## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pemerkosaan
Chanifah, Elly Sudarti, Nys. Arfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: chanifah0000@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam ranah pidana tidak ada ketentuan yang menyatakan secara eksplisit  mengenai  kebolehan  atau  ketidakbolehan  hakim  dalam memutuskan  melebihi  apa  yang  diminta.  Dimana  hal  tersebut secara  tidak  langsung  menjadi  batasan  hakim  dalam  memutus perkara. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama  atau  bahkan  lebih  tinggi  dari  rekuisitor  penuntut  umum. Hakim  memiliki  kebebasan  dan  indepedensi  dalam  memutus perkara,  dalam  kasus  ini  dapat  ditemukan  dalam  fakta persidangan  bahwa  hal  yang  memberatkan  terdakwa  adalah ketika  Majelis  Hakim  berkeyakinan  untuk  menjatuhkan  pidana lebih  tinggi  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka sebenarnya  hukuman  itu  tidak  melanggar  hukum  acara  pidana. Sehingga  menurut  penulis,  putusan  Ultra  Petita  majelis  hakim telah  sejalan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan karena  sama  sekali  tidak  keluar  dari  batasan  maksimal  hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 285 KUHP.

## Kata Kunci:
Putusan, Tindak Pidana Pemerkosaan, Ultra Petita. KEYWORDS: Verdict, Rape Crime, Ultra Petita, Verdict.

## ABSTRACT
In the criminal realm there are no provisions that explicitly state  the  permissibility  or  inability  of  judges  to  decide beyond what is required. Where this indirectly becomes the limit of the judge in deciding the case. The panel of judges can  pass  a  lower,  equal  or  even  higher  decision  than  the public  prosecutor's  requisitor.  Judges  have  freedom  and independence in deciding cases, in this case it can be found in  the  trial  facts  that  the  thing  that  weighs  on  the defendant  is  that  when  the  Panel  of  Judges  is  convinced that  a  sentence  is  higher  than  the  demands  of  the  Public Prosecutor,  then  in  fact  the  sentence  does  not  violate  the criminal  procedure  law.  So  according  to  the  author,  the Ultra Petita decision of the panel of judges is in line with the provisions of laws and regulations because it does not at all go beyond the maximum legal limits set out in Article 285 of the Criminal Code.

## A. PENDAHULUAN
Maraknya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini, akan menimbulkan keresahan serta kekhawatiran  bagi  masyarakat  lain.  Kejahatan  ini  pun  tidak  hanya  dilakukan  oleh orang dewasa melainkan juga anak-anak. Maka dari itu, kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun  baik  wanita  maupun  pria dengan  tingkat pendidikan  yang  berbeda. [1] Salah
1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2.
satu  kejahatan  yang  menjadi  perhatian  publik  saat  ini  adalah  kasus  perkosaan  atau pemerkosaan.
Pemerkosaan  berasal  dari  kata  dasar “perkosa” yang  berarti  paksa,  gagah,  kuat, perkasa.  Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Pemerkosaan  diartikan sebagai  perbuatan  yang  memiliki  unsur-unsur  seorang  pria  memaksa  dengan kekerasan,  bersetubuh  dengan  seorang  wanita.  Sedangkan  perkosaan  diuraikan menjadi perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa, sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memperkosa adalah menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar  atau  menyerang  dan  sebagainya  dengan  kekerasan.  Sedangkan  perkosaan adalah  perbuatan  memperkosa,  penggagahan  atau  paksaan  disertai  dengan pelanggaran dengan kekerasan. [2]
Tindak  pidana  pemerkosaan  dapat  digolongkan  ke  dalam  bentuk  kejahatan  dengan kekerasan,  karena  biasanya  tindak  pidana  ini  disertai  dengan  kekerasan/ancaman kekerasan.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dikutip  oleh  Mulyana  W.  Kusuma,  penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:
a. Adanya  orientasi  pada  benda  yang  menimbulkan  keinginan  untuk  mendapat materi dengan jalan mudah.
b. Tidak  ada  penyaluran  kehendak  serta  adanya  semacam  tekanan  mental  pada seseorang.
c. Keberanian mengambil resiko.
d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik. [3]
Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sangat keji dan tidak berprikemanusiaan.  Perbuatan  perkosaan  adalah  perbuatan  yang  tidak  baik  karena bertentangan  dengan  moral  dan  nilai-nilai  agama  serta  melanggar  hak  asasi manusia.[ 4 ] Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan ialah ketika seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan badan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga  perempuan  tersebut  mau  melakukan  persetubuhan  baik  dilakukan  pada kemaluan, anus ataupun mulut.[ 5 ] Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan  terhadap  perempuan  yang  merupakan  contoh  kerentanan  posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki.[ 6 ]
Kasus  tindak  pidana  perkosaan  paling  banyak  menimbulkan  kesulitan  dalam penyelesaiannya  baik  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  maupun  pada  tahap
2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 673.
3 Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 41.
4 Henny Saida Flora, Berlian, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Percobaan Pemerkosaan”, Jurnal Justiqa, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 8. Diakses dari https://www.portaluniversitas quality.ac.id:5388/ojssystem/index.php/JUSTIQA/article/view/537/334 , Pada tanggal 11 Februari 2022, Pukul 01.13 WIB.
5 Lembah Nurani Anjar Kinanthi, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto, Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak, Cet. 1.,PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022, hlm. 17.
6 Salam Amrullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”,
Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 60. Diakses dari https://ojs.unanda.ac.id/index.php/andidjemma/article/view/338 , Pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 12.38 WIB.
penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang  lain. 7 Banyaknya  tindak  pidana  perkosaan  yang  telah  diproses  sampai  ke Pengadilan tidak memberikan efek jera oleh para pelaku, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.
Secara  normatif,  pengaturan  terkait  tindak  pidana  perkosaan  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Buku  Kedua  tentang  Kejahatan  Bab  XIV Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dalam  Pasal  285  yang  menentukan:  “Barangsiapa dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita  bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Pemidanaan  merupakan  suatu  bentuk  penjatuhan  putusan  hakim  terhadap  pelaku suatu  tindak  pidana.  Tindak  pidana  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  undang- undang sehingga bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk membedakan apakah suatu perbuatan  itu  merupakan  tindak  pidana  atau  bukan  tindak  pidana  ialah  apakah perbuatan tersebut  diberi  sanksi pidana  atau  tidak diberi  sanksi  pidana. 8 Pemberian sanksi  atau  pemidanaan  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  merupakan  salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi eksistensi tindak pidana di tengah masyarakat. 9
Pelaku  tindak  pidana  dapat  dipidana  apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  telah memenuhi  syarat  dan  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang. 10 Pemidanaan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:
1. Hak  moral  untuk  menghukum  seseorang  didasarkan  semata-mata  atas kenyamanan  bahwa  ia  telah  terbukti  melakukan  suatu  kesalahan  atau kejahatan.
2. Kewajiban  moral  untuk  menghukum  pun  secara  eksklusif  kokoh  di  atas landasan yang sama.
3. Demi  keadilan  retributif,  maka  hukuman  harus  seimbang  dengan  bobot kesalahan yang dilakukan.
4. Dasar  moral  pemberian  hukuman  ialah  hukuman  merupakan  “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reaformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan “hak” dari pelaku kejahatan.
7 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81.
8 Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020,hlm. 102. Diakses dari https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886 , Pada tanggal 10 Februari 2022. Pukul 20.40 WIB.
9 Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus dan Nys Arfa, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 96. Diakses dari https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/vie w/16326/13093 , Pada tanggal 14 Maret 2022. Pukul 01.13 WIB.
10 Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 2, No. 2, 2020,hlm. 130. Diakses dari https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946 , Pada tanggal 11 Februari 2022. Pukul 00.45 WIB.
5. Konsekuensi  hukuman  sebagai  pencegahan  agar  di  masa  yang  akan  datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.
6. Hukuman  itu  memberikan  kepuasan  baik  kepada  si  korban  maupun  kepada orang lain. 11
Menurut  Pasal  1  butir  8  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Hakim  adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan  Putusan  Pengadilan  diatur  dalam  Pasal  1  butir  11  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  yang  menyatakan  bahwa:  “Putusan  pengadilan  adalah pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.
Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana  pengadilan  berfungsi untuk  menguji  keabsahan  tindakan  penyidikan,  penuntutan  serta  melakukan pengawasan  terhadap  terpidana  yang  diputus  bersalah. 12 Ketika  hakim  memutus suatu  perkara,  hukum  dijadikan  sebagai  sarana  sedangkan  keadilan  adalah tujuannya. 13 Perihal  putusan  hakim  atau  “putusan  pengadilan”  merupakan  aspek penting  dan  diperlukan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana.  Putusan  hakim  adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia,  penguasaan  hukum  atau  fakta  secara  mapan,  dan  factual,  serta  visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. 14
Putusan  hakim  adalah  bersifat  sangat  penting,  karena  didalamnya  terdapat  sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. 15 Menurut Lilik Mulyadi, mengemukakan:
Putusan  hakim  merupakan  putusan  yang  diucapkan  oleh  hakim  karena  jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. 16
Untuk memutuskan perkara pidana, hakim akan memeriksa perkara tersebut melalui proses-proses  yang  telah  diatur.  Salah  satu  proses  yang  ada  dalam  pengadilan  yakni proses  pembuktian.  Proses  pembuktian  dilakukan  oleh  hakim  untuk  menentukan apakah  dakwaan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  terbukti  atau  tidak.  Jadi bahan  hakim  memeriksa  perkara  adalah  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum.  Hasil pemeriksaan  hakim  akan  dituangkan  dalam  putusan  hakim.  Putusan  hakim  sebagai
11 Yong Ohoitimuran, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 17.
12 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Jakarta, kencana, 2016, hlm. 1-2.
13 Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Malang, Setara Pres, 2013, hlm. 4-5.
14 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 119.
15 Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 131. Diakses dari https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892 , Pada tanggal 12 Mei 2022, Pukul 08.20 WIB. 16 Ibid, hlm. 121.
proses  akhir  dalam  penegakan  hukum  merupakan  kegiatan  yang  paling  problematis, dilematis  dan  mempunyai  tingkat  kontroversi  yang  tinggi.  Upaya  untuk  mencari, menemukan  dan  menerapkan  hukum  inilah  yang  kerapkali  menimbulkan  rasa  tidak puas terhadap para pihak hingga di kalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
Dari aspek pemidanaan juga harus mendapat perhatian bagi hakim, sebab penjatuhan pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  harus  memenuhi  tujuan-tujuan  pemidanaan. 17 Putusan  yang  dibuat  oleh  hakim  menurut  hukum  acara  pidana  haruslah  dibuat berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada beberapa putusan yang tidak sesuai dengan dakwaan dan melebihi tuntutan. Putusan ini disebut dengan putusan Ultra Petita. Putusan jenis ini tidak memperhatikan kepastian hukum yang  harus  ada,  namun  undang-undang  juga  tidak  mengatur  akibat  hukum  terhadap putusan Ultra Petita. Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohon. 18 Menurut  I.P.M.  Ranuhandoko,  “Ultra  petita  adalah  melebihi  apa  yang  diminta”. 19 Ultra  petita  dalam  hukum  formil  mengandung  pengertian  penjatuhan  putusan  atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Ultra petita merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan putusan keluar dari  tuntutan  dan  melebihi  tuntutan  penuntut  umum.  Dalam  konteks  hukum  pidana, penerapan  Ultra  Petita  dalam  putusan  pengadilan  masih  menjadi  perdebatan  hingga saat  ini.  Ada  yang  menyatakan  putusan  Ultra  Petita  dilarang  karena  bertentangan dengan asas legalitas dan due procces of law.
Dalam  memberikan  putusan,  hakim  dipengaruhi  banyak  hal  baik  yang  ada  pada dirinya  maupun  sekitarnya  antara  lain  agama,  kebudayaan,  pendidikan,  nilai,  norma, dan  sebagainya  sehingga  dapat  dimungkinkan  adanya  perbedaan  cara  pandang  yang mempengaruhi  pertimbangan  dalam  memberikan  putusan.  Namun,  yang  perlu diperhatikan  adalah  putusan  yang  ideal  adalah  putusan  yang  mengandung  aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan agar pelaku pidana jera atas tindak pidana yang telah  diperbuat.  Keputusan  hakim  dalam  mengambil  suatu  keputusan  harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar keputusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. 20
Meskipun  ketentutan  terkait  tindak  pidana  perkosaan  sudah  diatur  secara  tegas dalam Undang-Undang, tetapi masih saja sering terjadi tindak pidana perkosaan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Berikut akan penulis paparkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 1 Dakwaan, Tuntutan Dan Putusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Jambi
17 Lestiyana, Elly Sudarti, “Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 76. Diakses dari https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8372/9900 , Pada tanggal 12 Mei 10.50 WIB.
18 Haposan Siallagan, “Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengajuan Undang-Undang”, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22. No. 1, 2010, hlm. 74. Diakses dari https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16209 , Pada tanggal 11 Mei 2022, Pukul 08.05 WIB.
19 I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm. 522.
20 Dewi Utari, Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020,hlm. 140. Diakses dari https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313/9891 , Pada tanggal 14 Maret 2022. Pukul 00.35 WIB.
Tahun 2019-2022 No.  Tahun Nomor Putusan Dakwaan Tuntutan Putusan 1. 2019  516/Pid.B/2019/PN Jmb Pasal 285 KUHP Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Tahun Pidana Penjara Selama 12 (Dua Belas) Tahun 2. 2020 208/Pid.B/2020/PN Jmb Pertama: Pasal 285 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Kedua:
Pasal 289
KUHP Jo Pasal 65 KUHP Ketiga: 286 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Pidana Penjara Selama 9 (Sembilan) Tahun Pidana Penjara Selama 9 (Sembilan) Tahun 3. 2021 - - - - 4. 2022 276/Pid.B/2022/PN Jmb Kesatu: Pasal 285 KUHP Kedua: Pasal 286 KUHP Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Tahun Pidana Penjara Selama 8 (Delapan)
Tahun

## Sumber: Pengadilan Negeri Jambi
Berdasarkan  tabel  yang  penulis  paparkan  di  atas,  jumlah  tindak  pidana  perkosaan yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi berjumlah 4 kasus yang mana Jaksa Penuntut Umum  Kejaksaan  Negeri  Jambi  menuntut  dengan  pidana  penjara  yang  berbeda-beda dan Hakim Pengadilan Negeri Jambi juga menjatuhkan pidana berbeda-beda terhadap pelaku  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Jambi.  Dalam  hal  ini,  penulis menganalisis  perkara  Nomor:  516/Pid.B/2019/PN  Jmb  yang  dituntut  Jaksa  Penuntut Umum  dengan  dakwaan  tunggal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  285  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  sedangkan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi
menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  12  (dua  belas) tahun. Menurut penulis, putusan tersebut tergolong kedalam putusan  Ultra Petita hal ini  dikarenakan  hakim  telah  menjatuhkan  putusan  melebihi  tuntutan  yang  diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Berdasarkan  beberapa  hal  yang  telah  penulis  uraikan  di atas,  maka  dari  itu  penulis tertarik  untuk  mengangkat  dan  membahasnya  dalam  sebuah  karya  tulis  berbentuk skripsi  dengan  judul  “PUTUSAN  ULTRA  PETITA  DALAM  TINDAK  PIDANA PERKOSAAN”.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  mengumpulkan  beberapa  putusan  pengadilan  mengenai  tindak  pidana perkosaan untuk di analisis, antara lain Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb, dan Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb. Lalu dikaitkan dengan Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## C. PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Terkait Putusan Ultra Petita
Putusan  Ultra  Petita  merupakan  putusan  yang  tidak  pernah  berhenti  untuk diperdebatkan.  Asas  Ultra  Petita  sendiri  merupakan  asas  terkait  dengan  penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau melebihi apa yang diminta. Secara  normatif,  dalam  ranah  pidana  tidak  ada  ketentuan  yang  menyatakan  secara eksplisit mengenai kebolehan atau ketidakbolehan hakim dalam memutuskan melebihi apa  yang  diminta.  Akan  tetapi  dalam  ketentuan  Pasal  182  Ayat  (4)  KUHAP  secara implisit menyatakan bahwa: “Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada dakwaan  jaksa  penuntut  umum”.  Dimana hal  tersebut secara  tidak  langsung  menjadi batasan hakim dalam memutus perkara.
Dalam  menjatuhkan  putusan,  rujukan majelis  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap  seorang  terdakwa  sepenuhnya  bergantung  pada  penilaian  dan  keyakinan majelis  hakim  terhadap  bukti-bukti  dan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan.  Sesuai Pasal  193  Ayat  (1)  KUHAP,  jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah melakukan  tindak  pidana,  maka  pengadilan  menjatuhkan  pidana  kepadanya.  Majelis hakim  dapat  menjatuhkan  putusan  lebih  rendah,  sama  atau  bahkan  lebih  tinggi  dari rekuisitor  penuntut  umum.  Putusan  majelis  hakim  yang  melebihi  tuntutan dari  jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum pidana.
Pada prinsipnya, hakim bebas dan mandiri dalam menentukan hukuman, tetapi tetap ada batas-batas yang mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan aturan- aturan  tersebut  haruslah  dipatuhi.  Dalam  praktiknya,  hakim  sudah  berkali-kali menjatuhkan  vonis  penjara  lebih  tinggi  dari  yang  dituntut  Jaksa.  Bahkan  selain kurungan  atau  penjara,  majelis  hakim  beberapa  kali  menaikkan  jumlah  denda  atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa.
Menurut  Yahya  Harahap,  hakim  yang  mengabulkan  tuntutan  melebihi  posita  atau petitum gugatan dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui  wewenangnya.  Apabila  putusan  mengandung  Ultra  Petita,  maka  putusan
tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).21
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  peraturan  terkait  Putusan  Ultra  Petita  ada  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  24  Ayat  (1)  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan. Dengan  demikian,  hakim  memiliki  kemandirian  dan  kebebasan  dalam  menjatuhkan putusan  yang  sedang  ditanganinya,  namun  kebebasan  yang  dimiliki  oleh  hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana. Dalam penjatuhan putusan, kebebasan hakim dibatasi oleh surat dakwaan dari penuntut  umum  sebagaiaman  diatur  dalam  Pasal  182  Ayat  (4)  KUHAP  mengenai musyawarah  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  berdasarkan  pada  surat dakwaan. Hakim yang menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu saja bertentangan dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP.
Dalam  proses  pengambilan  putusan  oleh  hakim,  tidak  terlepas  dari  keberadaan penuntut  umum  karena  dalam  proses  peradilan  penuntut  umum  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  137 KUHAP.  Dalam  pasal  ini  telah  jelas  diatur  bahwa  yang  mempunyai  wewenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Ketika hakim menjatuhkan putusan di luar  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hakim  telah mengambil alih peran dari jaksa penuntut umum karena dianggap membuat dakwaan sendiri  terhadap pasal  yang  tidak didakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Dan  tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan yang diberikan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sesuai denga napa yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan.
Hakim  memiliki  keterikatan  untuk  menjatuhkan  suatu  hukuman  antar  pidana minimal  dan  maksimal,  namun  hakim  dapat  mengabaikan  jika  keyakinan  pidana minimum  masih  dirasa  terlalu  berat  apabila  kepastian  dan  keadilan  hukum  belum didapat.  Menurut  Sudharmawatiningsih  berpendapat,  merupakan  kewenangan daripada  hakim  memutus  sesuai  fakta  persidangan  dan  keyakinannya  memberikan pemidanaan  melebihi  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  jika  dirasa  adil  dan  rasional. Hakim  dapat  memutus  lebih  tinggi  dari  tuntutan  jaksa  penuntut  umum,  tetapi  tidak boleh  melebihi  Batasan  maksimum  ancaman  pidana  yang  ditentukan  oleh  undang- undang.22
Putusan Ultra Petita yang dilarang, dalam hukum acara pidana, yaitu:
1) Putusan  hakim  yang  dijatuhkan  tidak  termasuk  dalam  klausul/pasal  yang didakwakan  oleh  jaksa.  Hal  seperti  ini  tentu  tidak  boleh  terjadi  karena  akan menimbulkan  rasa  ketidakadilan,  sebab  terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan divonis  pidana  atas  perbuatan  yang  sama  sekali  tidak  didakwakan  oleh  jaksa penuntut  umum.  Keputusan  yang  demikian  juga  akan  merugikan  terdakwa
21 Ibid, hlm. 801.
22 Sudharmawatiningsih, Laporan Penelitian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 2.
karena  terdakwa  tidak  dapat  melakukan  pembelaan  untuk  mempertahankan hak-haknya  di  persidangan.  Aturan  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  182  Ayat  (4) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana sangat terang mengatur bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan, dan dengan adanya putusan yang  dijatuhkan  oleh  hakim  diluar  pasal  yang  tidak  didakwakan  oleh  Jaksa Penuntut Umum telah bertentangan dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP.
2) Putusan  pidana  hakim  yang  dijatuhkan  melebihi  atau  dibawah  ancaman maksimum  dan  minimum  yang  tertuang  dalam  pasal  undang-undang  hukum pidana  yang  dipergunakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  dakwaannya. Perlu dicermati meskipun hakim memiliki kebebasan dalam proses penjatuhan putusan, namun kewenangan hakim tentulah pula dalam peraturan perundang- undangan. Telah ditentukan pula dalam peraturan perundang-undangan hakim dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  tidak  boleh  melebihi  ancaman maksimum dan kurang dari ancaman minimum, dan apabila hakim melanggar maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

## B. Putusan Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Perkosaan
Putusan Ultra Petita dalam tindak pidana perkosaan penulis temukan dalam Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb.

## 1. Posisi Kasus
a. Identitas Terdakwa Nama Lengkap : PERI PADLI BIN HASAN BASRI; Tempat Lahir : Palembang; Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/10 Oktober 1987; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Tanjung RT. 007 Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi; Agama : Islam; Pekerjaan : Sopir;

## b. Dakwaan
Terhadap  putusan  tersebut  terdakwa  yang  bernama  PERI  PADLI  BIN HASAN  BASRI  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  tunggal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  285  KUHP.  “Barangsiapa  dengan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Tuntutan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Pengadilan Negeri  Jambi  dalam  putusan  Nomor  516/Pid.B/2019/PN  Jmb  ialah  sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  Peri  Padli  Bin  Hasan  Basri  telah  terbukti bersalah  dan  melakukan  tindak  pidana  “Pemerkosaan”  sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Peri  Padli  Bin  Hasan  Basri dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dikurangi  selama terdakwa  berada  dalam  tahanan  dengan  perintah  terdakwa  tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
o 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna coklat
o 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
o 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
o 1 (satu) helai bra warna biru
Dikembalikan pada saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi
o 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar 102 Hotel Surya tertanggal 30 Maret 2019
o 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe V5 Lirte warna gold
o 1 (satu) unit Flash disc rekaman CCTV Hotel Surya tertanggal 30 Maret 2019
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

## d. Putusan
1. Menyatakan  terdakwa  PERI  PADLI  BIN  HASAN  BASRI,  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “PERKOSAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
o 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna coklat
o 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
o 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
o 1 (satu) helai bra warna biru
Dikembalikan pada saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi
o 1  (satu)  lembar  bukti  pembayaran  kamar  102  Hotel  Surya tertanggal 30 Maret 2019 o 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe V5 Lirte warna gold
o 1  (satu)  Flash  disc  rekaman  CCTV  Hotel  Surya  tertanggal  30 Maret 2019
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 516/Pid.B/2019/PN Jmb Tentang Tindak Pidana Perkosaan Mengenai  analisis  putusan  pengadilan  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Perkosaan Putusan Nomor: 516/Pid.B/2019/PN  Jmb  di  Pengadilan  Negeri  Jambi  dapat  dikemukakan sebagai berikut :

## a. Analisis Yuridis
Bahwa  terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan  tunggal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  285  KUHP,  yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Barang siapa;
2. Telah  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, memaksa  seseorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  diluar perkawinan:
Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:
Ad. 1. Barang Siapa;
Menimbang,  bahwa  pengertian  dari  “Barang  Siapa”  orientasinya  selalu  menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak  dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PERI PADLI BIN HASAN BASRI. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga  macam  sifat  yang  bersifat  umum,  yaitu  melawan  hukum,  dapat  dipersalahkan kepada  si pelaku  dan  bersifat  dapat  dipidana,  sedangkan  masalah  penjatuhan  pidana senantiasa  bersangkut  paut  dengan  kemampuan  bertanggung  jawab  dalam  arti  ada kesalahan;
Menimbang,  bahwa  faktor  kemampuan  bertanggung  jawab  adalah  menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia  saja dibebani  pertanggung  jawaban  mengenai  kesalahannya,  lebih  tegas  lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;
Menimbang,  bahwa  di  persidangan  terdakwa  telah  membenarkan  identitasnya sebagaimana  dalam  surat  dakwaan  sehingga  dalam  perkara  ini  tidak  terjadi  adanya Error In Persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung,  Terdakwa  PERI  PADLI  BIN  HASAN  BASRI  adalah  orang  yang  sehat jasmani  dan  rohani  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  menurut  hemat  Majelis Hakim, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa PERI PADLI BIN HASAN BASRI, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana  atas  Surat  Dakwaan  dari  Penuntut  Umum,  hal  ini  masih  tergantung  dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

## Ad.  2.  Telah  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
Menimbang,  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif  cukup  salah  satu  anasir  saja  yang terbukti;
Menimbang, bahwa istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin, violentia, yang berarti keganasan,  kebengisan,  kedahsyatan,  kegarangan,  aniaya,  dan  perkosaan  .  Tindak kekerasan,  menunjuk  pada  tindakan  yang  dapat  merugikan  orang  lain.  Misalnya, pembunuhan,  penjarahan,  pemukulan,  dan  lain-lain.  Walaupun  tindakan  tersebut menurut masyarakat umum dinilai benar. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku  dengan  sengaja  maupun  tidak  sengaja  (verbal  maupun  nonverbal)  yang ditujukan  untuk  mencederai  atau  merusak  orang  lain,  baik  berupa  serangan  fisik, mental,  sosial,  maupun  ekonomi  yang  melanggar  hak  asasi  manusia,  bertentangan dengan  nilai  nilai  dan  norma-  norma  masyarakat  sehingga  berdampak  trauma psikologis bagi korban;
Menurut penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa:
“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil  secara  tidak  sah,  misalnya  memukul  dengan  tangan  atau  dengan  segala  macam senjata, menyepak, menendang, dsb, yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah mmebuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Persetubuhan  atau  hubungan  seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi  dalam  arti  yang  lebih  luas  juga  merujuk  pada  tindakan-tindakan  lain  yang sehubungan  atau  menggantikan  tindakan  sanggama,  jadi  lebih  dari  sekadar  merujuk
pada  pertemuan  antar  alat  kelamin  lelaki  dan  perempuan.  Persetubuhan  mungkin didahului  dengan  percumbuan,  yang  menyebabkan  gairah  pada  pasangan, menyebabkan  penis  mengalami  ereksi  dan  pelumasan  alami  pada  vagina.  Untuk memulai  sebuah  persetubuhan,  penis  yang  telah  ereksi  dimasukkan  ke  dalam  vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak  maju  dan  mundur  di  dalam  vagina  dan  menghasilkan  gesekan,  tanpa  sama sekali  mengeluarkan  penis  secara  penuh.  Dengan  demikian,  mereka  merangsang  diri sendiri maupun partnernya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa  telah  melakukan  persetubuhan  dengan  saksi  Desi  Yulianti  yang  bukan istrinya  pada  hari  Sabtu  tanggal  16  Maret  2019  sekira  pukul  21.00  Wib  di  kamar nomor 122 Hotel Tepian Angso di Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
Menimbang,  bahwa  awalnya  pada  hari  Sabtu  tanggal  16  Maret  2019  sekira  pukul 20.00 WIB terdakwa mengajak korban untuk makan malam dan menjemput korban ke tempat kost korban, setelah selesai makan, korban pun di antar pulang oleh terdakwa namun  tidak  jadi  diantar  pulang  ke  kost  korban  melainkan  korban  dibawa  ke  Hotel Tepian Angso kec. Jambi timur kota jambi dan saat di dalam mobil korban bertanya “ ngapo Bang kesini, Aku nak balek, kos nanti tutup, udah jam berapa ini” lalu terdakwa menjawab”sudahlah, bentar be nanti balek lah” dan saat mobil berhenti korban tidak mau turun dari mobil, namun terdakwa tetap memaksa sambil mengatakan “Nak kasar apo  nak  lembut”  dan  korban  pun  takut  dan  terdakwa menarik tangan  korban  keluar dari mobil langsung menuju ke dalam kamar hotel sambil mengatakan “cepatlah masuk disini  sepi,  kagel  mati  dibunuh  orang  disini  preman-preman  nakal  banyak”  dan akhirnya  terdakwa  dan  korban  masuk  ke  dalam  kamar  hotel  tersebut  dan  terdakwa langsung  mengunci  pintu  kamar  dan  meletakkan  kunci  hotel  di  samping  meja, selanjutnya  terdakwa  membuka  baju  terdakwa  dan  tinggal  sisa  celana  boxer  dan duduk  sambil  main  game  sambil  mengatakan  “  duduklah  disini,  ngapo  disitu,  Abang gak ada ngapa ngapain gak, kagek Abang tidur dikamar sebelah lah” dan korban pun duduk  di  atas  Kasur  tersebut  namun  membelakangi  terdakwa,  tiba-tiba  terdakwa menarik korban dari belakang dan membaringan korban dan langsung mencium pipi dan  bibir  korban  lalu  terdakwa  membuka  paksa  jilbab  korban  lalu  mencium  bagian leher korban dan saat itu korban memberontak dengan cara memukul wajah terdakwa, namun  terdakwa  berusaha  membuka  baju  korban  yang  saat  itu  berusaha  bertahan namun  baju  korban  terlepas,hingga  kaos  dalam  dan  bra  korban  masih  ada,  sehingga terdakwa menarik bra ke atas dan payudara korban di hisap oleh terdakwa selanjutnya membuka  paksa  celana  dan  celana  dalam  korban  sehingga  terlepas,  kemudian terdakwa  membuka  celana  boxer  dan  celana  dalamnya  lalu  memasukkan  penis terdakwa kedalam vagina korban sambil mengatakan “ Lemasin, kalo gak ini kasar ini” karena  korban  berusaha  mempertahankan  ,  namun  korban  tidak  sanggup  melawan terdakwa  melebarkan  kedua  paha  korban  dengan  paksa  sehingga  terdakwa  berhasil memasukkan penis nya ke dalam vagina korban dan membuang sperma terdakwa   di dalam  vagina  korban  lalu  terdakwa  langsung  berbaring  di  atas  Kasur,  dan  korban cepat-cepat ke kamar mandi untuk membersihkan vagina korban.
Menimbang, bahwa selanjunya saat korban ke luar kamar mandi langsung memakai semua  pakaian  korban  dan  terdakwa  marah  melihat  korban  memakai  baju  lalu terdakwa  menarik  korban  dan  membaringkan  korban      di  atas  tempat  tidur  lalu mencium bibir korban dan membuka paksa baju dan melakukan persetubuhan
Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa berpura-pura mengantar korban namun terdakwa hanya keliling-keliling dan membawa korban kembali ke hotel tepian angso dan menyuruh korban tidur di kamar sebelah dan mengunci korban dari luar namun pagi harinya terdakwa masuk kamar dan memaksa melakukan persetubuhan, namun korban  tidak  mau  dan  menangis  namun  terdakwa  tetap  melakukan  persetubuhan terhadap  korban,  dadn  sekira  pukul  07.00  WIB  terdakwa  mengantar  korban  DESI YULIANTI pulang.
Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa  menghubungi  korban  mengajak  bertemu,  kemudian  ditolak  korban selanjutnya  terdakwa      mengancam  akan  menyebarkan  video  dan  foto  pada  saat kejadian di  Hotel Tepian  Angso,  sehingga  korban  pun  mau  bertemu  dan dijemput  ke kost  lalu  diajak  makan  dan  berkeliling  di  seputaran  Kota  Jambi.  Kemudian  terdakwa mengatakan  kepada  korban  untuk  menemani  ke  Hotel  Surya  yang  beralamat  Jl.M.H Thamrin  No.48  Kec.Pasar  Kota  Jambi  untuk  bertemu  dengan  teman  terdakwa  untuk membahas  bisnis,  dan  korban  menolak  untuk  masuk  ke  dalam  ke  Hotel  namun terdakwa      memaksa  korban  dengan  cara  menarik  tangan  korban  untuk  masuk  ke dalam  Hotel  Surya  tersebut dan  terdakwa  mengatakan  “Ayo  lah  cepat  masuk,  jangan kayak anak kecil” sambil menarik-narik tangan korban, Kemudian korban mengatakan kepada  terdakwa  “Aku  nak  balek,  ngapolah  Abang  kayak  gini”  kemudian  terdakwa memaksa  korban  masuk  kedalam  kamar  dan  mengunci  pintu  kamar  Hotel  tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar hotel, korban duduk jongkok di salah satu sudut kamar hotel tersebut sambil menangis. Kemudian terdakwa membuka bajunya sampai dalam keadaan  telanjang  bulat.  Setelah  telanjang,  terdakwa  menarik  tangan  korban  dan mengangkat  korban  ke  atas  Kasur  lalu  terdakwa  mencium  bibir  dan  mencium  leher korban  kemudian  terdakwa  membuka  baju  korban  sehingga  kondisi  korban  dalam keadaan  telanjang  kemudian  menghisap  salah  satu  payudara  korban  lalu  terdakwa memasukkan  alat  kelaminnya/penis  kedalam  vagina  korban  dengan  cara  memaju mundurkan  alat  kelaminnya  didalam  vagina  korban  kurang  lebih  10  menit  dan mengeluarkan sperma nya di dalam vagina korban, kemudian terdakwa baring di atas tempat tidur;
Menimbang,  bahwa  kemudian  korban  mengirim  pesan  melalui  Whatsapp  kepada salah satu sepupu korban, meminta agar sepupu korban membawa anggota kepolisian guna  menyelamatkan  korban  dari  ancaman  terdakwa.  Kemudian  sekira  pukul  23.00 wib sepupu korban bersama dua anggota dari kepolisian datang ke kamar didampingi oleh  dua  karyawan  hotel  mengetuk  pintu  kamar  yang  korban  tempati.  Mendengar ketukan  pintu  tersebut  terdakwa  menyuruh  korban  bersembunyi.  kemudian  ketika terdakwa  membuka  sedikit  pintu  kamar  hotel  tersebut,  Pintu  tersebut  langsung  di dorong  oleh  salah  satu  anggota  kepolisian.,  kemudian  korban  langsung  lari  keluar kamar  tersebut  dan  menemui  sepupu  korban  lalu  membawa  terdakwa  ke  Polresta Jambi.
Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  hasil  Visum  Et  Repertum  dari  Rumah  Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon SpOG dengan surat No : R/56/III/2019/  Rumkit  tanggal  31  Maret  2019  dengan  hasil  pemeriksaan  sebagai berikut :
Deskripsi Luka sebagai berikut:
□ Pada leher sebelah kiri 10 cm dari daun telingah empat setegah sentimeter dari kelenjar tiroid terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran 2 cm X 1 cm
□ Pada leher sebelah kanan 9 cm dari daun telingah lima sentimeter dari kelenjar tiroid terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran 1 cm kali setengah cm
□ Pada  lengan  kiri  atas  bagian  dalam  14  cm  dari  lipatan  siku  terdapat  memar warna kemerahan dengan ukuran panjang 0,3 cm
□ Pada  pergelangan  tangan  kiri  sebelah  luar  terdapat  luka  gores  warna kemerahan dengan ukuran panjang 1 cm
□ Pada lengan kanan bawah 7 cm dari pergelangan tangan kanan , terdapat luka gores warna kemerahan dengan ukuran panjang setengah sentimeter.
Inspeksi : terdapat luka robek diselaput dara arah jam satu, tiga, enam, Sembilan
Kesimpulan  :  didapatkan  Hymen/selaput  dara  tidak  utuh  lagi  yang  diakibatkan kekerasan benda tumpul.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  unsur  ini  telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
a. Pertimbangan Fakta Persidangan

## 1. Keterangan Saksi
1) Desi  Yulianti,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa  saksi  pernah  memberikan  keterangan  dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa  saksi  kenal  dengan  terdakwa,  namun  tidak  ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa  saksi  hadir dipersidangan  ini  sehubungan  dengan  pada hari  Sabtu  tanggal  16  Maret  2019  sekira  pukul  21.00  Wib  di kamar nomor 122 Hotel Tepian Angso di Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan pada hari Sabtu tanggal 30  Maret 2019 sekira jam 21.30 Wib di Kamar No. 102 Hotel Surya Kec.
Pasar  Kota  Jambi,  terdakwa  telah  menyetubuhi  saksi  dengan cara paksa ;
- Bahwa  saksi  berumur  23  (dua  puluh  tiga)  tahun  kelahiran  12 Desember 1996.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa  awalnya  saksi  kenal  dengan  terdakwa  saksi  diberi nomor  telepon  sopir  Travel  oleh  teman  saksi  dan  saksi menelepon  ke  nomor  tersebut,  namun  yang  mengangkat telepon  tersebut  terdakwa  dan  mengatakan  bahwa  terdakwa juga  supir  travel  bisa  mengantar  barang  sehingga  terdakwa datang ke tempat kost saksi, namun saksi mengatakan tidak jadi karena  teman  saksi  tidak  suka  dengan  motif  yang  telah  dibeli tersebut dan minta diganti;
- Bahwa  sejak  pertemuan  itu,  terdakwa  rajin  menelepon  saksi dan  terdakwa  mengatakan  ABANG  SUKA  SAMA  ADEK,  ABANG PENGEN  KITA  JADI  PACAR,  ABANG  PENGEN  NIKAH,  PENGEN MILIKI  ADEK”  dan  saksi  pun  menjawab  “AKU  BELUM  MAU
NIKAH, JALANI AJA DULU.
- Bahwa seminggu setelah bertemuan pengiriman paket tersebut yaitu pada Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan “ MAU KETEMU DENGAN ADEK, ABANG MAU AJAK MAKAN. TENANG BE ABANG GAK  ADA  NGAPA-  NGAPA  IN.  MAKAN  NYA  RAME-RAME  JUGA DENGAN  KAWAN-  KAWAN,  ADA  CEWEK  JUGA  DI  SITU”  dan saksi pun menyetujui permintaan terdakwa ;
- Bahwa  selanjutnya  saksi  pun  dijemput  dengan  mobil  oleh terdakwa  di  lorong  ke  kos  saksi  dan  saksi  dan  terdakwa  ke rumah  makan  SAUNG  KITO  di  Sipin  dan  disana  saksi  bertemu dengan  teman  terdakwa  sebanyak  2(dua)  orang  laki-laki  dan perempuan,  setelah  selesai  makan teman  terdakwa  duluan pulang; - Bahwa  kemudian  terdakwa  mengatakan  mau  mengantar  saksi pulang,  namun  saksi  hanya  dibawa  mutar-mutar  dan  tidak diantar  pulang  ke  kos  saksi  melainkan  saksi  di  bawa  ke  Hotel Tepian Angso kec. Jambi timur kota jambi.
- Bahwa pada saat di dalam mobil saksi bertanya “ NGAPO BANG DI  SINI,  AKU  NAK  BALEK.  KOS  NANTI  TUTUP,  UDAH  JAM BERAPA INI” lalu terdakwa menjawab” SUDAHLAH, BENTAR BE NANTI  BALEK  LAH”  dan  saksi  pun  tetap  tidak  mau  turun  dari mobil,  namun  terdakwa  tetap  memaksa  sambil  mengatakan  “ NAK  KASAR,  APO  NAK  LEMBUT”  dan  saksi  pun  takut  dan terdakwa  menarik  tangan  saksi  keluar  dari  mobil  langsung menuju ke dalam kamar hotel sambil mengatakan “ CEPAT LAH MASUK,  DI  SINI  SEPI.  KAGEK  MATI  DIBUNUH  ORANG.  DI  SINI PREMAN-PREMAN  NAKAL  BANYAK  “  dan  akhirnya  masuk  ke dalam kamar hotel tersebut ;
- Bahwa  setelah  masuk  kamar  terdakwa  mengunci  pintu  kamar dan  meletakkanya  disamping  meja,  selanjutnya  terdakwa membuka  baju  nya  dan  tinggal  hanya  celana  boxer  dan  duduk sambil  main  game  lalu  mengatakan  pada  saksi  “  DUDUK  LAH SINI, NGAPO DI SITU, ABANG GAK ADA NGAPA-NGAPA IN GAK. KAGEK ABANG TIDUR DI KAMAR SEBELAH LAH” dan saksi pun duduk  di  atas  Kasur  tersebut  namun  membelakangi  terdakwa tiba-tiba  terdakwa  menarik  saksi  dari  belakang  dan membaringan saksi dan langsung mencium pipi dan bibir saksi, saat itu saksi membrontak, namun terdakwa kuat dan terdakwa membuka jilbab saksi dan langsung mencium bagian leher saksi, selanjutnya  terdakwa  berusaha  membuka  baju  saksi,  namun saksi  masih  berusaha  bertahan  tapi  bisa  terlepas,  namun  kaos dalam  dan  bra  saksi  masih  ada,  sehingga  terdakwa  menarik keatas dan payudara saksi dihisap oleh terdakwa lalu membuka paksa  celana  saksi  dan  celana  dalam  saksi  sehingga  terlepas. Kemudian  terdakwa  membuka  celana  boxer  dan  celana  dalam terdakwa  dan  memasukkan  penis  terdakwa  kedalam  vagina saksi sambil mengatakan “ LEMASIN, KALO GAK INI KASAR INI“, namun  saksi  tetap  memberontak,  namun  akhirnya  terdakwa melebarkan kedua paha saksi sehingga saksi tidak sanggup dan terdakwa  berhasil  memasukkan  penis  nya  ke  dalam  vagina saksi.  Dan  selama  kurang  lebih  10  (sepuluh  )  menit  dan  pada saat  mencapai  klimaks  terdakwa  membuang  sperma  nya  di dalam vagina saksi.
- Bahwa  setelah  selesai  terdakwa  langsung  berbaring  di  atas Kasur,  dan  saksi  cepat-cepat  ke  kamar  mandi  untuk membersihkan  vagina  saksi  dengan  menggunakan  air. Selanjunya  saksi  ke  luar  kamar  mandi  dan langsung  memakai semua  pakaian  saksi.  dan  terdakwa  marah  melihat  saksi memakai baju dan mengatakan “NGAPO DI PAKAI CELANA TU” dan saksi menjawab “  NGAPO  EMANG  NYA  BANG.  SUKA-SUKA AKU LAH” dan terdakwa menjawab “PERCUMA JUGA DI PAKAI, NANTI  KAN  DI  BUKA  LAGI”  dan  saksi  mengatakan  “  APO MAKSUD  ABANG,  JANJI  ABANG  KAN  NAK  NGANTAR  BALEK” dan TERDAKWA menjawab “ SELOW, JANGAN MARAH, 2 (DUA) KALI  LAGI  LAH.  TERUS  LANGSUNG  BALEK”  ITU  LAH  KAU DIAJAK  NIKAH  NGAK  MAU  dan saksi  mengatakan  tidak  mau sambil  menangis-nangis.  Kemudian  terdakwa  menarik  saksi dengan paksa lalu membaringkan saksi di atas tempat tidur lalu mencium bibir saksi dan membuka paksa baju dan celana saksi. Selanjutnya  memasukkan  kembali  penis  nya  ke  dalam  vagina saksi  kurang  lebih  10  (sepuluh)  menit  dan  membuang  sperma nya  di  dalam  vagina  saksi.  Dan  setelah  kecapaian  terdakwa lemas  dan  berbaring  sambil  mengatakan  “AKHIRNYA,  KITA BAKALAN NIKAH. ABANG AKAN TANGGUNG JAWAB” dan saksi
menjawab  “AKU  GAK  MAU”  dan  terdakwa  mengatakan “terdakwa merasa bangga karena kalau pengantin baru tunggu tujuh dari tujuh malam baru tembus dan saat itu saksi bersujud minta  diantar  pulang,  namun  terdakwa  menjawab  “  tenang be...nanti  abang  nikahi  lalu  terdakwa  meyanggupi  untuk mengantar saksi pulang.
- Bahwa  diperjalanan  terdakwa  tidak  mengajak  saksi  pulang melainkan  keliling-keliling  dan  dibawa  kembali  ke  hotel  dan menyuruh  terdakwa  tidur  diselah  kamar  hotel  yang  pertama dan mengunci saksi dari luar dan pada saat saksi tidur terdakwa masuk  dan  saksi  melihat  sudah  jam  04.00  WIB  dan  terdakwa mengatakan “ SEKALI LAGI MAIN UNTUK SUBUH INI, SOALNYA CUACA DINGIN” dan saksi mengatakan “ AKU GAK MAU, KALO ABANG  NGULANGIN  LAGI.  AKU  MAU  BUNUH  DIRI  ”  sambil menangis,  namun  terdakwa  hanya  tertawa  dan  memaksa melakukan perkosaan sehingga malam itu melakukan sebanyak tiga kali dan sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mengantar saksi pulang ke kos.
- Bahwa  seminggu  kemudian  pada  hari  Sabtu  tanggal  30  Maret 2019  sekira  pukul  19.00  WIB  terdakwa  menelpon  saksi  dan mengatakan  “AYOLAH  DEK  KETEMU,”  dan  saksi  menjawab “AKU DAK MAU BANG, Kemudian terdakwa mengatakan “DEMI ALLAH ABANG DAK MACAM-MACAM, KITO CUMA MAKAN DAN NGOBROL-NGOBROL  TERUS  JAM  9  PULANG”  dan  saksi menjawab  “AKU  DAK  PERCAYO  DENGAN  ABANG.”  Kemudian terdakwa  mengatakan  “  KALU  ADEK  DAK  MAU  AKU  SEBARIN FOTO  KITO  MALAM  TU”,  karena  saksi  takut  akan disebarkan akhirnya saksi meng iyakan. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa  menjemput  saksi  di  depan  lorong  kostan  saksi  yang beralamat Lrg. Amanah Kec. Jambi Timur Kota Jambi.Kemudian kami berdua makan pecel lele di daerah Kota Baru Kota Jambi. Selanjutnya  pulang,  namun  terdakwa  membawa  saksi  keliling Kota  Jambi  menggunakan  mobilnya  kemudian  terdakwa mengatakan  kepada  saksi  “KAWANI  ABANG  DULU  NEMUI KAWAN ABANG.”Kemudian terdakwa membawa saksi ke Hotel Surya  yang  beralamat  Jl.M.H  Thamrin  No.48  Kec.  Pasar  Kota Jambi.  Kemudian  ketika  sampai  di  parkiran  hotel  saksi mengatakan  kepada  “KOK  DI  SINI  BANG.INI  HOTEL  DAK BANG?”  dan  terdakwa  menjawab  “BUKAN,  MANO  ADO  INI HOTEL,INI  TEMPAT  MEETING.”  Kemudian  saksi  mengatakan “YO SUDAH LAH KALAU GITU,ABANG NAEK LAH KE ATAS, BIAK AKU NUNGGU DI DALAM MOBIL BE.” Dan terdakwa menjawab “AYOK LAH, DESI TU IKUT JUGO, KALAU DESI IKUT ABANG KE
ATAS  KAN,  KAGEK  ABANG  CEPAT  BALEK  KARENA  ABANG BAWA  CEWEK,  KALAU  ABANG  DEWEKAN  KE  ATAS  KAGEK
LAMO  BALEKNYO.”  Kemudian  saksi mengatakan“AKU  DAK MAU  BANG,  AKU  DI  SINI  BAE.”  Dan terdakwa  menjawab  “AYO LAH  IKUT  CEPAT.”  Kemudian  terdakwa  memaksa  saksi  untuk masuk ke dalam Hotel Surya tersebut. Kemudian ketika sampai di  lantai  tiga  Hotel  Surya  tersebut  saksi  mengatakan  kepada terdakwa “AI INI HOTEL DAK BANG?” dan terdakwa menjawab “BUKAN,INI  TEMPAT  MEETING  NI,  ADO  KAWAN  ABANG  DI LORONG  SITU  NAH.”  Kemudian saksi  mengatakan  lagi “BANG,MANO  KAWAN  ABANG?”  dan  terdakwa  menjawab  “ITU NAH KAWAN ABANG AYOLAH SINI.” Kemudian setelah sampai di  Kamar  Hotel  Nomor  102  Hotel  Surya  tersebut,  terdakwa mengeluarkan  sebuah  kunci  kamar  dan  membuka  kamar tersebut. Melihat hal itu saksi pun berlari dan saksi dikejar oleh terdakwa  dan  menarik  tangan  saksi  sambil  berkata  “AYO  LAH CEPAT MASUK, JANGAN KAYAK ANAK KECIK.”sambil menarik- narik tangan saksi.
- Bahwa  selanjutnya  terdakwa  memaksa  saksi  masuk  kedalam kamar dan mengunci pintu kamar Hotel tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar hotel, saksi duduk jongkok di salah satu sudut kamar  hotel  tersebut  sambil  menangis.  kemudian  terdakwa membuka  bajunya  sampai  dalam  keadaan  telanjang  bulat, kemudian  menarik  tangan  saksi  dan  saksi  melakukan pemberontakan  dengan  menangkis-nangkis  tangan  terdakwa kemudian  terdakwa  mengangkat  saksi  ke  atas  kasur  lalu terdakwa  mencium  bibir  saksi  dan  mencium  leher  saksi. Kemudia  terdakwa  membuka  baju  paksa  baju  saksi  sehingga kondisi  saksi  dalam  keadaan telanjang.  kemudian  menghisap salah satu payudara saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penis  kedalam  vagina  saksi  dengan  cara  memaju mundurkan alat kelaminnya didalam vagina saksi dalam kurun waktu kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam vagina saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa baring di atas tempat tidur sambil main  HP.Kemudian  saksi  membersihkan  vagina  saksi  di  dalam kamar  mandi  dan  memakai  baju  saksi.  Kemudian  saksi mengatakan  kepada  AYOLAH  BANG  BALEK..KASIAN  KAWAN KAMI NAH,KUNCI KOST AN DI KAMI.” Dan terdakwa menjawab “SUBUH KITO BALEKNYO.” Kemudian saksi pun terus memohon kepada terdakwa agar bisa pulang.
- Bahwa saksi meminta tolong kepada sepupu saksi agar sepupu saksi membawa anggota kepolisian guna menyelamatkan saksi dari  ancaman  terdakwa,  kemudian  sekira  pukul  23.00  wib sepupu  saksi  bersama  dua  anggota  dari  kepolisian  datang  ke kamar  di  damping  dua  karyawan  hotel  mengetuk  pintu  kamar
yang saksi tempati mendengar ketukan pintu tersebut, terdawa menyuruh  saksi  bersembunyi.  kemudian  ketika  terdakwa membuka  sedikit  pintu  kamar  hotel  tersebut,Pintu  tersebut langsung  di  dorong  oleh  salah  satu  anggota  kepolisian. Kemudian  saksi  langsung  lari  keluar  kamar  tersebut  dan menemui  sepupu  saksi  yang  bernama  RIAN  RAFSANJANI. Kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada sepupu  saksi  dan  kedua  anggota  dari  kepolisian  tersebut, Kemudian  saksi  melaporkan  kejadian  tersebut  ke  Polresta Jambi.
- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melakukan  persetubuhan  dengan orang lain
- Bahwa  saksi  tidak  melaporkan  kejadian  yang  pertama  sekali pada  tanggal  16  Maret  2019  sekira  pukul  22.00  Wib  di  Hotel Tepian  Angso  Kec.  Jambi  Timur  Kota  Jambi  dikarenakan  saksi merasa takut dan malu atas kejadian tersebut.
- Bahwa ada keluarga terdakwa datang minta damai dan supaya menikahkan saksi dengan terdakwa dan akan memberikan apa yang  diminta  kemudian  mencabut  laporan  dari  kepolisian namun saat itu orang tua saksi tidak mau.
- Bahwa saksi tidak mau menikah dengan terdakwa
- Bahwa  terdakwa  ada  memberikan  uang  Rp.  500.000.-  setelah beberapa  hari  setelah  kejadian  pertama  dan  saksi  tidak  ada meminta  namun  saat  itu  terdakwa  memaksa  saksi  untuk mennerika  uang  tersebut  dengan mengatakan  terdakwa  ngak mau  saksi  kerja  lagi  dan  uang  tersebut  untuk  membayar  uang kost an.
- Bahwa  yang  kedua  kali  terdakwa  memberikan  uang  Rp. 700.000.-  saat  setelah  makan  pecel  lele  namun  setelah mengetahui  bahwa  terdakwa  membawa  ke  hotel  Surya,  saksi langsung  melemparkan  uang  tersebut  pada  terdakwa  dengan berkata  “ini  maksud  kau  yo...  aku  ngak  mau  uang  mu  dan melemparkan pada terdakwa”
2) Ryan  Rafsanjani  Als  Ryan  Bin  Sofian,  dibawah  sumpah  pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa  saksi  pernah  memberikan  keterangan  dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa  saksi  tidak  kenal  dengan  terdakwa,  dan  tidak  ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa  saksi  kenal  dengan  korban  karena  korban  merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa  benar  saksi  bisa  mengetahui  bahwa  terdakwa melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap korban karna korban minta pertolongan pada saksi.
- Bahwa  kejadian  tersebut  terjadi  pada  hari  Sabtu  tanggal  30 Maret  2019  sekira  pukul  21.30  Wib  dikamar  102  Hotel  Surya yang beralamat di dekat simpang bata kec. Pasar Kota Jambi.
- Bahwa  pada  hari  Sabtu  tanggal  30  Maret  2019  sekira  pukul 21.30  Wib  saksi  dihubungi  oleh  korban  melalui  chating  WA meminta tolong kepada saksi dan menerangkan bahwa dirinya diperkosa oleh seorang laki-laki dan saksi bertanya dimana ?; - Bahwa saat itu saksi kaget dan bingung dan langsung ke polsek Pasar  kemudian  menanyakan  pada  saksi  dimana  dan  saat  itu belum  dapat  SMS  sehingga  pihak  kepolisian  yang  menelepon dan  baru  di  balas  bahwa  korban  berada  didalam  kamar  102 Hotel Surya dekat disimpang bata Kec. Pasar Kota Jambi, - Bahwa  selanjutnya  saksi  bersama  dengan  anggota  ke  tempat tersebut setibanya di Hotel Surya saksi dan anggota kepolisian bersama dengan petugas hotel langsung menuju kamar 102 lalu digedor  oleh  anggota Polsek  Pasar  kemudian  didalam  kamar tersebut  ada  korban  dan terdakwa,  lalu  terdakwa  diamankan oleh  anggota  Polsek  Pasar  dan  saksi  menghampiri  korban  dan korban langsung pingsan. - Bahwa  selanjutnya  korban  dibawa  ke  Lobi  Hotel  dan membangunkan  korban,  setelah  bangun  lalu  korban menceritakan  bahwa  korban  telah  diperkosa  oleh  terdakwa kemudian  saksi  menemani  korban  melaporkan  kejadian tersebut ke Polresta Jambi.
- Bahwa menurut korban terdakwa melakukan kekerasan dengan cara  memaksa  dengan  cara  menarik  tangan  agar  masuk kedalam kamar Hotel dan memaksa korban untuk disetubuhi.
- Bahwa  sebelumnya  saksi  tidak  mengetahui  apakah  korban pernah  dipaksa  untuk  melakukan  persetubuhan,  saksi  hanya mengetahui  saat  saksi  menchating  melalui  WA  lalu  membawa polisi ke lokasi.
- Bahwa  saat  itu  saksi  melihat  korban  pucat  dan  ketakutan  dan saksi  melihat  ada  luka  di  pergelangan  tangan  korban  dan dibagian yang lain yang saksi sudah lupa.
- Bahwa  saksi  tidak tahu  kejadian persetubuhan  yang  dilakukan terdakwa terhadap korban ;

## 2. Keterangan Terdakwa
Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa  tidak  memberikan pendapatnya ataupun keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dikarenakan awal bulan Maret  2019  terdakwa  diteleponoleh  korban  yang  katanya apakah supir Travel dan menyebutkan namanya dan terdakwa mengatakan  salah  sambung,  namun  terdakwa  mengatakan bahwa  terdakwa  juga  super  travel  dan  bisa  membawa  paket kiriman kemudian berkenalan dan terdakwa mengajak pacaran namun korban tidak mau dan mengatakan jalani aja dulu.
- Bahwa terdakwa ada menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali di dua tempat.
- Bahwa  pada  hari  sabtu  tanggal  16  Maret  2019  sekira  pukul 19.00  Wib  terdakwa  menjemput  korban  di  Kost  nya  didaerah Pelabuhan  Pasir  Kec.  Jambi  Timur  Kota  Jambi,  terdakwa mengajak makan  bersama  dengan teman teman terdakwa  Dan pada  pukul  21.30  Wib  terdakwa  keliling-keliling  lalu  ke  Hotel Tepian  Angso yang  beralamat  di  Kel.  Talang  Banjar  Kec.  Jambi Timur Kota Jambi ke kamar hotel no 122.
- Bahwa  saat  diajak  turun  korban  tidak  mau  namun  terdakwa mengancam  korban  bahwa  banyak  preman  sehingga  korban mau  turun  dari  mobil  dan  masuk  kamar  hotel  kemudian  di dalam  kamar  hotel  tedakwa  menarik  tangan  korban  dan membaringkan korban di kasur kamar hotel tersebut kemudian terdakwa  mencium  bibir  korban  dan  menarik  baju  korban  ke atas dadanya lalu terdakwa menciumi Susu (Payudara) korban kemudian  terdakwa  membuka  baju  terdakwa  kemudian terdakwa  melepas  celana  dalam  korban  kemudian  terdakwa memasukkan  penis  terdakwa  ke  dalam  vagina  korban  naik turun  selama  lima  menit  terdakwa  mengeluarkan  sperma  di kasur kamar hotel tersebut kemudian korban ke kamar mandi.
- Bahwa  mengetahui  korban memakai pakaian,  terdakwa  marah dan kemudian memaksa korban bersetubuh kembali setelah itu terdakwa  berpura-pura  mengantar  korban  pulang  dan membawa keliling-keliling namun membawa korban kembali ke hotel tepian angso untuk bermalam disana kemudian di dalam kamar  hotel  tersebut  terdakwa  kembali  memaksa  melakukan persetubuhan dan paginya terdakwa mengantar korban pulang ke kos an.
- Bahwa  seminggu  kemudian  pada  hari  sabtu  tanggal  30  Maret 2019 terdakwa mengajak korban makan malam namun korban tidak  mau  lalu  terdakwa  ada  mengatakan  pada  korban  kalau korban  tidak  mau  akan  menyebarkan  poto  saat  tidur  di  hotel Tepian angso dan akhirnya korban mau ikut makan malam. - Bahwa  saat  di  mobil  terdakwa  memberikan  uang  Rp.  700.000 kepada  korban  di  dalam  mobil  kemudian  terdakwa  membawa korban  menuju  hotel  Surya  lalu  korban  bertanya  kepada terdakwa “ngapoi disini “ lalu terdakwa menjawab “mau nemui kawan di atas “lalu korban menjawab “Aku nunggu di mobil bae “  kemudian  terdakwa  menjawab  “  Nanti  kalau  kau  ngak  ikut lama  pulangnya,  kalau  bawa  kewek  bisa  cepat  pulang”  jadi korban  dengan  terdakwa  menuju  kamar  102  setiba  di  atas korban  mengatakan  “Mano  kawan  nyo“  lalu  terdakwa menjawab  “Dak  jadi  datang“  dan  korban  mengetahui  tersebut lari  dari  depan  pintu  kamar  kotel  lalu  terdakwa  tarik  tangan korban  sebelah  kiri  dengan  kuat  namun  berhasil  lepas  dan terdakwa  mengejar  korban  dan  berhasil  membawa  masuk  ke kamar 102. - Bahwa  selanjutnya  terdakwa  memaksa  korban  melakukan persetubuhan
- Bahwa setelah selesai beberapa menit kemudian ada seseorang yang  mengetok  pintu  kamar  hotel,  dan  terdakwa  membuka pintu  dan  ternyata  ada  5  orang  di  depan  pintu  kamar  hotel tersebut  satu  diantaranya  adalah  paman  korban  setelah  itu terdakwa dibawa ke polresta jambi.
- Bahwa terdakwa memesan kamar 122 Hotel Tepian Angso yang beralamat  di  Kel.  Talang  Banjar  Kec.  Jambi  Timur  Kota  Jambi tersebut yaitu pada Pukul 17.00 Wib.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban karena bernafsu melihat wajahnya  dan  beranggapan  kalau  terdakwa  menyetubuhi korban tidak akan lepas dari terdakwa
- Bahwa  keluarga  terdakwa  sudah  datang  kerumah  korban meminta  maaf  dan  supaya  korban  mau  menikah  dengan terdakwa namun keluarga korban tidak mau.

## 3. Barang Bukti
Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti sebagai berikut:
- 1(satu) unit HP merk VIVO tipe V5 Lirte warna gold
- 1(satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat
- 1(satu) helai celana panjang warna hitam
- 1(satu) helai kaos dalam warna putih
- 1(satu) helai bra warna biru
- 1(satu)  lembar  bukti  pembayaran  kamar  102  Hotel  Surya tertanggal 30 Maret 2019
- 1(satu)  Flash  disc  rekaman  CCTV  Hotel  Surya  tertanggal  30

## Maret 2019

## b. Pertimbangan Sosiologis
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :
- Perbuatan  terdakwa  merusak  tatanan  kehidupan  dan  norma- norma kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi trauma;
- Perbuatan  terdakwa  telah  menghancurkan  masa  depan  saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi;
Keadaan yang meringankan:
- Tidak ada.

## 3. Analisis Penulis
Terhadap putusan yang telah penulis jabarkan di atas, terlihat bahwa yang termasuk kedalam  putusan  Ultra  Petita  ialah  Putusan  Nomor  516/Pid.B/2019/PN  Jmb.  Dalam putusan ini terlihat bahwa hakim menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa.  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  haruslah  mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa  dan  lain  sebagainya.  Dalam  menjatuhkan  putusan  minimal  dua  alat  bukti yang  sah  dan  dari  alat  bukti  tersebut  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak pidana  tersebut  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  melakukannya,  yakni dengan mengaitkan antara alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Selain  itu,  untuk  menjatuhkan  putusan  hakim  harus  pula  mempertimbangkan  unsur- unsur pasal yang dihadapkan terhadap terdakwa.
Pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor  516/Pid.B/2019/PN  Jmb.  Merupakan salah satu bagian dari kebebasan hakim dalam menentukan isi daripada putusan yang akan  dikeluarkan  oleh  Majelis  Hakim.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menegaskan
bahwa  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  secara  bebas  dan  tanpa  intervensi  dari pihak  manapun.  Surat  dakwaan  merupakan  batasan  yang  harus  diperhatikan  hakim dalam  melakukakn  pemeriksaan  di  persidangan.  Sedangkan  di  dalam  menjatuhkan suatu  putusan  hakim  memiliki  kebebasan  tetapi  tetap  dibatasi  oleh  ancaman  pidana minimum  dan  juga  maksimum  sebagaimana  dimaksud  dan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  ini,  hakim  mempertimbangkan  terkait  berapa lamanya  hukuman  (sentencing  atau  straftoemeting)  yang  sekiranya  sepadan  dengan tindak  pidana  yang  dilakukan,  apakah  permintaan  Penuntut  Umum  telah  cukup memadai  atau  dipandang  terlalu  berat  ataukah  masih  kurang  sepadan  dengan kesalahan  terdakwa,  maka  dari  itu  Majelis  Hakim  telah  mempertimbangkan  segala sesuatunya dari berbagai aspek selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan, yakni  kesengajaan  terdakwa,  hal  mana  pertimbangan-pertimbangan  yang  dimaksud perlu  diuraikan  oleh  Majelis  Hakim  untuk  menentukan  berat  ringannya  Pidana  yang akan  dijatuhkan  serta  pertanggung  jawaban  Majelis  hakim  terhadap  ilmu  hukum  itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara.
Dalam putusan ini, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  10  tahun.  Hal  ini  dikarenakan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban menderita trauma berat, masa depan korban  telah  dirusak  dan  dihancurkan  oleh  terdakwa.  Dalam  persidangan,  Majelis Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ultra Petita adalah sebuah putusan dalam perkara pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan melebihi atau dibawah dari ancaman maksimum dan minimum yang tertuang dalam pasal undang-undang hukum pidana yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam  surat  dakwaannya.  Maka,  apabila  benar  hakim  melakukan  Ultra  Petita  adalah karena  hakim  menjatuhkan  hukuman  dibawah  ancaman  hukuman  minimum  yang tertuang  dalam  pasal  yang  tercantum  dalam  surat  dakwaan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum, bukan Ultra Petita karena melampaui tuntutan Jaksa. Dalam kasus ini, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan suatu putusan yang bersifat Ultra Petita. Majelis  hakim  menyatakan  bahwa  terdakwa  dihukum  pidana  penjara  selama  12
Tahun,  sedangkan  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  agar  terdakwa  dijatuhi  pidana penjara  selama  10  Tahun.  Terlihat  bahwa  terdapat  perbedaan  dalam  penjatuhan putusan  pidana  tersebut.  Akan  tetapi,  Majelis  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan mengacu  pada  aturan  Pasal  193  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  menerangkan  bahwa  apabila  pengadilan berpendapat  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah  dan  melakukan  tindak  pidana kepadanya,  maka  pengadilan  berhak  menjatuhkan  pidana  kepadanya.  Atas  dasar tersebutlah  maka  pengadilan  berhak  menjatuhkan  dasar  hukuman  bagi  pelaku  yang melakukan tindak pidana.
Seorang  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  didepan persidangan dan hakim juga dapat berpendapat apakah perbuatan telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum benar terbukti dan meyakinkan atau tidak. Kemudian dipertimbangkan pula apakah perbuatan terdakwa tersebut dilingkup kejahatan atau pelanggaran. Setelah semua ketentuan alat bukti terpenuhi sebagaiman
yang  telah  ditentukan  Pasal  183  dan  184  Ayat  (1)  KUHAP.  Hal-hal  tersebutlah  yang menjadi dasar bagi hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.
Hakim memiliki kebebasan dan indepedensi dalam memutus perkara, dalam kasus ini dapat  ditemukan  dalam  fakta  persidangan  bahwa  hal  yang  memberatkan  terdakwa adalah ketika Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka  sebenarnya  hukuman  itu  tidak  melanggar hukum acara pidana.
Kekuasaan  kehakiman  menjamin  hakim  menjalankan  fungsinya  untuk  memberikan putusan apapun selama sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, putusan  tersebut  memang  termasuk  Ultra  Petita  namun  masih  sejalan  dengan  Pasal 285  KUHP  sehingga  putusan  ini  dinyatakan  masih  dapat  diterima  walaupun  Ultra Petita.
Sehingga  putusan  Ultra  Petita  majelis  hakim  telah  sejalan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  karena  sama  sekali  tidak  keluar  dari  Batasan maksimal hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 285 KUHP.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa poin yang  dapat  dijadikan  sebagai  kesimpulan.  Poin-poin  tersebut  sebagai  jawaban  atas masalah yang dirumuskan sebelumnya antara lain:
1. Secara  normatif,  dalam  ranah  pidana  tidak  ada  ketentuan  yang  menyatakan secara  eksplisit  mengenai  kebolehan  atau  ketidakbolehan  hakim  dalam memutuskan melebihi apa yang diminta. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 182 Ayat  (4)  KUHAP  secara  implisit  menyatakan  bahwa  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  harus  berdasar  pada  dakwaan  jaksa  penuntut  umum.  Dimana  hal tersebut secara tidak langsung menjadi batasan hakim dalam memutus perkara. Sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah  melakukan  tindak  pidana,  maka  pengadilan  menjatuhkan  pidana kepadanya.  Majelis  hakim dapat  menjatuhkan  putusan  lebih  rendah,  sama  atau bahkan lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum pidana.
2. Hakim  memiliki  kebebasan  dan  indepedensi  dalam  memutus  perkara,  dalam kasus  ini  dapat  ditemukan  dalam  fakta  persidangan  bahwa  hal  yang memberatkan  terdakwa  adalah  ketika  Majelis  Hakim  berkeyakinan  untuk menjatuhkan  pidana  lebih  tinggi  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka sebenarnya hukuman itu tidak melanggar hukum acara pidana. Sehingga putusan Ultra Petita majelis hakim telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  karena  sama  sekali  tidak  keluar  dari  Batasan  maksimal  hukum  yang telah ditetapkan dalam Pasal 285 KUHP .

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LNRI   NOMOR 76, TLNRI TAHUN 1981 NOMOR 3209

## Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI TAHUN 2009 NOMOR 157, TLNRI NOMOR 5076
Buku
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan , Refika Aditama, Bandung,  2011.
Adami  Chazawi, Kemahiran  dan  Keterampilan  Praktik  Hukum  Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
----------, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, Cet. 1. Umrah Press, Tanjungpinang, 2020. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung,
2016.
----------, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Bambang Poernomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Chairul Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  (Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
Hakrisnowo, Hukum  Pidana  Perspektif  Kekerasan  Terhadap  Wanita, Jurnal  Studi Indonesia, Yogyakarta.
Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta 2000.
Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel, Cet  1,  Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
----------, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Lembah  Nurani  Anjar  Kinanthi,  Achmad  Irwan  Hamzani  dan  Kus  Rizkianto, Pidana Kebiri  Kimia  bagi  Pelaku  Pemerkosa  Anak, Cet.  1., PT.  Nasya  Expanding Management, Pekalongan, 2022.
Lilik  Mulyadi, Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana:  Teori,  Praktek,  Teknik Penyusunan,  dan  Permasalahannya, Cet.  1,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2007.
----------, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Loebby Luqman, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, 2001.
M.  Agus  Santoso, Hukum,  Moral  &  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan  Penegakan  Hukum  Dalam  Batas-Batas  Toleransi), Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 1993.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
----------, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
Muhammad  Ainul  Syamsu, Penjatuhan  Pidana  dan  Dua  Prinsip  Dasar  Hukum  Pidana, Jakarta, kencana, 2016.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni,  Bandung, 1998.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
Mulyana  W.  Kusuma, Analisa  Kriminologi  Tentang  Kejahatan-Kejahatan  Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Ni  Made  Dwi  Kristiani, Kejahatan  Kekerasan  Seksual  (Perkosaan)  Ditinjau  Dari Perspektif Kriminologi, Vol 7, No. 3, 2014. Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996. Sudharmawatiningsih, Laporan  Penelitian  Tentang  Putusan  Pemidanaan  Lebih  Tinggi dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indoensia, Liberty, Yogyakarta, 2001. Syaiful  Bakhri, Hukum  Pembuktian  dalam  Praktik  Peradilan  Pidana, Total  Media, Jakarta, 2009.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press. Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, In Hill, Jakarta, 1997. Tri  Andriman, Hukum  Pidana:  Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana Indonesia, UNILA Press, Bandar Lampung, 2006. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia  : Cetakan Ketiga, Eresco,
Bandung, 2005.
----------, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012.
----------, Azas-Azas Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1998. Y.A. Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interkasi dan Depedensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016. Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Pidana  Tentang  Gugatan  Persidangan,  Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
----------, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2000.
Yong Ohoitimuran, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Malang, Setara Pres, 2013.

## Jurnal
Bahder  Johan  Nasution,  “Kajian  Filosofi  Tentang  Konsep  Keadilan  dari  Pemikiran
Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Yustisia , Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 130. Diakses dari https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/
11106 , Dewi Utari, Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1,
No. 1, 2020. Diakses dari https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/vie w/8313/9891
Haposan  Siallagan,  “Masalah  Putusan Ultra  Petita Dalam  Pengajuan Undang-Undang”, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22. No. 1, 2010. Diakses dari https://journal.ugm.ac.id/jmh/article
/view/16209
Henny  Saida  Flora,  Berlian,  “Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Percobaan Pemerkosaan”, Jurnal Justiqa, Vol. 3, No. 1, 2021. Diakses dari https://www.po rtaluniversitasquality.ac.id:5388/ojssystem/index.php/JUSTIQA/article/view /537/334
Lestiyana, Elly Sudarti, “Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020. Diakses dari https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/vie w/8372/9900 M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, Jurnal Legalitas, Vol. IV, No.
1, Juni 2013, hlm. 143. Diakses dari http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1. 117
Nisa  Nindia  Putri,  Sahuri  Lasmadi,  dan  Erwin,  “Pertanggungjawaban  Pidana Perusahaan  Pers  Terhadap  Pemberitaan  yang  Mencemarkan  Nama  Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 2, No. 2, 2020. Diakses dari https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946 Rahmi  Zilvia,  Haryadi,  “Disparitas  Pidana  Terhadap  Pelaku  Kasus  Tindak  Pidana Penganiayaan”, Pampas:  Journal  Of  Criminal, Vol.  1,  No.  1,
2020. Diakses dari https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/827 1/9886
Rosalia Devi Kusumaningrum, “Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana”, E-Journal Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, 2017.  Diakses  dari https://e- journal.uajy.ac.id/12114/
Salam  Amrullah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Pemerkosaan”, Jurnal  Andi  Djemma  Jurnal  Pendidikan, Vol.  3,  No.
1, 2020. Diakses dari https://ojs.unanda.ac.id/index.php/andidjemma/article
/view/338 Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020. Diakses dari https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/artic le/view/8314/9892
Yagie  Sagita  Putra,  “Penerapan  Prinsip  Ultra  Petita  Dalam  Hukum  Acara  Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, Ubelaj, Vol. 1. No. 1, 2017. Diakses dari https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/8009/41117 Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus dan Nys Arfa, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat
Pembebasan Bersyarat”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 2 No. 3, 2021. Diaks es dari https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093