## Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam
Vol 5, No 2, September 2020, Hlmn. 79-92
Pemahaman  perpajakan,  kesadaran  pajak  dan tingkat  pendapatan  sebagai  determinan  kepatuhan pajak UMKM
Hari Setyo Widodo a,1, * Dian Purnama Sari b,2
ab Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Graha Widya Mandala Jl. Dinoyo 48A Surabaya 60265. Indonesia.
1 Hariwdd02@yahoo.com*
2 dian-ps@ukwms.ac.id
* correspondence author
10.34202/imanensi.5.2.2020.79-92.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman peraturan  perpajakan,  kesadaran  membayar  pajak  dan  tingkat pendapatan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  Jenis  penelitian  kuantitatif  dan  sumber  data  diperoleh dari  kuesioner  yang  dibagikan  langsung  kepada  pemilik  UMKM. Regresi  linier  berganda  digunakan  sebagai  metode  analisis  data. Hasil  analisis  data  disimpulkan  bahwa  pemahaman  peraturan perpajakan dan tingkat pendapatan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk kesadaran membayar pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hal ini  dapat  diartikan  bahwa  meskipun  pelaku  usaha  mau membayar  pajak  namun  belum  dapat  meningkatkan  kepatuhan perpajakannya.
Kata kunci : Kepatuhan Pajak; Pemahaman Perpajakan; Kesadaran Pajak; Tingkat Pendapatan.
.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  understanding  of tax  regulations,  the  awareness  of  paying  taxes  and  the  level  of income  of  MSMEs  that  affect  the  compliance  of  MSME  taxpayers. This  type of  quantitative  research  and  data  sources  were  obtained from questionnaires that were distributed directly to MSME owners. Multiple  linear regression  was  used  as  a  method of data  analysis. The  results  of  data  analysis  concluded  that  the  understanding  of tax regulations and the level of income of MSMEs had an effect on the compliance of MSME taxpayers. The awareness of paying taxes does not affect the compliance of MSME taxpayers. This may imply that even though business actors are willing to pay taxes, they have not been able to improve their tax compliance.
Keywords: Tax Compliance; Taxation Understanding; Tax Awareness; Income Level.
Tanggal Masuk: 5 Agustus 2020
Tanggal Revisi:
1 September 2020 Tanggal diterima: 16 September 2020

## 1. PENDAHULUAN
Kepatuhan  pajak  memiliki  arti  sebagai  pemenuhan  kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam bentuk kepatuhan formal dan kepatuhan material  (Nurmantu,  2005:148).  Kepatuhan  formal  yaitu  suatu  keadaan dimana wajib pajak telah menjalankan aturan perpajakan serta kewajibannya sesuai  ketentuan  pajak.  Sedangkan  kepatuhan  material  yaitu  wajib  pajak telah  melaksanakan  perpajakannya  serta  kewajibannya  berdasarkan substantif atau secara material pajaknya, seperti membayar dan melaporkan SPT  dengan  benar  dan  lengkap  (Nurmantu,  2005:148).  Kriteria  kepatuhan wajib pajak seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012  adalah  pelaporan  SPT  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali yang  mendapat  ijin  untuk  ditunda  pembayarannya,  selama  tiga  tahun terakhir  mendapat  opini  wajar  tanpa  pengecualian  dalam  laporan keuangannya dan selama lima tahun terakhir belum pernah dipidana terkait perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan  yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Membangun  kesukarelaan  dan  kesadaran  membayar  pajak  bukanlah perkara yang mudah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) masalah kepatuhan pajak yang terus terjadi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak. Disisi lain peningkatan usaha di  Indonesia  belum  seimbang  dengan  kepatuhan  perpajakannya.  Tiap tahunnya  UMKM  terus  tumbuh  akan  tetapi  tidak  diikuti  kepatuhan perpajakannya  (Yusro  dan  Kiswanto,  2014).  Penelitian  ini  didukung  oleh beberapa  penelitian  sebelumnya,  diantaranya  yaitu  Fahluzy  dan  Agustina (2014)  menyimpulkan  bahwa  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  UMKM.  Penelitian  oleh  Mahfud  (2016) hasilnya  adalah  pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian penelitian Riyantono (2017), Kalsum (2015)  dan  Imaniati  (2016)  menyatakan  bahwa  pemahaman  peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Merujuk  dari  penelitian  Fauzi  (2016)  kesadaran  membayar  pajak merupakan  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Zulaikha  (2012),  Sasmita  (2015) dan  Kalsum  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran  membayar  pajak memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Kemudian penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yusro  dan  Kiswanto  (2014)  menyimpulkan kesadaran  membayar  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Seperti  diketahui  di  Indonesia  menggunakan self  assessment  system oleh  sebab  itu  kuncinya  adalah  kesadaran  membayar  pajak  dalam memaksimalkan  penerimaan  pajak,  karena self  assessment  system memberi kepercayaan  secara  sukarela  ( voluntary  tax  compliance )  untuk  melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari  hasil  penelitian  yang  berbeda-beda  atau  biasa  disebut  dengan research gap merupakan dasar dari penulis untuk melakukan penelitian. Acuan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  yang  relevan pada  periode  sebelumnya  dengan  fenomena  dan  topik  yang  hampir  serupa memperlihatkan hubungan atau hasil yang berbeda-beda. Namun perbedaan dengan  penelitian  yang  relevan  ialah  terletak  pada  variabel  bebasnya  yaitu tingkat  pendapatan  UMKM  dan  lokasi  penelitian  dalam  pengambilan sampelnya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena pajak sebagai
penyumbang  terbesar  bagi  APBN,  ada  sekitar  70%  didanai  oleh  pajak  dan pajak penghasilan (PPh) berkontribusi sebesar 52,6% bagi penerimaan pajak negara  (Damayanti, 2018).  Sedangkan  kontribusi dari pembayaran  PPh  final (PPh UMKM) terhadap keseluruhan pemasukan PPh baik yang dibayar WP OP dan WP Badan sebesar 2,2% (www.pajak.go.id).
UMKM  sebagai  tulang  punggung  perekonomian  selalu  tumbuh  setiap tahunnya. UMKM mendominasi perekonomian pada tahun 2019, yaitu sekitar 98,8%  dari  total  unit  usaha  di  Indonesia,  sekitar  96,99%    dari  total  tenaga kerja  di  Indonesia  dan  sekitar  60,3%  dari  total  PDB  Indonesia ( www.depkop.go.id ).  Pertumbuhan  UMKM  tersebut  dirasa  belum  sejalan dengan  kepatuhan  pajak  pelaku  usaha  (Yusro  dan  Kiswanto,  2014). Berdasarkan fenomena ini untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak dengan melihat tax  gap nya.  Menurut  James  dan  Alley  (2004)  menyatakan tax  gap adalah  perbandingan  jumlah  pajak  yang  seharusnya  terkumpul  dengan seberapa  besar  jumlah  pajak  yang  telah  dibayarkan.  Atau  mengandung  arti sebagai apa yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan apa yang tersurat dalam  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Oleh  sebab  itu  untuk selanjutnya  peneliti  akan  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  pemahaman peraturan  perpajakan,  kesadaran  membayar  pajak  dan  tingkat  pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2. METODE
Penelitian  kuantitatif  dengan  model  analisa  yang  digunakan  adalah untuk  menguji  hipotesis  apakah  pemahaman  peraturan  perpajakan, kesadaran  membayar  pajak,  dan  tingkat  pendapatan  UMKM  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Empat  variabel  yang digunakan dalam Operasional variabel diperlukan untuk instrumen kuesioner yaitu variabel bebasnya terdiri dari PPP (Pemahaman Peraturan Perpajakan), KMP (Kesadaran Membayar Pajak), TPU (Tingkat Pendapatan UMKM). Variabel terikatnya yaitu KPU (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM). Skala likert skor 1 – 5 adalah  yang  digunakan  untuk  pengukuran  variabel  oleh  peneliti.  Dengan rincian  poinnya  yaitu  Sangat  Setuju  (SS)  =  5,  Setuju  (S)  =  4,  Netral  (N)  =3, Tidak Setuju (TS) = 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. Penyebaran kuesioner didahului  sebelumnya  dengan  melakukan pilot  test . Pilot  test ini  dilakukan agar  mengurangai  tingkat  masalah  dalam  menjawab  pertanyaan  dalam kuesioner  yang  diberikan  kepada  responden.  Pada  penelitian  ini menggunakan  data  primer  sebagai  sumber  utama  datanya,  yaitu  datanya langsung  dari  pemilik  UMKM.  Populasi  pada  penelitian  yaitu  sebanyak  558 pelaku  usaha  yang  menjadi  binaan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota Surabaya.
Pengujian  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  harus  melalui  syarat minimum  pengujian  agar  linier  tidak  bias.  Pada  perhitungan  statistik menggunakan persamaan regresi dirumuskan seperti berikut:
KPU = α + β 1 PPP + β 2 KMP + β 3 TPU + e Keterangan: KPU   =  Kepatuhan wajib pajak UMKM
α =  Bilangan konstan β 1
=  Koefisien variabel PPP
β 2 =  Koefisien variabel KMP
β 3
=  Koefisien variabel TPU
PPP   =  Pemahaman tentang peraturan perpajakan KMP   =  Kesadaran membayar pajak TPU   =  Tingkat pendapatan UMKM
e =  Term error
Pengambilan  keputusannya  adalah  tingkat  signifikansi α <  0,05  pada tiap  variabel  bebas  yang  menentukan  apakah  menolak  atau  menerima hipotesis. Jika < 0,05 maka menerima hipotesis jika > 0,05 menolak hipotesis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengambilan  data  dilakukan  dengan  menyebar  kuesioner  secara langsung serta kuesioner melalui google form ke pemilik usaha yang terdaftar di  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  kota  Surabaya.  Terhitung  sejak  tanggal  22 Februari 2020 hingga 04 April 2020 kuesioner dibagikan dan di kembalikan.
Adapun  jumlah  kuesioner  yang  disebar  sebanyak  130  eksemplar  dan  yang kembali berjumlah 125 eksemplar. Yang layak diuji sebanyak 125 eksemplar. Berdasarkan  kuesioner  yang  berhasil  dihimpun  sebanyak  125  eksemplar, maka dapat dikelompokan berdasarkan kategori profil responden (Tabel 1).
Tabel 1 . Karakteristik Responden Kategori Keterangan Jumlah  Persentase 1. Jenis Kelamin a. Laki-laki b. Perempuan 44 81 35,2% 64,8% 2. Bidang Usaha a. Pedagang b. Pabrikan c. Jasa d. Lain-lain 67 26 23 9 53,6% 20,8% 18,4% 7,2% 3. Lama Usaha a. < 2 tahun b. 2 – 4 tahun c. > 4 – 6 tahun d. > 6 – 8 tahun e. > 8 tahun 23 27 33 14 28 18,4% 21,6% 26,4% 11,2% 22,4% 4. Omzet Penjualan/tahun  a. ≤ 300 Juta
b. > 300 Juta – 2,5 Miliar c. > 2,5 Miliar 45 40 40 36% 32% 32%

## Sumber: Data primer (diolah)
Berdasarkan  demografi  responden  mayoritas  responden  adalah perempuan  sebanyak  81  responden  atau  64,8%,  bidang  usaha  responden mayoritas adalah pedagang sebanyak 67 responden atau 53,6%, lama usaha responden  diatas  4  sampai  6  tahun  sebanyak  33  responden  atau  26,4%, omzet  penjualan/tahun  responden  mayoritas  adalah  di  bawah  300 juta/tahun sebanyak 45 responden atau 36%.
Variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki instrumen dengan 12  butir  pertanyaan  dihasilkan  mean  merupakan  nilai  rata-rata  sebesar 3,6166,  median  merupakan  nilai  tengah  sebesar  3,6700  yang  artinya  50% nilai  rata-rata  jawaban  kuesioner  di  atas  3,6700  dan  50%  nilai  rata-rata jawaban kuesioner di bawah 3,6700. Nilai rata-rata minimun sebesar 1,17 ini merupakan  nilai  rata-rata  yang  paling  kecil,  maximum  sebesar  4,83  ini merupakan  nilai  rata-rata  paling  besar.  Sedangkan  mode  sebesar  4,25  ini merupakan nilai rata-rata yang sering muncul.
Variabel kesadaran membayar pajak memiliki instrumen dengan 8 butir pertanyaan.  Dengan  nilai  mean  yang  merupakan  nilai  rata-rata  sebesar 4,0727,  median  yang  merupakan  nilai  tengah  sebesar  4,1300  yang  artinya 50% jawaban kuesioner diatas 4,1300 dan 50% jawaban kuesioner di bawah 4,1300.  Nilai  rata-rata  minimum  sebesar  2,00  maximum  sebesar  5,00.

## IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam Vol 5, No 2, September 2020, Hlmn. 79-92
Sedangkan  mode  sebesar  4,00  ini  merupakan  nilai  rata-rata  yang  paling sering muncul.
Variabel tingkat pendapatan UMKM memiliki instrumen dengan 5 butir pertanyaan.  Dengan  nilai  mean  yang  merupakan  nilai  rata-rata  sebesar 3,9040,  median  yang  merupakan  nilai  tengah  sebesar  4,0000  yang  artinya 50%  jawaban kuesioner diatas 4,0000  dan  50%  jawaban kuesioner dibawah 4,0000.  Nilai  rata-rata  minimun  sebesar  2,00  dan  maximum  sebesar  5,00. Sedangkan  mode  sebesar  4,00  ini  merupakan  nilai  rata-rata  yang  paling sering muncul.
Variabel  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  memiliki  instrumen  dengan  11 butir pertanyaan. Dengan nilai mean yang merupakan nilai rata-rata sebesar 3,9460,  median  yang  merupakan  nilai  rata-rata  tengah  sebesar 4,0900  yang artinya  50%  nilai  rata-rata  jawaban  kuesioner  diatas  4,0900  dan  50% jawaban  kuesioner  dibawah  4,0900.  Minimum  sebesar  2,00  dan  maximum sebesar  4,91.  Sedangkan  mode  sebesar  4,45  ini  merupakan  nilai  rata-rata yang sering muncul.
Uji validitas menunjukan semua hasil koefisien korelasi mempunyai nilai > 0,3 dan nilai signifikan < 0,05. Uji reliabilitas menunjukan nilai cronbach’s alpha > 0,6.

## 3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil normalitas diketahui bahwa nilai asym. Sig. 2 tailed > 0,05 yaitu 0,066. Sehingga dapat disimpulkan semua data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas  menunjukan bahwa  semua  variabel  bebas  mempunyai  nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.  Uji  heteroskedastisitas  akan  digunakan  uji  Park  Glejser (Tabel 3).
Tabel 3 . Hasil Uji Heteroskedastisitas Model df F Sig. Keterangan Regression 3 3,895 0,121  Tidak Heteroskedastisitas Sumber: Data primer (diolah)
Diketahui  bahwa  korelasi  pada  signifikansi  0.121  >  0,05  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah heteroskedastisitas tidak terjadi.
1. Uji Autokorelasi Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi dU Durbin-Watson 4 - dU Keterangan 1,757 2,172 2,243 Tidak Autokorelasi Sumber: Data primer yang diolah
Dengan  uji  Durbin-Watson  diperoleh  angka  DW  adalah  2,172  >  0,05, maka  model  dinyatakan  tidak  terjadi  autokorelasi.  Berdasarkan  angka  pada tabel  DW  nilai  dL=1,659,  dU=1,757,  nilai  T=125  (responden),  k=4  (variabel). Nilai (4  – dU) = 2,243.  Sehingga  dU  < d  <  (4  -  dU) = 1,757  < 2,172  < 2,243 yang  menunjukan  DW  berada  antara  dU  (1,757)  dan  nilai  4-dU  (2,243). Sehingga dapat dipastikan model regresi tidak terjadi autokorelasi.

## 3.2 Hasil Uji Koefisien determinasi R 2
Tabel 5 . Hasil Uji Determiniasi R 2 R R 2 Adjusted R 2 Std. Error Of The Estimate 0,644 0,415 0,401 0,48066

## Sumber: Data primer yang diolah
Angka  adjusted  R 2 menunjukan  bahwa  pemahaman  peraturan perpajakan,  kesadaran  membayar  pajak  dan  tingkat  pendapatan  UMKM mampu  memberikan  penjelasan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar 40,1%,  sedangkan  variabel  lain  yang  tidak  digunakan  pada  penelitian  ini menjelaskan  sisanya.  Nilai  ini  merupakan  ukuran  ketepatan  dalam memprediksi  data  yang  diteliti.  R 2 bisa  menginterpretasikan  sebagai persentase yang menjelaskan keberagaman nilai variabel dependennya Kolom standard  error  of  the  estimate  menunjukan  angka  0,48066  ini  berarti banyaknya  kesalahan  dalam  prediksi  kepatuhan  sebesar  0,48066.  Semakin kecil angka SEE maka prediksi model regresi semakin tepat terhadap variabel bebas (Ghozali, 2011:97).

## 3.3 Hasil Uji Koefisien Regresi (Uji F)
Tabel 6 . Hasil Uji F Model df F Signifikan Regression 3 28,636 0,000
Sumber: Data primer yang diolah
Dari  hasil  analisa  bahwa  F  hitung  =  28,636  dan  signifikansi  0,000.  Nilai  F tabel (2,68) < F hitung (28,636) dan signifikansi F (0,000) < 0,05. Maka ditarik kesimpulan  variabel  bebas  pada  penelitian  ini  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  terikatnya.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  model regresi layak diteliti untuk memprediksi pengaruh dari variabel bebas.

## 3.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 7 . Hasil Uji Regresi Linier Berganda
variabel Unstandardized Coefficients t Sig. B Std. Error (Constant) 1,587 0,315 5,046 0,000 PPP 0,291 0,053 5,466 0,000 KMP 0,096 0,089 1,090 0,278 TPU 0,211 0,068 3,113 0,002
Sumber: Data primer (diolah)
Model persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:
KPU = 1,587+0,291PPP+0,096KMP+ 0,211TPU + e
Persamaan  tersebut  memiliki  arti  bahwa  Constant  memiliki  nilai  1,587 memiliki  interpretasi  bahwa  jika  pemahaman  peraturan  perpajakan, kesadaran  membayar  pajak  dan  tingkat  pendapatan  UMKM  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  bernilai  nol,  maka  nilai  kepatuhan  pajak sebesar 1,587.
Variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan  mempunyai  nilai  sebesar 0,291  maka  berarti  apabila  variabel  bebas  yang  lain  nilainya  tidak  berubah atau  tetap,  maka dengan demikian  setiap  kenaikan  sebesar 1%  pemahaman peraturan  perpajakan akan  meningkatkan  variabel kepatuhan  pajak sebesar 29,1%.

## IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam Vol 5, No 2, September 2020, Hlmn. 79-92
Variabel  kesadaran  membayar  pajak  memiliki  nilai  koefisien  sebesar 0,096  artinya  terdapat  hubungan  yang  lemah  karena  angka  korelasi mendekati  nol  (0).  Koefisien  korelasi  sebesar  0,278  >  0,05  kondisi  ini menunjukan  bahwa  tidak  ada  pengaruh,  sehingga  tidak  memiliki  hubungan searah terhadap kepatuhan pajak.
Variabel  tingkat  pendapatan  UMKM  memiliki  nilai  koefisien  regresi sebesar  0,211  memiliki  interpretasi  bahwa  jika  variabel  bebas  yang  lain nilainya  tetap  maka  setiap  kenaikan  1%  tingkat  pendapatan  maka  akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 21,1%.

## 3.5 Hasil Uji t
Tabel 8 . Hasil Uji t Variabel t Signifikansi Keterangan Constant PPP KMP TPU 5,046 5,466 1,090 3,113 0,000 0,000 0,278 0,002 Berpengaruh Berpengaruh Tidak berpengaruh Berpengaruh
Sumber: Data primer (diolah)
Pengambilan keputusan dari hasil olah data pada tabel 8 seperti berikut ini:
a. Variabel PPP (pemahaman peraturan perpajakan): t hitung (5,466) > t tabel (1,657) dengan signifikansi 0,000 < α (0,05), maka menerima hipotesis.
b. Variabel  KMP  (kesadaran  membayar  pajak):  t  hitung  (1,090)  <  t  tabel (1,657) dengan signifikansi 0,278 > α (0,05), maka hipotesis ditolak.
c. Variabel TPU (tingkat pendapatan UMKM): t hitung (3,113) > t tabel (1,657) dengan  signifikansi  0,002  < α 0,05,  maka  dengan  demikian  hipotesis diterima.

## 3.6 Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil  uji analisis data yang telah  dilakukan  maka  hipotesis 1 diterima, karena  variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan  memiliki  pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji analisis memiliki arah yang positif  pada  persamaan  regresi  menunjukan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat pemahaman  peraturan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  pemilik  UMKM,  maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakannya. Faktor pemahaman peraturan perpajakan  sangatlah  penting  peranannya  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan.  Sebagian  masyarakat  mendapatkan  informasi  terkait  pajak melalui  aparat  pajak,  media  informasi,  konsultan  pajak,  seminar  atau pelatihan  pajak,  sosialisasi  pajak  dan  lain  sebagainya.  Tentu  akan  berbeda bila  wajib  pajak  yang  tidak  mengetahui  informasi  tentang  peraturan perpajakan  akan  mengalami  kesulitan  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Wajib  pajak  yang  mengetahui  informasi  tentang  pajak  akan menambah  pengetahuan  dan  pemahamannya  tentang  perpajakan  hal  ini akan berpengaruh pada kepatuhannya disebabkan adanya motivasi dari wajib pajak.  Bagi  pemerintah  pemahaman  mengenai  paraturan  perpajakan merupakan potensi yang dapat meningkatkan kepatuhannya.
Pemahaman  wajib  pajak  tentang  peraturan  perpajakan  termasuk  juga pemahaman  mengenai  hukum,  dan  tata  cara  perpajakan  yang  benar berdampak  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pemahaman  yang  baik
Pemahaman perpajakan ...
dapat  dengan  mudah  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Sebab  di Indonesia  menggunakan  sistem  yang  memberikan  wewenang  kepada  wajib pajak  untuk  menghitung,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  pajak terutangnya  (Nurmantu,  2010:68).  Hasil  uji  analisis  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012), Imaniati (2016), Fahluzy dan Agustina  (2014)  serta  Kalsum  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 3.7 Pengaruh  Kesadaran  Membayar  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM
Uji analisis data yang telah dilakukan maka hipotesis 2 ditolak, karena variabel  kesadaran  membayar  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  Hal  ini  dapat  berarti  kesadaran  membayar  pajak  belum bisa  meningkatkan  kepatuhan  pajaknya.  Kesadaran  perpajakan  merupakan dorongan terhadap tindakan dan perasaan dari wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan tanpa paksaan (Rahayu, 2010:138). Pada kenyataannya hal ini tidak terjadi pada responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak  UMKM  dihitung  berdasarkan  omzet  yang  diperoleh  wajib  pajak, sehingga  kesadaran  bukanlah  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhannya. Apalagi  jika  usaha  yang  dijalankan  belum  lama  dan  belum  menghasilkan laba.  Hal  ini  dikhawatirkan  akan  terjadi  penghindaran  pajak  atau penggelapan  pajak  dengan  cara  mengecilkan  atau  menurunkan  omzet sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan seharusnya.
Selain itu alasan yang bisa diutarakan adalah kebutuhan hidup sehari- hari  yang  cukup  tinggi  dari pemilik  UMKM,  sehingga  mengurangi kesadaran mereka  untuk  membayar  pajak.  Kurangnya  motivasi dari  wajib  pajak dalam hal membayar pajak masih kurang, ada anggapan bahwa dengan membayar pajak  wajib  pajak  tidak  memperoleh  manfaat  langsung  dari  apa  yang  dia bayarkan  sehingga  timbul  adanya  pesimisme.  Selain  itu  kurang  efektifnya manfaat dari membayar pajak bagi mereka juga mengurangi kepatuhannya. Berdasarkan  hasil  analisa  tidak  menunjukan  arah  yang  berhubungan antara  kesadaran  membayar  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Bisa  jadi  pembayaran  pajak  pemilik  UMKM  disebabkan  adanya  sanksi  yang akan  diterima  jika  tidak  membayar  pajak.  Namun  menurut  peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) serta penelitian yang  dilakukan  oleh  Riyantono  (2017)  menyatakan  hasil  yang  sama  bahwa kesadaran  membayar  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM.
Pembayaran pajak  terutang  harus sesuai dengan  peraturan  perpajakan yang  berlaku,  karena  jika  hanya  membayar  tapi  jumlah  yang  dibayarkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dapat merugikan negara. Begitu juga yang tercermin dari hasil penelitian, kesadaran membayar pajak pelaku usaha  yang  menjadi  responden  dalam  penelitian  ini  cukup  tinggi  namun pembayaran  PPh  tersebut  tidak  sejalan  dengan  kepatuhan  perpajakan  yang seharusnya  berlaku.  Sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia yang  mengharuskan  wajib  pajak  menghitung  hingga  melaporkan  kewajiban perpajakannya,  dibutuhkan  juga  kedisiplinan  ( tax  dicipline )  dan  kejujuran pelaku  usaha  sehingga  akan  tercipta  hasrat  untuk  membayar  atau tax mindness bagi  wajib  pajak  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

## 3.8 Pengaruh  Tingkat  Pendapatan  UMKM  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM
Hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  menunjukan  hipotesis  3  diterima, berdasarkan  hasil  analisa  bahwa  tingkat  pendapatan  UMKM  memiliki pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hasil  penelitian yang  sama dilakukan juga oleh  Yuliyanah (2018), Hardiningsih (2011),  serta Carvallo  dan  Agusino  (2016).  Tingkat  pendapatan  adalah  termasuk  dalam faktor  internal  individu  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pemilik usaha tidak  menemui  hambatan  yang berarti  jika  besar  kecilnya pajak  yang dibayarkan masih dapat terpenuhi. Karena pemilik usaha akan menggunakan keuntungannya  untuk  keperluan  sehari-hari  terlebih  dahulu  sebelum membayar  kewajiban  pajaknya.  Pendapatan  usaha  makin  besar  maka kepatuhan  juga  akan  makin  meningkat.  Jika  omzet  usaha  memberikan kemampuan  untuk  membayar  pajak  maka  wajib  pajak  yang  paham  tentang peraturan perpajakan akan menjadi wajib pajak yang patuh. Responden pada penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  mereka  tidak  akan  bisa  membayar  pajak tiap  bulan  jika  pendapatan  usaha  mereka  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari,  khususnya  pemilik  usaha  mikro.  Dengan demikian jumlah pendapatan yang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka  tidak  memungkinkan  pemilik  UMKM  untuk  membayar  pajak.  Oleh sebab  itu  tidak  akan  patuh  pula  sebagai  wajib  pajak.  Omzet  yang  tinggi cenderung  lebih  mudah  dan  patuh  untuk  membayar  pajak  dibandingkan dengan usaha dengan omzet yang rendah. Kebanyakan dari responden pada penelitian ini akan menolak untuk membayar pajak jika omzet mereka masih rendah atau hanya cukup digunakan untuk keperluan sehari-hari.

## 3.9 Hasil Uji Analisis Tambahan Usaha Mikro
Pada  uji  analisis  tambahan  ini  dapat  diketahui  seberapa  besar  atau dominannya  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kesadaran membayar  pajak  dan  tingkat  pendapatan  UMKM  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM sesuai omzet penjualan per tahunnya. Dari data kuesioner yang telah  diterima  125  responden  akan  dibagi  lagi  sampel  yang  telah  memilih untuk  usaha  mikro  sebanyak  45  responden,  40  responden  memilih  usaha kecil  dan  usaha  menengah  sebanyak  40  responden.  Setelah  melalui  uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik yang telah dilakukan
Tabel 9 . Hasil Uji Determinasi R
2 Usaha Mikro R R 2 Adjusted R 2 Std. Error Of The Estimate 0,344 0,119 0,054 0,64889 Sumber: Data primer (diolah)
Nilai  adjusted  R 2 untuk  usaha  mikro  sebesar  0,054  atau  5,4%.  Hal  ini menunjukan  bahwa  variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kesadaran membayar  pajak  dan  tingkat  pendapatan  UMKM  hanya  5,4%  yang  dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  untuk  responden  usaha  mikro,  maka diperoleh  hasil,  yaitu:  a)  Pemahaman  peraturan  perpajakan  (PPP):  t  hitung (2,096) > t tabel (1,679) dengan sig. 0,042 < α (0,05). PPP berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM;  b)  Kesadaran  membayar  pajak
(KMP): t hitung (-0,823) bernilai negatif dengan sig. 0,415 > α (0,05). Berarti tidak  ada  pengaruh  antara  kesadaran  membayar  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM; c) Tingkat pendapatan UMKM (TPU): t hitung (0,844) < t tabel  (1,679)  dengan  sig.  0,404  > α (0,05).  tingkat  pendapatan  UMKM  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Tabel 10. Hasil Uji Regresi Usaha Mikro
Variabel Unstandardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error (Constan t) 2,802 0,772 3,627 0,001 PPP 0,283 0,135 2,096 0,042 KMP -0,156 0,189 -0,823 0,415 TPU 0,129 0,153 0,844 0,404 Sumber: Data primer (diolah) 3.10 Hasil Uji Analisis Tambahan Usaha Kecil
Tabel 11 . Hasil Uji Determinasi R 2 Usaha Kecil R R 2 Adjusted R 2 Std. Error Of The Estimate 0,866 0,749 0,728 0,29854 Sumber: Data primer (diolah)
Nilai  adjusted  R 2 untuk  usaha  kecil  sebesar  0,728  atau  72,8%.  Hal  ini bermakna  variabel pemahaman  peraturan perpajakan,  kesadaran  membayar pajak  dan  tingkat  pendapatan  UMKM  mampu  menjelaskan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 72,8%.
Tabel 12 . Hasil Uji regresi Usaha Kecil
Variabel Unstandardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error (Constant) 0,684 0,355 1,927 0,062 PPP 0,226 0,070 3,225 0,003 KMP 0,376 0,099 3,800 0,001 TPU 0,217 0,089 2,437 0,020 Sumber: Data primer (diolah)
Berdasarkan hasil uji regresi responden usaha kecil menginterpretasikan bahwa: a) Pemahaman peraturan perpajakan (PPP): t tabel (1,684) <  t hitung (3,225)  sig. 0,003 < α (0,05). Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; b) Kesadaran membayar pajak (KMP):  t  hitung  (3,800)  >  t  tabel  (1,684)  sig.  0,001  < α (0,05).  KMP berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM;  c)  Tingkat pendapatan UMKM (TPU): t hitung (2,437) > t tabel (1,684) probabilitas 0,020
< α (0,05). Tingkat pendapatan UMKM berpengaruh positif terhadap KPU.

## 3.11 Hasil Uji Analisis Tambahan Usaha Menengah
Tabel 13 . Hasil Uji Determinasi R 2 Usaha Menengah R R 2 Adjusted R 2 Std. Error Of The Estimate 0,747 0,559 0,522 0,30084 Sumber: Data primer (diolah)
Nilai  adjusted  R 2 untuk  usaha  menegah  sebesar  0,522  atau  52,2%. Mempunyai  makna  bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kesadaran membayar  pajak  dan  tingkat  pendapatan  UMKM  mampu  memberikan penjelasan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 52,2%.
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  pada  responden  usaha  menengah dihasilkan:  a)  Pemahaman  peraturan  perpajakan  (PPP):  t  hitung  (2,313)  >  t tabel  (1,684)  sig.  0,027  < α (0,05).  Pemahaman  peraturan  perpajakan, kesadaran  membayar  pajak  dan  tingkat  pendapatan  UMKM  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; b) Kesadaran membayar pajak (KMP):  t  hitung  (3,103)  >  t  tabel  (1,684)  sig.  0,004  < α (0,05).  KMP berpengaruh  terhadap  KPU;  c)  Tingkat  pendapatan  UMKM  (TPU):  t  hitung (1,852)  >  t  tabel  (1,684)  sig.  0,072  > α (0,05).  Tingkat  pendapatan  UMKM berpengaruh terhadap KPU.
Tabel 14 . Hasil Uji Regresi Usaha Menengah Variabel Unstandardized Coefficients t Sig. B Std. Error (Constant) 1.303 0,456 2,856 0,007 PPP 0,150 0,065 2,313 0,027 KMP 0,355 0,114 3,103 0,004 TPU 0,199 0,108 1,852 0,072 Sumber: Data primer (diolah)
Dari  hasil  uji  analisis  tambahan  dapat  dijelaskan  bahwa  dari  ketiga tingkat  pendapatan  usaha  berdasarkan  omzet  per  tahunnya  ternyata responden  yang  tergolong  pada  usaha  kecil  memiliki  kepatuhan  pajak  yang lebih  dominan  dibandingkan  dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  berdasarkan  dari nilai  R 2 yang  lebih  tinggi  yaitu  sebesar  72,8%,  kemudian  disusul  usaha menengah  sebesar 52,2%,  sedangkan  usaha  mikro yang  paling  rendah  yaitu sebesar  5,4%.  Berdasarkan  hasil  uji  regresi  tambahan  juga  dihasilkan responden  kelompok  usaha  kecil  lebih  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Dari  ketiga  variabel  independen  yang  digunakan  untuk  usaha kecil semua berpengaruh terhadap variabel dependen serta signifikansi alpha dari  ketiga  variabel  independen  usaha  kecil  dibawah  0,05.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  Responden  Usaha  kecil  dapat  menjelaskan  sebesar  72,8% hubungan  yang  sangat  kuat  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dan hubungan  ini  memiliki  arah  yang positif.  Dengan  demikian  Responden pada penelitian  ini  yang  masuk  dalam  kelompok  usaha  kecil  memiliki  pengaruh paling dominan dibandingkan dengan responden dari kelompok usaha mikro dan menengah.
Dilihat  dari  karakteristik  responden  pada  penelitian  ini  diketahui bahwa  mayoritas  responden  merupakan  pedagang  dan  lama  usahanya berkisar antara 4 sampai 6 tahun. Wajib pajak untuk usaha mikro dan kecil didominasi  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  sedangkan  usaha  menengah  ada yang  merupakan  wajib  pajak  badan.  Dari  sisi  produktifitas  usaha berdasarkan data responden rata-rata omzet usaha mikro berkisar 25% dari batas atas omzet Rp 300 juta, usaha kecil rata-rata omzet 65% dari batas atas Rp 2,5 miliar dan usaha menengah rata-rata omzet 59% dari batas atas omzet Rp  4,8  miliar.  Hal  ini  menandakan  bahwa  usaha  kecil  paling  produktif  dan usaha  mikro  yang  paling  rendah.  Sehingga  dari  sisi  pendapatan  yang diperoleh usaha kecil paling stabil.

## 4. SIMPULAN
Pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Artinya  bahwa  peningkatan  pemahaman peraturan  perpajakan  dapat  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Kesadaran  membayar  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.  Artinya  bahwa  kesadaran  membayar  pajak  tidak  sejalan  atau belum  dapat  memberikan  pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Tingkat pendapatan  UMKM berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  Artinya  semakin  tinggi  pendapatan  maka  dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil uji analisis tambahan  yang  di  kelompokan  menurut  omzet  usaha  (Mikro,  Kecil  dan Menengah) maka usaha kecil yang paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Keterbatasan penelitian yaitu terkait sampel yang diambil dan diteliti  adalah  hanya  usaha  yang  terdaftar  pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kota  Surabaya.  Oleh  karena  itu  bagi  peneliti  selanjutnya  yang  ingin mengambil tema yang sama dapat menambah jumlah responden tidak hanya usaha  yang  terdaftar  pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  saja,  agar  informasi yang  dihasilkan  lebih  relevan  pada  kelompok  usaha  mikro,  kecil  dan menegah.  Pemilihan  variabel  penelitian  sebaiknya  lebih  teliti  dan  lakukan observasi  atau  pengamatan  di  lokasi  pengambilan  sampel  yang  akan  diteliti supaya lebih paham kondisi dan situasi objek yang akan diteliti.

## REFERENSI
Amran,  A.,  2018.  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Pendapatan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.
ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi . 1 (1), 1–15.
https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5
Arum, & Zulaikha, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  di  Wilayah  KPP Pratama Cilacap) . Semarang: Universitas Diponegoro Damayanti, F., & Susanto, T., 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan  Institusional,  Risiko  Perusahaan  dan  Return  On  Assets Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen , 5(2), 187-206
Damayanti,  T.  W.,  &  Martono,  S.,  2018.  Taxpayer  Compliance,  Trust,  and
Power. Jurnal Keuangan
Dan Perbankan . 22 (2), 231–239. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580
Fuadi,  Arabella  Oentari,  &  Yenni  Mangoting,  2013. Pengaruh  Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Surabaya: Universitas Kristen Petra

## IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam
Vol 5, No 2, September 2020, Hlmn. 79-92
Gautama, 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam membayar Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset  Akuntansi.
Vol.3, No.12, Pp. 15-19
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Hardiningsih,  &  Pancawati,  2011.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Jurnal Dinamika Keuangan & Perbankan, Vol. 3, No.1:126-142 . Semarang: Universitas Stikubank James,  &  Alley,  2004.  Tax  Compliance,  Self  Assessment  and  Tax Administration, Journal  of  Finance  and  Management  in  Public  Services . Vol.2, No.2, Pp. 27-42
Kalsum, Ummi, 2016. Pengaruh pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Pekanbaru, Riau: Universitas Riau
Lazuardini,  E.  R.,  Susyanti,  H.  J.,  &  Priyono,  A.  A.,  2018.  Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Tarif  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. E  –  Jurnal  Riset  Manajemen PRODI MANAJEMEN , 7 (1), 25–34.
Mahfud; Muhammad Arfan, & Syukriy Abdullah, 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Membayar  Pajak,  dan  Kualitas Pelayanan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Studi Empiris  Pada  Koperasi  di  Kota  Banda  Aceh). Magister  Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 9 , 1–9.
Mustofa,  Fauzi  Achmad;  Kertahadi,  &  Mirza  Maulinarhadi,  2016. Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Tarif  Pajak  dan  Asas  keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang
Nugroho,  R.  A.,  2012. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk Membayar  Pajak  Dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening  (Studi  Kasus  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu) . 1 (1), 150–160. Nurmantu,  Safri,  2010. Pengantar  Perpajakan .  Jakarta:  Kelompok  Yayasan Obor
Oladipupo,    A.O.,  &  Obazee,  U.,  2016.  Tax  Knowledge,  Penalties  and  Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria, iBusiness , Vol.2, No.1, Pp.1-9
Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I., 2018. Analisis Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Kesadaran  Kewajiban Perpajakan  Pada  Sektor  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  (UKM). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 3 (1), 80.
https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5733
Rahayu, Siti Kurnia, 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sasmita,  Sentya  N.  Arum,  2015. Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak, Pelayanan  Fiskus,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pemilik  Usaha  Kecil  Menengah  dalam Pelaporan  Kewajiban  Perpajakan  di  Semarang ,  Semarang:  Jurnal Akuntansi Universitas Pandanaran Sekaran, Uma, 2009. Metode Penelitian untuk Bisnis . Jakarta: Salemba Empat Serim, N., Inam, B., & Murat, D., 2014. Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers:  The  Role  of  Tax  Officer  The  Case  of  Istanbul and  Canakkale, Business and Economics Research Journal, Vol.5, No.2, Pp. 19-31
Suandy, Erly, 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis , Bandung: Alfabet
Widayati,  &  Nurlis,  2010.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan Bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII
Yuliyanah,  Putri  Rizqiyah;  Dien  Noviany,  R.,  &  Baihaqi  Fanani,  2018. Pengaruh  Omzet  Penghasilan,  Tarif  Pajak  Serta  Self  Assessment  System Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Tegal .  Universitas Pancasakti, Tegal
Yusro, Heny Wachidatul, & Kiswanto, 2014. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jepara. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 429–436. https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201
Zain, Mohammad, 2007. Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat