Abstract
This research aims to find out how to formulate the ideal term of office for a Village Head in terms of the principles of Good Governance, Democratic Systems and comparisons of other government powers. The research method used is normative, which is a research process to find legal rules, legal principles to answer and produce new concepts in resolving the legal problems faced. The research results show that the term of office of the Village Head should be limited to 5 years with a maximum of 2 consecutive terms. This is of course in line with the principles of Good Governance because it contains elements of justice, the principle of the rule of law which explains that power should be limited in order to avoid undesirable things such as corruption, collusion and nepotism, then the 5 year term of office also includes democratic circulation. and open up space for other people who feel they are worthy to run as Village Head.
Keyword: formulation, Tenuere, and Villagge Head
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8673-8687 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia
Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Suleman 1 ✉ , Erman I Rahim 2 , Nuvazria Achir 3
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Email: anugrahramadhansuleman@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi masa jabatan Kepala Desa yang ideal ditinjau dari prinsip Good Governance, Sistem Demokrasi dan perbandingan kekuasaan pemerintahan yang  lainnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  yang  merupakan  suatu  proses penelitian  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  untuk  menjawab  dan menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa yang seharusnya dibatasi menjadi 5 tahun dengan maksimal  2  periode  berturut-turut.  Hal  ini  tentu  sejalan  dengan  prinsip  Good  Governance  karena mengandung  unsur  keadilan,  prinsip  negara  hukum  yang  menjelaskan  bahwa  sudah  seharusnya sebuah kekuasaan itu haruslah dibatasi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, kolusi  dan  nepotisme,  kemudian  masa  jabatan  5  tahun  juga  terdapat  sirkulasi  demokrasi  dan membuka ruang bagi masyarakat lain yang merasa dirinya layak untuk maju sebagai Kepala Desa. Kata Kunci : Formulasi, Masa Jabatan, dan Kepala Desa

## PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan yang baik dalam suatu negara akan memberikan kesejahteraan bagi  masyarakat  yang  menempati  negara  tersebut.  Untuk  mewujudkan  kesejahteraan kepada masyarakat tentu dibutuhkan sistem tata kelola yang baik dalam suatu Lembaga Negara.  Didalam  sistem  pemerintahan  terdapat  salah  satu  Lembaga  Negara  yang bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  yaitu  Pemerintahan  Desa  yang  merupakan jenjang hirarki pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.
Bentuk wujud tata kelola pemerintahan yang baik dalam suatu Negara adalah dengan membentuk jabatan-jabatan tertentu  dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dalam sebuah sistem pemerintahan. Kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah perlu memiliki empati terhadap  masyarakat.(N Irawan, 2017). Dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tanggung jawab kepada warganegara ditunjukkan oleh pelayanan publik  yang  diberikan  pemerintah.  Salah  satu  jabatan  yang  dibentuk  dalam  rangka memberikan  pelayanan  dan  bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat  yang  ada  di daerah terhadap masyarakat adalah jabatan Kepala Desa.
Kepala Desa adalah pejabat pemerintah yang dibentuk semata-mata agar berbagai macam potensi yang ada di wilayah Desa dapat dikelola, dimanfaatkan dengan baik, serta dapat  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat.  Kepala  desa  mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan Desa, serta melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  2017).  Kepala  Desa  haruslah  seseorang  yang  memiliki kompetensi  dalam  hal  kepemimpinan  dan  kompetensi  penyelesaian  masalah  serta  tata kelola  yang  baik.  Hal  ini  dikarenakan  Kepala  Desa  merupakan  orang  yang  bertanggung jawab  penuh  atas  kesejahteraan  rakyat  dan  segala  hal  yang  terjadi  dalam  desa  yang dipimpinnya.
Kepala desa dalam suatu desa merupakan wujud nyata reaslisasi sistem pemerintahan Desa.  Hal  ini  terdapat  didalam  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  yaitu  “Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa(UU Nomor 6 2014 tentang Desa).
Kepala Desa merupakan jabatan yang strategis, hal ini dikarenakan seorang Kepala Desa merupakan orang yang sangat dipercayai oleh warga desa. Selain itu Kepala Desa yang
lahir  dari  pemilihan  Kepala  Desa  merupakan  wujud  nyata  kedaulatan  di  tingkatan desa(Erman  Rahim  and  Nuvazria  Achir,2023),  sehingga  bukan  tanpa  alasan  pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan pedoman yang terdapat di Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Kepala Desa.  Selain  berperan  pada  birokrasi  dalam  pelayanan  publik,  Kepala  Desa  juga  harus membangun kesadaran hukum dan penerapan Konstitusi di tingkatan Desa, selain itu juga memiliki kewenangan membina ketenteraman dan ketertiban Desa.(Pasal 26 Ayat (2)) Wujud nyata  dari  pasal  pembinaan  tersebut  Kepala  Desa  wajib  untuk  berperan  menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Desa.
Sebelumnya terdapat regulasi yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa lebih khusus terkait waktu setiap 1 kali periode masa jabatan. Pertama, masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Indonesia pada pasal 9 angka 2 yang berbunyi :
Kepala Desapraja diangkat oleh kepala daerah tingkat I dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya tiga orang calon, berdasarkan hasil pemilihan yang sah, untuk suatu masa  jabatan  paling  lama  delapan  tahun.  Kepala  daerah  tingkat  I  dapat  menguasakan kewenangan tersebut kepada Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan.
Undang-Undang  tersebut  menempatkan  posisi  desa  sebagai  self  governing community, yang menurut Sumarjono, self governing community adalah komunitas lokal beyond  the  state  yang  mampu  mengelola  diri  sendiri(Sumarjono,  2005).  Sistem pemerintahan  8  (delapan)  tahun  dalam  Undang-Undang  tersebut  merupakan  ciri pemerintahan  authoratian.  Pemerintahan  dengan  ciri  authoratian  pada  masa  Orde  Baru tidak  memungkinkan  Kepala  Desa  menjadi  penyampai  aspirasi  masyarakat(Dedi Supriadi,2014).
Kedua,  terdapat  perubahan masa  jabatan Kepala Desa yang  diatur  dalam  Pasal 96 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang  pemerintahan  daerah  yang  berbunyi “Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak  tanggal  ditetapkan”.  Hal  tersebut  dianggap  karena  Pemerintah  Desa  dalam  hal  ini adalah  Kepala  Desa  seringkali  lupa  diri  dan  hilang  kendali  sehingga  terciptanya  oligarki, nepotisme,  otoritarianisme  Pemerintahan  Desa(retno  saraswati,2014).  Sehingga  5  tahun unutuk jabatan Kepala Desa dianggap durasi yang tepat bagi seorang Kepala Desa dalam menunaikan tugasnya Sebagai Pemerintah Desa.
Ketiga, Tahun 2004 masa jabatan Kepala Desa ditambah 1 tahun setiap periode, hal ini dijelaskan pada Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah yang berbunyi “Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali  hanya  untuk  1  (satu)  kali  masa  jabatan  berikutnya.  Alih-alih  membatasi  sebuah kekuasaan, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 malah memberikan tambahan 1 (satu) tahun untuk Kepala Desa dalam menunaikan tugas sebagai Pemerintahan Desa.
Penggenapan  masa  jabatan  Kepala  Desa  dinilai  untuk  mencegah  seseorang  yang menjabat  Kepala  Desa  terlampau  lama  dan  memberikan  kesempatan  kepada  orang  lain yang  memiliki  hak  untuk  memimpin  Desa.  Dengan  tujuan  untuk  membatasi  kekuasaan Kepala Desa, namun Peraturan Perundang-Undangan ini malah memperpanjang jabatan Kepala  Desa  sehingga  membuka  peluang  penyalahgunaan  dan  praktik  nepotisme  di Pemerintahan Desa yang ada di Indonesia.
Keempat, regulasi yang digunakan sebagai  pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang  tersebut  merupakan  bukti  konkrit  secara  normatif  terkait  tata  kelola Pemerintahan  Desa  yang  menjadi  payung  hukum  di  wilayah  pedesaan.  Dalam  Undang- Undang ini diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Desa termasuk salah satunya mengenai masa jabatan Kepala Desa seperti pemilihan Kepala Desa, Kriteria calon Kepala Desa, tahapan pemilihan, penetapan, sampai dengan pelantikan Kepala Desa yang terpilih. Dalam  Undang-Undang  tersebut  Pasal  39  ayat  (1)  dan  (2)  telah  dijelaskan  bahwa  masa jabatan  Kepala  Desa  adalah  selama  6  tahun  dan  maksimal  dapat  menjabat  selama  tiga periode.(Lihat Pasal 39)
Akan  tetapi  asosiasi  Kepala  Desa  seluruh  Indonesia  mengusulkan  perubahan  masa jabatan kepala desa dari 6 tahun setiap periode dengan maksimal 3 periode menjadi 9 tahun setiap periode dengan maksimal 2 periode jabatan. Hal tersebut lahir karena Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menilai pendeknya masa jabatan seorang  kepala  desa  untuk  1  periode  masa  jabatan  dan  sering  terjadinya  konflik berkepanjangan dalam setiap kali dilaksanakan pemilihan kepala desa. Hal tersebut tentu tidak selaras dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa suatu  jabatan  haruslah  dibatasi  dan  tidak  boleh  terlalu  lama  untuk  menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
Selain itu, ketika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 6 (enam) tahun sekali berbeda dengan pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang menyebabkan warga desa perlu menunggu 1 tahun lagi untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan Kepala Desa. Hal ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan antara Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Presiden atau Kepala Daerah lainnya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  penelitian  normatif.(H.  Zainudin,  2009) Penelitian  normatif  mer  upakan  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab dan menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.( Mukti Fajar dan Yulianto  ,2010)  Pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah  pendekatan  perundang- undangan  (statue  approach),  pendekatan  konseptual  (conseptual  approach),  dan pendekatan komparatif (comparative approach).(Kadarudin, 2020) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diinvetarisasi, diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti. Dari semua hasil-hasil yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis yang nantinya akan  dihubungkan  dengan  asas-asas,  teori-teori  hukum  serta  rumusan  perundang- undangan  yang  ada  dan  dapat  diambil  kesimpulan  guna  menjawab  permasalahan  yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Formulasi  Ideal  Tentang  Masa  Jabatan  Kepala  Desa  Ditinjau  Dari  Perspektif  Good Governance
A. Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Sistem Demokrasi
Demokrasi adalah suatu  sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Demokrasi  juga  diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama.  Demokrasi  tentu  memiliki  fungsi  dan  peran  dalam  pemerintahan  Indonesia,  yaitu antara lain :
1. Mewujudkan kedaulatan rakyat
2. Menjamin hak asasi manusia
3. Mendorong akuntabilitas pemerintah
4. Melindungi keanekaragaman dan pluralismer
5. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial
6. Menjaga stabilitas politik
7. Mendorong partisipasi masyarakat
8. Menjaga kesembangan kekuasaan
Menurut Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara, demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam  pengertian  yang  lebih  partisipatif  demokrasi  bahkan  disebut  sebagai  konsep
kekuasaan dari, oleh untuk, dan bersama rakyat, artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi  arah  serta  yang  sesungguhnya  menyelenggarakan  kehidupan kenegaraan.(Jimly  Asshiddiqie,2005)  Pemerintahan  berada  di  tangan  rakyat mengandung 3 pengertian (Noor Bakry,2011) :
1) Government  of  the  people,  atau  pemerintahan  dari  rakyat,  konsep  ini  lebih menekankan  terhadap  legalitas  pemerintahan  dimata  rakyat,  legalitas  yang dimaksud sejauh mana rakyat dapat mengakui keberadaan pemerintahan tersebut serta sejauh mana juga rakyat tidak mengetahui keberadaannya.
2) Government  by  the  people,  atau  pemerintahan  oleh  rakyat,  mengandung  arti pemerintah dalam menjalankan kekuasaan harus atas nama rakyat bukan dorongan diri sendiri ataupun orang lain, bukan dari paksaan bahkan dari interfensi kelompok.
3) Government  for  the  people,  atau  pemerintahan  untuk  rakyat,  dalam  konsep  ini pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan harus memasukkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta mengakomodir aspirasi dan segala bentuk kepentingan masyarakat. Karena jabatan yang mereka peroleh merupakan amanah dari rakyat, sehingga dalam menjalankan amanah tersebut harus mementingkan kepentingan rakyat secara utuh di atas kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan yang lain.
Jabatan  Kepala  Desa  merupakan  perwujudan  nyata  demokrasi  yang  ada  di  sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa. Hal ini karena jabatan Kepala Desa itu dipilih langsung oleh masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Demokrasi pada saat pemilihan Kepala Desa berjalan apabila setiap masyarakat yang ada di desa tersebut mendapatkan hak memilih dan dipilih. Hak memilih disini yaitu memilih Kepala Desa yang menurut masing-masing pribadi merupakan figur yang tepat untuk memimpin desa selama 6 tahun dan hak dipilih untuk menjamin  bahwa  setiap  warga  yang  ada  di  desa  mendapatkan  kesempatan  yang  sama untuk maju sebagai calon Kepala Desa.
Hak memilih  dan  dipilih  dalam demokrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang persyaratan untuk memilih dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan juga diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam  pemilihan  umum  berdasarkan  persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara  yang langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.(Lihat Pasal 43, 1999)
Undang-Undang  Desa  yang  digunakan  sekarang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa sekarang adalah 6 tahun dengan maksimal  3  periode.  Menurut  peneliti  ketentuan  masa  jabatan  Kepala  Desa  6  tahun  itu menutup ruang demokrasi bagi masyarakat lain yang ingin maju sebagai Kepala Desa. Hal ini dikarenakan ketika Kepala Desa terpilih di periode pertama, maka peluang Kepala Desa untuk terpilih di periode kedua dan ketiga itu cukup besar karena wewenang dan power yang diberikan kepada Kepala Desa yang sangat besar.
Ketika seorang Kepala Desa yang menjabat dari periode awal sampai dengan periode akhir  maka  waktu  yang  diberikan  kepada  Kepala  Desa  untuk  berkuasa  adalah  18  tahun. Ketika ketentuan jabatan Kepala Desa 6 Tahun dengan maksimal 3 periode terjadi maka hal tersebut menutup ruang demokrasi bagi orang lain untuk bisa maju menjadi Kepala Desa. Jabatan Kepala Desa 6 tahun merupakan wujud nyata kemunduran dalam berdemokrasi karena secara tidak langsung bagi masyarakat membutuhksn waktu 18 tahun agar bisa maju dan menjadi Kepala Desa.
Sehingga menurut peneliti formulasi masa jabatan Kepala Desa yang tepat adalah 5 tahun dengan maksimal 2 periode secara berturut-turut. Hal ini dikarenakan masa jabatan Kepala  Desa  5  tahun  dan  maksimal  2  periode  secara  berturut-turut  membuka  ruang demokrasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat lain yang ingin maju sebagai Kepala Desa.
Kemudian  masa  jabatan  5  tahun  merupakan  sistem  pemerintahan  yang  sehat  dan terdapat  sirkulasi  demokrasi  yang  lancar  karena  terdapat  ruang  bagi  masyarakat  untuk evaluasi  kinerja selama 5 tahun. Kemudian ketika masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja Kepala Desa yang sedang menjabat maka masyarakat bisa langsung memilih kembali Kepala Desa tanpa perlu berlama-lama.
Jean Jaques Rousseau dalam teori demokrasinya adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang ahrus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Rousseau mengatakan demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang  sempurna. Kesempurnaan yang menjadi tolak ukur ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara tidak ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada dan sebab akibat timbul keputusan tersebut. Rosseau mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan tidak ideal  maka  tidak  akan  pernah  ada  demokrasi  yang  nyata  dan  tidak  akan  pernah  ada demokrasi (HM. Thalhah, 2009).

## B. Formulasi Kepala Desa Menurut Tokoh Publik
Tokoh  publik  adalah  orang-orang  yang  memiliki  pengaruh  di  masyarakat.  Pada penelitian  kali  ini,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  beberapa  tokoh  yang  memiliki keilmuwan yang kompeten dan jabatan yang relevan dengan topik penelitian kali ini, seperti Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa Hulawa, Kepala Desa Tenggela, dan Ahli Pendamping Desa.
Menurut ibu Herlina Lihawa yang saat ini telah menjadi Kepala Desa hulawa Kecamatan Telaga dari tahun 2012 yang juga merupakan bendahara dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo (APDESI), masa jabatan Kepala Desa yang sekarang 6 tahun itu sudah cukup untuk membangun sebuah desa dalam 1 periode. Pemerintahan Desa 6 tahun dan 3 periode secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dinilai sudah sesuai dan tidak menimbulkan kejenuhan antara Aparat Desa dan Masyarakat karena terdapat jeda di setiap 6 tahun untuk melakukan kembali pemilihan Kepala Desa juga sebagai waktu yang tepat untuk evaluasi kinerja 6 tahun Kepala Desa.(Wawancara Ibu Herrlina)
Pendapat  kedua  dikemukakan  oleh  Bapak  Nasir  Suleman  yang  merupakan  Kepala Desa di Desa Tenggela selama 12 tahun terhitung dari tahun 2011. Bapak Nasir yang juga merupakan Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Gorontalo berpendapat bahwa masa jabatan Kepala Desa yang ideal  adalah 6 tahun, tetapi terdapat  perbedaan  di  masa  periode.  Menurut  Pak  Nasir  masa  jabatan  Kepala  Desa seharusnya dibatasi 2 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Beliau menilai dengan panjangnya jabatan dalam 1 periode yakni 6 tahun, maka sudah seharusnya periode masa jabatan haruslah dibatasi dan memberikan ruang demokrasi untuk orang lain yang ingin maju dan dinilai pantas memimpin sebuah Desa.
Bapak  Nasir  Suleman  (wawancara  Bapak  Nasir  Suleman)  juga  berpendapat  terkait permintaan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Menurut beliau masa jabatan  9  tahun  itu  sudah  terlampau  lama  dan  haruslah  dibatasi.  Beliau  memikirkan bagaimana jika Kepala Desa yang terpilih nantinya adalah Kepala Desa yang melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak memahami  bagaimana  menjalankan  suatu  sistem  pemerintahan  yang.  Sungguh  9  tahun merupakan waktu yang lama jika dipimpin oleh orang yang salah.
Selanjutnya menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa Biluhu Timur yaitu Bapak Aru  Umar  Dumbela,  S.Pd  (BPD),  masa  jabatan  Kepala  Desa  selama  6  tahun  itu  sudah proporsional dan dianggap cukup untuk membangun sebuah desa karena Kepala Desa yang sedang  menjabat  tinggal  menjalankan  program-program  yang  sebagian  besar  sudah diarahkan pemerintah daerah. Kemudian, Bapak Aru juga memberikan tanggapan terkait
aksi demonstrasi yang menuntut perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dan 2 periode sangat memalukan dan tidak berdasar. Bapak Aru berpendapat jika kinerja Kepala Desa baik tentu akan  dipertahankan rakyatnya  bahkan  sampai  dengan pemilihan periode  berikutnya  dan  tidak  harus  melalui  proses  demonstrasi  yang  bisa  menganggu jalannya  pemerintahan  di  Desa  yang  dikarenakan  perkumpulan  seluruh  Kepala Desa.(Wawancara bapak Aru Umar Dumbela)
Kemudian  pendapat  berbeda  dari  Bapak  Rinto  Dj.  Suaib  yang  merupakan  Ahli Pendamping Desa, masa jabatan Kepala Desa seharusnya diperpanjang menjadi 9 tahun dan  maksimal  2  periode.  Menurut  beliau  masa  jabatan  6  tahun  saja  tidak  cukup  untuk membangun  sebuah  desa  dikarenakan  setelah  pemilihan  Kepala  Desa  itu  sering  kali terdapat  gesekan  yang  sangat  besar,  berbeda  dengan  pemilihan  Presiden  \  dengan pemilihan  Kepala  Desa.  Pada  saat  selesai  pemilihan  gesekannya  terlalu  besar  dan berlangsung panjang karena tim sukses dari kedua tim dan figur calon Kepala Desa setiap hari  bertemu,  sehingga  di  tahun-tahun  awal  Kepala  Desa  terpilih  disibukkan  untuk memperbaiki  hubungan  dan  merangkul  seluruh  masyarakat  (wawancara  Bapak  Rinto  Dj. Suaib).

## C. Formulasi Ideal Jabatan Kepala Desa Dari Prinsip Good Governance
Prinsip  Good  Governance  pada  hakikatnya  merupakan  nilai-nilai  etis  atau  norma hukum yang menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik, guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga  negara  terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.(Weny  Almoravid, 2020)
Governance  dalam  bahasa  Inggris  berarti  tindakan,  fakta,  pola  dan  kegiatan  atau penyelenggaraan  pemerintahan.  Lembaga  administrasi  negara  menyimpulkan  Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab,  serta  efektif  dan  efisien.(Sedarmayanti,  2010)  Sampai  saat  ini,  banyak  ahli  yang menafsirkan definisi Good Governance, namun demikian seluruh tafsiran tersebut memiliki arti yang sama yaitu mengenai pemerintahan yang baik.
Masa  jabatan  Kepala  Desa  juga  haruslah  berdasar  pada  prinsip  Good  Governance. Menurut peneliti, masa jabatan Kepala Desa yang ideal seharusnya adalah 5 tahun dengan maksimal 2 periode secara berturut-turut. Hal ini tentu memiliki alasan yaitu selaras dengan sistem pemerintahan tertinggi di Indonesia yaitu jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Kemudian ketika masa jabatan Kepala Desa hanya 5 tahun dan maksimal 2 periode secara berturut-turut, maka masyarakat hanya akan menunggu selama 5 tahun dan paling
lama 10 tahun untuk bisa menggunakan hak politiknya agar bisa memilih dan bahkan maju menjadi Calon Kepala Desa. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu 1 tahun lebih lama dibanding ketika masa jabatan Kepala Desa 6 tahun masih berlaku.
Formulasi  periode  jabatan  Kepala  Desa  menurut  peneliti  adalah  2  periode  secara berturut-turut seperti Presiden dan Wakil Presiden. Jika menggunakan aturan sekarang yaitu 3 periode dianggap terlalu lama dan setidaknya butuh 18 tahun agar seorang Kepala Desa tidak bisa lagi menjabat bahkan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
Rancangan 2 periode secara berturut-turut dibuat agar Kepala Desa yang kompeten dan disukai masyarakat bisa mencalonkan diri kembali setelah periode selanjutnya diganti oleh  orang  lain.  Pada  waktu  itu  pun  seorang  Mantan  Kepala  Desa  yang  tidak  bisa  lagi mencalonkan diri karena telah menduduki jabatan selama 2 periode secara berturut-turut bisa  melakukan  refleksi  dan  evaluasi  diri  sekaligus  untuk  persiapan  maju  menjadi  Calon Kepala Desa di periode berikutnya.
Tentunya masa jabatan Kepala Desa selaras dengan prinsip Good Governance yaitu terdapat kesetaraan dan kewajaran (Fairness) karena setiap orang memiliki hak politik dan juga kesempatan yang sama dalam memilih dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Ketika masa jabatan Kepala Desa begitu lama maka tidak membuka ruang bagi masyarakat yang ingin memilih bahkan dipilih untuk menjadi seorang Kepala Desa.

## D. Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Dari Perspektif Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintah Daerah.
Secara etimologi istilah Pancasila berasal dari bahasa sansekerta. Menurut Muhammad Yamin Pancasila memiliki 2 masam arti  leksikal, yaitu panca artinya  lima dan sila artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.(Kaelan, 2010) Pancasila sebagai  dasar  negara  mengandung  makna  bahwa  nilai-nilai  pancasila  dijadikan  sebagai landasan  dasar  dalam  penyelenggaraan  negara,  berarti  seluruh  pelaksanaaan  dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Makna atau peran pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut(Bambang Suteng Sulasmono,2015) :
1. Dasar berdiri tegaknya negara
2. Dasar kegiatan penyelenggara negara
3. Dasar partisipasi warga negara
4. Dasar pergaulan antar warga negara
5. Dasar dan sumber hukum nasional
Selain  sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia,  pancasila  juga  sebagai  ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita- cita dan logos yang berarti ilmu. Ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam  pancasila  menjadi  cita-cita  normatif  penyelenggaraan  bernegara.  Nilai-nilai  yang terkandung dalam pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan.
Masa jabatan Kepala Desa tentunya harus sesuai dengan konsep pancasila sebagai dasar negara. Menurut peneliti formulasi masa jabatan Kepala Desa 5 tahun sudah sesuai selaras dengan pancasila. Jika dilihat dengan seksama pada sila ke-lima pancasila adalah keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Pada  sila  ini  secara  komprehensip  negara seharusnya  bertanggung  jawab  dalam  menciptakan  kesetaraan  keadilan  dalam  proses kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, hak asasi manusia, ekonomi, pendidikan maupun hak konstitusional warga negara.
Formulasi masa jabatan Kepala Desa 5 tahun tentu memberikan nilai-nilai keadilan, memberi kesempatan untuk dipilih dalam artian membuka ruang kepada orang lain untuk maju  dan  bertarung  dalam  pemilihan  Kepala  Desa  dan  memberi  kesempatan  kepada masyarakat  desa  untuk  memilih  Kepala  Desa  pilihannya  tanpa  perlu  menunggu  waktu  1 tahun lebih lama lagi.
Table 1 Jabatan yang dipilih melalui pemilu No Jabatan Elektoral Masa Jabatan Dasar Hukum 1. Presiden dan Wakil Presiden 5 Tahun Pasal  7 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 2. Dewan Perwakilan Rakyat 5 Tahun Pasal 76 ayat (4) Undang Nomor 17  Tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Dewan Perwakilan Daerah 5 Tahun Pasal  252  ayat  (5)  Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal    318    ayat    (4)    Undang Nomor 17 Tahun 2014  Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5. Gubernur dan Wakil Gubernur 5 Tahun Pasal    162    Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang 6. Bupati dan Wakil Bupati 5 Tahun Pasal    162    Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang 7. Walikota dan Wakil Walikota 5 Tahun Pasal    162    Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang 8. Kepala Desa 6 Tahun Undang-Undang Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Kepala Desa
Kemudian jika dibandingkan dengan kekuasaan pemerintahan seperti Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Konstitusi terdapat perbedaan masa jabatan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.(Lihat Pasal 7 UUD 1945)  Penjelasan  tersebut  terdapat  dalan  konstitusi  Negara  Indonesia.  kedudukan  yang menjadi puncak tertinggi landasan pembentukan peraturan dan perundang-undangan.
Selanjutnya  ketika  dibandingkan  lagi  dengan  kekuasaan  pemerintah  yang  lainnya seperti Gubernur, Bupati dan Walikota masa jabatannya hanyalah 5 tahun dan maksimal 2 periode. Hal ini tertuang secara normatif dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintahan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  Dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang(UU No 1 Tahun 2015), bahwa :
1. Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  161  ayat  (1) memegang  jabatan  selama  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  pelantikan  dan sesudahnya dapat dipilih kembali jabatan yang  sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan
Alasan yang mendasar lainnya yang menguatkan terkait formulasi masa jabatan Kepala Desa  5  tahun  tentunya  adalah  kekuasaan  pemerintahan  yang  serupa  seperti  Presiden, Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.  Masa  jabatan  kekuasaan  Presiden,  Gubernur,  Bupati danWalikota adalah 5 tahun, berbeda dengan Kepala Desa yang masa jabatannya adalah 6 tahun.  Hal  ini  tentunya  terdapat  ketidakselarasan  undang-undang  yang  menyangkut kekuasaan pemerintahan. Walaupun Pemilihan Kepala Desa tidak dipilih melalui pemilihan umum dan bukan merupakan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi paling tidak  seharusnya  terdapat  keselarasan  antara  undang-undang  kekuasaan  pemerintahan satu dengan lainnya.
Dari  penjelasan  diatas  bisa  ditarik  benang  merah  bahwa  terdapat  perbedaan kekuasaan  pemerintahan  antara  Presiden,  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  yang kekuasaannya hanya dibatasi selama 5 tahun dalam 1 periode dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali lagi berbeda dengan Kepala Desa kekuasaanya 6 tahun dan dapat menjabat maksimal  3  periode  secara  berturut-turut  ataupun  tidak  berturut.  Bagaimana  mungkin
Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan hirarki pemerintahan tertinggi di Indonesia dan Gubernur, Bupati serta Walikota yang juga merupakan hirarki tertinggi setelah Presiden, masa  jabatannya  dibatasi  selama  5  tahun  sedangkan  Kepala  yang  merupakan  hirarki pemerintahan  terendah  di  Indonesia  tetapi  masa  jabatannya  lebih  lama  dari  Presiden, Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.  Hal  ini  kemudian  juga  menjadi  alasan  peneliti  untuk pengurangan  masa  jabatan  Kepala  Desa  dari  6  tahun  menjadi  5  tahun  agar  terdapat keselarasan  hirarki pemerintahan yang ada di Indonesia.
Selain itu peneliti memliki alasan lain terkait pengurangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 5 tahun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan jika dilihat dari luas wilayah. Wilayah kekuasaan Presiden, Gubernur dan Bupati dan Walikota sangat luas dan berbanding terbalik dengan wilayah kekuasaan Kepala Desa yang hanya berkuasa di satu desa yang kecil. Ketika Presiden bisa memajukan suatu negara dalam masa jabatan 5 tahun dengan luas wilayah yang sangat besar maka bukan tidak mungkin seorang Kepala Desa juga bisa memajukan Desa dengan masa jabatan 5 tahun dengan wilayah kekuasaan yang jauh lebih dibanding Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

## SIMPULAN
Formulasi  masa  jabatan  Kepala  Desa  haruslah  berdasar  pada  prinsip  Good Governance,  sistem  demokrasi,  perspektif  pancasila,  Konstitusi  dan  Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai bahan komparasi. Masa jabatan Kepala Desa sekarang adalah 6 tahun dengan maksimal 3 periode secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut peneliti masa jabatan 6 tahun dengan maksimal 3 periode secara  berturut-turut  cukup  lama  dan  tidak  sesuai  dengan  konsep  negara  hukum  yang memberikan  penjelasan  bahwa  kekuasaan  haruslah  dibatasi,  tidak  terdapat  sirkulasi demokrasi yang lancar karena menutup ruang demokrasi untuk orang lain yang ingin maju sebagai Kepala Desa, kemudian masa jabatan Kepala Desa 6 tahun juga tidak mencerminkan prinsip Good Governance karena tidak mengandung unsur keadilan dan kesetaraan bagi orang lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama. peneliti menuliskan gagasan terkait masa  jabatan  Kepala  Desa  yang  ideal  adalah  5  tahun  dan  maksimal  2  periode  secara berturut-turut.  Masa  jabatan  5  tahun  menurut  peneliti  terdapat  sirkulasi  demokrasi  dan membuka  ruang  yang  besar  untuk  masyarakat  yang  merasa  dirinya  layak  untuk  maju sebagai Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa 5 tahun juga berdasar pada konsep negara hukum tentang pembatasan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Mukti  Fajar  dan  Yulianto, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
Adhuri, Dedi Supriadi, ‘Antara Desa Dan Marga: Pemilihan Struktur Pada Perilaku Elit Lokal Di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan’, 2014
Ali, H. Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press,
2005)
Bakry, Noor, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
Dungga,  Weny  Almoravid,  ‘Penerapan  Prinsip  Good  Governance  Dalam  Tata  Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo’, ARTIKEL, 1.5689 (2020)
Erman Rahim, and Nuvazria Achir, ‘The Problem of Fulfilling Voter Rights in Village Head Elections Is Based On E- Voting’, 5.01 (2023), 156 – 78
Irawan, N, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa (Yayasan Pustaka Obor Indonesia) Kadarudin, Mengenal Riset Dalam Bidang Ilmu Hukum : Tipologi, Metodologi, Dan Kerangka
(Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)
Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2010)
Saraswati, Retno, ‘Arah Politik Hukum  Pengaturan  Desa Ke  Depan (Ius Constituendum)’, Masalah-Masalah Hukum, 43.3 (2014), 315
Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)
Sulasmono, Bambang Suteng, Dasar Negara Pancasila (Sleman: Kanisiu, 2015) Sumarjono, Transformasi Ekonomi Politik Desa, ed. by Gregorius Sahdan, 2005
THalhah, HM., ‘Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen’, Jurnal Hukum No 3, 16 (2009)