## MEKANISME ASSESMEN TERPADU TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Marpaung David 1 , Tatok Sudjiarto 2 , Armunanto Hutahaean 3
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Email: davidmarrpaung@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Assesmen Terpadu, Rehabilitasi,  UU  No.35 Tahun 2009 Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan  asesmen  terhadap  rehabilitasi  dalam  melakukan  rehabilitasi  korban penyalahgunaan  narkotika  dan  mengetahui  dan  menganalisis  apa  kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan persepektif Undang-
Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Disamping  itu  juga  digunakan  data  primer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme assesmen terpadu  terhadap  rehabilitasi  korban  penyalahgunaan  narkotika  sudah  tepat. Namun  terdapat  kekurangan  pada  amar  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim kepada  terdakwa.  Yang  dimana  dalam  amar  putusan  tersebut  hakim  tidak menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang dimana seharusnya hal tersebut diwajibkan bagi pelaku penyalahguna narkotika. ABSTRACT Keywords: Integrated Assessment, Rehabilitation, Law No.35 Year 2009 The purpose of this research is to know and analyse the assessment arrangements for rehabilitation in  rehabilitating victims of  narcotics abuse and to  know and analyse  what  rehabilitation  obligations  for  narcotics  abuse  are  based  on  the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method that is used in this research is qualitative research, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and behaviour that can be observed. In addition, primary, secondary and tertiary data are  also  used.  The  result  of  this  research  is  that  the  integrated  assessment mechanism  for  the  rehabilitation  of  victims  of  drug  abuse  is  appropriate. However,  there  are  shortcomings  in  the  verdict  imposed  by  the  judge  on  the defendant. Where in the verdict the judge did not impose sanctions in the form of social  rehabilitation  and  medical  rehabilitation  which  should  be  required  for drug abusers.

## PENDAHULUAN
Salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  terlebih  disebutkan  pada  Pasal  54  sampai  dengan  pasalnya  yang  ke  59,  pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Pada pasalnya yang ke 103 sendiri memberi kewenangan sepenuhnya kepada hakim untuk memerintahkan pecandu dan /atau
korban  penyalahguna  narkotika  yang  sebagai  Terdakwa  untuk  menjalani  rehabilitasi  melalui putusannya, jika mereka telah terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Kewenangan hakim dalam  hal  untuk  memerintahkan  pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkotika  menjalani rehabilitasi ini bersifat fakultatif, bukanlah bersifat wajib (Ali, 2009).
Penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial,  dan    dapat  dijatuhkan  tindakan rehabilitasi  yakni Terdakwa  tertangkap  tangan  oleh  Penyidik  Polri  dan  BNN  (Badan  Nakotika Nasional);  saat  tertangkap  tangan  ditemukan  barang  bukti  pemakaian;  tidak  terbukti  yang bersangkutan  terlibat  dalam  peredaran  gelap  narkotika;  adanya  surat  hasil  keterangan  uji laboratorium  positif  menggunakan  narkotika  berdasarkan  permintaan  penyidik;  adanya  surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim (Ali, 2002).
Pada kenyataannya penanganan permasalahan narkotika saat ini masih dalam taraf yang bisa dikatakan kurang maksimal, dengan berbagai celah-celah hukum yang dapat menghambat dalam hal  pemberantasannya  dan  untuk  memerangi  peredaran  gelap  narkotika  itu  sendiri,  baik  dalam substansi, struktur, dan bahkan budaya dilingkungan hukum. Sering dialami dalam penanganan perkara narkotika antara penegak hukum satu dengan penegak hukum lainnya berbeda pendapat dengan  berbagai  argumennya  masng-masing,  sekalipun  sudah  jelas  segala  ketentuannya  diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal perpasalnya (Dewi, 2019).
