Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri

## Legal Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad

## Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia institut.junaidi@gmail.com

## Abstract
The  study  aims  to  analyze  legal  protection  for  Indonesian  Migrant  Workers  (PMI)  abroad,  focusing  on  the difference in legal protection between legal and illegal migrant workers. The urgency of this research arises from  the  growing  number  of  challenges  and  risks  faced  by  PMIs  while  working  abroad,  including  violence, exploitation, and human trafficking. Furthermore, issues of information and preparation before departure, as well  as  untransparent  or  illegal  recruitment  practices,  aggravate  the  situation  of  PMI.  The  study  suggests enhanced  international  cooperation,  strict  surveillance  of  recruiting  agents,  and  improved  access  to information  for  PMI  as  a  solution  to  addressing  this  problem,  ensuring  that  they  receive  strong  legal protection by international and national law.
Keywords: Legal Protection; Placement; Migrant Workers Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri,  dengan  fokus  pada  perbedaan  perlindungan  hukum  antara  pekerja  migran  legal  dan  ilegal.  Urgensi penelitian ini timbul dari semakin banyaknya tantangan dan risiko yang dihadapi oleh PMI  saat bekerja di luar negeri,  termasuk  kekerasan,  eksploitasi,  dan  perdagangan orang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam undang-undang yang ada, termasuk  UU  No.  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  PMI  di  Luar  Negeri  yang  kurang berpihak  pada  perlindungan  PMI.  Terlebih  lagi,  permasalahan  informasi  dan  persiapan  sebelum  berangkat, serta  praktik  perekrutan  yang  tidak  transparan  atau  ilegal,  memperparah  kondisi  PMI.  Penelitian  ini menyarankan peningkatan kerjasama internasional, pengawasan agen perekrutan yang ketat, dan peningkatan akses informasi bagi  PMI sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa mereka menerima perlindungan hukum yang kuat sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; Penempatan; Pekerja Migran Indonesia
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Amerika  Serikat,  Cina,  India,  dan  Indonesia  adalah  empat  negara  dengan  populasi tertinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk tersebut, terutama pada usia produktif, pasti akan berdampak  pada  penyerapan  tenaga  kerja. 1 Banyaknya  jumlah  penduduk  di  Indonesia, masuk  akal  bagi  penduduk  untuk  mencari  uang  dengan  bekerja.  Seperti  yang  ditunjukkan oleh data kependudukan, Indonesia terus mengalami peningkatan penduduk yang signifikan setiap  tahunnya.  Namun,  sayangnya,  penambahan  tenaga  kerja  ini  tidak  seimbang  dengan jumlah  lapangan  kerja  yang  tersedia,  sehingga  para  tenaga  kerja  tidak  cukup.  Selama beberapa  dekade  sebelum  kemerdekaan  Indonesia,  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  pergi untuk  bekerja  ke  luar  negeri.  Migrasi  ini  terjadi  baik  secara  spontan  maupun  diatur  oleh pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Di negara tujuan, TKI biasanya  bekerja  sebagai  buruh  perkebunan  atau  proyek  pembangunan.  Data  dari Kementerian  Tenaga  Kerja  pada  tahun  2023  menyebutkan  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  mencapai  237.992  orang,  dengan  skema  dari  pemerintah  ke  pemerintah mencapai  9.645  orang,  dan  skema  melalui  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia  (P3MI)  mencapai  189.101  orang.  Persentase  sektor  formal  adalah  54,67  persen, dan persentase sektor informal adalah 45,3 persen. 2 Warga Negara Indonesia yang bekerja di  luar  negeri  seperti  Malaysia  untuk  jangka  waktu  tertentu  dan  menerima  upah  disebut sebagai  TKI.  Namun,  istilah  ini  sering  dikonotasikan  dengan  makna  pekerja  kasar  karena TKI  sebenarnya  adalah  kumpulan  tenaga  kerja  tanpa  keahlian  yang  merupakan  program pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran. 3
Indonesia  adalah  negara  hukum  dalam  arti  materiil,  juga  dikenal  sebagai  negara kesejahteraan  atau  negara  kemakmuran.  Negara  ini  menjamin  keadilan  bagi  warganya karena berkat rahmat dan ridha Allah Yang Maha Kuasa. Dengan didorong oleh keinginan luhur rakyat untuk hidup, negara ini menjadi negara yang bebas, merdeka, dan tertib menuju kemakmuran. 4 Peran  pemerintah  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan  tidak  hanya  sebagai pembuat  kebijakan,  pemerintah  juga  dapat  berperan  sebagai  pengawas,  pengendali  dam memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  migran. 5 Untuk  itu  Pemerintah  Indonesia telah  berusaha  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  tenaga  kerja  migran  baik  di  dalam negeri  maupun  di  luar  negeri.  Di  dalam  negeri,  pemerintah  telah  mengeluarkan  banyak peraturan  seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  dan  peraturan
1 Ade  Eka  Afriska,  T.  Zulham,  and  Taufiq  C.  Dawood,  “Pengaruh  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri  Dan Remitansi  Terhadap  Pdb  Per  Kapita  Di  Indonesia,” Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Darussalam 4,  no.  2  (2019):  231–48, https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947.
2 Tim  CNN,  “239  Ribu  Orang  RI  Bekerja  Di  Luar  Negeri  Sepanjang  2023,”  November  15,  2023, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231114155410-92-1024090/239-ribu-orang-ri-bekerja-di-luar-negeri- sepanjang-2023.
3 Tetty  Marlina  Tarigan,  “Permasalahan  TKI  Di  Luar  Negeri  Dan  Sejenisnya,” Journal  of  Gender  and  Social Inclusion in Muslim Societies 1, no. 2 (2020): 70, https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i2.8720.
4 Agung  Nababan  et  al.,  “Keabsahan  Materi  Muatan  Terkait  Uang  Pesangon  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 314–30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808.
5 Kadi  Sukarna  Alvian  Octo  Risty,  Zaenal  Arifin,  Bambang  Sadono,  “Harmonisasi  Pengaturan  Jabatan  Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 414–30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
menteri. 6 Untuk  melindungi  pekerja  migran  Indonesia,  pemerintah  dan  lembaga  yang menyalurkannya  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  mereka.  Untuk melakukan  ini,  pemerintah  membentuk  BP2MI  sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab untuk melindungi pekerja mengingat jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja.
Penelitian ini penting mengingat banyaknya tantangan dan risiko yang dihadapi oleh tenaga  kerja  Indonesia  saat  bekerja  di  luar  negeri.  Penelitian  ini  akan  membuka pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  situasi  aktual  mereka,  termasuk  risiko  terhadap hak dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, temuan penelitian ini sangat penting untuk membantu  pemerintah  dan  lembaga  terkait  membuat  kebijakan  yang  lebih  responsif  dan efisien.  Penelitian  juga  membantu  meningkatkan  kesadaran  dan  advokasi  tentang  masalah perlindungan tenaga kerja dan mendorong standar kerja dan praktik yang lebih baik, seperti negosiasi kontrak dan akses ke layanan kesehatan.
Indonessi  yang  pada  tahun  2004  telah  memiliki  Undang-Undang  Penempatan  dan Perlindungan PMI Luar Negeri (UUPPMI), tetapi undang-undang tersebut kurang berpihak kepada kepentingan perlindungan PMI dan lebih banyak mengatur urusan penempatan PMI. Undang-undang  tersebut  dibuat  tanpa  proses  naskah  akademik  karena  dibuat  pada  masa akhir  siding  Komisi  IX.  Kelemahan  yang  ada  dalam  undang-undang  tersebut  oleh pemerintah  telah  diantisiapasi  dengan  menerbitkan  peraturan  pemerintah  di  bidang penempatan  dan  perlindungan  PMI  yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2013 tentang  Perlindungan  PMI  (PPMI)  di  luar  negeri  dan  peraturan  lainnya.  Melalaui  regulasi tenatng  tenaga  kerja  yang  ideal  harapannya  akan    menyiapkan  PMI,  baik  dari  aspek kemampuan bahasa maupun keahlian dalam bekerja. Sudah saatnya Pemerintah mempunyai instrumen  dan  memberikan  kemudahan  serta  aturan  yang  membuat  kekhasan  lokal  dan berupaya  meningkatkan  kualitas  PMI  dan  perlahan-lahan  mengurangi  PMI  informal menjadi formal.
Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengakat tentang tanga kerja di luar negeri antara lain penelitian oleh Tarigan (2020), penelitian ini mengkaji tentang masalah- masalah yang dihadapi oleh PMI di luar negeri, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan ketidakamanan  bagi  PMI,  seperti  rendahnya  tingkat  pendidikan,  perilaku  pengguna  tenaga kerja  yang  kurang  menghargai  hak-hak  pekerjanya,  dan  regulasi  pemerintah  yang  kurang berpihak  kepada  PMI  di  luar  negeri.  Selain  itu,  penelitian  juga  membahas  dampak  dari penutupan  dan  pembatasan  pengiriman  PMI  melalui  program-program  formal  yang  dapat memicu berkembangnya pengiriman tidak resmi melalui jalur-jalur informal. Penelitian ini juga  menyoroti  perlunya  perbaikan  kebijakan  terkait  pengiriman  PMI  agar  mereka  dapat bekerja dengan baik, dilindungi hak asasi manusia mereka, dan menikmati hasil dari kerja keras mereka. 7
6 Dhanny Safitri and Ali Abdullah Wibisono, “Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan Dan Perlindungannya,” Intermestic: Journal of International Studies 7, no. 2 (2023): 741–69, https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17.
7 Tarigan, “Permasalahan TKI Di Luar Negeri Dan Sejenisnya.”
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
Sedangkan  penelitian  Situmorang  (2021)  mengkaji  pengaturan  pekerja  migran Indonesia  informal  menurut  UUPPMI. Research  gap dari  penelitian  ini  adalah  hambatan yang  dihadapi  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  pekerja  migran  Indonesia  informal serta  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  menurut  UUPPMI. 8 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analisis  dan  yuridis  normatif,  sehingga mungkin terdapat keterbatasan dalam mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.
