentukan  aturan  hukum  baru.  Kaitannya  dengan pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara buruh dan pengusaha, maka perlu pemikiran hukum di dalam hak berserikat buruh. 5
Dengan  adanya  PHK  yang  dilakukan  perusahaan  sebelum  jangka  waktu berakhir,  maka  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  perusahaan. Menurut pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK kepada pekerja kontrak sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu,  maka  pihak  yang  mengakhiri  hubungan  kerja  diwajibkan  membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya  jangka  waktu  pernjanjian  kerja.  Suatu  kontrak  kerja  adalah  juga berlaku sebagaimana perjanjian biasa. Ia menimbulkan prestasi (kewajiban) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. 6 Dari uraian tersebut diatas maka yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja terhadap pengakhiran perjanjian kerja
4 Li Terok, ‘Kajian Hukum Atas Hak Pekerja Kontrak Yang Dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Masa Kontrak’ (2015) 3 Lex et Societatis.[95].
5 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan (Setara Press 2018).[8].
6 Sri Zulhartati,  ‘Pengaruh  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Karyawan  Perusahaan’ (2010) 1 Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora.[10].

## Rafinsyah Adhimulya: Pengakhiran Perjanjian Kerja...
waktu tertentu sebelum jangka waktu berakhir dengan alasan pandemi yang tidak dibayar ganti ruginya oleh perusahaan.

## Metode Penelitian
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu objek penelitian dalam penulisan ini adalah peraturan perundang- undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penulisan ini. Dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan ( statute approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach) .
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu  hukum  yang  dibahas.  Pendekatan  konseptual  merupakan  pendekatan  yang beranjak  dari  doktrin-doktrin  dan  pandangan-pandangan  para  sarjana  hukum yang berkembang pada ilmu hukum. 7 Dalam studi kasus hukum peneliti penulis akan menelaah dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. 8

## Upaya hukum pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja di masa pandemi
Banyaknya permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia yang tak kunjung teratasi hingga sekarang yaitu terkait tingginya pertumbuhan penduduk yang kian melonjak  namun  tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan  yang  memadai  dan  juga sumber daya manusia yang kurang memenuhi kriteria pekerja yang diinginkan oleh perusahaan. Hal itu mengakibatkan banyaknya pengangguran dan penyakit sosial yang pada akhirnya menjadi suatu hal yang umum terjadi di masyarakat karena masih  banyaknya  masyarakat  yang  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  kerja. Sehingga  hal  tersebut  mendorong  masyarakat  yang  tidak  memiliki  kesempatan kerja secara resmi atau tidak tetap untuk akhirnya mencoba bekerja dalam sistem
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenada Media Group 2017).[133].
8 ibid. [134].
perjanjian kerja waktu tertentu bahkan mencari kerja diluar negeri dengan tujuan mendapat pekerjaan serta upah yang lebih tinggi. 9
Setiap  calon  pekerja  yang  akan  mendapat  suatu  pekerjaan  maka  akan mendapat  jaminan  ikatan  kerja  melalui  perjanjian  kerja  atau  disebut  dengan kontrak kerja. Perjanjian kerja diberikan seluruhnya untuk pekerja dan pemberi kerja  dengan  beberapa  syarat  dan  ketentuan  isi  didalam  perjanjian  kerja  yaitu wajib  memenuhi  seluruh  ketentuan  perjanjian  kontrak  kerja  yang  sudah disebutkan  dan  dijelaskan  dalam  ketentuan  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Seperti yang sudah dibahas diatas bahwa perjanjian kerja kerja  dibedakan  atas  dua  jenis  yaitu  terdapat  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu atau yang disebut PKWT, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau yang disebut (PKWTT). Para pekerja dengan jenis perjanjian kerja waktu tertentu ini tidak lepas dari permasalahan pekerjaan dengan sistem kontrak pada umumnya. Permasalahan ini dapat ditimbulkan karena hubungan kerja yang sifatnya tidak tetap yang biasanya dibatasi oleh perusahaan. Seperti upah yang diterima para pekerja  kontrak  tidaklah  tinggi,  jaminan  sosial  pun  didapat  dan  hanya  sebatas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tidak adanya perlindungan kerja serta jenjang  karir,  hingga  permasalahan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  secara sepihak menjadi salah satu ketakutan bagi setiap diri para pekerja kontrak. Mereka para pekerja kontrak merasa khawatir apabila masa kontraknya sudah berakhir dan tidak mendapat perpanjangan waktu, terlebih mendapat pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Bahkan lebih buruknya  banyak pekerja yang di PHK tanpa mendapat pesangon dan gaji yang dibayarkan.
Hal  yang  memprihatinkan  terjadi  pada  tahun  ini,  dimana  adanya  musibah pandemi covid-19 benar-benar merusak perekonomian di Indonesia dengan adanya penurunan  nilai  rupiah  hingga  terhambatnya  kegiatan  produksi  pada  banyak perusahaan.  Kementrian  Ketenagakerjaan  mencatat  bahwa  pekerja  yang  terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat pandemi covid-19 ini mencapai
9 Kertonegoro Sentanoe, Migrasi Tenaga Kerja (Pustaka Agung 1994).[28].

## Rafinsyah Adhimulya: Pengakhiran Perjanjian Kerja...
3,06 juta orang per 27 Mei 2020. 10 Melihat hal tersebut mengakibatkan naiknya angka PHK di Indonesia pada saat kondisi pandemi seperti ini.
Di Indonesia pekerja dalam sistem perjanjian kerja waktu tertentu cenderung masih  banyak  yang  hak-hak  normatifnya  tidak  terpenuhi,  seperti  contoh perlindungan hukum, perlindungan kerja, jaminan kesehatan, jaminan sosial, upah dibawah  ketentuan,  dan  bahkan  tidak  mendapat  tunjangan  sebagaimana  yang seharusnya diberikan. Permasalahan ini yang kemudian menjadi hal rumit terhadap para pekerja, sehingga hal tersebut harus diubah dan diperbaharui, bahkan harus ditolak. Adapun lima perlindungan kerja bagi para pekerja yang telah diundangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja, yaitu:
1.  Penempatan Tenaga Kerja;
2.  Hubungan Kerja;
3.  Kesehatan Kerja;
4.  Keamanan Kerja;
5.  Jaminan Sosial. 11
Adapun hak-hak pekerja yang harus diperoleh pada pekerja sistem perjanjian kerja waktu tertentu yaitu beberapa diantaranya adalah terkait upah. Pengupahan sendiri diatur dalam pasal 88-98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,  yang  mana  setiap  pekerja  berhak  memperoleh  penghasilan yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Adapun  definisi mengenai upah diatur dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Penetapan upah menggunakan UMR (Upah Minimum Regional) ataupun UMP (Upah Minimum Provinsi) yang mana
10 “Pekerja dirumahkan dan kena phk akibat corona capai 3,05 Juta,” https://www.cnnindo- nesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-coro- na-capai-305-juta   diakes pada 11 Desember 2020.
11 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Sinar Grafika 2009).[11].
dalam  setiap  tahun  dilakukan  revisi  oleh  pemerintah.  Struktur  upah  harus  pula berdasarkan  pada  masa  kerja,  golongan,  kompetensi,  dan  juga  Pendidikan  yang perlu  diperhatikan  oleh  suatu  perusahaan.  Dalam  pemberian  upah  harus  diatur mengenai syaratnya oleh pengusaha untuk menghindari terjadi kecemburuan dan kesenjangan sosial bagi para pekerja.
Pekerja juga memiliki hak atas pekerjaan yang mana merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2  Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  “tiap-tiap  warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Adapun pekerja memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan dan hak nya sebagai pekerja, maka para pekerja harus diakui dan dijamin haknya dengan tujuan memperjuangkan keadilan dalam hak yang diterimanya. Dalam pasal 104 Undang- Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Ha katas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur pada pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang  menyebutkan  bahwa  “setiap  pekerja  mempunyai  hak  untuk  memperooleh perlindungan beberapa hak, antara lain adalah hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, dan hak untuk berserikat dan berkumpul”.
Sedangkan kewajiban dari pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain  dalam pasal 102 ayat (2) yaitu bahwa dalam melaksanakan kegiatan hubungan industrial pekerja memiliki fungsi untuk  menjalankan  pekerjaan  sesuai  dengan  kewajiban  yang  dimilikinya,  pun menjaga  ketertiban  demi  kelangsungan  produksi,  menyampaikan  aspirasi  secara demokrasi, mengembangkan keterampilan serta turut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kehidupan berkeluarganya. Kemudian dalam pasal 126 ayat (1) dimana “Pengusaha, serikat pekerja, wajib untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam  perjanjian  kerja  bersama.  Pasal  126  ayat  (2)  yaitu  pengusaha  dan  serikat pekerja  wajib  memberitahukan  isi  perjanjian  kerja  bersama  atau  perubahannya kepada  seluruh  pekerja  agar  seluruh  pekerja  mengetahui  isi  perjanjian  yang dimaksud, dan pasal 140 ayat (1) yaitu sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh)

## 320 Rafinsyah Adhimulya: Pengakhiran Perjanjian Kerja...
hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat. 12
Perusahaan layaknya seperti pekerja memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.  Pemerintah  dan  perusahaan  memiliki  suatu  sistem  dimana  pemerintah Indonesia beserta perusahaan sama-sama saling membutuhkan adanya perusahaan, pengusaha, serta pekerja yang menciptakan adanya hubungan kerja. Dengan adanya hubungan kerja yang baik maka akan menciptakan komunikasi yang baik antara pekerja dan perusahaan. Komunikasi yang baik tercipta apabila isi dalam kontrak perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja terdapat keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Pada dasarnya hak dan kewajiban perusahaan telah  diatur  dalam  suatu  aturan  baik  itu  umum  maupun  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan yang antara lain adalah:
a.  Perusahaan memiliki hak untuk menuntut pekerjanya melaksanakan pekerjaan meski sudah melebihi jam kerja yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja bersama ataupun kesepakatan khusus apabila disepakati oleh kedua belah pihak;
b.  Perusahaan berhak untuk mengingatkan para pekerjanya untuk memenuhi dan menaati semua syarat dan ketentuan dalam melakukan pekerjaannya; 13
c.  Perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya melebihi jam kerja maka dalam pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka perusahaan wajib memberikan upah kerja lembur;
d.  Perusahaan wajib memeriksakan kondisi badan dan mental para pekerjanya;
e.  Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pengawasan perusahaan; f.  Mensosialisasikan kepada pekerjanya mengenai kondisi dan bahaya di tempat kerja, pengamalan alat pelindung diri dan cara sikap kerja;
g.  Menyediakan perlindungan bagi pekerjanya;
h.  Dan melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi. 14
Permasalahan  terkait  ketenagakerjaan  bukanlah  hal  yang  sepele.  Banyak perselisihan-perselisihan  yang  menyebabkan  akhirnya  perusahaan  melakukan pemutusan  hubungan  kerja.  Biasanya  pemutusan  hubungan  kerja  dilakukan karena waktu kerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sudah berakhir.
12 Djoko Triyanto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa (Mandar Maju 2004).[12].
13 https://ejournal.unsrat.ac.id/HakdanKewajibanPerusahaan, acces 30 November 2018.
14 ibid.
Namun  yang  menjadi  masalah  adalah  apabila  pihak  dari  perusahaan  melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja sebelum berakhirnya masa waktu yang sudah  ditentukan  dalam  perjanjian  kerja.  Hal  itu  yang  melatarbelakangi  bahwa pemutusan  hubungan  kerja  dilakukan  karena  adanya  perselisihan  antara  pekerja dan  perusahaan.  Perselisihan  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2004, diantaranya adalah masuk kedalam perselisihan hubungan industrial yatu  adanya  perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan,  pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja.
Dalam  kenyataannya  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh perusahaan  terhadap  pekerja  sering  dilakukan  secara  sepihak  oleh  perusahaan, yang  mana  perusahaan  langsung  mengakhiri  kontrak  pekerja  tanpa  adanya perundingan  antara  pekerja  dengan  perusahaan  sebagaimana  dalam  pasal  151 Undang-Undang  Ketenagakerjaan  bahwa  segala  upaya  harus  diusahakan  untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Namun apabila segala upaya telah dilakukan dan pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka wajib dirundingkan terlebih dahulu oleh pengusaha dan pekerja yang bersangkutan, dan apabila  perundingan  tidak  menghasilkan  persetujuan,  maka  perusahaan  hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila telah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 15
Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja, maka terdapat proses yang harus  ditempuh  oleh  perusahaan  dan  pekerja. Terdapat  dua  lembaga  pengadilan yang dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung (MA). PHI merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan mum yang akan mengadili perselisihan pada tahap mediasi atau konsiliasi tidak tercapai kesepakatan. Adapun susunan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terdiri  dari  hakim  dari  PN  dan  2  (dua)  orang  hakim  ad-hoc  dan  masing-masing dari hakim ad-hoc terdiri dari 1 (satu) orang dari organisasi pekerja dan 1 (satu) orang dari organisasi pengusaha. PHI bertugas dan berwewenang memeriksa dan
15 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara Tahun 2003 Nomor 39), Ps. 151.

## 322 Rafinsyah Adhimulya: Pengakhiran Perjanjian Kerja...
memutuskan di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, mengenai perselisihan PHK, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau dalam satu perusahaan (pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004). 16
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  pasal  3  yang  mana  dalam  perselisihan hubungan  industrial  terlebih  dahulu  melalui  perundingan  bipartit.  Sebelum memasuki penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka wajib melakukan musyawarah  oleh  kedua  belah  pihak  atau  disebut  bipartit.  Penyelesaian secara bipartit ini  bertujuan bahwa perselisihan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Undang- Undang  memberi  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari,  apabila  melebihi  batas waktu tersebut maka penyelesaian secara bipartit dianggap gagal dan salah satu pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang  ketenagakerjaan  setempat  untuk  dijadikan  bukti  bahwa  perundingan bipartit telah dilakukan namun apabila perundingan biparti mendapat kata kata sepakat, maka dibuat perjanjian bersama dimana perjanjian tersebut berisikan hasil perundingan bipartit yang telah dilakukan. 17
Setelah  menerima  pencatatan  dari  salah  satu  pihak,  maka  instansi  yang bertanggungjawab  pada  bidang  ketenagakerjaan  wajib  menawarkan  kepada para  pihak  untuk  menyepakati  penyelesaian  perselisihan  melalui  konsiliasi atau  arbitrase.  Konsiliasi  menurut  Undang=Undang  Penyelesaian  Hubungan Industrial  diatur  dalam  pasal  1  angka  13,  yaitu  merupakan  penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Apabila dalam 7 hari para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau
16 Libertus Jehani, Hak-hak Karyawan Kontrak (Forum Sahabat 2008).[72].
17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan In- dustrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6) ps. 3.
arbitrase,  maka  instanssi  yang  bertanggungjawab  melimpahkan  penyelesaian perselisihan  kepada  mediator.  Mediasi  sendiri  diatur  dalam  pasal  1  angka 11  UUPHI,  yaitu  penyelesaian  perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh  seorang  atau  lebih  mediator  yang  netral.  Sedangkan  penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja.
Apabila  dalam  hal  penyelesaian  melalui  konsiliasi  dan  mediasi  ini  tidak mencapai  kesepakatan,  maka  salah  satu  pihak,  dalam  hal  ini  apabila  pekerja dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dapat mengajukan gugatan kepada  Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Dalam  pengadilan  hubungan  industrial akan  nenempuh  jalur  secara  hukum,  untuk  mendapat  kepastian  apakah  dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja , dan apabila dilakukan maka pekerja bisa menuntut hak-haknya yang tidak terbayarkan agar pada akhirnya dipenuhi.

## Kesimpulan
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  bagi  para  pekerja  apabila  terjadi Pemutusan  Hubungan  Kerja  maka  dalam  setiap  penyelesaian  permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan adalah dilakukan musyawarah antara perusahaan dan  pekerja  terlebih  dahulu  untuk  mencapai  mufakat.  Akan  tetapi  ketika musyawarah  yang  dilakukan  tidak  mencapai  kata  kesepakatan,  maka  pekerja dapat mengajukan gugatan ke Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan  dilampirkan  bukti  bahwa  penyelesaian  melalui  musyawarah  secara mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kata sepakat. Hingga pada majelis hakim PHI  menjatuhkan  penetapan  apakah  pekerja  tersebut  dilakukan  pemutusan hubungan  kerja  atau  tidak.  Dan  apabila  dilakukan  pemutusan  hubungan kerja, pekerja dapat menuntut hak-hak yang belum terpenuhi untuk kemudian diberikan oleh perusahaan.

## 324 Rafinsyah Adhimulya: Pengakhiran Perjanjian Kerja...

## Daftar Bacaan

## Buku
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Sinar Grafika 2009).
_______, Hukum Ketenagakerjaan (Setara Press 2018).
Djoko Triyanto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa (Mandar Maju 2004).
Kertonegoro Sentanoe, Migrasi Tenaga Kerja (Pustaka Agung 1994).
Libertus Jehani, Hak-hak Karyawan Kontrak (Forum Sahabat 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenada Media Group,
2017).

## Jurnal
Li  Terok,  ‘Kajian  Hukum Atas  Hak  Pekerja  Kontrak  Yang  Dikenai  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Masa Kontrak’ (2015) 3 Lex et Societatis.
Muhammad Wildan, ‘Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’ (2017) 12 Jurnal Hukum Khaira Ummah.
Sri  Zulhartati,  ‘Pengaruh  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Karyawan Perusahaan’ (2010) 1 Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora.

## Laman
https://ejournal.unsrat.ac.id/HakdanKewajibanPerusahaan,  acces  30  November 2018.
“Pekerja  dirumahkan  dan  kena  phk  akibat  corona  capai  3,05  Juta,”  https:// www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja- dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta      diakes  pada  11 Desember 2020.
“Update kini ada 3529 kasus covid-19 di Indonesia bertambah 979” https://nasional. kompas.com/read/2020/06/11/15464781/update-kini-ada-35295-kasus- covid-19-di-indonesia-bertambah-979?page=all diakses pada 11 Juni 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6),  ps. 3.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39), Ps. 1 angka 25.

## Rafinsyah Adhimulya: Pengakhiran Perjanjian Kerja...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--