## Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi
Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Eka Kurniawati
Jurusan Ilmu Pendidkan  Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, eka.kurniawati73@fkip.unila.ac.id
Siti Samhati
Jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia  Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, siti.samhati@fkip.unila.ac.id

## Abstract
Women's subordination has an impact on political life in Indonesia which is related to the impacts of gender discrimination, namely marginalization of stereotypes and excessive workload. From a methodological point of view, this article will be based on a case study, where the case is used as data showing gender inequality and even gender inequality, to then be analyzed based on a gender justice mechanism. in the positi district Spreading out domestic responsibilities between men and women, as well as increasing the insight of rural women through education will change the number of women who play a role in both the social conomic and poliltic fields will be more in tthe future.
Keywords: General Election, Reconistrustion,Subordination, Women

## Abstrak
Subordinasi perempuan berakibat pada kehidupan politik di Indonesia yang berhubungan dengan dampak-dampak dari diskrimansi gender yaitu marginalisasi, stereotif, violence dan beban kerja berlebihan. Dari segi metodelologi artikel ini akan dikaji berdasarkan studi kasus, dimana kasus tersebut dijadikan sebagai data yang memerlihatkan ketidaksetaraan gender bahkan ketidakadilan gender, untuk kemudian dianalis berdasarkan mekanisme keadilan gender. Merekontruksi peran perempuan di Indonesia hendaknya dilakukan oleh para perempuan sendiri terutama yang tinggal di desa-desa pada kabupaten provinsi. Menyetarakan kewajiban domestic antara laki-laki dan perempuan, serta menambah wawasan perempuan pedesaan melalui pendidikan akan merubah jumlah perempuan yang berperan baik dalam bidang social, ekonomi maupun politik akan lebih banyak pada masa-masa yang akan datang
Keywords : Pemilihan Umum, Perempuan, Subordinasi, Rekonstruksi, .

## Pendahuluan
Wanita adalah tiang negara, kalimat ini bila ditelaah lebih dalam akan menguraikan makna yang panjang, ditinjau dari penciptaanya di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 1 wanita (Hawa) tercipta dari tulang rusuk Adam AS, ditinjau dari keberadaannya wanita sangatlah penting bagiorang-orang yang ada disekitarnya. Dalam hal keimanan, kedudukan laki-laki dan perempuan dimata Allah adalah sama. Diciptakannya perempuan dari tulang rusuk yang bengkok, perempuan bukan diartikan bersifat bengkok (kurang sempurna), karena hanya prihal fungsi saja, yang membedakan laki-laki dan perempuan.
Keadilan serta kesetaraan gender, seperti hak dan peran perempuan dalam berpolitik serta kedudukanya pada lembaga politik yang masih terlihat ketimpangan dalam pelaksanaanya. Suara perempuan yang kerap kurang terwakili di lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, merupakan hasil dari kurangnya peran perempuan dilembaga-lembaga tersebut, karena lembaga tersebutlah yang memegang keputusan dan kebijakan yang menyangkut harkat dan kehidupan orang banyak termasuk anak dan perempuan. Sedangkan prasyarat tumbuhnya pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan perempuan di dalam proses pengambilan kebijakan serta terlahirnya produk hukum dengan berspektif  gender.
“ Subordinasi perempuan diartikan sebagai ‘penomorduaan’ perempuan, bahwa perempuan lebih lemah/rendah dari laki-laki sehingga kedudukan ” , fungsi dan peran perempuan seakan lebih rendah dibanding laki-laki. Contoh nyata yang biaa ditemui, pada
perbedaan fungsi dan peran, seorang perempuan yang berperan sebagai istri dituntut agar selalu terlihat cantik, harus memiliki kesabaran yang lebih, dan bersikap lemah lembut, dan penyayang. Dalam hal mendidik anak, serta hal pekerjaan rumah tangga membereskan rumah, memasak, mencuci, dan melakukan kegiatan domestik lainnya, perempuan juga dituntut untuk dapat menyelesaikanya dengan baik. Sedangkan seorang suami/ laki-laki dituntut harus kuat, lebih mengedepankan akal (rasional), berwibawa, pencari nafkah, imam dalam keluarga (penanggung-jawab), dan lain-lain. Perbedaan inilah yang kerap mengakibatkan ketidakadilan gender. Perbedaan fungsi, peran serta tingkah laku tersebut, merupakan bentukan dari sosial-budaya pada masyarakat tertentu. Sejalan dengan pandangan feminis liberal yang memandang bahwa “subordinasi perempuan berakar pada seperangkat kendala dan kebiasaan budaya yang menghambat akses perempuan terhadap kesempatan untuk berkompetisi secara adil dengan laki-laki” (Saptari,1997). Proses yang diajarkan secara turun-temurun oleh adat istiadat, orangtua, yang kemudian lebih luas menjadi kebiasaan pada masyarakat, bahkan sampai kepada lembaga pendidikan, atau tafsir agama yang dengan sengaja atau tanpa sengaja melabeli peran (perilaku) yang seolah menjadi demikian adanya peran yang harus kita jalankan. Bentukan dari sosial-budaya pada masyarakat ini memengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan perempuan dalam bidang politik di Indoensia.
Eka Kurniawati, Siti Samhati
52
Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Diskriminasi gender, bukanlah masalah kecil yang bisa dipandang sebelah mata, dampak dari diskriminasi ini sangat meluas. Macam dari diskriminasi pada gender yang nyata terlihat, antara lain: Pertama , marginalisasi, yakni peminggiran yang kerap terjadi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Seperti dalam Pasal 10 ayat (7) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 3O% (tiga puluh persen). Dalam kenyataan keterwakilan perempuan hanya sedikit sekali yang menjadi anggota KPU di berbagai Provinsi dan kebupaen/kota. Sedangkan dalam ekonomi, banyak perempuan mendapatkan posisi yang kurang strategis, yang kemudian berpengaruh pada pendapatan, jaminan kerja dan status dari pekerjaan. Hal ini terjadi dan terbukti pada peluang pendidikan yang sangat sedikit bagi perempuan akibat dogma agama tertentu, bahwa urusan dunia adalah urusan laki-laki dan perempuan lebih tepat dalam hal anak dan keluarga. Dogma ini sayangnya terus mengalir dari generasi kegenerasi. Fenomena ini, oleh kelompok feminisme, dan pemerhati kaum lemah terus santer diperbincangkan bahkan kesetaraan gender dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan menjadi kajian tersendiri. Peminggiran terjadi dari peran perempuan di dalam rumah tangga, tempat bekerja, tatarn masyarakat, bahkan negara yang bersumber dari keyakinan, kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan. Kedua , stereotip (citra buruk) yaitu
pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah perepuan yang tidak baik, dilabeli jalang bahkan pelacur. Ketiga , Violence (kekerasan), Perempuan, mahluk paling rentan mengalami kekerasan yakni serangan baik fisik maupun psikis., “ dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip. Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan bahkan terkadang tidak disadari oleh perempuan karna sangat halus dan terselubung, kaum feminis meneyebutnya sebagai kekerasan simbolik, seperti pada artikel yang berjudul “ Kekerasan Simbolik Pada Fasilitas Ladies Parking (Frasetya & Nasution, 2021)bahkan kekerasan simbolik terdampak pada fasilitas ladies parking, yang dinilai merendahkan kemampuan perempuan dalam hal berkendara mobil. Hal tersebut merupakan bentuk dominasi patriarki terhadap perempuan dalam hal berkendara.
Keempat , beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. ” Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dengan tidak menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas. Kelima , “ subordinasi, anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki. ” Beberapa penenelitian terdahulu yang relevan dengan artikel ini yakni artikel (Nimatun
Eka Kurniawati, Siti Samhati
53
Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Al Huwiyah Journal of  Woman and Children Studies V ol 1, No 2, Desember 2021
Naharin, 2017) Subordinasi Perempuan Dalam
Organisasi
(Organisasi Mahasiswa Iain Tulungagung Tahun 2015) bahwa pada tataran pendidikan perguruan tinggi, masih banyak terdapat subordinasi perempuan dan laki-laki. Artikel lain (Khotimah, 2009) diskriminasi gender juga terjadi dalam bidang pekerjaan, menurutnya, banyak perempuan yang akhirnya memilih aktivitas kerja di lingkungan informal dengan upah yang sangat rendah dan tanpa jaminan kesehatan, hukum, dan finansial. Yang menjadi pembeda antara penelitian lalu dan penelitian ini adalah, penulis akan memfokuskan analisis masalah pada subordinasi perempuan yang berakibat pada kehidupan politik di Indonesia yang terdapat pada point kelima. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hasil analisis penulis mengenai subordinasi perempuan akan berhubungan pula dengan dampak-dampak dari diskrimansi gender yang telah disebutkan di atas yaitu marginalisasi, stereotif, violence dan beban kerja berlebihan. Dari segi metodelologi artikel ini akan dikaji berdasarkan studi kasus, dimana kasus tersebut dijadikan sebagai data yang memerlihatkan ketidaksetaraan gender bahkan ketidakadilan gender, untuk kemudian dianalis berdasarkan mekanisme keadilan gender.

## Hasil dan Pembahasan
Subordinasi perempuan dalam ranah politik ini dapat dilihat pada anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki. Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti (Dede Wiliam,
2006)
mengatakan bahwa
“penomorduaan
terhadap perempuan
(subordinasi) merupakan titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender”. Akibat dari penomorduaan menjadikan peran perempuan dipinggirkan. Perempuan ditempatkan di ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah public, dan ini berlangsung terus-menerus sehingga menjadi “budaya” yang disadari atau tidak sangat merugikan perempuan. Penomorduaan ini terjadi dikarenakan segala sesuatu dipandang dari sudut pandang laki-laki.
Akibat lain dari penomorduaan ini walaupun perempuan yang bekerja di luar rumah tangga, masih saja dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik dan sosial tanpa dibarengi dengan pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan, hal ini kerap terjadi di lingkungan kita dimana perempuan memang memiliki tugas yang luar biasa sibuk dan berat. Dengan kata lain beban kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender baik terjadi di rumah tangga maupun publik. Menurut Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti (Dede Wiliam, 2006) bentuk-bentuk ketidakadilan gender dapat dikategarikan dalam penomorduaan atau subordinasi, pelabelan negatif ( stereotype ) terhadap perempuan, peminggiran (marginalisasi), beban kerja berlebih ( multy burdon ), dan kekerasan”.

## Studi Kasus Subordinasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Di wilayah kabupaten tepatnya di pedasaan, anak perempuan kurang menjadi prioritas, sedangkan anak laki-laki lebih banyak perhatian, contohnya adalah dalam bidang
Eka Kurniawati, Siti Samhati
54
Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Politik. Data nasional dalam Website Direktorat
Politik dan Komunikasi (Kementerian PPN/Bapenas tanggal 30 Oktober 2018), menyebutkan dari sisi jumlah dan persentase, perempuan yang jadi calon anggota legislatif DPR cenderung meningkat. Pada Pemilu 2014, dari total 6.607 caleg ada 2.467 perempuan yang jadi caleg (37,67 persen). Sementara pada Pemilu 2019, persentase keterwakilan perempuan mencapai 40,08 persen, yakni ada 3.200
perempuan
dari 7.985 caleg
yang memperebutkan 575 kursi DPR.
