## KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI  PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM  PENG ADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

## JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY FOR LAND TITLE HOLDERS IN THE PROCUREMENT OF LAND FOR PUBLIC PURPOSES

## Hasan Basri
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Fascasarjana Universitas Mataram Email : hasan_ijah_fatin@yahoo.co.id
Naskah diterima : 02/02/2013; revisi : 05/02/2013; disetujui : 28/03/2013

## A bstrAct
The land acquisition process for public interest in many case don’t work properly. It usually caused by the reluctance of land ownership right holders to release their land. Generally because they felt their rights were unprotected especially the right to get proper compensation. This research aimed to find out and to understand about legal protection to the land ownership right holders in land acquisition for public interest and its implementation by studied case of land acquisition for PLTU (steam power plant) development in west Lombok . This research used a normative– sociological research method which focus on the “realization and implementation” of normative legal (in abstracto) in certain legal case (in concerto) or in other phrase methods of this research meant to see how legal works in the society. Research result shown that land ownership right holders in land acquisition for PLTU development in west Lombok did not get optimum legal protection which caused by unserious attention from the regulation of land acquisition for public interest to this matter. Beside that, the official of land acquisition for public interest did not gave their maximum effort to protect related rights and the reluctance of land ownership right holders to registered their land also causing lack protection of their rights.

## Keywords: Legal Protection, Land Acquisition

## A bstrAk
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering tidak dapat berjalan dengan mulus. Salah satunya disebabkan karena pemegang hak atas tanah enggan melepaskan tanahnya, umumnya karena merasa haknya tidak terlindungi, terutama haknya untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana implementasinya, dengan mengambil studi kasus pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Lombok Barat. Metode penelitian yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif – sosiologis yang fokus kajiannya menitik beratkan pada “penerapan atau implementasi” ketentuan hukum normatif ( in abstracto ) pada peristiwa hukum tertentu ( in concreto ) atau dengan kata lain metode dalam penelitian ini untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Lombok Barat. Hal mana disebabkan oleh peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak serius dalam mengatur masalah itu, selain itu aparatur penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga tidak maksimal untuk mengupayakan perlindungan hukum dimaksud dan adanya keengganan pemegang hak atas
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
tanah sendiri untuk mendaftarkan haknya turut memicu tidak optimalnya perlindungan hukum yang diterima.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pengadaan Tanah
masyarakat pemilik tanah enggan melepas- kan tanahnya, salah satunya disebabkan karena  nilai ganti kerugian yang diberi- kan dipandang tidak layak, sehingga tidak menjamin kehidupannya akan lebih baik, setidak-tidaknya tidak lebih buruk dari se belum dilepaskan dari hak atas tanahnya.
Hal di atas memperlihatkan bahwa ke- pentingan umum sebagai perwujudan kepentingan sebagian besar masyarakat sering kali berbenturan dengan ke pentingan masyarakat lainnya sebagai pribadi. Meski- pun kepentingan umum harus diutamakan, namun kepentingan pemegang hak atas tanah sebagai individu harus dilindungi oleh hukum.
Permasalahan yang dikaji dalam pe- nelitian ini adalah :
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pem ban- gunan PLTU di Lombok Barat ?
Untuk mendapatkan kajian pada perma- salahan yang diangkat, maka diperlukan teori-teori yang berkembang, terkait dengan permasalah yang diangkat sebagai sumber untuk menganalisis permasalahan.
teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Seiring dengan perkembangan ke- negara  an dan pemerintahan, ajaran  negara hukum yang kini dianut oleh negara- negara di  dunia khususnya setelah perang dunia

## PENDAHULUAN
t AnAh memPunyAi PerAnAn yang  penting dalam kehidupan manusia karena mem- punyai fungsi ganda, yaitu sebagai sosial aset dan capital asset. Sebagai sosial aset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan ber negara, sedangkan sebagai kapital aset tanah merupakan faktor modal dalam pem- bangunan.
Pemerintah  selaku penguasa yang ber- tanggung jawab atas terlaksananya ke- pentingan umum harus melakukan peng- aturan ter hadap masalah ini. Sebagai perwujudan dari tanggungjawabnya atas kepentingan umum khususnya sebagai penyelenggaara pembangunan untuk ke- pentingan umum, pemerintah telah me- lakukan pengaturan mengenai hal itu.
Indonesia telah beberapa kali melaku- kan penggantian dan perubahan terhadap pe raturan pengadaan untuk kepentingan umum dan terakhir masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk ke- pentingan umum diatur dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pe- ngadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2012. Untuk pe- laksana undang- undang tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2012 di undangkan Per- pres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyeleng- garaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangu- nan Untuk Ke pentingan Umum.
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk ke- pentingan umum (sebelum berlakunya UU No. 2 Tahun 2012), memperlihatkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering tidak dapat berjalan dengan mulus. Hal ini salah satunya disebabkan karena
Hasan Basri  | Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah .............................. kedua  adalah negara kesejahteraan  ( welfare state ).  Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsep legal state terdapat prinsip staats   onthouding atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik yang me lahirkan dalil “ the least government is the best  government ” dan terdapat prinsip laissez faire, laissez aller dalam bidang ekonomi yang melar- ang  negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat ( staat- benoeienis ).  Akibat pembatasan ini peme- rintah atau administrasi negara menjadi pasif dan oleh karenanya sering disebut negara penjaga malam ( nachwakerstaad ). Adanya pembatasan negara, gagasan yang me nempatkan pemerintah sebagai pihak yang ber tanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya yaitu welfare .
Negara kesejahteraan ( welfare state ) menurut Lemaire sebagaimana dikutip oleh S.F. Marbun, disebut bestuuszorg (negara berfungsi menyelenggarakan ke sejahatera an  umum)  atau welvaarsstaat atau verzorgingsstaat merupakan  konsepsi negara  hukum modern, menempatkan per- anan negara pada posisi yang kuat dan  besar. Tugas dan wewenang  serta  tanggungjawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif.  Tugas-tugas baru terus ber tambah sementara tugas-tugas lama semakin   berkembang.  Akhirnya   sekarang ini konsepsi negara hukum modern ini menimbulkan dilema yang penuh kontradiksi, sebab suatu negara hukum modern  meng haruskan   setiap   tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum dan bersamaan dengan itu kepada pemerintah diserahi pula peran, tugas dan tanggung- jawab yang luas dan berat.
2. Teori Hak Menguasai Negara atas  Tanah
Hak menguasai tanah oleh negara di Indonesia diatur di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUDNRI 1945 yang dengan tegas di-
nyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.
Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUDNRI 1945 menjelaskan pengertian hak me nguasai sumber daya alam oleh Negara sebagai berikut  :
1. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUDNRI 1945 dan hal-hal sebagai yang di maksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat an tertinggi dikuasai oleh Negara, se bagai   organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat.
Hak menguasai Negara tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini memberikan wewenang untuk  :
a.  Mengatur dan menyelenggarakan per- untukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa  tersebut.
b.  Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c.  Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang  angkasa.
2. Wewenang  yang  bersumber  pada hak menguasai dari Negara tersebut pada Ayat 2 Pasal 33, digunakan  untuk  men- capai  sebesar- besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
3.  Hak  menguasai  dari  Negara  tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah, swasta dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak ber tentangan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 77 - 93
dengan  kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan Peraturan yang berlaku.
Menurut Mohammad Hatta sebagai- mana dikutip oleh Febrian:
“dikuasai oleh negara tidak berarti  negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau “ondernemer”. Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran ja- lan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal.
Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya dalam perkara permohonan Judicial Review ter- hadap UU Nomor 20 Tahun 2003 ten- tang ketenaga listrikan memberikan tafsir me ngenai makna kalimat “dikuasai oleh Negara”   sebagai  berikut:
“Pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUDNRI 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip ke daulatan rakyat yang dianut dalam UUDNRI 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekal- igus pemegang ke kuasaan ter tinggi  dalam kehidupan  bernegara, se suai dengan dok- trin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pe ngertian kekuasaan tertinggi ter sebut,  tercakup pula penger- tian  ke pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.…Rakyat secara kolektif itu dikon- struksikan oleh UUDNRI 1945 memberi- kan  mandat kepada negara  untuk men- gadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan  ( bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan  (beheersdaad) dan pengawasan ( toezichthoudensdaad)
untuk tujuan sebesar- besarnya ke- makmur an rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangan- nya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh  DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (ekseku- tif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui  mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui ke terlibatan langsung dalam manaje- men Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q.  Pemerintah mendayagunak- an penguasaan nya atas sumber- sumber kekayaan itu untuk di gunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilaku- kan oleh negara c.q.  Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh  negara atas cabang produksi yang penting dan/ atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar- benar dilaku- kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh  rakyat.

## 3.  Teori Perlindungan dan Pembangunan Hukum
Konsep teori perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah,  karena pe merintah sebagai titik sentralnya. Pe- merintah sebagai titik sentral sehingga terbentuk dua (2) bentuk perlindungan hukum,  yaitu:
a.  Perlindungan Hukum Preventif.
b.  Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum preventif  ber    tuju an untuk mencegah terjadinya  sengketa atau permasalahan.   Sementara   per  lindung an
Hasan Basri  | Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah .............................. hukum represif bertujuan untuk me nye  lesaikan   sengketa.   Seperti   halnya per  lindungan   hukum  dalam   peradilan umum dan per adilan  administrasi masuk ke dalam per lindungan hukum represif. Konsep perlindungan hukum  sangat terkait dengan fungsi hukum itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja me nguraikan fungsi hukum sebagai berikut :
“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masya- rakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif arti- nya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam  setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus di pelihara, di lindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang mem bangun, yang dalam difinisi kita berarti masya- rakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masya- rakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pe- meliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap  bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.
4. Teori Efektivitas Berlakunya Hukum Dalam Masyarakat
Menurut  Soerjono Soekanto ada lima hal yang berpengaruh dalam penegakan hukum:
a.  Faktor hukumnya sendiri.
b.  Faktor penegak hukum.
c.  Faktor sarana atau fasilitas.
d.  Faktor masyarakat.
e.  Faktor kebudayaan.
Sementara itu Lawrence M. Friedman dengan teori sistem hukum ( legal system ) menyebut tiga aspek dalam (penegakan) hukum  yaitu: (1) Content of Law , (2) Struc- ture of Law dan (3) Culture of Law . Dalam me ngukur efektivitas suatu peraturan, ke tiga aspek ini perlu dianalisis secara kompre hensif.
Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum Normatif-Empiris, yaitu  penelitian hukum yang fokus kajian- nya pada “penerapan atau implementasi” ketentuan hukum normatif ( in abstracto ) pada  peristiwa hukum tertentu ( in concreto ) dan hasilnya.
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
1.  Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan permasalahan yang dibahas.
2. Pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan contoh kasus untuk mendapatkan gam- baran yang jelas mengenai permasalahan yang   di bahas.
