1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
1 titinmarliyana04@gmail.com
Artikel  yang  diterbitkan  Jurnal  Analisa  Sosiologi  pada  edisi  khusus  Implementasi  Inovasi di Era Disrupsi ini telah memenuhi syarat-syarat karya ilmiah, diproses sama seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal).
Jurnal Analisa Sosiologi
Agustus  2020,  9  (Edisi  Khusus:
Implementasi Inovasi  di  Era Disrupsi):  376-395 PENGORGANISASIAN KELOMPOK TANI DALAM MEMPERJUANGKAN
PERHUTANAN SOSIAL (STUDI KASUS PENGORGANISASIAN STAM DI DESA MENTASAN, KECAMATAN KAWUNGANTEN, KABUPATEN CILACAP)
Titin Marliyana 1

## Abstract
Forest  can  be  considered  as  rich  natural  resources,  but  many  people  who lives  near  the  forest  is  living  in  poverty  because  of  agrarian  conflicts  and wrong  management  of  the  forest  by  Perhutani.  StaM  organized  farmers group  to  resolve  the  agrarian  conflicts  in  Cilacap  regency.  Mantesan village  experiences  some  problems  with  Perhutani,  and  STaM  conducts assistancing  program  by  proposing  Social  Forestry.  From  the  explanation above,  researcher  wants  to  investigate  the  motivation  of  StaM  doing  the organizing  program,  how  the  organizing  program  is  carried,  and  the difficulty in carrying the organizing program. Social Movement theory from Tarrow is used to investigate the organizing program which can be a social movement.  Qualitative  study  with  case  study  approach  is  conducted  to answer  the  research  questions.  Research  partcipants  are  selected  by  using purposive  sampling  method.  The  data  in  this  research  will  be  collected through interview and supporting documment. Technique of data collection will be conducted through observation, interview, and docummentation. The data validity will be tested by carrying out triangualtion of data source and data  analysis  of  Miles  and  Huberman  interactive  model.The  results  of  the research  reveal  that  the  need  of  the  farmer  is  causing  certain  behaviour which  lead  them  to  form  farmers  group  to  fullfill  the  farmers’  need.
Organizing  program  is  carried  out  to  fight  the  powerless  farmer  to  create some  changes  for  the  farmer  can  adapt  to  resolve  their  problems. Organizing program is carried out because there are problem and potential solution, intervention to the direction of change, and people who involved in intervention.  To  carry  out  Organizing  Program,  StaM  considers  the principle,  the  model,  the  media  and  the  procedure  of  organising.  The difficulties  found  in  this  research  are  agrarian  reformation  issue  which become the sensitive issue, farmers group who’s experiencing burnout, the lack of cooperativeness from the government, and the lack of respond from the society to change.
Keywords: Agrarian Conflict, Community Organizing, Social Forestry.

## Abstrak
Hutan  merupakan  sumber  daya  alam  tergolong  kaya,  namun  banyak masyarakat  sekitar  hutan  dalam  kategori  miskin  akibat  adanya  konflik agraria dan pengelolaan hutan yang salah oleh Perhutani. STaM melakukan pengorganisasian  pada  kelompok  tani  untuk  menyelesaikan  konflik  agraria di Kabupaten Cilacap. Desa Mentasan mengalami konflik dengan perhutani dan  STaM  melakukan  pendampingan  dengan  mengusulkan  perhutanan sosial.
Peneliti ingin mengetahui motivasi STaM melakukan
pengorganisasian, bagaimana pengorganisasian dilakukan, dan kendala yang dihadapi  dalam  melakukan  pegorganisasian.  Teori  gerakan  sosial  dari Tarrow digunakan untuk melihat pengorganisasian yang dilakukan menjadi sebuah  gerakan  sosial.  Metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus digunakan  untuk  menjawab  rumusan  masalah.  Infoman  penelitian ditentukan  melalui  purposive  sampling.  Data  diperoleh  melalui  wawancara langsung  dan  dokumen  pendukung.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Validitas  data  melalui teknik  triangulasi  sumber  dan  analisis  data  menggunakan  model  interaktif Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  kebutuhan petani, menyebabkan tingkah laku untuk membentuk kelompok tani dengan tujuan  memenuhi  kebutuhan  petani.  Pengorganisasian  dilakukan  untuk melawan ketidakberdayaan petani guna menciptakan perubahan agar petani mampu  beradaptasi  menghadapi  permasalahannya.  Pengorganisasian dilakukan  karena  adanya  persoalan  dan  potensi  penyelesaian,  intervesi  ke arah perubahan, dan pihak yang terlibat dalam intervensi. Dalam melakukan pengorganisasian,  STaM  mempertimbangkan  prinsip  pengorganisasian, bentuk  model  dan  media  pengorganisasian,  dan  langkah-langkah  maupun tahapan pengorganisasian. Kendala yang dihadapi yaitu isu reforma agraria merupakan  isu  yang  sangat  sensitif,  kelompok  tani  mengalami  kejenuhan, kurangnya  kerjasama  dari  aktor-aktor  pemerintahan,  dan  kurangnya  respon dari masyarakat untuk menuju perubahan.
Kata kunci: Konflik Agraria, Pengorganisasian
Masyarakat,
Perhutanan Sosial.

## PENDAHULUAN
Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting bagi kehidupan manusia,  karena  mampu  menghasilkan  barang  maupun  jasa,  serta menciptakan kestabilan lingkungan (Steinlin, H. 1988). Hutan di pulau Jawa dikelilingi  ±6.807  desa  dengan  jumlah  penduduk  13.410.384  KK. Masyarakat  tersebut  bermukim  di  daerah  yang  dekat  dengan  sumber  daya alam  tergolong  kaya  yaitu  hutan,  namun  masih  terdapat  sekitar  60% tergolong  kategori  miskin  karena  rata-rata  kepemilikan  lahan  <0,5/KK (Ardianysah,  2016).  Kemiskinan  tersebut  diduga  karena  rakyat  semakin kehilangan  akses  terhadap  tanah  dan  munculnya  konflik  agraria  berupa perselisihan tanah ditingkat rumah tangga petani, meningkatnya penguasaan
tanah  dalam  skala  besar,  hingga  tata  ruang  yang  tumpang  tindih  (Winata, 2019).
Siti  Nurbaya  selaku  Menteri  LHK  (2019),  mengungkapkan  bahwa  pilihan yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut melalui reforma agraria dan perhutanan sosial dengan memberikan legalitas pada  masyarakat  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  hutan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  mereka  sekaligus  menjaga  kelestarian lingkungan (Winata, 2019). Reforma agraria adalah suatu penataan kembali susunan  pemilikan,  penguasaan,  dan  penggunaan  sumber-sumber  agraria (terutama  tanah),  untuk  kepentingan  rakyat  kecil  (petani,  buruh  tani, tunakisma,  dll),  secara  menyeluruh  dan  komperhensif  (Wiradi,  1995). Implementasi reforma agraria tidak dapat dipisahkan dari perhutanan sosial sebagai program yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber  daya  manusia.  Perhutanan  sosial  merupakan  program  negara  yang memberikan  pengelolaan  hutan  kepada  rakyat  yang  bisa  dikelola  secara kolektif  selama  35  tahun  untuk  menjadikan  hutan  tersebut  lestari  dengan sistem  bagi  hasil  yang  diatur  dalam  Perpres  No.  86  Th  2018  dan  Permen LHK No. P.39 Th 2017 (Ridlo, 2019).
Kabupaten Cilacap memiliki hutan seluas 108.142.94 Ha dengan luas hutan negara  50.672.94  Ha  dan  luas  hutan  rakyat  57.470.00  Ha.  (BPS,  2018). Anggota Komisi A DPRD Cilacap, Romelan (2019) membenarkan Cilacap bakal  menjadi  daerah  percontohan  reforma  agraria  di  Jawa  Tengah. Kaitannya dengan TORA, Kabid  BPN menyampaikan bahwa Cilacap akan menjadi  pilot  project  untuk  program  reforma  agraria  melalui  skema perhutanan  sosial,  karena  masyarakat  Cilacap  dinilai  aktif  dalam mengupayakan penyelesaian sengketa lahan atau yang terjadi (Ridlo, 2019). Salah  satu  sengketa  agraria  yang  terjadi  di  Cilacap  yaitu  seperti  di  desa Grugu  yang  pascatragedi  DI/TII  tahun  1965  warga  dipaksa  pindah  demi alasan  keamanan  dengan  janji  kepemilikan  lahan  alias  tukar  guling.  Tetapi nyatanya, tanah tukar guling  yang dijanjikan tidak terealisasikan dan justru disegel  atas  nama  Perhutani.  Akhirnya,  petani  mengajukan  perhutanan sosial  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  sengketa  lahan yang terjadi apabila redistribusi tanah tidak dapat dilakukan (Ridlo, 2019).
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Cilacap dapat terlaksana dengan baik karena  adanya  campur  tangan  dari  Organisasi  masyarakat  bernama  Serikat Tani  Mandiri  (STaM).  STaM  telah  banyak  melakukan  pendampingan kepada  kelompok  tani  dalam  kasus  sengketa  pertanahan  melalui  program reforma agraria maupun perhutanan sosial. Salah satu desa yang didampingi oleh  STaM  dalam  pengajuan  program  perhutanan  sosial  adalah  desa Mentasan.
Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui motivasi yang mendorong STaM  melakukan  pengorganisasian  kepada  kelompok  tani  untuk memperjuangkan  perhutanan  sosial,  bagaimana  pengorganisasain  yang dilakukan,  hingga  kendala  yang  dihadapi  STaM  dalam  melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian berada di desa Mentasan, yang dilaksanakan mulai dari  Desember  2019-Januari  2020.  Metode  kualitiatif  digunakan  untuk mengetahui secara mendalam pengorganisasian yang dilakukan STaM pada kelompok  tani.  Studi  kasus  untuk  melihat  yang  khas  dari  motivasi  STaM melakukan pengorganisasian, bagaimana pengorganisasian  yang dilakukan, hingga  kendala  yang  dihadapi  dalam  pengorganisasian.  Informan  dalam penelitian
ditentukan dengan
purposive sampling dengan mempertimbangkan  apakah  orang  tersebut  terlibat  dalam  pengorganisasian yang  dilakukan  STaM.  Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  berupa wawancara  langsung  dan  data  sekunder  yaitu  dokumen  dan  foto.  Teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara, hinga dokumentasi. Validitas  menggunakan  validitas  sumber  dan  analisis  data  menggunakan model interaktif Milles and Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Motivasi  STaM  Melakukan  Pengorganisasian  kepada  Kelompok  Tani untuk  Memperjuangkan  Perhutanan  Sosial  di  Desa  Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.
Motivasi  menurut  M.  Utsman  Najati  dalam  Abdul  Rahman  Shaleh (2009),  adalah  kekuatan  penggerak  yang  membangkitkan  aktivitas  pada makhluk  hidup  dan  menimbulkan  tingkah  laku  untuk  berbuat  sesuatu menuju tujuan (kebutuhan) yang diinginkan. Dari pengertian Utsman Najati, peneliti  mencoba  melihat  sesuatu  yang  mampu  menggerakan  dan membangkitkan  STaM  melakukan  pengorganisasian  kepada  kelompok  tani untuk memperjuangkan perhutanan sosial di Desa Mentasan.
Chaplin  dalam  Abdur  Rahman  Shaleh–Muhbib  Abdul  Wahab (2004), membagi motivasi menjadi psychological drive dan social motives. Motivasi  STaM  melakukan  pengorganisasian  kepada  kelompok  tani  untuk memperjuangkan perhutanan sosial merupakan social motives karena STaM melakukan  pengorganisasian  kepada  kelompok  tani  akibat  adanya dorongan-dorongan ingin berbuat baik dengan orang lain demi keadilan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Cilacap.
Motivasi  digolongkan  menjadi  tiga  macam  oleh  Wood  Worth  dan Marquis dalam Abdur Rahman Shaleh-Muhbib Abdul Wahab (2013), yaitu motivasi  yang  didasari  karena  kebutuhan  organis,  motivasi  darurat,  dan motivasi  objektif.  Motivasi  yang  dilakukan  oleh  STaM  tergolong  dalam motivasi objektif yang diarahkan kepada objek atau tujuan tertentu di sekitar kita,  karena  STaM  menuntut  apa  yang  seharusnya  menjadi  hak  petani sebagai warga negara Indonesia melalui perhutanan sosial.
Wood  Worth  juga  mengklasifikasikan  motivasi  menjadi  unlearned motives  dan  learned  motives  (Wahab,  2004).  Motivasi  STaM  termasuk dalam  learned  motives  yaitu  motivasi  yang  timbul  karena  dipelajari,  sebab STaM  melakukan  pengorganisasian  kepada  kelompok  tani  untuk memperjuangkan  perhutanan  sosial  hasil  belajar  dari  para  aktivis  reforma agraria, tokoh religius, maupun YLBHI.
Dirgagunarsa  dalam  Alex  Sobur  (2003),  kebutuhan,  tingkah  laku, dan  tujuan  akan  membentuk  suatu  lingkaran  motivasi.  Berikut  tabel lingkaran  motivasi  STaM  melakukan  pengorganisasian  kepada  kelompok tani untuk memperjuangkan perhutanan sosial:
Tabel 3.1 Lingkaran Motivasi STaM untuk melakukan pengorganisasian kepada
kelompok tani Lingkaran Motivasi Macam Keterangan Kebutuhaan Lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani. Sesuai dengan pasal 33 (3), pemerintah harusnya melakukan pendistribusian lahan, tetapi masih banyak terjadi monopoli lahan.
Peraturan perundang- undangan yang mampu menguntungkan petani. UU yang dibuat, seperti UU perkebunan dan UU sektoral lainnya hanya membela yang berduit dan memiliki kekuasaan. Legalitas lahan yang dikelola petani. Selama ini petani mengelola lahan tanpa legalitas tanah yang jelas. Pendampingan untuk menyelesaikan konflik. Pemerintah belum ada tindakan nyata untuk membantu petani menyelesaikan konflik. Memperbaiki kerusakan lingkungan hutan. Perhutani dalam mengelola hutan menyebabkan hutan semakin rusak dan merugikan petani. Tingkah Laku Membentuk kelompok tani. Sesuai dengan prasyarat pengajuan perhutanan sosial yaitu melalui kelompok
masyarakat, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi.
Menampung, menyalurkan,
dan memperjuangkan aspirasi petani Dilakukan oleh STaM melalui kegiatan rapat bersama dengan pengurus pusat dan cabang. Meningkatkan kualitas sumberdaya petani dan sumber daya alam. Dilakukan oleh STaM melalui proses belajar bersama dengan petani dan jaringan yang dimiliki. Tujuan Membantu petani untuk memperoleh lahan. Dengan adanya perhutanan sosial maka petani akan diberikan kesempatan untuk mengelola dan
memanfaatkan lahan tersebut
selama 35tahun. Memperkuat posisi petani
Sesuai dengan hak pemegang IPHPS yaitu mendapat
perlindungan dari gangguan perusakan dan pengambilalihan lahan secara sepihak . Membantu petani memberikan legalitas hak atas tanah. Sesuai dengan bentuk
kepemilikan lahan dalam perhutanan sosial yaitu pemohon akan diberikan tanda bukti pengelolaan berupa IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan untuk
Perhutanan Sosial).
Membantu petani
menyelesaikan konflik agraria. Sesuai dengan P. 39 bahwa pemohon IPHPS dapat menunjuk pendamping setempat yang berbadan hukum. Memperbaiki kerusakan lingkungan hutan. Sesuai dengan kewajiban pemegang IPHPS yaitu harus menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan. Mewujudkan kesejahteraan petani. Sesuai dengan tujuan perhutanan sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan
dinamika sosial budaya.
Menumbuhkan kepercayaan diri para petani. Dilakukan dengan menciptakan ketokohan di level petani agar petani memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan secara mandiri.
Pengorganisasian STaM pada Kelompok Tani dalam Memperjuangkan Reforma Perhutanan Sosial di Desa Mentasan, Kecamatan
Kawunganten, Kabupaten Cilacap.
Pengorganisasian  masyarakat  menurut  Rubin  dan  Rubin  (1992) dalam  Shragge  (2013)  yaitu  pencaharian  kekuatan  sosial  dan  usaha  untuk
melawan  ketidakberdayaan  melalui  belajar  secara  personal  maupun  secara politik  untuk  meningkatkan  kapasitas  berdemokrasi  dan  menciptakan perubahan  sosial  yang  berkelanjutan  agar  masyarakat  lebih  mampu beradaptasi dan pemerintahan dapat lebih bertanggungjawab.
