SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (53-63) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan  Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

## Uum Ummul Muhimah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara Tangerang uummuhimmah@gmail.com
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artikel
|Submitted : 23 Juni 2022 |Revised : 30 Juni 2022 |Accepted : 4 Juli 2022
How  to  cite:Uum  Ummul  Muhimah,  “Peran  Pemerintah  dalam  Bidang  Administrasi Kependudukan  dalam  Kerangka  Perlindungan  Hukum  Warga  Negara  Ditinjau  dari Undang-Undang  No  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022)”, hlm. 53-63.

## ABSTRACT:
Population  is  part  of  the  legal  activities  of  state  administration,  where  legally  the  government  in order  to carry  out  its  obligations  to  carry  out  data  collection  on  every  citizen  in  order  to  provide  protection  and provide  public  services  to  every  citizen.  Provisions  of  Law  No.  23  of  2006  concerning  Population Administration  and  Law  Number  24  of  2013  concerning  Amendments  to  Law  Number  23  of  2006 concerning Population Administration. that the essence of population data collection is essentially an effort to  create  results  to  provide  services  to  the  community.  In  the  form  of  population  administration  data collection,  it  uses  a  population  information  system  to  make  it  easier  for  the  public  to  obtain  demographic information.  In  addition,  population  administration  is  carried  out  by  all  levels  of  government,  from  the government, provincial government and district/city regional governments based on the division of affairs in accordance  with  the  provisions  of  Law  Number.  23  of  2014  concerning  Regional  Government.  This  study uses qualitative research methods with analysis from the perspective of government authority in the field of population administration law.
Kata Kunci: Role, government and Population Administration

## ABSTRAK:
Kependudukan  merupakan  bagian  dari  kegiatan  hukum  admnisitrasi  negara,  dimana secara hukum bahwa pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pendataan  terhadap  setiap  warga  negara  dalam  rangka  untuk  memberikan  pelindungan  dan pemberian  pelayanan  public  kepada  setiap  warga  negara.  Ketentuan  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.  bahwa  hakikatnya  pendataan  kependudukan  pada  hakikatnya  sebagai  upaya untuk  menciptakan  hasil  guna  untuk  meberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dalam  bantuk pendataan  secara  administrasi  kependudukan,  maka  menggunakan  system  informasi kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi kependudukan. Selain  itu,  administrasi  kependudukan  dijalankan  oleh  seluruh  tingkatan  pemerintah,  dari pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  berdasarkan kepada pembagian urusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  Daerah.  Dalam  kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  analisis pada persepektif kewenangan pemerintah dalam bidang hukum administrasi kependudukan.
Kata Kunci: Peran, Pemerintah dan Administrasi Kependudukan

## Pendahuluan
Problematika dalam system kependudukan  di  Indonesia  selalu bermuara  kepada  identitas  yang  ada dalam  data  base  kependudukan  yang dikelola  oleh  pemerintah.  Proses  data base kependudukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah dalam rangka tertib administrasi kependudukan  yang  dibutuhkan  oleh setiap  warga  negara.  Pola  yang digunakan  dalam  system  administrasi kependudukan harus menggunakan satu identitas  pada  setiap  warga  negara, dengan  adanya  satu  identitas  yang dimiliki  oleh  setiap  warga  negara  tentu akan  melindungi  kepentingan  setiap waraga  negara  tersebut  dan  akan memberikan  kemudahan  kepada  setiap warga  negara  dengan  manajemen pendataan  yang  baik  dilakukan  oleh pemerintah.
Pertumbuhan  penduduk  yang berkaitan  dengan  kemiskinan  dan kesejahteraan
masyarakat terjadi
peningkatan. Pengetahuan tentang aspek dan  komponen  demografi  seperti fertilitas,  mortalitas,  penyakit,  migrasi, pekerjaan, perkawinan dan keluarga dan dimensi  domestik  akan  membantu pembuat kebijakan dan pembuat program dapat mengembangkan program  pertumbuhan  penduduk  dan peningkatan kesejahteraan yang ditargetkan . 1
Sehingga administrasi kependudukan  merupakan  sarana  bagi upaya  utuk  mendukung  pelayanan public
dan kesejehateraan bagi masyarakat. Menurut  data  demografi,  luas daratan tiap provinsi mengalami peningkatan  kepadatan  penduduk  yang
1 Nasrullah Hidayat, “Kajian
Kebijakan  Kependudukan  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 1 No. 2,
2013, hlm. 26”
tidak  merata.  Diketahui  luas  daratan Indonesia adalah 1.919.440 km 2 . Luasnya 1/3 dari luas Indonesia. Dengan luas  wilayah  sekitar  5.464.183  km 2 ,  dua pertiganya adalah lautan, atau 3.544.743,9  km 2 .  Luas  pulau  Jawa  hanya 126.700  km 2 dan  Madura  5.  km 2 atau merupakan 6,9 % dari total luas wilayah Indonesia.  Bisa  dibayangkan  kepadatan penduduk  di  Jawa  Madura  dan  luar Jawa  Madura  karena  55%  penduduk Indonesia  menempati pulau  Jawa  dan Madura  hanya  6,6  dari  seluruh  daratan Indonesia. 2 Pola  pendataan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dalam  rangka  untuk membentuk  system  single  identitas warga  negara  didasarkan  kepada  upaya sistematis  melalui  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menjangkau  seluruh  masyarakat  dalam rangka  untuk  mendapatkan  layanan kependudukan,  sehingga  tidak  ada masyarakat  yang  kesulitan  untuk mendapatkan  identitas  kependudukan lagi.
Secara sederhana, bahwa kegiatan  administrasi  kependudukan berdasarkan kepada Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dministrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan  melalui  Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi  Administrasi  Kependudukan serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk pelayanan  publik  dan  pembangunan sektor  lain.  Bahwa  hakikatnya  ada pendayagunaan hasil yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat dalam  bentuk public  service yang diberikan  negara  kepada  setiap  warga negara.
2 AD.  Basniwati  dan  M.  Galang Asmara, Hukum  Kependudukan, NTB:  CV Pustaka Bangsa, 2020, hlm. 15.
Dalam upaya untuk menciptakan system  kependudukan  yang  baik,  UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan,  dimana  sebagai  upaya untuk  menciptakan  system  administrasi kependudukan  meletakan  hak  dan kewajiban  penduduk  sebagai  upaya untuk  melaksanakan  undang-undang tersebut, sebagai berikut:

## Tabel I Hak Dan Kewajiban Penduduk

## 1. Dokumen
Kependudukan; 2. pelayanan  yang sama dalam Pendaftaran Penduduk  dan Pencatatan Sipil; 3. perlindungan atas Data Pribadi; 4. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 5. informasi mengenai  data hasil Pendaftaran Penduduk  dan Pencatatan  Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan 6. ganti  rugi  dan pemulihan  nama baik sebagai akibat  kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk  dan Pencatatan  Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. 1. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada  Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
Pendaftaran Penduduk  dan Pencatatan Sipil. 2. Warga  Negara Indonesia  yang berada  di  luar wilayah Republik Indonesia  wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada  Instansi Pelaksana Pencatatan  Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk  dan Pencatatan Sipil.
Hak  dan  kewajiban  tersebut merupakan  upaya  untuk  menciptakan system administrasi kependudukan bagi setiap  warga  negara  untuk  memberikan pelayanan public bagi masyarakat secara umum.  Pada  aspek  lainnya,  bahwa system administrasi kependudukan merupakan  upaya  untuk  kejelasaan pendataan setiap waraga negara, dimana keterikatan  setatus  kewarganegaraan menjadikan  setiap  warga  negara  untuk melaporakan kepada pemerintah terhadap setiap kejadian yang terjadi.
System  informasi  administrasi kependudukan sebagai hasil guna untuk pelayanan public bagi masyarakat, maka dilakukan  secara  berjenjang,  dimana pelayanan public untuk mendapatkannya diberikan kepada pemerintah  daerah  dalam  rangka  untuk mempermudah bagi masyarakat mendapatkan pelayanan data
kependudukan.  Dalam  kajian  ini, menggunakan  metode  kualitatif  dengan menganalisis  identitas  kependudukan sebagai  upaya  untuk  melindungi  warga negara.

## Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan yuridis  nornatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan melihat suatu permasalahan  hukum  tertentu  dengan
melihat  kenyataan  yang  terjadi  di lapangan.  Penelitian  hukum  normatif adalah  jenis  penelitian  yang  melihat aturan-aturan  yang  terkandung  dalam undang-undang, mempertimbangkan realitas  yang  terjadi  di  masyarakat  saat ini, dan dapat dipelajari sebagai variabel kausal yang mengarah pada konsekuensi hukum dalam berbagai aspek kehidupan sosial. 3 Tulisan  ini,  peneliti  mengkaji aspek  hukum  “peran  pemerintah  dalam bidang administrasi kependudukan pada Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006”. Sifat  penelitian  ini  adalah  preskriptif, yaitu  mengambil  pendekatan  yang mendalam, mendalam, rinci dan komprehensif  untuk  mengeksplorasi secara  menyeluruh  masalah  penelitian dan menjaga integritas subjek penelitian. 4 Jenis penelitian
ini menggunakan  data  sekunder.  Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh melalui  tinjauan  pustaka,  undang- undang,  putusan  pengadilan,  dan dokumen hukum lainnya yang
mendukung penelitian hukum normatif. 5

## Peran  Pemerintah  Dalam  Bidang Administrasi Identitas Kependudukan
Kerja  dalam  bidang  administrasi sebagai  bagian  dari  upaya  untuk menciptakan  pelayanan  public  bagi masyarakat.  Administrasi  didefinisikan sebagai proses pengorganisasian sumber daya sehingga tugas pekerjaan di semua
3 Ronnyhanitijo, Metodologi Penelitian Hukum  Dan  Jurimetri, Ghlmia  Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34..
4 Faisal Sanafiah, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar  dan  Aplikasi ,  Rajawali  Press, Jakarta, 1995, hlm. 8.
5 Songga  Aurora  Abadi,  Mengkaji Lex  Spesialis  Undang-Undang  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, dalam Jurnal Sultan
Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, No. 1, vol 2, (2021): 1-17”
tingkat  organisasi  dapat  dilakukan dengan  baik.  Proses  administrasi  akan melakukan  tiga  fungsi  utama  yang terkait  erat  dengan  tiga  tingkat  umum hierarki  formal.  Pada  tingkat  tertinggi, fungsi  pemantauan  organisasi  terutama berkaitan  dengan  perencanaan  tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.
Pada tingkat menengah,
khususnya fungsi manajemen organisasi, khususnya  upaya  mempertahankan organisasi  sebagai  kelanjutan  kerja jangka  panjang,  dibutuhkan  oleh  tenaga teknis  atau  profesional,  pelayanan, berpartisipasi  dalam  proses  keluar (outcome).  Pada  tingkat  yang  lebih rendah  adalah  fungsi  pemantauan. Kontak  langsung  dengan  pemangku kepentingan  teknis  dan  profesional, fungsi  pengawasan  yang  mengarahkan penggunaan sumber daya dan memastikan  bahwa  kegiatan  teknis  dan profesional dilakukan  sesuai  dengan standar  yang  ditetapkan. 6 standar  dan prosudur  administrasi  sebagai  bagian dara  tatanan  pemerintahan  untuk memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi masyarakat.
Administrasi  merupakan “the over-all management of an organization”.
Admistrator  harus  menerapkan  dan mengembangkan  tata  kelola  seefektif mungkin,  dengan  mengingat  sepuluh aspek  administrasi  yang  dijelaskan dalam bab sebelumnya.yaitu: 7
1. Fungsi
2. kehidupan organisasi
3. Kekuatan  yang  mengikat  unsur- organisasi
4. Tim pimpinan organisasi
5. Beberapa jenis Manajement
6 Muhammad, Pengantar  Ilmu Administrasi  Negara ,  Unimal  Press,  2019, Hlm. 1.
7 Sahya  Anggara, Ilmu  Administrasi Negara ,  Bandung:  Pustaka  Setia,  2016,  hlm.
32.
6. Beberapa  sistem  memproses  input- input untuk menghasilkan beberapa output;
7. Perilaku atau sikap tertentu;
8. Proses  kerjasama  dalam  mencapai tujuan tertentu;
9. Teknik penanganan masalah “administratif” 10. Ilmu,  keterampilan,  atau  seni  dari kemampuan tertentu . Dalam bidang administrasi kependudukan memiliki korelasi dengan pablic  service,  dalam  teori  pelayanan public yang disampiakan oleh Denhardt (2003),  bahwa  The  New  Public  Service mencakup ide-ide kunci berikut:
1. Serve Citizen, Not Customers : Kepentingan masyarakat umum adalah  hasil  dialog  tentang  nilai-nilai bersama daripada kumpulan kepentingan pribadi. Oleh karenanya, aparatur  pelayanan  publik  tidak hanya memenuhi keinginan pelanggan  (customer),  tetapi  lebih menitikberatkan  pada  membangun kepercayaan  dan  kerjasama  antar warga (citizen).
2. Seek the Public Interest : Administrasi publik  harus  berkontribusi  pada pembangunan  komunitas,  dengan berbagi  gagasan  tentang  kepentingan publik,  tujuannya  bukan  untuk menemukan  perbaikan  cepat  karena pilihan  kontrol  pribadi.  Selanjutnya, terciptanya  pembagian  hak  dan kewajiban.
3. Value Citizenship Over Entrepreneurship :  Kepentingan  publik lebih didorong oleh komitmen aparat pelayanan publik dan kontribusi yang berarti  dari  warga  daripada  oleh mobilitas  pengelola  sektor  swasta dalam  kerangka  kepentingan  publik mereka.
4. Think  Strategically,  Act  Democraly : perpaduan  anata  kebijakan  dan program  agar  tercapai  lebih  efektif dan  bertanggung  jawab  melalui upaya dan proses bersama.
5. Recognized that Accountability Is Not Simple : Aparat pelayanan publik perlu perhatian lebih ekstra daripada pasar. Mereka juga harus mengnaati hukum dan  konstitusi,  nilai-nilai  sosial, norma  politik,  standar  profesional dan kepentingan warga negara.
6.  Serve  Rather  than  Steer:  Semakin penting  bahwa  layanan  publik berbagi  nilai-nilai  inti  kepemimpinan dan membantu warga mengartikulasikan dan mendamaikan kepentingan bersama mereka daripada  mencoba  mengendalikan atau  mengendalikan  masyarakat  ke arah yang baru.
7. Value People, not Just Productivity: Organisasi publik dan kerangka kerja mereka di mana mereka berpartisipasi dan  lebih  berhasil  dalam  kegiatan mereka  jika  mereka  beroperasi melalui  proses  kolaboratif  dan berbasis Kepemimpinan menghormati semua orang.
Jumlah  penduduk  suatu  negara dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu  sensus,  servey,  dan  regristrasi penduduk sebagai berikut:
a. Sensus penduduk adalah penghitungan  jumlah  penduduk secara  serentak  oleh  pemerintah untuk  jangka  waktu  tertentu. Sensus  berlangsung  setiap  10 tahun  dan  dilakukan  oleh  Badan Pusat  Statistik  (BPS).  Pemerintah Indonesia  melakukan  sensus  pada tahun  1930,  1961,  1970,  1980,  1990 dan 2000. Kegiatan sensus meliputi pengumpulan, pengolahan, evaluasi,  analisis  dan  penyajian data  baik  kependudukan.  Data yang  disajikan  meliputi  data demografi,  sosial,  lingkungan  dan ekonomi.  Data  tersebut  bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti untuk dokumen kebijakan pembangunan. Ada dua jenis sensus: 1) Sensus de facto, yaitu menghitung  setiap  penduduk
suatu  daerah  pada  saat  sensus dilakukan. 2) Sensus de Yure, yaitu menghitung  penduduk  yang benar-benar berdomisili di wilayah tempat dilakukan sensus.  Oleh  karena  itu,  warga yang  hanya  berkunjung  tidak termasuk  dalam  data.  Di Indonesia,  kriteria  sensus  de facto digunakan.
b. Servey  penduduk  adalah  kegiatan yang  diselenggarakan  pemerintah untuk mempelajari dan menghasilkan statistik kependudukan  pada  waktu  dan tempat  tertentu.  Survei  yang dilakukan  antara  lain  sensus ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, dan survei demografi magang (SUPAS). c. registrasi  adalah  proses  kegiatan pemerintahan yang meliputi pencatatan  kelahiran,  kematian, perkawinan, perceraian, perubahan  tempat  tinggal  dan perubahan pekerjaan secara teratur.  registrasi  ini  terutama dilakukan pada tingkat pemerintahan terendah, yaitu kelurahan. Dalam  melaksanakan  kegiataan system informasi kependudukan sebagai kegiatan administrative berkaitan
dengan  jumlah  pendudukan  Indonesia yang  secara  demografi  terus  mengalami peningkatan  dengan  jumlah  penduduk, oleh karena itu dibagi kedalam beberapa kewenangan  dalam  rangka  mengelola data kependudukan di Indonesia sebagai berikut:
1. Pemerintah Pemerintah  dalam  hal  ini mempunyai kewajiban dan tanggung  jawab  dalam  rangka menyelenggarakan Administrasi Kependudukan  secara  nasional, yang  diselenggarkan  oleh  Menteri dengan kewenangan seperti berikut: a. Berkoordinasi  antar  instansi tentang Administrasi Kependudukan; b. Menetapkan  pedoman,  standar dan  system  dalam  pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
c. Sosialisasi  tentang  Administrasi Kependudukan;
d. Memberikan konsultasi, bimbingan, dan supervisi, dalam pelaksanaan urusan
Administrasi Kependudukan;
e. Penyajian dan pengelolaan data Kependudukan tingkat nasional
f. Pencetakan,  penerbitan,  dan pendistribusian blangko dokumen adminstrasi kependudukan. 2. Pemerintah Provinsi Pemerintah  provinsi  dalam hal  ini  mempunyai  kewajiban  dan tanggung jawab dalam hal menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Apabila  dilakukan  oleh  gubernur dengan kewenangan sebagai berikut: a. Koordinasi dalam proses pengelolaan kependudukan b. b.  Pembinaan,  pengawasan  dan selama  pelaksanaan  pencatatan kependudukan  dan  pencatatan sipil
c. Melaksanakan  sosialisasi  dan pelatihan  pada  saat  pengelolaan kependudukan d. Pengusulan dan pengelolaan data kependudukan di tingkat provinsi e. Koordinasi dan supervisi pengelolaan kependudukan. 3. Pemerintah Kota (Kabupaten) Pemerintah  kota  (kabupaten) mempunyai kewajiban serta tanggung jawab terhadap terselenggarakannya urusan
administrasi  kependudukan,  yang dilakasanakan  oleh  bupati  atau walikota dengan kewenangan sperti berikut:
a. Koordinasi,  dengan  diwujudkan dalam  pembentukan  badan- badan  pelaksana  yang  fungsi dan  tugasnya  pada  bidang pengelolaan kependudukan;
b. Pengaturan  teknis  berdasarkan peraturan PerUU
c. Bimbingan  rutin,  sosialisasi  dan pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat secara berkala; d. menugaskan desa sebagai penanggung  jawab  sebagian administrasi kependudukan e. Penyajian  dan  pengelolaan  kota (kabupaten) serta koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan
pengelolaan kependudukan. 4. Instansi Pelaksana Instansi Pelaksana dalam melaksanakan  urusan  administrasi kependudukan  memiliki  kewajiban sebagai berikut:
a. Mendaftar serta mencatat peristiwa  kependudukan  dan Penting; b. Professional dalam Mmmberikan pelayanan kepada semua
penduduk
c. Menerbitkan  semua  dokumen kependudukan;
d. mendokumentasikan
hasil pencatatan  sipil  danpendaftaran enduduk e. Menjamin keamanan dan kerahasiaan  semua  data  atas Peristiwa  Kependudukan  dan Penting f. Melaksanakan verifikasi, validasi data dan informasi yang disampaikan  oleh  Penduduk pada  pelayanan  pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kewenangan yang ada merupakan didasarkan kepada pembagian urusan juga yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan  tertib  administrasi  di
bidang  kependudukan,  berdasarkan Pasal 5 permen dagri No 53 Tahun 2019 tentang Laporan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, isi laporan kependudukan meliputi jumlah penerbitan  NIK  untuk  WNI  dan  Orang Pendaftarsing, kartu keluarga,
penduduk  wajib  KTP-el,  perekaman KTP-el  untuk  WNI  dan  Orang  Asing, pencetakan KTP-el berdasarkan NIK dan blangko,  pencetakan  kartu  identitas anak.
“ Selain itu memuat jumlah penerbitan  nomor  identitas  tunggal  di Perwakilan Republik Indonesia, perekaman KTP-el  di Perwakilan Republik  Indonesia,  jumlah  penduduk WNI  pindah  di  dalam  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya  memuat  jumlah  penduduk
Orang  Asing  pemegang  kartu  izin tinggal terbatas pindah di dalam wilayah NKRI,  jumlah  penduduk  Orang  Asing pemegang  kartu  izin  tinggal  tetap pindah di dalam wilayah NKRI. ” “ Terdapat  pula  jumlah  penduduk WNI  pindah  keluar  negeri,  jumlah penduduk  Orang  Asing  pindah  keluar negeri,  jumlah  penduduk  Orang  Asing pemegang  kartu  izin  tinggal  terbatas yang  telah  memiliki  surat  keterangan tempat  tinggal  dan  jumlah  penduduk Orang  Asing  pemegang  kartu  izin tinggal  tetap  yang  telah  memiliki  kartu keluarga dan/atau KTP-el.
Memuat  pula  jumlah  penduduk rentan  Administrasi  Kependudukan, rentan  Administrasi  Kependudukan yang  telah  memiliki  surat  keterangan kependudukan,  penduduk  pemegang buku  pas  lintas  batas,  ketersediaan blangko  KTP-el  di  daerah  serta penerbitan KTP-el bagi petugas khusus. ” Selain itu, dalam rangka mencakup  seluruh  kepentingan  warga negara, maka ketentuan undang-undang administrasi keendudukan
juga mengatur  secara  spesifik  berkaitan dengan  kepentingan-kepentingan  warga
negara  yang  secara  sosial  dianggap rentan, sebagai berikut:

## Bagan I
Pendataan Administrasi Rentan
Tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  merupakan  upaya  untuk melindungi  kepentingan  masyarakat rentan, agar pelayaanan dapat diberikan kepada  masyarakat  tersebut.  Selain  itu, bahwa dalam rangka memeperkuat hasil guna dalam bidang administrasi kependudukan,  kebijakan  dikeluarkan oleh  pemerintah  dengan  mewajibkan kepada  setiap  warga  negara  untuk melakukan  pencataan  kelahiran  setiap warga  negara  sebagai  upaya  untuk mendukung perlindungan kepada setiap warga  negara  nantinya,  oleh  karena  itu prosedur  yang  dilaksanakan  sebagai berikut:

## Bagan II Pencatatan Kelahiran
Tenggat  waktu  enam  puluh  hari setelah  kelahiran  merupakan  tertib administrasi kependudukan yang dilakukan  oleh  pemerintah,  agar  setiap kelahiran  yang  terjadi  di  Indonesia masuk  kedalam  data  base  dan  system informasi  kependudukan  setiap  warga negara. Secara umum berdasarkan Pasal 9  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia No. 40 Tahun 2019 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan
Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan,  bahwa standar  dan  spesifikasi  Dokumen Kependudukan berupa:

## Pendataan Adminsistrasi
Kependudukan Rentan
Tanggung jawab negara secara bersusun untuk melakukan pendataan kependudukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
Penduduk Korban Bencana Alam Penduduk Korban Bencana Sosial Orang Terlantar Komunitas Terpencil Pencatatan kelahiran Instansi pelaksana Wajib lapor Tenggang Waktu 60 Hari sejak kelahiran Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

## Bagan III Standar dan Spesifikasi Dokumen Kependudukan
Administrasi kependudukan diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi  negara.  Pemenuhan  hak- hak administratif, seperti pelayanan umu dan  perlindungan  yang  berhubungan dengan  dokumen  kependudukan,  tanpa adanya  perlakuan  yang  diskriminatif merupakan kepentingan penduduk yang harus  diselenggarakn  oleh  administrasi kependudukan.  Sehingga  administrasi kependudukan diarahkan untuk: 8
1. Memenuhi  hak  asasi  setiap  orang tanpa  adanya  diskriminasi  dengan pelayanan yang profesional
2. Meningkatkan  kesadaran  akan kewajiban  untuk  berperan  dalam
8 Lihat  penjelasan  UU  No.  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan
rangka  pelaksanaan  administrasi kependudukan; 3. Memenuhi  data  statistik  secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 4. Mendukung  perumusan  kebijakan dan  perencanaan  pembangunan secara  nasional,  regional,  serta lokal; dan 5. Mendukung  pembangunan  sistem Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: 9 1. Terselenggaranya  dengan  tertib dan terpadu administrasi kependudukan di skala nasional 2. Penyelenggaraan bersifat universal,  wajib,  permanen,  dan berkelanjutan 3. Hak Penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan terpenuhi dengan pelayanan yang profesional 4. Data dan informasi  tersedia  secara akurat,  mutakhir,  lengkap,    dan mudah diakses. Secara sederhana bahwa administrasi  kependudukan  merupakan bentuk  akses  yang  diberikan  negara kepada  setiap  warga  negara  untuk mendapatkan hak sebagai  warga negara dengan  menggunakan  istilah  hak  dan kewajiban  setiap  warga  negara  dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Bonus demografis sebagai peluang  (opportunity)  yang  dinikmati suatu  negara  karena  sebagian  besar penduduk  yang  produkti  (usia  15-6 tahun)  dalam  proses  pertumbuhan penduduk.  Di  Indonesia,  fenomena  ini terjadi  karena  transisi  demografi  yang terjadi  dalam  beberapa  tahun  terakhir dipercepat  oleh  keberhasilan  kebijakan kependudukan dalam menurunkan angka  kelahiran,  peningkatan  kualitas
9 Lihat  penjelasan  UU  No.  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Standar dan Spesifikasi

## Dokumen Kependudukan
Kartu Keluarga Biodata Penduduk Akta Pencatatan Sipil Kartu Identitas Anak
Surat Keterangan Kependudukan
kesehatan  dan  keberhasilan  program.
10 Dengan system administrasi kependudukan  yang  baik  mendorong pelayanan public yang baik.

## Kesimpulan
Administrasi
kependudukan merupakan  bagian  dari  system  yang didasarkan  kepada  pengadministrasian pada data penduduk di Indonesia denga berlandaskan  kepada  hasil  guna  agar dapat  dilaksanakan  pelayanan  public yang  baik  bagi  masyarakat  dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pelayanan public karena adanya identitas. Berdasarkan ketentuan UU No. 23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi
Kependudukan.  Kewenangan  dalam bidang administrasi kependudukan dibagi  secara  berjenjang  pada  masing- masing urusan, yaitu urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
Daftar Pustaka Abadi,  Songga  Aurora.  “Mengkaji  Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam.” Jurnal  Sultan  Jurisprudence:  Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, no. 2 (20021): 5. Anggara,  Sahya. Ilmu  Administrasi Negara .  Bandung:  Pustaka  Setia, 2016.
Asmara,  AD.  Basniwati  dan  M.  Galang.
Hukum  Kependudukan .  NTB:  CV Pustaka Bangsa, 2020. Muhammad. Pengantar Ilmu Administrasi Negara . Unimal Press, 2009. Nasrullah  Hidayat.  “Kajian  Kebijakan
Kependudukan di
Indonesia.”
Jurnal Ilmu Administrasi Publik 1, no.
10 Munawar Noor, Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi , Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol 4 No. 1, 2015, hlm. 126
2 (2013): 26. Noor, Munawar. “Kebijakan Pembangunan  Kependudukan  Dan Bonus  Demografi.” Jurnal  Ilmiah UNTAG  Semarang 4,  no.  1  (1015): 126. Sanafiah,  Faisal. Penelitian  Kualitatif: Dasar-Dasar  dan  Aplikasi .  Jakarta: Rajawali Press, 1995. Soemitro,  Ronny  Haniatjo. Metode Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
UU  No.  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  40  Tahun  2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan  Sebagaimana  Telah
Diubah  Dengan  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  53 Tahun  2019  tentang  Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan