## Analisis Politik Keuangan Daerah di Era Desentralisasi
Studi Akuntabilitas Kebijakan “Program Banjar Cerdas”
di Kota Banjar tahun 2013
Oleh Deni Fauzi Ramdani Email : denifauziramdani@gmail.com Prodi Administrasi Negara, FISIP Universitas Serang Raya
This  research  aims  to  analyze  the  Policy  of  Smart  Banjar  Program  (SBP)  as  a  pro    public- budget  policies  implemented  in  Banjar  city    is  a  political  model  that  comes  after  the  local financial decentralization. Measuring with the accountability studies expected to find new local political  dynamics  in  the  contestation  will  be  the  mapping  of  budgeting  and  budgeting mechanism to buget review in a decentralized system that is more complex than the previous era. Studies accountability in the process of formulating and implementing policy seen from the distribution  of  local  budgets  in  accordance  with  the  implementation  of  Good  Governance within the framework of local autonomy is an important study. Because of the budget is driven not only be done in a democratic for formulating process, but also should be more pro-poor and  pro  improvement  of  human  development  indicators.  The  lack  of    public    accountability policy which could be involved in monitoring and evaluation. In this space included in assessing public policies  that are being implemented. Public  know the outcome, impact or implications of policies being implemented. The important part is expected in public accountability is the need review and reform on this policy in terms of free education through SBP in the peride 2013.
Using  the    analytical  tool    from  David  Easton  is  combined  JD  Stewart  that  accountability identifies  five  levels:  Policy  Accountability  as  accountability  for  policy  choices  are  made; Accountability Program as the accountability for the achievement of objectives / outcomes  and effectiveness  are  achieved;  Performance  accountabilty  as  accountability  towards  the achievement of efficient activity; Process accountabilty as accountability for the use-process, procedure,  or  a  decent  size  in  implementing  measures  adopted;  Probity  and  legality Accountability as accountability for legality and honesty of the use of funds in accordance with approved budgets or obedience to the laws in force.
The  methode  Based  on  a  qualitative  approach  uses  a  type  of  descriptive  with  case  study. Accountability mechanism from any process of accountability in SBP policy in Banjar in 2013 are still experiencing a gap in minimizing accountability so that the process is less transparent, effective  and  efficient.  SBP  policies  still  biased  by  political  interests  ahead  of  the  elections (pilkada) of 2013. In addition, elements of society, NGOs, Banjar community in general who became  the  subject  of  accountability  does  not  get  valid  data  and  information  so  that accountability externally inadequate.
Keyword:   Accountability, Good Governance, Decentralization
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Tulisan  ini  hendak  menjelaskan bagaimana  perubahan  proses  kebijakan  di era desentralisasi setelah melampaui beberapa  tahapan  era  reformasi  yang mempengaruhi
tatanan kebijakan pemerintah  terutama  dalam  pengelolaan kebijakan sosial untuk memberikan pelayanan hak-hak dasar yaitu peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  dalam kebijakan  pendidikan.  Kebijakan  sosial dalam  bidang  pendidikan  yang  dikenal dengan  Kebijakan  Program  Banjar  Cerdas (PBC) tersebut sebagai bagian dari langkah politik  walikota  Banjar  sebagai  kepala daerah  yang  akhirnya  menuai  dukungan luas  dari  mayoritas  warga.  Sehingga Walikota  Banjar  Herman  Sutrisno  dapat memenangkan kembali pertarungan Pemilihan kepala daerah dengan mencalonkan  istrinya  sebagai  Walikota Banjar Periode 2013-2018.
Kajian  Kebijakan  Sosial  dalam  era desentralisasi di Kota Banjar sudah pernah ditulis dalam tesis Kebijakan Sosial di Kota Banjar,  sebuah  studi  kasus  tentang  pola kebijakan  sosial  dan  populisme  baru  di tingkat  lokal  di  Indonesia  (Asep  Mulyana, 2011).  Pelembagaan kebijakan sosial yang mendorong kesejahteraan rakyat dalam tata kelola  pemerintahan  daerah  di  Indonesia mendorong  lahirnya  rezim  kesejahteraan ditingkat  lokal.  Kebijakan  yang  saat  ini diterapkan di Kota Banjar sebenarnya sudah dilakukan di daerah lain di Indonesia seperti jembrana, Blitar dan Jakarta.
Maka bisa dikatakan kalau pemerintahan Kota Banjar mampu menangkap  kesempatan  yang  diberikan rezim  desentralisme  untuk  memajukan kesejahteraan daerahnya melalui kebijakan sosial. Namun demikian kebijakan sosial ini tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada  kontrol  dari  semua  pihak  baik  dari DPRD  selaku  badan  legislatif  maupun masyarakat  yang  memberikan  mandat kekuasaan. Maka dengan pelaksanaan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan disemua tingkatan. Akuntabilitas  menuntut  setiap  kegiatan program  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan program  penyelenggaraan  negara  harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip  akuntabilitas  ini  sangat relevan  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah. Karena dengan prinsip ini diharapkan  fungsi  pemerintahan  daerah dapat  dilaksanakan  secara  optimal, efektif, dan  efisien  sesuai  kebutuhan  masyarakat. Dalam  konteks  ini,  pengelolaan  dan pelaksanaan  kekuasaan  sangat  relevan dengan  pola-pola governance (suyanto, 2002). Selain itu kuatnya wewenang kepala daerah saat ini dalam menentukan kebijakan sosial menimbulkan kekhawatiran  terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan  didaerah.  Ini  akan  menghambat pelaksanaan  akuntabilitas  publik  (public accountability)  pemerintahan  daerah  dan perwujudan Good  Governance secara keseluruhan.
Terwujudnya Good Governance selain menciptakan
mekanisme check  and  balances dalam hubungan kekuasaan antara DPRD, Kepala Daerah  dan  masyarakat.  Hal  ini  juga  akan melahirkan pemerintahan yang akan bertanggungjawab (akuntabel).
Maka  adanya  pertanggungjawaban kepada  publik  ( public  accountability ) sangat  penting  dalam  negara  demokrasi. Dengan  demikian  akuntabilitas  publik  di pemerintahan  daerah  sangat  menentukan makna  otonomi  daerah  bagi  masyarakat setempat sebagai upaya mewujudkan Good
Governance dan merealisasikan pemerintahan yang demokratis.
Ada  beberapa  pijakan  penting sebagai alasan pemilihan topik dalam kajian ini  adalah; pertama ,  akuntabilitas  publik sangat  penting  dalam  rangka  otonomi daerah  sebagai  bagian  dari  prinsip  untuk mewujudkan Good  Governance serta merealisasikan  pemerintahan  demokratis. Kedua ,  anggaran  merupakan  persoalan
Analisis Politik Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Studi Akuntabilitas Kebijakan “Program Banjar Cerdas” di Kota Banjar tahun 2013
sangat mendasar, sehingga politik keuangan daerah  merupakan  proses  dominan  dalam pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dan pelaksanaan  otonominya,  hal  ini  juga merupakan  bagian  dari  implementasi Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  serta  dikaitkan  dengan  desentralisasi fiskal yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah  saat  ini. Ketiga ,  pentingnya  kajian akuntabilitas agar bisa melakukan pengujian  dan  penilaian  terhadap  program yang dijalankan apakah sesuai berdasarkan kinerja yang akan dicapai atau manajemen program dan penganggaran berbasis kepada kepentingan  politik  ( conflict  of  interest ). Sehingga sudah menjadi bentuk yang nyata dalam implementasi bukan hanya dijadikan blueprint .
Studi  akuntabilitas  publik  dalam kebijakan  dilihat  dari  distribusi  anggaran daerah pada bidang pendidikan merupakan kajian menarik. Karena anggaran didorong bukan  hanya  harus  dilakukan  secara demokratis  dari  proses  penyusunanya, tetapi juga harus didorong lebih pro rakyat miskin  dan  pro  terhadap  perbaikan indikator-indikator  pembangunan  manusia misalnya pendidikan dan kesehatan. Untuk itu  diperlukan  adanya  akuntabilitas  publik dimana publik bisa terlibat dalam monitoring  dan  evaluasi.  Dalam  ruang  ini publik  diikutkan  dalam  menilai  kebijakan yang sedang dilaksanakan. Dengan pelibatan ini  publik  bisa  mengetahui  hasil, dampak atau implikasi dari kebijakan yang sedang  dilaksanakan.  Bagian  yang  penting yang diharapkan dalam akuntabilitas publik adalah  kebutuhan  review  (tinjau  ulang) serta  reform  (perbaikan)  atas  kebijakan dalam  hal  ini  pendidikan  gratis  melalui Kebijakan Program Banjar Cerdas.
Pemerintah  Kota  Banjar  yang dipimpin  Wali  Kota  Dr.  dr.  H.  Herman Sutrisno,  MM  mulai  Mei  2013  melakukan program  kebijakan  pembebasan  biaya sekolah  mulai  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD) hingga SMA/SMK sederajat khusus berlaku bagi  siswa  yang  berasal  dari  Kota  Banjar dan siswa  yang orang tuanya PNS di  Kota
Banjar  (  Pikiran  Rakyat,  2013).  Kebijakan ini  dilaksanakan  dengan  istilah  Program Banjar  Cerdas  (PBC)  yang  modelnya hampir  sama  dengan  program  Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan dari APBN. Hanya saja PBC ini  untuk  membiaya  kebutuhan  biaya sekolah  tingkat  menengah  atas,  SMA  dan yang sederajat.
Dalam  perumusan  anggaran  pada dasarnya  merupakan  hal  yang  netral. Anggaran  daerah  dipahami  merupakan bagian  dari  estimasi  keuangan  yang didalamnya  kita  bisa  mengetahui  pilihan kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah dan  pihak  legislatif.  Itulah  yang  menjadi konsep  dasar  yang  bisa  dipakai  untuk memahami  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  (APBD)  dalam  hal  ini kebijakan  mengenai  PBC.  Tetapi  pada akhirnya akan bernilai politis karena dalam prosesnya  melibatkan  DPRD  dan  pihak eksekutif  dalam  memutuskan  kebijakan tersebut.
Tidak  berlebihan  analisa  mengarah pada  kebijakan  populis  ini  bukan  hanya sekedar bernilai sebagai  program yang pro publik  tetapi  bermuatan  politis.  Karena kalau  kita  lihat  kebijakan  ini  digulirkan bersamaan dengan pemilukada yang dilaksanakan bulan agustus 2013. Tentu ini sangat  menguntungkan  kandidat  yang diusung  oleh  Walikota incumbent .  Dan inilah  yang  membuat  penyusunan  pada akhirnya merupakan produk dari pertarungan kepentingan.
2. Pernyataan Riset
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas,  penelitian  ini  ditujukan  untuk menjawab pertanyaan
Bagaimana
Akuntabiltas Kebijakan Pendidikan Gratis  melalui kebijakan  Program Banjar  Cerdas  (PBC)  di  Kota  Banjar Periode 2013-2014   ?
3. Kerangka Teori Teori-teori  yang  akan  dielaborasi dibawah  ini  adalah  untuk  memberikan penjelasan  berupa  teori  dan  konsep  yang mengkerangkai pemikiran mengenai akuntabilitas publik dalam politik keuangan
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
daerah    di  era  desentralisasi  di  Indonesia dengan  studi  kasus  pada  kebijakan pendidikan gratis “Program Banjar Cerdas” sebagai  dasar  pijakan  dalam  mengkaji bagaimana formulasi dan alokasi penganggaran dalam merealisasikan kebijakan  PBC.  Maka  perlu  kiranya  kita mengetahui  teori  dan  konsep  otonomi daerah, governance desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas  publik  dalam  penganggaran ( Buget Accountability ).
Akuntabilitas  merupakan  salahsatu konsep  kepemerintahan  yang  luas  yang lebih  dikenal  dengan  akuntabilitas  publik. Akuntabilitas  publik  adalah  salahsatu prinsip dasar dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang baik ( Good Governance ). Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam  suasana  manajemen  pemerintahan yang  transparan,  demokratis  dan  adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Akuntabilitas mencakup dua komponen hak dan kewajiban yaitu kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat (slide perkuliahan PKD, 2014).
Menurut JD Stewart
yang disampaikan  Rizal  Djalil  (2014)  bahwa akuntabilitas bisa dilihat dari sudut pandang fungsional  dengan  mengidentifikasikan akuntabilitas  publik  terdiri  dari  lima tingkatan:
a. Policy Accountability , yakni akuntabilitas  atas  pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat;
b. Program Accountability, yakni akuntabiitas atas pencapaian tujuan/hasil  dan  efektivitas  yang dicapai;
c. Performance  Accountabilty ,  yakni akuntabilitas  terhadap  pencapaian kegiatan yang efisien;
d. Process Accountabilty, yakni akuntabilitas atas penggunaan prosess, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan;
e. Probity and legality Accountability, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran  penggunaan  dana  sesuai
anggaran yang disetujui atau ketaatan  terhadap  undang-undang yang berlaku.
Sebagai kerangka penelitian penulis mempadu-padankan  siklus  kebijakan  yang dicetuskan  oleh  David  Easton  (1984) dengan  5  model  akuntabilitas JD  Stewart . Easton  menguraikan  kebijakan  sebagai hasil dari masukan ( input) yang terdiri dari dua  hal  yaitu  tuntutan  masyarakat  dan dukungan penuh publik. Selanjutnya digulirkan  pada  tahap  sistem  dan  proses politik  untuk  menghasilkan  sebuah output yang  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat sebagai keputusan atau kebijakan.
Siklus kebijakan Easton
memudahkan  penulis  dalam  mengurai akuntabilitas  kebijakan  model JD  Stewart . Tahapannya jelas diuraikan sebagai kerangka  5  model  akuntabilitas.  Tahapan pertama hak publik mendapatkan pendidikan  gratis  di  Kota  Banjar  sebagai input karena  ada  tuntutan  dan  dukungan dari masyarakat untuk menganalisis akuntabilitas  maka  memakai Policy Accountability (akuntabilitas  atas  pilihan- pilihan kebijakan yang dibuat).
Siklus berikutnya yaitu pada tahapan  proses  perumusan  dan  legislasi oleh  pihak  eksekutif  dan  legislatif  sebagai proses  politik  yang  akan  menghasilkan sebuah  kebijakan  baru.  Pada  tahapan  ini menggunakan dua model akuntabilitas yaitu pertama , Process  Accountabilty, yakni akuntabilitas  atas  penggunaan  prosess, prosedur,  atau  ukuran  yang  layak  dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan. Kedua , Probity  and  legality Accountability, yakni  akuntabilitas  atas legalitas  dan  kejujuran  penggunaan  dana sesuai  anggaran  yang  disetujui  atau ketaatan  terhadap  undang-undang  yang berlaku.
Tahapan  terakhir  yaitu  pada output kebijakan, dimana sudah menjadi keputusan berupa program pendidikan yaitu Program Banjar Cerdas (PBC). Dimana alat analisisnya  dua  model  akuntabilitas  yaitu; pertama , Program  Accountability, yakni akuntabiitas  atas  pencapaian  tujuan/hasil
Analisis Politik Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Studi Akuntabilitas Kebijakan “Program Banjar Cerdas” di Kota Banjar tahun 2013
dan  efektivitas  yang  dicapai. Kedua , Performance Accountabilty , yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.

## Alur Berfikir dalam Kerangka Teori

## 4. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menekankan  pada proses  dalam  melihat  realita  dalam  politik lokal  yang  terjadi  di  Kota  Banjar.  jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif ( qualitative approach) .  Menurut  Sarantakos  (1993) metode merupakan instrumen untuk peneliti sosial dengan memilih elemen dasar dalam metodologinya,  seperti  persepsi  terhadap realiti,  definisi  tentang  ilmu,  persepsi tentang perilaku manusia,tujuan penelitian. Sedangkan  metodologi  kualitatif  bertujuan untuk  menggali  lebih  dalam  sebuah fenomena  yang  ada    dalam  hal  ini  adalah studi  akuntabilitas  program  pada  sector pendidikan yang bisa mempengaruhi proses penganggaran  atau  melegitimasi  sebuah kebijakan.  Penelitian  dengan  menggunkan metodologi kualitatif bukan hanya menggambarkan apa yang tampak melainkan meneliti yang fenomena itu bisa terjadi secara rinci dan teliti.
