Analysis Of The Influence Of Family Ownership, Corporate Social Responsibility (CSR), And The Role Of Tax Experts On Tax Avoidance
Analisa Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Coorporate Social Responsbility (CSR), Dan Peran Tax Expert Terhadap Penghindaran Pajak
Riedy Riandani 1* , Fauzan Misra 2 Universitas Andalas 1,2 Riedyrian@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of family ownership, Corporate Social Responsibility, and tax expert on  tax  avoidance.  This  research  is  included  in  the  type  of  research  with  a  quantitative  approach.  The population in this study were all manufacturing companies with family share ownership listed on the IDX in 2018-2021. The sampling method in this study used purposive sampling method. The analysis method used  is  descriptive  statistical  analysis,  classical  assumption  test  consisting  of  normality  test, multicollinearity,  heteroscedasticity,  and  autocorrelation  test.  Hypothesis  testing  in  this  study  used multiple regression analysis. The results showed that partially family ownership and tax experts have no influence  on  tax  avoidance.  While  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  has  an  influence  on  tax avoidance.
Keywords: Family Ownership, Corporate Social Responsibility, Tax Expert, Tax Avoidance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kepemilikan  keluarga,  Corporate  Social Responsibility,  dan  tax  expert  terhadap  penghindaran  pajak.  Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis penelitian dengan  pendekatan  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  in  adalah  seluruh  perusahaan manufaktur dengan kepemilikan saham keluarga yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021. Metode pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  purposive  sampling.  Metode  analisis yang  digunakan  yaitu  analisis  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik  yang  terdiri  atas  uji  normalitas, multikolinearitas,  heteroskedastisitas,  dan  uji  autokorelasi.  Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan alat bantu software SPSS Statistics 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan keluarga dan tax expert tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kata Kunci : Kepemilikan Keluarga, Corporate Social Responsibility, Tax Expert, Penghindaran Pajak

## 1. Pendahuluan
Ketertarikan terhadap penghindaran pajak perusahaan telah meningkat akhir-akhir ini dikarenakan perkembangan ekonomi dan politik saat ini yang meningkatkan kesadaran akan aktivitas pajak perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010; Wilde & Wilson, 2018). Dalam konteks ini,  tindakan  perencanaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  publik  telah  menarik perhatian  akademisi,  politisi,  dan  masyarakat  umum  (misalnya,  Garside,  2016;  Hakim,  2014; Schwarz, 2009). Namun, sebagian besar yang diteliti adalah perusahaan swasta yang tidak go publik yang justru sering diabaikan oleh literatur (Balsmeier & Czarnitzki, 2017). Hanlon dan Heitzman  (2010)  mendefinisikan  penghindaran  pajak  sebagai  perencanaan  pajak  yang kontinyu  untuk  mengurangi  pajak  eksplisit,  karena  studi  empiris  seringkali  tidak  bisa membedakan  dengan  jelas  antara  perencanaan  pajak  dan  penghindaran  pajak,  penulis mengadopsi  definisi  yang  diusulkan  oleh  dyreng  et  al  (2008)  yang  mengacu  pada  semua transaksi yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan disebut sebagai penghindaran pajak.

## Gambar 1. OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022
Dalam  laporan OECD 2022  yang  berjudul  Revenue  Statistics  in  Asia  and  Pacific,  tax ratio Indonesia ditahun 2020 berada di urutan ketiga terbawah dari 28 negara Asia Pasifik yaitu sebesar  10,1%  karena  rata-rata  tax  ratio  di  negara  asia  pasifik  mencapai  19%,  meskipun sempat  sedikit  membaik  di  tahun  2021  sebesar  10,9  dengan  adanya  PPS  (Program Pengungkapan Sukarela), namun pemerintah dianggap perlu tetap waspada ke depan karena proyeksi  rasio  pajak  atau  tax  ratio  pada  tahun  2023  diperkirakan  akan  kembali  melemah dibandingkan  tahun  sebelumnya  seiring  dengan  normalisasi  tax  buoyancy  atau  elastisitas penerimaan  pajak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan  presentasi  data  dari  Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rahadian Zulfadin, tax  buoyancy  diperkirakan  akan  mencapai  level  0,09  pada  2023,  setelah  dua  tahun  terakhir berada  di  posisi  2,04  dan  2,08.  Angka  tax  buoyancy  di  bawah  1  menunjukkan  bahwa  tren penurunan  rasio  pajak  melemah  karena  pertumbuhan  ekonomi  jauh  lebih  besar  daripada pertumbuhan  penerimaan  pajak  yang  terus  menurun.  Meskipun  demikian,  otoritas  pajak masih perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rahadian (2023) mengingatkan agar tidak hanya karena PPS sudah selesai, wajib pajak tidak kembali melakukan pelanggaran pajak.
Rasio pajak yang rendah menjadi masalah serius bagi Indonesia karena mengakibatkan tidak  terpenuhinya  target  penerimaan  pajak.  Rasio  pajak  suatu  negara  yang  rendah  dapat disebabkan  oleh  penghindaran  pajak  (Dyreng  et  al.,  2010).  Penghindaran  pajak  merupakan praktik yang memanfaatkan celah dan kelemahan hukum dalam sistem penilaian. Perusahaan memanfaatkan  celah  hukum  yang  tidak  jelas  dalam  konteks  penghindaran  pajak  untuk mendapatkan  hasil  pajak  yang  menguntungkan  (Dyreng  et  al.,  2008).  Secara  moral,  setiap celah hukum yang digunakan wajib pajak untuk diminimalkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar tidak dapat dipertanggung jawabkan (Alasfour et al., 2016).
Upaya perusahaan untuk menghindari pajak dapat dipahami sebagai manifestasi dari teori keagenan (Monks & Minow, 2004). Menurut teori keagenan, penugasan yang diberikan oleh  pemilik  perusahaan  kepada  manajemen  dapat  menciptakan  konflik  (Monks  &  Minow, 2004).  Prinsipal,  dalam  hal  ini  pemilik  perusahaan,  menginginkan  standar  tertentu  dalam pencapaian tugas yang diberikan kepada agen (manajemen), sementara agen berharap untuk memperoleh hasil yang memuaskan guna mendapatkan imbalan yang maksimal. Dalam usaha ini,  seseorang  dapat  melaporkan  pencapaian  yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan.  Asimetri informasi menjadi salah satu bentuk konflik kepentingan yang timbul dalam hubungan antara prinsipal dan agen.
Persepsi  yang  berbeda  antara  wajib  pajak  dan  pemerintah  sebagai  pemungut  pajak
seringkali  muncul.  Bagi  wajib  pajak,  pajak  dianggap  sebagai  beban  yang  dapat  mengurangi laba. Oleh karena itu, wajib pajak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba, yang sering kali mengarah pada motivasi untuk mengelola beban pajak secara efisien. Di sisi lain, pemerintah memiliki  tujuan  untuk  memaksimalkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak,  menciptakan konflik  kepentingan  antara  wajib  pajak  dan  pemerintah.  Wajib  pajak  berupaya  untuk  efisien dalam  mengelola  beban  pajak,  seringkali  melibatkan  perilaku  yang  cenderung  menghindari kewajiban perpajakan. Ini dapat mencakup upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak baik melalui  metode  legal  maupun  ilegal.  Pada  saat  yang  sama,  otoritas  pajak  berusaha meningkatkan  kepatuhan,  mendeteksi  penghindaran  pajak,  menegakkan  aturan  pajak,  dan menutup  celah  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  penghindaran  pajak  yang  sah  (Slemrod  dan Yitzhaki, 2002).
Konflik  keagenan  menjadi  masalah  utama  yang  muncul  dari  praktik  penghindaran pajak. Antara perusahaan dan investor, keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dan seringkali memiliki pendapat yang saling bertentangan. Bagi perusahaan, penghindaran pajak dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak mereka. Namun, dari sudut pandang investor,  kegiatan  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  manajer  dapat  mengurangi kandungan  informasi  laporan  keuangan  dan  berpotensi  menurunkan  nilai  perusahaan (Balakrishnan dan Guay, 2012).
Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), disebutkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh manajer sebagai pemegang saham tunggal (100%) akan memiliki tingkat agency cost yang sama dengan nol. Pernyataan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Ang et al. (2000), yang menunjukkan bahwa dengan kriteria kepemilikan saham di atas 50%, baik dimiliki oleh manajer atau satu keluarga tertentu, agency cost secara signifikan lebih  tinggi  ketika  perusahaan  dikelola  oleh  pihak  eksternal  dibandingkan  dengan  pihak internal.
Menurut  teori  Fama  dan  Jensen  (1983),  masalah  keagenan  antara  pemilik  dan manajemen perusahaan dapat ditekan atau diminimalisir dengan adanya kehadiran keluarga di salah  satu  posisi  manajemen.  Hal  ini  karena  pengambilan  keputusan  dan  kontrol  dilakukan oleh agen yang sama, yakni anggota keluarga, sehingga dapat meminimalkan kemunculan teori keagenan  yang  mengharuskan  pemantauan  keputusan.  Meskipun  demikian,  pada kenyataannya,  perusahaan  keluarga  cenderung  rentan  terhadap  konflik,  seperti  yang disebutkan  oleh  Susanto  (2007).  Konflik  yang  mungkin  muncul  dalam  perusahaan  keluarga mencakup  pertentangan  antara  kepentingan  bisnis  dan  keluarga,  konflik  antar  anggota keluarga, dan konflik antara keluarga dan karyawan.
Perusahaan  audit  asal  Amerika  Serikat,  Price  Waterhouse  Cooper  (PwC),  telah melakukan survei terkait bisnis keluarga di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari  95  persen  perusahaan  di  Indonesia  merupakan  bisnis  keluarga.  Berdasarkan  data  PwC, terdapat lebih dari 40 ribu orang kaya di Indonesia, atau sekitar 0,2 persen dari total populasi, yang terlibat dalam bisnis keluarga. Kekayaan total mereka mencapai Rp 134 triliun, menguasai sekitar 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
Struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagian besar didominasi oleh keluarga sebagai pemilik utama dan dikontrol oleh anggota keluarga. Lebih dari 90% dari populasi  perusahaan  di  Indonesia  merupakan  perusahaan  keluarga  yang  dijalankan  dan dikendalikan  oleh  keluarga  (Solomon,  2007;  Djatmiko,  2011  dalam  Hartini,  2011).  Menurut Susanto  (2007),  penelitian  di  negara-negara  yang  lebih  maju  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  pendiri  perusahaan  keluarga  tidak  berkeinginan  agar  keturunannya  terlibat  dalam operasional  perusahaan.  Namun,  di  Indonesia,  hasil  penelitian  dari  The  Jakarta  Consulting Group  pada  tahun  2006  terhadap  87  perusahaan  keluarga  skala  menengah  ke  atas menunjukkan  bahwa  mayoritas  pendiri  perusahaan  keluarga  ingin  melibatkan  anak-anak
mereka  dalam  perusahaan.  Respons  dari  anggota  keluarga  juga  menunjukkan  keinginan mereka untuk bekerja dalam perusahaan keluarga tersebut.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  penghindaran  pajak  adalah  dukungan  tax  expert (Killian  et  al.  ,2019).  Menurut  killian  dkk  tax  expert  bekerja  sebagai  penasihat  professional perpajakan baik yang berkerja di publik atau sektor korporasi. Tax expert adalah aktor penting dalam  ekosistem  perpajakan,  yang  berperan  sebagai  mediator  praktik  pajak  dan  sebagai penghubung antara wajib pajak dan regulator pajak. Hasil yang mereka peroleh menunjukan bahwa  satu-satunya  faktor  paling  signifikan  yang  mungkin  menyebabkan  seorang  tax  expert cenderung  melakukan  penghindaran  pajak  penyebabnya  adalah  ambiguitas  dalam  peraturan pajak negara itu sendiri yang mencerminkan efek dari kurangnya transparansi seputar posisi pajak yang dijalankan..
Huang  dan  Zhang  (2019)  juga  menyatakan  bahwa  pakar  keuangan  dapat  dikaitkan dengan kebijakan penghindaran pajak yang lebih agresif. Mereka berasumsi kecanggihan tax expert  memotivasi  pajak  untuk  mendekati  penghindaran  pajak  dianggap  sebagai  sebuah investasi.  Dalam  upaya  menjaga  independensi  auditor,  Bapepam  mengadopsi  peraturan Sarbanes-Oxley, yang dalam peraturan ini membatasi kemungkinan auditor memberikan non- audit  kepada  kliennya  dan  membatasi  masa  kerja  KAP  dan  auditor.  Ketentuan  mengenai penggantian  ini  adalah  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  20/2015  pasal  11  ayat  (1) tentang  praktik  akuntan  publik  menyatakan  pemberian  jasa  audit  laporan  keuangan  oleh akuntan publik paling lama 5 (lima) kali berturut-turut tahun keuangan. Hal ini dilakukan agar auditor  dapat  menjaga  independensinya,  Chen  et  al.  (2010)  menyatakan  bahwa  panjang hubungan  antara  auditor  dan  klien  akan  memudahkan  auditor  untuk  berkompromi  dalam memilih  metode  akuntansi  dan  metode  penyusunan  laporan  keuangan  sesuai  dengan keinginan klien. Namun ada kalanya auditor yang berkemampuan sebagai tax expert mampu menggabungkan  kemampuan  audit  expert  dan  tax  expert  untuk  melaksanakan  strategi perpajakan yang akan memberikan manfaat positif bagi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan  dengan  strategi  pajak  dan  risiko  deteksi  yang  kecil,  contohnya  baru  baru  ini perusahaan  konsultan  pajak  dan  audit  milik  petugas  pajak  negara  Rafael  alum  trisambodo melalui  perusahaan  konsultannya  PT  Artha  Mega  Ekadhana  (AME)  yang  diduga  menerima gratifikasi sebesar US$ 90.000 atau sekitar Rp1,3 miliar atas jasa pajak dari kliennya.
Berbagi  strategi  penghindaran  pajak  yang  dirumuskan  oleh  tax  expert  tidak  hanya terkonsentrasi  pada  manajemen  laba,  banyak  strategi  lainnya  seperti transfer  pricing , kapitalisasi,  pemanfaatan tax  haven, struktur  pembiayaan  afiliasi  (pembiayaan  hutang)  juga merupakan  upaya-upaya  dalam  penghindaran  pajak  yang  dapat  diupayakan  oleh  konsultan salah  satu  contoh  kasus  penghindaran  pajak  yang  pernah  dilakukan  oleh  perusahaan manufaktur  terkait  strategi  pajak  diatas  yaitu  kasus  PT  Garuda  Metalindo  (BOLT)  sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produsen alat berat dan komponen otomotif di indonesia.
Dari  Neraca  Perusahaan  tersebut  pada  tahun  2016,  terlihat  adanya  peningkatan jumlah hutang, khususnya dari bank dan lembaga keuangan. Nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkat sebesar Rp48 miliar dari akhir Desember 2015.  Presiden  Direktur  Garuda  Metalindo,  Ervin  Wijaya,  menjelaskan  bahwa  kenaikan  nilai hutang  perusahaan  disebabkan  oleh  persiapan  Perseroan  untuk  belanja  modal  (capital expenditure/capex) sekitar Rp 350 miliar hingga pertengahan tahun berikutnya. BOLT, sebagai perusahaan,  memanfaatkan  modal  yang  diperoleh  dari  pinjaman  atau  hutang  untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan ini diduga terlibat dalam upaya penghindaran pajak, meskipun memiliki sejumlah aktivitas yang signifikan di Indonesia.
Meskipun  sudah  terdaftar  sebagai  perseroan  terbatas,  perusahaan  ini  masih bergantung  pada  utang  afiliasi  untuk  permodalannya,  sehingga  dapat  menghindari  pajak. Sebagai  contoh,  PT  Bentoel  Internasional  Investama,  sebuah  perusahaan  manufaktur  rokok
terbesar kedua setelah HM Sampoerna, terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Laporan Tax Justice  Network  (2019)  mengungkapkan  bahwa  perusahaan  tembakau  yang  dimiliki  oleh British  American  Tobacco  (BAT)  ini  melakukan  penghindaran  pajak  melalui  PT  Bentoel Internasional Investama. Mereka banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan  afiliasi  di  Belanda,  yaitu  Rothmans  Far  East  BV,  untuk  pembiayaan  ulang  utang bank serta pembayaran mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang  dilakukan membantu mengurangi  penghasilan  yang  kena  pajak  di  Indonesia,  sehingga  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan  menjadi  lebih  rendah.  Dampaknya,  negara  mengalami  kerugian  sekitar  14  juta dolar Amerika per tahun.
Faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah tanggung jawab sosial perusahaan  (CSR).  Menurut  Fitri  et  al.  (2019)  dan  Hossain  et  al.  (2017),  CSR  didefinisikan sebagai  komitmen  perusahaan  yang  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  dan  lingkungan  sekitarnya.  Namun,  di  sisi  lain,  CSR  juga  dapat  diartikan  sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang menimbulkan biaya untuk pelaksanaan kegiatannya. Sejak  diterbitkannya  peraturan  tentang  kewajiban  entitas  untuk  menjalankan  kegiatan  CSR, perusahaan  tidak  hanya  memiliki  tanggung  jawab  untuk  membayar  pajak  dan  bekerja  demi kepentingan pemegang saham, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan program- program tersebut.
Penulis mencoba menjelaskan efek sosial perusahaan tanggung jawab (CSR) dalam hal penghindaran pajak, dipahami sebagai praktik atau tindakan apa pun yang mengurangi pajak perusahaan  relatif  terhadap  pendapatan  akuntansi  sebelum  pajak  (Hanlon  et  al.,2010). Meskipun  penulis  sebelumnya  telah  menganalisis  hubungan  CSR  dan  penghindaran  pajak (Laguir, Staglianò, & Elbaz, 2015; Landry; Lin, Cheng, & Zhang, 2017), secara empiris mereka tidak menemukan konsensus hubungan antara CSR dan penghindaran pajak mereka, ini berarti Sifat dari hubungan keduanya mungkin positif atau negatif  tergantung dari perspektif agensi yang diadopsi (Laguir et al., 2015).
Ketika  pengungkapan  CSR  semakin  tinggi,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa perusahaan  telah  mengimplementasikan  lebih  banyak  program  sosial  untuk  masyarakat  dan lingkungan dengan biaya yang lebih besar. Biaya dari kegiatan ini kemudian digunakan sebagai pengurang  laba  sebelum  pajak.  Akibatnya,  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh perusahaan menjadi lebih sedikit. Namun, bukti empiris mengenai pengaruh corporate social responsibility  (CSR)  terhadap  penghindaran  pajak  menunjukkan  hasil  yang  beragam.  Sebuah penelitian (Wiguna & Jati, 2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  penghindaran  pajak.  Namun,  penelitian  lain seperti (Salsabila et al., 2021) dan (Yulistiani et al., 2019) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Untuk memastikan bahwa tidak ada asumsi dari perilaku manajemen yang mengarah pada  praktik  penghindaran  pajak,  perlu  untuk  mendukung  kualitas  audit  dari  seorang  tax expert. Seorang tax expert yang berkualitas mampu mereduksi informasi asimetri yang terjadi di  dalam  perusahaan  dan  mampu  menyampaikan  segala  penyimpangan-penyimpangan  yang ditemukan  dalam  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit  sehingga  dapat  dilakukan  tindakan penghindaran pajak diminimalkan oleh perusahaan (Krisna, 2019). Selain itu, dengan kualitas tax expert yang baik diharapkan perusahaan akan dapat mengungkapkan kegiatan CSR secara transparan  sehingga  pemangku  kepentingan  dapat  memperolehnya  informasi  yang sebenarnya dari perusahaan.

## 2. Tinjauan Pustaka Teori Keagenan
Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi mengacu pada persetujuan di mana satu  atau  beberapa  pihak  principaldalam  perusahaan  memberikan  wewenang  untuk
mengelola  dan  membuat  keputusan  kepada  pihak  lain  atau  agen.  Keterkaitan  antara  teori agensi dan penghindaran pajak muncul ketika agen atau manajemen memiliki keinginan yang bertentangan  dengan  principal.  Manajemen,  sebagai  agen  yang  bertanggung  jawab  atas pengelolaan,  memiliki  informasi  lebih  tentang  kapasitas,  lingkungan  kerja,  dan  kondisi perusahaan secara menyeluruh. Mereka juga diberi wewenang untuk membuat keputusan.
Teori agensi menyoroti adanya asimetri informasi antara manajer perusahaan (agen) dan  pemegang  saham  (prinsipal).  Manajer  memiliki  pengetahuan  lebih  tentang  informasi internal  dan  prospek  masa  depan  perusahaan  dibandingkan  pemegang  saham  dan  pihak terkait  lainnya  (Kurniasih  dan  Sari,  2013).  Perspektif  teori  agensi  mengidentifikasi  penyebab potensial konflik yang dapat mempengaruhi kualitas informasi dalam laporan keuangan karena terdapat pemisahan antara pihak prinsipal dan agen.

## Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak merujuk pada upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan (Indriani & Juniarti, 2020). Ini melibatkan pemanfaatan secara optimal ketentuan perpajakan yang memperbolehkan pembebasan, pemotongan, dan manfaat dari hal-hal yang belum diatur (Onainor, 2019; Alstadsaetar dkk, 2022). Saat ini, praktik mengurangi pembayaran pajak telah menjadi  umum  di  berbagai  perusahaan  di  seluruh  dunia  (Kanagaretnam,  Lee,  Lim,  &  Lobo, 2016).  Perusahaan  yang  berorientasi  pada  keuntungan  biasanya  berusaha  meminimalkan beban  pajak  dengan  memanfaatkan  kelemahan  dalam  peraturan  perpajakan.  Hanlon  dan Hietzman  (2010)  mendefinisikan  penghindaran  pajak  sebagai  serangkaian  kegiatan perencanaan  pajak  untuk  mengurangi  pajak  secara  eksplisit.  Sementara  itu,  Desai  dan Dharmapala  (2010)  merekomendasikan  penghindaran  pajak  sebagai  strategi  perencanaan yang diadopsi oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

## Kepemilikan Keluarga
Villalonga dan Amit (2006), yang dikutip oleh Steijvers & Niskanen (2014), berpendapat bahwa  suatu  perusahaan  dapat  dianggap  dimiliki  oleh  keluarga  jika  sebagian  besar kepemilikannya dimiliki oleh keluarga pendiri perusahaan, mereka memegang lebih dari 20% saham  perusahaan  yang  beredar,  dan  terdapat  anggota  keluarga  yang  menjabat  sebagai direktur  (CEO)  atau  menjadi  bagian  dari  dewan  direksi.  Sementara  itu,  Pieper  et  al.  (2008), yang dikutip oleh Oktavia (2018), mendefinisikan bisnis keluarga sebagai suatu bisnis di mana pihak  keluarga  menggunakan  kekuasaannya  terhadap  organisasi  dan  strategi  perusahaan melalui kepemilikan, manajemen puncak, dan dewan direksi. Kepemilikan yang terkonsentrasi, seperti  kepemilikan  keluarga,  dapat  memfasilitasi  kegiatan  operasional  perusahaan  dan menambah  nilai  perusahaan  karena  pemegang  saham  minoritas  akan  terdorong  untuk mengurangi pengambilalihan manajerial (Anderson dan Reeb).

## Coorporate Social responsbilty (CSR)
Menurut  Stuart  L.  Esrockand  Greg  B.Leichty  Konsep  tanggung  jawab  sosial  memiliki banyak  sisi  untuk  didefenisikan,  Beberapa  penulis  membahas  tanggung  jawab  sosial perusahaan  sebagai  sebuah  norma  etika  universal.  Yang  lain  beranggapan  tanggung  jawab sosial perusahaan sebagai kebutuhan perusahaan akan hubungan masyarakat yang pragmatis: bahwa  organisasi  yang  bijaksana  harus  menunjukkan  bentuk  pelayanan  terhadap kesejahteraan  umum  serta  kepentingan  pemegang  sahan  perusahaan  mereka.  Bahkan  CEO memiliki  pendapat  yang  cukup  beragam  tentang  kebijakan-kebijakan  perusahaan  tanggung jawab sosial yang mungkin mewakili bisnis yang baik, atau apakah profitabilitas tetap tanggung jawab korporasi utama korporasi. William C. Frederick (1994) memprediksi dimasa yang akan datang  akan muncul rasa tanggung jawab sosial perusahaan yang proaktif yang berkembang
dan matang. Sebaliknya, peneliti lain menyarankan kebanyakan perusahaan nasional terbaik, memiliki agenda tanggung jawab sosial reaktif yang dituntut oleh kelompok di luar organisasi dan digunakan terutama sebagai alat hubungan masyarakat.

## Tax Expert
Tax  expert  merupakan  aktor  penting  dalam  ekosistem  perpajakan,  posisi  mereka sebagai  mediator  praktik  pajak  dan  sebagai  penghubung  antara  wajib  pajak  dan  regulator pajak  mencerminkan  pentingnya  penelitian  kritis  di  bidang  ini.  Cook  dan  Omer  (2010) menemukan  bahwa  dua  pertiga  dari  sampel  yang  diteliti  membeli  jasa  pajak  dari  kantor akuntan publik yang mengauditnya. Layanan pajak yang dibeli bisa berupa jasa konsultasi dan kepatuhan perpajakan sehingga membuat kantor akuntan publik dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak klien.

## Kerangka Penelitian
Kerangka  pemikiran  teoritis  akan  menjelaskan  hubungan  logis  antar  variabel-  varibel independen  yaitu    kepemilikan  keluarga,  CSR,  dan  tax  expert  terhadap  variabel  dependen penghindaran pajak

## Gambar 2. Kerangka Penelitian

## Perumusan Hipotesis
H1: Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak H2: Coorporate Social Responsbility (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak H3: Peran tax expert berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif,  yang didasarkan  pada  jenis  data  dominan  berupa  angka-angka.  Penelitian  kuantitatif  merupakan metodologi penelitian yang berusaha mengkuantifikasi data dan biasanya menerapkan analisis statistik  tertentu  (Sekaran  &  Bougie,  2017).  Populasi  penelitian  ini  mencakup  seluruh perusahaan  manufaktur  dengan  kepemilikan  saham  keluarga  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  selama  tahun  2018-2021.  Penulis  menggunakan  metode  purposive  sampling dalam  menyusun  penelitian  ini metode  awalnya  dilakukan  dengan  mengumpulkan  informasi keuangan  dan  keuangan  terkait  perusahaan,  berupa  laporan  keuangan  tahun  2018  sampai 2022,  dengan  menghilangkan  data  yang  tidak  relevan  setelah  mendapatkan  data  yang diperlukan, penulis melakukan proses, dan menganalisis data untuk mengujinya hipotesis yang telah dirumuskan dengan menggunakan kriteria.
Metode  analisis  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  melibatkan  analisis  statistik deskriptif,  uji  asumsi  klasik  yang  mencakup  uji  normalitas,  multikolinearitas, heteroskedastisitas,  dan  uji  autokorelasi.  Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis regresi berganda. Semua analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bantu statistik, yaitu SPSS Statistics versi 22.

## 4. Hasil Dan Pemabahasan Hasil Penelitian
Analisis  Deskriptif  ini  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  kepemilikan  keluarga, CSR dan tax expert terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 1. sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation X1 140 .0571 .9237  .451030 .2710748 X2 140 .1099 .6484  .387384 .1050923 X3 140 .0000 1.0000  .292857 .4567075 Y 140 .0215 .9596  .270834 .1447061 Valid N (listwise) 140 a. Dependent Variable: Trans_Y
Tabel 1. menunjukan nilai mean, median,minimum,maximum, dan standar deviasi dari variabel penghindaran pajak, kepemilkan keluarga, CSR, dan tax expert.
Uji Asumsi Klasik
Pengujian  model  regresi  linear  dapat  dilakukan  apabila  data  pada  penelitian  ini memenuhi kriteria-kriteria uji asumsi klasik.  Kriteria  tersebut adalah data harus terdistribusi normal, uji heteroskedastisitas dan tidak mengalami autokolerasi. (Ghazali, 2016).

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  menentukan  apakah  variabel  dependen  dan independen  memiliki  distribusi  normal  atau  tidak.  Dalam  penelitian  ini,  uji  normalitas menggunakan  statistik  Kolmogorov-Smirnov  dengan  melakukan  transformasi  data  pada variabel  Y.  Transformasi  data  merupakan  salah  satu  metode  untuk  menormalkan  distribusi data  dengan  mengubah  skala  pengukuran  data  asli  menjadi  bentuk  lain  yang  tetap mempertahankan nilai relatif sehingga data dapat memenuhi asumsi uji klasik (Ghazali, 2016). Hasil  pengujian  dievaluasi  dengan  membandingkan  nilai  p-value,  dimana  jika  p-value  >  0.05, maka data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika p-value < 0.05, data dianggap tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Rincian hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Uji Normalitas (Setelah Transforms data Y)
Berdasarkan  hasil  pengujian  One-Sampel  Kormogorov-Smirnov  Tabel  2  diatas
analisis  regresi menunjukkan  nilai  Asymp.  Sig (2-tailed)  >  α  0,05.  nilai  Asymp.  Sig  (2-tailed) lebih  dari  nilai  α  0,05  ini  memiliki  arti  bahwa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdistribusi dengan normal.

## Uji Multikolonieritas
Menurut Ghozali (2012) uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen yaitu Kepemilikan keluarga (X1), Coorporate  social  responsbility  (CSR)  dan  Tax  expert  (X3).  Berikut  adalah  tabel  hasil  dari  uji kolonieritas :
Tabel 3. Uji Multikolonieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1 .934 1.071 X2 .949 1.054 X3 .916 1.092
Dari  pengolahan  data  dengan  uji  multikolonieritas  setelah  melakukan  transformasi pada Y, untuk variabel kepemilikan keluarga (X1) sebesar 0,934 dengan nilai VIF sebesar 1,071, variabel CSR (X2) sebesar 0,949 dengan tingkat VIF sebesar 1,054, dan variabel tax expert (X3) sebesar 0,916 dengan tingkat VIF sebesar 1,092. Data dikatakan terbebas dari multikolonieritas apabila  nilai  dari  VIF  (variance  inflation  faktor)  ≤  10  dan  nilai  tolerance  ≥  0,10.  Dari  nilai tersebut  maka  dapat  ditentukan  bahwa  data  terbebas  dari  multikolonieritas,  karena  hasil memenuhi kriteria yang ditetapkan.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apabila  ada  ketidaksamaan variance antar pengamatan satu sama lain yang berasal dari residual. Uji ini untuk mengetahui heteroskedastisitas dengan glejser menggunakan aplikasi SPSS 22. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .039 .040 .983 .327 X1 -.005 .038 -.012 -.136 .892 X2 .150 .097 .134  1.550 .123 X3 -.039 .023 -.153  -1.735 .085
a. Dependent Variable: Abs_RES
Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen lebih dari  0,05.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  masalah heteroskedastisitas pada model regresi variabel independennya.

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  adalah  untuk  melihat  apakah  terjadi  korelasi  antara  suatu  periode  t dengan  periode  sebelumnya  (t  -1).  Secara  sederhana  adalah  bahwa  analisis  regresi  adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada
korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi  yang  bebas  dari  autokorelasi  atau  tidak  terjadi  autokorelasi.  Untuk  mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel DurbinWatson.
1. Jika D-W < dL atau D-W > 4 – dL, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi. 2. Jika dU < D-W < 4 – dU, kesimpulannya pada data tersebut tidak terdapat autokorelasi.
3. Tidak ada kesimpulan jika: dL ≤ D-W≤ dU atau 4 – dU ≤ D-W≤ 4 – dL
Jika hasil uji Durbin-Waston tidak tidak dapat disimpulkan terlepas dari ada tidaknya autokorelasi, maka dilanjutkan dengan uji run test. uji autokorelasi run test digunakan untuk menguji  apakah  terdapat  hubungan  yang  tinggi  antara  residual.  Dengan  asumsi  nilai signifikansi  dari  hasil  run  test  di  bawah  0.05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat autokorelasi antar sisa kualitas. Hasil akhir dari uji autokorelasi dalam tinjauan ini ditampilkan dalam tabel 5 di bawah ini
Tabel 5. Uji Autokorelasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change df1 1 .183 a .033 .012 5.65884 .033 1.565 3 Model Summary b Model Change Statistics df2 Sig. F Change Durbin-watson 1 136 .201 1.786 a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Trans_Y Berdasarkan  tabel  di  atas,  nilai  DW  dapat  diketahui  sebagai  1.786,  nilai  ini  akan dikontraskan  dengan  nilai  tabel  signifikansi  5%,  dengan  ukuran  contoh  140  (n)  dan  jumlah faktor bebas 3 (k = 3), maka, pada saat itu, nilai du adalah 1. Nilai DW 1.786 lebih menonjol daripada sejauh mungkin (du) 1.6804 dan di bawah (4-du) atau 4 - 1.6889 = 2.31. 6804, dan nilai DW sebesar 1,786 lebih menonjol dari batas atas (du) sebesar 1,6804 dan di bawah (4-du) atau 4 - 1,6889 = 2,3196 sehingga cenderung beralasan bahwa tidak ada autokorelasi.
Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.228 1.919 1.161 .248 X1 -1.765 1.832 -.084 -.963 .337 X2 9.493 4.688 .175 2.025 .045 X3 -.029 1.098 -.002 -.027 .979
Hasil dari analisis regresi diatas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :
Y = 2,228 – 1,7654FF + 9,493CSR -0,029TE Keterangan : Y = Penghindaran Pajak FF = Kepemilikan Keluarga CSR = Coorporate Social Responbility TE
= Tax Expert
Dari tabel Sig. di atas dapat diinterprestasikan sebagai berikut :
1. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan sig. (0,337) dengan taraf α = 5%
2. Coorporate  social  responsbility  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  dengan  sig. (0,045) dengan taraf α = 5%
3. Tax expert tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan sig (0,979) dengan taraf α = 5%

## Koefisien Determinasi (R2 )
Koefisien determinasi (Adj. R2 ) dari hasil regresi menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.
Tabel 7. Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .183 a .033 .012 5.65884 a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Trans_Y
Dalam pengujian ini hasil dapat dilihat pada kolom R Square. model ini dikatakan baik apabila nilai mendekati 1(satu), dan sebaliknya model dikatakan buruk apabila nilai mendekati angka  0(nol).  Nilai  dari  R  Square  sebesar  0,033  atau  3,3%,  artinya  variabel  kepemilikan keluarga  (X1),  CSR  (X2)  dan  Tax  expert  (X3)  hanya  mempengaruhi  Penghindaran  pajak  (Y) sebesar 3,3% sedangkan 96,7 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dijadikan dalam penelitian ini.

## Uji t
Menurut Ghozali (2012) nilai t-statistik digunakan untuk menguji sejauh mana variabel independen  secara  individual  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  variabel  dependen. Jika  nilai  p-value  yang  terkait  dengan  uji  t  kurang  dari  tingkat  signifikansi  yang  ditetapkan (biasanya 0,05), kita dapat menyimpulkan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  Berikut adalah hasil dari uji t:
Tabel 8. Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.228 1.919 1.161 .248 X1 -1.765 1.832 -.084 -.963 .337 X2 9.493 4.688 .175 2.025 .045 X3 -.029 1.098 -.002 -.027 .979 a. Dependent Variable: Trans_Y
Hasil  uji  t  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat  signifikansi  untuk  variabel  kepemilikan keluarga (X1) sebesar 0,337, Coorporate social responsility (X2) sebesar 0,045 dan Tax expert (X3)  sebesar  0,979.  Maka,  dapat  diperoleh  hasil  bahwa  hanya  variabel  Coorporate  social responsility  (X2)  yang  berpengaruh  terhadap  variabel  Y  (penghindaran  pajak)  karena 0,045<0,05.  Kemudian  untuk  variabel  kepemilikan  keluarga  (X1)  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  Y  (penghindaran  pajak)  karena,  nilai  signifikansi  lebih  dari  0,05  yaitu 0,337>0,05.  Selain  itu  variabel  Tax  expert(X3)  juga  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap Y (penghindaran pajak) karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,979> 0,05.

## Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis regresi linier berganda merupakan  metode  yang  tepat  untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, SPSS 22 digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis regresi dan menghasilkan output statistik yang mencakup nilai p-value untuk masing- masing variabel independen.

## Hasil Uji t (Parsial)
Uji  t-statistik  digunakan  untuk  mengevaluasi  seberapa  signifikan  pengaruh  individual dari  setiap  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Dengan  membandingkan  nilai alpha (α) yang umumnya diatur pada 0,05 dengan nilai p-value, kita dapat menentukan apakah variabel  independen  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  secara  parsial.  Jika  nilai  p- value < α (0,05), maka H0 (hipotesis nol) ditolak, dan kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen
Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial) Variabel P-Value Sig. Keputusan Kepemilikan Keluarga 0.337 0.05 Tidak Berpengaruh CSR 0.045 0.05 Berpengaruh Tax Expert 0.979 0.05 Tidak Berpengaruh
Berdasarkan tabel 9 di atas, terlihat bahwa variabel kepemilikan keluarga memiliki nilai P sebesar 0.337 dimana nilai likelihood ini berada di bawah 0.05. Selanjutnya, sesuai dengan pengaturan dalam standar pengujian, jika nilai probabilitas > 0.05, cenderung beralasan bahwa variabel  kepemilikan  keluarga  mempengaruhi  penghindaran  biaya.  Kemudian,  ditunjukkan bahwa variabel tersebut.
CSR memiliki nilai P-Value sebesar 0,045, yang berarti nilai probabilitas ini kurang dari 0,05.  Dengan  demikian,  variabel  CSR  dapat  dianggap  berpengaruh  secara  parsial  terhadap penghindaran  pajak.  Variabel  Tax  expert  memiliki  nilai  P-Value  sebesar  0,979,  yang  di  atas 0,05.  Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  kriteria  pengujian,  variabel  Tax  expert  dianggap  tidak berpengaruh secara parsial terhadap Profitabilitas

## Pembahasan

## Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  9  dengan  nilai  p-value sebesar  0,337  yang  lebih  besar  dari  nilai  signifikansi  0,05,  menunjukkan  bahwa  hasil  yang diperoleh oleh peneliti tidak sesuai dengan hipotesis 1 dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hipotesis 1 dinyatakan ditolak. Kesimpulan dari ini adalah bahwa variabel kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan keluarga tidak menentukan sejauh mana penghindaran pajak dilakukan.
Kepemilikan  keluarga  cenderung  melihat  penghindaran  pajak  sebagai  tindakan berisiko.  Meskipun  penghindaran  pajak  dapat  mengurangi  pembayaran  pajak  kepada pemerintah,  namun  dampak  negatifnya  lebih  berisiko.  Risiko-risiko  tersebut  melibatkan berurusan  dengan  otoritas  pajak,  pengawasan  oleh  publik,  serta  merusak  reputasi  dan  citra perusahaan.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  keluarga  cenderung  menghindari  praktik penghindaran pajak untuk menjaga integritas dan reputasi mereka (Brune et al., 2019).sejalan dengan  López-gonzález  et  al.  (2019) perusahaan  yang  sangat  mementingkan  kontrol  dan identitas perusahaan akan selalu menjaga dari segala hal  yang dapat merusak nama keluarga di  mata  publik.  Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Oktavia (2018)  yang  mengungkapkan  Kepemilikan  Keluarga  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Coorporate social responsbility terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  9  dengan  nilai  p-value sebesar  0,045  yang  lebih  kecil  dari  nilai  signifikansi  0,05,  menunjukkan  bahwa  hasil  yang diperoleh  oleh  peneliti  sesuai  dengan  hipotesis  2  dalam  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu, hipotesis  2  dinyatakan  diterima.  Kesimpulan  ini  dapat  diartikan  bahwa  variabel  Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Hasil  yang  peneliti  peroleh  sejalan  dengan  penelitian  Vincent  dan  Sari  (2020),  objek penelitian  yang  mereka  gunakan  adalah  perusahaan-perusahaan  yang  telah  terdaftar  di  BEI dan periode penelitian yang mereka gunakan adalah tiga tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2018  dan  indikator  yang  digunakan  dalam  pengukuran  pajaknya  sama  dengan  peneliti  yakni ETR  (Effective  Tax  Ratio).  Menurut  Vincent  dan  Sari  (2020)  hal  ini  menjadi  praktik  yang pengalokasian  biaya  merupakan  salah  satu  pilihan  yang  dapat  dipertimbangkan  oleh perusahaan  yang  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Menurut  mereka, praktik  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  memiliki  korelasi  yang  sangat  erat  dalam mendukung  upaya  penghindaran  pajak  perusahaan.  Hal  ini  karena  dalam  peraturan  Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011, jelas disebutkan bahwa praktik CSR merupakan suatu pos biaya  yang  dapat  menjadi  variabel  penentu  dalam  mengurangi  kewajiban  perpajakan  bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkannya, dengan tetap mematuhi prinsip kesesuaian dan kebenaran pengeluaran seperti yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas..

## Pengaruh Tax Expert terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil uji hipotesis menjukan yang ditunjukan pada tabel 9 dengan nilai p- value  sebesar    0,979  lebih  besar  dari  nilai  sig  0,05  mengartikan  bahwa  hasil  yang  peneliti peroleh tidak sesuai dengan hipotesis 1 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 1 dinyatakan ditolak.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  variabel  Tax  expert  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap praktik penghindaran pajak.
Tax expert diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana angka 1 digunakan untuk perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big-4, sementara perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP Big-4 diwakili dengan angka 0 (Lanis & Richardson, 2013). Salah satu  variabel  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  indikasi  penghindaran  pajak  dalam perusahaan adalah tax expert. Kualitas audit, di sisi lain, mencerminkan kinerja auditor dalam mengaudit  laporan  keuangan  perusahaan  berdasarkan  Standar  Profesional  Akuntan  Publik (SPAP),  keahlian  auditor,  dan  kode  etik  profesi  akuntan  publik  (Deangelo,  1981).  Kantor Akuntan Publik The Big Four memiliki afiliasi dengan berbagai Kantor Akuntan Publik di seluruh dunia dan dianggap memiliki kemampuan audit yang lebih baik dibandingkan dengan Kantor Akuntan  Publik  lainnya.  Perusahaan  yang  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  The  Big  Four, seperti  Price  Water  House  Cooper  (PWC),  Deloitte  Touche  Tohmatsu,  KPMG,  dan  Ernst  & Young  (E&Y),  diduga  memiliki  tingkat  kecurangan  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan perusahaan  yang  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  non-The  Big  Four  (Damayanti  dan Susanto, 2015).
Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian gayaa (2017) Gaaya menunjukkan bahwa di  perusahaan  yang  termonitoring  dengan  baik,  hubungan  antar  kepemilikan  keluarga  dan penghindaran pajak menjadi negatif. Keluarga mengurangi perilaku oportunistik mereka ketika mereka dipantau oleh kualitas audit eksternal yang tinggi seperti Big 4, hal ini menunjukkan bahwa  penghindaran  pajak  dapat  dibatasi  dengan  kualitas  audit  yang  lebih  tinggi  oleh  tax expert.  Hanya  saja  penelitian  gaayaa  menggunakan  efek  moderasi  dari  kualitas  audit  pada hubungan  tersebut  antara  kepemilikan  keluarga  dan  penghindaran  pajak.  Untuk  penelitian yang  menunjukan  hubungan  langsung  dari  tax  expert  terhadap  penghindaran  pajak  belum peneliti temukan.

## 5. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara  parsial  variabel  Kepemilikan  keluarga  tidak  memiliki  pengaruh    terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2018-2022. hal ini dikarenakan perusahaan  dengan  kepemilikan  keluarga  cenderung  melihat  penghindaran  pajak  sebagai tindakan  berisiko,  meskipun  dapat  mengurangi  pembayaran  pajak  kepada  pemerintah, namun  akibat  negatifnya  lebih  berisiko  seperti  berurusan  dengan  otoritas  pajak,  akan diawasi oleh publik, dan merusak reputasi dan citra perusahaan, hal tersebut dihindari oleh perusahaan keluarga (Brune et al., 2019).
2. Secara  parsial  variabel  Coorporate  social  responsbility  (CSR)  memiliki  pengaruh  terhadap penghindaran  pajak  pada  perusahaan  manufaktur  sektor    periode  2018-2022.  Menurut Vincent  dan  Sari  (2020)  hal  ini  menjadi  praktik  yang  dapat  menjadi  salah  satu  opsi  bagi perusahaan  yang  memang  menargetkan  penghindaran  pajak  sebagai  dasar  alokasi  biaya. Lebih lanjut lagi menurut mereka praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki korelasi yang sangat erat dalam menunjang penghindaran pajak perusahaan. Dikarenakan dalam  peraturan,  Menteri  Keuangan  Nomor  76/PMK.03/2011,  jelas  dicantumkan  bahwa praktik  CSR  merupakan  sebuah  pos  biaya  yang  dapat  menjadi  variabel  penentu pengurangan  kewajiban  perpajakan  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  menerapkannya dengan  tetap  berpedoman  pada  rancangan  kesesuaian  dan  kebenaran  pengeluaran  yang disisihkan seperti yang dijabarkan pada undang-undang perseroan  terbatas.
3. Secara  parsial  tax  expert  tidak  memiliki  pengaruh  terhadappenghindaran  pajak  pada perusahaan manufaktur periode 2018-2022. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian gayaa (2017) Gaaya menunjukkan bahwa di perusahaan yang termonitoring dengan baik, hubungan  antar  kepemilikan  keluarga  dan  penghindaran  pajak  menjadi  negatif.  Keluarga mengurangi  perilaku  oportunistik  mereka  ketika  mereka  dipantau  oleh  kualitas  audit eksternal yang tinggi seperti Big 4, hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dibatasi  dengan  kualitas  audit  yang  lebih  tinggi  oleh  tax  expert.  Hanya  saja  penelitian gaayaa  menggunakan  efek  moderasi  dari  kualitas  audit  pada  hubungan  tersebut  antara kepemilikan  keluarga  dan  penghindaran  pajak.  Untuk  penelitian  yang  menunjukan hubungan langsung dari tax expert terhadap penghindaran pajak belum peneliti temukan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  akan  memberikan  saran  untuk  mengatasi  dan mengurangi kelemahan yang terjadi, yaitu sebagai berikut :
1. Bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  variabel  penelitian  dengan menggunakan  variabel  lain,  misalnya  untuk  variabel  independen  dapat  menggunakan variabel  alternatif  lain  seperti  Profitabilitas,  Leverage,  Ukuran  Perusahaan,  Intensitas Modal,  Pertumbuhan  Penjualan  Kepemilikan  Konstitusional  dan  kemampuan  tax  expert pada anggota dewan direksi perusahaan  manufaktur.
2. Untuk variabel dependen dapat menggunakan indikator  pengukuran variabel lain seperti Book  Tax  Difference  (BTD),  Residual  Tax  Difference  (RTC),  dan  Cash  Effective  Tax  Rate (CETR).
3. Bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  lingkup  perusahaan  yang  akan dijadikan  sampel  penelitian,  dan  menambah  periode  penelitian  agar  sampel  penelitian lebih besar dan mendapat hasil penelitian yang lebih baik.
4. Sebaiknya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak secara berkala meninjau kembali peraturan-peraturan  perpajakan  yang  ada  sehingga  dapat  mempersempit  celah  untuk dilakukannya tindak penghindaran pajak oleh Wajib Pajak baik secara legal maupun ilegal.

## Daftar Pustaka
Alstadsæter,  A.,  Johannesen,  N.,  Le  Guern  Herry,  S.,  &  Zucman,  G.  (2022).  Tax  evasion  and  tax avoidance. Journal of Public Economics.
Ang et al. (2000). Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of Finance, 55(1): 81-106. Balakrishnan,  K.,  J.  Blouin,  and  W.  Guay.  (2012).  Does  Tax  Aggressiveness  Reduce  Corporate Transparency. www.google.com. Diakses 12 Oktober 2014.
Balsmeier,  B.  and  D.  Czarnitzki,  (2017).  Ownership  concentration,  institutional  development  and  firm performance  in  Central  and  Eastern  Europe.  Managerial  and  Decision  Economics, https://doi.org/10.1002/mde.2751
Brune, A., Thomsen, M., & Watrin, C. (2019). Family firm heterogeneity and tax avoidance: The role of the founder. Family Business Review, 32(3)
Chen, Shuping, Xia Cheng, Qiang Cheng, & Terry Shevlin. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non – Family Firms Journal of Financial Economics.91 (1):41
Cook,  K.,  and  T.  Omer.  (2010).  The  Cost  of  Independence:  Evidence  from  Firms’  Decisions  to  Dismiss Auditors  as  Tax-Service  Providers.  Working  paper,  The  University  of  Arizona  and  Texas  A&M University. https://doi.org/10.2308/horizons-18-009
Damayanti, F., dan Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko  Perusahaan  Dan  Return  On  Assets  Terhadap  Tax  Avoidance.  Jurnal  Bisnis  Dan Manajemen
De  Angelo,  L.E.  (1981).  Auditor  independence,  ‘low  balling’,  and  disclosure  regulation. Journal  of Accounting and Economics, 3, 113-127Desai, M. and Dharmapala, D. (2008), “Tax and corporate governance: an economic approach”, Tax and Corporate Governance, Vol. 3, pp. 13-30.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew,E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review,61–82 https://doi.org/10.2308/accr.20
Dyreng,  Scott  D.,  Michelle  Hanlon,  and  Edward  L.  Maydew.  (2010).  The  effects  of  executives  on corporate tax avoidance. The Accounting Review. Vol. 85.No. 4, pp. 1163 – 1189
Fama, Eugene F. and Jensen, Michael C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economic
Fitri,  A.  W.,  Hapsarai,  D.  P.,  &  Haryadi,  E.  (2019).  Pengaruh  Leverage,  Komisaris  Independen,  dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. Juma UNSERA.
Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Effect of Audit Quality.Managerial Auditing Journal.
Garside,  J.  (2016).  Apple  tax  ruling  is  unfair,  says  former  European  commissioner.  The  Guardian, September 1.
Garside, J. (2016). Apple tax rulling is unfair. Former European Commissioner.The Guardian.1 September Hakim, D. (2014). Europe takes aim at deals created to escape taxes. NewYork Times, November 14. Hanlon,  M.,  &  Heitzman,  S.  (2010).  A  review  of  tax  research.  Journal  of  Accounting  and  Economics, 50,127–178
Hossain, M. Z., Enam, F., & Hasan, M. R. (2107). The Role of Corporate Governance amd Corporate Social Responsibility  Practices  in  Organizational  Excellence  :  The  Case  of  Grameen  Bank. http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2017.51011
Huang, Huichi, dan Wei Zhang. (2020). Financial Expertise and Corporate Tax Avoidance. Asia
Pacific Journal of Accounting & Economics. https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1566008
Indriani,  M.  D.,  &  Juniarti.  (2020).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Umur  Perusahaan,  Pertumbuhan Penjualan,  Dan  Profitabilitas  Terhadap  Penghindaran  Pajak.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia, 1–19.
Jensen, M., dan W. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure.Journal of Financial Economics: 305 – 360
Kanagaretnam, K., Lee, K., Bee, J., Lim, C. and Lobo, G. (2016), “Relation between auditor quality and corporate tax aggressiveness: implications of cross-country institutional differences”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 35 No. 4, pp. 105-135
Killian et al. (2020). Regulating havens: The role of hard and soft governance of tax experts in conditions of secrecy and low regulation. DOI:10.1111/rego.12347
Krisna,  A.  M.  (2019).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  dan  Kepemilikan  Manajerial  pada  Tax Avoidance  dengan  Kualitas  Audit  sebagai  Variabel  Pemoderasi.  Wacana  Ekonomi  (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 18(2), 82–91.
Laguir,  I.,  Staglianò,  R.,  &  Elbaz,  J.  (2015).  Does  corporate  social  responsibility  affect  corporate  tax aggressiveness? Journal of Cleaner Production,107, 662–675.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059
Lanis,  R.  and  G.  Richardson.  (2013).  Corporate  Social  Responsibility  and  Tax  Aggressiveness:  a  test  of legitimacy theory. Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 26 No 1, pp.75 ± 100. Lin, K. Z., Cheng, S., & Zhang, F. (2017). Corporate social responsibility, institutional environments, and tax avoidance: Evidence from a subna-tional comparison in China. The International Journal of Accounting, 52(4), 303–318. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.11.00
López-gonzález, E., Martínez-ferrero, J., & García-meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect earnings management ? Evid- ence from family firms. 22(2), 233–247.
López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect  tax  avoidance:  Evidence  from  family  firms.  Corporate  Social  Responsibility  and Environmental Management, 26(4), 819–831. https://doi.org/10.1002/csr.1723
Monks, R. A., & Minow, N. (2004). Corporate Governance. Oxford: Blackwell Publishing Salsabila,  A.  H.,  Arieftiara,  D.,  &  Widiastuti,  N.  P.  E.  (2021).  Intensitas  Penghindaran  Pajak  Pada Perusahaan:Dampak  Corporate  Social  Responsibility  Dan  Corporate  Governance.  Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 16(1), 65.
Schwarz,  P.  (2009).  Tax-avoidance  strategies  of  American  multinationals:  An  empirical  analysis. Managerial and Decision Economics, 30, 539–549. https://doi.org/10.1002/mde.1471
Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan- Keahlian, Edisi 6, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
Slemrod,Joel  B.and  Shlomo  Yitzhaki.  (2002).  Tax  avoidance,  evasion  and  administration,  In  Alan  J, Auerbach and Martin Feldstein, editors, Handbook of Public Economics Vol 3, page 1423-1470, Elsevier.
Steijvers, T., & Niskanen, M. (2014). Tax Aggressiveness in Private Family Firms: An Agency Perspective. Journal of Family Business Strategy, 5, 347-357. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.06.001 Susanto, A. B. (2007). World Class Family Business: Membangun Bisnis Keluarga Berkelas Dunia. Jakarta. Mizan
Wiguna, I Putu Putra, dan I Ketut Jati. (2017). "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi
Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada   Penghindaran  Pajak".  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  21(1),  418-446. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi
Wilde, J. H., & Wilson, R. J. (2018). Perspectives on Corporate Tax Planning: Observations from the Past Decade. The Journal of the American Taxation Association, 40, 63  - 81.
Yulistiani, N., Widiastuti, N. P., & Masripah. (2019). Determinan Tax Avoidance   pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.