1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## Permasalahan Perbedaan Luas Tanah Antara Letter C dengan Hasil Pengukuran Pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali
Ignatius Harun Natadiarta, Nabitatus Sa'adah, Anggita Doramia Lumbanraja Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : ihn494@gmail.com

## Abstract
Land registration is applied under the Principal Provisions of Agrarian Law in Indonesia. It aims to provide  legal  certainty  and  protection  for  landowners.  However,  at  the  land  registration  process, there was the problem of difference in land area between Letter C and the measurement results by the  Land  Office.  Not  many  previous  studies  addressed  this  problem.  In  addition,  the  government has not yet issued specific guidelines that can be used in solving the issues. Researchers conducted interviews  and  field  observations,  as  well  as  secondary  data  collection  related  to  land  area differences.  This  study  discusses  the  causes  of  land  measurement  disputes  and  their  solutions  in Semarang Regency. The problem  of land  area differences  happened because  the village apparatus did not carry out cadastral measurements and the technique was far from the principle of precision so that the results were often different from the measurements made by the Land Office using the principle  delimitation  contradictories  principle  and  cadastral  measurements  with  the  latest measurement tools. In resolving this problem, the Semarang Regency Land Office will summon the applicant's,  adjoining  neighbors,  and village  chief into  mediation to  reach  an agreement  regarding the determination of the boundary and the measurement result of the requested land area.

## Keywords : letter C, land measurement disputes

## Abstrak
Pendaftaran  tanah  dilakukan  berdasarkan  Undang-undang  Pokok  Agraria,  yang  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  pemilik  tanah.  Akan  tetapi  pada  saat dilakukan pendaftaran tanah di temukan permasalahan perbedaan luas tanah antara Letter C dengan hasil ukur oleh Kantor Pertanahan. Belum banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan beda luas. Selain itu, pemerintah juga belum menerbitkan panduan khusus yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan. Peneliti melakukan wawancara dan observasi  lapangan,  serta  pengumpulan  data  sekunder  terkait  permasalahan  perbedaan  luas  tanah. Penelitian  ini  membahas  mengenai  penyebab  terjadinya  sengketa  pengukuran  tanah  serta penyelesaiannya  di  Kabupaten Semarang. Permasalahan perbedaan luas tanah pada saat  dilakukan pengukuran  oleh  Kantor  Pertanahan  disebabkan  karena  pada  saat  pembuatan Letter  C oleh perangkat desa tidak melakukan pengukuran kadastral dan teknik pengukurannya pun jauh dari asas presisi sehingga hasil dari pengukuran sering berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor  Pertanahan  yang  menggunakan  asas  kontradiktur  delimitasi  dan  melakukan  pengukuran kadastral  dengan  alat  ukur  mutakhir.  Dalam  penyelesaian  permasalahan  ini,  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Semarang  akan  memanggil  pemohon  sertipikat,  tetangga  batas  tanah,  Kepala  Desa dalam  mediasi  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  penetapan  batas  bidang  tanah  dan  hasil pengukuran luas tanah atas tanah tersebut .
Kata kunci : letter C , sengketa pengukuran tanah
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (3) memberikan  landasan bahwa bumi, air  serta  segala  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Atas  dasar  inilah  negara  selaku  badan  penguasa  diberi wewenang untuk menguasai, mengatur, mengurus, serta menyelesaikan segala persoalan  yang berkenaan dengan fungsi tanah. Pentingnya tanah bagi kehidupan  masyarakat untuk kebutuhan akan tempat  tinggal,  tempat  berusaha sebagai  sumber mata pencaharian,  maka perlu penataan dan  penertiban  di  bidang  pertanahan  agar  fungsi  tanah  dapat  dimanfaatkan  oleh  seluruh rakyat.( Undang-Undang Dasar 1945 )
Salah  satu  tujuan  dibentuknya  UUPA  adalah  meletakan  dasar-dasar  dalam  memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah dan untuk memberikan kepastian hukum maka perlu dilaksanakan  kegiatan  pendaftaran  tanah.  ( Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria ).  Tujuan  diadakannya  pendaftaran  tanah  oleh pemerintah untuk  memberi  jaminan kepastian hukum.  Oleh karena itu agar tercapai  kepastian hukum  dan  kepastian  hak  atas  tanah,  maka  bagi  pemilik  hak  atas  tanah  harus  mendaftarkan tanahnya  supaya  jelas  siapa  pemilik  tanah  yang  sebenarnya.  Aturan  mengenai  pendaftaran tanah  termuat  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  1997  mengenai pendaftaran tanah.
Pendaftaran secara sporadik dilakukan atas permintaan secara individu atau berdasarkan kuasa  yang  di  tujuk  untuk  melaksanakannya.  Dalam  prakteknya  masyarakat  lebih menggunakan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  karena  merasa  perlu  untuk  segera mendaftarkan  tanahnya  dan  jangka  waktunya  dapat  diprediksikan.  Pendaftaran  tanah  secara sporadik dapat dilakukan sendiri dengan datang ke Kantor Pertanahan atau dapat juga melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).( Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )
Pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA).  Pasal  19  undang-undang  ini  memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran atas tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Pasal 19 undang-undang  nomor  5  tahun  1960  (UUPA)  mengamanahkan  untuk  melakukan  pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Di  dalam  pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  dijelaskan  bahwa penyelenggara  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab pemerintah, tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang menyeluruh supaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas pemilik tanah yang masih belum memiliki hak atas tanah yang kuat.
Makna  pasal  19  UUPA  ini  maka  untuk  menjamin  kepastian  hukum,  oleh  pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dengan  suatu  peraturan pemerintah  kepastian  hukum  yang  menyangkut  pertanahan  mengenai  pemilikan  dan penguasaan  tanah  meliputi  unsur-unsur  kepastian  terhadap  subyek  dan  obyek    hak  atas  tanah yaitu  orang  atau  badan  hukum  yang  menjadi  pemegang  hak  dan  kepastian  mengenai  letak, batas, dan luas tanah.
Selanjutnya pendaftaran tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  Peraturan  Menteri  Agraria  atau  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997(Sangsun 2007).
Penelitian  sebelumnya oleh  (Silviana 2012) bertujuan untuk  mendeskripsikan kesadaran masyarakat  terhadap  pendaftaran  tanah.  Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  tingkat kesadaran warga Desa Notog masih rendah karena mereka hanya mengetahui isi aturan hukum namun  tidak  dilanjutkan  dengan  sikap  dan  perilaku  yang  sesuai  dengan  aturan  hukum. Penelitian  ini  hanya  membahas  mengenai  tingkat  kesadaran  masyarakat  pada  pentingnya pendaftaran  tanah,  belum  menekankan  pada  permasalahan  perbedaan  luas.  Peneliti  (Anhar 2017)  menjabarkan  bahwa  Penerapan  asas  aman  dan  terbuka  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Lombok  Barat  belum  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,dimana  dalam pelaksanaan  asas  aman,pihak  Kantor  Kantor  Pertanahan  kurang  teliti  dan  cermat  dalam memperoses  berkas  data  fisik  maupun  data  yuridis  dari  pemohon,  kemudian  mengenai  asas terbuka tidak dilakukannya keterbukaan informasi publik oleh pihak kantor pertanahan baik di kantor  pertanahan  sendiri  maupun  yang  ada  dikantor  desa  mengenai  bidang  tanah  yang terdaftar,  hal  tersebut  belum  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  23  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Keterbukaan  Informasi.  Di  penelitian  ini  hanya membahas  asas  aman  dalam  pendaftaran  tanah,  dan  belum  membahas  asas  kontradiktur  yang digunakan Kantor Pertanahan pada saat dilakukan pengukuran tanah. Penelitian lain oleh (Arief 2018) menitikberatkan pada asas yang digunakan oleh kantor pertanahan. (Arief 2018) meneliti mengenai  pelaksanaan  asas  kontradiktur  delimitasi  dalam  proses  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap.  Kendala  dapat  terjadi  jika  asas  kontradiktur  delimitasi  tidak  dilaksanakan  sesuai
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
dengan  aturan  perundang-undangan,  yang  mana  akan  menimbulkan  ketidakpastian  hak seseorang  atas  kepemilikan  suatu  bidang  tanah  yang  mengakibatkan  sengketa  dan  dapat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari.
Penelitian oleh (Arief 2018) dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan  asas  kontradiktur  delimitasi  dalam  proses  pendaftaran  tanah  pertama  kali, bedanya adalah penelitian oleh (Arief 2018) meneliti proses pendaftaran tanah secara sistematis lengkap,  sedangkan  peneliti  akan  membahas  dalam  proses  pendaftaran  tanah  secara  sporadik. Setelah  mengkaji  penelitian-penelitian  terdahulu  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  berbeda,  memiliki  unsur  kebaruan  dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  merasa  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut berkaitan  dengan  permasalahan  didalam  pendaftaran  tanah.  Dari  uraian  di  atas  maka permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  faktor-faktor  penyebab permasalahan perbedaan luas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan bagaimana upaya  yang  dilakukan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  apabila  terjadi  permasalahan perbedaan luas tanah.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Empiris, dengan  menggunakan  metode  penelitian  empiris  maka  peneliti  akan  mengambil  data  primer dari hasil wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang, Kantor Notaris,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  RR.  Arumdati  Pratiwi,  SH.M.kn  di  Kabupaten Semarang,  Kantor  Desa  Leyangan.  Bahan  hukum  sekunder  yang  penulis  gunakan  di  dalam penulisan ini yakni: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria.  2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah.  3)  Peraturan  Menteri  Agraria    atau  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Faktor Penyebab Permasalahan Perbedaan Luas Tanah Di Kantor Pertanahan
Pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPA bertujuan untuk memberikan kepastian  hak  dan  menjamin  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia (Handoko 2014), pendaftaran tanah dapat dilaksanakan secara sistematis maupun
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
sporadik dan akan menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti  yang  kuat.  Berbagai  faktor  mempengaruhi  minat  masyarakat  untuk  mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Pendaftaran secara sporadik dilaksanakan berdasarkan permintaan pihak  yang  berkepentingan  yaitu  pihak  yang  berhak  atas  obyek  pendaftaran  tanah  yang bersangkutan atau kuasanya. (Sangsun 2007)
Yang  menjadi  faktor  penyebab  timbul  permasalahan  perbedaan  luas  dikarenakan karena  luas  Letter C  yang  digunakan  dasar  pembuktian  kepemilikan  tanah  sebelum  terbit sertipikat  tanah  tidak  akurat  karena  pada  saat  dilakukan  pengukuran  tanah  hanya menggunakan alat sederhana dan tidak menggunakan teknik kadastral.  Metode pengukuran yang  digunakan  pada  waktu  pendataan  tanah  masih  menggunakan  meteran  yang  kurang akurat atau tanda batas-batas bidang tanah tidak berupa patok dari beton dan kurang paten, sehingga  tanda  batas  tersebut  dapat  hilang  ataupun  bergeser.  Dijelaskan  oleh  Kepala  Seksi Pengukuran Tanah bahwa Letter C  yang digunakan sebagai  dasar pembuktian kepemilikan tanah sebelum terbit sertipikat merupakan produk lama sehingga saat dilakukan pengukuran pada saat pembuatan Letter C tidak menggunakan teknik pengukuran kadastral seperti yang dilakukan  Kantor  Pertanahan  sehingga  hasil  yang  didapat  tidak  akurat.  Dan  pada  saat dilakukan  pengukuran,  tanda  batas  yang  digunakan  bukan  patok  beton  seperti  Kantor Pertanahan, melainkan tanda batas yang tidak paten sehingga dapat hilang maupun bergeser. Menurut  penjelasan  Kepala  Seksi  Pengukuran  Tanah  masalah  perbedaan  luas  tanah  sering muncul  pada  tahap  penetapan  batas  dan  pengukuran  terhadap  bidang  tanah  yang dimohonkan.
Kantor Pertanahan menyebutkan bahwa Letter C tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan  atas  tanah  namun  merupakan  bukti  awal  dalam  bentuk  tertulis.  Sekitar  tahun 1813, Letter C yang merupakan bukti pembayaran pajak dapat digunakan sebagai bukti awal untuk mendapatkan hak atas tanah. Dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dari konversi  hak  lama  ( Letter C)  sering  kali  ditemukan  adanya  perbedaan  ukuran  luas  tanah yang tercantum dalam Letter C dengan hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan. Penyebab perbedaan  tersebut  dikarenakan  pada  jaman  dahulu  pengukuran  tanah  masih  menggunakan cara manual dengan menggunakan alat seadanya.
Dalam  hal  ini  juga  sering  muncul  kekurangan  luas  dalam  ukuran  tanah  menjadi berkurang luas tanah yang tercantum dalam letter C, berdasarkan wawancara dengan Notaris dan PPAT Dalam melakukan pendaftaran tanah Letter C digunakan sebagai bukti awal saat melakukan  pendaftaran  pertama  kali,  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  seketaris  Desa Leyangan  dikatakan Letter  C adalah  sebuah  dokumen  desa  berbentuk  daftar  yang  memuat
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
penjelasan  tentang  identitas  pemilik  yang  berhak  atas  tanah  dan  yang  membuat  instansi terkait pada saat  itu, untuk mengetahui tanah milik nya, jadi  pada jaman  dulu  kepemilikan tanah hanya berdasar ingatan orang, belum ada surat  tertulis  yang digunakan sebagai  bukti kepemilkan  tanah,  setelah  ada  aturan  dari  pemerintah  jaman  dulu  maka  setiap  tanah  di buatkan surat sebagai tanda bukti yang dinamakan Letter C .
Petuk  pajak  oleh  pengadilan  juga  tidak  diterima  sebagai  tanda  bukti  pemilikan  tanah yang dikenakan pajak, dinyatakan dalam putusan makamah agung tanggal 10 februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, bahwa :
“Surat  petuk  pajak  bumi  bukan  merupakan  suatu  bukti  mutlak,  bahwa  sawah sengketa  adalah  milik  orang  yang  namanya  tercantum  dalam  petuk  pajak  bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”
Ketiga  pajak  tanah  tersebut  pada  tahun  1961  diganti  dengan  pungutan  baru  dengan nama  Iuran  Pembangunan  Daerah  (IPEDA).  Lalu  IPEDA  kemudian  diganti  dengan  pajak baru,  yang  diberi  nama  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dengan  adanya  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Harsono 2003).
Dalam  pasal  11  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  1997  pelaksanaan pendaftaran meliputi  kegiatan pendaftaran tanah  untuk  pertama kali dan  pemeliharaan data pendaftaran  tanah.  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  adalah  pendaftaran  tanah  yang dilakukan  terhadap  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  terdaftar,  dengan  kata  lain pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  bersifat original atau  murni(Lubis  and  Lubis  2012). Berdasarkan  wawancara  dengan  RR.  Arumdati  Pratiwi,S.H.,M.Kn.  untuk  melakukan pendaftaran  tanah  pertama  kali  guna  mendapatkan  sertipikat  tanah,  ada  syarat-syarat  dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan, yaitu dalam melakukan permohonan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  disarankan  kepada  pemohon  untuk  datang  dan melakukan  konsultasi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang,  supaya  pemohon mengetahui  syarat-syarat  apa  yang  harus  disertakan  pada  saat  melakukan  permohonan pendaftaran  tanah.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memperlancar  dalam  melakukan  permohonan pendaftaran tanah.
Jika  tidak  memiliki  bukti  kepemilikan  atas  bidang  tanah  sebagaimana  dimaksud  di atas,  maka  pemilik  tanah  dapat  membuktikan  kepemilikan  atas  bidang  tanah  dengan melengkapi  bukti  lain.  Bukti  tersebut  berupa  pernyataan  bahwa  yang  bersangkutan  adalah benar pemilik bidang tanah tersebut. Bukti ini dibuat oleh pemilik tanah dan kelurahan serta
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
minimal  dua  orang  saksi  di  lingkungan  setempat  yang  tidak  memiliki  hubungan  keluarga dengan  pemilik  tanah  sampai  derajat  kedua,  baik  dalam  kekerabatan  vertical  maupun horizontal. ( Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah )
Setelah  dokumen  dan  syarat-syarat  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali dilengkapi, maka selanjutnya akan dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik. sesuai dengan pasal 14 ayat 1 untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan.  Kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan  didahului  dengan melihat  peta  dasar  pendaftaran.  Menurut  Kepala  Seksi  Survei  Pengukuran  dan  Pemetaan dari Kantor Pertanahan  peta dasar pendaftaran adalah peta induk  untuk  mengetahui bidang tanah  dan  berfungsi  memudahkan  bagi  pihak  petugas  pengukuran  dari  kantor  pertanahan untuk mengetahui letak tanah dan status tanah tersebut.
Selanjutnya akan dilakukan penetapan batas bidang tanah untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat  1. Peraturan tersebut  menyatakan bahwa untuk  memperoleh data  fisik yang  diperlukan  dalam  proses  pendaftaran  tanah,  bidang-bidang  tanah  akan  diukur, kemudian  akan  dilakukan  peletakan  tanda  batas  di  setiap  sudut  bidang  tanah  yang bersangkutan. Pada saat dilakukan penetapan batas dan pengukuran yang dilakukan petugas ukur, sering kali terjadi permasalahan perbedaan luas tanah hasil pengukuran dan luas tanah yang tertera dalam Letter C . (Santoso 2015)

## Tabel 1. Analisa Perbedaan Luas Tanah
No. Kecamatan Permasalahan Beda Luas Kekurangan Luas Kelebihan Luas 1 Ungaran Barat 3 2 1 2 Ungaran Timur 3 0 3 3 Bergas 12 1 11 4 Pringapus 3 1 2 5 Bawen 15 6 9 6 Tuntang 6 1 5 7 Pabelan 1 0 1 8 Susukan 1 0 1 9 Tengaran 1 1 0 10 Ambarawa 4 1 3 11 Jambu 1 0 1 12 Getasan 2 2 0 JUMLAH 52 15 37
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 2017
Setelah di jabarkan melalui tabel diketahui kelebihan luas sebanyak 37 kelebihan luas dan 15 kekurangan luas, sehingga dapat diketahui lebih banyak permasalahan kelebihan luas
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
dibandingkan  dengan  kekurangan  luas.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  seksi pengukuran tanah kantor pertanahan kabupaten semarang Yan Septi Dyas S.T., S.H., Selama tahun 2016 terdapat 209 permohonan pendaftaran tanah pertama kali di lingkungan Kantor Pertanahan  Kabupaten  Semarang.  Di  tahun  2016  banyak  terjadi  permasalahan  mengenai perbedaan  luas,  pada  saat  pengukuran  tanah  terjadi  permasalahan  kelebihan  luas  lebih banyak  dibandingkan  kekurangan  luas,  rata-rata  kelebihan  luas  65  %  dan  kekurangan  luas 25%.  Terjadinya  kelebihan  luas  tanah  disebabkan  karena  masyarakat  jaman  dahulu  ingin membayar pajak lebih murah dari seharusnya, dengan cara mengurangi jumlah luasan tanah dari yang sebenarnya.
Perbedaan luas tanah antara hasil pengukuran dan luas tanah yang tertera dalam Letter C bisa  disebabkan  karena  luas Letter  C yang  digunakan  sebagai  dasar  pembuktian kepemilikan tanah sebelum terbit sertipikat tanah kurang akurat, karena pada saat dilakukan pengukuran  tanah  hanya  menggunakan  alat  sederhana  dan  tidak  menggunakan  teknik kadastral. Metode pengukuran yang digunakan pada waktu pendataan tanah pada pembuatan Letter  C masih  manual  menggunakan  meteran  yang  kurang  akurat  dan  tanda  batas-batas bidang tanah tidak berupa patok dari beton atau kurang paten, sehingga tanda batas tersebut dapat hilang ataupun bergeser. Menurut penjelasan Kepala Seksi Pengukuran Tanah masalah perbedaan  luas  tanah  sering  muncul  pada  tahap  penetapan  batas  dan  pengukuran  terhadap bidang tanah yang dimohonkan.
Pada saat dilakukan pengukuran yang dilakukan petugas ukur. Maka akan diketahui luas  tanah  yang  dimohonkan.  Menurut  kenyataannya  luas  yang  didapat  setelah  dilakukan pengukuran  tenyata  bisa  terjadi  kelebihan  atau  kekurangan  luas.  Hasil  wawancara  dengan Notaris  dan  PPAT  yang  menjelaskan  faktor  yang    sering  menjadi  sebab  kekurangan  luas tanah dikarenakan dua hal penyebab yakni, Pertama , karena erosi tanah, yakni parit terkikis oleh  air  dan  mengakibatkan  volume  parit  melebar  dan  luas  tanah  menjadi  berkurang. Kedua ,  karena  tanda  batas  berupa  jalan,  kekurangan  luas  tersebut  dikarenakan  toleransi pemilik  hak  atas  tanah  cukup  tinggi  dengan  memberikan  jalan  pertolongan  bagi  tetangga sekitarnya dan tidak memikirkan akibat akan membuat kerugian bagi dirinya. Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah dirinya sendiri masalah ini akan terjadi kekurangan luas
Hasil  pengukuran  tanah  berdasarkan Letter  C lebih  kecil  daripada  hasil  pengukuran menggunakan alat deodolit ( Global Positioning System ) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang,  disebabkan  kecenderungan  masyarakat  yang  enggan  membayar  pajak  yang tinggi.  Kebijakan Sunset  Policy tahun  2008  dan  program Tax  Amesty tahun  2016  semakin menguatkan argumen bahwa masyarakat Indonesia tidak suka membayar pajak.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Dalam perbedaan luas tanah juga ditemukan kekurangan luas tanah, hal ini disebabkan karena erosi tanah akibat dari alam yang menyebabkan tanah tergerus oleh air sehingga luas tanah  semakin  lama  semakin  berkurang.  hal  ini  menyebabkan  saat  dilakukan  pengukuran tanah  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  luas  yang  tertera  di Letter  C lebih sedikit  dibandingkan luas hasil pengukuran menggunakan alat  dari Kantor Pertanahan. Hal lain  yang menyebabkan  kekurangan luas ialah tanda batas berupa  akses jalan, karena pada jaman  dahulu  tiap  tetangga  sudah  saling  mengenal  satu  dengan  lain  nya  dan  toleransi pemilik tanah yang cukup tinggi sehingga dengan rela mengurangi luas tanah untuk dipakai sebagai jalan.
2. Upaya Yang Dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Apabila Terjadi Permasalahan Perbedaan Luas Tanah .
Pendaftaran  tanah  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  menjamin  kepastian  hukum pemegang hak atas tanah agar mendapat tanda bukti yang kuat, dengan mendaftarkan tanah nya  masyarakat  telah  membantu  pemerintah  untuk  menata  kembali  tanah-tanah  yang  tidak memiliki  kepemilikan.  Dalam  pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997, Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  atas  suatu  bidang  tanah  dilakukan  agar  mendapat kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  maupun  pihak  lain  yang  berkepentingan dengan tanah.
Seperti  yang  telah  diketahui  di  dalam  pendaftaran  tanah  ditemukan  permasalahan perbedaan  luas  tanah  antara  hasil  pengukuran  lapangan  yang  dilakukan  petugas  ukur  dari Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  dengan  luas  yang  tertulis  di Letter  C .  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Semarang  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  pertama  kali  sering berhadapan dengan permasalahan perbedaan luas tanah. Dari wawancara dengan Notaris dan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Kabupaten  Semarang  RR.Arumdati  Pratiwi, S.H.,M.kn.  menjelaskan  bahwa  jika  didalam  pendaftaran  tanah  saat  dilakukan  pengukuran tanah  ditemukan  perbedaan  luas  lebih  dari  sepuluh  persen  (10%)  maka  akan  dilakukan pemanggilan  mediasi  kepada  pemohon  sertipikat  dan  para  pihak  yang  bersangkutan  untuk mengklarifikasi permasalahan perbedaan luas yang terjadi.
Hal  tersebut  dikuatkan  dengan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pengukuran Tanah  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  Yan  Septi  Dyas,  S.T.,S.H.  yang  juga menjelaskan  petugas  pengukuran  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  akan memanggil  pemohon  sertipikat,  tetangga  batas  tanah,  dan  Kepala  Desa  kedalam  mediasi untuk mencapai kesepakatan mengenai penetapan batas bidang tanah dan hasil pengukuran
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
luas  tanah  atas  tanah  yang  dimohonkan  tersebut.  Untuk  penyelesaian  perbedaan  luas  tanah dimana  perbedaan  luas  tersebut  terjadi  kelebihan  luas  ataupun  kekurangan  luas  sepuluh persen (10%) dari luas  yang tercantum dalam surat tanda bukti hak milik sementara, pihak Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan tidak mempermasalahkan itu akan tergantung dari kesepakatan pihak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah  yang  berbatasan.  Selain  itu  harus  dilakukan  pengawasan  supaya  dapat  diketahui bahwa  proses  sudah  sesuai  dengan  yang  semestinya  atau  tidak.  Pengawasan  merupakan pengamatan  seluruh  kegiatan  untuk  menjamin  seluruh  kegiatan  berjalan  dengan  rencana. (handoko 2019)
Setelah  masing-masing  pihak  yang  bersangkutan  menandatangani  surat  pernyataan bahwa  mereka  menerima  perbedaan  luas  dan  proses  pendaftaran  tanah  dapat  dilanjutkan. setelah itu dapat terbit peta bidang tanah, dari peta bidang dapat dilanjutkan ke permohonan konversi  yang  merupakan  sidang  pantiaadjudikasi  untuk  mencari  kebenaran  data  fisik  dan yuridis,  pada  sidang  panitia  adjudikasi  pihak  dari  Kantor  Pertanahan  akan  datang  ke kelurahan  untuk  memberi  catatan  pada Letter  C bahwa  tanah  tersebut  telah  bersertipikat, Setelah  itu  dilakukan  sidang  panitia  adjudikasi  yang  mana  pihak  dari  Kantor  Pertanahan beserta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  akan  datang  ke  kantor  kelurahan  tempat daerah  pemohon  sertipikat  untuk  menandai  di Letter  C bahwa  telah  berganti  tanda  bukti kepemilikan  tanah  menjadi  sertipikat  hak  atas  tanah.( Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan )
Setelah  sampai  di  tahap  pengumuman  maka  Kantor  pertanahan  akan  memajang dipapan pengumuman untuk data-data hasil permohonan hak dan memberi waktu selama 60 (enam  puluh)  hari  kepada  masyarakat,  dan  jika  tidak  ada  keberatan  maka  terbit  sertipikat hak  atas  tanah.  Penerbitan  sertipikat  merupakan  hasil  akhir  kegiatan  pendaftaran  tanah secara sporadik(Fea 2016).

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  permasalahan  perbedaan  luas  tanah  pada  saat  dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan dapat disebabkan karena luas yang tertulis di Letter C desa yang digunakan sebagai  acuan dalam  pengukuran tanah untuk  pendaftaran tanah pertama kali tidak  sama  dengan  hasil  pengukuran  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan,  hal  ini disebabkan karena pada saat dahulu pembuatan Letter C desa perangkat desa tidak melakukan pengukuran kadastral dan teknik pengukuran nya pun jauh dari asas presisi sehingga hasil dari pengukuran  sering  berbeda  dengan  hasil  pengukuran  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
yang melakukan pengukuran kadastral yang berpegang pada asas kontradiktur delemitasi yang wajib  di  patuhi  pada  saat  dilakukan  pengukuran,  asas  ini  untuk  menghadirkan  pemilik  tanah tetangga batas dengan pemilik tanah yang dimohonkan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi luas  tanah  karena  faktor  alam  dan  juga  faktor  manusia.  Faktor  alam  yaitu  perubahan  bentuk tanah akibat dari alam sehingga berbeda dengan yang tertulis di Letter C desa. Lalu dari faktor manusia,  permasalahan  karena  kesalahan  penujukan  tanah  dan  pemasangan  tanda  batas  yang tidak sesuai.
Saat  melakukan  pendaftaran  tanah  pemohon  akan  mengajukan  permohonan  pengukuran tanah,  setelah  itu  Kantor  Pertanahan  mengukur  tanah  yang  telah  dipasang  batas-batas  yang telah  dipasang  oleh  pemohon.  Dalam  pengukuran  tanah  petugas  ukur  menggunakan pengukuran kadastral  yaitu sesuai dengan batas-batas yang sudah dipasang oleh pemohon dan disetujui oleh tetangga batas tanah. Dalam pelaksanaan pengukuran muncul permasalahan beda luas  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  memanggil  para  pihak  yang berkepentingan  dan  kepala  desa  untuk  hadir  dan  mengklarifikasi  untuk  mencari  kebenaran perbedaan  luas  tanah.  Setelah  sepakat  pemohon  dan  tetangga  batas  menandatangani  surat pernyataan  menerima  perbedaan  luas  yang  diketahui  oleh  kepala  desa,  surat  pernyataan  itu yang akan diguakan sebagai syarat untuk proses pendaftaran dapat dilanjutkan kembali. Setelah permasalahan  telah  diselesaikan  maka  peta  bidang  dapat  diterbitkan  dan  dilanjutkan  dengan sidang  panitia  adjudikasi  yang  akan  menccokan  hasil  pengukuran  dilapangan.  Jika  sudah dianggap  lengkap  maka  dilakukan  pengumuman  yang  akan  ditempel  di  papan  pengumuman yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  dan  di  Kantor  Kelurahan  yang  ada  di wilayah  Kabupaten  Semarang.  Jika  sudah  tidak  ada  pihak  yang  keberatan  maka  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Semarang  menerbitkan  sertipikat  hak  atas  tanah  kepada  pemohon pendaftaran tanah untuk pertama kali.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin,  and  Zainal  Asikin.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Grafindo Persada.
Fea, Dyara Radhite Oryza. 2016. Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah & Perizinannya . Yogyakarta: Buku Pintar.
Handoko, Widhi. 2014. Kebijakan Hukum Pertanahan . Yogyakarta: Thafa Media.
_____________.  2019. Dominasi Negara Terhadap  Profesi  Notaris .  Bogor:  PT.Roda  Publika
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Kreasi.
Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia . Sembilan. Jakarta: Djambatan.
Lubis, Yamin, and Rahim Lubis. 2012. Hukum Pendaftaran Tanah . Bandung: Mandar maju.
Sangsun, Florianus SP. 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah . Jakarta: Visimedia.
Santoso, Urip. 2015. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah . Keempat. Jakarta: Kencana.

## Artikel Jurnal
Anhar.  2017.  “Penerapan  Asas  Aman  Dan  Terbuka  Terhadap  Proses  Pendaftaran  Tanah  (Studi Kantor  Pertanahan  Agraria  Tata  Ruang  Lombok  Barat).” Jurnal  Jatiswara 32  (Nomor  3). https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.66.
Arief,  Anggraeny.  2018.  “Pelaksanaan  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  Dalam  Proses  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap.” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan Hukum 5 (1): 206. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812.
Silviana,  Ana.  2012.  “Kajian  Tentang  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam  Melaksanakan
Pendaftaran Tanah.” Pandecta 7 (Nomor 1). http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.

## Undang-undang dan Peraturan
Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  1  Tahun  2010  TentangStandarPelayanan  Dan  Pengaturan Pertanahan.
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.