## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.418
Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan

## Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum
Dewi Fitri Yani 1 *, Hana Farida 2*
1,2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS Ronggo Waluyo Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang *Correspondence email: fitriyanidefit98@gmail.com
Abstrak. Trotoar merupakan  jalur  pejalan kaki  yang umumnya sejajar  dengan dan/  atau  lebih tinggi dari permukaan  pekerasan jalan  untuk  menjamin  keamanan  pejalan  kaki.Namun,  maraknya  pedagang  kaki  lima  yang  berlomba  untuk  mendapatkan  lahan dalam berdagang menyebabkan para pedagang kaki  lima pun  menggunakan trotoar masuk kedalam lahan berdagangnya. Hal ini tentu  saja  tidak  sesuai  dengan  kegunaan  serta  fungsi  trotoar  tersebut.  Sehingga  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  penyebab maraknya pedagang kaki lima yang menyalahgynakan fungsi trotoar. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu menggunakan  yuridis  normatif, dimana teknik pengumpulan datanya diteliti  melalui studi kepustakaan, buku-buku  hukum,  serta literatur  lainnya.Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penyalahgunaan  fungsi  trotoar  yaitu  karena  adanya  Pedagang  Kaki  Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar jembatan di Desa Bojong yang menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki  yang  lewat  setiap  paginya.  Hal  ini  tentunya  dapat  menciptakan  kemacetan  parah  dan  semakin  kumuh  karena  pada  lokasi tersebut selain pasar dan banyaknya pedagang kaki lima, banyaknya transportasi umum yang berhenti untuk menarik penumpang serta kendaraan berat yang juga melewati Daerah ini.
Kata Kunci : Trotoar, Pedagang Kaki Lima, Pasar Bojong
Abstract. Sidewalks are pedestrian paths that are generally parallel to and / or higher than the surface of the pavement to ensure pedestrian safety. However, the increasing number of street vendors competing to get land for trading causes street vendors to use sidewalks to enter their trading areas. This of course is not in accordance with the use and function of the sidewalk. So that the authors are interested in studying the causes of the rise of street vendors who misuse the function of the sidewalk. The research method  used  in  this  paper  is  to  use  normative  juridical,  where  data  collection  techniques  are  researched  through  literature studies,  law  books,  and  other  literature.  the  sidewalk  bridge  in  Bojong  Village  which  causes  traffic  jams  for  motorcyclists  and pedestrians  who  pass  by  every  morning.  This  of  course  can  create  a  severe  traffic  jam  and  increasingly  slum  because  at  this location  in  addition  to  the  market  and  the  large  number  of  street  vendors,  the  large  number  of  public  transportation  stops  to attract passengers and heavy vehicles that also pass through this area.

## Keywords: Sidewalks, Street Vendors, Bojong Market

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Bekasi  adalah  sebuah  Kabupaten  yang  berada  di  provinsi  Jawa  Barat,  Indonesia  dan  Ibukotanya adalah Cikarang 1 . Kabupaten ini merupakan bagian dari Metropolitan Jabotabek yang memiliki tingkat kompleksitas paling tinggi sebagai salah satu wilayah yang mempunyai peran penting dalam perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  khususnya  di  Kabupaten  Bekasi  ini  telah  menimbulkan  suatu  permasalahan  sosial yang  berkaitan  dengan  adanya  daya  tarik  kota  terhadap  warga  yang  bermukim  di  perdesaan,  permasalahan  sosial adanalah adanya tingkat urbanisasi yang tinggi yang menimbulkan persaingan pencarian pekerjaan yang problematic. Kondisi  perekonomian  Kabupaten  Bekasi  yang  beum  dapat  meingkatkan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat, akibatnya  pedagang  kaki  lima  di  kabupaten  Bekasi  sangat  meningkat  secara  pesat  sehingga  menjadi  kendala pembangunan daerah setempat, akibatnya ruang publik yang digunakan tidak sesuai diperuntukan berjualan dan akan menggangu estetika lingkungan yang sering menjadikan dampak bagi kemacetan lingkungan di Kabupaten Bekasi.
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang Kaki Lima merupakan orang yang mempunyai modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjuala  barang-barang  (jasa-jasa)  untuk  memenuhu  kebutuhan  kelompok  tertentu  di  dalam  masyarakat,  usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang diangggap stratregis dalam suasana lingkungan yang informal. 2 Trotoar  merupakan  jalur  pejalan  kaki  yang  umumnya  sejajar  dengan  dan/  atau  lebih  tinggi  dari  permukaan pekerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Trotoar memiliki kegunaan untuk jalur bagi pejalan kaki dan
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi
2 Yetty Sarjono, Pedagang Kaki Lima Di Perkotaan, Muhmmadiyah Unversity Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 127.
Dewi  Fitri  Yani  dan  Hana  Farida,  Penyalahgunaan  Fungsi  Trotoar  oleh  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pasar  Bojong  Kecamatan Kedungwaringin  Kabupaten  Bekasi  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang Ketertiban Umum
tentunya  trotoar  memiliki  standar  bangun  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  yaitu  (1,5  meter).  Namun,  maraknya pedagang kaki lima yang berlomba untuk mendapatkan lahan dalam berdagang menyebabkan para pedagang kaki lima pun menggunakan trotoar masuk ke dalam lahan berdagangnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kegunaan serta fungsi trotoar tersebut.
Namun  pada  kenyatannya  fungsi  trotoar  tersebut  banyak  disalahgunakan  oleh  masyarakat  seperti  Pedagang Kaki  Lima  yang  menggunakan  trotoar  untuk  tempat  berjualan,  sehingga  keadaan  ini  membuat  terjadinya  kemacetan dan  lingkungan  di  sekitar  pasar  menjadi  kumuh.  Kejadian  seperti  banyak  terjadi  di  hampir  seluruh  Daerah  salah satunya di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabuptaen Bekasi. Dengan hal  ini tentunya pejalan kaki tidak bisa merasakan  kenyamanan  serta  keamanan  bagi dirinya, mengingat pejalan  kaki harus berjalan dipinggir jalan dan beriringan  dengan  kendaraan  yang  beragam  macam  dan  beragam  kecepatan.  Selain  dapat  menghilangkan  rasa kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki, hal ini juga dapat menyebabkan kemacetan. Dengan adanya pedagang kaki  lima  yang  berjualan  secara  liar  dipinggir  jalan  tentunya  dapat  mengundang  konsumen  untuk  membeli dagangannya  dan  berhenti  dipinggir  jalan.  Hal  ini  dapat  mempersempit  daerah  dan  menyebabkan  kemacetan  karna keramaian tersebut.
Fenomana  tersebut  penulis  melihat  secara  langsung  di  Pasar  Bojong  Kecamatan  Kedungwaringin  Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini masih banyaknya para pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar Bekasi, karena keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagai mana mestinya dan seolah-olah Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan  Peraturan  Derah  yang  telah  diterapkan  tidak  berlaku  atau  setengah  hati  dalam  mengatur  dan  menindak  para pelanggarnya.  Mudah  sekali  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  ditemukan  secara  kasat  mata,namun  seolah  hal  itu menjadi pemandangan yang biasa dan bukan persoalan besar
Banyaknya penduduk di Kecamatan Kedungwaringin ini salah satu penyebabanya adalah banyaknya pendatang dari  luar  Kabupaten  Bekasi  dari  tahun  ke-tahun  yang  semakin  meningkat  guna  mengadu  nasib  dan  salah  satunya banyak  yang  bertempat  tinggal  di  desa  Bojong  ini.  Hampir  setiap  paginya  di  Desa  Bojong  ini  dipenuhi  oleh masyarakat yang beraktifitas, seperti ingin berangkat kerja,sekolah dan aktifitas lainnya. Dikarenakan adanya Penjual Kaki  Lima  (PKL)  yang  berjualan  di  trotoar  jembatan  di  Desa  Bojongsari  menimbulkan  kemacetan  bagi  pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya. Hal ini tentunya dapat menciptakan kemacetan parah dan semakin kumuh.  Karena  pada  lokasi  tersebut  selain  pasar  dan  banyaknya  pedagang  kaki  lima,  banyaknya  transportasi  umum yang  berhenti  untuk  menarik  penumpang  serta  kendaraan  berat  yang  juga  melewati  Daerah  ini.  Tentunya  dengan kondisi ini keamanan bagi pejalan kaki pun semakin berkurang.

