## Pengembangan Sistem Pendidikan Hukum Pidana untuk Masyarakat
Muhammad  Ridwan  Lubis 1* ,  Cut  Nurita 2 ,  Diana  Lubis 2 ,  Rini  Novita 2 ,  Agus  Armaini Ry 3 1 Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia
2 Universitas Darma Agung Medan, Indonesia
3 Universitas Prima Indonesia Medan, Indonesia
muhammadridwanlubis76@gmail.com
ARTICLE INFO Article history: Received February 08, 2024 Revised March 28, 2024 Accepted April 29, 2024 Abstract Questioning the existence of law that lives in society in reforming criminal law  is  an  important  challenge  in  developing  a  legal  system  that  is  in accordance with changing social dynamics. In this endeavor, it is important to  consider  two  main  perspectives:  juridical  and  theoretical.  From  a  legal theory  perspective,  the  position  of  law  as  it  exists  in  society  in  reforming criminal law can be seen as a reflection of the interaction between existing norms in society and norms produced by formal legal institutions. This legal theory  emphasizes  the  importance  of  understanding  how  informal  norms that  exist  in  society,  such  as  customs,  values  and  traditions,  can  influence the development of criminal law. In this context, the law that lives in society is  not  something  separate  or  independent,  but  is  an  integral  part  of  the formation  and  renewal  of  criminal  law.  This  research  applies  a  normative juridical  approach  with  a  focus  on  descriptive  analysis.  The  results  of  this research  show  that  there  is  a  contribution  of  law  that  lives  in  society  in reforming  criminal  law,  which  has  strong  theoretical  support.  This  shows that in developing or updating criminal law, it is important to consider not only the  norms established  by  formal legal  institutions,  but also  the social realities and values that live in society. In addition, justification for adopting these social rules in criminal law reform can be found not only in national law,  but  also  in  international  law,  which  shows  the  relevance  and importance of global norms in the local context. Keywords :    Development  Criminal  Law  Education  System,    Criminal  Law Education System Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Transformasi  hukum,  termasuk  hukum  pidana,  bukan  hanya  merupakan perubahan  secara  tekstual  pada  formulasi  pasal-pasal  semata.  Namun  lebih  merupakan transformasi terhadap pokok pemikiran atau konsep dasar yang mendasari sistem hukum. Hal ini tentu saja bahwa nilai yang menjadi dasar hukum mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada sekadar perubahan kata-kata dalam teks hukum. Meskipun aspek tekstual tidak  dapat  diabaikan  sepenuhnya,  esensi  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya menjadi inti dari proses pembaharuan hukum.
Substansi  hukum  sendiri  merupakan  nilai-nilai  yang  menjadi  hakikat  dalam hukum itu sendiri(Arliman et al., 2020). Hukum bukan hanya sekadar kumpulan kata-kata

## Bulletin of Community Engagement
Vol. 4, No. 1, April 2024 https://attractivejournal.com/index.php/bce//index
yang  hampa  makna,(Moral  dan  Etika  et  al.,  2023)(Mulyono  &  Fatoni,  2020)melainkan merupakan  cerminan  dari  suatu  tata  nilai  (Roisah,  2012).  Oleh  karena  itu,  keberadaan hukum sebagai sebuah entitas yang sah dan berwibawa bergantung pada kemampuannya untuk mencerminkan dan mewujudkan tata nilai yang dipegang oleh masyarakatnya (Siti Halilah, 2021). Dalam konteks ini, walaupun sebuah aturan hukum mungkin dirumuskan dengan indah dan tepat secara tekstual, namun jika tidak memiliki landasan dalam nilai- nilai yang diakui oleh masyarakat, maka ia tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah.
Mengenai transformasi hukum pidana ini tentu harus dimulai dengan menjelajahi pokok  pemikiran  atau  ide  dasar  yang  menjadi  pijakan  serta  panduan  dalam  proses tersebut. Ini mengacu pada pengakuan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak semata- mata  tentang  mengganti  pasal-pasal  yang  sudah  ada,  tetapi  lebih  kepada  transformasi pada  konsep-konsep  dasar  yang  membentuk  kerangka  kerja  hukum  pidana  secara keseluruhan.  Dengan  demikian,  memahami  dan  merumuskan  kembali  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  hukum  pidana  menjadi  esensial  dalam  upaya  pembaharuan  hukum yang memadai dan relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.
Dalam  konsep  transformasi  tersebut  ada  beberapa  prinsip  atau  ide  dasar  yang menjadi  landasan  serta  panduan  dalam  proses  pembaharuan  hukum  pidana  nasional. panduan  utama  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  nasional(Marbun,  2014) ( Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi:  Strategi  Dan  Optimalisasi  -  Bambang  Waluyo  - Google  Books ,  n.d.).  Panduan  mengenai  transformasi  hukum  pidana  haruslah diselenggarakan  dalam  kerangka  ideologi  nasional  Pancasila(chandra,  2014).  Ini  berarti bahwa  selain  mempertimbangkan  alasan-alasan  sosiologis,  politis,  dan  praktis, pembaharuan  hukum  pidana  harus  secara  sadar  direncanakan  dan  disusun  dengan memperhatikan  nilai-nilai  dasar  yang  terkandung  dalam  Pancasila  sebagai  landasan filosofis negara.
Lalu  aspek  yang  tidak  kalah  penting  agar  tidak  mengabaikan  aspek-aspek  yang terkait  dengan  kondisi  manusia,  alam,  dan  tradisi  Indonesia.  Namun  demikian,  hukum yang hidup dalam masyarakat tetap diakui sebagai sumber hukum yang berpotensi positif maupun  negatif,  sehingga  peranannya  tidak  boleh  diabaikan.  Pengembangan  hukum pidana  perlu  sesuai  dengan  tren-tren  universal  yang  timbul  dalam  interaksi  sosial  yang beradab. Ini berarti bahwa dalam mengembangkan hukum pidana, perlu memperhatikan perkembangan  nilai-nilai  dan  standar  yang  diakui  secara  luas  dalam  masyarakat internasional.  Mengingat  sifat  keras  peradilan  pidana  dan  tujuan  pemidanaan  yang bersifat pencegahan, pembaharuan hukum pidana juga harus mempertimbangkan aspek- aspek  yang  bersifat  preventif.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  sistem peradilan pidana dalam mencegah terjadinya tindak pidana.
Transformasi hukum pidana harus selalu responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Dengan  demikian,  peningkatan  efektivitas  hukum  pidana dalam masyarakat dapat tercapai melalui pemanfaatan kemajuan ilmu  pengetahuan dan teknologi dalam penegakan hukum.
Proses  transformasi  hukum,  termasuk  hukum  pidana,  tidak  bisa  mengabaikan warisan tradisi Indonesia sambil tetap mengakui peran yang dimainkan oleh hukum yang hidup  dalam  masyarakat.  Ini  menegaskan  bahwa  dalam  proses  pembaharuan  hukum, tradisi  lokal  dan  nilai-nilai  sosial  harus  diperhitungkan  secara  serius.  Lebih  jauh  lagi, Muladi  menekankan  bahwa  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  tidak  hanya  dapat menjadi  sumber  hukum  yang  bersifat  negatif,  tetapi  juga  dapat  memberikan  kontribusi sebagai sumber hukum yang positif dalam pembaharuan hukum pidana nasional.
Arief  (2005)  menyoroti  konsep  bahwa  hukum  suatu  bangsa  adalah  "Bangsa Sentris".  Ini  berarti  bahwa  hukum  dalam  suatu  negara  harus  mencerminkan  nilai-nilai, kebutuhan, dan realitas sosial, politik, dan budaya dari bangsa tersebut. Dalam konteks ini, pembaharuan  hukum,  termasuk  pembaharuan  hukum  pidana,  merupakan  usaha  untuk melakukan  evaluasi  dan peninjauan  ulang  terhadap  nilai-nilai  sosiopolitik,  sosiofilosofis,
dan sosiokultural yang menjadi dasar serta memberikan substansi pada isi normatif dan substansial hukum pidana yang diinginkan.
Transformasi dan pengembangan system Pendidikan hukum pidana suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya dari bangsa tersebut. Ini berarti bahwa dalam upaya  memperbarui  hukum,  perlu  mempertimbangkan  dan  memahami  latar  belakang budaya yang menjadi bagian integral dari identitas suatu bangsa. Perubahan dalam hukum pidana haruslah selaras dengan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan budaya.

## METODE
Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan Yuridis Normatif, yang berfokus pada analisis  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  termasuk  primer,  sekunder,  dan tersier,  yang  didukung  oleh  data  primer.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan analisis yang cermat  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  di  tingkat  nasional maupun  internasional,  yang  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  yang  berkaitan  dengan pembaharuan hukum pidana.
Proses  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  dua  metode:  penelitian  kepustakaan dan  penelitian  di  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk  mengumpulkan bahan-bahan  hukum,  baik  itu  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Bahan  hukum  primer terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori  hukum.  Sedangkan  bahan hukum sekunder mencakup doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang terdokumentasikan dalam  buku-buku  hukum,  makalah-makalah,  laporan  panitia  pembentukan  hukum,  hasil penelitian hukum, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan sumber lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang  melibatkan  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan transformasi hukum pidana, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori- teori  hukum  yang  relevan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yang memadukan kajian teori hukum dengan analisis data hukum primer dan sekunder untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu pembaharuan hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Utama (2020) yang memfokuskan terhadap konstruksi hukum dalam RUU KUHP dan implikasinya,  disimpulkan bahwa meskipun RUU KUHP mengakomodasi konsep  hukum  yang  hidup  untuk  penerapan  pidana,  namun  ia  mengabaikan  konsep hukum yang hidup sebagai dasar untuk mengurangi pidana atau membebaskan seseorang dari pidana.
Di sisi lain, penelitian tersebut mengedepankan 2 aspek utama, yaitu posisi hukum yang hidup dalam Rancangan KUHP dari perspektif teori hukum, dan justifikasinya secara yuridis.  Simpulan  dari  analisis  ini  sangat  berbeda  dengan  kedua  tulisan  di  atas, menunjukkan adanya variasi dalam pandangan terhadap peran hukum yang hidup dalam pembaharuan hukum pidana.
Pertimbangan  atas  inklusi  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dalam pembaharuan hukum pidana nasional menyentuh pada tantangan teoretis yang kompleks. Pemikiran  dalam  paradigma Cartesian-Newtonian,  yang  kemudian  dianut  oleh  beberapa tokoh  seperti  John  Austin  hingga  Hans  Kelsen,  sudah  mendominasi  dan  juga  memiliki hegemoni  pandangan  terhadap  hukum.  Paradigma  ini  cenderung  tidak  memberi  ruang pada  konsep  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dalam  kerangka  sistem  hukum nasional.
Snouck  Hurgronje  dengan  teorinya  juga  ikut  memperkuat  dominasi  pandangan hukum yang mengabaikan peran hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini,
dalam  perdebatan  intelektual  yang  mendampingi  pembaharuan  hukum  pidana  nasional, muncul  gagasan  untuk  membersihkan  unsur-unsur  tradisional,  termasuk  hukum  yang hidup dalam masyarakat, dari sistem hukum pidana nasional.
Namun,  masuknya  hukum  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  dalam transformasi  hukum  pidana  nasional  ini  mengundang  keprihatinan,  sebagaimana disampaikan oleh I Dewa Made Suartha dalam Budi Suhariyanto (2018). Kekhawatiran ini memiliki korelasi terhadap konsekuensi potensial dari pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah bahwa inklusi ini dapat memperluas batasan tindak pidana, tidak hanya berdasarkan undang-undang yang tertulis,  tetapi  juga  berdasarkan  hukum  adat,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak.  Dalam konteks  ini,  potensi  terjadinya  pelanggaran  terhadap  asas  kepastian  hukum  menjadi mungkin.
Inkarnasi hukum yang hidup di lingkungan masyarakat dalam proses transformasi hukum,  dibahas  secara  analitis  dimana  pemikiran  Descartes  yang  kemudian  diteruskan dan  dikembangkan  oleh  Hans  Kelsen,  menjadi  inti  dari  ajaran  positivisme  hukum  yang memunculkan  problem  teoretis  yang  belum  terselesaikan  hingga  saat  ini.  Meskipun positivisme  hukum  masih  mendominasi  dan  menguasai  pemikiran  hukum  di  kalangan pewaris  hukum  Eropa  Kontinental,  termasuk  di  Indonesia,  penting  untuk  mengulas kembali  dokumen  akbar  positivisme  hukum  agar  penerimaan  terhadap  ajarannya  tidak dilakukan  secara  buta  atau  tanpa  kritis.  Hal  ini  terutama  relevan  bagi  masyarakat Indonesia,  yang  memiliki  basis  tradisional  yang  lebih  banyak  "berhadapan"  daripada "berkelindan" dengan tradisi Eropa Kontinental.
Gagasan atau ide tentang positivisme hukum bersumber dari positivisme ilmu yang dirintis oleh Rene Descartes dan Isaac Newton. Positivisme hukum menjadi refleksi dari paradigma  Cartesian-Newtonian.  Descartes  dan  Newton,  yang  dianggap  sebagai  pelopor positivisme  ilmu,  memberikan  pengaruh  yang  kuat  dalam  perkembangan  positivisme hukum  melalui  prinsip-prinsip  ajarannya.  Pertama,  adalah  subjektivitas-antroposentris, yang  menunjukkan  bahwa  manusia  merupakan  pusat  dari  segalanya.  Prinsip  ini ditanamkan  oleh  Descartes  melalui  pernyataannya,  “saya  berpikir,  maka  saya  ada.” Kesadaran  ini  menjadi  fondasi  ontologis  terhadap  eksistensi  realitas  eksternal  yang berada di luar individu subjek.
Prinsip dualistik merepresentasikan pemisahan realitas menjadi subjek dan objek, manusia dan alam, dengan menegaskan superioritas subjek atas objek. Konsepsi ini terkait dengan prinsip Descartes yang mencari kebenaran objektif dan universal melalui prinsip jelas  (clearly)  dan  terpilah  (distinctly).  Pandangan  ini  meyakini  bahwa  manusia  mampu memahami realitas yang tidak terpengaruh oleh konstruksi mental, dan dapat mengukur objek  secara  obyektif.  Dualisme  juga  memisahkan  kesadaran  dan  materi,  pikiran  dan tubuh, jiwa dan benda, serta nilai dan fakta.
Selain  prinsip  tersebut,  ada  pula  prinsip  reduksionis  yang  menganggap  realitas dapat dipahami dengan menganalisis dan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, lalu menjelaskannya  melalui  pengukuran  kuantitatif.  Prinsip  ini  menekankan  pendekatan ilmiah  yang  berfokus  pada  pemecahan  masalah  menjadi  elemen-elemen  yang  lebih sederhana.
Lalu ada pula pandangan mekanistis-deterministik yang menganggap alam semesta sebagai mesin raksasa yang tidak bernyawa dan statis. Segala sesuatu di luar kesadaran subjek  dianggap  sebagai  mesin  yang  beroperasi  sesuai  dengan  hukum  matematika kuantitatif,  termasuk  tubuh  manusia.  Pandangan  ini  menekankan  pada  asumsi  bahwa fenomena alam dapat dijelaskan secara mekanistis dan teratur.
Meskipun transplantasi konsep Descartes dan Newton ke dalam positivisme hukum memiliki  peran  penting  dalam  membangun  peradaban  manusia,  namun  juga menimbulkan  masalah  yang  signifikan,  tidak  hanya  secara  teoretis  tetapi  juga  dalam
praktiknya. Secara teoretis, transplasi ajaran Descartes dan Newton ke dalam positivisme hukum, khususnya prinsip dualisme dan reduksionis, memiliki implikasi yang kompleks.
Positivisme  hukum  menyatakan  bahwa  hukum  harus  dipisahkan  dari  moralitas. Hukum  harus  dibersihkan  dari  unsur-unsur  non-hukum,  termasuk  moralitas.  Tidak  ada kebutuhan  untuk  mengaitkan  hukum  dengan  moralitas;  hukum  yang  ditetapkan  secara positif harus selalu dipisahkan dari hukum yang diinginkan atau diharapkan. Konsepsi ini tentang  hukum  sebagai  perintah  dari  negara  atau  penguasa  yang  diwujudkan  dalam bentuk undang-undang merupakan upaya untuk mengurangi kekuatan lain di luar negara sebagai pemegang otoritas pembuat hukum.  Oleh sebab itu, dalam pandangan positivisme hukum, ruang dalam menerapkan hukum adat dalam kerangka sistem hukum negara atau sistem  hukum  nasional  tidak  memiliki  ruang.  Positivisme  hukum  hanya  memandang hukum  sebagai  teks  positif,  sementara  aspek  simboliknya  diabaikan.  Hukum  menjadi wilayah  yang  terisolasi,  terpisah  dari  konteks  sosialnya.  Dasar  pemikiran  positivisme hukum  ini  menciptakan  pragmatisme  tekstual  dalam  penegakan  hukum,  di  mana penegakan hukum lebih merupakan upaya untuk mematuhi prosedur daripada substansi.
Jika ditinjau secara yuridis, kontribusi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam transformasi hukum nasional mendapatkan justifikasi yang bukan hanya berasal dari sisi instrumen  hukum  nasional  saja.  Namun  juga  diambil  dari  berbagai  instrumen  hukum internasional. Bagian ini akan mengeksplorasi secara rinci bagaimana hukum yang hidup dalam  masyarakat  diberi  justifikasi  sebagai  sumber  hukum  yang  berlaku,  khususnya  di Indonesia  (sebagai  sumber  hukum  positif).  Untuk  memudahkan  pembahasan,  bagian  ini akan dimulai dengan menyajikan berbagai instrumen hukum nasional yang disusun secara hierarkis, dimulai dari peraturan perundang-undangan tertinggi, yaitu konstitusi.
Undang-Undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  dianggap  sebagai dokumen fundamental tentang manusia Indonesia, yang tidak hanya mengatur persoalan hukum  di  Indonesia,  tetapi  juga  mencakup  semua  aspek  kehidupan  manusia  Indonesia. UUD 1945 secara esensial merupakan landasan hukum tentang manusia Indonesia secara menyeluruh, yang mencakup pengaturan konstitusional tentang hukum, ideologi, politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  pertahanan  keamanan.  Dalam  kerangka  pengaturan konstitusi  tersebut  termasuk  pengakuan  terhadap  hak-hak  masyarakat  tradisional, termasuk  masyarakat  adat.  Pengakuan  terhadap  hak-hak  masyarakat  tradisional  ini mencakup  penerimaan  norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat  adat  tersebut.  Meskipun  UUD  1945  telah  mengakui  keberadaan  masyarakat adat sejak awal  (sebelum adanya amandemen), namun pengakuan terhadap masyarakat adat tersebut semakin diperkuat setelah adanya amandemen.
Jika  diperinci  dalam  UUD  1945  pasca  amandemen,  terdapat  setidaknya  tiga ketentuan  yang  memberikan  pengakuan  terhadap  keberadaan  masyarakat  adat.  Pada Pasal  18B  ayat  (2)  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan  juga menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan  juga  melindungi  hak-hak  mereka. Kemudian  pada  Pasal  18B  ayat  (2),  terdapat  juga  Pasal  28I  ayat  (3)  UUD  1945  juga menyajikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Selain itu ada pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam Pasal 32 (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Tiga  pasal  yang  mengakui  eksistensi  masyarakat  adat  dalam  konstitusi  pasca amandemen, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebenarnya merupakan hasil dari proses  perdebatan  yang  sengit  ketika  amandemen  UUD  1945  dilakukan  untuk membangun  fondasi  negara  hukum  Indonesia.  Melalui  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945 hasil amandemen, Indonesia memiliki tekad untuk tidak hanya menjadi negara yang berdasarkan  hukum  tertulis  saja  (rechtsstaat),  tetapi  juga  mengakui  keberadaan  hukum yang  tidak  tertulis  untuk  menerima  rasa  keadilan  masyarakat.  Amandemen  UUD  1945 mengubah paradigma negara hukum Indonesia dari yang sebelumnya hanya berorientasi pada  hukum  tertulis  menjadi  negara  hukum  yang  memberikan  pengakuan  pada  hukum
yang tidak tertulis, dengan menghilangkan penjelasan konsepsi Negara hukum Indonesia dan memasukkannya ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Berdasarkan  pandangan  Mahfud  MD  (2007),  amandemen  UUD  1945  yang menghapus penjelasan konsepsi negara hukum Indonesia dan menggantinya dengan Pasal 1  ayat  (3)  dilakukan  secara  sengaja,  bukan  hanya  sebagai  penyederhanaan  semantik, tetapi  dengan  maksud  untuk  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  bagi  pemenuhan  rasa keadilan  (the  rule  of  law)  tanpa  terlalu  banyak  bergantung  pada  kepastian  hukum  dan formalitas  (rechtsstaat).  Menurut  Mahfud,  demi  tegaknya  keadilan,  tindakan  yang  tidak pantas,  tercela,  atau  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  dalam  masyarakat  seharusnya  dapat dikenai hukuman meskipun tidak ada hukum tertulis yang secara spesifik melarangnya.
Gagasan  untuk  mengadopsi hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  sebagai  sumber hukum  positif  di  Indonesia  telah  dimulai  dengan  diterbitkannya  UU  No.  19  tahun  1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
Menurut Siong dalam Ramadhan (2018), ketentuan Pasal 10 UU No. 19 tahun 1948 tentang  Susunan  dan  Kekuasaan  Badan-Badan  Kehakiman  dan  Kejaksaan  memberikan kewenangan  kepada  pemimpin  masyarakat  di  suatu  desa  untuk  memutus  perkara berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  tersebut.  Pasal  ini  menjadi  landasan hukum  bagi  pelaksanaan  peradilan  adat,  namun,  seiring  dengan  masa  kepemimpinan Soekarno,  peradilan  adat  dihapuskan  dengan  diterbitkannya  UUDRI  No.  1  Tahun  1951 tentang  Tindakan-Tindakan  Sementara  untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
Selain dalam sisi konstitusi, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat juga  terdapat  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  konstitusi. Bahkan,  peraturan  perundang-undangan  yang  muncul  setelah  amandemen  UUD  1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat dari berbagai aspek. Di luar berbagai instrumen nasional yang telah disebutkan sebelumnya, penting juga untuk  mencatat  bahwa  dalam  instrumen  internasional  seperti  Deklarasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB).  Pada  deklarasi  tersebut  mulai  disuarakan  mengenai  pentingnya pengakuan  terhadap  eksistensi  masyarakat  adat  di  seluruh  dunia.  Salah  satu  instrumen internasional  yang  memberikan  pengakuan  terhadap  masyarakat  adat  adalah  Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli.
Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sesi ke-61 yang digelar di Markas PBB di tahun 2007. Isi dari Deklarasi ini menggariskan hak  individual  dan  kolektif  para  penduduk  asli  (pribumi),  termasuk  hak-hak  mereka terhadap  budaya,  identitas,  bahasa,  pekerjaan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  berbagai  isu lainnya.  Selain  itu,  deklarasi  ini  menekankan  hak  mereka  untuk  memelihara  dan memperkuat  institusi,  budaya,  dan  tradisi  mereka  sendiri,  serta  hak  mereka  terhadap pembangunan yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.
Bukan  hanya  itu,  deklarasi  ini  juga  secara  tegas  melarang  diskriminasi  terhadap penduduk  asli,  serta  mendorong  partisipasi  penuh  dan  efektif  mereka  dalam  semua keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, deklarasi ini juga mengakui hak mereka untuk tetap berbeda dan menentukan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri.
Melihat  semangat  yang  tercermin  dalam  amandemen  UUD  1945,  jelas  terlihat bahwa keinginan untuk mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum — baik  dalam  peran  negatifnya  maupun  dalam  peran  positifnya — telah  menjadi tekad seluruh bangsa. Rahardjo menyatakan dan juga menyoroti bahwa pandangan dasar negara  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  para  pendahulu  bangsa  secara  eksplisit tercermin dalam pembukaan UUD 1945, terutama dalam alinea ke-4.
Menurut pandangan Rahardjo  (2008), analisis terhadap pandangan dasar tersebut menunjukkan  bahwa  negara  hukum  Indonesia — sesuai  dengan  konstitusinya — seharusnya  memperhatikan  kesejahteraan  masyarakat  dan  bangsanya.  Negara  hukum
Indonesia diharapkan menjadi entitas yang peduli terhadap kepentingan masyarakat dan negaranya.  Jika  UUD  1945  dianggap  sebagai  landasan  hukum  utama  yang  membimbing pembangunan  bangsa,  maka  tugas  utama  negara  hukum  Indonesia  adalah  mengabdi kepada  kepentingan  rakyatnya.  Lanjut  Rahardjo  (2009),  Indonesia  masih mempertahankan  citra  sebagai  negara  hukum  dalam  artian  yang  sangat  formal.  Secara prinsip,  tidak  ada  yang  salah  dengan  tekad  para  pendahulu  bangsa  yang  menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Sebab, negara hukum telah menjadi prinsip yang diakui secara  universal  bagi  negara-negara  modern.  Namun,  esensi  dari  negara  hukum  yang ditegakkan  haruslah  mencakup  pengaturan  dan  implementasi  kebijakan  yang mengutamakan  kesejahteraan  rakyat.  Negara  hukum  seharusnya  berfungsi  untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk menimbulkan ketakutan dengan menggunakan retorika negara hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari  perspektif  teori  hukum,  adopsi  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dalam pembaharuan  hukum  nasional  adalah  langkah  yang  dapat  didukung  secara  ilmiah. Terdapat  penjelasan  teoretis  yang  mendukung  kehadiran  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  dalam  pembaharuan  hukum  pidana.  Demikian  pula,  dari  perspektif  yuridis, masuknya  konsep  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dalam  pembaharuan  hukum pidana  diberikan  pembenaran  yang  kuat,  tidak  hanya  oleh  instrumen  hukum  nasional, tetapi juga oleh instrumen hukum internasional.

## REFERENSI
Arliman, L., Sekolah, S., Ilmu, T., & Padang, H. (2020). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG  BAIK  UNTUK  MEWUJUDKAN  INDONESIA  SEBAGAI  NEGARA  HUKUM.
Doctrinal , 2 (2), 509 – 532. https://jurnal.um-
palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2523 chandra,  septa. (2014). POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN  HUKUM  PIDANA. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (2). https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO2.301
Marbun,  R.  (2014).  Grand  Design  Politik  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945. PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) , 1 (3), 558 – 577. https://doi.org/10.22304/PJIH.V1N3.A8 Moral dan Etika, N., Emile Durkheim Rosita, P., Rahmawati, W., Asbari, M., & Cahyono, Y.
(2023).  Nilai  Moral  dan  Etika:  Perspektif  Emile  Durkheim. Literaksi:  Jurnal Manajemen Pendidikan , 1 (02), 12 – 16. https://doi.org/10.1111/LITERAKSI.V1I02.10
Mulyono,  G.  P.,  &  Fatoni,  R.  (2020).  DEMOKRASI  SEBAGAI  WUJUD  NILAI-NILAI  SILA
KEEMPAT  PANCASILA  DALAM  PEMILIHAN  UMUM  DAERAH  DI  INDONESIA. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (2), 97 – 107. https://doi.org/10.25273/CITIZENSHIP.V7I2.2257
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi:  Strategi  dan  Optimalisasi  -  Bambang  Waluyo  -
Google Books . (n.d.). Retrieved May 5, 2024, from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Jb9mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1& dq=Panduan+mengenai+transformasi+hukum+pidana++diselenggarakan+dalam+ke rangka+ideologi+nasional+Pancasila.&ots=T- LKLIFHtL&sig=mRW5O4AtQ2d4AUSVn1NnSnklifY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fal se
Roisah,  K.  (2012).  PRISMATIKA  HUKUM  SEBAGAI  DASAR  PEMBANGUNAN  HUKUM  DI
INDONESIA  BERDASARKAN  PANCASILA  (Kajian  terhadap  Hukum  Kekayaan Intelektual). Masalah-Masalah Hukum , 41 (4), 622 – 630.
https://doi.org/10.14710/MMH.41.4.2012.622-630 Siti  Halilah,  M.  F.  A.  (2021).  ASAS  KEPASTIAN  HUKUM  MENURUT  PARA  AHLI. Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara , 4 (II). http://www.ejournal.an-
nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334
Copyright Holder : © Muhammad Ridwan Lubis et al., (2024).
First Publication Right :
© Bulletin of Community  Engagement
This article is under:

## CC BY SA