Witarti, D.I., Puspitasari, A. and Fithriana, A. (2021) “Pendidikan Anti Korupsi Kepada Anak Usia Sekolah Sebagai Upaya
Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 16 Target 5”, Sebatik, 25(1). Submitted:  2020/11/10 Accepted:  2021/05/31 Published:  2021/06/01

## PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA ANAK USIA SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) TUJUAN 16 TARGET 5
Denik Iswardani Witarti 1) , Anggun Puspitasari 2) , dan Arin Fithriana 3)
1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur
2,3 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur
1,2,3 Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12260 E-mail : denik.iswardani@budiluhur.ac.id 1) , anggun.puspitasari@budiluhur.ac.id 2) , arin.fithriana@budiluhur.ac.id 3)

## ABSTRAK
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  tujuan  16  berusaha  untuk  mencapai  kehidupan  masyarakat  yang  damai  dan inklusif  untuk  pembangunan  berkelanjutan,  menyediakan  akses  terhadap  keadilan  bagi  semua  dan  membangun  institusi yang  efektif,  akun  tabel  dan  inklusif  di  semua  tingkatan.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  tersebut,  telah  disusun  beberapa target.  PKM  ini  dilakukan  sebagai  untuk  mencapai  sasaran  ke  5  yaitu  secara  substansial  mengurangi  korupsi  dan  suap dalam  segala  bentuknya.  Isu  korupsi  dan  suap  di  Indonesia  telah  menjadi  permasalahan  yang  serius.  RPJMN  secara eksplisit  mengakui  bahwa  korupsi  merupakan  hambatan  utama  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan.  Tindakan korupsi  dan  suap  bisa  dicegah  dengan  memberikan  pendidikan  sejak  dini.  Kegiatan  di  Sekolah  Madrasah  Tsanawiyah (MTs)  Al  Musyarrofah  dilakukan  untuk  mengenalkan  pentingnya  gerakan  anti  korupsi  dan  suap  dalam  segala  bentuknya kepada  masyarakat  khususnya  anak-anak  usia  sekolah.  Kegiatan  yang  dilakukan  melalui  bentuk  seminar  dan  diskusi kelompok  ini  diikuti  oleh  43  siswa  pengurus  OSIS  MTs  Al  Musyarrofah.  Setelah  mengikuti  kegiatan  ini,  peserta menyampaikan  bahwa  sikap  jujur,  penguatan  Komite  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  serta  ketegasan  penegakan  hukum dapat mencegah dan meminimalisir tindak suap dan korupsi.
Kata Kunci: SDGs, Korupsi, Sekolah, Anak, Tujuan 16
1. PENDAHULUAN
Setelah menjalankan
program
Millenium
Development  Goals (MDGs),  United  Nations  (UN)  atau Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  kini  mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai program lanjutannya.  SDGs  atau  yang  dikenal  juga  sebagai “ Global  Goals ”  merupakan  suatu  ajakan  bersama (universal)  untuk  melakukan  aksi  dengan  tujuan mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi dan menjamin bahwa  semua  orang  dapat  menikmati  hidup  yang  damai dan  sejahtera.  SDGs  menambahkan  area  baru  dalam prioritas  yang  akan  dicapai  seperti  perubahan  iklim, kesetaraan  ekonomi,  konsumsi  yang  berkelanjutan, keadilan  dan  perdamaian.  (www.UNDP.org  diakses  19 Maret 2021).
Pada  25  September  2015,  193  anggota  Majelis Umum  PBB  mengadopsi  Agenda  Pembangunan  tahun 2030 yang berjudul “ Transforming our world: the 2030 Development  Agenda  for  Sustainable  Development” yang kemudian disebut sebagai SDGs. 17 goals dan 169 target  SDGs  termuat  dalam  Resolusi  PBB  A/RES/70/1 paragraf 54. (Fukuda-Parr, 2016).
Sebagai  konsekuensi  dari  diadopsinya  Resolusi tersebut, seluruh badan (agencies) di bawah PBB, negara anggota serta masyarakat global harus mendukung goals
yang  hendak  dicapai,  termasuk  Indonesia.  (Thamrin, 2020)  Pelaksanaan  SGDs  ini  dilandasi  oleh  semangat kemitraan  yang  melibatkan  semua  entitas  termasuk civitas  akademik.  Sebagai  wujud  sumbangan  nyata, civitas  akademik  terutama  dosen  dan  mahasiswa  dapat memasukkan  agenda  SDGs  sebagai  bahan  kajian maupun dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).  Tujuan  dan  target  dalam  SDGs  juga  sesuai dengan  filosofi  Universitas  Budi  Luhur  yang  berusaha menghasilkan insan cerdas dan berbudi luhur.
Fokus  PKM  ini  adalah  tujuan  no  16  yaitu mempromosikan  masyarakat  yang  damai  dan  inklusif untuk  pembangunan  berkelanjutan,  menyediakan  akses terhadap  keadilan  bagi  semua  dan  membangun  institusi yang efektif, akun tabel dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan  no  16  diuraikan  secara  rinci  dalam  beberapa target.  PKM  ini  dilakukan  untuk  berusaha  mencapai sasaran ke 5 yaitu secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuknya. (Hope, 2020).
Mengacu kepada definisi yang digunakan oleh World Bank  dan  United  Nations  Development  Program (UNDP),  korupsi  diartikan  sebagai  “ the  abuse  of  public office  for  private  gain ”.  Korupsi  seringkali  melibatkan para  pejabat  publik  yang  dengan  sengaja  menyalah gunakan  wewenang  yang  dimiliki  demi  keuntungan
pribadi.  Sedangkan  menurut  UU  No.  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, memberi dan menjanjikan sesuatu  kepada pejabat atau hakim, berbuat curang,  melakukan  penggelapan,  dan  menerima  hadiah terkait tanggung jawab yang dijalani. (UNDP Indonesia, 2015).
Menurut  laporan  UNDP,  Indonesia  (bersama  dengan Albania,  Rwanda  dan  Tunisia)  adalah  salah  satu  dari empat  negara  uji  coba  SDG  16  tentang  tata  kelola melalui sebuah inisiatif untuk menelaah kesiapan negara dalam  menghasilkan  dan  memanfaatkan  data  tata  kelola serta  menilai  komplementaritas  tujuan  tersebut  dengan kebijakan nasional dan daerah. Korupsi adalah salah satu isu  utama  yang  dibahas  dalam  proyek  uji  coba  SDG  16 dan  dalam  RPJMN,  bab  6.4  yang  merangkum  arah kebijakan  pemerintah  tentang  tata  kelola  pemerintahan yang baik. (Bappenas, 2015).
Pada  kasus  di  Indonesia,  anti-korupsi  telah  menjadi agenda nasional sejak diperkenalkannya reformasi politik di  tahun  1999  (UU  31/1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi).  RPJMN  secara  eksplisit mengakui  bahwa  korupsi  merupakan  hambatan  utama untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  (UNDP, 2017:6).
Dalam  SDGs  16  dijelaskan  bahwa  melawan  korupsi merupakan  kunci  yang  menentukan  keberhasilan  tujuan SDGs  lainnya,  terutama  untuk  negara-negara  yang tingkat  korupsinya  masih  parah,  termasuk  Indonesia. Transparency  International  (2017)  memperkirakan  lebih dari  satu  dari  empat  penduduk,  atau  lebih  dari  9  juta penduduk  di  wilayah  Indonesia  membayar  suap  dalam satu  tahun  terakhir  untuk  mengakses  layanan  dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Rulandari, 2020).
Akibatnya  kemajuan  SDGs  3  untuk  kesehatan  yang lebih baik dan SDGs 4 untuk pendidikan yang lebih baik menjadi  sulit  dicapai.  Fenomena  ini  menunjukkan korupsi  merupakan  ancaman  serius  bagi  17  tujuan  dan 169  target  SDGs.  Oleh  karena  itu  memerangi  korupsi menjadi  salah  satu  prioritas  utama  dalam  SDGs.  Secara umum  ada  4  target  yang  terkait  dengan  agenda antikorupsi  di  SDGs  16  yaitu  target  16.4:  memerangi kejahatan  terorganisasi  dan  aliran  terlarang;  16.5: melawan  korupsi  dan  penyuapan;  16.6:  menciptakan lembaga  yang  transparan  dan  bertanggung  jawab;  dan 16.10:  membuka  akses  ke  informasi.  Setiap  target diformulasikan  dalam  satu  atau  dua  indikator  untuk mengukur  kemajuannya.  (Biermann,  dkk,  2017).  Pada kasus  Indonesia  untuk  menjamin  keberhasilan  SDGs, perhatian  utama  harus  diarahkan  kepada  target  16.5, yaitu  melawan  korupsi  dan  penyuapan.  Target  ini menyatakan:  upaya  yang  dilakukan  harus  secara substansial  mengurangi  korupsi  dan  penyuapan  dalam semua bentuknya. (Badan Pusat Statistik, 2014)
Isu  korupsi  di  Indonesia  dapat  ditemukan  di  hampir semua  sektor  seperti  dalam  program  pelayanan kesehatan,  pendidikan,  maupun  dalam  program-program
pengentasan  kemiskinan.  Selain  terus  mengusahakan pemberantasan,  pemerintah  juga  harus  memikirkan bagaimana  langkah  pencegahan  korupsi.  Sebagai  mitra pemerintah, kampus dapat memberikan sumbangan nyata dengan  memberikan  pendidikan  anti  korupsi  sejak  usia dini. (Abubakar, dkk, 2017).
Pendidikan Anti Korupsi harus ditanamkan sejak usia dini,  hal  tersebut  sejalan  dengan  program  Kemdikbud yang  memutuskan  untuk  ikut  berperan  dalam  mencegah korupsi  melalui jalur pendidikan.  Cara  yang dipilih oleh Kemdikbud  adalah  dengan  memasukkan  nilai-nilai pendidikan  antikorupsi  ke  dalam  mata  pelajaran  di sekolah-sekolah.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  harapan akan  menjadi  senjata  paling  ampuh  untuk  mencegah terjadinya  praktik  korupsi  di  masa  yang  akan  datang. ( Simanjuntak, 2017).
Ditanamkannya  pendidikan  antikorupsi  sejak  dini kepada siswa di sekolah juga bertujuan agar peserta didik memiliki  jiwa  antikorupsi.  Jiwa  anti  korupsi  inilah  yang akan  menjadi  fondasi  bagi  mereka  untuk  tidak melakukan perbuatan korupsi jika mereka sudah dewasa kelak. ( Unang,  2017)  Oleh  sebab  itulah  program  dalam rangka  mewujudkan  SDGs  ini  patut  untuk  segara direalisasikan.  Pada  dasarnya  rencana  penerapan pendidikan  antikorupsi  di  sekolah  sejalan  dengan  tujuan pendidikan  nasional  yaitu  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap  dan  kreatif,  mandiri,  dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab.  Inti  dari  pendidikan  antikorupsi sebagaimana  tujuan  dari  pendidikan  nasional  adalah menanamkan  karakter  kepada  generasi  muda  agar senantiasa berlaku jujur dan beradab. ( Nugraha, 2016)

## 2. RUANG LINGKUP
Kajian  ini  dibatasi  pada  upaya  yang  dilakukan  di wilayah  sekolah  dasar  di  daerah  Jakarta  Selatan. Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  untuk mencegah tindakan  korupsi,  maka  salah satu  yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat  sejak  dini.  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam ruang  lingkup  sekolah  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  Al Musyarrofah. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Musyarrofah  merupakan  sekolah  swasta  berbasis kerohanian  dengan  system  asrama  (boarding).  Yayasan yang  didirikan  oleh  KH.  Ahmad  Nawawi  ini  mencakup pondok  pesantren,  SD/MI,  SMP/MTs,  dan  SMK  yang saling terintegrasi. Pada tahun 1998 KH. Ahmad Nawawi menjadikan  lembaga  pendidikannya  menjadi  lembaga formal  dengan  nama  Yayasan  Al  Musyarrofah  Jakarta dibawah naungan Departemen Agama RI dan Departemen  Pendidikan  Nasional.  Pendidikan  formal yang pertama berjalan ketika itu adalah tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs). Oleh karena permintaan yang begitu besar  dari  para  orang  tua  santri  dan  masyarakat  agar Yayasan  Al  Musyarrofah  mendirikan  sekolah  lanjutan
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
bagi  anak-anak  mereka.  Setelah  4  tahun  kemudian didirikanlah  SMK  Plus  Al  Musyarrofah  sebuah  SMK terpadu dengan penerapan pelajaran berbasis Aliyah.
Saat  ini  Yayasan  Al  Musyarrofah  telah  memiliki berbagai  jenjang  pendidikan,  mulai  dari  Taman  Kanak- kanak  (RA),  Sekolah  Dasar  Islam  (SDI),  Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus.  Yayasan  Al  Musyarrofah  juga  memiliki  peserta didik  dan  santri  yang  berasal  dari  berbagai  daerah  di tanah  air.  Nama  Yayasan  Al  Musyarrofah  berubah menjadi Yayasan Al Musyarrofah An-Nawawi.
Meskipun  saat  ini  masih  sangat  dikenal  dengan  sebutan Al Musyarrofah, tapi secara resmi telah berganti dengan Al  Musyarrofah  An-Nawawiyyah.  Perubahan  ini mengikut instruksi dari pemerintah, dikarenakan banyaknya  nama-nama  Pondok  Pesantren  yang  sama. maka  untuk  menjadi  ciri  khas,  setiap  nama  ditambah dengan ciri khasnya masing-masing.
Pondok  Pesantren  Al-Musyarrofah  kini  menjelma menjadi  sebuah  lembaga  pendidikan  yang  siap  bersaing dengan  lembaga-lembaga  pendidikan  lainnya.  Dari ketekunan seorang K.H. Ahmad Nawawi, Al-
Musyarrofah  siap  menjawab  tantangan  zaman  di  era globalisasi dan teknologi ini.
Sekarang  Pondok  Pesantren  Al-Musyarrofah  telah berkembang  pesat,  hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin majunya kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dan telah terlaksana dengan baik. Tidak hanya itu, pesantren telah mengembangkan  dan  melengkapi  fasilitas  yang  ada dengan  WIFI.  Beberapa  fasilitas  yang  ada  di  pesantren antara lain;
1. Masjid Nurul Burhan
2. Asrama Putra
3. Asrama Putri
4. Aula Pesantren
5. Gedung Madrasah
6. Lap Komputer dan Internet
7. Lapangan Olahraga
8. Kamar Mandi Putra
9. Kamar Mandi Putri Pesantren  juga  semakin  meningkatkan  kajian-kajian kitab  untuk  meningkatkan  mutu  para  santrinya.  Pondok pesantren  juga  melatih  santri-santrinya  untuk  hidup mandiri  dan  bermasyarakat  dengan  adanya  organisasi santri.  Dalam  organisasi  ini  mereka  digembleng  untuk menjadi  santri  yang  berkualitas  dan  siap  terjun  dalam dunia  yang  semakin  berkembang.  Al-Musyarrofah  terus dan  terus  melebarkan  sayapnya  untuk  menjadi  jawaban bagi setiap manusia yang haus akan ilmu Agama.
MTs  Al  Musyarrofah  yang  terintegrasi  dengan pondok  pesantren  juga  memiliki  kegiatan  yang  sama dengan  jenjang  pendidikan  di  lembaga  tersebut.  Hanya yang  membedakan  adalah  pelajaran  yang  diberikan. Kegiatan  santriwan  dan  santriwati  di  sana  juga  tidak hanya  dibekali  oleh  ilmu  agama  yang  kuat,  tetapi diimbangi  oleh  pemberian  materi  pendidikan  duniawi terutama penguasaan IPTEK.
Untuk  level  MTs  sendiri,  guna  mengorganisir  santri yang  jumlahnya  tidaklah  sedikit,  Pondok  Pesantren melatih  mereka  untuk  berorganisasi  yang  membidangi kegiatan  ekstrakurikuler  seperti  muhadharah.  Untuk membantu  kelancaran  kegiatan  harian  pondok,  maka dibuatlah organisasi intra santri yang diberi nama dengan OSIPA  (Organisasi  Santri  Intra  Pondok  Pesantren  Al- Musyarrofah)

## 3. BAHAN DAN METODE
Kegiatan  ini  merupakan  Pengabdian  dengan  cara melakukan  Penyuluhan  pendidikan  antikorupsi  kepada anak  usia  dini.  Strategi  Pendidikan  antikorupsi  di Sekolah  dilakukan  dengan  cara  mengintegrasikan beberapa  nilai  dan  perilaku  anti  korupsi  ke  dalam Pengembangan  materi,  metode,  media,  dan  sumber belajar  yang  relevan.  Pendidikan Anti  Korupsi disesuaikan  dengan  dengan  permasalahan  kompleks dalam  dunia  nyata  yang  mencakup  3  domain  yaitu kognitif  (pengalihan  pengetahuan),  afektif  (upaya pembentukan  karakter),  dan  psikomotorik  (kesadaran moral dalam melakukan perlawanan) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. (Irwansyah, 2018).
Media  yang  dapat  digunakan  dalam  pembelajaran Pendidikan  Anti  korupsi  diantaranya  adalah  tabel  angka korupsi,  media  audiovisual  seperti  video-video  yang berhubungan  dengan  korupsi,  studi  pustaka  tentang negara-negara  maju  yang  hidup  tanpa  korupsi,  media Susu  Anti  Korupsi,  dan  dengan  permainan  yel  yel tentang  anti  korupsi.  Sumber  Belajar:  meliputi  media cetak,  media  elektronik,  dokumentasi  produk  hukum, koran, majalah, buku, annnual report, kitab, CD, internet, audio, visual, audio visual rekaman/ tayangan persidangan kasus korupsi, dan UU terkait kasus korupsi. (Lestari, 2018).
Keberhasilan  belajar  kelompok  tergantung  pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok baik secara individual  maupun  kelompok.  Metode:  active  learning dan  student  centered  learning  (SCL)  merupakan  model pembelajaran  yang  dapat  mengaktifkan  anak  didik. Siswa  terlibat  secara  aktif  dan  kreatif  dalam  proses pembelajaran, metode pemberian keteladanan, penelahan berbagai  modus  operandi  korupsi,  serta  studi  kasus  atau lapangan  dan  pemecahan  masalah,  pelatihan  kejujuran dan kedisiplinan. (Ramadhani, 2017).
Model  pembelajaran  yang  berpusat  kepada  siswa diantaranya:  Model  Pembelajaran  Investigasi  Kelompok (Group  Investigation),  Student  Team  Achievement Division  (STAD),  NHT  (Numbered  Head  Together), Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving). Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning),  debate,  ex  change  partner,  games,  role playing,  dan  sebagainya.  Evaluasi:  Teknik  evaluasi autentik  mengukur  aspek  verbal,  kognitif  peserta  didik, juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dan cara  berfikir  siswa  dalam  mengatasi  masalah.  Evaluasi yang dikembangkan dalam proses belajar pendidikan anti korupsi  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu  test  dan  non  test.
Evaluasi dengan test menggunakan pertanyaan berbentuk essay  untuk  menguji  pengetahuan  (kognisi),  sikap (afeksi),  dan  tindakan  (psikomotorik)  terkait  dengan sejumlah  masalah  korupsi.  Non  Tes  terdiri:  kinerja, keterampilan,  kumpulan  hasil  kerja  (karya)  siswa, portofolio  berisi  berbagai  pengalaman  dan  pemikiran tentang problem korupsi. ( Wijaya, 2020)
Dalam  konteks  sekolah  sebagai  lembaga  yang melaksanakan transformasi
nilai-nilai
budaya masyarakat,  terdapat  tiga  pandangan  untuk  menyoal hubungan antara sekolah dengan masyarakat, yakni perenialisme, esensialisme, dan
progresivisme. Pandangan perenialisme, sekolah bertugas
untuk mentransformasikan  seluruh  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat  kepada  setiap  peserta  didik,  agar  peserta didik  tidak  kehilangan  jati  diri  dan  konteks  sosialnya. Esensialisme  melihat  tugas  sekolah  adalah  menyeleksi nilai-nilai  sosial  yang  pantas  dan  berguna  untuk ditransformasikan  seluruh  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat  kepada  peserta  didik  sebagai  persiapan  bagi perannya di  masa depan. Peran sekolah  yang lebih  maju ada  pada  progresivisme  yang  menempatkan  sekolah sebagai agen perubahan (agent of change) yang tugasnya adalah mengenalkan nilai-nilai baru kepada peserta didik yang akan mengantarkan peran mereka di masa depan. (Izza, 2019).

## 4. PEMBAHASAN
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  ini disusun  sebagai  sumbangan  nyata  kampus  untuk mengenalkan  lebih  luas  tujuan-tujuan  yang  hendak dicapai  dalam  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Permasalahan yang ada dalam tujuan 16 dapat dikurangi melalui  pendidikan.  Kegiatan  ini  akan  terus  dilakukan sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran masyarakat  pentingnya  Tujuan  16  sasaran  5  yang berkaitan  dengan  isu  korupsi  dan  suap.  Pihak  sekolah sebagai mitra juga memiliki komitmen untuk melanjutkan  pendidikan  yang  mengandung  nilai  korupsi dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Sesi pembagian kelompok antar siswa dan mahasiswa
Kegiatan  PKM  mengenai  pendidikan  anti  korupsi sejak  dini  dilakukan  dengan  menggunakan  bentuk  mini seminar  dan  diskusi  kelompok.  Ketua  tim  menjadi pemakalah  untuk  menjelaskan  mengenai  fenomena umum  isu  korupsi  di  dunia.  Setelah  itu,  kegiatan dilanjutkan  dengan  diskusi  kelompok  yang  dimoderatori oleh mahasiswa. Penyelenggara berusaha untuk menumbuhkan  disiplin  dengan  contoh,  bukan  paksaan, karena  kita  ingin  datang  dari  dirinya  sendiri. Penyelenggara  memaparkan  mengenai  bahaya  korupsi dan  contoh-contoh  kecil  di  keseharian  siswa  yang  dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi.
Kebiasaan  tepat  waktu,  membuang  sampah  pada tempatnya, mengikuti peraturan di rumah atau di sekolah adalah  beberapa  bentuk  disiplin  yang  bisa  ditanamkan sejak  kecil.  Kunci  untuk  kesuksesannya  adalah  contoh dan  konsistensi.  Dengan  terbiasa  disiplin,  siswa  tidak akan terbiasa berlaku curang yang nantinya akan menjadi awal  dari  tindak  korupsi.  (Amedi,  2018)  dapat  dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Diskusi siswa, mahasiswa, dan dosen penyelenggara mengenai tindakan korupsi
Dapat  dilihat  pada  gambar  2,  kegiatan  diskusi kelompok  diikuti  oleh  43  siswa  pengurus  OSIS  MTs  Al Musyarrofah.  Peserta  dibagi  ke  dalam  3  kelompok  yang dipandang  oleh  masing-masing  mentor.  Mahasiswa sebagai mentor, mengarahkan kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan berikut ini:
1. Mengapa korupsi bisa terjadi?
2. Apa saja contoh tindakan korupsi?
3. Bagaimana  dampak  korupsi  terhadap  kehidupan berbangsa dan bernegara ?
4. Menurut  kelompok,  pakah  tindakan  mencontek termasuk kedalam tindakan korupsi?
5. Apakah  pernah  melihat  tindakan  korupsi  di  sekitar? Kemudiaan apa yang dilakukan?
Para  peserta  terlihat  sangat  antusias  menyampaikan pendapatnya dalam diskusi kelompok tersebut. Perwakilan dari setiap kelompok kemudian menyampaikan  apa  hasil  diskusi  mereka  dalam  sesi
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
panel.  Siswa  menyatakan  bahwa  menurut  mereka mencontek  dan  berbuat  curang  dalam  ujian  dan  test harian  adalah  sebuah  tindakan  tidak  terpuji  yang  juga termasuk dengan tindakan korupsi. Selain itu, siswa yang membolos  menurut  mereka  juga  merupakan  asal  mula adanya tindak korupsi dalam bentuk waktu belajar.
Dapat  dilihat  pada  Gambar  3,  di  akhir  sesi  diskusi panel,  moderator  membuat  kesimpulan  diskusi  mereka. Setelah ketiga pertanyaan di atas didiskusikan, moderator mengajukan  pertanyaan  terakhir  yaitu  apa  solusi  yang bisa  diberikan  oleh  peserta  untuk  meminimalisir korupsi?. Penyelenggara mengajarkan konsep adil sesuai usianya,  dan  mengajari  siswa  untuk  saling  berbagi. Penyelenggara  juga  menanamkan  nilai  bahwa  setiap orang  punya  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dan  harus diperlakukan dengan setara. Siswa diajarkan untuk saling menghormati  sesama  dan  tidak  mengambil  hak  yang menjadi kepunyaan orang lain.

## Gambar 3. Antusiasme siswa dalam menyampaikan pendapat
Peserta  sangat  antusias  menyampaikan  pendapatnya. Setelah mengikuti seminar dan diskusi kelompok, peserta yang  semuanya  adalah  pengurus  OSIS,  menyampaikan bahwa  sikap  jujur,  penguatan  Komite  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  serta  ketegasan  penegakan  hukum  dapat mencegah  dan  meminimalisir  tindak  suap  dan  korupsi. Acara  ditutup  dengan  tekad  peserta  untuk  turut mencegah  korupsi  di  Indonesia  dan  kelak  menjadi pejuang anti korupsi.

## 5.  KESIMPULAN
Pengalaman  Indonesia  dalam  melawan  korupsi  bisa menjadi  pelajaran  yang  baik  bagi  negara-negara  lain dalam  implementasi  SDGs,  khususnya  poin  16. Indonesia dengan tingkat  korupsi  yang besar harus bahu membahu  dengan  dukungan  banyak  elemen  untuk memerangi korupsi. Dengan masih meningkatnya tingkat korupsi,  tidak  hanya  SDGs  Poin  16,  namun  juga berpengaruh  terhadap  pencapaian  poin-poin  lainnya. Salah  satu  upayanya  adalah  dengan  terjun  langsung berdiskusi  dengan  siswa  sekolah  dasar  dan  menengah untuk  menanamkan  fondasi  anti  korupsi  sejak  dini. Kegiatan  PKM  ini  adalah  untuk  membantu  pemerintah
mewujudkan  generasi  bebas  korupsi.  Kegiatan  PKM  ini mendapat  antusiasme  yang  tinggi  dari  siswa  sekolah dasar  dan  menengah.  Siswa  sebagai  elemen  pemuda yang  merupakan agent  of  change nantinya  akan menyebarkan  prinsip  anti  korupsi  di  lingkungannya masin-masing.

## 5. SARAN
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  ini disusun  sebagai  sumbangan  nyata  kampus  untuk mengenalkan  lebih  luas  tujuan-tujuan  yang  hendak dicapai  dalam  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Permasalahan yang ada dalam tujuan 16 dapat  dikurangi melalui  pendidikan.  Kegiatan  ini  disarankan  untuk  terus dilakukan  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan kesadaran  masyarakat  pentingnya  Tujuan  16  sasaran  5 yang  berkaitan  dengan  isu  korupsi  dan  suap.  Pihak sekolah  sebagai  mitra  juga  dengan  demikian  akan memiliki  komitmen  untuk  terus  melanjutkan  pendidikan yang  mengandung  nilai  korupsi.  Pihak  sekolah  juga diharapkan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di setiap mata pelajaran sosial yang ada di kuriulumnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  A.,  Prasojo,  E.,  &  Jannah,  L.  M.  (2017). Collaborative  Governance  in  Eradicating  Corruption in  Indonesia:  Challenges  and  Opportunities.  In  1st International  Conference  on  Administrative  Science, Policy  and  Governance  Studies  (ICAS-PGS  2017) (pp. 160-166). Atlantis Press.
Amedi,  A.  M.  (2018).  Analisis  Politik  Hukum
Pendidikan  Dasar  di  Indonesia  Demi  Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Padjadjaran Law Review, 6. Badan pusat statistik, (2014), Kajian Indikator Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bappenas  (2015).  Rencana  Pembangunan  Nasional Jangka Menengah 2015-2019. Jakarta: Bappenas Biermann,  F.,  Kanie,  N.,  &  Kim,  R.  E.  (2017).  Global governance by goal-setting: the novel approach of the UN Sustainable Development Goals. Current Opinion in Environmental Sustainability, 26, 26-31.
Fukuda-Parr, S. (2016). From the Millennium Development  Goals  to  the  Sustainable  Development Goals:  shifts  in  purpose,  concept,  and  politics  of global  goal  setting  for  development.  Gender  & Development, 24(1), 43-52.
Hope, K. R. (2020). Corruption Reduction as a Target of the  Sustainable  Development  Goals:  Applying Indicators  and  Policy  Frameworks.  In  The  Emerald Handbook  of  Crime,  Justice  and  Sustainable Development. Emerald Publishing Limited.
Irwansyah,  I.  (2018).  How  Indonesia  media  deal  with Sustainable  Development  Goals.  In  E3S  Web  of Conferences (Vol. 74, p. 08014). EDP Sciences. Izza, L. (2019). Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi pada  Anak  untuk  Membentuk  Karakter  Melalui “Semai  Games”  Di  MDTA  Rabithatul  Ulum Pekanbaru. Psychopolytan: Jurnal Psikologi, 2(2), 84- 95.
Lestari, D. P. (2018). Peningkatan Perilaku Anti Korupsi Melalui  Metode  Story  Telling.  Al-Athfal:  Jurnal Pendidikan Anak, 4(1), 17-30.
Nugraha,  S.  A.  (2016).  Konsep  Dasar  Pendidikan Karakter. Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam,
8(2), 158-176.
Profil  PONDOK  PESANTREN  AL-MUSYARROFAH.
(2020). https://www.almusyarrofah.sch.id/#
Ramadhani, H. S. (2017). Efektivitas Metode Pembelajaran  Scl  (Student  Centered  Learning)  Dan Tcl  (Teacher  Centered  Learning)  Pada  Motivasi Instrinsik  &  Ekstrinsik  Mahasiswa  Psikologi  Untag Surabaya  Angkatan  Tahun  2014  “2015.  Persona: Jurnal Psikologi Indonesia, 6(2), 66-74. Rulandari, N. (2021). Study of Sustainable Development Goals (SDGS) Quality Education in Indonesia in the First  Three  Years.  Budapest  International  Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(2), 2702-2708. Simanjuntak, Familia Novita. (2017). "Pendidikan untuk
Pembangunan  Berkelanjutan."  Jurnal  Dinamika Pendidikan 10, no. 2 169-195.
Thamrin,  H.  (2020).  Educational  Aspects  in  Efforts  to
Realize SDGs in Indonesia. Saudi Jurnal.
Unang,  M.U.  (2017).  Anak,  Perempuan  dan  Sustainable
Development Goals (SDGs). Jurnal Unila.
UNDP  Indonesia,  November  (2015).  Konvergensi Agenda Pembangunan Nawa Cita, RPJM, dan SDGs, Jakarta: UNDP Indonesia.
United  Nations  Development  Programme.  (2017). Human Development
Reports. http://www.hdr.undp.org/en Wijaya,  M.  M.  (2020).  Sosialisasi  Penanaman  Mindset Pendidikan  Anti  Korupsi  Pada  Anak  Usia  Dini Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 28 Tahun 2019  Tentang  Penyelengaraan  Pendidikan  Anti Korupsi. Pakuan Law Review, 6(2), 123-146.