## REFORMASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH

## Muhammad Ramli Haba
Universitas Sawerigading Makassar Email : Muhammadramlihaba@gmail.com

## Abstract
The  objeZCDFctive  of  the  research  are  to  (1)  reveal  and  explain  the implementation of local Government functions in carrying out education program and the essence of authority possessed by each region, (2) reveal and explain the implementation  of  the  authority  possessed  by  each  region  based  on  Act  No.  32 year of 2004 and Act 20 year of 2003 together with institutional synergy, and (3) reveal  and  explain  the  participation  of  the  community  in  supporting  the implementation of the program of education. The results show that: (1) The local government  function  in  the  field  of  implementing  education  program  does  not work optimally, (2) Free education program has not been optimally implemented and  still  needs  improvement  particularly  those related  to  the  national  budget  on education  that  is  still  in  the  range  of  13%,  and  (3)  Community  participation  in reality is still low, whereas in fact the community is one of the important elements in education.
Keywords: Local Government, Education

## Abstrak
Pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  daerah  dalam  bidang  penyelenggaraan pendidikan berikut esensi kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah, dapat dikaji  dengan  mengungkap  dan  menjelaskan  implementasi  kewenangan  yang dimiliki  masing-masing  daerah  berdasarkan  Undang-undang  No.  23  tahun  2014 dan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  beserta  sinerji  kelembagaan,  dan mengungkap  dan  menjelaskan  partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung penyelenggaraan  pendidikan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan pendekatan  sosiologi  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pertama , pelaksanaan  fungsi  pemerintah  daerah  di  bidang  penyelenggaraan  pendidikan belum berjalan optimal. Kedua , program pendidikan gratis belum berjalan optimal dan  masih  membutuhkan  penyempurnaan  terutama  yang  berkaitan  dengan anggaran, yang hingga kini anggaran pendidikan masih minim. Ketiga , partisipasi masyarakat  masih  minim, padahal  masyarakat  sebagai  salah satu  elemen  penting dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Pendidikan

## PENDAHULUAN
entralisasi  pengelolaan  pendidikan  nasional  selama  Indonesia  merdeka menempatkan  Indonesia  pada  posisi  sebagai  negara  yang  jauh  tertinggal dibanding negara-negara lain di Indenesia . Oleh karena itu, harus didorong lahirnya  semangat  baru  dan  visi  yang  lebih  demokratis  dan  lebih  desentralisasi dalam  pengelolaan  bidang  pendidikan  sehingga  dapat  mengembangkan  potensi yang dimiliki daerah dalam pengelolaan pendidikan.
E.Utrecht. 1 kemudian  mengingatkan,  bahwa  :  “agar  Negara  hukum  dapat terwujud sesuai  tujuannya maka pada Negara hukum  itu harus didasarkan pada : a) asas legaliteit, yaitu semua tindakan alat-alat Negara harus didasarkan atas dan dibatasi  oleh  perundang-undangan  yang  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  dalam negara,  yaitu Undang-Undang Dasar  yang terdiri peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum; b) Asas perlindungan kebebasan dan hak pokok manusia semua orang yang ada di wiayah negara”. Sri  Widayanti, 2 mengemukakan “ Reformasi pendidikan  diharapkan  dapat  memberikan  implikasi  positif  pada  perbaikan  dan pembaharuan  sistem  pendidikan  ,  serta  mendorong  berbagai  inovasi  pendidikan dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  Nasional.  Tuntutan  refomasi  yan sangat  penting  adalah  demokratisasi,  yang  mengarah  pada  dua  hal  yakni pemberdayaan  masyarakat  dan  pemberdayaan  pemerintah (otonomi  daerah). Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  peran  pemerintah  pusat  akan  berkurang dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Isu  desentralisasi  selalu  menjadi  pembicaraan  yang  aktual,  hangat  dan bahkan  seringkali  menjadi  sensitif.  Hal  tersebut  juga  nampak  sejak  awal kemerdekaan  Indonesia.  Undang-undang  yang  pertama  dibuat  setelah  Indonesia merdeka  adalah  UU  Nomor  1  Tahun  1945  tentang  Peraturan  Mengenai Kedudukan  Komite  Nasional  Daerah.  Hal  tersebut  menunjukkan  pentingnya masalah desentralisasi di mata para pendiri Negara. Reformasi pemerintahan yang terjadi  di  Indonesia  telah  mengakibatkan  terjadinya  paradigma  sentralistis  yang lebih  luas  dan  nyata  kepada  daerah  serta  pemberdayaan  masyarakat (empowering ). Pendidikan adalah satu-satunya cara, dan hanya satu- yang satunya untuk  memperoleh sumber daya manusia berkualitas sebagai  asset utama  bangsa dan  paling  berharga  bagi  Negara.  Urusan  yang  menjadi  kewenangan  daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
1 Utrech,  E.,  1990. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia, Ichtiar Baru,lakarta, h. 132
2 Widayati, Sri. 2002. Reformasi Pendidikan Dasar , Grasindo, Jakarta, h. 77
S
Urusan  pemerintahan  wajib  adalah  suatu  urusan  pemerintahan  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  seperti pendidikan  dasar ,    kesehatan,  pemenuhan kebutuhan  hidup  minimal,  prasarana  lingkungan  dasar;  sedangkan  urusan pemerintahan  yang  bersifat  pilihan  terkait  erat  dengan  potensi  unggulan  dan kekhasan  daerah.  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  jika  diilustrasikan  maka fungsi penyelenggaraan pendidikan adalah fungsi esensial bagi suatu Negara atau pemerintahan,  baik  pemerintah,  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah kabupaten/kota seperti diuraikan penulis dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konstruksi dan Fakta Pendidikan di Era Otonomi Daerah
Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan  mandat  yang  harus  dilaksanakan  bangsa  Indonesia,  sebagaimana termaktub  pada  alinea  4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  NRI 1945)  yaitu  “.....untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia    yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  serta melaksanakan  ketertiban  umum  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, pada Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan  bahwa  setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan  mendapat manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya  demi meningkatkan  kualitas  hidup  demi  kesejahteraan  ummat  manusia.  Amanat tersebut  kemudian  dipertegas  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa “setiap  warga  Negara  berhak  mendapat  pendidikan”.  Sejalan  dengan  itu Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Reformasi  dalam  bidang  pendidikan  merupakan  reposisi  dan  bahkan rekonstruksi  pendidikan.  Asyumardi  Azra, 3 menyatakan,  “secara  garis  besar pencapaian  pendidikan  nasional  masih  jauh  dari  harapan,  apalagi  untuk  mampu bersaing secara kompetitif dengan perkembangan pendidikan pada tingkat global.
3 Azyumardi  Azra.  2006, Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  Rekonstruksi  dan Demokratisasi, Kompas Jakarta, h.13
Baik  secara  kuantitatif  maupun  kulitatif,  pendidikan  nasional  masih  memiliki banyak  kelemahan  mendasar”.  Pasal  31  ayat  (4)  UUD  NKR  1945,  secara  jelas menyatakan    bahwa    “pemerintah  mempunyai  suatu  kewajiban  konstitusi ( constitutional obligation) untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurannya  20%  dari  APBN  dan  APBD  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan  nasional”.  Kewajiban  konstitusional  tersebut dipertegas  kembali  dalam  UU  No,  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Kemauan  politik  ( political  will) pemerintah  dalam  mengimplementasikan UU  tentang  Pemerintahan  Daerah  ditunjukkan  dengan  terbitnya  Peraturan Pemrintah  No.38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota,  dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerinth  No.38/2007  mengurangi sentralisasi  kekuasaan  yang  berlebihan  di  masa  lampau  dan  untuk  menghindari dampak  dari  pengaturan  yang  baru  ini,  maka  berbagai  pihak  perlu  dilibatkan dalam  perumusan  kebijakan  operasional  otonomi  daerah,  khususnya  dalam pengelolaan  pendidikan,  yang  meliputi  aspek-aspek  kelembagaan,  kurikulum, sumber  daya  mausia,  pembiayaan,  dan  sarana  perasarana.  Paradigma  baru pendidikan  sebagai out  come  based mengharuskan  setiap  tetesan  dana,  tenaga dan  waktu  yang  dikeluarkan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  terukur. Disikursus paradigma pendidikan antara investmen based versus out  come based membawa  implikasi  imperative  terhadap  penataan  manajemen  pendidikan. Manajemen  perlu  ditata  secara  demokratis  kreatif,  dan  menguntungkan  bersama. Fungsi pendidikan perlu ditata ulang tidak hanya sekadar menjalankan tugas rutin mengajar.  Lebih  dari  itu,  menurut  hemat  penulis  yakni  mewujudkan  manusia terpelajar yang memiliki keahlian berkualitas tinggi.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi  Daerah  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  kemudian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  mengisyaratkan  mengenai  kemungkinan-kemungkinan  pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk pula di dalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan  bidang  pendidikan.  Pemberlakuan  undang-undang  tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pedidikan dari yang  bersifat sentralistik kepada  yang  lebih  lebih  bersifat  desentralistik.  Sektor  pendidikan  merupakan sector  pelayanan  dasar  yang  aan  mengalami  perubahan  secara  mendasar  dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiscal baik dari segi birokrasi
kewenangan  penyelenggaraan  pendidikn    maupun  dari  aspek  pendanaannya. Terkait  dengan  kebijakan  otonomi  pendidikan,  apakah  tidak  berpotensi memunculkan masalah; pemberbenturan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Benturan kebijakan pendidikan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota  tidak  terlepas  dari  adanya  pemahaman    berbeda,  sebagaimana temuan  penulis  dilokasi  penelitian:  a)  Kabupaten/Kota  berhak  mengatur kewenangannya  sendiri;  b)  Ketrsediaan  anggaran;  c)  Kemauan  Politik  ( Political Will )  d)  Ketidaksepakatan  terhadap  porsi  anggaran  penyelenggaraan  pendidikan. Berdasarkan  pendalaman  yang  dilakukan  penulis  di  lokasi  penelitian  ada semacam  ego  masing-masing  daeraah  dalam  memhami  konsep  otonomi  yang dilaksanakan.

## B. Sekilas Tentang Pendidikan Gratis
Program pendidikan gratis merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi  Selatan  sebagai  bentuk  komitmen  kepada  rakyat  telah  dilaksanakan melalui perjanjia  kerjasama antara Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan kabupaten  dan  kota  yang  tertuang  dalam  Nomor  :  04.B/VI/DIKNAS/2008.  Inti perjanjia tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menanggung 40% dan  Kabupaten/Kota  sebesar  60%,  kemudian  dipertegas  lagi  dengan  terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis. Berdasarkan data yag ada, Pemerintah Provinsi sedikitnya mengeluarkan anggaran 180 milyar pertahun  untuk  mendukung  program  pendidikan  gratis  tersebut,  diluar  anggaran yang  disiapkan  oleh    Peerintah  Kabupaten  Kota.  Kebijakan  Pemerintah  dalam mendorong  dalam  mendorong  Wajib  Belajar  (Wajar)  9  tahun  adalah  dengan meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah
Sejalan  dengan  itu,  Tilaar, 4 mengemukakan  bahwa  desentralisasi pendidikan  merupakan  suatu  keharusan,  Menurutnya  ada  tiga  hal  yang  berkaitan dengan  urgensi  desentralisasi  pendidikan.  Ketiga  hal  tersebut  adalah  :  (a) membangun  masyarakat  demokratis;  (b)  pengembangan social  capacity ;  dan  (c) peningkatan daya saing bangsa. Ketiga hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan  alasan  mengapa  desentralisasi  pendidikan  harus  dilakukan  oleh  bangsa Indonesia.  Komitmen  menerapkan  desentralisasi  pendidikan  dengan  tiga pendekatan  sebagaimana  dikemukakan  Tilaar  tersebut  dapat  dijadikan  acuan, namun pada sisi lain perlu pula diperhatikan karakteristik dan kemampuan daerah.
Kondisi  pendidikan  juga  tidak  terlepas  dari  adanya  praktek-praktek  yang menyimpang  dan  cenderung  menjadi  suatu  pembenaran.  Persoalan  pendidikan
4 Tilaar, H.A.R 1995, 50 Tahun Pendidikan Indonesia, Jakarta Grasindo/Gramedia, h. 20
sebagaimana  penulis  kemukakan  di  atas,  hampir  dialami  semua  daerah  di Indonesia  termasuk  di  Sulawesi  Selatan,  sehingga  mendorong  penulis  untuk melakukan kajian terhadap hal-hal yang melingkupi dunia pendidikan, khususnya dalam kaitan Reformasi Pendidikan Dalam Persektif Pemerintahan Daerah.

## C. Persoalan Pendidikan
Dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (Sisdiknas)    Pasal  1  disebutkan  bahwa  Pendidikan  adalah  Usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan spritual keagamaan,   pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara. Permasalahan klasik di dunia pendidikan yang sampai saat ini belum ada langkah- langkah strategis dari pemerintah untuk  mengatasinya adalah:
a. Kurangnya Pemerataan kesempatan pendidikan, sebagian besar masyarakat  merasa  hanya  memperoleh  kesempatan  pendidikan  terbatas  di tingkat sekolah dasar.
b. Rendahnya  tingkat  relevansi  pendidikan  dengan  kebutuhan  dunia  kerja, hal ini dapat dilihat dari jumlah angka pengangguran yang semakin meningkat di  Indonesia,  yang  kenyataanya  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  terbatasnya lapangan  kerja,  namun  adanya  perbedaan  yang  cukup  besar  antara  hasil pendidikan dan kebutuhan kerja.
c. Rendahnya  mutu  pendidikan  yang  indikatornya  dapat  dilihat  dari  tingkat prestasi  siswa,    semisal  kemampuan  membaca,    kemampuan  pada  pelajaran IPA dan Matematika. Studi The Third International Mathematic and Science Study  Repeat  TIMSS-R pada  tahun  2004  menyebutkan  bahwa  diantara  38 negara prestasi siswa SMP Indonesia berada pada urutan 32 untuk IPA dan 34 untuk Matematika.
Pemerataan  pendidikan,  memerlukan  langkah-langkah  yang  mencakup  hal- hal sebagai berikut:
d. Pertama ,  pemerintah  menanggung  biaya  minimum  pendidikan  yang diperlukan  anak  usia  sekolah/madrasah  baik  negeri  maupun  swasta  yang diberikan  secara  individual  kepada  siswa.  Dana  yang  diperoleh  dari masyarakat  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  sesuai  dengan keinginan masyarakat setempat.
e. Kedua ,  optimalisasi  sumber  daya  pendidikan  yang  sudah  tersedia  antara lain  melalui  pelaksanaan double  shift ,  pemberdayaan  SLTP  terbuka  dan
pembukaan  kelas  jauh  tanpa  mengorbankan  mutu  pendidikan  dan  tidak mengganggu kelangsungan hidup sekolah-sekolah swasta di sekitarnya.
f. Ketiga, memberdayakan  sekolah-sekolah  melalui  bantuan  dan  subsidi dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan pembelajaran siswa dan optimalisasi daya tampung yang tersedia.
g. Keempat, melanjutkan  pembangunan  unit  sekolah  baru  (USB)  dan  ruang kelas  baru  (RKB)  bagi  daerah-daerah  yang  membutuhkan  dengan memperhatikan  peta  pendidikan  di  tiap-tiap  daerah  sehingga  tidak mengganggu keberadaan sekolah swasta.
h. Kelima ,  memberikan  perhatian  khusus  bagi  anak  usia  sekolah  dari keluarga  miskin,  masyarakat  terpencil,  masyarakat  terisolasi,  dan  daerah kumuh  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  anak  usia  sekolah  untuk  tidak melanjutkan sekolah sesuai dengan jenjang usia.
i. Keenam, meningkatkan  partisipasi  anggota  masyarakat  dan  pemerintah daerah  untuk  ikut  serta  menangani  pengentasan  wajib  belajar  pendidikan dasar 9 tahun.
Di  era  pemerintahan  Presiden  Jokowi,  begitu  banyak  kebijakan  yang ditarapkan,  mulai  pada  batas  usia  sampai  pada  zonasi  kebijakan  ini  banyak dikeluhkan  oleh  orang  tua.  Bahwa  apa  yang  penulis  kemukakan  pada  dasarnya cukup  baik  namun  berat  dirasakan  oleh  masyarakat.  Pada  tahun  2020,  Manteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan 4 kebijakan, diantaranya :
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
2. Ubah sistem Zonasi PPDB;
3. Ubah konsep ujian sekolah;
4. Tunjangan khusus Guru berdampak bencana;
Dari  ke-4  kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  pencerahan dan manfaat bagi peserta didik, guru, dan para stakeholder pendidikan.

## D. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan
Bhenyamin  Hoessein, 5 mengemukakan  hakikat  negara  adalah  organisasi dan  dalam  organisasi  negara,  dapat  diidentifikasi  dua  macam  kelompok  organ yang memiliki perbedaan signifikan, Pertama adalah organ negara ( staatsorganen );  Kedua  adalah  organ-organ  pemerintah  ( regeringorganen )
5 Hoessein, Bhenyamin. 2002. Kebijakan Desentralisasi, Jurnal Administrasi Negara Vol. I, No. 02. , h. 196
Menurut Marbun, 6 dilihat dari sifatnya, wewenang pemerintahan dapat dibedakan atas expressimplied, fakultatif  dan vrij  bestuur .  Wewenang  yang  bersifat expressimplied adalah  wewenang  yang  jelas  maksud  dan  tujuannya,  terikat  pada waktu  tertentu dan tunduk  pada batasan-batasan hukum  tertulis  dan hukum  tidak tertulis,  isinya  dapat  bersifat  umum  dan  dapat  pula  bersifat  individual  konkrit.
Wewenang  pamerintahan  yang  bersifat  fakultatif  adalah  wewenang  yang peraturan  dasarnya  menentukan  kapan  dan  dalam  keadaan  bagaimana  suatu wewenang  dapat  dipergunakan.  Wewenang  pemerintahan  yang  bersifat vrij bestuur adalah  wewenang  yang  peraturan  dasarnya  memberikan  ruang  lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.
Tabel 1 Tipologi Kewenangan-kewenangan Pendidikan yang dapat Didesentralisasikan Komponen Kewenangan Organisasi dan Proses Belajar Mengajar 1.Menentulan sekolah mana yang dapat diikuti seorang murid. 2.Waktu belajar di sekolah 3.Kurikulum 4.Metode pembelajaran Manajemen Guru 1.Memilih dan memberhentikan kepala sekolah 2.Memilih dan memberhentikan guru 3.Mamenentukan gaji guru 4.Memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru 5.Menentukan dan mengadakan pelatihan kepada guru Struktur dan perencanaan 1.Membuka atau menutup suatu sekolah 2.Menentukan program yang ditawarkan sekolah 3.Defiisi dari isi mata pelajaran 4.Pengawasan atas kinerja sekolah Sumber daya 1.Program pengembangan sekolah 2.Alokasi anggaran untuk guru dan tenaga administratif 3.Alokasi anggaran non personil 4.Alokasi anggaran untuk pelatihan guru
Sumber  :  Organization  for  Economic  Coorperation  adn  Developemen  (OECD) Methodology seperti dikutip dalam Burki.Et,al
6 Marbun, S.F  (penyunting) 2001 Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty. Yogyakarta, h.123
Bila otonomi daerah menunjuk pada hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat, maka hal tersebut hanya mungkin jika Pemerintah Pusat mendesentralisasikan  atau  menyerahkan  wewenang  pemerintahan  kepada  daerah otonom.  Mengenai  asas  desentralisasi,  ada  banyak  definisi,  sebagaimana  telah penulis kemukakan sebelumnya.
Secara  konseptual,  penerapan  asas  desentralisasi  didasari  oleh  keinginan menciptakan  demokrasi,  pemerataan  dan  efisiensi.  Diasumsikan  bahwa desentralisasi  akan  menciptakan  demokrasi  melalui  partisipasi  masyarakat  lokal. Dengan  sistem  yang  demokratis  ini  diharapkan  akan  mendorong  tercapainya pemerataan  pembangunan  terutama  di  daerah  pedesaan  dimana  sebagian  besar masyarakat  tinggal.  Sedangkan  efisiensi  dapat  meningkat  karena  jarak  antara pemerintah  lokal  dengan  masyarakat  menjadi  lebih  dekat,  penggunaan  sumber daya digunakan saat dibutuhkan dan masalah diidentifikasi oleh masyarakat lokal sehingga  tak  perlu  birokrasi  yang  besar  untuk  mendukung  pemerintah  lokal. Dalam kaitan  desentralisasi pendidikan. Fasli  Djalal dkk, 7 menemukan relasi antara  desentralisasi  dengan  manajemen  pendidikan  dengan  mengatakan bahwa:
"Desentralisasi  pendidikan  adalah  sistem  manajemen  untuk  mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kepada kebhinekaan. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas."
Dikemukakan  oleh  Suyanto  dalam Riant  Nugroho  bahwa  dengan  desen - tralisasi,  maka  setiap  daerah  harus  membangun  manajemen  pendidikan daerah  yang  desentralistik  dan  unggul  agar  dapat  membangun  SDM  yang unggul,  dan  pada  akhirnya  membangun  keunggulan  daerah.  Dikemukakan oleh Suyanto dalam Riant Nugroho bahwa:
"Pendidikan  memiliki  fungsi  penting  bagi  daerah  terutama  untuk  meningkatkan kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Daerah  yang  tidak  memiliki  SDM  (dan sumber  dana  yang memadai)  dapat  dipastikan  tidak  begitu  mendukung program  desentralisasi  dalam  pendidikan.  Sebab  setelah  pemerintah  pusat memberikan otonomi kepada daerah, daerah memang harus  lebih bersifat kreatif,  mandiri,  dan  mampu  mengembangkan  daerahnya  demi  untuk
7 Fasli Jalal, 2001, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.
kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pendidikan di daerahnya. Oleh sebab itu, dalam era otonomi pendidikan, daerah perlu membangun sektor pendidikan  secara  baik  agar  sektor  ini  mampu  dijadikan  penggerak  bagi kemajuan daerah” 8
Selanjutnya  desentralisasi  bukan  saja  memperbaiki  kualitas  keputusan tetapi  juga  kualitas  pengambilan  keputusan.  Dengan  desentralisasi,  pengambilan keputusan  lebih  cepat,  lebih  luwes  dan  konstruktif.  Istilah  desentralisasi  muncul dalam  paket  UU  tentang  otonomi  daerah  yang  pelaksanaannya  dilatar  belakangi oleh  keinginan  segenap  lapisan  masyarakat  untuk  melakukan  reformasi  dalam semua bidang pemerintahan.

## E. Paradigma Baru Pendidikan
Era  otonomi  daerah  telah  mengakibatkan  terjadinya  pergeseran  arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, meliputi berbagai aspek  mendasar  yang  saling  berkaitan.  Aspek  dimaksud  sebagaimana dikemukakan  Fasli  Jalal, 9 yaitu  (1)  dari  sentralistik  menjadi  desentralistik,  (2) dari  kebijakan  yang top  down ke  kebijakan  yang bottom  up ,  (3)  dari  orientasi pengembangan  parsial  menjadi  orientasi  pengembangan  holistik,  (4)  dari  peran pemerintah  sangat  dominan  ke  meningkatnya  peranserta  masyarakat  secara kualitatif  dan  kuantitatif,  serta  (5)  dari  lemahnya  peran  institusi  non  sekolah  ke pemberdayaan institusi masyarakat, baik keluarga, LSM, pesantren, maupun dunia usaha.
Agak  berbeda  dengan  hal  tersebut,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan mengemukakan bahwa selain perubahan paradigma dari “sentralistik ke  desentralistik”  dan  orientasi  pendekatan  “dari  atas  ke  bawah”  ( top  down approach )  ke  pendekatan  “dari  bawah  ke  atas”  ( bottom  up  approach ) sebagaimana  yang  sudah  disebut  dalam  buku  Fasli  Jalal,  juga  disebutkan  tiga paradigma  baru  pendidikan  lainnya,  yaitu  dari  “birokrasi  berlebihan”  ke “debirokratisasi”,  dari  “Manajemen  Tertutup”  ( Closed  Management )  ke “Manajemen  Terbuka”  ( Open  Management ),  dan  pengembangan  pendidikan,
8 Riant  Nugroho,  (2008) Kebijakan  Pendidikan  Yang  Unggul, Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, h. 50
9 Fasli Jalal, 2001, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, h. 5
termasuk  biayanya,  “terbesar  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah”  berubah  ke “sebagian  besar  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua  siswa  dan  masyarakat ( stakeholders ).
Bila  kedua  pendapat  di  atas  dianalisis  dan  disintesakan,  maka  wujud pergeseran paradigma pendidikan tersebut meliputi sebagai berikut.;
a. Dari sentralisasi ke desentralisasi pendidikan;
b. Dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang bottom up;
c. Dari  orientasi  pengembangan  yang  parsial  ke  orintasi  pengembangan yang holistic
d. Dari  peran  pemerintah  yang  dominan  ke  mingkatnya  peran  serta masyarakat ecara kualitatif dan kuantitatif
e. Dari  lemahnya  peran  institusi  non  sekolah  ke  pemberdayaan  isntitusi masyarakat;
f. Dari birokrasi ke debirokratisasi;
g. Dari  menejemen  tertutup  (close  managemen)  ke  manageman  terbuka (open managemen);
h. Dari  pengembangan  pendidikan  terbesar  menjadi  tanggungjawab pemerintah  berubah  ke  sebahagian  besar  menjadi  tanggungjawab  orang ua siswa dan masyarakat (stakeholder)
Sebelum  era  reformasi,  pengelolaan  pendidikan  sangat  sentralistik. Hampir  seluruh  kebijakan  pendidikan  dan  pengelolaan  pelaksanaan  pendidikan diatur  dari  Depdikbud.  Seluruh  jajaran,  tingkat  Kanwil  Depdikbud,  tingkat Kakandep  Dikbud  Kabupaten/Kota,  bahkan  sampai  di  sekolah-sekolah  harus mengikuti  dan  taat  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  seragam  secara  nasional, dan  petunjuk-petunjuk  pelaksanaannya.  Pelimpahan  sebagian  wewenang  dan tanggung  jawab  dari  Depdiknas  ke  Dinas  Pendidikan  Provinsi,  dan  sebagian lainnya  kepada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota,  bahkan  juga  kepada  sekolah- sekolah. Pada perguruan tinggi negeri/swasta  dilimpahkan kepada rektor, bahkan juga pada fakultas, dan juga pada jurusan/program studi.
Paradigma  baru  pendidikan  nasional  memberikan  ruang  kepada kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota, membuat Peraturan-Peraturan Daerah, mengenai  pendidikan tingkat  Kabupaten/Kota. Dengan desentralisasi  manajemen pendidikan,  Dinas  Pendidikan  tingkat  kabupaten/kota  sebagai  perangkat pemerintah  kabupaten/kota  yang  otonom,  dapat  membuat  kebijakan  kebijakan pendidikan,  masing-masing  sesuai  wewenang  yang  dilimpahkan  kepada pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  bidang  pendidikan.  Di  lain  pihak,  seseorang
mungkin  berpendapat  bahwa  "pendidikan  ialah  metode  fundamental  untuk memajukan dan memperbarui masyarakat" dan bahwa "itu adalah sebagai masalah setiap  orang  yang berminat  dengan  pendidikan  untuk  menggunakan  sekolah sebagai alat utama dan paling efektif untuk memajukan dan memperbaharui suatu masyarakat."
Penjelasan di atas memberi penegasan bahwa ada korelasi yang signifikan antara  masyarakat  dengan  pendidikan.  Bahwa  untuk  dapat  menunaikan  semua fungsi kemanusiaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat, atau dalam pengertian bagaimana  manusia  (individu)    mampu  menunaikan  kewajiban  di  dalam kehidupan  sosialnya  perlu  ada  kesadaran-kesadaran  nilai  dan  kecakapan- kecakapan  tertentu.  Dan  tentu  saja  kesadaran-kesadaran  dan  kecakapan  itu  tidak ada  dengan  begitu  saja,  melainkan  membutuhkan  suatu  proses  tersendiri.  Jika didiskripsikan  dalam  tulisan  ini,  maka  penulis  menilai  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  pendidikan  menjadi  suatu  keharusan  dan  tidak  diabaikan  oleh pengambil kebijakan.

## PENUTUP
Reformasi  dala  bidang  pendidikan  merupakan  reposisi  bahkan  rekonstruksi pendidikan,  secara  garis  besar  pencapaian  pendidikan  nasional  masih  jauh  dari harapan,  apalagi  untuk  mampu  bersain  secara  kompetitif  dengan  perkembangan pendidikan  pada  tingkat  global,  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif, pendidikan nasional masih memiliki banyak kelemahan mendasar.
Jika  dicermati  kondisi  pendidikan  di  Indonesia  secara  kuantitatif  mengalami kemajuan,  berbagai  usaha  pemerintah  dalam  hal  ini  Departemen  Pendidikan Nasional sebagai perpanjangan tangan perpanjangan kebijakan negara baik tingkat ide maupun konsep, UU Sisdiknas, otonomi pendidikan, alokasi 20% dari APBN dan  APBD  untuk  pendidikan,  manajemen  persekolahan,  Manajemen  Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), merupakan langkah maju  yang  harus  dikonkritkan,  selanjutnya  semangat  reformasi  harus  dijalankan sehingga mampu  mewarnai  dan mewujudkan perubahan-perubahan kearah  yang lebih baik.
Strategi  pembangunan  pendidikan  yang  efektif  mutlak  diperlukan,  yaitu  strategi pembangunan  yang  memberdayakan,  memberikan  kepercayaan  yang  lebih  luas dan mengembalikan urusan pengelolaan kepada sekolah, karena selama ini sistem yang dijalankan selama masa orde baru sangat sentralistik, Peran pemerintah lebih
ditekankan  pada  pelayanan,  agar  proses  pendidikan  di  sekolah    berjalan  secara efektif dan efisien.
Reformasi  pendidikan  dapat  memberikan  implikasi  positif  pada  perbaikan  dan pembaharuan  sistem  pendidikan,  serta  mendorong  berbagai  inovasi  pendidikan dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional.  Tuntutan  reformasi  yang sangat  penting  adalah  demokratisasi  yang  mengarah  pada  dua  hal  yaitu pemberdayaan  masyarakat  dan  pemberdayaan  pemerintah  daerah  (otonomi daerah).  selain  itu  pasrtisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan  menjadi  suatu keharusan dan tidak diabaikan oleh pengambil kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azyumardi  Azra.  2006, Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  Rekonstruksi  dan Demokratisasi, Kompas Jakarta.
Fasli Jalal,  2001, Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks  Otonomi  Daerah, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.
Hamzah Halim, (2009) Persekongkolan Politik Lokal study atas relassi antara Eksekutif dan Legislatif. Makassar: PUKAT Indonesia
Hoessein, Bhenyamin. 2002. Kebijakan Desentralisasi, Jurnal Administrasi Negara Vol.
I, No. 02.
Marbun,  S.F    (penyunting)  2001 Peradilan  Administrasi  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia, Liberty. Yogyakarta
RDH.  Koesoemahatmadja,  1979. Pengantar  Ke  Arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung
Riant  Nugroho,  (2008) Kebijakan  Pendidikan  Yang  Unggul, Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Tilaar, H.A.R 1995, 50 Tahun Pendidikan Indonesia, Jakarta Grasindo/Gramedia.
---------------------    2002. Membedah Pendidikan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta.
Utrech,  E.,  1990. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia, Ichtiar Baru,lakarta.
Utrech,  E.,  1990. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia, Ichtiar Baru,lakarta.
Widayati, Sri. 2002. Reformasi Pendidikan Dasar , Grasindo, Jakarta.