## APLIKASI KONSEP DAN KAIDAH ISTISHHÂB DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
Oleh: Panji Adam Agus Putra Universitas Islam Bandung panjiadam06@gmail.com
Abstract:
The  scholars  agree  that  the  agreed  upon  sources  of  law  in  Islamic teachings are the Qur'an and the Sunnah. However, they  have different opinions regarding ra'yu or logic in terms of being a source of law. One form of ra'yu disputed by scholars in the study of ushul fiqh is istishhâb.
Simply put, istishab is the persistence of something as long as nothing else changes it. The purpose of this study was to determine the rules of fiqh related to istishhâb as well as the application and implementation of the concept and rules of istishhâb in sharia economic law. The results of the study indicate that the concept of istishhâb is based on the basic principle  of  belief  which  reads  as  al-yaq ȋ n  lâ  yuzâl  bi  al- syak”  which means that belief cannot be dispelled because of doubt. The application of  istishhâb  concepts  and  rules  in  the  field  of  sharia  economic  law  is implemented in, first, debt-receivable disputes; second, the allegation of recording  on  the  object  of  the  sale-purchase  contract;  third,  business profit reports; and fourth, the validity of multiple contracts (al-'uq ȗ d al- murakkabah).
Keywords: Kaidah Fikih, Istishhâb, Ushul Fikih, Hukum Ekonomi Syariah

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  cara  hidup  yang  komprehensif  dan  diciptakan  untuk membawa manusia menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat ( falāḥ ) seperti yang termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah. Islam telah menyediakan  aturan  untuk  mengatur  semua  aspek  kehidupan  manusia. Aspek tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Ibadah (ritual manusia  untuk  mencapai  Allah)  dan  Muamalah  (perbuatan  antar manusia). 1 Kedua  aspek tersebut dibahas dalam ilmu fikih (baca: hukum Islam).
1 Ahmad Maulidizen, The Urgency Of Islamic Law Sources Knowledge Ma ṣādir Al - A ḥkām Al - Mukhtalaf Fīhā: Istiṣ ab, Sadd Al- Dzarī’a, And Qaul Al - Ṣ a ḥabī , Hukum Islam, Vol XVIII No. 2 Desember 2018, 50.
Para  ahli  hukum  Islam  merumuskan  bahwa  hukum  itu  ada  yang diperoleh melalui ketentuan yang terdapat nash -nya  baik dalam al-Quran maupun  al-Sunnah  dan  ada  juga  hukum  yang  diperoleh  melalu  ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu objek kajian dalam ilmu ushul fikih. Secara sederhana  ijtihad  dapat  diartikan  sebagai  mencurahkan  segenap kemampuan intelektual yang dilakukan oleh mujtahid dalam menggali dan merumuskan  hukum-hukum syara’ yang  bersifat dzhann ȋ dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad bukan merupakan sumber hukum melainkan  ia  sebagai  sebuah  metode  penetapan  hukum,  adapun  fungsi ijtihad  dalam  kajian  hukum  Islam  adalah  metode  yang  berfungsi  untuk menetapkan hukum-hukum yang belum terumuskan dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. 2
Landasan  yuridis  mengenai  ijtihad  secara  umum  merujuk  pada hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Abu  Dawud  dalam  kitab sunan- nya mengenai  kasusu  Mu’adz  Ibn  Jabbal  yang  diutus  oleh  Nabi  Muhammad Saw untuk mejadi hakim di kota Yaman. Riwayat ini menjadi pijakan serta cikal  bakal  munculnya  ijtihad  pada  masa  Nabi  Saw.  Dalam perkembangannya,  riwayat  ini  memberikan  implikasi  yang  cukup  besar terhadap  tradisi  penggunaan ra’yu (akal)  dalam  metode  penetapan hukum. 3
Pergerakan  ijtihad  akan  semakin  meluas  dalam  hal  penentuan hukum syara yang tidak disebutkan dalam nash . Hukum-hukum yang tidak disebutkan  dalam nash dan  harus  ditetapkan  melalui  ijtihad  harus memperhatikan  serta  mempertimbangkan  ruh  dan maqâshid ketentuan nash , serta ruh dan tujuan dari ajaran Islam pada umumnya yang disebut dengan maqâshid al-syar ȋ’ah . 4
Aktivitas  ijtihad  dilakukan  oleh  para  ahli  hukum  Islam  demi mengawal  syariat  Islam  agar  senantiasa  dinamis  dan  responsif  terhadap perkembangan  zama.  Mereka  melakukan  ijtihad  dengan  cara  menggali hukum  yang  terkandung  dari  sumber  hukum  Islam  yang  disepakati  oleh mayoritas  ulama  yaitu  al-Quran,  al-Sunnah,  ijmak  (konsensus)  dan qiyâs (analogi).  Selain  itu  juga,  aktivitas  ijtihad  pun  dilakukan  dengan menggunakan metode-metodenya yang berdasarkan ra’yu berupa istihsan,
2 Umar  Muhaimin,  Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi  Metodologi  Ijtihad), Yudisia , Vol. 8, No. 2, Desember 2017, 332.
3 Saidurrahman, Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis, Jurnal Asy- Syir’ah , Vol. 45, No. I, 2011, 1037.
4 Muslim MS, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005, 39.
mashlahah,  istishh âb,  syar’u  man  qablana,  fatawa  sha hâb ȋ,  ‘urf,  sad  al - dzar ȋ’ah . 5 Salah  satu  metode  iijtihad  yang  di- ikhtilâf -kan  mengenai  nilai kehujjahan-nya  adalah istishhâb .  Secara  sederhana istishhâb diartikan sebagai  tetapnya  sesuatu  selama  tida  aka  seuatu  yang  lain  yang mengubahnya.  Ulama  yang  menolak istishhâb sebagai  dalil  hukum berpandangan bahwa istishhâb kurang kuat dijadikan sebagai dalil hukum karena ia hanya mendasarkan pada hukum yang bersifat dugaan saja dan tidak  mendasarkan  pada  fakta.  Adapun  ulama  yang  mendukung penggunaan istishhâb sebagai dalil hukum menilai bahwa istishhâb dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  alternatif  penetapan  hukum  dalam  Islam tatkala  persoalan  hukum  tidak  ditemukan  dalam  sumber  utama  hukum Islam,  yaitu  al-Quran  dan  al-Sunnah.  Disinilah  peran istishhâb dapat berfungsi sebagai alternatif metode penemuan hukum dalam Islam. 6
Cukup  banyak  literatur  ushul  fikih  natau  hasil  penelitian  yang membahas mengenai konsep istishhâb , akan tetapi pembahasannya lebih banyak  pada  implementasi  bidang  ibadah.  Dengan  demikian,  tulisan  ini memfokuskan  pembahasan  serta  kajian  konsep istishhâb dan  kaidah- kaidah  yang  berkaitan  dengan istishhâb serta  aplikasinya  pada  bidang hukum ekonomi syariah.
B. Konsep Istishhâb dalam Literatur Ushul Fikih
1. Pengertian Istishhâb
Secara  etimologis, istishhâb artinya  adalah al-mushâhabah yang artinya dalam menemani atau membarengi. Jika dikatakan dalam bahasa Arab, istashhabat  f ȋ safary  al-kitâb  aw  al-raf ȋ q berarti  saya  menjadikan kitab  sebagai  teman  satau  sahabatku.  Dikatakan  dalam  bahasa  Arab sebagai  berikut, istashhabtu  mâ  kâna  f ȋ al-mâdh ȋ , artinya  adalah  saya menjadikan  sesuatu  yang  telah  lalu/lampau  sebagai  teman  hingga sekarang. 7
Pendapat  lain  mengatakan  bahwa istishhâb secara  etimologis adalah  ‘menyertakan’,  ‘membawa  serta’,  dan  ‘tidak  melepaskan  sesuatu’, atau diartikan dengan meminta bersahabat atau membandingkan sesuatu
5 Husnul Haq, Penggunaan Istishâb dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017 , 18.
6 Ridwan, Istishâb Dan  Penerapannya  dalam  Hukum  Islam, al-Manâhij:  Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 5 No. 1 Januari 2011, 1-2.
