JURNAL LEGALITAS VOLUME 2 NO.], FEB 2OOg

## PROBLBMATIKA  PENANGANAN ILLEGAL LOGGING
Oleh:  Fadliah
Pendahuluan
Selama  sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Selain kebakaran  hutan, penebangan liar (illegal loging) adalah  penyebab terbesar kerusakan  hutan  (Soekotjo, 240T. Illegal logging  telah  menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat  pa.rah.  Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakrkan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan  produksi, melainkan juga sudah merambah ke
kawasan lindung dan taman nasional.
Ada tiga jenis pembatakan  illegal. Pertama, yang dilakukan oleh orang atau kelompok  orang, baik yang tinggat di sekitar  hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak  legal untuk menebang pohon. Kedu4 dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin ymg dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh orang-orang tertsntu yang  mengatasnamakan  rakyat.
Persoalan illegal logging  kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana.  Illegal logging  bukan merupakan  tindakan
Abstract
Indonesia as world power,  cqn be considered to be one of worrd lung because  besides wes own wide sea, Indonesia  arso hqs the  iiggest foreit areq. But we qlso is statg experiencing highest deforesutbn "speed. Logging problem of this witd very dificuli to be fought ogainst by is(the mafiaworks very  nice. Besides destruction  of ecosystem  and  damage of other nsture, practice af illegal loggtng  also makes  we qre losing o/ aroind 5 billion diilor, ,, qround 50 triliyun rupiah per year. To toke care of continuitjt o/forest from rresponsible  hands o/ Department of Forestry  ought to'c;o;erate with police and public does erqdicqtion to iltegir of"toggtng ir wild loggtng.
Kata Kunci: Ilegal Loggtng,  Forestry law, Environment  Lqw
JURNAL  LEGAUTAS  VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
haram yang dilakukan secara
sembunyi-sembunyi, tetapi sudah
menjadi pekerjaan keseharian.
Fenomena illegal  logging kini bukan lagi merupakan  masalah kehutanan
saj a, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiaanya Pun membutuhkan  banyak pihak terkait.
Permasalahan  mendasar  yang dihadapi  bagi penegak hukum dalarn
memberantas illegal logging
disebabkan illegal logging tennasuk dalam kategori kejahatan Yang terorganisir, yaitu  ada actor intelectualrry4 ada Pelaku materialnya.  Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanYa
diupall pernilik modal (cukong), pembeli, penjual  dan acapkali ada backing dari  oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah  maupun tokoh masyarakat. Di antara mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid.  Disinyalir ala Yang membackingi,  sehingga Praktek illegal  logging sangat sulit
diberantas, dan  kalaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bakan actor intelectual atau cukong, hanYa pelaku  biasa  seperti penebang  kayu, pengemudi, atau  nalihoda  kapal yang menjalankan  kenderaannya. Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum petugas  penegak hukum dapat  menangkapnya.
Akibat dari kerusakan hutan akan  menimbulkan dampak-damPak negatif. Salah satunya bencana banjir dan kerusakan lingkungan  itu sendiri.
Kerusakan hutan  umumnya akibat illegal  logging (IL), sedangkan sebagian kecil sisanya karena untuk pernenuhan  kebutuhan warga yang bermukim disekitar hutan. Untuk mengantisipasi perilaku masyarakat yang merusak hutan pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang  tepat.

## Definisi
Illegal logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan lim pada dasarnya merupakan  istilah yang tidak  pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Biasanya istilah ini mengacu untuk serangkaian peibua'ran pidana yang  ada dalam Pasal 50 UU Kehutanan, mulai dari penebangan ilegal, penguasaarL transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut. Narmrn demikian, Pasal 50 tidak menyatakan kejahatan  tersebut  sebagai rangkaian kejahatan.  Kejahatan Penebangan ilegal diatur  tersendiri sebagaimaila pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga diatur telpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Penebangan liar misalnya diatur dalam huruf e Pasal 50: "menebang pohon  atau memanen  atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa merniliki  hak atau izin dari pejabat yang berwenang;"  Huruf  h Pasal  50: "mengangkut, menguasai, memiliki  hasil hutan yang dilengkapi bersama-sama dengan atau tidak
JURNAL LEGALITAS VOLWE 2 NO.I, FEB 2OOg
surat keterangan salrnya hasil hutan; " huruf f Pasal 50: "menerim4  membeli atau  menjual, menerima tukar, menerima  titipan, menyirnpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga  berasal dari kawasan hutan yang  diambil atau dipungut secara tidak sah;" Istilah illegal loggrng tampaknya  cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izi4 sedangkan perambahan luput dari
kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan  dilalokan secara terbuka/terang-terangan  tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan illegal logging  dilalarkan secara sernbunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun  pada malam  hari.
Dalam istilah kehutanan, logging adalah suatu aktivitas atau kegiatanpenebangan kayu di dalarn kawasan hutan  yang  dilakukan  oleh seseorang, kelompok ataupun atas nirma  perusahaaru berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yar.Lg berwenang (kehutanan)  sesuai dengan prosedur tata cara penebangan yang diatur dalam peraturan perundangan kehutanan. Dengan demikian, logging atau penebangan dapat dibenarkan sepanjang,  mempunyai izin,  mengikuti prosedur  penebangan yang benar berdasarkan aspek kelestarian lingkungan, dan mengikuti prosedur  pemanfaatan  dan
peredaran hasil hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (Keputusan Menteri Kehutanan No. 127/Kpts- IU2003  tentang Penatausahaan Hasil Hutan; sebagai pengganti Kep. Menteri Kehutanan No. 316/Kpts- IIll999 tentang Tata Usaha Kayu/Hasil Hutan).
Sebaliknya ada peristilahan illegal  logging (selanjutnya sebut saja dengan  singkatan Ilog), yang merupakan antitesa dari istilah logging. Illegal berarti tidak didasari dengan pe-raturan  perundangan atau dasar hukum positif yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan berkonotasi "liar" serta  mengandung konsekuensi melanggar hukun, karena mengambii atau memiliki sesuatu milik pihak laur, yang bukan haknya.  Kepada pelanggar atau pelaku  dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dan Kitab Undang- Undang HukumPidana (KUHP).
Dengan demikian ilog adalah penebangan liar atau penebangan tartpa izin yang tennasuk kejahatan ekonomi dan lingkungan karena menimbulkan  kerugian  material bagi negara serta kerusakan  lingkungan/- ekosistem hutan dan dapat  dikenakan sanksi pidana  dengan anczrman kurungan paling lama 10-15 tahun dan denda paling banyak Rp 5-10 miliar (UU No. 41 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78).Masalah  ilegal logging akan semakin  menjadi luas
.ruRNAL  LEGALITASVOLUME 2 NO.]' FEB 2OO9
pengertiannya,  manakala  dihubung- kan dengan kegiatan  Yang disebut dengan "perambahan hutan".  Dalam permasalahan kehutanan, kedua tegiatan tersebut (ilegal logging darr peiarnbahan hutan) disebut sebagai "penjarahan  hutan".
Akar Masalah Pada dasarnYa masalah  ilegal
logging tidak terlepas  dari masalah
kajian publitq  Yang sebenarnYa
Uerintit<an  masalah kebijakan  @olicy problem), sehingga Pernecahan masalahnya  Qtroblem solving) jnga harus dimulai dengan kebijakan publik @ubtic policy) itu sendiri'
Perlu kita kaji akar Permasalahan
ilegat toggging tersebut secara
tuktu*u berdasarkan konsep kajian publik. Dari kajian ini kita bisa mengetahui dan mernahami bahwa
akar permasalahan ilegal logging sebenarnya  adalah masalah kebij akan dan pernecahan  masalah.
Masalah kebijakan dalam menangani ilegal logging sang{ komplJks, mencakuP masalah
kebijakan internal (kehutanan) dan masalah kebijakan eksternal (di luar
kehutanan).  Kedua  sumbsr masalah ini berinteraksi satu sama lain'
Akibafirya, hasil dari keduanYa
membuat suatu vector permasalahan'
Makin kuat  vector Permasalahan; maka makin  sulit pula ilog diatasi'
Indikator tersebut  tamPak dari
semakin maraknYa ilog,  baik dalam
skala nasional  maupun  regional atau
provinsi, sehingga apabila kondisi ini iiAat segera diatasi dengan "komittnen" bersama, maka dapat dipastikan "Pintu gerbang" kehancuran hutan telah dekat dihadapan kita. Tidak berlebihan kiranya apabila dalam waktu 10-20 tahun  mendatang hutan tropis/alam akan punah, sementara hutan tanaman belum  menamPakkan hasil yang signifikan.
Untuk mengetahui aqa sebenarnya masalah kebijakan internal  dan apa  masalah  kebijakan eksternal, perlu kita identifftasi masalah  kebijakan  tersebut sebagai
berikut:
Menyangkut masalah  kebija- kan internal dimulai dengai kelembagaan. BanYak lembaga kehutanan Yang menangani hutan, lebih-lebih  dengan adanYa era otonomi daerah mulai dari pemerintah  pusat yaitu Departernen kehutanan dengan unit-unit pelaksana teknis (JPT)-nYa di daerah,  samPai tingkat daerah (provinsi  dan kabupatenlkotarnadya) d.rgro unit Pelaksana teknis daerah (UPTD)-nya.  AdanYa  lembaga atau instansi kehutanan ini tidak jelas tugas pokok dan fungsinYa  masing- masing. Kadang terjadi tumpang
tindih kewenangan, serta
dalam operasional tidak jelas tata hubungan kerjanYa.  Dengan kata lain, tidak ada Platform atau pandang yang sama  satu sarna mengenai  sistem  pengelolaan  hutan satuan ra lain
JURNAL LEGALITAS VOLUME 2 NO.I, FEB 2OOg
yang  lestari, meskipun unhrk itu telah ada banyak panduan tentang bagaimana konsep sistem pengelolaan hutan  lestari itu dari Departemen Kehutanan.  Akan  tetapi ironisny4 kebijakan kelembagaan kehutanan  antara pusa! provinsi dan kabupaten/kota tidak merupakan kebijakan yang saling mendukung, batrkan  terkesan  pusat (Departemen Kehutanan)  menjaga jarak dengan daerah dalam hat kcwenangan,
sehingga tidak lagi terlihat arah pembangunan kehutanan yang jelas,Begitu  kompleksnya masalah ilog sehingga  apa sebenarnya akar permasalahan hingga penanganan ilog menjadi  begitu sutit dan ba}kan Departernen Kehutanan telah mengeluarkan 5 (ima) kebijakan pokok, di mana masalah pem- berantasan penebangan liar atau illegal logging menjadi kebijakan pokok yrlng  pertam4 di samping kebijakan pokok yang larr, yaitu penanggulangan kebakaran hutan, restrukfurisasi sektor kehutanarq rehabilitasi dan konservasi alam, dan desenftalisasi  sektor  kehutanan (Kep. Menhut. no. 7 501/ Kpts-IV2002).
Masalah lain, kebijakan pemerintah selama ini dengan menetapkan  kawasan  hutan  berdasar- kan Keputusan Menhut, ternyata tidak banyak  mendukung  prakondisi dalam pemantapan  kawasan hutan. Sampai  saat ini hampir 80oZ kawasan hutan belum selesai penetapan/ pengukuhannya oleh Menteri
Kehutanaq  meskipun barangkali secara fisik sudah 1007o kawasan hutan di  tata bebas. Belum mantapnya status kawasan hutan ini, juga mengundang permasalahan sengket4 di mana dalarn setiap penyelesaian masalah sengketa  batas atau  kawasan hutan di pengadilan, pihak kehutanan selalu terpojok apabila  sudah  menyangkut masalah bukti  hukum status kawasan.Hal ini sudah barang tenfu juga dapat merupakan andil  timbulnyasengketa- sengketa kawasan baik karena penebangan liar (ilog), perambahan kawasan hutan maupun sengketa lahan lainnya (land tenure).  perlu dipikirkan agar  masalah  pengukuhan kawasan hutan ini ditingkatkan perundang  undangannya menjadi undang-undang pengukuhan hutan, atau setidak-tidaknya peraturan pemerintah yang dalam pelaksanaan pengukuhan/penetapan kawasan hutan ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres, sehingga dengan demikian mengikat semua pihak dan terjaminnya  kepastian hukum kawasan hutan dari pada yafrg selama ini hanya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (dengan Keputusan  Menteri) saja. Menyangkut  masalah kebijakan Eksternal yaitu izinpendirian atau an penetapan kapasitas industri terpasang (industri perkayuan) selama ini,ada pada kewenangan Depperindag, yang sebelumnya di Dephut.  Dengan izin tersebut  berada
JURNAL  LEGALITAS  YOLUME 2 NO,I, FEB 2OO9
di Depperindag maka seringkali timbul kesenjangan antara sumber bahan  baku  yang  ada di hutan  dengan
kapasitas industri terpasang yang ada di industri perkayuan, sehingga
akibatnya industri mengalami
kekurangan  bahan baku. Untuk itu
tidak  jaraog terjadi industri perkal'uan cenderung "menampung" kayu-kayu yang bermasalah;  hal
tersebut jelas mempunyai  andil yang cukup kuat timbulnYa Penebangan liar atau ilog. Menyangkut ini diharaPkan
agar iznpendirian dan izin kapasitas industri terpasang (hasil hutan) ditangani oleh satu ataP di DePhut,
agar  tanggung jawab  publiknya jelas, dan tidak  saling  menyalahkan aotara Dephut  dengan DePPerindag (kembali seperti  semula). Tentunya hat  ini memerlukan kearifan
tersendiri dari pihak  terkait. Yang
psnting jaogan ada vested of interest dari pihak-Pihak Yang ber- kepentingan  (contohnYa: industri kelapa  sawit;  dimana ijin industri dan kapasitas terpasangnya tetap berada di Departemen  Pertanian cq Ditjen Perkebunan, dan  bukan di
Depperindag) Praktek lllegal logging dan
eksploitasi hutan Yang tidak
mengindatrkan kelestariaru meng- akibatkan  kehancuran sumberdaYa hutan yang tidak ternilai hargany4 kehancuran kehiduPan masYarakat dan kehilangan kalu senilai US$ 5 milyar, diantaranya beruPa
pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiaP tahun.
Kerugian tersebut belum  menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang  dapat dihasilkan dad sumberdaya  hutan,
Buruknya pola penanganan konvensional oleh  pemerintah sangat mempenganrhi efektivitas penegakan hukum.  Pola penanganan yang hanya mengandalkan 18 instansi sesuai ketentuan dalam Inpres No.4 Tahun tentang pemberantasan penambangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannYa di seluruh wilayah republik Republik lndonesia, dalam  satu mata rantai pemberarrtasan illegal logging  twttt menentukan  proses  penegakan  hukum, di samping  adanya indikasi masih lemahnya  penegakan hukum di Indonesia  akibat dari sistem politik dan ekonomi  yang korup.
Kekebalan para dalang lmastermind /aktor intelekhral/ backingl pemodaUpelaku utama ter- hadap hukum disebabkan adanYa keterlibatan oknum aparat penegak hukum menjadi drnamisator  maupun supervisor dan sebagian bahkan menjadr  'backing'  bisnis  haram  ini. Besamya uang yang beredar sekitar US$1.3 milyar  (WW-FMorld Bank, 2OA5), serta  banyaknya  Pihak Yang turut menilanati hasil bisnis ilegal  ini, punya  andil  yang cukuP  besar untuk mempengaruhi proses kegagalan dalam penangamn kejahatan kehutanan seperti illegal loggtng. milyar,
JURNAL IEGALITAS VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
Penerapan Undang Undang Lingkungan Hidup untuk
Perlindungan Hutan Indonesia
Undang-Undang Lingkungan Hidup diarahkan agil hutan dan semua Sumber Daya Alam  yang ada di bumi Indonesia dapat
perlindungan  dengan  segala aturan yang  telah  ada saat ini. Berbicara tentang hukum  yang  berlaku  untuk mengatasi segala permasalatran permasalahan, harus dilihat dari tiga sisi, yakni sisi substansi  hukum, aparatur hukum yang  ada dalam setiap proses yang ada serta  budaya huk-um yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya apakah hukum itu telah diterapkan dengan baik atau tidak?. Artinya pada saat salah satu dari ketiga hal itu tidak terpenuhi maka penerapan hukum yang diharapkan tidaklah akan berjalan sesuai  dengan  harapan.
Sekian banyak penyimpangan
fungsi  hutan di Indonesi4 dari hutan lindung  diubah fungsi hutannya morjadi  hutan industri. Beberapa hutan lindung  yang ada di Indonesia telah  rusak  dan menjadi
permasalahan lingkungan. Peng- erusakan hutan yang terjadi seringkali mengakibatkan efek sangat besar bagi kehidupan sehari- hmi masyarakat di lingkurgan hutan tersebut. Mulai dari terjadinya kekeringan, longsor, dan erosi dan paling  parah masyarakat tidak dapat melanjutkan  kehidupan secara layak
akibat kerusakan yang  terjadi seperti pertanian, perikanan darat, dan kehidupan sehari-hari yang terganggu. Dari sekjan banyak fakta nyata  mengenai pengrusakan hutan yang te{adi di Indonesia sering ditindak tidak sesuai dengan  harapan masyarakat umum.  Masyarakat  lebih mengharapkan fungsi  hutan yang telah dirusak dikembalikan daripada sekedar pemidanaan dan  denda  yang dikenakan  terhadap pelaku pengrusa- kan hutan. Ini karma masyarakat lebih membutuhkan  air, tanatq hawa sejulc udara segar, tanah tidak longsor,  dan  keindahan alam seperti sebelum pengerusakan  lingkungan hutan.  Artinya pemerintah harus dapat menghukum para perusak hutan agar mengembali-kan hutan sebagaimana mestinya dan memberi- kan efek jera terhadapnya.  Apabila sekedar pengembalian kerugian negara dalam materi, tidaklah memberikan efek jera karena para pengusaha tidak  sulit untuk mengernbalikan  uang negara.
Dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997  sanksi pidana dengan penarikan inn usaha dan pidana penjara lebih dihindari para pengusaha  atau pelaku pengerusakan lingkungan. Memang dalam perudang-undangan yang ada saat ini lebih mengedepankan denda yang besar daripada  pengembalian  fungsi hutan dan  lingkungan. Hal ini yang menyebabkan  para pelaku usaha dari
J(]RNAL IEGALITAS  YOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
awal mendapatkan iztn langsung
memaksimalkan Produksi unruk mengumpulkan  keuntungan.
- Apabila  terjadi Pengrusakan lingkungan yang tidak disengaja
dapat diganti rugr dengan sejumlah dana  denda.  Karena masalah hutan
dan lingkungan saat ini lebih
didomonasi  para pemegang izin yang melanggar atau tidak mematuhi
hukum yang diberlakukan atas dirinya berdasarkan izin tersebut'
Artinya  mereka melakukan
perbuatan yang tidak diafur dalam
izin yang diberikan.
Hal yang sering terjadi, dengan gampangnya Para Pemberi - izta a"ttg* merubah fungsi hutaru
misalnya dari Hutan Lindung dan Hutan Taman Nasional menjadi
hutan  indust i, yarrg berakibat fatal dengan banYaknYa hutan Yang seharusnya dipertahankan dan diatur dengan undang-undang untuk -itu, d*Jtota oleh Pengusaha' APabila
restrukhrrisasi  kelembagaan  seltor kehutanan,  dengan  cara  antara  lain perlu  dibentuk unit-unit pengelolaan hutan untuk setiaP unit kawasan hutan di bawah satuan kerja Yang telah ada dengan fasilitas Yang memadai.  Perlu mendudukkan fungsi Dinas  Kehutanan di provinsi sebagai regulator di samPing fungsinYl sebagai koordinator lembaga/instansi kehutanan yang ada di Provinsi/ kabupaten/kota; sehingga jelas tugas/fungsinYa sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan  tugas ,r*o- pemerintahan (melaksanakan kebijakan publik). Selain itq perlu mengembalikan  fungsi  Perhutani  ke dalam  fungsi BUMN murni Yang diberi tugas mencaril mendaPatkan
tetap terjadi jenis hutan, ada di perubahan fungsi dan tidaklah menutup keuntungan finansial bagt perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program pernbangunan kehutanan  dalam arti luas.

## Simpulan
Berdasarkan  asas dan tujuan Undang-Undang  Kehutanan  dinyata- kan bahwa PenYelenggaraan  ke- hutanan berdasarkan manfaat lestari, kerakYatan, keadilan, bersamaan, keterbukaan, keterpaduan. Dasar yang  kuat untuk p"-".lotrh dalam  memberikan izin pengelolaan hutan dan lingkungan fua"p y*g ada harus memenuhi dan s"soai dengan asas dan tujuan tersebut. APabila tidak bisa dilakukan  oleh pengusaha, maka izin selayalnya  jaogao  diberikan kepada kemungkinan hutan Yang Indonesia saat ini akan  habis dan ke- dan Penanganan tregal Logging Di
Ilutan Indonesia Untuk mengatasi ilegal
loggrgg dan sekaligus juga Pe- ,u-Urn* hutan, kiranYa Pernerintah perlu  melakukan  resffukturisasi atas kelembagaan ini sebagaimana  Yang diamanatkan  dalam Pro$am ketiga
Departemen Kehutanan Yaitu:
JURNAL LEGALITASVOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
pengusaha  tersebut. Namun dalarn praktek pemberian izn Hak Pengusahaan Hutan  (HPH)  dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPTI) seringkali  diberikan hanya  karena  kemampuan  pengusaha secara administratif dan pendanaan.
hak atas pengusahaan hutan yang diberikan  dilanggar dengan gampangnya oleh pengusaha.  Selain tindakan preventif dalam pemberian izin, dalam pengawasan, pemerintah harus  dengan tegas dan rutin agar tindakan represif  dengan sesegera mungkin dapat dilakukan sebelum terjadinya  pelanggaran  hukurn yang lebih merugikan negara dan masyarakat.
Sedangkan kelestarian manfaat dan
dilihat dan asas
tidak disyaratkan  secara tegas. Hal ini memicu  sering  terjadinya  saat hak-

## JURNAL IEGALITASVOLUME 2 NO.1, FEB 2OO9
Daftar Pustaka
Inpres  No.4  Tahun  2005  tentang Pemberantasan  Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh wilayah Republik Repubhk  lndonesia-
Keputusan  Menteri  Kehutanan No. 127lKpts-Iv2003  tentang Penatausahaan
Hasil  Hutan; sebagai  pengganti Kep. Menteri Kehutanan No. 316/Kpts-
Iylggg tentang  Tata  Usaha Kayu/Hasil  Hutan
Keputusan  Mentri Kehutanan. No. 7501/  Kpts-IV2002 tentang 5 (ima)
Kebijakan prioiitas Bidang  Kehutanan  Dalam  Program  Pembangr'ran  Nasional
Made  Subadio  Gelgel  dan Wahjudi wardojo.2004 Kebijakan  Pemerirrtah  dalam pengelolaan- Hutan Lestari: Mengefektifkan Instrumen  Sertifrkasi  dalam Meridorong  Perubahan  Kebijakan  Pengeloaan Hutan kstari: Departemen Kehutanan
undang  undang No. 5 Tahi[r 1967 Tentang : Ketentuan-ketentuan  Pokok Kehutanan
Undang-undangNomor 23 Tahun 1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
UU No. +t tggg  tentang  Kehutanan, Pasal  78
Peraturan  Pemerintah  No.28 Tahun 1985 Tentang : Perlindungan  Hutan
Illegal Logging, dan org/Pusat  Data/ index Hilangnya  Hutan Indonesia 2 http://www fkkm'
php ? actiondet a1l4 &page:6& lang:ind WWFMorld Bank,  2005