## POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM

## Ari Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ariwibowo23111985@gmail.com
Yana Kusnadi Srijadi
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yanakoes@gmail.com

## ABSTRAK
Konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  memberikan  dasar atau  landasan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selanjutnya, konstitusi juga memberikan dasar atau landasan untuk dilaksanakannya perlindungan anak, Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dalam konsttusi tersebut jelas memberikan  amanah  bahwa  tidak  ada  satu  pun  orang  atau  pihak  lain  yang  boleh  merampas  atau melakukan  sesuatu  yang  dapat  merusak  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  dari  anak  tersebut. Dinamika  yang  berkembang  saat  ini  memperlihatkan  masih  adanya  permasalahan  dalam pelaksanaan  perlindungan  anak  di  Indonesia,  seperti  pada  bidang  hak  sipil  dan  kebebasan,  bidang keluarga  dan  pengasuhan  alternatif,  dan  lain-lain. Sebagian  besar  permasalahan  terletak  pada pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak.  Politik hukum perlindungan anak kedepan harus memperhatikan bukan hanya penyempurnaan pada materi muatan  peraturan  perundang-undangan,  melainkan  harus  pula  memperhatikan  aspek  implementasi atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.
Kata Kunci: Politik Hukum, Anak, Negara Hukum

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  insan  yang  dititipkan  kepada  orang  tua  sebagai  karunia  dari  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Pada  dasarnya  setiap  anak  mempunyai  hak  yang  pemenuhan  dan perlindungannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak  harus  tercermin  dan  berwujud  dalam  suatu  produk  hukum  baik  di  tingkat  nasional maupun daerah. Produk hukum  yang dihasilkan terkait perlindungan anak  harus sejalan dan selaras dengan konsepsi negara hukum dan negara demokrasi sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak atau hak asasi anak.
Pemenuhan  hak  dan  perlindungan  terhadap  anak  di  Indonesia  sangat  mungkin  dapat terwujud dikarenakan produk hukum yang ada dihasilkan dari suatu susunan atau konfigurasi politik  yang  demokratis,  hal  ini  terlihat  dari  amanah  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar”
1 .  Selanjutnya  Pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang
1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
demokratis dan negara demokrasi  yang berdasar atas hukum.  Dalam hal  perlindungan anak, konstitusi memberikan amanah bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 2 .
Sejalan dengan hal tersebut, negara lebih lanjut berdasarkan konstitusinya menetapkan peraturan perundangan-undangan sebagai pijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, diantaranya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Dalam Pasal 1 Angka 2   Undang Nomor 35 Tahun 2014  Tentang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa  “Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Dengan  demikian  tidak  ada  satu  pun  orang atau pihak lain yang boleh merampas atau melakukan sesuatu yang dapat merusak harkat dan martabat  kemanusiaan  dari  anak  tersebut.  Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan  dari  penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik,  pelibatan  dalam  sengketa bersenjata,  pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial,  pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. 3
Dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  beban  kewajiban  dan  tanggung jawab  Negara,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  terletak  pada  pemenuhan  dan  dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan kewajiban dan mengemban  tanggungjawabnya  itu,  Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  harus mampu  menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan  kesejahteraan  anak  dengan memperhatikan  hak  dan  kewajiban  Orang  Tua,  Wali,  atau  orang  lain  yang  secara  hukum bertanggung jawab terhadap Anak.  Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Dengan  demikian  pada  tataran  pemerintahan,  pemenuhan  hak  dan  perlindungan terhadap  anak  merupakan  tanggung  jawab  baik  Pemerintah  (pusat)  maupun  pemerintah daerah.  Sebagai  perpanjangan  tangan  Pemerintah,  dan  setiap  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya salah satunya harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait perlindungan terhadap anak.
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  berbagai  produk  hukum  terkait perlindungan  anak  telah  diterbitkan,  yang  didalamnya  telah  diatur  dengan  jelas  tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak, akan tetapi pada perkembangannya masih terdapat permasalahan dan kasus yang berkaitan dengan perlindungan  anak,  sebagai  contoh  dalam  bidang  hak  sipil  dan  kebebasan  terdapat permasalahan  dalam  hal  akta  kelahiran.  Akta  kelahiran  merupakan  hak  dasar  setiap  anak yaitu hak atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya. Basis hak ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan status  kewarganegaraan, tetapi  terkait erat  dengan aspek proteksi berlangsungnya  tumbuh  kembang  anak  dalam  setiap  fase  perkembangan.  Menurut  UUD 1945,  Pasal  28B  ayat  (2):  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Dalam beberapa  kasus,  anak  yang  tidak  memiliki  akte  kelahiran  sering  memunculkan  perlakukan
2 Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
salah seperti pemalsuan identitas, dan semacamnya. Kondisi ini semakin meneguhkan pihak negara dan pemerintah perlunya political will terhadap pemenuhan akte kelahiran 4 .
Salah  satu  contoh  permasalahan  tersebut  mencerminkan  bahwa  politik  hukum  yang telah menghasilkan berbabagai produk hukum terkait perlindungan anak di Indonesia belum cukup  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan,  perlu  ditndaklanjuti  oleh  komitmen  dan konsistensi pelaksanaannya yang disesuaikan dengan amanah yang terkandung dalam produk hukum  tersebut  sebagai  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagaimana mestinya  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Upaya  tersebut  harus  dilakukan  secara  terus menerus  sesuai  dengan  hukum  sebagai  konsekuensi  dari  diterapkannya  negara  hukum  di Indonesia.
Supremasi  hukum  harus  ditegakkan  dengan  benar  sebagaimana  mestinya,  dimana semua  pihak  harus  tunduk  dan  patuh  pada  hukum  yang  berlaku.  Dengan  demikian  jelas bahwa konsep negara hukum di Indonesia dapat merefleksikan pemenuhan dan perlindungan terhadap berbagai hak setiap warga negara termasuk anak, atau dengan kata lain hukum dapat dijadikan  sebagai  sarana  atau  instrument  utama  dalam  pemenuhan  dan  perlindungan  hak tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Politik Hukum dalam Kerangka Negara Hukum
Moh.  Mahfud  MD  dalam  bukunya  yang  berjudul  Politik  Hukum  di  Indonesia menyebutkan  bahwa  politik  hukum  merupakan Legal  policy atau  garis  (kebijakan)  resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Padmo Wahjono mengatakan bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan  dasar  yang  menentukan  arah,  bentuk,  maupun  isi hukum  yang  akan  dibentuk.  Selanjutnya,  Teuku  Mohammad  Radhie  mendefinisikan  politik hukum  sebagai  suatu  pernyataan  kehendak  penguasa  negara  mengenai  hukum  yang  berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.
Sacipto  Rahardjo  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  aktivitas  memilih  dan  cara yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan  sosial  dengan  hukum  tertentu  di  dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:
1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paing baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkah  suatu  pola  yang  baku  dan  mapan  dirumuskan  untuk  membantu  dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
Hukum dalam arti undang-undang merupakan produk dari politik, dalam hal ini politik determinan terhadap hukum. Apabila hukum dijadikan dasar untuk mencari kebenaran ilmiah dan  memberi  arti  hukum  di  luar  undang-undang,  maka  politik  merupakan  produk  hukum, dalam hal ini hukum determinan terhadap politik.
Politik  sebagai  independent  variable  secara  ekstrem  dibedakan  atas  politik  yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai dependent variable dibedakan
4 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia , https://www.kpai.go.id.
atas  hukum  yang  responsif  dan  hukum  yang  ortodoks.  Konfigurasi  politik  yang  demokratis akan  melahirkan  hukum  yang  responsif  sedangkan  konfigurasi  politik  yang  otoriter  akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif. 5
Konfigurasi  politik  diartikan  sebagai  susunan  atau  konstelasi  kekuasaan  politik  yang secara  dikotomis  di  bagi  atas  dua  konsep  yang  bertentangan  secara  diametral,  yaitu konfigurasi  politik  demokratis  dan  konfigurasi  politik  otoriter,  yang  indikatornya sebagaimana  diuraikan  sebelumnya.  Pengertian  konseptual  dan  indikator-indikator  variabel bebas ini adalah: 6
1. Konfigurasi  politik  demokratis  adalah  susunan  sitem  politik  yang  membuka kesempatan  (peluang)  bagi  partisipasi  rakyat  secara  penuh  untuk  ikut  aktif menentukan  kebijaksanaan  umum.  Partisipasi  ini  ditentukan  atas  dasar  mayoritas oleh  wakil-wakil  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas prinsip  kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam  suasana  terjadinya  kebebasan politik.
2. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara  berperan  sangat  aktif  serta  mengambil  hampir  seluruh  inisiatif  dalam pembuatan kebijaksanaan negara.
Konfigurasi politik demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif, yaitu produk  hukum  yang  mencerminkan  rasa  keadilan  dan  memenuhi  harapan  masyarakat. Konfigurasi  politik  otoriter  akan  menghasilkan  produk  hukum  yang  ortodoks,  yaitu  pruduk hukum  yang  isinya  lebih  mencerminkan  visi  sosial  elite  politik,  lebih  mencerminkan keinginan  pemerintah,  bersifat  positivist-instrumentalis,  yakni  menjadi  alat  pelaksanaan ideologi  dan  program  negara.  Berlawanan  dengan  hukum  responsif,  hukum  ortodoks  lebih tertutup  terhadap  tuntutan-tuntutan  kelompok  maupun  individu-individu  di  dalam masyarakat, dan dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. 7
Dalam  mengantisipasi  munculnya  otoritarianisme  yang  berpotensi  terciptanya konfigurasi  politik  otoriter  dan  produk  hukum  yang  ortodoks,  maka  melalui  kontrak  sosial yang tertuang dalam konstitusi negara, Indonesia menetapkan konfiugurasi politik demokratis dan negara hukum yang dijadikan kosep dan pijakan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan negara hukum yang demokratis.
Mengacu  pada  hal  di  atas,  maka  politik  hukum  di  Indonesia  diselenggarakan  dengan mengedepankan  kehendak  rakyat  berbasis  hukum  yang  partisipatif,  aspiratif,  dan  limitatif. Hukum  harus  menjadi  dasar  dari  politik  hukum,  dimana  kepentingan  dan  kehendak  rakyat harus diutamakan. Hal tersebut sejalan dengan konsep negara hukum, dimana negara hukum dijadikan variabel utama dan sarana dalam pencapaian tujuan negara.
Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemann, In  zijn  sociale  verschijningsvorm  is  de  staat  organisatie,  een  verband  van  functies.  Met functie  is  dan  beloeld;  een  omschreven  werkking  in  verband  van  het  geheel.  Zij  heet,  meet betrekking  tot  de  staat,  ambt.  De  staats  is  ambtenorganisatie” (Dalam  bentuk  kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan  fungsi  adalah  lingkungan  kerja  yang  terperinci  dalam  hubungannya  secara
5 Moh. Mahfud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.
6 Ibid , hlm. 30-31.
7 Ibid , hlm. 31-32.
keseluruhan.  Fungsi-fungsi  ini  dinamakan  jabatan.  Negara  adalah  organisasi  jabatan). “Een ambt  is  een  instituut  met  eigen  werkkring  waaraan  bij  de  instelling  duurzaam  en welomschreven taak en  bevoegdheden zijn verleend” (jabatan adalah suatu  lembaga dengan lingkup  pekerjaan  sendiri  yang  dibentuk  untuk  waktu  lama  dan  kepadanya  diberikan  tugas dan wewenang). 8
Dalam  suatu  penyelenggaraan  pemerintahan,  kemampuan  atau  kompetensi  dari pemerintah  bukanlah  satu-satunya faktor yang  menentukan  keberhasilan  suatu penyelenggaraan  pemerintahan,  faktor  lain  seperti  landasan  yang  kokoh  dan  kuat  berupa paradigma  atau  suatu  ukuran  juga  sangat  menentukan,  sehingga  dapat  membawa pemerintahan  pada  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Selain  itu  pemerintah dituntut  untuk  memiliki  kepekaan  terhadap  lingkungan  sekitarnya,  segala  potensi,  harapan, dan kebutuhan yang ada dan berkembang di masyarakat harus dapat dibaca dan diukur agar dapat  diwujudkan  sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  masyarakat.  Potensi,  harapan, dan kebutuhan masyarakat tersebut harus dengan cepat direspons untuk kemudian dipelajari dan  dituangkan  dalam  suatu  keputusan  atau  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
Tujuan  seperti  yang  disebutkan  di  atas  dapat  dicapai  apabila  pemerintah  dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dilengkapi dengan kontrol diri yang baik, mengedepankan etika, integritas, dan moralitas sehingga dapat tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi,  dan nepotisme. Ini  penting untuk  dipedomani  dan dilaksanakan, sebab pemerintahan itu merupakan representasi dari masyarakat dan organ untuk menampung serta mewujudkan kepentingan masyarakat.
Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berpijak pada suatu kerangka dasar  penyelenggaraan  pemerintahan,  dimana  kerangka  dasar  yang  menjadi  landasan penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut  ialah  konsepsi  negara  hukum  dan  demokrasi  yang menghasilkan sebuah kerangka konsep bernegara, yaitu sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis dan/atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum.
Aristoteles  berpendapa  bahwa  negara  hukum  itu  adalah  negara  yang  berdiri  di  atas hukum  yang  menjamin  keadilan  kepada  seluruh  warganya.  Keadilan  merupakan  syarat tercapainya  kebahagian  hidup  untuk  warga  negaranya  dan  sebagai  dasar  dari  keadilan  itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. 9
Berangkat  dari  pemikiran  tersebut  Aristoteles  berpendapat  bahwa  suatu  negara  yang baik  adalah  negara  yang  diperintah  dengan  konstitusi.  Menurutnya,  ada  tiga  unsur  dari pemerintahan  berkonstitusi,  yakni  pertama,  pemerintahan  dilaksanakan  untuk  kepentingan umum;  kedua,  pemerintahan  dilaksanakan  menurut  hukum  yang  berdasar  ketentuan  umum, bukan  hukum  yang  dibuat  secara  sewenang-wenang  yang  menyampingkan  konvensi  dan konstitusi;  ketiga,  pemerintahan  berkonstitusi  berarti  pemerintahan  yang  dilaksanakan  atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan. 10
Menurut  Sri  Soemantri,  ada  empat  unsur  yang  harus  dipenuhi  oleh  negara  hukum, yaitu: 11
1. bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
8 Ridwan HR, 2019, Hukum Administrasi Negara , RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 70-71.
9 Krisna Harahap, 2003, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia , Grafitri, Bandung, hlm. 24.
10 Ibid , hlm. 24-25.
11 Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia , Alumni, Bandung, hlm. 17.
2. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi (dan warga negara);
3. adanya pembagian kekuasaan ( distribution of power ) dalam negara; dan
4. adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan)
Mengacu  pada  uraian  sebelumnya,  politik  hukum  perlindungan  anak  sebenarnya  telah mempunyai  “nafas”  yang  sejalan  dengan  konsep  negara  hukum  dalam  konfigurasi  politik yang  demokrastis,  artinya  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  termasuk  yang berkaitan  dengan  perlindungan  anak  telah  mengedepankan,  jaminan  perlindungan  terhadap kepentingan dan hak-hak anak, tetapi lebih banyak pada materi muatannya, sedangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan.

## B. Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia
Pada  bagian  sebelumnya  telah  diuraikan  bahwa  berbagai  produk  hukum  terkait perlindungan  anak  telah  diterbitkan,  yang  didalamnya  telah  diatur  dengan  jelas  tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak, akan tetapi pada perkembangannya masih terdapat permasalahan dan kasus yang berkaitan dengan perlindungan  anak,  sebagai  contoh  dalam  bidang  hak  sipil  dan  kebebasan  terdapat permasalahan  dalam  hal  akta  kelahiran.  Akta  kelahiran  merupakan  hak  dasar  setiap  anak yaitu hak atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya. Basis hak ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan status  kewarganegaraan, tetapi  terkait erat  dengan aspek proteksi berlangsungnya  tumbuh  kembang  anak  dalam  setiap  fase  perkembangan.  Menurut  UUD 1945,  Pasal  28B  ayat  (2):  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Dalam beberapa  kasus,  anak  yang  tidak  memiliki  akte  kelahiran  sering  memunculkan  perlakukan salah seperti pemalsuan identitas, dan semacamnya. Kondisi ini semakin meneguhkan pihak negara dan pemerintah perlunya political will terhadap pemenuhan akte kelahiran.
Selain itu, menurut data yang telah dihimpun oleh KPAI, masih terdapat permasalahan lain  berkaitan  dengan  perlindungan  anak.  Selain  permasalahan  dalam  bidang  hak  sipil  dan kebebasan,  permasalahan  lain  terjadi  pada  bidang  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif.  Pada bidang ini, permasalahan di dominasi oleh kasus-kasus yang berakar dari kerentanan keluarga baik  rentan  secara  ekonomi,  sosial,  kemasyarakatan  dan  religiusitas  keagamaan, diantaranya: 12
1. Penelantaran  Anak  menjadi  masalah  serius  dan  seperti  fonomena  gunung  es,  yang terus  menunjukan tren peningkatan. Kasus-kasus penelantaran anak memiliki motif yang sangat beragam, kasus yang dominan adalah kasus anak jalanan, pembuangan dan penelantaran bayi serta anak telantar karena orang tua bekerja.
2. Perebutan Hak Kuasa Asuh Anak, perceraian orang tua adalah sumber dari masalah perebutan hak kuasa asuh anak. Kasus perceraian tidak lepas dari rendahnya kualitas perkawinan,  maraknya  perkawinan  siri,  kawin  kontrak,  perkawinan  campuran  dan perkawinan  di  usia  dini  menjadi  sumber  masalah  perceraian,  pada  hal  semestinya perkawinan  adalah  sebuah  perjanjian  luhur  antara  dua  insan  yang  salah  satu fungsinya  merupakan  lembaga  reproduksi  untuk  mempertahankan  dan  melanjutkan keberlangsungan kehidupan yakni lahirnya keturunan (anak).
12 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia , https://www.kpai.go.id.
3. Angka perkawinan dini, di Indonesia secara nasional sangat tinggi,  yakni mencapai 34,5  %.  Dengan  jumlah  angka  perkawinan  mencapai  2,5  juta  pasangan  pertahun, berarti  ada  sekitar  600  pasangan  perkawinan  dini.  Tingginya  angka  perkawinan  di usia  dini  sangat  memprihatinkan  dan  mengkawatirkan  karena  perkawinan  dini diduga  menjadi  salah  satu  penyebab  tinginya  angka  kematian  bayi  di  Indonesia yakni  34/1000  perkawinan.  Banyak  perkawinan  dini  dilakukan  pada  usia  11-13 tahun,  yang  secara  fisik  belum  siap  untuk  reproduksi.  Perkawinan  dini  sebagian besar  dilakukan  tanpa  pencatatan  oleh  negara  (nikah  siri)  karena  petugas  pencatat perkawinan  (penghulu)  tidak  bersedia  mencatat  karena  tidak  sesuai  dengan  UU Perkawinan.
4. Perwalian  dan  Pengangkatan  Anak,  Praktek  perwalian  dan  pengangkatan  anak mayoritas  dilakukan  secara  adat,  sehingga  proses  pengangkatan  anak  tidak diputuskan melalui putusan pengadilan dan mayoritas tidak tercatat di  dinas sosial, sehingga  berakibat  pada  kaburnya  silsilah  keluarga  anak  dan  juga  berpengaruh terhadap hak kewarisan anak. Perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan juga memunculkan  masalah  perwalian,  karena  menyangkut  keabsahan  kewarganegaraan anak yang dilahirkan, maka diperlukan kejelian hakim dalam memutuskan perwalian anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
5. Rendahnya  Kualitas  Lembaga  Pengasuhan  Alternatif,  Berdasarkan  penelitian  Save The Children, Unicef dan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2007 terdapat  5.000  -  8.000  lembaga  pengasuhan  alternatif  di  Indonesia  dalam  bentuk Panti  Asuhan  Anak.  Penyelenggara  panti  asuhan  anak  ini  mayoritas  dimiliki  oleh masyarakat  yakni  sebesar  99%  dan  hanya  40  panti  asuhan  anak  yang  dimiliki  oleh pemerintah.  Anak-anak  ditempatkan  di  Panti  asuhan  didasarkan  atas  alasan kemiskinan  yakni  sebesar 90% dan karena alasan  yatim  piatu sebesar 6%. Kualitas panti  asuhan  masih  sangat  rendah,  rasio  perbandingan  pengasuh  dengan  anak  yang di  asuh  tidak seimbang,  kualitas pengasuh panti tidak sesuai standar, bahkan kasus kekerasan  anak  dengan  dalil  penegakan  disiplin  dan  agama  juga  ditemui  dalam sistem  pengasuhan  berbasis  panti.  Sarana  prasarana  yang  terbatas  menyebabkan anak tidak dalam situasi yang lebih baik berada di panti asuhan.
Selanjutnya  permasalahan  terkait  perlindungan  anak  pun  masih  terjadi  pada  bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar, diantaranya: 13
a. Gizi  Buruk,  Gizi  buruk  merupakan  masalah  yang  perlu  mendapat  perhatian  dan penanganan  cepat  dan  menjadi  pekerjaan  utama  bagi  Pemerintah  dan  Negara.  Saat ini  belum  adanya  suatu  penanganan  gizi  buruk  yang  holistik  menyebabkan  kasus gizi buruk dikalangan balita semakin meningkat. Berdasarkan data Prevalensi Balita kurang  gizi  dan  buruk  menurut  indicator  berat  badan  di  Indonesia  tahun  2010 menunjukkan  4,9  balita  Indonesia  kurang  gizi  dari  jumlah  populasi  anak  usia  0-4 tahun sebesar 21.571.500.
b. Pelayanan  kesehatan,  pelayanan  kesehatan  yang  masih  rendah  perlu  mendapatkan perhatian lebih, karena masih ada pelayanan kesehatan yang mengabaikan hak anak. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan karena mnerupakan hak asasi anak.  Sering  kali  rumah  sakit  maupun  kilinik  pegobatan  yang  masih  mengabaikan pelayanan  kepada  keluarga  yang  tidak  mampu  seperti  keluarga  yang  memiliki
13 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia , https://www.kpai.go.id.
Jamkesmas  muapun  Jampersal.  Tidak  jarang  anak  yang  kurang  mendapatkan pelayanan  yang  diakibatkan  karena  tidak  memilki  uang  jaminan  di  rumah  sakit. Disisi  lain  ada  juga  anak  yang  kehilangan  nyawa  karena  kelalaian  dan  terlambat dalam penanganan.
c. Anak  korban  Narkoba  dan  HIV/AIDS,  masalah  narkoba  merupakan  masalah  yang tidak saja terjadi dikalangan orang dewasa saja, tetapi juga dialami oleh anak-anak. Berbagai  hasil  penelitian  menunjukkan  angka  penggunaan  narkoba  di  Indonesia semakin  meningkat,  serta  penyalahgunaan  banyak  terjadi  pada  anak  dan  remaja. Data  BNN  2010  menyebutkan,  pengguna  narkoba  mencapai  3,6  juta  orang. Rinciannya  generasi  muda  dan  usia  produktif  adalah  pengguna  narkoba  terbanyak. Mereka terdiri dari mahasiswa dan pelajar berjumlah 921.695. Sementara sebanyak 17.734 pengguna narkoba mendapat terapi dan rehabilitasi pada 2010.
d. Rokok,  jumlah  perokok  pada  kalangan  anak  dan  remaja  meningkat  terus  setiap tahunnya.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  memperkirakan  ada  21  juta  anak Indonesia  menjadi  perokok  dan  meningkat  setiap  tahunnya.Jumlah  anak  merokok mulai  meningkat  mulai  2001.  Tahun  ini  diperkirakan  ada  kenaikkan  hingga  38 persen  dari  jumlah  anak  yang  merokok  di  Indonesia,  tingkatnya  diperkirakan mencapai  80  persen.  Prevalensi  anak  merokok  di  Indonesia  sudah  pada  tingkat sangat  memprihatinkan.  Kini  usia  prevalensi  anak  merokok  bergeser  hingga  usia tujuh tahun. Karena itu, harus segera dikeluarkan larangan merokok bagi anak-anak.
e. Pemberian  ASI  dan  Susu  Formula,  Target  MDG4  adalah  menurunkan  angka kematian  bayi  dan  balita  menjadi  2/3  dalam  kurun  waktu  1990  –  2015.  Penyebab utama  kematian  bayi  dan  balita  adalah  diare  dan  pneumonia  dan  lebih  dari  50% kematian  balita  didasari  oleh  kurang  gizi.  Pemberian  ASI  secara  eklusif  selama  6 bulan  dan  diteruskan  sampai  usia  2  tahun  disamping  pemberian  makanan pendamping ASI (MP ASI) secara adekuat terbukti merupakan salah satu intervensi efektif  dapat  menurunkan  AKB.  Dalam  pelaksanaannya  tidak  semua  aktor melaksanakan  kebijakan  tersebut  dengan  bukti  cakupan  pemberian  ASI  eklusif masih rendah dibawah target nasional (80%).
Permasalahan  yang  diuraikan  di  atas  merupakan  sebagian  masalah  yang  dialami  oleh anak disamping permasalahan-permasalahan lainnya di berbagai bidang, seperti pada bidang pendidikan, rekreasi dan aktivitas budaya, dan bidang perlindungan khusus yang juga masih bermasalah. Dengan demikian perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
Politik hukum  perlindungan anak perlu dikaji kembali  dan diarahkan pada penjabaran hukum kedalam politik hukum itu sendiri. Menurut Moh. Mahfud MD Penjabarkan hukum ke dalam politik hukum, yaitu setiap negara harus berpijak pada sistem hukum yang dianutnya, untuk  Indonesia  adalah  sistem  hukum  Pancasila.  Sistem  hukum  Pancasila  ada  rambu  dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional.
Politik hukum menganut prinsip double movement , yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan  kebijakan  dalam  bidang legal  policy oleh  lembaga  negara  yang  berwenang,  ia juga  dipakai  untuk  mengkritisi  produk-produk  hukum  yang  telah  diundangkan  berdasarkan legal policy 14 , objek ilmu politik hukum adalah hukum, yaitu hukum  yang berlaku di waktu lalu,  yang  berlaku  sekarang,  maupun  hukum  yang  seharusnya  berlaku  dimasa  yang  akan
14 Imam Syaukani, Dasar-dasar Politik Politik Hukum , RajawaliPers, Jakarta, 2013, hlm. 51.
datang,  sedangkan  yang  dipakai  untuk  mendekati  atau  mempelajari  objek  politik  hukum adalah praktis ilmiah bukan teoretis ilmiah, artinya dengan adanya politik hukum, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum di negara tertentu, ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut : 15
a. Proses  penggalian nilai-nilai  dan aspirasi  yang berkembang dalam masyarakat  oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
b. Proses  perdebatan  dan  perumusan  nilai-nilai  dan  aspirasi  tersebut  ke  dalam  bentuk sebuah  rancangan  peraturan  perundang-undangan  oleh  penyelenggara  negara  yang berwenang merumuskan politik hukum.
c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
e. Faktor-faktor  yang mempengaruhi dan menentukan suatu  politik hukum, baik  yang akan, dan telah ditetapkan.
f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.
Enam  masalah  ini  akan  menjadi  wilayah  telaahan  dari  politik  hukum.  Dalam  hal  ini, politik  hukum  secara  umum  bermanfaat  untuk  mengetahui  bagaimana  proses-proses  yang tercakup dalam enam wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah legal policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.
Dalam  hal  perlindungan  anak,  permasalahannya  sebagian  kecil  terletak  pada  produk hukumnya  dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan  yang  harus  disesuaikan  kembali dengan  perkembangan  zaman  dan  masyarakat,  dan  sebagaian  besarnya  terletak  pada pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sebagaimana  yang  telah  diuraikan di atas.
Permasalahan  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum tertulis memang menjadi kewajaran, dikarenakan laju perkembangan masyarakat  yang cepat sulit  dijangkau  oleh  hukum  tertulis  yang  ada.  Bagir  Manan  menyebutkan  adanya  kesulitan yang  dihadapi  oleh  hukum  tertulis,  yaitu:  pertama,  hukum  sebagai  bagian  dari  kehidupan masyarakat  mencakup  semua  aspek  kehidupan  yang  sangat  luas  dan  kompleks,  sehingga tidak  mungkin  seluruhnya  dijelmakan  dalam  peraturan  perundang-undangan;  kedua, peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis pada umumnya bersifat statis sehingga tidak  dapat  dengan  cepat  mengikuti  gerak  pertumbuhan,  perkembangan,  dan  perubahan masyarakat yang harus diembannya. 16

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berangkat  dari  permasalahan  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  maka  tiba  pada  suatu kesimpulan bahwa, politik hukum perlindungan anak telah dilandasi oleh spirit dari konsepsi negara hukum sebagaimana yang diamanahkan dalam kosntitusi negara yaitu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dengan  kata  lain,  politik hukum  perlindungan  anak  mempunyai  “nafas”  yang  sejalan  dengan  konsep  negara  hukum dalam  konfigurasi  politik  yang  demokrastis,  artinya  pembentukan  peraturan  perundang-
15 Ahmad Muliadi, Politik Hukum , Akademia Permata, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.
16 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan , Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 99.
undangan termasuk yang berkaitan dengan perlindungan anak telah mengedepankan, jaminan perlindungan  terhadap  kepentingan  dan  hak-hak  anak,  tetapi  lebih  pada  muatannya, sedangkan  dalam hal pelaksanaannya masih terdapat permasalahan.
Sebagian besar permasalahan memang terletak pada pelaksanaan peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak,  yang  dalam  hal  ini  KPAI  menemukan beberapa  permasalahan  seperti  pada  bidang  hak  sipil  dan  kebebasan,  bidang  keluarga  dan pengasuhan alternatif dan lain-lain sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

## SARAN
Politik  hukum  perlindungan  anak  kedepan  harus  memperhatikan  bukan  hanya penyempurnaan  pada  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan,  melainkan  harus  pula memperhatikan  aspek  implementasi  atau  pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-undangan tersebut,  sebab  pada  tataran  pelaksanaan  berkaitan  erat  dengan  laju  zaman  dan  masyarakat, sehingga  politik  hukum  harus  mampu  mengantisipasi  perkembangan  tersebut  dan  sekaligus menjawab berbagai tantangan yang ada dalam kaitannya dengan perlindungan anak.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  perlu  di review kembali  untuk  memastikan bahwa isi dari materi muatannya masih sesuai  atau tidak dengan kepentingan dan kebutuhan, artinya laju perkembangan zaman dan masyarakat harus dipandang  sebagai  salah  satu  aspek  yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Apabila laju perkembangan zaman dan masyarakat tersebut tidak  mampu  lagi  dijangkau  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  maka  politik hukum  harus  diarahkan  untuk  mengikuti  laju  perkembangan  tersebut  agar  pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Ahmad Muliadi, 2014, Politik Hukum , Yogyakarta: Akademia Permata. Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan , Jakarta: Kencana. Imam Syaukani, 2013, Dasar-dasar Politik Politik Hukum , Jakarta: RajawaliPers. Krisna Harahap, 2003, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia , Bandung: Grafitri. Moh. Mahfud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers. Ridwan HR, 2019, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia , Bandung: Alumni.

## SUMBER LAIN:
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  Peta  Permasalahan  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia, https://www.kpai.go.id..

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.