DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 06 Mei 2024, Revised: 21 Mei 2024, Publish: 04 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok Tentang Pembuktian Hukum Acara Pidana
Agus Sugiyatmo 1* , Rosdiana Saleh 2
1 Universitas Trisakti, Indonesia, email: agus.sugiyatmo08@gmail.com 2 Universitas Trisakti, Indonesia, email: rosdianafhsakti@gmail.com
* Corresponding Author: agus.sugiyatmo08@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  examine  the  elements  that  contribute  to  the  similarities  and differences in the criminal procedural law verification systems of Indonsia and the People's Republic of Tiongkok. Legal systems worldwide exhibit minimal variation, however valuable insights  can  be  gained  through  comparative  analysis.  The  study  methodology  employed  is descriptive  normative  juridical  research.  The  data  collection  process  involved  conducting library  research,  followed  by  qualitative  data  analysis.  This  analysis  allowed  for  the development  of  findings  using  deductive  logic.  Peter  de  Cruz  defines  substantive  studies  in (comparative) legal studies as the process of comparing the laws and regulations of different countries  to  identify  the  similarities  and  differences  in  their  provisions  regarding  criminal procedural law, including those that govern the system. Verification. Friedman posits that law is  a  complex  framework  comprising  three  fundamental  elements:  legal  substancce,  legal structure, and legal culture. The discussion yielded two key findings: firstly, both Indonesia and  the  People's  Republic  of  China  share  a  commonality  in  their  evidentiary  systems, specifically in the Proof of Criminal Cases, as both aim to uncover the truth in criminal cases. Secondly, both countries have well-defined legal frameworks for the various types of evidence in  criminal  cases,  such  as  witness  statements  and  defendant  statements,  albeit  with  distinct objectives - Indonesia utilises evidence to aid decision-making, whereas China employs it to verify  the  actuality  of  events.  Regarding  the  legal  basis  for  evidence  in  criminal  cases, Indonesia  refers  to  articles  183-189  of  the  Criminal  Procedure  Code,  while  the  People's Republic of China uses articles 42-49 of the Criminal Procedure Law of the People's Republic of China. Factors causing differences in these systems include: first, the vision and mission of each government, second, the government system adopted, third, the cultural condition of the nation, and finally, the sociological condition of society.

## Keyword:  Criminal  Procedure  Law  Evidence,  Legal  Evidence,  Indonesia  and  the  People’s Republic of China
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  unsur-unsur  yang  berkontribusi  terhadap persamaan  dan  perbedaan  system  verifikasi  hukum  acara  pidana  Indonesia  dan  Republik Rakyat  Tiongkok.  Sistem  hukum  di  seluruh  dunia  menunjukkan  sedikit  variasi,  namun
wawasan  berharga  dapat  diperoleh  melalui  analisis  komparatif.  Metodologi  penelitian  yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan  yang  dilanjutkan  dengan  analisis  data  kualitatif. Analisis  ini  memungkinkan  pengembangan  temuan  menggunakan  logika  deduktif.  Peter  de Cruz  mendefinisikan  studi  substantif  dalam  studi  hukum  (komparatif)  sebagai  proses membandingkan  peraturan  perundang-undangan  di  berbagai  negara  untuk  mengidentifikasi persamaan  dan  perbedaan  ketentuannya  mengenai  hukum  acara  pidana,  termasuk  yang mengatur  sistemnya.  Verifikasi.  Friedman  berpendapat  bahwa  hukum  adalah  kerangka kompleks  yang  terdiri  dari  tiga  elemen  mendasar:  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan budaya  hukum.  Diskusi  tersebut  menghasilkan  dua  temuan  utama:  pertama,  baik  Indonesia maupun Republik Rakyat Tiongkok memiliki kesamaan dalam sistem pembuktian, khususnya dalam Pembuktian Perkara Pidana, karena keduanya bertujuan untuk mengungkap kebeneran dalam suatu perkara pidana. Kedua, kedua negara memiliki kerangka hukum yang jelas untuk berbagai  jenis  bukti  dalam  kasus  pidana,  seperti  pernyataan  saksi  dan  pernyataan  terdakwa, meskipun  dengan  tujuan  yang  berbeda  Indonesia  menggunakan  bukti  untuk  membantu pengambilan  keputusan,  sedangkan  Tiongkok  menggunakannya  untuk  memverifikasi kebenerannya, Indonesia mengacu pada pasal 183-189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok menggunakan pasal 42-49 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China. Faktor penyebab perbedaan sistem tersebut antara lain: pertama,  vissi  dan  missi  masing-masing  pemerintahan,  kedua,  sistem  pemerintahan  yang dianutnya, ketiga, koondisi budaya bangsa, dan terakhir, kondisi sosiologis masyarakat.