## METODE Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Yuridis  Notmatif  dimana  penelitian  ini  biasa disebut  sebagai  hukum  doktrin  atau  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan  hanya  berhubungan  dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber kepustkaan untuk memperoleh data penelitiannya.
Spesifikasi ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin  tentang  permasalahan  yang  akan  dibahas  dan  menganalisis  data  yang  diperoleh  untuk  menjawab permasalahan.

## Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang mengulas untuk mengetahui dan mengalisis terhadap Penyalahgunaan FungsiTtrotoar Oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peratuan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian.
Pengumpulan Data Data penulisan penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian studi pustaka, dan penelitian langsung kelapangan..
a. Studi Pusaka, dimana dalam penelitian ini, peneliti harus mengumpulkan data literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian ini.
b. Penelitian Lapangan, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung kelapangan yang menjadi obyek dari penulisan ini, dengan menggunakan  teknik document research y aitu penelitian dokumen yang berupa peraturan perundang- undangan, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Dewi  Fitri  Yani  dan  Hana  Farida,  Penyalahgunaan  Fungsi  Trotoar  oleh  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pasar  Bojong  Kecamatan Kedungwaringin  Kabupaten  Bekasi  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang Ketertiban Umum

## Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  hasil  penelitian  yang  telah  terkumpul  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu seluruh  data  baik  primer  dan  data  sekunder  yang  diklasifikasikan  sesuai  dengan  permasalahan  kemudian  dianalisis dengan  teori  dan  konsep  yang  relevan.  Metode  analisis  adata  yang  digunakan  agar  penulis  memdapatkan  kejelasan masalah yang akan dibahas.

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bekasi tepatnya di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor penyebab penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)
Faktor Penyebab permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditrotoar,dan kekumuhan yang terjadi hingga kemacetan di pasar Bojong dikarenakan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar jembatan di Desa Bojong menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya. Hal ini tentunya  dapat  menciptakan  kemacetan  parah  dan  semakin  kumuh.  Karena  pada  lokasi  tersebut  selain  Pasar  dan banyaknya  pedagang  kaki  lima,  banyaknya  transportasi  umum  yang  berhenti  untuk  menarik  penumpang  serta kendaraan berat yang juga melewati daerah ini, tentunya dengan kondisi ini keamanan bagi pejalan kaki pun semakin berkurang. Pedagang kaki lima (PKL) ini timbul yang disebabkan adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan mendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (PKL) ini juga timbul dari akibat tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan  bagi  rakyat  kecil  yang  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  berproduksi. Dikarenakan  adanya  Penjual  Kaki  Lima  (PKL)  yang  berjualan  di  trotoar  jembatan  di  desa  Bojong  menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya.
Trotoar  adalah  salah  satu  pendukung  fasilitas  jalan  yang  termasuk  disalah  fungsikan.  Sesuai  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  Pasal  45  ayat  (1) disebutkan  bahwa  fasilitas  pendukung  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  meliputi  trotoar,  lajur  sepeda, tempat penyebrangkan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyangdang cacat, dan manusia usia lanjut.
Media  dagang  yang  tidak  estetis  dan  tidak  tertata  dengan  baik  menimbulkan  kesan  semrawut  dan  kumuh, akibatnya menurunnya kualitas visual kota. Lokasi berdagang sebagian (PKL) yang memakai badan jalan di jembatan Bojong  ini  yang  tidak  semestinya  menimbulkan  kemacetan  lalu  lintas.  Lokasi  berdagang  yang  menggunakan  trotoar menyita  hak  para  pejalan  kaki.  Keberadaan  (PKL)  yang  tidak  terkendali  mengakibatkan  pejalan  kaki  berdesak- desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan).
