## Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

## Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado
Ridwan Jamal ( ridwanjamalstain@gmail.com )
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isalam, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

## ABSTRACT
This  research  aims  to  (1)  describe  and  explore  the  implementation  of  marital  conflict resolution  through  mediation  in  divorce  cases  in  Manado  Religious  Courts,  (2)  to  describe and explore the model of marriage conflict resolution through mediation in divorce cases in Religious  Court  of  Manado,  and  (3)  to  describe  and  explanate  the  factors  that  become  the obstacle  of  failure  of  marriage  conflict  resolution  through  mediation  in  divorce  case  in Religious Court of Manado. This research is a case study that is descriptive qualitative. This research was conducted in Manado city with the object of research is the office of Religious Court of Manado. The research informant is the leader of the Chairman and Vice Chairman of  the  Religious  Court  of  Manado,  the  mediator  (profession)  on  the  implementation  of mediation  of  divorce  dispute,  and  the  judge  at  the  office  of  Manado  Religious  Court numbering  4  judges.  The  research  data  was  collected  by  observation,  interview,  and documentation.  The  collected  data  is  analyzed  by  flow  model.  The  findings  of  the  research indicate  that  (1)  the  implementation  of  marriage  conflict  resolution  through  mediation  in divorce cases in Manado Religion Court is conducted by following the judicial regulations as stipulated  in  Supreme  Court  regulation  concerning  mediation  procedure  in  religious  court with  pramediation,  mediation  and  postmediation  stage,  (2)  model  The  confirmation  by  the parties is mediated by the mediator of the judge, while the non-judicial mediator has not been practiced,  and  (3)  the  constraints  to  the  failure  of  the  marriage  conflict  resolution  through mediation  in  the  divorce  case  in  the  Manado  Religion  Court  are  divided  into  two  main factors: (1) the general factors of the law, the additional factor of the number of judges, the factor  of  society  is  the  low  level  of  public  knowledge,  the  lack  of  mediation  facilities  and
infrastructure,  and  the  cultural  factors,  and  (2)  the  plaintiff  factor,  the  mediator,  the mediation atmosphere, and the litigants.
Keynotes: Resolutionconflict, marriage, mediation, divorce.

## AB S TRAK
Penelitian  ini  bertujuan  (1)  mendeskripsikan  dan  mengeksplanasi  pelaksanaan  resolusi konflik  perkawinan  melalui  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama Manado,  (2)  mendeskripsikan  dan  mengeksplanasi  model  resolusi  konflik  perkawinan melalui  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado,  dan  (3) mendeskripsikan dan mengeksplanasi faktor-faktor yang menjadi kendala gagalnya resolusi konflik  perkawinan  melalui  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama Manado.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  studi  kasus  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kota Manado dengan objek penelitian ialah kantor Pengadilan Agama  Manado.  Informan  penelitian  ialah  unsur  pimpinan  Ketua  dan  Wakil  Ketua Pengadilan  Agama  Manado,  mediator  (profesi)  pada  pelaksanaan  mediasi  sengketa perceraian,  dan  hakim  pada  kantor  Pengadilan  Agama  Manado  yang  berjumlah  4  orang hakim. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan  model  alir  (flow  model).  Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  (1)  pelaksanaan  resolusi  konflik  perkawinan  melalui  mediasi  dalam perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado  dilakukan  dengan  mengikuti  kaidah hukum  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  Agama  dengan  tahapan  pramediasi,  mediasi,  dan  pascamediasi,  (2)  model resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado didasarkan pada konsensus oleh para pihak dengan dimediasi oleh mediator hakim, sedangkan mediator non hakim belum dipraktekkan, dan (3) faktor-faktor kendala gagalnya resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado  terbagi  dalam  dua  faktor  kendala  utama,  yaitu:  (1)  kendala  umum  terdiri  dari:
faktor kaidah hukum, faktor keterbatasan jumlah hakim, faktor masyarakat yaitu rendahnya pengetahuan  masyarakat,  faktor  sarana  dan  prasarana  mediasi  yang  minim,  dan  faktor kebudayaan,  dan  (2)  kendala  khusus  terdiri  dari  faktor  penggugat,  mediator,  suasana mediasi, dan para pihak yang berperkara.
Kata Kunci: Resolusi konflik, perkawinan, mediasi, perceraian.

## PENDAHULUAN
Coser  (dalam  Anogara,  1992)  menyatakan  bahwa  konflik  selalu  ada  di  tempat kehidupan  bersama,  bahkan  dalam  hubungan  yang  sempurna  sekalipun  konflik  tidak  dapat dielakkan  dan  konflik  semakin  meningkat  dalam  hubungan  yang  serius.  Setiap  saat  dimana terdapat dua orang atau dua kelompok yang akan mengambil keputusan mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Sumber konflik dapat berasal dari kontak interaksi ketika dua pihak bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain (Brigham dalam Dewi & Basti, 1991:43).
Demikian  pula  halnya  dengan  kehidupan  perkawinan.  Kebahagiaan  merupakan  hal utama  yang  menjadi  tujuan  dan  sangat  diharapkan  dari  sebuah  perkawinan.  Namun  untuk mencapai  suatu  kebahagiaan  perkawinan  bukanlah  sesuatu  hal  yang  mudah  karena kebahagiaan  perkawinan  akan  tercapai  apabila  pasangan  suami  istri  memiliki  kualitas interaksi  perkawinan  yang  tinggi.  Dalam  suatu  perkawinan  terkadang  apa  yang  diharapkan oleh  masing-masing  individu  tidak  sesuai  dengan  kenyataannya  setelah  individu  tersebut menjalani  bahtera  rumah  tangga.  Perkawinan  menuntut  adanya  perubahan  gaya  hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami  maupun  istri.  Ketidakmampuan  untuk  melakukan  tuntutan-tuntutan  tersebut  tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.
Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang  terkadang  tidak  bisa  dihindari,  tetapi  harus  dihadapi.  Hal  ini  karena  dalam  suatu perkawinan  terdapat  penyatuan  dua  pribadi  yang  unik  dengan  membawa  sistem  keyakinan masing-masing  berdasar  latar  belakang  budaya  serta  pengalaman  yang  berbeda-beda. Perbedaan  yang  ada  tersebut  perlu  disesuaikan  satu  sama  lain  untuk  membentuk  sistem keyakinan  baru  bagi  keluarga  mereka.  Proses  inilah  yang  seringkali  menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan  yang harus mereka hadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial (Dewi & Basti, 1991:43).
Eskalasi  konflik  yang  makin  tajam  dalam  keluarga  tidak  jarang  berujung  pada tindakan perceraian. Berkaitan  dengan  perceraian,  Undang-Undang Perkawinan  memiliki asas  untuk mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian ini dapat dilihat dari pasal 39    ayat    (1)    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menjelaskan “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan    berusaha    dan    tidak    berhasil  mendamaikan    kedua    belah    pihak”.    Adanya pasal    39    ayat    (1)    ini    juga  dilatarbelakangi    oleh    adanya    proses    perdamaian    yang terdapat  dalam  pasal  130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berbunyi, Jika  pada hari  yang  ditentukan  itu  kedua  belah  pihak  menghadap,  maka pengadilan negeri,  dengan perantara  keduanya,  akan  mencoba memperdamaikan mereka itu.
Pada  tahun  2002  Mahkamah  Agung,  proses  perdamaian  ini  dikembangkan  oleh Mahkamah Agung. Diawali dengan menerbitkan Surat Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  1 Tahun  2002  (SEMA  No  1  Tahun  2002),  kemudian  diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (Perma No 2 Tahun 2003), kembali diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008), dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.
Sejak  Perma  No  1  Tahun  2008  itu,  dalam  hukum  acara  persidangan  sengketa perceraian  di  Pengadilan  Agama  diwajibkan  untuk  menempuh  mediasi.  Mediasi  ini merupakan  upaya  perdamaian  atau  resolusi  konflik  antara  pihak  suami  dan  pihak  istri  yang akan bercerai. Dengan kata lain, setelah adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008, tahap mediasi ini wajib dilakukan kepada  semua  perkara  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  tingkat pertama.  Kewajiban  menempuh  mediasi  pada  pengadilan  tingkat    pertama  oleh  para  pihak yang  mengajukan  perkara  talak  ataupun  gugutan  cerai  ini  dipertegas  kembali  dalam  Perma Nomor 1 Tahun 2016.
Menurut  Usman  (2012:16),  keuntungan  tersebut    antara  lain,  penyelesaian    bersifat informal,  yang  menyelesaikan  sengketa  para  pihak  sendiri,  jangka  waktu penyelesaian
pendek,    biaya    ringan,    aturan    pembuktian    tidak    perlu,    proses  penyelesaian    bersifat konfidensial,    hubungan    para    pihak    bersifat    kooperatif,  komunikasi    dan    fokus penyelesaian,  hasil  yang  dituju  sama  menang,  dan bebas emosi dan dendam.
Bila  dikaitkan  dengan  sengketa  perceraian,  mediasi  memiliki  manfaat  khusus tersendiri.  Menurut  Manan  (2006:164),  dengan  dicapainya  upaya  perdamaian  antara  suami istri  dalam  sengketa  perceraian,  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah    tangga    yang bahagia  dan  kekal  dapat  dicapai  karena  keutuhan  rumah  tangga  dapat diselamatkan dan kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak  memihak  ( impartial )  dan  netral  bekerja  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka  menyelesaikan  masalah  di  antara  mereka.  Asumsinya  bahwa  pihak  ketiga  akan mampu  mengubah  kekuatan  dan  dinamika  sosial  hubungan  konflik  dengan  cara mempengaruhi  tingkah  laku  pribadi  para  pihak  dengan  memberikan  pengetahuan  atau informasi  yang lebih efektif. Dengan demikian,  mediator dapat  membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan (Goodpaster, 1993:201).
Mediasi  dalam  ajaran  Islam  dikenal  dengan  istilah islah . Islah adalah  memutuskan suatu  persengketaan,  sedangkan  menurut  istilah  syarak islah adalah  suatu  akad  dengan maksud  mengakhiri  suatu  persengketaan  antara  dua  orang.  Yang  dimaksud  di  sini  adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian (al- Ṭarablīsī, t.t.:123). Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran. Oleh karena itu, islah mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal  yang  membangkitkan  fitnah  dan  pertentangan.  Mediasi  khususnya  dalam  bidang perkawinan  Islam  dilakukan  dengan  bantuan hakamayn yang  ditunjuk  dari  kerabat  kedua belah pihak sebagaimana surah al-Nisā’ [4] ayat  35. Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan
fungsi hakam dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut (Abidin, 1999:189).
Pengangkatan hakamayn dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya shiqāq juga  telah  diintegrasikan  dalam  proses  beracara  di  Pengadilan  Agama.  Hal  itu  dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan hakamayn dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat hakamayn sebagaimana maksud pasal tersebut di atas. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 76  telah  menetapkan  keberadaan hakam dalam  perkara  perceraian  yang  eksistensinya  sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif, mediator atau hakam sudah dikenal sejak awal  pembentukan  hukum  Islam,  baik  dalam  perkara  perceraian  secara  khusus  maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya.
Makamah  Agung  Republik  Indonesia  melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) Nomor  01  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  telah  mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Mediasi  ini diterapkan sebagai  bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Bagi lingkungan peradilan agama sendiri, kehadiran  seorang  mediator  dalam  suatu  perkara  tampaknya  tidak  dianggap  sebagai  sebuah hal  yang  baru.  Selain  itu,  penyelesaian  sengketa  secara  damai  juga  dikenal  dalam  hukum Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian (QS  al-Nisā’ ayat 128).  Islam  selalu menyuruh  menyelesaikan setiap persengketaan melalui islah .  Dengan  demikian,  mediasi  dan  konsiliasi  adalah  jalan  untuk  mendapatkan  keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa (Luney dalam  Salamah, 2013).
Namun  kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  proses  mediasi  dalam  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  yang  hakikatnya  ialah  mendamaikan  suami  istri  yang
hendak bercerai terkesan hanya prosedur beracara dalam sidang perceraian. Faktanya, angka perceraian  setiap  tahunnya  terus  meningkat.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  seringnya  masalah tersebut  menjadi  berita  hangat  di  media  massa,  baik  lokal  maupun  nasional.  Tampaknya masalah  ini  bukan  hanya  terjadi  pada  keluarga  dari  kelas  tertentu,  namun  juga  menimpa keluarga  dari  semua  lapisan/kelas  sosial.  Data  yang  dilansir Pikiran  Rakyat (2015) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia sangat fantastis . Dipaparkan bahwa t ahun 2009 menikah sebanyak 2.162.268 kejadian dan cerai 216.286 kejadian, tahun 2010 menikah 2.207.364 kejadian dan cerai 285.184 kejadian, tahun 2011 menikah 2.319.821 kejadian dan cerai 258.119 kejadian, tahun 2012 menikah 2.291.265 kejadian dan cerai 372.577 kejadian, tahun 2013 menikah 2.218.130 kejadian, cerai 324.527 kejadian.
Berdasarkan  data  di  atas,  jika  sampel  data  diambil  untuk  tahun  2012  dan  2013, misalnya,  jika  diambil  tengahnya,  maka  angka  perceraian  di  dua  tahun  itu  sekitar  350.000 kasus. Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus perceraian, atau 40 perceraian setiap jam. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan.
Dalam konteks lokal kota Manado misalnya, pada tahun 2012,  sebanyak 245 perkara yang  diperoses  di  Pengadilan  Agama  Manado.  Pada  tahun  2013  periode  Januari  sampai Oktober,  data  Pengadilan  Agama  Manado  menunjukkan  sebanyak  255  berkas  perkara gugatan dan sebanyak 12 perkara merupakan permohonan (penetapan ahli  waris, itsbat/wali nikah,  dispensasi  kawin,  dan  pengangkatan  anak).  Dari  255  perkara  gugatan,  sebanyak  243 merupakan perkara gugatan cerai yang terdiri atas 167 cerai gugat dan 76 cerai talak.
Untuk tahun 2014 dan 2015, data di Pengadilan Agama menunujukkan sebanyak 329 perkara  perceraian,  di  mana  104  perkara  cerai  talak  dan  sebanyak  225  cerai  gugat.  Yang dimediasi  sebanyak  106,  berhasil  dimediasi  sebanyak  6  perkara,  dan  yang  tidak  layak dimediasi 217 perakara.  Untuk tahun 2015 jumlah perkara peceraian sebanyak 356, dimana 102 cerai talak dan 254 cerai gugat.  Yang dimediasi sebanyak 102,  yang berhasil dimediasi sebanyak  4  perkara,  dan  yang  tidak  layak  dimediasi  sebanyak  250  perkara  (Pengadilan Agama Manado, 2016).
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  perkawinan  di  Indonesia  dan  di  kota  Manado khususnya masih cukup rentang dengan konflik. Dan, dari 208 perkara yang dimediasi untuk tahun 2014 dan 2015 hanya 10 perkara  yang berhasil dimediasi atau hanya 4,81% dari total perkara yang demediasi.    Oleh karena itu menarik untuk dikaji resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

## DESKRIPSI SINGKAT SITUS PENELITIAN
Pengadilan  Agama  Manado  merupakan  organisasi  kolegial  yang  terdiri  dari  unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.
Pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tercantum bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan  Agama adalah menerima, memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris,
Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadoqah, dan Ekonomi Syari’ah.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  kewenangan  Pengadilan  Agama sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadilan Agama Manado membagi tugas para pegawai sebagai  berikut  (Data  Dokumentatif  berumber  pada  bagian  kesekretariatan  Pengadilan Agama Manado):

## UNSUR  PIMPINAN
Unsur pimpinan terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan  Agama  serta  bertanggung  jawab  atas  terselenggaranya  administrasi  umum Pengadilan Agama dengan tertib, dan melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi, baik sektoral maupun lintas sektoral.
Panitera , yang bertugas  dan bertanggung jawab melaksanakan pemberian dukungan di  bidang  teknis  dan  administrasi  perkara  serta  menyelesaikan  surat-surat  yang  berkaitan dengan perkara berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.
Sekretaris , yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  melaksanakan  pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuanganm sumber daya manusia, serta sarana dan  prasarana  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  Manado  berdasarkan  peraturan  Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

## UNSUR PELAKSANA
Unsur  ini  adalah  unsur  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  tugas  pokok Pengadilan  Agama  dalam  fungsi  mengadili  yaitu  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara  yang  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  dilaksanakan  oleh  hakim  dan dibantu  oleh  Panitera/  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Agama  Manado,  sebagaimana  dalam uraian di bawah ini:

## HAKIM
Hakim bertugas memeriksa dan mengadili memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diberikan/disarankan kepadanya berdasarkan penetapan Majelis Hakim. Di Pengadilan Agama Manado, hakim terdiri atas 4 orang, yaitu (1) Djufri Bobihu, S.Ag., S.H, (2) Drs. Anis Ismail, (3) Drs. Rahmat M.H., dan (4) Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H.

## PANITERA/PANITERA PENGGANTI
Panitera/Panitera  Pengganti  bertugas  membantu  hakim/majelis  hakim  dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua peristiwa hukum yang  terjadi  dalam  persidangan  perkara  yang  ditangani  hakim/majelis  hakim  tersebut.  Di Pengadilan Agama Manado, Panitera Pengganti terdiri atas 6 orang, yaitu (1)  Rahmawati, S,
(2)  Zuhaeda  Selong  SH,  (3)  Hanafie  Pulukadang,  S.Ag,  (4)  Muhammad  Adil,  S.Ag,  (5) Husain Lahilote, S.Ag, dan (6) Ulfa Jaba, S.Ag.

## JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Jurusita/Jurusita  Pengganti  bertugas  melakukan  semua  perintah  yang  berhubungan dengan  kejurusitaan  yang  diberikan  Ketua  Pengadilan  atau  Hakim/Majelis  Hakim  yang dikoordinasikan  oleh  Panitera  di  dalam  wilayah/hukum  Pengadian  Agama  Manado.  Di Pengadilan Agama Manado, Jurusita Pengganti terdiri atas 9 orang, yaitu (1) Djufrianto Antu, (2)  Djasida  Doliap,  S.HI,  (3)  Herman  Pomolango,  (4)  Hamdan  Basjir,  (5)  Husain  Permata,
(6) Sudriman Sumohardjo, (7) Satri Padju, (8) Andi Candra Mokolintad, dan (9) Purwanto.

## UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas  secara  operasional  dalam  kegiatan  yang  bersifat  sebagai  unsur  penunjang  dan pendukung  pelayanan  administratif  atas  pelaksanaan  tugas  pokok  Pengadilan  Agama,  di bawah  kewenangan  Panitera  Pengadilan  Agama  Manado.  Adapun  unit  penunjang  dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## KEPANITERAAN
Kepaniteraan  merupakan  unit  kerja  yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi  pengadilan  agama  dalam  hal  pengelolaan  administrasi  perkara  baik  sebelum persidangan maupun setelah persidangan.  Untuk unit kepaniteraan di  bawah Wakil Panitera (Hj. Rusna Poli, SH, MH) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Parimud) yaitu (1) Panitera Muda Gugatan (Masita Mayang, S.Ag. yang menangani perkara-perkara gugatan (2) Panitera Muda Permohonan  (Hasna  Bin  Nurdin  Harus,  SH)  yang  menangani  perkara-perkara  permohonan, dan  (3)  Panitera  Muda  Hukum  (Rosna  Ali,  S.Ag)  yang  menangani  masalah  kearsipan
perkara, laporan perkara dan perkara-perkara  yang dimintakan upaya hukum  lainnya seperti banding, kasasi, dan peninjuan kembali (PK).

## KESEKRETARIATAN
Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai usaha Pengadilan Agama  dalam  mengelola  manajemen  perkantoran  pada  umumnya,  dan  pada  khususnya menangani  administrasi  umum  dan  keuangan  administrasi  kepegawaian  dan  ortala,  dan administrasi Perencanaan, IT, dan Pelaporan.
Untuk  unit  kerja  sekretariat  dibantu  oleh  tugas  Kepala  Sub  Bagian  yaitu  (1)  Kasub pelaksanaan  urusan  surat  menyurat,  arsip,  perlengkapan  rumah  tangga,  keamanan, keprotokolan,  perpustkaan  serta  pengelolaan  keuangan,  (2)  Kasub  Bagian  Kepegawaian Organisani  dan  Tata  Laksana  (Dra.  Zulianti  Bakari)  yang  bertugas  kepegawaian,  penataan organisasi  dan  tata  laksana  dan  (3)  Kasub  Bagian  Perencanaan,  IT,  dan    Pelaporan  (Ramlia Hamzah,  S.Ag)  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  penyiapan  bahan  pelaksanaan program  dan  anggaran,  pengelolaan  teknologi  informasi,  dan  statistik,  serta  pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

## PELAKSANAAN  RESOLUSI  KONFLIK  PERKAWINAN  MELALUI  MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
Pelaksanaan resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan  Agama  Manado  didasarkan  pada  norma  hukum  yang  ada  yaitu  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 1 Tahun 2008 dan telah direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 hingga Perma Nomor 1 Tahun  2008 dan Perma  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi  di Pengadilan  Agama  tersebut  berimplikasi  terhadap  susunan  proses  beracara  di  Pengadilan Agama.  Ada  penambahan  bagian  yang  bernama  mediasi,  dimana  penambahan  ini  terletak
setelah  pembukaan  sidang  pertama.  Perubahan  ini  berlaku  untuk  semua  kewenangan  yang dimiliki pengadilan agama tidak terkecuali perkara perceraian.
Kewajiban  para  pihak  untuk  menempuh  prosedur  mediasi  pada  hari  sidang  pertama yang dihadiri kedua belah pihak dan kewajiban para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi ini tercermin sejak Perma RI Nomor 2 Tahun 2003, Perma RI Nomor 1 Tahun 2008, hingga Perma RI Nomor 1 Tahun 2016.
Selain  itu,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  maupun  Perma  RI Nomor 1 Tahun 2016 juga berlaku tidak hanya untuk pengadilan agama saja, akan tetapi juga berlaku  untuk  pengadilan  umum  seperti  ketentuan    yang  terdapat  dalam  Pasal  4  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2008  yang  menyatakan  kecuali perkara  yang  diselesaikan  melalui  prosedur    pengadilan  niaga,  pengadilan  hubungan industrial,  keberatan  atas  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  dan  keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  kaidah  hukum  yang  ada  sejak  Perma Nomor  2  Tahun  2003,  Perma  Nomor  1  Tahun  2008,  hingga  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 telah  menetapkan  kaidah  hukum  dalam  bermediasi  bagi  pasangan  suami  istri  yang mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama, yaitu:
a. Kewajiban para pihak menempuh mediasi;
b. Penegak  hukum  (hakim)  berkewajiban  untuk  mewajibkan  para  pihak  menempuh mediasi;
c. Penyelesaian sengketa secara damai tanpa  merugikan salah satu pihak; dan
d. Pihak  yang  tidak  beritikad  baik  untuk  melakukan  mediasi  dihukum  denda/membayar biaya perkara.
Dalam pelaksanaan resolusi konflik perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Manado, unsur-unsur yang terlibat adalah:
a. Pihak Pertama
Pihak pertama di sini adalah pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan. Jika perkara  merupakan  cerai  gugat  maka  pihak  pertama  di  sini  adalah  pihak  perempuan  (istri), sementara  itu  jika  perkara  merupakan  cerai  talak  maka  pihak  pertama  merupakan  laki-laki (suami).
b. Pihak Kedua
Pihak  kedua  adalah  pihak  yang  dipanggil  oleh  Pengadilan  Agama  karena permohonan/gugatan yang diajukan oleh pihak pertama. Jika perkara merupakan cerai gugat, maka  pihak  pertama  di  sini  adalah  pihak  laki-laki  (suami)  sementara  itu  jika  perkara merupakan cerai talak, maka pihak pertama merupakan pihak perempuan (istri).
c. Pihak Ketiga yang Netral (Mediator)
Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  pihak  dalam  proses  perundingan  guna mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara  memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Adapun syarat seorang mediator adalah setiap mediator harus mendapatkan sertifikat dari  lembaga  yang  telah  ditunjuk  dan  diakreditasi  oleh  Mahkamah  Agung  (MA)  setelah mengikuti  pelatihan  oleh  lembaga  tersebut.    Kecuali  jika  dalam  wilayah  pengadilan  yang bersangkutan  tidak  ada  mediator  yang  bersertifikat,  semua  hakim  pada  pengadilan  yang bersangkutan  dapat  ditempatkan  dalam  daftar  mediator.  Jika  pada  pengadilan  yang  sama tidak  terdapat  hakim  bukan  pemeriksa  perkara  yang  bersetifikat,  maka  hakim  pemeriksa pokok  perkara  dengan  atau  tanpa  sertifikat  yang  ditunjuk  oleh  ketua  majelis  hakim  wajib menjalankan fungsi mediator.
Di  Pengadilan  Agama  Manado,  sudah  ada  hakim  yang  bersertifikat  mediator. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama ataupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Resolusi  konflik  dalam  perkara  perceraian  melalui mediasi  di  Pengadilan  Agama  Manado  selama  ini  dilakukan  oleh  hakim  yang  telah bersertifikat (Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado).
Dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa yang dapat menjadi mediator dalam sidang perkara perceraian  ialah  (1)  mereka  yang  telah  memiliki  sertifikat  mediator  yang  diperoleh  setelah mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  yang  telah  memperoleh  akreditasi dari  Mahkamah  Agung  RI  dan  (2)  Jika  dalam  wilayah  sebuah  Pengadilan  tidak  ada  hakim, advokat,  akademisi  hukum  dan  profesi  bukan  hukum  yang  bersertifikat  mediator,  hakim  di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
Proses  mediasi  di  Pengadilan  ini  mempunyai  implikasi  hukum.  Berikut  ini  akibat hukum yang ditimbulkan:
a. Jika  tidak  dilaksanakan  mediasi,  maka  putusan  yang  dihasilkan  batal  demi  hukum.  Hal ini  sesuai  dengan  Pasal  2  Ayat  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2008  yang  menyatakan  bahwa  tidak  menempuh  prosedur  mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 140 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
b. Jika  telah  dilaksanakan  mediasi  dan  mencapai  kesepakatan,  seperti  dalam  pasal  17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka mediator:
1) Wajib  merumuskan  secara  tertulis  kesepakatan  yang  dicapai  dan  ditandatangani  oleh para  pihak  dan  mediator.  Jika  diwakili  oleh  kuasa  hukum,  maka  para  pihak  wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
2) Wajib menghadap kembali  kepada hakim pada hari sidang  yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
3) Para  pihak  dapat  mengajukan  kesepakatan  pedamaian  kepada  hakim  untuk  dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
4) Jika  para  pihak  menghendaki  kesepakatan  perdamaian  dikuatkan  dalam  bentuk  akta perdamaian,  kesepakatan  perdamaian  harus  memuat  klausula  pencabutan  gugatan  dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
c. Jika  telah  dilaksanakan  mediasi  dan  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  mediator  wajib menyatkan  secara  tertulis  bahwa  proses  mediasi  telah  gagal  dan  memberitahukan kegagalan  kepada  hakim.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  18  Ayat  1  Peraturan  Mahkamah Agung Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa  jika setelah batas  waktu  maksimal  40  (empat  puluh)  hari  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan  kesepakatan atau karena sebab-sebab yang  terkandung  dalam  pasal  14,  mediator  wajib  menyatakan  secara  tertulis  bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Hakim segera melanjutkan  pemeriksaan  perkara  sesuai  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku.  Hal  ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa segera setelah menerima pemberitahuan  tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  terkait  tata  cara  mediasi dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado  ditemukan  urut-urutan  proses mediasi sebagai berikut:

## PRAMEDIASI
Setelah  sampai  di  Pengadilan  Agama,  maka  langkah-langkah  selanjutnya  yaitu sebagai  berikut  sesuai  dengan  petunjuk  pendaftaran  perkara  yang  terpasang  di  Pengadilan Agama Manado.
a. Pihak  yang berpekara menyerahkan surat  gugatan atau permohonan berikut persyaratan lainnya ke petugas meja pertama (ruang panitera)
b. Oleh  petugas  meja  pertama  ditentukan  besar  panjar  biaya,  perkara  yang  dituangkan dalam  SKUM  lalu  diserahkan  surat  gugat  atau  permohonan  dilengkapi  SKUM  kepada pihak yang berpekara.
c. Kemudian  pihak  yang  berpekara  menyerahkan  surat  gugatan  atau  permohonan  beserta SKUM kepada pemegang kas.
d. Lalu  oleh  pemegang  kas  SKUM  diberi  nomor  perkara  dan  dibubuhi  tanda  tangan  lalu diserahkan kepada pihak yang berpekara untuk dasar menyetorkan panjar biaya perkara kepada bank.
e. Oleh pihak  yang berpekara mengusul slip setoran bank sesuai jumlah uang  yang tertera dalam  SKUM  dan  menyerahkan  kepada  petugas counter kas  bank  berikut  uang  panjar biaya perkara.
f. Lalu  oleh  petugas counter kas  bank  diserahkan  1  lembar  SLIP  setoran  bank  yang  telah divalidasi kepada pihak  yang berpekara.
g. Kemudian  pihak  yang  berpekara  menunjukkan  bukti  setoran  bank  dan  menyerahkan SKUM untuk dibubuhi tanda lunas kepada pemegang kas.
h. Oleh pemegang kas diserahkan kepada pihak yang berpekara 1 lembar SKUM yang telah dibubuhi  tanda  lunas  dan  1  eksemplar  salinan  surat  permohonan/gugatan  yang  telah diberi tanda pendaftaran dan nomor perkara.
i. Juru  sita  pengganti  akan  datang  ke  alamat  kedua  pihak  yang  berpekara  sesuai  yang tercantum  dalam  surat  gugatan/permohonan  sesuai  yang  tercantum  dalam  surat gugatan/permohonan  untuk  melakukan  pemanggilan  sidang  setelah  ditetapkan  hari sidangnya.
Setelah  mendapatkan  nomor  register  perkara  dan  kemudian  dipanggil  untuk  sidang pertama, maka para pihak sebelum masuk ke gugatan/ permohonan maka dilakukan terlebih dahulu  mediasi.  Mediasi diawali dengan menjelaskan kepada pra pihak apa itu mediasi  lalu menjelaskan  terkait  mediator  apakah  dari  hakim  atau  dari  orang  yang  ditunjuk  oleh  para pihak  dalam  hal  ini  harus  sesuai  dengan  syarat  mediator  yang  terdapat  dalam  Pasal  5 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008.  Masih  di  dalam sidang pertama setelah memilih lalu menyepakati kapan para pihak melakukan mediasi. Lalu majelis  hakim  membuat  surat  penunjukkan  terhadap  hakim  yang  ditunjuk  sebagai  mediator untuk melaksanakan proses mediasi.

## MEDIASI
Proses mediasi dilakukan pada waktu  yang telah disepakati oleh para pihak di ruang khusus mediasi. Proses mediasi dihadiri oleh mediator dan para pihak dengan mendengarkan dari para pihak untuk selanjutnya ditawarkan kemungkinan solusi yang mungkin diambil, jika perlu  mediator  dapat  melakukan  kaukus  dengan  mempersilahkan  salah  satu  pihak  untuk keluar  ruangan  terlebih  dahulu  dan  di  dalam  ruang  mediasi  mediator  berbicara  pada  salah satu  pihak. Proses  ini tidak berlangsung hanya satu  waktu  saja, akan tetapi  tergantung pada kondisi  suasana  mediasi  yang  berbeda-beda.  Maksimal  waktu  mediasi  40 hari  sejak  majelis hakim  memutuskan  untuk  diadakannya  mediasi  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

## PASCAMEDIASI
Setelah proses mediasi berakhir ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak dan  juga  mediator  yaitu  terkait  para  pihak  harus  menyampaikan  kepada  majelis  hakim tentang  hasil  mediasi  hal  ini  sesuai  dengan  pasal  17  ayat  4  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun  2008  sedangkan  bagi  majelis  hakim  harus  melaloprkan secara tertulis hasil mediasi kepada majelis hakim sesuai kesepakatan para pihak  yang telah ditandatangani  oleh  para  pihak  sebagaimana  pasal  18  ayat  1  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.
Apabila  terjadi  perdamaian  tidak  perlu    dibuat  akta  perdamaian  yang  dikuatkan dengan  putusan  perdamaian,  karena  tidak  mungkin  dibuat  suatu  perjanjian/ketentuan  yang melarang  seseorang  melakukan  perbuatan  tertentu,  seperti  melarang  salah  satu  pihak meninggalkan  tempat  tinggal  bersama,  memerintahkan  supaya  tetap  mencintai  dan menyayangi,  tetap  setia,  melarang  supaya  tidak  mencaci  maki  dan  lain  sebagainya,  karena hal-hal  tersebut  apabila  diperjanjikan  dalam  suatu  akta  perdamaian  dan  kemudian  dilanggar oleh  salah  satu  pihak,  maka  akta  perdamaian  tersebut  tidak  dapat  dieksekusi.  Selain  itu, akibat  dari  perbuatan  itu  dan  tidak  berbuatnya,  tidak  akan  mengakibatkan  terputusnya
perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraiannya. Hal ini juga  untuk  menghindari  tidak  diterimanya  perkara  (NO;  NIet  Ovankelijk  Verklaat) berdasarkan azas nebis in idem (pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
Berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  kesepakatan  yang ingin  dicapai  adalah  kesepakatan  untuk  rukun  dan  damai,  bukan  kesepakatan  untuk melakukan  perceraian  secara  damai.  Untuk  itu  dalam  mewujudkan  keinginan  perdamaian dalam  perkara  perceraian  adalah  dengan  jalan  mencabut  perkara  tersebut.  Artinya,  secara normatif semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengadilan agama maupun prosedur mediasi di pengadilan agama terkait dengan perkara perceraian berorientasi pada resolusi konflik sehingga tidak terjadi perceraian. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah  untuk  memelihara  keutuhan  keluarga  karena  mempertimbangkan  dampak- dampak yang ditimbulkan oleh adanya perceraian.

## MODEL  RESOLUSI  KONFLIK  PERKAWINAN  MELALUI  MEDIASI  DALAM PERKARA PERCERAIAN
Model  resolusi  konflik  perkawinan  melalui  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama  Manado  adalah  mediasi  yang  berfokus  pada  pendekatan  konsensus  para pihak  dengan  bantuan  mediator  (Wawancara  dengan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama Manado).
Jenis  mediasi  yang  paling  sering  digunakan  di  Pengadilan  Agama  Manado  adalah penyelesaian sengketa perkawinan dengan bantuan mediator hakim, sedangkan mediator Non Hakim belum ada (Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado).
FAKTOR-FAKTOR

## KENDALA GAGALNYA RESOLUSI KONFLIK PERKAWINAN MELALUI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  informan  penelitian,  faktor-faktor kendala  gagalnya  resolusi  konflik  perkawinan  melalui  mediasi  dalam  perkara  perceraian dapat  dibagi  dalam  dua  faktor  kendala  utama,  yaitu:  (1)  kendala  umum  terdiri  dari:  faktor kaidah  hukum,  faktor  keterbatasan  jumlah  hakim,  faktor  masyarakat  yaitu  rendahnya pengetahuan  masyarakat,  faktor  sarana  dan  prasarana  mediasi  yang  minim,  dan  faktor kebudayaan, dan (2) kendala khusus terdiri dari faktor penggugat, mediator, suasana mediasi, dan para pihak yang berperkara.

## KENDALA UMUM

## FAKTOR KAIDAH HUKUM
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan, diperoleh informasi bahwa relatif sangat kecil kontribusi kegagalan resolusi konflik yang disebabkan oleh kaidah hukum yang  ada  sebab  dari  segi  kaidah  hukum  telah  secara  jelas  dan  tegas  diatur  tentang  prosedur dan tata cara mediasi di Pengadilan Agama. Hanya saja sanksi atau hukuman yang diberikan kepada para pihak yang tidak menempuh prosedur mediasi masih relatif ringan. Dalam Perma Nomor  1  Tahun  2008  hingga  pembaharuannya  yaitu  Perma  Nomor  1  Tahun  2016,  sanksi yang  diberikan  bagi  para  pihak  yang  tidak  menempuh  mediasi  yaitu  dikenakan  denda  atau dibebankan  biaya  perkara.  Akibatnya,  para  pihak  yang  bersengketa  lebih  terkadang  lebih memilih membayar denda/biaya perkara yang jumlahnya tentu relatif kecil.

## FAKTOR KETERBATASAN JUMLAH HAKIM
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  diketahui  bahwa  terdapat  6  hakim  yang menjalankan tugas di Pengadilan Agama Manado yang terdiri atas Ketua Pengadilan Agama, Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama,  dan  4  Hakim.  Di  dalam  observasi  ditemukan  1  ruang persidangan  yang  setiap  hari  dari  senin  sampai  kamis  dipakai  untuk  persidangan,  maka
berarti  ada  1  majelis  hakim  yang  bertugas  yaitu  3  hakim  yang  menjalankan  tugas,  berarti tersisa 3 hakim. Dari 3 hakim ini salah satunya harus menjadi mediator pada sidang mediator, praktis tinggal 2 orang yang menjalankan fungsi organisasi Pengadilan Agama.
Dilihat  dari  jumlah  kasus  perkara  perceraian  untuk  tahun  2015  saja  yang  mencapai 356  perkara,  maka  dalam  1  hari  rata-rata  di  Pengadilan  Agama  Manado  berlangsung  lebih dari  satu  persidangan.  Hal  ini  tentu  belum  termasuk  agenda  persidangan  lainnya  di  luar perkara peceraian. Kondisi ini  tentu tidak efektif karena jika terjadi suatu hal misalnya ada kunjungan keluar Pengadilan Agama atau ada salah satu saja hakim yang berhalangan hadir maka akan mengganggu  tugas dalam menyelesaikan perkara setiap harinya.
Belum lagi jika melihat jumlah perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama untuk  tahun  2015  yaitu  sebanyak  356,  maka    tugas  hakim  di  luar  proses  persidangan sangatlah  banyak,  seperti  diketahui  bahwa  tugas  hakim  bukan  hanya  berada  dalam  ruang persidangan  akan  tetapi  juga    membuat  amar  putusan.  Meskipun  kendala  ini  bukan merupakan  kendala  yang  secara  prosedur  mempengaruhi  perkara,  akan  tetapi  secara  teknis akan  mengganggu  Pengadilan  Agama  Manado  secara  organisasi.  Sebagai  solusi  terkait jumlah  hakim  ini,  hendaknya  Mahkamah  Agung  dalam  kebijakan  mendistribusikan  hakim harus  proporsional  sehinnga  beban  Pengadilan  Agama  tidak  berat  dalam  menyelesaikan perkara.  Sesuai  dengan  saran  dari  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Manado  sebaiknya terdapat 10 hingga 12 hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Manado.
Selain  keterbatasan  jumlah  hakim,  masalah  kesungguhan  para  penegak  hukum (hakim)  untuk  melaksanakan  mediasi  juga  yang  perlu  ditingkatkan,  pelaksanaan  Perma Nomor 1 Tahun 2016 pengganti Perma Nomor 1 Tahun 2008, belum sepenuhnya diterapkan di  Pengadilan  Agama  Manado  seperti  ketentuan  dasar  bagi  pelaksana  mediasi  (mediator) non-hakim  bersertifikat  atau  mediator  hakim  bersertifikat.  Dalam  ketentuan  disebutkan bahwa  mediasi  dapat  dilakukan  oleh  mediator  non  hakim  yang  mempunyai  sertifikat bermediasi.  Di  Pengadilan  Agama  Manado,  sejauh  ini  mediator  hanya  dilaksanakan  oleh hakim.  Demikian  pula,  masalah  waktu  mediasi  terbatas  dan  hanya  dilakukan  di  ruang
mediasi.  Penundaan  sidang  untuk  proses  mediasi  masih  ditentukan  waktunya  untuk menghindari  pemanggilan  ulang  kembali  para  pihak  padahal  Peraturan  Mahkamah  Agung menghendaki  agar  diberi  waktu  seluas-luasnya  para  pihak  untuk  mediasi.  Namun  faktanya hal ini belum sepenuhnya diimplementasikan.

## FAKTOR MASYARAKAT
Pengetahuan  masyarakat  tentang  mediasi  perceraian  masih  sangat  minim  sehingga para  pihak  cenderung  tidak  ingin  menempuh  proses  mediasi  (Wawancara  dengan  hakim mediasi  di  Pengadilan  Agama  Manado).  Pada  umumnya  masyarakat  belum  memahami substansi  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  tentang  kewajiban  para  pihak  untuk  menempuh proses  mediasi.  Bahkan  masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  sejak  pendaftaran  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  sudah  menjustifikasi  hasil  para  pihak  untuk  bercerai. Padahal semangat Peraturan Mahkamah Agung sejak dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002,  kemudian  disempurnakan  dengan  Perma  Nomor  2  Tahun  2003,  kemudian  direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, hingga yang revisi paling terbaru ialah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ialah ditemukannya  solusi  atau  terjadinya  resolusi  konflik  perkawinan  sehingga  para  pihak  yang berperkara  cerai  dapat  diselesaikan  dengan  rujuk  atau islah .  Artinya,  semangat  Mahkamah Agung  ialah  perdamaian  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  tentu  menjadi  komitmen  Mahkamah Agung yang diimplementasikan secara operasional oleh Pengadilan Agama.

## FAKTOR SARANA DAN PRASARANA MEDIASI
Sarana  dan  prasarana  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Manado  masih  sangat  terbatas, apalagi  bagi  mediator  hakim  yang  melaksanakan  mediasi  terbatas  di  ruang  mediasi  saja (Hasil observasi di Pengadilan Agama Manado). Berbeda dengan mediator non hakim dapat menempuh mediasi di mana saja yang dianggap representatif untuk bermediasi.

## FAKTOR BUDAYA
Masalah  budaya  sangat  berpengaruh  untuk  keberhasilan  mediasi,  kebiasaan masyarakat  yang  sudah  bersusah  payah  menghabiskan  waktu,  tenaga,  dan  materi  untuk mendaftarkan  perkaranya  di  Pengadilan  Agama,  sangat  sulit  mengurunkan  niatnya  untuk bercerai, terlebih lagi adanya faktor gengsi dan dorongan emosional diri dari pihak keluarga yang membesarkan-besarkan persoalan yang sepele.
Kebiasaan  masyarakat  menyelesaikan  konflik  perkawinan  melalui  gugatan  cerai sering menjadi pilihan utama dan bukan pilihan terakhir yang perlu ditempuh oleh para pihak. Dampaknya ialah proses mediasi hanya menjadi prosedur formal hukum acara persidangan.

## FAKTOR  PERBEDAAN  PANDANGAN  TERKAIT  KETIDAKHADIRAN  PARA PIHAK  ATAU  SEORANG  PIHAK  DALAM  SIDANG  PERTAMA  KETIKA  AKAN DIADAKANNYA MEDIASI
Bahwa  sengketa  perwakinan  (perceraian)  yang  diajukan  ke  Pengadilan  tidak  jarang saat  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan  hanya  dihadiri  oleh  satu  pihak  saja  yaitu  pihak Penggugat/Pemohon  atau  Tergugat/Termohon  tidak  diketahui  alasan  pastinya.  Di  sinilah sering muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak  yang tidak hadir  sebagaimana  pasal  127 HIR/151  RBg, atau ditunda  untuk  mediasi  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2008.  Di  dalam  berita    yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama  Manado terdapat fakta bahwa ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau  perkara  yang  salah  satu  pihakya  tidak  hadir  saat  sidang  yaitu: pertama ,  jika  salah  satu pihak  tidak  hadir  pada  saat  sidang  pertama,  maka  persidangan  ditunda  untuk  memanggil ulang pihak  yang tidak hadir sebagaimana ketentuan pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak  hadir,  maka  proses  mediasi  tidak  dilakukan,  begitu  pula  dalam  hal    perkara  ghoib. Kedua ,  sidang  ditunda  untuk  mediasi,  terlepas  apakah  kedua  belah  pihak  hadir  saat  sidang pertama  atau  hanya  salah  satu  pihak  saja  yang    hadir.  Pandangan  kelompok  kedua  ini
didasari  pada  pasal  2  Ayat  3  dan  Ayat  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.
Di  Pengadilan  Agama  Manado  berdasarkan  wawancara  dengan  Wakil  Ketua Pengadilan  Agama  Manado  terkait  permasalahan  ini  para  hakim  cenderung  condong  pada pendapat kelompok pertama yaitu jika salah satu pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan jika tetap tidak hadir maka proses mediasi tidak  dilakukan  begitu  pula  dengan  perkara ghoib .  Kemudian  di  dalam  amar  putusanya disebutkan  bahwa  mediasi  tidak  layak  dilakukan.  Sebagai  solusi  dari  uraian  kendala  hakim yang kedua ini maka hendaknya dibuat peraturan khusus tentang perkara ghoib ini sehingga tidak ada dua prosedur yang menjadi kerancuan dan kesulitan dari para hakim sendiri. Selain itu, agar terwujud tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum.
Penelitian  terhadap  hasil  mediasi  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Manado terkait keberhasilan mediasi dari tahun 2014 sebanyak 106 perkara yang dimediasi dan yang berhasil  dimediasi  hanya  sebanyak  6  perkara,  tahun  2015  sebanyak  102  perkara  perceraian yang dimediasi dan hanya 4 perkara  yang berhasil dimediasi, dan tahun 2016 (hingga bulan Oktober) sebanyak 97 perkara yang dimediasi dan hanya 3 perkara yang berhasil dimediasi. Menurut  wakil  ketua  Pengadilan  Agama  Manado  memang  terkait  mediasi  perceraian  sulit sekali  untuk  mediasi  berhasil.  Hal  ini  kata  beliau  karena  menyangkut  urusan  hati.  Jika  hati sudah terkait maka akan sulit sekali untuk diobati.
Dilihat  dari  jumlah  perkara  yang  dimediasi  yaitu  dari  total  303  perkara  perceraian sejak tahun 2014 hingga 2016 hanya terdapat 13 perkara yang berhasil dimediasi. Dari aspek efektivitas  persidangan  menjadi  pertanyaan  penting  bila  menilik  diadakannya  mediasi  ini khususnya  terkait  perkara  perceraian.  Timbul  suatu  fenomena  perlukah  mediasi  dalam perkara  perceraian,  hendaknya  perlu  dikaji  kembali  karena  bukan  hanya  menyangkut  sebab hak dan kewajiban, tetapi terkait juga masalah imateril berupa perasaan hati. Sementara itu, jika  dilihat  alasan  Mahkamah  Agung  memberlakukan    mediasi  ini  yaitu  salah  satunya
terwujudnya  peradilan  yang  cepat  dan  murah  serta  agar  tidak  terjadi  penumpukan  perkara dalam  jumlah  besar  di  Mahkamah  Agung,  maka    dengan  fakta  yang  ditemukan  di  dalam perkara  perceraian  tidak  menunjukkan  hal  yang  demikian  dikarenakan  proses  mediasi  yang berakhir dengan gagal berdamai.
Sebagai  solusi  dari  uraian  faktor  kendala  resolusi  konflik  dalam  perkara  perceraian yang  ketiga  di  atas,  maka  harus  dievaluasi  kembali  terkait  pemberlakuan  mediasi  pada perkara perceraian karena terdapat kekhususan yang menyangkut juga permasalahan imateril berupa psikologis serta emosi dari para pihak. Perlu juga dipertimbangkan konsep BP4 yang pernah  diterapkan,  sehingga  menurut  pandangan  peneliti  jika  syarat  seorang  melakukan perceraian  harus  melalui  proses  BP4  dahulu  yang  berada  di  Kantor  Urusan  Agama,  maka akan semakin mempersulit seseorang untuk bercerai. Pada konteks ini diperlukan revitalisasi peran Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berada pada tingkat kecamatan dan lebih dekat aksesnya terhadap masyarakat.

## BESARNYA  BIAYA  TERHADAP  PROFESI  MEDIATOR  SELAIN  HAKIM  SERTA BATASAN TERHADAP HONOR YANG TIDAK JELAS
Faktor  yang  menjadi  penyebab  enggannya  para  pihak  untuk  melakukan  mediasi dengan dibantu oleh mediator selain hakim adalah biaya yang bertambah jika menggunakan mediator di luar hakim. Sementara untuk mediator hakim sendiri tidak ada penambahan biaya yang  dibebankan  pada  para  pihak,  meskipun  ada  insentif  yang  diberikan  bagi  hakim  yang berhasil  menjalankan  fungsi  mediator  seperti    yang  terdapat  pada  pasal  25  ayat  1  dan  2 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  proses mediasi  di  pengadilan  yang  menyatakan  bahwa  (1)  Mahkamah  Agung  menyediakan  sarana yang  dibutuhkan  bagi  proses  mediasi  dan  insentif  bagi  hakim  yang  berhasil  menjalankan fungsi mediator dan (2) Mahkamah Agung menerbitkan perma tentang kriteria keberhasilan hakim  dan  insentif  bagi  hakim  yang  menjalankan  fungsi  mediator.  Bagi  mediator  di  luar hakim  tidak  ada  batasan  berapakah  intentif  dikenakan  hanya  disebutkan  dalam  pasal  10
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  honorarium mediator ayat 2 bahwa uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Hal  ini  menjadi  kendala  jika  terdapat  kondisi dimana  mediator  hakim  yang  bertugas  menjadi  hakim  jumlahnya  terbatas  seperti  yang terdapat pada Pengadilan Agama Manado.
Sebagai solusi dari uraian faktor kendala  yang keempat di atas maka penentuan tarif insentif  ini  hendaknya  dibuat  peraturan  yang  lebih  rinci  sehingga  menjamin  kepastian besarnya  dana  yang  dibutuhkan  dalam  proses  mediasi.  Selain  itu,  niatan  Mahkamah  Agung untuk    menghadirkan  peradilan  yang  cepat  dan  murah  harus  diwujudkan  dengan  membuat peraturan tentang honor mediator non hakim.

## KENDALA KHUSUS
Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa pada umumnya pihak penggugat ataupun tergugat sudah tidak menerima proses mediasi (Wawancara dengan Hakim Mediasi). Para penegak hukum telah mengikuti petunjuk Peraturan Mahkamah Agung untuk  bermediasi,  bahkan  sebagai  suatu  keharusan  yang  telah  tertuang  dalam  Berita  Acara Sidang, sehingga dapat dipastikan setiap perkara yang dihadapi oleh para pihak di Pengadilan Agama  Manado  telah  menempuh  proses  mediasi  (Wawancara  dengan  Wakil  Ketua Pengadilan  Agama  Manado).  Selain  itu,  para  penegak  hukum  sebenarnya  telah  memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan norma-norma mediator di Pengadilan Agama Manado. Dan, ada pihak yang langsung memilih mediatornya, namun umumnya hanya menyerahkan kepada majelis hakim untuk  memilih  mediator  yang tersedia di  Pengadilan  Agama  Manado  (Wawancara  dengan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama Manado).
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  diketahui  bahwa  mediator  di  Pengadilan Agama  Manado  telah  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  membantu  para  pihak  yang berperkara  untuk  menemukan  solusi,  meskipun  belum  semuanya  pernah  mengikuti  atau
menempuh  pelatihan  di  tingkat  pusat,  tetapi  kesemuanya  telah  berulang  kali  mengikuti pendidikan  di  tingkat  propinsi/Pengadilan  Tinggi  Agama,  terlebih  lagi  kegiatan  lainnya seperti  seminar,  diskusi,  simposium,  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang  relevan  dengan bidang tugas juga selalu diikuti oleh para penegak hukum terutama hakim mediator. Namun, pengetahuan  hakim  mediator  yang  memadai  tidak  cukup  apabila  tidak  ditunjang  oleh kesungguhan  para  pihak  yang  berperkara  cerai  untuk  melakukan  mediasi.  Hal  ini  turut diperparah oleh pengetahuan  masyarakat tentang mediasi masih sangat  minim (Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado).

## KENDALA KHUSUS LAINNYA
Kendala  khusus  lainnya  ialah  pada  umumnya  mediasi  dalam  kasus  cerai  salah  satu pihak  pasif,  bahkan  pada  banyak  kasus  kedua  pihak  yang  berperkara  cerai  sudah  sepakat untuk bercerai, sehingga keduanya pada umumnya bersikap pasif untuk menjalankan mediasi.
Di  Pengadilan  Agama  Manado,  sudah  ada  hakim  yang  bersertifikat,  baik  sertifikat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, ataupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung  RI.  (Data  Dokumen  Diolah).  Namun,  mengigat  jumlahnya  yang  masih  terbatas sementara perkara yang ditangani cukup banyak, sehingga cenderung tidak efektif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  temuan  penelitian  dan  pembahasannya  sebagaimana  disajikan dalam Bab IV dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut.
Pelaksanaan Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di  Pengadilan  Agama  Manado  dilakukan  dengan  mengikuti  prosedur  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama yaitu mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2008  dan telah diperbaharui  dengan Perma  Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi.  Tahap  pelaksanaan  resolusi  konflik  perkawinan
melalui  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado  ialah  Pramediasi, Mediasi, dan  Pascamediasi.
Model  resolusi  konflik  perkawinan  melalui  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama  Manado  didasarkan  pada  konsensus  oleh  para  pihak  dengan  dimediasi oleh mediator hakim, sedangkan mediator nonhakim belum dipraktekkan.
Faktor-faktor  kendala  gagalnya  resolusi  konflik  perkawinan  melalui  mediasi  dalam perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado  terdiri  atas  dua,  yaitu  kendala  umum  dan kendala  khusus.  Kendala  umum,  yaitu:  Faktor  kaidah  hukum,  jumlah  hakim  yang  terbatas, faktor pengetahuan masyarakat tentang mediasi perceraian masih sangat minim sehingga para pihak cenderung tidak ingin menempuh proses mediasi,faktor sarana dan prasarana mediasi. Sarana  dan  prasarana  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Manado  masih  sangat  terbatas,  apalagi bagi  mediator  hakim  yang  melaksanakan  mediasi  terbatas  di  ruang  mediasi  saja,  faktor budaya,  terdapat  dua  pandangan  yang  dapat  terjadi  terkait  ketidakhadiran  para  pihak  atau seorang  pihak  dalam  sidang  pertama  ketika  akan  diadakannya  mediasi,  faktor  imateril, besarnya  biaya  terhadap  profesi  mediator  selain  hakim  serta  batasan  terhadap  honor  yang tidak jelasSedangkan, kendala khusus ialah pada umumnya pihak penggugat ataupun tergugat sudah tidak menerima proses  mediasi,  kesungguhan para pihak  yang berperkara cerai  untuk melakukan mediasi, pada umumnya mediasi dalam kasus cerai salah satu pihak pasif, bahkan pada banyak kasus kedua pihak bersikap pasif untuk menjalankan mediasi, dan belum adanya pelaksana mediasi dari unsur non hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Alā’  al-Dīn  al-Ṭarablīsī,  Mu’īn  al-Ḥukkām,  (t.th.). Fī  mā  Yataraddad  bayn  al-Khasamayn min al-Aḥkām. Bayrūt: Dār al-Fikr.
Al-Aynayni,  Abu  Muhammad  Mahmud  Ibn  Ahmad,  (t.th.). al-Bidãyah  fi  Syarh  al-hidãyah, Jilid 9 . Beirut: Dar al-Fikr. Anogara, (1992). Psikologi Kerja . Jakarta: Rineka Cipta. Dewi, Eva Meizara Puspita dan Basti, (2008). “ Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik  Pada  Pasangan  Suami  Istri ”.  Jurnal  Psikologi  Volume  2,  No.  1,  Desember 2008.
E.  Van  Donzel,  B.  Lewis,  dkk.  (ed),  (1990). Encyclopedia  of  Islam ,  Jilid.  IV.  Leiden:  E.J. Brill.
Fisher, Simon, et al . (2001). Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak . Jakarta: The British Council.
Goodpaster,  (1993). Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi . Jakarta: ELIPS Project. Hardiyanti,  Okky  Putri,  dkk.,  (2014).  “ Efektivitas  Pelaksanaan  Mediasi  Dalam  Perkara Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Kota  Malang ”.  Universitas  Brawijaya. Online : Tersedia pada http://www. .portalgaruda.org/
Jannah, Tiara Miftahul, (2013). “Mediasi di dalam Perkara Perceraian yang Dilakukan Hakim Pengadilan  Agama”.  E-Jurnal  Gloria  Yuris  Prodi  Ilmu  Hukum  Universitas Tanjungpura,  Vol  1,  No  3  (2013):  JURNAL  MAHASISWA  S1  FAKULTAS
HUKUM UNTAN. Online: Tersedia pada
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/3227
Kartono, K., (1992). Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa , Jilid I. Bandung: PT. Mandar Maju.
Kartono, K., (1992). Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa, Jilid II; Bandung: PT. Mandar Maju.
Levine,  Stewart,  (1998). Getting  to  Resolution  (Turning  Conflict  into  Collaboration). San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc.
Luney, Percy R., Jr, (1989). “Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan,”dalam Law and Contemporary Problems , Vol. 52, No. 2 (Spring 1989). Mindes, Gayle, (2006). Teaching Young Children Social Studies . United States of America: Praeger Publishers.
Moleong,  Lexy  J.  (2013). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Edisi  Revisi.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Morton,  Deutsch  and  Coleman,  Peter  T.,  (2006). The  Handbook  of  Conflict  Resolution, Theory and Practice . San Fransisco: Jossey-Bass Publisher. Prastyo, Ari Adnan, dkk. 2013. “Kendala yang Dihadapi Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sragen”. Jurnal  PARENTAL Vol.  1,  No  2  (2013) Online:
Tersedia
pada
http://jurnal.
hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/view/425
Sears, D.O., Freedman, J.L., and Peplau, L.A., (1985). Psikologi sosial . Jakarta: Erlangga. Slamet, Abidin, dkk., (1999). Fiqh Munakahat . Bandung: Pustaka Setia. Usman,  Rachmadi,  (2012). Mediasi  di  Pengadilan  dalam  Teori  dan  Praktik. Jakarta:  Sinar Grafika.

## Dokumen Resmi:
Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Perma  RI  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kepaniteraan  dan Kesekretariatan Peradilan
Sema Nomor 1 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Resolusi  Konflik  Perkawinan  Melalui  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan Agama Manado Ridwan Jamal

## Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama