## SIMULASI KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI, PROFITABILITAS DAN DAYA SAING UDANG PADA BERBAGAI TEKNOLOGI BUDIDAYA
Policy Simulation to Improve Efficiency, Profitability and Competitiveness of Cultured Shrimp According to Different Technology
Halimatus Sa’diyah dan Anwar

## Abstact
As  an  exportable  goods,  shrimp  price  was  highly  determined  by international  market  and  exchange  rate  of  domestic  currency.  Therefore  the devaluation  of  rupiah  was  expected  to  be  a  favorable  condition  for  shrimp culture  as  indicated  by  the  rise  of  shrimp  production  and  productivity  in  1998. However,  it  turn  back  to  decline  along  with  the  strenghtening  of  rupiah  and international  protection  policies  imposed  by  importing  countries  in  2004.  In addition,  the  escalation  of  regional  laws  ( Perdas )  issued  at  the  provincial  or district level might  increased production costs and local tax, and therefore has decreased  profit.  The  question  then,  is  production  of  cultured  shrimp  within unfavorable  domestic  environment  and  protectionist  international  policies  still profitable? What policies should be imposed to induce shrimp culture production efficiency, profitability and competitiveness?
The  objectives  of  the  study  were  to  evaluate  shrimp  culture  profitability, and  simulate    such  policies  favorable  for  the  development  of  shrimp  culture. Research  was  conducted  by  survey  and  literature  review,  while  analysis  was carried  out  by  applying  Policy  Analysis  Matrix  (PAM).  The  strong  point  of  this technique  is  its  ability  to  provide  information  on  policy  impacts  on  farm  level profits.  S tochastic  frontier  productivity  function (SFPF)  model  was  employed  to simulate the impact of several policies.
The  results  showed  that  based  on  private  prices,  shrimp  culture  in Dompu  district  still  profitable,  however,  analysis  based  on  social  prices  the traditional  system      indicated  negative  profit.  Intensive  system  produced 1,121.67  kg/ha or  Rp  8,089,796  profit,  while  the  traditional one  generated  only 123.60  ka/ha  or  Rp  1,661,659  profit.  The  government  therefore  was recommended  to  promote  the  intensive  system  after  conducting  risk assessment  both  domestic  (security,  pests,  and  diseases)  and  international (health, environmental, and trade policy issues). In addition to this the enforcing law  and  order  is  also  critical  to  eliminate  fear  over  uncertainty.  The  policy simulations  indicated  that  imposing  100  %  of  technical    efficiency  is  the  most favorable policy for semi intensive and intensive shrimp culture, while price and exchange rate policies more favorable for the traditional one.
------------------------------------------------ Keyword: shrimp culture, PAM, policy simulation

## PENDAHULUAN
Udang  merupakan  salah  satu  komoditi  perikanan  yang  sebagian  besar produksinya  di  Indonesia  ditujukan  untuk  memenuhi  permintaan  dunia  yang jumlahnya  terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Oleh  karena  itu  sebagai komoditi  yang exportable harga  domestik  udang  akan  selalu  mengikuti  harga pasar internasional sehingga elastisitas transmisinya hampir 100 persen. Selain itu  ia  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai  tukar  mata  uang  domestik  terhadap mata  uang  negara  lain  terutama  terhadap  kurs  mata  uang  mitra  dagangnya. Itulah  sebabnya  ketika  depresiasi  rupiah  mencapai  tingkat  tertingginya  pada tahun  1998  saat  terjadi  badai  krisis  ekonomi  yang  melanda  negara-negara  di kawasan  Asia  produksi,  produktivitas,  dan  harga  udang  domestik  mencapai tingkat  tertinggi  dan  kemudian  menurun  seiring  dengan  semakin  menguat  dan stabilnya kurs rupiah.
Salah  satu  daerah  penghasil  udang  di  kawasan  Indonesia  imur  adalah Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini seperti halnya daerah penghasil udang lainnya di Indonesia memiliki kondisi geografis dengan pantai yang cukup panjang dan juga memiliki banyak sungai dan delta sebagai sumber  air  tawar  dan  payau,  serta  ketersediaan  tenaga  kerja  perikanan  yang cukup berlimpah sehingga sangat cocok untuk budidaya udang ( shrimp culture ) sepanjang tahun. Budidaya udang banyak dilakukan masyarakat pesisir dengan aplikasi  teknologi  yang  bervariasi  mulai  dari  yang  tradisional,  semi  intensif hingga  yang  intensif  menggunakan  bantuan  peralatan  dan  mesin-mesin modern. Namun demikian usaha budidaya udang di daerah ini dalam 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang terus menurun seperti terlihat pada gambar 1.
Penurunan produksi selama periode 1998-2004 rata-rata 5,88 persen per tahun sementara produktivitas turun dengan laju yang lebih cepat lagi yaitu 8,5 persen per tahun. Jika pada tahun 1998 produksi udang di daerah ini mencapai 372  ton  per  tahun  dengan  produktivitas  218  kilogram  per  hektar  maka  pada tahun 2004 produksi hanya mencapai 217 ton dengan produktivitas 108 kg per hektar per tahun. Pada periode yang sama harga udang juga menurun dengan perlahan.  Jika  pada  tahun  1998  harga  udang  mencapai  Rp.  125.000  per kilogram maka pada tahun 2004 harga udang Rp. 50.000 per kilogram dan saat ini hanya hanya Rp. 40.000 per kilogram (Kompas, 7/2/2009).
Pertanyaannya  adalah  bagaimana  sesungguhnya  profitabilitas  usaha budidaya  udang  saat  ini?  Apakah  petambak  sudah  berproduksi  pada  tingkat yang efisien? Seberapa besar tingkat proteksi yang diterima petani udang baik di pasar komoditi maupun di pasar input? Bagimana kondisi pasar untuk faktor- faktor  domestik?  Bagaimana  posisi  daya  saing  usaha  ini  dibanding  dengan
sistem  komoditi  yang  lain?  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  merupakan sebagian dari isu seputar usaha budidaya udang yang dibahas dalam paper ini.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Produksi (000 kg) Produktivitas (kg/ha) Harga (Rp. 000/kg)
Gambar  1.  Perkembangan  produksi,  produktivitas  dan harga udang di Kabupaten Dompu 1998-2004
Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  Matrik  Analisis Kebijakan  ( Policy  Analysis  Matrix ,  PAM).  Keunggulan  dari  teknik  ini  adalah  ia dapat  menampilkan  dampak  dari  setiap  kebijakan  pemerintah  baik  di  pasar komoditi maupun di pasar input dan derajat intervensi tersebut baik yang besifat protektif  (subsidi)  maupun  eksploitatif  (pajak)  dapat  diukur  secara  nominal maupun ratio. Selain itu untuk melakukan simulasi kebijakan dilakukan integrasi PAM  dengan  model stochastic  frontier  productivity  function (SFPF) menggunakan spreadsheet EXCEL .