Selain  itu  luas  untuk  luas  ruang  berjualan  pedagag  kaki  lima  yang  menyebabkan  pejalan  kaki  turun  ke  badan jalan lebih disebabkan lebar trotoar para yang digunakan pedagang lebih dari setengah lebar trotoar yang seharusnya sampai seluruh lebar trotoar. Dari segi luas lahan yang digunakan para pedagang kaki lima menempati 75% dari luas lahan  trotoar  seluruhnya,  maka  dari  luas  lahan  untuk  pejalan  kaki  hanya  tersisa  25%.  Selain  itu  kondisi  di  perparah lokasi para pedagang  yang berada arus padat pejalan kaki menjadi penyebab banyaknya pejalan  kaki turun ke badan jalan  unuk  melanjutkan  perjalanannya 3 .  Di  trotoar  jembatan  Bojong  tidak  hanya  dipenuhui  oleh  pedagang  kaki  lima (PKL)  yang  berada  di  trotoar,  terdapat  pula  pedagang  kaki  lima  (PKL)  yang  berjualan  di  bahu  jalan  yang menggunakan gerobak. Ukran gerobak tersebut sebesar 150x 60x200 yang menjadi pemicu menyempitan bahu jalan. Bukan  hanya  gerobak  pedagang  kaki  lima  (PKL)  saja  tetapi  aktivitas  kegiatannya  pun  menjadi  pemicu  alih  fungsi bahu jalan di jembatan Bojong.
Selain  menyebabkan  terjadinya  kemacetan  di  pasar  Bojong,  para  pedagang  kaki  lima  (PKL)  serta  juga  para pembeli  menyebabkan  terjadinya  kekumuhan  yang  diakibatkan  oleh  sampah  yang  mereka  buang  sembarangan. Menurut  Who  Health  Organizations  (WHO)  Sampah  merupakan  barang  yang  berasal  dari  kegiatan  manusia  yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai tidak disenangi ataupun yang dibuang, Masyarakat sekitar masih kurang akan kesadarannya dalam pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Karena akan kurangnya kesadarannya itu dapat menimbul  kekumuhan  serta  bau  yang  tidak  mengenakan  ketika  orang  melewati  atau  berjalan  sepanjang  trotoar jembatan Bojong tersebut.
Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  (PKL)  tersebut  dilihat  dari  aspek  spasial.  Pertumbuhan  (PKL) berimplikasi terhadap permasalahan ruang yang harus disediakan oleh kota, karena biasanya PKL menempati lokasi- lokasi yang sudah memiliki fungsi lain dengan kegiatan yang cukup tinggi yaitu area-area strategis perkotaan seperti pusat  kota,  trotoar  sepanjang  jalan,  dan  ruang  publik  yang  ramai  dilewati  orang  menjadi  tempat  pilihan  PKL  untuk mengembangkan usahanya sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas ruang kota.
3 https://foresteract.com/sampah/ Diakses 5/12/ 2019
Dewi  Fitri  Yani  dan  Hana  Farida,  Penyalahgunaan  Fungsi  Trotoar  oleh  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pasar  Bojong  Kecamatan Kedungwaringin  Kabupaten  Bekasi  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang Ketertiban Umum
Pedagang  kaki  lima  keberadannya  memang  sering  dipermasalahkan  oleh  pemerintah  daerah  setempat  karena adanya beberapa alasan, yaitu:
1. Adanya  penggunaan  ruang  publik  oleh  pedang  kaki  lima  bukan  untuk  fungsi  semestinya  karena  dapat membahayakan orang lain maupun pedang kaki lima itu sendiri.
2. Keberadaannya  tidak  sesuai  dengan  visi  atau  yang  harusnya,  yaitu  yang  sebagian  besar  menekankan  aspek kebersihan, keindahan serta kerapihan
3. Pedaganng kaki lima membuat tata ruang menjadi kacau
4. Menyebabkan adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pedang kaki lima, dan
5. Menyebabkan adanya kerawanan sosial.
Gambar 1. Trotoar Pasar Bojong Kedungwaringin

## Gambar 2. Trotoar menjadi Tempat Parkir Kendaraan

## Akibat Hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima
Dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Bekasi  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Ketertiban  Umum  Pasal  1 ayat  (17)  yang  menjelaskan  tentang  pedagang  kaki  lima  atau  pedagang  kreatif  adalah  setiap  orang  yang  melakukan kegiatan  usaha  perdagangan  dan  jasa  yang  menempati  tempat-tempat  prasarana  kota  dan  fasilitas  umum  baik  yang mendapat  ijin  dari  Pemerintah  Daerah  seperti  badan  jalan,  trotoar,  saluran  air,  jalur  hijau,  taman,  bawah  jembatan, jembatan penyebrangan dan lain sebagainya. 4
Fungsi Trotoar yang sering kali disalahgunakan oleh pedagang kaki lima (PKL). Padahal fungsi tersebut sudah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 ayat (1), maupun  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Jalan  Pasal  34  ayat  (4)  dan  Peraturan  Daerah (Perda)  Kabupaten  Bekasi  tentang  Ketertiban  Umum,  bahwa  fungsi  trotoar  hanya  diperuntukkan  bagi  lalu  lintas pejalan  kaki.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009 5 Pasal  275  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  sanksi  kepada pelaku yang melanggar atau denda yaitu :
Hak-hak pejalan kaki dilindungi dan terdapat sanksi yang akan di tanggung oleh para pelanggar Pasal 275 ini : (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
(2) “Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki,  dan  alat  pengaman  Pengguna  Jalan  sehingga  tidak  berfungsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.4  Tahun  2012  tentang  Ketertiban  Umum  adalah  bahwa  dalam  rangka mewujudkan  suatu  tata  kehidupan  di  Kabupaten  Bekasi  yang  tertib,  tentram,  nyaman,  bersih  dan  indah  maka diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melidungi warga dan prasarana daerah beserta kelengkapannya.  Penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat  menjadi  salah  satu  urusan  wajib yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan  tugasnya  yang  akan  dijalankan  harus  sesuai dengan ketentuan Peratutran Perundang-undangan.
4 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum
5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dewi  Fitri  Yani  dan  Hana  Farida,  Penyalahgunaan  Fungsi  Trotoar  oleh  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pasar  Bojong  Kecamatan Kedungwaringin  Kabupaten  Bekasi  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang Ketertiban Umum
Dalam  hal  ini  seharusnya  peran  pemerintah  harus  bersikap  tegas  adalam  aturan  perda  yang  telah  ada,  serta adanya  koordinasi  dengan  instansi  yang  bekaitan  dengan  adanya  rasa  keamanan,  keindahan  dan  ketertiban  wilayah daerah  yang  dengan  cara  berkoordinasi  dengan  Satpol  PP  yang  sudah  menjadi  tugas  pokok  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  bentuk  keindahan  dan  ketertiban  wilayah  pemerintahan  daerah  dan  wajib  berperan  penting  dalam menjalankan  tugasnya.telah  diatur  didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun2004  tentang  Pedoman  Satpol Pamong Praja (PP) adalah salah satu anggota aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh oleh pegawau negeri sipil dan berikan tugasm tanggung jawaban  serta  wewenang  sesuai dengan Peraturan Daerah,  penyelenggaraan ketertiban umum  dan  ketentraman  bagi  perlindungan  masyarakat.  