## PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL
Joshua H.P Samosir joshua.harris.samosir@gmail.com Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono pujifhuns@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The purpose of this article is to find out the role of Financial Services Authority (OJK) in providing legal protection for victims of illegal investments. The research method used is empirical legal research (sociological / non doctrinal) with the descriptive research character and using qualitative approach. The research location used by the authors to compile this research is in OJK Solo. The results showed that the role of OJK in providing legal protection against victims of illegal investment begins with the acceptance of reports by OJK. The report is directly coordinated to the Investment Alert Task Force to be followed up regarding repressive law enforcement. The report also became one of the sources of information for Market Intelligence OJK to be investigated further. From the research of Market Intelligence OJK, investment company indicated illegal will be directly in publication through Investor Alert Portal (IAP). The list of illegal investment company names in the IAP will be also followed up by the Investment Alert Task Force for repressive law enforcement. The form of repressive legal protection against victims of illegal investment companies conducted by the Investment Alert Task Force is to impose sanctions in the form of termination of business activities to such illegal investment companies.
Keywords : Financial Services Authority; Legal Protection; Illegal Investment

## Abstrak
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doctrinal ) dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini adalah di OJK Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal diawali dengan adanya penerimaan laporan oleh OJK. Laporan tersebut langsung dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi untuk ditindaklanjuti terkait penegakan hukum represif. Laporan tersebut juga menjadi salah satu sumber informasi bagi Market Intelligence OJK yang akan diteliti lebih lanjut. Dari hasil penelitian Market Intelligence OJK, perusahaan investasi yang terindikasi ilegal akan langsung di publikasi melalui Investor Alert Portal (IAP). Daftar nama perusahaan investasi ilegal di IAP juga akan ditindak lanjuti oleh Satgas Waspada Investasi untuk penegakan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban dari perusahaan investasi ilegal yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi adalah dengan memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha kepada perusahaan investasi ilegal tersebut.
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Hukum; Investasi Ilegal

## A. Pendahuluan
Investasi kini menjadi hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat ekonomi kelas menengah Indonesia. Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 2015 (Bella Nisa Rachmawati, 2017), kelas menengah yaitu kelompok penduduk dengan kekuatan “ expenditure ’ per hari antara US$ 2 - 20 di Indonesia tumbuh signifikan dari 45 juta pada 1999 (25% dari jumlah penduduk) menjadi 134 juta pada 2010 dan pada 2015 kelas menengah tersebut mencapai 170 juta atau 70% dari jumlah penduduk). Meningkatnya kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu pemicu maraknya produk investasi di masyarakat (Majalah Edukasi Konsumen OJK, 2014:15).
Respon masyarakat yang tinggi atas produk-produk investasi, dikarenakan masyarakat mudah tergiur atas keuntungan-keuntungan besar yang akan didapat dari produk investasi tersebut. Sifat masyarakat yang mudah tergiur keuntungan besar dan cendurung tidak teliti terhadap suatu produk investasi, memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tertentu untuk membuat suatu produk investasi ilegal dengan penawaran yang jauh lebih menguntungkan dan menjanjikan dibandingkan dengan investasi legal pada umumnya. Respon masyarakat atas investasi ilegal tidak terlepas dari tingkat literasi keuangan masyarakat.
Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 hanya 29,66% penduduk Indonesia yang tergolong well literate (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia ( revisit 2017) , 2017: 17).  Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus lebih diperhatikan pemerintah, karena sudah banyak masyarakat yang telah menjadi korban dari kejahatan dengan modus investasi.
Data dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) mengungkapkan bahwa, dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2015, tercatat sebanyak ±1.338.675 orang yang dirugikan atas kegiatan ponzi scheme dengan total kerugian mencapai ± Rp 126,507 Triliun. Pada tahun 2017, terungkap perkiraan kerugian yang disebabkan oleh kegiatan investasi ilegal yang dilakukan oknum yang menyalahgunakan izin badan usaha koperasi, mencapai lebih dari Rp 3 Triliun (Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan OJK, 2017 : 27).
Banyaknya kerugian korban dari contoh investasi ilegal di atas, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan perlindungan hukum  kepada korban dari investasi ilegal yang telah dirugikan. Pemerintah dalam hal melakukan perlindungan hukum terkait investasi ilegal direpresentasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Di dalam Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dijelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang artinya bahwa OJK wajib ambil bagian dalam penanganan perkara investasi ilegal, karena ini menyangkut suatu kegiatan di sektor jasa keuangan. Perusahaan investasi ilegal bukan merupakan bagian dari lembaga perbankan ataupun non-perbankan yang diawasi oleh OJK, namun OJK mempunyai kepentingan atas perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana yang  tertuang dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat di dalam sektor jasa keuangan merupakan suatu kewajiban bagi OJK, karena menyangkut esensi dari tujuan pembentukan OJK itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji mengenai peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris (sosiologis). Metode yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) Penulis memilih sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014: 32). Sumber data primer mencakup pihak dari Otoritas Jasa Keuangan Solo. Teknik Pengumpulan Data studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara dan metode turun secara langsung ke lapangan (tempat obyek penelitian) untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai fokus penelitian.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak OJK Solo, peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal, dapat diketahui melalui skema, sebagai berikut :
Skema Peranan OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.  Penerimaan Laporan Konsumen/Masyarakat
Alur pertama adalah melalui penerimaan laporan oleh OJK yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh pihak OJK. Konsumen dan/atau masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui layanan Financial Customer Care (FCC) OJK dengan telepon 1500-655, Faksimili (021) 386-6032, atau email , yaitu melalui konsumen@ojk.go.id , atau waspadainvestasi@ojk.go.id . (Booklet Perbankan Indonesia, 2017)

## 2.  Penelitian oleh Market Intelligence OJK
Market Intelligence merupakan perangkat di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK yang bertugas untuk mengumpulkan informasi terkait produk lembaga jasa keuangan, memonitor iklan, dan bentuk penawaran lainnya dari lembaga jasa keuangan (Majalah Edukasi Konsumen OJK, Agustus 2013). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak OJK Solo, laporan masyarakat merupakan salah satu sumber data dan informasi yang mendukung kegiatan dari Market Intelligence OJK. Selain dari laporan masyarakat ke OJK tentang Investasi Ilegal, OJK juga mempunyai salah satu sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI). SIPMI merupakan sistem yang dikembangkan oleh OJK untuk melakukan pemantauan iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. (Strategi Perlindungan Konsumen OJK, 2017 : 39).
Selain melalui laporan masyarakat ke OJK dan informasi dari SIPMI, Market Intelligence OJK dalam melakukan penelitian juga dapat memperoleh informasi perusahaan investasi ilegal melalui pantauan Satgas Waspada Investasi (https://bisnis.tempo.co/read/1022753/ ojk-luncurkan-situs-aduan-investasi-ilegal , 12 Maret 2018, pukul 20.00 WIB). Setiap sumber informasi yang diterima Market Intelligence OJK mengenai perusahaan yang diduga ilegal akan diteliti lebih lanjut dan apabila dengan jelas terindikasi ilegal maka Market Intelligence OJK akan mempublikasi nama perusahaan tersebut di Investor Alert Portal (IAP) OJK. Market Intelligence OJK berperan memberikan perlindungan hukum preventif bagi masyarakat dengan mempublikasikan nama perusahaan investasi ilegal di IAP.
Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mem...
3.  Publikasi melalui Investor Alert Portal (IAP)
IAP merupakan website yang berisi tentang daftar perusahaan-perusahaan investasi yang tidak terdaftar, pengawasannya bukan berada dibawah OJK, dan mekanisme bisnisnya berpotensi merugikan masyarakat (Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan OJK, 2017 : 39). Pencantuman nama perusahaan tersebut didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Market Intelligence OJK.
Informasi yang didapat masyarakat melalui IAP akan sangat menguntungkan, karena melalui IAP masyarakat dapat mengetahui perusahaan-perusahaan investasi yang tidak terdaftar di OJK dan berpotensi merugikan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk investasi. Perusahaan-perusahaan investasi ilegal di IAP tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satgas Waspada Investasi.
4.  Koordinasi Satgas Waspada Investasi Melalui penerimaan laporan terkait perusahan investasi ilegal tersebut OJK dapat menindaklanjuti, dengan mengkoordinasikannya langsung kepada Satgas Waspada Investasi (Modul Workshop Perlindungan Konsumen OJK, 2015). OJK merupakan ketua dan Koordinator dari Satgas Waspada Investasi.  Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi anggota satgas untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi (Fitria Rahmadani,dkk, 2016:8).
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak OJK Solo, hasil penelitian dari Market Intelligence OJK yang telah dipublikasikan di Investor Alert Portal ( IAP) OJK, akan juga dikoordinasikan oleh OJK di Satgas Waspada Investasi untuk dilakukan penanganan/tindak lanjut.
5.  Penanganan oleh Satgas Waspada Investasi Penanganan oleh Satgas Waspada Investasi diawali dari hasil laporan masyarakat kepada OJK, tindak lanjut daftar investasi ilegal di IAP, maupun hasil pantauan langsung dari Tim Satgas Waspada Investasi. Dalam melakukan penanganan, Satgas Waspada Investasi terlebih dahulu mengadakan rapat terkait perusahaan investasi ilegal tersebut. Dalam rapat tersebut anggota Satgas Waspada Investasi secara bersama-sama memeriksa untuk mengumpulkan data-data secara lengkap mengenai perusahaan investasi yang diduga  ilegal tersebut.
Satgas Waspada Investasi juga akan meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran terhadap situs perusahaan investasi ilegal tersebut jika meresahkan masyarakat. langkah selanjutnya, Satgas Waspada Investasi memanggil lembaga yang diduga ilegal tersebut untuk melakukan presentasi terkait produknya di OJK. Pemanggilan dilakukan melalui surat yang dilakukan oleh pihak OJK. Pada saat presentasi berlangsung, tim Satgas Waspada Investasi berperan untuk melakukan analisis terhadap produk investasi yang diduga ilegal tersebut. Analisis tersebut mencakup sisi legalitas, proses bisnis, mekanisme keuntungan, dan lain sebagainya.
6.  Himbauan Satgas Waspada Investasi Satgas Waspada Investasi akan menghimbau kepada perusahaan investasi ilegal tersebut untuk memperbaiki perizinannya apabila didalam presentasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan investasi ilegal ditemukan adanya indikasi karakteristik investasi ilegal, serta melakukan kewajibannya kepada nasabah atau konsumennya. Dalam hal tersebut, Satgas Waspada Investasi memberikan jangka waktu kepada perusahaan investasi ilegal tersebut untuk melakukan apa yang telah diarahkan oleh Satgas Waspada Investasi.
Jika perusahaan investasi ilegal tersebut melaksanakan arahan dari Satgas Waspada Investasi, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan pembinaan dari instansi yang terkait dengan kegiatan usahanya, agar perusahaan tersebut mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.  Penghentian Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi oleh Satgas Waspada Investasi
Satgas Waspada Investasi akan mengeluarkan surat untuk menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi perusahaan investasi ilegal tersebut apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut arahan dari Satgas Waspada Investasi
Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mem...
kepada perusahaan tersebut tidak dilakukan. Penulis berpendapat, bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban dari perusahaan investasi ilegal yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi adalah dengan memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha kepada perusahaan investasi ilegal tersebut.
Penindakan pidana terhadap perusahaan investasi ilegal akan dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi apabila perusahaan yang telah dihentikan kegiatannya tersebut masih tetap menjalankan kegiatan usahanya. OJK dan Bareskrim Polri akan menggelar penyidikan karena kegiatan itu melanggar ketentuan dalam Pasal 46 Undang-undang Perbankan. (Majalah Edukasi Konsumen OJK, Desember 2016).
8.  Publikasi oleh Satgas Waspada Investasi Dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat, Satgas Waspada Investasi membuat siaran pers terkait penghentian penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi perusahaan investasi ilegal. Siaran Pers dilakukan melalui website OJK.  Satgas Waspada Investasi juga mengundang media untuk memberitahukan kepada masyarakat, bahwa perusahaan investasi ilegal tersebut telah dihentikan kegiatan usahanya. Pemberitahuan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Siaran Pers juga dilakukan OJK melalui website OJK.
Tahapan yang sama juga dilalui oleh OJK yang berada didaerah. Perbedaannya terkait dengan adanya laporan tindak lanjut dari Satgas Waspada Investasi Daerah kepada Satgas Waspada Investasi Pusat setelah Satgas Waspada Investasi Daerah memanggil perusahaan investasi yang dilaporkan masyarakat dan menyatakan perusahaan investasi tersebut ilegal.

## D. Simpulan
Peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal diawali dengan adanya penerimaan laporan oleh OJK. Laporan tersebut langsung dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi untuk ditindaklanjuti terkait penegakan hukum represif. Laporan tersebut juga menjadi salah satu sumber informasi bagi Market Intelligence OJK yang akan diteliti lebih lanjut. Dari hasil penelitian Market Intelligence OJK, perusahaan investasi yang terindikasi ilegal akan langsung di publikasi melalui Investor Alert Portal (IAP). Daftar nama perusahaan investasi ilegal di IAP juga akan ditindak lanjuti oleh Satgas Waspada Investasi untuk penegakan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban dari perusahaan investasi ilegal yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi adalah dengan memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha kepada perusahaan investasi ilegal tersebut.

## E. Saran
Kepada pihak OJK perlu untuk menerbitkan Peraturan OJK yang mengatur mengenai upaya pembelaan hukum perdata oleh OJK terhadap perusahaan investasi ilegal sebagai bentuk optimalisasi peran OJK dalam melindungi korban dari investasi ilegal.

## F. Persantunan
Penulisan Jurnal ini tidak terlepas dari bantuan pihak Otoritas Jasa Keuangan Solo, yang terdiri dari Bapak Laksono  Dwionggo  selaku  Kepala  Kantor  Otoritas  Jasa  Keuangan Solo, Bapak Tito Adji Siswantoro selaku Wakil Kepala OJK Solo, Ibu Friska Magdalena selaku Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Solo yang menjadi narasumber penulis, Ibu Nining Ariyanti selaku Staf Bagian Administrasi dan seluruh pegawai Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo yang bersedia memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Jurnal ini.

## Daftar Pustaka
Bella Nisa Rachmawati, 2017. Dampak Strategi Pertumbuhan Terhadap Kinerja PT.Graha Layar Prima, Tbk. Skripsi. Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Parahyangan
Fitria Rahmadhani. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah ). Diponegoro Law Review Volume 5. Nomor 2.
M Julnis Firmansyah, 2017, OJK Luncurkan Situs Aduan Investasi Ilegal, https://bisnis.tempo.co/ read/1022753/ojk-luncurkan-situs-aduan-investasi-ilegal,  diakses 12 Maret 2018, pukul 20.00 WIB
Otoritas Jasa Keuangan. 2013. Financial Customer Care . Majalah Edukasi Konsumen OJK, (Edisi Agustus 2013). Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Waspada Jebakan Investasi Bodong , Majalah Edukasi Konsumen OJK, (Edisi Agustus, 2014). Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan. 2015, Modul Workshop Perlindungan Konsumen Disektor Jasa Keuangan , Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Era Baru Literasi dan Inklusi Keuangan . Majalah Edukasi Konsumen OJK (Edisi Desember 2016). Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Booklet Perbankan Indonesia 2017 . Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan tahun 2013-2027 . Jakarta: Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisit 2017) . Jakarta: Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.