DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1 Received: 14 Juni 2021 , Revised: 25 Juni 2021, Publish: 31 Juli 2021

## ANALISIS PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN SEBAGAI PRODUK POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM
Miftahul Khairani 1 , Hapzi Ali 2 , Kemas Imron Rosadi 3
1) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meeftah_ul@yahoo.com
2) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hapzi.ali@mercubuana.ac.id 3) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kemasimronrosadi@uinjambi.ac.id
Korespondensi Penulis: Miftahul Khairani
Abstrak: Undang-undang  Pesantren  merupakan  sebuah  penegasan  tentang  pentingnya pesantren  yang  saat  ini  dikenal  sebagai  penyebar  konsep  Islam  Washatiyah.  Dengan diresmikannya  Undang-undang  Pesantren  maka  akan  semakin  memperluas  dan memperkokoh  khidmat  peserta  di  dalam  berbagai  bidang  terutama  dalam  aspek tafaqquh fiddin , dakwah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan banyak aspek lainnya  yang  sering  menjadi  garapan  pondok  pesantren.  Artikel  ini  mengeksplorasi  proses perumusan Undang-undang Pesantren, perdebatan dalam pasal dan ayat-ayat dalam Undang- undang  Pesantren  dan  peran  organisasi  kemasyarakatan  Islam,  Partai  politik  dalam  proses perumusan Undang-undang Pesantren.
Kata  Kunci: Undang-Undang  Pesantren,  Organisasi  Kemasyarakatan  Islam,  Kebijakan Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  tercatata  total  pesantren  yang  terdata  ada  sekitar  27.  735  pesantren (Kaltsum,  2020).  Di  Indonesia  saat  ini,  jika  dipetakan  secara  garis  besar  bahwa  pesantren terbagi  ke  dalam  dua  jenis,  pesantren  modern  dan  pesantren  tradisional.  Di  Kementerian Agama terdata 12. 626 pesantren yang mengajarkan kitab kuning, dan juga terdapat 15. 109 pesantren  yang  juga  mengajarkan  mata  pelajaran  lain,  di  luar  pengajian  kitab  kuning.  Dua konsep  pesantren  ini,  ketika  dalam  proses  perumusan  undang-undang  pesantren memunculkan perdebatan mengenai apa kriteria untuk dapat dikatakan sebagai pesantren.
Penelitian  Stenbrink  yang  mengatakan  bahwa  unsur  pokok  pesantren  meliputi,  kiai, santri, mesjid, asrama, dan kitab kuning menjadi sebuah landasan penting dalam merumuskan Undang-undang  Pesantren.  Pesantren  sering  dianggap  sebagai  penjaga  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Pesantren  sangat  dibutuhkan  oleh  negara.  Indonesia  yang  kuat konsekwensinya membutuhkan pesantren yang kuat. Oleh karena itu sebuah undang-undang ataupun peraturan sangat dibutuhkan untuk mendukung segala aktivitas pesantren.
Kehadiran  Undang-undang  Pesantren  merupakan  sebuah  penegasan  tentang pentingnya  pesantren  yang  saat  ini  dikenal  sebagai  penyebar  konsep  Islam  Washatiyah. Dengan  diresmikannya  Undang-undang  Pesantren  maka  akan  semakin  memperluas  dan memperkokoh  khidmat  peserta  di  dalam  berbagai  bidang  terutama  dalam  aspek tafaqquh fiddin , dakwah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan banyak aspek lainnya  yang  sering  menjadi  garapan  pondok  pesantren.  Melalui  Undang-undang  Pesantren maka akan semakin memperkuat posisi kalangan santri. Posisi santri akan bisa melanjutkan di lembaga pendidikan formal, sehingga santri dari pesantren salaf tidak perlu lagi mengikuti ujian persamaan ataupun ujian paket agar mendapatkan legalitas ijazah.
Undang-undang Nomor 19 Tahin 2019 tentang Pesantren tidak akan dapat terbit jika tidak  ada  intervensi  dari  kelompok-kelompok  kepentingan  seperti  Nahdlatul  Ulama  yang memiliki alur perjuangan politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Bukan hanya terdapat pihak  yang  menginginkan  pentingnya  undang-undang  pesantren,  dalam  prosesnya  terdapat kelompok  kepentingan  lainnya  yang  menolak  diresmikannya  undang-undang  pesantren, seperti yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah, dan beberapa pondok  pesantren  modern  seperti  Pondok  Pesantren  Gontor,  salah  satu  alasan  yang dikemukakan bahwa di dalam tradisi Muhammadiyah dan Gontor kitab kuning bukanlah hal signifikan  untuk  dipelajari,  sebagaimana  ini  menjadi  poin  dalam  pendefinisian  pesantren. Tingginya  dinamika  dalam  perumusan  undang-undang  pesantren  sangat  penting  diteliti, sehingga  dapat  diketahui  sejauhmana  sebuah  proses  politik  dapat  menghasilkan  sebuah produk  kebijakan  pendidikan  Islam.  Oleh  karena  itu  artikel  ini  mengkaji  bagaimana  proses perumusan  UU  No.  18  Tahun  2019  dan  dinamika  yang  terjadi  di  dalam  proses perumusannya.

## KAJIAN PUSTAKA
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia (Hafidh & Badrudin,  2019).  Pesantren  merupakan  sebuah  lembaga  pendidikan  Islam  yang  ideal  dan dinilai sebagai yang terbaik. Di dalam pesantren terdapat sosok kiai yang memiliki otoritas dalam  membangun  dan  menciptakan  karakter  sebuah  pesantren.  Oleh  karena  itu  dalam membangun  pesantren  terdapat  strategi  berbeda  yang  diterapkan  oleh  kiai  sebagai  pemilik otoritas  (Janan  Asifudin,  2017).  Di  era  modern  pesantren  harus  menghadapi  berbagai dinamika perubahan, sehingga di banyak aspek, pesantren mengalami modernisasi yang harus berhadapan dengan menjaga ajaran Islam (Maesaroh & Achdiani, 2018). Pesantren memiliki keunikan  karena  sangat  mengutamakan  konsep  barakah  (Fitriyah  &  Fathurrahman,  2015). Jika dipelajari secara mendalam konsep barakah inilah yang menjadi nilai utama pesantren, namun  sayangnya  banyak  penelitian  tentang  pesantren  belum  secara  sukses  dapat menjelaskan konsep barakah di pesantren ini.
Masih  terdapat  anggapan  bahwa  pesantren  pandangan  negatif  bahwa  pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang statis dan merupakan sumber radikalisme. Padahal  dalam  faktanya  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  tradisional  merupakan
lembaga  yang  moderat  dan  bahkan  dapat  adaptif  dengan  perubahan.  Pesantren  bahkan memberikan  kontribusi  terhadap  gagasan  Islam  yang  penuh  perdamaian,  mendorong kepedulian,  kesetaraan  jender,  dan  persoalan  kewirausahaan  yang  dapat  memberdayakan ekonomi  (Ma’Arif,  2018).  Pandangan  bahwa  pesantren  sebagai  sumber  penyebaran fundamentalisme  ini  tidak  benar,  bahkan  pesantren  berkontribusi  terhadap  pemberdayaan masyarakat dalam banyak aspek kehidupan misalnya ekonomi. pesantren tetap dapat bertahan dengan  melakukan  kewirausahaan  dengan  beternak,  bercocok  tanam,  perikanan,  agrikultur, dan  pengelolaan  sampah.  Hafidh  (2019)Sehingga  banyak  ditemukan  pesantren  yang  tidak bergantung  dengan  Pemerintah.  Aktivitas  bisnis  pesantren  juga  berdampak  positif  pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Begitu penting peran pesantren, karena bertugas membangun karakter umat Islam dan di  sisi  lain  bisa  menciptakan  pemberdayaan  ekonomi  (Maesaroh  &  Achdiani,  2018). Pesantren juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan sosial budaya masyarakat Indonesia (Hafidh  &  Badrudin,  2019).  Maka  pesantren  harus  dikembangkan  dengan  tetap  menjaga budaya otentik itu sendiri (Hafidh & Badrudin, 2019). Namun demikian pembangunan yang dilakukan  untuk  pesantren  semestinya  memiliki  perspektif  tetap  mempertahankan kemandirian  dalam  menjalankan  manajemen  pesantren  (Hafidh  &  Badrudin,  2019).  Dalam kesadaran  pentingnya  membangun  pesantren  ini,  maka  muncul  banyak  kebijakan  dan program  dari  pemerintah  atau  pun  elemen  masyarakat  untuk  dapat  terlibat  dalam melestarikan  dan  memberdayakan  pesantren.  Secara  politik,  pembangunan  pesantren  dapat diperjuangkan  melalui  perumusan  undang-undang  dan  kebijakan  yang  membutuhkan keinginan politik dari seorang pemimpin politik.
Dalam  sebuah  produk  kebijakan  pesantren,  idealnya  tidak  menghilangkan keaslian dari ciri khas pesantren (Setiawan & Rofi, 2020). Pesantren sebagai lembaga tertua di  Indonesia  dalam  praktiknya  sering  mengalami  diskriminasi  dalam  pembangunan pendidikan. Banyak kebijakan yang diberikan kepada pesantren tidak memberikan kontribusi yang jelas, alokasi anggaran yang tidak adil, dan bahkan dapat dikatakan pemerintah kurang memperhatikan  pondok  pesantren  (Badrudin  et  al.,  2018).  Dalam  konteks  inilah,  dalam mewujudkan  cita-cita  pendidikan  Islam,  memerlukan  sebuah  perjuangan  politik  (Sirozi, 2005).  Dalam  perumusan  kebijakan  pendidikan  Islam  ini,  terjadi  pertarungan  ideologi  dan nilai-nilai yang berbeda dan diperjuangkan dari masing-masing kelompok kepentingan(Sirozi, 2004).
Dalam  memperjuangkan  sebuah  ideologi,  dan  nilai-nilai  kelompok  kepentingan, partai  politik  berupaya  menyerapnya  menjadi  sebuah  agenda  politik  yang  diperjuangkan  di parlemen.  Proses  ini  dilakukan  dengan  adanya  lobi,  kampanye,  dan  dukungan  politik elektoral  dari  kelompok  kepentingan  (Kluver,  2020).  Aktor-aktor  politik  berperan  penting terhadap kebijakan dan program-program atau mungkin untuk mengubah sebuah kebijakan. Sehingga  tidak  jarang  dalam  sebuah  perumusan  kebijakan  akan  terjadi  sebuah  pertarungan ideologi  dan  kepentingan-kepentingan,  dan  hal  ini  secar  politik  merupakan  hal  wajar  dan demikianlah  sebuah  perjuangan  politik  (Berkhout  et  al.,  2020).  Upaya  perjuangan  politik
pendidikan,  pada  dasarnya  sebuah  upaya  memperjuangkan  anggaran  pendidikan  yang  adil, dan  lebih  dari  problem  anggaran  adalah  setiap  usaha  di  lembaga  pendidikan  Islam  akan mendapatkan perhatian dan berpotensi untuk lebih maju (Mansir, 2019).

## METODE PENELITIAN
Pengerjaan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan naratif.  Penelitian  naratif  berguna  untuk  menarasikan  secara  detail,  terperinci.  Dalam rancangan  penelitian  naratif  peneliti  mendeskripsikan  tentang  kehidupan  seseorang  dan menulis tentang pengalaman individual (John W. Creswell, 2012).  Namun demikian dalam penelitian  ini  narasi  yang  disertakan  bukanlah  narasi  kehidupan  seseorang  tetapi  narasi bagaimana proses politik perumusan undang-undang pesantren (John W. Creswell, 2012). Penelitian  naratif  menyediakan  sebuah  pendekatan  dimana  seorang  peneliti  dapat menggunakan narasi yang sastrawi dan dengan ikatan yang kuat dengan kepustakaan (John W.  Creswell,  2012).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mendapatkan  data  dengan  narasi-narasi perdebatan,  proses  perumusan  kebijakan,  serta  berita-berita  yang  dikumpulkan  untuk kemudian  dilakukan  analisis.  Berdasarkan  penjelasan  Creswell  bahwa  penelitian  naratif merupakan  sebuah  penelitian  biografi  seseorang,  maka  dapat  dikatakan  penelitian  ini merupakan sebuah penelitian tentang “biografi” proses kebijakan pendidikan Islam dalam hal ini undang-undang pesantren.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Nilai Dasar Pesantren
Ada  beberapa  tipologi  pondok  pesantren  lainnya  yaitu:  Pesantren  yang mempertahankan  kemurnian  identitas  asli  sebagai  tempat  mendalami  ilmu-ilmu  agama (tafaqquh  fi-i-din) bagi  para  santrinya.  Semua  materi  yang  diajarkan  di  pesantren  ini sepenuhnya  bersifat  keagamaan  yang  bersumber  dari  kitab-kitab  berbahasa  arab  (kitab kuning) yang ditulis oleh para ulama abad pertengahan. Pesantren model ini banyak dijumpai hingga  sekarang  seperti  pesantren  Lirboyo  di  Kediri  Jawa  Timur  beberapa  pesantren  di daerah Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah dan lain-lain. Hal ini senada sebagaimana disampaikan  Djazilam  (2019)  mayoritas  pesantren  di  Indonesia  masih  bersifat  tradisional, dan ditetapkan dengan otoritas penuh seorang kiai.
Pesantren  saat  ini  terdesak  oleh  perkembangan  kemajuan  teknologi,  sehingga  tidak jarang  pesantren  kehilangan  orientasi  ingin  mengembangkan  keilmuan  apa.  Bahkan  penulis pernah  menemukan  sebuah  pesantren  yang  memiliki  distingsi  sebagai  pesantren  teknologi informasi,  sehingga  bagi  pengelolanya  bahwa  Bahasa  Arab  bukan  lagi  hal  terpenting  yang harus  dipelajari,  tetapi  fokus  pada  teknologi  informasi.  Disorientasi  ini  membuat  pesantren kehilangan  arah,  ketika  bahasa  Arab  bukan  lagi  menjadi  pelajaran  penting,  maka konsekwensi logisnya adalah para santri tidak dapat mempelajari kitab kunging dan prinsip dasar  dalam  memahami  alquran  dan  hadis.  Djazilam  (M.  Syukron  Djazilam,  2019) mengatakan  bahwa  di  era  serba  digital,  maka  menjadi  sebuah  kewajaran  ketika  masyarakat bahkan  pengelola  pesantren  sendiri  mengenai  relevansi  kitab  kuning  yang  diajarkan  di pesantren.
Dalam  konsep  perumusan  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2019  tentang  Pesantren konsep dasarnya adalah agar dapat mempertahankan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam  tertua  dan  juga  merupakan  kearifan  lokal  Indonesia.  Namun  dalam  pasal-pasal  yang terkandung  dalam  undang-undang  pesantren  tersebut  justru  bisa  berdampak  pada  hilangnya keotentikan  nilai  pesantren  seperti  nilai-nilai  kemandirian,  karena  tidak  bisa  dihindari, pesantren  yang  selama  ini  mandiri  akan  menjadi  kurang  mandiri  karena  adanya  anggaran yang tersedia. Persoalan ini menjadi dilematis, kelompok kepentingan seperti NU dan Partai Kebangkitan  Bangsa  memperjuangkan  undang-undang  pesantren  agar  pengelola  pesantren tidak  akan  mengalami  kendala  finansial.  Namun  demikian,  tujuan  penganggaran  bagi pesantren  ini  memerlukan  konsep  matang  agar  tidak  menghilangkan  nilai-nilai  dasar pesantren.

## Lima Elemen Pesantren dalam Undang-undang Pesantren
Dhofier (Dhofier, 1990) menjelaskan bahwa ada lima elemen utama pesantren  yaitu pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri dan kiai. Pondok. Perkembangan pondok pesantren bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri untuk  mengikuti  pelajaran  yang  diberikan  oleh  kiai,  tetapi  juga  sebagai  latihan  bagi  santri yang  bersangkutan  agar  mampu  hidup  mandiri  dalam  masyarakat.  Dalam  dalam perkembangan  selanjutnya,  terutama  masa  sekarang  tampaknya  lebih  menonjol  fungsinya sebagai tempat   pemondokan atau asrama, dan setiap santri dikenakan semacam sewa ataun iuran untuk pemeliharaan pondok tersebut. Ada beberapa alasan mengapa harus menyediakan asrama  atau  tempat  bagi  santri,  antara  lain  adalah  : 1)  Kemasyhuran    seorang    kiai  dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam yang dapat menarik perhatian santri-santri jauh; 2) Hampir semua pesantren berada di desa-desa dimana tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup untuk menampung santri-santri; 3) Ada sikap timbal balik antara santri dan kiai, dimana  para  santri  menganggap  kiai  seolah-olah  sebagai  bapaknya  sendiri.  Sedangkan  kiai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang senantiasa harus dilindungi.
Masjid.  Masjid  merupakan  isim  makan  (nama  tempat)  yang  diambil  dari fiil (kata kerja)  bahasa  Arab sajada ,  yang  artinya  tempat  untuk  sujud.  Pada  mulanya  yang  dimaksud dengan masjid adalah bagian (tempat) di muka bumi yang dipergunakan untuk bersujud, baik dihalaman, lapangan, ataupun di padang pasir yang luas. Akan tetapi, pengertian masjid  ini lama  kelamaan  tumbuh  dan  berubah  sehingga  pengertiannya  menjadi  satu  bangunan  yang membelakangi arah kiblat dan dipergunakan sebagi tempat sholat baik sendiri atau jamaah. Masjid merupakan elemen yang tidak  bisa terpisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat  yang  paling  tepat  dalam  mendidik  pesantren,  terutama  dalam  praktek  sholat    lima waktu, khutbah, berjamaah dan pengajian kitab kuning, sehingga kedudukan masjid sebagai tempat  pendidikan  pesantren  merupakan  manivestasi  dari  universalisme  sistem  pendidikan tradisional dengan kata lain berkesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada masjid sejak masjid Quba didirikan dekat Madinah pada Masa nabi Muhammad SAW telah menjadikan pusat pendidikan Islam.
Santri  merupakan  unsur  pokok  dari  suatu  pesantren,  santri  biasanya  terdiri  dari  dua kelompok yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah  yang  jauh  dan  menetap  di  pesantren.  Santri  mukim  yang  telah  lama  tinggal  di pesantren  biasanya  diberi  tanggung  jawab  untuk  mengurusi  kebutuhannya  sehari- hari.Sedangkan, s antri kalong adalah santri yang berasal dari daerah desa sekeliling pesantren yang  tidak  menetap  di  pesantren.  Mereka  biasanya  pulang  pergi  dari  rumah  ke  pesantren. Adapun  alasan  santri  pergi  dan  menetap  disuatu  pesantren  karena  berbagai  alasan,  yaitu :(1)  Ia  ingin  mempelajari  kitab-kitab  lain  yang  membahas  Islam  secara  lebih  mendalam dibawah  bimbingan  Kiai  yang  memimpin  pesantren  tersebut;  (2)   Ia  ingin  memperoleh pengalaman  kehidupan  bersama,  baik  dalam  bidang  pengajaran  keorganisasian  maupun hubungan  dengan  pesantren-pesantren  terkenal;  (3)   Ia  ingin  memusatkan  studinya dipesantren tanpa disibukkan kewajiban sehari-hari dikeluarganya.
Kiai merupakan elemen yang esensial dari suatu pondok pesantren bahkan merupakan pendiri pesantren tersebut. Kiai bukanlah gelar yang bisa didapatkan dari pendidikan formal, akan tetap gelar tresebut diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ilmu pengetahuannya mendalam  tentang  agama Islam dan memiliki serta memimpin pondok pesantren dan juga mengajarkan kitab-kitab klasik pada para santrinya.Dalam hal ini kiai merupakan salah satu unsur  terpenting  dalam  pesantren.  Kemashuran  seorang  kiai  menurut  Hasbullah  banyak bergantung  pada  keahlian  dan  kedalaman  ilmu  pengetahuan,  kharismatik,  berwibawa  serta kemampuan  kiai  yang  bersangkutan  dalam  mengelola  pesantrennya.  Dengan  demikian jelaslah  bahwa  kepribadian  sesosok  kiai  sangat  menentukan  perkembangan  pesantren  ke depan karena kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren.Predikat kiai akan diperoleh oleh seseorang,  apabila  terpenuhi  beberapa  syarat  diantaranya  :  Keturunan,  Pengetahuan  agama, Kharisma Kiai, Cara mengabdi kiai kepada masyarakat.
Kitab-kitab  klasik , unsur  pokok  lain  yang  membedakan  antara  pondok  pesantren dengan lembaga pendidikan lain adalah bahwa dalam pondok pesantren ini diajarkan kitab- kitab klasik yang dikarang oleh Ulama terdahulu. Di kalangan pesantren kitab-kitab klasik ini bisa disebut dengan kitab kuning , bahkan karena tidak dilengkapi dengan sandangan (syakal), istilah lain kerap oleh kalangan pesantren dengan sebutan kitab gundul .  Kitab-kitab  yang  diajarkan  dalam  pondok  pesantren  sangatlah  beraneka  ragam. Keseluruhan  kitab-kitab  klasik  yang  diajarkan  di  pesantren  dapat  digolongkan  dalam beberapa kelompok: Nahwu dan sharaf,  Fiqh,  Ushul Fiqh, Hadits Tafsir,  Tauhid (akidah) , Tasawuf  dan  etika.  Disamping  itu,  kitab-kitab  tersebut  meliputi  teks  yang  sangat  pendek sampai  teks  yang  terdiri  dari  berjilid-jilid  tebal  mengenai  hadits,  tafsir,  fiqh,  dan tasawuf.   Kesemuanya  ini  dapat  digolongkan  ke  dalam  tiga  kelompok  kitab-kitab  dasar, kitab-kitab menengah dan kitab-kitab besar.
Lima  elemen  yang  awalnya  dikemukakan  oleh  Stenbrink  (1986)  yang  kemudian  didukung oleh Bruinessen dan diperkuat oleh Dhofier dalam disertasi  tentang pesantren dan pandangan hidup  kiai  telah  menjadi  konsep  dasar  bagi  anggota  parlemen  untuk  mendefinisikan pesantren. Namun konsep dan definsi pesantren dari  tiga peneliti pesantren ini menjadi akar
perdebatan,  karena  dari  organisasi  masyarakat  Islam  yang  berbeda,  memiliki  perbedaan pandangan dalam mendefinsikan pesantren.

## Perdebatan  dalam Pasal dan ayat-ayat dalam Undang-undang Pesantren
Di  sebuah  pesantren  akan  ditemukan  semangat  yang  bersifat  ideologis.  Karena  di sebuah  pesantren,  selama  proses  pengajian  terjadi  transformasi  keilmuan  yang  juga bersamaan  di  dalamnya  ideologisasi  yang  akan  membentuk  santri  sama  dengan  pandangan kiainya (Kaltsum, 2020). Fenomena ideologis inilah yang lebih banyak mewarnai perdebatan pasal  per  pasal  undang-undang  pesantren.  Antar  elemen  organisasi  masyarakat  Islam berupaya  memperjuangkan  ideologi  dan  nilai-nilai  yang  mereka  yakini  dan  terapkan  di pesantren. Setiap perdebtan ideologis ini, selalu diupayakan untuk dicarikan solusinya, agatr tidak  ada  elemen  Islam  yang  merasa  ditinggalkan  dalam  proses  perumusan  undang-undang pesantren.
Dalam  proses  perumusan  Undang-undang  Pesantren  terdapat  banyak  perdebatan terkait pasal-pasal yang ada di dalam pesantren. Berikut adalah beberapa pasal yang menjadi perdebatan  di  banyak  kalangan  dan  golongan.  Pertama,  definisi  pesantren,  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1  ayat    (2)  dan  (3)  ditulis  sebagai  berikut:  Pasal  1:  (2)  Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan  mengembangkan  kurikulum  sesuai  dengan  pola  pendidikan  muallimin.  (3)  Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi  rujukan  tradisi  keilmuan  Islam  dan  pesantren.  Perdebatan  terjadi  terkait pendefinisian  pesantren  itu  sendiri.  Terutama  pada  ayat  (3)  tentang  materi  yang  diajarkan kepada santri.
Pertarungan ideologi dalam perumusan naskah undang-undang pesantren, setidaknya dapat dilihat dari tiga pesantren yang ikut terlibat aktif dalam proses perumusan draf naskah yang mewakili karakteristik organisasi masyarakat Islam yang memiliki corak ideologi yang berbeda.  Kalsum  (2020)  dalam  penelitiannya  “Kemasan  Ideologi  dalam  Pesantren” menjelaskan  bahwa  Pondok  Pesantren  Tebu  Ireng  merupakan  perwakilan  pesantren  yang merepresentasikan  pesantren  yang  masih  mengajarkan  kitab  kuning,  dan  sebagaimana diketahui bahwa Tebu Ireng merupakan pesantren yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asyari. Tebu  Ireng  dikenal  sebagai  pesantren  yang  memiliki  pandangan  inklusif  dan  memiliki karakter  keindonesiaan  dan  kebangsaan  yang  sangat  kental.  Sedangkan  Pondok  Modern Gontor  sebagai  representasi  pesantren  yang  lebih  memiliki  karakter  modern  lebih  bersikap untuk  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  misalnya  dalam  kemampuan  bahasa  asing.  Di Gontor  pengajaran  kitab  kuning  tidak  dilakukan  secara  mendetail  dan  mendalam sebagaimana diajarkan di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama.
Sebagaimana diketahui dan dapat dilihat dalam jejak-jejak perdebatan bahwa Gontor menolak  menjadikan  kitab  kuning  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  dikatakan  sebuah pesantren. Perwakilan Gontor menginginkan corak undang-undang pesantren tidak terlampat beraroma  pesantren  ala  Nahdlatul  Ulama.  Gontor  mengusulkan  adanya  poin  atau  eleman dirasah  Islamiyah,  sehingga  pesantren  modern  juga  dapat  diakomodir  dalam  konsep pesantren  undang-undang  pesantren.  Fahham  (  2017)  menjelaskan  bahwa  persoalan kurikulum, apakah sebuah pesantren mengajarkan kitab kuning atau tidak, bahwa pesantren
salaf  lebih  mengetahui  apa  yang  mereka  butuhkan  dan  diajarkan  untuk  para  santri.  Suheri (2019)  mengatakan  bahwa  dengana  adanya  undang-undang  pesantren  akan  menjadi  sebuah arah baru bagi pesantren untuk mengembangkan diri ke orientasi modernitas sehingga tidak terpaku dalam pembelajaran kitab kuning.

## Kelompok Kepentingan dalam  Perumusan Undang-Undang Pesantren
Salah  satu  organisasi  masyarakat  Islam  yang  menentang  definisi  pesantren  ini  adalah Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Sekretaris Uimum Abdul Mu’ti  mengirimkan  surat  kepada  Ketua  DPR  Bambang  Soesatyo,  agar  RUU  Pesantren ditunda.  Menurut  pendapat  PP  Muhammadiyah  tidak  semua  pesantren  mengajarkan  kitab kuning.  Salah  satu  pesantren  yang  terlibat  dalam  perumusan  Undang-undang  Pesantren  ini adalah  PP  Modern  Gontor  yang  juga  menolak  dimasukkannya  indikator  mengajarkan  kitab kuning sebagai identitas pesantren. Menurut pengelola PP Modern Gontor bahwa di Gontor tidak diajarkan kitab kuning. Sebagai sebuah solusi, PP Modern Gontor merekomendasikan “Dirasah Islamiyyah” sebagai tambahan dari indikator sebuah pesantren.
Aroma  ideologis  dan  nilai  yang  diyakini  dalam  pandangan  keislaman  sangat  terasa dalam  perumusan  undang-undang  pesantren.  Secara  garis  besar    panggung  perdebatan perumusan dikuasai oleh dua organisasi kemasyarakatan Islam besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Akhyat (2012) menjelaskan bahwa antara Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama  teradapt  tipe  dalam  metode  perumusan  tujuan  keagamaan,  perbedaan  praktik  ritual terutama dalam menafsirkan hukum Islam atau fiqih. Dalam memahami konteks kebudayaan dua  organisasi  Islam  ini  sering  berhadap-hadapan  daripada  bekerja  sama,  sehingga  dalam berbagai  akar  sosial  historis  Islam  di  Indonesia  kedua  organisasi  ini  memiliki  dinamika konflik. Jika merujuk argumentasi Akhyat ini maka merupakan sebuah kewajaran jika dalam permusan  undang-undang  pesantren  kemudian  menjadi  sebuah battle  ideology antara Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Dapat  dikatakan  bahwa  persoalan  undang-undang  pesantren  ini  juga  merupakan prestise  dan  pertarungan  pengaruh  politik.  Banyak  kalangan  terutama  kalangan  nahdliyin mengatakan  bahwa  Muhamadiyah  kurang  untuk  mengatakan  tidak  menggunakan  kitab kuning sebagai khasanah Islam yang dapat membawa kepada ajaran Islam. Menurut Isnanto (2018) bahwa dikalangan Muhamadiyah juga merupakan hal ideal jika ulama Muhamadiyah menguasai ilmu yang ada di kitab kuning dan kitab putih, sebagaimana pernah disampaikan oleh  Syamsul  Anwar  Ketua  PP  Muhamadiyah.  Namun  yang  menjadi  persoalan  kenapa Muhamadiyah  begitu  mempersoalakan  pasal  yang  membicarakan  kitab  kuning  sebagai identitas pesantren, dan dengan sangat tegas dan keras meminta untuk menunda pengesahan RUU Pesantren.
Perdebatan  sengit  antara  kelompok  kepentingan  terutama  NU  dan  Muhamadiyah dalam  perumusan  undang-undang  pesantren  ini  tidak  cukup  jika  hanya  dimaknai  sebagai konflik  yang  tidak  produktif.  Rofiah  (2016)mengatakan  bahwa  jika  merujuk  kepada  teopri yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser  justru perdebatan dan konflik antara Muhamadiyah
dan  NU  dapat  menjadi  fungsional  dalam  memperjuangkan  kebaikan  dan  kemaslahatan. Dengan  adanya  perdebatan  maka  akan  diu[payakan  sintesis  yang  dapat  mengakomodir berbagai kepentingan yang sedang diperjuangkan, hal ini dapat terjadi jika konflik yang ada diperjuangkan melalui jalur intelektual dan kegiatan sosial. Dalam hal ini, perdebatan dalam perumusan undang-undang pesantren merupakan perjumpaan berbagai pandangan intelektual, sehingga  akhirnya  dapat  ditemukan  titik  temu  antara  kepentingan-kepentingan  kelompok Islam yang disatukan dalam satu undang-undang dalam hal ini UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren.

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah  perumusan  Undang-undang  No.  18  tahun  2019  tentang  Pesantren  terjadi  proses perdebatan  yang  keras  terjadi  antar  organisasi  masyarakat  Islam  terutama  dari  kalangan Nahdlatul  Ulama  dan  Muhamadiyah.  NU  memperjuangkan  pasal-pasal  pesantren  melalui jalur  Partai  Kebangkitan  Bangsa  sedangkan  Muhamadiyah  memperjuangkan  konsep pesantren ideal melalui Partai Amanat Nasional. Dalam  sebuah perumusan kebijakan, dalam hal  ini  undang-undang  pesantren,  pertarungan  dan  pertemuan  antara  kelompok-kelompok kepentingan  merupakan  hal  wajar  dalam  sebuah  perumusan  kebijakan  publik.    Sebuah perdebatan  alot  namun  tetap  dialogis  sangat  dibutuhkan  karena  untuk  menyerap  setiap aspirasi  yang  muncul  dalam  masyarakat.  Perdebatan  yang  terjadi  dalam  proses  perumusan kebijakan  berbentuk  undang-undang  pesantren  ini  pada  dasarnya  untuk  kemaslahatan  umat Islam  dalam  membangun  pesantren  lebih  baik,  dapat  memepertemukan  tradisi  dan modernitas.

## DAFTAR RUJUKAN
Akhyat, A. (2012). Reinterpretasi Konflik NU-Muhammadiyah di Pedesaan Jepara Jawa Tengah. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies , 8 (2), 135–148. Badrudin, B., Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2018). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. Jurnal Lektur Keagamaan . https://doi.org/10.31291/jlk.v15i1.522 Berkhout, J., Hanegraaff, M., & Statsch, P. (2020). Interest groups in multi-level contexts: European integration as cross-cutting issue in party-interest group contacts. Politics and Governance . https://doi.org/10.17645/pag.v8i1.2516 Dhofier, Z. (1990). Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai Jakarta: LP3ES . Indonesia.
Djazilam, M. S. (2019). Relevansi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional Dalam Era Modernisasi. Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman . https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i1.3398 Fahham, A. M. (2017). Standardisasi Kurikulum Pesantren. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial , 9 (5).
Fitriyah, I., & Fathurrahman, M. (2015). Mencari Format Model Organisasi Yang Tepat Untuk Pesantren. Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam , 24 (2).
Hafidh, Z., & Badrudin, B. (2019). Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang Kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis. MANAGERIA: Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam . https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-03 Isnanto, M. (2018). Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama (Studi Kasus tentang Ulama di Muhammadiyah). Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama , 17 (2), 95–108.
Janan Asifudin, A. (2017). Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren. MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam . https://doi.org/10.14421/manageria.2016.12-10 John W. Creswell. (2012). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research .
Kaltsum, L. U. (2020). Kemasan Ideologi Dalam Pesantren. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin , 1 (2), 131–149. https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15330 Kluver, H. (2020). Setting the party agenda: Interest groups, voters and issue attention. In British Journal of Political Science . https://doi.org/10.1017/S0007123418000078 M. Syukron Djazilam. (2019). Relevansi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional Dalam Era Modernisasi. Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman .
Ma’Arif, S. (2018). Education as a foundation of humanity: Learning from the pedagogy of pesantren in Indonesia. Journal of Social Studies Education Research . https://doi.org/10.17499/jsser.58854 Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2018). Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern. Sosietas . https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10348 Mansir, F. (2019). Political Policy Analysis of the National Education Budget In Islamic Education Studies. Istawa: Jurnal Pendidikan Islam . https://doi.org/10.24269/ijpi.v4i2.1992 Rofiah, K. (2016). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. Kalam , 10 (2), 469–490.
Setiawan, B. A., & Rofi, S. (2020). Antara Recognisi, Rekonstruksi dan Kekhawatiran Hilangnya Indigenousity Pondok Pesantren. Journal EVALUASI . https://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i1.308 Sirozi*, M. (2004). Secular–religious debates on the Indonesian National Education System: colonial legacy and a search for national identity in education. Intercultural Education , 15 (2), 123–137. Sirozi, M. (2005). Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan . RajaGrafindo Persada.
Stenbrink, K. A. (1986). Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES .
Suheri, S., & Nurrahmawati, Y. T. (2019). Arah Baru Pendidikan Islam Pasca Uu Pesantren. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars , 3 (1), 671–682.