Metode  yang  digunakan  kali  ini dengan studi kasus dari kebijakan Pemerintah  kota  Banjar  dalam  program pendidikan gratis dengan kebijakan program  Banjar  cerdas  (PBC).  Melihat bagaimana  proses  anggaran  dijadikan
sebuah  arena  dalam  mengambil  kebijakan yang  berkaitan  dengan  isu  kesejahteraan dan  langsung  berhubungan  dengan  publik yang melibatkan berbagai aktor.  Karena itu studi  kasus  bersifat  naturalistik  atau alamiah. Menurut Yin, suatu inkuri empiris yang  menyelediki  fenomena  di  dalam konteks  kehidupan  nyata,  apabila  batas  – batas  antara  fenomena  dan  konteks  tidak tampak dengan tegas, dan dimana menggunakan  multisumber  bukti  yang dimanfaatkan (Yin, 1996). Tujuan dari studi kasus  sendiri  mempelajari  secara  intensif tentang latar belakang menggunakan multisumber bukti dimanfaatkan.
Studi  kasus  juga  mengharuskan adanya bounded (batasan)  untuk  menggali lebih  mendalam  satu  penelitian  yang hendak  digali.  Dalam  hal  ini  kami mengambil data tentang kebijakan pendidikan gratis melalui program Walikota Banjar “Program Banjar Cerdas” yang  dilaksanakan  pada  periode  2013. Penelitian  ini,  penulis  berusaha  memotret peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya kemudian  dilukiskan  sebagaimana  adanya. Masalah yang diteliti adalah masalah yang terjadi  pada  saat  penelitian  dilaksanakan, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku  pada  saat  itu  dan  belum  tentu relevan  jika  digunakan  dimasa  yang  akan datang.  Karena  itu  penelitian  deskriptif tidak selamanya menuntut hipotesis.

## B. PEMBAHASAN
1. Setting Politik Keuangan Daerah pada Kebijakan PBC
Peran aktor politik dalam dinamika penganggaran Kota Banjar didominasi oleh peran  eksekutif  sebagai  pemegang  kuasa anggaran. Lebih khusus lagi peran Walikota Banjar  yang  mempunyai  peran  dominan dalam menentukan setiap kebijakan. Tidak adanya pembagian kekuasaan pada wakilnya  dengan  jelas  membuat  wakil walikota  Banjar  tidak  begitu  berperan dalam  menentukan  kebijakan-kebijakan strategis.  Terlebih  lagi  kebijakan  sosial yang  menyangkut  kebijakan  langsung dengan  masyarakat.  Hal  ini  berimplikasi
Proses Perumusan dan Legislasi oleh eksekutif dan legislatif (sistem dan proses politik) Process  Accountability, Probity and  legality  Accountability (melihat bagiamana  anggaran  publik dirumuskan  dan  dialokasikan sesuai prosedur Policy Accountability (akuntabilitas atas pilihan- pilihan  kebijakan  yang dibuat) Kebijakan Pendidikan Gratis PBC ( output ) Hak  publik mendapatkan alokasi Pendidikan Gratis ( Input ) Program and Performance Accountability (akuntabiitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektivitas yang dicapai)
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
pada  populisme  personal  yang  hanya dimiliki oleh Walikota Banjar.
Memanfaatkan  momentum  dalam sebuah kebijakan sosial untuk kepentingan politik  merupakan  hal  yang  lumrah  bagi pemegang jabatan politik. Setiap kesempatan bisa menjadi peluang mendongkrak popularitas dalam membangun  citra  positif  kepemimpinan. Hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  salahsatu anggota  DPRD  Kota  Banjar  dalam  sebuah wawancara
Kenapa lebih kencang (cepat)
merealisasikan  program  banjar  cerdas padahal  provinsi  Jabar  yang  lebih  dahulu mewacanakan  saja  programnya  belum dimulai,  Saya  lihat  kebijakan    karena  ada kepentingan  x  yaitu    kepentingan  pilkada pada  saat  itu,  yang  menjadi  pertanyaan berikutnya  pada  waktu  itu  apakah  kita mampu  memenuhi  anggarannya.  Maka saya selalu menyampaikan kepada masyarakat  bahwa  program  pendidikan gratis,  beras  gratis  bukan  pemberian pribadi walikota tetapi
program
pemerintah.  Karena  seringkali  program seperti  ini  menjadi  dagangan  politik  yang laris 1 Kebijakan
PBC menggunakan anggaran  publik,  sehingga  masyarakat berhak  mengetahuinya.  Dengan  demikian dokumen-dokumen  kebijakan  PBC  juga merupakan dokumen publik. Namun demikian  tingkat  keterbukaan  proses  dan akses  dokumen  rencana  kebijakan  PBC masih  sangat  terbatas.  Bahkan  cenderung mendekati ketertutupan.
Terbukti antara Walikota Banjar dan Wakilnya  tidak  melakukan  koordinasi dengan  baik  perihal  kebijakan  ini.  Hal  ini diungkapkan oleh Nana Suryana ( Anggota DPRD  Fraksi  PDIP  Kota  Banjar)  bahwa karena  antara  walikota  dan  wakil  walikota berbeda  haluan  politik  dan  mendekati pemilihan  kepala  daerah    yang  sudah dipastikan  keduanya  akan  mencalonkan kepala  daerah  masing-masing.  Segala kebijakan yang akan meraih banyak simpati masyarakat  dibatasi  oleh  kepala  daerah.
1 Wawancara dengan Nana Suryana Wakil Ketua DPRD Kota Banjar berasal dari fraksi  PDIP
Maka dikeluarkan Peraturan walikota untuk menjadi payung hukumnya. .
Pada  tahun  2013  ketentuannya masih merujuk pada Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang kewenangan  penganggaranya  msih  bisa dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  tingkat Kota  dan  Kabupaten.  Sedangkan  Undang- undang  No.23  tahun  2014  terbaru  saat  ini pengelolaan anggarannya diserahkan kepada pemerintah provinsi.
Prosentase  anggaran  pendidikan dalam APBD Kota Banjar sejak tahun 2008 selalu  melampaui  angka  20  persen  misal pada  tahun  2008,  prosentase  anggaran pendidikan di Kota Banjar mencapai 29,34 persen  dan  pada  tahun  2009  26,81 meskipun menurun. Bantuan sosial terhadap  pendidikan  juga  terhitung  sangat tinggi misalnya pada tahun 2008 4,9 milyar. Angka-angka tersebut merefleksikan perhatian  yang  besar  dari  Pemkot  Banjar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

## Tabel

## Porsi APBD Tahun 2013 untuk Sektor
Pendidikan
Besaran Belanja Pegawai Rp 1,063,974,000 Barang dan Jasa Rp 6,518,168,000 Belanja Modal Rp 43,521,790,532 Jumlah Rp 51,103,932,532

## Sumber : BAPEDA Kota Banjar
Kalau  melihat  APBD  2013-2014 pada  sektor  pendidikan  diatas  porsi  yang paling  banyak  pendanaanya  pada  belanja modal.  Hal  ini  diperuntukan  sebagai anggaran  yang  digunakan  dalam  rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset  lainnya  yang  memberikan  manfaat terhadap  keberlangsungan  pada  sektor pendidikan  bisa  lebih  dari  satu  periode
Analisis Politik Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Studi Akuntabilitas Kebijakan “Program Banjar Cerdas” di Kota Banjar tahun 2013
akuntansi  seta  melebihi  batas  minimal kapitalisasi  asset  tetap  yang  ditetapkan pemerintah. Misalnya bangunan kelas baru yang  digunakan  sebagai  kegiatannbelajar mengajar sehari-hari.
Kebijakan  PBC  ini  sama  dengan program  BOS  yang  diluncurkan  oleh pemerintah  pusat  dan  program  Biaya Pendidikan  Menengah  Universal  (BPMU) pada  tingkat  provinsi  yaitu  membebaskan biaya  pendidikan  untuk  siswa  dan  siswi tingkat  SMA/SMK/MA  dengan  program yang  berkesinambungan  dan  berkelanjutan (Radar  Banjar  tanggal  28  Februari  2013). Program  ini  pertama  direalisasikan    pada awal april tahun 2013 sebagai program yang akan terus berjalan diperuntukan bagi siswa dan siswi yang berasal dari Kota Banjar.
Pemerintah  Kota  Banjar  ingin mengejar  target  Pendidikan  Menengah Universal (PMU) yaitu pendidikan dasar 12 tahun untuk masyarakat Kota Banjar. Kalau kebijakan sebelumnya pemerintah mencanangkan  pendidikan  Wajib  Belajar (Wajar) 9 tahun . Kebijakan tersebut sudah bisa  ditangani  oleh  pemerintah  pusat, sedangkan  untuk  tingkat  SMA/SMK/MA belum bisa dibiayai oleh program nasional. Maka  pemerintah  kota  Banjar  melakukan terobosan  dengan  menambah  anggaran pendidikan  untuk  menggratiskan  biaya sekolah  pada  tingkat  SMA  sederajat. Masyarakat  Kota  Banjar  jangan  sampai dipusingkan dengan biaya sekolah. Sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas
Sumber Daya Manusia
dengan meningkatkan  angka  Rata-rata  Lama Sekolah (RTS).
Mekanisme pemberian bantuan pendidikan dibagi  dua    untuk  tingkat  SMA,  SMK negeri  akan  langsung  masuk  ke  DPA sekolah sedangkan bagi SMA, SMK swasta dan  MA yang dibawah kementrian agama ini dilakukan dengan cara Hibah.
Pembangunan  infrastruktur  sekolah  baik rehab maupun Ruang kelas baru (RKB) di
2 Wawancara dengan Dr Herman Sutrisno MM Walikota Banjar periode 2008-2013 pada 22 April 2015
kota banjar sudah cukup, "karena infrastruktur fisiknya sudah cukup sekarang ini bagaimana memikirkan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, nah dengan kartu cerdas inilah kita berharap wajar 12 tahun bisa dilaksanakan, sebab  warga  yang  tidak  mampu  tidak  lagi ada  alasan  tidak  bisa  melanjut  dengan alasan    tidak  mampu  membayar  spp  dan uang  bangunan  karena  keduanya  sudah ditanggung oleh pemerintah . 2
Biaya pendidikan gratis ini diberikan  pengganti    SPP  setiap  siswa SMA/sederajat warga Banjar akan ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp 175 ribu/siswa/bulan.    Jumlah  siswa  warga Banjar  akan  menjadi  alat  hitung,  besaran dana yang dikucurkan Pemkot kepada pihak sekolah. Tetapi khusus untuk siswa SMAN 1 Banjar, pemerintah memberikan pengecualian  dengan  memberikan  besaran dana  Rp  250  ribu/siswa/bulan.  Hal  itu dilakukan  mengingat  kebutuhan  dana  di SMAN 1 Banjar lebih besar karena sekolah itu merupakan sekolah unggulan.
Anggaran  PBC  digunakan  untuk membiayai program-program sekolah yang meliputi pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sanpras, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan  standar  pembiayaan  dan  / atau  biaya  oprasional  penyelenggaraan pendidikan, Pengembangan serta implementasi  sistem  penilaian.  Maka program sekolah tersebut harus dituangkan dalam  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Sekolah (RAPBS).

## 2. Akuntabilitas  dalam  Penyusunan Kebijakan dan Anggaran PBC
Penyusunan kebijakan dan anggaran melalui  berbagai  tahap  perencanaan  dan perumusan. Proses perencanaan sebenarnya secara  administratif  dimaksudkan  untuk
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
menajamkan  perumusan  kebijakan  dan anggarannya  sehingga  dapat  dialokasikan secara  efektif  dan  secara  politis  bertujuan melaksanakan  prinsip  akuntabilitas  publik. Dalam ukuran demokrasi, proses perencanaan yang transparan dan partisipatif  akan  menghasilkan  kebijakan yang  akuntabel.  Maka  bagian  ini  akan membicarakan proses politik dalam perencanaan  kebijakan  PBC,  bagaimana akuntabilitas  pada  proses  penyusunan kebijakan.
Penganggaran biaya merupakan hal yang penting tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan  keberhasilan  suatu  program. Sehingga kebijakan Program Banjar Cerdas (PBC)  memiliki  perencanaan  yang  matang dan  arah  pembangunan  pendidikan  di Banjar dapat ditentukan sedini mungkin, tak terkecuali  perlu  perbaikan  fisik/bangunan sekolah,  sarana  dan  prasarana  serta  SDM guru,  akan  mampu  menciptakan  suatu rencana  yang  konkret  untuk  meletakan dasar  bagi  keberlanjutan  program  baik untuk  jangka  menengah  maupun  jangka panjang.  Hal  ini  perlu  adanya  dukungan DPRD,  sehingga  pemerintah  dapat  selalu berupaya  menganggarkan  dana  pendidikan yang  memadai  dalam  mewujudkan  Banjar Cerdas yang menjadi impian bersama.
Parameter akuntabilitas pada proses penyusunan  kebijakan  PBC  paling  tidak harus  meliputi  tiga  aspek,  yakni  tingkat keterbukaan proses, tingkat partisipasi serta kesetaraan hubungan dan posisi para aktor dari  lingkungan  DPRD,  eksekutif  dan  dari elemen organisasi-organisasi sosial masyarakat dan tingkat kesesuaian rencana program  dan  kegiatan  dengan  arah  dan kebijakan anggaran yang sudah ditetapkan.
Sisi keterbukaan proses penyusunan,  akuntabilitas  kebijakan  PBC mencakup tersedianya
dokumen perencanaan, publikasi proses dan dokumen perencanaan serta mudahnya akses informasi  kepada  masyarakat  baik  kepada individu  langsung  maupun  media  massa dan  organisasi  social  masyarakat  atas dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan kebijakan PBC. Selain juga harus berkaitan
dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Sebagaimana telah diuraikan bahwa keterbukaan  proses  penyusunan  kebijakan PBC  diupayakan  dengan  siding-sidang pembahasan  yang  dinyatakan  terbukan untuk umum.
Namun  demikian  tidak  ditunjang oleh publikasi rencana kebijakan yang jelas, sehingga praktis perjalanan kebijakan PBC sampai akhirnya dijalankan tidak sepenuhnya terpantau oleh elemen masyarakat  seperti  pers,  LSM  maupun organisasi  social  yang  peduli  terhadap pendidikan. Bahkan, sebagaimana pengakuan KH Muin (mantan ketua Dewan Pendidikan Kota Banjar), sepanjang menyangkut  kebijakan  PBC  ini  pihaknya merasa  tidak  mendapatkan  informasi  utuh sehingga  bisa  menyampaikan  masukan- masukan  agar  programnya  bisa  lebih bermanfaat  dan  dirasakan  oleh  semua pihak.  Maka  tampak  akuntabilitas  pada level  ini  lemah  karena  tidak  ditunjang faktor-faktor  penentu  yang  memberikan transparansi dan partisipasi publik.
Maka berdasarkan tingkat partisipasinya  pun  akuntabilitas  kebijakan PBC seperti terlihat dari tingkat keterlibatan serta  kesetaraan  hubungan  dan  posisi  para aktor,  dari  lingkungan  eksekutif,  legislatif dan  elemen  masyarakat  tidak  terjadi kesetaraan pemahaman mengenai kebijakan PBC  ini.  Sebaliknya  kepala  daerah  yang memiliki  dominasi  wacana  sampai  kepada implementasi kebijakan dan penganggaran. Maka hubungan eksekutif dan legsilatif pun cenderung  tidak  seimbang,  atau  bahkan hubungan  antara  kepala  daerah  dan wakilnya pun tidak sinergis. Birokrat lebih loyal  terhadap  kepala  daerah  dalam menjalankan  setiap  kebijakan  termasuk kebijakan PBC ini.
Corong informasi untuk menanyakan  kebijakan  PBC  ini  hanyalah walikota  Banjar  Dr  Herman  Sutrisno, sementara  yang  lainnya  seolah  tidak  bisa memberikan  informasi  pada  awal  mula kebijakan  ini  dijalankan.  Ketidak  sesuian informasi  pun  kadang  terjadi  dengan sejumlah  berita  yang  beredar.  Pada  saat
Analisis Politik Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Studi Akuntabilitas Kebijakan “Program Banjar Cerdas” di Kota Banjar tahun 2013
Walikota Banjar Dr. Herman
menyampaikan kepada sejumlah wartawan jumlah  anggaran  kebijakan  PBC  akan menghitung berdasarkan jumlah siswa Kota Banjar yang sekolah di Banjar pada tingkat SMA  dan  sederajat.  Pada  tahun  2013 Pemkot  Banjar  menganggarkan  Rp  10 milyar  sementara  yang  terealisasi  hanya sekitar Rp 8 milyar.
Adanya  ketidaksinkronan  informasi  yang didapatkan  oleh  masyarakat  merupakan bagian  dari  kurang  terbukanya  Pemkot terhadap  kebijakan  ini.  Masyarakat  hanya bisa mendapatkan  informasi dari sejumlah media  yang  mewawancarai  Walikota Banjar. 3
Hal diatas muncul karena kebijakan PBC  ini  sebagai  kebijakan  sosial  yang populis mampu dimanfaatkan oleh Walikota  Banjar  untuk  meraih  simpati masyarakat secara luas. Momen tahun 2013 merupakan  momen  politik  karena  tidak lama  setelah  itu  dilaksanakan  pemilihan kepala daerah langsung. Sosialisasi langsung  dilakukan  oleh  walikota  dengan istrinya  kepada  sekolah-sekolah.  Hampir semua  warga  mengetahui  kebijakan  ini merupakan  keberhasilan  walikota  Banjar dalam menjalankan pemerintahannya.
Seperti  yang  diungkapkan  oleh Nana  Suryana  (Wakil  ketua  DPRD  Kota Banjar fraksi PDIP)
Pilihan  kebijakan  dilakukan  pada  momen menjelang  pilkada  tahun  2013,  kami  patut mencurigai  ada  nuansa  politik.  Dari  cara melakukan  penyusunan  kebijakan  hingga melakukan  sosialisasi  dilakukan  hanya melibatkan    walikota    dan  istrinya  yang waktu  itu  akan  mencalonkan  diri,  tidak melibatkan  wakil  walikota.  Padahal  siswa SMA  merupakan  bagian  dari  pemilih pemula 4
Aspek  kesesuaian  rencana  program dan  kegiatan  dengan  arah  dan  kebijakan umum anggaran yang ditetapkan, penyusunan anggaran kebijakan PBC dapat dikaitkan  dengan  kebijakan  dan  program yang  telah  ditetapkan  sebagai  acuan
3 Wawanca dengan Dede Koswara Aktivis Pemuda Kota Banjar
penyusunan  anggaran.  Berdasarkan  hal  itu penyusunan anggaran kebijakan PBC sudah mengacu pada kebijakan dan program kota Banjar.
Berdasarkan asas keterbukaan proses, masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan program sehingga  ketika  kebijakan  ini  keluar  ada beberapa kelompok masyarakat yang masih mempertanyakan efektifitas program ini. Pemerintah  dinilai  tidak  konsisten dengan  rencana  program.  Karena  pada awalnya  disosialisasikan  melalui  sekolah- sekolah  dengan  nama  kartu  banjar  cerdas. Sehingga  media  memberitakan  program diberikan  nama  Kartu  Banjar  Cerdas  yang model ini sudah lebih dulu diterapkan oleh Jokowi  ketika  menjabat  Gubernur  DKI Jakarta.  Karena  model  subsidi  diberikan langsung  kepada  setiap  siswa,  sementara dalam  PBC  ini  uang  langsung  diserahkan kepada sekolah sesuai dengan DPA sekolah yang  diajukan  untuk  kebutuhan  sekolah yang telah dijabarkan dalam Perwal No.36 tahun 2013.
Tingkat kejelasan rumusan kebijakan  PBC  masih  sangat  lemah sehingga  masih  menimbulkan  interpretasi dikalangan masyarakat sudah terpenuhinya seluruh  biaya  operasional  sekolah  oleh pemerintah  dan  disampaikan  menjadi bagian  pendidikan  gratis.  Padahal  untuk memenuhi semua komponen biaya pendidikan  sekolah  masih  membutuhkan dana  lebih.  Sementara  belanja  anggaran harus  sesuai  dengan  Perwal  No.36  tahun 2013  sementara  biaya  yang  diberikan kepada sekolah sangat terbatas.
Proses akuntabilitas masing-masing antara sekolah yang melalui dana hibah dan DPA  sekolah  pun  berbeda.  Sekolah  negeri laporannya  melalui  sistem  pelaporan  yang sudah tersedia, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memakai Sistem Informasi Daerah  (Simda).  Setiap  sekolah  mengisi
4 Wawancara dengan Nana Suryana Wakil Ketua DPRD Kota Banjar
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
secara  online  laporannya,  memiliki  login masing-masing. Semua anggota bisa mengakses  secara  transparan  mengenai pengelolaan  keuangan  PBC.  Sedangkan sekolah yang mendapatkan hibah memberikan  pelaporan  yang  disampaikan kepada dinas pendidikan Kota Banjar.
Pelaksanaan  akuntabilitas  publik anggaran dapat dilihat dari dimensi hukum dan  peraturan  ( accountability  for  probity and  legality) dan  dimensi  proses  ( process accountability ).  Sisi  akuntabilitas  hukum merujuk  pada  kepatuhan  anggaran  pada aturan  yang  berlaku  sebagai  syarat  dalam pengelolaan  sumber  dana  publik.  Uraian diatas  menjadi  bagian  penting  dalam menganalisis konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dengan benar.
Perwal  memberikan  konsekuensi hukum berbeda kalau dibandingkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota,  sedangkan  Peraturan  Walikota dibentuk  oleh  Walikota  tanpa  melibatkan DPRD  Kota.    Peraturan  Daerah  Kota diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah,
sedangkan Peraturan Walikota
diundangkan dalam Berita Daerah.
Pertanyaan berikutnya kenapa hanya  diberikan  payung  hukum  Perwal yang legitimasinya terbatas karena berlaku hanya  pada  periode  walikota  menjabat.
Beberapa  analisis  penulis  menyimpulkan pada  hasil  wawancara  dengan  Walikota Banjar. Pertama ,  Kebijakan  Sosial  paling mudah dijadikan ajang kampanye dalam hal kesuksesan  melakukan  kebijakan. Kedua , masa  waktu  yang  cukup  singkat  dalam melakukan  keputusan  kebijakan,  sehingga membutuhkan  waktu  yang  cepat  dalam memutuskan  kebijakan  PBC  ini.  Berbeda halnya  kalau  melalui  Perda  harus  melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang.

## 3. Akuntabilitas dalam Implementasi Kebijakan PBC
Kebijakan
PBC memberikan
perubahan tersendiri bagi dunia pendidikan menengah  atas  Kota  Banjar.  Sejak  Tahun
2013 aksesibilitas atau  tingkat  partisipasi anak  terhadap  usia  sekolah  meningkat. Tercatat  pada  tahun  2012,  rata-rata  lama sekolah penduduk Kota Banjar adalah 8,09,. Sedangkan pada Tahun 2013 rata-rata lama sekolah 8,11. Mengindikasikan bahwa rata- rata  penduduk  mengenyam  pendidikan yang tadinya kurang dari atau sampai kelas 2 SLTP, pada tahun 2013 lebih dari kelas 2 SLTP.  Capaian  dibidang  pendidikan  ini terkait  erat  dengan  peran  serta  pemerintah yang  terus  mendorong  masyarakat  untuk menyekolahkan anaknya.
