## KEMISKINAN DI LAHAN SUBUR:
Latar Belakang Sosial Budaya dan Tantangan Pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT
Damar Waskitojati Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Email: damar96@gmail.com
Daniel D. Kameo
Program Studi S3 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana
Pamerdi G. Wiloso Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana

## Abstract
With a qualitative approach, this study intends to describe in depth the socio- cultural  background  and  challenges  of  agriculture  in  Southwest  Sumba Regency (SBD) which cause the problem of high levels of poverty in the area despite having a wealth of great agricultural potential. This research found that the world of SBD agriculture faces challenges in the form of a high level of  agricultural  vulnerability  and  not  optimal  management  of  agricultural potential. These two challenges are difficult to overcome due to the lack of farming capital caused by debt bondage due to high-cost customary practices and the characteristics of subsistence farmers. On the other hand, the trade- oriented  model  of  commercial  farming  of  SBD  while  not  leaving  cultural values  and  local  knowledge  has  been  proven  to  be  able  to  overcome  the challenges of agricultural vulnerability and not optimal management of SBD agricultural potential.
Keywords: Sumba Culture, Sumba Traditional Party, Subsistence Farmer

## PENDAHULUAN
Semenjak  belajar  di  Sekolah  Dasar,  kita  sudah  dikenalkan  bahwa Indonesia  adalah  negara  agraris.  Beranjak  sedikit  keluar  dari  daerah  perkotaan menuju ke pedesaan, maka dengan mudah kita akan temui lahan-lahan pertanian beserta kehidupan para petani di sekitarnya. Sektor pertanian masih diharapkan berperan dalam perekonomian nasional karena pengaruhnya dalam pembentukan
Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  penyediaan  lapangan  kerja  dan  sumber pendapatan  masyarakat  terutama  di  pedesaan,  pengentasan  kemiskinan, perolehan  devisa  melalui  ekspor  produk-produk  unggulan  dan  penciptaan ketahanan pangan nasional (Mayrowani, 2012). Pada bulan Februari tahun 2015 tercatat  penduduk  Indonesia  yang  bekerja  di  sektor  pertanian,  perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan mencapai lebih dari 40 juta orang (33,2 %) 1 . Lapangan usaha tersebut adalah yang terbesar, diikuti sektor perdagangan, rumah makan,  jasa  akomodasi  (22,05  %)  dan  sektor  jasa  kemasyarakatan,  sosial  serta perorangan (16,38 %).
Dari gambaran singkat tersebut terlihat bahwa pertanian mempunyai arti penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak saja dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang jumlahnya terbesar ketiga di dunia, tetapi juga merupakan sumber pendapatan yang menopang kehidupan ekonomi keluarga bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun demikian arti penting sektor pertanian tersebut tidak linear dengan kenyataan kehidupan petani yang masih jauh dari kata sejahtera. Seringkali kita baca di media, para petani terpaksa “berteriak” ketika harga pupuk melambung tinggi dan sulit diperoleh atau ketika harga  berbagai  komoditas  pertanian  “terjun  bebas”  di  pasaran.  Lebih memprihatinkan  lagi  ketika  di  tengah  himpitan  berbagai  kesulitan  para  petani harus  pasrah  menerima  nasib  saat  gagal  panen  akibat  perubahan  keadaan  alam yang  mulai  sulit  ditebak.  Berbagai  hal  tersebut  baru  sebagian  kecil  dari  begitu banyak persoalan yang harus dihadapi oleh petani.
Jika  ditarik  ke  lingkup  yang  lebih  kecil,  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya (SBD)  yang  berada  di  ujung  Barat  Pulau  Sumba  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur (NTT), juga merupakan daerah agraris dengan perekonomian berbasis pertanian di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Serupa dengan gambaran pada tingkat nasional, pertanian  juga belum bisa membawa petani di SBD menjadi lebih sejahtera. Angka kemiskinan yang lebih dari 30% di tengah kekayaan  potensi  pertanian  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  SBD  menimbulkan tanda tanya besar, mengapa hal tersebut bisa terjadi.
Berangkat  dari  kenyataan  ironis  tersebut,  melalui  pendekatan  kualitatif deskriptif,  penelitian  ini  hendak  mendalami  faktor-faktor  penyebab  persoalan kemiskinan  di  sebuah  daerah  dengan  potensi  pertanian  yang  besar.  Proses penggalian  data  dilakukan  melalui  wawancara  secara  mendalam  terhadap sejumlah sumber informasi kunci seperti tokoh masyarakat, tetua adat, petani, dan aparatur  pemerintahan  dan  dilaksanakan  dalam  rentang  waktu  antara  17 September – 21 Oktober 2017. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan
1 Data BPS Nasional tahun 2015
melihat pola hubungan antara pertanian dengan beberapa aspek yang membangun ekosistem pertanian lokal seperti misalnya kondisi alam dan budaya masyarakat SBD.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Sejarah Singkat Suku Bangsa Sumba
Berdasarkan catatan sejarah Suku Bangsa Sumba yang pernah dituliskan oleh  Kapita  (1976)  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Sumba  di  Dalam  Jangkauan Jaman”, Suku Bangsa Sumba berasal dari daerah Barat (Semenanjung Malaka) dan pulau-pulau di sekitar Nusa Tenggara yang datang secara berkelompok di Tanjung Sasar  dan  di  muara  sungai  Kambaniru.  Proses  selanjutnya  digambarkan  oleh Kapita  (1976)  secara  runtut  sebagai  berikut:  (1)  musyawarah  besar  untuk menetapkan  tatacara  hidup  bermasyarakat,  menetapkan  nama  kelompoknya masing-masing,  tempat  kediaman,  hal  beripar-berbiras,  perkawinan,  kelahiran, kematian, hal bercocok tanam, beternak berburu, bernelayan, dan sebagainya; (2) penyebaran  kelompok  suku  yang  sering  disebut  dengan kabihu  atau  kabisu  ke seluruh  penjuru  Pulau  Sumba  dan  mencari  tanah  untuk  menetap;  dan  (3) berkembangnya kampung yang disebut Paraingu yang dipimpin oleh seorang Raja yang sering disebut dengan istilah Rato di Sumba bagian barat dan Umbu di Sumba Bagian Timur.
Proses  perkembangan Paraingu  selanjutnya  terjadi  secara  bertahap. Kelompok yang datang kemudian akan mendapatkan bagian tanah untuk tempat tinggal  dan  bertani,  namun  dengan  imbal-balik  berupa  kewajiban  untuk mengikuti peraturan yang sudah disepakati di dalam Paraingu dan bersama-sama menjaga wilayah Paraingu tersebut dari serangan musuh. Terhadap tanah, mereka akan  sangat  mempertahankannya  dari  serbuan  atau  rampasan  orang-orang  luar (Kleden, 2017). Seiring perkembangan jaman dan pertambahan jumlah penduduk, wilayah Paraingu tidak dapat lagi menampung bertambahnya keluarga-keluarga baru  sehingga  banyak  rumah-rumah  baru  yang  kemudian  dibangun  di  luar wilayah Paraingu.  Meski  demikian,  mereka  masih  terikat  dengan  Paraingu asalnya,  dan  oleh  karenanya  ketika  ada  upacara-upacara  adat  seperti  kematian, perkawinan dan lain-lain, semua anggota Paraingu yang tinggal di luar wilayah Paraingu akan kembali ke Paraingu untuk berkumpul dan terlibat di dalam acara- acara tersebut. Ikatan antar warga yang kuat tersebut masih terpelihara dengan baik hingga saat ini.
Selanjutnya  Kapita  (1976)  juga  mengungkapkan  bahwa  kelembagaan masyarakat  Sumba  beberapa  kali  mengalami  perubahan  akibat  kondisi  politik
yang  ada,  mulai  dari  penggabungan  beberapa Paraingu  menjadi  kerajaan, perubahan  menjadi  daerah  swapraja,  hingga  penggabungan  beberapa  daerah swapraja menjadi kecamatan. Berbeda dengan sistem kerajaan yang sudah tidak nampak lagi di dalam kehidupan masyarakat Sumba, keberadaan Paraingu yang merupakan  satuan  pemerintahan  di  bawah  kerajaan,  masih  banyak  ditemui tersebar di Pulau Sumba. Di sanalah mereka berdiam dan di sanalah adat-istiadat, ritus-ritus  keagamaan  diselenggarakan.  Kegiatan  sosial,  ekonomi,  politik (pemerintahan), keagamaan, dan kebudayan berpusat di dalam Paraingu (Wellem, 2004). Oleh karenanya sampai saat ini Paraingu masih menjadi tempat di mana adat istiadat terpelihara dengan baik dan tempat untuk mengumpulkan seluruh keluarga besar. Selain itu, Paraingu juga masih dipakai sebagai identitas seseorang ketika berelasi dengan orang lain.
Struktur Masyarakat Sumba Barat Daya
Terkait dengan struktur masyarakat yang berkembang di Kabupaten SBD, Wellem  (2004)  dalam  bukunya  “Injil  & Marapu:  Suatu  Studi  Historis-Teologis tentang  Perjumpaan  Injil  dengan  Masyarakat  Sumba  pada  periode  1876- 1990”, mengungkapkan bahwa stratifikasi masyarakat SBD terbagi menjadi tiga golongan yaitu: Maramba  (bangsawan),  Kabihu  (merdeka),  dan  Ata  (hamba).  Di  masing- masing  golongan  tersebut  terbagi  menjadi  dua  kelompok  yaitu Bokulu (tinggi/besar) dan Kudu (rendah/kecil) yang ditentukan oleh asal-usulnya.
Wellem (2004) juga mengungkapkan bahwa dalam kehidupan masyarakat adat  SBD,  golongan  bangsawan  merupakan  pendiri,  pemilik,  penguasa,  serta penopang Paraingu  yang  mempunyai  pengaruh  sangat  besar  baik  di  dalam pemerintahan  maupun  dalam  praktik  budaya  masyarakat.  Sebagai  pemimpin Paraingu, seorang Rato/Raja berkewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan  anggota Paraingu  berbekal  kewenangan  yang  besar  untuk mengatur  berbagai  kegiatan  kemasyarakatan  termasuk  dalam  hal  pengelolaan tanah kabihu (suku). Rato dan golongan bangsawan mempunyai wewenang untuk menentukan  besaran  bagian  dan  lokasi  tanah  suku  yang  digarap  oleh  masing- masing  anggota  suku  tersebut.  Sedangkan  sebagai  pemimpin  adat,  Hudijono (2009) mengungkapkan bahwa Rato adalah imam yang memimpin ritus-ritus adat dan berperan sebagai sebuah jembatan antara masa kini dengan masa lalu, bahkan masa  depan.  Melalui  syair-syair  yang  dilantunkan,  ia  menciptakan  hubungan antara  ruang  masa  lalu  (roh-roh  nenek  moyang/ Marapu)  dengan  masa  kini (realitas spiritual).
Seiring  dengan  berbagai  perubahan  yang  terjadi  pada  sistem pemerintahan,  peran  dan  pengaruh Rato  perlahan-lahan  juga  mengalami degradasi.  Sejumlah  tokoh  masyarakat  mengungkapkan  bahwa  ada  beberapa
faktor  yang  dinilai  berpengaruh  terhadap  hal  itu  seperti  misalnya  fenomena perubahan  penghargaan  terhadap Rato  ketika  memimpin  acara  adat  dari  yang dulunya  berbentuk  potongan  daging  kurban  menjadi  berbentuk  sejumlah  uang yang sudah ditentukan (tarif).  Selain itu pengaruh Rato juga semakin memudar dikarenakan Rato tidak lagi menguasai aset-aset ekonomi seperti tanah pertanian sebagai dampak dari perubahan sistem kepemilikan tanah dari komunal menjadi individual.
Tradisi Masyarakat Sumba Barat Daya
Kehidupan  sehari-hari  masyarakat  SBD  tidak  terlepas  dari  adat  istiadat dan  tradisi  yang  didasarkan  kepercayaan  mereka  kepada Marapu.  Terkait pemaknaan Marapu,  Wellem  (2004)  merangkum  makna-makna  yang diungkapkan oleh sejumlah penulis seperti misalnya L. Onvlee yang menjelaskan bahwa Marapu terdiri dari dua kata yaitu ma yang berarti “yang” dan rapu yang berarti  “dihormati”,  “disembah”,  dan  “didewakan”.  Sedangkan  menurut  A.  A. Yewangoe, Marapu berarti  “yang  tersembunyi”  atau  “serupa  dengan  nenek moyang”.  Ada  juga  yang  berpendapat  bahwa Marapu adalah  “roh  pelindung rumah  dan  negeri”  seperti  yang  diung kapkan  oleh  W.  Pos.    Sedangkan  bagi  C. Nooteboom, Marapu dimaknai sebagai kekuatan supranatural, baik yang bersifat oknum maupun yang tidak, yang tampil dalam berbagai bentuk.
Selain kepada Marapu, masyarakat SBD juga memberikan penghormatan yang  tinggi  kepada Marappu; “Sang  Khalik”  atau  “ Ilah  yang  Tertinggi ” .  Meski sangat  dihormati  dan  dipuja,  akan  tetapi Marappu  jarang  disebutkan  di  dalam kehidupan  sehari-hari  masyarakat  SBD  karena  tabu  menyebutkannya  tanpa maksud tertentu. Selain itu manusia dianggap tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Marappu,  melainkan  harus  melalui  Marapu  terlebih  dahulu,  sehingga masyarakat lebih sering berhubungan dengan Marapu daripada Marappu, karena Marapu-lah  yang  lebih  dekat  dengan  mereka  dan  mempunyai  kuasa  untuk mengintervensi kehidupan di dunia (Immanuel, 2013).
Kedekatan  masyarakat  SBD  dengan Marapu  diperlihatkan  melalui banyaknya acara adat di dalam kehidupan mereka sebagai sarana berkomunikasi dengan Marapu, mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan pesta adat yang diadakan  secara  besar-besaran.  Kapita  (1976)  mencatat  beberapa  upacara  adat yang banyak dilakukan oleh masyarakat SBD antara lain:

## Manggapu
Manggapu  adalah  ritual  pemujaan  terhadap  Marapu yang  paling  sederhana  dan sering  dilakukan  oleh  masyarakat  ketika  menyiram  bibit  tanaman,  merencah, mencabut tanaman penganggu, berburu, mencari ikan, bepergian ke suatu tempat
dan lain-lain. Di dalam ritual ini dipersembahkan sirih pinang dan juga terkadang disertai emas/perak, telur serta anak ayam.

## Kerita
Ritual ini biasanya dilakukan oleh petani ketika akan menanam bibit padi/jagung maupun  bersyukur  setelah  panen,  serta  ketika  memohon  kesembuhan  dan bersyukur setelah sembuh dari penyakit. Meski termasuk ritual yang sederhana, akan tetapi di dalam ritual ini selain dipersembahkan sirih pinang dan emas/perak, mulai juga dilakukan pemotongan ayam besar, kambing atau babi.
Rawi Rato
Acara  adat  ini  merupakan  ritual  pemujaan  yang  cukup  besar  dalam  lingkup Paraingu,  di  mana  seluruh  kabizu  (suku)  diundang  untuk  hadir  di  dalam  ritual pemujaan yang dilakukan setiap delapan tahun. Di dalam upacara adat ini selain disampaikan  berbagai  permohonan  dan  pertolongan  dari Marappu (“Sang Khalik”),  juga  dilakukan  ritual  meramal  nasib  manusia  menggunaka n  tombak suratan/ramalan.  Dalam  hal  pertanian,  biasanya  yang  dimohonkan  di  dalam upacara tersebut adalah turunnya hujan serta teratasinya serangan hama tikus dan belalang.
Gholeka/Wolek
Upacara yang seringkali juga disebut dengan pesta adat ini dilakukan pada lingkup Paraingu sebagai  pemenuhan  kaul  dan  ucapan  syukur  kepada  “Sang  Khalik” ( Marappu) serta para leluhur (Marapu) ketika permohonannya terkabulkan. Pesta adat yang biasanya dilakukan secara besar-besaran ini seringkali membutuhkan waktu persiapan yang lama karena kebutuhan hewan yang akan dipotong cukup banyak  dan  juga  besarnya  kebutuhan  bahan-bahan  makanan  yang  lain  seperti beras,  kopi,  gula,  sirih  pinang  dan  lain-lain.  Jika  dirasa  persiapan  sudah  cukup, maka tanggal pelaksanaan pesta Gholeka mulai ditentukan.
Zaigho
Upacara adat yang juga cukup besar adalah zaigho. Upacara adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan semangat/jiwa yang hilang setelah ditimpa oleh musibah seperti  kecelakaan,  banjir,  kebakaran  kampung/rumah,  ataupun  tanaman pertanian yang rusak karena bencana. Zaigho biasanya dilaksanakan selama 2-4 hari dengan juga memotong hewan-hewan besar seperti babi dan kerbau.
Selain  upacara-upacara  adat  tersebut,  di  dalam  kehidupan  masyarakat Sumba  Barat  Daya  juga  ada  rangkaian  upacara  kematian  dan  pernikahan  yang membutuhkan hewan ternak dalam jumlah yang cukup banyak. Di dalam upacara kematian ada sejumlah acara seperti persemayaman, pemindahan tulang, dan tarik
batu  kubur  yang  disertai  pemotongan  hewan  untuk  kebutuhan  makan  selama rangkaian acara 2 . M. Junus Melalatoa (dalam Solihin, 2013) mengatakan bahwa:
Sebagaimana mitologi mengenai turunnya nenek moyang orang Sumba dari langit ke bumi ( Malaka – Tana Bara) lalu berlayar hingga sampai ke Pulau Sumba, maka demikian pula arwah orang yang meninggal dipercaya akan menempuh rute yang sama untuk kembali ke Parai Marapu. Itulah mengapa kerabat  yang  masih  hidup  perlu  memberikan  bekal  kubur  dan menyelenggarakan upacara  kematian bagi sanak saudara yang meninggal. Besar kecilnya upacara kematian dan bekal kubur bergantung pada status sosial almarhum. Jika berasal dari keluarga bangsawan, maka bekal kubur dan  upacara  yang  dilaksanakan  semakin  besar.  Namun  bila  berasal  dari masyarakat  biasa,  bekal  kubur  dan  upacara  kematiannya  diselenggarakan dengan cara yang lebih sederhana.
Hal  tersebut  menunjukkan  bagaimana  pemaknaan  yang  mendalam masyarakat  Pulau  Sumba  terhadap  upacara  kematian.  Oleh  karenanya  dalam kondisi  ekonomi  apapun  berbagai  prosesi  di  dalam  upacara  tersebut  akan diupayakan.
Sedangkan untuk peristiwa perkawinan, kebutuhan hewan lebih banyak diperuntukkan  bagi  pemenuhan belis  atau  mas  kawin.  Jumlah  belis  pada prinsipnya  adalah  kesepakatan  dua  belah  pihak,  namun  demikian  derajat  (anak pejabat/tokoh), “bobot” (tingkat pendidikan, pekerjaan, dll) seorang perempuan, dan jumlah belis yang pernah diterima oleh ibu calon pengantin perempuan juga menjadi  pertimbangan  dalam  menentukan  jumlah belis.  Misalkan  merupakan anak  pejabat  atau  tetua  adat,  mempunyai  pendidikan  yang  tinggi,  serta mempunyai  pekerjaan  yang  baik  (misal  Aparatur  Sipil  Negara)  maka  keluarga akan meminta jumlah belis yang banyak.
Di  wilayah  SBD,  acara-acara  adat  terutama  yang  terencana  banyak dilakukan  pada  bulan  Juli  (setelah  panen)  sampai  dengan  bulan Oktober/November  (sebelum  masa  tanam).  Di  wilayah  Kabupaten  SBD  saja  di dalam  rentang  waktu  bulan  Juli – September  sudah  ada  sekitar  100  pesta  adat Gholeka.  Di  lingkup  yang  lebih  kecil  seperti  Desa  Waiha,  Kecamatan  Kodi Bangedo, sudah ada sekitar 20 pesta adat di luar acara-acara adat seperti Zaigho, syukuran kecil-kecilan, perkawinan dan kematian. Padatnya acara adat di wilayah SBD menyebabkan perkembangbiakan hewan ternak di masing-masing keluarga tidaklah  sebanding  dengan  besarnya  pengeluaran  dalam  bentuk  hewan  ternak baik untuk keperluan acara sendiri maupun untuk disumbangkan kepada orang
2 Di masa lalu, jumlah hewan yang dipotong cukup banyak untuk menyediakan makan bagi ribuan orang yang bergotong royong menarik batu kubur berukuran sangat besar dan berat. Saat ini pola tersebut sudah jarang sekali ditemui karena digantikan oleh bahan semen yang jauh lebih murah dan praktis.
lain,  karena  untuk  membesarkan  seekor  kerbau  sampai  dengan  ukuran  tanduk sepanjang lengan dibutuhkan waktu sekitar tujuh tahun.
Di  dalam  berbagai  upacara  adat  masyarakat  SBD  yang  cukup  besar, pemenuhan  kebutuhan  hewan-hewan  besar  (babi  atau  kerbau)  berasal  dari berbagai  sumber.  Bagi  tuan  rumah  acara,  pemenuhan  kebutuhan  hewan  dapat melalui sejumlah cara seperti memelihara sendiri, membeli, ataupun berhutang hewan kepada orang lain. Selain itu, masyarakat SBD juga mengembangkan sistem “arisan  hewan”  di  masing -masing  keluarga  besar  (saudara  kandung  hingga paman/bibi  atau  keponakan)  untuk  meringankan  beban  anggota  keluarga  yang mengadakan  upacara  adat.  Selain  pemenuhan  oleh  internal  keluarga  besar, hewan-hewan  yang  dikurbankan  di  dalam  acara  adat  juga  disumbangkan  oleh tamu  undangan  yang  hadir.  Hal  tersebut  didasarkan  kedekatan  relasi  ataupun sebagai balasan atas sumbangan hewan yang pernah diberikan sebelumnya.
Tradisi saling berbalas menyumbang hewan di dalam berbagai acara adat masyarakat  SBD  memiliki  ketentuan  yang  tidak  tertulis  namun  benar-benar dipegang teguh karena menyangkut harga diri dan nama baik seperti misalnya jika seseorang  menyumbang  hewan  maka  tuan  rumah  acara  harus  membalas menyumbang  hewan  juga  ketika  orang  tersebut  mengadakan  acara.  Di  dalam memberikan sumbangan balasan, juga ada ketentuan bahwa minimal sama besar atau  sama  baik  dengan  yang  pernah  diterima.  Jika  ketentuan  tersebut  tidak dipatuhi maka akan menimbulkan ketersinggungan dan aib tersebut akan menjadi pembicaraan  di  tengah  masyarakat.  Bagi  masyarakat  SBD,  harga  diri  dan  nama baik adalah penting karena tidak terlepas dari sejarah stratifikasi masyarakat yang pernah  ada.  Oleh  karenanya  berbagai  ketentuan  tidak  tertulis  tersebut  sebisa mungkin  dipenuhi,  meskipun  kondisi  ekonomi  keluarga  tidak  memungkinkan dan terpaksa berhutang.

## PEMBAHASAN
Profil dan Potensi Pertanian Sumba Barat Daya
Musim kemarau yang berlangsung selama delapan bulan dan musim hujan yang  hanya  berlangsung  empat  bulan  menyebabkan  Kabupaten  SBD  kurang mendapatkan  curah  hujan  dan  tergolong  daerah  yang  kering  seperti  halnya beberapa daerah lainnya di NTT . Oleh karenanya “tanah yang kering dan tandus” merupakan kesan yang pertama muncul di benak penulis ketika membayangkan tanah  SBD  dari  jauh  tanpa  melihat  secara  langsung  daerah  itu.  Namun  ketika pertama  kali  berkunjung  ke  SBD  dan  kesan  itu  coba  dikonfirmasikan  kepada seorang warga setempat yang menemani perjalanan ke daerah Kodi untuk melihat
Pasola,  maka  sebuah  sanggahan  tegas  terlontar  “Bapak  punya  pemikiran  salah, tanah SBD itu su bur sekali. Lempar batang singkong saja pasti tumbuh”. Dan benar saja, ketika kendaraan mulai menjauhi kota Tambolaka, hijaunya ladang jagung dan  padi,  deretan  pohon  jambu  mete  dan  pohon  kelapa,  serta  hitamnya  tanah pertanian sebagai tanda tanah yang kaya akan humus pun menjadi pemandangan yang  menemani  sepanjang  perjalanan  menuju  Daerah  Kodi.  Terkait  dengan kesuburan  Kabupaten  SBD,  Margaharta  Iskandar  dan  Siliwoloe  Djoeroemana dalam  Sayogyo eds  (1994)  menggambarkan  wilayah  SBD  yang  dulunya  masih merupakan bagian dari Kabupaten Sumba Barat seperti demikian:
Wilayah  Sumba  merupakan  daerah  kering,  namun  demikian  Sumba Barat relatif lebih banyak memiliki daerah subur daripada Sumba Timur. Di  wilayah  jalur  tengah  dapat  ditemukan  hamparan  sawah,  kebun tanaman tahunan dan hutan heterogen, serta mulai ada hutan jati dan mahoni  atau  lainnya.  Daerah  seperti  ini  meliputi  sebagian  Kecamatan Katiku Tana, Loli, Waijewa Barat, Waijewa Timur, dan Kodi.
Selain  mempunyai  tanah  yang  subur,  Kabupaten  SBD  juga  diberikan anugerah berupa lahan pertanian yang luas. Dari total 144.532 Ha luas Kabupaten SBD,  55,22  %  (79.812  Ha)  merupakan  lahan  pertanian.  Begitu  pula  dengan kepemilikan  lahan,  para  petani  juga  mempunyai  lahan  pertanian  yang  relatif masih  luas.  Di  daerah  Kecamatan  Kota  Tambolaka  yang  merupakan  ibukota kabupaten,  rata-rata  petani  memiliki  lahan  seluas  0,5 – 3  Ha,  sedangkan  para petani di kecamatan lain yang lebih bercorak pedesaan rata-rata memiliki lahan pertanian  lebih  dari  3  Ha.  Pada  jaman  dahulu,  lahan-lahan  pertanian  tersebut merupakan  tanah kabisu  (suku)  yang  bersifat  komunal  yang  diolah  secara bersama-sama  melalui  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  seorang Rato.  Sekitar tahun 1980-an, mulai terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari komunal menjadi individual di mana tanah-tanah suku banyak yang kemudian dibagikan kepada anggota suku dan diolah oleh komunitas yang lebih kecil yaitu keluarga. Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  perubahan  tersebut  adalah  semakin sedikitnya  tenaga  kerja  di  bidang  pertanian  dikarenakan  banyak  pemuda  yang lebih memilih bekerja di sektor atau tempat lain.
Karakteristik lahan pertanian di SBD mempunyai kondisi yang bervariasi. Jika  dibagi  berdasarkan  tiga  wilayah  kesukuan  besar  di  SBD,  yaitu  Wewewa, Loura dan Kodi, maka kondisinya dapat dipilah seperti di dalam tabel 1.

## Tabel 1. Profil Pertanian Kabupaten SBD
Dari produk-produk yang dihasilkan oleh petani SBD, prosentase terbesar (22,08 %) disumbangkan oleh sub sektor tanaman pangan seperti padi dan jagung, dan  kemudian  diikuti  oleh  sub  sektor  peternakan  dan  perkebunan.  Di  tingkat provinsi,  luasan  tanam  tanaman  pangan  seperti  padi  dan  jagung  menempati peringkat  yang  cukup  tinggi 3 .  Untuk  padi,  luasan  tanam  Kabupaten  SBD  yang tercatat  seluas  20.582  Ha  menempati  peringkat  ketiga  di  bawah  Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai. Sedangkan untuk jagung, luas tanam yang  mencapai  24.647  Ha  merupakan  luasan  tanam  tertinggi  kedua  setelah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  (TTS).  Namun  demikian  dalam  hal produktivitas,  Kabupaten  SBD  masih  mengalami  ketertinggalan  dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi NTT. Dengan luas tanam 20.582 Ha, para petani SBD  menghasilkan  Gabah  Kering  Giling  (GKG)  sebanyak  53.500  Ton  sehingga terhitung memiliki produktivitas 24,28 Kw/Ha. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan  dengan  kabupaten  tetangga  yaitu  Kabupaten  Sumba  Barat  yang mempunyai tingkat produktivitas 34,13 Kw/Ha.
Dalam hal komoditas perkebunan, sejak tahun 1991 mulai dikembangkan tanaman  jambu  mete  yang  terus  berlanjut  dan  cukup  dominan  hingga  saat  ini terutama di daerah Kodi dan sebagian daerah Loura. Sebelum itu sebenarnya juga telah  berkembang  perkebunan  pisang.  Pada  waktu  itu,  bisa  dikatakan  produksi pisang  dan  pemasarannya  berjalan  dengan  baik  hingga  dapat  menggerakkan perekonomian  rumah  tangga  masyarakat  SBD  terutama  di  daerah  Kodi. Diceritakan  oleh  beberapa  tokoh  masyarakat  bahwa  pada  masa  kejayaan komoditas  pisang,  kampung-kampung  tidak  pernah  sepi  dari  hilir  mudik kendaraan yan  g  mengangkut  hasil  panen  pisang  untuk  dibawa  ke  pelabuhan.
3 Statistik Pertanian Nusa Tenggara Timur 2015
Wilayah Kondisi Lahan Pengairan Jenis tanaman Produk Pertanian / Perkebunan Wewewa  Miring dan berbatu Banyak sumber  air permukaan Perkebunan,  hortikul- tura,  tanaman  pangan (basah dan kering) Kopi,  pinang,  cabe, bawang,  padi  sawah, padi ladang, jagung Loura Datar dan berbatu karang Dialiri beberapa sungai Tanaman  pangan  (per- tanian  lahan  kering, sebagian  kecil  lahan basah) Padi  sawah,  Padi ladang dan jangung Kodi Datar dan subur Bergantung kepada hujan Tanaman pangan (pertanian lahan kering) dan perkebunan Padi  ladang,  jagung, kelapa,  dan  jambu mete
Uang  juga  mudah  didapat  sehingga  diistilahkan  dengan  “ u ang  datang  sendiri”. Sayangnya  masa  kejayaan  komoditas  pisang  kemudian  runtuh  oleh  serangan wabah penyakit. Sama halnya dengan komoditas pisang, komoditas biji mete juga mengalami ancaman besar dengan adanya wabah ulat kipat yang secara cepat dan masif menyerang dan mematikan tanaman milik para petani.
Bagi  masyarakat  SBD,  komoditas  perkebunan  bukan  saja  sebagai  upaya meningkatkan  perekonomian  keluarga,  tetapi  juga  merupakan  alat  bertahan hidup ketika panen tanaman pangan mengalami kegagalan. Dahulu ketika masa krisis pangan terjadi, banyak masyarakat SBD yang masuk ke hutan untuk mencari umbi-umbian.  Kini  ketika  krisis  pangan  mulai  mengancam  akibat  gagal  panen tanaman pangan, mereka dapat bertahan dengan menjual hasil panen biji mete.
Selain  memiliki  potensi  alam  berupa  lahan  pertanian  yang  mendukung pertanian, Kabupaten SBD mempunyai potensi sumber daya manusia, khususnya dalam hal ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian. Data BPS Sumba Barat Daya tahun 2015 mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten SBD yang bekerja di  sektor  pertanian  mencapai  62.121  jiwa  atau  48,55  %  dari  jumlah  angkatan kerja 4 .  Besarnya  jumlah  masyarakat  yang  bekerja  di  sektor  pertanian  karena pertanian telah menjadi tradisi yang turun-temurun di dalam keluarga-keluarga di  SBD.  Di  Sumba,  anak-anak  sejak  kecil  sudah  dilatih  untuk  membantu  orang tuanya bekerja, di rumah, di kebun atau di padang pengembalaan (Soeriadiredja, 2013).  Agustinus  Wakur  Kaka,  seorang  petani  dan  tokoh  masyarakat  dari  Desa Mangganipi,  Kec.  Kodi  Utara,  menceritakan  bahwa  orang  tua  di  SBD  selalu berpesan dua hal kepada anak- anaknya yaitu “Nak jangan kau lepas ulu cangkul” yang  artinya  harus  bertani  dan “Nak  jangan  lupa  kau  pelihara  ayam”.  Ayam merupakan simbol dari semua macam ternak. Nasehat tersebut dimaksudkan agar nantinya  ketika  anak-anak  sudah  dewasa  dapat  bertahan  di  dalam  kehidupan melalui bertani dan beternak.
Kemiskinan di Sektor Pertanian Sumba Barat Daya
Sebagai  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB),  Salah  satu  persoalan  yang  masih dihadapi oleh Sumba Barat Daya adalah tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data  BPS,  meski  telah  terjadi  penurunan  angka  kemiskinan  jika  dibandingkan ketika awal menjadi DOB, namun angka kemiskinan sebesar 25,78% yang tercatat pada  tahun  2014  masih  di  atas  angka  kemiskinan  Provinsi  NTT  yang  tercatat sebesar  19,60%. Dalam  hal  besarnya  jumlah  penduduk  miskin,  Kabupaten  SBD dengan  81.010  jiwa  penduduk  miskin  menempati  peringkat  kedua  jumlah masyarakat miskin tertinggi di bawah Kabupaten Timor Tengah Selatan (122.490 jiwa).  Sedangkan  pada  tahun  2015,  angka  kemiskinan  mengalami  peningkatan
4 Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2016
hingga  30,01%  (96.540  jiwa).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tujuan  dari pemekaran Kabupaten SBD yang ingin lebih mensejahterakan masyarakat belum dapat terwujud sepenuhnya.
Jika dilihat lebih jauh lagi tentang data kemiskinan, pada indeks kedalaman kemiskinan  yang  menggambarkan  kesenjangan  antara  tingkat  pengeluaran masyarakat dengan garis kemiskinan, terlihat bahwa terjadi peningkatan dari 3,28 pada  tahun  2014  menjadi  4,75  pada  tahun  2015.  Sedangkan  dalam  hal  indeks keparahan kemiskinan yang menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 0,68 pada tahun 2014 menjadi 1,12  pada  tahun  2015.  Hal  tersebut  semakin  mempertegas  bahwa  kemiskinan benar-benar masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Kabupaten SBD.
Problem kemiskinan di Kabupaten SBD tersebut ternyata juga berkelindan dengan status kabupaten SBD sebagai daerah tertinggal. Kabupaten SBD bersama dengan  121  kabupaten  lain  di  Indonesia  ditetapkan  sebagai  daerah  tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015 -2019. Di dalam Perpres tersebut, daerah tertinggal dimaknai  sebagai  kabupaten  yang  wilayah  serta  masyarakatnya  kurang berkembang  dibandingkan  dengan  daerah  lain  dalam  skala  nasional.  Daerah tertinggal  ditentukan  berdasarkan  kriteria  (1)  perekonomian  masyarakat;  (2) Sumber Daya Manusia (SDM); (3) sarana dan prasarana; (4) kemampuan keuangan daerah; (5) aksesibilitas; dan (6) karakteristik daerah. Persoalan kemiskinan dan ketertinggalan  tersebut  berdampak  pada  beberapa  hal  seperti  tingginya  tingkat kriminalitas (pencurian ternak) dan banyaknya masyarakat yang memilih untuk menjadi  tenaga  kerja  di  luar  negeri  (TKI) meski  terkadang  harus  hidup  dengan kurang layak.
Kemiskinan  dan  ketertinggalan  yang  terjadi  di  Kabupaten  SBD  tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya adalah laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (2,11%) 5 namun tidak diikuti dengan pembangunan manusia yang  memadai.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  nilai  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  yang  rendah  yaitu  57,91  dan  berada  di  peringkat  14  di  antara kabupaten/kota yang ada di NTT 6 . Rendahnya nilai IPM tersebut sedikit banyak dipengaruhi  oleh  persoalan  rendahnya  pendidikan  di  Kabupaten  SBD.  Meski Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  Kabupaten  SBD  mengalami  peningkatan  dari waktu  kewaktu,  namun  demikian,  jika  dibandingkan  kabupaten/kota  lain  di Propinsi NTT, nampak bahwa pendidikan di SBD cukup tertinggal. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya dengan persentase penduduk berumur 10 tahun yang
5 Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016
6 Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016
tidak memiliki ijazah di Kabupaten SBD sebesar 43,98 % yang mana merupakan peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Sikka 7 .
Tabel 2.  Perbandingan PDRB dan PDRB per Kapita Tahun 2015
PDRB SBD Sumba Barat Sumba Tengah Sumba Timur Kota Kupang PDRB ADH Konstan (Milyar Rupiah) 1896.28 1183.32 618.87 3274.75 12953.37 PDRB per Kapita 8,430,000  13,472,937  12,098,700 13,285,313  42,790,000
Sumber : diolah dari data indikator ekonomi SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Kota Kupang Tahun 2016.
Di sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi SBD tidak cukup dapat mengatasi persoalan  kemiskinan  yang  masih  mendera  Kabupaten  SBD.  Gambaran pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62 % pada tahun 2015 (meningkat dari 4,01 % pada tahun 2014) tidak dapat cukup menggambarkan keunggulan perekonomian Kabupaten SBD dibandingkan dengan tiga kabupaten lain di Pulau Sumba (Sumba Barat,  Sumba  Tengah,  dan  Sumba  Timur)  dan  Kota  Kupang.  Meskipun  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten  SBD  berada  di  atas  Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah, akan tetapi dari sisi pendapatan per kapita yang tercatat  sebesar  8,43  juta  rupiah  pada  tahun  2015  merupakan  angka  terendah ketika  dibandingan  dengan  kabupaten  lain  di  Pulau  Sumba  dan  Kota  Kupang (Lihat Tabel 2). Kondisi pendapatan per kapita yang relatif rendah tersebut masih harus  diperhadapkan  dengan  besarnya  pengeluaran  masyarakat  di  dalam  acara- acara adat budaya yang masih cukup kuat mewarnai kehidupan masyarakat SBD.
Menurut sejumlah tokoh masyarakat SBD, kondisi ekonomi masyarakat dapat  dinilai  dari  beberapa  hal  seperti  kepemilikan  tanah,  kepemilikan  hewan besar, dan hutang piutang. Sedangkan kondisi “ rumah alang- alang” atau “rumah kebun” yang sangat sederhana dan banyak ditemui di SBD tidak bisa serta merta menggambarkan kemiskinan yang ada. Tahun 2015, data BPS Kab. SBD mencatat bahwa  masih  ada  55,22%  rumah  warga  yang  berlantai  kayu/bambu  yang merupakan  salah  satu  ciri  “rumah  alang - alang” 8 .  Ada  beberapa  variasi  kondisi sosial terkait “rumah alang - alang” mulai dari masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah hingga masyarakat yang cukup mampu. Meski tidak selalu bisa menjadi acuan, biasanya untuk keluarga yang cukup mampu, “rumah alang - alang” tersebut sudah beratapkan seng 9 . Selain itu, sekarang mulai banyak masyarakat ekonomi
7 BPS Nusa Tenggara Timur 2015
8 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya 2015/2016
9 Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya 2015/2016, pada tahun 2015 tercatat bahwa rumah warga yang beratap seng ada 55,87 % (bisa dimungkinkan berupa rumah alang-alang  ataupun  rumah  batu),  sedangkan  yang  beratapkan  Ijuk/jerami/daun-daunan/rumbia mencapai 39,05 %.
menengah y ang membangun rumah “batu” (tembok) di samping atau di belakang “rumah  alang - alang”.  Mereka  tidak  lagi  memfungsikan  rumah  alang -alang tersebut  sebagai  tempat  tinggal  melainkan  sebagai  tempat  memasak  dan bercengkrama bersama keluarga.
Tantangan Pembangunan Ekonomi Pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya
Apa  yang  terjadi  dengan  pertanian  Sumba  Barat  Daya  memang  bisa dikatakan  sebagai  sebuah  ironi  karena  di  tengah  kekayaan  potensi  pertanian, masyarakat  SBD  hidup  dalam  kemiskinan.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari sejumlah tantangan sebagai berikut:

## Kerentanan Pertanian SBD
Sebagaimana daerah-daerah lain yang mempunyai karakteristik pertanian lahan  kering,  pola  pertanian  di  SBD  juga  sangat  bergantung  musim.  Oleh karenanya  kebutuhan  air  bagi  tanaman  lebih  banyak  dipenuhi  dari  hujan  yang turun. Meskipun di SBD terdapat beberapa mata air yang besar seperti Waikelo sawah  dan  juga  beberapa  sungai  mengalir  membelah  wilayah  SBD,  akan  tetapi selama ini sumber-sumber air tersebut belum dikelola untuk pertanian secara luas. Pemanfaatan  air  permukaan  juga  terkendala  oleh  letak  lahan-lahan  pertanian yang  jauh  di  atas  permukaan  sungai  sehingga  membutuhkan  biaya  yang  cukup besar.
Sebagai  bentuk  penyesuian  terhadap  musim  hujan,  maka  para  petani  di SBD  biasanya  memulai  musim  tanam  pada  bulan  Oktober  atau  November. Sebelum  hujan  mulai  turun,  para  petani  melakukan  proses  pembersihan  lahan terlebih  dahulu  yang  kemudian  diikuti  dengan  pencangkulan  atau  pembajakan lahan  untuk  menggemburkan  tanah  dan  sekaligus  membersihkan  tanaman pengganggu.  Jika  proses-proses  tersebut  baru  dilakukan  setelah  musim  hujan berlangsung  maka  pekerjaan  akan  lebih  berat  karena  tanah  menjadi  lebih  liat. Keterlambatan pengolahan lahan juga akan berdampak kepada pendapatan petani yang berkurang karena hanya dapat panen satu kali dari potensi panen dua kali dalam satu tahun.
Perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah SBD terkadang membingungkan  para  petani.  Sebagai  contoh,  dahulu  kebiasaan  petani  adalah mulai menanam ketika hujan sudah mulai turun dan terus menerus. Tapi beberapa tahun  terakhir  ini  terkadang  turun  hujan  agak  awal  selama  beberapa  hari kemudian panas lagi dalam jangka waktu yang cukup lama (1-2 bulan), dan baru kemudian hujan lagi. Pada musim tanam tahun 2017 ini, hujan sudah mulai turun pada awal bulan oktober. Hal tersebut menimbulkan keraguan di kalangan petani, apakah  akan  hujan  terus  ataukah  ini  hanya  hujan  sementara  saja.  Karena  jika
penanaman dilakukan sewaktu hujan yang turun sifatnya masih sementara maka tanaman akan mati karena kekurangan air pada masa pertumbuhan.
Dampak  perubahan  iklim  yang  terbesar  bagi  petani  adalah  kegagalan panen. Hal ini karena perubahan iklim juga memicu peningkatan serangan hama tanaman seperti misalnya tikus dan wereng. Telah ada banyak penelitian, artikel, serta  pakar  yang  mengungkapkan  hubungan  antara  perubahan  iklim  dan meningkatnya  serangan  hama  tanaman.  Di  SBD,  fenomena  terjadi  pada  masa tanam tahun 2016 (panen 2017). Pada saat itu terjadi hujan terus menerus selama satu  bulan  dan  kemudian  secara  tiba-tiba  berubah  menjadi  panas  yang  cukup tinggi  sehingga  memicu  munculnya  berbagai  penyakit  tanaman  serta  serangan hama tikus dan wereng. Kegagalan panen pada saat itu digambarkan cukup besar karena terjadi penurunan panen rata-rata 3-4 Ton/Ha untuk padi dan rata-rata 4- 5  Ton/Ha  untuk  jagung  menjadi  hanya  rata-rata  0,5  Ton/Ha  untuk  produk tanaman pangan.

## Belum Optimalnya Pengolahan Potensi Pertanian
Dalam  pengembangan  ekonomi  pertanian,  SBD  juga  masih  mengalami tantangan  di  dalam  optimalisasi  potensi  pertanian  yang  ada.  Berdasarkan  data Statistik Pertanian Sumba Barat Daya Tahun 2015/2016, ada kurang lebih 13.348 Ha  lahan  yang  potensial  untuk  pertanian  akan  tetapi  belum  diusahakan  atau belum  digarap  oleh  masyarakat.  Di  SBD,  para  petani  relatif  tidak  menghadapi permasalahan kekurangan lahan pertanian seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan banyak tempat lain.
Salah  satu  faktor  penyebab  banyaknya  lahan  tidur  di  SBD  dikarenakan status tanah yang dalam sengketa. Baik itu sengketa antar suku maupun sengketa antar individu. Ketika sebidang tanah masih dalam sengketa, tidak ada pihak yang berani mengolahnya karena berpotensi memicu perang antar warga dan bahkan perang antar suku yang seringkali menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sengketa tanah  antar  suku  tidak  terlepas  dari  sejarah  panjang  persaingan  (perang)  antar suku-suku  di  Sumba  di  masa  lalu  dalam  memperebutkan  tanah  sebagai  sumber penghidupan.  Pada  masa  kini,  permasalahan  batas  tanah  lah  yang  seringkali menjadi  penyebab  sengketa.  Banyaknya  tanah  yang  belum  bersertifikat  akan berpotensi memunculkan sengketa di kemudian hari. Sengketa tanah yang dipicu oleh persoalan batas tanah juga kerap muncul di lingkup yang lebih kecil yaitu di internal  sebuah  suku  dan  bahkan  di  dalam  sebuah  keluarga.  Perubahan  sistem kepemilikan tanah dari tanah komunal menjadi kepemilikan individu yang mulai berlangsung  sejak  tahun  1980an  banyak  diwarnai  dengan  intrik-intrik  antar saudara yang tidak puas atas pembagian yang dilakukan oleh Rato. Ketidakpuasan
yang berujung pada sengketa antar saudara seringkali baru muncul ketika tanah yang dibagi menghasilkan panen yang berbeda.
Faktor lain yang juga menyebabkan banyaknya lahan tidur di SBD adalah persoalan  keterbatasan  kemampuan  maupun  keterbatasan  modal  usaha  tani. Di SBD  masih  banyak  ditemui  petani  yang  mengolah  tanah  secara  tradisional menggunakan luku/bajak yang ditarik oleh sepasang hewan ataupun dengan cara dicangkul  sehingga  persoalan  terik  panas  yang  cukup  tinggi  di  SBD  menjadi tantangan  yang  besar  bagi  optimalisasi  lahan  pertanian.  Selain  itu  optimalisasi lahan  pertanian  juga  menghadapi  tantangan  berupa  semakin  berkurangnya ketersediaan  tenaga  kerja  di  bidang  pertanian.  Banyak  kaum  muda  yang  lebih memilih bekerja sebagai buruh pabrik atau jika pun bekerja di sektor pertanian, maka mereka lebih memilih di luar Pulau Sumba meski dengan upah yang sama dengan  di  SBD.  Para  pemuda  merasa  malu  dan  gengsi  untuk  bekerja  di  ladang tetangga ataupun bekerja di pertanian besar di wilayah SBD karena akan menjadi pergunjingan dan dianggap menghamba kepada orang lain. Hal itu dianggap akan menurunkan  kelas  mereka  di  dalam  struktur  masyarakat  SBD.  Stratifikasi golongan meski secara formal sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi secara informal masih diperhitungkan di dalam relasi sosial antar warga.
Sedangkan  di  dalam  persoalan  keterbatasan  modal  usaha  tani,  banyak pihak seringkali menghubungkannya dengan pengaruh praktik adat yang mahal. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai praktik adat yang ada di SBD membutuhkan biaya  yang  besar.  Biaya  untuk  mengadakan  sebuah  acara  adat  bervariasai tergatung  besarnya  acara.  Jika  satu  ekor  babi  dewasa  dihargai  sekitar  10  juta rupiah,  sedangkan  kerbau  besar  dengan  tanduk  sepanjang  lengan  orang  dewasa dihargai sekitar 25 juta rupiah, maka untuk mengadakan pesta adat skala kecil- sedang  yang  memotong  sekitar  3  hewan  sudah  memakan  biaya  sebesar  75  juta rupiah.  Hal  itu  baru  dihitung  dari  kebutuhan  hewan  saja  dan  belum  dari kebutuhan lain-lainnya seperti beras, gula, kopi, sirih pinang, dan lain-lain. Untuk pesta-pesta adat yang besar seperti halnya Gholeka maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar 10 .
Berkaitan dengan sektor pertanian, besarnya biaya pelaksanaan praktik- praktik adat menjadi salah satu faktor penyebab ketiadaan modal usaha tani. Uang
10 Pada tanggal 18 September 2017, penulis menghadiri Pesta Adat Wolek ( Gholeka) Kampung Besar Waikahumbu, Kodi. Pesta adat tersebut merupakan pemenuhan dari kaul yang dinyatakan 35 tahun lalu sehingga dilaksanakan secara besar-besaran dengan memotong sekitar 300 hewan besar yang kebanyakan berasal dari sumbangan tamu undangan yang hadir. Jika harga hewan-hewan tersebut rata-rata 25 juta rupiah (kerbau bule dan mata kelereng dengan tanduk panjang bisa dihargai lebih dari 40 juta rupiah) maka dengan perhitungan secara kasar pesta tersebut telah menghabiskan biaya sekitar 7,5 milyar rupiah. Harga-harga hewan tersebut menjadi fantastis dikarenakan  faktor nilai adat di dalam budaya masyarakat Sumba Barat Daya.
yang  mereka  miliki  lebih  diutamakan  untuk  mengadakan  berbagai  ritual  adat ataupun  memberikan  sumbangan  ketika  diundang  hadir  dalam  ritual  adat, daripada dialokasikan kepada penyiapan  modal usaha tani. Banyak petani tidak mengalokasikan  secara  khusus  pembiayaan  usaha  pertanian,  melainkan  hanya bergantung kepada uang yang ada saja pada saat musim tanam tiba dan bergantung pada  bantuan-bantuan  dari  pemerintah  seperti  bantuan  bibit,  pupuk  dan  obat- obatan. Persoalannya kemudian, bantuan-bantuan tersebut sangatlah terbatas jika dibandingan  dengan  luasan  lahan  yang  dimiliki  oleh  petani  dan  juga  seringkali terlambat diterima oleh para petani, sehingga luasan lahan yang mampu digarap oleh  petani  juga  terbatas.  Ketidaksiapan  modal  usaha  tani  juga  menyebabkan petani  dalam  posisi  rentan  terutama  ketika  menghadapi  serangan  hama pengganggu  yang  tidak  selalu  dapat  diprediksi  kemunculannya.  Beberapa  hal tersebut  menunjukkan  begitu  pentingnya  modal  usaha  tani  di  dalam  dunia pertanian.  Memperkuat  hal  tersebut,  Hermawan  dan  Andrianyta  (2013) mengungkapkan bahwa dengan tambahan modal usaha tani sebesar 33,96% maka akan meningkatkan pendapatan bersih petani sebesar 51,57%.

## Pengaruh Budaya Dalam Pertanian Masyarakat SBD
Jika  dilihat  secara  lebih  mendalam  sejumlah  tantangan  pertanian  SBD yang telah diuraikan sebelumnya, nampak bahwa tantangan-tantangan tersebut berkaitan dengan praktik budaya yang hidup di tengah masyarakat. Tradisi pesta adat yang berlangsung hingga beberapa hari/minggu seringkali menyebabkan para petani terlambat mengolah lahan. Sedangkan mahalnya praktik adat menjadi salah satu  faktor  keterbatasan  modal  usaha  tani  yang  kemudian  berdampak  kepada rendahnya kemampuan petani dalam menghadapi kerentanan pertanian, maupun dalam melakukan optimalisasi potensi pertanian yang ada. Hal tersebut kemudian memunculkan  pertanyaan  “Apakah  memang  benar  adat/tradisi  menjadi  faktor penghambat pembangunan pertanian di SBD?”
Praktik  adat  di  SBD  seringkali  dinilai  oleh  banyak  pihak  sebagai pemborosan karena besarnya jumlah hewan ternak yang dipotong dan frekuensi pelaksanaan  yang  cukup  sering  sehingga  memakan  biaya  yang  besar. Biaya pelaksanaan  yang  besar  bukan  penghalang  bagi  masyarakat  SBD  untuk mengadakan upacara adat, termasuk juga bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah yang seringkali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk urusan  upacara  adat,  berbagai  upaya  akan  mereka  tempuh.  Berhutang  hewan merupakan  hal  yang  jamak  dilakukan  oleh  masyarakat  SBD  jika  tidak  ada  lagi hewan di kandang miliknya.
Tantangan  ketersediaan  modal  usaha  tani  semakin  besar  ketika  jerat hutang  akibat  praktik  adat  yang  berlebihan  berkolaborasi  dengan  karakteristik
petani  SBD  yang  subsisten.  Pertanian  subsisten  menurut  Wharton  (dalam Raharjo, 1999) adalah suatu unit yang dapat berdiri dan mencukupi diri sendiri dalam mana semua produksi dikonsumsi dan tidak ada yang dijual, dan disamping itu  tidak  ada  pengguna  atau  penghasil  barang-barang  dan  pelayanan-pelayanan dari  luar  yang  masuk.  Scott  (1976)  kemudian  menambahkan  beberapa  ciri-ciri sebagai  berikut:    pertanian  tanaman  pangan,  bertani  secara  tradisional  untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari, mendahulukan selamat, serta tidak mau mengambil resiko. Pada pertanian subsisten SBD modal usaha tani tidak menjadi  penting  dan  cukup  sulit  untuk  diupayakan  karena  orientasi  usaha  tani lebih  banyak  ditujukan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga  saja,  dan tidak  untuk  diperdagangkan  sehingga  tidak  ada  sumber  keuangan  yang  dapat dipakai sebagai modal usaha tani. Jika pun diperdagangkan, hasil panen baru akan dijual  sedikit  demi  sedikit  ketika  ada  kebutuhan  mendesak  seperti  kebutuhan pendidikan  dan  kesehatan  ataupun  kebutuhan  menjalankan  usaha  tani  seperti membeli  pupuk,  obat  tanaman,  dan  sebagainya.  Tantangan  yang  muncul kemudian  adalah  besaran  alokasi  insidental  ini  seringkali  harus  tarik  menarik dengan kebutuhan sehari-hari keluarga.

## Tabel 3. Perbedaan karakteristik petani dalam konteks Kabupaten Sumba Barat Daya
Karakteristik Petani Tradisional (Subsisten) SBD Petani Komersial SBD Modal usaha tani Bergantung pada uang yang ada saja dan bantuan pemerintah Dihitung  dan  dialokasikan secara khusus Waktu pengerjaan lahan Penggarapan lahan dilakukan  jika  sudah  tidak ada kesibukan lain Penggarapan lahan merupakan prioritas Keterlibatan dalam Praktik Adat Secara penuh Secukupnya Respon terhadap perubahan Mengikuti  perubahan  jika sudah terbukti berhasil Berani mencoba hal-hal baru untuk  mendapatkan  hasil yang lebih baik Orientasi hasil Hanya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga Pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dan perdagangan Ekspektasi terhadap hasil Hasil  panen  jagung  3  Ton dianggap panen yang berhasil Hasil  panen  jagung  10  Ton baru dianggap berhasil
Tantangan pembangunan pertanian yang terjadi di SBD lebih disebabkan oleh faktor jerat hutang akibat pergeseran praktik adat dan juga faktor karateristik petani  subsisten  semakin  diperkuat  oleh  fakta  bahwa  tantangan  pembangunan
pertanian  berupa  kerentanan  pertanian  SBD  dan  juga  belum  optimalnya pengolahan potensi pertanian pada kenyataannya tidak terjadi pada para petani komersial,  melainkan  lebih  banyak  terjadi  pada  petani  tradisional.  Petani komersial SBD seperti halnya Agustinus Wakur Kaka yang memiliki lahan seluas 13  Ha,  telah  melakukan  perhitungan-perhitungan  usaha  tani  secara  mendetail sehingga  diperoleh  perhitungan  modal  usaha  tani  yang  dibutuhkan  dan  harus dipersiapkan setiap periode masa tanam hingga pemasaran 11 . Melalui penyiapan modal usaha tani dan penerapan cara pertanian yang baik, para petani komersial dapat  menghadapi  tantangan  kerentanan  pertanian  SBD  dan  juga  melakukan optimalisasi  potensi  pertanian  yang  dimiliki.  Dari  hasil  panen  yang  diperoleh, petani komersial dapat memenuhi berbagai kebutuhan seperti pendidikan tinggi, perluasan lahan pertanian, dan juga pemenuhan biaya-biaya sosial.
Bagi petani komersial SBD, relasi antara pertanian dan kebutuhan sosial budaya dikelola secara lebih proporsional. Dalam hal waktu, mereka masih tetap melaksanakan  berbagai  ritual  adat  maupun  hadir  sebagai  tamu  undangan,  akan tetapi  dilakukan  secara  secukupnya  saja.  Biasanya  mereka  hanya  datang  ketika perayaan puncaknya saja, atau sore hari setelah pekerjaan di ladang selesai. Tidak kemudian  mengikuti  keseluruhan  rangkaian  upacara  adat  yang  bisa  memakan waktu hingga beberapa hari bahkan minggu. Sedangkan untuk urusan sumbangan hewan,  mereka  pun  kadang  juga  masih  melakukannya,  hanya  saja  dilakukan sesuai dengan kemampuan yang ada dan tidak ingin terjebak pada adu gengsi yang berujung pada jerat hutang piutang.
Bagi orang Sumba ada tiga hal utama berkaitan dengan identitas budaya mereka,  yaitu  tatanan  berdasarkan  keyakinan  beragama  ( Marapu),  tatanan berdasarkan  tempat  kediaman  ( Paraingu),  dan  tatanan  berdasarkan  ikatan kekeluargaan  ( Kabihu).  Ketiga  macam  tatanan  tersebut  merupakan  pedoman, nilai-nilai,  atau  aturan-aturan  dalam  hidup  bermasyarakat  orang  Sumba (Soeriadiredja,  2013).  Begitu  pula  dengan  kehidupan  pertanian  mulai  dari mempersiapkan  musim  tanam  hingga  panen  dan  pemanfaatan  hasil  panen,
11 Agustinus Wakur Kaka melakukan perhitungan usaha tani bahwa untuk satu hektar lahan jagung, modal  usaha  yang  dialokasikan  sebesar  9  juta  rupiah.  Modal  usaha  pertanian  tersebut  digunakan untuk  pembelian  bibit,  pupuk,  bahan  bakar hand  tractor,  obat-obatan,  sampai  dengan  biaya pengolahan  hasil  panen  (penggilingan  padi  atau  perontokan  biji  jagung)  dan  pembelian  karung untuk  pengemasan  sehingga  siap  dijual.  Dengan  modal  usaha  sebesar  itu  maka  satu  hektar  lahan dapat menghasilkan 8-10 ton. Dengan harga jual jagung Rp. 2500/Kg dan hasil panen jagung 8 – 10 ton  /  Ha,  maka  keuntungan  bersih    yang  diperoleh  11 – 16  juta  rupiah  /  Ha.  Harapan  terhadap besaran  hasil  panen  tersebut  berbeda  dengan  para  petani  tradisional  yang  merasa  bahwa  panen sebesar 3-4 ton sudah bisa dikatakan berhasil. Hal tersebut bisa dipahami karena hanya berorientasi mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  dan  mereka  tidak  mengeluarkan  modal  usaha  sebesar  para petani komersial.
seluruhnya  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  budaya  SBD.  Seperti  yang  sudah diuraikan  pada  bagian  sebelumnya,  Ritual Manggapu  yang  diadakan  di  tingkat rumah  tangga  seringkali  dilakukan  saat  menyiram  bibit  tanaman,  merencah (mengolah lahan), dan juga ketika melakukan pembersihan tanaman pengganggu. Sedangkan ritual Kerita yang biasa dilakukan di tingkat suku, sering juga diadakan ketika  akan  mulai  menanam  bibit  padi/jagung  ataupun  untuk  bersyukur  atas panen  yang  diperoleh.  Ada  juga  ritual  berskala  besar  seperti Rawi  Rato  yang diadakan  untuk  memohon  turunnya  hujan  ataupun  permohonan  agar  hama tanaman segera teratasi.
Kepercayaan yang kuat serta penghormatan terhadap Marapu merupakan faktor  utama  masyarakat  SBD  melaksanakan  berbagai  upacara  adat.  Berbagai ritual  adat  tersebut  memberikan  ketenangan  batin  dan  harapan  dalam  bertani karena kekuatan Marapu turut melindungi tanaman mereka. Dalam kepercayaan asli  Sumba  Barat,  dari Marapu  lah  datang  amaringi  amalala  (berkat  dan  restu) untuk  kebahagiaan  manusia  yang  memenuhi  kewajibannya  (Hudijono,  2009). Sebaliknya,  jika  tidak  melakukan  maka  dikuatirkan  bencana  akan  datang. Pembacaan hati ayam oleh Rato di dalam berbagai ritual adat merupakan sarana untuk mengetahui apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Begitu pula dengan nilai  simbolik Nyale  pada  saat  Upacara  Pasola  berlangsung,  ada  Nyale  yang menggigit tangan Rato tandanya ada tikus pada musim panen yang akan datang. Selain  itu  ada Nyale  busuk  maka  akan  ada  tanda  bahwa  air  atau  hujan  itu terlampau banyak dan akan mengancam tanaman padi (Uma, 2018). Di sisi yang lain,  ritual-ritual  tersebut  juga  menjadi  media  membangun  modal  sosial  seperti salah  satunya  nilai  gotong  royong  yang  menjadi  kekuatan  dalam  menghadapi kerentanan  pertanian  SBD  akibat  alam  maupun  sebagai  jaring  pengaman  sosial ketika kerawanan pangan melanda. Pertemuan antar anggota masyarakat dan juga pembagian  daging  hewan  oleh  tuan  rumah  kepada  tamu  undangan  serta masyarakat  sekitar  yang  hadir  menjadi  faktor  yang  memungkinkan  ikatan kekeluargaan dan ikatan sosial antar warga (terutama bagi masyarakat yang hidup di luar Paraingu) dapat terpelihara dengan baik.
Perubahan  sosial  di  dalam  sebuah  masyarakat  pedesaan  memang seringkali  menjadi  perdebatan  di  antara  ahli  sosiologi  pedesaan  dengan  ahli ekonomi  pembangunan,  atau  bahkan  di  kalangan  para  ahli  sosiologi  pedesaan sendiri.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  desa  dan  petani  haruslah  hidup  dalam keromantisan  masa  lalu  yang  penuh  kearifan  lokal,  tapi  ada  juga  pihak  yang mengatakan  desa  dan  petani  harus  berkembang  ke  arah  yang  lebih  modern. Budaya SBD sendiri sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan. Nilai-nilai dan  tradisi  yang  sudah  ada  sejak  dahulu  masih  terpelihara  dengan  baik  dan dijalankan oleh masyarakat SBD mulai dari kepercayaan terhadap Marapu, ritual-
ritual  adat  dalam  bercocok  tanam,  hingga  acara-acara  adat  berskala  besar  yang terkadang diwarnai oleh adu gengsi dan persaingan.
Persoalan adu gengsi di dalam pelaksanaan praktik adat orang SBD yang terjadi  hingga  saat  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tradisi  yang  berjalan  sejak dahulu.  Identitas  budaya  orang  Sumba  adalah  hasil  dari  suatu  proses  dan intersubyektif sejarah yang di dalamnya orang Sumba berpartisipasi dengan sikap mendua,  yaitu  bersaing  dan  sekaligus  bekerjasama  (Soeriadiredja,  2013).  Pada sejarah  masa  lalu,  orang  Sumba  bekerja  sama  untuk  mempertahankan  wilayah paraingu-nya,  tetapi  di  sisi  yang  lain  juga  terjadi  persaingan  antar  suku  untuk memperoleh  lahan  pertanian.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Kabupaten  Ngada, Pulau  Flores  melalui  tradisi Boka  Goe.  Daeng  (dalam  Dove  eds,  1985) menceritakan bahwa adu gengsi dan persaingan di dalam tradisi Boka Goe serta praktik  pesta  kompetitif  di  Sumba  dan  Timor  pada  jaman  dahulu  mempunyai fungsi  untuk  menyelesaikan  sengketa  antar  suku  terkait  kepemilikan  tanah. Makna  dari  tradisi  tersebut  adalah  ketika  manusia  tidak  dapat  menyelesaikan, maka  para  leluhurlah  yang  akan  menyelesaikannya.  Kedua  pihak  yang bersengketa akan saling bersaing dalam menyembelih hewan dan pemenang akan ditentukan  oleh  pihak  mana  yang  paling  lama  bertahan  dan  paling  banyak mengumpulkan dukungan.
Pada jaman sekarang, sikap gengsi dan persaingan yang masih mewarnai praktik  adat  menimbulkan  persoalan  sosial  ekonomi  bagi  masyarakat  SBD. Persoalan  mulai  mengemuka  ketika  berlebihnya  pemotongan  hewan  dan tingginya frekuensi praktik adat menyebabkan populasi kerbau menurun secara drastis sehingga praktik jual beli dan hutang piutang hewan tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan praktik adat. Kelangkaan hewan ternak yang berpadu dengan ukuran-ukuran adat (panjang tanduk, mata kelereng, warna kulit) telah menjadikan harga hewan ternak terutama kerbau menjadi tinggi. Pada jaman dahulu, hal tersebut tidak menjadi persoalan karena populasi kerbau yang dimiliki  oleh  masing-masing  keluarga  masih  relatif  banyak  sehingga  secara mandiri  dapat  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan  praktik  adat.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa persoalan akan muncul ketika masyarakat tidak melakukan adaptasi dan penyesuaian saat praktik adat yang merupakan ekspresi kebudayaan mereka bertemu dengan perubahan lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan politik sebagai bagian dari sebuah negara.
Adaptasi  tidaklah  selalu  harus  berubah  menjadi  modern  dan meninggalkan  nilai-nilai  budaya  yang  penuh  dengan  kearifan  lokal. Meninggalkan  sikap  adu  gengsi  serta  persaingan  yang  lebih  merupakan  upaya teknis  penyelesaian  sengketa  tanah  di  masa  lalu,  dan  merestorasi  praktik  adat kembali kepada nilai-nilai kepercayaan Marapu merupakan pilihan yang niscaya.
Di dalam upacara adat masyarakat SBD sendiri sebenarnya tidak ada  ketentuan khusus soal jumlah dan besaran  hewan yang akan dipotong. Menurut sejumlah tokoh  adat  di  SBD,  upacara  pemujaan  kepada Marapu  sebenarnya  tidak  harus semewah  seperti  yang  terjadi  sekarang.  Hutang  adat  kepada Merapu  (kaul) sesungguhnya cukup dipenuhi dengan babi seukuran 3 bulan (keluar taringnya), ataupun  jika  berbentuk  ayam  maka  dapat  menggunakan  telur  sampai  dengan ayam  yang  sudah  ada  bulunya.  Sedangkan  untuk  persembahan  berupa  kerbau, maka dapat dipenuhi dengan kerbau yang tanduknya sekitar 40 cm.
Di sektor pertanian, perubahan karateristik petani subsisten juga menjadi kebutuhan  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  SBD  yang sebagian  besar  adalah  petani.  Pola  bertani  yang  hanya  untuk  dikonsumsi (mencukupi  kebutuhan  pangan)  sendiri  tidak  lagi  dapat  memenuhi  kebutuhan mereka yang terus berkembang seiring perkembangan jaman dan juga perubahan- perubahan alam yang terjadi. Berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan akan biaya-biaya sosial menuntut adanya surplus hasil pertanian. Perubahan  pertanian  subsisten  menjadi  pertanian  komersial  seringkali  menjadi program  pemerintah  maupun  agen-agen  pembangunan  untuk  secara  cepat meningkatkan  produksi  dan  mensejahterakan  para  petani.  Namun  demikian, pertanian komersial yang dekat dengan sistem ekonomi kapitalistik mengandung sejumlah kritik seperti munculnya kesenjangan ekonomi masyarakat, para petani kehilangan  ikatan  sosial  yang  selama  ini  menjadi  kekuatan  kolektif  dalam bertahan hidup, serta petani juga akan kehilangan pengetahuan lokal yang selama ini  telah  teruji  kesesuaiannya  dengan  alam  setempat  dan  digantikan  dengan pengetahuan terbaru yang belum tentu sesuai dengan kondisi lokal.
Berbeda  dengan  pertanian  komersial  yang  telah  diutarakan  tersebut, pertanian  komersial  di  SBD  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Agustinus  Wakur Kaka telah menunjukkan model pertanian berorientasi perdagangan yang dapat mengatasi  tantangan  pembangunan  pertanian  SBD  dengan  tidak  meninggalkan nilai-nilai  budaya  dan  pengetahuan  lokal.  Berbagai  pengetahuan  baru  yang diperoleh  dari  luar  selalu  diujikan  terhadap  kondisi  alam,  budaya,  serta pengetahuan  lokal  yang  sudah  ada  di  SBD  sehingga  pengetahuan  baru  tidak bersifat  menggantikan,  melainkan  memperkaya  dan  memperkuat  pengetahuan yang  telah  ada.  Dalam  hal  memulai  musim  tanam  misalnya,  tanda-tanda  alam masih merupakan panduan yang tidak tergantikan bahkan oleh berbagai aplikasi perkiraan  cuaca  yang  banyak  beredar.  Model  petani  komersial  SBD  juga menunjukkan  bahwa  budaya  masyarakat  SBD  pada  kenyataannya  tidak berdampak  negatif  bagi  pembangunan  sektor  pertanian,  dan  bahkan  pada dasarnya merupakan hubungan yang konstruktif asalkan dilakukan dalam porsi yang lebih proporsional.

## PENUTUP
Dunia pertanian di Kabupaten SBD merupakan suatu kenyataan yang ironis karena  kemiskinan  masih  menjadi  persoalan  besar  meski  Kabupaten  SBD  kaya akan  potensi  pertanian.  Sejumlah  tantangan  pembangunan  pertanian  di Kabupaten  SBD  antara  lain  persoalan  tingkat  kerentanan  pertanian  yang  tinggi dan tidak optimalnya pengelolaan kekayaan potensi pertanian. Pada konteks SBD, kedua  tantangan  tersebut  tidak  terlepas  dari  faktor  budaya  SBD  yang  masih dipegang teguh oleh masyarakat. Praktik adat yang berlangsung hingga beberapa hari/minggu  seringkali  menyebabkan  para  petani  terlambat  mengolah  lahan. Sedangkan mahalnya praktik adat menjadi salah satu faktor keterbatasan modal usaha  tani  yang  kemudian  berdampak  kepada  rendahnya  kemampuan  petani dalam  menghadapi  kerentanan  pertanian  SBD,  maupun  dalam  melakukan optimalisasi potensi pertanian yang ada. Modal usaha tani merupakan salah satu faktor  yang  penting  di  dalam  pembangunan  pertanian  baik  untuk  penanganan penyakit yang muncul akibat perubahan iklim maupun untuk memperluas lahan garapan.
Di  SBD,  budaya  yang  didasari  kepercayaan  kepada Marapu  memberi kekuatan  spiritual  dan  pengharapan  akan  kehidupan  yang  lebih  baik,  serta menjadi  dasar  bagi  bangunan  modal  sosial  dalam  semua  sendi-sendi  kehidupan masyarakat. Begitu pula di dalam kehidupan pertanian, mulai dari mempersiapkan musim  tanam  hingga  panen  dan  pemanfaatan  hasil  panen,  seluruhnya  tidak terlepas  dari  nilai-nilai  budaya  SBD.  Berbagai  ritual  adat  diadakan  pada  tiap tahapan  bercocok  tanam  dengan  harapan  bahwa  hasil  panen  akan  melimpah. Tradisi tersebut sampai saat ini masih terpelihara dengan baik dan tidak banyak mengalami  perubahan.  Sikap  adu  gengsi  dan  juga  persaingan  yang  kerap mewarnai  pesta  adat  merupakan  tradisi  sejak  dahulu  yang  berfungsi  untuk menyelesaikan  sengketa  kepemilikan  tanah  antar  suku.  Namun  demikian,  hal tersebut berdampak kepada kelangkaan hewan ternak (kerbau), berkembangnya praktik jual beli dan hutang piutang hewan, serta tingginya harga hewan ternak. Berbagai persoalan seperti salah satunya jerat hutang mulai muncul ketika praktik adat  yang  dilakukan  tidak  beradaptasi  dengan  perubahan  alam,  sosial,  ekonomi yang  terjadi.  Prinsip  bahwa  biaya  besar  pelaksanaan  praktik  adat  bukanlah penghalang  dan  permisif  terhadap  hutang  pada  akhirnya  akan  menjebak masyarakat SBD dalam jerat hutang yang sulit untuk dilepaskan.
Di dalam kehidupan pertanian masyarakat SBD, jerat hutang akibat praktik upacara adat yang berlebihan bukanlah satu-satunya faktor penyebab ketiadaan modal  usaha  tani.  Pola  pertanian  masyarakat  SBD  yang  masih  subsisten  juga berkontribusi terhadap persoalan tersebut sehingga menempatkan petani dalam posisi  tidak  berdaya  menghadapi  kerentanan  pertanian.  Bagi  petani  subsisten,
modal  usaha  tani  tidak  menjadi  penting  karena  hanya  berorientasi  pada kecukupan kebutuhan pangan keluarga dan tidak berupaya mengejar surplus dari hasil pertanian. Berbeda dengan itu, petani komersial di SBD memberikan bukti bahwa melalui pola pertanian yang baik dan penyiapan modal usaha tani, mereka lebih  mampu  untuk  mengatasi  tantangan  kerentanan  pertanian  dan  mampu mengoptimalkan  potensi  pertanian  yang  dimiliki.  Di  masa  yang  akan  datang model pertanian komersial SBD dapat menjadi model pengembangan pertanian yang  berorientasi  pada  surplus  dan  perdagangan  dengan  tidak  meninggalkan budaya  SBD  yang  mengandung  nilai-nilai  kearifan  dan  pengetahuan  lokal. Karena  pada  dasarnya  hubungan  antara  budaya  SBD  dengan  sektor  pertanian merupakan relasi yang bersifat konstruktif dan saling menguatkan jika dilakukan secara proporsional.
Berdasarkan gambaran problematika pengelolaan pertanian SBD yang telah diuraikan sebelumnya, maka masyarakat SBD perlu melakukan refleksi ulang atas praktik-praktik adat yang  berjalan sekarang untuk mencari bentuk praktik adat yang  lebih  sesuai  dengan  perubahan  alam,  sosial,  dan  ekonomi  saat  ini  tanpa mengurangi  makna  dan  nilai-nilai  budaya  SBD.  Beberapa  penyesuaian  dapat dilakukan seperti misalnya menghilangkan sikap adu gengsi dan persaingan yang selama ini mewarnai pelaksanaan praktik adat karena pada dasarnya sikap tersebut bukan nilai-nilai dalam budaya SBD melainkan hanya strategi pengatasan masalah di  waktu  lampau.  Selain  itu  pemotongan  hewan  kurban  di  dalam  pelaksanaan praktik  adat  juga  dapat  disesuaikan  dengan  ketentuan-ketentuan  aslinya  yang sebenarnya tidak mensyaratkan pemotongan secara berlebihan.
Upaya refleksi dan penyesuaian praktik adat hendaknya dilakukan melalui gerakan  yang  masif  dengan  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  dan  juga pemerintah.  Karena  jika  refleksi  ulang  dan  penyesuaian  hanya  dilakukan  oleh segelintir  orang  secara  sporadis  akan  menyebabkan  ketegangan  horisontal  dan rusaknya  ikatan  sosial.  Pemerintah  daerah  perlu  mengambil  peran  sebagai fasilitator  yang  mendorong  dan  memfasilitasi  munculnya  konsensus  bersama mengenai pelaksanaan praktik adat. Konsensus tersebut dapat diwujudkan salah satunya  dengan  peraturan  daerah  (perda)  yang  sebenarnya  telah  juga  disusun rancangannya  namun  sampai  sekarang  belum  dituntaskan.  Oleh  karena  itu pekerjaan  rumah  pemerintah  daerah  dan  DPRD  ke  depan  adalah  segera menyelesaikan pembahasan rancangan perda melalui proses partisipatif.
Perubahan karakteristik petani subsisten merupakan kebutuhan besar bagi pembangunan  pertanian  SBD  sehingga  dapat  memenuhi  berbagai  kebutuhan hidup  masyarakat  khususnya  para  petani.  Pengembangan  model  pertanian komersial ala SBD yang berorientasi perdagangan tetapi tetap mendasarkan diri
kepada nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal perlu menjadi role model yang dipakai oleh pemerintah daerah SBD khususnya dinas pertanian.

## REFERENSI
Dove,  Michael  R  ( eds).  1985.  Peranan  Kebudayaan  Tradisional  Indonesia  Dalam Modernisasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
Hermawan,    Hari.  dan  Andrianyta,  Harmi.  2013.  Peran  Tambahan  Modal  Terhadap Pendapatan  Usahatani  Padi  di  Kabupaten  Blitar  dan  Ngawi,  Jawa  Timur.  Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Vol. 16 , No. 2, Juli 2013 : 132 – 139
Hudijono, S. 2009. Syair-syair Adat Dalam Budaya Penyelesaian Sengketa Di Sumba Barat : Dunia Seni Dalam Realitas Spiritual. Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 21 No. 2, Desember 2009 : 113 - 122
Immanuel, Jimmy Marcos. 2013. Marapu Dalam Bencana Alam : Pemaknaan dan Respons Masyarakat Wunga Sumba Timur Indonesia. CRCS. Yogyakarta
Kapita, Oe. H. 1976. Sumba Dalam Jangkauan Jaman, BPK Gunung Mulia. Jakarta
Kleden,  D.  2017.  Belis  dan  Harga  Seorang  Perempuan  Sumba  (Perkawinan  Adat  Suku Wewewa,  Sumba  Barat  Daya,  NTT).  Jurnal  Seni  Budaya  Nusantara,  Vol.  1  No.  1
April 2017 : 56 - 70
Mayrowani, Henny. 2012. Pembangunan Pertanian Pada Era Otonomi Daerah : Kebijakan dan Implementasi. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 30 No.1, Juli 2012 : 31 - 47
Njurumana, Gerson ND. dan Prasetyo, Budiyanto Dwi. 2010. Lende Ura, Sebuah Inisiatif Masyarakat  Dalam  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan  di  Sumba  Barat  Daya.Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 7 No. 2, Agustus 2010 : 97 -110
Wellem, F. D. 2004. Injil & Marapu : Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil  dengan  Masyarakat  Sumba  pada  periode  1876-1990.  BPK  Gunung  Mulia. Jakarta
Raharjo.  1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gajah Mada University Press.
Yogyakarta
Sayogyo  ( eds).  1994.  Kemiskinan  dan  Pembangunan  di  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
Scott, James C. 1994. Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta
Soeriadiredja, Purwadi. 2013. Marapu : Konstruksi Identitas Budaya Orang Sumba, NTT. Antropologi Indonesia, Vol. 34 No. 1 2013 : 59 -74
Uma, Wilhelmus Kuara Jangga. Handayani, Dwi. dan Nurgiri, Yoga Satriya. 2018. Makna Nyale  Dalam  Upacara  Adat  Pasola  Sebagai  Upaya  Pelestarian  Budaya  Di  Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Jurnal HISTORIA Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018 : 347 – 364