## IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN WARALABA DI BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA KOTA BATAM
Rahmi Ayunda *

## Universitas Internasional Batam

## Abstract
This thesis discusses the effectiveness of the development and supervision of franchises in Batam city. The formulation of the problem in this thesis is related to the effectiveness of article 14 and article 15 in the community, problems in the application of article 14 and article 15 as well as solutions in dealing with problems in the application of article 14 and article 15.
This thesis is included in the category of juridical-sociological research which in the method of conducting research is by examining secondary data first, then proceed with conducting research on primary data in the field by conducting interviews. Data were processed and analyzed using qualitative methods and conclusions were drawn descriptively.
Testing the effectiveness of the application of article 14 and article 15 of Government Regulation No. 42 of 2007 was carried out using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. From the effectiveness test using the theory, it was concluded that Article 14 and Article 15 have not been optimally and effectively implemented. Law Enforcement Factors are the main factors of the ineffectiveness of the implementation of Article 14 and Article 15. The Department of Industry and Trade and Energy of Mineral Resources in Batam City has never even provided guidance or supervision on tuition course in Batam city. The need to develop derivative rules in the form of Mayor Regulations becomes a recommendation in dealing with the problems discussed in this thesis.
Keywordsv: Application of law, Coaching, Supervision, Tuition course, Primagama, Batam city.

## Abstrak
Penulisan  tesis  ini  membahas  mengenai  efektivitas  pembinaan  dan  pengawasan waralaba di kota Batam. Yang menjadi perumusan masalah didalam tesis ini adalah terkait  efektivitas    pasal  14  dan  pasal  15  di  masyarakat,  problematika  dalam penerapan pasal 14 dan pasal 15 serta solusi dalam menghadapi problematika dalam penerapan pasal 14 dan pasal 15.
Penulisan tesis ini masuk kedalam kategori penelitian yuridis-sosiologis yang mana dalam metode pelaksanaan penelitiannya dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan megadakan penelitian terhadap data primer dilapangan  dengan  melakukan  wawancara.  Data  diolah  dan  dianalisis  dengan menggunakan  metode  kualitatif  lalu  ditarik  kesimpulan  yang  dijabarkan  secara deskriptif.
* Alamat Korespondensi : rahmi@uib.ac.id
Pengujian  tingkat  efektivitas  penerapan  pasal  14  dan  pasal  15  dari  Peraturan Pemerintah  No  42  tahun  2007dilakukan  dengan  menggunakan  teori  efektivitas hukum yang dikemukan oleh Soerjono Soekanto. Dari uji efektivitas menggunakan teori  tersebut,  disimpulkan  bahwa  pasal  14  dan  pasal  15  pelaksanaannya  masih belum optimal dan efektif. Faktor Penegak Hukum menjadi faktor utama dari belum efektifnya penerapan pasal 14 dan pasal 15. Dinas  Perindustrian dan Perdagangan dan Energy Sumber Daya Mineral Kota Batam belum pernah sekalipun melakukan pembinaan  ataupun  pengawasan  terhadap  bimbingan  belajar  di  Kota  Batam. Perlunya  penyusunan  aturan  turunan  berupa  Peraturan  Walikota  menjadi rekomendasi dalam menghadapi problematika yang dibahas dalam tesis ini. Kata kunci: Penerapan hukum, Pembinaan, Pengawasan , Bimbingan belajar Primagama kota Batam.

## A. Latar Belakang Masalah
Konstitusi negara Indonesia yakni Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanahkan didalam pasal 33 ayat (4) yang berbunyi : “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ”
Ketentuan  pasal  ini  jika  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  maka  akan  sangat berkontribusi baik sekali bagi kemajuan perekonomian negara Indonesia. Adapun bentuk  dari  usaha  memajukan  perekonomian  negara  ini  para  pengusaha  terus berinovasi mengembangakan pola usahanya sehingga sering kita jumpai. pebisnis terus berinovasi dalam pengembangan usahanya yang salah satunya dengan metode franchise atau dikenal juga dengan sebutan waralaba.
Dengan adanya metode bisnis waralaba menimbulkan konsekuensi terhadap aspek hukum,  sehingga  memerlukan  adanya  aturan  hukum  terkait  pengaturan  bisnis waralaba ini agar tercapai cita hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak. Salah satu bidang usaha yang juga dapat dikembangkan melalui metode waralaba adalah usaha pada sektor bimbingan belajar, kemudian disebut bimbel. Semakin  banyaknya  bimbel  saat  ini  sebagai  bukti  bahwa  tingkat  permintaan pengguna jasa layanan pendidikan meningkat.
Di Indonesia aturan mengenai waralaba telah dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluakan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang kemudian 10 tahun berjalan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1997 tentang Waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  dengan  pengaturan  teknisnya  termuat didalam  Peratuan  Menteri  Perdagangan  No  :  53/M-DAG/PER/8/2012  Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Memperhatikan pasal 14 dan pasal 15 tersebut maka tentulah jika ketentuan pasal tersebut  benar  –  benar  terlaksana  dengan  optimal  maka  pelaku  usaha  kecil menengah  yang  ada  di  Batam  berpotensi  mengembangkan  usahanya  menjadi waralaba  atau franchise yang  pada  akhirnya  juga  akan  membuat  perekonomian
Batam menjadi semakin menggeliat dengan semakin bayaknya usaha masyarakat yang berkembang.
Didalam penjelasan dari Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba untuk pasal 14 ini disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam  memberikan  pembinaan  mengenai  waralaba  juga  berperan  membantu memberikan perkuatan permodalan yang mana maksud dari pemberian perkuatan permodalan ini adalah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha waralaba untuk mendapatkan fasilitas kredit dan mendapatkan bunga.
Berangkat  dari  ketentaun  pasal  14  dan  15  tersebut  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian apakah das sollen yang termaktub didalam ketentuan pasal 14 dan Pasal 15 PP No 42 Tahun 2007 telah berjalan dengan semestinya, apakah ada harmonisasi antara law in book dengan law in actionnya? Bergerak dari hal tersebut  penulis  tertarik  untuk  menysun  penelitian  dengan  judul “ IMPLEMENTASI  PEMBINAAN  DAN  PENGAWASAN  WARALABA BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA DI KOTA BATAM ”.

## B. Rumusan Masalah
Berlandaskan latar belakang yang telah penulis paparkan pada bagian awal penelitian  ini,  penulis  mengemukakan  tiga  buah  rumusan  masalah  seperti dibawah ini :
1. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2007 telah efektif diterapkan  terhadap  pembinaan  dan  pengawasan  waralaba  di  bimbingan belajar Primagama kota Batam?
2. Apa  saja  problematika  dalam  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  42 Tahun 2007 terkait pembinaan dan pengawasan waralaba dibimbingan belajar Primagama kota Batam ?
3. Bagaimana  solusi  yang  tepat  untuk  menyelesaikan  problematika  yang dihadapi terkait pembinaan dan pengawasan waralaba di bimbingan belajar Primagama kota Batam?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  atau  juga  dikenal sebagai penelitian hukum yuridis-empiris, yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk  meneliti  lebih  detail  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  masyarakat.  Sebab dalam  penelitian  hukum  empiris  ini  meneliti  mengenai  individu  dan  dalam hubungan  hidupnya  dengan  masyarakat  maka  penelitian  jenis  ini  disebut  juga sebagai penelitian hukum sosiologis. 1 Sehingga dapat disimpulkan penelitian yang penulis susun ini masuk kedalam jenis penelitian yuridis-sosiologis.
Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam pelaksanaan  penelitian  ini  data  sekunder  dikaji  terlebih  dahulu  kemudian
1 Diakses dari: http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/ diunduh pada 2 Desember 2016
dilanjutkan  dengan  melakukan  penelitian  dilapangan  berupa  wawancara  untuk memperoleh data primer. Data primer mencakup data – data yang penulis peroleh secara langsung yaitu hasil wawancara dan untuk data sekunder didapat dari aturan perundang – undangan, buku – buku, jurnal maupun hasil penelitian.
Adapun  teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  dengan cara melakukan wawancara. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari pihak – pihak yang terkait dengan topik penelitian  yang  diperlukan.  Sedangkan  untuk  instrumen  pengumpulan  data  yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah alat perekam suara dan kamera untuk merekam gambar.
Dalam pemyusunan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara tidak terstruktur. Yang mana peneliti secara langsung mewawancarai perwakilan dari dinas perindustrian dan perdagangan kota  Batam,  pihak  kementrian  perdagangan  Republik  Indonesia  dengan  tidak menetapkan pertanyaan yang spesifik atau dapat juga disebut sebagai wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan- pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.
Selain  mengumpulkan  data  melalui  wawancara,  peneliti  juga mengumpulkan  data  dengan  melakukan  studi  dokumen.  Adapun  jenis  studi dokumen  yang  peneliti  lakukan  adalah  jenis  studi  dokumen  sekunder.  Yakni peneliti melakukan pengkajian dari data yang disajikan oleh pihak yang tidak secara langsung mengalami suatu peristiwa tertentu.
Data  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  Penelitian  dengan  metode analisis deskriptif kualitatif ini menginterpretasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan kondisi dari hasil penelitian secara apa adanya, sesuai dengan kondisi  yang  ditemui  dilapangan.  Masalah  yang  diteliti  dalam  penulisan penelitian dilakukan analisis dan diselidiki dengan metode komparasi.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Efektivitas  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  2007 tentang  Waralaba  Terhadap  Pembinaan  dan  Pengawasan  Waralaba dibidang Bimbingan Belajar di Kota Batam.
Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Hal  ini  termaktub  didalam  konstitusi negara Indonesia Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis bahwa setiap tindak tanduk masyarakat maupun pemerintah haruslah sesuai dengan aturan yang ditetapkan didalam hukum positif. Sebagai  negara  kesejahteraan,  peran  serta  negara  dalam  kehidupan  masyarakat hampir mencakup kesegala aspek. Hal ini dilakukan sebagai wujud semata mata untuk  mencapai  kesejahteraan  bagi  masyarakat  sebesar  –  besarnya.  Termasuk didalamnya  pemerintah  juga  turut  serta  dalam  mengawasi  dan  memberikan
75
pembinaan  bagi  usaha  –  usaha  waralaba  yang  dibakukan  kedalam  suatu  aturan perundang – undangan.
Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa dalam sosiologi hukum masalah  kepatuhan  atau  ketaatan  hukum  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  pada umumnya  telah  menjadi  faktor  yang  pokok  dalam  mengukur  efektif  tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa kepatuhan pemerintah kota Batam sebagai pelaksana dari pembinaan dan pengawasan terhadap waralaba sebagaimana diatur didalam pasal 14 PP No 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang dijelaskan lebih rinci lagi dalam pasal 26 dan pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan No 58/M-DAG/PER/8/2012 tentang penyelenggaraan waralaba masih belum berjalan sebagaimana mestinya.
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pemangku kepentingan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap waralaba sebagaimana yang diatur pada pasal – pasal yang disebutkan diatas,  dapat diketahui bahwa hal yang telah diatur oleh undang – undang belum terlaksana. Sehingga di dalam penerapan PP No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba  yang dilakukan oleh instansi pemerintah kota Batam dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku tidak berjalan dengan sendirinya,  sehingga  harus  didukung  oleh  fakor-faktor  yang  mempengaruhi  agar terhadap suatu aturan dapat menjadi efektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, setidaknya ada 6 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yaitu :

## 1. Faktor Hukum
Jika  bicara  tentang  hukum,  tidak  lepas  dari  tiga  unsur  utamanya  yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan hukum sehari harinya, tidak  aneh  ditemukan  adanya  pertentangan  antara  keadilan  dan  kepastian  dalam hukum. Munculnya pertentangan antara kepastian dan keadilan dalam praktek dari penegakan hukum ini dikarenakan untuk kepastian hukum wujudnya nyata tertulis pasti sesuai dengan apa yang tercantum didalam undang – undang sedangkan jika kita  berbicara  tentang  keadilan,  ini  merupakan  hal  yang  abstrak,  oleh  sebab  itu hakim  ketika  memutuskan  perkara  terkadang lebih  mengutamakan  kepada  unsur kepastian hukumnya saja berpatokan kepada apa yang tertulis didalam undang – undang saja, sehingga unsur keadilan menjadi terabaikan.
Dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini, untuk menganalisis lebih  mendalam  terkait  faktor  hukumnya  perlu  dijabarkan  terlebih  dahulu bagaimana hukum positif di negara Indonesia mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan waralaba di Indonesia.
Pasal  14  PP  No  42  tahun  2007  tentang  Waralaba  pada  Bab  VI  membahas tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan.  Didalam  bab  ini  secara  pengaturan  hukum untuk  level  Peraturan  Pemerintah  menurut  pendapat  penulis  masih  terdapat beberapa hal yang perlu untuk dikiritisi.
Disebutkan didalam pasal 14 PP No 42/2007 bahwa yang bertanggung jawab melakukan  pembinaan  bagi  waralaba  adalah  pemerintah  dan  pemerintah  daerah. Dan  hal  –  hal  yang  menjadi  lingkup  dari  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah ataupun pemerintah daerah adalah sebagai berikut ;
a. “Pendidikan dan pelatihan waralaba;
b. Rekomendasi untuk mengikuti pameran waralaba baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
c. Bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
d. Penghargaan kepada pemberi waralaba lokal terbaik; dan/atau
e. Bantuan perkuatan permodalan.“
Hal yang menurut pendapat penulis perlu dikritisi dari rumusan pasal diatas adalah  tidak  adanya  kejelasan  pembagian  mengenai  poin  mana  yang  merupakan tanggung jawab pemerintah dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun jika berbicara dari segi rumusan pasal, maka isi dari ketentuan pasal 14 ini sudah mengakomodir hal – hal yang perlu dilakukan dalam rangka membina waralaba yang ada di Indonesia hanya saja perlu kejelasan saja mana yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Selanjutnya  terkait  dengan  pengawasan,  aturan  yang  lebih  teknisnya  dapat merujuk  ke  pasal  28  Permendagri  No  53/M-DAG/PER/8/2012  yang  berbunyi sebagai berikut ;
(1) “Menteri melimpahkan wewenang pengawasan pelaksanaan waralaba secara nasional kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
(2) Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  dapat  melakukan  koordinasi dengan instansi terkait dipusat dan di daerah.
(3) Gubernur  DKI  Jakarta  melimpahkan  wewenang  pengawasan  pelaksanaan Waralaba  diwilayah  kerjanya  kepada  kepala  Dinas  yang  membidangi perdagangan.
(4) Bupati/walikota melimpahkan wewenang pengawasan pelaksanaan Waralaba di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.”
Dari pasal 28 ini dapat dipahami bahwa sudah ada kejelasan pembagian tugas antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hanya tinggal perlu mengkritisi bagaimana  implementasi  dari  pasal  ini  didalam  kehidupan  bermasyarakat  yang mana berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa untuk fungsi pengawasan, di kota Batam fungsi ini belum dijalankan oleh pemerintah kota Batam sebagaiamana seharusnya. Setelah ditelusuri lebih jauh penyebabnya adalah karena keterbatasan sumber daya manusia.
Dari  yang  sudah  penulis  jabarkan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  mengacu dari  teori  efektivitas  hukum  ini  utamanya  dari  faktor  hukum,  dari  permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dapat diketahui bahwa sudah ada aturan hukumnya yang  membahas  mengenai  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  waralaba  di Indonesia yaitu dengan dibentuknya PP No 42 tahun 2007 tentang Waralaba yang kemudian  didukung  dengan  peraturan  pelaksananya  didalam  Peraturan  Menteri
Perdagangan  No  58/M-DAG/PER/8/2012  tentang  penyelenggaraan  Waralaba. Maka  secara  faktor  hukum  sudah  baik.  Sudah  terpenuhi.    Sudah  ada  landasan hukum  yang  mengatur mengenai  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap waralaba hal  yang  masih  perlu  diperbaiki  untuk  segi  faktor  hukum  adalah  untuk  bagian pembinaan terhadapa waralaba perlua adanya pembagian kerja yang jelas antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  dapat  diakomodir  dengan membentuk suatu aturan turunan bisa pada level peraturan wali kota.

## 2. Faktor Penegakan hukum
Soerjono  soekanto  untuk  aspek  mengukur  efektivitas  hukum  pada  faktor  ini, mengemukakakan yang pada intinya menjelaskan bahwa faktor penegakan hukum berkaitan  dengan  pihak  –  pihak  yang  diberikan  kewenanagan  untuk  membentuk undang – undang dan juga yang berwenang untuk menerapkan hukum itu sendiri.
Aparatur  penegak  hukum  ini  memiliki  tugas  untuk  dapat  mencapai  hal  yang menjadi  cita  hukum  yakni  keadilan  hukum,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan hukum. Jika kita berbicara mengenai penegak hukum dalam arti sempit, maka hal ini berkaitan dengan pejabat seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasehat hukum dan juga  sipir  lembaga  pemasyarakatan  (Lapas).  Setiap  aparat  ini  memiliki  tugas masing  –  masing  mulai  dari  menerima  laporan,  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan,  melakukan  penuntutan  dihadapan  pengadilan  kepada  terdakwa, mengumpulkan  dan  menyampaikan  bukti  –  bukti,  memeriksa,  mengadili  dan menjatuhkan  vonis,  memberikan  sanksi  hingga  melakukan  pembinaan  terhadap terpidana.
Terdapat  tiga  unsur  utama  yang  memepengaruhi  mekanisme  bekerjanya aparat penegak hukum, yakni:
a. Instansi  penegak  hukum  beserta  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  menjadi pendukung dalam melaksanakan pekerjaan instansinya;
b. Budaya  kerja  dari  aparat  terkait  termasuk  juga  sisi  kesejahteraan  dari  aparat tersebut; dan
c. Instrumen  hukum  yang  menjadi  pendukung  mulai  dari  kinerja  instansinya maupun  yang  menjadi  acuan  standar  bekerja  dalam  hal  materiil  maupun formalnya.
Dalam usaha mencapai tegaknya hukum secara sistematik memperhatikan ketiga  unsur  diatas  menjadi  sangat  signifikan  dan  harus  dilaksanakan  secara simultan.  Terkait  dengan  faktor  penegak  hukum  disini,  dapat  diketahui  bahwa dalam  hal  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  bagi  waralaba  khususnya dibidang  bimbingan  belajar  penegak  hukumnya  yang  mana  adalah  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam serta Sub direktorat Penjualan Langsung dan Waralaba Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Kedua instansi ini adalah pihak yang dilimpahi kewenangan oleh hukum positif  dalam  hal  memberikan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  waralaba. Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dikatahui bahwa dari level  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  kota
Batam tugasnya dalam hal memberikan pembinaan belum terlaksana. Disebabakan keterbatasan sumber daya sehingga amanah undang – undang terkait pembinaan dan pengawasan untuk waralaba di kota Batam memang belum pernah terlaksana.
Terkait  dengan  faktor  ini  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  diketahui memang  sumber  daya  manusia  memang  masih  sangat  kurang  di  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam. Tidak hanya  kekurangan  dalam  hal  jumlah  sumber  daya  manusianya,  sumber  daya manusia yang berkompeten juga belum ada untuk mengurusi masalah pengawasan dan pembinaan terhadap waralaba di Kota Batam.
Hal  ini  didukung  juga  oleh  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan salah pengelola waralaba bimbingan Primagama yang ada di Kota Batam, yaitu, dari hasil wawancara yang penulis lakukan memang benar pemerintah kota batam tidak ada keterlibatannya dalam hal memberikan pembinaan dan pengawasan bagi usaha waralaba khususnya dibidang bimbingan belajar yang ada di kota batam.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
Yang  menjadi  titik  fokus  pada  faktor  ini  adalah  perlunya  dukungan  dari sarana  dan  fasilitas  hukum  agar  tercapai  tujuan  yakni  hukum  yang  efektif dimasyarakat. Contoh dari sarana dalam faktor ini bisa berupa sarana fisik seperti bangunan,  peralatan  yang  memadai,  anggaran  yang  cukup  dan  alat  transportasi. sedangkan untuk fasilitas pendukung dapat berupa tenaga manusia yang kompeten, terampil  dan  memiliki  kemampuan  organisasi  yang  baik.  Yang  terjadi  pada prakteknya sering suatu aturan perundang undangan telah disahkan namun sarana dan  fasilitasnya  belum  tersedia,  situasi  seperti  ini  pada  akhirnya  menimbulkan konsekuensi situasi yang kontra produktif.
Terkait dengan faktor ini, hal yang bisa dikategorikan sebagai faktor sarana dan fasilitas hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi waralaba dibidang bimbingan belajar di Kota Batam adalah ketersediaan kendaraan dinas, instrument  pendukung  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  bagi  para  pihak yang  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pengawas maupun pembina, yang mana kewenangan ini dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam di Kota Batam. Dengan dilengkapi kendaraan yang memadai dan didukung dengan instrument pembinaan dan pengawasan yang baik sebagai contoh matriks penilaian bagi waralaba, klinik bisnis untuk pengembangan usaha, maka hal ini akan mempermudah pihak yang bertugas.  Namun  belum  ada  penganggaran  yang  khusus  terkait  hal  ini,  maka terhadap faktor fasilitas dan sarana hukum belum tercapai.

## 4. Faktor Masyarakat
Pada dasarnya setiap aturan perundang – undangan yang dibuat adalah untuk tujuan  tercapainya  kedamaian  dan  kesejahteraan  dimasyarakat.  Namun  pada
prakteknya seringkali masyarakat memiliki opini – opini tertentu terhadap hukum. Dari hal ini dapat dipahami bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran  hukum  dan  keinginan  masyarakat  untuk  mematuhi  aturan  yang  sudah diberlakukan.  Tingkat  sadar  hukum  yang  rendah  dari  masyarakat  akan berimbas pada sulitnya penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Hal yang dapat menjadi  solusi  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  pada  masyarakat  adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap aturan hukum positif.
Terkait dengan faktor ke-empat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini, dari hasil wawancara diketahui bahwa pada dasarnya pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  kota  Batam  telah  mengetahui perannya dalam hal memberikan pengawasan dan pembinaan bagi usaha waralaba. Jadi  dapat  disimpulkan  sosialisasi  terkait  peraturan  perundang  –  undangan  yang membidangi urusan waralaba ini telah sampai kepada pihak dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam. Dari segi masyarakat, yang  secara  spesifik  dibahas  dalam  penulisan  tesis  ini  yakni  pengelola  usaha waralaba dibidang bimbingan belajar menyatakan tidak mengetahui bahwa secara hukum  pihak  pemerintah  kota  batam  memiliki  andil  dalam  hal  membantu pembinaan bagi usaha waralaba. Yang terjadi prakteknya dilapangan, pengusaha waralaba mendapat pembinaan sekedar hanya dari pemberi waralaba ( franchisor) . Terkait  faktor  masayarakat  dalam  efektivitas  hukum,  saya  juga  melakukan wawacara  singkat  dengan  warga  masyarakat  sekitar  tempat  bimbel  Primagama untuk  mengetahui  tingkat  pengetahuan  masyarakat  soal  pembinaan  dan pengawasan  waralaba.  Pak  Muhammad  Afandi  (28  tahun)  menyatakan  tidak mengetahui  soal  pembinaan  dan  pengawasan  waralaba  ini  begitupun  dengan  Bu Anisul  (50  Tahun)    juga  menyatakan  tidak  mengetahui  soal  pembinaan  dan pengawasan bagi waralaba ini. Lebih lanjut penulis menanyakan lagi bagaimana tanggapan  masyarakat  mengetahui  bahwa  faktanya  di  Dinas  Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam fungsi pengawasan dan pembinaan ini tidak berjalan sesuai amanat undang – undang, tanggapan dari  pak Muhammad Afandi dan bu Anisul terhadap hal ini adalah biasa – biasa saja. Dari hasil interview ini dapat dikatahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat sendiri terkait  hal  ini  masih  sangat  rendah.  Masyarakat  cenderung  apatis  terhadap pembinaan dan pengawasan bagi waralaba.

## 5. Faktor Kebudayaan
Untuk faktor kebudayaan jika dikaitkan dengan pembahasan dalam tesis ini dapat  kita  soroti  dalam  hal  sikap  masyarakat  terkait  aturan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  waralaba.  Sebelum  membahas  mengenai  sikap  masyarakat terkait pembinaan dan pengawasan terhadap waralaba, perlu juga terlebih dahulu diketahui megenai tanggapan masyarakat terkait keberadaan bimbingan belajar.
Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  masyarakat  memandang  positif keberadaan bimbingan belajar karena dianggap bisa menjadi alternatif bagi siswa yang memerlukan pembimbingan belajar untuk lebih memahami materi di sekolah. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat sekitar dapat diketahui
juga  bahwa  masyarakat  disekitar  lokasi  salah  satu  tempat  berdirinya  Bimbingan Belajar yang melaksanakan bisnisnya dengan metode waralaba terhadap pembinaan dan pengawasan bagi waralaba adalah bersikap acuh tak acuh. Bagi masyarakat hal ini bukan hal yang terlalu penting.
Berbicara mengenai faktor kebudayaan, pada dasarnya faktor ini merupakan satu  kesatuan  dengan  faktor  masyarakat.  Dalam  faktor  kebudayaan  ini pembahasannya memusatakan pada isu – isu terkait sistem nilai yang menjadi inti dari hal terkait kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagaimana yang diketahui, suatu sistem yang baik pada hukum mestilah mencakup hal yang baik juga bagi substansi, struktur dan juga kulturnya.
Soerjono  Soekanto  menyatakan,  hukum  barulah  dikatakan  efektif  mana kala antara apa yang diamanatkan oleh hukum beriringan sejalan dengan tujuan yang  diharapkan  hukum. 2 Suatu  peraturan  perundang  –  undangan  dianggap efektif  apabila  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  semakin mendekati yang diinginkan oleh undang – undang dan begitupun sebaliknya akan dianggap tidak efektif jika tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum semakin jauh dari diinginkan oleh undang – undang. 3

## 6. Solusi  Menyelesaikan  Problematika  Pembinaan  dan  Pengawasan Waralaba dibidang Bimbingan Belajar di Kota Batam.
Cita hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.  Setiap  aturan  yang  dibuat  harapannya  adalah  untuk  dapat  memberikan kesejahteraan dan ketentraman di masyarakat.
Pembentukan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba jika kita merujuk kepada bagian penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah tersebut diketahui  bahwa  tujuan  awal  dari  pembentukan  Peraturan  Pemerintah  ini  adalah dalam  rangka  meningkatkan  pembinaan  usaha  yang  dijalankan  dengan  metode waralaba  di  seluruh  Indonesia.  Pembinaan  dilaksanakan  sebagai  upaya  untuk menstimulus pengusaha nasional lebih utamanya pengusaha UMKM untuk menjadi pemberi waralaba nasional handal yang memiliki daya saing di dalam negeri dan luar negeri, sehingga mampu untuk memasarkan produk lokal dipasar global.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  dengan  melakukan wawancara  kepada stakeholders terkait  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap waralaba jenis usaha bimbingan belajar di kota Batam diketahui bahwa ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan waralaba yang termaktub didalam Pasal 14 –  15  Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  dan  aturan teknisnya  yang  tercantum  didalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No  58/M- DAG/PER/8/2012  tentang  penyelenggaraan  Waralaba  masih  belum  berjalan sebagaimana mestinya.
2 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1982 hlm. 115
3 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 9
Dalam  penerapannya  di  masyarakat,  setiap  aturan  perundang  undangan memiliki  kendala  dan  problematikanya  masing  –  masing.  Kendala  –  kendala tersebut  bisa  jadi  berasal  dari  hukumnya  sendiri,  dari  aparat  penegak  hukumnya atau bisa jadi karena budaya hukum masyarakatnya. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, untuk dapat berlaku secara efektif hukum harus didukung oleh 5 buah faktor  yang  mana  jika  kelima  faktor  ini  berjalan  dengan  baik  maka  efektifnya pemberlakukan aturan tersebut dimasyarakat.
Dari  data  yang  telah  peneliti  kumpulkan,  baik  data  sekunder  maupun  data primer solusi yang diberikan untuk menyelesaikan problematika dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang waralaba dapat diuraikan sebagai berikut;
1. Faktor Hukum
Disebutkan  didalam  pasal  14  Peraturan  Pemerintah  No  42/2007  bahwa  yang bertanggung jawab melakukan pembinaan bagi waralaba adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Dan hal – hal yang menjadi lingkup dari pembinaan yang dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  ataupun  pemerintah  daerah  adalah  sebagai berikut ;
a. “Pendidikan dan pelatihan waralaba;
b. Rekomendasi  untuk  mengikuti  pameran  waralaba  baik  di  dalam  negeri maupun diluar negeri;
c. Bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
d. Penghargaan kepada pemberi waralaba lokal terbaik; dan/atau
e. Bantuan perkuatan permodalan.”
Hal  yang  menurut  pendapat  penulis  perlu  dikritisi  dari  rumusan  pasal  diatas adalah  tidak  adanya  kejelasan  pembagian  mengenai  poin  mana  yang  merupakan tanggung jawab pemerintah dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap waralaba. Oleh karena itu sebaiknya dapat  ditambahkan  pada  bagian  penjelasan  pasal  demi  pasal  dari  peraturan pemerintah ini untuk memberikan jabaran detail mengenai pembagian peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selanjutnya  terkait  dengan  pengawasan.  Dapat  merujuk  ke  pasal  28 Permendagri No 53/M-DAG/PER/8/2012 yang berbunyi sebagai berikut ;
(1) “Menteri melimpahkan wewenang pengawasan pelaksanaan waralaba secara nasional kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
(2) Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  dapat  melakukan  koordinasi dengan instansi terkait dipusat dan di daerah.
(3) Gubernur  DKI  Jakarta  melimpahkan  wewenang  pengawasan  pelaksanaan Waralaba  diwilayah  kerjanya  kepada  kepala  Dinas  yang  membidangi perdagangan.
(4) Bupati/walikota melimpahkan wewenang pengawasan pelaksanaan Waralaba di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.”
Dari  pasal  28  ini  dapat  dipahami  bahwa  sudah  ada  kejelasan  pembagian tugas  antara  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Hanya  saja  untuk  di  kota Batam sendiri, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa untuk  fungsi  pengawasan,  di  kota  Batam  fungsi  ini  belum  dijalankan  oleh pemerintah  kota  Batam  sebagaimana  seharusnya.  penyebabnya  adalah  karena keterbatasan sumber daya manusia. Solusi dari problem terkait faktor hukum ini adalah perlu adanya pengaturan secara lebih teknis mengenai waralaba ini didalam aturan  turunan  pada  level  peraturan  walikota  Batam,  yang  mana  dari  aturan  ini dapat memberikan pengaturan yang lebih teknis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan  waralaba  di  Kota  Batam.  Termasuk  didalamnya  memberikan penjelasan  yang  lebih  rincian  mengenai  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  dalam melaksanakan tuganya sebagai Pembina dan pengawas bagi waralaba yang ada di kota Batam.
2. Faktor Penegakan hukum
Terkait dengan faktor penegak hukum disini, dapat diketahui bahwa dalam hal pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  bagi  waralaba  khususnya  dibidang bimbingan  belajar  penegak  hukumnya  yang  mana  adalah  Dinas  Perindustrian, Perdagangan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  kota  Batam  serta  Sub  direktorat Penjualan Langsung dan Waralaba Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Kedua  instansi  ini  adalah  pihak  yang  dilimpahi  kewenangan  oleh  hukum  positif dalam  hal  memberikan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  waralaba.  Namun berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dikatahui  bahwa  dari  level Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam tugasnya  dalam  hal  memberikan  pembinaan  belum  terlaksana.  Disebabakan keterbatasan sumber daya sehingga amanah undang – undang terkait pembinaan dan pengawasan untuk waralaba di kota Batam memang belum pernah terlaksana. Terkait dengan faktor ini dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui memang fasilitas pendukung yang mencakup sumber daya manusia memang masih sangat kurang di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam.
Tidak hanya kekurangan dalam hal jumlah sumber daya manusianya, sumber daya  manusia  yang  berkompeten  juga  belum  ada  untuk  mengurusi  masalah pengawasan dan pembinaan terhadap waralaba di Kota Batam. Hal ini didukung juga  oleh  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  pengelola  bimbingan belajar  Primagama,  dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  memang  benar pemerintah kota batam tidak ada keterlibatannya dalam hal memberikan pembinaan dan pengawasan bagi usaha waralaba khususnya dibidang bimbingan belajar yang ada di kota batam.  Solusi dari permasalahan ini adalah perlu adanya usaha yang serius  dari  pihak  pemerintah  kota  Batam  untuk  mengakomodir  kebutuhan  akan sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dibidang  pengawasan  dan  pembinaan terhadap  waralaba  di  Kota  Batam  serta  perlu  adanya  pelaksanaan pelatihan  bagi pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Daya Mineral kota Batam agar  dapat  memenuhi  kualifikasi  untuk  dapat  melakukan  pembinaan  serta pengawasan terhadap waralaba yang ada di Kota Batam.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
Terkait dengan faktor ini, hal yang bisa dikategorikan sebagai faktor sarana dan fasilitas hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi waralaba dibidang bimbingan belajar di Kota Batam adalah ketersediaan kendaraan dinas, instrument  pendukung  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  bagi  para  pihak yang  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pengawas maupun pembina, yang mana kewenangan ini dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam di Kota Batam. Dengan dilengkapi kendaraan yang memadai dan didukung dengan instrument pembinaan dan pengawasan yang baik sebagai contoh matriks penilaian bagi waralaba, klinik bisnis untuk pengembangan usaha, maka hal ini akan mempermudah pihak yang bertugas.
4. Faktor Masyarakat
Faktor  masyarakat  juga  berpengaruh  bagi  efektifnya  peraturan  perundang undangan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan  berbanding lurus dengan tingkat efektifnya peraturan perundang undangan. Solusi yang dapat untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  pada  masyarakat  adalah  dengan dilakukannya  sosialisasi  yang  lebih  konkretnya  dapat  berupa  pelaksanaan diseminasi  kepada  masyarakat  yang  terkait  langsung  dengan  pembinaan  dan pengawasan  waralaba,  diseminasi  ini  dengan  melibatkan  lapisan-lapisan  sosial, pemegang  kekuasaan  dan  penegak  hukum  itu  sendiri  sebab  memang  sudah seharusnya  setiap  perturan  yang  tealh  ditetapkan  untuk  dilaksanakan  didalam masyarakat  untuk  dapat  menyentuh  masyarakat.  Sebab  aturan  yang  ditetapkan namun tidak diketahui masyarakatnya sendiri akan menjadi tidak berguna.
5. Faktor Kebudayaan
Untuk faktor kebudayaan jika dikaitkan dengan pembahasan dalam tesis ini dapat  kita  soroti  dalam  hal  sikap  masyarakat  terkait  aturan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  waralaba.  Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan diketahui  bahwa  masyarakat  bersikap  acuh  tak  acuh  terhadap  pembinaan  dan pengawasan  waralaba  bagi  bimbingan  belajar  di  kota  Batam.  Solusi  dari  hal  ini adalah perlu adanya pemberian arahan ataupun membuka pemahaman masyarakat, jika pembinaan dan pengawasan bagi waralaba dapat berlangsung dengan maksimal maka juga akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bimbingan bimbingan belajar yang ada di kota Batam, yang sebagai efek dominonya juga akan dirasakan oleh peserta didik dari bimbingan belajar tersebut.

## E. Kesimpulan
Dengan  mengguakan  teori  efektivitas  hokum  menurut  Soerjono  Soekanto dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap waralaba belum diterapkan secara efektif.
Problematika  dalam  penerapan  Peraturan  Pemerintah  No  42  tahun  2007 tentang  waralaba  terhadap  pembinaan  dan  pengawasan  waralaba  adalah  sebagai berikut :
a. Faktor  penegak  hukum  :  Kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  tenaga  yang kompeten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap waralab di Kota Batam
b. Faktor sarana atau fasilitas hukum : Belum ada sarana dan prasana yang khusus dialokasikan guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi waralaba di bimbingan belajar primagama di Kota Batam
c. Faktor  masyarakat  :  tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum  masih rendah.
d. Faktor  kebudayaan  :  budaya  hukum  masyarakat  yang  masih  bersifat  pasif terhadap suatu aturan tertentu.
Solusi dalam mengatasi problematika dari penerapan Peraturan Pemerintah No 42  tahun  2007  tentang  waralaba  terhadap  pembinaan  dan  pengawasan  waralaba adalah sebagai berikut :
a. Faktor hukum : Perancangan Peraturan Walikota Batam sebagai aturan yang lebih  teknis  dalam  mengatur  pembinaan  dan  pengawasan  waralaba  di  kota Batam.
b. Faktor  penegak  hukum  :  Pemerintah  kota  Batam  mengakomodir  kebutuhan sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dibidang  pengawasan  dan  pembinaan terhadap waralaba di Kota Batam.
c. Faktor  sarana  atau  fasilitas  hukum  :  Pengalokasian  anggaran  khusus  untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan waralaba di Kota Batam.
d. Faktor masyarakat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Batam melakukan sosialisasi kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan waralaba.
e. Faktor  Kebudayaan  :  mengedukasi  masyarakat  pentingnya  kesadaran  akan hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
B.,I.  L  Pasaribu,  Simanjuntak. Membina dan Mengembangkan Generasi Muda . Bandung : Tarsito, 1990
Burton Simatupang, Richard. Aspek Hukum Dalam Bisnis . Jakarta : Rineka Cipta,
2007
Hamalik,  Oemar. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem.
Jakarta : Bumi Aksara, 2004 Helmi, Masdar. Dakwah dalam Alam Pembangunan I .  Semarang : Semarang Toha Putra. 1973
Karamoy,  Amir. Percaturan Waralaba Indonesia .  Jakarta  :  Foreignsight  Asia.
2013
Salim, Peter dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer . Jakarta : Modern English Perss. 2002 Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok  Sosiologi Hukum . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007
Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta : Rajawali Pers. 1982 Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005
Syaodih, Nana dan Sukmadinata. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2003
Widjaja, Gunawan. Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis . Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004
Yusuf,  Syamsu  dan  Juntika  Nurihsan. Landasan Bimbingan dan Konseling.
Bandung : Remaja Rosdakarya. 2008
Sumber Internet http://kbbi.web.id/ https://www.primagama.co.id/ http://www.bi.go.id/id/umkm/kelayakan/pola- pembiayaan/perdagangan/Documents/ffe3421401fd4332beca78a62c41bc99Bimb el.pdf http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf http://eprints.walisongo.ac.id/6616/3/BAB%20II.pdf https://www.scribd.com/doc/54689510/Pengertian-Pengawasan http://digilib.unila.ac.id/3584/13/BAB%20II.pdf

## Perundang – Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang – Undang No 7 Tahun Tahun 2014 Tentang Perdagangan Undang – Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Peraturan Menteri Perdagangan No 58/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
86