Sebagai ilustrasi; si A yang telah tertangkap tangan kedapatan telah membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah ketentuan yang terdapat  dalam  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010,  ketika  dalam  proses  penyidikan,  penyidik  yakin bahwa untuk menjerat dan memberi efek jera dengan diterapkannya Pasal 114 dan atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan keterangan saksi dan hasil dari  penyelidikan  (pengamatan,  pembuntutan,  wawancara,  undercover  buy,  dan  lainnya),  jaksa selaku penuntut umum si A ini tidak sependapat dengan penyidik, dengan cara memberi petunjuk untuk menerapkan Pasal 127 dan /atau sebagai penyalahguna. Ketika pasal tersebut dimasukan berarti ada  tindakan tambahan  yang  harus  dilakukan  yaitu  asesmen  rehabilitasi,  dimana  proses hukum  yang  seharusnya  dapat  dilakukan  sederhana,  cepat  dan  murah,  sesuai  konsep  hukum modern  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  akan  tetapi  dalam  ilustrasi  ini  malah  justru  akan  memakan  waktu  yang  lama  dan menambah biaya yang cukup besar (Arief, 2011).
Dapat dibayangkan apabila seorang bandar narkotika atau sindikat penjual narkotika yang cukup cerdik, yang dengan lihainya mengetahui akan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 itu, tidak menutup kemungkinan mereka yang dengan menjual atau mengedarkan narkotika dengan berat,  berlindung  di  bawah  SEMA  tersebut  dan  akan  mendapatkan  celah  hukum  yang menguntungkan  untuk  menghindari  pasal  yang  seharusnya  dapat  dijatuhkan  sebagai  pengedar (Eleanora, 2011).
Syarat tersangka /Terdakwa /anak dalam khasus narkotika yang dapat direhabilitasi secara medis  atau  sosial  dalam  perspektif  jaksa penuntut  umum  yakni  positif  menggunakan  narkotika (hasil  berita  acara  pemeriksaan  laboratorium);  ada  rekomendasi  TAT  (Tim Asesmen  Terpadu); tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; bukan merupakan residivis kasus narkotika; dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu (Bakhri, 2012).
Mengingat  TAT  (Tim  Asesmen  Terpadu)  sesuai  peraturan  bersama  Mahkamah  Agung Republik Indonesia (MARI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), Kementerian Sosial Republik  Indonesia  (Kemensos),  Jaksa Agung,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Kapolri), dan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kepada Badan Rehabilitasi (Bakhri, 2012).
Mekanisme asesmen terpadu penyalahguna narkotika merupakan bentuk implementasi dari keprihatinan  terhadap  penanganan  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia.  Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat seseorang yang  berdiri  dengan  dua  kaki  dengan  pijakan  yang  berbeda,  satu  kaki  berpijak  pada  dimensi kesehatan dan kaki lainnya berpijak pada dimensi hukum (Sandi et al., 2022).
Pada  dimensi  kesehatan,  penyalahguna  narkotika  diumpamakan  sebagai  orang  yang  sakit kronis, yang bersifat candu, yang harus disembuhkan melalui cara rehabilitasi. Sedangkan pada dimensi hukum, penyalahguna ini adalah subjek atau pelaku kriminal yang harus dihukum karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Oleh  karenanya,  mengintegrasikan  dua  pendekatan  melalui hukuman rehabilitasi sangat dapat diberlakukan dalam perkara penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia ini (Sutiarso, 2011).
Integrasi  pendekatan  penyalahgunaan  narkotika  dapat  dilakukan  melalui  mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan sebuah hasil rekomendasi yang dapat atau tidaknya  Tersangka  direhabilitasi  (Lubis,  1994).  Pelaksanaan  mekanisme  asesmen  terpadu berlandaskan dari beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol  (Said  et  al.,  2019).  Kemenkes  dan  Kemensos  tentang  Penanganan  Pecandu Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi,  diperkuat dengan    Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  04  Tahun  2010  Tentang Penempatan  Penyalahgunaan.  Korban  Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  Dalam Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial  (Yamin,  2012).  Peraturan  Kepala  BNN Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tersangka  dan  /atau  Terdakwa  Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung  Nomor  29  Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Teknis  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, serta Peraturan Kementerian Kesehatan  Nomor  50  Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Siregar, 2008).

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dimana  sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme asemen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap  penentuan  kepada  tersangka  tindak  pidana  narkotika  apakah  termasuk  kategori penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika memiliki peran penting terutama sebagai proses screening  bagi  pengkategorian  status  penyalahguna  narkotika  dan  /atau  pengedar  narkotika, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian dari proses kebijakan hukum pidana melalui analisa yang mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan Tersangka /Terdakwa penyalahguna narkotika sebagai  orang  sakit  atau  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dengan menyertakan  proses  rehabilitasi, selama  persidangan  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  hakim  untuk  dapat  menentukan  dan memutus perkara narkotika, apakah dijatuhi vonis hukuman dengan pidana penjara atau dengan pidana rehabilitasi.
Penjatuhan vonis oleh hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang terjadi dan cukup sulit dalam penerapannya. Sebagian besar penyalahguna narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi seperti  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika ini telah menjamin akan adanya  upaya  rehabilitasi  tersebut,  baik  itu  rehabilitasi  medis  maupun  rehabilitasi  sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.
Hal ini sangat disayangkan, mengingat latar belakang adanya asesmen terpadu adalah agar ada  sinkronisasi  tindakan  penegak  hukum  mulai  dari  tahap  penyidikan,  penuntutan  dan persidangan sampai dengan vonis. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan  untuk  membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan,  dan masa  menjalani  rehabilitasi tersebut diperhitungkan sama sebagai masa Terdakwa menjalani hukuman.
Kebijakan perundang-undangan tentang narkotika memiliki ruang lingkup yang luas. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana narkotika berupa penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” sebagai bentuk penal policy atau penal law enforcement policy dilaksanakan melalui tahap-tahap yang terdiri dari Tahap formulasi; yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang.  Tahap ini disebut juga tahap legislasi. Tahap aplikasi; yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap eksekusi; yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana  pidana.  Tahapan-tahapan  ini  dapat  disebut  dengan  tahap  kebijakan  ekseskutif  atau administrasi.
Kendala dalam Faktor Substansi Hukum (Legal Substance), melihat pada suatu pengaturan asesmen  terpadu  yang  memiliki    kelemahan,  sebagaimana  disebutkan  sehingga  menyebabkan
kendala berupa kekhawatiran penyidik dalam penerapan pasal tunggal, timbul penolakan dari TAT untuk  mengasesmen  terpadu,  perbedaan  pandangan  terkait  ketentuan  yang  masih  multi  tafsir, timbul celah bagi “oknum penyidik” untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam  bertindak,  ketidaktaatan  penegak  hukum  dalam  menempatkan  penyalahguna  ke  dalam lembaga  rehabilitasi,  tidak  adanya  kepastian  hukum,  inkonsistensi,  ketidaksinergisan  dalam penerapan  pengaturan, timbul  ego  sektoral  yang  menyulitkan  dalam  case  conference,  kesulitan Hakim  dalam  memutus  jangka  waktu  yang  sesuai  bagi  penyalahguna  narkotika,  dan  lainnya menimbulkan kesulitan dalam hal penentuan tanggung jawab pembiayaan rehabilitasi.
Kendala penerapan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika apabila dipandang dari faktor  struktur  hukum  (legal  structure)  adalah mental  dan  moral  bagi    apparat  penegak  hukum terkait  yang  belum  memadai,  kesejahteraan  aparat  penegak  hukum  yang  menangani  masalah narkotika  ini  yang  masih  sangat  rendah  dan  factor  lainnya  yang  tidak  mendukung  dalam pelaksanaannya, sehingga mudah tergiur untuk bekerja sama dengan penjual narkotika atau bandar narkotika, jumlah  aparat  hukum  yang  kurang  memadai  dibandingkan  dengan  luas  wilayah  dan jumlah penduduk Indonesia, profesionalisme para aparat penegak hukum yang kurang memadai, masih  mengedepankannya  ego  sektoral  sehingga  koordinasi  tidak  terintegrasi,  orientasi  aparat penegak hukum masih berfokus pada pemidanaan dan bukan ke pada rehabilitasi, kekhawatiran penyidik  serta  jaksa  bahwa  tersangka  dan  /atau  Terdakwa  akan  melarikan  diri  dari  lembaga rehabilitasi dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).
Penyempurnaan  dan  perbaikan  pengaturan  asesmen  terpadu  dengan  cara  mensinkronkan Pasal  yang  overlapping,  melakukan  pembahasan  dengan  seluruh  instansi  terkait  sehingga dihasilkan  persamaan  persepsi  untuk  mengutamakan  rehabilitasi  dibandingkan  pemidanaan penjara terhadap penyalahguna narkotika dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat  (social  welfare)  serta  cita-cita  bangsa  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan Makmur adalah penting dilakukan.
Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban  setiap  warga  negara  sesuai  dengan  budaya  yang  ada  didalam  masyarakat.  Terkait dengan  hal  tersebut  tentunya  formulasi  pengaturan  mekanisme  asesmen  terpadu  terhadap penyalahguna  narkotika,  harus  menjunjung  tinggi  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (lex certa).
Kebijakan  perundang-undangan  Hukum  Pidana  narkotika  melalui  pendekatan  humanistik yaitu berupa tindakan rehabilitasi melalui mekanisme asemen terpadu harus diutamakan baik dari segi  formulasi  pengaturan,  aplikasi  dan  eksekusi  asesmen  tersebut  terhadap  penyalahguna narkotika.
Terlebih lagi bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan  membentuk  manusia  Indonesia  seutuhnya. Apabila  pemidanaan  terus  di  kedepankan untuk  digunakan  sebagai  sarana  tujuan  tersebut  maka  pendekatan  humanistis  harus  pula diperhatikan.  Hal  ini  penting  tidak  hanya  karena  kejahatan  itu,  pada  hakikatnya  merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur
penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling  berharga bagi kehidupan manusia.
Mekanisme  asesmen  terpadu  yang  lahir  dari  keprihatinan  penanganan  penyalahguna narkotika, diharapkan dapat menjadi sebuah gerbang utama untuk pembangunan di bidang hukum yang lebih manusiawi dalam bentuk penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di masa mendatang. Kebijakan Hukum Pidana melalui pendekatan humanistik dapat di asumsikan sebagai suatu tindakan rehabilitasi dengan melalui mekanisme asemen terpadu harus diutamakan, baik dari segi  formulasi  pengaturan,  aplikasi  dan  eksekusi  asesmen  tersebut  terhadap  penyalahguna narkotika.    Terlebih  lagi  bagi  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  garis  kebijakan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya.
Apabila pidana narkotika akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus juga dapat lebih diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu sendiri, namun pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, yang makna sebenarnya pidana itu  sendiri  mengandung  suatu  unsur  penderitaan  yang  dapat  menyerang  kepentingan  atau  nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.
Persepsi dan kesepakatan mengenai adanya rehabilitasi ini didukung juga dengan adanya “SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. SEMA (Surat Edaran  Mahkamah  Agung)  ini  merupakan  wujud  dari  implementasi  dari  Undang-Undang Narkotika”  dalam  Pasal  4.  Huruf  d  yang  berbunyi:  “Menjamin  Pengaturan  Upaya  Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika”, Serta Pasal 54. yang berbunyi:  “Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Wajib  Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”.
Korban  penyalahguna  narkotika  diartikan  dengan  pakemnya  tersendiri  seperti  yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu  narkotika  “adalah  seseorang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  narkotika  karena dipaksa,  dibujuk,  diperdaya,  atau  bahkan  diancam  untuk  memakai  Narkotika  dengan  tidak sengaja”.
Jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 3.419.188 tiga juta  empat  ratus  sembilanbelas  ribu  seratus  delapan  puluh  delapan)  jiwa,    dimana  hal  ini merupakan  angka  yang  cukup  fantastis  dan  akan  terus  bertambah  apabila  terus  salah  dalam penanganannya.  Hal  tersebut  terkait  dengan  penjatuhkan  pemidanaan,  yang  maksudnya  adalah apakah seharusnya pemidanaan yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika hanyalah pidana penjara  saja  atau  seharusnya  justru  rehabilitasi?  Inilah  hal  yang  menyumbang  banyak  dan mempengaruhi  angka  tersebu  menjadi  terus  semakin  meningkat.  Pada  fakta  empirisnya  terkait dengan rehabilitasi ini masih banyak terjadi suatu inkonsistensi pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam penanganannya.
Seperti dalam contoh perkara yang akan dijelaskan oleh penulis, yang merujuk kepada satu perkara  Pidana  Khusus  di  dalam  sebuah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  Nomor: 133/PID.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.,  dengan  Terdakwa  adalah  AFRIYANTO,  yang  berawal  dari
infomasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan indentitasnya, bahwa di gg Senggol RT. 09 / RW. 11, tepatnya di belakang Universitas Kristen Indonesia (UKI) Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, sering terjadi penyahgunaan narkotika jenis ganja dan /atau lainnya, informasi  tersebut  ditindak  lanjuti  dengan  diperkuat  oleh  saksi  penyidik,  dengan  melakukan penyelidikan  dilokasi  kejadian  setelah  sekian  lama  dan  mengamati  ada  seorang  laki-laki  yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap laki-laki tersebut.
Setelah  didapati  dan  diinterograsi,  laki-laki  tersebut  mengaku  bernama  AFRIYANTO (Terdakwa),  selanjutnya  melakukan  penggeledahan  terhadap  Terdakwa  dan  ditemukan  barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja golongan 1 (satu) yang diambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dari kantong celana depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut lasngsung dibawa ke Polres Metro untuk diproses lebih lanjut. Proses penyidikan berjalan dengan Terdakwa yang ditahan ditingkat penyidikan, diperpanjang ditingkat penuntutan, dan ditahan ditingkat Pengadilan Negeri dengan dua kali masa perpanjangan penahanan. Adapun pada akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Register: 133/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM.
Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun,  namun  dalam  putusan  terhadap  terdakwa tersebut  hakim tidak  menjatuhkan  sanksi  berupa  rehabilitasi  sosial  dan  rehabilitasi  medis  yang dimana  seharusnya  hal  tersebut  diwajibkan  bagi  pelaku  penyalahguna  narkotika.  Sebagaimana yang telah disebutkan dalam  Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan di dalam salah satu amar  putusan  pengadilannya  yang  berisi  Menetapkan  agar  Terdakwa  tersebut  untuk  menjalani Rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi.
Akan  menjadi  fatal  jika  hakim  memutuskan  namun  tidak  dengan  tegas  dan  jelas  dalam mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana yang tercantum pada pasal 54 Undang- Undang Narkotika. Dan apabila dihubungkan dngan kepercayaan masyarakat perncari keadilan, jika dalam amar putusan tersebut tidak segera diperbaiki atau diminimalisir akan berdampak luas, yaitu muncul nya ketidak percayaan terhadap Lembaga peradilan, lalu ketidakpuasaan masyarakat karena  ketidakadilan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  sehingga  munculah  ketidakpercayaan masyarakat  luas.  Bersamaan  dengan  hal  tersebut,  dalam  pasal  54  Undang-Undang  Narkotika menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib.  Seharusnya  sifat  rehabilitais  medis  dan  sosial  yang  wajib  menjadi  patokan  utama  bagi hakim dalam melakukan tindakan terhadap penggunaan narkotika. Keahlian seorang hakim begitu sangat diperlukan dalam menguasai sebuah kasus. Hakim juga harus menguasai aspek-aspek lain dalam  penegakan  hukum,  seperti  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya.  Maka  putusan  yang dijatuhkan oleh hakim adalah sbuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen pentinh tersebut. Bahkan hakim tidak boleh jika hanya menjatuhkan putusan  berlandaskan frasa yeng tercantum dalam undang-undang. Sebab hakim bukan lah corong nya undang-undang. Maka hakim harus berpikir  serta  bertindak  secara  progresif  sehingga  yang  didapatkan  adalah  sebuah  kebenaran substantif.
Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam hakim menjatuhkan pidana, maka dari itu diperlukan kejelian, kebijakan serta kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Ole sebab itu hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan perauran perundang- undangan  yang  telah  berlaku,  tapi  juga  hakim  menilai  yang  didasari  oleh  nilai-nilai  sosial  dan kemanusian.
Pertimbangan hakim adalah sarana untuk mendapatkan rasa keadilan baik bagi terdakwa, kobrban,  masyarakat  /atau  pengadilan  bagi  hakim  sendiri.  Dari  keadilan  yang  didapatkan terdakwa, terdakwa akan diharapkan menyadari bahwa kesalaha yang dia lakukan mendapatkan keringanan  hukuman  berdasrkan  hal-hal  yang  meringankan  yang  dikatakan  dalam  pembacaan putusan pengadilan, oleh sebab itu terdakwa merasa mendapatkan pengampunan atas perbuatan yang  dilakukan  walau  harus  menjalai  hukuman.  Dan  jika  hal  yang  memberatkan  terdakwa, terdakwa merasa perlu perbuatannya dapat mrugikan orang lain /atau dirinya sendiri, oleh sebab itu terdakwa akan merasa pantas menerima hukuman yang dijatuhkan tersebut.

## KESIMPULAN
Mekanisme  assesmen  terpadu  terhadap  rehabilitasi  korban  penyalahgunaan  narkotika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menurut hemat Penulis  sudah  tepat  karena  itu  merupakan  wujud  atas  upaya  pemerintah  dalam  menghadapi peningkatan  kasus  narkotika,  serta  menjamin  upaya  pengaturan  tentang  rehabilitasi  medis  dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu, asesmen terpadu juga sebuah strategi guna  mengefektifkan  penegakan  tindak  pidana  narkotika  dengan  menekan  angka  permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika.
Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah benar. Akan tetapi terdapat kekurangan yang perlu diperhtikan untuk kedepannya agar tidak menjadi celah dan makna yang  multitafsir.  Sebab  pada amar  putusan  tersebut  hakim  tidak  dengan  jelas,  tegas  dan  terang dalam menjelaskan terkait rehabilitasi terhadap terdakwa. Sebagaimana bunyi pasal 54 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  “Pecandu  Narkotika  dan  korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. ”Selain itu implementasi terhadap Undang-Undang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 akan terkesan tidak terlaksana dengan baik.
Saran Penulis, dengan terbentuknya assesmen terpadu dapat dilaksanakan dengan mengikuti prosedur  yang  ada.  Sebab  mengingat  latar  belakang  adanya  asesmen  terpadu  adalah  agar  ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap  penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai  dengan  vonis.  Rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  adalah  suatu  proses  pengobatan untuk  membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan,  dan  masa  menjalani  rehabilitasi  tersebut diperhitungkan sama sebagai masa Terdakwa menjalani hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (2002). Keterpurukan hukum di Indonesia (penyebabnya dan solusinya) .
Ali,  A.  (2009).  Menguak  teori  hukum  (legal  theory)  dan  teori  peradilan  (judicialprudence)
termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Jakarta: Kencana , 1 .
Arief,  B.  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:(Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru) .
Bakhri, S. (2012). Badan Narkotik Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini, 2009, Tanpa penerbit . Jakarta.
Dewi,  W.  P.  (2019).  Penjatuhan  Pidana Penjara  Atas  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh  Hakim  Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Magnum Opus , 2 (1), 55–73.
Eleanora,  F.  N.  (2011).  Bahaya  Penyalahgunaan  narkoba  serta  usaha  pencegahan  dan penanggulangannya. Jurnal Hukum , 25 (1), 439–452.
Lubis, M. S. (1994). Filsafat Ilmu dan penelitian. Bandung: Mandar Maju .
Said, N. R., Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. (2019). Metode Therapeutic Community bagi Residen di  Balai  Rehabilitasi  BNN  Baddoka  Makassar  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal  Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 6 (2), 269–286.
Sandi,  B.  N.,  Wijaya,  D.,  &  Utama,  J.  Y.  (2022). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PERWALI NOMOR 12 TAHUN 2008 PADA BIDANG REHABILITASI NARKOBA (STUDI KASUS BNN KOTA MOJOKERTO) . UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT.
Siregar,  M.  (2008). Kepastian  Hukum  Dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional  dan  Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia . Sutiarso, C. (2011). Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Binis . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Yamin, M. (2012). Tindak Pidana Khusus .

## This Work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License