## PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON UTARA MENUJU GOOD GOVERNANCE
Yuswan Farmanta 1

## ABSTRACT
The  level  of  achievement  of  the  maturity  level  of  the  Government  Internal  Control System (SPIP) of the North Buton Regional Government from 2016 to 2019 is very low, namely at the pilot level. To strengthen and support the effectiveness of SPIP, internal  control  procedures  are  carried  out  on  the  implementation  of  tasks  and functions, performance, and financial accountability by APIP, including the North Buton  Regency  Inspectorate.  This  study  aims  to  determine  the  internal implementation  of  SPIP  at  the  Inspectorate  of  North  Buton  Regency  in  realizing good governance and identify factors that influence the low level of achievement of SPIP  maturity  levels.  This  research  uses  qualitative  methods  with  a  case  study approach. The data used are primary data, obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies. As well as secondary data in the form of documents related to research. The results showed that in general, the application of SPIP in the Inspectorate North Buton district was good  enough.  A fundamental drawback  is  that  a  performance  audit  procedure  has  not  been  established,  lack  of the  auditor's  quantity,  the  position's  competency  standards  have  not  been  set  and the  sanction  of  ethical  and  behavioral  code  violations  has  not  been  consistently implemented. In addition, the effectiveness of applied SPIP is strongly influenced by the  commitment  of  regional  heads  and  supporting  regulations  governing  the reward system and punishment on SPIP implementation nationwide.
Keywords: SPIP implementation, realizing Good Governance, SPIP maturity.

## ABSTRAK
Tingkat capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah Buton Utara sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sangat rendah yaitu pada  level  rintisan.  Untuk  memperkuat  dan  menunjang  efektivitas  SPIP  dilakukan prosedur  pengawasan  intern  atas  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi,  akuntabilitas kinerja dan keuangan oleh APIP termasuk di dalamnya adalah Inspektorat Kabupaten Buton  Utara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  SPIP  secara internal  pada  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  dalam  mewujudkan  good governance  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya capaian tingkat maturitas SPIP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  yang  diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Serta data sekunder berupa  dokumen-dokumen  terkait  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa secara umum penerapan SPIP pada Inspektotrat kabupaten Buton Utara telah cukup baik. Kelemahan mendasar adalah belum diterapkannya prosedur audit kinerja, minimnya  kuantitas  auditor,  standar  kompetensi  jabatan  belum  ditetapkan  serta sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik  dan  perilaku  belum  diterapkan  secara  konsisten. Disamping  itu  secara  efektivitas  terapan  SPIP  sangat  dipengaruhi  oleh  komitmen Kepala  Daerah  serta  regulasi  pendukung  yang  mengatur  tentang  sistem  reward  dan punishment atas implementasi SPIP secara nasional.
Kata Kunci: Implementasi SPIP, mewujudkan good governance, maturitas SPIP.
1 Universitas Terbuka Jl Pd.Cabe Raya, Tangerang Selatan,Indonesia yuswanfarmanta@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pemerintahan yang baik hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan  yang  bersih  dan  berlangsung  di  negara  yang  masyarakat  yang menghormati  hukum.  Dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta check and balances.
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik,  proses Planning,  Organizing,  Actuating dan  Controlling (POAC)  manajemen  harus  berjalan  dengan  baik.  Oleh  karenanya, dalam  setiap  manajemen  pelayanan  publik  diperlukan  suatu  alat  kendali  yang  dapat meyakinkan  pelayanan  publik  terlaksana  dengan  akuntabel,  dan  itulah  fungsi  dari internal  control  atau  dalam  hal  ini  adalah  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008.
Demi  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  maka  pemerintah mencoba  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa  atau  dikenal  dengan istilah Good  Governance .  Menurut  Arie  Soelendro  (2010:13),  dalam  Arja  Sadjiarto (2010)  unsur-unsur  pokok  upaya  perwujudan Good  Governance ini  adalah transparency,  fairness,  responsibility  dan  accountability.  Sedangkan  Hadori  Yunus (2010:1)  dalam  jurnal  Arja  Sadjiarto  berpendapat  bahwa  unsur-unsur Good Governance adalah  tuntutan  keterbukaan (transparency) ,  peningkatan  efisiensi  di segala  bidang (efficiency) ,  tanggung  jawab  yang  lebih  jelas (responsibility) dan kewajaran (fairness) . Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan Good Governance adalah melalui penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  sebagai  penggerak  utama  juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur Good Governance . Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap  perbaikan  kinerja  pelayanan  publik.  Peningkatan  kualitas  pelayanan pemerintahan  daerah  bagi  publik  sangat  penting  dilakukan  pemerintah  daerah  demi tercapainya  kepuasan  kerja  pada  masyarakat.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik (publik service) bukan untuk memaksimumkan laba (Bastian, 2006).
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni sebagaimana unsur -unsur  pengendalian  internal  menurut  PP  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sisten Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP),  yang  antara  lain:  Lingkungan  pengendalian, Penilaian  risiko,  Kegiatan  pengendalian,  Informasi  dan  komunikasi  serta  Pemantauan pengendalian  intern,  dengan  melihat  hal  ini  peneliti  akan  menfokuskan  pada Bagaimana  pengimplementasian  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  dalam  mewujudkan  tata  kelolah  pemerintahan yang baik ( Good Governance ).
Ditinjau  dari  sudut  organisasi  dan  memperhatikan  kedudukan  Inspektorat sebagai  lembaga  teknis  di  daerah,  maka  inspektorat  pada  hakekatnya  merupakan organisasi  yang  berfungsi  sebagai  SPIP  di  daerah.  Dengan  demikian  Inspektorat merupakan  salah  satu  unsur  dari  Sistem  pengendalian  intern  yang  wajib diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60 tahun 2008.
Perencanaan  strategis  sebagai  kerangka  awal  dari  keseluruhan  proses pelaksanaan pembangunan, merupakan tahapan yang sangat penting dilaksanakan oleh satuan  organisasi  pemerintah.  Berdasarkan  Inpres  Nomor  7  Tahun  1999  disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin  dicapai  selama  kurun  waktu  1  (satu)  sampai  5  (lima)  tahun  dengan memperhitungkan  potensi,  peluang,  dan  kendala  yang  mungkin  timbul.  Dengan demikian,  perencanaan  strategis  merupakan  kebutuhan  nyata  untuk  mengatasi
persoalan yang dihadapi, sehingga rencana strategis yang dibuat oleh pimpinan puncak bersama  staf  dapat  diimplementasikan  oleh  seluruh  jajaran  organisasi  dalam  rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.
Dengan  adanya  rencana  strategis,  diharapkan  terwujudnya  pengawasan  yang Akuntabel. Perencanaan strategis  sekaligus  juga merupakan alat sekaligus pendekatan yang dianjurkan untuk usaha memfokuskan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,  dan  pengukuran  kinerja  serta  evaluasinya  merupakan  rangkaian  sistem akuntabilitas  kinerja  yang  penting.  Prosedur  evaluasi  kinerja  secara  berkala  belum optimal  dilaksanakan,  kegiatan  audit  yang  dilaksanakan  belum  berbasis  kinerja  serta keterbatasan peran teknologi atau sistem informasi berbasis elektronik dalam aktifitas tugas  dan  fungsi,  hal  ini  belum  menerapkan Work  through  the  computer tapi  masih Work  around  the  computer, hal  ini  dapat  dilihat  dalam  melakukan  audit  belum menggunakan  aplikasi  audit  seperti  ACL  (Audit  Command  Language)    yang  berguna saat melakukan Inforamtion Technology (IT) Audit, serta lemahnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  Audit  Kinerja  teriutama  pada  tingkat  tindak  lanjut  temuan  hasil  audit Inspektorat sendiri yang masih dikisaran 40% dan  kegiatan pengawasan lain (evaluasi, reviu, pemantauan) serta faktor eksternal diantaranya adalah komitmen kepala daerah yang  mendukung  penyelenggaraan  SPIP  secara  global  lintas  perangkat  daerah, khususnya  pada  aspek  kompetensi  jabatan.  Majelis  penegakan  kode  etik  dan penyelenggaraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang tadinya direncanakan minimal 1 kali dalam sebulan, hanya dapat direalisasikan 3 kali pada tahun 2020.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik unuk mengangkatnya dalam  sebuah  penelitian  guna  penyusunan  tesis  yang  diberi  judul “Penerapan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Rangka Mewujudkan Good Governance pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
Berangkat  dari  masalah  tersebut  maka  penulis  menarik  rumusan  masalah:  1) Bagaimana  peran  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada  Inspektorat Kabupaten  Buton  Utara  dalam  mewujudkan good  governance ?  dan  2)  Faktor-faktor apa  yang  mempengaruhi  rendahnya  capaian  tingkat  maturitas  (suatu  tingkat kematangan untuk mencapai tujuan organisasi) SPIP Inspektorat?
Sebagaimana  rumusan  masalah  diatas  adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  implementasi  SPIP  secara  internal  pada  Inspektorat  Kabupaten Buton Utara dalam mewujudkan good governance , mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tingkat maturitas SPIP.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  interpretatif.  Menurut  Newman (1997:62) dalam terdapat tiga pendekatan, yaitu positivisme, interpretatif, dan kritikal. Ketiganya  memiliki  tradisi  yang  berbeda  dalam  teori  social  dan  teknik  penelitiannya. Dengan  menggunakan  paradigma  interpretatif,  kita  dapat  melihat  fenomena  dan menggali pengalaman dari objek penelitian.
Informan Penelitian
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  yang  dipilih  dengan  kriteria  mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP, yang terdiri atas  1  (Satu)  Orang  Kepala  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  (Inspektur),  1  (Satu) Orang  Sekretaris  Inspektorat  di  Kantor  InspektoratKabupaten  Buton  Utara,  1  (Satu) Orang  Kasubag  Perencanaan  dan  Pelaporan  di  Kantor  InspektoratKabupaten  Buton Utara,  1  (Satu)  Orang  Kasubag  Umum,  Kepegawaian  dan  Keuangan  di  Kantor InspektoratKabupaten  Buton  Utara,  2  (dua)  Inspektur  Pembantu  Wilayah  I  dan  II  di
Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  dan  1  (Satu)  orang  pengguna  anggaran  di Kabupaten Buton Utara.

## Metode Analisis Data
Data-data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  hasil  wawancara, catatan lapangan, dan foto-foto sebagai data pendukung. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan interpretatif, di mana  peneliti  menginterpretasikan  arti  data-data  yang  telah  terkumpul  dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu.
Adapun  tahapan-tahapan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan analisis  data  kualitatif  model  Miles  dan  Huberman  (1992)  dalam  Sugiyono  (2010:91), yaitu  sebagai  berikut;  pengumpulan  data,  yaitu  peneliti  mencatat  semua  data  secara objektif  dan  apa  adanya  sesuai  dengan  hasil  observasi  dan  wawancara  di  lapangan, reduksi  data,  yaitu  memilih  hal-hal  pokok  yang  sesuai  dengan  focus  penelitian. penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Penyajian  data  merupakan  analisis dalam bentuk matriks, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Pengambilan keputusan  atau  verifikasi,  berarti  bahwa  setelah  data  disajikan,  maka  dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada  Inspektorat Kabupaten Buton Utara
Lingkungan Pengendalian Merupakan  suatu  upaya  pada  level top  management dalam  hal  ini  Inspektur  untuk menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  pengendalian  yang  menimbulkan  perilaku positif  dan  kondusif  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  kelembagaan  secara konsisten.  Berikut  adalah  deskriptif  manivestasi  unsur  lingkungan  pengendalian  pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

## Indikator Penegakan Integritas dan Nilai Etika
Secara  umum  implementasi  indikator  Penegakan  Integritas  dan  Nilai  Etika  pada Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  belum  memadai  karena  belum  ada  mekanisme penegakan sanksi disiplin secara konsisten atas pelanggaran terhadap pakta integritas. Terkait dengan  prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN  No.  117/M-MBU/2002,  hal  tersebut  di  atas  berkaitan  dengan  sekurang- kurangnya  terhadap  3  (tiga)  Prinsip  yaitu  Independensi,  Akuntabilitas  dan Responsibilitas,  karena  implementasinya  secara  komprehensif  dilihat  dari  output  dan outcome  atas  seluruh  aktifitas  pegawai  dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan strategis sehingga memberikan impact positif terhadap percapaian tujuan dan sasaran kelembagaan.

## Indikator Komitmen Terhadap Kompetensi.
Secara  umum  implementasi  komitmen  terhadap  kompetensi  telah  cukup  baik khususnya  pada  aspek  pembinaan  dan  pengembangan  kapasitas  pegawai,  namun terdapat  kelemahan  pada  jumlah  (kuantitas)  staf  yang  memiliki  kompetensi  sumber daya aparatur sesuai dengan karakteristik dan beban kerja yang melekat pada tugas dan fungsi  kelembagaan.  Terkait  dengan  prinsip-prinsip  Good  Governance  menurut Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  No.  117/M-MBU/2002  adalah  terkait  dengan sekurang-kurangnya  terhadap  2  (dua)  prinsip  yaitu  Akuntabilitas  dan  Responsibilitas,
hal  ini  dapatdilihat  keterbatasan  jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  berdampak  pada efektifitas  finalisasi  ouput  tugas-tugas  kedinasan,  misalnya  kewajiban  pelaporan  yang tidak  tepat  waktu  dan    tidak  terlaksana  secara  tuntas,  beberapa  ouput  kegiatan  tidak sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

## Indikator Kepemimpinan yang kondusif
Secara umum implementasi kepemimpinan yang kondusif pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara telah cukup baik pada tingkatan pemenuhan dokumen tertulis, sosialisasi dan implementasi namun belum ada prosedur evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri  Negara  BUMN  No.  117/M-MBU/2002  adalah  terkait  dengan  sekurang- kurangnya  terhadap  3  (tiga)  prinsip  yaitu  Tranparansi,  Akuntabilitas  dan Responsibilitas,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  belum  tercapainya  level  Kapabilitas APIP yang masih di level 2 dan maturitas SPIP yang juga masih di level 2.

## Indikator Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah dimana  nomor  kelas  kantor  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  masuk  pada  Kelas  C yaitu  dengan  komposisi  2  (dua)  Inspektur  Pembantu.  Pada  perkembangannya  peran Inspektorat  dengan  komposisi  2  (dua)  Inspektur  Pembantu  sangat  tidak  mencukupi kebutuhan  organisasi  sehingga  adanya  Peraturan  Pemerintah  telah  dikeluarkan penambahan  struktur  baru  Inspektorat  di  daerah  yaitu  dengan  dikeluarkannya  PP nomor  72  tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  pemerintah  nomor  18  tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mensyaratkan adanya penambahan jabatan struktural berupa jabatan Inspektur Pembantu Investigasi yang khusus menangani permasalahan tindak  pidana  korupsi  di  pemerintah  daerah  Kabupaten,hal  ini  tentunya  sangat membantu  peningkatan  kinerja  dari  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  terutama memperkuat    peran  dan  kapasitas  Inspektorat  Daerah  agar  lebih  independen  dan obyektif  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  yang  bersih dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Jika  dikaitkan  dengan  konsep  Three Lines of Defense Model, peningkatan dengan adanya penambahan Inspektur Pembantu Investigasi  memperkuat  pada  pertahanan  lini  ketiga  yaitu  Internal  Audit,  dimana Inspektur  Pembantu  Investigasi  akan  memperkuat  pelaksanaan  fungsi-fungsi keinvestigasian terutama untuk menangani tindak pidana korupsi.

## Indikator Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab.
Secara  umum  tingkat  maturitas  implementasi  pendelegasian  wewenang  dan tanggungjawab  yang  tepat  pada  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  terpenuhi  pada aspek  kebijakan  dan  prosedur  tertulis  serta  sosialisasi.  Sedangkan  pada  aspek implementasi  dan  evaluasi  belum  optimal.  Terkait  dengan  prinsip-prinsip  Good Governance  menurut  Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  No.  117/M-MBU/2002,  hal tersebut  di  atas  berkaitan  dengan  sekurang-kurangnya  terhadap  3  (tiga)  Prinsip  yaitu Independensi,  Akuntabilitas  dan  Responsibilitas,  karena  insane  Inspektorat  dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga SOP yang telah ditetapkan diharapkan dapat optimal dan pelaksanaan serta evaluasi secara berjenjang.

## Indikator  Penyusunan  Dan  Penerapan  Kebijakan  Yang  Sehat  Tentang  Pembinaan  Sumber Daya Manusia.
Inspektorat  sebagai  salah  satu  bagian  dari  entitas  Pemerintah  Daerah  berkewajiban untuk  membuat  analisis  standar  kompetensi  berdasarkan  tugas  dan  fungsi kelembagaan.  Hal  ini  telah  diuraikan  pada  indikator  komitmen  terhadap  kompetensi. Saat  ini  Inspektorat  kabupaten  Buton  Utara  sudah  mengirimkan  daftar  kebutuhan
Auditor  ke  Instansi  Pembina  yaitu  BPKP  untuk  menjadi  masukan  penghitungan kebutuhan  Auditor  di  seluruh  Indonesia.Terkait  dengan  prinsip-prinsip  Good Governance  menurut  Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  No.  117/M-MBU/2002,  hal tersebut  di  atas  berkaitan  dengan  sekurang-kurangnya  terhadap  3  (tiga)  Prinsip  yaitu Independensi,  Akuntabilitas  dan  Responsibilitas,  Inspektorat  kabupaten  Buton  Utara sudah  mengirimkan  daftar  kebutuhan  Auditor  ke  Instansi  Pembina  yaitu  BPKP  untuk menjadi masukan penghitungan kebutuhan Auditor di seluruh Indonesia.

## Indikator Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif.
Inspektorat  Kabupaten  Utara  dapat  mengoptimalkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pengawasan internal jika seluruh unsur SPIP telah memadai diimplementasikan dalam lingkup internal Inspektorat. Penulis tidak dapat mendeskripsikan secara detil tentang perwujudan peran APIP yang efektif karena konsistensi penelitian hanya pada internal Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara.  Namun,  penulis  akan  melakukan  analisis  atas impact  implementasi  SPIP  secara  internal  pada  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Terkait dengan  prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, hal tersebut di atas berkaitan dengan 5 (lima)  Prinsip yaitu  Transparansi,  Independensi,  Akuntabilitas  dan  Responsibilitas  serta  Kewajaran, karena  insane  Inspektorat  dituntut  untuk  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut, sehinggadapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal jika seluruh  unsur  SPIP  telah  memadai  diimplementasikan  dalam  lingkup  internal Inspektorat.

## Indikator Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait.
Secara  umum  implementasi  hubungan  kerja  yang  baik  dengan  instansi  pemerintah terkait  pada  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  telah  memadai.  Terkait  dengan prinsip-prinsip  Good  Governance  menurut  Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  No. 117/M-MBU/2002 adalah terkait dengan sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) prinsip yaitu  Tranparansi,  Akuntabilitas,  Independensi,  dimana  Inspektorat  diharapkan  terus membuka  ruang  koodinasi  secara  komprehensif  baik  lintas  perangkat  daerah,  sesama institusi APIP, maupun aparat penegak hukum.

## Penilaian Risiko
Merupakan  suatu  aktifitas  kolektif  untuk  melakukan  identifikasi  dan  analisis  risiko berdasarkan  rumusan  tujuan,  sasaran,  program  dan  kegiatan  dalam  Renstra  yang berpotensi  menghambat  atau  menggagalkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dalam pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan. Risiko keterlambatan penerbitan laporan hasil  pengawasan  akan  menjadi  sebab  tidak  optimalnya  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi lainnya,  diantaranya  keterlambatan  input  daftar  temuan  dan  rekomendasi, keterlambatan  pendistribusian  laporan  kepada  objek  pengawasan,  temuan  dan beberapa  rekomendasi  menjadi  tidak  efektif  dan  relevan  untuk  ditindaklanjuti  karena kehilangan  momen,  keterlambatan  kegiatan  tindak  lanjut  temuan,  rendahnya  progres tindak lanjut temuan serta tidak tertibnya statistik temuan dan tindak lanjut temuan.
Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  selangkah  lebih  maju  karena  telah  menetapkan identifikasi  risiko,  analisis  risiko  serta  rencana  aksi  pengendalian  risiko.  Dengan demikian  unsur  penilaian  risiko  telah  terlaksana  dengan  baik.Terkait  dengan  prinsip- prinsip  Good  Governance  menurut  Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  No.  117/M- MBU/2002, hal tersebut di atas berkaitan dengansekurang-kurangnyaterhadap 3 (tiga) Prinsip  yaitu  Tranparansi,  Independensi,  Akuntabilitas  dan  Responsibilitas,  karena insane  Inspektorat  dituntut  untuk  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut,
sehinggapenilaian  risiko  ditentukan  oleh  dua  indikator  yakni  identifikasi  risiko  dan analisis  risiko.  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  telah  melaksanakan  kedua  hal tersebut dan menghasilkan dokumen penilaian risiko.

## Kegiatan Pengendalian
Kegiatan  pengendalian  yang  diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  menurut  PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat berupa:

## Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
Inspektorat Kabupaten Buton Utara melakukan reviu atas kinerja pegawai dalam hal ini dilaksanakan  dengan  membandingkan  kinerja  dengan  tolok  ukur  kinerja  yang ditetapkan  pada  level  instansi,  aktivitas/  kegiatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya reviu penyerapan anggaran secara triwulanan oleh Asisten I Bidang Pemerintah yang menunjukkan sudah sejauh mana anggaran yang sudah  tercantum  dalam  DPA  dapat  direalisasikan  terutama  dalam  pelaksanaan  di Inspektorat  adalah  realisasi  audit    keuangan  Dana  BOS  ,  audit    keuangan  Dana  Desa dan  Audit  Kinerja  Keuangan  dan  Non    Keuangan  pada    OPD-OPD,  serta  jumlah  LHA yang  diterbitkan  oleh  masing-masing  Ketua  Tim  Inspektorat  per  tahun  dikaitkan dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), namun masih belum optimal.

## Pembinaan sumber daya manusia.
Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  telah  melakukan  pelatihan  dan  diklat  bagi  semua pegawai  agar mereka  bisa supaya mencapai  visi dan misi Inspektorat, dalam orientasi utamanya  yakni  meningkatakn  kualitas  hasil  pengawasan  pada  Obyek  Pemeriksaan (OPD-OPD,  Desa,  Sekolah  dsb).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  diklat-diklat fungsional  bagi  tenaga-tenaga  auditor  yang  ada  seperti  diklat  pembentukan  auditor serta diklat yang berkaitan dengan kinerja/kompetensi  seperti diklat audit investigasi, diklat audit kinerja, diklat probity audit, serta penilaian kinerja pegawai tahunan yang sekarang disebut SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

## Pengendalian atas pengelolaan system informasi .
Inspektorat  Buton  Utara  telah  diinstalasikan  aplikasi  SIMDA  Keuangan  dan  SIMDA BMD  (Barang  Milik  Daerah),  namun  terkait  aplikasi  untuk  pelaksanaan  monitoring hasil  pengawasan  dan  pelaksanaan  audit  belum  dimiliki  dan  masih  dalam  tahap perencanaan pengadaan seperti aplikasi SIM HP (Hasil Pengawasan) dan aplikasi audit ACL (Audit Command Language).

## Pengendalian fisik atas asset
Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  telah  mengimplementasikan  pengendalian  fisik atas aset dengan penetapan Inspektur untuk diimplementasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai ditandai dengan adanya Kartu Inventaris Barang (KIB) dari A sampai  dengan  Edan  KIR  (kartu  Inventaris  Ruangan)  yang  ditandatangani  oleh Inspektur dan Pengurus Barang terkait posisi aset bergerak dan tidak bergerak. Namun pada penerapan aplikasi SIMDA BMD belum optimal karena masih keterbatasan SDM yang menguasai aplikasi tersebut.

## Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
Inspektorat Kabupaten Buton Utara, melakukan reviu dan validasi secara periodik atas ketetapan  dan  keandalan  ukuran  dan  indikator  kinerja,  hal  ini  ditunjukkan  dengan mengacu  pada  IKU  (indikator  kinerja  utama)  yang  telah  ditetapkan  pada  RPJMD Kabupaten Buton Utara.

## Pemisahan fungsi Pimpinan
Inspektorat Kabupaten Buton Utara, Terdapat pemisahan fungsi yang menjamin bahwa seluruh  aspek  utama  seperti  adanya  reviu  berjenjang  dari  mulai  Ketua  Tim  mereviu Kertas Kerja Audit sampai dengan penyusunan laporan hasil audit/reviu, serta fungsi- fungsi  penyimpanan  seperti  Bendahara  Pengeluaran  dan  penanganan  aset  yaitu Pengurus Barang.

## Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting.
InspektoratKabupaten Buton Utara, terdapat otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting yang ditetapkan oleh Inspektur dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai hanya transaksi dan kejadian signifikan yang di-entry adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan  hanya  oleh  pegawai  sesuai  lingkup  otoritasnya  yaitu  ditandai  dengan adanya  PA  (Pengguna  Anggaran);  PPK  (Pejabat  Penatausahaan  Keuangan),  PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dll.

## Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  telah  mencatat  transaksi  dan  kejadian diklasifikasikan  dengan  tepat  dan  dicatat  segera  dalam  seluruh  siklus  transaksi  atau kejadian.  Dimana  Inspektur  akan  memantau  realisasi  belanja  per  kegiatan  dengan mereviu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran per bulan serta menutup Buku Kas Umum setiap bulannya.
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya .
Pada  Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara,  akses  hanya  diberikan  kepada pegawai  yang  berwenang  dan  Inspektur    melakukan  reviu  atas  pembatasan  tersebut secara  berkala  dengan  menunjuk  Bendahara  Pengeluaran  yang  memiliki  akses  ke aplikas  SIMDA  Keuangan  dan  Pengurus  barang  yang  memiliki  akses  ke  SIMDA  BMD (Barang  Milik  Daerah).Terhadap  akses  auditi  (yang  diperiksa)  juga  telah  dilakukan pembatasan  untuk  tidak  dapat  langsung  masuk  kecuali  mengisi  Buku  tamu  dan menunggu sampai dengan bertemu dengan auditor.

## Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
Pada  Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara,  terdapat  penetapan  akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dengan menunjuk petugas yang bertanggung jawab  terhadap  penyimpanan  sumber  daya  dan  pencatatannya,  Inspektur  melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala dan perlu dinilai pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya yaitu adanya penunjukkan Pengurus Barang yang bertanggung jawab alokasi  serta  pencatatannya  sarana  prasarana  kantor  seperti  Laptop,  Kendaraan bergerak dll dan melaporkan secara berkala ke Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah.

## Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara, terdapat dokumentasi yang baik atas Sistem  Pengendalian  Intern  serta  transaksi  dan  kejadian  penting,  yang  diwujudkan dengan  cara  memiliki,  mengelola,  memelihara,  dan  secara  berkala  memutakhirkan dokumentasi tersebut. Langkah- langkahnya antara lain digitalisasi Laporan Hasil Audit (LHA), Surat masuk dan keluar, dokumen-dokumen penting lainnya dalam bentuk file PDF.  Namun  pada  pelaksanaannya  masih  belum  optimal  dikarenakan  kendala  SDM dan kosistensi pelaksanaan tugas.

## Informasi dan Komunikasi
Implementasi unsur tersebut pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara masih terdapat banyak  kelemahan  diantaranya  belum  memiliki  website,  email  atau  media  online lainnya  atasn  nama  Inspektorat  untuk  kepentingan  publikasi  seluruh  aktifitas pemerintahan, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, laporan kinerja termasuk
penerimaan  saran,  kritik  dan  pengaduan  masyarakat.  Terkait  dengan  kebijakan  dan prosedur  hanya  terkomunikasikan  melalui  WhatsApp  group  kepada  seluruh  pegawai, pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  belum  berbasis  sistem  informasi,  kecuali  perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang menggunakan sistem keuangan pemerintah daerah yaitu SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.

## Pemantauan
Inspektorat  Daerah  belum  optimal  menetapkan  kebijakan  dan  prosedur  pemantauan berkala pada setiap tingkatan unsur pimpinan secara berjenjang.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi SPIP Secara Efektif dan Efisien.
Berdasarkan hasil studi kasus implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara,  Penulis  menyimpulkan  terdapat  beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi kematangan/maturitas terapan SPIP diantaranya factor intern dan ekstern.

## Faktor Intern Entitas
SPIP  belum  mendapatkan  ruang  prioritas  dalam  konteks  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  Inspektorat  Daerah  belum  optimal  melaksanakan  peran  kosultansi dalam melakukan asistensi dan penilaian mandiri atas implementasi SPIP pada setiap OPD.

## Faktor Ekstern/Nasional
Kebijakan Pendukung Dalam Bentuk Penghargaan.
Tingkat  maturitas  SPIP  menjadi  salah  satu  syarat  dalam  memperoleh  DID  sehingga mendorong  implementasi  SPIP  secara  maksimal.  Hal  ini  sejalan  dengan  Peraturan Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  Tahun  2015  -2019  Buku  II  bahwa  indikator  kinerja  pembangunan bidang  aparatur  negara  diantaranya  adalah  opini  WTP,  Tingkat  kapabilitas  APIP, Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP), Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan. Sehingga semua indikator  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dan  memiliki  relevansi  satu sama lain

## Kebijakan Pendukung (Ketegasan Sanksi)
Secara substansi SPIP merupakan kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya bersifat jangka  panjang.  Artinya  SPIP  wajib  diterapkan  secara  berkelanjutan  mulai  dari  aspek pemenuhan kebijakan dan prosedur, pengkomunikasian atau sosialisasi, implementasi secara  utuh  kebijakan  dan  prosedur  serta  evaluasi  atas  pelaksanaan  kebijakan  dan prosedur.  Namun  sangat  disayangkan  kewajiban  tersebut  tidak  disertai  dengan  unsur ketentuan bersifat menekan dan memaksa yang termanivestasi melalui terapan sanksi.
Peran  Kematangan/Maturitas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pada  Inspektorat Kabupaten Buton Utara Dalam Mewujudkan Good Governance. Prosedur  pembinaan  dan  pengawasan  internal  dalam  penyelenggaraan  urusan pemerintahan merupakan salah satu bentuk manivestasi good governance, sebagimana dinyatakan  dalam  pasal  1  angka  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008 Tentang  SPIP  yakni  “Pengawasan  Intern  adalah  seluruh  proses  kegiatan  audit,  reviu, evaluasi,  pemantauan,  dan  kegiatan  pengawasan  lain  terhadap  penyelenggaraan  tugas dan  fungsi  organisasi  dalam  rangka  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tolok  ukur  yang  telah  ditetapkan  secara
efektif  dan  efisien  untuk  kepentingan  pimpinan  dalam  mewujudkan  tata kepemerintahan yang baik”.
Oleh  sebab  itu  salah  satu  sub  unsur  lingkungan  pengendalian  dalam  konsep  SPIP mewajibkan  pimpinan  entitas  untuk  mewujudkan  peran  aparat  pengawasan  intern pemerintah (APIP) yang efektif. Dalam konteks ini Inspektorat Kabupaten Buton Utara merupakan  salah  satu  unsur  APIP  pada  level  Pemerintah  Daerah  Tingkat  II.Dengan demikian  komitmen  pimpinan  entitas  sangat  mempengaruhi  peran  dan  kinerja pengawasan  internal.  Komitmen  tersebut  dapat  dimanifestasikan  dalam  bentuk pemberian  ruang  independensi  kegiatan  pembinaan  dan  pengawasan  internal, penguatan pada aspek finasial dan kuantitas serta kompetensi aparatur pengawasan.
Selanjutnya  secara  teknis  Inpsektur  daerah  selaku  kepala  perangkat  daerah bertanggungjawab  untuk  melakukan  internalisasi  terapan  SPIP  pada  lingkungan  kerja Inspektorat Kabupaten Buton Utara. Dengan kata lain secara teknis perwujudan peran APIP  yang  efektif  pada  skala  Pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  sangat  tergantung pada  tingkat  kematangan  terapan  SPIP  di  lingkungan  kerja  Inspektorat  Kabupaten Buton Utara.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pada prinsipnya penyelenggaraan SPIP merupakan tanggungjawab Menteri/ pimpinan lembaga,  gubernur,  dan  bupati/walikota  sebagaimana  amanah  PP  Nomor  60  Tahun 2008  Pasal  47  ayat  (1).  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  sebagai  salah  satu  unsur APIP  dan  perangkat  daerah  memiliki  peran  strategis  dalam  mendorong penyelenggaraan  SPIP  lintas  perangkat  daerah  melalui  fungsi  pembinaan  dan pengawasan.  Karena  itu  terapan  SPIP  secara  internal  dalam  lingkungan  kerja Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  menjadi  hal  penting  yang  menentukan  kualitas pelayanan fungsi pembinaan dan pengawasan internal.
Implementasi  SPIP  tidak  terlepas  dari  lima  unsur  mendasar  yakni  lingkungan pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  dan pemantauan  pengendalian.  Secara  umum  implementasi  SPIP  pada  Inspektorat Kabupaten  Buton  Utara  telah  cukup  baik.Kebijakan  dan  prosedur  teknis  penujang pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan internal telah ditetapkan secara tertulis serta  telah  dikomunikasikan  kepada  seluruh  aparatur  pengawasan.  Namun  terdapat beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan. faktor  internal  yang  mempengaruhi  adalah  kompetensi  SDM  yang  belum  memadai, kuantitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan beban kerja organisasi khususnya jabatan  fungsional  auditor  dan  P2UPD,  inkosistensi  terapan  sanksi,  prosedur  evaluasi kinerja  secara  berkala  belum  optimal  dilaksanakan,  kegiatan  audit  yang  dilaksakan belum berbasis kinerja serta keterbatasan peran teknologi   atau sistem informasi berbasis elektronik dalam aktifitas tugas dan fungsi.
Disamping itu, terapan SPIP Inspektorat kabupaten Buton Utara juga dipengaruhi oleh faktor  eksternal  diantaranya  adalah  komitmen  kepala  daerah  yang  mendukung penyelenggaraan  SPIP  secara  global  lintas  perangkat  daerah,  khususnya  pada  aspek kompetensi  jabatan,  mejelis  penegakan  kode  etik,  anggaran  dan  evaluasi  kinerja. Sedangkan  dalam  konteks  yang  lebih  global  kepatuhan  terhadap  PP  Nomor  60  tahun 2008 sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang berorientasi pada penghargaan dan sanksi/ reward and punishment.
Melalui  terapan  SPIP  secara  optimal  pada  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  dan komitmen  kepala  daerah  atas  independensi  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  internal, dapat  mewujudkan  akutabilitas  kinerja  dan  keuangan,  transparansi  tata  kelola keuangan  dan  pemerintahan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundangan,  serta mencegah  lebih  dini  pelaksanaan  aktifitas  pemerintahan  yang  tidak  dilandasi  dengan peraturan  perundangan  demi  terciptanya  kepastian  hukum.  Hal  tersebut  diatas merupakan bagian dari pemenuhan prinsip-prinsip good governance.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  maka  peneliti  menyarankan Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara  perlu  mendorong  dan  mengusulkan  kepada pimpinan  entitas  pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  untuk  menetapkan  beberapa regulasi  lokal  diantaranya  Peraturan  Bupati  tentang  kode  etik  prilaku  ASN,  majelis penegakan kode etik dan prilaku ASN, Pedoman penilaian risiko pelaksanaan tugas dan fungsi, standar kompetensi jabatan, selain itu Inspektorat Kabupaten Buton Utara perlu secara periodik melakukan update terhadap peta dan penilaian risiko serta menjadikan prioritas  dalam  aktifitas  tugas  dan  fungsi.  Inspektorat  Kabupaten  Buton  Utara seyogyanya  mengoptimalkan  fungsi  konsultansi  melalui  kegiatan  reviu  dan  asistensi serta menjadikan prioritas atas pelaksanan audit kinerja baik terkait pengelolaan APBD dan  APBdes  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  akuntablitas  kinerja, efektifitas, efisiensi dan keekonomisan penggunaan keuangan negara/daerah.
Adapun  keterbatasan  dari  penelitian  ini  yaitu  penelitian  ini  hanya  melihat  penerapan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara berdasarkan pernyataan dari informan kemudian  peneliti  mengembangkan  dan  mencocokan  pernyataan  tersebut  dengan kriteria unsur-unsur dalam SPIP sesuai dengan isi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP sehingga penelitian ini belum menggambarkan hasil yang sebenarnya berupa outcome mengenai  implementasi  unsur  SPIP  pada  Inspektorat  khususnya  dan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Buton  Utara  pada  umumnya.  Untuk  penelitian  selanjutnya  agar semua unsur-unsur SPIP perlu dikaji lebih mendalam, dengan melihat kontibusi SPIP yang terfokus pada kualitas laporan keuangan atau kinerja pegawai/ karyawan sesuatu entitas,  dengan  menggunakan  angket  sebagai  metode  penelitian  untuk  mendapatkan gambaran  akurat  mengenai  tingkat  implementasi  SPIP,  semua  item  dalam  daftar  uji pengendalian  intern  pada  PP  Nomor  60  Tahun  2008  turut  disertakan  dalam  angket dengan  menggunakan  karyawan  sebagai  subjek  penelitian  akan  lebih  memaksimalkan penelitian.  Informan  dalam  penelitian  selanjutnya    sebaiknya  diperbanyak  dan disesuaikan dengan bidangnya untuk menjamin keakuratan informasi

## DAFTAR PUSTAKA
Ardja Sadjiarto https://media.neliti.com/ media/ publications/
Bastian,  Indra.  2010.  Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga.  .  Mahsun,
Mohamad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta
Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Washington, DC
Hanif  •  Nurcholis,  2007  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah  /Hanif  Nurcholis.  Pengarang,
Nurcholis, , Hanif. EDISI, edisi 1. Penerbitan, Jakarta :Grasindo,2007
Loina,  Lalolo  Krina  P  ,  2003,  Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  &
Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Sugiyono.  2010,  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D;  Penerbit.  CV  Alfabeta,
Bandung