## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i02.5166

## FAKTOR-FAKTOR  PENDORONG  DAN  PENGHAMBAT  IMPLEMENTASI INOVASI SEKTOR PUBLIK DI KOTA PADANG PANJANG
Adhityo Nugraha Barsei 1
Badan Riset dan Inovasi Nasional 1

## Penulis Korespondensi: tyobarsei92@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 12-11-2022 Accepted: 18-11-2022 Published: 30-12-2022 Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap akses pelayanan kepada  masyarakat.  Pemerintah  Kota  Padang  Panjang  bekerjasama dengan  Lembaga  Administrasi  Negera  menyelenggarakan  kegiatan Laboratorium  Inovasi.  Kegiatan  ini  bertujuan  agar  Pemerintah  Kota Padang Panjang tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun dilanda Pandemi. Namun, tidak semua inovasi yang dihasilkan dapat  dilaksanakan  dan  memberikan  manfaat.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan inovasi di Kota Padang Panjang. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  deskriptif.  Adapun  penelitian  dilakukan  di  Kantor Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan  Pengembangan  (Bappedalitbang) Kota Padang Panjang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Pemilihan informan dilakukan  menggunakan  teknik purposive  sampling ,  yaitu  inovator- inovator yang telah menghasilkan inovasi dari setiap OPD Kota Padang Panjang. Teknik analisis data menggunakan tahapan memilih, menyusun,
dan  menarik  kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  ini  ditemukan  faktor- faktor  pendorong  yaitu  dukungan  Kepala  Daerah,  terintegrasi  dengan misi  daerah,  SOP/Juknis  yang  jelas, knowledge  transfer inovasi,  dan keterlibatan stakeholders .  Sementara,  terbatasnya  jumlah  pengelola inovasi, terbatasnya kemampuan pengelola inovasi, dan adanya mutasi / rotasi  pegawai  yang  kompeten  terhadap  inovasi  menjadi  faktor penghambat. Kata Kunci; Inovasi; Faktor pendorong; Faktor penghambat; Kota
Padang Panjang. .

## Abstract
The COVID-19 pandemic has had an impact on access to public services. The Padang  Panjang  City  Government,  in  collaboration  with  the  State Administration  Institute,  held  an  Innovation  Laboratory  activity.  This activity  aims  to  ensure  that  the  Padang  Panjang  City  Government  can continue  to  provide  services  to  the  community  despite  the  pandemic. However, the Innovation Laboratory activities not running well. This study aims to analyze the factors driving and inhibiting the implementation of innovation  in  the  city  of  Padang  Panjang.  This  research  is  descriptive qualitative  research.  The  research  was  at  the  Office  of  the  Planning, Research, and Development Agency (Bappedalitbang) of Padang Panjang City.  The  researcher  collects  data  through  in-depth  interviews, documentation,  and  literature  studies.  informan  was  chosen  by  using  a purposive  sampling  technique,  namely  innovators  who  have  produced innovations  from  each  OPD  of  Padang  Panjang  City.  The  data  analysis technique uses selecting, compiling, and drawing conclusions. This study's results found the driving factors, namely the support of the Regional Head, align with regional mission, clear SOPs / technical guidelines, knowledge
Keyword; Innovations; Driving factor; Barrier Factor; Padang Panjang City transfer of innovation, and stakeholder involvement. Meanwhile, the limited number of innovation managers, the limited ability of innovation managers, and  the  mutation/rotation  of  employees  who  are  competent  towards innovation become barriers factors.

## PENDAHULUAN
Masuknya Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut COVID-19) telah menimbulkan banyak perubahan pada aspek kehidupan manusia (Kevaladandra & Martha, 2021). Berbagai aktivitas manusia  harus  dibatasi  karena  penyebaran  virus  ini  melalui  kontak  fisik  sangat  cepat  dan berdampak terhadap akses pelayanan kepada masyarakat (Amin et al., 2021; Rohman & Larasati, 2020). Namun, dampak yang luas tersebut menjadi keharusan untuk merespon pandemi seefektif dan  seefisien  mungkin.  Apalagi  dengan  tuntutan  masyarakat  terhadap  peningkatan  kualitas pelayanan publik semakin besar (Hamirul, 2019; Herwanto, 2015). Setiap instansi pemerintah juga  dituntut  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  karena  berada  pada  garda  terdepan dalam pemberian pelayanan (Srimarchea & Aziza, 2021).
Hal  ini  menjadi  tantangan  pemerintah  daerah  untuk  berinovasi  guna  mengatasi  berbagai persoalan daerah (Aminah & Wardani, 2018). Inovasi dipandang sebagai kebutuhan karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, dan mengembalikan kepercayaan publik (Cinar et al., 2019, 2021; Pradana et al., 2022; Sofianto, 2019; Widodo et al., 2022). Maka, pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2020  melakukan  perbaikan  layanan  dan  kinerjanya  melalui  kegiatan  Laboratorium  inovasi sektor publik. Kegiatan yang dilakukan Kota Padang Panjang sejalan dengan amanat  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2017  Tentang  Inovasi  Daerah,  (2017)  bahwa  inovasi  daerah bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan.  Inovasi  menjadi  salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang baik (Melinda et al., 2020).

## Gambar 1. Jumlah inovasi Kota Padang Panjang Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang, 2021
Kegiatan yang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini telah menghasilkan 150 ide inovasi dari 24 OPD (Bappeda Padang Panjang, 2020). Pelaksanaan inovasi sektor publik sudah berjalan sejak tahun 2020. Laporan tersebut ditemukan bahwa sebagian inovasi lainnya dinyatakan berhasil dan mencapai tujuan dan manfaat. Inovasi “Rumah Susu (RS)” telah memiliki manfaat bagi masyarakat khususnya peternak sapi dalam memberikan peningkatan kualitas dan pemasaran produk susu mengingat susu sebagai potensi unggulan di Padang Panjang. Sehingga inovasi ini dapat meningkatkan perekonomian peternak susu dan adanya jaminan kualitas susu bagi masyarakat pengkonsumsi susu. “SALIMAH (Satpol PP Muslimah)” juga telah memberikan manfaat  bagi  masyarakat  secara  langsung  dengan  layanan  himbauan  kepada  laki-laki  untuk meninggalkan  segala  aktivitasnya  agar  dapat  menunaikan  sholat  jumat  di  pusat  keramaian
129 21 150 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Berjalan Tidak Berjalan Total
seperti pasar tradisional dan kawasan pertokoan. Inovasi tersebut juga memberi dampak dalam memakmurkan  masjid  dan  menciptakan  suasana  kota  Serambi  Mekkah  yang  kental  di  Kota Padang  Panjang.  Namun,  terdapat  21  inovasi  yang  belum  berjalan  (diagram  1).  Inovasi  yang berlum  berjalan  ini  tentu  saja  akan  berimplikasi  terhadap  kinerja  pemerintah  Kota  Padang Panjang. Contohnya adalah inovasi “Batik Kapur Padang Panjang” yang belum terlaksana karena belum  ada  pembiayaan  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  keterampilan  Batik Kapur  bagi  masyarakat  SPNF  (Satuan  Pendidikan  Non-Formal).  Selanjutnya  inovasi  “Kaba Warga” mengenai data informasi kependudukan Kecamatan Padang Panjang Barat belum bisa diakses  masyarakat  karena  data  belum  sampai  pada  tahap  pengolahan  dan  publikasi  data. Sehingga,  inovasi  tersebut  masih  belum  mampu  memberikan  solusi  bagi  permasalahan pelayanan publik ke arah yang lebih baik.
Penelitian  sebelumnya  dari  Purnamasari  et  al  (2020)  menemukan  bahwa  kepemimpinan visioner dan inovatif dapat mempengaruhi keberhasilan inovasi layanan bidang perizinan Kota Malang. Kemudian inovasi dapat berjalan merupakan hasil kolaborasi dengan OPD yang memiliki kesamaan  tujuan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kolaborasi  akan  memberikan  berbagai efektivitas bagi setiap stakeholder yang terlibat (Febriyan et al., 2019). Kemudian penelitian dari Hutagalung  &  Hermawan  (2018)  menemukan  bahwa  faktor  pendukung  inovasi  pelayanan kesehatan  gratis  (P2KM)  di  Kota  Bandarlampung  adalah  karena  adanya  dukungan  Walikota Bandarlampung  dalam  pengobatan  gratis  dan  kolaborasi  antar  OPD  yang  diatur  melalui Peraturan Walikota. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk  membawa  dokumen  persyarakatan  sehingga  pelayanan  menjadi  terhambat.  Penelitian serupa lainnya dari Rafinzar (2020) ditemukan bahwa faktor pendukung inovasi e-Musrenbang Kota Surabaya berupa kuantitas SDM dan adanya SOP program, sementara faktor penghambat inovasi disebabkan oleh kesenjangan antara  pelaksanaan dengan usulan  masyarakat, sehingga kebijakan  pemerintah  kurang  sesuai  dengan  prioritas  masyarakat.  Kemudian  penelitian  dari Srimarchea  &  Aziza  (2021)  menemukan  bahwa  faktor  penting  tumbuhnya  inovasi  adalah pemimpin  dan  kepemimpinannya,  baik  kepala  daerah,  pimpinan  OPD  maupun  pimpinan  tim inovasi daerah. Beberapa penelitian diatas hanya menggambarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat  satu  bidang/jenis  inovasi  saja.  Penelitian  sebelumnya  belum  pernah  melakukan analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat inovasi daerah berbagai bidang/jenis seperti inovasi pelayanan publik, inovasi pemberdayaan masyarakat, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi daerah lainnya.
Berangkat dari permasalahan diatas, penulis melihat bahwa pelaksanaan inovasi di Kota Padang Panjang  dapat  disebabkan  oleh  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat.  Sehingga,  dalam penelitian  ini  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  apa  saja  faktor-faktor  pendorong  dan penghambat  pelaksanaan  inovasi  sektor  publik  di  Kota  Padang  Panjang.  Hal  yang  menjadi kebaruan dari penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian tidak hanya dilakukan terhadap 1 inovasi dalam 1 OPD saja seperti penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan 150 inovasi dari 24  OPD  yang  terdiri  dari  inovasi  pelayanan  publik,  inovasi  pemberdayaan  masyarakat,  dan inovasi lainnya dan telah memasuki tahap implementasi (deliver) dalam kegiatan laboratorium inovasi. Ruang lingkup penelitian ini akan sangat menarik diteliti karena memiliki keragaman berdasarkan  urusan,  jenis  dan  bidangnya.  Ini  tentu  saja  akan  memperkaya  temuan  penelitian bidang  inovasi  sektor  publik.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi faktor-faktor  pendorong  dan  penghambat  pelaksanaan  inovasi  di  Kota  Padang  Panjang.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi  lokus  penelitian  dan  menambah knowledge baru inovasi sektor publik.
Inovasi sudah sering kita dengar di kehidupan sehari – hari. Namun, secara konsep tentu saja masih  banyak  yang  belum  memiliki  pemahaman  yang  sama.  Inovasi  masih  idientik  dengan penemuan seperti yang dilakukan oleh Alexander G. Bell yang menemukan telfon genggam atau James  Watt  yang  menemukan  lampu.  Menurut  Utomo  (2018),  inovasi  dimaknakan  sebagai penyederhanaan prosedur, waktu, dan biaya. Prosedur pelayanan perizinan yang panjang dan harus mengisi berbagai macam formulir, kemudian disederhanakan dengan hanya mengisi satu
formulir  perizinan  saja  itu  dapat  dikatakan  inovasi  (Damanik  et  al.,  2016).  Kemudian  contoh lainnya  adalah  memberikan  layanan  administrasi  kependudukan  pada  malam  hari  untuk masyarakat  pabrik  yang  bekerja  shiftting  atau  sistem  pelayanan  jemput  bola  juga  termasuk inovasi (Dewi, 2020; Prastya & Sunaningsih, 2020). Inovasi merupakan sesuatu yang baru atau hasil  modifikasi  proses  atau  produk  yang  memiliki  perbedaan  dengan  bentuk  atau  proses sebelumnya (OECD & Eurostat, 2018). Sementara inovasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014) adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian Lewis et al (2018) mengartikan inovasi sebagai sebuah  proses  dari  ide  hingga  berhasil  dijalankan  dan  mampu  memberikan  erbedaan pemahaman organisasi terhadap kebutuhan dan layanan yang diberikan. Menurut Albury (2003) dalam  Suwarno  (2008),  ciri  dari  inovasi  yang  berhasil  adalah  adanya  bentuk  penciptaan  dan pemanfaatan  proses  baru,  produk  baru,  jasa  baru,  dan  metode  penyampaian  baru,  yang menghasilkan perbaikan signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas. Kemudian Fuglsang  &  Pedersen  (2011)  dalam  Asmara  &  Rahayu  (2019)  menyatakan  hal  senada  bahwa inovasi sektor publik harus memiliki manfaat baik ekonomi dan sosial bagi masyarakat sebagai pengguna  layanan.  Sementara  sektor  publik  yang  dimaksud  mencakup  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  dan  asuransi  sosial  (Warsaw  School  of  Economics,  2015).  Maka  dapat dimaknai bahwa inovasi pada sektor publik berkaitan dengan ide baru atau hasil modifikasi yang digunakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan menjadi solusi permasalahan masyarakat melalui  pelayanan  publik  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  asuransi  sosial.  Dalam prakteknya, inovasi sektor publik berinovasi bukan dalam rangka survival, namun lebih untuk menjaga kepentingan publik (Suwarno, 2008).
Untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  pendorong  dan  penghambat  inovasi  sektor  publik, penelitian ini melihat dari empat dimensi utama yang mempengaruhi proses inovasi, yaitu: (1). Politik,  adanya  keterkaitan  dengan  aktor  politik  atau  agenda  politik;  (2)  Manajemen  publik, peranan  organisasi  sektor  publik  (pimpinan,  SDM,  dan  tata  kelola)  dalam  berinovasi;  (3) Karakteristik  inovasi,  yaitu  signifikansi,  manfaat,  dan  keterkaitan  inovasi  dengan  agenda pembangunan;  (4)  Lingkungan  eksternal,  dimana  adanya  keterlibatan  pihak  lain,  atau program/kebijakan di luar organisasi (Pradana et al., 2022).
Laboratorium inovasi. Laboratorium inovasi merupakan kegiatan fasilitasi yang diberikan oleh LAN  kepada  daerah  untuk  menghasilkan  inovasi  pelayanan  publik  (LAN,  2021).  Kegiatan  ini dilaksanakan  melalui  5  tahapan  (5D),  yaitu  Drum  Up,  Diagnose,  Design,  Deliver,  dan  Display. Drum up, tahap pertama untuk menginspirasi dan menggugah semangat OPD dalam berinovasi; diagnose,  tahap  kedua  untuk  mengidentifikasi  dan  menemukan  ide  inovasi;  design,  bertujuan untuk  merancang  rencana  aksi  inovasi  dan  siap  untuk  diimplemementasikan;  deliver,  tahap launching (pelaksanaan inovasi) dan monitoring pelaksanaan inovasi; display, tahap akhir yaitu melakukan festival inovasi sebagai bentuk akuntabilitas OPD (LAN, 2018).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  unit  analisis  yaitu  Pemerintah  Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggali dan menganalisis apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat inovasi di Kota Padang Panjang. Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan,  Penelitian  dan  Pengembangan  (Bappedalitbang)  Kota  Padang  Panjang.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam,  dokumen  dalam  bentuk  form monitoring internal dan laporan pelaksanaan inovasi serta studi literatur. Informan ditentukan dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling ,  yaitu  penentuan  informan  berdasarkan pertimbangan  tertentu  yang  berkaitan  dengan  studi  kasus  yang  dipilih  (Sugiyono,  2013). Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memiliki ide dan menjalankan inovasi (inovator dan tim inovasi). Adapun kriteria inovasi yang diteliti adalah inovasi yang telah dilaunching oleh WaliKota Padang Panjang dan sudah mengikuti tahap drum up, diagnose, design, dan deliver yaitu
sebanyak 132 inovasi dari 24 OPD. Teknik analisis meliputi tiga tahapan dari Miles et al. (2014), yaitu  data condensation (memilih  dan  menyederhanakan  data),  data  display  (menyusun  data secara sistematis), dan drawing and verifying conclusions (menarik kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  111  inovasi  yang  sudah  berjalan. Diantaranya 90 inovasi yang terimplementasi dengan baik dan memiliki nilai manfaat, 21 inovasi belum  memiliki  nilai  manfaat  dan  belum  mampu  menyentuh  permasalahan,  dan  21  inovasi lainnya  teridentifikasi  tidak  berjalan  (diagram  1).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa inovasi tersebut ada yang berjalan dan tidak berjalan
Tabel 1. Jumlah Inovasi Kota Padang Panjang Tahapan Jumlah Inovasi Berjalan dan memiliki manfaat 90 Berjalan namun belum memiliki manfaat 21 Belum berjalan 21 Total 132 Sumber: Data olahan penelitian, 2022
Setiap  pelaksanaan  inovasi  ditemukan  pasti  memiliki  hambatan  dan  kendala  masing-masing. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  penulis,  keempat  dimensi  utama  yang mempengaruhi  proses  inovasi  menghasilkan  faktor-faktor  pendorong  dan  penghambat pelaksanaan  inovasi  di  Kota  Padang  Panjang.  Faktor  ini  diperoleh  dari  hasil  proses penyederhanaan  data  dan  verifikasi  data  yang  ditemukan  baik  melalui  wawancara  maupun dokumentasi.
Tabel 2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat inovasi Dimensi Indikator Temuan Inovasi Politik Dukungan kepala daerah Adanya dukungan kebijakan dalam bentuk perwako dan perda (Faktor Pendorong) Pena Kerja ASN, E- TPP, KURENAH Manajemen publik Keterbatasan jumlah pengelola inovasi Pelaksana inovasi jumlahnya terbatas dan memperlambat proses inovasi (Faktor Penghambat) TAMBO, Tiger C 24 Jam Keterbatasan kemampuan SDM Kemampuan pengelola inovasi yang spesifik tidak didukung kompetensi (Faktor Penghambat) SI UDA, Kaba Warga Mutasi/rotasi pegawai Tingginya pergantian pegawai dan pejabat publik (Faktor Penghambat) Satu Jam Saja, PECAH SOP/Juknis Membantu inovasi berjalan sesuai dengan tahapan dan kompetensi yang sesuai (Faktor Pendorong) TRC Rescue, SPENFIVE.tv Knowledge transfer Adanya transfer informasi inovasi kepada tim pengelola (Faktor Pendorong) TRC Rescue, SPENFIVE.tv Karakteristik inovasi Terintegrasi dengan program dan kebijakan diatasnya Inovasi menjadi bagian dalam strategi pencapaian RPJMD; sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat (Faktor Pendorong) E-TPP, KURENAH, Warung Baca, TRC Rescue, SALIMAH Lingkungan Eksternal Adanya keterlibatan stakeholders Adanya keterlibatan stakeholders membantu keterbatasan sumber daya inovasi untuk mencapai tujuan (Faktor Pendorong) Warung Baca, SPENFIVE.tv, SELALU SAMAWA

## Sumber: Data olahan penelitian, 2022

## a. Faktor Pendorong
Pertama, faktor yang mendorong pelaksanaan inovasi adalah dukungan Kepala Daerah . Bentuk  dukungan  kepala  daerah  dapat  dilihat  dari  penerbitan  SK  Inovasi  dan  Tim pengelola  inovasi  bagi  hampir  seluruh  OPD.  Inovasi  “PENA  KERJA  ASN  dan  e-TPP (Penilaian Kinerja ASN dan elektronik Tunjangan Tambahan Penghasilan)” didukung oleh Peraturan WaliKota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja untuk Pemberian  Tambahan  Penghasilan  bagi  PNS  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Padang Panjang. Penilaian kinerja ASN di Kota Padang Panjang diwajibkan mengikuti ketentuan- ketentuan dalam Perwako ini, seperti pedoman dan kewajiban ASN dalam menyusun SKP, hingga penilaian kinerja. Hal ini diatur pada Peraturan WaliKota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja Untuk Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Padang  Panjang  pasal  5  poin  4  bahwa  setiap  Pejabat Penilai  wajib  melakukan  penilaian  kinerja  atas  SKP.  Melalui  Perwako  ini,  kemudahan penghitungan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) juga dapat dirasakan oleh ASN Kota Padang  Panjang  dalam  mempermudah  penghitungan  TPP  secara  otomatis  dan  mampu menciptakan  perbaikan  pelayanan  manajemen  ASN  yang  lebih  efektif,  efisien  dan transparan  serta  mendorong  termanfaatkannya  layanan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE).
Inovasi  “KURENAH  (Kunjungan  Rekreasi,  Edukasi  Anak  Hebat)  adalah  inovasi  yang pelaksanaannya didukung oleh Peraturan WaliKota Padang Panjang Nomor 48 Tahun 2020 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Layanan  Kunjungan  Rekreasi  Edukasi  Ramah  Anak  di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang. Hasil wawancara dengan Inovator KURENAH, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, 27 Oktober 2021 pukul 09:45) menyampaikan bahwa:
"Alhamdulillah inovasi ni mendapat perhatian dari Pak Wali dengan diterbitkannya Perwako mengenai pengelolaan layanan KURENAH"  dst…..
Peraturan ini sangat mendukung keberhasilan inovasi KURENAH karena berisi mengenai pedoman pelaksanaan layanan, sumber daya manusia pelaksana layanan, pengawasan dan pengendalian  layanan.  Dalam  perwako  tersebut  pada  pasal  15  juga  diatur  mengenai monitoring dan evaluasi layanan KURENAH dalam rangka mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan layanan. Sehingga, layanan termanfaatkan oleh anak-anak dalam menggunakan layanan perpustakan daerah. Menurut inovator, layanan KURENAH mengalami peningkatan jumlah kunjungan pemustaka.

## Gambar 2. Pelaksanaan Inovasi “KURENAH” Sumber: DPK Padang Panjang, 2021
Gambar  diatas  adalah  layanan  bercerita  dalam  dua  bahasa  (salah  satu  jenis  layanan KURENAH) yang diberikan oleh seorang pemustaka kepada pengunjung. Hasil penelitian
juga  menemukan  bahwa  dukungan  kebijakan  dari  kepala  daerah  tidak  terlepas  dari bagaimana strategi komunikasi pimpinan OPD kepada kepala daerah. Bentuk komunikasi yang disampaikan adalah mengenai signifikansi sebuah inovasi. Adanya dukungan kepala daerah mendukung penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh dukungan manajemen dan tingkat prioritas atau urgensi inovasi tersebut (Hutagalung & Hermawan, 2018; Srimarchea & Aziza, 2021; Urquhart et al., 2021). Dukungan pimpinan melalui regulasi akan mendorong komitmen untuk melaksanakan inovasi (Baptista et al., 2020;  Pradana  et  al.,  2022;  Widodo  et  al.,  2022).  Kemudian,  dukungan  kepala  daerah melalui regulasi juga mendukung penelitian dari Natário & Couto (2022) bahwa kualitas regulasi  adalah  unsur  penting  dalam  inovasi  sektor  publik.  Semakin  tinggi  kualitasnya, semakin memadai suatu inovasi untuk dijalankan.
Kedua,  inovasi teritegrasi  dengan  kebijakan  atau  program  diatasnya. Inovasi KURENAH dan Warung Baca memiliki signifikansi dalam pencapaian misi kelima RPJMD yaitu  meningkatkan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  melayani  sehingga  dapat meningkatkan  indeks  kepuasan  masyarakat  dan  misi  kedua  RPJMD  dalam  rangka meningkatkan SDM yang berdaya saing melalui peningkatan minat baca masyarakat. Selain itu, inovasi TRC Resque dan SALIMAH juga dapat berjalan dengan baik karena tujuannya memiliki  kaitan  erat  dengan  RPJMD  Kota  padang  panjang  sekaligus  misi  politik  kepala daerah  dalam  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta  mewujudkan masyarakat  yang  Agamis  sesuai  dengan  citra  Padang  Panjang  sebagai  “Kota  Serambi Mekkah”.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  inovasi-inovasi  yang  memiliki  keterkaitan langsung  dengan  agenda  pembangunan  dan  janji  politik  kepala  daerah  mendapatkan perhatian khusus dari Walikota. Ini semakin meyakinkan temuan  Mergel  (2018)  bahwa inovasi yang selaras dengan misi organisasi meningkatkan peluang keberhasilan inovasi. Namun, berkaitan dengan selarasnya inovasi dengan kebijakan dan misi organisasi sebagai faktor pendorong tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya.
Ketiga,  faktor  pendorong  inovasi  adalah  adanya Standar  Operasional  Prosedur (SOP)/Juknis yang  jelas.  SOP/Juknis  inovasi  dibentuk  untuk  membantu  tim  pengelola inovasi  dalam  melaksanakan  tahapan-tahapan  inovasi  dengan  tepat.  Inovasi  “TRC  (Tim Reaksi Cepat) Rescue ” merupakan salah satu inovasi yang memiliki SOP/Juknis yang jelas, mulai dari petugas menerima laporan pengaduan dari masyarakat, melakukan koordinasi dengan TRC Rescue , hingga turun ke lokasi dan melakukan tindakan rescue . SOP/Juknis juga membantu tim pengelola inovasi dalam memahami kompetensi apa yang harus dimiliki.
Rescue tidak selamanya ditugaskan untuk keadaan darurat bencana alam saja seperti banjir dan gunung meletus, tapi juga kondisi bencana non alam seperti kebocoran tabung gas, sampai penyelamatan binatang berbahaya yang masuk pemukiman dan membahayakan keselamatan  masyarakat  sangat  membutuhkan  SOP  yang  jelas  dan  prosedural.  Sebab kondisi  tersebut  memiliki  prosedur  penyelamatan  berbeda  di  setiap  kondisi  karena memiliki resiko cukup tinggi. Dalam penelitian sebelumnya juga ditemukan bahwa SOP dan pedoman teknis adalah penentu keberhasilan inovasi, karena pedoman dapat memberikan keseragaman kompetensi tertentu (Rafinzar, 2020; Zica & Fanida, 2022). Penelitian ini juga membuktikan  penelitian  dari  Palm  &  Algehed  (2017)  bahwa  Proses  inovasi  yang  baik diatur dalam sebuah SOP. Hasil wawancara dengan Inovator TRC Rescue , Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang, 26 Oktober 2021 pukul 13:45) menyampaikan bahwa:
"Jadi ndak cuma pemadam kebakaran yang punya SOP pak, kami Tim TRC juga ada SOP mulai dari pengaduan hingga kami melakukan penyelamatan di lokasi kejadian, karena dalam penyelamatan SOP itu penting sangat” dst…

## Gambar 3. Pelaksanaan Inovasi “TRC Rescue ”
Sumber: Diskominfo Padang Panjang, 2021
Gambar diatas merupakan salah satu dokumentasi pelaksanaan inovasi TRC Rescue yang sedang menebas pohon tumbang yang menyebabkan gangguan lalu lintas jalan. Dari hasil wawancara, manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terciptanya suasana yang  tentram  serta  berkurangnya  resiko  yang  ditimbulkan  oleh  bencana  maupun  non bencana.
Faktor pendorong keempat adalah adanya knowledge transfer inovasi. Knowledge transfer dapat diberikan oleh inovator atau pimpinan OPD kepada tim pengelola inovasi. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan inovasi dilakukan atas pengetahuan, pemahaman dan kemampuan teknis dimiliki oleh tim pengelola inovasi. Selain itu, knowledge transfer juga berguna untuk mencegah ketidaktahuan pimpinan atau tim inovasi yang baru ketika inovator  atau  tim  inovasi  sebelumnya  mengalami  mutasi  /  rotasi  pegawai.  Bimbingan teknis  merupakan  salah  satu  strategi  dalam  memberikan  kompetensi  inovasi  tertentu. Inovasi SPENFIVE.tv SMPN 5 Padang Panjang yang melakukan bimbingan teknis terhadap pengelola inovasinya mengenai bagaimana pengelolaan studio tv mulai dari peralatan dan perlengkapan  hingga  proses  produksi  program  tv  yang  harus  memiliki  keterampilan khusus.  Hasil  wawancara  dengan  Inovator  SPENFIVE.tv  SMPN  5  Padang  Panjang,  27 Oktober 2021 pukul 11:24) menyampaikan bahwa:
"Waktu tu kami hanya diajarkan oleh Jurnalis yang kebetulan Putra Daerah, setelah itu kami sering lakukan belajar bersama dan semuanya harus bisa di bidangnya sendiri-sendiri" dst….
Dengan adanya bimbingan teknis, gap pengetahuan dan keterampilan yang tadinya ada di tim  pengelola  inovasi  menjadi  tertutupi  karena  inovasi  ini  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan khusus dalam bidang broadcasting yang mana sekolah umum tidak memiliki pengetahuan  tersebut.  Adanya knowledge  sharing sebagai  faktor  pendorong  inovasi mengkonfirmasi bahwa kapabilitas inovasi menjadi elemen keberhasilan inovasi (Natário &  Couto,  2022).  Ibidunni  et  al  (2020)  juga  menyampaikan  bahwa  kegiatan knowledge transfer dapat dalam bentuk pelatihan, penelitian dan pengembangan.

