DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.119

## INTEGRASI HUKUM ISLAM DI KERAJAAN DEMAK ABAD XVI M
( Telaah Terhadap Serat Angger Suryo Alam )
INTEGRATION OF ISLAMIC LAW IN THE KINGDOM OF DEMAK XVI CENTURY M (A Study of Serat Angger Suryo Alam )
M. Irfan Riyadi 1 , Khairil Umami 2 12 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email: irfanriyadi67@gmail.com, khairilumami@iainponorogo.ac.id
Abstract: The transfer of government from Majapahit to Demak at the end of the 15th century, as well as a transition from the Hindu era to the Islamic era, also gave birth to social, political, cultural, and legal transformations. The pattern of the penetration of Islam into peaceful Javanese culture, or penetration pacifique, has shown integration in all fields. Integration creates a stable and equilibrium condition. The question that then arises is how Demak produces laws that are able to  create  such  stable  conditions.  It  is  important  to  do  this  on  the  fiber Suryangalam legal text of the Demak era. The purpose of this study is to identify the Serat Suryo Alam manuscript, explore Islamic law legislation in the text, and explain  how  the  Islamic  kingdom  of  Demak  carried  out  social  engineering  to realize a just and peaceful society. Then to answer the problem, philological and historical methods are used, while the analysis uses content analysis with Talcott Parson's  integration  theory.  This  study  concludes  that:  1)  the  Suryo  Alam manuscript is a legal text that can be found in the digitization of British Library manuscripts, 2) this manuscript contains legal, material, and judicial sources at the  same  time,  and  3)  social  engineering  can  be  measured  by  the  stages  of adaptation  of  Hindu  and  Islamic  law,  with  the  Trirasa  Goal  of  efforts,  legal integration, and efforts to maintain the law in people's social lives or latency. This stage gave birth to an equilibrium society of tata titi tentrem gemahripah loh jinawi kartaraharja.
Keywords; Legislation, Social Integration, Social Engineering, Suryangalam

## PENDAHULUAN
Kasultanan  Demak  berdiri  tahun  1478  M.  setelah  berhasil  meruntuhkan  Majapahit,  yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Girindra Wardhana dari Kediri.   Mulai saat itu dakwah Islam  semakin  semarak  melalui  jalur  kekuatan  politik,  ditandai  dengan  penguatan  peran Demak sebagai pusat kerajaan Islam di Jawa. Tiga raja Demak adalah Raden Patah (w.1518 M) dan Suksesornya Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor (w.1521 M), kemudian Pangeran Trenggana Sultan yang ketiga memerintah tahun 1521 M hingga 1546 M  (Utomo, 2004, p. 24). Ketiganya sangat intensif dalam mengembangkan politik dan sistem hukum mengingat bahwa masa itu adalah masa transisi dari pemerintahan dengan dasar hukum Hindu-Budha masa pemerintahan Majapahit ke masa pemerintahan kesultanan dengan dasar hukum Islam. Dengan dibantu para Wali Sanga atau para ulama penggerak dakwah, pemerintahan ini mau tidak mau harus merumuskan tata aturan hukum pemerintahan yang sesuai dengan karakter pemerintahan  muslim,  di  sinilah  tentu  rumusan  undang-undang  dan  sistem  pemerintahan Islam diputuskan. Asumsi ini membawa penelitian pada persoalan yang menggelitik tentang produk hukum yang digunakan oleh raja-raja Demak dan bagaimana penerapan hukum Islam di wilayah kerajaan Demak.
Pada  literatur  tentang  berlakunya  hukum  Islam  pada  masa  kerajaan  Demak,  terdapat  2 pendapat  yang  berseberangan  menyikapi  hukum  Islam. Pertama ,  kelompok  yang  optimis
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17
menyebutkan bahwa Demak telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara Islam dengan menerapkan  undang-undang  negara  berdasarkan  syariat  Islam.  Hukum-hukum  Islam diberlakukan  bagi  semua  warga  masyarakat,  pejabat  maupun  rakyat  jelata.  Sengketa perkara hukum perdata dan pidana diselesaikan di istana kerajaan (Subroto, 2017, pp. 5 – 6). Raja  Demak  pertama  diyakini  telah  mengeluarkan  kitab  Undang-undang  yang  dinamakan kitab Solokantoro dan Angger Suryo Alam (Dewi et al., 2017, p. 63).  Kitab undang-undang tersebut  rujukan  sengketa  hukum  perdata  dan  pidana  di  kesultanan  Demak  yang  berisi mengenai  ketentuan  perdata,  pidana  dan  hukum  acara  yang  bersumber  pada  tata  hukum Islam  dan  kemudian  dijadikan  salah  satu  sumber  hukum  kerajaan-kerajaan  berikutnya (Pajang  dan  Mataram).  Hukum  Islam  telah  berlaku  di  wilayah  kerajaan  Demak  dan  telah mampu mengambil alih dan mencabut hukum warisan Hindu-Budha, kerajaan Islam Demak tidak hanya mengatur Ibadah murni dan hukum perkawinan saja bahkan telah menerapkan masalah waris, mu’amalah, jinayat, dan siyasah (pidana dan politik), hukum acara peradilan dan lain-lain, dimana aturan-aturan tersebut didasarkan pada syariat Islam (Saksono, 1996, pp. 127 – 130).
Kedua ,  pendapat  kelompok  pesimis.  Mereka  mengatakan,  seperti  menurut  Hooker, berlakunya hukum Islam sangat kabur karena hukum ini berlaku setelah berdialektika dengan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum bahan masyarakat jawa masa kerajaan Demak, dengan syarat (sepanjang) pribumi menerimanya. Menurutnya, kebudayaan Hindu di Jawa terlalu kuat untuk menerima totalitas hukum Islam  (Anafah, 1970, p. 98; Ghofur, 2002, pp. 122 – 123).  Pendapat  ini  didukung  oleh  De  Graaf  dan  Pigeaud  yang  menyebutkan  bahwa keberlakuan hukum Islam di Jawa era Demak sangatlah terbatas, sekitar masalah fikih yang berhubungan  dengan  perkawinan  (Echols  &  Pigeaud,  1969).  Bahkan  secara  lebih  pesimis Markum Suntoro dkk., dalam (Sumitro & Kholish, 2014) menyebutkan bahwa hukum Islam belum berlaku di masyarakat wilayah Kerajaan Jawa sebelum masa Sultan Agung, terutama di  wilayah  kekuasaan  Kerajaan  Mataram.  Setelah  Sultah  Agung  berkuasa,  tata  hukum  di Mataram memindahkan peran Raja sebagai penguasa perdata menjadi wewenang Pengadilan Surambi (Sumitro & Kholish, 2014, p. 48).
Dialektika wacana sejarah penerapan dan penegakan hukum Islam di kerajaan Demak belum ada titik terang dan peneliti belum menemukan rujukan yang otoritatif tentang keberadaan hukum Islam pada masa kerajaan Demak. Pada akhirnya, ada satu jalan yang dapat membuka penelusuran  tentang  dokumen  warisan  Demak  yaitu  berupa  manuskrip Serat  Angger Suryangalam . Serat ini disinyalir memuat hukum Islam yang diterapkan di kerajaan Demak. Di  antara  contoh  hukum  islam  yang  diterapkan  pada Serat  Angger  Suryangalam adalah tentang hukuman qisash. Adapun terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:
“Apabila orang terdakwa mencuri lantas jangan dikenai dakwaan terlebih dahulu, sebab dosa yang belum ada bukti bukanlah dosa namanya. Sebab Allah  Tangala  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Bijaksana,  apabila  ada  orang yang mencuri termasuk kisas, kisaslah potonglah tangan kanannya. Apabila genap kedua kalinya maka potonglah tangan kirinya. Apabila sampai ketiga kalinya  maka  potonglah  kaki  kirinya,  itulah  ujar  hukum,  baik  laki-laki maupun perempuan apabila mencuri tetap diterapkan hukum yang sama antara keduanya. Pencuri yang mati di dunia, hidupnya bagaikan berjalan
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17
dalam  malam tanpa cahaya;  meskipun  pangulu, mantri,  priyayi,  apabila mencuri tetap dikenakan hukuman”.
Penerapan  hukum  dalam  masa  peralihan,  seperti  era  Demak  ini,  acapkali  menemukan problematikanya yang khas yaitu upaya merekayasa sebuah produksi hukum dimana kaidah- kaidahnya  dapat  dijadikan  alat  untuk  mengubah  masyarakat,  sehingga  hukum  dapat memelopori  terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan berkeadaban, pola rumusan  hukum  yang  menghendaki  perubahan-perubahan  yang  direncanakan  ( intended change atau planed change ) dalam terminologi hukum disebut rekayasa sosial  atau social engineering .  Kondisi  dimana  terjadi  peralihan  dari  sistem  kepercayaan  Hindu-Budha  ke sistem agama Islam, tentu menimbulkan masalah serius dalam merumuskan hukum, yang ada tetapi  tidak  menegasikan,  yang  berperan  tetapi  tetap  menjaga  keselarasan,  kondisi  ini menjadi bagian penting untuk dikaji demi terciptanya social equilibrium.
Penelitian ini diharapkan dapat menemukan penerapan hukum Islam yang berlaku di wilayah Demak, kerajaan Islam untuk pertama di tanah Jawa dan penelitian ini diharapkan dapat menyingkap bagaimana kerajaan Demak dalam menerapkan syariat Islam melakukan social engineering di wilayah Demak dan sekitarnya, untuk kemaslahatan umat.
Penelitian  ini  fokus  pada  kajian  legislasi  hukum  Islam  zaman  Demak,  baik  dari  sisi penerapannya  maupun  bangunan  rekayasa  sosial  berdasarkan  kajian  naskah Serat  Angger Suryangalam ,  adapun  rumusan  dalam  penelitian  ini  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut: Bagaimana  hukum Islam diterapkan di  kerajaan Demak  dalam Serat  Angger Suryangalam ? Dan  bagaimana  kerajaan  Islam  Demak  melakukan social  engineering dalam  mewujudkan hukum bagi terwujudnya masyarakat transisi yang berkeadilan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  sumber-sumber kepustakaan. Tema penelitian ini adalah “Integrasi Hukum Islam di Kerajaan Demak Abad XVI M (Telaah Terhadap Serat Angger Suryo Alam), dengan obyek kajian naskah Serat Angger Surya Alam, sebuah naskah tinggalan kesultanan Demak yang berisi legislasi hukum Islam. Dalam  melakukan  rancangan  penelitian,  dilakukan  beberapa  tahap  kegiatan: pertama , Penelitian ini melakukan pendekatan filologi untuk mengidentifikasi naskah, baik dari sisi aksaranya,  transliterasinya,  hingga  terjemahan  naskah  secara  lengkap  dari  aksara  Jawa (huruf caraka) hingga berhuruf latin dan terjemah dalam bahasa  Indonesia, sebab naskah yang ada ditangan penulis masih berupa manuskrip micro film berbahasa dan beraksara Jawa caraka .
Tahap kedua, menganalisa isi naskah ( content analysis ) yaitu mengeksplorasi materi hukum, penerapan dan upaya social engineering yang dilakukan oleh para perumus, dalam hal ini raja dan staff nya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di era transisi dari masa Hindu- Budha ke masa Islam. Pada tahap ini dilakukan tafsiran konteks terhadap produksi naskah, dengan asumsi bahwa sebuah produk hukum dirancang untuk melakukan dan merencanakan dengan  sebaik-baiknya  terwujudnya  masyarakat  harmonis  yang  berkeadilan  dan berkeadaban. Untuk itu menggunakan pendekatan hermeneutika sosial. Adapun maksud dari
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17
hermeneutika sosial ( social hermeneutics ), adalah: interpretation of human personal and social action ” (Littlejohn & Foss, 2008, p. 135). Dengan demikian problema hermeneutika selalu berhubungan dengan proses pemahaman ( understanding ), penafsiran ( interpretation ) dan  penerjemahan  ( translating )  atas  sebuah  pesan  (lisan  atau  tulisan)  untuk  selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang hidup dalam dunia yang berbeda (Hidayat, 1996, pp. 12 – 21;  Zainul  Milal  Bizawie,  2002,  pp.  5 – 12).  Menurut  Palmer,  salah  satu  cabang hermeneuticts  adalah social  hermeneutics ,  berisi  interpretasi  terhadap  pribadi  manusia beserta tindakan-tindakan sosialnya, pada model ini kajian terhadap Serat Surya Alam akan dilakukan analisis.
Tahap ketiga, untuk mendukung fakta hermeneutika diperlukan pendekatan sejarah hukum. Adapun langkah-langkah yang selayaknya dilakukan dalam penelitian sejarah menurut Luis Gottschalk  dalam  bukunya  “ Understanding  History ”  yang  telah  diterjemahkan  ke  bahasa Indonesia dengan judul “Mengerti Sejarah”, terdiri dari empat pasal: (1) Pemilihan Sub yek untuk diselidiki; (2) Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut; (3) Pengujian sumber-sumber tersebut untuk menguji keabsahannya; (4) pemetikan  unsur-unsur  yang  dapat  dipercaya  dari  sumber-sumber  itu  (atau  bagian  dari sumber-sumber) yang terbukti absah. Sintesa dari sumber-sumber yang telah diperoleh itu adalah historiografi (Neff, 1951, p. 34) .

## PEMBAHASAN

## 1.1 Literature Review

## 1.1.1 Social Engineering
Kata  “ engineering ”  dalam  kamus  bahasa  Inggris  berarti  “keahlian  teknik”  atau  “ilmu pengetahuan praktis (aplikatif) untuk mendesain, membangun dan mengontrol perme sinan” (A.S.Hornby, 2000, p. 399). Pada saat kata ini dipinjam dalam ilmu sosial, maka kata itu mengalami  perluasan  makna  yaitu  suatu  upaya  untuk  merekayasa  “obyek  sosial“  dengan perangkat perencanaan yang matang untuk mewujudkan transformasi sosial sesuai kehendak perekayasa  atau  pelaku  perubahan  ( engineer )  (Rakhmat,  1999,  p.  vi). Social  Engineering dengan demikian dapat disebut juga social planning.
Social Engineering atau social planning adalah cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu oleh pelopor perubahan ( agent of  change )  atau  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  mendapatkan  kepercayaan  dari masyarakat  sebagai  pemimpin  satu  atau  lebih  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  dalam mengubah sistem social (Soekanto & Mamudji, 2015, p. 62). Kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan- perubahan  yang  dikehendaki  atau  perubahan-perubahan  yang  direncanakan  ( intended change atau planed  change )  oleh  warga  masyarakat  yang  berperan  sebagai  pelopor masyarakat (Munawir, 2010, p. 161).
Menurut Roscoe Pund (1870-1964) yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (2015), hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat ( Law as a tool of
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17
social engineering ). Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial  ( social  control )  dan  atau  sebagai  sarana  untuk  melakukan  perubahan  masyarakat ( social engineering ). Hukum dapat berfungsi kedua-duanya sekaligus atau hanya salah satu saja bergantung kepada bidang hukum yang dipersoalkan dan bidang kehidupan masyarakat yang  mengalami  perubahan.  Terhadap  bidang-bidang  kehidupan  masyarakat  yang  bersifat netral  (duniawi,  lahiriah),  hukum  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  melakukan  perubahan masyarakat.  Sedangkan  dalam  bidang-bidang  kehidupan  masyarakat  yang  bersifat  peka (sensitif, rohaniah), hukum lebih  berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian social (Soekanto & Mamudji, 2015, pp. 41 – 42).

## 1.1.2 Teori Integrasi Sosial
Talcot Parsons (1902 – 1979) menyatakan integrasi sosial berawal dari dua proses sosial yang signifikan (Smelser & Neil, 1998). Pertama , sosialisasi, yang dengannya pola-pola kultural secara selektif menjadi – atau gagal menjadi – terintegrasi dalam sebuah sistem personalitas ( through  which  cultural  patterns  become – or  fail  become – selectively  incorporated  in  a personality  system ). Kedua ,  institusionalisasi,  yang  dengannya  pola  kultural  itu  secara selektif tertanam – atau gagal tertanam – di dalam sistem ganjaran-ganjaran sosial yang aktual ( through which the cultural pattern is selectively embedded – or fails to be so – in the system of actual social rewards ).  Analisis sosial, menurut Parsons, dengan demikian dapat dimulai dari  kasus  ideal  ( ideal  case )  berupa  satu  situasi  sosial  di  mana  dinamika  kedua  proses tersebut (sosialisasi dan institusionalisasi) saling konsisten dan berkesesuaian, yang disebut sebagai  ‘integrasi  institusional  sempurna’  ( complete  institutional  integration )  (Parsons, 1965, p. 44).
Analisis sosial dalam hal ini berusaha untuk mengidentifikasi masalah fungsional yang harus ditangani oleh sistem sosial. Menurut Parsons, setidaknya terdapat empat fungsi imperatif. Keempat  imperatif  fungsional  tersebut  dikenal  dengan  akronim  AGIL,  yaitu Adaptation ,
Goal - attaintment , Integration, dan Latency (Ritzer & Stepnisky, 2022, p. 241).
a. Adaptation (adaptasi) atau organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mentransformasi dunia eksternal ( handles the adaptation function by adjusting to and transforming the external world ).
b. Goal-attainment (pencapaian  tujuan)  atau  sistem  kepribadian  melaksanakan  fungsi pencapaian  tujuan  dengan  mendefinisikan  tujuan-tujuan  sistem  ( performs  the  goal- attaintment function by defining system goals ).
c. Integration (integrasi)  atau  sistem  sosial  menangani  fungsi  integrasi  dengan mengendalikan  bagian-bagian  komponennya  ( integration  function  by  controlling  its component  parts ).  Penyesuaian  hubungan-hubungan  di  antara  unit-unit  yang  menjadi bagian  dari  sistem  yang  bersangkutan,  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan  terhadap konflik-konflik  yang  muncul,  dan  penyelesaian  berbagai  sengketa  dan  pertentangan. Solusi dari permasalahan integratif menghendaki solidaritas dan harmoni ( Solution of the integrative problem requires solidarity and harmony ).
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
d. Latency (latensi)  atau  pemeliharaan  pola  ( pattern  maintenance )  sistem  budaya melaksanakan fungsi latensi dengan menyediakan norma-norma dan nilai-nilai bagi para aktor  yang  memotivasi  mereka  untuk  bertindak  ( performs  the  latency  function  by providing  actors  with  the  norms  and  values  that  motivate  them  for  action ). Pemeliharaan  komitmen  terhadap  nilai-nilai  dan  identitas-identitas  bersama  (Parsons, 1965, p. 701).

