## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU

## Mohd. Sukran Mupid
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Community Participation in the Program Implementation Desa Maju. This study aims to find out the Program Implementation Inhil Desa Maju Jaya in development planning with the socioeconomic conditions. This research is qualitative. The informants are elements of the district and village communities. Data collection techniques in this study using semi-structured interviews and observation. Analysis of the data in this study using interactive model analysis of Miles and Huberman which includes the step of data reduction, data presentation and verification of data or drawing conclusions. From the research it can be concluded that the process of activity at the level of community participation in the implementation of the Program Desa Maju Jaya Inhil not been implemented optimally and still low. Then the public participation in the imple- mentation of Program Desa Maju Jaya Inhil with socioeconomic relationship with the level of participation is still low.
Keywords: community participation, rural development program forward, planning
Abstrak: Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya dalam perenca- naan pembangunan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan pene- litian kualitatif. Informan penelitian adalah unsur masyarakat perangkat Kecamatan dan Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan  interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penari - kan simpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada proses kegiatan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya belum dilaksanakan secara optimal dan masih rendah. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya dengan hubungan tingkat sosial ekonomi masyarakat dengan tingkat par- tisipasi masih rendah.
Kata kunci: partisipasi masyarakat,  pembangunan program desa maju, perencanaan
PENDAHULUAN Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) merupakan Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Alur kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya meliputi tahap perenca- naan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sistem pengalokasian anggaran  Program Desa Maju Inhil Jaya menggunakan Sistem Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sistem ADD besar plafond dana masing-masing desa bervariasi. Alokasi dana di setiap desa
ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir berdasarkan kriteria desa yang sesuai kapasitas dengan kemampuan SDM desa masing-masing. Untuk itu diharapkan kes- adaran masyarakat itu sendiri agar lebih ikut serta dalam proses pelaksanaan program DMIJ di Kecamatan Keritang, tetapi pada kenyataanya masyarakat pada umumnya belum siap untuk ikut berperan serta pada pelaksanaan program tersebut, mereka ma- sih beranggapan bahwa dari setiap kegiatan
yang dilaksanakan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Padahal pelaksa- naan program tersebut bertujuan untuk ke- pentingan masyarakat luas. Sehingga hasil dari kegiatan pembangunan itu tidak optimal dari kualitas pembangunan yang terlaksana. Dari permasalahan diatas Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian tesis ini den- gan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya. Berdasarkan fenomena diatas dapat diuraikan beberapa masalah yang dikemu- kakan yaitu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa maju Inhil jaya (DMIJ) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana hubungan tingkat sosisal ekono- mi masyarakat dengan tingkat partisipasi ?. Partisipasi masyarakat adalah keik- ut sertaan seseorang atau kelompok orang yang mendiami suatu wilayah atau negara tertentu yang  mempunyai kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubung- an satu sama lain untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegia- tan  tertentu  baik  secara  fisik  maupun  non fisik. Wicaksono dan Sigiarto  (dalam Wi- jaya, 2001) berpendapat bahwa pelaksanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan ke- mampuan secara mandiri. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994) bentuk partisipasi ma- syarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: 1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberi- kan usulan, saran dan kritik melalui perte- muan-pertemuan yang diadakan; 2) Parti- sipasi di dalam tahap pelaksanaan (imple- mentation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tena-
ga, uang ataupun material/barang serta ide- ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; dan 3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage) . Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada ta- hap ini berupa tenaga dan uang untuk men- goperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
Penelitian ini bertujuan untuk menge- tahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanan program desa maju Kecamatan Keriting Kabupaten Indragiri Hilir.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah deskrip- tif kualitatif dengan menggunakan  teknik analisis data yang digunakan dalam peneli- tian ini analisis model interaktif (interactive of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis adalah reduksi data, sa- jian data dan penarikan kesimpulan (veri- fication) . Informan penelitian adalah unsur masyarakat dengan metode purposive sam- pling dan Camat, perangkat Kemamatan, Kepala Desa. Dalam pelaksanaan program ini teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sekunder, wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kegiatan program DMIJ sangat perlu diawasi oleh pemerintah dan masyarakat, karena akan mudah disalah gunakan dari kepentingan-kepentingan se- pihak. Maka perlu dilibatkan semua pihak sebagi check and balance agar tidak terjadi penyalah gunaan wewenang yang telah di- berikan. Proses (langkah dan cara kerja) yang tepat guna dan tepat sasaran dan membuah- kan hasil sesuai kebutuhan warga masyara- kat dan dengan menggunakan sumber-sum- ber daya yang ada seoptimal mungkin. Dari
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 85-89
perinsip ini sesuai pernyataan Bupati Indra- giri Hilir pada gambar 1.
Gambar 1. Bupati Inhil, HM Wardan mem- buka Rakor dan Evaluasi Program DMIJ, Selasa (29/12/2015).
Dua tahun bergulir, porgram DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya) yang merupakan bentukan Bupati Inhil (Indragiri Hilir), HM Wardan telah banyak membantu pem- bangunan di desa-desa yang ada di Negeri Seribu Parit ini. Seperti pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya, namun demikian, pemimpin Inhil itu tidak ingin cepat berpuas diri. Dirinya tetap mengingat- kan agar terus dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Seperti yang disampai- kannya saat membuka Rakor (Rapat koor- dinasi) dan evaluasi DMIJ di gedung Puri Cendana Tembilahan, Selasa (29/12/2015), bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam program DMIJ. Dari hasil evaluasi dan pemantauan program DMIJ sejak tahun 2014 hingga 2015, masih banyak terdapat kelemahan dalam pelaksanakan program DMIJ. Be- berapa hal yang menjadi perhatian dan perlu menjadi bahan evaluasi, yang pertama di- katakan Bupati adalah dimana sebagian desa masih belum melaksanakan sistem penge- lolaan keuangan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 113 tahun 2014. ‘’Masih banyak Kepala Desa yang belum menyerahkan wewenang keuangan desa kepada bendahara desa,’’ tuturnya. Hal kedua yang perlu dievaluasi, di- katakan Bupati terkait kurangnya keterli-
batan masyarakat dalam pengambilan kepu- tusan, sehingga untuk yang akan datang perlu melibatkan masyarakat secara lebih baik, terutama memfungsikan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Selain itu, akuntabilitas dan transpar- ansi perlu ditingkatkan melalui manajemen Masjid,’’ tambahnya. Kemudian, dikatakan Bupati masih banyak perangkat desa yang belum menjalankan tupoksinya. ‘’Juga per- lu mengevaluasi seluruh pendamping desa dan fasilitator kecamatan dan kabupaten, hal itu untuk meningkatkan kinerjanya dalam pola pendampingan yaitu memfasilitasi desa dalam pelaksanaan seluruh program yang ada di desa,’’ tukas HM Wardan. Dari pernyataan diatas terbukti bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program DMIJ dikarenakan masih banyak kelemahan dan kekurangan seperti SDM pemerintahan desa dalam men- gelola  keuangan  desa  serta  kegiatan  fisik dan  non  fisik  yang  tidak  sesuai TUPOKSI program yang tidak melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait secara optimal dan perlu transparansi pelaksana program.

## PEMBAHASAN
Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam  pelaksanaan program desa maju Inhil jaya (DMIJ) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir., anali- sis yang digunakan adalah: Pertama, fokus perencanaan, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Ke- camatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dalam rangka menyusun peren- canaan pembangunan tahunan kecamatan berupa daftar prioritas kegiatan kecamatan yang akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi.
Pada pelaksanaannya di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, per- encanaan partisipatif dimulai dari  tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran peren- canaan pembangunan.  Masyarakat diharap-
Mohd. Sukran Mupid, Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju
kan terlibat danmemahami seluruh rang- kaian dari proses perencanaan pembangnan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus perencanaan yang berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan mulai dari tingkat RT yang merupakan bagian dari tahap per- siapan dalam proses perencanaan pemban- gunan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk beberapa desa melakukan kegiatan penyeli- dikan masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT sehingga  diperoleh profil masalah dan kebutuhan masyarakat, namun untuk sebagian desa lainnya jenis usulan yang diajukan didiskusikan pada saat pelak- sanaan musbang dusun, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat. Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat  yang memenuhi sikap saling percaya dan terbu- ka. Hal ini dapat dilihat dari hasil  peneli- tian yang menunjukan bahwa pelibatan ma- syarakat dilakukan pada tingkat  dusun yang artinya hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pemban- gunan, namun tidak dilibatkan dalam pene- tapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan dusun yang akan disampaikan pada proses perencanaan pembanggunan (musrenbang) Desa. Kedua,   partisipasi masyarakat  di- mana setiap masyarakat memperoleh pelu- ang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat, serta masyarakat dili- batkan dalam memutuskan kegoatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian keterli- batan masyarakat dalam forum musrenbang baik tingkat desa maupun  tingkat keca- matan adalah rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pem- bangunan dipengaruhi oleh factor yaitu ket- erbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan, adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses peren- canaan pembangunan  karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses
yang lebih tinggi dan terbatasnya jumlah aparat dan kader pembangunan yang ber- tugas mengkomunikasikan informasi men- genai perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Ketiga, sinergitas perencanaan yaitu  selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi,  serta interaksi dianta - ra stakeholders.  Pada pelaksanaan perenca- naan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Keritang, pros- es pengambilan keputusan yang diselengga- rakan di tingkat Desa dan Kecamatan secara formal telah dilakukan dengan baik meski- pun ada beberapa tahapan dalam proses per- encanaan pembangunan tidak dilaksanakan. Bila dilihat dari sisi peserta, belum mewaki- li unsur masyarakat di Kecamatan Keritang, terlebih dalam proses perencanaan keca- matan, tingkat keterwakilan masyarakat ma- sih rendah.  Namun bila dilihat dari dokumen sebagai bahan masukan dalam proses peren- canaan pembangunan tingkat kecamatan, sudah tersedia beberapa kelengkapan sep- erti: daftar prioritas permasalahan/kegiatan desa/kelurahan, dan daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan. Hasil kesepakatan peserta musrenbang  kecamatan berupa daft- ar prioritas usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan hasil kerja sama anatar wilayah administrasi  dan  geografi  serta  merupakan hasil interaksi antara stakeholders. Pada um- umnya dapat diterima peserta musrenbang khususnya dan masyarakat kecamatan Keri- tang umumnya. Keempat,  legalitas peren- canaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjungjung etika dan tata nilai masyarakat. Penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan merupakan tanggung jawab Ca- mat Keritang dibantu oleh perangkat Ke- camatan. Untuk menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan, penetapan, pelapo- ran Rencana Kerja Pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kelima, hubun- gan tingkat sosisal ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi dalam pelaksa-
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 85-89
naanya program DMIJ di Kecamatan Keri- tang belum maksimal dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dari progam ini. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk terlibat dan tidak mau tahu. Padahal tujuan program DMIJ ini merupakan kepentingan masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan perekonomian melalui kegiatan pembangu- nan  fisik  seperti  semenisasi,  jembatan  dan tanggul-tanggul di perkebunan sedangkan non  fisik  seperti  pelatihan-pelatihan,  pro - gram PAUD, posyandu, PKK serta program magrib mengaji. Kegiatan ini semua bertu- juan untuk meningkatkan SDM masyarakat yang berkualitas.
SIMPULAN Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)  di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir belum dilaksanakan secara optimal dan masih rendah, karena fokus pada kepentingan masyarakat, yaitu ber- dasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi ma - salah dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW  belum dilakukan secara menyeluruh di desa yaitu Desa Kotabaru Seberida, Desa Seberang Pebenaan, dan Desa Kayu Raja. Kemudian partisipatoris, dimana setiap ma- syarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa diham- bat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perenca- naan pembangunan yang lebih tinggi. Siner-
gitas Perencanaan yaitu proses perencanaan Pembangunan di Kecamatan Keritang   se- lalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stake - holders. Hal ini dapat dilihat dari usulan desa dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama- sama walaupun adakalanya  tidak sinkron. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan men- gacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjungjung etika dan tata nilai ma- syarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis program desa maju Inhil Jaya  yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangu- nan di tingkat Desa maupun Kecamatan. Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan hubungan tingkat sosial ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi masih rendah.

## DAFTAR RUJUKAN
Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) Analisis Data Kualitatif , Terjemah- an oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta. Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyara- kat Berwawasan Partisipasi .  Sura- karta: Sebelas Maret University Press. Wijaya, Rina, 2001, Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Dae- rah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakaarta) , Tesis, MagisterPerencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta.
Mohd. Sukran Mupid, Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju