## FENOMENA URBANISASI DAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI PERKOTAAN INDONESIA

## Mita Noveria
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
Indonesia has been experiencing urbanization since the last decades. The level and the pace of urbanisation differ among provinces and cities, those which are located in Java are more urbanised compared to those in the outer islands. Various  factors  contribute  to  the  fast  growth  of  urban  population.  Similar with  other  less  developed  countries  in  general,  the  high  rate  of  population migration from rural to urban areas are the most dominant factors inducing rapid urban population growth. Since economic activities and development programs in general are more concentrated in urban areas, migration of rural dwellers to urban areas is inevitable. Rural inhabitants move to the cities in order  to  gain  access  to  economic  activites.  However,  urbanisation  creates problems for urban governments, especially those responsible in meeting the needs of the populace. Growing needs of housing and its supporting facilities and  infrastructures  are  a  crucial  problem  for    the  rapidly  growing  urban population.  In  fact  urban  governments,  in  collaboration  with  other  parties, have carried out  various  efforts  to  provide housing,  including  for  the poor and the migrants who mainly gain low and uncertain income. However the last group seems to be excluded from the benefits. Due to the limited amount of money they have, the majority of the poor and the rural to urban migrants cannot afford for reciding houses provided by the government. This forces them to reside in slums and squatter settlements that lack of various housing facilities and infrastructures. Therefore, urban governments have to conduct other attempts to provide affordable shelters for the poor.
Keywords : urbanisasi; migrasi desa – kota; perumahan dan permukiman

## PENDAHULUAN
Fenomena  urbanisasi  telah  menjadi  perhatian  para  perencana  dan pembuat  kebijakan  selama  beberapa  dekade  terakhir.  Dari  sisi kependudukan, urbanisasi didefinisikan sebagai peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (Wilson 1985: 225). Istilah urbanisasi sering pula diartikan sebagai tingkat konsentrasi penduduk perkotaan  dilihat  dari  persentase  penduduk  di  wilayah  tersebut terhadap jumlah penduduk suatu daerah, misalnya provinsi atau negara. Urbanisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan alami (selisih  antara  kelahiran  dan  kematian)  penduduk  perkotaan,  migrasi penduduk  dari  perdesaan  ke  perkotaan,  serta  perubahan  klasifikasi daerah perkotaan.
Data BPS memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan Indonesia tumbuh dengan  cepat.  Hasil  Sensus  Penduduk  tahun  1980  memperlihatkan bahwa  penduduk  perkotaan  berjumlah  32,8  juta  orang  (22,3  persen dari  jumlah  seluruh  penduduk).  Pada  tahun  1990,  jumlah  tersebut meningkat menjadi sekitar 55,4 juta penduduk (30,9 persen dari total seluruh populasi) dan pada tahun 2000 menjadi 85,4 juta orang, yang mencakup 42,4 persen dari jumlah seluruh penduduk (BPS 1982; BPS 1992; BPS 2002). Berdasar data hasil Sensus Penduduk tahun 2000, BPS  memproyeksikan  bahwa  pada  tahun  2010  lebih  dari  separuh penduduk  Indonesia  (54,2  persen)  tinggal  di  perkotaan.  Selanjutnya, pada  tahun  2025  jumlah  tersebut  diproyeksikan  akan  mencapai  68,3 persen (BPS, Bappenas, dan UNFPA 2005).
Tingkat urbanisasi di Indonesia tampak lebih kecil apabila dibandingkan dengan  di  negara-negara industri  (baca:  negara-negara  maju).  Pada umumnya tingkat urbanisasi di negara-negara industri pada saat ini be - rada di atas 75 persen. Di benua Eropa, umpamanya, tingkat urbanisasi telah mencapai 76 persen (Kotter 2004). Namun, proporsi penduduk perkotaan  di  Indonesia  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  ne - gara-negara berkembang pada umumnya, yaitu berkisar antara 35 – 40 persen.
Seluruh penduduk perkotaan Indonesia tersebar di berbagai klasifikasi kota. Pada tahun 1990, umpamanya, sebanyak 40 persen dari mereka tinggal  di  kota  metropolitan  (kota  berpenduduk  lebih  dari  1.000.000 orang)  dan  kota  besar  (berpenduduk  500.000  –  1.000.000  orang).
Selanjutnya, sekitar 20 persen tinggal di kota menengah (berpenduduk 100.000  –  500.000  orang),  sementara  sisanya,  40  persen,  bertempat tinggal  di  kota  kecil  (Tjiptoherijanto  1996).  Pada  tahun  yang  sama, sekitar 56 persen penduduk dunia tinggal di kota-kota yang berpenduduk kurang  dari  500.000  orang  (UNFPA  2007a).  Berdasar  data  tersebut dapat  diketahui  bahwa  penduduk  perkotaan  Indonesia  mempunyai kecenderungan yang mirip dengan penduduk dunia secara umum.
Tingginya pertumbuhan penduduk kota, tidak terhindarkan lagi akan menyebabkan  makin  berkembangnya  kota-kota  menjadi  lebih  besar. Perkembangan  kota  ini  menjadi  fokus  perhatian  internasional,  baik dari  sisi  kebijakan  maupun  ilmu  pengetahuan,  karena  dampaknya yang serius terhadap lingkungan global seperti konsumsi lahan yang besar,  polusi  udara,  kelangkaan  air  bersih,  kemiskinan,  segregasi sosial, dan kerentanan (Kotter 2004). Pertumbuhan penduduk kota juga memunculkan permasalahan tersendiri bagi daerah tersebut. Salah satu di antaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan  dasar  penduduk,  seperti  perumahan,  air  bersih,  fasilitas pendidikan,  dan  kesehatan.  Fasilitas-fasilitas  sosial  lainnya  untuk kegiatan  kemasyarakatan,  seperti  ruang  terbuka  tempat  berkumpul penduduk  dan  sarana  olah  raga  juga  harus  tersedia  untuk  memenuhi kebutuhan  sosial  mereka  yang  tinggal  di  wilayah  perkotaan.  Sampai saat  ini,  salah  satu  fokus  perhatian  yang  terkait  dengan  tingginya pertumbuhan  penduduk  perkotaan  adalah  seputar  upaya  penyediaan tempat  tinggal  dan  perbaikan  kondisi  kehidupan  penduduk  (UNFPA 2007a).
Pemenuhan  semua  kebutuhan  di  atas    merupakan  beban  yang  harus dipenuhi, tidak hanya  oleh  pemerintah kota  tetapi juga  pihak  swasta yang berkecimpung di bidang pengadaan sarana dan prasarana dasar kota.  Penyediaan  perumahan,  umpamanya,  hingga  saat  ini  belum dapat  mengimbangi  kebutuhan  yang  terus  meningkat.  Bahkan kecepatan penyediaan perumahan cenderung tertinggal dari kecepatan pertumbuhan  penduduk  kota  yang  membutuhkannya  (Yudohusodo dan Salam 1991). Masalah yang timbul akibat pertumbuhan penduduk yang pesat akan lebih dirasakan oleh kota-kota kecil yang berpenduduk kurang dari 100.000 orang. Hal ini karena pada umumnya penyediaan kebutuhan perumahan, air bersih dengan sistem perpipaan, pembuangan sampah, dan berbagai layanan pendukung lainnya di kota-kota dengan
klasifikasi tersebut masih sangat kurang (UNFPA 2007a).
Tulisan  ini  membahas  isu  perumahan  dan  permukiman  yang  terkait dengan  fenomena  urbanisasi,  khususnya  yang  disebabkan  oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota. Untuk memberikan gambaran mengenai  fenomena  urbanisasi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia, tulisan ini diawali dengan peta penduduk perkotaan di seluruh provinsi dan  kecenderungannya,  terutama  dalam  dua  dasawarsa  terakhir.  Di samping, juga akan disajikan peta penduduk di beberapa negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Selanjutnya, tulisan ini juga membahas isu- isu  yang  berkaitan  dengan  perpindahan  penduduk  dari  desa  ke  kota, yang  merupakan  salah  satu  penyebab  tingginya  proporsi  penduduk perkotaan.  Pembahasan  mencakup  pola,  kecenderungan,  dan  faktor- faktor utama yang menyebabkan terjadinya aktifitas tersebut.
Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  penelitian  penulis  bersama  tim  di  kota Surabaya  mengenai  mobilitas  penduduk  dari  desa  ke  kota  berkaitan dengan terciptanya permukiman kumuh di kota tersebut. Selanjutnya, data  sekunder  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  seperti  publikasi BPS  (Badan  Pusat  Statistik),  buku-buku  dan  artikel-artikel  yang terkait dengan isu urbanisasi dalam kaitannya dengan perumahan dan permukiman.

## TREN URBANISASI DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA DI ASIA TENGGARA DAN ASIA TIMUR
Secara  umum,  peningkatan  proporsi  penduduk  yang  tinggal  di perkotaan  terjadi  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Namun,  proporsi serta  pertumbuhannya  berbeda-beda  antarprovinsi.  Di  antara  seluruh provinsi  di  Indonesia,  DKI  Jakarta  merupakan  wilayah  dengan persentase  penduduk  kota  terbesar.  Pada  tahun  1990,  umpamanya, sebanyak 99,6 persen penduduk DKI Jakarta tinggal di wilayah yang tergolong sebagai perkotaan, sementara di provinsi-provinsi yang lain proporsinya kurang dari 50 persen. Selanjutnya, pada tahun 2000 dan 2010, semua penduduk DKI Jakarta tinggal di perkotaan ( BPS, Bappenas, dan UNFPA 2005) . Kenyataan ini tidak mengherankan mengingat semua wilayah DKI Jakarta termasuk dalam klasifikasi kota.
Proporsi  penduduk  kota  di  provinsi-provinsi  lain  terus  mengalami peningkatan. Sebagai contoh, pada tahun 1995, persentase penduduk kota di dua provinsi, yaitu DIY dan Kalimantan Timur sudah mencapai 50  persen.  Peningkatan  persentase  penduduk  kota  yang  pesat  di kedua provinsi ini dapat dipahami dengan alasan-alasan berikut. Kota Yogyakarta  yang  terkenal  sebagai  kota  pelajar  (karena  mempunyai banyak lembaga pendidikan dan dengan biaya hidup yang relatif murah) menjadi daya tarik bagi pelajar dan mahasiswa dari berbagai provinsi, sehingga  persentase  penduduk  kota  meningkat  dengan  cepat  akibat banyaknya pelajar dan mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di  kota  tersebut.  Selanjutnya,  peningkatan  pembangunan  di  wilayah provinsi Kalimantan Timur juga menjadi daya tarik bagi penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekonomi akibat  proses  pembangunan  yang  berlangsung.  Pada  tahun  2005, terdapat enam provinsi yang mempunyai tingkat urbanisasi lebih dari 50 persen, yaitu DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, dan Bali dengan urutan tertinggi sampai terendah secara berturut-turut. Sebaliknya,  NTT  merupakan  provinsi  dengan  persentase  penduduk kota terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, meskipun juga mengalami peningkatan persentase kelompok penduduk tersebut dalam kurun waktu 1990 – 2005.
P ertumbuhan  penduduk  kota  di  masing-masing  provinsi  sangat bervariasi.  Secara  nasional,  angka  pertumbuhan  penduduk  perkotaan selama periode 1980 – 1990 sebesar 5,37 persen per tahun, jauh lebih tinggi  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  penduduk  perdesaan  (0,83 persen  per  tahun)  dan  penduduk  Indonesia  secara  keseluruhan  (1,99 persen per tahun). Dalam periode 10 tahun berikutnya (1990 – 2000) angka pertumbuhan penduduk perkotaan menurun menjadi 4,41 persen per tahun, namun masih lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk perdesaan dan Indonesia secara umum, yaitu (-) 0,66 persen dan 1,16 persen  per  tahun  secara  berturut-turut  (dihitung  dari  hasil  Sensus Penduduk tahun 1980, 1990, dan 2000). Selama 2000 – 2005 angka pertumbuhan penduduk kota adalah 1,51 persen per tahun, penduduk perdesaan 0,93 persen, dan penduduk Indonesia sebesar 1,17 persen per tahun (dihitung dari hasil Sensus Penduduk 2000 dan SUPAS 2005). Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  migrasi  penduduk (dari  desa  ke  kota)  merupakan  faktor  dominan  yang  menyebabkan
tingginya  pertumbuhan  penduduk  di  daerah  perkotaan,  khususnya kota menengah dan sedang, di Indonesia. Hal ini berdasar pada asumsi bahwa jika laju pertumbuhan penduduk suatu kota di atas 2,5 persen per tahun, maka faktor perpindahan (net migrasi positif) lebih berpengaruh daripada pertumbuhan penduduk alami (Mamas 2000).
Beberapa kota mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih rendah daripada  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  secara  keseluruhan, namun  sebagian  lainnya  masih  memiliki  tingkat  pertumbuhan  yang tinggi.  Selama  tahun  2000  –  2005  dua  kota  besar  (berpenduduk  di atas  1.000.000  jiwa)  di  Provinsi  Jawa  Barat  (Depok  dan  Bekasi) mempunyai  pertumbuhan  penduduk  di  atas  3,5  persen  per  tahun (Romdiati 2008). Tingginya pertumbuhan penduduk di kota Depok dan Bekasi kemungkinan besar akibat migrasi masuk, terutama ke berbagai permukiman yang berkembang pesat di kedua daerah tersebut. Di kota Depok,  khususnya,  keberadaan  Universitas  Indonesia  kemungkinan juga berperan dalam menyebabkan tingginya pertumbuhan penduduk kota  tersebut.  Banyak  mahasiswa  yang  berasal  dari  luar  kota  yang melanjutkan  pendidikan  di  perguruan  tinggi  tersebut  tinggal  di permukiman di sekitar kampus. Tiga kota menengah/sedang, yaitu kota yang berpenduduk antara 500.000 – 1.000.000 jiwa, yang pertumbuhan penduduknya di atas 3,5 persen per tahun adalah Bogor, Pekanbaru, dan Batam. Pertumbuhan penduduk Kota Batam bahkan di atas 7 persen per tahun. Banyaknya industri di kota yang perbatasan dengan negara Singapura  ini  menjadi  daya  tarik  bagi  pencari  kerja  dari  berbagai wilayah di Indonesia, baik yang berasal dari wilayah perdesaan maupun yang dari perkotaan, untuk bermigrasi ke kota Batam.
Peningkatan proporsi penduduk perkotaan bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, termasuk negara berkembang juga  terjadi  peningkatan  proporsi  penduduk  kota,  walaupun  masih lebih  rendah  daripada  negara-negara  maju.  Tabel  1  memperlihatkan kecenderungan penduduk perkotaan di Asia Tenggara dan Asia Timur selama  empat  dekade  sejak  tahun  1960.  Di  antara  seluruh  negara  di Asia Tenggara (tidak termasuk Singapura), pada tahun 1960, 1970, dan 1980,  Filipina  merupakan  negara  dengan  persentase  penduduk  kota tertinggi, kemudian diikuti oleh Malaysia. Kecenderungan peningkatan penduduk tersebut terus berlangsung pada tahun 2000. Namun, pada tahun 2007 proporsi penduduk perkotaan tertinggi ditemui di Malaysia.
Selanjutnya, di wilayah Asia Timur, persentase penduduk kota tertinggi ditemui  di  Jepang,  yaitu  pada  tahun  1960,  1970,  dan  1980.  Namun, pada tahun 2000 dan 2007, posisi ini diduduki oleh Korea Selatan yang mengalami peningkatan penduduk kota lebih pesat daripada Jepang.
Seperti halnya di Indonesia, laju pertumbuhan penduduk perkotaan di berbagai  negara  di Asia  Tenggara  juga  berbeda-beda  (lihat  tabel  2). Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat pertumbuhan penduduk kota di semua negara di kawasan Asia Tenggara adalah di atas 2,5 persen per tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan penduduk perkotaan di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara adalah migrasi penduduk dari desa ke kota. Di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Laos dan Papua Nugini merupakan dua negara yang mengalami pertumbuhan penduduk kota terbesar. Apabila tidak disertai dengan penyediaan semua sarana dan prasarana perkotaan, maka kedua negara tersebut kemungkinan besar akan menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkotaan yang lebih berat dibandingkan dengan negara-negara yang lain.Faktor- faktor  penyebab  peningkatan  jumlah  penduduk  perkotaan  dapat
Tabel 1 Persentase Penduduk Perkotaan di Asia Tenggara dan Asia Timur, 1960 – 2007
Sumber: Brookfield & Byron 1993. Catatan : *  angka proyeksi ** data pada tahun 2007 diambil dari UNFPA (2007a: 90 – 91), tidak termasuk dalam Brookfield & Byron 1993
diidentifikasi melalui tingkat pertumbuhannya. Jika laju pertumbuhan penduduk  kota  kurang  dari  2,5  persen  per  tahun,  maka  peningkatan jumlah  penduduk  kota  disebabkan  oleh  pertumbuhan  alami  (selisih kelahiran dan kematian). Namun, jika laju pertumbuhannya di atas 2,5 persen, maka faktor migrasi masuk lebih berperan dalam peningkatan jumlah penduduk kota. Di tingkat dunia secara keseluruhan, sepanjang kurun  waktu  2005  –  2010,  faktor  dominan  yang  menyebabkan meningkatnya  jumlah  penduduk  kota  adalah  pertumbuhan  penduduk alami. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk kota dunia, yaitu sebesar  2  persen  per  tahun.  Kecenderungan  yang  sama  juga  ditemui di  negara-negara  maju  ( more  developed  regions )  yang  mempunyai laju pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 0,5 persen setiap tahun. Sebaliknya, di negara-negara berkembang ( less developed regions ) dan negara-negara  paling  kurang  berkembang  ( least  developed  regions ), penyebab  utama  peningkatan  penduduk  perkotaan  adalah  migrasi masuk ke wilayah perkotaan, termasuk perpindahan dari desa ke kota. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan di negara-negara berkembang secara  keseluruhan  adalah  2,5  persen,  sementara  di  negara-negara paling kurang berkembang sebesar 4 persen per tahun (UNFPA 2007a).

## Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Asia Tenggara per Tahun (%)
Sumber: Brookfield & Byron 1993. Catatan : *  angka proyeksi ** data pada tahun 2005 – 2010 diambil dari UNFPA (2007a: 90 – 91), tidak termasuk dalam Brookfield & Byron 1993.

## MIGRASI DESA – KOTA: PENYUMBANG TERBESAR PERTUMBUHAN PENDUDUK DI BEBERAPA KOTA DI INDONESIA
Perpindahan  penduduk  dari  perdesaan  menuju  daerah  perkotaan merupakan salah satu penyebab pesatnya pertumbuhan penduduk kota, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Namun, di beberapa kota ditemukan pula migran masuk yang juga berasal dari daerah perkotaan yang lain. Di kota Jakarta, misalnya, selama periode 1990-1995, seba - nyak 61,7 persen migran masuk berasal dari perkotaan di luar Jakarta, sedangkan yang berasal dari daerah perdesaan sebanyak 35,9  persen (Mamas  2000).  Selanjutnya,  sebanyak  70,9  persen,  62,4  persen,  dan 53,5 migran di Medan, Bandung, dan Surabaya juga berasal dari wilay - ah perkotaan di luar kota-kota tersebut. Ada kemungkinan migran yang tinggal di Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya berasal dari kota- kota yang lebih kecil yang berlokasi di sekitarnya. Selain di keempat kota tersebut, perpindahan penduduk dari desa ke kota masih menjadi penyebab dominan pertumbuhan penduduk kota-kota di Indonesia.

## Mengapa Penduduk Desa Pindah ke Kota?
Pada  umumnya,  faktor  ekonomi  memegang  peranan  penting  dalam terjadinya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dilakukan dengan pertimbangan rasional untuk meningkatkan kondisi ekonomi, didasari oleh faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan mobilitas. Perbedaan pendapatan di wilayah perdesaan dan perkotaan pada  umumnya,  merupakan  faktor  dominan  yang  menyebabkan penduduk desa melakukan mobilitas ke perkotaan (Gilbert & Giggler 1996; http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/ lectures/urban_gc/).  Beberapa  penelitian,  seperti  dikutip  Hendrizal (2004) menemukan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan migran di perkotaan –walau pekerjaan kasar dan dianggap rendah sekali pun– tetap  dapat  memberikan  penghasilan  yang  lebih  baik  dibandingkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan di desa. Pemulung dan  penyemir  sepatu,  contohnya,  bisa  mendapatkan  penghasilan  dua sampai tiga kali lebih besar daripada penghasilan mereka sebagai buruh tani di desa. Hal ini terutama dirasakan oleh petani yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah yang berukuran sempit. Seorang responden pengumpul barang-barang bekas yang diwawancarai dalam penelitian tentang mobilitas penduduk dan permukiman kumuh di kota Surabaya memperkuat asumsi tersebut (lihat di bawah) katanya,
“... kalau saya tetap tinggal di desa dapat apa. Tanah ndak punya,  mau  kerja  buruh  tani  bayarannya ndak seberapa, ndak bisa buat nyekolahkan anak. Lebih baik ya pergi ke kota, ke Surabaya, ngumpulin barang-barang bekas, nanti dijual dapat uang. Kan bisa buat hidup dan bayar sekolah anak-anak di kampung”.
Kesempatan kerja, terutama di sektor informal, yang terbuka luas di perkotaan  menjadi  penyebab  arus  migrasi  dari  desa  ke  kota,  sejalan dengan  asumsi  yang  menyatakan  bahwa  “orang  akan  mengikuti pekerjaan”.  Pekerjaan  sebagai  pedagang  makanan  kaki  lima  dan pedagang keliling, misalnya, menjadi daya tarik bagi penduduk desa untuk pindah ke kota-kota yang dekat dengan daerah asal. Kerukunan yang terjalin kuat di antara sesama pedagang, apalagi mereka berasal dari  daerah  yang  sama,  memudahkan  penduduk  desa  yang  pindah ke  perkotaan  dengan  tujuan  untuk  berdagang  makanan.  Hasil  FGD dengan beberapa pedagang makanan keliling pada penelitian tentang mobilitas penduduk dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI pada tahun 2004 di kota Surabaya memperlihatkan keadaan tersebut, seperti kutipan berikut ini .
“Kalau di sini sistem tetangga baik semua. Nggak bisa ma- sak ya diajari, nggak bisa bikin lontong diajari, nggak bisa buat petis ya dikasih, dipelajari, di sini bukan keluarga, tapi lebih dari keluarga. ...” ( Romdiati, dkk. 2007: 86)
“Pokoknya di sini itu lengkap, semua punya. Palu punya, graji (maksudnya: gergaji) punya, komplit, yang membuat di sini juga. Pokoknya di sini kerja sama-sama membuat rombong (gerobak dorong untuk menjual makanan), uang Rp 20.000,- jadi rombong , ada yang beli seng, ada yang beli paku, ada yang beli cat, dua hari tiga hari jadi. Kalau ada yang kerja, yang lain ya bantu-bantu ( Romdiati, dkk. 2007: 86)
Tujuan migrasi untuk mencari pekerjaan di kota tidak hanya ditemui pada mereka yang sudah menikah, terjadi juga di kalangan penduduk usia  muda,  misalnya  dalam  kelompok  umur  15  –  24  tahun.  Anak- anak muda perdesaan melakukan migrasi ke daerah perkotaan dengan
harapan dapat keluar dari jerat kemiskinan yang memerangkap orang tua  mereka  (UNFPA  2007b).  Banyaknya  pilihan  pekerjaan  yang tersedia  di  wilayah  perkotaan  memungkinkan  mereka  mendapatkan pekerjaan dengan upah yang (jauh) lebih besar dibanding upah kerja di desa. Analisis data hasil Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 memperlihatkan bahwa proporsi terbesar penduduk usia muda (15 – 24 tahun), yaitu sebesar 25, 39 persen, melakukan migrasi ke perkotaan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan (Raharto dan Noveria 2005). Meskipun terdapat sedikit penurunan pada hasil Sensus Penduduk 2000, yaitu menjadi 23,31 persen, mencari kerja dan melanjutkan pendidikan (23, 75 persen) tetap mendominasi alasan perpindahan penduduk dalam kelompok usia muda dari desa ke kota.
Kebijaksanaan  pembangunan  yang  ” urban  bias ”  menjadi  salah  satu penyebab  besarnya  arus  migrasi  ke  daerah  perkotaan.  Pembangunan ekonomi yang antara lain diwujudkan dengan pembangunan pusat-pusat ekonomi selama ini lebih banyak dilakukan di perkotaan. Konsentrasi penduduk  yang  tinggi  di  daerah  perkotaan  menyebabkan  adanya pemusatan aktifitas perekonomian di daerah tersebut (Tjiptoherijanto 2000). Dalam lingkup yang lebih luas, yaitu berbagai negara di Asia Pasifik, perpindahan penduduk dari desa ke kota lebih disebabkan karena kegiatan ekonomi negara-negara tersebut terpusat pada sektor industri dan jasa di daerah perkotaan (Ginanjar 2008). Pemusatan pembangunan di  daerah  perkotaan  tidak  hanya  ditemukan  pada  aktifitas  ekonomi, melainkan juga di sektor infrastruktur serta sarana dan fasilitas sosial. Yudhohusodo (1998) mengemukakan bahwa lambatnya pembangunan di  daerah-daerah  di  luar  Jawa,  seperti  di  pedalaman  Kalimantan, terjadi karena pertimbangan bahwa tidak efisien menyediakan berbagai infrastruktur serta sarana dan fasilitas sosial bagi daerah-daerah yang jarang penduduknya.
Di samping faktor ekonomi, beberapa faktor lain juga berperan sebagai penyebab  terjadinya  mobilitas  penduduk  desa  ke  wilayah  perkotaan. Ketersediaan sarana dan fasilitas sosial yang lebih berkualitas dibanding dengan  yang  terdapat  di  perdesaan  adalah  salah  satu  di  antaranya. Contoh,  penduduk  desa  yang  kaya  akan  mengirimkan  anak-anaknya ke kota untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Skeldon 1997). Hasil  Sensus  Penduduk  Indonesia  tahun  2000  mendukung  pendapat Skeldon tersebut, yaitu proporsi tertinggi (23,75 persen) penduduk usia
pendidikan menengah dan tinggi (15 -24 tahun) di perdesaan pindah ke  kota  karena  alasan  ingin  melanjutkan  pendidikan.  Oleh  karena itu,  penduduk  usia  muda  yang  pindah  ke  kota  dengan  tujuan  untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi menjadi salah satu kelompok penyumbang pertumbuhan penduduk kota.
Banyaknya penduduk usia muda yang bermigrasi ke perkotaan dengan tujuan untuk melanjutkan pendidikan memunculkan permasalahan bagi pemerintah kota. Selama menempuh pendidikan, migran pada kelompok ini  membutuhkan  tempat  tinggal  yang  sesuai  dengan  karakteristik mereka, misalnya di lokasi yang dekat dengan pusat-pusat pendidikan. Jenis tempat tinggal atau hunian yang dibutuhkan oleh kelompok ini berbeda dengan yang dibutuhkan oleh rumah tangga/keluarga biasa.
Terlepas  dari  persoalan  yang  timbul  akibat  mobilitas  penduduk  ke daerah perkotaan, misalnya pengadaan perumahan untuk menampung penduduk dalam jumlah besar, mobilitas penduduk dari desa ke kota memberikan  manfaat  ekonomi  bagi  para  pelakunya.  Para  pelaku mobilitas merasakan “kemudahan” mencari nafkah di kota dibanding di desa, meskipun harus dibayar dengan berbagai pengorbanan, seperti tinggal  di  hunian  murah  dan  tidak  layak.  Hal  ini  mereka  lakukan agar  dapat  mengirim  uang  dalam  jumlah  besar  bagi  keluarga  yang ditinggalkan  di  kampung.  Mereka  yang  melakukan  migrasi  bersama anggota  keluarga  juga  cenderung  melakukan  hal  yang  sama,  yaitu memilih hunian yang murah untuk menghemat pengeluaran.
Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  migrasi  dari  desa  ke  kota merupakan  salah  satu  strategi  bagi  individu  dan  keluarga  untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan di perdesaan akan berkurang karena  adanya  uang  kiriman  (remitansi)  dari  kota  (UNFPA  2007a). Tidak jarang uang hasil bekerja anggota keluarga yang pindah ke kota dimanfaatkan  untuk  investasi  di  daerah  asal,  seperti  membeli  lahan pertanian.  Pemilikan  lahan  pertanian  dalam  jangka  panjang  dapat mengeluarkan keluarga dari kondisi kemiskinan.
Manfaat ekonomi dari besarnya arus migrasi dari desa ke kota dirasakan pula dalam lingkup yang lebih luas, misalnya bagi kota secara umum. Kegiatan  ekonomi  di  sektor  informal  seperti  perdagangan  makanan menjadi berkembang. Keberadaan pedagang makanan tersebut memberi manfaat pula bagi penduduk kota, yaitu pekerja di sektor formal dan
informal  yang  berpenghasilan  rendah  dan  tidak  mampu  membeli makanan di restoran-restoran besar yang harganya mahal.

## Siapa yang Melakukan Migrasi Desa – Kota?
Pelaku migrasi dari desa ke kota pada umumnya adalah penduduk dalam kelompok  umur  produktif.  Sebagian  besar  dari  mereka  mempunyai pendidikan  dan  keterampilan  rendah,  termasuk  kelompok  miskin yang tidak mempunyai lahan pertanian dan bekerja sebagai buruh tani atau  petani  penggarap,  serta  petani  yang  mempunyai  lahan  sempit. Penelitian Puslit Kependudukan-LIPI di beberapa daerah permukiman kumuh ( slums ) dan permukiman spontan ( squatters ) di Kota Surabaya menemukan bahwa lebih dari dua per tiga responden yang merupakan migran dari desa ke kota termasuk dalam kelompok umur produktif dan berpendidikan rendah (tamat SD, tidak tamat SD, atau tidak sekolah) (Romdiati  dkk.  2007).  Kondisi  ini  merupakan  fenomena  yang  juga ditemui  di  berbagai  kota.  Suharso,  dkk  (1976)  dalam  studi  mereka menemukan bahwa sekitar 48 persen migran dari desa ke kota di DKI Jakarta berpendidikan rendah (lulus SD, tidak lulus SD, dan atau tidak sekolah sama sekali).
Hasil penelitian di atas berbeda dengan teori selektivitas migrasi yang mengatakan  bahwa  migran  mempunyai  pendidikan  tinggi,  sanggup membiayai  perjalanan  mereka,  dan  mampu  mendapatkan  tempat tinggal  di  tempat  tujuan  (Skeldon  1997).  Keterbatasan  kesempatan kerja di perdesaan telah memaksa sebagian penduduk usia kerja untuk meninggalkan daerah asal, meskipun tanpa dukungan pendidikan dan hanya sanggup membiayai perjalanan ke kota tanpa kemampuan untuk memiliki tempat tinggal sendiri, misalnya dengan menyewa. Namun, teori  selektivitas  migrasi  yang  mengatakan  bahwa  kecenderungan melakukan  migrasi  pada  penduduk  laki-laki  lebih  besar  daripada perempuan  terbukti  dalam  penelitian  tersebut.  Hasil  penelitian memperlihatkan  bahwa  53,7  persen  migran  yang  menjadi  responden adalah laki-laki, sedangkan migran perempuan sebesar 46,3 persen.
Pola mobilitas penduduk ke daerah perkotaan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas temporer dan permanen. Mobilitas temporer antara lain mencakup perpindahan yang dilakukan oleh penduduk desa menurut musim-musim tertentu, misalnya saat menunggu masa panen setelah  musim  tanam.  Selama  waktu  tersebut,  penduduk  perdesaan
melakukan  strategi  untuk  memperoleh  penghasilan  dengan  menetap sementara  waktu  di  kota  sambil  melakukan  berbagai  jenis  aktivitas/ pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  pelaku  migrasi  temporer  pada  umumnya adalah petani yang menganggur di desa selama menunggu masa panen. Mobilitas  permanen  dilakukan  oleh  mereka  yang  berniat  merubah tempat tinggal dan menetap di kota tujuan. Batas waktu yang digunakan untuk menentukan perpindahan permanen adalah 6 bulan.
Perbedaan  pola  mobilitas  penduduk  berdampak  pada  perbedaan karakteristik migran. Migran temporer, khususnya penduduk musiman, pada  umumnya  pindah  ke  kota  sendiri  tanpa  membawa  keluarga. Keluarga mereka ditinggalkan di daerah asal mengingat tujuan utama ke kota adalah untuk mencari penghasilan. Kelompok ini terdiri dari mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dari sisi pekerjaan, migran temporer pada umumnya bekerja di sektor informal karena  sektor  ini  lebih  mudah  dimasuki  mereka  yang  berpendidikan rendah.  Pekerjaan-pekerjaan  yang  dilakukan  antara  lain  adalah berdagang  makanan  kecil,  pemulung,  pengendara  ojeg,  dan  tukang becak. Namun, sebagian di antaranya ada juga yang bekerja di sektor formal seperti buruh pabrik yang banyak terdapat di daerah perkotaan.

## Penyediaan Perumahan dan Permukiman Bagi Penduduk Perkotaan
Seperti  telah  dikemukakan  sebelumnya,  salah  satu  masalah  yang  di - timbulkan akibat pertumbuhan penduduk kota yang tinggi adalah me - ningkatnya kebutuhan atas tempat tinggal beserta sarana dan prasarana pendukungnya  seperti  air  bersih  dan  sarana  perkotaan  lainnya.  Hal ini memaksa pemerintah kota untuk menyediakan semua fasilitas dan sarana tersebut agar kebutuhan penduduk yang tinggal di dalamnya da - pat terpenuhi. Dalam banyak kasus pemerintah melakukannya dengan mengundang keterlibatan pihak lain, terutama pihak swasta untuk me - nyediakan sarana dan fasilitas tersebut.
Penyediaan  perumahan  dan  permukiman  secara  umum  mengacu kepada  UU  No.  4  tahun  1992  tentang  perumahan  dan  permukiman. Pada  Bab  1  Pasal  1  undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa r umah  adalah  bangunan  yang  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  atau hunian  dan  sarana  pembinaan  keluarga.  Perumahan  didefinisikan sebagai  kelompok  rumah  yang  berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana. Selanjutnya, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang  berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat  tinggal  atau  hunian  atau tempat  kegiatan  yang  mendukung  perikehidupan  dan  penghidupan. Oleh  karena  itu,  pembangunan  perumahan  dan  permukiman  harus disertai  dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  aman  dan layak agar dapat menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman bagi penghuninya.
Di  daerah  perkotaan,  secara  garis  besar  perumahan  dapat  dibedakan menjadi  tiga    kelompok,  yaitu:  (i)  perumahan  yang  direncanakan dengan baik dan dibangun dengan baik, teratur, rapi, serta dilengkapi dengan prasarana, utilitas, dan fasilitas yang baik, (ii) perumahan yang berkembang tanpa direncanakan sebelumnya, sehingga polanya tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana serta utilitas dan fasilitas permukiman  yang  memenuhi  syarat,  dan  (iii)  perumahan  yang  tidak sepenuhnya direncanakan dengan baik. Dalam kelompok terakhir ini, selain  rumah-rumah  yang  dibangun  dengan  teratur,  di  belakang  atau di  tengah  perumahan  terdapat  pula  rumah-rumah  yang  tidak  teratur (Yudohusodo dan Salam 1991).
Menurut Wegelin (1994), berdasar survei yang dilakukan di beberapa kota  besar,  kota  medium,  dan  kota  sedang  di  Indonesia,  antara lain  Jakarta,  Bandung,  Lampung,  Balikpapan,  Jambi,  dan  Kupang mengemukakan  bahwa  ada  dua  sistem  penyediaan  rumah  di  daerah perkotaan  Indonesia,  yaitu popular  or  household-based  system dan formal system . Sistem pertama adalah penyediaan rumah-rumah melalui pembangunan yang meningkat dan sangat responsif terhadap permintaan konsumen. Selanjutnya, sistem yang kedua adalah penyediaan rumah bagi penduduk dengan pendapatan sedang dan tinggi, yang memperoleh subsidi dalam jumlah besar. Beberapa pihak berperan dalam penyediaan rumah melalui sistem formal ini, yaitu PERUMNAS dan pihak swasta seperti pengembang kompleks perumahan.
Jika dicermati secara mendalam, rumah-rumah yang disediakan oleh pemilik  modal  (baca:  pengembang  perumahan  – developer )  maupun pemerintah melalui PERUMNAS hanya dapat diakses oleh mereka yang berpenghasilan  tinggi  dan  juga  berpenghasilan  tetap.  Rumah-rumah yang dibangun oleh perusahaan pengembang swasta dan PERUMNAS
memang  bisa  diperoleh  melalui  sistem  kredit,  namun  hanya  mereka yang  berpenghasilan  tetap  yang  dapat  memperoleh  fasilitas  tersebut. Hal ini karena sistem kredit mensyaratkan penghasilan tetap bagi calon pembeli  rumah.  Akibatnya,  kelompok  miskin  yang  berpenghasilan rendah dan tidak tetap, termasuk migran dari desa ke kota tidak bisa memiliki akses terhadap perumahan yang disediakan oleh pemerintah.
Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, kelompok penduduk miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap, termasuk pelaku migrasi dari desa ke kota yang berusaha untuk menekan pengeluaran selama hidup di kota, mencari jalan keluar dengan membangun hunian/tempat tinggal  sendiri.  Pada  umumnya,  daerah-daerah  yang  peruntukannya bukan untuk permukiman, seperti bantaran sungai, sepanjang jalan/rel kereta api, dan di sekitar pasar serta stasiun kereta api dijadikan lokasi hunian/tempat tinggal bagi kelompok penduduk tersebut (Yudohusoso dan Salam 1991). Jenis hunian yang dibangun bervariasi, mulai dari tempat tinggal yang sangat sederhana, berupa gubuk dari bahan-bahan yang tidak tahan lama, sampai dengan rumah permanen. Pembangunan hunian/tempat tinggal dengan jenis tersebut menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh.
Kenyataan  ini  merupakan  fenomena  universal  yang  juga  terjadi  di berbagai  kota  di  negara-negara  berkembang.  Lebih  dari  90  persen penghuni  permukiman  liar  dan  kumuh  saat  ini  berada  di  negara berkembang.  Kotter  (2004)  dalam  makalahnya  yang  dapat  dibaca  di internet  menyatakan  bahwa  sekitar  1,5  milyar  penduduk  perkotaan tinggal  di  permukiman  kumuh  dan  liar.  Jutaan  orang  di  kota-kota  di berbagai  negara  berkembang  tinggal  di  permukiman  yang  berisiko tinggi seperti di daerah perbukitan yang curam, di pinggir sungai yang rentan  terhadap  ancaman  banjir,  di  daerah-daerah  yang  rentan  dari sisi ekosistem, daerah tangkapan air, dan di lokasi-lokasi dekat areal industri yang berbahaya (UNFPA 2007a). Daerah-daerah permukiman tersebut  mempunyai  ciri-ciri  padat,  kumuh,  dan  tidak  mengikuti aturan-aturan  resmi.  Selanjutnya,  daerah-daerah  permukiman  dengan karakteristik  itu  juga  diliputi  oleh  berbagai  keterbatasan  sarana  dan prasarana permukiman seperti tempat pembuangan sampah, pengolahan air limbah, fasilitas sanitasi, dan drainase (Kotter 2004). Mereka yang tinggal di pinggiran sungai, pada umumnya menjadikan sungai sebagai sarana  pendukung  kehidupan  seperti  tempat  pembuangan  sampah
dan tidak jarang pula sebagai tempat mandi. Menurut perkiraan BPS, pada tahun 2006 sekitar 14 persen dari total perumahan di Indonesia merupakan  kawasan  perumahan  kumuh  di  perkotaan  ( http://www. bainfokomsumut.go.id/detail.php?id-1342 ). D ata yang akurat mengenai jumlah migran yang tinggal di permukiman ini sulit didapatkan karena mobilitas mereka yang tinggi. Namun, pada tahun 2006 diperkirakan sekitar 18 persen dari total penduduk Indonesia tinggal di permukiman kumuh perkotaan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  tim  peneliti  Pusat  Penelitian Kependudukan  –  LIPI  mengenai  perpindahan  penduduk  dari  desa ke  kota  di  Surabaya  menemukan  bahwa  sebagian  migran  tinggal  di permukiman  liar  dan  kumuh  seperti  di  bantaran  kali,  di  pinggir  rel kereta, dan juga di berbagai areal bukan permukiman lain, termasuk tempat pemakaman. Khusus di kawasan bantaran kali dan di pinggir rel kereta api, satu hal yang terlihat kontradiktif adalah rumah-rumah yang  dibangun  juga  memperoleh  fasilitas  seperti  yang  didapat  oleh rumah-rumah di permukiman penduduk pada umumnya. Rumah-rumah di kawasan tersebut mendapatkan aliran listrik, pelayanan air minum melalui  PDAM,  dan  saluran  telepon  (Romdiati  dkk.  2007).  Selain itu,  penghuni  rumah  juga  membayar  kewajiban  seperi  pajak  bumi dan  bangunan  (PBB),  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  penduduk di  permukiman  biasa.  Dalam  kasus  ini  terlihat  ketidakkonsistenan pemerintah  (daerah)  dalam  memperlakukan  permukiman  kumuh. Di satu  sisi  keberadaannya  dilarang,  namun  di  sisi  lain  diberi  fasilitas untuk mendukung kehidupan dan penghuninya juga dikenai kewajiban lazimnya penghuni permukiman pada umumnya.
Salah  satu  upaya  untuk  menyediakan  tempat  tinggal  bagi  penduduk miskin perkotaan, yang sebagian di antaranya adalah migran dari desa ke  kota,  adalah  pembangunan  rumah  susun  sederhana.  Pemerintah kota Jakarta mulai melakukan upaya tersebut sejak awal tahun 1980- an (Palupi 2007). Jenis permukiman ini dibangun di areal-areal yang sebelumnya  merupakan  permukiman  kumuh  atau  lahan  milik  negara yang  tidak  dimanfaatkan.  Namun,  pada  kenyataannya  rumah  susun yang dibangun sering tidak dapat diakses oleh penduduk miskin yang menjadi sasarannya. Misalnya di kecamatan Tambora dan Karanganyar, lebih dari 90 persen penghuni rumah susun sederhana adalah mereka yang dari sisi penghasilan termasuk golongan menengah ke atas (Palupi
2007). Meskipun tujuan awal adalah untuk menyediakan tempat tinggal bagi penduduk miskin, karena pembangunannya melibatkan pihak-pihak yang berorientasi komersil, maka pengadaan rumah susun ini kemudian berubah  menjadi  kegiatan  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi. Akibatnya, untuk menempati rumah susun dibutuhkan sejumlah dana yang sulit disediakan oleh penduduk miskin. Oleh karena itu, sebagian pihak  memandang  upaya  pembangunan  rumah  susun  bagi  penduduk miskin perkotaan secara skeptis karena dalam kenyataannya kegiatan tersebut  tidak  menjangkau  sebagian  besar  penduduk  yang  menjadi kelompok target.
Pemerintah kota Surabaya juga telah melakukan upaya pembangunan rumah susun sederhana untuk mengakomodasi penduduk yang tinggal di  permukiman  kumuh  dan  liar,  yang  sebagian  di  antaranya  adalah penduduk migran dari desa ke kota. Namun, upaya ini tidak berhasil menghilangkan kantong-kantong permukiman kumuh, antara lain karena persyaratan  administratif  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  kelompok target.  Salah  satu  ketentuan  yang  ditetapkan  adalah  kepemilikan KTP  Kota  Surabaya  atau  KIPEM  (kartu  penduduk  musiman)  untuk mendapatkan  tempat  tinggal  di  rumah  susun.  Dalam  kenyataannya, hampir tidak ada migran desa – kota yang mempunyai KTP Surabaya dan  juga  penduduk  musiman  yang  memiliki  KIPEM.  Akibatnya, mereka tetap tinggal di permukiman kumuh dan liar. Alasan lain yang menyebabkan  keberadaan  permukiman  kumuh  tetap  bertahan  adalah kedekatan  lokasinya  dengan  pusat-pusat  aktifitas  ekonomi,  seperti pabrik  dan  pasar.  Hal  ini  memudahkan  migran  dalam  melaksanakan kegiatan usaha mereka.

## PENUTUP
Urbanisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari di berbagai negara  di  seluruh  penjuru  dunia.  Tidak  hanya  negara-negara  maju yang telah menjalaninya sejak pertengahan abad ke-19, negara-negara berkembang  juga  tengah  menghadapi  proses  urbanisasi.  Bahkan abad ke-21 ini dikatakan sebagai era kota dan urbanisasi. Fenomena urbanisasi  berdampak  positif  dan  sekaligus  negatif  bagi  wilayah perkotaan. Dari sisi positif, keberadaan penduduk dalam jumlah besar di wilayah perkotaan merupakan pendukung terhadap perkembangan aktifitas  ekonomi  perkotaan.  Sebagaimana  telah  dikemukakan
sebelumnya,  pusat-pusat  ekonomi  akan  berkembang  di  lingkungan dengan jumlah penduduk yang besar. Namun sebaliknya, pertumbuhan penduduk kota yang tidak terkendali menimbulkan berbagai persoalan bagi wilayah tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan kota berdampak negatif terhadap lingkungan, termasuk penurunan daya dukungnya untuk menciptakan kehidupan penduduk kota yang nyaman dan  memenuhi  syarat  kesehata.  Penyediaan  sarana  dan  prasarana kebutuhan dasar seperti perumahan dan permukiman serta sarana dan prasarana pendukungnya, di samping dampak sosial lain, di antaranya kasus kriminal yang makin meningkat merupakan dampak negatif dari pertumbuhan penduduk kota yang tidak terkendali.
Pertumbuhan  penduduk  kota  terjadi  akibat  beberapa  faktor,  yaitu pertumbuhan penduduk perkotaan secara alami (selisih kelahiran dan kematian), migrasi penduduk dari desa ke kota, dan perubahan klasifikasi wilayah perkotaan. Di negara-negara berkembang, migrasi penduduk dari  desa  ke  kota  memainkan  peranan  penting  dalam  meningkatkan proporsi  penduduk  kota  yang  besar.  Melarang  penduduk  (termasuk yang  dari  perdesaan)  untuk  datang  ke  suatu  kota  merupakan  upaya yang  tidak  mungkin  dilakukan. Hal  ini terbukti dari tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan kota tertutup oleh pemerintah Kota Jakarta pada tahun 1970-an. Salah satu faktor utama yang menyebabkannya adalah anggapan  bahwa  melarang  kedatangan  seseorang  ke  suatu  tempat merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Namun demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa cara.
Peningkatan pertumbuhan penduduk kota, khususnya kota besar, dapat ditekan antara lain dengan mengembangkan kota-kota kecil di sekitarnya melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini memungkinkan pengalihan arus migrasi masuk menuju kota besar ke kota-kota kecil yang berdekatan. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi migrasi penduduk ke kota besar adalah penyediaan sarana transportasi  yang  terjangkau  namun  nyaman,  yang  menghubungkan kota-kota kecil dengan kota besar yang berperan sebagai pusat ekonomi. Ketersediaan transportasi memungkinkan migran untuk tinggal di kota kecil, sementara aktifitas ekonomi dilakukan di kota besar.
Pembangunan  daerah  perdesaan,  termasuk  mengembangkan  sektor- sektor ekonomi perkotaan di daerah tersebut, dapat pula berperan untuk mencegah  aliran  mobilitas  penduduk  desa  ke  perkotaan.  Kebijakan
ekonomi yang merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi seperti di perkotaan perlu dibuat dan diaplikasikan di daerah-daerah perdesaan. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kota melalui investasi untuk menciptakan kesempatan kerja di daerah perdesaan.
Apabila  pertumbuhan  penduduk  kota  yang  pesat,  terutama  akibat besarnya  arus  migrasi  ke  kota,  tidak  dapat  dikendalikan,  maka berbagai persoalan yang terkait dengan jumlah penduduk yang besar akan  dihadapi  oleh  pemerintah  kota.  Salah  satu  di  antaranya  adalah penyediaan  tempat  tinggal.  Untuk  menyediakan  tempat  tinggal  bagi penduduk  dalam  jumlah  yang  besar,  pemerintah  daerah  (kota)  perlu memfasilitasi pengadaan perumahan bagi semua kelompok penduduk. Tidak hanya mereka yang berpenghasilan tinggi dan mampu membeli rumah  dengan  harga  relatif  mahal,  penduduk  berpenghasilan  rendah pun  harus  memperoleh  tempat  tinggal  yang  layak.  Salah  satu  upaya yang  dapat  dilakukan  adalah  pengadaan  rumah  dengan  harga  yang terjangkau disertai dengan persyaratan-persyaratan yang dapat dipenuhi oleh penduduk berpenghasilan rendah. Untuk itu, pendataan kelompok target  perlu  dilakukan  ke  kantong-kantong  permukiman  kumuh  dan liar.  Dalam  pendataan  juga  perlu  dikumpulkan  informasi  mengenai aktifitas ekonomi kelompok sasaran, sehingga pembangunannya dapat disesuaikan dengan karakteristik kegiatan ekonomi mereka. Berdasarkan kegiatan ini perkiraan jumlah unit serta karakteristik hunian yang akan dibangun bisa diperoleh.
Pertumbuhan  penduduk  kota  yang  cepat,  tidak  terelakkan  lagi menimbulkan  berbagai  persoalan  yang  adakalanya  tidak  mudah untuk  diatasi.  Dibutuhkan  kemauan  dan  kerja  keras  masing- masing  stakeholders  untuk  menangani  berbagai  permasalahan  yang ditimbulkannya,  termasuk  penyediaan  perumahan  dan  permukiman. Khusus  untuk  permukiman  kumuh  liar,  satu  hal  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  kemauan  para  penghuninya,  yang  kebanyakan adalah migran yang masih sering pulang ke daerah asal, untuk terlibat dalam kegiatan “pemindahan” mereka ke lokasi permukiman formal.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku dan Jurnal
BPS, Bappenas, UNFPA. 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesian Popula- tion Projection) 2000-2025 . Jakarta: BPS, Bappenas, UNFPA
Brookfield, Harold & Byron, Yvonne. 1993. South-East Asia’s Environmental Future. The Search for Sustainability. Tokyo: United Nations University Press.
Gilbert, Alan. 1994. “Land and shelter in mega-cities: Some critical issues” dalam Roland J. Fuch, dkk. (editor). Mega-City Growth and the Future . Japan: The United Nations University Press.
Gilbert, Alan & Giggler, Josef. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga .
Yogya: PT Tiara Wacana.
Palupi, Sri. 2007. “Proyek Rumah Susun: Modus Mengusir Orang Miskin?” dalam Sri Palupi dan Iswantini. Mendengarkan Kota. Studi Perbandingan Kota dan Komunitas  Miskin  Antara  Jakarta  –  Bangkok .  Jakarta:  Institute  for  Ecosoc Rights.
Raharto, Aswatini dan Noveria, Mita. 2005 “Youth migration and change in Indone - sia” dalam Fay Gale dan Stephanie Fahey (editor). Youth in Transition. The Challenges of Generational Change in Asia . Proceedings of the 15th Biennial General Conference Association of Asian Social Science research Councils. Bangkok: Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Paci - fic (RUSHSAP).
Romdiati,  Haning,  Mita  Noveria, Ade  Latifa  dan  Bayu  Setiawan.  2007. Mobilitas Penduduk Temporer di Permukiman Kumuh Kota Surabaya. Pengelolaan dan Konteksnya Terhadap Penataan Lingkungan . Jakarta: LIPI Press.
Skeldon, Ronald. 1997. ”Rural-to-Urban Migration and Its Implication for Poverty Alleviation”. Asia Pacific Population Journal , Vol. 12, No. 1, March 1997.
Suharso,  dkk.  1976.  “Rural  –  Urban  Migration  in  Indonesia”. Monograph  Series . National Institute of Economic and Social Research, Indonesian Institute of Sciences.
Tjiptoherijanto, Prijono. 1996. “Urbanization and Development in Indonesia”. Asian Urban Information Center of Kobe. Kobe: Newsletter No. 23.
UNFPA. 2007a. State of World Population 2007. Unleashing the Potential of Urban Growth . New York: United Nations Population Fund.
----------.  2007b. Growing  up  Urban. State  of  World  Population  2007.  Youth Supplement. New York: United Nations Population Fund
Wegelin, Emiel A. 1994. “Urban Shelter, Municipal Services, and the Poor” dalam Ernesto M. Pernia (editor). Urban Poverty in Asia. A Survey of Critical Issues. Hong Kong: Oxford University Press.
Wilson, Christopher. 1985. The Dictionary of Demography. Paris: Roland Pressat.
Yudohusodo,  Siswono  dan  Salam,  Soearli  (editor).  1991. Rumah  Untuk  Seluruh Rakyat. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
Yudhohusodo, Siswono. 1998. Transmigrasi. Kebutuhan Negara Kepulauan Berpen- Kebutuhan Negara Kepulauan Berpen- duduk Heterogen Dengan Persebaran yang Timpang . Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafika.

## Website
Darundono,  2006. Mencari  model  pembangunan  perumahan  yang  berkelanjutan . http://www.karbonjournal.org/id/archievesdetail.php?ID_focus=3 . Ginanjar,  Ging.  2008. Dari  jantung  Eropa.  Urbanisasi  Melaju,  Juga  Kemiskinan . http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3220834,00.html.  diakses  19  Fe - bruari 2009.
Hendrizal.  2004. Problem  Arus  Migrasi . http://www.sinarharapan.co.id/beri - ta/0411/25/opi02.html. diakses 19 Februari 2009. http://www.bainfokomsumut.go.id/detail.php?id-1342 ). Sekitar 18 Persen Penduduk Indonesia Tinggal di Kawasan Kumuh Perkotaan . diakses tanggal 18 Februari 2009.
http://www.datastatistik-indonesia.com/proyeksi/index.php?option ... Urbanization. diakses 19 Februari 2009.
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/urban_gc/ . Global Urban Population in Developed and Developing Countries . diakses 20 Februari 2009.
http://www.hitachi.com/society/global/hyli/6th/workshop/pdf/urbanization/pdf .  Ma- naging Asia’s  Rapid  Urbanisation  for  Social  Progress.  diakses  20  Februari 2009.
Kotter, Theo. 2004. Risks and Opprtunities of Urbanisation and Megacities . Paper dipresentasikan pada FIG Working Week, Athena, Yunani, 22 – 27 Mei 2004. http://www.fig.week.net/pub/athens/papers/psO2/psO2_2_kotter.pdf.  diakses 5 Januari 2011.
Mamas, S.G. Proyeksi Penduduk Kota-kota di Indonesia Periode 1995-2005 . http:// www.geocities.com/nuds2/18.html?200919. diakses 18 Februari 2009.
Tjiptoherijanto, Prijono. 2000. Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia . http://www.geocities.com/nuds2/18.html?200919. diakses 19 Februari 2009.