## METODOLOGI

## Penentuan lokasi dan data
Kabupaten  Dompu  ditetapkan  sebagai  lokasi  kajian  berdasarkan pertimbangan  bahwa  selain  usaha  budidaya  udang  sudah  cukup  lama diusahakan  masyarakat  juga  karena  di  kabupaten  ini  produksi  udang  paling tinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain di Propinsi Nusa Tenggara Barat
Data  yang  digunakan  seluruhnya  bersumber  dari  data  sekunder  yaitu jurnal  penelitian  dan  laporan  dinas  yang  telah  dipublikasi,  disertasi,  ataupun media  cetak  (surat kabar).  Oleh  karena  itu  akurasi  data cukup  tinggi meskipun beberapa data dari segi waktu tergolong relatif lama.

## Teknik analisis
Analisis  dititikberatkan  pada  upaya  antisipatif  melalui  keragaan  harga komoditas  di  pasar  internasional,  daya  saing  serta  menganalisis  dampak kebijakan  insentif  pemerintah  terhadap  sistem  budidaya  udang  dan  daya saingnya. Untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini digunakan pendekatan  Analisis  Matrik  Kebijakan  ( Policy  Analysis  Matrix,  PAM ). Pendekatan  ini  banyak  digunakan,  khususnya  untuk  menganalisiss  efisiensi ekonomi  dan  insentif  intervensi  pemerintah  serta  dampaknya  pada  sistem komoditas, baik pada aktivitas usahatani, pengolahan, maupun pemasaran, dan kajian  dilakukan  pada  tingkat  usahatani (farm  gate ).  Detail  Matriks  PAM  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1.  Struktur  Matrik  Analisis  Kebijakan  ( Policy  Analysis  Matrix, PAM )
Costs Revenue Tradable Input Domestic Factor Profit Private Price A B C D 1) Social Price E F G H 2) Divergence Effect I 3) J 4) K 5) L 6) Source: Monke, E.A. and Pearson, S.R. The Policy Analysis Matrix for
Agricultural Development, 1989.
1) Private profits, D, equal A minus B minus C.
2) Social profits, H, equal E minus F minus G.
3) Output transfers, I, equal A minus E.
4) Input transfers, J, equal B minus F.
5) Factor transfers, K, equal C minus G.
6) Net transfers, L, equal D minus H; they also equal I minus J minus K.
Baris  pertama  dari  Matrik  PAM  adalah  perhitungan  dengan  harga  privat  atau harga  pasar,  yaitu  harga  yang  betul-betul  diterima  atau  dibayarkan  oleh perusahaan  atau  petani  udang.  Baris  kedua  merupakan  perhitungan  yang didasarkan pada harga sosial ( shadow price ), yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur- unsur biaya maupun hasil. Baris ketiga merupakan perbedaan perhitungan dari harga  privat  dengan  harga  sosial  (efek  divergensi)  sebagai  dampak  kebijakan pemerintah dan juga distorsi pasar.

## Beberapa Indikator Hasil Analisis PAM
1. Analisis Keuntungan a. Private Profitability : D = A – (B+C)
Keuntungan  privat  merupakan  indikator  daya  saing  ( competitiveness ) dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer  kebijaksanaan.  Apabila  D  >  0,  berarti  sistem  komoditas memperoleh  laba  atas  biaya  normal  yang  mempunyai  implikasi  bahwa komoditas tersebut mampu ekspansi.
b. Social Profitability : H = E – (F+G)
Keuntungan  sosial  merupakan  indikator  keunggulan  komparatif ( comparative  advantage )  dari  sistem  komoditas  pada  kondisi  tidak  ada divergensi, baik akibat kebijaksanaan pemerintah maupun distorsi pasar. Apabila  H  >  0,  berarti  sistem  komoditas  memperoleh  laba  atas  biaya normal dalam harga sosial dan mempunyai keunggulan komparatif.
2. Efisiensi Finansial dan Efisiensi Ekonomi
a. Private Cost Ratio (PCR) = C/(A-B); yaitu indikator profitabilitas privat yang menunjukkan  kemampuan  sistem  untuk  membayar  biaya  domestik  dan tetap  kompetitif.  Sistem  bersifat  kompetitif  jika  PCR  <  1  dan  semakin kecil nilai PCR berarti semakin kompetitif usaha tersebut.
b. Domestic  Resource  Cost  Ratio (DRCR)  =  G/(E-F);  yaitu  indikator keunggulan komparatif, yang menunjukkan jumlah sumberdaya domestik yang  dapat  dihemat  untuk  menghasilkan  satu  unit  devisa.  Sistem mempunyai  keunggulan  komparatif  jika  DRCR  <  1.  Semakin  kecil  nilai DRCR  berarti  sistem  semakin  efisien  dan  keunggulan  komparatif  makin tinggi.
3. Dampak Kebijakan Pemerintah
Jika  pasar  output  dan  pasar  input  bekerja  secara  kompetitif  (tidak  ada distorsi pasar) maka deviasi yang terjadi antara harga privat dengan harga sosial  disebabkan  oleh  adanya  intervensi  atau  kebijakan  pemerintah. Namun  jika  terdapat  distorsi  pasar  dan  pemerintah  melakukan  koreksi melalui  berbagai  kebijakan  maka  divergensi  yang  terjadi  merupakan kombinasi dari kebijakan dan kegagalan pasar. a. Kebijakan Output a.1. Output  Transfer (A –  E);  Output  transfer  merupakan  selisih  antara penerimaan  yang  dihitung  atas  harga  privat  ( financial) dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial. Jika nilainya positif  berarti  terjadi  transfer  dari  masyarakat  (konsumen)  ke produsen, demikian juga sebaliknya. a.2. Nominal  Protection  Coefficient  on  Output (NPCO)  =  A/E;  yaitu indikator  yang  menunjukkan  tingkat  proteksi  pemerintah  terhadap output  usahatani  domestik.  Kebijakan  bersifat  protektif  terhadap output  jika  nilai  NPCO  >  1.  Semakin  besar  nilai  NPCO  berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap output. b. Kebijakan Input
b.1. Input  Transfer (B –  F);  yaitu  selisih  antara  biaya  input  yang  dapat diperdagangkan  pada  harga  privat  dengan  biaya  yang  dapat diperdagangkan  pada  harga  sosial.  Jika  nilainya  positif  berarti terjadi  transfer  dari  petani  udang  ke  produsen  input tradable ,  dan sebaliknya  jika  bertanda  negatif  berarti  petani  udang  dieksploitasi melalui pajak.
b.2. Nominal protection Coefficient on Input (NPCI) = B/F; yaitu indikator yang  menunjukkan  tingkat  proteksi  pemerintah  terhadap  input perikanan domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai NPCI < 1, berarti ada kebijakan subsidi input tradable . b.3. Factor  Transfer (C –  G);  Transfer  faktor  merupakan  nilai  yang menunjukkan  perbedaan  harga  privat  dengan  harga  sosial  yang diterima  produsen  untuk  pembayaran  faktor-faktor  produksi  yang tidak diperdagangkan. Nilai FT > 0, berarti ada transfer dari petani kepada produsen input non tradable , demikian sebaliknya. c. Kebijakan Input - Output c.1. Effective  Protection  Coefficient (EPC)  =  (A-B)/(E-F);  yaitu  indikator yang  menunjukkan  tingkat  proteksi  simultan  terhadap  output  dan input tradable . Kebijakan tersebut bersifat protektif jika nilai EPC > 1.
Semakin  besar  nilai  EPC  berarti  semakin  tinggi  tingkat  proteksi pemerintah terhadap komoditas dan input pertanian domestik. c.2. Net  Transfer (NT)  =  (D –  H);  Transfer  bersih  merupakan  selisih antara  keuntungan  bersih  yang  benar-benar  diterima  produsen (privat)  dengan  keuntungan  bersih  berdasarkan  harga  sosialnya. Nilai  NT  >  0,  menunjukkan  tambahan  surplus  produsen  yang disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah  yang  diterapkan  pada inputoutput, demikian sebaliknya. c.3. Profitability  Coefficient :  PC  =  D/H;  Koefisien  keuntungan  adalah perbandingan  antara  keuntungan  bersih  yang  benar-benar  diterima produsen dengan keuntungan bersih pda harga sosialnya. Jika PC > 0,  berarti  secara  keseluruhan  kebijakan  pemerintah  memberikan insentif kepada produsen, demikian sebaliknya.

## Justifikasi Penentuan Harga Sosial Input dan Output
Untuk input dan output yang dapat diperdagangkan secara internasional, penentuan  harga  sosial dihitung  berdasarkan  harga  perdagangan  internasional ( border  price ),  yaitu  untuk  komoditas  yang  diimpor  dipakai  harga  CIF  ( Cost, Insurance  and  Freight )  dan  untuk    komoditas  yang  diekspor  digunakan  harga FOB ( Free on  Board ).  Untuk  input non  tradable digunakan biaya  imbangannya ( opportunity cost ).
1.  Harga  sosial  output  di  tingkat  petani  udang  diturunkan  dari  harga paritas  ekspor  FOB  di  pelabuhan  Surabaya  yang  merupakan  tempat
pengapalan menuju luar negeri bagi kebanyakan produk pertanian dari Indonesia timur, termasuk dari Kabupaten Dompu..
2.  Untuk  benih  udang  (benur),  penentuan  harga  sosialnya  didekati  dari harga  aktualnya,  karena  tidak  ada  alternatif  penggunaan  lain  dari benur tersebut di lokasi penelitian.
3.  Neraca perdagangan pupuk menunjukkan bahwa Indonesia
merupakan net  importer pupuk  kecuali  pupuk  urea,  meskipun  akhir- akhir ini muncul pernyataan untuk mengimpor 500 ribu ton urea. Oleh karena  itu  harga  sosial  urea  diturunkan  dari  paritas  ekspor  FOB Surabaya  dan  harga  sosial  TSP/SP-36  diperoleh  dari  harga  paritas impor CIF.
4.  Harga sosial pestisida saponin dan lainnya digunakan harga privatnya karena  tidak  diperoleh  informasi  mengenai  adanya  intervensi pemerintah terhadap pestisida tersebut.
5.  Harga sosial kapur diasumsikan sama dengan harga privatnya karena tidak adanya penggunaan lain yang komparabel di lokasi kajian.
6.  Harga sosial lahan didekati dengan profit share dari lahan tambak bila digunakan  untuk  budidaya  ikan  bandeng  yang  merupakan  alternatif penggunaan terdekatnya.
7.  Harga  sosial  tenaga  kerja  dihitung  dengan  menggunakan  nilai  upah aktual  yang  berlaku  di  lokasi  penelitian.  Hal  ini  didasari  pemikiran bahwa  aksesibilitas  lokasi  budidaya  umumnya  memadai  sehingga mendorong  berjalannya  pasar  tenaga  kerja  di  pedesaan  dan terintegrasinya  pasar  tenaga  kerja,  baik  antar  wilayah  maupun  antar sektor.
8.  Penentuan  tingkat  suku  bunga  privat  digunakan  tingkat  bunga  dari lembaga keuangan yang paling mudah di akses petani udang dikurangi dengan  laju  inflasi  rata-rata  bulanan,  yaitu  tingkat  bunga  BPR  bagi petambak  tradisional  dan  bank  umum  untuk    petambak  semi  intensif dikurangi  laju  inflasi.  Tingkat  bunga  sosial  ( social  interst  rate ) diasumsikan sama dengan tingkat bunga privatnya.
9.  Harga  bayangan  nilai  tukar  rupiah  ( shadow  price )  terhadap  dollar menggunakan  aktual exchange  rate karena  indonesia  mengkuti  rezim nilai tukar mengambang ( floating exchange rate ).

## KONDISI UMUM  BUDIDAYA UDANG

## Perkembangan budidaya udang
Perkembangan budidaya udang di Kabupaten Dompu menunjukkan tren yang  menurun  walaupun  luas  tambak  antara  tahun  1998  hingga  2004 menunjukkan  tren  meningkat  namun  produksi  udang  berfluktuasi  dengan kecenderungan  menurun  sehingga  kontribusinya  terhadap  penerimaan  daerah
juga  semakin  kecil.  Hal  ini  berhubungan  dengan  harga  udang  yang  terus menurun  sejak  pencapaian  tertingginya  pada  saat  krisis  ekonomi  tahun  1998 seperti terlihat pada tabel 2.
.
Tabel 2.  Luas tambak, produksi dan harga udang di  Kabupaten Dompu 1998-2004 Tahun Luas Tambak Produksi Harga Udang Nilai PDRB (ha) (kg) (Rp./kg) (Rp. 000) 1998 1,702 372,000 125,000 46,500,000 1999 1,714 200,200 110,000 22,022,000 2000 1,714 209,800 105,000 22,029,000 2001 1,737 253,100 75,000 18,982,500 2002 1,782 227,000 65,000 14,755,000 2003 1,897 210,900 55,000 11,599,500 2004 2,013 217,000 50,000 10,850,000 Sumber: Abubakar (2008)
Penurunan  harga  udang  di  satu  pihak  dan  kenaikan  harga-harga  input produksi dan upah tenaga kerja di pihak lain tidak memberikan dorongan positif bagi  petani  udang  untuk  mengusahakan  kegiatan  budidaya  secara  intensif, terlebih  lagi  sebagian  besar  tambak  dikelola  secara  tradisional  dengan manajemen  dan  modal  yang  rendah.  Oleh  karena  itu  tidaklah  mengherankan jika produksi udang cenderung menurun dari waktu ke waktu.
Tren yang menurun dari produksi udang tersebut menyebabkan produksi rata-rata tambak juga semakin kecil. Jika pada tahun 1998 produktivitas tambak 218  kilogram  per  hektar  maka  pada  tahun  2004  produksi  rata-rata  hanya mencapai107 kilogram per hektar. Hal ini disebabkan banyak tambak dibiarkan tak  terurus  sementara  data  mengenai  luas  tambak  yang  dicatat  tidak  relevan dengan  yang  benar-benar  diusahakan  untuk  budidaya  udang.  Perkembangan mengenai produktivitas tersebut disajikan pada tabel 3 berikut.
Tabel  3.  Luas  tambak,  produksi
dan produktivitas udang  di  Kabupaten Dompu 1998-2004 Tahun Luas Tambak Produksi Produktivitas (ha) (kg) (kg/ha) 1998 1,702 372,000 218.57 1999 1,714 200,200 116.80
2000 1,714 209,800 122.40 2001 1,737 253,100 145.71 2002 1,782 227,000 127.38 2003 1,897 210,900 111.18 2004 2,013 217,000 107.80 Sumber: Abubakar (2008)
Produksi  rata-rata  tersebut  sangat  jauh  dari  rata-rata  produksi  udang  nasional yang  dikelola  secara  intensif  yaitu  2,900  kilograms  per  hektar  sementara produksi rata-rata di China  1,222 kg/ha dan di Thailand 800 kilogram per hektar (Zaini et al ., 2004).
Tabel  4  berikut  manyajikan  keragaan  usaha  budidaya  udang  di Kabupaten  Dompu  pada  tahun  2005.  Dari  tabel  tersebut  diketahui  bahwa produktivitas  udang  sangat  bervariasi  tergantung  pada  sistim  pengelolaannya apakah intensif, semi intensif atau tradisional.
Tabel  4.  Keragaan  produktivitas  udang  di  Kabupaten  Dompu  tahun 2005
Parameter Traditional Semi intensif Intensif Luas penguasaan (ha) 1.78 1.75 0.40 Padat tebar benur (ekor/m2) 2 8 32 Masa pemeliharaan (hari) 130 122 120 Produktivitas (kg/ha) 123.60 1,121.67 3,000.00 Food Corversion ratio (FCR) 1.59 1.82 Sumber: Abubakar (2008)
Tabel  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  produktivitas  yang  tinggi  juga  disertai dengan Food  Conversion  Ratio ( FCR )  yang  semakin  tinggi  pula.  FCR menunjukkan  hubungan  antara  jumlah  pakan  yang  diberikan  dengan  produksi udang  sehingga  FCR  sebesar  1,59  pada  sistem  semi  intensif  berarti  untuk menghasilkan  udang  1  kilogram  diperlukan  pakan  1,59  kilogram  dan  semakin rendah FCR semakin efisien suatu sistem budidaya udang.

## Teknologi budidaya
Berdasarkan  tingkat  teknologi  yang  diterapkan  hingga  tahun  2002 terdapat tiga kategori teknologi budidaya di Kabupaten Dompu yaitu tradisional, semi  intensif  dan  intensif.  Akan  tetapi  pasca  tahun  2002  tingkat  intensifikasi tersebut hanya tinggal dua yaitu tradisional dan semi intensif (Abubakar, 2008; Zaini, et al ., 2004).

## Teknologi tradisional
Tambak  tradisional  dicirikan  oleh:  (1)  dibangun  di  lahan  pasang  surut yang  umumnya  berupa  rawa-rawa  bakau,  atau  rawa-rawa  pasang  surut bersemak  atau  rerumputan;  (2)  bentuk  dan  ukuran  tambak  tidak  teratur;  (3) setiap petak mempunyai saluran keliling (caren) yang lebarnya antara 3-5 meter di sepanjang keliling petakan; (4) jumlah benur yang ditebar dalam satu hektar tambak sangat minim tidak lebih dari 100 ribu ekor dan diperoleh dari perairan sekitar;  (5)  tidak  menggunakan  pakan  tambahan  kecuali  yang  tersedia  secara alami di areal tambak; (6) masuknya air terjadi ketika air laut pasang dan tidak menggunakan pompa.

## Teknologi semi intensif
Tambak  semi  tradisional  dicirikan  oleh:  (1)  bentuk  petakan  teratur, biasanya berukuran 1-3 hektar per petak; (2) setiap petak memiliki pintu masuk air  ( inlet )  dan  pintu  pengeluaran  ( outlet )  yang  terpisah  untuk  keperluan penggantian air; (3) adanya caren diagonal selebar 5-10 meter dari pintu (pipa) inlet ke pintu (pipa) outlet dengan dasar caren miring ke arah pintu outlet untuk keperluan  mengeringkan  tambak  dan  pengumpulan  udang  pada  waktu  panen; (4)  jumlah  benur  yang  ditebar  antara  100  ribu  hingga  300  ribu  ekor;  (5) pemberian pakan udang; (6) menggunakan pompa air dan peralatan lain seperti generator set dan kincir air ( electric waterwheel ).

## MATRIK ANALISIS KABIJAKAN UNTUK KONDISI TERKINI
(Policy Analysis Matrix for the existing conditions)

## Asumsi
Beberapa  asumsi  variabel  makro  dan  mikro  yang  diperlukan  untuk  analisis matrik kebijakan pada existing condition disajikan pada tabel 5 berikut:
Tabel 5. Asumsi variabel makro dan mikro untuk analisis PAM
No. Variabel Nilai 1 Exchange rate (Rp./USD) 9,900 2  Tingkat bunga 9.00 % 3  Inflasi 9.50 % 4 Harga FOB udang beku (US$/kg) 5.0 5 Harga FOB Urea  (US$/ton) 315 6 Harga CIF TSP/SP36 (US$/ton) 360
7  Kepadatan tebar benur pada tambak (ekor/ha)
a. Tradisional 20,000 b. Semi intensif 80,000 8  Harga pakan (Rp./kg) 7,500
Asumsi  besaran  variabel  makro  didasarkan  pada  kondisi  perekonomian  tahun 2005  ketika  dilakukan  survei  untuk  mendapatkan  data  mikro  (Abubakar,  2008; Zaini et  al .,  2004).  Penggabungan  variabel  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui keterkaitan  antara  aspek  makro  dengan  mikro  dalam  budidaya  udang  ( macro- micro linkage for shrimp culture ).

## Profitabilitas
Profitabilitas  usaha  budidaya  udang  di  kabupaten  ini  menunjunkkan keragaan  yang  signifikan    antara  yang  menggunakan  teknologi  semi  intensif dengan  tradisional,  dan  yang  menggunakan  harga  privat  dengan  harga  sosial seperti  terlihat  pada  tabel  PAM  berikut  ini.    Pada  tabel    7  tersebut  terdapat informasi mengenai transfer output , tradable input , domestic factor dan transfer netto baik untuk usaha yang menggunakan teknologi semi intensif maupun yang menggunakan teknologi sederhana.
Tabel 7 . Matrik analisis kebijakan usaha budidaya udang di Kabupaten Dompu th. 2008
Revenue Tradable inputs Domestic Resources Profit Semi intensive Private prices 48,804,897 15,959,621 24,755,479 8,089,796 Social prices 50,203,670 16,152,435 24,755,479 9,295,755 Divergence effects -1,398,773 -192,814 0 - 1,205,959 Traditional Private prices 3,821,212 1,871,150 288,404 1,661,659 Social prices 3,821,212 1,944,461 5,898,404 - 4,021,653 Divergence effects 0 -73,311 -5,610,000 5,683,311
Dengan menggunakan harga privat ( actual price ) usaha budidaya udang windu  memberikan  keuntungan  yang  positif  baik  yang  menggunakan  teknologi semi  intensif  maupun  yang  dengan  teknologi  tradisional  (masing-masing  Rp. 8.089.796/ha/musim  untuk  semi  intensif  dan  Rp.  1.661.659/ha/musim  untuk tradisional).  Bagi  petani  udang  yang  menggunakan  teknologi  semi  intensif, usaha  ini  tetap  layak  dikembangkan  karena  memberikan  keuntungan  bagi petani  udang  baik  dengan  menggunakan  harga  privat  maupun  harga  sosial. Namun  tidak  demikian  dengan  yang  petani  udang  menggunakan  teknologi tradisional,  karena  usaha  tersebut  menghasilkan  keuntungan  sosial  negatif maka  pengembangannya  harus  dilakukan  dengan  memperbaiki  teknologi budidaya.

## Transfer
Pemerintah  dapat  melakukan  transfer  benefit  diantara  para  pelaku ekonomi  (konsumen,  produsen  dan  pemerintah  sendiri)  dengan  menggunakan sejumlah instrumen. Instrumen kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan dan  mengembangkan  sektor  perikanan  tidak  hanya  berupa  insentif  terhadap harga  output,  namun  juga  terhadap  input  produksinya.  Upaya  mengetahui dampak  kebijaksanaan  harga  input,  khususnya  bagi  petani  udang  selaku konsumen  dari  input  produksi  yang  digunakan  dapat  dilihat  dari  nilai  transfer input  dan  koefisien  proteksi  input  nominal  ( Nominal  Protection  Coeffiscient  for input , NPCI), sedangkan dampak kebijaksanaan harga output dapat didiketahui dari  nilai  transfer  output  dan  koefisien  proteksi  output  nominal  ( Nominal Protection  Coeffiscient  for  output ,  NPCO).  Selanjutnya  untuk  menelaah pengaruh netto dari  kebijaksanaan  pemerintah  dapat  dilihat  dari  nilai  transfer netto  dan  koefisien  proteksi  efektif  ( Effective  Protection  Coefficient ,  EPC)  dari masing-masing  sistem.  Ukuran-ukuran  tersebut  disajikan  pada  bagian  berikut dan  dipandang  penting  untuk  mengetahui  derajat  dari  proteksi  yang menyebabkan  adanya  perbedaan  antara  harga  privat  dengan  harga  sosialnya yang diterima petani udang.

## Output Transfer
Udang merupakan komoditas yang diperdagangkan secara internasional, sehingga  gejolak  harga  di  pasar  internasional  dan  fluktuasi  nilai  tukar  rupiah akan  mempengaruhi  harga  udang  domestik.  Kecenderungan  harga  udang  di pasar  internasional  yang  semakin  menurun  ditransmisikan  ke  dalam  negeri karena sebagian besar udang yang dihasilkan ditujukan untuk pasar dunia. Dari tabel 7 dan juga lampiran 3, terlihat bahwa petani udang dengan teknologi semi intensif  memperoleh  revenue  pada  harga  privat  yang  lebih  rendah  daripada revenue pada harga sosialnya ( border price ). Tidak diketahui dengan jelas dari mana  sumber  divergensi  tersebut,  apakah  berasal  dari  pajak  ekspor  ataukah imperfect  market ( monopsony  eksportir atau imperfect  information )  yang
besarnya  Rp.1.398.773/ha/musim  atau  setara  dengan  nilai  NPCO  sebesar 97,21  % .  Hal  ini  berarti  petani  udang  tersebut  telah  ‘dizolimi’  dalam  bentuk implicit  tax sebesar  2,79%  dari  harga  internasional.  Sementara  itu  output  dari usaha  tradisional  seluruhnya  dijual  di  pasar  lokal  sehingga  efek  divergensinya adalah  nol  atau  nilai  NPCO  adalah  100%  yang  berarti  petani  udang  sistem tradisional tidak menerima proteksi ataupun pajak apapun pada pasar komoditi.

## Input Transfers
Selain pada harga komoditi, divergensi juga terjadi pada harga input baik untuk  teknologi  semi  intensif  maupun  tradisional  namun  dengan  arah  transfer yang  menguntungkan  petani  udang  yang  nilainya  masing-masing  Rp. 192.814/ha/musim  dan  Rp.  73.311/ha/musim.  Sumber  divergensi  ini  berasal dari  subsidi  pupuk  urea  yang  diberikan  pemerintah.  Namun  demikian  karena penggunaan  urea  tidak  begitu  banyak,  karena  pupuk  bukan  merupakan  input utama  dalam  usaha  ini  seperti  benur  dan  pakan,  maka  nilai  transfernya  pun relatif  kecil.  Bila  dilihat  dari  nilai nominal  protection  coefficient  on  input ,  NPCI yaitu  98.81  %  untuk  sistem  semi  intensif  dan  96,23%  untuk  sistem  tradisional, berarti  petani  udang  pada  masing  masing  teknologi  menerima  subsidi  input sebesar 1,19 % dan 3,73 % dalam bentuk subsidi harga pupuk urea sedangkan divergensi  pada  pupuk  TSP/SP-36  tidak  ditemukan  justifikasi  empirisnya sehingga  kemungkinan  akibat discrapancy data  pada  penentuan  paritas  impor (tabel  7  dan  lampiran 4) . Bila  dilihat  dari  sisi  persentase,  angka  proteksi  ini relatif besar namun bila dilihat dari nilai nominalnya ia relatif sangat kecil.

## Factor Transfers
Transfer  untuk  faktor  domestik  pada  sistim  semi  intensif  adalah  nol karena semua faktor yang terlibat bekerja pada pasar yang kompetitif dan tidak diperoleh petunjuk adanya kebijakan pemerintah yang distortif pada pasar faktor produksi  domestik  (tenaga  kerja,  tarif  listrik  industri,  lahan,  ataupun  tingkat bunga) sehingga harga privat yang terjadi mencerminkan harga sosialnya. Oleh karena  itu  efek  divergensi  pada  teknologi  semi  intensif  sama  dengan  nol (Lampiran 5).
Pada  tambak  tradisional  sumber  divergensi  berasal  kegagalan  di  pasar tenaga kerja karena kuranya informasi ( labor market failure ), yaitu keseluruhan tenaga  kerja  berasal  dari  tenaga  keluarga  dengan opportunity  cost yang  tinggi sehingga harga privatnya lebih rendah dari pada harga sosialnya karena petani tidak  membayar  dirinya  sendiri.  Itulah  sebabnya  usaha  tambak  udang tradisional  masih  menguntungkan  secara  privat  namun  rugi  secara  ekonomi karena adanya divergensi faktor domestik.

## Net Transfer
Secara  keseluruhan  transfer  yang  diterima  petani  udang  semi  intensif adalah  negatif  (Rp.  1.205.959/ha/musim)  yang  berarti  surplus  produsen  yang
diterima  berkurang  sebesar  nilai  transfer  netto  tersebut.  Hal  ini  disebabkan subsidi pupuk yang diterima jauh lebih kecil dari implicit tax pada komoditi yang dihasilkan.  Situasi  ini  bisa  juga  ditunjukkan  dari  nilai Effective  Protection Coefficient ( EPC )  yaitu  indikator  yang  menunjukkan  tingkat  proteksi  simultan terhadap  output  dan  input tradable, yang  nilainya  96,46  %  atau  kurang  dari  1. Hal ini berarti usaha tambak udang tidak mendapatkan proteksi dari pemerintah. Meskipun demikian  usaha tambak udang dengan teknologi semi intensif masih menguntungkan. Pada tambak tradisional meskipun angka EPC lebih dari satu (103,91  %)    yang  berarti  usaha  ini  menerima  proteksi  namun  karena produktivitasnya  sangat  rendah,  tambak  tradisional  tidak  juga  tumbuh  bahkan ada kecenderungan semakin ditinggalkan.

## Keunggulan komparatif dan kompetitif
Daya  saing  suatu  komoditi  dapat  dilihat  dari  indikator  keungulan komparatif dan kompetitifnya. Pada tulisan ini indikator yang digunakan adalah Private  Cost  Ratio (PCR)  yaitu  indikator  profitabilitas  privat  yang  menunjukkan kemampuan  sistem  untuk  membayar  biaya  domestik  dan  tetap  kompetitif. Sistem  bersifat  kompetitif  jika  PCR  <  1  dan  semakin  kecil  nilai  PCR  berarti semakin kompetitif sistem tersebut. Selain itu juga digunakan ukuran Domestic Resource  Cost  Ratio (DRCR)  yaitu  indikator  keunggulan  komparatif,  yang menunjukkan  jumlah  sumberdaya  domestik  yang  dapat  dihemat  untuk menghasilkan  satu  unit  devisa.  Sistem  memiliki  keunggulan  komparatif  jika DRCR  <  1  dan  semakin  kecil  nilai  DRCR  berarti  sistem  semakin  efisien  dan mempunyai keunggulan komparatif makin tinggi (Tweeten, 1992).
Tambak  udang  semi  intensif  menghasilkan  nilai  DRCR  dan  PCR  yang lebih  kecil  dari  satu  (75,37  %  dan  72,70  %)  yang  berarti  sistem  ini  memiliki keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  untuk  bersaing  dengan  sistem  komoditi lainnya baik dalam menghasilkan keuntungan maupun kemampuan menghasilkan devisa. Namun demikian untuk tambak tradisional, meskipun nilai PCR < 1 (14,79 %) tetapi nilai DRCR > 1 (314,29 %) sehingga sistem ini tidak memiliki  daya  saing  baik  terhadap  sistem  komoditi  sejenis  ataupun  yang berbeda jenis jika tidak dilakukan perbaikan teknologinya (Lampiran 13).

## SIMULASI KEBIJAKAN
Simulasi  kebijakan  dilakukan  untuk  mengtahui  kebijakan  mana  yang optimal  dalam  meningkatkan  efisiensi,  profitabilitas  dan  daya  saing  usaha. Dengan  menggunakan  pendekatan stochastic  frontier  production  function, Abubakar (2008) menghasilkan tiga temuan menarik yang relevan untuk tulisan ini namun belum dielaborasi implikasinya yaitu:
(1) Technical  Effisiensi  Rating (TER)  dari  budidaya  udang  di  Kabupaten Dompu  relatif  kecil  yaitu  46,25  %  untuk  yang  tradisional  dan  68,54  % untuk yang semi intensif;
(2) Food Conversion Ratio (FCR) untuk teknologi semi intensif adalah 1,585 yang  berarti  untuk  menghasilkan  1  kilogram  udang  diperlukan  1,585 kilogram pakan selama 122 hari;
(3) Produktivitas  dari  usaha  tambak  udang  merupakan  fungsi  dari  jumlah benur yang ditebar dan dapat dinyatakan dengan fungsi Cobb-Douglass berikut:
1 603 , 1 328 , 0 5 ^ 61 , 5 D e X Y 
Keterangan: Y = produktivitas (kg/ha) X 5 = benur (ekor/ha) e = 2,7182818
D1  = 1(semi intensif teknologi) dan 0 (lainnya)
Pada  bagian  ini  diuraikan  simulasi  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  efisiensi,  profitabilitas  dan  daya  saing  udang  dengan memanfaatkan  informasi  dari  hasil  penelitian  tersebut  dan  kondisi  saat  ini ( existing  condition )  digunakan  sebagai  dasar  perbandingan  dalam  berbagai skenario simulasi.
Skenario A. Usaha  budidaya  udang  beroperasi  pada  tingkat  efisiensi  teknis ( technically  efficient ,  TER  =  100  %)  baik  untuk  teknologi  tradisional maupun  semi  intensif,  sekarang  masing-maing  (46,25%  dan  68,54%) melalui  penambahan  jumlah  benur  yang  ditebar  dan  pemerintah  tidak melakukan kebijakan lain.
Skenario B. Pemerintah  melakukan  sejumlah  kebijakan  yang  menyebabkan  harga pakan turun 25 % dari harga sekarang (Rp. 7.500/kg) sehingga petani membayar  Rp.  6000/kilogram.  Hal  ini  sangat  mungkin  dilakukan mengingat industri yang ada sekarang ini menghasilkan pakan dengan kandungan impor sangat tinggi.
Skenario C. Udang  merupakan  komoditi  yang exportable sehingga  ia  sangat dipengaruhi  oleh  kurs  rupiah  terhadap  mata  uang  asing  (US$).  Pada
skenario  ini  rupiah  didepresaisikan  20  %  sehingga  mencapai  kurs sekarang  (Rp.  11.800/US$)  dan  diasumsikan  elastisitas  transmisi harga sebesar 99%.
Hasil  simulasi  dari  masing-masing  skenario  kebijakan  tersebut  disajikan  pada tabel  8  dengan  mengamati  dampaknya  terhadap  efisiensi  (TER),  profitabilitas (privat dan sosial) dan daya saing (keunggulan komparatif dan kompetitif).
Tabel  8.  Hasil  simulasi  berbagai  skenario  kebijakan  terhadap  keragaan usahatani udang
Teknologi dan indikator  Existing Skenario A  Skenario B Skenario C Semi Intensif 1. TER (%) 68.54 100.00 69.09 68.88 2. Profitabilitas (Rp/ha) a. Private 8,089,796 19,564,419 11,772,338 18,370,597 b. Sosial 9,295,755 34,676,108 16,658,771 25,939,354 3. Daya saing a. PCR (%) 75.37 56.03 67.82 57.56 b. DRCR (%) 72.70 41.82 59.83 48.99 Tradisional 1. TER (%) 46.23 100.00 55.35 54.02 2. Profitabilitas (Rp/ha) a. Private 1,661,659 -1,355,608 1,919,989 1,661,659 b. Sosial -4,021,653 -7,038,919 -6,531,457 -6,829,288 3. Daya saing a. PCR (%) 14.79 -65.71 12.21 14.79 b. DRCR (%) 314.29 -689.66 -898.11 -633.63
Dari tabel 8 tersebut terlihat bahwa:
1. Skenario A, yaitu beroperasi pada tingkat TER 100% dilakukan melalui penambahan  kepadatan  benur  sehingga  mencapai  tingkat  efisiensi teknis ( technically efficient ). Kepadatan benur yang ditebar oleh petani udang saat ini sangat rendah yaitu 80 ribu ekor per hektar untuk sistem semi intensif dan 20 ribu ekor untuk sistem tradisional. Oleh karena itu dengan menggunakan stochastic frontier production function diketahui bahwa  untuk  mencapai  tingkat  efisiensi  teknisnya  maka  jumlah  dan kepadatan benur pada masing-masing sistem harus ditambah menjadi
130.725  untuk  tambak  tradisional  dan  247.053  ekor  per  hektar  untuk tambak semi intensif.
Skenario  ini  merupakan  alternatif  kebijakan  yang  optimal  bagi  sistem semi intensif karena memberikan profit baik privat maupun sosial yang paling  tinggi,  dan  dapat  meningkatkan  keunggulan  komparatif  dan kompetitif  yang  ditunjukkan  dengan  semakin  kecilnya  nilai  PCR  dan DRCR  dibanding  dengan  skenario  lain  dan existing  condition .  Namun demikian  hal  ini  bukan  merupakan  solusi  yang  optimal  bagi  sistem tradisional  karena  profit  menjadi  negatif  baik  privat  maupun  sosial dibanding dengan existing condition . 2. Skenario  B,  yaitu  subsidi  harga  pakan  sebesar  25  %  dapat meningkatkan efisiensi teknis, profit, dan daya saing bagi sistem semi intensif  dibanding existing  condition namun  hasil  tersebut  adalah  sub optimal karena  lebih  rendah  dari  skenario  A.  Akan  tetapi  kebijakan ini merupakan  solusi  optimal  bagi  sistem  tradisional  karena  dapat meningkatkan  keuntungan  dan  daya  saing  dibanding  skenario  lainnya ataupun existing condition .
Skenario  kebijakan  ini  sangat  mungkin  dilakukan  karena  harga  pakan ikan  relatif  tinggi  karena  banyak  mengandung  bahan  baku  impor seperti  tepung  ikan,  tepung  daging  dan  tulang,  bungkil  kedele,  dan jagung. Oleh karena itu jika kandungan impor ini dapat dikurangi maka harga  pakan  dapat  lebih  rendah  dari  kondisi  sekarang.  Sebagian bahan  baku  impor  tersebut  dapat  digantikan  dengan  bahan  yang tersedia di dalam negeri seperti tepung sagu dan bungkil kelapa sawit. Bahan-bahan  lokal  tersebut  cukup  banyak  tersedia  dan  potensi produksinya  cukup  besar  namun  tidak  dimanfaatkan.  Oleh  karena  itu diperlukan  kebijakan  insentif  agar  industri  pakan  dapat  menggunakan bahan-bahan  lokal  tersebut  dan  mengurangi  kandungan  impor  pakan ikan.
3.  Skenario  C,  yaitu  pemerintah  membiarkan  kurs  rupiah  terdepresiasi sebesar  20  %  dari  kurs  saat  itu  ( existing  condition )  sehingga  kurs rupiah  menjadi  Rp.  11.800/US$  seperti  saat  ini.  Jika  kebijakan  ini dilakukan  maka  efisiensi,  keuntungan  dan  daya  saing  udang  sistem semi  intensif  meningkat  dibanding  dengan exisitng  condition namun hasil  ini  juga sub  optimal jika  dibanding  dengan  skenario  A.  Namun demikian skenario ini tidak memberikan dampak bagi budidaya udang tradisional  yang  seluruh  hasil  panennya  untuk  pasar  lokal  di kecamatan  atau  desa.  Oleh  karena  itu  bagi  petambak  tradisional skenario ini juga sub optimal jika dibanding dengan skenario B.
KESIMPULAN
1.  Jumlah kepadatan benur pada masing-masing sistem budidaya masih jauh dari tingkat efisiensi teknisnya. Namun demikian budidaya udang ini  masih  memberikan  keuntungan  bagi  petambak  baik  yang menggunakan  teknologi  semi  intensif  maupun  yang  tradisional.  Di pasar  komoditi  petani udang bukan  saja tidak mendapat  perlindungan harga tetapi lebih dari itu harga udang yang diterima lebih rendah dari harga pasar internasional.
2.  Proteksi  yang  diterima  petani  udang  adalah  dalam  bentuk  subsidi harga untuk input pupuk urea. Namun karena penggunaan urea sangat sedikit,  karena  bukan  merupakan  input  utama,  maka  transfer  yang diterima petani udang relatif kecil dibanding dengan keseluruhan biaya produksi.
3.  Komoditas  udang  hasil  budidaya  memiliki  daya  saing  relatif  tinggi seperti ditunjukkan oleh PCR dan DRCR yang lebih kecil dari satu.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  dan  dari  hasil  simulasi  yang  telah  dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas dan daya saing udang hasil budidaya pada  berbagai  penggunaan  teknologi  maka  implikasi  kebijakan  yang  harus dilakukan pemerintah adalah:
1.  Peningkatan  efisiensi,  profitabilitas,  dan  daya  saing  udang  hasil budidaya  dilakukan  dengan  menambah  kepadatan  penebaran  benur pada  sistem  semi  intensif.  Selama  ini  benih  udang  yang  digunakan petambak  umumnya  didapat  dari  alam  (pantai)  sehingga  jumlahnya tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  petambak  semi  intensif sebanyak  247.053  ekor  per  hektar  atau  peningkatan  lebih  dari  200  % dari  kepadatan  sekarang  ini. Oleh  karena  itu  perlu  didorong  pendirian perusahaan  pembibitan  udang  ( hatchery )  untuk  menghasilkan  benih udang  (benur)  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  petambak  dengan harga terjangkau dan mutu survival rate yang tinggi.
2.  Bagi  petambak  tradisional  kebijakan  yang  diperlukan  adalah  subsidi harga  pakan  karena  produktivitas  tambak  sangat  tergantung  dari pemberian pakan tambahan ini. Tingginya harga pakan saat ini karena pakan  yang  diproduksi  masih  mengandung  bahan  baku  impor  yang cukup  tinggi  ( high  import  contents )  dan  kurang  memanfaatkan  bahan baku  lokal  yang  harganya  lebih  murah.  Oleh  karena  itu  diperlukan kebijakan  pemerintah  yang  memberikan  insentif  bagi  industri  pakan untuk  menggunakan  bahan  lokal  seperti  sagu  dan  bungkil  sawit sehingga harga pakan yang dihasilkan dapat lebih murah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar. 2008. Efisiensi pengelolaan kawasan tambak udang dan dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial dan ekologi di wilayah pesisir Kabupaten Dompu NTB. Disertasi (S3) Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Kompas, 07/02/2009. Produksi udang turun 20 persen. Monke,  Eric  A.  and  Pearson,  Scott  R.  1989.  The  Policy  Analysis  Matrix  for Agricultural Development. Cornell University Press. Itacha and London.
Tweeten,  Luther.  1992.  Agricultural  Trade:  Principles  and  Policies.  Westview Press, Boulder and Sanfransisco; IT Publications, London.
BPS. 2002. West Nusa Tenggara in Figures. Badan Pusat Statistik, Indonesia.
Zaini, et  al .  2004.  Is production  of cultured  shrimp  in West Nusa  Tenggara still Profitable? Journal of Agribusiness and Extension (AGRIMANSION) Vol. 2.