Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi di Aceh melalui pendekatan Analisis Fishbone
SUSANTI * Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Jalan Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia susantidjakfar@serambimekkah.ac.id
MUSFIRA Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Serambi Mekkah, Jalan Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia musfira1983@gmail.com
SUFITRAYATI Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Serambi Mekkah, Jalan Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia sufitrayati@serambimekkah.ac.id
A rticle’s h istory:
Received 29  October  2022; Received  in  revised  form 23  November  2022; Accepted 25  November,  2022; Published 30 November 2022. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested citation:
Susanti, Musfira, & Sufitrayati. (2022). Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi di Aceh melalui pendekatan Analisis Fishbone. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 8(2), 175 – 181. https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i2.854 .

## ABSTRAK:
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kendala koperasi di Aceh yang masih rendah dalam penerapan Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.Adapun metode pendekatan yang  digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Tehnik  pengumpulan data yang digunakan  yaitu  FGD,  quisioner, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi kepada  koperasi yang belum berkonversi dari sistem konvensional  ke sistem syariah,  dengan Jumlah populasi sebanyak 197 koperasi dan sampel diambil berdasarkan rumus slovin yaitu sebanyak 100 koperasi Analisis data yang digunakan yaitu Fishbone analisis, dengan 5 variabel utama yaitu  Pengurus koperasi, SDM Koperasi, Infrastruktur Koperasi dan Kelembagaan Koperasi. Ditemukan bahwa pada variable pengurus pengurus sebahagian besar adalah wanita dan pendidikan di dominasi tamatan  Sarjana,  Sedangkan  pada  variable  SDM  koperasi  yang  mencakup    pemahaman  perkoperasian  masih  rendah  yaitu  rata-rata  dibawah  50  %,  sedangkan  dalam  hal ketenagakerjaan koperasi rata-rata tidak memiliki pegawai professional,rata-rata hanya dijalankan oleh pengurus saja.Pada variable Infrastuktur yaitu perkembangan Aset,omset dan  keanggotaan serta perangkat administrasi koperasi masih dibawah rata-rata yaitu dibawah 50%. Terkait dengan kelembagaan yang mencakup PAD (Perubahan Anggaran Dasar) yang dikeluarkan oleh notaris walaupun biayanya tidak terlalu mahal, masih normal namun koperasi merasakan notaris masih kurang pemahamnnya tentang perkoperasian, dalam  hal  penggunaan  aplikasi  sistem  syariah,  maka  sebahagian  besar  koperasi  belum  menggunakannya  karena  dianggap  belum  memerlukan.  Kesimpulannya  adalah permasalahan dominan dari SDM soal pemahaman yang masih kurang, kinerja koperasi yang rendah.Rekomendasi untuk kendala ini adalah agar adanya pembinaan koperasi secara terus menerus dan berkesinambungan, agar koperasi bisa meningkat kinerja dan kapasitasnya. Khususnya juga diberikan pemahaman tentang sisitem syariah yang juga mampu mendongkrak perkembangan kinerja koperasi.
Kata Kunci: Koperasi; Lembaga Keuangan Syariah; Fishbone.

## ABSTRACT:
The purpose of this study is to find still minor restrictions on cooperatives in Aceh in the implementation of Qanun No. 11 of 2018 on Islamic financial institutions. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. The data collection methods used were REA, questionnaires, interviews, literature, and co-op documents that have not yet been converted from the traditional system to the Shariah system, with a total population of 197 co-ops, and samples were drawn according to the Srobin formula. , that is, 100 co-ops. The data analysis used was fishbone analysis. there are five main variables namely co-operative management, co-operative staff, co-operative infrastructure and co-operative facilities. In management variables,  the majority of  administrative staff  are women  and  education is  dominated by bachelor's  degrees, while co-operative personnel variables, including understanding of co-operatives, are about employment co-operatives. shown to average less than 50%. Average, no professional staff, average-average, run only by administrators. For variable infrastructure, i.e. asset development, turnover, number of members and co-management tools, it is still below average, i.e. below 50%. In the context of an institution involving a PAD (amendment of articles of association) issued by a notary, the cost is not too high, but still normal, but the co-op feels that the notary public has not yet understood the co-op regarding the use of the application. Most cooperatives do not use the Sharia system because they do not need it. In conclusion, the general human resource  problem  remains  a  lack  of  understanding  and  poor  collaborative  performance.  A  recommendation  against  this  obstacle  is  to  continuously  and  continuously  develop cooperatives so that they can increase their efficiency and capacity. In particular, an understanding of the Shariah system can be conveyed and the development of cooperation efficiency can also be promoted.
Keywords: Cooperative; Islamic Financial Institutions; Fishbone.
JEL Classification: P13; B26; D02.

## PENDAHULUAN
Aceh merupakan salah satu daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Republik  Indonesia  untuk  penyelenggaraan  kepemerintahan,  kebebasan  dan  keluasan  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat.Sebagaimana  termuat  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh yang telah  disahkan  Undang-Undang  nomor 18  Tahun  2001, yang  kemudian  Undang- Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. (Utamy & Ahmad Hasan Basri, 2020).
Koperasi dipandang lebih unggul dibanding program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini karena  koperasi  melibatkan  secara  langsung  masyarakat  untuk  melakukan  upaya  dan  usaha  untuk mensejahterakan  dirinya  sendiri  secara  mandiri.  Kemandirian  ini  ditunjukkan  melalui  aktifitas  keanggotaannya dalam koperasi. Koperasi menempatkan masyarakat/anggotanya tidak hanya sebagai “penerima” dalam aktifitas sosial ekonominya, tetapi menjadi “pemain” dalam kegiatan ekonomi secara langsung. Sehingga anggota koperasi secara aktif ikut menentukan tumbuh kembang usaha yang dinaungi koperasi.
Pada  tahun  2018  Pemerintah  Aceh  telah  mengesahkan  qanun  No.11  Tentang  Lembaga  keuangan Syariah dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun nonbank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan koversi sistem dari konvensional ke syariah. Menurut  kepala  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  provinsi    Aceh  ,  Bapak  Helvizar  saat  ini  Aceh  memiliki  3.337 koperasidalam bentuk KSP/USP. Dari jumlah tersebut baru 89 KSSPS/USPPS yang berbasis syariah di Aceh. Artinya hanya sekitar 3% dari total koperasi yang berhasil konversi dari koperasi konvensional. Berdasarkan fakta ini maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk menemukan akar persoalan di perlunya dilakukan sebuah analisis mendalam agar melalui penelitian ilmiah untuk  mendapatkan solusi mengatasi persoalan yang ada.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Koperasi Syariah
Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (kepmen) koperasi dan ukm republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS).(Wahyudi, 2020)  Dalam perkembangannya  koperasi  Syariah  tumbuh  sangat  beragam  dengan  variasi  nama  yang  tidak  seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KSUS merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah. Sementara KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi,  dan  simpanan  sesuai  pola  bagi  hasil  (syariah).  Koperasi  berbasis  syariah  diatur  kemudian    dengan Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Tujuan koperasi syariah menurut yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai  norma  dan  moral  Islam,  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada umumnya  serta  turut  membangun  tatanan  perekonomian  yang  berkeadilan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Islam.(Sofian, 2018)

## Qanun no.11 tahun 2018
Dalam kamus KBBI mengartikan qanun sebagai undang-undang; peraturan; hukum; kaidah; kitab undang Sebagai peraturan perundang-undangan, qanun no.11.tahun 2018 ini (Aceh, 2018) mengatur kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.  Di samping itu berdasarkan Qanun no.11 tahun 2018, pada bab II pasal 7 juga mengklasifikasikan jenis- jenis lembaga keuangan syariah yang dimaksudkan untuk juga melaksanakan aturan ini, Yaitu:
1) Bank syariah: Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2) Lembaga keuangan non-bank syariah: asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, modal ventura  syariah,  pegadaian  syariah,  koperasi  pembiayaan  syariah  dan  sejenisnya,  lembaga  pembiayaan
syariah, anjak piutang syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya.
3) Lembaga keuangan lainnya: lembaga keuangan non formal dan lembaga pegadaian non formal.
Analisis Fishbone
Analisis Fishbone (atau Ishikawa) adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu  analisis  lebih  terperinci  dalam  menemukan  penyebab-penyebab  suatu  masalah,  ketidak  sesuaian,  dan kesenjangan  yang  ada  (Hamidy,  2016)  Diagram  fishbone merupakan  suatu  alat  visual untuk  mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu  permasalahan(Asmoko,  2013).Menurut  Scarvada  dalam  Asmako  (Asmoko,  2013),  konsep  dasar  dari diagram fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari diagram atau pada bagian kepala  dari  kerangka  tulang  ikannya.  Penyebab  permasalahan  digambarkan  pada  sirip  dan  durinya.  Kategori penyebab  permasalahan  yang  sering  digunakan  sebagai  start  awal  meliputi:  a)  Materials  (bahan  baku);  b) Machines and equipment (mesin dan peralatan); c) Manpower (sumber daya manusia), d) Methods (metode); e) Mother  Nature/environment  (lingkungan),  dan  f)  Measurement  (pengukuran).  Keenam  penyebab  munculnya masalah  ini  sering  disingkat  dengan  6M.  Menemukan  penyebab  untuk  masing-masing  kelompok  penyebab masalah. Penyebab ini ditempatkan pada duri ikan.

## Gambar 1.  Diagram Fishbone
Kebaharuan Topik penelitian tentang  kendala penerapan qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah pada koperasi , sejauh ini belum ada yang menbuat penelitian. Hal ini tentu saja sudah wajar, karena konsekuensi bagi yang tidak menjalankan,  ini baru akan diterapkan  pada bulan februari tahun  2022.  Namun penelitian tentang koperasi  syariah  ini  sudah  banyak  dilakukan,  topik  penelitian  terbatas  pada  produk/jasa  yang  ditawarkan  dan kebermanfaatnya bagi para anggota. Penelitian yang pernah dilakukan misalnya adalah oleh  (Utamy & Ahmad Hasan Basri, 2020) tentang konsep Konsep Keadilan pada qanun Aceh nomor 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana dalam hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa  Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Qanun tersebut mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan ghorar. Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Selain itu  apakah jasa koperasi syariah ini juga diminati masyarakat, maka hal ini juga sudah diteliti oleh  Mufhi dkk,  (Muflih et al., 2019) adapun judulnya adalah minat masyarakat desa terhadap jasa koperasi syariah ; Peran Literasi dan kenyamanan, adapun hasil dari kesimpulan penelitian adalah Penelitian ini membuktikan bahwa literasi mampu mempengaruhi minat terhadap jasa koperasi syariah secara langsung dan melalui mediasi kenyamanan. Temuan ini mengindikasikan terbukanya peluang koperasi syariah berkembang di pedesaan melalui peran literasi dan kenyamanan. penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupun wilayah survey ke tingkat nasional dan menambah variabel lain yang dinilai penting seperti tingkat ekonomi, pendidikan, gender, inovasi produk, dan kepercayaan. Dalam dua hasil  penelitian  terbaru  di  atas  maka  sudah  sangat  jelas  peran  koperasi  syariah  sangat  bermanfaat  bagi perkembangan ekonomi, untuk itu penelitian ini sangat penting agar  penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mendalam lagi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif    deskriptif  dengan Pendekatan analisis Fishbone. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara (indepth  interview),  Quisioner  online  maupun  offline  terhadap    koperasi,  praktisi  koperasi  syariah,  Dewan Pengawas syariah Koperasi dan  regulator yaitu Dinas Koperasi dan UKM provinsi Aceh dan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota yang mewakili. Selain Data primer juga digunakan data skunder untuk mendukung penelitian ini.  Dalam  memperkaya  informasi  yang  akurat  maka  dilakukan  juga Focus  Group  Discission  (FGD) bagi stakeholder  perkoperasia  seluruh  Aceh.  Populasi  adalah  sebesar  197  Koperasi  yang  berasal  dari  21 kabupaten/kota di Aceh, dengan sampel sebesar 100 Koperasi. Dalam proses penelitian ini, juga dirancang melalui proses dan tahapannya, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap mendapatkan solusi dari informasi-informasi yang ada. Berikut Diagram proses riset yang dilakukan
Gambar 2.  Alur Proses Penelitian

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Koperasi  yang  diteliti  merupakan  koperasi  yang  berasal  dari  koperasi  di  seluruh  provinsi  Aceh  yang meliputi 23 Kabupaten/Kota.  Adapun kriteria koperasi yang diteliti adalah sbb :
1) Koperasi  Aktif
2) Bergerak di bidang simpan pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP)
3) Belum beralih secara syariah, baik dari segi badan Hukum dan Produk/Layanannya
Analisa Akar Masalah
Berdasarkan Analisis Fishbone Dari 6 Analisis Fishbone secara teoritis, maka  setelah menggali informasi lebih  mendalam  maka  ditemukan  4  point  penyusun  akar  masalah  kendala  yang  menyebabkan  rendahnya pencapaian Penerapan qanun no. 11 tahun 2018, tentang lembaga keuangan syariah, khusus koperasi. Adapun keempat point ini digambarkan dalam kerangka fishbone sebagai berikut:
Gambar 3. Kerangka Utama Akar Masalah Fishbone Kendala penerapan qanun no.11 tahun 2018
Kendala Penerapan qanun no. 11 tahun 2018 pengurus SDM Koperasi Infrastruktur koperasi
Kelembagaan

## Gejala Faktor Fishbone
Dalam melihat Gejala faktor penyebab masalah dengan pendekatan  Fishbone , maka didasarkan dari akar masalah dahulu, 4 point akar masalah kemudain berkembang menjadi gejala-gejela faktor fishbone yang lebih terperinci, yaitu sbb:

## Pengurus
Pada bagian ini dari segi pengurus, informasi di gali dari Informasi umum tentang kepengurusan pada koperasi  sampel.  Informasi  di  peroleh  dari  beberapa  informasi  yang  terdiri  dari    1).  Status  responden;  2). Pendidikan dan 3). Wilayah/lokasi koperasi. Dari ketiga item ini maka tidak ada yang mencolok dan menjadikan sebagai alasan dalam penerapan, karena rata-rata yang menjadi responden adalah ketua yang tentu saja sebagai pengambil kebijakan dalam organisasi, kemudian pendidikan terakhir rata-rata adalah Strata satu (Sarjana) dan penyebaran wilayah merata di setiap kabupaten/Kota di provinsi Aceh.

## SDM Koperasi
Dalam menggali informasi tentang SDM Koperasi ini, maka informasi digali dari beberapa hal, yaitu: 1) Sikap, 2) Pemahaman, 3) Pembinaan. Semua responden menyatakan setuju dengan adanya qanun no. 11 tahun 2018,  tentu  hal  ini  bukan  menjadi  kendala  ketika  qanun  tentang  lembaga  keuangan  ini  diberlakukan,  karena memang awalnya terjadi pro kontra dalam masyarakat, namun akhirnya semua bisa menerima walaupun masih ada saja nada sumbang yang muncul. Untuk pemahaman tentang Lembaga keuangan ini ternyata pemahaman responden maish antara 50% kebawah, ini yang menjadi perhatian karena pemahaman ini membuat pengurus enggan  untuk  konversi,  karena  merasa  sistem  syariah  ini  sama  dengan  konvensionl  seperti  yang  menjadi anggapan  masyarakat  luas  pada  umumnya.  Terkait  dengan  pemahaman  ini,  tentu  saja  tidak  terlepas  dari pembinaan bagi koperasi, Pembina koperasi saat ini adalah Dinas koperasi dan UKM baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Di dapat sebahagian besar sudah mendapatkan pembinaan berupa kegiatan pelatihan dari Pembina setempat, dan sebahagian besar hanya mendapatkan satu kali pembinaan.

## Infrastruktur Koperasi
Pada  Variabel  Infrastruktur,  maka  informasi  yang  diperoleh  secara  mendalam  mencakup:  1)  PAD (perubahan anggaran Dasar ); 2) Notaris; 3) DPS (Dewan Pengawas Syariah), 4) Aplikasi LKS. PAD merupakan salah satu indikator bahwa koperasi sudah konversi ke sisitem syariah, PAD dikeluarkan oleh Notaris dengan persetujuan anggota (biasanya disepakati pada rapat anggota) dan diketahui oleh Pembina setempat , yaitu Dinas Koperasi dan UKM provinsi maupun kabupaten/kota.Dalam Hal ini PAD yang dikeluarkan oleh Notaris biasanya berbayar,  setiap  daerah  dan  notaris  menetapkan  biaya  pembuatan  PAD  ini  berbeda-beda,  dari  penggalian informasi  yang  ada  responden  tidak  merasa  kemahalan  dengan  penetapan  biaya  oleh  Notaris,  namun  terkait dengan notaris responden menyatakan bahwa notaris banyak yang tidak faham dengan aturan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perkoperasian.Tanggungjawab penerapan qanun no.11 tahun 2018 selain diemban oleh Pembina yaitu dinas koperasi provinsi dan Kota Banda Aceh, juga merupakan tugas DPS ( Dewan Pengawas Syariah) .(Absor et al., 2019) Dalam Hal ini DPS walaupun jumlahnya sudah memenuhi kebutuhan kopersi yang aktif, namun perannya belum seperti yang diharapkan.Dalam hal penggunaan Aplikasi, maka Koperasi hampir 90% menyatakan belum menggunakan, selain hanya memekai sisitem secara manual, untuk yang konvensional saja belum apalagi yang sisitem syariah.(Absor et al., 2019)

## Kelembagaan
Terkait dengan variable kelembagaan, maka disni ada informasi yang mendalam dilihat dari beberapa faktor yaitu: 1) Keanggotaan; 2) Omset, 3) Asset, 4) SOP (standar Operasional Prosudural). Salah satu melihat kinerja koperasi adalah interaksi, transaksi dan penambahan anggota di sebuah koperasi dan perkembangan Aset dan Omset, namun disayangkan rata-rata koperasi tidak memiliki perkembangan yang significant dari ketiga faktor ini, perkembangannya rata-rata dibawah nilai 30%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak memiliki kinerja yang baik.  Dalam  hal  ini  bisa  dijadikan  sebagai  sebab  sehingga  koperasi  tidak  memeperdulikan  tentang  sisitem operasional kerjanya, sehingga tidak merasa butuh untuk merubah sisitem yang ada.Ditambah lagi SOP yang
sebenarnya sangat dibutuhkan dalam operasional kegiatan organisasi maupun usaha koperasi, namun hal ini juga tidak  dimiliki  oleh  koperasi.  Berikut  Gejala – Gejala  faktor  masalah  dengan  analisis  Fishbone  melalui  Gambar Analisis
Gambar 4. Gejala Faktor Fishbone  Kendala Penerapan Qanun no.11 tahun 2018

## KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa rendahnya presentasi penerapan Qanun no.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan khususnya Koperasi, adalah:
1) Kurangnya  Pemahaman  tentang  Lembaga  keuangan  Syariah,  yaitu  rata-rata  dibawah  50  %  (skala pemahaman 100%), yang berakibat pada kurang ketertarikan untukonversi sisitem konvensional ke syariah.
2) Notaris  sebagai  salah  satu  orang  yang  dilibatkan  dalam  konsultasi  pembuatan  akte  PAD  (Perubahan Anggaran Dasar) Notaris  dianggap kurang  memahami tentang perkoperasian,sehingga Notaris dinaggap tidak bias memberikan motivasi dalam proses perubahan ini.
3) Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu bagian yang tidak terlepas dari Lembaga keuangan syariah, dianggap belum memberikan kontribusi secara Nyata bagi perkembangan penerapan qanun no.11 tahun 2018
4) Masih dirasa kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pembina koperasi yaitu dari dinas koperasi provinsi dan kabupaten kota untuk peningkatan kinerja koperasi.

## REKOMENDASI
Beberapa Hal Rekomendasi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan  jumlah koperasi yang berkonversi dari  konvensional ke syariah adalah :
1) Terkait  pembinaan  dari  pembina  koperasi yaitu  Dinas  Koperasi dan  UKM  provinsi  maupun  kabupaten/kota meningkatkan pembinaan terhadap koperasi dengan pendampingan  berkelanjutan dan Moderen agar koperasi di  Aceh meningkat  kinerjanya,  sehingga  dengan  bersegera  merubah dari  system   konvensional ke syariah karena merasa dibutuhkan dan adanya keuntungan.
2) Meningkatkan  kontribusi  DPS  (Dewan  Pengawas  syariah)  Dalam  mewujudkan  tercapainya  amanah  qanun no.11 tahun 2018
3) Dinas koperasi, Koperasi dan stakeholder lainnya, khususnya notaris menjalin komunikasi dan saling berbagi dalam hal peningkatan pengetahuan dan perkembangan tentang perkoperasian agar mampu memeberikan kontribusi lebih dalam penerapan qanun no.11 tahun 2018
Penelitian ini masih terbuka untuk diteliti, karena keterbatasan waktu dan keadaan lainnya, maka peneliti lain bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan koperasi khususnya koperasi syariah saat ini. Misalnya apakah penerapan sisitem syariah dapat berpengaruh terhadap kinerja koperasi atau sebaliknya.

## REFERENSI
Absor, C., Hana, K. F., & Nur, F. R. (2019). Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah? MALIA:  Journal  of  Islamic  Banking  and  Finance , 3 (2),  155.  doi: https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8413.
Aceh, P. (2018). Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 .
Anonymous. (2021). Dampak Penerapan Qanun Aceh No . 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah . https://blog.nicepay.co.id
Asmoko,  H.  (2013).  Teknik  Ilustrasi  Masalah  -  Fishbone  Diagrams. Balai  Diklat  Kepemimpinan,  Pusdiklat Pengembangan SDM, BPPK , 1 – 8. url: http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpimmagelang/images/unduh/teknik_ilustrasi_masalah.pdf
Hamidy, F. (2016). Pendekatan Analisis Fishbone Untuk Mengukur Kinerja Proses Bisnis Informasi E-Koperasi. Jurnal Teknoinfo , 10 (1), 11. doi: https://doi.org/10.33365/jti.v10i1.12.
Muflih, M., Syarief, M. E., Afiyanti, F., Setiawan, I., & Herli, D. (2019). Minat Masyarakat Desa Terhadap Jasa Koperasi  Syariah :  Peran  Literasi  Dan  Kenyamanan. Prosiding  Seminar  Nasional  Dan  Call  for  Papers ”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX” 19 - 20 November 2019 Purwokerto , 5 (November), 4 – 11.
Sofian.  (2018).  Koperasi  Syariah  Sebagai  Solusi  Keuangan  Masyarakat:  Antara  Religiusitas,  Trend,  Dan Kemudahan Layanan. 9 Th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRONS) .
Utamy,  I.,  &  Ahmad  Hasan  Basri.  (2020).  Konsep  Keadilan  pada  qanun  Aceh  nomor  11  tentang  Lembaga Keuangan Syariah. Al-Mabsut , 14 (2), 122 – 132.
Wahyudi,  I.  (2020).  Strategi  Koperasi  Syariah  Dalam  Menarik  Minat  Nasabah. Akademika , 13 (02).  doi: https://doi.org/10.30736/adk.v13i02.125.