## AKIBAT HUKUM PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR
Oleh:
Feby Mulyanita 1)
Nynda Fatmawati Octarina 2)
Universitas Narotama Surabaya 1,2)
E-mail: mulyanitafeby@gmail.com 1)
nynda_f@yahoo.com 2)

## ABSTRACT
Along  with  the  development  of  technology  and  information,  making  it  easier  for  the community.  The  impact  obtained  from  this  convenience,  of  course,  is  not  only  the  positive impact,  but  also  the  negative  impact,  one  of  which  is  the  growing  crime  of  prostitution carried out online. In its activities it would be a problem if it involved minors as the subject, whether it be pimps, waiters, or users. Users who are minors are motivated to try new things considering they are still in the search for self-patterns. The aim of this research is to find out the legal consequences of users of online prostitution services who are minors. In this study, normative research methods will be used to examine and approach legislation as material in analyzing  and  discussing  it.  The  conclusion  states  that  if  a  child  is  in  conflict  with  the  law related to online prostitution, he can be punished as a last resort with a penalty of half of the maximum penalty of 15 years in prison and a maximum fine of 5 billion rupiah.
Keywords: Legal Consequences, Minors, Users, Online Prostitution.

## ABSTRAK
Beriringan  dengan  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  semakin  memudahkan masyarakat.  dampak  yang  yang  diperoleh  dari  kemudahan  tersebut,  tentu  saja  bukan  hanya dampak  positif,  tetapi  juga  dampak  negatif  salah  satunya  tindak  pidana  prostitusi  yang berkembang dilakukan secara online. Dalam kegiatannya Akan menjadi sebuah problematika jika melibatkan anak dibawah umur sebagai subyeknya, entah itu mucikari, pelayan, maupun penggunanya. Pengguna yang merupakan anak dibawah umur termotivasi untuk mencoba hal baru  mengingat  masih  dalam  masa  pencarian  pola  diri.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu untuk  mengetahui  akibat  hukum  pengguna  jasa  prostitusi  online  yang  merupakan  anak dibawah  umur.  Dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  metode  penelitian  normatif  untuk mengkaji dan melakukan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan dalam menganalisis dan membahasnya. Kesimpulan menyatakan jika anak yang berkonflik dengan hukum terkait prostitusi online dapat dipidana sebagai upaya terakhir dengan ancaman pidana setengah dari ancaman  pidana  maksimal  paling  lama  dipenjara  15  tahun  dan  paling  banyak  didendi  5 milliar rupiah.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Anak Di Bawah Umur, Pengguna, Prostitusi Online.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan zaman yang semakin pesat ini,  yang beriringan dengan perkembangan  teknologi  dan  informasi, semakin memudahkan masyarakat
khususnya  di  Indonesia  dalam  mencari informasi maupun bertransaksi dimanapun dan  kapanpun  tanpa  perlu  melakukan kegiatan berpindah posisi  dari satu  tempat ke  tempat  lain  dengan  mengeluarkan
banyak  tenaga  maupun  biaya  dengan bantuan smartphone di tangan.
Dalam  pelaksanaannya,  dampak yang  yang  diperoleh  dari  kemudahan tersebut,  tentu  saja  bukan  hanya  dampak positif,  tetapi  adapula  dampak  negatifnya, dan dalam meminimalisir dampak negative tersebut.  Pemerintah  telah  mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berupaya  mencegah  atau  meminimalisir tindakan  seseorang  yang  menggunakan media  elektronik  untuk  kegiatan  transaksi dan  informasi  yaitu  dengan  undang- undang  nomor  19  tahun  2016  tentang informasi dan traansaksi elektronik. Ardiputra,  S.,  &  Burhanuddin,  B.  (2022) menyebutkan  beberapa  manfaat  positif media sosial:
1.
Memudahkan Komunikasi,  2.  Memudahkan  Pencarian Informasi, 3. Sarana untuk Berbisnis 4. Sarana Hiburan, 5. Sarana Pembelajaran dan  beberapa  dampak  negatif  yang  harus diketahui, yaitu: 1. Mengganggu Kesehatan Mental, 2. Kecemburuan Sosial, 3.  Harga  Diri  dan  Pencari  Perhatian,  4. Pornografi, 5. Persebaran Informasi Palsu.
Disebutkan  dalam  uraian  tersebut, dampak  negative  yang  dapat  diperoleh masyarakat  dalam  kegiatan  bermedia sosial  yaitu  dampak  dari  pornografi  yang dalam  undang-undangnya  menyebutkan dalam  pasal  45  atat  1  yang  menuturkan seseorang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  dengan  unsur  mendistribusikan,
mentransmisikan  atau  dapat  diaksesnya konten  yang  bermuatan  keasusilaan  atau pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  ayat  (1)  dapat  diancam  pidana penjara  paling  lama  6  tahun  penjara  dan denda  paling  tinggi  satu  miliar  rupiah. Pasal  yang  disebutkan  tersebut,  seringkali digunakan  dalam  Kasus  prostitusi  online seperti  yang  diungkapkan  pakar  hukum Kristoforus  Kleden  dalam  DetikNews Jumat,  11  Jan  2019  menyebutkan  jika pengguna  pelayanan  prostitusi  online dapat  diancam  pasal  27  ayat  1  UU  ITE sebagaimana  yang disebutkan dalam pasal 45 ayat 1 UU nomer 19 tahun 2016, pasal itu  dapat  dipaksakan  untuk  menjerat pengguna maupun Wanita yang dikomersialkan  dalam  prostitusi  online tidak hanya pada mucikarinya saja..
Dalam kaitannya dengan pengungkapan  yang  disebutkan  pakar hukum  tersebut.  Akan  menjadi  sebuah problematika  dan  kontroversi  yang  dalam kegiatannya tersebut terjadi dengan melibatkan  anak  dibawah  umur  sebagai pengguna  maupun  pelayannya  karena bertentangan  dengan  hak  anak  yang tertuang  dalam.  Oleh  sebab  itu,  dalam kesempatan ini, akan dilaksanakan penelitian yang secara mendalam membahasa  mengenai  prostitusi  online yang  melibatkan  anak  dibawah  umur dalam  pelaksanaannya.  Dengan  judul penellitian  yaitu  “  Akibat  Hukum
Pengguna  Jasa  Prostitusi  Online  Dengan Melibatkan  Anak  Dibawah  Umur  Sebagai Korban”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Prostitusi Online
Dalam  perkembangan  teknologi dan  informasi  saat  ini,  tindak  pidana  juga mengalami perkembangan yang beriringan dengan  kebutuhan  masyarakat  dalam memudahkan setiap kegiatannya, khususnya  dalam  tindak  pidana  prostitusi, dalam  tindak  pidana  prostitusi  juga mengalami perkembangan dari yang awalnya  dilakukan  secara  konvensionle dengan transaksi secara langsung bertransisi dengan dilakukan secara online yang  biasa  disebut  dengan  prostitusi online.
Sutardja,  P.  S.,  Rohma,  D.  A.,  & Oktavianti, L. (2021) menyebutkan Prostitusi  online  ialah  transaksi  dalam prostitusi yang dalam kegiatannya menggunakan penghubung antara pengguna dan penyedia jasa menggunakan media elektronik.
Baria,  B.,  &  Ramadhani,  R.  (2022) mengatakan jika prostitusi online merupakan  tindakan  yang  berhubungan dengan prostitusi dan didalam kegiatannya menjadikan  wanita  sebagai  obyek  dalam transaksinya  atau  dikomersilkan  yang dalam  pelaksanaannya  menggunakan  alat atau  media  dalam  bentuk  elektronik
melalui  berbagai  media  aplikasi  maupun sosial.
Sedangkan Alih Usman (2022)
menyatakan  Prostitusi  atau  pelacuran online  merupakan  praktek  prostitusi  atau transaksi keasusilaan dengan menggunakan  online  atau  menggunnakan media  sosial  sebagai  sarana  penghubung atau  komunikasi  antara  mucikari,  pekerja seks dan penggunanya.
Dari berbagai penjelasan yang dikemukakan  mengenai  prostitusi  online, dapat  disimpulkan  jika  prostitusi  online adalah  kegiatan  prostitusi  yang  diartikan transaksi Wanita sebagai obyek komersial, yang  dilakukan  berulang-ulang  hingga dijadikan  sebagai  macapencarian  dan dilakukan secara online atau menggunakan media  elektronik  sebagai  penghubung antara mucikari, pelayan, dan penggunanya.

## Hukum Perlindungan Anak
Didalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  dalam  pasal  1  Anggrainy,  F.,  Sari, M.,  &  Kanety,  A.  A.  (2022)  menjelaskan jika anak merupakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan,  yang  perlu  dilindungi haknya  sebagai  anak  pada  umumnya. Perlindungan  Anak  ialah  segala  bentuk
kegiatan dalam menjamin serta melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, dan terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.  Hak  anak  merupakan  agian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  Orang  Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan  pemerintah  daerah.  Seperti  yang  telah diuraikan  dalam  Undang-undang  yang khusus  membahas  mengenai  perlindungan anak  tersebut,  telah  jelas  dan  tegas disebutkan  jika  hak  anak  perlu  dilindungi dan  dijamin  sebagai  hak  asasi  manusia oleh orang tua, masyarakat, dan lain-lain.
Dan  dalam  melindungi  hak  anak tersebut,  anak  perlu  dilindungi  dalam pemenuhan haknya, dari:
 penyalahgunaan dalam hal politik
 kontak bersenjata;
 kerusuhan sosial;
 peristiwa  yang  mengandung  unsur Kekerasan;
 peperangan;
 maupun kejahatan seksual.
Dalam  melindungi  hak  anak  dalam tindak  pidana  yang  melibatkan  anak undang-undang  telah  mengaturnya  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  didalamnya
memuat  juga  unsur  hak  anak  yang  perlu diberikan  kepada  anak  yang  berkonflik dengan hukum  yang dimuat dalam pasal 4 yaitu:
a. mendapat pengurangan masa tahanan
b. memperoleh asimilasi
c. memperoleh  cuti  untuk  mengunjungi sanak keluarga
d. memperoleh pembebasan bersyarat
e. memperoleh cuti menjelang bebas
f. memperoleh cuti bersyarat dan
g. memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
dikutip  dari  Heliany,  I.  (2021)  yang menyatakan  anak  dengan  tindak  pidana dibutuhkan  prinsip  Restorative  Justice System.  Seorang  pelaku  anak  yang berumus  kurang  dari  15  dijatuhi  pidana yang berupa sanksi sebagaimana dimaksud adalah  tindakan  dan  dapat  dilakukan tindakan  Pidana  untuk  pelaku  yang usianya  telah  menginjak  15  tahun. Didalam Pasal 81 ayat (2) juga menyebutkan  jika  dalam  tindakan  pidana yang  dilakukan  oleh  anak,  sanksi  yang diancamkan harus ½ dari maksimal pidana pada umumnya.
Dalam  uraian  yang  menyebutkan mengenai  hak  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  tersebut,  dapat  dijelaskan jika  dalam  pemenuhan  haknya  sebagai anak, dimata hukum dan pengadilan harus membedakan perlakuan pelaku anak
dibawah  umur  yaitu  anak  dengan  umur dibawah  18  tahun  dengan  pelaku  dewasa yang  dengan  sadar  atau  dapat  berfikir sehat mengenai tindakan yang dilakukannya dengan unsur tindak pidana.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  akan menggunakan  metode  penelitian  normatif yang  dalam  penerapannya  menggunakan studi dan pendekatan perundang-undangan terkait maupun kepustakaan sebagai bahan dalam  menganalisis  dan  membahasnya dalam menuju kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prostitusi Online Dalam Hukum

## Indonesia
Dalam  perubahan  zaman  yang semakin  cangging  ini  membawa  serta dampak yang ditimbulkan dalam perubahan  tersebut,  tak  hanya  dampak positif, terdapatpula dampak negative yang dibawa  beriringan  dengan  perkembangan teknologi  dan  informasi  tersebut.  Salah satunya  ada  dampak  dalam  tindak  pidana prostitusi  online  yang  pada  awalnya dilakukan  secara  konvensional  dengan transaksi  yang  dilakukan  secara  langsung atau tatap muka berubah menjadi prostitusi yang dilakukan secara online atau menggunakan  jaringan  dengan  media elektronik dan smartphone.
Dalam  penegakan  dan  pencegahan kegiatan  tersebut  agar  menjaga  moral masyarakat  dan  tetap  menjaga  tatanan masyarakat tetap  teratur,  pemerintah mengatur  perundang-undangan  sebagai bentuk keikutsertaan negara dalam menegakan keadilan di Indonesia.
Kaitannya  dengan  prostitusi  online, perundang-undangan yang mengatur prostitusi online Prasetyo, K. (2020)menyebutka:
 Pasal  27  ayat  1  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Infomarsi  dan  Transaksi  Elektornik yang  mengatur  tentang  penditribusian informasi  atau  dokumen  elektronik yang  mengandung  unsur  pelanggaran kesusilaan,  dan  sanksinya  diatur dalam  Pasal  45  ayat  1  Undang- Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  mengatur  tentang  sanksi  bagi seseoarang yang melanggar kesusilaan.
 Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi
 Pasal  296  KUHP  yang  mengatur tentang  larangan  adanya  jasa  praktik prostitusi.
 Pasal  506  KUHP  yang  mengatur mengenai mucikari berbunyi Dalam kaitannya perundang-
undangan  mengenai  prostitusi  online Suzanalisa,  S.,  Zachman,  N.,  & Ibrahim, I. (2023) menambahkan:
 Pasal  2  Undang-undang  Republik
Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  yang menyatakan  jika  seseorang  yang lakukan  eksploitasi  yang  didalam pasal  tersebut  juga  menyebutkan kekerasan  seksual  dapat  disebut melakukan  kegiatan  perdagangan orang  diancam  dengan  penjara paling  lama  15  tahun  penjara ataupun  denda  paling  banyak 600.000.000 rupiah.
Dalam  peraturan  terkait  tindak pidana  prostitusi  online  yang  telah diuraikan dalam penerapannya, perundang-undangan tersebut dapat berlaku  untuk  mucikari,  Wanita  sebagai obyek yang dikomersialkan maupun terhadap pengguna jasa.
Dikutip dari Amilia, Y. F., Haryadi, H., & Wahyudi, D. (2021) dalam hasil  wawancaranya  dengan  Kepala  Unit PPA Polrsta Jambi yang menyatakan:
“Jika  dalam  kasus  prostitusi  yang  secara langsung  pelaku  dapat  dikenai  Pasal  296 KUHP  serta  Pasal  506  KUHP.  Namun dalam  Prostitusi  Online  yang  dalam kegiatannya  menggunakan  media  online maupun  media  aplikasi  dan  sosial  media maka  mengacu  pada  Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi Teknologi  dan  Elektronik  pada  Pasal  27 ayat (1) yang mengatur tentang pendistribusian dokumen elektronik mengandung  unsur  kesusilaan,  walaupun didalam  pasal  tersebut  tidak  secara  tegas menyebutkan prostitusi, dapat juga diancamkan dengan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  Pemberantasan Tindak  Pidana  perdagangan  Orang  karena terdapat  unsur  tindakan  yang  dapat mengekploitasi seseorang dalam kekerasan seksual. Dan jika didapati korban merupakan  anak  yang  masih  dibawah umur,  tindakan  tersebut  dapat  dijerat dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.
Dalam hal ini maka dapat diketahui beberapa  undang-undang  yang  dapat dijeratkan  kepada  pelaku  yang  terlibat dalam tindak pidana prostitusi online entah itu  sebagai  mucikari,  pengguna  maupun Wanita obyek yang dikomersilkan.
Akibat  Hukum  Pengguna  Prostitusi Online  Ditinjau  dari  Undang-Undang Terkait
Dalam  tindak  pidana  prostitusi online  yang  terjadi  dilapangan  melibatkan beberapa  subyek  dalam  tindak  pidana prostitusi  online  Yuherawan,  D.,  &  Juita, S. R. (2020) menyebutkan:
1) Mucikari
Mucikari  adalah  orang  yang  berperan sebagai  penghubung atau dalam kaitannya
prostitusi online yaitu orang yang mengubungkan  dan  memfasilitasi  pekerja seks  komersial  dengan  pihak  pengguna jasa.  Dalam  kegiatan  prostitusi  online mucikari  bisa  disebut  sebagai  pihak  yang menyediakan layanan tersebut.
2) Pekerja Seks Komersial (PSK)
Pekerja  seks  komersial  (PSK)  adalah seseorang  yang  dalam  kaitannya  wanita yang  mengkomersilkan  atau  menjadikan mata  pencarian  yaitu  dalam  kegiatan berhubungan  badan  dengan  seorang  pria yang menginginkannya.
3) Pihak-pihak lain
Dalam kaitannya dengan kegiatan prostitusi online pasti terdapat media yang digunakan sebagai transaksi terkait tindakan  tersebut.  Pihak-pihak  lain  dalam hal  ini  merupakan  pihak-pihak  yang mendukung  atau  memfasilitasi  kegitan tersebut.
4) Pihak pengguna jasa PSK
Dari  semua  pihak  yang  telah  disebutkan, pihak pengguna inilah yang sangat penting dalam  kegiatan  prostitusi  online  dapat berlangsung. Karna tanpa adanya pengguna  layanan  yang  disediakan  tidak akan  berputar  jika  tidak  adanya  pengguna yang memakai jasanya.
Dalam  uraian  mengenai  subyek yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana prostitusi  online  tersebut  disebutkan  jika pihak pengguna adalah subyek yang paling penting  dalam  kegiatan  tersebut.  Didalam
kegiatan  perekonomian  yang  melibatkan kegiatan  transaksi  dalam  unsurnya  pasti terdapat  2  sisi  yang  menjadikan  kegiatan ekonomi  tersebut  dapat  terlaksana  yaitu adanya Supply  and  Demand yang  dalam kaitannya  dalam  prostitusi  online  yaitu mucikari sebagai Supply dalam menyediakan  jasa  layanan  prostitusi  yang menfasilitasi seseorang dalam melaksanakan  tindak  pidana  prostitusi online,  dan  pengguna  sebagai demand yang  dalam  hal  ini  membutuhkan  sebuah layanan  dalam  tanda  kutip  plus-plus  yaitu prostitusi online dalam pemenuhan kebutuhan  hasratnya.  Maka  tindak  pidana prostitusi  online  tidak  akan  terjadi  jika tidak adanya demand atau yang menggunakan  jasa  layanan  prostitusi online tersebut.
Namun  dilapangan  dalam  kegiatan prostitusi  online  yang  sering  dijumpai diberbagai  pemberitaan  dimedia  masa. Pengguna  jasa  prostitusi  online  lolos  dari pertanggungjawaban sebagai pelaku dalam tindak  pidana  prostitusi  online,  seperti yang  dikutip  dari  CNN  Indonesia  yang mengabarkan penangkapan Cassandra Angelie  terkait  kasus  prostitusi  online  di sebuah  hotel  mewah  menyisakan  desakan agar  kepolisian  turut  menjerat  para konsumen  pengguna  jasa  pelacuran.  Fakta dilapangan  yang  telah  diuraikan  diatas adalah  salah  satu  contoh  dalam  beberapa kasus  prostitusi  online  yang  didalam
penangkapan  dan  penegakan  hukumnya tidak  melibatkan  atau  menjerat  pihak pengguna  sebagai  pelaku  dalam  tindak pidana  prostitusi  online,  dalam  banyak kasus,  yang  dijerat  dan  ditetapkan  sebagai tersangka hanya pada mucikari.
Hal  itu  didukung  oleh  beberapa penelitian  yang  menyebutkan  jika  para pengguna jasa prostitusi online tidak dapat dijerat dalam kasus tindak pidana prostitusi online yaitu:
 Saraswati,  N.  K.  A.  G.,  &  Subawa,  M.
(2019)  yang  menyatakan  Pemerintah Indonesia  tidak  secara  tegas  melarang adanya  praktek  prostitusi  sehingga pengguna  jasa  dan  mereka  pun  dapat dengan  leluasa  tanpa  takut  terjerat sanksi pidana.
 Tamarol, A. A. (2019) menyatakan saat ini  belum  ada  Undang-Undang  yang khusus  mengatur  tentang  tindak  pidana prostitusi online yang membuat prostitusi online semakin marak, karena tidak  ada  efek  jera  bagi  pelaku-pelaku dalam hal  ini Wanita  yang dikersialkan dan Penggunanya.
 Sonbai,  A.  I.  K.  (2019)  menyatakan formulasi kebijakan dalam pertanggungjawaban  pidana  pengguna jasa  prostitusi  online  saat  ini  belum  di atur dalam peraturan perundang- undangan  Indonesia.  pengguna  jasa yang  ingin  menggunakan  jasa  tersebut
pun  dapat  dengan  bebas  tanpa  takut terjerat sanksi hukum pidana.
Dari  beberapa  uraian  dari  penelitian lain  yang  dapat  dihimpun,  didalam beberapa penelitian tersebut sepakat menyatakan  jika  peraturan  perundang- undangan di  Indonesia belum secara tegas mengatur  dan  menindak  pengguna  jasa prostitusi online di Indonesia. Hal tersebut akan  menjadi sebuah  problem  jika dihadapkan  dengan  moral,  jika  tidak adanya  peraturan  yang  mengatur  tindak pidana  atau  tindakan  menyimpang  yang berhubungan  dengan  sexualitas  tersebut. Pengguna  jasa  prostitusi  tidak  akan  jera dan  pencegahana  prostitusi  online  tidak dapat  dilakukan  karena  masih  banyaknya demand dalam  kegiatan  tersebut,  masih banyaknya pengguna jasa prostitusi online yang melakukan tindakan tersebut berulang-ulang karna tidak adanya tindakan  tegas  yang  memberikan  efek jerah.
Disisi  lain,  menanggapi  tentang undang-undang  yang  dapat  menjerat  para pengguna jasa prostitusi online, menghimpun  beberapa  pernyataan  yang menyebutkan jika pengguna jasa prostitusi online  dapat  dijerat  dengan  undang- undang terkait, sebagai berikut:
 Ahmad  Sofian  (2019)  menyatakan pengguna jasa prosstitusi online dalam hal  ini  tidak  disebut  sebagai  tindakan melawan  hukum,  namun  jika  didapati
perbuatan  tersebut  melibatkan  anak dibawah  umur,  maka  dapat  diancam dengan  UU  Perlindungan  Anak  (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 tahun  2014).  Atau  juga  jika  didapati pengguna  prostitusi  tersebut  bersuami atau beristri, maka dimasukkan dalam delik  zina  yaitu  Pasal  284  KUHP dengan  ancaman  pidana  maksimum  9 bulan.
 Alih  Usman  (2022)  pengguna  jasa prostitusi  online  bisa  dijerat  dengan pasal  284  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  tentang  perzinahan. Dalam  pasal  ini  yang  dapat  dikenai sanksi  yaitu  laki-laki  yang  sudah beristri  dan  perempuan  yang  sudah bersuami.
 Pakar hukum pidana Agustinus Pohan dalam  CNN  Indonesia  menyatakan kegiatan  yang memuat  unsur kegiatan kesusilaan  dapat  diancam  pidana  jika dalam  kaitannya  pengguna  adalah laki-laki  atau  perempuan  yang  telah terikat ikatan pernikahan. dapat dikenakan  delik  zina  Pasal  284 KUHP.
 Dosen  Hukum  Pidana  Universitas Indonesia,  Nathalina  Naibaho  dalam CNN Indonesia menyatakan. pengguna  prostitusi  online  dapat dipidana jika kegiatan seksual tersebut dilakukannya  dengan  unsur  paksaan
baik  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  atau  tipu  daya  dalam kegiatan prostitusi, atau jika pengguna prostitusi online melakukan hal tersebut  dengan  anak  yang  masih dibawah umur. Maka kegiatan tersebut dapat diancam dengan sangkaan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perbuatan  cabul  atau  pelacuran  anak. Ia menambahkan Wanita yang dikomersialkan atau pengguna jasanya juga  bisa  dipidana  dengan  sangkaan menyebarkan  konten  yang  melanggar kesusilaan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Pasal
27 (1) UU ITE.
Dari beberapa argumen yang dihimpun dari berbagai pakar dan penelitian sepakat menyebutkan jika pengguna  jasa  prostitusi  online  dapat dipidana  dengan  dasar  undang-undang perzinaan  maupun  penyebaran  informasi bermuatan pornografi. Dari yang dihimpun,  undang-undang  yang  dapat menjerat  pengguna  atau  konsumen  jasa prostitusi online yaitu:
 UU  Perlindungan  Anak  (UU  No.  23 Tahun  2002  Juncto  UU  No.  35  tahun 2014)
Pasal 76E Dan 76D.
Jika dilakukannya  perbuatan  yang  disebutkan dalam  pasal  76E  sebagai  akibatnya  diatur
dalam  pasal  82  dengan  ancaman  pidana penjara  paling  lama  15  tahun  ataupun denda  paling  tinggi  sebanyak  5  milliar. Serta  jika  sesorang  didapati  tindakan seperti  pada  pasal  76D  maka  akibatnya diancal  sebagai  mana  pasal  81  dengan ancaman sama dengan pasal 82.
 Pasal 284 KUHP
Dengan  ancaman  penjara  maksimal
9 bulan penjara jika seseorang yang dalam ikatan  perkawinan  melakukan  hubungan seksual dengan orang lain diluar perkawinan tersebut.
c. Undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Yang  menyatakan  jika  terdapat seseorang yang dengan sadar mendistribusikan atau tindakan lain sejenisnya bermuatan kesuasilaan menggunakan  media  elektronik  dapat dipidana  paling  lama  6  tahun  penjara  atau paling  tinggi  dedenda  sebanyak  1  miliar rupiah.
Dalam  uraian  undang-undang  yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa  prostitusi  online  tersebut.  Dapat menjadi  jawaban  jika  dalam  kegiatan prostitusi  online  pengguna  jasa  dapat dijerat  pidana  dengan  unsur-unsur  yang memenuhi  dilakukannya  jeratan  pidana tersebut  yaitu  (1)  jika  pengguna  jasa prostitusi  online  telah  memiliki  istri, pengguna  tersebut  dapat  dikenakan  pasal
284  KUHP  jika  ada  pihak  terkait  yang merasa dirugikan dan melaporkan pengguna  jasa  tersebut,  (2)  jika  pengguna jasa  prostitusi  online  menggunakan  jasa prostitusi  online  dimana  Wanita  yang menjadi  obyek  komersial  adalah  anak dibawah  umur    yang  dalam  tindakannya tersebut  dapat  dijerat  pasal  76E  dan  Pasal 82  UU  Perlindungan  Anak,  dan  (3)  jika dalam kegiatannya melaksanakan prostitusi online terdapat unsur Mendistribusikan
dan/atau
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan  yang dilakukan  dengan  sengaja  maka  pengguna jasa  dapat  dikenakan  dalam  Undang- undang  nomer  19  tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  pasal 27.
Dan  jika  didalam  pelaksanaannya tersebut, dimana ditemui pengguna prostitusi online merupakan anak dibawah umur  atau  yang  berusia  kurang  dari  18 tahun,  maka  dalam  penegakan  hukumnya akan  didasarkan  pada  pasal  82  Undang- undang  Nomor.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  pidana  Anak  dengan tindakan Fermansyah, A. (2018)
menyebutkan:
 Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 Penyerahan kepada seseorang;
 Perawatan di rumah sakit jiwa;
 Perawatan di LPKS;
 Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
 diadakan  oleh  pemerintah  atau  badan swasta;
 Pencabutan  surat  izin  mengemudi; dan/atau
 Perbaikan akibat tindak pidana.
Namun  kaitannya  dengan  anak  yang berkonflik dengan hukum, hukuman penjara dilakukan sebagai Langkah terakhir  dalam  penegakan  hukum  sebagai perlindungan terhadap hak anak.
Penindakan  penjara  pun  dilaksanakan berbeda  dengan  orang  dewasa  pada umumnya dimana dalam Heliany, I. (2021) diterangkan  tindakan  penjara  terhadap anak dilakukan, anak dengan tindak pidana dibutuhkan  prinsip  Restorative  Justice System.  Seorang  pelaku  anak  yang berumus  kurang  dari  15  dijatuhi  pidana yang berupa sanksi sebagaimana dimaksud adalah  tindakan  dan  dapat  dilakukan tindakan  Pidana  untuk  pelaku  yang usianya  telah  menginjak  15  tahun. Didalam Pasal 81 ayat (2) juga menyebutkan  jika  dalam  tindakan  pidana yang  dilakukan  oleh  anak,  sanksi  yang diancamkan harus ½ dari maksimal pidana pada umumnya. Dan dalam Pasal 81 ayat 6 menyebutkan  jika  anak  dengan  tindak dengan  hukuman  mati  atau  seumur  hidup, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
Maka  dari  itu,  jika  dibahas  lebih lanjut, jika  didapati  pengguna  jasa prostitusi  online  yang  berusia  dibawah umur yaitu 18 tahun kebawah dan 15 tahun keatas.  Maka  pasal  yang  mungkin  dapat dijeratkan  pada  anak  berkonflik  dengan hukum tersebut yaitu:
 UU  Perlindungan  Anak  (UU  No.  23 Tahun  2002  Juncto  UU  No.  35  tahun 2014)
Dalam  UU  Perlindungan  Anak, undang-undang ini mungkin  saja dijratkan jika  didapati  pelayan  atau  wanita  yang menjadi  obyek  transaksi  merupakan  sama sama  dari  anak  dibawah  umur,  yang unsurnya  terpenuhi,  dari  pasal  76E unsurnya:  melakukan  Kekerasan  atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian kebohongan, atau membujuk, dan unsur di pasal  76D  yaitu:  melakukan  Kekerasan atau  mengancam  dengan  kekerasan  agar Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau  dengan  orang  lain.  Jika  terpenuhinya salah  satu  unsur  tersebut  maka  pengguna dapat  diancam  dengan  ancaman  paling lama  penjara  15  tahun  dan  paling  banyak denda  5  milliar  rupiah.  Mengingat  jika pngguna anak dibawah umur, maka sesuai yang  diterangkan  dalam  undang-undang peradilan  anak  yaitu  dikurangi  setengah dari maksimum ancaman pidana umum.
 Pasal 284 KUHP
Dalam pasal ini tidak dapat dikenakan  pada  pengguna  anak  dibawah umur,  karna  dengan  jelas  dalam  pasal tersebut  menjelaskan  jika  pasal  tersebut merupakan  delik  aduan  dari  seorang  pria yang  telah  memiliki  suami  maupun kebalikannya,  dan  dalam  kasus  ini pengguna adalah anak dibawah umur yang belum  disyaratkan  untuk  nikah  dan wanitapun  juga  sebagai  pihak  yang memang  menyediakan  layanan  tersebut. Maka dari itu tidak dapat dijeatkan.
 Undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Undang-undang  ini  dapat  dikenakan jika  dalam  kegiatannya  pengguna  jasa prostitusi  online  memenuhi  unsur  yang disebutkan  dalam  pasal  45  yaitu:  dengan sadar  tanpa  hak  Mendistribusikan  dan perbuatan  sejenisnya  yang  didalamnya memiliki  muatan  pelanggaran  kesusilaan dengan  media  elektronik.  Dan  jika didapati pengguna memenuhi unsur tersebut maka pengguna yang notabennya anak dibawah umur dapat diancam pidana dengan maksimum ancaman setengah dari pidana  paling  lama  6  tahun  dan  denda paling banyak 1 milliar rupiah.

## 5. SIMPULAN
Dalam prostitusi online yang semakin  menjamur  beriringan  dengan perkembangan  teknologi  ini,  tak  menutup
kemungkinan  melibatkan  anak  dibawah umur  sebagai  subyeknya,  entah  itu mucikari,  pelayan,  maupun  penggunanya. Pengguna  yang  merupakan  anak  dibawah umur  termotivasi  untuk  mencoba  hal  baru mengingat  masih  dalam  masa  pencarian pola  diri.  Dan  disimpulkan  jika  didapati pengguna  jasa  prostitusi  online  dibawah umur, maka tindakan yang dapat dilakukan yaitu  dengan  Pidana  peringatan;  Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan masyarakat,  atau  pengawasan;  Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara. dalam  tindakannya  yang  memuat  unsur pidana,  anak  yang  berkonfik  dengan hukum  dalam  prostitusi  online  dapat dikenakan  UU  Perlindungan  Anak  (UU No.  23  Tahun  2002  Juncto  UU  No.  35 tahun  2014)  pasal  76D  dan  76E  dengan sanksi sesuai pasal 81 dan 82 maupu pasal 45  dalam  undang-undang  ITE  jika  dalam kegiatannya memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut. Ancaman pidana  mengingat  pengguna  tersebut merupakan  anak  dibawah  umur  maka dapat  diancam  dengan  ancaman  pidana setengah  dari  ancaman  pidana  maksimal paling lama dipenjara 15 tahun dan paling banyak  didendi  5  milliar  rupiah,  dan tindakan tersebut  dilakukan sebagai  upaya terakhir.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Research:
Alih  Usman.  2022.  Terlibat  Prostitusi
Online Ini
Sanksinya. Pojok Penyuluhan  Hukum,  BPSDM  Hukum dan  HAM.  (Diakses  19  Maret  2023) https://bpsdm- dev.kemenkumham.go.id/informasi- publik/publikasi/pojok-penyuluhan- hukum/terlibat-prostitusi-online-ini- sanksinya Amilia, Y. F., Haryadi, H., & Wahyudi, D.
(2021).  Penyidikan  Tindak  Pidana Prostitusi  secara  Online.  PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(1), 45-56. Anggrainy,  F.,  Sari,  M.,  &  Kanety,  A.  A.
(2022). Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi Online Oleh Germo Di Kota Balikpapan.  LEX  SUPREMA  Jurnal Ilmu hukum, 4(1).
Ardiputra,  S.,  &  Burhanuddin,  B.  (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan  Edukasi  Cerdas  dan  Bijak  dalam
Bermedia Sosial. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2(2), 707-718.
Baria,  B.,  &  Ramadhani,  R.  (2022).
Analisis  Yuridis  Penerapan  Tindak Pidana  Prostitusi  Online  Melalui Media  Sosial  (Studi  Kasus  Putusan Nomor:  177/Pid.  B/2020/PN.  Cbn). LEX SUPERIOR, 1(2), 57-64. Heliany,  I.  (2021).  Praktek  Prostitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Mucikari Online Bila Ditinjau Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. SOL JUSTISIO, 3(1 Juni), 345-354. Prasetyo,  K.  (2020).  Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Prostitusi  Online  di Surabaya.  Jurnal  Esensi  Hukum,  2(2),
36-47.
Saraswati,  N.  K.  A.  G.,  &  Subawa,  M.
(2019).  Pertanggungjawaban  Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia. Kertha Wicara, 8.
Sonbai,  A.  I.  K.  (2019).  Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna  Jasa  Prostitusi  Melalui Media Online. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas 4 (2), 281.
Sutardja,  P.  S.,  Rohma,  D.  A.,  & Oktavianti,  L.  (2021).  Efektivitas Perlindungan  Anak  terhadap  Anak sebagai  Korban  Prostitusi  Online dalam  Kasus  di  Madiun.  DiH:  Jurnal Ilmu  Hukum  Volume  17  Nomor  2 Agustus 2021, 254.
Suzanalisa, S., Zachman, N., & Ibrahim, I.
(2023).  Sinergitas  Penegak  Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat
Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui Prostitusi  Online  di  Wilayah  Hukum Kepolisian  Daerah  Jambi.  Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 315-322.
Tamarol,  A.  A.  (2019).  Proses  Hukum Terhadap Pelaku Yang Terlibat
Prostitusi  Online  Menurut  Hukum Yang  Berlaku  Di  Indonesia.  Lex  Et Societatis, 7(7).
Yuherawan,  D.,  &  Juita,  S.  R.  (2020).
Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus  Prostitusi  Online.  Rechtidee, 15(2), 313-338.
Law:
Kitab Hukum Undang-undang Pidana Undang-undang  nomer  19  tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2019
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang  nomor  11  tahun  2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak.
Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak

## News & Article:
Ahmad  Sofian.  2019.  Prostitusi  Online Dalam    Hukum  Pidana  Indonesia. Rubric  of    Faculty  Member  Binus
University  (diakses  20  maret  2023) https://business- law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi- online-dalam-hukum-pidana- indonesia/
CNN Indonesia (2022). Pakar Sebut Syarat Pengguna  Jasa  Prostitusi  Online  Bisa Dipidana. Jakarta,  04 Januari 2022.
CNN  Indonesia.  2022.  Polemik  Jerat Pidana  untuk  Pengguna  Layanan Prostitusi  Online.  CNN  Indonesia Selasa,  04 Jan  2022  (diakses  20  maret 2023)
https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20220103210421-12- 742118/polemik-jerat-pidana-untuk- pengguna-layanan-prostitusi-online https://www.cnnindonesia.com/nasional/2 0220104133830-12-742390/pakar- sebut-syarat-pengguna-jasa-prostitusi- online-bisa-dipidana (diakses 10 maret 2023).
DetikNews.  2019.  Pakar  Hukum:  Pelaku Prostitusi  Online  Bisa  Dijerat  dengan UU  ITE.  DetikNews  Jumat,  11  Jan 2019  (Diakses  19  Maret  2023) https://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-4380693/pakar-hukum-pelaku- prostitusi-online-bisa-dijerat-dengan- uu-ite