Terakhir  penelitian  oleh  Utami  (2023)  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam kasus human trafficking , dengan fokus pada peran dan  upaya  Konsulat  Jenderal  Republik  Indonesia  (KJRI)  Johor  Bahru  Malaysia  dalam melindungi  warga  negara  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri,  terutama  di  Malaysia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan dan regulasi yang ada serta melakukan tinjauan terhadap  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  desain  penelitian  hukum  normatif,  yang melibatkan  analisis  literatur  terkait  dan  wawancara  dengan  staf  KJRI  Johor  Bahru Malaysia. 9 Masih  perlu  dieksplorasi  lebih  lanjut  mengenai  kendala-kendala  konkret  yang dihadapi  dalam  implementasi  perlindungan  hukum  tersebut.  Perbedaan  penelitian  ini dengan  penelitian  sebelumnya  terletak  kepada  fokus  pernelitian  ini  yang  lebih  banyak mengakaji bentuk perlindungan hukum PMI baik yang legal maupun yang illegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

## 2. METODE
Penelitian  yuridis  normatif,  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  normatif,  adalah jenis  penelitian  dalam  ilmu  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengkaji,  menganalisis,  dan menginterpretasikan  peraturan  perundang-undangan  dan  doktrin  hukum  dengan  tujuan untuk  memahami hukum sebagai  suatu  norma dalam masyarakat. 10 Penelitian ini berfokus pada norma hukum  yang tertulis,  seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden,  yurisprudensi,  dan  dokumen  hukum  lainnya,  serta  bagaimana  norma  tersebut diterapkan  dalam  praktik.  Jenis  penelitian  yuridis  normatif  sering  kali  bertujuan  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  hukum  tertentu,  menguji  keabsahan  atau  keadilan  dari sebuah  peraturan,  membandingkan  norma  hukum  antar  wilayah  atau  negara,  atau  bahkan untuk  merumuskan  rekomendasi  kebijakan  hukum  yang  lebih  baik.  Dengan  menggunakan pendekatan  logika  dan  analisis  kualitatif,  penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  yang dapat membantu pemahaman hukum yang lebih mendalam dan menawarkan solusi terhadap
8 Ibnu  Affan  Berkat  Anugrah  Kurunia  Situmorang,  Marzuki,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Migran Indonesia  Informal  Menurut  Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran,” Jurnal Ilmiah Metadata 3, no. 2 (2021): 669–93, https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v3i2.
9 Rizky Dwi Utami, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor  Bahru  Malaysia,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 10,  no.  1  (2022):  312–17, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/43813/20900/0.
10 Yulianto  Achmad  Mukti  Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017).

## Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
permasalahan  hukum  yang  ada.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yaitu  beruap  buku-buku  hukum,  jurnal  hukum,  artikel    hukum  yang  relevan dengan penlitian tentang perlindungan hukum tenaga kerja di luar negeri.

## 3.1 HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah  peminat  PMI  yang  lebih  besar  juga  menguntungkan  pemerintahan  yang dikarenkan,  karena  dapat  mengurangi  pengangguran  dan  meningkatkan  jumlah  devisa. Mereka  yang  ingin  menjadi  pekerja  migran  percaya  bahwa  bekerja  di  luar  negeri  sangat menguntungkan karena mereka menerima gaji yang jauh lebih besar daripada di Indonesia, tetapi mereka tidak mempertimbangkan risiko besar yang akan mereka hadapi. Kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, upah yang tidak dibayar sesuai perjanjian kerja, dan jam kerja yang sangat panjang adalah beberapa risiko yang akan dihadapi. 11 Sumber daya manusia  adalah  masalah  utama  dalam  perlindungan  pekerja  migran  indonesia.  Ini  dimulai dengan  kebijakan  seleksi  pekerja  migran  indonesia  yang  kurang  efektif.  Dalam  upaya mewujudkan  kepastian  hukum  bagi  PMI,  nampaknya  kesadaran  publik  dan  upaya  untuk memecahkan  masalah  tersebut  menjadi  hal  yang  kurang  penting.  Setelah  banyak  terjadi, pekerja ilegal menjadi pilihan utama masyarakat.
Salah  satu  tujuan  negara  yang  disebutkan  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945,  yang menyatakan bahwa melindungi seluruh bangsa Indonesia adalah tujuan negara. Melindungi segenap  bangsa  Indonesia  ini  berarti  termasuk  di  dalamanya  adalah  PMI. 12 Negara bertanggung  jawab  untuk  mengatur  dan  menjamin  kepentingan  yang  adil  dan  merata  bagi masyarakatnya.  Peran  penting  pemerintah  adalah  membuat  kebijakan  untuk  melindungi PMI,  yang  pada  dasarnya  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  negara. 13 Setiap PMI yang bekerja di luar negeri berhak atas perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai  pekerja dan memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan dengan benar dan  aman  karena  negara  telah  memberikan  rasa  aman  dan  kenyamanan.  Karena  mereka pada  dasarnya  manusia  yang  hak  asasinya  harus  dilindungi  dari  segala  bentuk  kejahatan, negara harus melindungi buruh perdagangan ilegal dan legal. 14
UUPPMI  mengatur  perlindungan  hukum  terhadap  PMI  di  luar  negeri,  melalui undang-undang  diatur  bagaimana  hukum  berfungsi  untuk  mewujudkan  cita-cita  hukum, yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum. 15 Perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia
11 Nadya Zerlinda Febrianti and Wiwik Afifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami  Kekerasan  Di  Luar  Negeri,” Bureaucracy  Journal :  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political Governance 3, no. 1 (2023): 191–203, https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174.
