## PENJARA SEUMUR HIDUP SEBAGAI PENGGANTI PIDANA MATI DITINJAU DARI SISI KEMANUSIAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

## Ayu Febrianti
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, ayufbrynti72@students.unnes.ac.id
Ali Masyhar
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, ali_masyhar@mail.unnes.ac.id

## ABSTRAK
Pidana  mati  merupakan  hukuman  yang  berada  dikasta  hukum  tertinggi  sebagai  hukum  terberat  di Dunia.  Dalam  pelaksanaanya  pidana  mati  kerap  kali  menimbulkan  polemik.  Adanya  pidana  mati dianggap melanggar HAM yaitu hak untuk hidup yang melekat pada setiap diri manusia. Banyak ahli hukum yang berpendapat bawa pidana mati harus dihapuskan, namun tidak sedikit pula pihak yang setuju dengan pidana mati mengingat kejinya kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dengan begitu harus ada suatu hukuman pengganti yang sesuai dengan pidana mati. Metode yang di gunakan dalam artikel ini merupakan metode normatif yaitu melalui kajian pustaka dari buku maupun jurnal. Didapatkan  kesimpulan  bahwa  pidana  penjara  seumur  hidup  menjadi  kandidat  terkuat  sebagai pengganti pidana mati setelah ditinjau dari beberapa sisi.
Kata Kunci: Alternatif Pengganti, Pidana Mati, Penjara Seumur Hidup.

## PENDAHULUAN
Sudah menjadi kodrat setiap manusia bahwa dalam menjalankan kehidupannya selalu berhubungan dengan sebab dan akibat. Segala hal yang di dapatkan oleh setiap manusia selalu di  tentukan  oleh  perbuatannya  sendiri.  Ibarat  ada  sebuat  pepatah  yang  mengatakan  bahwa “siapa yang menanam, maka dia lah yang menuai”. Hal ini tentunya tidak hanya berbatas pada suatu hal yang baik saja, namun dapat mencakup hal hal yang buruk pula. Yang berbuat baik akan  mendapatkan  balasan  baik,  begitu  pula  sebaliknya  perbuatan  buruk  akan  mendapat balasan yang juga buruk. Manusia lahir ke dunia ini dengan membawa bermacam macam sifat yang dalam kehidupannya pasti akan membutuhkan peran manusia lain. Apalagi dengan kodrat manusia  yaitu  sebagai  makhluk  sosial  yang  manusia  saling  membutuhkan.  Untuk  menjaga keseimbangan kehidupan dan melindungi berbagai urusan manusia maka dibentuklah hukum. Hukum  dianggap  sebagai  pedoman  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatur  tingkah  laku manusia. Hukum mengatur mengenai apa saja yang diperbolehkan atau yang dilarang di dalam kehidupan  bermasyarakat.  Hukum  juga  mengatur  konsekuensi  yang  di  peroleh  seseorang apabila dia melakukan sebuah kejahatan atau perbuatan buruk yang mendatangkan kerugian terhadap orang lain. Selain berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik, hukum juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai perkara ataupun sengketa.
Ada salah satu istilah di dalam hukum yang sangat melekat dengan hukum itu sendiri, yaitu  pidana.  Menurut  Van  Hammel  pidana  diartikan  sebagai  suatu  penderitaan  yang dijatuhkan  kepada  seseorang  yang  melanggar  suatu  peraturan  yang  telah  ditetapkan. 1 Yang berwenang menjatuhkan pidana adalah seseorang yang memiliki kekuasaan atas nama negara.
1 Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Makasar, Pustaka Pena Press, hlm. 82.
Dengan begitu dapat diartikan pula bahwa pidana merupakan hukuman yang harus di tanggung oleh  seseorang  yang  telah  melanggar  ketetapan  hukum.  Di  dalam  Pasal  10  KUHP  (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan bahwa pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan tambahan. 2 Pidana pokok berupa pidana mati,  penjara seumur hidup  atau selama waktu  tertentu,  kurungan  atau  denda.  Sedangkan  pidana  tambahan  yaitu  berupa  pencabutan hak atau perampsan barang tertentu, atau bisa juga dengan pengumuman putusan hakim.
