## Politik Hukum Masa Depan Pertanahan Indonesia
Muhammad Yamin Lubis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: Mkn_spsusu@yahoo.co.id

## Abstrak
Persoalan  Pertanahan  dalam  perkembangannya  semakin  hari  terus  mengalami  peningkatan  baik  secara kuantitas  maupun  kualitas,    hal  ini  mengindikasikan  bahwa    kepentingan  manusia  akan  tanah    tidak seiring dengan luas tanah yang terus mengalami penurunan baik akibat bencana alam maupun peralihan peruntukan  yang  terus  berubah.  Pengaturan  bidang  pertanahan,  yang  dibuat  belum  memberikan perlindungan menyeluruh terhadap subyek, objek maupun status hak-hak atas tanah  yang ada, sehingga diperlukan reforma agraria yang dapat meminimalisisr konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi.
Kata Kunci : indonesia, hukum pertanahan, politik hukum

## Abstract
Land issues in its development increasingly today continues to increase both in quantity and quality, this indicates that the interests of humans will land is not in line with the land area is steadily declining due to both natural disasters and transition designation that is constantly changing. Settings area of land, which is made yet to provide substantial protection against the subject, the object and the status of land rights that exist, so it is necessary agrarian reform can meminimalisisr conflicts and land disputes that occur.
Keyword: Indonesia, political law, land law

## Pendahuluan
Diakui atau tidak diakui, permasalahan pertanahan di Negara ini memang semakin hari semakin bertambah. Pertambahan ini tidak hanya dari segi jumlah lagi, tetapi dari segi ragam dan jenisnya juga semakin banyak, dan bahkan eskalasinmya juga semakin meluas.  Oleh  karena  itu  memanng  perlu  perhatian    Negara  dalam  menyelesaikan menyikapinya  dan  atau  segera  harus  mengambil  tindakan  demi  menyelamatkan  anak bangsa dari konflik tanah yang demikian. Memang persoalan tanah ini bukan persoalan masa kini saja, ia merupakan persoalan masa lalu dan pasti merupakan persoalan masa yang akan datanag.  Diakui bahwa persoalan tanah dengan manusia merupakan seuatu yang karakteristik. Sebab sejak manusia ada di atas tanah ini, akan muncullah hubungan khas manusia di atas tanah tersebut. Berbagai hubungan ini disebut dengan rent .Bahkan Rent ini menjadi sangat karakteristik tumbuh di Negara ini Berbagai jenis rent tersebut membuat  manusia  itu  akan  asing  dan  has  pula  penyelesaiannya  jika  tanpa memperhatikan rent tersebut. Secara teoritis Keberadaan rent tersebut meliputi berbagai jenis, seperti economic rent; ricardian rent; social rent; political rent, dan religi magis rent .  Maka  jika  penyelesaian    persoalan  pertahanan  tidak  mengakar  dan  tidak memperhatikan  rent-rent  dimaksud,  persoalan  nya  bukan  malah  selesai  teapi  akan semakin menjauh atau bahkan semakin tidak tuntas untuk diselesaiakan. Oleh karena itu dalam  persoalan  tanah  bukan  tanahnya  yang  perlu  diselesaikan  tetapi  manusia  di  atas tanah itulah yang terlebih dahulu diselesaikan, jika persoalan manusia itu di atas tanah selesai pasti selesailah persoalan tanah tersebut.
Dalam  hal  RUU  tentang  Pertanahan  yang  hingga  saat  ini  belum  juga  terwujud sebagai  Undang-undang  dan  bahkan  DPD  sudah  pula  menyiapkan  naskah  akademik baru, yang katanya bukan sebagai tandingan dari RUU yang saat ini ada di baleg DPR RI,menandakan  betapa  persoalan  ini  sangat  strategis.  Dan  yang  perlu  memang  sudah harus  ada  UU  pertanahan  dalam  mengatur  dan  mungkin  menyelesaikan    rumitnya masalah agraria yang terjadi saat ini. Namun hingga saat ini Undang-undang Pertanhan tersebut  belum  juga  lahir.  Sehingga  sebenarnya  jika  betul  betul  persoalan  tanah  mau diselesaikan dengan baik  tentu undang-undang itun harus segera ada. Sekalipun untuk menyelesaikan persoalan tanah tidak cukup hanya dengan undang-undang saja, karena tetap memiliki kelemahan. Namun jika difungsikan dengan baik dan juga telah melihat persoalan tanah masa lalu (sejarah Tanah) dan  pengaturan masa lalu menyangkut tanah. Kemudian  dengan  mengaitkan  keadaan  pengaturan  masa  kini  dan  semua    pengaturan untuk    UU  pertanahan  yang  dibuat  sejenis  itu,  harus  senada  dan  seirama    untuk dijadikan  landasan  penyelesaian  di  masa  yang  akan  datang,  demi  terwujudnya ketraturan  manusia,dan  hubungan  manusia  di  atas  tanah.  Bila  dalam  undang-undang yang akan ada  telah dengan baik memperhatikan realitas tadi, namanya telah kembali pada filosifi agrarian sesuai aturan agraria yang ada itu maka persoalan agraria itu akan mulus  terselesaikan  dengan  baik.  Tentulah sekaitan  dengan  lamanya  RUU  Pertanahan menjadi  sebuh  undang-undang  tentu    Pemikiran-pemikiran  ini  sebaiknya  menjadi perhatian  dalam  menelaah  apa  yang  perlu  disikapi  sebagai  perkembangan  startegis Pertanahan  di  tengah-tengah  banyaknya  persoalan  agraria  yang  muncul  di  masyarakat saat  ini.  Selanjutnya  dengan  munculnya  berbagai  usul  untuk  menhadirkan  peradilan agraria sekalipun dengan ad hoc, tentu perlu juga diperhatikan, dan kemudian pemikiran tentang  pengakuan  dan  penguatan    masyarakat  adat,  yang  tak  terpisahkan  dari perkembangan hukum agraria di Negara ini,
Pemikiran strategis yang dimaksud tersebut yakni:
1. UUPA  yang  masih  ada  mengatur  agraria  sampai  saat  ini,  diciptakan  dalam  rangka sosialisme  Indonesia,dengan  demikian  karakter  dan  filosofinya  haruslah  sesuai dengan sosialisme Indonesia tersebut sebagaimana dalam pasal 33 UU Dasan tahun 1945;  maka  ke  depan  jika  saja  akan  ada  dibuat  undang-undang  pertanahan  baru, maka selama UUD Negara RI tahun 1945 belum dirubah sebagai landasan konstitusi Negara,tentulan  undang-undang  yang  baru  itupun  tidak  boleh  melepaskan  diri  dari padanya. Sehingga karakteristik keindonesiaaan akan menjadi dan harus mengilhami peraturan pertanahan tersebut.
2. Tidak  boleh  dilupakan  bahwa  Orientasi  dan  tujuan  Hukum  agraria  yang  berlaku  di Negara  ini  adalah dalam  rangka sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar- besar-(nya)  kemakmuran  rakyat.  Asas  dan  atau  prinsif  dasarnya  harus  digali  dari karakter Indonesi dengan menyesuaikan pada perkembangan kehidupan bangsa dan Negara. (justru  ini yang harus ditata ulang sebagian demi terwujudnya Negara yang sejahtera  berdampingan dengan  Negara lain).  Maka  tujuan  hukum  pertanahan yang akan dibuat jika pun akan dibuat tidak pula boleh melepaskan diri dari membesarkan seluruh  rakyat  Indonesia.  Bukan  boleh  diartikan  saya  ini  rakyat,  karena sebesar=besarnya menjadi tujuan dilaksanakannya UUPertanahan, maka ekploitasi di atas  tanah  harus  besar  dulu  pengusahanya  dan  setelah  saya  besar  saya  baru membesarkan rakyat yang lain. UUPA tidak membuat demikian, tetapi sama-sama di atas tanah harus makmur dan adil bagi seluruh rakyatnya.
3. Dalam perkembangannya saat ini selalu Undang-undang tentang atau yang berkaitan dengan  agraria  lepas  dari  sistemnya.  Masing-masing  ingin  mengatur  sendiri  tanpa memperhatikan  payungnya.Seharusnya  UUPA  sebagai  payung  itu  mengatur  pokok mulai dari tanah, air dan ruang angkasa. Sebab agraria yang dimaksud juga meliputi bumi,air  dan  ruang  angkasa.  Dan  saat  ini  dengan  peraturan  pertanahan  yang  jalan sendiri,  akhirnya  melemah  pelaksanaan  pengaturan  agrarian  itu  dengan  baik. Sebagai  contoh  UU  tentang  pengelolaan  Air  (UU  7  tahun  2004),  yang  tidak  lagi memperhatikan  masyarakat  local  dalam  mengekploitasi  sumber  daya  air.  Akhirnya terjadilah jarak kemakmuran antara pengusaha air dengan masyarakat tempat air itu menjadi  milik  masyarakat  sejat  nenek  moyangnya  dulu.  Padahal  dasar  Hukum agraria saat ini jelas bersumber dari hukum adat, dengan mengutamakan masyarakat pemilik  menjadi  aman  dieksploitasi  sumber  daya  agrarian  itu  dan  keadilan  atasnya akan dirasakan tegak oleh masyarakat setempat.Yang terjadi malah dengan izin yang dimilki dari pemerintah dalam mengelola sumber daya di masyarakat,telah memberi ruang  yang  sempit  bagi  berkembangnya  prinsif-prinsif  adat  yang  berkaitan  dengan mengelola  tanah  tersebut  di  kehidupan  masyarakat  saat  ini.  Lupa  kalau  dalam mengekploitasi  sumber  daya  tanah  itu  ada  prinsif  “terra  manen  pacua  ocupanci coceditur  jus”.  Yakni  orang  yang  pertama  dating  adalah  orang  yang  memiliki hubungan  hukum  kepemilikan  di  atas  tanah  kosong  tersebut,  maka  mereka  harus dihormati sebagai pemilik rezeki dari Alllah untuk menjadi orang yang diutamakan atas hasilnya tanah tersebut juga.
4. Pengertian  agraria  dan  atau  sumberdaya  agraria,  yang  seharusnya  jika  berbicara tanah  tidaklah  ada  yang  lepas  dari  air  dan  ruang  angkasa,  karena  bumi  yang dianugrahkan  Tuhan  kepada  kita  ini  adalah  bumi  yang  di  dalamnya  ada  air  dan diatasnya  ada  ruang  angkasa,(istilah  A.P  Parlindungan  sebagai  Haqullallah), sehingga dalam pengaturan dan pengelolaan serta pengambilan kenikmatannya juga tidak  mungkin  untuk  dipisah.  Jika  dipisah-pisah  pengaturannya  akan  menjadi kekeliruan  besar  dalam  mengatur  agraria  Indonesia  ini.  Sekalipun  dalam  system hukum Negara ini menganut kepemilikan yang berasas ” horizontal scheiding” maka akan  memudahkan  pengaturan  ini  terpisah  antara  hak  dan  fungsi  haknyalah  yang boleh  digunakan.Bukan  pemanfatan  tanah,  terpisah  dengan  pemanfaatan  air,  dan pemanfaatan  ruang  angkasa.  Maka  dengan  tidak  terpisahnya  bumi,air  dan  ruang angkasa  itu  dalam  satu  system  agraria,  tentu  kenikmatan  dari  seluruh  komponen sumberdaya itu menjadi tepat di atur dalam satu system yang diatur dalam agraria ini (UUPA).  Maka  tidak  ada yang  salah lagi   kalau  agraria  mengatur hak dan fungsi hak sebagai paying. Lalu untuk mengatur  kehutanan, tata kelola air dan perkebunan karena  lebih  pada  fungsi  tanah  orientasinya  ,  maka  sangat  tepat  juga  dibuat  hanya mengatur fungsi  hak atas tanah itu saja yang dimaksudkan. Atau jika mau adil antara pemilik hak dengan pemilik fungsi hak, tentu pula akan lebih baik dibuat pengaturan pendirian  hak  di  atas  hak.  Pengalaman  HPL  di  atas  tanah  pemerintah  sangat bermanfaat tepat dalam menjalankan pengaturan tanah di Negara ini jika berhadapan dengan  hak-hak  masyarakat  adat.  Tidak  dipertentangkan  Hak  menguasai  Negara dengan Mak masyarakat adat, tetapi dibuat saling isi mengisi dan saling melengkapi, sehingga  pengunaan  tanah  Negara  dan  tanah  adat  masyarakat  menjadi  saling mengayomi  dan  difungsikan  dalam  membesarkan  seluruh  masyarakat  di  manapun tanah itu untuk difungsikan , baik untuk investasi dan bagi masyarakat sendiri.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:
1. Bagaimana  masa    depan  pertanahan  Indonesia  dlihat  dari  aspek  peradilan  dalam rangka mewujudkan keadilan agraria
2. Bagaimana pula  kesadaran hukum masyarakat dalam mengembangan hukum agraria Indonesia?

## Pembahasan

## 1. Peradilan Agraria
Sekalipun  persoalan  tanah  memiliki  pengadilan  sendiri,  itu  belum  tentu  dapat menjamin  persoalan  tanah  akan  berkurang.  Dan  peradilan  tanah  yang  meiliki  dua  sisi akan  susah  menentukan  kewenangan  mengadilinya  secara  tegas,  oleh  karena  masalah agraria  memiliki  dua  sisi  hukum  yang  tidak  terpisah  satu  sama lain  yakni  sisi perdata (hak)  dan  administrasi  haknya.  Maka  sangat  tidak  efektif  bila  peradilan  agraia  ini diciptakan  lagi  secara  mandiri.    Sehingga  untuk  menciptakan  kepastian  hokum keperdataannyakah atau kepastian hokum administrasinyakah yang dikejar, akan sangat membuat tidak memiliki kenyataan lagi, oleh karena itu  tidak perlulah dibuat peradilan agraria ini lagi dengan alasan :
Bahwa  harus  diingat  persoalan  agraia  itu  adalah  berisi  persoalan  perdata  dan persoalan administrasi negara, maka jika dibuat peradilan adhoc nya di tingkat pertama, dan jika tidak dimengerti bahwa itu persoalan hak (perdata) dan persoalan administrasi, lalu  akan  diselesaikan  oleh  peradilan  umum    seperti  yang  selama  ini,  tentulah    akan sangat mengundang kekecewaaan bagi pencari keadilannya. Karena kelihatannya setiap mengadili  persoalan  agraria  selalu  dibuat  terpisah  antara  perdata  dan  administrasinya. Justru  apalagi jika  akan  menempuh  upaya  hukum  di  atasnya  di  berikan  upaya  hukum berikutnya  pada  tingkat  Mahkamah  Agung,  nantinya,  lalu  dengan  sistem  peradilan Indonesia yang hanya mengenal empat kamar, so pasti persoalan/kasus agraria tadi akan kembali  digiring ke kamar perdata (peradilan umum), tentu ini akan sangat keliru lagi karena  masalah  agraria  bukan  semata  tadi  masalah  perdata  tetapi  juga  masalah administrasi  negara,sehingga  dengan  dibukanya  kasasi  nanti  atas  keperdataannya  dan atas  administrasinya,  akan  memakan  waktu  yang  cukup  lama  sesorang  memperoleh haknya.  Maka  keadilannya  akan  dipertanyakan  lagi  apakah  keadilan  keperdataannya (haknya)  yang  diputus  itu,  atau  keadilan  administarsinya  yang  diputus  itu  jadinya. Dengan  demikian  penciptaan  peradilan  agraria  ini  menurut  saya  belum  perlu  di buat.Biarlah  yang  ada  diaktifkan,  karena  yang  perlu  dibangun  adalah  pengetahuan kearariaan  Hakim-hakimnya  harus  memang  orang  yang  tahu  dan  banyak pengetahuannya  tentang  agraria,  sehingga  dalam  keputusannya  benar-benar  akan memberikan  keadilan  agraria,  bukan  keadilan  perdatanya  semata  lagi  atau administarsinya  tadi.  Selama  ini    hakimnnya  yang  mengadili  hanya  dengan    hukum perdata saja misalnya maka keadilan yang diharapkan dalam kasus agraria ini jelas akan semakin jauh dari harapan memperoleh kepastian dan keadilannya.

## 2. Penguatan Masyarakat Adat
Menguatnya  masyarakat  adat  saat  ini  adalah  merupakan  menguatnya  kesadaran hukum  masyarakat  lokal  atas  kepemilikannya  atau  hak-hak  atas  tanahnya  kembali. Sehingga  atas  menguatnya  mereka  dalam  menuntuk  kembali  hak-hak  atas  tanahnya
(mother  land),  nya  tentu  pemerintah  harus  menyikapi  dengan  benar,  yakni  dengan memperhatikan  dan  menempatkan  kehendak  perkembangan  tersebut  pada  posisi  adat sesuai  tuntutannnya  mereka.Jika  demikian  adanya  tentu  harus  diakui,  dan  dalam penggunaaan  tanah  sangat  tepat  dengan  mengaktifkan  system  bagi  hasil  atas pengelolaan sda,  dengan demikian perasaan memiliki yang kembali menguat ini, akan hak-hak  di  atas  tanahnya  tidak  boleh  Pemerintah  menapikannya.  Masyarakat  adat adalah pemilik pertama, dan ini tidak pernah hilang dari perasaan masyarakat. Dengan penghormatan  terhadap hak-hak tersebut itu mereka yang mungkin terabaikan haknya ini akan tidak melakukan pengrusakan atas kehadiran orang lain dengan nama investasi apapun  di  atas  tanah  nenek  moyangnya  itu.  Bahkan  sebagaimana  disebutkan  di  atas, hukum  adat  dalam  mengelola  tanah  telah  mengenal  asas  (horizontal  scheiding)  maka akan  sangat  tepat,untuk  tidak  mempertentangkan  penggunaan  di  atas  tanah  adat  ini dengan memisahkan antara hak dan pengelolaan fungsi haknya. Atau untuk mengelola sumber  daya  di  atas  tanah  adat  dibuat  pengaturan  tersendiri  atas  fungsi  hak  tersebut. Karena  bagi  masyarakat  tidak  pun  memiliki  tanah  asal  bisa  mengambil  manfaat  dari tanah  tidak  lagi  menajadi  persoalan  maka  dengan  demikian  hak-hak  atas  tanah  yang bermasalah  di  atas  tanah  adat  atau  bersentuhan  dengan  hak-hak  masyarakat  adat  bisa diselesaiakn dengan  menerafkan asas pemisahan horizontal kembali, khususnya dalam mengelola  tanahnya.  Kemudian  dengan  mengaktifkan  konsef  bagi  hasil  tadi(  akan dijelaskan di bawah), juga akan mempercepat penyelesaian tanah-tanah adat yang ada, Karena  saat  ini  jika  di  atas  tanah  Pemerintah  sudah  diberlakukan  dengan  pemberian HPL  dan  lalu  di  atasnya  diberikan  hak  perdata  pada  mereka  yang  mau  menggunakan tanah tersebut kembali. Kenapa untuk menyelesaiakan tanah adat tidak dibuat pendirian hak  di  atas  tanah  dengan  mengefektifkan    pendirian  hak  baru  di  atas  hak  lama  atau mengaktifkan  sistembagi  hasil    yang  selama  ini  dikenal  dalam  masyarakat  adat.(akan dijelaskan di bawah)
Bahkan  untuk  penertiban  tanah  terlantar  pun  dapat  digunakan  penyelesaiannya dengan sistem bagi hasil dan memberikan sanksi yang tegas pada pemegang hak tanah tersebut,jika  ternyata  si  pemilik  menyengaja  untuk  menelantarkan  tanah  tersebut. Artinya jika tanah itu sudah terindikasi terlantar akan segera  diambil alih oleh Negara atau  dicabut  alas  haknya  jika  dalam  tempo  1  tahun    misalnya  belum  atau  tidak diaktifkan    atau  tidak  juga  digunakan.  Negara  mengalihkan  pada  siapa  yang  mau mengelolanya    bila  tidak  dilakukan  pengaktifannya.  Dengan  ancaman  ini  tanah  akan dikerjakan  oleh  pemiliknya.karena  takut  kehilangan  hak  nya  di atas  tanah  yang  sudah diambilnya tersebut. Yang penting tetap harus memberi kesempatan yang  sama  dalam menggunakan tanah, bukan mengutamakan pemodal semata sehingga keadilan terwujud dan masyarakat merasakan ikut berpartisipasi dalam persoalan agraria ini.

## 3. Kelola Sumberdaya Agraria Dengan konsep Bagi Hasil
Mengelola  sumber  daya  agraria  (sda)  dengan  konsef  Bagi  hasil  sesungguhnya merupakan  tindakan    yang  tepat  di  Negara  ini.Karena  lembaga  bagi  hasil  itu,adalah lembaga  hukum  adat  yang    telah  mengakar  dan  berpraktek  lama  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia.  Masyarakat  adat  mengenal  dan  mempraktekkan  lembaga  bagi hasil  ini  sesuai  dengan  yang  terjadi  di  daerahnya  dalam  memanfaatkan  tanah,  hasil
tanah dan  juga  objek  lain  yang  mungkin  dapat  dimanfaatkan  hasilnya  bagi  kehidupan masyarakat.  Ada  yang  menamakannya  dengan  istilah  “maro”  (separoh-separoh)  atau bagi  dua  atau  “marbola”;  ada  yang  menyebut  “mertelu”  atau  sepertiga  dengan  dua pertiga;  dan  ada  yang  menyebut  bagi  “marparopat”,  “jejuron”  ,”toyo”,nyakap  atau “teseng”.  Dan  lain-lain  istilah  yang  mungkin  hanya  dibiasakan  dalam  daerah  tersebut saja,  dan  tidak  menjadi  terdengarkan  keluar  daerah  karena  jarang  diteliti  dan  jarang digunakannya  istilah  tersebut  dalam  lapak  ilmiah  saat  ini.  Namun  jika  disadari  benar, saat  ini  konsef  bagi  hasil  pun  telah  menjadi  istilah  dan  berpraktek  dengan  orientasi modal  yang  menjadi  milik  internasional  dengan  nama “Production  sharing” atau  ada juga  yang  diperbaharui  namanya  dengan  nama “Profit  sharing” ,atau  disebutnya langsung  dengan  kontark  bagi  hasil,atau  dalam  lapangan  pertanian  sering  disebut “share-cropping”.    Namun    intinya  sama  melakukan  bagi  hasil  atas  penyediaan  milik dengan  yang  mengerjakan  milik  sehingga  sumber  daya  itu  produktif  adanya  untuk memberikan  keuntungan  pada  masing-masingnya,sesuai  dasar  keadilan  yang  mereka setujui. (jelas bagi hasil ini bukan sewa menyewa tanah pertanian), lihat perilaku sewa menyewa  dalam  masyarakat  Modern) 1 Dan  pada  hasilnya  akan  terdapat  kata  sepakat untuk  berbagi  dan  menikmati  tanpa  berniat  untuk  merusak  sumberdayanya  (resouces- nya).  Bila  hasilnya  banyak  tentu  akan  memperoleh  bagian  hasil  yang  banyak  sesuai forsi  kesepakatan  pembagian  yang  disepakati  tadi,  bila  hasilnya  sedikit  memang  akan diperoleh  hasil  bagian  yang  sedikit  juga  namun  adil  dirasakan.  Jadi  untung  dinikmati bersama  dan  jika  rugi  dirasakan  bersama.  Yang  pada  setiap  masa  tertentu  dapat  pula diperbaharui  kesepakan  baru  atas  hasilnya,karena  pembagian  hasilnya  berdasarkan keadilan  tersebut.    Maka  dengan  demikian  dipastikan  dua-dua  para  pihaknya  dalam perjanjian  bagi  tersebut  memperoleh  keuntungan  yang  menyenangkan.  Sekalipun konsep  ini  awalnya  dilakukan  dalam  bidang  pertanian,yakni    terjadi  bila  si  pemilik tanah  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  mengerjakan  langsung  milik  tanahnya  atau kurang modal atau kemampuan teknologinya belum ada untuk itu. Dengan di satu sisi ada pula pihak lain yang memiliki waktu,kemampuan dan modal serta  teknonolgi untuk mengerjakannya secara produktif sawahnya si pihak pemilik tadi,sehingga terlaksanalah pengerjaan  sawah  dengan  kerja  sama  bagi  hasil.  Dengan  demikian  dalam  bagi  hasil yang dilakukan tersebut dijumpai suatu hal yang mendasar dimana antara pemilik tanah dan  penggarapnya  membagi  risiko,ongkos  dan  keuntungan.sehingga  tepat  dan  sangat dirasakan menjadi suatu lembaga yang menguntungkan.
Dalam  perkembangannya,  pemerintah  sendiri  pun  telah  lama  melakukan pembagian hasil untuk mengolah hasil bumi dalam kegiatan pertambanngan minyak di Negara  ini,  yang  dilaksanakan  oleh  Pertamina  dalam  mengekploitasi  dan  eksplorasi tambang minyak bumi dengan nama production sharing . Dan jika dikaji secara seksama hampir tidak pernah bermasalah atas kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan asing tersebut.  Bahkan    Bagi  hasil  sejak  diundangkannya  Undang-undang  Bagi  Hasil  No  2 tahun  1960  (7  januari  1960  dengan  lembaran  Negara  no  2  tahun  1960),  yang dilaksanakan  benar  sesuai  filosofisnya  bangsa  Indonesia  itu,  dengan  didasari  i’tikad baik,dan  kebersamaan,  telah  sangat membantu  beberapa  daerah  hukum  adat  atau  desa atas pengambilan sumber daya agraria. Dengan Bagi hasil Pemerintah daerah telah ikut serta  bersama  masyarakat  adat  -nya  merasakan  keayoman  dalam  menjalankan pengolahan  tanah/lahan  pertaniannya  atas  dasar  bagi  hasil.  Dan  bolehlah  dikatakan
1.Hans-Dieter  Evers,  Sosiologi  Perkotaan,  Urbanisasi  dan  Sengketa  Tanah  di  Indonesia  dan Malaysia, LP3ES, Jakarta, 1986
bahwa  dengan  perjanjian  bagi  hasil  yang  dilaksanakan  itu  tidak  pernah  menjadi pertentangan di desa, dan bagi para pihak pemilik tanah dan pekerja di atas tanah dalam memanfaatkan  sumber  daya  agraria,  atau  antar  mereka  sekawasan  maupun  antar masyarakat  yang  datang  ke  tempat  tersebut  mengekploitasi  sumber  daya  yang  ada  di desa.  Sekalipun  terkadang  masyarakat  tidak  membuat  perjanjiannya  dengan  tertulis namun  dengan  pelaksanaan  bagi  hasil  yang  dibuat  terang  itu  sudah  cukup  berjalan dengan  baik  dalam  mengelola  sawah  dan  ladangnya.  Dan  pada  saat  itu  Pemerintah dengan  menghadirkan  Undang-undang  bagi  hasil  tersebut  ikut  memberikan  jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaanya di desa-desa yang telah melaksanakan bagi hasil dalam  mengolah  tanah  pertaniannya.  Keadaan  ini  akan  terlihat  dengan  adanya  dibuat laporan  berkala  mingguan  yang  harus  dilaporkan  Kepala  Desa  Ke  pemerintah kecamatan dan dari Camat kepala wilayah pada Pemerintah Kabupaten, sebagai adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di desa tersebut tadi.
Dengan berkembangnya konsep bagi hasil ke berbagai sumber daya yang dikelola selain  kegiatan  pertanian  (-pertambangan,  Perkebunan,  bahkan  pengelolaan  Air  serta kegiatan  usaha  perikanan)  sebagaimana  dalam  Intruksi  Presiden  no  13  tahun  1980), menandakan kegiatan bagi hasil mejadi lembaga yang cukup baik dilaksanakan sebagai sebuah lembaga yang diterima oleh masyarakat.  Dan subjeknya juga sudah antar warga Negara  atau  antar  Negara  dengan  Negara,  atau  yang  awalnya  antar  sesuku  dalam masyarakat  itu.  Sehingga  dalam  perkembangan  pelaksanaannya  diperkokoh  dengan konsef  perjanjian  perdata  yang  menganut  asas facta  sunservanda dengan  kemudian membuatnya  dalam  suatu  perjanjian  bagi  atau  perikatan  antara  para  pihak.  (seperti bangun bagi) dalam membangun bangunan ruko. Dan yang jelas itu bukan kontak kerja, atau  kontrak  karya  seperti  yang  berkembang  di  Negara-negara  kapitalis  sebagaimana disebut  Prof  Gonggrijp  sebagai  suatu  system  upah  atau  system  keuntungan 2 .  Tetap hasillah  yang  menjadi  objek,  dan  dalam  perkembangannya  pun  dibeberapa  desa,  bagi hasil  ini  terus  pula  menjadi  perhatian  hukum,sosial  dan  ekonomi,  karena  hak  dan kewajiban  yang  adil  serta  seimbang  adalah  sesuatu  yang  tidak  terpisahkan  dari kegiatannya. Landasan kerjanya  telah mengikat mereka dengan asas pacta sunservanda tersebut akhirnya menjadi sejalah dengan harapan mereka yang melakukan bagi  hasil. Di  dalamnya  diketemukan  prestasi  mengenai    apa  yang  jadi  objek  dan  berapa  yang menjadi hak masing-masing, dan atau kontra prestasi apa pula yang menjadi hak sesuai bagiannya  di  pihak  lain.  Berapa  lama  harus  dijalankan  dan  bagaimana  jika  berujung atau  berakhir  kerjasama  bagi  hasil  tersebut  akan  menjadi  kesepakatan  konkrit  yang harus  mereka  laksanakan  dan  dapat  diperbaharui  jika  terdapat  keadaan  yang berkembang  atau  berubah  atas  dasar  keadilan  tadi.  Sehingga  terhindar  dari  adanya exploitation der ‘lhome par ‘lhome.
Begitu lamanya Indonesia ini mengenal konsep bagi hasil sebagaimana tumbuh di masyarakat pedesaan dan yang hampir jarang menimbulkan persoalan atas pendapatan hasilnya,  dalam memanfaatkan sumber daya agraria,tentu bagi hasil itu tidak perlu pula lagi diragukan dalam mengekploitasi sumberdaya agraria selain di atas tanah pertanian. Dalam beberapa kegiatan seperti tambang dan perikanan atau perkebunan sering tidak digunakan  jika  dilaksanakan  oleh  perusahaan  besar  yang  berbentuk  usaha  patungan. Mereka  lebih  menggunakan  dengan  kontark  kerja  yang  berorientasi  modal.  Dan
2 Lihat  A.P.Parlindungan  dalam  Undang-Undang  Bagi  Hasil  Di  Indonesia  (Suatu  Studi Komparatif),Mandar Maju,Bandung,1991 hal.1
akhirnya  dirasakan  sebagai  penjajahan  ekonomi  oleh  rakyat.  Maka  akibatnya  pula terjadilah ketidak adilan pembagian keuntungan atasnya dan masyarakat setempat pun tersingkirkan  dari  pengelolaaan  sumberdaya  tanah  di  desanya.  Dengan  kenyataan  itu lalu  sering  menjadi  pertanyaan  besar  saat  ini,    Kenapa  eksploitasi  tambang  dan perkebunan ini  digeser  ke  kontrak kerja atau kontrak karya atau konsesi, yang konsep itu semata-mata sifatnya individual, liberal atau juga feodal, dan orientasi modal. Yang dikejar  hanya  keuntungan  semata,tanpa  ada  mendasarkan  pada  pembagian  yang  adil bagi keduanya lagi. Keuntungan bagi pihak pengusahanya sematalah yang diutamakan dalam  kegiatannya.  Apakah  atas  dasar  pengelolaan  itu  dengan  kontrak  karya  atau konsesi  itu  ada  prinsif,  pengusaha  yang  diundang  untuk  investasi    telah  menanamkan uangnya,teknologinya  untuk  melaksanakan  kegiata  usahnya  di  atas  tanah  tersebut  ?. Ingatlah jika membuat pengeloaan sda hanya dengan kontrak karya di Negara ini pasti akan  terjadi  ketimpangan  dan  akan  dirasakan  tidak  adil  oleh  pemilik  bumi,  bukankah sebagaimana  disebutkan  dengan  pengusahaan  yang  orientasi  modal  akan  jelas menyimpang  dari  filosofi  mengelola  alam  di  Negara  Indonesia  ini  ?.  Yang  jelas-jelas hasilnya  lebih  dahulu  dihisap  oleh  pemodal  dan  bahkan  akan  mendikte  pemiliknya dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi, apalagi pengusaha sudah ada izin usaha yang dia pegang. Maka jika sudah melaksanakan pengambilan sda itu dengan mengandalkan izin  usaha,  jelas  nantinya  sipemegang  modal  harus  mencari  keuntungan  sebesar- besarnya, dan  bisa hanya akan menyisakan kerusakan alamnya  atau yang jadi sisalah bagian pemilik sda. Apalagi  sdanya  diekploitasi secara gila-gilaan tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Bukankah dipikiran pemegang izin usaha (konsesi), dengan izin yang ada tadi itu, pengusahanya harus dapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan takkan ada pengusaha yang mau merugi  dalam menjalankan usahanya.  Jangankan disebut merugi berkurang saja pun keuntungan,atau mengurangi keuntungan sajapun si pemodal pasti tidak akan mau. Maka pengusaha penanam  modal, bisa tak perduli ada resoursesnya yang  rusak atau bagaimana ke depan apa masih  dapat  dipakai atau  tidak lagi.  Yang  penting  saat  dia  berusaha  dengan  izinnya  itu,  harus  beruntung  sebesar- besarnya.    Lalu  dengan  kenyataan  yang  demikian,  masih  mungkinkah  adil  atau berkesinambungan jika dengan kontrak karya menggelola sumberdaya agraria yang ada di Negara ini?, mari kita berpikir hawai pemberi izin.Yang diberikan izin itu berusaha di atas  tanah  rakyat  desa,mereka  sudah  hidup  di  lokasi  itu  sudah  dari  saat  nenek moyangnya,  dan  boleh  jadi  Negara  pun  belum  ada  saat  itu.  Bukan  izin  investasi  itu terkadang  tidak  melihat  apa  diberikan  diatas  tanah  milik  rakyat,  artinya    belum  tentu yang  diberi    izin  hak  mengelola  itu  oleh  Negara  semuanya  di  atas  tanah  Negara. Kenapa  lagi    masih  ada  pandangan  dalam  mengekploitasi  tambang  atau  sumber  daya tanah lebih percaya Negara ini dengan kontrak karya?. Sudah pastilah jika  ditinjau dari keadilan  tidak  akan  adil,  karena  sering  dilihat  bahwa  setelah  sda  habis  dengan  alasan kontrak konsesinya habis masa, terkadang tidak menyisakan keuntungan apapun itu lagi bagi anak  bangsa. Dan jika masih ada sumberdaya  yang  diinginkan  untuk  di tambang misalnya, lalu pengusahanya ngotot untuk terus invest dan memperpanjang kontarknya. Pada  hal  bumi  nusantara  ini  telah  disebut  sebagai  Anugrah  Tuhan  yang  diberikannya kepada  bangsa  ini,  untuk  dapat  menjamin  hidup  anak  bangsanya  terus.  Maka  dengan demikian,setiap  anak  bangsa  harus  ikut      mengawal  keberadan  sumber  daya  yang diperut  bumi  atau  yang  terhampar  di  bumi  nusantara  ini  sampai  keanak  cucu.  Maka tanpa kecuali semua kita haruslah memperoleh kesejahteraan atas pengelolaan sda dan hasilnya  secara  bersama  atas  dasar  keadilan,kesejahteraan,kemanusiaan  dan  persatuan bangsa,di atas kemerdekaan Negara ini.
Hal ini menjadi  menarik untuk dikaji ulang agar semua pengelolaan sumber daya agraria di Negara ini,  harus kembali didasarkan pada konsep bagi hasil jika kita ingin memperoleh hak anak bangsa ini menjadi bagiannya secara adil atas kepemilikan bumi nusantara.  Dan    sda  tidak  dirusak  karena  keserakahan  pemilik  modal  di  atas  tanah dengan  dasar  sudah  ada  izin,sudah  teken  konsesi  atau  kontark  karya  dari  Pemerintah. Yang pasti bila hanya izin eksploitasi dasarnya, sudah banyak dilihat tidak memikirkan masa depan pemilik dari sumberdayanya itu, sebab dengan izin usaha itu  niatnya akan mengarah pada capital yang ditanam. Karena modal ku sudah kutanam (diinvestasikan) untuk  eksploitasi  ini  (baca  tambang,hutan  dan  air),  saya  berhak  untuk  menarik  segala keuntungan yang ada di atas tanah selama masa kontrak ku,tanpa lagi memikirkan masa depannya sebab hanya satu kali saya akan berusaha di atas tanah mu ini lo! . Bukankah dipikiran  perusahan  itu  adalah,  Jika  saya  tidak  beruntung  mengerjakannya.  Buat  apa saya  akan  rugi    buka  usaha  ini,bukankah  saya  telah  menanam  modal  besar  atasnya. Maka akan jelaslah bagi pengusaha dengan ada izin yang diperoleh atas eksploitasi dan eksplorasi  harus  untung,  jadi  akan  diambillah  sumber  daya  itu  sebanyak-banyaknya. Termasuk  mengenai  apa  yang  bisa  dijadikan  hasil.Misalnya  dengan  izin  usaha perkebunan  lalu  diambil  kayu-kayunya  terlebih  dahulu,  dengan  alasan  buat  jalan  ke lokasi usaha. Dan akhirnya habis kayu,usaha kebunpun tak jadi, dan izin lalu dijual dan dialihkan  ke  perusahaan  lain  lagi.  Sebab  tadi  dibenak  mereka  setiap  tahun  saya  harus memikirkan  untung  yang  sebesar-besarnya  demi  majunya  perusahaan.  Yang  namanya pengusaha  jangankan  rugi  mengurangi  keuntungan  sajapun  sudah  pasti  tidak  mau. Istilahnya mereka tidak akan mau hanya mengelola dan mengambil  buahnya saja tapi pokok atau batangnya pun akan dijual demi mengejar keuntungan perusahaan sebanyak- banyaknya  dan  secepat-cepatnya.  Maka  dalam  konsep  bagi  hasil,  kalaupun  boleh dimiliki  secara  privat  namun  harus  memberi  manfaat  bagi  kehidupan  bersamanya. Sebab bagi hasil didasarkan pada kebersamaan dan keharmonisan tadi. Bagi hasil yang baik  adalah  sebagai  abdi  fungsi  sosialnya  sumber  daya  agraria  di  kehidupan  sosialis yang pancasilais ini. Maka haruslah mengutamakan kebersamaan tanpa mengurangi hak individunya.  Tentulah  jika  saja  bagi  hasil    yang  dilaksanakan    di  Sumatera  Utara misalnya,  atas  hasil  Perkebunan  sebagai  sda  nya  propinsi,  betapa  makmurnya  rakyat sumatera  utara  ini.  Atau  tak  akan  terjadi  pembakaran  lahan  untuk  perkebunan  di Sumatera  dan  Kalimantan  dan  tak  akan  terjadi  asab  di  atas  Pulau  Sumatera    dan Kalimantan  lagi.  Bahkan  jika  tambang  di  Papua  dilaksanakan  atas  dasar  bagi  hasil, niscaya  rakyat  Papua  tidak  akan  protes  pada  Pemerintahnya,  dan  jika  semua  sumber daya  di  Acehpun  barangkali  digunakan  dengan  bagi  hasil,  termasuk  minyak,gas  dan segala kekayaan alam yang diusahakan,tentulah tidak akan muncul riak-riak protes atas nama  keadilan  menikmati  sda,  dan  kita  juga  dapat  lihat  bagaimana  protesnya masyarakat Kaltim dalam eksplorasi Blok Mahakam. Atau Kenapa propinsi Riau sudah tidak  protes  lagi  atas  adanya  pembagian  yang  sesuai  dengan  kehendak  mereka dijalankan  atas  hasil  minyaknya.  Inilah  yang  menenteramkan  pergolakan  masyarakat lokal sebagai pemilik pertama sda yang dianugerahi Tuhan pada mereka dan Pemerintah itu  tinggal  mengatur  serta  menentukan  kebijakan  politicalnya  saja,  agar  bagaimana pembagian tersebut juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena memang hasil bumi  itu  juga  berada  dalam  Negara  republik  ini.  India  juga  menerapkan  bagi  hasil, Piliphina juga melakukan bagi hasil atas perkebunan Tebunya dan beberapa Negara lain, yang akhirnya diterima oleh petaninya dan pengusahanya sendiri di Negara itu.

## Penutup

## Kesimpulan
1. Persoalan  agraia    memiliki  ciri  khusus  diantaranya  terkait  persoalan  perdata  dan persoalan administrasi negara, sehingga  yang diperlukan bukanlah peradilan adhock tetap biarlah yang ada diaktifkan dan yang diperlukan  adalah pengetahuan kearifan Hakim-hakimnya harus memang orang yang tahu akan perkembangan hukum agraria Indonesia.
2. Menguatnya  masyarakat  adat  saat  ini  adalah  merupakan  menguatnya  kesadaran hukum  masyarakat  lokal  atas  kepemilikannya  atau  hak-hak  atas  tanahnya  kembali. Sehingga atas menguatnya mereka dalam menuntuk kembali hak-hak atas tanahnya (mother  land),  nya  tentu  pemerintah  harus  menyikapi  dengan  benar,  yakni  dengan memperhatikan dan menempatkan kehendak perkembangan tersebut pada posisi adat sesuai  tuntutannnya  mereka.Jika  demikian  adanya  tentu  harus  diakui,  dan  dalam penggunaaan  tanah  sangat  tepat  dengan  mengaktifkan  system  bagi  hasil  atas pengelolaan sumber daya alam,
3. Mengelola  sumber  daya  agraria  (sda)  dengan  konsef  Bagi  hasil  sesungguhnya merupakan  tindakan    yang  tepat  di  Negara  i.Karena  lembaga  bagi  hasil  itu,adalah lembaga  hukum  adat  yang    telah  mengakar  dan  berpraktek  lama  dalam  kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat adat mengenal dan mempraktekkan lembaga bagi hasil  ini sesuai  dengan  yang  terjadi  di  daerahnya  dalam  memanfaatkan  tanah,  hasil tanah dan juga objek lain yang mungkin dapat dimanfaatkan hasilnya bagi kehidupan masyarakat. Ada yang menamakannya dengan istilah “maro” (separoh-separoh) atau bagi  dua  atau  “marbola”;  ada  yang  menyebut  “mertelu”  atau  sepertiga  dengan  dua pertiga;  dan  ada  yang  menyebut  bagi  “marparopat”,  “jejuron”  ,”toyo”,nyakap  atau “teseng”.

## Daftar Pustaka
A.P.Parlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif), Mandar Maju, Bandung, 1991
George  M.Foster,  Traditional  Societies  And  Technologikal  Change,  (second  Edition),
Harper & Row,Publishers, New York. Evaston. San Francisco. London, 1973
Hans-Dieter  Evers,  Sosiologi  Perkotaan,  Urbanisasi  dan  Sengketa  Tanah  di  Indonesia dan Malaysia, LP3ES, Jakarta, 1986
Soerjono Soekamto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta,1987
Muhammad  Yamin,  Abd  Rahim  Lubis,  Beberapa  Masalah  Aktual  Hukum Agraria,Pustaka   Bangsa Press, Medan,2004