## Gambar 4. Pelaksanaan “SPENFIVE.tv” Sumber: SMPN 5 Padang Panjang, 2021
Pada gambar 4 terlihat salah satu program podcast yang disiarkan di SPENFIVE.tv dengan narasumber Walikota Padang Panjang dan host dari siswa SMPN 5 Padang Panjang. Inovasi ini memiliki dampak yang cukup luas bagi SMPN 5 Padang Panjang maupun Kota Padang Panjang. Bagi SMPN 5 Padang Panjang, inovasi ini menjadi wadah untuk mengasah minat dan bakat siswa di bidang broadcasting dan media pembelajaran online bagi guru. Bagi Kota Padang Panjang, SPENFIVE.tv menjadi salah satu media informasi OPD yang memiliki program dan kegiatan serta dapat juga menjadi media kolaborasi dengan sekolah lainnya di  Padang  Panjang.  Dengan  manfaat  tersebut,  inovasi  ini  mampu  mengakselerasi ketercapaian RPJMD Kota Padang Panjang dalam menciptakan sumber daya guru dan siswa yang berkualitas di bidang pendidikan.
Kelima,  faktor  pendukung  pelaksanaan  inovasi  adalah keterlibatan  stakeholders . Stakeholders  memiliki  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  inovasi.  Peran  dari stakeholders  menjadi  solusi  utama  bagi  OPD  yang  memiliki  keterbatasan  sumber  daya inovasi.  Tanpa  adanya  keterlibatan  stakeholders,  inovasi  bisa  saja  tidak  berjalan  sesuai rencana. Seperti inovasi “Warung Baca” yang mencoba memberikan layanan pojok baca di beberapa warung dengan melibatkan 3 stakeholders yaitu kelurahan Ganting, kelurahan Bukitsurungan  dan  Taman  Baca  Masyarakat  Gang  Aster  melalui  perjanjian  kerjasama (MoU).  Dengan  adanya  peran  stakeholders,  inovasi  bisa  berjalan  dan  masyarakat  bisa membaca buku tanpa perlu harus mengunjungi perpustakaan Kota Padang Panjang.

## Gambar 5. Pelaksanaan “Warung Baca” Sumber: DPK Padang Panjang, 2021
Gambar  diatas memperlihatkan suasana salah satu pelaksanaan “Warung Baca” di sebuah kedai milik masyarakat.  Keterlibatan stakeholder dengan melakukan MoU dalam inovasi
ini menjadi faktor kunci keberhasilan inovasi “Warung Baca”. MoU mengatur aspek penting mengenai  siapa  melakukan  apa  dalam  mencapai  tujuan  yang  sama.  Pojok  baca  tidak memanfaatkan  fasilitas  umum  yang  ada  tetapi  memberdayakan  warung-warung  yang dimiliki  masyarakat  mengingat  warung  merupakan  salah  satu  tempat  masyarakat berkumpul.  Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  ini  mendorong  adanya  dukungan stakeholders  tidak  hanya  OPD  seperti  kelurahan  tapi  juga  memberdayakan  TMB  dan masyarakat  pengelola  warung.  Sehingga,  inovasi  ini  dapat  memberikan  perluasan jangkauan  layanan  perpustakan  dan  meningkatkan  pengetahuan  dan  minat  baca masyarakat.
Inovasi lainnya seperti “SELALU SAMAWA (Setelah Melangsungkan Akad, Semua Dokumen Langsung Dibawa)” memiliki dampak terhadap layanan dokumen pernikahan terbit secara realtime. Layanan ini merupakan salah satu peran penting stakeholder antara Disdukcapil dengan  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Padang  Panjang  dengan  mengintegrasikan layanan pernikahan (KUA) dengan layanan penerbitan kartu keluarga baru (Disdukcapil). Hasil wawancara dengan Inovator SELALU SAMAWA, Disdukcapil Kota Padang Panjang, 26 Oktober 2021 pukul 10:13) menyampaikan bahwa:
“Masyarakat tidak perlu repot-repot mengurus dokumennya karena data diintegrasikan dengan bekerjasama dengan KUA Padang Panjang” dst….
Gambar 6. Pelaksanaan “SELALU SAMAWA”

## Sumber: Dukcapil Padang Panjang, 2021
Inovasi  ini  memberikan  dampak  pada  peningkatan  kepuasan  masyarakat  karena  telah memberikan  pelayanan  yang  sangat  efektif  dan  efisien  karena  adanya  penyederhanaan layanan,  cepatnya  proses  layanan  dengan  menghasilkan  8  dokumen  dalam  sekali  urus dokumen  secara  realtime.  Dampak  inovasi  ini  juga  mendukung  pemerintah  dalam meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  responsif  dan  inovatif  serta  mendukung termanfaatkannya layanan SPBE.
Kerjasama antar stakeholder akan meningkatkan pencapaian tujuan bersama (Sørensen & Torfing, 2012; Sudrajat & Andhika, 2021). Lebih dalam lagi, dukungan stakeholders akan mendorong  terciptanya  rasa  memiliki  inovasi  sehingga  stakeholders  akan berkomitmen untuk  melaksanakan  inovasi  tersebut  secara  kolaboratif  (Baptista  et  al.,  2020;  Enciso- Santocildes  et  al.,  2020;  Palm  &  Algehed,  2017;  Pradana  et  al.,  2022;  Torfing,  2019). Disdukcapil Padang Panjang berupaya menciptakan layanan kependudukan yang inovatif dan  KUA  Padang  Panjang  memiliki  layanan  administrasi  kependudukan  di  bidang pencatatan  perkawinan.  Kesamaan  tujuan  ini  mendorong  terjadinya  kerjasama  melalui inovasi  pelayanan  publik.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Edo  & Mutiarin,(2018);  Febriyan  et  al.,  (2019)  yang  menemukan  inovasi  berjalan  dengan  baik disebabkan adanya sinergi antar stakeholder dan pembagian peran.
b. Faktor Penghambat
Tidak sedikit inovasi yang mengalami kendala karena berbagai faktor. Berdasarkan hasil penelitian,  penulis  menemukan  faktor-faktor  penghambat  inovasi  Kota  Padang  Panjang. Pertama, terbatasnya  jumlah  pengelola  inovasi .  Keterbatasan  ini  menimbulkan beberapa dampak, yaitu proses sosialisasi hingga pelaksanaan menjadi kurang maksimal dan  tidak  menyeluruh.  Kurangnya  sosialisasi  menyebabkan  inovasi  tidak  tersampaikan secara  efektif.  Inovasi  “Tambo  (Penataan  Arsip  Masyarakat  Berbasis  Online)”  belum menyentuh nilai manfaat karena masih sedikit masyarakat yang memanfaatkan layanan ini dan  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  layanan  inovasi  ini  karena kurangnya  sosialisasi.  Padahal,  digitalisasi  arsip  sangat  penting  untuk  menghindari kehilangan dokumen / surat berharga akibat dari bencana alam mengingat Padang Panjang merupakan salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Barat. Hasil wawancara dengan Inovator “TAMBO”, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, 28 Oktober 2021) menyampaikan bahwa:
“diakui  memang  sdm  kami  tu  kurang,  sehingga  fokus  pelaksanaan terbagi antara rutinitas dengan kegiatan sosialisasi TAMBO ini” dst….
Contoh lainnya adalah inovasi “Tiger C 24 Jam” mengalami keterbatasan jumlah personil perhubungan dalam melakukan penjagaan di pos tertentu karena harus bekerja shifting sehingga belum ada personil pengganti dalam menjalankan inovasi ini. Padahal, lalu lintas di Padang Panjang adalah daerah rawan kecelakaan sehingga sangat dibutuhkan penjagaan 24  jam  di  beberapa  titik  rawan  untuk  menghindari  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas. Penelitian dari Rafinzar, (2020); Safitri et al., (2021) juga menemukan faktor keterbatasan SDM inovasi menjadi faktor penghambat proses pelayanan pengiriman SAMSAT Delivery di Kabupaten  Merauke.  Kemudian  faktor  terbatasnya  jumlah  SDM  menandakan  bahwa buruknya manajemen proses suatu inovasi (Pradana et al., 2022; Torvinen & Jansson, 2022; Wipulanusat et al., 2019).
Kedua, faktor penghambat inovasi adalah terbatasnya kemampuan pengelola inovasi . SI  UDA  (Sistem  Informasi  UKM  dalam  Angka)  belum  bisa  berjalan  ke  tahap  selanjutnya karena belum adanya tim pengolah data UKM di lingkungan Dinas Perdagkop UMKM Kota Padang Panjang. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya tim inovasi yang memiliki kemampuan  IT  dan  mengolah  data  untuk  mengelola  website  SI  UDA  sehingga  progres inovasi sangat bergantung kepada Diskominfo. Hasil wawancara dengan Inovator “SI UDA”, Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Padang  Panjang,  28  Oktober 2021) menyampaikan bahwa:
“selama ini kami bergantung ke diskominfo, pak. Karena kami belum punya orang yang bisa mengolah data mentah yang sudah kami peroleh” dst….
Akibatnya, inovasi terhenti pada proses penginputan database UMKM saja dan penyajian data  masih  bergantung  pada  tim  IT  dari  diskominfo.  Data  yang  kami  peroleh  dari  hasil wawancara  menemukan  bahwa  terbatasnya  kemampuan  SDM  bidang  IT  sangat berpengaruh  besar  terhadap  keberhasilan  dan  kemajuan  inovasi  SI  UDA.  Hal  ini  juga sejalan  dengan  hasil  penelitian  Lewis  et  al.  (2018)  yang  mengatakan  bahwa  kapasitas inovasi  sangat  berpengaruh  terhadap  berjalan  atau  tidaknya  sebuah  inovasi.  Dalam  teri logic  model juga  disebutkan  bahwa  kemampuan  SDM  sebagai  input  sangat  menentukan bagaimana  output  yang  dikeluarkan,  semakin  mumpuni  SDM  semakin  bagus  hasil  atau output yang dikeluarkan suatu organisasi (Kellogg, 2004). Faktor terbatasnya kemampuan SDM  juga  memperkuat  temuan  Hossain  &  Yasmin,  (2022);  Torvinen  &  Jansson,  (2022) bahwa  adanya  kesenjangan  keahlian  dengan  kebutuhan  inovasi  menunjukkan  bahwa
manajemen inovasi kurang memadai dan mengalami asimetris informasi tentang inovasi (Baptista et al., 2020; Wipulanusat et al., 2019).
Ketiga, hal yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan inovasi adalah adanya mutasi / rotasi pegawai sepanjang tahun. Perpindahan pegawai memang merupakan bagian dari manajemen ASN dan itu adalah kebutuhan organisasi. Namun, ketika pimpinan / inovator yang  mengalami  mutasi  tidak  melakukan  serah  terima  informasi  mengenai  inovasi  di bidang  tersebut  menjadi  permasalahannya.  Sehingga,  penggantinya  tidak  memiliki pengetahuan mengenai inovasi dan menyebabkan inovasi tersebut tidak dilanjutkan sama sekali.  Salah  satu  OPD  yang  inovasinya  terkendala  akibat  perpindahan  pegawai  adalah inovasi dari Dinas Kesehatan “Satu Jam Saja” yang mengedepankan efisiensi waktu berobat pasien  melalui  aplikasi  pada  ponsel  pintar,  dan  inovasi  PECAH  “Pembayaran Cashless ” mengalami hambatan karena dampak pergantian pimpinan RSUD. Adanya gap informasi mengenai inovasi menyebabkan proses inovasi seperti penyelesaian SOP pelayanan dan proses  kerjasama  BPD  dalam  pembayaran  cashless  menjadi  tertunda.  Seharusnya,  ada pertukaran  informasi  inovasi  pada  saat  serah  terima  tugas  agar  inovasi  dapat  tetap ditindaklanjuti.  Inovasi  sejatinya  bukanlah  milik  perorangan.  Jika  inovator  mengalami perpindahan, seharusnya inovasi tetap melekat pada suatu OPD dengan melakukan serah terima informasi. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian dari Gardner et al., (2010) yang menemukan bahwa tingginya turnover pegawai dan pimpinan organisasi mengakibatkan tahapan implementasi inovasi menjadi terhambat.
Inovasi  merupakan  salah  satu  strategi  Kota  Padang  Panjang  dalam  mengakselerasi pencapaian  RPJMD,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  inovasi  yang  berhasil  memiliki  nilai kemanfaatan yang berkaitan dengan Visi Misi Padang Panjang 2018-2023. Berbeda dengan Sinurat & Sumanti (2020), inovasi di Kota Sabang berfokus hanya pada pencapaian kinerja OPD  masing-masing  terutama  dalam  melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat  tanpa mempertimbangkan agenda pembangunan RPJMD.
Tidak  semua  inovasi  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  berhasil  (Hutagalung  & Hermawan,  2018).  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Nadolna  &  Beyer  (2021)  bahwa hambatan-hambatan  di  sektor  publik  seringkali  tidak  hanya  mengganggu,  tapi  bahkan menghentikan  proses  inovasi.  Dalam  penelitian  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa hambatan  inovasi  disebabkan  oleh  resistensi  staf,  minimnya  pengetahuan  staf  dan terbatasnya anggaran. Dalam penelitian ini, terdapat satu aspek yang menjadi temuan baru penulis jika dibandingkan dengan penelitian serupa lainnya, bahwa adanya perpindahan pegawai dapat menyebabkan proses pelaksanaan inovasi terganggu bahkan prosesnya bisa berhenti.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ketidaktahuan  pejabat  pengganti  dan  tim  pengelola inovasi  yang  memiliki  keterbatasan  informasi  mengenai  inovasi  meskipun  di  unit  kerja sendiri.  Sehingga  inovasi  yang  ditinggalkan  sulit  untuk  ditindaklanjuti  perkembangan selanjutnya.  Jika  dikaitkan  dengan  dimensi  utama  yang  mempengaruhi  inovasi  dari Pradana et al., (2022), mutasi dan rotasi pegawai bisa menjadi indikator tambahan dalam dimensi manajemen publik selain indikator jumlah dan kemampuan SDM. Hasil analisis penelitian juga melihat bahwa dimensi manajemen publik sangat berpengaruh besar dalam terlaksananya proses inovasi. Hal ini terlihat dari adanya tiga faktor penghambat inovasi yang tergolong dalam dimensi manajemen publik, yaitu berkaitan dengan jumlah pengelola inovasi,  kemampuan  SDM,  dan  tingginya turnover SDM.  Selain  itu,  besarnya  pengaruh manajemen publik dalam proses inovasi juga berkaitan erat dengan penelitian Cinar et al., (2019) bahwa proses dalam organisasi merupakan hambatan paling utama dalam proses inovasi. Artinya, jumlah dan kompetensi SDM sebagai modal organisasi dan mutasi/rotasi SDM  sebagai  proses  organisasi  terkonfirmasi  menjadi  faktor  yang  berpengaruh  besar dalam proses inovasi (Cinar et al., 2021).
Sementara  itu,  faktor  pendorong  inovasi  dari  aspek  dukungan  kepala  daerah  juga ditemukan  dalam  hasil  penelitian  Lewis  et  al.  (2018)  di  Pemerintah  Kota  Barcelona,
Kopenhagen dan Denmark bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang lebih besar dari kapasitas inovasi, proses dan struktur. Kemudian, studi yang dilakukan Sørensen & Torfing (2012)  pada  Layanan  Rumah  Sakit  di  Norwegia  menunjukkan  bahwa  peningkatan kolaborasi  antar  aktor  di  berbagai  bagian  organisasi  dapat  menjadi  sumber  inovasi. Artinya, keterlibatan stakeholders sangat menentukan keberhasilan suatu inovasi. Namun, hasil penelitian ini menemukan adanya aspek lain yang mampu mendorong inovasi sektor publik  dapat  berjalan,  yaitu  adanya  knowledge  transfer  inovasi. Knowledge  transfer bertujuan  untuk  menutupi  gap  pengetahuan  dan  keterampilan  antar  koordinator  dan sesama pengelola inovasi. Knowledge transfer dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, diskusi, paparan, dan sebagainya.
Berbagai  temuan  tersebut  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  kota  Padang Panjang  bahwa,  aspek  manajemen  dalam  organisasi  menjadi  faktor  yang  paling berpengaruh besar dalam menghambat proses implementasi inovasi. Sementara itu, agar mendapat  dukungan  kebijakan  maupun  perhatian  kepala  daerah,  inovasi  baiknya terintegrasi  dengan  visi  misi  dalam  RPJMD  maupun  kebijakan  vertikal  dari  pemerintah diatasnya agar dapat mendapat dukungan berbagai stakeholders .

## SIMPULAN
Inovasi yang dihasilkan melalui Laboratorium Inovasi di Kota Padang Panjang pada umumnya sudah berjalan. Dari 132 inovasi, sebanyak 68% telah berjalan dan memiliki nilai manfaat, dan 16%  berjalan  namun  belum  mencapai  nilai  manfaat,  dan  16%  belum  berjalan.  Faktor-faktor pendorong  inovasi  sektor  publik  dapat  berjalan  adalah  adanya  dukungan  Kepala  Daerah, integrasi  dengan  kebijakan  diatasnya,  SOP/Juknis  yang  jelas,  adanya  knowledge  transfer,  dan keterlibatan  stakeholders.  Sementara,  faktor-faktor  penghambat  inovasi  diantaranya  adalah terbatasnya  jumlah  dan  kemampuan  pengelola  inovasi,  dan  tingginya  mutasi/rotasi  pegawai yang menginisiasi dan menjadi pengelola kunci inovasi.
Adapun saran bagi pemerintah adalah: (1) Pemerintah Kota Padang Panjang perlu melakukan analisis kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi agar SDM organisasi lebih efektif;  (2)  Perlu  adanya  peta  jalan  (Roadmap)  Inovasi  Kota  Padang  Panjang  agar  dapat memastikan inovasi yang diajukan terintegrasi dan sejalan dengan Visi Misi yang ada di RPJMD Kota Padang Panjang maupun kebijakan vertikal diatasnya; (3) Knowledge Management inovasi perlu  dikembangkan  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Padang  Panjang  agar  informasi  dan pengetahuan  mengenai  inovasi  dapat  dibagipakai  dengan  OPD  lainnya  sehingga  terjadinya pemerataan dan pertukaran pengetahuan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik, BRIN yang telah memberikan dukungan terhadap penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara dan Pemerintah Kota Padang Panjang, diantaranya narasumber dari OPD dan staf Bappeda yang telah memberikan bantuan data.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  R.  M.,  Febrina,  R.,  &  Wicaksono,  B.  (2021).  Handling  COVID-19  from  a  Collaborative Governance Perspective in Pekanbaru City. Jurnal Bina Praja , 1–13. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.1-13
Aminah, S., & Wardani, D. K. (2018). Readiness Analysis of Regional Innovation Implementation. Jurnal Bina Praja , 10 (1), 13–26. https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.13-26
Asmara, A. Y., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. JPSI: Journal of Public Sector Innovations , 3 (2), 57–67. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/4490 Bappeda Padang Panjang. (2020). Inovasi Unggulan Kota Padang Panjang .
Baptista,  N.,  Alves,  H.,  &  Matos,  N.  (2020).  Public  Sector  Organizations  and  Cocreation  With Citizens:  A  Literature  Review  on  Benefits,  Drivers,  and  Barriers. Journal  of  Nonprofit  & Public Sector Marketing , 32 (3), 217–241. https://doi.org/10.1080/10495142.2019.1589623 Cinar, E., Trott, P., & Simms, C. (2019). A systematic review of barriers to public sector innovation process. Public Management Review , 21 (2), 264–290.
https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1473477
Cinar, E., Trott, P., & Simms, C. (2021). An international exploration of barriers and tactics in the public  sector  innovation  process. Public  Management  Review , 23 (3),  326–353. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1668470
Damanik, M. I., Agustine, T. E., Prawira, M. Y., Rheza, B., & Febryanti, N. A. (2016). Penyederhanaan Perizinan  Usaha  di  Daerah .  https://media.neliti.com/media/publications/263-ID- penyederhanaan-perizinan-usaha-di-daerah.pdf
Dewi,  I.  A.  R.  K.  (2020).  Inovasi  Pelayanan  Publik  “Sapaku  Malam”  di  Kecamatan  Kuta  Utara, Kabupaten  Badung. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik , 5 (2),  104–120. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public- inspiration/article/view/3017/2159
Edo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi  Pelayanan  “Kumis  MbahTejo”  di  Kecamatan  Tegalrejo  Kota  Yogyakarta). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 1 (2), 156–167.
http://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/16753/9215
Enciso-Santocildes, M., Vidu, A., & Gómez-Urquijo, L. (2020). Drivers for a cross-sector successful collaboration:  the  Basque  country  model  of  action. International  Journal  of  Social Economics , 47 (2), 268–284. https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2019-0378
Febriyan, E. D., Wahyu Pradana, G., & Yuyun Eka Kartika Sari, dan. (2019). Digital Inovasi Sektor Publik: Efektivitas Kolaborasi dalam Implementasi Inovasi Desa Digital. Jurnal El-Riyasah , 10 (2), 127–145. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/8909 Gardner, K. L., Dowden, M., Togni, S., & Bailie, R. (2010). Implementation Science Understanding uptake of continuous quality improvement in Indigenous primary health care: lessons from a  multi-site  case  study  of  the  Audit  and  Best  Practice  for  Chronic  Disease  project. Implementation Science , 5 (21). https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-21 Hamirul,  H.-.  (2019).  Patologi  Birokrasi  Dalam  Pelayanan  Pemerintah  (Studi  pada  Kantor Pertanahan  Kota  Cimahi). Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara  (JUAN) , 7 (2),  91–100. https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1439
Herwanto,  T.  S.  (2015).  Pentingnya  Komitmen  Penuh  Organisasi  dan  Stakeholders  dalam Mewujudkan  Inovasi  Publik. JIAP  (Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik) , 1 (2),  18–26. http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/1191
Hossain, M. Z., & Yasmin, T. (2022). Factors affecting public sector innovation during COVID-19 pandemic  in  Bangladesh:  an  analysis  on  three  cases. International  Review  of  Public Administration , 27 (1), 1–14. https://doi.org/10.1080/12294659.2022.2044105 Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Evaluation of Local Government Innovation Program in Lampung Province. Jurnal Bina Praja , 10 (2), 241–250.
https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.241-250
Ibidunni, A. S., Kolawole, A. I., Olokundun, M. A., & Ogbari, M. E. (2020). Knowledge transfer and innovation performance of small and medium enterprises (SMEs): An informal economy analysis. Heliyon , 6 (8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04740
Kellogg,  W.  K.  (2004). Using  Logic  Models  to  Bring  Together  Planning,  Evaluation,  and  Action . https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/Programs/Public-Health- Infrastructure/KelloggLogicModelGuide_161122_162808.pdf
Kevaladandra,  Z.,  &  Martha,  E.  (2021).  Dampak  COVID-19  Terhadap  Pelayanan  KIA  Di  Kota
Cilegon. Jurnal Keperawatan Muhammadiyah , 6 (2), 10–16. http://103.114.35.30/index.php/JKM/article/view/7776
LAN. (2018). Pedoman Penyelenggaraan Laboratorium Inovasi .
LAN. (2021). Laboratorium Inovasi . https://lan.go.id/?p=5431
Lewis,  J.  M.,  Ricard,  L.  M.,  &  Klijn,  E.  H.  (2018).  How  Innovation  Drivers,  Networking  and Leadership Shape Public Sector Innovation Capacity. International Review of Administrative Sciences , 84 (2), 288–307. https://doi.org/10.1177/0020852317694085
Melinda,  M.,  Syamsurizaldi,  S.,  &  Kabullah,  M.  I.  (2020).  Inovasi  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Online  (Paduko)  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Padang Panjang. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 202–216.
https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115 Mergel, I. (2018). Open innovation in the public sector: drivers and barriers for the adoption of Challenge.gov. Public Management Review , 20 (5), 726–745.
https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1320044
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book (3th ed.). SAGE Publication.
Nadolna, K. K., & Beyer, K. (2021). Barriers to Innovative Activity in The Sustainable Development of  Public  Sector  Organizations. Procedia  Computer  Science , 192 ,  4376–4385. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.214
Natário, M. M., & Couto, J. (2022). Drivers, Enablers, and Conditions for Public Sector Innovation in European Countries. In Innovar (Vol. 32, Issue 83). Universidad Nacional de Colombia. https://doi.org/10.15446/innovar.v32n83.99255
OECD, & Eurostat. (2018). OSLO Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on  Innovation,  4th  Edition,  The  Measurement  of  Scientific,  Technological  and  Innovation Activities (4th ed.). OECD Publisher. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en
Palm, K., & Algehed, J. (2017). Exploring enablers of innovative quality development in public administration. International  Journal  of  Quality  and  Service  Sciences , 9 (2),  203–217. https://doi.org/10.1108/IJQSS-03-2016-0021
Pradana,  I.  P.  Y.  B.,  Susanto,  E.,  &  Kumorotomo,  W.  (2022).  Analyzing  the  critical  factors  for innovation  sustainability  in  the  public  sector:  evidence  from  Indonesia. International Journal of Public Sector Management . https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2022-0044
Prastya, Y. R., & Sunaningsih, S. N. (2020). Analisis Penerapan Program Inovasi Pada Disdukcapil Kota  Magelang  Tahun  2020. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara  (JUAN) , 8 (2),  122–132. https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2686
Purnamasari,  A.  I.,  Wardani,  Y.  I.,  &  Hidayah,  D.  A.  (2020).  INOVASI  LAYANAN  TRANSAKSI  E- GOVERNMENT PADA BIDANG PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG. Prosiding Simposium Nasional .
Rafinzar, R. (2020). Inovasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Faktor Pendukung Dan Penghambat Program E-Musrenbang Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Publik , 6 (2), 228– 250. https://36.89.54.123/index.php/kolaborasi/article/view/3959
Rohman,  A.,  &  Larasati,  D.  C.  (2020).  Standar  Pelayanan  Publik  di  Era  Transisi  New  Normal. Reformasi :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 10 (2),  151–163. https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.1952
Safitri,  E.,  Reginaldis,  M.  M.,  &  Dumatubun,  N.  F.  M.  L.  (2021).  Implementasi  Inovasi  Samsat Delivery  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pelayanan  Publik  Pada  Kantor  Bersama  Samsat Merauke. Jurnal Administration and Public Service , 2 (1), 12–27.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index
Sinurat, H. P., & Sumanti, R. (2020). Tantangan Penerapan Inovasi di Kota Sabang. Spirit Publik ,
15 (1), 39–49. https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/37903/27288
Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. Matra Pembaruan , 3 (2), 99–108. https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108 Sørensen, E., & Torfing, J. (2012). Collaborative Innovation in the Public Sector. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal , 17 (1), 1–14.
https://www.innovation.cc/volumes-issues/2012_17_1_1_eva_sorensen_torfing_intro.pdf
Srimarchea, D. W., & Aziza, T. N. (2021). Penumbuh-kembangan Inovasi Melalui Laboratorium Inovasi Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. INOVASI: Jurnal Politik Dan Kebijakan , 18 (2), 169–177. https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i2.414
Sudrajat, A., & Andhika, L. (2021). Empirical Evidence Governance Innovation in Public Service.
Jurnal Bina Praja , 13 (3), 407–417. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.407-417
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Alfabeta.
Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik . STIA-LAN Press. https://zerosugar.files.wordpress.com/2012/04/e-book-inovasi-di-sektor-publik-yogi- suwarno.pdf
Torfing, J. (2019). Collaborative innovation in the public sector: the argument. Public Management Review , 21 (1), 1–11. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248
Torvinen, H., & Jansson, K. (2022). Public health care innovation lab tackling the barriers of public sector innovation. Public Management Review . https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2029107
Urquhart, R., Kendell, C., Cornelissen, E., Powell, B. J., Madden, L. L., Kissmann, G., Richmond, S. A., & Bender, J. L. (2021). Identifying factors influencing sustainability of innovations in cancer survivorship care: A qualitative study. BMJ Open , 11 (2). https://doi.org/10.1136/bmjopen- 2020-042503
Utomo, T. W. W. (2018). Inovasi Harga Mati (1st ed.). Rajagrafindo Persada.
Warsaw  School  of  Economics.  (2015). Poland  Competitiveness  Report  2015:  Innovation  and Poland’s  Performance  in  2007-2014 (Patricia  Koza  &  Grzegors  Siwicki,  Eds.;  1st  ed.).
Warsaw School of Economics Press. https://ssl-
kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGS- KGS/publikacje/Documents/poland_competitiveness_report_2015.pdf#page=241
Widodo,  S.,  Marpaung,  Z.  S.,  &  Santoso,  A.  D.  (2022).  What  Makes  Public  Sector  Innovation Sustainable?:  A  Case  Study  from  Indonesia. TEM  Journal , 11 (3),  1376–1384. https://doi.org/10.18421/TEM113-48
Wipulanusat, W., Panuwatwanich, K., Stewart, R. A., & Sunkpho, J. (2019). Drivers and barriers to innovation  in  the  Australian  public  service:  A  qualitative  thematic  analysis. Engineering Management in Production and Services , 11 (1), 7–22. https://doi.org/10.2478/emj-2019- 0001
Zica, T. D., & Fanida, E. H. (2022). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi PANDU CAKTI di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung. Publika , 10 (2), 487–498. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/45193