Kembali  membahas  mengenai  pidana  pokok,  pidana  mati  dan  pidana  penjara  seumur hidup  memiliki  kasta  tertinggi  dalam  sistem  hukum  pidana.  Makna  pidana  penjara  seumur hidup hingga saat ini masih sering disalah artikan oleh masyarakat awam dengan disamakan umur hidup pelaku ketika dijatuhi vonis hukuman. Misalnya, jika seseorang dijatuhi hukuman ketika dirinya berusia 30 tahun maka pidana penjara seumur hidup untuk pelaku tersebut adalah sesuai  dengan  umurnya  yaitu  30  tahun.  Ini  merupakan  sebuah  konsep  berpikir  yang  salah, pidana penjara seumur hidup  yang sebenarnya menurut  para  ahli hukum  Roeslan Saleh dan Achmad Ali yaitu orang yang divonis akan menjalankan pidana penjara selamanya sampai ia meninggal dunia.
Meski secara pelaksanaan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup merupakan dua hal  yang  berbeda,  namun  pada  hakekatnya  kedua  pidana  tersebut  memberikan  penderitaan yang  sama  bagi  orang  yang  di  jatuhi  hukuman.  Pidana  mati  sendiri  merupakan  hukuman tertinggi atau terberat yang ada di dalam Undang-Undang. Eksekusi pidana mati di Indonesia yaitu dilakukan oleh regu penembak. Adapun beberapa kejahatan dalam KUHP yang ancaman hukumannya berupa pidana mati yaitu terdapat dalam: 3
- Pasal 104 tentang makar dengan maksud membunuh presiden;
- Pasal 111 tentang mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia;
- Pasal 124 Ayat (3) tentang membantu musuh dalam keadaan perang;
- Pasal 140 tentang makar membunuh kepada negara sahabat;
- Pasal 340 tentang pembunuhan berencana;
- Pasal 365 Ayat (4) tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.
Selain  yang  telah  disebutkan  di  dalam  KUHP,  pidana  mati  juga  dijatuhkan  kepada koruptor, pengedar narkoba, serta kejahatan luar biasa seperti terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Meskipun  kedudukan  pidana  mati  sudah  jelas  di  tetapkan  dalam  konstitusi  negara Indonesia,  namun  dalam  pelaksanaanya  kerap  kali  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Bahkan pidana mati menjadi salah satu masalah global yang hingga saat ini belum dapat menemukan titik terang dan mencapai keselarasan. Baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra dengan penerapan pidana mati, keduanya sama sama memiliki alasan yang masuk akal. Karena itulah hingga  saat  ini  pidana  mati  menjadi  sebuah  pembahasan  yang  sensitif  bagi  banyak  orang. Secara  sifat  pidana  mati  memiliki  kemiripan  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup.  dengan begitu  banyak  pihak  yang  merasa  kontra  dengan  pidana  mati  mengusulkan  bahwa  pidana penjara seumur hidup dapat menjadi pengganti pidana mati.
2 Amelia Arief, 2019. Problemtika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Kosmik Hukum, 19(1), hlm. 92.
3 Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020. Keberadaan Pidana Mati dalam KUHP, Jurnal Komunikasi Hukum, 6(1), hlm108- 110.

## PEMBAHASAN

## 1. PERBANDINGAN  PRO  DAN  KONTRA  PELAKSANAAN  PIDANA  MATI  DI INDONESIA
Sejak dahulu hingga kini, pelaksanaan pidana mati di negara Indonesia bahkan di seluruh dunia terus menimbulkan banyak polemik. Meskipun kedudukan pidana mati di dalam sistem perundang undangan negara Indoneisa telah di atur secara jelas diluar maupun di dalam KUHP, namun  dalam  pelaksanaanya  acap  kali  menimbulkan  perdebatan.  Kondisi  ini  kemudian semakin  di  perpanas  seiring  dengan  adanya  desakan  dari  masyarakat  Internasional  yang menyatakan  keberatan  atas  adanya  pidana  mati  sehingga  harus  di  hapuskan.  Bahkan  di perkirakan  bahwa  wacana  penghapusan  pidana  mati  dalam  sistem  hukum  pidana  di  negara Indonesia  masih  akan  menghangat  dalam  beberapa  tahun  kedepan. 4 Para  ahli  hukum  masih akan terus berdebat karena perbedaan pespektif. Yang menjadikan pidana mati hingga detik ini masih menimbulkan problematika adalah karena baik dari pihak yang pro ataupun pihak yang kontra, keduanya sama sama memiliki alasan yang relevan.

## 1.1 Kontra/Menolak
Para pihak yang kontra dengan pelaksanaan hukuman mati selalu memegang teguh Hak Asasi  Manusia  atau  HAM  sebagai  alasan  terbesarnya.  Indonesia  sebagai  negara  hukum seharusnya menjunjung tinggi konstitusi yang telah di tetapkan di dalam Pasal 28A UUD 1945 mengenai HAM. Pasal 28A memberikan penegasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup.  Pelaksanaan  pidana  mati  dianggap  menyalahi  ketentuan  HAM  yaitu  mengambil  hak seseorang untuk hidup. Padahal hak untuk hidup merupakan sebuah hak universal yang melekat dalam setiap diri manusia sejak dirinya dilahirkan, yang berarti bahwa hak tersebut tidak dapat di  kurangi  dalam  bentuk  apapun  dan  dalam  keadaan  apapun.  Perserikatan  Bangsa  Bangsa (PBB) melalui Universal Declaration of Human Right sudah melarang adanya hukuman mati. Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  3  DUHAM  (Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia)  yang kemudian dipertegas di dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ICCPR (International Convenant on Civil and Political Right). Dengan begitu, sudah jelas bahwa PBB melarang adanya hukuman mati.  Hal  ini  didasarkan  atas  alasan  bahwa  hukuman  mati  merupakan  suatu  perbuatan  yang kejam serta tidak manusiawi dan melangar ketentuan HAM. Dalam sistem hukum di negara Indonesia mengenai pengaturan HAM telah di jelaskan pula di dalam Undang Undang HAM yaitu Undang Undang No 39 Tahun 1999.
Kematian merupakan suatu kepastian yang telah ditetapkan Tuhan YME terhadap setiap individu.  Namun  apabila  manusia  yang  menentukan  kapan  terjadinya  kematian  maka  hal tersebut merupakan bentuk dari sebuah hukuman atau balasan terhadap perbuatan melanggar hukum  yang telah dilakukan seseorang. Hukuman mati  dikhususkan untuk narapidana kelas kakap, atau narapidana dengan catatan kriminal banyak dan hukumannya berlapis-lapis serta dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa dan negara. Saat  ini  masyarakat  hidup  dengan  memegang  prinsip  “memanusiakan  manusia”,  sehingga kebijakan  hukuman  mati  menumbulkan  banyak  pro  dan  kontra.  Apalagi  jika  terpidana  mati merupakan WNA maka kasus tersebut pastinya akan melibatkan dua negara atau lebih dalam penyelesaian  pengambilan  keputusannya.  Dengan  berpegang  pada  prinsip  “memanusiakan manusia” apakah penjatuhan hukuman mati merupakan kebijakan yang manusiawi dan tidak
4 Rohmatul Izad, Dosen Filsafat IAIN Ponorogo.
melanggar Hak Asasi Manusia? Jawabannya sudah jelas tidak, karena dilihat dari sisi manapun pidana  mati  tetaplah  melanggar  HAM.  Selain  itu  penjatuhan  pidana  mati  sama  saja  dengan memperpanjang  rantai  kejahatan  dan  kekerasan.  Yaitu  menghukum  pelaku  kejahatan menggunakan kejahatan lain.

## 1.2 Pro/Mendukung
Dari sisi ahli hukum ataupun pihak yang mendukung kebijakan pidana mati, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk dari penegakan Hak Asasi Manusia, pemikiran ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya. Prinsip yang dipegang yaitu “lebih baik kehilangan satu orang bersalah, daripada kehilangan banyak orang baik”. 5 Hukuman  mati yang diberikan kepada narpidana kasus tertentu merupakan bentuk dari penegakan HAM untuk para  korban.  Pidana  mati  memberikan  penegasan  bahwa  bukan  hanya  para  narapidana  saja yang berhak hidup dan tidak mendapat siksaan. Kembali lagi ke konsep awal bahwa tidak ada seorangpun yang berhak merampas hak universal seseorang. Maka dengan begitu pidana mati dianggap sebagai cara yang paling adil untuk menghukum mereka mereka yang telah berani melanggar  hak  orang  lain.  Penjatuhan  hukuman  pidana  mati  juga  dimaksudkan  untuk memberikan pelajaran kepada semua orang  agar tidak akan ada lagi kasus kejahatan serupa yang terulang dikemudian hari.
Adanya  dalih  pelanggaran  HAM  atas  pelaksanaan  pidana  mati  di  negara  Indonesia tidaklah relevan. Hal ini sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Pasal 70 dan 73 Undang Undang  HAM  No.  39  Tahun  1999  yaitu  konsep  HAM  adalah  tunduk  kepada  pembatasan HAM. Artinya kebebasan dalam HAM tetap tunduk kepada pembatasan yang telah di tetapkan oleh  Undang  Undang,  hal  ini  bertujuan  untuk  menjamin  dan  menghormati  hak  orang  lain berdasarkan  pertimbangan  moral  dan  kepentingan  umum.  Dengan  demikian,  dapat  diambil intisari bahwa penjatuhan pidana mati kepada seseorang tidaklah bertentangan dengan HAM karena  pada  dasarnya  penatuhan  hukuman  mati  juga  bertujuan  untuk  melindungi  hak  orang lain,  yang  dalam  hal  ini  yaitu  korban.  Maka  sekali  lagi  dapat  dikatakan  bahwa  pidana  mati sama sekali tidak melanggar HAM.

## 2. PIDANA  PENJARA  SEUMUR  HIDUP  SEBAGAI  ALTERNATIF  PENGGANTI PIDANA  MATI  DITINJAU  DARI  SISI  KEMANUSIAAN  DAN  TUJUAN PEMIDANAAN
Setelah membahas mengenai pro dan kontra terkait pelaksanaan pidana mati, sebenarnya pidana mati tetap dapat dilaksanakan. Namun bagi negara Indonesia yang berlabelkan negara hukum  maka  pelaksanaan  pidana  mati  sesuai  dengan  apa  yang  dirumuskan  di  dalam  RUU KUHP 1983/1984 Pasal 57 dan 81 ditetapkan sebagai pidana yang bersifat khusus. 6 Artinya adalah pidana mati hanya diberikan semata mata untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
Saat  ini,  dalam  praktek  didunia  peradilan,  pidana  penjara  seumur  hidup  kerap  kali difungsikan sebagai “pengganti” hukuman pidana mati yang sejak dahulu hingga saat ini masih menimbulkan prrdebatan para ahli hukum di Indonesia. Pidana penjara seumur hidup dianggap
5 Naufal Al Farisy & Mintro Subroto, 2021. Relevansi Hukuman Mati Terhadap Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Positum, 6 (1), hlm. 145.
6 Lidya Suryani Widayanti, 2016. Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah diatur Sebagai Pidana yang Bersifat Khusus, Jurnal Negara Hukum, 7(2), hlm. 184.
sebagai keputusan terbaik dalam penjatuhan hukuman pengganti pidana mati. Hal ini tentunya memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Para aktivis hukum telah mengkaji dari berbagai sudut pandang  dan  juga  berbagai  sisi  sehingga  sampai  pada  titik  tengah  bahwa  pidana  mati  dapat diganti  menjadi  pidana  penjara  seumur  hidup  Beberapa  sisi  yang  di  pertimbangkan  dalam membandingkan kedua pidana tersebut hingga sampai pada kesimpulan pidana penjara seumur hidup dapat dijadikan pengganti pidana mati antara lain yaitu sebagai berikut:
a. Dari sisi kemanusiaan
Ditinjau  dari  sisi  HAM,  hukuman  pidana  mati  sangat  bertentangan  dengan  hak universal  seluruh  manusia  yaitu  khususnya  hak  untuk  hidup.  Hal  ini  bahkan  telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (1). Indonesia sebagai negara hukum yang berkonstitusi seharusnya menetapakan HAM sebagai unsur penting yang harus ada dan dijamin oleh negara.
