## MULTI AKAD DALAM TATARAN FIQH

## Harun
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: harunmh67@gmail.com

## Abstrak
Dalam dunia bisnis, kontrak atau akad merupakan instrumen yang paling penting, karena dengan adanya kontrak (akad) antar pelaku bisnis membawa akibat hukum bahwa bisnis yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan jika salah satu pelaku bisnis mengingkari apa yang telah disepakati dalam kontrak, maka pihak lain dapat menutut ke ranah hukum berdasar kontrak yang telah dibuat bersama. Akibat kemajuan teknologi digital dewasa ini, memunculkan model-model bisnis yang kreatif, model bisnis modern tidak hanya menggunakan satu kontrak (akad) bisnis saja, tetapi dengan menggabungkan beberapa akad (kontrak) yang saling mendukung antar satu akad dengan akad lain sehingga menjadi satu kesatuan sistem bisnis. Dalam tulisan ini, penulis mencoba meninjau multi akad dalam dunia bisnis, dari sudut hukum muamalah (fiqh). Hasil temuan dalam kajian ini, bahwa hukum multi akad dalam bisnis modern adalah boleh, berdasarkan kaidah umum bahwa hukum asal bidang muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang merubah hukum asal tersebut. Meskipun hukum multi akad secara umum dibolehkan, tetapi ada pengecualian model multi akad yang khusus dilarang Hadits Rasulullah Saw, yaitu 1) menggabungkan akad jual beli dengan salaf (pinjaman). 2) jual beli al-‘inah.3) Jual beli dengan dua harga.
Kata Kunci: akad, bisnis, fiqh
Pendahuluan Salah satu akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi yang serba digital, ditandai dengan munculnya model-model bisnis yang kreatif, baik dalam bisnis perbankan maupun dalam dunia bisnis lainnya.Munculnya model bisnis ini menuntut  para praktisi atau akdemisi bidang keuangan dan hukum ekonomi
syariah untuk merespon secara kreatif pula dalam rangka mencari status hukumnya  dari  segi  fiqh  (hukum Islam). Dalam menentukan status hukum terhadap model bisnis ini adalah dengan memperhatikan akad akad yang digunakannya. Akad yang digunakan dalam dunia bisnis sekarang ini, kadang-kadang tidak hanya satu akad yang digunakan melainkan dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan. Multi akad adalah akad yang terjadi antara dua pihak untuk melakukan transaksi muamalah dengan menggabungkan dua akad atau lebih yang berakibat hak dan kewajiban dari masing- masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Dalam  kajian  fiqh,  istilah multi akad dikenal dengan al- ‘Uqud  al-Murakkabah  yang  dalam bahasa Inggrisnya disebut Hybrid contract yaitu suatau kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak.Misalnya dalam transaksi kartu kredit syari’ah terdapat tiga akad yaitu qardh, ijarah dan kafalah, dalam obligasi syari’ah paling tidak menggunakan akad mudharabah dan wakalah.Termasuk multi akad yang digunakan dalam kegiatan bisnis lembaga keuangan  atau pembiayaan syari’ah.

## Pengertian Multi Akad Dan Fiqh
Multi dalam bahasa berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat
ganda  (Poerwadarminto,  1996). Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu, atau dengan kata  lain  suatu  kontrak  (akad)  yang menghimpun beberapa kontrak(akad) dalam satu kontrak (akad). Fiqh  secara  bahasa  berarti al- fahmu (  paham),  sedangkan  secara istilah,  fiqh  berarti  ilmu  tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil- dalil yang tafshili (rinci)  (Efendi, 2008). Dengan kata lain, fiqh berarti kumpulan Hukum Syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia  (  mukallaf  )  yang  digali dari dalil-dalil yang rinci. Pada perkembangannya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata al-Islami sehingga di kenal dengan istilah al- fiqh  al-Islami , yang sering diartikan hukum Islam yang memiliki cakupan makna yang luas. Istilah Hukum Islam adalah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh Islami. Dalam al-Qur’an atau Hadits istilah hukum Islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata Syari’ah yang dalam penjabarannya melahirkan istilah fiqh.  Syari’ah  dan  Fiqh  memiliki hubungan  yang  erat.  Karena  fiqh formula yang dipahami dari syari’ah. Syari’ah tidak dapat dipahami dengan  baik  tanpa  melalui  fiqh  atau pemahaman yang memadai atau melalui ijtihad ahli fiqh. Atau dengan kata lain, Syari’ah sebagai hukum Islam  yang  yang  murni  (wahyu)
belum tercampuri oleh ijtihad manusia sehingga bersifat tsubut (tetap),  sedang  fiqh  adalah  hukum Islam yang ijtihadi , artinya sebagai pemahaman terhadap Syaria’ah (wahyu)  sehingga  bersifat thatawur (berkembang)  sesuai  tuntutan  ruang dan waktu yang melingkupinya (Warsidi,  1991).  Dengan  demikian, makna hukum Islam lebih luas yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dan dipatuhi oleh manusia dalam hidupnya baik berupa syari’ah (wahyu)  yang  bersifat tsubut (tetap) maupun  fiqh  yang  bersifat thatawur
(berkembang)  (Efendi, 2008). Berdasarkan penjelasan d atas, maka  yang  dimaksud  fiqh  dalam bahasan ini adalah hukum Islam yang bersifat ijtihadi yang mengatur perbuatan manusia yang berhubungan dengan kehartaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Muamalah).
Akad dalam hukum Islam indentik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan ( ar-rabt )  (Moghul,  tt.). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas  tali  yang  satu  (Moghul,  tt.). Pengertian Akad secara terminology fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul
(penerimaan) secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridhoaan (kerelaan)  kedua  belah  pihak. (Farooqi, 2006) Para Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama)  memberi  definisi  Akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul  yang  dibenarkan  oleh  syara’ yang menimbulkan akibat hukum
terhadap
obyeknya.
(Anwar, 2007).  Akad adalah pertemuan ijab  dan  qabul  sebagai  pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada  obyeknya  (Mas’adi,  2002). Akad merupakan keterkaitan antara keinginan  atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara’ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu (Ash-Shiddieqy, 1974). Berdasarkan      definisi-definisi akad   di   atas   menunjukkan bahwa   ; Pertama , akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Kedua ,   akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendal lain. Ketiga , tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Misalnya, tujuan akad jualbeli adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, sebagai akibat hukumnya adalah penjual berkewajiban menyerahkan barang
yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. (Anwar, 2007) Berpijak dari hal diatas, maka pengertian  Multi Akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan, sehingga akibat hukum dari masing- masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah ( thabi’i ) ataupun karena adanya modifikasi  terhadap  akad  ( ta’dili ). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok ( al-‘aqd al- ashli ) dan akad yang mengikutinya (al-‘aqd al-tabi’i ), seperti akad qard yang kemudian diikuti oleh akad rahn dalam transaksi pijam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad qard yang diikuti dengan akad hawalah yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit , atau akad qard yang diikuti oleh wakalah bil ujrah seperti yang terjadi dalam transaksi go-food. (Syafi’i, 2018)

## Macam Macam Multi Akad Dan
Hukumnya Menurut Al-‘Imrani yang dikutip oleh Hasanuddin dalam buku “ Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia”, ada lima macam Multi Akad , yaitu
1). al-‘Uqud  al-Mutaqobilah ,2). al- ‘Uqud  al-Mujtami’ah, 3) al-‘Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa  al-Mutanafiyah .4). al-‘Uqud al-Mukhtalifah . 5). Al-‘Uqud  al- Mutajanisah . Dari lima macam multi akad ini, yang lebih banyak atau biasa dipakai adalah yang jenis pertama dan kedua (Hasanuddin, 2006)
Al-‘Uqud al-Mutaqobilah
Al-‘Uqud al-Mutaqobilah
adalah multi akad, yang akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. Al-“Uqud al- Mutaqobilah ini dinamakan dengan Akad bersyarat, artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama.
Akad  dalam  fikih  dibedakan menjadi  dua  kategori,  yaitu:  1) akad mu’awadhah (timbal  balik) yang bersifat bisnis, seperti akad bai’ , ijarah , dan salam ; 2) akad tabarru’ (suka rela) bersifat kebaikan, seperti akad hibah , qardh dan sadaqah .    Jenis  akad  yang  menjadi syarat akan tergantung pada jenis akad yang pertama. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang perlu diketahui hukumnya:  1)  akad tabarru’ dengan syarat akad mu’awadhah atau sebaliknya, 2) akad mu’awadhah dengan syarat akad mu’awadhah , 3) akad tabarru’ dengan syarat akad tabarru’, seperti contoh-contoh kasus multi akad berikut ini (Syafi’i, 2018) :
a. Akad tabarru’ dengan syarat akad mu’awadhah atau sebaliknya

## Contoh multi akad pertama,
akad qardh (tabarru’)  dengan syarat akad bai’ (mu’awadah), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir membeli barang dari Ahmad. Model multi akad ini tidak sah berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw melarang akad jual beli dan Salaf (pinjaman). Larangan hadits ini, karena akad salaf ( qardh) adalah akad tabarru’ , adanya akad bai’ kepada qardh berakibat akad qardh menjadi akad mu’awadhah dan akan berubah menjadi akad riba.
Contoh multi akad kedua adalah akad qardh (tabarru’)  dengan syarat akad ijarah (muawadhah), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir harus menyewa barang dari Ahmad. Model Multi Akad ini dipandang tidak sah dengan dalil yang telah dipaparkan diatas.
Contoh multi akad ketiga adalah akad bai’ (muawahadah) dengan syarat akad hibah ( tabarru’) , seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir memberikan hadiah kepada  Ahmad  ( bai’-hibah ), atau seperti Ahmad menjual rumah kepada Basyir dengan syarat Ahmad boleh tinggal sementara waktu di rumah itu
( bai’-‘ariyah ), atau seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir meminjamkan uang kepada Ahmad  ( bai’-qardh ). Ulama mazhab  Hanafi,  memandang model multi akad ini tidak sah karena syarat-syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad bai’ yang akan berakibat ada ketidakpastian jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pihak kedua.
b. Akad mu’awadhah dengan syarat akad mu’awadhah
Contoh model multi akad ini adalah adanya akad bai’ dengan syarat akad bai’ , seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menjual barang  kepada  Ahmad  (bai’- bai’), atau akad bai’ dengan syarat akad ijarah seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menyewa barang dari Ahmad. Model multi akad ini, para ulama berbeda pendapat  :  1).  Ulama  Syafi’i, Hanafi, Hambali dan Ibnu Hazm memandang multi akad ini tidak sah dengan dalil Hadits Nabi Saw riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli. 2). Madzhab Maliki menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad jual beli adalah syarat akad ja’alah, sharf, musaqah,  syirkah dan qiradh .
Akad-akad ini bertentangan atau meniadakan maksud dari akad bai’ itu sendiri. Oleh sebab itu, multi akad ( bai’ dengan bai’) atau (bai’  dengan  ijarah)  dibolehkan oleh Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan sebagaian dari Ulama Madzhab Hambali dan Maliki. Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh, dan hadis yang menyatakan bahwa umat muslim selalu konsisten dengan syarat mereka.
c. Akad tabarru’ dengan syarat akad tabarru’
Contoh pertama dari multi akad ini  akad  qardh  menjadi  syarat akad  qardh  pertama  (qardh- qardh).  Ada  dua  bentuk  multi akad  ini,  yaitu:  1)  Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat  Ahmad meminjamkan uang lagi kepada Basyir di waktu lain; 2) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir meminjamkan uang kepada Ahmad. Para ulama mazhab Syafi’i menyatakan bahwa syarat dalam transaksi itu tidak berlaku dan akadnya tetap sah. Sedangkan pada bentuk kedua, para ulama sepakat mengenai pelarangan transaksi semacam ini, karena Rasulullah menyatakan bahwa setiap qardh yang membawa manfaat bagi yang menghutangi
adalah termasuk riba. Contoh kedua dari multi akad jenis ini adalah akad qardh dengan syarat akad hibah (qardh- hibah) atau akad tabarru’ lain selain qardh , seperti Ahmad memberikan pinjaman kepada Basyir dengan syarat Basyir memberikan hadiah kepada Ahmad, atau dengan syarat Basyir meminjamkan barang kepada Ahmad dan sebagainya. Para ulama menyatakan bahwa akad jenis ini dilarang karena terdapat manfaat yang kembali kepada pihak yang memberi hutang, dan manfaat bagi pemberi hutang adalah termasuk riba yang diharamkan.

## 1.  Al-‘Uqud al-Mujtami’ah
Al-‘Uqud  al-Mujtami’ah adalah multi akad (gabungan beberapa akad) yang  terhimpun dalam satu akad. Multi akad al-mujtami’ah ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad. (Aryanti, tt). Multi akad jenis ini adalah bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah  fiqh,  sekaligus  agar  akad- akad yang telah terdapat dalam ranah    fiqh  dapat  diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Modifikasi  multi  akad  ini  harus dilihat dari keabsahan masing-masing akad yang menghimpunnya, dan
memperhatikan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (mujtama’ah)  dan  terkadang  ia  tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad  pertama  (mutaqabilah).  multi akad  tergabung/terkumpul  (al-‘uqud al-mujtami’ah) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. (Syafi’i, 2018).
Menentukan hukum multi akad jenis ini berbenturan dengan tiga hadis Nabi saw yang yang secara tekstual melarang multi akad, antara lain:
a. Hadis larangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:

## ٍةَعْيَب ىِف ِنْيَتَعْيَب ْنَع ﷺ ِ َّالل ُلوُسَر ىَهَن
Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli (Turmudzi, tt)
b. Hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata:
ٍةَقْفَص ىِف ِنْيَتَقْفَص ْنَع ﷺ ِ َّالل ُلوُسَر ىَهَن ٍةَد ِحا َو
Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad. (Hanbali, tt)
c. Hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’i bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:
َل َو ٍعْيَب ىِف ِناَط ْرَش  َل َو ٌعْيَب َو  ٌفَلَس ُّل ِحَي  َل َكَدْنِع  َسْيَل اَم ُعْيَب  َل َو ْنَمْضَت ْمَل اَم ُحْب ِر
Tidak  halal  akad  salaf  (qardh) bersama akad bai’, dan juga dua syarat dalam satu akad bai’, dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan menjual apa yang tidak kamu miliki.
Kata kerja “ naha ”  dan kalimat : la yahillu “ di atas menunjukkan hukum haram, dan hukum asal dari larangan adalah haram terhadap sesuatu, selama tidak ada qarinah yang merubah larangan ini kepada hukum lain, maka ia akan kembali kepada hukum asalnya yaitu keharaman perkara tersebut. Dalam dua hadits diatas, ada dua kalimat yang menjadi perbedaan pemahaman, yaitu kata “ bai’atain  fi
bai’ah ” atau “ shafqatain fi shafqatin wahidah ”. Imam Syaukani, dua hadits tersebut dapat di pahami : 1) adalah transaksi jual beli dengan dua harga yang  berbeda  (harga  cash  dan  harga muajjal ), misalnya, harga barang jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, kemudian pembeli menerima (mengucapkan  qabul)  tanpa  terlebih dahulu memilih salah satu harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas atau tidak ada kepastian harga  (gharar).  2)  Imam  Syafi’i memahami seperti seseorang berkata kepada orang lain, “saya menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu agar kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian.”. (Aziz, 2010) ‘illah hukum dari larangan dua jual beli dalam satu jual beli ini sesuai dengan penafsiran yang ada di atas: 1) untuk penafsiran pertama, ‘illah- nya adalah karena tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga; 2) untuk penafsiran kedua, ‘illah -nya adalah karena akadnya bergantung pada akad yang kedua (Aziz, 2010). Ibnu Qayyim memahami hadits “  bai’atain  fi  baiatin  “  adalah bai’ al-‘inah. Jual  Beli al- ‘Inah yaitu praktek jual beli di mana seorang penjual  menjual  Handphone  (HP) nya  seharga  Rp.  1,500.000,-  dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Setelah jatuh tempo (waktu  3  bulan),  penjual  membeli kembali HP tersebut dengan harga
Rp.  1.250.000,-  secara  kontan,  dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, padahal pembeli sudah membayar  Rp.  1.500.000,-  untuk waktu  3  bulan  mendatang.  Jual  beli ini sebagai Hillah (rekayasa) hukum transaksi riba tetapi dikemas dengan transaksi  jual  beli.Jual  beli  ini  tidak bermotif untuk memperoleh barang, bukan karena factor harga yang dibayar secara angsuran melainkan bermotifkan pinjaman berbentuk riba. (Harun, Fiqh Muamalah, 2017) Tekstual dua hadits di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun dua hadits tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum yang merupakan bentuk ijtihad yang kreatif dalam transaksi bisnis modern sekarang ini. Meskipun ada multi akad yang diharamkan  (seperti  larangan  jual beli dan pinjaman) Namun prinsip umum dari multi akad al-mujtami’ah ini adalah boleh dan hukum dari multi akad  ini  diqiyaskan  dengan  hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.  (Hasanuddin,  2006).  Pendapat yang senada adalah dari Nazih Muhammad  dalam  buku  al-‘Uqd  al- Murakkabah al-Islami yang dikutip oleh Nezy Jumiarti menuliskan, hukum
dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan tnsaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika akad-akad itu dilakukan sendiri- sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Jika ada dalil yang melarangnya, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus tertentu yang dilarang oleh dalil itu (Jumiarti, Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Syari’ah, 2016). Asy-Syâtiby membedakan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan  (ta’abbud)  apa  yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum.  Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak  pada  praktiknya  (iltifât  ila ma’âny). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah  diperbolehkan  (al-idzn)  bukan melaksanakan (ta’abbud). (al-Syathibi, 1999) Hukum dari Multi Akad jenis al- Mujtami’ah secara  tektual  (harfiyah) adalah haram berdasarkan hadits riwayat Turmudzi dan Ahmad bahwa Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli dan dua akad dalam satu akad. Terlepas dari perbedaan ulama dalam memahami
kedua hadits tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Namun dari sisi lain, dalam bisnis modern tidak bisa dilepaskan dari untung dan rugi, oleh sebab itu, jika para penjual, atau lembaga-lembaga bisnis dalam menjual barang produknya hanya menggantungkan satu akad saja, kadang-kadang pihak lembaga bisnis baik perbankan maupun para penjual (pedagang)  tidak  dapat  memperoleh keuntungan, untuk dapat mendapatkan keuntungan, maka diperlukan akad pendukung atau tambahan. Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan bahwa aplikasi akad Gadai di Pegadaian Syari’ah  bukan  Gadai  (Rahn)  yang bersifat mandiri, melainkan rahn yang dikonvergensikan dengan akad lain,  terutama  akad  qardh  dan  ijarah. Akad pokok yang digunakan oleh Pegadaian  Syariah  adalah  qardh, hanya  saja  jika  akad  qardh  ini  yang diaplikasikan secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi perusahaan pegadaian  syariah  (karena  dalam akad  qardh  pihak  pemberi  pinjaman tidak boleh menarik keuntungan atau tambahan). Oleh sebab itu perlu diikuti dengan akad  ijarah dan rahn. Dengan akad ijarah ini, maka pihak pegadaian syariah berhak memperoleh fee dengan menempatkan marhun (barang gadai)  sebagai  ma’jur  (barang  sewa) pada fasilitas yang disediakan oleh pegadaian syariah. Mekanisme kerja konvergensi  antara  qardh,  ijarah  dan rahn dapat dilihat dalam peta konsep berikut ini :
187 Multi Akad dalam...(Harun) 1 Maslahah berarti manfaat, mursalah adalah lepas. sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi maslahah itu secara subtansial sejalan atau tidak bertentangan dengan ruh syari’at maupun maqasid syari’ah. Subtansi ruh syari’ah adalah menarik manfaat dan menolak madhoro t. Maslahah Mursalah sebagai teori menetapkan hukum didasarkan pada pertimbangan adanya kemaslahatan yang lebih luas.

## Penjelasan dari gambar
diatas,  1)  Nasabah  (Rahin)  pihak yang menggadaikan dengan pihak Pegadaian  (murtahin)  melakukan akad  Qardh  2)  Nasabah  (Rahin) memberikan barang sebagai jaminan hutangnya kepada Murtahin dengan akad  Rahn  (gadai)  3)  Nasabah (Rahin)  membayar  biaya  penitipan, perawatan dan penjagaan barang gadai  kepada  (murtahin)  dengan akad  Ijarah.  4)  Pihak  Pegadaian mencairkan pinjaman. 5) Nasabah (Rahin)  membayar  hutang  secara berkala atau tunai ketika jatuh tempo. Bedasarkan pemikiran diatas, maka dasar hukum kebolehan multi akad khususnya jenis al-Mujtami’ah adalah Istihsan bil maslahah . Istihsan bil maslahah adalah meninggalkan hukum yang semestinya berlaku
(dalam hal ini tekstual hadits bahwa dua akad dalam satu akad dilarang) dengan mengambil dalil lain (contoh dalam hal ini maslahah mursalah 1 ), karena dengan dalil maslahah mursalah ini dapat mewujudkan ruh  syariah  (menarik  manfaat dan  menolak  madhorot).  (Harun, Wakaf  Tunai  Sebagai  Reaktualisasi Shadaqah  Jariyah,  2016).  Menarik manfaat dan menolak madharat, dalam konteks multi akad dalam akad  qardh,  gadai  dan  ijarah  di  atas adalah memperoleh keuntungan bagi pihak penggadaian yang bebas dari riba, karena dalam akad gadai yang subtansi akadnya adalah qardh, pihak penerima gadai tidak diperbolehkan menarik keuntungan yang berupa bunga dari pihak yang berhutang atau yang menggadaikan.
2. Al-‘Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-
Mutanafiyah Al-‘Uqud  al-Mutanaqidhah  wa al-Mutadhadah  wa  al-Mutanafiyah yaitu multi akad, dimana akad yang bergabung saling berlawan dan saling mematahkan. Contoh menggabungkan akad jual beli dengan  pinjaman,  akad  qarh  dengan ijarah. Kedua contoh multi akad ini terlarang, berdasar hadits Rasulullah yang melarang akad jual beli dengan pinjaman (salaf).
3. Al-‘Uqud mukhtalifah Al-‘Uqud  mukhtalifah , yaitu multi akad, dimana akad-akad yang membangunnya mempunyai perbedaan akibat hukum, namun akad-akad yang mempunyai akibat hukum berbeda saling mendukung pada akad pertama, sehingga menjadi  kesatuan  akad..  Al-“Uqud al Mukhtalifah ini tidak seperti pada  multi  akad  al-Mutanaqidhah, yang di antara akad-akad yang membangunnya tidak bisa disatukan bahkan saling mematahkan antara akad satu dengan akad lainnya, oleh karena itu dilarang oleh Hadits Nabi untuk disatukan. Seperti akad jual beli dengan akad qardh sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw melarang melakukan akad jual beli dengan pinjaman.
4. Al-‘Uqud al-Mutajanisah Al-‘Uqud  al-Mutajanisah , yaitu multi akad, dimana akad akad yang membangunnya merupakan akad yang sejenis atau serumpun dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis lain yang serumpun, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama (seperti  jual  beli  dengan  jual  beli) atau berbeda (seperti jual beli dengan sewa menyewa).
Multi  akad  al-mutajanisah  (jual beli dengan jual beli) yang berbentuk jual beli ‘Inah tidak diperbolehkan, karena praktek ini akan berakibat mengarah  pada  riba.  Jual  Beli al- ‘Inah yaitu praktek jual beli di mana seorang penjual menjual Handphone (HP)nya  seharga  Rp.  1,500.000,- dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Setelah jatuh tempo (waktu  3  bulan),  penjual  membeli kembali HP tersebut dengan harga Rp.  1.250.000,-  secara  kontan,  dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, padahal pembeli sudah membayar  Rp.  1.500.000,-  untuk waktu  3  bulan  mendatang.  (Harun, Fiqh Muamalah, 2017). Jika berbentuk jual beli al-wafa’ masih menjadi
perbedaan ulama, Bay’  al-Wafa’ adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan  telah  tiba.  (Harun,  Fiqh Muamalah, 2017). Ulama Hanafiyah :  Bay’  al-Wafa’  sah  hukumnya,  dan tidak termasuk ke dalam larangan Nabi Saw yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat, karena, sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itu pun harus melalui akad jual beli. Dasar hukum yang dipakai Hanafiyah adalah istihsan bil ‘urf. (Harun, Fiqh Muamalah, 2017). Menurut Mustofa Ahmad  az-Zarqo’  yang  dikutip  oleh Harun memandang jual beli al- Wafa’ ini sah dan sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan berjalan dengan baik di Bukhara dan Balkh, dan masih relevan untuk zaman sekarang dan terpenting jual beli ini untuk menghindari riba. (Harun,  Fiqh  Muamalah,  2017) Ulama Fiqh Lain : Jual Beli a- Wafa’ tidak sah hukumnya, dengan alasan- alasan  :1)Dalam  jual  beli  tidak dibenarkan disertai syarat.2). Bentuk jual beli ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan Sahabat.3). Jual Beli ni merupakan Hilah Hukum (Harun, Fiqh Muamalah, 2017). Multi  akad  al-mutajanisah  (jual beli dan sewa), menurut Usman Tsabir  dalam  buku  Fiqh  Muamalah
al-Mu’ashirah yang dikutip oleh Nezy Jumiarti bahwa menggabungkan akad jual beli dan ijarah  ini dipandang sah, tidak terdapat gharar. Pendapat yang senada adalah dari ulama Malikiyah dan Imam Syafi’i, meskipun sebagian ulama lain tidak membolehkan. Menurut Usman Tsabir mentarjih pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkan, karena barang yang dibeli dan jasa yang dilakukan keduanya membutuhkan iwadh (ganti),  baik  kedua  akad  itu  dipisah maupun digabung sekaligus. Dasar keboleh gabungan akad jual beli dengan  ijarah,  adalah  Istishab  ( Hukum segala sesuatu dikembalikan pada hukum asalnya selama tidak ada dalil  merubahnya.  (Jumiarti,  Hbrid Contract dalam Prodk Kuangan Syari’ah, 2016) Dalam praktek lima jenis multi akad dapat dikelompokkan menjadi dua jenis multi akad utama yaitu multi akad al-mutaqobilah dan multi akad al-mujtaimah . Sedang tiga jenis multi akad yang lain merupakan penjabaran lebih lanjut dari multi akad al- Mujytami’ah. Multi akad al- mujtaimah dapat dipandang tidak sah, jika akad yang bergabung itu saling berlawanan (al-Mutanaqidhah wa al- mutadhadah wa al-mutanafiyah), bisa kemungkinan sah, jika akad yang bergabung berbeda akibat hukumnya (al-Mukhtalifah)  atau    akad  yang bergabung adalah akad yang sejenis (al-Mutajanisah).

## Multi akad al-mujtami’ah
(menyatu)  berpola  mukhtalifah (berbeda  akibat  hukum)  dengan memunculkan nama akad baru, tetapi masih menyebut nama akad lama, seperti akad mudharabah musytarokah di Asuransi Syari’ah. Akad mudharabah musytarakah adalah perpaduan akad mudharabah dengan musyarakah, dan kedua akad tersebut bercampur atau menyatu (mujtami’ah)  tetapi  berbeda  akibat hukum  (mukhtalifah)  memunculkan nama akad baru   yaitu musyatarokah, tetapi masih menyebut nama akad lama yaitu mudharabah, sehingga disebut dengan akad mudaharabah musytarokah yaitu ketika peserta asuransi menyetorkan premi ke Asuransi Syari’ah , keduanya terjadi akad Mudharabah.  Peserta Asuransi sebagai shahibul mal (pemilik modal, sedang pihak Asuransi Syari’ah sebagai pengelola (mudharib). Ketika pihak Asuransi Syari’ah mengelola dana (premi) peserta untuk dibisniskan atau diinvestasikan ke pihak ketiga, Asuransi Syari’ah ikut menanam modal. Dengan demikian, antara peserta asuransi dengan pihak asuransi, terjadi multi akad yaitu perpaduan akad mudharabah dengan musyarakah, yang disebut Mudharabah Musytarakah. Nama akad yang lama masih disebutkan yaitu mudharabah, sedang nama akad baru dinamakan musytarakah. Contoh lain adalah akad mustarokah mutanaqishah yaitu perpaduan antara
akad  musyarakah  (syirkah)  milik dengan jual beli. dan kedua akad tersebut bercampur atau menyatu (mujtami’ah)  tetapi  berbeda  akibat hukum  (mukhtalifah)  memunculkan nama akad baru   yaitu mutanaqishah tetapi masih menyebut nama akad lama yaitu musyarakah, sehingga disebut dengan akad musyarakah mutanaqishah,  yaitu  kerja  sama antara  dua  mitra  bisnis  (Bank  dan Nasabah) guna membeli suatu barang, kemudian barang itu dijadikan sebagai modal usaha oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama diantara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dibayar secara angsuran, sehingga kempemilikan barang modal milik bank semakin berkurang (mutanaqishah)  dan  akhirnya  akan berpindah kepemilikan dari bank ke nasabah ketika masa angsuran itu  jatuh  tempo  (lunas)  (Mubarok, 2012).  Multi  akad  ini  dinamai  juga dengan al-musyarakah al-muntahiya bit tamlik, yaitu kerja sama bisnis (dalam hal ini Nasabah  dengan Bank ) dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha, kemudian modal usaha musyarakah tersebut dibeli oleh nasabah secara berangsur, hingga sampai waktu yang dijanjikan, kepemilikan  modal  bank  habis  ( karena dibeli secara angsuran), seluruh usaha syirkah menjadi milik nasabah dan pada saat itulah syirkah berakhir. (Mubarok, 2012).
Multi akad al-mujtami’ah berpola mukhtalifah yang bersifat mustatir  (tersebunyi)  tetapi  tidak menyebut nama akad baru, Misalnya, dalam tabungan Mudharabah. Ketika transaksi Akad yang digunakan hanya satu yaitu Mudharabah. Namun sebenarnya dalam akad tersebut, masih ada akad lain sebagai akad tambahan yaitu akad ijarah, kafalah  dan  wadi’ah  (mukhtalifah) yang tersembunyi. Akad ijarah terjadi ketika nasabah pemegang ATM BNI menarik dana di ATM bersama  (milik  BRI),  maka  nasabah pemegang ATM BNI dikenakan fee. Fee ini dinamakan fee ijarah, yang digunakan untuk membayar jasa BRI yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi Nasabah pemegang ATM BNI. Contoh lain, akad ijarah terjadi ketika nasabah pemegang ATM BNI menstransfer dana ke nomor  rekening  BRI  (antar  bank), maka nasabah pemegang ATM BNI dikenakan fee. Fee ini digunakan untuk membayar jasa BRI yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi nasabah pemegang ATM BNI dan sekaligus menggunakan akad kafalah, karena BRI sebagi pihak yang menjamin pembayaran kepada BNI akibat kiriman dana dari nasabah pemegang ATM BNI. Akad wadi’ah yang disembunyikan, ketika nasabah pemegang rekening tabungan menyetor dana ke BNI, subtansi  akadnya  adalah  Wadi’ah jenis yad al-dhomanah, karena dana
tabungan itu dimanfaatkan oleh Bank untuk dikelola secara bisnis dengan mengunakan akad mudharabah.
Multi akad mujtamiah (menyatu) berpola mutajanisah (sejenis) dengan menyebut nama akad baru, seperti gabungan dua akad jual beli dengan sebutan jual beli tawarruq dan jual beli al-wafa’. Bai’ tawarruq seperti seorang pembeli membeli barang dengan harga  tertangguh,  (baik  dengan  cara bayar cicilan atau sekaligus ketika jatuh tempo), kemudian menjual barang itu kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai  dengan  segera.  (Harun,  Fiqh Muamalah,  2017). Misal seorang membeli  barang  dengan  harga  100 ribu dengan cara angsuran, karena ia memerlukan uang, maka barang tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan harga 75 ribu secara tunai. Bai’ al-Wafa’, seperti A butuh uang saat ini, lalu ia menjual sawah miliknya seluas 2 hektar  kepada B seharga Rp. 100 juta dalam waktu 2 tahun, mereka sepakat (A&B) bahwa jika tenggang waktu 2 tahun telah habis, maka A Bank membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula (Rp. 100 juta) kepada B.
Multi akad yang sebagaian akadnya  menyatu  (mujtami’ah), sebagian akad lainnya tidak menyatu tetapi  berbeda akibat hukum (mukhtalifah) dengan tidak menyebut nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada.. Contohnya, akad
wakalah dalam praktek murabahah di Bank Syari’ah, ketika nasabah memesan barang yang akan dibeli secara murabahah kepada Bank, pihak Bank mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barng yang dibutuhkannya ke pihak ketiga (Pemasok),  setelah  barang  secara prinsip menjadi milik Bank, maka barang itu dijual kepada nasabah dengan  akad  murabahah  (MUI, 2014). Contoh lain, dalam akad gadai syari’ah, ada tiga akad yatiu rahn, qardh  dan  ijarah.  Qardh  dan  Rahn ini menyatu, karena kedua akad ini subtansinya hutang pihutang, Sedangkan  akad  qardh  dan  ijarah (Sewa Menyewa) tidak bisa disatukan, karena untuk menghilangkan kesan bahwa ijarahn itu atas dasar hutang (qardh).  Ijarah  tidak  terkait  dengan qarh,  karena  ijarah  terkait  dengan sewa tempat atau barang dan lain- lain . Termasuk multi akad jenis ini adalah gabungan akad yang terdapat pada kartu kredit yaitu akad kafalah dan ijarah, ketika nasabah pemegang kartu kredit berbelanja di Swalayan, akad qardh dan ijarah ketika nasabah menarik  dana  di  ATM.  (Jumiarti, Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Syari’ah, 2016)
Simpulan Berdasarkan penjelasan diatas, maka sebagai akhir tulisan dapat disimpulkan bahwa : 1. Multi akad dalam bisnis modern sekarang ini hukumnya boleh, berdasarkan kaidah umum, bahwa asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama belum ada dalil yang merubah hukum asal tersebut.
2. Pengecualian dari hukum multi akad secara umum, terdapat model multi akad yang secara khusus dilarang oleh hadits Rasulullah yang melarang dua jual beli dalam satu jual beli , dua akad dalam satu akad dan gabungan akad jaul beli dengan pinjaman.
Demikian, dua hal yang dapat penulis simpulkan, persoalan multi akad dalam bisnis modern masih banyak yang perlu ditinjau kembali dari sudut hukum, harapan penulis agar para akademisi dan praktisi keuangan dan hukum Ekonomi Syari’ah ke depan dapat mengembangkan analisisnya secara mendalam terhadap masalah multi akad.

## Daftar Pustaka
al-Syathibi, A.  I.  (1999). al-Muwafaqat  f  Uhul  al-Syari’ah. Beirut: Dar al- Ma’rifah.
Anwar, S. (2007). Hukum Perjanjian Syari’ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press.
Aryanti, Y. (tt). Multi Akad (al-’uqud al-murakkabah). Bukit Tinggi: STTT Ahlussunah.
Ash-Shiddieqy, H. (1974). Pengantar. Jakarta: Bulan Bintang.
Aziz, A. F. (2010). Mukhtashar Nailul Authar (alih bahasa Muamala Hamidi dkk). Surabaya: Bina Ilmu.
Efendi, S. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
Farooqi, A. H. (2006). Islamic Social Capital and Networking. Emerald Group,
22 , 114.
Hanbali, I. A. (tt). Musnah Imam Ahmad. Beirut: MUassasah al-Risalah.
Harun. (2016). Wakaf Tunai Sebagai Reaktualisasi Shadaqah Jariyah. Suhuf ,
192-2014.
Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
Hasanuddin. (2006). Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari’ah. Ciputat: UIN Jakarta.
Jumiarti, N.  (2016).  Hbrid  Contract dalam Prodk  Kuangan  Syari’ah. http:// neziijumiarti.blogspot.com/ .
Jumiarti, N. (2016). Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Syari’ah. http:// neziijumiarti.blogspot.com/ .
Mas’adi, G. A. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Moghul, U. F. (tt.). No Pain, No Gain : The State of Industry in Light of an American  Islamic  Private  Equity  Transaction. Journal International Law, 7 , 473.
Mubarok, M. H. (2012). Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Kencana Prenada Media.
MUI, D. S. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah. Jakarta: Erlangga.
Syafi’i, R. (2018). Multi Akad Dalam Perspektif Fiqh. Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
Turmudzi, I. (tt). Sunan Turmudzi. Cairo: Makniz.
Warsidi, A. A. (1991). Fiqh Indonesia Dalam Tantangan. Surakarta: FAI UMS.