-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
KEPADA PEMULIA TANAMAN
Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : emiindahlestari@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  examine  the  legal  protection  of  plant  varieties  in  providing  legal  certainty  to plant breeders. Legal protection  in providing  legal  certainty  needs to be done by plant breeders to protect  their  work  from  plagiarism  of  seeds  by  others  without  the  permission  of  plant  breeders  / rights holders. From the results of the discussion, in order to obtain legal protection, plant breeders must apply for registration to the Department of Agriculture's Plant Variety Protection (PVT), this is because Law Number 29 of 2000 adheres to the first to file system, which is who first applied for registration  of  Property  Rights  Intellectuals  get  legal  protection  and  for  legal  certainty  for  plant breeders  whose  plant  varieties  are  received  will  get  a  Plant  Variety  Protection  certificate  as  a guarantee to prohibit other parties without the permission of the holder to use his work and benefit from his work.

## Keywords : protection; legal certainty; plant varieties.

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  pada  varietas  tanaman  dalam memberikan  kepastian  hukum  pada  pemulia  tanaman.  Perlindungan  hukum  dalam  memberikan kepastian  hukum  perlu  dilakukan  pemulia  tanaman  untuk  melindungi  hasil  karyanya  dari penjiplakan  benih  oleh  orang  lain  tanpa  seizin  pemulia  tanaman/pemegang  hak.  Dari  hasil pembahasan,  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum,  pemulia  tanaman  harus  memohonkan pendaftaran  ke  Kantor  Perlindungan  Varietas  Tanaman  (PVT)  Departemen  Pertanian,  hal  ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menganut sistem first to file yaitu siapa yang  terlebih  dahulu  mengajukan  pendaftaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  mendapat  perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum bagi pemulia tanaman yang varietas tanamannya diterima akan mendapatkan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman sebagai jaminan untuk melarang pihak lain tanpa seizin pemegang menggunakan karyanya serta mendapatkan keuntungan dari karyanya.
Kata kunci : perlindungan; kepastian hukum; varietas tanaman.

## A. Pendahuluan
Negara Indonesia termasuk dalam wilayah tropis yang memiliki potensi besar dalam sektor  pertanian. Sektor  pertanian  berperan  strategis  dalam  perekonomian  masyarakat  di Indonesia.  Ragam  sumber  daya  alam  yang  ada  membuat  potensi  plasma  nutfah  melimpah dan  menghasilkan  beragam  jenis  produk  pertanian  yang  bermutu.  Sebagai  Negara  agraris
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
maka pertanian  maju, efisien dan tangguh  mempunyai peranan  yang penting dalam rangka pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional.  Untuk  membangun  pertanian  yang  maju  efisien dan  tangguh  perlu  didukung  dan  ditunjang  antara  lain  dengan  tersedianya  varietas  unggul. Sumber  daya  plasma  nutfah  yang  merupakan  bahan  utama  pemuliaan  tanaman,  perlu dilestarikan  dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  dalam  rangka  merakit  dan  mendapatkan varietas  unggul  tanaman  tanpa  merugikan  pihak  manapun  yang  tekait  guna  mendorong pertumbuhan industri pembenihan. (Saidin, 2010)
Permasalahan  yang  pokok  di  sektor  pertanian,  yaitu  adanya  keterbatasan  lahan  dan pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  cepat  sehingga  sektor  pertanian  dituntut  untuk meningkatkan  produksinya.  Salah  satu  cara  peningkatan  produksi  pertanian  yaitu  melalui benih  varietas  yang  unggul  dan  bermutu.  Konsekuensinya  perbenihan  dikembangkan menjadi  salah  satu  industri  hulu  sektor  pertanian.  (Djumhana  &  Djubaedillah,  2014)  Salah satu  alternatif  mengatasi  persoalan  kurangnya  produk  dan  berkurangnya  luas  lahan  panen adalah  apabila  tersedia  varietas  dan  bibit  unggul  yang  dapat  meningkatkan  produktivitas. Ketersediaan  varietas  dan  bibit  yang  unggul  tersebut  akan  terpenuhi  jika  ada  kegairahan pemuliaa  maupun  produsen  untuk  melakukan  pemuliaan  varietas.  (Purwandoko  & Imanullah,  2013)  Kegiatan  pemuliaan  tanaman  dalam  rangka  menghasilkan  varietas tanaman  yang  unggul  perlu  adanya  peran  dan  minat  perorangan  dan  badan  hukum  agar menghasilkan varietas tanaman yang baru dan unggul.
Guna Lebih  meningkatkan  minat dan peran serta perorangan  maupun  badan hukum untuk  melakukan  kegiatan  pemuliaan  tanaman  dalam  kegiatan  pemuliaan  tanaman  dalam rangka  menghasilkan  varietas  unggul  baru,  kepada  pemulia  tanaman  atau  pemegang  hak perlindungan  varietas  tanaman  perlu  diberikan  hak  tertentu  serta  perlindungan  hukum  atas hak  tersebut  secara  memadai  dan  sesuai  dengan  konvensi  internasional,  perlindungan varietas  tanaman  perlu  diatur  dengan  Undang-Undang.  Dengan  pertimbangan  hal  tersebut diatas  maka  telah  ditetapkan  pengaturan  mengenai  perlindungan  varietas  tanaman  dalam suatu  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman. (Irianti, 2017)  Jauh sebelum diberlakukannya UU Perlindungan Varietas Tanaman,  invensi berupa  varietas  tanaman  dei  beri  perlindungan  dengan  Undang-Undang  paten.  Undang- Undang PVT merupakan salah satu contoh pengaturan yang sifatnya sui generis (pengaturan sendiri). Pengaturan sui  generis diperkenankan dalam  WTO-TRIPS. (Sudaryat, Sudjana,  & Permata, 2010)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Lahirnya  UU  varietas  Tanaman  sebagai  tuntutan  serta  kosekuensi  Indonesia  dalam keikutsertaan  dalam  kesepakatan  GATT/WTO  1994  yang  termasuk  dalam  rangkaian persetujuan  TRIPs.  Indonesia  yang  ikut  mendatangani  persetujuan  tersebut  kemudian meratifikasi  dan  menyelaraskan  dalam  peraturan,  salah  satu  nya  mengenai  perlindungan varietas  tanaman.  Perlindungan  varietas  tanaman  merupakan  bagian  dari  Hak  Kekayaan Intelektual  dan  perlindungan  atas  benda  immaterial  yang  dihasilkan  pemulia  tanaman diberikan  perlindungan  khusus  oleh  Negara  kepada  pemulia/pemegang  hak  varietas tanaman.  Perlindungan  varietas  tanaman  dilaksanakan  untuk  mendorong  dan  memberi peluang  kepada  dunia  usaha  meningkatkan  perannya  dalam  berbagai  aspek  pembangunan pertanian.
Perlindungan Varietas Tanaman merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual. HKI adalah  suatu  hak  eksklusif  yang  berada  dalam  ruang  lingkup  kehidupan  teknologi,  ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide  tau  gagasan.  Hal  yang  terpenting  dari  setiap  bagian  hak  milik  intelektual  ini  adalah adanya suatu ciptaan tertentu. (Roisah, 2015)
Perlindungan  Varietas  Tanaman  menurut  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman yaitu :
“  Perlindungan  Varietas  Tanaman  yang  selanjutnya  disingkat  PVT,  adalah perlindungan  khusus  yang  diberikan  Negara,  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh pemerintah  dan  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kantor  Perlindungan  varietas Tanaman,  terhadap  varietas  tanaman  yang  dihasilkan  oleh  pemula  tanaman  melalui kegiatan pemuliaan tanaman “
Objek  dari  pelindungan  Hak  Kekayaan  intelektual  di  sini,  yaitu  varietas  tanaman yang  dihasilkan  oleh  pemulia  tanaman.  Adapun  varietas  tanaman  yang  dapat  diberi perlindungan  meliputi  varietas  dari  jenis  atau  spesies  tanaman  yang  baru,  unik,  seragam, stabil, dan diberi nama. Pengertian varietas tanaman itu sendiri adalah sekelompok tanaman dari  suatu  jenis  atau  spesies  yang  ditandai  oleh  bentuk  tanaman,  pertumbuhan  tanaman, daun,  bunga,  buah,biji  dan  ekspresi  karakteristik  genotipe  atau  kombinasi  genotipe  yang dapat  membedakan  dari  jenis  atau  spesies  yang  sama  oleh  sekurang-kurangnya  satu  sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
Kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2002,  PT.  East  West  Seed  Indonesia  (EWSI), perusahaan  agroindustri  patungan  Indoneisa  Belanda,  Yang  berkedudukan  di  Purwakarta
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
bersengketa  dengan  PT.  Multi  Benih  Unggul  (MBUI)  yang  berkedudukan  di  Tanggul, Jember, sehingga gugatan terhadap MBUI diajukan ke pengadilan Negeri Jember. Kasus ini sangat menarik perhatian karena merupakan kasus pertama di pengadilan setelah UU Nomor 29  Tahun  2000  diundangkan.  MBUI  digugat  karena  menjiplak  atau  meniru  DNA  induk benih  tanaman  yang  dimiliki  secara  paten  oleh  EWSI.  EWSI  adalah  perusahaan  pencetak benih tomat, cabai, dan terong. Penjiplakan benih itu diketahui ketika tim riset pasar EWSI menemukan  lima  bibit  varietas  sayur  hibrida  yang  dicurigai  meniru  miliknya.  Lima  benih sayuran itu dipasarkan dengan lebel perusahaan lain yaitu MBUI dan dengan nama lain pula : Tomat Soluna, Salina, Terong Turangga, dan Cabe Prima. (Setyabudhi, 2013)
Fenomena  penjiplakan pada benih varietas tanaman ini kemudian membuat pemulia tanaman  mendaftarkan  varietas  tanaman  yang  dihasilkan  oleh  pemulia  tanaman  ke  Kantor Perlindungan  Varietas  Tanaman  Kementerian  Pertanian  untuk  mendapatkan  Hak perlindungan  varietas  tanaman  agar  mendapatkan  kepastian  hukum  dalam  bidang  Hak kekayaan  intelektual  khusunya  dalam  perlindungan  varietas  tanaman.  Perlindungan  hukum ini  untuk  memberikan  penghargaan  kepada  pemulia  tanaman  yang  dengan  ide  dan kreativitasnya  dengan  mencurahkan  tenaga,  pikiran,  waktu  dan  dana  yang  tidak  sedikit untuk  menghasilkan  varietas  tanaman  yang  baru.  Sistem  HKI  memberikan  perlindungan hukum kepada pemiliknya untuk  melaksanakan  haknya  atau mengizinkan pihak  lain untuk melaksanakan haknya atau melarang pihak lain untuk  menggunakan hak tesebut. Hak yang dimaksud merupakan hak moral dan hak ekonomi dari pemulia tanaman.
Menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap individu. (Syahrani, 1999)
Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar mereka dapat  menikmati semua  hak-hak  yang diberikan oleh  hukum atau dengan kata  lain pelindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan berbagai ancaman dari pihak lain. (Raharjo, 2000) Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dua macam perlindungan hukum, yaitu Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  permasalahan  atau  sengketa  dan  Perlindungan  hukum  yang represif  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  atau  sengketa  yang  timbul. (Hadjon, 1987)
Dari uraian  yang telah dikemukakan,  maka  yang penting untuk dibahas diantaranya bagaimana  mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  varietas  tanaman  dan  bagaimana perlindungan hukum terhadap varietas tanaman dalam memberikan kepastian hukum kepada pemulia tanaman.

## B. Pembahasan
1. Mendapatkan Perlindungan Hukum Hak Varietas Tanaman
Hak Varietas Tanaman termasuk hak milik dalam pemanfaatan kekayaan intelektual, menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :
“ Hak  Milik adalah Hak untuk  menikmati kegunaan  sesuatu benda dengan  leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu  kekuasaan  yang  berhak  menetapkannya,  dan  tidak  mengganggu  hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan itu mengurangi kemungkinan kan pencabutan hak demi  kepentingan  umum  berdasar  atas  ketentuan  undang-undang  dan  dengan pembayaran ganti rugi.”
Perlindungan  varietas  tanaman  (PVT)  yang  merupakan  “ ius  generis ”  dari  paten merupakan  perlindungan  terhadap  varietas  tanaman  yang  dihasilkan  oleh  pemulia  tanaman yang  mengandung  unsur  baru,  unik,  seragam,  stabil  (BUSS).  Di  Indonesia  pengelolaan paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, paten berada di bawah Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  sedangkan  PVT  dikelola  di  bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pemulia tanaman  semata, akan tetapi dimaksudkan  juga untuk merangsang kreativitas para pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas tanaman baru.
Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Varietas Tanaman tidak semua  varietas baru dapat  diberikan  PVT,  varietas  yang  penggunaannya  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  ketertiban  umum,  kesusilaan,  norma-norma  agama, kesehatan,  dan  kelestarian  lingkungan  hidup  tidak  akan  diberikan  Hak  Varietas  Tanaman dan  tidak  memperoleh  perlindungan  hukum.  Selain  itu  hak  varietas  tanaman    baru  akan diberikan  kepada  pemulia  tanaman  jika  varietas  tanaman  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  2  ayat  (1)  varietas  yang  dapat  diberi  PVT  meliputi  varietas  dari  jenis  data  spesies
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan di beri nama. Sebagai varietas tanaman baru di akui jika memenuhi sejumlah syarat teknis sebagai berikut:
a. Baru  :  pada  saat  penerimaan  permohonan  oleh  kantor  PVT  Deptan,  varietas  tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdangangkan tidak lebih dari 1 tahun,  atau  di  luar  negeri  tidak  lebih  dari  4  tahun  untuk  tanaman  semusim  dan  6  tahun untuk tanaman tahunan.
b. Unik  :  di  saat  pendaftaran  dapat  dengan  jelas  dibedakan  antara  varietas  yang domohonkan perlindungannya dengan varietas lain yang sudah ada. Keunikan didasarkan pada karakter morfologi.
c. Seragam  :  suatu  varietas  dianggap  seragam  apabila  karakter  pembeda  pada  masing- masing  unitnya  cukup  seragam  satu  sama  lain,  sekaligus  Nampak  mencolok  kalau dibandingkan dengan karakter pembeda pada varietas lain.
d. Stabil : suatu varietas dianggap stabil apabila karakter pembedanya tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali.
e. Di  beri  nama  :  varietas  yang  dapat  diberi  penamaan  yang  selanjutnya  menjadi  nama varietas yang bersangkutan.
Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PVT “ Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman  dari  suatu  jenis  atau  spesies  yang  ditandai  oleh  bentuk  tanaman,  pertumbungan tanaman  daun,  bunga,  buah,  biji,  dan  ekspresi  karakteristik  genotipe  atau  kombinasi genotipe  yang  dapat  membedakan  dari  jenis  atau  spesies  yang  sama  oleh  sekurang- kurangnya  satu  sifat  yang  menentukan  dan  apabila  diperbanyak  tidak  mengalami perubahan.”  Dari  definisi  tersebut,  tentu  dapat  dipahami  bersama  bahwa  varietas  tanaman yang  dihasilkan  harus  berbeda  dengan  varietas  tanaman  yang  lain,  yang  ditandai  dengan perbedaan  bentuk  fisik  sampai  perbedaan  karakteristik  tanaman.  Sebab  pengaturan mengenai  perlindungan  varietas  tanaman  ( new  varities  of  plants  protection )  merupakan perkembangan dari aspek hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru, untuk menegaskan dan  memperkuat  bahwa  tipe  perlindungan  terhadap  ide  berupa  konsep  hak  yang  baru. (Djumhana, 1995)
Persyaratan  perlindungan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000 tentang  Perlindungan  Varietas  tanaman  Indonesia,  yaitu  pendaftaran.  Menyangkut  proses perlindungan varietas tanaman  ini ada konsep pendaftaran   yang berbeda  fungsinya namun saling berkaitan yaitu : (Djumhana & Djubaedillah, 2014)
a. Pendaftaran varietas tanaman
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkna suatu varietas untuk kepentingan  pengumpulan  data  mengenai  varietas  lokal,  varietas  lokal  yang  dilepas,  dan varietas  hasil  pemulian  yang  tidak  dilepas,  serta  data  mengenai  hubungan  hukum  antara varietas  yang  bersangkutan  dan  pemiliknya  dan  atau  penggunanya.  Pendaftaran  varietas tanaman  dilakukan  di  pusat  perlindungan  varietas  tanaman  Kementerian  Pertanian, sedangkan pelepasan varietas dilakukan  di Direktorat  Perbenihan, Direktorat  Jenderal  Bina Produksi Holtikultura Kementerian Pertanian.
b. Pendaftaran dalam rangka proses perlindungan varietas tanaman
Perlindungan varietas tanaman diberikan kepada pemula atau pemegang hak, setelah melalui  pendaftaran.  Artinya  pendaftaran  ini  merupakan  prasyarat  untuk  mendapatkan perlindungan.  Setiap  permohonan  pendaftaran  untuk  mendapatkan  hak  perlindungan varietas  tanaman  hanya  dapat  diajukan  untuk  satu  varietas.  Permohonan  hak  perlindungan varietas tamanan dapat diajukan oleh :
1) Pemulia
2) Orang  atau  badan  hukum  yang  memperkerjakan  pemulia  atau  yang  memesan varietas dari pemulia
3) Ahli waris, dan
4) Konsultasi perlindungan varietas tanaman
Konsultasi perlindungan varietas tanaman  ini adalah perorangan atau lembaga  yang secara  khusus  memberikan  jasa  yang  berkaitan  dengan  pengajuan  permohonan  hak perlindungan  varietas tanaman.  Ketentuan  seperti  itu  bertujuan  untuk  memberi  kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak perlindungan varietas tanaman yang tidak memahami segi- segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai perlindungan varietas tanaman.
Permohonan hak perlindungan varietas tanaman diajukan kepada kantor PVT secara tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  membayar  biaya  yang  besarnya  ditetapkan  oleh Menteri  Pertanian.  Bagi  pemohon  Hak  PVT  dari  luar  wilayah  Republik  Indonesia  baik untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas, apabila ada beberapa bagian dari dokumen permohonan  yang  secara  teknis  sulit  untuk  diterjemahkan,  maka  bagian  ini  tidak  perlu diterjemahkan. Surat permohonan Hak PVT harus memuat :
a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
b. Nama dan alamat lengkap pemohon
c. Nama, alamat legkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
d. Nama varietas
e. Deskripsi  varietas  yang  mencangkup  asal-usul  atau  silsilah,  cirri-ciri  morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya
f. Gambar  dan/atau  foto  yang  disebut  dalam  deskripsi,  yang  diperlukan  untuk memperjelaskan deskripsinya.
Jika Hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon, maka harus  disertai  surat  kuasa  khusus  dengan  mencamtumkan  nama  dan  alamat  lengkap  kuasa yang  berhak.  Sedangkan  jika  diajukan  oleh  ahli  waris,  maka  harus  disertai  dokumen  bukti ahli waris.  (Hariyani, 2010) Permohonan  hak perlindungan  varietas tanaman dinyatakan di terima  apabila  persyaratannya  telah  lengkap  dan  benar.  Setelah  menerima  permohonan, pusat  perlindungan  varietas  tanaman  akan  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan  dokumen dan  persyaratan  dalam  waktu  paling  lambat  30  hari  kerja,  jawaban  atas  permohonan  PVT akan diberikan secara tertulis, diterima, dikembalikan, atau dtolak.
Permohonan  pendaftaran  atas  perlindungan  varietas  tanaman  dilakukan  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum,  dimana  negara  nantinya  akan  memberikan  hak  PVT kepada  pemulia  tanaman  untuk  mengeksploitas  dan  mendapatkan  keuntungan  dari  karyanya tersebut. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menganut sistem First  to  file yaitu  siapa  yang  terlebih  dahulu  mengajukan  pendaftaran  Hak  Kekayaan Intelektual  mendapat  perlindungan  hukum    bukan first  to  invent siapa  yang  terlebih  dahulu menemukan  teknologinya.  Jadi  perlindungan  hukum  varietas  tanaman  di  dapatkan  jika pemulia tanaman memohonkan perlindungan hak varietas tanaman untuk itu kesadaran hukum pemulia  tanaman  penting  jika  varietas-varietas  tanaman  yang  dihasilkan  oleh  pemulia tanaman ingin mendapatkan kepastian hukum.
Adanya  persyaratan  pendaftaran  hak  varietas  tanaman  merupakan  kepentingan  hukum pemulia tanaman yang berguna untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya, apabila telah  terdaftar  pada  instansi  yang  berwenang  mengurus  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual. terdaftar pada instansi yang berwenang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian  perlindungan  akan  mudah  dilakukan  bila  suatu  varietas  tanaman  telah  didaftarkan karena  mendapatkan  sertifikat  hak  varietas  tanaman  sebagai  bukti  bahwa  varietas  tanaman dilindungi secara hukum.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Varietas  Tanaman  dalam  memberikan  Kepastian Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman di Indonesia
Perlindungan  hukum  merupakan  upaya  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  guna mencegah terjadi pelanggaran Hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Tujuan perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  maksudkan  untuk  memberi kejelasan  hukum  mengenai  hubungan  antara  ciptaan  atau  penemuan  yang  merupakan  hasil karya  intelektual  manusia  dengan  si  pencipta  atau  penemu  atau  pemegang  hak  dengan pemakai yang yang mempergunakan hasil karya intelektual tersebut. Adanya kejelasan hukum serta pemilik  hak kekayaan  intelektual adalah  merupakan pengakuan hukum  serta pemberian imbalan yang diberikan kepada orang atas usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah di ciptakan atau ditemukan. (Irianti, 2017)
Perlindungan  HKI  bagi  tanaman  (kepemilikan  eksklusif  dari  beberapa  aspek tanaman) cenderung pada bahan tanaman yang tidak ada akhirnya. Di satu sisi, pemegang hak pemulia tidak dapat  menetapkan  harga tertentu dengan  bebas karena kekayaan  mereka dapat digantikan  dengan  hal  yang  sama.  Di  sisi  lain,  pemulia  dapat  melarang  pihak  lain  untuk mempergunakan (menjual) produk yang mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HKI tidak  memberikan  kekuasaan  tanpa  batas  untuk  menyediakan  sumber  genetis  tanaman  bagi industri.  Akan  tetapi,  meskipun  demikian  adanya,  HKI  sangat  membantu  dan  diperlukan. Adanya HKI tidak hanya berguna untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarkan ide dan plasma  nutfah,  yang  menjadi  sumber  daya  dari  menjadi  bahan  utama  proses  pemuliaan tanaman. Kedua tindakan tersebut sangat dibutuhkan oleh industri perbenihan dan para pihak lain yang member perhatian bagi kegaiatan pemuliaan tanaman. (Sudarmanto, 2012)
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  29  Tahun  2000  Tentang Perlindungan Varietas Tanaman perlindungan hukum diberikan kepada pemulia tanaman yang menghasilkan  varietas  tanaman  yang  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  berhak mendapatkan  imbalan  yang  layak dengan  memperhatikan hak ekonomi  yang dapat diperoleh dari  varietas  tersebut.    Selain  Pasal  8  Undang-Undang  Perlindungan  Varietas  Tanaman, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2002  tentang  Sistem  Nasional  Penelitian,  Pengembangan dan  penerapan  Ilmu  Pengetahun  dan  Teknologi  juga  memberikan  kepastian  hukum  bahwa badan  penelitian  dan  pengembangan  pemerintah  berhak  untuk  memanfaatkan  pendapatan yang  diperoleh  dari  pengembanagan  penelitian  tanaman.  Dan  pada  Pasal  21  ayat  (3) memberikan kepastian  hukum  bahwa pemerintah  berperan sangat penting dalam penyusunan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kebijakan mengenai pemberian insentif terhdapa hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman berupa royati hasil dari pemikirannya.
Ketentuan  perundang-udangan  lain  yang  mendukung  perlindungan  kepada  pemulia tanaman yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual  Serta  Hasil  Kegiatan  Penelitian  dan  Pengembangan  Oleh  Perguruan  Tinggi  dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, pada Pasal 5 ayat (1) , Pasal 6 sampai dengan Pasal 11  dan  Pasal  38  ayat  (2b)  yaitu  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  pemberian perlindungan hukum kepada pemulia tanaman untuk memperoleh royalti. Ketentuan lain yang memberi  dasar  perlindungan  bagi  pemuliaan  tanaman  adalah  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1992  tentang  Sistem  Budidaya  Tanaman  yang  pada  intinya  berisi  tentang  pengaturan pemberian  penghargaan    bagi  invensi  teknologi  di  bidang  budidaya  tanaman,  jenis  dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.
Varietas  Tanaman  yang  telah  diterima  permohonannya  akan  mendapatkan perlindungan hukum hak varietas tanaman. Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum, yaitu: (Hadjon, 1987)
1. Perlindungan  hukum  preventif  (pencegahan),  kepada  rakyat  diberi  kesempatan  untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk  yang  definitiv,  bertujuan  mencegah  terjadinya  sengketa.  Serifikat  perlindungan atas  varietas  tanaman  merupakan  bentuk  dari  perlindungan  preventif.  Dengan  adanya sertifikat  PVT  pemegang  hak  dapat  mempertahankan  hak  nya  kepada  siapapun  dan melarang  orang  lain  untuk  menggunakan  haknya  tanpa  seizin  pemilik  hak.  Sertifikat PVT  sebagai  bukti  bahwa  benar  varietas  tanaman  milik  pemulia  tanaman/  pemegang hak.

## 2. Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif tercantum dalam  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu :
a. Pasal  71  menyatakan  barang  siapa  sengan  sengaja  melakukan  salah  satu  kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana  dengan  pedana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun  dan  dend  apaling  banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
b. Pasal  72  menyatakan  barang  siapa  dengan  segaja  tidak  memenuhi  kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 23, dipidana dengan pidana
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
c. Pasal  73  menyatakan  barang  siapa  dengan  senggaja  melanggar  ketentuan  Paal  10 ayat  (1)  untuk  tujuan  komersial,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
d. Pasal  74  menyatakan  barang  siapa  dengan  sengaja  tidak  memnuhi  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (3)  dipidana  penjara  paling  lama  lima tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pendaftaran  hak  varietas  tanaman  adalah  mutlak  apabila  pemulia  tanaman  ingin mendapatkan kepastian hukum mengingat yang dilindungi merupakan hak ekonomi dan hak moral penemu/penciptanya. Dengan adanya sertifikat hak varietas tanaman pemulia tanaman mendapatkan  jaminan  hukum  dalam  perlindungan  varietas  tanaman  yang  dihasilkan  dan dapat  mempertahankannya  terhadap  siapapun.  Untuk  mendapatkan  kepastian  hukum dibutuhkan  keaktifan  para  pemulia  tanaman  dalam  melindungi  varietas  tanaman  yang mereka  temukan  akan  dapat  terlindungi  dengan  perlindungan  hukum  preventif  maupun represif dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

## C. Simpulan
Perlindungan  hukum  diberikan  melalui  permohonan  pendaftaran  di  mana  negara nantinya  memberikan  Hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman  yakni  hak  khusus  kepada pemulia  tanaman/pemegang  Hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman  untuk  mengeksploitasi dan  mendapatkan  keuntungan  dari  karyanya  tersebut.  Dengan  adanya  permohonan pendaftaran  Hak  Varietas  Tanaman  oleh  pemulia  tanaman,  negara  akan  memberikan sertifikat  sebagai  jaminan  kepastian  hukum  pemulia  tanaman  dalam  memanfaatka  hak ekonomi sebesar-besarnya untuk pemulia tanaman dan dapat mempertahankan hak tersebut kepada  siapapun  yang  tanpa  izin  dari  pemulia/pemegang  hak  menggunakan  varietas tanaman  hasil  karyanya.  Perlindungan  hukum  dapat  berupa  perlindungan  preventif  yaitu terbitnya sertifikat sebagai pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702

## D. Daftar Pustaka

## 1. Buku
Djumhana, M. (1995). Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Hariyani, I. (2010). Produser Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Roisah, K. (2015). Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Malang: Setara Press. Saidin, O. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Proprety rights), . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sudarmanto. (2012). KI & HKI Serta Implementasinya Di Indonesia . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Sudaryat, Sudjana, & Permata, R. R. (2010). Hak Kekayaan Intelektual . Bandung: Oase Media.
Syahrani, R. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.

## 2. Jurnal
Irianti, Y. D. W. S. (2017). Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanamana Melalui Perjanjian Benefit Sharing. Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura,
Rechtidee , Vol. 12 , N , 2.
Purwandoko, P. H., & Imanullah, M. N. (2013). Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Yustisia , Vol.2 No.3 , 83.
Setyabudhi, J. J. (2013). Penegakan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Kesejahteraan Rakyat Di Indonesia. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Jurnal GEMA AKTUALITA , Vo.2 No. 1 , 64.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman .
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian .
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman .