Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

## JAKSA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
Barhamudin 1 dan Abuyazid Bustomi 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail  : barigama@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail  : abuyazidbustomi@unpal.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  investigation  process  and  the  relationship between investigators and public prosecutors in the process of investigating criminal acts of corruption. This research is a normative legal research. By using secondary data consisting of primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  including  tertiary  legal  materials.  The Criminal  Justice  System  outlined by  the  Criminal  Procedure  Code  is  an  integrated criminal justice system (SPP), so the role of the prosecutor in addition to being a public prosecutor as well  as an  investigator  is not  in accordance with  the principles of  the  integrated criminal justice system. Therefore, in an integrated criminal justice system, there is mutual supervision among the components of the criminal justice system, especially those related to investigation and prosecution. This can be seen from the existence of a pretrial hearing regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code.Eradication of criminal acts of corruption is influenced by the work of the integrated criminal justice system (SPPT), the prosecutor's office has divided the  powers  of  investigation  and  prosecution,  but  in  practice  it  is  still  unclear  how  the horizontal  supervision  will  be  in  the  event of  dual powers of prosecutors,  investigators and public prosecutors in corruption crimes.
Keywords: Investigator; Public Prosecutor; Corruption

## Abstrak
Tujuan  penelitian  Untuk  mengetahui  proses  penyidikan  dan  hubungan    penyidik  dengan Penuntut Umum dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari Bahan Hkum Primer, Bahan hukum sekunder meliputi, Bahan hukum tersier. Sistem Peradilan Pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah Sistem Peradilan Pidana  (SPP)  terpadu (integrated  criminal  justice  system ), maka peran  jaksa  selain sebagai penuntut umum juga sekaligus sebagai penyidik tidak sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana  terpadu  tersebut.  Oleh  karena  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  terpadu  ada  saling mengawasi  diantara  komponen  Sistem  Peradilan  Pidana,  khususnya  yang  berkaitan  dengan penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat dilihat dari adanya sidan g praperadilan yang diatur dalam  Pasal 77 KUHAP. Pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh bekerjanya sistem  peradilan  pidana  terpadu  (SPPT),  di  kejaksaan  sudah  membagi  antar  kewenangan penyidikan dan juga penuntutan namun dalam pelaksanaannya  masih belum jelas bagaimana pengawasan  horizontalnya  jika  terjadi  keweanangan  rangkap  jaksa  sebagai  penyidik  dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.
Kata kunci : Penyidik; Penuntut Umum; Korupsi

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sistem adalah hubungan   setiap bagian  dengan  bagian,  dan  setiap bagian  dengan  keseluruhan,  semua
bagiannya  saling  bergantung  satu sama  lain,  membentuk  satu  kesatuan yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Dalam penegakan hukum pidana akan melibatkan  beberapa  lembaga  negara
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
yang  terdiri  dari  aparatur    penegak hukum  biasa  disebut  dengan  sistem peradilan pidana sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan merupakan satu kesatuan  peradilan  pidana  terpadu (integrated criminal justice). keterpaduan ini  didasarkan pada landasan differensiasi fungsional diantara  aparatur  penegakan  hukum sesuai    kewenangan  yang  diberikan undang-undang kepada masing- masing. 1
Fungsi  pokok  masing-masing bagian, mulai dari legislatif, kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga pemasyarakatan  serta  badan  yang berkaitan  dalam  kerangka  Peradilan Pidana  adalah  untuk  menegakkan hukum. 2
Satu  dianatara  unsur  sistem yang    berperan  besar  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  ialah  kejaksaan. Bahkan  KUHAP  sendiri  memberikan peranan  kejaksaan  selaku  Penuntut Umum  dan  penyidik.  Sistem  Peradilan Pidana  adalah  suatu  cara  pengendalian kejahatan  yang  melibatkan  berbagai
1 Ya hya   Ha raha p, Pembahasan  Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan , (Ja ka rta: Sina r Gra fika , 2012).
2 Ya hya  Ha ra hap
lembaga,  yakni  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan  demikian  dinyatakan oleh  Mardjono  Reksodipoetro.  Adanya sistem    peradilan  pidana  bertujuan agar  : 3 agar  masyarakat  tidak  menjadi korban kejahatan; menyelesaikan perkara pidana yang terjadi sedemikian rupa sehingga masyarakat yakin bahwa keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang bersalah  dihukum  dan  menjaga    agar penjahat  tidak  melakukan  kejahatan lain.
Dalam kaitannya dengan penanganan  pidana  korupsi  selaku pidana  khusus  memiliki  ciri  khas didahulukan dari perkara-perkara lainnya untuk diselesaikan sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  31 tahun  1999  disebutkan  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  harus didahulukan  dari  perkara  lain  guna penyelesaian  secepatnya.
Dalam  perkara  pidana  korupsi yang sulit pembuktiannya, bisa dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan  oleh  Jaksa  Agung
3 Ma rdjono   Reksodiputro, Sistem   Peradilan Pidana      Indonesia      (Melihat  Kepada Kejahatan    Dan    Penegakan    Hukum    Dalam Batas  –Batas    Toleransi) (Fa kulta s  Hukum Unversita s Indonesia , 1993).
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
dengan  anggota  Jaksa  dari  kejaksaan Negeri  dari  Kejaksaan  Tinggi  dimana kasus tersebut berlangsung, penyidikan dan  penuntutan  akan  dilakukan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  untuk meningkatkan efisiensi waktu penyidikan  pidana  korupsi    sekaligus melindungi hak asasi manusia tersangka.  Proses  penyidikan  tindak pidana korupsi diwarnai dengan permasalahan  implementasi,  hal  ini didasarkan  pada  kenyataan  dalam praktek terhadap perkara tindak pidana korupsi, fungsi penyidikannya seringkali  dimonopoli  oleh  pihak Kejaksaan.
Dalam  sistem  peradilan  pidana, adanya  asas  pembedaan  fungsional yang  menjadi  dasar  suatu    sistem terpadu, dimana  setiap  aparat  penegak hukum  mempunyai kelembagaan yang khusus  dan terbatas  serta  batasan  yang khusus  pula  dan  juga  adanya  prinsip spesialisasi  dalam  bagian  tertentu  dan memperjelas  fungsi  instansional.  Ada tiga acuan berkaitan dengan Differensiasi Fungsional, yaitu: 4
a. Fungsi penyidikan dilakukan oleh Kepolisian;
4 Mula di, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana (Universita s  Diponegoro    Sema ra ng, 1995).
b. Fungsi  penuntutan  dilakuan oleh Kejaksaan;
c. Fungsi  mengadili  dilakukan oleh pengadilan.
Dengan acuan di atas telah jelas porsi  kewenangan  dan  tanggungjawab masing-masing aparat secara instansional. Masing-masing pihak telah  tahu  diri  akan  batas  jangkauan fungsi dan kewenangan yang diberikan undang-undang.
Penerapan  asas differensiasi fungsional akan  sangat  berguna  dan efektif  dalam  penegakan  hukum  di bidang pidana yaitu:
a. Menghindari  praktik  tumpang tindih  dalam    perkara  pidana, khususnya  dalam  melakukan pemeriksaan  pendahuluan.
b. Sehingga tersangka tidak harus menderita  selama  bolak-balik penyidikan.
c. Melaksanakan  proses  hukum yang  sederhana,  cepat,  akurat dan terjangkauan.
Dalam hubungannya pada dengan  KUHAP  Pasal  1  butir  (1) dinyatakan: yang berwenang melakukan  penyidikan  adalah  Pejabat Polisi  Negara  atau  Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  tertentu  untuk  melakukan penyidikan.  Pasal  13  menyatakan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
Penuntut  Umum  adalah  Jaksa  yang diberi  wewenang    untuk  melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan  hakim (eksekutor) .  Pasal  14 ayat  (6)  Undang-Undang    Kepolisian Negara  menentukan  bahwa  kepolisian
bertugas untuk melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap semua tindak pidana.
Sebagaimana dinyatakan diatas Jaksa  adalah  pejabat  yang  diberi wewenang  untuk  bertindak  sebagai
Penuntut Umum
serta melaksanakan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi dasar Jaksa untuk  melakukan tugas penyidikan  termuat  dalam  Pasal 284  KUHAP  yang  berisi  ketentuan tentang :
1. Dalam hal-hal yang telah ada sebelum berlakunya Undang- undang ini, berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang  ini    sejauh mungkin.
2.  Dalam  waktu  dua  tahun sejak  berlakunya  undang- undang ini, ketentuan
undang-undang  ini  berlaku
dalam  semua  hal,  kecuali ketentuan  khusus  tentang
proses pidana sementara yang ditentukan dalam undang-undang tertentu, sampai  perubahan dilakukan dan/atau  dinyatakan  batal demi hukum . dan kekosongan lagi.
Perkembangan penegakan hukum  terhadap  pidana  korupsi  tidak hanya  ditangani  oleh  kepolisian  dan kejaksaan  saja,  tetapi  juga  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang dibentuk dengan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Adanya tiga lembaga tersebut, seharusnya akan memberikan kemampuan  dan  kekuatan  maksimal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ternyata upaya pemberantasan    korupsi  yang  dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan    tidak  sesederhana  yang digambarkan.  Karakteristik  korupsi sebagai  kejahatan  transnasional (cross- border  crime) dan  kejahatan  ekonomi (white  collar  crime )  memunculkan persoalan  persoalan  yang  sulit  untuk diselesaikan. Dengan kata lain, efisiensi ketiga lembaga tersebut belum optimal.
Dari  uraian    di  atas  terlihat adanya  tumpang  tindih  kewenangan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
kepolisian  dalam    penyidikan  pidana korupsi dengan kewenangan kejaksaan. Bagaimanakah hubungan antara penyidik  dan  Penuntut  Umum  dalam penyidikan    pidana  korupsi  menurut Hukum Acara Pidana  Indonesia?

## B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  penyidikan  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  terhadap tindak  pidana  korupsi  menurut  sistem peradilan pidana Indonesia. Juga untuk mengetahui  hubungan  penyidik  dan Penuntut Umum dalam proses
pernyidikan  pidana korupsi
Diharapkan  hasil  tulisan  ini dapat memberikan kontribusi pemikiran  dalam  perkembangan  ilmu hukum  khususnya.  Diharapkan  juga penelitian    ini  dapat  bermanfaat  bagi aparatur penegak hukum pada umumnya dibidang penyelesaian
perkara korupsi.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yuridis normatif  dilakukan  penulis  dengan menelaah  atau  mempelajari  teori-teori, buku-buku  bacaan  serta  peraturan- peraturan yang berhubungannya dengan permasalahan.
Sumber  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah:    Data  Sekunder, yaitu  data  yang  peroleh  dari  studi pustaka ( library research ) yaitu dengan mempelajari  ilmu  pengetahuan  tentang hukum  pidana  serta  isi  kaidah  hukum yang  menyangkut  konsep    dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia. Data sekunder diperoleh dari :
1. Bahan  Hkum  Primer,  yakni bahan  hukum  yang  mempunyai otoritas, yang meliputi peraturan  perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Bahan  hukum  sekunder  yang menjelaskan bahan hukum primer  yang  meliputi  :  Bahan hukum  yang  terdiri  dari  buku- buku  dan  karya  tulis  ilmiah yang  ada  kaitannya  dengan permasalahan.
3. Bahan  hukum  tersier  meliputi, media massa dan sebagainya.
Upaya mengumpulkan data dalam penelitian  ini,  ialah  dengan  melakukan studi  pustaka  melalui  serangkaian kegiatan  membaca,  mencatat,  dan mengutip  literatur  serta  menganalisa peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan penelitian ini.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
Pengolahan data dilakukan secara  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu teknik analisis data yang menggambarkan dan memaparkan secara  konkrit  terhadap  suatu  masalah yang dibahas. Kemudian
pembahasannya  disusun  dan  dianalisis secara sistematis dengan metode kualitatif.

## PEMBAHASAN
A.  Penyidikan  Pidana  Korupsi  oleh

## Kejaksaan
Undang-UndangPemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan  sebagai  delik  formil.  Ini sangat  penting  untuk  pembuktian. Delik  formil  yang  dianut  undang- undang  tersebut  memastikan  bahwa pelaku  korupsi  akan  tetap  diadili  dan dihukum walaupun hasil korupsi
dikembalikan kepada negara. Pemberantasan korupsi harus
dilaksanakan secara luar biasa, dikarenakan  korupsi  sudah  bersifat sistemik  dan  meluas,  tidak  hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi warga  negara  dan  penerapan  sistem pembuktian terbalik.
Penyidikan  adalah  pemberian perlengkapan untuk melakukan penegakan  hukum,  yaitu  dasar  untuk menegakan  hukum  pidana.  Oleh  sebab itu  tidak  ada  tuntutan  yang  dapat diajukan  sebelum  ada  penyidikan dilakukan. Tindakan penyidikan adalah upaya  untuk  mencari  dan  memperjelas kebenaran  tentang  ada  tidaknya  tindak pidana,  siapa  yang  melakukan  tindak pidana,  apa  isi  tindak  pidananya,  dan siapa yang terlibat.
Seorang jaksa dapat melaksanakan penyidikan terhadap kasus  pidana  korupsi  apabila  telah adanya  laporan  atau  dugaan  adanya tindak  pidana  korupsi  dari  masyarakat maupun  instansi  pemerintah  maupun swasta.  Sumber  penyidikan    pidana korupsi : 5
1.  Adanya  laporan  atau  pengaduan dari masyarakat;
2.  Pelimpahan  instansi  auditor
BPK/BPKP/Inspektorat;
3. Berdasarkan temuan dilapangan
Hukum Acara Pidana
merupakan mahakarya di bidang
5 Abra r  La fi  Na im, Peran   Kejaksaan  Dalam Penyidikan  dan  Penuntutan  Tindak  Pidana Korupsi  di  Kabupaten  Takalar (Fa kulta s Sya ria h  dan  Hukum  UIN  Ala uddin  Ma ka ssa r, 2018).
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
legislasi:  memampukan  masyarakat memenuhi  hak  dan  kewajibannya, mencapai  sikap  terhadap  pembentukan dan  kekuasaan  aparat  sesuai  dengan fungsi  dan  kewenangannya,  untuk ditingkatkan.  Perlindungan  hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan dan perlindungan    terhadap  harkat  dan martabat  manusia,  ketertiban  dan kepastian  hukum.  Karena  itu,  dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan  spesialisasi,  pembedaan, segmentasi,  dan  lain-lain  pembagian tugas dan pelaksanaan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.
Kehadiran  Sistem  Peradilan Pidana  adalah  untuk  penanggulangan dan  pencegahan  kejahatan  dan  cara penanggulangan  kejahatan  menurut Barda Nawawi Arief : 6
1. Pencegahan harus mempunyai tujuan
yaitu    kesejahteraan  sosial  dan perlindungan warga negara/perlindungan  sosial  (SD). Aspek  intangible  dari  kesejahteraan atau  perlindungan  warga  negara, terutama    kepercayaan,  kebenaran, kejujuran  dan  keadilan,  adalah  yang paling penting dalam realisasi tujuan ini.
6 Mula di, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana Badan (Sema ra ng: Penerbit Universita s Diponegoro, 2002).
2.  Pencegahan  dan  penanggulangan dapat dilakukan  dengan  pendekatan yang  seimbang  dan  holistik,  yaitu melalui sarana pidana atau nonpunitif. Kebijakan harga strategis  adalah  kebijakan  non- punitif  karena  bersifat  preventif, sedangkan  kebijakan  kriminal  lebih bersifat represif.
3.  Penanggulangan  kejahatan  melalui kebijakan  kriminal  terdiri  dari  tiga tahap :
a.  Tahap  legislasi  atau  kebijakan,
yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum  dan  juga  oleh  pembuat undang-undang.
b.  Tahap  penerapan  atau  badan peradilan,  yaitu    pencegahan dan  penanggulangan  kejahatan, dimulai  dari  kepolisian  dan diakhiri dengan pengadilan. c.  Tahap penegakan atau kebijaksanaan administrasi, yaitu tahap akhir dimana pelaksanaan hukum pidana oleh aparat  penegak  hukum  bersifat konkrit atau nyata.
Berhasil tidaknya ketiga tahapan  pencegahan  kejahatan  di  atas dipengaruhi  oleh  kinerja  aparatur
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
peradilan  pidana.  Menurut  Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana disebut juga  sistem penegakan hukum terdiri  dari  empat  unsur,  yakni: 7
Penyidikan; Penuntutan; Peradilan; dan Pemasyarakatan .
Keempat  subsistem  tersebut
merupakan komponen Sistem Penegakan  Hukum  Terpadu..  Menurut Mardjono  Reksodiputro,  jika  tidak dilakukan integrasi dengan sistem akan menimbulkan  kerugian yaitu: 8
1.  Sulit    menilai  keberhasilan  atau kegagalan  masing-masing  instansi dalam melaksanakan tugas  bersama.
2. Sulitnya menyelesaikan permasalahan
masing-masing
lembaga karena tidak ada integrasi.
3. Pembagian tanggung jawab masing- masing  lembaga  tidak  jelas,  yang membuat
pencegahan dan pengendalian kejahatan terpadu menjadi sulit.
Terdapat  3  jenis  sinkronisasi pada sistem peradilan pidana terpadu    yaitu:  Struktural  adalah keserentakan penyelenggaraan peradilan  pidana,  yaitu    hubungan antar  lembaga  penegak  hukum.
7 Rusli  Muhamma d, Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia (Yogya ka rta : UII Press, 2011).
8 Rusli
Substansi adalah  sinkronisasi aturan hukum  positif  dan  sinkronisasi budaya,  yaitu  sinkronisasi  dalam implementasi filosofi sistem peradilan pidanaa. 9
Sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana terpadu akan berdampak besar pada penanggulangan pidana korupsi, khususnya penanggulangan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Di bawah Subsistem terdapat  spesialisasi  kewenangan  yang berkaitan  dengan  penyidikan  yang dilakukan  oleh  kejaksaan.  Itu  berarti kejaksaan  memiliki  kekuasaan  untuk menylidiki  dan  menuntut  kejahatan tertentu, termasuk korupsi. Keberadaan lembaga  ini  menimbulkan  beberapa persoalan, seperti bagaimana mewujudkan pengawasan antar lembaga  untuk  mewujudkan  Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan bagaimana membatasi  kewenangan Kejaksaan  dalam  penyidikan  pidana korupsi.
Sistem peradilan pidana terpadu meliputi  asas  pembedaan  fungsional lembaga  penegak  hukum  menurut
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
tahapan  proses  kewenangan  yang diberikan oleh undang-undang. 10
Asas  diferensiasi  fungsional dikemukakan  dalam  Pasal  1(1)  dan Pasal  4,  bersama  dengan  Pasal  1(6)(a) bersama  dengan  Pasal  13.  Tujuan  dari asas  ini  adalah  untuk  melaksanakan koordinasi horizontal dan saling kontrol. . antar kepolisian, dengan tetap memperhatikan  batasan  kompetensi kelembagaan  dan    penerapan  asas diferensiasi fungsional yang terkandung  dalam  5  dan  7.  KUHAP yang  memuat  tentang  penyidikan. Oleh  karena  itu    penyidikan  dan penuntutan  kejaksaan  melanggar  asas diferensiasi  fungsional    KUHAP. Prinsip  ini  tidak  hanya  memisahkan dan memisahkan tugas dan wewenang, tetapi  juga  memisahkan  tanggung jawab  penyidikan,  penuntutan  dan beban  kerja  proses  penyidikan  dalam proses  peradilan  secara  terpadu.  Meski begitu,  penyidik,  jaksa,  dan  hakim bukannya  tanpa  kaitan.  Namun  pada dasarnya  saling  menghormati  antara penyidik  dan  penuntut  dalam  perkara pidana. Menurut KUHAP:
1. Dalam  pemeriksaan  perkara
pidana, penyidik 10 M Ya hya Ha ra ha p, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan
memberitahukan kepada Kejaksaan  sesuai  dengan  Pasal 109  (1)  bahwa  perkara  pidana telah dibuka atau penyidik telah memulai  penyidikan.  Jika  tidak ada tindak pidana yang dilakukan atau penyidikan dihentikan karena alasan hukum,
penyidik harus memberitahukan kepada tersangka dan keluarganya (Pasal 109(2)). 2. Apabila penyidik meminta kepada Kejaksaan untuk perpanjangan penahanan sehubungan dengan kepentingan  suatu  pertanyaan yang  belum  selesai  (Pasal 24(2)),  Kejaksaan  menyetujui perpanjangan  penahanan  dalam waktu  40  hari  sejak  surat dakwaan. Tanggal Pemberian  : Alasan  atau  ringkasan  temuan penyidik, dengan memperhatikan hal-hal sebagai  berikut:  Disampaikan oleh  penyidik  sebelum  lewat waktu  dua  puluh  hari  atau lewat  waktu  penahanan  di wilayah hukum penyidik.
3. Dalam hal prapenuntutan,
karena  prapenuntutan  adalah wewenang penuntut umum
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
sebagaimana diatur dalam pasal 14 b. 11
Tujuan utama diadakannya
pemeriksaan pendahuluan adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal  terhadap  upaya  paksa  yang diberikan  kepada  tersangka  selama pemeriksaan    atau  penuntutan,  agar upaya  tersebut  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  dan  ketentuan undang-undang. Sementara itu,
menurut R. Soeparmono, tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah pemenuhan  kepastian  hukum  dan perlindungan hak asasi tersangka. 12
Pemeriksaan pendahuluan adalah  untuk  mengontrol  penggunaan tindakan  paksa  oleh  badan-badan operasional  kepolisian,  dalam  hal  ini kepolisian  dan  kejaksaan.  Sidang pendahuluan  ini  berada  di  bawah yurisdiksi pengadilan sebelum peninjauan  kasus  utama. 13 Artinya
11 Pa sa l  14  huruf  b  KUHAP  menya ta kan mengada kan pra penuntuta n apa bila a da kekura ngan pa da penyidika n denga n memperha tika n  ketentua n  Pa sa l  110  a yat  (3) dan  aya t  (4)  denga n  memberi  petunjuk  da la m ra ngka penyempurnaan penyidikan da ri penyidik.
12
Soepa rmono, Praperadilan
dan
Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam
KUHAP (Ba ndung: Ma ndar Ma ju, 2003). 13 Luhut  M.P.  Pa nga ribuan, Hukum  Acara Pidana:  Surat-surat  Resmi  di pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Dupli, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (Ja ka rta : Dja mba tan, 2008).
pemeriksaan pendahuluan sudah menjadi  mekanisme  hukum  acara pidana. Dengan kata lain, dalam hal ini tersangka  tindak  pidana  diberi  hak untuk  menggunakan  upaya  paksa dalam  penyidikan  dan  penuntutan terhadap  dirinya.  Hal  ini  bertujuan untuk  mewujudkan  hak  asasi  manusia dengan asas dakwaan dan asas praduga tak  bersalah  yang  terkandung  dalam KUHAP.. 14
Menurut S. Tanusubroto lembaga  pra  peradilan  memberikan peringatan :
1.  Supaya  aparat    berhati-hati  dalam perbuatan  hukumnya,  maka  setiap perbuatan  harus  didasarkan  pada ketentuan  hukum  yang  sah  dalam arti  harus dapat memperlambat dan menghindarkan  diri  dari  perbuatan sewenang-wenang.
2.  Kompensasi  dan  rehabilitasi  adalah upaya  perlindungan  warga  negara yang  diduga  melakukan  tindak pidana  tanpa  bukti  yang  kuat sebagai  akibat  dari  sikap  dan perlakuan  aparat  penegak  hukum yang  tidak  sesuai  dengan  hak  asasi manusia.
3.  Dalam  memberikan  ganti  rugi, hakim  harus  memperhatikan  dan
14 Luhut
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
mempertimbangkan orang yang dirugikan,  serta  pelaksanaan  dan pelaksanaan putusan hakim dari segi kemampuan keuangan negara.
4.  Rehabilitasi  adalah  pemulihan  hak seseorang  sesuai  dengan  keadaan semula tersangka tindak pidana.
5.  Integritas  yang  menjiwai  peradilan
pidana  diimbangi  dengan  integritas dan  komitmen  penegak  hukum, karena  tanpa  keseimbangan  semua sia-sia. 15
Sarana untuk memastikan apakah  prosedur  penangkapan  dan penahanan oleh penyidik telah dilakukan  secara  sah  dan  apakah  ada cacat  hukum  dalam  penangkapan  dan penahanan tersebut adalah Praperadilan.
Praperadilan
juga dapat mempertimbangkan  dan  menentukan sah  tidaknya  penghentian  dakwaan oleh penuntut umum.
Mengenai pemeriksaan pendahuluan  ada  ditentukan  dari  pasal 1  ayat  10  dan  pasal    77  KUHAP, karena  dapat  dikatakan  bahwa  hak pemeriksaan  pendahuluan  berasal  dari bagian-bagian  tersebut.  Sementara  itu, pasal  95  dan  97  KUHAP  juga mengatur  kewenangan  lain,  yaitu
15 S.  Ta nusubroto, Peranan  Praperadilan dalan  Hukum  Acara  Pidana (Ba ndung: Alumni, 1983).
penyidikan  dan  penetapan  tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.
Pasal  77  KUHAP  menegaskan bahwa  pengadilan  negeri  mempunyai wewenang penyidikan dan pengambilan  keputusan  menurut  tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini:
a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan;
b.  Ganti  rugi  atau  rehabilitasi  bagi seorang  yang  perkara  pidananya dihentikan  pada  tingkat  penyidikan dan penuntutan.”
Penyidik maupun penuntut umum berhak menghentikan penyidikan  atau  penuntutan.  Alasan penangguhan penyidikan dan penuntutan  adalah  sebagai  berikut: Hasil  penyidikan atau penuntutan tidak cukup  bukti  untuk  membawa  perkara ke  pengadilan  atau  apa  yang  dicurigai tersangka  bukanlah  kejahatan  atau kejahatan.  Oleh  karena  itu,  masalah tersebut tidak  dapat  dibawa ke pengadilan.  Penyidik  atau  penuntut umum juga dapat menghentikan penyidikan  atau  penuntutan    karena tersangka  diduga  melakukan  tindak pidana  yang  sudah  diadili  dan  divonis dan    sudah  ada  putusan  yang
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
berkekuatan  hukum  tetap.  Penetapan itu juga dapat dilakukan oleh penyidik atau  penuntut  umum,  karena  dalam perkara  yang  diduga  bahwa  tersangka berada  dalam  lewat  batas  waktu penuntutan. 16
Untuk
menghindari
penyalahgunaan  jabatan  pada  akhir pemeriksaan pendahuluan atau
penuntutan,
undang-undang
memberikan  hak  kepada  penuntut  atau pihak ketiga untuk memberikan penjelasan selama pemeriksaan pendahuluan apakah kesimpulan pemeriksaan  pendahuluan  itu  sah  atau tidak. . Sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga juga dapat mengajukan pemeriksaan  pendahuluan  mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan. 17
Tuntutan ganti rugi dapat diajukan  oleh  keluarga  tersangka  atau penasehat hukum pemeriksaan pendahuluan  karena  alasan  terkait penangkapan  atau  pemenjaraan  yang tidak  sah;  atau    karena  penggeledahan atau  penyitaan    bertentangan  dengan
16 M. Ya hya Ha raha p, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Jaka rta : Sina r Gra fika , 2010).
17 M. Ya hya  Ha ra hap
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dengan demikian secara normatif  dari  ketentuan  pasal  77 KUHAP  tersebut  menunjukan  adanya saling  mengawasi  antara  penyidik  dan penuntutan  umum,  yaitu  sah  atau tidaknya,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan;
Jika  dilihat  dari  hukum  acara pidana  yang  digunakan  di  Indonesia, secara  garis  besar  terdapat  dalam KUHAP,  dimana  digariskan  oleh KUHAP  bahwa  Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia  merupakan  sistem terpadu (integrated  criminal  justice system ),  maka  peran  jaksa  selain sebagai  penuntut  umum  juga  sekaligus sebagai  penyidik  tidak  sesuai  dengan prinsip Peradilan Pidana terpadu tersebut.  Oleh  karena  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  terpadu  ada  saling mengawasi  diantara  unsur  sistem Peradilan  Pidana,  khususnya  yang berkaitan  dengan  penyidikan  dan penuntutan  dan  dapat  diketahui  dari adanya sidang praperadilan yang diatur dalam    Pasal  77  KUHAP  sebagaimana diuraikan diatas.
Dengan    dilaksanakannya  asas diferensiasi fungsional menjadikan kejaksaan  tidak  lagi  menjadi  dominus
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
litis  dalam  suatu  perkara  pemeriksaan pidana  korupsi.  Penghapusan  pidana korupsi  dipengaruhi  oleh  bekerjanya sistem  peradilan  pidana  terpadu  di kejaksaan sudah membagi antar kewenangan  penyidikan  dan  juga penuntutan namun dalam pelaksanaannya  masih  belum  jelas bagaimana  pengawasan  horizontalnya jika  terjadi  kewenangan  rangkap  jaksa sebagai  penyidik  dan  sebagai  penuntut umum. Adanya hubungan saling mengawasi  antara  penyidik  dengan penuntut  umum,  bahkan  di  dalam penanganan  terhadap  tindak  pidana korupsi  seringkali  jaksa  penuntut umum  sekaligus  bertindak  sebagai penyidik.

## KESIMPULAN
Peradilan Pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah Sistem Peradilan Pidana (SPP) terpadu
(integrated  criminal  justice  system ), peran jaksa selain penuntut umum juga sekaligus sebagai penyidik tidak sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana terpadu  tersebut.  Oleh  karena  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  terpadu  ada saling  mengawasi  diantara  komponen Sistem  Peradilan  Pidana,  khususnya yang  berkaitan  dengan  penyidikan  dan penuntutan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari
adanya sidang praperadilan yang diatur dalam
Pasal 77 KUHAP.
Pemberantasan pidana korupsi dipengaruhi  oleh  bekerjanya  sistem peradilan  pidana  terpadu,  di  kejaksaan sudah  membagi  antar  kewenangan penyidikan dan juga penuntutan namun dalam  pelaksanaannya  masih  belum jelas bagaimana pengawasan horizontalnya  jika  terjadi  kewenangan rangkap  jaksa  dalam  penanganan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrar  Lafi  Naim, Peran  Kejaksaan
Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana
Korupsi  di  Kabupaten  Takalar , Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018.
Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana:  Surat-surat  Resmi  di pengadilan oleh Advokat Praperadilan,  Eksepsi,  Dupli, Memori Banding,
Kasasi,
Peninjauan  Kembali ,  Jakarta: Djambatan, 2008.
Mardjono      Reksodiputro, Sistem Peradilan      Pidana      Indonesia (Melihat  Kepada    Kejahatan Dan  Penegakan  Hukum  Dalam Batas-Batas  Toleransi) , Fakultas Hukum  Unversitas  Indonesia, 1993.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP  Pemeriksaan  Sidang
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan  Kembali ,  Jakarta:
Sinar Grafika, 2010.
Muladi, Kapita Selekta Sistem
Peradilan  Pidana ,  Universitas Diponegoro  Semarang, 1995.
Rusli  Muhammad, Sistem  Peradilan
Pidana  Indonesia, Yogyakarta:
UII Press, 2011.
Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan  Perkara  Ganti Kerugian dalam KUHAP, Bandung: Mandar Maju, 2003.
S. Tanusubroto, Peranan Praperadilan dalan  Hukum  Acara  Pidana ,
Bandung:  Alumni, 1983. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta: Sinar
Grafika, 2012.