Kemandirian  suatu  daerah  dalam  bidang keuangan  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar kontribusi  pendapatan  asli  daerah  terhadap pendapatan daerah tersebut. Menurut Mardiasmo  (2000)  menyatakan  bahwa  dari segi  pendapatan,  kemampuan  pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  kemampuan daerahnya  masih  belum  signifikan.  Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya  kemampuan  pemerintah  daerah untuk  menghasilkan  prediksi  pendapatan daerah  yang  akurat,  sehingga  belum  dapat dipungut  secara  optimal.  Berikut  ini  adalah tabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Belanja  Modal Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  dalam  kurun waktu enam tahun terakhir:
Tabel  1.1  Laporan  Realisasi  Anggaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
Sumber:  Pemerintah  Kabupaten  Maluku Barat Daya 2023
Berdasarkan  data  diatas  dapat dilihat  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami peningkatan,  hanya  pada  tahun  2018  saja yang  mengalami  penurunan.  Sedangkan untuk  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) mengalami  fluktuasi  setiap  tahunnya. DAK terbebesar yaitu pada tahun 2017 dan yang terendah yaitu pada tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi pada belanja modal dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan  maupun  penurunan.  Belanja modal terbanyak terjadi di tahun 2017 dan yang  terendah  di  tahun  2020.  Menurut Bugis (2015) kondisi ideal kontribusi PAD harus  di  atas  50%  dari  total  penerimaan APBD.  Namun  kenyataan  yang  terjadi besarnya  PAD  Kabupaten  Maluku  Barat Daya  belum  mencapai  50%  dari  total penerimaan APBD. Hal ini mencerminkan masih  tingginya  tingkat  ketergantungan keuangan  pemerintah  daerah  kepada pemerintah pusat dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten  Maluku  Barat  Daya,  sehingga tujuan dari dana alokasi pemerintah untuk mengurangi  ketimpangan  fiskal  antara pusat  dan  daerah  atau  daerah  dengan

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Engrith Grafelia Leunupun 1 ; Piter Heumasse 2
Program Studi Akuntansi, PSDKU Universitas Pattimura Jln. Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya E-mail : leunupun@gmail.com (Koresponding)
Abstract : This research aims to analyze the influence of Regional Original Income and Special Allocation Funds on Capital Expenditures. This research is a type of quantitative research with the  data  used  is  secondary  data  in  the  form  of  reports  on  the  realization  of  the  regional government budget of Southwest Maluku Regency from 2016-2022. Data testing was carried out using SPSS to test the hypothesis. The results obtained from this test are that local original income  does  not  have  a  significant  and  partial  effect  on  capital  expenditure  and  special allocation  funds  partially  and  significantly  have  an  effect  on  capital  expenditure,  and simultaneously there is an influence between local original income and special allocation funds on capital expenditure.
Keywords: Regional Original Income, Special Allocation Funds, Capital Expenditures
92
daerah  belum  sepenuhnya  tercapai  dengan menggali sumber-sumber penerimaannya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi Khusus Terhadap
Belanja Modal Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maluku Barat Daya”.

## METODE
Pendekatan   yang   digunakan   dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif. Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah data  sekunder. Sumber data dalam penelitian   ini   yaitu   berupa laporan realisasi anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  Periode  2016-2022  dan  diuji menggunakan software SPSS.

## HASIL
Uji  normalitas  perlu  dilakukan  untuk melihat  data  dari  setiap  variabel  yang  akan dianalisis berdistribusi secara normal. Dalam penelitian  ini  untuk  mengetahui  kenormalan data digunakan metode one sample kolmogorov-smirnov  test. Apabila  nilai signifikansi  yang  diperoleh  >  5%,  maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Bedasarkan  hasil  pengujian  menunjukan bahwa  nilai  signifikansi  yang  diperoleh sebesar  0.200  lebih  besar  dari  5%.  Maka sesuai  dasar  pengambilan  keputusan  dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistrbusi normal.
Terjadinya  multikolinieritas  dapat dilihat dari nilai varians inflation factor (VIF) dan tolerance .  Apabila  nilai tolerance dibawah  angka  0.10  atau  nilai  VIF  di  atas angka  10  maka  disimpulkan  telah  terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011). Bedasarkan hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  nilai tolerance untuk  masing-masing  variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Maka  sesuai  dasar  pengambilan  keputusan dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas.
Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu
dilakukan  pada  data cross  section seperti pada kuesioner di mana  pengukuran semua variabel  dilakukan  secara  serempak  pada saat  yang  bersamaan.  Jika  Asymp.  Sig.  (2- tailed)  >  0,05  maka  tidak  ada  gejala autokorelasi.  Bedasarkan  hasil  pengujian menunjukan  bahwa  nilai  signifikansi  yang diperoleh sebesar 0.297 lebih besar dari 5%. Maka  sesuai  dasar  pengambilan  keputusan dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  gejala autokorelasi. Hasil Pengujian Parsial (Uji-t) Variabel Siginifikan Pendapatan  Asli Daerah 0.638 Dana Alokasi Khusus 0.000
Sumber : Data Primer diolah 2023
Berdasarkan  hasil  pengujian  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pendapatan  asli daerah  tidak  berpengaruh  secara  parsial terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari  hasil  pengujian  yang  didapatkan, dimana  nilai  signifikan  0.638  lebih  besar dari  0.05.  Sedangkan  dana  alokasi  khusus berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05.
Hasil Pengujian Simultan (Uji-f) Variabel Siginifikan Regresi 0.000
Sumber : Data Primer diolah 2023
Berdasarkan  hasil  pengujian  maka didapatkan  hasil  secara  bersamaan  terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Hasil Pengujian Simultan (Uji-f) Variabel Adjusted R Square Model 0.631
Sumber : Data Primer diolah 2023
Berdasarkan  hasil  pengujian  maka dapat  disimpulkan  bahwa  besar  pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)  dan    Dana Alokasi  Khusus  (X2)  terhadap  Belanja Modal (Y) adalah  0.631 (63.1%), sedangkan
Vol. 7, No. 1, Januari 2024
0.369  (36,9%)    sisahnya  dipengaruhi  oleh variabel lain. Model Regresi Variabel Siginifikan Belanja Modal 39906572980 Pendapatan Asli Daerah -0.333 Dana Alokasi Khusus 0.783 Sumber : data primer diolah 2023

## PEMBAHASAN
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan  suatu  daerah  yang  berasal  dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah  itu  sendiri  dengan  sumbernya  yaitu pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  dan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh,  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh positif  terhadap  belanja  modal.  Jika  PAD suatu  daerah  meningkat,  maka  dana  yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  akan  lebih tinggi  sehingga  Pemerintah  Daerah  akan berinisiatif  untuk  lebih  menggali  sumber potensi-potensi daerah.
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pendapatan asli  daerah  (PAD)  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hasil pengujian  statistik  menunjukan  bahwa  nilai siginifakansi  pendapatan  asli  daerah  sebesar 0.638  >  dari  nilai  alfa  yang  ditentukan  yaitu 0.05,  itu  berarti  hipotesis  pertama  ditiolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan (2017) dan Bukit &  Alhadheri  (2020)  yang  megatakan  bahwa pendapatan  asli  daerah  tidak  berpengaruh positif terhadap belanja modal.
Hal  ini  memberikan  indikasi  kalau alokasi belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten  Maluku Barat Daya  tidak sepenuhnya  ditentukan  oleh  pendapatan  asli daerah yang diperoleh. PAD yang tinggi atau
rendah  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang  ditujukan  untuk  kepentingan  publik. Jumlah  pendapatan  asli  daerah  setiap tahunnya  mengalami  kenaikan  maupun penurunan,  dan  jumlah  pendapatan  asli daerah  yang  diterima  setiap  tahunnya  tidak terlalu  signifikan  dengan  besarnya  belanja modal  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  harus  lebih memperhatikan dan mengembangkan potensi-potensi  yang  ada  di  Kabupaten Maluku Barat Daya agar dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Sehingga terjadi pemerataan pembangunan.
Menurut Ikhwan (2017) PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi),  seharusnya  setiap  daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi  yaitu  dengan  meningkatkan kegiatan  ekonomi  masyarakat,  upaya  ini harus  diarahkan  dengan  mempertahankan dan  menggali  potensi  daerah  agar  dapat dimanfaatkan  secara  berkelanjutan.  Yovita (2011)  mengatakan  bahwa  daerah  dengan PAD  yang  besar  cenderung  tidak  memiliki belanja  modal  yang  besar.  Hal  ini disebabkan  karena  PAD  lebih  banyak digunakan  untuk  membiayai  belanja  yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  belanja  modal.  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Maluku  Barat Daya terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah.
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang dilakukan  didapatkan  hasil  bahwa  Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hasil pengujian statistik menunjukan bahwa nilai siginifakansi  dana  alokasi  khusus  sebesar 0.000 <  dari nilai alfa yang ditetntukan yaitu 0.05,  itu  berarti  hipotesis  kedua  diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
94
yang  dilakukan  oleh  Hairiyah,  dkk  (2017) yang mengatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja modal.
Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa  Kabupaten  yang  mendapatkan  DAK yang besar akan  cenderung memiliki belanja modal  yang  besar  pula.  Hasil  penelitian  ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi  dari  sumber  penerimaan  dana alokasi  khusus.  Jumlah  dana  alokasi  khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Maluku Barat  Daya setiap tahunnya berada dikisaran rata-rata  100M  sampai  dengan  lebih  dari 200M,  jumlah  ini  lebih  sedikit  dari  belanja modal yang dikeluarkan Pemda Maluku Barat Daya  yakni  kisaran  lebih  dari  200M  sampai dengan 300M.
Pendapatan  daerah  yang  berupa  dana transfer dari pusat menuntut daerah membangun  dan  mensejahterakan  rakyatnya melalui  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah  satunya  pengalokasian  anggaran  ke sektor  belanja  modal.  Pemerintah  daerah dapat menggunakan DAK untuk memberikan pelayanan  kepada  publik  yang  direalisasikan melalui belanja modal.
DAK  diberikan  dengan  tujuan  untuk mebiayai  kegiatan-kegiatan  khusus  yang merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas  nasional,  khususnya  membiayai kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pelayanan dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai standar  tertentu  atau  mendorong  percepatan pembangunan  daerah  (Hairiyah,  dkk,  2017). Belanja  Modal  Pemda  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  terdiri  dari  belanja  modal  tanah, peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan, jalan, irigasi, jaringan, asset tetap lainnya.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Khusus terhadap  belanja  modal  membawa  dampak terhadap  pengambilan  keputusan  dalam mengeluarkan anggaran daerah. Ketika terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dan dana
alokasi  khusus  maka  akan  meningkatkan pula belanja modal.
Hubungan  positif  dan  signifikan antara  pendapatan  asli  daerah  dan  dana alokasi  khusus  terhadap  belanja  modal mengisyaratkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang lain akan berpengaruh terhadap belanja modal.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah  perlu meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  agar bisa  menjadi  daerah  yang  tidak  tergantung terhadap pemerintah pusat.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah,  Sukriy  &  Abdul,  Halim.  2006.
Studi  atas  Belanja  Modal  pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja  Pemeliharaan  dan  Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2 (2) : 17-32 Adi,  Priyo  Hari.  2006.  Hubungan  antara Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah, Belanja Pembangunan
dan Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi pada  Kabupaten  dan  Kota  se  Jawa Bali). Jurnal Akuntansi dan Keuangan  Sektor  Publik,  8  (1)  : 1450 - 1465.
Agung,  Nugroho,  2005.  Strategi  Jitu memilih Metode statistic Penelitian dengan SPSS, Yogyakarta: Andi.
Ahmad,  Waluya  Jati.  2006.  Peranan  Pajak dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi Pada  Daerah  Tingkat  II  Di  Jawa Timur), Jurnal Humanity, 2: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia
Periode  2008-2012).  Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado,
25-28 September 2013
Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. 2014.
Analisis Dana Transfer pada

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah
(Engrith Grafelia Leunupun, Piter Heumasse)
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan  Talaud.  Jurnal  EMBA.
Vol.2, No.1 : 646-655. Mardiasmo.  2000.  Akuntansi  Sektor  Publik, Yogyakarta: Andi. Santoso,  Imam  &  I  Wayan  Suparta.  2015. Flypaper  Effect  pada  Pengelolaan
Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.4 No.2 : 135-165. Priatna,  Husaeri  &  Jaya  Purwadinata.  2019. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten  Bandung.  Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 3, No. 2.
Rinaldi,  Abel.  2016.  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi
Sumatra  Utara.  Skripsi.  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Muhamadiyah Palembang. Samad,  R.  Putra  &  Rita  Yani  Iyan.  2013. Analisis  Potensi  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol.3 No.8 : 103-122.