## ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016-2019
Kintan Arvina Damayanti 1* , Ayunda Putri Nilasari 2
1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
E-mail: 1) kintanarvina@gmail.com , 2) ayundaputri@untidar.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menilai  efektivitas  pajak  dan  sanksi  daerah  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Magelang.  Penelitian  deskriptif  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif,  sehingga  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Kami menggunakan  data  sekunder  yang  mencakup  informasi  rencana/target  serta  realisasi  penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD). Selain data primer, data sekunder yang  dikumpulkan  oleh  BPPKAD  Kabupaten  Magelang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini dicapai  dengan  mengukur  dan  menganalisis  efektivitas  pajak  daerah  dan  daerah  terhadap  L.O.I. (PAD)  (PAD).  Pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Magelang menjadi  fokus  utama  analisis  ini  (PAD).  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  porsi  pajak  daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata efisien sebesar 111,63 persen, sehingga pajak daerah sangat  efisien  menurut  kriteria  yang  digunakan  untuk  mengklasifikasikan  efisiensi  pajak  daerah. Komponen retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki efisiensi rata-rata 78,76% antara tahun 2016 hingga 2019, sesuai dengan klasifikasi kriteria efektivitas retribusi daerah.
Kata Kunci: Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

## Abstract
The objective of this study to investigate and assess the efficacy of local taxes and punishments in boosting the Regional Original Income (PAD) in Magelang Regency. This descriptive study takes a quantitative approach to research, therefore it is a quantitative study. We make use of secondary data that includes information on plans/targets as well as actual local tax revenues, regional levies, and  Regional  Original  Income  (PAD).  In  addition  to  primary  data,  secondary  data  collected  by BPPKAD  Magelang  Regency  was  used  in  this  study.  This  is  accomplished  by  measuring  and analyzing the efficacy of local and regional taxes on Regional Original Income (PAD). Magelang Regency's local taxes, regional levies, and regional original income (PAD) are the primary focus of this analysis. This research shows that the regional tax share of regional original income (PAD) is, on average, 111.63 percent efficient, making regional taxes very efficient according to the criteria used to classify regional tax efficiency. The regional levy component on Regional Original Income (PAD)  has  an  efficiency  of,  on  average,  78.76%  between  2016  and  2019,  according  to  the classification of regional levy effectiveness criteria.
Keywords: Effectiveness, Regional Levies, Regional Original Income, Regional Taxes

## 1. PENDAHULUAN
Terdiri  dari  banyak  sekali  pulau,  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan. Pemerintah  menjadi  kesulitan  dalam  menjalankan  kegiatan  pemerintahan  karna  adanya kondisi  geografis  tersebut.  Padahal  disegala  bidang  membutuhkan  adanya  dorongan  dari pemerintah  dan  tentunya  dari  masyarakat  secara  langung  ataupun  tidak  langsung  dalam penjalankan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Agar  pembangunan  disetiap  daerah  terlihat sama  di  seluruh  wilayah  negara,  maka  pemerintah  pusat  melalui  otonomi  daerah memberikan  kuasanya  kepada  setiap  daerah  untuk  mengelola  daerahnya  sendiri  (Melki, 2018).
Dengan  diberikannya  wewenang  tersebut  kepada  pemerintahan  daerah,  maka  semua urusan  pemerintahan  diwilayahnya  dimulai  dari  merencanakan,  melaksanakan, pengendalian, pengawasan,  pengolahan  dan  pengalian  potensi  sumber  daya  yang  ada  di daerah  yang  berguna  bagi  kecukupan  kebutuhan  masyarakat  dan  juga  daerah  menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah. Untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut, tentunya  diperlukan  dana  yang  tidak  sedikit.  Menurut  (Prasetya  &  Priyono,  2021) Pendapatan Asli Daerah yang juga dikenal dengan PAD merupakan salah satu pendapatan daerah  yang  prospektif  yang  dapat  memperkuat  otonomi  daerah;  oleh  karena  itu,  perlu dioptimalkan. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, pemerintah daerah di daerah menerima hasil berupa PAD, yang merupakan kependekan dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan otonomi  daerah,  penting  bagi  setiap  daerah  untuk  memahami  potensinya  dan mengidentifikasi semua sumber daya yang dimilikinya (Wenda & Akib, 2015). Pemerintah daerah harus menyelidiki sumber pendapatan keuangan untuk mengatasi kebutuhan terkait PAD untuk keuangan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut penelitian yang telah dilakukan  (Sudarmana  &  Sudiartha,  2020),  apabila  pajak  dan  retribusi  daerah  semakin meningkat penerimaannya, maka PAD juga akan mengalami peningkatan.
Dalam hal ini, Kabupaten Magelang berpeluang meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan potensi daerah di berbagai bidang, antara lain pariwisata, pertanian, industri, Sumber Daya Manusia (SDM), dan ekonomi (Nofiansyah et al., 2017). Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi potensi sumber pendapatan daerah. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam Ramadhan (2019) yang menyatakan bahwa uang daerah  yang  terkumpul  akan  dimanfaatkan  secara  maksimal  guna  memperlancar  kegiatan pemerintahan  daerah.  Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut BPPKAD) mampu mengoptimalkan dari potensi Kabupaten Magelang itu sendiri karena merupakan salah satu dinas pendapatan daerah yang dapat  mengoptimalkan  pajak  dan  retribusi  daerah  (Arifin,  2019).  Hal  ini  membutuhkan kapasitas untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Sangat penting untuk memahami potensi peningkatan pendapatan dan metode penargetan pendapatan, oleh karena  itu  penting  untuk  menggunakan  prinsip  efektivitas  komponen  dan  menentukan berapa banyak dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hasil yang dicapai didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, untuk memutuskan apakah pajak dan retribusi daerah menghasilkan jumlah uang yang ideal, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan (Lumy et al., 2021).
Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memiliki maksud untuk mengetahui dampak penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Magelang  selama  periode  2016-2019.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  peneliti melakukan tugas melakukan penelitian dengan judul kerja “Analisis Efektivitas Retribusi Daerah  dan  Pajak  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di  Kabupaten Magelang Tahun 2016-2019”.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD adalah uang yang diperoleh daerah dan diambil menurut  peraturan daerah yang disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  itu  (Ida  Zuraida, 2022). PAD diambil sesuai dengan peraturan daerah. Pengertian ini diambil dari Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  yang  disahkan  pada  tahun  2004.  Menurut  Hafandi  & Romandhon  (2020),  pendapatan  daerah  yang  disebut  juga  PAD  terdiri  dari  pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil bagi  hasil. pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber lainnya. pendapatan yang sah yang berasal dari potensi daerah.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah dipisahkan menjadi dua kategori yang berbeda: a) pendapatan pribadi yang sah PAD, yang dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak, retribusi, perusahaan  daerah,  dan  daerah  pendapatan  asli.  kekayaan  daerah  lainnya  yang  telah dipisahkan;  dan  b)  pendapatan  dari  hibah  pemerintah,  yang  dapat  berupa  bantuan  dari pemerintah pusat atau daerah, bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2. Pajak Daerah
Mardiasmo, (2016) menjelaskan dalam bukunya bahwa Wajib Pajak adalah orang atau organisasi yang dipaksa oleh undang-undang untuk memberikan uang kepada suatu daerah, tetapi  tidak  dapat  membayarnya  secara  langsung.  Uang  ini  kemudian  digunakan  untuk membantu masyarakat di daerah tersebut untuk kemakmuran mereka sendiri.
Menurut Mardiasmo (2016) berikut ini adalah rincian dua kategori utama pajak daerah secara umum:
1. Ada pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, dan pajak pengalihan kendaraan  bermotor.  Semua  ini  adalah  bagian  dari  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh pemerintah provinsi dari kota-kota besar dan kecil.
2. Pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan ,pajak hotel, PBB pedesaan,  bea  hak  pendapatan  bangunan  dan  tanah,  serta  pajak  sarang  burung  walet termasuk dalam pajak daerah yang digali dari kabupaten/kota.

## 2.3. Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  didefinisikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  sebagai tindakan  pemerintah  daerah  yang  memberikan  atau  mendistribusikan  izin  tertentu  untuk penggunaan  orang  pribadi  atau  organisasi,  atau  penggunaan  retribusi  daerah  sebagai pembayaran. Ini juga termasuk pajak dan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.
𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
= 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
Menurut Mardiasmo (2016)  objek balas dendam dapat dibagi menjadi tiga kelompok yang berbeda, yang masing-masing disertai dengan deskripsi jenis hukuman yang mereka wakili:
1) Retribusi Jasa Umum
Tujuan dari pajak ini adalah untuk membantu pemerintah daerah memberikan layanan kepada  masyarakat  dan  kepada  individu  dan  bisnis.  Beberapa  di  antaranya  adalah:  1) pembayaran penggunaan cetak KTP, dan 2) biaya jasa pemakaman dan penguburan. 3) Pajak atas penyediaan jasa parkir di sepanjang jalan umum. 4) Harga untuk layanan yang diberikan ke pasar lima) biaya untuk layanan pendidikan.
2) Retribusi Jasa Usaha
Jenis jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan nilai jual yang tinggi menjadi sasaran retribusi usaha sebagai tujuan retribusi. Jenis-jenisnya antara lain sebagai berikut: 1) memanfaatkan  kekayaan  daerah  berupa  jasa-jasa  yang  belum  dimanfaatkan  secara maksimal.  2)  Memberikan  layanan  dari  pemerintah,  tetapi  sektor  swasta  belum  memiliki akses yang memadai terhadap layanan tersebut.
3) Retribusi Perizinan Tertentu
Pemerintah  daerah  melakukan  layanan  persetujuan  tertentu  kepada  badan  ataupun individu  yang  memiliki  tujuan  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan-kegiatan  tertentu  yang merupakan objek rektribusi tertentu. Jenisnya antara lain : 1) retribusi untuk izin mendirikan bangunan atau rumah. 2) permohonan retribusi gangguan dan retribusi permohonan untuk usaha  bidang  perikanan.  3)  retribusi  permohonan  tempat  untuk  berjualan  minuman beralkohol.

## 2.4. Efektivitas
Efektivitas  menurut  Mustoffa  (2018)  adalah  rasio  jumlah  aktual  yang  dipungut  dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap jumlah tujuan (2018). Efisiensi pengumpulan dan distribusi  pajak  dan  retribusi  daerah  akan  diukur  terhadap  standar  yang  telah  ditentukan. Keberhasilan dalam menghimpun PAD oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dibuktikan dengan adanya surplus penerimaan atas belanja pajak dan retribusi daerah.

## 2.4.1. Efektivitas Pajak Daerah
Efisiensi  pajak  daerah  dapat  ditentukan  dengan  melakukan  perhitungan  berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak yang sebenarnya direalisasikan. Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa efektif pajak kota:
Faktor-faktor berikut digunakan untuk mengevaluasi seberapa berhasil pajak kota diimplementasikan:
Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Pajak Daerah Kriteria Presentase Sangat Efektif >100% Efektif 90% - 100% Cukup Efektif 80% - 90% Kurang Efektif 60% - 80% Tidak Efektif <60% Sumber :Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

## 2.4.2. Efektivitas Retribusi Daerah
Retribusi daerah dapat dikatakan efektif jika nilainya dihitung dengan membandingkan jumlah  penerimaan  retribusi  daerah  yang  diperoleh  dengan  jumlah  penerimaan  retribusi daerah yang diharapkan diperoleh. Ini sama dengan "Seberapa Baik Pajak Daerah Bekerja".

## 𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡

## = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
𝐱 𝟏𝟎𝟎% Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Retribusi Daerah Kriteria Presentase Sangat Efektif >100% Efektif 90% - 100% Cukup Efektif 80% - 90% Kurang Efektif 60% - 80% Tidak Efektif <60% Sumber :Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

## 3. METODE PENELITIAN
Dengan menggunakan jenis penelitian yang disebut penelitian deskriptif kuantitatif, di mana  penulis  yang  melakukan  penelitian  ini  mencoba  menjelaskan  bukti  empiris  yang berhubungan dengan suatu kejadian tertentu bersama-sama dengan data berupa angka-angka yang  dapat  diturunkan  dari  item-item  tertentu,  maka  penelitian  ini  dilakukan  (Candrarin, 2018). Penelitian ini membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak  dan  retribusi  di  daerah.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.
Penulis  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  dikumpulkan  dari  penyebar. Penyebarluasan tersebut antara lain Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang serta Badan Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Magelang. Kedua organisasi ini dapat ditemukan di Kabupaten Magelang. Kedua organisasi ini sama- sama  berkantor  pusat  di  Kabupaten  Magelang.  Dengan  menggunakan  data  yang  disusun dalam format runtun waktu, penulis menyusun kumpulan informasi yang diurutkan secara
kronologis mulai tahun 2016 dan berlanjut hingga tahun 2019. Metode pengumpulan data meliputi  penelusuran  dokumen  yang  memberikan  target  anggaran  dan  laporan  realisasi anggaran, serta berbagai sumber informasi data yang berhubungan dengan tema yang sedang dibahas. Data dikumpulkan dari BPPKAD Kabupaten Magelang serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Analisis  terkait  Efektivitas  Potensi  Pajak  Daerah  serta  Retribusi  Daerah  di Kabupaten Magelang
Perubahan  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  terjadi  setiap  tahun  akan berdampak  pada  besarnya  tingkat  pertumbuhan  daerah  terhadap  pendapatan  awal  daerah. Hal ini disebabkan jika terjadi pergeseran realisasi yang diberikan dari tahun sebelumnya, maka akan terjadi peningkatan laju pertumbuhan daerah yang lebih besar lagi pada tahun berikutnya. Setelah itu terjadi sebaliknya, yaitu tingkat pertumbuhan pada tahun berikutnya akan ringan jika perubahan realisasi penerimaan pajak dari tahun sebelumnya juga minimal. Hal  ini  disebabkan  karena  laju  pertumbuhan  berbanding  terbalik  dengan  perubahan penerimaan  pajak  dari  tahun  sebelumnya.  Efisiensi  penggunaan  pajak  dan  retribusi  kota untuk  meningkatkan  PAD  dapat  digunakan  sebagai  metrik  untuk  mengukur  efektivitas pemerintah daerah. Pada tahun 2019, rasio efektifitas dapat dimanfaatkan untuk mengukur seberapa baik Kabupaten Magelang memungut pajak dan retribusi daerah atas penerimaan PAD.  Sebagai  indikator  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  memungut  pajak  daerah yang diharapkan, rasio ini dapat dibandingkan dengan rencana belanja yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah tabel yang merangkum kemungkinan setiap area.
Tabel 3 Tingkat Keefektifan Potensi Pajak Dan Retribusi Kabupaten Magelang Pajak dan Retribusi Realisasi (a) Potensi (b) Persentasi (%) Keterangan Pajak Hotel 16.136.254.566 15.934.618.000 101,27 Sangat Efektif Pajak Restoran 18.938.329.070 14.645.663.000 129,31 Sangat Efektif Pajak Reklame 1.121.265.805 1.160.000.000 96,66 Efektif Pajak Hiburan 3.910.873.255 3.898.653.000 100,31 Sangat Efektif Pajak Penerangan Jalan 35.517.773.032 34.442.408.000 103,13 Sangat Efektif Pajak Parkir 1.875.857.572 1.780.000.000 105,39 Sangat Efektif Pajak  Mineral  Bukan Logam dan Batuan 24.892.951.192 22.000.000.000 113,15 Sangat Efektif Pajak Air Tanah 879.678.828 750.000.000 117,29 Sangat Efektif Pajak Bumi dan Bangunan 33.057.309.182 30.611.719.000 107,99 Sangat Efektif BPHTB 20.556.496.942 16.792.147.000 122,42 Sangat Efektif Retribusi Pelayanan Kesehatan 592.197.000 1.800.000.000 32,9 Tidak Efektif
Retribusi Pelayanan Parkir  di  tepi  jalan umum 817.211.000 684.601.000 119,37 Sangat Efektif Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah 111.804.500 105.000.000 106,48 Sangat Efektif Retribusi Terminal 461.724.300 603.467.000 76,51 Kurang Efektif Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan 325.141.000 243.620.000 128,2 Sangat Efektif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 128.095.000 100.000.000 128,1 Sangat Efektif Retribusi Pelayanan Pasar 8.364.394.140 14.191.536.000 58,94 Tidak Efektif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.015.680.000 1.130.545.000 89,84 Cukup Efektif Retribusi  Rumah  Potong Hewan 215.805.000 210.135.000 102,70 Sangat Efektif Retribusi  Pengendalian Menara dan Telekomunikasi 1.152.104.024 1.000.000.000 115,21 Sangat Efektif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah 1.220.067.622 1.407.084.000 86,71 Cukup Efektif Retribusi  Tempat  Parkir Khusus 920.069.800 1.019.219.000 90,29 Efektif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.773.289.760 7.526.781.000 76,70 Kurang Efektif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.758.277.703 2.492.930.000 70,53 Kurang Efisien Retribusi Izin Trayek 65.230.000 92.750.000 70,33 Kurang Efisien Retribusi Izin Penempatan Ruko 11.185.000 25.697.000 43,53 Tidak Efisien
Sumber :BPPKAD Kabupaten Magelang (diolah penulis)
Diperkirakan  jumlah  pajak  daerah  yang  dipungut  di  Kabupaten  Magelang  sebesar 142.014.208.000  untuk  tahun  2019,  namun  jumlah  sebenarnya  adalah  156.886.789.644. Informasi  ini  disajikan  dengan  cara  yang  memungkinkan  untuk  dilihat.  Secara  luas diasumsikan bahwa retribusi daerah memiliki potensi senilai 32.643.365.000, namun jumlah sebenarnya  adalah  22.934.290.849.  Menurut  Permendagri  No.  690.900.327  tahun  2006, pajak daerah dan retribusi daerah dianggap “Sangat Efektif” apabila efektifitas yang dihitung lebih besar dari 100%, “Efektif” jika lebih besar dari 90%, “Cukup Efektif” jika lebih besar dari 80%, "Kurang Efektif" jika kurang dari 60%, dan "Tidak Efektif" jika kurang dari 20%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa persentase pajak di atas rata-rata 100% di wilayah Kabupaten Magelang pada tahun 2019. Hal ini membawa seseorang pada kesimpulan bahwa pajak daerah di Kabupaten Magelang dapat dikatakan efektif dan meningkat. lembur. Terkait retribusi  daerah,  persentasenya  masih  di  bawah  90%,  yang  menunjukkan  belum  bisa dilaksanakan dengan baik.

## 4.2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah
Dalam  perhitungan  ini,  tingkat  efektivitas  pajak  daerah  dalam  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  tingkat  efisiensi  pajak  daerah  dalam  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang selama empat tahun berturut-turut. Rumus untuk menentukan rasio efektivitas disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Terhadap (PAD) Kabupaten Magelang Tahun
2016-2019 (Rp) Tahun Anggaran Potensi (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas Pajak Daerah (%) Kriteria Efektivitas 2016 90.183.814.000 97.101.522.117 107,67 Sangat Efektif 2017 94.813.295.000 112.344.030.430 118,48 Sangat Efektif 2018 115.445.097.000 124.444.072.963 107,79 Sangat Efektif 2019 139.331.510.000 156.886.789.644 112,59 Sangat Efektif Rata-rata 111,63 Sangat Efektif Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Magelang
Sebagaimana  dapat  dicermati  pada  tabel  di  atas,  pajak  daerah  yang  dipungut  di Kabupaten Magelang terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019, sejalan dengan semakin banyaknya realisasi pajak. Jumlah uang yang dipungut dari pajak daerah pada tahun 2016 adalah  sebesar  Rp97.101.522.177;  pada  tahun  2017  angka  tersebut  naik  menjadi Rp112.344.030.430; pada tahun 2018 dan 2019, jumlah tersebut meningkat masing-masing menjadi  Rp124.444.072.000  dan  Rp156.886.789.  Selain  itu,  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah berubah dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat rasio yang telah meningkatkan efisiensi penerimaan pajak daerah sebesar 107,67% sejak tahun 2016 dan meningkat menjadi 118,48%, namun kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar 10,69% yang menunjukkan persentase saat ini sebesar 107,79%, hingga tahun 2019  ketika  meningkat  dari  107,79%  menjadi  112,59%,  yang  merupakan  tingkat peningkatan  4,8%.  Karena  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Magelang  telah melampaui target  yang ditetapkan masing-masing empat tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah  daerah  dalam  memungut  pajak  daerah  di  Kabupaten  Magelang  dinilai  sangat efektif.  Hal  ini  disebabkan  fakta  bahwa  target  yang  ditetapkan  untuk  masing-masing  dari empat tahun sebelumnya. Efektifitas pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Magelang rata-rata memberikan hasil yang lebih dari 100% yaitu sebesar 111,63%.

## 4.3. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  efisiensi  retribusi  daerah  periode  2016-2019,  rata-rata efektifitas retribusi daerah tergolong tinggi. Lihat Tabel 6 untuk informasi lebih lanjut.
Tabel 5 Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pengadatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang tahun 2016-2019 Tahun Anggaran Potensi (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas Retribusi Daerah(%) Kriteria Efektivitas 2016 16.850.390.100  15.587.692.390 92,50 Efektif 2017 22.597.339.500  20.445.297.126 90,47 Efektif 2018 28.365069.550  18.365.069.550 64,74 Kurang Efektif 2019 33.972.851.270  22.873.340.294 67,32 Kurang Efektif Rata-rata 78,76 Cukup Efektif Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Magelang (diolah penulis)
Meskipun realisasinya memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp18.365.069.550, tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  selama  empat  tahun  sebelumnya,  tingkat  efektivitas retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 92,50%. Ini terjadi karena persentasenya  adalah  yang  tertinggi  di  tahun-tahun  itu.  Namun,  meskipun  realisasinya memberikan kontribusi terhadap pendapatan, tahun 2018 merupakan tahun yang memiliki tingkat  efektivitas  paling  rendah,  dengan  tingkat  efektivitas  64,74%.  Namun  demikian, walaupun memberikan kontribusi realisasi yang lebih besar pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016, masih belum dapat memenuhi tujuannya, sehingga hanya sektor yang menyediakan. secara tahunan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pengurangan dan peningkatan efektifitas retribusi daerah.

## 5. KESIMPULAN
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2019, penulis telah mengkaji dan membahas tentang efektivitas pajak daerah dan  retribusi  daerah.  Penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Magelang  tahun  2016-2019 terbukti sangat efisien berkat upaya tersebut. Karena cara pemungutan pajak yang efisien, Pemerintah  Kabupaten  Magelang  akhir-akhir  ini  cukup  baik,  dengan  rata-rata  perolehan 111,63%.  Dengan  demikian,  terlihat  jelas  bahwa  kinerja  retribusi  daerah  dari  Pemerintah Kabupaten  Magelang  cukup  baik,  terbukti  dengan  tingkat  efisiensi  retribusi  daerah  di Kabupaten Magelang tahun 2016-2019, dengan perolehan rata-rata 78,76%. Adapun saran yang ditawarkan, yaitu:
1) Dengan menyesuaikan  pertumbuhan ekonomi dan memperluas sumber daya manusia melalui  peningkatan  sistem  pemungutan  sebagai  penyelenggara  retribusi  daerah, Pemerintah  Kabupaten  Magelang  dapat  meningkatkan  PAD,  khususnya  dari penerimaan retribusi daerah.
2) Agar Pemerintah Kabupaten Magelang dapat  memetik  manfaat  sebesar-besarnya dari pungutan daerah, mereka harus memanfaatkan semua sumber daya yang ada, termasuk yang selama ini kurang dimanfaatkan, serta terus melakukan perbaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, A. H. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  di  Kabupaten  Magelang . Universitas Islam Indonesia.
Candrarin, G. (2018). Metode Riset Akuntansi . Salemba Empat.
Hafandi,  Y.,  &  Romandhon,  R.  (2020).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Hasil  Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain-Lain  Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology , 3 (2), 182–191. Ida Zuraida, S. H. (2022). Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah . Sinar Grafika.
Lumy,  D.  G.,  Kindangen,  P.,  &  Engka,  D.  S.  M.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (2), 1–16.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru . Andi Offset.
Melki,  M.  (2018).  Hubungan  Dprd  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penetapan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Soumatera Law Review , 1 (1), 133–152.
Mustoffa,  A.  F.  (2018).  Kontribusi  dan  efektifitas  pajak  daerah  kabupaten  ponorogo.
ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 7 (1), 1–14. Nofiansyah,  N.,  Halim,  A.,  &  Hamid,  M.  (2017). Strategi  Dinas  Pariwisata  Dan Kebudayaan  (Disparbud)  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad) Dari Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Wonosobo . STIE Widya Wiwaha. Prasetya,  J.,  &  Priyono,  N.  (2021). Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pendapatan  Asli Daerah bagi Belanja Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 . 3 (2), 167– 181.
Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi , 5 (1), 81. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455 Sudarmana,  I.  P.  A.,  &  Sudiartha,  G.  M.  (2020).  Pengaruh  Retribusi  Daerah  Dan  Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Dinas  Pendapatan  Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 9 (4), 1338. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06
Wenda,  W.  L.,  &  Akib,  H.  (2015).  Pembangunan  ekonomi  dalam  era  otonomi  daerah  di Kabupaten  Pegunungan  Bintang,  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik , 5 (1), 43–51.