## EFEKTIFITAS PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA PASCA TERJADINYA PERCERAIAN

## DIAN PRAMANA, NUZUL RAHMAYANI, MAHLIL ANDRIAMAN
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pramanadian159@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, mahliladriaman@gmail.com.
Abstract: The  purpose  of  this  research  is  to  see  how  the  effectiveness  of  providing  income  to  immature children  post-divorce  at  the  Bukittinggi  City  Religious  Court  aims  to  protect  and  guarantee  the  rights  of immature  children  after  the  divorce  is  still  fulfilled.  The  method  used  in  this  study  is  an  empirical  juridical method or empirical data collection, which uses primary data or data sourced directly from the field obtained through interviews and matches it with legal materials regarding events found in the field or secondary data, which  still  requires  further  processing.  Carry  on.  The  study  results  show  that  post-divorce  support  for immature children has yet to work well or effectively. The causes are economic factors, and the mother can provide for her child, the father/ex-husband is no longer in the same area as the child, poor communication between the ex-husband and ex-wife, and the ex-husband remarried. Therefore, a legal remedy can be taken by the  ex-wife,  namely  by  applying  to  the  execution  of  collateral  confiscation  of  the  ex-husband's  assets  which does not kill his livelihood based on SEMA No. 5 of 2021.
Keywords : Effectiveness; Divorce; Livelihood of Children who are Not yet dult.
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  ialah  melihat  bagaimana  efektifitas  pemberian  nafkah  terhadap  anak  yang belum  dewasa  pasca  terjadinya  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kota  Bukittinggi  bertujuan  untuk perlindungan  dan  menjamin  hak-hak  terhadap  anak  yang  belum  dewasa  pasca  tejadinya  perceraian  tetap terpenuhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau pengumpulan data Empiris  yang  dimana  menggunakan  data  primer  atau  data  yang  bersumber  langsung  dari  lapangan  yang didapatkan  melalui  wawancara  dan  mencocok  kannya  dengan  bahan  hukum  mengenai  kejadian  yang ditemukan dilapangan atau data sekunder yang tentunya masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah terhadap anak yang belum dewasa pasca perceraian belum berjalan  secara  baik  atau  efektif.  Faktor-faktor  yang  menjadi  peyebabnya  adalah  faktor  ekonomi,  pihak  ibu sudah mampu menafkahi anaknya sendiri, komunikasi yang kurang baik antara mantan suami dan mantan istri, faktor  mantan  suami  sudah  menikah  lagi  dan  biaya  eksekusi  yang  mahal  serta  memakan  waktu  yang  cukup lama.  Maka  dari  itu  ada  upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  mantan  istri  ialah  dengan  mengajukan permohonan eksekusi sita jaminan terhadap harta mantan suami yang tidak mematikan mata pencahariannya berdasarkan SEMA No 5 Tahun 2021.
Kata Kunci : Efektifitas; Perceraian; Nafkah Anak Yang Belum Dewasa.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  menurut  Undang–Undang  No.  1  Tahun  1974  selanjutnya  disebut  UU Perkawinan  adalah  :  “ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.(Bridge  &  Trade,  2019)  Pada  dasarnya  perkawinan merupakan  suatu  akad  yang  menyebabkan  halalnya  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan sebagai suami isteri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.(Rakhmat et al., 1974) Dalam Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  No  16  tahun  2019  mengatakan  bahwa  perkawinan hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun.(Hafit  Ibnu  Malik  & Agus Purnomo, 2022)
727
P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN 2654-8399
http://jurnal.ensiklopediaku.org
R.  Abdul  Djamali  mengungkapkan,  sebelum  melangsungkan  perkawinan  ada  2  hal  yang perlu diperhatikan bagi calon suami istri yaitu: 1) Harus benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah ; dan 2) Memerlukan ketelitian dalam memilih dan menetetapkan  calon  sebagai  pasangan  hidup.(Hifni  &  Banten),  2016)  Dalam  keluarga  yang orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama anak yang belum dewasa,  akan  mengalami  hambatan  yang  sangat  serius,  apabila  kebutuhan  tersebut  dikaitkan dengan kebutuhan jasmani dan rohani, serta kebutuhan pendidikan dan pemeliharaan yang tidak dapat  terpenuhi  secara  sempurna.(Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  2019)  Untuk menetapkan  batas  umur  dewasa  atau  anak  dibawah  umur  tidak  selalu  sama  dalam  Perundang- Undangan,  sebagaimana  yang  tedapat  dalam  Kitab  Hukum  perdata Burgelijk  Wetboek (BW), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Instruksi Presiden.(Prodjohamidjojo, 2011) . Pasal 330 KUH Perdata, Orang dewasa adalah mereka-mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dan mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau  dewasa  adalah  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  dengan  catatan  anak  tersebut  tidak  cacat  fisik maupun mental atau belum pernah menikah.(Sudono, 2019) Sedangkan tolak ukur kedewasaan versi  KHES  (Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah),  pada  Buku  I  Tepatnya  Bab  II  tentang kecakapan  hukum,  ditegaskan  bahwa  :  “Usia  dewasa  bagi  laki-laki  adalah  19  (sembilan  belas) tahun  penuh  dan  perempuan  16  (enam  belas)  tahun  penuh.  Yang  menarik  bagi  laki-laki, kedewasaan laki-laki tidak hanya dibuktikan dengan keluarnya sperma ketika mimpi, tetapi juga sudah  memiliki  kemampuan  untuk  mengahamili.(Sembiring,  2016)  Dalam  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  batas  usia  dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan, “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau  dewasa  adalah  21  tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak  cacat  fisik  maupun  mental  atau belum pernah melangsungkan perkawinan.(Sudono, 2019) .
Pasca terjadinya perceraian yang sering merasakan dampak dari hal itu ialah sianak dimana anak  yang  seharusnya  mendapatkan  perlindungan  serta  kasih  sayang  dari  kedua  orangtuanya baik itu secara jasmani seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maupun secara rohani, dan  biasanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sianak  pasca  perceraian  dibebankan  kepada  mantan suami  banyak  kasus  yang  tejadi  setelah  diputus  melalui  Pengadilan  mantan  suami dibebankan/diberitanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anaknya dengan nominal serta jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan  Agama  akan  tetapi  setelah  diputus  oleh  pengadilan  serta  pada  pelaksanaan  atau prakteknya  dilapangan  banyak  yang  tidak  sesuai  baik  itu  dari  nominalnya  sendiri  serta  juga dengan jangka waktu yang dibebankan kepada mantan suami.
Oleh  karena  itu,  lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  terhadap  pembebanan nafkah anak, dimana dalam hal ini anak yang masih dibawah umur masih dibawah penguasaan penuh  oleh  ibu/mantan  istri.  Serta  pelaksanaan  dari  SEMA  No  5  Tahun  2021  yang  bisa menjangkau lebih jauh terhadap ayah/mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya untuk memenuhi kebutuhan anak ( asas the best of child ) bisa diajukan  untuk  sita  jaminan  terhadap  barang  milik  dari  sibapak/mantan  suami  yang  tidak mematikan mata pencahariaannya.
http://jurnal.ensiklopediaku.org

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  Yuridis-Empiris  ( empirical  law  research ) disebut  juga  penelitian  hukum  sosiologis,  merupakan  penelitian  hukum  yang  mengkaji  yang dikonsepkan  sebagai  prilaku  nyata (actual  beheavior) sebagai  gejala  sosial  yang  sifatnya  tidak tertulis,  yang  dialami  setiap  orang  dalam  hubungan  hidup  bermasyarakat.(Asikin,  2020) Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Pengadilan  Agama  Bukittinggi  dengan  alasan  bahwa peneliti  banyak  sekali  menjumpai  kasus  perceraian  yang  terdapat  pembebanan  kepada sibapak/mantan  suami  untuk  memberikan  nafkah  terhadap  anak  yang  yang  belum  dewasa  di Pengadilan Agama Bukittinggi dan peneliti yakin bahwa putusan-putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut tentunya sudah melalui banyak pertimbangan hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Efektifitas Pemberian Nafkah Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Pasca Perceraian.
Hans  Kelsen  mengungkapkan  efektifitas  hukum  berkesinambungan  dengan  validitas hukum  artinya  setiap  norma  hukum  sifatnya  saling  mengikat  yang  mana  setiap  manusia diwajibkan  melakukan  sesuatu  sesuai  norma,  diwajibkan  mematuhi  dan  menjalankan  norma- norma  tersebut.  Letak  efektifitas  adalah  ketika  semua  manusia  benar  berbuat,  mematuhi  dan menerapkan norma- norma tersebut. Efektif bermakna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik  dari  efektifitas  yaitu  tercapainya  suatu  tujuan  yang  telah  dibuat  sesuai  dengan rencana sebelumnya.(Siregar, n.d.)
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  sebagai  berikut :  a) Faktor hukumnya ;  b) Faktor  penegak  hukum,  pihak  yang  membuat  dan  menerapkan  suatu  hukum ;  c) Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum ;  d) Faktor  masyarakat  dimana lingkungan diberlakukannya hukum tersebut ; dan e) Faktor kebudayaan, dimana hasil karya, cipta dan rasa harus didasarkan pada harapan manusia sepanjang pergaulan hidup.(Aprita, 2021) . Efektifitas  penegakan  hukum  dengan  efektifitas  hukum  dapat  dikatakan  saling  berkaitan yang tujuannya agar hukum itu menjadi efektif. Kelima faktor ini juga merupakan tolak ukur dari pada keefektifan suatu hukum. Dengan demikian faktor faktor di atas dijabarkan sebagai berikut:
a. Faktor  hukumnya .  Di  dalam  hukum  sudah  semestinya  berisikan  unsur  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan.  Sementara  dalam  hal  menerapkannya  memungkinkan  terjadi  pertentangan  antara kepastian  hukum  dan  keadilan.  Melihat  dari  sifat  kedua  sisi  tersebut  yaitu  kepastian  hukum memiliki  sifat  konkrit  yaitu  berwujud  nyata  sementara  keadilan  bersifat  abstrak  atau  tidak berbentuk.  Maka  tidak  heran  seringkali  Hakim  memutuskan  perkara  berdasarkan  undang-undang saja sehingga tidak tercapainya nilai keadilan tersebut.
b. Faktor  Penegak  Hukum .  Sebagaimana  menerapkan  suatu  hukum  maka  akan  ada  pihak-  pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Aparatur penegak hukum terdiri dari kejaksaan, penasehat  hukum,  kepolisian,  kehakiman,  dan  petugas  sipir  lembaga  pemasyarakatan.  Setiap aparatur  memiliki  kewenangannya  masing-masing  yang  meliputi  menerima  laporan,  melakukan penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  melakukan  pembuktian,  menjatuhkan  vonis,  memberikan sanksi  dan  upaya  pembinaan  kembali  terpidana.  Terdapat  3  elemen  penting  yang  berpengaruh terhadap  mekanisme  bekerjanya  aparat  dan  aparatur  penegak  hukum,  yaitu  :  pertama,  institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.  Kedua,  budaya  kerja  yang  dilakukan  oleh  aparatnya  dan  kesejahteraannya. Ketiga, dukungan dari perangkat peraturan baik dari kelembagaannya maupun dari yang mengatur materi  hukum  baik  hukum  materiil  atau  hukum  acara.  Upaya  menegakkan  suatu  hukum  harus
729
P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN 2654-8399
http://jurnal.ensiklopediaku.org
menjalakan ketiga elemen di atas demi dapat menegakkan hukum dan keadilan secara internal dan dapat diwujudkan secara nyata.
c. Faktor  Sarana  dan  Fasilitas  Hukum .  Yang  termasuk  Sarana  atau  fasilitas  terdiri  dari  tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mendukung, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Selain tersedianya fasilitas tentu demi terjaganya hal tersebut maka  harus  di  pelihara  dan  yang  sering  kali  terjadi  bahwa  aturan  tersebut  sudah  diberlakukan namun fasilitas nya belum tersedia lengkap. Hal seperti ini akan menyebabkan terjadinya kontra- produktif  yang  mana  seharusnya  melancarkan  efektifitas  aturan  tersebut  justru  malah  membuat kemacetan di dalam prosesnya.
d. Faktor  Masyarakat .  Tujuan  dari  penegakan  hukum  yaitu  untuk  mewujudkan  kedamaian  dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki perspektif sendiri- sendiri terkait hukum artinya efektifitas hukum bergantung pada keinginan dan kesadaran hukum masyarakat. Langkah-langkah yang bisa dilakukan  adalah  melakukan  sosialisasi  melibatkan  lapisan-lapisan  sosial,  pemegang  kekuasaan, dan  penegak  hukum  itu  sendiri.  Untuk  membentuk  suatu  hukum  juga  dibutuhkan  melihat  kepada hubungan antara hukum dengan perubahan- perubahan sosial agar nantinya hukum itu bisa efekktif untuk mengatur perilaku masyarakat.
e. Faktor  kebudayaan .  Faktor  kebudayaan  dan  faktor  masyakarat  saling  berkaitan  namun  sengaja dibedakan  dengan  maksud  faktor  budaya  akan  lebih  membahas  masalah  sistem  nilai-nilai  yang dijadikan  inti  dari  kebudayaan  spritual  atau  non  material.  Perbedaannya  juga  terletak  dalam  hal bahwa sebagai suatu sistem ataupun subsistem dari sistem kemasyarakatan mencakup tiga hal yaitu stuktur, substansi, dan kebudayaan.(Islam et al., 2021)
Dalam  kaitannya  dengan  efektifitas  pemberian  nafkah  terhadap  anak  yang  belum  dewasa pasca perceraian ini berhubungan dengan putusan hakim, dimana putusan hakim tersebut adalah hukum  ( judge  made  law ).  Oleh  karena  itu  sebagaimana  hukum  pada  umumnya  harus dilaksanakan  dan  mempunyai  kekuatan  mengikat,  demikian  pula  putusan  hakim  tersebut mempunyai  kekuatan  hukum  bagi  para  pihak  yang  berperkara.  Ahmad  Ali  menyatakan  bahwa Hukum yang di produk oleh legislatif dalam wujud mengikat secara umum sedangkan putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara tertentu saja dengan demikian, keberadaan putusan  hakim  tersebut  belum  atau  tidak  dilaksanakan  berarti  pula  putusan  hakim  tersebut belum/tidak efektif.
Efektifitas  suatu  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  dan  untuk  mengukur efektifitas  suatu  hukum  harus  dipandang  dari  dua  segi  yaitu  segi  normatif  dan  segi  sosiologis. Dari segi normatif memandang hukum dari sebagai kaidah yang berlaku idealis ( law in book ). Hukum  sebagai  perangkat  tindak  atau  perilaku  yang  pantas,  sedangkan  dari  segi  empiris sosiologis  memandang  hukum  sebagai  gejala  sosial  kemasyarakatan  ( law  in  action )  yaitu bagaimana  hukum  itu  tumbuh  dan  berkembang  serta  menjiwai  dalam  masyarakat  yang bersangkutan.(Badan et al., 2022) .
Berdasarkan      undang  -  undang Nomor 1      tahun    1974  tentang      perkawinan      dan Kompilasi      Hukum      Islam      (KHI)      yang      dimaksud      dengan      hak  -  hak      anak      pasca perceraian  yaitu  pemeliharaan  anak  setelah  kedua  orang  tuanya  berpisah  baik  dalam    hal  hak asuh  anak  maupun    nafkah  anak  tersebut.    Undang  -  undang  no.  1  tahun  1974  tentang perkawinan    tidak    secara    khusus    membicarakan    pemeliharaan    anak    sebagai    akibat putusanya  perkawinan,  akan  tetapi  mengatur  secara  umum  tentang  hak  dan  kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nafkah  anak  merupakan  hak - hak  anak  yang  diperoleh  dari kedua    orang    tuanya      walaupun      kedua      orang      tuanya      telah      berpisah      (bercerai), sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  41  huruf  (a)  Undang - undang  No.  1  tahun  1974
tentang  perkawinan  bahwa  “Baik  ibu  atau  bapak  tetap   berkewajiban   memelihara   dan mendidik  anak  -  anaknya,  semata  -  mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan mengenai penguasaan anak - anak, pengadilan memberi keputusannya”.
Dengan demikian, tetap dari bapak atau  ibu  berkewajiban  terhadap  pemeliharaan  anak, baik  dari    bidang      pendidikan,  kesehatan  dan  kebutuhannya    sehari-hari.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  kepentingan  anak  dimana  orientasinya  yaitu  semata-mata  hanya untuk menjamin    dan    terpeliharanya    hak-hak    anak    jika    terjadi    perceraian    kedua  orangtua,  bisa diselesaikan  secara  kesepakatan  bilamana  damai,  jika  tidak  ada    kesepakatan,  bilamana    ada perselisihan    dalam    hal    pengasuhan    anak    maka  pengadilan  bisa  turut  memutuskan  perkara tersebut.  Intinya  semua  diserahkan  kepada  bapak  ibu  sebagai  orang  tua  kandung  dalam  hal pengasuhan dan  pemeliharaan  anak.  Bilamana keduanya  berebut  dalam  hal pengasuhan  anak maka  akan ada putusan pengadilan siapa yang lebih berhak.(Hafit Ibnu Malik & Agus Purnomo, 2022)
Dalam kaitan tersebut, data yang penulis dapatkan di Direktori Putusan Mahkamah Agung per-tanggal 09 Juni 2023, di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB dalam kurun waktu 6 tahun dari  tahun  2018-2023  telah  menyelesaikan  perkara  tentang  kasus  perceraian  baik  cerai  gugat maupun cerai talak sebanyak 3.819 perkara yang telah diputus dipengadilan agama bukittinggi yang  mana  kasus  yang  paling  tinggi  itu  pada  tahun  2021  yaitu  sebanyak  706  perkara  yang  di putus  oleh  Pengadilan  Agama  Bukittinggi.  Dari  beberapa  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan Agama  Bukittinggi  tersebut  yang  menjadi  kajian  penulis  adalah  perkara  cerai  baik  cerai  talak maupun  cerai  gugat  yang  mana  didalam  putusan  terdapat  pembebanan  tanggung  jawab  bagi mantan  suami  untuk  memberikan  biaya  pemeliharaan  (hadhanah)  bagi  sianak  yang  belum dewasa  pasca  terjadinya  perceraian.  Penulis  tertarik  untuk  mengkaji  masalah  ini  karena  dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai 2023 ini hampir semua nafkah untuk anak diajukan oleh mantan istri dalam gugatan/rekonvensi.
Diantara  kewajiban  ayah  terhadap  anaknya  adalah  memberi  nafkah,  seorang  ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan ayah anak putus. Suatu perceraian tidak  berakibat  hilangnya  kewajiban  ayah  untuk  tetap  memberi  nafkah  kepada  anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 402/pdt.g/2022/PA.Bkt yang  penulis  dapatkan,  dimana  dalam  putusan  Pengadilan  Agama Bukittinggi  memutuskan  mengenai  biaya  pemeliharaan  terhadap  anak(hadhanah)  dibebankan kepada ayah/mantan suami dari anak.
Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam  hal  terjadinya  perceraian  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  bapaknya.  Sedangkan dalam  huruf  a  menyatakan  Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut juga sudah dipertegas dalam UndangUndang Perkawinan Pasal  41,  yang  mewajibkan  seorang  ayah  tetap  memberi  nafkah  walaupun  sudah  terjadi perceraian.
Maka  berdasarkan  pembahasan  di  atas  hakim  dalam  memutus  jumlah  atau  besarnya nominal berdasarkan pada kemampuan ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam  yang  menyatakan  bahwa:  “Pengadilan  dapat  pula  dengan  melihat  kemampuan  ayahnya menentukan  jumlah  biaya  untuk  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak-anak  yang  tidak  turut padanya”. Hakim juga memutus berdasarkan pembuktian- pembuktian dimuka sidang. Menurut
731
P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN 2654-8399
http://jurnal.ensiklopediaku.org
ketentuan  Pasal  164  HIR/  Pasal  284  RBg  ada  lima  macam  alat  bukti  yaitu  bukti  surat,  bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang di  jatuhkan  pengadilan  kepada  ayahnya  yaitu  melakukan  pembuktian-pembuktian  selama persidangan.
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Panitera Muda Hukum ibuk Tin Pertiwi S.H.,  menurutnya  bahwa  demikian  halnya  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Agama Bukittinggi semua anak dari perceraian yang sah, hak asuh anak ikut ibunya sedangkan dalam nafkah  ayah/mantan  suami  yang  menanggung  sepenuhnya.  Namun  banyak  yang  penulis  temui dilapangan  yang  terjadi  ibu  harus  membanting  tulang  untuk  menghidupi  anak-anaknya. Dikarenakan sibapak tidak memenuhi lagi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.
Seperti  halnya  yang  diungkapkan  oleh  salah  satu  responden  yang  nomor  perkaranya 402/pdt.g/2022/PA.Bkt ,  ia  menyampaikan  bahwa  dia  harus  bekerja  sebagai  buruh  cuci  untuk membiayai  anak-  anaknya.  Sedangkan  seorang  mantan  suaminya  pasca  terjadinya  perceraian dipengadilan  dalam  hal  untuk  memberi  nafkah  kepada  anaknya  hanya  dipenuhi  beberapa  kali setelah itu untuk seterusnya tidak dibayarkan lagi/sudah tidak peduli lagi. Padahal dalam putusan hakim  yang  dikeluarkan  melalui  Pengadilan  dan  telah  berkekuatan  Hukum  tetap  seorang  ibu hanya  bertugas  untuk  mendidik  dan  merawat  anak-anaknya.  Dan  ayah/mantan  suami  bisa dikatakan  lepas  tangan  atau  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  seharusnya  dia  berikan  kepada anak-anaknya  pasca  terjadinya  perceraian.  Dari  pembahasan  diatas  sejalan  juga  dengan penelitian  relevan  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Azani  dan  Cysillia  Anggraini Novalis dalam penelitiannya yang berjudul, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan  Hak  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian  Di    Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  hasil  dari penelitian  yang  dia  lakukan  yaitu  menunjukan  bahwasannya  banyak  mantan  suami  yang  tidak memberikan  nafkah  atau  tidak  efektif  dalam  melaksanakn  isi  putusan    yang  dikeluarkan pengadilan  terhadap  anak  yang  belum  dewasa  pasca  terjadinya  perceraian.(Azani  &  Novalis, 2022) .
Tentunya dari hal tersebut nantinya berpengaruh baik dalam hal pembiayaan kelangsungan hidup  bagi  anak,  juga  akan  berpengaruh  dalam  pendidikannya  karena  anak  juga  masih membutuhkan  biaya  dari  ayah  untuk  melanjutkan  pendidikannya.  Hal  tersebut  juga  akan mengancam hubungan antara anak dengan orang tua, terutama hubungan dengan seorang ayah. Hal ini dikarenakan ayah jarang berinteraksi dengan anaknya. Dari penjelasan diatas sudah dapat disimpulkan  pasca  terjadinya  perceraian  pemberian  nafkah  terhadap  anak  yang  belum  dewasa tidak  dilaksanakan  sepenuhnya  atau  tidak  berjalan  secara  efektif,  sebagaimana  yang  telah diputuskan  oleh  hakim  melalui  pengadilan,  namun  mantan  ayah/mantan  suami  tidak menjalankan  baik  dari  nominal  ataupun  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam putusan.
2. Kendala -Kendala  Yang  Dialami  Dalam  Pemberian  Nafkah  Anak  Yang  Belum  Dewasa  Pasca Perceraian
Dalam  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  ayah  pasca  perceraian  ada  kendala  dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering dijumpai para ayah ialah sebagai berikut:
1. K eterbatasan  ekonomi. Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Kota  Bukittinggi  yang penulis  temukan  dilapangan,  dimana  ayah  kebanyakan  berpenghasilan  kecil  dan  ada  juga  ayah  yang tidak  mempunyai  pekerjaan  tetap.  Dengan  penghasilan  yang  kecil  apalagi  tidak  mempunyai
http://jurnal.ensiklopediaku.org
penghasilan yang tetap, oleh karena nya bisa dipahami jika ayah enggan menjalankan sesuai putusan yang  ditetapkan  Hakim  Pengadilan  Agama.  Apabila  ada  kendala  dalam  melaksanakan  kewajibanya dalam hal pemberian hak nafkah anak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur. Akan tetapi kewajibanya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Menurut jumhur ulama, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja  dan  memang  benar-  benar  telah  bekerja,  tetapi  penghasilannya  tidak  mencukupi,  kewajiban nafkah kepada anaknya itu tetap tidak menjadi gugur.
Dari pembahasan di atas bahwa ayah berkewajiban penuh dalam hal memberi nafkah dan menanggung juga  atas  pemeliharaan  anaknya.  Hal  ini  juga  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang pemeliharaan anak. Pasal 104 ayat 1 yaitu :“semua biaya penyusuhan anak dipertanggung jawabkan kepada  ayahnya.  Apabila  ayahnya  telah  meninggal  dunia,  maka  biaya  penyusuhan  diberikan  kepada orang  yang  berkewajiban  memberi  nafkah  kepada  ayahnya  atau  walinya”.  Hal  itu  juga  di  tegaskan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Pasal  105  yaitu  :  dalam  huruf  (a)  menyatakan  Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan dalam huruf (c)  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  bapaknya.  Maka  dalam  hal  nafkah  tetap  menjadi  kewajiban seorang ayah walaupun sudah terjadi perceraian.
Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233
۞ و ٱﻟۡ ﻮَﻟِ ﺪَ ت ﱠ ﯾُ ﺮۡ ﺿِ ﻌۡ ﻦ َ أَ وۡ ﻟَﺪ َھُ ﻦ ﺣَ ﻮۡ ﻟَﯿۡ ﻦ ِ ﻛَ ﺎ
ﻣِ ﻠَﯿۡ ﻦٖ ﻟِ ﻤَ ﻦ ۡ أَ رَ اد َ أَ ن ﯾُﺘِ ﻤ ﭑﻟ ﺮ ﺿ َﺎ ﻋَ ﺔِ وَ ﻋَ ﻠَﯨُ ﭑﻟۡ ﻤَ ﻮۡ ﻟُ ﻮ دﻟَ ﮫﱠ رِ زۡ ﻗُ ﮭُ ﻦ وَ ﻛِ ﺴۡ ﻮَ ﺗُ ﮭُ ﻦ ﺑﭑ ﻟۡ ﻤَ ﻌۡ ﺮُ و ﻓﺎ ل َ
ﺗُ ﻜَ ﻠ ﻒ ُ ﻧَﻔۡ ﺲ ٌ إِا ل وُ ﺳۡ ﻌَ ﮭَﺎ ﱠۚ ا ل َ ﺗُ ﻀ َﺎٓ رَ وَﻟِ ﺪَ ةُ ﺑِ ﻮَﻟَ ﺪِ ھَ ﺎَ وُ اﻟ ﻤَ ﻮۡ ﻟُ ﻮ دٞ ﻟ ﮫِۥﱠۚ ﺑِ ﻮَﻟَ ﺪِ هۦِ وَ ﻋَ ﻠَﯨ ﭑﻟۡ ﻮَا رِ ث َ ﻣِ ﺜۡ ﻞ ُ ذَﻟِ ﻚَ ﻓَﺈِ ن ۡ أَ رَ اد َا ﻓِ ﺼ َﺎا ل ً ﻋَ ﻦ ﺗَ ﺮَ ا ض ٖ ﻣِّ ﻨۡ ﮭُ ﻤَﺎ وَ ﺗَ ﺸَ ﺎ وُ ر ٖ ﻓَﺎ ل َ
ﺟُ ﻨَﺎ ح َ ﻋَ ﻠَﯿۡ ﮭِ ﻤَﺎ َۗ وَإِ ن ۡ أَ رَ د ﺗﱡ ﻢ ۡ أَﻧ ﺘَ ﺴۡ ﺘَ ﺮۡ ﺿِ ﻌُ ﻮٓا ْ أَ وۡ ﻟَﺪ َﻛُ ﻢ ۡ ﻓَﺎ لٓ ﺟُ ﻨَﺎ ح َ ﻋَ ﻠَﯿۡ ﻜُ ﻢ ۡ إِذَ ا ﺳَ ﻠ ﻤۡ ﺘُ ﻢ ﻣِ ﺎَ ءَا ﺗَﯿۡ ﺘُ ﻢ ﺑَﭑ ﻟۡ ﻤَ ﻌۡ ﺮُ و ف َ وَٱ ﺗﻘُ ﻮ اْٱ ﻟ ﻞْ و ٱ ﻋۡ ﻠَ ﻤُ ﻮٓا َ أَ ﻧٞﭑ ﻟﻠ ﺒِ ﻤَﺎ ﺗَ ﻌۡ ﻤَﻠُ ﻮ ن َ ﺑَ ﺼِ ﯿ ﺮ ] ﺳ ﻮ ر ة اﻟ ﺒﻘ ﺮ ة : ٣٢٢ Artinya:  ...Dan  kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... (Q.S. Al- Baqarah ayat: 233).(RI, 1971)
Dari ayat diatas sudah bisa dilihat kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya  ketika  sudah  terjadinya  perkawinan  namun,  ketika  perceraiain  mantan  suami hanya  putus  hubungan  lahir  bathin  maupun  tanggung  jawab  hanya  kepada  mantan  istrinya tetapi tidak hubungan dan tanggung jawab untuk anak-anaknya. Sehingga apabila ayah tidak memberikan  nafkah  terhadap  anak-anaknya,  itu  jelas  melanggar  hukum  Islam  serta  hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sehingga  apabila  ayah/mantan  suami  tidak  memberikan nafkah  terhadap  anak-anaknya,  itu  jelas  melanggar  hukum  Islam  serta  hukum  positif  yang berlaku di Indonesia.
2. Faktor Ibu Sudah Mampu Menafkahi Anaknya.
Bukan  hal  baru  dimana  perempuan  juga  mempunyai  penghasilan  sendiri  dengan  bekerja, sehingga  secara  ekonomi  ia  tidak  tergantung  dengan  mantan  suami  setelah  terjadinya perceraian.  Dengan  itu  apabila  terjadi  perceraian  persoalan  biaya  nafkah  tidak  menjadi permasalahan, Sebab ketika terjadinya pernikahan seorang Ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri.  Sama  halnya  yang  dikatakan  responden  yang  mengatakan  tidak  ada  permasalahan ketika  mantan  suami  tidak  mau  melaksanakan  putusan  tersebut,  sebab  mantan  istri  dengan bekerja  ia  bisa  menghidupi  anak-anaknya  tanpa  bantuan  mantan  suami.  Sehingga  setelah terjadi  perceraian  permasalahan  ekonomi  tidak  ada  masalah,  bahkan  terkadang  penghasilan mantan  istri  lebih  besar  dari  penghasilan  mantan  suami,  di  samping  itu  mantan  istri  juga berasal dari kalangan keluarga yang mampu.
Dalam  ajaran  Islam  di  ungkapkan  bahwa  tanggung  jawab  ekonomi  berada  dipundak  suami sebagai  kepala  rumah  tangga,  dan  tidak  tertutup  kemungkinan  tanggung  jawab  itu  beralih
733
P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN 2654-8399
http://jurnal.ensiklopediaku.org
kepada  istri  untuk  membantu  suaminya,  bila  suami  tidak  mampu  melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah  tanggung  jawab  suami  istri  kepada  anakanaknya.  Kewajiban  kedua  orang  tua  adalah mengantarkan  anak-anaknya,  dengan  cara  mendidik,  membekali  dengan  ilmu  pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa.
Dengan demikian, terkait dengan fenomena yang terjadi bahwa ibu yang membiayai seorang anak  adalah  hal  yang  wajar,  karena  ketika  seorang  ayah  tidak  mampu  memberikan  nafkah maka seorang ibu bisa menggantikannya. Hal itu juga sudah menjadikan kewajiban orang tua untuk  menafkahi  anak-anaknya,  sehingga  kedua  orang  tua  sangat  berpengaruh  besar  dalam pertumbuhan seorang anak.(Badan et al., 2022) . 3. Faktor Komunikasi
Hal  yang  harus  dipertahankan  setelah  terjadinya  perceraian  antara  kedua  orang  tua  adalah untuk tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi sekecil apapun hak- hak yang harus diberikan kepada anak-anaknya, agar seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena  akibat  terjadinya  perceraian,  secara  tidak  langsung  anaklah  yang  akan  menjadi korbannya.  Hal  ini  secara  otomatis  anak  akan  berpisah  dengan  salah  satu  orang  tuanya  dan tidak  akan  lagi  tinggal  bersama.  Akibatnya  rawan  sekali  kelalaian-kelalaian  terhadap kewajiban yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar. Namun sangat di sayangkan realita yang terjadi, banyak sekali seorang ayah yang lalai dengan  tanggung  jawabnya  dalam  hal  pembiayaan  kebutuhan  sehari-hari  seorang  anak. Setelah  terjadinya  perceraian  komunikasi  terhadap  anak-anaknya  juga  terputus.  Sehingga kedekatan  seorang  ayah  terhadap  anak-anaknya  sudah  tidak  erat  lagi,  seorang  anak  lebih cenderung dengan ibunya.
Dalam  hal  itu  komunikasi  seorang  ayah  dengan  anaknya  sangatlah  penting,  apabila siibu/mantan  istri  tidak  mau  menjalin  komunikasi  lagi  dengan  siayah/mantan  suami,  solusi yang  terbaik  adalah  siayah/mantan  suami  tetap  menjalin  komunikasi  dengan  si  anak.  Agar anak tidak cenderung terhadap ibunya saja, etika komunikasi kedua orang tua masih terjalin dengan baik, kemungkinan anak masih mendapatkan perhatian dari orang tua laki-laki dalam hal  nafkah.  Namun  sangat  di  sayangkan  dengan  putusnya  komunikasi  antar  anak  dengan siayah  maka  akan  terputus  juga  tali  silahturrahimnya.  Seharusnya  walaupun  sudah  terjadi perceraian  setidaknya  ayah  dan  ibu  harus  tetap  menjaga  silahturahmi  sehingga  anak  tetap merasa mendapatkan kasih sayang sekalipun kedua orangtuanya telah bercerai.(Sallatu, 2020) . 4. Faktor suami sudah menikah lagi
Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemberian nafkah terhadap  anak  yang  belum  dewasa(mumayyiz)  pasca  perceraian  selanjutnya  adalah  mantan suami  sudah  menikah  lagi  dan  sibuk  mengurus  keluarga  barunya  sehingga  tidak  lagi memperdulikan  anak-anak  dari  pernikahan  sebelumnya.  Dalam  penelitian  terdahulu  hal  ini sangat  berpengaruh  terhadap  keadaan  finasial  orang  tua  laki-laki  (ayah)  tersebut  dimana  ia harus membiayai keluarga yang baru. Hal ini juga berpengaruh terhadap perhatian orang tua laki-laki  (ayah)  dalam  memberikan  biaya  nafkah  anak  dalam  perkawinan  terdahulu.  Karena harus  membiayai  keluarga  yang  baru  dan  menjadi  kurang  mampu  atau  tidak  mampu  lagi untuk  membiayai  nafkah  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  sebelumnya.(Azani  & Novalis, 2022) . 5. Biaya eksekusi yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama
Faktor biaya eksekusi yang mahal dengan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang lama pada permohonan eksekusi hak nafkah anak, membuat pihak mantan istri enggan untuk mengajukan  permohonan  eksekusi  atas  nafkah  anak  yang  dilalaikan  oleh  mantan  suami. Minimnya pengetahuan mantan istri tentang proses permohonan ekseskusi menjadi salah satu faktor  eksekusi  terhadap  putusan  hak  nafkah  anak  sangat  jarang  diajukan  ke  Pengadilan Agama.  Hal  lainnya  juga  disebabkan  biaya  proses  eksekusi  yang  tidak  sedikit  dan  tidak sebanding dengan jumlah hak nafkah anak yang dimintakan pada mantan suami. Terkadang jumlah hak nafkah yang harus dijalankan mantan suami sesuai isi putusan Pengadilan Agama lebih  kecil  dibandingkan  dengan  biaya  pendaftaran  permohonan  eksekusi  di  Pengadilan Agama,  yang  membuat  mantan  istri  memilih  untuk  tidak  melakukan  upaya  hukum  apapun meski  telah  mengantongi  putusan  pengandilan  yang  menyatakan  bahwa  mantan  suami berkewajiban untuk menafkahi anak setelah putusnya perceraian sampai anak dewasa sesuai dengan  pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.(Azani  & Novalis, 2022)
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak ikhbal bagian layanan informasi, pengaduan  dan  sp4n  laporan  dipengadilan  agama  bukittinggi  sejalan  dengan  pembahasan diatas  beliau  menyampaikan,  pihak  mantan  istri  ingin  mengajukan  permohonan  eksekusi kepengadilan  terhadap  harta  mantan  suami  yang  tidak  menjalankan  isi  putusan  yang  telah dikeluarkan oleh pengadilan, dalam hal memberikan nafkah untuk anak yang belum dewasa pasca terjadinya perceraian dikarenakan tidak ada biaya dari mantan istri namun, seandainya jika ada permohonan eksekusi maka akan ada biaya yang ditimbulkan nantinya, yang mana semua  biaya  yang  ditimbulkan  nantinya  akan  dibebankan  kepada  yang  mengajukan permohonan  dan  sebelum  biaya  itu  dibayarkan  maka  pihak  pengadilan  belum  bisa melaksanakan  proses  eksekusi  tersebut.  Seterusnya  dalam  hal  nafkah  anak  biasanya  lebih mahal biaya yang ditimbulkan nantinya kalau seandainya proses eksekusi dilakukan dari pada nafkah  untuk  anak  yang  seharusnya  diberikan  oleh  mantan  suami  setiap  bulannya  terhadap anak.

## 3. Upaya Apa  Yang  Bisa  Dilakukan  Jika  Tidak  Terpenuhinya  Hak-Hak  Anak  Yang  Belum Dewasa Pasca Perceraian.
Pasca  terjadinya  perceraian  suami  tidak  menjalankan  dan  memenuhi  tanggung  jawabnya untuk  memberikan  biaya  penghidupan  anak  (hadhanah)  sesuai  putusan  yang  ditetapkan  oleh Pengadilan  Agama  Bukittinggi.  Adapun  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  ibu/mantan  sitri  yaitu, ibu/mantan  istri  bisa  menegur  atau  meminta  kepada  siayah/mantan  suami  secara  baik-baik, apabila siayah/mantan suami masih tetap tidak memperhatikan hal itu, maka ibu/mantan istri bisa mengajukan  eksekusi  kepengadilan  terhadap  harta  mantan  suami  yang  memang  ada  dan diketahui  oleh  siibu/mantan  istri  dilakukan  sita  jaminan.  Dalam  hal  menyita  barang  dari siayah/mantan  suami  yang  dengan  sengaja  melalaikan  tanggungjawab  yang  seharusnya  dia berikan  kepada  siibu/mantan  istri  untuk  memenuhi  kebutuhan  sianak  namun  tidak  dilakukan, merupakan kewenangan dari kepala Panitera, Jurusita di Pengadilan Agama Bukittinggi dan juga melibatkan kantor lelang.
Namun  sangat  disayangkan  saat  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Ikhbal bagian  pelayanan  informasi  atau  pengaduan  di  Pengadilan  Agama  Bukittinggi  tentang  apakah ada para pihak siibu/mantan istri yang mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta mantan
735
P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN 2654-8399
http://jurnal.ensiklopediaku.org
suami  dalam  hal  tidak  memberikan  biaya  pemeliharaan  anak(hadhanah)  yang  sebagaimana mestinya  berdasarkan  putusan  yang  telah  dibacakan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama Bukittinggi  sewaktu  pembacaan  putusan  dan  telah  dilakukan  peneguran  serta  mengingatkan kepada  sibapak/mantan  suami  secara  baik-baik  terhadap  tanggung  jawab  yang  harus  diberikan oleh mantan suami. Dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi pernah didatangi oleh mantan istri  dari  para  pihak  yang  sudah  melakukan  perceraian  melalui  Pengadilan  Agama  Bukittinggi beliau menyampaikan kepada bapak Ikhbal selaku bagian pelayanan atau pengaduan, ibu/mantan istri  tidak  mendapatkan  biaya  dari  ayah/mantan  suami  untuk  pemenuhan  kebutuhan anak(hadhanah) pasca telah diputus oleh pengadilan agama bukittinggi.
Maka dari keterangan yang disampaikan oleh mantan istri itu adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan kalau ingin mengajukan eksekusi terhadap harta yang dimiliki oleh mantan suami tentunya  ibu/mantan  istri  harus  melengkapi  administrasi-administrasi  yang  dibutuhkan  dalam proses  dan  nantinya  kalau  emang  terjadi  proses  eksekusi  segala  biaya  yang  ditimbulkan  akan dibebankan  kepada  pemohon  untuk  melaksanakan  proses  eksekusi  namun,  semenjak  hari  itu mantan  istri  yang  melapor  tadi  tidak  ada  lagi  datang  ke  Pengadilan  Agama  Bukittinggi  jadi pengadilan  tidak  bisa  berbuat  juga  dikarenakan  berkas-berkas  yang  diminta  oleh  pengadilan tidak dipenuhi/diberikan.
Sedangkan  menurut  penulis  selain  melakukan  eksekusi  terhadap  harta  yang  dimiliki siayah/mantan suami dari anak tersebut, dengan itu hakim juga mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultur yaitu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Apabila dari ayah/mantan suami ada yang bekerja di suatu perusahaan maka upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat kerja ayah/mantan suami bekerja, terhadap beban yang sedang di tanggung oleh ayah/mantan suami dari ibu/mantan istri tersebut, untuk kemudian dapat di jadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan.

## D. Penutup
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  serta  merujuk  kepada  penelitian  relevan sebelumnya,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwasannya  banyak  ayah/mantan  suami  yang tidak  memberikan  nafkah  terhadap  anaknya  yang  belum  dewasa(mumayyiz)  pasca  setalah putusnya  perceraian  melalui  pengadilan,  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  tentang  hukum  dan ketidakpatuhan  ayah/mantan  suami  menjalankan  isi  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan agama  pasca  terjadinya  perceraian.  Maka  dari  itu  dalam  hal  memenuhi  kebufuhan  anak  yang belum  dewasa(mumayyiz)  pasca  perceraian  banyak  yg  berperan  dan  menanggung  ialah  pihak ibu/mantan  istri,  dimana  yang  seharusnya  ibu/mantan  istri  hanya  berperan  sebagai  yang mengasuh  dan  yang  untuk  memenuhi  dalam  kebutuhan  sianak  pasca  perceraian  merupakan tanggung  jawab  atau  dibebankan  kepada  ayah/mantan  suami. Adapun  alasan  yang  menjadi penghambat  atau  tidak  dilaksanakan  putusan  mengenai  pemberian  nafkah  terhadap  anak  yang belum dewasa ialah 1. Faktor ekonomi suami yang kurang baik dikarenakan tidak ada pekerjaan tetap  dari  ayah/mantan  suami.  2.  Faktor  ibu/mantan  istri  yang  mampu  memberikan  nafkah terhadap anaknya, karena siibu/mantan istri memiliki pekerjaan yang tetap dan sudah  memiliki penghasilan  sendiri.  3.  Faktor  Komunikasi,  dimana  komunikasi  antara  ayah/mantan  suami dengan  ibu/mantan  istri  tidak  lagi  terjalin  dengan  baik  pasca  terjadinya  perceraian.  4.  Faktor dimana  ayah/mantan  suami  sudah  memiliki  istri  baru  lagi  dan  sudah  mempunyai  anak  juga dengan istri barunya, maka dari itu seolah-olah ayah/mantan suami sudah lupa dengan anaknya
http://jurnal.ensiklopediaku.org
yang  sama  mantan  istri  sebelumnya.  5.  Faktor  biaya  eksekusi  yang  mahal  dan  membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlepas dari alasan-alasan sibapak/mantan suami tidak menjalankan isi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam hal pemberian nafkah(hadhanah) terhadap anak yang  belum  dewasa  pasca  perceraian  tentunya  ada  upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh mantan  istri  berdasarkan  dari  SEMA  NO  5  TAHUN  2021  tentang  sita  jaminan  terhadap  harta mantan  suami.  Untuk  guna  memenuhi  kepentingan(asas  the  best  of  child)  terhadap  anak  yang belum  dewasa(mumayyiz)  pasca  perceraian.  Namun  merujuk  dari  beberapa  penelitian  relevan sebelumnya  yang  menjadi  rujukan  penulis  dalam  penelitian,  aturan/dasar  hukum  ini  belum penulis temukan dipakai sama sekali sementara banyak kasus yang memang ayah/mantan suami tidak memberikan nafkah terhadap anaknya pasca terjadinya perceraian. Maka ibarat kata aturan hukumnya sudah ada namun tidak pernah diterapkan diibaratkan seekor harimau yang tidak ada kuku sama taringnya.

## Daftar Pustaka
Aprita, S. (2021). Sosiologi Hukum . 2021. Asikin, A. Dan Z. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Revisi). Rajawali Pers. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, A. Y. (2019). Hukum Perceraian (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika. Prodjohamidjojo, M. (2011). Hukum Perkawinan Inonesia (Cet. 3.). Indonesia Legal Center Publishing. Https://Doi.Org/346.016 Sembiring, R. (2016). Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan (Cetakan Ke). Rajawali Pers.
Azani,  M.,  &  Novalis,  C.  A.  (2022).  Pengadilan  Agama  Pekanbaru. Jotika  Research  In  Business  Law , 1 (2), 46–59.
Badan,  F.,  Desa,  P.,  &  Pembentukan,  D.  (2022).  Journal  Of  Lex  Generalis  (  Jls  ). Journal  Of  Lex Generalis (Jls) , 3 (3), 404–417. Bridge,  S.,  &  Trade,  F.  (2019). Implementasi  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Berdasarkan  Uu  No  16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu . 16 .
Hafit  Ibnu  Malik,  &  Agus  Purnomo.  (2022).  Implementasi  Uu  Nomor  1  Tahun  1974  Dan  Kompilasi Hukum  Islam  Dalam  Pemenuhan  Hak-Hak  Anak  Pasca  Perceraian  Di  Ponorogo. Journal  Of Economics, Law, And Humanities , 1 (1), 44–60.
Hifni,  M.,  &  Banten),  (Mahasiswa  Pascasarjana  Iain  Smh.  (2016).  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. Bil Dalil , 1 (1), 1–32. Http://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Bildalil/Article/View/123/125
Islam,  H.  K.,  Islam,  U.,  Raden,  N.,  &  Lampung,  I.  (2021). Hukum  Keluarga  Islam  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H/2021 M . 1 .
Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . 1–15.
Sallatu, A. (2020). Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar). El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum , 1 (2), 1.
Siregar, N. F. (N.D.). Efektivitas Hukum . 1–16.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Sema  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Sita  Jaminan  Terhadap  Harta  Mantan  Suami  Sebagai  Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak
Ri, K. A. (1971). Al Qur’an Dan Terjemahnya . Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al- Qur’an,1971.
Sudono. (2019). Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu . Https://Www.Pa-Blitar.Go.Id.