## Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari

## Sri Rosmawati*, Muryati
Universitas Graha Karya Muara Bulian *Correspondence: srirosmawati44@gmail.com
Abstrak. SiLPA yaitu sisa anggaran yang terbentuk dari proses pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan daerah  maupun  dari  sisi  belanja  daerah.  SiLPA  dapat  terjadi  akibat  dari  pelampauan  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana dari  pengeluaran  pembiayaan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kondisi  SiLPA  pada Kabupaten Batang Hari dan komponen yang menyebabkan terjadinya SiLPA dalam tahun anggaran 2017-2022. Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Deskriptif  Kuantitatif  yaitu  dengan mendeskripsikan Komponen-komponen yang diperkirakan menjadi pemicu terjadinya SiLPA. Berdasarkan hasil penelitian,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  SiLPA  Kabupaten  Batang  Hari  terjadi  rata-rata  terjadi  karena adanya  penghematan  pada  belanja  daerah.  Hal  ini  dapat  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  Kabupaten Batang Hari juga yang rata-rata tidak melebihi dari target APBD selama periode tahun anggaran 2017-2022.
Kata kunci : SiLPA, sisa lebih perhitungan anggaran
Abstract. SiLPA is the remaining budget formed the financial management process in terms of regional revenue and terms of regional expenditure. SiLPA can occur as a result of exceeding PAD receipts, exceeding financing receipts, spending savings, obligations to third parties until the end of the year that have not been resolved and remaining funds due The purpose of this study is to determine the condition of SiLPA in Batang Hari Regency and the components that cause SiLPA in the 2017-2022 fiscal year. The research method used in this study is Descriptive  Quantitative,  describing  the  components  estimated  to  trigger  the  occurrence  of  SiLPA.  to  non- achievement of performance targets and remaining financing expenditure funds. Based on the results, it can be concluded that the SiLPA of Batang Hari Regency occurs on average due to savings in regional spending. This can be compared to the regional revenue of Batang Hari Regency which on average does not exceed the APBD target during the 2017-2022 fiscal year period.

## Keywords: SiLPA, financing surplus
PENDAHULUAN. Tujuan dasar dari desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah salah satunya adalah untuk mengatasi terjadinya ketidakmerataan  keuangan  ditiap  daerah  yang ada  di  Indonesia.  Didalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  110 Tahun  2023,  pasal  1  ayat  4  menyatakan  bahwa Pemerintah  daerah  merupakan  penyelenggaraan seluruh  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya. Dengan  otonomi  daerah  diharapkan  ekonomi dari  tiap-tiap  daerah  di  seluruh  Indonesia  dapat berkembang melalui pengolahan potensi-potensi dari  masing-masing  daerah  tersebut,  yang  pada akhirnya  juga  dapat  memberi  dampak  terhadap perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi daerah di  titik beratkan pada
peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Pendapatan  Asli  Daerah  yang  merupakan pendapatan murni dari daerah yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain Pendapatan Asli Daerah sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang  No.1  Tahun  2022 tentang  Hubungan  Keuangan  Antar  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  yang  dimaksud dengan  hubungan  keuangan  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan  keuangan  yang  mengatur  hak serta  kewajiban  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  yang  dilaksanakan secara  adil,  transparan,  akuntabel  dan  selaras berdasarkan undang-undang. Sumber penerimaan  pemerintah  daerah  yang  digunakan untuk pendanaan dalam melaksanakan desentralisasi  fiskal  adalah  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman  daerah  dan  lain-lain  penerimaan  yang sah.
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban Keuangan  Pemerintahan  Daerah,  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian  dari  putaran  atau  siklus  anggaran  adalah tahapan yang paling tepat. Karena pada tahapan Inilah akan dilihat realisasi baik penerimaan dan pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  telah dianggarkan  dalam  APBD  pada  tahun  berjalan. Sehingga  efektivitas  dan  efisiensi  dari  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  dapat  dinilai. Anggaran  daerah  yang  merupakan  anggaran publik. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, anggaran mempunyai banyak fungsi,yaitu;sebagai  alat  Perenanaan,  sebagai alat  pengendali,  sebagai  alat  Kebijakan  fiskal, sebagai  alat  koordinasi  dan  komunikasi,sebagai alat  politik,  sebagai  alat  motivai  dan  terakhir sebagai alat penilaian kinerja (Pekei, 2016).
Anggaran pemerintah merupakan dokumen  formal  (resmi)  dari  hasil  kesepakatan dua  Lembaga  yaitu  legislatif  dan  eksekutif tentang  belanja  daerah  yang  akan  digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dalam memenuhi tugas dan juga tanggungjawabnya serta pendapatan daerah yang diharapkan  untuk  menutup  keperluan  belanja tersebut  dan  pembiayaan  yang  diperlukan (Darise, 2009). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 27 dan pasal  28,  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja  Daerah  dan  Pembiayaan  Daerah. Pendapatan  Daerah  adalah  merupakan  semua penerimaan  melalui  rekening  kas  umum  daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah dan  penerimaan  lai  yang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  diakui sebagai penambah kekayaan daerah dan merupakan  hak  daerah  di  dalam  satu  tahun anggaran. Sedangkan Belanja Daerah merupakan  seluruh  pengeluaran  berasal  dari rekening  kas  umum  daerah  yang  tidak  perlu diterima  kembali  dan  pengeluaran  lain  yang sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang diakui  sebagai  pengurang  kekayaan  bersih  dan merupakan  kewajiban  daerah  di  dalam  satu tahun  anggaran.  Peraturan  pemerintah  yang sama  disebutkan  pula,  pembiayaan  daerah
adalah  seluruh  penerimaan  yang  perlu  dibayar kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  nantinya akan  diterima  kembali  oleh  daerah,  baik  dalam tahun  anggaran  yang  sama  maupun  tahun anggaran setelahnya.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan  pembiayaan,  yang  terdiri  dari; SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali  pemberian  pinjaman  dan  penerimaan pembiayaan  lain  sesuai  ketentuan  perundang- undangan. Dan Pengeluaran pembiayaan daerah; pemberian  pinjaman  kepada  entitas  lain, penyertaan  modal  pemerintah,  pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode anggaran  tertentu  serta  pembentukan  dana cadangan.  SiLPA  yaitu  sisa  anggaran  yang terbentuk  dari  proses  pengelolaan  keuangan daerah baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi belanja daerah. SiLPA dapat diestimasikan  pada  akhir  tahun  anggaran,  akan tetapi  baru  dapat  ditetapkan  setelah  laporan keuangan  pemerintah  diperiksa  (diaudit)  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Dengan demikian nilai akhir dari SiLPA dapat di penuhi dalam  perubahan  APBD.  SiLPA  dapat  terjadi akibat  dari  pelampauan  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  pelampauan  penerimaan Pembiayaan,  penghematan  belanja,  kewajiban kepada  pihak  ketiga  sampai  akhir  tahun  belum terselesaikan  dan/atau  sisa  dana  akibat  tidak tercapainya  target  kinerja  dan  sisa  dana  dari pengeluaran pembiayaan. Sebagai laporan untuk pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  dan efektivitas anggaran, analisis terhadap sisa lebih ataupun  kurang  terhadap  realisasi  anggaran, APBD  dijadikan  bahan  informasi  relevan didalam  pengambilan  keputusan.  Informasi  dan data  yang  sesuai  dari  selisih  anggaran  dan realisasinya merupakan bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan  dana  masyarakat  untuk  memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi penyebab  terjadinya  SiLPA  yang  tinggi,  yaitu perencanaan  APBD,  faktor  aturan-aturan  yang mengikat  dalam  pemerintahan  dan  faktor sosiologi hukum yang berkaitan dengan masyarakat.  Ada  atau  tidaknya  SiLPA  dan besarannya tergantung dari tingkat belanja yang dilakukan  pemerintah  daerah  dan  kinerja pendapatan  daerah.  Jika  dalam  tahun  anggaran berjalan,  tingkat  belanja  lebih  rendah  (efisiensi anggaran),  maka  kemungkinan  akan  terjadinya
SiLPA  semakin  tinggi.  Hal  ini  berlaku sebaliknya ,jika belanja daerah yang tinggi maka SiLPA  akan  semakin  kecil.  Jika  belanja  daerah lebih  besar  dari  pendapatan  daerah  dapat menyebabkan  terjadinya  defisit  fiskal,  dan dimungkinkan tidak terdapat SiLPA untuk tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2010).
SiLPA  di  Kabupaten  Batang  Hari, memiliki  kecenderungan  yang  berfluktuasi  dari tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2022.  SiLPA terendah  Kabupaten  Batang  Hari  adalah  pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 13.275.064.293 dan SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2021 sebesar Rp 99.478.193.611. Penyebab terjadinya SiLPA secara garis besar adalah terlampaunya pendapatan  daerah  dan  tidak  tercapainya  target belanja  daerah.  SiLPA  Kabupaten  Batang  Hari dari  tahun  2017-2022.  SiLPA  yang  terjadi, tentunya disebabkan berbagai faktor dan kondisi yang  terjadi  dari  setiap  tahun  anggaran.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kondisi SiLPA pada Kabupaten Batang Hari dan komponen yang menyebabkan terjadinya SiLPA dalam tahun anggaran 2017-2022.

## Tabel 1
SiLPA Kabupaten Batang Hari 2017-2022 Tahun SiLPA 2017 Rp 23.745.755.236 2018 Rp 47.482.163.618 2019 Rp 17.343.427.323 2020 Rp 13.275.064.293 2021 Rp 99.478.193.611 2022 Rp 34.510.000.000
Sumber  :  Bakeuda  Kabupaten  Batang  Hari  dan DJPK KemenKeu

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu  dengan  mendeskripsikan  komponen- komponen  yang  diperkirakan  menjadi  pemicu terjadinya  SiLPA  (Sugiyono,  2014).  Data  yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan data APBD (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2013)
Tabel 2 SiLPA, Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Batang Hari 2017-2022 (Milyar) Tahun SiLPA Pendapatan Belanja Pembiayaan 2017 Rp 23.745,76 Rp 1.172.121,77 Rp 999.862,77 Rp 25.034,75 2018 Rp 47.482,16 Rp 1.199.729,79 Rp 974.990,13 Rp 11.246,48 2019 Rp 17.343,43 Rp 1.320.716,45 Rp 1.147.239,51 Rp 38.482,16 2020 Rp 13.275,06 Rp 1.197.376,86 Rp 1.020.856,49 Rp 12.842,43 2021 Rp 99.478,19 Rp 1.344.302,74 Rp 1.253.599,61 Rp 8.774,79 2022 Rp 34.510,00 Rp 1.268.590,00 Rp 1.323.870,00 Rp 91.480,00
Sumber : Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan DJPK KemenKeu
Sumber : Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan DJPK KemenKeu Gambar 1
SiLPA, Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Batang Hari 2017-2022
SiLPA terbentuk dari sisa anggaran yang timbul  dari  pengelolaan  dan  penatausahaan keuangan  baik  dari  pendapatan  maupun  dari belanja  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran. SiLPA  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari
Penerimaan  PAD  yang  melebihi  anggaran  pada APBD,  pelampauan  penerimaan  pembiayaan maupun  dari  adanya  penghematan  belanja daerah.  SiLPA  pada  Kabupaten  Batang  Hari menunjukkan  grafik  yang  fluktuatif  dan  tidak
mengalami perkembangan yang selalu meningkat.  SiLPA  tertinggi  ditunjukkan  pada tahun  2021,  yaitu  sebesar  Rp  99.478.193.611. Kenaikan  ini  cukup  besar  yaitu  87%  dari  tahun sebelumnya  sebesar  Rp  13.275.064.293.  Dari segi  Pembiayaan,  tahun  2021  merupakan pembiayaan  yang  paling  rendah  sebesar  Rp 8.775.064.293,32.  Surplus  yang  paling  besar dari  tahun-tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar  Rp 90.703.129.317,24 terjadi pada tahun 2021.
Gambar 1 menunjukkan, baik pendapatan  maupun  belanja  daerah  Kabupaten Batang  Hari  juga  berfluktuasi.  Pada  tahun  2022
Belanja  Daerah  melampaui  pendapatan  daerah dan  SiLPA  pada  tahun  ini  menurun  dari  tahun sebelumnya. Tingginya SiLPA pada tahun 2021 disebabkan  oleh  realisasi  pendapatan  yang melebihi  target  APBD.  Kelebihan  Pendapatan ini  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), kenaikan  pada  Lain-lain  PAD  yang  sah,  dana transfer  pemerintah  pusat- Dana  Bagi  Hasil  dan pendapatan  transfer  antar  daerah  –  pendapatan bagi  hasil.  Walaupun  dari  pendapatan  pajak daerah  masih  terealisasi  rendah  yaitu  hanya 54,29 %.
Tabel 3

## Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2017-
2022 Tahun Pendapatan % Belanja % Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 2017 Rp1.216.815,83    Rp 1.172.121,77 96% Rp 1.068.230,83 Rp 999.862,77 94% 2018 Rp1.224.361,97    Rp 1.199.729,79 98% Rp 1.047.103,75 Rp 974.990,13 93% 2019 Rp1.430.799,32    Rp 1.320.716,45 92% Rp 1.270.500,25 Rp1.147.239,51 90% 2020 Rp1.291.773,65    Rp 1.197.376,86 93% Rp 1.097.821,55 Rp1.020.856,49 93% 2021 Rp1.302.470,99    Rp 1.344.302,74 103% Rp 1.311.245,78 Rp1.253.599,61 96% 2022 Rp1.288.056,93    Rp 1.021.031,58 79% Rp 1.285.083,94 Rp1.323.870,00 103%
Sumber : Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan DJPK KemenKeu
Tabel  3  terlihat  pada  tahun  2021  terjadi kelebihan  antara  target  dan  realisasi  pendapatan daerah.  Sedangkan  pada  tahun  2022  terjadi kelebihan  pada  realisasi  belanja.  Pencapaian realisasi  pendapatan  pada  tahun  2022  juga cenderung rendah yaitu 79%. Hal ini disebabkan oleh  realisasi  pada  Pendapatan  Asi  Daerah
(PAD)  berupa  Pajak  Daerah  hanya  56%  dan Retribusi  Daerah  sebesar  58%.  Pembiayaan netto  di  tahun  2022  Rp  91.480,00  (milyar). Pembiayaan  netto  ini  berasal  dari  SiLPA  tahun sebelumnya.  Perkembangan  SiLPA  Kabupaten Batang Hari.
Sumber : Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan DJPK KemenKeu
Gambar 2 Anggaran SiLPA Kabupaten Batang Hari SiLPA  pada  Kabupaten  Batang  Hari terjadi rata-rata terjadi karena adanya penghematan pada belanja daerah. Hal ini dapat dibandingkan dengan pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari juga yang rata-rata tidak melebihi dari target APBD.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa  SiLPA  Kabupaten  Batang  Hari  terjadi rata-rata  terjadi  karena  adanya  penghematan pada belanja daerah. Hal ini dapat dibandingkan
dengan  pendapatan  daerah  Kabupaten  Batang Hari  juga  yang  rata-rata  tidak  melebihi  dari target  APBD  selama  periode  tahun  anggaran 2017-2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Beni  Pekei,  2016. Konsep  dan  Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi . Taushia
BPS  Kabupaten  Batang  Hari,  2022, APBD Kabupaten Batang Hari Dirjen  Perimbangan  Keuangan  2014, Laporan analisis realisasi APBD tahun anggaran 2013 Mahmudi,  2007, Analisis  laporan  keuangan pemerintah daerah panduan bagi
eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial,
dan politik . UPP STIE YKPN, Yogyakarta. Nurlan  Darise,  2008 Akuntansi  Keuangan Daerah , Indeks, Jakarta. Permenkeu  No  110  Tahun  2023 Tentang Indikator  Tingkat  Kinerja  Daerah  dan Petunjuk  Teknis  Bagian  Dana  Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
Peraturan  Pemerintah  No,  12  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sugiyono,  2014, Metode  penelitian  kuantitatif, kualitatif, dan R&D , Alfabeta, Bandung. Undang-Undang  No  1  Tahun  2022  Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.