Tugas  Satpol  PP  yang  dimana  telah  dibentuk  untuk menegakkan  Peraturan  daerah  dan  Peraturan  kepala  daerah  untuk  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman  serta  menyelenggarakan  ketertiban  perlindunngan,  selain  itu  Satpol  PP  mempunyai  peran  yang  sangat strategis  dalam  segi  memperkuat  otonomi  daerah  dan  pelayanan  publik  didaerah  baik  dari  isi  suatu  kelembagaan maupun  sumber  daya  manusia  maka  dari  itu  diharapkan  dengan  adanya  keberandaan  Satpol  PP  tersebut  dapat membantu adanya kepastian hukukm dan memperlancar proses pembangunan daerah. 6
Pedagang  kaki  lima  dipasar  Bojong  ini  telah  melanggar  Peraturan  daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  4  Tahun 2012  tentang  Keteriban  Umum  yang  merupakan  merupakan  suatu  asas  standar  yang  di  bentuk  oleh  badan  pembuat undang-undang  atau  pengadilan  sebagai  suatu  dasar  atau  asas  penting  bagi  suatu  negara  dan  semua  masyarakat, didalam  Perda  yang  di  buat  ini  yang  seharusnya  oleh  pedagang  kaki  lima  (PKL)  tidak  boleh  dilanggar  agar  dapat mewujudkan  tata  kehidupan  khusunya  pada  Kabupaten  Bekasi  agar  tertib,  tentram,  nyaman,  bersih  dan  indah  serta diperlukan  adanya pengaturan dibidang  ketertiban  umum yang mampu melindungi warga  Kabupaten Bekasi.Adanya penyelenggaran  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat  menjadi  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Bekasi  yang  didalam  pelaksanaannya  harus  dijalankan  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Keberadaan  PKL  di  pasar  Bojong  merupakan  suatu  masalah  yang  harus  segara  diselesaikan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bekasi,yang  tidak  tertata  dengan  baik  yang  berjualan  di  ruang-ruang  publik  serta  menggunakan  fasilitas trotoar  dan  bahu  jalan  akan  menimbulkan  kesan  buruk  baik  dari  segi  keindahan  kota  dan  mengganggu  aktifitas  dan keselamatan  bagi  pejalan  kaki,serta  menyempitnya  ruas  jalan  yang  pada  akhirnya  juga  menyebabkan  teranggutnya keselamatan bagi pengguna jalan.
Dalam  hal  ini  seharusnya  peran  pemerintah  harus  bersikap  tegas  adalam  aturan  perda  yang  telah  ada,  serta adanya  koordinasi  dengan  instansi  yang  bekaitan  dengan  adanya  rasa  keamanan,  keindahan  dan  ketertiban  wilayah daerah  yang  dengan  cara  berkoordinasi  dengan  Satpol  PP  yang  sudah  menjadi  tugas  pokok  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  bentuk  keindahan  dan  ketertiban  wilayah  pemerintahan  daerah  dan  wajib  berperan  penting  dalam menjalankan  tugasnya.telah  diatur  didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun2004  tentang  Pedoman  Satpol Pamong Praja (PP) adalah salah satu anggota aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh oleh pegawau negeri sipil dan berikan tugasm tanggung jawaban  serta  wewenang  sesuai dengan Peraturan Daerah,  penyelenggaraan ketertiban umum  dan  ketentraman  bagi  perlindungan  masyarakat.  Tugas  Satpol  PP  yang  dimana  telah  dibentuk  untuk menegakkan  Peraturan  daerah  dan  Peraturan  kepala  daerah  untuk  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman  serta  menyelenggarakan  ketertiban  perlindunngan,  selain  itu  Satpol  PP  mempunyai  peran  yang  sangat strategis  dalam  segi  memperkuat  otonomi  daerah  dan  pelayanan  publik  didaerah  bik  dari  isi  suatu  kelembagaan maupun  sumber  daya  manusia  maka  dari  itu  diharapkan  dengan  adanya  keberandaan  Satpol  PP  tersebut  dapat membantu adanya kepastian hukukm dan memperlancar proses pembangunan daerahh..
Pedagang kaki lima dipasar Bojong ini telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keteriban Umum yang  merupakan  merupakan  suatu  asas  standar  yang  di  bentuk  oleh  badan  pembuat  undang-undang  atau  pengadilan sebagai suatu dasar atau asas penting bagi suatu negara dan semua masyarakat, didalam Perda yang di buat ini yang seharusnya  oleh  pedagang  kaki  lima  (PKL)  tidak  boleh  dilanggar  agar  dapat  mewujudkan  tata  kehidupan  khusunya pada  Kabupaten  Bekasi  agar  tertib,  tentram,  nyaman,  bersih  dan  indah  serta  diperlukan  adanya  pengaturan  dibidang ketertiban  umum  yang  mampu  melindungi  warga  Kabupaten  Bekasi.aAdanya  penyelenggaran  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang didalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  pasti  mempunyai  aturan  hukum  atau didasarkan  pada  asas-asas  legalitas,  yaitu  bawa  pemerintah  daerah  tunduk  pada  undang-undang.  Kebijakan  publik mempunyai arti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemeritah daerah yang  mempunyai  tujuan  atau  berorientasi  pada  tujuan  tertentu  demi  kepentingan  seluruh  masyarakat.  Kebijakan pemerintah  daerah  ini  disini  adalah  segala  hal  yang  diputuskan  pemeritah  daerah.  Definisi  telah  menunjukkan bagaimana  pemerintah  daerah  memiliki  otoritas  untuk  membuat  kebijakan  yang  bersifat  mengikat.  Dalam  proses
6 Peraturan Pemerintah Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol Pamong Praja (PP)
Dewi  Fitri  Yani  dan  Hana  Farida,  Penyalahgunaan  Fungsi  Trotoar  oleh  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pasar  Bojong  Kecamatan Kedungwaringin  Kabupaten  Bekasi  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang Ketertiban Umum
pembuatan  kebijakan  terdapat  dua  model  pembuatan  yaitu  bersifat  top  down  dan  bottom  up.  Idealnya  proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Dan adanya kebijakan Pemerintahn Kabupaten Bekasi membiarkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar  bukanlah  merupakan  penaggulangan  pengangguran  melainkan  menimbulkan  banyak  dampak  yang  dirugikan seperti  kelancaran  lalu  lintas  bagi  kendaraan  pribadi  maupun  kendaraan  umum  selain  itu  mengganggu  hak-hak  dari pejalan kaki yang sebaliknya mengembalikan fungsi trotoar sebagai dengan fungsinya
Keberadaan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  di  pasar  Bojong  merupakan  suatu  masalah  yang  harus  segara diselesaikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi.  Dimana  keberadaan  PKL  yang  tidak  tertea  dengan  baik  yang berualan  di  ruang  ruang  publik  serta  menggunakan  fasilitas  trotoar  dan  bahu  jalan  akan  menimbulkan  kesan  buruk baik dari segi keindahan kota dan menggangu aktifitas dan keselamatan pejalan kaki, menyempitnya ruas jalan yang pada  akhirnya  juga  menyebabkan  teranggunya  keselamatan  pengguna  jalan  baik  pejalan  kaki  maupun  terjadinya kemacetan.  Peran  pemerintah  dalam  hal  ini  memiliki  suatu  kebijakan  untuk  menangani  masalah  masalah  terhadap Pedagang  kaki  lima  (PKL)  dengan  adanya  dikeliarkannya  Perda  (Peraturan  Daerah).  Pemerinrtah  Daerah  khusunya kabupaten  Bekasi  mengeluarkan  kebijakan  yaitu  dengan  cara  pedagang  kaki  lima  dipindah  lokasian  ke  tempat  yang telah  disediakan  seperti  kios  secara  gratis,  setiap  kios  setiap  bulannya  ditarik  dengan  harga  yang  relatif  murah,  bagi pedagang yang tidak yang tidak mau pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerag tersebut akan dikenakan sanksi dengan Peraturan Perda yang berlaku.
1. Dengan mengetahui dampak negatif dari yang ditimbulkan dari pedagang kaki lima (PKL) sebaikan para pedagang kaki  lima  (PKL)  di  pasar  Bojong  bisa  mengikuti  kebijakan  yang  di  berlakukan  pemerintah  daerah  Kabupaten Bekasi  agar  pedagang  kaki  lima  berjualan  di  tempat  yang  sudah  di  sediakan  oleh  pihak  dinas  pengelolaan  pasar Bojong.
2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bekasi lebih fokus untuk pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di  trotoar  dan  seharusnya  pihak  pemerintah  Kabupaten  Bekasi  tidak  hanya  melakukan  penertiban  saja  tetapi menindaklanjuti  para  pedagang  kaki  lima  (PKL)  agar  diberi  sanki  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang berlaku. Pihak dinas pengelolaan pasar Bojong hendaknya lebih ditekankan lagi fungsi pengawasan sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran – pelanggaran yang berasal dari pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar daan pihak  pengelolaan  pasar  Bojong  harus  segera  melakukan  pelatihan  dan  pembinaan  pada  para  pihak  instansi  yang terkait.  Dan  Diharapkan  kepada  pemerintah  Kabupaten  Bekasi  khususnya  di  pasar  Bojong  agar  lebih  peduli terhadap  para  pedagang  kaki  lima  (PKL)  yang  berjualan  di  trotoar  diberikan  tempat  atau  kios  untuk  mereka berjualan  yang  layak  sehingga  tidak  mengganggu  pejalan  kaki  dan  masyarakat  sekitar  yang  ingin  beraktivitas setiap harinya .

## SIMPULAN
1. Faktor penyebab penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditrotoar,dan kekumuhan yang  terjadi  hingga  kemacetan  di  pasar  Bojong  dikarenakan  adanya  Penjual  Kaki  Lima  (PKL)  yang  berjualan  di trotoar  jembatan  di  Desa  Bojong  menimbulkan  kemacetan  bagi  pengendara  motor  dan  pejalan  kaki  yang  lewat setiap  paginya.  Hal  ini  tentunya  dapat  menciptakan  kemacetan  parah  dan  semakin  kumuh.  Karena  pada  lokasi tersebut  selain  pasar  dan  banyaknya  pedagang  kaki  lima,  banyaknya  transportasi  umum  yang  berhenti  untuk menarik penumpang serta kendaraan berat  yang  juga melewati daerah  ini, tentunya dengan kondisi  ini keamanan bagi  pejalan  kaki  pun  semakin  berkurang.  Pedagang  kaki  lima  (PKL)  ini  timbul  yang  disebabkan  adanya  suatu kondisi  pembangunan  perekonomian  dan  mendidikan  yang  tidak  merata  di  seluruh  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (PKL)  ini  juga  timbul  dari  akibat  tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan  bagi  rakyat  kecil  yang  tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Dikarenakan adanya Penjual Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar jembatan  di  desa  Bojong  menimbulkan  kemacetan  bagi  pengendara  motor  dan  pejalan  kaki  yang  lewat  setiap paginya.
2. Sanksi-sanksi terhadap Daerah (Perda) Kabupaten Bekasu Nomor 4 Tahun 2012 tenteang Ketertiban Umum yaitu diancam  pidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak  sebesar  Rp. 50.000.000,00,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  serta  pelanggaran  lainnya  yang  diatur  secara  khusus  dalam  peaturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Yetty  Sarjono .  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Perkotaan, Muhmadiyah  University,  Yogyakarta,  2005 Edisi  1  Cetakan  1.
Yogyakarta:BPFE.
Hasan Shadily. Ketertiban Umum , Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Soerdjono Soekanto, dkk. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Dewi  Fitri  Yani  dan  Hana  Farida,  Penyalahgunaan  Fungsi  Trotoar  oleh  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pasar  Bojong  Kecamatan Kedungwaringin  Kabupaten  Bekasi  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang Ketertiban Umum

## Jurnal
Gentur  Cahya  Setiono. Aspek  Yuridis  Ahli  Fungsi  Trotoar  Jalan  Sebagai  Lokasi  Pedagang  Kaki  Lima. Jurnal  Law Reform. Fakultas Hukum Universtas Kediri, Tahun 2015 Sukma  Hari  Wibowo. Penegakkan  Hukum  Sebagai  Upaya  Penanggulan  Penyalahgunan  Fungsi  Trotoar  Di Kabupaten  Temanggung .  Skripsi.  Program  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universias  Negeri  Semarang.  Semarang. 2018.
Al’  Amir  Bayhaqi. Berjualan  di  Atas  Trotoar  Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Angkutan Jalan  dan  Lalu  Lintas  Menurut  Maslahah  Mursalah. Skripsi.  Program  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2019.

## Sumber Internet
https://tirto.id/pedagang-kaki-lima-masih-melanggar-bulan-tertib-trotoar-cvbK , Diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 15.00 WIB

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol Pamong Praja (PP). Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keteriban Umum.