YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (49-62) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu “ Binggrae ” Berlabel Halal Korea Muslim Federation
(KMF)

## R.A. Ratna Juwita Dewi Saraswati
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: rjuwitafebruary8.rj@gmail.com

## Anne Gunawati
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: annegunawati03@yahoo.com

## Dede Agus
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: de2agus@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 28 Desember 2021 |Revised : 11 Agustus 2022 |Accepted : 14 Agustus 2022
How  to  cite: R.A.  Ratna  Juwita  Dewi  Saraswati,  Anne  Gunawati,  Dede  Agus, “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Muslim  Terhadap  Produk  Minuman  Impor Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF) ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021 )”, hlm. 49 -62.

## ABSTRAK:
Not  a  few  South  Korean  processed  food  products  that  have  been  exported  to  Indonesia have not yet received a halal certificate from the MUI and/or BPJPH, but in South Korea, they have received a halal certificate from KMF, for example, the Binggrae milk drink. Based on the data, the Korea Muslim Federation (KMF) has not been included as an Overseas Halal Certification Agency (LSHLN)  approved  by  the  MUI  and/or  has  not  collaborated  with  BPJPH.  Based  on  this background, it is necessary to study how the legal protection is given to Muslim consumers and what are the legal consequences arising from the inclusion of the foreign halal label. The research method used is normative juridical with the Statute Approach and Case Approach. The data used is  secondary  data  obtained  through  document  studies  supported  by  primary  data  obtained through  interviews.  The  collected  legal  materials  were  analyzed  descriptively  and  qualitatively. From  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  legal  protection  for  Muslim  consumers against  imported  beverage  products  labeled  as  halal  "Korea  Muslim  Federation  (KMF)"  has  not been  implemented  optimally  and  comprehensively.  As  for  the  legal  consequences  of  imported drink  products  labeled  as  halal  "Korea  Muslim  Federation  (KMF)"  they  may  be  subject  to administrative sanctions in the form of a written warning or withdrawal of goods from circulation. However,  in  reality,  the  sanctions  supervision  has  not  been  implemented  because  the implementation is not optimal so that an inspection of the product has not been carried out.
Keyword : Muslim Consumer Protection, Halal Label, Korea Muslim Federation (KMF), Sanctions.

## ABSTRAK:
Tidak sedikit produk pangan olahan  Korea Selatan yang telah diekspor  ke Indonesia belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan/atau BPJPH tetapi di Korea Selatan telah mendapatkan sertifikat  halal  oleh  KMF,  seperti  contohnya  minuman  susu Binggrae .  Berdasarkan  data, Korea Muslim Federation (KMF) belum termasuk sebagai Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI dan/atau belum melakukan kerja sama dengan BPJPH. Berdasarkan latar belakang  tersebut  maka  perlu  dikaji  mengenai  bagaimana  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  konsumen  muslim  dan  bagaimana  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  pencantuman label  halal  asing  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ) dan Pendekatan Kasus ( Case Approach ). Data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumen  ditunjang  data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dari bahan hukum yang terkumpul  dianalisis secara deskriptif  kualitatif.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi konsumen  muslim  terh adap  produk  minuman  impor  berlabel  halal  “ Korea  Muslim  Federation (KMF)”  belum  terlaksana  secara  optimal  dan  menyeluruh.  Adapun  akibat  hukum  terhadap produk minuman impor berlabel halal “ Korea  Muslim Federation (KMF)” adalah dapat dikenakan sanksi  administratif  berupa  peringatan  tertulis  atau  penarikan  barang  dari  perederan.  Namun, pada  kenyataannya  pemberian  sanksi  tersebut  belum  terlaksana  dikarenakan  pelaksanaan pengawasan  yang  kurang  optimal  sehingga  belum  dilakukannya  pemeriksaan  terhadap  produk tersebut .
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen Muslim, Label Halal, Korea Muslim Federation (KMF), Sanksi

## Pendahuluan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari Pew  Research  Center dapat  kita  ketahui bahwa  hampir  sebagian  besar  rakyat Korea  Selatan  memilih  tidak  beragama atau ateis. 1 Sedangkan
Indonesia merupakan  negara  yang  berpenduduk mayoritas  muslim  yang  mana  memiliki kepentingan  terkait  dengan  peredaran produk  makanan  maupun  minuman impor,  apakah  layak  untuk  dikonsumsi oleh konsumen muslim atau tidak.
Al- Qur’an  menyebutkan  bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan  yang  haram  tidak  boleh dikonsumsi  oleh  kaum  muslim. 2 Hal  ini telah ditegaskan dalam Al- Qur’an Surah Al-Baqarah  ayat  168  yang  memiliki  arti: “ Hai  sekalian  manusia,  makanlah  yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti langkah-langkah setan, karena
sesungguhnya  setan  itu  adalah  musuh yang nyata bagimu ”.
Konsumen  muslim  di  Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dalam  memperoleh  kepastian  tentang kehalalan produk makanan dan minuman  yang  beredar. 3 Jaminan  dan kepastian  akan  kehalalan  produk makanan
dan minuman yang 1 “Pew  Research  Center’s  Religion  & Public  Life  Project:  South  Korea,”  Pew Research Center, 2020,
http://www.globalreligiousfutures.org/co untries/southkorea/religious_demography# /?affiliations_religion_id=0&affiliations_year =2020.  diakses  pada  tanggal  8  Februari  2021 pukul 18.15 WIB.
2 Abdul Rohman, Pengembangan  Dan Analisis  Produk  Halal (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2012).
3 Asep  Syarifuddin  Hidayat  and Mustolih  Siradj,  “Sertifikasi  Halal  Dan Sertifikasi  Non  Halal  Pada  Produk  Pangan Industri,” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 15, no.
2 (July 20, 2015): 200, https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864.
dikonsumsi  sangat  diperlukan  dan menjadi hak konsumen muslim, dimana hal  ini  sejalan  dengan  hak  konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya  disebut  dengan  UUPK), diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang  dan/atau  jasa; hak atas informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau jasa;  hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan  advokasi,  perlindungan, dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara  patut; serta  hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang- perundangan lainnya.
Wujud  nyata  kehadiran  negara dalam  melindungi  konsumen  muslim dari  produk  yang  tidak  halal  adalah dengan diterbitkannnya sebuah ketentuaan  yang  mengatur  mengenai penyelenggaraan  jaminan  produk  halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal (yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU JPH)  beserta  peraturan  pelaksananya. Dengan  diterbitkannya  undang-undang tersebut maka bagi produk makanan dan minuman  olahan  impor  yang  akan diedarkan  dan  diperdagangkan  di Indonesia  wajib  bersertifikat  halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UU JPH.
Sertifikasi  halal  adalah  proses untuk  mendapatkan  sertifikat  halal dengan  melalui  beberapa  tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal  (SJH)  produk  pada  suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang  ditetapkan. 4 Hasil  dari  kegiatan
4 Hayyun  Durrotul  Faridah,  “Halal
Certification in Indonesia; History,
sertifikasi halal adalah dengan
dikeluarkannya  Sertifikat  Halal  yang menandakan  produk  tersebut  telah memenuhi kaidah kehalalan.
Berdasarkan Pasal 25 huruf a UU JPH  menyatakan  bahwa:  “Pelaku  usaha yang  telah  memperoleh  Sertifikat  Halal wajib  mencantumkan  Label  Halal terhadap  produk  yang  telah  mendapat Sertifikat  Halal”.  Sedangkan  pada  Pasal 38  menyatakan  bahwa:  “Pelaku  usaha yang  telah  memperoleh  Sertifikat  Halal wajib  mencantumkan  Label  Halal  pada kemasan  Produk;  bagian  tertentu  dari Produk;  dan/atau  tempat  tertentu  pada Produk”.
Menurut  Pasal  1  angka  11  UU JPH,  Label  halal  adalah  suatu  tanda kehalalan suatu produk yang
dicantumkan  pada  kemasan  sehingga konsumen  tidak  perlu  merasa  khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah  halal  atau  tidak. 5 Label  halal dapat  diperoleh  setelah  produsen  atau pelaku  usaha  mendaftarkan  produknya untuk disertifikasi oleh Badan
Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH).
Pengaturan  mengenai  kewajiban pencantuman  label  halal  pada  kemasan produk  pangan  olahan  impor  menurut hukum  positif  Indonesia  diatur  dalam Pasal 97 ayat (2) dan (3) huruf e Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan yang menyatakan bahwa:
(2) Setiap  Orang  yang  mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam
Development,  and  Implemen tation,” Journal  of Halal Product and Research 2, no. 2 (December 21,
2019):  72,  https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2- issue.2.68-78.
5 Asri,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan  Yang Bersertifikat,” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan
Kadilan 4, no. 2 (2016): 1, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345
/ius.v4i2.316.
dan/atau  pada  Kemasan  Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pencantuman label di dalam dan/atau  pada  Kemasan  Pangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dan  ayat  (2)  ditulis  atau  dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia  serta  memuat  paling sedikit  keterangan  mengenai  halal bagi yang dipersyaratkan..
Pengaturan terhadap pencantuman label  halal  asing  pada  produk  pangan olahan  impor  yang  diedarkan  di Indonesia  terdapat  pada  Pasal  140 Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  26 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa:  “ Label  Halal  pada  Produk  yang disertifikasi  oleh  lembaga  halal  luar negeri  merupakan  Label  Halal  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  halal  luar negeri”.
Serial  drama  korea  (K-Drama) merupakan  salah  satu  media  yang  kini semakin banyak digemari oleh masyarakat Indonesia 6 karena
menyuguhkan berbagai jenis cerita yang menarik.  Selain itu,  juga  menjadi  sarana untuk  mengiklankan  produk-produk makanan  dan  minuman  yang  mana membuat  para  penonton  penasaran dengan rasa dari produk yang diiklankan sehingga  tergiur  untuk  mencicipinya. 7 Dewasa ini tidak sedikit produk pangan olahan  Korea  Selatan  yang  telah diekspor ke Indonesia belum 6 Hanan  Widiasmara,  “Fenomena Drama Korea Terhadap Khalayak,”
Kumparan,  2020.diakses  pada  tanggal  12 Februari 2021 pukul 21.45 WIB.
7 Dyah  Dinanti  Puspitasari,  “6
Strategi  Korea  Mempopulerkan  Kuliner Melalui Layar Kaca Dan Drama,” Kumparan, 2020,  https://kumparan.com/dyah-dinanti- puspitasari/6-strategi-koreamempopulerka n-kuliner-melalui-layar-kaca-dan- drama15404456 69387364429/4. diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 21.49 WIB.
mendapatkan  sertifikat  halal  dari  MUI dan/atau BPJPH tetapi di Korea Selatan telah  mendapatkan  sertifikat  halal  oleh KMF,  seperti  contohnya  minuman  susu Binggrae .  Menariknya,  produk  impor tersebut  telah  berlabel  halal  “ Korea Muslim  Federation (KMF)”  akan  tetapi tidak  memiliki  label  halal  MUI  pada kemasannya.
Produk makanan maupun
minuman  impor  yang  beredar  di Indonesia  sangat  penting  memiliki  label halal  MUI  karena  keberadaan  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  diposisikan sebagai induk organisasi keislaman yang memutuskan  apakah  produk  makanan dan  minuman  aman  dikonsumsi  bagi konsumen muslim di wilayah Indonesia baik  dari  sisi  kesehatan  maupun  sisi agama Islam. 8 Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) telah  menyetujui  sebanyak  44  Lembaga Sertifikasi  Halal  Luar  Negeri  (LSHLN) yang berasal  dari  26 negara yang terdiri atas  37  lembaga  untuk  kategori slaughtering
(penyembelihan), 39 lembaga  untuk  kategori raw  material (bahan  baku),  dan  22  lembaga  untuk kategori flavor (rasa).  Dari  26  negara tersebut  hanya  terdapat  11  negara  di benua  Asia  yang  telah  disetujui,  yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang,  Taiwan,  India,  Hongkong, Thailand,  Vietnam,  Filipina,  dan  Sri Lanka.  Berdasarkan  data  tersebut  maka Korea  Muslim  Federation (KMF)  belum termasuk  sebagai  Lembaga  Sertifikasi Halal  Luar  Negeri  (LSHLN)  yang disetujui oleh MUI. Pengakuan MUI terhadap Lembaga  Sertifikasi  Halal  Luar  Negeri (LSHLN)  sangat  penting  bagi  proses sertifikasi  halal.  Sertifikat  halal  yang diterbitkan  oleh  lembaga  yang  telah disetujui  atau  melakukan  kerja  sama
8 Musyarofah,  “Legalitas  Hukum
Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan  Impor”  (UIN  Syarif  Hidayatullah, 2019).
saling  pengakuan  Sertifikat  Halal tersebut  dapat  dijadikan  persyaratan dokumen  bagi  perusahaan  yang  akan mengedarkan  Produk  Halal  luar  negeri di  Indonesia  tanpa  harus  melakukan sertifikasi  halal  kembali  yang  mana  hal ini  diatur  dalam  Pasal  47  ayat  (1),  (2), dan (3) UU JPH.
Kondisi seperti ini yang melandasi  pokok  pemikiran  untuk meneliti  kasus  mengenai  pencantuman label halal Korea Muslim Federation (KMF) pada  produk  minuman  impor  yang diedarkan  dan  diperdagangkan  di Indonesia,  yang  dituangkan  dalam skripsi  berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP  PRODUK  MINUMAN IMPOR  BERLABEL  HALAL KOREA MUSLIM FEDERATION (KMF) DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG  NOMOR  8 TAHUN  1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG- UNDANG  NOMOR  33  TAHUN  2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi  Kasus  Pada  Produk
Minuman Susu “ Binggrae ”) .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Legal Approach ), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  ditangani 9 dan  Pendekatan Kasus  ( Case  Approach )  digunakan  untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum  yang  berlaku  yang  dilakukan dengan  menelaah  kasus  yang  berkaitan dengan  isu  hukum  yang  dijadikan  topik pembahasan dalam sebuah penulisan. 10 Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi
9 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011).
kepustakaan ( library  research )  berupa buku- buku  literatur  dan  pengaksesan e- journal dan  internet  yang  berkaitan  dengan penelitian  yang  dibahas  serta  ditunjang oleh  data  primer  yang  diperoleh  melalui studi  lapangan  ( field  research )  berupa wawancara  dengan  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH),  Lembaga Pengkajian  Pangan  Obat-Obatan  dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM  MUI),  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  (BPOM),  dan  Yayasan  Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI).  Kemudian data  tersebut  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif,  yaitu  dengan  cara  menganalisis data  yang  bersumber  dari  bahan  hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan  perundang-undangan,  doktrin, prinsip  hukum,  pendapat  pakar  atau pandangan peneliti sendiri 11 yang digambarkan kedalam rangkaian kalimat  dengan  tidak  menggunakan rumus matematika dan data statistika
Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Muslim  Terhadap  Produk  Minuman Impor Berlabel Halal Korea Muslim
Federation (KMF)
Korea  Selatan  yang  merupakan negara dengan minoritas muslim memiliki strategi dalam menarik peminat  makanan  dan  minuman  olahan halal agar mampu bersaing dalam pasar pangan  muslim  di  dunia  internasional. Strategi  tersebut  dilakukan  dengan  cara membuat  sebuah  kebijakan,  yaitu penerapan  sertifikasi  halal  terhadap produk-produk  makanan  dan  minuman olahan  yang  diproduksi  di  Korea Selatan. Dalam hal ini, Pemerintah Korea Selatan  bekerja  sama  dengan Korea Muslim Federation (KMF). Korea  Muslim  Federation (KMF)
merupakan
organisasi resmi
keagamaan  yang  diakui  oleh  badan
11 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 69-70.
hukum  Pemerintah  Korea  Selatan yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan  sertifikat  halal  bagi produk-produk makanan dan minuman  halal,  restoran  maupun hotel yang ada di Korea Selatan. 12
Tidak  sedikit  produk  pangan olahan  Korea  Selatan  yang  telah diekspor ke Indonesia belum mendapatkan  sertifikat  halal  dari MUI dan/atau BPJPH tetapi di Korea Selatan  telah  mendapatkan  sertifikat halal  oleh  KMF,  seperti  contohnya minuman susu Binggrae . Minuman susu Binggrae merupakan pelopor susu rasa Pisang di  Korea  Selatan  yang  lebih  dikenal dengan  sebutan Grenade  Milk karena susu  ini  membawa  kenangan  masa kecil yang tidak akan terlupakan atau ada  juga  yang  menyebutnya  sebagai Fat  Banana karena  rasa  Pisang  dari susu  ini  mempunyai  rasa  yang  kuat dan  pisang  memiliki  kandungan lemak.
Pasal 4 UUPK telah menyebutkan beberapa  hak  yang  dimiliki  oleh konsumen  terhadap  suatu  barang dan/atau jasa.
Terkait dengan beredarnya  produk  minuman  impor yang  berlabel  halal Korea  Muslim Federation (KMF),  namun  tidak  berlabel halal  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) terdapat  hak-hak  konsumen  muslim yang  dilanggar  oleh  pelaku  usaha  yang akan dijelaskan sebagai berikut.
1. Hak  atas  keamanan,  kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang  dan/atau  jasa.  Hak  ini memiliki  arti  bahwa  setiap  produk barang dan/atau jasa yang digunakan tidak  boleh  membahayakan  sehingga
12 Ricky  Ardiansyah,  “Strategi Pemerintah  Korea  Selatan  Dalam Mempromosikan  Halal  Food  Terhadap Indonesia”  (Universitas  Diponegoro, 2018). hlm. 56.
konsumen  tidak  dirugikam  secara jasmani  maupun  rohani.  Menurut pendapat penulis, dengan beredarnya produk minuman susu Binggrae yang hanya  mencantumkan  label  halal KMF  pada  kemasannya  membuat para konsumen khususnya konsumem  muslim  di  Indonesia menjadi  tidak  aman  dan  nyaman karena  produk  tersebut  belum terjamin kehalalannya menurut aturan  yang  berlaku  di  Indonesia. Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan  yang  dapat  mempengaruhi proses  pengolahan  dan  pemanfaatan bahan baku yang mana memungkinkan  percampuran  antara yang  halal  dan  yang  haram  baik disengaja  maupun  tidak  disengaja.
Hal  tersebut  sangat  penting  untuk diperhatikan  karena  bagi  konsumen muslim produk makanan dan minuman  yang  aman  bukan  hanya terbebas  dari  cemaran  fisik,  kimia, maupun  mikrobiologi,  namun  juga ada  suatu  unsur  yang  hakiki,  yaitu aman  dari  bahaya  barang  yang diharamkan atau diragukan.
2. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Hak ini  memiliki  arti  bahwa  setiap konsumen dapat memperoleh gambaran atau informasi yang benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  suatu produk  yang  digunakannya  karena dengan  informasi  tersebut  konsumen dapat  terhindar  dari  kerugian  akibat kesalahan dalam penggunaan produk.  Dari  hasil  penelitian  yang penulis lakukan, PT. Sabang Merauke Trading  selaku  importir  dari  produk minuman susu Binggrae tidak
memberikan  informasi  yang  benar, jelas, jujur mengenai proses sertifikasi dan  labelisasi  halal  pada  produk tersebut.  Menurut  pendapat  penulis, dengan  tidak  diberikannya  informasi tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  hak
para  konsumen  muslim  di  Indonesia yang  mengonsumsi  produk  tersebut telah  dilanggar  karena  informasi mengenai  proses  sertifikasi  dan labelisasi  halal  merupakan  hal  yang sangat  penting  dan  wajib  diketahui oleh  konsumen  muslim  sebelum mengonsumsi produk-produk pangan olahan  impor  mengingat  setiap Lembaga  Halal  Luar  Negeri  (LHLN) masing-masing  negara  menganut mazhab  yang  berbeda-beda  sehingga memungkinkan perbedaan pandangan saat menentukan kehalalan suatu produk.
3. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang  digunakan.  Menurut  Ahmadi
Miru  dan  Sutarman  Yodo  dalam bukunya be rjudul “ Hukum Perlindungan  Konsumen ”  berpendapat bahwa  hak  ini  berupa  pertanyaan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan  produk  tertentu  apabila informasi  yang  diperoleh  kurang memadai  atau  berupa  pengaduan adanya  kerugian  akibat  penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan kepentingan konsumen. Menurut  pendapat  penulis,  dengan tidak diberikannya informasi mengenai  proses  sertifikasi  dan labelisasi halal pada produk minuman susu Binggrae maka keluhan  para  konsumen  muslim mengenai tidak dicantumkannya label halal  MUI  pada  kemasannya  telah dilanggar  oleh  PT.  Sabang  Merauke Trading  selaku  pihak  yang  memiliki tanggung jawab sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  21  ayat  (1)
UUPK.
4. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,
dan upaya penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen. Menurut
pendapat penulis,  para  konsumen  muslim  di Indonesia yang mengonsumsi produk
tersebut  maupun  produk  pangan olahan  impor  lainnya  yang  belum berlabel  halal  MUI  wajib  mendapat perlindungan  hukum  dari  pelaku usaha  maupun  pemerintah  karena mengonsumsi  produk  pangan  yang halal dan thayyib merupakan kewajiban atas setiap muslim sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana  yang  diperintahkan pada Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168.
Konsumen tidak bisa menuntut  haknya  secara  terus menerus tanpa
melaksanakan kewajibannya  terlebih  dahulu.  Hal tersebut  telah  diatur  pada  Pasal  5 UUPK  yang  menyebutkan  beberapa kewajiban seorang konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait  dengan  beredarnya  produk minuman  impor  yang  berlabel  halal Korea  Muslim  Federation (KMF), namun  tidak  berlabel  halal  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  terdapat kewajiban  konsumen  muslim  yang telah  dilaksanakan,  yaitu  membaca atau  mengikuti  petunjuk  informasi dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa, demi  keamanan  dan  keselamatan. Dalam  hal  ini,  konsumen  muslim telah  membaca  dan  mengikuti informasi  yang  tercantum  pada kemasan  produk  minuman  susu Binggrae, namun  yang  menjadi pertanyaan  apakah  label  halal  asing yang  tercantum  pada  kemasan adalah  legal  atau  tidak  menurut aturan yang  berlaku demi keamanan dan  keselamatan  sebab  minuman yang  aman  bukan  hanya  terbebas dari  cemaran  fisik,  kimia,  dan mikrobiologi  tetapi  juga  aman  dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan.
Hak  dan  kewajiban  pelaku usaha  bertimbal  balik  dengan  hak dan kewajiban konsumen yang mana berarti hak bagi konsumen merupakan  kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sedangkan  kewajiban  konsumen merupakan  hak  yang  akan  diterima oleh  pelaku  usaha.  Sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  24  UU  JPH menyatakan  beberapa  hak  yang dimiliki pelaku usaha terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait dengan beredarnya  produk  minuman  impor yang  berlabel  halal Korea  Muslim Federation (KMF),  namun  tidak berlabel halal Majelis Ulama
Indonesia  (MUI)  terdapat  hak-hak yang  dimiliki  oleh  PT.  Sabang Merauke  Trading  selaku  importir, yaitu:
1. Informasi,  edukasi,  dan  sosialisasi mengenai  sistem  Jaminan  Produk Halal.  Sistem  Jaminan  Produk  Halal (SJPH)  harus  diterapkan  oleh  pelaku usaha  untuk  menjaga  konsistensi produksi  selama  masa  berlakunya sertifikat  halal  yang  memiliki  kriteria antara  lain  Komitmen  dan  Tanggung Jawab,  Bahan,  Proses  Produk  Halal (PPH), Produk, serta Pemantauan dan Evaluasi.
2. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat  Halal  secara  cepat,  efisien, biaya terjangkau, dan tidak
diskriminatif.  Hal  ini  sangat  penting bagi pelaku usaha khususnya importir  mengingat  produk-produk makanan  maupun  minuman  yang akan  diperdagangkan  di  Indonesia adalah  produk  yang  berasal  dari negara-negara yang minoritas muslim.
Pasal  7  UUPK  juga  telah menyebutkan  beberapa  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  oleh  para  pelaku usaha  terhadap  suatu  barang  dan/atau jasa.  Terkait  dengan  beredarnya  produk
minuman  impor  yang  berlabel  halal Korea  Muslim  Federation (KMF),  namun tidak  berlabel  halal  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  terdapat  kewajiban pelaku  usaha  yang  dilanggar  oleh  PT. Sabang Merauke Trading selaku importir yang akan dijelaskan sebagai berikut.
1. Beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan  usahanya.  Menurut  M.  Ali Mansyur  dalam  bukunya  yang berjudul  “ Penegakan  Hukum  Tentang Tanggung  Gugat  Produsen  dalam Perwujudan  Perlindungan  Konsumen ” berpendapat  bahwa  kewajiban  ini dimulai  sejak  barang  dirancang  atau diproduksi  sampai  pada  tahap purnajual. Menurut pendapat penulis, PT.  Sabang  Merauke  Trading  selaku importir  yang  memiliki  tanggung jawab  terhadap  peredaran  dan perdagangan  produk  minuman  susu Binggrae di  Indonesia  tidak  beritikad baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya.  Hal  ini  dikarenakan  tidak diberikannya  informasi  mengenai proses  sertifikasi  dan  labelisasi  halal KMF  pada  kemasan  produk  yang mana  informasi  tersebut  merupakan hal  yang  sangat  penting  untuk diketahui  oleh  konsumen  muslim  di Indonesia mengingat produk tersebut berasal dari negara yang penduduknya  minoritas  muslim  dan perbedaan  mahzab  yang  dianut  oleh lembaga halal Korea Muslim Federation (KMF) sehingga memungkinkan pencampuran  bahan  baku  yang haram pada saat proses produksi.
2. Memberikan  informasi  yang  benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan,  dan  pemeliharaan.  Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, PT.  Sabang  Merauke  Trading  tidak melaksanakan  kewajibannya  dalam memberikan  informasi  mengenai proses  sertifikasi  dan  labelisasi  halal produk  minuman  susu Binggrae .
Menurut  pendapat  penulis  tindakan
tersebut sangat merugikan konsumen muslim  di  Indonesia  mengingat mengonsumsi  produk  pangan  halal adalah kewajiban setiap umat muslim sebagai  bentuk  ketakwaan  kepada Allah SWT.
Pasal  47  ayat  (1)  UU  JPH menyatakan  bahwa:  “Produk  halal  luar negeri  yang  diimpor  ke  Indonesia berlaku  ketentuan  sebagaimana  diatur dalam  Undang- Undang  ini”.  Menurut pendapat  penulis,  produk  minuman susu Binggrae telah  melanggar  aturan tersebut  dikarenakan  tidak  mengikuti aturan  yang  berlaku  dalam  UU  JPH, yaitu tidak melakukan sertifikasi halal di Indonesia  mengingat  produk  tersebut hanya  memiliki  sertifikat  halal  yang dikeluarkan  oleh  KMF  yang  mana Lembaga  Halal  Luar  Negeri  (LHLN) tersebut  belum  melakukan  kerja  sama saling pengakuan dengan BPJPH dan/atau  tidak  termasuk  dalam  daftar Lembaga  Sertifikasi  Halal  Luar  Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI.
Menurut  Pasal  1  angka  1  UUPK menyebutka n  bahwa:  “Perlindungan Konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen”.  Dari  pengertian  tersebut dapat  kita  pahami  bahwa  untuk memberikan perlindungan hukum kepada  konsumen  yang  hak-haknya telah  dilanggar  oleh  pelaku usaha  maka diperlukan  adanya  upaya-upaya  baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)  guna  menjamin  adanya kepastian hukum bagi konsumen. Upaya yang dilakukan terkait dengan beredarnya  produk  minuman  impor yang  berlabel  halal Korea  Muslim Federation (KMF) adalah sebagai berikut.
1. Perlindungan  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  BPJPH,  yaitu  dalam bentuk  pengawasan  yang  dilakukan secara  berkala  dan/atau  sewaktu- waktu,  baik  secara  sendiri-sendiri  atau
bersama dengan Kementerian dan/atau  Lembaga  terkait,  dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya  yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan pihak terkait untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau  kegiatan  lain  yang  bertujuan menunjang  kegiatan  pengawasan.
Dalam hal hasil pengawasan menemukan  dugaan  pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi.
2. Perlindungan  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  BPOM,  yaitu  dalam bentuk  engawasan  yang  dilakukan hanya sebatas pengawasan dalam hal pengujian  pangan  yang  bersifat thayyib (baik,  aman,  dan  higienis) dengan  menggunakan  2  (dua)  tahap, yaitu  Pengawasan  Sebelum  Beredar ( Pre  Market  Control )  dan  Pengawasan Setelah  Beredar  ( Post  Market  Control ).
Selain  itu,  dalam  bentuk  penarikan pangan  dari  perederan  yang  bekerja sama Kementerian dan/atau
Lembaga terkait, dalam hal ini BPJPH.
3. Perlindungan  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  LPPOM  MUI,  yaitu dengan  melakukan  sosialisasi  dan promosi  halal  untuk  memberikan edukasi  bagi  masyarakat  dan  pelaku usaha.
4. Peran  yang  dapat  dilakukan  oleh YLKI, yaitu membantu dan mendampingi konsumen untuk mendapatkan  informasi  produk  dari pihak  importir  apabila  importir  tidak memberikan  informasi  yang  diminta oleh konsumen.
Penulis  sependapat  dengan  teori perlindungan hukum yang dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo yang menyatakan bahwa: “Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman  terhadap  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang lain  dan  perlindungan  itu  diberikan kepada
masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan  oleh  hukum”.  Selain  itu, didukung  pula  oleh  teori  perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M.  Hadjon  yang  menyatakan  bahwa: “Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat serta pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  atau  kumpulan  peraturan  atau kaidah  yang  akan  dapat  melindungi suatu hal dari hal lainnya”.
Penulis sependapat dengan teori- teori  tersebut  karena  Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun
Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal telah  memberikan  hak-hak  yang  dapat melindungi  konsumen  muslim  dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya,  salah  satunya  adalah dengan mewajibkan sertifikasi halal bagi produk  pangan  olahan  impor  guna memberikan  jaminan  bahwa  produk tersebut  aman  dikonsumsi  bagi  umat muslim.
Kenyataannya,  hak-hak  yang dimiliki oleh konsumen muslim tersebut tetap dilanggar oleh pelaku usaha dalam hal  ini  adalah  pihak  importir,  yaitu  PT. Sabang  Merauke  Trading.  Upaya-upaya perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  konsumen  muslim  di  Indonesia terhadap produk minuman susu Binggrae juga belum dilaksanakan secara optimal  dan  menyeluruh  sehingga belum  dijatuhkannya  sanksi  yang  tegas terhadap  produk  tersebut.  Hal  itu mengakibatkan masih beredarnya produk  minuman  susu Binggrae dan membuat  para  konsumen  muslim  ragu akan  kehalalannya  karena  saat  ini konsumen muslim hanya mengetahui label halal  yang  dapat  dipercaya  di  Indonesia adalah label halal MUI.
Akibat  Hukum  Terhadap  Produk Minuman Impor Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)
Menurut  pendapat  penulis,  PT. Sabang Merauke Trading telah
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan bahwa: “ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Hal ini dikarenakan produk minuman susu Binggrae tidak memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan standar  yang  dipersyaratkan  oleh ketentuan peraturan perundangan- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia dalam  hal  sertifikasi  dan  labelisasi  halal pada produk pangan olahan impor. Oleh karena  itu,  bagi  pelanggar  yang melanggar  pasal  tersebut  wajib  menarik produknya  dari  peredaran  sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) UUPK.
Kenyataannya,  produk  minuman tersebut masih tetap beredar di beberapa minimarket,  supermarket,  dan  toko online yang mana diperlukannya tindakan yang tegas terhadap pelanggaran  tersebut  guna  menghindari mengonsumsi  produk  pangan  olahan impor yang masih diragukan kehalalannya  menurut  lembaga  halal yang berwenang di Indonesia. Mengingat mengonsumsi produk pangan yang halal dan thayyib merupakan  kewajiban  atas  setiap muslim  sebagai  bentuk  ketakwaan kepada  Allah  SWT  sebagaimana  yang diperintahkan  pada  Al- Qur’an  surat  Al - Baqarah  ayat  168.  Selain  itu,  agar  tidak terulang  kembali  kejadian  yang  sama pada  produk  pangan  olahan  impor lainnya. Regulasi yang mengatur mengenai  labelisasi  halal  pada  kemasan produk  pangan  olahan  impor  merujuk pada  Pasal  169  huruf  d  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021
tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk  Halal  yang  menyatakan  bahwa: “Bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI  sebelum  Peraturan  Pemerintah  ini diundangkan,  tetap  dapat  digunakan
dalam  jangka  waktu  paling  5  tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”. Selain itu, sesuai dengan persyaratan  label  pangan  olahan  yang tercantum  pada  Lampiran  IV  Peraturan BPOM  Nomor  27  Tahun  2017  tentang Pendaftaran  Pangan  disebutkan  bahwa logo  halal  diterbitkan  berdasarkan proses  sertifikasi  oleh  lembaga  yang berwenang  di  Indonesia  dan  hanya dapat  dicantumkan  pada  label  pangan olahan  setelah  mendapat  persetujuan dari BPOM.
Hal  tersebut  ditegaskan  pula pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM  Nomor  20  Tahun  2021  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  BPOM Nomor  31  Tahun  2018  tentang  Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa pelaku  usaha  yang  memproduksi  atau mengimpor pangan olahan yang dikemas  eceran  untuk  diperdagangkan di wilayah Indonesia
wajib mencantumkan  keterangan  halal  setalah mendapatkan  sertifikat  halal  yang diterbitkan  oleh  lembaga  yang  ditunjuk sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Lembaga  sertifikasi  halal  yang ditunjuk  oleh  ketentuan  perundang- undangan  di  Indoneisa  adalah  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH.  Bagi  produk  pangan  olahan impor, apabila Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal negara  asal,  maka  lembaga  sertifikasi halal  tersebut  harus  sudah  melakukan kerja  sama  saling  pengakuan  Sertifikat Halal  dengan  BPJPH  dan/atau  sudah termasuk  ke  dalam  daftar  Lembaga Sertifikasi  Halal  Luar  Negeri  (SHLN) yang disetujui oleh MUI.
Bila
dihubungkan dengan beredarnya  produk  minuman  susu Binggrae yang mencantumkan label halal asing Korea  Muslim  Federation (KMF) pada kemasannya yang mana label halal tersebut diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar  Negeri  (LHLN)  yang  belum melakukan kerja sama saling pengakuan
Sertifikat Halal dengan BPJPH dan/atau belum  termasuk  dalam  daftar  Lembaga Sertifikasi  Halal  Luar  Negeri  (LSHLN) yang  disetujui  oleh  MUI  maka  menurut penulis  pencantuman  label  halal  asing tersebut  dapat  dikatakan  ilegal  dan belum  terdaftar  yang  berarti  tidak memiliki  sertifikat  halal  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia.
Menurut Pasal  21  ayat  (1)  UUPK menyebutkan  bahwa:  “Importir  barang bertanggung  jawab  sebagai  pembuat barang  yang  diimpor  apabila  importasi barang  tersebut  tidak  dilakukan  oleh agen  atau  perwakilan  produsen  luar negeri”.  Selain  itu,  pada  Pasal  10 Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun 1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan juga menyebutkan bahwa: “setiap orang baik  orang  perorangan  maupun  badan usaha yang memproduksi atau memasukkan  pangan  yang  dikemas  ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan  tersebut  halal  bagi  umat  Islam,
bertanggung  jawab  atas  kebenaran pernyataan
tersebut dan wajib mencantumkan  keterangan  atau  tulisan halal  pada  label”.  Merujuk  pada  pasal - pasal  tersebut  maka  yang  memiliki tanggung  jawab  apabila  terjadi  suatu pelanggaran  dan  untuk  memberikan informasi  mengenai  sertifikasi  dan labelisasi  halal  pada  produk  minuman susu  Binggrae  adalah  PT.  Sabang Merauke Trading.
Menurut pendapat penulis,
produk  minuman  susu Binggrae yang tidak  memiliki  sertifikat  halal  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  maka dianggap telah melanggar Pasal 135 ayat (1)  PP  Penyelenggaran  JPH  karena produk  tersebut  termasuk  barang  yang wajib  bersertifikat  halal.  Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan sanksi  administratif  berupa  peringatan tertulis  atau  penarikan  barang  dari perederan  sebagaimana  dimaksud  pada
Pasal  150  ayat  (2)  dan  (5)  PP Penyelenggaran JPH.
Penulis  sependapat  dengan  teori penegakan  hukum  yang  dikemukakan oleh  Munir  Fuady  yang  menyatakan bahwa:  “Pe negakan  hukum  tidak  lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan  kaidah-kaidah  hukum  ke dalam  kehidupan  masyarakat,  sehingga dengan  demikian  dapat  terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan  masyarakat,  dan  lain- lain”. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dan  peraturan pelaksana  Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal  telah  mengatur  mengenai berbagai  jenis  sanksi  yang  dapat diberikan  kepada  pelaku  usaha  agar terciptanya tujuan hukum, salah satunya adalah  perlindungan  terhadap  hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia.
Kenyataannya,  hingga  saat  ini masih  terdapat  produk  minuman  susu Binggrae  yang  beredar  di  beberapa minimarket,  supermarket,  dan  toko online dikarenakan belum dilakukannya pengawasan  yang  optimal  oleh  BPJPH sehingga  belum  dijatuhkannya  sanksi yang tegas kepada importir selaku pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap peredaran produk minuman susu impor tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya peran  serta  dari  masyarakat  selaku konsumen  khususnya  para  konsumen muslim  untuk  melaporkan  produk minuman  susu  tersebut  kepada  BPJPH agar segera dilakukan pengawasan yang lebih  optimal  dan  perlu  dipastikan apakah  produk  minuman  susu  tersebut terkategori  legal  atau  tidak  sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi  kepada  importir  apabila  produk tersebut  terbukti  melanggar  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan  hukum  bagi  konsumen muslim terhadap produk minuman impor berlabel  halal  “ Korea  Muslim  Federation (KMF)”  belum  terlaksana  secara  optimal dan menyeluruh sehingga belum memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi konsumen  muslim  yang  mengonsumsi produk  tersebut.  Selain  itu,  belum terlindunginya hak-hak konsumen muslim  dikarenakan  pihak  importir tidak  beritikad  baik  dalam  menjalankan kegiatan usahanya, seperti tidak
memberikan informasi yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  sertifikasi  dan labelisasi  halal  KMF  pada  produk tersebut.
Adapun  akibat  hukum  terhadap produk  minuman  impor  berlabel  halal “ Korea  Muslim  Federation (KMF)”  adalah dapat dikenakannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penarikan barang dari peredaran sebagaimana  dimaksud  Pasal  8  ayat  (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 150 ayat (2) dan (5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Produk Halal. Namun, pada kenyataannya pemberian sanksi tersebut belum terlaksana dikarenakan pengawasan  yang  kurang  optimal  yang mana  peredaran  produk  tersebut  tidak diketahui oleh BPJPH dan belum adanya konsumen  muslim  yang  melaporkan kepada BPJPH sehingga belum dilakukannya pemeriksaan  menyeluruh terhadap produk tersebut.
Bagi  pihak  importir  hendaknya melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  sertifikasi  dan labelisasi  halal  KMF  pada  produk tersebut  sehingga  konsumen  muslim dapat  mengonsumsi  dengan  rasa  aman dan nyaman tanpa meragukan kehalalan produk  tersebut.  Selain  itu,  tingkatkan
koordinasi  antara  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dengan Kementerian  dan/atau  Lembaga  terkait guna memperketat pengawasan peredaran  produk  minuman  susu Binggrae maupun  produk  impor  lainnya yang  mencantumkan  label  halal  asing pada  kemasannya  sehingga  pemberian sanksi terhadap pelanggar dapat dipertegas  untuk  menjamin  penegakan hukum sebagaimana mestinya .

## Daftar Pustaka
Ardiansyah, Ricky. “Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Mempromosikan Halal Food Terhadap  Indonesia.”  Universitas Diponegoro, 2018. Asri.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan  Yang  Bersertifikat.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Kadilan 4, no. 2 (2016): 1. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.12345/ius.v4i2.316.
Faridah,  Hayyun  Durrotul.  “Halal Certification  in  Indonesia;  History, Development, and Implementation.” Journal  of  Halal Product  and  Research 2,  no.  2 (December 21, 2019): 72. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2 -issue.2.68-78. Hidayat, Asep
Syarifuddin, and Mustolih  Siradj.  “Sertifikasi  Halal Dan  Sertifikasi  Non  Halal  Pada Produk Pangan Industri.” AHKAM :
Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (July 20, 2015): 200. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2 .2864. Ishaq. Metode  Penelitian  Hukum  Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta, 2017.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2011.
Musyarofah.  “Legalitas  Hukum  Atas Label  Halal  Luar  Negeri  Dalam Produk Pangan Impor.” UIN Syarif

## Hidayatullah, 2019.
Pew  Research  Center.  “Pew  Research
Center’s  Religion  &  Public  Life Project: South Korea,” 2020. http://www.globalreligiousfutures.
org/co untries/southkorea/religious_dem ography#/?affiliations_religion_id= 0&affiliations_year=2020. Puspitasari,  Dyah  Dinanti.  “6  Strategi Korea  Mempopulerkan  Kuliner Melalui  Layar  Kaca  Dan  Drama.”
Kumparan, 2020. https://kumparan.com/dyah- dinanti-puspitasari/6-strategi-
koreamempopulerka n-kuliner- melalui-layar-kaca-dan- drama15404456 69387364429/4. Rohman,  Abdul. Pengembangan  Dan Analisis  Produk  Halal .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Widiasmara,  Hanan.  “Fenomena  Dr ama Korea Terhadap Khalayak.” Kumparan, 2020.