Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  203-207|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2476.203-207

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA ANAK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
I Made Dwi Satya Anggara, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Belakangan  banyak  terjadi  kasus  pelanggan  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak-anak.  Hal  tersebut  sangat menghawatirkan  karena  tidak  jarang  pelanggaran  lalu  lintas  menyebabkan  kecelakaan  hingga  timbul  korban meninggal. Tidak hanya itu permasalahan juga timbul dari segi tanggungjawab anak, dalam hal ini jika terjadi korban  meninggal  dari  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  anak.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk menganalisis  tanggungjawab  anak  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang  menimbulkan  korban  meninggal. Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  ialah  bahan  hukum  primer.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  ditemukan  bahwa  usia  anak  sangat  menentukan  dalam  menjatuhkan  hukuman  kepada  anak.  Anak yang berusia di bawah empat belas tahun hanya bisa dikenakan sanksi berupa tindakan dan sanksi berupa pidana dikenakan  pada  anak  berusia  di  atas  14  tahun  hingga  18  tahun  sesuai  batas  usia  anak  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  sanksi  pidana  penjara  terkait  tanggungjawaban  terhadap  tindak pidana  yang  dilakukannya  telah  diatur  dengan  berdasarkan  ketentuan  hukumannya  ½  dari  maksimal  ancaman hukum  untuk  orang  dewasa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  peradilan anak.
Kata Kunci: Anak; Lalu Lintas; Pertanggung Jawaban Pidana; Pelanggaran

## Abstract
Lately, there are large number of children who often commit criminal traffic violations. It is truly alarming as it is uncommon to traffic violations to cause a crash to arise the victim died. Not only that, problems also arises in terms  of  responsibilities,  in  this  case  the  victim  died  from  a  traffic  offence  committed.  The  purpose  of  this research is to analyse the responsibility of children against traffic offences which cause  the victim's death. The method used in writing this essay is primary legal material. Based on the research conducted found that the age of the child greatly influences the overthrow of punishment on the child. Children aged under 14 years can only be charged penalties act whereas the provision of criminal sanctions is a child aged over 14 years to 18 years old  according  age  limit  child  according  to  Act  No.  35-year  2014  About  child  protection  article  1  point  1. Provision  of  criminal  sanctions  of  prison-related  responsibilities  against  the  crime  that  he  had  arranged  with the penalty provisions based on ½ (one-) maximum threat from adults in accordance to article 81 paragraph (2) of Act No. 11 of  2012 about the criminal justice system.
Keywords : Child; Traffic; Criminal Liability; Offense

## I. PENDAHULUAN
Anak-anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup  suatu  bangsa  dan  negara.  Mengingat  anak-anak  memiliki  peranan  yang  sangat  penting,  maka hak-hak  anak-anak  ini  tertuang  dalam  konsitusi  secara  jelas,  yang  menyatakan  bahwa  negara menjamin  setiap  anak  hak  untuk  bertahan  hidup,  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dan  memiliki  hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
Anak-anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya menaruh perhatian yang serius pada  masalah  masyarakat,  karena  pada  usia  itu  ide-ide  mulai  tumbuh,  dimana  anak-anak  cenderung untuk mengharapkan kesempurnaan ( Prinst, 2000 ). Sehingga menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan dan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
Di masyarakat penyelewenangan tersebut lazim disebut pelanggaran atau bahkan juga disebut sebagai kejahatan ( Waluyo, 2004 ).
Proses dalam menegakan hukum dipengaruhi adnaya kesadaran dari masyarakat tentang hukum. Penegakan hukum akan mencapai hasil yang bnaik apabila diikuti dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran  hukum.  Namun  demikian  masih  sering  tejradi  di masayrakat  pelanggaran  terhadap  hukum,  yang  salah  satunya  adalah  pelanggaran  lalu  lintas.  Untuk mengatasi  hal  tersebut,  peran  pemerintah  sangat  penting  dalam  menanggulangi  pelanggaran  yang terjadi  di  jalan  yang  salah  satunya  adalah  disebabkan  oleh  anak  dengan  memperbaiki  sistem transportasi dan kendaraan umum sehingga anak-anak merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum  dalam  melakukan  aktivitasnya.  Disamping  itu,  juga  dapat  mengurangi  kemungkinan kecelakaan  dan  kemacetan  di  jalan  raya.  Selain  itu,  peran  orang  tua  dalam  mengawasi  anak  dalam menggunakan kendaraan bermotor juga berperan penting.
Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah dalam berlali lintas ( Witono,  2014 ).  Pelanggaran  lalu  lintas  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  anak  di  bawah umur juga melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak sedikit dari pelanggaran ini yang mengakibatkan kematian.  Proses  anak-anak  yang  menghadapi  hukum  dimulai  di  tingkat  polisi  ketika  penyidik kemudian  melanjutkan  tahap  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  penuntut  anak  dan  melanjutkan proses  penuntutan  di  pengadilan  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Pada  tingkat investigasi,  penuntutan  dan  pemeriksaan  kasus  anak-anak  di  pengadilan  negeri  harus  mencari pengalihan atau diversi. Diversi dalah salah satu bentuk mediasi yang dilakukan untuk mendapatkan kedamaian dalam kasus anak-anak yang dihadapkan pada hukum kedua anak sebagai pelaku, korban dan saksi.
Seorang anak yang berhadapan dengan hukum  menjalani proses dimulai dari tingkat kepolisian yang merupakan pejabat penyidik, lalu diikuti dengan tahap penuntutan oleh jaksa anak, selanjutnya dalam  proses  penuntutan  di  penagdilan  dilakukan  berdasakran  peraturan  perundangan  yang  berlaku. Dalam melaksanakan proses terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pihak berwenang wajib mengutamakan melalui proses diversi. Diversi merupakan salah satu bentuk mediasi yang dilakukan untuk mendapatkan perdamaian dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban maupun saksi.
Kajian  ini  mengungkap  tentang  pertangguangjawaban  pidana  pada  anak  terhadap  pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian dan bentuk Sanksi Pidana terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  mengguankan  tipe  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan mengkaji  peraturan  perudnang-undangan  yang  berlaku.  Sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik  studi  pencatatan  dan  studi  dokumentasi.  Analisis  bahan  hukum  menggunakan  analisis  bahan hukum secara interpretasi hukum dan deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertangguangjawaban Pidana pada Anak terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian
Tindak  pidana  adalah  pelanggaran  norma-norma  dalam  tindak  hukum  lain,  yaitu  hukum  perdata, hukum  ketatanegaraan,  dan  hukum  tata  usaha  pemerintah,  dimana  oleh  pembentuk  undang-undang disebut  dengan  hukuman  pidana  ( Wirjono,  1981 ).  Moeljato  menyebutnya  dengan  sebutan  tindak pidana,  yang  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, dimana  larangan  tersbeut  disertai  dengan  ancaman  berupa  sanksi,  bagi  siapa  saja  yang  melakukan pelanggaran  tersebut  larangan-larangan  tersbeut.  Selain  itu,  perbuatan  pidana  juga  dapat  dikatakan sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana,  larangan  tersebut  ditujukan  kepada perbuatan,  yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  orang,  sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut ( Moeljatno, 1987 ). Persimpangan lalu lintas di jalan meningkat dengan cepat, sehingga semua konsekuensinya juga harus  ditanggung  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Salah  satu  konsekuensi  dari  terjebak  dalam kebingungan lalu lintas di jalan adalah kecelakaan lalu lintas. Jika dilihat dari asalnya, kecelakaan itu
berasal dari kata celaka, yang berarti ia menderita sesuatu yang merepotkan, sial atau tidak bahagia. Pemahaman  tentang  kecelakaan  lalu  lintas  sebagaimana  dijabarkan  dalam  Prosedur  Standar Operasional  tentang  Penanganan  Kasus  Lalu  Lintas  di  Kepolisian  Daerah  Bali  lalu  lintas,  yaitu, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban  manusia  dan  /  atau kehilangan properti.
Tanggung  jawab  pidana  mengandung  asas  kesalahan  (prinsip  culps),  yang  didasarkan  pada keseimbangan  monodualistik  bahwa  asas  kesalahan  berdasarkan  nilai  keadilan  harus  disandingkan berpasangan  dengan  prinsip  legalitas  berdasarkan  nilai  kepastian.  Meskipun  konsep  ini  didasarkan pada  prinsip  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  didasarkan  pada  kesalahan,  dalam  beberapa  kasus tidak  menutup  kemungkinan  pertanggungjawaban  pengganti  dan  pertanggungjawaban  yang  ketat. Masalah  kesalahan  ( error )  adalah  kesalahan  tentang  keberadaannya  ( error  facti )  atau  kesalahan tentang  hukumnya  sesuai  dengan  konsep  alasan  memaafkan  sehingga  pelaku  tidak  dihukum  kecuali kesalahannya  yang  harus  disalahkan.  Tanggung  jawab  pidana  harus  memperhatikan  bahwa  hukum pidana  harus  digunakan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Hukum  pidana digunakan  untuk  mencegah  atau  mengatasi  tindakan  yang  tidak  diinginkan,  penggunaan  fasilitas hukum  pidana  dengan  sanksi  negatif  harus  memperhatikan  biaya  dan  kemampuan  tenaga  kerja  dan lembaga terkait, sehingga tidak ada kelebihan beban dalam melaksanakannya.
Agar  seseorang  dapat  dihukum  dan  sekaligus  dapat  memenuhi  tuntutan  terhadap  keadilan  dan kemanusiaan, maka harus ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga  dapat  dipermasalahkan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  tersebut.  Syarat  lainnya adalah  orang  tersebut  adalha  orang  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Untuk  setiap pelanggaran  yang  dapat  dihukum,  itu  harus  didasarkan  pada  hukum  yang  dibuat  oleh  pembentukan hukum  dan  pendapat  umum  tidak  dapat  menentukan  selain  dari  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam hukum. Definisi dalam arti luas lebih terfokus pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban, yang  merupakan  elemen  yang  telah  dirumuskan  secara  tegas  dalam  setiap  pelanggaran  atau  elemen tersembunyi yang diam-diam dianggap ada. Batasan usia yang dapat idsebutkan sebagai anak secara nasional  ditentukan  menurut  hukum  pidana  dan  hukum  perdata.  Pengertian  anak  dituangkan  dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu, anak-anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan  belas  tahun  kecuali  menurut  hukum  yang  berlaku  untuk  anak-anak,  kedewasaan  tercapai sebelumnya.
Seorang  anak  di  bawah  umur  dapat  dimintai  pertangungjawaban  atas  kejahatan  yang dilakukannya  dengan  melakukan  proses  secara  terpisah  dan  tidak  sama  dengan  proses pertanggungjawaban  pada  orang  dewasa,  hal  ini  ditentukan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yang  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip,  perlindungan,  keadilan,  non- diskriminasi,  kepentingan  terbaik  anak-anak,  penghormatan  terhadap  pendapat  untuk  anak-anak, kelangsungan  hidup  dan  pertumbuhan  anak-anak,  bimbingan  dan  bimbingan  anak-anak  secara proporsional,  perampasan  kebebasan  dan  hukuman  sebagai  upaya  terakhir,  dan  menghindari pembalasan.
Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  di  bawah  umur  diatur  dalam  peraturan yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  KUHP  dan  di  luar  KUHP.  Dalam  mempertangugngjawabkan tindakannya, didasarkan pada prinsip yang berkaitan dengan pertangung jawabna pidana yaitu dalam bentuk prinsip-prinsip legalitas, dan prinsip kesalahan, karena Andi Hamzah telah mengutuk pendapat Pompe dan Jonkers, termasuk "melawan hukum" sebagai berbasis kesalahan "disengaja". "Atau" salah "( schuld )  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  (toereke  ningsvatbaar  heid)  atau  istilah pompe toerekenbaar ( Hamzah, 2010 ).
Beberapa  peraturan  khusus  anak  yang  menjadi  landasan  pencari  kebenaran  dan  keadialn  bagi anak di bawah umur yang didasarkan pada hukum mateiril. Karena itu hakim harus memerhatikan dan mengkaji  isi  dari  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  kemudian  akan  dibacakan  dalam  proses  pra peraidlan dengan yang didasarkan pada unsur-usnur pasal yang dijadiakn dakwaan dan putusan yang dibuat  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Untuk  dapat  dikategorikan  seorang  anak  memiliki  unsur-usnur tindak pidana atua tidak, dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:
1. Aspek kemampuan seorang anak yang melakukan tindak pidana untuk mempertanggungjawbakan  perbuatannya,  yang  berarti  bahwa  anak  telah  memenuhi  syarat
untuk  kriteria  usia  seorang  anak  diatur  dalam  peraturan  yang  mengatur  tentnag  peradilan anak.
2. Unsur pertanggungjawaban pidana, yang berarti lebih ditekankan pada unsur kesalahan yang merupakan  unsur  penting  dalam  tindak  pidana  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan seorang anak dapat dipidana ataupun tidak.
3. Pembuktian  yang  dilakukan  berdasarkan  temuan-temuan  bukti  bahwa  anak  melakukan pelanggaran yang akan dipaparkan di depan pengadilan.

## Bentuk  Sanksi  Pidana  Anak  terhadap  Pelanggaran  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas  yang Menyebabkan Kematian
Sanksi pidana merupakan pemberian hukuman yang bersifat penderitaan dan penyiksaan. Pernyataan ini  selaras  dengan  pendapat  Anselm  Von  Feuerbach  yang  tekrenal  dengan  ajarannya  tentang “Tekanan  Psikologis”  ( de  psychologiesche  dwang ),  yaitu  ancaman  hukuman  akan  mencegah  orang lain melakukan kejahatan ( Kartanegara, 2001 ).
Memberikan  hukuman  atau  sanksi  dan  proses  hukum  yang  terjadi  dalam  kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak  memiliki perbedaan terhadap kasus pelanggaran hukum  yang  dilakuan  oleh  orang  dewasa,  karena  alasan  pemberian  hukuman  yang  dilakukan  oleh negara  adalah  bahwa  setiap  warga  negara  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  dan  mampu menjelaskan  semua  tindakannya.  Sedangakan  seorang  anak  dianggap  sebagai seseorang  yang  belum mampu  sepenuhnya  bertanggungjawab  atas  tidnakan  yang  dilakukan.  Untuk  itu  anak-anak  yang melakukan  pelanggaran  harus  mendapatkan  pelrakuan  yang  khusus  yang  berbeda  dari  perlakuan terhadap oragn dewasa.
Berkaitan  dengan  pemberian  sanksi  kepada seorang  anak,  karena  itu  penting  untuk  mengetahui bahwa  seorang  anak  belum  mencapai  usia  dua  belas  (12)  tahun,  tidak  dapat  diajukan  sebelum persidangan  anak,  meskipun  tidnakan  kejahatan  telah  dilakukan  oleh  seorang  anak  ( Prakoso,  2018 ). Hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa seorang anak yang belum  berusia  12  (dua  belas)  tahun  belum  dapat  menjelaskan  dan  mempertanggungjawabkan tindakannya  ( Prakoso,  2018 ).  Seorang  anak  yang  melakuakn  tidnak  pidana  tidak  dapat  dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan selama anak belum berusia dua belas tahun. Untuk menentukan sanksi  atas  tidnakan  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur,  seorang  hakim  mempunyai hak untuk menentukan tingkat pelanggaran pidana yang dilakuan anak di bawah umur.
Selain itu, menurut Walahe, untuk dapat menentukan seorang anak akan dikenakan hukumanatas kejahatan  yang  dilakkannya,  seorang  hakim  mempertimbangkan  beratnya  tindak  pidana  yang dilakukan.  Selain  itu,  kondisi  anak,  dan  orang  tua  atau  wali  juga  perlu  diperhaitkan  selain  itu hubungan antara anggota dan keluarga serta lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian ( Walahe, 2013 ).
Di  dalam  meberikan  sanksi  keapda  anak  yang  berusia  di  bawah  umur,  perundang-undangan dengan  ketnetuan  seorang  anak  di  bawah  umur  belum  dapat  dikenakan  sanski,  sedangkan  menurut kenteentuan sanksi pidana diberikan kepada anak berdasarkan usia di atas empat belas tahun hingga delapan  belas  tahun.  Namun,  telah  diatur  dalam  peraturan  perundangan  yang  berlaki  terkait  dengan sanksi dan sanksi pidana dalam ketentuan keparahan keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 70 "Ringannya tindakan, situasi pribadi anak, atau keadaan ketika suatu  tindakan  diambil  atau  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  pertimbangan  hakim  untuk  tidak menjatuhkan sanksi pidana atau mengambil tindakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan ". umur seorang anak adalah sangat penting diperhatikan dalam proses perkara pidana, dalam menentukan sanksi yang akan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi anak, serta usia anak sebagai patokan yang disebut sebagai anak atau tidak. Mengeai pemberian sanksi pinalti, yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, menggambarkan penetapan sanksi bagi anak di bawah umur, yaitu berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana.
Selain  sanksi  pidana  yang  dikenakan  pada  anak  di  bawah  umur,  sleanjutnya  dijelaskan  sanksi yang kedua, yaitu sanksi tidnakan terhadap anak di bawah umur. Dimana sanksi tindakan sudah diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  anak,  seorang  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan pelanggaran diberikan tidnakan yang dapat dikenakan kepada anak antara lain:
a. Mengembalikan anak pada keluarga
b. Menyerahkan anak pada seseorang
c. Memberi perawatan di rumah sakit jiwa
d. Merawat di LPKS
e. Mewajiban  anak  untuk  mengikuti  pendidikan  formal  dan  pelatihan  yang  diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta
f. Melakukan pencabutan terhadap surat ijin mengemudi serta
g. Memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan
Pengenaan  sanksi  tindakan  terhadap  anak  di  bawah  umur  telah  dijelaskan  dalam  peraturan perundangan  yang  berlaku  dimana  sanksi  dikenakan  paling  lama  satu  tahun,  perundangan  lain  juga mennetukan dikenakan sanksi tindakan dengan penjara paling singakt 7 tahun.

## IV. SIMPULAN & SARAN

## Simpulan
Pertanggungjawaban pidana pada anak terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian, serta  beberapa  bentuk  sanksi  yang  dapat  di  terapkan.  Seorang  anak  dapat  dapat mempertangugngjawbakan  perbuatan  yang  dilakukan  didasakran  pada  ketentuan  usia  anak  tersebut, sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  sistem  peradilan  pidana  anak,  yang  mengatur  tentang pemberian  sanksi  berdasarkan  ketentuan  usia  anak,  yaitu  berumur  dibawah  14  tahun  hanya  dapat dimintai pertanggungjawaban berupa tindakan sesuai pasal 69 ayat (2) yaitu: mengembalikan kepada keluarga, menyerahkan kepada seseorang, merawat anak di rumah sakit jiwa, merawat di LPKS, wajib melakukan  pendidikan  formal  serta  pelatihan  yang  dilaksanakna  oleh  pemerintah  maupun  swasta, pencabutan  surat  izin  mengemudi,  perbaikan  akibat  tindak  pidana.  Berdasarkan  ketentuan  sanksi pidana  penjara  dari  sanksi  pidana  pokok  di  atas  bahwa  terkait  dengan  pertanggungjawaban  anak terhadap  kecelakaan  yang  menyebabkan  kematian,  anak  tersebut  hanya  dapat  diancam  maksimal  ½ (satu perdua) dari ancaman pidana penjara orang dewasa.

## Saran
Seharusnya semua pihak harus ikut serta dalam malasah penangannan pelanggaran lalu lintas yang di lakukan  anak,  tidak  hanya  itu  anak  seharusnya  mendapatkan  pemahaman  terlebih  dahulu  mengenai tata  tertib  lalu  lintas  agar  tidak  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  apalagi  yang  mengakibatkan kecelakaan.  Hal  tersebut  akan  lebih  membentuk  karakter  generasi  penerus  bangsa  yang  tertib  akan peraturan khususnya dalam bidang lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, A. (2010). Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika. Kartanegara, S. (2001). Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah . Balai Lektur Mahasiswa. Moeljatno. (1987). Azas-azas Hukum Pidana . Bina Aksara. Prakoso, A. (2018). Pengantar Hukum Indonesia . Laksbang Pressindo. Prinst, D. (2000). Hukum Anak Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti.
Walahe,  S.  (2013).  Pertanggungjawaban  Pidana  dari  Anak  di  Bawah  Umur  yang  Melakukan Pembunuhan. Lex Crimen , 2 (7), 43–52. Waluyo, B. (2004). Pidana dan pemidanaan . Sinar Grafika. Wirjono, P. (1981). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Eresco. Witono, H. Y. (2014). Undang-undang Lalu Lintas & Aplikasinya . Dunia Cerdas.