## 1.1.3 Profil Naskah Suryangalam
Naskah Serat  Angger  Suryangalam ini  dapat  ditemukan  dalam  simpanan  naskah  digital perpustakaan Inggris ( British Library ) dalam bentuk manuskrip Jawa kuna, naskah ini tidak dapat  diakses  secara  manual  mengingat  umur  naskah  yang  sudah  sangat  tua,  Namun demikian bentuk micro filmnya dapat diakses dalam digitalisasi naskah dengan nomor Add. 12329.
Kajian naskah ini, obyek materialnya adalah Serat Angger-angger Suryangalam dengan kode naskah PBB 26. Naskah ini berisi tata hukum Islam yang bersumber pada kitab Anwar, dimana konsepsi  dan  formulasi  hukumnya  telah  dilaksanakan  Pada  masa  Sultan  Demak  pertama, Pangeran Adipati Ngadilaga Harya Palembang (Senapati Jimbun/Raden Patah) atau Sultan Fatah  Raja,  sedangkan  penulisannya  dalam  kitab  undang-undang  dilakukan  oleh  R.  Arya Trenggana atau Sultan Demak ketiga, dimana pada saat itu menjabat sebagai Dyaksa (Jaksa). Dalam naskah Serat Tersebut disampaikan bahwa penulisnya adalah Pangeran Ngatas Angin, Serat ini kemudian disebut Angger-angger Jawa Suryangalam , yang pada akhirnya menjadi salah  satu  sumber  hukum  kerajaan-kerajaan  Jawa  hingga  era  berikutnya,  baik  Pajang maupun Mataram.
Ricklefs  menjelaskan  bahwa  naskah  digital  dari  British  Library  ini  aslinya  naskah  hukum Negara, ditulis pada kertas Jawa ( dluwang ), dengan ukuran kertas 24,5 x 15,5 cm sebanyak 43 halaman (Ricklefs et al., 2014, p. 51). Berbeda dengan naskah digital ini, menurut katalog Museum Radya Pustaka, Surakarta, di sana terdapat naskah Serat Suryangalam dengan nomor RP 117, ukuran kertas 20 x 16 cm dan 118 halaman, jadi di Museum ini terdapat kajian yang lebih  luas  mengingat  jumlah  halamannya  selisih  75  halaman.  Sayangnya  naskah  yang terdapat  di  Museum  Surakarta  ini  masih  belum  dilakukan  digitalisasi,  sementara  untuk mengaksesnya juga memerlukan prosedur yang khusus mengingat umur naskah yang sudah sangat tua.
Menurut Nancy K. Florida, naskah Suryangalam British Library tersebut berupa salinan dari yang lebih awal yang telah disalin pada tahun 1767 dan 1794 M pada era Mataram setelah Palihan Nagari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Naskah ini aslinya digubah oleh Prabu Suryangalam atau Senapati Jimbun atau Raden Patah sendiri, yang merupakan Sultan  pertama  di  Demak  (Florida,  2019,  p.  115).  Pendapat  ini  diperkuat  oleh  Pigeaud, menurutnya salinan awal naskah Suryangalam , merupakan teks hukum berbentuk prosa yang berisi risalah yuridis yang secara tradisional dikaitkan penulisannya kepada Senapati Jimbun, penguasa pertama Demak (akhir abad kelima belas) ( “An early copy of the Suryangalam law book prose juridical treatise that is traditionally attributed to Senapati Jimbun, first ruler
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17
of Demak (late fifteenth century) ”) (Echols & Pigeaud, 1969, p. 308). Bahwa naskah ini asli salinan dari Sumber hukum kesultanan Demak dapat diperoleh penjelasan dari keterangan naskah itu sendiri.

## 1.2 Legislasi Hukum Islam Zaman Demak

## 1.2.1 Sumber Hukum
Adapun  sumber  hukum  dalam  naskah Suryangalam berasal  dari:  a)  Adilulloh  atau Dalil Kukumulloh (Dalil al-quran dan al-Hadits) (Naskah Surya Ngalam Bab I halaman 4); b) Kitab Kunthara  Manawa  Dharma  sastra (Sumber  hukum  zaman  Majapahit)  dan  adapula  yang menyebut Jugul Muda; c) Raja sebagai pusat hukum ( Titi jagat akitya titisyara ); d) Kitab Anwar (Bab LVIII). Tentang kitab ini tidak ada penjelasan dalam naskah yang dapat dikaitkan dengan kitab ini. Namun menurut perkiraan (peneliti) kitab ini adalah kitab Anwar al-Tanzil wa asrar Al- Ta’wil , kitab ini popular disebut kitab Tafsir al- Baidhawi . Ada penjelasan bahwa kitab yang ditulis abad ke 13 ini, oleh ‘Abdallah Ibn Umar al -Baidhawi w. di Circa tahun 1286. Meskipun  berisi  tafsir  di  dalamnya  juga  terdapat  uraian  yang  memadai  tentang  hukum syariat; e) Terdapat integrasi hukum, yaitu apabila berhukum dengan hukum lama maka nilai hukumny a tidak kuat, kecuali dikukuhkan dengan hukum syariat: “ Kelawan malihipun yen ngukumi  kuno  den  elih  ora  kukuh  ing  syara’,  dadi  mincar -mincar.  Yen  kaweruhan  kang sujana angulati ing ngilmu kang kaot kadim lumuh gelem kasoran ” (Bab XXXIX), (Serta jika berhukum dengan hukuman kuno, maka tidak menegakkan aturan syara’, sehingga terpecah belah. Jika orang pandai mencurigainya dan membahas dengan ilmu qadim (Islam), niscaya mereka tidak kan terkalahkan).

## 1.2.2 Lembaga Peradilan
Terdapat  tiga  alat  perlengkapan  Negara  yang  bertugas  menegakkan  dan  melaksanakan hukum  di  lembaga  Pengadilan  negeri  Demak.  Pertama,  Pengadilan  Pradata,  yaitu  badan pengadilan yang mengurusi urusan politik dan kriminal. Dalam pengadilan ini jaksa bertindak sebagai penuntut dan raja sebagai hakim.  Contoh kasus kriminal adalah:
“ yen  ana  wang  tukar  kongsi  amarani  maring  omahnya  amanjing  lawing  angrubuhaken pagere, amerang bale miwah tanduran, ing sabda purusa kang mawa denda kawan leksa” (Bab  XXXIII,  hlm.  49) . (Kalau  ada  orang  bertengkar  sampai  mendatangi  di  rumahnya, memasuki pintu, merobohkan pagarnya, menebas tanaman, maka dikenai hukuman).
“yen  ana  wang  tukar  tinulungan  dating  wong  kathah  kang  tukar  angunus  duwung  kang anulung along kanin (dilukai) sung apatiba jampi sahuna karaning tatu, dendane kalih leksa kawan  ewu” (Bab  XXX  hlm.  48) . (Jika  ada  orang  berselisih  tolong-menolong  pada  orang banyak,  yang  berselisih  menghunuskan  keris,  yang  menolong  malah  dilukai,  berikan pengobatan kurang lebih lukanya, dendanya dua puluh empat ribu (24.000).
Selanjutnya,  Pengadilan  Balemangu,  yaitu  badan  pengadilan  yang  dipegang  oleh  Patih bertempat di Balemangu (Balai Paseban Kepatihan). Pada lembaga peradilan ini diputuskan hukum tentang administrasi dan agraria. Salah satu dalil naska h menyebutkan “ yen si bumi maksih dadi celathu kang pepatih podo sinapih ” (apabila ada sengketa tentang kasus tanah maka diselesaikan oleh Sang Patih), kutipan ini menunjukkan bahwa tugas menyelesaikan masalah  administrasi  dan  agraria  berada  di  tangan  patih  Negara.  Beda  istilah  untuk pengadilan Pradata dengan balemangu adalah, bila Balemangu hakekatnya merupakan “ reh
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17 Approved: 2021-10-17
jaba ”,  jadi  berlawanan  dengan  Pradata  yang  memegang  hukum  keraton,  dan  merupakan “ Reh Jero ” . Contoh kasus administrasi dan agraria:
” Punika bebenerane wong rebut saba wates kang pada tumuwuh arebut saba (pereslisihan) lan kipande Kaki lan ki banyurata. Arebut saba lan ki Silem, ki Tarewel arebut saba lan ki Adri,  ki  Pramana… dst ” (Bab  XI  hlm.  31).  (Inilah  pengadilan  orang  yang  berselisih  batas tanah. Pihak-pihak yang menimbulkan perselisihan diantaranya; Ki Pandhé-kaki dengan Ki Banyurata, Ki Silêm dengan Ki Taréwél, Ki Adri dengan Ki Pramana).
“ Karang Kirna pager bata lelurung tinangguh jaga kramannya, yen ana wong angrusak tanem tuwuh  ing  wang  kang  ana  bumi  prawala  kang  sampun  kaprentahan  dating  sang  apatih kadendoa sekawan leksa ” . (Lingkungan dan pagar batu bata sebagai menjaga keamannya, jika ada orang yang merusak tumbuh-tumbuhan milik orang lain yang ada di tanah rakyat, yang sudah diperintahkan kepada sang patih, maka dikenakan denda sebanyak empat puluh ribu (40.000).
Ketiga, Pengadilan Surambi, adalah pengadilan yang dilakukan di serambi masjid kerajaan. Pelaksana pengadilan Surambi terdiri dari Pengulu sebagai Ketua, dan 4 orang anggota, di Surakarta disebut “Ngulama”, materi hukum tentang syariat Islam. Pengulu sebagai Ketua, dan 4 orang anggota, di Surakarta disebut “Ngulama” dan di Yogyakarta disebut Pengulu Khakim. Kemudian ditambah dengan Ketib (atau Khatib) yang memberi khotbah di masjid pada hari Jum’at.  Kitab hukumnya yang utama adalah  Kitab Moharrar dan Kitab Mahalli, Kitab Tuhpah, Kitab Patakulmungin dan Kitab Patakulwahab.  Perkara-perkara yang dibawa ke  Surambi  meliputi  persengketaan  keluarga,  masalah  warisan,  pernikahan,  perceraian, gana-gini, dan wasiat. Di samping itu, juga menangani masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan Pradata dan Balemangu.
” Wiyose  jumeneng  adile  Allah  blaka.  Agama  iku  angalahaken  saliring  padu  ing  pradata kabeh, agama iku kalindih dening nyumana (dakwaan) kabehta pramanane artine nyata yen mona kapramana kang anandur dewe”. (Keluar dari menegakkan keadilan Tuhan semata. Agama  itu  menyelesaikan  segala  hal  perkara/konflik,  agama  itu  menjadi  dasar  dakwaan, dalam seluruh jiwanya. Artinya nyata jika diam dalam pengawasan, yang menanam sendiri).
Lan lamun ana wong anekel anak rabining wong ukume tinanjir (takzir), winirangaken ing pasar  cinukur  pinerapat  ing  ngideraken  sanake  pada  angingel- ingel  ndase  kabeh” ,  (Dan barang  siapa  yang  menangkap orang  berbuat  asusila,  maka  hukumannya  ta’zir  (hukuman yang  bersifat  pendidikan  atas  perbuatan  dosa/maksiat).  Dipermalukan  di  keramaian, dipotong rambutnya seperempat. Saat dipermalukan, saudaranya seperti dianiaya kepalanya semua).

## 1.2.3. Aparat Penegak Hukum
Aparat penegak hukum dalam serat Suryangalam adalah sebagai berikut:
Raja,  Raja  merupakan  penegak  hukum  pertama,  bahkan  Raja  dapat  memveto  ketetapan hukum, ataupun memberi amnesti kepada rakyat yang telah diputuskan hukumnya. Bahkan dia  sekaligus  sumber  dari  legalitas  semua  hukum  yang  disebut  dengan Titi  Jagat  Akitya Titisyara .  Raja  memiliki  wewenang  untuk  membuat  hukum  atau  peraturan  untuk  rakyat ataupun para abdi dalem (pegawai istana). Hal tersebut terjadi sebab raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah kerajaan, namun pada masa Demak dimana  Sunan Giri masih berjaya, maka Sunan Giri menjadi ahl alhalli wal’aqdi . Apabila ada orang melawan hukum, maka sama artinya dengan melawan tatanan hukum raja.
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Jeksa : jaksa adalah penangan langsung segala masalah hukum di kerajaan, jaksa ada empat macam yaitu:  Jaksa Wirupeksa (bagian jemput orang berperkara dan mengejar buronan), Jaksa  Patrakilapa  (pembela  yang  meringankan),  Jaksa  Pramana  (yang  menjalankan eksekusi), Jaksa Amijaya (yang bagian merubah putusan).
Patih  :  Patih  adalah  Perdana  Menteri  kerajaan.  Dalam  bidang  hukum  Patih  memiliki kewenangan hukum dalam pengadilan kepatihan yang mengurusi masalah admnistrasi dan pertanahan, pengadilan kepatihan disebut dengan Pengadilan Bale mangu.
Pengulu, berperan penting menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan keagamaan, dia bekerja sebagai Kyai sekaligus pemimpin dari pengadilan Surambi yang dilaksanakan di masjid Kraton.
Adipati,  merupakan  kepala  penegakan  hukum  di  daerah-daerah.  Dia  berperan  sebagai penguasa tertinggi sekaligus penegak hukum di tingkat kabupaten. Adipati dalam bekerja juga dibantu Patih Kadipaten dan Pengulu Kauman Kadipaten.

## 1.3 Social Engineering dalam Menerapkan Hukum di Demak
Keberlakuan hukum Islam di zaman Demak berikut ini akan dijawab dengan memanfaatkan kajian berdasarkan panduan teori integrasi, mengikuti pola integrasi Talcot parson, Menurut Parsons  sosialisasi  terjadi  ketika  nilai-nilai  yang  dihayati  bersama  dalam  masyarakat diinternalisasikan  oleh anggota  masyarakat tersebut, sehingga semua anggota  masyarakat membuat nilai-nilai masyarakat menjadi nilai mereka sendiri. Komunitas sosial mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan masyarakat (Ritzer, 2007, hlm. 142), berlakunya sebuah proses budaya yang integratif dapat ditinjau melalui empat kategori yang disingkat dengan akronim AGIL yaitu adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latensi . Dalam kasus social engineering dalam hukum Demak, penjabarannya sebagai berikut:
1. Adaptation
Adaptation yaitu suatu proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Dalam sebuah teori adaptasi merupakan teori keberlangsungan bertahan hidup. Adaptasi merupakan respon perubahan  dalam  sebuah  perilaku  agar  mampu  menyesuaikan  dengan  keadaan lingkungan. Dalam khazanah istilah Islam adaptasi dapat dijelaskan melalui dua tahap, yaitu taaruf dan tafahum .
Saling terbuka dan memperkenalkan ( taaruf ) ajaran Islam dengan ajaran Hindu-Jawa dalam kegiatan sosial agama dan hukum telah diperkenalkan pertama kali di Demak, selanjutnya  dibangun  saling  memahamkan  ( tafahhum )  antara  keduanya  sehingga diperoleh sisi-sisi yang dapat dipersinggungkan sebagai proses akulturasi antar  kedua budaya itu.
Langkah awal yang dilakukan Demak adalah mengumumkan dasar negara dan konstitusi yang berlaku di Kesultanan Demak. Dalam hal ini, mereka menjadikan Alquran dan As- Sunnah sebagai dasar negara. Mereka memberlakukan syariat Islam yang dikodifikasikan dalam Kitab Angger-Angger Suryangalam , Salokantara dan jugul Muda . Daulat hukum
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17
yang tertera dalam kitab “ Salokantara ” dan “ Jugul Muda ” ialah kitab UU Demak yang punya landasan syari‘ah Agama Islam, yang mengakui bahwa semua manusia itu sama derajatnya,  sama-sama  khalifah  Allah  di  dunia.  Raja-raja  Demak  sadar  dan  ikhlas dikontrol oleh kekuasaan para wali. Raja-raja Demak berkuasa hanya selama 65 tahun, Kesultanan Demak adalah negara yang berdasar Syariat Islam pertama di tanah Jawa (Subroto, 2017, p. 45).
Pada  tahap  awal  berdirinya  Demak,  upaya  adaptasi  dilakukan  utamanya  dalam  segi keyakinan  masyarakat  akan  adanya  tatanan  baru  yang  lebih adil  makmur  para paramarta (Prinsip equality  before  the  law )  dalam  undang-undang  kerajaan  Demak yaitu kepemimpinan yang mengutamakan prinsip adil dan bijaksana, mengedepankan kesejahteraan rakyat, kesetaraan dan mendahulukan kepentingan umum. Pada tahap ini  Demak  telah  berhasil  melakukan  dengan  gemilang,  karena  disitu  Demak  telah sekaligus melakukan kritik terhadap kondisi social masyarakat era Hindu yang sangat elitis,  ada  beberapa  prinsip  dalam  keyakinan  agama  Hindu  yang  dirasakan  oleh masyarakat  bertentangan  dengan  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan,  khususnya  dalam social politik dan keagamaan.
2. Goal Attainment
Tahap  kedua  dari  proses  integrasi  yaitu  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Dalam  naskah Suryangalam tujuan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya kondisi masyarakat yang “adil sesuai hukum Allah” ( kukum adilolah blaka ), terdiri atas Tri rasa upaya ( Tata, Titi dan Karta ) atau 3 hal: Pertama, Tata: ketertiban. Kedua , Titi: Ketelitian, keteraturan dan  kewaspadaan. Ketiga ,  Karta:  Keamanan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam istilah baru biasanya disebut dengan Tata titi tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta raharja .
3. Integration
Tahapan ketiga dari proses integrasi adalah integrasi itu sendiri,  sebuah sistem yang mengalami  pembauran  hingga  menjadi  suatu  kesatuan  yang  utuh, Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian  fungsi.  Dalam  istilah  Islam  integrasi  bermakna tasyawur (saling bermusyawarah untuk menerima) dan ta’awun (saling bersinergi dan membantu) dan berakhir dengan taslim ( reception ) saling menerima.
Untuk mencapai sebuah proses integrasi perlu faktor-faktor pendorong, ternyata faktor itu  dengan  mudah  dapat  ditemukan  baik  dalam  kultur  Islam  maupun  kultur  Jawa, sehingga keduanya dapat berintegrasi dengan mudah. integrasi sosial itu antara lain:
a. Toleransi terhadap perbedaan
b. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi
c. Sikap saling menghargai orang lain
d. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat
e. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17 Approved: 2021-10-17

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
f. Perkawinan campuran ( amalgamation )
g. Adanya musuh bersama dari luar
Berdasarkan  berbagai  rujukan  tentang  Islamisasi  di  Demak,  diketahui  bahwa  Islam disiarkan  di  Nusantara  melalui  3  (tiga)  saluran,  pertama  oleh  para  pedagang  muslim melalui jalur perdagangan baik datang dari Persia, India, Mesir, Timur Tengah, Cina dan tempat lain. Kedua , oleh para ulama lokal yang telah lama bersinggungan dengan orang islam  dan  tertarik  masuk  Islam,  khususnya  melalui  pendekatan  pendidikan  kesufian maupun  kesaktian  yang pada masa itu  menjadi struktur utama ilmu  bagi masyarakat Jawa. Ketiga, melalui  institusi  kekuasaan  politik  yang  dimanfaatkan  untuk  perluasan pengaruh  sekaligus  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  (Purwadi,  2004, hlm.  32).  Ketiga  proses  islamisasi  tersebut  pada  akhirnya  merupakan  jalan  lempang sebagai media untuk menggerakkan budaya masyarakat pada integrasi social.
4. Latensi
Laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah  sistem harus  memelihara  dan  memperbaiki  motivasi  pola-pola  individu  dan  kultural  yakni bahwasanya  setiap  masyarakat  harus  mempertahankan,  memperbaiki,  baik  motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan kesejahteraan bersama.  Latensi  menunjuk  pada  kebutuhan  mempertahankan  nilai-nilai  dasar  serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat.
Upaya  melanggengkan  dan  menerapkan  hukum  agar  tercapai Tata,  Titi  dan  karta . dilakukan  dengan  membuat  klasifikasi  dan  sekaligus  penerapan  hukum  secara  tertib, adil. Anglakoni sapepakeme aksarane tan angowahi sabdaningalah kang tinimbalaken dateng rasulullah saw ).
a. Memelihara Perangkat pelaksana hukum ( actor system social ) adalah Raja, jaksa, pepatih, mantra, adipati, pangulu, ngulomo, Panjenengan kali (sunan Kalijaga dan para wali) dan mengadakan perubahan.
b. Menjaga nilai-nilai yang sudah ada sebagai sebuah pola yang sudah mapan ( pattern maintance ),  kiblat  papat  dalam  tata  kota,  Malima,  Qudus  menyembelih  sapi, wayang dengan memberi rupa tdak persis manusia. Sistem kesaktian.
c. Sosial reward, bentuk pujian ataupun penghargaan terhadap masing-masing budaya yang saling bersinergi. Tidak ada saling menjatuhkan yang berpotensi membangun kerenggangan sosial dan merusak integrasi social.
Beberapa  prinsip  yang  terbentuk  dalam  upaya  mempertahankan  otoritas  hukum  di zaman Demak dapat diklasifikasi sebagai berikut:
a. Prinsip otoritas hukum di tangan Ulama, di Demak dalam memelihara hukum para ulama  yang  diwakili  majlis  Walisanga  sangat  kuat  perannya  dalam  penerapan hukum. Dalam naskah babad Tanah jawi, para ulama memegang peranan hukum melebihi  otoritas  raja  Demak,  hal  demikian  terjadi  sebab  Demak  merupakan kerajaan  yang  berbasis  agama  dan  sedang  mengemban  misi  Islamisasi  di  tanah Jawa.
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17
b. Prinsip  peneguhan  respon  akomodatif,  kaum  santri  dan  kaum  abangan  yang menerima Islam meskipun  sisi luarnya saja,  kepada  mereka diadakan pembinaan dan pemberdayaan baik sisi pengetahuan maupun ekonomi.
c. Prinsip penindakan respon konfrontatif, beberapa respon konfrontatif terjadi pada kasus  Syeh  Siti Jenar,  Ki Ageng Pengging  dan  Sunan  Panggung.  Meskipun  mereka telah memeluk Islam, namun mereka melakukan upaya memasyarakatkan  ajaran yang  berbahaya  bagi  keberlangsungan  syariat  Islam,  sehingga  kepada  mereka diterapkan  penindakan  hukum  dengan  cara  dibunuh,  khusus  Sunan  Panggung dihukum bakar di alun-alun kerajaan Demak, meskipun pada akhirnya dalam cerita Sunan  panggu ng  “Suluk  Malangsumirang”  dia  selamat  dari  kobaran  api,  namun peristiwa  itu  menunjukkan  ketegasan  Demak  dalam  memelihara  otoritas  hukum Islam.

## KESIMPULAN
Penelitian ini, dengan merujuk pada tiga tahap pekerjaan utama yaitu 1) philology naskah Suryangalam , 2) Content analysis tema legislasi Hukum Islam zaman Demak dalam naskah, dan  3)  kontekstualisasi  naskah  pada  ranah social  engineering ,  maka  pada  akhirnya memberikan kesimpulan bahwa serat Suryangalam merupakan naskah digital perpustakaan Inggris ( British Library) dalam bentuk manuskrip Jawa kuna, naskah ini dapat diakses bentuk micro film dengan nomor Add. 12329. Naskah ini berisi hukum perundang-undangan zaman Demak.
Selain itu, Legislasi Hukum Islam yang dapat di peroleh dari kajian naskah adalah a) sumber hukumnya  berasal  dari  unsur  Islam  dan  warisan  lama,  yaitu  Kitab  nash  (al-Quran  dan  al- hadits), kitab Anwar dan naskah Kunthara Manawa Dharma sastra (kitab Hindu Majapahit). b)  Peradilan  Demak  tiga  macam  yaitu  Pradata,  Balemangu  dan  Surambi;  sedangkan pelaksana  peradilan.  c)  Pelaksana  peradilan  yaitu  raja,  patih,  dan  pengulu,  di  samping dhyaksa dan para adipati.
Selanjutnya, Sosial  engineering di  Demak  dapat  ditelusuri  dengan  teori  AGIL  yaitu:  a) adaptasi,  yaitu  upaya  memperkenalkan  budaya  Islam  dengan  budaya  lokal,  baik  dengan perdagangan,  tasawuf  maupun  kekuasaan  politik;  b) Goal  attainment ,  yaitu  tujuan  yang ingin dicapai Demak terwujudnya adil paramarta, Tri rasa upaya ( Tata, Titi dan karta ) dalam istilah  lain  disebut  dengan Tata  titi  tentrem,  gemah  ripah  loh  jinawi,  karta  raharja .  c) integrasi,  yaitu  upaya  mengintegrasikan  agama,  hukum  dan  budaya  dalam  ranah  hidup bermasyarakat. d) latensi , yaitu upaya mempertahankan keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan  menjaga  penegakan  hukum  dan  tata  aturan  social.  Diantaranya  mendorong terwujudnya  sikap  akomodatif  dan  kerjasama,  serta  menolak  sikap  konfrontatif  yang merugikan equilibrium di tengah masyarakat.
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17 Approved: 2021-10-17

## DAFTAR PUSTAKA
A.S.Hornby. (2000). Oxford Advenced, Dictionary of current English . Univ. Pr.
Anafah, N. (1970). LEGISLASI HUKUM ISLAM DI KERAJAAN DEMAK (Studi Naskah Serat Angger- Angger Suryangalam dan Serat Suryangalam). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 5 (1). https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.649
Dewi, T. T., Wakidi, W., & Arif, S. (2017). Peranan Sultan Fatah dalam Pengembangan Agama Islam di Jawa. PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah) , 5 (8). http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/14339
Echols,  J.  M.,  &  Pigeaud,  T.  G.  T.  (1969).  Literature  of  Java.  Catalogue  Raisonné  of  Javanese Manuscripts  in  the  Library  of  the  University  of  Leiden  and  Other  Publications  in  the Netherlands. Vol. I. Synopsis of Javanese Literature, 900-1900 A. D. In Journal of the American Oriental Society (Vol. 89, Issue 3). Nyhoff. https://doi.org/10.2307/596639
Florida,  N.  K.  (2019).  Javanese  Literature  in  Surakarta  Manuscripts.  In Javanese  Literature  in Surakarta Manuscripts . Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9781501721595
Ghofur, A. (2002). Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia . Pustaka Pelajar.
Hidayat, K. (1996). Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika . Mizan.
Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2008). Theories of Human Communication . Wadsworth/Thomson Learning. http://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3Fk0aRpJM4C&pgis=1
Munawir, M. (2010). Sosiologi Hukum . STAIN Po Press.
Neff,  E.  (1951).  Understanding  History:  A  Primer  of  Historical  Method  .  Louis  Gottschalk.  In
Speculum (Vol. 26, Issue 2). A.A. Knopf. https://doi.org/10.2307/2852423 Parsons, T. (1965). Theories of society . Free Pr.
https://archive.org/details/theoriesofsociet0000pars
Rakhmat, J. (1999). Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar . Remaja Rosdakarya.
Ricklefs, M. C., Voorhoeve, P., & Gallop, A. T. (2014). Indonesian manuscripts in Great Britain : a catalogue  of  manuscripts  in  Indonesian  languages  in  British  public  collections  =  Naskah- naskah  Indonesia  di  Inggris :  katalogus  naskah  dalam  bahasa  Nusantara  di  perpustakaan umum di Inggris .
Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2022). Sociological theory .
Saksono, W. (1996). Mengislamkan Tanah Jawa : Telaah atas metode dakwah walisongo . Mizan. Serat Suryangalam. Add. 12.329.
Smelser,  P.,  &  Neil,  T.  (1998). Economy  And  Society. Taylor  &  Francis  Ltd. http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=240341
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat (17th ed.). Rajawali Press.
Subroto, K. (2017). Negara Islam Di Jawa 1500 - 1700 . https://pdfcoffee.com/syamina-negara- islam-di-jawa-1500-1700-pdf-free.html
Sumitro, W., & Kholish, M. A. (2014). Konfigurasi fiqih poligini kontemporer: kritik terhadap paham ortodoksi perkawinan poligini di Indonesia . Universitas Brawijaya Press.
Received: 2021-10-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Utomo, M. (2004). Di balik suksesi keraton Surakarta Hadiningrat . Aksara Solopos.
Zainul  Milal  Bizawie.  (2002). Perlawanan  Kultural  Agama  Rakyat:  Pemikiran  dan  Paham Keagamaan  Syekh  Ahmad  al-Mutamakkin  dalam  Pergumulan  Islam  dan  Tradisi .  KERiS ; SAMHA.

## Copyright (c) 2021 M. Irfan Riyadi, Khairil Umami
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License .