## EFEKTIFITAS POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Gumirlang Kelvin Reymonda Widada 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Email: kelvinwidada97@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk menganalisa dan mengetahui tentang pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor  satpol  PP  kabupaten Pasuruhan.jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer.teknik  analisis  data  seara kualitatif.populasi  penelitian  ini  adalah  pegawai  satpol  pp  kabupaten  pasuruhan.megunakan metode  deskriptif  analisis.  Hasil  Pelaksanaan  penegakan  hukum  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, kenyataan dilaapangan penegakan Perda Tibum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam  hal ini masyarakat menengah kebawah. Selanjutnya sinergitas  antara instansi dan penegak hukum lain menjalankan Perda Tibum ini kurang maksimal, sehingga Satpol PP Kabupaten Pasuruan dalam  menjalankan  wewenangnya  sebagai  Satpol  PP.  Kendala  dan  solusi  dalam  penegakan  Perda Tibum  di  Kabupaten  Pasuruan,  Satpol  PP  Kabupaten  Pasuruan    mengalami  kesulitan  yang dikarenakan belum adanya  laporan dan evaluasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Kata  kunci  : penegakan  hukum,  peraturan  daerah,  ketertiban  umum,  ketentraman  masyarakat, pemerintah daerah

## Abstract
This study aims to find out To analyze and find out about the implementation of law enforcement of Pasuruan Regency Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Public Order and Public Peace. This research was conducted at the Satpol PP office in Pasuruhan Regency. The type of data used was primary data. The data analysis technique was qualitative. The population of this study were Satpol PP  employees  in  Pasuruhan  Regency.  Using  descriptive  analysis  methods.  The  results  of  the implementation of the law enforcement of Pasuruan Regency Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning  Public  Order  and  Public  Peace,  the  reality  in  the  field  of  enforcing  the  Tibum  Regional Regulation  is  very  intersecting  with  the  interests  of  the  community  at  large,  in this  case  the  lower middle  class  community.  Furthermore,  the  synergy  between  other  agencies  and  law  enforcers  in implementing  the  Tibum  Regional  Regulation  was  not  optimal,  so  that  the  Satpol  PP  of  Pasuruan Regency exercised its authority as Satpol PP. Obstacles and solutions in enforcing the Tibum Regional Regulation in Pasuruan Regency, the Satpol PP of Pasuruan Regency is experiencing difficulties due to the absence of reports and evaluations from each Regional Apparatus Organization.
Keywords: law enforcement, local regulations, public order, public peace, local government

## PENDAHULUAN
Negara  pada  hakekatnya  adalah  suatu  organisasi  kekuasaan  dicitakan  oleh sekelompok  manusia  yang  disebut bangsa. Penyebab  atau faktor  utama terjadinya Negara adalah  adanya  sekelompok  manusia  yang  disebut  bangsa  yang  berdasarkan  untuk
mendirikan  suatu  organisasi  (Utrecht,  1985).  Pendirian  organisasi  tersebut  dengan  tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Demikian fungsi Negara adalah  menyelenggarakan  kepentingan  bersama  dari  anggota  kelompok  yang  disebut bangsa.  Fungsi  Politik  merupakan  fungsi  dasar  yang  pertama  kali  muncul  setelah  negara lahir  yang  oleh  karenanya,  fungsi  ini  sering  disebut  sebagai  fungsi  negara  yang  klasik  (the classical function of government). Fungsi ini meliputi dua aspek penting yakni pemeliharaan ketenangan  dan  ketertiban  (maintenance  of  peace  and  order)  serta  pertahanan  dan keamanan ( security ).
Untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  pada  sebuah  Negara  yang  berlandaskan hukum, haruslah di dukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang cukup memadai  dan  mengakomodir  semua  permasalahan  dalam  bidang  hukum.  Sebagai  contoh, Indonesia saat ini sudah memiliki Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KHUP),  yang  diwariskan  secara  turun-temurun  oleh  Pemerintah  Belanda.  Saat  ini  KUHP merupakan  substansi  hukum  yang  kita  miliki  untuk  mengatur  serta  mengakmodir  semua permasalahan  hukum  terkait  dengan  hal  Pidana  yang  terjadi  dalam  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain  KUHP  diatas,  dikarenakan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan Negara Hukum, salah satu produk hukum yang memberikan sanksi adalah Peraturan daerah, dalam  hal  ini  yang  akan  digunakan  sebagai  contoh  adalah  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pasuruan  Nomor  2  tahun  217  tentang    Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat (yang selanjutnya disebut Perda Tibum) (Pemerintah, 2017). Perda Tibum mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat didalam Perda Tibum salah satu  pasalnya mengatur tentang pengelolaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  Secara  filosofis,  pedagang  kaki  lima  merupakan pekerjaan  alternative  untuk  menompang  kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  saat  ini  kian komplek.  Pada  saat  inilah  lapangan  kerja  informal  menjadi  pilihannya,  salah  satunya menjadi pedagang kaki lima. Munculnya pedagang kaki lima dikarenakan mereka mencoba mangais  rezeki  dalam  keterbatasan  ilmu  dan  kemampuan  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah ruang kosong dijalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum.
Tidak  jarang  kehadiran  pedagang  kaki  lima  mengganggu  ketertiban  umum  dan ketentraman  masyarakat,  seperti  dengan  terpakainya  badan  jalan  atau  trotoar  sebagai lokasi berjualan yang tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga  masyarakat  yang  tentunya  memiliki  hak  yang  sama  dalam  memanfaatkan  fasilitas umum,  hak  pejalan  kaki  juga  mestinya  dilindungi  oleh  Pemerintah.  Namun  disisi  lain, Pemerintah  juga  tidak  dibenarkan  menggunakan  kekuasaannya  secara  sewenang-wenang untuk  mengosongkan fasilitas umum  tersebut  dari  kegiatan  yang dilakukan  oleh pedagang kaki  lima.  Sehingga  perlu  pengaturan  yang  benar-benar  bisa  memihak  dan  menjamin terwujudnya  kepentingan  bersama.Penertiban  dan  Penggusuran  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruuan kerap mewarnai bentrok fisik antara Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasuruan telah melegalkan peraturan daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun  2017  tentang  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat.  Bagi  pembuat  Perda Tibum,  salah  satu  upaya  peningkatan  kehidupan  perekonomian  rakyat  adalah  dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untu menjalankan dan mengembangkan  kegiatan  usahanya  secara  maksimal  dan  berkesinambungan.  Pedagang kaki  lima  sebagai  salah  satu  unsur  pelaku  usaha  di  sektor  informal,  keberadaannya mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar  bagi  kehidupan  roda  perekonomian  rakyat  di Kabupaten Pasuruan.
Contoh  dalam  upaya  pengaturan  pedagang  kaki  lima,  di  dalam  Perda  Tibum  juga mengatur  adanya  kewajiban  mengajukan  izin  lokasi  kepada  Pemerintah  Kabupaten Pasuruan  yang disertai pula  dengan  sanksi  kepada pedagang  kaki  lima  yang tidak  memiliki izin.  Salah  satu  sanksi  yang  diberlakukan  adalah  paksaan  pemerintah  ( dwangsom )  berupa pembongkaran  atau  pengosongan  lokasi  yang  dilakukan  pedagang  kaki  lima  yang  tidak memperoleh izin. Tidak hanya sanksi saja diberikan, tetapi juga dengan pembinaan melalui kegiatan  kegiatan  penataan  lokasi  usaha  bagi  pedagang  kaki  lima,  pengaturan  mekanisme pemberian  perizinan,  dan  pengaturan  mengenai  pemberian  sanksi  serta  dengan melaksanakan  upaya  pemberayaan  terhadap  pedagang  kaki  lima  serta  senantiasa melaksanakan  pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian  pedagang  kaki  lima  secara terpadu  dan  berkesinambungan.  Penegakan  hukum  didalam  Perda  Tibum,  Satuan  Polisi
Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) merupakan leading sector paling terdepan, ini dikarenakan  Satpol  PP  mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Daerah  sebagai  Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selalu siap untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram,  tertib,  dan  teratur  sehingga  penyelenggaraan  roda  Pemerintahan  dapat  berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping  menegakan  Perda,  satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan  kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.
Oleh  karena  itu  Anggota  satuan  Polisi  Pamong  Praja  berwenang  melakukan  tugas- tugas  dibidang  penegakan  hukum  khususnya  Peraturan  Daerah.  Baik  sebagai  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  maupun  perangkat  eksekutor  di  lapangan.  Dengan  adanya  peraturan perundangan  tersebut,  maka  untuk  memelihara  tugas-tugas  di  daerah,  salah  satunya dengan  menjadi  penegak  Perda  Tibum.  Membuat  peran  Satpol  PP  sangat  strategis  dalam upaya  menumbuh  kembangkan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  Peraturan  Daerah  dan Keputusan  Kepala  Daerah  yang  sangat  berdampak  kepada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebagai  penunjang  suksesnya  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Upaya  untuk  membangun, menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  stabilitas  keamanan  memerlukan dukungan,  kerjasama  serta  komitmen  bersama.  Menyadari  kesulitan  yang  mungkin  timbul terutama  dalam  penyatuan  persepsi,  mengatasi  kendala  situasi  dan  kondisi  di  lapangan, kecepatan dalam penanganannya, maka diperlukan koordinasi antar instansi terkait.
Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak semudah membalikan  telapak  tangan.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhinya,  baik  itu  pengaruh internal  maupun  eksternal.  Hal  itu  dapat  dilihat  pada  saat  melaksanakan  tugasnya  baik dalam  penegakan  Perda  Tibum.  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  penegak peraturan daerah dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain  penolakan  karena  tidak  disukai  juga  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap kehidupan  masyarakat  tertentu.  Seiring  dengan  tuntutan  profesionalisme  Polisi  Pamong Praja dan image building di masyarakat, Satpol PP dihadapkan dengan perubahan paradigm yang  mengarah  kepada  pola  pembinaan  yang  saling  berhubungan  satu  dengan  lainnya diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Satpol PP dengan SKPD lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## a. Satuan Polisi Pamong Praja
Salah  satu  perangkat  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  untuk  menjaga  ketentraman masyarakat  dan  melaksanakan  peraturan  daerah  adalah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja. Peraturan  Daerah  mengatur  struktur  dan  tata  cara  operasional  Satuan  Polisi  Pamong Praja.  Provinsi  dan  Kota/Kabupaten  merupakan  tempat  tinggal  yang  memungkinkan bagi Satpol PP.
Kata Pamong dan Praja yang bersama-sama membentuk Pamong Praja berasal dari kata Among yang juga memiliki arti tersendiri yaitu menjaga. Pamong berarti pengasuh. Sementara  Praja  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil,  merawat/mengurus  anak  kecil  biasanya dianggap  sebagai  menggendong  anak  kecil.  Pegawai  Pemerintah,  atau  Pangreh  Praja. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan PNS sebagai pegawai yang membawahi pemerintahan negara (Hasan, 2005).
Pengertian  lain  dari  Polisi  Pamong  Praja  adalah  sebagai  pegawai  negara  atau organisasi  pemerintah  yang  diserahi  tugas  menegakkan  keamanan  dan  ketertiban (Hasan, 2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan  Polisi  Pamong  Praja  menyebutkan  bahwa  Satpol  PP  merupakan  bagian  dari perangkat  daerah  yang  bertugas  menegakkan  hukum  daerah,  memelihara  ketertiban umum,  dan  membina  ketenteraman  masyarakat  (Pemerintah,  2018).  Keadaan ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat  yang  dinamis  memungkinkan  pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melaksanakan kegiatannya dengan tenang, tertib, dan damai.
Polisi Pamong Praja didefinisikan sebagai polisi yang mengawasi dan mengamankan pilihan  pemerintahan  di  wilayah  kerjanya  berdasarkan  uraian  di  atas.  Sehubungan dengan  adanya  organisasi  keamanan  otonom  yang  didirikan  atas  kemauan  sendiri masyarakat,  kemungkinan  pembentukan  Satpol  PP  telah  dimungkinkan  oleh  Undang- Undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  menjadi  landasan  hukum  untuk menjaga  keamanan  dalam  negeri.  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  3  ayat  (1c)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yang menyatakan bahwa “Penyelenggara fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh polisi khusus (Ahlan, 2020).

## b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Menurut  Pasal  1  Angka  1  KUHP,  penyidik  yang  kita  kenal  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah penyidik Polri atau PNS: Saya diminta untuk menyelidiki  sesuatu” (Pemerintah,  1945).  Lebih  khusus  lagi,  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Hukum  Acara  Pidana  mengatur  tentang bagaimana penyidik melakukan penyidikan. Hukum Acara Pidana.
Menurut  Pasal  1  Angka  5  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis Kepolisian Khusus,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  bentuk  Pengamanan  Mandiri  lainnya,  istilah "PPNS"  adalah  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diangkat  sebagai  penyidik berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  berwenang  melakukan  penyidikan tindak pidana di dalam negeri.
Dalam  profesi  apapun,  PPNS  wajib  bekerjasama  dengan  penyidik  Polri  dalam menjalankan  kewenangannya.  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2010  tentang  Manajemen  Penyidikan  Pegawai  Negeri  Sipil  diterbitkan  untuk mengesahkan keabsahan PPNS. Oleh karena itu, PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan  hukumnya.  Karena  itu,  lembaga  dan  instansi  pemerintah  tertentu  memiliki PPNS sendiri. PPNS diawasi dalam pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerja sama dengan penyelidikan kepolisian.

## c. Penegakan Hukum
Hukum  sebagai  alat  mengubah  sosial  (law  action  upon  society)  maka  hukum berpengaruh  terhadap  sistem  sosial.  Kelemahan  dari  konsep  ini,  ukurannya  bukan didasarkan pada kesesuaian atas adat istiadat masyarakat namun lebih dikonsentrasukan pada  kekuasaan  politik  dan  sebagai  tolak  ukurnya  ialah  efektivitas  hukum  yang didasarkan  pada  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat.  Kondisi  ini  memunculkan masalah yang tidak pasti bagi masyarakat dimana hukum seolah-olah tercabut dari akar masalahnya dimana aturan-aturan itu hanya bersifat teknis belaka tanpa dilandasi unsur moralnya (a purely technical regulation) maka terjadilah fenomena hukum sebagai suatu
wilayah pengetahuan estoric yang asing dan tertinggal dari praktisi hukum (law becomes an alliance realism of ectoric knowledge left only to lawyers) (Satjipto, 1986).
Dengan  demikian  otonomi  hukum  dapat  diberikan  kedalam  dua  (2)  hal,  yaitu pertama adalah hukum ke luar wilayah kekuasaan negara, dan kedua hukum harus dapat dipidahkan  dengan  politik.  Dalam  hal  ini  kita  sebaiknya  berpandangan  bahwa  hukum harus  kembali  pada  akar  masalahnya,  yaitu  hukum  harus  kembali  ke  masyarakat  guna mencari  keadilan.  Dalam  suatu  penegakan  hukum  sesuai  kerangka  Friedman,  Hukum harus  dipahami  terdiri  dari  tiga  komponen:  sistem  administrasi  hukum,  budaya  hukum, dan isi hukum (atau “isi hukum”). Untuk menegakkan hukum secara efektif, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana melengkapi fasilitas dan personel penegak hukum. Bagaimana  membangun  lingkungan  hukum  yang  mendukung  penegakan  hukum  juga penting (Muladi, 2002).
Dengan  demikian,  penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  utama,  yaitu  : Perundang Undangan, Masyarakat, Sarana, dan Prasarana serta aparat penegak hukum. Keempat  faktor  tersebut  harus  dibenahi  dan  diberdayakan  secara  komprehensif, simultan,  konsisten  dan  berkelanjutan.  Hukum  Pidana  merupakan  hukum  yang  paling keras,  karena  sanksi  pidana  tidak  hanya  dirasakan  oleh  terpidana  pada  saat  dijatuhi pidana dan kemudian menjalani pidana, tetapi juga tetap dirasakan sebagai penderitaan pada saat setelah menjalani pidana.

## METODE PENELITIAN

## a. Jenis Penelitian
Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif atau  penelitian  hukum  doctrinal  yang  merupakan  penelitian  perpustakaan  (library research)  ata  sering  disebut  study hukum  dalam  buku  (law  in  books)  yang  berdasarkan data  sekunder  dan  penelitian  hukum  empiris  atau  sosiologis  atau  disebut  studi  hukum dalam  aksi  atau  tindakan  (law  in  action)  (Supranto,  2003).  Dalam  melaksanakan  proses penelitian  ini,  maka  sebagai  tahap  awal  penelitian  akan  digunakan  suatu  pendekatan masalah,  yaitu  dalam  bentuk  metode  pendekatan  secara  yuridis  empiris  (Ronny,  1994). Dengan  melakukan  penelitian  hukum  yuridis  empiris,  dapat  diketahui  terkait pelaksanaan,  kendala  dan  solusi  yang  dilakukan  Satpol  PP  sebagai  Penyidik  Pegawai
Negeri Sipil didalam aplikasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

## b. Tempat Penelitian
Lokasi  Penelitian  yang  dijadikan  obyek  utama  dalam  mencari  bahan  untuk menyusun skripsi ini adalah pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan beralamat di Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun penentuan lokasi ini di  dasarkan  pada  faktor  bahwa  pada  saat  ini  kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Pasuruan  merupakan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  selaku  motor  penggerak Peraturan Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  2  tahun 2017 tentang  Ketertiban  Umum dan Ketentraman Masyarakat. Disamping hal  tersebut, dilokasi penelitian terdapat data yang diperlukan untuk penelitian ini.

## c. Informan Penelitian
Pihak  yang  sebagai  pemberi  informasi  dalam  penelitian  adalah  Kepala  Satuan,  1 (satu)  orang  Kepala  Bidang  Penegakan  Perundang-undangan  Daeah,  1  (satu)  orang Kepala  Bidang  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat,  1  (satu) orang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan 20 (dua puuh) orang Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan. Sehingga total di ambil dalam penelitian ini berjumlah 24 (dua puluh empat) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
d. Sumber Data
Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama,  yakni perilaku  warga  masyarakat  melalui  penelitian  (Soekanto,  2003).  Data  tersebut  yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui studi lapangan yang berupa wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan materi penelitian, yaitu para obyek penelitian dalam penelitian ini yakni Kepala Satuan, Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah,  Kepala  Bidang  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat,  penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Pasuruan.
Data Sekunder yaitu dengan mempelajari dokumen, arsip-arsip, buku-buku dan juga yang berupa catatan yang erat kaitannya dengan penelitian, guna memperoleh data-data yang valid dan relavan dengan masalah pokok penelitian (Soekanto, 2003).
e. Teknik Pengumpulan Data
Wawancara  terdiri  dari  2  (dua)  pihak  yang  mempunyai  kedudukan  berbeda  yaitu pengejar  informasi  yang  biasa  disebut  pewawancara  atau  interviewer  dan  pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Pihak yang sebagai pemberi informasi dalam  penelitian  adalah  Kepala  Satuan,  1  (satu)  orang  Kepala  Bidang  Penegakan Perundang-undangan  Daeah,  1  (satu)  orang  Kepala  Bidang  Ketertiban  Umum  dan Ketentraman  Masyarakat,  1  (satu)  orang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  20  (dua puuh) orang Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan.
Teknik  Dokumentasi  merupakan  teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data dengan cara memperhatikan dan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan lain yang rlavan  dan  ada  hubungannya  denngan  obyek  penelitian  pada  saat  dilapangan.  Peneliti akan  melihat  dan  mempelajari  dokumen-dokumen  terkait  dengan  Penerapan  yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  2  tahun 2017 tentang  Ketertiban  Umum dan Ketentraman Masyarakat sduah berjalan efektif atau masih ada kendala.

## f. Teknik Analisis Data
Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisa  data  yang  diperoleh  adalah  metode deskriptif  analistis.  Deskriptif  artinya  analisi  data  tidak  keluar  dari  lingkup  sampel,  yang bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan  tentang  seperangkat  data,  atau  menunjukan  komparasi  atau  hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Sedangkan analitis adalah analitis data  mengarah  menuju  ke  populasi,  bersifat  inferensial,  berdasarkan  data  dari  sampel digeneralisasikan menuju data dan populasi (Ashofa, 2004).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah,  daerah  diberikan  kebebasan  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Undang  Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efiensi dan  efektifitas  penyelenggaraan  otonomi  daerah  untuk  memberdayakan  daerah  dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dilaksanakan  berasarkan  asas  kerakyatan  dan berkesinambungan  yang  diperkuat  dengan  pengawasan  Dewan  Perwakilan  rakyat  Daerah (DPRD)  dan  masyarakat.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  pasal  6  ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan  masyarakat.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  pasal  6 ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia nomor XV/MPR/1998 tentang  Penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Sehubungan  dengan  adanya kondisi ketentraman  dan  ketertiban,  maka  perlu  diadakan  pembinaan  terhadap  ketentraman  dan ketertiban  di  daerah  secara  terencana  dan  terpadu.  Kondisi  ketentraman  dan  ketertiban yang  mantap  dalam  masyarakat  akan  mendorong  terciptanya  stabilitas  Nasional dan  akan menjamin kelancaran  penyelenggaraan  Pemerintahan  di  daerah  maupun  pelaksanaan pembanguan daerah.
Dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah semakin besar  mengingat  Pemerintah  Daerah  mempunyai  kewenangan  dan  hak  untuk  mengatur serta  mengurus  wilayahnya  masing-masing.  Dalam  rangka  penegakan  Perda  yang merupakan  salah  satu  instrument  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan  tugas, wewenang  dan  bertanggung  jawab,  maka  perlu  memberdayakan  PPNS  yang  berada  di organisasi perangkat daerah bekerjasama dengan Satpol PP, guna meningkatkan sinergitas PPNS dengan Satpol PP untuk bersama-sama melakukan penegakan Peraturan Daerah.
Organisasi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dihadapkan  pada  berbagai  persoalan,  seperti umumnya  berhadapan  dengan  pelaku  ekonomi,  yaitu  pedagang  kaki  lima  (PKL), implementasi  kebijakan  maupun  keputusan  Bupati  yang  berdampak  sosial  ekonomi  dalam suatu  wilayah  atau  region  Kabupaten  pasuruan,  dengan  pengamanan  Peraturan  Daerah (PERDA),  berhadapan  dengan  para  demonstras,  pembongkaran  bangunan  liar,  degan perilaku  indisipliner Pegawai Negeri Sipil.
Berkaitan dengan fenomena maslaah di atas, pada sisi lain aparatur Satpol PP memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang selaras dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :
a. Melakukan  tindakan  penertiban  non-Yustial  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur atau   badan hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas Peraturan Daerah  dan /atau Peraturan / Keputusan Bupati;
b. Menindak  warga  masyarakat,  aparatur  atau  badan  hukum  yang  mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Memfasilitasi  dan  pemberdayaan  kapasitas  penyelengaaraan  perlindungan masyarakat;
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah / Peraturan. Dan atau / Keputusan Bupati;
e. Melakukan  tindakan  administrative  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau badan  hukum  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  atas  Peraturan  Daerah  / Peraturan.  Dan  atau  /  Keputusan  Bupati;  dan  Melakukan  kewengan  lainnya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Guna  mewujudkan  amanah  yang  terkandung  di  dalam  pasal  6  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonnesia  Nomor  16  tahun  2018  tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  tersebut diatas, langkah penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan dengan cara :
a. Dilakukannya Operasi Rutin
Operasi rutin ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan menekan pelanggaran- pelanggaran  yang  sering  terjadi  walaupun  sudah  dilakukan  tindakan  persuatif. Karena  sebelum  dilakukan  operasi,  Satpol  PP  Kabupaten Pasuruan  sebelumnya memberikan  surat  peringatan  ke  1  dan  surat  peringatan  ke  2,  dan  apabila  masih tidak  ditanggapi  maka  operasi  dengan  cara  penindakan  akan  dilakukan.  Data  yang didapatkan  pada  tahun  2018,  Satpol  PP  Kabupaten  Pasuruan  telah  melakukan operasi sebagai berikut :

## Tabel I
Rangkaian Operasi Satpol PP Kabupaten Pasuruan tahun 2023 Bulan Jenis Operasi Jumlah Pelanggar Sanksi Januari 1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban PSK 25 5 2 Sidang
Sidang
Administratif
2x 3. Pembongkaran bangunan liar Februari 1. Penertiban PKL 2x 30 Sidang Maret 1. Penertiban PSK 2. Penertiban PKL 2x 6 28 Sidang Sidang April 1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban tuna wisma 3. Pembongkaran bangunan liar 34 7 2 Sidang Administratif Administratif Mei 1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban PSK 35 4 Sidang Sidang Juni 1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban Tuna Wisma 32
3
Sidang Administratif
Juli 1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban PSK 36
3
Sidang Sidang Agustus 1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban PSK 3. Penertiban bangunan liar 26
7
2
Sidang Sidang
Administratif September  1. Penertiban PKL 24 Sidang
2x Oktober 1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban PSK 3. Pembongkaran bangunan liar 27 4 1 Sidang
Sidang
Administratif November  1. Penertiban PKL 2x 23 Sidang Desember  1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban PSK 3. Pembongkaran bangunan liar 28 8 3 Sidang
Sidang
Administratif
Sumber  Data : Dari  Satpol  PP  Kabupaten  Pasuruan  dan  selanjutnya  data  di  olah  penulis ditahun 2023
Dari tabel tersebut rangkaian operasi Satpol PP Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 dalam  mewujudkan  ketertiban  umum  di  wilayah  Kabupaten  Pasuruan  sudah  termasuk dilakukan  secara  rutin  dan  berkala  disetiap  bulannya,  hal  yang  paling  banyak  dilakukan adalah operasi penyakit masyarakat daam hal ini adalah penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK)  dan  penertiban  terhadap  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dengan  rata-rata  pelanggaran untuk penertiban terhadap pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 4 s/d 7 orang dan pelanggaran untuk penertiban Pedagan Kaki Lima sebanyak 20 s/d 35 orang. Adapun sanksi yang  diberikan  beragam,  apabila  baru  melakukan  pelanggaran  1x,  maka  akan  dikenakan sanksi  administratif  dan  apabila  melakukan  pelanggarann  lebih  dari  satu  kali  maka dikenakan  sanksi  sidang  yang  putusannya  bisa  dikenakan  denda  atau  penjara  maksimal  3 bulan.
b. Dilakukannya Patroli Rutin
Patroli merupakan kegiatan rutin dalam upaya Satpol PP Kabupaten Pasuruan sebelum melakukan  tindakan,  hal  ini  biasanya  dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat  menciptakan kondisi yang aman dan tentram bagi masyarakat, sehingga dapat mencegah pelaku-pelaku
yang  akan  melakukan  pelanggaran  terhadap  Perda  Tibum.  Adapun  data  patroli  yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

## Tabel II
Rangkaian Patroli Satpol PP Kabupaten Pasuruan tahun 2018 Bulan Jenis Patroli Lokkasi Tindakan Januari 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras
3. Anak jalanan Bangil dan sekitarnya
Peringatan Februari
1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras
3. Anak jalanan Beiji dan sekitarnya Peringatan Maret 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan Gempol dan sekitarnya Peringatan April 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan Pandaan dan sekitarnya Peringatan Mei 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras
3. Anak jalanan Sukerjo dan sekitarnnya Peringatan Juni 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras
3. Anak jalanan Purwosari dan sekitarnya Peringatan Juli 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras
3. Anak jalanan Wonorejo dan sekitarnya Peringatan Agustus 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan Rejoso dan sekitarnya Peringatan September 1. Penyusuran PKL 2x Grati dan Peringatan
2. Penertiban miras
3. Anak jalanan sekitarnya Oktober 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan Lekok dan sekitarnya Peringatan November 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras
3. Anak Jalanan Nguling dan sekitarnya Peringatan Desember 1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras
3. Anak jalanan Kraton dan sekitarnya Peringatan
Sumber  Data  :  Dari  Satpol  PP  Kabupaten  Pasuruan  dan  selanjutnya  data  di  olah  penulis ditahun 2018
Dari  tabel  tersebut  rangkaian  patroli  Satpol  PP  Kabupaten  Pasuruan  ada  tahun  2018 dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakata di wilayah Kabupaten Pasuruan sudah termasuk dilakukan secara rutin dan berkala setiap bulannya seperti halnya dalam  melakukan  rangkaian  operasi  yan  diberlakukan  secara  bergiliran  disetiap    wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.. Adapun sasaran utama  adalah  penertiban  pedagang kaki lima, penertiban minuman keras yang dijual di kios atau toko dan penertiban terhadap anak jalanan. Dari table tersebut diatas, pelaku pelanggaran kebanyakan berada di wilayah Kecamatan yang jumlah penduduknya padat, seperti : Bangil, Pandaan, Prigen, Gempol dan Beji. Adapun sanksi yang diberikan didalam kegiatan patrol ini, orang yang melanggar akan diberikan  peringatan  melalui  surat  yang  sudah    disiapkan  pada  saat  Satpol  PP  Kabupaten Pasuruan melakukan Patroli serta memberikan himbauan.
Ketentraman  merupakan  perasaan  jiwa,  dimana  orang  /  anggota  masyarakat menikmati hidupnya didalam masyarakat merasa nyaman. Segala aktivitas dan produktifitas warga  masyarakat  dapat  dilakukan  tanpa  rasa  takut.  Ketertiban  merupakan  berjalannya proses hubungan dalam tatanan masyarakat berdasarkan hukum, norma dan nilai-nilai yang ada.  Masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  utama  dalam  menciptakan ketentraman  dan  ketertiban  umum,  tegaknya  peraturan  daerah,  atau  keputusan  kepala daerah  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  termasuk  norma  dan  nilai-nilai  yang
berkembang  di  tengah  masyarakat (Wawancara,  Anang  Saiful  Wijaya,  Plt.  Kasat  Pol  PP Kabupaten  Pasuruan,  22  Mei  2023). Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum  yang  dimaksud dalam  suatu  daerah  yaitu  keadaan    dinamis  yang  memungkinkan  pemerintah,  pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
Keberadaan  Satpol  PP  dalam  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  mempunyai arti  khusus  yang  cukup  strategis  karena  Satpol  PP  Kabupaten  Pasuruan  mempunyai  tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur,  sehingga  menyelenggarkan  roda  Pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat  dapat  melakukan  kegiatannya  dengan  aman.  Oleh  karena  itu  disamping menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, yaitu : Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota). Dalam  melaksanakan  tugasnya,  tidak  jarang  Satpol  PP  berkoordinasi  dan  bekerja  sama dengan  Instansi  Pemerintah  seperti  : Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI),  Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, dan Instansi lainnya, tergantung tugas  yang  dilaksanakan. (Wawancara,  Anang Saiful Wijaya,  Plt.  Kasat  Pol  PP  Kabupaten Pasuruan, 22 Mei 2023).
Menurut Soekanto (2007 : 5) bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut ada lima, yaitu :
1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan Fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan
Dari  5  hal  tersebut  diatas,  Satpol  PP  dalam  menjalankan  fungsi  sebagai  penegak hukum peraturan daerah harusnya mempunyai mentalitas atau kepribadian sebagai petugas penegak hukum dalam hal memainkan peranan penting di Pemerintah Daerah, hal ini dapat terwujud  apabila  penataan  sudah  baik  yang  harus  didukung  dengan  sarana  dan  prasarana yang  memadai.  Sehingga  dalam  menjalankan  peran  sebagai  penegak  hukum  dan  peayan masyarakat dengan kultur dan kebudayaan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain,  dapat  berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  penegak  hukum  dengan  mengutip
Sahetapy dan Pohan (1995 : 12) yang mengatakan : “ dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan.  Penegakan  kebenaran  tanpa  kejujuran  adalah  suatu  kemunafikan.  Dalam kerangka  penegakan  hukum  oleh  setiap  lembaga  penegakan  hukum  (inklusif  manusianya) keadilan  dan  kebenaran  harus  dinyatakan,  harus  terasa  dan  terlihat,  harus diaktualisasikan. ”
Hal  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  255  ayat  (1)  Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  berbunyi  : “ Satuan Polisi  Pamong  Praja  dibentuk  untuk  menegakan  Perda  dan  Perkada,  menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat . ”
Sehingga  dalam  konteks  penegakan  Perda  Tibum  Satpol  PP  memiliki  kedudukan  dan fungsi  yang  cukup  penting  sebagai  salah  satu  perangkat  dan  aparatur  pemerintah  daerah untuk  mewujudkan  ketertiban  umum  dan  ketentraman,  serta  menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  penegakan  hukum  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  2 tahun  2017  tentang  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat,  kenyataan dilaapangan  penegakan  Perda  Tibum  amat  bersinggungan  dengan  kepentingan masyarakat  banyak,  dalam  hal  ini  masyarakat  menengah  kebawah.  Selanjutnya sinergitas  antara  instansi  dan  penegak  hukum  lain  menjalankan  Perda  Tibum  ini kurang  maksimal,  sehingga  Satpol  PP  Kabupaten  Pasuruan  dalam  menjalankan wewenangnya sebagai Satpol PP Kabupaten Pasuruan.
2. Kendala dan solusi dalam penegakan Perda Tibum di Kabupaten Pasuruan, Satpol PP Kabupaten Pasuruan  mengalami kesulitan yang dikarenakan belum adanya  laporan dan  evaluasi  dari  masing-masing  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  low enforcement  (Penegakan  Hukum)  Peraturan  Daerah  yang  terlaksana  dimilikinya, seperti  Peraturan  Daerah  tentang  Sosial  Budaya,  Perdagangan,  Tata  Ruang  dan Lingkungan Hidup, selain itu sumber daya masyarakat masih amat rendah sehingga sering  kali  Satpol  PP  Kabupaten  Pasuruan  mengalami  kendala  Solusi  yang  dapat dilakukan  agar  Perda  Tibum  ini  dapat  maksimal  dengan  cara  memaksimalkan
kerjasama  yang  dalam  progamnya  harus  berisikan  Perencanaan,  Pengorganisasian, Pelaksanaan,  Pengendalian.  Sehingga  kinerja  Satpol  PP  Kabupaten  Pasuruan  akan sangat termudahkan dan semakin profesional karena adanya dukungan dari instansi dan  penegak  hukum  yang  lain  dalam  menjalankan  Perda  Tibum  dan  kehidupan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih aman, tertib dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahlan, Filo Tinggogoy, “Kinerja Satpol Polisi Pamong Praja Kota Palu.”, Jurnal Administrator , vol. 1, 2020.
Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka , Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Ashofa, B., Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
DPRD, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  2  tahun  217  tentang    Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , Pasuruan: Pemerintah Daerah, 2017.
----, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 16  tahun  2018 tentang  Satuan  Polisi Pamong Praja , Jakarta: Pemerintah, 2018.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: UNDIP, 2002. Satjipto, Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, 1st edition, Jakarta: UKI Press, 2006. Supranto, J., Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran , 7th edition, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2003.
Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , 4th edition, Jakarta: PT. Balai Buku Ichtiar, 1985.