## PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PENGADILAN AGAMA SAMBAS

## Andre Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: andreramadhani95@gmail.com

## Abstract
In the case of adoption of children, it often happens that adopted children do not obtain the slightest property  because  their  adoptive  parents  do  not  know  that their  adopted  children  have  the  right  to obtain  the  assets  of  their  adoptive  parents,  therefore  the  authors  are  interested  in  conducting research  in  the  form  of  a  journal  entitled  "Implementation  of  Mandatory  Wills  According  to  the Compilation  of  Islamic  Law  in  In  Sambas  Court  Practice  "The  process  of  adopting  a  child  has resulted in new legal provisions. According to the compilation of Islamic law adopted children are entitled  to  a  mandatory  will  of  1/3  part.  In  this  case,  the  implementation  of  the  compulsory testament  has  not  been  carried  out  in  the  Sambas  Religious  Court  because  of  ignorance  or  do  not recognize the obligatory testament for adopted children in Islamic inheritance law. Mandatory wills are supposed to be carried out because mandatory inheritance is a will after the law that has been set out in article 209  Compilation of Islamic Law. To be able to understand and know the obligatory wills according to the Compilation of Islamic Law there needs to be socialization to the community especially  in  Sambas  District. In  conducting  this  research,  the type  of  research  the  author  uses  is empirical legal research.
Keywords : mandatory wills; adopted children

## Abstrak
Dalam hal pengangkatan anak,Sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang  tua  angkatnya  tidak  tahu  bahwa  anak  angkatnya  berhak  memperoleh  harta  orang  tua angkatnya,  maka  dari  itu  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  dengan  judul “ Pelaksanaan  Wasiat  Wajibah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Dalam  Praktek  Pengadilan Sambas” Proses  pengangkatan  anak  mengakibatkan  ketentuan  hukum  baru.  Menurut  kompilasi hukum  islam  anak  angkat  berhak  mendapat  wasiat  wajibah  sebanyak  1/3  bagian.Dalam  hal  ini, pelaksanaan wasiat wajibah belum di laksanakan di Pengadilan Agama Sambas di karenakan faktor ketidak  tahuan  atau  belum  mengenal  wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat  dalam  hukum  waris  islam. Wasiat wajibah seharusnya hendak di laksanakan karena wasiat wajibah adalah wasiat demi hukum yang sudah di atur pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.Untuk dapat memahami dan mengetahui wasiat  wajibah  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  perlu  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat khususnya di Kecamatan Sambas. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum empiris.
Kata kunci : wasiat wajibah; anak angkat

## A. Pendahuluan
Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang di atur dalam kitab undang  undang  perdata,  hukum  islam,  dan  hukum  adat,  keduanya  adalah  sebagai    ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam hukum islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.
Namun  menurut  pasal  209  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  anak  angkat maupun  orang  tua  angkat  berhak  mendapat  wasiat  wajibah  sebanyak  1/3  (sepertiga), apabila  anak  angkat  atau  orang  tua  angkatnya  tidak  menerima  wasiat,  maka  dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua  angkat  untuk  mendapatkan  bagian  dari  harta  peninggalan  tersebut.( KOMPILASI HUKUM ISLAM , 1991)
Wasiat  juga  merupakan  salah  satu  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  menurut Undang-undang  Nomor  tujuh  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  di  ubah dengan  Undang-undang  Nomor  3 tahun  2006  dan  Undang-undang  Nomor  50 tahun  2009 (Nugraheni,  Ilhami  and  Harahap,  2010).  Pengadilan  agama  berperan  penting  dalam pelaksanaan  wasiat  karna  menurut  Undang-undang  dasar  1945,  “kekuasaan,kehakiman  di lakukan  oleh  sebuah  mahkamah  Agung  dan  lain-lain  badan  kehakiman  menurut  Undang- undang”( Undang-Undang Dasar Republik Indonesia , 1945)
Undang-undang  Nomor  tujuh  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  di jelaskan  oleh  pasal  49  ayat  (1)  b  berbunyi  “kewarisan,wasiat,  dan  hibah  yang  di  lakukan berdasarkan  hukum  islam”( Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan Agama , 1989). Sedangkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49  menjelaskan:  “Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkaradi  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  islam  di bidang:
a. perkawinan;
b. waris
c. wasiat
d. hibah
e. wakaf
f. zakat
g. infaq
h. shadaqah
i. ekonomi  syari’ah.”( Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , 2006)
Lalu  Pasal  957  KUHPerdata  menyatakan,  hibah  wasiat  adalah  suatu  penetapan wasiat  yang  khusus  dengan  nama  si  yang  mewariskan  (pewaris)  kepada  seseorang  atau
lebih,  memberikan  beberapa  barang  barangnya  dari  suatu  jenis  tertantu,  misalnya  segala barang  barangnya  yang  bergerak  atau tak  bergerak  atau  memberikan  hak  pakai  hasil  atas seluruh  atau  sebagian  harta  peninggalannya.( Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , 1848)
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  telah  memberlakukan  ketentuan  wasiat wajibah  kepada  ahli  waris  yang  orang  tuanya  terlebih  dahulu  meninggal  dunia  dari  pada pewaris, yakni dalam kedudukan sebagai ahli waris pengganti, dan kepada anak atau orang tua  angkat  yang  tidak  mendapatkan  atau  tidak  di  beri  wasiat  oleh  orang  tua  atau  anak angkatnya.(Somawinata, 2008)
Dalam Islam Seseorang  yang  meninggal dunia paling tidak akan  meninggalkan dua hal,  pertama  meninggalkan  ahli  waris  dan  kedua  meninggalkan  harta  peniggalan (warisan).(Setiawan,  2016)  Harta  peninggalan  dari  yang  meninggal,  belum  dapat  di  bagi sebab dalam hal ini harus di kurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.(Mujiono, 2010)
Adapun  Batasan  dalam  pelaksanaan  wasiat  wajibah,  maka  apabila  wasiat  itu  telah cukup  syarat-syarat  dan  rukun-rukunnya  hendaklah  wasiat  tersebut  di  laksanakan  setelah meninggalnya si pewasiat. Sejak saat itu si penerima wasiat sudah memiliki harta wasiat.
Salah  satu  aspek  yang  mendapat  sorotan  utama  dalam  Islam  adalah  masalah kewarisan.(Syarifudin,  2004)Sehubungan  dengan  hal  ini,  masih  banyak  masyarakat  di kecamatan  Sambas  yang  belum  mengerti  atau  belum  tau  mengetahui  wasiat  wajibah. Adapun  yang  melaksanakan  wasiat  wajibah  tetapi  di  lakukan  dengan  cara  tidak  resmi. Sehingga banyak masyarakat di Sambas yang belum paham betul tentang wasiat wajibah.
Oleh  karena  itu  banyak  anak  angkat  yang  sudah  kehilangan  orang  tua  angkatnya karna  meninggal  dunia  menjadi  terlantar  dan  tidak  berpenghasilan,tak  jarang  mereka tinggal di panti asuhan tanpa membawa harta sepeninggalan orang tua angkatnya. Namun banyak  juga  anak  angkat  yang  tinggal  bersama  keluarga  dari  orang  tua  angkatnya  tetapi tanpa  merasakan  wasiat  wajibah  tersebut,  tak  jarang  juga  pihak  keluarga  lah  yang menguasai harta orang tua dari anak angkat tersebut tanpa memberi bagian kepada si anak angkat.  Oleh  karna  itu  pengetahuan  wasiat  wajibah  sangat  di  perlukan  oleh  masyarakat Sambas.
Dapat di simpulkan kesadaran masyarakat  Sambas tentang wasiat wajibah sangatlah rendah,  padahal  wasiat  wajibah  sangatlah  penting  bagi  anak  angkat  serta  wajib  di laksanakan  dan  sarana  untuk  pengajuan  wasiat  wajibah  khususnya  di  kecamatan  Sambas pun  sudah  di  fasilitasi  dengan  adanya  Pengadilan  Agama  Sambas  yang  siap  melayani pengajuan wasiat wajibah.
Bertitik  tolak  dari  uraian  latar  belakang    penelitian  di  atas  maka  penulis  merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan sekaligus membahasnya dala bentuk jurnal dengan judul:
“Pelaksanaan  wasiat  wajibah  menurut  kompilasi  hukum  Islam  dalam  praktek  pengadilan agama Sambas”
Berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  yang menjadi  rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah: ‘’Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab  Pelaksanaan  Wasiat  Wajibah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas Belum Di  Laksanakan?’’Di dalam hukum waris, pada dasarnya  anak angkat tidak  memiliki  hak untuk mendapatkan warisan dari  pemberi  waris karna  statusnya  sebagai  anak  angkat  menurut  hukum  islam  karna  di  hukum  islam  hanya mengenal  pemeliharaan  anak  yang  di  anggap  anak  kandung  sendiri  tetapi  tidak  dapat mewarisi.  Dengan  demikian  anak  angkat  hanya  mendapat  harta  waris  dengan  jalan  hibah atau wasiat.
MenurutSuparman  Usman,  yang  di  maksud  wasiat  wajibah  adalah  wasiat  yang pelaksanaannya  tidak  di  pengaruhi  atau tidak  bergantung  kepada  kemauan  atau  kehendak si yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut  di  ucapkan  atau  di  tulis  atau  di  kehendaki,  tetapi  pelaksanaannya  di  dasarkan kepada  alasan  alasan  hukum  yang  membenarkan  bahwa  wasiat  tersebut  harus  di laksanakan.(Usman  and  Winata,  2002).  Menurut  Asyhari  wasiat  wajibah  adalah  tindakan yang  di  lakukan  oleh  penguasa  atau  hakim  sebagai  aparat  negara  yang  mempunyai  tugas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang di berikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.
Di katakan wasiat wajibah di sebabkan karena dua hal:
1. Hilangnya  unsur  ikhtiar  pemberi  wasiat  dan  munculnya  unsur  kewajiban  melalui peraturan  perundang  undangan  atau  putusan  pengadilan,  tanpa  tergantung  kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Adanya  kemiripan  dengan  ketentuan  pembagian  harta  warisan  dalam  hal  penerimaan laki laki dua kali lipat bagi perempuan.(Asyhari and Syakur, 2003)
Wasiat  wajibah  merupakan  kebijakan  penguasa  yang  bersifat  memaksa  untuk memberikan  wasiat  kepada  orang  tertentudalam  keadaan  tertentu.  Wasiat  wajibah  adalah suatu  wasiat  yang  di  peruntukan  kepada  ahli  waris  atau  kerabat  yang  tidak  memperoleh pembagian  harta  warisan  dari  orang  yang  wafat,  karna  adanya  suatu  halangan syara’.(Dahlan, 2000)
Secara teori, wasiat wajibah di definisikan sebagai tindakan yang di lakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang  yang  telah  meninggal  dunia  yang  di  berikan  kepada  orang  tertentu  dalam  keadaan tertentu.(Manan, 1998)
Wasiat wajibah juga dapat di artikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris  atau  kaum  keluarga  terutama  cucu  yang  terhalang  dari  menerima  harta  warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan.
Sementara itu kedudukan anak angkat tetap di letakkan di luar ahli waris, sama dengan yang terdapat dalam fiqih mawaris selama ini, namun dengan mengadtasi nilai hukum adat secara  terbatas  ke  dalam  hukum  islam  karena  beralihnya  tanggung  jawab  orang  tua  asal kepada  orang  tua  angkat  mengenai  pemeliharaan  kehidupan  sehari  hari  biaya  pendidikan berdasarkan  putusan  pengadilan,  seperti  yang  di  sebutkan  dalamhuruf  h,  Pasal  171 diketentuan umum, maka’’terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya seperti harta warisan orang tua angkatnya’’.(Ali, 2005)
Dalam  fiqih  mawaris  selama  ini,  lembaga  wasiat  wajibah  itu  diperuntukan  bagi  cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, yang dalam kompilasi ini di tampung oleh lembaga ahli waris pengganti.
Pada  dasarnya  pemberian  wasiat  itu  adalah  merupakan  ikhtiyariyah,  yaitu  suatu tindakan  yang  di  lakukan  atas  dorongan  kemauan  sendiri  dalam  keadaan  bagaimanapun jua.  Adapun  kewajiban  berwasiat  bagi  seseorang  di  sebabkan  bagi  keteledorannya  dalam
menunaikan  kewajiban  terhadap  hak-hak  Allah  SWT.  Seperti  tidak  menunaikan  haji, enggan  membayar  zakat,  melanggar  larangan  larangan  berpuasa  dan  sebagainya.  Hal  in telah di wajibkan syari’at itu sendiri, bukan oleh penguasa atau hakim. Nash Nash Syariat yang  mewajibkan    adalah  keumuman  ayat  ayat  Al-Qur’an  yang  memerintahkan  untuk melaksanakan amanat dan Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan.
Namun  demikian  demi    kemaslahatan,  para  fuqaha  dengan  akal  fikirannya  dapat menetapkan wasiat wajibah kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.
Dalam buku ke dua dari kompilasi hukum islam pasal 209 di tentukan adanya wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan untuk anak angkatnya, apabila anak angkat itu tidak menerima wasiat, begitu juga dengan orang tua angkat.
Seperti telah kita ketahui bahwa dalam pergaulan sehari hari sering  di jumpai adanya pengangkatan anak, yang mana pengangkatan anak ini dalam perkembangan hukum islam di  indonesia  merupakan  masalah  baru,  terutama  dalam  hal  perolehan  harta  peninggalan, yaitu  adanya  ketentuan  wasiat  wajibah  seperti  dalam  kompilasi  hukum  islam.  Mengenai pengertian  anak  angkat  menurut  hukum  islam  adalah  anak  yang  dalam  hal  pemeliharaan, untuk  hidupnya  sehari-hari,  pedidikan  dan  sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya  dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.
Perlu  di  ketahui  bahwa  menurut  hukum  islam  anak  angkat  bukanlah  ahli  waris, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak menimbulkan muhrim. Hal ini di jelaskan dala surat Al-Ahzab ayat no.4 sebagai berikut:
‘’  Allah  tidak  sekali-sekali  menjadikan  bagi  seseorang  dua  buah  hati  dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri istrimu yang kamuzhihar itu sebagai ibumu, dan Dia  tidak  menjadikan  anak  angkatmu  sebagai  anak  kandungmu  (sendiri).  Yang  demikian itu  hanyalah perkataan di  mulutmu  saja. Dan  Allah  mengatakan  yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan (yang benar).(Bakry, 2005)
- Permasalahan
Menurut  Penelitian  Penulis,  Pada  Pengadilan  Agama  Sambas  belum  terlaksananya Wasiat  Wajibah,  sedangkan  dalam  kompilasi  hukum  islam  ini  telah  di  atur  tentang pemberian  wasiat  wajibah  kepada  orang  tua    angkat  maupun  anak  angkat  sebagai  mana yang tercantum dalam pasal 209 kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut :
1. Harta  peninggalan  anak  angkat  di  bagi  berdasarkan  pasal  176  sampai  dengan  193 tersebut  diatas,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya.
Untuk  memperkuat  hasil  penelitian,  maka  di  perlukan  kajian  terhadap  penelitian terdahulu  yang di  harapkan akan  memaksimalkan penelitian  yang penulis  buat, kemudian di  ikuti  dengan  penjabaran  faktor  pembeda  antara  fokus  penelitian  penulis  dan  fokus penelitian  terdahulu  yang  menjadi  rujukan  penelitian  ini.  Berikut  merupakan  penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan oleh penulis:
1. “Wasiat wajibah, konsep dan pelaksanaannya dalam hukum positif di Indonesia, yang di  tulis  oleh  Yusuf  Somawinata  (2008).  Jurnal  ini  membahas  tentang  konsep  dan pelaksanaan atau pandangan hukum positif Indonesia terhadap wasiat wajibah.(Somawinata, 2008)
2. “Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di iindonesia”, yang di tulis oleh Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnain Harahap (2010). Jurnal ini membahas tentang pengaturan dan implementasi wasiat wajibah.(Nugraheni, Ilhami and Harahap, 2010)
3. “Penerapan  wasiat  wajibah  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam  kajian normatif  yuridis”,yang  di  tulis  oleh  Eko  Setiawan  (2016)  Alumnus  Pasca  Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Jurnal ini membahas tentang penerapan wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis.(Setiawan, 2016)

## B. Metode Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  di  gunakan  penulis  adalah penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum yang  berfungsi untuk melihat hukum dalam artian  nyata dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya hukum  di  lingkungan  masayarakat.(Waluyo,  2002)  Metode  pendekatan  yang  di  gunakan penelitian  ini  bersifat  Deskriptif  Analisis,  Menurut Nazir, metode  deskriptif  analisis  adalah “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem  pemikiran,ataupun  suatu  kelas  pada  masa  sekarang”(Nazir,  2005)  .  lalu  spesifikasi penelitian  yang  dipergunakan  adalah  deskriptif  analitis.  Dalam  melakukan  penelitian  ini, penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  berupa  Studi  Kepustakaan  (Library Research) dan metode analisis berupa Study Lapangan (Field Research).

## C. Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan  Keterangan  seluruh  responden  (100%)  tidak  mengetahui  bahwa  wasiat wajibah  di  lindungi  oleh  hukum.  Setelah  mengamati  14  hasil  wawancara  responden  yaitu anak  angkat  kurang  pengetahuan  tentang  hukum  khususnya  hukum  islam  yang  mengtur tentang wasiat wajibah.
Dari  wawancara  yang  di  lakukan  dengan  pihak  Pengadilan  Agama  Sambas,  Perlu  di ketahui,  sejauh  ini  belum  ada  masyarakat  yang  ingin  melaksanakan  wasiat  wajibah  di Pengadilan Agama Sambas. Di karenakan tidak adanya masyarakat yang akan melaksanakan wasiat  wajibah  tersebut,  maka  Pengadilan  Agama  Sambas  juga  belum  pernah menanganinya,  dan  jika  pun  ada,  maka  prosedurnya  sama  dengan  berperkara  pada umumnya.  Manfaat  wasiat  wajibah  diantaranya  adalah  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  bagi si penerima wasiat ketika ia tidak memiliki jalan untuk mempunyai barang / benda tertentu. Untuk  saat  ini,  ada  beberapa  perkara  khususnya  kewarisan  anak  angkat  yang  dalam pertimbangan  hakim  anak  angkat  tersebut  memperoleh  1/3  harta  dari  anak  angkatnya melalui  wasiat  wajibah.  Pengadila  agama  akan  menerima  dan  mengadili  serta  memutus perkara  wasiat  wajibah  sesuai  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Pengadilan  Agama Sambas  belum  pernah  mengadakan  sosialisasi  tentang  wasiat  wajibah.  Jika  permasalahan wasiat  wajibah  sudah  melalui  proses  peradilan  (berupa  putusan)  maka  akan  berakibat hukum.
Setelah  mengungkapkan analisa data berupa hasil angket dan hasil wawancara  yang di lakukan  dengan  pihak  pengadilan  agama  khususnya  kepada  hakim  Pengadilan  Agama Sambas,  maka  dalam  rangka  membuktikan  hipotesis  seperti  apa  yang  telah  di  kemukakan terdahulu,  berikut  ini  akan  di  bahas  atau  di  kemukakan  kembali  rincian  yang  berhubungan dengan hipotesis tersebut, yaitu sebagai berikut:
Dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar  yakni  16  orang  responden/anak  angkat  di kecamatan  sambas  ber  umur  11  tahun  keatas  dan  dapat  di  ketahui,  responden  mengetahui bahwa  mereka  anak  angkat  di  bawah  10  tahun  8  orang  dan  di  atas  11  tahun  8  orang.  Lalu sebagian  responden  yakni  3  orang  telah  di  rencanakan  akan  mendapatkan  wasiat,  namun sebagian besar responden yakni 13 orang tidak di rencanakan akan mendapat wasiat, sebagian besar  responden  tidak  mengetahui  alasannya  tidak  mendapat  wasiat  wajibah  yaitu  12  orang dan  1  orang  mempunyai  alasan  tersendiri  tentang  alasan  orang  tua  angkat  mereka  tidak berencana memberi wasiat.
Berdasarkan  penelitian,  seluruh  responden  tidak  mengetahui  hak  mereka  sebagai  anak angkat. Ketika  mereka di tanya tentang  hak anak angkat, seluruh responden  menjawab tidak mengetahui tentang adanya pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang anak angkat mendapat wasiat  wajibah.  Dengan  demikian  mereka  tidak  mengerti  dan  tidak  melaksanakan  Wasiat Wajibah. Otomatis  mereka tidak sama sekali mendapatkan hak mereka setelah meninggalnya orang  tua  angkat  mereka.  Maka  dari  itu  perekonomian  mereka  bisa  di  katakan  belum sejahtera.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  untuk  hasil  penelitian  yang  penulis kemukakan “Bahwa  pelaksanaan  wasiat  wajibah  belum  di  laksanakan  menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam praktek Pengadilam Agama Sambas, telah terbukti” hal  tersebut  dapat  di  lihat  dari  penelitian  di  atas  yang  menyatakan  seluruh  responden  tidak melaksanakan  Wasiat  Wajibah  yang  di  lindungi  oleh  hukum.  Akibatnya  mereka  tidak mendapatkan 1/3 harta dari orang tua angkat mereka.

## D. Simpulan
Berdasarkan  pada  uraian  penelitian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pelaksanaan pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat di Pengadilan agama sambas belum di laksanakan. Pada prakteknya, wasiat wajibah ini belum terlaksana sebagai mana mestinya. Hal ini terbukti dari masih adanya anak angkat yang tidak melaksanakan wasiat wajibah. Lalu yang menjadi faktor penyebab belum terlaksananya wasiat wajibah ialah ketidak tahuan anak angkat  tentang  wasiat  wajibah  itu  sendiri.  Sehingga  wasiat  wajibah  tidak  terlaksana khususnya  di  kecamatan  Sambas.  Selain  itu,  terdapat  kelalaian  orang  tua  angkatnya  yang tidak berencana memberikan wasiat wajibah dan kurangnya pengetahuan anak angkat tentang hak  mereka  yang telah di atur pada  pasal 209 Kompilasi  Hukum Islam, dan perlu di ketahui apabila  masalah  pelaksanaan  wasiat  wajibah  sudah  melalui  proses  peradilan  atau  berupa putusan, maka akan berakibat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali, M. D. (2005) Hukum Islam . jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Asyhari and Syakur, D. A. (2003) Hukum Islam Di Indonesia . Yogyakarta: Elhamra Press.
Bakry, K. (2005) Alquran dan Terjemahannya . jakarta: Intermasa.
Dahlan, A. A. (2000) Ensiklopedi Hukum . jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Manan,  A.  (1998) Beberapa  Masalah  Hukum  Tentang  Wasiat  dan  Permasalahannya  Dalam Konteks Kewarganegaraan Pengadilan Agama . jakarta: Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam. Mujiono, W. (2010) Hukum Waris Islam dan Pemercahannya . Yogyakarta : Magister Ilmu Hukum FH.UJB.
Nazir, M. (2005) Metode Penelitian . Bogor: Ghalian Indonesia.
Syarifudin, A. (2004) Hukum Kewarisan Islam . jakarta: Kencana.
Usman, S. and Winata, Y. S. (2002) Fiqih Mawaris . jakarta: Gaya Media Pratama.
Waluyo, B. (2002) Penelitian Hukum Dalam Praktek . jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL
Nugraheni,  D.  B.,  Ilhami,  H.  and  Harahap,  Y.  (2010)  ‘Pengaturan  dan  Implementasi  Wasiat Wajibah di
Indonesia’, Mimbar Hukum , 22(2), pp. 311–329.
(https://media.neliti.com/media/publications/40683-ID-pengaturan-dan-implementasi-wasiat- wajibah-di-indonesia.pdf )
Setiawan,  E.  (2016)  ‘Penerapan  Wasiat  Wajibah  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam kajian  normatif  yuridis’, Muslim  Heritage ,  1(2),  p.  44.(https://jurnal.ianponorogo.ac.id  > muslimheritage > article)
Somawinata,  Y.  (2008)  ‘Wasiat  Wajibah,  Konsep  dan  Pelaksanaannya  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia’, Al Qalam , 25(1), p. 2. (https://www.neliti.com/id/publications/283012/wasiat-wajibah)

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1848).

## KOMPILASI HUKUM ISLAM (1991).
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (1945).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2006).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (1989).