## AKIBAT HUKUM DARI PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BULELENG
Oleh : Made Darmiyani 1 , I Gede Surata 2
Abstrak :  Pelaksanaan  Pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk  pertama  kali  dapat dilaksanakan dengan cara pendaftaran hak atas tanah secara sistematik dan secara sporadik.  Prakteknya  masyarakat  dalam  melakukan  pengurusan  pendaftaran  hak atas tanah, ada yang mengurus sendiri dan ada juga yang meminta jasa dari PPAT. Masyarakat  yang mengurus sendiri juga harus siap dengan segala resiko. Resiko yang  menjadi  faktor  kendala  pada  proses  pendaftaran  hak  atas  tanah  tersebut, diantaranya  tentang  kronologis  data  yang  harus  dilengkapi  dan  diurus  sendiri, dibuktikan kebenarannya serta menghadapi segala prosedur atau persyaratan pada proses pendaftaran hak atas tanah yang terkadang rumit dan berbelit-belit.
Penelitian  ini  peneliti  fokus  untuk  menggambarkan  tentang  bagaimana  akibat hukumnya apabila proses pendaftaran hak atas tanah dilakukan  secara sporadik di kabupaten  Buleleng  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang pendaftaran hak atas tanah serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses pendaftaran hak atas tanah secara sporadik di kabupaten Buleleng.  Dimana dalam penelitian ini mengambil jenis penelitian ilmu hukum empiris yang bersifat deskriptif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa tentang  akibat  hukumnya  apabila  proses  pendaftaran  hak  atas  tanah  dilakukan secara sporadik di kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  hak  atas  tanah  serta  faktor  penghambat  dan pendukung dalam proses pendaftaran hak atas tanah secara sporadik di kabupaten Buleleng.  Kesimpulan      dari      penelitian      adalah      pelaksanaan      pendaftaran tanah  pertama  kali  secara  sporadik  di  Kabupaten  Buleleng  dapat  menimbulkan akibat  hukum  yaitu  terbitnya  sertipikat  hak  atas  tanah  atas  nama  pemegang  hak yang bersangkutan dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang haknya.
Kata Kunci : Tanah, Sertipikat, Pendaftaran hak atas tanah.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pendaftaran  hak  atas    tanah  dalam  masyarakat  modern merupakan  tugas  Negara.  Pendaftaran  hak  atas  tanah  dilaksanakan  oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum  dibidang  pertanahan.  Pelaksanaan  Pendaftaran  hak  atas  tanah  dilakukan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
oleh  Kantor  Pertanahan,  dan  dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  Kantor Pertanahan  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP 24/1997.
Pelaksanaan  Pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk  pertama  kali  dapat dilaksanakan dengan cara pendaftaran hak atas tanah secara sistematik dan secara sporadik,  prakteknya  masyarakat  dalam  melakukan  pengurusan  pendaftaran  hak atas tanah, ada yang mengurus sendiri dan ada juga yang meminta jasa dari PPAT. Masyarakat  yang mengurus sendiri juga harus siap dengan segala resiko. Resiko yang  menjadi  faktor  kendala  pada  proses  pendaftaran  hak  atas  tanah  tersebut, diantaranya  tentang  kronologis  data  yang  harus  dilengkapi  dan  diurus  sendiri, dibuktikan kebenarannya serta menghadapi segala prosedur atau persyaratan pada proses pendaftaran hak atas tanah yang terkadang rumit dan berbelit-belit.
Profesionalitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta perlu  ditingkatkan.  Salah  satu  cara  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) menunjukkan  profesionalitasnya  adalah  dengan  memahami  secara  keseluruhan perangkat  hukum  dibidang  pertanahan,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak dihadapkan  pada  permasalahan,  karena  adanya  perbedaan  persepsi  terhadap ketentuan yang ada  (SoedharyoSoimin, 2004: 159).
Program-program pemerintah yang terkait dengan kebijaksanaan pertanahan, yaitu khususnya pada penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan, seperti  penerbitan  sertipikat  hak-hak  atas  tanah  yang  terbagi  atau  terdiri  dari bermacam-macam  hak  atas  tanah  diantaranya  :  Hak  Milik  (HM),  Hak  Guna Bangunan  (HGB),  HakGuna  Usaha  (HGU),  Hak  Pakai,  Hak  Sewa  dan  masih banyak lagi. Hak Milik atas tanah, sudah pasti merupakan macam atau status hak atas tanah yang paling tinggi derajatnya bila dibanding dengan macam atau status hak  lainnya.  Hak  Milik  adalah  hak  yang  tidak  dibatasi  masa  berlakunya  oleh negara,  dan  karenanya  mempunyai  harga  atau  nilai  yang  paling  tinggi  bila dibanding  dengan  macam  atau  status  hak  atas  tanah  lainnya  untuk  bidang  tanah yang sama kualitasnya (Herman Hermit, 2004: 2).
Pengurusan  sertipikat  melalui  jasa  PPAT  merupakan  suatu  alternatif sekaligus  solusi  bagi  sebagian  masyarakat  yang  tidak  mampu  untuk  melakukan
pengurusannya  sendiri.  Bagi  masyarakat,  PPAT  selain  sebagai  tempat  untuk meminta bantuan jasa pengurusan, juga berguna sebagai media konsultasi hukum bagi  masyarakat.  Interaksi  PPAT  dengan  masyarakat  sangat  bermanfaat  dan berpotensi untuk memberikan suatu wacana dan solusi hukum kepada masyarakat (Herman Hermit, 2004: 60).
Pelayanan    jasa    PPAT    sangat    membantu  bagi    sebagian  masyarakat, apalagi  bagi  masyarakat  yang  awam  hukum.  Sebagian  masyarakat  yang  awam hukum  merasa  tidak  mampu  untuk  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang mereka  hadapi,  karena  keterbatasan  masyarakat  akan  pengetahuan  hukum  itu sendiri. Sebagian masyarakat menganggap keberadaan PPAT ini berguna sebagai tempat  untuk  mencari  solusi  atas  permasalahan  hukum  masyarakat,  khususnya hukum pertanahan (Herman Hermit, 2004: 65).
Masyarakat    yang  cenderung  untuk    menggunakan    jasa    PPAT  biasanya dikarenakan  tidak  mampu  dihadapkan  dengan  berbagai  faktor  yang  menjadi kendalanya.  Kendala-kendala  tersebut  diantaranya  adalah  pemilik  tanah  tidak mengerti  prosedur  pengurusannya,  pemilik  tanah  mengalami  kesulitan  pada persyaratan  yang  harus  dipenuhi  pada  proses  permohonan  sertipikat.  Sebagian masyarakat juga menganggap bahwa persyaratan tersebut rumit bahkan terkadang berbelit-belit.  Kondisi  seperti  ini  membuat  sebagian  masyarakat  tidak  mampu untuk  melakukan  pengurusannya  sendiri.  Untuk  itu  dari  berbagai  kendala  yang ada para pemilik tanah yang akan mensertipikatkan tanahnya biasanya menunjuk PPAT, sebagai kuasanya untuk melakukan penyelesaian pengurusan permohonan penerbitan sertipikat ini (Herman Hermit, 2004: 71).
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa  akibat  hukumnya  apabila  proses  pendaftaran  hak  atas  tanah  dilakukan secara  sporadik  di  kabupaten  Buleleng  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  hak  atas  tanah  di  kabupaten Buleleng?
2. Apa  saja  faktor-faktor    yang    menjadi    penghambat  dan  pendukung  dalam proses  pendaftaran  hak  atas  tanah  pertama  kali  secara  sporadik  di  kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ilmu  hukum,  ada  2  jenis  penelitian  yang  dapat  dilakukan yaitu  jenis  penelitian  ilmu  hukum  empiris  dan  jenis  penelitian  ilmu  hukum normatif. Dalam pebelitian ini menggunakan jenis penelitian ilmu hukum empiris.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  yang pada  umumnya  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hal  tersebut  sudah  ada,  karya  tulis atau penelitian tentang hal tersebut sudah mulai ada, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak  sekedar  menunjukkan  distribusinya,  akan  tetapi  termasuk  usaha mengemukakan hubungan satu dengan lain dalam aspek-aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data, kemudahan tersebut diantaranya  karena  adanya  suatu  permasalahan  mengenai  sertipikat  pengganti karena  hilang  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng.  Selain  itu  peneliti berdomisili di Singaraja dan bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Sumber  data  merupakan  sumber  yang  didapatkan  dari  mencari  sesuatu penjelasan  mengenai  permasalahan  yang  dihadapi,  sehingga  bisa  menemukan suatu jawaban.Adapun sumber yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data  primer  dan  sekunder.  Data  dari  penelitian  lapangan  akan  diperoleh  data primer,  yaitu  suatu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  di lapangan,  baik  dari  responden  maupun  informan.  Responden  adalah  orang  yang dijadikan  objek  penelitian,  sedangkan  informan  adalah  orang  yang  dapat
memberikan  informasi  berkenaan  dengan  objek  penelitian,  yang  sering  disebut subjek penelitian.
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  pengamatan  langsung  yaitu pengumpulan  data  langsung  dilapangan  atau  lokasi  penelitian  terhadap obyek penelitian. Data primer dalam  penelitian ini  diperoleh dengan  cara wawancara  maupun  dengan  menggunakan  kuisioner  yang  ditujukan kepada responden.
2. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  catatan-catatan,  laporan- laporan, dan tulisan-tulisan serta kepustakaan dari buku-buku dan berbagai literartur yang dapat menunjang penelitian ini.
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruhnya elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :
1. Teknik  Studi  Dokumentasi  atau  Studi  Kepustakaan,  adalah  serangkaian usaha  untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah, mengklasifikasikan,  mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan  buku-buku  literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Teknik Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam  penelitian  hukum  empiris.  Ada  tiga  jenis  teknik  wawancara  yaitu: wawancara bebas, wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin
Penelitian hukum empiris, dikenal model-model analisis data, yaitu: Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Dalam penelitian ini  menggunakan analisa data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Pada prakteknya pendaftaran hak atas tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh masyarakat dengan 3 (tiga) cara diantaranya adalah :
1.   Masyarakat melakukan sendiri pendaftaran hak atas tanahnya.
2.   Masyarakat melakukan pengurusannya melalui jasa PPAT.
3.  Masyarakat melakukan pendaftaran hak atas tanahnya dengan menunggu adanya pendaftaran hak atas tanah secara sistematik.
Data-data  yang  diserahkan  pemilik  tanah  sehubungan  dengan  proses pensertipikatan tanah diantaranya   adalah :
1. KTP   pemohon   dan   KTP   para   pihak   yang   terlibat   dalam   proses pensertipikatan tanah.
2. Kartu keluarga pemohon
3. PBB tahun terakhir
4. Surat kuasa  (jika dikuasakan)
5. Bukti   tertulis   yang   menyatakan   “pernyataan   tidak  sengketa”  terhadap obyek tanah yang akan diurus.
6. Alas hak yang berupa akta atau pethok / girik.
7. Jika perolehan tananhnya karena pewarisan maka ditambah syarat :
a. Surat   kematian atas nama pemegang hak  yang  tercantum dalam bukti hak  dari  Kepala  Desa/urah,  tempat  tinggal  pewaris  waktu  meninggal dunia atau surat keterangan kematian dari rumah sakit.
b. Silsilah keturunan almarhum
c. Surat keterangan ahli waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan
8. Surat  Keterangan  Kepala  Desa/Lurah  dan  Surat  Pernyataan  Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah  pertama  kali  secara  sporadik menimbulkan akibat hukum yakni :
a. Terbitnya  sertipikat  hak  atas  tanah  atas  nama  pemegang  hak  yang bersangkutan
b. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak yang bersangkutan
Pendaftaran  hak  atas  tanah  secara  sporadik  yang  dilakukan  oleh  sebagian masyarakat  melalui  jasa  PPAT  menurut  PPAT    adalah  sebagai berikut:
1.   Masyarakat / pemilik tanah yang bekepentingan datang ke kantor PPAT.
2.  Kemudian pemilik tanah tersebut berkonsultasi dengan PPAT.
3.  Selanjutnya  PPAT  akan  menjelaskan  kepada  pemilik  tanah  mengenai proses permohonan sertipikat diantaranya meliputi :
a.   Data-data yang harus diserahkan pemilik tanah ke kantor PPAT.
b.   Biaya pengurusan
4.  Setelah  pemilik  tanah  setuju  maka  semua  ketentuan  dari  persyaratan diatas  akan  dipenuhi  oleh  pemilik  tanah  disertai  dengan  penyerahan berkas dan biaya ke PPAT.
Berkas-berkas  yang  telah  diserahkan  oleh  klien  atau  pemilik  tanah  ke kantor  PPAT,  kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  pengecekan  data-datanya. Selanjutnya kelengkapan data akan dipenuhi oleh PPAT, sebagai bentuk tanggung jawabnya.  Pelimpahan  kuasa  dari  pemilik  tanah  kepada  PPAT  menunjukkan bahwa  dengan  kuasa  tersebut,  pemilik  tanah  menyerahkan  kepercayaan sepenuhnya    kepada    PPAT,    untuk    menyelesaikan  pengurusannya.  Data-data yang  telah  diurus  dan  dilengkapi  oleh  PPAT,  kemudian  didaftarkan  ke  kantor pertanahan.
Faktor-Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali secara sporadik :
1. Faktor  keterbatasan  pengetahuan  masyarakat  akan  prosedur pendaftaran hak atas tanah.
2. Terjadinya   fakta   yang   berbeda   antara   dokumen   fisik   dan yuridisnya.
3. Data dari riwayat tanahnya tidak lengkap.
4. Adanya    sengketa    tanah  dan  tidak  adanya    tanda  batas  dalam  pengukuran tanah oleh petugas.
5. Sebagian    masyarakat    enggan    melakukan    pendaftaran    tanah  secara sporadik  dikarenakan  biayanya  mahal  sehingga  mereka  memilih  untuk menunggu pendaftaran hak atas tanah secara sistematik.
Faktor-Faktor  Pendukung  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah untuk pertama kali secara sporadik :
1. Dengan  dilaksanakannya  pendaftaran  hak  atas  tanah  dapat  memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.
2. Diperolehnya  perlindungan  hukum  akan  hak  atas  tanah  bagi pemilik.
3. Diperolehnya alat bukti yang kuat berupa sertipikat.
4. Meningkatkan nilai jual tanah.
5. Menimbulkan    minat  masyarakat    untuk  melakukan    pendaftaran  hak  atas tanah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan   hasil   penelitian   yang   telah   dilakukan,   baik   penelitian kepustakaan maupun lapangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah  pertama  kali  secara  sporadik menimbulkan akibat hukum yakni :
a. Terbitnya  sertipikat  hak  atas  tanah  atas  nama  pemegang  hak  yang bersangkutan
b. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak  atas  suatu  bidang  tanah,satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak yang bersangkutan
2.        Faktor      Penghambat      dan      Pendukung      dalam      Proses      Pelaksanaan Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Pertama  Kali  Secara  Sporadik  di  Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :
a.    Faktor-Faktor Penghambat :
1) Faktor    keterbatasan    pengetahuan    masyarakat    akan    prosedur pendaftaran hak atas tanah.
2) Terjadinya   fakta   yang   berbeda   antara   dokumen   fisik   dan yuridisnya.
3) Data dari riwayat tanahnya tidak lengkap.
4) Adanya    sengketa    tanah  dan  tidak  adanya    tanda  batas  dalam pengukuran tanah oleh petugas.
5) Sebagian    masyarakat    enggan    melakukan    pendaftaran    tanah secara  sporadik  dikarenakan  biayanya  mahal  sehingga  mereka memilih  untuk  menunggu  pendaftaran  hak  atas  tanah  secara sistematik.
b.   Faktor-Faktor Pendukung :
1) Dengan  dilaksanakannya  pendaftaran  hak  atas  tanah  dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.
2) Diperolehnya  perlindungan  hukum  akan  hak  atas  tanah  bagi pemilik.
3) Diperolehnya alat bukti yang kuat berupa sertipikat.
4) Meningkatkan nilai jual tanah.
5) Menimbulkan    minat  masyarakat    untuk  melakukan    pendaftaran hak atas tanah.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  tersebut,  maka  peneliti memberikan saran sebagai berikut :
1. Kepada  masyarakat    supaya  tidak  merasa  enggan  dalam  melaksanakan pendaftaran   tanah,   mengingat   akan   pentingnya   bukti    yang   dapat memberikan  kekuatan  dan  kepastian  hukum  terhadap  bidang  tanah  yang dimilikinya.
2. Pemerintah melalui Kantor  Pertanahan  agar  dapat  memberikan  sosialisasi hukum  dibidang    pertanahan    kepada    masyarakat,    sehingga    diperoleh pemahaman    dan    keterangan    yang    lebih    jelas   mengenai    prosedur    dan proses pendaftaran hak atas tanah pertama kali secara sporadik.
3. Kepada  PPAT  hendaknya  dapat  memberikan   pelayanan  yang  baik  dan waspada  dalam  menyikapi  proses  pendaftaran  hak  atas  tanah  pertama  kali secara sporadik yang berpotensi konflik, sehingga diperlukan
keprofesionalan  seorang  PPAT  dalam  menangani  dan  menyelesaikan permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwinata, Saleh. Bunga    Rampai    Hukum    Perdata    Tanah Pertama . Bandung :  CV. Remaja Karya.1984.
Ali, H. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.2009. Chomzah,  H.  Ali  Achmad. Hukum  Pertanahan .  Jakarta  :  Prestasi Pustaka.2003.
Effendi,  Bachtiar. Pendaftaran      Tanah    di    Indonesia      Beserta Pelaksanaannya ,  Bandung : Alumni .1983.
Harahap,  M.  Yahya. Kedudukan    Kewenangan    dan      Acara  Peradilan Agama . Jakarta : Sinar Grafika.2003.
Harsono,  Boedi. Hukum    Agraria    Indonesia , Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta : Djambatan.2007.
Hermit,  Herman. Cara  Memperoleh    Sertipikat  Tanah  Hak  Milik,  Tanah Negara,  dan  Tanah  Pemda,  Teori  Praktek  Pendaftaran  hak  atas tanah di Indonesia . Bandung : Mandar Maju.2003.
Kartini,  Soedjendro. Perjanjian  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  yang
Berpotensi  Konflik. Jakarta : Kanisius.2010 K.Wantjik,  Saleh. Hak    Anda    Atas    Tanah .    Jakarta  :  Ghalia Indonesia.1979
Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis.  Mhd  Yamin, Hukum  Pendaftaran  hak  atas tanah . Bandung: Mandar Maju. 2008. Mertokusumo,  Soedikno. Hukum  dan  Politik  Agraria .  Jakarta:  Karunika- Universitas Terbuka. 1988.
Mudjiono. Hukum Agraria. Yogyakarta: 1992.
Parlindungan, A.P. Pendaftaran   Tanah   di   Indonesia . Bandung :  Mandar Maju.1994.
............... Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan  Peraturan-  Peraturan Hukum . J akarta : Djambatan.2008.
Perangin, Effendi. Hukum   Agraria.   Suatu   Telaah   Dari   Sudut Pandang Praktisi  Hukum .  Jakarta  :  Raja Grafindo  Persada.1994.Ruchiyat, Eddy. Sistem      Pendaftaran      Tanah      Sebelum      dan Sesudah Berlakunya  UUPA . Bandung : Armico.1989.
............... Politik    Pertanahan      Sebelum      dan    Sesudah Berlakunya  UPA , Bandung : Alumni.1992.
Soemitro,  Roni    Hanitijo. Metodelogi      Penelitian     Hukum      dan Jurimetri , J akart a :  Ghalia Indonesia.1997.
Soimin,  Soedharyo. Status  Hak  dan  Pembebasan    Tanah .  J a k a r t a   : Sinar Grafika.2004.