Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 31-36| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4620.31-36

## PELAKSANAAN KETENTUAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA HOTEL AREA SANUR DI KOTA DENPASAR
Ni Wayan Regina Novyanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia reginanovyanti@ymail.com, laksmiidewi29@gmail.com , putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  observasi  pada  hotel  area  Sanur  terdapat  beberapa  pekerja  asing  yang  bekerja  di  hotel sebelum  izin  disahkan.  Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  pelaksanaan  ketentuan  penggunaan  tenaga kerja asing dan menelaah hambatan dalam pelaksanaan ketentuan penggunaan tenaga kerja asing pada hotel  di  area  Sanur.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  pedekatan perundang-undangan. Ada dua sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti meggunakan teknik observasi dan wawancara. Data penelitian  yang  telah  terkumpul,  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  persyaratan  khusus  seperti  TKA  harus  memiliki  keterampilan  yang  spesifik, perusahaan  yang  menjamin  tenaga  kerja  asing  harus  memiliki  izin  mempekerjakan  tenaga  asing  dan TKA  harus  memenuhi  syarat  keimigrasian  seperti  Paspor,  Visa  dan  KITAS.  Penggunaan  TKA  pada hotel  di  area  Sanur  Kota  Denpasar  sudah  cukup  baik,  namun  terdapat  hambatan  dalam  pelaksanaan ketentuan penggunaan tenaga kerja asing di hotel area Sanur saat para tenaga kerja asing dibutuhkan secara  urgent  sehingga  mengambil  jalan  pintas  dengan  memperpanjang  Visa  Berkunjung  disaat  visa bekerja  telah  kadaluarsa.  Saran  adalah  perusahaan  di  Indonesia  hendaknya  mengutamakan  tenaga kerja lokal yang berkompeten dan mengikuti aturan terkait penggunaan tenaga kerja asing.
Kata Kunci : Hotel, Pekerja asing,Tenaga kerja

## Abstract
Based on observations at the hotel in the Sanur area, there were several foreign workers working at the  hotel  before  the  permit  was  approved.  This  study  aims  to  examine  the  implementation  of  the provisions on the use of foreign workers and examine the obstacles in implementing the provisions on the  use  of  foreign  workers  at  hotels  in  the  Sanur  area.  This  research  method  is  empirical  legal research  with  a  statutory  approach.  There  are  two  sources  of  data  used,  namely  primary  and secondary  legal  materials.  To  obtain  valid  data,  the  researchers  used  observation  and  interview techniques. Research data that has been collected, processed and analyzed qualitatively descriptive. The  results  show  that  special  requirements  such  as  foreign  workers  must  have  specific  skills, companies that guarantee foreign workers must have a permit to employ foreign workers and foreign workers must meet immigration requirements such as passports, visas and KITAS. The use of foreign workers  in  hotels  in  the  Sanur  area  of  Denpasar  City  is  quite  good,  but  there  are  obstacles  in implementing the provisions for the use of foreign  workers in hotels in the Sanur area when foreign workers are needed urgently so that they take a shortcut by extending a Visit Visa when the work visa has expired. The suggestion is that companies in Indonesia should prioritize competent local workers and follow the rules regarding the use of foreign workers.
Keywords: Hotel, Foreign workers, Labor

## I. PENDAHULUAN
Kehadiran  bisnis  belakangan  ini  memiliki  kecenderungan  untuk  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing sebagai  salah  satu  pemegang  penting  jabatan  dalam  sebuah  manajemen  perusahaan (Damayanti  & Kartika, 2016) . Sikap tersebut sering disebut  dengan sikap inlander yaitu sikap mana melihat tenaga kerja  asing  memiliki  kualitas  yang  lebih  tinggi  daripada  tenaga  kerja  asli  dari  suatu  daerah.  Sikap
inlander sudah  ditanamkan  semenjak  zaman  penjajahan  Belanda  beratus-ratus  tahun  yang  lalu (Nasrudin,  2011) .  Selain  mengenai  alasan inlander tersebut,  tenaga  kerja  asing  bekerja  di  Indonesia umumnya didasari dari struktur organisasi perusahaan. Perusahaan yang sudah berskala internasional dan  berasal  dari  luar  negeri  akan  memiliki  kecenderungan  untuk  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing yang  ditempatkan  di  beberapa  area  bisnis  perusahaan  tersebut,  termasuk  di  Indonesia.  Salah  satu industri  yang  memiliki  banyak  perusahaan  internasional  yang  memiliki  porsi  bisnis  di  Indonesia adalah industri perhotelan.
Berdasarkan data dari perhimpunan hotel dan restoran di Indonesia, pada Tahun 2017 terdapat sejumlah  2079  hotel  yang  terdaftar  di  Bali.  Maraknya  pembangunan  hotel  di  Bali  akan  juga meningkatkan  lowongan  pekerjaan  di  Bali,  termasuk  lowongan  pekerjaan  yang  melibatkan  tenaga kerja  asing  sebagai  salah  satu  manajemen  atau  staf  ahli  dari  hotel  tersebut.  Pihak  manajemen  hotel yang  beroperasi  di  Bali  tergolong  beragam,  dari  pihak  manajemen  pribadi,  manajemen  lokal  hingga manajemen  internasional  seperti  Starwood  Hotels,  Hilton  Hotels,  Hyatt  Hotel,  Ritz  Carlton  Hotel, Marriott Hotel Resort dan masih banyak manajemen internasional lainnya.
Manajemen  perhotelan  internasional  memiliki  beberapa standar  operation  procedure dan policy  and  procedure terhadap  pergantian  pihak  manajemen  dan  staff  internasional  yang  bekerja  di sebuah  hotel  di  suatu  daerah.  Prosedur  tersebut  termasuk  dalam  pengurusan  izin  tenaga  kerja  asing yang  akan  dipekerjakan  di  suatu  negara  hingga  pemindahan  staf  asing  yang  telah  selesai  masa kerjanya di Indonesia. Salah satu hotel area di Bali yang terdapat hotel berbintang sejak lama adalah area  sanur,  dimana  pada  area  sanur  terdapat  bermacam  macam  hotel  yang  dikelola  oleh  pihak manajemen baik manajemen nasional dan internasional terkenal adalah Hyatt Regency Sanur Resort, Grand  Inna  Bali  Beach,  Maya  Sanur  Resort  and  Spa,  Prime  Plaza  Hotel  dan  masih  banyak  hotel lainnya.  Pada  hotel–hotel  berbintang  terutama  yang  berbintang  4  dan  5  di  area  Sanur,  terdapat beberapa  tenaga  kerja  asing  bekerja  seperti General  Manager,  Operation  Manager,  Food  and Beverage  Director,  Executive  Chef,  Concierge,  Guest  Relation  Manager  dan  Director  of  Sales  and Marketing.
Penelitian  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  pengawasan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  di Kota  Denpasar  saat  ini  masih  menimbulkan  berbagai  permasalahan,  sehingga  akan  menimbulkan (Dananjaya  et  al.,  2017) .  Selanjutnya  tenaga  kerja  asing  sebaiknya  ketika  kerja  di  Indonesia  harus mengikuti  prosedur  sesuai  yang  telah  tertulis  dalam  Undang-undang  keimigrasian (Damayanti  & Kartika,  2016) .  Proses  pemenuhan  segala  syarat  untuk legal  document bagi  pekerja  asing  terkadang terkendala  beberapa  hal  yang  membuat  pihak  manajemen  melakukan  tindakan  yang  mempekerjakan tenaga kerja  asing  tersebut dahulu sembari mengurus legal document bagi tenaga kerja tersebut. Hal tersebut  pernah  dilakukan  oleh  Hyatt  Regency,  Sanur  Resort,  untuk  posisi Food  and  Beverage Director, sehingga  pekerja  tersebut  selama  beberapa  bulan  bekerja  sebagai  tenaga  kerja  asing  yang ilegal sampai legal document tersebut rampung dibuat (Supramono, 2012) .
Berdasarkan observasi beberapa Hotel di area Sanur seperti Hyatt Regency Sanur, Andaz Hotel Sanur,  Maya  Sanur  Resort  and  Spa,  peneliti  melihat  bahwa  terdapat  beberapa  pekerja  asing  yang bekerja  di  hotel  tersebut.  Para  pekerja  asing  secara  dominan  bekerja  di  bagian food  and  beverage seperti  koki,  atau  di  bagian wellness seperti  instruktur  Yoga.  Berdasarkan  wawancara  kepada  salah satu  HRD  di  hotel  di  area  Sanur,  para  pekerja  tersebut  didaftarkan  oleh  HRD  masing-masing  hotel, namun terkadang terdapat beberapa pekerja asing yang bekerja di hotel sebelum izin bekerjanya sah. Hal  tersebut  terjadi  karena  terkendala  pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan  beberapa  pengurusan dokumen ketenagakerjaan menjadi terhambat.
Mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  tanpa  dokumen  tersebut  menimbulkan  beberapa  risiko yang  dapat  membahayakan  perusahaan.  Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka  peneliti  melakukan penelitian untuk mengkaji ulang pelaksanaan ketentuan penggunaan tenaga kerja asing di Hotel Area Sanur  di  Kota  Denpasar,  dan  mengungkapkan  hambatan  dalam  pelaksanaan  ketentuan  penggunaan TKA hotel di area Sanur.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yakni  mengobservasi  atau  meneliti dengan  ikut  serta  atau  terjun  ke  lapangan  guna  mendapatkan  keakuratan  data.  Jenis  pendekatan penelitian  yang  dipilih  yaitu  dengan  menggabungkan  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  fakta  dan pendekatan  analisis  disertai  konsep  hukum  yang  dipaparkan  secara  konkret  disesuaikan  dengan  data
yang  didapat  di  lapangan  atau  studi  pustaka.  Sumber  data  penelitian  yakni  sumber  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  yaitu  observasi  dan  wawancara  dan  data  sekunder  didapat  dari  studi pustaka  yang  relevan  dengan  masalah  yang  didapat  dari  buku,  PP,  majalah,  artikel,  dan  dokumen resmi  pemerintah (Waluyo,  2002) Lokasi  penelitian  ini  adalah  hotel  berbintang  di  area  Sanur,  Kota Denpasar  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  dalam  kegiatan  operasionalnya.  Teknik pengumpulan data yang dipilih yaitu teknik wawancara dan teknis studi dokumentasi. Teknik analisis data  membutuhkan  bahan  hukum  kualitatif  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Selanjutnya,  baru  diolah  dengan  melakukan  penyusunan  data  secara  sistematis  sehingga  data  yang dihasilkan  dapat  digambarkan  dengan  utuh  agar  membantu  juga  dalam  memberikan  simpulan  hasil penelitian. Kemudian, penyajian hasil analisis yaitu secara deskriptif (Hadjon, 1987) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Hotel di Area Sanur Kota Denpasar
Tenaga kerja merupakan perorangan yang bekerja guna dapat memberikan hasil dalam bentuk barang atau  jasa  sebagai  upaya  dalam  mencukupi  keperluan  hidup  untuk  diri  sendiri  dengan  melakukan pekerjaan  yang  bisa  menghasilkan  upah  atau  imbalan  atas  pekerjaan  yang  telah  dilakukan.  Menurut Payaman,  tenaga  kerja  merupakan  warga  negara  yang  sudah  mempunyai  pekerjaan,  sedang  mencari pekerjaan, dan melakukan akitivtas lain, seperti sekolah dan menjadi pengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur (Manululang,  1998) .Tenaga  kerja  meliputi  pegawai  negeri,  pekerja  swasta,  pekerja  formal  dan informal, dan pengangguran (Wijayanti, 2010) .
Syarat  bagi  tenaga  kerja  asing  yang  bekerja  di  Hotel  area  Sanur , Tenaga  kerja  asing  yang dipekerjakan  diwajibkan  mempunyai  surat  izin  tertulis  dari  pihak  terkait,  kecuali  tenaga  kerja  asing yang  menjadi  wakil  sebagai  diplomat  atau  konsuler (Wirasto  et  al.,  2016) .  Setiap  pihak  berhak memberi pekerjaan terhadap tenaga kerja asing dengan syarat dan kententuan yang sudah ditetapkan, kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Akan tetapi, di Indonesia pengajuan menggunakan tenaga kerja asing harus diberikan batasan, baik dalam jumlah maupun posisi yang bisa ditempati oleh tenaga kerja asing. Hal tersebut berguna supaya tenaga kerja asing tidak menjadi hambatan bagi tenaga kerja Indonesia, tetapi dapat dijadikan motivasi agar tenaga kerja Indonesia juga lebih termotivasi menjadi pekerja  yang  profesional  dan  mempunyai  keterampilan  yang  baik,  sehingga  dapat  menjadi  pesaing yang  baik  antar  sesama  pekerja.  Maka  dari  itu,  dalam  Undang-Undang  mengenai  Ketenagakerjaan juga memberikan batasan terhadap jabatan atau posisi yang dapat diberikan kepada tenaga kerja asing.
Pelaksanaan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  yang  bekerja  di  Hotel  area  Sanur,  kedudukan tenaga  kerja  asing  dari  zaman  dahulu  sampai  sekarang  belum  memiliki  perubahan  yang  signifikan. Kondisi  tersebut  dapat  berkelanjutan,  apabila  pemerintah  tidak  turut  serta  dalam  penempatan  tenaga kerja  secara  tegas  dan  bijak.  Pemerintah  menempatkan  tenaga  kerja  asing  yang  secara  khusus  guna melakukan  penghilangan  terhadap  unsur  penjajahan  dalam  struktur  ekonomi  yang  menjadi  lapangan pekerjaan  terpenting  bagi  perekonomian  nasional.  Selain  itu,  tenaga  kerja  asing  dapat  membantu pemerintah  dalam  memberikan  pemenuhan  terhadap  kebutuhan  pasar  kerja  nasional  yang  belum mampu  ditangani  oleh  tenaga  kerja  Indonesia  karena  keterbatasan  keterampilan  dan  kemampuan dalam bidang tertentu (Adha dkk., 2018)
Bagi  TKA  yang  bekerja  di  Hotel  area  Sanur,  Kota  Denpasar  harus  memenuhi  syarat  sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai tenaga kerjaan. Peraturan mengenai tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 42 UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Secara peraturan hukum, pihak Area  Sanur  Kota  Denpasar  Sanur  harus  memiliki  izin  operasional  yang  sah  untuk  mempekerjakan tenaga kerja asing pada posisi penting. Selain itu, terdapat beberapa larangan dalam mempekerjakan tenaga  kerja  asing  di  perusahaan  Indonesia.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  40  Tahun  2012  tentang  Jabatan-jabatan  Tertentu  yang  Dilarang Diduduki tenaga kerja asing menyebutkan jabatan-jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh TKA di Indonesia  (Diana,2015).  Direktur  Personalia,  Manajer  Hubungan  Industrial,  Manajer  Personalia, Supervisor  Pengembangan  Personalia,  Supervisor  Perekrutan  Personalia,  Supervisor  Penempatan Personalia, Supervisor Pembinaan Karir Pegawai, Penata Usaha Personalia, Kepala Eksekutif Kantor, Ahli  Pengembangan  Personalia  dan  Karir,  Spesialis  Personalia,  Penasehat  Karir,  Penasehat  Tenaga
Kerja , Pembimbing  dan  Konseling  Jabatan,  Perantara  Tenaga  Kerja , Pengadministrasi  Pelatihan Pegawai , Pewawancara Pegawai, Analis Jabatan , dan Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai. Selain  yang dipaparkan tersebut, tenaga  kerja asing diperbolehkan dipekerjakan di perusahaan Indonesia, termasuk bekerja pada Area Hotel Sanur Kota Denpasar. Berdasarkan wawancara pada Ibu Putri  selaku  HRD  Manager  di  Maya  Hotel  Sanur.  Beliau  menyatakan  bahwasanya  terdapat  hotel– hotel berbintang terutama hotel berbintang empat dan lima di area Sanur yang merekrut tenaga kerja asing  dengan  posisi  jabatan General  Manager,  Director  Sales  and  Marketing,  Executive  Chef,  Food and  Beverages  Director hingga Executive  Assistant  Manager .  Hal  tersebut  sejalan  dengan  peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ketentuan penggunaan tenaga kerja asing yang memiliki izin bekerja. Hambatan tersebut yaitu tenaga kerja  asing  sering  berganti,  sehingga  pihak  hotel  enggan  mengurus  surat  perizinan  jika  tenaga  kerja asing  tersebut  tidak  memiliki  izin  bekerja,  tingginya  minat  wisatawan  asing  dengan  pekerja  asing terutama untuk bagian Yoga dan Food Beverage  seperti  chef, dan prosedur pembuatan KITAS  yang memakan waktu sehingga perusahaan merasakan kerugian waktu jika harus mengurus dokumen legal untuk instruktur yoga tersebut(wawancara).
Selanjutnya Dilakukan juga  wawancara  kepada salah satu  responden dari hotel Andaz sebagai berikut: Pelaksanaan penggunaan  tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Hotel Andaz Sanur adalah dimana  pihak  manajemen  menggunakan  tenaga  kerja  asing  sesuai  keperluan  dari  operasional,  selain itu  juga  dari  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  tenaga  kerja  asing  tersebut.  Pihak  pemilik  hotel memberikan  pilihan  pada  seorang  TKA  untuk  mengisi  suatu  jabatan,  dimana  seluruh  kegiatan administrasi  yang  diperlukan  akan  dipersiapkan  oleh  pihak  HRD  dari  Andaz  Hotel.  Maka  dari  itu pada  awalnya  TKA  akan  datang  ke  Bali  dengan  visa  berlibur  jika  diperlukan  secara  urgent,  dan pengurusan  Visa  Kerja  dan  KITAS  akan  dilakukan  selama  TKA  tersebut  bekerja.  Lamanya  proses pengajuan  berkas  di  Kementerian  tenaga  kerja  membuat  beberapa  karyawan  TKA  bekerja  sebelum mendapatkan  izin  bekerja  secara  resmi  (wawancara  oleh  Pak  Doni  Kurniawan  selaku  HRD  Andaz Hotel pada 6 November 2021).

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Hotel di Area Sanur Kota Denpasar
Akibat  hukum  dari  perusahaan  yang  memberikan  izin  tenaga  kerja  asing  bekerja  dengan  dokumen yang  kurang  lengkap  dapat  berujung  pada  denda  bagi  perusahaan  hingga  dideportasi  dari  pekerja asing  tersebut.  Jika  membandingkan  dengan  beberapa  perusahaan  di  Bali  yang  terlibat  kasus  tenaga kerja  asing  tanpa  dokumen  yang  lengkap,  sebagai  contoh  kasus  yaitu  pada  tahun  2017  di  kawasan Seminyak  dilakukan  inspeksi  Mendadak  (Sidak)  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  yang  dilakukan  Tim gabungan,  terdiri  atas:  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  ESDM  Provinsi  Bali  serta  pihak  Imigrasi.  Tim gabungan Dinas Ketenagakerjaan, ESDM Provinsi Bali mendapatkan satu tenaga kerja asing berasal dari  Inggris,  bernama  Mark  Allen,  berusia  40  tahun,  dan  bekerja  di  Restoran  Slippery  Stone  tidak dapat  menunjukkan  dokumen  lengkap  izin  bekerja  di  Indonesia.  Dalam  sidang  tersebut,  juga  dapat diindikasikan  bahwa  Restoran  Slippery  Stone  tidak  hanya  mempekerjakan  satu  tenaga  kerja  asing saja.
Tim gabungan bergerak ke Restoran Slippery Stone dan menemukan satu orang tenaga kerja asing  dengan  posisi  jabatan  sebagai manager  marketing di  restoran  tersebut.  Sama  halnya  dengan Mark,  Jason  Serini  tersebut  juga  tidak  memiliki  dokumen  lengkap,  salah  satunya  yaitu  Izin Mempekerjakan  Tenaga  Asing  (IMTA)  dan  Visa.  Maka  dari  itu,  pihak  imigrasi  melakukan pendalaman  terkait  kasus  tersebut  dan  menemukan  bahwasanya  Restoran  Slippery  Stone mempekerjakan  empat  tenaga  kerja  asing  yang  mempunyai  kedudukan  strategis.  Selain  Mark  dan Jason  Serini,  ada  George  Zogoolas  berasal  dari  Australia  dan  mempunyai  jabatan  sebagai  direktur, selanjutnya  ada  Yannakakis  Savas  juga  berasal  dari  Australia  yang  menjabat  sebagai general manager. Setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan di Indonesia harusnya juga mendapat pendampingan  dari  tenaga  kerja  lokal.  Hal  tersebut  dikarenakan  supaya  tenaga  kerja  Indonesia  juga bisa  mendapat  pengalaman  dan  pengetahuan  yang  didapat  dari  mendampingi  tenaga  kerja  asing  dan bisa  membuat  tenaga  kerja  Indonesia  mempunyai  keterampilan  yang  mumpuni,  sehingga  dapat mendapatkan posisi jabatan yang strategis. Sidak tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 194 dan 195 dalam  PP  RI  No.  31  Tahun  2013  Tentang  Keimigrasian  yang  mengawasi  kegiatan  arus  tenaga  kerja asing di Indonesia.
Secara  umum,  pasal  194  dijelaskan  bahwa  status  imigrasi  masih  perlu  dilakukan  pengawasan karena  rentan  akan  pelanggaran.  Maka  dari  itu,  dewan  pengawas  dibentuk  untuk  menjaga  aturan keimigrasian  dapat  terlaksana  dengan  baik.  selanjutnya,  dilakukan  wawancara  dengan  pihak manajemen  dari  Maya  Sanur  Resort  and  spa  dijelaskan  bahwa  “Akibat  hukum  dari  Hotel  yang mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  yang  belum  mendapatkan  izin  bekerja  adalah  teguran  dari  pihak Kementerian Tenaga Kerja, yang biasanya akan diberikan secara tertulis agar pihak HRD manajemen hotel  untuk  segera  melaksanakan  kewajibannya  mendaftarkan  TKA  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Sering  kali  jawaban  dari  pihak  HRD  adalah  pengurusan  berkas  telah  dilakukan  sejak  lama, namun  terkendala  proses  birokrasi  yang  terjadi  di  imigrasi  atau  kementerian  tenaga  kerja  di  pusat Jakarta  (wawancara  dengan  Ibu  Putri  selaku  HRD  Maya  Sanur  Resort  and  Spa  pada  4  November 2021).”
Bentuk tanggung jawab Hotel di area Sanur terhadap tenaga kerja asing , setiap perusahaan yang beroperasi  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  setiap  pekerja  yang  bekerja  pada  perusahaan  tersebut, termasuk  pekerja  asing  yang  didominasi  bekerja  pada  level  manajemen,  seperti  yang  terjadi  pada hotel–hotel  di  area  Sanur.  Berdasar  pada  Pasal  190  PP  RI  No.  31  Tahun  2013  Mengenai Keimigrasian.  Selanjutnya,  peraturan  terkait  tenaga  kerja  asing  yang  diresmikan  oleh  Presiden  Joko Widodo  yaitu  Peraturan  Presiden  (Perpres)  No  20  Tahun  2018  Tentang  tenaga  kerja  asing.  Perpres tersebut  diterbitkan  dengan  tujuan  guna  memberikan  dukungan  terhadap  perekonomian  nasional  dan membuka peluang kerja dengan cara meningkatkan penanaman modal.
Berdasarkan  Perpres  No.  20  Tahun  2018  mengenai  Tenaga  Kerja  Asing,  Itas  diberikan  kepada TKA,  termasuk  izin  apabila  TKA  masuk  kembali  dalam  beberapa  waktu  dengan  penyesuaian  masa berlaku  disesuaikan  dengan  masa  berlaku  Itas.  Hal  tersebut  juga  menegaskan  kepada  setiap  yang mempekerjakan  TKA  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  jaminan  terhadap  tenaga  kerja  asing untuk  didaftarkan  dalam  BPJS  Ketenagakerjaan  dengan  syarat  sudah  bekerja  selama  lebih  dari  6 (enam)  bulan  dan/atau  diberikan  polis  asuransi  berbadan  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Perpres tersebut  juga  ditegaskan  bahwasanya  pada  bidang  tertentu  yang  menjadikan  TKA  sebagai  pekerja dapat mempekerjakan TKA yang lain dengan posisi kedudukan yang sama. Masa kerja TKA berlaku sampai akhir pemberi kerja pertama, berdasarkan pada kontrak yang disepakati. Dejni jabatan, bidang, dan  tata  cara  penggunaan  TKA  diatur  lebih  lanjut  dengan  Permen.  Pada  perpres  tersebut  juga menegaskan  bahwasanya  setiap  TKA  yang  dipekerjakan  oleh  pemberi  kerja  harus  dengan  syarat mempunyai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh pihak terkait.
Berdasarkan  wawancara  dengan  manajer  HRD  di  Area  Sanur  Kota  Denpasar  Sanur,  seluruh PKWT baik lokal maupun asing sudah terdaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Denpasar.  Hal tersebut menjadi  salah satu standar  wajib dari corporate Area Sanur Kota Denpasar, dimana seluruh kepegawaian  harus  jelas  dan  mengikuti  undang–undang  yang  berlaku  di  suatu  Negara.  Hal  tersebut juga memiliki hubungan langsung dengan pemberian BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan bagi seluruh karyawan, termasuk karyawan PKWT lokal maupun asing.
Melihat  fakta  dari  wawancara  kepada  pihak  HRD  dan  Tenaga  kerja  Asing,  dapat  dikatakan bahwa  pihak  HRD  berusaha  mengurus  kelengkapan  berkas  dari  para  TKA  sebelum  keberangkatan TKA  ke  Indonesia.  Namun  banyak  kasus  dimana  para  tenaga  kerja  asing  dibutuhkan  secara urgent sehingga  mengambil  jalan  pintas  dengan  memperpanjang  Visa  Berkunjung  disaat  visa  bekerja  telah kadaluarsa.  Birokrasi  antar  dinas  seperti  Keimigrasian,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Kedutaan  Besar membuat  proses  izin  Visa  Bekerja  bagi  tenaga  kerja  asing  menjadi  tidak  efisien  dan  membuat fenomena TKA yang bekerja tanpa izin bekerja di Bali.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Simpulan  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  ketentuan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  pada  hotel  di area Sanur, Kota Denpasar sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan  ketentuan  yang  ditentukan.  Beberapa  persyaratan,  seperti  tenaga  kerja  asing  harus  memiliki keterampilan  spesifik,  perusahaan  yang  menjamin  tenaga  kerja  asing  (TKA)  memiliki  izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA), tenaga kerja asing harus memenuhi syarat keimigrasian seperti Paspor, Visa dan KITAS dan Posisi dari tenaga kerja asing yang sejalan telah diusahakan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja asing. Hambatan dalam pelaksanaan ketentuan penggunaan tenaga kerja asing pada  hotel di area Sanur Kota Denpasar saat para tenaga  kerja  asing dibutuhkan  secara urgent
sehingga  mengambil  jalan  pintas  dengan  memperpanjang  Visa  Berkunjung  disaat  visa  bekerja  telah kadaluarsa.  Birokrasi  antar  dinas  seperti  Keimigrasian,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Kedutaan  Besar membuat  proses  izin  Visa  Bekerja  bagi  tenaga  kerja  asing  menjadi  tidak  efisien  dan  membutuhkan waktu yang cukup panjang, membuat fenomena tenaga kerja asing yang bekerja tanpa izin bekerja di Bali.

## 2. Simpulan
Berdasarkan  pada  simpulan  di  atas,  maka  saran  peneliti  adalah  Pemerintah  Dinas  Tenaga  Kerja hendaknya  melihat  realitas  lapangan  terkait  beberapa  perusahaan  yang  menggunakan  tenaga  kerja asing  yang  belum  memiliki  izin  bekerja  dan  Pihak  manajemen  dari  perusahaan  yang  hendak menggunakan  tenaga  kerja  asing  mempersiapkan  waktu  pengurusan  dokumen  tenaga  kerja  asing dalam  jangka  waktu  yang  lebih  lama,  agar  perusahaan  dan  tenaga  kerja  asing  tersebut  terhindar teguran tertulis pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adha,  L.  A.,  Husni,  L.,  &  Suryani,  A.  (2018).  Kebijakan  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  di Indonesia. Hukum Jatiswara , 31 (1), 161–176.
Damayanti,  N.  L.  E.,  &  Kartika,  I.  N.  (2016).  Pengaruh  Kunjungan  Wisatawan  Asing  dan  Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal EP Unud , 5 (7), 882– 900.
Dananjaya,  I.  G.  A.,  Markeling,  I.  K.,  &  Mudana,  I.  N.  (2017).  Pengawasan  Penggunaan  Pekerja Asing pada Hotel Mercure di Kota Denpasar. Kertha Wicaksana , 5 (1). Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . PT. Bina llmu. Surabaya. Manululang,  S.  H.  (1998). Pokok-Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia .  PT  Rineka Citra :Jakarta.
Nasrudin. (2011). Bangsa Inlander, Potret Kolonialisme Belanda . PT. Garis Buku: Jakarta. Supramono, G. (2012). Hukum Orang Asing di Indonesia . Sinar Grafika. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika. Wijayanti, A. (2010). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Sinar Grafika Offset: Jakarta.
Wirasto,  W.,  Suhaidi,  Siregar,  M.,  &  Leviza,  J.  (2016).  Pelaksanaan  Pengawasan  Warga  Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor  Imigrasi Kelas  II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun  2011 tentang Keimigrasian. USU Law Journal , 4 (1), 168–185 .