Namun  Kebijakan  PBC  ini  bukan berarti  tanpa  masalah,  karena  beberapa tokoh masih mempermasalahkan kebijakan ini. Karena seolah pendidikan gratis, semua biaya operasional sudah terpenuhi. Padahal pada  kenyataan  sekolah  masih  belum  bisa mencukupi biaya dari bantuan pemerintah. Sementara  sekolah  dilarang  meminta sumbangan  dari  orang  tua.  Seperti  yang disampaikan  Teteng  Ketua  LBH  SMKR pada Koran Priangan (Juli, 2014) pemerintah  Kota  Banjar  setengah  hati mengelontorkan  anggaran  bagi  dunia pendidikan.  Faktanya,  program  Banjar cerdas  di  lapangan  banyak  dikeluhkan siswa dan pihak sekolah. Berdasarkan hasil penelusurannya  ke  sejumlah  sekolah,  dia menyebut  bahwa  biaya  alokasi  Kebijakan PBC untuk semua sekolah disamaratakan. Padahal  kebutuhan  untuk  sekolah masing-masing  beragam.  Apalagi  sekolah yang  memerlukan  bahan  untuk  praktek. Seperti  yang  disampaikan  oleh  Teteng berikut ini
Setiap sekolah itu kan beda kebutuhannya. Kebutuhan SMKN 1 Banjar dengan SMKN 2, 3 dan SMKN 4 Banjar berbeda. Ya jadi wajar  kalau  ada  sekolah  yang  berani memunggut biaya seperti SMKN 3 Banjar. Jangan  hanya  SMA  N  1  saja  yang
Analisis Politik Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Studi Akuntabilitas Kebijakan “Program Banjar Cerdas” di Kota Banjar tahun 2013
anggarannya  dibedakan  hanya  karena tadinya RSBI. 5
Pemerintah mestinya membuat standarisasi  sesuai  dengan  kebutuhan normal  sekolah.  Antara  sekolah  SMA  dan SMK  kebutuhannya  dirinci  berdasarkan aktivitas  belajar  mengajar  dan  praktikum. Sudah  terlihat  seluruh  kebutuhan  maka mana  yang  bisa  dibiayai  pemerintah  dan mana yang mesti ada subsidi dari siswanya. Semangat
menggembor-gemborkan
pendidikan gratis hanya untuk pertimbangan politis meskipun hal tersebut bukan  sesuatu  yang  jelek.  Pada  akhirnya masyarakat  akan  menuntut  sekolah  yang mereka masuki tanpa ada biaya sedikitpun. Gejolak  dimasyarakatpun  tidak  dapat dihindarkan ketika ada pungutan kebutuhan yang harus diambil dari biaya setiap siswa.
Sementara kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Bagi yang pro dengan program-program  itu  mengatakan  bahwa kebijakan  PBC  adalah  upaya  pemerintah untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan penurunan  angka  anak  putus  sekolah, sekolah gratis bagi orangtua bisa mengurangi beban pikirannya untuk masalah biaya pendidikan dan tidak ada lagi anak-anak yang tidak boleh ikut ujian hanya karena belum bayar iuran sekolah. Sedangkan yang kontra berkata pemerintah bagaikan  pahlawan  kesiangan,  Hal  ini dikarenakan  telah  ada  yang  lebih  dulu melakukan  hal  tersebut,  yaitu  LSM-LSM yang  concern  pada  bidang  pendidikan  dan penanganan masyarakat tak mampu. Sebagian  masyarakat  mengkhawatirkan kesadaran  akan  pendidikan  sangat  kurang, anak  lebih  mementingkan  pekerjaan  dari pada harus sekolah yang tidak mengeluarkan  apa-apa.  Biaya  pendidikan gratis  hanya  akan  menurunkan  motivasi belajar anak.
Sekolah  menjadi  bermutu  karena  ditopang oleh  peserta  didik  yang  punya  semangat belajar.  Mereka  mau  belajar  kalau  ada
5 Pernyataan  Teteng  pada  Koran  Kabar Priangan 06 Juli 2014
tantangan,  salah  satunya  tantangan  biaya.
Generasi  muda  dipupuk  untuk  tidak mempunyai mental serba gratisan. Sebaiknya  mental  gratisan  dikikis  habis. Kerja  keras,  rendah  hati,  toleran,  mampu beradaptasi,  dan  takwa,  itulah  yang  harus ditumbuhkan  agar  generasi  muda  ini mampu  bersaing  di  dunia  internasional, mampu  ambil  bagian  dalam  percaturan dunia,  bukan  hanya  menjadi  bangsa pengagum, bangsa yang rakus mengonsumsi produk. Paling susah adalah pemerintah  menciptakan  kondisi  agar setiap orangtua mendapat penghasilan yang cukup sehingga mampu membiayai pendidikan anak-anaknya 6 .
Tidak  hanya  murid  saja  melainkan guru  yang  terkena  imbas  dari  pendidikan gratis  ini.  Banyak  dari  guru  mengalami keterbatasan  mengembangkan  diri  dan akhirnya kesulitan memotivasi peserta didik sebab  harus  berpikir  soal  penghasilan. Pengaruh  yang  lain  adalah  kualitas pelayanan  pada  peserta  didik  banyak keterbatasan  karena  biaya  sudah  dibatasi hanya dari subsidi yang diberikan pemerintah.  Tenaga  sekolah  akan  berfikir sebatas  dan  sebesar  honor  yang  diberikan saja.  Jika  demikian  situasinya,  maka  akan menghambat peningkatan mutu pendidikan sekolah,  terutama  sekolah  swasta  kecil, akan  kesulitan  menutup  biaya  operasional sekolah, apalagi menyejahterakan gurunya. Pembiayaan  seperti  listrik,  air,  perawatan gedung,  komputer,  alat  tulis  kantor, transports,  uang  makan,  dan  biaya  lain harus dibayar. Mencari donor pun semakin sulit.  Sekolah  masih  bertahan  hanya berlandaskan semangat pengabdian pengelolanya.  Tanpa  iuran  dari  peserta didik, bagaimana akan menutup pembiayaan itu.
Ketua  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)-  Solidaritas  Masyarakat  untuk Kedaulatan  Rakyat  (SMKR)  Kota  Banjar Teteng  Kusjiadi,  SH  mendesak  agar program  Banjar  cerdas  bisa  dievaluasi. Pemerintah pun dinilai setengah hati dalam
6 Wawancara dengan Kukun Abdu Syakur wartawan Radar Banjar  pada 20 Maret 2015
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
mendukung  pendidikan  terkait  upaya mengimplementasikan  program  tersebut.. Maka, dirinya pun tidak terlalu menyalahkan pihak sekolah. Meskipun, dia juga  tidak  setuju  dengan  besarnya  biaya PPDB  (biaya  Bangunan)  yang  berkisar  di angka Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta tersebut. Maka  kebijakan  PBC  ini  harus  segera dievaluasi. Karena dalam implementasinya, program  Banjar  Cerdas  tidak  digarap optimal dan cenderung setengah hati. Kalau pemkot  Banjar  tidak  berani  melakukan evaluasi  dengan  jujur,  maka  akan  muncul pesimistis program yang proyeksinya untuk mencerdasakan  justru  malah  akan  berjalan sebaliknya.
Sekolah menengah setelah mendapatkan  subsidi  dari  pemerintah  dan tidak  boleh  memungut  biaya  dari  siswa. Membatasi  gerak  dalam  meningkatkan kualitas  sekolah.  Beberapa  aktivis  LSM melihat  stagnasi  kualitas  karena  tidak  bisa mendorong  peningkatan  kualitas  sekolah karena tidak leluasa pengembangan dengan pos anggaran yang sudah dibatasi.
Apapun  hasil  kebijakan  PBC, langkah  baik  ini  tetap  perlu  apresiasi, karena terobosan tersebut dilakukan Pemerintah  Kota  Banjar  yakni  untuk  lebih meningkatkan  dan  memajukan  dunia pendidikan  warganya,  juga  tidak  lain mengembangkan struktur dan sistem pendidikan yang semakin bisa diakses oleh semua  kalangan,  berarti  pula  saat  ini pemerintah daerah telah berinvestasi hingga anak  cucu  yang  akan  datang.  Biaya  yang dibutuhkan sangat besar dalam melaksanakan program ini, namun tentunya Pemkot  Banjar  mampu  menerapkannya, oleh  sebab  itu  yang  paling  penting partisipasi  aktif  semua  pihak  untuk mendukung dan bersinergi
Akuntabilitas  Performa  Program Banjar Cerdas sebagai tolak ukur pencapaian  untuk  memahami  bagaimana kebijakan  PBC  ini  bekerja  sesuai  dengan tujuan  yang  ditargetkan.  Adapun  elemen penting dalam akuntabilitas pencapaian ini adalah  pelaksanaan,  pengawasan  dan pelaporan.  Elemen  penting  tersebut  ada
pada implementasi Anggaran. Pelaksanaan yang  diukur  dari  tingkat  keterbukaan pengelolaan mencakup tersedianya dokumen  pelaksanaan  anggaran  Kebijakan PBC dan pembiayaan kepada sekolah serta akses  masyarakat  (individu,  media  massa, organisasi sosial masyarakat) atas dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  program  PBC.  Sekolah  bisa menyajikan laporan hanya untuk kepentingan  prosedur  pelaporan  kepada dinas  pendidikan  dan  dinas  Keuangan  dan Pendapatan Kota Banjar.
Selanjutnya menganalisis dari aspek Value for money, yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. ekonomi menggambarkan  hubungan  nilai  uang dengan masukan, sehingga praktek pembiayaan  pada  sekolah  dengan  kualitas yang diinginkan sehingga fasilitas pendidikan  bisa  terpenuhi.  Ukuran  yang dipergunakan  adalah  tingkat  belanja  yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak melebihi  anggaran  yang  ditetapkan,  dan tingkat belanja yang dikeluarkan tidak lebih besar dari anggaran pemerintah daerah lain. Kebijakan PBC ini sudah memenuhi syarat tersebut.
Pengawasan  bisa  dilakukan  oleh DPRD Kota Banjar. Karena DPRD berhak mengontrol  kebijakan  Pengawasan,  yang diukur  dari:  Jenis  pengawasan  yang dilakukan terhadap anggaran dan kebijakan PBC  sehingga  bisa  terealisasi  dengan  baik oleh steakholder .  Pada  kenyataannya  hal tersebut  tidak  dilakukan  dengan  baik. Tingkat  intensitas  komunikasi  dengan steakholders  pun,  baik  secara  langsung maupun  melalui  media  tidak  begitu  intens dilakukan dalam rangka khusus mengawasi kebijakan  ini.  Esensi  dari  pengawasan adalah pengumpulan data untuk mengetahui pelaksanaan  anggaran,  dan  sebagai  bahan perbaikan  bila  terjadi  penyimpangan.  Hal tersebut tidak dapat dicapai secara maksimal oleh DPRD Kota Banjar.
Frekuensi kritik
masyarakat terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan PBC terjadi beberapa  kali.  Adanya  keterlambatan
Analisis Politik Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Studi Akuntabilitas Kebijakan “Program Banjar Cerdas” di Kota Banjar tahun 2013
pencairan sewaktu termin pertama membuat  sejumlah  masyarakat  melakukan kritik. Seiring dengan kebijakan yang baru diterapkan, sedangkan pemenuhan kebutuhan mendesak harus segera dicairkan.    Tingkat  responsivitas  dan kepatuhan  terhadap  kritik  masyarakat dalam proses penyusunan dan temuan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan PBC disampaikan oleh beberapa kelompok
masyarakat, pemerhati pendidikan  maupun  yang  mewakili  orang tua murid. Hal ini menggambarkan adanya pengawasan  yang  memberikan  perhatian terhadap  kebijakan  ini  sehingga  terus melakukan  perbaikan  baik  untuk  setiap sekolah  maupun  kebijakan  pada  dinas pendidikan Kota Banjar.
Pelaporan menyajikan informasi kas sehubungan  dengan  aktivitas  operasional kebijakan  PBC  dan  pembiayaan  yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran  selama  satu  tahun  anggaran. Sekolah  harus  menyediakan  pelaporan pertanggung-jawaban,  yang  diukur  dari subjek penanggung-jawab.
Laporan anggaran  kebijakan  Program  Banjar
Cerdas (PBC) adalah pengawasan dilakukan steakholders. Tingkat intensitas komunikasi  dengan steakholders ,  baik secara  langsung  maupun  melalui  media masa.  Selanjutnya  harus  ada  konsekuensi laporan  pertanggung-jawaban  anggaran kebijakan PBC.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan analisis penelitian yang  sudah  diuraikan  diatas  dengan menggunakan  analisis  studi  akuntabilitas pada  Kebijakan  Program  Banjar  Cerdas  di Kota Banjar pada tahun 2013.
Mekanisme pertanggungjawaban kebijakan  pada  setiap  tahapan  (pra kebijakan, proses penyusunan dan implementasi kebijakan) memiliki karakter masing-masing  yang  dilakukan  dari  setiap proses  akuntabilitas  masih  memiliki  celah dalam meminimalisir proses kebijakan PBC yang  transparan,  efektif  dan  efisien.
Sehingga masih ada bias dengan kepentingan politik menjelang pilkada.
Kebijakan Sosial pada sektor pendidikan  di  Kota  Banjar  dengan  nama Program  Banjar  Cerdas  menjadi  pilihan kebijakan  pemerintah  Kota  Banjar  sebagai jawaban  terhadap permasalahan partisipasi pendidikan  tingkat  SMA  yang  masih rendah.
Mekanisme    pertanggungjawaban Kebijakan  pada  setiap  tahapan  (Pra Kebijakan, Proses Penyusunan dan Implementasi Kebijakan) memiliki karakter masing-masing  yang dilakukan  dari setiap proses  akuntabilitas  masih  memiliki  celah dalam meminimalisir proses kebijakan PBC yang  transparan  efektif  dan  efisien. Sehingga masih ada bias dengan kepentingan politik menjelang pilkada . Pilihan  kebijakan  berawal  dari dorongan  masyarakat  yang  menghendaki adanya  perbaikan  sistem  pendidikan  di Kota Banjar. Kepala daerah pun tidak serta merta melepaskan peluang untuk kepentingan
politiknya. Policy
Accountability ,  dapat  menguraikan  aspek berdasarkan keterbukaan proses penyusnan bahwa  Walikota  Banjar  menggunakan logika  permasalahan  kualitas  SDM    untuk meningkatkan  anggaran  pendidikan  dan menyusun kebijakan PBC tetapi sebenarnya ada agenda kebijakan dilakukan lebih cepat untuk  meningkatkan  popularitas  walikota Banjar  menjelang  pilkada.  Kesetaraan hubungan  dan  posisi  para  aktor  baik  dari lingkungan  eksekutif,  Legislatif  maupun masyarakat  sangat  terbatas  dan  minimal . Meskipun secara  administrasi  pemerintah mampu  memberikan  transparansi  terbukti mendapatkan  penghargaan  dengan  status laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Pada proses - proses perumusan antara pihak eksekutif, legislatif dan elemen lainnya Process Accountabilty dan Probity and  legality  Accountability .  Kebijakan PBC  merujuk  pada  kepatuhan  hukum  dan peraturan  yang  disyaratkan  sudah  sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 32 tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah.
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
Pemkot  Banjar  mampu  mengalokasikan anggaran  untuk  meningkatkan  angka partisipasi Sekolah Menengah Atas dengan menerbitkan Peraturan walikota Nomor 36 tahun  2013.  Konsekuensinya  pelaksanaan kebijakan tidak bisa menjadi program yang lama  karena  sesuai  dengan  periode kepemimpinan  walikota  Banjar.  Apalagi walikota  yang  sebentar  lagi  selesai  masa baktinya  belum  tentu  kebijakannya  bisa dilanjutkan lagi oleh penerusnya. Kebijakan PBC  ini  dalam  proses  perumusan  tidak mendapatkan  penolakan  yang  berarti  dari elemen  politik  karena  hampir  seluruh masyarakat mendukung  kebijakan tersebut. Hanya  ada  kritik  terhadap  proses  yang kurang  konsisten  antara  kebijakan  semula dengan  kartu  banjar  cerdas  menjadi program banjar cerdas yang berakibat pada perubahan  pelaksanaan  kebijakan  pada tataran implementasi.
Akuntabilitas  Performa  Program Banjar  Cerdas melihat  pada  pelaksanaan pengawasan  dan  pelaporan  menjadi  poin penting dalam proses akuntailitas kebijakan PBC ini terbentuk. Melihat terjadinya angka partisipasi pendidikan yang terus meningkat tetapi  adanya  stagnasi  dalam  kualitas pendidikan  karena  sekolah  tidak  leluasa memungut  biaya  pendidikan  dari  siswa Banjar.  Mekanisme  pencairan  anggaran dengan dua pintu  melalui DPA dan Hibah menjadi titik kelemahan untuk mengkonsolidasikan  akuntabilitas  secara efektif  dan  efisien  karena  dua  proses prosedur  yang  berbeda.  Selain  itu  pada tahapan  ini  masyarakat  dan  LSM    tidak mendapatkan data dan informasi yang valid sehingga  akuntabilitas  secara  eksternal tidak begitu memadai .
Manajemen  anggaran  daerah  harus lebih  banyak  berbasis  kepada  kepentingan publik  (masyarakat)  berdasarkan  kinerja yang akan dicapai bukan pada kepentingan politik ( conflict of interest) . Prinsip-prinsip penyusunan  anggaran  yang  baik  ( Good Governance) harus menjadi blue print dan harus  juga  menemui  bentuknya  dalam implementasi. Perlu adanya low informance
dalam setiap pelanggaran dan
penyimpangan anggaran, baik dalam tahap penyusunan, implementasi maupun evaluasi.  Pada  kerangka  itulah,  control masyarakat menjadi sangat penting.
Kebijakan sosial pada sektor pendidikan  harus  dikaji  dengan  mendalam dan  komprehensif  karena  menyangkut keberlangsungan  pendidikan  bukan  hanya dalam  segi  peningkatan  kuantitas  (jumlah) siswa,  tetapi  menyangkut  kualitas  siswa. Maka adanya standarisasi model pendidikan yang baik harus menjadi acuan di selaraskan dengan biaya yang dikeluarkan.  Sehingga  pemerintah  bisa membuka ruang untuk mendapatkan subsidi biaya  dari  siswa  yang  kiranya  tidak  ada dalam pos anggaran kebijakan PBC.

## Daftar Pustaka
• Agustino,  Leo,  2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik , Bandung, Alfabeta
• Aprizal,  2012,  Akuntabilitas  Publik dalam  Pelaksanaan  E-Procurement  di Kota Pangkalpinang, Yogyakarta, Program Pascasarjana FISIPOL UGM
• Anderson,  James  E.  2006. Public Policy  Making:  An  Introduction . Boston: Houghton Mifflin.
• Adi,  Thomasna,  2006, Akuntabilitas Birokrasi, Studi Evaluasi Pelaksanaan Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Intansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Pengendalian  Dampak  Lingkungan (BAPEDAL) JATIM , Yogyakarta, Pascasarjana UGM.
• Bastian, Indra, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik , Edisi 2 Salemba Empat, Jakarta.
• Birch, A.H, 1978, Representation , The MacMillan Press Ltd, London.
• Dhakidae,  Daniel,  2011, Representasi Popular dalam penganggaran partisipatif , Jakarta, Demos
• Djalil,  Rijal,  2014, Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi
Pasca Reformasi , RM Books, Jakarta
Analisis Politik Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Studi Akuntabilitas Kebijakan “Program Banjar Cerdas” di Kota Banjar tahun 2013
• Prasojo, Eko, 2009, Reformasi Kedua,
Melanjutkan Estafet Reformasi ,
Salemba Humanika, Jakarta
• Hadiz,  Vedi  R,  2005, Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto , LP3ES, Jakarta
• Hardojo, Antonio Pradjasto dkk, 2008, Mendahulukan  Si  Miskin ,  Penerbit LKIS, Yogyakarta
• Istania,  Ratri,  2009, Dinamika  Politik Lokal ,  Lembaga  Administrasi  Negara, Jakarta
• Kaho,  Josep  Riwu,  2001, Prospek Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik Indonesia ,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta
• Kautsar, Iqbal, 2015, Pengaruh Dinasti
Politik Terhadap
Akuntabilitas Keuangan  Pemerintah  Daerah  dan Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia, Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis UGM, Yogyakarta
• Kumorotomo,  Wahyudi, Akuntabilitas Birokrasi  Publik,  Sketsa  pada  Masa Transisi, Pustaka  Pelajar  dan  MAP UGM, Yogyakarta.
• Rohman,  Hermanto,  2012, APBD Bukan untuk Rakyat, Yogyakarta, Capiya Publishing
• Santoso,  Purwo,  2004, menembus ortodoksi : menuju kajian social-politik Kontemporer, Yogyakarta, Fisipol UGM • ___________, 2010, Modul
Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, JPP UGM
• S Grindle, Merilee . 1980. Politics and Policy Implementation in third world. Princeton University Press
• Sidel,  JT,    2005,  Bossism  and democracy in the Philippines, Thailand,  and  Indonesia: Towards  an alternative framework  for the study of ‘local strongmen, dalam: J. Harriss, K. Stoke, O. Teornquist (eds),  Politicising Democracy, The New Local
• Suyanto,  Cahyo,  2002,  Gerakan Good Governance untuk  Indonesia,  dalam
jurnal  analisis  sosia,  Vol.7  No.2  juni 2002, hal. 1-17
• HR,  Syaukani,  dkk,  2002, Otonomi Daerah  dalam  Negara  Kesatuan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
• Tim  JPP  PLOD  UGM,  2008, Modul Mata Kuliah Politik Keuangan
Daerah , Yogyakarta, JPP UGM
• Turner,  Mark,  Hulme,  David,  1997, Governance, Administration and
Development, London, MacMillan
Press Ltd
• Mardiasmo, 2002, Otonomi dan
Manajemen Keuangan
Daerah , Penerbit ANDI, Yogyakarta
• Musgrave , Robert, 1959, dalam Abdul Rozaki  dkk,  2008, menabur  benih dilahan  tandus:  pelajaran  berharga dari Advokasi perencanaan dan Penganggaran di Bantul dan Kebumen ,  Editor  Sunaji  Zamroni, Nasional Democratic Institute dan IRE Press, Yogyakarta.
• Moleong,  J  Lexi,  2004, Metode Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi, Remaja Rosdakarya , Bandung.
• Yin,  R  Wildavsky,  Aaron,  Caiden, Naomi,    2012, Dinamika  Proses Politik Anggaran, Mata Pena Institute, Yogyakarta.
A. Artikel, Jurnal dan Makalah
• Artikel A Tony Prasetiantono, Anggaran  Siluman  Apa  yang  Dicari?, Media  Indonesia  edisi  18  november 2013
• Vedi  Hadiz, Decentralisation  and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives . Working  Papers  Series  No.  47  May 2003. Southeast Asia Research Center, University of Hongkong
• Santoso, Purwo, 2012, Melepas Bingkai
Pemikiran Patologis: Membaca  Ulang  Dinamika  Elit  Lokal dalam Pemerintahan Daerah disampaikan dalam Seminar Revitalisasi Peranan Elit Lokal Menuju
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Daerah,
diselenggarakan oleh Universitas  Mulawarman  tanggal  10 Februari 2012.