Hukuman penjara seumur hidup masih memberi kesempatan kepada terpidana untuk menjalani sisa hidupnya didalam penjara, dengan begitu hukuman seumur hidup tidak mengurangi atau bahkan menghilangkan hak seseorang untuk hidup.
b. Dari sisi pemberlakuan KUHP Dilansir  dari  website  ksp.go.id  di  negara  Belanda  hukuman  mati  telah  dihapuskan sejak lama. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang kita pakai saat ini adalah hasil peninggalan  Belanda.  Maka  seharusnya  KUHP  yang  diberlakukan  di  Indonesia selaras dengan Wetboek van Straafrecht (WvS) milik Belanda. Hal ini juga di dasari atas amanat dari Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dimana dalam isinya dikatakan bahwa seluruh peraturan perundang undangan yang ada di  negara  Indonesia masih tetap berlaku, selagi belum ada aturan ataupun undang undang baru yang menghapus atau menggantikannya. Terkait hukum pidana sendiri ada aturan yang mempertegas bahwa  hukum  pidana  di  Negara  Indonesia  menggunakan  WvS  Belanda  yang namanya beralih menjadi KUHP, yaitu tepatnya Undang Undang No. 1 Tahun 1946. Pemberlakuan  pidana  mati  di  negara  Indonesia  ini  kemudian  menjadi  tidak  sesuai dengan amanat dalam atura peralihan tersebut karena sejak tahun 1870 pidana mati telah di hapuskan dalam sistem hukum di negara Belanda. 7
c. Dari sisi peradilan di Indonesia
Kondisi sistem peradilan di Indonesia masih sangatlah rapuh, sehingga sangat terbuka peluang  kesalahan  penghukuman.  Hal  yang  ditakutkan  adalah  apabila  seorang terpidana telah di pidana mati, lalu dikemudian hari ditemukan sebuah fakta bahwa dirinya bukanlah pelaku sesungguhnya, maka hal ini akan merugikan seseorang yang telah dipidana mati tersebut.
Dengan diterapakannya hukuman pidana mati  maka kesalahan penghukuman tidak mungkin  lagi  dapat  diperbaiki.  Itulah  mengapa  pidana  penjara  seumur  hidup difungsikan  sebagai  “pengganti”  pidana  mati,  karena  salah  satu  tujuannya  adalah untuk meminimalisir kesalahan penghukuman dimana jika kesalahan tersebut muncul maka  masih  ada  harapan  untuk  memperbaikinya.  Dengan  demikian  keadilan  bagi pelaku sekalipun masih bisa dijamin.
d. Dari sisi tujuan pemidanaan
7 Ika Noerwulan Fraja, dkk, 2020. Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda, Diversi Jurnal Hukum, 7(1), hlm. 120.
Dalam  Pasal  51  RKUHP  dijelaskan  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan  diantaranya adalah  untuk  mencegah  dikakukanya  tindak  pidana,  memberikan  rasa  penyesalan kepada terpidana, memasyarakatkan terpidana dengan cara memberikan bimbingan agar  menjadi  orang  lebih  yang  baik,  serta  memulihkan  keseimbangan  dalam kehidupan masyarakat.
Masyarakat  sering kali  menyalah artikan konsep dari hukuman mati sebagai  aspek balas dendam. Padahal pradigma tatanan hukum pidana di Indonesia mengarah pada keadilan  restorative,  yang  tujuan  dari  pemidanaan  bukan  lagi  untuk  pembalasan ataupun  membuat  pelaku  menderita,  namun  tujuannya  adalah  mengarah  pada penyelesaian konflik secara adil. 8
Selain itu, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman  mati  dapat  memberi  efek  jera  kepada  pelaku  maupun  sebagai  tindakan preventif untuk mencegah tindakan kriminal serupa.
e. Dari sisi penderitaan 9
- Pidana  penjara  seumur  hidup  bagi  terpidana  sama  artinya  dengan  menjalani kehidupan tanpa harapan, yaitu tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali ketengah keluarga  dan  masyarakat.  Yang  ada  tinggalah  penyesalan,  terpidana  akan merenungkan kesalahannya namun sudah terlambat untuk menyesalinya dan tidak ada  lagi  tempat  untuk  Kembali.  lain  halnya  dengan  hukuman  mati  dimana terpidana hanya akan merasakan sakit sementara, tidak ada jaminan terpidana akan menyesali perbuatannya sampai akhir hayatnya.
- Bagi terpidana penjara seumur hidup, sudah tertutup kemungkinan mendapatkan pelepasan  bersyarat  (Pasal  15  KUHP)  karena  jelas  disebutkan  bahwa  untuk mendapatkan  pelepasan  bersyarat  harus  menjalani  2/3  dari  hukumannya. Sedangkan  dalam  penjara  seumur  hidup  tidak  diketahui  dengan  pasti  lamanya waktu penjara terpidana.
- Hak untuk mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana) juga tertutup
- Terpidana  seumur  hidup  juga  tidak  mungkin  mendapatkan  ijin  asimilasi,  karna telah  diatur  secara  jelas  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No: M.01.PR.01.10 Tahun 1989 bahwa persyaratan seorang narapidana mendapatkan ijin asimilasi adalah telah menjalankan ½ dari masa pidananya. Sedangkan pidana penjara seumur hidup tidak diketahui dengan pasti lama waktu pidananya.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pidana mati di Indonesia hingga saat ini menimbulkan pro dan kontra. Maka untuk meminimalisir adanya pidana mati para ahli hukum berpendapat bahwa pidana penjara seumur  hidup  dapat  dijadikan  alternatif  pengganti  untuk  pidana  mati.  Hal  ini  karena  secara penderitaan fisik maupun psikis keduanya sama sama memiliki porsi yang berat ditinjau dari berbagai sisi.
8 M Alvi Syahrin, 2018. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Terpadu , Majalah Hukum Nasional No.1. hlm. 98.
9 I.G.A.A Fitria Chandrawati, 2020 . Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum dan Kemanusiaan, Jurnal Kertha Semaya, 8(12), hlm. 1990.

## SARAN
Agar  tidak  terjadi  perdebatan  terkait  pelaksanaan  pidana  mati,  maka  seharusnya  perlu ada kepastian hukum apakah pidana mati masih bisa dimasukkan kedalam sitem peradilan di Indonesia.  Melihat  dari  pembahasan  diatas  pidana  penjara  seumur  hidup  merupakan  solusi terbaik untuk mengganti pelaksanaan pidana mati di negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Sofyan Andi & Nur Azisa, 2016. Buku Ajar Hukum Pidana Makasar: Pustaka Pena Press.

## SUMBER LAIN:
Al Farisy Naufal & Mintro Subroto, 2021. Relevansi Hukuman Mati Terhadap Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Positum, 6(1), hlm. 145. Alvi  Syahrin  M,  2018. Penerapan  Prinsip  Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem  Peradilan  Terpadu , Majalah Hukum Nasional No.1, hlm. 98. Arief  Amelia,  2019. Problemtika  Penjatuhan  Hukuman  Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia, Jurnal Kosmik Hukum, 19(1), hlm. 92.
Chandrawati  I.G.A.A  Fitria,  2020. Pidana  Penjara  Seumur  Hidup  atau  Pidana  Mati  (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum dan Kemanusiaan, Jurnal Kertha Semaya, 8(12), hlm. 1990. Noerwulan Fraja Ika, dkk, 2020. Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda,
Diversi Jurnal Hukum, 7(1), hlm. 120.
Ratih Kumala Dewi N K, 2020. Keberadaan Pidana Mati dalam KUHP, Jurnal Komunikasi Hukum, 6(1), hlm 108-110.
Suryani  Widayanti  Lidya,  2016. Pidana  Mati  dalam  RUU  KUHP:  Perlukah  diatur  Sebagai  Pidana yang Bersifat Khusus, Jurnal Negara Hukum, 7(2), hlm. 184.