Vol.1 No.1 Juni 2019

## Manajemen Pelayanan
Publik: Tinjauan tentang
Keadilan Akses Pelayanan
Publik Bagi Kaum Difabel
Jovano Deivid Oleyver
Palenewen
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya.
Korespodensi Penulis. E-mail: jovano.palenewen@yahoo.com
Abstrak Kemerdekaan  yang  di  alami  oleh Indonesia,  merupakan  poin  masuk dalam keseriuasan untuk mewujudkan  pembangunan  dalam segala  bidang.  Pembangunan  ini dilandasi  dalam  Pancasila  sebagai dasar Negara, sehingga yang diharapkan pembangunan suatu Negara,  melekat  nilai-nilai  Pancasila termasuk  diantaranya  nilai  keadilan sosial. Salah satu ukuran yang dipakai dalam  pembangunan  suatu  Negara yaitu  kualitas  dari  pelayanan  publik atau  manjaemen  pelayanan  publik. Pelayanan  publik  yang  dimaksudkan ialah Negara hadir, untuk memberikan pelayanan kepada warga Negara  (masyarakat)  secara  adil  dan merata.  Akan  tetapi  jika  ilihat  pada masa sekarang Negara belum  mampu memberi  pelayanan  secara  merata kepada segenap warga Negara.  Hal ini Nampak bagi pelayanan kepada kaum difabel,  dimana  keberadaan  mereka sebagai warga Negara sering mendapat kesulitan dalam mengakses pelayanan  yang  disiapkan  oleh Negara.    Dengan  asumsi  yang dibangun  bahwa  Negara  harus menjamin dan mengkomodir
kepentingan  dan  keberadaan  mereka (kaum    difabel)  yang  sesuai  dengan pancasila.  Tulisan  ini  mencoba memberi penjelasan mengenai penerapan nilai pancasila menyangkut  nilai  keadilan  yang dilakukan  oleh  Negara  kepada  warga Negara  khususnya  bagi  kaum  difabel, dalam mengakses pelayanan publik.
Kata  kunci: Keadilan,  Pelayanan Publik, Difabel.
Public Service Management: Overview of Justice Access to Public
Services for People with Disabilities Abstract The independence that was experienced by Indonesia was an entry point  in  the  seriousness  of  realizing development  in  all  fields.  This development  is  based  on  Pancasila  as the  basis  of  the  State,  so  that  what  is expected for the development of a State is  attached  to  the  values  of  Pancasila including  the  value  of  social  justice. One  measure  used  in  the  development of  a  country  is  the  quality  of  public services  or  the  management  of  public services. The intended public service is the State is present, to provide services to citizens (communities) in a fair and equitable  manner.  However,  if  seen  at the present time the State has not been able  to  provide  services  evenly  to  all citizens. This appears to be for services to persons with disabilities, where their existence as citizens often has difficulty accessing  services  prepared  by  the State.  With  the  assumption  that  the State must guarantee and accommodate  the  interests  and existence  of  them  (persons  with disabilities)  in  accordance  with Pancasila.  This  paper  tries  to  provide an explanation of the application of the value of Pancasila regarding the value of  justice  carried  out  by  the  State  to
citizens,  especially  for  people  with disabilities, in accessing public services. Keywords: Justice,  Public  Services, Disability.

## A. PENDAHULUAN
Pancasila  merupakan  dasar negara Indonesia yang mengandung  nilai-nilai  sebagai pedoman  hidup  berbangsa  dan bernegara.  Selain  itu,  Pancasila menjadi pandangan hidup dan jiwa dari negara Indonesia dan mengikat  bagi  setiap  orang.
Sebagai  ideologi  bangsa,  Pancasila memuat  nilai-nilai  dalam  kelima silanya.  Sementara  sebagai  suatu dasar  ideologi  dan  dasar  falsafah negara, Pancasila juga memberikan pengakuan  terhadap  harkat  serta martabat  manusia  yang  secara intrinsik  melekat  pada  sila-silanya (Hadjon, 1987). Pengakuan tersebut  tidak  secara  langsung tertulis  pada  silanya  tetapi  dapat dilihat  dari  makna  dan  nilai  yang terkandung  dalam  kelima  sila Pancasila. Salah satu bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila adalah adanya penghargaan  pada  Hak  Asasi
Manusia  (HAM.)  Penghormatan dan  pelaksanaan  atas  nilai-nilai dari  HAM  dilakukan  dalam  acuan ideologis  negara  dan  bangsa. Keberadaan  HAM  di  Indonesia bukanlah  dimaksudkan  untuk memasuki  individualisme  tetapi lebih  ke  arah  menunjukkan  sisi praktis  dari  ideologi  Pancasila yang di antaranya adalah
menjunjung  tinggi  kemanusiaan dan  mengartikulasikan  kesetaraan antar  unsur  dalam  kebhinekaan Indonesia  (Sutrisno,  2006).  HAM sendiri  dalam  hal  ini  bukanlah suatu  tujuan,  melainkan  suatu sarana dan wahana penghormatan serta  pemuliaan  bagi  nilai-nilai kemanusiaan  dan  kebangsaan menuju tercapainya tujuan negara.
Hal demikian sejatinya menunjukkan  bahwa  Pancasila sebagai  dasar  negara  Indonesia telah  secara  tersirat  memberikan perlindungan terhadap HAM.
Sebagaimana diketahui bahwa HAM pada dasarnya terkait dengan pandangan bahwa manusia memiliki  kesamanaan  derajat, sehingga  berhak  untuk  mendapat berbagai  perlakuan  yang  sama. Wujud  nyata  dari  hal  tersebut dapat  dilihat  dalam  sila  kedua Pancasila,  yaitu  “Kemanusiaan yang  Adil  dan  Beradab”.  Terkait dengan sila tersebut, dalam hal ini negara berkewajiban untuk menjamin  hak  dan  kebebasan dasar pada setiap individu (Harkrisnowo, 2003). Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab sebagai sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan,  yaitu  pengakuan terhadap adanya martabat manusia  dengan  segala  hak asasinya  yang  harus  dihormati oleh siapapun, dan perlakuan yang adil  terhadap  sesama  manusia (Suhadi, 2003). Berdasarkan aspek kemanusiaan  dalam  Pancasila, maka  dapat  dikatakan  bahwa
Vol.1 No.1 Juni 2019
setiap unsur dalam penyelenggaraan  negara  harus memuat  perlindungan  atas  nilai- nilai  kemanusiaan  sebab  nilai tersebut  merupakan  bagian  dari hal yang dijunjung pada Pancasila. Beberapa  makna  yang  terkandung dalam  sila  kedua  Pancasila  di antaranya  a)  hak  atas  hidup  yang berkualitas,  hak  atas  rasa  aman dari ancaman, serangan atau derita apapun  dimiliki  oleh  setiap individu; b) setiap individu memiliki  kebebasan  mendasar yang  dijamin  negara  dan  hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain; c) setiap individu harus diberlakukan  sama  oleh  negara tanpa  melihat  asal-usul  biologis maupun  sosialnya;  d)  setiap individu  harus  dilindungi  dan berhak  untuk  tidak  disiksa  secara psikis  maupun  psikologis  oleh pejabat publik (Harkrisnowo, 2003). Berdasarkan keempat makna yang terkandung dalam sila kedua  Pancasila  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  pada  dasarnya prinsip  yang  terkandung  dalam sila  kedua  Pancasila  merupakan landasan  berperilaku  terhadap sesama manusia di Indonesia. Pada keempat  makna  tersebut  terdapat hak untuk diberlakukan sama oleh negara yang merupakan salah satu bentuk  hak  kemanusiaan  paling mendasar. Ketetuan  tersebut  tentunya berlaku pula untuk penyelenggaraan pelayanan publik di  negara  Indonesia.  Pelayanan
publik  mengenal  adanya  aktor yang  menyediakan  jasa  layanan atau  pemberi  layanan  selanjutnya terdapat  aktor  penerima  layanan atau  menikmati  layanan  yang diberikan  penyedia  layanan.    Hal ini  pelayanan  publik  sebagai pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat (Ratminto dan Winarsih,  2009).  Terkait    dengan perwujudan  nilai-nilai  Pancasila dalam  semua  aktivitas  berbangsa dan bernegara, maka tentu khususnya penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  ada  di Indonesia  dalam  hal  ini  harus diberikan  secara  adil  bagi  seluruh masyarakat.  Artinya  bahwa  setiap masyarakat yang memiliki kebutuhan  atas  pelayanan  publik tersebut  harus  dapat  dijamin aksesnya  pada  pelayanan  publik tersebut.  Termasuk  dalam  hal  ini adalah  kelompok  difabel (people with different ability) yang memiliki  kemampuan  khusus.
Pengalaman  dilapangan  pelayanan publik  yang  diberikan    oleh pemerintah maupun sektor swasta kurangnya  keberpihakan  terhadap kelompok difabel.  Hal ini Nampak, seperti  dalam  hal  ketersediaan fasilitas layanan bagi kaum difabel dalam mengakses pelayanan publik  baik  dalam  pembuatan identitas  kependudukan  (KTP,  KK dan  Identitas  Lainnya)  serta  di tempat  pelayanan  kesehatan  baik puskesmas  dan  rumah  sakit.      Ini
Vol.1 No.1 Juni 2019
harus disadari secara kewarganegaraan  mereka  sebagai warga negara yang harus mendapat  jasa  yang  baik  dalam pelayanan  dengan  pertimbangan kondisi mereka.
B. TEORI (Literature Review) Pelayanan publik pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara  negara,  dalam  hal ini  adalah  pemerintah.  Kebutuhan masyarakat yang dimaksud bukanlah  kebutuhan  yang  sifatnya individual  tetapi  kebutuhan  yang diharapkan  masyarakat  umum
(Sinambela,  dkk.,  2006).  Hal demikian  menunjukkan  bahwa pelayanan  publik  harus  dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan  masyarakat  umum. Oleh  sebab  itu,  akses  terhadap pelayanan publik selayaknya dibuka  untuk  seluruh  kalangan masyarakat, sehingga semua masyarakat dapat menikmati dengan  baik  setiap    pelayanan yang  diberikan  oleh  pemerintah dalam  setiap  level  pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa.
Pemahaman tentang Pelayanan  publik  sering  dipahami juga  sebagai  pemberian  layanan atau melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu sesuai  dengan  aturan  pokok  dan tata  cara  yang  telah  ditetapkan
(Sinambela,  dkk.,  2006).  Oleh sebab itu, penyelenggaraan pelayanan publik  ditujukan secara luas  bagi  masyarakat  umum,  yang merupakan warga negara. Pandangan dalam perspektif kewarganegaraan  bahwa  warga negara  selain  dicatat  sebagai keanggotaan  dalam  suatu  negara
(membership) dalam  status  warga negara  terdapat  juga  adanya  hak dan  kewajiban  yang  harus  di terima dan dilakukan oleh masyarakat  sebagai  warga  negara, termasuk  masyarakat  mendapat hak  untuk  menikmati  pelayanan publik dengan baik.
Praktek  penyelenggaraan pelayanan  publik  di  negara Indonesia  harus  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  nilai-nilai pancasila  serta    konstitusi  yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan  didalamnya asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik,  yaitu  kepastian  hukum,
transparan, daya tanggap, berkeadilan,  efektif  dan  efisien, tanggung  jawab,  akuntabilitas, tidak menyalah gunakan wewenang (Surjadi, 2009). Banyak hal  yang  bisa  kita  gambarkan tentang beberapa contoh pelayanan,  baik  bidang  kesehatan, ekonomi,  pendidikan  dan  politik. Pada  intinya,  setiap  pelayanan yang dilaksanakan haruslah berbasis pada kepentingan masyarakat serta mampu memberikan  rasa  puas  dan keadilan    bagi  para  pengguna layanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan  merupakan  salah  satu
Vol.1 No.1 Juni 2019
prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Oleh  sebab  itu,  menjadi sangat berasalan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik kemudian dituntut  untuk  mampu  membuka akses  pelayanan  bagi  seluruh masyarakat secara adil.
C. METODE Dalam artikel ini metodenya  menggunakan  jenis penelitian kualitatif, karena mencoba untuk mengeksplor suatu tinjauan mengenai prinsip keadilan  dalam  nilai  pancasila dalam  penerapannya  di  suatu konteks  pelayanan  publik  bagi kaum difabel.   Data yang diperoleh malalui  studi  kepustakaan  dengan menggunakan berbagai literasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu bentuk alat ukur demokrasi  yang  sedang  diampu oleh  sebuah  pemerintahan  adalah dengan  menimbang  kemampuan negara  tersebut  dalam  memenuhi dan  menjamin  hak-hak  warga negaranya  (Thohari, 2014).  Dalam hal ini, negara merupakan pelindung  bagi  hak-hak  semua warga  negara  yang  dimilikinya. Terkait  dengan  hal  tersebut, maka negara  kemudian  dituntut  untuk menyediakan  pelayanan  publik yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.
Penyelenggaraan pelayanan publik  oleh  pemerintah  dalam  hal ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari
unsur aksesibilitas. Undang- Undang  No  4  Tahun  1997  tentang Penyandang Cacat Pasal 1 ayat (4) menyatakan  bahwa  “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan  bagi  penyandang  cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan  dalam  segala  aspek kehidupan  dan  penghidupan’’. Ketentuan  ini  diperjelas  dalam Pasal  10  ayat  (2)  ndang-Undang No  4  Tahun  1997  tentang Penyandang Cacat yang menyatakan  bahwa  ‘‘Penyediaan aksesibilitas  dimaksudkan  untuk menciptakan  keadaan  lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat  dapat  sepenuhnya  hidup bermasyarakat’’.
Berdasarkan uraian tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan berupaya untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala  aspek  kehidupan  dan penghidupan  agar  difabel  dapat sepenuhnya  hidup  bermasyarakat.
Tujuan tersebut diwujudkan dengan  memberikan  kemudahan- kemudahan  aksesibilitas  bagi  para difabel  (Thohari, 2014). Termasuk dalam  hal  ini  adalah  aksesibilitas pada pelayanan publik.
Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi  sangat  penting,  karena pelayanan publik yang diselenggarakan  pemerintah  tidak dapat memberi kemanfaatan optimal  bagi  masyarakat  apabila tidak dapat diakses oleh
Vol.1 No.1 Juni 2019
masyarakat. Oleh sebab pemerintah  kemudian  tidak  hanya dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus  mampu  memastikan  bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat diakses  oleh  masyarakat  (Thohari, 2014). Terutama  bagi  penyandang disabilitas, karena tanpa aksesibilitas tersebut maka kelompok  disabilitas  akan  tersisih dari manfaat pelayanan publik.
Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1997  tentang  Penyandang
Cacat  pada  Pasal  1  angka  1 menyatakan  bahwa  “Penyandang cacat  adalah  setiap  orang  yang mempunyai kelainan fisik dan/atau  mental,  yang  dapat mengganggu atau merupakan rintangan  dan  hambatan  baginya untuk melakukan secara selayaknya.”  Pada  makalah  ini, istilah  yang  digunakan  untuk menyebut penyandang cacat adalah difabel. Kelompok difabel merupakan bagian dari masyarakat  yang  juga  dilindungi hak-haknya.  Indonesia  dalam  hal ini telah meratifikasi Convention on The  Rights  of  Persons  with Disabilities melalui Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2011 tentang Pengesahan Convention on The  Rights  of  Persons  with
Disabilities (Konvensi  Mengenai Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas).
Ratifikasi  tersebut  menunjukkan
dua  hal.  Pertama  adalah  bahwa perlindungan  hak  kaum  difabel telah menjadi perhatian internasional.  Kedua,  pemerintah Indonesia sejalan dengan pemerintah  negara  lain  untuk memberi  perlindungan  hak-hak kaum  difabel.  Ketentuan  pejelasan umum dari Undang-Undang tersebut pada paragraf 1 menyatakan bahwa: “Negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 menghormati  dan  menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.  Hak  asasi  manusia sebagai  hak  dasar  yang  secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat  universal  dan  langgeng, juga  dilindungi,  dihormati,  dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan  dan  pemajuan  hak asasi  manusia  terhadap  kelompok rentan  khususnya  penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.”
Uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini Indonesia secara peraturan perundang-undangan telah memiliki komitmen untuk memberikan  perlindungan  pada kelompok  difabel.  Perlindungan tersebut  diperlukan  mengingat kelompok  difabel  termasuk  dalam kelompok  yang  rentan.  Selain  itu, perlindungan tersebut juga menjadi  perwujudan  Indonesia
Vol.1 No.1 Juni 2019
sebagai  negara  yang  melindungan hak-hak  asasi  manusia.  Terkait dengan  hal  tersebut,  ndang- Undang  Nomor  19  Tahun  2011 menyebutkan  berbagai  peraturan perundangan yang menjadi bentuk perlindungan  terhadap  hak-hak difabel.  Salah  satunya  adalah Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik  pada  Pasal  4  menyebutkan beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Salah  satu  aasnya  yaitu bahwa penyelenggaraan pelayanan publik  berasaskan  persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, serta  fasilitas  dan  perlakuan khusus  bagi  kelompok  rentan. Ketentuan  tersebut  menunjukkan bahwa  kelompok  difabel  tidak hanya harus dijamin aksesnya atas pelayanan  publik  secara  sama dengan masyarakat umum lainnya, tetapi  juga  dijamin  atas  aksesnya pada  fasilitas  dan  perlakuan khusus  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik.
Sementara  itu,  lebih  lanjut dalam  Pasal  29  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  diatur  hal berikut a) penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan  perundang-undangan; b)  sarana,  prasarana,  dan/  atau fasilitas  pelayanan  publik  dengan
perlakuan  khusus  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang digunakan  oleh  orang  yang  tidak berhak. Pada ketentuan penjelasaannya,  perlakuan  khusus kepada anggota masyarakat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  merujuk  pada beberapa  kelompok  masyarakat. Di  antaranya  adalah  penyandang cacat,  lanjut  usia,  wanita  hamil, anak-anak,  korban  bencana  alam, dan korban bencana sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa dalam hal ini peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan  penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi kaum difabel. Pada  kenyataannya,  tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pelayanan publik saat  ini  belum  cukup  mampu menjamin  hak-hak  difabel  atas aksesnya terhadap pelayanan publik.  Khususnya  di  negara berkembang  seperti  Indonesia,
terabaikannya  masalah  difabel  ini disebabkan  oleh  adanya  faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi  dan  lemahnya  kebijakan atau  penegakan  hukum  yang memihak  komunitas  difabel.  Hal ini  tidak  jarang  menyebabkan difabel  terabaikan  dalam  segala aspek  kehidupan  (Harahap  dan Bustanudin, 2015). Termasuk pula adalah  tidak  terjaminnya  hak-hak
Vol.1 No.1 Juni 2019
difabel untuk mengakses pelayanan  publik,  baik  pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi,  dan  berbagai  bentuk pelayanan publik lainnya. Keterbatasan  akses  kaum difabel  pada  pelayanan  publik salah satunya terjadi karena belum adanya perhatian khusus pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan  publik  atas  fasilitas- fasilitas pelayanan yang mendukung terbukanya akses bagi difabel.  Sebagaimana  diketahui,
dalam  proses  perencanaan  dan desain  bangunan  atau  lingkungan pelayanan  publik  di  berbagai wilayah,  komunitas  difabel  belum mendapat perhatian para kelompok  profesional,  khususnya para  pendidik  dan  perancang bangunan. Selain itu para pengambil  kebijakan  tidak  secara tegas  memberlakukan  adanya peraturan hukum tentang aksesibilitas kepada seluruh jajaran pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik  (Harahap  dan  Bustanudin,
2015). Kondisi inilah yang semakin memperburuk  akses  kelompok difabel terhadap pelayanan publik.
Tidak  dapat  dipungkiri bahwa fakta di lapangan menunjukkan  masih  minimnya sarana  pelayanan  sosial  dan kesehatan  serta  pelayanan  lainnya yang dibutuhkan oleh para difabel, termasuk  aksesibilitas  terhadap pelayanan  publik  yang  dapat mempermudah  kehidupan  difabel.
Dalam  hal  ini,  sebagian  besar
hambatan  aksesibilitas  difabel terhadap pelayanan publik tersebut  adalah  berupa  hambatan arsitektural (Firdaus dan Iswahyudi, 2008). Kondisi tersebut membuat difabel cenderung kehilangan haknya dalam mendapatkan  pelayanan  publik yang  baik  sebagaimana  menjadi haknya  sebagai bagian  dari masyarakat.
Penyelenggara  pelayanan publik  di  Indonesia  dalam  hal  ini dapat  mengambil  pelajaran  dari mekanisme  perlindungan  difabel atas  haknya  mengakses  pelayanan publik  di  negara  maju.  Misalnya adalah  di  Amerika  Serikat.  Negara tersebut  dapat  dikatakan  satu langkah lebih maju dalam memberikan apresiasi dan pengakuan hak-hak difabel. Hal ini terlihat  dengan  adanya  peraturan hukum  yang  berfungsi  efektif untuk memproteksi hak-hak dasar difabel seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan  lapangan  pekerjaan dan  pendidikan  yang  layak,  serta jaminan  sosial  bagi  difabel  yang mengalami disabilitas cukup serius.  Keseluruhannya  diatur dalam American  Disability  of  Act
(ADA)  yang  mengatur  sekaligus memproteksi hak-hak difabel dalam akses pendidikan, perumahan,  lapangan  pekerjaan,
kesehatan,  sampai  dengan sosial security (Harahap dan Bustanudin, 2015). Urian tersebut menunjukkan  bahwa  terdapat keseriusan pemerintah untuk
Vol.1 No.1 Juni 2019
benar-benar melindungi hak warganya yang merupakan difabel dalam mengakses berbagai bentuk pelayanan publik. Tidak hanya berhenti sebagai suatu peraturan perundang-undangan saja, ketentuan tersebut terbukti mampu mencapai hasil positif. Hal ini terlihat dari banyaknya bangunan  publik  di  Amerika  dan sikap masyarakatnya yang mampu menerima dalam berinteraksi dengan  difabel.  Hampir  semua bangunan  publik  mudah  diakses dan ramah baik bagi difabel. Mulai dari fasilitas umum seperti subway,
bus ,  bangunan  sekolah,  dan gedung-gedung  fasilitas  publik lainnya yang menunjukkan ketersediaan  aksesibilitas  bagi difabel  (Harahap  dan  Bustanudin, 2015).  Kondisi  tersebut  membuat difabel  menjadi  lebih  mandiri  dan lebih  mudah  mengekspresikan kemampuannya untuk berinteraksi  sosial  secara  wajar dan optimal. Artinya bahwa dalam hal  ini  kemudahan  akses  difabel pada  pelayanan  publik  juga menjadi  bentuk  pemberdayaan tersendiri  bagi  kelompok  difabel untuk  menjadi  lebih  mandiri  dan memiliki hubungan sosial selayaknya  anggota  masyarakat lainnya.
Difabel  dalam  hal  ini  juga merupakan warga negara Republik Indonesia  yang  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban,  dan  peran  yang  sama
dengan  warga  negara  lainnya (Firdaus  dan  Iswahyudi,  2008).
Guna  mencapai  pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945, maka  pemerintah  hendaknya  juga mampu menjamin atau memberikan  perhatian  kepada para  difabel,  termasuk  terkait dengan  akses  pada  pelayanan publik. Apabila dilihat dari peraturan perundang- undangannya,  Indonesia  saat  ini telah  memiliki  cukup  banyak peraturan yang mengatur berbagai hal  terkait  aksesibilitas  pelayanan dan fasilitas publik untuk masyarakat  dengan  kebutuhan khusus. Peningkatan kualitas hidup  bagi  kelompok  masyarakat difabel  dalam  hal  ini  didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan)  kesempatan  dan partisipasi  dalam  berbagai  aspek hidup.  Terutama  yang  terkait dengan masalah aksesibilitas, rehabilitasi,  kesempatan  kerja, kesehatan, serta pendidikan. Landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup difabel yang  didasarkan  atas  prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan  dan  partisipasi  dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya terkait dengan  aksesibilitas,  rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan,  secara  umum  sudah cukup  tersedia  baik  pada  tataran
Vol.1 No.1 Juni 2019
konstitusional  maupun  peraturan perundang undangan (Firdaus dan Iswahyudi,  2008).  Oleh  sebab  itu, permasalahan  mendasar  yang perlu  dilihat  dalam  hal  ini  adalah aspek  implementasinya  sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang  telah  diatur  tersebut  dapat benar-benar  diakses  secara  adil oleh difabel.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  yang telah  dipaparkan,  dapat  dikatakan bahwa Pancasila menjamin adanya keadilan  bagi  setiap  warga  negara Indonesia untuk mengakses pelayanan  publik  dengan  baik. Secara normatif dalam hal ketentuan  peraturan  perundang- undangan  telah  berupaya  untuk menjamin aksesibilitas kaum difabel  terhadap  pelayanan  publik yang  sejalan  dengan  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila. Terutama  adalah  sila  kedua,  di mana  difabel  juga  merupakan individu  bagian  dari  warga  negara Indonesia yang harus diperlakukan sama  serta  memiliki  hak  untuk mengakses  pelayanan  publik  yang sama dengan individu lain. Meski masih terdapat beberapa kendala dari implementasi menyangkut ketentuan-ketentuan tentang peraturan  tersebut  yang  belum dijalankan  secara  optimal,  Akan tetapi  hal ini perlu ada komitmen bersama  oleh  semua  pihak,  baik pemerintah swasta dan masyarakat  dalam  menciptakan
satu kondisi pelayanan publik yang ramah bagi kaum difabel, sehingga nilai  keadilan  bagi  warga  negara Indonesia dapat terealisasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Firdaus, F., dan Iswahyudi, F. 2008. Aksesibilitas dalam Pelayanan  Publik  untuk Masyarakat dengan Kebutuhan  Khusus .  Jakarta: Pusat  Kajian  Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat, Sebuah Studi tentang  Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum  dan  Pembentukan Peradilan Administrasi Negara .  Surabaya:  Bina Ilmu. Harahap,  R.P.,  dan  Bustanuddin. 2015.  Perlindungan  Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons  with  Disabilities (CRPD). Jurnal  Inovatif . Vol.VIII (I), pp. 17-29. Harkrisnowo,  Harkristuti.  2003. Reformasi Hukum di Indonesia: Quo Vadis? . Jakarta: Justika Sinar Publika. Lijan,  Poltak  Sinambela  dkk.  2006. Reformasi Pelayanan
Vol.1 No.1 Juni 2019
Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Ratminto dan Winarsih, A. S. 2009.
Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Suhadi,  Idup.  2003.  Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja  Pelayanan  Publik .
Bandung: Rafika Aditama. Sutrisno, Slamet. 2006. Filsafat dan Ideologi Pancasila . Yogyakarta: Andi Offset. Thohari,  S.  2014.  Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang  Disabilitas  di Kota  Malang. Indonesian
Journal  of  Disability  Studies . Vol. 1  (1), pp 27-37. Undang-Undang  No  4  Tahun  1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2011  tentang  Pengesahan Convention on The Rights of Persons  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-
Hak Penyandang Disabilitas).
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan Publik.