Hendrik Eko Aprilianto, I Nyoman Suputra , Pe ran serikat Pe kerja dalam Membangun Hubungan  | 129
Peran serikat Pekerja dalam Membangun Hubungan Industrial (Studi Kasus Pada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Unit Kerja PT. Ekamas Fortuna Malang)

## Hendrik Eko Aprilianto I Nyoman Suputra
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang
Abstract: This  study  aimes  to  determine:  (1)  The  role  of  unions  in  fighting  for  the  rights  of employees in building the indusrial relations in PT. Ekamas Fortuna Malang, (2) The measures taken  SPSI  to  fight  for  the  rights  of  employees  layoff  PT.  Ekamas  Fortuna  Malang.  By  using qualitative descriptive study with case study approach data was taken semi-structured interviews with four informants, (1) Chairman SPSI UK PT. Ekamas Fortuna Malang, (2) HRD PT. Ekamas Fortuna Malang, (3) Board SPSI, (4) Employee members of SPSI. Based on the analysis it can be concluded that the dominant role of the SPSI UK PT. Ekamas Fortuna Malang is as a means of channeling the aspirations of the rights and interests of its members. In solving problems of layoffs, the SPSI and management companies have been in talks amicably Bi-parties level. But not finding a  word  consensus.  Therefore,  SPSI  and  management  companies  are  asking  the  Department  of Labor (Disnaker) Malang regency appointed as a third party mediator to help resolve this issue. In the  Mediation  talks,  produced  a  Joint  Decision  of  canceling  the  layoff  three  employees  SPSI members with efficiency as the reason.
Keywords : Labor Union, the Industrial Relations, Layoffs.
Abstrak: Penelitian  in  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Peran  serikat  pekerja  dalam memperjuangkan  hak-hak  karyawan  dalam  membangun  hubungan  industrial  di  PT.  Ekamas Fortuna Malang. (2) Tindakan yang diambil SPSI untuk memperjuangkan hak-hak karyawan PHK PT.  Ekamas  Fortuna  Malang.  Dengan  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  data pendekatan  studi  kasus  diambil  wawancara  semi-terstruktur  dengan  empat  informan,  (1)  Ketua SPSI PT UK. Ekamas Fortuna Malang, (2) HRD PT. Ekamas Fortuna Malang, (3) Dewan SPSI, (4) Anggota karyawan SPSI. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran dominan dari SPSI  UK  PT.  Ekamas  Fortuna  Malang  adalah  sebagai  sarana  penyaluran  aspirasi  hak  dan kepentingan  anggotanya.  Dalam  memecahkan  masalah  PHK,  SPSI  dan  manajemen  perusahaan dalam pembicaraan damai di tingkat Bi-parties. Tapi tidak menemukan  kesepakatan. Oleh karena itu,  SPSI  dan  manajemen  perusahaan  meminta  Departemen  Tenaga Kerja  Kabupaten  (Disnaker) Malang  ditunjuk  sebagai  mediator  pihak  ketiga  untuk  membantu  mengatasi  masalah  ini.  Dalam pembicaraan mediasi, menghasilkan keputusan bersama membatalkan PHK tiga anggota karyawan SPSI dengan efisiensi sebagai alasan.
Kata Kunci: Perserikatan kerja, Kerjasama Industri, PHK.
Tenaga  kerja  merupakan  elemen  yang  penting dalam  proses  pembangunan.  Pembangunan ketenagakerjaan  diarahkan  untuk  meningkatkan kualitas  dan  kontribusi  tenaga  kerja  dalam pembangunan . Sering  munculnya  permasalahan antara  pekerja  dan  majikan  di  Indonesia membuat  peran  serikat  pekerja  menjadi  sangat krusial.  Tujuan  dibentuknya  Serikat  Pekerja adalah  untuk  menyeimbangkan  posisi  buruh dengan  majikan,  memperjuangkan  dan  juga melindungi  hak-hak  para  pekerja.  Adanya Serikat Pekerja di PT.  Ekamas Fortuna Malang,
peran  pekerja dalam kinerja perusahaan diwakili dalam  serikat  pekerja  tersebut.  Terbukti  dengan sikap  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI) yang  menolak  secara  tegas  terhadap  keputusan pihak  manajemen  perusahaan  tentang  Pemu- tusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  tiga  karyawan anggota SPSI dengan alasan efisiensi.
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  disim- pulkan  bahwa  peran  yang  sangat  dominan  dari SPSI  UK  PT.  Ekamas  Fortuna  Malang  adalah sebagai  sarana  penyalur  aspirasi  dalam  mem- perjuangkan  hak  dan  kepentingan  anggotanya.
Dalam  penyelesaian  permasalahan  PHK,  pihak SPSI  dan  manajemen  perusahaan  telah  mela- kukan  perundingan  secara  musyawarah  di tingkat Bipartit namun tidak menemukan sebuah kata  mufakat.  Hal  tersebut  menyebabkan  SPSI dan  manajemen  perusahaan  meminta  pihak Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  Kabupaten  Ma- lang  sebagai  pihak  ke  tiga  menunjuk  Mediator untuk  membantu  menyelesaikan  permasalahan ini. Dalam perundingan secara Mediasi, dihasil- kan  sebuah  Keputusan  Bersama  yaitu  pihak manajemen  tidak  berhak  mem-PHK  tiga  orang karyawan anggota SPSI dengan alasan efisiensi.
Serikat  pekerja  memiliki  banyak  manfaat terutama  bagi  karyawan,  karena  memang  pada dasarnya  serikat  pekerja  atau  serikat  buruh adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh,  dan untuk  pekerja  atau  buruh  baik  di  dalam perusahaan  maupun  di  luar  perusahaan,  yang bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri,  demokratis  dan bertanggungjawab guna  memperjuangkan,  mem- bela  serta  melindungi  hak  dan  kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya (Ridwan, 2009). Tidak hanya itu saja,  keberadaan  serikat  pekerja  diharapkan mampu  menjembatani  terciptanya  hubungan industrial  harmonis  antara  pelaku  bisnis  yaitu pengusaha,  karyawan  dan  pemerintah,  sehingga tercapai  ketenangan  bekerja  dan  kelangsungan berusaha ( industrial peace ) (Guntur, 2010)
Beberapa  penelitian  tentang  peran  serikat pekerja menemukan bahwa serikat pekerja sudah berperan  sangat  baik  dalam  proses  penyusunan Perjanjian  Kerja  Bersama  (Anggraeni,  2011), membantu  penyusunan  peraturan  perusahaan (Muaddib, 2009) meskipun keberadaan lembaga kerjasama bipartit secara  formal  memang belum ada,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  sudah berfungsi  dengan  baik.  Serikat  pekerja  juga ditemukan mendorong pelaksanaan good corporate governance di PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java.
Namun terkadang keberadaan serikat pekerja juga belum mampu memperjuang secara penuh  hak-hak  pekerja  anggotanya.  Penelitian Malikah  (2010)  pada  PT  Usaha  Tani  Maju Kediri,  menemukan  bahwa  hak  dan  kewajiban mengenai  berserikat  selama  18  tahun  belum dipenuhi.  Upah  pekerja  yang  berstatus  harian dari pihak perusahaan belum sesuai dengan upah minimum Kabupaten Kediri. Sarana transportasi dari pihak perusahaan juga tidak terpenuhi.
Berdasarkan  temuan  penelitian  yang  belum konklusif  tersebut,  penting  kiranya  untuk mengurai  dan  mengamati  implementasi  peran serikat  pekerja  di  berbagai  industri  lain,  salah satunya  di  Malang  agar  peran  serikat  pekerja bisa lebih dioptimalkan.

## HASIL
Peran  Serikat  Pekerja  dalam  Memper- juangkan  Hak  Karyawan  dalam  Mem- bangun  Hubungan  Industrial  di  PT.  Eka - mas Fortuna Malang.
Peran  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia (SPSI)  Unit  Kerja  PT.  Ekamas  Fortuna  Malang dalam kaitannya memperjuangkan hak karyawan mengenai  PHK  yang  telah  terjadi  sudah  sangat baik.  Pernah  terdapat  konflik  diantara  SPSI dengan  manajemen  perusahaan,  namun  tidak berarti  hubungan  kedua  belah  pihak  tidak harmonis.  Secara  normatif,  manajemen  peru- sahaan telah melaksanakan dan memberikan apa yang  menjadi  tugas  perusahaan,  seperti  men- jalankan  UU  ketenagakerjaan,  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  dan  juga  menjalankan  isi PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Kejadian  lain, pada bulan  maret  tahun  2012  pihak  manajemen memutuskan  untuk  mem-PHK  (Pemutusan Hubungan  Kerja)  tiga  orang  karyawan  dengan alasan efisiensi.
Tujuan  SPSI  UK  PT.  Ekamas  Fortuna Malang  yaitu  untuk  mengayomi,  melindungi, penyalur  aspirasi  anggota,  dan  juga  menjem- batani  komunikasi  antara  manajemen  dengan anggota  dalam  proses  penyelesaian  hubungan industrial. Berbagai usaha telah ditempuh, hal ini agar  anggota  yang  lain  tidak  merasa  posisi pekerjaanya  menjadi  lemah  dan  tidak  aman seperti  rekan  kerja  mereka  yang  sedang mengalami  permasalahan  PHK,  sehingga  akan menimbulkan  kecemasan  kerja,  mengganggu jalannya  poduksi  dan  mengurangi  produktivitas karyawan  maupun  perusahaan,  selain  itu  juga hubungan  industrial  di  dalam  perusahaan  tidak akan berjalan dengan baik.
Perundingan  ditingkat  LKS  Bipartit  meru- pakan  langkah  awal  yang  wajib  dilaksanakan dalam  penyelesaian  hubungan  industrial  oleh pengusaha  yang diwakili oleh pihak manajemen perusahaan  dengan  SPSI.  Hal  ini  mendorong dibentuknya  sebuah  tim,  dimana  anggotanya berjumlah  10  orang  diantaranya  empat  orang wakil dari pengurus SPSI, dua orang wakil dari
Hendrik Eko Aprilianto, I Nyoman Suputra , Pe ran serikat Pe kerja dalam Membangun Hubungan  | 131
anggota SPSI, dan empat orang  lagi perwakilan dari  manajemen.  Perundingan  secara  mu- syawarah  di  LKS  Bipartit  dilakukan  beberapa kali  di  bulan  april  2012  dalam  kurun  waktu  30 hari kerja setelah perundingan awal dilaksanakan namun nihil hasil, sehingga batal demi hukum.
Dalam tiga kali perundingan di bulan april 2012 di  LKS  Bipartit, pihak  manajemen  men- coba  menawarkan  beberapa  solusi  dian- taranya  pemberian  kompensasi  PHK  yang nilainya lumayan besar. Pihak SPSI tetap tidak menghendaki  solusi  yang  diberikan  pihak manajemen.  Dalam  hitung- hitungan,  tiga  kar- yawan yang di PHK dua karyawan diantaranya telah  bekerja  selama  dua  setengah  tahun,  dan satu  karyawan  lagi  telah  bekerja  selama  tiga tahun  lebih  satu bulan.  Total kompensasi  yang diberikan  oleh  pihak  manajemen  kepada karyawan  yang di PHK  yaitu,  untuk karyawan yang  bekerja  selama  dua  setengah  tahun masing- masing  mendapatkan  Rp.  14.375.000,, sedangkan  untuk  karyawan  yang  bekerja  sela- ma  tiga  tahun  lebih  satu  bulan  mendapatkan Rp. 17.250.000,-.
Pihak  SPSI  telah  mendapatkan  tawaran kompensasi  dari  pihak  manajemen,  kemud ian pihak SPSI telah  merundingkan besarnya  nilai kompensasi  itu  kepada  ke-tiga  karyawan korban PHK dan  mereka bertiga  telah sepakat untuk menolak kompensasi yg ditawarkan oleh pihak manajemen dengan alasan lebih memilih untuk  bertahan  dan  ingin  terus  bekerja  karena mereka  sudah  merasa  betah  dan  nyaman dengan  pekerjaannya,  selain  itu  juga  mereka merasa  takut bila  nantinya telah di PHK  maka mereka akan kesulitan  mencari pekerjaan baru dikarenakan  skill  yang  mereka  miliki  sangat terbatas  untuk  bersaing  dengan  calon  tenaga kerja yang lain.
Karena  perundingan  Bipartit  telah  batal dimata  hukum,  disebabkan  telah  lebih  dari  30 hari  setelah  perundingan  awal  dilakukan sampai  tiga  kali  diselenggarakan  tetap  tidak membuahkan  hasil  sehingga  dalam  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa perundingan  dilanjutkan  ketahap  berikutnya. Tahap  Tripartit  melalui  beberapa  cara:  Me- diasi,  Konsiliasi,  dan  juga  Arbitrasi.  Mediasi ialah  penyelesaian  perselisihan  hak,  perse- lisihan  kepentingan,  perselisihan  PHK,  dan perselisihan antar  serikat pekerja  hanya dalam satu  perusahaan,  melalui  musyawarah  yang
ditengahi  oleh  seorang  mediator  yang  netral ditunjuk  oleh  Pemerintah  terkait.  Dalam  hal ini,  Dinas  Tanaga  Kerja  Kabupaten  Malang sebagai  pihak  Pemerintah  terkait  yakni  dapat mengangkat  seorang  Mediator  yang  bertugas melakukan  Mediasi  atau  Juru  Damai  yang dapat  menjadi penengah dalam  menyelesaikan sengketa  antara  karyawan  diwakili  oleh  SPSI dan  pengusaha  diwakili  oleh  manajemen perusahaan.
Perundingan  dilakukan  sebanyak  dua  kali di  bulan  Mei  2012,  pihak  Mediasi  banyak membantu  proses  perundingan.  Pihak  ketiga sebagai  Mediasi  tidak  bisa  mengintervensi yaitu  memberikan  pemaksaan  kepada  salah satu pihak apalagi  sampai  menjatuhkan sanksi, hanya  sebagai  penengah  dan  pemberi  saran, sehingga  memunculkan  satu  keputusan  ber- sama  dimana  pihak  manajemen  tidak  berhak mem-PHK  tiga  karyawannya  dikarenakan alasan efisiensi. Hal ini dirasa hanya mengada- ada, sedangkan  yang  terjadi di  lapangan pihak manajemen  perusahaan  masih  menerima  pe- rekrutan  karyawan  baru.  Kesepakatan  tersebut dinamakan  Perjanjian  Bersama  yang  ditanda- tangani  oleh  kedua  belah  pihak,  antara  pihak SPSI,  manajemen  perusahaan  dan  juga  oleh Mediator  sebagai  saksi  dan  dicatatkan  di Pengadilan  Negeri  Kepanjen  Kabupaten  Ma- lang.  Hal  ini  perlu  dilakukan,  agar  Perjanjian Bersama  sah  di  mata  hukum  dan  kelak dikemudian  hari  tidak  ada  lagi  yang  mem- perkarakan masalah ini.
Langkah-langkah yang  diambil SPSI  untuk Mempe rjuangkan  Hak  Karyawan  yang  di PHK PT. Ekamas Fortuna Malang.
Sejak  awal,  penolakan  disuarakan keras  oleh  pihak  SPSI  menentang  keputusan bahwa  akan  ada  tiga  karyawan  anggota  SPSI yang  akan  di  PHK  di  bulan  Maret  2012. Manajemen  perusahaan  beralasan,  efisiensi sedang  dilakukan  oleh  perusahaan  sehingga mengambil  jalan  untuk  mem-PHK  tiga karyawan tersebut. SPSI  menilai keputusan  ini hanya dibuat sepihak oleh manajemen perusahaan,  tanpa  melalui  prosedur  seperti pemberian  Surat  Peringatan  (SP)  1,  2,  3  baru kemudian  karyawan  berhak  untuk  di  PHK. Pada  kasus  ini,  manajemen  tiba-tiba  langsung melaksanakan  keputusan  dari  kantor  pusat, yaitu  dari  Sinar  Mas  Group  yang  notabene
menjadi  pemilik  dari  PT.  Ekamas  Fortuna Malang.
Karena  di  perusahaan  ini  telah  ada  LKS Bipartit,  sehingga  langkah  awal  perundingan dalam  kaitannya  memperjuangkan  hak-hak karyawan  yang akan di PHK  melalui  lembaga kerjasama  ini.  Langkah  selanjutnya  dibentuk- lah sebuah tim, dimana anggotanya berjumlah 10  orang  diantaranya  empat  orang  wakil  dari pengurus  SPSI,  dua  orang  wakil  dari  anggota SPSI,  dan  empat  orang  lagi  perwakilan  dari manajemen.
Dengan diadakannya perundingan di  LKS Bipartit sebanyak  tiga kali dalam 30  hari kerja di bulan April 2012,  namun tidak  memperoleh hasil.  Didalam  perundingan  pihak  manajemen berusaha  memberikan  beberapa  solusi,  namun tetap ditolak oleh pihak SPSI. Oleh karena  itu, perundingan ditingkat LKS Bipartit dinyatakan batal di mata hukum.
Perundingan di tingkat  LKS  Bipartit telah dinggap  gagal,  maka  selanjutnya  dilakukan perundingan di tingkat LKS Tripartit. Di bulan Mei  tahun  2012,  SPSI  meminta  Pemerintah turut  andil  dalam  membantu  menyelesaikan permasalahan  mengenai  PHK  yang  dialami anggotanya.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  menja- lankan  fungsinya  sebagai  pihak  pengatur, pembina,  dan  juga  pengawas  sangat  diperl- ukan. Pihak  Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang sebagai  Dinas  Pemerintah  terkait  dan  badan yang  berwenang  menangani  permasalahan  ini menunjuk  Mediator  sebagai  pihak  ketiga. Dengan adanya Mediator  yang bersikap  netral diantara  pihak  SPSI  dan  juga  pihak  mana- jemen  perusahaan  dirasa  menjadi  jembatan untuk mencapai kata sepakat dalam permasalahan PHK ini.
Tahapan  demi  tahapan  telah  dilalui, berawal  dari  perundingan  LKS  Bipartit  di tingkat perusahaan, lalu ke tahap LKS Tripartit dan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Malang sebagai  badan  yang  berwenang  dalam  per- masalahan  ini  memberikan  Mediator  sebagai pihak  ketiga,  penengah  dan  penjembatani dalam  proses  Mediasi.  Mediator  tidak  bisa mengintervensi  yaitu  memberikan  pemaksaan kepada  salah  satu  pihak  apalagi  sampai menjatuhkan  sanksi.  Mediator  disini  hanya sebagai penengah dan pemberi  saran, sehingga memunculkan satu keputusan bersama dimana pihak  manajemen  tidak berhak  mem-PHK tiga
karyawannya  dikarenakan  alasan  efisiensi  di- rasa hanya mengada-ada dan kurang mendasar, sedangkan  yang  terjadi  di  lapangan  pihak manajemen  perusahaan  masih  menerima  pe- rekrutan  karyawan  baru.  Kesepakatan  tersebut dinamakan  “Perjanjian  Bersama”  yang  ditan- datangani oleh kedua belah pihak, antara pihak SPSI,  manajemen  perusahaan  dan  juga  oleh Mediator  sebagai  saksi  dan  dicatatkan  di Pengadilan Negeri Kabupaten  Malang.  Hal  ini perlu  dilakukan,  agar  Perjanjian  Bersama  sah dimata hukum dan kelak dikemudian hari tidak ada lagi yang memperkarakan masalah ini.

## PEMBAHASAN
Peran  Serikat  Pekerja  dalam  Memper- juangkan  Hak  Karyawan  dalam  Mem- bangun  Hubungan  Industrial di PT.

## Ekamas Fortuna Malang
Industri atau perusahaan adalah kombinasi dari  modal/pengusaha,  manajemen  dan  karya- wan . Mereka  adalah  suatu  kesatuan  yang terpisah dan  mempunyai  motivasi  yang berbeda pula.  Pemodal/pengusaha  adalah  yang  mena- namkan  modal  perhatian  utama  mereka  adalah untuk mendapat keuntungan semaksimal mungkin. Manajemen selalu berada disana untuk melindungi  kepentingan  dari  para  pemodal/ pengusaha.  Pada  prosesnya,  karyawan  selalu menjadi  korban  ekploitasi  mereka.  Sebagai partner  dari  industri,  karyawan  menginginkan keadilan  dan  mendapatkan  kembali  hak  sebagai hasil pelaksana industri.
Tentunya  karyawan  mempunyai  kekuatan untuk  menghilangkan  permasalahan  seperti rendahnya pengupahan, buruknya kondisi pelayanan  kesehatan,  keselamatan  kerja  dan sebagainya.  Secara  individul  karyawan  tidak mampu  untuk  berjuang  atas  hak-haknya melawan  hebatnya  kombinasi  antara  pengusaha dan  manajemen  di  mana  mereka  mempunyai kekuasaan, uang dan pengaruh.
Karyawan  harus  mengetahui  dan  mema- hami bahwa sebagai perseorangan dan karyawan tidak  akan  banyak  yang  bisa  dicapai.  Hanya melalui  usaha  mengorganisir  dirinya  dan kegiatan  kolektif  mereka  dapat  secara  efektif menjunjung tinggi  martabatnya sebagai  individu dan  karyawan,  menghormati  perintah  dari pengusaha  berusaha  keras  untuk  memperbaiki dan memelihara  mata pencaharian,  meningkatan
pengupahan,  status  sosial  ekonomi,  kesejah- teraan yang lebih baik dan upah-upah lainnya.
Organisasi  yang  dibutuhkan  karyawan adalah  serikat  pekerja,  tetapi  kenyataannya banyak  karyawan  tidak  menyadari  bahwa Serikat  Pekerja  adalah  hak  yang  melekat  bagi karyawan  seperti yang  tercantum  dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat  (1)  Setiap  orang  berhak  atas  pekerjaan, berhak  bebas  memilih  pekerjaan,  berhak  atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan  serta  berhak  atas  perlindungan akan pengganguran; ayat (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk  pekerjaan  yang  sama;  ayat  (3)  Setiap orang  yang  bekerja  berhak  atas  pengupahan yang  adil  dan  menguntungkan,  yang  mem- berikan  jaminan  kehidupan  yang  bermartabat baik  dirinya  sendiri  maupun  keluarganya,  dan jika  perlu  ditambah  dengan  perlindungan  sosial lainnya; ayat (4) Setiap orang berhak mendirikan dan  memasuki  serikat-serikat  pekerja  untuk melindungi kepentingannya.
Setahun  setelah  PT.  Ekamas  Fortuna Malang  berdiri  tepatnya  tahun  1995  para karyawan  sepakat  hanya  mendirikan  satu organisasi  pekerja  Serikat  Pekerja  Seluruh Indonesia  (SPSI)  di  dalam  perusahaan,  hal  ini bertujuan  untuk  mempermudah  pengontrolan kepada  anggotanya,  dan  juga  untuk  memi- nimalisir  tingkat  konflik  internal  karyawan didalam  perusahaan.  Menurut  Bapak  Slamet selaku  pengurus  SPSI  UK  PT.  Ekamas  Fortuna Malang,  serikat  pekerja  juga  sebagai  organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen  dibentuk  secara  suka  rela  dari,  oleh dan  untuk  karyawan  sebagai  maksud  untuk:  (1) Melindungi  dan  membela  hak  dan  kepentingan anggota.  (2)  Memperbaiki  kondisi-kondisi  dan syarat-syarat  kerja  melalui  perjanjian  kerja bersama  (PKB)  dengan  manajemen/pengusaha. (3)  Melindungi  dan  membela  karyawan  beserta keluarganya.  (4)  Mengupayakan  agar  manaje- men/pengusaha  mendengarkan  dan  mempertim- bangkan  suara  atau  pendapat  SPSI  sebelum membuat keputusan.
Menurut  Bapak Madra’i selaku ketua SPSI, peran dan  fungsi SPSI UK PT. Ekamas Fortuna Malang, yaitu: (1) Perlindungan. (2) Peningkatan akan  kondisi  dan  syarat  kerja.  (3)  Perjanjian Kerja  Bersama  (PKB).  (4)  Menangani  keluh kesah  anggota.  (5)  Sarana  penyalur  aspirasi
dalam  memperjuangkan  hak  dan  kepentingan anggota  dalam  penyelesaian  perselisihan.  (6) Menyediakan  manfaat  lainnya  (untuk  kesejah- teraan  anggota).  (7)  Sebagai  suara  pekerja.  (8) Menyediakan sarana komunikasi. (9) Melakukan kerjasama  dan  menjalin  solidaritas  dengan karyawan  atau  serikat  pekerja  lainnya  baik secara  nasional  ataupun  internasional.  (10) Meningkatakan pelaksanaan hubungan industrial untuk  menciptakan  keharmonisan  hubungan antara karyawan anggota dan SPSI dengan pihak pengusaha/manajemen.
Menurut  Hasibuan  (dalam Zulfiandri, 2012),  pemberhentian  adalah  pemutusan  hu- bungan  kerja  seseorang  karyawan  dengan  suatu organisasi  perusahaan.  Tergantung  alasannya, PHK  mungkin  membutuhkan  penetapan  Lem- baga  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial  (LPPHI)  mungkin  juga  tidak.  Meski begitu,  dalam  praktek  tidak  semua  PHK  yang butuh  penetapan  dilaporkan  kepada  instansi ketenagakerjaan,  baik  karena  tidak  perlu  ada penetapan, PHK tidak berujung sengketa huk um, atau  karena  karyawan  tidak  mengetahui  hak mereka.  Sebelum  Pengadilan  Hubungan  Indus- trial  berdiri  pada  2006,  perselisihan  hubungan industrial  masih  ditangani  pemerintah  lewat Panitia  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan Pusat  (P4P)  dan  Panitia  Penyelesaian  Perse- lisihan  Perburuhan  Daerah  (P4D)  serta  Peng- adilan Tata Usaha Negara.
Konflik yang terjadi di PT. Ekamas Fortuna Malang yaitu adanya keinginan pihak manajemen  perusahaan  untuk  mem-PHK  tiga orang  karyawan  dengan  alasan  efisiensi. Didalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 Ayat 3  tentang  Ketenagakerjaan  memang  disebutkan bahwa  salah  satu  alasan  pengusaha  dapat melakukan  PHK  dengan  alasan  efisiensi. Namun,  dalam  Surat  Edaran  Nomor  907/ MEN/PHI-PPHI/X/2004  tentang  Pencegahan Pemutusan  Hubungan  Kerja  Massal  dika-takan bahwa  pemutusan  hubungan  kerja  merupakan upaya  terakhir setelah berbagai  upaya  yang  lain dilakukan.  Selanjutnya,  jika  terjadi  PHK  maka perusahaan  wajib  mengeluarkan  sejumlah  uang kompensasi,  yang  disesuaikan  berdasarkan alasan-alasan  ketika  melakukan  PHK.  Menurut Bapak Madra’i selaku Ketua SPSI menyebutkan bahwa  PHK  yang  dilakukan  oleh  pihak manajemen kepada tiga karyawan anggota SPSI tidak didahului dengan pemberian surat
peringatan  (SP)  terlebih  dahulu.  Hal  ini  benar- benar  telah  menyalahi  aturan  yang  ada.  Disisi lain,  jika  pihak  manajemen  beralasan  PHK dilakukan dikarenakan efisiensi, namun kenyataan  di  lapangan  pihak  manajemen  masih menerima recruitment karyawan  baru.  Jika memang  perusahaan  melakukan  efisiensi,  maka seharusnya  pihak  manajemen  harus  berani bersikap  tegas.  Pihak  manajemen  yang  diwakili oleh  Bapak  Rofi’i  menjelaskan  bahwa  pihak manajemen  tidak  bisa  berbuat  apa-apa,  hanya bisa  melakukan  perintah  dari  Sinar  Mas  Group yang notabene pemilik dari PT. Ekamas Fortuna Malang.  Jika  tidak  dapat  menjalankan  perintah tersebut, maka jabatan kami taruhannya.
Untuk  mengatasi  problema  PHK  perlu adanya proses demokratisasi di tempat kerja. Hal ini  disebabkan  demokratisasi  di  tempat  kerja merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang obyektif, sehingga kebijakan  yang diambil secara  demokratis,  diharapkan  dapat  dilaksana- kan dengan sebaik-baiknya oleh para pengambil keputusan  itu  sendiri.  Di  samping  itu,  proses pengambilan  keputusan  secara  demokratis  ini pada  gilirannya  dapat  mendorong  terciptanya hubungan  kemitraan  antara  karyawan  dan pengusaha,  yang  cenderung  bersifat  bermusuh- an,  namun  saling  membutuhkan  antara  satu dengan  lainnya.  Dalam  kaitannya  akan  hal  ini, SPSI  UK  PT.  Ekamas  Fortuna  Malang  meng- apresiasi bentuk demokratisasi dengan cara  ikut serta  melibatkan  perwakilan  dari  anggotanya untuk  ikut  bergabung  di  dalam  tim  yang berjumlah  10  orang  terdiri  dari  empat  orang wakil dari pengurus SPSI, dua orang wakil dari anggota  SPSI,  dan  empat  orang  perwakilan manajemen  untuk  menyelesaikan  permasalahan PHK.
Awalnya  isu  mengenai  PHK  dihembuskan pada bulan  Maret  tahun  2012,  namun  baru  bisa ditindak  lanjuti  dibulan  April.  Dalam  penye- lesaian  permasalahan  di  PT.  Ekamas  Fortuna Malang  diawali  dengan  perundingan  musyawa- rah  di  tingkat  perusahaan  melalui  Lembaga Kerjasama  Bipartit.  Oleh  sebab  itu  dibentuklah sebuah  tim  untuk  menangani  permasalahan  ini, berjumlah  10  orang  yang  terdiri  dari  empat orang  perwakilan  pengurus  SPSI,  dua  orang perwakilan anggota SPSI, dan empat orang  lagi perwakilan  dari  manajemen  perusahaan.  tiga karyawan  yang  telah  di  PHK  sempat  beberapa hari tidak bekerja, namun karena desakan pihak
SPSI terhadap manajemen maka pihak manajemen terpaksa mempekerjakan lagi mereka.  Pihak  manajemen  diancam  oleh  pihak SPSI  jika  tidak  mengembalikan  tiga  karyawan anggota  SPSI  maka  akan  diadakan  demo  dan pemboikotan  kerja,  sehingga  pihak  manajemen tidak  mau  menerima  risiko.  Dalam  proses penyelesaian  perselisihan  PHK  ini,  ketiga karyawan  masih  menerima  hak-hak  dan  masih melakukan  kewajiban  sebagai  karyawan  di  PT. Ekamas Fortuna Malang, begitupun juga dengan perusahaan  masih  memberikan  hak-hak  dan kewajiban kepada tiga karyawan tersebut hingga permasalahan benar-benar selesai.
Di bulan April 2012 telah diadakan tiga kali perundingan  membahas  tentang  PHK  tiga karyawan  anggota  SPSI  dengan  alasan  efisiensi karyawan  namun  tidak  menghasilkan  satu keputusan  yang  disetujui  pihak  SPSI  dan  juga manajerial  perusahaan.  Dalam  perundingan tersebut  disampaikan  bahwa  pihak  manajemen PT.  Ekamas  Fortuna  menawarkan  beberapa solusi  semisal  dengan  pemberian  kompensasi berupa  uang  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada, namun  hal  tersebut  ditolak  oleh  SPSI  yang sebelumnya  telah  didiskusikan  dahulu  kepada yang  terkait  yakni  tiga  karyawan  yang  terkena PHK. Menurut SPSI, bukan besarnya kompensasi yang dipermasalahkan namun ketiga karyawan tersebut  lebih  memilih untuk bertahan dan  terus  bekerja  karena  sudah  merasa  nyaman dan  betah  dengan  pekerjaanya,  mereka  juga beralasan  jika  nantinya  mereka  di  PHK  mereka akan kesulitan untuk mencari pekerjaan baru lagi di jaman seperti ini dengan skill seadanya.
Oleh  sebab  itu,  SPSI  tetap  menolak berbagai  solusi  yang  ditawarkan  oleh  pihak manajemen perusahaan. Dikarenakan perunding- an  di  tingkat  perusahaaan  melalui  Bipartit  batal dimata  hukum  disebabkan  tidak  adanya  kepu- tusan  dan  telah  lebih  dari  30  hari  setelah perundingan  awal  dilakukan,  maka  permasa- lahan ini dilanjutkan ke tahap berikutnya melalui Tripartit.
Perhitungan Kompensasi:
 Masa Kerja Karyawan yang di- PHK:
• 1  karyawan  bekerja  selama  2  tahun  5 bulan
• 1  karyawan  bekerja  selama  3  tahun  1 bulan
• 1  karyawan  bekerja  selama  2  tahun  5 bulan
 Uang Pesangon (UP):
• Masa kerja > 2 tahun < 3  tahun = 3 bulan upah =  Rp 7.500.000,-   (1 bulan  upah  Rp 2.500.000,-)
• Masa kerja > 3 tahun < 4  tahun = 4 bulan upah =  Rp 10.000.000,- (1 bulan  upah  Rp 2.500.000,-)
• Masa kerja > 2 tahun < 3  tahun = 3 bulan upah  =  Rp  7.500.000,-  (1  bulan  upah  Rp 2.500.000,-)
 Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): Masa kerja 3 – 6 tahun = 2 bulan upah = @ Rp 5.000.000,-
 Upah  penggantian  hak  (UPH)  =  15%  x (UP + UPMK)
• 15%  x  (7.500.000  +  5.000.000)  =  Rp 1.875.000,-
• 15%  x  (  10.000.000  +  5.000.000)  =  Rp 2.250.000,-
• 15%  x  (7.500.000  +  5.000.000)  =  Rp 1.875.000,-
 Total Kompensasi = UP + UPMK + UPH
• Untuk  karyawan  yang  telah  bekerja selama  2  tahun  5  bulan  mendapatkan kompensasi  sebesar  =  7.500.000  + 5.000.000 + 1.875.000 = Rp 14.375.000,-
• Untuk  karyawan  yang  telah  bekerja selama  3  tahun  1  bulan  mendapatkan kompensasi  sebesar  =  10.000.000  + 5.000.000 + 2.250.000 = Rp 17.250.000,-
• Untuk  karyawan  yang  telah  bekerja selama  2  tahun  5  bulan  mendapatkan kompensasi  sebesar  =  7.500.000  + 5.000.000 + 1.875.000 = Rp 14.375.000,- Dalam perundingan  Tripartit ada beberapa cara  penyelesaian,  yaitu:  Mediasi,  Konsiliasi, dan  Arbitrasi.  Mediasi  ialah  penyelesaian perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan, perselisihan  PHK,  dan  perselisihan  antar serikat  pekerja  hanya  dalam  satu  perusahaan, melalui  musyawarah  yang  ditengahi  oleh seorang  mediator  yang  netral  dalam  jangka waktu  30  hari  kerja.  Dalam  permasalahan  ini pihak  SPSI  meminta  bantuan  kepada  peme- rintah,  dalam  hal  ini  Dinas  Tenaga  Kerja (DisNaKer)  Kabupaten  Malang  untuk  mem- bantu  menyelesaikan  permasalahan  PHK dengan  cara  mengangkat  seorang  Mediator yang  bertugas  melakukan  Mediasi  atau  Juru Damai  yang  dapat  menjadi  penengah  dalam menyelesaikan perselisihan PHK yang dialami
oleh  karyawan  diwakili  oleh  SPSI  dan pengusaha diwakili oleh manajemen perusahaan.
Perundingan  dilakukan  sebanyak  dua  kali di  bulan  Mei  2012,  pihak  Mediasi  banyak membantu  proses  perundingan.  Pihak  ketiga sebagai  Mediasi  tidak  bisa  mengintervensi yaitu  memberikan  pemaksaan  kepada  salah satu pihak apalagi  sampai  menjatuhkan sanksi, hanya  sebagai  penengah  dan  pemberi  saran, sehingga  memunculkan  satu  keputusan  ber- sama  dimana  pihak  manajemen  tidak  berhak mem-PHK  tiga  karyawannya  dikarenakan alasan efisiensi dirasa kurang  tepat, sedangkan yang  terjadi  di  lapangan  pihak  manajemen perusahaan  masih  menerima  perekruta n  kar- yawan  baru.  Kesepakatan  tersebut  dinamakan Perjanjian  Bersama  yang  ditandatangani  oleh kedua  belah  pihak,  antara  pihak  SPSI, manajemen  perusahaan  dan  juga  oleh  Mediator sebagai saksi dan Perjanjian Bersama dicatatkan di  Pengadilan  Negeri  Kepanjen  Kabupaten Malang. Hal  ini perlu dilakukan, agar Perjanjian Bersama  sah  dimata  hukum  dan  kelak  dike- mudian  hari  tidak  ada  lagi  yang  memper- karakan masalah ini.
Peran  SPSI  yang  sangat  dominan  dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yaitu sebagai sarana penyalur asprasi dalam  memperjuangkan  hak  dan  kepentingan anggotanya.  Melihat  dari  perjuangan  yang telah  dilakukan  oleh  SPSI  terhadap  hak-hak karyawan anggotanya dalam kaitannya membangun  hubungan  industrial  di  PT. Ekamas  Fortuna  Malang  sangat  baik  da n sangat  penting,  terlihat  dari  keberpihakan pengurus  SPSI  kepada  anggotanya.  Tidak jarang  bahwa  para  pengurus  serikat  pekerja didalam  sebuah  perusahaan  lebih  berpihak kepada  pihak  manajerial  (pemimpin  serikat pekerja kuning (yellow unionism)).
Langkah-langkah yang  diambil SPSI  untuk Mempe rjuangkan  Hak  Karyawan  yang  di PHK PT. Ekamas Fortuna Malang.
Hubungan  Industrial,  yang  merupakan keterkaitan  kepentingan  antara  pekerja/karya- wan dengan pengusaha, berpotensi  menimbul- kan  perbedaan  pendapat,  bahkan  perse lisihan antara  kedua  belah  pihak.  Perselisihan  di bidang  hubungan  industrial  yang  selama  ini dikenal dapat terjadi  mengenai  hak  yang  telah ditetapkan,  atau  mengenal  keadaan  ketena-
gakerjaan  yang  belum  ditetapkan  baik  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  per- janjian  kerja  bersama  maupun  peraturan perundang-undangan.
Perselisihan  hubungan  industrial  dapat pula  disebabkan  oleh  pemutusan  hubungan kerja  (PHK).  Ketentuan  mengenai  pemutusan hubungan  kerja  yang  selama  ini  diatur  di dalam  Undang-undang Nomor 12  Tahun 1964 tentang  Pemutusan  Hubungan  Kerja  di Perusahaan  Swasta,  ternyata  tidak  efektif  lagi untuk  mencegah  serta  menanggulangi  kasus- kasus  pemutusan  hubungan  kerja.  Hal  ini disebabkan  karena  hubungan  antara  pekerja/ karyawan  dan  pengusaha  merupakan  hubung- an  yang  didasari  oleh  kesepakatan  para  pihak untuk  meningkatkan  diri  dalam  suatu  hu- bungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan  kerja  tersebut,  maka  sulit  bagi  para pihak  untuk  tetap  mempertahankan  hubungan yang  harmonis.  Oleh  karena  itu  perlu  dicari jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  kedua  belah pihak  untuk  menentukan  bentuk  penyelesaian, sehingga  Pengadilan  Hubungan  Industrial yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  akan dapat  menyelesaikan  kasus-kasus  pemutusan hubungan kerja  yang  tidak diterima oleh salah satu pihak.
Karyawan PT. Ekamas Fortuna Malang sepakat  hanya  mendirikan  satu  organisasi pekerja  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia (SPSI)  didalam  perusahaan,  hal  ini  bertujuan untuk  mempermudah  pengontrolan  kepada anggotanya,  juga  untuk  meminimalisir  tingkat persaingan  dan  konflik  internal  karyawan didalam perusahaan. Merujuk Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perse- lisihan  Hubungan  Industrial,  manajemen  PT. Ekamas  Fortuna  dan  juga  SPSI  me ncoba menyelesaikan  perselisihan  PHK  di  luar pengadilan melalui Penyelesaian Bipartit, yang merupakan  perundingan  antara  SPSI  dengan pengusaha  yang  diwakili  oleh  pihak  manaje- men  ditingkat  perusahaan  untuk  menyelesai- kan perselisihan hubungan industrial dalam hal ini  mengenai  perselisihan  PHK  secara  musya- warah  untuk  mencapai  mufakat  dan  harus diselesaikan  paling  lama  30  hari  kerja  sejak dimulainya  perundingan  awal,  namun  setelah dilakukan  tiga kali perundingan di bula n April 2012  secara  musyawarah  tidak  mendapatkan
kesepakatan  bersama.  Perundingan  Bipartit antara  SPSI  dan  manajemen  perusahaan dianggap  gagal  dan  batal  di  mata  hukum.  Hal ini dikarenakan perundingan dilakukan melebihi  dari  batas  30  hari  kerja  yang  telah ditentukan.
Pihak  manajemen  perusahaan  telah  mem- berikan  solusi  dengan  memberikan  kompen- sasi  kepada  tiga  karyawan  yang  akan  di  PHK sesuai dengan aturan  yang berlaku. Penawaran itu  ditolak  oleh  SPSI  yang  sebelumnya  telah didiskusikan dahulu kepada  yang  terkait  yakni tiga  karyawan  yang  terkena  PHK.  Menurut SPSI, bukan besarnya kompensasi  yang diper- masalahkan  namun  ketiga  karyawan  tersebut lebih memilih untuk bertahan dan terus bekerja karena  sudah  merasa  nyaman  dan  betah dengan  pekerjaanya,  mereka  juga  beralasan jika  nantinya  mereka  di  PHK  mereka  akan kesulitan  untuk  mencari pekerjaan baru  lagi di jaman  seperti  ini  dengan  skill  seadanya.  Oleh karena  perundingan  Bipartit  telah  gagal, sehingga  menurut  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  maka  perundinga n dilanjutkan  ketahap  berikutnya,  yaitu  perun- dingan  Tripartit  dan  Mediasi  merupakan  jalan keluar  yang  disepakati  antara  pihak  manaje- men  dan  juga  pihak  SPSI.  Mediasi  yaitu perundingan  permasalahan  diluar  pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa antara  SPSI  dengan  manajemen  perusahaan, dan dibantu seorang Mediator.
Dikarenakan perundingan ditingkat  Bipar- tit telah gagal, maka permasalahan perselisihan PHK  di  PT.  Ekamas  Fortuna  Malang  dilan- jutkan ke tahap Tripartit dengan jalan Mediasi. Dalam  permasalahan  ini  pihak  SPSI  meminta bantuan  kepada  pemerintah,  dalam  hal  ini Dinas  Tenaga  Kerja  (DisNaKer)  Kabupaten Malang  untuk  membantu  menyelesaikan  per- masalahan  PHK  dengan  cara  mengangkat seorang  Mediator  yang  bertugas  melakukan Mediasi  atau  Juru  Damai  yang  dapat  menjadi penengah  dalam  menyelesaikan  perselisihan PHK  yang  dialami  oleh  karyawan  diwakili oleh  SPSI  dan  pengusaha  diwakili  oleh manajemen perusahaan.
Seorang  Mediator  yang  diangkat  tersebut mempunyai  syarat-syarat  sebagaimana  di- tuangkan dalam Pasal 9  Undang-Undang No.2 Tahun  2004  minimal  berpendidikan  S-1. Dalam  waktu  tujuh  hari  setiap  menerima
Hendrik Eko Aprilianto, I Nyoman Suputra , Pe ran serikat Pe kerja dalam Membangun Hubungan  | 137
pengaduan  karyawan,  Mediator  telah  meng- adakan  duduk  perkara  sengketa  yang  akan diadakan  dalam  pertemuan  Mediasi  antara kedua belah pihak tersebut. Penunjukkan pihak ketiga  dianggap  sebagai  alat  komunikasi  dan menjembatani agar perundingan  menghasilkan sebuah  kesepakatan.  Dua  kali  perundingan  di bulan  Mei  2012  antara  SPSI  dan  juga  pihak manajemen perusahaan yang dibantu Mediator dari  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  Kabu- paten  Malang,  akhirnya  menghasilkan  sebuah kata  sepakat,  yang  dinamakan  dengan  Per- janjian  Bersama.  Pihak  manajemen  tidak berhak  untuk  mem-PHK  tiga  karyawan  ang- gota SPSI dengan alasan efisiensi dikarenakan alasan  kurang  kuat  dan  pada  kenyataan  di lapangan  pihak  manajemen  masih  menerima perekrutan  karyawan  baru.  Dalam  proses Mediasi yang menghasilkan kesepakatan bersama,  Mediator  sebagai  pihak  ketiga  tidak bisa  dan  tidak  boleh  memberikan  intervensi yaitu  memberikan pemaksaan kepada salah satu pihak  apalagi  sampai  menjatuhkan  sanksi, Mediator  hanya  sebagai  pihak  penengah.  Lalu Perjanjian  Bersama  ditandatangani  oleh  kedua- belah  pihak  antara  SPSI  dan  juga  manajemen perusahaan dan juga tak ketinggalan tandatangan

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  V.  2011. Peranan  Serikat  Pekerja Dalam  Memantapkan  Hubungan  Industrial (Studi Kasus Pada Serikat Pekerja
Kesehatan Unit  Kerja Rumah Sakit Baptis Kediri) . Skripsi  tidak  diterbitkan .  Malang: FE. UM. Apindo. 2012. Prosedur Penyelesaian
Perselisihan  Hubungan  Industrial .  (Online,
http://apindo.or.id/index.php/dppdpk/79- bipartit-tripartit ,  diakses  pada  tanggal  13 November 2012).
Guntur, A. 2010. Hubungan Industrial (Industrial Relations) . (Online,
http://www.stekpi.ac.id/informasi/datas/user
s/1-hubungan20industrial.pdf,  diakses  pada tanggal 20 Februari 2012).
Malikah.  2010. Analisis  Hak  Dan  Kewajiban Dalam  Mengimplementasikan  Hubungan Industrial Pada PT Usaha Tani Maju Kediri . Skripsi  tidak  diterbitkan. Malang:  FE. UM.
Mediator  sebagai  saksi,  kemudian  dicatatkan di  Pengadilan  Negeri  Kepanjen  Kabupaten Malang. Gunanya, agar sah dimata hukum dan jika  nanti ada pihak  yang dirugikan  maka bisa diproses secara hukum.
Jadi  bisa  disimpulkan  SPSI  memperjuang- kan  hak  karyawan  anggota  SPSI  mulai  dari perundingan ditingkat Bipartit, namun perundingan  gagal.  Oleh  sebab  itu  dilanjutkan ditingkat  Tripartit,  dan  Mediasi  dipilih  sebagai jalan  keluar.  Perjuangan  SPSI  membuahkan hasil, dalam perundingan Mediasi didapatkanlah keputusan dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang  disetujui  oleh  pihak  SPSI,  manajemen perusahaan,  dan  juga  disaksikan  oleh  Mediator sebagai pihak ketiga.

## KETERBATASAN  DAN  SARAN  PENE- LITIAN SELANJUTNYA
Mengingat  dalam  penelitian  ini  peneliti hanya  membahas tentang Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK) dengan alasan efisiensi,  maka peneliti  selanjutnya  diharapkan  meneliti  lebih lanjut  mengenai:  hal-hal  yang  melatarbelakangi PHK  dengan  alasan  efisiensi  yang  bisa mengakibatkan PHK massal.
Muaddib.  2009. Peran  Serikat  Pekerja  Dalam Membina Hubungan Industrial (Studi Kasus Serikat  Pekerja  Pada  BRI  Kantor  Cabang Martadinata Malang) . Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FE. UM.
PT  Ekamas  Fortuna.  2012. Ekamas  Fortuna Industrial  Paper  Manufacturing .  (Online, http://ekamasfortuna.com/index.php/about- us, diakses pada tanggal 20 Februari 2012).
PT  Ekamas  Fortuna.  2011. Perjanjian  Kerja Bersama  antara  PT.  Ekamas  Fortuna Malang  dengan  Serikat  Pekerja  Seluruh Indonesia  (SPSI)  Unit  Kerja  PT.  Ekamas Fortuna Malang.
Ridwan. 2009. Serikat  Pekerja . (Online, http://allopowae.blogspot.com/2009/12/ serikat-peker-ja-bab-i-pendahuluan .html,
diakses pada tanggal 20 Februari 2012).
Suwardiyono.  2006. Peran  Serikat  Pekerja
Dalam Pengelolaan  Perusahaan Dan
Mewujudkan  Good  Corporate  Governance
(Studi  Peran  Serikat  Pekerja  Rokok Tembakau, Makanan Dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia . (Online, http://etd.eprints.ums.ac.id/7272/1/R1000400
26.pdf,  diakses  pada  tanggal  20  Februari 2012).
Undang-Undang  RI  No.  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 2005. (Online, http://ebookbrowse.com/gdoc.php ? id=403196510&url=1c9dc3ad563509a5822f 906b2bc80a09,  diakses  pada  tanggal  13 November 2012).
Undang-Undang  RI  No.  13  Tahun  2003  tentang
Ketenagakerjaan. 2007. (Online, http://www.pendidikan- diy.go.id/file/uu/uu_13_2003.pdf, diakses pada tanggal 28 Mei 2012).
Undang-Undang  RI  No.  21  Tahun  2000  tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 2007. (Online, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/360.b pkp, diakses pada tanggal 28 Mei 2012).
Undang-Undang  RI  No.  39  Tahun  1999  tentang
Hak Asasi Manusia. 2007. (Online, http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data /arsip/UU_Nomor  39  tentang_HAM.pdf, diakses pada tanggal 13 November 2012).
Zulfiandri.  2012. Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK) .  (Online, Error!  Hyperlink  reference not  valid. phk/,  diakses  pada  tanggal  13 November 2012).