## STUDI LEMBAGA FILANTROPI MEDIA MASSA
Muhammad Aiz Dosen STIT Al Marhalah Al Ulya Bekasi aiz@almarhalah.ac.id

## Abstract
The  strong  effect  of  civil  society  in  Indonesia  causing practice  of  philantrophy  is  dominated  by  Non  of  Goverment Organization.  This  article  agrees  with  Azyumardi  Azra  stating since  period  of  Indonesian  archipelago,  this  issue  become  a  less of  intervention  from  ruler.  Moreover  it  can  be  proved  there  a numbers  of  philantrophy  institutions  either  traditionalist  or  civil society organization up to mass media company followed it. The positive effect can be seen by a lot of group community intiating to manage of Philantrophy. On the contrary, it caused of negative effect that Philantrophy is not unorganized transparently and still weak for the accountability.  This research uses sociology history approaches that may applied on related Philanthropy.
Key Words: Philantrophy; Mass media; Poverty; Natural Disaster

## Abstrak
Kuatnya  pengaruh  kelompok  masyarakat  sipil  ( civil society )  di  Indonesia  menyebabkan  praktik  filantropi  masih didominasi  oleh  pihak  non  negara.    Artikel  ini  sesuai  dengan pendapat  Azyumardi  Azra  yang  menyatakan  sejak  masa kesultanan  di  Nusantara,  persoalan  filantropi  memang  minim campur  tangan  penguasa.  Kenyataan  tersebut  dapat  dibuktikan pula  banyaknya  lembaga-lembaga  filantropi,  baik  yang  bersifat tradisional, organisasi masyarakat sipil, hingga perusahaan media massa yang ikut mengurusi urusan filantropi. Hal ini tidak hanya berimplikasi positif yakni dengan munculnya berbagai kelompok masyarakat  yang berinisiatif untuk mengelola filantropi.  Namun di  sisi  lain  menyebabkan  implikasi  yang  negatif  juga  seperti belum  terkelolanya  potensi  filantropi  secara  transaparan  dan akuntabilitasnya  pun  masih  rendah.  Pendekatan  yang  digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan historis sosiologis.
Kata Kunci: filantropi; media massa; kemiskinan; bencana alam

## A. Pendahuluan
Pada  bulan  September  2019,  jumlah  penduduk  miskin (penduduk  dengan  pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di  bawah garis  kemiskinan)  di  Indonesia  mencapai  24,79  juta  orang  (9,22 persen), berkurang sebesar 0,36 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019. Prosentase penduduk miskin perkotaan  periode  Maret  2019  sebesar  6,69%  ,  turun  menjadi 6,56%  di  bulan    September  2019.  Adapun  di  daerah  perdesaan pada  periode  Maret  2019  sebesar  12,58%  dan  turun  menjadi 12,60% di bulan September 2019. 1
Tingginya  angka  kemiskinan  di  negara  Indonesia menuntut  adanya  berbagai  inovasi  untuk  memaksimalkan filantropi,  khususnya  dalam  ajaran  Islam.  Rendahnya  inovasi yang  dilakukan  oleh  lembaga  pengelola  Ziswa  (zakat,  infak, sedekah,  dan  wakaf) 2 menjadi  salah  satu  penyebab  masih  belum tergalinya  potensi  filantropi  di  Indonesia.  Konsep  persaudaraan antara  sesama  muslim  nampaknya  baru  dipahami  sebatas  ajaran dan belum dijadikan sebagai pedoman hidup umat muslim.
Pentingnya  inovasi  dalam  memaksimalkan  filantropi  di zaman modern ini menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan keadilan. 3 Inovasi  dalam  filantropi  sesungguhnya  bukan  hal baru. 4
1 http://www.bps.go.id, diakses 9 Januari 2020.
2 Sebagian  peneliti  dan  pelaku  filantropi  berpendapat  bahwa  zakat  bukan tergolong  filantropi  karena  sifatnya  yang  obligatory.  Namun,  sebagian berpendapat  zakat  merupakan  bagian  dari  kegiatan  filanntropi  karena penyalurannya  tidak  diatur  dalam  hukum  formal,  tidak  dipaksakan  dan  tidak ada  konsekuensi hukuman  bagi yang tidak menjalankannya.Lihat, http://ditpolkom.bappenas.go.id, diakses, 4 Juni 2015.
3 Badan Wakaf Indonesia,KAPF, IRTI, Manajemen Wakaf di Era Modern (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013), 3.
4 Pada  tanggal  7  Juli  1964  diberitakan  dalam  surat  kabar Lisan  al-Hal terbitan Beirut dan al-Akhbar al-Misriyyah telah ditemukannya 300 dokumen kuno yang tertulis dengan tinta emas di kantor wakaf Mesir. Dokumen tersebut berkaitan  dengan  wakaf  yang  di  dalam  prakteknya  saat  itu  telah  mengalami perkembangan  sesuai  dengan  corak  pemikiran  masyarakat  saat  itu. Diantaranya adalah  wakaf  untuk  kepentingan peniupan dupa ketika dilakukan pengajian, seorang perempuan yang mewakafkan harta berupa tali timba untuk kepentingan  pengambilan airdi masjid. Lihat,  Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2008), 678-679.
Seperti  inovasi  tentang  wakaf  uang 5 ,  wakaf  berjangka waktu 6 ,  dan  wakaf  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI). 7
Konsep  filantropi  di  negara  Indonesia  sesungguhnya  telah mengalami  berbagai  perubahan  jika  dilihat  dari  peraturan perundang-undangan  tentang  wakaf 8 yang  pernah  ada  atau  saat ini sedang berlaku. Perubahan ini termasuk juga dalam persoalan referensi      mazhab  yang  dipakai  dalam  peraturan  perundang- undangan  tersebut 9 yang  dapat  mengakomodir  inovasi  dalam pengembangan wakaf produktif.
5 Magda  Ismail  Abdel  Mohsin,  “Financing  Through  Cash-Waqf:a Revitalization  to  Finance  Different  Needs”, International  Journal  of  Islamic and  Middle  Eastern  Finance  and  Management, Vol.  6  No.  4,  2013,  306.  Di masa Rasulallah wakaf uang belum dikenal. Wakaf uang baru dipraktekkan di abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat  124  H),  salah  seorang  ulama  terkemuka  dan  peletak  dasar tadwin  al hadith, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana  pembangunan,  dakwah,  sosial,  dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut  sebagai  modal  usaha  (modal  produktif)  kemudian  menyalurkan keuntungannya  sebagai  wakaf.  Lihat,  http://www.pesantrenvirtual.com. diakses, 8 Januari 2014.
