## Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi

## Rudi Priyosantoso1

## Abstrak
Politik hukum HAM adalah kebijakan hukum HAM (Human Rights Legal Policy) tentang penghormatan (to respect), pemenuhan (to fulfill) dan perlindungan HAM (to protect). Kebijakan ini bisa dalam bentuk pembuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu, atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan dan perlindungan HAM, meskipun telah diatur secara universal, namun praktiknya tetap sangat dipengaruhi oleh ideologi suatu negara bahkan kebijakan rezim pemerintah.
Kata kunci: HAM, Politik Hukum, ideologi, kebijakan

## Abstract
Politics of Human Rights Law is a Human Rights Legal Policy on Respect (To Respect), Fulfill (To Fulfill) and Human Rights Protection (To Protect). This policy can be in the form of making, changes, loading certain articles, or revocation of legislation. Fulfillment and protection of human rights, even though it has been universally arranged, but practices remain strongly influenced by the ideology of a country and even the government regime policy.
Keywords: human rights, legal politics, ideology, policy

## Pendahuluan
Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.
Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang makhluk soaial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabadikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok
1   Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia, (Fuad Hasan, 1989, 87-88). Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.
Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif.
Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Politik Hukum HAM diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) tentang HAM yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang HAM itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang HAM itu dibuat untuk membangun masa depan yang lebih balk, yakni kehidupan negara yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh penguasa (Mahfud, 1998). Tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Akan ditelusuri bagaimana politik hukum HAM di Indonesia. Penelusuran ini diperlukan untuk melihat benang merah komitmen negara terhadap HAM.

## Sejarah HAM
HAM adalah masalah yang mendasar dan universal, masalah ini ada sejak beribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa pada hakekatnya didorong olrh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM.
1.  Hukum Hamurabi
Pada zaman kerajaan Babilonia sekitar 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/ aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

## 2. Solon
Solon sekitar 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga Solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (Heliaea) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (Eclesia).
3. Perikles
Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan
Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi
sistem demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkaan hak- hak politik warga yang sebelumnya tidak ada.
4.  Socrates – Plato – Aristoteles Socrates, Plato, dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktik demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, dan keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. (Bertens, 1971) Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa. Plato dalam dialognya Nomoi mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berlandaskan pada sistem demokrasi langsung ala Perikles dimana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga. (Bertens, 1971) Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau Negara Politeia, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. (Bertens, 1971) Secara implisit ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi.
5.  Magna Charta (15 Juli 1215)
Kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menanda tangani piagam besar (magna Charta) yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum diatas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstisusional. Prinsip-prinsip dalam piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting temasuk pajak harus mendapatkan persetujuaan bangsawan, keempat tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak- haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. (Majalah What is Democracy, 12) 6.  Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776) Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan. Hak- hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga.

## 7.  Revolusi Perancis (14 Juli 1789)
Kesewenang-wenangan raja Louis XIV mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat tertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbul absolutisme raja. Semboyan revolusi perancis : perasaan, persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean Jaquas Rousseau, Montesqieuw, dan Voltaire. (Majalah What is Democracy, 20)
8.  Abraham Lincoln.
Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan dan kemerdekaan bagi setiap warga Negara tanpa membedakan warna kulit, agama dan jenis kelamin.
9.  Franklin D. Rosevelt Rosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian, meliputi: a.  Kebebasan berbicara
b.  Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
c.  Kebebasan dari rasa takut.
d.  Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.

## Politik Hukum HAM di Indonesia Era Reformasi
Salah satu agenda Reformasi pemerintahan paska Soeharto adalah penguatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Agenda tersebut direspon DPR dan pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi dalam bentuk kebijakan yang baru yaitu : mencabut Perpu yang melanggar HAM, mengamandemen UUD, membuat Perpu yang seluruhnya baru yang ditunjukan kepada perlindungan HAM, dan meratifikasi konvensi HAM Internasional. Produk Hukum di era reformasi, ada yang bersifat hukum umum yang subtansinya merupakan kondisional bagi penghormatan dan perlindungan HAM.

## 1.  Era B. J. Habibie
Era Habibie terdapat produk hukum umum, produk hukum HAM, dan institusi perlindungan HAM. Produk hukum umum terdiri dari Ketetapan MPR, UU, Kepres. Produk hukum HAM terdiri dari Ketetapan MPR, UU, PP,Keppres, Inpres. Ketetapan MPR, TAP MPR No. XVII/MPR/1999/HAM, ketetapan ini menegaskan dimensi spiritual, cultural, dan historis HAM di Indonesia. Dalam ketetapan ini dinyatakan bahwa dalam sidang yang dilakukan di orde baru, MPRS telah berhasil merancang suatu dokumen yang diberi nama “piagam hak HAM dan Hak-hak serta kewajiban negara”.
Setiap pertanyaan yang mengarah kepada perlunya piagam HAM, cenderung dijawab bahwa piagam semacam itu tidak dibutuhkan, karena masalah HAM telah diatur dalam berbagai Perpu.
Ketetapan juga menegaskan subtansi HAM yang menggunakan pendekatan normatif, empiris, deskriptif, dan analitik. sebagaimana digariskan dalam tiga huruf berikut : (i) HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan universal sebagai karunia Tuhan, (ii) masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana menjadi modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Dengan demikian subtansi Ham meliputi hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak komunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, (iii) bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan oleh karena itu setiap individu juga mengemban kewajiban tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain. Undang-undang terdiri dari UU No. 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi
menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (kemerdekaan menyampaikan di muka umum adalah Ham yang dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal HAM, kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara), UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dengan UU ini, naka terdapat jaminan hukum terhadap HAM sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal harus dilindungi, hormati, dipertahankan, yang tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. UU ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan HAM bagi setiap warga negara berdasarkan asas-asas berikut:
Pertama, RI mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kewajiban manusia sebagai hak kodrat yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia (Psl 2). Kedua, menegaskan prinsip non demokrasi (Pasal 3, dan 5). Ketiga, Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Psl 4). Keempat, Persamaan di hadapan hukum dan impersialitas (Psl 5). Kelima, asas hukum tidak berlaku surut. Keenam, asas upaya hukum nasional dan internasional. Ketujuh, asas tanggung jawab pemerintah. Prinsip dalam UU No. 39 tahun 1999 antara lain: peradilan yang bebas serta tidak memihak (Psl 17), praduga tak bersalah (Psl 18), Nullum delictum siena previa lege poenale, ketentuan yang lebih menguntungkan (Psl 18 (3)), hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Psl 18 (4)), Nebis inidiem (Psl 18 (5)).

## 2.  Era Gus Dur
Produk Hukum Ham era Gus Dur terdiri dari ketetapan MPR, Perubahan UUD 1945 dan UU, PP, Keppres dan Inpres, serta institusi perlindungan HAM. Institusi perlindungan HAM terdiri dari komite aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Komisi Ombudsman Nasional memiliki wewenang mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat sehingga diharapkan terdapat perlindungan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik dan pengadilan HAM (Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur dan Tanjung Priok).
Secara garis besar, Ketetapan MPR berisi agenda penegakan HAM yaitu: agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pembuatan regulasi tentang jaminan perlindungan dan penghormatan HAM, reformasi institusi TNI dan Polri, penghukuman dan pemulihan para korban pelanggaran HAM. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pembahasan UUD tahap kedua, Gus Dur juga intensif membahas RUU pengadilan HAM. Pembahasan RUU pengadilan HAM yang menggantikan Perpu No. 1 tahun 1999 juga menyita perhatian dan pemikiran. Subtansi RUU pengadilan HAM yang paling kontroversi adalah tidak berlakunya prinsip non retroaktif, yang berlawanan dengan pasal 28 I (1) UUD 1945 perubahan kedua.
Kalangan militer sangat keras menentang klausul ini. Meskipun akhirnya lolos, tetapi tetap saja muncul pasal kompromi yang menempatkan DPR dan Presiden sebagai bagian dari mekanisme pengadilan HAM Ad Hoc. Sekalipun argumen masuknya DPR yang notabene lembaga politik dalam mekanisme itu masuk akal, tetapi itulah pasal yang membuat TNI
merasa aman dengan pasal itu. Langkah-langkah hukum untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu juga dilakukan di era Gus Dur dengan keluarnya Keppres No. 53 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili pelangagaran HAM di Timor Timur dan Tanjung Priok.

## 3.  Era Megawati Soekarno Putri
Produk Hukum HAM terdiri dari UU, PP, Keppres, dan institusi perlindungan HAM. UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, PP No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, PP No. 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap pelanggaran HAM berat, Keppres No. 96 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan Ad Hoc kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, Keppres No. 10 tahun 2002 tentang pembentukan komisi penyelidik kasus nasional kasus Theys Hiyo Eluay (Papua Merdeka), Keppres No. 38 Tahun 2002 tentang pembentukan tim penyelidik independen nasional untuk Maluku Utara. Insitusi perlindungan HAM yaitu Komisi Perlindungan Anak (KPA) UU No. 23 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) UU No. 30 tahun 2002, KPU UU No. 12 tahun 2003, Komisi penyiaran Indonesia, MK, dan KY.
Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur dan Tanjung Priok yang dilaksanakan di era Megawati berakhir dengan putusan bebas semua pelaku, baik di pengadilan tingkat I, tingkat banding, tingkat kasasi maupun melalui mekanisme hukum peninjauan kembali (PK). Bebasnya para terdakwa itu tentu saja tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya pada eksekutif pimpinan Megawati kala itu, karena kemerdekaan yudisial sudah menjadi tekad dan dihormati, terutama di kekuasaan KY untuk menegakkan hukum menyelesaikan pelanggaran HAM berat tidak signifikan dengan perubahan itu sendiri. Megawati secara tegas menyatakan tidak memiliki kemauan politik untuk mengusut dan mengadili pelanggaran HAM masa lalu. itu sebabnya politik hukum era Megawati condong pada penguatan institusi politik yang kental warna paradigma kaum realis.

## 4.  Era SBY
Produk hukum HAM UU No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional Hak sipil dan hak politik, UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, UU No. 40 Tahun 2008 tentang pengahapusan diskriminasi ras dan etnis, Keppres No. 111 tahun 2005 tentang tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir, Keppres No. 6 Tahun 2005 tentang perpanjangan masa tugas tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir, Keppres No. 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. Institusi Perlindungan HAM: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman RI.
Komitmen penegakan hukum era SBY sangat rendah, pemerintah juga masih berhutang ratifikasi karena hingga akhir tahun 2008 pemerintah belum juga meratifikasi sehingga instrumen HAM internasional seperti Statuta Roma tentang pengadilan pidana internasional (seharusnya diratifikasi pada tahun 2008), konvensi perlindungan hak-hak pekerjaaan migran dan anggota keluarganya, konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida, dll. Pemerintahan SBY sama sekali tidak menyentuh HAM, nyaris tidak pernah dengar komitmen
dan agenda untuk menangani berbagai kasus pelanggaran HAM seperti Talangsari Lampung, penculikan aktivis, kasus aceh, papua dll.
Kelemahan mendasar dari era SBY adalah tidak adanya agenda dan program jelas tentang HAM, termasuk tentang pelaksanaan RAN HAM. Produk Hukum berupa Memory of Understanding (MoU) antara SBY dan Timor Leste yang melahirkan KKP melengkapi bahwa era SBY memang tidak memiliki agenda untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masalalu melalui mekanisme pengadilan dan KKR, sehingga logis apabila pemerintahan SBY tidak punya komitmen untuk merevisi UU No. 26 tahun 2000.

## 5.  Era Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla
Laporan Utama mengangkat tema sejauh mana pemajuan dan penegakan HAM di masa kepemimpinan Jokowi-JK. Di era Jokowi-JK penegakan dan pemenuhan HAM memang belum menjadi prioritas. Namun, terdapat sejumlah catatan yang sudah dilaksanakan dan patut diapresiasi, yakni terkait isu sumber daya alam, hak ekonomi, dan sosial termasuk hak atas air, dan hak atas keadilan.
Berbagai media massa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch (HRW), menyampaikan sejumlah catatan terkait HAM berupa isu-isu yang muncul selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Menurut Amnesty International, empat tahun terakhir penegakan HAM mengalami kemunduran. Selama empat tahun terakhir, Jokowi-JK terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi (Nasional.Kompas.com,18/10/2018). Selain itu, berdasarkan penelitian Amnesty International Indonesia, dari 69 kasus pembunuhan di Papua selama 8 tahun, tidak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan umum, termasuk kasus yang dijanjikan Jokowi yaitu pembunuhan terhadap empat orang remaja di Paniai, Papua pada tahun 2014 (Nasional.Kompas.com, 18/10/2018).
Terkait indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia, Freedom House menyatakan Indonesia mengalami kemerosotan di 2014 Indeks Demokrasi (ID) Indonesia 73,04, di 2015 ID Indonesia 72,84 dan di 2016 ID Indonesia 70,09 (cnnindonesia.com, 14/09/2017). Indonesia tidak lagi masuk kategori negara dengan demokrasi bebas, namun kembali menjadi separuh bebas. Dua indikator utamanya adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik itu kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual termasuk pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Nasional.Kompas.com, 18/10/2018).
Terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu, Komnas HAM memberikan nilai rendah bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Kasus-kasus dimaksud adalah Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997- 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, Peristiwa Talangsari tahun 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.
Setelah setahun masa pemerintahan Jokowi-JK, tepatnya di 2015, Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia (RAN HAM) diterapkan melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2018 dengan durasi kerja lima tahun (2015-2019). RAN HAM merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional HAM Indonesia (bappenas.go.id, 16/08/2017). Bagi Komunitas penyandang disabilitas RAN HAM 2015-2019 tergolong istimewa, mengingat umntuk pertama kalinya RAN HAM diintegrasikan dengan RAN HAM penyandang disabilitas (hukumonline.com, 22/06/2015). Ini merupakan kemajuan yang cukup baik dimana hak-hak penyandang disabilitas penting untuk direalisasikan. Secara garis besar konten RAN HAM cukup baik dan menjanjikan jika dilaksanakan dengan baik mengingat keberadaannya bisa mengukur sejauh mana negara sudah menyusun dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hak asasi manusia.
Sayangnya di masa pemerintahan Jokowi, RAN HAM seolah-olah tenggelam. Kendala utama implementasi RAN HAM adalah persoalan koordinasi. RAN HAM yang seharusnya menjadi kebijakan payung HAM yang memunculkan program-program lintas sektor/lintas kementerian justru tidak berjalan efektif.
Kedua, jika ditelaah secara seksama, isi yang tercantum di RAN HAM sebagai sasaran, strategi, dan fokus isu tidak jauh berbeda dengan isi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Seharusnya isu-isu yang tercantum, dalam RAN HAM mencakup sasaran, strategi, dan fokus dengan fokus kepada lintas sektor yang melibatkan Kementerian terkait lainnya. Dampaknya, sejumlah individu sebagai pemangku hak tidak terpenuhi haknya.
Di samping daftar isu HAM yang belum terselesaikan di atas, terdapat beberapa catatan yang cukup baik di sektor HAM di masa kepemimpinan Jokowi-JK. Dari 17 prioritas HAM dalam Nawacita, terdapat 11 isu HAM yang sudah diselesaikan walaupun belum sepenuhnya (tempo.co.id, 19/10/2018). Beberapa diantaranya adalah penanganan konflik sumber daya alam (SDA), seperti kasus perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang memperlihatkan capaian yang cukup positif dengan adanya program reforma agraria dan diaturnya Perpres Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria (newsdetik, 19/10/2018). Namun, kriminalisasi terhadap warga yang menuntut hak atas tanah masih kerap terjadi tidak terkecuali terhadap anggota masyarakat hukum adat (newsdetik, 19/10/2018).
Komnas HAM juga mencatat beberapa kemajuan di Pemerintahan Jokowi yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan restitusi hak atas wilayah adat (newsdetik, 19/10/2018). Yang cukup fenomental adalah kemenangan warga Jakarta atas gugatannya terkait privatisasi air. Kasus yang muncul sejak tahun 2012 itu telah dimenangkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di 2018. Penolakan privatisasi air itu sudah sejak lama digaungkan oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta yang terdiri dari LBH Jakarta, KRuHA, Walhi Jakarta, Solidaritas Perempuan Jabotabek, Kiara, FPPI, KAU, ICW, JRMK, dan UPC (Beritagar,26/03/2018).
Kejatuhan Soeharto adalah awal dari perubahan politik dan hukum di Indonesia. Elemen- elemen peyangga Orde Baru direformasi melalui sebuah kebijakan hukum dan politik berupa
pembatalan, perubahan, dan pembuatan berbagai Perpu yang diorientasikan kepada perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM, termasuk instansi perlindungan HAM masa lalu. Produk hukum di era Habibie, Gus Dur dan Megawati cukup responsif dalam proses dan subtansi.
Tidak demikian halnya dengan produk Perpu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 27 tahun 2004 mengandung kelemahan subtansi yang mendasar. Pergulatan kepentingan antara kekuatan pro demokrasi dengan sisa rezim masa lalu yang masih eksis di DPR saat UU dibuat ditahun 2000-2004 telah menghasilkan Hukum HAM seperti yang ada sekarang, yang lebih mengedepankan topik dari pada subtansi.
Tidak direvisinya UU No. 26 tahun 2000, gagalnya pembentukan KKR, serta pembentukan KKP, menunjukan bahwa pemerintahan era reformasi, terutama pemerintahan SBY memiliki kerangka politik tersendiri dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Di level institusi negara, TNI/Polri, telah mendorong kebijakan lebih lanjut berupa lahirnya UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, dan UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang dikeluarkan oleh Megawati. Sementara itu Komnas HAM ternyata tidak cukup mendapatkan kekuatan hukum sebagai institusi penyelidik pelanggaran HAM yang berat.
Rendahnya respon Kejaksaan untuk melakukan tindakan penyidikan atas hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM yang terdapat pelanggaran HAM, terutama terjadi di masa lalu dapat dijelaskan dari perspektif ketidakmandirian institusi Kejaksaan Agung dari pemerintah serta kaitannya beban masa lalu Kejaksaaan sebagai institusi yang lebih sering dipimpin Jaksa Agung dengan latar belakang militer yang tentu saja telah membangun kultur esprit de corps tersendiri.

## Kesimpulan
Dalam Politik Hukum dan HAM paska era Reformasi pada era Habibie melahirkan 6 ketetapan MPR yang merupakan politik hukum korektif terhadap kebijakan rezim Soeharto. Pada era Gus Dur lebih intensif membahas RUU pengadilan HAM, era Megawati adalah lahirnya produk hukum yang sangat maju dalam penguatan hak sipil dan politik, sedangkan era SBY sama sekali tidak menyentuh HAM, nyaris tidak pernah terdengar komitmen dan agenda untuk menangani berbagai pelanggaran HAM kasus Talangsari Lampung, Timor Timur, penculikan aktivis, pembunuhan Munir, Semanggi I, Semanggi II, dll.
Produk Hukum HAM penyelesaian pelanggaran HAM terdapat pada UU No. 26 tahun 2000 dengan yuridiksi kasus pelanggaran HAM berat. Capaian penegakan dan pemajuan HAM di masa kepemimpinan Jokowi seakan tidak sebanding dengan masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan. Rasa pesimis muncul setelah Jokowi mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan padahal yang bersangkutan diduga terlibat dalam Peristiwa 27 Juli, kasus Semanggi, dan penghilangan aktivis prodemokrasi pada 1997/1998. Janji-janji terkait HAM yang dilontarkan saat Pemilu 2014 lewat Nawacita belum sepenuhnya terealisasi, dan menurut para pakar, Jokowi terlalu fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

## Daftar Pustaka
Bertens, Kees. 1971. Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta: Kanisius.
Budiardjo, Miriam. 1997. Dasar Dasar-Dasar Ilmu Politik . cet. 18. Gramedia. Jakarta.
Feith, Herbert. 1962. The Decline of Constitusional Democracy in Indonesia. Cornell University Press. Itacha. New York.
Forsythe, David P. 1983. Human Right and World Politics, Terj. Tom Gunadi, Bandung: Angkasa.
Heri, Supriyanto Bambang. Penegakan Hukum mengenai HAM menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2. No. 3 Maret 2014.
Mahfud MD, Moh. "UU Politik, Keormasandan Instrumentasi Hak Azasi Manusia." Jurnal Hukum No. lOA/ol. 5/1998.
Majalah, “What is Democracy”, United State Information Agency , 1991.
Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana . Semarang : Undip.