7 Abd Al-Wahab Khalaf, Mashâdir Al-Tasyr ȋ’ al -Islâm ȋ F ȋ mâ Lâ Nash F ȋ h (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2014), 133.
dan  mendekatkannya  atau  pengakuan  adanya  hubungan  atau  mencari sesuatu yang ada hubungannya. 8 Menurut Amir Syarifuddin, 9 secara etimologis istishhâb berasal dari kata is-tsh-ha-ba ( بحصتسا )  dalam shigât  is- taf’âl ( لاعفتسا )  yang  memiliki makna ةبحصلا  رارمتسا .  Apabila  kata ةبحصلا diartikan  “sahabat”  atau  “terus - menurus”, maka istishhâb secara etimologis bermakna “selalu menemani” atau “selalu menyertai”. 10
Penggunaan  secara  erti  etimologis  ( lughawy )  ini  adalah  sesuai dengan  kaidah istishhâb yang  berlaku  di  kalangan  ulama  ushul  yang menggunakan istishhâb sebagai  dalil,  karena  mereka  mengambil  sesuatu yang  telah  diyakini  dan  diamalkan  di  masa  lalu  dan  secara  konsisten menyertainya  (memeliharanya)  untuk  diamalkan  sampai  ke  masa selanjutnya. 11
Arti istishhâb secara  terminologi  dijelaskan  oleh  ulama  klasik  dan kontemporer  dengan  redaksi  yang  berbeda-beda.  Adapun  definisi istishhâb menurut para ulama klasik adalah sebagai berikut: Ibn Qayyim al-Jauziah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istishhab adalah: 12
ايفنم ناك ام يفن وأ اتبثا ناك ام تابثإ ةمادتسا
Melanjutkan  ketetapan  sesuatu  yang  sebelumnya  sudah  tetap,  atau (melanjutkan)  pencegahan  sesuatu  yang  sebelumnya  dengan  sudah tercegah . Imam Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qurafi dalam karyanya, Syarah Tanqih  al-Fush ȗ l ,  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan istishhab adalah: 13
8 Nawawi, Ushul  Fiqh:  Sejarah,  Teori  Lughawy,  dan  Teori  Maqashidy (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 98.
9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 364- 365. 10 Siti  Shalihah,  Al-Istishab  (Sebuah  Teori  dan  Praktik  Prinsip-Prinsip  Nahwu Arab), al-ittijah , Vol. 10 No. 02 Juli-Desember 2018, 54.
11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh... , 365.
12 Ibn Qayyim al-Jauziah, I’lâm al - Muwqiin ‘an Rabb al - ‘Âlamîn (Beirut: Dar al-Jail, 1973), Juz. I, 339.
13 Syihab  al-Din  Abu  al-Abbas  al-Qurafi, Syarah  Tanqih  al-Fush ȗ l (t.tp, Syirkah  al- Thaba’ah  al -Fanniyah  al-Muttahidah,  1973),  hlm.  447.  Lihat  juga,  Sulaiman  Ibn  Abd  al- Qawiy  Ibn  al-Karim  al-Thufi, Syarh  Mukhtashar  al-Raudhhah (Beirut:  Muasasah  al- Risalah, 1987), juz. 3, hlm. 148; lihat juga, Abd al-Qadir Ibn Ahmad Ibn Musthafa Ibn Abd al-Rahim  Ibn  Muhammad  Badran, al-Madkhal  Ilâ  Madzhab  al-Imâm  Ahmad  Ibn  Hanbal (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1401 H), 286.
لابقتسلاا وا لالحا في توبث نظ بجوي رضالحا وا يضالما في ءيشلا نوك داقتعا Keyakinan (mujtahid) tentang sesuatu pada masa lalu atau sekarang ini; ia mewajibkan  untuk  menempatkan  (hukumnya)  berdasarkan  dugaan sekarang dan pada masa mendatang . Imam al-Syaukani, dalam kitab Irsyad al-fukhul , menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istishhâb adalah: 14
هيرغي ام دجوي لم ام رملأا كلذ ءاقب
Tetapnya sesuatu selama tida aka seuatu yang lain yang mengubahnya . Definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukani dikomentari oleh Abu Bakar Isma’il Muhammad Miqa sebagai berikut: 15
بقتسلماو رضالحا نمزلا في هيلع ناك ام ىلع هؤاقب لصلااف يضالما في تبث ام نا هيرغي ليلد تييا تىح ل Sesungguhnya sesuatu yang telah tetap zaman lampau, tetap sebagaimana adanya  hingga  sekarang  ini  dan  mendatang  sebelum  ada  dalil  yang mengubahnya . Adapun definisi istishhâb menurut para ulama kontemporer adalah sebagai berikut:
Menurut  Abd  al- Karim  Ibn  ‘Ali  Ibn  Muhammad  al -Namlah  dalam kitabnya al-Muhadzab f ȋ ‘Ilm Ushȗ l al-Fiqh al-Muqâran sebagai berikut: 16 ادقفل ؛لولأا نامزلا في هتوبث ىلع ءانب نياثلا نامزلا في رمأ توبثب مكلحا نع ةرابع :وه ًاحلاطصا باحصتسلااو حلصي ام ن
.يريغتلل
“ Melanjutkan  berlakunya  hukum  yang  sudah  ada  dan  sudah  ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran sesuatu dalil sampai ditemukannya dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut” . Abd  al-Karim  Zaidan  dalam  kitabnya al-Waj ȋ z  F ȋ Ush ȗ l  al-Fiqh memberikan definisi istishhâb secara terminologi sebagai berikut: 17
.هيرغي ام دجوي لم ام هيلع ناك ام ىلع رملاا ءاقب وه وا ايفنم ناك ام يفن وا اتبثا ناكام تابثا ةمادتسا “Menganggap  tetapnya  status  sesuatu  seperti  keadaannya  yang  semula selama belum terdapat adanya bukti ada sesuatu yang mengubahnya atau tetapnya  suatu  perkara  atas  sesuatu  selama  tidak  didapatkan  dalil  yang
14 Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah al -Syaukani, Irsyâd al-Fuh ȗ l Ilâ Tahq ȋ q al-H aq Min ‘Ilm al -Ush ȗ l (Kairo: Dar al-Kitab al- ‘Arabi, 1999 ), juz. 2, 174.
15 Abu  Bakar  Isma’il  Muhammad  Miqa, al- Ra’y u  wa  Atsaruhu  f ȋ Madrasat  al- Mad ȋ nah:  Dirâsah  Manhajiyyah  Tahtb ȋ qiyyah  Tatsbutu  Shalahiyyah  al-Syar ȋ’ah  li  Kull Zamân wa Makân (Beirut: Muasasah al-Risalah), 1985, 490.
16 Abd  al- Karim  Ibn  ‘Ali  Ibn  Muhammad  al -Namlah, al-Muhadzab  f ȋ ‘Ilm  Ushȗ l  al- Fiqh al-Muqâran (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), juz. 3, 959. 17 Abd  al-Karim  Zaidan, al-Waj ȋ z  F ȋ Ush ȗ l  al-Fiqh (Beirut:  Muasasah  al-Risalah, 2015), 251.
merbahnya” . Menurut Abd al-Wahab Khalaf dalam kitab ‘Ilm Ushȗ l al-Fiqh bahwa yang dimaksud dengan istishhâb secara terminologis sebagai berikut: 18 تىلا لالحبا ءيشلا ىلع مكلحا
مكلحا لعج وه وا لالحا كلت يرغت ىلع ليلد موقي تىح لبق نم اهيلع ناك .هيرغت ىلع ليلد موقي تىح لالحا في ايقبا ىضالما في اتبثا ناك ىذلا
“ Menetapkan  hukum  atas  sesuatu  berdasarkan  keadaan  sebelumnya, sehingga  ada  dalil  yang  menunjukkan  atas  berubahnya  keadaan  tersebut atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya tersebut, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya”
Ali Hasab Allah dalam kitab Ushûl al-Tasyrî al-Ismâmî, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istishhab adalah: 19
هفلاخ ىلع ليلدلا مايق مدعل هنع ايفنم وا اتبثا ناك ابم ءيشلا ىلع مكلحا
“ Kebenaran  ketetapan  (hukum)  sesuatu,  baik  ia  dibolehkan  maupun dicegah, karena tidak ada dalil yang mengubahnya ” . Semua  definisi  yang  dikemukakan  oleh  ulama  di  atas,  baik  yang dikemukakan  oleh  ulama  klasik  maupun  kontemporer  menuju  pada kesamaan  arti  yang  didasari  oleh  tiga  segi: pertama ,  segi  waktu, kedua , segi  ketetapan, ketiga ,  segi  dalil.  Dari  segi  waktu, istishhab dihubungkan dengan  tiga  waktu,  yaitu  masa  lampau  ( madhi ),  sekarang  ( hadhir ),  dan mendatang ( mustaqbal, istiqbal ). Dalam istishhab terdapat kecenderungan mempersamakan tiga waktu tersebut. 20
Dari  segi  ketetapan,  dalam istishhab terdapat  dua  kemungkinan ketetapan, yaitu kebolehan dan ketidakbolehan (cegahan); sedangkan dari segi  dalil,  ketidakadaan  dalil  yang  mengubah  ketetapan  masa  lalu merupakan  kunci istishhab .  Apabila  ada  dalil  yang  mengubah  suatu ketetapan, istishhab tidak berlaku. Oleh karena itu, istishhab diartikan oleh ulama  sebagai  upaya  memberlakukan  ketetapan  (masa  lalu),  pada sekarang ini dan mendatang selama tidak ada dalil yang mengubahnya. 21 Dengan  demikian, istishhâb pada  prinsipnya  merupakan  suatu metode  penemuan  hukum  berdasarkan  hukum  yang  sudah  ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan
18 Abd al-Wahab Khalaf kitab ‘Ilm Ushȗ l al-Fiqh (Kairo: Dar al-Rasyid, 2008), 81.
19 Ali Hasab Allah, Ali Hasab Allah, Ushûl al-Tasyrî al-Islâmî (Dar al- Ma’arif, Mesir, 1971), 197. 20 Jaih  Mubarok, Metodologi  Ijtihad  Hukum  Islam (Yogyakarta:  UII  Press,  2002), 134-135.
21 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad... , 135.
sebaliknya. Dengan kata lain, istishhâb bukanlah mermuskan hukum yang murni  baru,  tetapi  justru  mencari  hukum  sekarang  didasarkan  pada hukum lama. 22
Dari beberapa definisi di atas secara sederhana dapat dirumuskan mengenai  hakikat  dan  karakteristik istishhâb tersebut,  yaitu: pertama, secara  metakinkan  telah  berlangsung  suatu  keadaan  dalam  suatu  masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya; keudua , telah terjadi perubahan masa dari  masa  lalu  ke  masa  kini,  tetapi  tidak  ada  petunjuk  yang  menyatakan bahwa  keadaan  di  masa  lalu  itu  sudah  berubah.  Juga  tidak  ada  ptunjuk yang  menjelaskan  mengenai  keadaan  waktu  ini;  dan ketiga, terdapat keraguan  tentang  suatu  peristiwa  (hukum)  pada  waktu  kini,  namun peristiwa  itu  berlangsung  secara  meyakinkan  di  masa  lalu  dan  belum mengalami perubahan sampai waktu ini, oleh karena itu peristiwa di masa lalu yang meyakinkan itu tetap diberlakukan keberadaannya. 23
Lebih lanjut Amir Syarifuddin mengutip pendapat Ridha Muzhaffar mengenai  hakikat istishhâb terbagi  ke  dalam  7  (tujuh)  point  sebagai kriteria istishhâb yang  diistilahkannya  dengan mutaqawwim atau pendukung, yaitu: 24
a. Keyakinan.  Maksudnya  bahwa  keyakinan  akan  berlakunya  suatu keadaan pada waktu yang lalu, baik keadaan itu dalam bentuk hukum syara’ atau sesuatu objek yang bermuatan hukum syara’ .
b. Keraguan.  Maksudnya  bahwa  keraguan  tentang  masih  berlakunya keadaan  yang  telah  meyakinkan  sebelumnya  adalah  karena  memang waktunya sudah berubah.
c. Bertemunya hal yang meyakinkan dan meragunkan dalam waktu yang sama. Maksudnya bahwa keyakinan dan keraguan bertemu pada masa kini;  artinya,  terjadi  keraguan  untuk  memberlakukan  keadaan  baru karena  belum  ada  petunjuk  untuk  itu,  dan  dalam  waktu  yang bersamaan teradi keyakinan untuk memberlakukan yang lama karena belum ada hal yang mengubahnya.
d. Keadaan  yang  meyakinkan  dan  meragukan  itu  waktunya  berbeda. Maksudnya,  keadaan  yang  meyakinkan  itu  terjadi  pada  masa  lalu, sedangkan  yang  meragukan  terjadipada  masa  kini  atau  masa mendatang.
22 Mohammad  Mufid, Ushul  Fiqh  Ekonomi  Dan  Keuangan  Kontemporer (Jakarta: Kencana Media Pratama, 2016), 101.
23 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh... , 369.
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh... , 369-370.
e. Tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu menyatu. Maksudnya, bahwa apa yang diragykan itu berlaku terhadap suatu keadaan  yang juga sekaligus diyakini.
f. Masa berlakunya hal yang meyakinkan mendahului masa berlakunya hal  yang  meragukan.  Ini  berarti  bahwa  berlakunya  keadaan  yang meyakinkan  haruslah  lebih  dahulu  daripada  yang  meragukan.  Kalau terjadi sebaliknya, maka bukan termasuk istishhâb .
g. Keyakinan  dan  keraguan  itu  terjadi  secara  nyata.  Maksudnya,  betul- betul  terjadi  secara  hakiki  (nyata)  dan  bukan  terjadi  secara  takdiri (tersembunyi).

## 2. Macam-Macam Istishhâb
Menurut Muhammad  Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M Zein, bahwa istishhâb terbagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 25 Pertama, Istishhâb  al-ibâhah  al-ashliyah ,  yaitu istishhâb yang  didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang mubâh (boleh). Istishhâb semacam ini banyak  berperan  dalam  menetapkan  bidang  muamalat  (hukum  ekonomi syariah).  Landasannya  adalah  sebuah  prinsip  yang  mengatakan,  bahwa hukum  dasar  dari  sesuatu  yang  bermanfaat  boleh  dilakukan  dalam kehidupan  umat  manusia  selama  tidak  ada  dalil  yang  melarangnya. Misalnya,  makanan,  minuman,  hewan,  tumbuh-tumbuhan,  dan  lain sebagainya selama tidak ada dalil yang melarangnya, adalah halal dimakan atau  boleh  dikerjakan.  Prinsip  tersebut  berdasarkan  al-Quran  surah  al- Baqarah (2) ayat 29 yang berbunyi:
وُه
اًعيِ جَ ِضْر ْلأا  ِفي ا م ْمُك ل  ق ل خ يِذَّلا “Dialah  Allah,  yang  menjadikan  segala  seustau  yang  ada  di  bumi  untuk kamu...”
Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dijadikan  untuk  umat  manusia  dalam  pengertian  boleh  dimakan makanannya  atau  boleh  dilakukan  hal-hal  yang  membawa  manfaat  bagi kehidupan. Dalam kontes ini, jika terdapat larangan, berarti pada makanan atau  dalam  perbuatan  tu  terdapat  baaya  bagi  kehidupan  manusia.  Maka berdasarkan  hal  tersebut,  suatu  makanan,  atau  suatu  tindakan  tetap dianggap halal atau boleh dilakukan seperti hukum aslinya, selama tidak ada dalil yang melarang.
25 Satria Effendi M Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 159- 161.
Kedua , Istishhâb  al-baraah  al-ashliyah ,  yaitu istishhâb yang didasarkan  atas  prinsip  bahwa  pada  dasarnya  setiap  orang  bebas  dari tuntutan takl ȋ f sampai terdapat dalil yang mengubah statusnya, dan beas dari  utang  atau  kesalahan  sampai  ada  bukti  yang  mengubah  statusnya tersebut.  seseorang  yang  menuntut  bahwa  haknya  terdapat  pada  diri seseorang, ia harus mempu membuktikannya karena pihak tertuduh pada dasarnya  bebas  dari  segala  tuntutan  status  bebasnya  itu  tidak  bisa diganggung gugat kecuali dengan bukti yang jelas. Jadi, seseorang dengan prinsip istishhâb, akan  selalu  dianggap  berada  dalam  status  tidak bersalahnya sampai ada bukti yang mengubah statusnya tersebut. contoh lainnya adalah apabila seseorang menghancurkan hak milik orang lain dan terjadi  perselisihan  mengenai  jumlah  pernyataan  orang  yang menyebabkan  kehancuran  harus  didengar,  dan  persyaratan  pembuktian mengenai  jumlah  berapapun  kelebihannya  ada  pada  pemilik  harta tersebut.
Ketiga , Istishhâb  al-hukm ,  yaitu istishhâb yang  didasarkan  atas tetapnya  status  hukum  yang  sudah  ada  selama  tidak  ada  bukti  yang mengubahnya.  Misalnya,  seseorang  yang  memiliki  sebidang  tanah  atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti  dijual  atau  dihibahkannya  kepada  pihak  lain.  Seseorang  yang sudah  jelas  berutang  kepada  si  fulan,  akan  selalu  dianggap  berutang sampai ada yang mengubahnya, seperti membayarnya sendiri atau pihak yang berpiutang membbaskannya dari utang tersebut.
Keempat , Istishhâb  al-wasf ,  yaitu istishhâb yang  didasarkan  atas anggapan bahwa masih teap sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada  bukti  yang  mengubahnya.  Misalnya,  sifat  hidup  yang  dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Istishhâb ini, juga disebut dengan istishhâb al-mâdh ȋ bi al- hâl ,  yakni  menetapkan  hukum  yang  telah  lalu  sampai  kepada  masa sekarang,  yaitu istishhâb terhadap  hukum  yang  dihasilkan  dari  ijmak (konsensus)  dalam  kasus  yang  dalam  perkembangannya  memicu terjadinya perselisihan pendapat. Misalnya, apabila seorang pembeli pulsa mengkomplain  kepada  pihak  penjual  pula  (counter),  bahwa  pula  yang  ia beli  belum  masuk,  dan  pihak  penjual  pula  (counter)  menyatakan  bahwa pulsa  telah  terkirim.  Maka istinbâth hukum  yang  diambil  adalah  pulsa belum  masuk  atau  terkirim.  Kecuali  pihak  penjual  pula  (counter)  dapat menunjukkan bukti pengiriman elektrik bahwa pula telah terkirim kepada
nomor  ponsel  pembeli  dengan  benar,  baik  nominal,  hari,  tanggal  dan waktunya. 26

## 3. Landasan Yuridis Tentang Istishhâb
Istishhâb dapat  dijadikan hujjah (argumentasi)  menurut  para fukaha,  walaupun  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam  hal  ini sebagaimana  akan  diurai  pada  sub  bab  berikutnya.  Landasan  yuridis mengenai istishhâb berdasarkan  al-Quran  dan  hadis.  Adapun  landasan yuridis dalam al-Quran mengenai istishhâb terdapat dalam al-Quran surah al- An’am (6) ayat 145: ًحوُفْس م اًم د ْو أ ًة تْ ي م  نوُك ي ْن أ  َّلاِإ ُهُم عْط ي ٍمِعا ط ى ل ع اًمَّر ُمُ َّ لَِإ  يِحوُأ ا م  ِفي ُدِج أ   لا ْلُق ُهَّنِإ ف ٍريِزْنِخ  مْ لح ْو أ ا
ِهِب َِّللَّا ِْير غِل َّلِهُأ اًقْسِف ْو أ ٌسْجِر
“ Katakanlah:  "Tiadalah  aku  peroleh  dalam  wahyu  yang  diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah...”
