## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.375

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## Muhammad Badri
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence email: muhammadbadri1972@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  pembimbing  kemasyarakatan  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  pada  ada  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  Normatif.  Metode studi  kepustakaan  seperti  undang-unang.  Teknis  analisis  data  ini  menggunakan  teknik  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Pembimbing  kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarkatan  (BAPAS)  Mempunyai  peranan  yang  penting terhdadap tersangka atau terdakwa yaitu anak dalam proses persidangan,  yaitu mendampingi anak dan kemudian menyampaikan hasil  penelitian  kemasyarakatan  kepada  hakim.  Laporan  penelitian  kemasyarakatan  digunakan  untuk  kepentingan  penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara yang melibatkan anak untuk hakim dalam menjatuhkan putusannya.

## Kata Kunci: Tinjauan; Yuridis.Peran; Pembimbing; Kemasyarakatan
Abstract. This study aims to determine the role of social advisers as a judge's consideration in making decisions on those who are dealing  with  the  law.  This  research  is  a  normative  legal  research.  Literature  study  methods  such  as  law.  This  data  analysis technique  uses  a  qualitative  descriptive  technique.  The  results  showed  that  the  social  adviser  from  the  Correctional  Center (BAPAS) has an important role for the suspect or defendant, namely children in the trial process, namely accompanying children and  then  conveying  the  results  of  social  research  to  the  judge.  Community  research  reports  are  used  for  the  purposes  of investigation, prosecution and trial in cases involving children for judges in making their decisions.

## Keywords: Overview; Juridical; Role; Counselor; Society

## PENDAHULUAN
LITMAS  menjadi  salah  satu  pertimbangan  bagi  hakim  khususnya  pada  tindak  pidana  terhadap  anak.  Satu  hal yang tidak bisa kita sembunyikan bahwa kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Hal ini merupakan hal yang miris dan mengkhawatirkan karena anak seharusnya dilindungi dan dibina  malah  terlibat  dalam  tindakan  kejahatan.  Kejahatan  yang  dilakukan  anak  bisa  terjadi  karena  beberapa  faktor misalnya  karena  faktor  ekonomi,  sosiologi  dan  selainnya.  Disini  diperlukan  peran  Balai  Pemasyarakatan  dalam membina dan melindungi anak yang melakukan kejahatan guna mendapatkan solusi yang terbaik.
El  Muhtaj  berpendapat  bahwa  anak  merupakan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  suatu  bangsa  yang kelak  menjadi  generasi  penerus  bangsa  itu  sendiri.  Oleh  karenanya  anak  harus  mendapatkan  perhatian  yang  khusus dari  Negara  agar  anak  yang  dimiliki  oleh  bangsa  tersebut  menjadi  anak  yang  tangguh  serta  memiliki  kualitas.  Kita juga tidak bisa mengesam-pingkan bahwa anak merupakan asset bangsa yang akan meneruskan perjuangan dan cita- cita  bangsa  yang  akan  mereka  genggam.  Anak  juga  merupakan  potensi  sumber  daya  manusia  dalam  pembangunan nasional. 1
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  bahwa  anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa,  anak  juga  merupakan modal  utama  yang  dimiliki  oleh  suatu  bangsa  dalam  proses  pembangunan  nasional.  sebagai  modal  utama  dalam pembangunan  nasional,  perkembangan  anak  baik  fisik,  mental  serta  sosial  anak  wajib  dilindungi  dan  dijaga  oleh Negara.
Begitu  berartinya  generasi  anak  dalam  tataran  Negara,  maka  sudah  seharusnya  bukan  saja  pemerintah,  tetapi juga  orang  tua,  keluarga  dan  masyarakat  untuk  secara  bersama-sama  menjaga,  melindungi  serta  mengayomi perkembangan anak. Hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama yang harus dilakukan secara terus menerus dan terpadu  guna  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  yang  dimiliki  anak-anak.  Tindakan  dan  upaya  tersebut merupakan  upaya  perwujudan  cita-cita  bangsa  agar  menjadi  bangsa  yang  maju  dengan  memiliki  generasi  penerus yang kuat dan sehat serta terjamin hak-hak nya. Anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasoinalisme  dengan  akhlak  yang  mulia  serta  mengamalkan  nilai  pancasila  serta  menjaga  kesatuan  dan  persatuan bangsa dan Negara.
1 El  Muhtaj  Majda, “Memahami  Integritas  Hak-hak  anka  dan  Implementasinya ”  dalam    Sulaiman  Zuhdi  Manik  (Ed), kekerasan terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita (medan, PKPA) 1999, hal 19
Muhammad Badri, Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Sebagai  Pertimbangan Hakim  dalam  Penjatuhan Putusan  pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Dalam pandangan psikososial, kualitas lingkungan sekitar anak mempengaruhi perkembangan dan pertumbugan anak.  Lingkungan  tersebut  meliputi  lingkungan  internal  (keluarga)  dan  lingkungan  eksternal  (masyarakat). Lingkungan internal maupun eksternal yang tidak baik seperti terjadinya pelanggaran dan kejahatan dapat membentuk anak yang juga berpotensi melakukan kejahatan. 2
Fakta  sosial  dewasa  ini  sangat  mengkhawatirkan  bagi  kita.  Anak-anak  selayaknya  mendapatkan  perlindungan dari  orang  dewasa  malah  menjadi  objek  tindak  pidana  dan  lebih  miris  lagi  bahwa  anak-anak  menjadi  pelaku  dari tindak  pidana.  Anak-anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  dan  Negara,  tumpuan  bagi  masyarakat  dan  keluarga yang  seharusnya  tumbuh  kembangnya  dijaga  dan  dilindungi  baik  fisik,  mental  maupun  rohaninya  malah  menjadi korban  atau  bahkan  menjadi  pelaku  dari  tindak  pidana. 3 Oleh  karena  itu  diperlukan  Negara  perlu  menjamin perlindungan  bagi  tumbuh  dan  kembangnya  anak-anak.  Atas  dasar  itu  Negara  Indonesia  khususnya  telah  tegas mengatur tentang perlindungan didalam dasar negaranya yaitu Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B  angka 2.
Anak  pada  kenyataannya  memiliki  posisi  yang  sangat  dilemma,  pada  salah  satu  sisi  anak  memiliki  posisi strategis  serta  penting  dalam  pembangunan  dan  kemajuan  suatu  Negara.  Sedangkan  pada  satu  sisi  yang  lain,  anak memiliki  posisi  yang  rentan  terhadap  tindakan  kejahatan  dan  diskriminasi.  Selain  itu  anak  juga  menempati  posisi sebagai  subjek  kejahatan,  sehinga  pemerintah  perlu  untuk  melindungi  anak  yang  melakukan  kejahatan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai,  yang  tidak  menghilangkan  hak  anak  tetapi  juga  tidak  menyampingkan hukum. Anak juga harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga dapat meraih  cita- citanya  dan  nantinya  menjadi  generasi  penerus  bangsa  yang  siap  dan  dapat  diandalkan  dalam  menjaga  bangsa  dan Negara, masyarakat serta keluarga.
Sebagaimana  kita ketahui bahwa  Indonesia adalah  sebuah Negara  hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam dasar  negaranya,  telah  melahirkan  aturan  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak-anak.  Ada  beberapa aturan  hukum  tersebut  seperti  undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  sestem  peradilan  pidana  anak  dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan jaminan bagi anak agar hak-hak yang dimiliki anak untuk dapat  dipenuhi.  Selain  itu  peraturan  perundang-undangan  tersebut  juga  memberikan  perlindungan  kepada  anak daripada tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dapat diterima oleh anak. 4
Perlindungan  kepada  anak-anak  harus  diupayakan  dan  dilakukan  sesegera  mungkin  agar  anak  tersebut  nanti pada masanya bisa berperan aktif dan menjadi aktor pembangunan dan kemajuan bagi bangsa dan Negara.
Secara sederhana upaya perlindungan bagi anak jika disimpulkan dari undang-undang perlindungan anak nomor 35  tahun  2014  yaitu  berupa  upaya  untuk  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  anak  dan  hak  yang dimilikinya  dalam  kehidupan,  tumbuh,  kembang  dan  berpartisipasi  dengan  maksimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat yang kemanusiaan yang dimiliki serta dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
Disisi lain anak harus di perhatikan serta di jaga agar anak mendapatkan perlindungan di dalam lingkungannya agar  tidak  menimbulkan  bahaya  bagi  anak.  Aturan  hukum  yang  ada  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  anak sejatinya  merupakan  upaya  dalam  menciptakan  kesejahteraan  bagi  anak.  Abdul  G.  Nusantara  mengatakan  bahwa manusia dan kemanusiaan memiliki pengertian yang sama dan memiliki hak yang sama, begitu juga anak merupakan bagian  dari  manusia  dan  memiliki  hak  yang  sama  seperti  manusia  itu  sendiri.  Pada  upaya  perlindungan  anak  yang menjadi  subjek  maupun  objek  memiliki  hak  yang  sama  begitupun  kewajibannya.  Setiap  orang  wajib  baik  itu  dari keluarga, masyarakat maupun Negara turut  serta ikut dan berpatisipasi dalam memberikan perlindungan kepada anak sehingga anak dapat berkembang fisik, mental serta rohaninya. 5
Hal tersebut merupakan citra diri yang dimiliki manusia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa anak  juga  bagian  dari  manusia.  Di  sini  masalah  perlindungan  anak  adalah  suatu  masalah  manusia  yang  merupakan kenyatan sosial 6
Peradaban  suatu  Negara  dapat  diukur  salah  satunya  dengan  melihat  bagaimana  suatu  Negara  tersebut memperhatikan dan melindungi generasi penerusnya. Oleh sebab itu Negara berkewajiban memberikan perhatian dan perlindungan  kepada  anak-anak  sesuai  dengan  kesanggupan  dan  kemampuan  Negara  tersebut.  Upaya  perlindungan anak termasuk sebagai tindakan hukum maka dari tindakan ini aka nada akibat hukum yang ditimbulkan. 7 Atas dasar itu  diperlukan  suatu  jaminan  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  perlidnungan  anak.  kepastian  hukum  tersebut
2 Jahja, Yudrik. Psikologi Perkembangan . Jakarta : Kencana Media Group;2011.hal 23
3 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I),  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal. 98
4 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , Bandung PT Citra Aditya,2009, hal. 27
5 Shanti Delliyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.15
6 Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak , PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004,    hal. 15
7 Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak , disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 23
Muhammad Badri, Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Sebagai  Pertimbangan Hakim  dalam  Penjatuhan Putusan  pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum
merupakan  usaha  menjaga  upaya  perlindungan  anak  tersebut  secara  kontinyu  dan  terus  menerus  serta  menghindari dari tindakan penyelewengan yang akan berdampak negative dari upaya yang telah dilakukan.
Sejatinya  dalam  koridor  hukum  dengan  kaitannya  pada  upaya  perlindungan  anak  setidaknya  ada  dua  aspek penting.  Aspek  pertama  yaitu  mengenai  kebijakan  dan  aturan  hukum  yang  berisi  pengaturan  mengenai  perlidungan terhadap  hak-hak  yang  dimiliki  anak-anak.  Aspek  selanjutnya  yaitu  mengenai  kebijakan  dan  aturan  hukum  yang berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan dan aturan hukum tersebut.
Aspek pertama yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu aturan hukum yang mengatur dan melindungi hak- hak  yang  dimiliki  anak-anak  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Pengadilan  Anak.  Aturan tersebut mengatur dan menjamin hak dan melindungi anak itu  sendiri baik  itu dalam pidana formil, mareril maupun dalam pelaksanaan pidana yang dijatuhkan khususnya kepada anak.
Undang-undang tentang sistem pengadilan anak merupakan upaya yang dilakukan secara sadar penuh mengenai suatu pengaturan yang jelas terhadap perlindungan yang dapat diberikan kepada anak khususnya anak yang berkonflik dengan  hukum. 8 Didalam  aturan  tersebut  dijelaskan  secara  lengkap  mengenai  anak  yang  berkonflik  dengan  hhukum baik jenis maupun batas umurnya. Misalnya secara jenis anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan anak yang menjadi saksi bagi suatu tindak pidana. Sedangkan dalam sisi umur, anak yang melakukan tindakan pidana yaitu anak  yang telah berumum 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
Dalam  aturan  hukum  tersebut  pula  dijelaskan  bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  terhadap penyelesaiannya  menggukanan  sistem  keadilan  restoratif.  Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  penyelesaian  perkara tindak  pidana  dengan  cara  melibatkan  pelaku  dan  korban  tindak  pidana  serta  keluarga  dari  pelaku  atau  korban  yang mana anak berkonflik dengan hukum serta pihak lain yang berkaitan dan dibutuhkan.
Mereka  tersebut  bersama-sama  berusaha  mencari  penyelesaian  yang  memberikan  keadilan  dan  perlindungan kepada  anak  dan  berusaha  mengembalikan  keadaan  kepada  keadaan  semula  dan  bukan  dengan  cara  penyelesaian tindak  pidana  yang  berupa  pembalasan.  Dalam  upaya  menghadapi  tindakan  anak-anak  yang  dikatakan  nakal  dan melakukan tindak pidana perlu diperhatikan ciri dan sifat khas yang dimiliki anak. Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung  jawab  terhadap  pembentukan  sifat  dan  lingkungan  anak  terlebih  anak  yang  melakukan  tindak  pidana walaupun  kita  ketahui  anak  sudah  memiliki  kemampuan  dalam  berpikir  dan  menentukan  tindakan  apa  yang dilakukannya.  Orang  tau  dan  masyarakat  berkewajiban  dalam  memberikan  pembinaan,  pendidikan  serta pengembangan perilaku anak sehingga tercipta lingkungan yang baik bagi anak-anak.
Pada  sistem  peradilan,  hakim  merupakan  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap seseorang apakah memang melakukan tindak pidana atau tidak. Ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan telah diputuskan oleh hakim, hakim memiliki kuasa terhadap berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh hakim dan tidak dapat diganggu atau ditekan oleh pihak manapun. Hal ini  dilakukan  agar  putusan  yang  dijatuhkan  dapat  semaksimal  mungkin  sebagai  putusan  yang  adil  dan  objektif. Kebebasan hakim yang dimiliki dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak bisa semaunya saja, tetapi harus didasarkan kepada keadilan serta tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Selanjutnya dasar hukum yang menyatakan kewajiban penjatuhan pidana di haruskan hasilnya Litmas terhadap hakim menjatuhkan putusan  yaitu  undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana  Anak pasal 55 ayat (3) yaitu:
1) Dalam persidangan anak yang berkonflik dengan  hukum, hakim memiliki  kewajiban  untuk memerintahkan orang tau,  wali,  pendamping,  advokat  atau  pihak  yang  memberikan  bantuan  hukum  lainnya  dan/atau  Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak tersebut;
2) Dalam  sidang  tersebut  apabila  orang  tua/wali/pendamping  tidak  dapat  hadir,  maka  sidang  masih  dapat dilaksanakan  dengan  ketentuan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  didampingi  oleh  Advokat    atau    pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan;
3) Apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan yang telah disebutkan tersebut, maka sidang anak batal demi hukum.
Pembimbing  Kemasyarakatan  memiliki  peran  pada  tahan  registrasi,  yaitu  peran  mengembalikan  klien  kepada keadaan semulanya. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan yaitu: 9
a. Memperkuat  motivasi  klien;  Hal  ini  tercipta  karena  proses  relasi  tatap  muka  yang  terjadi  dengan  adanya  sikap simpatik dan empati serta sikap memahami dapat menimbulkan motivasi yang sangat diperlukan oleh klien.
b. Penyaluran perasaan; Pembimbing Kemasyarakat menjadi  sarana klien untuk dapat mengungkapkan  keadaan dan situasi yang dirasakan.
8 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222
9 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak , Yogyakarta, PustakaYustisia, 2015, hal.
70.
Muhammad Badri, Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Sebagai  Pertimbangan Hakim  dalam  Penjatuhan Putusan  pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum
c. Memberikan informasi; Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan informasi kepada klien guna memahami peran sosial yang dimilikinya.
d. Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan social
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  bahwa  semua  pihak  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  dan  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  baik  itu  fisik,  mental  dan  sosialnya  secara  utuh,  serasi,  selaras  dan  seimbang. Terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  khususnya  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tetap  memiliki  hak yang  sama  dengan  anak  yang  tidak  melakukan  tindak  pidana.  Anak  tersebut  harus  juga  dijaga  dan  dilindungi  serta dijamin  tumbuh  kembangnya.  Semua  pihak  berkewajiban  melakukan  pembinaan,  pendidikan  serta  pengembangan perilaku anak.
Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action disetiap peristiwa hukum yang terjadi pada kehidupan masyarakat. 10
Dilihat dari tujuan penelitian ini maka penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan  atau  mengungkapkan  penerapan  dilapangan  dan  hasil  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  akan dianalisis menggunakan teori yang relevan dan menyimpulkannya.

## Metode Pendekatan
Pendekatan  penelitian  yang  penulis  gunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan  yuridis normative.  Pendekatan  tersebut  merupakan  pendekatan  yang  menggunakan  konsep  kegis  positivis.  Konsep  tersebut menjelaskan  bahwa  hukum  sangat  identic  dengan  norma  dan  aturan  tertulis  yang  berlaku  didalam  masyarakat  dan diundangkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  hal  tersebut.  Selain  itu  konsep  ini  juga  memberikan pandangan bahwa  hukum adalah sistem  normative  yang memiliki  sifat otonom, tertutup  dan terlepas dari  kehidupan masyarakat. 11

## Rancangan kegiatan
Dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  deskriptif  analitis  dilakukan  rancangan  kegiatan  guna memeprmudah  dan  mempercepat  penelitian  ini  dilakukan  serta  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  akan  tersistematis khususnya  mengenai  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  pertimbangan  hakim dalam penjatuhan putusan pada anak yang berhadapan dengan hukum
Untuk  itu,  apabila  dilihat  dalam  penelitian  ini  yang  mana  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative,  maka rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  langsung  menganalisis  Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Dalam  Melakukan  Penelitian  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  pertimbangan  hakim dalam penjatuhan putusan pada anak yang berhadapan dengan hokum.

## Ruang lingkup atau objek
Dalam  suatu  penelitian  diperlukan  objek  atau  sasaran  penelitian  dan  adanya  batasan  atau  ruang  lingkup penelitian  agar  penelitian  yang  dilakukan  lebih  terarah  dan  tidak  meluas.  Adapaun  ruang  lingkup  atau  objek  dari penelitian  ini  yaitu  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Melakukan  Penelitian  Peran  Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada anak yang berhadapan dengan hokum.

## Bahan dan alat utama
Bahan  dan  alat  utama  dalam  penelitian  ini  karena  penelitian  ini  bersifat  hukum  normatif,  maka  sumber  data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yaitu:
1. Bahan Hukum Primer atau bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.  Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu : Undan-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman
2. Bahan Hukum sekunder yang berupa buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu KBBI dan Kamus Hukum
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134
11 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11.
Muhammad Badri, Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Sebagai  Pertimbangan Hakim  dalam  Penjatuhan Putusan  pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode studi pustaka atau studi dokumen  dan  juga  menggunakan  metode  observasi.  Metode  tersebut  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  bisa digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan  Penelitian  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan pada anak yang berhadapan dengan hukum

## Teknik analisis
Hasil  analisis  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu  uraian  yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya dengan jelas dan detail berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis  dilakukan  dengan  cara:  Menginterpretasikan  semua  peraturan  Perundang-undangan  sesuai  dengan  masalah yang dibahas, dan menilai bahan-bahan  hukum yang berhubungan dengan masalah  yang diteliti.  Serta mengevaluasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak yaitu undang-undang namor 11 tahun 2012 memberikan suatu harapan yang besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM  guna  melakukan  penguatan  dan  peningkatan  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  pada  sistem  peradilan  khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan peran  yang  kuat  dan  luas  bagi  Bapas  selaku  instansi  melalui  petugasnya  yang  disebut  dengan  Pembimbing Kemasyarakatan  (PK)  dalam  melakukan  penelitian  terhadap  kemasyarakatan  berkaitan  dengan  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  juga  memberikan  kewenangan  sebagai  salah  satu  unsur  terpenting  dalam  proses  penyelesaian  tindak pidana yang melibatkan anak didalamnya.
Undang-undang  tersebut memberikan pengaturan yang jelas dan tegas terhadap tugas dan kewajiban serta hak yang  dimiliki  oleh  Bapas  bahkan  pada  beberapa  peran  bahkan  menggunakan  kata  wajib.  Bapas  memiliki  dan mmepunyai  kewenangan  mulai  dari  tahapan  penyidikan  hingga  tahapan  pembibingan  pasca  pelaksanaan  pidana. Tetapi  yang  perlu  diingat  bahwa  semangat  lahirnya  undan-undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan pidana anak  adalah  upaya pemulihan yang berkeadilan atau dikenal dengan  keadilan restoratif/ Restoratif  Justice dan penghindaran  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari  sistem  peradilan  atau  diversi  serta  diupayakan  dengan penyelesaian melalui jalan kekeluargaan.
Undang-undang  tersebut  mewajibkan  terhadap  anak  yang  terlibat  konflik  pada  tahan  penyidikan,  penuntutan dan  pemeriksaan  agar  perkara  tersebut  diupayakan  diversi,  walaupun  tidak  semua  tindak  pidana  dapat  diupayakan diversi. Hal ini telah diatur pada pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan bahwa jenis tindak pidana anak harus diupayakan diversi  meskipun  tidak  semua  jenis  tindak  pidana  dapat  dilakukan  diversi.  Tindak  pidana  yang  dapat  diupayakan diversi  yaitu  tindak  pidana  yang  ancaman  pidana  penjaranya  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  tindak  pidana  yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana yang sama atau pengulangan tindak pidana.
Ketika  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  dapat  atau  tidak  bisa  dilakukan  upaya  diversi ssehingga  perkara  tersebut  dilakukan  proses  peradilan,  maka  Bapas  atau  pendamping  lain  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan  dan  memberikan  pendampinngan  kepada  anak  pada semua tingkatan pemeriksaan sebagaimana telah diatur pada pasal 23 ayat 1 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilana pidana anak.
Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan membangun masyarakat  yang mandiri atau menjadikan agar warga binaan dapat hidup mandiri setelah selesai pelaksanaan putusan pidana yang dijatuhkan. Sistem  peradilan  pidana  merupakan  suatu  proses  yang  menyeluruh  dan  tersistematis  guna  menjaga  ketertiban  sosial yang tahapannya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahapan penuntutan yang dilakukan  oleh  jaksa  penuntut  umum,  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  dan  pelaksanaan  hukuman  di  lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan atau cabang rutan.
Seluruh  tahapan  dalam  sistem  peradilan  harus  dilakukan  secara  sistematis  dan  sinergi  agar  didapatkan  sistem yang baik dan berkeadilan. Pada sistem peradilan khususnya sistem peradilan anak, Bapas merupakan bagian atau sub sistem  dari  sistem  peradilan  tersebut.  Tetapi  pada  kenyataannya  Bapas  seringkali  diabaikan  dan  dilupakan  oleh  sub sistem  yang  lainnya.  Pengabaian  tersebut  tentu  akan  iut  mempengaruhi  keberhasilan  dari  sistem  peradilan  yang dijalankan. Hal ini dikarenakan Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pada pendampingan dan pembimbingan anak yang berkonflik dengan hukum.
Muhammad Badri, Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Sebagai  Pertimbangan Hakim  dalam  Penjatuhan Putusan  pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Konvensi hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak memberikan prinsip-prinsip yag harus dipegang dan  dijalankan  dalam  proses  peradilan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yaitu  tidak  boleh  anak  tersebut  meneria perlakukan  diskriminasi;  harus  mementingkan  kepentingan  yang  terbaik  untuk  anak  tersebut;  harus  diperhatian  hak anak tersebut baik hak hidup, kelangsungan hidup maupun hak berkembang; dan penghargaan kepada anak.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  telah  disebutkan  tersebut,  maka  Balai  Pemasyarakatan  memiliki  hak  dan kewenangan dalam penentuan keputusan yang terbaik bagi anak yang berkonflik dengan tindak pidana. hal ini dapat dilakukan dengan rekomendari dalam Penelitian Kemasyarakat (PK) ataupun dalam pembimbingan.
Pembimbing  kemasyarakatan  merupakan  jabatan  teknis  petugas  Balai  Pemasyarakatan  yang  tugas  pokoknya melakukan bimbingan dan dan penelitian kemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Selain Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tersebut, didalam undang-undang tentang sistem peradilan anak (UU No. 11 tahun 2012 Bab IV Pasal 65 hurup b, d dan e) juga menyatakan tugas BAPAS yaitu:
1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan;
2. Melakukan pendampingan,  pembimbingan,  dan pengawasan terhadap Anak yang dijatuhkan putusan; dan
3. Melakukan pendampingan,  pembimbingan,  dan pengawasan terhadap Anak pasca pelaksanaan hukuman pidana.
Pasal 55 ayat (2) undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai pembimbing Kemasyarakatan malah diwajibkan untuk  datang  dan  hadir  pada  sidang  yang  ada  anak.  Pada  pasal  57  masih  dalam  undang-undang  yang  sama menjelaskan  bahwa  persidangan  dimulai  dengan  pembacaan  dakwah,  selanjutnya  pembimbing  kemasyarakat membacakan  hasil  dari  laporan  penelitian  kemasyarakatan  berdasarkan  perintah  hakim  dengan  tanpa  kehadira  anak yang terlibat kecuali ada hakim yang berpendapat lain untuk memerintahkan anak tersebut hadir.
Laporan dari hasil penelitian kemasyarakatan dibacakan pada saat sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan dari  penuntut  umum.  Hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan  tersebut  berdasarkan  undang-undang  sistem  peradilan anak pasal 19 berisikan tentang identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Hal tersebut harus dirahasiakan dan tidak  diberitakan  pada  media  cetak  maupun  elektronik.  Identitas  tersebut  berisikan  nama  anak,  nama  anak  korban, nama  anak  saksi,  alamat,  nama  orang  tua,  wajah  dan  hal  lain  yang  dapat  membantu  mengungkapkan  jati  diri  anak, anak korban dan/atau anak saksi.
Laporan  hasil dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan  pembimbing kemasyarakatan  menjadi salah  satu bahan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  anak.  Pada  pasal  18  undang-undang  yang sama,  pembimbing  kemasyarakat  atau  pendamping  bantuan  hukum  lainnya  serta  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara yang  melibatkan  anak  harus  memperhatikan  kepentingan  dan  hal  yang  terbaik  bagi  anak  tersebut.  Anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dalam  pandangan  sosiologis  tidak  bisa  dikatakan  dan  dinyatakan  bersalah  karena  anak tersebut masih belum bisa menyadari akibat dari tindakan yang dilakukannya serta belum bisa memilih tindakan mana yang baik dan tidak baik.
Sejatinya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  bukanlah  murni  kesalahan  dari  anak  tersebut,  tetapi merupakan  kegagalan  dalam  proses  sosialisasi  dalam  lingkungan  sosial  anak  tersebut.  Atas  dasar  itu  hakim  dalam menjatuhkan  putusan,  harus  memperhatikan  keadaan  dan  realitas  lingkungan  anak  tersebut  dan  bukan  hanya memperhatikan  pada  pidananya  saja.  Anak  harus  mendapatkan  perlindu-ngan  dari  tindakan  kekerasan  dan diskriminasi.
Hakikatnya  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tidak  dijatuhi  hukuman  pidana,  karena  dengan penjatuhan pidana bagi anak akan merampas dan merenggut hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak. Pemidanaan yang baik kepada anak adalah pembimbingan dan pengembalian anak tersebut baik itu melalui pembimbing kemasyarakat atau keluarga. Akan tetapi anak yang dijatuhi hukum pidana lebih baik dikembalikan kepada keluarga.
Peran pembimbing kemasyarakatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan saat tahapan Pra-Adjudikasi Pembimbing kemasyaraktan dalam proses Diversi dan Restorative Justice. Konsep diversi di Indonesia merupakan  konsep  baru  yang  lahir  dari  wacana-wacana  seminar  yang  dilakukan.  Sehingga  dari  pengertian  dan pemahaman  dari  wacana  seminar  yang  diadakan  menimbulkan  dan  menumbuhkan  seangat  dari  para  ahli  untuk menerapkan  dan  mengupayakan  konsep  diversi  khususnya  pada  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak.  Hal  ini  karena konsep diversi merupakan konsep penyelesaian kejahatan melalui proses formal kepada proses informal. 12
Laporan  penelitian  kemasyarakatan  berguna  dalam  tindakan  penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan  dalam perkara  yang  melibatkan  anak.  Pembimbing  Kemasyarakatan  turut  andil  dalam  penentuan  program  bimbingan  dan pembinaan  termasuk menentukan program yang  cocok dan pantas terhadap anak  yang menjalani hukuman. Program tersebut tentu harus memperhatikan hak-hak anak, kepentingan anak dan menghindari diskriminasi dan gangguan.
12 Marlina.  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  :  Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice,  Bandung  : Refika Aditama 2009.hal 168
Muhammad Badri, Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Sebagai  Pertimbangan Hakim  dalam  Penjatuhan Putusan  pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Dalam  proses  persidangan  anak,  Pembimbing  Kemasyarakatan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mendampingi dan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim. Hal ini sesuai dengan  Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem pengadilan pidana anak pembimbing kemasyarakatan wajib  memberikan  bantuan  hukum  dan  mendampingi  anak  tersebut  selama  sidang  perkara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selama  pemeriksaan  wajib  didampingi  oleh  orang  tua  atau  wali  dari anak yang berkonflik dengan hukum.
Pembimbing  kemasyarakatan  sangat  diperlukan  kehadirannya  dalam  mendampingi  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dalam  mendampingi  dan  menyampaikan  serta  menjelaskan  hasil  penelitian  dari  LITMAS  pada persidangan.    Hasil  laporan  tersebut  berisikan  data  pribadi  anak  tersebut  termasuk  keluarga,  pendidikan  dan kehidupannya;  latar  tindak  pidana  yang  dilakukannya;  keadaan  korban;  hal  lain  yang  dianggap  perlu;  berita  acara diversi; kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilakukan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Hakim  memerintahkan  untuk  dibacakan  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  oleh  pembimbing kemasyarakatan  setelah  disampaikan  dakwaan  sebelumnya.  Laporan  penelitian  tersebut  menjadi  salah  satu  bahan pertimbangan  hakim  nantinya  dalam  memutuskan  perkara.  Hal  ini  merupakan  kewajiban  bagi  seorang  hakim  untuk mempertibangkan  hasil  laporan  kemasyarakatan  sebagaimana  telah  diamanatkan  pada  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Pengadilan  Pidana  Anak  Pasal  60  ayat  (3)  dan  pada  ayat  (4)  ketika  hasil  penelitian tersebut tidak dipertimbangkan maka putusan hakim batal demi hukum.
Pada  tahapan pos-ajudikasi pembimbing kemasyarakatan  berdasarkan pasal 65 undang-undang No. 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem  Pengadilan  Pidana  Anak  huruf  (d)  memiliki  peran  sebagai  pengawas,  pendamping  dan pembimbing.  Pembimbing  kemasyarakatan  mengawasi,  mendampingi  dan  membimbing  anak  yang  oleh  pengadilan dijatuhi  dan  menjalani  putusan  pidana.  Masih  pada  pasal  yang  sama  huruf  (e)  pembimbing  kemasyarakatan  juga berperan dalam melakukan pendampingan  kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada proses  asimilasi, anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas.
Undang-undang  No  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  pasal  44  menyatakan  bahwa  bimbingan kemasyarakatan merupakan tindakan pembinaan kepada nara pidana di luar lembaga kemasyarakatan dan pembinaan tersebut  dilakukan  melalui  program  yang  diatu  oleh  peraturan  pemerintah.  Peraturan  Pemerintan  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pembinaan  Dan  Pembimbingan  pasal  32  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  pembimbingan  terhadap  klien dilaksanakan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan.  Pada  ayat  (2)  dalam  pasal  dan  peraturan  yang  masih  sama, menjelaskan bahwa program bimbingan kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengembalikan klien  kepada kehidupan semula yang sehat dan baik atau re-integrasi.
Atas  dasar  itu,  Balai  Pemasyarakatan  memerlukan  personil  bimbingan  kemasyarakatan  yang  berkualitas  dan berkompeten agar tujuan re-integrasi klien dapat diwujudkan. Klien yang dimaksud disini adalah :
1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, anak pidana, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti sebelum bebas;
3. Anak Negara yang diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial berdasarkan putusan pengadilan;
4. Anak  Negara  yang  diserahkan  kepada  orang  tua  asuh  atau  badan  sosial  berdasarkan  putusan  kementrian  atau pejabat dilingkungan direktorat jendelar pemasyarakatan;
5. Anak yang berdasarkan pengadilan, bimbingannya diserahkan kepada orang tua atau wali;
6. Anak yang dijatuhi pidana pengawasan berdasarkan putusan pengadilan; dan
7. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Tahap-tahap bimbingan klien pemasyarakatan terdiri dari :
1. Tahap Awal
a. penelitian kemasyarkatan
b. menyusun rencana program bimbingan
c. pelaksanaan program bimbingan
2. Tahap Lanjutan
a. Penelitian Pelaksanaan Program Tahap Awal Dan Menyusun Rencana Bimbingan
b. pelaksanaan program bimbingan
c. penelitian pelaksanaan tahap lanjutan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan
3. Tahap Akhir
a. pelaksanaan program bimbingan
b. meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program  bimbingan
c. mempersiapkan  klien  untuk  menghadapi  akhir  masa  bimbingan  dan  mempertimbangkan  akan  kemungkinan pelanyanan bimbingan tambahan
d. mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien
e. mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Bapas
Muhammad Badri, Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Sebagai  Pertimbangan Hakim  dalam  Penjatuhan Putusan  pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pembimbing  kemasyarakatan  setidaknya  memiliki  dua  peran  pertama  yaitu  melakukan  pendampingan  dan pembimbingan  kepada  klien,  kedua  pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  tugas  untuk  melakukan  dan  menyusun penelitian  kemasyarakatan  sesuai  dengan  pasal  34  Undang-undang  No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Pengadilan Pidana  Anak  dan  di  atur  dalam  pasal  2  ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M.01- PK.04.10 Tahaun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan

## SIMPULAN
Peran pembimbing kemasyarakatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan saat tahapan Pra-Adjudikasi  Pembimbing  kemasyarakatan  dalam  proses  Diversi  dan  Restorative  Justice.  Pembimbing kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarkatan  (BAPAS)  Mempunyai  peranan  yang  penting  terhdadap  tersangka  atau terdakwa  yaitu  anak  dalam  proses  persidangan,  yaitu  mendampingi  anak  dan  kemudian  menyampaikan  hasil penelitian  kemasyarakatan  kepada  hakim.  Laporan  penelitian  kemasyarakatan  digunakan  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan  dalam  perkara  yang  melibatkan  anak  untuk  hakim  dalam  menjatuhkan putusannya.

## Saran
Agar terwujudnya pelaksaan  hukum  yang baik dalam menangani permasalahan  anak  yang berhadapan dengan hukum, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga. Koordinasi yang buruk menimbulkan potensi akan gagalnya pelaksanaan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Selain  itu  diperlukan  juga  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan  yang  memiliki  kapabilitas  dan  profesionalisme  dalam  menjalankan  tugasnya  sehingga  bisa memenuhi  tuntutan  tugas-tugas  kemasyarakatan  dengan  baik.  Hal  ini  karena  Pembimbing  Kemasyarakatan  tidak hanya menghadapi satu pihak, tetapi berbagai pihak dari berbagai golongan dan latar belakang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak , disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta, 1993 Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak , PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 Darwan  Prinst, Hukum  Anak  Indonesia (Selanjutnya  disebut  dengan  Darwan  Prinst  I),    PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1997 El Muhtaj Majda, “Memahami Integritas Hak-hak anka dan Implementasinya ” dalam  Sulaiman Zuhdi Manik (Ed), kekerasan terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita (medan, PKPA) 1999
Marlina.  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  :  Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice,  Bandung,
Refika Aditama 2009 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , Bandung PT Citra Aditya,2009 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988 Shanti Delliyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1988

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan