## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.876
Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009

## Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di dalam Memutus Perkara Narkotika
Hendra Catur Putra 1 , Ulya Kencana 2 , Duski 3
1 Prodi S2 Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Raden Fatah, Komplek Pondok Palem Indah Blok F1 RT.76 No.1A Talang Kelapa Alang-Alang Lebar Kota Palembang,
2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Jalan. Pembangunan Nomor 05 RT. 002 RW . 009 Siring Agung Ilir Barat 1 Palembang,
3 Pogram Pascasarjana UIN Raden Fatah, Jl. Tanjung Sari 1 No. 089 RT. 028 RW. 006 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang. Correspondence email: ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id
Abstrak. Kajian  tentang  analisis  yuridis  SEMA  No.3 tahun 2015  terhadap  Putusan  UU  Narkotika Nomor 35/2009  berdasarkan hierarkis  perundangan  berkepastian  hukum  sangat  perlu  dilakukan.  Banyaknya  kasus  narkotika  diputus  sebagai  tindak  pidana penyalahan narkotika, contoh putusan perkara narkotika PN Lahat, dimana Majelis Hakim memvonis berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 3/2009 dan tuntutan JPU. Hukuman di jalannya hanya sepuluh bulan, jauh di atas minimal hukuman yang tercantum pada Pasal 112 ayat (1), yakni empat tahun sesuai SEMA 3/2015, di mana Hakim boleh memutus perkara narkotika di bawah minimal. Hal  ini  menyalahi  asas  “ lex  superior  derogate  legi  inferiori” ,  adalah  jika  terdapat  pertentangan  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  tinggi  dengan  yang  rendah,  maka  yang  tinggilah  harus  didahulukan.  Jenis  penelitian  adalah  normatif.,  dengan metode deskriptif analitis. Penelitian  menunjukkan, bahwa SEMA digolongkan sebagai peraturan kebijakan ( beleidsregel ), tidak sebagai perundang-undangan, dianggap sebagai peraturan (legislasi semu), dan karena ditujukan khusus untuk pejabat pengadilan. Kedudukan  hukum  SEMA  No.3/2015  terhadap  Putusan  UU  No.  35/2009  berdasarkan  hierarkis  perundang-undangan  dalam memutus kasus narkotika menyimpangi aturan pidana yang diatur pada UU No.35/2009, dan menyimpangi asas hukum yang ada.
Kata Kunci : Hierarki Peraturan Perundang-undangan, SEMA, UU 35/2009, Kepastian Hukum.
Abstract. Study on the juridical analysis of SEMA No. 3 of 2015 on the Decision of the Narcotics Law Number 35/2009 based on a hierarchical law with legal certainty is very necessary. The number of narcotics cases  was decided as a crime of drug abuse, example of the decision of the narcotics case in the Lahat District Court, where the Panel of Judges sentenced based on Article 112 paragraph (1) of  Law  3/2009  and  the  demands  of the  Public  Prosecutor.  His  sentence  was  only  ten months. far  above the minimum  sentence  stated  in  Article  112  paragraph  (1),  which  is  four  years  according  to  SEMA  3/2015,  where  the  judge  may decide  narcotics  cases  below  the  minimum.  This  violates  the  principle  of  "lex  superior  derogate  legi  inferiori",  If  there  is  a conflict between high and low laws and regulations, then the high one must take precedence. This type of research is normative, with analytical descriptive method. Research shows that SEMA is classified as a policy regulation (bleidsregel), and because it is intended specifically for court officials. The legal position of SEMA No.3/2015 on the Decision of Law No.35/2009 based on the hierarchical legislation in deciding narcotics  cases deviates from the criminal rules stipulated in Law No.35/2009, and deviates from existing legal principles.
Keywords: Hierarchy of Legislation, SEMA, Law 35/2009, Legal Certainty

## PENDAHULUAN
Mengingat  tindak  pidana  narkotika  yang  terjadi  di  masyarakat  terus  meningkat, 1 maka  kajian  terhadap kedudukan  hukum  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.3/2015  terhadap  Putusan  UU  No.35/2009  tentang  narkotika berdasarkan hierarkis perundang-undangan dalam memutus perkara pidana menjadi penting. Di mana penyalahgunaan narkotika merupakan satu dari antara kejahatan lainnya, disebut sebagai victimless crime atau kejahatan tanpa korban. 2 Tindak pidana tersebut berkaitan dengan pengguna yaitu pecandu atau penyalahgunaan narkotika.
Kejahatan narkotika sebagai tindakan pidana yang perlu diperhatikan secara khusus, baik dari penegak hukum, pemerintah dan masyarakat. Hal ini termasuk kejahatan tanpa korban  atau victimless crime , 3 di mana yang termasuk didalamnya  yaitu  judi,  khamar,  pornografi  dan  prostitusi. 4 Biasanya  kejahatan  narkotika  memiliki  jaringan  sindikat yang  terorganisasi.  Dalam  kegiatannya  mereka  menggunakan  teknologi  canggih  dan  transportasi  yang  mudah
1 Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa, Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia meningkat 0,15% , Rabu, 15 Desember 2021, https://www.beritasatu.com, diakses 13/01/2022, 16:53 WIB
2 Tri Agus Gunawan, Analisis Yuridis Ketentuan Undang-Undang No. 35/2009 Pasal 112 ayat (1) bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotik , PPs Fakultas Hukum UII Program Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: tidak dipublikasikan, 2013.
3 Ibid , hal 19.
4 Mohammad Taufik Makarao, dkk, Kejahatan Narkotika , Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003, hal. vii.
Hendra  Catur  Putra  et  al.,  Kedudukan  Hukum  Sema  No.  3/2015  terhadap  Putusan  UU  No.  35/2009  Tentang  Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di Dalam Memutus Perkara Narkotika
didapatkan.
Tabel 1 . Kasus Tingkat Kejahatan Narkotika No Tahun Jumlah 1. 2009 5% 2. 2010 64% 3. 2011 83% 4. 2012 104% 5. 2013 150% 6. 2014 384% 7. 2015 644% 8. 2016 881% 9. 2017 990% 10. 2018 1.089% 11. 2019 951% 12. 2020 833%
Sumber Data: BNN. 5
Melihat  tingginya  angka  tindak  pidana  narkotika,  maka  perlu  diatur  dan  diberikan  sanksi  yang  berat  untuk menimbulkan  efek  jera.  Legalisasi  UU  No.  35/2009  bertujuan  agar  narkotika  hanya  dipakai  dokter  dam/atau  pakar kesehatan.  Oleh  karena  itu,  narkotika  hanya  digunakan  bagi  pelayanan  kesehatan  serta  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. 6
Berbagai  upaya  dalam  memberantas  kejahatan  narkotika  telah  dilakukan  oleh  pemerintah.  Namun  tetap  saja penyalahgunaan  obat-obatan  terlarang  masih  sulit  dikendalikan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Selain  peran  dari pemerintah  juga  diperlukan  kerjasamanya  yang  baik  dari  masyarakat  dalam  penanggulangan  dan  pemberantasan narkotika.
Peraturan yang digunakan oleh para hakim untuk mengadili perkara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasar pada undang-undang pidana yang ada”.
Terkait  ketentuan  minimum  pidana  khusus  juga  diatur  dalam  perundang-undangan,  di  mana  ditentukan  batas minimum  untuk  hakim  ketika  memberikan  putusan.  Dengan  demikian,  para  hakim  tidak  semena-mena  menjatuhkan hukuman  di  bawah  ketentuan  minimum  tersebut.  Para  hakim  dalam  memberikan  putusannya  tidak  melebihi  batas maksimum sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan.
Ketentuan  minimum  yang  ditetapkan  tujuannya  agar  ada  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan  narkotika.  Adapun ketetapan  batas  maksimum  tujuannya  agar  para  hakim  terhindar  dari  kesewenangan  ketika  memberikan  vonis hukuman. Dengan demikian aturan minimal dan maksimal kejahatan khusus narkotika untuk terwujudnya tujuan dari hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.
Pidana  narkotika  diatur  oleh  UU  No.  35/2009.  Aturan  tentang  sanksi  pidana  minimum  khusus  bertujuan  efek jera  bagi  pelaku.  Dimana  hukuman  sebagai ultimum  remedium, yaitu  pidana  sebagai  sanksi  terakhir.  Pemberian hukuman pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika dianggap sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya.
MA puncak peradilan, sebagai upaya terakhir bagi penuntut keadilan sebagai orang atau subjek hukum lain.30 Tanggal  29  Desember  2015  MA  telah  mengeluarkan  SEMA  03/2015  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  di Pengadilan.  Melalui  sistem  kamar,  maka  MA  dapat  mewujudkan  tujuan  dalam  kesatuan  penerapan  hukum  dan putusan.
Terkait perkara narkotika, SEMA menyatakan berdasarkan pasal 111, 112 Undang-Undang Narkotika, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah minimal ancaman pidana. Dengan demikian, SEMA No.3/2015 menjadi dasar bagi hakim untuk dapat menyimpangi Undang-Undang Narkotika tersebut dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika. 7
Contoh  kasus  di  mana  dalam  putusannya,  hakim  menggunakan  SEMA  No.3/2015  sebagai  dasar  pembuatan putusan,  dan  menyimpangi  UU  No.35/2009.  Putusan  perkara  yang  terjadi  di  PN  Lahat,  di  mana  melalui  SEMA No.3/2015 putusan Hakim menyimpangi aturan pidana pada UU No.35/2009. Itu juga menyimpangi asas hukum “ lex superior derogat legi inferiori” , yaitu apabila ada pertentangan antara undang-undang yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka undang-undang yang tinggi harus diutamakan. Dengan demikian UU No.35/2009 disimpangi oleh
5 BNN RI. Data tentang Kasus Narkotik . https://puslitdatin.bnn.go.id/. 13 Januari 2022, 18:01 WIB.
6 Mardani, Penyalahguna Narkotika menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008, hal 79.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif: Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali, 1985, hal 15.
Hendra  Catur  Putra  et  al.,  Kedudukan  Hukum  Sema  No.  3/2015  terhadap  Putusan  UU  No.  35/2009  Tentang  Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di Dalam Memutus Perkara Narkotika
SEMA No.3/2015.
Kasus  putusan  di  PN  Lahat,  di  mana  Majelis  Hakim  memvonis  terdakwa  dengan  pasal  112  ayat  (1)  UU Narkotika, sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Akan tetapi, hukuman yang dijalani terdakwa hanya 10 (sepuluh) bulan, jauh  di  atas  minimal  yang  tertera  pada  pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkotika,  yaitu  selama  empat  tahun. Majelis  Hakim  menjatuhkan  vonis  tersebut  berdasarkan  SEMA  No.3/2015,  yang  membolehkan  Hakim  memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah minimal.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  aturan  tentang  pemidanaan  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  aspek  hukum ketatanegaraan  perlu  kepastian  hukum  agar  tujuan  dari  pada  pemidanaan  kasus  narkoba  berkeadilan  dan  dapat menimbulkan  efek  jera.  Di  mana  contoh  kasus  tersebut,  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  JPU, Penasehat Hukum dan Hakim.
Persoalan  hukum  yang  terjadi,  adanya  dua  aturan  yang  saling  bertentangan  dalam  praktiknya  di  Pengadilan Negeri.  Peraturan  mana  yang  dipakai  sebagai  pedoman  penyelesaian  perkara  Narkotika.  Di  mana  SEMA  No.3/2015 sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  di  Pengadilan  secara  khusus  ke  dalam.  Bagi  JPU  berpedoman  pada  UU No.35/2009.  Kondisi  ini  menimbulkan  perbedaan  dalam  memutus  perkara  pidana  narkotika.  Ada  unsur  ambigu  di dalam menafsirkan kedudukan SEMA, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait aturan tentang narkotika.
Oleh  sebab  itu,  maka  penelitian  berjudul  “ Kedudukan  Hukum  SEMA  No.3/2015  terhadap  Putusan  UU No.35/2009  tentang  Narkotika  Berdasarkan  Hierarkis  Perundang-undangan  di  dalam  Memutus  Perkara  Tindak Pidana  Narkotika ” . Permasalahan  penelitian  ini  tentang  bagaimana  kedudukan  SEMA  No.3/  2015  terhadap  putusan UU  No.35/2009  tentang  Narkotika  berdasarkan  hierarkis  peraturan  perundang-undangan  di  dalam  memutus  perkara narkotika.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kedudukan  SEMA  No.3/  2015  terhadap  putusan  UU  No.  35/2009 tentang Narkotika berdasarkan hierarkis peraturan perundang-undangan di dalam memutus perkara narkotika.

## METODE
Metode  penelitian  dipakai  untuk  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  bagi  peneliti,  yaitu  teknik  pencarian, pengumpulan, analisis, dan mengelola data yang ada.
Penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif analitis yang bertujuan menjelaskan dan  menganalisis  asas  tentang  kedudukan  hukum  SEMA  No.3/2015  terhadap  putusan  UU  No.35/2009  tentang Narkotika  berdasarkan  hierarkis  perundang-  undangan  di  dalam  memutus  perkara  narkotika  sebagai  pengembangan konsep pengaturan hukum kedepannya. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder. 8
Penelitian  hukum,  ialah  kegiatan  meneliti  untuk  mengetahui  bagaimana  hukum,  bukan  hanya  sekedar  untuk mengetahui sesuatu. Seorang peneliti diperlukan skill dalam identifikasi masalah, menalar, analisis serta memberikan pemecahan permasalahan tersebut 9 yaitu terkait isu permasalahan yang diteliti.

## Pendekatan
1. Perundangan,  yaitu  mengkaji  dan  menganalisis  undang-undang  untuk  menelaah  kedudukan  SEMA  No.3/2015 terhadap Putusan UU No.35/2009 agar berkepastian hukum;
2. Konseptual, yaitu berdasarkan pendapat serta doktrin para pakar hukum dan syariah. sehingga ditemukan jawaban dari  permasalahan  penelitian.  Pemahaman,  pandangan,  dan  doktrin  sebagai  dasar  pijakan  peneliti  untuk membangun argumen untuk membedah permasalahan yang diteliti. 10

## Metode Pengumpulan Data
Dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  tidak  mengenal  istilah  data,  istilah  data  disebut  data  sekunder  atau kepustakaan. Untuk memecahkan permasalahan, maka perlu data primer dan sekunder. 11
Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen (kepustakaan), dimana data diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen  sesuai permasalahan  yang diteliti. 12 Data yang dikumpulkan data berupa undang-undang, buku, dan artikel tentang narkotika sebagai berikut.
1. Data Primer, yaitu:
a. UU No.35/2009 tentang Narkotika.
b. SEMA No.3/2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
2. Data Sekunder, adalah publikasi hukum berupa buku dan putusan pengadilan.
8 Ibid , hal 15.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2016, hal. 60.
10 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008, hal. 95.
11 Peter Mahmud Marzuki, 2016, hal. 182.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar: Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986, hal. 51.
Hendra  Catur  Putra  et  al.,  Kedudukan  Hukum  Sema  No.  3/2015  terhadap  Putusan  UU  No.  35/2009  Tentang  Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di Dalam Memutus Perkara Narkotika
3. Data  Tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus hukum jurnal, surat kabar dan lainnya.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  sekunder  yang  dikumpulkan  diproses  untuk  menghasilkan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini. Analisis data sebagai berikut.
1. Deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan  kedudukan  SEMA  berdasarkan  hierarkis  perundangan-undangan  di  Indonesia. Setelah  itu  dijabarkan  asas  hukum  yang  telah  dilanggar  oleh  peraturan  tersebut.  Kemudian  diteliti  adanya  upaya penemuan hukum ( rechtsvinding ) dan pembentukan hukum ( rechtsvorming ) kedepannya berdasarkan analisis dan pembahasan isu hukum yang ada.
2. Teknis  dengan  cara  menghimpun  dan  menyebutkan  aturan  hukum  tentang  narkotika  berdasarkan  hierarkis perundang-undangan  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana  narkotika.  Penelitian  yuridis  normatif  ini,  yaitu membahas data kepustakaan, dimana data disajikan, dianalisis dan diberikan kesimpulan  sebagai reformulasi dari penemuan penelitian. 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kedudukan Hukum SEMA Dalam Perundangan-Undangan
Peradilan  sebagai  lembaga  hukum  kedudukannya  penting  di  negara  hukum.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian sengketa  hukum  dilakukan  di  lembaga  peradilan  saja.  Posisi  MA  sebagai  lembaga  peradilan  dalam  menyelesaikan sengketa  hukum  menjadi  sangat  penting  kedudukannya.  MA  sebagai  lembaga  peradilan  dalam  putusannya  harus sesuai dengan keadilan. 14
Kedudukan  SEMA  No.3/2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  di  Pengadilan,  sebagai  peraturan  yang dibentuk  MA  tidak  bisa  sama  dengan  yang  dibentuk  legislatif.  Karena  MA  dalam  teori  Trias  Politika  berkedudukan sebagai  lembaga  yudikatif.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada  MA,  ia  bisa  membuat  aturan  bila  undang-undang tidak  jelas atau belum mengaturnya.  Akan tetapi kewenangan  itu tidak mutlak dilakukan  MA. SEMA No.3/1963, di mana  telah  dibatalkan  pasalnya  di Burgerlijk  Wetboek ,  karena  sudah  tidak  berkeadilan.  Sebagaimana  diketahui  ia berasal dari pemerintahan Belanda saat itu, diubah bagi kepentingan di Indonesia. Dalam kajian perundang-undangan, untuk merubah itu merupakan bukan persoalan yang mudah.
Kedudukan  hukum  SEMA  bersifat  peraturan  kebijakan.  Di  mana  SEMA  dari  segi  bentuk  tidak  formal sebagaimana  peraturan  perundang-undangan  lazimnya,  yaitu  ada  pembentuk,  yaitu  “Penamaan,  Pembukaan,  Batang Tubuh, dan Penutup”. Bagian itu tidak secara lengkap dijumpai maka secara formalitasnya, ia bukan undang-undang.
Nama lain yang diberikan untuk SEMA, yaitu :
Dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  SEMA  merupakan  peraturan  kebijakan  yang  khususnya  dikeluarkan oleh MA. Dimaksud dengan peraturan kebijaksanaan, ia berasal hukum Belanda. Van Kreveld menyebutnya sebagai beleidsregel / bestuursregels/  beleidslijnen .  Hoeven  menyebutnya pseudo-wetgeving .  Mannoury  memberikan  nama Spiegel  recht .  Di  Indonesia  disebut  legislasi-semu,  peraturan,  kebijaksanaan,  dan  perundang-undangan  semu,  serta peraturan kebijakan. 15
Demikian  pula  sebutan  lain  dari  SEMA  di  Inggris  Raya  disebut administrative  rules ,  atau policy  rules, atau a dministrative  quasi  legislation .  Jerman  Barat,  awalnya  menggunakan  kata verwaltungsverordnungen, lawan  kata rechtsverordnungen .  Dikatakan,  bahwa  kebijakan  sebagai  produk  tata  usaha  Negara,  yang  mempunyai  tujuan naar buiten gebracht schriftelijk beleid , yaitu kebijakan tertulis.
Dengan  demikian  fungsi  peraturan  kebijakan  adalah  penyelenggara  pemerintah  saja,  maka  ia  tidak  dapat menyalahi  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  diatasnya.  Peraturan  semacam  ini  sebagai  hukum  bayangan  dari perundang-undangan.  Peraturan  ini  dapat  disebut  sebagai pseudo-wetgeving, atau  perundang-undangan  semu,  atau spiegel recht (hukum bayangan). 16
Kedudukan SEMA berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam hierarkis perundang- undangan, yaitu : 1. Bentuk SEMA tidak formal seperti perundang-undangan secara umum. Memiliki: Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh,  dan  Penutup. 17 Kalaupun  ada  tetapi  tidak  utuh  di  SEMA.  Sehingga  dari  segi  formal  SEMA  bukan Perundang-undangan.
2. Penamaan  Surat  Edaran,  menurut  Jimmly  As-Shidiqie,  bahwa  SEMA  termasuk  aturan  kebijakan  ( quasi
13 Ibid , hal. 69.
14 Philipus M. Hadjon, Pengantar: Hukum Administrasi Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University- Press, 2002.
15 Arini Nur An-nisa, Tinjauan Yuridis Wewenang MA pada Uji Materiil SE Dirjen No.03/E/31/DJB/2009 tentang Izin Tambang Minera Batubara, Makassar: Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, 2014.
16 Ridwan, HAN (Edisi Revisi), Jakarta: PT. Rajawali, 2014, hal. 174.
17 Maria Farida, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali, 2014, hal. 157.
Hendra  Catur  Putra  et  al.,  Kedudukan  Hukum  Sema  No.  3/2015  terhadap  Putusan  UU  No.  35/2009  Tentang  Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di Dalam Memutus Perkara Narkotika
legislation) , 18 maka ia adalah peraturan kebijakan.
3. Obyek normanya, SEMA d i tunjukan untuk intern penegakan hukum, yaitu hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat lain di peradilan, yang berkedudukan sebagai pejabat administrasi. SEMA ialah aturan kebijakan ke dalam. Disimpulkan SEMA merupakan Peraturan kebijakan (beleidsregel) .
Disimpulkan  kedudukan  SEMA  adalah  peraturan  kebijakan (beleidsregel) ,  karena  tidak  berbentuk  seperti perundang-undangan secara umum. Ini pendapat dari A. Hamid Attamimi, sebagai dasar dalam memandang hierarkis perundang-undangan di Indonesia. Kemudian ide ini dimasukkan pada UU No. 10/2004 dan UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan perbedaan mengenai bentuk setiap jenis norma serta urutannya.
Ia melakukan perbandingan antara pendapat Hans Nawiasky dengan Hans Kelsen dan diterapkan dalam struktur tata hukum di Indonesia, yaitu :
1. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm .
2. Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR sebagai S taatsgrundgesetz .
3. Perundang-undangan sebagai Formell gesetz .
4. Hierarkis perundang-undangan sebagai Verordnung en Autonome Satzung .
Bentuk-bentuk  peraturan  kebijakan,  oleh  Van  Wijk  dikategorikan  sebagai  pembuat  peraturan  kebijakan  itu sendiri, dan berlaku bagi badan atau pejabat bawahannya. 19 Banyak  aturan  yang  dituangkan  dalam  garis  kebijakan  ( beleids  lijnen ),  kebijaksanaan  ( heit  beleid ),  peraturan (voorschriften ), resolusi ( resoluties ), instruksi ( aanschrijvingen ), nota kebijaksanaan ( beleid nota's ), peraturan menteri ( reglemen  minstrel ),  keputusan  ( beschikking ),  pengumuman  ( bekendmaking ).  Berdasarkan  UU  No.12/2011  Pasal  8, bahwa  isi  SEMA  sebagian  besar  fungsinya  adalah  peraturan  kebijakan  ( beleidsregel ).  Namun  namun  karena pembentukanya  berdasar  dari  perintah  UU  MA  yan  tertera  pada  Pasal  79,  maka  SEMA  sebagai  peraturan  memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti tercantum pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. Oleh karena itu kewenangan SEMA sama  dengan  milik  MA,  dimana  pengaturannya  terkait  dengan  lainnya  seperti  fungsi  administrasi,  nasehat, pengawasan, dan peradilan.
Hal  penting  lainnya,  adalah  penentuan  posisi  SEMA  dalam  hierarkis  perundang-undangan.  Secara  teori  sulit dilakukan  dalam  penentuan  kedudukan  SEMA  dalam  hierarkis  perundang  undangan,  dikarenakan  belum  jelasnya aturan berkaitan kedudukan SEMA dalam hierarkis perundangan di Indonesia.
Kedudukan  Hukum  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  terhadap  Putusan  UU  No.35/2009  tentang  narkotika  pada Hierarkis Perundang-undangan di dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika
Awal kelahiran SEMA dikeluarkan berdasarkan UU No.01/1950 Mahkamah Agung, dinyatakan pada Pasal 12 ayat  3,  menerangkan  MA  adalah  lembaga  peradilan  memiliki  wewenang  melakukan  pengawasan  ke  peradilan dibawahnya.  Dasar  hukum  keberlakuan  SEMA  tertera  pada  UU  No.14/1985  tentang  MA  Pasal  79  dan  UU  No. 14/1985 Pasal 79. Oleh karena itu, MA memiliki hak memberikan peringatan, teguran dan petunjuk yang berguna bagi pengadilan  dan  para  hakim  dengan  surat  tersendiri  atau  surat  edaran.  SEMA  memiliki  peranan  dalam  bidang pengawasan hakim.
Dalam  kaitan  kedudukan  hukum  SEMA  No.3/2015  terhadap  Putusan  UU  No.35/2009  Pasal  111,  112 berdasarkan hierarkis perundang-undangan di dalam memutus perkara narkotika yang berbunyi :
Dinyatakan dalam Pasal 111 bahwa :
1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling  lama  dua  belas  tahun,  dan  pidana  denda  paling  sedikit  delapan  ratus  juta  rupiah  dan  paling  banyak delapan miliar rupiah.
2) Dalam  hal  perbuatan  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika Golongan  I dalam bentuk tanaman  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) beratnya melebihi satu  kilogram atau melebihi  lima  batang  pohon,  pelaku  dipidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  lima tahun  dan  paling  lama  dua  puluh  tahun  dan  pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditambah (sepertiga)”.
Dinyatakan dalam Pasal 112 bahwa :
1) “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan
18 Jimly As-Shiddiqie, Perihal UU, http://jdih.mahkamahagung.go.id. 3 Agustus 2021, 08.30 WIB.
19 Ridwan, 2014, hal. 50.
Hendra  Catur  Putra  et  al.,  Kedudukan  Hukum  Sema  No.  3/2015  terhadap  Putusan  UU  No.  35/2009  Tentang  Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di Dalam Memutus Perkara Narkotika
dipidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah, dan paling banyak delapan miliar rupiah.
2) Dalam  hal  perbuatan  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan tanaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya  melebihi  lima  gram,  maka  pelaku  dipidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
SEMA  No.  3/2015  dalam  rumusan  hukum  kamar  pidana  mengatur  dengan  kasus  Narkotika  disebutkan, wewenang  hakim  untuk  memutuskan  perkara  sesuai  dakwaan  JPU  yang  tertera  pada  pasal  182  ayat  (3,4)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  JPU  mendakwanya  menggunakan  pasal  111,  112  UU  No.35/2009.  Yang terjadi  ketika  sidang  justru  yang  dipakai  adalah  UU  No.35/2009  Pasal  127.  Padahal  pasal  itu  tidak  masuk  dalam dakwaan,  namun  kemudian  terdakwa  justru  terbukti  sebagai  pemakai  narkotika  walau  jumlah  yang  sedikit,  sesuai aturan  dalam  SEMA  No.4/2010.  Putusan  hakim  tersebut  sesuai  dakwaan  JPU,  tetapi  menyalahi  ketentuan  pidana minimum dengan menyatakan pertimbangan cukup.
Uraian di atas, bahwa dalam SEMA dapat membuat bingung para hakim dalam memutus perkara serupa. Sangat dimungkinkan  akan  menimbulkan  multitafsir  dan  perbedaan  pendapat  ( dissenting  opinion )  diantara  majelis  hakim akibat  berbeda  pendapat  dalam  melihat  kasus  tersebut.  Harus  ada  standar  baku  sebagai  pedoman  untuk  menangani perkara penyalahan narkotika yang diputus baik di MA, PT Tingkat Pertama dan Banding. 20
SEMA No.3/2015 dikatakan peraturan kebijakan. Hal ini dapat dikaji dari putusan Hakim yang inkonsisten dari Pengadilan yang sama terhadap kasus narkotika berdasarkan sejumlah bukti barang narkotika beratnya di bawah satu gram sebagai berikut.
Tabel 2. Kasus Narkotika Berdasarkan Sejumlah Barang Bukti di Bawah 1 Gram Pengadilan Negeri Lahat
No No Putusan PN Lahat An. Terpidana Putusan Pasal yang Dibuktikan Barang Bukti 1 Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Lht Tahun 2019 Doni Feriansyah bin Junaidi UU No. 35/2009 , Pasal 112 ayat 1, dipidana penjara selama empat tahun,  enam  bulan,  dan didenda  sebesar  delapan ratus juta rupiah,
subsidiair 1 (satu) bulan.
 7  bungkus  plastik  bening  berisi  kristal putih  shabu  seberat  0,741  gram,  setelah disisihkan jadi berat 0,694 gram.
 1 alat hisap shabu (bong).
 1 (satu) wadah plastik berbentuk lingkaran berwarna biru
2 Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Lht Tahun 2019 Dodi  Irawan  bin Arusin UU No. 35/2009, Pasal 111 ayat 1, dipidana penjara selama lima tahun,  enam  bulan,  dan dipidana  denda  sebesar delapan  ratus  juta  rupiah,
subsidiair 2 bulan.
 2  bungkus  kecil  daun  yang  kering terbungkus  kertas  narkotika  gol.  I  jenis tanaman Ganja berat kotor 1,084 gram.
 1  (satu)  bungkus  kecil  tanaman  narkotika gol,  I,  tanaman  Ganja  berat  kotor  0,935 gram.
 1 kotak rokok Surya.
3 Nomor
170/Pid.Sus/2019/PN Lht Tahun 2019 Hamka  bin  Aji Toib. Alm. UU No.35/2009, Pasal 112 ayat 1, dipidana penjara selama empat tahun,  di  denda  sebesar delapan  ratus  juta  rupiah, subsidiair satu bulan.
 1  paket  kecil  narkotika  jenis  shabu dibungkus plastic klip sisa setelah hasil uji lab, berat netto 0,071 gram.
 satu botol merk lasegar.
 satu kaca pirek.
 2 korek api gas.
 3 (tiga ) pipet aqua.
4 Nomor  66/Pid.Sus/2019/PN Lht Tahun 2019 Leonardo bin Hermanto UU No.35/2009, Pasal 112 ayat  1,  di  pidana  penjara selama Sepuluh bulan  1  (satu)  paket  kecil  dibungkus  bahan plastik diklip transparan  yang didalamnya terdapat sisa kristal putih  yang telah  habis digunakan  hasil  pemeriksaan  Labkrim yang merupakan Narkotika jenis shabu.
Berdasarkan  pembahasan  dan  tabel  diatas  disimpulkan,  bahwa  SEMA  merupakan  suatu  peraturan  kebijakan yang  merupakan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  MA.  Peraturan  tersebut  tidak  dapat  menjadi  rujukan  dasar  dalam sistem  peradilan  pidana,  di  mana  justru  dijadikan  sebagai  dasar  putusan  hakim.  Padahal  dalam  suatu  perkara khususnya  perkara  tindak  pidana  narkotika  telah  mempunyai  aturan  khusus,  dan  termasuk  dalam ekstra  ordinary
20 Krupukulit. Dapat Tidak Pengadilan Memutuskan Hukuman Berdasar Pasal Tidak Didakwalan: Kasus di MA, https://krupukulit.com/2012/10/30/, diakses pada Jum’at, 05 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB.
Hendra  Catur  Putra  et  al.,  Kedudukan  Hukum  Sema  No.  3/2015  terhadap  Putusan  UU  No.  35/2009  Tentang  Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di Dalam Memutus Perkara Narkotika
crime yang haruslah merujuk pada aturan yang ada sebagai dasar putusan yang akan diambil oleh majelis hakim. 21

## SIMPULAN
SEMA digolongkan sebagai kebijakan ( beleidsregel ), SEMA ditujukan untuk para hakim, panitera, dan pejabat lainnya  di  pengadilan.  Kedudukan  hukum  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  terhadap  Putusan  UU  No.35/2009  tentang Narkotika  berdasarkan  hierarkis  perundangan  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana  narkotika  menyimpangi  aturan pidana  minimal  dalam  UU  No.35/2009  tentang  Narkotika.  Dengan  demikian  menyimpangi  pula  asas  hukum  yang berlaku  di  Indonesia,  yaitu  asas Lex  Superior  derogat  Legi  Inferiori ,  di  mana  aturan  hukum  yang  lebih  rendah menyimpangi aturan hukum yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Farida, Maria, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Jakarta, Rajawali, 2014 Hadjon, Philipus, M., Pengantar: Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University-Press, 2002 Manan, Bagir, Hukum Positif di Indonesia , Yogyakarta: Fakultas Hukum UII-Press, 2004 Mardani, Penyalahguna Narkotika menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2008 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana, 2016 _______, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008 Ridwan, HAN (Edisi Revisi ), Jakarta, PT. Rajawali, 2014 Suhasril, dkk , Tindakan Penyalahgunaan Narkotik , Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003 Sukanto, Soerjono, Pengantar: Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press, 1986 Sukanto, Soerjono,  Mahmudji, Sri, Penelitian Normatif: Tinjauan Singkat , Jakarta, Rajawali, 1985

## Tesis
Tri Agus Gunawan, Analisis  Yuridis Ketentuan Undang-Undang No. 35/2009 Pasal 112 ayat (1) bagi Pecandu dan Penyalahgunaan  Narkotik ,  PPs  Fakultas  Hukum  UII  Program  Magister  Ilmu  Hukum,  Yogyakarta:  tidak dipublikasikan, 2013 Arini  Nur  Annisa, Tinjauan  Yuridis  Wewenang  MA  pada  Uji  Materiil  SE  Dirjen  No.03/E/31/DJB/2009  tentang  Izin Tambang Minera Batubara, Makassar: Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, 2014

## Internet
Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa, Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia meningkat 0,15% , Rabu, 15 Desember 2021, https://www.beritasatu.com BNN RI, Data Tindak Perkara Narkotik , https://puslitdatin.bnn.go.id/ As-Shiddiqie, Jimly, Perihal UU, http://jdih.mahkamahagung.go.id.
Krupukulit.  Dapat  Tidak  Pengadilan  Memutuskan  Hukuman  Berdasar  Pasal  Tidak  Didakwalan:  Kasus  di  MA, https://krupukulit.com/2012/10/30/

## Peraturan Perundang-Undangan
SEMA Nomor 03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan UU No35/2009 tentang Narkotika
21 Bagir Manan, Hukum Positif di Indonesia , Yogyakarta: Fakultas Hukum UII-Press, 2004, hal. 56.