JIGE 5 (1) (2024) 455-466

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2385

## BUM Desa Bersama: Strategi Transformasi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM Mandiri Pedesaan
Mochammad Rokim* 1 , Mahendra Wijaya 1 , Retno Setyowati 1
1 Prodi Penyuluhan Pembangunan, Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
* Corresponding author email: rokim@student.uns.ac.id

## Article Info
Article history:
Received February 1, 2024 Approved March 5, 2024

## ABSTRACT
The  aim  of  this  article  is  to  analyze  the  transformation  strategy  of  the activity  manajer  of  community  revolving  funds  ex  national  program  for rural independent community empowerment (DBM Ex PNPM MPd) into a joint village-owned enterprises (BUM Desa Bersama). The research method in this article is qualitative descriptive research. Data collection was carried out  by  interviews,  observation  `and  documentation.  The  transformation strategy for the DBM Ex PNPM MPd Program into a BUM Desa Bersama is carried  out  by  (1)  Transferring  assets,  by  means  of  capital  participation sourced  from  25  villages  in  Kanor  District  and  sourced  from  the  DBM  Ex PNPM MPd. (2) Institutional Transfer, the transfer of a government poverty alleviation  and  empowerment  program,  namely  UPK  Ex  PNPM  MPd,  to  a community-owned  business  entity  that  has  a  legal  entity  and  aims  to overcome poverty by empowering the community or also called BUM Desa
Bersama.  (3)  Transfer  of  Personnel  by  forming  a  joint  BUM  Desa organizational  structure  involving  the  DBM  Ex  PNPM  MPd  Activity Manager  by  considering  the  suitability  of  organizational  needs  and  good governance  practices.  (4)  Transfer  of  business  activities,  Community Revolving Fund (DBM) / savings and loan business activities which are UPK DBM  Ex  PNPM  MPd  business  activities  to  become  the  main  business activities of the joint BUM Desa Bersama. Apart from that, it also develops other businesses such as the establishment of a PT LKM and participation in the BPJS Employment shield agent.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi transformasi Pengelola Kegiatan  Dana  Bergulir  Masyarakat  Eks  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (DBM Eks PNPM MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama). Metode penelitian dalam artikel ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Strategi  transformasi Pengelola  Kegiatan  DBM  Eks  PNPM  MPd  menjadi  BUM  Desa  Bersama dilakukan dengan (1) Pengalihan aset, dengan cara penyertaan modal yang bersumber dari 25 desa di Kecamatan Kanor dan bersumber dari DBM eks. PNPM  MPd  sebesar.  (2)  Pengalihan  Kelembagaan,  pengalihan  dari  suatu program  pengentasan  kemiskinan  dan  pemberdayaan  milik  pemerintah yaitu  UPK  Eks  PNPM  MPd  menjadi  badan  usaha  milik  desa  yang
Keywords:

## BUMDesMa, Transformation
Strategy, UPK Eks PNPM MPd.
mempunyai  badan  hukum  dan  bertujuan  untuk  menanggulangi kemiskinan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  atau  disebut  juga  BUM Desa  Bersama.  (3)  Pengalihan  Personil  dengan    merancang  struktur organisasi BUM Desa  bersama  yang mengikutsertakan Pengelola Kegiatan DBM  Eks  PNPM-MPd  dengan  memperhatikan  kecocokan  kebutuhan organisasi  dan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  optimal.  (4)  Pengalihan Kegiatan    usaha,  Usaha  Dana  Bergulir  Masyarakat  (DBM)  /simpan  pinjam yang merupakan Kegiatan  usaha  UPK  Eks  PNPM-MPd menjadi  kegiatan usaha  utama  BUM  Desa  bersama.  Selain  itu  juga  mengembangkan  usaha lain  seperti  pendirian  Perseroan  Terbatas  Lembaga  Keuangan  Mikro  (PT LKM) dan keikutsertaan dalam agen perisai BPJS Ketenagakerjaan
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Rokim, M., Wijaya, M., & Setyowati, R. (2024). BUM Desa Bersama: Strategi Transformasi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM Mandiri Pedesaan. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (1), 455–466. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2385

## PENDAHULUAN
Menurut  PBB  dalam  program  SDGS  (Sustainable  Development  Goals),  kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki akses yang memadai terhadap  sumber  daya  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tingkat hidup yang layak. Tujuan SDGS adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuknya di  seluruh  dunia.  Ini  mencakup  berbagai  aspek  seperti  pengentasan  kemiskinan  ekstrem, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memastikan akses semua orang terhadap layanan dasar seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  pekerjaan  layak.  Terpenuhinya  kebutuhan  dasar  seperti makanan,  air  bersih,  tempat  tinggal  yang  layak,  serta  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  yang memadai (Ishartono & Raharjo, 2015; Linggarwati, Haryanto, Miryanti, & Darmawan, 2021).
Menurut  Wijaya  (2010)  Pemberdayaan  diartikan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan kewenangan  dan  kekuatan  individu  atau  komunitas  dengan  memberikan  kesempatan  kepada mereka untuk merencanakan dan menentukan program pembangunan sesuai kebutuhan mereka sendiri. Hal ini juga melibatkan pemberian kebebasan dan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola  dana  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  program  pembangunan secara independen. Proses pemberdayaan masyarakat adalah ketika individu atau kelompok yang kurang  memiliki  akses  terhadap  sumber  daya,  seperti  masyarakat  miskin,  kelompok terpinggirkan,  dan  perempuan,  didorong,  didukung,  dan  diberdayakan  untuk  meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah agar mereka menjadi aktor utama dalam proses pembangunan dan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah pembangunan.
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  pendekatan  yang  memberikan  kesempatan  dan kekuasaan  kepada  mereka  untuk  mengelola  proses  pembangunan.  Diharapkan  bahwa  dengan pemberdayaan,  ketergantungan  masyarakat  terhadap  individu,  kelompok  lain,  atau  pemerintah dapat  dikurangi.  Masyarakat  didorong  untuk  memiliki  kemampuan  dalam  mencegah  berbagai ancaman  dan  tantangan  yang  dihadapi,  termasuk  kemiskinan,  ketidakberdayaan,  dan kekurangan  pengetahuan  (Soetomo,  2013).  Pemberdayaan  masyarakat  berarti  meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang sebelumnya kurang berdaya agar menjadi lebih mandiri, bukan mengandalkan sepenuhnya pada program-program pembangunan yang tersedia. Pemberdayaan  bertujuan  agar  masyarakat  dapat  menghasilkan  dan  menikmati  hasil  dari  usaha mereka sendiri (Syahrizal & Ahmad, 2016).
Upaya  Pemerintah  dalam  mengatasi  Kemiskinan  di  Indonesia  dilakukan  dengan menerapkan  berbagai  macam  program  Pemberdayaan.  Berawal  dari  Program  Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 1998/1999 yang merupakan program lanjutan dari program P3DT dan  program  inpres  desa  tertinggal  yang  bertujuan  untuk  penanggulangan  kemiskinan, memberikan  modal  usaha  bagi  pengembangan  usaha  ekonomi,  pembangunan  sarana  dan prasarana  pendidikan,  ekonomi  dan  kesehatan,  serta  mengembangkan  partisipasi  kaum perempuan  yang  mana  semua  itu  berbsis  pemberdayaan  masyarakat    (Sutiarso,  Warella,  & Sulandari, 2006; Warih Budiyono Setyawan, 2008). Program PPK tersebut berakhir pada tahun 2007 dan diganti dengan  nama program baru namun sejatinya mempunyai  maksud dan tujuan yang sama, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dikeluarkan oleh presiden Susilo Bambang  Yudhoyono  tanggal  30  April  2007.  Program  ini  merupakan  program  pemberdayaan dan  pengentasan  kemiskinan  dengan  cakupan  yang  lebih  besar  daripada  program-program pemberdayaan  sebelumnya  serta  bertindak  sebagai  koordinasi  untuk  berbagai  program penanggulangan  kemiskinan  yang  dilaksanakan  oleh  departemen/kementrian  dan  dinas  yang berbeda. Program ini merupakan program berskala nasional diseluruh Indonesia yang terintegrasi parsial  dan  sektoral.  Pilar  utama  pembentukan  PNPM  adalah  dua  program,  yaitu  P2KP (Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan)  dan  PPK  (Program  Pengembangan Kecamatan), kemudian disusul dengan bergabungnya program-program lainnya seperti Program Pengembangan  Infrastruktur  Sosial  Wilayah  (PISEW),  Percepatan  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Khusus  (P2DTK),  Pengembangan  Usaha  Agribisnis  Perdesaan  (PUAP).  (Ara, 2019)
Setelah  berakhirnya  program  PNPM  pada  tahun  2014,  dan  sebelum  ditetapkannya Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertingggal,  dan  Transmigrasi  (Permendes)  di Tahun  2021,  Unit  Pelaksana  Kegiatan  (UPK)  yang  berkedudukan  ditingkat  kecamatan mengelola  aset-aset  peninggalan  program  PNPM.  Aset  tersebut  disebut  Dana  Bergulir Masyarakat  (DBM),  yaitu  dana  yang  digulirkan  /  dipinjamkan  kepada  masyarakat  sebagai bantuan modal usaha mereka dan bantuan ekonomi keluarga kurang mampu melalui kelompok yang  di  sebut  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  dan  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP).  DBM tersebut bersumber dari  Pemerintah melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM dan aset perkembangannya pada masa sebelum berakhirnya program. (Karnoto, 2023)
Pada  tahun  2015,  pengelolaan  program  PNPM  dialihkan  ke  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,    dan    Transmigrasi    sesuai    dengan    surat  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 410/2454/SJ  Tanggal  29  April  2015  perihal pengalihan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Generasi, dan PNPM Mandiri Pertanian. Hal ini lah  yang  mengubah  PNPM-MPd  menjadi  UPK  eks-PNPM-MPd  yang  mengelola  dana  BLM PNPM  menjadi  Dana  Bergulir  Masyarakat  (DBM).  (Teguh  Winarno,  Nasirudin,  Siti  Aisyah Fatmah, Dian Ferricha, Galumbang Tamba, 2023)
Untuk melanjutkan, melestarikan dan mengamankan aset-aset peninggalan PNPM, maka pada  tahun  2022  ditetapkanlah  Permendes  Nomor  15  Tahun  2021  tentang  Tata    Cara Pembentukan   DBM Eks   PNPM  MPd  Menjadi  BUM Desa Bersama. Sehingga terbentuklah suatu Badan Usaha yang mempunyai maksud tujuan yang sama yaitu pengentasan kemiskinan dan  pemberdayaan  masyarakat.  hal  ini  tidak  semata  hanya  sebuah  program  namun  sudah merupakan sebuah Badan Usaha yang mempunyai Badan Hukum yang jelas dan resmi. Dengan bertransformasinya  UPK  Eks  PNPM  MPd  menjadi  BUM  Desa  Bersama  dan  dengan
diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa akan menjadi penyelamat aset dana UPK Eks PNPM MPd (Abrari, 2022)
Selama kurang lebih delapan tahun sejak pengakhiran program PNPM pada tahun 2014 sampai  diterbitknnya  Permendes  Nomor  15  Tahun  2021  tersebut,  tidak  ada  dana  maupun Bantuan Langsung  Masyarakat (BLM) yang bersumber dari alokasi Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  maupun  alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), sehingga program PNPM terhenti dan menyisakan aset-aset yang jumlahnya besar. Dengan aset tersebut dijadikanlah sebagai Dana Bergulir Masyarakat (DBM) atau simpan pinjam masyarakat yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau disebut juga  dengan  nama  UPK  eks  PNPM  MPd  bertempat  dilingkungan  Kecamatan  Kanor  yang melestarikan  dan  mengamankan  aset-aset  peninggalan  PNPM  dalam  bentuk  Dana  Bergulir Masyarakat (DBM). UPK memberikan dana bergulir berupa pinjaman dana tanpa agunan dan dilakukan  secara  berkelompok  kepada  masyarakat  di  Kecamatan  Kanor.  Terdapat  dua  jenis kelompok  Dana bergulir tersebut, yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan  (SPP).    Program  dana  bergulir ini  sejatinya  juga  merupakan  lanjutan  dari  program PNPM  yang  telah  ada  sebelumnya.  Selain  itu,  UPK  Kecamatan  Kanor  juga  memberikan bantuan sosial kepada 25 desa di Kecamatan Kanor yang berupa lantainisasi, ODF, pavingisasi, bantuan  ternak  kambing,  sembako,  alat  sekolah  dan  lain  sebaginya  tergantung  kesepakatan dengan seluruh kepala desa pada tahun berjalan. Kegiatan bansos ini bersumber dari laba Dana Bergulir  Masyarakat  (DBM).  Dengan  adanya  transformasi  menjadi  sebuah  badan  usaha,  yang bernama  Badan  Usaha  Milik  Desa  Bersama  (BUM  Desa  Bersama),  lembaga  tersebut  bisa mengembangkan usahanya dan menambah unit usaha lainnya, tidak hanya simpan pinjam yang bersumber dari aset peninggalan PNPM saja, melainkan bisa menyerap modal dari masyarakat maupun dari desa.
Transformasi  dan  berdirinya  Badan  Usaha  Milik  Desa  Bersama  (BUM  Desa  Bersama) “Kanor Mandiri Berkah” mulai dirintis sejak akhir tahun 2021 setelah ditetapkannya Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor    15    Tahun  2021 tentang  Tata    Cara    Pembentukan    Pengelola    Kegiatan    Dana    Bergulir  Masyarakat    Eks Program    Nasional    Pemberdayaan  Masyarakat    Mandiri    Pedesaan    Menjadi    Badan    Usaha Milik Desa  Bersama pada tanggal 2 November 2021. Badan usaha tersebut resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 2022 dengan ditetapkannya Peraturan bersama antar kepala desa di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama “Kanor  Mandiri  Berkah”.  Terdapat  25  desa  di  Kecamatan  kanor  yang  memprakarsai  dan menyetujui berdirinya BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis  strategi  transformasi  Pengelola  Kegiatan  Dana  Bergulir  Masyarakat  Eks  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (DBM Eks PNPM MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memanfaatkan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan metode    pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  kajian  dokumen.  Wawancara dilakukan kepada Direktur Utama BUM Desa Bersama, Direktur unit DBM, Manajer Keuangan unit DBM, para kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Desa Sroyo, Direktur PT LKM dan Direktur  Agen  Perisai  BPJS  Ketenagakerjaan.  Observasi  dilakukan  pada  saat  perguliran  dan
penyuluhan.  Dokumentasi  dilakukan  dengan  cara  mencari  dan  menganalisis  arsip-arsip dokumen  yang  dimiliki  oleh  BUM  Desa  Bersama  Kanor  Mandiri  Berkah  Kecamatan  Kanor. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triagulasi,  yaitu  membandingkan  paling  sedikit  tiga  sumber  data  (observasi,  interview,  and dokumentasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Strategi Transformasi BUM Desa Bersama
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor  15 Tahun 2021 menjelaskan bahwa berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor  11  Tahun 2021    tentang    Badan    Usaha    Milik    Desa  (BUMDes),  pengelola  kegiatan  dana  bergulir masyarakat  (DBM)  eks  program  nasional    pemberdayaan    masyarakat    mandiri    perdesaan (PNPM  MPd)  wajib    dibentuk    menjadi    Badan    Usaha    Milik    Desa  Bersama  (BUM  Desa Bersama).
Musyawarah  Antar  Desa  (MAD)  Pembentukan  Unit  Pengelola  Kegiatan  DBM  Eks PNPM-MPd di Kecamatan Kanor menjadi  BUM Desa bersama Kanor Mandiri Berkah dihadiri oleh Kepala Dinas DPMD kabupaten bojonegoro, Camat Kanor, Sekretaris Camat Kanor,  Kasi PMD Kecamatan, Kepala desa sekretris Desa, Ketua BPD, dan Tokoh masyarakat dari 25 desa di Kecmatan Kanor. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 1 Tahun  2022  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  Bersama  “Kanor  Mandiri  Berkah”  serta dituangkan  dalam  anggaran rumah tangga dan anggaran dasar BUM  Desa  bersama “Kanor Mandiri Berkah” Nomor 2 Tahun 2022.
Pembentukan    Unit  Pengelola    Kegiatan    DBM    Eks    PNPM-MPd  Kecamatan  Kanor menjadi  BUM  Desa  bersama    Kanor  Mandiri  Berkah  dilakukan  dengan  transformasi  / pengalihan  aset,  transformasi  kelembagaan,  transformasi  personil,  dan  transformasi  kegiatan usaha.

## Pengalihan/Transformasi Aset
Transformasi aset dilakukan terhadap semua aset dari DBM Eks PNPM MPd, termasuk uang dan barang yang dapat dihargai dengan uang, baik berupa aset  tetap  maupun  bergerak. Aset tersebut diperoleh melalui hibah atau bantuan langsung dari  pemerintah, baik pemerintah pusat,  pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota selama program PNPM-MPd  berlangsung.  Selain  itu  aset  juga  bisa  berasal  dari  pengembangan  modal  dari surplus/Jasa  Pinjaman Perguliran; serta kekayaan lain yang sah diperoleh selama pengelolaan. (Permendesa PDT dan Transmigrasi, 2021)
Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  DBM  Eks  PNPM-MPd  menyusun  laporan  total  aset DBM  Eks  PNPM  MPd  dan  data  penerima  manfaat  untuk  diajukan  kepada  inspektorat kabupaten/kota    untuk  ditinjau.  Aset  tersebut  kemudian  menjadi  kepemilikan  bersama masyarakat desa di satu  kecamatan yang merupakan bagian dari UPK PNPM MPd. Kemudian dialihkan sebagai  penyertaan  modal masyarakat Desa pada BUM Desa bersama yang kemudian ditetapkan melalui musyawarah  antar Desa.
Pengalihan  aset  BUM  Desa  bersama  Kanor  Mandiri  Berkah  dilakukan  dengan  cara penyertaan  modal  yang  bersumber  dari  25  desa  di  Kecamatan  Kanor  sebesar  Rp.  135.000.000 dan  bersumber  dari  DBM  eks.  PNPM  MPd  sebesar  Rp.11.139.597.100.  UPK  PNPM  MPd Kecamatan  Kanor  sebelum  transformasi  menjadi  BUM    Desa    bersama  memiliki  total  aset sebesar Rp. 11.699.148.256 yang terdiri dari aset Uang/aset produktif sebesar Rp. 11.222.625.387
dan  aset  barang  sebesar  Rp.  476.522.869.  Modal  awal  dari    pemerintah  selama  pelaksanaan PNPM-MPd  sebesar  Rp.  3.024.608.398.  Pengembangan    modal    dari    surplus/Jasa    Pinjaman Perguliran sebesar Rp. 8.674.539.858.
Setelah transformasi menjadi BUM Desa bersama, tepatnya antara tanggal 13 Juli 2022 sampai akhir tahun 2023 memiliki total aset sebesar Rp. 12.362.237.100,41 yang terdiri dari aset Uang/aset produktif sebesar Rp. 11.344.916.450,41 dan aset barang sebesar Rp. 1.017.320.650. Aset  UPK  PNPM  MPd  Kecamatan  Kanor  sebelum  transformasi  sebesar  Rp.  11.699.148.256. Pengembangan  modal  dari  usaha BUM Desa bersama sebesar Rp. 663.088.844,41.
Pengalihan  aset  disini  adalah  beralihnya  aset  peninggalan  PNPM  yang  bersumber  dari pemerintah  menjadi  aset  desa  yang  dimiliki  masyarakat/desa  bersama  dengan  adanya penanaman modal secara bersama.  Nominal penyertaan modal yang bersumber dari 25 desa di Kecamatan  Kanor  sebesar  Rp.  135.000.000  dan  bersumber  dari  aset  DBM  eks.  PNPM  MPd sebesar Rp.11.139.597.100.

## Pengalihan/Transformasi Kelembagaan
Transformasi  Kelembagaan  dilakukan  melalui  proses  pembentukan    BUM    Desa bersama,  yang  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  memperhatikan  praktik tata kelola yang baik. petunjuk  teknis  operasional (PTO) dan  standar  operasional  prosedur  (SOP) dari  program PNPM-MPd   wajib  digunakan  sebagai  isi  dari  anggaran  asar  (AD)  dan  Anggran Rumah  tangga  (ART)  BUM  Desa  bersama.  Keputusan  pengalihan  Kelembagaan  ini  diambil melalui musyawarah antara Kepala Desa dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
Proses pengalihan kelembagaan terdiri dari empat langkah, dimulai dengan sosialisasi di berbagai tingkatan pemerintahan, dilanjutkan dengan pelaporan dan peninjauan aset yang ada, kemudian  dilaksanakan  musyawarah  khusus  untuk  penetapan  pendirian  BUM  Desa  Bersama, serta  proses  administratif  pengurusan  badan  hukum  yang  diperlukan.  Sosialisasi  mengenai pengalihan kelembagaan dari Eks PNPM menjadi Bumdesa bersama diselenggarakan pada hari Rabu,  22  Mei  2022,  mulai  pukul  08.30  hingga  selesai,  di  Pendopo  Kecamatan  Kanor.  Acara tersebut merupakan konferensi kepala desa dilanjut dengan sosialisasi kelembagaan Eks PNPM menjadi  Bumdesa  bersama  oleh  dinas  PMD  Kabupaten  Bojonegoro.  Acara  sosialisasi  tersebut dihadiri  oleh  Kepala  Dinas  PMD  Kabupaten  Bojonegoro,  Inspektorat  Bojonegoro,  Camat Kanor,  Sekcam  Kanor,  Kasi  PMD  Kanor,  para  kepala  desa  di  Kecamatan  Kanor,  anggota BKAD, serta pengelola kegiatan dari DBM Eks PNPM.
Dalam  pertemuan  tersebut,  topik  pembahasan  meliputi  (1)  Sosialisasi  mengenai kewajiban  transformasi  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Eks  PNPM  menjadi  BUM  Desa Bersama dalam waktu maksimal 2 tahun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 diterbitkan, serta penjelasan mengenai penyertaan modal bersama dari desa-desa di Kecamatan dan  modal  yang  berasal  dari  aset  UPK  Eks  PNPM.  (2)  Penyampaian  informasi  tentang Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  15  Tahun 2021, yang mencakup pedoman pelaksanaan pembentukan UPK Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa  Bersama.  (3)  Kesepakatan  terkait  jadwal  pelaksanaan  Musyawarah  Desa  (Musdes)  untuk melakukan  sosialisasi  di  tingkat  desa.  (4)  Proses  pendaftaran  BUM  Desa  Bersama  ke Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  (5)  Rencana Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus tentang Penetapan Pendirian BUM Desa.
Setelah  sosialisasi  dan  pelaporan  aset,  dilakukan  musyawarah  khusus  untuk  penetapan pendirian BUM Desa Bersama tepatnya pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Pukul 09.00-selesai di  Pendopo  Kecamatan  Kanor  yang  di  selenggarakan  oleh  Badan  Kerjasama  Antar  Desa
(BKAD)  Kecamatan  Kanor  dengan  agenda  (1)  Sosialisasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2021  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor  15  Tahun 2021  tentang Tata  Cara  Pembentukan Pengelola    Kegiatan    Dana    Bergulir  Masyarakat    Eks    Program    Nasional    Pemberdayaan Masyarakat    Mandiri    Pedesaan    Menjadi    Badan    Usaha    Milik  Desa    Bersama.  (2)  Seluruh peserta  musyawarah  sepakat  dan  menyetujui  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Bersama merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan. (3) Disepakatinya nominal penyertaan modal yang bersumber dari 25 desa di Kecamatan Kanor sebesar Rp. 135.000.000 dan bersumber dari DBM eks.  PNPM  MPd  sebesar  Rp.11.139.597.100  (4)  Disepakatinya  rancangan  Anggaran  Rumah Tangga  BUM  Desa  Bersama  Kanor  Mandiri  Berkah  untuk  ditetapkan  menjadi  peraturan bersama antar kepala desa. (5) Disepakatinya dan ditetapkannya struktur organisasi BUM Desa Bersama  Kanor  Mandiri  Berkah.  (6)  Disepakatinya  program  kerja  BUM  Desa  Bersama  Kanor Mandiri Berkah.
Musyawarah  antar  Desa  diikuti  oleh  seluruh  kepala  Desa  di  Kecamatan  Kanor, Sekretaris  Desa  dari  seluruh  Desa  di  Kecamatan  Kanor,  ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa dari  seluruh  Desa  di  Kecamatan  Kanor,  Pengelola  Kegiatan  DBM  Eks  PNPM  MPd,  unsur kecamatan, dan perwakilan  tokoh masyarakat dari  seluruh  Desa  di Kecamatan Kanor. Badan usaha tersebut mempunyai badan hukum yang dibuktikan dari sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan  Hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor AHU-00259.A.H.01.35.tahun 2022 tertanggal 19 Juli 2022 tentang BUM Desa Bersama  Kanor  Mandiri  Berkah.  Jadi,  pengalihan  kelembagaan  disini  diartikan  sebagai pengalihan dari suatu program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan pemilik pemerintah yang tidak mempunyai badan hukum menjadi badan usaha milik masyarakat yang mempunyai badan hukum dan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) bahwa  Badan hukum yang sesuai untuk mendirikan BUMDes adalah Perusahaan Umum Desa (Perumdes) atau Perseroan Terbatas (Perseroan Desa).

## Pengalihan/Transformasi Personil
Transformasi  Personil  dilakukan  melalui  pembentukan  BUM  Desa  bersama  dengan melibatkan    Pengelola    Kegiatan  DBM  Eks  PNPM-MPd.  Pengelola    Kegiatan    DBM    Eks PNPM-MPd  tersebut  harus  masuk  dalam  struktur  organisasi  BUM  Desa  bersama  dengan memperhatikan    kebutuhan  organisasi  serta  menerapka  praktik  tata  kelola  yang  baik.  Struktur Kelembagaan UPK Eks PNPM Kecamatan Kanor adalah (1) MAD (Musyawarah Antar Desa) yang  menduduki  jabatan  tertinggi.  Musyawarah  ini  merupakan  suatu  kegiatan  pengambilan kebijakan dan keputusan  yang dihadiri oleh semua kepala desa yang ada di Kecamatan Kanor dan  Camat  kanor  beserta  Kasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Kanor  (PMD).  (2)  BKAD  (Badan Kerjasama  Antar  Desa)  adalah  badan  kerja  sama  yang  terbentuk  oleh  masyarakat  antar  Desa merupakan  sebuah  organisasi  masyarakat  ditingkat  Kecamatan  yang  bergerak  dengan menggunakan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat.  BKAD  bersama-sama  dengan  Seluruh Kepala  desa  se  Kecamatan  Kanor  membawahi  Pengurus  UPK,  Badan  Pengawas  dan  Tim Verifikasi. (3) Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan kasir melaksanakan kegiatan  Dana  Bergulir  Masyarakat  (DBM)  kepada  kelompok-kelompok  desa  yang  terdiri  dari kelompok  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  dan  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP).  Sebelum perguliran dilaksanakan perlu dimusyawahkan dahulu dengan Tim Pendanaan Desa.
Gambar 1. Struktur Organisasi UPK Eks PNPM Kecamatan Kanor
Sedangkan  Struktur  Kelembagaan  BUM  Desa  Bersama  Kanor  Mandir  Berkah Kecamatan  Kanor  adalah  (1)  MAD  (Musyawarah  Antar  Desa)  masih  menduduki  jabatan tertinggi.  (2)  Ketua  BKAD  (Badan  Kerjasama  Antar  Desa)  menjadi  direktur  utama  yang kedudukannya sejajar dengan Pengawas (Eks Badan Pengawas UPK) dan Penasehat yang mana penasehat  ini  merupakan  wakil  dari  seluruh  kepala  desa  se-Kecamatan  kanor  yang  dapat dikuasakan  kepada  BKAD  lainya.  Direktur  utama,  pengawas  dan  penasehat  tersebut membawahi  seluruh  unit  usaha  yang  dimiliki  oleh  BUM  Desa  Bersama.  (3)  Unit  usaha  yang dimiliki BUM Desa Bersama Kanor Mandir Berkah ada 3 macam yang dipimpin oleh direktur masing-masing yaitu Direktur  DBM (Dana Bergulir  Masyarakat) yang dijabat oleh ketua UPK PNPM,  direktur  PT  LKM  dan  direktur  Agen  perisai  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  bisa  dijabat oleh orang lain diluar organisasi kelembagaan UPK eks PNPM. Setiap unit mempunyai struktur organisasi  kelembagaan  tersendiri  dan  mempunyai  AD  ART  sendiri.  (4)  Direktur  DBM mempunyai  beberapa  anggota  yang  terdiri  dari  manager  TU  (Eks  Sekretaris  UPK),  manager keuangan  (Eks  Bendahara  UPK),  Kasir  (Eks  Kasir  UPK),  Manager  Verifikasi  (Eks  TV  UPK), Manager Pendanaan (Eks TP UPK). (5) Direktur PT LKM mempunyai beberapa anggota yang terdiri dari tenaga administrasi, bagian keuangan dan pemutus kredit. (6) Direktur agen perisai BPJS  Ketenagakerjaan  mempunyai  beberapa  anggota  yang  terdiri  dari  tenaga  administrasi  dan bagian keuangan.
Gambar 2. Struktur Organisasi BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah Dilihat dari perbedaannya, Struktur organisasi BUM Desa Bersama lebih kompleks dari pada UPK eks PNPM. Karena BUM Desa Bersama mempunyai legalitas untuk membuka unit usaha  baru,  mengembangkan  usaha  yang  lebih  luas,  membuka  penanaman  modal  dan melaksanakan  usaha  sebanyak  –  banyaknya  untuk  menambah  aset  dan  memperluas  peran pemberdayaan masyarakat.

## Pengalihan/Transformasi Kegiatan Usaha
Pengalihan kegiatan usaha dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas usaha DBM Eks PNPM-MPd  dan  aktivitas  usaha  lain  yang  telah  dijalankan  sebelum  pembentukan  Pengelola Kegiatan  DBM  Eks  PNPM-MPd  menjadi  BUM  Desa  bersama  oleh  unit  Pengelola  Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd. Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd menjadi kegiatan usaha utama BUM  Desa  bersama  yang  merupakan  layanan  umum  BUM  Desa  bersama  untuk  menjamin kepastian,  ketersediaan,  aksesibilitas,  dan  kemudahan  layanan  masyarakat  terhadap  kebutuhan pinjaman  modal  dan/atau  pengembangan  usaha  bagi  individu  maupun  kelompok  masyarakat miskin,  dalam  konteks  penanggulangan  kemiskinan  melalui  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Kegiatan  usaha  DBM  Eks  PNPM-MPd  dilaksanakan  secara  kolektif  dengan  sistem  tanggung renteng  dan  tanpa  syarat  jaminan  atau  agunan  sebagai  ekspresi  solidaritas  sosial,  semangat kekeluargaan, dan gotong royong dalam masyarakat Desa.
Dana  Bergulir  Masyarakat  (DBM)/simpan  pinjam  yang  merupakan  Kegiatan    usaha UPK  Eks  PNPM-MPd menjadi  kegiatan usaha utama BUM Desa bersama. Selain mengambil alih usaha UPK Eks PNPM-MPd tersebut, BUM Desa bersama juga mengembangkan usaha lain seperti  pendirian  Perseroan  Terbatas  Lembaga  Keuangan  Mikro  (PT  LKM)  dan  keikutsertaan dalam agen perisai BPJS Ketenagakerjaan.
PT LKM yang selanjutnya disebut PT LKM Kanor Mandiri Makmur didirikan melalui Musyawarah Antar Desa Khusus pendirian PT LKM BUM Desa Bersama Lkd. Pada hari Rabu tanggal  1  Februari  2023  bertempat  di  pendopo  kecamatan  kanor  yang  dihadiri  oleh  Camat, Sekcam,  seluruh  kepala  desa  di  Kecamatan  Kanor  yang  tersebar  dalam  25  desa,  BPD  dari  25 desa,  Tokoh  masyarakat  dari  25  desa,  Dewan  penasehat,  Dewan  pengawas,  direktur  pegawai BUM  Desa  bersama  Kanor  Mandiri  Berkah,  Unsur  Kecamatan  dan  muspika  Kanor.  Agenda dalam musyawarah Antar Desa tersebut membahas (1). kesepakatan pendirian unit usaha BUM Desa Bersama yang berupa PT LKM. (2). kesepakatan nama unit usaha PT LKM yaitu PT LKM Kanor  Mandiri  Makmur.  (3).  kesepakatan  modal  awal  pendirian  unit  usaha  PT  LKM  yaitu sebesar  Rp.  500.000.000  yang  berasal  dari  penanaman  saham  BUM  Desa  Bersama  Kanor Mandiri Berkah, dewan pengurus dan kepala desa. (4). kesepakatan susunan pengurus / struktur organisasi  PT  LKM  yang  terdiri  dari  Direktur  utama,  direktur,  dewan  komisaris,  auditor internal/pengawas, tenaga administrasi, bagian keuangan, dan pemutus kredit. (5). kesepakatan AD ART unit usaha PT LKM.
Semenjak  dilaksanakannya  Musyawarah  Antar  Desa  pada  tanggal  1  Februari  2023 tersebut,  LKM  pada  BUM  Desa  Bersama  Kanor  Mandiri  Berkah  mulai  berjalan  pada  bulan September  2023  setelah  mengurus  proses  legalitas  dan  perijinan  pendirian  Perseroan  Terbatas (PT) serta persiapan lainnya. LKM tersebut merupakan LKM yang berbadan hukum Perseroan Terbatas  (PT)  dan  sudah  mendapatkan  ijin  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020457.AH.01.01 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT LKM Kanor Mandiri Makmur.
Modal  awal  pendirian  unit  usaha  PT  LKM  yaitu  sebesar  Rp.  500.000.000  telah terpenuhi.  Para  penanam  modal/pemegang  saham  terdiri  dari  1  lembaga  yaitu  BUM  Desa Bersama yang memberikan modal awal sebesar Rp. 300.000.000,- dan 46 orang yang terdiri dari 13  Pengurus  BUM  Desa  Bersama,  16  kepala  desa,  6  BPD  dan  11  masyarakat.  Sampai dilakukannya penelitian ini ada 42  peminjam pada PT LKM.
Agen perisai BPJS Ketenagakerjaan merupakan unit baru ke-3 dari BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro tanggal 3 Agustus 2023 atas partisipasi dalam meningkatkan coverage  kepesertaan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  disektor  pekerja  bukan  penerima  upah  di Kecamatan Kanor. Sampai saat ini agen perisai BPJS Ketenagakerjaan tersebut sudah memiliki 253  anggota  yang  terdiri  dari  pendamping  desa  dan  kelompok  pemanfaat  Dana  Bergulir Masyarakat seperti Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Pada Unit Dana Bergulir Masyarakat yang merupakan Pengalihan Kegiatan  usaha dari DBM    Eks    PNPM-MPd  yang  dulunya  sebelum  bertransformasi  selain  memberikan  pinjaman juga  bisa  membuka  simpanan/tabungan  dari  kelompok  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  dan Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP),  sehingga  terdapat  tabungan  tanggung  renteng  kelompok peminjam,  namun  pada  pada  saat  setelah  transformasi  menjadi  BUM  Desa  Bersama  tidak diijinkan  mengumpulkan    dana    dari    masyarakat  melalui  simpanan,  tabungan,  atau  layanan keuangan  umum  lain,  sehingga  tabungan  yang  sudah  berjalan  tersebut  akan  dialihkan  ke    PT LKM Kanor Mandiri Makmur.
Dengan  transformasi  tersebut  diharapkan  tujuan  pemberdayaan  masyarakat  bisa terpenuhi,  yang  meliputi  Perbaikan  pendidikan,  aksesbilitas,  tindakan,  kelembagaan,  usaha, pendapatan,  kehidupan,  masyarakat  serta  perbaikan  lingkungan  (Totok  Mardikanto;  Poerwoko Soebiato,  2013).  Serta  peran  fasilitator  bisa  terlaksana  dengan  maximal  yang  meliputi  peran edukasi,  fasilitasi,  advokasi,  diseminasi  inovasi,  konsultasi,  monitoring  evaluasi,  dan  supervisi (Mardikanto, 2003).

## KESIMPULAN
Transformasi  UPK  eks  PNPM  menjadi  BUM  Desa  Bersama,  dilakukan  dengan  empat strategi yaitu: 1.  Pengalihan aset dilakukan dengan cara penanaman modal  usaha yang berasal dari dua sumber yaitu modal dari aset UPK  eks PNPM dan modal dari 25 desa se-Kecamatan Kanor.  2.  Pengalihan  Kelembagaan  dilakukan  dengan  cara  mengurus  status  badan  hukum. Sehingga menjadi sebuah badan usaha yang mempunyai ijin dan legalitas yang jelas, tidak hanya sekedar program pemerintah. 3. Pengalihan Personil dilakukan dengan cara merombak struktur organisasi  UPK  eks  PNPM  menjadi  struktur  organisasi  BUM  Desa  Bersama  sesuai  dengan aturan Permendes nomor 15 tahun 2021. Pengurus dan personil UPK eks PNPM wajib masuk dalam  keorganisasian  BUM  Desa  Bersama,  menjadi  sebuah  unit  usaha  BUM  Desa  Bersama yang  bernama  unit  DBM  (Dana  Bergulir  Masyarakat).  Dan  dapat  mengangkat  pengurus  baru jika  BUM  Desa  Bersama  tersebut  mempunyai  unit  usaha  baru  selain  usaha  DBM  eks  UPK PNPM  seperti  unit  usaha  PT  LKM  dan  Agen  perisai  BPJS  Ketenagakerjaan.  4.  Pengalihan Usaha  dilakukan  dengan  cara  mengalihkan  program  simpan  pinjam  UPK  eks  PNPM  menjadi unit  usaha  DBM  (Dana  Bergulir  Masyarakat)  dan  menciptakan  unit  usaha  baru  seperti  unit usaha PT LKM dan Agen perisai BPJS Ketenagakerjaan
Dari  kesimpulan  ini  dapat  diketahui  bahwa  strategi  transformasi  UPK  Eks  PNPM Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menjadi BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi
Nomor  15  Tahun 2021  tentang Tata  Cara  Pembentukan  Pengelola  Kegiatan  Dana  Bergulir Masyarakat  Eks  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  Menjadi Badan  Usaha  Milik Desa  Bersama

## DAFTAR PUSTAKA
Abrari, A. (2022). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  (  Studi  Kasus  di Kecamatan  Binakal  Bond). Edukais:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman , 6 (1),  pp.88-107.  Retrieved from https://www.ejournal.unibo.ac.id/index.php/edukais/article/view/742/527
Ara,  A.  (2019).  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM).  Retrieved  from http://araauza.blog.uma.ac.id/2019/02/27/program-nasional-pemberdayaan-masyarakat- pnpm/
Dewi, A. (2014). Peranan Bumdes Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PADes  )  Serta  Menumbuhkan  Perekonomian  Desa. Journal of Rural and Development, V (1), pp.1–14. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914
Ishartono  &  Raharjo,  S.  T.  (2016).  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  Dan  Pengentasan
Kemiskinan. Social Work Jurnal, 6(2), pp. 159–167.
https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13198/0 Karnoto, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Panduan Teknis Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mpd Menjadi BUMN Desma. Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi  Pembangunan , 2 (1),  pp.  47–55.  Retrieved  from  https://stiemmamuju.e- journal.id/GJIEP/article/view/140/81
Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGS Di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Prosiding Seminar Nasional Dan Callfor Papers , pp. 361–368. Retrieved from
https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai- langkah
Mardikanto, T. (2003). Redefinisi Dan Revitalisasi Penyuluh Pertanian . Sukoharjo: Puspa. Permendesa  PDT  dan  Transmigrasi.  (2021). Tata  Cara  Pembentukan  Pengelola  Kegiatan  Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama . Soetomo.  (2013). Pemberdayaan  Masyarakat:  Mungkinkah  Muncul  Antitesisnya?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sutiarso,  I.,  Warella,  Y.,  &  Sulandari,  S.  (2006).  Implementasi  Program  Pengembangan Kecamatan  (PPK)  di  Kecamatan  Tempuran  Kabupaten  Magelang. Dialogue  Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik , 3 (1), pp.98-124. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/388
Syahrizal,  &  Ahmad.  (2016).  Peran  Fasilitator  Kecamatan  Dalam  Pelaksanaan  Program Pembangunan  Kebupaten  Kutai  Kartanegara. Ilmu  Pemerintahan , 4(4) ,  pp.1761–1772. Retrieved from https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=5267
Teguh  Winarno,  Nasirudin,  Siti  Aisyah  Fatmah,  Dian  Ferricha,  Galumbang  Tamba,  T.  N.  I.
(2023).  Tindak  Lanjut  Pembentukan  BUM  Desa  Bersama  Lembaga  Keuangan  Desa Pengelola  Kegiatan  Dana  Bergulir  Eks-PNPM-MPd  Yang  Belum  Bertransformasi  Setelah Dua  Tahun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021. Policy  Paper  Desa,  Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi . 1(1), pp. 185-218. Retrieved from https://ejournal.kemendesa.go.id/index.php/policypaper/article/view/38/30
Totok Mardikanto; Poerwoko Soebiato. (2013). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik . Bandung: Alfabeta.
Warih  Budiyono  Setyawan.  (2008).  Evaluasi  Proses  Pelaksanaan  Program  Pengembangan Kecamatan  (PPK)  di  Kecamatan  Karangmojo  Kabupaten  Gunungkidul.  Retrieved  from http://eprints.undip.ac.id/17657/1/WARIH_BUDIYONO_SETYAWAN.pdf
Wijaya,  M.  (2010).  Kemiskinan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Journal  of  Rural  and Development , 1 (1), pp.  1-9.  Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/rural-and- development/article/view/1834/1742