6 Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  harta  benda  yang  diwakafkan  oleh wakif  tetap  menjadi  milik  wakif,  namun  tidak  tidak  dibenarkan  melakukan sesuatu  atas  benda  yang  diwakafkan  tersebut.  Hal  ini  yang  dipahami  dengan wakaf berjangka.  Lihat, Yasir  Abdul Karim al Haurani, al-Waqf  wa al-’Amal al-Ahli fi al-Mujtama’ al-Islami Case: Jordan (Kuwait, Kuwait Awqaf Public Foundation, 2001), 15.
7 Ada  perbedaan  penggunaan  istilah,  ada  yang  menggunakan  istilah  hak milik  intelektual,  dan  hak  kekayaan  intelektual.  Demikian  juga  dengan penulisan singkatannya, ada yang menulis HMI, HAKI, dan HaKI. Lihat, OK Saidin,  Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2003), 11.
8 Peraturan  tentang  wakaf  di  Indonesia  telah  ada  sejak  sebelum kemerdekaan,  yaitu  tahun  1905.  lihat,  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji,  Pedoman  Pengelolaan  & Pengembangan  Wakaf  (Jakarta:Dirjen  Bimas  Haji,2003),  21.  Lihat  juga perbedaan antara pasal 215 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wakaf  harus  permanen  dan  pasal  1  UU  Wakaf  yang  menyatakan  kebolehan wakaf berjangka waktu.
9 Risdianto, “Kebebasan Bermazhab Dalam Hukum Islam: Studi Terhadap UU  No.41/2004  tentang  Wakaf“, Disertasi, UIN  Syarif  Hadiyatullah  Jakarta, 2014), 29.

## B. Sejarah Filantropi di Indonesia
Istilah  filantropi  ( philanthropy )  berasal  dari  bahasa Yunani, philos (cinta)  dan anthropos (manusia),  yang  secara harfiah  diartikan  sebagai  konseptualisasi  dari  praktik  memberi ( giving ),  pelayanan  ( service )  dan  asosiasi  ( association )  dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi  rasa  cinta.  Secara  umum  didefinisikan  sebagai  tindakan sukarela  untuk  kepentingan  publik  ( voluntary  action  for  the public goods ). 10
Filantropi (kedermawanan sosial) mungkin tergolong kata yang  baru  dan  asing  bagi  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia. Namun,  praktek  kedermawanan  sendiri  sudah  dikenal  dan menjadi bagian kehidupan masyarakat nusantara. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kegiatan filantropi sudah dipraktekkan sejak ratusan  tahun  yang  lalu.  Hal  ini  bisa  diketahui  dari  ditemuinya praktek  filanntropi  sebagian  bagian  dari  tradisi  masyarakat  di berbagai  suku  yang  tersebar  di  daerah  di  Indonesia.  Filantropi juga  menjadi  bagian  dari  ajaran  dari  berbagai  agama  dan kepercayaan yang ada di Indonesia. 11
Dalam Islam, kata filantropi merupakan istilah baru  yang tidak  dikenal  di  awal  penyebaran  agama  Islam.  Namun  saat  ini bermunculan  padanan  kata  dalam  bahasa  Arab  untuk  kata “filantropi”  tersebut,  seperti al-‘ata’  al-ijtima’i (pemberian sosial), al-takaful al-insani (solidaritas kemanusiaan), ‘ata khayri
(pemberian  untuk  kebaikan), al-birr (perbuatan  baik)  serta sadaqah (sedekah). 12
10 Andi  Agung  Prihatna  (2005).  “Filantropi  dan  Keadilan  Sosial  di Indonesia”.  dalam  Chaider  S.  Bamualim  dan  Irfan  Abubakar, Revitalisasi Filantropi  Islam:  Studi  Kasus  Lembaga  Zakat  dan  Wakaf  di  Indonesia
(Jakarta, CSRC, 2007), 3-4. Lihat juga,  Tanim Laila, “Innovations in Islamic Philantrophy and Monetization of Islamic Philantrophic Instruments”, Institute of Hazrat Mohammad Saw , t.t, 1.
11 Parvanova,  D.  (2013).  Book  Review:  Fauzia,  A.  Faith  and  the  State:  A History  of  Islamic  philanthropy  in  Indonesia. ASEAS-Austrian  Journal  of South-East Asian Studies, 6 (2), 2013, 398-401.
12 Barbara  Ibrahim, From  Charity  to  Social  Change:  Trends  in  Arab Philanthropy (Kairo: American University in Cairo Press, 2008), 11.
Filantropi  Islam  berkembang  di  Indonesia  bersamaan dengan  hadirnya  Islam.  Praktik  ini  lebih  mudah  diterima  oleh masyarakat di wilayah Nusantara karena bentuk-bentuk filantropi telah  menjadi  tradisi  mereka  terutama  filantropi  yang  berakar pada  ajaran  agama.  Meskipun  demikian,  penghimpunan  serta pendistribusian  materi  yang  bersumber  dari  kegiatan  filantropi tersebut tidak dikelola oleh penguasa di masa kesultanan Islam. 13
Naskah-naskah  tentang  islamisasi  Nusantara  terhadap nilai-nilai  filantropi  Islam  tentu  membawa  perubahan  pada masyarakat  Nusantara,  dan  zakat  berperan  besar  di  sini,  karena walau  bagaimanapun  juga,  tampaknya  masyarakat  Nusantara mengharapkan  bahwa  Islam  akan  dapat  mengubah  masyarakat sedikit  demi  sedikit  dibandingkan  ketika  mereka  masih menyembah berhala. Memang tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa  Islam  banyak  membawa  perubahan  pada  masyarakat  di Nusantara.  Sebagai  contoh,  kontrol  sosial  sebagai  manifestasi nilai-nilai  keislaman  di  Nusantara  tertuang  dalam  teks  Tajul Salatin. 14
Dalam  salah  satu  babnya,  teks  tersebut  tertulis  penuh celaan  terhadap  orang-orang  bakhil  dan  pujian  bagi  orang  yang mau  bermurah  hati.  “Hendaklah  yang  raja  itu  melebih  hormat akan segala fakir dan miskin  dan dimuliakan mereka itu terlebih daripada  segala  orang  kaya  dan  harus  senantiasa  duduk  dengan mereka  itu…”.  Semangat  egalitarianisme  di  atas  belum sepenuhnya  bisa  dilakukan,  terlebih  lagi  di  kalangan  elite kerajaan.  Dalam  adat  raja-raja  Melayu,  sedekah  dan  zakat  yang dikeluarkan oleh raja kepada fakir dan miskin diberikan pada saat diadakan  upacara  kerajaan  seperti  upacara  kelahiran,  upacara memotong  rambut,  dan  upacara  membayar  nazar.  Sedekah  yang dikeluarkan  raja  pun  tidak  tanggung-tanggung,  yaitu  berupa emas,  perak,  dan  pakaian  kepada  fakir  miskin  di  seluruh  negeri. Sedekah  dan  zakat  yang  diberikan  raja  dipakai  sebagai  alat melanggengkan  kekuasaannya.  Dalam  kasus  Nusantara,  zakat merupakan  suatu  anasir  penting  dari  tata  hukum  yang  ada,  baik hukum  positif  ataupun  moralitas  umum  yang  disosialisasikan melalui teks-teks bernafaskan Islam.
13 Azyumardi  Azra,  “Filantropi  dalam  Sejarah  Islam  di  Indonesia”,  dalam Zakat dan Peran Negara , ed . Kuntarno Noor Afiah dan Mohd. Nasir Tajang, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), 17.
14 Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, “Ketegangan Antara Kekuasaan dan Aspek  Normatif  Filantrofi  Dalam  Sejarah  Islam  Indonesia”,  dalam  Buku Berderma Untuk Semua (Jakarta: Mizan, t.t),159.
Dalam  masyarakat  Jawa,  misalnya,  dikenal  tradisi jimpitan ,  sebuah  praktek  kedermawanan  yang  dilakukan  kaum perempuan  dengan  menyisihkan  beras  yang  akan  dimasak  untuk disumbangkan bagi kegiatan sosial lingkungan atau disumbangkan kepada warga yang mendapatkan musibah. 15 Tradisi  serupa  juga  ditemui  di  masyarakat  Sunda dengan nama yang berbeda, yakni Perelek . 16
Selain  jimpitan,  Masyarakat  Jawa  juga  mengenal  tradisi maleman, megengan  dan  kupatan ,  sebuah  tradisi  bertukar  atau mengirim  makanan  untuk  kerabat,  handai  taulan  dan  khususnya untuk  orang-orang  tidak  mampu  di  sekitar  lingkungan  yang dilaksanakan  setiap  menjelang  bulan  puasa,  menjelang  lebaran dan setelah lebaran.
Sementara  masyarakat  Toraja  mempraktikkan  tradisi bua bungaran ,  yakni  mendermakan  hasil  panen  tanaman  atau  ternak pertama  pada  desa  atau  lembaga  sosial.  Tradisi  serupa  juga dipraktikkan  di  Masyarakat  Dayak.  Sedangkan  Masyarakat  Bali mengenal  dan  mempraktikan  tradisi Ngayah dalam  kehidupan sehari-hari mereka. Ngayah bagi masyarakat Bali adalah tindakan kolektif ikhlas tanpa pamrih untuk tujuan kepentingan umum dan agama di Bali.
Konsep  ini  mirip  dengan  tradisi  gotong  royong  di  Jawa, namun secara khusus ngayah lebih pada sebuah pengabdian atau pemberian  untuk  tujuan  keagamaan,  kemasyarakatan,  atau  pada masa  aristokrasi  sebagai  bentuk  kesetiaan.  Tradisi-tradisi semacam  itu  masih  berakar  kuat  dan  dipraktikkan  di  berbagai daerah di Indonesia.
Praktek  filantropi  juga  menjadi  bagian  dari  ajaran  dan kegiatan  keagamaan  di  Indonesia.  Dalam  Agama  Islam  yang dianut  mayoritas  penduduk  Indonesia,  misalnya,  ditemukan konsep dan praktek filantropi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan jenis pemberian lainnya.
15 Eka  Nofianti,  V.  Indah  Sri  Pinasti,  Puji  Lestari,  “Kohesi  Sosial  dalam Tradisi Jimpitan Beras pada Masyarakat Perdesaan (Studi Kasus Di RT 01 RW 02  Desa  Kemiri  Lor,  Kecamatan  Kemiri,  Kabupaten  Purworejo)”, E- S OCIETAS ,Volume  3,  Number  2,  Tahun  2014.,www.journal.student.uny.ac.id, diakses, 4 Juni 2015.
16 R.  H.  Sumardhani,  “Revitalisasi  Semangat  Ethnic  Philanthropy”, Humanitas ,  Vol.  1  No.1,  Juli-Desember  2008,  12,  http://digilib.unpas.ac.id, diakses, 4 Juni 2015.
Konsep  serupa  juga  ditemukan  dalam  ajaran  Kristen, Katolik  maupun  protestan,  dalam  bentuk  Kolekte,  Persepuluhan, Dana Puasa Pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan dalam ajaran agama  Hindu  dan  Budha  dikenal  dan  dipraktekkan  Dana  Punia, Dharma,  dan  sebagainya.  Sebagian  dari  kegiatan  filantropi  yang berkaitan dengan ajaran keagamaan itu bersifat wajib ( obligatory ) dan  sebagian  lainnya  bersifat  pemberian  suka  rela  ( voluntary ) yang  didorong  dan  dianjurkan  dalam  rangka  tolong-menolong, kerjasama,muamalah, hubungan antarmanusia. 17
Dalam  perkembangan  filantropi  di  Indonesia,  setidaknya terdapat 3 kategorisasi dari berbagai bentuk kegiatan filantropi. 18
Bentuk  yang pertama adalah filantropi tradisional, yaitu kegiatan filantropi  yang  berbasis  pada  tradisi  dan  ajaran  agama  yang diyakini  oleh  masyarakat  Indonesia.  Bentuk  ini  setidaknya menjadi  pemicu  munculnya  serta  berkembangnya  filantropi  di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya sebagian besar  pelaku  filantropi  berkeyakinan  bahwa  perilaku  untuk berderma  merupakan  perintah  agama  dan  akan  mendapatkan pahala  di  sisi  Tuhan  YME  Allah  Swt.  Keyakinan  akan mendapatkan  pahala  inilah  yang  menjadi  pendorong  utama terhadap perilaku berderma. Suatu perilaku yang pada hakikatnya sangat  mulia,  dimana ada keterpanggilan jiwa untuk  menyantuni atau  setidaknya  ikut  membantu  meringankan  beban  masyarakat yang tengah kesulitan, sebagaimana dalam hadis, sebagai berikut:
17 Helmut  K.Anheier  dan  Regina  A.List, A  Dictionary  of  Civil  Society, Philanthropy  and  the  Non-Profit  Sector (London-New  York:  Routledge: 2005), 196.
18 Saidi,  Zaim,  Mohammad  Fuad  dan  Hamid  Abidin, Praktik  Filantropi Keadilan Sosial di Indonesia: Studi kasus lima CSRO (Civil Society Resource Organization) (Jakarta: PIRAC, 2006).
172 | Misykat, Volume 05, Nomor 01, Juni 2020
ْرُك ُوْنَع ُللها  َسَّفَ ن ،اَيْ نُّدلا  ِبَرُك ْنِم ًةَبْرُك ٍنِمْؤُم ْنَع  َسَّفَ ن ْنَم ِمْوَ ي  ِبَرُك ْنِم ًةَب َرَ تَس  ْنَمَو ،ِةَرِخلآاَو اَيْ نُّدلا  ِفِ ِوْيَلَع ُللها  َرَّسَي ،ٍرِسْعُم ىَلَع  َرَّسَي  ْنَمَو ،ِةَماَيِقْلا ِنْوَع  ِفِ ُدْبَعْلا َناَك اَم ِدْبَعْلا ِنْوَع  ِفِ ُللهاَو ،ِةَرِخلآاَو اَيْ نُّدلا  ِفِ ُللها ُهَرَ تَس اًمِلْسُم ،ِويِخَأ اَمَو ،ِةَّنَْلْا  َلَِإ ًاقيِرِط ِوِب ُوَل ُللها َلَّهَس ،ًامْلِع ِوْيِف ُسِمَتْلَ ي ًاقيِرَط َكَلَس ْنَمَو َّلاِإ ،ْمُهَ نْ يَ ب ُوَنوُسَراَدَتَ يَو ِللها  َباَتِك َنوُلْ تَ ي ،ِللها  ِتوُيُ ب  ْنِم  ٍتْيَ ب  ِفِ ٌمْوَ ق َعَمَتْجا َغَو ،ُةَنيِكَّسلا ُمِهْيَلَع  ْتَلَزَ ن ْنَميِف ُللها ُمُىَرَكَذَو ،ُةَكِئَلاَمْلا ُمُهْ تَّفَحَو ،ُةَْحَّْرلا ُمُهْ تَيِش
ِظْفَّللا اَذ ِبِ ٌمِلْسُم ُهاَوَر ُوُبَسَن ِوِب ْعِرْسُي َْلَ ُوُلَمَع ِوِب َأَّطَب ْنَمَو ،ُهَدْنِع
Artinya:  Hadis  diriwayatkan  oleh  al-lmam  Muslim dengan  lafaz  ini.  Dari  Abu  Hurairah  r.a.  daripada  Nabi  Saw, Baginda  telah  bersabda:Barangsiapa  yang  melepaskan  seorang mu’min daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia,  niscaya  Allah  akan  melepaskannya  daripada  satu kesusahan  daripada  kesusahan-kesusahan  kiamat.  Barangsiapa yang  mempermudahkan  bagi  orang  susah,  niscaya  Allah  akan mempermudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang  menutup  ke’aiban  seorang  muslim,  niscaya  Allah  akan menutup  ke’aibannya  di  dunia  dan  akhirat.  Allah  sentiasa bersedia  menolong  hamba-Nya  selagi  mana  dia  suka  menolong saudaranya.  Barangsiapa  yang  melalui  suatu  jalan  untuk menuntut  ilmu,  nescaya  Allah  akan  mempermudahkan  baginya suatu  jalan  menuju  ke  surga.  Sesuatu  kaum  tidak  berkumpul  di salah  sebuah  rumah-rumah  Allah  (yaitu  masjid)  sambil  mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya sesama mereka melainkan suasana  ketenangan  akan  turun  ke  atas  mereka,  rahmat  akan melitupi mereka dan mereka akan di kelilingi oleh para malaikat dan  Allah  akan  menyebut  (perihal)  mereka  kepada  orang-orang yang  berada  di  sisi-Nya.  Barangsiapa  yang  terlambat amalannya, niscaya nasab keturunannya tidak mampu mempercepatkannya. Bentuk  yang  kedua,  adalah  kegiatan  filantropi  yang dilakukan  oleh  organisasi  masyarakat  sipil.  Dalam  konteks Indonesia,  kelahiran  organisasi  masyarakat  sipil  di  bidang  amal keagamaan  ini  dilatarbelakangi  stidaknya  oleh  munculnya  krisis ekonomi dan krisis politik.
Organisasi  masyarakat  sipil  ini  muncul  sebagai  bentuk respon  atas  “kegagalan”  negara  dalam  melayani  seluruh
kebutuhan warga masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan adanya krisis tersebut maka muncul kesadaran  untuk  melakukan  gerakan  menggalang  dana  dari masyarakat yang bersumber dari zakat, infak sedekah, dan wakaf.
Pada  tahun  1970-an  mulai  muncul  dan  berkembang organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Kemunculan organisasi- organisasi ini menandai babak baru bagi perkembangan filantropi Indonesia.  Organisasi-organisasi  ini  lahir  sebagai  respon  atas munculnya  masalah-masalah  sosial  baru  sebagai  dampak  dari proses  modernisasi  negara  Indonesia.  Pembangunan  yang berkembang  saat  itu  sebagai  bentuk  dari  proses  modernisasi Indonesia  telah  memunculkan  problem-problem  kekinian  yang tidak  ditemui  sebelumnya,  seperti  problem  lingkungan, konsumen,  buruh,  HAM,  dan  persoalan  sosial  lainnya.  Problem- problem  ini  menuntut  pendekatan  berbeda  yang  tidak  dilakukan oleh filantropi tradisional.
Organisasi  masyarakat  sipil  yang  lahir  pada  saat  itu menawarkan  program-program  dan  pendekatan  baru  untuk menangani  masalah-masalah  ini.  Program-program  yang  mereka tawarkan  tidak  hanya  melalui  pendekatan  penyantunan  dan pelayanan  sosial,  seperti  yang  banyak  dilakukan  oleh  pelaku filantropi  konvensional,  tapi  juga  program-program  advokasi. Gagasan-gagasan  tentang  partisipasi  dan  pemberdayaan  rakyat, tentang advokasi, kebebasan, dan hak asasi, merupakan tema atau isu  yang  banyak  diangkat.  Berbeda  dengan  program-program karitatif  dan  keagamaan  yang  banyak  didukung  oleh  filantropi konvensional,  program-program  organisasi  masyarakat  sipil  ini tak  banyak  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat,  lembaga sosial  maupun  lembaga  keagamaan.  Karena  itulah  mereka mencoba  mendanai  program-program  ini  dengan  menggalang dukungan  pendanaan  dari  lembaga-lembaga  donor  internasional. Dalam  perkebangannya  dukungan  dari  lembaga  donor  ini menjadi  sumber  utama  bagi  program-program  yang  dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia. 19
19 http://ditpolkom.bappenas.go.id.
Gerakan filantropi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama setelah rezim Presiden Soeharto. Hal  tersebut  disebabkan  adanya  iklim  politik  yang  lebih  terbuka sehingga lebih memungkinkan masyarakat sipil dapat menyalurkan  “kreativitas”  nya  dalam  membantu  masyarakat lainnya.  Keinginan  kuat  untuk  membantu  sesama  anggota masyarakat  yang  membutuhkan  ini  dipertajam  dengan  adanya bencana-bencana  alam  di  Indonesia.  Diantara  organisasi masyarakat  sipil  yang  bergerak  di  bidang  filantropi  adalah Dompet Dhuafa (Republika), Rumah Zakat, LazisNU, Lazis MU, Dewan  Da’wah  Infaq  Club,  Bulan  Sabit  Merah  Indonesia,  dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). 20
Bentuk  yang  ketiga  adalah  organisasi  sumber  daya masyarakat sipil. Organisasi ini adalah bentukan masyarakat non pemerintah  yng  bersifat  nirlaba  yang  didikelola,  dan  digerakkan secara  lokal. 21 Selain  memobilisasi  dana  dari  luar  dan  dalam negeri untuk mendanai program-programnnya, organisasi ini juga menyalurkannya  kepada  organisasi-organisasi  masyarakat  sipil dan  kelompok-kelompok  lain  lewat  pemberian  dana  atau mekanisme keuangan yang lain. Mereka menjalankan fungsi baru yang selama ini tak banyak dlakukan organisasi masyarakat sipil di  Indonesia  dan  berpotensi  menjadi  lembaga grant  making lokal. 22 Sebagian  dari  organisasi  ini,  khususnya  organisasi  yang didirikan  perusahaan  dan  keluarga  kaya,cenderung  mendanai progam-program  filantropi  tradisional  dalam  bentuk  penyediaan pelayanan  masyarakat  seperti  pendidikan  dan  kesehatan. Sementara organisasi  sejenis   lainnya  yang digerakkan oleh para aktivis  LSM  mencoba  memobilisasi  dan  menerima  dana  dari berbagai  sumber  untuk  mendanai  tidak  hanya  program-program penyediaan  pelayanan  sosial,  tetapi  juga  program-program  yang berusaha  memecahkan  berbagai  persoalan  yang  timbul  dari proses modernisasi tersebut di atas.
20 http://interfidei.or.id.
21 Rustam  Ibrahim,  “National  Directory  of  Civil  Society  Resource Organizations: Indonesia” (Jakarta: TheSynergos Institute, 2002).
22 Grantmaking  adalah  skema  penyaluran  dana  hibah  dari  kedua  jenis foudation  tersebut,  bagi  lembaga  nonprofit/organisasi  nirlaba.  Untuk  apa? Dana hibah tersebut disalurkan guna mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh  organisasi  nirlaba  di  bidang  keagamaan,  budaya,  sosial,  lingkungan  dan kemanusiaan. Lihat http://keuanganlsm.com.
Dari  segi  program,  perkembangan  filantropi  Indonesia juga diwarnai dengan perluasan program yang ditawarkan kepada masyarakat untuk didukung dan disumbang. Di tengah maraknya kegiatan  penggalangan  dana  untuk  kegiatan  keagamaan  dan bencana,  yang  menjadi mainstream utama  filantropi  Indonesia, beberapa  organisasi  mulai  mencoba  mengarahkan  kegiatan filantropi  untuk  mendukung-isu-isu  yang  sifatnya  strategis  dan bersifat jangka panjang.
Upaya ini dilakukan dengan memobilisasi  dana dan daya dari  masyarakat  untuk  program-program  yang  selama  ini mendapatkan  dukungan  pendanaan  dari  lembaga  donor. Misalnya,  beberapa  organisasi  perempuan  yang  selama  ini mendapatkan dukungan  dari lembaga donor, mulai  memobilisasi dana  dari  public  dan  korporate  untuk  mendukung  program pemberdayaan perempuan. Melalui program “Peduli Perempuan” dan  “Pundi  Perempuan”,  mereka  mencoba  mengkampanyekan persoalan-persoalan  perempuan,  seperti  kekerasan,  trafficking, kesetaraan  gender  dan  minimnya  akses  terhadap  kesehatan reproduksi, agar didukung dan disumbang masyarakat. 23 Beberapa kelompok lainnya, mengkampanyekan dukungan  pendanaan  terhadap  program  perlindungan  konsumen, program  anti  korupsi,  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin dan  perlindungan  buruh  migran.  Inisiatif-inisiatif  semacam  ini belum banyak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan lain yang muncul dalam perkembangan filantropi di  Indonesia  dalam  10  tahun  terakhir  adalah  upaya  sinergi  dan kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi ini tidak hanya terjadi antar
LSM, seperti  yang selama ini banyak dilakukan, tapi juga antara LSM  dengan  OPZ  dan  perusahaan.  Misalnya,  enam  organisasi yang  concern  terhadap  isu  perempuan  (Jurnal  Perempuan,  Puan
Amal  Hayati,  Mitra  Inti,  YSIK,  Rifka  Annisa  dan  PIRAC) berkolaborasi dalam jaringan Peduli Perempuan untuk berkampanye  dan  menggalang  dana  bagi  program-program pemberdayaan perempuan.
23 http://www.esensi.co.id, diakses, 2 Juni 2015.
Dompet  Dhuafa  Republika  juga  bersinergi  dengan  YLKI dan  PFI  untuk  menggalang  sumbangan  bagi  perlindungan konsumen  dari  makanan  bermelamin.  DDR  juga  bersinergi dengan  ICW  dan  YAPPIKA  untuk  mengkampanyekan  program antikorupsi  di  sekolah  dan  dengan  YLBHI  untuk  menggalang sumbangan  bagi  program  bantuan  hukum  bagi  rakyat  miskin. Sinergi  dan  kolaborasi  ini  lebih  dikarena  masing-masing organisasi  nirlaba  mulai  menyadari  kelebihan  dan  kelemahan masing-masing.  Mereka  juga  mulai  menyadari  bahwa  isu-isu besar  yang  bersifat  strategis  tidak  mungkin  bisa  diatasi  dengan bekerja  sendiri-sendiri.  Dengan  kolaborasi  ini,  masing-masing bisa belajar dan saling menutupi kelemahan masing-masing.

## C. Filantropi Media Massa
Perkembangan  filantropi  di  era  1990-an  juga  ditandai dengan munculnya pemain-pemain baru yang ikut mewarnai dan mendorong pengembangan filantropi. Salah satunya adalah media massa.  Media  massa  muncul  sebagai  institusi  efektif  dalam menggerakkan  kepedulian  dan  kedermawanan  masyarakat  dan televisi, radio, serta surat kabar tidak lagi hanya berperan sebagai media  informasi  dan  hiburan,  tapi  mulai  memperluas  kiprahnya sebagai  penggalang  dan  penyalur  dana  sosial  melalui  program “dompet” dan “peduli”. 24
Program-program  ini  tidak  hanya  bermunculan  pada  saat terjadi bencana alam maupun sosial, tapi sebagian sudah menjadi program  tetap  dan  reguler.  Distribusi  dan  pemanfaatan  dananya, meski  sebagian  besar  masih  untuk  hal-hal  yang  sifatnya emergency , juga sudah meluas ke masalah pendidikan, kesehatan dan  ekonomi  produktif.  Program  penggalangan  kedermawanan oleh  media  ini  mendapatkan  dukungan  oleh  masyarakat.  Hal  ini tergambar dari besarnya perolehan dana yang mereka galang dari masyarakat.  Pada  saat  bencana  Tsunami  di  Aceh,  misalnya, PIRAC  mencatat  lebih  dari  Rp.367  milyar  sumbangan  berhasil digalang  oleh  35  media  cetak  dan  elektronik.  Sementara  jumlah media yang menggalang tercatat lebih dari 150 media. 25
24 https://www.academia.edu, diakses, 4 Juni 2015.
25 http://pirac.org, diakses, 2 Juni 2015.
Masifnya kemampuan televisi untuk mengumpulkan dana public bisa dilihat ketika peristiwa Tsunami di  Aceh tahun 2004 lalu.  Peristiwa  tersebut  diliput  secara  terus  menerus  oleh  salah satu  stasiun  televisi,  yakni  Metro  TV.  Ketika  itu  Metro  TV berhasil  mengumpulkan  dana  hingga  40  milyar  rupiah  melalui program  “Indonesia  Menangis”.  Penggalangan  dana  seperti  ini tidak hanya dilakukan oleh Metro TV saja. Saat ini hampir setiap stasiun  televisi  yang  bersiaran  nasional  memiliki  program penggalangan  dana.  RCTI  memiliki  “Jalinan  Kasih”,  yaitu program  yang  memfokuskan  pada  pengumpulan  dana  bagi pengobatan  mereka  yang  menderita.  Hal  serupa  dilakukan  oleh Indosiar  dengan  program  “Peduli  Kasih”.  Di  TV  One  memiliki program  acara  “Satu  Untuk  Negeri”,  sedangkan  di  ANTV program  “Yayasan  ANTV  Peduli  Untuk  Negeri”.  Adapun  di kelompok  MNC  terdapat  program  “Beasiswa  Obsesi”  dan “Global TV peduli” di Global TV, “RCTI Peduli” di RCTI, serta “MNC  TV  Peduli”  di  MNC  TV.  Yang  terakhir  adalah  program “Trans 7 Peduli” di Trans 7.
Di satu sisi, media massa televisi memiliki fungsi sebagai pusat  informasi  yang  sangat  strategis  bagi  pengumpulan  dana public  dalam  jumlah  besar.  Namun  demikian,  media  massa televisi juga memiliki peran sebagai alat untuk melakukan sosial kontrol  terhadap  berbagai  kegiatan  penggalangan  dana  publik. Pada saat media massa televisi telah memiliki peran ganda, tidak hanya  sebagai  pemberi  informasi  namun  juga  sebagai  pelaku kegiatan  filantropi,  maka  dikhawatirkan  akan  memunculkan persoalan  obyektivitas  dan  independensi  dari  media  massa televisi.Seharusnya  dilematis  persoalan  ini  tidak  terjadi seandainya  media  massa  televisi  tetap  berada  pada  tugas  dan fungsi  utamanya  sebagai  pemberi  informasi,  alat  sosial  kontrol, sarana pendidikan, serta sarana hiburan masyarakat. 26
Keprihatinan  media  massa  televisi  terhadap  masyarakat yang  tertimpa  musibah  bencana  alam  sesungguhnya  masih  bisa dilakukan  dengan  memberikan  informasi  yang  seutuhnya  bagi masyarakat  luas  tentang  kegiatan  penggalangan  dana  yang dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  sosial  yang  concern  terhadap musibah tersebut.
26 Pasal 13 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dengan  kata  lain,  media  massa  televisi  cukup  menjadi fasilitator  dalam  memberikan  berbagai  informasi,  baik  untuk lembaga-lembaga  yang  akan  menyalurkan  sumbangannya maupun  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  tersebut. Namun  sayangnya,  praktik  filantropi  oleh  media  massa  televisi telah terlanjur menjadi kenyataan sosial. 27
Fakta  inilah  yang  kemudian  memunculkan  desakan  agar dibuat  suatu  aturan  terkait  dengan  kegiatan  filantropi  yang dilakukan  media  massa  secara  keseluruhan,  televisi  pada khususnya.  Akhirnya  Dewan  Pers  merespon  kegelisahan masyarakat  terhadap  perilaku  filantropi  media  massa  tersebut dengan  mengeluarkan  Kode  Etik  Filantropi  Media  Massa  pada tahun  2013.  Kode  Etik  Filantropi  memuat  beberapa  prinsip  dan ketentuan yang harus ditaati media dalam menggalang, mengelola dan menyalurkan sumbangan masyarakat. Misalnya, penggalangan  sumbangan  harus  dilakukan  secara  sukarela, terbuka, etis, nonpartisan dan sesuai hukum yang berlaku. Media pengelola  sumbangan  juga  harus  menyediakan  rekening  khusus untuk menampung sumbangan masyarakat.
Media  pengelola  sumbangan  harus  membuat  sistem  dan prosedur  pengelolaan  sumbangan  secara  profesional  dan menyampaikan laporan program dan keuangannya secara tertulis kepada  publik.  Kode  etik  juga  melarang  pemanfaatan  dan penyalahgunaan sumbangan masyarakat untuk keperluan promosi atau  program  CSR  perusahaan  atau  pemilik  perusahaan.    Kode etik ini disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh Dewan Pers dan  terdiri  dari  perwakilan  media  cetak,  televisi,  radio  dan cyber/web.  Penyusunan  dilakukan  dengan  mengacu  pada pengalaman  media  massa  dalam  dalam  pengelolaan  sumbangan masyarakat, berbagai praktik baik, serta kasus-kasus yang terjadi di lapangan. 28
Apabila  dicermati  secara  seksama  atas  apa  yang  tengah terjadi dalam kegiatan filantropi media massa, Heychael dan Roy menyebutkan setidaknya terdapat beberapa kritikan.
27 http://nasional.tempo.co, diakses, 4 Juni 2015.
28 http://www.dewanpers.or.id, diakses, 4 Juni 2015.
Pertama adalah  kurangnya  penghargaan  kepada  pemirsa yang  telah  menyumbang  dan  kuatnya  pencitraan  perusahaan media.  Kecenderungan  ini  dapat  dilihat  ketika  pelaksanaan penyaluran  sumbangan,  dimana  stasiun  televisi  tidak  konsisten dalam  menyebutkan  bahwa  sumbangan  yang  diberikan  tersebut merupakan  sumbangan  dari  permirsa  televisi  dan  bukan  dari perusahaan televisi tersebut. Di sini seolah-olah ada upaya untuk “mengaburkan”  asal-usul  sumbangan  tersebut  yang  semula  dari pemirsa televisi menjadi dari perusahaan terlevisi.
Kedua ,  pelaku  atau  aktor  yang  memberikan  sumbangan tersebut  tidak  ada  kaitan  struktural  terhadap  lembaga  filantropi tersebut.  Hal  ini  dapat  ditemukan  di  beberapa  televisi  yang menggunakan  jasa  selebriti,  tokoh/pejabat  publik  atau  pemilik media  massa  tersebut  yang  sesungguhnya  tidak  memiliki  posisi structural  dalam  lembaga  filantropi.  Selain  menunjukan bergesernya  peran  tanggungjawab  dari  stasiun  televisi  kepada aktor/selebriti  serta  mengesankan  tidak  independennya  media massa dan lebih mengedepankan unsur branding perusahaan. Hal ini  juga  menunjukan  seolah-olah  sebagai  bentuk  upaya  media memberikan  pelayanan  terhadap  pejabat  public  dengan menggunakan  dana  masyarakat.  Tidak  hanya  memunculkan penyalahgunaan  dana  public  namun  juga  mengurangi  integritas lembaga filantropi.
Ketiga ,  adanya  kerancuan  identitas  lembaga  pengelola filantropi.  Pada  beberapa  kasus  televisi  sering  kali  bekerjasama dengan  berbagai  pihak  dalam  proses  penyaluran  bantuan. Kerjasama ini tidak pernah dijelaskan secara baik sehingga sangat memungkinkan  munculnya  kerancuan.  Contoh  kerancuan  itu dapat  dilihat  ketika  “Pundi  Amal  SCTV”  bekerjasama  dengan SIKIB  (Solidaritas  Istri  Kabinet  Indonesia  Bersatu)  dalam menyalurkan  bantuan  untuk  korban  banjir  Jakarta  tahun  2013. Pihak  manakah  yang  sesungguhnya  yang  menyumbang  ?  Hal inilah yang menimbulkan di masyarakat luas.
Keempat ,  profesionalisme,  merujuk  pada  Kode  Etik Media  Massa,  ukuran  prinsip  profesionalisme  adalah  adanya kajian  terdahulu  untuk  menentukan  kebutuhan  public  yang  akan disumbang,  seperti  tercantum  dalam  Bab  3  pasal  9  ayat  2  Kode Etik  Filantropi  Media  Massa,  yakni  “pengelola  sumbangan masyarakat  di  media  massa  harus  melakukan  pengkajian (assessment)  lapangan  secara  akurat  mengenai  kebutuhan,  baik jumlah  maupun  jenis  sumbangan  yang  dibutuhkan  penerima manfaat”.
Persoalan  profesionalisme  yang  kerap  terabaikan  secara teknis  akan  berimplikasi  terhadap  pelanggaran  etika.  Sebagai contoh  dapat  dilihat  pada  saat  tidak  konsistennya  penyebutan pemirsa  sebagai  pihak  yang  memberikan  sumbangan,  lalu  tidak jelasnya  tujuan  dan  sasaran  program,  dan  peranan  stasiun  hanya sebatas  menjadi  perantara.  Kemudian  hal  penting  lainnya  adalah tidak  tepatnya  bantuan  yang  diberikan.Semua  ini  disebabkan karena  stasiun  televisi  tidak  memiliki  pengalaman  sebagai lembaga filantropi  yang professional. Pada akhirnya pengelolaan dana  sumbangan  dari  pemirsa  televisi  dikelola  oleh  para  pekerja media yang mendadak menjadi pekerja filantropi.
Kelima ,  tidak  disebutkannya  nominal  sumbangan  yang diserahkan.  Modus  umum  penyaluran  sumbangan  oleh  televisi hanya  menyebutkan  jumlah  dan  jenis  barang  yang  disalurkan tanpa  menyebutkan  besaran  dana.  Seharusnya  penyebutan  akan jumlah  dana  yang  disumbangkan  akan  sangat  penting  bagi masyarakat  yang  telah  menyumbang  untuk  mengetahui  seberapa besar  dana  yang  disumbangkan  oleh  media  massa  tersebut.  Hal ini menunjukan masih lemahnya penerapan asas transparansi dan akuntabilitas organisasi filantropi sehingga menyebabkan sulitnya masyarakat untuk melakukan verifikasi.
Keenam ,  tiadanya  pelaporan  dana.  Dalam  pelaksanaan  di lapangan  tidak  satu  pun  stasiun  televisi  yang  menyiarkan  secara lengkap  dan  berkala  atas  dana  yang  terkumpul  dan  tersalurkan. Inilah  titik  paling  krusial,  yakni  transparansi  yang  menjadi  titik pokok  dalammembangun  kepercayaan  antara  public  dan perusahaan  media.  Seharusnya,  ketika  promosi  program penggalangan  dana  dilakukan  melalui  media  televisi,  maka laporannya  pun  tidak  cukup  hanya  tertulis  saja,  namun  juga dipublikasikan  di  media  televisi  .  Oleh  karenanya  akan  tercipta keseimbangan  antara  promosi  program  dan  pertanggungjawaban program.
Kegagalan  perusahaan  media  massa  televisi  memahami frekuensi  sebagai  milik public .  Sebagai  milik public tentunya frekuensi  yang  dipinjamkan  ke  perusahaan  haruslah  berdampak baik  bagi  kepentingan public .  Di  sisi  lain  penggunaan  frekuensi untuk  kepentingan  pencitraan  perusahaan  dan  pemilik  menjadi bukti  adanya  penyalahgunaan  fungsi  frekuensi.  Tanggung  jawab perusahaan  media  massa,  khususnya  televisi,  seyogyanya  tidak hanya  kepada  pemirsa  namun  juga  kepada  seluruh  masyarakat, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.

## D. Penutup
Adanya  dualisme  tugas  dan  fungsi  dalam  perusahaan media massa, yang tidak hanya sebagai pemberi informasi namun juga  sebagai  lembaga  filantropi,  merupakan  “akibat”  dari munculnya iklim kebebasan di Indonesia sehingga semua elemen masyarakat  dapat  berperan  sebagai  lembaga  filantropi.  Hal-hal seperti  ini  seakan  menjadi  penguat  bahwa  dalam  persoalan perkembangan  filantropi,  kelompok  masyarakat  sipil  sangat berperan  sehingga  memunculkan  kesan  negara  tidak  terlalu mencampuri persoalan tersebut.
Di  sisi  lain  kemajuan  perkembangan  di  dunia  filantropi Indonesia,  yang  pada  dekade  90-an  memunculkan  lembaga- lembaga  baru,  khususnya  lembaga  filantropi  media  massa, menjadi  fenomena  baru  yang  harus  dicermati.  Keberadaan  Kode Etik  Filantropi  Media  Massa  diharapkan  mampu  menjadi pemandu  agar  tujuan  serta  fungsi  lembaga  filantropi  tetap  pada jalurnya.  Di  lain  sisi  peranan  media  massa  sebagai  pilar demokrasi pun tetap kokoh.
Faktor keyakinan dalam agama menjadi pendorong utama bagi  masyarakat  Indonesia,  khususnya  Islam,  dalam  melakukan berbagai kegiatan berderma untuk kemaslahatan bersama.

## Daftar Pustaka
Al-Haurani, Yasir Abdul Karim, al-Waqf wa al-’Amal al- Ahli fi al-Mujtama’  al-Islami  Case:  Jordan,  Kuwait,  Kuwait Awqaf Public Foundation, 2001.
Anheier,  Helmut  K  dan  Regina  A.List,  A  Dictionary  of  Civil Society,  Philanthropy  and  the  Non-Profit  Sector, London-New York: Routledge:2005.
Azra, Azyumardi, “Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia”, dalam Zakat dan Peran   Negara,  ed.  Kuntarno  Noor
Afiah  dan  Mohd,  Nasir  Tajang,  Jakarta:  Forum  Zakat,
2006. Badan  Wakaf  Indonesia,KAPF,  IRTI,  Manajemen  Wakaf  di  Era Modern,(Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan & Pengembangan  Wakaf,  Jakarta:  Dirjen  Bimas  Haji, 2003. Fauzia, A, Faith and the State: A History of Islamic philanthropy in Indonesia. ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies, 6 (2), 2013.
Fauzia,  Amelia,  dan  Ary  Hermawan,  “Ketegangan  Antara Kekuasaan  dan  Aspek  Normatif  Filantropi  Dalam Sejarah Islam Indonesia”, Dalam Buku Berderma Untuk Semua, Jakarta: Mizan, t.t.
Ibrahim, Barbara, From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy, Kairo:American University in Cairo Press, 2008. Ibrahim, Rustam, “National Directory of Civil Society Resource Organizations: Indonesia”,  Jakarta:  TheSynergos
Institute, 2002.
Laila,  Tanim,  “Innovations  in  Islamic  Philantrophy  and Monetization  of  Islamic  Philantrophic  Instruments”,
Institute of Hazrat Mohammad Saw, t.th, 1.
Mohsin, Magda Ismail Abdel , “Financing Through Cash-Waqf:a Revitalization to Finance Different Needs”,
International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern Finance and Management, Vol. 6 No. 4, 2013.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad, Fiqih  Lima  Mazhab ,  Jakarta:
Lentera, 2008.
Nofianti,  Eka,  V,  Indah  Sri  Pinasti, Puji  Lestari,  “Kohesi  Sosial dalam  Tradisi  Jimpitan  Beras  pada  Masyarakat Perdesaan (Studi Kasus Di RT 01 RW 02   Desa  Kemiri Lor,  Kecamatan  Kemiri,  Kabupaten  Purworejo)”,  E- SOCIETAS,Volume 3, Number 2, Tahun 2014.
Prihatna,  Andi  Agung  ,  “Filantropi  dan  Keadilan  Sosial  di Indonesia”. dalam   Chaider  S.  Bamualim  dan  Irfan
Abubakar. Revitalisasi Filantropi Islam: Studi  Kasus
Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia, Jakarta, CSRC, 2007.
Risdianto,  Kebebasan  Bermazhab  Dalam  Hukum  Islam:  Studi Terhadap UU No.41/2004 tentang Wakaf, Disertasi UIN Syarif Hadiyatullah Jakarta, 2014.
Saidin,  OK,  Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual,  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2003.
Sumardhani, R. H, “Revitalisasi Semangat Ethnic Philanthropy”, Humanitas, Vol. 1   No.1,   Juli-Desember 2008. Undang-Undang UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Zaim,  Saidi,  Mohammad  Fuad  dan  Hamid  Abidin,  Praktik Filantropi Keadilan   Sosial  di  Indonesia:  Studi  kasus lima  CSRO  (Civil  Society  Resource  Organization), Jakarta: PIRAC, 2006.