Pengorganisasian  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  STaM  pada kelompok  tani  merupakan  pencaharian  sosial  dan  suatu  usaha  untuk melawan  ketidakberdayaan  petani  di  desa  Mentasan  melalui  proses sosialisasi  baik  secara  personal  maupun  secara  politik  mengenai  reforma agraria  maupun  perhutanan  sosial  guna  menciptakan  perubahan  dalam kehidupan  petani  yang  tadinya  terkriminalisasi  menjadi  masyarakat  yang mampu  beradaptasi  untuk  lebih  berani  memperjuangkan  haknya  sebagai warga negara Indonesia. Pengorganisasian masyarakat  yang dilakukan oleh STaM  membawa  petani  untuk  berjuang  menghadapi  masalah  yang dihadapinya serta mendukung keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan petani. Dave Beckwith & Christina Lopez (1997), mengungkapkan  bahwa  ada  tiga  hal  yang  terkait  dalam  pengorganisasian masyarakat  yakni:  ada  persoalan  dan  potensi  untuk  penyelesaian  masalah; intervensi  ke  arah  perubahan,  dan;  pihak  yang  terkait  dalam  intervensi masyarakat.  Dari  pendapat  Dave  Beckwith  &  Christina  Lopez  (1997), berikut  tabel  tiga  hal  yang  terkait  dalam  pengorganisasian  oleh  STaM kepada kelompok tani di desa Mentasan.
Tabel  3.2  Tiga  Hal  yang  terkait  dalam  Pengorganisasian  Kelompok  Tani  di
desa Mentasan No Tiga Hal dalam Pengorganisasian Masyarakat Keterangan 1. Ada persoalan dan potensi untuk penyelesaian masalah
Persoalan yang dihadapi petani: -Tindakan  intimidasi  dari  perhutani memanfaatkan petani untuk menyewa lahan dan menanam pohon -Kurangnya  kepedulian  pemerintah desa  terhadap  permasalahan  petani dan justru bekerjasama dengan perhutani;
-Kerusakan  hutan  akibat  pengelolaan yang salah oleh perhutani; Potensi  untuk  penyelesaian  masalah yaitu:
Melakukan pendampingan kepada petani  untuk  mengusulkan  perhutanan sosial demi meningkatkan
kesejahteraan petani, memberantas tindakan intimidasi dari perhutani yang menerapkan  sistem  sewa,  dan  menjaga keseimbangan lingkungan dalam bentuk  izin  pemanfaatan  hutan  selama
35 tahun dengan sistem bagi hasil.
2. Intervensi ke arah perubahan Dalam  melakukan  intervensi  kepada kelompok tani, STaM menggunkanan sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi  dan  pelatihan  diberikan
kepada kelompok tani dengan tujuan: Meningkatkan  kapasitas  petani  melalui belajar  bersama  agar  petani  sadar  akan hak-haknya  sehingga  apabila  terjadi kriminalisasi mereka berani melawan. Memperluas jaringan bagi petani. Memunculkan  ketokohan  dalam  level petani untuk menciptakan keberanian.
3. Pihak yang terkait dalam intervensi masyarakat
Dalam  melakukan  intervensi  kepada kelompok  tani,  STaM  melibatkan jaringan yang dimiliki. Aktivis  reforma  agraria,  LBH,  KPA, LSM,  JKPP,  akademisi  perguruaan tinggi,  Staff  kepresidenan,  BPN,  DPR, dan DPRD.
Dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, pengorganisir harus memiliki  prinsip  keberpihakan  pada  lapisan  bawah,  pendekatan  holistik, pemberdayaan, tidak bertentangan dengan HAM, menciptakan kemandirian, berkelanjutan,  partisipatif,  keterbukaan,  tanpa  kekerasan,  praxis,  dan kesetaraan  bagi  semua  pihak  (PPSW,  2013).  Berikut  tabel  prinsip  STaM pada mengorganisir kelompok tani:
Tabel 3.3 Prinsip STaM dalam Melakukan Pengorganisasian pada Kelompok Tani di Desa Mentasan
No Prinsip Pengorganisasian Keterangan 1. Keberpihakan Pengorganisasian  dilakukan  pada  petani  yang termasuk lapisan bawah . 2. Pendekatan Holistik Pendekatan  dilakukan  secara  menyeluruh  mulai dari  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  petani, asal-usul  lahan,  hingga  dampak  kedepan  bagi petani. 3. Pemberdayaan Sosialisasi  dan  pelatihan  dilakukan  agar  petani menjadi  berdaya  menghadapi  perhutani  ketika terjadi tindakan kriminalisasi. 4. Tidak  Bertentangan  dengan HAM Sesuai  dengan  prinsip  STaM  yaitu bekerja  atas prinsip  HAM,  kesetaraan  pria  dan  wanita/gender dan keseimbangan lingkungan.
5. Menciptakan Kemandirian
Sesuai  dengan  tujuan  STaM yaitu menumbuhkan rasa  kebersamaan  para  petani  untuk  mengatasi permasalahannya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. 6. Berkelanjutan Pembentukaan  kelompok  tani  sebagai  jaminan keberlanjutan kegiatan. 7. Partisipatif Aktivis reforma agraria, LBH, KPA, LSM, JKPP, akademisi  perguruaan  tinggi,  Staff  kepresidenan, BPN,  DPR,  dan  DPRD  dilibatkan  untuk membantu proses pengajuan perhutanan sosial.
8. Keterbukaan Kegiatan  dilakukan  secara  terbuka  di  balai  desa Mentasan  dengan  mengundang  berbagai  pihak yang  terlibat  dalam  pengajuan  perhutanan  sosial di desa tersebut. 9. Tanpa Kekerasan Pengorganisasian  dilakukan  secara  baik-baik menggunakan cara sosialisasi, pelatihan, pendidikan. 10. Praxis
Evaluasi  dilakukan  secara  rutin  di  Mentasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengajuan perhutanan sosial. Hal ini sesuai dalam kebijakan  perhutanan  sosial  yang  diwajibkan melakukan  evaluasi  paling  sedikit  lima  tahun sekali.
11. Kesetaraan Hal  ini  sesuai  dengan  sifat  STaM  independen,
demokratis,  setara,  dan  adil  pada  tiap  jenjang
dalam pengambilan keputusan
PPSW  (2013)  mengungkapkan  bahwa  bentuk  metode  dan  media pengorganisasian  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  diskusi,  pelatihan, bentuk  aksi,  serta  kampanye  dan  sosialisasi.  Berikut  akan  disajikan  tabel terkait  bentuk  model  dan  media  pengorganisasian  yang  dilakukan  oleh STaM kepada kelompok tani di desa Mentasan.
Tabel 3.4 Bentuk Model dan Media Pengorganisasian oleh STaM pada
kelompok tani di Mentasan No Bentuk Model dan Media Pengorganisasian Keterangan 1. Diskusi Dilakukan secara terbuka untuk umum dengan melibtkan seluruh lapisan masyarakat (petani,
pemerintah desa, pemerintah daerah, akademisi)
maupun dilakukan secara tertutup hanya melibatkan pengurus kelompok tani. 2. Pelatihan Pelatihan cara bernegosiasi, pendataan, pemetaan, hingga pembuatan proposal untuk pengajuan perhutanan sosial. 3. Bentuk aksi Mengundang ahli tanaman untuk memberikan pelatihan secara langsung kepada petani agar petani memperoleh keuntungan dalam bercocok tanam. 4. Kampanye dan Sosialisasi Sosialisasi kebijakan perhutanan sosial dilakukan dengan mengundang berbagai pihak termasuk dari liputan 6 untuk publikasi.
Adi  Sasongko  (1978)  dalam  Baharuddin  (2013),  mengungkapkan bahwa  langkah-langkah  dalam  pengorganisasian  masyarakat  yaitu  terdiri dari  persiapan  sosial,  pelaksanaan,  evaluasi,  dan  perluasan.  Berikut  tabel terkait  langkah-langkah  pengorgansian  masyarakat  yang  dilakukan  oleh STaM pada kelompok tani di Desa Mentasan:
Tabel 3.5 Langkah-langkah Pengorganisasian kelompok tani di Desa
Mentasan No Langkah Pengorganisasian Keterangan 1. Persiapan Sosial 1. Diawali  dengan  pengenalan  ke  masyarakat  untuk menyampaikan  maksud  dan  tujuan  STAM  melalui  jalur formal maupun informal.
2. Mengenal masalah yang menjadi kebutuhan petani melalui diskusi  formal  (di  balai  desa  dengan  mengundang  petani, pemerintah  desa,  DPRD,  BPN,  dan  Perhutani)  maupun secara  informal  (di  rumah  petani  dengan  ngobrol  santai). Kemudian  menjalin  interelasi  secara  mendalam  untuk menentukan  prioritas  penanggulangan  masalah  yang dihadapi petani di Mentasan.
3. Penyadaran  masyarakat  dengan  menyadarkan  petani terhadap  masalah  yang  dihadapinnya  dengan  ikut berpartisipasi  menaggulangi  masalah dengan  memberikan masukan,  pendidikan  tentang  perundang-undangan,  dan pelatihan  untuk  bernegosiasi  sesuai  dengan  potensi sumber daya.
2. Pelaksanaan
Melaksanakan kegiatan pengajuan perhutanan sosial dengan melibatkan  petani  berdasarkan  pertimbangan  kemampuan, waktu, dan sumber daya yang dimiliki petani. Kegiatan yang dilakukan  diawali  dengan  pembentukan  kelompok  tani,
pendataan dan pemetaan, hingga pengajuan proposal.
3. Evaluasi Dilakukan selama kegiatan berlangsung dan setelah program selesai  dilaksanakan  dengan  melakukan  kunjungan  rutin  ke lokasi  untuk  memantau  situasi,  kondisi,  perkembangan petani, serta untuk memperbaiki apa yang dirasa kurang.
4. Perluasan
Perluasan dilakukan dengan menambah jumlah kegiatan dan meningkatkan  kualitas  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari masyarakat.
Bagan 3.1 Tahapan Pengorganisasian STaM kepada Kelompok Tani di Desa
Mentasan
Dari  tahapan  pengorganisasian  yang  dilakukan  oleh  STaM  kepada kelompok tani di desa Mentasan dalam memperjuangkan perhutanan sosial, berikut  tabel  ringkasan  pengorganisasian  yang  dilakukan  STaM  kepada kelompok tani di Desa Mentasan:
Tabel 3.6 Tahapan Pengorganisan STaM kepada Kelompok Tani di Desa Mentasan
No Tahapan Pengorganisasian Keterangan 1. Aduan Petani Petani  merasa  terkriminalisasi  dan  butuh dampingan  dari  STaM  ke  jalur  hukum  karena kurangnya kepedulian pemerintah desa terhadap permasalahan yang dihadapi petani.
Pembentukan Kelompok Tani Aduan Petani Sosialisasi dan Pelatihan Penentuan dan Pengajuan Program Evaluasi
2. Pembentukan Kelompok Tani
Untuk mempermudah pengorganisasian, mengingat  sejarah,  membentuk  jaringan,  dan sebagai  syarat  kelengkapan  dalam  proses pengajuan perhutanan sosial.
3. Sosialisasi dan Pelatihan
dengan Melibatkan Jaringan
Untuk  membantu  meningkatkan  kapasitas petani melalui proses belajar bersama. 4. Penentuan dan Pengajuan Program Setelah  mengetahui  tipologi  konflik  yang terjadi,  dengan  mempertimbangkan  riwayat tanah, maka akan ditentukan jalur
penyelesaian.  Di  Mentasan,  jalan  keluar  yang dapat diberikan yaitu melalui perhutanan sosial dengan  membuat  berita  acara  permohonan  ke Kementerian terkait. 5. Evaluasi
Dilakukan  dengan  kunjungan  rutin  ke  lokasi yang  menjadi  dampingan  untuk  memantau situasi,  kondisi,  perkembangan  petani,  serta untuk memperbaiki yang kurang.
Terdapat  aspek  penting  yang  terkandung  dalam  pengorganisasian masyarakat  menurut  Ross  Murray  yaitu  proses,  masyarakat,  dan berfungsinya  masyarakat  (Baharuddin,  2013).  Berikut,  tabel  terkait  aspek penting  yang  terkandung  dalam  pengorganisasian  yang  dilakukan  oleh STaM pada kelompok tani di Desa Mentasan sebagai berikut:
Tabel 3.7 Aspek penting yang terkandung dalam pengorganisasian kelompok
tani di Desa Mentasan No Aspek Penting Keterangan 1. Proses Dengan mengadukan permasalahan yang dihadapinya  kepada  STaM.  Artinya  masyarakat, menyadari  adanya  kebutuhan  dan  merasa  perlu diorganisir untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Masyarakat Sekelompok petani di Mentasan yang mempunyai kebutuhan yaitu menginginkan pengelolaan hutan yang adil untuk kesejahteraannya. 3. Berfungsinya Masyarakat Banyak petani yang mempunyai inisiatif dan ikut membuat rencana kerja dalam pengajuan perhutanan  sosial  mulai  dari  bergabung  dengan kelompok  tani,  membantu  proses  pendataan,
pemetaan, hingga pengajuan proposal.
Kendala  yang  Dihadapi  STaM  dalam  melakukan  Pengorganisasian Kepada Kelompok Tani untuk Memperjuangkan  Perhutanan Sosial di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.
Dalam  melakukan  pengorganisasian  masyarakat,  tentunya  terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak pengorganisir. Hal tersebut juga berlaku  untuk  STaM  selaku  pihak  pengorganisir.  Oleh  karena  itu,  penulis akan  menyaajikan  tabel  terkait  kendala  yang  dihadapi  STaM  dalam melakukan  pengorganisasian  untuk  memperjuangkan  perhutanan  sosial  di Desa Mentasan, sebagai berikut:
Tabel 3. 8 Kendala STaM dalam Melakukan Pengorganisasian Kepada
Kelompok Tani. N0  Kendala yang Dihadapi Keterangan 1. Isu  reforma  agraria  merupakan isu  yang  sangat  sensitif  untuk dibicarakan. Karena  terjadi  pendistribusian  ulang  sehingga
orang yang tadinya tidak memiliki tanah menjadi memiliki  tanah  dan  begitupula  sebaliknya.
Akibatnya  banyak  sekali  konflik  yang  harus dihadapi oleh STaM yang harus mempertaruhkan nyawa mereka.
2. Kelompok  tani  banyak  yang mengalami kejenuhan. Kelompok  tani  harus  berjuang  bertahun-tahun tanpa adanya kepastian dengan harus mengorbankan  harta  benda,  waktu,  tenaga  dan pikiran  yang  dimiliki.  Bahkan  terkadang  petani sering  terlibat  konflik  dengan  pihak  perhutani, pihak perkebunan, maupun dari pihak desa yang tidak menyetujui adanya reforma agrarian.
3. Kurangnya kerjasama dari aparat pemerintahan. Padahal  sesuai  dengan  prasyarat  penting  untuk suksesnya  reforma  agraria  yaitu  harus  ada kemauan politik dari pemerintah, harus
dipisahkan  elite  penguasa  dari  elite  bisnis  dan parat  birokrasi  paham  akan  konsep  dan  tujuan reforma agraria. 4. Kurangnya respon dari masyarakat untuk diajak bergerak bersama. Hal  ini  disebabkan  oleh  minimnya  pengetahuan dan rasa ketakutan  yang tinggi kepada perhutani jika garapannya dicabut oleh perhutani.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  gerakan  sosial  dari  Tarrow  yang mendefinisikan  gerakan  sosial  merupakan  gerakan  yang  dilakukan  sebagai politik  perlawanan  yang  terjadi  ketika  rakyat  biasa  bergabung  dengan  para kelompok  masyarakat  yang  lebih  berpengaruh  menggalang  kekuatan  untuk melawan  para  elit,  pemegang  otoritas,  dan  pihak  lawan  lainnya  karena kebijakan  yang  ada  tidak  sesuai  dengan  keinginan  (Mahfud,  2015).  Dari definisi Tarrow, kita dapat melihat bagaimana para petani  yang merupakan rayat biasa bergabung dengan STaM untuk melawan kebijakan  yang dirasa tidak sesuai dengan harapan petani.
Konteks  gerakan  sosial  dari  Tarrow  adalah  aksi  kolektif  yang melawan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dengan  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  kurang  memiliki  akses  ke  institusi-institusi  untuk  mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya (Mahfud, 2015). Hal ini dilihat dari aksi yang dilakukan petani bersama STaM untuk mencapai tujuan bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan petani. Aksi tersebut dilakukan oleh petani yang kurang memiliki akses ke pemerintah yang sulit diterima perhutani.
Neil  Smelser  berpendapat  bahwa  perilaku  kolektif  dalam  bentuk gerakan  sosial  merupakan  efek  samping  dari  transformasi  sosial  yang berjalan  begitu  cepat  (Situmorang,  2013).  Gerakan  sosial  yang  dilakukan oleh STaM bersama petani merupakan efek samping dari transformasi sosial yang  begitu  cepat  akibat  adanya  kebijakan  dari  pemerintah  yang menyerahkan lahan hutan untuk dikelola oleh perhutani yang menyebabkan hutan  semakin  rusak.  Gerakan  STaM  bersama  petani  mencerminkan ketidakmampuan  dari  pemerintah  dalam  memberikan  keadilan  kepada petani  yang  akhirnya  menciptakan  solidaritas  antar  petani  yang  senasib untuk bersama memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran.
Komponen yang harus ada dalam gerakan sosial (Syabraini,2013):
1) Kolektivitas orang yang bertindak bersama, yaitu gerakan sosial yang dilakukan oleh STaM bersama dengan para petani.
2) Tujuan  bersama  dan  tindakannya  adalah  perubahan  tertentu  dalam masyarakat yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama, yaitu petani  yang  menginginkan  perubahan  dalam  hidup  mereka  agar memiliki tanah untuk kesejahteraan hidup petani dengan
menggunakan  cara  berserikat  dan  bersatu  mengajukan  reforma agraria.
3) Kolektivitasnya  relatif  tersebar,  tapi  lebih  rendah  derajatnya  dari organisasi  formal,  yaitu  anggota  kelompok  tani  tersebar  di  seluruh desa.
4) Tindakannya  spontanitas,  tak  terlembaga,  tak  konvensional,  seperti aksi protes yang dilakukan saat terjadi pembakaran gubuk.
Berikut  pendorong  tumbuh  suburnya  perilaku  kolektif  dalam gerakan sosial (Situmorang, 2013):
1) Adanya  keterasingan  sosial  yang  membuat  individu  mencari  saluran untuk  menyalurkan  kefrustasiannya  di  dalam  kerumunan  massa  yang beringas.  Ketiadaan  akses  petani  ke  lembaga  desa  menyebabkan frustasi,  ketidakpuasan  sehingga  petani  menemui  STaM  untuk meminta bantuan menuntut keadilan ke pemerintah.
2) Ketiadaan norma  yang seringkali muncul ketika individu  berada jauh dari  ikatan  struktur  sosial.  Ketiadaan  aturan  yang  jelas  membuat petani  jauh  dari  struktur  sosial  seperti  pemerintah  desa  karena  dari pemerintah desa tidak peduli dengan permasalahan petani.
3) Lumpuhnya  mekanisme  kontrol  sosial  yang  menyebabkan  individu kehilangan  kepercayaan  terhadap  sistem  sosial  yang  ada  dan kemudian  berupaya  mereformasi.  Ketidakmauan  pemerintah  desa dalam  membantu  meredakan  ketegangan  yang  dialami  petani menyebabkan petani kehilangan kepercayaan pada pemerintah desa.
4) Nilai-nilai  yang  saling  bersitegang  dan  bertabrakan.  Kepentingan antara petani dengan negara yang berbeda dalam pengelolaan lahan W.E  Gettys  (1948)  dalam  Mahfud  (2013)  mengungkapkan bahwa gerakan sosial melewati tahap-tahap berikut:
1) Tahap kegelisahan,  yaitu terjadi ketika petani merasa  terkriminalisasi dengan aturan sewa dan kerusakan hutan yang terjadi.
2) Tahap  kegusaran,  yaitu  tahap  kefrustasian  petani  dan  meminta bantuan ke STaM.
3) Tahap  formalisasi,  yaitu  tahap  saat  STaM  bersama  petani  mulai menghimpun kekuatan untuk melawan Perhutani.
4) Tahap  pelembagaan,  yaitu  tahap  dimana  sudah  terbentuk  kelompok tani dan mengajukan perhutanan sosial ke Kementrian.

## KESIMPULAN
Motivasi STaM melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani untuk  memperjuangkan  perhutanan  sosial  masuk  ke  dalam  social  motives (dorongan  berbuat  baik  pada  orang  lain)  dan  digolongkan  dalam  motivasi objektif  karena  menuntut  pada  tujuan  tertentu  yaitu  perhutanan  sosial  bagi petani.  Terdapat  lingkaran  motivasi  yang  dialami  oleh  STaM  hingga akhirnya  melakukan  pengorganisasian  kepada  kelompok  tani  yaitu  karena adanya kebutuhan, tingkah laku, dan tujuan.
Adanya  kebutuhan  yaitu  berupa  redistribusi  lahan  bagi  petani, peraturan perundang-undangan yang menguntungkan petani, legalitas lahan bagi  petani,  pendampingan  untuk  menyelesaikan  konflik  agraria,  dan memperbaiki kerusakan lingkungan, menyebabkan suatu tingkah laku yaitu membuat  kelompok  tani  dengan  tujuan  membantu  petani  dalam memperoleh  lahan,  memperkuat  posisi,  memperoleh  legalitas  lahan, menyelesaikan  konflik  agraria,  memperbaiki  kerusakan  lingkungan, mewujudkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kepercayaan diri petani.
Pengorganisasian  yang  dilakukan  STaM  kepada  kelompok  tani merupakan  suatu  usaha  untuk  melawan  ketidakberdayaan  yang  dialami petani  di  desa  Mentasan  melalui  proses  sosialisasi  guna  menciptakan perubahan agar petani mampu beradaptasi dengan segala permasalahan yang dihadapi.  Pengorganisasian  juga  dilakukan  karena  adanya  persoalan  yang dihadapi  petani  (tindakan  intimidasi  dari  perhutani,  kurangnya  kepedulian pemerintah desa, dan kerusakan lingkungan hutan) dan potensi penyelesaian masalah  (melakukan  pendampingan  kepada  petani  untuk  mengusulkan perhutanan  sosial),  intervesi  ke  arah  perubahan  yang  diinginkan (peningkatan  kapasitas  petani  agar  sadar  akan  hak-haknya,  memperluas jaringan  petani,  dan  memunculkan  ketokohan  dalam  level  petani),  dan adanya  pihak  yang  terlibat  dalam  intervensi  yaitu  jaringan  yang  dimiliki STaM.
Dalam  melakukan  pengorganisasian,  STaM  menerapkan  prinsip keberpihakan pada petani, pendekatan secara holistik terhadap permasalahan
yang  dihadapi  petani,  pemberdayaan,  tidak  bertentangan  dengan  HAM, menciptakan  kemandirian  pada  petani,  berkelanjutan  dengan  membentuk kelompok  tani,  partisipatif  dengan  melibatkan  beberapa  jaringan, keterbukaan dengan semua lapisan, tanpa kekerasan, praxis, dan kesetaraan.
Bentuk  model  dan  media  pengorganisasian  yang  dilakukan  oleh STaM  melalui  diskusi,  pelatihan,  bentuk  aksi,  kampanye  dan  sosialisasi. Pengorganisasian  yang  dilakukan  oleh  STaM  berawal  dari  aduan  petani yang merasa terkriminalisasi dan butuh dampingan ke jalur hukum, setelah aduan  diterima  akan  dibentuk  kelompok  tani,  kemudian  dilakukan sosialisasi  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan  kapasitas  petani  dengan melibatkan  jaringan  yang  dimiliki  STaM,  setelah  itu  menentukan penyelesaian  dan  program  apa  yang  diberikan  kepada  petani,  dan  yang terakhir melakukan evaluasi rutin.
Terdapat  kendala  yang  dialami  oleh  STaM  dalam  melakukan pengorganisasian  yaitu  isu  reforma  agraria  merupakan  isu  yang  sangat sensitif,  kelompok  tani  banyak  yang  mengalami  kejenuhan,  kurangnya kerjasama  dari  aktor-aktor  pemerintahan,  dan  kurangnya  respon  dari masyarakat untuk diajak bergerak bersama menuju perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharuddin. 2015. Pengorganisasian Masyarakat.
http://baharbtp.blogspot.com/2015/03/pengorganisasian- masyarakat.html?m=1.  15 Novemver 2019 (12:59).
Firdaus,  A.  Y.  2018.  Panduan  Praktis  Penerapan  Kebijakan  Perhutanan Sosial:  Kerangka  Pencepatan  Reformasi  Tenurial  Hutan.  Bogor.
CIFOR.
Hardiyanto,  Barid.  2015.  Jalan  Menuju  Hutan  Subur,  Rakyat  Makmur.
Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
Kartika, D., D. Furqon., dkk. 2016. Buku Putih Reforma Agraria (Reforma
Agraria  Mewujudkan  Kemandirian  Bangsa).  Jakarta  Selatan.
Konsorsium Pembaruan Agraria.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  2017.  Perhutanan  Sosial,  Kini Masyarakat  Legal  Mengelola  Hutan.  Biro  Humas  KLHK. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial- kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr.  20  Oktober 2019 (22.02).
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.  83  Tahun
2016 tentang Perhutanan Sosial.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.  39  Tahun
2017 tentang Perhutanan Sosial.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Putra, F., dkk. 2016. Gerakan Sosial. Malang. Averrors Press.
Ridlo, M. 2019. Perjuangan Petani Cilacap Peroleh Tanah yang Dijanjikan.
https://m.liputan6.com/regional/read/3914385/perjuangan-petani- cilacap-peroleh-tanah-yang-dijanjikan. 27 Oktober 2019 (21:22).
Sarwono,  W.  S.  2009.  Pengantar  Psikologi  Umum.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Senoaji,  G.  2019.  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Sekitar  Hutan
Lindung  Bukit  Daun  di  Bengkulu.  Jurusan  Kehutanan  Fakultas Pertanian  Universitas  Bengkulu.  Jurnal  Sosiohumaniora,  13  (1)  :  1- 17.
Shaleh,  A,  R.  2009.  Psikologi  Suatu  Pengantar  dalam  Perspektif  Islam. Jakarta. Prenada Media.
Shragge,  E.  2013.  Pengorganisasian  Masyarakat  untuk  Perubahan  Sosial.
Yogyakarta. Graha Ilmu
Situmorang,  A.  W.  2013.  Gerakan  Sosial  Teori  dan  Praktik  (Edisi  Revisi). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Sobur, A. 2003. Psikologi Umum. Bandung. CV Pustaka Setia.
Steinlin,  H.  1988.  Menuju  Kelestarian  hutan.  Seri  Studi  Pertanian Kerjasama Jerman dan Indonesia. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
Syarbaini, S. 2013. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Wahab,  A.  R.  S.  A.  2004.  Psikologi  Suatu  Pengantar  dalam  Perspektif Islam. Jakarta. Prenada Media.
Winata,  D.  K.  2019.  KLHK  Identifikasi  Ribuan  Desa  di  Kawasan  Hutan https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/221945-klhk- identifikasi-ribuan-desa-di-kawasan- hutan#aoh=15725705588724&referrer=https%3A%2F%2Fwww.go ogle.com&amp_tf=Dari%20%251%24s 28 Oktober 2019 (14:04).
Wiradi, G. 1995. Reforma Agraria Untuk Pemula. Jakarta. Sekertariat Bina Desa.