## PENERAPAN INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG
Rorif Desvyati ∗
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan riau

## Abstract
This study aims to describe the process of the launching of Tanjungpinang as a child-friendly city. It also examines the  constraints faced by the Tanjungpinang Government to meet the indicators for a child-friendly city and provides solutions  to solve  the problems in    the launching of Tanjungpinang as a chidl- friendly city. The research used the approach of socio-legal method . The result of research shows that the Tanjungpinang Government and the other institutes have not been able to fulfill the indicators of child-friendly city. Therefore,  the role of Tanjungpinang Government especially the Body on Empowerment of Women and Children as the leading sector as well as the commitment of all elements   are needed starting from the scheming, process and evaluation to fulfill the main purpose of the establishment of Tanjungpinang as child-friendly city.
Keywords :  Indicators, Child-friendly City, Tanjungpinang City

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak (KLA), kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memenuhi kriteria Kota Layak Anak (KLA) serta solusi dalam menyelesaikan kendala yang timbul dalam pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan melakukan penelitian  menggunakan metode  sosiologi hukum.    Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang  beserta instansi-instansi pendukung lainnya belum mampu memenuhi kriteria yang menjadi indikator penetapan Kota Layak Anak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan peningkatan peran Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai leading sector serta komitmen seluruh pihak yang terkait mulai dari tahap perencanaan, proses dan evaluasi guna memenuhi tujuan utama  penetapan Kota Tanjungpinang sebagai  Kota Layak Anak.
Kata Kunci : Indikator, Kota Layak Anak,  Kota Tanjungpinang

## A. Latar Belakang Masalah
Hak merupakan sesuatu yang sudah melekat kuat sejak kita lahir 1 dan merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam
∗ Alamat korespondensi : srikandiunand07@gmail.com
penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi, tidak terkecuali hak yang melekat pada diri anak. Namun demikian penghargaan terhadap hak anak ini hanya bisa dicapai apabila semua orang termasuk anak-anak itu sendiri, mengakui bahwa setiap orang memiliki hak 2 yang  sama, dan kemudian menerapkannya dalam sikap dan perilaku yang menghormati, mengikutsertakan dan menerima orang lain.  Dalam upaya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak  , negara telah membuat  payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana kemudian  diubah melalui Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014.  Sebagai upaya   menyusun kebijakan perlindungan anak yang holistik sebagaimana diamanahkan  dalam Undang- Undang Perlindungan Anak,  perlu dikembangkan berbagai model pendekatan dan strategi pembangunan yang sesuai dengan  karakteristik permasalahan anak . Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama dengan  sektor pemerintah terkait, organisasi masyarakat    dan    lembaga    swadaya masyarakat kemudian  mengembangkan sebuah role model yang dikenal sebagai Kota    Layak Anak.  Pengembangan kebijakan    KLA dimaksudkan   untuk    memberikan arah dan  panduan    bagi pemerintah    Kabupaten/Kota    dan    masyarakat luas dalam   membangun    suatu lingkungan  atau  kawasan  yang  infrastruktur dan  perangkat  hukumnya  layak bagi anak. Dalam   lingkungan yang layak anak tersebut, masyarakat dan penduduknya didorong untuk mengembangkan   gaya    hidup    yang    ramah terhadap anak ( child friendly life style ), sehingga anak-anak dapat   tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal    ini juga    merupakan    langkah awal mewujudkan visi anak Indonesia    yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi, aktif   berpartisipasi dan cinta pada bangsa dan negara Indonesia. Program ini kemudian menjadi program nasional dan ditargetkan untuk dapat terwujud di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.
Mekanisme pembentukan Kota Layak Anak tersebut lebih lanjut dituangkan dalam beberapa aturan yakni Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
1 Djarot, Eros & Haas, Robert, Hak-Hak Asasi Manusia dan Media (Human Rights and The Media) . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal.13.
2 Hak adalah suatu yang patut ada dan diupayakan bagi seorang individu karena tanpa itu kehidupan dan martabatnya sebagai manusia akan terancam. Hak-hak untuk hidup dan berkembang dan atas perlindungan dari berbagai perlakuan diskriminatif, eksploitatif dan bentuk-bentuk perlakuan salah yang lain adalah hak-hak dasar. Jika hak-hak ini tidak dihormati dan tidak dipenuhi, maka individu atau kelompok individu yang dilalaikan hak-haknya (anak-anak atau dewasa) tersebut akan terancam kesejahteraan fisik dan hidupnya. Hak-hak atau identitas kultural, beragama dan mengemukakan pendapat adalah contoh-contoh dari entitas yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas kita sebagai manusia yang mempunyai martabat, Maskun Iskandar, Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan , Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), 2000, Hal.10-11.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 90
Anak  Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan   Pengembangan Kota Layak Anak, Peraturan Menteri  Pemberdayaan Perempuan  dan Anak  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan Anak  Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri  Pemberdayaan Perempuan  dan Anak  Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kota Layak Anak.
Untuk    mewujudkan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak,  pemerintah  di setiap Kabupaten/Kota  terlebih dulu perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu  perlindungan  anak  ke dalam dokumen perencanaan  pembangunan dan menetapkan kebijakan yang melindungi hak-hak anak dengan pertimbangan disesuaikan pada kebutuhan daerah dan kondisi otonomi daerah masing-masing. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini terus mendorong  daerah-daerah lainnya  untuk  mewujudkan  Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA). Dengan   cara ini, maka  diharapkan  anak-anak di daerah akan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi    dan    perlakuan salah  lainnya.  Berbagai kriteria pun telah disusun sebagai indikator penetapan Kota Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri  Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak.  Namun demikian, Kota Tanjungpinang sebagai salah satu kota yang telah mencanangkan Kota Layak Anak dan telah pula mengikuti penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga  kini belum berhasil  memperoleh predikat tersebut. Padahal dengan predikat tersebut, Kota Tanjungpinang tentunya dinilai telah berhasil dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memenuhi indikator Kota Layak Anak ?
3. Apakah solusi dalam menyelesaikan kendala yang timbul dalam pemenuhan indikator Kota Layak Anak ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  penelitian  dalam kerangka knowhow di  dalam  hukum.  Hasil  yang  dicapai  adalah  untuk  memberikan   preskripsi dalam  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi. 3 Dalam penelitian ini, metode
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008, hal. 35
penelitian yang digunakan adalah  penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksploratif  berupa  penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang, kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memenuhi indikator Kota Layak Anak dan solusi dalam menyelesaikan  kendala yang timbul dalam pemenuhan indikator Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya.
Dalam kaitan dengan penelitian normative, pendekatan yang digunakan adalah :
a. Pendekatan Konsep ( Conceptual Approach ), digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hak-hak anak, prinsip-prinsip perlindungan anak dan Kota Layak Anak;
b. Pendekatan Perundang-undangan ( statue approach ), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan anak seperti  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konvensi Hak Anak ( Convention on The Right of The Child ),  Undang- Undang Nomor 23 Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak  dan beberapa peraturan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
Untuk menganalisis data yang telah dikumpul, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataan- kenyataan yang ada berdasarka hasil penelitian yang berbentuk penjelasan- penjelasan, dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang Sejak  tahun 2012 pemerintah kota Tanjungpinang terus berusaha memenuhi indikator pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak. 4 Kota  Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak 5 , terkadang  kedua
4 Tujuan dari inisitif KLA adalah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota; untuk melaksanakan kebijakan kabupaten/kota yang layak anak; untuk
92
istilah ini dipakai dalam arti yang sama  yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. 6 Rangkaian upaya pun  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang dalam hal ini Badan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang  bergerak sebagai leading sector ,  secara bertahap dengan  berusaha bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi tekait dalam memenuhi semua indikator dalam pencanangan
Kota Layak Anak. Berbagai tahapan tersebut dimulai dari :
1) Tahap Persiapan, meliputi :
- Komitmen,  yakni dukungan dari para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menjadikan kotanya sebagai Kota Layak Anak. Komitmen ini dapat tertuang antara lain melalui Peraturan Daerah, Peraturan Walikota,
Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Walikota. Namun demikian dalam pelaksanaannya, komitmen ini cenderung dilaksanakan dengan setengah hati. Ini terlihat dalam hal Kota Tanjungpinang yang baru memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak pada 15 Mei 2015 melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang  Nomor 2 Tahun 2015, padahal komitmen untuk membentuk Kota Layak Anak di Tanjungpinang telah dimulai sejak tahun 2012. Adapun komitmen tersebut sangat penting untuk dituangkan dalam bentuk tertulis guna menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hierarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di Kota Tanjungpinang;
memobilisasi dan mengintegrasikan sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak; untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang responsif  terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; untuk memperkuat peran pemerintah  kabupaten/kota, dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak; untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di pemerintahan kabupaten/kota dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan.
5 Bersumber dari Child Friendly City Inniciative yang diperkenalkan oleh UNICEF dan UNHABITAT pada City Summit Istanbul Turki 1996.
6 Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 93
- Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, yang melibatkan berbagai unsur mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orangtua dan forum anak; dan - Pengumpulan Data Dasar, data dasar yang dimaksud di sini berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kota Tanjungpinang yang disusun secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk menentukan fokus program, menyusun kegiatan prioritas, melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD dan menentukan lokasi yang dapat dijadikan sebagai percontohan
2) Tahap Perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak (RAD-KLA) yang berfungsi sebagai acuan penting dalam mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Tahapan ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi antara RAD-KLA dengan seluruh instrumen perencanaan program dan kegiatan di Kota Tanjungpinang, namun demikian upaya sinkronisasi dan harmonisasi ini tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam kelompok gugus tugas yang dapat melakukan tahapan tersebut.
3) Tahap Pelaksanaan, untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, tim  gugus  tugas harus melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA. Dalam hal terdapat kesulitan, maka Gugus Tugas dapat memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA. Di samping itu, peranan media juga sangat diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat strategis dalam menggerakkan keingintahuan dan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi yang intens sekaligus sebagai advokasi berbagai  hal terkait pemenuhan hak anak. Namun sejauh ini belum terjalin  koordinasi yang baik dengan pihak media selaku salah satu stakeholder pendukung percepatan terwujudnya KLA di Tanjungpinang. Hal ini dapat terlihat dari data indikator pemenuhan Kota Layak Anak yang menunjukkan bahwa partisipasi media massa dalam mendukung program Kota Layak Anak di Tanjungpinang masih sangat rendah.
4) Tahap Pemantauan, dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana. Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam tahapan ini
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
semestinya diharapkan untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Namun demikian untuk melaksanakan tahapan ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang terhambat dengan keterbatasan tenaga atau sumber daya manusia hingga alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan operasional hingga ke desa-desa atau kelurahan.
5) Tahap Evaluasi, dengan memperhatikan capaian terhadap seluruh indikator KLA yang juga harus dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai ke kabupaten/kota.
6) Tahap Pelaporan, dalam hal ini oleh Walikota Tanjungpinang disampaikan pada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Dalam Negeri.
Melalui penelitian yang dilakukan, terkesan bahwa dalam proses pencanangan  Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak lebih menekankan pada pengumpulan data dari instansi terkait, yang dibutuhkan guna  memenuhi indikator Kota  Layak  Anak  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan tahapan-tahapan lain menjadi cukup menjadi pelengkap saja.  Hal  ini disebabkan  kesulitan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang selaku leading sector dalam program KLA ini untuk menyatukan persepsi atau pandangan dengan seluruh stake holder terkait,  bahwa program KLA bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota Tanjungpinang saja, melainkan juga dituntut kepedulian dan komitmen serta dukungan dari seluruh pihak. Setiap tahun  data tersebut dilengkapi dan disempurnakan  untuk kemudian  disampaikan  kembali  kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  dengan harapan dapat memenuhi pra-syarat persentase penetapan Kota Layak Anak.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Kabupaten/Kota
Layak Anak (KLA) menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  Nomor 12 tahun 2011  tentang  Indikator  Kabupaten/Kota  Layak  Anak dapat diukur dari capaian 31 (tiga puluh satu) indikator KLA yang meliputi :
1. Penguatan Kelembagaan ( 6 Indikator)
Dalam hal  Penguatan Kelembagaan ada 6 indikator yang harus dipenuhi yaitu : a. Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Ukuran : ada dan diimplementasikan b. Persentase Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Ukuran : Meningkat setiap tahun JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 95

## c. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA
Ukuran : Meningkat setiap tahun, terutama bagi tenaga/petugas pemberi layanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan penegak hukum d. Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Ukuran : Ada, dan meningkat setiap tahun
e. Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak Ukuran : ada dan meningkat setiap tahun f. Jumlah Kegiatan Inovatif Ukuran : Meningkat setiap tahun 2. Klaster  Hak Sipil dan Kebebasan ( 3 Indikator)
Dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebesan terdapat 3 indikator yang harus dipenuhi yaitu :
a. Persentase Anak yang diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Ukuran : 100 % (seratus persen) b. Tersedianya Fasilitas Informasi Layak Anak Ukuran : Ada, dapat diakses oleh semua anak dan jumlah fasilitas meningkat setiap tahun c. Persentase Forum Anak, termasuk kelompok anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Ukuran :  Meningkat setiap tahun dan harus ada Forum Anak kabupaten/Kota d. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak Ukuran : Minimal 1 (satu) kegiatan per bulan, dan meningkat setiap tahun
3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (3 Indikator)
Dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terdapat 3 indikator yang harus dipenuhi yaitu :
a. Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun
Ukuran : dibawah angka rata-rata nasional dan menurun setiap tahun b. Tersedia Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga yang Menyediakan Layanan Pengasuhan dan Perawatan Anak Ukuran : ada lembaga konsultasi dan persentase orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi meningkat setiap tahun c. Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan Ukuran : ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak, di dalam dan luar asuhan keluarga JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan  (9 Indikator)
Dalam Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan   terdapat 9 indikator yang harus dipenuhi yaitu :
a. Angka Kematian Bayi (AKB)
Ukuran : Dibawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun b. Prevalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting dan Gizi Lebih pada Balita Ukuran : Dibawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun c. Persentase ASI Eksklusif Ukuran : Di atas angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun d. Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) Ukuran : Meningkat setiap tahun
e. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Ukuran : Meningkat setiap tahun f. Jumlah Lembaga yang memberikan Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja,  Napza, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa dan Kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas Ukuran : Jumlah lembaga meningkat setiap tahun dan jumlah anak yang memanfaatkan layanan meningkat setiap tahun g. Persentase Anak dari Keluarga Miskin yang memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan Ukuran : Di atas angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun h. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Ukuran : Meningkat setiap tahun i. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok Ukuran : Semua sekolah dan fasilitas publik sebagai kawasan tanpa rokok 5. Klaster  Pendidikan,  Pemanfaatan  Waktu  Luang  dan  Kegiatan  Budaya
(5 Indikator)
Dalam Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya terdapat 5 indikator yang harus dipenuhi yaitu : a. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini
Ukuran : Di atas angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan
b. Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun Ukuran : 100 % (seratus persen) untuk anak laki-laki dan anak perempuan
c. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) Ukuran : Meningkat setiap tahun untuk setiap tingkatan satuan pendidikan JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 97
d. Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak yang Aman ke dan dari Sekolah Ukuran : Meningkat setiap tahun
e. Tersedia Fasilitas untuk kegiatan Kreatif yang Ramah Anak, diluar sekolah
Ukuran : Meningkat setiap tahun dan dapat diakses semua anak 6. Klaster  Perlindungan Khusus ( 4 Indikator)
Dalam Klaster Perlindungan Khusus terdapat 4 indikator yang harus dipenuhi yaitu : a. Persentase Anak dalam Kategori Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Ukuran : 100 % (seratus persen) b. Persentase Penyelesaian Kasus dengan Proses Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Ukuran : Meningkat setiap tahun
c. Tersedia Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak Ukuran : Ada, disosialisasikan dan diimplementasikan
d. Persentase Anak yang dibebaskan dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Ukuran : 100 % (seratus persen)
Pencanangan program Kota Layak Anak yang menargetkan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dilandaskan kepada Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm . Pancasila dilihat sebagai cita hukum ( rechtsidee ), posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif ( ius constitutum ) adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila. Hal ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philiphus M. Hadjon, bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. 7 Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah  prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang
7 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Hal.84.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 98
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 8 Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai- nilai Pancasila. Pancasila merupakan abstraksi dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Mengkaji lebih lanjut substansi dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak, maka peraturan perundang-undangan tersebut sejatinya merupakan pengejawantahan terhadap butir-butir sila Pancasila tentang pengakuan, pemenuhan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang dalam hal ini lebih khusus lagi adalah hak-hak asasi setiap anak.
Sebagaimana  yang dikemukakan oleh Philiphus M. Hadjon bahwa sarana perlindungan  hukum terhadap hak-hak anak  terdiri dari sarana perlindungan hukum preventif dan represif, dalam penelitian ini perlindungan hukum preventif dan represif diamanahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku penyelenggara kekuasaan di daerah  melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang  serta dinas-dinas terkait. Idealnya upaya perlindungan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang salah satunya adalah melalui pembentukan dan penegakan hukum Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.    Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini diharapkan untuk menggunakan kebijakan otonomi daerahnya untuk mengatur tentang pelindungan hukum terhadap hak-hak anak di Kota Tanjungpinang.  Namun demikian, tugas dan amanah ini masih belum terlaksana dengan optimal, yang  disebabkan karena perbedaan persepsi antar instansi terkait mengenai tanggung jawab atas program Kota Layak Anak di Tanjungpinang. Egosentris para pihak terasa sangat kentara yang tercermin dengan sulitnya pengumpulan dan penyusunan data dasar indikator Kota Layak beserta data pendukungnya.
2. Kendala Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam  Memenuhi  Indikator Kota Layak Anak
Delapan belas tahun yang lalu, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. 9 Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai
8 Id.,Hal. 38
9 Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.
99
Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa, 10 lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak. 11 Kondisi ini menjadi point penting dalam mempercepat pembentukan KLA.
Namun hasil yang dicapai ini tidak merata, dan berbagai kendala pun masih tetap ada terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Masa depan cerah bagi anak masih sebatas angan-angan, dan pencapaian itu pada umumnya terhambat karena kurangnya pemenuhan kewajiban pemerintah dan komitmen negara.  Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu. Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orangtua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu, ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orangtu mengenai arti anak. Sebagian orangtua memahami anak sebagai amanah dan titipan yang harus dilindungi dan dihargai,  sedangkan sebagian lagi memandang anak sebagai aset keluarga. Pemahaman yang terakhir ini seringkali menjadi pangkal bagi anak untuk kemudian menjadi korban perdagangan, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya yang terabaikan. Sejumlah besar anak-anak hidup tanpa dukungan kehadiran orangtua,
misalnya anak yatim piatu, anak jalanan, anak pengungsi, dan anak yang tergusur dari tempat tinggalnya, anak korban perdagangan, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan, belum mendapat perhatian dan perlindungan secara khusus. Hal yang sama juga dialami oleh lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak-anak tersebut kurang mendapat pembinaan dan apresiasi dari pemerintah dan masyarakat.
10 Laporan Indonesia Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Periode I (1990-1992), II (1992- 1997), III dan IV (1997-2007).
11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B Ayat (2); Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang lainnya terkait dengan anak.
Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi satu- satunya kendala terbesar yang merintangi upaya memenuhi kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak. Seharusnya hal ini mendapat perhatian dan sokongan dari pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, upaya untuk mengatasi persoalan ini di berbagai kabupaten dan kota belum terencana dengan baik dari penciptaan lapangan kerja, ketersediaan mikro- kredit sampai investasi di bidang infrastruktur. Anak-anak adalah warga yang paling terpukul oleh kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat mendera mereka untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Prof. Irwanto, Ph.D bahwa “Salah satu paradoks pembangunan manusia modern adalah diakuinya anak-anak sebagai masa depan kemanusiaan, tetapi sekaligus sebagai kelompok penduduk yang paling rentan karena sering diabaikan dan dikorbankan dalam proses pembangunan itu sendiri. Ketika ekonomi membaik dan pembangunan di segala bidang bergairah, kepentingan anak tidak menjadi prioritas. Akan tetapi, manakala ekonomi memburuk, konflik berkecamuk, kekacauan sosial berkembang di mana-mana, anak menjadi korban atau dijadikan tumbal untuk memenuhi kebutuhan orang dewasa”. Dalam upaya memenuhi kriteria yang menjadi indikator Kota Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, Pemerintah Kota Tanjungpinang  telah menyusun data-data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait. Adapun data-data tersebut kemudian dirangkai dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kemudian dilakukan penilaian oleh kementerian yang bersangkutan. Namun demikian, pun di tahun 2015 Kota Tanjungpinang masih dinilai belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk dapat ditetapkan sebagai Kota Layak Anak.
Dari data-data tersebut seperti yang telah diterima oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang, peneliti kemudian membagi data tersebut dalam beberapa kelompok untuk diperbandingkan antara indikator keberhasilan dengan data capaian dari masing-masing instansi terkait, agar diperoleh analisis mengenai kluster yang menjadi kelemahan sekaligus hambatan bagi Kota Tanjungpinang dalam proses pencanangannya sebagai Kota Layak Anak.
Adapun perbandingan  tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : KLUSTER INDIKATOR DAS SOLLEN DAS SEIN Penguatan Kelembagaan - Peraturan Perundangan & Kebijakan Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak Adanya peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang holistik  yang memuat substansi 5 (lima)
Perda Perlindungan Anak Kota
Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 baru disahkan pada  tanggal
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
- Kebijakan yang memperhatikan pandangan anak klaster secara komprehensif seperti perda perlindungan anak,perda KLA, dll Dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kota Tanjungpinang melibatkan sisi pandang anak 15 Mei 2015 Belum ada kebijakan di Kota Tanjungpinang yang melibatkan sisi pandang anak dalam penyusunannya Persentase Anggaran Dalam Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kebijakan/program/kegi atan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak,  persentasenya meningkat tiap tahun Belum semua pos anak yang didukung dengan alokasi anggaran memadai, bahkan ada yang tidak memiliki anggaran sama sekali Jumlah SDM Terlatih KHA Adanya pelatihan khusus yang memenuhi standar materi KHA bagi petugas di bidang pendidikan, kesehatan, sosial & penegak hukum Pelatihan KHA terakhir dilaksanakan di tahun 2014 dan hanya tenaga medis yang terlatih KHA dengan persentase yang jauh dari harapan (0,047%) Peran Serta Dunia Usaha Dalam Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak Adanya keterlibatan dunia usaha berupa kebijakan, program pemberdayaan keluarga, dana dll Tidak ada dunia usaha di Kota Tanjungpinang yang  turut berperan serta serta belum dibentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di tingkat kota Kegiatan Inovatif Pengembangan kegiatan yang unik, terkini, berdampak luas terhadap pemenuhan hak  dan perlindungan anak, dapat direplikasikan, dan
Minimnya penyelenggaraan kegiatan inovatif dengan cakupan wilayah yang menjangkau seluruh anak JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 102
berkelanjutan I Hak Sipil & Kebebasan Akte Kelahiran Jumlah anak yang tercatat dan memiliki Akta Lahir dari seluruh anak umur  0 -  < 18 tahun Persentase anak di Kota Tanjungpinang yang telah tercatat & memiliki Akta Lahir masih dibawah angka 70%, sehingga dinilai 0 Fasilitas Informasi Layak Anak Ketersediaan fasilitas informasi layak anak di tempat ibadah Tidak adanya database di Kota Tanjungpinang II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Perkawinan Usia Anak Penekanan terhadap usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun Jumlah anak yang menikah usia di bawah 18 tahun masih signifikan yang disebabkan oleh beberapa faktor Ketersediaan  Program Pengasuhan Berkelanjutan Pelaksanaan program/kegiatan terhadap anak yang beresiko dalam pengasuhan keluarga Tidak ada pelaksanaan program/kegiatan dimaksud meskipun angka perceraian di
Kota Tanjungpinang cukup tinggi, serta tidak adanya database peristiwa pengangkatan anak & mekanisme pemantauan secara periodik terhadap anak angkat khususnya terhadap keluarga III Kesehatan Dasar & Kesejahteraan Keterlibatan Forum Anak, Dunia Usaha, Media Massa & Lembaga Masyarakat Dalam Pencegahan & Penanggulangan Masalah Gizi Balita Peran serta Forum Anak, dunia usaha, media massa, dan lembaga masyarakat dalam  pencegahan dan penanggulangan masalah gizi balita Tidak ada di Kota Tanjungpinang JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 103
Ketersediaan Ruang Laktasi dan Fasilitas Menyusui Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui terutama disediakan di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya, merujuk pada Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Untuk wilayah Kota Tanjungpinang, ruang laktasi & fasilitas menyusui yang terdata hanya sebanyak 16 lokasi. Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) Peningkatan Puskesmas Ramah Anak (PRA) PRA di Kota Tanjungpinang sebanyak 3  PRA dari total 7 Puskesmas yang ada dan petugas medis yang terlatih menangani kekerasan terhadap anak hanya sebanyak 13 orang dari total 276 petugas medis yang dimiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Anak Ketersediaan fasilitas layanan  kesehatan jiwa bagi anak Tidak ada lembaga yang memberikan layanan kesehatan jiwa bagi anak Kawasan Tanpa Rokok Pengaturan kawasan tanpa rokok di semua sekolah & fasilitas publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
(merujuk pada PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Belum ada perda mengenai kawasan tanpa rokok untuk di ruang publik; Masih terdapat papan iklan rokok di jalanan Kota Tanjungpinang
104
Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi
Kesehatan; Tidak adanya papan iklan rokok di jalanan IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya Program & Fasilitas Untuk Pengembangan Kemampuan & Kemandirian Anak Disabilitas Penyediaan program & fasilitas bagi anak disabilitas guna meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya Tidak adanya   program dan fasilitas dari pemerintah untuk pengembangan kemampuan bagi anak disabilitas semaksimum mungkin untuk mencapai kemandirian dalam menjalani hidup sehari-hari Sekolah Ramah Anak (SRA) Peningkatan jumlah SRA untuk tiap tingkatan satuan pendidikan Belum ada yang memenuhi standar SRA di Kota Tanjungpinang Sekolah dengan Program, Sarana & Prasarana Perjalanan Anak yang Aman ke dan dari Sekolah Keberadaan sekolah dengan akses kemanan Masih minimnya sekolah dengan akses keamanan dari dan menuju ke sekolah, khususnya di tingkat SD/SMP/SMA atau sederajat Ruang Bermain Ramah Anak Ketersediaan Ruang Bermain Ramah Anak Sesuai Kriteria Minimum Masih minimnya ketersediaan fasilitas dimaksud V Perlindungan Khusus Program/Kegiatan Pencegahan Terhadap Anak Korban Kekerasan, Kejahatan Seksual, Eksploitasi, Pelaksanaan upaya pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis Tidak ada program/kegiatan pencegahan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kejahatan JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Penelantaran & Perlakuan Salah Lainnya keluarga dan masyarakat. seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya Pelayanan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Penyediaan pelayananan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tidak ada database SPM Pembebasan Anak Dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Adanya program pencegahan; Pembentukan Komite Aksi Pencegahan Pekerjaan Terburuk Anak di Daerah; Tindakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Tidak ada pelaksanaannya di Kota Tanjungpinang meskipun masih ditemukan anak-anak yang dieksploitasi secara fisik ataupun ekonomi
Lebih lanju terkait dengan Perlindungan Khusus dalam bentuk Pembebasan Anak Dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk, peneliti melakukan observasi dan ditemukan hasil bahwa Kota Tanjungpinang belum bebas dari pekerja anak maupun anak jalanan. Hal ini tergambar dalam hasil observasi berikut :
Gambar 4.2.a. Hasil Observasi
Gambar 4.2.b. Hasil Observasi
Gambar 4.2.c. Hasil Observasi
Gambar 4.2.d. Hasil Observasi
Kendala-kendala di atas menyebabkan Kota Tanjungpinang belum dapat ditetapkan sebagai Kota Layak Anak di tahun 2015.  Adapun penilaian terhadap Kota Layak Anak dilakukan dalam setiap periode 2 (dua) tahun, sehingga untuk berikutnya penilaian terhadap Kota Layak Anak akan dilaksanakan di tahun 2017. Program Kota Layak Anak semestinya menjadi program yang berkelanjutan, sehingga kekurangan di tahun sebelumnya sudah semestinya diperbaiki di tahun-tahun berikutnya. Namun demikian untuk di tahun 2016 ini pemenuhan indikator Kota Layak Anak semakin menemui kendala yang cukup berat. Hal ini tidak lain disebabkan alokasi anggaran  yang dibutuhkan untuk meng-operasionalkan dan memobilisasi semua sumber daya yang ada mengalami defisit. Sedangkan program Kota Layak Anak ini sendiri sesuai aturan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Dengan demikian untuk tahun 2016 ini, segala bentuk kegiatan yang mendukung percepatan pengembangan Kota Layak Anak di Tanjungpinang mengalami stagnan.
Menganalisa permasalahan tersebut di atas, diperoleh analisa bahwa selain perlindungan hukum yang belum maksimal, upaya pemenuhan hak- hak anak melalui program Kota Layak Anak juga ternyata belum efektif di Kota Tanjungpinang. Sebagaimana teori yang dikemukan oleh Soerjono Soekanto tentang Teori Efektifitas Hukum bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat tempat hukum itu berlaku serta faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka faktorfaktor tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor Kaidah Hukum
Bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak merupakan turunan dari aturan hukum yang paling tinggi yakni amanat Pancasila sebagai dasar fundamental negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
b. Faktor Petugas/Penegak Hukum
Dalam hal agar suatu peraturan perundang-undangan menjadi efektif, maka dibutuhkan para petugas yang profesional dan memiliki integritas tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu komitmen dalam memfungsikan, menegakkan  dan mendukung pelaksanaan suatu program kebijakan sangat menentukan keberhasilan cita-cita.

## c. Faktor Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sarana tersebut terutama berupa sarana fisik yang menjadi faktor pendukung. Namun berdasarkan data-data penelitian dalam pembahasan tersebut di atas, masih sangat banyak fasilitas sarana dan prasarana pendukung hak-hak anak yang tidak terpenuhi di Kota Tanjungpinang. Adapun kekurangan tersebut contohnya adalah Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak,
Ruang Bebas Asap Rokok, Taman Bermain yang ramah anak, dan lain- lain.
d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Yakni berupa kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi suatu
peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Perlu digaris bawahi bahwa apabila masyarakat hanya sebatas mengetahui suatu ketentuan hukum saja maka dapat dipastikan bahwa taraf kesadaran hukum masyarakat tersebut akan lebih rendah daripada mereka yang memahaminya. Kondisi inilah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion about law . Masyarakat Kota Tanjungpinang belum benar-benar memahami esensi dari program Kota Layak Anak yang menjadi prioritas nasional. Hal ini disimpulkan dari masih rendahnya tingkat partisipatif masyarakat dalam menciptakan kegiatan-kegiatan inovatif yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta seluruh jajarannya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman, ketaatan, pengharapan serta kesadaran hukum masyarakat antara lain melalui berbagai sosialisasi dan/atau penyuluhan hukum.
3. Solusi Dalam Menyelesaikan Kendala Yang Timbul Dalam Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, solusi adalah penyelesaian, pemecahan masalah dan sebagainya atau merupakan jalan keluar. 12 Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul tentunya dibutuhkan suatu pemecahan agar tujuan organisasi dapat tercapai.
Banyaknya indikator yang belum terpenuhi dalam pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak menjadi permasalahan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang.  Di satu sisi, setiap indikator memuat kriteria mendasar yang merupakan syarat wajib untuk dipenuhi agar dapat ditetapkan sebagai Kota Layak Anak, dan di sisi lain dalam pemenuhan kriteria tersebut dituntut komitmen bersama dari seluruh pihak,
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 1280
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 109
baik di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun dari instansi vertikal yang ada di daerah untuk bersatupadu dan saling bahu- membahu dalam mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak.
Dalam upaya mengatasi kendal-kendala  yang muncul  sangat  perlu kiranya diupayakan hal-hal sebagai berikut :
a. Penguatan kelembagaan dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah, penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program kegiatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak;
b. Memperhatikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat berimbang antara operasional perangkat daerah dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak;
c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan KHA bagi aparatur pemerintah daerah, sehingga menjadi aparatur yang terlatih dan profesional dalam menghadapi permasalahan anak;
d. Melibatkan unsur dunia usaha dan media massa dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang, terutama dalam hal sosialisasi dan/atau penyuluhan kepada masyarakat;
e. Mempercepat penyelesaian program Akte Kelahiran Gratis bagi anak- anak di Kota Tanjungpinang, bila perlu dengan mendirikan posko pengurusan akte kelahiran di fasilitas bersalin;
f. Menyediakan fasilitas informasi layak anak dengan membangun pojok baca-pojok baca di tempat keramaian dan biasa dikunjungi oleh anak- anak;
g. Menyusun program rencana pencegahan perkawinan usia anak melalui penyuluhan ke masyarakat di Kota Tanjungpinang;
h. Menyediakan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Ramah Anak (PRA), ruang laktasi bagi ibu menyusui, fasilitas kesehatan jiwa bagi anak, jaminan penyediaan kawasan tanpa asap rokok;
i. Adanya program serta fasilitas untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kemandirian bagi anak penyandang disabilitas, termasuk percepatan pembentukan Sekolah Ramah Anak (SRA);
j. Penyelenggaran perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran oleh orangtua dan berbagai bentuk perlakuan salah  lainnya terhadap anak-anak yang ada di Kota Tanjungpinang.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak  (KLA)  telah dilakukan sejak tahun 2012, namun
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
seluruh tahapan belum dilaksanakan sepenuhnya terkait upaya percepatan program Kota Layak Anak di Tanjungpinang. Adapun aturan yang seharusnya dipedomani dalam mempersiapkan Kota Layak Anak adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Dalam upaya memenuhi indikator-indikator  Kota Layak Anak  (KLA),
Pemerintah Kota Tanjungpinang menghadapi banyak kendala yang disebabkan oleh banyaknya data yang harus dipenuhi dari berbagai instansi terkait. Dari data penelitian sebagaimana dibahas dalam bab terdahulu, diperoleh analisa bahwa hampir di setiap kluster hak anak terdapat indikator penilaian yang tidak tercapai, sehingga mengurangi bobot nilai dari Tim Evaluasi Pusat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Untuk mengatasi kendala yang dalam pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak  (KLA)  tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu untuk melakukan berbagai upaya percepatan meliputi :
a. Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) yang bersifat lintas sektoral .
b. Membentuk tim guna melakukan pemetaan terhadap indikator-indikator Kota Layak Anak
c. Menginventarisir  seluruh  data  dukung pemenuhan  indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Indikator Kota Layak Anak;
d. Hasil pemetaan indikator dan inventarisasi data pendukung tersebut dibahas bersama dalam rapat tim gugus tugas;
e. Mendatangi langsung instansi-instansi yang harus memberikan data akurat yang dibutuhkan guna melengkapi data dukung indikator Kota Layak Anak;
f. Mendukung Kota Layak Anak menjadi salah satu program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang
g. Melakukan koordinasi dan memperkuat konsolidasi dengan seluruh pihak terkait
h. Menyusun  rencana kerja dan   anggaran  dengan  memprioritaskan kebutuhan pencanangan Kota Layak Anak,
i. Membangun pusat database indikator Kota Layak Anak

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Child Friendly City Inniciative yang diperkenalkan oleh UNICEF dan UNHABITAT pada City Summit Istanbul Turki, 1996.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Djarot, Eros & Haas, Robert, Hak-Hak Asasi Manusia dan Media (Human Rights and The Media) . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998. Laporan Indonesia Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Periode I (1990-1992), II (1992- 1997), III dan IV (1997-2007).
Maskun Iskandar, Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan , Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), 2000.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahu 2014).
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak.
Peraturan Menteri  Pemberdayaan Perempuan  dan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kota Layak Anak.