Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
Sistem Pembiayaan Di Bmt-Ugt Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo
Ahmadi Alsyaf STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso ahmadisalsyaf@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6426

## ABSTRAK
Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik pembiayaan di koperasi BMT Sidogiri banyuputih dan bagaimana  hukum  pembiayaan  yang  diterapkan  di  BMT  Sidogiri  Banyuputih.  Fokus  penelitian tersebut  didiasari  karena  kegiatan  operasional  lembaga  keuangan  syari‟ah  di  BMT-UGT  Sidogiri Capem  Banyuputih  Situbondo,  menerapkan  jaminan  pada  pengajuan  pembiayaan  .  Hal  tersebut bertentangan dengan teori-teori klasik Fikih Muamalah. Namun pada era globalisasi saat ini, jaminan diperlukan bahkan diharuskan pada lembaga keuangan syariah di dalam mekanisme pembiayaan yang dilakukan  oleh  LKS  (lembaga  keuangan  syariah)  sebagai  bentuk  kehati-hatian  (prudent).  MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahkan melalui DSN (Dewan Syari‟ah Nasional).
Metodologi  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dan  pengambilan  datanya  dengan  cara  interview.  peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan peneliti sendiri yang akan menyusun instrument, mengumpulkan data, serta melakukan analisis data. Jadi peneliti menjadi instrumen inti dalam penelitian.
Hasil  penelitian  adalah  implementasi  pembiayaan  musyarokah  dengan  jaminan  diaplikasikan berdasarkan  prinsip  kehati-hatian,  sebagai  bentuk  penghidaran  dari  kerugian.  Hal  tersebut diperbolehkan  dalam  Islam  sebagai  bentuk  kemaslhatan  ummat.  Kaidah-kaidah  dasar  muamalah menjadi  rujukan  utama  bahwa  meninggalkan  kerusakan  lebih  diutamakan  dari  pada  mengambil manfaat,  karena  itu  jaminan  diperbolehkan  sebagai  bentuk  kehati-hatian  untuk  menghilangkan kerusakan dalam berbisnis secara Islami.
Kata Kunci: musyarakah , Jaminan, Muamalah
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang mayoritas warga  negaranya  memeluk  agama  Islam, sehingga  Indonesia  menjadi  tempat  yang  cocok  untuk  mengembangkan  industri perBMTan berbasis Syari‟ah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat umum dan masyarakat muslim pada khususnya, terdapat keinginan untuk melakukan kerjasama dengan  prinsip  syari‟ah.  Salah  satu  usaha  untuk  merealisasikan  prinsip  ekonomi  Islam dalam  aktifitas  masyarakat  secara  nyata,  adalah  dengan  mendirikan  lembaga  keuangan, seperti  perBMTan,  yang  mana  hal  tersebut  merupakan  sektor  yang  paling  memberi pengaruh besar dalam aktifitas perekonomian.
Dalam  menjalankan  kehidupan  ekonomi,  Allah  menetapkan  aturan-aturan  yang merupakan batas perilaku manusia sehingga menguntungkan seseorang tanpa merugikan orang lain dan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang benar  sepanjang  masa,  pada  dasarnya  prinsip  hukum  Islam  berpegangan  pada kemaslahatan atau kesejahteraan (jalb al-mashalih wa-dar‟ul mafasid) (Abror, 2014). Dengan kata  lain,  semua  usaha  manusia  adalah  dalam  rangka  kesejahteraan  atau  kemaslahatan, oleh  karena  itu  berusaha  merupakan  bentuk  ibadah  (pengabdian)  kepada  Allah  dalam artian yang yang luas (Wartoyo, 2019).
Islam  mengakui  tentang  eksistensi  perkongsian  serta  membolehkannya  selama salah satu pihak yang bersekutu tetap memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat dan tidak  berkhianat.  Kesepakatan  dalam  negosiasi  menurut  syariat  Islam  sebenarnya  sudah merujuk  pada  asas  konsensualisme  atau  terjadinya  saling  ridho  sehingga  terjadi kesepakatan  antara  pihak  lembaga  keuangan dan  nasabah.  Akan  tetapi,  pada  praktiknya yang  dimaksud  akad  di  lembaga  keuangan  syariah  adalah  jika  betul-betul  terjadi  yang berlandaskan  asas  formalism,  di  mana  seluruh  aspek  formal  berupa  surat  perjanjian kontrak antara lembaga keuangan dan nasabah telah memenuhi syarat-syarat sebagimana pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti adanya jaminan.
Selanjutnya,  dalam  undang-undang  lembaga  keuangan  syariah  dijelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  pembiayaan  adalah  penyadiaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berupa  teransaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk  ,  teransaksi  sewa- menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  dalam  sewa  beli  dalam  bentuk  ijarah  muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna‟, transaksi pinjam-meminjam  dalam  bentuk  piutang  qardh,  transaksi  sewa-menyawa  dalam  bentuk ijarah untuk trasaksi multijasa, berdasarkan persetuaj atau kesepakatan lembaga keungan syariah atau Unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau yang diberi fasilitas dana untuk untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan bagi hasil, yang mana semuanya tidak terlepas dari adanya jaminan.
Berdasarkan  observasi  penulis,  bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasional lembaga keuangan syari‟ah di BMT-UGT Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo, terdapat adannya  keharusan  untuk  menyertakan  jaminan  dalam  pengajuan  pembiayaan  yang
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
diajukan  oleh  calon  nasabah,  yang  mana  hal  tersebut  dalam  teori-teori  klasik  tidak  ada keharusan bahkan tidak dijelaskan. Namun pada era globalisasi seperti saat ini hal tersebut dianjurkan  bahkan  diharuskan  bagi  lembaga  keuangan  syariah  dalam  proses  pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh LKS (lembaga keuangan syariah) kepada calon nasabah dengan  alasan  untuk  kehati-hatian  ( prudent )  lembaga  keuangan  syariah  terhadap  calon nasabah.  Hal  ini  bahkan  didukung  oleh  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  melalui  DSN (Dewan  Syari‟ah  Nasional)  dan di  bantu  oleh  DPS  (Dewan  Pengawas  Syari‟ah).  Fungsi utama  DSN  (Dewan  Syari‟ah  Nasional)  yaitu  untuk  mengawasi  lembaga  lembaga keuangan  syari‟ah  dan  produk-produknya  agar  sesuai  tuntunan  Syari‟at  Islam,  dan  juga memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari‟ah tersebut apabila tidak sesuai atau melanggar dari ketentuan Syariat Islam.
Berdasarkan  argumentasi  di  atas,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  tentang implementasi dan hukum pembiayaan di BMT Sidogiri Banyuputih.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitative  dengan  lokasi  penelitian  di  BMT-UGT  Sidogiri Capem  Banyuputih  Situbondo,  Jl.  Pelabuhan  Mimbo  Desa  Sumberanyar.  Sumber  data penelitian ini ada yang primer dan sekunder. Pada data primer, sumber data berasal dari nasabah BMT  Sidogiri  yang  berada  di  Desa  Mimbo  Kecamatan Banyuputih  Kabupaten Situbondo. Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur ilmiah klasik ataupun buku- buku ilmiah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode observasi (Pengamatan) ,  Wawancara (Interview) ,  dan  dokumentasi.  Dengan  teknik  analisa datanya  dengan  melakukan  tahapan-tahapan editing  Data  Reduction ( Reduksi  Data ), data Display ( Penyajian Data ), Congclusing Drawing/Verivication ( Kesimpulan ).

## KAJIAN TEORI
1. Pengertian
adalah  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dengan  keuntungan  dan  rasio  akan ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan  (Nasrun  Horoen,  2007). Syirkah atau shirkah secara etimologi berarti percampuran (al-ikhtilah) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak bisa dipisahkan (Afzalur Rahman). Istilah  lain  dari  dari  adalah sharikah atau syirkah atau  kemitraan  (Dimyauddin Djuwaini, 2010).
