## Sosialisasi  Dan Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat

## Kosariza, Netty, Meri Yarni
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## RINGKASAN
Tujuan dari kegiatan ini  adalah untuk meningkatkan pengetahuan  pemerintah desa (Kepala Desa  beserta  aparatnya  dan  BPD)  tentang  aturan  yang  mengatur  tentang  desa  atau  arti pentingnya peraturan perundang-undangan dalam prateknya dilapangan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa  (Kepala Desa beserta aparatnya dan BPD) dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa  dan  juga  menambah  pengetahuan  serta pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat,     pada hari   Minggu   tanggal  19 Juli  2020  , Jam  12.30 – 17.00. di Ruang Aula Kantor Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat,  dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam penyuluhan hukum ini tanggapan pemerintah desa, BPD  dan masyarakat sangat positif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian. Baik mengenai tugas, kewenangan ataupun tentang pendapatan desa. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti pentingnya peraturan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemerintahan desa.
Kata Kunci : Sosialisasi, UU, Pemdes

## PENDAHULUAN
Hak  untuk  mengatur  rumah  tangga  daerah  (Otonomi  daerah)    suatu  hak  yang  dimiliki  oleh daerah  dengan  pemberian  hak  tersebut  berdasarkan  beberapa  dasar  asas  dengan  tujuan menghormati  kehidupan  regional  menurut  riwayat,  adat  dan  sifat-sifat  sendiri  dalam  kadar Negara kesatuan tiap daerah mempunyai histories dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain karena itu pemerintah harus menyatukan segala urusan yang bermaksud akan  menguniormisir  seluruh  daerah  menurut  satu  model  atau  cara  dalam  pelaksanaannya. 1 Penyelengaraan  otonomi  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  tidak  terlepas  dari penyelenggaraan otonomi desa. Tetapi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa yang lahir dari desa itu sendiri (otonomi desa)  tersebut berbeda dengan Hak untuk mengatur rumah  tangga  daerah  yang  datang  dari  atas  dengan  beberapa  asas  sebagai  dasar  pemberian otonomi tersebut (otonomi daerah).
Dengan diundangkannya Undang-Undang  pemerintah  desa  yang baru pada tanggal 15 Januari 2014 dalam  Lembaran Negara Nomor 7  (tujuh) Tahun 2014, maka pelaksanaan pemerintahan desa otomatis mengalami banyak perubahan, Terutama sekali tentang tata cara pemilihan kepada desa dan tugas serta kewenangan pemerintahan desa lainnya. Berdasarkan hal tersebut akan muncul banyak permasalahan kalau hal ini tidak dipahami  oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dengan  ibu  kota  kabupaten  Kuala  Tungkal,  secara formal  memiliki  luas  wilayah  keseluruhan  adalah  seluas  5.503,5  Km2  at(  ±  26,68  %  )  dari
keseluruhan  luas Provinsi Jambi. Dengan pembagian 13 wilayah kecamatan, 114 wilayah desa dan 20 wilayah kelurahan.
Desa Dataran Kempas terletak dalam wilayah    kecamatan Tebing Tinggi. Sebelum menjadi Desa definitif, Desa Dataran Kempas bernama Dusun Mekar Arum  adalah bagian dari Desa  Purwodadi.  Tahun  2012  terjadi  pemekaran  Desa  menjadi  3  Desa  yaitu  Desa  Dataran Kempas dengan luas wilayah +  498,5 Ha dan  Jumlah penduduk  1686 Jiwa dan  jumlah Kepala Keluarga 436 KK.  Sejak terbentuknya Desa Dataran Kempas Tahun 2012 sampai sekarang berdasarkan  profil  desa  dataran  kempas  sangat  berpotensi  dari  sumber  daya  alam  maupun sumber daya manusia. Tetapi sebaliknya banyak juga permasalahan  yang dihadapi oleh Desa Dataran Kempas antara lain:
1. Kurangnya  partisifasi  dan  inisiatif  warga  desa  untuk  menyampaikan  buah  pikiran dalam  mencari  solusi  terhadap  permasalahan  yang  ada  di  desa.  Dan  kurangnya partisipasi  untuk  hadir  di  balai  desa  atau  ditingkat  dusun  dalam  membahas  suatu masalah.
2. Kurangnya SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa serta pelayanan kepada masyarakat.
3. Kurang SDM  atau tidak adanya kemampu SDM dalam  penguasaan teknologi di bidang perkebunan sehingga mengakibatkan  hasil panen masih kurang maksimal.
4. Kurangnya  Sarana  infrastruktur  dasar  terutama  jalan  yang  masih  berupa  jalan  tanah, menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan.
5. Kurangnya  fasilitas  perkebunan,  pendidikan,  kesehatan  serta  fasilitas  penunjang kegiatan olah raga dan kepemudaan yang ada di wilayah desa.
6. Kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam  Usaha  makanan  olahan  belum  mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
7. Desa Dataran Kempas adalah wilayah yang terbuka dan mudah diakses dari arah jalan Pemda dan jalan propinsi
8. Belum  maksimalnya  peran  dan  fungsi  kelembagaan  yang  ada,  baik  di  tingkat  Desa maupun Dusun.
9. Masih terkendalanya peningkatan usaha dikarenakan kurangnya modal yang dimiliki.
10. Kurangnya  peran  serta  Orang  Tua  dalam  memberikan  motivasi  kepada  anak  untuk disiplin dan giat belajar.
Berdasarkan pada beberapa  permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa Dataran Kempas    di    atas,  tertutama  permasalah  yang  berhubungan  langsung  dengan  objek kajian  ini  yaitu  persamalahan  1  (satu),  permasalahan  2  (dua)  dan  permasalahan  8 (delapan).

## Permasalahan Mitra
Berdasarkan pendekatan awal dengan mitra maka disusun prioritas permasalahan mitra yang dirumuskan secara bersama yaitu:
1. Bagaimanakah  tugas  dan  kewenangan  pemerintah  desa  yang  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor 06 Tahun 2014  di Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Apakah  Pemerintahan    Desa  Dataran  Kempas  Kecamatan  Tebing  Tinggi  Kabupaten Tanjung Jabung Barat. dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang- undangan

## TARGET DAN LUARAN
Target  dan  luaran  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang  menjadi  tujuan  diadakannya sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pemerintah  desa  Dataran Kempas  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat    adalah  lebih  meningkatkan  pengetahuan  dari pemerintah  desa  akan  pentingnya  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014.  Kegiatan  ini  diharapkan  akan  lebih  meningkatkan  pengetahuan  dan kesadaran  serta  kompetensi  pemerintah  desa  Dataran  Kempas  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat  .akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perundang-undangan lainnya  yang berlaku. Kegiatan pengabdian  ini  secara  umum  akan  meningkatkan  pengetahuan  pemerintah  desa  Dataran Kempas  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat    dan  mutu  kinerja  dari  aparatur  pemerintah  desa Dataran  Kempas  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat    sehingga  dapat  memaksimalkan penggunaan  tugas  dan  kewenangannya.  Secara  rinci  target  luaran  yang  ingin  dicapai  dari kegiatan ini adalah :
a. Membantu dan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa Dataran Kempas tentang permasalahan  desa  sesuai  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
b. Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  serta  pengetahuan,  ecara  profesionalitas pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa Dataran Kempas
c. Meningkatkan kinerja peemerintah desa Dataran Kempas dengan tujuan agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku.
d. Dengan  adanya  pemerintah  desa  Dataran  Kempas  yang  terampil  dalam  melakukan tugasnya,  diharapkan  dapat  membagi  pengetahuannya  dan  ketrampilannya  dalam mengembangkan desa Dataran Kempas

## METODE PELAKSANAAN

## Tahap Perencanaan
Adapun persiapan  itu dimulai melalui penjajakan terhadap kemungkinan pelaksanaan kegiatan penyuluhan  hukum  disalah satu desa yang ada di Kabupaten  Tanjung Jabung Barat  yang disebut  sebagai  desa  mitra  kegiatan  .  Setelah  diadakan  observasi  ke  lapangan    maka  tim pengabdian    memilih  Pengabdian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Dataran  Kempas    Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  dengan  alasan  bahwa    mitra  tersebut  perlu  mendapatkan  Sosialisasi Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Selanjutnya  dari  hasil  penjajakan dijadikan  dasar  oleh  tim  sebagai  dasar  penyusunan  proposal  dan    materi  kegiatan,    jadwal kegiatan serta menentukan kalayak sasaran.

## Tahap Pelaksanaan
Berdasarkan kesepakatan tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Minggu tanggal 19  Juli  2020  ,  Jam  12.30  –  17.00  di  Ruang  Pertemuan  Kantor  Desa    Dataran  Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta  berjumlah 20 orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Desa Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Badan Pertimbangan Desa  (BPD), Ketua RT, Pemuda/ Karang Taruna dan Masyarakat

## Metode Kegiatan
Berkaitan  dengan  upaya  untuk  menerapkan  ilmu  pengetahuan  terutama  di  bidang  hukum terkhusus hukum pemerintahan desa  maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan dengan metode:
1. Sosialisasi
2. Ceramah;
3. Diskusi;
4. Dan tanya jawab  akan pentingnya hukum yang berlaku dan  aturan yang dibuat serta yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

## Partisipasi Mitra
Permasalahan yang dikemukakan dalam kegiatan penyluhan hukum dalam bentuk  pengabdian pada  masyarakat    ini  adalah  hasil  pembicaraan  bersama  dengan  kepala  desa  dan  aparatur pemerintahan desa. Dimana selama ini memang menjadi kendala utama untuk melaksanakan tugas  dan  kewenangan  pemerintahan  desa.  Tingkat  partisipasi  mitra  dalam  pelaksanaan kegiatan    ini    sangat  tinggi,  hal  terlihat  dalam  semangat  dan  tingkat  kepedulian  yang  tinggi untuk mengajak lembaga-lembaga yang ada di desa  untuk berperan aktif  ikut berpartisipasi dalam  pelaksanaan  menyusun  rencana      kegiatan  apa  saja  yang  ada  di  desa  terurama  sekali dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa,  membentuk  kelompok2  tani    peningkatan pendapatan desa dengan  membentuk Badan Usaha Milik Desa.
Kegiatan  pengabdian  ini  secara  umum  akan  meningkatkan  pengetahuan  pemerintah desa  dan  mutu  kinerja  dari  aparatur  pemerintah  desa  sehingga  dapat  memaksimalkan penggunaan  tugas  dan  kewenangannya.  Secara  rinci  target  luaran  yang  ingin  dicapai  dari kegiatan ini adalah :
a. Pemerintah  Desa  yang  dapat    melaksanakan  roda      pemerintahan  desa  berdasarkan perundang-undangan yang berlaku..
b. Meningkatkan kemampuan aparat desa dan lembaga-lembaga desa  serta masyarakat dalam memahami  dan  pentingnya  pelaksanaan  pemerintahan  desa  yang  dapat  meningkatkan pendapatan  asli  desa  dengan  membentuk  badan  usaha  milik  desa  dan  bentuk  organisasi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dari antusias masyarakat baik dalam mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Pertanyaan  dan  tanggapan  masyarakat  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  paparan  normative sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  disampaikan  oleh  tim penyuluh tetapi juga berupa cerita-cerita kasus yang  ada, baik yang mereka lihat dan didengar di  media  elektronik,  dibaca  dalam  media  cetak  maupun  yang  ada  disekitar  masyarakat  itu sendiri.
Secara umum, pertanyaan dan tangggapan masyarakat berkisar pada persoalan pokok, yaitu  apa  yang  harus  mereka  lakukan  apabila  disekitar  mereka  terjadi  perbuatan  yang melanggar hukum pemerintahan desa. dan apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa atau masyarakat  dan  warga negara yang tidak bermasalah dengan hukum  baik secara umum maupun dalam hal  yang lainnya.
Dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan tersebut tim penyuluh menekankan pada prinsip  dasar  dalam  menjunjung  tinggi,  yaitu  jangan  sampai  dalam  menegakan  hukum
dilakukan dengan melanggar hukum. Khusus mngenai pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang mengatur. Dan hal ini dapat diwujudkan dan  merupakan perwujudan  dari  pengelolaan  ekonomi  produktif  desa  yang dilakukan  secara kooperatif, partisipatif,  emansipatif,  transparansi,  akuntabel, dan  sustainable.  Oleh  karena  itu,  perlu upaya  serius  untuk  melaksanakan roda pemerintahan desa   dapat  berjalan  secara  efektif, efisien, profesional dan mandiri.
Para  peserta  penyuluhan  hukum  sangat  mengharapkan  kepada  Perguruan  Tinggi terutama  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  agar  secara  kontiniu  mengadakan  penyuluhan untuk memberikan imformasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum. Harapan mereka antara lain :
1. Pemerintah  Desa  (Kepala  Desa  dan  aparat  desa)    berharap  agar  desa  mereka  dijadikan sebagai  Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
2. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa)  minta kepada para tim penyuluhan hukum agar  membantu  mereka  dalam  memotivasi  pelaksanaan  pemerintahan  desa  dengan melaksakan  Administrasi Desa yang sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
3. Pemerintah desa  meminta bantuan kepada tim penyuluhan hukum agar tim bisa membantu mereka dalam merancang dan revisi Peraturan Desa dan menata administrasi pemerintah desa yang benar dan membantu melegalkan badan usaha milik desa yang sudah ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ) adalah sebagai berikut:
a. Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  pemerintah    desa  yang  dituju  agar  memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
b. Untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan  masyarakat desa yang dituju agar  memahami  secara  mendalam  bagaimana  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa
c. Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  kepada  pemerintah  desa    yang  dituju  agar memahami secara mendalam aturan apa yang diperlukan untuk pengelolaan perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya badan usaha milik desa yang legal
d. Untuk  mengetahui,  memahami  secara  mendalam  bagaimana  cara  yang  harus  dilakukan oleh  Pemerintah  Desa    dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dengan peningkatan pendapatan desa.
Dari kegiatan ini, sebaiknya Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi atau Perguruan Tinggi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan imformasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum terutama permasalahan hukum pemerintahan desa.