## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Ujang A Mukarom 1 , Suryanto 2 , Mia Rumiasari 3
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, Indonesia 1,3
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 2 E-mail: ujang.mukarom@stiabandung.ac.id 1

## ABSTRAK
Masalah  dalam  studi  ini  Ialah  bagaimana,  setelah  menerapkan  pengadaan elektronik  sebagai  sistem  terbaru  dari  reformasi  pengadaan  barang/jasa, pemerintah  dapat  menunjukkan  akuntabilitas  dan  keterbukaan  di  bidang pengadaan  barang/jasa.  Riset  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  deskriptif. Purposive sampling Ialah metode pemilihan informan yang digunakan dalam Riset ini karena peneliti berusaha mendapatkan data yang mendalam dari orang-orang yang  benar-benar  memahami  penekanan  Riset.  Temuan  studi  ini  menunjukkan bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  Ialah  mungkin.  Upaya  panitia  untuk mempertanggungjawabkan  seluruh  proses  lelang  baik  secara  vertikal  maupun horizontal  menunjukkan  telah  terwujudnya  akuntabilitas.  Informasi  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  tentang  awal  lelang  juga  menunjukkan  hasil  transparansi dalam Riset ini, yang membantu mengurangi penipuan.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengadaan Barang dan Jasa, Transparansi.

## ABSTRACT
The problem in this study is how, after implementing electronic procurement as the latest  system  of  goods/services  procurement  reform,  the  government  can demonstrate  accountability  and  openness  in  the  field  of  goods/services procurement.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative  methodology.  Purposive sampling  is  a  method  for  selecting  informants  used  in  this  research  because researchers are trying to get in-depth data from people who really understand the emphasis of the research. The findings of this study show that accountability and transparency are possible. The committee's efforts to be accountable for the entire auction process both vertically and horizontally show that accountability has been realized. The West Java Provincial Government's information about the start of the auction also shows the results of transparency in this research, which helps reduce fraud.
Keywords : Accountability, Procurement of Goods and Services, Transparency.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
PENDAHULUAN Salah satu tumpuan pemerintahan  saat  ini  yang  menjadi subyek reformasi dalam kurun waktu ini Ialah birokrasi. Karena tidak adanya tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud,  keadaan  pemerintahan  saat ini  dinilai  kurang  ideal  (Lubis,  2022). Buruknya  kinerja  birokrasi  dalam beradaptasi  dengan  perubahan  sosial tidak jauh dari berbagai persoalan yang ada.  Birokrasi  Indonesia  selama  ini belum mampu menjalankan kewajibannya  sebagai  birokrat  dengan baik  (Arsyad  &  Karisma,  2022).  Staf tidak  dapat  maju  karena  dominasi pemimpin  dan  desakan  untuk  terus melayani.  Selalu  ada  hirarki  vertikal antara  pemerintah  dan  rakyat.  Rakyat Ialah  unsur  yang  diperintah,  dengan pemerintah  bertindak  sebagai  unsur  di atasnya  (Soekarwo  dalam  Wijoyo,
2006). Pengadaan benda atau pelayanan  Pemerintah  yang  berdaya guna serta efisien ialah salah satu bagian sangat berarti dalam koreksi pengurusan finansial negara (Nainggolan, Mardiana,  &  Adam,  2022).  Salah  satu perwujudannya Ialah dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi  serta  data.  Cara  logistik benda  atau  pelayanan  Pemerintah dengan cara elektronik ini hendak lebih tingkatkan serta menjamin terbentuknya kemampuan, efektifitas, kejernihan serta akuntabilitas dalam pembelanjaan duit negeri. Tidak hanya itu cara logistik
benda  atau  pelayanan  Pemerintah dengan  cara  elektronik  pula  bisa menjamin  tersedianya  data,  peluang upaya,  dan  mendesak  terbentuknya kompetisi yang segar serta terwujudnya kesamarataan (non discriminative) untuk  semua  pelakon  upaya  yang beranjak  di  aspek  logistik  benda  atau pelayanan Pemerintah
(Francesco&amp; Hastuti, 2022).
Logistik  benda  atau  pelayanan pada  hakekatnya  ialah  usaha  pihak konsumen  buat  menemukan  ataupun menciptakan  benda  serta  pelayanan yang  di  idamkan  dengan  memakai  tata cara  serta  cara  khusus  buat  digapai kesepakatan harga, waktu, serta perjanjian  yang  lain    (Desmayanti, 2022).  Banyak  struktur  birokrasi  yang terus bekerja secara tidak optimal dalam hal tanggung jawab dan fungsi utamanya  dalam  melayani  masyarakat, yang  mencegah  masyarakat  untuk memainkan peran penuh yang seharusnya dalam mempengaruhi seberapa  baik  kinerja  pemerintah. Ketidakmampuan  masyarakat  umum untuk mengakses  informasi Ialah hambatan lain. Pada hakekatnya, peran masyarakat dalam mengatur bagaimana pelaksanaan  birokrasi  daerah  masih terpinggirkan. Menurut Dwiyanto (2008),  keberadaan  birokrasi  yang masih sangat  rendah dapat  dipengaruhi oleh kesadaran aparat birokrasi terhadap keberadaan masyarakat. Persepsi masyarakat  terhadap  pemerintah  akan meningkat  dengan  akuntabilitas  dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
keterbukaan birokrasi publik yang baik.
Kurangnya kepercayaan
publik terhadap  pemerintah  Ialah  akibat  dari lemahnya  komitmen  pemerintah  untuk meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi.  Seluruh  lapisan  birokrasi publik  saat  ini  sedang  bekerja  keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dengan menjunjung tinggi  akuntabilitas  dan  transparansi. Akuntabilitas dan transparansi keduanya  dianggap  penting  untuk penerapan tata kelola yang efektif (Sabir et al., 2022) Pengelolaan perimbangan keuangan di setiap daerah diatur secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, disebut juga  APBD,  Ialah  rencana  keuangan tahunan pemerintah daerah sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan  daerah,  menurut Pasal  1  angka  14.  Pengeluaran  barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah Ialah salah satu pengeluaran daerah.  Semua  komitmen  daerah  yang dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan  bersih  selama  periode  tahun anggaran  yang  berlaku  disebut  sebagai belanja  daerah.  Pendanaan  APBD  dan hibah  luar  negeri  digunakan  untuk membayar  pembelian  barang  dan  jasa pemerintah  (Kurniawan  &  Fridiyanti, 2023).  Oleh  karena  itu  kita  harus  hati- hati mempertimbangkan apakah anggaran  besar  atau  kecil.  Banyaknya kasus  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme
(KKN)  menjadi  landasan  pentingnya keterbukaan dalam bidang administrasi anggaran ini.
Pelaksanaan  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah  melalui  proses lelang  langsung  ditengarai  selama  ini menimbulkan banyak persepsi masyarakat yang kurang baik (Pratama, 2022).  Saat  ini,  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  seringkali  cenderung menimbulkan kecurangan, seperti membayar  sejumlah  uang  kepada pemerintah  (sebagai  penawar)  untuk mempengaruhi hasil lelang agar penawar (swasta atau kelompok kepentingan lainnya) dapat menang. dan menandatangani kontrak dengan
pemerintah.  Selain  itu,  ada  situasi  lain seperti  pengurangan  jumlah  paket sehingga  ada  lebih  banyak  paket pekerjaan  untuk  meningkatkan  ukuran anggaran.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  bagian  biro  pengadaan  barang dan jasa Sekretariat Provinsi Jawa Barat terdapat  dugaan  permasalahan  terkait akuntabilitas dan transparansinya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari mulai proses dokumen awal, proses pengolahan dokumen, kualifikasi pokja, klarifikasi  hingga  proses  tender  dan penunjukan rekanan. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
KAJIAN PUSTAKA Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Wardiyanto (2012) mendeskripsikan  benda  atau  pelayanan publik Ialah benda yang penggunaannya terpaut dengan kebutuhan warga banyak baik  dengan  cara  beregu  ataupun dengan  cara  umum,  sebaliknya  benda atau  pelayanan  eksklusif  ialah  benda yang  cuma  dipakai  dengan  cara perseorangan ataupun golongan khusus (Seputra,  2023).  Bagi  Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher&amp;  Schooner  (2007) serta  serupanya,  pada  prinsipnya, logistik Ialah“ aktivitas buat memperoleh  benda,  ataupun  pelayanan dengan  cara  tembus  pandang,  efisien,
serta  berdaya  guna  cocok  dengan keinginan serta kemauan konsumennya. Yang  diartikan  benda  disini  mencakup perlengkapan  serta  pula  gedung  bagus buat  kebutuhan  khalayak  ataupun eksklusif (Jurnal  LKPP  “Senarai
Pengadaan  Benda  atau  Pelayanan Pemerintah”,  Vol.  1  Nomor.  1,  2011 perihal. 1).
Pastinya, untuk tiap pemerintahan baik  kaya  ataupun  miskin  berupaya mengalami  titik  berat  finansial  yang tidak  henti-  hentinya;  perampingan pemerintahan;  desakan  publik  buat tingkatkan  transparansi  dalam  logistik benda atau pelayanan; serta mengutamakan kemampuan,
kesamarataan,  serta  pertemuan.  Pada dasarnya, logistik benda atau pelayanan yang  handal  sudah  siap  sedia  dalam
menjajaki  pergantian  yang  terjalin  di area  dengan  menggunakan  teknologi yang  profesional,  tingkatkan  produk opsi, mencermati daerah, serta kerumitan  akad  luar  ataupun  dalam negara. Esoknya, kreator kebijaksanaan hendak  bisa  tingkatkan  hasil  dari logistik  benda  atau  pelayanan  selaku perlengkapan  buat  menggapai  tujuan sosio- ekonomi)”

## Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) Ialah  dimensi  yang  membuktikan apakah kegiatan birokrasi publik ataupun jasa yang dicoba oleh Pemerintah  telah  cocok  dengan  norma serta nilai- nilai yang dianut oleh orang serta apakah jasa khalayak itu sanggup mengakomodasi  keinginan  orang  yang sebetulnya  (Kumorotomo,  2005:  4). Uraian  yang  seragam  dipaparkan  oleh Candler  serta  Plano  (Widodo,  2001) akuntabilitas sesuatu birokrasi khalayak terkait pada gimana metode checks and balances  itu  legal.  Dwiyanto  (2008) menarangkan akuntabilitas selaku sesuatu  bagian  yang  membuktikan besarnya  tanggungjawab  petugas  atas kebijaksanaan ataupun cara jasa khalayak yang  dilaksanakan  oleh birokrasi  Pemerintah.()  menarangkan akuntabilitas  ialah  peranan  aparatur (yang diberi tepercaya) buat mempertanggungjawabkan penajaan wewenang,  kewajiban,  serta  gunanya dengan memakai sumber energy
(finansial, SDM, alat serta infrastruktur) yang  dipunyanya  dalam  menciptakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
tujuan serta target yang sudah diresmikan.
Lembaga  Administrasi  Negeri (2007) membagikan indikator- indikator yang  bisa  dipakai  buat  mengukur penerapan  prinsip  akuntabilitas  Ialah akuntabel  pengelolaan  anggaran  yang dikeluarkan;
pertanggungjawaban kemampuan; keseriusan penyimpangan; usaha perbuatan lanjut penyimpangan

## Transparansi
Transparansi publik Ialah sesuatu kelangsungan dengan cara benar- benar, global,  serta  berikan  tempat  untuk kesertaan  aktif  dari  semua  susunan warga  dalam  cara  pengurusan  sumber daya public (Andrianto, 2007).
Selanjutnya sebagian khasiat berarti terdapatnya kejernihan perhitungan  Ialah  selaku  selanjutnya (Andrianto, 2007): Menghindari penggelapan; Lebih gampang mengenali kelemahan serta daya kebijaksanaan; Tingkatkan akuntabilitas  Pemerintah  alhasil  warga hendak lebih sanggup„mengukur ‟kemampuan  Pemerintah;  Tingkatkan keyakinan kepada komitmen Pemerintah buat merumuskan kebijaksanaan khusus; Memantapkan kohesi sosial, sebab kepercayaanpublik kepada Pemerintah hendak tercipta; Menciptakan  iklim  investasi  yang  baik serta tingkatkan kejelasan usaha
Keterkaitan  Antara  Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Lemahnya  pengawasan  warga kepada  birokrasinya  nampak  kala birokrasi  tidak  bisa  berlagak  lebih akuntabel  dalam  pembuatan  informasi finansial tahunan. Perihal ini bukan jadi sesuatu  kejadian  yang  mencengangkan mengenang  serangkaian  cara  logistik benda serta pelayanan yang kebanyakan lewat  sistem  lelang  cetak  biru  bisa tingkatkan keseriusan lihat wajah antara fasilitator  benda  serta  pelayanan  serta eksekutor  lelang,  alhasil  bermacam berbagai mungkin bisa terjalin.
Mengenang perihal  itu, telah jadi
peranan Pemerintah buat lebih akuntabel. Disini, ketergantungan antara  akuntabilitas  serta  kejernihan bisa nampak berartinya. Dengan peliputan  finansial  yang  terbuka,  dan keringanan  warga  dalam  mengakses seluruh  data  terpaut  totalitas  cara logistik  benda  serta  pelayanan  hendak bisa  tingkatkan  transparansi.  Posisi berarti  kejernihan  dalam  perihal  ini yakni jadi salah satu koridor Pemerintah buat menciptakan akuntabilitasnya pada warga.  Agregasi  antara  akuntabilitas serta  transparansi  itu  hendak  dapat mengembalikan  kepercayaan (trust)
warga  pada  petugas  birokrasinya.  Buat tingkatkan akuntabilitas serta kejernihan logistik benda serta pelayanan.

## METODE
Riset  ini  memakai  tata  cara kualitatif  dengan  jenis  riset  deskriptif. Pendekatan  kualitatif  dipakai  buat membagikan  uraian  yang  mendalam

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
atas rumor yang lagi diawasi serta buat mengeksplor suatu poin terkini ataupun menguasai  rumor  yang  lingkungan
(Hennink et al., 2011). Riset permasalahan ialah strategi yang sesuai dipakai  bila  fokus  Risetnya  terdapat pada kejadian kontemporer (era saat ini) serta  di  dalam  kondisi  kehidupan  jelas (Yin,  2014).  Cara  logistik  benda  atau pelayanan  Pemerintah  ialah  rumor kontemporer yang lumayan lingkungan serta  mengaitkan  pengalaman  orang atau  perorangan  yang  ikut  serta langsung dalam cara logistik benda atau pelayanan, alhasil pendekatan kualitatif dengan  konsep  riset  permasalahan  pas dipakai dalam riset ini. Ada pula metode determinasi  informan  yang  dipakai yakni purposive dengan metode pengumpulan  informasi  antara  lain pemantauan  (Observasi),  wawancara mendalam,  dan  studi  dokumen  tertulis. Riset  ini  dilaksakanan  pada  Biro Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan  melibatkan  5  orang  informan, yaitu : 1 orang Kepala Biro Pengadaan Barang/jasa,  1  orang  Kepala  Bagian Tata Usaha, 1 orang koordinator pokja, dan 2 orang staff pokja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan sistem manual dalam  perolehan  barang  dan  jasa  yang selama ini dipandang kurang ideal. Ada banyak  lubang  yang  memungkinkan terjadinya anomali dan dapat mengakibatkan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.  Faktor  lain  yang  signifikan
dalam  penurunan  sistem  pembelian barang  dan  jasa  pemerintah  Ialah intensitas  pertemuan  tatap  muka  yang sering dilakukan dengan sistem manual. Sebuah  sistem  manual  juga  memiliki kontrol  masyarakat  yang  sangat  kecil atas kelanjutan proses perolehan barang dan jasa. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tata pemerintahan yang baik.  Oleh  karena  itu,  Pemprov  Jabar membuat  sistem  e-procurement  setelah menyadari  betapa  tidak  efisien  dan efektifnya  sistem  manual  pengadaan barang  dan  jasa,  serta  rendahnya akuntabilitas  dan  transparansi  sistem tersebut.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat telah  mencapai  peningkatan  efisiensi anggaran  di  bidang  belanja  pemerintah barang  dan  jasa  selain  mewujudkan efisiensi  dan  efektivitas  pengadaan barang  dan  jasa.  Pemerintah  Provinsi Jawa Barat mampu membangun budaya akuntabilitas  dan  keterbukaan  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  publik, selain  efisiensi  anggaran  berkat  sistem e-procurement .  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya pengakuan atas akuntabilitas dan  transparansi  publik  yang  diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Semua  pihak  yang  terlibat  dalam pengadaan produk dan jasa pemerintah dapat lebih mudah dimintai pertanggungjawaban atas semua aktivitasnya ketika ada sistem pengadaan elektronik. Teknologi
informasi  modern  yang  dapat  dengan rapi  dan  aman  mencakup  semua  file,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
kertas, dan data yang terhubung dengan e-procurement mendukung e- procurement .  Alhasil,  ketika  panitia akhirnya  dimintai  pertanggungjawaban atas  semua  tindakan  pengadaan  yang berjalan, baik berupa laporan penggunaan  anggaran,  semuanya  dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, penggunaan e- procurement oleh  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  telah  memberikan  jumlah yang  sesuai  kepada  masyarakat.  Setiap tahapan proses lelang, termasuk pembukaan penawaran paket pekerjaan, lokasi  paket  pekerjaan,  perusahaan peserta, dan jumlah penawaran keseluruhan,  dapat  disaksikan  oleh khalayak  umum.  Selain  itu,  penerapan sistem e-akuisisi telah berhasil menurunkan  frekuensi  dan  volume penipuan yang terjadi selama pengadaan  produk  dan  layanan.  Dari segi  transparansi,  sistem  yang  telah dirancang  sedemikian  rupa  mampu mewujudkan  dan  menyajikan  berbagai informasi  lelang  yang  tidak  dapat dipenuhi  jika  menggunakan  sistem lelang sederhana.
Pembahasan E-procurement telah berhasil mewujudkan akuntabilitas dalam pembelian  barang  dan  jasa  bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu membangun sistem yang akuntabel dan bertanggung  jawab  di  setiap  level pembelian  barang  dan  jasa  dengan menerapkan sistem e-procurement. Kesederhanaan pertanggungjawaban
panitia  secara  vertikal  dan  horizontal atas  seluruh  proses  pengadaan  barang dan jasa kepada pihak yang lebih tinggi menunjukkan  efektifitas  sistem e- procurement
yang mendukung pelaksanaan  akuntabilitas  tersebut.  Hal ini dibuktikan dengan uraian berikut ini: Pertanggungjawaban  Penggunaan E- Procurement untuk Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat,  Tingkat  Kegiatan Penipuan Dalam

## E-Procurement
Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat,  Tindak  Lanjut  Terhadap Abnormalitas  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Secara  Elektronik  Untuk  Provinsi Jawa Barat.
Namun,  ini  tidak  menghilangkan kemungkinan bahwa penyedia mungkin telah melakukan penipuan. Janji pemerintah untuk menegakkan akuntabilitas  dalam  situasi  ini  harus dipenuhi. Panitia harus memiliki komitmen penuh untuk menutup segala celah  yang  potensial  dari  anomali- anomali  tersebut.  Kemampuan e- procurement untuk menyediakan lingkungan  yang  akuntabel  dalam sistem  memerlukan  komitmen  yang kuat  dari  panitia  dan  pemasok  untuk berkolaborasi guna memanfaatkan teknologi secara penuh. E-procurement berhasil menjamin transparansi pembelian barang dan jasa Pemprov Jabar dan saat ini  berjalan  dengan  lancar.  Sistem  e- procurement  memiliki  sertifikasi  ISO 27001:2005, yang menjamin kepercayaan publik bahwa

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
pengelola/pengelola sistem telah mematuhi  standar  keamanan  informasi untuk menjaga kualitas layanan. Uraian berikut  menunjukkan  bagaimana e- procurement memungkinkan transparansi:  Aksesibilitas  Informasi Terkait E-Procurement Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Secara  Elektronik  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat:  Pengajuan  Pertanyaan  dan
Keberatan.
Keterkaitan  kedua  fokus  Riset, akuntabilitas dan transparansi  dalam e- procurement barang  dan  jasa  bagi Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  Ialah bahwa dengan menerapkan e- procurement , pemerintah dapat memastikan  bahwa  informasi  tentang proses  lelang tersedia dan dibagikan di portal  LPSE  Provinsi  Jawa  Barat  agar setiap orang dapat mengakses informasi tersebut. Panitia juga telah menentukan porsi  yang  sesuai  untuk  masyarakat, sehingga  mereka  dapat  berpartisipasi dan  memberikan  kembali  dengan membantu  mengelola  dan  mengawasi sejumlah prosedur lelang untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu,  dengan  keterbukaan  informasi, masyarakat dapat mengetahui
bagaimana  paket  pekerjaan  tersebut dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat  untuk  mewujudkan  transparansi pengadaan  barang  dan  jasa  dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem e-
procurement , hal tersebut dapat disimpulkan dari temuan dan pembahasan.  Seluruh  kegiatan  telah tersimpan  dalam  satu  sistem  di  portal sejak  sistem  lelang  online  diterapkan. Dengan demikian, baik provider maupun non-provider dapat  dengan mudah  mengakses  semua  informasi. Salah satu manfaat lain bagi Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  Ialah  mampu mewujudkan  akuntabilitasnya  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  dengan terciptanya keterbukaan (transparency ) dan  keterbukaan (openness) informasi pengadaan  barang  dan  jasa.  Melalui sistem e-procurement , Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan good  governance dalam  pembelian barang  dan  jasa  selain  mewujudkan akuntabilitasnya.
Beberapa rekomendasi yang dapat peneliti  berikan  berdasarkan  uraian kesimpulan  di  atas  Ialah  sebagai berikut:  Akuntabilitas  meningkatkan kapabilitas  dan  kredibilitas  panitia lelang, Memutar dan menata ulang tim verifikasi  dokumen  penawaran  agar panitia  dan  peserta  lelang  tidak  terlalu dekat, Tidak lebih dari 20% dari Harga Penawaran Sementara (HPS) digunakan untuk  menentukan  pemenang  lelang sesuai  dengan  standar  dan  acuan  yang berlaku.  Sebaiknya  masyarakat  tidak mengetahui  tim  verifikasi  dokumen pelelangan.Transparansi menjamin peserta  dan  masyarakat  mendapatkan informasi  yang  terbaik  dan  seakurat mungkin.  mengintensifkan  Sosialisasi melalui media maupun seminar, portal,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
dan  saluran  lainnya  untuk  mengurangi penipuan

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto, Nico. 2007. Good e- Government:  Transparansi  dan
Akuntabilitas  Publik  Melalui  e- Government. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI
Jatim: Malang.
Arsyad,  J.  H.,  &  Karisma,  D.  (2022).
Sentralisasi  Birokrasi  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah. Sinar Grafika. Arrowsmith,  S.and  M.  Trybus.  (2004). Public Procurement: The Continuing  Revolution  (3–12). Dordrecht, the Netherlands, Kluwer Law International Bahagia,  Senator  Nur.  2006.  Sistem Inventori. Bandung: ITB. Christopher & Schooner, (2007). “Pengadaan  atau  Procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan  barang  atau  jasa secara  transparan,  efektif,  dan efisien  sesuai  dengan  kebutuhan dan keinginan penggunanya
Desmayanti,  S.  T.,  Muhammad,  A.  S.,
& Setiawan, R. (2022). IMPLEMENTASI PENGADAAN  BARANG  DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK  DI  PROVINSI
KEPULAUAN  RIAU.  Student Online  Journal  (SOJ)  UMRAH- Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1),
671-675.
Dwiyanto,  Agus.  2008.  Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan  Publik.  Gadjah  Mada University Press: Yogyakarta. Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E- Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (Survei  pada  Pejabat Pengadaan  di  Kota  Cimahi). Indonesian  Accounting  Research Journal, 2(3), 237-243. Hennink, Monique, et.al. 2011. Qualitative  Research  Methods. London: SAGE Publications Ltd. Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas  Birokrasi  Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. MAP- UGM Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Kurniawan, A. W., & Fridiyanti, Y. N. (2023). ANALISIS ANGGARAN DAERAH RESPONSIF GENDER (Studi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten  Pati  Tahun  2018).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, 9(2), 203-220.
Laporan  Tahunan  2010  Transparency International Indonesia.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan  Jasa  Pemerintah  (LKPP). 2011, „Senarai Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah‟,  Jurnal Pengadaan. Vol.1, no. 1 Lubis, B. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Inovatif  dan  Kolaboratif  Dimasa Pandemi  Covid  19  di  Kota Cimahi.  Jurnal  Media  Birokrasi, 67-76. Nainggolan,  E.  M.,  Mardiana,  S.,  & Adam,  A.  (2023).  Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  tentang Program Bela Pengadaan. Publik: Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Administrasi dan
Pelayanan Publik, 10(1), 1-16.
Sabir,  R.,  Mustanir,  A.,  Yasin,  A., Firman, F., & Sofyan, W. (2022).
Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Dalam  Pengelolaan  Anggaran Dana  Desa  Di  Desa  Talawe. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 10(1), 49-54. Sedarmayanti, 2009. Reformasi Administrasi  Publik,  Reformasi Birokrasi,  dan      Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan
Kepemerintahan  yang  Baik).  PT. Refika Aditama: Bandung. Seputra, G. N. M., & Ardana, D. M. J. (2023). PELAKSANAAN PENGADAAN  BARANG  DAN JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  RADIO  REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA. Locus, 15(2), 57-74. Pratama, S. S. (2022). Urgensi
Penerapan Instruksi Presiden Nomor  2  Tahun  2022  Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  Jurnal
Komunikasi  Hukum  (JKH),  8(2),
570-581.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Wardiyanto,  Bintoro.  2012.  Kebijakan
E-Procurement.  PT.  Revka  Petra
Media: Surabaya.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan  Otonomi  Daerah.  Penerbit Insan Cendekia: Surabaya. Wijoyo,  Suparto.  2006.  Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi.  Airlangga  University Press: Surabaya.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (721-731)
Yin,  R.  K.,  diterjemahkan  oleh  M.
Djauzi  Mudzakir.  2014.  Studi Kasus:  Desain  dan  Metode. Jakarta: Rajawali Pers.