Afriansyah, Eksplorasi Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pengenggaran,

## EKSPLORASI MAKNA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGANGGARAN (Sebuah Studi Fenomenologi)

## Sulton Arfiansyah
Magister Akuntansi Universitas Brawijaya sultonsyah@gmail.com
Abstract:  Meaning  Exploration  of  Citizen  Participation  in  Budgeting,  a  Phenomenology  Study.This study  is  aimed  at  understanding  the  actors  of  Public  Empowerment  Program  of  Kediri  government, particularly at “Harmony” Sub-District, regarding the citizen participation in budgeting. The research method of the study is  a transcendental phenomenology. The results of this study  reveal a number of phenomena, first, the program’s actors understand the citizen’s participation on budget planning as a trust. Second, in implementing the budget, the citizen’s participation is interpreted as a job. Finally, the citizen participation in budget supervision is interpreted as a guarantee. Hence the conclusion drawn is the government programs must be implemented through a process of interaction between the govern- ment and the public on the basis of trust by working together and of guarantee that the programs can run well and successfully.
Keywords:  Meaning,  Citizen  Participation,  Budgeting.
Partisipasi masyarakat dalam penganggaran menjadi topik  hangatberbagai  negara,  terutama  pada  satu dekade  terakhir.Beberapa  negara  maupun  daerah tersebut sedang berusaha untuk memperolehjalan keluar terutama fiskal, sebagai solusi penyerapan anggaran, peningkaan pelayanan, dan pembangunan (Ebdon dan Franklin, 2006).Di Indonesia, setelah muncul amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran menjadi  sebuah  keharusan  sebagai  salah  satu komponen pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga dalam konteks penganggaran pada akuntansi sektor publik, partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting.
Partisipasi  masyarakat  dalam  penganggaran merupakan  sebuah  proses  demokrasi  dalam
pembuatan  kebijakan  yang  mana  pemerinah mengundang  warga  untuk  dapat  memberikan masukan  selama  proses  penganggaran,  dan memungkinkan  pengaruh  mereka  dalam pengalokasian anggaran (Zhang, 2009). Partisipasi masyarakat  juga  dapat  diartikan  sebagai  adanya kontribusi  masyarakat  dalam  lahirnya  sebuah kebijakan  publik  (Sopanah,  2014).  Terkait keterlibatan masyarakat dalam penganggaran, hal ini harus dilakukan disetiap tahapan dalam siklus penganggaran,  yakni  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan  sampai  pada  pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002).
Partisipasi  masyarakat  dalam  penganggaran merupakan  kunci  sukses  pelaksanaan  otonomi daerah  (Sisk,  2002),  karena  dapat  meningkatkan tanggungjawab  pemerintah  melalui  keterlibatan
mereka  (Ljungholm,  2015),  memperkuat pengawasan  anggaran  (Sopanah,  2005),  juga sebagai  bentuk  penyampaian  aspirasi  melalui mekanisme yang tepat. Hal ini menjadi alasan tepat bagi masyarakat untuk dapat membantu pemerintah dalam  menentukan  solusi  terbaik  bagi keduanya.Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan  yang  dibuat  dapat  lebih  realistis (Ljungholm,  2015).  Callahan  (2002)  dan  Ebdon (2002)  menegaskan  bahwa  adanya  partisipasi masyarakat juga dapat memperkokoh demokratisasi. Keputusan  dan  kebijakan  pemerintah  harus mendapatkan  dukungan  warga  agar  terlaksana. Adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam penganggaran menyebabkan diketahuinya usulan dan  keinginan  masyarakat,serta  dapat  dijadikan acuan dalam peningkatan trust dari masyarakat.
Penelitian  terkait  partisipasi  masyarakat diantaranya  mulai  dilakukan  oleh  Ebdon  (2002), yang  mana  telah  mengeksplorasi  dampak  dari partisipasi masyarakat dalam anggaran di beberapa kota  di  Nebraska.Ebdon  menemukan  bahwa partisipasi  masyarakat  dapat  mempengaruhi keputusan anggaran pada suatu daerah.Ebdon dan Franklin (2004) melanjutkan penelitiannya tentang hal  ini,  yang  mana  rata-rata  kota  pada  waktu  itu masih mencari sebuah mekanisme yang tepat untuk partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Ebdon dan Franklin (2006) menindaklanjuti temuannya dan mengemukakan  bahwa  setidaknya  terdapat  4 (empat) elemen kunci yang dapat mempengaruhi partisipasi  masyarakat  dalam  penganggaran, diantaranya adalah kondisi lingkungan daerah,desain proses, mekanisme, serta capaian target dan hasil yang telah dikeluarkan.
Becket  (2002)juga  menekankan  akan pentingnya partisipasi masyarakat, sehingga teknik dan strategi dalam menjaring aspirasi, kontribusi dan partisipasi  masyarakat  menjadi  hal  yang menentukan keberhasilan serta dapat memperkuat kontribusi masyarakat dalam keputusan anggaran serta kebijakan sebuah daerah. Marlowe dan Portilo (2006)  kemudian  menekankan  pentingnya  faktor demografi dan kelembagaan dalam mempengaruhi persepsi  pemerintah  daerah  dalam  keterlibatan warga. Herian (2011) juga memberikan sumbangsih bahwa variabel politik, ekonomi dan kelembagaan memberikan  pengaruh  dominan  terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam sebuah daerah.  Dengan  adanya  otonomi,  sebuah  daerah
tertentu dapat menggunakan berbagai metode dan aturan  main  yang  mengatur  tentang  mekanisme keterlibatan  warganya  dalam  penganggaran. Terlebih  program  Fasilitasi  Pemberdayaan Masyarakat di kota Kediri ini awalnya adalah sebuah kontrak  politik  antara  Calon  Walikota  dengan masyarakat,  sehingga  setelah  menjadi  Kepala Daerah, program ini dilaksanakan sebagai tanggung jawab beliau dan menjadi program unggulan.
Sopanah  dan  Wahyudi  (2005)  menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran waktu  itu  masih  sangat  rendah  sehingga menyebabkan terjadinya distorsi dalam penyusunan APBD. Kemudian Sopanah (2008; 2009)menemukan  bahwa  tingkat  partisipasi masyarakat  sudah cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pada waktu itu mulai munculnya strategi Kepala Daerah untuk mengadakan kontrak kerja atau janji politik terhadap masyarakat. Hal ini yang kemudian berdampak signifikan terhadap adanya peningkatan partisipasi masyarakat.
Pada  tahun  2014  dengan  tema  partisipasi masyarakat  dalam  proses  penganggaran  daerah yang  berbasis  kearifan  lokal,  penelitian  Sopanah (2014)  dilakukan  pada  masyarakat  suku Tengger Bromo  di  Jawa  Timur.  Sampai  saat  ini  mereka melestarikan  adat-istiadat  juga  terkait  partisipasi masyarakat.  Musyawarah  dalam  Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara formal dilakukan, namun tetap melakukan rembug warga  suku  tengger  yakni  sebuah  musyawarah dengan  tujuan  yang  hampir  sama,  dihadiri  oleh hampir seluruh masyarakat Tengger. Hal tersebut dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan selama  satu  tahun,  sekaligus  forum  untuk menyampaikan dan menerima usulan pembangunan di tahun berikutnya.
Seorang  Kepala  Daerah  menyampaikan Laporan  Pertanggungjawabannya  secara  formal kepada  DPRD,  berupa  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ).  Kepala  Daerah kemudian  juga  menyampaikan  LKPJ  tersebut secara  langsung  kepada  masyarakat  di  alun-alun kota.  Hal  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Kepala Daerah, namun juga dilakukan oleh Petinggi Suku. Fenomena ini merupakan bentuk “kejujuran” yang telah dilakukan oleh pemimpin kepada rakyatnya. Inilah  wujud  pelestarian  mekanisme  pelaporan pertanggungjawaban penganggaran dan pembangunan pada masyarakat suku Tengger.

## Afriansyah, Eksplorasi Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pengenggaran,
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya adalah terdapatnya sebuah mekanisme baru, sebuah strategi baru yang diimplementasikan pada partisipasi masyarakat dalam penganggaran di  sebuah  daerah.  Budaya  maupun  adat  istiadat yang mana di sebagian daerah sangat baik dan masih dilestarikan, seperti praktik partisipasi masyarakat pada suku tengger (Sopanah, 2013), namun masih belum  tertuang  dalam  sebuah  aturan.  Sedangkan praktik partisipasi masyarakat dalam penganggaran ini sudah tertuang dalam sebuah aturan daerah, yang semula sebagai kontrak kerja calon Kepala Daerah. Petunjuk  teknis  yang  mengatur  mekanisme  ini terdapat pada Peraturan Walikota Kediri nomor 40 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, yang biasa disebut Prodamas.
Konsep  program  pemberdayaan  masyarakat yakni “50 (lima puluh) juta per RT per tahun”sebagai program unggulan ini disambut baik oleh masyarakat kota Kediri. Sebuah program dari Pemerintah Kota Kediri  yang  digunakan  untuk  melaksanakan kegiatan  pembangunan  masyarakat  pada  level kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian  masyarakat  dalam  pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat dan kemasyarakatan.
Prodamas  ini  tentunya  juga  merupakan implementasi dari mekanisme anggaran partisipatif dari masyarakat di kota Kediri, sejalan dengan yang disampaikan oleh Ebdon (2006); Callahan (2011), serta sebagai bentuk inovasi dan strategi yang dapat digunakan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam keputusan anggaran, keuangan dan kebijakan (Becket, 2002). Prodamas juga menjadi wujud dari “perbaikan” atas kontrak kerja antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang disarankan oleh Schick (2011).
Penelitian ini mencoba untuk mencari makna mendalam  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam penganggaran.  Pencarian  makna  ini  tertuju  pada para  pelaksana  program,  dan  berfokus  pada Kelurahan  dengan  predikat  “Terbaik”  dalam pelaksanaan  program  Fasilitasi  Pemberdayaan Masyarakat  ini.  Makna  yang  dicari  tentang partisipasi  masyarakat  dalam  penganggaran  ini berdasar  pengalaman  para  aktor  di  lapangan, mempersilahkan  aktor  tersebut  mengemukakan pemaknaannya,  persepsinya,dengan  kesadaran murni tanpa sentuhan opini dari peneliti. Pelaksanaan
Program  Fasilitasi  Pemberdayaan  Masyarakat (Prodamas)  ini  dimulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

## METODE PENELITIAN
Sebuah studi fenomenologis akan menggambarkan suatu makna secara mendalam,diperoleh dari beberapa individu yang mempunyai pengalaman hidup terkait sebuah konsep tertentu dengan tujuan mereduksi apa yang dialami oleh individu tersebut kedalam sebuah esensi yang bersifat  universal  (Creswell,  2014:105).  Tentang pengertian  fenomenologi,  Kamayanti  (2016:150) menegaskan  bahwa,  tidak  cukup  dalam  studi fenomenologi  untuk  hanya  mencari  sebuah fenomena,  seperti  yang  terkandung  dalam  kata “fenomeno”  namun  lebih  dalam  lagi,  yakni memahami  sebuah  asumsi  seseorang  terhadap realitas yang dialaminya. Penelitian akuntansi yang menggunakan  fenomenologi  adalah  sebuah penelitian  yang  mempunyai  tujuan  untuk mendapatkan pemahaman dari individual akuntan tersebut terhadap praktik tertentu yang dialaminya, tidak dapat digunakan dalam sebuah organisasi atau sistem tertentu.
Fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan makna implisit dari sebuah pengalaman seseorang, kemudian ditemukan sebuah esensi yang tentunya tidak  dapat  ditemukan  dengan  pengalaman  biasa (Edie,  1962).  Dengan  kata  lain  secara  sederhana fenomenologi merupakan titik temu antara sebuah kejadian  tertentu  dengan  kesadaran  murni  dari pelakunya  (Yanuarisa et  al.,  2012).  Intuisi  dan refleksi  secara  subjektif  dijadikan  alat  dalam penelitian fenomenologi. Hal tersebut diperoleh dari hasil analisis intensional atas pengalaman dari aktor, melalui  tahapan  proses  “wawancara”  tepatnya adalah epoche, dengan  memperhatikan  dan menyertakan makna yang tersirat dibalik apa yang kasat mata atau terlihat.
Studi  fenomenologi  dipandang  tepat  pada penelitian ini karena digunakan untuk mendapatkan pemahaman  akan  sebuah makna  yang  mendalam atas  sesuatu  berdasar  dari  persepsi  aktor  atas sebuah fenomena yang dialaminya. Pada penelitian ini,  setelah  ditemukan  sebuah  makna kemudian merefleksikan  esensi  atas  praktik  partisipasi masyarakat  dalam  penganggaran  di  Kota  Kediri, melalui  kacamata  para  pelaksananya  sebagai narasumber  dalam  penelitian  ini.  Cara  pandang
tersebut  memang  bersumber  dari  perilaku manusiasebagaimana yang dikatakan, dilakukan dan merupakan  pengalaman-pengalaman  subjektif seseorang beserta interpretasinya (Moleong, 2014). Pengalaman hidup yang dialami oleh para aktor ini, kemudian dijadikan data dasar bagi peneliti untuk memahami  makna  partisipasi  masyarakat  dalam penganggaran.
Jenis  fenomenologi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah fenomenologi transendental. Penggunaan  fenomenologi  transendental  ini dikarenakan  adanya  ketertarikan  terhadap penemuan makna secara murniserta sebuah hakikat dari  pengalaman.  Melalui  fenomenologi transendental ini, peneliti tidak melakukan “campur tangan”  terhadap  sebuah  persepsi  yang diungkapkan  para  subjek,  sehingga  murni  dari sumbernya. Peneliti juga menahan diri dari adanya pre konsepsi atas sebuah makna yang akan dicari. Burrell  dan  Morgan  (1979)  menjelaskan  bahwa sumber dari semua makna adalah sebuah kesadaran murni  atau  transendental.  Kesadaran  ini  lebih dominan  bertitik  tolak    pada  pengalaman  yang bersifat religius (Bevans, 2002). Tentang religiusitas ini dipertegas oleh  Kamayanti (2016:151), yakni bagaimana seseorang dapat “menemukan Tuhan” dalam  setiap  apa  yang  dialaminya.  Sebuah pengalaman tentang kebenaran ilahiyah, yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia kepada Tuhannya.
Beberapa  kata  kunci  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah, noema,  noesis,  epoche (bracketing),  intentional  analysis,  dan eidetic reduction(Theodoru, 2015; Kamayanti, 2016:157). Dengan teknik dan urutan tertentu sesuai tahapan yang dijelaskan dalam teknik analisis data. Noema dapat  dikatakan  sebuah  jawaban  permukaan, jawaban  awal  yang  diberikan  oleh  informan. Noema ini dapat berupa jawaban normatif, idealis, atau  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  belum  pada jawaban yang sebenarnya. Epoche adalah peneliti harus secara jeli dapat menangkap kata kunci untuk dilakukan bracketing. Peneliti terfokus pada kata yang nantinya ditindaklanjuti dengan pendalaman, penggalian  makna,  pengembangan  sekreatif mungkin untuk mendapatkan sebuah noesis. Jadi dapat dikatakan noesis adalah jawaban akhir dari subjek untuk sebuah penggalian makna yang ingin diketahui.  Setelah  itu  dilakukan  sebuah  analisis
mendalam,  sehingga  pada  tahap  akhir  akan ditemukan sebuah hasil, yaknisebuah kondensasi dari seluruh proses pemaknaan, atau sebuah ide yang menjadi dasar dari kesadaran murni tersebut, dan inilah yang disebut eidetic reduction.
Noema  dalam  penelitian  ini  adalah “partisipasi”dari masyarakat dalam penganggaran pada program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di kota Kediri. Sedangkan noesis dalam penelitian ini  adalah  cara  pandang  atau  persepsi  para pelaksana  program  Fasilitasi  Pemberdayaan Masyarakat di  kota Kediri  terhadap noema  yaitu partisipasi masyarakat. Proses reduksi yang terjadi yaitu berbagai macam tindakan penyaringan yang dilakukan  oleh  pelaksana  program  ini,  antara tampilan partisipasi masyarakat yang ada dengan hakikat atau makna partisipasi masyarakat tersebut bagi informan.
Situs  penelitian  mengerucut  pada  salah  satu kelurahan  di  kota  Kediri,  yakni  kelurahan “Harmoni”, yang mendapatkan predikat terbaik dari Pemerintah  Kota  Kediri  berdasar  pelaksanaan program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2015. Informan pada penelitian ini adalah para pelaksana  program  Fasilitasi  Pemberdayaan Masyarakat  pada  kelurahan  “Harmoni”  di  kota Kediri,  sebanyak  6  (enam)  orang.  Seperti  yang ditegaskan oleh Kamayanti (2016:151) bahwa, agar dapat  mengupas  secara  mendalam  terhadap  apa yang dialami informan, maka tidak mungkin untuk mengambil lebih dari 10 (sepuluh) informan.Penunjukan perwakilan narasumber oleh peneliti diperkuat dengan adanya rekomendasi dan sudah mendapat persetujuan dari pihak kelurahan “Harmoni”,mereka  adalah:  Bapak  Yono  (Ketua RT),  Bapak  Tanto  (Kepala  Seksi  Ekonomi  dan Pembangunan),  Bapak  Zen  (PPTK),  Bapak Purwanto  (Ketua  RT),  Ibu  Yusa  (Sekretaris Kelurahan) dan Bapak Budi (Ketua RT). Informan tambahan pada penelitian ini adalah Bapak Kepala Kelurahan, 2 (dua) orang dari SKPD terkait, yakni Kantor  Pemberdayaan  Masyarakat  (KPM)  dan Badan  Perencanaan  Pembangunan  (Bappeda) Kota Kediri.
Tabel  Kertas  Kerja Analisis  Fenomenologi Transendental  digunakan  untuk  mempermudah pemetaan  terhadap noema,  noesis,  intentional analysis  dan eidetic  reduction.  Kemudian kapankah seorang peneliti dikatakan mendapatkan
Afriansyah, Eksplorasi Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pengenggaran,
kesadaran terdalam dari informan? Maka jawabnya adalah ketika informan tidak memberikan sebuah jawaban  yang  tidak  dapat  dilakukan bracketing baru oleh peneliti, yang nantinya dapat dikupas lagi lebih  dalam.  Kecermatan  dan  ketelitian  sangat diperlukan oleh peneliti, dengan alur tanya jawab yang dilalui.
Tabel  1  Kertas  Kerja  Analisis  Fenomenologi

## Transendental
Sumber : Kamayanti (2016:157)  dimodifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepercayaan  sebagai  Makna  Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran
Proses  perencanaan  penganggaran  terkait Program  Fasilitasi  Pemberdayaan  Masyarakat  di Kota  Kediri  ini  berbeda  dengan  Musyawarah Perencanaan  Penganggaran  (Musrenbang)  yang selama  ini  berjalan.  Warga  pengurus  RT bermusyawarah  melalui  “rembug  warga”  untuk menentukan  apa  saja  kebutuhan  masyarakat setempat  yang  akan  diwujudkan  dengan  dana Prodamas pada tahun anggaran berikutnya. Usulan perencanaan  dan  ilustrasi  sebagai  hasil  dari musyawarah tersebut kemudian diajukan ke pemkot kemudian diterbitkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). DPA ini juga harus dipublikasikan ke warga.  Praktiknya  adalah  disediakan  di  halaman depan  di  Kantor  Kelurahan.  Hal  ini  juga  sejalan dengan apa yang disarankan oleh Petrie dan Shields (2010)  dengan  tambahan  beberapa  cara  agar masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses informasi  anggaran  pemerintah  khususnya  di
daerah. Hal ini terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.
Antusiasme  masyarakat  dalam  mengikuti perencanaan penganggaran di kota Kediri ini sangat tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  kepastian pelaksanaan  dan  pencairan  anggaran  dari  hasil pemetaan kebutuhan mereka. Dalam pelaksanaan rembug warga, masyarakat saling memberikan usul-
an,  dan  memusyawarahkannya  sesuai  dengan urutan prioritas. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ketua Tim Perencana.
Setelah  dilakukan  penggalian  makna  pada Subjek  pertama,  ditemukan  beberapa bracketing yang  nantinya  ditemukan  noesis.  Beberapa bracketing  tersebut  adalah  “musyawarah”, kemudian  “penyampaian  usulan”.  Bapak  RT mencontohkan beberapa usulan warga, dimulai dari infrastruktur,  perbaikan  jalan,  penerangan  jalan, drainase  sampai  pada  pembelian  barang  untuk inventaris.  Beliau  kemudian  menjelaskan  tujuan pada  intinya  adalah  untuk  membuat  masyarakat menjadi  lebih  aman  dan  nyaman  tinggal  pada lingkungan  mereka  juga  menjadi  lebih  mandiri khususnya secara ekonomi.  Penjelasan ini menjadi noesis  dari  beliau  terkait  makna  partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  penganggaran. Beliau  Bapak  Yonno  secara  sadar  memaknai partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan penganggaran  adalah  sebuah  usaha  agar masyarakat  merasa  aman  dan  nyaman  berada  di lingkungan  mereka,  mempunyai  peningkatan kemandirian serta kesejahteraan hidup.
Noema Epoche Noesis Intentional Analysis Eidetic Reduction Partisipasi masyarakat dalam penganggaran pertanyaan mulai dari perencanaan, pelak sanaan, pengawasan penganggaran Bracketing kemudian dilanjutkan ke noesis Pengggalian epoche sampai tidak d itemukan bracketing baru Analisis keseluruhan proses dengan tanpa sentuhan pendapat  dari peneliti Hasil dari seluruh proses pemak naan, Sebuah luncuran ide yang melandasi kesadaran murni tersebut
Setelah  mendapati  makna  pertama  dari informan pertama yakni Bapak Yono sebagai RT, selanjutnya  adalah  penggalian  makna  dari  sisi perangkat  kelurahan,  yakni  Bapak Tanto  sebagai Kepala  Seksi  Ekonomi  dan  Pembangunan Kelurahan  “Harmoni”.  Beliau  secara  struktur sebagai Ketua tim perencana program ini. Tentunya mempunyai  persepsi  yang  berbeda  berdasar pengalaman yang dia alami selama menjadi Ketua Tim Perencana.
Beberapa bracketingpada  pernyataan  Bapak Tanto adalah “pembahasan” kemudian “diskusi”. Bapak Tanto menjelaskan bahwa di dalam kegiatan rembug warga, mereka melakukan diskusi tentang apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Hal ini sepenuhnya  dihandle  oleh  Ketua  RT.  Diskusi tersebut dilakukan untuk “mencari titik temu” yang mana dapat diperoleh melalui “musyawarah untuk mencapai mufakat”. Noesis dari pernyataan di atas adalah “bermusyawarah untuk mencapai mufakat”.
Rembug warga ini dilaksanakan bisa jadi ketika penentuan  prioritas  dengan  beberapa  pilihan, kemudian  ada usulan  yang  pada awalnya  kurang mendapat  persetujuan  serta  kurang  memperoleh suara  yang  banyak,  namun  usulan  tersebut  bisa menjadi agenda yang paling didahulukan setelah kata mufakat  dicapai.  Penerapan  “musyawarah  untuk mencapai  kata  mufakat” benar-benar  bisa  terjadi di sini. Hal ini juga tergantung bagaimana Ketua RT memimpin proses rembug warga tersebut.
Dalam  menjelaskan  proses  dilakukannya perencanaan penganggaran melalui rembug warga, Bapak Tanto menyertakan beberapa dokumen untuk memperjelas  penjelasannya.  Dokumen  tersebut seperti daftar hadir warga yang mengikuti kegiatan tersebut  sampai  pada  berita  acara  hasil  rembug warga  yang  telah  sah  dan  tertandatangani  oleh beberapa  perangkat  yang  berwenang.  Beberapa arsip  dokumen  tersebut  tersimpan  rapi  pada ruangan  beliau.  Gambaran  yang  lengkap  telah didapatkan oleh peneliti melalui beliau.
Pendalaman  makna  dilakukan  oleh  peneliti untuk menemukan hakekat atau makna mendalam secara  murni,  biasanya  tersirat  dari  keseluruhan makna yang sudah dihasilkan, baik dari Informan pertama yakni Pak Yono sebagai Ketua RT, maupun informan kedua yakni Bapak Tanto sebagai Ketua Tim Perencana dan menjabat sebagai Kepala Seksi Ekonomi  dan  Pembangunan  di  kelurahan “Harmoni”.  Peneliti  kemudian  melakukan
perenungan sebagai upaya menangkap makna dari keseluruhan hasil penelitian. Perenungan tersebut menghasilkan  reduksi  transendental  yang didasarkan  tidak  hanya  pada  pengucapan, pernyataan dari subjek saja, namun juga pada sikap, ekspresi, tekstur dan sinyal apapun yang ada yang dapat  mendukung,  melengkapi  dan  menjadikan bahan  untuk direduksi  dan ditemukan  esensinya. Peneliti menemukan esensi dari fenomena partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  penganggaran adalah sebuah “kepercayaan”. Sebuah kepercayaan yang tumbuh kembali di masyarakat disertai dengan harapan  positif  masyarakat  terhadap  pemerintah. Trust dan harapan positif dari masyarakat tumbuh melalui  kegiatan  rembug  warga,  karena  ada kepastian akan pelaksanaan hasil rembug tersebut, serta melalui mekanisme yang berbeda dari yang ada sebelumnya.

## Pekerjaan  sebagai  Makna  Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Anggaran
Setelah  melalui  tahapan  perencanaan penganggaran, kemudian dilanjutkan penyusunan dan  pengesahan APBD,  pihak  kelurahan  segera mengajukan  permohonan  pencairan  anggaran program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat ini. Permohonan  tersebut  ditujukan  kepada  instansi terkait  dengan  keuangan  daerah  yakni  Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) kota Kediri. Dalam susunan Tim Koordinasi Prodamas tingkat Kota  Kediri,  yang  tercantum  dalam  Peraturan Walikota  Kediri  Nomor  40  tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Program  Fasilitasi Pemberdayaan  Masyarakat,  BPKA  juga  sebagai verifikator  keuangan  melalui  Kepala  Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Seksi Anggaran.
Untuk  lebih  memudahkan  dalam  pembuatan pertanggungjawaban keuangan, pencairan anggaran dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan dimana pada tiap tahapannya  PPTK  akan  mencairkan  anggaran untuk 3 (tiga) sampai 4 (empat) RT dari 10 (sepuluh) RT  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  (rata-rata setiap PPTK menghandle 10 RT). Sebelum proses pelaksanaan program atau kegiatan, terlebih dahulu para Ketua RT berkoordinasi dengan PPTK yang menjadi koordinator mereka. Koordinasi tersebut terkait waktu pelaksanaan, kesiapan pihak terkait, kesiapan bahan atau keperluan, dan sebagainya.
Noema  pada  bab  ini  adalah  partisipasi
Afriansyah, Eksplorasi Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pengenggaran,
masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran. Dari pernyataan  di  atas  proses bracketing  pertama terhadap pernyataan Bapak Zen adalah pada kata “koordinasi”.  Peneliti  kemudian  melakukan penggalian  kesadaran  secara  lebih  dalam  lagi kepada  beliau  mengenai  penjelasan  dari bracketingawal  tersebut.  Sebagai  PPTK,  beliau memberikan  penjelasan  yakni  sebuah  bentuk “kerjasama”.  Maksud  dari  “kerjasama”  adalah untuk “mencari kekompakan” (sebagai bracketing baru) antara pihak satu dengan yang lainnya. Bahwa apapun  yang  terkait  pelaksanaan  program  harus dikoordinasikan dengan intens dan jelas, sehingga dikemudian  hari  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan.    Kemudian  ditemukan  noesis “kebersamaan antar warga dan perangkat”.
Selanjutnya  diperoleh  hasil  reduksi  eidetik tentang  makna  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan penganggaran, oleh Bapak Zen sebagai Pejabat  Pelakasana  Teknis  Kegiatan  (PPTK) sebagai berikut: Bapak Zen secara sadar mengamini bahwa  :  pada proses  pelaksanaan    penganggaran harus  dilakukan  dengan  adanya  koordinasi  dan kerjasama  antara  masyarakat  dengan  aparatur. “Sinergi masyarakat dengan aparatur” penting untuk penyelesaian  kegiatan  dan  pembagunan  dengan cepat dan baik. Kesadaran ini terbentuk atas dasar pengalaman beliau mengkoordinir para Ketua RT dalam pelaksanaan penganggaran.
Peneliti  kemudian  melanjutkan  penggalian makna partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran kepada informan ke 2 dalam tahap ini, yakni Bapak Purwanto yang juga sebagai Ketua RT. Bracketing  pertama  pada  pernyataan  Bapak Purwanto  adalah  pada  kata  “koordinasi”  sebagai makna  awal  dalam  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  penganggaran  berdasar  pengalaman sebagai  Ketua  RT.  Beliau  menjelaskan  bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak PPTK, maka  sesuai  jadwal  akan  mulai  dilaksanakan pembangunan ataupun belanja modal.
Lebih dalam lagi beliau menjelaskan tentang “koordinasi”.  Menurut  beliau  maksudnya  adalah bagaimana  antara  Ketua  RT  dan  PPTK  dapat “mengkondisikan” (sebagai bracketing selanjutnya) agar semua berjalan lancar dan baik.
Dalam  koordinasi  tersebut,  Ketua  RT mengusahakan  untuk  memberikan  “perhatian” kepada  para  warga.  “Perhatian”  ini  adalah bagaimana  Ketua  RT  berusaha  para  warganya mendapatkan  upah  yang  layak  ketika  mereka
memberikan  kontribusi.  Lebih  dalam  lagi  Bapak Purwanto menjelaskan  tentang bagaimana  warga “berkontribusi” terhadap lingkungan mereka bahwa antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan  pembangunan  sangat  tinggi.  Kesepakatan warga  bahkan  ada  yang  atas  nama  pribadi  untuk berkontribusi  dalam  pembangunan  lingkungan menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakat juga menjadi  salah  satu  kunci  sukses  pelaksanaan otonomi daerah, (Sisk, 2002; Muluk, 2007; Sopanah, 2013).
Intentional  Analysis  dari  kedua  subjek  atas makna partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran  adalah  sebuah  “sinergi  masyarakat dengan aparatur” dalam penyelesaian kegiatan dan pembagunan  dengan  cepat  dan  baik.  Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran juga merupakan pemberian “kontribusi dari masyarakat yang layak mendapatkan apresiasi”.
Berdasar  persepsi  dari  para  informan, partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan penganggaran  terkandung  makna  yang  tersirat berupa bagaimana para pelaksana program tersebut melaksanakan  tugasnya,  berpartisipasi,  dengan menganggapnya sebagai sebuah “pekerjaan”. Bagi aparatur,  mereka  memaknai  pelaksanaan penganggaran  sebagai  bentuk  pekerjaan  untuk melaksanakan tugas yang telah diembannya, agar program  dapat  berjalan  dengan  baik.  Bagi masyarakat,  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan anggaran  adalah  sebagai  bentuk  pekerjaan  yang layak  untuk  mendapatkan  apresiasi  berupa honorarium atau upah.

## Jaminan  sebagai  Makna  Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran
Pengawasan  penganggaran  dilakukan  secara langsung oleh Tim Koordinasi. Tim ini terdiri atas Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK. Mereka dilibatkan  secara  aktif  pada  setiap  tahapan pelaksanaan  kegiatan  Prodamas,  terutama  Ketua RT. Kedudukan mereka sangat vital yakni sebagai representasi  masyarakat  secara  langsung. Pengendalian  dan  pemantauan  dilakukan  secara intens pada setiap pelaksanaan kegiatan, terutama oleh Ketua RT yang kemudian berkoordinasi dengan Ketua  RW  dan  Ketua  LPMK  serta  kepada perangkat kelurahan yang terkait. Selain hal tersebut di atas, sebagai tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinasi adalah melaksanakan sosialisasi tentang
pelaksanaan Prodamas dan membantu memberikan saran  dan  masukan  terkait  permasalahan- permasalahan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan kegiatan di wilayah mereka.
Setelah semua proses baik administrasi maupun pekerjaan fisik sudah dilaksanakan dengan baik dan dinyatakan selesai, maka selanjutnya hasil akhir dari pekerjaan tersebut diserahkan kepada masyarakat dengan mekanisme hibah. Hal ini dituangkan dalam berita  acara  serah  terima  barang  dan  Naskah Perjanjian  Hibah  Daerah  (NHPD)  dan  bantuan sosial  yang  dituangkan  dalam  berita  acara  serah terima barang. Petunjuk teknis tentang hal ini tentu terdapat dalam Peraturan Walikota Kediri.
Ibu Yusa sebagai Ketua Tim Pengawas pada kelurahan “Harmoni” menjelaskan bahwa bentuk pengawasan  Prodamas  yang  dia  lakukan  adalah dengan melakukan pengisian form lembar monitoring anggaran yang mereka buat sendiri sebagai inisiatif dan  evaluasi  atas  tidak  teraturnya  proses  keluar masuknya kas pada saat pelaksanaan berlangsung. Tidak mudah untuk dapat melakukan pengecekan dan mencari informasi terupdate, terutama terkait anggaran. Terdapat beberapa contoh form lembar monitoring anggaran.
Inovasi  dalam  penyiapan  laporan  keuangan, yang  dapat  digunakan  dalam  pengawasan  ini mengamini  saran  dari  Kloby  (2009).  Dia mengemukakan  bahwa  informasi  tambahan  dari model  laporan  keuangan  yang  terstandar mempengaruhi secara signifikan, apakah informasi tersebut dapat dikomunikasikan dengan warga. Hal ini  terutama  pada  proses  partisipasi  masyarakat. Namun,  bentuk  laporan  keuangan  tidak  selalu berpengaruh  terhadap  peningkatan  partisipasi masyarakat.
Ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pengawasan penganggaran, beliau menyarankan kepada peneliti untuk  melakukan epochekepada  Bapak  Budi Manan  sebagai  Ketua  RT  yang  aktif  dalam berkoordinasi  dalam  pengawasan  baik  kepada perangkat kelurahan maupun dengan Ketua RW dan Ketua  LPMK.
Bracketing  pertama  dari  pernyataan  beliau tentang  makna  partisipasi  masyarakat  dalam pengawasan  penganggaran  adalah  “memeriksa”. Pemeriksaan  ini  dilakukan  beliau  untuk  dapat “mengetahui” secara rinci terutama pada berbagai laporan yang ada. Hal ini dilakukan dengan beliau datang ke kelurahan.
Jadi yang dilakukan Pak Budi adalah memeriksa secara  teliti  mulai  dari  dokumen  perencanaan sampai pada dokumen pelaksanaan juga pada saat pelaksanaannya itu sendiri, beliau aktif berada di lapangan.  Ketika  belanja  barang  inventaris  pun, beliau  juga  ikut  mendampingi  PPTK  ketika berbelanja, juga mengetahui secara rinci spesifikasi barang  dan  harga  barang  tersebut,  termasuk penambahan  pajak  dari  harga  toko.  Selain  hal tersebut,  beliau  juga  berkoordinasi  dengan  Bu Sekretaris Kelurahan untuk mengetahui perincian pada lembar monitoring anggaran.
Lebih  dalam  lagi  Bapak  Budi  menjelaskan bahwa  maksud  dari  memeriksa  dan  mengetahui adalah  untuk  “mengevaluasi  kesesuaian  antara kondisi  dilapangan  dengan  laporan”  (bracketing baru) yang ada, juga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan. “Evaluasi” yang dilakukan  itu  juga  bisa  dipakai  untuk  bahan perencanaan program tahun depan.
Muara sekaligus noesis dari penjelasan proses evaluasi  tadi  adalah  didapati  sebuah  bahan perencanaan  program  untuk  tahun  berikutnya. Karena data sudah lengkap, laporan sudah sesuai dengan kondisi dilapangan, kemudian pelaksanaan juga berjalan dengan baik dan tepat waktu, maka dapat menjadi dokumen awal sebagai bahan pada saat rembug warga di tahun berikutnya. Kemudian diperoleh  hasil  reduksi  eidetik  tentang  makna partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan penganggaran oleh Bapak Budi sebagai Ketua RT sebagai  berikut:  partisipasi  masyarakat  dalam pengawasan penganggaran sebagai “fungsi kontrol” atas  pelaksanaan  program  agar  dapat  berjalan dengan  baik.  Kesadaran  ini  terbentuk  atas  dasar pengalaman beliau dalam melakukan pengawasan, pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai selesainya program.
Esensi dari fenomena partisipasi masyarakat dalam  pengawasan  penganggaranadalah  sebuah “jaminan” agar program dapat berjalan dengan baik dan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Segala aktivitas  pengawasan  yang  dilakukan  khususnya oleh Bapak Budi sebagai subjek pada tahapan ini, adalah semata-mata untuk mengetahui sejauhmana seluruh tahapan dalam program ini dapat berjalan dan  dilakukan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk mendapatkan sebuah jaminan bahwa program dapat berjalan dengan baik, berhasil dan sesuai harapan.
Afriansyah, Eksplorasi Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pengenggaran,

## PENUTUP

## Simpulan
Penelitian ini berawal dari adanya fenomena partisipasi masyarakat dalam penganggaran di kota Kediri, melalui Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.  Pertanyaan  yang  muncul  dalam penelitian ini adalah “Bagaimana para pelaksana program tersebut memaknai partisipasi masyarakat dalam  penganggaran?,  Kemudian  dilakukan pengujian lebih lanjut. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:
Praktik  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan anggaran telah dimaknai secara sadar dan  mendalam  oleh  narasumber  sebagai  bentuk “kepercayaan”  dari  masyarakat  terhadap pemerintah.  Kegiatan  rembug  warga  dapat menumbuhkan kembali kepercayaan dan harapan positif  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Melalui keterlibatan  mereka  kedalam  perencanaan penganggaran,  mekanisme  yang  berbeda  serta jaminan  akan  dilaksanakannya  perencanaan tersebut, maka trust dari masyarakat akan tumbuh kembali kepada pemerintah. Peningkatan trust ini dibuktikan  dengan  adanya  fenomena  sebagian masyarakat yang tidak segan untuk berpartisipasi tidak hanya waktu, tenaga dan pikiran, namun juga ikut  menyumbangkan  uang  atau  materi  secara sukarela.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan anggaran  secara  sadar  dimaknai  oleh  para narasumber  sebagai  sebuah  “pekerjaan”.  Yakni masyarakat  dan  aparatur  yang  melaksanakan program  dan  kegiatan  sebagai  hasil  dari perencanaan tersebut memaknainya sebagai sebuah pekerjaan, yang mana secara layak dan profesional harus  mendapat  upah  atau  penghargaan,  sebagai hasilnya. Aparatur melaksanakan kegiatan tersebut sebagai wujud dari melaksanakan tugas, sedangkan masyarakat  melaksanakannya  sebagai  pekerjaan secara  profesional  yang  layak  untuk  mendapat apresiasi dari pemerintah.
Terakhir, berdasar pengalaman informan dalam praktik pengawasan anggaran, hal ini telah dimaknai secara sadar bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan  penganggaran  adalah  sebuah “jaminan” agar progam dapat berjalan dengan baik dan berhasil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Segala aktivitas yang dilakukan semata-mata adalah sebuah  bentuk  kontrol  akan  berjalannya  sebuah program, aktivitas yang memastikan dan menjamin
bahwa program ini dapat berjalan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.
Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan yang menyertai penelitian ini, yakni: Objek penelitian yang hanya berada di satu lokasi pengamatan, yaitu kelurahan “Harmoni” yang menjadi  kelurahan  terbaik  dalam  pelaksanaan Program  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kota Kediri. Hal yang terdeskripsikan dalam penelitian ini tentunya sebuah realitas yang terjadi di wilayah Kelurahan tersebut. Kebenaran dalam penelitian ini bersifat  parsial,  namun  mendalam.  Keterbatasan selanjutnya adalah tentang pemilihan informan, yang mana  dalam peneltian ini pemilihan informan sangat dibantu oleh rekomendasi dari pihak instansi situs penelitian sebagai bahan pertimbangan.
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam konteks yang serupa hendaknya: agar menggunakan sudut pandang dan metode  yang  berbeda,  atau  bila  menggunakan metode sama, maka dibutuhkan strategi penelitian yang tidak terfokus pada satu kasus.
Partisipasi  masyarakat  dalam  penganggaran mempunyai dampak yang tidak hanya positif, namun juga  dampak  negatif  ataupun  risiko  yang  pasti. Namun, risiko tersebut tentu harus dapat dikelola dan diminimalisasi sebaik mungkin. Evaluasi dan penyempurnaan program tetap harus dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Kediri demi mendapatkan hasil terbaik. Pengelolaan risiko juga harus lebih ditingkatkan lagi. Rekrutmen Pendamping Program harus benar-benar dijalankan berdasar hasil terbaik dan transparan sesuai kompetensi mereka. Sehingga diharapkan  kendala,  hambatan  dan  risiko  dapat dikelola dan ditekan seminimal mungkin.

## DAFTAR RUJUKAN
Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia:
Suatu  Pengantar,  ed.III  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Bealman, V.D. 2013. Certified Public Accountant Edu- cation and Ethical Decision Making Prepared- ness: A Phenomenological Study Exploring The Connection. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor  of  Education.  Liberty  University, Lynchburg, Virginia, USA.
Beckett, J.,dan King, C. 2002. The Challenge To Improve Citizen Participation In Public Budgeting : A dis- cussion. Journal of Public Budgeting, Account- ing & Financial Management 14.3: hal.463-485.
Bevans, S.B. 2002. Models of Contextual Theology. USA:
Orbis Books. Burrell, G., dan Morgan, G. (1979). Sociological Para- digms  and  Organisational  Analysis:  Elements of the Sociology of Corporate Life. Great Britain: Arena.
Creswell, J. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih  diantara  Lima  Pendekatan  Edisi  3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ebdon, C. 2002. Beyond the Public Hearing: Citizen Par- ticipation in the Local Government Budget Pro- cess. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting and Financial Management 14(2): hal. 273-94. Ebdon, C, dan Franklin, A. 2004. Searching for a Role for
Citizens in the Budget Process. Public Budget- ing and Finance 24 (1): hal. 32-49.
Ebdon, C, dan Franklin, A. 2006.Citizen Participation in Budgeting Theory. Public Administration Review 66 (3): hal. 437–447.
Edie, J. M. 1962. What is Phenomenology?. Chicago: Quadrangle Books, Inc.
Herian, M.N. 2011. Local Budgeting and Public Partici- pation : Contextual Predictors of State Laws Man- dating Public Input. State and Local Government Review 2011 43:95. Sage Publications.
Irianto,  G.,  Novianti,  N.,  dan  Wulandari,  P.P.  2014. “Kamuflase” dalam Praktik Rotasi Audit. Jurnal Akuntansi Multiparadigma 5 (3): hal. 345-510.

## Kamayanti, A. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif
Akuntansi  :  Pengantar  Religiositas  Keilmuan. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Paneleh. Kloby, K. 2009. Less Is More: Exploring Citizen-Based Financial Reporting in Local Government. Jour- nal of  Public Budgeting, Accounting  & Finan- cial Management, 21(3): hal. 368-392. Boca Raton, USA: PrAcademics Press, Florida Atlantic Uni- versity.
Kuswarno, E. 2009. Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan  Contoh  Penelitiannya.  Bandung:  Widya Padjadjaran.
Ljungholm, D.P. 2015. Citizen Participation in Organiza- tional Decision Making. Review of Contemporary Philosophy, 14: hal. 138-143. Woodside: Addleton Academic Publishers.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Marlowe, J dan Portillo, S. 2006. Citizen Engagement in Local  Budgeting: Does Diversity Pay Dividends?.
Public  Performance  and  Management  Review, 30 (2): hal. 179-202.
Miller,  G.J.  2002.  Budgeting  Structures  and  Citizen Paarticipation. Journal of Public Budgeting, Ac- counting and Financial Management, 14(2): hal. 233-272. Boca Raton, US: PrAcademics Press, Florida Atlantic University.
Moleong, L.J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Offset. Muhadjir, N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi 4. Yogyakarta: Rake Sarasin.
Muluk,  M.R.K.,  dan  Wahyudi,  S.  2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah  Kajian  Administrasi  Publik  dengan Pendekatan  Berpikir  Sistem.  Lembaga Penerbitan  &  Dokumentasi  Fakultas  Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang.
Petrie, M dan Shields, J. 2010. Producing a Citizens’ Guide to the Budget: Why, What and How. OECD Jour- nal  on  Budgeting, 10(2):  hal.  75-87.  Paris: Organisation for Economic Cooperation and De- velopment (OECD).
Putra, F. 2012. Governance Intelligence and Quotient. Sebuah  Alat  Ukur  Kinerja  Individu  Kepala Daerah  dalam  Pengambilan  Kebijakan  Publik dan Perencanaan Pembangunan. Malang:  Uni- versitas Brawijaya Press.
Republik  Indonesia.  Menteri  Dalam  Negeri.  2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011.  Pedoman Pemberian  Hibah dan  Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Republik  Indonesia.  Menteri  Dalam  Negeri.  2012.
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan  Sosial yang  Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014.
Salim, A. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial –  Buku  Sumber  untuk  Penelitian  Kualitatif .
Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
Schick, A. 2011. Repairing the Budget Contract between Citizen and the State.OECD Journal on Budget- ing, 11(3): hal. 1-27. Paris: Organisation for Eco- nomic Cooperation and Development (OECD).
Sisk,  T.D.  2002. Demokrasi  ditingkat  Lokal:  Buku Panduan  lnternasional  IDEA  Mengenai Keterlibatan,  Keterwakilan,  Pengelolaan Konflik  dan  Kepemerintahan.  Seri  4.  Jakarta: lnternasional IDEA.
Sopanah  dan  Wahyudi,  I.  2005.  Strategi  Penguatan Partisipasi  Rakyat  terhadap  Pengawasan  dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kofa Malang. Preseding  Simposium  Riset  II  ISEI, Percepatan  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Pengurangan  Pengangguran,  Surabaya  23-24 November 2005.
Sopanah.  2003.  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan Transparansi  Kebijakan  Publik  Terhadap Hubungan  antara  Pengetahuan  Dewan  tentang Anggaran  dengan  Pengawasan  Keuangan Daerah.Preseding  Simposium  Nasional
Afriansyah, Eksplorasi Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pengenggaran,
akuntansi VI, Membangun Citra Akuntan melalui Peningkatan  Kualitas  Pengetahuan,  Pendidikan dan Etika Bisnis, Surabaya, 16-17 Oktober 2003. Sopanah.  2007. Analisis  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Berprespektif Gender.Preseding  Konfrensi  Penelitian Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor  Publik  I, Pascasarja UPN V Jatim, Surabaya, 25-26 April 2007.
Sopanah.  2008.  Model  Pengembangan  Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD di Kota  Malang. Junal  Akuntansi  dan  Keuangan,
Volume 7 Edisi April. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sopanah.  2009.  Model  Pengembangan  Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD di Kofa  Malang. Preseding  Konfrensi  Penelitian Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor  Publik  II, Balitbang Depdagri, Jakarta, Juni 2009. Sopanah.  2009.  Studi  Fenomenologis:  Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD  di  Kofa  Malang.Preseding  Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 12 Tanggal 4-6  No- vember 2009 di Palembang.
Sopanah. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal (Studi  pada  Masyarakat  Suku  Tengger  Bromo Jawa  Timur).  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
Sopanah.  2014.  “Kearifan  Lokal”  dalam  Pusaran Modernitas (Studi Kasus : Partisipasi Masyarakat Suku  Tengger  dalam  Proses  Penganggaran). Pidato Ilmiah Rapat Terbuka Senat Universitas Widyagama Malang dalam Rangka Wisuda Pro- gram  Diploma,  Sarjana  dan  Pascasarjana  Se- mester Gasal 2013/2014 dan Dies Natalis ke 29 Universitas Widyagama Malang, 29 Maret 2014.
Theodoru, P. 2015. Husserl and Heidegger on Reduc- tion, Primordiality and the Categorial, Contri- butions to Phenomenology. Switzerland: Springer International Publishing.
Triyuwono, I. 2006. Akuntansi Syari’ah: Menuju Puncak
Kesadaran  Ketuhanan  Manunggaling  Kawulo Gusti. Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syariah di Gedung PPI Universitas Brawijaya 2 September 2006.
Triyuwono, I. 2009. Perspektif, Metodologi, dan Teori
Akuntansi  Syariah.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Triyuwono, I. 2013. Makrifat Metode Penelitian Kualitatif dan  Kuantitatif  untuk  Pengembangan  Disiplin Akuntansi. Simposium  Nasional  Akuntansi  ke- 16 Manado tanggal 25-27 September 2013.
Walikota Kediri. 2014. Peraturan Walikota Kediri No. 40 Tahun  2014.  Pedoman  Pelaksanaan  Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.
Walikota Kediri. 2014. Peraturan Walikota Kediri No. 52 Tahun 2014. Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri  No.  40  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Program  Fasilitasi  Pemberdayaan Masyarakat.
Yanuarisa, Y., Rosidi., dan Irianto, G. 2012. Fenomenologi Transendental  dalam  Transparansi  dan Akuntabilitas  Performance  Based  Budgeting. Jurnal Aplikasi Manajemen, 12 (2), Juni 2014
Zahafi,  D.  2003. Husserl’s Phenomenology .  Stanford,
California: Stanford University Press.
Zhang, Y., Yang, K. 2009. Citizen Participation in the Bud- get Process : The Effect Of City Managers. Jour- nal of  Public Budgeting, Accounting  & Finan- cial Management. 21 (2) Summer 2009: hal. 289- 317.