## UPAYA YANG DAPAT DITEMPUH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  DAN MALAYSIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBATASAN DI LAUT SULAWESI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM  LAUT INTERNASIONAL

## Mahendra Putra Kurnia
(Dosen UP.Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

## ABSTRACT
Indonesia  and  Malaysia  involved  on  the  teritorial  waters  conflict.  After  the  sovereignty disputes over Sipadan and Ligitan Islands on 2002, nowadays they have a serious conflict in order  to  determine  the  sea  teritorial  border  in  Sulawesi  waters.  Malaysia  was  made  a statement  that  Blok  Ambalat  is  under  Malaysian  sovereignty,  according  to  the  statement, Malaysia  Government  give  a  petroleum  concession  to  the  Dutch  –  British  Petroleum Company,  Shell.  Indonesian  Goverments  raise  a  protest  against  Malaysian  statement  and their  action  to  giving  a  petroleum  concession  to  the  Dutch  –  British  Petroleum  Company, Shell. Indonesian Government think that Blok Ambalat is under Indonesian sovereignty.
According to article 2 paragraph 3 and article 33 paragraph 1 United Nations Charter, every  states  shall  settle  their  international  diputes  by  peaceful  means  such  as  negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arranggements or other peaceful means on their own choice.
The  United  Nations  Convention  On  The  Law  of  The  Sea  1982  also  furnished  the settlement  of  disputes  methods.  Indonesia  and  Malaysia  could  use  the  UNCLOS  1982 settlement of disputes methods in view that both countries have ratified the convention.
Key  words :  Indonesia,  Malaysia,  penyelesaian  sengketa  (settlement  disputes),  kedaulatan (sovereignty) dan teritorial (teritory).

## PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terutama untuk wilayah perairannya.  Kondisi  yang  sedemikian rupa, dimungkinkan adanya persengketaan-persengketaan dengan negara tetangga yang dapat mengganggu  hubungan  antar  negara. Persengketaan-persengketaan
yang timbul  bisa  saja  dalam  bidang  politik, ekonomi  sosial  ataupun  budaya.  Sejak Indonesia  merdeka,  bangsa  ini  sering terlibat  dalam  berbagai  persengketaan dengan negara tetangga dalam berbagai hal  dan  bidang.  Persengketaan  dengan negara  serumpun  Malaysia  menjadi catatan tersendiri dalam sejarah berdirinya  bangsa  Indonesia  sejak kemerdekaan sampai sekarang. Mengamati sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam hubungannya  dengan    Malaysia, sudah  sejak  sekitar  tahun  1960-an mengalami  pasang  surut.  Sejak  era kepresidenan  Soekarno,  Indonesia sudah  mempunyai  permasalahan dengan  Malaysia,  yang  terkenal adalah pernyataan
“Ganyang Malaysia”  yang  diserukan  oleh Bung  Karno  pada  tanggal  27  Juli 1963  yang kemudian berlanjut  pada tanggal  3  Mei  1964,  Bung  Karno meneriakkan  Komando  Dwikora, yang  pertama  adalah  pertinggi pertahanan revolusi, kedua menyerukan untuk membantu revolusioner rakyat Malaya, Singapura,  Sabah  dan  Serawak untuk  menghancurkan  Malaysia.
Hal ini dipicu oleh rencana pembentukan  negara  Malaysia  oleh Pemerintah Inggris. Indonesia
merasa,  pembentukan  negara  baru tersebut  adalah  langkah  imperialis untuk    mengepungnya.  Tindakan  ini berbuntut  pada  sikap  Indonesia  yang keluar  dari  keanggotaan  PBB  pada tanggal  1  Januari  1965.  Konfrontasi dengan  Malaysia  menimbulkan  korban yang  yang  cukup  besar  bagi  pihak Indonesia,  tak  kurang  sebanyak  590 orang  meninggal,  222  orang  luka-luka dan  771  orang  tertawan.  (Kompas,12 Maret 2005:40)
Memasuki tahun 1966, era kepresidenan Soekarno berganti dengan era kepresidenan Soeharto. Pada tanggal  11  Agustus  1966,  konfrontasi dengan Malaysia resmi berakhir dengan ditandatanganinya naskah normalisasi  hubungan  Indonesia  – Malaysia  (Jakarta  Accord),  inti  dari naskah  tersebut  adalah  persetujuan penghentian  permusuhan.  Pada  tahun itu  juga,  Indonesia  masuk  kembali menjadi anggota PBB.
Seiring  dengan  waktu,  hubungan Indonesia  –  Malaysia  berjalan  dengan baik, sehingga menimbulkan rasa persahabatan  yang  cukup  erat  antara kedua negara walaupun diwarnai dengan  beberapa  konflik  antar  negara. Kurun  waktu  tahun  1980-an  mulai sering terjadi permasalahan- permasalahan antara Indonesia –
Malaysia.  Pada  waktu  itu,  upaya penyelesaian sengketa kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan secara diplomatik  terus  berlangsung  sebagai akibat Klaim Malaysia atas kedua pulau tersebut.Tahun  1989,  sengketa  Flor  de la Mar mengancam hubungan Indonesia –  Malaysia.  Sengketa  ini  dipicu  oleh perebutan  kepemilikan  harta  karun dalam bangkai kapal Portugis Flor de la Mar,  menurut  catatan  arsip  kuno,  kapal ini  mengangkut  emas  dan  permata.
Beranjak tahun 1990, hubungan Indonesia – Malaysia kembali mengalami  ujian  dengan  peristiwa digantungnya  pelaut  Bugis  bernama Basri Masse di Kepayan, Kota
Kinabalu,  19  Januari  1990  akibat
tersangkut  kasus  narkotika,  yang menjadi  masalah  adalah  bahwa Indonesia  baru  mengetahui  kasus tersebut  lima  tahun  kemudian,  pada saat  Basri  sedang  menjalani  proses kasasi di Mahkamah Agung Malaysia. Akhir tahun 1990-an, berbagai permasalahan  mendera hubungan  Indonesia  –  Malaysia. Permasalahan  batas  Zona  Ekonomi Ekslusif  (ZEE)  di  Selat  Malaka yang belum terselesaikan mengakibatkan  sering  terjadinya penangkapan  kapal  nelayan  dengan alasan  melanggar  batas  laut  kedua negara.  Permasalahan  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  ilegal  menjadi permasalahan  yang  hangat  pada waktu  itu,  banyak  TKI  dideportasi dari  Malaysia  karena  kedapatan melanggar  peraturan  keimigrasian.
Kasus yang mencuat adalah tewasnya  8  warga  negara  Indonesia dan  seorang  polisi  Malaysia  akibat kerusuhan  di  kamp  penahanan imigran ilegal di Semenyih Malaysia  pada  tanggal  26  Maret 1998.  Permasalahan  TKI  illegal  ini menjadi salah satu problem hubungan  Indonesia  -  Malaysia sampai sekarang, termasuk penganiayaan terhadap TKI. Ditambah  lagi  maraknya  pencurian ikan ( illegal fishing ) di laut. 28 Juni 2001 terjadi kasus penembakan oleh TNI  AL  terhadap  kapal  pelaut Malaysia  yang  mencoba  untuk menabrak  kapal  patroli  di  Selat Malaka.
Pemasalahan  penyelundupan
kayu juga turut memanaskan hubungan  Indonesia  –  Malaysia, dimana sering terjadi penyelundupan oleh sejumlah pengusaha Indonesia dengan penduduk Malaysia. 17 Desember 2002, Mahkamah  Internasional  di  Deen Haag Belanda memutuskan kepemilikan atas Pulau Sipadan dan
Pulau Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Hal  ini  sebagai  upaya  akhir  dari sengketa  kepemilikan  kedua  pulau tersebut  yang  telah  berlangsung  selama puluhan  tahun,  mengingat  keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional bersifat final and binding ,
dimana para pihak harus mematuhi dan melaksanakan  keputusan  tersebut  tanpa ada dimungkinkan upaya hukum lainnya.  Indonesia  menerima  keputusan tersebut. Permasalahan yang terbaru adalah persengketaan klaim kepemilikan pertambangan minyak yang  diprediksi  mempunyai  potensi sekitar 1 miliar barel minyak dan sekitar 40  triliun  kaki  kubik  gas.  Lokasi  yang diperebutkan  adalah  di  kawasan  Blok Ambalat  di  Laut  Sulawesi,  perairan sebelah timur Pulau Kalimantan. Hal ini bermula dari pemberian konsesi minyak ( Production  Sharing  Contracts )  oleh Malaysia, dalam hal ini Petronas kepada perusahaan  minyak  Shell  di  Laut Sulawesi,  perairan  sebelah  timur  Pulau Kalimantan  pada  tanggal  16  Februari 2005 di Kuala Lumpur.
Pemerintah  Indonesia  bereaksi terhadap  pemberian  konsesi  minyak tersebut  dengan  mengirimkan  nota diplomatik berupa protes kepada Pemerintah  Malaysia  atas  pemberian konsesi  minyak  di  Blok  Ambalat  oleh perusahaan  minyak  negara  Malaysia, Petronas  kepada  perusahaan  minyak Shell.  Pemerintah  Republik  Indonesia beranggapan  bahwa  pemberian  hak konsesi  ini  dilakukan  dalam  wilayah perairan  Indonesia  di  Laut  Sulawesi perairan sebelah timur Pulau Kalimantan. Malaysia,  berdasarkan  peta  yang diterbitkan pada tahun 1979, menganggap  bahwa  kawasan  Blok Ambalat masuk dalam wilayah teritorial Malaysia.  Peta  tersebut  menjadi  dasar untuk  pemberian  hak  konsesi  minyak kepada Shell di  kawasan Blok  Ambalat dan Ambalat Timur (Malaysia
menyebutnya  Blok  XYZ).  Masalah
timbul  karena  menurut  Indonesia, peta  tersebut  diterbitkan  secara sepihak dan diprotes oleh  Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya serta penetapan batas wilayah  teritorial  laut  tersebut  tidak mengindahkan  kaidah  hukum  laut internasional  yang  menyebutkan bahwa untuk menentukan perbatasan  teritorial  laut  diperlukan adanya  kesepakatan  dari  pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Sejak tahun 1980 Indonesia terus menyampaikan protes secara berkala  terhadap  peta  tersebut, Indonesia berpendapat  bahwa klaim Malaysia  yang  tertuang  dalam  peta 1979 tersebut merupakan pelanggaran terhadap wilayah perairan  yang  berada  di  bawah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Satu  hal  lagi  yang  menjadi dasar bagi Indonesia dalam
persengketaan  ini  adalah  bahwa Pemerintah Republik Indonesia juga telah  memberikan  hak  konsesi  atau hak  eksplorasi  wilayah  tersebut sejak  tahun  1967  dan  tidak  ada protes dari negara tetangga, khususnya  Malaysia.  Pada  tahun 1967, wilayah Ambalat pertama kali digarap  oleh  Total  Indonesie  yang kemudian diikuti dengan pemberian hak  kepada  beberapa  perusahaan minyak  lainnya  dan  yang  terbaru, pada  tanggal  12  Desember  2004 Indonesia  memberikan  hak  kepada Unocal  Indonesia  Ventures  Ltd  di Blok Ambalat Timur.
Kesimpulannya  adalah  bahwa kedua negara, Indonesia dan
Malaysia,  sama-sama  memberikan hak  konsesi  eksplorasi  di  kawasan yang  sama  kepada  perusahaan  yang berbeda.  Melda  Kamil  Ariadno,
dalam salah satu artikelnya menyebut  hal  ini  sebagai  dua  klaim saling  tumpang  tindih  antara  kedua negara  bertetangga  ( overlapping claim areas ).
Persengketaan  perebutan  Blok
Ambalat ini menimbulkan efek nasionalisme yang luar biasa dari warga negara  Indonesia  di  berbagai  belahan nusantara.  Unjuk  rasa  atau  penyataan sikap terjadi dimana-mana, baik dilakukan  oleh  kelompok  mahasiswa,
jajaran  legislatif  ataupun  masyarakat pada umumnya, intinya mereka menuntut  agar  Pemerintah  Republik Indonesia bersikap tegas dalam mempertahankan  kedaulatan  wilayah negara,  jangan  sampai  Blok  Ambalat jatuh  ke  tangan  Malaysia.  Di  Makasar telah dibentuk Front Ganyang Malaysia yang membuka pendaftaran bagi sukarelawan  yang  siap  diterjunkan dalam  medan  perang  jika  diperlukan, semangat  nasionalisme  berkobar  di mana-mana. Situasi di daerah perbatasan  juga  ikut  memanas,  kedua negara mengerahkan peralatan militernya,  baik  udara,  darat  maupun laut  sebagai  bentuk  kesiapan  mereka dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Dari berbagai persengketaan yang mewarnai hubungan Indonesia – Malaysia diatas, khususnya persengketaan  terbaru  dalam  perebutan
Blok  Ambalat  hendaknya  agar  tetap diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai adalah cara yang dianjurkan  oleh  dunia  internasional. Adalah  merupakan  ketentuan  hukum positif  bahwa  penggunaan  kekerasan dalam  hubungan  antar  negara  telah dilarang  dan  oleh  karena  itu  sengketa- sengketa internasional
harus diselesaikan  secara  damai.  Keharusan menyelesaikan  sengketa  secara  damai pada mulanya dicantumkan dalam pasal 1  Konvensi  mengenai  Penyelesaian
Sengketa-sengketa  Secara  Damai  yang ditanda  tangani  di  Den  Haag  pada  18
Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan  oleh  pasal  2  ayat  (3) Piagam  PBB  dan  selanjutnya  oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat  dan  dan  Kerjasama  antar Negara  yang  diterima  oleh  Majelis
Umum PBB pada 24 Oktober 1970. Deklarasi  ini  meminta  pada  semua negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian  rupa  agar  perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu. Hukum  internasional  tidak berisi  keharusan  agar  suatu  negara memilih prosedur penyelesaian tertentu.  Hal  ini  ditegaskan  dalam pasal  33  (1)  Piagam  PBB  yang meminta kepada negara-negara untuk  menyelesaikan  secara  damai sengketa-sengketa  mereka  sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sebagai bukti bahwa penyelesaian  sengketa  secara  damai bisa  menyelesaikan  sengketa,  dapat dilihat melalui berbagai
perundingan  yang  dilakukan  oleh perwakilan Indonesia, baik setingkat kepala  negara,  setingkat  menteri ataupun  delegasi  yang  bersifat khusus, berbagai persengketaan seperti  pemasalahan  TKI  dapat terselesaikan  dengan  baik  tanpa adanya  konfrontasi  militer.  Bukti lain,  walaupun  gagal  melalui  meja perundingan dan memerlukan waktu yang  lama,  akhirnya  diteruskan melalui  Mahkamah  Internasional, Indonesia dan Malaysia bisa menyelesaikan sengketa atas kepemilikan  Pulau  Sipadan  dan Pulau  Ligitan  secara  damai  tanpa adanya  konfrontasi  militer.  Jika melihat kasus perebutan Blok Ambalat diatas, maka kasus tersebut bisa dikategorikan sengketa
mengenai  implementasi  hukum  laut internasional.  Unsur  –  unsur  yang mempengaruhi kasus tersebut sedikit  banyak  mengenai  hukum laut  internasional,  dimana  masalah penetapan  batas  wilayah  teritorial laut  antara  Indonesia  -    Malaysia menjadi  inti  dari  kasus  perebutan Blok  Ambalat,  walau  di  lain  pihak unsur ekonomi masuk di dalamnya.
Penerapan  metode  penyelesaian sengketa  secara  damai  sesuai  dengan yang  dianjurkan  dalam  United  Nations Conventions  on  The  Law  of  The  Sea 1982  (UNCLOS  1982)  bisa  diterapkan, mengingat  Indonesia  dan  Malaysia sudah meratifikasi konvensi tersebut.

## B. Perumusan Masalah
Tulisan  ini  membahas  mengenai metode  penyelesaian  sengketa  yang dapat  ditempuh  oleh  Indonesia  dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa  perebutan  Blok  Ambalat sesuai dengan United Nations Conventions  on  The  Law  of  The  Sea 1982 (UNCLOS 1982)

## PEMBAHASAN
Konvensi  Hukum  Laut  1982 menyediakan  berbagai  metode  dalam rangka  penyelesaian  sengketa  hukum laut.  Dilihat  dari  perkembangan  sistem peradilan  internasional,  mekanusme Konvensi  ini  merupakan  yang  pertama kali  dapat  mengarahkan  negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa ( compulsory procedures ), dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi  ruang  bagi  negara-negara  pihak Konvensi untuk
menunda-nunda
sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan  negara,  karena  Konvensi secara  prinsip  mengharuskan  negara- negara  pihak  untuk  menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme Konvensi. (Boer Mauna,2000:377) Penyelesaian sengketa diatur dalam  Bab  XV  tentang Settlement  of Disputes ,  Pasal  279    pada  intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih  prosedur    yang  diinginkan sepanjang itu disepakati  bersama. Pasal ini  mengarahkan  penyelesaian  sengketa seperti  yang  dianjurkan  dalam  Pasal  33 (1)  Piagam  PBB.  Pasal  33  (1)  Piagam PBB menyebutkan jika terjadi
persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara negotiation, enquiry, mediation, conciliation,  arbitration,  judicial settlement resort to regional agencies or arranggements or other peaceful means on their own choice. Hubungannya dengan persengketaan  yang  terjadi  antara Indonesia – Malaysia, kedua negara memilih untuk menggunakan metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah  awal  untuk  menyelesaikan persengketaan  mereka.  Hal  ini terlihat  dari pertemuan  –  pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan  kedua  negara,  bahkan rencananya  pada  tanggal  23  –  24 Maret 2005 akan diadakan pertemuan  tim  teknis  kedua  negara di  Jakarta  (  tulisan  ini  selesai sebelum pertemuan tersebut terlaksana) Melihat sejarah  hubungan Indonesia – Malaysia, cara negosiasi ini  merupakan  langkah  yang  tepat dalam menyelesaikan sengketa.
Indonesia  –  Malaysia  adalah  dua negara  besar  di  kawasan  Asia Tenggara  yang  bersahabat,  dan persahabatan inilah yang bisa dijadikan  dasar  untuk  mengadakan sebuah perundingan negosiasi dalam rangka  mencari  solusi  yang  tepat. Menteri Luar negeri Malaysia, Syed Hamid  Albar,  dalam  pernyataannya di  media  cetak  nasional  Indonesia mnegatakan  bahwa  Indonesia  dan Malaysia  memiliki  hubungan  yang sangat  dekat  dan  akrab,  tidak  ada hal  yang  tidak  bisa  diselesaikan dengan duduk bersama untuk mendiskusikan sebuah persoalan. Sejarah  membuktikan  banyak sengketa antara Indonesia – Malaysia yang upaya penyelesaiannya  ditempuh  dengan cara  perundingan.  Permasalahan TKI ditempuh dengan cara perundingan,  penyelesaian  sengketa
perebutan  Pulau  Sipadan  dan  Pulau Ligitan  pada  awalnya  ditempuh  dengan cara  perundingan,  baik  perundingan antar  kepala  negara,  tingkat  menteri pembentukan  kelompok  kerja  sampai pada  tingkat  perundingan  antar  wakil  – wakil  khusus  ( special  representative ), walau pada akhirnya upaya perundingan tersebut tidak berhasil dan penyelesaian akhir sengketa dilakukan melalui Mahkamah Internasional. Pada dasarnya metode penyelesaian sengketa melalui mekanisme perundingan ini adalah cara konvensional  yang  selalu  digunakan dalam  rangka  upaya  penyelesaian sengketa  oleh  pihak  manapun  yang bersengketa. Cara ini terkadang memerlukan  waktu  yang  sangat  lama,
sebagai  contoh  perundingan  sengketa
Pulau  Sipadan  –  Ligitan  memerlukan waktu  lebih  dari  10  tahun.  Hal  ini  bisa terjadi karena dalam perundingan dimungkinkan para pihak tetap bersikeras  dengan  pendapatnya  dan berusaha untuk mematahkan argumentasi-argumentasi yang
diberikan  pihak  lawan  kadang  hal  ini dilakukan  sebagai  implementasi  dari kedaulatan yang dimiliki oleh masing  – masing  pihak,  sehingga  susah  untuk mencari titk temu penyelesaian.
Waktu  yang  lama  adalah  resiko yang harus diterima oleh para pihak jiak menempuh  cara ini, akan tetapi  metode negosiasi  atau  perundingan  mempunyai sisi  positif,  kedaulatan  dari  para  pihak tetap  terjaga.  Metode  penyelesaian sengketa melalui perundingan ini termasuk  metode  penyelesaian  non- yurisdiksional,  dimana  tidak  mengikat para pihak yang bersengketa.
Dalam  sengketa  perebutan  Blok Ambalat ini, dimungkinkan akan memakan  waktu  perundingan  yang tidak cukup sekali dua kali perundingan,  mengingat  baik  Indonesia maupun  Malaysia  bersikeras  bahwa Blok  Ambalat  masuk  dalam  wilayah teritorial  mereka.  Sekarang  tinggal bagaimana  kemampuan  diplomasi  dari
masing  –  masing  pihak  disertai bukti  –  bukti  yang  ada  untuk meyakinkan  pihak  lawan  bahwa Blok Ambalat secara hukum memang menjadi bagian dari wilayah teritorial mereka.
Cara  lain  seperti  mediasi ( mediation )  juga  dapat  ditempuh oleh  Indonesia  dan  Malaysia  dalam menyelesaikan persengketaan mereka.  Mediasi  ini  adalah  cara penyelesaian sengketa yang melibatkan  pihak  ketiga  untuk  ikut membantu menyelesaikan persengketaan. Sejarah menyebutkan bahwa Indonesia pernah  menempuh  cara  ini  dalam menyelesaikan sengketanya. Mediasi Komisi Tiga Negara (Australia,  Belgia  dan  USA)  yang dibentuk  PBB  bulan  Agustus  1997 sangat efektif dalam rangka mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda, bahkan juga ikut membantu perumusan Perjanjian Renville (Boer Mauna,2000:192). Mediasi juga banyak  digunakan  negara-negara lain sebagai  salah satu  upaya dalam menyelesaikan  persengketaan  yang mereka hadapi.
Dalam  hal  tidak  tercapainya suatu  penyelesaian  dengan  cara yang  tersebut  diatas,  Konvensi Hukum  Laut  1982  mempunyai metode  penyelesaian  sengketa  yang tidak mengikat ( non- yurisdiksional ) lainnya, yaitu dengan metode konsiliasi ( conciliation ) seperti yang diatur dalam Pasal 284 dan teknisnya  diatur  dalam  Lampiran  V Konvensi Hukum Laut 1982. Cara penyelesaian perselisihan menurut prosedur konsiliasi ini dimulai dengan pemberitahuan dari salah satu pihak yang berselisih kepada pihak lainnya (pasal 1 Annex V UNCLOS ’82).  Sekjen  PBB  akan  memegang nama-nama  dari  konsiliator  (juru damai) yang ditunjuk negara-negara
peserta  Konvensi  dimana  setiap  negara dapat  menunjuk  4  konsiliator  dengan persyaratan bahwa orang-orang tersebut mempunyai  reputasi  tinggi,  kompeten dan  memiliki  integritas  (pasal  2  Annex V UNCLOS ’82).
Komisi  konsiliasi  terdiri  dari  5 (lima)    anggota,  2  dipilih  oleh  masing- masing  pihak  (sebaiknya  dari  nama- nama  yang  ada  dalam  daftar)  dan  yang kelima  dipilih  dari  daftar  oleh  keempat anggota dan akan menjadi ketua Komisi (Chairman).  Jika  penunjukan  ini  tak dapat  terlaksana,  maka  Sekjen  PBB akan  menunjuknya  dari  dalam  daftar setelah  mengadakan  konsultasi  dengan pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 Annex V UNCLOS ’82).
Keputusan-keputusan tentang
masalah proseduril, laporan-laporan dan rekomendasi  dari  Komisi,  dilaksanakan dengan  pemungutan  suara  terbanyak (pasal 4 Annex V UNCLOS ’82).
Komisi  akan  mendengar  pihak- pihak yang berselisih, memeriksa klaim mereka,  serta  keberatan-keberatan  yang diajukan  dan  menyiapkan  usul-usul untuk  penyelesaian  secara  damai  (pasal 6 Annex V UNCLOS ’82).
Komisi  akan  memberikan  suatu hasil  telaahan  ( report )  di  dalam  waktu 12 bulan sejak komisi terbentuk. Report akan  mencatat  setiap  persetujuan  yang dicapai, persetujuan yang gagal,
kesimpulan-kesimpulan atas semua fakta dan hukumnya, yang penting bagi masalah yang  diperselisihkan  dan rekomendasi  yang  dipandang  komisi bermanfaat untuk penyelesaian perdamaian. Report akan  disimpan dikantor
Sekjen  PBB  dan  akan  segera diteruskan  ke  masing-masing  pihak. Report ini  tidak  mengikat  pihak-pihak yang  bersangkutan  (pasal  7  Annex  V UNCLOS ’82).
Konsiliasi  akan  berakhir  apabila penyelesaian telah tercapai, pada waktu pihak-pihak yang bersangkutan menerima  atau  salah  satu  pihak  pihak menolak report dengan  nota  tertulis
yang  dialamatkan  ke  Sekjen  PBB atau  apabila  jangka  waktu  3  bulan telah lewat sejak report disampaikan  kepada  para  pihak (pasal  8  Annex  V  UNCLOS  ’82). Uang jasa dan pengeluaran- pengeluaran  Komisi  dibebankan pada  pihak  yang  berselisih  (pasal  9 Annex V UNCLOS ’82) Akhirnya jika melalui prosedur  yang  telah  tersebutkan diatas,  para  pihak  belum  dapat menyelesaikan  sengketanya,  maka diterapkan prosedur selanjutnya yaitu  menyampaikan  ke  salah  satu badan  peradilan  yang  disediakan oleh  konvensi  sesuai  dengan  Pasal 287  Konvensi  Hukum  Laut  1982,
yaitu :
1. Mahkamah / Tribunal Internasional  Hukum Laut;
2. Mahkamah Internasional;
3. Tribunal Arbitrase;
4. Tribunal Arbitrasi khusus Lembaga-lembaga tersebut mempunyai yurisdiksi atas perselisihan yang diajukan kepadanya  tentang  interpretasi  dan penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Khusus untuk Arbitrase Khusus, prosedurnya ditentukan  dalam  Annex  VIII  serta diperuntukkan bagi perselisihan tentang :
1. perikanan;
2. perlindungan  dan  pemeliharaan lingkungan kelautan;
3. riset ilmiah lautan;
4. navigasi  termasuk  polusi  kapal dari dumping. Adapun  lembaga  –  lembaga yang tersebut diatas adalah lembaga yang mempunyai keputusan mengikat ( binding decisions ). Setiap keputusan  yang  dikeluarkan  oleh lembaga tersebut merupakan putusan akhir ( final decisions ). Indonesia dan Malaysia pernah menggunakan metode penyelesaian  sengketa  mengikat  ini (melalui  Mahkamah  Internasional)
sewaktu menyelesaikan sengketa perebutan  Pulau  Sipadan  dan  Pulau
Ligitan.
Pada akhirnya dapat dilihat bahwa banyak cara  yang bisa ditempuh oleh  Indonesia  –  Malaysia  dalam rangka  menyelesaikan  persengketaan mereka, baik secara non – yurisdiksional  ataupun  yang  bersifat yurisdiksional  selama  itu  merupakan kesepakatan bersama dan dalam kerangka  penyelesaian  sengketa  secara damai.

## PENUTUP
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik dari  pembahasan  diatas  adalah  bahwa banyak  cara  yang  bisa  ditempuh  oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan  sengketa  mereka  yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982 baik secara yurisdiksional maupun non-
yurisdiksional. Saran yang bisa diberikan  adalah  agar  kedua  negara tetap menggunakan penyelesaian sengketa  secara  damai  dalam  suasana yang bersahabat sebagai negara bertetangga    dan  tidak  menggunakan cara  –  cara  kekerasan  atau  konfrontasi militer yang bisa menimbulkan kerugian  yang  lebih  besar  bagi  kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Literatur Anwar, Chairul., 2000, Hukum Internasional; Horizon Baru Hukum Laut Internasional ,
Djambatan, Jakarta.
Mauna,  Boer.,  2000, Hukum Internasional-Pengertian,  Peranan Dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global , Alumni, Bandung.
Subagyo,  P.  Joko.,  2002, Hukum  Laut  Indonesia;Edisi  Baru, Rineka Cipta, Jakarta.

## B. Peraturan Hukum

## Piagam PBB
Undang-undang Nomor 17 tahun  1985  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  on  The Law of The Sea.
United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.
C. Lain – lain
www.deplu.go.id.
www.kompas.com