## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI ERA OTONOMI DAERAH
(Studi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak)
Oleh
Agus Triono *)
*) Staf Pengajar di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

## ABSTRACT
The State plays a role and is responsible for the provision of protection in children, including the fulfillment of children's rights. But organizers of both Government and state, local  governments  still  lack  the  attention  and  protection  of  the  child.  In  the  province  of Lampung, children who work under is still very high, the national team is the acceleration of poverty reduction (TNP2K) released the number of child workers in Lampung until 2012 reached  4  thousand.  That  problem  was  interesting  to  do  research  with  regard  to  how  the legal  instruments  sitting  in  protecting  child  workers,  what  efforts  are  undertaken  by  local authorities in Lampung province to protect child workers and the challenges faced in giving protection  against  child  labor.  Based  on  research  conducted  with  the  normative  approach which  is  done  by  examining  the  legal  aspects  relating  to  the  legal  protection  of  child workers  suggest  that  many  settings  have  legal  protection  against  child  labor  in  Indonesia and in particular in the province of Lampung is set in Regulation No. 4 Lampung Provinces in 2008 About the service of the rights of the child. Protective measures against child labor include  the  aspects  of  legal  protection,  the  protection  of  economic,  social  and  technical protection.  The  efforts  that  have  been  undertaken  by  the  regional  Government  of  the province  of  Lampung  in  protecting  child  workers  is  by  pulling  the  child  workers  in  the province  of  Lampung  from  environmental  work  to  return  was  educated  at  the  school. Obstacles that occur in the field more because many workers' children scattered in remote areas that are difficult to do logging, monitoring, and coaching for child workers. So it is recommended that local government existing regulations optimize and conduct cooperation with all the parties to carry out protection and address the problem of child workers in the area.

## Keywords: Legal protection, children's workers, autonomous region

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  juga  memiliki  hak  asasi sebagai  manusia.  Hak-hak  yang  seharusnya  didapatkan  diantaranya  untuk  bermain, bersekolah, makan yang cukup, tidur dengan nyenyak dan kehidupan lain layaknya seorang anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Anak adalah seseorang yang belum
berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. 1 Anak mempunyai  hak,  kewajiban,  dan  tanggungjawab  khusus  berbeda  dengan  orang  dewasa. Karena  kekhususan  yang  dimiliki  oleh  anak  itu,  maka  sudah  selayaknya  anak  harus mendapatkan  perlindungan  dari  berbagai  perbuatan  yang  dapat  merusak  tumbuh  kembang sebagai  seorang  anak  secara  wajar,  baik  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial.  Hal  ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945  Alinea ke-4  yaitu Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Salah  satu  bentuk  upaya melindungi segenap bangsa Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya termasuk pada anak-anak.
Sebagai  salah  satu  unsur  yang  harus  ada  di  dalam  negara  hukum  dan  demokrasi adalah  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  termasuk  di  dalamnya  perlindungan terhadap  anak.  Namun  pada  kenyataannya  pemerintah  masih  saja  mengabaikan  hak-hak anak.  Isu  mengenai  pelanggaran  hak  asasi  anak  kurang  diperhatikan  dan  belum  mendapat prioritas  jika  dibandingkan  dengan  isu  pelanggaran  hak-hak  orang  dewasa  atau  isu  gender dan perlindungan atas hak-hak kaum wanita.
Negara Indonesia seharusnya juga memprioritaskan perlindungan terhadap hak anak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan di dalam UUDNRI Pasal 28B ayat (2) yang  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Selanjutnya dalam  Pasal  34  ayat  (1)  dinyatakan  pula  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar dipelihara  oleh  negara.  Selain  itu,  sejak  tahun  1979  pemerintah  telah  memberlakukan  UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juga pada tahun 1997 telah memberlakukan tentang UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan  selanjutnya diberlakukan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peran  dan  tanggung  jawab  dalam  pemberian  perlindungan  pada  anak  termasuk pemenuhan  hak-hak  anak  berada  di  tangan  keluarga,  masyarakat  dan  negara/pemerintah. Oleh  karena  itu,  harus  ada  dukungan  dan  kerjasama  dari  berbagai  pihak  yang berkepentingan  agar  terjalin  harmonisasi  dalam  mengatasi  masalah  anak  di  Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi pada anak saat ini sangat beragam, dari eksploitasi anak, jual beli anak,  dan  tindak  asusila  pada  anak  baik  yang  berada  di  kota-kota  besar  hingga  ke  pelosok daerah. Fakta empiris ini telah membuktikan bahwa penyelenggara negara baik pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  masih  kurang  memberikan  perhatian  dan  perlindungan terhadap  anak.  Berkenaan  dengan  eksploitasi  anak,  sekarang  ini  lebih  dari  1,5  juta  anak- anak berusia antara 10 sampai 14 tahun dipekerjakan di Indonesia. 2 Anak-anak itu terpaksa melepas  hak-hak  mereka  untuk  menikmati  masa  kanak-kanaknya.  Di  Provinsi  Lampung sendiri,  anak  yang  bekerja  di  bawah  umur  masih  sangat  tinggi,  Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis jumlah pekerja anak di Lampung sampai tahun 2012 mencapai 4 ribuan. 3 Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (Lada) Dede Suhendri  mengatakan, pekerja anak sebenarnya tidak hanya ada di Lampung Selatan dan  Lampung  Tengah  sebagaimana  data  yang  dilansir  oleh  Tim  Nasional  Percepatan
1 Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2 Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) pada 2001
3 http://www.sapa.or.id/berita1/99-lainnya/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih-tinggi.html diakses  pada 12 Maret 2013
Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K).  Dede  mengungkapkan,  justru  jumlah  pekerja  anak terbanyak ada di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan dan Mesuji. Ini dikarenakan ketiga daerah itu banyak terdapat perkebunan karet dan sawit. 4
Berdasar pada data yang telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  mengambil  peran  penting  dan  porsi  yang  lebih  banyak  dalam menanggulangi  masalah  pekerja  anak  tersebut,  karena  sesuai  dengan  semangat  otonomi daerah  itu  merupakan  pekerjaan  rumah  tangga  yang  berat  dan  harus  segera  diselesaikan dengan  memberikan  solusi  yang  terbaik.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  UU No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  Pasal  13  ayat  (1)  huruf  h  yang berbunyi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan  dalam  skala  provinsi  yang  meliputi  antara  lain  pelayanan  bidang  ketenagakerjaan lintas  kabupaten/kota  dan  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang pembagian  urusan  pemerintahan  antara  pemerintah,  pemerintahan  daerah  Provinsi,  dan Pemerintah daerah kabupaten/kota pasal 7 ayat (2) huruf l  urusan wajib pemerintah daerah provinsi salah satunya bidang ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, berdasarkan pada landasan yuridis tersebut sudah menjadi kewajiban bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  menanggulangi  urusan  di  bidang  ketenagakerjaan.  Segala permasalahan tentang ketenagakerjaan harus dapat diakomodir dan diatasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini masalah pekerja anak juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena  anak  merupakan  asset  generasi  penerus  bangsa  yang  dikemudian  hari  yang  akan membangun daerahnya. Pemerintah daerah harus menyelesaikan masalah pekerja anak dan mencari  solusi  bagi  mereka.  Berdasar  pada  hal  tersebut,  maka  untuk  memperdalam  kajian mengenai  peran  pemerintah  daerah  dalam  mengatasi  masalah  pekerja  anak  akan  dibahas mengenai  bagaimana  konsepsi  perlindungan  hukum  bagi  anak  khususnya  pekerja  anak berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Konsepsi Anak dan Pekerja Anak
Anak  menurut  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-hak  Anak, mengartikan  anak  sebagai  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  tahun.  Ketentuan  lain mendefinisikan  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. 5 Sedangkan  menurut  UU  tentang Perlindungan  Anak,  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. 6 Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang harus  mendapatkan  tempat  yang  layak  dan  mendapatkan  perlindungan  dari  segala  macam hal  yang  mengancam  tumbuh  kembang  anak  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  konstitusi negara  Republik  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 7 Jadi,  anak  merupakan  bagian  terpenting  dari  bangsa  yang  harus  dilindungi hak-haknya karena anak sebagai pondasi dari kemajuan bangsa. Untuk itu pemerintah pusat
4 http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/daerah-perkebunan-banyak-pekerja-anak diakses pada 12 Maret 2013
5 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6 Pasal 1 angka  (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7 Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
maupun daerah berkewajiban untuk menlindungi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut.
Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 8 Sedangkan menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabawono Tenaga kerja adalah penduduk  yang  telah  memasuki  usia  kerja  dan  memiliki  pekerjaan,  yang  sedang  mencari pekerjaan,  dan  yang  melakukan  kegiatan  lain  seperti  sekolah,  kuliah  dan  mengurus  rumah tangga. 9 Dalam  hal  ini  tenaga  kerja  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus  didapat  dan dipenuhi  guna  terciptanya  suasana  kerja  yang  seimbang.  Untuk  itu  diperlukan  usia  yang cukup bagi setiap orang untuk bekerja terutama untuk pekerjaan yang sifatnya permanen.
Pekerja  anak  adalah  anak-anak  yang  berusia  4  hingga  18  tahun  yang  bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai  anak  sehingga  tidak  dapat  bersekolah  seperti  anak-anak  lainnya  secara  normal. 10 Menurut  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah  Nomor  5  tahun  2001 tanggal 8 januari 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak menyebutkan  bahwa Pekerja Anak  adalah  anak  yang  melakukan  semua  jenis  pekerjaan  yang  membahayakan  kesehatan dan  menghambat  proses  belajar  serta  tumbuh  kembang.  Sementara  itu,  pekerja  menurut Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk  lain.  Sedangakan  anak  menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga pekerja anak dapat  diartikan  sebagai  setiap  orang  yang  masih  berusia  di  bawah  18  tahun  (sesuai  kaidah hukum  positif  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  sebagai  anak)  yang  bekerja  dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Dalam Convention  on  the  Right  of  the  Child (CRC),  yang  telah  diratifikasi  oleh pemerintah  Indonesia  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990,  memuat  empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu : 11
1. bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali;
2. bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang;
3. bahwa  kepentingan  anak  harus  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  semua  keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak;
4. bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta  aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya.

## Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Anak/Pekerja Anak
Dengan  adanya  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  tidak  hanya  merubah  sistem ketatanegaraan yang ada di pusat tetapi juga terjadi dan dirasakan di tingkat daerah, hal ini dapat  dilihat  dari  perubahan  sistem  sentralistik  menjadi  sistem  desentralistik  yang  terjadi sejak  tahun  1998.  Desentralisasi  adalah  pelimpahan  kewenangan  kepada  daerah  untuk
8 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9 Definisi tenaga kerja http://Wikipedia.com, diakses pada 23 Juni 2013
10 Depdiknas,  2001, Pedoman  Teknis  Pelayanan  Pendidikan  Bagi  Pekerja  Anak  Sektor  Informal, Jakarta., hlm. 8
11 Ibid
mengatur dan mengurus sendiri masyarakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sering  disebut  sebagai  otonomi  daerah.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) otonomi  daerah  diartikan  sebagai  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12 Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Maka  dari  itu  Sarundjang menyebutkan  bahwa  otonomi  menitikberatkan  aspirasi  dibandingkan  dengan  kondisi. 13 R.D.H  Kosoemahatmadja  memberikan  pendapatnya  tentang  otonomi,  bahwa  dengan diberikannya  hak  dan  kekuasaan  perundangan  dan  pemerintahan  kepada  daerah  otonom seperi provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya.
Untuk  mengurus  rumah  tangganya  tersebut  dilakukan  dengan  dua  cara. Pertama , membuat  produk-produk  hukum  daerah  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang dasar  maupun  perundang-undangan  lainnya. Kedua ,  menyelenggarakan  kepentingan- kepentingan  umum. 14 Sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah,  kewenangan  masalah ketenagakerjaan,  termasuk  masalah  pekerja  anak  diserahkan  kepada  Dinas  Kependudukan Catatan  Sipil  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi. 15 Untuk  itu  Dinas  Kependudukan  Catatan Sipil  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  juga  mendukung  dan  melaksanakan  upaya perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  termasuk  tenaga  kerja  anak  yang  meliputi  aspek-aspek sebagai berikut: 16
1. Perlindungan  hukum,  yaitu  apabila  dapat  dilaksanakan  peraturan  perundang-undangan dalam  bidang  ketenagakerjaan  yang  mengharuskan  atau  memaksa  majikan  bertindak sesuai  dengan  perundang-undangan  tersebut  dan  benar-benar  dilaksanakan  oleh  semua pihak yang terkait.
2. Perlindungan  ekonomi,  yaitu  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari- hari baginya dan keluarganya.
3. Perlindungan  sosial,  yaitu  suatu  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha kemasyarakatan  yang  tujuannya  memungkinkan  pekerja  itu  mengenyam  dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.
4. Perlindungan  teknis,  yaitu  suatu  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha  untuk menjaga  pekerja  dari  bahaya  kecelakaan  yang  ditimbulkan  atau  berkaitan  dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
Adapun  instrumen  hukum  yang  berkaitan  dengan  pekerja  anak  adalah  sebagai berikut:
12 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Ketiga,  Pusat  Bahas  Pendidikan  Nasianal-Balai  Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 805
13 S.H. Sarundjang, Arus Balik Kekuasaan ke Daerah , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 33
14 R.D.H.  Kosoemahatmadja, Pengantar  ke  Arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia ,  Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 15
15 Zaenal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 76
16 Ibid

## 1. UUD 1945
Pasal  28B  ayat  (2)  Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  dan  Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
4. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Usia  Minimum  Untuk  Diperbolehkan Bekerja merupakan hasil ratifikasi konvensi ILO Nomor 138
6. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Pelanggaran  dan  tindakan  segera penghapusan  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak  merupakan  hasil  ratifikasi konvensi ILO nomor 182
7. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  diantaranya  terdapat pada Pasal 68 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Pasal 69
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  dapat  dikecualikan  bagi  anak yang  berumur  antara  13  (tiga  belas)  tahun  sampai  dengan  15  (lima  belas)  tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
(2) Pengusaha  yang  mempekerjakan  anak  pada  pekerjaan  ringan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  huruf  a,  b,  f,  dan  g  dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
Pasal 70
(1) Anak  dapat  melakukan  pekerjaan  di  tempat  kerja  yang  merupakan  bagian  dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  paling  sedikit  berumur  14  (empat belas)tahun.
(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
a. Diberi  petunjuk  yang  jelas  tentang  cara  pelaksanaan  pekerjaan  serta  bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 71
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
(2) Pengusaha  yang  mempekerjakan  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) wajibmemenuhi syarat :
a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. Kondisi  dan  lingkungan  kerja  tidak  mengganggu  perkembangan  fisik, mental,sosial, dan waktu sekolah.
(3) Ketentuan  mengenai  anak  yang  bekerja  untuk  mengembangkan  bakat  dan  minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 72 menyebutkan Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa,  maka  tempat  kerja  anak  harus  dipisahkan  dari  tempat  kerja  pekerja/buruh dewasa. Pasal 73 “Anak dianggap  bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”.
Pasal 74
(1) Siapapun  dilarang  mempekerjakan  dan  melibatkan  anak  pada  pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,  menyediakan,  atau  menawarkan  anak untukpelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,  menyediakan,  atau  melibatkan  anak untukproduksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana  di-maksud  dalam  ayat  (2)  huruf  d  ditetapkan  dengan  Keputusan Menteri.
Pasal 75
(1) Pemerintah  berkewajiban  melakukan  upaya  penanggulangan  anak  yang  bekerja  di luar hubungan kerja.
(2) Upaya  penanggulangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 76
(1) Pekerja/buruh  perempuan  yang  berumur  kurang  dari  18  (delapan  belas)  tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(2) Pengusaha  dilarang  mempekerjakan  pekerja/buruh  perempuan  hamil  yang  menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(3) Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  perempuan  antara  pukul  23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
(5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  diatur  dengan Keputusan Menteri.
8. Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  13  ayat  (1) huruf h.
9. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 64 dan 52 ayat (1).
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  pembagian  urusan  pemerintahan antara pemerintah pasal 7 ayat (2) huruf l  urusan wajib pemerintah daerah provinsi salah satunya bidang ketenagakerjaan.
11. Keputusan Presiden No 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak.
12. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak merupakan hasil ratifikasi Convention on the Right of the Child (CRC), 13. Keputusan  Menteri Dalam  Negeri dan  Otonomi  Daerah Nomor 5 tahun 2001 tanggal 8 januari 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
14. Surat  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, Atau Moral Anak
15. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  Kep.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengemban Bakat dan Minat.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak.
Di  Pasal  1  angka  11  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perlindungan  terhadap anak  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  anak yang dapat diberikan oleh pihak keluarga, lembaga advokasi, organisasi sosial, lembaga swadaya  masyarakat,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya  baik sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  pengadilan.  Kewajiban  Pemerintah  Daerah diatur dalam Pasal 6 yaitu:
a. Melakukan  upaya  perlindungan,  penghargaan  dan  pemenuhan  terhadap  hak-hak anak;
b. Menjamin  agar  anak  dilindungi  dari  semua  bentuk  diskriminasi  atau  hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan orang lain;
c. Menempatkan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  dalam  setiap  pengambilan kebijakan;
d. Menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
e. Melakukan upaya dan memberikan prioritas penyelenggaraan dan pelayanan serta upaya kesehatan bagi anak. yang meliputi :
1. Upaya untuk memperkecil angka kematian bayi dan anak;
2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan bagi anak;
3. Melakukan upaya pemberantasan penyakit;
4. Melakukan pencegahan dan penanganan gizi buruk/kekurangan gizi.
f. Menjamin terselenggaranya program wajib belajar, yang meliputi :
1. Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan standar pendid:kan nasional;
2. Kemudahan akses bagi anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
3. Menyediakan dana beasiswa bagi anak yang tidak mampu.

## Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Pekerja Anak
Isu  pekerja  anak  bukan  sekedar  isu  anak-anak  menjalankan  pekerjaan  dengan memperoleh  upah,  akan  tetapi  lekat  sekali  dengan  eksploitasi,  pekerjaan  berbahaya, terhambatnya  akses  pendidikan  dan  menghambat  perkembangan  fisik,  psikis  dan  sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bias ditolelir ( the intolerable form of
child labor ). 17 Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan  untuk  belajar,  bermain,  bergembira,  berada  dalam  suasana  damai, mendapatkan  kesempatan  dan  fasilitas  untuk  mencapai  cita-citanya  sesuai  dengan perkembangan  fisik,  psikologik,  intelektual  dan  sosialnya.  Namun  pada  kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi  pekerja  anak  antara  lain  di  sektor  industri  dengan  alasan  tekanan  ekonomi  yang dialami  orang  tuanya  ataupun  faktor  lainnya. 18 Secara  filosofis,  larangan  mempekerjakan anak  semata-mata  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap anak  demi  pengembangan  harkat  dan  martabatnya  dalam  rangka  mempersiapkan  masa depannya. 19
Berkaitan  dengan  kajian  masalah  pekerja  anak  ini,  di  Provinsi  Lampung  anak  yang bekerja  dibawah  umur  masih  sangat  tinggi,  Tim  Nasional  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  merilis  jumlah  pekerja  anak  di  Lampung  sampai  tahun  2012 mencapai  4  ribuan. 20 Direktur  Eksekutif  Lembaga  Advokasi  Anak  (Lada)  Dede  Suhendri mengatakan,  pekerja  anak  sebenarnya  tidak  hanya  ada  di  Lampung  Selatan  dan  Lampung Tengah  sebagaimana  data  yang  dilansir  oleh  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K).  Dede  mengungkapkan,  justru  jumlah  pekerja  anak  terbanyak  ada  di Kabupaten  Tulangbawang,  Tulangbawang  Barat,  Way  Kanan  dan  Mesuji.  Ini  dikarenakan ketiga daerah itu banyak terdapat perkebunan karet dan sawit. 21
Upaya yang dilakukan untuk mengentaskan masalah pekerja anak ini sudah menjadi perhatian  yang  sangat  serius  oleh  pemerintah  pusat  dan  juga  pemerintah  daerah.  Ditingkat pemerintah  pusat  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi (Kemenakertrans)  sedangkan  pada  tingkat  daerah  dilaksanakan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  (Disnakertrans).  Kepala  Disnakertrans  Lampung  Piterdono  mengungkapkan, untuk memotivasi mereka kembali ke sekolah, pemerintah pusat memberikan bantuan paket peralatan sekolah. Selain itu, mereka menjalani masa pembinaan selama empat bulan. Pada tahapan ini, pekerja anak diberikan uang saku sebesar Rp250 ribu per bulan. 22
Selain itu, akan dilakukan tindakan tegas terhadap perusahaan  yang mempekerjakan anak.  Perusahaan  bisa  dikenakan  sanksi  teguran,  perdata,  hingga  pidana.  Bagi  perusahaan padat  karya,  akan  dilakukan  pembinaan.  Sebisa  mungkin  perusahaan-perusahaan  itu  tidak boleh  mempekerjakan  anak  lagi. 23 Dengan  diberlakukannya  sanksi  bagi  tiap  perusahaan yang mempekerjakan anak, merupakan langkah serius yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya  upaya  ini  akan  disambut  baik  oleh  masyarakat.  Namun,  pemerintah  juga  harus
17 Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif HakAnak , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8
18 Syamsuddin,  1997, Petunjuk  Pelaksanaan  Penanganan  Anak  yang  Bekerja ,  Departemen  Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1
19 Netty Endrawati, Faktor-Faktor Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya , (jurnal ilmiah hukum – refleksi hukum), april 2011, FH UKSW, Salatiga, hlm. 22
20 http://www.sapa.or.id/berita1/99-lainnya/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih-tinggi.html, diakses pada 12 Maret 2013
21 http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/daerah-perkebunan-banyak-pekerja-anak, diakses  pada 12 Maret 2013
22 http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/59644-450-pekerja-anak-ditarik, diakses pada 12 September 2013
23 Ibid.
memberikan  bantuan  yang  dapat  meringankan  beban  keluarga  dan  anak  agar  dapat mengenyam pendidikan formal.
Hal di atas merupakan upaya  yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat  yang juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di samping upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  juga  turut  bertanggungjawab  dan  harus  berupaya  mengatasi permasalahan  pekerja  anak.  Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  Provinsi  Lampung  melalui Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi  Lampung  mencatat  650 anak  di  bawah  usia  15  tahun  putus  sekolah  dan  membantu  orang  tuanya  bekerja  mencari nafkah.
Kabid  Hubungan  Industri  dan  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Disnakertrans  Provinsi Lampung  Heri  Munzili  mengatakan,   tiga  kabupaten  di  Lampung  yakni  Lampung  Timur, Lampung  Selatan  dan  Lampung  Tengah  merupakan  sentral  pekerja  anak.  Prioritaskan program  membebaskan  anak  bekerja  di  Lampung  Tengah,  Lampung  Timur  dan  Lampung Selatan,  ini  sentral  yang  banyak,  umumnya  mereka  tidak  mampu,  ada  orangtuanya  TKI, anaknya terlantar.
Beberapa  upaya  di  atas  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi Lampung  melalui  Disnakertrans  belum  dapat  menyelesaikan  masalah  dalam  pengentaskan pekerja  anak  di  Lampung,  karena  banyak  tersebar  di  daerah-daerah  terpencil  yang menyulitkan  disnakertrans  untuk  melakukan  pendataan,  pengawasan,  dan  pembinaan  bagi pekerja anak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak dan stacke holder dalam mengatasi masalah pekerja anak di provinsi Lampung.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  tersebut  sebenarnya  belum  optimal  apabila  dilihat dari  bagaimana  pengimplementasian  ketentuan  perundang-undangan  terutama  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Pelayanan  Terhadap Hak-Hak Anak dalam Pasal 7 yang menyatakan sebagai berikut:
(1) Pemerintah  Daerah  bertanggungjawab  dalam  upaya  perlindungan  dan  pelayanan terhadap hak-hak anak dengan :
a. Menyusun dan melaksanakan program-program pemenuhan dari pelayanan terhadap hak-hak anak:
b. Menyelenggarakan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  tentang  pemenuhan  dan pelayanan terhadap hak-hak anak;
c. Menyelenggarakan  advokasi  dan  sosialisasi  tentang  hak-hak  anak  dalam  keadaan dan kondisi tertentu;
d. Memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak.
(2) Pemerintah  Daerah  bertanggungjawab  secara  aktif  untuk  mencegah  dan  melakukan pelayanan kepada anak jalanan sesuai dengan kebutuhannya.
Selanjutnya di Pasal 8 dinyatakan pula bahwa:
(1) Dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  hak-hak  anak,  Pemerintah  Daerah  melalui Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing- masing berkewajiban melakukan upaya :
a. Memberikan  perlindungan  sementara  dan  bantuan  secara  langsung  pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan anak;
b. Memberikan pelayanan kesehatan, perawatan tertentu termasuk palayanan darurat;
c. Berkoordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  perlindungan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak;
d. Berkoordinasi  dengan  lembaga  bantuan  hukum  atau  lembaga  advokasi  anak  untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak;
e. Berkoordinasi  dengan  dinas/instansi  terkait  untuk  memberikan  pendidikan  luar sekolah  atau  pelatihan  keterampilan  untuk  pengembangan  dirinya  sesuai  bakat  dan potensinya;
f. Berkoordinasi dengan lembaga tertentu untuk memberikan pelayanan pemulihan hiu psikososial maupun spiritual anak.
(2) Pemberian  pelayanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  dengan sistem  satu  pintu  melalui  sebuah  Lembaga  Pelayanan  Hak-hak  Anak,  yang bertanggungjawab kepada Gubernur.

## Tantangan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Anak
Di  negara-negara  berkembang  termasuk  Indonesia  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa banyak  anak  yang  terpaksa  melakukan  pekerjaan  dikarenakan  adanya  dorongan  ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Anak yang bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 24
1. Rendahnya  rata-rata  kemiskinan  penduduk  Indonesia  atau  penduduk  Indonesia  banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Melihat kondisi seperti ini sangat mempengaruhi orang  tua  untuk  mengajak  anaknya  bekerja  mencari  tambahan  penghasilan  guna memenuhi kebutuhan hidup;
2. Budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu  hal  yang  wajar  dan  biasa.  Adanya  anggapan  bahwa  anak  tidak  mau  membantu bekerja maka dianggap sebagai anak yang tidak berbakti, mereka dididik sejak usia dini untuk  bekerja  membantu  orang  tuanya,  maka  bekerja  sejak  kecil  merupakan  proses pendidikan keluarga agar anak mau berbakti kepada orang tua;
3. Rendahnya  kesadaran  penduduk  akan  arti  penting  pendidikan  sebagai  sarana peningkatan  kualitas  hidup  bagi  anak  di  masa  mendatang.  Karena  untuk  apa  harus sekolah  tinggi  yang  penting  mereka  dapat  bekerja.  Sehingga  sekolah  yang  sebenarnya merupakan  kegiatan  utama  bagi  anak  untuk  pengembangan  diri  tidak  lagi  merupakan suatu kegiatan yang menarik karena mahalnya biaya dan tidak terlihat langsung manfaat bagi si anak itu sendiri maupun orang tua;
4. Kemampuan  Pemerintah  dalam  menyediakan  fasilitas  untuk  belajar  mengajar  sangat terbatas;
5. Terjadinya  keretakan  rumah  tangga  ( broken  home )  sehingga  anak  kurang  mendapatkan perhatian  dari  orang  tuanya  dan  mereka  berusaha  mencari  jati-dirinya  dengan  jalan bekerja dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Anak  tidak  boleh  menjalankan  pekerjaan,  larangan  ini  bersifat  mutlak  tanpa pengecualian,  jadi  apapun  alasannya  anak  tidak  boleh  menjalankan  pekerjaan  dalam  suatu hubungan  kerja  dengan  majikan  atau  pengusaha.  Larangan  pemerintah  daerah  ini merupakan  perlindungan  preventif  yang  paling  mendasar  yang  dengan  tegas  dapat menghentikan  timbulnya  tenaga  kerja  anak  atau  pekerja  anak.  Namun  sayang  larangan  ini tidak diikuti dengan upaya-upaya nyata, seperti pemberlakuan wajib belajar 9 tahun dengan tegas disertai pemberian beasiswa dan atau pembebasan biaya pendidikan dasar bagi anak- anak dari keluarga tidak mampu. Pemberian beasiswa atau pembebasan biaya pendidikan ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 bahwa: “Cabang-cabang produksi yang  penting bagi
24 ILO, Draft Report to the Government of Indonesia , Jakarta, 1993
Negara dan  yang  menguasai hajat hidup orang banyak  dikuasai oleh Negara”, “Bumi, air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besar  kemakmuran rakyat”. 25
Tidak  terlaksananya  amanat  amandemen  UUD  1945  telah  mendorong  munculnya pekerja  anak.  Kondisi  pekerja  anak  yang  banyak  memiliki  kelemahan-kelemahan  dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para majikan atau pengusaha yang mempekerjakannya.  Untuk  menghindari  tindakan  eksploitasi  pemerintah  memberikan pembatasan-pembatasan  untuk  pekerja  anak,  secara  formal  MENAKER  telah  menetapkan syarat-syarat mempekerjakan anak, yaitu : tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari;  Tidak  boleh  mempekerjakan  anak  pada  malam  hari  antara  pukul  18.00  sampai dengan  pukul  06.00;  Pengusaha  wajib  membayar  upah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku, sebanding  dengan  jam  kerjanya;  Pengusaha  wajib  mendukung  program  kerja  dan  belajar (Kejar) melalui kerjasama dengan pihak lain; Mencatat dan melaporkan identitas anak yang dipekerjakan; Pengusaha wajib melakukan pengurangan pekerja anak secara bertahap. 26 Kebanyakan perusahaan  yang  mempekerjakan anak, tidak satupun melakukan wajib lapor  ketenagakerjaan,  sehingga  keberadaan  pekerja  anak  yang  bekerja  pada  perusahaan tersebut  tidak  diketahui.  Hal  inilah  yang  turut  mendukung  adanya  tindakan  eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh sistem hukum yang  ada,  seperti  diberlakukannya  lama  kerja  melebihi  4  jam/hari,  diberikannya  upah dibawah  UMK  yang  berlaku,  tidak  diberikannya  jaminan  sosial  tenaga  kerja  serta  tidak diberikannya kesempatan kepada pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan.
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak waktu kerjanya tidak boleh melebihi 4 jam/hari. 27 Adanya  pengusaha  mempekerjakan  pekerja  anak  melebihi  4  jam/hari menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha dan perlindungan hukum  pekerja  anak  terabaikan.  Seharusnya  pengusaha  menyadari  bahwa  dengan  bekerja penuh  waktu  akan  menyebabkan  perkembangan  kepribadian  anak  tidak  akan  berkembang secara penuh dan serasi, dengan bekerja secara terus menerus dan monoton serta berulang- ulang  untuk  waktu  yang  lama  seperti  pada  pekerjaan  pengepakan  kue,  pembuatan  keripik tempe,  dan  lainnya.  Walaupun  mereka  tidak  merasa  jenuh,  namun  dapat  mempengaruhi perkembangan  kreatifitasnya  sehingga  mereka  cenderung  menjadi  anak  yang  tidak  cerdas dan tidak kreatif.
Pada hakekatnya upah minimum diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang  dari  satu  tahun,  dan  kepada  pekerja  anak  diberikan  upah  sesuai  dengan  peraturan pengupahan  yang  ada.  Pekerja  anak  diberi  upah  di  bawah  ketentuan  UMK  yang  berlaku tidak  terkecuali  yang  telah  memiliki  masa  kerja  lebih  dari  satu  tahun,  hal  ini  disamping bertentangan  dengan  pasal  4  ayat  (3)  Permenaker  01  Th.  1987,  juga  bertentangan  dengan pasal 14 ayat (2) Permenaker 01 Tahun 1999.
Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai dengan  kebutuhan  fisik,  mental,  spiritual  dan  sosial. 28 Kebanyakan  perusahaan  yang mempekerjakan  anak,  tidak  satupun  dari  mereka  yang  menyelenggarakan  jaminan  sosial, khususnya  jaminan  pemeliharaan  kesehatan  (JPK).  Keselamatan  dan  kesehatan  pada
25 Amandemen UUD 1945, Pasal 33, ayat ( 2 ) dan ( 4 ).
26 Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja.
27 Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja, Pasal 4 Ayat (1).
28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (2)
dasarnya  adalah  merupakan  kebutuhan  manusia  yang  terpenting  dan  bahkan  sering dikatakan  sebagai  hak  azasi  manusia,  oleh  karena  itu  setiap  orang  termasuk  tenaga  kerja memerlukan  jaminan  atas  keselamatan  maupun  kesehatan  dirinya,  sehingga  pemberian jaminan  pemeliharaan  kesehatan tenaga kerja bukan sebagai kebutuhan tetapi juga sebagai kepentingan.  Dengan  demikian  apa  yang  dilakukan  oleh  kelima  pengusaha  tersebut  adalah merupakan  pelanggaran  hukum,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.  Tidak ditaatinya peraturan  perlindungan anak  oleh pengusaha  sebenarnya  tidak  perlu  terjadi  apabila  pemerintah,  dalam  hal  ini  Dinas  Daerah yang  menangani  ketenagakerjaan  khususnya  pegawai  pengawas  Ketenagakerjaan pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu  benar-benar  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan/ditaatinya  peraturan ketenagakerjaan  oleh  para  pelaku  produksi  dan  melakukan  penindakan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
Sebagai  satu  sistem  perlindungan  hukum,  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  yang melakukan  tindakan  mengawasi  pelaksanaan  peraturan  hukum  mengenai  ketenagakerjaan hendaknya  dapat  melakukan  penegakan  hukum  mengenai  kondisi  kerja  dan  perlindungan tenaga  kerja  dan  peraturan  yang  menyangkut  waktu  kerja,  pengupahan,  keselamatan, kesehatan  dan  penggunaan  tenaga  kerja  anak  dan  orang  muda  serta  masalah-masalah  lain yang terkait. 29
Dalam  upaya  penegakan  hukum  mengenai  perlindungan  pekerja  anak,  pegawai pengawas  mempunyai  tahapan  mekanisme  pengawasan  yang  terdiri  dari  pembinaan (preventive edukatif), nota pemeriksaan (represif non yustisial) dan diajukan ke pengadilan (represif  yustisial).  Akan  tetapi  semua  langkah  tersebut  belum  diterapkan  oleh  pegawai pengawas  terhadap  para  pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja  anak.  Dari  paparan tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  telah  terdapat  sistem  perlindungan  hukum  pekerja anak  tetapi  pelaksanaannya  masih  jauh  dari  optimal.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  masih banyaknya  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pengusaha  terhadap  peraturan perlindungan  anak,  dan  tidak  berperannya  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  sebagai aparat  penegak  hukum.  Pelanggaran  hukum  para  pengusaha  berupa  pemberlakuan  lama kerja  lebih  dari  4  jam  setiap  harinya,  pemberian  upah  jauh  dibawah  UMK,  tidak  pernah melaksanakan wajib lapor dan tidak menyelenggarakan pemberian JPK. Sedangkan pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya,  yaitu tidak melakukan  pengawasan/  pembinaan  dan  penindakan  terhadap  para  pelanggar/  pengusaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan. 30

## A. Penutup
Berdasar  pada  uraian  dalam  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan  hukum  perlindungan  terhadap  pekerja  anak  terdapat  pada Convention  on  the Right  of  the  Child (CRC)  yang  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang memuat empat prinsip umum tentang hak anak. Selain itu, pengaturan hukum lainnya terdapat pada Pasal 28B ayat (2) UUDNRI 1945 dan  peraturan  perundang-undangan  serta  berbagai  kebijakan  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah.
29 Konvensi ILO 81 Tahun. 1947.
30 Lihat juga dalam http://eprints.undip.ac.id/17312/1/EKA_TJAHJANTO.pdf ., diakses pada 3 Juli 2013
Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja anak meliputi aspek perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Beberapa upaya  yang telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung  melalui  Disnakertrans  belum dapat  menyelesaikan  masalah  dalam  pengentaskan  pekerja  anak  di  daerah.  Hal  ini dikarenakan  banyaknya  pekerja  anak  yang  tersebar  di  daerah-daerah  terpencil  yang menyulitkan  Disnakertrans  untuk  melakukan  pendataan,  pengawasan,  dan  pembinaan  bagi pekerja  anak  tersebut.  Oleh  karena  itu  disarankan  supaya  Pemerintah  Daerah  hendaknya melakukan  perbaikan  ekonomi  untuk  kesejahteraan  rakyat,  sehingga  diharapkan  angka kemiskinan  berkurang  yang  kemudian  diikuti  dengan  peningkatan  kualitas  pendidikan  di masyarakat  yang  diharapkan  bisa  mengurangi  pekerja  anak.  Disamping  itu,  diharapkan Pemerintah  Daerah  lebih  mengefektifkan  aturan-aturan  yang  telah  ada,  termasuk pemberdayaan  aparatur  pemerintahan  dan  lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat  yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak serta ditetapkannya target untuk menghapus pekerja  anak  secara  tuntas  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  semua  pihak  dan stakeholders dalam melindungi dan mengatasi masalah pekerja anak terutama di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Depdiknas. 2001. Pedoman teknis pelayanan pendidikan bagi pekerja anak sektor informal. Jakarta.
ILO. 1993. Draft report to the government of Indonesia. Jakarta.
Joni, M. dan Zulechaina Z, Tanamas, 1999. Aspek hukum perlindungan anak dan perspektif hak anak. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pusat  Bahas  Pendidikan  Nasianal.  2001. Kamus  besar  bahasa  Indonesia edisi  ketiga .
Jakarta: Balai Pustaka.
Sarundjang. 2001. Arus balik kekuasaan ke daerah , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kosoemahatmadja,  R.D.H.  1979. Pengantar  ke  arah  sistem  pemerintahan  daerah  di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
Badan Pusat Statistik. 2001. Survei tenaga kerja nasional (sakernas) . Jakarta: BPS.
Asikin, Zaenal. 1993. Dasar-dasar hukum perburuhan. Jakarta: Raja Grafindo.
Syamsuddin.  1997. Petunjuk  pelaksanaan  penanganan  anak  yang  bekerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Endrawati,  Netty.  2011. Faktor-faktor  anak  bekerja  dan  upaya  pencegahannya (jurnal ilmiah hukum – refleksi hukum) . FH UKSW. Salatiga.
http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/daerah-perkebunan-banyak-pekerja-anak diakses pada 12 Maret 2013
http://www.sapa.or.id/berita1/99-lainnya/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih- tinggi.html, diakses pada 12 Maret 2013
http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/daerah-perkebunan-banyak-pekerja-anak, diakses  pada 12 Maret 2013
http://eprints.undip.ac.id/17312/1/EKA_TJAHJANTO.pdf., diakses pada 3 Juli 2013 http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/59644-450-pekerja-anak-ditarik, diakses pada 12 September 2013
http:Wikipedia.com, diakses pada 23 Juni 2013

## Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 28B ayat (2) UUDNRI 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Usia  Minimum  Untuk  Diperbolehkan Bekerja merupakan hasil ratifikasi konvensi ILO Nomor 138
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Pelanggaran  dan  tindakan  segera penghapusan  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak  merupakan  hasil ratifikasi konvensi ILO nomor 182
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  pembagian  urusan  pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
Keputusan  Presiden  No  59  Tahun  2002  tentang  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Yang  Dilarang Untuk Anak.
Keputusan  Presiden  Nomor  36  tahun  1990  Tentang  Konvensi  Hak-hak  Anak merupakan hasil ratifikasi Convention on the Right of the Child (CRC),
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah  Nomor  5  Tahun  2001  tanggal  8 januari 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
Surat  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  Kep-235/MEN/2003 tentang  Jenis-jenis  Pekerjaan  yang  Membahayakan  Kesehatan,  Keselamatan,  Atau Moral Anak
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan  Bagi  Anak  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Untuk  Mengemban  Bakat  dan Minat.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Pelayanan  Terhadap Hak-Hak Anak.