## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023

## KOLABORASI MULTIAKTOR DALAM PENGENTASAN WILAYAH BLANKSPOT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
Annisa Aulia Putri 1 , Syamsurizaldi 2 , Firdaus Firman 3
1 Universitas Andalas, 2,3 Kabupaten Solok Selatan Email: annisaauliaputri@soc.unand.ac.id

## ABSTRACT
Solok Selatan Regency is one of the areas that once had the status of a 3T area in West Sumatra Province, where there are still many blindspot areas. To be able to level the telecommunication network, the Government of Solok Selatan Regency cooperates with various parties, including through Nagari-Owned Enterprises, PT Indonesia Comnet Plus or Icon+, as well as the Nagari Government and community groups in the Nagari. From several previous studies, it appears that collaboration makes a major contribution to the development of a region. Departing from these previous research studies, the researcher is interested in studying further related to multi-actor collaboration in alleviating blindspot areas in Solok Selatan Regency. This research is a type of qualitative research with descriptive analysis. The data source is the actors involved in alleviating blind spot areas in Solok Selatan Regency. Data collection through interviews and documentation as well as observation. The results showed that the actors involved in alleviating blankspot areas in Solok Selatan Regency were the Government of South Solok Regency (Diskominfo), PT Indonesia Comnet Plus (Icon+), Nagari Government and BUMNag. There are many benefits to be gained if this  collaboration  can  run  optimally  in  all  villages  which  are  included  in  blind  spot  areas.  In  addition,  the distribution of telecommunication networks in South Solok Regency can also have a positive impact on increasing the quality of public services in South Solok Regency.
Keyword: Collaboration, Multi Actor, Blakspot

## INTRODUCTION
Kehidupan masyarakat modern saat ini tidak bisa dilepaskan dari internet. Internet memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia, yang mana dapat meningkatkan efektifitas, produktivitas, serta memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Bahkan saat ini, internet telah menjadi  salah  satu  kebutuhan  masyarakat,  dimana  segala  aktivitas  yang  dilakukan  menggunakan internet.  Contohnya  pembayaran,  pendaftaran  pelayanan,  surat  menyurat,  dan  sebagainya. Perkembangan teknologi ini juga membuat Pemerintah harus ikut berkembang. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem luar jaringan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga  harus  mampu  memberikan  pelayanan  dalam  jaringan  ( on-line ).  Adanya  jaringan  telekomunikasi akan membuat pemerintah mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan terintegrasi.
Saat  ini  jaringan  telekomunikasi  sudah  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Namun,  pada daerah-daerah  tertentu  penyebaran  jaringan  telekomunikasi  ini  masih  belum  merata.  Hal  ini  tentu berdampak  terhadap  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat.  Selain  berdampak  pada  pemberian pelayanan kepada masyarakat, tidak adanya jaringan telekomunikasi pada suatu wilayah juga berdampak terhadap  ketertinggalan  wilayah  tersebut  dari  berbagai  bidang  seperti  pendidikan,  kesehatan  dan ekonomi. Akses informasi yang sangat cepat melalui jaringan telekomunikasi yang tidak dapat dijangkau pada wilayah blindspot menyebabkan masyarakat tidak mengetahui informasi dari luar wilayahnya.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang pernah berstatus sebagai daerah 3T di Provinsi Sumatera Barat, dan saat ini masih terdapat banyak wilayah blindspot. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 81 titik balankspot  di 22 Nagari di Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 1
Titik Blankspot di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 No Kecamatan Jumlah Titik Blankspot (Jorong/Dusun) Jumlah Nagari Jumlah Nagari Blankspot 1. Koto Parik Gadang Diateh 14 4 3 2. Sungai Pagu 0 11 0 3. Pauh Duo 8 4 3 4. Sangir 11 4 3 5. Sangir Jujuan 11 5 4 6. Sangir Balai Janggo 12 4 4 7. Sangir Batang Hari 19 7 5 Jumlah 85 39 22
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Solok Selatan (2023)
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1  tergambar  bahwa  pada  tahun  2020  masih  terdapat  85  titik blankspot (jorong/dusun) atau 31% dari 275 jorong/dusun dan berada pada 22 Nagari atau 56% dari 39 Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Satu-satunya kecamatan yang terlepas dari titik blankspot yaitu Kecamat Sungai Pagu, dimana di Kecamatan Sangir yang merupakan Ibukota Kabupaten masih terdapat 11 titik blankspot pada 3 Nagari.  Berbagai Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bersama pemerintah pusat  pada  tahun  2021-2022  maka  pada  akhir  tahun  2022  masih  terdapat  39  titik  blankspot (jorong/dusun)  atau  15  %  dari  total  275  jorong/dusun  di  Kabupaten  Solok  Selatan.  Untuk  dapat meratakan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan terus kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya melalui Badan Usaha Milik Nagari, PT Indonesia  Comnet  Plus  atau  Icon+,  serta  Pemerintah  Nagari  dan  kelompok  masyarakat  yag  ada  di Nagari.
Penyediaan jaringan telekomunikasi ini akan dapat terwujud jika semua aktor tersebut saling berkolaborasi  satu  sama  lain  dan  menjalankan  perannya  sesuai  dengan  yang  semestinya.  Kolaborasi merupakan  salah  satu  konsep  yang  saat  ini  umum  diterapkan  dalam  pemerintahan.  Sesuai  dengan perkembangan keilmuan administrasi publik, kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada kolaborasi yang  dilakukan  oleh  banyak  aktor  dalam  upaya  pengentasan  wilayah  blindspot  di  Kabupaten  Solok Selatan.  Secara  khusus  penelitian  ini  ingin  menjawab  bagaimana  bentuk  kolaborasi  dari  aktor-aktor pemerintah dan non pemerintah dalam penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah yang tidak tersedia sinyal telekomunikasi. Hal ini menarik dilakukan, sebagai bagian dari kajian New Public Governance di tingkat lokal.
Ulum dan Anggraini (Ulum & Anggraini, 2020) menyatakan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dapat melibatkan bukan saja pemerintah sebagai single actor dalam pengambilan, pelaksanaan, atau evaluasi keputusan, namun juga menghendaki kesetaraan peran antara

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
stakeholder.  Berdasarkan  konsep  tersebut,  pemerintah  bukanlah  satu-satunya  pelaku,  namun merupakan  salah  satu  pelaku  dan  bukan  menjadi  pelaku  yang  paling  menentukan.  Konsep  ini digunakan oleh beberapa peneliti untuk melihat interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan aktor lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penelitian  yang  dilakukan  Pujiyono  (Pujiyono,  2022)  tentang  Kolaborasi  Multi  Aktor  dalam Pengelolaan  Wisata  Geopark  Belitung  menemukan  bahwa  terdapat  berbagai  aktor,  baik  unsur pemerintah,  swasta,  dan  komunitas  memiliki  kontribusi  yang  besar.  Tiap  lembaga  melakukan  kerja sama, komunikasi, dan koordinasi sehingga membangun kolaborasi yang baik.
Penelitian dari Saputra dan Ulum (Saputra & Ulum, n.d.) tentang peran multi aktor dalam pemberdayaan petani kopi berbasis pentahelix juga menemukan bahwa adanya kolaborasi pentahelix antara  aktor  pemerintah  dan  non  pemerintah  membuat  pemberdayaan  secara  keseluruhan  mampu memberikan perubahan pada aktivitas petani dimulai dari proses bertani budidaya, pasca panen, dan pemasaran menuju tatanan yang lebih baik.
Dari beberapa penelitian terdahulu (Aeni & Astuti, 2019; Ansell & Gash, 2008; Bila & Saputra, 2019; Firmansyah et al., 2022; Pujiyono, 2022; Sambodo & Pribadi, 2016; Saputra & Ulum, n.d.; Ulum & Anggraini, 2020), terlihat bahwa kolaborasi memberikan kontribusi besar pada perkembangan suatu daerah.  Berangkat  dari  kajian  penelitian  terdahulu  tersebut,  peneliti  tertarik  mengkaji  lebih  lanjut terkait  kolaborasi  multi  aktor  dalam  pengentasan  wilayah  blindspot  di  Kabupaten  Solok  Selatan. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  dan  bentuk kolaborasi antar aktor dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan.

## Collaborative Governance
Sesuai dengan perkembangan keilmuan administrasi publik yang dimulai sejak akhir abad ke 18, saat ini terdapat konsep baru, yaitu New Public Governance (NPG) yang merupakan peralihan dari konsep New Public Service . NPG merupakan topik denga akar intelektual terkuat di Administrasi Publik saat ini yang memfokuskan pada kajian kolaborasi dan tata kelola di antara jaringan actor (Vogel & Hattke, 2022). Pendekatan ini mengusulkan model baru dimana banyak state-actor dan nonstate-actor saling berkontribusi untuk memberikan layanan publik, melalui jaringan, kemitraan, dan kolaborasi (Osborne, 2006).
Governance merujuk pada penertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata menjadi urusan pemerintah. Governance lebih menejankan pada pelaksanaan fungsi governing yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan institusi atau aktor lain (Malau, 2013). Istilah governance berbeda dengan government, yang hanya merujuk pada subjek “pemerintah” saja. Governance mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan (Sedarmayanti, 2004).
Konsep Governance ini merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  dan intercensi  pemerintah  atas  kepentingan-kepentingan  tersebut  (Syamsurizaldi  et  al.,  2019).  Artinya, semua  masyarakat  ataupun  kelompok-kelompok  masyarakat  mengutarakan  keinginan  mereka, menggunakan hak hukum dan pemerintah menjadi jebatan dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023

## Kolaborasi Multi Aktor
Proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  suatu  negara  saat  ini  tidak  hanya  melibatkan pemerintah sebagai single actor dalam pengambilan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan, namun juga menghendaki kesetaraan peran antara stakeholder (Saputra & Ulum, n.d.). hal ini berimplikasi pada peran pemerintah dalam pembangunan yang beralih menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain untuk ikut serta dalam upaya tersebut.
Terdapat beberapa perkembangan model kolaborasi ini yang bisa dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Knowledge Production and Innovation. Sumber: (Cai & Lattu, 2022; Carayannis et al., 2012)
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  terdapat  perkembangan  kolaborasi,  mulai  dari triple  helix, Quadruple  Helix ,  dan  terakhir Quaintuple  Helix .  model  dasar triple  helix berfokus  pada  hubungan universitas-industri-pemerintah  (Etzkowitz,  n.d.).  Sedangkan  model  kolaborasi Quadruple  Helix merupakan model inovasi yang mengembangkan model Truple Helix dengan menempatkan masyarakat sebagai  user  dari  output  kolaborasi  dan  sinergi  ketiga  aktor  yang  ada  pada triple  helix ,  bahkan  pada beberapa literatur, Quadruple Helix ini menempatkan pihak yang dikatannya sebagai masyarakat sipil berbasis  media  dan  budaya  (Carayannis  et  al.,  2012).  Selanjutnya, Quadruple  Helix dikembangkan menjadi Quintuple  Helix  Innovation yang  menambahkan  helix  kelima  yaitu  dengan  memasukkan lingkungan sosial yang menekankan ekologi sosial yang adaptif dengan kondisi saat ini. tujuan akhirnya adalah  neningkatkan  ekonomi  dan  menciptaka  sinergi  antara  pemerintah,  akademisi,  industri, masyarakat dan lingkungan sosial.
Penelitian  ini  selanjutnya  akan  mengidentifikasi  lebih  jauh  kolaborasi  yang  dilakukan  oleh banyak  aktor  dalam  pengentasan  wilayah  blindspot  di  Kabupaten  Solok  Selatan.  Kegiatan  ini melibatkan banyak aktor dan dibutuhkan sinergitas masing-masing aktor agar tujuan dapat tercapai.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023

## RESEARCH METHODS
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian  ini  yaitu  aktor  yang  terlibat  dalam  pengentasan  wilayah  blindspot  di  Kabupaten  Solok Selatan. Adapun fokus penelitian ini adalah melihat dan mengidentifikasi aktor-aktor serta keterlibatan mereka  dalam  pengentasan  wilayah  blindspot  di  Kabupaten  Solok  Selatan.  Sumber  data  berupa wawancara dengan aktor yang terlibat, serta dokumen-dokumen yang menunjukkan keterlibatan aktor tersebut.

## DISCUSSION

## Kondisi Kabupaten Solok Selatan
Kabupaten Solok Selatan merupakan satu dari tiga kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 bersama Kabupaten Pasaman Barat  dan  Kabupaten  Dharmasraya.  Peresmian  keberadaan  tiga  Kabupaten  baru  ini  melalui  payung hukum  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Selama 19 tahun, Kabupaten Solok Selatan masih  terus  berbenah  untuk  dapat  menjadi  Kabupaten  yang  maju.  Posisi  Kabupaten  Solok  Selatan terletak  di  ujung  Selatan  Kabupaten  Solok  sekaligus  ujung  Selatan  Provinsi  Sumatera  Barat,  serta diperparah dengan kondisi hanya ada satu ruas jalan menuju daerah ini membuat Kabupaten Solok Selatan pernah berstatus sebagai salah satu daerah 3T di Provinsi Sumatera Barat (2005-2019).
Kabupaten Solok Selatan memiliki luas 3.590,15 km2. Dengan luas tersebut, Kabupaten Solok Selatan menempati posisi ke-7 dari kabupaten dan kota terluas di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah yang  luas  ini  memiliki  tingkat  kepadatan  penduduk  lebih  kurang  50  jiwa/km2,  namun  penyebaran penduduk  tidak  merata  pada  setiap  kecamatan.  Pusat  pemerintahan  di  Kabupaten  Solok  Selatan terdapat di Padang Aro, sedangkan pusat perekonomian terdapat di Muara Labuh.
Kondisi wilayah yang luas dan penyebaran tidak merata tersebut membuat Pembangunan di Kabupaten Solok Selatan kurang merata, termasuk jaringan telekomunikasi. Pada daerah yang padat penduduk  dan  daerah  pusat  pemerintahahan,  jaringan  telekomunikasi  sudah  baik.  Namun  pada daerah-daerah yang jarang penduduk, masih banyak terdapat wilayah blankspot. Selain faktor kepadatan penduduk, kondisi wilayah Kabupaten Solok Selatan turut mempengaruhi masih terdapatnya banyak blankspot.  Wilayah  kabupaten  Solok  Selatan  didominasi  pegunungan  bukit  barisan.  Daratan  yang dijadikan pemukiman berada sepanjang Lembah barisan bukit dan pegunungan. Titik tertinggi berada pada 3.805 meter di atas permukaan laut, yaitu gunung kerinci yang menjadi batas antara Kabupaten Solok  Selatan  dan  Kabupaten  Kerinci.  Bentang  alam  Kabupaten  Solok  Selatan  yang  terdiri  dari perbukitan  dan  Lembah-lembah  ini  menjadikan  akses  menuju  pemukiman  agak  susah  dan  tidak aksesibel. Sehingga untuk jaringan telekomunikasi sendiri juga sulit masuk ke daerah perkampungan warga. Kondisi lainnya yang menyebabkan masih banyak blankspot adalah kesadaran penduduk akan pentingnya jaringan telekomunikasi di daerah juga kurang. Hal ini dikarenakan Masyarakat yang masih hidup  sederhana,  berbeda  dengan  daerah  padat  penduduk  seperti  Muara  Labuh.  Oleh  karena  itu program pengentasan wilayah blindspot ini dilakukan untuk meratakan Pembangunan di Kabupaten Solok Selatan, yang nantinya berfungsi untuk meningkatkan potensi ekonomi dan sosial Masyarakat.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Pengentasan  wilayah  blankspot  menjadi  tanggung  jawab  dari  Dinas  Komunikasi  dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok Selatan. Dilihat dari kinerja Diskominfo Kabupaten Solok Selatan  Tahun  2016-2020,  berdasarakan  indokator  kinerja  untuk  mendukung  pelayanan  publik, perkembangan  komunikasi  dan  informatika  dan  cakupan  layanan  telekomunikasi  masih  kurang maksimal. Sampai tahun 2020, hanya terdapat 9 OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Layanan Publik dan untuk cakupan layanan telekomunikasi baru 83,28% yang dilayani oleh 3 Provider (dengan jumlah Kawasan pemukiman yang termasuk Blank Spot Area sebanyak 46 Jorong). Sedangkan untuk PDRB sektor informasi dan komunikasi cenderung mengalami pelambatan pertumbuhan dari 11,78% pada tahun 2017 menjadi 7,44% di tahun 2020.
Data  ini  menunjukkan  belum  maksimalnya  Pemerintah  Kabupaten  Solok  Selatan  dalam melaksanakan  Pembangunan  jaringan  telekomunikasi.  Hal  ini  terlihat  dari  masih  adanya  16,  72% wilayah blankspot di kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2020. Kondisi ini menjadi penyebab belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi  baik antar dinas, sampai pada tingkat Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

## Kolaborasi Multi Aktor dalam Pengentasan Wilayah Blindspot di Kabupaten Solok Selatan
Kondisi Kabupaten Solok Selatan yang dijelaskan pada sub bab di atas menjadi alasan kenapa diperlukannya  program-program  pengentasan  wilayah  blankspot  serta  Pembangunan  pemancar  BTS ( Base Transceiver Station ). Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi beberapa aktor yang terlibat, yaitu :

## Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi aktor kunci dalam pengentasan wilayah blankspot di Kabupaten Solok Selatan. Untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan, Pemkab harus Menyusun tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan. Pengentasan wilayah blankspot di Kabupaten Solok Selatan masuk ke dalam visi 3 Kabupaten Solok Selatan,  yaitu  penguatan  tata  Kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  melayani.  Dari  misi  tersebut, ditetapkan tujuan yaitu “terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Sasarannya adalah “meningkatnya tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik”(Diskominfo Kabupaten Solok Selatan, n.d.).  Berdasarkan  Visi,  Misi,  Tujuan,  dan  Sasaran  tersebut,  Diskominfo  Kabupaten  Solok  Selatan menetapkan Strategi dan Arah kebijakan untuk Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Peningkatan layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah
3. Peningkatan penggunaan dan pengelolaan berbagai aplikasi TI pada layanan pemerintah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik
5. Meningkatkan  pengelolaan  komunikasi  dan  informasi  publik  melalui  media  website,  media social, radio, dan media lainnya
6. Mewujudkan keamanan informasi pemerintah daerah
7. Peningkatan pengembangan layanan keamanan informasi
8. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta SDM persandian dan keamanan informasi
9. Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232

## 10. Menyediakan data sektoral Kabupaten Solok Selatan yang cepat, tepat, dan valid
Pengentasan  wilayah  blank  spot  di  Kabupaten  Solok  Selatan  masuk  ke  dalam  urusan komunikasi dan informasi Diskominfo. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mampu menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk dengan pihak PT. PLN Icon +.
Dalam hal ini, peran Diskominfo adalah mendorong dan melakukan kerjasama dengan Icon+ untuk membangun jaringan internet, yang mana tidak hanya terhubung dengan berbagai kantor-kantor pemerintahan di pusat ibukota, tetapi juga menjangkau hingga seluruh Puskesmas, Kantor-Kantor Wali Nagari,  serta  beberapa  sekolah  setingkat  SLTP  yang  tersebar  di  berbagai  titik-titik  blankspot. Selanjutnya, jaringan internet yang sudah tersedia di berbagai kantor wali nagari di daerah blankspot tersebut, diharapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui skema usaha bersama penjualan pulsa/paket data yang dikelola oleh Bumnag bekerjasama dengan pihak PT.PLN Icon Plus.

## PT Indonesia Comnet Plus (Icon+)
Icon+  merupakan  salah  satu  anak  Perusahaan  PT  PLN  (Persero).  Dalam  mengatasi  wilayah blindspot,  Pemerintah  Kabupaten  Solok  Selatan  menjalin  kerja  sama  dengan  Icon+,  dimana  Icon+ menjadi penyedia jaringan pada titik daerah yang tidak tercover sinyal telekomunikasi, yang mencakup pengadaan jaringan, pengembangan, serta pemeliharaan jaringan telekomunikasi. PT Icon+ kemudian menyediakan sarana dan metode kerja sama dengan pemerintah Nagari serta BUMNag di daerah sulit sinyal.  Kerjasama  pertama  dilakukan  dengan  Pemerintahan  Nagari  Pakan  Rabaa  Timur  Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Selain menjadi tambahan pendapatan, penyediaan jaringan telekomunikasi ini juga dapat mengatasi wilayah-wilayah blindspot, sehingga Pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan dapat merata.
Icon+  menjadi  pilihan  Pemkab  dalam  kerjasama  pengentasan  blankspot  dikarenakan kemampuannya dalam membangun infrastruktur telekomunikasi internet secara lebih cepat dan lebih murah. Hal ini dikarenakan jaringan kabel yang mereka bangun tersambung dari satu tiang PLN ke tiang PLN lainnya, dan tidak membutuhkan tiang-tiang tersendiri.

## PT Jaringan Teman Sejati (PT JTS)
Salah satu pihak swasta yang terlibat dalam pengentasan wilayah blankspot di Kabupaten Solok Selatan Adalah PT Jaringan Teman Sejati (PT JTS). PT JTS merupakan Internet Service Provider (ISP) lokal  yang  membantu  mendampingi  pihak  Bumnag  dalam  operasional  teknis,  pemasangan,  dan pembuatan  aplikasi  keuangan  agar  pendapatan  Bumnag  dapat  dilihat  secara  real  time  oleh pengelolanya.  Sehingga  BUMNag  yang  ada  di  Kabupaten  Solok  Selatan  dapat  mengelola  keuangan berbasis teknologi jaringan, tidak lagi secara manual.

## Pemerintahan Nagari dan BUMNag di Kabupaten Solok Selatan
Pemerintah Nagari juga merupakan salah satu actor yang cukup penting dalam pengentasan blankspot ini. Daerah-daerah blankspot ini terdapat pada nagari-nagari yang berada di pelosok, dan sampai saat ini terdapat 39 blindspot yang tersebar di 6 Kecamatan se Kabupaten Solok Selatan. Pada

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232
Kawasan-kawasan ini, masih minim infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan telepon, fax, free wifi. Salah  satu  penyebabnya  adalah  banyak  nagari-nagari  yang  terdapat  di  daerah  perbukitan,  sehingga menyulitkan  pendirian  akses  internet.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten  harus  bekerja  sama dengan Pemerintah Nagari dalam mengatasi blankspot ini.
Kerjasama ini dapat dilakukan melalui BUMNag yang ada di Nagari. BUMNag pada daerah sulit sinyal bisa memanfaatkan kerja sama ini menjadi salah satu unit usaha. Adanya kerja sama ini dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan Masyarakat akan telekomunikasi, serta berpeluang besar dalam menghasilkan pendapatan bagi nagari.
Kerjasama Multi Aktor dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan ini selain dapat menjadi solusi permasalahan Pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan,  juga  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  nagari.  Banyak  manfaat  yang  didapatkan  jika Kerjasama ini dapat berjalan dengan maksimal di semua nagari yang termasuk wilayah blindspot. Selain itu,  dengan  meratanya  jaringan  telekomunikasi  di  Kabupaten  Solok  Selatan  juga  bisa  memberikan dampak positif pada meningkatnya kualitas layanan publik di Kabupaten Solok Selatan.
Dalam dua bulan berjalan (Juni dan Juli 2023), kerjasama Bumnag Pakan Rabaa Timur dengan PT.PLN  Icon  Plus  tersebut  telah  melakukan  instalasi  jaringan  internet  hingga  70  rumah  di  nagari tersebut, dengan rentangan kabel hingga 6 Km. Dalam laporan pada awal Agustus 2023 kemarin, usaha tersebut  berhasil  meraup  pendapatan  hingga  Rp  57  Juta  lebih.  Dan  ini  tentu  diharapkan  menjadi contoh dan motivasi bagi Bumnag lain untuk turut serta memanfaatkan peluang tersebut.

## CONCLUSION
Penyediaan jaringan telekomunikasi ini akan dapat terwujud jika semua aktor tersebut saling berkolaborasi  satu  sama  lain  dan  menjalankan  perannya  sesuai  dengan  yang  semestinya.  Kolaborasi merupakan salah satu konsep yang saat ini umum diterapkan dalam pemerintahan. Kerjasama Multi Aktor dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan ini selain dapat menjadi solusi permasalahan Pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan, juga dapat menjadi sumber  pendapatan  bagi  nagari.  Banyak  manfaat  yang  didapatkan  jika  Kerjasama  ini  dapat  berjalan dengan  maksimal  di  semua  nagari  yang  termasuk  wilayah  blindspot.  Selain  itu,  dengan  meratanya jaringan  telekomunikasi  di  Kabupaten  Solok  Selatan  juga  bisa  memberikan  dampak  positif  pada meningkatnya kualitas layanan publik di Kabupaten Solok Selatan.
Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal: pertama agar Pemerintah Kabupaten  Solok  Selatan  kembali  memperluas  Kerjasama  dengan  penyedia  jaringan  telekomunikasi lainnya. Kedua, agar kerja sama BUMNag dengan Icon+ dapat dilakukan di berbagai BUMNag lain di daerah-daerah blackspot. agar masyarakat memiliki pilihan jaringan telekomunikasi yang diinginkan. Selain itu, memperluas kerja sama ini juga dapat meratakan Pembangunan jaringan telekomunikasi dan mengejar ketertinggalan daerah Kabupaten Solok Selatan di bidang telekomunikasi dan informasi.

## REFERENCE
Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Yang Berkelanjutan. Conference on Public Administration and Society , 01 , 92–118.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  governance  in  theory  and  practice. Journal  of  Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032 Bila,  A.,  &  Saputra,  B.  (2019).  Collaborative  Governance  Strategy  in  Government  Sector. Jurnal Transformasi Administrasi , 09 (02), 196–210. Cai, Y., & Lattu, A. (2022). Triple Helix or Quadruple Helix: Which Model of Innovation to Choose for Empirical Studies? Minerva , 60 (2), 257–280. https://doi.org/10.1007/s11024-021-09453-6 Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship ,
1 (1), 2. https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2 Diskominfo Kabupaten Solok Selatan. (n.d.). Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Solok Selatan 2021-2026 . Etzkowitz, H. (n.d.). The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation in Action .
Firmansyah,  D.,  Suryana,  A.,  Rifa’i,  A.  A.,  Suherman,  A.,  &  Susetyo,  D.  P.  (2022).  Hexa  Helix: Kolaborasi Quadruple Helix Dan Quintuple Helix Innovation Sebagai Solusi Untuk Pemulihan Ekonomi  Pasca  Covid-19. EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan) , 6 (4),  476–499. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.4602
Malau, H. (2013). Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat. In TINGKAP: Vol. IX (Issue Th).
Osborne, S. P. (2006). The new public governance? In Public Management Review (Vol. 8, Issue 3, pp. 377–387). Taylor and Francis Ltd. https://doi.org/10.1080/14719030600853022
Pujiyono, B. (2022). Kolaborasi Multi Aktor dalam Pengelolaan Wisata Geo Park Belitung. Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 12 (1), 92–101. https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3367
Sambodo,  G.  T.,  &  Pribadi,  U.  (2016).  Pelaksanaan  Collaborative  Governance  di  Desa. Jurnal  Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik , 3 No.1 (Februari), 1–30. Saputra, Y. A., & Ulum, C. (n.d.). Peran Multi Aktor Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Berbasis Pentahelix Roles Of Multi Actors In Empowering Coffee Farmers Based On Pentahelix .
Sedarmayanti. (2004). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja . Mandar Maju.
Syamsurizaldi, Putri, A. A., & Antoni, S. (2019). Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak Di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Pembangunan Nagari , 1 , 99–121.
Ulum, M., & Anggraini, N. L. (2020). Community Empowerment . UB Press.
Vogel, R., & Hattke, F. (2022). A century of Public Administration: Traveling through time and topics.
Public Administration , 100 (1), 17–40. https://doi.org/10.1111/padm.12831