Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak Ibrahim AR Nasrullah Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: ibrahimar@gmail.com

## Abstrak
Dalam  proses  pemeriksaan  perkara  terlebih  dalam  memberikan  putusan, seorang  hakim  tidak  boleh  memberikan  putusan lebih  dari  yang  dituntut sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  178  ayat  (3)  HIR.  Namun  seorang hakim  mempunyai  hak ex  officio ,  yaitu  hak  yang  dimiliki  hakim  karena jabatannya  dengan  tujuan  untuk  melindungi  hak-hak  mantan  istri  ketika terjadi  cerai  talak.  Sehingga  dari  sinilah  muncul  problem  bagaimana penggunaan hak ex officio dan halangan bagi hakim dalam menggunakan hak ex  officio serta  perspektif  dalam  hukum  Islam  terhadap  penggunaan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak sebagai perlindungan hak- hak  mantan  istri  yang  diceraikan.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian lapangan (field  research )  dan  dipadukan  dengan  penelitian  pustaka ( library  research )  dengan  pendekatan normatif  empiris. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  yang  digunakan  sebagai  data  primer  dan  dokumentasi  yang digunakan  sebagai  data  sekunder,  serta  menggunakan  metode deskriptif analisis untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hakim  menggunakan  hak ex  officio pada  saat dimana  pihak  Termohon  tidak  mengajukan  gugat rekonvensi dalam persidangan  mengenai  hak-haknya  pasca  perceraian.  Namun,  hak ex officio tersebut  tidak  dapat  digunakan  hakim  apabila  istri  merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan qabla ad- dukhul, istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan  secara  ekonomi  untuk  dibebani  kewajiban  tersebut. Selanjutnya  hak ex  officio yang  diterapkan  hakim  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  didasarkan  pada  konsep  keadilan  dan kemaslahatan,  karena  tujuan  disyari‟atkannya  ajaran  Islam  ialah  untuk kemaslahatn manusia itu sendiri.
Kata kunci: hak ex officio dan cerai talak
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  di  pengadilan  harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum.  Dalam  memutuskan  perkara  cerai  talak  di  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar‟iyah,  keadilan  dapat  terealisasi  dengan  adanya jabatan  hakim  sebagai  jabatan  fungsional,  karena  hakim  memiliki  hak khusus  dalam  menyelesaikan  perkara  cerai  talak  di  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah yaitu hak ex officio yang berarti hak karena jabatan. 1 Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan.
Dalam  praktik  hukum  acara  perdata  di  lingkungan  Peradilan Agama,  hakim  karena  jabatannya  atau  secara ex  officio dapat memutuskan  suatu  perkara  lebih  dari  apa  yang  dituntut,  sekalipun  hal tersebut  tidak  dituntut  oleh  para  pihak  yang  berperkara. 2 Hak  ini sepenuhnya  wewenang  hakim  dalam  memutuskan  perkara  agar terwujudnya  nilai-nilai  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan. Sering  kali  dalam  putusan  perkara  cerai  talak,  hak  yang  seharusnya didapat  oleh  si  istri  (termohon)  berada  dalam  posisi  marginal.  Ketika termohon  hadir  di  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  dengan penuh  harapan  bahwa  kepentingannya  dapat  dilindungi  dan  akan mendapatkan  hak-haknya  sesuai  hukum  yang  berlaku,  namun  yang didapatkan hanya sekedar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hal yang  urgen  sebagai  bukti  perceraian,  namun  itu  baru  sebagian  dari perwajahan asas kepastian hukum ( validitas yuridis ), belum menggambarkan nilai dasar keadilan ( validitas filosofis ) dan asas manfaat ( validitas  sosiologis ). 3 Bagi  sebagian  termohon  yang  mengerti  hukum atau  yang  menggunakan  jasa  pengacara  pasti  tidak  akan  mengalami persoalan  dalam  persidangan,  namun  jika  termohon  adalah  masyarakat awam,  siapakah  yang  dapat  memberikan  bantuan  atau  nasehat  hukum kalau bukan hakim?.
Memberikan  bantuan  dan  nasehat  hukum  kepada  para  pihak adalah  perintah  Undang-Undang  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  4 ayat (2) yang  menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan
1 J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 46.
2 Rinaldi,  Panitera  Muda  Permohonan  Mahkamah  Syar‟iyah  Meureudu,
Wawancara, Meureudu 7 Oktober 2016.
3 Muh.  Irfan  Husaeni, Hak  Ex  Officio  dan  Aktifnya  Hakim  dalam  Persidangan , diakses  melalui  http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35,  Tanggal  5 Oktober 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
untuk  tercapainya  keadilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan”. Dasar  hukum  yang  dapat  menjadi  rujukan  hakim  dalam  menggunakan hak ex  officio tersebut  adalah Pasal  41  huruf  (c)  UU  No.  1  Tahun  1974 yang  menyatakan  bahwa  “Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban  bagi  mantan  istri”. 4 Dalam  pasal  tersebut,  kata  “dapat” ditafsirkan  boleh  secara ex  officio , 5 yang  memberi  ruang  kepada  hakim untuk menetapkan mut‟ah dan nafkah „ iddah.
Selain dasar hukum di atas, penggunaan hak ex officio juga sesuai dengan  Pasal  149  huruf  (a)  KHI  yang  menyatakan  bahwa  “Bilamana perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib  memberikan mut‟ah yang  layak  kepada  bekas  istrinya,  baik  berupa  uang  atau  benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul”. 6 Dalam Pasal 152 KHI juga dinyatakan  bahwa  “Bekas  istri  berhak  mendapatkan  nafkah „iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz ”. 7 Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak ex officio- nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak.
Namun  dalam  memberikan  putusan  terhadap  suatu  perkara perdata,  seorang  hakim  dilarang  menjatuhkan  putusan  atas  hal-hal  yang tidak  diminta  atau  mengabulkan    melebihi  daripada  yang  dituntut, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  189  ayat  (3)  RBg. 8 Larangan  ini disebut asas ultra  petitum  partitum. Hakim  yang  mengabulkan  melebihi posita  maupun  petitum  gugatan,  dianggap  telah  bertindak  melampaui batas  wewenangnya  ( ultra  vires ).  Apabila  putusan  mengandung ultra petitum ,  harus  dinyatakan  cacat  ( invalid )  meskipun  hal  itu  dilakukan hakim  dengan  i‟tikad  baik  maupun  sesuai  dengan  kepentingan  umum ( public interest ). 9 Karena hal tersebut telah melanggar asas ultra petitum. Begitu juga  pada  kenyataannya  ketika  terjadi  perkara  perceraian karena  talak,  pada  umumnya  permohonan  yang  diminta  oleh  suami (pemohon)  hanya  berisi:  “menerima  dan  mengabulkan  permohonan pemohon,  memberi  izin  kepada  pemohon  untuk  mengikrarkan  talak
4 Undang-Undang  RI  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 14.
5 Muh.  Irfan  Husaeni, Hak  Ex  Officio  dan  Aktifnya  Hakim  dalam  Persidangan , diakses  melalui  http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35,  Tanggal  5 Oktober 2016.
6 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan… , hlm. 367.
7 Ibid. , hlm. 368.
8 Fauzan, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syar‟iyah di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 58.
9 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan…, hlm. 801.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
terhadap  istri  (termohon)”,  dan  amar  putusannya  hanya  mengabulkan permohonan  pemohon  dengan  memberi  izin  kepada  pemohon  untuk menjatuhkan  talak  satu raj‟i kepada  termohon  dihadapan  sidang Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah. 10 Namun,  amar  putusan tersebut  tanpa  disertai  dengan  amar condemnatoir yang  menghukum pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian yang berupa mut‟ah dan  nafkah  „ iddah .    Padahal  dengan  putusnya  ikatan perkawinan,  hak-hak  antara  suami-istri  masih  ada  meski  tidak  sebesar dengan  ketika  masih  dalam  ikatan  perkawinan  karena  pada  hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa „iddah .
Maka  oleh  sebab  itu,  dalam  memutuskan  perkara  cerai  talak  di
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah,
sangat dibutuhkan pertimbangan  hakim  melalui  hak ex  officio- nya  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  hak-hak  istri  yang  diceraikan  walaupun  amar putusan  tersebut  tidak  diminta  oleh  si  suami  (pemohon)  dalam petitum- nya, karena pada hakikatnya kepentingan para pihak dimuka persidangan itu sama ( asas equality before of the law ) tanpa ada perbedaan dan berhak mendapatkan haknya secara adil.
Mahkamah Agung juga telah memberikan perintah sebagaimana yang  tertulis  dalam  Buku  II  yang  menyatakan  bahwa  “Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  secara ex  officio dapat  menetapkan kewajiban  nafkah  „ iddah atas  suami  untuk  istrinya,  sepanjang  istrinya tidak  terbukti  berbuat nusyuz dan  menetapkan  kewajiban mut‟ah (Pasal 41  huruf  (c)  UU  No.  1  Tahun  1974  jo  Pasal  149  huruf  (a)  Kompilasi Hukum Islam)”. 11
Pengertian dan Dasar Hukum Hak Ex Officio Hak ex officio hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim  karena  jabatannya,  salah  satunya  adalah  untuk  memutus  atau memberikan  sesuatu  yang  tidak  ada  dalam  tuntutan.  Hakim  karena jabatannya  atau  secara ex  officio dapat  memutuskan  suatu  perkara  lebih dari  apa  yang  dituntut,  sekalipun  hal  tersebut  tidak  dituntut  oleh  para pihak  yang  berperkara. 12 Hak  ini  sepenuhnya  wewenang  hakim  dalam memutuskan  perkara  agar  terwujudnya  nilai-nilai  kepastian  hukum, keadilan dan kemanfaatan.
10 Rinaldi,  Panitera  Muda  Permohonan  Mahkamah  Syar‟iyah  Meureudu,
Wawancara, Meureudu 7 Oktober 2016.
11 Mahkamah  Agung  RI, Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan  Agama ,  No.  SK  Dirjen:  0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012,  (Jakarta:  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 159.
12 Rinaldi,  Panitera  Muda  Permohonan  Mahkamah  Syar‟iyah  Meureudu,
Wawancara , Meureudu, 7 Oktober 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Hak ex  officio merupakan  hak  yang  dimiliki  seorang  hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian,  khususnya  cerai  talak.  Dengan  menggunakan  hak ex  officio, seorang  hakim  dapat  memutuskan  hal-hal  yang  tidak  disebutkan  dalam tuntutan,  misalnya  membebankan  nafkah „iddah istri  kepada  mantan suami  setelah  terjadinya  perceraian.  Hak ex  officio ini  bertujuan  untuk dapat  membela  hak-hak  yang  biasanya  tidak  dipenuhi  oleh  seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai  penyelenggara  segala  keperluan  rumah  tangga  sehari-hari, seringkali  mengabaikan  tanggung  jawabnya. 13 Dengan  adanya  hak tersebut, maka putusan hakim akan  memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya.
Dalam  hukum  acara  perdata,  hak ex  officio tidak  hanya digunakan  dalam  perkara  cerai  talak  saja,  melainkan  juga  digunakan dalam  perkara  yang  lain  seperti  adanya  tangkisan  ( eksepsi )  kewenangan absolut  dalam  suatu surat gugatan  .  Hal ini  berkaitan  dengan  pengertian hak ex officio yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, hak ex officio berarti karena jabatan. Pengertian ini dapat dilihat dari  contoh  “dalam  hal  adanya eksepsi yang  dibenarkan  secara  hukum, hakim  atau  pengadilan ex  officio wajib  menyatakan  dirinya  tak berwenang. 14 Berdasarkan contoh tersebut, apabila pihak yang berperkara mengajukan eksepsi kewenangan  absolut  (jenis  pokok  perkara)  terhadap suatu  gugatan,  maka  hakim  secara ex  officio harus  menyatakan  dirinya tidak  berwenang  tentang  hal  ini,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis  pokok  perkaranya,  maka  ia  meskipun  tidak  diajukan  tangkisan tentang  ketidakwenangannya,  karena  jabatannya  wajib  menyatakan dirinya  tidak  berwenang”. 15 Kalimat  “karena  jabatannya  wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” dimaknai sebagai adanya sebab ex officio sehingga  hakim  harus  menyatakan  dirinya  tidak  berwenang menangani perkara tersebut.
Begitu  juga  dalam  hal  biaya  pemeriksaan  setempat,  pada dasarnya  siapa  saja  para  pihak  yang  meminta  pemeriksaan  setempat, dengan  sendirinya  menurut  hukum  dibebankan  kewajiban  membayar panjar  biaya  pemeriksaan  dan  biaya  itu  dibayar  lebih  dahulu  sebelum
13 Moh.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2004),  hlm.
59.
14 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum , (Semarang, Aneka, 1977), hlm. 366.
15 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan ,  cet.  Ke-9,  (Jakarta:  Sinar    Grafika, 2009), hlm. 420.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pemeriksaan  dilakukan.  Namun,  apabila  pemeriksaan  setempat  bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim, maka secara ex officio beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim  bebas  menentukan  kepada  siapa  dipikulkan  membayar  panjarnya baik kepada penggugat atau tergugat. 16
Dasar  hukum  mengenai  hak ex  officio diatur  dalam  Pasal  41 huruf  (c)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri “. 17 Berdasarkan  pasal  tersebut,  kata  “dapat”  ditafsirkan  “boleh”  secara ex officio , 18 yang  memberi  ruang  kepada  hakim  untuk  menetapkan mut‟ah dan  nafkah „iddah, sebagai  bentuk  perlindungan  hak  mantan  istri  akibat perceraian.
Selain  pasal  tersebut,  ketentuan  hukum  mengenai  hak ex  officio hakim juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1 sampai 4) Kompilasi Hukum Islam  (KHI),  Kemudian  dalam  Pasal  152  KHI  juga  dijadikan  sebagai pedoman  untuk  hakim  dalam  menerapkan  hak ex  officio nya,  yaitu mengenai  nafkah „iddah yang  diberikan  kepada  mantan  istri  setelah perceraian,  pasal  tersebut  berbunyi:  “Bekas  istri  berhak  mendapatkan nafkah „iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz ”.
Selain  pasal-pasal  tersebut,  pedoman  hakim  dalam  menerapkan hak ex officio juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:  KMA/032/SK/IV/2006  tentang  pemberlakuan  Buku  II  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama, 19 ditentukan sebagai  berikut:  “Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  secara ex officio dapat  menetapkan  kewajiban  nafkah  „ iddah atas  suami  untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut‟ah. Keputusan  Mahkamah  Agung  ini  merupakan keputusan  administratif  yang  bersifat  individual  dan  konkrit,  berbeda halnya  dengan  peraturan  yang  sifatnya  general  dan  abstrak (keberlakuannya  ditujukan  kepada  siapa  saja  yang  dikenai  perumusan kaedah umum.
16 Ibid. , hlm. 787.
17 Undang-Undang  RI  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 14.
18 Muh.  Irfan  Husaeni, Hak  ex  Officio  dan  Aktifnya  Hakim  dalam  Persidangan , Diakses  melalui  http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35,  Tanggal  5 Oktober 2016.
19 Muhammad  Syaifuddin, Hukum  Perceraian ,  (Jakarta:  PT.  Bina  Aksara,  2014), hlm. 254.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Penggunaan  Hak Ex  Officio Hakim  dalam  Memutuskan  Perkara Cerai Talak
Penggunaan hak ex officio tersebut sangat baik untuk diterapkan dalam  menyelesaikan  perkara  cerai  talak  sebagai  bentuk  perlindungan terhadap  hak-hak  mantan  istri.  Hak ex  officio adalah  hak  yang  dimiliki oleh  hakim,  dimana  berdasarkan  kekuasaan  kehakiman,  hakim  bisa menghukum  suami  untuk  memberikan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  istri dimana  hak  tersebut  diminta  atau  tidak.  Hak  ini  dimiliki  hakim  sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. 20 Karena sampai  sekarang    masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui mengenai  hak-hak  yang  dimiliki  terutama  seorang  istri  bila akan  dicerai talak  oleh  suaminya,  sehingga  disini  hakim  harus  menggunakan  hak ex officio yang  dimilikinya  untuk  menunjukkan  hak-hak  tersebut  kepada pihak-pihak  yang  akan  melakukan  cerai  talak.  Hal  ini  dilakukan  hakim karena  masih  banyak  permohonan  cerai  talak    yang  diajukan  suami  ke Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  tanpa  adanya  permohonan untuk  memberikan  hak-hak  yang  dimilki  oleh  istri  sebagai  akibat  dari perbuatan hukum cerai talak. .
Adapun  penerapan  hak ex  officio hakim  di  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  adalah  dilaksanakan  pada  saat  Termohon selesai  menyampaikan  jawabannya,  baik  pada  tahap  jawaban  pertama atau  pada  tahap duplik .    Hakim  selanjutnya  menanyakan  apakah Termohon  tahu  bahwa  dia  sebenarnya  mempunyai  hak-hak  yang  harus dipenuhi  oleh  suami  ketika  akan  ditalak.  Kemudian  ketika  Termohon menjawab tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak  yang  dimiliki  oleh  Termohon  yang  akan  ditalak. 21 Sikap  hakim yang  demikian  tidaklah  ingin  berpihak  pada  Termohon,  hanya  semata- mata  dilakukan  hakim  untuk  melindungi  hak-hak  Termohon  yang  tidak mempunyai  wawasan  mengenai  hukum  acara  di  pengadilan  dan  tidak mengetahui  hak-haknya  sebagai  istri  yang  diceraikan  serta  untuk terwujudnya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Setelah Termohon mengetahui  bahwa sebenarnya ia mempunyai hak  pasca  percerain,  kemudian  hakim  menanyakan  apakah  hak-hak tersebut  akan  diminta  atau  tidak.  Apabila  diminta,  maka  pertanyaan hakim  diarahkan  kepada  angkanya  berapa  atau  barangnya  berupa  apa. Selanjutnya  hakim  menanyakan  hal  tersebut  kepada  Pemohon  untuk
20 Khairil  Jamal,  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh,  Wawancara,  Banda Aceh 14 Desember 2016.
21 Ibid .
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mengetahui  sanggup  tidaknya. 22 Dari  sinilah  majelis  hakim  akan mendapatkan data sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan.
Kemudian  setelah  diketahui  bahwa  ternyata  Termohon  meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan  mempertimbangkan  hal  tersebut  untuk  dikabulkan  atau  tidak  yang akan  tertuang  dalam  putusan.  Namun  perlu  diketahui  bahwa,  hak-hak termohon  tersebut  merupakan  kewajiban  Pemohon  sebagai  akibat  cerai talak. Apabila permohonan cerai talaknya Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim,  maka  secara  otomatis  permintaan  Termohon  pun  harus  ditolak juga.
Adanya keharusan bagi Pemohon untuk  memberikan kewajiban- kewajibannya itu secara kontan  sesaat setelah ikrar talak diucapkan, dan sebelum  melakukan  ikrar  talak  Hakim  menanyakan  kepada  Pemohon apakah  sudah  disiapkan  atau  belum  kewajiban-kewajiban  tersebut. Apabila  belum  maka  majelis  hakim  akan  menunda  pelaksanaan  sidang ikrar  talak  itu  sampai  Pemohon  siap  dengan  kewajiban-kewajibannya, atau  dapat  juga  dengan  pernyataan  Termohon  yang  menyatakan  tidak keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajiban-kewajiban Pemohon tersebut  belum  seluruhnya  dilunasi. 23 Namun  kebiasaannya,  hakim menunda  pelaksanaan  sidang  ikrar  talak  tersebut,  dan  sejauh  ini  belum ada  putusan  cerai  talak  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  yang bertentangan dengan tujuan penggunaan hak ex officio.
Dari  penggunaan  hak ex  officio tersebut,  dapat  dilihat  bahwa hakim  aktif  dipersidangan.  Namun  dalam  asas  hukum  acara  perdata, hakim harus bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1)  HIR/Pasal  142  ayat  (1)  RBg.  Pengertian  pasif  bukan  berarti  hakim tidak  aktif  sama  sekali  tetapi  hakim  harus  aktif  memimpin  pemeriksaan perkara, oleh karena itu, hakim berhak memberikan nasehat kepada para pihak  (Pasal  119  HIR/143  RBg)  dan  hakim  berhak  menunjukkan  upaya hukum dan memberikan keterangan secukupnya kepada para pihak (Pasal 132 HIR/156 RBg). 24
Hakim  sebagai  tempat  pelarian  terakhir  bagi  para  pencari keadilan  dianggap  bijaksana  dan  tahu  akan  hukum,  bahkan  menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan  sebagai  orang  yang  tinggi  pengetahuan  dan  martabatnya serta  berwibawa.  Diharapkan  dari  hakim  sebagai  orang  yang  bijaksana
22 Ibid.
23 Khairil  Jamal,  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh, Wawancara ,  Banda Aceh 14 Desember 2016.
24 Ahmad  Kamil, Kapita  Selekta  Hukum  Perdata  Agama  dan  Penerapannya , (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 170.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan  aktif  dalam  memecahkan  masalah.  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang kekuasaan  Kehakiman  mengharuskan  pula  hakim  aktif,  karena  yang dituju  dengan  kekuasaan  kehakiman  dalam  Pasal  24  UUD  1945  adalah kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. 25
Membantu  para  pihak  dari  sudut  pengkajian  teoritis  dapat dikategorikan “wajib” (bersifat imperatif). Dasarnya adalah Pasal 58 ayat (2)  UU  No.  7  Tahun  1989  maupun  yang  tercantum  dalam  Pasal  119 HIR/143  RBg.  Sedangkan  dilihat  dari  sudut  pandang  tujuan  memberi bantuan,  diarahkan  untuk  terwujud  praktek  peradilan  sederhana,  cepat dan biaya ringan. Ditambah lagi dari sudut pandang sistem hukum acara perdata  itu  sendiri,  langsung  dengan  lisan  dan  tidak  harus  berproses dengan  bantuan  penasehat  hukum,  tetapi  dihubungkan  dengan  tingkat kecerdasan  hukum  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  semakin  kuat alasan  yang  menyatakan  membantu  para  pencari  keadilan  dalam  proses pemeriksaan perkara perdata bersifat imperatif. 26
Di  lingkungan  Peradilan  Agama  dalam  memeriksa  sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam ;
1. UU  No.3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
2. UU  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  PP  No.  9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,
3. Instruksi  Presiden  No.  1 Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam (KHI). 27
Menurut ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan yang merupakan lex  spesialis, maka  hakim  karena  jabatannya  (secara ex  officio )  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan dan  atau  menetukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas  istri.  Hal  tersebut dimaksudkan  untuk  terwujudnya  perceraian  yang  adil  dan ihsan, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 28 Penggunaan  hak ex  officio sebenarnya  diterapkan  hakim
25 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  cetakan  ke-6,
(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 13-14. 26 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU
No. 7 Tahun 1989, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 89.
27 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata pada  Pengadilan  Agama , Cetakan  Ke-4,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 205.
28 Ibid ., hlm. 219.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  didasarkan  pada  konsep kemaslahatan,  saat  hak ex  officio tersebut  diterapkan  untuk  memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri dari mantan suami, pemberian tersebut dapat  digunakan  mantan  istri  untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari setelah terjadi perceraian.
Hak Ex  Officio Sebagai  Pengecualian  dari  Asas  Ultra  Petitum Partitum
Hakim  wajib  mengadili  semua  bagian  tuntutan  dan  dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan  (3)  RBg).  Mahkamah  Agung  dalam  beberapa  putusannya berpendapat  bahwa  mengabulkan  lebih  dari  yang  dituntut,  memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. 29
Larangan  ini  disebut asas  ultra  petitum  partitum, hakim  yang mengabulkan  melebihi  posita  maupun  petitum  gugatan,  dianggap  telah bertindak  melampaui  batas  wewenangnya  ( ultra  vires ).  Apabila  putusan mengandung ultra  petitum ,  harus  dinyatakan  cacat  ( invalid ), 30 meskipun hal  itu  dilakukan  hakim  dengan  i‟tikad  baik  maupun  sesuai  dengan kepentingan umum ( public interest ).
Ketentuan  ini  harus  diterapkan  dalam  proses  memeriksa, mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  permohonan  cerai  talak,  karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara  yang  berlaku  di  Peradilan  Umum.  Hanya  saja  tidak  sepenuhnya hukum  acara  yang  berlaku  di  Peradilan  Agama  menggunakan  hukum acara  yang  berlaku  di  Peradilan  Umum,  karena  secara  spesifik  ada ketentuan  lain  yang  mengatur  tentang  hal  khusus  yaitu  dalam  Pasal  54 UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  yang  menegaskan  bahwa  “Hukum  acara  yang berlaku  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah hukum  acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  kecuali  yang  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang”. Hukum  acara  khusus  yang  diatur  dalam  peraturan  Perundang-Undangan diatas meliputi pengaturan tentang bentuk proses berperkara, kewenangan relatif  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah,  memanggil  para  pihak,
29 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia… , hlm. 234.
30 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan  Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 801.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
memeriksa,  pembuktian,  dan  biaya  perkara  serta  pelaksanaan  putusan hakim. 31
Berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, dalam memeriksa  dan  mengadili  perkara,  hakim  harus  mengadili  seluruh petitum  dalam  permohonan  dan  tidak  boleh  memberikan  putusan melebihi  dari  yang  diminta  dalam  petitum,  kecuali  ada  hal-hal  tertentu yang  diperbolehkan  dalam  undang-undang,  seperti  Pasal  41  (c)  UU Perkawinan, Pasal 149 KHI).
Namun,  Mahkamah  Agung  dalam  beberapa  putusannya berpendapat  bahwa  mengabulkan  lebih  dari  yang  dituntut,  memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang  tidak  dituntut  adalah tidak  bertentangan  dengan Pasal  178 ayat  (3) HIR. Seperti dalam putusannya Tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat  bahwa  meskipun  tuntutan  ganti  kerugian  jumlahnya dianggap  tidak  pantas  sedang  penggugat  mutlak  menuntut  sejumlah  itu, hakim  berwenang  untuk  menetapkan  berapa  sepantasnya  harus  dibayar dan  hal  itu  tidak  melanggar  Pasal  178  ayat  (3)  HIR.  Kemudian  dalam putusannya  Tanggal  4  Februari  1970  Mahkamah  Agung  berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha  agar  memberikan  putusan  yang  benar-benar  menyelesaikan perkara.  Sedangkan  dalam  putusannya  Tanggal  8  Januarai  1972 Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  mengabulkan  hal  yang  lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan. 32
Memang benar bahwa kepentingan penggugat/pemohon mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan/permohonan yang harus diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim.  Akan  tetapi,  apa  yang  harus diperhatikan  oleh  hakim,  bahkan  yang  merupakan  prinsip,  ialah  bahwa hakim  harus  menjatuhkan  putusan  yang  seadil-adilnya  sesuai  dengan kebenaran  dan  sungguh-sungguh  menyelesaikan  perkara  sampai  tuntas. Untuk itu, hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat/pemohon. Mengingat bahwa hakim di dalam  hukum  acara  perdata  menurut  HIR  itu  aktif,  maka  hakim  harus
31 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama…, hlm. 266.
32 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia …, hlm. 234-235.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 178 ayat 3 HIR. 33
Maka jika dilihat dari hal ini, tindakan hakim dalam memberikan hak-hak  yang  dimiliki  oleh  mantan  istri  dengan  menggunakan  hak ex officio walaupun  hal  tersebut  tidak  terdapat  dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (pemohon) adalah sudah sesuai dan tidak  melanggar  aturan  perundang-undangan.  Dalam  UU  Perkawinan memang  tidak  secara  spesifik  menyebutkan  tentang  biaya  penghidupan yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud  dari  suatu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  suami  yang dapat  ditentukan  oleh  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  untuk diberikan  kepada  mantan  istri.  Sehingga  untuk  hal  itulah  hakim menetapkan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI.
Sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan
Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  telah  diberi  wewenang  untuk  menjunjung tinggi harkat dan martabat serta melindungi hak-hak istri yang diceraikan dengan cara mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan  dan/atau  menetapkan  suatu  kewajiban  bagi  mantan  istri. Untuk  merealisasikan  maksud  tersebut,  Mahkamah  Agung  telah memberikan  perintah  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  buku  II  yang menyatakan  bahwa  “Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  secara ex officio dapat  menetapkan  kewajiban  nafkah  „ iddah atas  suami  untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut‟ah (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam)”. 34 Oleh  karenanya,  hakim  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  sedapat  mungkin  berupaya  mengetahui jenis pekerjaan suami serta mengetahui rata-rata perbulan pendapatannnya  untuk  dijadikan  dasar  pertimbangan  dalam  menetapkan nafkah „iddah dan mut‟ah serta nafkah anak hingga dewasa. Halangan  Bagi  Hakim  dalam  Menggunakan  Hak Ex  Officio Untuk Memutuskan Perkara Cerai Talak Penggunaan  hak ex  officio dalam  menyelesaikan  perkara  cerai talak sangat baik untuk diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Namun hak ex officio tersebut  tidak  dapat  digunakan  untuk  melindungi  hak-hak  mantan  istri
33 Misran, Ketua Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh, wawancara ,  Banda  Aceh  10 Desember 2016.
34 Mahkamah  Agung  RI, Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan  Agama ,  No.  SK  Dirjen:  0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012,  (Jakarta:  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 159.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
apabila  ada  beberapa  halangan,  baik  dari  pihak  istri  maupun  dari  pihak suami, halangan-halangan tersebut yaitu sebagai berikut: 35
1. Istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut
Dalam Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  ditegaskan  bahwa  hakim  hanya membantu  para  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  terciptanya  peradilan.  Jika  dilihat dari penjelasan pasal tersebut,  hak ex officio tidak dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah adanya pernyatan dari pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tersebut maka hakim tidak perlu  lagi  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  yang  dimiliki mantan istri karena hal tersebut sudah tidak diinginkannya.
2. Istri dalam keadaan qabla ad-dukhul
Dalam  KHI  Pasal  149  (a)  disebutkan  bahwa  bilamana perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib  memberikan mut‟ah yang  layak  kepada  bekas  istrinya  baik  berupa  uang  atau  benda, kecuali qabla ad-dukhul . Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak ex  officio hakim  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  tidak  dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan qabla ad-dukhul, yaitu suatu keadaan dimana istri belum disetubuhi  (berhubungan intim) ketika ditalak oleh suaminya. 3. Istri dinyatakan nusyuz oleh hakim Nusyuz artinya istri yang membangkang terhadap suaminya, dan juga  berarti  durhaka.  Maksudnya,  seorang  istri  melakukan  perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara‟. 36
Dalam Pasal 80 KHI dijelaskan bahwa “kewajiban-kewajiban suami yang berupa  kewajiban  memberi  nafkah,  menyediakan  tempat  kediaman  bagi istri,  biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan  pengobatan  bagi  istri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istrinya. Dan kewajiban- kewajiban  tersebut  menjadi  gugur  apabila  istri nusyuz”. Selanjutnya dalam Pasal 84 KHI juga dijelaskan bahwa “selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban  suami  terhadap  istrinya  seperti  yang  telah  disebutkan diatas  gugur  kecuali  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  untuk  kepentingan anaknya”.
Kemudian berdasarkan Pasal 152 KHI ditegaskan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah „iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz” .  Sehingga  bila  ditinjau  dari  peraturan  pasal  ini,  seorang  istri
35 Khairil  Jamal,  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh, Wawancara ,  Banda Aceh 14 Desember 2016.
36 Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap , (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 185.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
jika  dicerai  talak  suaminya  maka  sebenarnya  dia  mempunyai  hak  untuk menerima „iddah dari  bekas  suaminya,  namun  hak  tersebut  gugur  jika istri  tersebut  terbukti  telah nusyuz. Sehingga  berdasarkan  pasal  ini  juga bahwa hak ex officio hakim tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan  istri  jika  dalam  persidangan  perkara  cerai  talak  hakim menyatakan bahwa istri yang bersangkutan adalah nusyuz. 4. Suami  tidak  mempunyai  kemampuan  secara  ekonomi  untuk  dibebani kewajiban tersebut.
Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan adalah dengan tujuan untuk  memperoleh  pemecahan  atau  penyelesaian  masalah  yang  adil, namun  perlu  diketahui  bahwa  penyelesaian  tersebut  tidak  hanya  sampai pada tahap dimana telah dikeluarkannya putusan oleh pengadilan, masih ada  tindak  lanjut  dalam  melaksanakan  putusan  tersebut.  Karena  suatu putusan tidak akan sempurna dan tidak akan berarti apa-apa bila putusan tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  para  pihak.  Sehingga  sebelum hakim  menjatuhkan  putusan,  maka  diharapkan  hakim  memang  benar- benar  berusaha  agar  putusan  yang  dikeluarkannya  dapat  dijalankan  oleh para pihak yang berperkara.
Hal  ini  juga  harus  diterapkan  oleh  hakim  ketika  akan menggunakan  hak ex officio untuk  melindungi  hak-hak  mantan  istri dengan  menghukum  suami  untuk  membayar mut‟ah dan  nafkah „iddah , apakah  benar  suami  mempunyai  kemampuan  secara  ekonomi  untuk dibebani  kewajiban  tersebut.  Jika  memang  suami  benar-benar  tidak mampu  untuk  menanggung  kewajiban  tersebut,  maka  hak ex  officio hakim  tidak  dapat  digunakan  untuk  melindungi  hak-hak  mantan  istri. Karena  jika  hak ex  officio tersebut  digunakan  dengan  menghukum Pemohon (suami) untuk membayar nafkah mut‟ah dan „iddah , maka hal tersebut  akan  tersia-sia  karena  pada  kenyataannya  suami  tidak  mampu untuk  membayar  hak-hak  mantan  istri  tersebut.  Sebagaimana  firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:
                                                                                         
                                                                                                 
              
Artinya: “Tidak ada bagimu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu  yang  belum  kamu  sentuh  (campuri)  atau  belum  kamu tentukan  maharnya.  dan  hendaklah  kamu  beri  mereka  mut'ah, bagi  yang  mampu  menurut  kemampuannya  dan  bagi  yang  tidak mampu  menurut  kesanggupannya,  yaitu  pemberian  dengan  cara
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang- orang yang berbuat kebaikan”. 37
Dalam  ayat  diatas  dijelaskan  bahwa  seorang  suami  ketika menceraikan  istrinya  hendaklah  memberikan  suatu  pemberian  kepada istrinya,  dan  pemberian  tersebut  disesuaikan  dengan  kadar  kemampuan dari  suami.  Seorang  suami  tidak  dibebani  kewajiban  tersebut  melainkan menurut  kemampuannya.  Sehingga  suami  yang  betul-betul  tidak mempunyai  kemampuan  untuk  dibebani  memberikan  hak-hak  mantan istri pasca perceraian akan terbebas dari kewajiban tersebut. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah, walaupun suami tidak mampu  untuk  membayar  mut‟ah,  hakim  tetap  saja  menetapkan  nafkah „ iddah Termohon walaupun itu sangat sedikit jumlahnya. 38 Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ath-Thalaq (65) Ayat 7:
                                                                                                     
                                                         
Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah  menurut  kemampuannya.  dan  orang  yang  terbatas rezkinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan Allah  kepadanya.  Allah  tidak  membebani  kepada  seseorang melainkan  (sesuai)  denga  apa  yang  Allah  berikan  kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 39
Dalam Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat 4 (a) dan Pasal 160  KHI,  yang  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  kewajiban-kewajiban suami  kepada  istrinya  maupun  anak-anaknya  harus  disesuaikan  dengan kemampuan suami itu sendiri. Sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut maka  hak ex  officio tidak  dapat  digunakan  untuk  melindungi  hak-hak yang dimiliki mantan istri setelah terjadinya cerai talak jika  suami tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak-hak tersebut. Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Penggunaan  Hak Ex  Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak
Bila  dilihat  dalam  konteks  kemaslahatan, kemaslahatan  manusia adalah  tujuan  utama  dari  pembentukan  dan  pelaksanaan  syari‟at.  Hal
37 Departemen  agama  RI ,    Al-Qur‟an  dan  Terjemahannya ,  (Surabaya:  Mekar Surabaya, 2002), hlm. 48.
38 Khairil  Jamal,  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh, Wawancara ,  Banda Aceh 14 Desember 2016.
39 Departemen agama RI ,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya …, hlm. 817.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tersebut seperti dalam Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Anbiya‟ ayat 107:
                                           
Artinya:“Dan  tiadalah  kami  mengutus  kamu  (Muhammad), melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi  seluruh alam”. 40
Allah  SWT.  Mengutus  Nabi  Muhammmad  SAW  untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan  seluruh  alam.  Tidaklah  terwujud  ajaran-ajaran  Islam  tersebut sebagai  rahmat  bagi  seluruh  alam  kecuali  jika  benar-benar  demi kemaslahatan  dan  kebaikan  bagi  manusia.  Dengan  demikian,  tujuan disyari‟atkannya  ajaran  Islam  ialah  untuk  kemaslahatn  manusia  itu sendiri.  Hal  serupa  juga  dilakukan  oleh  penguasa  (pemerintah  suatu negara)  dengan  meletakkan  kemaslahatan  yang  berupa  keadilan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai  tujuan  utama  pembentukan  Undang- Undang secara umum dan khusus pada setiap pasal-pasalnya. 41
Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan: 42
نانملإاردقب عفديررضلا
Artinya:  “suatu  bahaya  (kemudharatan)  harus  ditolak  sesuai kemampuan”
Dari  kaidah  ini  dapat  diketahui  bahwa  ada  kewajiban menghindarkan diri akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain  bahwa  usaha agar jangan  terjadi suatu  kemudharatan  dengan  segala upaya  yang  mungkin  untuk  diusahakan.  Pada  dasarnya,  Islam  tidak menghendaki kemudhratan pada umatnya karena kemudharatan itu wajib dihilangkan  sebagaimana  hadis  Nabi  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Al- Hakim dari Abi Sa‟id al- Hudri:
ررضلا لاو رارض هم رّراض يرّراض الله همو رّاا رّاا الله ًيلع
Artinya: “Tidak boleh memudharatkan (bahaya) dan tidak boleh dimudharatkan,  bagi  siapa  yang  berbuat  bahaya  kepada  orang lain maka Allah akan berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi  siapa  mempersulit  kepada  orang  lain  maka  Allah  akan mempersulit dia ”. 43
40 Departemen Agama RI ,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya …,  hlm. 461.
41 Samsul Bahri, Metodologi Hukum Islam , (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 92.
42 Ahmad  Sudirman  Abbas, Qawa‟id  Fiqhiyyah ,  (Jakarta:  Pedoman  Ilmu  Jaya,
2004), hlm. 154.
43 Ibid. , hlm. 127
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sehingga dengan demikian, jelas bahwa tindakan yang dilakukan hakim  di  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  selain  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  juga sudah  sesuai  dengan  tujuan  pembentukan  Undang-Undang  itu  sendiri yaitu untuk memberikan kemaslahatn bagi manusia. Hakim
menggunakan kemaslahatn sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  mantan  istri  dengan menggunakan  hak ex  officio -nya  yang  kemudian  direalisasikan  dalam amar  putusan  perkara  cerai  talak,  walaupun  tuntutan  penetapan  hak tersebut  tidak  ada  dalam petitum permohonan  cerai  talak  yang  diajukan oleh Pemohon (suami).
Terlebih  lagi  ketika  hakim  menanyakan  kepada  Termohon tentang hak-hak yang dimiliki seorang istri ketika telah dicerai suaminya karena  talak,  banyak  yang  tidak  tahu  bahwa  mereka  sesungguhnya memiliki  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  suami  sebagai  akibat  dari perbuatan  hukum  cerai  talak.  Sehingga  bila  tidak  dilindungi  dengan menggunakan  hak ex  officio hakim  tentunya  hak-hak  yang  sebenarnya dan  seharusnya  dimiliki  mantan  istri  akan  hilang.  Hal  ini  akan menimbulkan sebuah kamudharatan bagi diri mantan istri lebih-lebih jika mempunyai  anak  tentunya  akan  berpengaruh  kepada  penghidupan  anak- anak juga.
Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa  kemudharatan  bagi  mantan  istri  ketika  sudah  terjadi perceraian.  Dan  juga  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  pengajuan gugatan  lagi  oleh  mantan  istri  untuk  meminta  hak-hak  yang  dimilikinya ke  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  setelah  terjadi  perceraian, karena  hal  tersebut  akan  memberatkan  bagi  mantan  istri  sebab  dalam berproses  di  pengadilan  selain  membutuhkan  biaya,  juga  akan membutuhkan  waktu  yang  tidak  sebentar.  Karena  prinsipnya    dalam berperkara  di  pengadilan  harus  menjunjung  tinggi  prinsip  peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Dalam hukum  Islam,  memberikan hak-hak istri pasca perceraian hukumnya  wajib,  seperti  hak mut‟ah.  Mut‟ah adalah  materi  yang diserahkan  suami  kepada  istri  yang  dipisahkan  dari  kehidupannya  sebab talak atau semakna dengannya. 44 Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 236:
           
44 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 207.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Artinya: “dan berilah mut‟ah mereka” 45
Metode  pemahaman  dalam  firman  Allah  tersebut  merupakan suatu  perintah.  Perintah  secara  hakikat  berlaku  untuk  kewajiban  selama tidak  ada  tanda-tanda  yang  menyertainya  (qarinah)  yang  memalingkan kewajiban  tersebut  kepada  makna  lain,  yakni  sunnah  atau  anjuran  dan atau  lainnya.  Ketika  tidak  didapatkan  qarinah,  perintah  disini  kembali kepada  hakikatnya,  yaitu  wajib. 46 Jadi,  mut‟ah  bagi  istri  yang  tercerai adalah  wajib.  Begitu  juga  dengan  nafkah  „iddah,  suami  berkewajiban memberikan  nafkah  kepada  istri  yang  telah  diceraikannya  selama  masa tenggang tersebut („iddah).
Penegakan hukum oleh hakim tidak semata-mata persoalan yang menyangkut  keterampilan  teknikal,  melainkan  lebih  menyangkut  pada kecerdasan intelektual, kematangan dan keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani serta emosionalitas. 47 Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya  untuk  selalu  membantu  sesama  terutama  yang  sedang  dalam kesulitan  seperti  para  pihak  pencari  keadilan  dalam  perkara  cerai  talak, khususnya termohon yang awam. Nabi bersabda: 48
يرصىيلف امىلظم نام نإو رصو ًل ًوإف ًىيلف املاظ نام نإ املظم وأ املاظ ياخأ لجرلا رصىيلو .
Artinya:  “hendaklah  seseorang  itu  menolong  saudaranya  yang lain baik yang dzalim maupun yang didzalimi. Kalau ia berbuat kedzaliman hendaklah dicegah karena begitulah cara memberikan  pertolongan  kepadanya,  dan  apabila  didzalimi (dianiaya) maka hendaklah membelanya”.
Umar  bin  Khattab,  juga  telah  membuat  instruksi  kepada  para qadhi yang dikenal dengan risalatul qadha‟ , instruksi tersebut berisi asas hukum  acara  perdata  yang  menjadi  pegangan qadhi pada  saat  itu  dan tetap  aktual  hingga  kini.  Salah  satu  instruksinya  yang  mengandung  asas equality before of the law adalah sebagai berikut: 49
هم فيعض سايي لاو لفيخ فير  عمطي لا ىتح كءاضقو لهجو ىفو لسلجم ىف ساىلا سأ للدع
45 Departemen Agama RI ,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya …, hlm. 48.
46 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakah… , hlm. 209.
47 Basuki  Rekso  Wibowo, Pembaharuan  Hukum  yang  Berwajah  Keadilan , Majalah Hukum, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10.
48 Abu  Husain  Muslim  Bin  Al-Hajjaj  An-Naisaburi, Shahih  Muslim ,  Hadis  ari Ahmad  Bin  Abdullah  Bin  Yunus  Dari  Zuhair  Dari  Abu  Zubair  Dari  Al-Jabir  Bin Abdullah Radhiallahu „Anhu, (Kairo: Sya‟bi, 1973), Hadis No. 2584.
49 T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam , (Jakarta: Bulan Bintang,
1970), hlm. 26.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya:  “Samakan  pandanganmu  kepada  para  pihak, dudukkanlah  para  pihak  di  majelis  yang  sama,  pandang  para pihak  dengan  pandangan  yang  sama,  berilah  putusan  yang  adil padanya,  agar  orang  yang  terhormat  tidak  tamak  pada kecuranganmu  dan  supaya  orang  yang  lemah  tidak  merasa teraniaya karena putusanmu”.

## Penutup
Setelah  mengadakan  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  hakim menggunakan  hak ex  officio pada  saat  dimana  pihak  Termohon  tidak mengajukan  gugat rekonvensi dalam  persidangan  mengenai  hak-haknya pasca  perceraian.  Namun,  hak ex  officio tersebut  tidak  dapat  digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan qabla ad-dukhul, istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban  tersebut.  Selanjutnya  hak ex  officio yang  diterapkan  hakim Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  didasarkan  pada  konsep keadilan  dan  kemaslahatan,  karena  tujuan  disyari‟atkannya  ajaran  Islam ialah untuk kemaslahatn manusia itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas,
Fiqh Munakahat , Jakarta: Amzah, 2011. Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, Shahih Muslim , Hadis Dari  Ahmad  Bin  Abdullah  Bin  Yunus  Dari  Zuhair  Dari  Abu Zubair  Dari  Al-Jabir  Bin  Abdullah  Radhiallahu  „Anhu,  Kairo: Sya‟bi, 1973, Hadis No. 2584.
Ahmad  Kamil, Kapita  Selekta  Hukum  Perdata  Agama  dan Penerapannya , Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
Ahmad  Sudirman  Abbas, Qawa‟id  Fiqhiyyah ,  Jakarta:  Pedoman  Ilmu Jaya, 2004. Basuki Rekso Wibowo, Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan ,
Majalah Hukum, Jakarta: IKAHI, 2011.
Fauzan, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan Mahkamah Syar‟iyah di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2005. J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Khairil  Jamal,  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh,  Wawancara, Banda Aceh 14 Desember 2016.
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan, Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama,  UU  No.  7  Tahun  1989, edisi  kedua,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2005. Mahkamah  Agung  RI, Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Peradilan Agama , No. SK Dirjen:
0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
Misran,  Ketua  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh, wawancara ,  Banda Aceh 10 Desember 2016. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan , Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Muh.  Irfan  Husaeni, Hak  ex  Officio  dan  Aktifnya  Hakim  dalam
Persidangan , Diakses melalui http://pa-
pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35,  Tanggal  5 Oktober 2016. Muhammad  Syaifuddin, Hukum  Perceraian ,  Jakarta:  PT.  Bina  Aksara, 2014.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , Cetakan
Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Rinaldi,  Panitera  Muda  Permohonan  Mahkamah  Syar‟iyah  Meureudu,
Wawancara, Meureudu 7 Oktober 2016. Samsul Bahri, Metodologi Hukum Islam , Yogyakarta: Teras, 2008. Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
T.  M.  Hasby  Ash-Shiddieqy, Sejarah  Peradilan  Islam ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1970.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah
Lengkap , Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Yan  Pramadya  Puspa, Kamus  Hukum ,  Semarang,  Aneka,  1977.