Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 2 Februari 2018

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  DALAM  PENANGGULANGAN  VIRUS  HIV DAN AIDS DI KABUPATEN KUNINGAN
Figih Pratama Universita Islam Al-Ihya Kuningan E-mail: figih_pratama@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Virus HIV dan AIDS di  Kabupaten  Kuningan  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang menyebabkan  belum  efektifnya  implementasi  kebijakan  penanggulangan  virus HIV/AIDS  dan  bagaimana  peran  dari  faktor-faktor  tersebut.  Penelitian  ini bermetodekan  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Pengumpulan  data  primer dilakukan  dengan  wawancara  terhadap  informan  kunci  yang  merupakan  pejabat eselon  pada  beberapa  lembaga  yaitu  Dinas  Kesehatan,  Komisi  Penanggulangan AIDS  (KPA)  dan  Klinik  VCT  Puskesmas  Cilimus  Kabupaten  Kuningan.  Guna menjaga keabsahan data peneliti kemudian melakukan triangulasi terhadap sumber data.  Triangulasi  dilakukan  peneliti  dengan  menginformasikan  keterangan  yang diberikan  kepada  pihak  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  timbulnya permasalah  dari  dampak  negatif  keberadaan  tempat  hiburan  di  berbagai  lokasi yang  saat  ini  sudah  cukup  memberikan  persoalan  bagi  pihak  masyarakat, pemerintah dan LSM di Kabupaten Kuningan. Bila tidak ada peraturan yang jelas bagi penggulangan HIV dan AIDS diperkirakan di tahun-tahun yang akan datang akan  manmabah  beban  pihak  yang  terkait.  Uraian  tersebut  merupakan  dampak tidak  efektifnya  implementasi  kebijakan  penanggulangan  virus  HIV  dan  AIDS dimana  kurangnya  sinergitas  antara  pemangku  kebijakan  terhadap  program- program  yang  dijalankan  sebagai  visi  jangka  panjang  Kabupaten  Kuningan.
Faktor  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi  antarorganisasi, karakteristik  agen  pelaksana,  lingkungan  ekonomi,  sosial,  politik  dan sikap/disposisi  pelaksana  menjadi  faktor  yang  menyebabkan  tidak  efektifnya implementasi  kebijakan  penanggulangan  virus  HIV  dan  AIDS  di  Kabupaten Kuningan.
Kata Kunci : Kebijakan, Sistem Informasi, Virus HIV

## Pendahuluan
HIV/AIDS  adalah  masalah  besar  bagi  seluruh  negara  dunia.  AIDS  sendiri merupakan kependekan dari acquired Immune Deficiency Syndrome atau bisa dikatakan sebagai  penurunan  daya  tahan  tubuh  terhadap  suatu  penyakit  yang  diakibatkan  oleh virus Human  Immunodeviciency  Virus (Djoerban  dan  Djazuli:  2006).  Pada  kasus  ini
seseorang  yang  telah  terkena  AIDS  akan  cenderung  peka  terhadap  berbagai  infeksi kuman  apapun  karena  kekebalan  tubuh  yang  melemah.  Bahkan,  penulis  mendapati bahwa penderita AIDS juga cenderung peka terhadap infeksi kuman  yang tidak terlalu berbahaya. Infeksi yang tidak terlalu berbahaya sebagaimana yang telah disebut di atas disebut  juga  dengan  infeksi  oportunistik.  Infeksi  ini  umumnya  timbul  akibat  sentuhan mikroba yang berasal dari luar dan dalam tubuh manusia, yang dimana, dalam keadaan normal  sentuhan  tersebut  tidaklah  berbahaya  dan  dapat  dikendalikan  oleh  sistem kekebalan tubuh yang sehat (Yunihastuti: 2005).
UNAIDS,  Badan  WHO  yang  menangani  AIDS  menyebutkan  bahwa,  kurang lebih jumlah ODHA di dunia per Desember 2004 adalah 35,9-44,3 juta orang. Di seperti masa  sekarang,  negara  dunia  tidak  ada  yang  bisa  lepas  dari  ancaman  HIV/AIDS. Ancaman  HIV/AIDS  sendiri  tidak  hanya  dilingkup  kesehatan,  namun  juga pembangunan  negara,  pendidikan,  sosial,  ekonomi  hingga  kemanusiaan.  Dari  sini penulis dapat berkesimpulan bahwa HIV/AIDS adalah sesuatu yang menyebabkan krisis multidimensi.
Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, AIDS adalah gangguan kesehatan yang  disebabkan  oleh  virus  HIV  dan  memiliki  perjalanan  penyakit  yang  kronik  dan progresif  dengan  sedikit  atau  bisa  tanpa  gejala.  Kegagalan  progresif  sistem  kekebalan tubuh,  menyebabkan  terjadinya  berbagai  infeksi  dan  tumor.  Virus  HIV  inilah  yang kemudian  menghancurkan  sel-sel  tubuh,  setelah  itu  berbagai  virus  dan  kuman  dapat menyerang tubuh manusia.
HIV/AIDS  tidak  hanya  mengancam  orang  dewasa,  melainkan  juga  anak-anak. Di  dunia,  setiap  hari  lebih  dari  5.000  kaum  muda  berusia  15-24  tahun  terjangkit  HIV, dan  1.400  anak  usia  15  tahun  ke  bawah  diperkirakan  meninggal  akibat  komplikasi AIDS.  15  juta  anak  di  dunia  telah  kehilangan  orang  tua  karena  AIDS.  Meskipun demikian,  sebagian  besar  kaum  muda  tidak  mengetahui  bagaimana  cara  menghindari penyakit ini, baik yang tinggal di negara dengan pervalensi tinggi di Afrika sub-Sahara maupun di kawasan lain karena HIV/AIDS mulai menyebar.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2007  tentang Pedoman  Umum  Pebentukan  Komisi  Penanggulangan  AIDS  dan  Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Rangka  Penggulangan  HIV  dan  AIDS  di  Daerah  pada  dasarnya yaitu:
1) Penanggulangan  HIV/AIDS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  dilaksanakan secara  terpadu  dengan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  ada  dengan prinsip  transparansi,  partisipatif,  dan  akuntabilitas,  serta  mencerminkan  nilai agama dan budaya yang ada di Indonesia.
2) Program sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah terkait memberdayakan masyarakat agar mau, tahu, dan menanggulangi HIV/AIDS.
3) Pemberdayaan  Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  melibatkan masyarakat,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Badan  Permusyawaratan Desa,  lembaga  kemasyarakatan,  kelompok  masyarakat,  Kader  Pemberdayaan Masyarakat,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  swasta,  ODHA,  OHIDHA,  dan sebagainya.
4) Penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada semua aspek penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peran  masing-masing,  termasuk  pencegahan  diskriminasi  dan  stigmatisasi terhadap ODHA dan OHIDHA.
Kasus  HIV-AIDS  di  Kab.  Kuningan  Pertama  kali  ditemukan  tahun  2004 sebanyak 1 Kasus melalui zero survei. Selama kurun waktu 6 tahun (2004-2010) kasus HIV  ditemukan  sebanyak  88  Kasus,  Sampai  September  tahun  2012  (selama  8  tahun) ditemukan sebanyak 113 Kasus Penderita HIV/AIDS.
Pada  tahun  2009-2011  telah  dilakukan  pemberian  Antiretroviral  (ARV) sebanyak 10 penderita, dan tersisa 4 penderita dengan 6 orang lainnya telah meninggal dunia.  Pada  tahun  2012  sampai  dengan  bulan  Desember  2012  ditemukan  penderita sebanyak  26  orang,  di  antaranya  4  anak  dan  7  ibu  rumah  tangga.  Sedangkan  di  tahun 2012  dari  26  penderita  HIV/AIDS  telah  dilakukan  pemberian  ARV  sebanyak  4 penderita.
Dari  kacamata  penulis,  termasuk  juga  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kuningan, kasus  penanggulangan  HIV/AIDS  cenderung  sering  terbentur  dengan  kebijakan  yang kurang  tepat  dan  cenderung  setengah-setengah.  Terkait  dengan  kebijakan,  Indiahono (2009)  pernah  menyebutkan  bahwa,  kebijakan  adalah  arah  tindakan  yang  diusulkan individu,  kelompok  dan/atau  pemerintah  dalam  satu  lingkup  tertentu  guna  mengatasi masalah dan/atau mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sejalan dengan apa yang disampaikan Indiahono, Leo Agustino (2008) juga menjelaskan bahwa fungsi
utama dari diberikannya kebijakan adalah untuk  mencapai tujuan  yang hendak dicapai sebelumnya.  Sementara  itu,  berkaitan  dengan  kebijakan,  peneliti  tidak  benar-benar mendapati kebijakan  yang tegas  terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS. Sehingga, dari apa yang telah disampaikan di atas, penulis kemudian berkeinginan membuat suatu penelitian  dengan  judul  “Implementasi  Kebijakan  dalam  Penanggulangan  Virus  HIV dan AIDS di Kabupaten Kuningan.”

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam kacamatanya Moleong (2007) mengatakan bahwa penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  berproduk  data  deskriptif  dari subjek  dan/atau  objek  yang  sedang  diteliti.  Sementara  itu,  terkait  dengan  pendekatan penelitian analisis deskriptif, Nawawi (1991) menerangkan bahwa metode ini lebih pada suatu  penelitian  yang  berproduk  uraian  deskriptif  atau  uraian  penggambaran  dari  apa yang  sedang  diteliti.  Melalui  metode  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif,  penulis bertujuan  untuk  memberikan  penjelakan  dan  uraian  berdasarkan  data  dan  informasi yang  diperoleh  selama  penelitian.  Di  samping  itu  penelitian  ini  dapat  juga  diartikan sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  dengan  menggambarkan  subjek  dan  objek penelitian  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  dan  usaha  mengemukakan  hubungan yang  satu  dengan  yang  lain  di  dalam  proses  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tidak efektifnya implementasi kebijakan dalam penanggulangan virus HIV dan AIDS di Kabupaten Kuningan.
Untuk  memudahkan  peneliti  dalam  mengolah  data  demi  data  dalam  penelitian tersebut maka agar lebih bersinergis dalam hal implementasi kebijakan penanggulangan virus HIV dan AIDS dikabupaten kuningan, perlu dibutuhkan proses di bawah ini:

## Gambar 1 Proses Dari Penelitian
Dalam analisis dan mengolah data agar peneliti bisa mempunyai  keluaran yang tepat  dan  bisa  menghasilkan  sesuatu  dari  penelitian  ini  maka  peneliti  menggunakan Analisis  S.W.O.T  sehingga  antara  penelitian  dan  sumber  data  yang  dihasilkan  dan diolah  bisa  bersinergi  dan  bisa  menghasilkan  sesuatu  dalam  penanggulangan  HIV  dan AIDS.  Adapun  terkait  analisis  S.W.O.T  sebagaimana  yang  dipaparkan  di  atas  adalah berikut:
Strenght (Kekuatan):  mengetahui  bagaimanakah  kekuatan  dari  internal pemangku kebijakan dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan HIV dan AIDS di Kabupaten Kuningan.
Weakness (Kelemahan):  mengetahui  bagaimanakah  kelemahan  yang  ada  di internal pemangku kebijakan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan virus HIV dan AIDS dan bagaimana cara mengurangi kelemahan faktor tersebut.
Oppurtunities (Peluang):  menganalisis  peluang  yang  ada  dari  ekternal  untuk meningkatkan  pelaksanaan  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan  virus  HIV  dan AIDS agar lebih efektif.
Threats (Tantangan):  menganalisis  setiap  tantangan  yang  ada  agar  menjadi motivasi  tersendiri  untuk  pemangku  kebijakan  agar  maksimal  pelaksanaan  kebijakan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  harus  jelas  agar  tidak  menimbulkan  paradigma yang berbeda dan harus realistis agar dapat diimplementasikan, untuk itu dalam proses pencapaiannya  perlu  pemahaman  terhadap  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan. Pemahaman  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  pemahaman  tentang  bagaimana  cara penanggulangan  virus  HIV  dan  AIDS  itu  sendiri.  Dalam  penelitian  ini  untuk menentukan informan dianggap paham atau tidak, tergantung dari kemampuan mereka
DATA

## Proses
Informasi
dalam  menjelaskan  tentang  bagaimana  cara  penanggulangan  virus  HIV  dan  AIDS, dianggap cukup paham apabila menjelaskan dari makna penanggulangan virus HIV dan AIDS itu sendiri.
Pemahaman  tentang  hal  ini,  kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Pemberantasan penyakit/bidang  Dalmakes  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kuningan  yang  diwawancarai peneliti selaku informan kunci mengatakan bahwa;
“karena kita sudah sosialisasikan ke tingkat  wilayah kinerja puskesmas  bahkan sudah quarter metting di bulan Juni kalau tidak salah, Mei atau Juni kalau tidak salah  agak  lupa  bulannya  tahun  2013  bertempat  di  hotel  Grand  Pumama  kita sosialisasikan  mengenai  kebijakan  penanggulangan  HIV  dan  AIDS  bahwa  di Kabupaten  Kuningan  ada  4  layanan  yang  pertama  layanan  VCT  atau  KTS (Voluntary Conseling and Testing) Konseling dan tes sukarela VCT Cilimus lalu Puskesmas  Kuningan,  rumah  sakit  itu  PDP  (  perawatan  dukungan  pengobatan) dan PPIA (pencegahan, penularan dari ibu ke anak) yang satunya Klinik Infeksi Menular  Seksual  (IMS)  puskesmas  Cidahu  itu  4  layanan,  semua  layanan  ini diinstruksikan untuk melakukan mobile clinic kecuali rumah sakit karena rumah sakit  kan  sifatnya  statis  ya,  di  tempat  bilamana  ada  yang  sakit  untuk  tes  dan pengobatannya kita rujuk ke rumah sakit 45 Kuningan”.
Sumber  daya  merupakan  salah  satu  faktor  penting  agar  implementasi  sebuah kebijakan  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien,  keberhasilan  dari  sebuah  proses implementasi  tergantung  dari  bagaimana  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia. Sumber  daya  manusia  sebagai  unsur  pelaksana  memegang  peranan  penting  dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, dalam pelaksanaan sebuah kebijakan keberadaan sumber daya manusia dapat dilihat dan diukur ketersediaannya secara kuantitas atau jumlah staf pelaksana yang ada dan secara kualitas melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh  pegawai  atau  staf  pelaksana  dengan  posisi  jabatan  yang  dimilikinya  dari  masing- masing instansi lembaga pelaksana kebijakan.
Keberadaan staf dengan jumlah dan latar belakang pendidikan yang berbeda dan dimiliki ini sangatlah penting, artinya dalam rangka menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan  yang  telah  diprogramkan  agar  dijalankan  yaitu  pencegahan  dan penanggulangan  untuk  dapat  dicapai  dan  diselesaikan  sesuai  dengan  beban  pekerjaan yang ada.
Agar  lebih  efektif  dalam  implementasinya  maka  harus  sesuai  prosedur  yang berlaku.  Adapun  prosedur  yang  berlaku  menurut  salah  seorang  informan  kunci  yang penulis wawancara adalah berikut:
“15  orang  untuk  4  layanan  HIV-AIDS  di  Kabupaten  Kuningan,  yang  jelas  ini harus  ditingkatkan,  kalau  ada  anggaran  (dana)  harus  dibuka  klinik  VCT  yang lainnya  apabila  perlu  di  tiap  kecamatan  kalau  emang  ada  dana,  kita  terbentur membentuk klinik VCT tuh terbentur dengan dana kan dana dari APBD gak ada, layanan di sini juga dapat bantuan dana dari Global Fun. Bagusnya kalau mau efektif di tiap kecamatan ada, tiga puluh tujuh (37) minimal x3 = konselor satu, dokter  satu  dan  analis  satu,  keinginan  saya  di  tiga  puluh  tujuh  puskesmas  itu menjadi VCT HIV/AIDS keinginan saya seperti itu, baru tiga kriterianya konselor tenaga  ahli  SDM-nya,  tenaga  RR  dan  analis  (tenaga  laboratorium)  untuk  satu layanan cukup tiga orang untuk memberikan layanan”.
Dalam  kaitannya  dengan  komunikasi  antarorganisasi  dalam  pelaksanaan kebijakan penanggulangan virus HIV dan AIDS maka koordinasi sangatlah diperlukan untuk  dapat  tercapainya  keterpaduan  dalam  kegiatan-kegiatan  pencegahan  dan penanggulangan  yang  dilakukan  karena  ini  menyangkut  kepada  masyarakat  luas sehingga langkah atau tindak lanjutnya dapat mengarah pencapaian yang optimal.
Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai kewenangan yang sah untuk  ikut  serta  dalam  formulasi  hingga  penetapan  kebijakan  publik  walau  dalam kenyataanya  beberapa  orang  mempunyai  wewenang  sah  untuk  bertindak  dikendalikan oleh orang lain.
Banyak  analis  yang  menyatakan  bahwa  saat  ini  kita  hidup  dalam  sebuah    era yang  disebut  dengan  ” executive-centre era”,  dimana  efektivitas  pemerintah  selaku lembaga  eksekutif  secara  substansial  tergantung  pada  kepemimpinan  eksekutif  yang berperan  penting  dalam  membuat  kebijakan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakatnya,  baik  dalam  pembentukan  kebijakan  maupun  dalam  pelaksanaan kebijakan.

## Kesimpulan
Kebijakan  penanggulangan  vrus  HIV  dan  AIDS  di  Kabupaten  Kuningan  tidak berjalan efektif, hal ini terlihat di lapangan dengan adanya beberapa kendala yang perlu segera diatasi, seperti:
1. Aspek  Legalitas,  yaitu  aspek  legalitas  berkaitan  dengan  kesiapan  rencana pencegahan  dan  penanggulangan  virus  HIV  dan  AIDS  yang  suda  berkekuatan hukum dengan tingkat kedalaman rencana detail belum tersedia.
2. Keterbatasan dan Ketersediaan Tenaga Ahli, yaitu untuk aspek ketenaga kerjaan, pada  tingkat  tenaga  konselor,  tenaga  RR  dan  Analis  masih  belum  tersedia  dan memadai untuk di 37 Kecamatan di Kabupaten Kuningan
3. Sistem  Informasi  dan  Sosialisasi,  yaitu  belum  diupayakan  pembentukan  sistem informasi dan sosialisasi secara terencana dengan maksimal.

## BIBLIOGRAFI
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Djoerban,  S.  Djauzi.  2009. HIV/AIDS  di  Indonesia. Dalam:  Buku  Ajar  Ilmu  Penyakit Dalam , Jilid  III, Edisi V. Jakarta:  Pusat Penerbitan Departemen  Ilmu Penyakit Dalam FKUI.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan  Publik  Berbasias  Dynamic  Policy  Analisys.
Yogyakarta: Gava Media.
Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  Hadari.  1991. Metode Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gajahmada University Press.
Yunihastuti, E.dan Djauzi S. Djoerban. 2005. Infeksi Oportunistik Pada AIDS. Jakarta:
Balai Penerbit FKUI.