12 Dede  Agus,  “Eksistensi  Hubungan  Industrial  Pancasila  Pasca  Disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 1 (2023): 87, https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276.
13 Iis  Erika  Faradila  and  Arifuddin  Muda  Harahap,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  TKI  Oleh  Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah TKI Asal Batubara Sumatera Utara Di Malaysia),” Unes Law Review 5, no. 4 (2023): 4083–94, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.720.
14 Syamsul Hadi, Taupiqqurrahman, and Dian Eka Pertiwi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 6, no. 3 (2022): 1459–76, https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.18539.
15 Griselda Athalia Kaligis, Hendrik B. Sompotan, and Natalia L. Lengkong, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Menurut Undang- Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri,” Lex Privatum Vol. 8, no. 2 (2020): 187–97, http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
di  luar negeri menghadapi  berbagai  permasalahan kompleks yang membutuhkan perhatian serius  dari  berbagai  pihak.  Ketidaksetaraan  dalam  perlakuan  dan  kondisi  kerja,  yang seringkali jauh dari standar ketenagakerjaan yang adil, merupakan masalah utama. Banyak pekerja  mengalami  eksploitasi,  seperti  jam  kerja  yang  berlebihan,  gaji  yang  tidak  sesuai atau  bahkan  tidak  dibayar,  dan  kondisi  hidup  yang  tidak  layak.  Kekerasan  fisik  dan psikologis,  termasuk  pelecehan  dan  perlakuan  diskriminatif,  adalah  masalah  lain  yang sering muncul. Selain itu, ada juga hambatan dalam akses ke layanan hukum dan keadilan; karyawan  sering  merasa  tidak  dapat  menghadapi  sistem  hukum  di  negara  tempat  mereka bekerja  karena  kesulitan  berbicara  dalam  bahasa  yang  mereka  gunakan,  ketidaktahuan tentang  hak-hak  mereka,  atau  ketakutan  akan  pembalasan  jika  mereka  mencoba  melawan. Perlindungan  PMI  harus  sesuai  dengan  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  negara tuan  rumah.  Isi  perjanjian  internasional  juga  harus  membatasi  perlindungan  PMI,  dan perjanjian  antara  kedua  negara  tidak  boleh  masuk  ke  inti  masalah.  Melindungi  penawaran secara  langsung  tidak  mungkin.  Sebagaimana  diketahui,  perjanjian  bilateral  hanya menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan. Akibatnya, masalah yang ada akan terus diselesaikan oleh hukum negara-negara dengan pekerja migran. 16
Selain  itu,  kekurangan  informasi  dan  persiapan  sebelum  berangkat  merupakan masalah  besar.  Banyak  pekerja  meninggalkan  tempat  kerja  tanpa  pengetahuan  yang memadai tentang hak-hak mereka, kondisi kerja, dan cara menghadapi keadaan buruk yang mungkin  terjadi.  Hal  ini  diperparah  oleh  praktik  perekrutan  yang  tidak  transparan  dan kadang-kadang  ilegal,  seperti  penipuan  oleh  agen  perekrutan  yang  menjanjikan  pekerjaan dan kondisi  yang tidak ada. Di tingkat  kebijakan, perjanjian bilateral atau multilateral  dan penerapan peraturan yang sudah ada seringkali tidak konsisten atau tidak cukup kuat untuk melindungi  pekerja.  Permasalahan  ini  membutuhkan  solusi  yang  komprehensif,  termasuk peningkatan  kerjasama  internasional,  pengawasan  yang  lebih  ketat  terhadap  agen perekrutan,  peningkatan  akses  terhadap  informasi  dan  layanan  hukum  bagi  para  pekerja, serta  pembuatan  dan  penguatan  kebijakan  yang  melindungi  hak-hak  tenaga  kerja  di  luar negeri. Tanpa upaya yang serius dan terkoordinasi, permasalahan perlindungan tenaga kerja di  luar  negeri  akan  terus  menjadi  isu  kritis  yang  mempengaruhi  kehidupan  dan kesejahteraan  ribuan  pekerja  Indonesia  di  luar  negeri.  Hubungan  kerja  yang  disepakati secara bersama sudah memasukkan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban  PMI di  luar negeri.  Hal  ini telah diatur dalam  Pasal  2 UU No. 39 tahun 2004 mengatur prinsip ketepaduan, persesuaian hak, demokrasi, kesamarataan bermasyarakat, kesetaraan, keadilan gender, dan anti perdagangan manusia. 17
Dibandingkan  dengan  PMI  yang  berangkat  secara  legal,  tenaga  kerja  ilegal  yang tinggal  di  luar  negeri  menghadapi  masalah  yang  jauh  lebih  kompleks  dan  berisiko.  Salah
16 I  Gede  Angga  Aditya  Putra,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  and  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  “Upaya  Perlindungan Hukum  Bagi  Para  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  Di  Luar  Negeri  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 2 (2022): 698–708, https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52017.
17 Ni Kadek Sintia Dewi, Desak Gde Dwi Arini, and Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1 (2021): 37–41, https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2118.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
satu masalah terbesar adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai, yang membuat mereka sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi. Pekerja yang tidak memiliki status  hukum  yang  sah  sering  kali  menerima  upah  yang  sangat  rendah,  bekerja  dalam kondisi  yang  berbahaya,  dan  tinggal  dalam  akomodasi  yang  tidak  layak.  Selain  itu, ketiadaan  dokumen  hukum  menghalangi  mereka  untuk  mendapatkan  layanan  publik  dasar seperti  kesehatan,  dan  menghadapi  kesulitan  untuk  menghubungi  sistem  keadilan  untuk meminta  hak-hak  mereka  atau  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  eksploitasi. Diperkirakan 1,1 juta PMI  tersebar di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan  Sarawak),  dengan  600.000  hingga  800.000  orang  lainnya  dianggap  ilegal.  UNICEF juga  mengatakan  bahwa  sekitar  100.000  perempuan  dan  anak  di  Indonesia  setiap  tahun diperdagangkan untuk eksploitasi seksual komersial di dalam dan luar negeri. Permasalahan pelanggaran manusia ini pasti memerlukan hal ini sebagai perhatian khusus. 18
Selain  itu,  PMI  ilegal  sering  menjadi  korban  penipuan  oleh  agen  perekrutan  ilegal yang  menjanjikan  pekerjaan  dan  kondisi  hidup  yang  lebih  baik.  Setelah  tiba  di  negara tujuan, mereka mungkin menemukan bahwa kehidupan dan pekerjaan mereka tidak seperti yang diharapkan. Namun, mereka takut akan diusir karena takut akan deportasi. Selain itu, mereka rentan terhadap pelecehan dan pemerasan dari majikan atau pihak berwenang lokal karena risiko deportasi. Mengingat bahwa ada batasan dalam mendapatkan informasi akurat tentang hak-hak mereka atau cara keluar dari situasi eksploitasi, keadaan menjadi semakin sulit.  Banyak  pekerja  ilegal  enggan  mencari  bantuan  atau  melaporkan  pelanggaran  yang mereka alami karena takut akan pembalasan dan deportasi. Ketidaksepakatan kebijakan dan prioritas  sering  menghalangi  kerja  sama  dan  koordinasi  antarnegara  untuk  memerangi tenaga kerja ilegal di tingkat internasional. Perlu upaya yang lebih besar dan berkolaborasi diperlukan untuk memerangi PMI ilegal. Hal ini termasuk meningkatkan penegakan hukum terhadap  perusahaan  yang  melakukan  perekrutan  ilegal,  menyediakan  rute  legalisasi  bagi pekerja  yang  sudah  berada  di  luar  negeri,  dan  memberikan  dukungan  dan  informasi  yang lebih baik bagi pekerja tentang hak dan perlindungan yang mereka miliki. Untuk menjamin hak  asasi  dan  keadilan  bagi  para  pekerja,  penting  bagi  negara-negara  penerima  untuk bekerja sama lebih dekat dengan negara asal tenaga kerja dalam menangani masalah ini.
Beberapa  perjanjian  internasional  telah  mengatu  tentang  perlindungan  tenaga  kerja. Hak  untuk  hidup,  keamanan  pribadi,  penyiksaan,  dan  jenis  perlakuan  kejam,  tidak manusiawi,  atau  merendahkan  diatur  oleh  hukum  hak  asasi  manusia  internasional. Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  menegaskan  dalam  Deklarasi  tentang  Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahwa ia bertanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum kekerasan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun individu, sesuai dengan  hukum  nasional  dan  internasional.  Setiap  negara  bertanggung  jawab  untuk menangani  kekerasan terhadap pekerja di  setiap langkah proses migrasi.  Untuk memenuhi kewajiban  mereka  di  bawah  hukum  hak  asasi  manusia  internasional,  semua  pihak  harus
18 Utami,  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Migran  Indonesia  Dalam  Kasus  Human  Trafficking  Oleh  KJRI  Johor Bahru Malaysia.”
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
mengambil  tindakan untuk  mencegah dan menghentikan kekerasan, termasuk memberikan hukuman  kepada  pelaku  kejahatan  kekerasan  sesuai  dengan  undang-undang  dan  program yang telah ditetapkan. 19
Pembahasan  mengenai  ketentuan  yang  mengatur  prosedur  penempatan  tenaga  kerja luar  negeri  masih  memiliki  kelemahan  dalam  bagian-bagiannya.  Seolah-olah  hal-hal  yang seharusnya  menjadi  prinsip  kurang  mendapat  perhatian.  Prosedur  penempatan  PMI  yang diatur  oleh  undang-undang  harus  berfungsi  sebagai  standar  dan  tolok  ukur  untuk  seluruh spektrum  penempatan  PMI  yang  sebenarnya,  sesuai  dengan  kerangka  teori  yang  akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Fakta bahwa ada banyak pendapat dan pendapat yang berbeda seharusnya membantu pembentuk kebijakan memperbaiki regulasi. 20 Negara harus melindungi  tenaga  kerja  luar  negeri  tidak  hanya  sebelum  dan  selama  penempatan,  tetapi juga  setelah  mereka  selesai  bekerja.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  buruh pencari  kerja  tetap  menerima  hak-haknya  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. 21
Negara  memegang  peranan  krusial  dalam  melindungi  hak-hak  tenaga  kerja  luar negeri,  yang  mencakup  tahapan  sebelum,  selama,  dan  setelah  penempatan  kerja.  Sebelum penempatan,  negara  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  pekerja  mendapatkan informasi  yang  akurat  dan  lengkap  tentang  hak-hak  mereka,  kondisi  kerja,  budaya,  dan hukum  di  negara  tujuan,  serta  pelatihan  yang  memadai  untuk  mempersiapkan  mereka menghadapi  tantangan  yang  mungkin  terjadi.  Hasil  penelitian  dari  Febrianti  juga mendukung  hal  ini,  bahwa  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  pekerja migran selama pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan, serta penanganan yang wajib dilakukan oleh pemerintah terhadap PMI, baik secara proses maupun non prosedural, karena  negara  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  hak  perlindungan  hukum  setiap  warga negara. 22 Selama  penempatan,  perlindungan  harus  diberikan  dalam  bentuk  pemantauan kondisi  kerja,  akses  terhadap  bantuan  hukum  dan  konsuler,  serta  mekanisme  pengaduan yang  efektif  bagi  mereka  yang  mengalami  pelanggaran  hak.  Setelah  selesai  bekerja  dan kembali  ke  tanah  air,  negara  harus  menyediakan  program  reintegrasi  yang  membantu pekerja  beradaptasi  kembali  ke  kehidupan  sosial  dan  ekonomi,  termasuk  peluang  untuk pendidikan  ulang  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Melindungi  pekerja  di  setiap  tahapan  ini bukan  hanya  tentang  mematuhi  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  tentang memastikan  kesejahteraan  dan  martabat  mereka  sebagai  warga  negara  yang  berkontribusi terhadap  ekonomi,  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri.  Kegagalan  dalam  memberikan
19 I  Gede  Angga  Aditya  Putra,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  and  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  “Upaya  Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional.”
20 Samiyah and Taufiqurrahman Syahuri, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri,” Supremasi Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019): 59–73, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.118.
21 Windi Aulia S, “Menilik Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” Jurnal Al Tasyri’Iyyah 2, no. 2 (2022): 73–83, https://doi.org/10.24252/jat.vi.33826.
22 Febrianti and Afifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri.”
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
perlindungan  yang  komprehensif  dapat  menempatkan  pekerja  dalam  risiko  eksploitasi  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia,  merusak  citra  negara,  serta  melemahkan  fondasi  keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
Tujuan  perlindungan  terhadap  PMI  adalah  untuk  memastikan  hak  asasi  manusia sebagai warga negara dan PMI serta perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum bagi mereka dan  keluarga  PMI. 23 Di  dalam  Pasal  40  Huruf    (a)  dan  (g)  UUPPMI,  yang  menyatakan: point  (a)  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  oleh  lembaga  pendidikan  dan lembaga  pelatihan  kerja  milik  pemerintah  dan/swasta  yang  terakreditasi,  poin  (g) menyediakan  dan  menfasilitasi  pelatihan  calon  PMI  melalui  pelatihan  vokasi  yang anggaranya  berasal  dari  fungsi  pendidikan;  dan  dapat  membentuk  pelayanan  terpadu  satu atap penempatan dan perlindungan PMI di tingkat provinsi.
Ketentuan  tersebut  diatas  tentunya  perlu  secara  masif  diberlakukan  mengingat kebijakan  yang  ada  akan  dapat  berorientasi  pada  perkembangan  perlindungan  pekerja migran  yang  tidak  dimiliki  jika  di  bandingkan  pengaturan  perundang-undangan sebelumnya.  Adanya  upaya  yang  mendorong  sosialisasidan  peranan  pemerintah  tersebut tidak  dimiliki  pada  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  sebelumnya. 24 Peraturan perundang-undangan  haruslah  menekankan  respon  pada  kebutuhan  masyarakat,  kondisi soaial  masyarakat  dan  kaidah  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Untuk  memberikan perlindungan  hukum  yang  kemudian  diserahkan  kepada  badan,  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  atau  wewenang.  Hal  ini  telah  diatur dalam Pasal 44 UUPPMI.
Dengan demikian maka apabila sosialisasi kepada masyarakat tentang UUPPMI yang mengatur perlindungan bagi pekerja migran Indonesia diumumkan. Selama ini masyarakat hanya  mengetahui  istilah  TKI  dan  tidak  mengetahui  istilah  baru  yaitu  PMI  sebagaimana diatur dalam  UUPPMI  yang  relatif baru. 25 Sosialisasi  dapat dilakukan  oleh instansi  terkait misal  dinas  tenaga  kerja  kabupaten/kota  dengan  pendampingan  lurah-lurah  yang berkesinambungan  maka  kesadaran  masyarakat  akan  lambat  laun  menjadi  baik  dan  tidak bergantung  pada  calo  yang  kemudian  akan  menimbulkan  biaya  yang  besar. 26 Hal  ini sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum pekerja migran di Indonesia.
Upaya  mengatasi  ketidaksiapan  implementasi  UUPPMI  secara  keseluruhan  yang hingga  kini  mengakibatkan  kebingungan  dan  ketidakjelasan  siapa  yang  akan  menanggung
23 Lelisari  Lelisari,  Imawanto  Imawanto,  and  Hamdi  Hamdi,  “Sosialisasi  Undang-Undang  No  18  Tahun  2017 Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Desa  Bonjeruk  Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok  Tengah,” Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 4, no. 2 (2021): 334, https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i2.4446.
24 Tiyas  Vika  Widyastuti  et  al.,  “Sosialisasi  Kebijakan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial,” Masyarakat Berdaya Dan Inovasi 1, no. 1 (2020): 6–11, https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2.
25 Lelisari, Imawanto, and Hamdi, “Sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.”
26 Klara  Dawi  et  al.,  “Sosialisasi  Tentang  Hak  Atas  Pekerjaan  Yang  Layak  Kepada  Buruh  Migran  Di  Kota Pontianak,” Jurnal Pengabdian Aceh 2, no. 4 (2022): 234–39.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
biaya  pelatihan, 27 sedangkan  apabila  CPMI  hendak  melakukan  pinjaman  ke  perbankan sebagaimana sistim sebelumnya melalui program kredit usaha rakyat (KUR) khusus CPMI kini  telah  dihapus  harus  dilakukan  kebijakan  serius.  Upaya  tersebut  menjadi  salah  satu tindakan  yang  strategis  dilakukan  baik  bagi  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah dalam  menjamin  kelangsungan  pekerja  migran  dengan  tidak  menganggap  pekerja  migran hanya sebagai pahlawan devisa.
Oleh karena itu, implementasi penempatan PMI harus dimulai dari proses rekruitmen, pelatihan,  pendidikan,  penyaluran,  penempatan,  pemulangan  bagi  PMI  oleh  pemerintah daerah  dan  perusahaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  yang  kemudian  disebut PPPMI adalah suatu tahap yang harus dilalui dengan standar perlindungan hukum PMI yang jelas  dan  benar. 28 Hal  tersebut  menjadi  rangkaian  kebijakan  yang  harus  diambil sebagaimana mestinya saat ini dan dilaksanakan segera.

## 4. PENUTUP
Sesuai  UU  No.18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, bahwa  masih  banyaknya  terjadi  modus  praktik  tersebut  dapat  berpotensi  untuk  merugikan bagi  PMI jika tidak ada upaya perlindungan hukum  PMI. Sehingga PMI dapat  di  lindungi dari  awal  perekrutan  hingga  pada  saat  penempatan,  baik  perlindungan  di  dalam  negeri maupun di luar negeri. Dalam hal perlindungan PMI menjadi tanggung jawab dari PPPMI, pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat sebagaimana  porsi  yang  diatur  dalam  UUPPMI.  Pihak  pemerintah  desa  dan  pemerintah kabupaten/kota agar memberikan kemudahan akses informasi bagi CPMI yang hendak pergi keluar  negeri,  misal  akses  informasi  melalui  dinas  tenaga  kerja  kabupaten/kota,  akses informasi  melalui  kantor-kantor  kelurahan,  maupun  akses  melalui  media  elektronik  situs resmi  pemerintah  daerah.  Agar  Disnakertrans  di  setiap  provinsi  melakukan  pendataan  dan memberikan  akses  kesiapan  pelatihan  dan  uji  kompetensi  kepada  CPMI,  dan database kesediaan  CPMI  Kompeten  yang  dapat  di  akses  oleh  PPPMI.  Masyarakat  agar  mengubah kebiasaanya bahwa untuk menjadi PMI harus melalui calo, biasanya calon PMI mempunyai hutang terhadap calo/tekong dalam proses pemngurusan dokumen PMI. Birokrasi di setiap Disnaker  Kab/Kota  agar  dipersingkat  dan  dipermudah  pelayananya  sehingga  tidak menimbulkan kesan sulit dan tidak profesinal dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tidak adanya permainan yang merugikan PMI.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriska,  Ade Eka, T. Zulham, and Taufiq C. Dawood.  “Pengaruh Tenaga Kerja  Indonesia Di  Luar  Negeri  Dan  Remitansi  Terhadap  Pdb  Per  Kapita  Di  Indonesia.” Jurnal Perspektif
Ekonomi Darussalam 4, no.
2 (2019): 231–48. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947.
27 Wibisono,  “Migrasi  Dan  Resiko  Kerja  Selama  Covid-19:  Studi  Kasus  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Taiwan,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 25, no. 1 (2021): 14–18, https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jeb.v25i1.
28 A  Yasmine,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  Ilegal” (Universitas Airlangga, 2019).
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
Agus,  Dede.  “Eksistensi  Hubungan  Industrial  Pancasila  Pasca  Disahkannya  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 1 (2023): 87. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276.
Alvian  Octo  Risty,  Zaenal  Arifin,  Bambang  Sadono,  Kadi  Sukarna.  “Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan  Dan  Penggalian.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  414–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230.
Berkat  Anugrah  Kurunia  Situmorang,  Marzuki,  Ibnu  Affan.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia  Informal  Menurut  Undang  Undang  Nomor  18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.” Jurnal Ilmiah Metadata 3, no. 2 (2021): 669–93. https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v3i2.
Dawi,  Klara,  Anita  Yuliastini,  Ivan  Wagner,  Raymundus  Loin,  Universitas  Panca  Bhakti, and  Pontianak  Kalimantan  Barat.  “Sosialisasi  Tentang  Hak  Atas  Pekerjaan  Yang Layak  Kepada  Buruh  Migran  Di  Kota  Pontianak.” Jurnal  Pengabdian  Aceh 2,  no.  4 (2022): 234–39.
Dewi,  Ni  Kadek  Sintia,  Desak  Gde  Dwi  Arini,  and  Luh  Putu  Suryani.  “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1 (2021): 37–41. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2118.
Faradila,  Iis  Erika,  and  Arifuddin  Muda  Harahap.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  TKI Oleh  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Perspektif  Siyasah  Dauliyah  (Studi  Kasus Pembunuhan  Nurul  Aidah  TKI  Asal  Batubara  Sumatera  Utara  Di  Malaysia).” Unes
Law Review 5, no. 4 (2023): 4083–94.
https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.720.
Febrianti,  Nadya  Zerlinda,  and  Wiwik  Afifah.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Migran  Indonesia  Yang  Mengalami  Kekerasan  Di  Luar  Negeri.” Bureaucracy Journal : Indonesia  Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1 (2023): 191–203. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174.
I  Gede  Angga  Aditya  Putra,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  and  Ni  Putu  Rai  Yuliartini. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional.” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 8,  no.  2 (2022): 698–708. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52017.
Kaligis,  Griselda  Athalia,  Hendrik  B.  Sompotan,  and  Natalia  L.  Lengkong.  “Perlindungan Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Malaysia  Menurut  Undang-  Undang  No  39 Tahun  2004  Tentang  Penempatan  Dan  Perlindungan  TKI  Di  Luar  Negeri.” Lex Privatum Vol. 8, no. 2 (2020): 187–97. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html. Lelisari, Lelisari, Imawanto Imawanto, and Hamdi Hamdi. “Sosialisasi Undang-Undang No 18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Desa  Bonjeruk Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok  Tengah.” Selaparang  Jurnal  Pengabdian Masyarakat
Berkemajuan 4, no. 2 (2021): 334.
https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i2.4446.
Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Nababan, Agung, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. “Keabsahan Materi  Muatan  Terkait  Uang  Pesangon  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan.” Jurnal USM Law Review
5, no. 1 (2022): 314–30.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
Safitri,  Dhanny,  and  Ali  Abdullah  Wibisono.  “Keamanan  Manusia  Pekerja  Migran Indonesia:  Ketidakamanan  Dan  Perlindungannya.” Intermestic:  Journal  of
International Studies 7, no. 2 (2023): 741–69.
https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17.
Samiyah,  and  Taufiqurrahman  Syahuri.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  Dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri.” Supremasi  Jurnal  Hukum 2, no. 1 (2019): 59–73. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.118.
Syamsul Hadi, Taupiqqurrahman, and Dian Eka Pertiwi. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam  Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri.” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 6, no. 3 (2022): 1459–76. https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.18539.
Tarigan,  Tetty  Marlina.  “Permasalahan  TKI  Di  Luar  Negeri  Dan  Sejenisnya.” Journal  of Gender  and  Social  Inclusion  in  Muslim  Societies 1,  no.  2  (2020):  70. https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i2.8720.
Tim  CNN.  “239  Ribu  Orang  RI  Bekerja  Di  Luar  Negeri  Sepanjang  2023,”  November  15, 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231114155410-92-1024090/239- ribu-orang-ri-bekerja-di-luar-negeri-sepanjang-2023.
Utami, Rizky Dwi. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking  Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 1 (2022): 312–17.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/43813/20900/0.
Wibisono.  “Migrasi  Dan  Resiko  Kerja  Selama  Covid-19:  Studi  Kasus  Pekerja  Migran Indonesia  Di  Taiwan.” Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis 25,  no.  1  (2021):  14–18. https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jeb.v25i1.
Widyastuti,  Tiyas  Vika,  Achmad  Irwan  Hamzani,  Nuridin  Nuridin,  and  Muhammad Wildan.  “Sosialisasi  Kebijakan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Perempuan Tenaga  Kerja  Migran  Dalam  Mewujudkan  Nilai-Nilai  Keadilan  Sosial.” Masyarakat Berdaya Dan Inovasi 1, no. 1 (2020): 6–11. https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2. Windi  Aulia  S.  “Menilik  Konsep  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri.”
Jurnal Al Tasyri’Iyyah 2, no. 2 (2022): 73–83. https://doi.org/10.24252/jat.vi.33826. Yasmine,  A.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia Ilegal.” Universitas Airlangga, 2019.