Landasan  Hukum  memiliki  landasan  legalitas  yang  cukup  kuat  dalam  dalam  Al- Qura‟an  dan  hadist,  yaitu  dalam  surat shaad ayat 24 dan  hadis  Nabi  Muhammad, diantaranya adalah:
َناَحَدِااَف  ُهَبِحاَصِاَمُوُدَحَا  ْنُخَي  ْمَلاَم  ِنْيَكِرَّشلا  ُثِلَثاَنَا  :ُلْوُقَي  َلاَعَت  َالله  َّنِا اَمِهِهْيَب  ْنِم ْتَجَرَح ُهَبِحاَصاَمُوَدَحَأ
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Artinya :  Allah  swt.  berfirman:  „Aku  adalah  pihak  ketiga  dari  dua  orang  yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika  salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud).
َفَر  َةَرْيَرُو  يِبَأ  ْنَع ْنُخَي  ْمَلاَم  ِنْيَكيِرَّشِلا  ُثِلاَثاَنَأ  ُلْوُقَي  َالله  َّنِإ  َلاَق  ُهَع

## ُهَبِحاَصَاُموُدَحَأ
Artinya :  Dari  Abu  Hurairah,  Rasulullah  SAW.  Bersabda,  Sesungguhnya  Allah Azza wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.
Maksud  dari  hadist  di  atas,  Allah  akan  menjaga  dan  menolong  dua  orang  yang bersekutu dan menurunkan berkah pandangan mereka, namun jika orang yang bersekutu itu  menghianati  temanya, maka  Allah  akan menghilangkan  pertolongan  dan  keberkahan tersebut.  Sedangkan  ijma‟  menyatakan  bahwa  seorang  muslim  telah  berkonsensus  akan legalitas  syirkah  secara  global  walaupun  terdapat  beberapa  elemen  dari  padanya. Berdasarkan landasan hukum yang diuaraikan di atas maka secara tegas dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau usaha syirkah diperbolehkan dalam Islam dengan dasar hukum yang jelas dan tegas.
2. Hukum
Ulama‟  Hanafiyah  berpendapat  bahwa semua syirkah  yang tercakup  dalam syirkah uqud  yaitu: (syirkah  inan,  syirkah  mufawadhah,  syirkah  abden  dan  syirkah  wujuh )  boleh (ja‟iz) hukumnya selama rukun dan syaratnya terpenuhi (Hasanudin & Mubarok, 2012). Ulama‟ Malikiyah berpendapat bahwa hukum syirkah inan, syirkah mufawadhah, syirkah abden adalah (ja‟iz) boleh, sedangkan syirkah wujuh (ghair ja‟iz) tidak diperbolehkan. Alasanya antara lain karena  dalam syirkah  wujuh tidak  terdapat  dana  sebagai  modal  usaha  atau  keterampilan yang dikerjakan (Sa‟diyah & Aziroh, 2014). Menurut Syafi‟iyah, semua syirkah mufawadhah, syirkah  abdan,  dan  syirkah  wujuh adalah (batal) tidak  sah  hukumnya.  Syafi‟iyah  hanya mengakui  keabsahan syirkah  amwal dan  tidak  mengakui  keabsahan syirkah  ‟amal. Dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , Wahab al-Zuhaili menjelaskan bahwa Ulama‟ Hanafiyah, Zhahiriah, dan Imamiah berpendapat bahwa semua syirkah uqud batal hukumnya, kecuali syirkah amwal „inan dan syirkah musyarakah (Arifin, 2016).
3. Jenis-Jenis Syirkah
Pada dasarnya syirkah itu dibagi menjadi dua macan,yaitu syirkah amlak ( kepemilikan ) dan  syirkah  uqud/akad  ( kontrak ).  Syirkah  amlak  terjadi  disebabkan  tidak  melaliu  akad, tetapi  karena  melalui  warisan,  wasiat,  atau  kondisi  lainnya  yang  berakibat  pemilikan. Dalam syirkah ini kepemilikan dua orang atau lebih untuk berkerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
Sayid  Sabiq  dalam  (Hasanudin  &  Mubarok,  2012)  membagi  syirkah  akad  menjadi empat tempat di antaranya: Syirkah Inan yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak  memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan  dan  berpartisipasi  dalam  kerja.  Kedua pihak  berbagi  dalam  keuntungan  dan  kerugian  sebagai  mana  yang  disepakati  di  antara
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
Kedua syirkah mufawadha yaitu  kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk melakukan suatu usaha dengan berbagai persyaratan, Ketiga syirkah abdan yaitu kerja sama yang disepakati antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya,  hasil  hasil  dari  usaha  tersebut  dibagi  antarsesama  mereka  berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bagunan, jalan, listrik, dan lain-lain. Keempat syirkah wujuh yaitu kerja sama dua pihak atau lebih,dengan cara membeli barang dengan mengunakan nama  baik  mereka  dan  kepercayaan  mereka  dan  kepercayaan  pedagang  kapada  tanpa keduanya memiliki uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama.
4. Rukun dan Syirkah
Dalam melakukan  transaksi  perserikatan  harus  terdapat  hal-hal  wajib  yang  harus dipenuhi demi sahnya perserikatan. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun syirkah. Menurut jumhur ulama‟ berpendapat bahwa rukun atau perserikatan ada tiga, yaitu Sighat (lafadz ijab dan kabul), Kedua orang yang berakad dan objek akad.
5. Skema Pembiayaan Sebagaimana keterangan di atas, maka adapun skema adalah sebagai berikut:

## Skema 1 Skema Musyarakah
1. Nasabah  mengajukan  pembiayaan  kepada  lembaga  keuangan  syariah  atas  suatu rencana  proyek  usaha.  Kemudian  diadakan  nigosiasi  sampai  lembaga  keuangan menyetujuai proyek yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak lembaga keuangan syariah.
(1) Negosiasi Kesepakatan Awal asas konsensualisme LKS musyarik Modal Nasabah Financing Musyarik (2)Transaksi akad asas form alisme
(4) monev
PROYEK (3)manejeme n (5) nisbah bagi hasil (6) akhir akad, pengembalian
modal
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
2. Perjanjian  dibuat  dengan  perlengkapan  seluruh  dokumen  yang  dibutuhkan. Transaksi atau perjanjian yang dilaksanakan, masing-masing pihak sepakat untuk menyediakan  modal  dan  menggabungkan  modal  masing-masing  dalam proyek/bisnis yang telah disepakati.
3. Nasabah sebagai pihak yang lebih potensial untuk menjalankan proyek tersebut.
4. Lembaga keuangan dengan segala keterbatasan waktunya hanya dapat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas proyek yang bersama yang sedang dijalankan oleh nasabah. Lembaga keuangan mempunyai hak manejemen jika dibutuhkan.
5. Keuntungan  akan  dibagi  kepada  nasabah  dan  lembaga  keuangan sesuai  dengan proporsi modal dan peran dalam kelangsungan proyek.
6. Perjanjian pembiayaan akad selesai sesuai dengan nota perjanjian atau satu pihak mengakhirkan  dengan  dengan  beberapa  alasan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir perjanjian, modal lembaga keuangan dan nasabah akan dikembalikan.  Penyusutan  atas  nilai  modal  atau  asset  barang  akan  ditanggung bersama, kelebihan atas nilai modal dan asset barang akan dibagi bersama.

## PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Pembiayaan di BMT-UGT Sidogiri
Akad  dalam  hal  ini  merupakan  kerjasama  antara  BMT-UGT  Sidogiri  dengan anggota dimana antara dua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal yamg sudah di tetapkan  atau  disepakati  pada  waktu  kontrak,  hal  ini  digunakan  untuk  membiayai kebutuhan  nasabah  dalam  jangka  pendek  (short  time).  Dalam  akad  nasabah  dikenakan biaya  administrasi,  akan  tetapi  tidak  ada  keharusan  untuk  memberikan  sebagian keuntungan  ( profit )  kepada  pihak  BMT  dari  perputaran  modal  setelah  keuntungan dibagikan sesui dengan kesepakatan pada awal kontrak.
Dalam pelaksanaan akad ini tidak ada batasan jumlah minimal dan maksimal, yang berhak menentukan  jumlahnya adalah AO (Accounting Officer) berapa besaran jumlah yang layak  untuk  diberikan  kepada  nasabah  calon  pengguna  akad . Dengan  ketentuan  waktu yang diberikan kepada anggota untuk mengembalikan dana tersebut maksimal tiga bulan sejak  penandatanganan  akad  dan  anggota  diperbolehkan  untuk  mengembalikannya sebelum tiga bulan.
Dalam mekanisme  pembiayaan  ini  tidak  ada  biaya  administrasi  yang  dibeBMTan kepada  anggota, akan tetapi anggota membayar matrai yang di sediakan oleh BMT-UGT Sidogiri untuk setiap dana yang dicairkan. Sedangkan dalam pelunasan pembiayaan ini bisa  langsung  dibayar cash oleh  anggota.  untuk  menjamin  pelunasan  hutang  anggota yang diberikan  oleh BMT-UGT Sidogiri, maka nasabah menyerahkan barang jaminan.
Adapun  barang-barang  yang  diberikan  angggota  atau  mitra  usaha  diantaranya adalah:  nasabah  menyerahkan  Foto  copy  KTP  disertai  surat  nikah (bila  sudah menikah), surat bukti kepemilikan surat tanah, mengisi formulir peminjam dan menyerahkan profil usaha.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
Setelah  semua  terpenuhi  dan  telah  dilakukan  survey  lapangan,  Maka  proses pencairan  dana  bisa  dilaksanakan  dengan  adanya  biaya  administrasi  yang  sudah ditentukan  dan harus dibayar oleh anggota atau mitra usaha.
Musyarakah  adalah  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu  dimana  masing-masing  pihak  membarikan  kontribusi  dengan  keuntungan  dan rasio  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan.  Di  dalam  pemberian pembiayaan  kepada  anggota.  Dengan  alasan  untuk  kehati-hatian,  nasabah  diwajibkan untuk memiliki sejumlah agunan untuk dijadikan sebagai jaminan didalam berlangsungnya pembiayaan. Hal tersebut meskipun telah disetujui oleh beberapa ulama kontemporer dan beberapa  tokokh-tokoh  agama  Islam,  akan  tetapi  dapat  menimbulkan  keraguan  bagi anggota  untuk  melaksanakan  kerjasama  selanjutnya  dengan  BMT-UGT  karena menganggap  lembaga  keuangan  sidogiri  masih  tidak  bias  percaya  kepada  anggota. Disamping  itu,  calon  anggota  yang  tidak  mempunyai  agunan  pribadi  akan  merasa kesulitan  didalam  usahanya  untuk  mendapatkan  pembiayaan  meskipun  calon  anggota tersebut  telah  memenuhi  persyarata-persyaratan  yang  lain.  Selanjutnya,  untuk  mendapat pembiayaan  ini,  anggota  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh pihak LKS/BMT-UGT sebagai bukti awal bahwa anggota benar-benar ingin mengadakan kerjasama dengan pihak lembaga tersebut.
2. Analisa Jaminan Pada Pembiayaan di BMT-UGT Sidogiri
Jaminan  ( rahn )  adalah  penetapan  suatu  barang  yang  memiliki  nilai  dalam pandangan  Syari‟at  sebagai  jaminan  atas  utang  yang  mana  utang  tersebut  atau  sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Dengan demikian, secara sederhana dapat  dijelaskan  bahwa rahn adalah  semacam  jaminan  utang  atau  gadai.  Sesuatu  yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun , pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin , sedangkan  pihak  yang  menerima  jaminan  disebut murtahin .  BMT  UGT-Sidogiri  dalam pelaksanaan  akad  pembiayaan  musyarakah  mensyaratkan  adanya  jaminan  atau  biasa disebut  dengan  agunan.  Penggunaan  jaminan  dalam  akad  pembiayaan  musyarakah  ini berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan  Musyarakah  yang  dinyatakan  dalam  poin  3  bahwa  pada  prinsipnya  dalam pembiayaan  Musyarakah  tidak  ada  jaminan,  namun  agar  nasabah  tidak  melakukan penyimpangan,  Lembaga  Keuangan  Syariah  dapat  meminta  jaminan  dari  nasabah  atau pihak  ketiga.  Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan  apabila  nasabah  terbukti  melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (Musfiroh, 2016).
Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah adalah  untuk  menghindari  moral  hazard  nasabah  bukan  untuk  “mengamankan”  nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Hal ini dikarenakan dana  BMT yang  digunakan  sebagai  modal  dalam  penyaluran  pembiayaan  musyarakah  tersebut sebenarnya dana  pihak  ketiga  yang dititipkan  kepada  BMT dan  BMT harus menjaganya agar dana tersebut tetap aman. Adanya tujuan berupa upaya mengurangi moral hazard dan untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya penyediaan  agunan  tambahan  oleh  pengelola  atas  pembiayaan  berisiko  tinggi  yang diberikan BMT (Bukhori, 2013).
Berbeda  halnya  jika  BMT  bertujuan  untuk  memastikan  kembalinya  modal  yang telah dipinjamkan atau untuk mengamankan investasinya. Dengan tujuan seperti ini BMT seolah-olah  tidak  peduli  dengan  keadaan  usaha  pengelola  (nasabah).  BMT  hanya  ingin berbagi  keuntungan  dan  tidak  ingin  berbagi  kerugian  padahal  dalam  bentuk  finansial. Misalnya dalam hal terjadinya kerugian akibat resiko bisnis maka yang menanggung resiko financial BMT, sedangkan pengelolaannya tidak, karena adanya pembagian kerugian yang seperti inilah pembiayaan musyarakah kadang-kadang disebut juga dengan partnership in profit.  Pada  dasarnya  ketentuan  tidak  diperbolehkannya  agunan  tambahan  pada pembiayaan musyarakah tersebut berlaku jika konteksnya adalah busines risk (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko bisnis) pada kerugian yang terjadi karena resiko bisnis (bussines risk) nasabah pembiayaan tidak bersalah karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu di  luar  kemampuanya seperti  bencana  alam,  sehingga  apabila  BMT tetap menyita  agunan  tersebut  maka  BMT  hanya  ingin  berbagi  keuntungann  saja  dalam perjanjian  itu  tanpa  bersedia menanggung  resiko  kerugian  padahal  kerugian  yang  terjadi adalah  resiko  bisnis.  Sikap  BMT  yang  demikian  tidak  sesuai  dengan  pengertian  dari pembiayaan musyarakah (Asmirawati & Sumarlin, 2018).
Keuntungan  dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak  atau akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat  kelalaian  si  pengelola.  Dan  bila  kerugian  diakibatkan  kecurangan  atau  kelalaian pengelola,  si  pengelola  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut  (Zainuddin,  2018). Dalam hal ini nasabah hanya menanggung kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran  keringat serta waktu yang dikeluarkan selama mengelola usaha, kenyataan  ini  menjadi  dasar  sehingga  para  ahli  berkesimpulan  bahwa  pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi yang memutlakkan adanya pembagian keuntungan dan resiko kerugian.
Untuk  character  risk  nasabah  pada  hakekatnya  menjadi  wakil  dari  shahibul  maal dalam  mengelola  dana  dengan  seizin  shahibul  maal  sehingga  wajiblah  baginya  berlaku amanah jika nasabah melakukan keteledoran, kelalaian dan kecerobohan dalam merawat dan  mengelola  dana,  yakni  melakukan  pelanggaran  kesalahan  dan  tidak  baik  dalam perilakunya  yang  tidak  termasuk  dalam  bisnis  pembiayaan  musyarakah  yang  disepakati atau  nasabah  keluar  dari  ketentuan  yang  disepakati  maka  nasabah  harus  menanggung kerugian pembiayaan musyarakah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya  (Syarqawie  &  Syaifurrahman,  2015).  Nasabah  telah  menimbulkan  kerugian karena kelalaian dan perilaku dzalim, karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang telah disepakati, nasabah tidak berhak pula menentukan  sendiri  mengambil  bagian  dari  ketentuan  tanpa  kehadiran  atau
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
sepengetahuan  sahib  al  mal  sehingga  sohib  al  mal  dirugikan.  Pada  intinya  jaminan  ini bertujuan  untuk  menjaga  agar  nasabah  benar-benar  melaksanakan  usaha  dengan  baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian ( Character Risk ) (Maulana, 2014).
Dari  pemaparan diatas  penulis dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa BMT  UGT- Sidogiridalam  melaksanakan  praktek  jaminan  dalam  pembiayaan  musyarakah  sesuai dengan  tujuan  diadakannya  jaminan  dalam  akad  pembiayaan  musyarakah  yaitu  untuk menghindari  moral  hazard  nasabah  bukan  untuk  “mengamankan”  nilai  investasi  jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.

## KESIMPULAN
Di  dalam pemberian  pembiayaan kepada  anggota. Dengan alasan untuk kehati- hatian,  nasabah  diwajibkan  untuk  memiliki  sejumlah  agunan  untuk  dijadikan  sebagai jaminan didalam berlangsungnya pembiayaan. Hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi dapat menimbulkan keraguan bagi anggota untuk melaksanakan kerjasama selanjutnya dengan  LKS/BMT-UGT  karena  menganggap  LKS/MBT-UGT  masih  tidak  bias  percaya kepada  anggota.  Disamping  itu,  calon  nasabah  yang  tidak  mempunyai  agunan  pribadi akan  merasa  kesulitan  didalam  usahanya  untuk  mendapatkan  pembiayaan  meskipun calon  anggota  tersebut  telah  memenuhi  persyarata-persyaratan  yang  lain,  pungsi  dari jaminan  adalah  sebagai  bukti  awal  bahwa  angota  benar-benar  ingin  mengadakan kerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abror,  K.  (2014).  Dinamika  perwakafan  dalam  pemikiran  hukum  islam,  peraturan perundang-undangan  di  indonesia  dan  negara-negara  muslim. Al-’adalah , 12 (2), 321–332. https://doi.org/10.24042/Adalah.V12I2.191
Arifin,  S.  (2016).  Musyârakah: antara  fikih  dan  perbankan  syariah. Miqot:  Jurnal  Ilmu- Ilmu Keislaman . https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.109
Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis  bagi  hasil  pada  perbankan  syariah. Laa  maisyir :  Jurnal  Ekonomi  Islam . https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6
Bukhori, J. (2013).  Urgensi Jaminan Dalam Produk Pembiayaan Di Perbankan Syari’ah. Jurnal Pemikiran Keislaman . https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.18
Dimyauddin Djuwaini. (2010). Pengantar Fiqh Muamalah (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hasanudin, M., & Mubarok, J. (2012). Perkembangan akad musyarakah . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Maulana, M. (2014).  Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis  Jaminan  Pembiayaan  Musyarakah  dan  Mudarabah). Jurnal  Ilmiah  Islam Futura . https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80
Musfiroh,  M.  F.  S.  (2016).  Musyârakah  Dalam  Ekonomi  Islam  (Aplikasi  Musyârakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). Studi Al-Qur’an Dan Hukum .
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 17-26
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Nasrun Horoen. (2007). Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Sa’diyah,  M.,  &  Aziroh,  N.  (2014).  Musyarakah  Dalam  fiqih  dan  Perbankan  Syariah.
Equilibrium .
Syarqawie,  F.,  &  Syaifurrahman,  S.  (2015).  Fungsi  Jaminan  Dalam  Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Pt Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin). At-Taradhi . https://doi.org/10.18592/taradhi.v5i2.219
Wartoyo, W. (2019). Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomis Syariah. Nizham Journal of Islamic
Studies , 6 (02), 111–128. https://doi.org/10.123459/nizham.v6i02.1313
Zainuddin,  M.  A.  (2018).  Akad  Musyarakah  Mutanaqisah  Dalam  Sistem  Perbankan Syariah. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum . https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.373