Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45

## EVALUASI KOMUNIKASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU SERENTAK 2019
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah Universitas Islam ‘45
Corresponding Author, email: dilanovitapasca@gmail.com

## Abstrak
Media  sosial  membentuk  jaringan  isu  dan  berbagi  ide,  masyarakat  kemudian  menjadikan  media  sosial sebagai  media  informasi  kritis  yang  menjadi  basis  preferensi  dalam  menentukan  sikap  politik  mereka. Inilah  peluang  positif  bagi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Bekasi  untuk  memberikan  informasi terkini  dan  terpercaya  tentang  Pemilu  2019.  Penelitian  ini  menguraikan  lebih  lanjut  tentang  Strategi Pengelolaan  Media  Sosial  KPU  Kota  Bekasi  dalam  Menyebarluaskan  Informasi  Pemilu  2019.  Penelitian ini menerapkan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif. Cara memperoleh data melalui  Wawancara  Mendalam  dengan  tiga  orang  Komisioner  KPU  Kota  Bekasi.  Penentuan  informan secara purposive  sampling. Analisis  data  menerapkan  Koding  atas  jawaban  semua  informan . Temuan Penelitian  menggambarkan  bahwa  pengelolaan  media  sosial  khususnya  Facebook  belum  dilakukan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan Pengetahuan Dalam Mengelola Media Sosial, Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia,  dan  Keterbatasan  Sumber  Anggaran  yang  dialokasikan  baik  oleh Pemerintah  Pusat  melalui  KPU  Republik  Indonesia  maupun  Pemerintah  Daerah  Kota  Bekasi.  Fakta tersebut mengindikasikan bahwa media sosial belum dianggap sebagai media komunikasi yang strategis untuk  dimanfaatkan  selama  Pemilihan  Umum  2019  di  Kota  Bekasi.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  tentang  praktik  pengelolaan  media  sosial  oleh  institusi  publik,  khususnya  KPU Kota Bekasi.
Kata kunci : Media Sosial; Pemilu 2019; Strategi Komunikasi

## Abstract
Social  media  forms  a  network  of  issues  and  share  ideas,  the  community  then  makes  social  media  a  critical information  medium  which  becomes  the  basis  of  preferences  in  determining  their  political  attitudes.  This  is  a positive opportunity for the Bekasi City Election Commission to provide updated and reliable information to get a thorough understanding of the 2019 Election. This study further describes the Social Media Management Strategy of  the  Bekasi  City  KPU  in  Disseminating  Information  on  the  2019  Election.  This  applies  the  constructivism paradigm  with  qualitative  research  methods.  How  to  obtain  data  through  in-depth  interviews  with  three  KPU commissioners in Bekasi City. Determination of informants by purposive sampling. Data analysis used coding on the answers of all informants. The results illustrate that social media management, especially Facebook, has not been implemented optimally. This occurs due to limited knowledge in managing social media, limited human resources, and limited budget resources allocated by the central government through the Indonesian Election Commission and the  Regional  Government  of  Bekasi  City.  This  fact  shows  that  social  media  has  not  been  considered  a  strategic communication  medium  to  be  used  in  the  2019  Election  in  Bekasi  City.  This  research  is  expected  to  provide  an overview  of  the  practice  of  social  media  management  by  public  institutions,  especially  the  General  Election Commission Bekasi city.
Keywords: Communication Strategy; General Election 2019; Social Media
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45

## PENDAHULUAN
Model pemilihan
umum langsung  telah  memberikan  dampak positif  bagi  regenerasi  kepemimpinan bangsa  baik  di  tingkat  nasional maupun  daerah.  Namun,  di  sisi  lain, partisipasi  masyarakat  menjadi  bagian sangat  penting  dalam  keberhasilan hajat  demokrasi  ini  setiap  lima  tahun sekali  ( Solikhin,  2017). Pemilihan umum  yang  dilaksanakan  secara terpisah sebagaimana yang dilaksanakan  sebelum  pemilu  2019 dinilai kurang mendukung
pelaksanaan  demokrasi  yang  efektif dan efisien ( Simamora, 2014) .
Evaluasi tidak hanya menyoroti  tentang  perbedaan  waktu, namun  juga  besarnya  biaya  yang dialokasikan, dan tenaga yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu ( Ansori,  2017) .  Realitas  seperti  itu memicu masyarakat sipil yang tergabung  dalam  Koalisi  Masyarakat Sipil untuk Pemilu
serentak
mengajukan uji materi terhadap
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota  legislatif  secara  terpisah  yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi  (MK)  pada  23  Januari  2014 ( Asy’ari, Hilipito, & Ali, 2013) .
Ketetapan MK tersebut berdampak  pada  perubahan  sistem pemilu  dan  kinerja  penyelenggara pemilu,  khususnya  Komisi  Pemilihan
Umum (KPU). Sistem penyelenggaraan pemilu yang baru menyebabkan penyelenggara pemilu mesti menerapkan  cara-cara  sosialisasi  yang lebih massif dan komprehensif ( Nuryanti,  2016). Strategi  komunikasi darat  melalui  tatap  muka  langsung maupun  komunikasi  udara  melalui media  sosial  harus  bisa  dijalankan secara sinergis ( Setiadi, 2016) . Menurut riset perusahaan media We  Are  Social terdapat  150  juta pengguna  media  sosial  di  Indonesia. Jumlah  itu  naik  20  juta  pengguna dibanding  hasil  riset  pada  2018 ( Setiadi,  2016) .  Masih  sama  seperti tahun  lalu,  Facebook  menjadi  aplikasi media  sosial  yang  paling  banyak digemari di Indonesia, dengan penetrasi 81 persen. Selanjutnya diikuti oleh  Instagram,  Twitter,  Snapchat, dan LinkedIn ( Pribadi,
Pratiwi & Brotowidagdo, 2019). Gambaran di atas memberikan peluang positif yang bisa dimanfaatkan institusi publik khususnya  KPU  untuk  berinteraksi dan  menyebarkan  informasi  lebih massif dan efektif melalui media sosial. Hal  ini  dikarenakan  media  sosial menampilkan  proses  penyampaian pesan  secara  langsung,  egaliter,  dan dialogis daripada media konvensional. Dalam penelitian ini media sosial yang menjadi fokus penelitian adalah Facebook KPU Kota Bekasi.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
Penelitian  ini  menjadi  sangat penting  dalam  upaya  menganalisis pengelolaan  informasi  yang  dilakukan KPU melalui pemanfaatan media sosial khususnya Facebook sepanjang persiapan sampai setelah penyelenggaraan  Pemilu  2019.  Secara akademik penelitian
ini akan bermanfaat  dalam  menambah  literatur tentang  pemilihan  umum  maupun media  sosial  dan  khususnya  akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang  pentingnya  institusi  publik memanfaatkan  media  sosial  dalam berkomunikasi  dengan  netizen  di  era tuntutan keterbukaan informasi publik saat ini.
Dalam  beberapa  literatur  belum banyak  yang  melakukan  penelitian tentang bagaimana KPU sebagai ujung tombak
sosialisasi pemilu memanfaatkan  media  sosial  untuk menyebarkan informasi dan menjaring minat para pemilih berpartisipasi aktif di  dalam  pemilu.  Selain  itu,  masih terbatas  literatur  yang  membahas tentang  bagaimana  pengelolaan  media sosial yang dijalankan oleh KPU dalam menanggapi  berbagai  saran,  masukan, dan  kritik  yang  disampaikan  oleh netizen melalui media sosial mereka.
Di  sinilah  peluang  positif  bagi KPU  dalam  memberikan  informasi yang update dan  terpercaya  kepada para  netizen,  termasuk  juga  sebagai strategi  membangun  komunikasi  agar calon pemilih memperoleh
pemahaman yang komprehensif
tentang  Pemilu  2019.    Studi    ini    akan mengelaborasi lebih lanjut
Pengelolaan  Media  Sosial  Facebook Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Bekasi dalam  Menyosialisasikan  Informasi Pemilu 2019.

## Tugas Komisi Pemilihan Umum
Ketentuan yang melahirkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
terdapat  dalam  pasal  22E  Undang- undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945  dalam bab VII B pemilihan  umum  yang  merupakan hasil  perubahan  ketiga  tahun  2001. Pasal  22E  ayat  (5)  menyatakan  bahwa, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu  komisi  pemilihan  umum  yang bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri. Dalam  hal  ini,  nama  komisi  pemilihan umum  belum  menunjukkan  nama yang  pasti,  namun  hal  ini  menjadi dasar bahwa  pemerintah  terlepas  dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu  sebagai  organ yang  mandiri  di dalam  kinerjanya  ( Rahman,  dkk., 2017).
Komisi Pemilihan Umum sebagai  lembaga  independen  dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum,  Pasal  1  No.  7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang  menyelenggarakan  Pemilu  yang terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum,
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
Badan  Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk
memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden, dan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  secara langsung oleh rakyat (PKPU, 2019).
Pemilihan  Umum  adalah  salah satu instrumen mewujudkan kedaulatan  rakyat  yang  bermaksud membentuk  pemerintahan  yang  sah serta  sarana  mengartikulasi  aspirasi dan  kepentingan  rakyat. Pilpres  2019 menjadi  bagian  dari  pemilihan  umum serentak  pertama  di  Indonesia  dalam sejarah.  Selain  memilih  Presiden  dan Wakil  Presiden,  Pemilu  2019  juga menjadi  momen  bagi  rakyat  Indonesia untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu serentak
semula dianggap  lebih  efisien,  baik  dari  sisi waktu  juga  anggaran  dana.  Menurut MK,  dengan  pemilu  serentak,  uang negara  yang  berasal  dari  pembayar pajak dan hasil sumber daya alam serta sumber  daya  ekonomi,  dapat  lebih dihemat dalam pembiayaannya.
Pemilu serentak dapat pula mengurangi  pemborosan  waktu  dan menekan konflik atau gesekan horizontal  di  masyarakat  pada  masa- masa pemilu ( Prasetyoningsih, 2014) .
Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Saat  ini  media  sosial  berdiri sebagai alat
telekomunikasi komprehensif  dengan  karakteristik revolusionernya  menawarkan  konten yang dibuat pengguna, interaktif, cepat dan  murah  selama  dua  dekade  (Genc, Merve  &  Burcu,  2015).  Lebih  lanjut Schreck  dan  Keim  (2013)  menyatakan media  sosial  mencakup  semua  format media  tempat  kelompok  pengguna berinteraksi untuk menghasilkan, berbagi,  dan  menambah  informasi dalam  proses  yang  didistribusikan, jaringan, dan paralel.
Dengan  demikian  media  sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan  dari  strategi  dan  praktik organisasi  (Peters,  2013).  Peningkatan penggunaan media sosial ini menawarkan peluang,  terutama dalam hal  menjangkau  target  (Meredith, 2012).  Beberapa  jenis  media  sosial dianggap sebagai platform yang masuk akal  untuk  menyebarkan  informasi instan kepada audiens (Osatuyi, 2013).
Berbeda  dari  mode  komunikasi konvensional,  Media  sosial  dilihat sebagai  "perpanjangan  alami"  dari lingkungan  komunikasi  (Papasolomou & Melanthiou,
2012), telah menghasilkan  perubahan  besar  dari media  tradisional  (Miller  &  Lammas, 2010).  Sifat  media  sosial  ini  telah membuatnya  mudah  bagi  masyarakat untuk berinteraksi (Deighton &
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
Kornfeld,  2009).  Dengan  penggunaan media sosial yang diperluas, organisasi tidak  lagi  terbatas  pada  komunikasi satu  arah  melainkan  mereka  dapat membangun hubungan yang jauh lebih interaktif.

## Pentingnya  Peran  Media  Sosial  bagi Humas Institusi Publik
Ron  Jones  (2009)  menjelaskan
bahwa media sosial merupakan kategori  media online dimana  orang- orang berbicara, berpartisipasi, berbagi, berjejaring dan ditandai dengan aktivitas online . Sebagian besar media  sosial  mendorong  pengguna untuk  berdiskusi,  memberikan  umpan balik, voting ,  komentar  dan  berbagi informasi  sesuai  dengan  minatnya masing-masing.  Masih  menurut  Jones, media  sosial  lebih  dari  sekedar percakapan  dua  arah,  lebih  dari broadcast satu  arah  seperti  media tradisional,  media  sosial  memiliki keunikan  yaitu  dengan  adanya  ide tetap  terhubung  dengan site ,  sumber dan orang-orang lainnya.
Media  sosial  telah  terbukti menjadi  media  penyebaran  informasi yang  cukup  efektif  bagi  banyak kalangan. Tidak jarang akibat cepatnya penetrasi  informasi  di  media  sosial sebuah isu yang belum jelas kebenarannya  bergerak  liar  di  luar kendali  pihak-pihak  yang  terkait. Dalam  kondisi  seperti  ini,  Humas Institusi Publik dituntut untuk
memiliki kemampuan mengelola media  sosial  agar  informasi-informasi yang berkaitan dengan lembaga penaung  dapat  tersampaikan  dengan baik.  Selain  itu,  Humas  juga  harus mampu  mengelola  berbagai  sumber informasi  dan  saluran  komunikasi secara  efektif,  agar  informasi  yang seharusnya  diketahui  oleh  masyarakat dapat  sampai  kepada  publik  dengan tepat (Adelia, 2019).
Penelitian  ini  mengacu  pada teori  Pemanfaatan  Media  Sosial  Untuk Kegiatan  Kehumasan  (Jin,  2010)  dan Sembilan Asas Media Sosial (Pedoman Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi
Pemerintah
oleh
Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (PAN-RB)  RI (2013).

## Media Sosial Facebook
Media  Sosial  yang  dipilih  dalam penelitian  ini  adalah  Facebook  sebagai platform  media  sosial  urutan  pertama paling  banyak  diakses  masyarakat Indonesia, sebagaimana hasil publikasi survei  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet Indonesia (APJII, 2017).
Facebook merupakan situs jejaring sosial yang dapat menghubungkan  penggunanya  dari berbagai belahan dunia melalui keterhubungan  profil,  berkirim  pesan personal melalui inbox maupun melalui wall/news feed , chatting, bermain bersama,  berbagi file dan  photo,
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
promosi  bisnis  hingga  bermain game online .  Apabila  Humas  Pemerintah akan mempergunakan
Facebook sebagai media relations dengan publiknya,
Divisi Humas dapat memilih apakah akan mempergunakan akun  regular  ( personal  account ), group ataukah berupa Page (Christine, 2009).
Sosialisasi  Pemilihan  Umum  2019 melalui  Facebook  Komisi  Pemilihan Umum Kota Bekasi
Sosialisasi  merupakan  aktivitas komunikasi  yang  bertujuan  untuk menciptakan  perubahan  pengetahuan, sikap  mental,  dan  perilaku  khalayak sasaran  terhadap  ide  pembaruan (inovasi)  yang  ditawarkan.  Sosialisasi juga  merupakan  pengenalan  dan penyebarluasan program kepada masyarakat  dan  aparat  yang  menjadi sasaran  program  serta  kepada  pihak- pihak  lain  yang  berkepentingan  atau yang  menjadi  mitra  kerja  (Cahyani, 2019).
Berdasarkan Tugas dan Wewenang  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraaan  Pemilu  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  rakyat  Daerah  poin  n  dan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota  dalam  penyeleng- garaan  Pemilu  Presiden  dan  wakil
Presiden poin k berisi tentang sosialisasi  penyelenggaraan  Pemilu/
atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Selain sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan masyarakat,  KPU  Kota  Bekasi  juga melakukan sosialisasi dengan
memanfaatkan  media  sosial  salah satunya  melalui  akun  facebook.  Akun facebook KPU Kota Bekasi  adalah Kpu Komisi Pemilihan Umum (Kpu kotabekasi),  tercatat  memiliki  538 pertemanan ( friends ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengacu  pada paradigma  konstruktivisme  dengan penerapan  metode  kualitatif  dan desain  penelitian  Studi  Kasus.  Alasan menggunakan  metode  ini  adalah karena peneliti mengkaji secara mendalam Kebijakan Komisi
Pemilihan  Umum  Kota  Bekasi  terkait pemanfaatan  media  sosial  dalam pengelolaan  informasi  di  KPU  dan bagaimana kebijakan itu diadaptasikan dalam membangun komunikasi kepada publik terkait informasi Pemilu 2019.

## Sumber dan Teknik Perolehan Data
Pada  penelitian  ini,  sumber data primer diperoleh melalui wawancara  mendalam  dengan  3(tiga) orang  Komisioner  KPU  Kota  Bekasi. Peneliti  memilih  3(tiga)  orang  yang dipandang  mengerti  dan  menguasai
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
permasalahan terkait dengan
penelitian  ini.  Terdiri  dari  1(satu) orang  Ketua  dan  2(dua)  Anggota KPUD  Kota  Bekasi.  Ketiga  informan tersebut,  peneliti  anggap  mampu merepresentasikan  dan  menggambar- kan  pokok  permasalahan  penelitian yang  sedang  dilakukan.  Informan  di atas diwawancarai dengan  wawancara mendalam
( in-depth interview) menggunakan Panduan  Wawancara
Mendalam. Wawancara kualitatif dilakukan oleh peneliti dengan maksud  untuk  mengetahui  tentang realitas,  makna-makna  subyektif  yang dipahami  oleh  individu  yang  terkait tersebut dan sesuai dengan topik yang diteliti.
Wawancara Mendalam ( in-depth interview )
Komisioner  KPU  Kota  Bekasi menjadi sumber utama data penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam ( indepth- interview )  atau  disebut  dengan semi- structured interview sebagai data primer. Patton (2002:341)
mengemukakan  bahwa  wawancara kualitatif  bertujuan  untuk  mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang lain, kemudian  menyusun  cerita  mereka dan  menjawab  permasalahan  yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara  kualitatif  dilakukan  oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui  tentang  realitas  makna- makna  subyektif  yang  dipahami  oleh individu  yang  sesuai  dengan  topik yang diteliti. Tabel 1. Informan Penelitian Nama Informan Jabatan Divisi 1. Nurul Sumarheni Ketua KPU Kota Bekasi Divisi  Keuangan  Umum, Logistik, dan Rumah Tangga 2. Ali Syaefa Komisioner  KPU  Kota Bekasi Divisi Teknis Penyelenggaraan 3. Yunita Komisioner  KPU  Kota Bekasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM Studi Kepustakaan Penelitian ini juga memanfaatkan
studi kepustakaan sebagai data sekunder.  Studi  pustaka  merupakan
data  yang  dikumpulkan  dari  tangan kedua  atau  sumber-sumber  lain  yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.  Studi  kepustakaan,  yaitu
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literature buku-buku  kepustakaan  yang ada  untuk  mencari  konsepsi-konsepsi dan  teori-teori  yang  berhubungan  erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan  bersumber  pada  jurnal, laporan-laporan,  skripsi,  tesis,  disertasi, buku,  surat  kabar  cetak  maupun online , dan  dokumen-dokumen  lain  yang berhubungan  dengan  permasalahan yang diteliti (Zed, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan  Media  Sosial  untuk Kegiatan  Kehumasan  KPU  Kota Bekasi
Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan Facebook dan Instagram secara efektif sejak Pilkada 2018 sebagai media untuk  menyampaikan informasi- informasi terkait Kepemiluan.
Sebelumnya  tahun  2014  media  sosial juga sudah dimanfaatkan, namun belum
optimal  karena  pengelolaan  informasi pemilu  dikelola  oleh  tim  Media  Center (MC).  Tim  MC  ini  tidak  hanya mengelola media sosial KPU tetapi juga website dan  berbagai  bentuk-bentuk media komunikasi lainnya secara profesional.
Setelah tim MC ditiadakan pasca Pilkada,  KPU  Kota  Bekasi  membentuk tim  khusus  yang  ditugaskan  untuk mengelola  media  sosial.  Postingan- postingan  terkait  dengan  kegiatan pemilu  ditugaskan  ke  beberapa  staf untuk menangani.
Selain itu, komisioner  juga  ikut  secara  teknis mengelola.  Informasi  yang  disebarkan dalam  bentuk e-flyer di  facebook  dan Instagram.  Informasi  lebih  lengkap disajikan  melalui website KPU,  seperti peraturan-peraturan atau regulasi. Sementara  kalau  di  facebook  dan  di Instagram,  sifatnya  informasi  singkat dan  instan  atau link-link yang  langsung diakseskan ke website KPU
.
Gambar 1. Postingan Pada Akun Media Sosial KPU Kota Bekasi Sumber: Media Sosial KPU Kota Bekasi
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
Selain menggunakan akun media sosial  KPU,  masing-masing  komisioner juga memanfaatkan akun pribadi media sosial masing-masing untuk memposting  informasi  tentang  pemilu. Sekaligus  juga  memposting  ulang informasi  yang  diposting  di  media sosial  KPU  pada  akun  medsos  masing- masing  komisioner,  agar  notifikasi  dari informasi  yang  diposting  bisa  memicu netizen  untuk  menambah  pertemanan dengan akun KPU.
Pemanfaatan
Akun medsos
institusi dimaksimalkan khususnya pada  saat  tahapan  Pemilu.  Informasi penting  terus  diupdate  dan  diulang- ulang agar masyarakat luas mengetahui dan terus mengingat apa yang disampaikan,  seperti  tentang  tata  cara pindah  memilih,  waktu  pendaftaran pemilih, tahapan pemilihan, dan sebagainya.
Komisioner KPU mengakui
bahwa tanggung jawab sebagai penyelenggara  pemilu  tidak  selesai hanya  pada  saat  pemilu  dilaksanakan, tapi  setelah  Pemilu  selesai  pun,  KPU juga memiliki kewajiban untuk melakukan Pendidikan politik ke masyarakat  yang  salah  satunya  bisa dilakukan  melalui  media  sosial.  Materi yang  akan  diposting  disiapkan  oleh komisioner, kemudian staf yang memposting  di  akun  KPU.  Terkait postingan  di  masing-masing  akun pribadi  komisioner  hanya  me repost apa
yang  sudah  diposting  di  akun  resmi KPU atau KPU RI.
Strategi KPU dalam memperkenalkan atau menyebar
luaskan  akun  media  sosial  institusi tidak  hanya  melalui repost informasi  di akun  pribadi  komisioner,  namun  juga melalui beberapa kegiatan dalam bentuk  sayembara,  kegiatan  sosialisasi secara offline /ketika  bertemu  langsung dengan  masyarakat,  membuat  lomba photo selfi yang latarnya kegiatan yang sedang  diselenggarakan  KPU,  dan  lain- lain.  Selain  itu,  keterlibatan  badan adhock seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan  Suara  (PPS)  untuk  ikut membantu menyosialisasikan akun resmi KPU ke masyarakat. Pada Pemilu 2019  lalu,  KPU  juga  membentuk
Relawan
Demokrasi dan Agen Sosialisasi  yang  kemudian  diminta berteman  dengan  akun  media  sosial KPU, selanjutnya tugas mereka me repost semua informasi yang diposting di akun media  sosial  KPU  pada  akun  media sosial masing-masing.
Terkait  dengan  Implementasi Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial Instansi  Pemerintah  yang  dirumuskan Kementerian Reformasi
Birokrasi
(KEMEN  PAN/RB)  terdapat  Sembilan azas: Faktualitas ;  semua  postingan  di akun  medsos  KPU  sesuai  dengan  fakta dan  data  misalnya  terkait  tahapan pemilu, pengumuman perekrutan badan adhoc, informasi persyaratan, dan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
hasil  seleksi,  dan  sebagainya.  Semua informasi  tersebut  disimpan  dalam format  PDF  sebelum  diposting.  Semua informasi  yang  diposting  ditujukan untuk  publik  dan  tidak  dibatasi  hanya untuk publik tertentu saja, jadi siapapun bisa  mengakses  dan  melihat  informasi yang  disajikan,  tanpa  ada keyword tertentu.
Nama akun media sosial facebook  maupun  instagram  KPU  Kota Bekasi  sangat  mudah  dikenal  dan diingat, karena langsung mencantumkan  nama  resmi  institusi (Kpu  Kota  Bekasi).  Namun  sayangnya akun  KPU  Kota  Bekasi  ternyata ditemukan  ada  2(dua)  sehingga  bagi orang  yang  tidak  tahu,  kemudian  mau mengakses akun tersebut, bisa
mengalami  kebingungan.  Terjadinya dobel  akun  tersebut  ternyata  karena akun Facebook
KPU
Periode sebelumnya  (2013-2018)  tidak  ditutup, karena  pengelola  sebelumnya  tidak diketahui,  sehingga  komisioner  yang baru tidak memiliki akses dengan akun tersebut.  Situasi  tersebut  membuat komisioner  yang  baru  memutuskan untuk  membuat  akun  Facebook  KPU yang  lain.  Sehingga  jika  publik  ingin mencari  akun  facebook  KPU  Kota Bekasi,  akan  ditemukan  2(dua)  akun berbeda.  Ciri  khas  dari  akun  facebook yang baru adalah tampilan semua photo komisioner  KPU  periode  saat  ini  (2019- 2024).  Setidaknya  photo  profil  tersebut yang  mempermudah  publik  untuk
mengetahui  akun  resmi  KPU  Kota Bekasi terbaru.
Namun sayangnya akun facebook  yang  baru  ini  juga  memiliki masalah.  Akun  ini  dibuat  oleh  Tim Media  Center  pada  saat  Pemilihan Kepala  Daerah  Kota  Bekasi  tahun  2018. Setelah  Pilkada  selesai,  Tim  Media Center  ini  dibubarkan  karena  tidak  ada alokasi  anggaran  lagi  dari  Pemerintah Kota  Bekasi  untuk  pengelolaan  Media Center  Pasca  Pilkada.  Sehingga  akun Facebook  tersebut  diambilalih  oleh  staf KPU  dan  satu  orang  komisioner  yang ditunjuk  untuk  mengelola.  Namun, karena  yang  membuat  akun  adalah orang  lain  yang  tidak  lagi  bekerja  di KPU,  menyebabkan  akun  tersebut hanya  bisa  diakses  oleh  salah  satu komisioner tersebut tanpa bisa diperbaharui  kembali username dan password nya karena menggunakan email orang yang membuat. Jadi jika komisioner yang ditunjuk ini perangkat handphone nya rusak atau hilang atau log out , maka akun facebook KPU tidak bisa diakses lagi oleh semua semua staf atau komisioner  KPU  saat  ini.  Salah  satu rencana solusi dari persoalan ini adalah KPU  Kota  Bekasi  akan  menutup  akun yang  lama  dan  membuat  akun  baru yang resmi.
Kendala  lain  yang  dihadapi komisioner  dalam  pengelolaan  akun facebook  KPU  ini  adalah  tidak  ada Sumber  Daya  Manusia  khusus  yang dibayar  untuk  mengelola.  Sehingga
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
kalau  ada  pertanyaan  atau  komen  dari netizen  terkait  postingan  KPU,  maka tidak ada yang merespon atau menanggapi atau menjawab pertanyaan netizen.  Sedangkan,  terkait  pertanyaan yang  diajukan  melalui email ,  biasanya Ketua  KPU  sendiri  ikut  menjawab, karena email KPU tersebut sudah ter log in di  perangkat handphone Ketua  KPU. Jika  ada  pertanyaan  via  email  tentang data,  biasanya  akan  diteruskan  ke bagian  kesekretariatan  atau  Kasubbag terkait  untuk  menjawab  (wawancara dengan Nurul Sumarheni, 2020).
Pemanfaatan  Media  Sosial  Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Bekasi  Sesuai Azas Media Sosial
Penelitian  ini  juga  membahas bagaimana  Azas  Media  Sosial  yang tercantum dalam Pedoman Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi Pemerintah oleh Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (2013) diimplementasikan. Untuk azas Interaktifitas ;
berfokus  sejauhmana  komunikasi  yang dilakukan melalui facebook KPU berjalan secara interaktif dan multiarah. Ketua KPU Kota
Bekasi, Nurul Sumarheni mengakui bahwa azas interaktifitas  ini  belum  berjalan  secara optimal  karena  jumlah  pertemanan dengan  netizen  masih  sedikit,  masih kurang  dari  1000  orang.  Untuk  itu fanpage bisa  dipertimbangkan  agar
netizen mengetahui bahwa akun tersebut  adalah  resmi  dibuat  oleh  KPU
Kota Bekasi. Selanjutnya tentang azas
Harmonisasi berhubungan dengan upaya KPU dalam menciptakan hubungan  sinergis,  saling  menghargai dengan  berbagai  pihak  melalui  media sosial  KPU.    Ketua  KPU  menjelaskan tentang upaya preventif yang dilakukan dengan menghindari membuat postingan-postingan  yang  memihak, tidak  melakukan  analisa  terkait  pihak- pihak  tertentu  melalui  postingan.  Jadi informasi  yang  disampaikan  sifatnya normatif  saja,  tidak  memihak  atau mengarah  kepada  pihak-pihak  tertentu, sifatnya  netral  saja  dan  sesuai  dengan Tugas Pokok dan Fungsi KPU. Postingan facebook KPU selama ini juga menjunjung azas
Etis , dengan menerapkan  perilaku  sopan  sesuai dengan  etika  atau  kode  etik  yang ditetapkan  di  media  sosial.  KPU  Kota Bekasi  juga  menghindari  postingan yang sifatnya sensasional dan kontroversial,  jadi  hanya  fokus  pada penyampaian  informasi  saja.  Itu  lah yang  dilakukan  KPU  untuk  menjaga Harmonisasi melalui media sosial KPU. Pada  Azas Kesetaraan terkait dengan sejauhmana komisioner membina hubungan baik dengan pemangku  kepentingan  yang  lain, terutama  dengan  pemerintah  daerah. Komisioner menganggap bahwa komunikasi  sebagai  faktor  yang  paling
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
utama, karena menyadari bahwa komunikasi  yang  baik  dengan  berbagai pihak baik pemerintah daerah,
Kepolisian, TNI dan berbagai pemangku  kepentingan  lainnya  akan berdampak  positif  pada  kesuksesan penyelenggaraan pemilu di Kota Bekasi. Jadi  walaupun  Pemilu  sudah  selesai, komunikasi terus dijalin oleh komisioner  dengan  berbagai  pihak tersebut.
Salah satunya dengan membuat group di WhatsApp.
Azas Profesionalisme terkait dengan  bagaimana  Facebook  KPU dikelola berdasarkan keahlian, keterampilan  dan  pengalaman.  Untuk hal  ini  komisioner  KPU  mengakui bahwa  azas  ini  belum  sepenuhnya dijalankan.  Namun  hal  tersebut  ke depannya  akan  diperbaiki.  Salah  satu yang akan diupayakan dengan meminta Tenaga  Harian  Lepas  (TKK)  dari Pemerintah Kota yang memiliki keahlian  khusus  di  bidang Information Technology (IT)  atau  pengelolaan  media sosial.  Sehubungan  staf  yang  ada  di KPU  sudah  memiliki  beban  kerja masing-masing pada saat ini.
Diharapkan  tenaga  khusus  ini  nantinya bisa  mengelola fanpage media  sosial KPU,  sehingga  bisa  menambah  lebih banyak pertemanan dan informasi yang terkait  dengan  Pemilu  atau  KPU  lebih tersebar  ke  publik.  Pengelolaan  akun Media Sosial KPU juga harus dilakukan jauh-jauh  hari,  tidak  hanya  pada  saat akan masuk tahapan Pemilu.
Terkait dengan Azas
Akuntabilitas membahas tentang sejauhmana  media  sosial  dimanfaatkan secara  bertanggung  jawab.  Sejauh  ini media  sosial  dikelola  secara  normatif saja,  jadi  tidak  terlalu  ada  masalah. Semua  postingan  bersifat  resmi  dari institusi  sehingga  isi  dan  sumber informasi  akuntabel.  Hal  tersebut  tentu saja menumbuhkan kepercayaan publik pada informasi yang diposting.
Komisioner  KPU  Kota  Bekasi mengakui  pengelolaan  Media  Sosial KPU khususnya Facebook masih kurang  optimal  karena  masih  ada keterbatasan Pemahaman Dalam Pengelolaan  Media  Sosial,  Keterbatasan Sumber Daya Pengelola, dan Keterbatasan  Alokasi  Anggaran  untuk pengelolaan.  Selanjutnya  KPU  Kota
Bekasi mengharapkan perbaikan pengelolaan media sosial juga didukung oleh KPU RI misalnya melalui penganggaran  secara  lebih  serius  dan fokus  meskipun,  sedang  tidak  dalam tahapan pemilu. Bagi KPU yang sedang tidak dalam persiapan menjelang pemilu  atau  pilkada  juga  seharusnya tetap  diberikan  anggaran  pengelolaan media  sosial  dan website .  Selama  ini anggaran  pengelolaan website dinilai sangat kecil. Bahkan, pengelolaan website selama  ini  tidak  dianggarkan  di APBN,  jadi  KPU  menerima  hibah  dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui APBD sejumlah 10 juta setahun. Namun itu  pun  tidak  seterusnya  dianggarkan,
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
karena jika tidak sedang dalam tahapan Pilkada,  maka  hibah  tersebut  bisa dihentikan.
Ketua  KPU  Kota  Bekasi,  Nurul Sumarheni  menilai,  antara  Kebijakan tentang  Pemanfaatan  Media  Sosial untuk  instansi  publik  dengan  alokasi anggaran tidak seiring. Alokasi anggaran  untuk  Pemilu  2019  lalu  lebih banyak  untuk  logistik,  jadi  hal  lain kurang diperhatikan, termasuk pengelolaan media sosial KPU.
Berdasarkan  studi  pustaka  yang peneliti  lakukan  melalui  pencarian publikasi  hasil  penelitian  dalam  bentuk artikel  jurnal,  skripsi  atau  tesis,  tidak banyak  ditemukan  penelitian  yang membahas  tentang  pemanfaatan  media sosial  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum Pada  Pemilu  Serentak  2019.  Penelitian terdahulu  lebih  banyak  membahas tentang Strategi Sosialisasi dan Komunikasi  KPU  dalam  meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak  2019  (Pulungan  dkk,  2020; Novita & Ai, 2020).
Sedangkan  penelitian  lain  lebih fokus  pada  Peningkatan  Partisipasi
Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Yusuf, 2020), Strategi
Pemenangan  Artis  dalam  Pemilihan Umum Legislatif (Fadhli, 2014); Strategi Komunikasi  Politik  Perempuan  Dalam Meraih Kepemimpinan Daerah (Hubeis, 2019); Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam
Meningkatkan Partisipasi
Pemilih Pemula (Aditya, 2020).
Di  sisi  lain,  peneliti  juga  hanya mendapatkan  beberapa  referensi  terkait pemanfaatan  Media  Sosial  baik  oleh Partai Politik maupun Komisi Pemilihan Umum selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Furqon, 2013; Budifebrianto, 2020). Penelitian lain ada juga yang membahas tentang pemanfaatan  media  sosial  oleh  instansi publik  seperti  Kepolisian  (Putri,  2019); DPRD  (Hikmat,  2018)  sebagai  upaya meningkatkan  citra  institusi-institusi tersebut di mata publik.
Sedikitnya  hasil  penelitian  yang membahas  permasalahan  sebagaimana yang  diangkat  dalam  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  penelitian  ini merupakan  sumber  referensi  yang berharga  sebagai  upaya  menambah khazanah
keilmuan terkait
penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dan  pemanfaatan  media  sosial  sebagai upaya  membangun  alternatif  strategi komunikasi kepada publik.
Terkait dengan teori yang menjadi acuan dalam penelitian sebelumnya misalnya diambil dari teori tentang  Determinisme  Teknologi  oleh Marshal McLuhan (1962), Teori Komunikasi  Dunia  Maya  oleh  Burhan Bungin (2006), Teori Uses and Gratification oleh Elihu Katz (1970), dan Teori  Strategi  Komunikasi  oleh  Rogers (1982). Sedangkan penelitian ini berfokus pada teori Pemanfaatan Media Sosial  untuk  Kegiatan  Kehumasan  (Jin, 2010)  dan  Sembilan  Asas  Media  Sosial
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
(Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial Instansi Pemerintah oleh Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI (2013). Dari  kesembilan  azas  tersebut,  diakui oleh komisioner KPU bahwa Azas yang belum optimal diimplementasikan
adalah
Profesionalisme karena
pengelolaan  media  sosial  KPU  belum ditangani oleh unit khusus dan pengelola  saat  ini  bukan  orang  yang memahami  tentang  pengelolaan  media sosial, khususnya untuk instansi publik.
Berdasarkan  rujukan  teori  dan Peraturan  Menteri  tersebut  diketahui bahwa KPU Kota Bekasi memanfaatkan platform media  sosial  Facebook  dan Instagram,  ditambah  dengan  Website dan  Chat  Group  melalui  WhatsApp, namun  akun  sosial  media  tersebut belum  dikelola  dengan  maksimal. Indikasinya,  media  sosial  tersebut  baru secara serius dimanfaatkan hanya ketika memasuki  persiapan  tahapan  pemilu, belum  ada  satu  unit  khusus  yang ditugaskan  untuk  mengelola  media sosial  tersebut.  Sehingga  belum  ada upaya  strategis  untuk  meningkatkan jumlah pertemanan, menjawab komentar  para  netizen  yang  merespon setiap  postingan  KPU  Kota  Bekasi, komunikasi  yang  terjadi  sifatnya  hanya satu  arah,  tidak  terjadi  interaksi  lebih lanjut  yang  semestinya  dimanfaatakan komisioner  atau  staf  pengelola  akun media sosial tersebut.
Temuan penting lainnya, meskipun sudah ada Peraturan Permenpan RB tentang pedoman pemanfaatan  media  sosial  instansi pemerintah,  namun  di  sisi  lain  belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk  mengelola  media  sosial  baik melalui  penganggaran  APBN  maupun APBD.  Sehingga  pengelolaan  media tersebut  menjelang  Pemilu  sifatnya hanya  sporadis  dan  pelengkap  dari bentuk sosialisasi lain yang memanfaatkan media komunikasi konvensional seperti tatap muka, baliho,  poster,  dll.  Media  Konvensional sebenarnya justru lebih banyak menghabiskan jumlah anggaran
dibandingkan  dengan  mengoptimalkan media  sosial  sebagai  media  baru  yang paling  banyak  diakses  oleh  netizen. Media  sosial  digunakan  oleh  berbagai kalangan  dan  berbagai  tingkatan  usia, terutama  generasi  milenial  yang  pada pemilu  2019  lalu  di  Kota  Bekasi berjumlah  sekitar  39%  dari  jumlah pemilih  secara  keseluruhan  (Novita  & Ai, 2020).

## PENUTUP
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Bekasi  sudah  memanfaatkan  Media Sosial  Facebook  sebagai  salah  satu strategi membangun komunikasi
kepada netizen, namun belum dilakukan  secara  optimal.  Hal  tersebut terjadi  karena  keterbatasan  dalam Pengetahuan  Dalam  Mengelola  Media
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
Sosial,  keterbatasan Sumber  Daya
Manusia,  dan  keterbatasan  Sumber Anggaran  yang  dialokasikan  baik  oleh Pemerintah  Pusat  melalui  KPU  RI maupun  Pemerintah  Daerah  Kota Bekasi.  Fakta  tersebut  mengindikasikan bahwa  media  sosial  belum  dianggap sebagai media komunikasi yang strategis  untuk  dimanfaatkan  selama Pemilihan  Umum  2019  di  Kota  Bekasi. Rekomendasi  untuk  pemilihan  umum atau pemilihan kepala daerah berikutnya, KPU Kota Bekasi diharapkan lebih optimal dalam
memanfaatkan media sosial agar komunikasi yang dilakukan lebih efisien  dan  efektif  sehingga  bisa menjangkau  semua  lapisan  masyarakat khususnya  netizen  di  Kota  Bekasi sebagai pengguna aktif media sosial.

## REFERENSI
Aditya,  A.  (2020).  Analisis  Strategi Komunikasi  Partai  Politik  Baru
Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi kasus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare). Jurnal Al-Bayan: Media  Kajian  dan  Pengembangan
Ilmu Dakwah , 26 (1), 43-76.
Ansori,  L.  (2017).  Telaah  terhadap Presidential  Threshold  dalam Pemilu  Serentak  2019. Jurnal Yuridis , 4 (1), 15-27.
APJII.  (2017). Penetrasi  dan  Perilaku Pengguna Internet Indonesia . Hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. https://apjii.or.id/ (diakses, 28 Juni 2019). Asy’ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan Implementasi Putusan  Mahkamah  Konstitusi dalam Pengujian Undang- Undang  (Studi  Putusan  Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi , 10 (4), 675-708. Budifebrianto, R., & Delliana, S. (2020). Strategi Kampanye Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam Meningkatkan  Pemilih  Aktif Pada Pemilu 2019 (Kajian Deskriptif  di  Akun  Instagram KPU). Restorica:  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Administrasi  Negara  dan Ilmu Komunikasi , 6 (2), 1-11.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
Cahyani,  Adelia  Masrifah.  (2019). Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya Melalui Media Sosial. Undergraduate thesis ,  Surabaya.  UIN  Sunan
Ampel.
Chaykowski, Kathleen (2016), Meet The
Queen  Of  Imgur,  The  Image- Sharing Site That's Half The Size Of Twitter, http://www.forbes.com/sites/kat hleenchaykowski/2016/01/08/me et-the- queen-of-imgur-the- image-sharing-site-thats-half- the-size-of- twitter/#2715e4857a0b53da76c46 cd0, Access Date: 8 August 2019 Deighton,  J.  &  Kornfeld,  L.  (2009).
Interactivity’s
Unanticipated Consequences for Marketers and
Marketing. Journal  of  Interactive Marketing , 23(1), 4-10.
Fadhli,  M.  R. Strategi  kemenangan  artis dalam  pemilihan  umum  legislatif 2014  (studi  tentang  lucky  hakim dan kemenangannya Di Dapil Jawa
Barat  Vi  Kota  Depok  dan  Kota Bekasi) (Bachelor's thesis,
Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  UIN Syarif  Hidayatullah).  Fadhli,  M.
R. Strategi kemenangan artis dalam pemilihan  umum  legislatif  2014 (studi  tentang  lucky  hakim  dan kemenangannya  Di  Dapil  Jawa
Barat  Vi  Kota  Depok  dan  Kota Bekasi) (Bachelor's thesis,
Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  UIN Syarif Hidayatullah).
Furqon, A. (2013). Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Secara  Ekspresi  Simbolik di  Media  Sosial  Jelang  Pemilu 2014.
Gallagher,  Christine.  “Create  Visibility For Your Business on  Facebook: Top  Ten  Ways.”  Articlesbase.  1
April 2009. http://www.articlesbase.com/soc ial-marketing- articles/create-
visibility-for-your-business-on- facebook-top-ten-ways- 845996.html  (accessed  Juni  23, 2019).
Gamayanto, I., & Nilawati, F. E. (2017).
Pengembangan dan implementasi  dari  wise  netizen (e-comment) di Indonesia.
techno. com , 16 (1), 80-95.
Genc, Merve & Burcu Oksuz. (2015). A Fact  or  An  Illution:  Effective Social  Media  Usage  of  Female Enterpreneurs. Elsevier  Journal. Procedia  Social  and  Behavioral
Sciences , 195, 293- 300. Hikmat, M. (2018). Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Citra Positif  Dprd  Dalam  Persepsi Rakyat Daerah. Jurnal
Common , 2 (1).
Jones,  Ron.  “Social  Media  Marketing 101,  Part  1.”  Search  Engine
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
Watch. 29 Februari 2009. http://sbinfocanada.about.com/g i/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=sbi nfocanada&cd n=money&tm=22&f=00&tt=8&bt =9&bts=83&zu=http%3A//search enginewatch.com/36328 09 (accessed August 4, 2019). Meredith,  M.  J.  (2012).  Strategic communication and social media:  An  MBA  course  from  a business communication perspective. Business and Professional Communication Quarterly, 75( 1), 89-95. Miller,  R.  &  Lammas,  N.  (2010).  Social
media  and  its  implications  for viral  marketing. Asia  Pacific Public Relations Journal, 1-9.
Negara,  M.  P.  A.  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  83 Tahun  2012  Tentang  Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah 1 (2013). Novita, D & Fitri, A. (2020). PENINGKATAN  PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL: STRATEGI KOMUNIKASI DAN  SOSIALISASI  KOMISI PEMILIHAN  UMUM  PADA
PEMILU  2019. Makna:  Jurnal Kajian  Komunikasi,  Bahasa,  dan Budaya , 7 (2),
56-84. DOI: https://doi.org/10.33558/m akna.v7i2.2182
Osatuyi, B. (2013). Information sharing on  social  media  sites. Computers in  Human  Behavior ,  29,  2622 –
2631.
P.  K.  P.  U.  (2019).  Tahun  2018  tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  7  Tahun  2017  tentang
Tahapan. Program,  dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun .
Papasolomou,  I.  &  Melanthiou,  Y. (2012).  Social  media:  Marketing public relations’ new best friend. Journal of Promotion Management , 18 (3), 319-328.
Peters,  K.,  Chen,  Y.,  Kaplan,  A.  M., Ognibeni,  B.,  &  Pauwels,  K. (2013).  Social  media  metrics — A framework and guidelines for managing  social  media. Journal of  Interactive  Marketing, 27,  281 – 298.
Prasetyoningsih,  N.  (2014).  Dampak
Pemilihan  Umum  serentak  bagi pembangunan demokrasi
Indonesia. Media  Hukum , 21 (2),
23.
Pribadi,  A.  S.,  Pratiwi,  M.  M.  S.,  & Brotowidagdo,  R.  (2019).  Motif Afiliasi Pengguna Aktif Facebook. Proyeksi: Jurnal Psikologi , 6 (2), 50-57.
Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum  Kota  Bekasi  Dalam
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda
Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah
Universitas Islam ‘ 45
Meningkatkan Partisipasi Pemilih  Pada  Pemilu  Serentak Tahun 2019. Politea: Jurnal Politik Islam , 3 (2),  251-272. Nuryanti,  S.
(2016).  Menyiapkan  Tata  Kelola
Pemilu  Serentak  2019. Jurnal
Penelitian Politik , 12 (1), 14.
Putri,  A.  H.  (2019). Strategi  Pemberitaan Melalui  Media  Sosial  Instagram
Mengenai  Citra  KepolisiaN  (Studi
Kasus  pada  Humas  Polres  Metro
Bekasi Kota) (Doctoral dissertation, Fisip Unpas). Rahman, A. A., Amin, H. M. J., Si, M.,
Utomo,  H.  S.,  &  Si,  M.  (2017).
Tugas  dan  Wewenang  Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan  Anggota  Legislatif Kota  Balikpapan  Periode  2014- 2019. E-journal Ilmu Pemerintahan , 5 , 1232-1242.
Schreck,T.  &  Keim,  D.  (2013).  Visual analysis  of  social  media  data.
Computer , 46(5), 68 – 75.
Setiadi,  A.  (2016).  Pemanfaatan  Media
Sosial untuk Efektifitas
Komunikasi. Cakrawala-  Jurnal
Humaniora , 16 (2).
Simamora,  J.  (2014).  Menyongsong rezim  pemilu  serentak. Jurnal Rechtsvinding , 3 (1), 21.
Solikhin, A. (2017). Menimbang
Pentingnya  Desentralisasi  Partai
Politik  di  Indonesia. Journal  of Governance , 2 (1).
Warisyah,  Y.  (2019,  June).  Pentingnya
“ pendampingan dialogis” orang
tua  dalam  penggunaan  gadget pada  anak  usia  dini.  In Seminar Nasional  Pendidikan  2015 (pp. 130-138).
Yusuf,  M.  (2020). Strategi  Komunikasi Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 2019 (Doctoral dissertation,
Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau).
Zed,  M.  (2004). Metode  Penelitian Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan
Obor Indonesia