Ayat  ini  diturunkan  untuk  menolak  argumen  orang-orang  yang mengharamkan  perkara-perkara  yang  tidak  diharamkan  oleh  Allah  Swt, maka  para  ulama  berargumen  berdasarkan  ayat  ini  bahwa  pada prinsipnya  segala  sesuatu  itu  adalah  halal.  Berdasarkan  ayat  ini  bahwa pada asalnya hukum tetap pada semula (halal) sampai adanya dalil yang melarangnya. Dengan demikian ayat ini menjadi dalil (argumen) mengenai istishhâb . 27 Adapun yang menjadi landasan yuridis istishhâb dalam hadis Nabi Muhammad Saw adalah sebagai berikut:
سُمْلا ِنْب ِديِع س ْن ع ُّيِرْهُّزلا ا ن  ثَّد ح  لا ق ُنا يْفُس ا ن  ثَّد ح  لا ق ٌّيِل ع ا ن  ثَّد ح ِهِ م ع ْن ع ٍميِ تَ ِنْب ِداَّب ع ْن ع و ح ِبَّي َّشلا ُدِ يَ ُهَّن أ ِهْي لِإ ُلَّي ُيُ يِذَّلا ُلُجَّرلا  مَّل س و ِهْي ل ع َُّللَّا ىَّل ص َِّللَّا ِلوُس ر   لَِإ ا ك ش ُهَّن أ ْلِت فْ ن  ي   لا  لا ق  ف ِة  لاَّصلا  ِفي  ءْي
ع مْس ي  َّتى ح ْفِر صْن  ي   لا ْو أ )ىراخبلا هاور( اًيحِر  دِ يَ ْو أ ًتًْو ص Telah menceritakan kepada kami 'Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Sa'id bin  Al  Musayyab.  (dalam  jalur  lain  disebutkan)  Telah  menceritakan kepada kami 'Abbad bin Tamim dari Pamannya, bahwa ada seseorang yang
26 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi... , 102-103.
27 Musthafa Dib al-Bugha, Ush ȗ l al-Fiqh al-Islâm ȋ: Dirâsah ‘Âmmah (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2007), 119.
mengadukan keraguannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa  seakan-akan  ia  mendapatkan  sesuatu  dalam  shalatnya. Beliau  lalu bersabda:  "Janganlah  kamu  pindah  atau  pergi  hingga  kamu  mendengar suara atau mencium baunya ." (H.R Bukhari). 28
ثَّد ح ،ٍف ل خ  ِبِ أ ِنْب  د ْحْ أ ُنْب ُدَّم ُمُ  ِنِ ثَّد ح و ، م لْس أ ِنْب ِدْي ز ْن ع ،ٍل  لاِب ُنْب ُنا مْي لُس ا ن  ثَّد ح ، دُوا د ُنْب ى سوُم ا ن ذِإ« : مَّل س و ِهْي ل ع ُالله ىَّل ص ِالله ُلوُس ر  لا ق : لا ق ،ِ يِرْدُْلْا ٍديِع س  ِبِ أ ْن ع ،ٍرا س ي ِنْب ِءا ط ع ْن ع
ِفي ْمُكُد ح أ َّك ش ا ي ْم ل  ف ،ِهِت  لا ص ِْي ت دْج س ُدُجْس ي َُّثُ ، ن قْ ي  تْسا ا م ى ل ع ِْبْ يْل و َّكَّشلا ِح رْط يْل  ف ،اًع  بْر أ ْم أ ًثا  لا ث ىَّل ص ْم ك ِرْد ْن أ  لْب  ق ت ا ت  نا ك ٍع بْر ِلأ اًما ْتَِإ ىَّل ص  نا ك ْنِإ و ،ُه ت  لا ص ُه ل  نْع ف ش اًسْ خَ ىَّل ص  نا ك ْنِإ ف ، مِ ل سُي هاور( »ِنا طْيَّشلِل اًميِغْر
)ملسم
Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf telah  menceritakan  kepada  kami  Musa  bin  Dawud  telah  menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata,
" Rasulullah  Shallallahu'alaihiwasallam  bersabda,  'Apabila  salah  seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga ataukah empat rakaat maka buanglah keraguan, dan ambilah yang  pasti  (yaitu  yang  sedikit).  Kemudian  sujudlah  dua  kali  sebelum memberi salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan  shalatnya.  Dan  jika,  ternyata  shalatnya  memang  empat rakaat  maka  kedua  sujudnya  itu  adalah  sebagai  penghinaan  bagi  setan' ." (H.R Muslim). 29
ْنِم ٌة ميِظ ع ٌة دِعا ق و ِم  لاْسِْلْا ِلوُصأ ْنِم ٌلْص أ ُثيِد ْلحا ا ذ ه و
ى ل ع ا هِئا ق  بِب ُم كُْيح  ءا يْش ْلأا َّن أ  يِه و ِهْقِفْلا ِدِعا و  ق
كِل ذ ُف  لاِخ  نَّق  ي  تُ ي  َّتى ح ا ِلِوُصُأ
Imam  al-Nawawi  dalam  kitab Syarh  Shah ȋ h  Muslim mengatakan bahwa hadis ini menjadi pondasi dari pondasi-pondasi Islam, dan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah hukum Islam, bahwasannya sesuatu tetap pada  hukum  asalnya  sampai  adanya  suatu  keyakinan  yang  memalingkan dari keyakinan tersebut. 30
28 Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdullah al -Bukhari, Shah ȋ h al-Bukhâr ȋ (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), juz. 1, 92.
29 Muslim  Ibn  al-Hajaj  Abu  al-Hasan  al-Qusyairi  al-Naisaburi, Shah ȋ h  Muslim (Beirut: Dar Ihya al-Turats al- ‘Arabi, t.th ), juz. 1, 400. 30 Abu Zakariya Muhyi al-Din Ibn Syarf al-Nawawi, al-Minhâj Syarh Shah ȋ h Muslim Ibn al-Hajâj (Beirut: Dar Ihya al-Turats al- ‘Arabi, t.th ), juz. 4, 49.

## 4. Pandangan Fukaha tentang Istishhâb
Menurut Muhammad  Abu Zahrah, para ulama  fikih sepakat untuk menggunakan tiga macam istishhâb yang pertama di atas. Meskipun pada prinsipnya  ketiga  macam istishhâb ini  telah  diterima  secara  konsensus, namun untuk penerapannya pada kasus-kasus tertentu, masih tetap tidak terhindarkan adanya perbedaan pendapat. Adapun istishhâb macam yang keempat, yaitu istishhâb al-wasfh (sifat), baik mrupakan sifat yang melekat pada setiap orang atau sifat yang baru datang, di antara para ulama fikih, masih terhadi perbedaan pendapat mengenai kriteria pemakaian istishhâb tersebut.  Ulama  dari  kalangan  mazhab  Syafi’i  dan  Hanbali menggunakannya secara mutlak. Bagi orang yang memiliki sifat hidup, ia tetap  dianggap  hidup  sampai  adanya  bukti  hilangnya  sifat  tersebut. adapun  menurut  ulama  Hanafiyah  dan  Malikiyyah  bahwa  pemakaian istishhâb sifat  terbatas  pad  ahal  yang  bersifat  penolakan,  bukan  yang bersifat penetapan.  Artinya, istishhâb itu tidak menerima masuknya hak- hak baru bagi pemilik sifatnya, akan tetapi mempertahankan hak-hak yang dimilikinya. 31
Secara  umum,  menurut  Ma’ruf  Amin, 32 para  ulama  ushul  fikih berbeda  pendapat  tentang  ke- hujjah -an istishhâb ketika  tidak  ada  dalil syara’ yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi.
Pertama, menurut  mayoritas Mutakallimin (ahli  kalam) istishhâb tidak  dapat  dijadikan  dalil,  karena  hukum  yang  ditetapkan  pada  masa lampau  menghendaki  adanya  dalil.  Demikian  pula  untuk  menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan  dalil.  Alan  mereka,  medasarkan  hukum  pada istishhâb, merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun suatu hukum telah  diettapkan  pad  amaslaah  lampau  dengan  suatu  dalil,  namun  untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlukan dalil lain. Istishhâb, menurut  mereka  bukan  dalil.  Karenanya  menetapkan hukum  yang  ada  pada  masa  lampau  berlangsung  terus  untuk  masa  yang akan  datang,  berarti  menetapkan  suatu  hukum  tanpa  dalil.  Hal  ini  tidak dibenarkan scara syara’.
Kedua ,  mayoritas  ulama  dari  kalangan  Hanafiyyah  khususnya mutaakhirin (generasi  belakangan)  berpendapat  bahwa istishhâb dapat dijadikan  dalil  untuk  mntapkan  hukum  yang  telah  ada  selumnya  dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, akan tetapi tidak dapat menetapkan hukum yang akan ada.
31 Muhammad Abu Zahrah, Ush ȗ l al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, t.th ), 268.
32 Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Elsas, 2008), 190-192.
Alasan  yang  dikemukakan  oleh  golongan  Hanafiyyah mutaakhirin bahwa seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada,  memiliki  gambaran  bahwa  hukumnya  sudah  ada  atau  sudah dibatalkan.  Akan  tetapi,  ia  tidak  mengetahui  atau  tidak  mendapati  dalil yang  menyatakan  bahwa  hukum  itu  telah  dibatalkan.  Dalam  kaitan  ini, mujtahid tersebut berpegang teguh kepada hukum yang telah ada, karena ia  tidak  mengetahui  adnaya  dalil  yang  membatalkan  hukum  itu.  Namun demikian,  penetapan  ini,  hanya  berlaku  pada  kausus  yang  sudah  ada hukumnya dan tidak berlaku bagi kasusu yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, istishhâb hanya  dapat  dijadikan  sebagai  dalil  untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak terdapat dalil yang membatalkan  hukum  tersebut,  akan  tetapi,  tidak  dapat  berlaku  untuk menetapkan hak yang baru muncul. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama dari kalangan Hanafiyyah dengan istilah “ istishhâb hujjah li al-dafi lâ li al- istbât ( istishhâb menjadi  argumen  dalam  mempertahankan  hak,  bukan menetapkan hak).
Ketiga, pendapat  mayoritas,  yaitu kalangan  ulama  Malikiyyah, Syafi’iyyah  dan  Hanabillah,  Zahiriyyah  dan  Syi’ah  berpendapat  bahwa istishhâb dapat  dijadikan  dalil  ( hujjah )  secara  mutlak  untuk  menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum adanya dalil yang merubahnya.
Argumen yang dikemukakan oleh mayoritas ulama adalah sesuatu yang  telah  ditetapkan  pada  masa  lalu,  selama  tidak  adnaya  dalil  yang mengubahnya,  baik  secara qath’i (pasti)  maupun zhanni (relatif),  maka semestinya  hukum  yang  telah  ditetapkan  itu  berlaku  secara berkesinambungan  (terus-menerus),  karena  diduga  keras  belum  ada perubahannya.  Menurut  mereka,  suatu  dugaan  keras  ( zhann )  dapat dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, maka dapat membawa impliksi kepada tidak berlakunya seluruh hukum yang disyariatkan  Allah dan  Rasulullah  Saw  bagi  generasi  sesudahnya.  Apabila  dikatakan  bahwa istishhâb tidak  dapat  menetapkan  hukum,  maka  terdapat  kemungkinan terjadinya nasakh (pembatalan)  syari’at  tersebut.  Hal  ini  dapat berimplikasi  munculnya  pandangan  bahwa  tidak  bisa  dipastikan berlakunya  syari’at  di  zaman  Rasulullah  Saw  bagi  generasi  sesudahnya. Oleh  sebab  itu,  alasna  yang  menunjukkan  berlakunya  syari’at  di  zaman Rasulullah  Saw  sampai  hari  kiamat  adalah  menduga  keras  ( zhann ) berlakunya syari’at itu sampai sekarang, tan pa ada dalil yang me- naskah - kannya. Hal ini menurut mereka disebut dengan istishhâb . Di samping itu, mereka juga beralasan dengan ijmak (konsensus), karena  banyak  hukum-hukum  yang  parsial  yang  telah  disepakati  para ulama  fikih  (ijmak)  yang  didasrakan  pada  kaidah istishhâb .  Contohnya
adalah  menetapkan  tetapnya  hak  milik  seseorang  menjadi  miliknya, selama  tidak  terbukti  terjadinya  perpindahan  kepemilikan  tersebut. hukum ini menurut mereka, hukum ijmak yang didasrakan atas istishhâb .
C. Hasil dan Pembahasan
1. Kaidah-Kaidah Istishhâb
Kaidah  mengenai istishhâb pada  dasarnya  merupakan  landasan yuridis dalam kaidah asasiyah yang berbunyi “ al-yaq ȋ n lâ yuzâl bi al- syak” yang  artinya  adalah  bahwa  keyakinan  tidak  dapat  dihlangkan  karena adanya  keraguan.  Kaidah  ini  memiliki  beberapa  kaidah  cabang  (anak kaidah)  yang  berada  di  bawahnya.  Pada  kesempatan  ini  penulis  akan memaparkan  kaidah  mengenai istishhâb yang  bersumber  dari  kaidah- kaidah  cabang  tersebut  beserta  implementasinya  dalam  konteks  hukum ekonomi syariah.
Kaidah Pertama
هف  لاِخ ىلع ليِلَّدلا موقي  َّتى ح ، نا ك ا م ىلع  نا ك ا م ءا ق  ب لْص لأا
“ Hukum  asal  adalah  ketetapan  yang  telah  dimiliki  sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan atas kebalikannya ”. 33
Prinsip  ini  lahir  dari  perspektif  bahwa  sesuatu  yang  telah  tetap dengan  keadaannya  pada  masa  lampau,  dalam  bentuk  ada  atau  tidaknya sesuatu  harus  tetap  dalam  keadaan  itu,  tidak  boleh  berubah  kecuali  ada dalil menunjukkan pada perubahan tersebut. 34
Contoh aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah  apabila  penjual  dan  pembeli  berselisih  mengenai  waktu  yang disepakati dalam khiyâr syarat, misalnya penjual mengatakan waktu yang ditetapkan tiga hari sehingga pembeli hanya dapat membatalkan jual-beli atau mengembalikan barang dalam waktu tiga hari tersebutm sedangkan pihak pembeli mengatakan waktu yang ditetapkan adalah 1 pekan. Dalam kasus  ini,  yang  diambil  perkataannya  adalah  perkataan  pembeli  yang mengingkari berlalunya waktu khiyâr karena hukum asalnya adalah waktu tersebut  tetap  berlaku  setelah  mereka  bersepakat  adanya  waktu khiyâr hingga penjual dapat membuktikan bahwa waktu tersebut telah berlalu. 35
33 Ahmad  Ibn  al-Syaikh  Muhammad  al-Zarqa, Syarh  al- Qawâ’id  al -Fiqhiyyah (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2012), 87.
34 Artiyanto, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Sebuah  Aplikasi  dalam  Bidang  Muamalat  dan Ekonomi Islam (Aceh: Bandar Publishing, 2017), 89.
35 al-Zarqa, Syarh al- Qawâ’id al -Fiqhiyyah... , 88.

## Kaidah Kedua
36 هتاقوأ برقأ لَإ ثدالحا ةفاضإ لصلأا
“ Hukum  asal  adalah  penyandaran  suatu  peristiwa  pada  waktu  yang  lebih dekat kejadiannya ”.
Maksud  kaidah  ini  bahwa  apabila  terjadi  perselisihan  mengenai waktu  terjadinya  suatu  peristiwa,  maka  hukum  yang  ditetapkan  adalah menurut  waktu  yang  paling  dekat  dengan  peristiwa  sampai  ada  dalil (bukti)  lain  yang  meyakinkan  bahwa  peristiwa  tersebut  terjadi  pada waktu yang lebih jauh. 37
Contoh  penerapan  aplikasi  kaidah  ini  dalam  konteks  hukum ekonomi  syariah  bahwa  apabila  terjadi  perselisihan  dalam  akad  jual-beli antara  penjual  dan  pembeli  mengenai  adanya  cacat  pada  barang  yang dibeli pasca barang diterima oleh pembeli. Penjual menyatakan cacat pada barang  tersebut  terjadi  di  tangan  pembelu,  sedangkan  pembeli menyatakan  sebaliknya,  cacat  tersebut  sudah  ada  sejak  lama  sebelum diserahterimakan.  Dalam  kasus  ini,  maka  perkataan  yang  diambil  adalah perkataan penjual karena ia mengklaim terjadinya cacat pad awkau yang lebih dekat. Cacat barang dalam kasus ini dianggap baru terjadi di tangan pembeli  sehingga  pembeli  tidak  berhak  membatalkan  akad  sampai  dia dapat  membutkikan  mengenai  kecacatan  barang  tersebut  benar-benar sudah ada sejak masih di tangan penjual. 38
Kaidah Ketiga
39 مدعلا ةضراعلا تافصلا في لصلأا
“ Hukum asal bagi sesuatu sifat yang datang kemudian adalah tidak ada ”. Contoh  penerapan  kaidah  ini  dalam  konteks  hukum  ekonomi syariah adalah apabila terdapat perselisihan antara mudhârib dan shâhib al-mâl dalam  akad  kerja-sama mudhârabah antara  keduanya.  Kemudian mudhârib mengatakan  bahwa  dalam  usahanya  tidak  mendapatkan keuntungan, maka menurut kaidah ini dapat diterima perkataan mudhârib tersebut. 40
36 Muhammad  Shadiqi  Ibn  Ahmad  Ibn  Muhammad  Ali  Burnu  Abu  al-Harits  al- Ghazi, al-Waj ȋ z f ȋ Ȋ dhâh Qawâ’id al -Fiqh al-Kuliyyah (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1996),
187.
37 Artiyanto, Kaidah-Kaidah Fikih... , 90.
38 Muhammad Azzam, al- Qawâ’id al -Fiqhiyyah (Kairo: Dâr al-Had ȋ ts, 2005), 101.
39 Iyadh  Ibn  Nami  Ibn  ‘Iwadh  al -Sulami, Ush ȗ l  al- Fiqh  Lâ  Yasa’u  al -Faq ȋ h  Jahlahu (Riyadh: Dâr al-Tadmuriyyah, 2005), 2003.
40 Abdul  Karim  Zaidan, 100  Kaidah  Fikih  Dalam  Kehidupan  Sehari-Hari (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2008), 57.

## Kaidah Keempat
41 ةمذلا ةءارب لصلأا
“ Hukum asal adalah bebasnya (seseorang) dari tanggungjawab ”. Maksud  kaidah  ini  adalah  bahwa  manusia  tidak  disibukkan  atau dibebani  dengan  hak  orang  lain,  kecuali  apabila  ada  bukti  yang menunjukkan kebalikannya. Karena sudah menjadi fitrah manusia bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan bebas dari hak orang lain.
Contoh aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah  apabila  terjadi  perselisihan  antara  penjual  dan  pembeli  tentang harga barang yang dijual setelah rusaknya barang atau setelah keluarnya dari  kepemilikan  penjual,  maka  perkataan  yang  dianggap  adalah perkataan  pembeli,  sedangkan  penjual  diwajibkan  mendatangkan  bukti untuk  membuktikan  perkataannya  tentang  nilai  harga  barang  yang diklaimnya (yang lebih tinggi dari klaim pembeli). Akan tetapi, jika terjadi perselisihan itu sebelum rusaknya baran yang dijual atau sbeelum pindah kepemilikan,  maka  hukumnya  adalah  keduanya  harus  sama-sama bersumpah dengan saling mengembalikan barang dan uang. 42
2. Aplikasi Istishhâb dalam Hukum Ekonomi Syariah Istishhâb sebagai  salah  satu  pertimbangan  dalam  menetapkan suatu  hukum  salah  satunya  dalam  bidang  muamalah  (hukum  ekonomi syariah). Oleh karena itu, perlu diuraikan beberapa contoh aplikasi konsep istishhâb dalam hukum ekonomi syariah.
a. Sengketa Pembayaran Utang-Piutang
Dalam  kajian  hukum  ekonomi  syariah  (baca:  fikih  muamalah maliyyah),  istilah  utang-piutang  biasa  disebut  dengan al-qardh .  Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdhar dari kata qaradha asy- syai’ - yaqridhu , yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdhar yang  berarti  memutuskan.  Dikatakan, qaradhu  sya’ia  bil -miqradh atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. 43
Menurut konteks hukum di Indonesia, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) qardh didefinisikan sebagai penyediaan dana  atau  tagihan  antara  lembaga  keuangan  syariah  dengan  pihak
41 Abu Ishaq Ibrahim Ibn ‘Ali Ibn Yusuf al -Syirazi, Alluma’ fȋ Ush ȗ l al-Fiqh (Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2003 ), 123.
42 Abbas  Arfan, 99  Kaidah  Fiqh  Muamalah  Kulliyah:  Tipologi  dan  Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 145.
43 Panji Adam, Fikih Muâmalah Mâliyah (Bandung: Refika Aditama, 2017), 233.
peminjam  yang  mewjaibkan  pihak  peminjam  untuk  melakukan pembayaran  secara  tunai  atau  cicilan  dalam  jangka  waktu  tertentu. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  Nomor  NO:  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang Qardh ,  yang dimaksud dengan qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah ( muqtaridh ) yang memerlukan.
Dalam konteks kaidah ini, misalnya A telah berutang sebesar 1 juta kepada B, maka A wajib membayar 1 juta kepada B. Dalam kontrak yang disepakati antara A dab tertulis nominal 1 juta yang harus dibayarkan oleh pihak B sesuai waktu yang disepakati. Dari kasus ini, jelas bahwa secara yakin,  A  berutag  kepada  B  dengan  ketentuan  akan  dikembalikan dikemudian  hari.  Ironisnya,  A  setelah  berbulan-bulan  ragu  apakah  ia sudah  melunasi  utangnya  kepada  B  atau  belum.  Keraguan  ini  muncul karena  beberapa  bulan  yang  lalu  ia  telah  menyerahkan  sejumlah  uang tetapi ia lupa untuk keperluan apa penyerahan uang tersebut.
Dalam kasus seperti ini, maka berlaku kaidah al-yaq ȋ n lâ yuzâl bi al- syak. Artinya keyakinan yang kuat bahwa pihak A telah berutang kepada pihak B tidak dapat dihapuskan hanya dengan keraguan apakah uang yang telah  diserahkan  kepada  B  sebulan  yang  lalu  untuk  pembayaran  utang atau untuk keperluan lainnya.
Oleh karena itu, dalam kasus ini, A wajib hukumnya untuk melunasi utangnya  kepada  B.  Jika  kasus  ini  diajukan  ke  pengadilan,  maka  yang dimenangkan  adalah  pihak  B  dan  mewajibkan  kepada  pihak  A  untuk membayar  utangnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  kaidah  prinsip  bahwa keyakinan tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Kaidah ini merupakan aplikasi dari konsep istishhâb . Berbeda  halnya  apabila  pihak  yang  berpiutang,  yakni  pihak  B menyatakan  bahwa  pihak  A  (orang  yang  berutang)  telah  melunasi utangnya  sejumlah  1  juta  tersebut  dengan  bukti  kuitansi  pembayaran utang,  sehingga  tidak  perlu  lagi  bagi  pihak  A  untuk  membayar  utangnya untuk  kedua  kalinya.  Dalam  kasus  ini,  maka  fakta  utangnya  pihak  A kepada pihak B secara yakin dapat dihapuskan dengan bukti pembayaran yang  didukung  dengan  pengakuan  pihak  B  sebagai  pihak  orang  yang berpiutang  yang  menunjukan  keyakinan  pula.  Dengan  demikian,  pihak  A tidak perlu lagi membayar utangya kepada pihak B.
Kasus sebaliknya, apabila pihak A (orang yang berutang) mengaku telah melunasi utangnya kepada pihak B (pemberi piutang) dengan tanpa bukti  apa  pun,  sedangkan  pihak  B  juga  mengingkarinya  karena  belum merasa menerima pembayaran/pelunasan utang dari pihak A, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah ingkarnya pemberi piutang (pihak B).
Hal itu karena menetapkan hukum yang sedang berlangsung, yaitu tetapnya  utang  melekat  kepada  pihak  A  itu  sesuai  dengan  keadaan  awal yaitu kondisi dimana pihak B telah memberikan pinjaman (piutang) kepad pihak A. Ini sejelan dengan konsep istishhâb dan kaidah al- ashlu baqa’u mâ kâna  ‘alâ  mâ  kâna (pada  prinsipnya  hukum  asal  pada  sesuatu  adalah menetapkannya sesuai hukum sebelumnya).
b. Tuduhan Cacat pada Objek Jual-Beli
Salah  satu  contoh  aplikasi istishhâb adalah  pada  kasus  akad  jual- beli,  pihak  pembeli  menuntut  pada  penjual  bahwa  barang  yang  telah dibelinya  terdapat  kecacatan  ( ‘aib )  dan  pihak  pembeli  hendak mengembalikan  barang  tersebut  kepada  pihak  penjual  karena  dikalim terdapat  kecacatan  pada  barang  tersebut.  namun,  ada  perbedaan pandangan  antara  penjual  dan  pakar  yang  mengerti  apakah  cacat  ( ‘aib ) yang  dimaksud  itu  tergolong  cacat  atau  bukan.  Dalam  hal  ini,  maka pembeli  tidak  memiliki  hak  untuk  mengembalikan  atau  meminta  ganti rugi atas barang tersebut. 44
Hal  itu  dikarenakan  bebasnya  baran  itu  dari  kecacatan  adalah sebuah  keyakinan  yang  tidak  dapat  dihilangkan  dengan  keraguan,  yaitu dalam  memandang  apakah  kecacatan  yang  dimaksud  adalah  bisa dikategorikan  sebuah  cacat  atau  bukan.  Oleh  karena  itu,  sejalan  dengan konsep istishhâb dan  kaidah  fikih  asasiyah  yang  berbunyi  “ al-yaq ȋ n  lâ yaz ȗ l ȗ bi  al-syak, maka  pihak  penjual  dalam  konteks  ini  dimenangkan dengan  tanpa  adaya  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas kecacatan yang belum jelas tersebut.
Dalam  kasus  lain,  misalnya  apabila  terjadinya  perselisihan  antara penjual  dan  pembeli  mengenai  kecacatan  ( ‘aib )  pada  barang  yang diperjualbelikan,  maka  yang  dianggap  adalah  perkataan  pihak  penjual, karena  pada  asalnya  cacat  itu  tidak  ada.  Ini  sejalan  dengan  konsep istishhâb dalam kaidah fikih yang berbunyi “ al-ashlu f ȋ al-shifat al- ‘aridhah al- ‘adam (pad adasarnya hukum suatu sifat yang datang kemudian adalah tidak  ada).  Berbeda  halnya,  apabila  pihak  pembeli  dapat  membawakan bukti  yang  meyakinkan  bahwa  cacat  barang  tersebut  ada  ketika  barang tersebut masih dalam tanggung jawab pihak penjual (di tangan penjual). 45
c. Laporan Keuntungan Bisnis
Menurut  ketentuan  umum  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama  Indonesia  Nomor  115/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad
44 Moh.  Mufid, Kaidah  Fikih  Ekonomi  Dan  Keuangan  Kontemporer:  Pendekatan Tematis dan Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 59.
45 Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi... , 59.
Mudharabah,  didefinisikan  bahwa  akad  mudharabah  adalah  akad  kerja sama  suatu  usaha  antara  pemilik  modal  ( malik / shahib al-mal )  yang menyediakan  seluruh  modal  dengan  pengelola  ( 'amil / mudharib )  dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
Pihak mudhârib atau  pengelola  modal  diwajibkan  untuk memberikan  laporan  hasil  keuntungan  dari  usaha  yang  dijalankannya secara transparan dan akuntabel. Hal ini karena  dalam prinsip bagi hasil dalam  konteks  hukum  ekonomi  syariah  (baca:  fikih  muamalah)  adalah berbasis pada besar-kecilnya keuntungan atau laba usaha. Oleh karena itu, para  pihak  dapat  membagi profit tersebut  secara  proporsional  sesuai kesepakatan dalam kontrak bisnis. 46
Kaidah ini, erat kaitannya dalam konteks laporan bagi hasil dalam kemitraan  bisnis.  Misalnya, mudhârib yang  menjalankan  modal melaporkan  tentang  perkembangan  usahanya  kepada  pemilik  modal, sudah  mendapatkan  keuntungan  tetapi  sedikit,  maka  laporannya  itu dibenarkan. Karena dari awal adanya ikatan muhdârabah mamang belum diperoleh laba dan keadaan ini yang sudah nyata, sedangkan keuntungan yang diharapkan itu hal yang belum terjadi (belum ada). 47
Laporan  keuntungan  bisnis  yang  disertai  dengan  bukti  yang transparan  dalam  pengelolaan  modal  usaha  menjadi  sesuatu  yang  pasti kebenaraannya  secara  akurat  dalam  akuntansi  bisnis.  Dari  sini,  maka sejatinya,  kenyataan  bahwa  usahnya  belum  menghasilkan  keuntungan dalam  bisnis  yang  dijalankannya,  tidak  dapat  dikalahkan  oleh  estimasi keuntungan  yang  harus  didapatkan  dalam  bisnis.  Karena  keuntungan bisnis harus berbasis riil, bukan bersifat estimasi profit semata (kalkulasi bisnis). 48
Dengan  demikian,  apabila  terjadi  perselisihan  antara  pihak mudhârib dengan shâhib  al-mâl (investor/pemilik  modal)  dalam  akad mudhârabah ,  maka  yang  dimenangkan  adalah  pihak mudhârib .  Dengan catatan  bahwa  laporan  hasil  kegiatan  usahanya  benar-benar  tidak menghasilkan  keuntungan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  dialami  dalam bisnisnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep istishhâb dan  kaidah  fikih  yang berbunyi, al-ashlu  al- ‘adam (polkok  yang  asli  adalah  tidak  ada),  arinya sesuatu  dinyatakan  tidak  ada  sesyai  hukum  asalnya,  selama  tidak  ada bukti  yang  akurat  yang  membuktikan  keberadaan  sesuatu  yang  dapat
46 Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi... , 60.
47 Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi... , 60.
48 Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi... , 60.
mengubah  dari  tiada  menjadi  ada  (dari  tidak  ada profit menjadi  ada profit ).
d. Keabsahan Multi Akad ( al- ‘Uqȗ d al-Murakkabah )
Di  era  transaksi  keuangan  kontemporer  yang  semakin  konpleks, dibutuhkan  suatu  inovasi design kontrak  akad  dalam  bentuk  kombinasi beberapa  akad  yang  disebut  dalam  istilah  fikih  muamalah  kontemporer adalah al- ‘uqȗ d  al-mutakkabah dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan menjadi “multi akad”. 49
Peroalan muncul berkaitan dengan pembahasan multi akad bahwa terdapat pandangan yang menyatakan teori multi akad merupakan praktik yang dilarang oleh syariah karena termasuk konsep dua akad dalam satu transaksi akad ( two in one ). Terdapat 3 (tiga) hadis Rasulullah Saw yang diidentifikasi larangan multi akad, yaitu: Pertama , terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, ( فلسو عيب لحي لا ); Kedua , adalah terkait dengan dua akad jual beli dalam satu jual beli sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, ( يف نيتعيب ةدحاو  ةعيب ); Ketiga ,  menyangkut  dua  transaksi  dalam  satu  transaksi sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal, ( ةدحاو ةقفص يف نيتقفص ). 50 Jadi,  selama  ini,  larangan  multi  akad  ini  diinterpretasi  secara dangkal  dan  kurang  cermat,  sehingga  menyempitkan  pengembangan kegiatan  transaksi  dan  pengembangan  produk  lembaga  keuagan  dan bisnis  syariah.  Terjadilah  pelarangan  terhadap  sesuatu  yang sesungguhnya  tidak  dilarang.  Hal  ini  agar  pemahaman  desain  kontrak syariah kontemporer bisa lebih komprehensif, dinamis, dan tidak kaku.
Mayoritas  ulama  fikih  dari  kalangan  ulama  Hanafiyyah,  sebagian ulama  Malikiyyah,  ulama  Syafi’iyyah  dan Hanabillah  berpendapat  bahwa hukum multi akad al- ‘uqȗ d al-murakkabah ) adalah sah dan diperbolehkan secara hukum syariah. Mereka berargumen bahwa hukum asal dari akad adalah  boleh  dan  sah,  tidak  diharamkan  dan  dibatalkan  selama  tidak adanya dalil yang mengharamkan atau membatalkannya. 51
49 Panji  Adam,  Redi  Hadiyanto,  Indra  Wijaya,  Dina  Rahmania, The  Legality  Of Hybrid  Contract  On  Sbsn  (Sukuk)  Ijarah  Sale  And  Lease  Back  In  DSN-MUI  Fatwa ,  LAA MAISYIR, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, 279.
50 Panji Adam, Redi Hadiyanto, Alma Hanifa Candra Yulia, Kritik dan Syarah Hadis Multi  Akad  Serta  Relevansinya  Terhadap  Pengembangan  Produk  Lembaga  Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI, Jurnal Iqtisaduna, Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020, 105. 51 Abdullah  Ibn  Muhammad  Abdullah  al- ‘Imrani, al- ‘Uqȗ d  al-Mâliyyah  al- Murakkabah:  Dirâsah  Fiqhiyyah  Ta’shiliyyah  wa  Tathbȋ qiyyah (KSA:  Dar  Kunuz  Isybilya, 2006), 69.
Keabsahan  praktik  multi  akad  merupakan  implementasi  dari konsep istishhâb bahwa  hukum  dalam  bermuamalah  (termasuk  praktik multi  akad)  dihukumi  boleh  dan  sah  selama  tidak  adanya  dalil  yang melarang atau membatalkannya. Akan tetapi, apabila praktik multi akad di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang secara syariah seperti h ȋ lah ribâw ȋ maka transaksi multi akad tersebut dilarang secara syariah.

## D. Simpulan
Istishhâb pada  prinsipnya  merupakan  suatu  metode  penemuan hukum  berdasarkan  hukum  yang  sudah  ada  sebelumnya  selama  belum ada  dalil  (bukti  hukum)  baru  yang  menyatakan  sebaliknya.  Dengan  kata lain, istishhâb bukanlah mermuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum sekarang didasarkan pada hukum lama. Para ulama ushul membagi istishhâb menjadi 4 yaitu, (1) Istishhâb al-ibâhah al-ashliyah; (2) Istishhâb al-baraah al-ashliyah; (3) Istishhâb al-hukm; dan (4) Istishhâb al- wasf. Pada padarnya konsep istishhâb berlandaskan pada kaidah asasiyyah mengenai  keyakinan  yang  berbunyi al-yaq ȋ n  lâ  yuzâl  bi  al- syak” yang artinya  adalah  bahwa  keyakinan  tidak  dapat  dihlangkan  karena  adanya keraguan.  Adapun  aplikasi  konsep  dan  kaidah istishhâb dalam  bidang hukum  ekonomi  syariah  terimplementasikan  pada, pertama, sengketa utang-piutang; kedua ,  tuduhan  catat  pada  objek  akad  jual-beli; ketiga, laporan keuntungan bisnis; dan keempat , keasahan multi akad ( al- ‘uqȗ d al- murakkabah ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Ibn  Muhammad  Abdullah  al- ‘ Imrani, al- ‘Uqȗ d  al-Mâliyyah  al- Murakkabah:  Dirâsah  Fiqhiyyah  Ta’shiliyyah  wa  Tathbȋ qiyyah ,  Dar Kunuz Isybilya, KSA, 2006. Abu Zahrah, Muhammad. Ush ȗ l al-Fiqh, Dar al-Fikr al- ‘Arabi, Kairo, t.th. Adam, Panji. Fikih Muâmalah Mâliyah, Refika Aditama, Bandung, 2017. Adam, Panji. Redi Hadiyanto, Alma Hanifa Candra Yulia, Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga  Keuangan  Syariah  Dalam  Fatwa  DSN-MUI, Jurnal Iqtisaduna, Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020. Adam, Panji. Redi Hadiyanto, Indra Wijaya, Dina Rahmania, The Legality Of Hybrid Contract On Sbsn (Sukuk) Ijarah Sale And Lease Back In DSN- MUI Fatwa , LAA MAISYIR, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020. Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al- Qawâ’id al -Fiqhiyyah,
Dâr al-Qalam, Damaskus, 2012.
Al-Bugha,  Musthafa  Dib. Ush ȗ l  al-Fiqh  al-Islâm ȋ:  Dirâsah  ‘Âmmah ,  Dar  al- Musthafa, Damaskus, 2007. Al-Jauziah,  Ibn  Qayyim. I’lâm  al - Muwqiin  ‘an  Rabb  al - ‘Âlamîn ,  Dar  al-Jail, Beirut, 1973.
Al-Karim,  Abd Ibn  ‘Ali  Ibn  Muhammad  al -Namlah, al-Muhadzab  f ȋ ‘Ilm Ush ȗ l al-Fiqh al-Muqâran, Maktabah al-Rusyd, Riyadh, 1999. Al-Qadir, Abd Ibn Ahmad Ibn Musthafa Ibn Abd al-Rahim Ibn Muhammad Badran, al-Madkhal  Ilâ  Madzhab  al-Imâm  Ahmad  Ibn  Hanbal , Muasasah al-Risalah, Beirut, 1401 H.
Amin, Ma’ruf . Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam , Elsas, Jakarta, 2008. Arfan,  Abbas. 99  Kaidah  Fiqh  Muamalah  Kulliyah:  Tipologi  dan Penerapannya  dalam  Ekonomi  Islam  dan  Perbankan  Syariah ,  UIN Maliki Press, Malang, 2013.
Artiyanto, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Sebuah  Aplikasi  dalam  Bidang  Muamalat dan Ekonomi Islam , Bandar Publishing, Aceh, 2017.
Azzam, Muhammad. al- Qawâ’id al -Fiqhiyyah , Dâr al-Had ȋ ts, Kairo, 2005. Effendi, Satria M Zein, Ushul Fiqh , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009. Haq, Husnul. Penggunaan Istishâb dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 02, No. 01., Januari- Juni 2017.
Hasab,  Ali Allah,  Ali Hasab Allah, Ushûl al-Tasyrî al-Islâmî , Dar al- Ma’arif,
Mesir, 1971.
Ibrahim,  Abu  Ishaq Ibn  ‘Ali  Ibn  Yusuf  al -Syirazi, Alluma’  fȋ Ush ȗ l  al-Fiqh , Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, Beirut, 2003. Isma’il Muhammad Miqa, Abu Bakar. al- Ra’yu wa Atsaruhu fȋ Madrasat al- Mad ȋ nah: Dirâsah Manhajiyyah Tahtb ȋ qiyyah Tatsbutu Shalahiyyah al- Syar ȋ’ah li Kull Zamân wa Makân, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1985. Iyadh  Ibn  Nami  Ibn  ‘Iwadh  al -Sulami, Ush ȗ l  al- Fiqh  Lâ  Yasa’u  al -Faq ȋ h Jahlahu , Dâr al-Tadmuriyyah, Riyadh, 2005. Khalaf, Abd Al-Wahab. ‘ Ilm Ush ȗ l al-Fiqh, Dar al-Rasyid, Kairo, 2008. Khalaf, Abd Al-Wahab. Mashâdir Al-Tasyr ȋ’ al -Islâm ȋ F ȋ mâ Lâ Nash F ȋ h , Dar Ibn al-Jauzi, Kairo, 2014.
Maulidizen,  Ahmad.  The  Urgency  Of  Islamic  Law  Sources  Knowledge Ma ṣādir  Al -A ḥkām  Al - Mukhtalaf  Fīhā: Isti ṣ ab,  Sadd  Al- Dzarī’a,  And Qaul Al- Ṣ a ḥabī , Hukum Islam, Vol XVIII No. 2 Desember 2018. Mubarok,  Jaih. Metodologi  Ijtihad  Hukum  Islam, UII  Press,  Yogyakarta, 2002.
Mufid,  Moh. Kaidah  Fikih  Ekonomi  Dan  Keuangan  Kontemporer:
Pendekatan  Tematis  dan  Praktis, Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta, 2019. Mufid,  Mohammad. Ushul  Fiqh  Ekonomi  Dan  Keuangan  Kontemporer, Kencana Media Pratama, Jakarta, 2016. Muhaimin,  Umar  Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi  Metodologi Ijtihad), Yudisia , Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
Muhammad  Ibn  ‘Ali  Ibn  Muhammad  Ibn  Abdullah  al -Syaukani, Irsyâd  al- Fuh ȗ l  Ilâ  Tahq ȋ q  al-H aq  Min  ‘Ilm  al -Ush ȗ l, Dar  al-Kitab  al- ‘Arabi, Kairo, 1999.
Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdullah al -Bukhari, Shah ȋ h al-Bukhâr ȋ , Dar al- Hadits, Kairo, 2008.
Muhyi  al-Din,  Abu  Zakariya  Ibn  Syarf  al-Nawawi, al-Minhâj  Syarh  Shah ȋ h Muslim Ibn al-Hajâj, Dar Ihya al-Turats al- ‘Arabi, Beirut, t.th. Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Shah ȋ h Muslim , Dar Ihya al-Turats al- ‘Arabi, Beirut, t.th.
Muslim MS, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad  Azhar  Basyir  Tentang  Aktualisasi  Hukum  Islam, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005.
Nawawi, Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy, Literasi Nusantara, Malang, 2020.
Ridwan, Istishâb Dan  Penerapannya  dalam  Hukum  Islam, al-Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 5 No. 1 Januari 2011. Saidurrahman,  Istishab  Sebagai  Dasar  Penetapan  Hukum  Islam:  Sebuah Tinjauan Historis, Jurnal Asy- Syir’ah , Vol. 45, No. I, 2011. Shadiqi, Muhammad  Ibn Ahmad Ibn Muhammad  Ali Burnu Abu  al-Harits al-Ghazi, al-Waj ȋ z f ȋ Ȋ dhâh Qawâ ’id al -Fiqh al-Kuliyyah , Muasasah al- Risâlah, Beirut, 1996.
Shalihah, Siti Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab), al-ittijah , Vol. 10 No. 02 Juli-Desember 2018. Sulaiman  Ibn  Abd  al-Qawiy  Ibn  al-Karim  al-Thufi, Syarh  Mukhtashar  al- Raudhhah , Muasasah al-Risalah, Beirut, 1987.
Syarifuddin,  Amir. Ushul  Fiqh  Jilid  2, Kencana  Prenada  Media,  Jakarta, 2011.
Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qurafi, Syarah Tanqih al-Fush ȗ l , , Syirkah al- Thaba’ah al -Fanniyah al-Muttahidah, t.tp, 1973. Zaidan,  Abd  al-Karim. al-Waj ȋ z  F ȋ Ush ȗ l  al-Fiqh, Muasasah  al-Risalah, Beirut, 2015. Zaidan,  Abdul  Karim. 100  Kaidah  Fikih  Dalam  Kehidupan  Sehari-Hari , Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2008.