## ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS
DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

## SULAWESI SELATAN

## MUCHRIANA MUCHRAN 1,2
ENDANG WINARSIH HELDAWATI

## UNIVERSITAS HASANUDDIN

## ABSTRACT
This study aims to determine how the budget realization in assessing the efficiency and  effectiveness  of  performance  in  the  Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Sulawesi Selatan.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  descriptive  quantitative research. The population in this study is the Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan,  while  the  sample  used  is  the  budget  realization  from  2014-2018  in  the Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. The sampling method in this study used  purposive  sampling  method.  The  data  used  in  this  study  are  primary  data collected  through  observational  interviews  and  direct  financial  reports.  Data analysis used secondary data analysis. The results of this study indicate that the budget realization analysis of the effectiveness and efficiency of the performance of the Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan is good. Keywords: Budget, Effectiveness, and Efficiency.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  realisasi  anggaran dalam  menilai  efiensi  dan  efektivitas  kinerja  pada  Pemerintah  Kabupaten  Luwu Sulawesi  Selatan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, sedangkan sampel yang digunakan realisasi anggaran  dari  tahun  2014-2018  yang  ada  di  Pemerintah  Kabupaten  Luwu Sulawesi Selatan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive  sampling. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  merupakan data  primer  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  observasi  dan  laporan keuangan secara langsung. Analisis data menggunakan analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis realisasi anggaran efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dikatakan baik. Kata-kata Kunci: Anggaran, Efektivitas, dan Efisien.
Article Info: Received 28 April 2021 │ Revised 15 June 2021 │ Accepted 31 July 2021
1 E-mail: muchranmuchriana@gmail.com
2 Correspondence Author

## 1.  PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  yang   pesat   dengan   adanya era   baru   dalam   pelaksana   pengelolaan   keuangan   daerah.      Pengelolaan keuangan  daerah  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  nasib  suatu     daerah karena  dapat  menjadi  daerah  yang  kuat  dan  berkuasa  serta  mampu mengembangkan kebesarannya  atau menjadi tidak  berdaya   tergantung   pada cara  mengelola  keuangannya.  Sesuai  dengan  UU  No.23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  telah  menyebabkan  perubahan  yang  mendasar  mengenai pengaturan  hubungan  pusat  dan  daerah,  khususnya  dalam  bidang  administrasi Pemerintahan  maupun  dalam  hubungan  pusat  dan  daerah  yang      dikenal sebagai era otonomi daerah.
Masyarakat menuntut pemerintah yang bersih atau yang dapat menyediakan informasi  yang  akuntabel  dan  transparan  dalam  pengelolaan  keuangannya. Anggaran  yang  dikelola  oleh  organisasi sektor publik  harus menerapkan prinsip efisiensi  dan  efektivitas  yang  menjadi  indikator  kinerja  keuangan  suatu  entitas sektor  publik.  Pelaporan  keuangan  sektor  publik  adalah  menyediakan  informasi mengenai  sumber  daya,  alokasi  dan  penggunaan  sumber  daya  keuangan menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi  kebutuhan  kasnya,  menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk mengevaluasi  kemampuan  entitas  dalam  membiayai  aktivitasnya  dalam memenuhi  kewajiban  serta  komitmennya,  menyediakan  informasi  mengenai kondisi  keuangan  suatu  entitas  dan  perubahan  yang  terjadi,  dan  menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2016; 297).
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   dapat  dijadikan   tolak   ukur dalam  penilaian  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Dalam  rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus memaksimalkan anggaran untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  dimaksudkan  untuk optimalisasi anggaran. Dalam hal ini semua aspek dari struktur aparatur daerah harus disusun dan berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi  dan  efektivitas.  Pemberian  hak   otonomi  daerah  kepada  pemerintah daerah  untuk  menentukan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  daerah,  dalam   era  otonomi  daerah sekarang  ini,  beberapa  wilayah  diberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  tujuannya  antara  lain  untuk mendekatkan  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat,  dan  memudahkan masyarakat  untuk  memantau  serta  mengontrol  penggunaan     dana      yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain  untuk  menciptakan    persaingan    yang    sehat    antar    daerah    dan mendorong  timbulnya kreasi   baru    sejalan   dengan   kewenangan   tersebut. Pemerintah      Daerah  diharapkan  mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan khususnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  Pemerintahan  dan pembangunan     di Daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran merupakan  alat  penting  untuk  perencanaan  dan  pengendalian  jangka  pendek yang efektif dalam sistem pemerintahan. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu   satu   tahun   menyatakan   pendapatan   dan   beban yang direncanakan untuk  tahun  itu.  Sehingga  dalam  proses  penyusunan  dibutuhkan  data  dan
informasi  baik  yang bersifat  terkendali maupun  tidak terkendali,  untuk dijadikan bahan  prediksi.  Hal  ini  disebabkan  karena  data  dan  informasi  tersebut  akan berpengaruh terhadap keakuratan prediksi dalam proses perencanaan anggaran.
Tingkat    keberhasilan    penganggaran    ini    biasanya    ditunjukkan    dengan adanya  keseimbangan  anggaran  antara  pendapatan  dan belanja  apabila  terjadi defisit  atau  surplus  anggaran  berarti  pelaksanaan  anggaran  tersebut  gagal. Dengan  adanya  barometer  keberhasilan  anggaran  instansi  seperti  itu  maka terbentuklah  pemikiran  bahwa  penyerapan  anggaran  dan  realisasi  pendapatan harus  (100%)   agar  tidak   terjadi  surplus  atau  defisit  tanpa  memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
Memberikan  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  dari  penggunaan  anggaran yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  dapat  langsung  dinyatakan  dalam  bentuk baik  atau  tidaknya,  karena  penilaian  kinerja  yang  ada    pada    pemerintahan tidaklah  sama  dengan  penilaian  kinerja  pada  instansi  yang  memperoleh  laba dalam pelaksanaan teknisnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai  apakah  kegiatan   yang  telah   direncanakan   sesuai  dengan  rencana tersebut. Pengukuran kinerja  dimulai dengan  proses  penetapan  indikator kinerja yang  memberikan  informasi  sedemikian  rupa  dalam  menghasilkan output dan outcome terhadap  masyarakat.     Pengukuran     kinerja     bermanfaat     untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan   berfokus   pada   tujuan   instansi   dalam       rangka   memenuhi   tuntunan akuntabilitas  publik.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimanakah  realisasi  anggaran dalam  menilai  efisiensi dan efektivitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan?

## 2.  LANDASAN TEORI

## Anggaran Sektor Publik
Penelitian Mardiasmo (2009:62) menjelaskan anggaran publik berisi rencana kegiatan  yang  direpresentasikan  dalam  bentuk  rencana  perolehan  pendapatan dan  belanja  dalam  satuan  moneter.  Dalam  bentuk  yang  paling  sederhana, anggaran  publik  merupakan  suatu  dokumen  yang  menggambarkan  kondisi keuangan  dari  suatu  lembaga  atau  instansi  yang  meliputi  informasi  mengenai pendapatan,  belanja,  dan  aktivitas.  Penganggaran  sektor  publik  terkait  dengan proses  penentuan  jumlah  alokasi  dana  untuk    tiap-tiap    kegiatan    dan    aktivitas dalam    satuan  moneter.    Pada  sektor    publik,  anggaran  harus  dipublikasikan kepada  publik  untuk  dikritik,  didiskusikan,  dan  diberi  masukan.  Anggaran  sektor publik  merupakan  instrumen  akuntabilitas  atas  pengelolaan  dana  publik  dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan  yang   dibiayai   oleh dana publik.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah atau (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan ditetapkan  oleh  Peraturan   Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja    Daerah adalah rencana    penerimaan    dan pengeluaran   daerah   yang meliputi   rencana pendapatan,    belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh
DPRD  dan  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  (PERDA).  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  suatu rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah    yang  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan   Rakyat Daerah. (UU No. 17 Tahun 2003  pasal  1  butir  8  tentang Keuangan Negara).

## Laporan Realisasi Anggaran
Penelitian Rugayah et al., (2017) menjelaskan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan  yang menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi dan  pemakaian sumber  dana  ekonomi  yang  dikelola  pemerintah  pusat/daerah,  yang menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dan    realisasinya    dalam satu periode  pelaporan.  Manfaat  informasi  realisasi  anggaran  yaitu  menyediakan informasi  mengenai  realisasi  pendapatan,  realisasi  belanja,  realisasi  transfer, surplus/defisit  dan  realisasi  pembiayaan  dari  satu  entitas  pelaporan  masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut   berguna   bagi para   pengguna   laporan    dalam   mengevaluasi keputusan  mengenai  alokasi sumber-sumber    daya  ekonomi,    akuntabilitas,  dan  ketaatan  entitas  pelaporan terhadap anggaran.

## Pengukuran Kinerja
Pengukuran  kinerja sektor  publik  adalah  suatu  sistem  yang  bertujuan  untuk membantu  manajer  publik  menilai  pencapaian  suatu  strategi  melalui  alat  ukur finansial  dan  nonfinansial.  Pengukuran  kinerja  dapat  dijadikan  sebagai  alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian  organisasi,  karena  pengukuran  kinerja  diperkuat  dengan menetapkan reward dan punishment system.
Kerangka Konsep
Gambar 1. Kerangka Konsep Kinerja  Pemerintah Kabupaten Luwu Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan dan Belanja Daerah

## 3.  METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama lima tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018,  yang diperoleh  dari  Dinas Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Luwu Sulawesi Selatan   berupa laporan  tahunan  yang  bersangkutan. Dalam  hal ini  dipaparkan posisi  fiskal  daerah  dan  juga  kondisi  keuangan  Kabupaten  Luwu,  sedangkan secara  kuantitatif  dihitung  perkembangan  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah  di  Kabupaten  Luwu.  Unit  analisis  pada  penelitian  ini  adalah pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten  Luwu    tahun  2014  sampai  dengan tahun  anggaran  2018.Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Belanja  operasi,  Belanja  modal,  Belanja  tak terduga  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  dan  lain-lain. Pengumpulan data   dilakukan   dengan   menghimpun   dokumen   yang  berkaitan dengan   masalah penelitian  dan  sebagai  institusi  melalui  data  seri  waktu  ( time series) pengumpulan data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu

## Teknik Analisis Data Analisis Efektivitas
Efektivitas  menurut  Mardiasmo  (2009:132)  pada  dasarnya  berhubungan dengan  pencapaian  tujuan  atau  target  kebijakan  (hasil  guna).  Efektivitas merupakan  hubungan  antara  keluaran  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan  sasaran akhir kebijakan ( spending  wesely ).  Efektivitas  berarti tingkat pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  ditetapkan.  Rasio  efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil. Kinerja  pemerintah  dikatakan  efektif  apabila  rasio  antara  90,01%  s/d  100%, semakin  tinggi  rasio  efektivitas  berarti  kinerja  akan  semakin  baik  dan  semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk Yunianti (2015). Tingkat efektivitas diukur  dengan  cara  membandingkan  realisasi  anggaran  penerimaan  dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:
Rasio  efektivitas  PAD  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam memobilisasi  penerimaan  sesuai  dengan  yang  ditargetkan.  Secara  umum,  nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:
1.  Sangat efektif            : >100% 2.  Efektif                       : 100% 3.  Cukup efektif            : 90%-99% 4.  Kurang efektif           : 75%-89% 5.  Tidak efektif             : <75%
Sumber: Mahmudi (2013:141).

## Analisis Efisiensi
Analisis    Efisiensi    Sesuai    dengan    Permendagri    No.    13    tahun    2006, efisiensi  adalah  hubungan  antara  masukan  ( input )  dan     keluaran     ( output ), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan  oleh  organisasi  perangkat  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan organisasi  perangkat  pemerintah  dapat  tercapai  manfaat  tertentu. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan  keluaran. Output adalah   segala   sesuatu   yang     diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
1.  Tidak efisien            : >100% 2.  Kurang efisien         : 100% 3.  Cukup efisien          : 90%-99% 4.   Efisien                     : 75%-89% 5.  Sangat Efisien          : <75%
Sumber: Mahmudi (2013:141)

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  analisis  realisasi  anggaran  untuk  menilai efektivitas  dan  efisiensi  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Sulawesi  Selatan memberikan  keuntungan  yang  sangat  baik  bagi  kinerja  anggaran  pemerintah daerah.  Di  mana  anggaran  belanja  APD  dan  realisasi  anggaran  sangat memperlihatkan hasil yang maksimal di lihat dari hasil uji efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu.
Tabel 1. Data Persentase Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan
Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Efektivitas (%) Keterangan Kenaikan/ Penurunan (%) Efisiensi (%) Keterangan Kenaikan/ Penurunan (%) 2014 107.33 Sangat Efektif 0 97.16 Cukup Efisien 0 2015 106.54 Sangat Efektif -0.79 97.88 Cukup Efisien +0.64 2016 95.95 Sangat Efektif -10.59 97.12 Cukup Efisien -0.68 2017 102.22 Sangat Efektif +6.27 98.23 Cukup Efisien +1.11 2018 97.19 Sangat Efektif -5.03 98.23 Cukup Efisien +1.1
Dari  hasil  uji  analisis  efektivitas  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Luwu memperoleh hasil yaitu pada  tahun 2014-2018 memiliki tingkat efektivitas di atas 100%.  hasil  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  mengelola  anggaran  daerah Kabupaten Luwu  sangat  efektif,  yaitu  tepat pada  apa  yang  telah  menjadi  target anggaran, selama  tahun  2014-2018  anggaran PAD semakin meningkat, dengan nilai    efektivitas  tertinggi    terjadi    pada    tahun    2014    yaitu  dengan  persentase 107.33%    yang  mengalami  penurunan    sebesar  106.54%  di  tahun    2015. Begitupun  tahun  sesudahnya,  nilai  efektivitas  terendah  terjadi  pada  tahun  2016 yaitu  dengan  persentase  95.95%  dengan  penurunan  10.59%.  dibanding  tahun 2017  dengan  persentase  sebesar  102,22%  dengan  kenaikan  6.27%  dari  tahun sebelumnya.  meskipun  mengalami  grafik  yang  naik  turun,  nilai  persentase efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Luwu  selama  5  tahun periode anggaran sangat efektif, yaitu dengan hasil persentase keseluruhan nilai efektivitas yang menunjukkan nilai di atas 100%.
Dari  hasil  uji  analisis  efisiensi  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Luwu memperoleh hasil yaitu  berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Luwu  tahun  2014    memiliki    tingkat    efisiensi    sebesar    97.16%, kemudian   pada   tahun   2015 Kabupaten Luwu mengalami  peningkatan tingkat efisiensi  yaitu  sebesar  97.88%  meningkat    0.64%    dari    tahun    2014,    semakin besar    nilai    efisiensi    yang  mendekati  angka  100%  atau  lebih  dari  100% menunjukkan  tingkat  efisiensi  yang  kurang  baik  dengan  indikasi  adanya kecenderungan  pemborosan  anggaran.  untuk  tahun  2014-  2018  Kabupaten Luwu  mengalami  penaikan    tingkat  efisiensi  hasil  ini  menunjukkan  bahwa Kabupaten Luwu dalam mengelola anggaran belanja daerah dari tahun 2014-2018 memperbaiki kinerjanya.
Dari  hasil  analisis  yang  di  lakukan  bahwa    efektivitas  menunjukkan kesuksesan  atau  kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan  sebuah  kegiatan  atau kebijakan darimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output . Efektivitas terkait antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  sesungguhnya  dicapai.  Efektivitas merupakan  antara output dengan  tujuan.  Adapun  faktor  penentuan  efektif  dan efisien :(1) faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja,
kemampuan kerja, maupun daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana,  (2)  faktor  struktur  organisasi  yaitu  susunan  yang  stabil  dari  jabatan,  baik struktur  maupun  fungsional,  (3)  faktor  teknologi  pelaksanaan  pekerjaan,  (4) dukungan  kepala  aparatur  dan  pelaksanaannya  baik  pimpinan  maupun masyarakat.
Dalam  Penelitian  Nordiawan  dan  Hertianti  (2010)  menjelaskan  bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa ( output ) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktifitas dengan sumber daya ( input ) yang digunakan. Suatu organisasi, program,  atau  kegiatan  dikatakan  efisien  apabila  mampu  menghasilkan output tertentu  dengan input serendah-rendahnya,  atau  dengan input tertentu  mampu menghasilakan output sebesar-besarnya ( spending well ).  Hasil penelitian di atas sejalan  dengan  peneitian  yang  dilakukan  oleh  Nama  Peneliti  Cindy    (2013), dengan  judul  analisis  realisasi  anggaran  untuk  menilai  efektivitas  dan  efisiensi kinerja  pemerintah  di  Dinas  Pertanian  dan  Peternakan  Provinsi  Sulawesi  Utara dengan  hasil    kedepannya  pemerintah  daerah  atau  terlebih  khusus  Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara agar dapat mempertahankan tingkat  efisisensi  laporan  relisasi  anggaran  dengan  meningkatkan  terus pengawasan,  pelayanan,  dan  koordinasi  pemerintah  agar  supaya  realisasi pendapatan  asli  daerah  lebih  maksimal.      dan  penelitian  ini  bertolakbelakang dengan  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Kiky  (2015)  meneliti  analisis    realisasi anggaran  untuk  menilai  efektivitas  dan  efisiensi  kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten   Wonogiri tahun anggaran 2011-2015, menemukan bahwa anggaran belanja  daerah masih mengalami  defisit,  karena kegiatan  perekonomian daerah kurang  berkembang,  setelah  infrastruktur  terbangun  mulai  tahun  2013-2015 menunjukan  bahwa  Kabupaten  Wonogiri  berhasil  memanfaatkan  anggaran belanja menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah berjalan  lancar  didukung  dengan  infrastruktur  yang  memadai,  sehingga  secara keseluruhan  dari  tahun  2011-2015  Kabupaten  Wonogiri  bisa  dikatakan  cukup efisien  dalam  mengelola  anggaran  keuangan  daerah  dengan  menunjukkan adanya  penurunan  tingkat  efisiensi  yang  mengindikasikan  telah  dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan  pengolahan  data  dan  hasil  analisis  data  yang  mengacu  pada masalah dan tujuan  penelitian, dapat  dirumuskan  kesimpulan penelitian sebagai berikut :
a.  Perkembangan  tingkat  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di Kabupaten Luwu selama tahun anggaran 2014-2018 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%.
b.  Perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu  selama  tahun  anggaran  2014-2018  dapat  dikatakan  cukup  efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariel  Sharon  Sumenge.2013.  Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi  Pelaksanaan Anggaran  Belanja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol. 1 No 3 September 2013. Hal. 74-81. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Bastian,  Indra.  (2016). Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar .  Edisi  Ketiga. Erlangga. Jakarta.
Haruman  2010. “ Penyusunan  Anggaran ”. Edisi  Pertama,  Salemba  Empat  : Jakarta.  Mahmudi. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik. UUP  STIM YKPN:Yogyakarta,  2011.  Mardiasmo. Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: Andi, 2009.
Haruman  dan  Sri  Rahayu.  2010. “Penyusunan  Anggaran”.  Edisi  Pertama,
Salemba Empat : Jakarta.
Halim,  Abdul dan  Kusufi.  2012.  Akuntansi Keuangan  Daerah.  Edisi 4.  Selemba Empat : Jakarta.
Kiky  Muryanti.2017.  Analisis  Realisasi  Anggaran  untuk  Menilai  Efektivitas  dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011 -2015. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
Rahardjo,    Adisasmita    (2011),    Pengelolaan    Pendapatan    Dan    Anggaran Daerah, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
Roland  Gerald  Tooy,  David  Paul,  Elia  Saerang,  Lidia  Mawikere.2016.  Analisis
Efisiensi  dan  Efektivitas  Laporan  Realisasi  Anggaran  di  Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
(BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.59  Tahun  2007  Perubahan  Atas  13  Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006 Tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan  Daerah .Jakarta.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Rukayah,  (2017). Analisis  Laporan  Realisasi  Anggaran  dengan  Menggunakan Rasio  Efektivitas  dan  Rasio  Efisiensi  pada  Kantor  Badan  Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang . Jurnal Akuntansi 4(2).
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) . Alfabeta, Bandung.
Sugiyono.2013. Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D). Alfabeta. Bandung
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Kelurahan Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2003. Keuangan  Negara .  Jakarta. https://www.Pemerintah.makassarkota.go.id/pocontent/uploads/lakip_ Pemerintah_2018 _30072019.pdf