Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## PROTECTION RELIGIOUS RIGHTS FOR CHILDREN BASED ON ISLAMIC LAW AND LEGISLATION IN INDONESIA
Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Mukhsin.nyakumar@ar-raniry.ac.id, Nurdin@ar-raniry.ac.id,
Student.13131061@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  importance  of  the  application  of  religious  rights protection for children based on the perspective of Islamic Law and legislation in  Indonesia.  Religious  rights  are  human  rights  that  must  be  guaranteed  and protected, especially for children as a vulnerable group. This study examines the norms  of  Islamic  Law  that  emphasize  the  need  to  protect  children's  religious rights from an early age. The study also analyzes the relevance between Islamic teachings  and  national  legal  provisions  related  to  the  protection  of  children's religious  rights.  This  understanding  is  directed  at  efforts  to  prevent  potential violations  of  religious  rights  that  may  occur  in  the  context  of  everyday  life.  In addition,  this  study  evaluates  the  effectiveness  of  existing  legal  and  regulatory mechanisms  in  Indonesia  in  providing  guarantees  and  protection  of  children's religious rights.The research method  used includes analysis  of  legal literature, normative studies, The results of this study are expected to contribute to an in- depth  understanding  of  the  implementation  of  religious  rights  protection  for children  in  the  context  of  Islamic  law  and  legislation  in  Indonesia.  The implications  of  the  findings  of  this  research  can  provide  a  basis  for  the development of more effective policies in ensuring children's religious rights in the future.
Keywords: Protection, children, religion, law

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas pentingnya penerapan penaungan hak beragama bagi anak berdasarkan perspektif Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak beragama merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan  dilindungi,  terutama  pada  anak  sebagai  kelompok  rentan.  Studi  ini mengkaji norma-norma Hukum Islam yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak beragama anak sejak dini. Penelitian juga menganalisis relevansi antara ajaran agama Islam dan ketentuan hukum nasional terkait perlindungan hak beragama anak. Pemahaman ini diarahkan pada upaya pencegahan potensi pelanggaran  hak  beragama  yang  mungkin  terjadi  dalam  konteks  kehidupan
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
sehari-hari. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas mekanisme hokum dan  regulasi  yang  ada  di  Indonesia  dalam  memberikan  jaminan  dan perlindungan hak beragama anak. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis  terhadap  literatur  hukum,  studi  normatif,  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman  mendalam  tentang implementasi penaungan hak beragama bagi anak dalam konteks hukum Islam dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Implikasi  dari  temuan penelitian  ini  dapat  memberikan  dasar  untuk  pengembangan  kebijakan  yang lebih efektif dalam menjamin hak beragama anak di masa yang akan datang.
Kata Kunci: Penaungan, Anak, Agama, Undang-Undang.

## A. PENDAHULUAN
Agama  Islam  telah  mengatur  dalam  dua  sumber  hukum  Islam,  Alquran dan  hadis.  Dalam  hal  ini  juga  memperhatikan  batasan-batasan  yang  ditentukan dalam  syariat  Islam    dan  wajib  menanamkan  nilai-nilai  akidah  dan  keimanan berdasarkan agama Islam.
Agama  merupakan  hal  yang  prinsipil  dan  keberadaannya  menjadi payung  serta  media  dalam  menciptakan  jalan  hidup  seseorang  menjadi  lebih baik, selamat di dunia dan di akhirat. 1 Agama sebagai sebuah ajaran dan aturan tidak  hanya  menata  jalan  hidup,  atau  cara  berinteraksi  dan  berperilaku,  tetapi agama  juga  mengatur  batasan  hak-hak  seseorang  dalam  beragama  dan menjalankannya.  Di  antara  pengaturan  hak  tersebut  adalah  hak  beragama  bagi seorang anak.
Dalam  konteks  Islam,  agama  merupakan  tujuan  dan  jalan  hidup,  bukan pilihan.Karena,  agamalah  yang  mampu  menata  kehidupan  seseorang  menjadi lebih  baik.  Seorang  muslim  wajib  mempertahankan  identitas  muslimnya,  bagi seorang  anak,  maka  orang  tua  wajib  menjaga  identitas  muslim  anak  dengan
1 Wahyuddin, dkk., Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2002), hlm. 14.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
membekali  anak  melalui  ilmu-ilmu  agama,  seperti  akidah,  tauhid,  tauhid,  dan ilmu  kesilaman  lainnya.  Banyak  temuan  ayat  Alquran  maupun  hadis  yang memberi infomasi tentang pentingnya identitas muslim. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 102:
ََأ َٔ َّلَِئَُُّحًَُٕح َلَ َٔۦِِّحبَقُخَّقَحََّٓهنٱْإُقَّحٱْإَُُياَءٌٍَِزَّنٱبٌََُّٓأَٰٓ ٌَ َ:ٌاشًعَلآَةسٕس(َ. ًٌَُِٕه ۡسًًُُّخَ
201 .) َ
Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  sebenar- benar  takwa  kepada-Nya;  dan  janganlah  sekali-kali  kamu  mati melainkan dalam keadaan beragama Islam . (QS. Ali Imran: 102).
Ayat di atas memberi informasi hukum dan peringatan bagi orang-orang beriman,  yaitu  orang-orang  Islam  agar  tetap  dalam  keimanan,  bertakwa  dan larang  seorang  muslim  meninggal  selain  beragama  Islam.  Dengan  demikian, Allah  Swt  telah  mengikat  seorang  muslim  dengan  identitas  Islam.  Untuk  itu, beragama  dalam  pandangan  Islam  bukan  saja  masuk  dalam  kerangka  hak seorang muslim, tetapi kewajiban untuk mempertahankannya.
Terkait dengan perlindungan hak beragama bagi anak, Islam menentukan orang  tua  dan  keluarga  menjadi  pihak-pihak  terkait  dalam  penjagaan  identitas hak  beragama  anak.Anak  wajib  diajarkan  pendidikan  yang  baik,  pendidikan tauhid,  akidah,  dan  pendidikan  agama  Islam  lainnya.Hal  ini  bertujuan  untuk mematrikan  dalam  hati  anak  tentang  dasar-dasar  agama  Islam.  Dalam  Alquran surat  al-Tahrim  ayat  6,  seseorang  wajib  menjaga  dan  melindungi  keluarganya dari api neraka. 2 Salah satunya yaitu menjaga dan melindungi hak beragama bagi anak.Misalnya, dengan membekali anak melalui ilmu pengetahuan agama Islam, dan melarang keras perpindahan agama. Adapun tekstual ayat tersebut yaitu:
َِغٌَتَكِئ  َهَيَبٍََٓهَعَُة َسبَج ِحنٱ ََٔ ُسبَُّنٱَبَُْدُٕق ََٔا ًسبَََىُكٍِهَْأ ََٔىُكَسُفََأَْإُقَْإَُُياَءَ ٌٍَِزَّنٱَبٌََُّٓأ ٌَ
َ َّلٌََداَذٌٌَِِ َلَا َ:ىٌشحخناَةسٕس(َ. ٌَٔ ُشَيؤٌَُبَيٌََُٕهَعفٌَ ََٔىُْ َشَيَأَبَيََ َّللَّٱٌََُٕصعٌَ 6 .) َ
2 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Kado  Menyambut  Buah  Hati ,  Cet.  2,  (Jakarta:  Pustaka  al- Kautsar, 2007), hlm. 224.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu dari  api  neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya  kepada  mereka  dan  selalu mengerjakan apa yang diperintahkan . (QS. Al-Tahrim: 6).
Dalam  konteks  hukum  positif,  hak  beragama  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  konsepsiHak  Asasi  Manusia  tentang  kebebasan  berpikir  dan mengemukakan  pendapat,  sehingga  orang  bisa  dengan  bebas  memeluk  agama tertentu tanpa ada rasa takut, bahkan undang-undang atau konstitusi melindungi hak kebebasan beragama tersebut.
Menurut  Khanif,  hak  beragama  dalam  konteks  hukum  positif  Indonesia merupakan  hak  konstitusional  warga  negara.  Hak  beragama  berupakan  bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Deklarasi  Universal Hak- Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM).Ditambahkan  bahwa  hak  beragama  di  dalam konstitusi  adalah  hak  yang  bebas  dan  melekat  pada  diri  seseorang  dalam keadaan  apapun. 3 Demikian  juga  disebutkan  oleh  Umam,  bahwa  hak  beragama dalam konteks hukum perundang-undangan adalah salah satu hak yang asasi dan undang-undang  itu  sendiri  dan  telah  dijamin  perlindungannya  berdasarkan konstitusi. 4 Adapun  tekstual  kontitusi  mengenai  hak  beragama  dimuat  dalam Pasal 28E (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:
Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya, memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Kemudian, ditemukan juga dalam Pasal 28I (1) UUD 1945:
3 Al  Khanif, Pancasila  dalam  Pusaran  Globalisasi, (Jakarta:  Pustaka  Gramedia Pratama, 2001), hlm. 58.
4 Fawaizul  Umam, Kala  Agama  Tak  Lagi  Merdeka:Majelis  Ulama  Indonesia  dalam Praksis Kebebasan Beragama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 100.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Mengacu  dua  ketentuan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  hak  beragama termasuk  bagi  anak  dalam  kontitusi  Indonesia  tidak  dapat  dikurangi  dan  telah dilindungi.Hak  beragama  bagi  anak  merupakan  kebebasan  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun  ( non  derogable  right )  dan  tidak  ada deskriminasi dalam pelaksanaan hak tersebut. 5
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  perbedaan yang cukup signifikan terkait perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama bagi  anak  antara  hukum  Islam  dan  hukum  positif.Perlindungan  hak  beragama bagi  anak  dalam  perspektif  hukum  Islam  diarahkan  pada  usaha  orang  tua menanamkan ilmu agama pada anak, di samping adanya ketentuan pasti dalam Alquran  tentang  larangan  perpindahan  agama.Adapun  dalam  konteks  hukum positif,  perlindungan  hak  beragama  ditentukan  oleh  Konsitusi,  di  mana  hak tersebut tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk itu menarik untuk diteliti lebih jauh.
5 Adam  Muhshi, Teologi  Konstitusi:  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Kebebasan Beragama , (Yigyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 2.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra

## B. PEMBAHASAN
a. Perbandingan  Perlindungan  Hak  Kebebasan  Beragama  Bagi  Anak
Menurut  Hukum  Islam  Dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia
Kebebasan  beargama  adalah  salah  satu  di  antara  hak  manusia  paling asasi  yang  wajib  dijamin  perlindungannya.  Semua  orang  di  berbagai  belahan dunia ini memiliki hak penuh untuk menjalankan ajaran agamanya, bahkan anak yang  baru  lahir  saja  melekat  baginya  hak  untuk  beragama  tanpa  kurang sedikitpun. Namun demikian, pengaturan kebebasan hak beragama bagi anak ini cenderung berbeda antara konstruksi hukum Islam dengan peraturan perundang- undangan, atau lebih luas dengan Deklarasi Universal HAM.
Meminjam pendapat Ahmed Na‟im, bahwa terdapat dua alasan mengapa diskusi  tentang  pengaturan  kebebasan  beragama  menjadi  penting,  yaitu: Pertama ,  bahwa  konflik  antara  aturan  agama  (Islam)  dan  hak  kebebasan beragama  bukan  hanya  terjadi  pada  Islam  saja  tetapi  juga  terjadi  dalam  agama dan  ideologi  agama  lainnya. Kedua ,  adanya  sanksi  hukum  bagi  orang  yang berpindah  agama  di  dalam  Islam  justru  menganulir  konsep  kebebasan  hak beragama  seseorang. 6 Oleh  sebab  itu,  kemunculan  depat  dua  kontruksi  hukum tersebut  kemudian berimbas  kepada kebebasan beragama bagi  anak. Untuk itu, di  sesi  ini  akan  dikemukakan  kerangka  bangun  pengaturan  kebebasan  hak beragama bagi  anak dalam  hukum  Islam  juga peraturan peundang-undangan di Indonesia.
6 Abdullahi Ahmed al-Na‟im, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah , (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 186.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra

## 1. Menurut Hukum Islam
Perspektif Islam tentang anak diakui sebagai orang yang harus mendapat perlakuan  khusus.  Kondisi  fisik  yang  masih  kecil  dan  juga  kemampuan  akal yang belum matang menjadi alasan paling dominan kenapa perlakuan terhadap seorang anak diistimewakan. Perlakuan istimewa tersebut mulai dari pemenuhan hak-hak mendasar anak seperti makanan, pakaian, kesehatan, hingga pendidikan dan  juga  agama  anak.  Salah  satu  topik  yang  penting  dianalisis  di  sesi  ini  ialah perlindungan kebebasan hak beragama bagi anak.
Islam  telah  mengatur  bahwa  agama  seorang  anak  yang  belum  berakal lagi  baligh  diikutkan  kepada  agama  orang  tuanya.  Setiap  anak  yang  dilahirkan dalam  keadaan  suci  dan  fitrah,  dan  agama  anak  tergantung  dari  agama  orang tuanya. Ini artinya agama anak sangat tergantung dari agama orang tuanya. Hal ini telah ada disinggung dalam beberapa riwayat hadis yang masyhur dan sahih, di antaranya di dalam hadir riwayat al-Bukhari sebagai berikut:
ََح
ََة َشٌْ َشًَُِْبَأَ ٍَْعَ ٍوبًَََّْ ٍَْعَ ٌشًَْعَيَبََ َشَبْخَأَ ِقا َّص َّشناَُذْبَعَبََ َشَبْخَأَ َىٍِْا َشْبِإَ ٍُْبَ ُقبَحْسِإًََُِثَّذ
ََلبَقَ َلبَق ََىَّهَس ٍَََِّْٔهَعَُ َّاللََّىَّهَصَِ َّاللََُّلُٕس َس
َبًََكََِِّا َش ِّصٌَُُ َََِِّٔاَدٌََُُِِّٕٓا ََٕبَأَفَِة َشْطِفْناَىَهَعَُذَنٌَُٕ َّلَِإٍَدُٕن َْٕيَ ٍِْيَبَي
ََِّاللَََّلُٕس َسَبٌََإُنبَقَبَََُٕٓعَذْجَحَْىُخََْأَإَُُٕكَحَىَّخَحََءبَعْذَجَ ٍِْيَبٍَِٓفَ ٌَُٔذ ِجَحَ ْمَََْتًٍََِٓبْناَ ٌَُٕجِخُُْح
َ َجٌَْأ َشَفَأَ ًٌََُٕ ٍَْي
.)يسبخبناَِأس(َ. ٍٍَِهِيبَعَإَُبَكَبًَِبَُىَهْعَأَُ َّاللَََّلبَقَ ٌشٍِغَصَ َُْٕ ََٔ ُث 7 َ
Telah  menceritakan  kepadaku  Ishaq  bin  Ibrahim  Telah  memberitakan ekpada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam  bersabda:  Tak  ada  bayi  yang  dilahirkan  selain  dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikannya yahudi  atau  nashrani,  sebagaimana  kalian  memperanakkan  hewan, adakah  kalian  dapatkan  diantaranya  ada  yang  terpotong  hidungnya hingga  kalian  yang  memotongnya  sendiri?  Mereka  bertanya:  Wahai Rasulullah,  bagaimana  pendapatmu  perihal  mereka  yang  mati  saat
7 Imam  al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari ,  (Riyadh:  Bait  al-Afkar  al-Dawliyyah,  1998), hlm. 1261-1262.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
masih  kecil?  Nabi  menjawab:  Allah  lebih  tahu  yang  mereka  kerjakan. (HR. Bukhari).
Hadis  di  atas  menyebutkan  bahwa  setiap  anak  dilahirkan  di  dalam keadaan  suci  dan  fitrah,  maka  kedua  orang  tuanya  yang  kemudian  mencetak anak  tersebut  menjadi  apa  yang  mereka  kehendaki.  Di  dalam  bahasa  John Locke, seperti dikutip oleh Rizem Aizid, kefitrahan tersebut diungkapkan dalam konsep  tabularasa  yang  berbunyi:  Tiap  manusia  dilahirkan  seperti  kertas  putih yang  kosong,  orang  tua  dan  lingkunganlah  yang  kemudian  mengiri  kertas tersebut. 8
Melalui  hadis  di  atas,  cukup  jelas  bahwa  seorang  anak  secara  prinsip tidak  memiliki  kemampuan  untuk  memilih  agama  yang  ia  kehendaki. Keterbatasan  akal  yang  ia  miliki  menjadikannya  berapa  pada  posisi  yang  suci, sehingga  Rasulullah  Saw  mengabarkan  setiap  anak  itu  lahir  di  dalam  keadaan suci.  Orang  tualah  yang  memiliki  peran  cukup  besar  dalam  membangun  dan menentukan  kepercayaan  si  anak.  Merujuk  pada  hadis  sebelumnya,  maka apabila  orang  tua  anak  mempunyai  agama  bukan  Islam,  seperti  Yahudi  dan Nasrani (Kristen), maka si anak juga akan mengikuti kepercayaan orang tuanya itu. Sebaliknya, apabila orang tua anak itu beragama Islam, maka anak juga akan mengikuti agama orang tuanya yaitu agama Islam.
Menurut  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah  (w.  751  H), 9 merupakan  tokoh populer  dari  mazhab  Hanbali,  bahwa  makna  fitrah  sebagaimana  disebutkan dalam riwayat  hadis  sebelumnya  adalah bahwa anak diciptakan dalam keadaan memeluk  agama  Allah  Swt,  yaitu  berupa  makrifah  kepada-Nya.  Namun demikian,  kedua  orang  tua  lah  yang  menjadikannya  sebagai  Yahudi,  Nasrani,
8 Rizem Aizid, Ajak Aku ke Surga Ibu! Tip-Tip Orang Tua dalam Membangun Generasi Islami Masa Kini , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 146.
9 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Zadul Ma’ad: Bekal Perjalanan Akhirat ,  (Terj:  Amiruddin Djalil), Jilid 1, (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), hlm. 26.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
dan Majusi. Dengan demikian, terbentuknya anak menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi tergantung pada faktor-faktir yang datang di luar fitrah. 10
Menurut Abdul Qadir Hamid, maksud kedua orang tua yang menjadikan anak menjadi Yahudi dan Nasrani adalah bahwa “karsa manusia” dapat dan bisa mempengaruhi  fitrah  dan  membentuknya  menjadi  ke  kanan  dan  ke kiri. 11 Tentang ini sejalan dengan keterangan QS. al-Rum [30] ayat 30, di mana tiap  pencipataan  itu  tidak  berubah  sama  sekali,  dan  tidak  ada  perubahan terhadap  fitrah  Allah  Swt. 12 Selaras  dengan  itu,  Wahyudin  juga  menegaskan bahwa  maksud  anak  dilahirkan  secara  fitrah  artinya  suci,  belum  dijamah  oleh sesuatu  apapun,  tidak  jahad  dan  lain  sebagainya.  Kemudian,  pengalaman hidupnya menentukan arah dan warna hidup anak di kemudian hari. Pengalaman hidup  di  sini  terutama dari pengasuhan orang tuanya. 13 Dari sini, maka apapun yang  ada  pada  diri  anak  tergantung  kepada  orang  tuanya,  termasuk  agama  dan kepercayaan anak.
Dengan  begitu,  cukup  terang  bahwa  penentuan  status  agama  anak kepada mulanya dan fitrahnya berada di dalam agama Islam hanya saja lantaran pengaruh orang tuanya ia menjadi beragama lain selain Islam. Boleh jadi agama Yahudi dan Nasrani, dan agama lainnya yang dianut oleh kedua orang tua anak. Oleh sebab itu, hak kebebasan beragama bagi anak dalam Islam diikutkan pada agama kedua orang tuanya.
2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
10 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Qadha  &  Qadar  Ulasan  Tuntas  Masalah  Takdir ,  (Terj: Abdul Ghaffar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 690-691.
11 Tijani Abdul Qadir Hamid, Pemikiran Politik dalam Alquran , (Terj: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 59.
12 Makna  QS.  al-Rum  [30]  ayat  30  yaitu:  “Maka  hadapkan  lah  wajahmu  dengan  lurus pada  agama  Allah;  (tetaplah  atas)  fitrah  Allah  yang  telah  menciptakan  manusia  menurut  fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah  Allah. (Itulah) agama  yang lurus, akan tetapi  kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
13 Wahyudin, Anak Kreatif , (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 21.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
Perspektif  regulasi  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia mengenai  hak  kebebasan  beragama  bagi  anak  cenderung  sama  sebagaimana diatur  di  dalam  hukum  Islam  sebelumnya.  Di  mana,  agama  seorang  anak  yang belum  dewasa  ikut  agama  orang  tuanya.  Pengaturan  kebebasan  hak  beragama bagi seorang anak pada regulasi hukum  Indonesia secara keseluruhan mengacu pada  kesepakatan  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  internasional,  yang  disebut dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Menurut  Khanif,  hak  beragama  dalam  konteks  hukum  positif  Indonesia merupakan  hak  konstitusional  warga  negara.  Hak  beragama  berupakan  bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Deklarasi  Universal Hak- Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM).Ditambahkan  bahwa  hak  beragama  di  dalam konstitusi  adalah  hak  yang  bebas  dan  melekat  pada  diri  seseorang  dalam keadaan apapun. 14
Kehadiran DUHAM ini tidak terlepas dari pidato yang disampaikan oleh Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) pada tahun 1941. Dalam pidatonya ada empat  poin  tentang freedom ,  yaitu freedom  of  speech (kebebasan  untuk berbicara  dan  menyatakan  pendapat), freedom  of  religion (kebebasan beragama), freedom  from  fear (kebebasan  dari  rasa  ketakutan),  dan freedom from  want (kebebasan  dari  kemmiskinan). 15 Ini  menandakan  bahwa  konsep jaminan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  sudah  sejak  lama diperhatikan.
Dalam catatan Al Yasa‟ Abubakar, rumusan universal pertama mengenai hak-hak dasar yang menusia yang bersifat universal dan mesti dilindungi, yang
14 Al  Khanif, Pancasila  dalam  Pusaran  Globalisasi, (Jakarta:  Pustaka  Gramedia Pratama, 2001), hlm. 58.
15 Majda  El-Muhtaj, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia:  Dari  UUD  1945 Sampai  dengan  Perubahan  UUD  1945  tahun  2002 ,  Edisi  Kedua,  Cet  5,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 48.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
diterima  secara  relatif  luas  adalah  Proklamasi  Majelis  Umum  PBB  tentang HAM  pada  10  Desember  1948,  populer  dengan  sebutan  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia,  sering  disingkar  dengan  DUHAM  atau Universal Declaration  on  Human  Rihgt ,  sering  disingkat  UDHR.  Di  dalam  deklarasi  ini, berisi  hak-hak  dasar  yang  dianggap  melekat  untuk  tiap  orang  karena kemanusiaan  yang  mereka  miliki. 16 Fajlurrahman  Jurdi  menyebutkan  relatif cukup  baik  tentang  klasifikasi  konsep  HAM  yang  disebutkan  dalam  DUHAM. Menurutnya, minimal terdapat 20 (dua puluh) prinsip hak yang diakui DUHAM, ini tersebut secara tegas dan jelas dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 21, salah satunya adalah hak kebebasan beragama. 17
Dalam  Deklarasi  PBB  tahun  1981  tentang  Penghapusan  Semua  Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi  yang Didasarkan pada Agama atau Keyakinan. Di dalam salah satu ulasan deklarasi tersebut dinyatakan sebagai berikut:
Tiap  anak  akan  menikmati  hak  untuk  mengikuti  pendidikan  dalam bidang  agama  atau  keyakinan  sesuai  dengan  harapan  atau  keinginan orang  tuanya  atau  walinya  yang  sah  bila  memang  dia  berada  di  bawah perwalian,  dan  ia  tidak  dapat  atau  tidak  boleh  dipaksa  untuk  menerima pengajaran  agama  atau  keyakinan  yang  tidak  sesuai  dengan  keyakinan orang  tuanya  atau  wali  nya  yang  sah  dengan  dilandasi  prinsip  demi kepentingan anak. (Di dalam Pasal 5 ayat 2). 18
Selain konstitusi (UUD 1945), pengaturan hak kebabasan beragama bagi anak  diejawantahkan  di  dalam  beberapa  regulasi  dalam  bentuk  undang-undang di  antaranya  ialah  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia.  Pasal  4  Undang-Undang  HAM  menyebutkan  bahwa  hak
16 Al  Yasa‟  Abubakar, Metode  Istislahiah:  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 106. 17 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 513-514.
18 Tore  Lindholm,  W.  Cole  Durham,  &  Bahia  G.  Tahzib-Lie,  (ed), Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Seberapa Jauh? , (Yogyakarta: Kunisius, 2010), hlm. 650-651.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
kebebasan  hati  pribadi  dan  fikiran  nurani,  serta  hak  untuk  hidup  dan  hak beragama  adalah  masuk  ke  dalam  hak  yang  tidak  bisa  dikurangi  sedikitput. Adapun bunyinya yaitu sebagai berikut:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran danhati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  dan  hak untuk  diakuisebagai  pribadi  dan persamaan di  hadapan hukum,  dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ialah hak asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun  dan  oleh siapapun.
Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang HAM di atas cenderung sama seperti ketentuan  28I  ayat  (1)  UUD  1945  seperti  telah  dikutip  sebelumnya.  Meski redaksi kedua pasal tersebut berbeda, namun secara makna dan tujuannya sama, di  mana  hak  beragama  adalah  salah  satu  hak  fundamental  yang  tidak  bisa diganggu-gugat,  tidak  bisa  dikurangi  dalam  keadaan  dan  alasan  apapun.  Oleh sebab itu, pemimpin atau pemerintah, melalui negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak beragama setiap orang, termasuk anak-anak.
Selainjutnya,  Pasal  22  Undang-Undang  HAM  menyebutkan  bahwa setiap  orang  berhak  memeluk  agama  dan  beribadah  menurut  agama  dan kepercayaannya serta negara wajib memberikan perlindungan:
Ayat (1):Tiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah  menurut  agamnya  dan  kepercayaanya  itu.  Ayat  (2):  Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaanya itu.
Dalam  penjelasan  Pasal  22Ayat  (1),  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan “hak untuk  bebas memeluk  agamanya dankepercayaannya”  adalah hak setiap  orang  untuk  beragama  menurutkeyakinannya  sendiri  tanpa  adanya paksaan  dari  siapapun  juga.  Selanjutnya,  di  dalam  Pasal  55  Undang-Undang HAM juga menyebutkan bahwa hak setiap anak  di  antaranya adalah beribadah
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
menurut  agamanya,  berfikir,  dan  berkspresi  dengan  tingkat  intelektualitasnya, dan harus berada di bawah bimbingan orng tua ataupun walinya.
Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir, danberekspresi  sesuai  dengan  tingkat  intelektualitas  dan  usianya  di bawahbimbingan orang tua dan atau wali.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa baik di dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, keduanya mengatur bahwa  kebebasan  hak  beragama  bagi  anak  tergantung  kepada  agama  kedua orang tuanya. Hanya saja, hukum Islam dan hukum positif cenderung berbeda di dalam  memberikan  pilihan  kepada  anak  ketika  sudah  berakal.  Dalam  hukum Islam,  anak  yang  beragama  Islam  karena  hidup  dalam  keluarga  yang  orang tuanya  mempunyai  agama  Islam  tidak  dibolehkan  untuk  memilih  agama  lain selain Islam. Sementara dalam hukum positif, anak yang telah berakal diberikan kebebasan  untuk  memilih  agama  mana  ia  kehendaki.  Dalam  hal  ini,  negara melalui  regulasi  undang-undang  wajib  memberikan  jaminan  perlindungan terhadap hak berpindah agama dari pada agama orang tuanya.
3. Analisis Perlindungan Hak Beragama bagi Anak
Pada sesi ini, dikemukakan bentuk perlindungan hak beragama bagi anak baik dalam perspektif hukum Islam serta perspektif hukum positif atau regulasi pepraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan ini adalah kelanjutan dan berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya. Setelah diketahui kebebasan hak  beragama  dalam  kedua  konstruksi  hukum  hukum  Islam  dan  hukum  positif terdahulu, kemudian akan dikemukakan beberapa topik permasalahan menganai pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap hak kebebasan beragama bagi anak. Oleh sebab itu, pembahasan masing-masing dapat disajikan dalam poin berikut:
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra

## 4. Melalui Konsep Hukum Pengasuhan dan Perwalian
Cara  Islam  lainnya  di  dalam  memberikan  perlindungan  hak  beragama bagi  anak  adalah  melalui  pengasuhan.  Pengasuhan  ataupun  dalam  istilah  fikih disebut  dengan hadhanah merupakan  memelihara  seorang  (anak)  yang  tidak bisa  mandiri,  mendidik  dan  memeliharanya  untuk  menghindarkan  dari  segala suatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya. 19 Pengasuhan atau  perawatan  yaitu  pemeliharaan  terhadap  seorang  anak,  dalam  arti  sebagai sebuah  tanggung  jawab  dari  orang  tua  untuk  mengawasi,  memberi  pelayanan yang  semestinya  serta  mencukupi  kebutuhan  hidup  pada  anak  dari  orang tuanya. 20
Dalam hadanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak. Pengasuhan anak juga dapat  diartikan  sebagai  suatu  usaha  mendidik  dan  merawat  seseorang  yang belum  mumayyiz  atau  kehilangan  kecerdasannya,  karena  mereka  tidak  bisa mengerjakan keperluannya sendiri. 21
Secara  konseptual,  pengaturan  hukum  pengasuhan  anak  dalam  Islam ialah  bagian  dari  usaha  untuk  mendidik  anak.  Oleh  sebab  itu,  dalam  proses pengasuhan  ini  harus  lah  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memenuhi kualifikasi  pengasuhan  anak.  Berkaitan  dengan  penjagaan  hak  beragama  bagi anak, maka pihak pengasuh anak disyaratkan harus beragama Islam. Para ulama memang tidak sepakat orang yang mangasuh anak harus beragama Islam. Hanya pendapat  mazhab  Syafi‟i  yang  mensyaratkan  pengasuh  anak  berstatus  muslim
19 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 247. 20 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia: Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  Sampai  KHI ,  Cet.  4,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.
21 Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqih  Munakahat ,(Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2010), hlm. 176.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
atau  orang  Islam,  selebihnya  yaitu  ulama  mazhab  Hanafi,  Maliki,  dan  ulama mazhab Hanbali tidak mensyaratkan pengasuh beragama Islam. 22
Meskipun pada syarat di atas ulama tidak sepakat, namun di bagian lain justru sepakat mengenai pentingnya pihak pengasuh beragama Islam. Selain itu, ulama  mazhab  Hanafi,  Maliki  dan  ulama  Hanbaliyang  tidak  mengharuskan syarat  muslim  juga  membuat  syarat  tersendiri,  di  mana  bagi  pengasuh  non- muslim yang secara nyata mengajari anak (muslim) tentang ajaran-ajaran agama non-muslim,  maka  hak  pengasuhan  itu  dialihkan  kepada  orang  lain. 23 Oleh sebab  itu,  kalangan  ulama  mazhab  tetap  memandang  penting  mengenai keharusan bagi pengasuhan anak dilakukan oleh orang yang beragama Islam.
Syarat pengasuh beragama Islam tersebut di atas tidak lain adalah bagian dari  cara  Islam  untuk  memberikan  perlindungan  hak  beragama  bagi  seorang anak. Melalui pengasuhan, si pengasuh bisa memberikan pendidikan Islam sejak dini.  Hal  ini  wajib  dilakukan  agar  anak  sedari  kecilnya  mampu  memahami ajaran dasar tentang agama Islam.
Selain  pengasuhan,  Islam  menetapkan  hukum  perwalian  sebagai  bentuk perlindungan atas hak beragama bagi anak. Dalam hukum perwalian ini, ulama telaj  berijmak  bahwa  non-muslim  tidak  bisa  menjadi  wali  bagi  seorang  anak yang beragama Islam. 24 Menurut Muhammad Khathib al-Syarbini sebagaimana dikutip oleh Mahbub Maafi, bahwa beragama Islam adalah syarat bagi seorang menjadi wali berdasarkan kesepakatan ulama. 25
22 Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab , (Terj: Faisal Saleh, dkk), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1142-1145.
23 Abi  Bakr  Jabir  al-Jaza‟iri, Minhaj  al-Muslim ,  (Terj:  Syaiful,  dkk),  (Surakarta:  Ziyad Book, 2018), hlm. 588.
24 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II Menurut Alquran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama , (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 56.
25 Mahbub  Maafi, Tanya  Jawab  Fiqh  Sehari-Hari ,  Cet  1,  (Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), hlm. 114.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
Syarat-syarat  perwalian  secara  umum  adalah  merdeka,  berakal  dan baligh,  laki-laki  serta  beragama  Islam,  sebab  tidak  boleh  non-muslim  menjadi wali bagi seorang muslim. 26 Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan  anak  dan  walinya,  status  agama  wajib  diperhitungkan  dalam  perwalian ini,  juga  dengan  alasan  dalam  menjalankan  tugas  yang  mejamin  kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan si anak,  maka  dikhawatirkan  anak  itu  akan  terpengaruh  dengan  agama  walinya. Karena itu, syarat perwalian adalah harus segama dengan anak.
Bila  diperhatikan  lebih  jauh,  dalil-dalil  yang  yang  rinci  menyatakan syarat  muslim  dalam  perwalian  anak  ditemukan  dalam  beberapa  ayat  Alquran, di antara ayat tersebut yaitu QS. Ali Imran [3] ayat 28:
َ ٍَ ِيَ َسٍَهَفَ َكِن َرَمَعفٌٍَََي ََٔ،ٍٍَُِِيؤًُنٱَ ٌُِٔدٍَِيََءبٍَِنَٔأَ ٌٍَ ِشِف  َكنٱَ ٌَُُِٕيؤًُنٱَِز ِخَّخٌََ َّلَ ٌََأَ َّلَِإٍَءًًََِِفَِ َّللَّٱ
. ُشٍ ِصًَنٱَِ َّللَّٱَىَنِإ ََٔۗۥَُّسفَََُ َّللَّٱَُىُك ُسِّزَحٌُ ََٔ.ت ىَقُحَىُُِٓيَْإُقَّخَح
َ
Janganlah  orang-orang  mukmin  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian,  niscaya  lepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah,  kecuali  karena (siasat)  memelihara  diri  dari  sesuatu  yang  ditakuti  dari  mereka.  Dan Allah  memperingatkan  kamu  terhadap  diri  (siksa)-Nya.  Dan  hanya kepada Allah kembali(mu) . (QS. Ali Imran [3]: 28).
Imam al-Suyuthi menjelasan sebab turun ayat di atas adalah berkenaan di dalam  riwayat  Ibn  Abbas.  Dahulu  al-Hajjaj  bin  Amr  sekutu  dari  Ka‟ab  bin Asyraf,  Ibn  Abi  al-Haqiq,  dan  Qais  bin  Zaid  tinggal  berbaur  dengan  beberapa orang Anshar untuk membujuk untuk menjauhi Islam dan memurtadkan mereka. Dalam keadaan ini, Rifa‟ah dan beberapa orang lainnya berkata kepada orang- orang  itu  untuk  menjauhi  orang  Yahudi  dan  tidak  tinggal  bersamanya  dengan
26 Sulaiman  Ahmad  Yahya  al-Faifi, Al-Wajiz:  Ringkasan  Fikih  Sunnah  Sayid  Sabiq , (Terj:  Ahmad  Tirmidzi,  Futuhul  Arifin,  dan  Farhan  Kurniawan),  (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar, 2013), hlm. 449.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
tujuan agar tidak terpengaruh dan keluar dari agama Islam. Sehingga Allah Swt menurunkan ayat tersebut. 27
Selain  ayat  di  atas,  dalil  lainnya  yang  paling  umum  digunakan  sebagai hujjah non-muslim tidak bisamengasuh anak yang muslim yaitu QS. al-Nisa‟ [4] ayat 141:
(Yaitu)  orang-orang  yang  menunggu-nunggu  (peristiwa)  yang  akan terjadi  pada  dirimu  (hai  orang-orang  mukmin).  Maka  jika  terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang)  beserta  kamu?"  Dan  jika  orang-orang  kafir  mendapat keberuntungan  (kemenangan)  mereka  berkata:  "Bukankah  kami  turut memenangkanmu,  dan  membela  kamu  dari  orang-orang  mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah  sekali-kali  tidak  akan  memberi  jalan  kepada  orang-orang  kafir untuk memusnahkan orang yang beriman”. (QS. al-Nisa‟ [4]: 141).
Dalil lainnya adalah QS. al-Tahrim[66] ayat 6:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu dari  api  neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya  kepada  mereka  dan  selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” . (QS. al-Tahrim [66]: 6).
Tiga  ayat  di  atas  biasanya  digunakan  sebagai  dalil  orang  non-muslim tidak  bisa  mengasuh  dan  juga  mewalikan  anak  yang  beragama  Islam.  Sisi pendalilan  QS.  Ali  „Imran  [3]:  28  sebelumnya  mengacu  pada  larangan  Allah Swt  menjadikan  non-muslim  menjadi  wali,  termasuk  dalam  soal  pengasuhan dan perwalian anak. Demikian pula keterangan QS. al-Nisā‟ [4]: 141, memberi indikasi  hukum  bahwa  orang  non-muslim  tidak  dapat  memusnahkan  orang muslim,  salah  satunya  dengan  praktik  pengasuhan  dan  perwalian  anak. Sementara itu, QS. al-Taḥrim: 6 berisi tentang kewajiban menjaga keluarga dari
27 Jalaluddin  al-Suyuthi, Sebab-Sebab  Turunnya  Ayat  Alquran ,  (Terj:  Tim  Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 118-119.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
sesuatu yang dapat mejerumuskan pada neraka, termasuk tidak ada peluang bagi non-muslim mengasuh dan mewalikan anak yang muslim, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada agama anak.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dipahami  kembali  bahwa  perspektif Islam tentang perlindungan hak beragama bagi anak dilakukan dengan membuat hukum-hukum tertentu. Islam sebetulnya sangat toleran terhadap agama lainnya. Islam tidak memaksakan orang non-muslim untuk masih ke dalam agama Islam. Hanya saja, bagi  orang  yang sudah terikat  dengan agama  Islam, maka terdapat larangan  untuk  keluar  yang  disebut  dengan  larangan  murtad.  Pelaku  murtad wajib dihukum mati sebagai had baginya. Selain adanya doktrin murtad, dalam menjaga  dan  melindungi  hak  beragama  bagi  anak,  Islam  juga  menetapkan hukum-hukum  tentang  pengasuhan  dan  perwalian.  Dalam  hukum  pengasuhan dan  perwalian  ini,  orang  yang  menjadi  pengasuh  atau  wali  anak  disyaratkan harus  beragama  Islam,  atau  sekurang-kurangnya  orang  yang  tidak  akan mengajarkan ajaran agama lain kepada anak yang diasuh dan diwalikannya.

## C. MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Bentuk perlindungan hukum bergama bagi anak dalam regulasi peraturan cenderung berbeda dengan hukum Islam sebelumnya. Menurut hukum peraturan perundang-undangan,  bentuk  perlindungan  hak  beragama  bagi  anak  ialah melalui  beberapa  instrumen,  yaitu  oleh  negara  melalui  regulasi  peraturan undang-undang,  melalui  masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua  atau  wali,  serta melalui  satu  lembaga  sosial.  Masing-masing-masing  dapat  disarikan  sebagai berikut:
a. Melalui Negara dan Pemerintah
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
Negara dan pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan kepada anak  terhak  kebebasan  beragama.  Melalui  peraturan  perundang-undangan, negara  dan  pemerintah  dapat  memberikan  jaminan  perlindungan  hak  beragama bagi siapa saja, termasuk seorang anak. Melalui beberapa regulasi sebelumnya, baik  melalui  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  39  tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, negara atau pemerintah bisa melindungi siapa saja, termasuk  seorang  anak  yang  berumur  kurang  dari  18  tahun  untuk  memilih agama yang ia inginkan sepanjang telah mampu untuk memilih agamanya.
Dalam  hukum  positif,  seorang  anak  yang  berumur  18  tahun  ke  bawah dan  sudah  mampu  memilih  agama  yang  terbaik  baginya,  maka  negara memberikan  jaminan  perlindungan  terhadapnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal 28E  yat  (1)  UUD  1945  sebagaimana  telah  dikuti  sebelumnya,  di  mana  setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 18 DUHAM yang berbunyi:
Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran,  hati  nurani  dan  agama, dalam  hal  ini  termasukkebebasan  berganti  agama  ataupun  kepercayaan, dengan  kebebasan  untuk  menyatakan  agama  ataupun  kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan mentaatinya,  baik  sendiri  maupun  bersama  sama  dengan  orang  lain dimuka umum maupun sendiri. 28
Menurut Musdah Mulia, yang dimaksudkan dengan kebebasan beragama di dalam regulasi peraturan perundang-undangan Indonesia termasuk kebebasan berpindah agama. 29 Inilah agaknya yang menjadi pembeda dengan agama Islam. Di mana dalam hukum Islam tidak membenarkan atau sekurang-kurangnya tidak
28 Pasal 18 Deklarasi UniversalHak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan Diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada Tanggal 10 Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (III).
29 Diakses  melalui:  https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11505,  tanggal  2 Mei 2020.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
mengakui seorang muslim berpindah agama. Sementara di dalam hukum positif, seseorang  yang  telah  mampu  memilih  untuk  berpindah  agama  maka  di dipandang  telah  mempunyai  hak  untuk  menggunakan  hak  pilihnya.  Dalam  hal ini,  negara  wajib  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadak  haknya  itu sebagaimana  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM yang menyebutkan::
Ayat (1):Tiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah  menurut  agamnya  dan  kepercayaanya  itu.  Ayat  (2):  Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaanya itu.
Seorang  anak  yang  telah  berumur  18  tahun  atau  paling  tidak  berada  di bawahnya,  juga  dilindungi  haknya  untuk  berpindah  agama,  kecuali  anak  yang masih  kecil  yang  tidak  bisa  memilih  agamanya  sendiri,  maka  agamanya diikutkan kepada agama orang tuanya seperti yang diatur di dalam Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.
b. Melalui Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial
Selain negara dan pemerintah, perlindungan hak beragama bagi seorang anak  dapi  dilakukan  melalui  instrumen  masyarakat,  orang  tua,  wali,  atau lembaga sosial. Hal ini sebagaimana ditegaskan dengan cukup gamblang dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:
Ayat (1): Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga  sosial  menjaminperlindungan  anak  dalam  memeluk  agamanya. Ayat  (2): Perlindungan anak di dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) meliputipembinaan, pembimbingan, dan juga pengamalan ajaran agama bagi anak.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
Mengikuti  pasal  tersebut,  proses  perlindungan  hak  beragama  bagi  anak bisa saja dilakukan dengan pembinaan, pembimbingan, juga pengamalan ajaran agama  bagi  anak.  Masyarakat,  orang  tua,  wali,  atau  lembaga  sosial  wajib memberi  perlindungkan  terhadap  hak  anak  untuk  berkeyakinan,  baik  yang diikutinya ialah agama orang tuanya, ataupun agama selain agama orang tuanya setelah ia mampu memilih agama yang tepat baginya.
Orang tua atau wali merupakan pihak yang memiliki peranan yang relatif cukup  dominan  dan  penting  di  dalam  membentuk  agama  anak  menjadi  lebih baik.  Hanya  saja,  undang-undang  menegaskan  bahwa  jika  anaj  sudah  mampu memilih  agama,  maka  anak  berhak  menggunakan  hak  pilihnya  untuk  memilih agama dari agama awalnya ke agama lain yang dianggapnya lebih cocok dengan keyakinan  dan  kepercayaannya.  Oleh  sebab  itu,  bagi  anak  yang  sudah  mampu memilihnya,  maka  negara  berkewajiban  untuk  memberikan  jaminan perlindungan hukum atas hak pilih anak untuk mengganti atau berpindah agama dari  agama  asalnya,  seperti  berpindah  agama  dari  Islam  ke  Kristen  atau semaliknya,  dari  Islam  ke  Yahudi  dan  sebaliknya,  atau  dari  Kristen  ke  agama Yahudi dan agama yang lainnya sepanjang diakui menurut peraturan perundang- undangan.

## D. KESIMPULAN
Setelah  menganalisa  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  terdapat beberapa kesimpulan, yaitu
1. Kebebasan  hak  beragama  bagi  anak  menurut  hukum  Islam  dan  juga peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung sama.
2. hukum  tersebut  mengatur  bahwa  kebebasan  hak  beragama  bagi  anak tergantung kepada agama kedua orang tuanya. Hanya saja, hukum Islam dan  hukum  positif  berbeda  di  dalam  memberikan  pilihan  kepada  anak
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
ketika  sudah  berakal.  Dalam  hukum  Islam,  anak  yang  beragama  Islam tidak  dibolehkan  untuk  memilih  agama  lain  selain  Islam.  Sementara dalam hukum positif anak yang telah berakal memiliki kebebasan untuk memilih agama mana yang ia kehendaki.
3. Pemerintah/negara  melalui  regulasi  undang-undang  wajib  memberi jaminan  perlindungan  atas  hak  berpindah  agama  dari  agama  awalnya.
Bentuk  perlindungan  hak  beragama  bagi  anak  menurut  hukum  Islam minimal  ada  dua  bentuk. Pertama ,  melalui  doktrin  murtad.  Pelaku murtad  bisa  dijatuhi  hukuman had berdasarkan  hadis  riwayat  Bukhari.
Penghukuman  orang  murtad  ini  bagian  dari  cara  Islam  melindungi  dan juga  memelihara  agama  ( hifz  al-din )  anak. Kedua ,  melalui  hukum pengasuhan  dan  pewalian.  Dalam  kedua  hukum  ini,  seorang  pengasih dan wali anak disyaratkan harus beragama Islam, hal ini dilakukan agar agama anak tetap terjaga.
4. Adapun  dalam  hukum  positif,  bentuk  perlindungan  hukum  hak beragama  bagi  anak  ada  dua  yaitu: Pertama ,  melalui  negara  dan pemerintah.  Negara  atau  pemerintah  melalui  undang-undang  dapat memberi  perlindungan  hukum  atas  hak  beragama  bagi  anak. Kedua , melalui  masyarakat,  keluarga,  orang  tua,  wali,  dan  lembaga  sosial,  hak beragama  bagi  anak  dapat  dilindungi.  Bentuk  perlindungan  yang diberikan  ialah  dalam  bentuk  pembinaan,  pembimbingan,  juga pengamalan  ajaran  agama  bagi  anak,  seperti  tersebut  di  dalam  Pasal  43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Banda Aceh: Yayasan
PeNA 2010.
A.W.  al-Munawwir  dan  M.  Fairuz, Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia Terlengkap , Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Abd Rahman  Ghazaly, dkk., Fiqh  Muamalat , Jakarta:  Kencana Prenada  Media Group, 2015.
______, Fiqih Munakahat ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia ,Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017.
Abdullahi  Ahmed  al-Na‟im, Islam  dan  Negara  Sekuler:  Menegosiasikan  Masa Depan Syariah , Jakarta: Mizan, 2007.
Abdurrahman  al-Jaziri, Fiqih  Empat  Mazhab ,  Terj:  Faisal  Saleh,  dkk,  Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
Abi Bakr al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi , t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, Buku Ajar Inveksi Menular Seksual , Pontianak:
UM Pontianak Pers, 2017.
Abu al-Hasan al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam ,  Terj:  Khalifurrahman  Fath  dan  Fathurrahman,  Jakarta:  Qisthi Press, 2014.
Abu  Bakr  Jabir  al-Jaza‟iri, Minhajul  Muslim ,  Terj:  Syaiful,  dkk,  Surakarta: Ziyad Books, 2018.
Adam Muhshi, Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama , Yigyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.
Agus  M.  Hardjana, Religiositas,  Agama  dan  Spiritualitas ,  Yogyakarta: Kunisius, 2005.
Ahmad Rafiq, Hukum Islam Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
______, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Al  Khanif, Pancasila  dalam  Pusaran  Globalisasi ,  Jakarta:  Pustaka  Gramedia Pratama, 2001.
Al Yasa‟ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam
Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Protection Relogious Rights For ……. Mukhsin Nyak Umar, Nurdin Bakry, Iwan Alfitra
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat  &  Undang-Undang  Perkawinan ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2017.
Amiur Nuruddin& Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia:
Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974 Sampai KHI , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana  Islam  Serta  Ekonomi  Syariah ,Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2016.
Ayang  Utriza  Yakin, Sejarah  Islam  Nusantara  Abad  XIV-XIX  M ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Beniharmoni Harefa, Kapita Selkta Perlindungan Hukum bagi Anak Yogyakarta: Deepublish, 2016.