History: Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 1 Mare t 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 494 - 507 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.4067

## MEKANISME PEMBATALAN PATEN SEDERHANA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 61/PDT.SUS-PATEN/2018/ PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN KASASI NOMOR : 802 K/PDT.SUS-HKI/2019)
Julius  Ariel  Putra 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author : juliusarielp@gmail.com 1)

## Abstrak
Pemberian hak paten melindungi penemuan teknologi yang dibuat oleh manusia. Dasar paten memegang peranan  penting  dalam  kemajuan  industri.  Persaingan  pasar  internasional  dipengaruhi  oleh perkembangan  pasar  nasional  yang  dipengaruhi  oleh  globalisasi  persaingan  industri.  Dua  hal  yang menjadi  perhatian utama kajian ini  adalah apakah  mungkin  untuk  meminta pembatalan suatu Paten sederhana  yang  telah  didaftarkan  dan  apakah  putusan  Pengadilan  Niaga  No.  61/Pdt.Sus- Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst mematuhinya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode penelitian yang digunakan adalah inferensi deduktif, analisis data deskriptif kualitatif, dan yurisprudensi normatif dengan  menggunakan  data sekunder.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 130, suatu paten yang telah didaftarkan dapat dimintakan pencabutan pendaftarannya apabila dibatalkan karena hukum, atas permintaan, atau melalui perbuatan  hukum.  Putusan  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  61/Pdt.Sus- Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang  menyatakan “gugatan  para pemohon  tidak  dapat  diterima ”  karena “kurangnya tuntutan” adalah salah karena hakim hanya memperhitungkan Pasal 10 ayat 1 (2) UU Nomor 13 Tahun 2016 dan mengabaikan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2016.

## Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Paten Sederhana

## Abstract
Patent  rights  protect  technological  discoveries  made  by  humans.  Patents  play  an  important  role  in industrial progress. International market competition is influenced by the development of national markets which are influenced by the globalization of industrial competition. The two main concerns of this study are whether it is possible to request permission for a simple patent that has been registered and whether the Commercial  Court decision  no.  61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst comply. Law Number 13  of 2016 concerning Patents. The research methods used are deductive inference,  qualitative descriptive data analysis, and normative jurisprudence using secondary data. Research findings show that, in accordance with Law Number 13  of  2016 concerning  Patents, Article 130, a  patent that has been  registered can  be requested to have its registration revoked if  it is canceled  by law, upon request,  or through legal action. The  decision  of  the  panel  of  judges  at  the  Cent ral  Jakarta  District  Court  Number  61/Pdt.Sus- Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst which stated "the  petitioners' lawsuit  cannot  be  accepted"  due  to  "lack  of
Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat …
demands" was because the judge was wrong to only convey Article 10 paragraph 1 (2) Law Number 13 of 2016 and ignoring Article 12 paragraphs (1) and (2) Law Number 13 of 2016.

## Keywords: Intellectual  Property Rights, Simple Patents

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi  saat ini membawa dampak positif  yang besar dalam berbagai aspek kehidupan  manusia.  Dengan teknologi,  manusia dapat menghasilkan  ide-ide  baru, menyelesaikan  masalah  kompleks,  dan  menciptakan  produk  yang  lebih  baik.  Hal  ini mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan  menciptakan  lapangan  kerja  baru, mempercepat  proses  produksi,  dan  membuka  pasar  baru.  Teknologi  juga  memberikan akses  yang  lebih  luas  terhadap  informasi  melalui  internet,  memungkinkan  kita  untuk mendapatkan  berbagai  jenis  informasi  dengan  cepat  dan  mudah.  Selain  itu,  teknologi membantu  meningkatkan  efisiensi  dalam berbagai bidang, seperti  produksi  dan layanan publik,  dengan  mengurangi  kesalahan  manusia  dan  meningkatkan  produktivitas.  Kita dapat  berkomunikasi  dengan  orang-orang  di  seluruh  dunia  dalam  hitungan  detik melalui  email,  media  sosial,  atau  aplikasi  pesan  instan.  Teknologi  juga  berperan  dalam pembangunan  berkelanjutan  dengan memungkinkan  pengembangan  sumber  daya yang lebih  efisien  dan ramah lingkungan,  seperti  energi  terbarukan  dan teknologi  pengolahan limbah.  Namun  demikian,  kita  juga  perlu  memperhatikan  tantangan  dan  risiko  yang dibawa  oleh  teknologi,  seperti  masalah  privasi  dan  ketimpangan  ekonomi.  Oleh  karena itu,  penting  untuk  mengelola  perkembangan  teknologi  dengan  bijaksana  dan memastikan  bahwa manfaatnya dapat dinikmati  oleh  semua  orang  dalam masyarakat.
Karya intelektual  yang dihasilkan  dari  pemikiran  dan penggunaan  teknologi  yang ada dihasilkan  dari  pengembangan,  penemuan,  penciptaan,  inovasi,  dan  peningkatan teknologi  ketika teknologi  tersebut   dilindungi  oleh   sistem  hukum  kekayaan intelektual. Kerja  intelektual  adalah  kerja  yang  muncul  dari  pemikiran  manusia,  dan  teknologi adalah  bentuk  kerja  intelektual  yang  sudah  ada.Teknologi  yang  merupakan  hasil pemikiran  manusia  dan  diciptakan  dengan  memasukkan  tenaga  dan  tenaga  manusia, mempunyai  nilai  ekonomi  dan menjadi  obyek kekayaan karena  memerlukan  waktu  dan biaya yang ditanggung  oleh  manusia  itu  sendiri.
Oleh  karena  itu,  teknologi  memerlukan  perlindungan  hukum.  Teknologi  pada dasarnya  dilindungi  oleh  undang-undang  paten.  Artinya  segala  jenis  penemuan  baru memerlukan  perlindungan  paten yang menyeluruh  dan dapat diperoleh  dengan mudah. Teknologi  memegang  peranan  yang sangat  penting  di  era  globalisasi,  dan  upaya  harus dilakukan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  kegiatan  penemuan teknologi.
Sistem  hukum  perlindungan  karya  intelektual  teknik  yang  ada  terbagi  menjadi beberapa subsistem  hukum, yaitu subsistem  hukum paten, desain  industri,  sistem  sirkuit terpadu  dan  rahasia  dagang,  subsistem  hukum  hak cipta  dan/atau  merek  dagang. Oleh karena  itu,  karya  intelektual  yang  diciptakan  dapat  dilindungi  dengan  menggunakan
klasifikasi  yang    ditetapkan  oleh  masing-masing  subsistem  seperti  yang  dijelaskan  di atas.
Paten  merupakan  salah  satu  jenis  karya intelektual  yang sering  diciptakan  manusia melalui  perkembangan  dan penemuan  teknologi.  Pada dasarnya Paten adalah Paten yang khusus    diberikan  kepada  seorang  penemu/inventor  atau  berdasarkan  hak  penggugat atas  permohonan  kepada  pihak  yang berwenang  atas  suatu  penemuan  baru  di  bidang teknik, perbaikan  untuk  membuat kembali penemuan  yang sudah  ada, penyempurnaan, dan sebagainya. Bekerja atau menemukan   perbaikan baru dalam cara kerja dalam jangka waktu  tertentu  yang dapat diterapkan  dalam bidang  industri.
Ada  4  (empat)  keuntungan  sistem  paten  jika  dikaitkan  dengan  perananya  dalam meningkatkan  perkembangan  teknologi  dan ekonomi,  yaitu:
1. Paten  membantu  menggalakan  perkembangan  teknologi  dan  ekonomi  sutau Negara;
2. Paten  membantu  menciptakan  suasana  yang  kondusif  bagi  tumbuhnya  industry - industri  local;
3. Paten  membantu  perkembangan  teknologi  dan  ekonomi  Negara  lain  dengan fasilitas  lisensi;
4. Paten  membantu  tercapainya  alih  teknologi  dari  Negara  maju  ke  Negara berkembang.
Untuk bersaing  di  pasar  global,  produsen  harus  menyadari  dan  mematuhi  peraturan perdagangan  yang ditetapkan  dan diberlakukan  di negara  pasar sasaran,  termasuk  yang berkaitan  dengan  hak  milik.  Bea Cukai  di  beberapa  negara  juga  mewajibkan  dokumen kekayaan  intelektual  untuk  dilampirkan  pada  dokumen  wajib  dan  tambahan.  Tidak memahami  peraturan   negara  target  pasar  dapat  menyebabkan  kesulitan  bagi  produk Indonesia,  terutama ketika memasuki  pasar luar negeri,  dan jika produk  tersebut  berhasil menembus,  maka  risiko  dilarang  oleh  pemiliknya.  Hak  Kekayaan  Intelektual Kepemilikan  produk  di pasar  luar  negeri  sangat  besar.
Perlindungan  terhadap  penemuan  baru  melalui  sistem  hukum  hak  paten  sangatlah penting  karena  dapat  memberikan  manfaat  bagi  penemu  dan  negara.  Tanpa perlindungan  ini,  risiko  pembajakan  akan  merugikan  baik  penemu  secara  pribadi maupun  negara  di  mana  penemuan  tersebut  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  sistem  hak paten  membantu  mencegah  pembajakan,  mendorong  inovasi,  dan  memberikan dorongan  bagi penemu  untuk berbagi  pengetahuan  mereka  dengan  masyarakat.
Sebelum  kemajuan  sistem  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  Amerika  Serikat mengalami  kerugian  yang signifikan  akibat  pembajakan,  terutama  dari  Tiongkok  pada akhir  1980-an  dan  awal  1990-an.  Kehilangan  pendapatan  sekitar  $2  miliar  per  tahun menjadi  bukti dampaknya  (NY Times,  1998). Untuk melindungi  kepentingan  bisnisnya, pemerintah  AS  mengambil  langkah-langkah  tegas  terhadap  Tiongkok,  termasuk  sanksi ekonomi  dan  perang  dagang, serta  menentang  keanggotaan  Tiongkok  di  WTO (Peter  K. Yu,  2000).  Akibat  tekanan  eksternal  ini,  pemerintah  Tiongkok  membentuk  rezim  baru
untuk  melindungi  dan  menegakkan  hak  kekayaan  intelektual  melalui  infrastruktur kelembagaan  yang baru.
Kasus  pelanggaran  hak kekayaan intelektual  telah  menjadi  perhatian  utama  di  dunia internasional  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Pelanggaran  hak  paten  terus  terjadi, terutama  pada  perusahaan  dengan  merek-merek  terkenal  yang  mudah  ditiru  dan diperjualbelikan  untuk  keuntungan  komersial.  Fenomena  ini tidaklah  baru karena  pasar yang  besar  membuat  permintaan  akan  barang-barang  bermerek  tinggi,  tetapi  dapat dibeli  dengan harga yang lebih  terjangkau. Tingginya  permintaan  pasar dan keuntungan yang  signifikan  bagi  penjual  menjadi  pemicu  terus  berlangsungnya  fenomena pelanggaran  hak kekayaan intelektual  ini.
Pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual,  termasuk  hak  paten,  merupakan  masalah serius  di Tiongkok,  dengan  berbagai perusahaan  dan investor  asing mengalami  kerugian besar  akibatnya  (USTR).  Perkembangan  teknologi  yang  pesat  juga  mempermudah pembajakan,  dengan  barang  tiruan  yang  kualitasnya  tidak  kalah  dengan  aslinya. Amerika  Serikat,  yang memiliki  banyak investasi  di  Tiongkok,  merasa  frustrasi  dengan fenomena  ini.  Perusahaan-perusahaan  terkenal  seperti  Nike,  iPhone,  dan  IKEA  telah menjadi  korban dan  mengalami  kerugian  besar.  Penting  bagi pemerintah  Tiongkok  dan Amerika  Serikat  untuk  menyadari  bahwa  pelanggaran  ini  dapat  mengancam  stabilitas ekonomi  domestik  mereka,  dan  kerja  sama  antar  negara  harus  dilakukan  untuk mengatasi  masalah  ini.
Gambaran  tersebut  menyoroti  pentingnya  perlindungan  melalui  sistem  hukum  hak kekayaan intelektual,  khususnya  dalam konteks  paten. Proses  perlindungan  dimulai  dari pendaftaran  dan  pencatatan  hak  kekayaan  intelektual  serta  paten.  Jangka  waktu perlindungan  paten  ditentukan  sejak  pendaftaran  diterima  oleh  direktorat  jenderal kekayaan intelektual.  Terdapat  dua  jenis  paten,  yaitu  paten  biasa  dan  paten  sederhana, dengan  perbedaan  jangka  waktu  perlindungan.  Paten  biasa  memiliki  jangka  waktu perlindungan  selama  20  tahun  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016 Tentang  Paten.  Sementara  itu,  paten  sederhana  memiliki  jangka  waktu  perlindungan selama  10 tahun  setelah  tercatatnya  paten sederhana  sesuai  dengan  Pasal  23 UU Paten.
Selama  jangka  waktu  tersebut,  pemilik  hak  paten  memiliki  hak  eksklusif  untuk memanfaatkan  patennya,  termasuk  dalam  perjanjian  lisensi  dengan  imbalan  hak ekonomi  yang diatur  dalam  kesepakatan.  Namun,  paten  tersebut  juga  bisa  dibatalkan jika terdapat  bukti  bahwa  paten  tersebut  telah  menjadi  umum  di  luar  negeri  atau telah diakui  oleh  pihak  lain  sebelumnya.  Pembatalan  paten  dapat dilakukan  melalui  berbagai cara,  termasuk  melalui  pengadilan.  Sebagai  contoh,  dalam  kasus  pembatalan  paten sederhana  papan  iklan  dan  kotak  iklan  pada  sepeda  motor  yang  diputuskan  oleh Pengadilan  Niaga  No.  61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst  dan  Putusan  Kasasi Nomor:  802 K/Pdt.Sus-HKI/2019,  paten  tersebut  dibatalkan  karena telah  menjadi  umum dan  telah  digunakan  oleh  banyak  pihak  di  beberapa  negara.  Dalam  tulisan  ini  akan
Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat …
dibahas  dua hal, yaitu jenis-jenis  pembatalan  paten sederhana  yang telah dicatatkan,  dan mekanisme  pembatalan  melalui  pengadilan  berdasarkan  studi  kasus  tersebut.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  doktrinal  yang berfokus pada  asas,  konsep,  dan  doktrin  hukum.  Vibhute  dan  Aynalem  pada  tahun  2009 menekankan  bahwa  hukum dapat  dipahami  sebagai  kumpulan  peraturan  yang disusun secara  metodis.  Menurut  Sudek  dan  Taufani  (2020),  pentingnya  konsistensi  seluruh doktrin,  asas,  nilai,  dan  norma  dalam  peraturan  perundang-undangan  ditekankan. Penelitian  hukum  doktrinal  ini  mencakup  tujuh  jenis  penelitian,  seperti  penelitian mengenai  asas  dan  doktrin  hukum,  penelitian  hukum  suatu  perkara  di  cecreto,  serta penelitian  sejarah  hukum  dan  inventarisasi  hukum  positif  (Sunggono,  1997).  Dalam konteks  ini, penelitian  ini  menggunakan kajian mengenai  doktrin  dan asas hukum  untuk menemukan  doktrin  dan  asas  hukum  positif  yang relevan.  Selain  itu,  kajian  mengenai derajat  sinkronisasi  digunakan  untuk  menilai  sejauh  mana kedua  kaidah  hukum  positif tersebut  sejajar  satu sama lain.

## B. Jenis Dan Sumber Data
Dalam  kajian  doktrinal,  istilah  yang digunakan  untuk  bahan  hukum  adalah  "data" bukan "bahan hukum" itu sendiri.  Menurut  Sudek dan Taufani  (2020), muatan hukum ini dibagi  menjadi  tiga  kategori:  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Dalam  konteks  ini,  data sekunder  yang ditemukan  melalui  penelitian  kepustakaan  merupakan  jenis  data  yang digunakan,  yang  merujuk  pada  analisis  dan  interpretasi  dari  sumber-sumber  hukum yang telah  ada sebelumnya.  Di antara materi  yang dipertimbangkan  adalah:
1) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  (UUP),  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UUHC),  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UU  MIG),  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan  Varietas  Tanaman (UU PVT), Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Perancangan  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu (UU DTLST), Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU RD),  dan  Undang-Undang  Perjanjian  tentang  Aspek  Terkait  Perdagangan  Hak Kekayaan  Intelektual  (Perjanjian  TRIPs)  merupakan  contoh  undang-undang primer,  yaitu  bahan hukum  yang memiliki  kekuatan  yuridis  menurut  Soekanto  & Mamudji  (2004).
2) Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  pustaka  yang  berisikan  informasi tentang  bahan  primer.  Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  meliputi  buku-buku  teks,  literatur,  makalah,  jurnal  hukum,  laporan hasil  penelitian,  serta  bahan seminar  dan lokakarya.  Bahan-bahan ini  memberikan
analisis,  interpretasi,  atau  pemahaman  tambahan  tentang  hukum  primer  yang relevan  dengan  penelitian  yang dilakukan.
3) Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Contohnya  termasuk  kamus  besar bahasa  Indonesia,  kamus  hukum,  ensiklopedia  hukum,  dan  sumber  informasi lainnya  yang memberikan  panduan  atau  penjelasan  tentang  istilah-istilah  hukum serta  konsep-konsep  hukum  yang mendasari  bahan hukum  primer  dan sekunder. Bahan  hukum  tersier  ini  berguna  untuk  memperjelas  dan  memperkuat pemahaman  tentang  konteks  hukum  yang sedang  dipelajari  atau diteliti.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Proses  penelitian  dimulai  setelah  pemahaman  dan  penetapan  permasalahan  hukum, melibatkan  pengumpulan  data  atau  bahan  hukum  dari  berbagai  sumber,  seperti perpustakaan  atau  bahan  pustaka,  dengan  langkah-langkah  inventarisasi,  identifikasi, dan pengkategorian  data terkait.

## D. Analisis Data
Setelah  dilakukan  pengumpulan  data  dan  sumber  hukum,  dilakukan  analisis menyeluruh  dengan  menelaah  kaidah-kaidah  mendasar,  nilai-nilai,  dan  prinsip-prin sip yang ada di  sana. Untuk mengetahui  derajat  sinkronisasinya,  kemudian  dilakukan  cross check dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Jenis Pembatalan Paten Sederhana Yang Telah Dicatatkan
Penghapusan  paten  merupakan  salah  satu  aspek  penegakan  hukum  dalam  Undang- Undang  Paten.  Tindakan  ini  menghilangkan  segala  akibat  hukum  yang terkait  dengan paten tersebut  dan hal-hal  lain yang bersumber  dari paten tersebut.  Pasal 141 secara tegas menyatakan bahwa paten  yang telah  dihapuskan  tidak  dapat dipulihkan  kembali,  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  137  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2016.  Kecuali ditentukan  lain  dalam  putusan  pengadilan  niaga,  paten  hapus  untuk  seluruh  atau sebagian  sejak  tanggal  putusan  penghapusan  tersebut  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  diatur  dalam  Pasal  130  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2016  Tentang Paten, yang pada pokoknya  sebagai  berikut:

## Pasal 130
Paten dihapuskan  sebagian  atau seluruhnya  karena:
a. permohonan  penghapusan  dari  pemegang  paten  dikabulkan  oleh  Menteri;
b. putusan  pengadilan  yang  menghapuskan  paten  dimaksud  telah  mempunyai kekuatan  hulum  tetap;
c. Putusan  penghapusan  paten yang dikeluarkan  oleh  Komisi  Banding  paten; atau
d. Pemegang  Paten tidak  memenuhi  kewajiban  membayar biaya tahunan.
Berdasarkan  aturan tersebut,  kemudian  diuraikan  melalui  5 mekanisme  penghapusan paten  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2016  Tentang  Paten diuraikan  sebagai  berikut:
1) Pemegang  paten  berhak  untuk  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada Menteri  terkait  jika ingin  menghapuskan  seluruh  klaim patennya.
2) Pihak  ketiga  memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan  penghapusan  melalui pengadilan  Niaga.  Alasan  untuk  gugatan  tersebut  dapat  bervariasi,  seperti ketiadaan kebaruan, ketidaksesuaian dengan cakupan invensi, atau ketidakmemenuhinya  syarat-syarat  untuk  diberi  paten.
3) Paten yang berasal  dari  sumber  daya genetik  atau pengetahuan  tradisional,  namun tidak  mencantumkan  asal  muasalnya,  dapat  diajukan  untuk  penghapusan.  Pihak ketiga yang mampu membuktikan  asal muasalnya memiliki  hak untuk  mengajukan gugatan  penghapusan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  26  Undang-Undang Paten ini.
4) Pemegang  paten  atau  penerima  lisensi  memiliki  hak  untuk  mengajukan permohonan  penghapusan  ke pengadilan  Niaga.  Contohnya,  jika terdapat  invensi yang  sama  yang  telah  diberikan  kepada  pemegang  paten  lain,  maka  pemegang paten  atau penerima  lisensi  dapat mengajukan  permohonan  untuk  menghapuskan invensi  tersebut.
5) Penghapusan  paten  juga dapat  diajukan  oleh  jaksa  atau  pihak  lain  yang mewakili kepentingan  nasional  kepada  pemegang  paten  dan  penerima  lisensi  melalui pengadilan  Niaga. Jaksa harus  memberikan  alasan yang konkret  dan terbatas  untuk permohonan  penghapusan,  yaitu  jika  penerima  lisensi  tidak  mampu  mencegah pelaksanaan  paten  dengan  cara  yang  merugikan  masyarakat  dalam  dua  tahun setelah  lisensi  diberikan.
Pasal  139 Undang-Undang  Nomor  13 tahun 2016 Tentang  Paten  menyebutkan:
1) Penerima  lisensi  dari paten yang dihapuskan  karena alasan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  132 ayat (1) huruf  c tetap  memiliki  hak untuk menjalankan  lisensi  yang dimilikinya  sampai  masa  berlaku  yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian  lisensi tersebut  berakhir.
2) Penerima  lisensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  melakukan pembayaran  royalti  yang  seharusnya  masih  wajib  dilakukan  kepada  pemegang paten  yang patennya dihapus.
3) Dalam situasi  di mana pemegang paten sudah  menerima  royalti  secara lengkap dari penerima  lisensi,  tetapi  paten  tersebut  kemudian  dihapuskan,  pemegang  paten memang  memiliki  kewajiban  untuk  mengembalikan  jumlah  royalti  yang  sesuai dengan sisa  jangka waktu penggunaan  lisensi  kepada penerima  lisensi  yang berhak. Hal  ini  mencerminkan  prinsip  keadilan,  di  mana  pemegang  paten  tidak  lagi memiliki  dasar hukum untuk memungut  royalti setelah  patennya dihapuskan.  Oleh
karena itu, pengembalian  royalti yang tidak terpakai  merupakan langkah yang tepat dan wajar untuk  dilakukan  dalam hal ini.
a. Ketentuan  Pasal  130  menyatakan  bahwa  paten  dapat  dihapus  sebagian  atau seluruhnya  jika  permohonan  penghapusan  dari  pemegang  paten  dikabulkan oleh  menteri.
b. Jika pengadilan  mengeluarkan  putusan  yang menghapuskan  paten  dan putusan tersebut  telah  menjadi  keputusan  yang tidak  dapat  diganggu  gugat  lagi,  maka hal  tersebut  berarti  putusan  tersebut  mengikat  dan  tidak  dapat  diubah  melalui proses  hukum  lebih  lanjut.
c. Keputusan  penghapusan  paten  yang  dikeluarkan  oleh  komisi  banding  paten mengikat  dan bersifat  final.
d. Pemegang  paten  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk  membayar  biaya tahunan  akan  menghadapi  konsekuensi  tertentu  sesuai  dengan  hukum  paten yang berlaku.
B. Mekanisme  Pembatalan  Melalui  Pengadilan  Dalam  Studi  Putusan  Pengadilan Niaga  No.  61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi  Nomor : 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Niaga No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Nomor : 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Pada  tiga  tanggal  berbeda,  yakni 22 Februari  2018, 31 Juli  2018, dan  3 Agustus  2018, PT.  Lintas  Promosi  Global  menerima  surat  teguran  dari  kantor  hukum  The  Global  Law Firm,  yang merupakan  kuasa  hukum  dari  PT. Karta  Indonesia  Global.  Isi  surat  tersebut adalah  peringatan  agar PT. Lintas  Promosi  Global  menghentikan  segala  kegiatan  terkait penggunaan  media  iklan  pada  sepeda  motor.  Alasannya  adalah  klaim  PT.  Karta Indonesia  Global  sebagai  pemegang  hak paten  tunggal  atas  media  iklan  tersebut  yang terdaftar  di  Direktorat  Paten,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  dan  Rahasia  Dagang. Pada  tanggal  8  Agustus  2018,  Andrew  Tanyono,  Direktur  PT.  Lintas  Promosi  Global, dilaporkan  secara  pidana  oleh  Andrew  Tanner  Setiawan,  Direktur  Utama  PT.  Karta Indonesia  Global, atas dugaan pelanggaran  terkait hal tersebut.  Dalam surat  tersebut,  PT. Karta  Indonesia  Global  menegaskan  bahwa  mereka  adalah  pemilik  tunggal  hak paten terkait  media  iklan  pada  sepeda  motor,  dan  meminta  PT. Lintas  Promosi  Global  untuk menghentikan  semua  kegiatan  yang berhubungan  dengan  media  iklan  tersebut  karena dianggap  melanggar hak paten  yang dimiliki  oleh  PT. Karta Indonesia  Global.  Pelaporan pidana  terhadap  Andrew  Tanyono  menunjukkan  seriusnya  PT.  Karta  Indonesia  Global dalam  menjaga  hak patennya  dan  kesiapan  mereka  untuk  mengambil  tindakan  hukum terhadap  dugaan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  PT. Lintas  Promosi  Global.
Secara  umum,  penggunaan  papan  iklan  dan  kotak  iklan  pada  sepeda  motor  telah menjadi  hal umum dan banyak digunakan  oleh  berbagai pihak di beberapa  negara. Oleh karena  itu,  atas  dasar  kebiasaan  dan  keterampilan  yang  sudah  umum  dalam  industri
tersebut,  invensi  yang  diajukan  oleh  PT.  Karta  Indonesia  Global  tidak  seharusnya dianggap  memiliki  unsur  kebaruan  yang  cukup  untuk  memenuhi  syarat  pendaftaran paten.  Berdasarkan  Pasal  3  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Paten,  agar  suatu  invensi dianggap  memiliki  unsur  kebaruan,  invensi  tersebut  tidak  boleh  identik  dengan teknologi  yang sudah  diungkapkan  di  Indonesia  atau di  luar  Indonesia  melalui  tulisan, penjelasan  lisan,  demonstrasi,  penggunaan,  atau  cara  lain  yang  memungkinkan seseorang  yang ahli  dalam  bidang  tersebut  dapat  melaksanakan  invensi  tersebut.  Oleh karena  itu,  paten  yang  dipersengketakan  seharusnya  tidak  memenuhi  syarat  untuk menerima  perlindungan  paten.
Selanjutnya  PT.  Lintas  Promosi  Global,  mengajukan  gugatan  pembatalan  atau penghapusan  paten milik PT. Karta Indonesia  Global. Adapun  isi  dari gugatan PT. Lintas Promosi  Global  yaitu:
1) Menyatakan  invensi-invensi atas  nama  Tergugat  (in  casu  Paten  Yang Dipersengketakan)  dibawah  ini  tidak  memiliki  unsur  kebaruan  sebagaimana disyaratkan  dalam  Pasal  3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Paten:
a. Invensi  yang berjudul  "Papan  Iklan  Pada  Sepeda  Motor"  telah  diberikan  paten sederhana  pada  tanggal  28  Agustus  2017  dengan  nomor  paten  sederhana IDS000001649.  Permohonan  paten  sederhana  tersebut  diterima  pada  tanggal  6 Februari  2017.
b. Invensi  berjudul  "Kotak  Iklan  Pada  Sepeda  Motor"  telah  diberikan  paten sederhana  pada  tanggal  16  Agustus  2018  dengan  nomor  paten  sederhana IDS000001913.  Permohonan  paten  sederhana  tersebut  diterima  pada  tanggal  29 November  2017.
2) Menghapuskan  perlindungan  paten  sederhana  untuk  invensi  – invensi  atas  nama Tergugat  (in  casu Paten  Yang Dipersengketakan):
a. Invensi  berjudul  "Papan  Iklan  Pada  Sepeda  Motor"  diberikan  paten  sederhana pada  tanggal  28  Agustus  2017  dengan  nomor  paten  sederhana  IDS000001649. Permohonan  paten  sederhana  tersebut  diterima  pada  tanggal 6 Februari  2017.
b. Invensi  yang  berjudul  "Kotak  Iklan  Pada  Sepeda  Motor"  diberikan  paten sederhana  pada  tanggal  16  Agustus  2018  dengan  nomor  paten  sederhana IDS000001913.  Permohonan  paten  sederhana  tersebut  diterima  pada  tanggal  29 November  2017.
3) Memerintahkan  Turut  Tergugat  II  untuk  segera  menghapus  dari  Daftar  Umum Paten  invensi-invensi  atas  nama  Tergugat  (in  casu  Paten  Yang Dipersengketakan) sebagai  berikut:
a. Invensi  yang  berjudul  "Papan  Iklan  Pada  Sepeda  Motor"  diberikan  paten sederhana  pada  tanggal  28  Agustus  2017  dengan  nomor  paten  sederhana IDS000001649.  Permohonan  paten  sederhana  tersebut  diterima  pada  tanggal  6 Februari  2017.
b. Invensi  yang  berjudul  "Kotak  Iklan  Pada  Sepeda  Motor"  diberikan  paten sederhana  pada  tanggal  16  Agustus  2018  dengan  nomor  paten  sederhana IDS000001913.  Permohonan  paten  sederhana  tersebut  diterima  pada  tanggal  29 November  2017.
4) Memerintahkan  Turut  Tergugat  II  untuk  mengumumkan  penghapusan  paten sederhana  atas  invensi-  invensi  atas  nama  Tergugat  sebagaimana  disampaikan diatas  dalam  Daftar Umum Paten.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Niaga  No.  61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.  Niaga.Jkt.Pst., gugatan  tidak  dapat  diterima.  Alasan  yang  dikemukakan  oleh  majelis  hakim  adalah bahwa  gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat  dianggap  "Kurang  Pihak".  Menurut pertimbangan  majelis  hakim, terdapat  seorang  inventor  lain  yang terlibat  dalam perkara tersebut,  yaitu  Tjokro  Wimantara,  yang  juga  memiliki  paten  sederhana  dengan  nomor IDS000001649. Selain itu, terdapat  dua inventor  lain yang terkait dengan paten sederhana dengan nomor  IDS000001913, selain  dari pihak Turut  Tergugat  I, yaitu Tjokro  Wimantara dan  Jeff  Hendarta.  Oleh  karena  itu,  pada  tingkat  kasasi,  permohonan  kasasi  dari pemohon  kasasi  ditolak,  yang  berarti  gugatan  dalam  perkara  tersebut  tidak  dapat diterima.
C. Analisis  Terhadap  Mekanisme  Pembatalan  Melalui  Pengadilan  melalui  Putusan Pengadilan  Niaga  No.  61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo.  Putusan Kasasi Nomor : 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Dalam  kasus  Putusan  Pengadilan  Niaga No.  61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, terjadi  sengketa  paten  sederhana  terkait  media  iklan  luar  ruang  yang  dipasang  pada sepeda  motor  antara  PT. Lintas  Promosi  Global  dan PT.  Karta  Indonesia  Global.  Dalam perkara  ini,  PT.  Lintas  Promosi  Global  mengajukan  gugatan  pembatalan  atau penghapusan  paten  sederhana  yang dimiliki  oleh  PT. Karta Indonesia  Global.
Adapun  paten  sederhana  yang menjadi  obyek sengketa  tersebut  yaitu:
1) Invensi  yang berjudul  "Papan Iklan Pada Sepeda  Motor"  diberikan  paten sederhana pada  tanggal  28  Agustus  2017  dengan  nomor  paten  sederhana  IDS000001649. Permohonan  paten  sederhana  tersebut  diterima  pada  tanggal 6 Februari  2017.
2) Invensi  yang berjudul  "Kotak Iklan Pada Sepeda  Motor"  diberikan  paten sederhana pada  tanggal  16  Agustus  2018  dengan  nomor  paten  sederhana  IDS000001913. Permohonan  paten  sederhana  tersebut  diterima  pada  tanggal 29 November  2017.
PT.  Lintas  Promosi  Global  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga  di  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat.  Dasar  gugatan  tersebut  adalah  berdasarkan  analisis  terhadap klaim-klaim  yang  diajukan,  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa  paten  yang dipersengketakan  yang terdaftar  atas nama PT. Karta Indonesia  Global  tidak  memenuhi unsur  kebaruan,  karena  teknologi  tersebut  telah  digunakan  atau  diungkapkan  di berbagai  negara,  termasuk  Filipina,  Tiongkok  (Cina),  India,  dan  Belanda.  Kemudian dalam  Pasal 132 UU Paten yang pada  pokoknya menyatakan:
1) Penghapusan  Paten  berdasarkan  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  130 huruf  b dilakukan  jika:
a. Paten  menurut  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3,  Pasal  4,  atau Pasal  9 seharusnya  tidak  diberikan;
b. Paten  yang berasal  dari  sumber  daya genetic  dan/atau  pengetahuan  tradisional tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 26;
c. Paten  dimaksud  sama  dengan  paten  lain  yang telah  diberikan  kepada  pihak  lain untuk  Invensi  yang sama;
d. Pemberian  Lisensi-wajib  ternyata  tidak  mampu  mencegah  berlangsungnya pelaksanaan  paten  dalam  bentuk  dan  cara  yang  merugikan  kepentingan masyarakat  dalam  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  tanggal  pemberian  Lisensi-wajib yang  bersangkutan  atau  sejak  tanggal  pemberian  Lisensi-wajib  pertama  dalam hal diberikan  beberapa  Lisensi-wajib;  atau
e. Pemegang  Paten melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 20.
2) Gugatan penghapusan  karena alasan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf  a dan  huruf  b  diajukan  oleh  pihak  ketiga  kepada  Pemegang  paten  melalui

## Pengadilan Niaga.
PT.  Lintas  Promosi  Global,  yang memiliki  status  sebagai  Pihak  ketiga  sesuai  dengan ketentuan  angka  2,  telah  mengajukan  gugatan  karena,  menurut  pandangan  mereka, tidak ada lagi kebaruan yang terdapat  dalam invensi  tersebut.  Hal ini merujuk pada Pasal 3 dan  Pasal  5  ayat (1) dan  (2)  UU Paten.  Menurut  saksi  ahli  yang disampaikan,  makna dari  "invensi  dianggap  baru"  dan  "teknologi  tidak  sama  dengan  pengungkapan sebelumnya"  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  UU Paten,  mengacu  pada acuan  yang  dapat  digunakan  dan  kemudian  dibandingkan,  di  mana  "teknologi  atau invensi  yang  baru  adalah  teknologi  atau  invensi  yang berbeda  dengan  teknologi  atau invensi  yang  sudah  ada  sebelumnya."  Dengan  demikian,  PT.  Lintas  Promosi  Global berkeyakinan  bahwa  paten  yang  dipersengketakan  tidak  memenuhi  syarat  kebaruan karena teknologi  atau invensi  tersebut  sudah  ada sebelumnya.
Sebagaimana ketentuan  Pasal  132 angka 1 huruf  a UU Paten yang pada pokoknya:
1) Penghapusan  Paten  berdasarkan  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  130 huruf  b dilakukan  jika:
a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3, Pasal 4,  atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
Artinya  pihak  ketiga  pada  dasarnya  dapat  mengajukan  kepada  suatu  invensi  yang telah terdaftar  pada dasarnya ditentukan  sebagaimana ketentuan  Pasal 3 dan 4 UU Paten:
Pasal  3
1) Paten  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2.huruf  a diberikan  untuk  Invensi  yang baru, mengandung  langkah inventif,  dan dapat  diterapkan  dalam  industri.
2) Paten  sederhana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  huruf  b  diberikan  untuk setiap  Invensi  baru,  pengembangan  dari  produk  atau  proses  yang telah  ada,  dan dapat  diterapkan  dalam  industri.
Pasal  4
Invensi  tidak mencakup:
a. kreasi  estetika;
b. skema;
c. aturan  dan metode  untuk  melakukan  kegiatan:
a) yang melibatkan  kegiatan  mental;
b) permainan;  dan
c) bisnis.
d. aturan dan metode  yang hanya berisi  program  komputer;  e. presentasi  mengenai suatu  informasi;  dan
e. temuan  (discovery)  berupa:
1. penggunaan  baru untuk produk  yang sudah  ada dan/  atau dikenal;  dan/  atau
2. bentuk  baru  dari  senyawa  yang  sudah  ada  yang  tidak  menghasilkan peningkatan  khasiat  bermakna  dan terdapat  perbedaan  struktur  kimia terkait yang sudah  diketahui  dari  senyawa.
Berdasarkan  informasi  tersebut,  temuan baru dapat berupa  penggunaan  baru untuk produk  yang  sudah  ada  dan/atau  dikenal,  atau  bentuk  baru  dari  senyawa  yang sudah ada,  asalkan  tidak  menghasilkan  peningkatan  khasiat  yang  signifikan  dan  memiliki perbedaan  struktur  kimia  yang sudah  diketahui  dari  senyawa  tersebut.  Dalam  konteks iklan  luar  ruangan,  yang pada  dasarnya  merupakan  konsep  yang sederhana  dan  telah umum  digunakan  di  berbagai  negara,  mekanisme  yang  digunakan  untuk  pembatalan invensi  iklan  luar ruangan  yang digunakan  dalam  sepeda  motor  menjadi  jelas.
Dalam  putusan  pengadilan  negeri  dan  kasasi,  penulis  berpendapat  bahwa seharusnya  hakim  dapat  mempertimbangkan  ketidakpenuhan  unsur  pembaruan  pada Paten  Papan  Iklan  Pada Sepeda  Motor  dan  Paten  Kotak  Iklan  Pada Sepeda  Motor  yang telah  melanggar Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2016 tentang  Paten, khususnya  Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Paten. Terbukti  bahwa paten sederhana  atas Papan Iklan Pada  Sepeda  Motor  dan  Kotak  Iklan  Pada  Sepeda  Motor  yang  dimiliki  oleh  PT.  Karta Indonesia  Global  telah  menyebabkan  timbulnya  monopoli  yang dapat  merugikan  para pelaku  usaha  lainnya.  Oleh  karena  itu,  penulis  berpendapat  bahwa  hakim  seharusnya mempertimbangkan  hal ini dalam  membuat  keputusan.
Selanjutnya,  terkait  dengan  alasan  Majelis  Hakim  bahwa  gugatan  kurang  pihak adalah  tidak  tepat,  penulis  berpendapat  bahwa  majelis  hakim  seharusnya  lebih mendalami  fakta-fakta  yang muncul  dalam persidangan.  Terdapat  fakta bahwa terdapat inventor  lain  dalam  perkara  tersebut,  yaitu  Tjokro  Wimantara,  yang  memiliki  paten sederhana  dengan nomor IDS000001649, dan terdapat juga dua inventor  lain dalam paten sederhana  dengan  nomor  IDS000001913,  yaitu  Tjokro  Wimantara  dan  Jeff  Hendarta.
Melihat  fakta-fakta yang diungkap  dalam persidangan,  dapat disimpulkan  bahwa Tjokro Wimantara  dan  Jeff  Hendarta  kemungkinan  adalah  karyawan atau  memiliki  hubungan kerja dengan  PT. Karta  Indonesia  Global,  di  mana mereka  menggunakan  data dan/atau sarana  yang  tersedia  dalam  lingkungan  kerja  mereka  untuk  menghasilkan  invensi tersebut.
Seharusnya  Majelis  Hakim menggali  fakta dan makna terkait  dengan  inventor  dari paten  sederhana  yang  dimiliki  oleh  PT.  Karta  Indonesia  Global,  sehingga  dalam pertimbangannya,  hakim tidak  hanya mengacu  pada  Pasal  10 ayat (2) Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2016  saja,  tetapi  juga  mempertimbangkan  ketentuan  lain  yang berkaitan,  seperti  Pasal  12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2016. Pasal- pasal  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  proses penciptaan  dan  pendaftaran  paten,  termasuk  kewajiban  dan  hak  yang  terkait  dengan inventornya.  Dengan  demikian,  hakim  dapat  membuat  keputusan  yang lebih  adil  dan berdasarkan  informasi  yang lebih  lengkap  dan terperinci.

## SIMPULAN
Dari  uraian  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa paten  sederhana  dapat  diajukan  untuk dicabut  berdasarkan  Pasal  130 UU Paten dengan  beberapa  cara, yaitu:
a. Permohonan  pencabutan  yang diajukan  oleh  pemegang  paten  dan  disetujui  oleh menteri.
b. Keputusan  pengadilan  yang mencabut  paten  dan  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap.
c. Putusan  pencabutan  paten  yang dikeluarkan  oleh  komisi  banding  paten.
d. Ketidakpatuhan  pemegang  paten  dalam  membayar biaya tahunan.
Langkah  selanjutnya,  permohonan  pencabutan  tersebut  akan  diproses  melalui pengadilan  niaga,  di  mana  PT.  Lintas  Promosi  Global  mengajukannya  sebagai  pihak ketiga terhadap  suatu  inovasi.  Menurut  PT. Lintas Promosi  Global,  inovasi  tersebut  pada dasarnya  merupakan  penggunaan  baru dari  suatu  bentuk  produk  yang sudah  ada atau dikenal  sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Lubis,  K.  S., Anggraeni,  E.,  &  Wibowo,  M.  H.  (2005).  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Tantangan  Implementasinya  di  Perguruan  Tinggi.  Kantor  HKI-IPB,  Kantor  Hak Kekayaan  Intelektual  Institute  Pertanian  Bogor.  Bogor:  Kantor  Hak  Kekayaan Intelektual  Institute  Pertanian  Bogor.
Hidayat, R. (2016, Agustus 13). Retrieved
from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-mekanisme-penghapusan-hak-paten- lt57aebff434001/
Lindsey,  T. (2006). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.
(1995).  Memorandum  of  Understanding  Between  Tiongkok  and  the  United  States  on  the Protection of Intellectual Property.
Saidin,  O. (2006). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Sutedi,  A. (2009). Hak Atas  Kekayaan Intelektual.  Jakarta: Sinar Grafika.