## INDONESIA – AMERIKA DALAM KERANGKA COMPRHENSIVE PARTNERSHIP

## Yerichielli
Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 112-116, Bandung, Kode Pos, Indonesia
E-Mail: Yeruiechielliii@gmail.com

## Abstract
Indonesian  political  and  strategic  relations  are  quite  good  with  the  United  States,  especially  since  the  New Order  regime  in  Indonesia,  namely  in  the  1960s.  But  economic  ties  the  two  sides  have  not  grown  enough  in comparison with the United States economic relations with neighboring Indonesia, Singapore and Australia. In terms  of  political  and  strategic  aspects  in  the  relationship  between  the  two  countries  produced  in  the  United States and Indonesia are less developed the economic potential between the two.
Both countries have significant potential to further enhance the bilateral relations to the mutual interest through the establishment of a comprehensive partnership (Comprehensive Partnership) is a strategic step in improving relations of cooperation in politics, economy, security, environment, energy, education and other areas of life other.
Efforts to  improve relations between the two sides appeared in recent years because of the encouragement of the  government  of  Indonesia and  US  efforts  to  seek  larger  markets  in  order  to  restore  its  economic  crisis.  In November 2010 the leaders of both countries signed the US-Indonesia Compherensive Partnership Agreement (US-Indonesia  CPA)  which  is  a  long-term  commitment  of  both  countries  to  enhance  and  deepen  bilateral relations. One sector that is the focus of the cooperation is the economic sector.
Keywords: Indonesia, United States, Economic Cooperation.

## Abstrak
Indonesia  menjalin  hubungan  politik  dan  strategis  yang  cukup  baik  dengan  Amerika  Serikat  terutama  sejak rezim orde baru berkuasa di Indonesia yaitu sekitar tahun 1960an. Namun hubungan ekonomi kedua pihak tidak cukup  berkembang  dibandingkan  dengan  hubungan  ekonomi  Amerika  Serikat  dengan  negara  tetangga Indonesia,  seperti  Singapura  dan  Australia.  Di  karenakan  aspek  politik  dan  strategis  dalam  hubungan  kedua negara  mengakibatkan  Amerika  Serikat  dan  Indonesia  kurang  mengembangkan  potensi-potensi  ekonomi diantara keduanya.
Kedua negara memiliki potensi yang signifikan untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral bagi kepentingan bersama melalui pembentukan kemitraan komprehensif (Comprehensive Partnership) yang merupakan langkah strategis  dalam  meningkatkan  hubungan  kerjasama  dibidang  politik,  ekonomi,  keamanan,  lingkungan  hidup, energi, pendidikan dan bidang-bidang kehidupan lainnya.
Upaya  peningkatan  hubungan  kedua  belah  pihak  muncul  dalam  beberapa  tahun  terakhir  karena  dorongan  dari pemerintah  Indonesia  dan  upaya  Amerika  Serikat  untuk  mencari  pasar  lebih  besar  dalam  rangka  pemulihan krisis  ekonominya.  Pada  bulan  November  2010  pemimpin  kedua  negara  menandatangani  US-Indonesia Compherensive Partnership Agreement (US-Indonesia CPA) yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral. Salah satu sektor yang menjadi fokus kerja sama adalah sector ekonomi.
Kata Kunci: Indonesia, Amerika Serikat, Kerjasama Ekonomi

## 1. Pendahuluan
Indonesia  telah  memiliki  hubungan bilateral  dengan  Amerika  Serikat  untuk waktu yang lama. Hubungan ini kita bisa lihat  pada  tahun  1949.  Pada  tahun tersebut  Menteri  Kemakmuran  RI  Dr. A.K.  Gani  berangkat  dalam  sebuah  misi diplomatik  ke  Amerika  Serikat  untuk mengadakan kesepakatan hubungan dagang dengan Amerika Serikat.
Perjalanan  tersebut  tidak  saja  merupakan salah  satu  tonggak  bersejarah  hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika
Serikat saja, namun pada tahun tersebut juga merupakan tahun resminya Indonesia  memiliki  hubungan  diplomatik dengan  Amerika  Serikat.  Walaupun Indonesia  dan  Amerika  Serikat  telah memiliki  hubungan  yang  resmi,  namun pada perjalanannya hubungan dua negara tersebut telah lama disebut tidak selamanya berjalan mulus. Seperti lazimnya dinamika
hubungan,  hubungan  Indonesia  dan Amerika Serikat mengalami pasang surut. Salah  satu  pengalaman  yang  tidak menyenangkan  bagi  bangsa  Indonesia dalam  berhubungan  dengan  Amerika Serikat terjadi ketika pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan mengembargo persenjataan militer Indonesia di  era pemerintahan orde baru. Hal  tersebut  mengakibatkan  sulitnya akses  Indonesia  pada  bidang  militer. Walaupun  hubungan  politik  Indonesia  - Amerika  Serikat  mengalami  penurunan ketika  Amerika  Serikat  mengembargo persenjataan  militer  Indonesia,  tetapi hubungan  dagang  antara  Indonesia  – Amerika Serikat terus mengalami peningkatan.
Berbagai
kerjasama terbentuk dalam dekade ini baik kerjasama  bilateral  yang  dimana  dalam hal  tersebut  hanya  terlibat  dua  negara saja,  dan  kerjasama  multilatreral  yang bisa kita ambil contohnya adalah negara
Indonesia  dengan  anggota  ASEAN. Kerjasama  bilateral  inilah  yang  semakin diperkuat  oleh  Negara  Indonesia  dengan negara  penyandang  nama  Super  Power tersebut. Kita bisa lihat berbagai kerjasama  yang  telah  kita  bentuk  baik dalam  perekonomian,  pertahanan,  dan investasi.  Hal  ini  dilakukan  sudah  pasti untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut. Dalam kancah
internasional hubungan bilateral ini lebih kondusif  sehingga  pemantapan  dalam proses ini sangat dibutuhkan sebelum diplomasi ini terjadi (http://www.fiskal.depkeu.go.id/2 010/adoku/2013%5Ckajian%5Cpkrb%5C Kajian_Kerja_Sama_Bilateral_RI-AS.pdf Diakses 20/7/13).
Upaya-upaya  untuk  meningkatkan hubungan  perekonomian,  perdagangan dan  investasi  dengan  Amerika  Serikat merupakan  salah  satu  prioritas  diplomasi Indonesia  dalam  rangka  mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional  serta  peningkatan  kesejahteraan rakyat Indonesia. Kawasan Amerika merupakan
sebuah  kawasan  yang  potensial  dan menjanjikan  sebagai  mitra  Indonesia, karena  didalamnya  terdapat  negara- negara yang sudah sangat maju perekonomiannya seperti
Amerika Serikat yang merupakan pasar tradisional bagi produk ekspor Indonesia. Sistem perekonomian Amerika Serikat adalah sistem pasar bebas dengan memberikan kebebasan bagi pihak swasta  untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatan (Kementerian Perdagangan, 2012).  AS  juga  merupakan  salah  satu negara  asal  impor  terhadap  indonesia, bersama  dengan  negara-negara  ASEAN, Jepang,  dan  Cina.  Nilai  impor  Indonesia dari  Amerika  Serikat  pada  tahun  2011 mencakup  6,09%  dari  total  impor Indonesia,  lebih  kecil  dari  nilai  impor tahun 2009 dan 2010.
Hubungan  ekonomi  yang  kurang berkembang saat ini cukup memprihatinkan mengingat  kedua negara memiliki potensi yang besar dan peningkatan  kegiatan  ekonomi  diantara kedua negara dapat memperkuat perekonomian kedua negara. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu kajian (study)
dalam menganalisis peluang dan tantangan  guna  meningkatkan  hubungan ekonomi  dan  finansial  yang  saling menguntungkan  terutama  bagi  Indonesia dalam suatu bentuk kajian penelitian.
Faktor  utama  yang  mempengaruhi keputusan pembelian di  Indonesia adalah harga,  pembiayaan,  keterampilan  teknis, dan layanan purna jual. Perusahaan harus siap  untuk  menginvestasikan  modal  dan tenaga  kerja  untuk  membuat  tempat perwakilan di Indonesia. Perusahaan non- keuangan  Indonesia  memperoleh  hamper 50%  pembiayaannya  dari  luar  negeri melalui  pinjaman,  obligasi,  dan  kredit lainnya sehingga ekspor Indonesia sering bergantung pada
pembiayaan perdagangan.
Indonesia  dan  negara  Asia  Tenggara lainnya  mesti  mengambil  lebih  banyak langkah  yang  memudahkan  perusahaan internasional membuka usaha di kawasan ini. Perusahaan
Amerika
Serikat mengharapkan  pengurangan  batasan  soal perlengkapan  di  bidang  farmasi  dan layanan  kesehatan,  keluarnya  izin  impor yang  lebih  cepat,  serta  menurunnya tingkat  korupsi  di  sejumlah  negara  di kawasan  Indonesia.  Persaingan  untuk menarik  investasi  di  tingkat  dunia semakin  ketat  dan  cara  yang  terbaik untuk  memikat  investasi  adalah  dengan menciptakan  lingkungan  usaha  yang menarik  (http://export.gov/indonesia/doi ngbusinessinindonesia/index.asp  Diakses 15/05/2013).
Kedua negara memiliki potensi  yang signifikan  untuk  lebih  meningkatkan hubungan bilateral bagi kepentingan
bersama melalui pembentukan kemitraan komprehensif (Comprehensive Partnership)  yang  merupakan  langkah strategis  dalam  meningkatkan  hubungan kerjasama  dibidang  politik,  ekonomi, keamanan,  lingkungan  hidup,  energi, pendidikan dan bidang-bidang kehidupan lainnya.
Upaya  peningkatan  hubungan  kedua belah  pihak  muncul  dalam  beberapa tahun  terakhir  karena  dorongan  dari pemerintah Indonesia dan upaya Amerika Serikat untuk mencari pasar lebih besar dalam rangka pemulihan krisis ekonominya. Pada bulan November 2010 pemimpin kedua negara menandatangani US-Indonesia Compherensive Partnership  Agreement  (US-Indonesia CPA) yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan  bilateral.  Salah  satu  sektor yang  menjadi  fokus  kerja  sama  adalah sector ekonomi. Kemitraan untuk pertama kali diusulkan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada acara USINDO pada bulan November 2008. Dalam pidatonya Presiden SBY mengatakan bahwa kemitraan harus membawa hasil yang
saling menguntungkan  dan  bersifat  nyata  bagi rakyat  Indonesia.  Karena  kemitraan  itu berjalan  dalam  jangka  yang  panjang,  dan memiliki yang kekuatan people to people.
Menteri Luar Negeri
Clinton berkomitmen  bahwa  Amerika  Serikat pada  bulan  Februari  2009  untuk  bekerja sama  dengan  Indonesia  untuk  mengejar suatu  kemitraan  dengan  agenda  yang konkret.  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia Natalegawa  mencatat  bahwa  Kemitraan harus  mencakup  berbagai  sektor  penting untuk  pembangunan  jangka  panjang Indonesia dalam: pendidikan, ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  perdagangan dan investasi, energi, keamanan,pangan,
keamanan,  pemerintahan  yang  baik, lingkungan, dan kesehatan.
Kerjasama dalam bisnis dapat mempromosikan dua arah investasi asing, mendorong  inovasi  melalui  pertukaran teknis  dan  kolaborasi,  serta  mendorong interaksi yang lebih besar antara bisnis di masyarakat,  pembuat  kebijakan,  dan masyarakat  umum.  Sebuah  hubungan yang lebih kuat antara Amerika Serikat dan Indonesia harus mencakup komponen berkembangnya  bisnis  dan  kerjasama investasi.  Bagian  ini  berfokus  pada strategi  untuk  memperdalam  kerjasama dalam  bisnis  dan  investasi  bawah kemitraan komprehensif yang akan datang  antara  Indonesia  dan  Amerika Serikat.
Indonesia  menawarkan  daya  tarik yang kuat untuk investasi, termasuk pasar domestik  yang  besar  dengan  kelas menengah  lebih  dari  20  juta  yang merupakan  sebuah  rekor  pertumbuhan yang  solid  selama  dekade  terakhir, demokrasi  yang  stabil  sistem  politik, kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang bertanggung  jawab,  dan  tenaga  kerja yang  besar  dengan  tingkat  tinggi. Mendasari  tingkat  investasi  Indonesia memiliki  rata-rata  22-23%  dari  PDB, dengan efisiensi yang relatif tinggi.
Ada  banyak kesempatan  untuk bekerjasama
pada pembangunan
infrastruktur  antara  Amerika  Serikat  dan Indonesia,  yang  akan  meningkatkan peluang untuk bisnis dan investasi perusahaan domestik dan asing. Indonesia  telah  membuat  pembangunan infrastruktur  yang  merupakan  foktor utama,  dan  perusahaan-perusahaan  AS yang  mampu  membawa  modal,  praktik terbaik,  dan  teknologi  yang  terbaik. Dengan  berfokus  pada  pembangunan infrastruktur  di  Indonesia,  perusahaan Indonesia  akan  menjadi  lebih  kompetitif di  dalam  negeri  dan  global,  dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat
akan lebih bersedia untuk berinvestasi  di Indonesia yang juga akan memungkinkan AS  untuk  menyediakan  barang  yang lebih  banyak  dan  memberikan  layanan kepada konsumen Indonesia.
Selain  itu  perusahaan  yang  dimiliki Amerika  Serikat  mencatat  manfaat  besar dengan  mengambil  Indonesia  sebagai mitra yang kuat di bidang infrastruktur pembangunan. Kerjasama dalam pembangunan infrastruktur (keras, lunak, nirkabel, dan kesehatan,dll) memiliki potensi yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Indonesia dan Amerika untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral. Dalam rangka mendukung kerjasama ekonomi  antara  Indonesia  dan  Amerika Serikat,  Pemerintah  Amerika  Serikat telah  mengembangkan  beberapa  inisiatif seperti  yang  tertuang  di  Fact  Sheet Economic  and  Trade  Cooperation  with Indonesia  yang  diterbitkan  oleh  Gedung Putih pada tahun 2010 sebagai berikut:

## U.S. Exports and Investments in
Indonesia
Amerika  Serikat  adalah  pemasok utama  alat  transportasi  pesawat  terbang dan  kereta  api  serta  berbagai  peralatan untuk  mengembangkan  sektor  energi Indonesia. Nilai ekspor pertanian
Amerika  Serikat  ke  Indonesia  yang sedang  berjalan  mencapai  lebih  dari  3 miliar  dolar  di  tahun  2011,  atau mengalami peningkatan sebesar 53 dibandingkan  tahun  lalu.  Perusahaan- perusahaan Amerika Serikat telah menyatakan rencana mereka untuk membuka atau membuka kembali pabriknya  di  Indonesia  dengan  nilai investasi  gabungan  lebih  dari  450  juta dolar.
U.S. ‐ Indonesia Trade and Investment Dialogue
Indonesia dan Amerika Serikat secara teratur terlibat dalam isu-isu perdagangan dan  investasi  melalui  U.S.-Indonesia Trade and Investment
Framework Agreement  (TIFA)  untuk  membicarakan masalah  keterbatasan  akses  pasar  di sektor-sektor utama, seperti obat- obatan, produk pertanian, dan energi.
Commercial Dialogue
Tanggal  11  November,  Amerika Serikat  dan  Indonesia  meluncurkan  U.S- Indonesia  Commercial  Dialogue  dengan fokus  pada  pengembangan  pasar  dan fasilitas  perdagangan  serta  meningkatkan hubungan  komersial  melalui  kerjasama sektor swasta.
U.S. Trade Missions and Reverse Trade Missions
Pada  bulan  april  2011,  Departemen Perdagangan  AS  mendatangkan  misi pendidikan  tebesar  ke  Indonesia  dengan partisipasi 56 universitas Amerika
Serikat.  Departemen  Pertanian  Amerika Serikat  memimpin  misi  dagang  bersama 18  perusahaan  agribisnis  untuk  bertemu dengan  lebih  dari  100  pelaku  bisnis  di Indonesia.  Dengan  sponsor  dari  U.S.
Trade and Development
Agency (USTDA)  misi  dagang  dari  Indonesia juga  berkunjung  ke  Amerika  Serikat,
termasuk  mengundang  beberapa  pejabat senior pemerintah Indonesia untuk mempelajari praktek terbaik dalam mengembangkan  sektor  panas  bumi  dan misi  perdagangan  balasan  lainnya  yang lebih  meninjau  keselamatan  penerbangan dan  manajemen  lalu  lintas  udara  di Indonesia.
Entrepreneurship Support Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk mempromosikan kewirausahaan di Indonesia melalui
kompetisi rencana bisnis yang disponsori oleh  Global  Entrepreneurship  Program (GEP), yang melibatkan 32 bisnis pemula di  Indonesia,  11  pengusaha  dan  investor terkemuka  dari  AS.  Komitmen  tersebut juga ditunjukkan dalam bentuk dukungan terhadap  KTT  Kewirausahawan  pertama di ASEAN pada bulan Juli lalu di mana Menlu Clinton memberikan sambutannya.
f. U.S. Support for Energy Investment in Indonesia U.S-Indonesia Energy Dialogue mendukung beberapa acara yang diselenggarakan selama tahun 2011 untuk mempromosikan pertumbuhan dan
investasi  di  sektor  energi  di  Indonesia, termasuk  pelatihan  dari  USTDA  dalam pengembangan  tenaga  listrik  panas  bumi di enam lokasi di Indonesia dengan fokus pada  proses  tender  yang  jelas  dan transparan.  Pada  bulan  Mei  2011, Departemen Energi Amerika Serikat menyelenggarakan
U.S-Indonesia
Investment  Energy  Roundtable  yang mempertemukan  para  pejabat  senior  dari kedua negara dengan sector swasta untuk membahas  peluang  dan  peningkatan investasi di bidang energi.
g.  OPIC  Trade  and  Investment Conference
Lebih dari 300 peserta yang mewakili 22  negara  dan  lebih  dari  100  perusahaan Amerika Serikat menghadiri konperensi investasi internasional yang diselenggarakan  oleh  Overseas  Private Investment Corporation (OPIC) di Jakarta,  Mei  2011.  OPIC  setuju  untuk memberikan  pembiayaan  jangka  panjang sebesar 21 Juta dolar untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas
penggilingan padi modern di Jawa Timur
yang akan membantu lebih dari 50.000 keluarga petani propinsi ini.
h. U.S. Grant to PT Kereta Api
Indonesia
Pada bulan september 2011, U.S. Trade and Development Agency (USTDA) memberikan hibah bantuan teknis senilai 593.000 dolar kepada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), operator kereta api milik negara, untuk mengembangkan rencana strategis dalam meningkatkan kapasitas sistem sinyal dan jaringan telekomunikasi (http://indonesi a.usaid.gov/documents/document/Docum ent/648/USIndonesia_Trade_and_Invest ment_Relationship Diakses 16/05/2013).
Berdasarkan  latar  belakang  dan  fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan  dalam  laporan  penelitian dengan  judul  :  Kerjasama  Investasi Indonesia  –  Amerika  Serikat  Pasca Perjanjian  Comprehensive  Partnership 2010.
Ketertarikan peneliti terhadap penelitian  ini  didukung  oleh  beberapa matakuliah  Ilmu  Hubungan  Internasional yaitu antara lain :
Pengantar Hubungan Internasional,  merupakan  peletak dasar  bagi  penelitian  yang  akan dilakukan,  terkait  hubungan  para aktor  yang  melewati  batas-batas negara.
Kerjasama  Internasional.  Mata kuliah ini membantu untuk menjelaskan langkah-langkah dalam mencapai sebuah hubungan kerjasama antara kedua atau lebih negara  dalam  mencapai  sebuah kesepakatan.
Ekonomi  Politik  Internasional. Mata kuliah ini akan membantu peneliti untuk menjelaskan fenomena  interaksi  yang  dinamis antara  faktor-faktor  ekonomi  dan politik.
Bisnis  Internasional.  Mata  kuliah ini  digunakan  untuk  menjelaskan bagaimana  sebuah  negara  dalam melakukan  perdagangan  antar negara.

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana kerjasama investasi Amerika Serikat –  Indonesia sebelum  Perjanjian  Comprehensive Partnership dilaksanakan? 2. Program  apa  saja  yang  dilakukan Indonesia  –  Amerika  Serikat  untuk meningkatkan kerjasama investasi dalam konteks Perjanjian Comprehensive Partnership di Indonesia?
3. Kendala  yang  dihadapi  Amerika Serikatdalam implementasi Perjanjian Comprehensive Partnership  di  bidang  investasi  di Indonesia?

## 1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Penelitian
Maksud  dari  penelitian  ini  adalah, untuk mempelajari dan mengetahu hubungan  kerjasama  investasi  antara Indonesia  –  Amerika  Serikat dan dampaknya terhadap pembangunan perekonomian kedua negara tersebut.

## 1.3.2 Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  peneliti  membahas kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a)  Untuk menggambarkan dan menganalisa hubungan /
kerjasama investasi Amerika Serikat – Indonesia pasca
Perjanjian Comprehensive Partnership 2010.
b) Untuk  mengetahui  upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan  kerjasama  invetasi antara Indonesia – Amerika c) Untuk mengetahui hasil-hasil kerjasama  investasi  yang  telah dicapai
d) Pasca Perjanjian Comprehensive Partnership.

## 1.4 Kegunaan Penelitian
Berdasarkan  pada  tujuan  penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua :

## 1.4.1  Kegunaan Teoritis
1. Diharapkan  dapat  memberikan sumbangan bagi perkembangan teori-teoriilmu hubungan internasional serta dapat memberikan  wawasan  bagi  para peneliti  dan  para  akademisi  ilmu Hubungan Internasional.
2. Mengundang  ketertarikan  untuk meneliti kerjasama investasi suatu negara terhadap bisnis internasional.
3. Mengetahui hubungan antara kerjasama  internasional  dengan ilmu hubungan internasional.
4. Mendorong peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## 1.4.2 Kegunaan Praktis
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan  dalam  kejasama  investasi yang  berpedoman  pada  metode  dan teknik  yang  sifatnya  ilmiah  sekaligus sebagai  syarat  bagi  peneliti  dalam menyelesaikan studi ilmu Hubungan
Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik,  Universitas  Komputer Indonesia.

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka
Pemikiran
2.1 Hubungan Internasional
Hubungan internasional dilaksanakan  melalui  banyak  jalur  di samping  jalur  pemerintah.  Sebagai  aktor dalam  politik  global  negara  juga  tidak selalu  bertindak  sebagai  aktor  yang unitary  dan  kelompok-kelompok  yang ada  di  dalamnya  tidak  selalu  bertindak secara  koheren.  Selain  negara  pun  ada banyak  aktor  lain  seperti  perusahaan multinasional,  Organisasi  internasional (Jemadu, 2008:46).
Pada  tahun  1960-an  dan  1970-an, perkembangan studi Hubungan
Internasional  makin  kompleks  dengan masuknya  aktor  IGO  dan  INGO  serta makin  kuatnya  peran  negara-negara  di luar  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet dalam kancah Hubungan Internasional.\
Pada  tahun  1980-an,  pola  Hubungan Internasional  masih  bersifat  state  centric (dalam arti masih bipolar), tetapi muncul kekuatan-kekuatan  sub  groups  yang mengemukan.
Studi Hubungan Internasional adalah interaksi  yang  terjadi  antara  negara  - negara  yang  berdaulat  di  dunia,  juga merupakan  studi  tentang  aktor  bukan negara  yang  perilakunya  mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa.
Hubungan  Internasional  mengacu pada segala aspek bentuk interaksi.
Kemudian pada tahun 1990-an, runtuhnya  Uni  Soviet  sebagai  Negara komunis utama telah memunculkan corak perkembangan ilmu Hubungan
Internasional  yang  khas. Berakhirnya
Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem  internasional  bipolar  dan  berubah pada  multipolar  atau  secara  khusus  telah mengalihkan  persaingan  yang  bernuansa militer  ke  arah  persaingan  atau  konflik kepentingan  ekonomi  di  antara  negara- negara  di  dunia  ini  (Perwita  dan  Yani, 2005:2-5).
Hubungan  yang  biasanya  dilakukan
masyarakat ini biasanya dilakukan dalam pasar internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahannya  dan  kekayaan  serta kesejahteraan  warga  negaranya.  Guna memahami  seberapa  pentingnya  ilmu Hubungan
Internasional, diperlukan adanya  pemahaman  mengenai  apa  yang pada  dasarnya  terjadi  dalam  negara, permasalahan  maupun  karakteristik  dari suatu  Negara,mapa  dampaknya,  seberapa penting  dan  bagaimana  kita  harus menghadapinya  sehingga  isu-isu  seperti pekerja anak ini menjadi suatu permasalahan  serius  bagi  pemerintah Indonesia (Robert & Sorensen. 2005:5).
Dalam  interaksi  tersebut  sering timbul  berbagai  masalah,  oleh  karena  itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami  dan  dipecahkan  dalam  bentuk studi.
Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan  Internasional,  DR.  Anak Agung  Banyu  Perwita  &  DR.  Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa: "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai  suatu  studi  tentang  interaksi antar  aktor  yang  melewati  batas-
batas negara. TerjadinyaHubungan
Internasional
merupakan suatu
keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepend ensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita & Yani, 2005: 3-4).
Sebagai aktor terpenting di dalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan  jalan  keluar  atas  segala permasalahan  yang  menimpa  negaranya karena negara mempunyai peran utama di dalam  memenuhi  kebutuhan  rakyatnya dan  meminimalisasi  masalah  yang  ada dengan  tujuan  kesejahteraan  rakyat. Hubungan  internasional  tercipta  dari sebuah  interaksi  yang  terfokus  pada masalah  ekonomi  dan  perdagangan, lingkungan,  energi,  serta  permasalahan sosial  budaya  (Perwita  dan  Yani, 2005:128).
2.2 Kerjasama Internasional Kerjasama internasional merupakan
suatu  perwujudan  kondisi  masyarakat yang saling tergantung satu  dengan  yang lain.  Dalam  melakukan  kerjasama  ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut.  tujuan  dari  kerjasama  ini ditentukan  oleh  persamaan  kepentingan dari  masing-masing  pihak  yang  terlibat. Kerjasama  internasional  dapat  terbentuk karena  kehidupan  internasional  meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi,  sosial, lingkungan  hidup, kebudayaan,  pertahanan  dan  keamanan (Perwita dan Yani, 2005:34).
Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan dalam kerjasama internasional;
4. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional  melainkan  hanya bagian  dari  jaringan  interaksi politik,  militer,  ekonomi  dan kultural bersama-sama dengan aktoraktor ekonomi dan masyarakat sipil.
5. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara  yang  terlibat  di  dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusiinternasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagaikepentinganyang berbeda  dari  negara  –  Negara anggotanya , tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya  sendiri  (Sugiono, 2006: 6). Kerjasama yang terbentuk pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana organisasi internasional  sebagai  wadah  kerjasama memainkan peran penting dengan kapasistasnya  sebagai  aktor  non-negara Tujuan akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan  oleh  persamaan  kepentingan yang  hakiki  dari  masing-masing  pihak yang terlibat dan bergabung.
Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan  kerjasama  dengan  Negara melakukan  kerjasama  dengan  negara lainnya:
1.  Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan
ekonominya  banyak  negara  yang melakukan kerjasama dengan Negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan  bagi  rakyatnya  karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk   meningkatkan   efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena  adanya  masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh  tindakan-tindakan  individual negara  yang  memberi  dampak terhadap  negara  lain  (Holsti, 2000: 362-363).

## 2.3 Perjanjian Internasional
Sebelum tahun 1969 hukum perjanjian internasional terdiri dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan
internasional.  Kaidah-kaidah  ini  untuk sebagian besar telah dikondifikasikan dan disusun  kembali  dalm  Konvensi  Wina tentang  Hukum  Peejanjian  Internasional (Vienna  Convention  on  the  Law  of Treaties),  yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27  Januari  1980  menyusul  masuknya  35 ratifikasi atau aksesi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 84 Konvensi.
Sesuai  dengan  definisi  yang  dipakai dalm  Pasal  2  Konvensi,  sebuah  Perjanjian internasional dapat didefinisikan sebagai : Suatu  perjanjian  dimana  dua  negara atau  lebih  mengadakan  hubungan  antara mereka yang diatur oleh hukum interasional. Memang istilah traktat dapat dianggap sebagai nama umum dalam hukum internasional dan dapat mencangkup perjanjian antara organisasi-
organisasi  internasional  disatu  pihak  dan sebuah  negara  dipihak  lain  meskipun harus  diingat  bahwa  ketentuan-ketentuan Konvensi  Wina  tidak  berlaku  terhadap instrumen lain tersebut, melainkan menunjuk  pada  perjanjian  antara  negara- negara yang dibuat dalam bentuk tertulis. Di  lingkungan  internasional,  perjanjian itulah  yang  digunakan  untuk  hampir setiap  jenis  perbuatan  hukum  atau transaksi,  mulai  dari  persetujuan  yang sifatnya  bilateral  semata-mata  antara negara-negara  sampai  suatu  perjanjian yang  paling  pokok  seperti  instrumen konstitusi  multilateral  sebuah  organisasi internasional. Hampir dalam semua kasus, tujuan sebuah perjanjian
internasional adalah untuk membebankan kewajiban-kewajiban yang mengikat terhadap negara-negara pesertanya.
Tahap-tahap dalam
pembuatan perjanjian internasional adalah:
1) Perundingan (negotiation)
2) Penandatanganan (signature)
3) Ratifikasi (ratification)
b. Bentuk - bentuk perjanjian internasional adalah:
1) Traktat
2) Konvensi
3) Protokol
4) Persetujuan
Persetujuan  (agreement)  sifatnya kurang  resmi  dibanding  traktat  dan konvensi,  dan  umumnya  tidak  dilakukan oleh  kepala-kepala  negara.  Biasanya bentuk  ini  dipakai  untuk  persetujuan  - persetujuan  yang  ruang  lingkupnya  lebih sempit  dan  pihak-pihak  yang  terlibat lebih  sedikit  dibanding  ini  juga  hanya digunakan  untuk  persetujuan  persetujuan yang sifatnya teknis dan administratif.
Pada umumnya agreement tidak memerlukan ratifikasi dan berlaku sesudah dilakukan exchange of notes.
5) Arrangemen
6) Proses Verbal
7) Statuta
8) Deklarasi
9) Modus Vivendi Modus Vivendi adalah  suatu dokumen untuk mencatat persetujuaninternasional yang  bersifat temporer atau provisional yang dimaksudkan untuk diganti  dengan arrangement yang sifatnya lebih permanen  dan  terinci.Biasanya  Modus Vivendi  dibuat  secara  sangat  tidak  resmi dan memerlukanratifikasi.
10) Pertukaran Nota atau Surat
11) Ketentuan Penutupan (Final Act)
12) Ketentuan Umum (Rudy,
2002:123-135).

## 2.4 Ekonomi Politik Internasional
Pada  dekade  1970-an  sejumlah pemikir  Hubungan  Internasional  (HI) mulai  memikirkan  bagaimana  negara  - negara  yang  selalu  didorong  nafsu berperang,  pada  waktu  yang  sama  tetap berkeinginan untuk tetap menjalin kerjasama dengan negara lain (Hermawan, 2005:5). Para pemikir tersebut (yaitu, menginginkan  negara-negara  yang  selalu didorong  nafsu  berperang  untuk  tetap melakukan  kerja  sama  dengan  negara lain), sebagaimana yang dijelaskan
Hadiwinata, diantaranya adalah Kohane dan Nye, mencoba untuk
menggambarkan bagaimana saling ketergantungan  di  bidang  ekonomi  telah mendorong negara-negara untuk tetap
menjalin kerja sama. Kemudian, Robert Gilpin mencoba mengidentifikasi
keberadaan perusahaan multinational sebagai pelaku penting dalam mendorong negara-negara  untuk  terlibat  dalam  kerja sama ekonomi.
Melalui aktivitas perusahaan  -  perusahaan  multinasional, modal,  barang  dan  jasa  dapat  saling dipertukarkan melewati batasbatas negara dalam  waktu  relatif  singkat  sehingga dengan  sendirinya  meningkatkan  kerja sama ekonomi antarnegara. Sejak saat itu, menurut Hadiwinata ilmu ekonomi mulai mempengaruhi studi Hubungan Internasional (Hermawan, 2007:6).
Selama  negara-negara  di dunia menjadi  saling  bergantung  dalam  bidang satu  sama  lain,  mereka  membutuhkan peraturan  untuk  mengatur  hubungan ekonomi  internasional,  yaitu  perjanjian multilateral  dan  organisasi  internasional (Rudy, 2005:75).
Menurut  T  May  Rudy,  organisasi ekonomi internasional adalah semua organisasi dari suatu dasar
antarpemerintah yang berhubungan dalam  hubungan  ekonomi  keuangan danpembiayaan  atau  hal  lain  yang langsung  mempunyai  pengaruh  pada hubungan tersebut (Rudy, 2005:76).
Konsep – konsep  dan  teori yang dipandang paling banyak
diperbincangkan  dalam  ekonomi  politik internasional  pada  bentang  kontemporer yakni  politik  ekonomi,  keterbelakangan, ketergantungan, saling ketergantungan, rejim internasional, pembangunan ekonomi,  ekonomi  kesejahteraan,  dan teori ekonomi politik kontemporer lainnya.
Secara Umum Ekonomi-Politik Internasional merupakan studi yang memperlajari keerhubungan
antara ekonomi  internasional  dengan  politik internasional yang muncul akibat
berkembanganya  masalah-masalah  yang terjadi dalam sistem internasional (Perwita dan Yani, 2005:75). Sehingga secara empirik, tingkat saling ketergantungan dalam masyarakat internasional yang semakin tinggi
sebagai  akibat  proses  transnasionalisme dalam  ekonomi  yang  melewati  batas negara  seperti  peningkatan  perdagangan, proses globalisasi dan terciptanya kelompok ekonomi regional telah menjadikan  suatu  kondisi  dimana  tidak ada  lagi  suatu  kebijakan  ekonomi  politik nasional yang bersifat domestik. (Perwita dan Yani, 2005: 77)
Konfigurasi  pendekatan  ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal (monodisiplin), artinya bahwa implementasi  alat-alat  analisisnya  dapat dilihat  pada  sejumlah  teori  dan  konsep- konsep yang mendasari substansi ekonomi  politik,  seperti  interdepedensi,
depedensi,keterbelakangan,pertumbuhan,
perkembangan,  pembangunan  ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk  juga  persoalan  power  politics, realisme  dan  idealisme,  linier  dan strukturalis internasional, globalisasi, atau  regionalisme,  dan  lain-lain  (Ikbar, 2002:21).
Secara umum, akan dijelaskan pengertian ekonomi politik terlebih dahulu sebelum menjelaskan defenisi/pengertian ekonomi politik
internasional  itu  sendiri.  Lord  Robbin menjelaskan  bahwa:  Ekonomi  politik dapat  mengandung  dua  versi.  Pertama, ialah versi ekonomi klasik yang memberi pengertian ekonomi politik sebagai suatu kesatuan menyeluruh dari suatu pembahasan,  sejak  dari  ilmu  ekonomi (murni,  teori)  itu  sendiri  (economics science) samapi dengan teori-teori tentang  kebijakan  ekonomi  (theory  of economics policy)  yang  meliputi  analisis dari bekerjanya keuangan negara. Kedua,
ekonomi  politik  versi  modern  yaitu ekonomi politik yang membahas bagaimana sistem ekonomi itu bekerja. Namun demikian,
ia bukanlah sciencetific  economics  yang  merupakan himpunan  dari  value  free  generalization tentang  cara-cara  sistem  ekonomi  itu bekerja. Ekonomi politik di sini membicarakan prinsip-prinsip umum dalam bidang ekonomi (Ikbar, 2002:17).

## 2.5 Perdagangan Internasional
Perdagangan  antarnegara  atau  lebih dikenal
dengan perdagangan internasional, sebenarnya sudah ada sejak zaman  dahulu  namun  dalam  ruang lingkup  dan  jumlah  yang  terbatas sehingga  pemenuhan  kebutuhan  dalam negeri  yang  tidak  dapat  diproduksi, mereka  melakukan  transaksi  dengan  cara barter  (pertukaran  barang  dengan  barang lainnya  yang  dibutuhkan  oleh  kedua belah  pihak,  dimana  masing-masing negara  tidak  dapat  memproduksi  barang tersebut  untuk  kebutuhannya sendiri).  Ini terjadi karena setiap negara dengan negara mitra  dagangnya
mempunyai
beberapa perbedaan diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim,  penduduk,  sumber  daya  manusia, dan  lain  sebagainya.  Dari  perbedaan tersebut diatas, maka atas dasar kebutuhan  akan  barang  lain  yang  saling menguntungkan sehingga terjadilah
proses pertukaran yang dalam skala yang luas dikenal sebagai perdagangan internasional.
Adapun  sebab  –  sebab  umum  yang mendorong terjadinya perdagangan
internasional adalah sebagai berikut :
1.  Sumber daya alam (natural resources)
2. Sumber daya modal (capital resources)
3. Tenaga kerja (human resources)
4. Teknologi.
Perdagangan internasional yang semakin  meluas  akan  menimbulkan proses  liberalisasi  perdagangan  kepada negara di sekitarnya. Proses ini menunjukkan  suatu  arah  perekonomian yang  bebas  menurut  paham  liberalisme. Proses tersebut berimplikasi pada perekonomian  suatu  negara.  Implikasi tersebut adalah :
1. Liberalisasi arus barang menuntut pengurangan  hambatan  tarif,  bea, proteksi  serta  hambatan  local content.  Hambatan  local  content merupakan ketentuan hukum yang mewajibkan produk dalam negeri harus menggunakan komponen  yang  diproduksi  dari dalam negeri.
2. Bertambahnya  kapasitas  produksi di seluruh dunia. Misalnya berkembangnya  industrialisasi  di berbagai  lokasi  di  dunia  dan berkembangnya perekonomian Negara Eropa Timur, India, China dan  negara-negara  Asia  yang menjadi The Newly Industrializing Countries (NICs). 3. Kemajuanteknologi dalam bentuk revolusi teknologi informasi mengatasi batasan mobilitas akibat batas-batas
negara  dan  berupa  penurunan biaya  transaksi  dan  komunikasi. Peningkatan Investasi Langsung Asing/ForeignDirect Investment (FDI). Sejarah mencatat,  negara  yang  tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, umumnya menutup kesenjangan  pembiayaan  dengan mencari  sumber-sumber  dari  luar negeri.  Dengan  demikian  tidak heran  apabila,  mengalir  arus modal  dari  negara  industri  ke negara berkembang. Arus modal
ini dibagi menjadi dua, yakni arus modal  yang  tidak  harus  dibayar kembali  dan  yang  harus  dibayar kembali.  Arus  modal  yang  harus dibayar  kembali  diklasifikasikan menurut  sumber  arus  modal tersebut, yakni dari sektor pemerintah  dan  sektor  swasta negara  maju  kepada  sektor  yang sama di negara berkembang. Arus modal  yang  masuk  dari  sektor pemerintah sebagian besar berupa tabungan  resmi  yang  bersifat konsesional  dan  sering  disebut sebagai bantuan luar negeri, walaupun demikian karena sifatnya tetap harus dikembalikan umumnya  disebut  sebagai  utang luar  negeri.  Sedangkan  arus modal  yang  masuk  dari  sektor swasta  dapat  berupa  investasi langsung  baik dari  individu maupun TNC (Transnational Coorporations), investasi portofolio  dan  kredit  ekspor (Kuncoro, 2003:247-248).
Penanaman  investasi  asing  langsung merupakan bentuk yang berpengaruh bagi negara  berkembang,  karena  biasanya disertai  teknologi  maju  dan  akses  ke pasarinternasional  dalam  satu  paket. Sebagian  besar  investasi  asing  langsung dilaksanakan  oleh  TNC  (Bahagijo,  2006: 29).

## 2.6 Bisnis Internasional
Bisnis  Internasional  merupakan  suatu bidang kajian yang membahas tentang fenomena hubungan ekonomi
internasional  dimana  negara  dan  aktor non-negara terlibat dalam sebuah kegiatan  transaksi  bisnis  antar  Negara (Sugeng, 2002:26).
Aspek penting dalam transaksi ekonomi  atau  bisnis  antar  bangsa  adalah para pelaku bisnis yang membentuk
berbagai jaringan distribusi untuk mentransfer komoditi dari wilayahsurplusproduksi ke daerah-daerah minus produksi (Sugeng, 2002: 34). Dalam  kompetisi  antar  pelaku  bisnis kontemporer pelaku utama bisnis
internasional adalah perusahaan-
perusahaan  yang  bergerak  di  berbagai bidang  (jasa  dan  komoditas)  dan  bahkan beroperasi  melintasi  batas-batas  negara. Di  dalam  melakukan  aktifitas  bisnisnya, perusahaan  pada  umumnya  mengemban dua  macam  misi:  (1)  penguasaan  pangsa pasar  bagi  produk  -  produk  yang dihasilkannya  dan  (2)  mengemangkan aktifitas  yang  dapat  memaksimalisasi perolehan profit atau keuntungan. Penguasaan  pangsa  pasar  merupakan cita-cita  hampir  setiap  perusahaan  yang pada  dasarnya  bersedia  melakukan  apa saja  sejak  pengenalan  produk  baru (Sugeng, 2002:36).
Menurut  Bob  Sugeng  Hadiwinata dalam  memberikan  sebuah  penilaian tentang  eksplanasi  terhadap  suatu  pelaku bisnis  internasionalharus  dilihat  pada  (1) unit  analisisnya  (individu,  komunitas, organisasi,  negara,  asosiasi  regional  atau gabungan  antara  berbagai  aktor.  (2) tingkat  analisisnya  (mikro,  mezzo  atau makro yang juga identik dengan lokal, nasional atau internasional, (3) keterkaitan antara variabel- variabelnya (independen atau dependen) (4)
regularitasnya,  dengan  melihat  apakah ada suatu pola tertentu yang berulang, (5) dengan  melihat  apakah  dapat  melakukan suatu generalisasi terhadap suatu pola tertentu, serta (6) memprediksi konsekuensi- konsekuensi  yang mungkin ditimbulkan oleh suatu fenomena tertentu (Sugeng, 2002: 43).
Keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan  sebagai  pelaku  kegiatan bisnis internasonal tidak lepas dari faktor
penguasaan  pasar  dalam  menunjang produksi (Sugeng, 2002: 45).

## 2.7 Politik Luar Negeri
Pada  dasarnya  tujuan  utama  studi Hubungan Internasional adalah
mempelajari  perilaku  internasional,  yaitu perilaku  para  aktor,  baik  negara  maupun non-negara, dan interaksinya dalam arena internasional. Maka, dalam melaksanakan hubungan  atau  interaksi  dengan  negara- negara lain, dalam tujuannya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan merumuskan berbagai kebutuhannya tersebut  dalam  suatu  formula  kebijakan yang  dinamakan  politik  luar  negeri. Dalam  proses  pembuatan  kebijakan  luar negeri,  terdapat  beberapa  langkah  yang harus diperhatikan yaitu:
1.  Menjabarkan pertimbangan
kepentingan  nasional  kedalam bentuk  tujuan  dan  sasaran  yang spesifik. 2.  Menetapkan  faktor  situasional dilingkungan  domestic dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri.
3. Menganalisis  kapabilitas  nasional untuk  menjangkau  hasil  yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi  variable  tertentu sehingga  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara  periodik  meninjau  dan melakukanevaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil
yang dikehendaki.  (Perwita  dan  Yani,
2005:50).

## 2.8 Teori Investasi
Pengertian investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang
modal  (capital  stock)  terdiri  dari  pabrik, mesin  kantor,  dan  produk-produk  tahan lama  lainnya  (Dornbusch  danFischer, 2004).
Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan  modal,  menurut  Sukirno (2002) adalah, "Merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat". Menurut Tambunan  (2001)  di  dalam  neraca nasional  atau  struktur  PDB  menurut penggunaannya,  investasi  didefinisikan sebagai pembentukan modal/kapital tetap domestik (domestic fixed capital formation).  Investasi  dapat  dibedakan antara  investasi  bruto  (pembentukan modal tetap domestic bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto).
Menurut  definisi  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS,  2007),  pembentukan modal  tetap  adalah  pengeluaran  untuk pengadaan,  pembuatan,  atau  pembelian barang-  barang  modal  baru  (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri  maupun  import,  termasuk  barang modal bekas dari luar negeri.
Pembentukan  modal  tetap  yang  dicakup hanyalah  yang  dilakukan  oleh  sektor- sektor ekonomi di dalam negeri (domestik).  Nopirin  (2000)  ìInvestasi merupakan  salah  satu  komponen  yang penting dalam PDB. Selanjutnya Nopirin (2000),  Faktor  yang  mempengaruhi investasi diantaranya adalah tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan pemerintah,  perkiraan  tentang  penjualan dan  kebijaksanaan  ekonomi.  Tingkat kegiatan  perekonomian  ditentukan  oleh besaran-besarannya pengeluaran agregat
yang  wujud  dalam  perekonomian.  Dan dalam perekonomian pengeluaran agregat itu  sendiri  dari  empat  jenis  pengeluaran yaitu:  pengeluaran  konsumsi  rumah tangga, investasi oleh perusahaan perusahaan,  pengeluaran  pemerintah  dan ekspor.  Dari  kenyataan  itu  dapatlah disimpulkan bahwa naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi adalah ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan dari masingmasing  atau  gabungan  factor faktor  tersebut.  Pada  setiap  moment, persediaan  modal  adalah  determinan output  perekonomian  yang  penting, karena  persediaan  modal  bisa  berubah sepanjang  waktu,  dan  perubahan  itu  bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi.
Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal:
investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan  usaha  dan  peralatan  baru,  dan hal  itu  menyebabkan  persediaan  modal bertambah.Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang (Mankiw, 2006). Untuk
keperluan  statistik,  istilah  investasi  asing kita gunakan definisi dari IMF Balance of Payment  Manual  (edisi  ke  empat),  yang juga  digunakan  oleh  Bank  Indonesia. Definisi tersebut adalah: ìinvestasi langsung  mengacu  pada  investasi  untuk memperoleh  manfaat  yang  cukup  lama dalam  kegiatan  perusahaan  dalam  suatu perekonomian  di  luar  tempat  penanaman modal tersebut, sementara tujuan penanaman modal adalah untuk memperoleh  pengaruh  secara  efektif dalam  pengelolaan  perusahaan  tersebutî.
Istilah manfaat yang cukup lamaî tersebut merupakan
investasi
yang
pengelolaannya memerlukan sedikit pengawasan.  pembatasan  kuantitas  juga mulai  merambah  pada  pokok  pikiran mengenai  jasa  keungan,  isu  hukum persaingan usaha, International Property
Rights, hak buruh, perlindungan investasi dan perlindungan lingkungan. Penanaman modal  asing  lebih  menjamin  dalam kelangsungan
pembanguanan dibandingkan  dengan  pinjaman  luar negeri. Dengan adanya investasi asing, di Negara tesebut akan mendapat keuntungan dalam teknologi, transfer aset dan ketrampilan, transfer keahlian manajemen, dan resiko usaha relatif kecil dan  lebih  profitable.  Perkembangan teknologi  sudah  dirasakan  di  Indonesia akibat dari sejumlah perusahaan asing, kebanyakan mereka perusahaan multinasional besar, yang sudah menanam  modal  di  pasar  Indonesia. Perusahaan ini sudah menyokong banyak dalam pengembangan sumber daya negeri, membangun infrastruktur, menetapkan fasilitas pabrik untuk mengekspor dan/atau menyediakan produk  dan  jasa  untuk  pasar  yang domestik itu.

## 3. Metode Penelitian
Untuk  melakukan  sebuah  penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang  berisi  rumusan  tentang  objek  yang akan  diteliti.  Metode  penelitian  yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini adalah  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  analisis  kualitatif.  Merujuk pada  permasalahan  yang  diangkat  serta variable yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan  data-data  serta  informasi yang  dikeluarkan  The  United  State Indonesia Society (USINDO) yang menjembatani  kemitraan  Indonesia  dan
Amerika  Serikat  ataupun  Pemerintah Amerika  dan  diimplementasikan  dengan teori  -  teori  dalam  kajian  Hubungan Internasional.
4. Hasil dan Pembahasan 4.1  Kerjasama  investasi Amerika Serikat – Indonesia sebelum Perjanjian Comprehensive Partnership Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional.  Arus  investasi  langsung  ke negara-negara Asia telah meningkat pesat sejak  awal  tahun  1990an.  Meskipun sempat  menurun  ketika  terjadi  krisis Asia,  aliran  masuk  FDI  ke  negara  – negara  tersebut  telah  kembali  meningkat pesat  paska  krisis.  Namun  demikian, kenaikan  aliran  modal  masuk  di  dalam bentuk  FDI  ke  Indonesia  masih  relatif terbatas.  Sebagai  bentuk  aliran  modal yang bersifat jangka panjang dan relative tidak rentan terhadap gejolak perekonomian,  aliran  masuk  FDI  sangat diharapkan  untuk  membantu  mendorong pertumbuhan  investasi  yang  sustainable di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  menjadi penting untuk mengetahui perkembangan FDI  di  Indonesia  agar  kebijakan  untuk mendorong peningkatan aliran FDI dapat lebih efektif diarahkan pada faktor-faktor yang  berperan  penting  dalam  mendorong minat  investor  asing  untuk  menanamkan modal  dalam  bentuk  FDI  di  Indonesia. Pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk FDI,
dibanding  bentuk  modal  lainnya  di  suatu negara,  dipengaruhi  oleh  kondisi  dari negara  penerima  FDI  (pull  factors) maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing (push factors). Pull factors  dari  masuknya  FDI  antara  lain terdiri  dari  kondisi  pasar,  ketersediaan sumber daya, daya saing, kebijakan  yang terkait  dengan  perdagangan  dan  industri serta kebijakan liberalisasi FDI (di dalam bentuk  insentif  investasi).  Sedangkan yang  termasuk  pull  factors  antara  lain strategi investasi maupun strategi
produksi  dari  penanam  modal,  serta persepsi resiko terhadap negara penerima.
Aliran FDI dunia mengalami peningkatan  sejak  tahun  1990-an  dengan puncaknya  terjadi  di  tahun  2000,  hal  ini terutama  didorong  oleh  arus  FDI  ke negara  berkembang  yang  dilakukan  oleh negara-negara  donor  seperti  Amerika Serikat.  Di  bidang  investasi,  pada  tahun 2010  realisasi  investasi  AS  di  Indonesia mencapai  US$  930,8  juta,  meningkat 542,7%  dibandingkan  tahun  2009  yang berjumlah  US$  171,5  juta.  Dengan jumlah  tersebut,  AS  merupakan  investor terbesar  ke-tiga  di  Indonesia  setelah Singapura  dan  Inggris.  Untuk  periode Januari  –  Maret  2011,  nilai  investasi  AS di  Indonesia  mencapai  359,1  juta  USD atau urutan kedua terbesar setelah Singapura.
Untuk mengembangkan hubungan  perdagangan  dan  investasi  RI- AS,  terdapat  forum”Trade  Investment Council”  (TIC)  tingkat  Menteri  guna membahas  dan  menyelesaikan  berbagai isu  perdagangan  dan  investasi  kedua negara.  TIC  terdiri  dari  empat  Working Group,  yaitu  WG  on  Industrial  and Agricultural  Products,  WG  on  Illegal Logging  and  Asociated  Trade,  WG  on Intellectual  Property  Rights,  dan  WG  on Investment.  Sementara  itu  dalam  rangka menjamin  investasi  AS  di  Indonesia, pada tanggal 14 April 2010 di Washington, D.C. telah ditandatangani persetujuan Investment Support
Agreement-Overseas Private Investment Corporation (ISA- OPIC) RI – AS oleh Kepala BKPM dan Acting President OPIC. Perjanjian ISA- OPIC ini telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI nomor 48 tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan diharapkan dapat meningkatkan minat investor AS menanamkan modal di Indonesia (http://www.deplu.go.id/Lists/ BilateralCooperation/DispForm.aspx?ID =11 Diakses 20/07/2013).
Pemerintah Amerika Serikat
berharap  volume  perdagangan  dengan Indonesia  akan  meningkat  dua  kali  lipat dalam  lima  tahun  mendatang.  Untuk mencapai  tujuan  itu,  interaksi  yang melibatkan  pemerintah  Indonesia  dengan Amerika  Serikat  serta  perusahaan  di kedua  negara  harus  ditingkatkan.  Selain itu, lalu lintas pertukaran barang sepatutnya tidak mendapatkan hambatan.
Lingkungan  bisnis  di  Indonesia merupakan  suatu  peluang  yang  bagus untuk  investasi  langsung.  Perusahaan- perusahaan Amerika Serikat sering merasa  sulit  dan  memakan  waktu  yang lama  untuk  memasuki  pasar  Indonesia. Dengan  keadaan  yang  semakin  membaik untuk  masuk  ke  pasar  Indonesia  dan berbagai  masalah  aturan  hukum  dan kebijakan-kebijakan ekonomi dapat disepakati oleh Amerika Serikat dan Indonesia.Hasil dan pembahasan menguraikan temuan lapangan (jika riset) dan analisis pembahasannya. 4.2 Program - program yang dilakukan Indonesia – Amerika Serikat dalam meningkatkan kerjasama investasi di Indonesia Investasi  menjadi  salah  satu  kata kunci  dalam  setiap  upaya  menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan
penanggulangan  kemiskinan.  Melalui peningkatan  kegiatan  investasi,  baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun  luar  negeri,  akan  menjadi  faktor pengungkit  yang  sangat  dibutuhkan  bagi suatu  Negara  dalam  menggerakan  mesin ekonomi  mengawal  pertumbuhan  yang berkelanjutan.
Kegiatan investasi telah memberikan kontribusi  yang  besar  dalam  mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi
Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan  bahan  baku  lokal,  proses  alih teknologi  dan  manajemen,  serta  manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah
berkembangnya kolaborasi  yang  saling  menguntungkan dan  terjalin  antar  investor  asing  dengan kalangan  pebisnis  lokal,  bisnis  dan industri  komponen  berkembang  dengan pesat,  termasuk  berbagai  kegiatan  usaha yang berorientasikan ekspor.
Tujuh belas perusahaan UKM (usaha kecil dan menengah) dari AS
mengunjungi  Indonesia  sebagai  bagian dari  misi  dagang  “Trade  Winds  Asia”.
Misi yang melibatkan kunjungan ke lima negara di Asia Tenggara, termasuk
Indonesia, ini bertujuan untuk memperluas  kesempatan  bisnis  bagi perusahaan-  perusahaan  AS  di  kawasan tersebut.  Wakil  Duta  Besar  Amerika Serikat  Ted  Osius  ikut  menyambut  para perwakilan  dari  ke-17  perusahaan  di Jakarta.  Dalam  misinya  di  Indonesia, para  peserta  Trade  Winds  Asia  bertemu dengan  anggota-anggota  Kamar  Dagang Indonesia  (KADIN),  Kamar  Dagang Amerika di Indonesia dan berbagai mitra bisnis  potensial.  Misi  ini  juga  berusaha mendukung  perkembangan  ekonomi  dan lapangan kerja di kedua negara. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam  misi  ini  berasal  dari  berbagai sektor seperti asitektur, pembangkitan tenaga,industri
bahan bangunan, pertambangan,  transportasi,  teknologi informasi dan manufaktur.
Kemudahan bagi
perusahaan-
perusahaan  AS  untuk  berinvestasi  di Indonesia–  negara  ke-empat  terbesar penduduknya  di  dunia  –  lewat  dukungan Overseas Private Investment Corporation
(OPIC) hari ini telah semakin ditingkatkan  dengan  ditandatanganinya sebuah perjanjian oleh kedua negara.

## 5. Kesimpulan dan
Rekomendasi 5.1 Kesimpulan Perjanjian  Comprehensive  Partnership Indonesia – Amerika merupakan kerjasama yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan
memperdalam hubungan  bilateral  kedua  negara  yang merupakan  komitmen  jangka  panjang terutama dalam sektor ekonomi.
Dalam  perjanjian  ini  Indonesia  dan Amerika  Serikat  lebih  mengedepankan kerjasama perekonomian khususnya
dalam investasi. Karena investasi merupakan sarana terhadap pembangunan dan perkembangan suatu negara. Investasi  yang  dilakukan  Amerika  dan Indonesia lebih berpusat kepada pembangunan infrastruktur negara Indonesia. Karena buruknya infrastruktunya di indonesia dapat menjadi suatu hambatan dalam melakukan  investasi  di  Indonesia  dan mengurangi  daya  tarik  para  investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di
Indonesia. Perusahaan-perusahaan
Amerika  Serikat  sering  merasa  sulit  dan memakan  waktu  yang  lama  untuk memasuki  pasar  Indonesia.  Dengan keadaan  yang  semakin  membaik  untuk masuk  ke  pasar  Indonesia  dan  berbagai masalah  aturan  hukum  dan  kebijakan- kebijakan  ekonomi  dapat  disepakati  oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan adanya pembangunan di sektor infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Ketersediaan infrastruktur mencerminkan adanya investasi dan
investasi  yang  merata  mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai dan mampu  melayani pergerakan ekonomi. Dalam meningkatkan kerjasama investasi sesuai yang ada dalam Perjanjian Comprehensive Partnership, Amerika merangkul perusahaan-perusahaan Amerika  untuk  melihat  Indonesia  yang merupakan  salah  satu  tujuan  negara untuk  berinvestasi.  Dengan  membentuk badan-badan  kerjasama  Amerika  dan
Indonesia menambah luas yang mendukung  dari  pencapaian  Perjanjian Comprehensive Partnership.

## 5.2 Rekomendasi
Dalam  bagian  akhir  ini,  peneliti mengajukan saran terhadap permasalahan yang ada untuk dapat dilakukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut.
1. Permasalahan dalam penelitian ini memungkinkan untuk dibahas dalam konteks kerjasama investasi dengan mengkaji tentang Perjanjian bilateral 2. Permasalahan ini juga bisa diteliti menggunakanpendekataan kerjasama dalam mengatasi
permasalahan global 3. Dalam  hal  kerjasama  investasi dapat ditelaan dari sudut pertumbuhan perekonomian suatu negara kawasan memungkinkan mempengaruhi kondisi perekonomial Internasional.
4. Penelitian  berikutnya  diharapkan mampumembahas tentang Kerjasama Investasi dalam pembangunan suatu negara.
5. Penelitian  selanjutnya,  diharapkan mampu meninjau kembali tentang
kesiapan  suatu  negara  dalam melakukan kerjasama dalam pembanguan  perekonomian  suatu negara.

## Daftar Pustaka

## Acuan dari buku:
Amir, Muhidin S. 2000. Seluk Beluk dan Teknik  Perdagangan  Luar  Negeri.
Jakarta:PPM. Bahagijo, Sugeng.  2006.  Globalisasi Menghempas  Indonesia.  Jakarta: LP3ES Halwani, R. Hendra. 2005. Ekonomi internasional dan globalisasi ekonomi. Bogor: Ghalia Indonesia Hermawan, Yulius P. 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional:   Aktor, Isu,   dan Metodologi.  Yogyakarta:  Graha Ilmu Holsti, K. J. 1995. Politik Internasional. Bandung: PT. Bina Cipta Holsti, K.J.,. 2000. International Politics: A Framework Analysis 7th International Edition. Singapore: Prentice-Hall International. Ikbar,  Yanuar. 2002.  Ekonomi Politik Internasional,  Sebuah Pengantar.  Yogyakarta  :  Graha
Ilmu
Jackson Robert  dan  George  Sorensen. 2005.  Pengantar  Studi  Hubungan
Internasional.  Yogyakarta:Pusaka Pelajar
Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu   Hubungan   Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Rudy, Teuku May 2002. Studi Strategis : Dalam Transformasi  Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: PT.Refika Aditama _______________. 2005. Administrasi dan    Organisasi Internasional. Bandung. PT.Refika Aditama Sugeng,  Bob  Hadiwinata,  2002.  Politik Bisnis Internasional. Jakarta: Kanisius Sugiono, Muhadi. 2006. Global  Governance Sebagai Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional. JakartaSuherman, Ade  Maman.  2004. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum . Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

## Acuan artikel dalam buku publikasi:
Kementerian Perdagangan 2012 Kementerian Koordinator Perekonomian : 2011 Badan Pusat Statistik 2012 Kementerian Koordinator Perekonomian 2011

## Acuan artikel dalam Jurnal:
Claudya.  2009.  Kerjasama  Perdagangan Bilateral. Economic World melalui  http://buahpikir-claudya- fisip09.web.unair.ac.id/kategori_i si -36739economic%20 world.html [16/04/13]. Decy Arifinsjah. 2012. Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia – Amerika
Serikat di Bidang Ekinomi dan Keuangan melalui http://www.fiskal.depkeu.go.id/20 10/adoku/2013%5Ckajian%5Cpkr b%5CKajian_Kerja_Sma_Bilatera l_RI-AS.pdf [20/6/2013] Acuan artikel dalam situs:
U.S Companies  Export.  2012.  Doing
Business  in  Indonesia  melalui http://export.gov/indonesia/doing bu sinessinindonesia/index.asp [15/05/2013] USINDO. 2012. Kemitraan
Komprehensif melalui http://www.usindo.org/id/country- info/comprehensive-partnership/
[15/05/2013] US Dep artment of State . 2011 . U.S. ‐ Indonesia  Trade  and  Investment Relationship melalui http://indonesia.usaid.gov/docume n
ts/document/Document/648/USIn d onesia_Trade_and_Investment_R ea tionship [16/05/2013] UNCTAD.  FDI  Statistics  Division  on Investment and Enterprise melalui http://unctad.org/en/Pages/DIAE/
F DI%20Statistics/FDI-
Statistics.aspx
[15/05/2013]  BPS.  2013. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia melalui www.bps.go.id/brs_file/pdb_05fe b  13.pdf [15/05/2013]  Jarak Online.  2012.  Mou  Indonesia Amerika Pembangunan Infrastruktur melalui http://www.jarrakonline.com/detai l-2872-mou-indonesiaamerika-
pembangunan-infrastruktur.html [11/05/2013] Kementrian  Energi  dan  Sumber Daya
Mineral. 2012. Chevron Terapkan EOR SurfaktanTerbesar di Dunia di  Lapangan Minas melalui (http://www.esdm.go.id/berita/mi ga
s/40-migas/5994-chevron- terapkan-eor-surfaktan-terbesar- di-dunia-di-lapangan-minas.html [11/05/2013]