## PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PEMERKOSAAN
1 Riza Gineung Adi Anggara, 2 Kevin Sianturi,
3 Debora Wibi Florency, dan 4 Tomy Michael 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
1 gineungriza@gmail.com
2 kvnsntr@gmail.com
3 florencyd6@gmail.com 4 tomy@untag-sby.ac.id

## Abstract
The  aim  of  the  research  is  to  broaden  a  legal  perspective  that  child  victims  of  sexual violence are victims and must be protected, not to be disputed. By using empirical methods that  are  conceptualized  as  a  symptom,  the  extent  to  which  they  carry  out  their  duties, principles  and  functions  in  their  implementation  or  reality  in  educational  institutions.  In this study, researchers offer an update in this education system, namely the addition of sex education subjects in primary to secondary schools or majors so that children at an early age  can  be  understand  the  function  and  the  meaning  of  a  vital  organs,  so  that  acts  of harassment from an early age can be prevented. In this present time various forms of crime are  very  widespread,  ranging  from  sexual  crimes  and  so  on.  Sexual  crime  is  not  only experienced by adult women, but children are also be victims. The  children of the victims are worried because it could ruin their future. The factors also vary, from physical factors to technological factors because it is easy to access pornographic content.
Keywords: Child, Sexual Violence, Victim, Rape, Sexual Education

## Abstrak
Tujuan penelitian ialah memperluas suatu wawasan hukum bahwasannya anak korban dari kekerasan seksual adalah korban dan harus dillindungi, bukan untuk didiskrimansi. Dengan  menggunakan  metode  empiris  yang  dikonsepkan  sebagai  suatu  gejala,  sejauh mana menjalankan tugas, pokok , dan fungsinya  dalam pelaksanaannya  atau  kenyataan pada  lembaga pendidikan. Pada penelitian ini, peneliti menawarkan pembaruan dalam sistem  pendidikan  ini,  yaitu  dengan  ditambahnya  mata  pelajaran sex  education pada sekolah  dasar  hingga  menengah  atau  kejurusan  sehingga  anak  seusia  dini  dapat memahami  atau  mengerti  fungsi  dan  makna  dari  suatu  organ-organ  vital,  sehingga tindakan pelecehan sejak dini dapat dicegah. Dalam masa sekarang ini berbagai bentuk kejahatan  sangat  merebak,  mulai  dari  kejahatan  seksual  dan  sebagainya.  Kejahatan seksual  ini  tidak  hanyanya  dialami  wanita  dewasa  saja,  tetapi  anak-anak  pun  juga menjadi  korban.  Korban  yang  masih  anak-anak  ini  yang  dikawatirkan  karena  dapat merusak  masa  depannya.  Faktornya  pun  bermacam-macam,  mulai  dari  faktor  fisik seperti  penampilan  wanita  yang  terbuka  hingga  karena  faktor  teknologi  yang  mudah sekali untuk mengakses konten porno.
Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Korban, Pemerkosaan, Pendidikan Seksual

## PENDAHULUAN
Dalam  potret  Hak  Asasi  Manusia  terdapat  suatu  mosaik-mosaik  tentang kemerdekaan,  kebebasan,  keadilan,  persamaan,  perdamaian,  persaudaraan  dan perlindungan.  Begitu  pula  dengan  Hak  anak  yang  merupakan  anak  dari  suatu  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  terdapat  suatu  gambaran  bahwa  anak  telah  terpenuhi haknya  untuk  dijamin  dan  juga  dilindungi  hak-hak  seorang  anak  supaya  bisa  hidup layak, tumbuh juga berkembang, bahkan  berpartisipasi, dengan tepat sesuai  dengan harkat dan juga martabat kemanusiaan, pun  mendapat perlindunganyang sesuai dari diskriminasi  juga  tindakan  kekerasan.  Gambaran  itupun  pasang  surut  telah mengalami kesuraman, bahwasannya penindasan “pelanggaran” terhadap Hak Asasi Manusia  merupakan  fenomena  musnahnya  arti  kebebasan  atau  kemerdekaan  itu hampir menjadi kenyataan. Manusia telah diikat oleh masalah yang dibuatnya sendiri. masalah  inilah    yang  membuat  sebagian  orang  merasa  kehilangan  arah  dan  tujuan. Diam  mempunyai  ambisi,  keinginan,  dan  juga  tuntutan  yang  diikuti  oleh  nafsu,  tapi karena  hasrat  yang  berlebihan  gagal  ia  kendalikan  yang  berakibat  masalah  yang dihadapinya makin terasa berat (Wahid, 2007).
Kejahatan Seksual, Bahkan tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa tetapi sering  terjadi  juga  pada  perempuan  di  bawah  umur  yang  biasa  disebut  anak-anak. kejahatan seksualpun tidak Cuma berlangsung di dalam lingkungan perusahaan atau perkantoran dan juga ditempat tertentu, tetapi dapat terjadi pula dalam lingkungan keluarga bahkan lingkungan sekolah. ini yang sangat memprihatinkan dimana makin maraknya  kejahatan  seksual  yang  menimpa  anak  di  bawah  umur.  Anak-anak perempuan  dijadikan  sebagai  objek  komoditas  untuk  memuaskan  nafsu  bejat  dari penjahat  seksual,  bahkan  didalam  dunia  pendidikan  pun,  anak  dari  korban pemerkosaan tersebut terlalaiakan atau terkadang pihak sekolah pun tidak mau aib sekolah tersebut tercoreng dikarenakan terdapat siswinya yang tengah berbadan dua akibat  pemerkosaan,  sehingga  hilangnya  jaminan  masa  depan  bagi  korban  tersebut (Wahid,  2007).  Oleh  karena  itu  dalam  menangani  persoalan  terkait sex  education haruslah  sangat  teliti  mengingat  generasi  yang  kita  alami  saat  ini  sangatlah  miris. Masih banyak hal hal yang perlu di perhatikan dengan adanya perkembangan jaman yang  semakin  modern  ini  dengan  sangatlah  mudah  mengakses  situs  situs  yang menjurus ke pelecehan seksual terhadap lawan jenis yang pada saat kita temui serta bisa  dikatakan  bahwa  itu  bukan  mahramnya  jika  orang  tersebut  beragama  muslim. Maka dari itu pentinglah kami membuat suatu penelitian ini agar dimana masyarakat yang notabenenya belum mengenal maupun mengerti terkait  tentang permasalahan sex  education  dan  ini  juga  bisa  menambah  wawasan  bagi  sang  penulis  tersendiri, kemauan itulah yang menjadi potensi tersendiri oleh sang pelaku jika ingin membuat suatu hal yang semestinya tidak boleh dilakukan. Ada perubahan yang terjadi dimana dapat  menghadirkan  suasana  yang  harmonis  dan  juga  disharmonis,  tergantung bagaimana  muatan  pengaruh  yang  akan  ditawarkan  dan  juga  dipaksakan mempenggaruhi pola pikir hidup dan juga model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum dan juga politik yang dibangunnya. Kemauan yang menjadi potensi di dalam
diri  manusia  sangat  berperan  menjadi  penentu  terjadi  peningkatan  perilaku  yang mendatangkan  kebaikan  bagi  kehidupan  antara  sesama  manusia  dan  sebaliknya ( Yanhtzi,  2009 ).  Para  ahli  telah  mengemukakan  bahwa,  pada  pribadi  manusia  pasti ada  kemauan  agar  hidupnya  menjadi  sebuah  sumber  terhadap  potensi  kreatifitas, tapi  adanya  kemauan  itu  dalam  pribadi  manusia  itu,  pasti  akan  ada  keinginan berkuasa,dimana  menjadi  sumber  dari  setiap  tindakan  destruksif.  Bisa  sebut destruktif  karena  untuk  power  ini  tidak  akan  mengenal  yang  namanya  akhir,  tidak akan  mengenal  batas,  dan  mungkin  tidak  mengenal  namanya  yang  cukup  yang berakibat  terjadinya  konflik,  dimana  terjadi  tolak  belakang  antara  kemauan  untuk hidup  dan  keinginan-keinginan  lainnya.  Manusia  bahkan  kadang  gagal  untuk mencegah  dirinya  melakukan  hal  yang  jahat,  dikarenakan  oleh  kepentingan ekonomi/materi, oleh tuntutan biologis, oleh berbagai kompetisi, dan juga  status dan harga  dirinya.  Padahal  perbuatannya  merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap norma-norma  dan  juga  nilai-nilai  kemanusiaan  ( Yanhtzi,  2009 ).  Berdasarkan  latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan terhadap anak, serta jaminan pendidikan bagi korban pemerkosaan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara  atau  upaya  untuk  mencari  hal  sesuatu untuk mencapai suatu tujuan dengan  dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan  menganalisis  laporan.  Penelitian  ini  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  disusun secara sistematis dan memilki tujuan. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan harus  relevan  dengan  persoalan  yang  dikaji.  Dalam  penulisan  ini  penulis menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris merupakan  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  gejala  empiris  yang  sejauh  mana menjalankan  tugas,  pokok  ,  dan  fungsinya    dalam pelaksanaannya    atau    kenyataan dalam  masyarakat ( Butarbutar, 2018 ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual / Pemerkosaan Pada Anak
Berdasarkan hasil  wawancara kami, factor terjadinya pemerkosaan terhadap anak adalah:
1. Faktor fisik pada anak
Dimana fisik anak masih terbilang lemah khususnya pada anak perempuan, oleh karena  itu  anak  menjadi  takut  untuk  melakukan  perlawanan.  Hal  itu  yang membuat penjahat seks melakukan kejahatan seks terhadap anak.
2. Faktor kemajuan teknologi
Dengan  kemajuan  teknologi  yang  luar  biasa  pesatnya,  kita  dapat  mengakses semua  informasi  yang  ada  dibelahan  bumi  manapun,  begitu  pula  dengan peredaran  materi  pornografi,  beredar  dengan  gampangnya  dan  bisa  diakses
dengan  gampang  menggunakan  alat  komunikasi  yang  kita  punya.  Itulah  yang menjadi  salah  satu  pemicu  terjadinya  pemerkosaan  terhadap  anak,  dimana sesudah melihat material  atau konten pornografi membuat otak orang menjadi rusak dan gairah seksualnya menjadi meningkat dengan adanya kesempatan dan karena anak-anak gampang dibujuk dengan mainan dan lainnya sehingga anaklah yang  menjadi  sasaran  empuk  utuk  memuaskan  gairah  seksual  pelaku  (Ilmu, 2019).
3. Kurangnya edukasi tentang seks
Di  Indonesia  sendiri  masyarakat  masih  memandang  pembahasan  atau  edukasi tentang seks sangat tabu. Padahal edukasi tentang seks sangat penting buat anak- anak,  dimana  pengetahuan  anak  untuk  mengenali  fungsi  tubuhnya,  memahami etika  dan  norma  sosial  serta  konsekuensi  dari  setiap  perbuatannya.  Tanpa edukasi seks, rasa penasaran pada anak akan berakibat ia mengambil keputusan yang  tidak  bijaksana  saat  mengeksplorasi  seksualitasnya.  Dengan  begitu  anak tidak mengerti tentang pentingnya melindungi tubuhnya dari penjahat seks. Dan ini menjadi peluang bagi penjahat seks untuk melakukan kejahatan seks.

## Dampak Dari Kekerasan Seksual / Pemerkosaan
Peningkatan  laporan  kasus  perkosaan  pada  anak  dari  tahun  ke  tahun  yang terjadi  terus  menerus,  yang  dilansir  dari  laporan  KPAI  selama  tahun  2019,  tercatat 2.607  kasus tentang kekerasan yang dialami anak-anak. Yang meningkat dari  tahun 2015 dimana tercatat  2.413 kasus. 1.020 dimana setara dengan  62,7% dari jumlah angka  itu  merupakan  kasus  tentang  kekerasan  seksual  berupa  pencabulan  serta incest, perkosaan, sodomi, dan lebihnya yaitu kekerasan terjadi secara fisik dan juga psikis.
Korban  dari  perkosaan  sangat  berpeluang  mengalami  trauma  yang  parah dikarenakan  peristiwa  keji  tersebut.  Itu  membuat  korban  tergoncangkan  kejiwaan yang dialami setelah peristiwa keji tersebut juga bisa disertai dengan reaksi, seperti reaksi fisik juga psikis,  peristiwa itupun bisa berdampak jangka pendek bahkan lebih parahnya  berdampak  jangka  panjang.  Dampak  tersebut  ialah  proses  dimana adaptasinya  sesudah  seseorang  mengalami  peristiwa  yang  traumatis.  Korban tersebut bisa menjadi sedih, menyalahkan dirinya sendiri, iapun merasa sangat takut dimana  mengakibatkan  korban  tidak  mau  bersosialisasi  dan  menyendiri.  Korban cendrung  sulit  dalam  menghapus  peristiwa  buruk  atau/traumanya  di  dalam  alam bawah sadarnya. Ada juga sebagian merasa malu untuk berkomunikasi dengan orang lainnya,  merasa  takut  akibat  pemerkosaan  yang  menimbulkan  kehamilan.  Bahkan, tidak sedikit pula korban yang mengalami depresi berat akibat pemerkosaan itu ingin mencoba  untuk  menghilangkan  nyawanya  atau  sering  dikatakan  bunuh  diri (Ekandari, 2001).
Dampak  lainnya  yaitu,  korban  mengalami  kehamilan  yang  tidak  diinginkan korban  maupun  keluarga  korban  akibat  perkosaan.  Korban  dari  perkosaan  yang berdampak  kehamilan  kebanyakan  tidak  dibolehkan    melanjutkan  pendidikannya.
Hal  inipun  juga  dikarenakan  beberapa  dari  pihak  sekolah  memutuskan  agar mengeluarkan siswi hamil itu beralasan dimana kehamilannya  menjadi aib dimana dapat merusak nama  sekolah (Ekandari, 2001).

## Jaminan Bagi Pendidikan Bagi Korban Pemerkosaan Yang Masih Sekolah
Berdasarkan  penelitian  kami  dengan  melakukan  wawancara  terhadap lembaga pendidikan yaitu, lembaga pendidikan bertanggung jawab akan pendidikan bagi  anak  korban  pemerkosaan  agar  bisa  mendapatkan  pendidikan  dengan  baik selayaknya  anak-anak  lainnya  karena  anak  korban  pemerkosaan  mempunyai  hak untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  tidak  adanya  perbedaan  dalam  mendapatkan pendidikan sesuai denganUU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 12
“ Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  bagi  pengembangan  pribadinya, untuk  memperoleh  pendidikan,  mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan kualitas  hidupnya  agar  menjadi  manusia  yang  beriman,  bertaqwa, bertanggungjawab.
- Pasal 60
“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan  minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.
Jadi pada dasarnya pemerintah dan lembaga pendidikan bertugas melindungi warga negaranya agar memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak  dan  setinggi-tingginya,  baik  dewasa  maupun  anak-anak  (Emmanuel,  2010). Meskipun  dalam  keaadan  hamil  karna  pemerkosaan  yang  terjadi,  tetap  saja mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga lembaga pendidikan harus melindungi  identitas  anak  dari  media  massa  agar  menghindari  labelisati  pada  anak korban pemerkosaan. Dan juga lembaga pendidikan tidak akan mengeluarkan peserta didik yang menjadi korban pemerkosaan dari sekolah dengan alasan apapun. Jadi jika ada siswi korban dari pemerkosaan yang sedang hamil, maka pihak sekolahan akan memberikan dispensasi kepada murid tersebut, sehingga siswi tersebut dapat waktu untuk rehabilitasi. Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan, anak sebagai korban  mendapatkan  rehabilitasi  baik  dalam  lembaga  maupun  luar  lembaga, perlindungan  identitas  di  media  massa  untuk  menghindari  labelisasi,  pemberian jaminan  keselamatan  bagi  saksi  korban  dan  saksi  ahli  baik  fisik,  mental,  maupun sosial. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 secara legal formal menjadi regulasi yang mengatur  mengenai  perlindungan  hak  anak,  undang-undang  ini  menjadi perpanjangan  dari  ratifikasi  Indonesia  terhadap  Konvensi  Hak Anak  ( Convention  on the Rights of the Child ). Lebih dari itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ) yang  menjadi  salah  satu  basis  bagi  upaya  penghapusan  terhadap  segala  bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Segala peraturan yang melindungi hak-hak  anak  tersebut  dimaksudkan  agar  siswi  tidak  mendapat  perlakuan
diskriminatif  dari  lingkungan  keluarga,  masyarakat,  terutama  sekolah.  Pendidikan tentang  Hak  Anak  diakui  sebagai  langkah  pertama  dari  pendidikan  Hak  Asasi Manusia. Anak-anak adalah kelompok pertama, pemegang hak pertama dan juga yang pertama  belajar  tentang  pendidikan  Hak  Asasi  Manusia.  Anak-anak  harus  dididik dalam hak-hak mereka karena Anak-anak adalah subyek dari hak-hak mereka sendiri, dengan hak dan tanggung jawab sesuai dengan usianya dan tahap perkembangannya anak telah menjadi pemegang hak yang terikat secara hukum ( Agnitasari, 2017 ).

## Sanksi  Bagi  Sekolah  Yang  Mengeluarkan  Korban  Kekerasan  Seksual  / Pemerkosaan
Pada  kasus  kekerasan  seksual,  dampak lain  adalah kehamilan,  pihak sekolah yang  mengambil  keputusan  dengan  mengeluarkan  siswinya  dari  sekolah  karena dampak  kehamilan  yang  disebabkan  dari  tindakan  kekerasan  seksual  merupakan suatu  pelanggaran  terhadap  Hak  Anak,  utamanya  pada  hak  untuk  mendapatkan pendidikan yang layak. Pada pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945, merupakan suatu dasar terhadap pola atau teknik pada pendidikan nasional, hal tersebut menyatakan bahwasannya:
“(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan
(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayainya”.
Hak anak juga terdapat pada beberapa pasal, selain dari pasal di atas, hak anak untuk mendapatkan suatu pendidikan juga tercantum pada pasal 4 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasinal,  bahwasanya  di dalam  pelaksanaan  pendidikan,  pelaksanaan  tersebut  harus  dilaksanakan  secara demokratis, adil serta tidaknya adanya sifat diskriminatif dengan mengangkat harkat dan  martabat  pada  HAM,  norma-norma,  kerohanian,  dan  juga  sifat  berbangsa  dan cinta tanah air. Karena pada praktiknya banyak sekali kasus diskrimani pada anak.
Sekolah adalah tempat untuk menempuh pendidikan pada anak, dimana masa depan  anak  ada  dalam  pendidikan.  Korban  dari  pemerkosaan  seharusnya  mereka terjamin  dalam  pendidikannya,  mereka  harus  mendapat  perlakuan  yang  baik  dari lingkungan  sekitar,  sekolah  juga  harus  memerhatikan  juga  siswinya  yang  menjadi korban kekerasan seksual ini, dalam hal ini mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan  korban  kekerasan  seksual  ini,  karena  pihak  sekolah  tidak  boleh memandang kasus tersebut sebagai aib yang akan mencoreng nama baik sekolahnya. Terutama pada pemerintahan pusat juga harus bertindak tegas pada kasus seperti ini (KBR68H, 2013).
Jika  dipandang  pada  perspektif  hukum,  sebenarnya  korban  dari  kekerasan seksual  yang  sedang  hamil  memiliki  kedaulatan  yang  sama  di  mata  hukum.  Karena mereka  lebih  pasrah  dari  keadaannya,  dimana  pihak  sekolah  yang  mengambil putusan  untuk  mengeluarkannya  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  batu  sandung  pada penegakan  HAM.  Maklumat  HAM  sendiri  dibentuk  oleh  PBB  ditahun  1948.  Pada tahun 1948, PBB membentuk dan merancang maklumat HAM yang berisikan:
“ setiap  anak  manusia  dilahirkan  dengan  martabat  yang  sama  dan  punya  hak yang  sama  dimata  hukum  untuk  dihormati  kebebasannya.  Ini  berlaku  tanpa membedakan  ras,  etnis,  agama,  bangsa  atau  gender  sekalipun,  yang  intinya nilai-nilai kemanusiaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai non diskriminasi” (Sadli, 2010).
Dalam  hal  keadilan,  siswi  korban  pemerkosaan  harus  menjadi  yang  utama dalam  perlindungannya,  apalagi  pada  keadaan  ini  mereka  adalah pihak  yang  paling dirugikan, karena dipandang dari segi fisik psikis terluka ditambah hamil karena hal yang  tidak  diinginkan.  Mereka  harus  diberikan  jaminan  bahwasanya  dalam  segala bantuan terutama pada tahap rehabilitasi serta dispensasi untuk dapat melanjutkan pendidikannya  supaya  dapat  terciptanya  keadilan  yang  semestinya  ada  pada  setiap warga negara dan semestinya bisa terpenuhinya pada kehidupan ini (Mulyadi, 2003).
Dengan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  siswi  yang  dikeluarkan pihak  Sekolah  karena  hamil  yang  terkandung  pada  Undang-Undang  No.35  Tahun 2014  Tentang Perlindungan  anak,  Untuk  memenuhi  serta  melindungi  keberpihakan kepada  anak  dan  memangku  suatu  pandangan  anti  intoleran,  kebutuhan  paling mendalam  bagi  anak  (the  best  interest  of  child),  dan  melibatkan  kultur  rohani, pastipasi  masyarakat,  media  massa,  dunia  bisnis  serta  media  internasional  adalah bagian dari cara untuk memenuhi serta cara untuk menjamin hak anak yang paling efektif.

## Upaya penanggulangan anak korban kekerasan seksual
Di Indonesia sendiri, upaya dalam mencegah dan penanganan kasus kekerasan seksual belum berjalan dengan baik, hal ini memyebabkan kasus kekerasan ini selalu bertambah. berbagai usaha untuk menangani kasus ini sendiri terkesan cuma-cuma karena hal inti dari permasalahan ini masih belum diperhatikan dengan baik, terlihat dari  banyaknya  faktor  dari  kasus  ini  sebagai  contoh  banyaknya  penyuluhan- penyuluhan  tentang  sex  tetapi  hal  untuk  memicu  rangsangan  seks  masih  tetap terlihat  dengan  jelas  seperti  mudahnya  dalam  mengakses  konten  video  porno, maraknya  penjualan  minuman  keras,  dan  sebagainya.  Sanksi  yang  dijatuhkan  pun terbilang  masih  ringan,  tanpa  adanya  sanksi  yang  tegas  membuat  tindakan  ini semakin  marak  terjadi,  bahkan  hal  ini  membuat  para  pelaku  tidak  jera  hingga menimbulkan  bertambahnya  pelaku-pelaku  lain.  Jadi  usaha  dalam  mencegah tindakan kekerasan seksual ini masih belum sempurna terkait dalam hal tersebut.
Dalam  keadaan  seperti  itu  bisa  dipandang  dari  sebagian  situasi  yang seharusnya ditangani bersama-sama (Agnitasari, 2017):
(1) status tingkat mencegah dan menangani,
(2) status pemahaman dan kesadaran masyarakat,
(3) status pengelolaan
Dalam  mencegah  dan  menangani  kasus  kekerasan  seksual  yang  harus diperhatikan  pertama  adalah  mengenai  suatu  kualitas  dalam  menangani  dan pencegahannya,  kedua  hal  ini  tidak  bisa  dilepaskan  karena  dalam  mencegah  dan
menangani  selalu  berkaitan.  Dalam  mencegah  akibat  negatif  dari  kasus  ini  yang dirasakan pada korban adalah dengan cara rehabilitasi, rehabilitasi ini sangat efektif dalam  mengatasi  kondisi  psikis  yang  terluka,  cara  ini  bisa  dilakukan  di  lingkungan sekitar, karena jika lingkungan sekitar mendukung maka hal ini bisa menjadikannya obat pada luka batin korban. Dalam hal ini lingkungan sekitar atau masyarakat harus meningkatkan  kesadaran  dan  pemahamannya  akan  seksualitas,  karena  selain menjadi obat, dalam lingkungan sekitar sendiri juga terkadang dapat menjadi momok bagi  korban.  Yang  kedua,  yaitu  dengan  cara  mengelola  instansi  pada  sistem pemerintah  dengan  baik  serta  dengan  membentuk  kebijakan  yang  tegas  dan berkomitmen.  Dengan  melibatkan  beberapa  lembaga  lainnya  dibawah  koordinasi walikota, lembaga-lembaga seperti KPAI serta lembaga lainnya harus saling bekerja sama  serta  meningkatkan  tanggungjawab  yang  kuat  akan  mencegah  dan menanggulangi kasus kekerasan seksual ini pada setiap daerah (Agnitasari, 2017).
Selain  itu  setiap  daerah  juga  harus  meningkatkan  kesadarannya  serta  kerja samanya  dalam  penanggulangan  tindakan  kekerasan  ini.  Yang  terakhir,  dengan ditingkatkannya serta diperbaikinya partisipasi masyaratakat demi menopang upaya mencegah kekerasan seksual bagi anak, pemerintah juga harus berpartisipasi dengan masyarakat karena dalam hal ini masyarakat akan patuh kepada pemimpin. Gerakan yang  dapat  dilaksanakan  pada  aspek  ini  adalah  dengan  memberikan  laporan  atau informasi  yang  efektif  tata  cara  penanggulangan,  dengan  membentuk  kegiatan- kegiatan yang kaitannya mencegah kekerasan seksual pada anak dalam setiap daerah rt/rw  atau  tingkat  kelurahan,  serta  dengan  meningkatkan  progam  swadaya  pada masyarakat,  hal  ini  dapat  membantu  dalam  pencegahan  serta  dapat  menghindari pandangan negatif serta perbuatan diskrimanitf pada anak korban kekerasan seksual.

## Pentingnya Sex Education Pada Pelajaran Sekolah
Selama  ini,  beberapa  orang  dalam  pandangannya  berbicara  seks  selalu merujuk  pada  hubungan  seksual.  Sedangkan  maksud  dari  seks  itu  sendiri  bukan hanya  tentang  berhubungan  seksual  saja,  tetapi  secara  biologis,  seks  itu  sendiri berkaitan  dengan  gender  manusia.  Masyarakat  kita  masih  beranggapan  tabu  bila berbicara tentang seks, anggapan mereka yaitu sex education justru mendorong agar remaja berhubungan seks. Seolah berbicara tentang seks merupakan suatu hal yang sangat vulgar.
Pentingnya Pendidikan Seks bagi Remaja:
1. Agar remaja mengetahui informasi seksual
2. Supaya terciptanya kesadaran dan paham arti penting pada seksualitas
3. Adanya pemahaman tentang kegunaan alat vital
4. Menafsirkan setiap problema seksualitas pada remaja
5. Menafsirkan sebab akibat yang dapat memunculkan problema seksualitas Faktor  lain  dari  pentingnya sex  education pada  pendidikan  remaja  dua diantaranya adalah (Fahmawati, 2016):
1. Karena  seorang  anak  yang  pada  masa  akil  balik  atau  masa-masa  keremajaan, mereka  cenderung  akan  mencari  jati  dirinya,  sifatnya  masih  labil  serta  tingginya sifat penasarannya, apalagi pemahamannya tentang seks masih minim sekali, hal ini  akan  membuat  diri  mereka  menjadi  bebas  serta  mereka  masih  tidak  mampu dalam menanggung akibatnya dari seks itu sendiri. Terkadang para orang tua tidak pernah  memberi  pehaman  tentang  seks  pada  anaknya,  karena  mereka menganggap hal ini tidak pantas dibicarakan pada anak, padahal hal tersebut akan membahayakan  baik  dari  segi  kesehatan  serta  tindakan-tindakan  yang  tidak diinginkan.
2. Pendukung sex  education yang  kedua,  dikarenakan  pola  pikir  pada  anak  remaja pada  seks  belum  matang,  jadi  hal  semacam  ini  akan  menyebabkan  sex  bebas dikalangan  remaja,  atau  para  anak  usia  remaja  sudah  melakukan  having  sex, akibatnya sendiri banyak sekali seusia anak SMP harus merelakan pendidikannya lantaran  hamil,  akibat  yang  paling  berbahaya  adalah  dampak  dari  penyebaran penyakit  menular  yaitu  HIV/AIDS.  Hal  ini  juga  nampak  karena  era  sekarang semakin mudahnya untuk mengakses segala hal, para anak seusia remaja sendiri mudah sekali untuk terpengaruh hal-hal negatif dari internet, television, majalah, dan sebagainya.
Maka sangat penting adanya Kurikulum mengenai pendidikan seks bagi anak di  sekolah.  Dan  juga  berdasarkan  hasil  penelitian  kami,  banyak  sekali  yang  setuju dengan adanya pelajaran tambahan tentang sex education di sekolah,  dengan alasan karna  kurangnya  pengetahuan  tentang sex yang  menjadi  faktor  besar  anak-anak menjadi korban pemerkosaan.

## KESIMPULAN
Pemerkosaan  yaitu  perbuatan atau  suatu  kejahatan yang  merajuk  pada berhubungan seksual yang berlangsung pada saat setiap individu atau lebih, dengan cara  memaksa  wanita untuk  berhubungan  badan  atau  berhubungan seksual dengan ancaman kekerasan. Kasus kekerasan seksual sendiri sering terjadi pada kaum hawa, terlebih lagi pada anak-anak.
Berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  kasus  pemerkosaan  terjadi  pada  anak- anak  yaitu,  faktor  yang  pertama  yaitu  fisik  pada  anak  yang  lemah  sehingga  tidak dapat  melakukan  perlawanan,  yang  kedua  yaitu,  karena  teknologi  yang  semakin canggih sehingga situs atau konten porno dapat dijangkau semua kalangan, sehingga mengakibatkan  gairah  seks  sehabis  menonton  atau  melihat  konten  porno  dan terlintas  pikiran  untuk  melakukan  tindakan  keji  memperkosa  lawan  jenisnya,  dan yang  ketiga  yaitu,  karena  kurangnya  penggetahuan  anak  tentang  seks,  sehingga mereka  tidak  mengerti  arti  penting  dari  tubuh  mereka,  dan  mudahnya  dirayu  atau dibujuk oleh pelaku kejahatan seksual. Karena anggapan masyarakat mengenai seks yang sangat tabu.
Anak  korban  pemerkosaan  mempunyai  hak  untuk  dijamin  pendidikannya berdasarkan  Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiapasal 12
dan  60  dan  juga  lembaga.  Lembaga  pendikan  dan  pemerintah  harus  melindungi identitas  anak    dari  media  massa  agar  menghindari  labelisasi  pada  anak  korban pemerkosaan. Dan juga lembaga pendidikan tidak akan mengeluarkan peserta didik yang menjadi korban pemerkosaan dari sekolah dengan alasan apapun.
Dengan  adanya  kejahatan  seksual  pada  anak  maka  pentingnya  pelajaran tambahan mengenai seks di sekolah yang berfungsi, agar anak mengetahui informasi tentang  seks  dan  juga  agar  mereka  tumbuh  pemahaman  bahwa  dalam  problema seksualitas  sangat  relevan,  serta  memahami  juga  kegunaan,  makna,  dan  tata  cara melindungi alat vital mereka. Hal semacam ini akan berguna bagi mereka dan akan menjadi bekal untuk melindungi dari kejahatan seksual.
Saran kami bagaimana diterapkannya pola pikir yang dewasa, atau bisa dengan menjauhi  apapun  yang  berbau  pornografi,  saran  ini  terkhusus  untuk  para  laki-laki, bisa  juga  dengan  mengkuatkan  iman  setiap  individu  dengan  beragama.  Yang  ketiga untuk  para  lembaga  pendidikan,  khususnya  pihak  sekolah  tidak  boleh  memandang kasus-kasus  kejahatan  seksual  ini  sebagai  aib,  dikarenakan  korban  juga  sebagai penerus  bangsa,  dan  juga  kususnya  dinas  pendidikan  hingga  kementrian  haruslah serius  dalam  menangani  kasus  seperti  ini.  Saran  keempat  demi  mencegahnya pelecehan  seksual,  pelajaran  tentang  seks  harus  diberikan  sejak    SD  karena  pada bangku  SD  anak-anak  masih  polos,  yang  ditakutkan  adalah  candaan  mereka  bisa merujuk ke pelecehan seksual atau bahkan kekerasan seksual

## DAFTAR PUSTAKA
Agnitasari, Winda. (2017). Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Siswi Sma Korban Pemerkosaan  Yang  Dikeluarkan  Dari  Sekolah  Karena  Hamildihubungkan Dengan Uu No 35 Tahun 2014. Bandung: UNIPAS.
Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini.  (2018). Langkah-Langkah  Untuk  Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum / Medan: REFIKA.
Ekandari,  Mustaqfirn  Faturochman.  (2001).  Perkosaan,  Dampak,  Dan  Alternatif Penyembuhan, Jurnal Prikologi , 1.
Emmanuel,  Sujatmoko.  (2010).  Hak  Warga  Negara  Dalam  Memperoleh  Pendidikan. Jurnal Konstitusi , 7  <https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID- hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendid.pdf>.
Fahmawati, Fahriyah. (2016). Pentingnya Kurikulum Pendidikan Seks Untuk Sekolah Menengah Atas’,
Kompasiana , <https://www.kompasiana.com/iffahfahmawati/5687d7b4927e61b80a379a22 /pentingnya-kurikulum-pendidikan-seks-untuk-sekolah-menengah-atas> [accessed 14 June 2020].
Ilmu,  Dalam.  (2019). Menurut  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan
Anak Kota Semarang SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana .
KBR68H.  (2013).  Siswi  Korban  Perkosaan  Tetap  Punya  Hak  Bersekolah. <https://kbr.id/editorial/10-
2013/siswi_korban_perkosaan_tetap_punya_hak_bersekolah/67913.html> [accessed 15 June 2020].
Mulyadi,  Lilik.  (2003). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Kriminologi  Dan  Victimologi Denpasar: Djambatan.
Sadli, Saparinah. (2010). Berbeda Tapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Wahid,  Abdul.  (2007). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual . Depok: Gagas Media.
Yanhtzi, Mark. (2009). Kekerasan Seksual Dan Pemulihan . Jakarta: Andi Publisher.