Kata  Kunci: Pembuktian  Hukum  Acara  Pidana,  Alat  Bukti  Sah,  Indonesia  dan  Republik Rakyat Tiongkok

## PENDAHULUAN
Pemeriksaan  menyeluruh  dan  perbandingan  hukum  pembuktian  secara  luas  antara Indonesia  dan  Republik  Rakyat  Tiongkok  adalah  hal  yang  penting.  Tujuan  dari  inisiatif  ini adalah  untuk  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  hukum  yang  mungkin  terjadi  antara Indonesia  dan  Republik  Rakyat  Tiongkok   tanpa  hambatan  apa  pun.  Peran  alat  bukti mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan  hukum  acara  pidana  di Indonesia. Segala jenis perilaku kriminal harus melalui proses verifikasi yang menyeluruh. Hal ini  merupakan  komponen  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  sebagaimana dijelaskan  dalam  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana  menganut  Sistem  Negatif Wettelijk dalam menentukan alat bukti dalam proses pidana di Indonesia. Dalam praktiknya, dapat dikatakan bahwa  hal  tersebut  masih  mengandung  unsur  subyektif  dari  masing-masing hakim  yang  mengawasinya  Criminal  Procedure  Law  of  the  People's  Republic  of  China mengamanatkan  bahwa  demonstrasi  hukum  acara  pidana  bergantung  pada  penyajian  bukti nyata selama persidangan, dan bukan pada pendapat subjektif hakim. Dasarnya Indonesia dan Republik  Rakyat  Tiongkok  mempunyai  kesamaan  dalam  sistem  hukum,  Indonesia  dan Tiongkok bagian dari keluarga hukum Sistem Eropa Kontinental (Civil Law System). Karena Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sama – sama di jajah dengan bangsa Eropa. Untuk mengetahui pentingnya alat bukti, khususnya dalam perkara pidana modern yang melibatkan berbagai faktor, perlu dilakukan analisis alat bukti secara profesional.
Dalam proses pidana di Indonesia, bukti memainkan peran penting dalam menjelaskan dilakukannya  suatu  tindak  pidana.  Dalam  satu  atau  lain  bentuk,  para  hakim  dari  ketiga kelompok  hukum  utama  kini  menggunakan  undang-undang  dan  kasus  dalam  tingkat  yang berbeda-beda  dan,  sampai  batas  tertentu,  terdapat  konvergensi  antar  sistem.  Meskipun demikian,  berbagai  sistem  tersebut  mempunyai  perbedaan  ideologis,  prosedural,  linguistik,
metodologis dan konseptual yang unik dan jelas membedakan satu sama lain. Di dunia yang mulai  menunjukkan  kesamaan  yang  luar  biasa  dalam  hal  kebutuhan,  nilai,  dan  kepentingan ekonomi, konvergensi akan terus terjadi, namun asimilasi dan integrasi menyeluruh dalam gaya peradilan tampaknya, pada saat ini, merupakan kemungkinan yang sangat kecil. Namun, sejauh menyangkut Eropa dan negara-negara Uni Eropa, jika tingkat harmonisasi hukum Eropa yang tinggi menjadi kenyataan, para pembanding akan menikmati prospek menarik untuk melihat perkembangan  perpaduan  hukum  yang  unik,  yang  mencakup  hukum  internasional  dan nasional.  gaya  peradilan,  yang  muncul  dari  perpaduan  tradisi  peradilan  hukum  umum  dan hukum  perdata.  Pada  akhirnya  alat  bukti  tersebut  dijadikan  bukti  nyata  untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa, sebagaimana tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
Barang bukti tersebut terdiri dari berbagai macam barang, antara lain benda-benda yang digunakan  dalam  tindak  pidana,  keuntungan  yang  diperoleh  dari  kegiatan  terlarang,  dan barang-barang  lain  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pidana.  Untuk  menjamin  keamanan  dan keutuhan  benda-benda  tersebut,  penyidik  berwenang  melakukan  penyitaan.  Penyitaan  harus dilakukan sesuai dengan kriteria dan teknik yang digariskan oleh undang-undang. Pasal 183 sampai 202 KUHAP mengatur pengaturan mengenai penyajian dan penilaian alat bukti dalam acara pemeriksaan standar. Cara-cara tersebut di atas bertujuan untuk menjamin terpeliharanya kejujuran dan ketidakberpihakan bagi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana. Menurut Pasal  183  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dalam  menentukan  bersalah  atau tidaknya  seseorang  berdasarkan  sistem  pembuktian  hukum,  harus  diperhatikan  dua  faktor: kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang : Pembuktian harus dilakukan  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  dibuktikan  dengan  bukti otentik. Kepercayaan hakim juga harus didasarkan pada metodologi hukum yang ditentukan undang-undang. Menetapkan kebeneran keikutsertaan terdakwa dalam kejahatan yang diklaim merupakan aspek terpenting dari hukum acara pidana. Keyakinan yang salah berdasarkan bukti yang  tersedia  dan  penilaian  subyektif  hakim  mungkin  mempunyai  implikasi  yang  serius terhadap hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi alasan sebenarnya mengapa hukum acara pidana berusaha mengungkap kebeneran faktual. Mengungkap kebeneran empiris merupakan upaya yang berat. Bukti-bukti yang ada, menurut kriteria hukum, sangat subyektif. Kesaksian, salah satu bentuk bukti, seringkali tidak jelas dan subjektif karena mengandalkan manusia yang tidak sempurna dan mudah lupa. Studi psikologis menunjukkan bahwa cara orang memandang suatu  peristiwa  baru-baru  ini  dapat  berbeda  di  antara  para  pengamat.  Atribut  pembuktiian dalam acara pidana sangat brbeda dengan alat bukti dalam perkara lain. Tujuan utama hukum acara pidana adalah menegakkan kebeneran obyektif, khususnya kebeneran autentik dan tepat.
Hakim bersifat proaktif dalam posisinya dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan cukup  bukti  untuk  mendukung  tuduhan  terhadap  pelaku.  Bukti  penting  dapat  berupa keterangan  saksi,  pandangan  ahli,  pertukaran  tertulis,  arahan  hukum,  dan  pernyataan  yang dibuat  oleh  terdakwa.  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menawarkan pemeriksaan  menyeluruh  terhadap  berbagai  jenis  alat  bukti  yang  digunakan  dalam  proses pidana.  Pembuktian  mengacu pada asas  hukum  yang menentukan bukti yang diperbolehkan yang  dapat  digunakan  hakim  untuk  menentukan  kesalahan  terdakwa.  Persidangan  di pengadilan harus benar-benar sesuai dengan standar keadilan dan harus menghindari keputusan yang sewenang-wenang atau aneh mengenai kesalahan terdakwa. Hasil kasus terdakwa akan diputuskan tergantung pada bukti yang diberikan. Apa akibatnya apabila orang yang dituduh terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keyakinan hakim, sekalipun itu salah? Tujuan utama hukum acara pidana adalah menegakkan kebeneran faktual. Alat bukti tersebut diserahkan ke pengadilan dengan tujuan untuk menilai dan  mengambil  keputusan  mengenai  perkara  yang  didakwakan  oleh  jaksa.  Alat  bukti mencakup  peraturan  yang  memuat  kerangka  dan  konsep  yang  disahkan  oleh  sistem  hukum
untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Ketika menilai kekuatan bukti, hal ini dilakukan dalam batasan  hukum  untuk  memastikan  penemuan  kebeneran  tanpa  mengorbankan  persyaratan pembenaran.  Sistem  pembuktian  bertujuan  untuk  menentukan  standar  penerimaan  dan penilaian  bukti  dalam  kasus  tertentu,  termasuk  bentuk  bukti  dan  tingkat  kredibilitas  yang diperlukan untuk menunjukkan kesalahan terdakwa.
Apakah  pemenuhan  beban  pembuktian  minimum  cukup  menunjukkan  kesalahan terdakwa?  Apakah  “keyakinan”  subyektif  dan  unsur  “keyakinan”  hakim  masih  diperlukan ketika  terdapat  bukti  yang  tidak  dapat  disangkal?  Sistem  pembuktian  dalam  hukum  acara pidana  akan  memberikan  solusi  atas  penyelidikan  tersebut.  Peneliti  termotivasi  untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hukum pembuktian berdasarkan uraian yang diberikan dengan  judul  ”Perbandingan  Sistem  Hukum  Indonesia  dengan  Republik  Rakyat  Tiongkok Tentang Pembuktian Hukum Acara Pidana”.

## Kerangka Teori
Studi komparatif terhadap perbandingan sistem hukum, substantif berkonsentrasi pada karakteristik  esensial  dari  permasalahan  yang  diteliti.  Sederhananya,  perbandingannya berpusat  pada  substansi  penelitian.  Penelitian  substantif  akan  erat  kaitannya  dengan  studi banding, khususnya analisis hukum untuk mengungkap persamaan dan perbedaan. Lawrence M.  Friedman  memperkenalkan  teori  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  tiga  komponen  utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan mekanisme  penegakan  hukum;  substansi  hukum  meliputi  aturan  dan  prinsip  hukum;  dan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam perbandingan  sistem  hukum  konvergensi  merujuk  pada  proses  di  mana  sistem  hukum  yang berbeda mengadopsi praktik terbaik satu sama lain untuk memperbaiki kinerja sistem hukum kedua negara. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan prosedural ketat dari Tiongkok untuk memperkuat validasi bukti dan pengawasan dalam proses pembuktian. Sedangkan Tiongkok dapat  belajar  dari  pendekatan  pluralistik  Indonesia  untuk  mengakomodasi  keragaman  dan kompleksitas dalam sistem hukum.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  bentuk  penelitian  hukum  normatif  yang  disebut  dengan penelitian hukum deskriptif komparatif. Saat ini, terdapat beberapa model perbandingan yang diterima  secara  luas,  seperti:  1)  perbandingan  Epistemologis,  yang  masih  menimbulkan kontroversi  mengenai  validitas  ilmiahnya.  2)  Perbandingan  metodologis  mengacu  pada pemeriksaan  faktor  teknis  daripada  peran  fungsional  perbandingan.  Hal  ini  termasuk mempertimbangkan  subjek  kajian  dan  metode  yang  digunakan  untuk  membandingkan berbagai objek secara bermakna. 3) Perbandingan substantif, yaitu menilai isi atau substansi penelitian yang sebenarnya. Melakukan penelitian hukum untuk menemukan asas, konsep, dan doktrin  hukum  yang  relevan  dalam  rangka  mengatasi  kesulitan  hukum  yang  ada  saat  ini. Kontras ini juga mempengaruhi pemilihan topik penelitian. Pembahasan awal mengenai hal ini membuahkan  hasil  yang  dapat  digolongkan  sebagai  sistem  hukum  komparatif.  Penelitian dalam topik ini menggunakan pendekatan holistik, berkonsentrasi pada institusi hukum yang menyeluruh seperti sistem hukum, keluarga hukum, budaya hukum, dan tradisi hukum. Metode penelitian  ini  adalah  mengumpulkan  data  dengan  melakukan  tinjauan  pustaka  dengan menggunakan sumber-sumber sekunder, yang mencakup bahan-bahan hukum primer seperti peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  hukuman  mati,  serta  bahan-bahan  hukum sekunder seperti buku, jurnal, publikasi hukum, dan hal-hal terkait lainnya. dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan kesimpulan diambil dengan penalaran deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  hukum  Indonesia  dan  Republik  Rakyat  Tiongkok  berbeda  secara  signifikan dalam pendekatan mereka dalam menangani bukti dalam proses pidana. Mediasi kerakyatan memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik di Republik Rakyat Tiongkok. Jadi, kita mempunyai tradisi hukum common law, sipil, dan sosialis, yang masing-masing memiliki sikap  khasnya  terhadap  hukum,  yang  memungkinkan  para  pembanding  untuk mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria yang lebih umum dan tidak terlalu spesifik. Oleh karena itu, setiap sistem hukum akan mempunyai sejumlah tradisi dan sub-tradisi hukum, yang dikondisikan secara historis, yang, secara kolektif, mewakili warisan yurisdiksi tertentu dan, dengan sendirinya, menyediakan sebuah wawasan tentang evolusi sistem hukum tertentu.Hal ini menawarkan metode alternatif untuk mengatasi permasalahan sosial di tingkat akar rumput yang  tidak  ditangani  oleh  sistem  hukum  formal  .  Indonesia  menganut  cara  unik  dalam menangani  barang  bukti  dalam  perkara  pidana,  yang  dibuktikan  dengan  tata  cara  yang dituangkan dalam Pasal 11 KUHP. Artikel ini menekankan perlunya mematuhi protokol dan standar tertentu ketika menerima dan menilai bukti dalam proses peradilan. Selain itu, penting untuk disebutkan bahwa Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok menjunjung tinggi praktik hukuman  mati  untuk  kejahatan  tertentu,  dengan  menekankan  perbedaan  yang  jelas  dalam pendekatan  sistem  hukum  mereka  terhadap  peradilan  pidana  dan  sanksi.  Perbedaan  dalam pengelolaan bukti dan  penerapan  hukuman  dalam  system  peradilan  pidana di  Indonesia  dan Republik  Rakyat  Tiongkok  menegaskan  perbedaan  kerangka  legislatif  dan  metode  yang digunakan  oleh  masing-masing  negara  dalam  pelaksanaan  peradilan.  Paradigma  dari konvergensi  tatanan  hukum  dapat  dilakukan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  dengan mengkaji pendekatan konsepsi konvergensi dan konsepsi non-konvergensi hukum. Pendekatan untuk  mencari  keterkaitan  dengan  persamaan  atau  perbedaan  antara  sistem  hukum,  atau membandingkan  sistem  hukum  yang  berbeda  diharapkan  dapat  menjelaskan  pentingnya konsepsi  konvergensi  hukum.  Kesamaan  yang  mendasar  Indonesia  dan  Tiongkok  adalah keduanya  sama-sama  berada  pada  di  satu  benua  yaitu  Benua  Asia.  Indonesia  dan  Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kesamaan dalam  sistem hukum, Indonesia dan Tiongkok bagian dari  keluarga  hukum  Sistem  Eropa  Kontinental  (Civil  Law  System).  Karena  Indonesia  dan Republik Rakyat Tiongkok sama-sama di jajah dengan bangsa Eropa.

## Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Republik Rakyat China
1. Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia
Sistem  pembuktian  meliputi  pengorganisasian  berbagai  jenis  alat  bukti,  cara penggunaan  alat  bukti,  dan  kriteria  yang  harus  digunakan  hakim  dalam  mengambil keputusan.  Temuan  penelitian  mengenai  sistem  pembuktian  dalam  hukum  acara  pidna Indonesia konsisten dengan pola yang diamati di Republik Rakyat Tiongkok, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pengarang menyajikan gambar dengan cara berikutnya:
a. Alat bukti yang mendukung;
b. Dasar hukum diterimanya alat bukti;
c. Perbedaan klasifikasi alat bukti;
d. Arti pemanfaatan alat bukti;
Membedakan  standar  pembuktian  dalam  kasus  pidana  dan  perdata  sangatlah penting.  Hukum  acara  pidana  pada  hakekatnya  bertujuan  untuk  mengungkap  kebeneran materil, yang meliputi kebeneran sejati dan tepat yang secara aktif dicari oleh hakim ketua. Pengadilan  harus  mengumpulkan  bukti  yang  cukup  untuk  mendukung  tuduhan  terhadap terdakwa. Alat bukti tersebut dapat berupa ketrangan saksi, ketrangan ahli, surat menyurat, peunjuk atau ketrangan terdakwa. Untuk menetapkan kesalahan, pembuktian bergantung pada  keyakinan  hakim  dan  bukti  yang  menguatkan.  Meskipun  kesalahan  terdakwa
ditunjukkan  dengan  menggunakan  asas  pembuktian  batas  terkecil,  namun  penting  bagi hakim untuk mempunyai “keyakinan” bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas kejahatan yang dituduhkan. Keputusan hakim harus didasarkan pada asas kepercayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mengamanatkan pemeriksaan terhadap “bukti-bukti yang  merugikan  menurut  hukum”.  Oleh  karena  itu,  selain  memenuhi  kriteria  mendasar yaitu  menghadirkan  bukti  sah,  yang  didukung  oleh  kepastian  hakim  bahwa  terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan [1]. Alat bukti sangat dalam proses pemeriksaan di  pengadilan  karena  pada  akhirnya  menentukan  hasil  perkara  terdakwa  dan  menjadi landasan dalam menentukan hukuman yang tepat bagi suatu tindak pidana. Jika bukti yang dihasilkan  sesuai  dengan  hukum  tidak  cukup  untuk  menunjukkan  kesalahan  terdakwa, mereka akan dibebaskan. Sebaliknya jika terdakwa terbukti bersalah, maka ia dinyatakan bersalah dan  dijatuhi  hukuman pidana.  Selain  itu,  alat bukti  memegang  peranan  penting dalam  hukum  acara  pidana.  Persoalan  pembuktian  dibahas  dan  diteliti  secara  mendalam oleh  semua  pihak  dan  pejabat  terkait  pada  setiap  tahapan  proses  peradilan,  meliputi penyidikan, pra-penuntutan, pemeriksaan lanjutan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan,  penetapan  hakim,  dan  upaya  hukum.  Oleh  karena  itu,  hakim  harus menggunakan  kehati-hatian,  kebijaksanaan,  dan  kedewasaan  dalam  menilai  dan mempertimbangkan  nilai  pembuktian  suatu  bukti.  Mereka  juga  harus  mempunyai kemampuan  untuk  memeriksa  dengan  cermat  tingkat  kekuatan  pembuktian  atau bewijskracht  yang  diperbolehkan  secara  hukum  untuk  setiap  alat  bukti.  Dasar  hukum diperbolehkannya alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam ayat 183 – 189 Kitap Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara. tentang keterangan terdakwa.
Pasal  184  ayat  (1)  Kitap  Undanag  –  Undang  Hukum  acara  Pidana  mengatur penggolongan tertentu alat bukti yang diperbolehkan dan dapat diterima untuk digunakan sebagai alat buktii :
a. keterangan saksi;
b. Pendapat ahli sebagai alat bukti;
c. Korespondensi tertulis;
d. Arahan atau pedoman hukum;
e. Rekening yang diberikan oleh tergugat.
Menurut hukum acara pidana, urutan kepentingan alat bukti adalah sebagai berikut: keterangan  saksi  diutamakan,  disusul  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  terakhir keterangan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa bukti lebih penting daripada kesaksian dalam konteks hukum acara pidana. Namun jika dikaitkan dengan nilai pembuktian yang tercantum  dalam  Pasal  184  KUHAP,  masih  mempunyai  bobot  yang  cukup  besar  dalam menentukan  bersalah  atau  tidaknya  terdakwa.  Dalam  bidang  hukum  acara  pidana, kesaksian merupakan hal yang paling penting, namun hakim harus berhati-hati dan teliti dalam menilai jenis bukti lainnya. Semua bukti pada dasarnya bersifat konsekuensial dan bermanfaat dalam menunjukkan kesalahan terdakwa. Barang bukti adalah barang fisik dan non fisik yang diperoleh dan dikelola oleh penyidik melalui serangkaian tahapan, antara lain penyitaan, pemeriksaan, dan analisis surat-surat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan  bukti-bukti  untuk  keperluan  melakukan  penyidikan,  memulai  proses hukum,  dan  mengajukan  bukti-bukti  di  pengadilan.  Kriteria  penilaian  keabsahan  hukum acara pidana:
a. Keputusan hakim berdasarkan pada minimal 2 alat bukti yng menguatkan.
b. Hakim  memutuskan  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan bukti-bukti tersebut.
c. Bukti  tambahan,  di  luar  cakupan  KUHAP,  mencakup  fakta-fakta  yang  diakui  secara universal dan tidak memerlukan validasi lebih lanjut.
Intinya,  bukti-bukti  yang  ada  saat  ini  sangat  penting  dalam  memperkuat kepercayaan hakim terhadap proses persidangan. Hakim sering kali mempunyai wewenang untuk  memberikan  pengampunan  kepada  seseorang  dengan  menilai  secara  menyeluruh fakta-fakta  yang  diajukan  di  pengadilan,  dengan  menggunakan  metode  yang  bijaksana, menyeluruh, dan mencakup semua hal.
2. Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Republik  Rakyat  Tiongkok,  terdapat  sistem  yang komprehensif untuk menangani barang bukti. Pasal 42 undang-undang ini mendefinisikan alat bukti sebagai keterangan faktual yang memperkuat rincian sebenarnya suatu perkara. Definisi  ini  diulangi  di  seluruh  artikel.  Pasal  42-49  KUHAP  Tiongkok  menetapkan pedoman  yang  diperlukan  untuk  menilai  diterimanya  alat  bukti  dalam  sistem  peradilan pidana.
Unsur-unsur penting alat bukti dalam proses pidana meliputi:
a. Bukti nyata dan verifikasi dokumentasi
b. Kesaksian dari saksi mata.
c. Kesaksian dari individu yang mengalami viktimisasi.
d. Bukti yang diberikan oleh terdakwa atau orang yang dicurigai.
e. Kesaksian ahli dari para profesional di bidang keahliannya masing-masing.
f. Dokumentasi inspeksi dan pemeriksaan resmi.
g. Berbagai bentuk konten media
Sebelum menggunakan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan dalam suatu kasus, sangat  penting  untuk  mengautentikasi  bukti-bukti  tertentu  secara  menyeluruh.  Hakim, pengacara, dan detektif harus mengacu pada undang-undang hukum terkait dan mengumpulkan berbagai jenis bukti untuk menentukan tanggung jawab terdakwa dan mengungkap kesalahan utama.  Untuk  mencegah  tindakan  kekerasan,  ancaman,  penipuan,  atau  aktivitas  terlarang lainnya,  semua  operasi  harus  dilakukan  secara  rahasia.  Penting  untuk  memberikan  jaminan kepada  semua  individu  yang  terlibat  dalam  suatu  tuntutan  hukum  atau  yang  mengetahui informasi  yang  tidak  memihak  mengenai  rincian  kasus  tersebut.  Peradilan  pemerintah, Pengadaan  Rakyat,  dan  organisasi  keamanan  publik  harus  memiliki  wewenang  atau independensi untuk mengumpulkan bukti dari pihak-pihak yang terlibat. Penerapan alat bukti: Setiap  orang  yang  mempunyai  pengetahuan  tentang  suatu  hal  wajib  memberikan  kesaksian. Pernyataan saksi sangat penting dalam pengambilan keputusan, dan jika kemudian diketahui bahwa  informasi  yang  disampaikan  tidak  benar,  persidangan  dapat  diadakan  untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok
1. Persamaan  system  pembuktian  antara  Indonesia  dan  Republiik  Rakyat  Tiongkok  adalah sebagai berikut:
a. Menentukan  Baik  di  Indonesia  maupun  Tiongkok,  fokusnya  adalah  pada  penetapan bersalah  atau  tidaknya  orang  yang  dituduh  melakukan  kejahatan,  serta  metode  yang digunakan  untuk  melaksanakannya.  Kedua  negara  sangat  menjunjung  tinggi  prinsip objektivitas  dan  kebeneran  dalam  sistem  hukum  mereka  dan  ketika  melakukan penyelidikan kriminal, sehingga pendekatan mereka dapat dibandingkan.
b. Kerangka hukum yang jelas untuk diterimanya bukti dalam kasus dan prosedur pidana telah ditetapkan oleh Indonesia dan Tiongkok.
c. Klasifikasi  alat  bukti  dalam  perkara  dan  acara  pidana  berbeda  antara  kedua  negara adalah  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  pendapat  ahlii,  dan  catatan pemeriksaaan.
d. Pentingnya  dan  kepraktisan  buktii  diakui  oleh  kedua  negara,  karena  mereka menggunakan kombinasi data nyata dan abstrak untuk membuat pilihan yang tepat.
2. Perbedaan kerangka hukum antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok adalah:
a. Dalam  kasus  pidana,  peran  bukti  forensik  sangatlah  penting.  Meskipun  Indonesia menggunakan bukti untuk membantu pengambilan keputusan, Tiongkok mengandalkan bukti tersebut untuk menentukan kondisi faktual. Di Indonesia, hukum acara  memperbolehkan  manipulasi  situasi  tertentu  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan.  Untuk  memastikan  keaslian  dan  keakuratan  bukti  di  seluruh  proses, Indonesia telah menerapkan sistem khusus yang mengutamakan kebeneran material. Di sisi  lain,  Tiongkok  berfokus  pada  penyajian  bukti  komprehensif  yang  secara  akurat mencerminkan  keadaan  sebenarnya  dari  suatu  kasus.  Secara  hukum,  tidak  ada kesenjangan  yang  signifikan  antara  kedua  negara.  Variasi  pendekatan  ini  sebagian besar berasal dari prinsip dan struktur hukum yang dianut oleh masing-masing negara.
b. Kerangka hukum yang mengatur diterimanya bukti dalam kasus pidana berbeda-beda di Indonesia dan Tiongkok. Di Indonesia, pasal 183-189 KUHAP mengatur ketentuan terkait pembuktian. Demikian pula di Tiongkok, persyaratan mengenai alat bukti dapat ditemukan dalam pasal 42-49 KUHAP Republik Rakyat Tiongkok.
c. Dalam perkara pidana, klasifikasi alat bukti di kedua negara berbeda-beda. Komponen utama bukti primer meliputi keterangan korban dan bukti audio visual yang diperoleh dari rekaman baik yang bersifat auditori maupun visual.
d. Pentingnya  dan  pemanfaatan  bukti  di  Tiongkok  dijunjung  dengan  sangat  serius, meskipun prinsip dasarnya tetap tidak berubah. Jika di kemudian hari terungkap bahwa informasi yang disajikan dalam suatu kasus memang palsu, individu yang terlibat akan menghadapi dampak hukum sesuai dengan undang-undang terkait.
Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Indikator Indonesia Republik Rakyat Tiongkok Pembuktian  Pidana  Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menentukan fakta material, yaitu fakta yang benar dan tepat. Informasi faktual apa pun yang secara akurat mencerminkan keadaan sebenarnya dari kasus tersebut harus dianggap sebagai bukti Dasar Hukum Pembuktian Pasal 183 sampai dengan 189 KUHAP memberikan dasar hukum penggunaan alat bukti dalam peraturan perundang- undangan acara pidana. Dasar hukum diperbolehkannya pembuktian menurut KUHAP diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 KUHAP Republik Rakyat Tiongkok. Alat Bukti Menurut Ps 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara pidana dapat berupa ketterangan saksi, ketterangan ahli, surat, petunjuk dan ketterangan terdakwa, dan lain-lain. Menurut Ps 42 Hukum Acara Pidana negara saya Alat bukti Republik Rakyat Tiongkok berupa alat bukti fisik dan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa atau tersangka pidana, keterangan ahli, berkas peninjauan dan peninjauan kembali, bahan audio visual Barang Bukti  dan Kegunaannya Barang bukti meliputi barang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh penyidik melalui tindakan seperti penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan dokumen. Alat bukti tersebut Setiap orang yang mengetahui kasus tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian. Pernyataan saksi sangat penting dalam pengambilan keputusan, dan jika kemudian diketahui bahwa informasi yang mereka berikan
digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tidak benar, persidangan dapat diadakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  persamaan  dan   perbedaan  Secara historis,  masyarakat  Indonesia  menjalin  hubungan  besar  setelah  kedatangan  pedagang Tiongkok  di  tanah  Indonesia.  Berbagai  catatan  sejarah  memberikan  bukti  keberadaan penduduk Tiongkok di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesamaan system pembuktian hukum acara pidana antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok:
a. Budaya yang telah saling berkaitan dalam jangka waktu yang lama.
b. Kedua negara terletak dalam yurisdiksi yang sama di benua Asia.
c. Kedua negara mematuhi standar dan norma hukum.
d. Hidup bersama dalam batas-batas struktur hukom yang sama yaitu Eropa Continental (Civil Law).
Perbedaan dalam sistem pembuktian dapat disebabkan oleh beberapa faktor:
a. maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah di setiap negara.
b. Penerapan sistem pemerintahan.
c. Konteks perbedaan budaya penduduk Tionghoa.
d. Kondisi sosiologis masyarakat
e. Kesenjangan pendidikan
f. Perkembangan peradaban Indonesia mengikuti asal muasal kebudayaan Tiongkok.
g. Pada tahap awal proses ini, Tiongkok menerapkan undang-undang tersebut.

## KESIMPULAN
Kitab  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  dan  Criminal  Procedure  Law  of  the  People's Republic of China memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dalam pendekatannya terhadap penanganan barang bukti. Baik Indonesia maupun Tiongkok memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan  kebeneran  obyektif  ketika  menyalahkan  pihak  yang  bersalah  dalam  prosedur pidana. Sistem bukti di Indonesia dikembangkan secara khusus untuk memastikan kebeneran informasi  dengan  memverifikasi  legitimasi  dan  ketepatan  faktualnya.  Sebaliknya,  Tiongkok memprioritaskan penyediaan informasi yang menyeluruh dan tepat sebagai pembuktian, yang secara  tepat  mewakili  aktualitas  suatu  situasi.  Dalam  kasus  pidana,  penggunaan  alat  bukti didukung oleh kerangka hukum yang kuat baik di Indonesia maupun Tiongkok. Dalam perkara pidana,  klasifikasi  alat  bukti  di  kedua  negara  berbeda.  Pengadilan  menerima  berbagai  alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan berkas pemeriksaan. Jenis  bukti  yang  berbeda  ini  diajukan  untuk  dipertimbangkan  selama  proses  hukum. Penggunaan  bukti  mempunyai  arti  penting  dan  nilai  praktis  di  kedua  negara,  karena  bukti berfungsi sebagai kekuatan penuntun dalam proses pengambilan keputusan, yang mencakup bukti  berwujud  dan  tidak  berwujud.  Perbedaannya  terletak  pada  sistem  peradilan  pidana Indonesia,  pemanfaatan  alat  bukti  memainkan  peran  penting  dalam  membantu  proses pengambilan keputusan, sedangkan di Tiongkok berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi faktual yang konkrit. Peraturan yang mengatur penerimaan pembuktian hukum acara pidana  Indonesia  diatur  di  pasal  183  –  189  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana sedangkan Tiongkok diatur di pasal 42-49 Criminal Procedure Law of the People's Republic of  China.  Pada  klasifikasi  alat  bukti  di  kedua  negara  berbeda-beda.  Bentuk  bukti  utama meliputi kesaksian yang diberikan oleh korban dan penyajian bukti audio visual. Di Tiongkok kesaksian para saksi sangat dihargai. Jika kemudian terungkap bahwa rincian yang disajikan dalam kasus tersebut tidak benar, orang yang bersangkutan akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku.  Penyebab  perbedaan  system
pembuktian hukum  acara  pidana antara  Indoneesia dan Tiongkok  adalah  tujuan dan sasaran spesifik, jenis sistem pemerintahan, ciri-ciri budaya, keadaan sosiologis. Sedangkan Penyebab kesamaan  nya  adalah  Perpaduan  tradisi  budaya,  berada  di  benua  yang  sama,  dan  memiliki sistem hukum yang sama yaitu civil law / Eropa kontinental.

## REFERENSI
Andi Hamzah. 2005.Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika China Justice Observer. (n.d.). China legal system. Retrieved from https://id.chinajusticeobserver.com/t/china-legal-system
China Court. (n.d.). Retrieved from http://en.chinacourt.org/public/detail.php?id=2693 Criminal Procedure Law Of The People’s Republic Of Republik Rakyat China DPR External. (n.d.). Retrieved from
https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/2123/pdf
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU no 1 tahun 1946)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU no 8 tahun 1981)
Lawrence  M.  Friedman,  Hukum  Amerika:  SebuahPengantar  (American  Law:  An  Mark Introduction), penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, Juli 2001)
MarkVanHoecke(ed.),
Epistemology and Methodology in ComparativeLaw (Oxford and Portland, OR:  Hart Publishing,  2004),  khususnya lima  bagian  buku  karya Alan Watson,H Patrick Glenn, Marek Zirk-Sadowski,Geoffrey Samuel,danJuha Karho RatnoLukito,  PerbandinganHukum:  Perdebatan  Teori  dan  Metode  (Yogyakarta: UGM Press, 2016)
M.  Yahya  Harahap.  2002.Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dalam  Pembahasan Permasalahan anPenerapan Kitap Undang - Undang Hukum AcaraPidana (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)
(n.d.).  Perbandingan  pelaksanaan  pidana  mati  berdasarkan  KUHP.  Journal  of  UIN  Sunan Gunung Djati. Retrieved from http://journal.uinsgd.ac.id
Nusaputra.  (n.d.).  Pokok-pokok  pikiran  Lawrence  Meir  Friedman:  Sistem  hukum  dalam perspektif  ilmu  sosial.  Retrieved  from  https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok- pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/
Peter Mahmud Marzuki. 2008.Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Rd. Achmad’S.Soemadipradja. 1981.Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung:
Alumniio
Shevy, M. (2024). Perbandingan penerapan restoratif justice. Jurnal Hukum De Lege Ferenda,
2(1), 31-34. Retrieved from https://mslawfirm.com
Sugiyatmo, A., & Sumanto, L. (n.d.). Perbandingan hukum tentang hukuman pidana mati. J- Innovative. Retrieved from http://j-innovative.org
The Enigma of Comparative Law, hlm. 46; Peter de  Cruz, Comparative Law in a Changing World (London and Sydney: Cavendish PublishingLimited, edisi dua,1999)
Transparency International. (n.d.).
In
focus.
Retrieved
from http://www.transparency.org/news_room/in_focus/e
Unimal.  (n.d.).  Perbandingan  penerapan  restoratif  justice.  Reusam.  Retrieved  from http://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/14834
Wikipedia. (n.d.). Retrieved from http://wikipedia-online.com