## Tax amnesty dan Implementasinya
(Sebuah Pendekatan Eksploratif)
I Nyoman Putra Yasa 1 dan I Putu Wahyu Mandala 2
1 Jurusan Akuntansi Program S1,Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha 2 Jurusan Akuntansi Program S1,Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha
* Email corresponding author: putrayasanyoman11@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  pengimplementasian  tax  amnesty  di  Indonesia.  Tax amnesty  merupakan  sebuah  kebijakan  lama  yang  coba  kembali  ditawarkan  oleh  pemerintah Indonesia setelah sebelumnya tahun 1964 dan 1984 pernah gagal untuk meningkatkan penerimaan negara.
Dalam  pengimplementasiannya  salah  satu  kelemahan  Tax  amnesty  bila  diterapkan  di  Indonesia adalah  dapat  mengakibatkan  berbagai  penyelewengan  dan  moral  hazard  karena  sarana  dan prasarana,  keterbukaan  akses  informasi  serta  pendukung  lainnya  belum  memadai  sebagai prasyarat pemberlakuan tax amnesty tersebut. Dengan adanya payung hukum baru yaitu peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax amnesty). Peraturan baru DJP ini dibuat  agar  masyarakat  memiliki  azas  keadilan  bagi  masyarakat.  Aturan  ini  diharapkan  dapat memperjelas aturan sebelumnya yang dinilai meresahkan masyarakat.
Penerapan  tax  amnesty  berimplikasi  terhadap  beberapa  hal  diantaranya  1)  Adanya  peningkatan Wajib  Pajak  yang  didorong  adanya  kebijakan  tax  amnesty,2)  Adanya  Peningkatan  penerimaan pendapatan  negara,  yang  disebabkan  peningkatan  Wajib  Pajak  karena  adanya  kebijakan  tax amnesty,3)Terkait  dengan  pembangunan  nasional,  adaningkatan  ya  pepenerimaan  pandapatan negara  karena  pajak  akan  membuat  pembangunan  lebih  berjalan  lancar  dan  diharapan  bisa mempermudah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
Kata kunci: tax amnesty, Wajib Pajak, Implementasi

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  implementation  of  tax  amnesty  in  Indonesia.  Tax amnesty is an old policy that try again offered by the Government of Indonesia after 1964 and 1984, never failed to increase the acceptance of the State.
In pengimplementasiannya one of the weakness of the Tax amnesty when applied in Indonesia is can lead to a variety of abuses and a moral hazard because the facilities and infrastructure, information access and openness to the other supporters have not been adequate as a prerequisite the enactment of a tax amnesty. With the new law that is the regulatory umbrella of the Directorate General of Tax number  11/PJ/2016  about  Further  Arrangements  regarding  the  implementation  of  law  number  11 Year  2016  on  the  remission  of  tax  (a  Tax  amnesty).  The  new  rule  was  created  in  order  for  the community to have the principle of Justice for the community. This rule can clarify the previous rule diharpakan which rated troubling society.
The  application  of  a  tax  amnesty  to  some  of  the  things  of  which  implicates  1)  an  increase  in  the taxpayer-driven policies tax amnesty .2) an increase in the receipt of State revenue, caused an increase in  the  Taxpayers  because  of  the  policy  of  tax  amnesty,  3)  related  to  national  development, adaningkatan ya pepenerimaan pandapatan State because the tax will make the construction more running smoothly and diharapan can simplify and enhance the well-being of society Keywords: implementation of tax amnesty, tax payers, implementation

## PENDAHULUAN
Agung  (2007)  menyatakan  bahwa  pembangunan  nasional  yang  berlangsung  secara  terus-menerus  dan berkesinambungan  selama  ini,  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  baik  materiil  dan  spiritual. Mewujudkan pembangunan nasional berjalan dengan baik diperlukan dana yang sangat besar. Salah satu usaha pemerintah  dalam  mewujudkan  penerimaan  negara  guna  menunjang  pembangunan  nasional  adalah  dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah dari sektor pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat diperlukan peningkatan anggaran  untuk dapat mendukung berbagai  kegiatan  pemerintah  dalam  memenuhi  kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Kementerian  Keuangan dalam  www.kemenkeu.go.id  diakses  26  September  2016,  target  penerimaan  dalam  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  2016  adalah  sebesar  Rp  1.882,5  triliun,  yang  mana  Rp  1.546,7  triliun  atau  84,86% bersumber dari sektor pajak .
Besarnya  jumlah  penerimaan  dari  sektor  pajak,  membuat  DJP  terus  mencari  solusi  dan  mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang  dapat menambah  penerimaan dan  menyelesaikan permasalahan terutama di  bidang Perpajakan  (Yasa  dkk.,  2016).  Tahun  2016  DJP  mengeluarkan  program  terbaru  untuk  memaksimalkan penerimaan negara di sektor pajak. Program terbaru yang dilaksanakan DJP merupakan program keberlanjutan dari program sebelumnya yang telah dilakukan kepada Wajib Pajak melalui pembinaan yang selanjutnya akan dilakukan  penegakan  hukum  dalam  perpajakan  program  pendisiplinan  dan  penegakan  hukum  kepada  Wajib Pajak  tahun 2016 disebut dengan Pengampunan Pajak atau dikenal dengan Tax amnesty.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak,  Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Program Tax amnesty ditujukkan untuk seluruh lapisan masyarakat yang berlaku sejak  disahkan  sampai  dengan  tanggal  31  Maret  2017,  yang  mana  dalam  pelaksanaanya  program  ini  dibagi menjadi  tiga  periode  yakni  Periode  I  dilaksanakan  dari  tanggal  diundangkan  sampai  dengan  tanggal  30 September 2016, dilanjutkan periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan periode III pelaksanaan dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
Sebelumnya  Indonesia  sudah  pernah  menerapkan  tax  amnesty  pada  tahun  1964  dan  1984.  Namun, pelaksanaannya  tidak  efektif  karena  wajib  pajak  kurang  merespon  dan  tidak  diikuti  dengan  reformasi  sistem administrasi  perpajakan  secara  menyeluruh.  Disamping  itu  peranan  sektor  pajak  dalam  sistem  APBN  masih berfungsi  sebagai  pelengkap  saja  sehingga  pemerintah  tidak  mengupayakan  lebih  serius.  Pada  saat  itu, penerimaan  negara  banyak  didominasi  dari  sektor  ekspor  minyak  dan  gas  bumi.  Berbeda  dengan  sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan negara dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.
Penelitian  ini  dilaksanakan  bertujuan  untuk  melihat  sejauh  mana  penerapan  tax  amnesty  yang  diterapkan oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  Direktorat  Jendrel  Pajak  pada  tahun  2016,  selain  untuk  mengetahui tantangan, peluang, kelemahan dan keunggulan dalam penerapan tax amnesty.

## TELAAH LITERATUR

## Makna dan Fungsi Pajak
Beberapa  ahli  memberikan  batasan  tentang  pengertian  pajak,  diantaranya  pengertian  pajak  yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam Santoso (1998) menyebutkan bahwa:
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.”
Mardiasmo  (2011:1)  menyatakan  bahwa  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang– undang  yang  dapat  dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditujukan  dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Pajak  memiliki  dua  fungsi  utama,  yaitu  fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regular). Fungsi  budgetair  dimaksudkan bahwa pajak  berfungsi sebagai  sumber  dana  yang  diperuntukkan  bagi  pembiayaan  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah.  Sedangkan fungsi reguler dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

## Sejarah Pengampunan Pajak (Tax amnesty di Indonesia)
Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara suka rela) kepada raja, namun sifatnya yang dapat  dipaksakan  dan  harus  dilaksanakan  hampir  serupa  dengan  kewajiban  pajak  saat  ini.  Dalam perkembangannya di Indonesia, pajak telah ada pada zaman kolonial Belanda. Hal ini terlihat dari sudah adanya banyak undang-undang yang mengatur pembayaran pajak, seperti aturan bea materai, ordonasi pajak kekayaan, ordinasi pajak pembangungan, dan lain sebagainya.
Pada  perkembangannya  banyak  bermunculan  undang-undang  mengenai  perpajakan  yang  dirasa memberatkan masyarakat. Untuk menyikapi hal ini pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat  kebijakan  pengampunan  pajak  (tax  amnesty)  yang  pertama  di  tahun  1964.  Namun,  pada  tahun pertama  dikeluarkannya  kebijakan  tax  amnesty  ini,  masyarakat  masih  belum  mengerti  maksud  pemerintah mengeluarkan kebijakan tax amnesty ini.
Di tahun 1984 pemerintah  kembali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak ini.  Pada tahun kedua ini kembali terjadi kegagalan, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya  wajib  pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peran sektor pajak dalam  sistem  APBN  masih  berfungsi  sebagai  pelengkap  saja  sehingga  pemerintah  tidak  mengupayakan  lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi.
Pada tahun 2008 direncanakan suatu  kebijakan  berupa  Sunset Policy, yang sering  disebut juga dengan  soft amnesty.  Sunset  Policy  adalah  kebijakan  pemberian  fasilitas  perpajakan,  dengan  memberikan  penghapusan sanksi  pajak  administrasi  perpajakan  berupa  bunga  yang  diatur  dalam  pasal  37A  (Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2007).  Sejak  program  Sunset  Police  diimplentasikan  sepanjang  tahun  2008  telah  berhasil  menambah jumlah  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak)  baru  sebanyak  5.653.128  NPWP,  bertambahnya  SPT    (Surat Pemberitahuan Tahunan) tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp 7,46 trilliun. Namun demikian, pada tahun 2009, jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT mencapai 47,39%
dari total wajib pajak sebanyak 15.469.590 jiwa. Hal ini membuktikan masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kemungkinan wajib pajak kembali ke perilaku ketidak patuhan.
Di tahun 2016, pemerintah dalam hal ini DJP kembali lagi menerapkan kebijakan tax amnesty dengan tujuan utama  menarik  dana  masyarakat  demi  menunjang  pembangunan  nasional,  serta  diharapkan  mampu meningkatkan wajib pajak baru yang taat terhadap pajak. Demi mempermudah masyarakat dalam pemahaman mengenai  tax  amnesty,  DJP  mengambil  keputusan  untuk  mengeluarkan  Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor 11/PJ/2016  tentang  Pengaturan  Lebih  Lanjut  mengenai  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax amnesty). Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan masyakat bisa lebih paham  tentang  kebijakan  pengampunan  pajak  ini  serta  lambat-laun  masyarakat  bisa  mengerti  pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan nasional.

## Tax amnesty
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengampunan Pajak,  Pengampunan  Pajak  adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap  Harta  dan membayar Uang Tebusan.
Wajib Pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak Pasal 1 Ayat 2 adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang  perpajakan.  Harta  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  Pasal  1  Ayat  3  adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  digunakan  untuk  usaha  maupun  bukan  untuk  usaha,  yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Uang  Tebusan  dalam  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  Pasal  1  Ayat  7  adalah  sejumlah  uang  yang dibayarkan  ke  kas  negara  untuk  mendapatkan  Pengampunan  Pajak.  Menurut  Undang-Undang  Pengampunan Pajak  Pasal  2  Ayat  1,  pengampunan  pajak  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum,  keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

## METODE
Untuk menganalisis implementasi tax amnesty di Indonesia digunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Pendekatan eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. Keller, 2006) adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis.  Sedangkan  pendekatan  dekriptif  adalah  metode  penelitian  yang  bertujuan  memaparkan (mendeskripsikan)  sesuatu  hal.  Jadi  pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mendalami  mengenai  implementasi  tax amnesty di Indonesia.
Untuk  memperjelas  gambaran  mengenai  peluang,  tantangan,  hambatan  dan  kelemahan  penerapan  tax amnesty di Indonesia digunakan SWOT analisis (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Dari analisis SWOT ini dapat dilihat apa kelemahan dan kelebihan dari implementasi tax amnesty di Indonesia.
Bahan-bahan dan informasi berasal dari data sekunder yang didapat dari penggalian informasi dari berbagai sumber, bahan seminar, media masa, media elektronik, dan lain-lain serta didukung pula dengan kajian pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  (WP)  memegang  peran  penting  terhadap  keberhasilan  pemerintah  dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor pajak. Dengan semakin banyaknya WP, penerimaan dari sektor pajak akan meningkat dan membantu pembangunan nasional.
Hingga  tahun  2015,  Wajib  Pajak  (WP)  yang  terdaftar  dalam  sistem  administrasi  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan,  dan  22.332.086  WP  OP  Karyawan.  Hal  ini  cukup  memprihatinkan  mengingat  menurut  data  Badan Pusat  Statistik  (BPS),  hingga  tahun  2015,  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  bekerja  mencapai  102  juta  orang, artinya  baru  sekitar  29,4%  dari  total  jumlah  Orang  Pribadi  Pekerja  dan  berpenghasilan  di  Indonesia  yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.
Di  sisi  yang  berbeda  BPS  juga  mencatat  bahwa  hingga  tahun  2015,  sudah  beroperasi  23.941  perusahaan Industri  Besar  Sedang,  531.351  perusahaan  Industri  Kecil,  dan  2.887.015  perusahaan  Industri  Mikro  di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan. Hal ini membuktikan baik penduduk maupun perusahaan di Indonesia, ketaatan pajaknya masih rendah.
Rendahnya tingkat ketaatan pajak di Indonesia inilah yang  mendorong pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat  Jendral  Pajak  memutuskan  untuk  kembali  memperlakukan  kebijakan  pengampunan  pajak  (tax amnesty)  pada  tahun  2016.  Tax  amnesty  diharapkan  dapat  meningkatkan  jumlah  Wajib  Pajak,  meningkatkan ketaatan masyarakat dalam pembayaran pajak, dan tidak dipungkiri dengan adanya tax amnesty diharapkan ada peningkatan dalam penerimaan Negara.

## Penerapan Tax amnesty Sebagai Alternatif
Bagi  banyak  negara,  pengampunan  pajak  (tax  amnesty)  seringkali  dijadikan  alat  untuk  menghimpun penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  (tax  revenue)  secara  cepat  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  singkat Program tax amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dalam kebijakan ini terdapat berbagai kelemahan. Dalam jangka panjang tax amnesty dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak patuh, bilamana  tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Penulisan makalah ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan  tax amnesty di negara Indonesia. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan tax amnesty ini.
Menurut  Enste  dan  Schneider  (2002)  besarnya  persentase  kegiatan  ekonomi  bawah  tanah  (underground economy),  di  negara  maju  dapat  mencapai  14  –  16  persen  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  sedangkan  di negara berkembang dapat mencapai 35 – 44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion).
Penyelundupan  pajak  mengakibatkan  beban  pajak  yang  harus  dipikul  oleh  para  wajib  pajak  yang  jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya  penerimaan  pajak  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  membiayai  program  pendidikan,  kesehatan  dan
program-program  pengentasan  kemiskinan  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  timbul  pemikiran  untuk  mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (tax amnesty).

## Peluang dan Tantangan Implementasi Tax amnesty di Indonesia
Ada  beberapa  langkah  yang  ditempuh  pemerintah  Indonesia  khususnya  Direktorat  Jendral  Pajak  guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, antara lain melaksanakan program Sensus Pajak Nasional.. Selain itu melakukan penyempurnaan peraturan untuk menangani tindakan penghindaran pajak (tax avoidance), tindakan penggelapan pajak melalui transfer pricing, dan pengenaan pajak final.
Salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa  menambah  beban  baik  jenis  pajak  baru  maupun  persentase  pajak  yang  sudah  ada  kepada  masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan  sebutan  tax  amnesty.  Salah  satu  tujuan  pengampunan  pajak  ini  adalah  dapat  mengurangi  citra  negatif pada  aparat  perpajakan  yang  selalu  dipersepsikan  bersikap  sewenang-wenang  dan  selalu  dihindari,  berubah menjadi hubungan yang lebih “friendly”. Pada dasarnya inovasi ataupun upaya ini dapat diterapkan di Indonesia.
Keunggulan  yang  diharapkan  dari  kebijakan  tax  amnesty  ini  dapat  mendorong  masuknya  dana-dana masyarakat  baik  dari  luar  negeri  maupun  dalam  negeri  yang  dalam  jangka  panjang  dapat  digunakan  sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.
Di sisi lain kelemahannya pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin kinerja setoran pajak ke kas  negara.  Maka  dari  itu,  untuk  meminimalisir  kelemahan  yang  ada  Direktorat  Jenderal  Pajak  mengeluarkan peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  11/PJ/2016  tentang  Pengaturan  Lebih  Lanjut  mengenai  pelaksanaan  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax amnesty). Peraturan baru DJP ini dibuat agar masyarakat  memiliki  azas  keadilan  bagi  masyarakat.  Aturan  ini  diharapkan  dapat  memperjelas  aturan sebelumnya yang dinilai meresahkan masyarakat.
"Ini merupakan azaz keadilan, karena sekarang masyarakat sangat antusias ikut  tax amnesty. Karena, kalau keresahan yang muncul, itu pasti akibat ada aturan yang belum jelas," jelas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  Ken  Dwijugiasteadi.  Dengan  adanya  peraturan  DJP  Nomor  11/PJ/2016  ini  diharapkan  bisa menghindari  kekeliruan  tertang  tax  amnesty.  Dengan  adanya  peraturan  ini  juga  diharapkan  tidak  mengulang kegagalan  penerapan  tax  amnesty  seperti  di  tahun  1964  dan  tahun  1984  yang  gagal  karena  minimnya  akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini.

## Analisis ImplementasiTax amnesty
Bila  dianalisis  terutama  dilihat  dari  sisi  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  tantangan  implementasi penerapan Tax amnesty, dapat dijelaskan sebagai berikut.

## Strength (Kekuatan)
Sumber daya yang dimiliki pada instansi aparatur pajak saat ini sudah memadai dan dirasa sangat ideal untuk mendukung diberlakukannya penerapan tax amnesty. Demikian juga infrastruktur pendukung lainnya. Tercatat pegawai Direktorat Jendral Pajak saat ini adalah kurang lebih sebesar 61.000 orang, sehingga bila wajib  pajak  berjumlah  30,5  juta  orang  berarti  rationya  adalah  1  :  500.  Rasio  tersebut  bisa  dibilang  sudah
ideal, walaupun kedepannya perlu untuk ditambah lagi mengingat wajib pajak setiap tahunnya mempunyai tren meningkat.
Kebijakan tax amnesty yang diterapkan akan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan menunaikan kewajiban perpajakan nya. Dengan adanya kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, dirapkan bisa meningkatkan jumlah dari masyarakat yang taat akan pajak. Pada saat ini kondisi ekonomi nasional Negara Indonesia relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Hal ini menjamin pemberlakuan tax amnesty tidak gagal seperti di tahun 1964 dan 1984.
Adanya  payung  hukum  baru  yaitu  peraturan  Peraturan  Pajak  Nomor  11/PJ/2016  tentang  Pengaturan Lebih  Lanjut  mengenai  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak (Tax  amnesty).  Aturan  ini  dibuat,  agar  masyarakat  memiliki  azas  keadilan  bagi  masyarakat.Aturan  ini  juga diharapkan dapat memperjelas aturan sebelumnya yang dinilai meresahkan masyarakat.

## Weakness (Kelemahan)
Pernah dilaksanakan implementasinya. Pertama, pegampunan pajak sudah dilaksanakan pada tahun 1964 melalui  Penetapan  Presiden  RI  No.  5  tahun  1964  tentang  Peraturan  Pengampunan  Pajak  yang  kemudian secara  berturut-turut  diikuti  Kappres  No.  26  tahun  1984  tentang  Pengampunan  Pajak.  Keputusan  Menteri Keuangan No. 966/KMK.04/1983 tentang Faktor Penyesuaian untuk Perhitungan Pajak Penghasilan. Namun efektifitas pelaksanaan tax amnesty tersebut masih rendah, efektifitas ini terukur dari rendahnya partisipasi tax amnesty tersebut.
Reformasi  dan  penataan  sistem  perpajakan  sedang  dan  terus  dilakukan  pengembangan  baik  perbaikan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, pengembangan teknologi informasi, perbaikan sumber daya manusia serta  pengawasan.  Oleh  karena  itu  kemungkinan  hasil  akhir  dari  tax  amnesty  ini  masih  belum  optimal. Padahal idelnya tax amnesty dilakukan sekali.

## Opportunity (Peluang)
Program  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  dana-dana  masuk  ke  Indonesia  yang  cukup  banyak  di simpan di luar negeri. Di samping itu, dana-dana yang selama ini diparkir di luar negeri dapat kembali masuk ke  tanah  air  bila  pemerintah  secepatnya  menerapkan  pengampunan  pajak.  Potensi  dana  yang  mengalir diperkirakan  berkisar  US$  20-40  miliar  atau  setara  Rp  360  triliun.  (Data  Kadin,  2009)  Dana  tersebut disimpan di sejumlah bank di Singapura dan Australia.
Sejumlah negara telah sukses memberlakukan tax amnesty, salah satu diantaranya adalah Afrika Selatan,, Korea Selatan dan India. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi merupakan salah satu peluang untuk mewujudkan tujuan akhir guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Kondisi ekonomi Indonesia selama ini yang selalu membaik memberikan kesempatan untuk dapat diterapkannnya kebijakan tax amnesty.
Tax  amnesty  dapat  berpengaruh  positif  bagi  pasar  uang  pada  Bursa  Efek  Indonesia.  Bila  kebijakan  ini diterapkan maka mempunyai potensi terjadi penambahan emiten baru karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat. Karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor  yang  dianggap  memberatkan  bagi  calon  emiten  untuk  mengubah  status  perusahaannya  menjadi perusahaan terbuka.
Bila  program  tax  amnesty  berhasil  diimplementasikan  maka  pemerintah  mempunyai  beberapa keuntungan  antara  lain  pemerintah  dapat  mengkonsentrasikan  atau  memfokuskan  pada  upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan tax amnesty maka asset recovery-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil  asset  koruptor.  Asset  recovery  adalah  perbandingan  antara  jumlah  kerugian  negara  yang didakwakan dengan penyitaan  asset  atau  pengembalian  asset  korupsi.  Selama ini persentase  asset recovery masih relatif kecil. Persentase asset recovery dapat dijadikan acuan penentuan tarif tax amnesty.

## Treat (Tantangan)
Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak antara lain terus dikembangkan  hubungan kerja sama internasional baik dengan institusi negara-negara lain maupun lembaga keuangan internasional untuk dapat saling tukar menukar data dan informasi perpajakan.
Beberapa  peristiwa  penyimpangan  di  Ditjen  Pajak  seperti  “Kasus  Gayus”  berakibat  pada  penggiringan opini  wajib  pajak  untuk  memboikot  pembayaran  pajak  dengan  melakukan  penghindaran  pajak  (tax avoidance).  Banyaknya  permasalahan  yang  timbul  terkait  pengampunan  pajak  sehingga  aturannyapun menjadi semakin kompleks oleh karenanya diperlukan  aturan yang jelas yang tidak menimbulkan persepsi yang berbeda serta berbagai kepentingan.
Saat  ini  Indonesia  masih  memiliki  permasalahan  lain  terkait  peningkatan  tax  ratio  penerimaan  pajak terhadap  PDB.  Tax  ratio  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  rendah  berkisar  12  persen  bila  dibandingkan dengan  beberapa  negara  tetangga,  sehingga  kebijakan  tax  amnesty  adalah  salah  satu  upaya  alternatif  guna meningkatkan minat pembayaran pajak di kalangan masyarakat.
Pada  tahun  2015  rasio  perpajakan  (tax  ratio)  terhadap  produk  domestik  bruto  (PDB)  mencapai  10,88 persen. Angka ini lebih  rendah  dibandingkan tahun lalu  yang mencapai 11,9 persen meskipun penerimaan pajak  2015  mengalami  kenaikan.  Dengan  rendahnya  tax  ratio  tersebut  maka  diperlukan  upaya-upaya pemerintah  guna  peningkatan  tax  ratio  tersebut  yang  antara  lain  berupa  pemberian  pengampunan  pajak dalam  jangka  pendek  serta  diharapkan  dalam  jangka  panjang  terjadi  peningkatan  wajib  pajak  maupun penerimaan  pajak.  Beberapa  Bank  di  negara  lain  tidak  setuju  jika  dana  nasabahnya  yang  berasal  dari Indonesia dikuras habis jika diadakannya tax amnesty.

## PENUTUP

## Implikasi
Dalam hasil penulisan ini menunjukkan bahwa tax amnesty pada dasarnya sangat penting diterapkan, hal ini dikarenakan  tax  amnesty  akan  membantu  peningkatan  Wajib  Pajak  yang  lambat  laun  akan  meningkatkan penerimaan  negara.  Dengan  adanya  penerimaan  dari  kebijakan  tax  amnesty,  pemerintah  akan  dipermudah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Terdapat  beberapa  implikasi  terkait  dengan  penerapan  tax  amnesty,  antara  lain:  (1)  Adanya  peningkatan Wajib  Pajak  yang  didorong  adanya  kebijakan  pengampunan  pajak,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  tax amnesty;  (2)  Adanya  Peningkatan  penerimaan  pendapatan  negara,  yang  disebabkan  peningkatan  Wajib  Pajak karena  adanya  kebijakan  tax  amnesty;  (3)  Terkait  dengan  pembangunan  nasional,  adanya  peningkatan
penerimaan pandapatan negara karena pajak akan membuat pembangunan lebih berjalan lancar dan diharapan bisa mempermudah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

## Kesimpulan
Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat di simpulkan antara lain sebagai berikut: (1) Salah satu kelemahan Tax amnesty bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral  hazard  karena  sarana  dan  prasarana,  keterbukaan  akses  informasi  serta  pendukung  lainnya  belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan tax amnesty tersebut; (2) Dengan adanya payung hukum baru yaitu peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  11/PJ/2016  tentang  Pengaturan  Lebih  Lanjut  mengenai  pelaksanaan  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax amnesty). Peraturan baru DJP ini dibuat agar masyarakat  memiliki  azas  keadilan  bagi  masyarakat.  Aturan  ini  diharapkan  dapat  memperjelas  aturan sebelumnya yang dinilai meresahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, Prof.Dr.MBA.,Ak. 2016. Perpajakan - Edisi Terbaru 2016.Yogyakarta : Penerbit ANDI. NN. 2015. Amnesti Pajak. Diakses pada 22 September 2016, dari http://www.pajak.go.id/amnestipajak.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per-11/PJ/2016  tentang  Pengaturan  Lebih  Lanjut  Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  118/PMK.03/2016  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Ragimun.2012. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax amnesty) di Indonesia.Diakses pada 22 September 2016, dari www.kemenkeu.go.id/.../Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty.
Susunan  dalam  Satu  Naskah  Undang-Undang  Perpajakan.  2012.  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Yasa,  I  Nyoman  Putra,  SE.,M.Si.  2015.  Buku  Ajar  Perpajakan:  Pengantar  &  Konsep.  Singaraja:  Universitas Pendidikan Ganesha
___________,  Tama,Gede  Mandirta,  Pradnyani,Ida  Ayu  Gede  Danika  Esa.2016.  Wirausaha  Dan  Keresahaan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak.Proceeding  TEAM  FE  Undiksha. Universitas Pendidikan Ganesha