Data yang dipergunakan meliputi data primer yang dikumpulkan dengan cara pengamatan (observasi) dan wawa- ncara ( interview) dan data sekunder yang di peroleh dengan cara studi doku- men atau bahan pustaka. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa cara deskriptif kualitatif  yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menganalisa data yang ada dan dihubungkan dengan  studi kepustakaan dan teori-teori atau per- aturan perundang- undangan yang ber- laku  se hingga nantinya dapat  ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu mengenai obyek penelitian yang nantinya akan ditarik suatu kesimpulan akhir.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 77 - 93

## PEMBAHASAN
1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Pengadaan tanah untuk kepenti ngan umum pada hakikatnya merupakan salah satu perwujudan dari hak menguasai  Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945. Namun  hingga saat ini belum ada rumusan yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja di- katakan  untuk keperluan, kebutuhan atau ke pentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya.
Dalam pengadaan tanah untuk kepenti- ngan umum terdapat kepentingan dua  pihak, yakni kepentingan umum yang diwakili pemerintah dan kepentingan masyarakat pemilik tanah sebagai perseorangan atau kelompok. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai perwujudan hak ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga pe ngadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan kehen- dak satu pihak terhadap pihak lain.
Masyarakat pemilik tanah sebagai per- seorangan atau kelompok yang harus melepaskan hak atas tanahnya untuk kegiatan umum, kesejahteraan sosial eko nominya harus dijamin oleh pemerin- tah dengan kata lain pemilik tanah setelah melepaskan hak atas tanahnya untuk ke- pentingan umum tidak boleh menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling tidak harus setara dengan keadaan sebe- lum  tanahnya dilepaskan. Pengadaan tanah untuk ke pentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, ke pastian, keterbukaan, ke se pakatan,  keikutsertaan,  ke sejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.
2. Perlindungan hukum bagi pe megang
hak atas tanah dalam peng adaan  tanah untuk kepentingan umum dalam per aturan  perundang- undangan.
Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa belanda berbunyi  “ rechtsbesceherming van de  burgers tegen de over heid ” dan dalam keputusan berbahasa inggris “ legal protection of the individual in relation to acts of administra- tive authorities ”. Philipus M. Hadjon mem- bedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu : perlindungan hukum yang  preventif dan perlindungan hukum yang represif.
Dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia,  landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Yang dalam hal ini adalah pengakuan dan per lindungan negara terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.
Perubahan mendasar dalam UUDNRI 1945 setelah beberapa kali diamandemen yaitu  penambahan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. BAB XA memuat sepuluh Pasal yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J mengatur tentang hak kodrati manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Penambahan BAB XA dalam UUNRI 1945 membawa arti penting bagi perl indungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum mana terlihat dalam beberapa Pasal dalam BAB yakni dalam Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 G dan Pasal 28 H Ayat (4).
Selain dalam UUDNRI 1945 per- lindungan hukum bagi rakyat Indonesia khususnya berkaitan dengan hak atas  tanah juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana dalam beberapa Pasalnya juga mengatur perlindungan hukum terhadap masyarakat yakni Pasal 29 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (2), Pasal 37 Ayat (1), dan Pasal 71.
Hasan Basri  | Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah ..............................
Dari ketentuan dalam UUDNRI dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 di atas, maka dapat diketahui bahwa ke wajiban memberikan perlindungan ter- hadap pe megang hak atas tanah ada pada Negara atau pemerintah sebagai organisasi kekuasaan rakyat.
Salah satu wujud pelaksanaan  tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan fungsi perlindungan terhadap hak masya- rakat dengan melakukan pengaturan. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  rangka   pelaksana an fungsi  per lindungan  adalah   Peraturan   Pres- iden Nomor 36 Tahun 2005  se bagaimana diubah dengan Peraturan  Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
Apabila dikaji secara lebih seksama, maka akan ditemukan beberapa ke tentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36  Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Per- aturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 serta  dalam peraturan pelaksananya yaitu Per aturan  Kepala  BPN Nomor 2 Tahun 2007 yang mengandung perlindungan hukum bagi  pemegang hak tanah dalam konteks  pengadaan tanah untuk kepenti- ngan umum.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara :
a.  Pelepasan    atau    penyerahan    hak  a t as tanah,  atau
b.  Pencabutan hak atas tanah.
Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pelepasan atau pe nyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsif penghormatan ter- hadap hak atas tanah, sedangkan pen- cabutan hak atas tanah dilakukan ber- dasarkan  dilakukan berdasarkan ketentuan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut di atas telah ubah sehingga cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak lagi diperkenankan dengan pencabutan hak, melainkan hanya dengan penyerahan atau pelepasan hak yang dilakukan ber dasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Hal tersebut tentu merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah.
Selain itu, dengan ditentukannya bentuk- bentuk pembangunan yang dapat di kategorikan sebagai pembangunan untuk ke pentingan umum juga dapat dimaknai sebagai perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, sebab dengan telah ditentukan- nya pembangunan yang termasuk kepenti- ngan umum, maka pemerintah atau instan- si yang membutuhkan tanah tidak dapat sembarang membebaskan tanah, kecuali untuk pembangunan yang telah ditentukan sebagai pembangunan untuk kepentingan umun.
Diharuskan adanya perencanaan yang dibuat oleh instansi yang mem butuhkan tanah paling lambat 1 (satu)  tahun sebelum- nya, kecuali dalam hal pembangunan  untuk kepentingan umum yang dipergunakan untuk fasilitas keselamatan umum dan penanganan bencana yang ber sifat men- desak selain untuk menjamin pelaksana- an pengadaan tanah dapat berjalan secara terencana dan terukur, juga merupakan wujud dari perlindungan bagi pemegang hak atas tanah untuk tidak di ambil alih haknya secara  sewenang-wenang.
Wujud perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah yang lainnya adalah  dengan diharuskannya pengkajian kesesuai an ren  cana pembangunan dari aspek :
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
a.  Tata ruang;
b.  Penatagunaan tanah;
c.  Sosial ekonomi;
d.  Lingkungan
Untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masya- rakat yang bertujuan untuk memperoleh kesediaan dari para pemilik untuk meny- erahkan atau melepaskan haknya untuk pem bangunan dimaksud panitia  pengadaan tanah me lakukan penyuluhan. Hal ini juga merupakan wujud penghargaan dan perlind- ungan terhadap pemegang hak  tanah. Ter- lebih lagi dalam tahapan ini  di mungkinkan bagi pe megang hak atas tanah untuk tidak menerima rencana penetapan lokasi, di- mana jika setelah dilakukan penyuluhan, minimal 75 % dari pemilik  tanah tidak bersedia menyerahkan tanah nya dan lokasi pengadaan tanah memungkin kan untuk dipindahkan, maka instansi yang memer- lukan tanah meng ajukan alternatif lokasi lain.
Dalam hal setelah dilakukan penyulu- han dan rencana pembangunan dapat diterima oleh masyarakat, Peraturan Pres- iden  Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65  tahun 2006 mengharuskan pa- nitia peng adaan  tanah melakukan identifi- kasi dan inven tarisasi data tanah rencana lokasi pembangunan dan mengumumkan hasil identifikasi dan inventarisasi ter- sebut di Kantor Desa/Kelurahan, Kan- tor Per tanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 hari, dan melalui media masa paling sedikit 2 (dua) kali penerbi- tan. Pengumuman ter sebut dimaksudkan untuk memberikan ke sempatan bagi pihak yang ber kepentingan untuk mengajukan keberatan. Hal ini juga merupakan  wujud dari per lindungan  hukum yang diberikan bagi  pemegang hak atas tanah.
Selanjutnya untuk menentu kan besarnya ganti kerugian yang akan diterima
oleh  pemegang hak atas tanah, panitia pe- ngadaan tanah menunjuk lembaga penilai harga  tanah yang bersifat independen dan hasil penilaian dari lembaga independen tersebut dipergunakan sebagai dasar musya- warah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik atau pemegang hak atas tanah.
Memperhatikan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi rakyat (masyarakat) dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peratiran Presiden Nomor 65 Tahun 2006 bersifat preventif yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan juga peraturan pelaksanaannya  yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peratiran Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dalam beberapa ketetuan yang termuat di dalamnya juga mengandung per- lindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang  diatur dalam undang-undang ini sebagaimana ter- cantum dalam Pasal 7 Ayat (3) yang menen- tukan bahwa pengadaan tanah  untuk ke- pentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan, yang dimaksud dengan “pengampu kepent- ingan” antara lain adalah pemuka adat dan tokoh  agama, sedangkan yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah orang atau pihak yang memiliki kepenti- ngan terhadap obyek pelepasan tanah, seperti pihak yang berhak, pemerintah dan masyarakat.
Ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 2
Hasan Basri  | Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah ..............................
Tahun 2012 merupakan suatu hal baru yang tidak diatur dalam peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebelum- nya. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut telah mendudukan atau memposisikan masya rakat pada posisi yang tidak sekadar sebagai obyek kebijakan, melainkan sebagai subyek yang turut menentukan arah ke bija- kan, khususnya yang menyangkut pemba- ngunan untuk kepentingan umum.
Hal di atas sejalan dengan pemikiran Syafruddin Kalo yang menyatakan :
“Perubahan kebijakan mengenai pen- cabut an pembebasan tanah, harus segera dilakukan dengan paradigma politik per- tanahan yang desentralistik, responsif dan demokratis. Adanya ketegasan dalam per- aturan perundang-undangan untuk meli- batkan masyarakat, baik yang terkena dampak, maupun kelompok kepentingan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dan mengakomodasi tentang perlindungan hak dan kepent- ingan masyarakat, termasuk hak untuk mendapat jaminan untuk kesejahteraan agar tidak menjadi lebih miskin dari sebe- lum tanahnya dibebaskan”.
Selanjutnya sebagai wujud perlindungan dan penghormatan terhadap pemenang hak atas tanah sebagai individu, Pasal 9 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012 menenten- tukan, penyelenggaraan penga da an tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pem- bangunan dan kepentingan masyarakat, di- mana pengadaan tanah untuk ke pentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti ke rugian yang layak dan adil.
Sama halnya dengan Peraturan Pres- iden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah di- ubah dengan Peratiran Presiden Nomor 65 Tahun 2006, undang-undang ini juga me- nentukan jenis-jenis pembangunan yang dapat dikate gorikan sebagai pembangu- nan untuk kepentingan umum yang juga merupakan wujud perlindungan hukum
terhadap pemegang hak atas tanah, supaya tanahnya tidak sembarangan dibebaskan dengan alasan pembangunan untuk kepent- ingan umum.
Selain diharuskannya ada perencanaan terlebih dahulu, undang-undang ini juga mengharuskan adanya pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat di lokasi rencana pembangunan, mela kukan pendataan awal lokasi rencana pemban- gunan dan melaksanakan konsultasi pub- lik dengan melibatkan pihak yang berhak (pemegang hak atas tanah) dan masyara- kat yang terkena dampak. Juga diharuskan kegiatan tersebut dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati yang tujuan- nya  untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pemilik atau pi- hak yang berhak atas tanah pada rencana lokasi pembangunan juga merupakan per- lindungan hukum selain terhadap peme- gang hak atas, juga terhadap masyarakat yang akan terkena dampak dari pembangu- nan untuk kepentingan umum dimaksud.
Terlebih lagi dalam tahap ini dimungkin- kan pemilik tanah atau pihak yang  berhak mengajukan keberatan atau menolak ren cana pembangunan di lokasi dimak- sud, bahkan pemilik tanah atau pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui Per- adilan Tata Usaha Negara dengan menen- tukan batasan waktu bagi Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gugatan harus menjatuhkan  putusan. Bagi pihak yang masih berkebaratan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, undang-undang ini juga menentukan dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI, tan- pa harus melalui upaya hukum ban ding. Penye lesaian perkara di tingkat kasasi pun telah ditentukan waktunya secara tegas yaitu Mahkamah Agung harus sudah men- jatuhkan putusan dalam waktu 30 (tiga
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 77 - 93
puluh hari) sejak diterimanya permohonan kasasi.
Terhadap hasil inventarisasi dan identi- fikasi oleh lembaga pertanahan sebagai penyelenggara pengadaan tanah, dalam hal pemegang hak atas tanah ada yang tidak terima, maka dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja ter hitung sejak diumumkan hasil inventari- sasi.
Untuk penilaian besarnya nilai  ganti kerugian Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2012 juga mengharuskan dilakukan oleh Penilai yang bersifat independen. Hal ini sejalan dengan pendapat Maria SW Sumardjono yang menyatakan bahwa :
Perlu diadakan suatu lembaga penaksir tanah yang bersifat independen dan  bekerja dengan profesionalisme, karena begitu sulit menentukan besaran ganti rugi atas  tanah karena selain berdasarkan NJOP, juga mempertimbangkan lokasi, jenis hak atas tanah, status penguasaan atas tanah, per- untukan tanah, kesesuaian dengan  rencana tata  ruang wilayah, prasarana, fasilitas dan urilitas, lingkungan dan faktor-faktor lain. Keberadaan dan peran lembaga penilai swasta yang profesional tersebut mempu- nyai kewenangan dan kemampuan untuk menetapkan nilai nyata tanah yang obyektif dan adil.
Penilaian besarnya nilai Ganti Keru- gian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah dan tidak hanya meliputi tanah,  ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan,  tanaman, benda yang berkaitan dengan  tanah, namun juga kerugian lain yang dapat dinilai. Yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai” menurut penjelasan Pasal 33 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kerugian non- fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan
tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.
Ketentuan di atas menyiratkan bahwa perlindungan hukum oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya ter- hadap fisik tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, melainkan juga kerugian lain yang mungkin timbul akibat pemutusan hubungan  hukum antara pe milik dengan tanahnya. Hal ini merupa- kan suatu langkah maju dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 untuk mem- berikan perlindungan hukum terhadap pemilik  tanah sehingga diharapkan pemilik tanah tidak menjadi lebih miskin setelah melepaskan haknya atas tanah untuk kepentingan  umum.
Dalam pelaksanaan musyawarah  untuk penentuan bentuk dan besarnya ganti ke- rugian, Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2012 juga mengatur perlindungan  hukum terhadap pihak yang berhak yang tidak sepakat dengan bentuk dan besarnya ganti rugi, dimana dalam hal tidak terjadi ke sepakatan  mengenai  bentuk  dan/ atau besarnya ganti kerugian, maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke- pada pengadilan negeri setempat dalam waktu  paling lama 14 (empat belas) hari kerja se telah musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Selanjutnya pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya peng- ajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan peng adilan negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan pu- tusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat di- berikan dalam bentuk tanah pengganti, per-
Hasan Basri  | Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah .............................. mukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang  sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya,  bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih meng- gunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau meman- faatkan  tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan ta- nah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Dari ketentuan sebagaimana telah di uraikan di atas, dapat dipahami bahwa Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 ti- dak hanya memberikan perlindungan terh- adap orang yang berhak atas tanah, melain- kan pula terhadap orang yang menguasai tanah dengan itikad baik, meskipun yang ber sangkutan tidak dapat menunjukkan bukti tertulis tentang penguasaannya itu. Tidak hanya itu, UU ini juga tidak hanya melindungi pemegang hak tanah untuk mendapatkan ganti kerugian, melainkan pula melindungi orang yang memiliki bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau ti- dak dipunyai dengan Hak atas Tanah.
Dari uraian tersebut di atas, maka ter lihat bahwa disamping adanya per- lindungan hukum yang bersifat preventif, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan  Presiden Nomor 71 Tahun 2012 juga  membuka pe luang bagi pemilik tanah atau pihak keberatan untuk mengajukan ke beratannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang  dalam hal ini menyelengga-
rakan perlindungan rakyat yang bersifat represif.
3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU di Lombok Barat.
Pengadaan tanah untuk  pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berlokasi di Dusun Taman dan  Dusun Jeranjang Desa Kebun Ayu Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok Barat di  selenggarakan pada tahun 2007. Adapun mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan tanah  untuk PLTU ini mengacu dan ber- pedoman pada tata cara yang diatur  dalam Peraturan  Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang  telah diubah  dengan Peraturan Pres- iden Nomor 65  Tahun 2006 beserta per- aturan pelaksana annya yaitu Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007.
Lokasi pembangunan PLTU di Lombok Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati  Lombok Barat Nomor : 380/12/ KUM/2007 tanggal 10 Okotber 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Infra struktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menetapkan Dusun Taman dan Jeranjang Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung sebagai lokasi Pemban- gunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembanguan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kepada ma- syarakat Dusun Taman dan Dusun Jeran- jang serta untuk mendapatkan kesediaan pemilik  tanah  untuk melepaskan hak atas tanahnya, Panitia Pengadaan Tanah Ka- bupaten   Lombok Barat bersama PT. PLN Wilayah NTB beberapa kali melakukan penyuluhan, antara lain penyuluhan yang dilakukan  bertempat di Kantor Desa Ke- bon Ayu pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007  pukul 09.00 Wita sampai selesai ber-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 77 - 93
dasarkan  Surat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten  Lombok Barat Nomor : 12/PPT- Lobar/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007.
Hasil penyuluhan yang dilakukan Pa- nitia Pengadaan Tanah dituangkan dalam Berita Acara Penyuluhan Nomor : 15.a/BA- PPT/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang berisi beberapa hal sebagai berikut :
1. Pemilik tanah ada yang masih meragu- kan dampak  dari  pembangunan PLTU ter hadap lingkungan dan sumber peng- hidupan masyarakat di sekitar lokasi.
2. Masyarakat di sekitar lokasi PLTU me- minta agar ada akses jalan bagi masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan di sekitar lokasi PLTU.
3.  Pemilik tanah  setuju  melepaskan  tanahnya apabila harganya sesuai.
4.  Pemilik   tanah  berharap  ganti   kerugian bisa digunakan untuk membeli tanah dilo- kasi lain dengan luas yang sama atau lebih luas dari tanah di lokasi PLTU.
Berkaitan dengan masih adanya Pemilik tanah  yang masih meragukan dampak dari pembangunan PLTU terhadap lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat di sekitar lokasi, Drs. H. Lalu Serinata, MM. menerangkan bahwa hal itu dinilai bukan penolakan dari pemilik tanah terhadap lo- kasi pembangunan PLTU. Menurut beliau pada dasarnya semua masyarakat Dusun Taman dan Dusun Jeranjang, terutama yang tanahnya terkena pembebasan tidak mempermasalahkan lokasi pembanguanan PLTU, dengan catatan nilai ganti rugi yang diberikan adalah sesuai dengan yang di- harapkan.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para pemilik tanah, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah melakukan identifikasi dan inventarisasi yang kemudian hasil dari ke giatan identifikasi dan inventarisasi ter- sebut diumumkan, sesuai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 05/
PPT/LOBAR/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang berisi nama dan alamat pemilik, jenis dan luas tanah, status tanah, doku- men pendukung serta tanaman dan pohon/ kayu yang ada di atasnya, di mana dari  hasil identifikasi dan inventarisasi, diketahui luas tanah se luruhnya yang akan dibebas- kan adalah seluas 426.253 m2, terdiri dari Tanah Milik Adat dan Hak Milik.
Menurut H. Moh. Athar, tanah yang dikelompokkan ke dalam Tanah Milik Adat adalah tanah milik perseorangan yang belum bersertifikat atau bukti kepemilikan- nya  hanya berupa pipil dan tanah milik kelompok masyarakat adat dalam hal ini adalah Tanah Pecatu.
Adapun perincian tanah yang dibebas- kan untuk pembanguan PLTU sesuai hasil identifikasi dan inventarisai oleh Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:
1.  Hak Milik (sudah bersertifikat SHM) seluas 34.956 m2
2.  Hak Milik Adat terdiri dari Hak Per- seorangan (pipil) seluas 382.777 m2 dan Tanah Pecatu seluas 8.527 (Tanah Pecatu Pekasih Karang Genteng seluas 3.372 m2 dan Tanah Pecatu Kadus Rembiga seluas 5.149 m2.
Untuk melakukan penilaian besarnya ganti kerugian, Panitia Pengadaan Tanah menunjuk PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai lembaga penilai dengan hasil pe- nilaian sebagai berikut :
Tabel 1. Perhitungan verifikasi harga tanah di Dusun Jeranjang
No Urian Aktiva Letak Aktiva Surat Tanah Harga/m2 (Rp) 1. Tanah Sawah Pinggir Jalan Dusun SHM 37.100 2. Tanah Sawah Pinggir Jalan Dusun Pipil 33.300 3. Tanah Sawah Di dalam SHM 26.200
Hasan Basri  | Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah ..............................
4. Tanah Sawah Di dalam Pipil 24.300 5. Tanah Rawa Kering Di dalam SHM 23.900 6. Tanah Rawa Kering Di dalam Pipil 21.800 Sumber data: Laporan verifikasi  aktiva tetap harga tanah oleh PT. Sucofindo Appraisal  Utama
Tabel 2. Perhitungan verifikasi harga tanah di Dusun Taman No Urian Aktiva Letak Aktiva Surat Tanah Harga/ m2 (Rp) 1. Tanah Rawa Basah Di dalam SHM 22.900 2. Tanah Rawa Basah Di dalam Pipil 20.700 3. Tanah Rawa Ker- ing Di dalam SHM 23.900 4. Tanah Rawa Ker- ing Di dalam Pipil 21.800
Sumber data : Laporan verifikasi  aktiva tetap harga tanah oleh PT. Sucofindo Appraisal  Utama
Tabel 3. Perhitungan verifikasi harga tanah di Dusun Bongor
No Urian Aktiva Letak Aktiva Surat Tanah Harga/ m2 (Rp) 1. Tanah sawah Pinggir Jalan Dusun SHM 37.100 2. Tanah sawah Pinggir Jalan Dusun Pipil 33.300 3. Tanah sawah Di dalam SHM 26.200 4. Tanah sawah Di dalam Pipil 24.300 Sumber data : Laporan verifikasi  aktiva tetap harga tanah oleh PT. Sucofindo Appraisal  Utama
Sementara itu untuk penilaian terha- dap harga tanaman, kayu atau pohon yang ada di atas tanah yang hendak di bebas- kan, Panitia Pengadaan Tanah meminta kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten  Lombok Barat untuk menilain- ya, di mana  berdasarkan penilaian yang di lakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan   Kabupaten  Lombok Barat, diper- oleh harga penilaian sebagai berikut :
Tabel 4. Data inventarisasi dan penaksiran harga tanaman milik masyarakat di  lokasi PLTU di Desa Kebon Ayu Kecamatan Ger- ung Kabupaten Lombok Barat.
No Jenis Tanaman Harga Satuan (Rp.) 1. Kelapa Tua 200.000,- 2. Kelapa Muda 100.000,- 3. Pohon Mangga 50.000,- 4. Kayu Jati Mas 100.000,- 5. Pohon Gabus 150.000 6. Kayu Bakar 150.000
Sumber data : Dokumen Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007.
Berdasarkan penilaian harga tanah oleh PT. Sucofindo Appraisal Utama dan penilaian harga tanaman yang ada di atas tanah oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan  Kabupaten Lombok Barat, selanjut- nya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2008 ber tempat di Aula Kantor Camat Gerung dilakukan musyawarah penentuan nilai ganti kerugian tanah, bangunan dan tanaman oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik tanah dengan hasil bahwa masyarakat tidak setuju dengan harga dari lembaga  appraisal dan sebagian meminta harga  Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per are, sehingga harga perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan semua pihak. Meskipun masyarakat pe milik lahan telah menolak harga (nilai) ganti kerugian yang ditetapkan oleh Lembaga Appraisal yang dianggap terlalu kecil dan Panitia  Pengadaan Tanah telah berupaya
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
Tabel 5. Penetapan Besarnya Ganti  Ke rugian Tanah untuk Lokasi Pembangunan PLTU PT. PLTN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat di Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok  Barat :
No Klasifikasi Fisik Tanah Letak Fisik Tanah Status Kepe-mi- likan tanah Harga Per m2 menurut lembaga Penilai Harga Tanah (Appraisal)(Rp) Harga per m2 setelah kenaikan 10%(Rp) 1. Tanah Sawah Pinggir Jalan Dusun SHM 37.100 40.810 2. Tanah Sawah Pinggir Jalan Dusun Pipil 33.300 36.630 3. Tanah Sawah Di dalam SHM 26.200 28.820 4. Tanah Sawah Di dalam Pipil 24.300 26.730 5. Tanah Rawa Kering Di dalam SHM 23.900 26.290 6. Tanah Rawa Kering Di dalam Pipil 21.800 23.980 7. Tanah Rawa Basah Di dalam SHM 22.900 25.190 8. Tanah Rawa Basah Di dalam Pipil 20.700 22.770
Sumber data : Lampiran Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 01/PPT-Lobar/ III/2008 tanggal 1 Maret 2008
Luas lokasi Pembangunan PLTU di Desa Kebon Ayu adalah 350.000 m2 terdiri dari 90 (sembilan puluh) persil/ bidang tanah yang dimiliki oleh 86 (delapan puluh enam) orang. Yang berhasil dibebaskan dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah adalah seluas 223.131 m2 (63,8%) den- gan 67 (enam puluh tujuh) persil/ bidang tanah (73,3 %) dengan pemilik sebanyak 66 (enam puluh enam) orang (76,7 %).
Pemberian ganti kerugian di atas, menurut Drs. H. Lalu Serinata, MM. ter- masuk ganti rugi terhadap 2 (dua) bidang
Tanah Pecatu yang ikut dibebaskan seb- agai lokasi Pembangunan PLTU di Desa Kebon Ayu. Lebih lanjut menurut beliau, bahwa yang ganti kerugian untuk Tanah Pecatu  dalam bentuk uang tersebut diserah- kan  kepada Pe merintah Daerah Kabupaten Lombok  Barat untuk selanjutnya dimasuk- kan ke Kas Daerah Kabupaten  Lombok Barat sebagai pendapatan daerah.
Terhadap pemilik tanah yang tidak ber- sedia menerima pembayaran ganti rugi dari PT. PLN Wilayah NTB bedasarkan harga yang telah ditetapkan oleh Panitia
melakukan negosiasi dengan PT. Sucofindo Appraisal Utama dan PT. PLN Wilayah NTB supaya manaik kan harga/nilai ganti kerugian,  namun  penambahan harga dari harga semula yang di perkenankan oleh PT. Sucofindo  Appraisal Utama hanya sebesar 10 %.  Demikian  halnya  dengan PT. PLN NTB juga me nyatakan tetap mengacu kepada harga yang ditetapkan oleh Lembaga Appraisal.
Selanjutnya berdasarkan perubahan harga yang diperkenankan yaitu menaikkan sebesar 10 % dari penilai harga se mula, Pa- nitia Pengadaan Tanah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/PPT-Lobar/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang  Penetapan Besarnya Ganti Kerugian Tanah untuk Lo- kasi Pembangunan PLTU PT. PLTN (Per- sero) Wilayah Nusa Tenggara Barat di Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang menentukan nilai ganti kerugian, sebagai berikut :
Hasan Basri  | Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah ..............................
Pengadaan Tanah, selanjutnya berdasarkan Surat  Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 10/PPT-LBR/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 perihal Perintah Konsinyasi (Penitipan Uang Ganti Rugi), PT. PLN Wilayah NTB mengajukan permohonan konsinyasi kepada Peng adilan Negeri Mataram dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Tahap Pertama, PT. PLN Wilayah NTB mengajukan permohonan konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi untuk 8 (delapan) penerima ganti rugi dan atas permohonan dari PT. PLN Wilayah NTB tersebut, kemudian oleh Pengadilan Negeri Mataram  dengan penetapan No- mor : 124/PDT.P/2008/PN.MTR tanggal 12  Desember 2008 telah mengabulkan permohonan  dimaksud.
b. Tahap Kedua, PT. PLN Wilayah NTB mengajukan permohonan konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi untuk 19
( sembilan belas) penerima ganti rugi dan atas permohonan dari PT. PLN Wilayah NTB  tersebut, kemudian oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan penetapan No- mor : 125/PDT.P/2008/PN.MTR tanggal 06 Februari 2009 telah mengabulkan per- mohonan dimaksud.
Dari uraian di atas, terlihat minim- nya perlindungan hukum yang diterima oleh pemegang hak tanah dalam pen- gadaan  tanah untuk pembangunan PLTU di  Lombok  Barat. Minimnya perlindungan hukum  dimaksud dapat ditegaskan sebagai berikut:
1. Musyawarah penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diterima oleh pemegang hak atas tanah terkesan hanya formalitas belaka, sebab keinginan pemegang hak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak menurut pemegang hak tidak mendapat banyak perhatian dan mengenai bentuk serta besarnya ganti  kerugian tetap panitia yang   me- nentukan dan penolakan dari pemegang hak me ngenai besarnya ganti kerugian
yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah sama sekali tidak membawa kebaikan bagi pemegang  hak atas  tanah, karena  peraturan pengadaan tanah memberikan kewenangan kepada panitia pengadaan  tanah  untuk  memerintahkan instansi yang membutuhkan tanah untuk menitipkan (konsinyasi) uang ganti rugi yang ditolak di pengadilan negeri se- tempat.
Ganti kerugian seharusnya dapat mem- berikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
2. Adanya pembedaan nilai ganti kerugian terhadap tanah milik yang sudah didaf- tarkan (sudah bersertifikat hak milik) dengan tanah milik yang belum didaftar- kan  (belum bersertifikat hak milik), juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum  ter utama terhadap pemilik tanah yang belum didaftarkan haknya yang umumnya berasal hak milik adat.
Nilai ganti kerugian untuk tanah yang sudah bersertifikat hak milik lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat milik.
3. Selain minimnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah secara individu atau perseorangan,  dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan PLTU di Lombok Barat juga telah mengabaikan perlindungan hukum bagi pemegang hak kolektif (hak ulayat) berupa tanah pecatu, di mana ganti kerugian yang diberikan untuk tanah  pecatu dimaksud diberikan dalam bentuk uang yang celakanya diterimakan oleh pemda Lombok Barat, sehingga me- nyebabkan tanah pecatu dimaksud men- jadi hapus, sebab tidak dibelikan tanah pengganti.

## KESIMPULAN
Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 77 - 93
1.  Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam peraturan perundang- undangan dalam kaitannya dengan pe ng- adaan tanah untuk kepentingan umum ma- sih kurang dan memandang ke pentingan pribadi atau perseorang harus selalu tunduk dan mengalah demi ke pentingan umum.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Lombok Barat masih sangat lemah, terutama bagi pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat hak milik (hak tanah adat), khususnya berkaitan dengan besarnya ganti  kerugian  yang diterima, di mana ganti kerugian yang diterima oleh pe megang hak atas tanah belum bersertifikat hak milik lebih kecil dibandingkan dengan pemegang hak atas tanah yang telah bersertifikat hak milik. Selain itu pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Lombok Barat tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat secara kolektif (hak ulayat) yaitu dua bidang  tanah pecatu yang ikut dibebaskan sebagai lokasi pembangunan.
Dari kesimpulan hasil penelitian terse- but di atas, peneliti dapat memberikan sa- ran sebagai berikut :
1. Hendaknya peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat mem- berikan pengaturan yang lebih tegas dan
jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah baik hak perseorangan maupun hak kelompok dalam setiap tahapan pengadaan tanah, dan   untuk  menjamin dilaksanakannya ketentuan perlindungan hukum bagi pe- megang hak atas tanah, agar dicantum- kan secara  tegas konsekuensi  yuridis bagi pelaksanaan  pengadaan tanah bersangku- tan dan bila perlu juga dicantumkan sanksi apabila pelindungan hukum bagi hak atas tanah tersebut diabaikan, bila perlu dican- tumkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.
2. Perlindungan hukum merupakan hak bagi pemegang hak atas tanah, baik  untuk ta nah yang sudah bersertifikat hak milik, maupun yang belum bersertifikat hak milik, baik sebagai pribadi maupun se- bagai  kelompok, untuk itu seyogyanya besarnya ganti  kerugian yang diterima oleh pemegang hak atas tanah yang  belum ber sertifikat hak milik dan pemegang hak atas tanah yang telah bersertifikat tidak  diskriminatif, ter hadap uang ganti ke rugian  bagi  tanah pecatu yang telah diterima oleh pemerintah daerah kabu- paten Lombok  Barat supaya diper gunakan untuk membeli tanah di  lokasi lain se- bagai pengganti tanah yang dibebaskan, sehingga tidak meng hilangkan eksitensi hak ulayat yang seharusnya dilindungi keberadaannya.

## Daftar  Pustaka
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia Publishing, Malang, 2007,
Febrian, et al  “ Pembangunan Hukum dan Konflik Undang-undang Bidang Sektoral”, Pusat Studi Kebijakan Hubungan Pusat dan Daerah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,
2009.
H.R.Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, UII
Hasan Basri  | Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah ..............................
Press, Yogyakarta, 2002.
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994,.
Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), PT. Alumni, Bandung, 2002.
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta , 2004.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.,Peradaban, Surabaya, 2007.
S.F.Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1997.
Soerjono Soekanto, SH, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali - Jakarta, 1983.
Syafruddin Kalo, Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Universitas Sumatera Utara.
Tim Peneliti PSIK Univ. Paramadina, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi, Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman, PSIK Universitas Paramadina, Jakarta, 2008.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda yang ada di atasnya
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna USaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah