## MENUJU DISTRIBUSI RASKIN YANG ADIL (STUDI PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015)
Sri Kamariah
Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo, Surabaya email: srikamariyah@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  about  the  distribution  of  Raskin  and  fakror-Perform analysis  of  what  factors  influence  the  implementation  Raskin  and  Conducting  an  analysis  of alternative  management  model  or  pattern  Raskin  forward,  to  ensure  a  fair  distribution  in  the District Sidayu Sukorejo village, district Gresik. The method is descriptive qualitative method, in  which  the  main  instrument  is  the  researcher's  own  research.  Source  of  data  used  is  the primary  data  source  and  secondary  data  relating  to  the  circumstances  of  the  empirical implementation of policy. In this study, the authors also use survey research to obtain primary data on the distribution of Raskin. on the basis of existing data, the authors attempt to describe / illustrate  a  systematic,  factual  and  accurate  information  on  the  facts,  properties  and relationships between phenomena. The results showed that using the frameworks of Edward III, bureaucratic  structure,  communication,  and  disposition  of  resources,  implementation  of program  distribution  Raskin  conducted  by  Bulog  in  targeting  encountered  an  error  target (mistargeting) despite the relatively low levels, are often not appropriate because it concerned certain groups, rationing is not in accordance with the Policy Raskin Raskin is to share equally on  all  citizens.  Recommendations include the  data  necessary to  analyze  back  associated  RTS- PM Raskin is not on target, RTS By rule-PM receives Raskin as much as 15 kg per month. In fact  in  the  field,  the  distribution  is  often  not  appropriate  number.  Raskin  quota  should  not  be generalized, to be adjusted by the number of family members RTS-PM
Keywords : Distribution Raskin, public policy.

## 1. PENDAHULUAN
Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan  rawan  pangan,  agar  mereka  mendapatkan  beras  untuk  kebutuhan  rumah  tangganya. Program  raskin  tersebut  merupakan  salah  satu  program  penanggulangan  kemiskinan  termasuk dalam  Kluster  I  tentang  Bantuan  dan  Perlindungan  Sosial.  Instruksi  presiden  Nomor  8  tahun 2008 tentang kebijakan perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non  Departemen  tertentu,  serta  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  seluruh  Indonesia  untuk melakukan  upaya  peningkatan  pendapatan  petani,  ketahanan  pangan,  pengembangan  ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional.
Secara  khusus  kepada  Perum  Bulog  diinstruksikan  untuk  menyediakan  dan menyalurkan  beras  bersubsidi  bagi  kelompok  masyarakat  miskin  dan  rawan  pangan  yang penyediannya  mengutamakan  pengadaan  beras  dari  gabah  petani  dalam  negeri.  Penyaluran  beras bersubsidi  bagi  kelompok masyarakat  miskin  bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran rumah  tangga  miskin  (RTM),  disamping  itu  program  ini  dimaksudkan  untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang  penting  dalam  peningkatan  ketahanan  pangan  nasional.  Program  Raskin  dapat  dicapai melalui  Koordinasi  antara  instansi/lembaga  terkait,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah, koordinasi  dilaksanakan  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.
Tidak  seluruh  masyarakat  Indonesia  yang  berhak  atas  Raskin,  hanya  mereka  yang tergolong  miskin  dan  rawan  pangan  di  daerah  tertentu  mendapat  hak  untuk  menerima  Raskin. Sebaran  Rumah  Tangga  Sasaran  Penerima  Manfaat  (RTS-PM)  ditentukan  berdasarkan  Data BPS PPLS 2008  pada Tahun 2011 sampai dengan Bulan Mei 2012 dan berdasarkan Basis Data Terpadu  (BDT)  untuk  Program  Perlindungan  Sosial  yang  bersumber  dari  PPLS  2011  hasil pendataan  BPS  dan  dikelola  oleh  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K) pada Bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang. Untuk memilih kelompok yaitu sesuai kriteria  yang  ditetapkan  data  keluarga  miskin  dan  rawan  pangan  dikumpulkan  dari  berbagai sumber  seperti  Kelurahan,  LSM,  dan  sebagainya.  Data  tersebut  dibawa  ke  Musyawarah  Desa untuk diteliti kebenarannya dan dikoreksi, apabila ada data yang rangkap atau yang tidak sesuai, kemudian  Musyawarah  Desa  memilih  dan  menetapkan  keluarga  yang  termasuk  paling  miskin dan rawan pangan sesuai jumlah plafon yang disediakan. Pemilihan dapat menggunakan sistem rangking sehingga hanya mereka  yang benar-benar paling miskin dan rawan pangan saja yang dipilih. Hasil musyawarah Desa perlu diketahui oleh seluruh masyarakat.
Jumlah beras yang diberikan kepada setiap keluarga miskin  sesuai pedoman adalah 15 Kg beras setiap bulan dengan harga Rp. 1.600/kg. Harga tersebut adalah harga di titik distribusi. Biaya  dari  titik  distribusi  ketempat  masing-masing  ditanggung  oleh  masing-masing  penerima. Raskin  dibagikan  setiap  bulan  di titik distribusi,  waktu  pembagian  setiap  bulan  sesuai  jadwal yang  disepakati.  Titik distribusi  yaitu  lokasi  yang  disepakati  yang  diusahakan  dekat  dengan penerima.  Lokasi  tersebut  adalah  di  Kelurahan  atau  di  Balai  Desa.  Raskin  dibagikan  oleh petugas  yang  ditunjuk  di  titik  distribusi  yang  bersangkutan  Penanggung  jawab  pembagian Raskin  di  Desa/Kelurahan  adalah  Kepala  Desa  atau  Lurah.  Raskin  berasal  dari  gudang Bolog/sub Divre Bolog, beras tersebut diangkut dari gudang oleh Satgas Raskin ke setiap titik distribusi. Satgas Raskin terdiri dari petugas  Bulog/sub Divre Bulog/petugas Pemda atau yang ditunjuk.  Dalam  penyaluran  beras  untuk  masyarakat  miskin  sering  ditemui  kendala-kendala, kendalanya  bisa  dari  masyarakat  bahkan  dari  aparaturnya  itu  sendiri.  Jika  ditemui  para pengelola  Raskin  tersebut  tidak  jujur  dan  amanah  dalam  menjalankan  tugasnya,  dan  uang Raskin  tersebut  tidak  disetorkan  kepada  bulog  hal  ini  sangat  menghambat  penyaluran  Raskin bulan berikutnya dan yang menjadi korban adalah masyarakat.
Kelancaran  penyaluran  Raskin  sangat  bergantung  dari  disiplin  seluruh  pelaku  yang terlibat  dalam  Raskin.  Salah  satu  yang  terpenting  adalah  kelancaran  pembayaran.  Keluarga penerima  harus  lancar  membayar  uang  beras  pada  petugas  di  titik  distribusi.  Petugas  titik distribusi  harus  lancar  dan  segera  menyetor  uang  hasil  penjualan  beras  Raskin  ke  Bulog/sub Divre  Bulog  yang  selanjutnya  harus  segera  disetor  ke  pusat.  Penundaan  pembayaran  hasil penjualan  Raskin  tidak  dibenarkan,  karena  apabila  ada  ketidak  lancaran  dari  salah  satu  titik distribusi  tersebut  akan  menyebabkan  keterlambatan  penyaluran  Raskin  berikutnya,  yang  rugi adalah  masyarakat.  Pembayaran  maupun  kelengkapan  administrasi  Raskin  harus  menjadi prioritas utama sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas.
Program  Raskin  ini  sebenarnya  diawali  dengan  Program  Operasi  Pasar  Khusus  Beras pada  tahun  1998.  Operasi  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  adanya  krisis  ekonomi  pada pertengahan  tahun  1997,  disertai  kemarau  kering  serta  bencana  kebakaran  hutan  dan  ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan  secara  nyata.  Penurunan  ini  dipicu  kenaikan  harga  pupuk  dan  obat  pemberantas  hama yang cukup tinggi.
Harga  beras  kemudian  semakin  meningkat  naik  sejak  bulan  Mei  1997  dan  mencapai puncaknya  sekitar  Mei  -  Juni  1998,  Menghadapi  situasi  ini,  pemerintah  telah  memutuskan membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan Food Crisis Center atau  pusat  penanggulangan  krisis  pangan.  Langkah  ini  ditindak  lanjuti  dengan  diadakannya Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG.
Penunjukan  BULOG  untuk  melaksanakan  program  ini  antara  lain  karena  beberapa alasan  seperti  persiapan  sarana  perdagangan,  sumber  daya  manusia,  dan  stok  beras  BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG mendistribusikan  terlebih  dahulu  berasnya,  kemudian  baru  ditagihkan  kepada  pemerintah. Setiap tahunnya program OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan. Tahun 2002 program ini diganti menjadi program Raskin (beras untuk masyarakat miskin).
Program  Raskin  merupakan  subsidi  pangan  sebagai  upaya  dari  pemerintah  untuk meningkatkan  ketahanan  pangan  dan  memberikan  perlindungan  pada  keluarga  miskin  melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin , Tujuan  program  Raskin  adalah  mengurangi  beban  pengeluaran  rumah  tangga  miskin melalui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan  pangan  pokok  dalam  bentuk  beras.  Sasaran  program Raskin  tahun  2013  adalah  berkurangnya  beban  pengeluaran  19.1  juta  Rumah  Tangga  Miskin (RTM)  berdasarkan  data  BPS,  melalui  pendistribusian  beras  bersubsidi  sebanyak  15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di  titik distribusi.
Sasaran  program  Raskin  Tahun  2013  adalah  sesuai  data  RTS  yang  dikirimkan  oleh TNP2K dengan identitas jelas,  yaitu  Kartu Perlindungan Sosial yang tertulis by name and by address dengan jatah 15 kg per KK selama 12 bulan. Dengan demikian ada beberapa KK yang dicoret  dari  daftar  penerima  Raskin.  Program  Raskin  telah  dilakukan  di  seluruh  Indonesia, termasuk di Jawa Timur.
Tabel.1.1. Data Jumlah Penerima Raskin Kabupaten Gresik per Bulan.
Tahun Jumlah Beras (TON) Jumlah RTS 2013 816,21 54.414 2014 9.740,64 92.768 2015 1.116,26 77.751 Sumber: Bulog Divre Jawa Timur
Dari Tabel 1.1 terlihat pada tahun 2013 dengan adanya verifikasi KK yang berhak dari BPS  untuk menerima raskin turun menjadi 77.751 RTM per KK, dengan PAGU 1.116,26
ton  per  bulan,  Jumlah  yang  diterima  per  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS)    15  kg  dengan  harga tebus   Rp 1.600 per kilogram. Program Raskin di harapkan dapat berlangsung optimal di semua wilayah penerima Raskin, termasuk di wilayah di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik .
Dari  hasil  penelitian  awal,  kebijakan  Raskin  belum  berjalan  sesuai  dengan  sasaran program.  Pada  kenyataannya  implementasi  kebijakan  Raskin  tidak  selalu  berpedoman  penuh pada  prosedur  kebijakan  karena  tergantung  pada  kondisi  dan  situasi  masyarakat  setempat. Banyak pelaksanaan yang  tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum/Petunjuk Pelaksanaan  Raskin.  Penyimpangan  yang  kerap  terjadi  yaitu  tidak  tepatnya jumlah  beras  yang diperoleh  para  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM)  penerima  manfaat  Raskin,  yang  seharusnya berdasarkan  PAGU  Raskin  setiap  RTM  menerima  beras  sejumlah  15  kg  tetapi  yang  diperoleh hanya  sekitar    5  kg  per  RTM/RTS.  Hal  itu  terjadi  karena  keterbatasan    beras  yang  jumlahnya lebih  sedikit  dari  jumlah  warga  yang  menerima  Raskin  sehingga  menyebabkan  mayoritas masyarakat merasa senang namun sebagian kecil juga ada yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Distribusi  Raskin  hingga  kini  masih  memunculkan  beberapa  permasalahan,  Distribusi Program Raskin di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik belum tepat  sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, Data RTS dari BPS dengan data penerima Raskin tidak sama, Akibat dibagi rata maka jumlah beras yang diterima RTM relatif sedikit, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada qualitative reseacrh. Dengan  pendekatan  kualitatif  diharapkan  mampu  menghasilkan  suatu  uraian mendalam  tentang  ucapan,  tulisan  dan/atau  perilaku  yang  dapat  diamati  dari  suatu  individu, kelompok,  masyarakat,  suatu  organisasi/komunitas  dalam  konteks  tertentu  yang  dikaji  dari sudut  pandang  yang  utuh,  komprehensif  dan  holisitik.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Guba  & Lincoln  (1989)  bahwa  penelitian  kualitatif  memang  paling  tepat untuk  melaksanakan  kegiatan penelitian  yang  bersifat  eksploratif  dan  evaluatif,    karena  jenis  dan  desain  penelitian  pada pendekatan naturalistic pada  umumnya  relatif  lebih  leluasa  dalam  menjaring  dan  menetapkan variabel-variabel penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Program Raskin Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Penyaluran  Raskin  di  Desa  Sukorejo  Kecamatan  Sidayu  berdasarkan  surat  Sekda Kabupaten Gresik. Berikut adalah isi surat Sekda Kabupaten Gresik Nomor 511.1/335 tanggal 1 Desember 2013 perihal Penyaluran Raskin Bulan Desember 2013:
1. Jadwal  penyaluran  beras  Raskin  bulan  Desember  2013  akan  dilaksanakan  pada  hari Senin tanggal 7 Desember 2013.
2. Tiap  RTS  akan  menerima  beras  sebanyak  15  kg  dengan  harga  jual          Rp  1.600  dan pembelian tunai.
3. Untuk  pengambilan/penyaluran  beras  Raskin  bulan  Desember  2013  bagi  kelurahan  yang belum  lunas  tidak  dapat  dilayani/ditinggal  dan  pengambilan  beras  di  gudang  Bulog ditanggung sendiri oleh kelurahan tersebut. Untuk itu diminta segera melunasi HPB Raskin bulan November 2013.
4. Selanjutnya  agar  biaya  langsir  yang  dari  APBD  Kabupaten  Gresik  tahun  2013  dapat berlaku  efektif,  maka  diminta  kepada  kelurahan  agar  mengambil  biaya  langsir  (Rp  60/kg). Dengan membawa surat tugas dan kwitansi yang dapat diambil di kecamatan Sidayu. Disamping  itu  juga  dilampirkan  data  RTS  untuk  Desa  Sukorejo  Kecamatan  Sidayu.
Berdasarkan data BPS (441 BTS) dan jumlah beras yang diterima 6.615 kg. Selanjutnya setelah
beras  Raskin  dan  uang  langsir  sudah sampai  di  desa sukorejo,  maka  kelurahan membuat  surat kepada  para  ketua  RW  untuk  mengambil  beras  Raskin  dan  uang  langsir  di  desa  sukorejo. Kemudian  RW  menyerahkan  kepada  ketua  RT  masing-  masing  untuk  dibagikan  kepada  RTS. Setelah satu minggu tiap-tiap RW membayar uang Raskin dari RTS Kasi.Kesra. desa sukorejo. (Bpk Muzayin) yang kemudian uang tersebut disetor ke Bulog lewat BRI.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kelurahan  hanya  berfungsi  sebagai  tempat transit  penyaluran  Raskin  dari  kecamatan/Bulog  ke  RTS  dan  sebagai  koordinator  untuk membayarkan  ke  Bulog  yang  selanjutnya  dikelola  oleh  masing-  masing  RW  dan  RT  untuk didistribusikan ke RTS.

## Implementasi Program Raskin Desa Sukorejo
Pendekatan  dalam  implementasi  program  Raskin  menggunakan  pendekatan Top  Down yang   sangat   umum.   Dikenal   dalam  wacana   Kebijakan   Publik,   padahal keputusan sering kali  tidak  selaras  dengan  materi  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  sebagai  akibat  dari  gerak perubahan keinginan masyarakat lebih cepat dari respon aparat biokrasi terhadap perubahan itu. (Kendala administratif seringkali membuat aparat birokrasi terkesan bekerja lambat), perbedaan karakter  sosial  antara  birokrat  dengan  masyarakat  menyebabkan  persepsi  mereka  berbeda terhadap satu persoalan yang sama.
Sungguhpun  demikian  Sabatier  (Subarsono,  2005)  juga  mengemukakan  dua  kelemahan lain dari pendekatan top-down yaitu:
1. Sebuah  kebijakan  yang  dirumuskan  secara  berkelanjutan  walau  secara  jelas  telah dirumuskan, menyulitkan pemerintah menguak nuansa persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat.
2. Cenderung    melahirkan    proses    kebijakan    publik    yang    tidak    demokratis,  bahkan sangat mungkin melahirkan rezim politik yang otoritarian.
Pembahasan  terhadap  implementasi  akan  difokuskan  pada  isi  dan  lingkungan  kebijakan dengan  acuan  Teori  Merilee  Grindle.  Masing-masing  bagian  ini  akan  dibahas  berdasarkan fenomena  penelitian  yang  diamati.  Proses  analisis terhadap fenomena    pengamatan    dilakukan dengan  proses  triangulasi  baik  dari  sumber informasi maupun isi informasi.

## Isi Kebijakan Program Raskin
a. Pemahaman kepentingan RTS (Rumah Tangga Sasaran)
Hasil    penelitian    menunjukkan    bahwa    waktu    yang    terbatas    pada    saat  tahap perencanaan  menyebabkan  program  pelaksanaan  Raskin  terkesan  “dipaksakan”. Keterbatasan  waktu  tersebut  turut  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan  ditemui  adanya  kesalahan  sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat  yang  relatif rendah.  Hal  ini terindikasi dari  adanya rumah  tangga  tidak  miskin  yang  menjadi  penerima  Raskin (leakage) dan  adanya  rumah tangga  miskin  yang  belum  menjadi  penerima (undercoverage). Beberapa    faktor    yang diperkirakan  melatarbelakangi  kesalahan  sasaran adalah:
1. Tidak    meratanya    kapasitas    pencacah    yang    tidak    ditunjang    oleh  pelatihan  dan bimbingan yang memadai;
2. Cukup  tingginya  subyektivitas  pencacah  dan  juga  ketua-ketua  SLS  (Satuan Lingkungan  Setempat)  yang  bertugas  mendaftar  rumah tangga miskin;
3. Prosedur  penyaringan  rumah  tangga  miskin  (RTS)  tidak  dilakukan secara seksama;
4. Pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah;
5. Terdapat   indikasi   adanya   penjatahan   jumlah   rumah   tangga   target sampai di tingkat rukun tetangga (RT);
6. Indikator    kemiskinan    yang    digunakan    kurang    sensitif    dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh;
7. Konsep   keluarga   atau   rumah   tangga   sasaran   (RTS)   Raskin  tidak ditetapkan secara tegas.
Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa:
1. Alokasi  pentargetan  kewilayahan  sampai  tingkat  kecamatan  relatif cukup baik, sesuai dengan jumlah penduduk miskinnya.
2. Pentargetan   di   tingkat   RT   atau   RW   menunjukkan   hasil   tingkat ketepatan sasaran yang bervariasi.
3. Terdapat  indikasi  bahwa  pendaftaran  rumah  tangga  miskin  susulan kurang selektif.
Seperti halnya yang dikemukakan oleh ibu Suryono (ibu RW) :
”Iya,    saya    paham    siapa-siapa    yang    seharusnya    mendapat    bantuan Raskin,  yaitu orang  miskin  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  akan  tetapi  warga  di  sini semua minta jatah beras, jadi ya dibagi rata saja.”(wawancara 1 Juli 2014)
Demikian juga yang dikemukakan oleh ibu Sukardi :
”Walaupun  itu  jatahnya  orang  miskin,  tetapi  daripada  ribut-ribut  ada  yang  iri  ya baiklah dibagi rata”( wawancara 1 Juli 2014)
Kepentingan  kelompok  sasaran  diakomodir  dengan  baik  melalui  tingkat  RT  ke  tingkat RW. Lewat pertemuan-pertemuan bulanan, seperti yang dikemukakan oleh bapak Saimin selaku ketua RW :
”Sudah   sering   terjadi,   masalah   datang   dari   warga   setiap   nanti pertemuan di tingkat  desa  saya  sampaikan  di  pertemuan  itu,  biasanya  setiap  bulan.  Misalnya  ada desa  kalau  berasnya  item-item,  nanti  saya  sampaikan  di  tingkat  desa,  nanti  di  tingkat desa menyampaikan ke kecamatan” ( wawancara 1 Juli 2014) Seperti halnya yang dinyatakan oleh ibu Waliyah (warga RW III) :
”Kan bisa ngomong ke pak RT dulu atau ke pak RW langsung, biasanya pak RW itu menyampaikan ke pak Lurah” ( wawancara 1 Juli 2014)
Komentar  ini  dikuatkan  oleh  yang  membidangi  dan  mengkoordinasi  distribusi  ditingkat desa yaitu bapak Muzayin selaku Kasi kesra menjelaskan bahwa:
“Penyaluran  beras  Raskin  kewarga  yang  berhak  mendapat  program  tersebut dibagi secara merata sehingga tidak terjadi keributan warga, proses pembagian beras raskin  didata  dengan  dibagi  ada  yang  mendapatkan  daftar  nama  pokok,daftar  nama gilir  1,  2  dan  3  dengan  penyalurannya  melalui  dibagikan  kupun  sehingga  pembagian itu merata. Sebenernya aturan itu tidak dibolehkan tetapi kita demi warga agar warga kita tidak terjadi ramai gara-gara beras raskin” ( wawancara 1 Juli 2014)
Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat paham siapa sasaran  Raskin  (RTS)  akan  tetapi  karena  kondisi  masyarakat,    maka    para    pelaksana berdasarkan  kesepakatan  warga mengambil kebijakan untuk membagi rata jatah Raskin pada semua warga. Pembagian jatah Raskin secara merata ini sebetulnya telah memberikan gambaran bahwa   terjadi   kesalahan   dalam   proses   pendataan   terhadap keluarga miskin. Persoalan akan  muncul  apabila  terjadi  penambahan  jumlah  penduduk  miskin  di  suatu  wilayah.  Ketika jatah Raskin didasarkan pada sistem alokasi maka akan terjadi mekanisme pengurangan jumlah beras yang diterima  akan  tetapi  kemungkinan  akan  terjadi  penurunan  kualitas  beras yang dibagikan.
Kebijakan  Program  Raskin  bagi  rumah  tangga  miskin  diharapkan  dapat  menekan peningkatan   proporsi   penduduk   miskin.   Namun,   tingkat kemiskinan akan semakin tinggi jika tingkat ketepatan semakin rendah. Sementara   itu,   masalah   ketepatan   sasaran   sendiri dipengaruhi      oleh  mekanisme  penentuan/identifikasi  sasaran.  Mengingat  sasaran  program adalah  rumah  tangga  miskin,  kriteria  dan  mekanisme  penentuan  atau  pengukuran  kemiskinan menjadi  sangat  penting,  walaupun  konsep  dan  pengukuran  kemiskinan  itu  sendiri  masih diperdebatkan oleh banyak kalangan.
Pengukuran  kemiskinan  dapat  dibedakan  dalam  dua  tingkatan,  ukuran  kemiskinan makro   dan    mikro.   Ukuran   kemiskinan    makro   biasanya diperlukan untuk pentargetan wilayah (geographic targeting) , sedangkan ukuran kemiskinan mikro dibutuhkan untuk sasaran rumah  tangga/keluarga.  Pemetaan  kemiskinan (poverty  mapping) ,  baik  yang  dihasilkan  oleh BPS untuk seluruh wilayah Indonesia  menyediakan  ukuran-ukuran  kemiskinan untuk berbagai tingkatan wilayah dari provinsi sampai dengan desa/kelurahan, yang merupakan salah satu alat yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  pentargetan  kewilayahan.  Sedangkan  untuk pengukuran  kemiskinan  mikro,  yaitu  rumah  tangga/keluarga,  dibutuhkan  suatu  kriteria operasional  yang  dapat  dengan  mudah  digunakan  untuk  mengidentifikasi  siapa    dan bagaimana    orang    miskin.    Untuk    tujuan    tersebut,    umumnya  digunakan  pendekatan karakteristik rumah tangga.
Selama ini, kriteria keluarga prasejahtera 2 dari Badan Koordinasi Keluarga   Berencana Nasional      (BKKBN)      banyak      digunakan      dalam  penentuan  sasaran  penerima  bantuan. Namun,  untuk  penentuan  sasaran  penerima  program  Raskin  kali  ini,  digunakan  kriteria miskin  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yang  ditentukan  dengan  menggunakan  metode  uji pendekatan      kemampuan (proxy-means      testing) dan      didasarkan      pada  kerangka  kerja kontekstual, yang berarti variabel kemiskinan untuk tiap kabupaten/kota tidak selalu sama.

## Manfaat Raskin yang diterima oleh RTS
Hasil    penelitian    menunjukkan    bahwa    secara    umum  tingkat    kepuasan  penerima terhadap  pelaksanaan  Raskin  adalah  paling  tinggi  dibanding tingkat  kepuasan  aparat/tokoh desa/kelurahan  atau  kabupaten/kota. Meskipun  demikian,  penerima  maupun  aparat/tokoh  di tingkat desa/kelurahan  dan  kabupaten/kota  menilai  sosialisasi  merupakan  aspek yang paling tidak memuaskan. Sedangkan cara pencairan Raskin merupakan aspek yang paling memuaskan. Hasil wawancara mendalam bukan penerima juga menunjukkan kondisi tingkat kepuasan yang tidak jauh berbeda.
Penelitian  ini  juga  menunjukkan  adanya  perbedaan  penilaian  terhadap  keberadaan Raskin. Sebagian aparat kurang setuju karena menganggap Raskin     sebagai “program   yang hanya    memberi    ikan,    bukannya    kail” Sebagian  aparat  lainnya  setuju  sepanjang pelaksanaannya  tepat  sasaran.  Sementara  itu,  masyarakat  penerima  merasa  terbantu  dengan keberadaan Raskin dan mereka menilai keberadaan program tidak mempengaruhi etos kerja.
Pedoman umum Raskin menunjukkan bahwa tujuan program Raskin adalah mengurangi beban  pengeluaran  rumah  tangga  miskin  melalui  pemenuhan  pembagian  kebutuhan  pangan pokok dalam bentuk beras. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh warga seperti yang dikemukakan oleh pak Hengki (ketua RW) :
”Ya jelas bermanfaat sekali untuk warga disamping harganya murah ya apalagi situasi sekarang kan tidak menentu, ada yang kerjanya hanya pocokan  saja,  ada  yang  tukang bangunan.  Ya  jelas  program  ini bemanfaat sekali buat mereka-mereka” ( wawancara 1 Juli 2014)
Demikian juga pernyataan dari ibu Waliyah
”Iya ahamdulillah, saya senang sekali ada Raskin ini, ya soalnya harganya itu yang murah, pengeluaran per bulannya lebih irit. Ketimbang kita kalau beli beras yang ada di warung harganya sampai Rp 6.000 itu saja Cuma dapat 1 kg, kalau Raskin kan Rp 10.000 dapat 5 kg to.. Sebenarnya harganya Rp 9.000  yang seribu buat iuran beli plastik untuk mbungkusi berasnya” ( wawancara 1 Juli 2014)
Hasil  dari  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  (RTS)  sangat senang, merasa mendapatkan manfaat, dan terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok berupa  beras  walaupun  mereka  hanya  menerima  5  kg  per  KK  dengan  harga  Rp  2000,-/kg seharusnya  menurut  PAGU  Raskin  2013  per  KK  mendapat  15  kg  dengan  harga  Rp  1.600/kg. Meskipun  demikian,  sebagian  besar  RTS  program  Raskin  merasa  bahwa pembagian beras
kepada  warga  miskin  mempunyai  manfaat  minimal  kebutuhan      dalam      satu      minggu. Beberapa      responden      yang      ditemui  menyatakan  bahwa  program  ini  harus  terus  dijalankan dan kalau bisa penerimaan beras dapat tepat waktu  dan tepat jumlah.
Wawancara dengan Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik  :
“Penyaluran raskin itu harus sesuai dengan prosedur dan aman bagi perangkat desa  dan  masyarakat  supaya  tidak  terjadi  gejolak  gara-gara  raskin,  kami  pemerintah desa harus membagi sesuai dengan data dari BPS yang sudah ada sejak dulu, tetapi ada masalah dilapangan terkait beras bulog yang sudah berbau dan masyarakat kalau sudah dapat  beras  dijual  lagi  ketengkulak  khusus  beras  bulog,  dan  tengkulak  tersebut  dijual lagi  kebulog,  artinya  ada  mata  rantai  beras  didistribusikan  kemasyarakat  tetapi masyarakat tidak mau konsumsi dikarenakan berasnya berbau membahayakan kesehatan sehingga dijual kembali” (wawancara 2 juli 2014).
Pernyataan kepala desa dikuatkan oleh warga RW 2 namanya tidak mau disebut :
“beras songko bulog niku ambune ora enak, mosok masyarakat diwei mangan beras  seng  ora  genek  dipangan,  mangkane  tak  dol  hasile  adol  tak  tukokno  beras  seng lewih apik ben gak penyakiten, wes gak duwe loro-loroen yo opo pemerintah” artinya “ Beras dari  bulog  itu  berbau  tidak  enak,  apakah  masyarakat  diberi  makan  beras  yang tidak  bisa  dimakan,  mangkanya  saya  jual  hasilnya  jual  beras  saya  belikan  beras  yang lebih bagus sehingga tidak sakit-sakitan gimana pemerintah” (wawancara 2 Juli 2014) Pernyataan  koordinator  dan  penanggung  jawab  distribusi  beras  tingkat  desa  Bapak Muzayin menjelaskan bahwa:
“Pembagian  beras  raskin  kami  bagi  dengan  sistem  gilir  sehingga  merata pembagian beras raskin di desa kami, masalah dijual kembali oleh warga itu hak warga kami  terserah,  yang  penting  mekanisme  itu  berjalan  dengan  baik  tidak  terjadi  gejolak warga, saya sampaikan daftar nama penerima beras raskin di desa kami” (wawancara 2 Juli 2014)

## Perubahan kondisi RTS setelah mendapatkan Raskin
Suatu  program  yang  bertujuan  mengubah  sikap  dan  perilaku  kelompok  sasaran  relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan  beras  kepada  kelompok  masyarakat  miskin  (Subarsono  :2005).  Dengan  adanya program  Raskin,  masyarakat  yang  tadinya  tidak  mampu  membeli  beras,  diharapkan  kemudian berubah  menjadi  terbantu  dan  mampu  untuk  membeli  karena  harganya  relatif  murah.  Seperti yang dikemukakan oleh pak Saimin :
”Saya  kira  program  ini  kan  program  dari  pusat  dari  pemerintah  ya  kepengennya masyarakat  bisa  mampu  membeli  beras  yang  harganya  juga  nggak  terlalu  mahal  kan Cuma Rp 1.600/kg ketimbang mereka yang beli di warung kan nyampe Rp 7.000 an yah” ( wawancara 1 Juli 2014)
Demikian juga menurut Bapak Hengki  :
”Kalau  menurut  saya  perubahan  yang  ingin  dicapai  ya  dalam  hal  perekonomian. Dengan  adanya  program  ini,  yang  tadinya  tidak  mampu  untuk  memberi  beras diharapkan akan mampu terbantu untuk membelinya” ( wawancara 1 Juli 2014)
Hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan  yang  diinginkan  dengan  adanya program  ini,  bagi  RTS  adalah  masyarakat  mampu  membeli  beras  untuk  kebutuhan  pangan sehari-hari. Hasil analisis pembagian manfaat tersebut  memperlihatkan  cukup  besarnya  variasi tingkat  ketepatan  sasaran, bahkan dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama, sehingga sulit untuk  menarik  kesimpulan  secara  umum  tentang  tingkat  ketepatan  sasaran  Raskin  .  Dari  hasil analisis pembagian manfaat tersebut di atas, tingkat ketepatan sasaran Raskin dapat dievaluasi, baik  di  tingkat  kewilayahan  maupun    di    tingkat    rumah    tangga.    Namun    demikian,    perlu diperhatikan bahwa setiap ukuran yang digunakan dalam mengevaluasi ketepatan sasaran akan
memberikan hasil yang berbeda. Keragaman pengukuran ketepatan sasaran dapat dijelaskan jika diketahui dengan tepat konsep dan metode pengukuran kemiskinan pembanding yang digunakan serta unit/tingkat analisisnya.

## Ketepatan sasaran Program Raskin Desa Sukorejo
Penentuan RTS yang dapat menerima Raskin sudah diputuskan oleh kelurahan yaitu dari BPS,  berupa  kartu  yang  sudah  ada  nama  dan  alamatnya.  Tetapi  ada  warga  miskin  yang  tidak dapat  Raskin.  Sebaliknya  warga  yang  cukup  mampu  mendapatkan  kartu  sehingga  terjadi keresahan. Untuk mengatasi  masalah  ini  ketua  RW  berperan  dalam  mengatur  pembagian Raskin kepada warganya. Hasil wawancara dengan ketua RW II dan RW IV :
RW  II  warga  yang  mendapat  Raskin  200  KK,  jatah  Raskin  hanya  74  sak @  15  kg, Dengan musyawarah warga semua warga dapat 5 kg tiap KK. Lain halnya yang terjadi di RW IV dimana 40% warga miskin yang seharusnya  menerima  Raskin  tidak  dapat kartu,  padahal  memperoleh BLT yang menunjukkan warga kurang mampu. Agar tidak timbul konflik, maka  dibagi  merata  tapi  untuk  warga  yang  tidak  dapat  kartu  dapat Raskinnya  tidak  tiap  bulan,  untuk  warga  yang  dapat  kartu  memperoleh setiap bulan. ( wawancara 1 Juli 2014)
Hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  data  BPS  dapat  dikatakan    tidak valid  karena  proses  pendataannya  tidak  ada  koordinasi dengan RT dan RW (menurut ketua RW  III,  ada  warganya  yang  sudah  tergolong  mampu  dapat  kartu  Raskin,  sebaliknya  yang miskin  tidak  dapat  karena  waktu  pendataan  RT  dan  RW  tidak  tahu),  sehingga  pengambilan keputusan untuk pembagian Raskin atas musyawarah warga dan diputuskan oleh ketua RW.
Secara umum, koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Raskin dinilai lemah. Indikasinya antara lain: 1) dokumen dari pusat tentang Raskin terlambat atau bahkan tidak diterima pemda; 2)  pendataan  rumah  tangga  miskin  dilakukan  sebelum  Inpres  No.  12  Tahun  2005  tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin keluar; 3) Rakor tingkat menteri Bidang Kesra kurang tepat dalam menafsirkan Inpres tersebut, yakni tugas Departemen Dalam  Negeri  (Depdagri)  sebagai  koordinator  pelaksanaan  dan  pengawasan  berubah  menjadi pengawasan  dan  penanganan  pengaduan.  Oleh  karenanya,  salah  satu  fungsi  pemda  sebagai kepanjangan  tangan  Depdagri  untuk  mengkoordinasikan  pelaksanaan  Raskin  tidak  dilakukan dan  sebagian  pemda  merasa  tidak  dilibatkan  secara  resmi  dalam      pelaksanaan      Raskin. Sebagian    pemda   juga   mempertanyakan komitmen   pemerintah    pusat    atas   pelaksanaan politik    desentralisasi    dan  otonomi  daerah  karena  Raskin  bersifat  sentralistik  dan dilaksanakan  oleh institusi yang juga sentralistik (Bolog dan Kecamatan).
Sifat  ketertutupan  proses  pendataan  dan  penetapan  penerima  Raskin  dirasakan bertentangan  dengan  proses  demokratisasi  yang  tengah  dibangun.  Dalam  kaitan  ini  terdapat konflik  antara  larangan  BPS  mempublikasikan  identitas  responden  (UU  No.  16  Tahun  1997 tentang  Statistik)  dengan  kebutuhan  demokrasi  untuk  mengkonsultasikan  calon  penerima Raskin  dengan  publik  lokal.  Ketika  hasil  pendataan  rumah  tangga  miskin  menimbulkan keresahan  sosial-politik  barulah  pemerintah  pusat  secara  serius  meminta  pemda  melakukan langkah-langkah  “pengamanan,”  antara  lain  melalui  instruksi  pembentukan  posko  pengaduan. Dalam hal ini pemda terposisikan seolah-olah sebagai “pemadam kebakaran” . Pada  dasarnya,  kesederhanaan  birokrasi  penyelenggaraan  program  Raskin  yang diserahkan  kepada  Bulog  dan  pemerintah  daerah  merupakan  kunci    keefisienan    pelaksanaan program  ini.  Persoalan  kemudian  muncul lebih   karena   kedua   pelaksana   tersebut   adalah instansi      yang      para  karyawannya  biasa  bekerja  dengan  pendekatan  teknis,  sementara kemiskinan  merupakan  persoalan  yang  berdimensi  jamak  dan  memerlukan  pendekatan  sosial, ekonomi, dan politik secara komprehensif.
Yang seharusnya berhak menerima raskin sebanyak 313 RTS-PM, karena di Tahun 2013 menurut data PPLS 2011 yang dikelola TNP2K pagu raskin desa Sukorejo hanya 217 RTS-PM,
sehingga untuk memenuhi jumlah 313 RTS-PM tersebut dari hasil Musyawarah Desa (Mudes) ditetapkan  ada  2 (dua)  kelompok  penerima  raskin  yaitu  Penerima  Pokok  dan  Kelompok  Gilir. Untuk penerima pokok pembagiannya setiap raskin datang mereka menerima raskin, sedangkan Kelompok  Gilir  pembagiannya  2  (dua)  kali  raskin  datang  mereka  baru  dapat  dengan  kartu pengambilan raskin yang berbeda warna. Adapun rincian Kelompok Penerima Raskin di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebagai berikut  :
1. Kelompok  pertama  disebut  dengan Penerima  Pokok, dengan  Kartu  pengambilan raskin  berwarna  hijau  sebanyak  121  RTS-PM,  pagu  15  Kg  per  RTS-PM  per  bulan, artinya  setiap  raskin  datang  di  Kantor  Desa  (Titik  Distribusi/Titik  Bagi)  kelompok penerima pokok ini setiap bulan raskin datang mereka menerima raskin.
2. Kelompok  kedua  disebut  dengan Gilir  1,  dengan  kartu  pengambilan  raskin  berwarna biru    sebanyak  96  RTS-PM  .  Kelompok  ini  menerima  raskin  pada  bulan    pertama. Berikutnya  pada  bulan  ketiga,  artinya    2    (dua)  kali  raskin  datang  mereka  baru menerima.
3. Kelompok ketiga disebut dengan Gilir 2, dengan kartu pengambilan raskin berwarna kuning    sebanyak  96  RTS-PM.Kelompok  ini  menerima  raskin  pada  bulan kedua.Berikutnya pada bulan keempat, sama dengan kelompok Gilir 1 bahwa 2 (dua) kali raskin datang baru menerima.

## Kejelasan implementor tentang Program Raskin
Permasalahan  yang  muncul  menyangkut  pentargetan  dan  penyaluran Program  Beras Miskin  terkait  dengan  lemahnya  sosialisasi  program.  Hasil wawancara penulis dengan Bapak Riadi, SE.  Sebagai Kasi  Pelayanan  Publik Bulog    Sub   Divre    I   Gresik,   menyatakan  bahwa lemahnya  sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme  pengaduan.  Sosialisasi  kepada  masyarakat  bisa  dikatakan  tidak  dilakukan. Meskipun    sosialisasi    untuk    jajaran    Pemda    dilakukan,    namun  agak  terlambat  dan informasinya  hanya  tentang  rencana  pendataan.  Hal  ini  diperparah  dengan  tidak  tersedianya petunjuk pelaksanaan program yang menyeluruh di tingkat Pemda. Bahkan beberapa surat yang terkait dengan pelaksanaan Raskin dari pemerintah pusat yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum  Pemda  setempat,  seperti  Inpres,  SK  Menko  Kesra  dan  SK Mendagri,  terlambat  datang atau  bahkan  tidak  diterima.  Di  satu  pihak,  minimnya  sosialisasi  pada  tahap  pendataan  dapat mengurangi  munculnya moral  hazard dalam  penentuan  target.  Di  pihak  lain,  kurangnya sosialisasi  secara  menyeluruh  justru  mendorong  munculnya  salah  persepsi  dan  kecemburuan sosial.
Secara  kelembagaan,  di  daerah  tidak  ada  yang  merasa  bertanggung  jawab    untuk melakukan    sosialisasi,    sedangkan    Kementerian    Komunikasi  dan  Informasi  (Menkominfo) sebagai penanggung jawab sosialisasi nasional hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang jangkauannya  terbatas  dan  hanya  dapat  diakses  oleh  kalangan tertentu. Upaya penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin pun, selain datangnya terlambat,   jumlahnya   terbatas,   juga   kurang   informatif   bagi masyarakat umum. Selain itu, kelembagaan  yang  menangani  pengaduan  dan  pemantauan  program  juga  tidak  berjalan  di semua wilayah.
Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia tidak diinformasikan secara luas  kepada  masyarakat  sehingga  terjadi variasi jalur pengaduan.    Adanya    kesalahan    sasaran (mistargeting) yang  diperparah dengan  sosialisasi  yang  tidak  memadai,  khususnya  tentang kriteria  target  dan  tujuan  program,  telah  memicu  munculnya  ketidakpuasan  masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman, hingga pengrusakan. Pengaduan yang berbentuk aksi protes dan ancaman biasanya ditangani oleh kepala desa/lurah dibantu oleh aparat keamanan/kepolisian.  Di  beberapa  daerah  aparat  pemda  kabupaten/kota  dan  kecamatan  serta
BPS  juga  turun  tangan.  Aksi  protes  dan  ancaman  dari  masyarakat  tersebut  dapat  diredam dengan:
1. Dibukanya pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak
2. Adanya      kesediaan      penerima      Raskin      untuk      membagi      sebagian  bantuan kepada rumah tangga miskin lainnya
3. Ada    pejabat    yang    menjanjikan    bahwa    pendaftar    susulan    akan  menerima Raskin pada tahap berikutnya
Implementor/pelaksana  program,  dalam  hal  ini  tim  dari  kelurahan,  ketua  RW  dan  ketua RT  masing-masing  sudah  paham  terhadap  tugasnya  dan  mendukung  Raskin.  Sosialisasi Program  Raskin  adalah  kegiatan  penunjang  program  untuk  memberikan  informasi  yang lengkap sekaligus pemahaman yang  sama  dan  benar  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan terutama kepada pelaksana, masyarakat umum dan khususnya Rumah Tangga Miskin penerima manfaat.  Informasi  dan  pemahaman  yang  sama  dan  benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan  pemerintah,  tujuan,  sasaran,  pengelolaan,  pengorganisasian,  pengawasan  dan pelaporan serta hak-hak kewajibannya masing-masing.
Sosialisasi program Raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara  lancar,  tertib,  tepat  waktu  dan  terencana  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan.  Demikian pula,  apabila  dalam  pelaksanaan  program  masih  ditemui  adanya  indikasi  penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui atau mengadukan  sekaligus  penyelesaian  masalahnya  melalui  jalur  Unit  Pengaduan  Masyarakat (UPM) yang tersedia.
Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut:
1) Rapat Koordinasi
Rapat  koordinasi  diselengarakan  diseluruh  tingkatan  mulai  dari  pusat,  provinsi, kabupaten/kota    sampai    desa/kelurahan.    Hal   ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan pemahaman  berbagai  instrumen  yang  diperlukan  sehingga  pelaksanaan  program Raskin berjalan dengan   baik.   Sosialisasi   di   tingkat   desa/kelurahan   dilaksanakan melalui  forum  musyawarah  desa/kelurahan  yang  telah  ada,  sebagai  forum  interaksi antar  pelaksana  dan  masyarakat.  Disamping  itu,  sosialisasi  juga  dilakukan  pada  saat pelaksanaan distribusi dan/atau forum pertemuan tingkat desa/kelurahan lainnya.
2) Media Massa Sosialisasi  melaui  media  massadimaksudkan  untuk  mempercepat dam memperluas jangkauan  sasran  sosialisasi.  Sosialisasi  melalui  media    massa    dilakukan    melalui media    cetak    antara    lain    koran,  majalah  maupun  media  elektronik  seperti  radio, televisi dan internet baik ditingkat nasional maupun daerah.
3) Media Lainnya Sosialisasi   juga   dapat   dilakukan   dengan   memanfaatkan   media lainnya antara lain  buklet,  brosur,  stiker,  spanduk  maupun  forum  keagamaan,  budaya,  arisan  dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.
Sosialisasi  Raskin  di  Desa  Sukorejo  Kecamatan  Sidayu  dengan  cara  rapat  koordinasi melalui    musyawarah    dengan    melibatkan    staf    kelurahan,    para  ketua  RW  dan  ketua  RT, selanjutnya hasil dari musyawarah diinformasikan kepada warga melalui rapat RT.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga agar program Raskin dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, di RW II dengan membagi rata kepada setiap warga yang tidak  mampu baik  yang  dapat  kartu  maupun  yang tidak. Di RW III dengan membagi secara rata pada setiap warga  dan  bergilir  menjadi  yang  bulan  ini  dapat,  bulan  depan  belum  tentu  dapat,  tergantung jumlah beras yang diterima.
Di  RW  IV  dengan  membagi  secara  rata  kepada  semua  warga  miskin  yang  dapat kartu setiap bulan sedangkan yang tidak dapat kartu hanya mendapatkan dua bulan sekali. Dari
data  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementor  cukup  paham  tugasnya  masing- masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi boleh dikatakan belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampupun mendapatkan Raskin.
Tabel. 4.12.
Rekapitulasi RTS-PM Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2015
NO KECAMATAN DESA JUMLAH RTS-PM JUMLAH (RTSX15 Kg) SIDAYU - 130 ASEMPAPAK - 009 65 975 BUNDERAN - 013 50 750 GEDANGAN - 021 219 3285 GOLOKAN - 018 515 7725 KAUMAN - 014 9 135 KERTOSONO - 003 268 4020 LASEM – 002 225 3375 MOJOASEM - 008 46 690 MRIYUNAN - 010 142 2130 NGAWEN - OO6 216 3240 PENGULU - 015 34 510 PURWODADI - 012 146 2190 RACIKULON - 004 54 810 RACITENGAH - 005 106 1590 RANDUBOTO - 007 400 6000 SAMBIPONDOK - 019 63 945 SEDAGARAN -  016 65 975 SIDOMULYO - 011 43 645 SROWO - 017 111 1.665 SUKOREJO - 001 217 3255 WADENG - 020 579 8685 3573 53595
Sumber  :    Sub Divre Surabaya Utara (Menunjuk Surat Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat, ditindaklanjuti Surat  Gubernur Jawa
Timur   Nomor  :  518/2453/021/2012
Tabel.4.13. Alokasi Pagu Raskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

## Kendala Program Raskin di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Pemerintah  mengakui  ada  enam  titik  kritis  atau  kelemahan  yang  harus  dibenahi  dalam pengucuran bantuan Raskin tahap pertama. Keenam titik kritis tersebut meliputi:
1. Proses pencacahan atau pendataan rumah tangga miskin;
2. Proses penetapan kategori rumah tangga miskin;
3. Proses pembagian kartu;
4. Proses penyaluran bantuan;
5. Proses sosialisasi;
6. Proses penanganan pengaduan;
Sedangkan  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  di  lapangan,  kendala  yang  dihadapi program Raskin di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik  ini, antara lain :
1. Penyimpangan    kualitas    beras    yang  jelek  artinya  berbau,    diikuti  dengan  penyimpangan harga beras yang seharusnya Rp 1600/kg menjadi Rp.2000/kg.
2. Pembagian  kartu  Raskin  mengandung  unsur  subyektifitas  sehingga  tidak tepat sasaran serta dibagi menjadi penerima pokok, gilir 1 Dan gilir 2 serta gilir 3.
3. Data  RTS  (Rumah  Tangga  Sasaran)  dari  BPS  tidak  valid  dan  tertutup, sehingga ada warga  miskin  tidak  dapat  kartu  dan  yang  mampu  dapat,  sehingga  menimbulkan  ancaman, tuntutan dan kecemburuan sosial.
4. Kebijakan  ketua  RW  dan  RT  bahwa  semua  warga  dapat  beras  (bagito) mengakibatkan pembagian  Raskin  tidak  sesuai  dengan  aturan  (15  kg/RTS),  hal  ini  diakibatkan  kurang sadarnya  warga  mampu  yang  seharusnya  tidak  dapat  tetapi  menuntut  untuk  mendapatkan bagiannya.
5. Pembayaran Raskin oleh RTS yang sering tertunda (hutang).
4. SIMPULAN
Implementasi Kebijakan Raskin a.   Isi Kebijakan
1. Pemahaman kepentingan RTS
dalam  menentukan  sasaran  ditemui  adanya  kesalahan  sasaran (mistargeting) meskipun    dalam    tingkat    yang    relatif    rendah,    sering  tidak  tepat  karena mementingkan  kelompok-kelompok  tertentu (subyektifitas) ,  pembagian  jatah  Raskin tidak  sesuai  dengan  Kebijakan  Program  Raskin  yaitu  dengan  membagi  rata  pada semua warga.
2. Manfaat Raskin yang diterima oleh RTS
Manfaat  dari  Program  Raskin  ini,  dinilai  sangat  kurang  akibat  adanya  ”Bagito”, sehingga   belum   dapat     mengurangi   beban   pengeluaran rumah tangga miskin.
3. Perubahan kondisi RTS setelah mendapatkan Raskin
Sebagian  besar  RTS  program  Raskin  merasa  bahwa  pembagian  beras  kepada  warga miskin mempunyai manfaat minimal kebutuhan dalam satu minggu.
4. Ketepatan sasaran Program Raskin
Ketidaktepatan  sasaran    didukung  dengan  data  BPS  yang  tidak  valid,  karena pendataannya tidak berkoordinasi dengan RT dan RW setempat (bersifat tertutup).
5. Kejelasan implementor  tentang Program Raskin
Implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan  dengan baik  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Akan  tetapi   belum tepat        sasaran karena    warga    yang    tergolong    mampu mendapatkan Raskin.
6. Kualitas dan kuantitas SDM sebagai implementor Bulog  sebagai  pelaksana  teknis  pencairan  beras  tidak  hanya  terpaut  dengan  unsur kapasitas  teknis  saja,  selain  itu  unsur  tanggung  jawab  dan  komitmen  yang  di tingkat Kelurahan, RW hingga RT tidak kalah penting artinya.
b.   Lingkungan Kebijakan
1. Kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  implementasi  Program  Raskin  cukup    mampu mewujudkan  kehendak  dan  harapan  sehingga  dapat berjalan dengan lancar karena sesuai dengan kondisi masyarakatnya.
2. Karakteristik  rezim  yang  berkuasa,  Strategi  distribusi  Raskin  tidak  menuai  protes karena kebijakan rezim yang berkuasa berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Tingkat  kepatuhan  dan  responsivitas  kelompok  sasaran  Respon    warga    baik    dan antusias    serta    mematuhi    strategi    distribusi  Raskin.  Meskipun  ada  beberapa  warga yang masih hutang.

## Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Raskin.
a. Adanya  enam  titik  kritis  dalam  proses  pelaksanaan  Program  Raskin  yang  diakui pemerintah  yaitu  :  proses  pencacahan  atau  pendataan  rumah  tangga  miskin,proses penetapan kategori rumah tangga  miskin, proses pembagian kartu, proses penyaluran bantuan, proses sosialisasi, proses penanganan pengaduan.
b. Penyimpangan kualitas beras diikuti dengan penyimpangan harga beras.
c. Pembagian  kartu  Raskin  mengandung  unsur  subyektifitas  sehingga  tidak  tepat sasaran.
d. Data  RTS  tidak  valid  dan  tertutup,  sehingga  ada  warga  miskin  tidak  dapat kartu dan yang mampu dapat.
e. Kebijakan ketua RW dan RT untuk Bagito.
f. Pembayaran Raskin oleh RTS yang sering tertunda (hutang).

## Saran Pendistribusian Ke depan agar Lebih Baik
Pengelolaan  Raskin  ke  depan    mengacu    pada    indikator  kinerja  Raskin  terdapat enam tepat, yaitu:
1. Tepat sasaran penerima manfaat, supaya penyempurnaan kartu penerima program harus dikoordinasikan dengan  RT,  RW dan Kelurahan  penerima  Raskin  sehingga  transparan dan akuntabel.
2. Tepat jumlah,  jumlah Raskin yang dibagikan  ke  masyarakat seharusnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini (tahun 2013) ditetapkan 15  kg per RTS per bulan, selama 12 bulan.
3. Tepat  Harga,  harga    Raskin    yang    dibebankan    pada    masyarakat    seharusnya    sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini (tahun 2013) ditetapkan Rp. 1.600 per kilogram.
4. Tepat waktu, jadwal  distribusi  ke  masyarakat,  sebaiknya  sesuai  dengan  waktu  yang dijadwalkan,  oleh  karena  itu  dalam  hal  ini,  pemerintah  harus  membantu  operasional penyaluran raskin hingga sampai ke desa yang dituju .
5. Tepat Administrasi,  pembayaran Raskin  yang  tertunda  (hutang) harus  didesain dengan mempertimbangkan      karakter      perilaku      masyarakat      penerima      Raskin  misalnya dengan cara menabung sesuai kemampuan yang dikoordinir oleh tim yang ditunjuk RT, RW atau Kelurahan.
6. Tepat  Kualitas,  perlu  ditingkatkan  terutama  terkait  dengan  kualitas  beras  dimana kualitas  beras  ini  masih  sangat  rendah,  ada  kesan  bahwa  beras  yang  diberikan sebetulnya sudah tidak layak untuk dimakan. Bulog sebagai penanggungjawab

## 5. REFERENSI
Arikunto,   Suharsimi.   2002. Prosedur   Penelitian   Suatu   Pendekatan   Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
Chamsah,  Bachtiar,  2007,  http://  www.setneg.go.id/index.php?  Option  =  com_content  & task=view&id  = 216&Itemid=76. Diakses 29 Juni 2014
Ekowati,   Lilik.   2005. Perencanaan,   Implementasi   dan   Evaluasi   atau Program. Surakarta : Pustaka Cakra
http : // www.kompas.com / kompas-cetak /0402/10/ ekonomi/ 84716. Diakses 29 Juni 2014 Islamy,    Irfan.    2000. Prinsip-Prinsip    Perumusan    Kebijaksanaan    Negara. Jakarta:  Bumi Aksara
Kementrian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat.  2013. Pedoman  Umum  Beras Untuk Rumah Tangga Miskin. Jakarta Muhammad, Abdulkadir. 2007. Metodologi Penelitian. Bandung: Citra Aditya
Nawawi,  Hadari.  2003. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press
Nugroho,  Riant.  2003. Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Petunjuk  Pelaksanaan    Subsidi  Beras  Bagi  Masyarakat  Berpendapatan  Rendah  2013  (Juklak
Raskin) Provinsi Jawa Timur.
Siagian, Sondang. 1983. Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung Soekanto,   Soejono.   1997. Pengantar   Metodologi   Penelitian. Jakarta:   PT   Raja Grafindo Persada
Soetomo.  2006. Strategi-strategi  Pembangunan  Masyarakat. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Subarsono,    AG.    2005. Analisis    Kebijakan    Publik.    Konsep,    Teori,    dan    Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Surachmad,   Winarno.   1978. Dasar  dan   Teknik   Research,   Pengantar  Metodologi Ilmiah.
Bandung : Tarsito.
Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/245531/021/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PAGU Raskin alokasi pagu Raskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
Thoha,  Miftah.  2002. Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada
Undang-undang No. 11 Tahun 2013. Wahab,    Abdul.  2004. Analisis    Kebijakan    dari    Formula    Keimplementasian Kebijakan  Negara. Jakarta :  Bumi  Aksara Wibawa,  Samudra.  1994. Evaluasi  Kebijakan  Publik. Jakarta:  PT  Grafindo Persada. www.bulog.co.id. Diakses 29 Juni 2014 Yashin,  Sulcahn.  1997. Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  (KBI-Besar)  serta  Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru. Surabaya: Amanah