## KAMPUNG DAN EKONOMI INFORMAL SEBAGAI NARASI SMART CITY DARI  AKAR RUMPUT

## KAMPONGS AND THE INFORMAL ECONOMY AS A SMART CITY NARRATIVE FROM THE GRASSROOTS
Rusydan Fathy 1 ; Gumilar Rusliwa Somantri 2 ; Henny Warsilah 3
1 Sosiologi Universitas Indonesia
2 Sosiologi Universitas Indonesia
3 Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset Inovasi Nasional e-mail: rusydanfathy@gmail.com, gumilar.rusliwa@gmail.com, hennywarsilah@gmail.com

## ABSTRACT
Information and communication technology has impacted on the transformation and dynamics of cities in the world, represents by Global city and smart city. Conceptually, it is important to generate narratives at the local level into the global discourse. This research uses a sociological perspective to elaborate on the existence of the kampongs and the informal economy as a space for production, contestation, and negotiation of local aspects in the context of a global city and smart city. In this research, kampong  is a case study. Theoretically, this research enrich the study of urban sociology to understand space production at the local level as an alternative narrative in the global city and smart city discourse. Specifically and practically, this research offers ideas about the importance of revitalizing the kampongs economy through smart city implementation.
Keyword: Global City; Smart City; Space; Informal Economy; Kampong;

## ABSTRAK
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdampak pada transformasi dan dinamika kota-kota di dunia, ditunjukkan oleh global city dan smart city . Secara konseptual, penting untuk menghasilkan narasi di tingkat lokal ke dalam diskursus global tersebut. Riset ini menggunakan perspektif sosiologi untuk mengelaborasi eksistensi kampung dan ekonomi informal sebagai ruang produksi, kontestasi, maupun negosiasi aspek lokal dalam konteks global city dan smart city . Dalam riset ini, kampung merupakan studi kasus. Secara teoritis, riset ini memperkaya kajian sosiologi perkotaan untuk memahami produksi ruang di tingkat lokal sebagai narasi alternatif dalam diskursus global city dan smart city . Secara khusus dan praktis, riset ini menawarkan gagasan tentang pentingnya revitalisasi ekonomi kampung melalui implementasi smart city .
Kata kunci: Global City ; Smart City ; Ruang; Ekonomi Informal; Kampung;

## PENDAHULUAN
Tak pelak lagi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi sosial dan dinamika perkembangan dan agenda pembangunan kota-kota di dunia. Teknologi signifikan dalam menciptakan “dunia dalam genggaman” sebagai refleksi atas globalisasi ekonomi dan budaya. Pada gilirannya, kota-kota di dunia menjadi satu dalam imajinasi ruang bersama. Wacana inilah yang kemudian
menjadi fokus perhatian beberapa sosiolog, seperti Saskia Sassen dan Manuel Castells. Castells (1989; 1991) memperbincangkan diskursus informational city —determinasi teknologi informasi dalam membentuk ulang struktur dan sistem sosial dalam ruang kota. Kerja-kerja akademik Castells yang lain—trilogi Castells (1996; 1997; 1998) secara khusus juga mengelaborasi eksistensi TIK dalam masyarakat
DOI: 10.55981/jmb.1465 Naskah Masuk: 11/11/2021 Revisi akhir: 2/3/2022 Diterima: 3/3/2022
modern. Bagi Castells (1989; 1991) teknologi telah membawa bentuk dan proses baru ke dalam ruang kota sehingga kota bertransformasi menjadi kota informasi yang merefleksikan pembaruan kerja ekonomi kapitalis. Dalam The Rise of the Network Society (1996), Castells kemudian mendiskusikan problematik dalam masyarakat yang kini berdampingan dengan perkembangan teknologi dan kapitalisme tersebut seperti ketimpangan sosial, restrukturisasi ekonomi, dan pasar tenaga kerja yang kaitannya dengan latar belakang kemunculan era informasi. Kajian lain dalam diskursus mengenai perkembangan teknologi dalam transformasi kota adalah konsep global city. Sassen (2005) menjelaskan bahwa konsep global city (kota global) merupakan istilah lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep informational city (kota informasi). Sama halnya gagasan kota informasi yang diajukan Castells (1989; 1991) kota global memiliki argumen bahwa globalisasi ekonomi memerlukan jenis struktur organisasi baru. Sassen (2005) menempatkan perluasan place dan production sebagai inti keberlanjutan ekonomi global. Proses perluasan tersebut menjadikan kota sebagai penyedia tenaga kerja murah dan memunculkan informalisasi dalam ekonomi (Sassen, 2012). Apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan pasar dan proses global—bukan hanya tentang penyebaran operasi besar-besaran di seluruh dunia, tetapi juga tentang tempat-tempat yang padat (Sassen, 2012: 3). Bagi Sassen (2012) bahkan ekonomi informasi (sebagai implikasi perkembangan TIK) sekalipun, memfokuskan aktivitasnya pada tempat ( place ).
Sassen (1993) menjelaskan bahwa pada akhirnya, kota memiliki dua bentuk: satu bentuk mewakili fungsi kota global—korporasi internasional dan tenaga profesional bergaji tinggi dengan biaya hidup mahal—merupakan inti dari ekonomi pasca industri maju; bentuk yang lain, diwakili oleh komunitas imigran dan ekonomi informal—dianggap tidak termasuk dalam ekonomi maju. Kedua bentuk ini mengungkap bagaimana kekuatan dan kurangnya kekuatan menorehkan diri mereka dalam lanskap perkotaan (Sassen, 1993: 33). Ada narasi berbeda yang melekat pada masing-masing. Satu mewakili kemajuan teknologi dan budaya kosmopolitan
dan yang lainnya merupakan keterbelakangan ekonomi dan budaya (Sassen, 1993: 33). Artinya, kita melihat adanya kontestasi dalam ruang kota. Hal itu ditegaskan Sassen (1996) ketika diskursus tersebut ditarik ke dalam diskursus mengenai hak atas kota. Globalisasi menghasilkan ruang yang saling bertentangan yang ditandai dengan kontestasi—direpresentasikan oleh kota global dengan dualismenya yang semakin menunjukkan kesenjangan di antara kedua bentuknya (Sassen, 1996).
Kondisi demikian juga dijelaskan oleh Castells (1989; 1991) yaitu ketika ekonomi informasi melahirkan kontestasi antara ruang global dan ruang komunal sebagai implikasi dari kontestasi antara space dan place of flows . Space of flows adalah ruang material meskipun lebih sulit dibayangkan daripada place (Castells, 1991: 14). Mereka memiliki arsitektur—sistem informasi— tetapi space of flows sangat berbeda dari space of place yang kita kenal secara tradisional (Castells, 1991: 14). Namun demikian, merujuk Castells (1991) komunitas lokal tetap dapat merebut dan mengontrol space of flows . Castells (1991s) menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah menjadi penting untuk menegosiasikan kondisi ekonomi global ke dalam konteks lokal tertentu.
Di samping gagasan kota global yang memiliki tendensi pada proses beroperasinya ekonomi global di tingkat lokal, artikel ini melihat signifikansi konsep kota pintar ( Smart City/SC ). SC menjadi salah satu diskursus, baik secara konseptual maupun praktik dalam perkembangan kota-kota di dunia. SC pada prinsipnya merupakan konsep yang menggambarkan arah dan dinamika perkembangan kota-kota dalam konteks perkembangan TIK. Memasuki era industry 4.0 dan society 5.0, konsep SC menjadi kian relevan dalam menghadirkan visi mengenai kota yang inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital. Artikel ini menempatkan posisi konsep SC sejajar dengan konsep global city sebagai dua bentuk transformasi kota-kota di dunia dalam merespons perkembangan TIK.
Artikel ini melihat bahwa kedua konsep, baik global city maupun SC, meskipun merefleksikan transformasi dan dinamika global, mereka tetap membutuhkan penyesuaian di tingkat lokal.
Dengan kata lain, gagasan SC di tingkat kota bahkan tidak secara otomatis menunjukkan relevansinya dengan kondisi atau praktik yang berlaku di kelompok masyarakat tertentu. Kontestasi, dengan demikian juga dapat terjadi di dalam agenda implementasi kebijakan perkotaan yang mengadopsi gagasan SC. Melalui SC, sebuah kota justru dapat semakin memperlebar kesenjangan proses ekonomi global di tingkat lokal. Aktor-aktor ekonomi global dan perusahaan besar dengan dukungan dan pemanfaatan teknologi digital menjadi semakin tidak relevan dengan praktik-praktik ekonomi informal masyarakat setempat yang mungkin memiliki tingkat literasi digital yang rendah.
Konteks lokal merupakan inti dari diskursus transformasi dan dinamika global dalam artikel ini. Praktik ekonomi informal dan eksistensi kampung merupakan dua diskursus yang mewakili konteks lokal tersebut. Jika ekonomi informal dipandang sebagai alternatif aktivitas ekonomi, kampung dapat dipandang sebagai alternatif permukiman yang memiliki corak dan proses yang khas. Keduanya, baik ekonomi informal maupun kampung, mungkin dapat dilihat sebagai pilihan bagi aktor yang kurang beruntung dalam kontestasi untuk mengeklaim hak atas kota. Namun, kedua hal itu juga dapat dipandang sebagai—apa yang disebut Lefebvre (1991)— produksi ruang di tingkat lokal. Merujuk Lefebvre (1991), ruang adalah produk sosial—pihak yang berkepentingan berkontestasi atas ruang dan mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan dominasi mereka atas ruang tersebut. Artikel ini menganalisis bagaimana para aktor memproduksi ruang di Kota Malang. Di tengah-tengah produksi dan kontestasi yang terjadi, terdapat peluang negosiasi ruang di Kota Malang. Artikel ini mengasumsikan bahwa revitalisasi ekonomi kampung di Kota Malang melalui kebijakan SC dapat menghapus ketimpangan dan segala bentuk kontradiksi yang terjadi dalam proses dialektik produksi ruang.
Kita tidak melihat bahwa kota semata-mata merupakan  hasil  atau  refleksi  atas  perluasan produksi ekonomi kapitalisme global dan digitalisasi di setiap aspek kehidupan. Kajian
empiris di Kota Malang, Indonesia, dalam artikel ini melihat produksi ruang pada konteks lokal yang mampu menunjukkan relevansinya serta adaptif dalam transformasi dan dinamika yang terjadi. Secara khusus dan praktis, artikel ini mencoba menawarkan gagasan alternatif mengenai implementasi SC yang lebih kontekstual didasarkan pada pemahaman produksi ruang di tingkat lokal.

## TINJAUAN LITERATUR

## Global City dan Smart City
Beberapa  pakar  seperti  Tofler  (1970;  1980), Castells (1989; 1996), dan Ohmae (1990; 2005) memprediksi bahwa teknologi sangat determinan dalam transformasi masyarakat dunia. Toffler  (1980)  telah  memprediksi  transformasi masyarakat dunia yang terjadi sejak gelombang pertama, yakni era agraris (800 SM–1500 M) sampai kepada era informasi (1970–2000 M). Lebih  spesifik, Toffler  (1970;  1980)  menyorot perubahan aktivitas ekonomi masyarakat dunia menuju ekonomi digital. Ohmae (1990) menyorot sistem ekonomi kapitalisme yang beroperasi dalam korporasi transnasional telah menjangkau konsumen di seluruh dunia. Ohmae (2005) melihat bahwa dunia masa depan berada pada ekonomi global yang borderless dan invicible serta berkembangnya pasar dan ekonomi regional. Dalam analisisnya, Ohmae (1990; 1995; 2005) melihat bahwa pada akhirnya ekonomi global melemahkan peran nation state sebagai regulator. Fokus perhatian Castells (1989; 1991; 1996) adalah pada determinasi teknologi informasi dalam membentuk ulang struktur dan sistem sosial masyarakat dunia. Bagi Castells (1991) perubahan atau transformasi yang terjadi disebabkan oleh revolusi informasi terutama dalam membentuk apa yang disebut sebagai ekonomi informasi di dalam kota informasi. Dalam diskursus itu, industri 4.0 dan masyarakat 5.0 membawa dua tren dan proses global yaitu global city dan smart city. Kedua konsep itu, merupakan refleksi atas transformasi kota-kota di dunia menuju kehidupan yang ditandai dengan penetrasi determinan dari kapitalisme dan teknologi digital di setiap aspek kehidupan.
Saskia Sassen (1993; 1996; 2005) banyak melakukan kajian akademik terkait global city sebagai kerangka konseptual untuk mengurai bagaimana proses globalisasi ekonomi dari kapitalisme global bekerja ke dalam tempat- tempat (lokalitas) tertentu. Kajian tersebut memperlihatkan relevansinya dengan kajian Castells terkait gagasan informational city. Sassen (2005) tidak memaknai global city sebagai world city (kota dunia). Kota global merujuk pada kekhususan global yang dibawanya secara terstruktur pada periode kontemporer—kota dunia justru memiliki atribut yang berlawanan: merujuk pada jenis kota yang telah kita lihat selama berabad-abad, di periode sebelumnya di Asia dan di pusat-pusat kolonial Eropa (Sassen, 2005: 28). Ada beberapa hipotesis yang berbeda terkait kota global seperti dijelaskan Sassen sebagai kekhususan global yang terstruktur pada periode kontemporer. Hal itu berkelindan dengan proses kapitalisme modern di tengah-tengah kemajuan TIK. Sassen (2005) menjelaskan tujuh hipotesis tentang teori kota global.
Secara sederhana, hipotesis yang diajukan Sassen (2005) menitikberatkan pada kapitalisme global dan perluasan produksi yang dilakukan korporasi global terhadap lokasi-lokasi baru. Hal itu semakin mudah dan akan tetap dilakukan di tengah perkembangan teknologi. Merujuk Castells (1989) dalam Sassen (1993: 38–39) dijelaskan bahwa restrukturisasi—menghasilkan logika lokasi yang ditandai dengan penguatan, terlepas dari krisis perkotaan dan kemerosotan ekonomi, pusat-pusat inovasi tingkat tinggi yang akan memerintah dan menjadi jantung dari sistem produksi yang tersebar secara global. Pembagian kerja spasial akan tetap menjadi ciri khas industri teknologi informasi (Castells, 1989 dalam Sassen, 1993: 39).
Place dan production merupakan signifikansi dari analisis yang dilakukan oleh Sassen. Dalam aras place , ia merujuk pada kota sebagai lokasi- lokasi baru bagi aras production , yang merujuk pada proses perluasan kapitalisme global. Hal itu berimplikasi pada lahirnya dua bentuk kota yang kontradiktif. Di satu sisi, bentuk perkotaan yang diwakili oleh fungsi kota global? korporat internasional dan tenaga kerja profesional bergaji
tinggi dengan gaya hidup mahal? adalah yang biasa dianggap sebagai inti dari ekonomi pasca industri maju (Sassen, 1993: 33). Di sisi lain, bentuk perkotaan yang diwakili oleh komunitas imigran, atau lebih khusus lagi, ekonomi informal, biasanya dianggap tidak termasuk dalam ekonomi maju, yang hanya dapat ditemukan di sini karena telah diimpor melalui imigrasi (Sassen, 1993: 33). Sederhananya, kita mungkin melihat kota sebagai ruang kontestasi antara dua kelompok, yakni mereka yang mewakili korporasi besar dan mereka yang mewakili ekonomi informal.
Bagi Sassen (2012) fokus terhadap place dan production memberikan kita pemahaman holistis mengenai cara kerja ekonomi global di tingkat lokal. Namun, analisis Sassen terkait gagasan kota global beserta fungsi ekonominya— meskipun memberikan perhatian lebih pada aspek lokal—hanya sebatas melihat kota sebagai perpanjangan dari sistem ekonomi kapitalisme global. Dengan kata lain, meminjam konsep Lefebvre (1991)—produksi ruang yang terjadi dibentuk oleh kapitalis sebagai aktor dominan. Sementara aktor yang kurang beruntung—disebut Sassen sebagai imigran kelas pekerja berupah rendah dengan kegiatan ekonomi informal— sebatas hanya memiliki keterhubungan dengan yang global, tetapi tidak independen dalam menciptakan ruangnya sendiri. Ekonomi global, perluasan produksi, dan aspek-aspek lokal terkait kota, pada akhirnya hanya bermakna sebagai tenaga kerja murah dan lokasi terjangkau bagi globalisasi ekonomi.
Meskipun Sassen (1996) melihat perlunya memasukkan kota dan komunitas sebagai entitas lokal dalam analisis globalisasi, ia terjebak hanya pada dampak yang diterima oleh entitas lokal tersebut. Namun demikian, pemahaman Sassen (1996) bahwa yang global terwujud dengan kebutuhan-kebutuhan di tempat- tempat tertentu (lokal), adalah perspektif yang penting dalam artikel ini. Sementara itu, kita tetap memerlukan kerangka teoritik produksi ruang Lefebvre (1991) untuk mengelaborasi bagaimana produksi ruang ekonomi informal dan kampung sebagai entitas lokal dapat menjadi narasi akar rumput yang mampu mempengaruhi elemen politis pembangunan kota. Dalam
artikel ini, intervensi terhadap elemen politis pembangunan kota sebagaimana dimaksud, ialah agenda implementasi pembangunan perkotaan berlandaskan konsep smart city .
Terminologi atau konsepsi smart city (SC) memiliki beragam definisi. SC merupakan agenda pembangunan perkotaan yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek. SC bukan hanya berbicara perihal tata kelola pemerintahan, tetapi juga menyasar problem perkotaan yang kompleks dan unik di berbagai tempat-tempat tertentu. Merujuk Warsilah (2021) SC secara umum  adalah  bagaimana  infrastruktur  fisik, sosial, dan ekonomi dapat terhubung dengan teknologi dan infrastruktur digital, sehingga mendorong terjadinya integrasi dalam konteks manajemen perkotaan dan menjadi alat/cara untuk menyelesaikan beragam permasalahan kota maupun untuk mencapai tujuan ideal pembangunan kota—kota berkelanjutan dan layak huni. Dalam  beberapa  kajian literatur, setidaknya terdapat beberapa topik dalam melihat SC sebagai kerangka konseptual maupun implementasi praktiknya: 1). Lanskap Multidimensi SC terdiri dari beberapa tema yaitu memahami SC secara komprehensif dan pentingnya aspek lokal di dalam SC, dan 2). Pentingnya smart people dalam konteks SC terdiri dari beberapa tema yaitu gagasan utama mengenai smart people, ukuran smart people, dan tawaran definisi konseptual.
Topik pertama menekankan bahwa untuk menyelesaikan berbagai masalah perkotaan, agenda SC baik dalam ranah akademis maupun praktis pada dasarnya tidak bisa bergerak hanya berdasarkan pada satu pendekatan tertentu. Beberapa kajian literatur menunjukkan, bahwa kita memerlukan sudut pandang multidimensi untuk memahami SC secara komprehensif (Neirotti dkk., 2014; Angelidou, 2017; Yigitcanlar dkk., 2018; Mora dkk., 2019). Namun, dalam rangka merumuskan SC yang efektif dan efisien di tengah lanskap multidimensinya, penting untuk menyorot aspek lokal (Neirotti dkk., 2014; Angelidou, 2017; Yigitcanlar dkk., 2018; Mora dkk., 2019).
Studi dari Yigitcanlar dkk. (2018) dapat menjadi kerangka berpikir yang tepat untuk
mengurai SC baik secara konseptual maupun praktik. Studi Yigitcanlar dkk. (2018) menjadi relevan sebagai pendekatan yang lebih bersifat holistis yang mencakup aspek hard domains maupun soft domain dalam SC. Implikasinya, menghasilkan agenda SC yang bersifat kontekstual. Sejalan dengan itu, Yigitcanlar dkk. (2018) membagi SC ke dalam dua aspek, yaitu penggerak ( drivers ) dan hasil yang diinginkan ( desired outcomes ). Drivers di dalam SC merujuk Yigitcanlar dkk. (2018) merupakan 3 komponen penting penggerak SC yang saling berhubungan, meliputi masyarakat ( community ), teknologi,
( technology ) dan kebijakan ( policy ). Interelasi dari ketiga komponen ini berkelindan dengan hasil yang diinginkan dari pengembangan SC, meliputi ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan (Yigitcanlar dkk., 2018). Interelasi antara drivers dan desired outcomes tersebut bekerja dalam logika input-process-output (Yigitcanlar dkk., 2018). Merujuk pada studi Yigitcanlar dkk. (2018) maka eksistensi komunitas menjadi signifikan untuk mendefinisikan SC yang sesuai dengan konteks lokal.
Berkaitan dengan topik kedua yang menekankan pada aspek manusia, Dameri (2013: 2547) berargumen bahwa manusia merupakan komponen penting SC—mereka harus dapat menggunakan teknologi baru secara menguntungkan dan menciptakan modal intelektual yang cerdas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang cerdas di kota mereka. Dengan kata lain, SC perlu diarahkan ke dalam agenda pembangunan yang menekankan pada partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Foth (2018) melihat partisipasi tersebut dalam 4 tingkatan: sebagai penduduk, sebagai konsumen, sebagai peserta, dan sebagai co-creator. Tingkatan yang dipetakan oleh Foth (2018) berupaya mengidentifikasi sejauh mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek aktif dalam implementasi SC. Giffinger dan Gudrun (2010) memberikan perhatiannya kepada aspek people dengan menyebutkan bahwa smart people setidaknya harus diukur dari beberapa indikator berikut:  1).  Tingkat  kualifikasi;  2).  Keinginan untuk belajar seumur hidup; 3). Keberagaman Sosial dan budaya; 4). Fleksibilitas; 5). Kreativitas; 6). Keterbukaan; dan 7). Partisipasi masyarakat.
Namun demikian, sebagaimana dinyatakan dalam Warsilah (2021) kajian aspek people masih perlu untuk dikembangkan lebih jauh terutama melalui pendekatan pembangunan sosial. Dalam konteks Indonesia yang mana tingkat ketimpangan masih tinggi, baik sosial ekonomi maupun teknologi, maka inisiatif SC sebaiknya memprioritaskan kebijakan atau programnya pada aspek people. Selain itu, kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya mensyaratkan SC berpijak pada aspek lokal tertentu. Sejalan dengan itu, merujuk Lara dkk. (2016: 10) maka esensi SC yang tepat adalah komunitas yang secara sistematis mempromosikan kesejahteraan untuk semua  anggotanya,  dan  cukup  fleksibel  untuk proaktif dan berkelanjutan menjadikan tempat yang semakin baik untuk hidup, bekerja dan bermain. Definisi SC tersebut melihat manusia sebagai salah satu sumber daya penting untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya dengan menekankan pada partisipasi aktif atau keterlibatan dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, warga kota dilihat memiliki peran untuk menentukan prioritas masalah dan menegosiasikan solusi atas masalah tersebut serta secara otomatis menjadi subjek utuh di dalam pembangunan.

## Kampung dan Ekonomi Informal
Secara konseptual, beberapa definisi kampung- kota tidak jarang berkonotasi negatif. Dari tinjauan  fisik,  kampung  perkotaan  merupakan permukiman kumuh dengan penyediaan sarana umum yang sangat buruk atau tidak ada sama sekali (Abrams, 1966; Turner, 1972; dalam Widjadja, 2013). Lebih ekstrem, Baross (1980) dalam Widjadja (2013) melihat kampung-kota sebagai kampung kotor sekaligus unik. Ditinjau dari aspek sosial, kampung-kota dimaknai sebagai bentuk kemasyarakatan di tempat tertentu dengan susunan heterogen (Silas, 1983 dalam Widjadja, 2013) ditandai oleh ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat (Herbasuki, 1984 dalam Widjadja, 2013) dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah (Yudohusodo, 1991 dalam Widjadja, 2013). Pada gilirannya, terminologi kumuh, liar, dan miskin
dilekatkan pada eksistensi kampung-kota dalam konstelasinya dengan agenda pembangunan perkotaan. Hal tersebut berimplikasi pada problematik dalam penataan ruang di perkotaan. Kampung merepresentasikan sesuatu yang kurang relevan atau bahkan sebagai gangguan terhadap tren dan proses kemajuan kota-kota di dunia.
Di samping itu, urbanisasi yang cepat ( rapid urbanization )—menghasilkan proses menjadi kota yang beragam juga berimplikasi pada bertumbuhnya ekonomi informal. Jika kampung-kota mengejawantahkan bentuk alternatif permukiman di perkotaan yang mana aspek spasial, sosial dan budaya menjadi kentara, ekonomi informal merupakan alternatif wadah bagi aktifitas ekonomi warga kota. Merujuk Hart (1985) terminologi ekonomi informal populer pertama kali pada tahun 1970-an, sebagai aktifitas ekonomi di luar aturan atau lembaga resmi. Sama halnya dengan Hart, Castells dan Portes (1989: 12) dalam Bromley dan Wilson (2018: 4) menjelaskan bahwa definisi ekonomi informal yang banyak dikutip menekankan pada ketiadaan aturan atau lembaga resmi yang mengatur dalam ekonomi informal. Ekonomi informal menurut Hart (1985):
Muncul pada awalnya sebagai tanggapan terhadap menjamurnya wirausaha dan pekerja lepas di kota-kota Dunia Ketiga; tetapi kemudian ungkapan itu digunakan dengan mengacu pada masyarakat seperti Inggris, di mana ia bersaing dengan kata sifat lain yang menggambarkan deindustrialisasi—ekonomi “tersembunyi” “bawah tanah”, “hitam”, dan seterusnya. (h. 54).

## Lebih jauh, Hart (1985) menjelaskan bahwa:
Dualisme formal/informal dapat memiliki setidaknya tiga konstruksi. Pertama, informal mungkin merupakan isi variabel dari bentuk; dengan demikian para penjaja rokok di jalanan… melengkapi rantai yang menghubungkan perusahaan-perusahaan besar asing dengan konsumen. Kedua, dapat berupa negasi terhadap institusi formal, apakah penggelapan pajak… atau peredaran narkoba. Ketiga, mungkin sisa dari apa yang formal… tidak tergantung padanya, tidak didasarkan padanya…: sebagian besar Perdesaan Dunia Ketiga begitu asing dengan ekonomi buatan negara yang berbasis perkotaan sehingga akan tidak masuk akal untuk menyarankan hubungan dialektis antara keduanya. (h. 57-58).
Charmes (2012) membagi ekonomi informal dalam dua aras, yaitu sektor informal (unit ekonomi/perusahaan) dan pekerjaan informal (orang/pekerjaan).
Berdasarkan table 1, kita mengetahui bahwa dalam sektor informal, mungkin memiliki dua jenis pekerjaan, yaitu informal (1) dan formal (2). Pekerjaan informal, mungkin berada dalam dua sektor, yaitu informal (1) dan formal (3). Ekonomi informal itu sendiri, mencakup tiga bentuk, yaitu pekerjaan informal di sektor informal (1), pekerjaan informal di sektor formal (3), dan pekerjaan formal di sektor informal (2).
Sektor informal adalah komponen dari ekonomi informal, dan definisi inilah yang telah diadopsi dan diterapkan…: employment dalam ekonomian informal terdiri dari semua orang (apapun status pekerjaan mereka) yang bekerja di perusahaan informal, ditambah semua orang yang bekerja secara informal di sektor ekonomi lainnya (Charmes, 2012: 108).
Terminologi informal dalam ekonomi memang multitafsir dan memiliki keragaman bentuk. Sebagaimana dirangkum oleh rameramejakarta.org beberapa istilah yang sering digunakan seputar informalitas adalah usaha informal, pekerjaan informal, kegiatan formal, informalitas online, dan extra-formal. Informalitas online dan extra-formal merupakan dua istilah yang menarik untuk ditelusuri. Extra-formal berarti bahwa ekonomi informal sejatinya—sebagaimana konstruksi Hart (1985)— adalah negasi dari sesuatu yang formal—seluruh aktifitas  yang  terjadi  di  luar  konteks  formal. Informalitas online menjadi pilihan di era digital saat ini—merujuk pada pelaku atau kegiatan ekonomi yang memanfaatkan platform digital— seperti toko online, influencer, dan konten kreator ( rameramejakarta.org ).
Dalam konteks Indonesia, ekonomi informal dan kampung-kota merupakan isu lokalitas yang relevan untuk dikaji. Global city mengarahkan kita pada praktik informalisasi ekonomi global di tempat tertentu. SC mengarahkan kita pada eksistensi kampung-kota dalam masifnya digitalisasi. Kedua isu itu, pada akhirnya mengantarkan kita pada isu tentang klaim hak atas kota. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ekonomi informal merupakan alternatif aktifitas ekonomi, sedangkan kampung merupakan alternatif permukiman yang memiliki corak dan proses yang khas. Dalam kedua aras itu, produksi ruang beserta kontestasi dan kemungkinan negosiasinya hadir sebagai bentuk klaim hak atas kota. Merujuk Sassen (1996: 206) kota memang muncul sebagai lokasi untuk klaim baru: oleh modal global yang menggunakan kota sebagai organisasi komoditas, tetapi juga oleh sektor-sektor penduduk perkotaan yang kurang beruntung. Denasionalisasi ruang kota dan pembentukan klaim baru yang berpusat pada aktor transnasional dan melibatkan kontestasi, menimbulkan pertanyaan—kota siapa itu? (Sassen, 1996: 206).
Castells (1991) melihat terjadinya kontestasi antara apa yang disebutnya sebagai place dan space of flows . Space of flows merupakan ruang yang cenderung abstrak yang merupakan implikasi dari arus informasi (Castells, 1991). Space of flows dapat benar-benar internal ke logika abstrak dari komputer dan arsitektur telekomunikasi— dapat dibentuk, diprogram dan diprogram ulang sesuai dengan logika organisasi yang memerintah serta logika pengirim dan penerima sinyal dan simbol yang melewati space of flows (Castells, 1991: 14). Kami bergerak dari ruang historis yang dibangun secara material ke ruang yang didekonstruksi secara teknologi berdasarkan kemampuan untuk terus memprogram ulang
Tabel 1. Komponen sektor informal dan pekerjaan informal
Informal Orang/Pekerjaan Informal Formal Unit Ekonomi/Perusahaan Sektor Informal (1) (2) Sektor Formal (3) (4)
Sumber: Charmes (2012: 107).
sesuai dengan kepentingan elemen interaktif yang berbeda dalam proses arus (Castells, 1991: 14).
Castells (1990) menjelaskan bahwa space dan place of flows sebagai bentuk ruang industri baru, memiliki konsekuensinya—hilangnya rasa tempat. Apa yang menghilang—dan ini lebih serius—adalah makna khusus dari tempat mana pun (Castells, 1990: 17). Untungnya, masyarakat tidak hanya terdiri dari perusahaan dan pabrik elektronik—masyarakat, kota, dan wilayah terdiri dari orang-orang—semakin berorientasi pada tempat dan terhubung dengan komunitas mereka. Pada titik inilah Castells (1991) memiliki optimisme bahwa komunitas mampu mengontrol space of flows. Bagaimanapun, kita hidup dalam ekonomi dunia, tetapi pada saat yang sama dalam masyarakat komunal (Castells, 1991: 18).
Kita tidak melihat ekonomi informal dan kampung sebatas sebagai konsekuensi dari narasi global, tetapi merupakan ruang independen— narasi akar rumput yang mengedepankan analisis terhadap masalah dan potensi lokal mencakup elemen sosial-budaya. Narasi itu bertujuan merevitalisasi ekonomi kampung sebagai dua elemen penting aspek lokal dalam diskursus transformasi dan dinamika global. SC dalam hal ini dilihat perannya dalam mencapai upaya revitalisasi ekonomi kampung tersebut. Namun, untuk terlebih dahulu memahami bagaimana terbentuknya narasi akar rumput, kita perlu mengurai bagaimana produksi, kontestasi, dan bahkan negosiasi ruang yang terjadi pada konteks lokal.

## Produksi Ruang Perkotaan
Pembangunan perkotaan termasuk agenda SC memiliki beragam aktor, seperti negara, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, setidaknya tiga aktor dominan dapat diidentifikasi yaitu Pemerintah Kota, Private Sector, dan Komunitas/Masyarakat Lokal. Indonesia, sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki beragam potensi dan masalah serta elemen sosial-budaya sebagai konteks lokal yang unik satu dengan lainnya. Untuk itulah SC perlu diimplementasikan secara kontekstual. Ekonomi informal dan kampung pada gilirannya menjadi
arena bagi produksi ruang di tingkat lokal tersebut. Berbagai bentuk kontradiksi dan kontestasi terjadi dalam proses produksi ruang tersebut. Namun, tidak mengesampingkan terjadinya negosiasi yang menyertainya. SC sebagai infus kebijakan Pemerintah Kota dan eksistensi dan kondisi masyarakat sebagai aspek lokal akan dilihat perannya dalam konteks produksi ruang dan revitalisasi ekonomi kampung.
Merujuk Lefebvre (1991) ruang adalah produk sosial dengan berbagai pihak atau aktor dengan kepentingannya masing-masing berupaya mendominasi pemanfaatan atas ruang dan memproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan dominasi tersebut. Dalam The Production of Space , Lefebvre (1991) menyebut bahwa ruang adalah konstruksi sosial yang kompleks berdasarkan nilai dan produksi sosial atas makna yang mempengaruhi praktik ruang dan persepsi atas ruang. Ruang dibentuk oleh tindakan sosial, baik secara individual maupun secara kolektif—memberi makna bagaimana suatu ruang spasial dikonsepsikan oleh mereka yang mengisi dan menghidupkan ruang tersebut (Tamariska dan Ekomadyo, 2017: 3). Lefebvre berpendapat bahwa produksi sosial atas ruang kota adalah dasar bagi reproduksi masyarakat diantaranya disebabkan oleh kapitalisme (Nurhayati, 2015: 32).
Penjelasan produksi ruang Lefebvre (1991) merupakan penjelasan dialektis atas triadik konseptual yaitu praktik spasial ( spatial practices ), representasi ruang ( representation of space ), dan ruang representasi ( representational space ).  Praktik spasial berkenaan dengan sistem sosial yang berisikan praktik-praktik dan keterlibatan masyarakat serta keterikatan mereka terhadap suatu ruang. Dalam pengertian itu, Lefebvre (1991) menyebut bahwa praktik spasial semacam ini sebagai ruang yang hidup ( lived space ). Representasi ruang lebih bersifat abstrak—bagaimana ruang dikonsepsikan atas ekspresi dan mental beragam aktor (teknokrat, ilmuwan, perencana tata ruang, warga kota, dan lain sebagainya). Oleh sebab itu, Lefebvre (1991) menyebutnya sebagai ruang yang dikonsepsikan ( conceived space ). Ruang representasi adalah ruang yang lebih simbolis yang berkelindan
dengan dua proses sebelumnya—sebab-akibat dari hubungan dialektis antara praktik spasial dan representasi ruang. Dalam konteks itu, ruang adalah persepsi individu, kelompok, atau suatu masyarakat—ruang yang dipersepsikan ( perceived space ) (Lefebvre, 1991). Sederhananya, merujuk Riadi (2018):
Praktik spasial berhubungan dengan aktivitas materil manusia dalam suatu ruang; Representasi ruang berhubungan soal mental atau konsepsi para pengambil kebijakan dalam memandang sebuah ruang; Ruang representasi, terkait soal ruang sosial yang merekam beragam (secara simbolis) aktivitas materil dan mental dalam suatu ruang yang saling berinteraksi secara dinamis. (h. 32).
Disinilah perkotaan menjadi ruang yang dapat menciptakan kontradiksi dalam fungsi dengan realitas yang dialami masyarakat kota (Nurhayati, 2015: 33). Kontradiksi ini sebagaimana dijelaskan oleh Levebvre (1991) adalah kontradiksi antara domination dengan appropriation , perceived space dan conceived space , representational space dengan representation of space dan fixed capital dengan variabel capital . Nurhayati (2015) menjabarkan:
Kontradiksi antara domination dengan appropriation… yaitu ketika terjadinya konflik- konflik terhadap penguasaan lahan. Kontradiksi perceived space dengan conceived space terjadi ketika ruang perkotaan sebagai suatu realitas yang menjadi domain para perencana kota telah menyebabkan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian antara pembangunan dengan perencanaan kota. Kontradiksi antara represantational space dengan representation of space … pelaku ruang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perencana ruang sehingga harus tersingkirkan dari lingkungannya. Sedangkan kontradiksi antara fixed capital dengan variabel capital terjadi ketika ruang perkotaan diprediksi untuk menjadi generator atau pelestari nilai-nilai surplus capital … mengalami benturan—Misalnya benturan ini terjadi ketika tidak berimbangnya upah yang diterima dari suatu pabrik industri sehingga menyebabkan rumah-rumah pemukiman kumuh yang ditempati para pekerja terutama di negara berkembang. (h. 84).
Beberapa konsep teoritik sebagaimana dijelaskan sebelumnya akan dipakai dalam keseluruhan alur berpikir pada gambar 10.
Revitalisasi ekonomi kampung menjadi alternatif gagasan yang ditawarkan dari implementasi SC. Hal itu terutama didasarkan pada pemahaman atas globalisasi ekonomi yang terjadi. Analisis produksi ruang dalam konteks ini berupaya mengurai bagaimana produksi, kontestasi, dan negosiasi di tingkat kampung sebagai narasi akar rumput untuk menjadi sudut pandang berbeda serta peluang infus kebijakan SC yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat setempat.

## METODE
Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam memahami fenomena dan gejala transformasi dan dinamika global. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus untuk menginvestigasi realitas empirik secara mendalam pada kasus tertentu. Penelitian ini berupaya mengelaborasi mengapa dan bagaimana implikasi dari tren dan proses global bagi konteks lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan eksplanasi tentang apa yang dialami oleh konteks lokal dan bagaimana hal itu dialaminya sehingga diperlukan sebuah gagasan alternatif yang lebih relevan dengan konteks global.
Penentuan informan dilakukan dalam dua cara yaitu purposive sampling dan snowball sampling . Purposive sampling dilakukan dengan melekatkan karakteristik khusus informan dalam penelitian ini, yaitu aktor-aktor terkait dalam fenomena yang hendak dikaji seperti Pemerintah Kota dan warga Kampung. Kemudian snowball sampiling dilakukan dalam upaya untuk menggali data lebih dalam secara terus-menerus dari satu informan ke informan lain, dan dari satu tema ke tema lain sampai data mengalami titik jenuh— tidak lagi ditemukan variasi data dan dianggap telah menjawab pertanyaan penelitian. Namun demikian, penelitian ini membatasi waktunya yakni dilakukan bulan Agustus dan November 2021. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang biasa dipakai dalam pendekatan kualitatif yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terpumpun.

## TEMUAN DAN DISKUSI

## Memahami Lokalitas dalam Tren dan
Proses Global dan Smart City Dalam analisis global city, tempat ( place ) menjadi bagian penting dalam globalisasi ekonomi. Ekonomi maju yang merefleksikan industri modern saat ini memerlukan sebuah lokalitas dalam aktifitasnya. Sebuah tempat pada gilirannya tampil sebagai entitas yang menyediakan tenaga kerja murah bagi kapitalisme global. Tempat adalah rasionalisasi keterjangkauan lokasi dalam ekonomi lintas negara. Kemudian, sebagai respon atas produksi ruang yang terjadi, melahirkan ekonomi informal sebagai penyesuaian yang menyokong ekonomi global. Berdasarkan penjelasan tersebut, kota sebagai sebuah tempat ( place ) merupakan ruang bagi perluasan produksi ekonomi global. Dengan kata lain, narasi yang terbentuk atas produksi ruang pada tempat ( place ) dan produksi ( production ) adalah narasi global yang tunggal.
Begitupun dalam tren smart city (SC), narasi yang terbentuk adalah narasi global dan tunggal atas digitalisasi. Teknologi determinan merupakan refleksi  dari  implementasi  kebijakan  SC.  Hal itu terutama menyasar pada aspek tata kelola pemerintah yang cerdas—adalah tata kelola yang memanfaatkan teknologi digital. Bagi sebagian negara dengan kondisi ekonomi dan teknologi yang advance, mengikutsertakan dirinya dalam narasi tunggal itu sangatlah relevan. Namun, bagi sebagian negara yang lain hal itu nampaknya perlu diterjemahkan ulang.
Pembahasan ini tidak menampilkan aspek lokal sebagai aktor atau kondisi kurang beruntung yang kurang relevan dalam sudut pandang narasi global. Eksistensi kampung dan ekonomi informal dalam studi kasus ini justru dipandang sebagai potensi untuk membentuk narasi akar rumput. Sebuah narasi mengenai pemahaman dan gagasan yang lebih kontekstual untuk merumuskan kebijakan tertentu. Argumentasi tersebut dibangun atas dasar keunikan dalam tren dan proses global yang terjadi dalam konteks lokal yang ditampilkan oleh Kota Malang, Indonesia sebagai studi kasus dalam artikel ini.
Salah satu implikasi penting urbanisasi ialah terbentuknya kampung-kota. Di satu sisi, kampung-kota ( urban-village ) dikatakan sebagai manifestasi urbanisasi yang belum usai. Di sisi lain, kampung-kota merupakan kekhasan berlangsungnya urbanisasi di suatu tempat. McGee (1989; 1991) memberikan diskursus— bahwasanya yang terjadi di Asia Tenggara bukanlah urbanisasi, melainkan kotadesasi . Setiawan (2010) menyebut istilah kampungisasi untuk merepresentasikan urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya kampung-kota dapat dimaknai sebagai elemen proses dan nilai sosial diyakini khas kehidupan rural ( village ) yang bertahan di wilayah perkotaan ( urban ) (Franklin & Tait, 2002: 268).
Namun, dalam konteks Indonesia, kampung berpotensi menjadi kurang relevan dengan transformasi dan dinamika kota-kota di dunia. Hal itu misalnya banyak kita dapati dalam fakta penggusuran dan resistensi warga kampung atas kebijakan yang memarjinalkan (IDEAS, 2017). Narasi global sebagai narasi tunggal memiliki pemaknaan dan proses yang homogen. Kapitalisme global sebagaimana dijelaskan dalam konsep global city, dan digitalisasi sebagai kecenderungan implementasi SC menjadi ukuran dan proses yang berlaku universal. Padahal, praktik sosial-budaya dan ekonomi masyarakat mungkin menampilkan sesuatu yang sangat khusus dan unik. Karakteristik itu, justru menjadi potensi pada masing-masing kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan bukanlah menghapus atau menyeragamkan setiap lokalitas ke dalam kebijakan yang merefleksikan konsepsi tunggal oleh Pemerintah.
Dinamika kota yang merespon kemajuan teknologi informasi, berujung pada transformasi kota yang global dan smart . Namun, konsepsi mengenai kota yang disebut global dan smart sebenarnya berlangsung dalam proses yang kompleks dan tidak homogen. Pertumbuhan dan eksistensi kampung di perkotaan dapat memberikan pemahaman alternatif terhadap dua konsepsi tersebut. Kampung menampilkan praktik-praktiknya yang khas dalam merespon tren transformasi dan dinamika kota. Dalam hal ini, termasuk praktik-praktik yang berhubungan
dengan kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan dengan bentuk ekonomi global. Sebagaimana kita pahami, ekonomi global—kapitalisme, menunjukkan signifikansinya baik dalam tren global city maupun smart city .
Ekonomi informal dan kampung-kota merupakan wujud tidak beraturan tetapi khas sebagai cara adaptasi masyarakat. Sama halnya kampung-kota, ekonomi informal juga identik dengan masyarakat kelas menengah dan bawah. Warga Kota yang menghuni kampung-kota dan bekerja  pada  aktifitas  ekonomi  informal,  pada dasarnya memiliki bahaya eksternal yang dapat mengguncang mereka—agenda pembangunan yang memarjinalkan.
Padahal, baik kampung-kota maupun ekonomi informal memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Budianta (2018) meyakini untuk membalik stereotip, bahwa kampung-kota bukanlah permasalahan di perkotaan melainkan solusi bagi masalah perkotaan. Merujuk Budiprabowo (2018: 52) dalam Budianta (2018: 8) yang perlu dikuatkan
adalah ekonomi kampung, karena masa depan ketahanan ekonomi terletak pada ketahanan masyarakat dalam komunitas-komunitas kecil yang saling menghidupi.
Berkelindan dengan itu, ekonomi kampung perlu dikembangkan mengingat peranannya sebagai variasi wadah ekonomi alternatif untuk masyarakat lokal. Oleh sebab itu, konsep global city dan smart city harus dipahami sebagai sarana dan peluang bagi revitalisasi ekonomi kampung. Hal itu merupakan sudut pandang dan narasi akar rumput yang bersifat lebih kontekstual. Berkenaan dengan narasi tersebut, temuan empiris di Kota Malang dalam riset ini, mencoba mendiskusikan potensi kampung tematik dan ekonomi informal (sebagai place dan production ) yang dapat berkontribusi bagi keberhasilan agenda SC di Kota Malang. Riset ini memahami bahwa revitalisasi ekonomi kampung merupakan proses alternatif di tingkat lokal yang relevan bagi agenda pembangunan di tingkat kota, serta relevan dengan dinamika kota-kota di dunia . Diskursus itu pada akhirnya merefleksikan kembali konteks produksi ruang di tingkat lokal dalam transformasi dan dinamika perkotaan yang terjadi.
Sumber: Penulis. Gambar 1. Destinasi Wisata Kota Malang

## Kampung Tematik dan Ekonomi Informal Kota Malang
Pemerintah Kota Malang melalui Disporapar menyadari bahwa kampung merupakan potensi dan daya tarik yang dapat dikembangkan. Melalui pengembangan pariwisata kampung tematik, Pemerintah Kota meyakini hal itu memberikan manfaat sosial dan keuntungan ekonomi bagi warga. Eksistensi kampung tematik pada gilirannya menjadi alternatif destinasi wisata bagi wisatawan. Wisata kampung tematik melengkapi destinasi-destinasi wisata lain yang ada di Kota Malang. Sebagaimana kita ketahui destinasi wisata Kota Malang memiliki karakteristik berbeda dalam konteks Malang Raya. Pemerintah dan masyarakat menyadari dalam sektor pariwisata, wisata kampung dan kuliner merupakan kekuatan Kota Malang. Pengembangan kampung tematik bertujuan menjadikan Kota Malang sebagai salah satu destinasi wisata utama selain Kota Batu dan Kabupaten Malang. Itu menjadi penting untuk menghindari kondisi dimana Kota Malang sekadar menjadi kota transit bagi wisatawan.
Keberadaan kampung-kampung di Kota Malang merupakan potensi dan daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan karena menawarkan pengalaman tentang suatu budaya tertentu. Faktor budaya meliputi kekhasan nilai dan norma serta produk yang memikat wisatawan untuk, bukan hanya berkunjung tetapi juga belajar. Berdasarkan riset didapat data bahwa daya tarik wisata di Indonesia meliputi alam (35%), budaya (60%), dan man made/ buatan (5%) (Djanan dan Marjanto, 2018 dalam Budianta, 2018: 85). Data itu  menunjukkan  wisata  kampung  signifikan dan relevan ketika melihat bahwa wisata kota mungkin didominasi oleh wisata buatan. Gambar 1 menunjukkan wisata Kota Malang (tanpa memasukkan 21 kampung tematik) merupakan wisata buatan.
Pada dasarnya, agenda pembangunan perkotaan di Kota Malang telah berupaya menciptakan narasi akar rumput. Hal itu misalnya ketika beberapa peraturan menyorot eksistensi kampung dan ekonomi informal sebagai elemen penting sebuah kebijakan. Pemerintah Kota Malang dalam hal ini menyadari bahwa kedua entitas tadi sebagai potensi yang dapat
dikembangkan serta karakteristik yang tidak dapat dilepaskan. Eksistensi kampung di Kota Malang mendapatkan perhatian khusus dalam agenda pembangunan perkotaan—memunculkan wacana tentang “Kampung Tematik”. Sementara ekonomi informal di Kota Malang, sebagaimana telah menjadi perhatian nasional—juga mendapatkan sorotan khusus dalam penataan ruang kota di Kota Malang. Sebagai contoh, pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan revitalisasi pasar tradisional di Kota Malang menjadi wacana yang cukup dominan dalam agenda pembangunan Kota Malang.
Kota Malang memiliki banyak kampung tematik yang sedang dikembangkan. Terminologi tematik mengacu pada karakteristik yang dimiliki masing-masing kampung tersebut. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Malang berupaya mengangkat aspek lokal dengan segala potensi yang dimilikinya. Agenda pembangunan kampung merupakan agenda pembangunan yang kontekstual. Berkaitan dengan eksistensi kampung, setidaknya terdapat 21 kampung tematik di Kota Malang.
Kota Malang setidaknya memiliki 4 kategori atau tema yang menjadi ciri khas setiap kampung yaitu: Sejarah dan Edukasi (Kampung Heritage Kajoetangan, Kampung Wayang Samaan, Kampung 1000 Topeng, Kampung Keramat, Kampung Budaya Polowidjen, Kampung Relijius Gribig, Kuburan Londo); Kuliner dan Sentra UMKM (Kampung Sanan Sentra Keripik Tempe, Kampung Payung, Kampung Keramik Dinoyo, Kampung Gerabah, Kampung Nila Slilir); Lingkungan Berkelanjutan (Kampung Glintung Go Green, Kampung Glintung Water Street, Kampung Rolak Indah, Kampung Terapi Hijau); dan Instagramable (Kampung Warna- Warni, Kampung Biru Arema, Kampung Tridi, Kampung Putih, Kampung Kelir, Kampung Lampion Wangi, Kampung Bamboo Mewek Park) .
Pewacanaan kampung tematik di Kota Malang pada dasarnya adalah pewacanaan tentang kampung wisata. Itu menjadi strategis mengingat keterhubungan Kota Malang dengan keseluruhan Malang Raya meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Dalam
keterhubungan itu, tentunya Kota Malang menyadari potensi yang dimilikinya terkait wisata, mungkin berbeda dengan daerah lain. Wisata kampung menjadi relevan ketika Kota Batu dan Kabupaten Malang telah menawarkan potensi wisata alam. Berkaitan dengan pariwisata Kota Malang, kampung tematik memang menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi (sebelum pandemi covid-19).
Sebagai contoh pada tahun 2019, kampung tematik Kota Malang juga menjadi opsi bagi para wisatawan mancanegara maupun nusantara. Hal itu terutama berlaku bagi beberapa kampung seperti Kampung Warna-Warni misalnya dengan jumlah kunjungan (baik wisatawan nusantara maupun mancanegara) belasan ribu di setiap bulannya. Pada tahun 2021, terlihat bahwa kampung-kampung tematik Kota Malang sama
Sumber: Penulis. Gambar 2. Kampung Tematik Kota Malang
sekali tidak mendapatkan pengunjung yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi covid-19. Namun, destinasi wisata yang dikelola oleh private sector tetap memiliki jumlah pengunjung yang tidak sedikit di setiap bulannya (data sampai pada bulan Mei 2021). Beberapa destinasi wisata itu di antaranya adalah Trans Studio Mini dan Hawai Water Park. Beberapa wisata lain yang juga cukup mendapatkan kunjungan adalah wisata yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi informal seperti wisata belanja Tugu, wisata belanja Velodrome, dan Malang Night Market.
Eksistensi 21 Kampung Tematik di Kota Malang menampilkan kondisi yang berbeda satu sama lain. Dari sisi karakteristik potensi yang diangkat, kita telah mengetahui 21 Kampung menampilkan 4 tema besar di mana pada tiap tema juga memiliki keunikannya masing-masing. Lebih jauh, kondisi berbeda juga ditampilkan dari kondisi pengembangan dan kepopulerannya (misalnya dibuktikan dengan data Disporapar Kota Malang). Artinya, bagi beberapa Kampung memiliki jumlah kunjungan dan pengelolaan yang memuaskan, sementara yang lain tidak bisa mengimbangi atau tertinggal. Sebagai contoh, akan ditunjukkan kondisi yang sedikit berbeda dari dua kampung di setiap tema.
Kampung Warna-Warni menjadi yang paling populer di kalangan wisatawan. Kampung Warna-Warni bahkan mewakili kampung- kampung tematik lain sebagai icon Kota Malang. Simbol-simbol Kampung Warna Warni bahkan dapat dengan mudah ditemukan karena mengisi ruang-ruang yang diwacanakan oleh Pemerintah Kota maupun private sektor. Sebagai wisata yang  menjual  swafoto  atau  selfie,  Kampung Warna Warni banyak digemari oleh wisatawan. Keberadaan media sosial seperti instagram, menjadikan wisata swafoto tersebut relevan dengan kondisi saat ini. Eksistensi Kampung Warna Warni semakin kokoh dengan sendirinya ketika para pengunjung membagikan dan mengunggah hasil kunjungannya ke media sosial. Kondisi Kampung Warna Warni yang demikian sangat kontras dengan Kampung Kelir. Kedua kampung sebenarnya mengusung tema yang sama yaitu estetisasi dan peremajaan fisik atau bentuk kampung yang padat dan semrawut. Namun, agaknya eksistensi Kampung Kelir tidak begitu menonjol baik di kalangan pemerintah maupun publik.
Kampung Heritage Kayutangan mendapatkan banyak sorotan publik dan perhatian dari Pemerintah Kota. Keberadannya yang dekat dengan kantor Disporapar, menjadi salah
Sumber: Penulis. Gambar 3. Tema Instagramable : Kampung Warna- Warni (aAtas) dan Kampung Kelir (bBawah).
Ket.: A) Kampung Heritage Kayutangan dan B) Kampung Wayang . Sumber: Penulis.
Gambar 4. Tema Sejarah dan Edukasi
satu penyebab populernya kampung tersebut. Kampung ini menjadikan edukasi sejarah warisan kolonial pada bangunan-bangunan fisik di kampung tersebut. Mereka menjadikan warisan sejarah tersebut sebagai media untuk swafoto para pengunjung. Kampung ini cukup aktif dalam berkegiatan, baik kunjungan rutin wisatawan maupun event-event yang digelar oleh Pemerintah Kota. Untuk mengetahui berbagai kegiatan di Kampung Kayutangan, pengelola yang merupakan warga sekitar menjadikan instagram sebagai media komunikasi. Sementara Kampung Wayang menampilkan kondisi berbeda dengan Kampung Heritage Kayutangan. Dari sisi pengelolaan maupun kepopuleran, Kampung Wayang tertinggal meskipun keduanya mengangkat tema yang sama dalam pengembangan kampung yakni sejarah dan edukasi. Terkait itu, Kampung Wayang mengembangkan edukasi tentang wayang dan batik.
Kampung Sanan telah berkembang menjadi industri tempe di Malang sejak tahun 1985. Mayoritas warga kampung menjadikan usaha tempe sebagai mata pencaharian mereka. Di kampung ini, dapat menemukan pabrik-pabrik pengolahan tempe sedangkan di sepanjang jalan terdapat kios atau toko oleh-oleh olahan tempe. Kampung Sanan bukan populer sebagai penghasil keripik tempe saja, melainkan juga berbagai olahan lain dari tempe. Lingkungan di sekitar Kampung ini cukup strategis dan ramai. Eksistensi industri tempe Sanan berkontribusi bagi pengembangan industri Kota Malang dan peningkatan kesejahteraan warga. Jumlah dan jangkauan produksi olahan tempe kampung ini merupakan potensi lokal yang sering mendapatkan perhatian Pemerintah Kota. Kondisi kontras ditampilkan oleh kampung lain dalam tema kuliner dan sentra UMKM—Kampung Payung. Padahal kampung ini cukup unik dengan mengangkat budaya yaitu payung khas Jawa Timur. Kampung Payung merupakan kampung yang warganya adalah pembuat payung khas Jawa Timur. Produksi payung kampung ini cukup banyak diminati oleh masyarakat dan juga pemerintah, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan Kampung Sanan.
Sumber: Penulis (atas) dan photomalang.com (bawah). Gambar 6. Tema lingkungan berkelanjutan: Glintung Go Green (atas) dan Rolak Indah (bawah).
Glintung Go Green merupakan tema Kampung Glintung. Awalnya, kampung ini terkenal kumuh dan rentan banjir. Rumah- rumah warga banyak tergenang air ketika musim penghujan tiba. Namun, berkat gagasan salah satu akademisi yang juga merupakan pegiat lingkungan di kampung itu, kini kesan kumuh tersebut hilang. Pemberdayaan warga kampung digalakkan untuk melakukan penghijauan pekarangan rumah dan lingkungan. Salah satu program inovatif di kampung ini adalah gerakan
Sumber: Penulis.
Gambar 5. Tema kuliner dan sentra UMKM: Kampung Industri Tempe (atas) dan Kampung Payung (bawah).
menabung air—menyalurkan air hujan ke dalam tanah melalui lubang biopori atau sumur resapan. Sementara Rolak Indah lebih merupakan sebagai taman ketimbang kampung. Awalnya, merupakan sebuah dam di sungai yang terkenal kumuh sebagai tempat urukan pasir dan saluran irigasi. Inisiatif warga sekitar merevitalisasinya menjadi sebuah taman yang indah. Rolak Indah lebih mempercantik kawasan untuk swafoto dan wisata lingkungan seperti perahu karet, arung jeram, dan playground . Penginapan dan warung warga banyak ditemukan di taman wisata ini.
Kampung tematik menunjukkan karakteristiknya yang khas. Kita juga dapat mencermati aktor dibalik pengembangan kampung tersebut. Setidaknya, terdapat masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta dalam agenda pengembangan kampung tersebut. Beberapa aktor mungkin dominan di salah satu kampung. Hal itu juga merupakan refleksi atas berbagai kepentingan dan proses memproduksi ruang pada konteks lokal (kampung) yang bertaut dengan konteks yang lebih besar—Kota Malang. Dengan kata lain, agenda pengembangunan kampung tidak
bisa dilepaskan dari agenda kebijakan tertentu di tingkat Pemerintah Kota serta kepentingan lain yang menentukan kontribusi private sector.
Akses menuju kampung tematik di Kota Malang mudah diakses karena disokong oleh geografis dan transportasi perkotaan yang relatif terjangkau. Sebagaimana ditampilkan dalam gambar 7, keberadaan kampung tematik yang tersebar di Kota Malang dapat dijangkau dengan beberapa moda transportasi darat. Lokasi kampung tematik tersebut berada pada jalan-jalan utama maupun jalan-jalan sekunder. Beberapa kampung tematik berada pada pusat-pusat Pemerintahan Kota Malang, kawasan industri, maupun pusat kegiatan lain. Meskipun demikian, tidak semua kampung tematik menjadi populer di kalangan Pemerintah dan publik. Beberapa kampung bahkan menunjukkan kondisi yang sangat kontras. Itu merupakan tantangan dalam mengintegrasikan keseluruhan kampung tematik sebagai potensi dan daya tarik yang ada di Kota Malang. Bagaimanapun, itu menjadi signifikan mengingat eksistensi dan karakteristik Kota Malang dalam konteks Malang Raya.
Sumber: Penulis. Gambar 7. Akses Kampung Tematik Kota Malang
Berkaitan dengan ekonomi informal, artikel ini melihat bahwa ekonomi informal secara umum menyokong perekonomian Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melakukan revitalisasi pasar tradisional seperti Pasar Madyopuro, Pasar Lesanpuro, Pasar Kota Lama, Pasar Bunulrejo, Pasar Kasin, dan Pasar Mergan. Pemerintah Kota Malang juga menata PKL di beberapa titik seperti Jalan Trunojoyo, Jalan Semeru, dan Jalan Soekarno Hatta. Berkelindan dengan upaya revitalisasi Pasar Tradisional dan penataan PKL, Pemerintah Kota Malang juga menyediakan atau memfasilitasi wadah dalam bentuk wisata belanja alternatif seperti Malang Night Market, Wisata Belanja Tugu, dan Pasar Minggu Velodrome.
Namun dermikian, artikel ini memfokuskan temuan dan diskusinya pada ekonomi informal yang berada di kampung tematik di Kota Malang. Secara khusus, Pemerintah menyadari potensi lokal Kota Malang yakni kampung tematik dan ekonomi informal yang kemudian direpresentasikan oleh pengembangan ekonomi kampung. Sebagai contoh, Kampung Keramik, Kampung Payung, Kampung Gerabah, dan
Kampung Industri Tempe yang fokus pada tema pengembangan sentra kuliner dan UMKM. Pengembangan kampung tematik secara umum juga memberikan dampak positif bagi ekonomi warga kampung tersebut yang menjadikan kampung sebagai ruang ekonomi mereka. Hal itu misalnya sebagaimana yang terjadi pada Kampung Warna-Warni Jodipan dan Kampung Heritage  Kayutangan.  Ruang  aktifitas  sosial ekonomi di Kampung Tematik dengan demikian memberikan manfaat sosial dan keuntungan ekonomi bukan hanya bagi warga kampung tersebut, tetapi juga warga di sekitarnya.
Sebagai benang merah dalam konteks potensi lokal Kota Malang, revitalisasi ekonomi kampung relevan dalam agenda pembangunan perkotaan. Namun, diskursus kampung tematik dan ekonomi informal Kota Malang perlu dilihat dalam konteks produksi ruang. Beberapa kampung merepresentasikan aktifitas sosial ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi karakteristik internalnya. Beberapa kampung yang lain, membuka ruang bagi aktifitas ekonomi di sekitarnya. Apapun bentuknya, tema-tema dalam
Sumber: Penulis.
Gambar 8. PKL di sekitar Kampung Warna-Warni Jodipan (atas) dan Toko Souvenir di Kampung Keramik Dinoyo (bawah).
Sumber: Penulis
Gambar 9. Pengrajin Payung Kampung Payung (atas) dan Pengrajin Lampion Kampung Lampion
Wangi (bawah).
wacana kampung dapat dilihat sebagai produksi ruang dalam rangka mendapatkan manfaat sosial dan keuntungan ekonomi bagi komunitas lokal. Revitalisasi terhadap proses itu merupakan upaya alternatif dalam dinamika dan transformasi kota saat ini.

## Ekonomi Kampung: Produksi,
Kontestasi, dan Negosiasi Ruang Perkotaan
Dalam konteks kampung tematik, praktik spasial secara umum terjadi dalam bentuk aktifitas  produksi  dan  relasi  nyata.  Namun, masing-masing kampung menampilkan bentuk aktifitas produksi dan relasi nyata secara berbeda-beda satu sama lain. Sebagai contoh, Kampung Keramik, Kampung Industri Tempe, dan  Kampung  Gerabah  menampilkan  aktifitas produksi yang secara meteri menunjukkan keterikatan warga terhadap industri keramik, tempe, dan gerabah. Contoh lain misalnya Kampung Heritage Kadjoetangan, Kampung Payung, Kampung Wayang, dan Kampung Glintung Go Green menampilkan praktik sosial dalam  bentuk  aktifitas  produksi  secara  materi yang bersinggungan dengan edukasi-edukasi tertentu. Edukasi itu menunjukkan keterikatan aktifitas  produksi  dengan  kepedulian  warga terhadap sejarah kampung (Kampung Heritage Kadjoetangan), produk budaya (Kampung Payung dan Kampung Wayang), dan lingkungan hidup (Kampung Glintung Go Green). Berbagai kampung tematik menunjukkan corak produksi yang demikian khas satu sama lain sepanjang sejarahnya, sehingga menciptakan berbagai relasi sosial yang unik pada masing-masing kampung tersebut. Praktik sosial menunjukkan pemaknaan atas aktifitas dan relasi dalam sebuah kampung memiliki hubungan dialektis dengan pewacanaan simbolik atau representasi ruang.
Pewacanaan simbolik dalam representasi ruang memperlihatkan bagaimana Pemerintah Kota berperan mengkonstruksi atau memaknai ruang kampung di Kota Malang. Pewacanaan “Kampung Tematik” merupakan upaya Pemerintah Kota  Malang  dalam  memaknai  aktifitas  dan relasi dari praktik sosial yang terbentuk di masing-masing kampung. Pewacanaan simbolik
sebagai bentuk representasi ruang kampung menghasilkan upaya pemberdayaan dan pengembangan kampung-kampung tersebut. Pemerintah Kota Malang melalui Disporapar memasukkan kampung ke dalam arah dan skema kebijakan pariwisata. Pemerintah Kota memunculkan narasi-narasi simbolik seperti jargon “Kampung sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang” dan “Wisata Kampung dan Kuliner sebagai Potensi Daya Tarik Pariwisata Kota Malang”. Representasi ruang oleh Pemerintah Kota menentukan terbentuknya sebuah kesadaran simbolik masyarakat yang disebut sebagai ruang representasi.
Ruang representasi dapat berarti kesadaran simbolik menciptakan produksi simbolik terus- menerus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap kampung tematik. Hal itu terutama dapat dilihat dari terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing kampung. Pokdarwis pada praktiknya berupaya memaknai ruang representasi secara berbeda bergantung pada praktik sosial di masing-masing kampung. Meskipun representasi ruang oleh Pemerintah cenderung sebagai narasi simbolik tunggal— “Kampung Tematik”—Pokdarwis memproduksi ruang kampung berdasarkan praktik sosial khas yang dimiliki masing-masing kampung, sehingga ruang representasi di masing-masing kampung mungkin berbeda.
Dialektis dalam produksi ruang dapat menghasilkan kontradiksi yang berujung pada kontestasi berbagai aktor yang terlibat. Dalam konteks kampung tematik, kontradiksi yang dapat terjadi adalah antara representasi ruang dan ruang representasi. Hal itu terjadi dalam kondisi ketika Pemerintah Kota memandang bahwa pelaku ruang mungkin tidak memiliki kesadaran simbolik yang relevan dengan pewacanaan simbolik yang dibuat. Implikasinya, marginalisasi atau tersingkirnya aktor atau pihak tertentu dalam ruang tersebut. Fakta menunjukkan bahwa Pokdarwis memiliki kesadaran simbolik yang sejalan dengan pewacanaan simbolik Pemerintah Kota. Namun, Pokdarwis tentu tidak dapat menjadi representasi utuh dari keseluruhan pihak atas ruang kampung tertentu. Artinya, beberapa warga mungkin tersingkir atau apatis atas program dan kebijakan yang dibuat.
Secara kritis, narasi simbolik tunggal yang diwacanakan oleh Pemerintah Kota terhadap kampung tematik berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai estetisasi ruang publik. Berkaitan dengan itu, Kampung Warna-Warni Jodipan mungkin menjadi contoh wacana dominan atas produksi ruang yang terjadi. Praktik sosial, representasi ruang, dan ruang representasi Kampung Warna-Warni berlangsung selaras. Artinya produksi simbolis atas ruang Kampung Warna-Warni terjadi secara terus-menerus oleh berbagai aktor, baik Pemerintah, Swasta, maupun masyarakat. Simbol-simbol Kampung Warna-Warni dapat dengan mudah ditemui di Kota Malang. Masyarakat secara umum memiliki kesadaran simbolis atas Kampung Warna-Warni. Sebagaimana diketahui bahwa narasi simbolis Kampung Warna-Warni bergerak dalam kerangka estetisasi ruang publik—ketika berbagai pihak mengubah Kampung Kumuh menjadi destinasi wisata swafoto. Hal itu menjadi faktor dominasi wacana simbolis Kampung Warna-Warni, karena representasi ruang pada Kampung Warna-Warni sebagian besar dipengaruhi oleh narasi dan proses global—globalisasi pariwisata.
Merujuk pada Hariyanto (2018) kawasan kumuh perkotaan tampil begitu kontras sehingga menjadi daya tarik tersendiri mulai dari objek penelitian sampai kepada pariwisata. Segala macam tempat datang untuk membangun diri mereka sebagai obyek dari tatapan wisata; dengan kata lain, bukan sebagai pusat produksi atau simbol kekuasaan tetapi sebagai situs kesenangan (Urry, 2002:15). Kawasan kumuh tampil sukses sebagai objek wisata terkenal sebagaimana ditunjukkan kota-kota Amerika Latin dan Asia, seperti Rio de Janeiro, Brasil dan Mumbai, India (Hariyanto, 2018). Kita dapat mencermati bahwa terminologi kumuh sebagai fenomena atau wacana global telah menjadikan praktik yang seragam dalam penciptaan destinasi wisata di kota-kota di dunia.
Namun demikian, estetisasi yang terjadi pada kawasan kumuh perkotaan ini memberikan pertanyaan kepada kita mengenai konsep destinasi wisata: antara desa wisata yang berbasis pada tempat atau wisata desa yang berbasis pada nilai-nilai. Dengan begitu, kita
dapat menjelaskan mengapa beberapa kampung tematik di Kota Malang muncul sebagai narasi simbolis dominan sementara yang lain tidak begitu populer. Meskipun begitu, produksi ruang kampung tematik tetap dapat menjadi narasi alternatif dari proses globalisasi yang terjadi. Hal itu disebabkan, aktor-aktor lokal dapat memaknai dan mengekspresikan diri mereka dengan keterikatannya pada aktifitas dan relasi dalam sebuah ruang. Bagaimanapun, produksi simbolis kampung tematik dapat dilihat sebagai ruang representasi yang memberikan manfaat sosial budaya dan keuntungan ekonomi bagi warga. Ekonomi kampung tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kontras dengan kapitalisme perkotaan, melainkan sebagai alternatif yang diupayakan bersama untuk revitalisasi kampung dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Ekonomi kampung tidak selalu mencerminkan perluasan produksi kapitalisme global di tingkat lokal, melainkan alternatif ekonomi yang khas dari aspek lokal. Ekonomi informal tidak dilihat sebatas pada wacana tenaga kerja murah dan lokasi terjangkau melainkan ekonomi alternatif yang mengangkat setiap potensi dan keunikan dari lokalitas tertentu.

## SC Malang: Narasi Akar Rumput dan Upaya Revitalisasi
Sistem berteknologi maju dapat membangun kembali hubungan antara globalitas ruang arus dengan lokalitas dan sempitnya ruang tempat (Castells, 1989; 1991). Dengan kata lain, perkembangan TIK merupakan peluang atau sarana bagi komunitas lokal untuk menunjukkan eksistensinya. Oleh sebab itu, tantangan sebuah kota adalah mewacanakan agenda pengembangan SC yang menyeimbangkan interelasi antara teknologi digital, regulasi, dan masyarakat. Sebagaimana kerangka berpikir Yigitcanlar dkk. (2018) unsur komunitas menjadi salah satu drivers penting dalam lanskap multidimensi SC. SC secara holistis bertujuan untuk menghindari gap di antara ketiga drivers SC. Itu menjadi penting dalam logika proses untuk menghasilkan kebijakan SC yang efektif. Kebijakan yang efektif dalam lanskap multidimensi SC adalah mencermati target desired outcomes. Dalam
kasus Kota Malang, maka narasi alternatif SC dapat digambarkan dalam alur berpikir seperti tertuang pada Gambar 10.
Alur berpikir ini tidak menempatkan paradigma pembangunan yang sektoral dalam implementasi SC di Kota Malang. Alur berpikir tersebut tidak membagi SC ke dalam dimensi- dimensi tertentu (seperti people, environment, economy, governance, dsb). Kondisi faktual Kota Malang menjadi aset sebagai tahapan input SC. Sebagai alternatif untuk menghasilkan narasi SC akar rumput, maka SC Kota Malang menjadikan potensi dan masalah di tingkat lokal sebagai prioritasnya. Itu melihat pada eksistensi kampung dan komunitas di Kota Malang. Berdasarkan Gambar 10, eksistensi lokal dilihat memiliki proses produksi ruangnya sendiri yang independen dari produksi ruang di tingkat Kota.
Pada tahapan proses, teknologi digital tidak menjadi proses utama implementasi SC. Alur berpikir ini mencoba membangun kemungkinan pengembangan pariwisata kampung terintegrasi dengan menyorot interelasi ketiga drivers SC. Konsep pengembangan pariwisata kampung terintegrasi menitikberatkan pada potensi warga dan keunikan kampung yang dapat diwadahi oleh teknologi digital. Pengembangan pariwisata kampung terintegrasi ini mencoba meminimalisir dominasi representasi ruang salah satu kampung. Bagaimanpun, kampung tertentu mungkin sangat
relevan dan berkembang pesat dengan dukungan teknologi digital.  Sebagai contoh, melalui media elektronik kasus-kasus wisata kumuh di Brasil dan India dengan cepat tersebar secara global sehingga ditiru oleh kota-kota besar lainnya (Hariyanto, 2018). Kondisi tersebut misalnya berlaku bagi Kampung Warna-Warni. Untuk itulah, teknologi, regulasi, dan komunitas dalam kerangka proses SC bertujuan menemukan rumusan pengembangan pariwisata kampung yang lebih integratif. Dengan demikan, dalam dialektis produksi ruang terdapat harmonisasi antara praktik sosial, representasi ruang, dan ruang representasi pada masing-masing kampung.
Kita berbicara mengenai perbedaan target desired outcomes pada masing-masing kampung. Interelasi drivers SC akan secara berbeda diterjemahkan di setiap kampung. Kampung Tematik merupakan representasi ruang yang memiliki potensi berbeda, sehingga membutuhkan teknologi dan regulasi yang berbeda pula. Namun demikian, kita tetap dapat merujuk dimensi desired outcomes SC: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan kata lain, output masing- masing kampung tetap memperhatikan seluruh dimensi tersebut dalam kerangka revitalisasi. Revitalisasi kampung itu mewacanakan kembali nilai-nilai sosial budaya, strategi peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dan menjamin akses dan keberlanjutan terhadap lingkungan. Dengan
Sumber: Penulis Gambar 10. Alur berpikir revitalisasi kampung melalui SC
bertumpu pada produksi ruang di tingkat lokal, kita mengharapkan keunikan kampung dapat merepresentasikan dirinya secara factual dan relevan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih bottom up dan kolaboratif.

## PENUTUP
Temuan empirik Kota Malang dan alterantif rumusan SC tersebut menjadi alternatif sudut pandang dalam melihat aspek lokal di tengah transformasi sosial dan dinamika perkembangan dan agenda pembangunan kota-kota di dunia, khususnya yang berkaitan dengan SC. Pertama, kita dapat melihat pemikiran kedua tokoh tersebut dalam restrukturasi ekonomi. Restrukturasi ekonomi merupakan benang merah yang mengikat analisis Castells mengenai kota informasi dan analisis Sassen mengenai kota global. Keduanya sama-sama melihat bahwa terdapat kelindan antara perkembangan teknologi informasi dan globalisasi eknomi dan budaya yang terjadi. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan Kota Malang, narasi akar rumput dapat terbangun melalui potensi aspek lokal, yakni kampung.
Keberadaan kampung-kampung tematik di Kota Malang merupakan aspek lokal yang menampilkan eksistensinya di tengah di tengah restrukturasi ekonomi yang terjadi. Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa Sassen luput untuk melihat secara utuh pertautan antara yang lokal dan yang global dengan hanya membatasi bahasannya pada global city sebagai aspek lokal yang menyediakan tenaga kerja murah bagi perluasan kapitalisme. Dalam kaitannya dengan teknologi dan era informasi, Castells dan Sassen hanya melihat bahwa hal itu berkontribusi bagi  aktifitas  kapitalisme  sehubungan  dengan place dan production. Meskipun, Castells menyinggung perihal aspek dan komunitas lokal, pembahasannya cenderung pada kontestasi antara ruang global dan ruang komunal. Temuan empirik Kota Malang dengan studi kasus kampung tematik dan agenda SC menunjukkan peluang terjadinya negosiasi ruang antara potensi lokal dengan trend dan kondisi di tingkat global.
Pemikiran kedua tokoh yakni Castells mengenai kota informasi dan Sassen mengenai
global city menjadi basis teoritis neo marxian dalam mendekati studi kasus kampung tematik dan agenda SC di Kota Malang. Selain pada restrukturasi ekonomi, kedua pemikiran tersebut juga dapat merefleksikan—apa yang dijelaskan Lefebvre—sebagai produksi ruang. Namun, kita melihat studi kasus Kota Malang dapat menjadi alternatif penjelasan bagi teori-teori tersebut. Pada intinya, studi kasus itu membawa kita pada diskusi teoritis lebih luas dengan tidak membatasi dirinya pada eksploitasi, dominasi, dan kontestasi ruang, melainkan membuka peluang terjadinya negosiasi ruang. Negosiasi ruang itu merefkeksikan upaya membangun narasi alternatif implementasi SC yang lebih bersifat akar rumput alih-alih melegitimasi dominasi atas aspek lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Angelidou, M.  (2014). Smart cities policies: A spatial approach. Cities , 41, 3-11.
Budianta, M., & Hapsarani, D. (2018). Meniti arus lokal-global, Jejaring budaya kampung. Infer- nia Publishing.
Bromley, R. & Wilson, T. D. (2018). The informal economy revisited . Latin American Perspe- ktives, 45(1) , 4-23. Castells, M. (1989). The informational city: Informa- tion technology, economic restructuring, and the urban-regional process . Basil Blackwell.
Castells, M. (1991). The informational city: A new framework for social change. Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto.
Castells, M. (1996). The rise of network society . Blackwell.
Castells, M. (1997). The power of identity. Blackwell. Castells, M. (1998). End of millennium. Blackwell. Charmes, J. (2012). Informal economy wordlwide: Trends and characteristics. Margin: Journal of Applied Economic Research, 6(2), 103-132.
Dameri, R. (2013). Searching for smart city defini- tion: A comprehensive proposal. International Journal of Computers & Technology , 11(5), 2544-2551.
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispo- rapar) Kota Malang. (2019). Pengunjung daya tarik wisata Kota Malang Tahun 2019.
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispo- rapar) Kota Malang. (2020). Pengunjung daya tarik wisata Kota Malang Tahun 2020.
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispo- rapar) Kota Malang. (2021). Pengunjung daya tarik wisata Kota Malang Tahun 2021.
Foth, M. (2018). Participatory urban informatics:
Towards citizen-ability. Smart and Sustain- able Built Environment , 7(1), 4-19. https://doi. org/10.1108/SASBE-10-2017-0051.
Franklin, B. & Tait, M. (2002). Constructing an image: The urban village concept in the UK. Planning
Theory , 1(3), 250-272.
Giffinger, R. & Gudrun, H. (2010). Smart cities rank- ing: An effective instrument for the positioning of cities?. ACE: Architecture, City and Envi- ronment, 4(12), 7–26.
Hariyanto. (2018). Kampung tematik di Kota Malang:
Estetisasi ruang publik. Prosiding Seminar
Nasional Seni Rupa Unimed 2018. https://www. academia.edu/39068522/Kampung_Tema- tik_di_Kota_Malang_Estetisasi_Ruang_Publik
Hart. K. (1985). The informal economy. The Cambridge Journal of Anthropology, 10(2),
54-58.
IDEAS . (2017). Penggusuran dan reproduksi kemiski- nan kota: Studi kasus di empat rusunawa Jakarta . Dompet Dhuafa Republika.
Lara, A. P., Da Costa, E. M., Furlani, T. Z. &
Yigitcanla, T. (2016). Smartness that matters:
Towards a comprehensive and human-centred characterisation of smart cities. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity , 2(2), 1-13.
Lefebvre, H. (1991). The production of space (D. N. Smith, Penerj.). Blackwell. McGee, T. G. (1989). Urbanisasi or kotadesasi? Evolving urban patterns of urbanization in Asia . Dalam F. J. Costa, A. K. Dutt, L.J.C. Ma, & A.G. Nobel (Ed.), Urbanization in Asia:
Spatial Dimension and Policy Issues (93-108).
University of Hawaii Press. McGee, T. G. (1991) The emergence of desakota regions in Asia: Expanding a hypothesis . Dalam N. Ginsburg, B. Koppel, & T. G. McGee (Ed),
The Extended Metropolis: Settlement Transi- tion in Asia (3-25). University of Hawaii Press. Mora, L., Deakin, M., Aina, Y. A., & Appio, F. P. (2019). Smart city development ICT innovation for urban sustainability. Springer . https://doi. org/10.1007/978-3-319-89474-4_6.Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A. C., Mangano, G., & Scorrano, F. (2014). Current trends in smart city initiatives: Some stylised facts. Cities , 38,
25–36.
Nurhayati, C. (2015). Pembangunan sosial sektor informal perkotaan: Studi atas pedagang kaki
lima di Pasar Minggu DKI Jakarta. Orbit Publishing Jakarta.
Ohmae, K. 1990. The borderless world . Herper Busi- ness. Ohmae, K. 1995. The end of nation state and the rise of regional economies. The Free Press. Ohmae, K. 2005. The next global stage: Challenges and opportunities in our borderless world . Warthon School Publishing.
Rame Rame Jakarta. Ap aitu informal?. Diakes dari https://www.rameramejakarta.org/apa-itu- informal Riadi, S. (2018). Ruang representasi kampung turis:
Ketimpangan  sosio-geografis  dan  penjualan tanah di Prawirotaman Yogyakarta. Jurnal
Emik, 1(1), 19-36.
Sassen, S. (1993). Rebuilding global city: Economy, ethnicity, and space. Social Justice, 20(3-4), 32-50.
Sassen, S. (1996). Whose city is it? Globalization and the formation of new claims. Public Culture,
8, 205-223.
Sassen, S. (2005). The global city: Introducing a concept. The Brown Jornal of World Affairs, 11(2), 27-43.
Sassen, S. (2012). Cities in world economy. Fourth Edition. SAGE Publication. Setiawan, B. (2010, 28 Oktober 2010). Kampung kota dan kota kampung: tantangan perencanaan kota di Indonesia [Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Perencanaan Kota UGM]. Yogyakarta, Indonesia.
Tamariska, S. R., & Ekomadyo, A, S. (2017). Place- making ruang interaksi sosial kampung kota studi kasus: Koridor jalan Tubagus Ismail Bawah, Bandung. Prosiding Seminar Kearifan Lokal dan Lingkungan Binaan 25-26 Januari 2017.
Toffler, A. (1970). The future shock. Random House. Toffler, A. (1980). The third wave. Bantam Books. Urry, J. (2001). The tourist gaze . Sage Publications.
Warsilah, H. (2021). Pengembangan smart city ber- basis smart people. Rancangan Grand Desain Riset PRN Perubahan Masyarakat di Era Revolusi Digital. LIPI.
Widjadja, P. (2013). Kampung kota Bandung. Graha Ilmu.
Yigitcanlar , T., Kamruzzaman, M., Buys, L., Loppolo, G., Sabatini-Marques, J., da Costa, E. M., & Yun, J. J. (2018). Understanding smart cities: Intertwining development drivers with desired outcomes in a multidimensional framework. Cities , 81, 145-160.