## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Penolakan Hasil Pekerjaan oleH Pemilik Proyek Dan akibat Hukumnya Dalam kontrak PengaDaan barang Dan jasa
Diangsa Wagian*, Hasan asy’ari & mohammad irfan Universitas Mataram *Corressponding Email : dwagianfh@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar penolakan hasil pekerjaan oleh pemilik proyek dan akibat hukumnya dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Alasan/dasar kenapa pekerjaan suatu proyek/barang/jasa ditolak oleh pihak pengguna barang/jasa adalah karena pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas bahan material sebagaimana ditentukan dalam kontrak; 2). Penolakan terhadap pekerjaan tersebut berakibat pada peralihan risiko kepada pihak kontraktor. Kontraktor juga bertanggung jawab untuk membongkar, memperbaiki serta mengganti kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak; 3) penyelesaiana sengketa penolakan pekerjaan diselesaikan dengan musyawarah. Namun jika kontraktor tetap tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak maka setelah kontraktor tersebut telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari pengguna barang/jasa, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

## Kata kunci : penolakan pekerjaan, pemilik proyek, hukum kontrak

## i. PenDaHuluan
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya secara efektif dan efisien. 1 Untuk dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa tersebut, pemerintah mengikatkan diri dengan pihak ketiga dalam suatu hubungan kontraktual, yang disebut kontrak pengadaan barang/ jasa. Sebagai konsekuensi dari hubungan kontraktual tersebut, maka lahirlah perikatan di antara para pihak, di mana debitor dibebani kewajiban untuk melaksanakan prestasi, dan hak diberikan kepada pihak kreditor untuk menutut pelaksanaan prestasi. 2
Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
1 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.  16
2 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 91.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 82~96
atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada penolakan yang berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja penolakan serta tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian penolakan serta pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
Penolakan hasil pekerjaan ini terjadi ketika pihak penyedia barang telah menyediakan barang yang menurut pihak penyedia barang telah sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam kontrak akan tetapi ditolak oleh pihak pemerintah atau PPK selaku pengguna barang dengan alasan tidak sesuai spesifikasi. Adanya cacat dalam kualitas pekerjaan, kewajiban menanggung ini dapat bersifat tegas dalam kontraknya ( express warranty ) maupun secara diam-diam ( implied warranty ). Pengguna barang/ jasa hanya akan menerima pekerjaan penyedia barang/ jasa jika pekerjaan itu sesuai dengan spesifikasi, tidak mengandung cacat ( defect ) dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
Penolakan hasil pekerjaan oleh pengguna barang/jasa (pemerintah) terhadap barang telah disediakan oleh penyedia barang/jasa selaku pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah), pada prakteknya didasarkan beberapa alasan antara lain keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta alasan penggunaan merek tertentu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan awal pertenderan umum. Penyebab lainnya adalah perbedaan penafsiran antara pihak pengguna barang/jasa dengan pihak penyedia mengenai kualitas/spesifikasi maupun kuantitas barang dan jasa yang menjadi objek kontrak pengadaan barang/jasa. Berbagai hal ini tidak jarang menimbulkan sengketa di antara para pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan. Ada tiga masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama , apa yang menjadi dasar penolakan PPK terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia dan apakah alasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum; kedua , bagaimana akibat hukum dari penolakan yang dilakukan oleh PPK tersebut; dan ketiga , bagaimana penyelesaian sengketa penolakan hasil pekerjaan antara PPK dengan Penyedia.

## ii. PembaHasan

## a. Dasar Penolakan PPk Proyek terhadap barang yang Diserahkan oleh Penyedia.
Penolakan hasil pekerjaan oleh pengguna barang/jasa (pemerintah) terhadap barang telah disediakan oleh penyedia barang/jasa selaku pemenang lelang (dalam hal ini tender
pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah), pada prakteknya didasarkan beberapa alasan antara lain keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta alasan penggunaan merek tertentu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan awal pertenderan umum. Penyebab lainnya adalah perbedaan penafsiran antara pihak pengguna barang/jasa dengan pihak penyedia mengenai kualitas/spesifikasi maupun kuantitas barang dan jasa yang menjadi objek kontrak pengadaan barang/jasa. Berbagai hal ini tidak jarang menimbulkan sengketa di antara para pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan.
Pekerjaan melewati batas waktu adalah kondisi dimana pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak. Keterlambatan pekerjaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya:
a.  Kondisi kahar
Menurut Perpres 16 Tahun 2018, keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
b.  Perubahan atau penambahan volume pekerjaan
Perubahan kondisi lapangan dibandingkan dengan pada saat perencanaan, akan berdampak pada perubahan volume pekerjaan yaitu terjadinya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan, kondisi seperti ini tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan termasuk terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
c.  Kesalahan pelaksana pekerjaan
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat juga terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan, yang menyebabkan progress pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan. Ada banyak hal yang menjadi penyebab kesalahan penyedia diantaranya keterlambatan pembelian bahan, keterlambatan mobilisasi alat dan tenaga atau keterlambatan dalam melakukan pekerjaan sehingga target kemajuan pekerjaan yang sudah disepakati tidak tercapai. Dalam hal keterlambatan terjadi sampai akhir masa pelaksanaan, dan Penyedia diyakini masih mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kepada Penyedia dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dalam masa keterlambatan tanpa memerlukan addendum Kontrak. Selama masa keterlambatan, Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam Kontrak. Lamanya masa keterlambatan secara umum disepakati paling lama 50 (lima puluh) hari kalender. Yang perlu menjadi perhatian dan tidak boleh dilupakan adalah, bahwa perpanjangan masa pelaksanaan maupun masa keterlambatan tidak boleh melampaui akhir tahun anggaran. Oleh karena itu bagi k ontrak yang terlambat dimulai dan/atau selesainya bertepatan dengan akhir tahun anggaran, maka hal-hal tersebut di atas tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu menjadi sangat penting melakukan pengendalian kontrak agar keterlambatan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 84~96
pelaksanaan pekerjaan dapat dihindari dan tidak diperlukan adanya perpanjangan waktu. Memang benar, keterlambatan dapat melampaui akhir tahun anggaran, namun keputusan tentang hal tersebut harus diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal, terutama kepastian adanya ketersediaan dana pada tahun anggaran berikutnya. d.  Peristiwa Kompensasi
Rincian peristiwa yang termasuk dalam peristiwa kompensasi telah diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) untuk masing-masing jenis pengadaan. Pada umumnya peristiwa kompensasi terjadi akibat tindakan atau kesalahan PPK yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia, misalnya PPK lambat menyerahkan lahan, PPK lambat menyerahkan gambar-gambar, PPK meminta pengujian ulang dan hasilnya ternyata pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi.  Dalam hal terjadi peristiwa kompensasi, maka dilakukan addendum Kontrak untuk memperpanjang waktu pelaksanaan sesuai dengan lama terjadinya peristiwa kompensasi.
Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai 1 0 / 00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan (5).
Dalam perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat kontrak pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan. Sesuai prinsip tahunan dalam pelaksanaan anggaran bahwa masa berlakunya anggaran adalah untuk suatu tahun tertentu, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, konsekuensi dari prinsip tahunan tersebut maka serah terima pekerjaan pengadaan yang dilaksanakan oleh satker dan dilaksanakan melewati tahun anggaran tertentu tidak dapat menjadi beban DIPA TA tersebut, sebagai contohnya yaitu serah terima pekerjaan pengadaan yang dilaksanakan oleh satker dan dilaksanakan melewati tahun anggaran 2011 tidak dapat menjadi beban DIPA TA 2011. Atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya, akan tetapi perlu untuk diperhatikan bahwa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears contract). Pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke Tahun Anggaran
berikutnya tersebut tidak diperkenankan membebani DIPA Tahun berkenaan akan tetapi harus membebani DIPA Tahun Anggaran berikutnya. Apabila dalam alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut belum tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya, Kuasa PA mengajukan revisi DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sesuai ketentuan untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut. Pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Dilakukan addendum Kontrak, hal ini dilaksanakan untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
2.  Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
3.  Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan yang telah dilegalisasi.
4.  KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.
5. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA.
Dalam penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya perlu untuk diperhatikan beberapa hal, antara lain:
1.  Dalam pelaksanaaan klaim pencairan jaminan/garansi bank dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran.
2.  Terhadap penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
3.  Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
4. Apabila sampai dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir tersebut, masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
5. Kuasa PA bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 86~96

## Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak
Ini adalah hal yang krusial, karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa. Setiap penawaran dari penyedia barang/jasa harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. Yang menjadi permasalahan adalah luasnya ruang lingkup pengadaan barang/jasa dan dibandingkan dengan ruang  lingkup pengetahuan PPK. Seorang PPK  harus memahami spesifikasi teknis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Seorang PPK tidak bisa berlindung di balik tim teknis atau tim pendukung yang menyiapkan spesifikasi teknis. Seorang PPK tidak bisa berlindung di balik konsultan perencana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Walaupun sebagian kegiatan perencanaan memang harus diserahkan kepada ahlinya, namun pokok pikiran serta inti dari spesifikasi tetap harus dipahami oleh PPK. PPK tidak boleh berucap “Saya lulusan sosial, jadi tidak paham bangunan”. Apabila ditemukan kesalahan perencanaan konstruksi, maka oleh penyidik atau pemeriksa tetap akan diminta pertanggungjawabannya. Di sini dituntut keluasan pengetahuan dan pengalam-an dari seorang PPK. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan yang tidak sesuai dengan bestek adalah kasus yang cukup banyak terjadi dalam praktek pemborongan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor: Kenaikan bahan-bahan material yang dipergunakan dalam pembangunan proyek yang telah disepakati dalam kontrak kerja, sehingga pihak pemborong memakai material yang harganya tidak sesuai bestek untuk menghindari kerugian. Kesengajaan dalam arti pemborong sengaja untuk melanggar bestek agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Kesalahan teknis pemborong dalam menafsirkan bestek yang dibuat perencana proyek.

## b. akibat Hukum Penolakan PPk terhadap barang/jasa yang Diserahkan oleh Pe- nyedia.
Tanggung Jawab Kontraktor Apabila Melaksanakan Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Bestek. Yang dimaksud dengan bestek ialah uraian tentang pekerjaan yang disertai dengan gambar-gambar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan pekerjaan pemboorngan bangunan. Jika terbukti tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain meliputi penggunaan bahan bangunan dan peralatan, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu bangunan maka setelah kontraktor yang dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan bestek tersebut telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari pengguna jasa pemborong, akan dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: 1. Pemberi tugas akan menangguhkan pembayaran; 2. Diadakan pembongkaran atau penggantian; 3. Memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan; 4. Denda sebesar 1 0/000 (satu permil) dari biaya pekerjaan dengan ketentuan pemborong tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan tugasnya sampai dilaksanakannya pemutusan pekerjaan maksimum dengan kumulatif ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah biaya kegiatan.
Apabila terjadi pemutusan hubungan kontrak maka garansi bank untuk hal ini berlaku bagi pihak pemberi pekerjaan yang mensyaratkan bahwa pemenang tender atau kontraktor harus memberikan bank garansi, pelaksanaan pekerjaan menjadi milik pemberi pekerjaan borongan dan kepada pihak pemborong akan dikenai sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam rekanan. Hal ini sesuai dengan pasal 1609 KUH Perdata, dimana suatu bangunan yang telah diborongkan dengan harga tertentu kemudian rusak sebagian atau seluruhnya yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam susunannya (konstruksinya) atau akibat dari jeleknya kualitas bahan material yang dipakai atau karena keadaan tanah dimana bangunan dan pemborong yang bersangkutan bertanggung jawab untuk itu selama jangka waktu 10 tahun. Demikian juga setelah penyerahan pekerjaan barangnya musnah akibat kesalahan dari pihak pemborong atau adanya cacat yang tersembunyi maka pmborong bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.
Tanggung jawab menurut syarat bahan yaitu pihak kontraktor harus menggunakan bahan-bahan yang telah disetujui oleh pihak pemberi tugas dan telah disetujui oleh pihak kontraktor. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pihak kontraktor menyalahi atau menyimpang dari bestek sehingga mengakibatkan mutu bangunan tidak baik maka pihak kontraktor harus bertangung jawab untuk mengganti, membongkar dan memperbaiki kembali sesuai dengan bestek yang telah disetujui kedua belah pihak.
Tanggung jawab penyerahan pekerjaan yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan proyek harus selesai 100% (seratus persen) dan diserahkan untuk pertama kalinya kepada pihak pemberi tugas dengan baik dan dapat diterima selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pemborongan. Pihak kontraktor juga diwjibkan untuk memperbaiki segala kekurangannya atau kekurang sempurnaan bangunan yang dikerjakan pada masa pemeliharaan. Jangka waktu pemeliharaan oleh pihak kontraktor terhadap suatu proyek yang dikerjakannya biasanya 1 sampai 3 bulan tergantung dari jenis bangunannya.
Apabila penyedia barang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu yang telah diberikan oleh pihak PPK, maka penyedia barang menerima pemutrusan kontrak dan sanksi denda serta masuk daftar hitam.
Maka penyedia akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak dikaitkan dengan jumlah hari kalender keterlambatan.Denda tersebut dibayarkan oleh penyedia apabila terjadi keterlambatan atau wanprestasi. Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak, gagal mengirimkan barang sesuai jadwal,

## 88~96
gagal memperbaiki cacat mutu, dan penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Penyedia barang pemerintah yang wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah akan menimbulkan akibat hukum. Penyedia barang pemerintah dinyatakan lalai atau wanprestasi secara umum diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi “si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Apabila penyedia barang pemerintah, sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, dan penyedia barang pemerintah tetap berada dalam keadaan lalai atau alpa, terhadap penyedia barang pemerintah dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, bunga, dan peralihan resiko. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan, sesuai ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, barulah diwajibkan, apabila penyedia barang pemerintah, setelah dinyatakan lalai memenuhi kontrak pengadaan barang pemerintah, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.
Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; dan/ atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidak sesuaian dalam penggunaan barang produksi dalam negeri. Pasal 99 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang produksi dalam negeri, penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini. Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa “APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing. Perbuatan penyedia barang pemerintah tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.
Perbuatan penyedia barang pemerintah sebagaimana terurai tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa: a. Sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalamDaftar Hitam.Pasal 124 (1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b,yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuatdaftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/ Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.(3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi; a. dituntut ganti rugi; dan/atau b.dilaporkan secara pidana.
Penyedia barang pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab dan/atau ganti rugi, apabila dalam keadaan overmacht atau kahar. Overmacht atau kahar merupakan keadaan yang memaksa. Overmacht merupakan landasan hukum yang memaafkan penyedia barang pemerintah. Peristiwa overmacht mencegah penyedia barang pemerintah menanggung akibat dan resiko kontrak pengadaan barang pemerintah. Itulah sebabnya ovarmacht merupakan penyimpangan dari asas umum kontrak pengadaan barang pemerintah.
Penyedia barang pemerintah dibebaskan atau dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, apabila dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya kontrak pengadaan barang pemerintah disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1244 KUH Perdata.
Overmacht atau keadaan kahar diatur dalam Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang meliputi: a. Bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPKsecara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar

## 90~96
tidak dikenakan sanksi. Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak pengadaan barang pemerintah.
Tanggung jawab kontraktor adalah memenuhi dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam perjanjian pemborongan antara lain yang berkenaan dengan kualitas, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas, menginformasikan setiap keterlambatan kepada pihak pemberi tugas atau pengguna jasa pemborongan.

## C. Penyelesaian sengketa Penolakan Hasil Pekerjaan Penyedia.
Dalam setiap pelaksanaan suatu kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sengketa kontraktual setaip saat berpotensi terjadi. Sengketa tersebut terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian pengadaan barang/jasa sehingga pihak lain merasa dirugikan. Biasanya, apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, kedua belah pihak yaitu pihak pemberi tugas dan pihak kontraktor akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kedua belah pihak yaitu pihak pemberi tugas dan pihak kontraktor akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya kepada Badan Arbitrase yang terdiri dari wakil pihak pemberi tugas dan wakil pihak kontraktor masing-masing satu orang dan satu orang lagi dari pihak netral yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
Penyelesaian perselisihan lewat jalur hukum dapat ditempuh sebagai langkah terakhir yaitu meminta penyelesaian ke Pengadilan Negeri. Sebagai akibat dari wanprestasi pemborong, maka bouweer sebagai kreditur dapat mengajukan tuntutan:1. Supaya pekerjaan tetap dilaksanakan; 2. Supaya perjanjian diputuskan; 3. Ganti kerugian; 4. Pembiayaan selanjutnya karena pekerjaan dilanjutkan oleh pihak ketiga.
Dalam hal kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan tidak baik, maka atas gugatan dari si pemberi tugas dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya beserta segala akibatnya. Yang dimaksud dengan akibat pemutusan perjanjian disini ialah pemutusan untuk waktu yang akan datang dalam arti bahwa mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar, namun mengenai pekerjaan yang belum dikerjakan itu yang diputuskan. Dengan adanya pemutusan perjanjian demikian perikatannya bukan berhenti sama sekali seperti seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan sama sekali, dan wajib dipulihkan ke keadaan semula, melainkan dalam keadaan tersebut diatas si pemberi tugas dapat menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pemborongan itu sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Atau jika telah terlanjur dibayar kepada pemborong atas biaya yang harus ditanggung oleh
pemborong sesuai dengan dengan pembayaran yang diterimanya. Jika terjadi pemutusan perjanjian, si pemborong selain wajib membayar denda-denda yang telah diperjanjikan juga wajib membayar kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian yang diderita dan bunga yang harus dibayar. 3
Dalam praktek pemborongan ternyata ada yang tidak mengadakan pemisahan antara perselisihan dari segi teknis dan perselisihan dari segi yuridis. Yaitu dengan mencantumkan dalam perjanjian pemborongan ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak penyelesaian diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka dibentuk panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil pihak kesatu dan seorang wakil pihak kedua, kemudian mengangkat seorang ahli yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan, apabila melalui cara tersebut diatas tidak dicapai penyelesaian. 4 Keputusan panitia Arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama.
Menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa :
1.  Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam KUH Pidana
3. Jika dipilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Selanjutnya dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 disebutkan apabila:
1. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
2.  Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
3.  Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk oleh pemerintah dan / masyarakat jasa konstruksi.
3 Sri Soedewi. Mascjcun Sofwan. Op. cit. hal 82
4 Ibid . hal 89

## 92~96
Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui pengadilan.
Secara yuridis pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1. Melalui pengadilan; 2. Alternatif penyelesaian sengketa; dan 3. Musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengeketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan diluar pengadilan ahli (Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara. Yaitu: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau Peniliaan Hukum. 5
Selama ini perjanjian pemborongan bangunan jarang ada yang dibawa kasusnya sampai ke pengadilan ataupun pemutusan kontrak. Hal ini dikarenakan pihak pengguna jasa memberikan kesempatan terlebih dahulu pada pihak pemborong untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak. Walaupun penyelesaian secara musyawarah sering digunakan, namun ada satu hal yang sulit untuk mewujudkan tercapainya musyawarah / mufakat dalam suatu sengketa. Hal tersebut adalah para pihak pada umumnya mengganggap remeh hal-hal yang kelihatannya sepele. Justru hal-hal yang dianggap sepele oleh satu pihak, malah dianggap hal yang sangat materiil oleh pihak lainnya. Selain itu hal-hal sepele itu apabila tidak segera diselesaikan akan berakibat pada membesarnya masalah tadi, sehingga terjadilah sengketa yang hampir tidak mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
Pengguna jasa pemborongan berwenang untuk memutuskan perjanjian pemborongan dengan didahului pemberitahuan secara tertulis. Pemutusan itu dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat membuahkan hasil bagi kedua belah pihak. Apabila yang terjadi adalah pemutusan hubungan perjanjian pemborongan, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik pengguna jasa dalam hal ini pemberi borongan pekerjaan berkewajiban membayar pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik oleh kontraktor. Sedangkan untuk pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontrakor dapat dilanjutkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengguna jasa pemborongan.
Akibat pemutusan perjanjian tersebut maka pengguna jasa pemborongan berkewajiban membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik oleh
5 Salim HS. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika. Jakarta 2003.hal 140
pemborong. Setelah adanya pemutusan perjanjian ini maka pengguna jasa pemborongan berwenang untuk melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontraktor dengan dikerjakan sendiri ( eigenbeheer ) atau dilanjutkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengguna jasa pemborongan.
Lain halnya apabila keterlambatan bagi pemborong karena keadaan memaksa ( Overmacht/force majeure ) berarti tidak ada kesalahan dan pemborong tidak bertanggung jawab. 6 Keadaan memaksa adalah bahwa debitur terhalang memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya, rugi dan hutang- hutang. 7 Maksudnya dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kerja diluar kesalahan salah satu pihak. Persoalan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan setelah salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan resiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi. Soal resiko diatur dalam bagian umum buku III KUHPerdata, yaitu pasal 1237.
Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” ( overmacht/force mejeur ), selain keadaan itu “diluar kekuasan kontraktor dan memaksa”, keadaan yang timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul resikonya oleh kontraktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pekerjaan yaitu:
1.  Bencana alam (yang dinyatakan oleh pemerintah setempat), yaitu gempa bumi, angin topan, tanah longsor, banjir dan kebakaran.
2.  Peperangan, pemberontakan dan kerusuhan masal.
3. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang berkaitan dengan pekerjaan ini yaitu kenaikan BBM, perubahan nilai rupiah.
Bila kontraktor berhasil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan pemberi tugas akan ditolak oleh hakim dan sikontraktor terluput dari penghukuman, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun untuk membayar penggantian kerugian.
Jika pekerjaan yang dilakukan musnah atau rusak diluar kesalahan dari pihak pemborong, misalnya karena gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain dan ia berusaha untuk menanggulangi bahaya itu maka pemborong berhak memperoleh pembayaran ganti rugi seimbang dengan pekerjaan yang telah dihasilkan dan ongkos-ongkos yang telah
7 Ibid . hal 23.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 94~96
dikeluarkan. Dalam keadaan yang demikian maka resiko kerugian ada pada pengguna jasa pemborongan. Pemborong bertanggung jawab dalam jangka waktu tertentu, lazimnya satu sampai tiga bulan terhitung setelah terjadinya penyerahan pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan telah selesai 100%. Pada masa in pemborong wajib melakukan perbaikan jika terbukti adanya cacat atau kekurangan pada pekerjaannya, hal ini disebut dengan masa pemeliharaan. 8
Sesudah pekerjaan diterima pertama kali oleh bouweer , maka berlaku masa pemeliharaan yang lamanya tergantung dari macam pekerjaan. Apabila pemborong dalam masa pemeliharaan tidak mau atau tidak sanggup memperbaiki kerusakan atau menambah pekerjaan yang masih kurang, maka bouweer akan menegur untuk melaksanakan kewajibannya, kalau pemborong tidak mengindahkannya, maka bouweer akan dapat memperbaiki sendiri atau menyerahkan kepada pihak lain dengan biaya milik pemborong, karena bagi pemborong yang telah menyerahkan pekerjaannya (penyerahan pertama), sebagian uang pemborong masih ditahan oleh bouweer yaitu sebanyak 5% dari harga borongan dapat diambil oleh pemborong dan sekaligus dilakukan penyerahan kedua sampai selesainya masa pemeliharaan yang telah diperjanjikan oleh bouweer dan pemborong.

## iii. kesimPulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Alasan/ dasar kenapa pekerjaan suatu proyek/barang/jasa ditolak oleh pihak pemilik proyek/ pengguna barang/jasa adalah karena pekerjaan tidak sesuai dengan bestek yang dibuat perencana proyek, atau pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas bahan material sebagaimana ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Alasan penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku maupun kontrak yang dibuat antara penyedia dan pengguna barang/jasa. Penolakan hasil pekerjaan oleh pengguna barang/jasa (pemerintah) terhadap barang telah disediakan oleh penyedia barang/jasa selaku pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah), pada prakteknya didasarkan beberapa alasan antara lain keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta alasan penggunaan merek tertentu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan awal pertenderan umum. Penyebab lainnya adalah perbedaan penafsiran antara pihak pengguna barang/jasa dengan pihak penyedia mengenai kualitas/spesifikasi maupun kuantitas barang dan jasa yang menjadi objek kontrak pengadaan barang/jasa. Berbagai hal ini tidak jarang menimbulkan sengketa di antara para pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan. Penolakan pemilik proyek (pengguna barang/jasa) terhadap barang/pekerjaan/proyek yang diserahkan
8 Sri Soedewi. Masjchun Sofwan. Op. cit, hal 85
oleh kontraktor (penyedia barang/jasa) tersebut berakibat pada peralihan risiko kepada pihak kontraktor di mana segala ongkos dan kerugian yang diderita oleh kontraktor sebagai akibat dari penolakan penerimaan pekerjaan oleh pemilik proyek/pengguna tersebut harus dipikul sendiri oleh pihak kontraktor (penyedia barang/jasa). Penolakan pengguna barang/jasa terhadap pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor tersebut tidak melepaskan kontraktor dari tanggung jawab untuk melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan yang diperjanjikan. Kontraktor bertanggung jawab untuk membongkar dan memperbaiki segala cacat dan berbagai kekurangan pada pekerjaan serta mengganti kualitas pekerjaan sesuai dengan bestek, kualitas dan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak. Jika kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak maka setelah kontraktor tersebut telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari pengguna barang/jasa, akan dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: 1. Pemberi tugas akan menangguhkan pembayaran; 2. Diadakan pembongkaran atau penggantian; 3. Memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan; 4. Denda sebesar 1 0/000 (satu permil) dari biaya pekerjaan dengan ketentuan pemborong tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugasnya sampai dilaksanakannya pemutusan pekerjaan maksimum dengan kumulatif ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah biaya kegiatan.

## DaFtar Pustaka
buku-buku
Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia, 2005.
Mohammad Nazir, Metodelogi Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Premata Media, 2005
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987
R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bakti Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Setiono, “Rule of Law” , (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Press,
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 96~96
Sogar Simamora,
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , Yogyakarta, 2001.
Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta, 2013.
Ronny Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Mohammad Nazir, Metodelogi Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, cet I, 1983.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 Tentang
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010