## JAMINAN FIDUSIA DAN POTENSI MENINGKATKAN LAJU EKONOMI

## WIDHI HANDOKO
Ikatan Notaris Indonesia Semarang, Program Kenotariatan Universitas
Diponegoro

## Abstrak
Peluncuran fidusia online merupakan langkah konkret  pembaruan yang akan memberi kontribusi  positif  terhadap  penguatan  sistem  jaminan  benda  bergerak  Indonesia. Rendahnya  kepatuhan  pendaftaran  dan  pencabutan  pendaftaran  fidusia  mengharuskan adanya  kebijakan  pendukung  yang  mampu  menunjang  kepatuhan  itu.  Fidusia  akan optimal  apabila  pasar  memanfaatkan  sepenuhnya  sistem  pendaftaran  jaminan  fidusia sebagai  alat  bantu  pengambilan  keputusan  bisnis.  Perlu  kebijakan  yang  terintegrasi antara  otoritas  pada  sektor  hukum  dengan  otoritas  pada  sektor  keuangan/pembiayaan untuk mendorong implementasi dan pemanfaatan fidusia.
Kata kunci: layanan fidusia, pertumbuhan ekonomi

## Asbtract
Launch of online fiduciary reform is a concrete step that will contribute positively to the strengthening  of security  system  moving  objects Indonesia.  The  low compliance with registration and revocation of registration of fiduciary requires supporting policies that can support the compliance. Fiduciary will be optimal if the markets take full advantage of fiduciary guarantee registration system as a tool for business decision-making. Need an integrated policy between the authorities in the legal sector with the authorities in the financial sector/financing to support the implementation and utilization of the fiduciary.

## Keyword: fiduciary service, economic growth

## Pendahuluan
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses  perubahan  kondisi  perekonomian  suatu  negara secara  berkesinambungan  menuju  keadaan  yang  lebih  baik  selama  periode  tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu  perekonomian  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kenaikan  pendapatan  nasional. Adanya  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  indikasi  keberhasilan  pembangunan ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  dapat  diukur  dengan  cara membandingkan,  misalnya  untuk  ukuran  nasional, Gross  National  Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  penting  karena  setiap  negara  akan  selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan menjadikan pertumbuhan ekonomi  sebagai  target  ekonomi  dan  keberhasilan  perekonomian  suatu  negara  dalam jangka  panjang.  Pertumbuhan  ekonomi  mengukur  prestasi  dari  perkembangan  suatu perekonomian  dari  suatu  periode  ke  periode  berikutnya  di  mana  kemampuan  suatu negara  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  akan  meningkat  yang  disebabkan  oleh faktor-faktor  produksi  yang  selalu  mengalami  pertambahan  dalam  jumlah  dan kualitasnya.  Pertumbuhan  ekonomi  sangat  dibutuhkan  dan  dianggap  sebagai  sumber peningkatan  standar  hidup  penduduk  yang  jumlahnya  terus  meningkat.  Tetapi  tidak semua  negara  bisa  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  sebagaimana  tujuan  yang diharapkan. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat bagi suatu negara dalam mencapai  pertumbuhan  ekonominya.  Negara  yang  mampu  memaksimalkan  faktor pendorong maka akan lebih mudah dalam mencapai pertumbuhan ekonominya. Begitu juga  sebaliknya,  negara  yang  tidak  mampu  meminimalkan  faktor  penghambat  maka akan lebih sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## Pembahasan

## Permasalahan Ekonomi di Indonesia
Permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang terletak pada hasil pembangunan  masa  lampau,  di  mana  strategi  pembangunan  ekonomi  yang menitikberatkan  pembangunan  dalam  arti  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  ternyata menghadapi  kekecewaan.  Banyak  negara  dunia  ketiga  yang  sudah  mengalami petumbuhan  ekonomi,  tapi  sedikit  sekali  manfaatnya  terutama  dalam  mengatasi kemiskinan,  pengangguran  dan  ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatannya. Khususnya dalam penyedian modal kerja sehingga menimbulkan kesenjangan antara si kaya  dan  si  miskin  semakin  nyata  dan  kentara.  Tiadanya  modal  kerja  menimbulkan penganggur  dan  setengah  menganggur  di  desa  maupun  di  kota  semakin  meningkat. Akhirnya  menimbulkan  problem  kemiskinan,  serta  keadaan  perumahan  yang  tidak memadai.
Di  negara  maju  titik  berat  strategi  pembangunan  nampaknya  ditekan  untuk mengalihkan pertumbuhan menuju usaha-usaha mandiri yang menyangkut peningkatan kualitas hidup (semisal Pemerintah mempermudah Kredit Usaha Kecil dan Menengah).
Usaha-usaha  tersebut  dimanifestasikan  secara  prinsip  dalam  perubahan  keadaan lingkungan hidup dan didukung kelembagaan yang memberi fasilitas dengan baik.
Pada  prinsipnya  problem-problem  kemiskinan  dan  distribusi  pendapatan menjadi  sama-sama  penting  dalam  pembangunan  negara  tersebut.  Para  ahli  ekonomi mengemukakan  bahwa  untuk  perbaikan  jurang  pendapatan  nasional,  hanya  mungkin bila  strategi  pembangunan  mengutamakan  apa  yang  disebut  keperluan  mutlak  yaitu “syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok, serta yang dinamakan kebutuhan dasar.”  Sehingga  salah  satu  hal  terpenting  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  adalah mendorong  adanya  eksistensi  “Lembaga Pembiayaan ” dan  sekaligus  “mendorong masyarakat  serta  memfasilitasi  masyarakat  untuk  mengembangkan  kemandirian  usaha (perlu  ditingkakan  Kredit  Usaha  Kecil  dan  Menengah)  dalam  segala  bidang.”  Garis besar ini kemudian dijalankan oleh pemerintah untuk membuat dan menguatkan dengan payung  hukum  (sebut  saja  semisal  pengaturan/  payung  hukum  tentang  “Pengaturan Fidusia/Lembaga  Pembiayaan  berdasarkan  Fidusia”,  sesuai  kajian  judul  ini  Jaminan Fidusia dan Potensi Meningkatkan Laju Ekonomi).
Perjalanan usaha pemerintah dalam  mendorong lembaga pembiayaan menemui berbagai  kendala  dan  problem.  Problema  lembaga  pembiayaan  bukan  hanya  dalam melaksanakan bisnis dengan konsumen saja, tetapi juga kebijakan ekonomi pemerintah terkait  dengan  lembaga  pembiayaan  non  bank  yang  masih  sangat  kurang  pengaturan hukumnya, selain itu  sejak konsep pembiayaan dikenal di Indonesia sejak tahun 1974 hingga  sekarang,  banyak  sekali  pasang  surut.  Karena  bisnis  lembaga  pembiayaan berdasar fidusia yang mengandalkan kepercayaan para pihak, sangat rentan dan sensitif dengan  setiap  gejolak  ekonomi,  fluktuasi  bunga  bank,  akses  sumber  dana  dari perbankan,  stabilitas  sosial,  politik  dan  kerangka  kebijakan  ekonomi  pemerintah  yang sering  berganti-ganti.  Pertumbuhan  lembaga  pembiayaan  sudah  menjadi  tren  global, tinggal  bagaimana  kita  menyikapinya.  Dalam  kajian  ini  juga  perlu  dikaji  dan  penulis ketengahkan  terlebih dahulu  mengenai  “Faktor  Peningkatan  Ekonomi serta  Hubungan dan Posisi Fidusia dalam Meningkatkan Laju Ekonomi.”
Tinjauan Sejarah Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Werner Sombart pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: 1
1. Masa perekonomian tertutup
Pada  masa  ini,  semua  kegiatan  manusia  hanya  semata-mata  untuk  memenuhi kebutuhannya  sendiri.  Individu  atau  masyarakat  bertindak  sebagai  produsen  sekaligus konsumen  sehingga  tidak  terjadi  pertukaran  barang  atau  jasa.  Masa  pererokoniam  ini memiliki ciri-ciri:
a. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri
b. Setiap individu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen
c. Belum ada pertukaran barang dan jasa
2. Masa kerajinan dan pertukangan
Pada  masa  ini,  kebutuhan  manusia  semakin  meningkat,  baik  secara  kuantitatif maupun  secara  kualitatif  akibat  perkembangan  peradaban.  Peningkatan  kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan  jasa.  Pertukaran  barang  dan  jasa  pada  masa  ini  belum  didasari  oleh  tujuan  untuk mencari  keuntungan,  namun  semata-mata  untuk  saling  memenuhi  kebutuhan.  Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:
a. Meningkatnya kebutuhan manusia
b. Adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian
c. Timbulnya pertukaran barang dan jasa
d. Pertukaran belum didasari profit motive
3. Masa kapitalis
Pada  masa  ini  muncul  kaum  pemilik  modal  (kapitalis).  Dalam  menjalankan usahanya  kaum  kapitalis  memerlukan  para  pekerja  (kaum  buruh).  Produksi  yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhanya, tetapi sudah bertujuan mencari laba.
Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi empat masa sebagai berikut:
a. Tingkat prakapitalis
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi,  baca  pula  dalam Joseph  Alois  Schumpeter pertama  kali  mengemukakan  teori  pertumbuhan  ekonominya  dalam  buku Theory  of  Economic Development yang  terbit  di  Jerman  1911  (edisi  Inggris  muncul  1934),  yang  kemudian  diuraikan  dan direvisi dalam Business Cycles (1939) dan Capitalism Socialism, and Democrazy (1942)
Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:
1) Kehidupan masyarakat masih statis
2) Bersifat kekeluargaan
3) Bertumpu pada sektor pertanian
4) Bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri
5) Hidup secara berkelompok
b. Tingkat kapitalis
Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:
1) Kehidupan masyarakat sudah dinamis
2) Bersifat individual
3) Adanya pembagian pekerjaan
4) Terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan
c. Tingkat kapitalisme raya
Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:
1) Usahanya semata-mata mencari keuntungan
2) Munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi
3) Produksi dilakukan secara masal dengan alat modern
4) Perdagangan mengarah kepada ke persaingan monopoli
5) Dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu majikan dan buruh
d. Tingkat kapitalisme akhir
Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu :
1) Munculnya aliran sosialisme
2) Adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi
3) Mengutamakan kepentingan bersama
W.W.  Rostow  mengungkapkan  teori  pertumbuhan  ekonomi  dalam  bukunya yang  bejudul The  Stages  of  Economic  Growth menyatakan  bahwa  pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut: 2
1. Masyarakat Tradisional ( The Traditional Society )
2 W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge University Press, 1960). Reading  to:  Rostow, “The  Five Stages  of Growth-A Summary”. The  Stages  of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto . Cambridge: Cambridge University Press. hal. 4-16.
a. Merupakan  masyarakat  yang  mempunyai  struktur  pekembangan  dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas.
b. Belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern
c. Terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai
2. Masyarakat  pra  kondisi  untuk  periode  lepas  landas  ( the  preconditions  for  take off )
a. Merupakan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dimana  masyarakat  sedang berada dalam proses transisi.
b. Sudah  mulai  penerapan  ilmu  pengetahuan  modern  ke  dalam  fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri.
3. Periode Lepas Landas ( The take off )
a. Merupakan  interval  waktu  yang  diperlukan  untuk  emndobrak  penghalang- penghaang pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
b. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas
c. Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat
d. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional.
e. Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat.
4. Gerak Menuju Kedewasaan ( Maturity )
a. Merupakan  perkembangan  terus  menerus  daimana  perekonoian  tumbuh secaa  teratur  serta  lapangan  usaha  bertambah  luas  dengan  penerapan teknologi modern.
b. Investasi  efektif  serta  tabungan  meningkat  dari  10 %  hingga  20 %  dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat.
c. Output dapat melampaui pertamabahn jumlah penduduk
d. Barang-barang yang dulunya diimpor, kini sudah dapat dihasilkan sendiri.
e. Tingkat  perekonomian  menunjukkkan  kapasitas  bergerak  melampau kekuatan industri pad masa take off dengan penerapan teknologi modern
5. Tingkat Konsumsi Tinggi ( high mass consumption )
a. Sektor-sektor  industri  merupakan  sektor  yang  memimpin  ( leading  sector ) bergerak  ke  arah  produksi  barang-barang  konsumsi  tahan  lama  dan  jasa- jasa.
b. Pendapatan  riil  per  kapita  selalu  meningkat  sehingga  sebagian  besar masyarakat  mencapai  tingkat  konsumsi  yang  melampaui  kebutuhan  bahan pangan dasar, sandang, dan pangan.
c. Kesempatan kerja penuh sehingga pendapata nasional tinggi.
d. Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi
Faktor Peningkatan Ekonomi Berdasarkan Analisis Bank Indonesia : 3
Pada  faktor  pertama  itu,  yaitu  penyerapan  anggaran  oleh  kementerian  dan  lembaga harus optimal. Sehingga akan menggerakan permintaan barang dan jasa dalam  negeri. Faktor  kedua  yang  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  nasional  pada  triwulan selanjutnya yaitu peningkatan konsumsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat  konsumsi  pada  triwulan  I  tahun  2015  memang  meningkat  tipis  dari  triwulan sebelumnya  yaitu  sebesar  100,87.  Faktor  ketiga  yaitu  peningkatan  ekspor.  “Selain konsumsi yang tetap kuat, ada juga ekspor yang secara gradual membaik,”.
Pertumbuhan  investasi  diprakirakan  kita  meningkat  pada  triwulan  II-2015  dan triwulan-triwulan  berikutnya  seiring  dengan  semakin  meningkatnya  belanja  modal pemerintah  pada  proyek-proyek  infrastruktur,"    BI  juga  mengatakan  masih  ada  risiko bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2015 dapat terpaku di bawah kisaran 5,4-5,8 persen pada tahun 2015.
Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:
1. Faktor Sumber Daya Manusia
Sama  halnya  dengan  proses  pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi  juga dipengaruhi  oleh  SDM.  Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  terpenting  dalam proses  pembangunan, cepat lambatnya  proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang
3 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/05/191657826/.BI.Sebut.Tiga.Faktor.Penentu.Pertumb uhan.Ekonomi.Indonesia .  Baca  pula  dalam  http://www.ekonomikontekstual.com/2014/04/4-faktor-yang- memengaruhi-pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi.html
memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.
2. Faktor Sumber Daya Alam
Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan  proses  pembanguan  ekonomi,  apabila  tidak  didukung  oleh  kemampaun sumber  daya  manusianya  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  yang  tersedia.  Sumber daya  alam  yang  dimaksud  dinataranya  kesuburan  tanah,  kekayaan  mineral,  tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya  percepatan  proses  pembangunan,  pergantian  pola  kerja  yang  semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek  efisiensi,  kualitas  dan  kuantitas  serangkaian  aktivitas  pembangunan  ekonomi yang  dilakukan  dan  pada  akhirnya  berakibat  pada  percepatan  laju  pertumbuhan perekonomian.
4. Faktor Budaya
Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang  dilakukan, faktor  ini  dapat  berfungsi  sebagai  pembangkit  atau  pendorong  proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
5. Sumber Daya Modal
Sumber  daya  modal  dibutuhkan  manusia  untuk  mengolah  SDA  dan meningkatkan  kualitas iptek.  Sumber  daya  modal  berupa  barang-barang modal  sangat penting  bagi  perkembangan  dan  kelancaran  pembangunan  ekonomi  karena  barang- barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
Hubungan dan Posisi Fidusia dalam Meningkatkan Laju Ekonomi
1. Hubungan dan fungsi lembaga penjaminan fidusia
Hubungan  dan  fungsi  lembaga  penjaminan  fidusia  adalah  hubungan integried untuk menciptakan pembangunan nasional yang menyeluruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengerahan dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan  pemerintah  dan  tabungan  masyarakat,  sehingga  peranan  bantuan  luar  negeri yang  merupakan  pelengkap  dalam  keseluruhan  pembiayaan  pembangunan  diharapkan secara  bertahap  akan  berkurang.  Implementasi  hubungan  ini,  kebijaksanaan  moneter mempunyai  peranan  penting  sebagai  upaya  meningkatkan  pengerahan  dana  tabungan masyarakat  melalui  lembaga-lembaga  keuangan,  seperti  lembaga  perbankan,  lembaga keuangan  bukan  bank  dan  pasar  modal.  Sehubungan  dengan  upaya  pengerahan  dana tersebut  di  atas,  bahwa  peranan  perbankan  dan  lembaga  keuangan  lainnya  perlu ditingkatkan. Praktik penyaluran dana masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar  tercapai  alokasi  yang  efisien  untuk  menunjang  pemerataan  pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
Regulasi  terhadap  pasar modal  perlu  terus  dikembangkan agar  dapat  berfungsi tidak  hanya  sebagai  wahana  yang  efektif  bagi  pemupukan  dana  pembangunan,  tetapi juga  bagi  pemerataan  pemilikan  usaha  oleh  masyarakat  luas.  Di  samping  lembaga perbankan  di  lingkungan  lembaga-lembaga  keuangan  terdapat  Lembaga  Keuangan Bukan  Bank  (LKBB),  pasar  modal,  perusahaan  asuransi,  dan  perusahaan  sewa  guna usaha  ( leasing ).  Kebijaksanaan  di  bidang  LKBB  diarahkan  agar  lembaga-lembaga keuangan  tersebut  beroperasi  dengan  sehat  dan  dapat  lebih  meningkatkan  peranannya sebagai sumber pembiayaan alternatif diluar perbankan.
Peranan LKBB sebagai sarana penunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal  serta  peranannya dalam  membantu perusahaan-perusahaan  dalam bentuk  kredit investasi  senantiasa  meningkat.  Lebih  lanjut,  dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi perbankan  dan  lembaga  keuangan,  telah  diciptakan  pula  iklim  usaha  yang  lebih mendorong  timbulnya  persaingan  yang  sehat.  Penciptaan  iklim  tersebut  dilakukan dengan  memberi  kelonggaran  yang  lebih  besar  pada  BUMN  (Badan  Umum  Milik Negara)  dan  BUMD  (Badan  Umum  Milik  Daerah)  bukan  bank  untuk  menempatkan dananya  pada  bank  swasta  dan  lembaga  keuangan  bukan  bank  dengan  syarat-syarat yang telah ditentukan kemudahan dalam membuka cabang dan mendirikan bank baru, serta penyempurnaan batas maksimum pemberian kredit. Di samping mengembangkan pasar  modal  perlu  dikembangkan  pula  lembaga-lembaga  pembiayaan  yang
memungkinkan  berbagai  cara  pembiayaan  investasi.  Untuk  itu  diberikan  kemudahan yang  lebih  luas  untuk  mendirikan  usaha  di  bidang  sewa  guna  usaha,  modal  ventura, perdagangan  surat  berharga  dan  sebagainya.  Hubungan  antar  lembaga  ini  (bank  dan lembaga  keuangan  bukan  bank)  diberi  kesempatan  untuk  melakukan  kegiatan perdagangan yaitu surat berharga, usaha kartu kredit dan usaha pembiayaan konsumen.
Perjanjian  pembiayaan  tidak  terlepas  dari  aspek-aspek  hukum  yang  mengikat antara  konsumen  dengan  perusahaan  pembiayaan  konsumen  tersebut.  Saat  ini  banyak anggota  masyarakat  yang  memanfaatkan  jasa  dari  lembaga  pembiayaan  dalam pembelian  kendaraan  terutama  roda  dua  bahkan  roda  empat  atau  motor  untuk berkarya/usaha  mandiri.  Hal  ini  disebabkan  banyak  masyarakat  membutuhkan  barang konsumsi  misalnya  kebutuhan  alat  rumah  tangga,  perumahan  dan  sarana  transportasi, tetapi  di  lain  pihak  tidak  semua  masyarakat  dapat  melakukan  pembelian  secara  tunai, namun  masyarakat  dapat  membeli  barang  secara  kredit.  Pembelian  secara  kredit memberikan  manfaat  dan  keuntungan  yang  tidak  sedikit  bagi  masyarakat.  Di  tengah daya  beli  masyarakat  yang  lemah,  beragam  kemudahan  untuk  memiliki  kendaraan bermotor/mobil,  bahkan  kios  pasar,  ditawarkan  oleh  lembaga  pembiayaan.  Perjanjian pembiayaan  tidak  terlepas  dari  aspek-aspek  hukum  yang  mengikat  antara  konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  dibuat  secara  baku  yaitu  isi  perjanjian  telah disusun secara sepihak oleh perusahaan, sehingga pihak perusahaan dapat menerapkan kebijakan take  it  or  leave artinya  bahwa isi  perjanjian  sudah  tidak  dapat  ditawar lagi, apabila  konsumen  setuju  dengan  perjanjian  boleh  ambil  dan  dilaksanakan  (sifatnya mubah/pilihan),  dan  jika  tidak  setuju  dengan  isi  perjanjian,  maka  dapat  mencari lembaga pembiayaan lain (boleh tidak diambil).
Beberapa perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan  konsumen  ( consumer  finance ),  berfokus  pada  pembiayaan  otomotif  yaitu motor/mobil  maupun  mesin-mesin  produksi.  Kegiatan  pembiayaan  kendaraan bermotor/mobil  termasuk  mesin  produksi,  yang  dilakukan  melalui  sistem  pemberian kredit yang dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala. Lembaga pembiayaan konsumen  ( Finance )  memiliki  keunggulan  dalam  pelayanan  pembiayaan  konsumen kendaraan  bermotor  roda  dua  atau  roda  empat  bahkan  mesin-mesin  produksi,  seperti proses  cepat,  mudah,  dan  terjamin  dalam  arti  merupakan  perjanjian  baku  yang
berkekuatan hukum, serta adanya pertanggungjawaban penyelesaian yang tuntas apabila terjadi  masalah  dikemudian  hari.  “Perjanjian  pembiayaan  konsumen  kendaraan bermotor  pada  lembaga  pembiayaan  perusahaan Finance ,  merupakan perjanjian  utang piutang  antara  perusahaan Finance dengan  konsumen,  atas  penyerahan  barang  secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.”
Lembaga  pembiayaan  merupakan  lembaga  keuangan  bersama-sama  dengan lembaga  perbankan,  namun  dilihat  dari  padanan  istilah  dan  penekanan  kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan  merupakan  padanan  dari  istilah  bahasa  Inggris financing  institution . Lembaga  pembiayaan  ini  kegiatan  usahanya  lebih  menekankan  pada  fungsi pembiayaannya,  yaitu  dalam  bentuk  penyediaan  dana  atau  barang  modal,  dalam kegiatannya  tidak  menarik  dana  secara  langsung  dari  masyarakat,  dan  lembaga pembiayaan kadangkala tidak memerlukan jaminan.
Adapun  lembaga  keuangan  merupakan  padanan  dari  istilah  bahasa  Inggris financial intitution . Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang  jasa  keuangan,  baik  penyediaan  dana  untuk  membiayai  usaha  produktif  dan kebutuhan  konsumtif,  maupun  jasa  keuangan  bukan  pembiayaan.  Jadi  dalam  kegiatan usahanya  lembaga  keuangan  lebih  menekankan  pada  fungsi  keuangan,  yaitu  dalam bentuk  modal  finansial,  dalam  kegiatannya  lembaga  keuangan  memungut  dana  dari masyarakat,  dan  selalu  disertai  dengan  jaminan.  Dengan  demikian,  istilah  lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.
Pengertian Lembaga Pembiayaan ( financing institution ) menurut Pasal 1 butir 2 Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  1988  tentang  Lembaga Pembiayaan yaitu: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Peraturan  tersebut  diatas  telah  dirubah  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan Pembiayaan yaitu: ”Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus  didirikan  untuk  melakukan  kegiatan  yang  termasuk  dalam  bidang  usaha lembaga  pembiayaan”. Berdasarkan  definisi  di  atas,  dalam  pengertian  lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
a. Badan  usaha,  yaitu  perusahaan  pembiayaan  yang  khusus  didirikan  untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
b. Kegiatan  pembiayaan,  yaitu  melakukan  kegiatan  atau  aktivitasdengan  cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
d. Barang  modal,  yaitu  barang  yang  dipakai  untuk  menghasilkan  sesuatu  atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
e. Tidak  menarik  dana  secara  langsung  ( non  deposit  taking )  artinya  tidak mengambil  uang  secara  langsung  baik  dalam  bentuk  giro,  deposito,  tabungan, dan  surat  sanggup  bayar  kecuali  hanya  untuk  dipakai  sebagai  jaminan  utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
f. Masyarakat,  yaitu  sejumlah  orang  yang  hidup  bersama  di  suatu  tempat  yang terikat oleh suatu kebudayan yang mereka anggap sama.
Fidusia  adalah  lembaga  penjaminan  atas  barang  jaminan  yang  pengikatan jaminannya  didasarkan  pada  akta  fidusia,  yang  merupakan  perjanjian accessoir atau tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang piutang, diikuti penyerahan barangnya yang dilakukan secara fidusia atau secara kepercayaan, artinya barangnya masih dapat dikuasi  dan  dimanfaatkan  oleh  pemiliknya  (kebalikan  dengan  gadai,  dimana  barang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya). Perjanjian atau akta fidusia harus berbentuk notariil  akta  yaitu  dibuat  oleh  Notaris  dan  wajib  didaftarkan  di  kantor  pendaftaran fidusia, sehingga akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia.
Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, oleh karena itu pihak lembaga pembiayaan ( Finance )  harus  menyiapkan  berbagai  upaya  penyelesaian  guna  mengatasi  masalah yang timbul.
Pengertian  dan  Pengaturan  Jaminan  Fidusia  Pembiayaan  dengan  sistem  sewa guna  usaha  ( leasing) atau  ada  yang  menyebut  dengan  sewa-beli  dan  pembiayaan konsumen ( consumer finance ), sudah digunakan sejak jaman belanda (Kolonial) dengan mengunakan  Jaminan  fidusia,  dan  selama  ini  perjanjian  pinjam-meminjam menggunakan aturan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (hanya mengatur tentang  jaminan  benda  tetap,  yaitu  tanah  dan  bangunan),  tidak  memberikan  payung hukum bagi jaminan barang bergerak (sedangkan jaminan gadai terbatas dan membatasi
pemilik  untuk  menggunakan  barang  jaminan  yang  dapat  dimanfaatkan  pemilik). Sehingga lahirlah UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam penguasaan  pemilik  benda”,  lebih  tegasnya  bahwa  pemilik  benda  tetap  menguasai benda tersebut walau ada perjanjian pengalihan kepemilikan.
Jaminan  Fidusia  adalah Hak  Jaminan atas  benda bergerak  baik yang  berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  UU.  No.  4  Tahun  1996,  yang tetap  didalam  penguasaan  pemberi  fidusia  (debitor),  sebagai  agunan  bagi  pelunasan utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  “diutamakan”  kepada  penerima fidusia  (kreditor)  terhadap  kreditor  lainnya  (jika  dijaminkan  lebih  dari  satu  kreditor). Istilah  penerima  fidusia  adalah  orang  atau  koorporasi  yang  dianggap  mempunyai piutang  yang  pembayaran  dijamin  dengan  jaminan  fidusia,  ini  biasanya  lembaga- lembaga  pembiayaan  ( Finance/Multifinance )  yang  ada  saat  ini.  Sedangkan  pemberi fidusia adalah orang atau koorporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pada  akhirnya  UU  Fidusia  telah  memberikan  solusi  atas  perlindungan  hukum  dalam bentuk  hak  dan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  lembaga  penerima  fidusia ( finance ).
Jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi.  Agar perjanjian  jaminan  fidusia  mempunyai  kepastian  hukum,  maka  setiap  jaminan  fidusia wajib  dibuat  dalam  bentuk  notariil akta  oleh  Notaris  dan  wajib  didaftarkan  di  Kantor Pendaftaran  Fidusia  yang  ada  di  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  HAM  pada  tiap-tiap Propinsi sesuai Keppres No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia  di  Kanwil  Hukum  dan  HAM,  bahkan  dalam  Penjelasan  Pasal  12  UU  Fidusia Kantor  Pendaftaran  Fidusia  dapat  didirikan  pada  level  Kabupaten  atau  Kota  jika  di butuhkan.  Pendaftaran  ini  diperlukan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum baik penerima fidusia ( finance ) dan pemberi fidusia (orang atau badan) karena dasar  perjanjian  yang  kepercayaan  ( trust )  kedua  belah  pihak.  Dengan  adanya Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  maka  para  pihak  akan  mendapat  Sertifikat/akta  Jaminan Fidusia  sebagai  salinan  dari  buku  pendaftaran  fidusia.  Sertifikat  jaminan  fidusia
dicantumkan  kata-kata  atau  irah-irah  “demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa” yang mempunyai nilai sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan  hukum  tetap  dan  memiliki  hak eksekutorial terhadap  benda  objek  jaminan fidusia.
Irah-irah  tersebut  menunjukkan  bahwa  negara  atas  nama  hukum  memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi penerima fidusia atau perjanjian apapun yang di  ikuti  dengan  adanya  jaminan  fidusia.  Eksekusi  dapat  dilakukan  dengan  cara  titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia melalui pelelangan maupun dengan cara  penjualan  bawah  tangan,  terhadap  penjualan  bawah  tangan  maka  harus  ada pemberitahuan terhadap penerima dan pemberi fidusia dan diumumkan melalui media massa.  Selain  itu  ditegaskan  bahwa  pemberi  fidusia  wajib  menyerahkan  benda  yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu terdapat ancaman pidana selama 2 tahun dan denda 50 juta bagi pemberi fidusia (orang atau korporasi) yang  mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia.
Jaminan Fidusia memperoleh kerangka hukum formal melalui UU No. 42 tahun 1999,  tentang  Jaminan  Fidusia  (UUJF).  Berdasarkan  UUJF,  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia dan kantor-kantor wilayahnya ditunjuk sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia  (KPF)  yang  menerima  pendaftaran  jaminan  Fidusia  di  wilayah  Republik Indonesia, dimana setiap kantor wilayah berwenang untuk melakukan pendaftaran yang dibuat  di  wilayah  hukumnya. Satu  dekade  pertama  perjalanan  Fidusia  berdasarkan UUJF,  diwarnai  oleh  berbagai  kekurangan.  Penanganan  pendaftaran  manual  yang tersebar pada tidak kurang dari 30 kantor pendaftaran dan kantor-kantor pembantunya mengakibatkan  pendaftaran  fidusia  sulit  untuk  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien. Bahkan KPF sendiri sulit untuk memenuhi standar yang diamanatkan oleh UUJF. Pasal 14 menentukan bahwa KPF  menerbitkan dan menyerahkan (sertifikat  Fidusia) kepada Penerima  Fidusia  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  penerimaan  permohonan pendaftaran.  Nyatanya,  sulit  untuk  menjamin  hak  prioritas  kreditor,  mengingat  pada masa  itu  penerbitan  sertifikat  bisa  memakan  waktu  mingguan  sampai  bulanan.  Selain itu, persoalan apakah  terhadap  objek  yang  sama pernah  dijaminkan  kepada pihak  lain juga merupakan hal yang sulit untuk diverifikasi, mengingat ketiadaan data pendaftaran Fidusia terpusat.
Konstruksi  aturan  pelaksanaan  Fidusia  yang  berdasarkan  Pasal  25  UUJF mengharuskan  penghapusan  hutang  yang  dijamin  dengan  Fidusia  dengan  cara pemberitahuan  kepada  KPF,  yang  kemudian  diimplementasikan  dengan  prosedur Permohonan pencabutan Fidusia. Bahkan sejak tahun 2009 berdasarkan PP No 38 tahu 2009, pencabutan Fidusia adalah juga objek pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),  mengingat  pungutan  yang  dikenakan  dan  tidak  ada  sanksi  apapun  bagi penerima  Fidusia  yang  tidak  melakukan  pencabutan.  Tidaklah  mengherankan,  apabila studi  singkat  yang  pernah  dilakukan  Kelompok  Bank  Dunia-IFC  terhadap  tingkat kepatuhan pencabutan Fidusia pada pendaftaran jaminan Fidusia konvensional sebelum Fidusia online berlaku hanya berkisar di bawah 10%. Sedangkan Buku Daftar Fidusia sebagai  register  publik,  idealnya  memiliki  data  akurat  tentang  kapan  pembebanan Fidusia terjadi, dan kapan berakhirnya pembebanan tersebut.
Fakta yang tidak lazim, sebelum diberlakukan fidusia on line apabila pada daftar Fidusia  pendaftaran  masih  tercatat  sebagai  aktif,  namun  pada  kenyataannya  transaksi utang piutangnya sudah dilunasi. Tidaklah mengherankan apabila akhirnya pemanfaatan Fidusia  juga  tidak  optimal,  kepatuhan  pelaku  usaha  untuk  mendaftarkan  jaminan Fidusia  juga  rendah,  tidak  jarang  kreditor  meskipun  memungut  biaya  pendaftaran Fidusia,  baru  melakukan  pendaftaran  apabila  debitor  sudah  memasuki  tahap  tidak kooperatif dan menunggak pembayaran.
Buku  Daftar  Fidusia  juga  tidak  populer  dipakai  masyarakat  sebagai  referensi untuk  melihat  status  pembebanan  jaminan  terhadap  suatu  barang.  Karena  selain penelusuran informasinya tidak mudah, tidak ada jaminan pula bahwa pendaftaran yang tercatat  masih  merupakan  jaminan  yang  masih  aktif,  mengingat  rendahnya  kepatuhan untuk  melakukan  pencoretan  pendaftaran.  Pihak  yang  membutuhkan  informasi  harus memeriksa  lebih  jauh  kepada  penerima/  pemberi  Fidusia,  apakah  utang  yang  dijamin masih ada atau sudah dilunasi pembayarannya.

## 2. Perlunya  Pembaruan  Fidusia  Sebagai  Penunjang  Pertumbuhan  Ekonomi Bangsa Indonesia
Pendaftaran  jaminan  Fidusia  mulai  menggeliat  ketika  pada  Oktober  2012  Menteri Keuangan  mengeluarkan  Peraturan  Nomor  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  Yang  Melakukan  Pembiayaan
Konsumen  Untuk  Kendaraan  Bermotor Dengan  Pembebanan  Jaminan  Fidusia.  Beleid ini  intinya  mewajibkan  semua  Lembaga  Pembiayaan  Non  Bank  dalam  pembiayaan kendaraan  bermotor  untuk  mendaftarkan  jaminan  Fidusia  yang  telah  mereka  pungut biayanya  ke  KPF  paling  lama  30  hari  sejak  perjanjian  dengan  konsekuensi  larangan untuk  melakukan  eksekusi  dalam  hal  kegagalan  bayar  ( default )  dan  pencabutan  izin operasi lembaga keuangan tersebut.
Kebijakan  ini  telah  berbuntut  kepada  lonjakan  jumlah  pendaftaran  Fidusia sampai  tiga  kali  lipat  pada  Kantor-kantor  pendaftaran  Fidusia.  Terjadi  tunggakan pendaftaran Fidusia luar biasa pada kantor-kantor pendaftaran Fidusia sepanjang kuartal akhir  tahun  2012.  Karena  perusahaan  pembiayaan  yang  selama  ini  mengabaikan kewajiban  pendaftaran  dipaksa  untuk melakukan  pendaftaran.   Situasi  ini  berlangsung sampai  Februari  2013,  ketika  Kementerian  Hukum  dan  HAM  akhirnya  meluncurkan pendaftaran Fidusia secara online sebagai pengganti sistem manual.
Melalui  Permenkumham  No. 8  tahun  2013  tentang  Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham No. 9 tahun  2013  tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik, Permenkumham No.  10  tahun2013  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia Secara  Elektronik  dan  SE  Dirjen  AHU  No  AHU-06.OT.03.01  Tahun  2013  tentang Operasionalisasi  Sistem  Pendaftaran  Fidusia  Elektronik  (online)  pendaftaran  Fidusia telah sepenuhnya dilakukan secara online, dan menutup lembaran pendaftaran Fidusia manual ke dalam khazanah sejarah. Pasca Fidusia Online, waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran Fidusia dipotong menjadi hanya 7 menit.
Selanjutnya, Kemenkumham terus melakukan penyempurnaan. Kuartal pertama 2015  pemerintah  telah  mengesahkan    PP  No.  21  Tahun  2015,  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  yang merubah  PP  86  Tahun  2000.  Pemerintah  juga  telah  mengatur  kembali  Tarif  PNBP Fidusia  melalui  PP  No.  10  Tahun  2015,  yang  antara  lain  menghapuskan  PNBP  bagi pencabutan pendaftaran, yang diharapkan mendorong kepatuhan pemberi Fidusia untuk melakukan  pencabutan.  Selain  itu,  fasilitas  Fidusia  Online  sendiri  telah  menjalani setidaknya satu kali penyempurnaan. Bulan September 2014 dalam kerangka AHU on line , sistem Fidusia online baru yang memuat informasi lebih komprehensif diluncurkan oleh  Ditjen  AHU  Kemenkumham.  Sistem  Fidusia online yang  dimutakhirkan  tersebut
memuat  lebih  banyak  informasi  dan  memungkinkan  dilakukannya  penelusuran informasi sederhana terhadap database Fidusia.

## 3. Fidusia Telah Menjadi Kontribusi Bagi Kemajuan Pembangunan
Menarik untuk dilihat sejauh mana makna reformasi jaminan Fidusia dan kontribusinya bagi  keseluruhan  ekonomi  RI.  Praktik  terbaik  di  negara  maju  telah  menempatkan jaminan  benda  bergerak  sebagai  instrumen  penting  untuk  memperoleh  pembiayaan dengan  biaya  yang  kompetitif,  utamanya  karena  makin  beragamnya  bentuk  jaminan yang  dapat  ditawarkan,  tidak  terbatas  hanya  kepada  benda  tidak  bergerak  sebagai jaminan  konvensional.  Bahkan  di  Amerika  Serikat,  pembiayaan  yang  dijamin  dengan benda bergerak mencapai 70% dari total pembiayaan usaha kecil ( Secured Transactions Systems  and  Collateral  Registries,  World  Bank  Group  2010 ). 4 “Tanpa  akses pembiayaan yang mudah dan murah maka sulit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  untuk  tumbuh  berkembang  dan  berkontribusi  kepada  keseluruhan  ekonomi nasional.”
Memasuki tahun kedua implementasi Fidusia online di Indonesia, masih sedikit yang kita ketahui tentang manfaat yang diberikan oleh Fidusia dan kontribusinya bagi pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Sampai  Desember  2014  tercatat  tidak  kurang  dari 12.460.700  pendaftaran  diterima  Fidusia Online dengan  rata-rata  650,000  pendaftaran tiap bulannya dan pendaftaran per bulan tertinggi tercatat 966,000 pendaftaran. Selain itu kontribusi Pendapatan negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dari pendaftaran Fidusia juga melonjak sampai Rp. 600 miliar setahunnya. 5
Bukan  jumlah  yang  sedikit,  namun  apakah  berarti  instrumen  Fidusia  sudah memainkan  peran  yang  signifikan  bagi  akses  kepada  pembiayaan,  khususnya  sektor UMKM? Kelihatannya masih yang harus dilakukan, mayoritas pendaftaran Fidusia saat ini  didominasi  oleh  pembiayaan  kendaraan  bermotor,  yang  notabene  adalah  kredit konsumtif  yang  kontribusinya  terhadap  UMKM  tidak  terlalu  signifikan.  Padahal berdasarkan Market  Study  on  Movable  Asset-Based  Financing  to  Small  and  Medium Enterprises  in  Indonesia yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Bank  Dunia-IFC  pada  awal
4 International Finance Corporation, 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20433, All rights reserved, Manufactured in the United States of America, First Printing: January 2010
5 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia- dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-broleh--aria-suyudi--sh--llm-
2014, sektor UMKM RI masih membutuhkan modal setidaknya 3,826.5 triliun dari total kebutuhan  modal  kerja  mereka.  Pada  survey  yang  sama,  diketahui  bahwa  83,7% kreditor memilih kendaraan bermotor sebagai jaminan dengan Loan To Value Ratio 50- 80%, relatif setara dengan preferensi terhadap jaminan benda tidak bergerak yang juga tercatat 83,7% dengan Loan To Value Ratio 75% - 80%. 6
Preferensi kreditor yang terbatas pada kendaraan bermotor menunjukkan bahwa potensi  yang  dapat  digali  dari  Fidusia  masih  sangat  luas.  UUJF  sejak  awal  telah mendefinisikan  objek  jaminan  dengan  perspektif  yang  sangat  luas,  meliputi  segala sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan  dialihkan,  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Lebih jauh lagi, UUJF juga  memungkinkan  Fidusia  dibebankan  kepada  persediaan  yang  jumlahnya berfluktuasi dan hasil penjualan dari persediaan tersebut.
Dalam  skenario  yang  ideal,  UUJF  memungkinkan  pelaku  usaha  untuk memanfaatkan  nyaris  semua  aset  benda  bergeraknya  sebagai  jaminan  untuk memperoleh pendanaan, tidak terbatas kepada kendaraan bermotor. Hal ini akan sangat membantu  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  yang  umumnya  tidak memiliki tanah dan/atau bangunan untuk dijaminkan kepada kreditur. Jaminan Fidusia sebagai  instrumen  pendaftaran  jaminan  benda  bergerak  akan  sangat  vital  perannya dalam  mengisi  kebutuhan  ini,  dan  diperkirakan  akan  makin  mendorong  pertumbuhan pendanaan berbasis jaminan benda bergerak.

## 4. Arah  Pembaruan  Fidusia  ke  Depan,  Kajiaan  Hasil  Penelitian  Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Sistem  jaminan  benda  bergerak  yang  efektif  akan  makin  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi  Indonesia.  Konsekuensinya,  implementasi  rezim  hukum  jaminan  Fidusia berikut kebijakan pendukungnya harus terus dikembangkan. Setidaknya untuk ada dua alasan sebagai berikut: 7
Pertama ,  potensi  kontribusi  UMKM  yang  memang  signifikan  terhadap perekonomian RI dan akan terus makin besar ke depannya, Data Kementerian Koperasi
6 http://jentera.ac.id/publikasi/berita-dan-artikel/135/Pembaruan-Pendaftaran-Jaminan-Fidusia-dan- Implikasinya-Bagi-Akses-Terhadap-Pembiayaan-Indonesia
7 Data hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
dan  UKM  menyatakan  bahwa  output  UMKM  berkontribusi  sampai  57.12  %  dari Produk Domestik Bruto Indonesia, dengan jumlah yang stabil sejak tahun 2006 (sekitar 58 %). Tentunya rezim hukum jaminan benda bergerak akan makin memegang peranan penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  sektor  UMKM  ke  depannya,  mengingat kemampuan  pemerintah  untuk  melaksanakan  skema  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR), sebagai mekanisme kredit tanpa jaminan bagi UMKM sangat terbatas. Lagipula, KUR sendiri  secara  konsep  bukan  merupakan  model  yang  ideal,  karena  justru  berpotensi menghambat kemandirian UMKM itu sendiri.
Kedua ,  Fidusia  juga  makin  penting,  karena  otoritas  perbankan  juga  terus mendorong porsi pendanaan UMKM yang lebih besar. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia  No.  15/35/DPAU  tenggal  29  Agustus  2013  tentang  Pemberian  Kredit  atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Bank  Umum  diwajibkan  untuk  untuk  memenuhi  rasio Kredit  atau  Pembiayaan  UMKM  terhadap  total  Kredit  atau  Pembiayaan  sebesar minimum 20% pada tahun 2018, dengan kewajiban pemenuhan rasio dimulai bertahap pada minimum 5% sejak tahun 2015.
Ketiga , fakta bahwa ketersediaan kerangka hukum jaminan benda bergerak yang baik  akan  mempengaruhi  peringkat  kemudahan  berusaha  suatu  negara.  Dalam  survey tahunan  Kemudahan  Berusaha  ( Ease  of  Doing  Business )  yang  diselenggarakan Kelompok Bank Dunia, aspek kemudahan untuk memperoleh pinjaman ( Getting Credit ) adalah salah satu dari 10 parameter ukuran kemudahan berusaha di 189 negara yang di survei. Salah satu parameter yang menjadi ukuran kemudahan berusaha tersebut adalah indikator  Kemudahan  Memperoleh  Kredit,  yang  mencakup  antara  lain,  aspek  Indeks Kekuatan  Hak  Hukum  ( strength  of  legal  rights  index ).  Aspek  Indeks  Kekuatan  Hak Hukum  mengkaji sejauh mana sistem hukum jaminan benda bergerak yang ada di suatu negara  memfasilitasi  praktek  pemberian  pinjaman  oleh  lembaga  keuangan  perbankan kepada para pelaku usaha.

## Kesimpulan
Potensi  Fidusia  perlu  dipahami  lebih  dari  sekedar  instrumen  untuk  mendaftarkan jaminan  kendaraan  bermotor,  namun  sebagai  alat  untuk  mendukung  akses  kepada pendanaan  secara  komprehensif.  Penting  juga  dilakukan  edukasi  terhadap  pengambil
kebijakan,  tidak  hanya  di  sektor  hukum,  namun  juga  di  sektor  keuangan/pembiayaan dan juga  sektor  penguatan  UMKM,  supaya  potensi  optimal  Fidusia  dapat  dicapai dan pada gilirannya menciptakan kepercayaan publik terhadap instrumen Fidusia.
Peluncuran  Fidusia  Online  merupakan  langkah  konkret  pembaruan  yang  akan memberi  kontribusi  positif  terhadap  penguatan  sistem  jaminan  benda  bergerak Indonesia.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri,  masih  diperlukan  rangkaian  kebijakan lanjutan  untuk  menyempurnakan  posisi  Fidusia  Online  sesuai  potensinya,  khususnya meninjau ulang mekanisme yang kurang sesuai dengan preferensi pasar. Hal ini penting mengingat  prosedur  pada  pendaftaran  jaminan  Fidusia  bukanlah  merupakan  prosedur yang  bersifat  wajib  ( compulsory ).  Hal  ini  terbukti  dari  riwayat  rendahnya  kepatuhan pendaftaran dan pencabutan pendaftaran Fidusia. Harus ada kebijakan pendukung yang mampu menunjang kepatuhan itu.
Fidusia  akan  optimal  apabila  pasar  memanfaatkan  sepenuhnya  sistem pendaftaran  jaminan  Fidusia  sebagai  alat  bantu  pengambilan  keputusan  bisnis.  Suatu buku  daftar  Fidusia  yang  tidak  bisa  secara  akurat  menyajikan  data  pendaftaran (termasuk  yang  telah  berakhir),  sebagai  akibat  rendahnya  kepatuhan  pendaftaran maupun  pencabutan  pendaftaran  Fidusia  misalnya,  bukan  insentif  yang  baik  untuk mendorong  masyarakat  untuk  menggunakannya.  Beberapa  negara  seperti  Australia, Selandia  Baru,  Kanada,  menggunakan  sistem  dimana  pendaftaran  jaminan  benda bergerak dilakukan berdasarkan jangka waktu yang diinginkan, dengan tarif pendaftaran yang ditentukan berdasarkan jangka waktu yang dipilih pendaftar. Australian Financial Service  Authority (AFSA)  yang  memiliki  otoritas  atas Personal  Property  Security Registry (PPSR)  di  Australia  menerima  pendaftaran  jaminan  benda  bergerak berdasarkan jangka waktu yang dipilih di awal, misalnya 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 25 tahun, dan di atas itu, sehingga pendaftaran akan berakhir otomatis sesuai permohonan pada saat mendaftar tanpa perlu dilakukan permohonan.

## Daftar Referensi
Baran, P., Hobsbawm, E. J., “The Stages of Economic Growth”, Kyklos 14 (2), 1961.
Diana Hunt, “Rostow of the Stages of Growth”, Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms , Harvester Wheatsheaf, New York,1989.
Meier,  Gerald  M.,  “Sequence  of  Stages”,. Leading  Issues  in  Economic  Development , Oxford University Press, New York, edisi kelima, 1989.
Rostow,  W.  W.,  “The  Five  Stages  of  Growth-A  Summary”, The  Stages  of  Economic Growth: A Non-Communist Manifesto , Cambridge University Press, Cambridge,
1960.
Https://id.wikipedia.org/wiki/pertumbuhan_ekonomi
Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/05/191657826/.BI.Sebut.Tiga.Faktor. Penentu.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia.
Http://www.ekonomikontekstual.com/2014/04/4-faktor-yang-memengaruhi- pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi.html
Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran- jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia- broleh--aria-suyudi--sh--llm-
Http://jentera.ac.id/publikasi/berita-dan-artikel/135/Pembaruan-Pendaftaran-Jaminan- Fidusia-dan-Implikasinya-Bagi-Akses-Terhadap-Pembiayaan-Indonesia