Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral Menuju Harmoni Sosial
69

## REKONSTRUKSI EVALUASI PENDIDIKAN MORAL MENUJU HARMONI SOSIAL
Ulil Hidayah 1
1 STAI Muhammadiyah Probolinggo, Probolinggo Email: Permata_ulya@yahoo.co.id

## Abstract
Various  efforts  have  been  made  by  the  government  to  achieve  the  expected educational objectives. Starting from the centralization policy that changed into decentralization  and  then  democratization  to  curriculum  changes  that  are considered able to improve the quality and quality of education in Indonesia as a whole.  However,  the  reality  of  educational  output  that  occurs  today  is  still covered  by  increasingly  complex  problems.  Of  all  the  problems  of  education, social  disharmonization  is  the  most  striking  picture  indicating  that  education fails to form a civilized human being. This article seeks to review the evaluation of  moral  education  on  the  subjects  of  Islamic  Education  and  Civic  Education. Both  of  these  subjects  are  considered  the  most  responsible  for  the  ethics  of thinking and behaving of educated human beings. According to the curriculum applied today the plans and learning process has been running well, but need to be  re-constructed  in  the  evaluation  of  student  learning  outcomes.  In  the  hope that  the  main  judgment  is  not  just  from  the  cognitive  domain  as  a  complete learning in the classroom, but more than that it is a real and permanent affective and  psychomotor  assessment  in  the  student  until  he  grows  in  the  midst  of  a harmonious social society.
Keywords: Reconstruction, Evaluation, Moral Education, Social Harmony
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik

## Pendahuluan
Secara  universal  sistem  Pendidikan  Nasional  memiliki  peranan  yang signifikan  terhadap  dinamika  perjalanan  bangsa  Indonesia  (Baharun,  2017a). Hal  ini  dapat  dilihat  dari  fenomena-fenomena  kerusuhan  yang  mewarnai negeri ini. Banyak diantaranya pemicu terjadi konflik dalam negeri diakibatkan oleh perbedaan yang dimaknai sebagai garis runcing pemisah antara kelompok satu dan lainnya, baik itu perbedaan agama, suku, budaya bahkan yang lebih fenomenal  akhir-akhir  ini  perseteruan  antara  kelompok-kelompok  yang memiliki paham ideology yang berbeda (Fauzi, 2017), sehingga bendera politik identitas mulai menjadi isu yang sensitif ketika dikibarkan di wilayah tertentu atau  menjadi  benturan  keras  yang  memicu  saling  merasa  benar  dan  saling menyalahkan antar golongan yang berbeda sudut pandang pemahaman. Politik identitas dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan anggota sebuah kelompok sosial  yang  merasa  diperas  dan  tersingkir  oleh  dominasi  arus  besar  dalam sebuah bangsa (Ahmad Syafi’I Ma’arif, 2012). Sementara isu-isu terkait politik identitas  di  Indonesia  antara  lain  adalah  munculnya  kepentingan local seperti tentang  keadilan  dan  pembangunan  daerah  yang  tidak  merata  serta  adanya perbedaan  agama  dan ideology yang  dirasa  tidak  menjamin  antar  golongan dapat hidup tenang berdampingan.(Mundiri & Zahra, 2017)
Sejalan  dengan  arus  globalisasi,  potret  pendidikan  Islam  dewasa  ini melahirkan  dua  sudut  pandang  yang  berbeda  (Fauzi,  2018),  yaitu;  a) pendidikan  Islam  tidak  lagi  dimonopoli  oleh  kelompok  liberalis  dan fundamentalis,  melainkan  telah  diwarnai  oleh  sekelompok  Islam  lain,  b) pendidikan  Islam  dipersepsikan  menjadi  embrio  lahirnya  kelompok  Islam radikal  dan  Islam  fundamentalis  (Fauzi,  2018),  sebagaimana  hasil  penelitian Farida  menjelaskan  bahwa  lahirnya  radikalisme  dan  fundamentalisme dilatarbelakangi  oleh  pemikiran  dan  peran  sosial  kiai,  pandangan  tersebut secara  signifikan  memberikan  pengaruh  terhadap  lulusan  pendidikan  Islam, (Ummah  Farida,  2016).  Berangkat  dari  konteks  tersebut,  diperlukanlah paradigma  pendidikan  Islam  yang  lebih  membumi  dan  humanistik,  dengan melakukan  kajian  ulang  terhadap  sistem  nilai  sosial  pesantren  berdasarkan nilai al-Qur’an dan al-Hadits, sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. Pesantren menjadi  identitas  tersendiri  bagi  lembaga  pendidikan  Islam  Indonesia  (Bali, 2017).
Fenomena  saling  serang  dan  merasa  kelompok  yang  dianutnya  paling benar adalah indikasi dari kegagalan pendidikan melahirkan manusia bermoral dan  berbudi  pekerti.  Salah  satu  penilaian  menyebutkan  bahwa  system
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral Menuju Harmoni Sosial
pendidikan  nasional  masih  bersifat  parsial,  tidak  utuh  dan  tidak  sistematis. Implikasi dari system yang semacam ini menghasikan out put pendidikan yang memiliki karakteristik labil.
Mengutip  pendapat  Ngainun  Naim,  ada  tiga  kelompok  besar prototype out put pendidikan dewasa ini. Pertama , pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual yang mampu menguasai terhadap teknologi, namun  kurang  mampu  memahami,  menjalankan  dan  menghayati  nilai-nilai agama. Kedua ,  mereka  yang  memiliki  kemampuan  intelektual  dan  mampu menghayati  terhadap  nilai-nilai  ajaran  agama  akan  tetapi  tidak  mampu menguasai  teknologi  dan  dinamika  politik  yang  ada  di  dalamnya. Ketiga , kelompok  yang  memiliki  kemampuan  intelektual  yang  mampu  menguasai agama akan tetapi tidak mampu menghayati nilai-nilai luhur sebagai subtansi ajaran  agama  (Ngainun  Naim,  2010).  Adanya  ketidakseimbangan  antara  pola pikir,  penghayatan  dan  tingkah  laku  yang  diperoleh  selama  masa  belajar menjadikan out put pendidikan seperti di atas menjadi cacat pendidikan.

## Tujuan Pendidikan Nasional
Merujuk  pada  pendapat  Naquib  Al-Attas,  akar  kata  pendidikan mengambil  pada  istilah ta’dzib mempunyai  pengertian  bahwa  pendidikan merupakan proses perwujudan manusia yang mempunyai adab. Dalam hal ini adab  didefinisikan  sebagai:  (1) The  one  who  is  sincerely  conscious  of  his responsibilities towards and true God , (2) Who understands and fulfills his obligations to  himself  and  others  in  his  society  with  justice,  and (3) who  constantly  strives  to improve every aspect of himself towards perfections as a man of adab (Al-Attas, 1999). Secara universal kesimpulan menyeluruh pengertian ta’dib adalah menjadikan manusia  yang  terus  berusaha  untuk  mengembangkan  kebaikan  bagi  dirinya sendiri,  masyarakatnya  secara  adil  dan  bertanggungjawab  terhadap  aturan- aturan Tuhan.
Maka peran pendidikan sebagai agen perubahan adalah merubah orang yang  kurang  beradab  menjadikan  orang  yang  beradab  atau  merubah  orang yang  perilakunya  tidak  baik  menjadi  baik.  Seorang  ahli  sosiologi  Pierre Bourdieu mengatakan pendidikan adalah agen bagi reproduksi kultural (Piere Bourdieu). Artinya pendidikan berperan besar dalam memproduksi ulang dan terus  menerus  mendampingi  kelas-kelas  sosial  yang  ada  di  masyarakat.  Di sekolah anak-anak yang datang berangkat dari keluarga yang memiliki kultur berbeda-beda  dalam  bentuk  relasi/pergaulan  sosial,  bahasa  dan  tradisi,  serta gaya  hidup  lainnya.  Sehingga  disinilah  peran  sekolah  untuk  membongkar
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral Menuju Harmoni Sosial
jurang pemisah antar kelas-kelas sosial yang berbeda melalui nilai-nilai akhlak di sekolah (Fauzi, 2015).
Padahal pemerintah sudah memberikan kebijakan system desentralisasi yang berlanjut pada system demokrasi kepada setiap daerah dan sekolah untuk mengolah  dan  mengembangkan  sendiri  potensi  yang  dimiliki  daerah  dan sekolah  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  diharapkan.  Pada  era otonomi,  kualitas  pendidikan  akan  sangat  ditentukan  oleh  kebijakan pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan  kuat  terhadap  dunia  pendidikan,  ada  peluang  yang  cukup  luas  bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju (Baharun, 2012).
Jika  harapan  masing-masing  sekolah  sudah  tercapai  menghasilkan out put pendidikan  yang  cakap  di  bidang  industri  maupun  prestasi  akademik lainnya.  Karena  itu,  perlu  digarisbawahi  adalah out put pendidikan  yang melahirkan  manusia  cakap  dalam  potensi  kepribadian  dan  sosial.  Karena masalah bangsa yang masih menjadi sorotan utama adalah out put pendidikan yang masih buram dalam membangun relasi sosial.

## Tantangan Materi Pelajaran di Sekolah
Penanaman dan penghayatan sikap-sikap budi pekerti di sekolah sejauh ini masih bersifat formatif belum menjadikan nilai-nilai yang diharapkan dalam indikator  pencapaian  belajar  terwujud  secara  permanen  dalam  diri  peserta didik  di  sekolah,  terlebih  lagi  tantangan  ketika  peserta  didik  sudah  tidak berada  di  lingkungan  sekolah.    Ketika  kasus  potensi  kepribadian  dan  sosial yang  dipertayakan,  maka  materi  pelajaran  di  sekolah  yang  dianggap  paling bertanggung  jawab  atas  kegelisahan  ini  adalah  mata  pelajaran  Pendidikan Agama  Islam  (PAI)  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn).    Secara  teoritis PAI adalah proses pendidikan yang dilakukan pendidik untuk membekali anak didik  dengan  pengetahuan,  pemahaman,  penghayatan  pengamalan  ajaran agama Islam (Muchlis Sholichin, 2007).
Sedangkan  PKn  adalah  pendidikan  politik  yang  bertujuan  untuk membantu  peserta  didik  untuk  menjadi  warga  Negara  yang  secara  politik dewasa  dan  ikut  serta  membangun  sistem  politik  demokratis  (Subhan Sofhiyan). Kandungan moral dari kedua mata pelajaran di atas telah mencakup norma-norma  hidup  manusia  yang  berbudi  pekerti,  menghayati  dan memahami  agama  dan  Negara  yang  melindunginya  serta  memuat  materi toleransi  dalam  bentuk  mampu  menghargai  perbedaan  di  tengah-tengah lingkungan  masyarakatnya.  Secara  teoritik,  paradigma  pendidikan  Islam
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
dipahami  sebagai  bentuk  pandangan  yang  menyeluruh  terhadap  konsep pendidikan  Islam  (Hamam  Nasrudin,  2008),  bercirikan  khas  Islam  universal kaffah dengan  dilandasi  nilai-nilai ilahiyah dan  kemanusiaan (insaniyah). Pandangan  ini  secara  holistik  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  konseptual maupun  operasional  penyelenggaraan  pendidikan  Islam,  sesuai  dengan karakter kebangsaan dan mampu mengilhami tindakan sosial individu (Fauzi, 2015).
PAI  dan  PKn  pada  era  Kurikulum  2013  ini  memiliki  porsi  3  jam pelajaran  dalam  sepekan,  mengingat  kurikulum  sebelumnya  mata  pelajaran PAI  hanya  memiliki  porsi  waktu  dua  jam  pelajaran.  Maka  dalam  hal  ini harapannya out put pendidikan memiliki nilai kepribadian yang unggul secara pribadi dan sosial yang tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, tetapi juga dirasakan  serta  dijadikan  sebuah  aksi  dalam  kehidupan  anak  didik  untuk mencapai  kompetensi  yang  diharapkan.  Proses  pembelajaran  harus  dapat menjadi  wahana  untuk  mempersiapkan  peserta  didik  agar  dapat  berinteraksi secara  ekstensif  dengan  masyarakat,  mengembangkan  sikap  dan  perilaku demokratis,  serta  menumbuhkan  produktivitas  kegiatan  belajar  peserta  didik (Mushfi  &  Iq,  2017).  Pada  kurikulum  2013  PAI  ditambahi  dengan  penekanan istilah (Budi Pekerti) menjadi  PAI  dan  BP.  Sedangkan  PKn  mengalami  banyak perubahan  muatan,  di  era  orde  lama  dikenal  dengan  pendidikan civic. Kemudian pada masa orde baru pendidikan kewarganegaraan sangat insentif dilakukan  dengan  berbagai  bentuk  penerapan,  seperti  Pendidikan  Moral  dan Pancasila  (PMP)  dan  Penataran  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila  (P4).  Lalu  materi  ajar  Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  masa demokrasi  berorientasi  pada  penyiapan  peserta  didik  menjadi  warga  yang toleran, kritis, aktif dan mandiri.
Mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  bertujuan  agar  peserta didik memiliki kompetensi: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi  isu  kewarganegaraan,  (2)  berpartisipasi  secara  aktif  dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi, (3) berkembang secara positif dan demokratis  untuk  membentuk  diri  berdasarkan  karakter-karakter  masyarakat Indonesia  agar  dapat hidup  bersama  dengan  bangsa-bangsa  yang  lainnya.  (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung  atau tidak  langsung  dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Abdul Ghofur, 2007). Pendidikan moral ada pada materi ajar PAI misalnya  berisi  materi  pokok  meneladani  sifat  Rosulullah,  hidup  hemat  dan
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral Menuju Harmoni Sosial
sederhana,  menghindari  judi  dan  pertengkaran.  Sedangkan  materi  pada  PKn diantaranya  adalah  pendidikan  politik  atau  mengenai  ketatanegaraan  yang berlandaskan Pancasila  guna merajut manusia dalam masyarakat yang bersatu dalam kebhinnekaan (Ahmad, 2017).

## Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi PAI dan PKn di Sekolah
Pada  tahap  persiapan  yang  telah  tersusun  dalam  perangkat pembelajaran SKL (Standard Kompetensi Lulusan) ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud No. 54 Tahun 2013, kemudian menjadi turunan standar isi,  kompetensi  inti  dan  materi.  Dalam  rumusan  Kompetensi  Inti  (KI)  pada mata pelajaran PAI dan PKn kurikulum 2013 disebutkan sebagaimana berikut:
KI  1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya KI  2 Menghargai  dan  menghayati  perilaku  jujur,  disiplin, tanggungjawab,  peduli  (toleransi,  gotong  royong),  santun, percaya  diri  dalam  berinteraksi  secara  efektif  dengan lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan dan keberadaannya. KI  3 Memahami  pengetahuan  (faktual,  konseptual  dan prosedural)  berdasarkan  rasa  ingin  tahunya  tentang  ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI  4 Mengolah,  menyaji,  dan  menalar  dalam  ranah  konkret (menggunakan,  mengurai,  merangkai,  memodifikasi,  dan membuat,)  dan  ranah  abstrak  (menulis,  membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang  dipelajari  di  sekolah  dan  sumber  lain  yang  sama dalam sudut pandang/teori.
Dari  tabel  di  atas  pada  KI  1  merujuk  pada  pencapaian  kompetensi spiritual. Pada KI 2 mecakup aspek sosial. Pada KI 3 mencakup pengembangan kognitif  dan  pada  KI  4  mengarah  pada  pengembangan  implementatif. Sebagaimana  yang  ditulis  di  buku  ajar,  pada  kurikulum  2013  tidak  lagi menekankan  istilah  SK  (Standar  Kompetensi)  melainkan  menggunakan  KI
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral Menuju Harmoni Sosial
75
(Kompetensi  Inti).  Hal  ini  yang  diharapkan  pada  pendidikan  adalah tercapainya  system  pembelajaran  yang  dinamis,  tidak  menciptakan  manusia robotic yang hanya patuh dengan aturan-aturan belajar yang kaku. Sedangkan pada tahap pelaksanaan pembelajaran, pada kurikulum 2013 menggunakan  pendekatan  saintifik  melalui  kegiatan  mengamati,  menanya, mencoba,  menalar  dan  mengkomunikasikan.  Dalam  hal  ini  dapat  dipaparkan bahwa  proses  pelaksanaan  pembelajaran  PAI  dan  PKn  di  sekolah  sudah menekankan  pada  kegiatan active  learning ,  di  mana  peserta  didik  dapat mengeksplor  wawasan  dan  pengetahuannya  sendiri  melalui  sumber  beajar yang tidak terbatas.
Guru  merupakan  ujung  tombak  dari  kegiatan  pendidikan  dan pembelajaran  yang  menjadi  motivator  bagi  peserta  didik  dalam  memacu aktivitas  belajarnya  (Baharun,  2017b).  Dalam  proses  pembelajaran  kurikulum 2013,  saat  ini  lebih  banyak  memberikan  ruang  pada  peserta  didik  untuk mengeksplor  secara  bebas  pengetahuan  yang  diperoleh,  bahkan  ada  rambu- rambu “guru haram menerangkan”. Pendidik bertindak sebagai fasilitator dan pendamping dalam kegiatan pembelajaran untuk mengantarkan peserta didik mencapai tujuan serta menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif (Bali, 2015).  Dari  perspektif  ini  sebenarnya  peserta  didik  tidak  hanya  butuh  sosok guru  yang  berwawasan  luas  dan  kreatif  dalam  memonitoring  proses pembelajaran,  melainkan  juga  sangat  membutuhkan  sosok  panutan  yang memiliki  nilai-nilai  moral  budi  luhur  sebagai  teladan  peserta  didik.  Maka sangat  dibutuhkan  peran  guru  yang  bisa  memberikan  teladan  moral  yang disengaja maupun tidak disengaja melalui kurikulum laten.
Pada tahap evaluasi ini, merupakan salah satu komponen pembelajaran yang memiliki peranan penting, dimana tolak ukur keberhasilan siswa selama melakukan  proses  pembelajaran  dapat  diketahui  melalui  evaluasi  penilaian. Definisi evaluasi menurut Nana Sujana adalah proses untuk menentukan atau memberikan  nilai  kepada  objek  tertentu  berdasarkan  suatu  kriteria  tertentu (Nana  Sujana,  1990).  Evaluasi  meliputi  semua  aspek  penilaian  pembelajaran pada  ranah  kemampuan  berpikir  (kognitif),  kemampuan  rasa,  sikap  atau perilaku (afektif) serta kemampuan keterampilan (psikomotorik). Evaluasi pada aspek  kognitif  diperoleh  melalui  proses  pembelajaran  yang  sesuai  dengan tujuan  pembelajaran,  yaitu  kemampuan  peserta  didik  untuk  mengetahui, memahami, mensintesis, menganalisis materi pembelajaran di kelas. Sedangkan evaluasi pada aspek afektif diukur dari kemampuan menerima, berpartisipasi, menilai,  mengorganisasi,  serta  membentuk  pola  hidup.  Selanjutnya  aspek
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral Menuju Harmoni Sosial
psikomotorik  menyangkut  kemampuan  melakukan  persepsi,  melakukan gerakan  yang  kompleks,  melakukan  penyesuaian  pola  gerakan  dan mengembangkan  kreativitas.  Bentuk  evaluasi  yang  diberikan  kepada  peserta didik  seyogyanya  mencakup  aspek  kognitif,  aspek  afektif,  dan  aspek psikomotorik secara seimbang (Bali, 2013). Desain kurikulum dari pemerintah secara  dokumen  sudah  sesuai  dengan  standar  kompetensi  yang  dibutuhkan bangsa  untuk  masyarakatnya.  Dalam  hal  ini  kurikulum  2013  menekankan penilaian  utama  mengarah  pada  aspek  afektif  yang  kemudian  terlihat  dalam aspek  psikomotorik  lalu  kemudian  penilaian  dilakukan  pada  ranah  kognitif. Hanya  saja  praktek  di  kelas  khususnya  pada  tahap  evaluasi  kurang memberikan  gerak  maksimal  dan  optimal  mengingat  jumlah  jam  dan  materi yang harus dipelajari menyita banyak waktu. Selain itu keterampilan pendidik sangat dibutuhkan dalam melakukan penilaian yang bersifat sporadis.(Mundiri, 2014)
Pada tahap evaluasi penilaian dilakukan dengan memberikan skor pada kegiatan  diskusi,  pengayaan  (pendalaman  materi),  refleksi  akhlak  mulia, ulangan  dalam  bentuk  soal  uraian  dan  pilihan  ganda  serta  mencatat  sikap- sikap  karakter  selama  proses  pembelajaran.  Namun,  perlu  juga  menekankan bahwa  penilaian  juga  berdasarkan  sikap  dan  keterampilan  sehari-hari  selama dalam masa pengamatan guru.

## Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral
Untuk  mewujudkan  harmoni  sosial  yang  diharapkan  PAI  dan  PKn sangat  menentukan  bagaimana  isi  materi  bisa  diajarkan  dengan  baik  melalui tahap  perencanaan  pembelajaran  hingga  tahap  evaluasi  pada  peserta  didik  di sekolah.  Lebih  dari  itu  unsur  evaluasi  yang  dianggap  paling  menentukan seberapa  berhasilkah  tujuan  itu  tercapai  perlu  melihat  kembali  dan  menata kembali  suasana  belajar  sekolah  dengan  mempertimbangkan  keberadaan peserta  didik  itu  sendiri  dari  segi  lingkungan  ia  tinggal  dan  melangsungkan kehidupan  (Muali,  2016).  Sebab,  acuan  kurikulum  pemerintah  yang  berlaku secara  umum  tidak  bisa  memastikan  keadaan  pada  tiap-tiap  institusi pendidikan.  Praktisi  pendidikan  termasuk  pimpinan  sekolah  dan  guru  perlu merumuskan  ulang  model  evaluasi  pendidikan  moral  yang  tidak  sekedar berdasarkan  hasil  nilai  ulangan  harian.  Misalnya  selama  ini  sekolah  lebih banyak  menekankan  hafalan,  dan  ketepatan  dalam  menjawab  soal  pilihan ganda.  Karena  penilaian  dari  system  seperti  itu  jelas  bukan  tolak  ukur keberhasilan peserta didik pada mata pelajaran moral dan pancasila. Perlu ada
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
penekanan-penekanan  evaluasi  yang  sifatnya  perilaku  moral  yang  berbudi luhur  tumbuh  dan  mengakar  pada  kepribadian  peserta  didik  sebagai  hasil belajar. Landasan  tercapainya  suatu  tujuan  pendidikan  yang  baik  adalah melalui  implementasi  kurikulum  yang  sesuai  dengan  kemampuan  sekolah dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki dan disesuai dengan kebutuhan masyarakat  dan stakeholder .  Banks  menuliskan  bahwa  sekolah  sebagai  sistem sosial  mengajarkan  dan  membentuk  kepribadian  dan  karakter  siswa  melalui kurikulum yang manifes maupun laten (Banks, 2010).
Inovasi  kurikulum  manifes  yang  telah  banyak  melakukan  perubahan dari pemerintah sepertinya tidak begitu memperlihatkan dampak yang optimal terhadap keberhasilan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari out put pendidikan yang  dianggap  sebagai  produk  gagal  dari  sistem  pendidikan  di  Indonesia. Sedangkan  melalui  kurikulum  laten  pihak  sekolah  dapat  lebih  leluasa  untuk mengkonstruk kurikulum guna menopang dari kekurangan yang ada di dalam kurikulum  manifes.  Kurikulum  laten  menurut  Raihan  seringkali  lebih berpengaruh  daripada  yang  manifes  karena  dapat  mengomunikasikan  pada siswa  tentang  sikap-sikap  “sekolah  terhadap  berbagai  persoalan,  termasuk bagaimana sekolah memandang mereka sebagai manusia, laki-laki, perempuan, siswa-siswa  luar  biasa,  siswa-siswa  dari  beragam  kelompok  agama,  budaya, ras,  dan  etnis”.  Untuk  mencapai  idealitas  di  atas,  maka  harus  dirumuskan sistem evaluasi yang tidak cukup menilai pada tataran kognitif dalam bentuk penilaian  dari  ulangan.  Lebih  dari  itu  aspek  afektif  dan  psikomotorik  yang sejauh ini belum tersentuh secara mendalam dalam bentuk penilaian aksi moral yang dilakukan oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
Fokus  pada  tahapan  evaluasi  pembelajaran  ini  khususnya  pada  mata pelajaran  PAI  dan  PKn  perlu  direkonstruksi  guna  memberi  implikasi  jangka panjang  dan  permanen  pada  peserta  didik  melalui:  a)  Rekonstruksi  pertama harus  dimulai  dari  kemampuan  pendidik  dalam  membawa  materi  ajar pendidikan moral kepada peserta didik harus kompeten di bidangnya dan bisa mengintegrasikan  dengan  kasus-kasus  yang  banyak  terjadi  di  lingkungan kehidupan, b) Sesekali peserta didik  di hadapkan dengan permasalahan yang marak  terjadi  untuk  menemukan  penyebab  dan  solusinya.  Isu-isu  yang diberikan  harus  sesuai  dengan  daya  kemampuan  peserta  didik.  Kemudian pendidik  sebagai  fasilitator  mengoreksi  hasil  kerja  peserta  didik  dan memberikan  ulasan  dengan  membawa  sudut  pandang  kebersatuan kebhinnekaan,  c)  Pendidik  tidak  terpaku  pada instrument penilaian  formalitas
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
tapi  lebih  luas  cakupannya,  d)  Pendidik  menyisipkan  pembelajaran multicultural melalui  kurikulum  laten  secara sporadic ,  e)  Evaluasi  tulis  berupa ulangan harian bukan penilaian utama atas keberhasilan belajar peserta didik. Penilaian lebih ditekankan pada ranah afektif yang berimplikasi pada penilaian psikomotorik peserta didik.

## Output Pendidikan yang Didambakan Menuju Masyarakat Ideal
Esesensi  pendidikan  moral  bukan  mengajarkan  tentang  akademik maupun  non  akademik  lebih  dari  itu  adalah  usaha  sadar  untuk  menyiapkan manusia  seutuhnya  menjadi  manusia  yang  berwatak  luhur  dalam  segenap peranannya di masa sekarang dan akan datang. Upaya pemberian pendidikan moral menurut Teuku Ramli dapat dilakukan dengan lima pendekatan, yaitu: Penanaman nilai ( inculcation approach ), perkembangan moral kognitif ( cognitive moral  development  approach ),  analisis  nilai  ( values  clarification  approach ), pembelajaran berbuat ( action learning approach ) (Teuku Ramli Zakaria, 2011). Jika disintesis antara mata pelajaran PAI dan PKn akan menjadi sebuah objek  kajian  pembelajaran  moral  yang  membentuk  kepribadian  pesera  didik yang bisa menjamin kebersatuan kebhinnekaan dengan memiliki sikap sebagai berikut:  1)  Taat  pada  ajaran  agama  yang  dianutnya  serta  tidak  mudah terprovokasi  oleh  kelompok  lain,  2)  mengikuti  teladan  nabi  Muhammad; melalui peristiwa hijrahnya ke Madinah, peserta didik dapat meneladani kisah Nabi  Muhammad  SAW  yang  mempersaudarakan  kaum  anshor  dan  kaum muhajirin  dan  menciptakan  perdamaian  antara  kaum  muslim  dan  kaum  non muslim melalui piagam Madinah. Sehingga menumbuhkan sikap toleransi, 3 ) Menghargai  dan  menghayati  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggung  jawab,  peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara  efektif dengan  lingkungan  sosial,  4)  Menghargai    hidup  dalam  perbedaan  di lingkungan jangkauan pergaulan dan keberadaannya, 5) Mempunyai semangat belajar  untuk  mengetahui  berbagai  wawasan  keilmuan  dan  pemahaman tentang fenomena dan kejadian yang nampak di sekitar lingkungan, sehingga bisa berpkir dan bersikap bijak ketika dihadapkan dengan gesekan perbedaan dan  perpecahan  antar  golongan,  6)  Mampu  menalar  dan  mengurai  secara mandiri  berbagai  aspek  permasalahan  di  sekitar  lingkungan  hidupnya  secara objektif,  7)  Mempunyai  wawasan  pendidikan  politik;  tentang  ketatanegaraan sehingga  dapat  menempatkan  diri  sebagai  bagian  dari  warga  negara,  8) Tumbuhnya  semangat  nasionalisme  yang  turut  serta  menjunjung  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauzi, 2017).
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik

## Kesimpulan
Tantangan moral yang menjadi permasalahan identitas bangsa menjadi tanggungjawab  semua  elemen  masyarakat,  khususnya  pendidikan  yang memiliki peran signifikan dalam membentuk dan melahirkan generasi bangsa yang  unggul  secara  intelektual  dan  moralitas.  Sehingga  evaluasi  pendidikan perlu  kiranya  melakukan  perbaikan  secara  terus  menerus  dan  serius  dalam memenuhi  kebutuhan  kegelisahan  moral  generasi  bangsa.  Dan  melalui pendidikan moral di sekolah khususnya yang tercakup dalam materi pelajaran Pendidikan  Agama  Islam  dan  Budi  Pekerti  ditambah  lagi  dengan  pelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  secara  jelas  bertanggungjawab  atas penanaman  nilai-nilai  moral  bagi  warga  Indonesia.  Sehingga  menumbuhkan sikap  toleransi,  3)  Menghargai  dan  menghayati  perilaku  jujur,  disiplin, tanggungjawab,  peduli  (toleransi,  gotong  royong),  santun,  percaya  diri  dalam berinteraksi  secara  efektif  dengan  lingkungan  sosial,  4)  Menghargai    hidup dalam  perbedaan  dilingkungan  jangkauan  pergaulan  dan  keberdaannya,  5) Mempunyai  semangat  belajar  untuk  mengetahui  berbagai  wawasan  keilmuan dan  pemahaman  tentang  fenomena  dan  kejadian  yang  namapak  di  sekitar lingkungan,  sehingga  bisa  berpkir  dan  bersikap  bijak  ketika  dihadapkan dengan gesekan perbedaan dan perpecahan antar golongan, 6) Mampu menalar dan  mengurai  secara  mandiri  berbagai  aspek  permasalahan  disekitar lingkungan  hidupnya  secara  objektif,  7)  Mempunyai  wawasan  pendidikan politik;  tentang  ketatanegaraan  sehingga  dapat  menempatkan  diri  sebagai bagian  dari  warga  Negara,  8)  Tumbuhnya  semangat  nasionalisme  yang  turut serta menjunjung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  F.  (2017).  Pendidikan  Inklusif  Berbasis  Kearifan  Lokal  Dalam  Praktik Sosial di  Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur. Proceedings  Ancoms  1St  Annual  Conference  For  Muslim  Scholars ,  (110),
715–725.
Baharun, H. (2012). Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. Jurnal At-Tajdid , 1 (2).
Baharun, H. (2017a). Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model,  Pendekatan  dan  Langkah-langkah  Pengembangan  Kurikulum  PAI) . Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
Baharun,  H.  (2017b).  Peningkatan  Kompetensi  Guru  melalui  Sistem Kepemimpinan  Kepala  Madrasah. At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah , 6 (1), 1–25.
Bali,  M.  M.  E.  I.  (2013).  Analisis  Buku  Teks  BSE  Karangan  I.S.  Sadiman  dan Shendy Amalia Mata Pelajaran IPS Kelas 4 SD di Gugus VI Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Jurnal KSDP FIP UM , (4). Bali,  M.  M.  E.  I.  (2015).  Penerapan  Model  Pembelajaran  Fan  N  Pick  dan  Two Stay  Two  Stray  Untuk  Meningkatkan  Keterampilan  Sosial  dan  Hasil Belajar IPS Siswa. Jurnal Manajemen FE UM .
Bali, M. M. E. I. (2017). Perguruan Tinggi Islam Berbasis Pondok Pesantren. Al- Tanzim , 1 (2), 1–14.
Fauzi,  A.  (2015).  Membangun  Epistemologi  Pendidikan  Islam  Melalui Kepemimpinan  Spiritual :  Suatu  Telaah  Diskursif. Empirisma  STAIN Kediri , 24 (2), 155–167.
Fauzi, A. (2017a). Manajemen Pendidikan Islam di Pesantren; Berbasis Kearifan Lokal  Kajian  Fenomenologis.  In Seminar  Nasional  Pendidikan,  Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Sinergitas Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Penguatan Pendidikan Karakter (pp. 51–62). Malang.
Fauzi,  A.  (2017b).  Persepsi  barakah  di  pondok  pesantren  zainul  hasan genggong perspekstif interaksionalisme simbolik. Al-Tahrir , 17 (1), 105– 132.
Fauzi,  A.  (2018a).  Konstruksi  Pendidikan  Pesantren;  Diskursus  Terhadap Fundamentalisme  dan  Liberalisme  dalam  Islam. Al-Tahril  IAIN Ponorogo , Vol.18 (Islam: Liberalism & Fundamentalism), 89–114.
Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018 ISSN : 2354-7960, E-ISSN : 2528-5793 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik
81
Fauzi,  A.  (2018b).  Transkulturasi  Social  Capital  Pesantren;  Sebagai  Paradigma Pendidikan  Islam  Moderat.  In 2St  Annual  Conference  For  Muslim Scholars, Strengthening The Moderate Vision of Indonesia Islam (Vol. II, pp. 751–765). Surabaya.
Mundiri, A. (2014). Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam Berbasis Spirit Integralistik. At-Turas , 1 (1), 23–51.
Mundiri,  A.,  &  Zahra,  I.  (2017).  Corak  Representasi  Identitas  Ustadz  dalam Proses  Transmisi  Pendidikan  Karakter  di  Pesantren. Jurnal  Pendidikan Islam , Vol. 2 , No , 21–35.
Mushfi,  M.,  &  Iq,  E.  (2017).  Model  Interaksi  Sosial  Dalam  Mengelaborasi Keterampilan Sosial. Jurnal Pedagogik , 4 (2), 211–227. Ghofur, Abdul. Evaluasi Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan . 2007.
Jogjakarta: Insani Press
Hamam  Nasrudin, Humanisme  Religius  Sebagai  Paradigma  Pendidikan  Islam, Tinjauan  Filosofis  atas  Pemikiran  Abdurrahman  Mas’ud, Semarang:  IAIN Walisongo 2008.
Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i. Politik  Identitas  dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita .  2012. Jakarta: Democracy Project.
Muali,  C.  (2016).  Konstruksi  Strategi  Pembelajaran  Berbasis  Multiple Intelligences  sebagai  Upaya  Pemecahan  Masalah  Belajar.  Pedagogik; Jurnal Pendidikan, 1-11.
Naim, Ngainun. Rekonstruksi Pendidikan Nasional . 2010. Yogyakarta: Teras Pers. Raihani. Pendidikan  Islam  dalam  Masyarakat  Multikultural .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Sholichin,  M.  Muchlis. Pengembangan  evaluasi  pai  berbasis  ranah  afektif .    2007 Jurnal. Tadris Volume 2 Nomor 1.
Sujana,  Nana. Penilaian  hasil  Proses  Belajar .  1990.  Bandung:  PT.  Remaja  Rosda Karya.
Ummah  Farida, Radikalisme,  Moderatisme  dan  Liberalisme  Pesantren, (Edukasia, Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 02, No. 1, Februari 2016), 145., lihat juga Abd  Muin, Pendidikan  Pesantren  dan  Potensi  Radikalisme, Jakarta: Prasasti, 2007.
Zakaria, Teuku Ramli. Pendekatan Penialaian Nilai . 2011. Jurnal Depdiknas.