Melihat persentase dan jumlah caleg, dengan adanya kebijakan afirmasi dalam pencalonan minimal 30 persen, jumlah perempuan yang terpilih jadi anggota DPR juga relatif bertambah. Data DPR menunjukkan, pada periode 1999-2004, dari 500 anggota DPR ada 45 perempuan (9 persen). Jumlah ini naik pada periode 2004-2009 menjadi 61 perempuan dari 500 anggota DPR (11,09 persen) dan pada periode 2009-2014 menjadi 101 perempuan dari 560 orang (18,04 persen). Namun, terjadi sedikit penurunan pada periode 2014-2019, yakni 97 perempuan dari 560 orang (17,32 persen).
Namun dalam memperebutkan kursi DPR terlihat besarnya hambatan dan tantangan yang akan dihadapi, hal tersebut berdasarkan hasil kajian (Perludem) atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi terhadap nomor urut perempuan caleg di Pemilu 2019. Jumlah perempuan yang ditempatkan dinomor urut atas masih sangat sedikit. Perempuan dominan di nomor urut 3 dan 6. Padahal sistem Zipper sudah diterapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni setidaknya ada satu perempuan di
antara tiga calon, umumnya parpol masih menempatkan perempuan paling banyak di posisi bawah. Sebagai gambaran, perempuan hanya mendapat proporsi 19% (235 orang) dari 1.256 calon anggota DPR bernomor urut 1 di 16 parpol nasional dan 80 daerah pemilihan (dapil). Sementara itu, di nomor urut 2, dari 1.230 caleg ada 32% perempuan. Di nomor urut 3, dari 1.167 caleg ada 67% perempuan atau 781 orang.

## Solusi Permasalahan Rekonstruksi Peran
Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indoensia
“ Posisi dominan perempuan di nomor urut 3 dan 6. Sebagai gambaran, dari 1.256 calon anggota DPR bernomor urut 1 di 16 parpol nasional dan 80 daerah pemilihan (dapil), perempuan hanya mendapat proporsi 19 persen (235 orang). Sementara itu, di nomor urut 2, dari 1.230 caleg ada 32 persen perempuan. Di nomor urut 3, dari 1.167 caleg ada 67 persen perempuan atau 781 orang ” .
Hal ini memperlihatkan bahwa dalam aturan birokrasi pemerintah masih menomorduakan kaum perempuan. Dari beberapa studi yang dilakukan untuk membahas bagaimana program pembangunan di negara-negara Asia ternyata telah meminggirkan sekaligus memiskinkan perempuan”. Menurut hasil penelitian (Wahyudi, 2018) bahkan animo Animo perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, tetapi prosentasenya masih rendah walau sudah dijamin oleh UU.
Subordinasi perempuan yang dianggap “lumrah” berkembang dalam budaya politik
Eka Kurniawati, Siti Samhati
55
Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
tersebut, menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan baik dari segi sosial, dan ekonomi. Posisi ekonomi yang lemah akan berpengaruh terhadap proses komunikasi dan negosiasi dalam forum pengambilan keputusan, baik itu di rumah tangga ataupun di masyarakat luas.
Di Indonesia, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, data BPS mencatat, penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki, sebanyak 136,66 juta atau 50,58%, sedangkan jjumlah penduduk perempuan, 133,66 juta orang atau 49,42%. perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang selisih sedikit ini, sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana kaum laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, meski perempuan selisih lebih banyak daripada laki-laki, tetapi sektor-sektor real perekonomian dan politik didominasi tetap dipegang oleh laki-laki, sehingga untuk sebagian masyarakat Indonesia yang masih terkurung oleh kontruksi budaya tidak adil gender, menempatkan perempuan sebagai makhluk ‘pembantu’ tugas laki-laki atau suami, dan memiliki beban tugas yang lebih berat ketimbang laki-laki. Logika sederhanya jika perempuan diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi skala makro maupun mikro, maka peningkatan ekonomi makro di dalam pembangunan daerah misalnya, akan lebih cepat terwujud karena terbukanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan manfaat dan prioritas dari hasil-hasil pembangunan.
Merekontruksi peran perempuan di Indonesia hendaknya dilakukan oleh para perempuan sendiri terutama yang tinggal di
desa-desa pada kabupaten provinsi. Langkah-langkah yang harus dilakukan perempuan adalah merubah pola pikir bahwa kewajiban bertugas pada dapur dan kasur bukan hanya beban tugas domestic yang diperuntukkan bagi perempuan namun juga menjadi kewajiban laki-laki. Perubahan pola pikir ini dapat dilakukan pada internal dan ekternal keluarga. Pada internal keluarga perubahan pola pikir dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga dengan cara melatih anak laki-laki dan perempuan dengan pola yang sama dalam hal kegiatan domestic keluarga. Sebagaimana dilakukan oleh keluarga-keluarga di Negara Turki. Negara Turki memiliki budaya bahwa anak laki-laki sebelum dewasa wajib memiliki keahlian domestic rumah tangga seperti memasak, mencuci dan menjahit. Ini dimaksudkan sebagai bekal kelak jika ia dewasa dan berumah tangga. Pada eksternal keluarga adalah memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan sekolah. Hal ini sangat di butuhkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan perempuan. Melalui pendidikan perempuan akan menjadi cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan. Seorang perempuan yang cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan akan mempengaruhi posisinya dalam masyarakat. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian (Muhammad Nawir, & Risfaisal, 2015), bahwa dampak negatif subordinasi perempuan memiliki dampak negatif, yakni membatasi perempuan untuk mendapatkan akses dalam berkiprah di dunia publik sedangkan dampak positifnya yaitu memberikan semangat bagi kaum perempuan untuk
Eka Kurniawati, Siti Samhati
56
Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
memperjuangkan hak dan posisi yang sama seperti laki-laki.
Hal ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap perempuan. Dengan merubah pola pendidikan keluarga ini akan membantu perubahan pola pikir masyarakat tentang subordinasi perempuan yang secara otomatis akan membantu rekontruksi peran perempuan dalam masyarakat. Karena Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat yang menjadi dasar atau pondasi berdirinya sebuah masyarakat.

## Kesimpulan
Menyetarakan kewajiban domestic antara laki-laki dan perempuan, serta menambah wawasan perempuan pedesaan melalui pendidikan akan merubah jumlah perempuan yang berperan baik dalam bidang social, ekonomi maupun politik akan lebih banyak pada masa-masa yang akan datang dan sekaligus merekontukdi peran peran perempuan dalam pemilihan umum.

## Daftar Pustaka
Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti. (2006).
. Adil gender Mengungkap Realitas Perempuan Masyarakat Jambi . Jakarta: Center for International Forestry Research, CIFOR.
Frasetya, V., & Nasution, N. A. (2021).
Kekerasan Simbolik Pada Fasilitas Ladies Parking. Al-Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies , 1 (1), 1. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.p hp/alHuwiyah/article/view/9963 Khotimah, K. (2009). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor
Pekerjaan. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender & anak , 4 (1). http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yin yang/article/view/226 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
Undang-undang Repiblik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Muhammad Nawir,, M., & Risfaisal. (2015). Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga. Equilibrium jurnal Pendidikan , 3 (1). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/eq uilibrium/article/view/510 Nimatun Naharin, N. (2017). SUBORDINASI PEREMPUAN DALAM ORGANISASI (ORGANISASI MAHASISWA IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2015). Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak , 1 (1). http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index. php/martabat/article/view/909
Puspitawati, H.( 1997). Modul Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga. Makalah (Tidakditerbitkan). Jakarta: Dirjen Kelautan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil DKP.
Saptari,R. dan Holzner (eds) (1997). Studi Perempuan: Sebuah Pengantar.
Syamil. (2007). Al Qur’an Special for women. Bogor: Syigma, Bogor.
Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif  Gender. Politea Jurnal Politik Islam ,
1 (1).
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php /politea Website Direktorat Politik dan Komunikasi (2021).
Jalan Keterwakilan Perempuan . http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=784 https://www.cifor.org/publications/pdf_files /GovBrief/GovBrief0624.pd
Eka Kurniawati, Siti Samhati
57
Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia