## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH

## Husnawati
Jurusan Syariah Muamalah wal Iqtshad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: husnawati11@yahoo.com
ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem dan prosedur yang diterapkan Bank Aceh Syariah (BAS) Banda Aceh dalam mengenal nasabah. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk menganalisis  efektifitas  penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  pada  BAS.  Data  untuk  penelitian  ini bersumber  dari  data  primer  melalui  kajian  lapangan,  dan  data  sekunder  melalui  kajian  kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan BAS Banda Aceh dalam mengenal nasabah yaitu identifikasi calon nasabah yang meliputi identitas, pekerjaan, sumber dana dan tujuan penggunaan dana yang dilengkapi dokumen pendukung. Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah ( Know  Your Customer Principle ) pada BAS  Banda Aceh  efektif  dalam  mengatasi  kejahatan-kejahatan  dalam  dunia  perbankan  seperti  pencucian  uang. Penerapan prinsip tersebut dimaksudkan agar mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu operational risk, legal risk, concentration risk , dan reputational risk . Kata Kunci : Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Syariah, Bank Aceh Syariah
ABSTRACT - This study aims to identify the systems and procedures that is applied at Bank Aceh Syariah (BAS) Banda  Aceh in knowing  of its customers. In specific, it aims to analyze the effectiveness of the implementation of Knowing Your Customer (KYC) Principle at BAS. This study employs both primary and secondary  data  which  was  obtained  through  field  and  library  research.  The  data  was  analyzed  using descriptive  analysis  method.  The  results  show  that  in  knowing  its  customers,  BAS  Banda  Aceh  taken several steps of customer identification includes the identity check, occupation, source of funds, and the purpose of the use of funds. The implementation of the KYC principle in BAS Banda Aceh has effectively overcome  and  prevented  the  banking  crimes  such  as  money  laundering.  The  implementation  of  the principle is intended to embolden the implementation of prudential principles in order to reduce business risks such as operational risk, legal risk, concentration risk, and reputational risk.
Keyword : Know Your Customer Principle, Islamic Banking, Bank Aceh Syariah

## PENDAHULUAN
Perkembangan  di  bidang  pengetahuan  dan  teknologi  telah  mendorong perkembangan  ragam  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah  negara  juga  semakin  berkembang,  di  antaranya illegal  logging , perdagangan obat-obatan terlarang, penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja,  terorisme,  penyuapan,  korupsi,  dan  kejahatan-kejahatan  “kerah  putih” lainnya.  Tindak  kejahatan  ini  umumnya  melibatkan  dan  menghasilkan  uang dalam jumlah yang besar (Ibrahim, 2010).
Terdapat  berbagai  modus  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  kejahatan  tersebut untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  yang dimiliki, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke  dalam  sistem  keuangan  ( financial  system ),  terutama  ke  dalam  sistem perbankan.  Dengan  demikian,  asal  usul  harta  kekayaan  tersebut  tidak  dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang ( money laundering ).
Sebagai salah satu entri bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi  risiko  sarana  pencucian  uang  tersebut  dengan  cara  mengenal  dan mengetahui  identitas  nasabah,  memantau  transaksi,  dan  memelihara  profil nasabah,  serta  melaporkan  adanya  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan ( suspicious  transactions )  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengguna  jasa  bank. Penerapan Prinsip  Mengenal  Nasabah atau lebih  dikenal  umum dengan Know Your  Customer  Principle  (KYC  Principle) ini  didasari  pertimbangan  bahwa KYC  tidak  saja  penting  dalam  rangka  pemberantasan  pencucian  uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan counter-party .
Dalam rangka mencegah agar bank tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, untuk pertama kalinya Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 3/PBI/2001 tentang  Prinsip  Mengenal  Nasabah  dan  diperbaharui  dengan  PBI  No. 5/21/PBI/2003  untuk  menyesuaikan  dengan  PBI  No.  11/28/PBI/2009  tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Ghofur, 2008).
Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius  telah  dimulai  sejak  Bank  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No.  11/28/PBI/2009  tentang  Penerapan  Program  Anti Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  bagi  Bank  Umum.
Hidayat (2009) Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40  rekomendasi  FATF  dan Core  Principle No.  15  dari Based  Committee  on Banking Supervision .
Penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  yang  merupakan  salah  satu  cara  untuk mencegah  agar  sistem  perbankan  tidak  digunakan  sebagai  sarana  kejahatan pencucian uang, baik  yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh  pelaku  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  bank  diwajibkan  untuk  menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/28/PBI/2009  tentang  Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum,  yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan  oleh  bank  untuk  mengenal  dan  mengetahui  identitas  nasabah, memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk  melaporkan  setiap  transaksi keuangan yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk mengurangi kerugian keuangan yang diakibatkan oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank.
Tujuan dan manfaat dari penerapan prinsip mengenal nasabah antara lain yaitu pertama,  prinsip  mengenal  nasabah  yang  utama  adalah  untuk  melindungi reputasi  bank,  memfasilitasi  kepatuhan  bank  terhadap  ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan  yang  sehat.  Kedua,  pada  saat  bank  menarik  nasabahnya  agar menggunakan  jasa  perbankan  yang  bersangkutan  diharapkan  setiap  transaksi yang  dijalankan  oleh  nasabah  sejalan  dengan  praktik  yang  sehat  dan  tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, prinsip mengenal nasabah dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan  yang  ilegal  atau  bank  tidak  dijadikan  sebagai  sarana  tindak kejahatan.  Keempat,  dengan  diterapkannya  prinsip  mengenal  nasabah, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas yang dijalankan oleh nasabah.
Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), prinsip mengenal nasabah ini harus dilakukan oleh semua bank, baik nasional maupun bank daerah untuk  mengantisipasi  kejahatan-kejahatan  dunia  perbankan.  Salah  satu  bank yang  menerapkan  prinsip  tersebut  adalah  Bank  Pembangunan  Daerah  Aceh termasuk cabang syariahnya.  Dalam proses penerimaan nasabah di Bank Aceh
Syariah  Banda  Aceh,  para  petugas  bank  terlebih  dahulu  meminta  data  calon nasabah,  meliputi  identitas,  pekerjaan,  sumber  dana  dan  tujuan  penggunaan dana, dilengkapi dokumen pendukung dan juga data beneficial owner . Petugas wajib meneliti dokumen terkait dan bila perlu dilakukan wawancara khusus.
Bank Aceh Syariah Banda Aceh dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana  disebutkan  dalam  undang-undang  dan  peraturan  Bank  Indonesia lebih memfokuskan pada pilar kebijakan dan prosedur serta pilar sumber daya manusia  dan  pelatihan.  Kedua  pilar  tersebut  dianggap  penting  dalam  rangka memudahkan  para  karyawan  menjalankan  prinsip  mengenal  nasabah.  Hal tersebut  diperlukan  untuk  menghindari  terjadinya  permasalahan  dalam menangani para nasabah.
Pada  awalnya  sulit  bagi  perbankan  untuk  meminta  nasabah  mengisi  formulir yang  menjelaskan  asal  usul  uang  yang  akan  disimpan  dalam  jumlah  minimal tertentu. Namun, dengan sosialisasi serta penjelasan yang baik dari para petugas di counter , maka secara pelan dan pasti, semua nasabah telah memahami hal ini. Para petugas bank juga harus secara serius memantau apakah ada transaksi yang mencurigakan.  Bilamana  terjadi  transaksi  yang  mencurigakan,  harus  segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
Oleh karena itu, penelitian Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Adapun rumusan yang masalah yang ingin dijawab adalah; (1) Bagaimanakah sistem dan prosedur  yang  diterapkan  Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh  dalam  mengenal nasabah? (2) Apakah prinsip  mengenal  nasabah  yang dipraktikkan pada  Bank Aceh  Syariah  Banda  Aceh  telah  efektif  dan  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan Bank Indonesia?

## TINJAUAN TEORITIS
Prinsip mengenal nasabah asebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  bagi  Bank  Umum,  yaitu  prinsip  yang diterapkan  oleh  bank  untuk  mengenal  dan  mengetahui  identitas  nasabah, memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk  melaporkan  setiap  transaksi keuangan yang mencurigakan. Nasabah dalam pengertian di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank. Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk mengurangi kerugian keuangan yang diakibatkan oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank (Sumitro, 1996).
Prinsip  mengenal  nasabah  menurut  Bank  Aceh  Syariah  (2009)  merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas atau profil  nasabah,  memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk  melaporkan setiap  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan.  Prinsip  ini  diterapkan  dalam rangka  melindungi  bank  dari  berbagai  risiko  dalam  berhubungan  dengan nasabah.
Dengan  demikian,  prinsip  mengenal  nasabah  yang  dimaksudkan  di  sini  yaitu prinsip  yang  dijalankan  dan  diterapkan  oleh  Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh dalam  rangka  mengantisipasi  kejahatan-kejahatan  yang  memanfaatkan  dunia perbankan.
Bank memegang peranan yang penting. Oleh karena itu, kepatuhan bank dalam melaksanakan kewajiban pelaporan sangat menentukan tercapainya keberhasilan  pemberantasan  praktek  pencucian  uang.  Bank  harus  mengurangi risiko pelibatan dirinya sebagai sarana pencucian uang, antara lain dengan lebih mengenal  dan  mengetahui  identitas  nasabah,  memonitor  hasil  transaksi,  dan memelihara  profil  nasabah.  Bank  juga  harus  melakukan  pelaporan  terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Prinsip- prinsip  untuk  lebih  mengenal  nasabah  ini  lebih  dikenal  dengan Know  Your Customer ( Endratna, 2010).
Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius  telah  dimulai  sejak  Bank  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No.  3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah  ( Know  Your  Customer  Principles )  pada  tanggal  18  Juni  2001  (Tim Penelitian  BI,  2010).  Prinsip  Mengenal  Nasabah,  lazim  dikenal  dengan Know Your Customers Principle (KYCP), ini seharusnya memang menjadi penekanan penting bagi lembaga keuangan Indonesia.
Pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  memiliki  arti penting  mengingat  dampak  yang  ditimbulkan  baik  dalam  bidang  ekonomi maupun penegakan hukum. Penerapan prinsip mengenal nasabah bagi penyedia jasa keuangan khususnya bank, memiliki arti penting dalam pengendalian risiko. Based Committee on Banking Supervision (Komite Supervisi Perbankan) dalam Core  Principles  for  Effective  Banking  Supervision (Prinsip  Dasar  Supervisi Efektivitas Perbankan) merekomendasikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  melindungi  kesehatan  bank. Dengan  penerapan  prinsip  tersebut,  Husein  (2010)  menjelaskan  bahwa  bank dapat terhindar dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya  transaksi,  dan  risiko  reputasi  karena  bank  tidak  digunakan
sebagai  sarana  dan  sasaran  oleh  pelaku  kejahatan  untuk  mencuci  uang  hasil kejahatannya.
Kewajiban  untuk  menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah  tidak  hanya  terdapat dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  saja,  tetapi  juga  ditegaskan  dalam  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003,  selanjutnya  disebut dengan  UUTPU.  Pasal  17  UUTPU  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang melakukan usaha dengan penyedia jasa keuangan harus menyerahkan identitas diri  secara  lengkap.  Di  samping  itu,  penyedia  jasa  keuangan  juga  harus memastikan apakah orang yang melakukan hubungan usaha bertindak untuk diri sendiri  atau untuk  orang lain. Jika bertindak untuk orang lain, maka penyedia jasa keuangan harus meminta informasi mengenai identitas pihak lain tersebut. Penyedia  jasa  keuangan  yang  dimaksud  dalam  penulisan  hukum  ini  hanya terbatas pada bank.
Dalam hukum Islam juga diatur mengenai praktik muamalah yang berlandaskan kejujuran  dan  menghindari  perbuatan  curang,  sebagaimana  firman  Allah  Swt. dalam surat An-Nisa’ ayat 29 berikut:
ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونماء نيذلا اهيأاي
...مكنم ( ءاسنل ا : 92 )
Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka di antara kamu… (Q.S. An-Nisa’: 29).
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt. melarang umat-Nya untuk mendapatkan  harta  dengan  jalan  yang  tidak  halal  atau  bahkan  melakukan kecurangan  terhadap  orang  lain.  Jalan  yang  diizinkan  Allah  adalah  melalui perdagangan  yang  transaksinya  dilakukan  atas  landasan  suka  sama  suka  serta tidak  ada  paksaan  (Al-Maraghi,  1993).  Oleh  sebab  itu,  merupakan  suatu keharusan bagi perbankan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka  menjaga  dan  menghindari  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan seperti penipuan dan perbuatan curang berkaitan dengan transaksi perbankan.
Pada dasarnya, peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah menurut Husein (2010), dilakukan guna menciptakan industri keuangan nonbank yang sehat serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan. Secara garis besar, tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu:

## 52 Husnawati | Analisis Penerapan Prinsip_
1. Prinsip mengenal nasabah yang utama adalah untuk melindungi reputasi bank  dan  memfasilitasi  kepatuhan  bank  terhadap  ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan yang sehat.
2. Pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa perbankan yang  bersangkutan  diharapkan  setiap  transaksi  yang  dijalankan  oleh nasabah  sejalan  dengan  praktek  yang  sehat  dan  tidak  bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Prinsip  mengenal  nasabah  dapat  melindungi  bank  agar  tidak dimanfaatkan  oleh  nasabah  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang ilegal atau bank tidak dijadikan sarana tindak kejahatan.
4. Dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas yang dijalankan oleh nasabah.
Dalam  dokumen  internal  Bank  Aceh  Syariah  disebutkan  bahwa  penerapan kebijakan  dan  prosedur  penerimaan  serta  identifikasi  nasabah,  pemantauan rekening dan transaksi nasabah bertujuan agar bank berupaya memahami dan mengenali  profil  nasabah  maupun  karakteristik  setiap  transaksi  nasabah sehingga  pada  gilirannya  bank  dapat  mengidentifikasi  transaksi  keuangan mencurigakan ( suspicious transactions ) dan selanjutnya melaporkan kepada Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah berarti bank juga dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul seperti operational risk, legal risk, concentration risk, dan reputational risk .

## METODE PENELITIAN
Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data yang lengkap dan objektif serta penggunaan metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan  yang  hendak  dibahas.  Berhubungan  dengan  masalah  ini, penelitian  dilakukan  pada  Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh.  Sedangkan  yang menjadi  objek  penelitian,  yaitu  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  di  Bank Aceh Syariah Banda Aceh.
Berhubung  objek  penelitian  penulis  terjadi  di  lapangan,  maka  untuk pengumpulan data primer digunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu  dengan  mengadakan  penelitian  pada  Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) . Library research yaitu penelitian dengan menggunakan buku bacaan  sebagai  landasan  untuk  mengambil  data  yang  ada  kaitannya  dengan
penulisan skripsi ini. Data-data tersebut penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan, jurnal serta data- data dari internet. Peneliti akan merumuskan kerangka teori sebagai suatu awal dalam  melakukan  penelitian,  kemudian  dikategorisasikan  sesuai  data  yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.
Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan interview /wawancara yaitu dialog langsung kepada pimpinan dan manajer serta dengan 2 orang karyawan Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh  yang  mengetahui  tentang  penerapan  prinsip mengenal  nasabah.  Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta sejumlah data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.
Dalam  pembahasan  skripsi  ini,  digunakan  metode  deskriptif  analisis.  Metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta,  sifat  serta  hubungan  antara fenomena yang ingin diketahui (Nazir, 1998). Metode deskriptif analysis lebih lanjut  dijelaskan  oleh  Teguh  (2005)  yang  mengangkat  topik  kusus  tentang metode penelitian ekonomi yaitu data yang dianalisis untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya atau menjelaskan tentang fenomena-fenomena  yang  terjadi  di  sekitar  objek  penelitian  dengan  maksud untuk  mencari  jalan  penentuan  penelitian.  Melalui  metode deskriptif  analysis akan dilihat bagaimana prosedur mengenal nasabah yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah Banda Aceh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh
Penerapan prinsip mengenal nasabah di  Bank Aceh Syariah Banda Aceh telah berjalan sejak peraturan  Bank  Indonesia No. 3/10/PBI/2001 mengenai  Prinsip Mengenal  Nasabah  diberlakukan  pada  Tahun  2001.  Penerapan  anti  pencucian uang  dan  prinsip  mengenal  nasabah  yang  dilakukan  oleh  Bank  Aceh  Syariah Banda  Aceh  mengacu  pada  ketentuan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  25  Tahun  2003  (UU  TPPU),  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 3/10/PBI/2001  mengenai  prinsip  mengenal  nasabah  dan  perubahan- perubahannya  serta  keputusan-keputusan  Kepala  Pusat  Pelaporan  dan  Analisa Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan (2010),  Secara  berkala  Bank  Indonesia,  PPATK,  dan  auditor  internal  bank
melakukan  pengawasan  atas  penerapan  anti  pencucian  uang  dan  prinsip mengenal nasabah di Bank Aceh Syariah Banda Aceh.
Dalam rangka menerapkan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah, secara konsisten dan berkelanjutan, Bank Aceh Syariah Banda Aceh melakukan upaya-upaya berikut:
1. Menyusun program-program dalam rangka penerapan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.
2. Menyusun kebijakan dan prosedur anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.
3. Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah untuk seluruh karyawan.
4. Melakukan  pengawasan/audit  terhadap  penerapan  anti  pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.
5. Menyiapkan organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.
6. Menyiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung penerapan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.

## Prosedur  yang  Diterapkan  Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh  dalam Pengenalan Nasabah
Dalam  rangka  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  di  Bank  Aceh  Syariah  Banda Aceh melakukan bebrapa Kebijakan strategis, yang di antaranya:

## 1. Kebijakan pengorganisasian
Hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan pengorganisasian, yaitu  membentuk  unit  kerja  prinsip  pengenalan  nasabah  dan  struktur organisasi. Guna pelaksanaan pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah ini, bank wajib membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang  disingkat  UKPN  yang  berkedudukan  di  kantor  pusat.  UKPN  ini merupakan tanggung jawab langsung direktur utama.
Untuk  bank,  UKPN  dapat  didelegasikan  kepada  satu  atau  beberapa  orang staf  yang  ditugaskan  untuk  itu,  di  samping  tugas-tugas  rutinnya,  sesuai dengan struktur organisasi. Untuk masing-masing kantor cabang, pimpinan kantor  cabang  harus  menunjuk  seorang  pejabat  di  kantor  cabang  masing- masing yang diberi tambahan tugas sebagai petugas PMN di kantor cabang tersebut  yang  berfungsi  sebagai  koordinator  penerapan  pedoman
pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor cabang di bawah koordinasi UKPN.

## 2. Kebijakan pemantauan dan pelaporan
Dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah bank, termasuk perantara dan  atau  pihak  lain (beneficial  owner ),  disimpan  sampai  dengan  jangka waktu  5  (lima)  tahun  sejak  perikatan  dengan  nasabah  diakhiri.  Sistem informasi  bank  harus  dapat  menyediakan  profil  nasabah  yang  sekurang- kurangnya mencakup informasi mengenai identitas nasabah, pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal,  dan  tujuan  penggunaan  dana.  Pelaporan  transaksi  yang mencurigakan bagi  bank adalah bersifat  rahasia dan pejabat,  pegawai,  dan bank wajib merahasiakan pelaporan transaksi yang mencurigakan tersebut.

## 3. Kebijakan manajemen risiko
Kebijakan  dan  prosedur  manajemen  risiko  yang  berkaitan  dengan  prinsip mengenal nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan  prosedur  manajemen  risiko  LKNB  secara  keseluruhan.  Dalam melakukan audit, internal auditor bank harus mengevaluasi kepatuhan unit- unit kerja bank terhadap pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenai nasabah. Program pelatihan prinsip mengenai nasabah dilaksanakan sesuai dengan usulan UKPN serta dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk  meningkatkan  kemampuan  pejabat,  dan  pegawai  bank  dalam penerapan prinsip mengenal nasabah.
Mengenai prosedur prinsip pengenalan nasabah yang diterapkan di Bank Aceh Syariah Banda Aceh, yaitu:

## 1. Prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah
Prinsip  mengenal  nasabah  bagi  bank  harus  dilakukan  sejak  proses registrasi/penerimaan nasabah baru dan dilanjutkan secara
berkesinambungan  selama  nasabah  tersebut  menjadi  nasabah  bank  yang bersangkutan.  Proses  penerimaan  sampai  disahkan  menjadi  nasabah  bank harus melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Prosedur  penerimaan  nasabah.  Penerimaan  nasabah  baru  atau  nasabah lama untuk perikatan baru menggunakan formulir aplikasi standar yang berlaku.  Formulir  ini  telah  dievaluasi  oleh  UKPN  untuk  memastikan
bahwa data  yang diperlukan untuk keperluan PMN telah terakomodasi dalam formulir tersebut.
b. Dokumen  pendukung  yang  harus  ada  untuk  keperluan  PMN  adalah: Perseroan  Terbatas  meliputi:  Akta  Pendirian  dan  perubahannya, Anggaran Dasar Perusahaan, SK Persetujuan Pendirian PT dari Menteri Kehakiman,  SIUP,  NPWP,  TDP,  Pemegang  Kuasa,  WNI  (terdiri  dari KTP, SIM, Paspor dan Surat Kuasa), WNA (terdiri dari Paspor, KIMS, KITAS dan Surat Kuasa).
c. Prosedur identifikasi  dan penelitian. Berdasarkan  dokumen pendukung yang  telah  disampaikan  oleh  calon  nasabah,  petugas front  liner bank wajib meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung tersebut dengan  cara:  pertama,  mencocokkan  dokumen  pendukung  tersebut dengan dokumen aslinya. Kedua, pada waktu melihat dokumen aslinya, agar dilihat dan diyakini bahwa dokumen asli tersebut bentuknya tidak meragukan.  Ketiga,  bila  diperlukan,  lakukan  wawancara  dengan  calon nasabah  sesuai  dengan  prosedur  pengisian  formulir  aplikasi  yang berlaku.
d. Prosedur persetujuan penerimaan calon nasabah. Persetujuan diberikan oleh  pejabat  bank  sesuai  dengan  jenjang  kewenangan  yang  ditetapkan dalam prosedur yang berlaku setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah. Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam risiko tinggi atau yang transaksinya agak  mirip  dengan  salah  satu  contoh  transaksi  yang  mencurigakan diberikan  oleh  pejabat  bank  yang  memiliki  kewenangan  satu  tingkat lebih  tinggi  dari  pejabat  yang  berwenang  dalam  satu  bank  ketika memberikan persetujuan penerimaan nasabah biasa.
2. Prosedur pemantauan dan pelaporan. Setelah nasabah resmi diterima, maka bank  berkewajiban  untuk  membuat  dan  memelihara  dokumentasi  nasabah yang bersangkutan sebaik-baiknya. Bahkan  yang lebih penting lagi  adalah bahwa bank berkewajiban untuk, melaporkan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan. Hal-hal tersebut akan dilaksanakan melalui:
Prosedur dokumentasi profil nasabah.
a. Prosedur pemantauan rekening dan identifikasi transaksi.
b. Prosedur identifikasi transaksi yang mencurigakan.
c. Prosedur  pelaporan  internal  dan  pelaporan  kepada  Menteri  Keuangan atau PPATK.
d. Pelatihan.  Guna  menciptakan  suatu  sistem  pengenalan  nasabah  yang efektif bagi bank, maka pelatihan perlu diberikan kepada petugas front liner , petugas back office dan juga pegawai baru bank.
Keefektifan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  pada  Bank  Aceh  Syariah  Banda Aceh dan Kesesuaiannya dengan Aturan BI
Selama  ini,  perhatian  terhadap  masalah money  laundering telah  dijalankan dengan baik oleh Bank Indonesia, jauh sebelum langkah-langkah yang dilakukan dalam  konteks  FATF  ( Financial  Action  Task  Force )  dan  APG  ( Asia  Pacific Group  on  Money  Laundering ).  Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/501KEP/DIR dan Surat Edaran No. 32/6/UPPB, masing-masing tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum yang mengatur bahwa sumber dana yang digunakan  untuk  pembelian  saham  Bank  dalam  rangka  kepemilikan  dilarang berasal  dari  dan  untuk  tujuan  pencucian  uang  ( money  laundering ).  Dalam  hal itu,  ketentuan  mengenai  setoran  modal  bank  secara  spesifik  juga  mengatur larangan sumber dana yang berasal dari kegiatan money laundering .
Selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal  31  ayat  (1)  menetapkan  bahwa  “Bank  Indonesia  dapat  memerintahkan bank  untuk  menghentikan  sementara  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI, suatu transaksi patut diduga melakukan tindak  pidana  di  bidang  perbankan”.  Dalam  hal  ini,  yang  dimaksud  dengan transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa “uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI kecuali dengan izin BI”.
Berdasarkan pasal ini, BI berusaha membatasi jumlah uang rupiah  yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI dalam upaya antara lain mencegah terjadinya  transaksi  uang  palsu  dan  transaksi  lainnya  seperti  pemutihan  uang. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1998 jo. (mengikut) Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  30/271A1KEPIDIR  tentang Perubahan  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  30/191A1KEP/SIR tentang  Pengeluaran  atau  Pemasukan  Mata  Uang  Rupiah  dari  atau  ke  dalam Wilayah Republik Indonesia.
Undang-Undang  No.  24  Tahun  1999  tentang  Lalu  Lintas  Devisa  dan  Sistem Nilai Tukar, dalam Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa, “Setiap penduduk wajib memberikan  keterangan  dan  data  mengenai  kegiatan  lalu  lintas  devisa  yang
dilakukannya secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.  Keterangan/data  yang  diminta  antara  lain  meliputi  nilai  dan  jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal  pelaku  transaksi.  Dalam  kaitan  ini,  Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/9/PBI Tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank beserta peraturan  pelaksanaannya,  Surat  Edaran  No.  1I9/DSM  Tanggal  28  Desember 1999  tentang  Pelaporan  Kegiatan  Lalu  Lintas  Devisa  oleh  Bank.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan  tersebut  maka  bank  wajib  melaporkan  data  keterangan meliputi laporan transaksi dan laporan posisi.
Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap standar  internasional  sebagaimana  direkomendasikan  oleh  BIS  ( Bank  for Internasional  Settlement),  Basle  Committee ,  Bank  Indonesia  menerbitkan ketentuan Know Your Customer Principle (Prinsip Mengenal Nasabah) dengan PBI No. 3/10/PBII2001 tanggal 28 Juni 2001 jo. PBI No. 3/23/PBI/2001 Tanggal 19  Desember  2001  dan  Surat  Edaran  No.  3129/DPNP  Tanggal  19  Desember 2001  mengenai  Pedoman  Standar  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah. Rekomendasi Committee  on  Banking  Regulation  and  Supervisory  Practices mengenai  prinsip-prinsip  pedoman  dalam  permasalahan money  laundering adalah:
1. Semua  bank  sebaiknya  menciptakan  prosedur  yang  efektif  dalam memperoleh identitas yang benar atas nasabah baru.
2. Manajemen  bank  sebaiknya  menjamin  bahwa  kegiatan  bisnis  yang dilakukannya  didasarkan  pada  standar  etika  yang  tinggi  dan  semua peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  transaksi  keuangan benar-benar dijalankan.
3. Bank-bank  bekerja  sama  secara  penuh  dengan  pihak  yang  berwenang dalam  bidang  penegakan  hukum  sampai  batas-batas  maksimal  yang diizinkan  oleh  ketentuan-ketentuan  kerahasiaan  nasabah  yang  ada  di masing-masing negara.
4. Bank-bank  mempunyai  kebijakan  yang  konsisten  dalam  hal  pelaporan dan mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh karyawannya yaitu dengan melakukan pelatihan staf, pengembangan prosedur spesifik dalam  pengidentifikasian  nasabah,  penyimpangan  internal,  dan pengembangan prosedur audit internal.
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles ) yang diterapkan  di  Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh  maupun  bank-bank  lain  pada umumnya  dipandang  efektif  untuk  mengatasi  kejahatan-kejahatan  dunia
perbankan yang salah satunya adalah tindak pencucian uang. Penerapan prinsip tersebut  dimaksudkan  agar  dapat  mendorong  terselenggaranya  prinsip  kehati- hatian  dalam  rangka  mengurangi  risiko  usaha  yang  dihadapi  bank  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  yaitu operational  risk,  legal  risk,  concentration risk, dan reputational risk . Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
Bank  Indonesia mewajibkan semua bank, termasuk  Bank Aceh Syariah  untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan  dan  identifikasi  nasabah,  pemantauan  rekening  nasabah  serta kebijakan  dan  prosedur  manajemen  risiko.  Melalui  kebijakan  ini,  bank diharapkan dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah  sehingga  pada  gilirannya  bank  dapat  mengidentifikasi  transaksi  yang mencurigakan  ( suspicious  transactions ).  Selanjutnya  sebelum  PPATK beroperasi  sebagaimana  mestinya,  pelaporannya  untuk  sementara  masih diserahkan/ditangani Bank Indonesia.
Oleh  karena  itu,  agar  Prinsip  Mengenal  Nasabah  ini  efektif  diterapkan  untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek pencucian ilegal ini, solusi yang perlu segera dilakukan ialah menyempurnakan segala bentuk aturan yang terkait sebagai suatu tembok penghalang. Sejak dari awal tahapan ( placement ), hukum  seharusnya  sudah  bisa  mendeteksi  bahwa  transaksi  yang  dilakukan merupakan praktek money laundering .
Sejumlah faktor yang mutlak diperhatikan apabila Indonesia hendak melakukan pengaturan  dan  perumusan  kebijakan  kriminal  terhadap money  laundering secara  efektif,  yaitu:  (1)  pengaturan  tersebut  hendaknya  mencakup  hukum pidana  dan  hukum  administrasi.  Hukum  pidana  berkaitan  dengan  proses kriminalisasi,  sedangkan  hukum  administrasi  berkaitan  dengan government administrative order terhadap lembaga keuangan untuk mencegah dan mengatasi money laundering ; (2) dalam perjanjian ekstradisi dan saling membantu dalam perkara pidana hendaknya memasukkan money laundering dalam list of crimes ; (3)  dalam  hukum  acara,  hendaknya  diatur  untuk  melacak,  membekukan  dan menyita  barang  haram  tersebut;  (4)  tindak  pidana money  laundering jangan dibatasi  pada  kejahatan  narkotika  saja;  (5)  kerahasiaan  bank  hendaknya memperhatikan kekhususan yang berkaitan dengan money laundering (Hidayat, 2010).
Karena  itu,  usulan  yang  diajukan  untuk  mewajibkan  lembaga  keuangan menyampaikan laporan semua transaksi sebesar Rp 100 juta ke atas yang juga harus  jelas  asal-usulnya,  pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (KPTPPU), perlindungan bagi pelapor dan saksi, insentif bagi pelapor  transaksi money  laundering dan  dianutnya  asas  pembuktian  terbalik dalam RUU Tindak Pidana Pencucian Uang ini patut mendapatkan dukungan.
Selain  itu,  diperlukan  juga  adanya  perjanjian  ekstradisi  dengan  negara-negara lain untuk menangkal terjadinya  praktek pencucian uang ini. Sejumlah negara yang telah melakukan kerja sama dalam mengatasi masalah money laundering ini  adalah  Perancis,  Kanada,  Italia,  Jerman  Barat,  Inggris,  AS,  Switzerland, Swedia,  Spanyol,  Belanda,  Luxemburg,  Belgia,  Austria  dan  Australia.  Pada tahun  1990,  negara-negara  tersebut  sepakat  memerangi  masalah  ini  dengan membuat UU Kriminal, UU Perbankan dan Kerjasama Internasional.
UU Kriminal, dipergunakan untuk menjaring praktek money laundering sebagai suatu bentuk pelanggaran baik secara domestik maupun di luar batas wilayah. Sementara  UU  Perbankan  dipergunakan  untuk  mengetahui  atau  mengawasi segala bentuk transaksi dan kepemilikan rekening bank. Kedua perangkat hukum tersebut  saling  dihubungkan  antara  negara  satu  dengan  negara  lainnya  lewat kerja sama yang telah disepakati untuk saling memonitor transaksi. Dengan cara tersebut,  Amerika Serikat  berhasil meredam  peredaran uang  yang berasal dari transaksi  obat  bius  dan  Australia  sukses  memberangus  praktek  penggelapan pajak.  Dengan  cara  tersebut  pula,  kasus-kasus  seperti  yang  pernah  dilakukan oleh para praktisi money laundering seperti Manuel Noriega, Presiden Marcos, Jose Gonzalo Rodrigues Gacha dan Aldo Gucci, besar kemungkinan tidak akan terulang kembali. Hal yang lebih penting lagi adalah kemauan dan mental setiap instansi  dan  pejabat  terkait  serta  para  pelaku  bisnis  untuk  memerangi  praktek tidak sehat ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem  dan  prosedur  yang  diterapkan  Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh dalam  mengenal  nasabah  yaitu  para  petugas  bank  terlebih  dahulu meminta data calon nasabah, meliputi identitas, pekerjaan, sumber dana dan tujuan penggunaan  dana, dilengkapi dokumen pendukung  dan juga data beneficial owner . Petugas bank wajib meneliti dokumen terkait dan bila perlu melakukan wawancara khusus kepada calon nasabah. Selain itu,
petugas bank dilarang melakukan perikatan bila data tidak dipenuhi oleh calon nasabah.
2. Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( Know  Your  Customer  Principles )  yang diterapkan  di  Bank  Aceh  Syariah  Banda  Aceh  maupun  bank-bank  lain merupakan  salah  satu  cara  efektif  untuk  mengatasi  kejahatan-kejahatan dunia  perbankan  yang  salah  satunya  berupa  tindak  pencucian  uang. Penerapan  prinsip  tersebut  dimaksudkan  agar  dapat  mendorong terselenggaranya  prinsip  kehati-hatian  dalam  rangka  mengurangi  risiko usaha  yang  dihadapi  bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  yaitu, operational  risk,  legal  risk,  concentration  risk ,  dan reputational  risk . Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar  sistem  perbankan  tidak  digunakan  sebagai  sarana  kejahatan pencucian  uang,  baik  yang  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
3. Prinsip  Mengenal  Nasabah  ini  efektif  diterapkan  untuk  menghilangkan atau  setidaknya  mengurangi  praktek  pencucian  ilegal  ini,  solusi  yang perlu segera dilakukan ialah menyempurnakan segala bentuk aturan yang terkait  sebagai  suatu  tembok  penghalang.  Sejak  dari  awal  tahapan ( placement ), hukum seharusnya sudah bisa mendeteksi bahwa transaksi yang dilakukan merupakan praktek money laundering .

## SARAN
Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian prinsip mengenal nasabah di Bank Aceh Syariah Banda Aceh antara lain:
1. Berusaha  melakukan  studi  kritis  terhadap  berbagai  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  perekonomian  sebab  yang  menjadi  tuntutan  utama ajaran Islam bukan perbankan yang berlandaskan syari’ah semata, tetapi juga praktik ekonomi secara umum.
2. Upaya  untuk  mencegah  dan  memerangi  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang  bukanlah  hal  yang  mudah.  Perkembangan  teknologi komunikasi,  dan  informasi  serta  ilmu  pengetahuan  menjadikan  bentuk- bentuk tindak kejahatan berkembang pula. Diperlukan keseriusan Indonesia untuk  memberantas  pencucian  uang  yang  telah  merusak  sendi-sendi perekonomian  bangsa.  Indonesia  bahkan  dijadikan  surga  bagi money launderer untuk menghalalkan uang hasil kejahatan mereka.

## REFERENSI
Al-Maraghi,  Ahmad  Mustafa.  (1993).  Tafsir  al-Maraghi,  (Terj.  Bahrun  Abu Bakar dan Hery Noer Aly). Semarang: Toha Putra.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2008). Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga Keuangan,  Lembaga  Pembiayaan  dan  Perusahaan  Pembiayaan ,
Jakarta: Pustaka Pelajar.
Bank  BPD  Aceh  Syariah.  (2009). Sistem  dan  Prosedur  Prinsip  Mengenal Nasabah  (Know  Your  Customer  Principles/KYC)  pada  PT.  Bank  BPD Aceh ,  disampaikan  dalam  Sosialisasi  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah (KYCP) bagi Karyawan PT. Bank BPD Aceh di Banda Aceh Tahun 2009.
Endratna. (2010). Apa yang Dimaksud tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang? , diakses pada tanggal 14 Feb 2010, dari website: http://edratna.wordpress.com.
Hidayat, Hendi. (2009) Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer ) dan Anti  Pencucian  Uang  ( Anti  Money  Laundering ) ,  di  kutip  pada  situs: http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/prinsip-mengenal-nasabah-know- your.html.
Hidayat,  M.  (1999). Perspektif  Lembaga  Keuangan  dan  Bisnis  Syariah  di Indonesia, Makalah  Simposium  Nasional  Ekonomi  Islam” Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Islam” . Vol. II, IAIN Jakarta.
Ibrahim,  Azharsyah.  (2010).  Income  Smoothing  dan  Implikasinya  terhadap Laporan  Keuangan  Perusahaan  dalam  Etika  Ekonomi  Islam. Media Syariah, 12 (24).
Karim,  Adiwarman  A.  (2007). Bank  Islam: Analisis  Fiqh  dan  Keuangan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhammad.  (200). Sistem  dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah.
Yogyakarta: UII Pers, 2000.
Sumitro, Warkum. (1996). Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tim  Penulis.  (2010). Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your  Customer) dan  Anti  Pencucian  Uang  (Anti  Money  Laundering) ,  diakses  pada tanggal 14 Feb 2010, dari website: http://www.bi.go.id.