## PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH JAWA BARAT DI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN MENGGUNAKAN TOGAF
Amira Jauharah Diffa* 1) , Asti Amalia 2) , Ridha Hanafi 3)
1. Universitas Telkom, Indonesia
2. Universitas Telkom, Indonesia
3. Universitas Telkom, Indonesia
Article Info
ABSTRAK Kata Kunci: Enterprise Architecture ; BAPENDA; Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; SPBE; TOGAF ADM
Keywords: Enterprise Architecture; BAPENDA; Revenue Planning and Develop- ment Department; SPBE; TOGAF ADM
Article history: Received 17 February 2024 Revised 2 March 2024 Accepted 16 March 2024 Available online 1 June 2024
DOI : https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.4492
* Corresponding author. Amira Jauharah Diffa E-mail address: amirajauhara@gmail.com
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. TIK dapat digunakan untuk mendorong efektifitas sistem pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah guna memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diistilahkan sebagai e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis lektronik (SPBE). Salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk SPBE adalah Provinsi Jawa Barat pada organisasi perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. BAPENDA Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lain sebagaimana ketentuan peraturang undang-undang. Melalui BAPENDA ini dapat membantu Provinsi Jawa Barat dalam memanfatkan teknologi informasi dalam bentuk SPBE serta berkontribusi dalam menaikan nilai indeks SPBE. BAPENDA Provinsi Jawa Barat sendiri terdiri dari beberapa bidang yang membantu pelayanan pada BAPENDA, salah satunya Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Maka sebab itu, penelitian ini berfokus pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini bertujuan guna menjalankan perancangan arsitektur Enterprise menggunakan framework TOGAF ADM sebagaimana Surat Edaran Menteri PAN & RB No.18 Tahun 2022 terkait penyusunan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dasar penerapan SPBE pada lingkup instansi pemerintahan daerah sebagai dasar penerapan SPBE pada lingkup instansi pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode kualitatif deskriptif, dimana perancangan arsitektur Enterprise ini akan menghasilkan blueprint Enterprise Architecture (EA) yang akan menjadi solusi dan panduan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan melakukan pengembangan sistem informasi serta dihasilkan IT Roadmap yang akan menjadi panduan prioritas dalam melakukan project pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

## ABSTRACT
Information and Communication Technology (ICT) plays a significant role in society. This technology can be utilized to improve the effective- ness of the government system in enhancing public services. One of the government's efforts to leverage information and communication technol- ogy is known as e-government or Electronic-Based Government System (SPBE). One region in Indonesia that implements the use of information technology in the form of SPBE is West Java Province, specifically in the regional organization called the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of West Java Province. BAPENDA West Java Province is responsible for managing local tax revenue and other related tasks based on regulations and laws. Through BAPENDA, West Java Province can benefit from the use of information technology in the form of SPBE and contribute to rais- ing the SPBE index value. BAPENDA West Java Province consists of sev- eral departments that support services, including the Revenue Planning
Vol. 9, No. 2, Juni 2024, Pp. 615-627
and Development Department. Therefore, this research focuses on the Revenue Planning and Development Department at BAPENDA West Java Province. This study aims to design an Enterprise architecture using the TOGAF ADM framework, in accordance with the Circular Letter from the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No. 18 of 2022 on the preparation of SPBE architecture and SPBE plan mapping as the foundation for implementing SPBE within local government agen- cies. Descriptive qualitative method are implemented in this research, where the Enterprise architecture design will result in an Enterprise Ar- chitecture (EA) blueprint, which will serve as a solution and guide for the Revenue Planning and Development Department in developing infor- mation systems. Additionally, an IT Roadmap will be produced, providing a priority guide for projects within the Revenue Planning and Develop- ment Department of BAPENDA West Java Province.

## I. P ENDAHULUAN
EKNOLOGI informasi dan komunikasi (TIK) mempunyai peranan krusial dalam kehidupan masyarakat dimana teknologi informasi dan komunikasi ini digunakan untuk meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan guna meningktnya pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan dan meningkatkan TIK diistilahkan sebagai e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) [1]. SPBE merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan pemerintah guna membrikan layanan bagi para penggunanya. Adanya SPBE E-government ini diharapkan dapat membuat proses birokrasi menjadi lebih produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi [2]. Adapun Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna menguatkan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam PerMen PAN & RB No. 5 Tahun 2018 mengenai pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dimana dalam hal ini diperlukan guna menjalankan evaluasi yang maksimal. Pada penggunaan SPBE ini dimaksudkan agar seluruh pemerintah daerah dan pusat dapat berbondong-bondong dalam mencapai tujuan e- government di Indonesia ini [3].
Dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini diperlukan patokan nilai dalam melakukan pengukuran kematangan pada pelaksanaanya di Instansi pusat dan Pemerintah daerah. Menurut dokumen PerMen PAN & RB Nomor 59 Tahun 2020 bahwa adanya predikat penilaian SPBE dimana nilai ini memproyeksikan taraf kematangan implementasi SPBE sebagaimana predikat yang telah ditetapkan. Sesuai dengan dokumen tersebut penilaian indeks SPBE ini terbagi dalam beberapa kelompok dengan penilaian skala satu sampai lima, dimana skala satu dengan nilai 4,2 –  5,0 mendapatkan predikat memuaskan dan skala lima dengan nilai <1,8 mendaptakan predikat kurang [4].
Provinsi Jawa Barat menjadi satu dari sekian wilayah di Indonesia yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sesuai yang didapatkan pada laporan kajian evaluasi implementasi dan strategi optimalisasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2022 sekarang ini didapatkan bahwa Provinsi Jawa Barat menunjukan indeks SPBE 3,28 dimana dengan indeks itu menunjukan predikat “Baik”. Beberapa upaya dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memacu peningkatan nilai indeks SPBE, salah satunya dengan menerapkan SPBE pada organisasi perangkat daerah. Salah satu organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan SPBE adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
BAPENDA Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu OPD yang memiliki peran penting terhadap meningkatnya nilai SPBE. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab menjadi penyelenggara pada fungsi penunjang bidang keuangan dan membantu tugas Kepala Badan dimana kedudukannya dibawahi dan mengemban tanggung jawab terhadap Walikota melalui Sekretaris Daerah [5]. Guna meningkatkan indeks predikat SPBE tersebut BAPENDA mempunyai dua indikator keberhasilan yaitu optimalisasinya pengelolaan pendapatan daerah dan optimalisasinya pelayanan publik. Dari dua indikator tersebut dibantu dengan penyusunan peta proses bisnis yang harus terintegrasi dengan layanan serta bidang yang terdapat pada BAPENDA untuk mendukung predikat indeks SPBE tersebut mencapai targetnya.
Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat mempunyai empat bidang yang diantaranya yakni Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pendapatan, serta Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan. Penelitian ini difokuskan hanya pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang memiliki empat sub kegiatan yaitu perencanan dan pengelolaan pajak daerah, analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah, penyusunan dokumen
T
perencanaan perangkat daerah, pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Setiap sub kegiatan tersebut belum mencapai target seratus persen sesuai yang di targetkan oleh BAPENDA dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Oleh karena itu, dengan adanya inovasi perbaikan atau pembaharuan pada pelayanan tiap sub kegiatan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan maka dapat membantu bidang tersebut dalam mencapai target realisasinya. Dengan tercapainya target realisasi tersebut maka akan membantu BAPENDA dalam mencapai target nilai indeks SPBE yang diinginkan yaitu predikat sangat baik.
Solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan penerapan SPBE tersebut, yaitu membuat perancangan Enterprise Architecture yang dapat mendefinisikan arsitektur data, arsitektur bisnis, arsitektur layanan dan arsitektur aplikasi yang mampu menghasilkan pemetaan peta proses bisnis, keterkaitan layanan serta bidang pada BAPENDA, dan integrasi antar aplikasi serta dilakukan juga peracangan Enterprise  Architecture hingga membuat rancangan kerja guna menjadi acuan strategi BAPENDA yang digunakan untuk pengembangan dan pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan yang efisiensi dan efektivitas pada BAPENDA.
Oleh karenanya, penelitian ini akan berfokus terhadap perancangan Enterprise Architecture dengan menerapkan kerangka kerja TOGAF ADM pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA, pada tabel nilai indeks SPBE BAPENDA Provinsi Jawa Barat domain dua aspek dua ‘Tata kelola SPBE aspek Perencanaan Strategis SPBE’ dan domain empat aspek delapan ‘Layanan SPBE aspek layanan publik berbasis elektronik’.

## II. M ETODE P ENELITIAN
A. Model Konseptual
Dalam penelitian ini digunakan metode konseptual dalam melakukan pemetaan persoalan pada perancangan Ar- chitecture Enterprise di Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Model Konsep- tual merupakan suatu penggambaran prosedur yang tersusun sistematis guna memudahkan perwujudan pemahaman dalam suatu proses yang saling terintegrasi agar tercapainya tujuan yang diinginkan [6]. Gambar 1 berikut menam- pilkan model konseptual untuk penelitian ini.
Gambar. 1. Model Konseptual

## B. Metode Pengumpulan Data
Guna menjalankan persiapan penelitian ini digunakan sejumlah metode pengumpulan data guna memudahkan peneliti saat menelaah kajian masalah serta fokus inti pada objek organisasi saat ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini didapatkan dari pengelolaan data yang bersifat deskriptif, tujuan dari pengelolaan data deskriptif ini adalah untuk menjelasakan penelitian yang dilakukan tanpa adanya manipulasi data variable yang diteliti dengan melakukan wawancara secara langsung [7]. Pada metode penelitian ini terdapat pengumpulan data pada yang bersumber dari data sekunder dan data primer. Data primer yang dirujuk berasal dari observasi dan hasil wawancara yang peneliti langsungkan terhadap stakeholder Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Adapun Data sekunder dirujuk dari hasil kumpulan literasi jurnal penelitian, publikasi penelitian yang sesuai dengan topik yang dibahas, penelitian terdahulu tentang SPBE dan Enterprise Architecture , serta dokumen organisasi seperti rencana strategis ataupun profil organisasi yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam  Tabel I  dimuat  data  yang dirujuk pada penelitian ini.
T ABEL I P ENGUMPULAN D ATA Jenis Data Sumber Data Penggunaan Data Primer Hasil wawancara langsung dengan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Untuk validasi mengenai data proses bisnis yang telah dikumpulkan dan disediakan. Hasil observasi mengenai keadaan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Untuk memahami keadaan eksisting Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat dan mencari celah untuk diberikan rekomendasi atau usulan dalam rangka meningkatkan nilai indeks SPBE. Sekunder Rencana Strategis Perubahan (Renstra) BAPENDA 2018 - 2023 Sebagai acuan dalam melakukan perancangan arsitektur SPBE mengenai kon- disi BAPENDA saat ini termasuk visi, misi, tujuan dan rencana pembangunan. Peraturan Presiden No. 95 Ta- hun 2018 Sebagai dasar dalam melakukan rancangan arsitektur SPBE. Permen PAN dan RB No.19 Tahun 2018 Untuk panduan dalam melakukan pemetaan proses bisnis yang ada di BAPENDA Provinsi Jawa Barat. UU Nomor 39 Tahun 2008 Reformasi birokrasi. Perpres Nomor 32 Tahun 2021 Pembentukan kabinet kementrian. Rencana Kerja Tahun 2023 Pemetaan program, kegiatan, sub kegiatan. Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 Pedoman Implementasi SPBE untuk dijadikan pedoman SPBE. TUSI BAPENDA Sebagai panduan dalam  merancang proses bisnis yang ada di BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 380/KU.02.03/RENBANG Untuk memahami  mengenai  proses bisnis yang dilaksanakan di BAPENDA Provinsi Jawa Barat. UU Nomor 23 Tahun 2014 Kegiatan pemerintah daerah yang didasari oleh undang-undang tersebut.

## C. Pengelolaan Data dan Pengembangan Artefak
Seusai melakukan pengumpulan data maka akan dijalankan pengelolaan data serta artefak yang akan dilakukan pengembangan sebagaimana kerangka riset yang dipaparkan. Berikut merupakan rincian dari proses pengelolaan data pada penelitian Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat:
1. Tahap Inisiasi
Tahap awal dari pengelolaan data disebut tahap inisiasi. Pada tahapan ini dimulai dengan melakukan survei objek penelitian agar dapat memilih serta menentukan Batasan penelitian yang dilakukan. Pada identifikasi permasalahan peneliti akan mengumpulkan dan melakukan studi liteartur serta wawancara pada objek terkait dan selanjutnya akan dilakukan penentuan rumusan masalah atas hasil identifikasi masalah terkait.
2. Tahap Identifikasi
Tahap kedua setelah tahap inisiasi adalah tahap identifikasi yang tujuannya guna menggambarkan metode pada pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan perancangan Enterprise Architecture SPBE pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Pada tahap ini peneliti akan mengidentifikasi konsep perancangan Enterprise Architecture SPBE yang telah dibuat lalu akan dilakukan sosialisasi guna menyampaikan konsep perancangan kepada stakeholder terkait agar dapat menyamakan persepsi pada perancangan yang telah dibuat sehingga peneliti dapat meneruskan ke tahap perancangan konsep yang telah disepakati bersama.
3. Tahap analisis dan perancangan Tahap ketiga adalah tahap analisis dan perancangan yang tujuanya untuk merancang Enterprise Architecture SPBE pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang sesuai dengan Permen PAN & RB No.19 Tahun 2018 dan kerangka kerja TOGAF ADM yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Pada tahap ini akan dilakukan pengidentifikasian arsitektur yang menghasilkan output berupa artefak serta analisis kesenjangan antara kondisi existing dan targeting arsitektur. Artefak yang dihasilkan berasal dari fase yang terdapat pada TOGAF ADM, dimana TOGAF ADM ini memuat delapan fase utama serta fase preliminary . Berikut Gambar 2 memuat fase pada TOGAF ADM

## Gambar. 2. Fase TOGAF ADM
Fase TOGAF pada penelitian ini disesuaikan dengan arsitektur SPBE pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Berikut merupakan sejumlah tahapan dari TOGAF ADM yang diimplementasikan pada studi ini:
1. Prelimenary Phase (Fase Awal), mendefinisikan aktivitas persiapan dan inisiasi guna merancang sebuah Architecture Capability mencakup penyesuaian kerangka kerja pada TOGAF dan Architecture Principle.
2. Architecture Vision (Arsitektur Visi), mendefinisikan fase awal pada sebuah siklus pengembangan arsitektur yang mencangkup pengembangan arsitektur, mengidentifikasi stakeholder, identifikasi Architecture Vision, serta mendapatkan persetujuan guna meneruskan pengembangan arsitektur.
3. Business Architecture (Arsitektur Bisnis), mendefinisikan pengembangan arsitektur bisnis guna menunjang Architecture Vision yang telah disepakati.
4. Service Architecture (Arsitektur Layanan) , mendefinisikan layanan SPBE yang orientasinya pada proses bisnis dan aplikasi melalui sistem informasi yang terintegrasi.
5. Data and Information Architecture (Arsitektur Data dan Informasi), mendefinisikan entitas data pada setiap aplikasi yang digunakan guna mencetak blueprint Enterprise Architecture.
6. Application Architecture, mendefinisikan aplikasi serta jenis aplikasi yang digunakan guna melakukan pengelolaan data serta menunjang aktivitas bisnis organisasi.
7. Opportunities and Solution, mendefinisikan perencanaan implementasi awal serta pengidentifikasian sarana bagi arsitektur yang telah ditentukan dalam fase sebelumnya.
8. Migration Planning, mendefinisikan cara organisasi dalam menyelesaikan rencana implementasi dan migrasi yang direncanakan.
Sesuai penjelasan di atas, maka pada penelitian ini menggunakan framework TOGAF dikarenakan framework ini mempunyai metode yang fleksibel dalam mengidentifikasikan pemodelan perancangan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi selain hal tersebut framework ini cocok untuk integrated system yang ada pada organisasi [8]. Dimana hal tersebut belum bisa dilakukan pada framework lain seperti Zachman Framework dan Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF).

## D. Tahap Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dan saran merupakan tahap yang didapatkan setelah melakukan evaluasi terhadap penelitian [9]. Kesimpulan dan saran yang diberikan berupa penyelesaian masalah yang terdapat pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi  Jawa Barat serta diberikanya usulan atau saran yang dapat diterapkan untuk penelitian berikutnya yang mendukung sasaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni merealisasikan inovasi tata Kelola pemerintahan yang bersih, smart , dan akuntabel. Kesimpulan dan saran yang diberikan disusun berdasarkan hasil evaluasi dengan stakeholder tarkait yang output nya berupa blueprint Enterprise Architecture pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Preliminary Phase
Preliminary Phase menjadi tahap pertama dalam suatu proses yang didalamnya akan dilakukan persiapan, analisis awal, serta penetuan langkah berikutnya yang berfokus pada “ where, what, why, who, and how to implement the architecture ” [10]. Fase preliminary ini bertujuan untuk pemeroleh pemahaman yang menyeluruh pada masalah, evaluasi, mengidentifikasi risiko yang akan muncul serta merencanakan strategi yang akan diimplementasikan pada tahap berikutnya. Pada fase Preliminary ini akan dihasilkan Principles  Catalog yang berisikan sejumlah prinsip yang terdapat pada organisasi guna menjalankan proses bisnis didalamnya, pada tabel ini akan memuat dua prinsip pada domain proses bisnis yang mengacu pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Di bawah ini Tabel II merupakan Principles Catalog pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.
T ABEL II
P RINCIPLE C ATALOG Domain Prinsip Definisi Rasional Proses Bisnis Primacy of Principle Prinsip terkait manajemen informasi yang berlaku pada setiap aktivitas bisnis pada BAPENDA. Cara untuk dapat memberikan kualitasi in- formasi yang konsisten dan terukur kepada para pembuat keputusan yaitu unit atau fungsi pada BAPENDA. Information Manage- ment is Everybody’s Business Seluruh unit atau fungsi pada organ- isasi berpartisipasi pada pengambi- lan keputusan manajemen informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan bisnis. Pengguna informasi pada penerapan teknologi dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Semua unit  dan fungsi pada BAPENDA harus terlibat agar dapat dipas- tikanya manajemen informasi selaras dengan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan.

## B. Architecture Vision
Architecture Vision ialah fasel awal dalam pengembangan organisasi yang berfokus pada visi serta tujuan organ- isasi agar mencapai pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana arsitektur organisasi akan mencapai tujuan yang diinginkan. Output dari fase ini adalah Solution Concept Diagram serta Value Chain Diagram . Berikut adalah Gambar 3 berupa Value Chain Diagram yang memuat fungsi inti ( primary activities ) dan fungsi pendukung ( sup- port activities ) pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.
Gambar. 3. Value Chain
Pada Gambar 4 merupakan Solution Concept Diagram yang menjabarkan bagaimana aplikasi berkomunikasi satu sama lain, bagaimana proses penyimpanan data, keamanan pada data, keamanan sistem, serta jaringan yang digunakan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat [11]. Pada Solution Concept Diagram ini akan memuat empat layer penyusunan yaitu:
1. Channels , layer yang berperan sebagai penghubung pada aplikasi agar dapat pengguna dapat mengakses.
2. Front Office , layer yang menunjukan aplikasi yang berhadapan langsung dengan user . Pada aplikasi yang menyediakan fungsionalitas serta data yang akan digunakan oleh user dan biasanya menjadi tempat per- tama untuk membuat atau memasukan data serta informasi.
3. Middle Office , layer yang menunjukan aplikasi yang digunakan guna menunjang fungsi bisnis atau proses bisnis. Pada Middle Office ini aplikasi digunakan untuk mengambil data dan informasi dari aplikasi lainnya untuk digunakan.
4. Back Office , layer yang menunjukan aplikasi yang menyediakan fungsionalitas untuk internal perusahaan.
Gambar. 4. Solution Concept Diagram
C. Arsitektur Proses Bisnis
Arsitektur proses bisnis terdiri beberapa aktivitas terstruktur yang menampilkan penjabaran atas arsitektur bisnis existing dan targeting yang dapat dijadikan inovasi efektif serta efisien untuk Bidang Perencanaan dan Pengem- bangan Pendapatan . Output proses bisnis ini berpedoman pada (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018) terkait Penataan Peta Proses Bisnis Lembaga Pemerintah. Adapun penggambaran Peta Proses Bisnis dijalankan dengan mengidentifikasi proses inti dan pen- dukung yang ada di organisasi, selanjutnya dihubungkan dengan standar proses bisnis organisasi [12]. Pada arsi- tektur proses bisnis ini terdapat Goal/Objective/Requirement Catalog bertujuan untuk pendefinisian tujuan dari merancang arsitektur enterprise secara keseluruhan [13], berikut Tabel III merupakan Goal/Objective/Requirement Catalog. Lalu Pada arsitektur proses bisnis ini terdapat juga artefak yang mendefinisikan layanan-layanan yang ada pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat pada fungsi bisnisnya [14]. Artefak yang dimaksud adalah Business Service/Function Catalog , artefak ini difungsikan untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana organisasi berinteraksi dengan penggunanya. Pada Tabel IV merupakan Business Service/Function Catalog pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

## T ABEL III G OAL /O BJECTIVE /R EQUIREMENT C ATALOG
Goal Objective Requirement Domain Arsitektur Sub Requirement Terwujudnya tata kelola pendapatan daerah yang makin efektif, andal  dan akuntabel Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kewajiban pajak pada semua struktur dan lapisan masyarakat. Proses bisnis Proses bisnis mampu memberikan se- luruh unit atau fungsi  yang ada di Bapenda dan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan untuk berpar- tisapasi dalam pengelolaan informasi agar selaras dengan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan. Proses bisnis Proses bisnis yang ada pada Bapenda di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan memiliki informasi yang terukur dan konsisten agar dapat mem- bantu unit atau fungsi yang ada untuk pengambilan keputusan organisasi.
Goal Objective Requirement Domain Arsitektur Sub Requirement Layanan Layanan mencakup seluruh proses bisnis dan aplikasi yang digunakan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Data dan informasi Data dapat diakses oleh seluruh fungsi terkait untuk pelaksanaan kebutuhan ak- tivitas bisnis. Upaya pelayanan samsat online berbasis web dan android/ios un- tuk wilayah perkotaan dan pela- yanan samsat mobile dan channel- ing untuk wilayah pedesaan. Proses bisnis Proses bisnis yang ada harus menye- diakan layanan yang memberi kemu- dahan dalam pengaksesan, luas serta agar dapat memudahkan BAPENDA  dan Bi- dang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penyebaran informa- sinya. Layanan Inovasi pada layanan yang selalu diberi- kan agar berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi Aplikasi yang digunakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penda- patan mengikuti perubahan standar teknologi yang digunakan. Proses bisnis Proses bisnis memiliki aplikasi dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Upaya pengelolaan data dan analysis-insight pajak daerah dengan pendapatan berbasis platform dan artificial intelligent. Layanan Layanan yang melibatkan dan diawasi oleh unit dan fungsi BAPENDA. Data dan informasi Data dan Informasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Provinsi Jawa Barat memiliki aset penting dan dikelola dengan baik. Data dan informasi Data dan Informasi memiliki kontrol hak akses agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Data dan informasi Data dan Informasi yang konsisten agar terhindar dari ambiguitas dan dapat dipahami. Optimalisasi kualitas  pe- layanan pub- lik Upaya mendekatkan komunikasi antara pemerintah dengan wajib pajak dalam bentuk pelayanan konsultasi pajak, pengaduan, penelusuran dan  publikasi pajak berbasis teknologi komunikasi Layanan Layanan yang akurat, akuntabel serta mu- dah digunakan oleh pengguna terkait. Aplikasi Aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna guna memudahkan aktivitas bisnis organisasi. Proses bisnis Operasional proses bisnis yang ada pada BAPENDA  di  Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan harus dapat menggunakan aplikasi yang ada pada Bapenda tersebut ataupun aplikasi dari pemerintah pusat. Data dan informasi Validitas atas data dapat dipertanggung jawabkan. Upaya kolaborasi provinsi jabar dengan pusat, kab/kota dan stakeholder pajak daerah dalam pengelolaan data wajib pajak, sistem informasi pajak dan join analysis dan supervise . Proses bisnis PermenPAN RB. No. 19 Tahun 2018 digunakan untuk melakukan desain peta proses bisnis agar desain tersebut mampu memenuhi tata aturan penyusunan peta proses bisnis yang telah diatur pemerintah. Data dan informasi Pengelolaan data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang diatur melalui Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. T ABEL IV
B USINESS S ERVICE /F UNCTION C ATALOG Unit Kerja/Fungsi Proses Bisnis Layanan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Layanan Perencanaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pa- jak Daerah Layanan pengembangan pendapatan dan penyusunan kebijakan pajak daerah
Unit Kerja/Fungsi Proses Bisnis Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Layanan Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Layanan penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah

## D. Arsitektur Layanan
Arsitektur Layanan dibuat guna  mengetahui identifikasi layanan dalam suatu  organisasi berdasarkan  proses bisnis, data dan informasi, dan aplikasi. Layanan yang dimaksud merupakan layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), layanan SPBE digunakan dalam memacu peningkatan kualitas layanan agar dapat menjalan- kan pengembangan layanan SPBE yang orientasinya terhadap penggun dan berkelanjutan.  Layanan ini terbagi menjadi dua kategori, yakni layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi adalah layanan yang menunjang pelaksanaan internal organisasi guna mewujudkan peningkatan kinerja serta akuntabillitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar tata laksana internal birokrasi dapat berjalan. Sementara, layanan publik ialah layanan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan publik dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka sebab itu, dalam penelitian ini berfokus pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Pada arsitektur layanan terdapat catalog layanan yang merupakan output dari arsitektur layanan. Katalog layanan ini diperoleh melalui hasil analisis serta identifikasi aplikasi yang ada pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat [15]. Katalog layanan memuat pemetaan layanan administrasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Katalog layanan pada arsitektur layanan memuat aplikasi pendukung dan penyedia layanan pada layanan tersebut. Berikut Tabel V merupakan katalog layanan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
T ABEL V
K ATALOG L AYANAN Layanan Pemenrintah Provinsi Layanan Bidang Perencananaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan Layanan Pendapatan Layanan Perencanaan Pajak Daerah 1. Hemat Kami 2. SIPD 3. EIS Bidang Perencanaan dan Pengembang Pendapatan Layanan pengembangan pendapatan dan penyusunan kebijakan pajak daerah 1. SIPD 2. EIS 3. Hemat Kami Layanan perencanaan Perangkat Dae- rah 1. SIPD 2.Hemat Kami Layanan penyusunan perencananan perangkat daerah 1. SIPD 2.Hemat Kami 3. SIDEBAR

## E. Arsitektur Data dan Informasi
Arsitektur Data dan Informasi berupa kumpulan kebutuhan data guna mengembangkan aplikasi dengan mengacu pada proses bisnis yang telah disusun pada Value Chain [16]. Arsitektur Data dan Informasi bertujuan guna men- dukung fase Architeture Vision dan arsitektur proses bisnis. Arsitektur data akan digunakan untuk perancanaan model data guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan serta melakukan analisis kesenjangan. Perancangan atas model data wajib mampu menunjang integrasi data, control asset data serta data dan strategi organisasi terselarasa- kan.
Pada arsitektur data dan informasi terdapat Data Dissemination yang berupa output dari arsitektur data dan in- formasi. Data Dissemination Diagram berupa penggambaran diagram yang berperan guna melihat hubungan dari data dan kegiatan bisnis serta aplikasi yang dirancang  [17]. Penggambaran diagram tersebut dilakukan guna mempemudah memperbaiki atau menyempurnakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam organisasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan Data Dissemination Diagram menampilkan cara entitas data logis diimplementasikan secara fisik kedalam setiap aplikasi yang digunakan dalam aktivitas bisnis Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan Gambar 2 yang memaparkan Data Dissemination pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.
Gambar. 5 . Data Dissemination
F. Arsitektur Aplikasi
Arsitektur aplikasi akan menyediakan satu blueprint untuk aplikasi yang dibangun serta hubungan aplikasi ter- sebut dengan proses bisnis organisasi [18]. Arsitektur Aplikasi berlokasi dalam satu fase dengan arsitektur data, yaitu pada Phase C: Information System Architecture. Oleh karena itu, perancangan Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Data memberikan dukungan antara satu dengan yang lainnya. Pada arsitektur aplikasi ini harus diidentifikasikan sesuai dengan proses bisnis pada organisasi [19]. Pada arsitektur aplikasi terdapat katalog aplikasi yang merupakan output dari arsitektur aplikasi. Katalog Aplikasi memuat keseluruhan aplikasi yang dijalankan dalam Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat dalam melangsungkan aktivitas bisnis baik aplikasi existing maupun aplikasi targeting . Berikut Tabel VI adalah Katalog Aplikasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.
T ABEL VI K ATALOG A PLIKASI Nama Aplikasi Deskripsi Aplikasi Penyedia Aplikasi Unit Kerja Terkait Sistem Informasi Pemerintah  Dae- rah (SIPD) Sistem Informasi terintergrasi dengan pemerintahan pusat yang didalamnya terdapat tiga modul system informasi yaitu Sistem Informasi Pengem- bangan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, serta Sistem Infor- masi Pemerintah Lainnya. Kementrian dalam Negeri (Kemendagri RI) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pendaptan, Bidang Evaluasi dan Monitoring Executive Infor- mation System (EIS) Sistem Informasi untuk dashboard alert serta berfungsi juga untuk monitoring pendapatan secara real time . BAPENDA Provinsi Jawa Barat Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pendaptan, Bidang Evaluasi dan Monitoring. Hemat Kami Aplikasi yang berguna untuk menghi- tung proyeksi pendapatan serta mengetahui analisis skenario dengan melakukan simulasi dengan periode yang ditentukan sehingga akan mengetahui analisis skenario yang didapatkan dari hasil perhitungan ter- sebut serta aplikasi yang berguna un- tuk pengarsipan dokumen serta pengesahan dokumen pada BAPENDA. BAPENDA Provinsi Jawa Barat Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan SIDEBAR SIDEBAR atau yang disebut Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat merupakan salah satu  aplikasi E-Office berbasis mobile yang ber- fungsi untuk proses surat menyurat yang digunakan oleh ASN Provinsi Jawa Barat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Badan

## G. Blueprint Enterprise Architecture
Blueprint Enterprise Architecture merupakan cetak biru berupa kumpulan solusi yang diberikan dalam penelitian. Melalui Blueprint ini para pemangku kepentingan akan mampu melakukan perencanaan secara baik
akan sistem informasi yang akan turut menunjang proses bisnis yang berajalan pada organisasi [20]. Blueprint Enterprise Architecture bertujuan untuk menjadi panduan dalam perubahan arsitektur proses bisnis hingga arsi- tektur aplikasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Berikut dalam Tabel VII Blueprint pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.
T ABEL VII
B LUEPRINT

## BLUEPRINT ENTERPRISE ARCHITECTURE
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT RUANG LINGKUP BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN

## ARAHAN STRATEGI ORGANISASI
Visi: Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi.
Misi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan, serta kolaboratif antara pemerintahan pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota.
DOKUMEN ARAHAN DASAR
• Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik.
• PermenPAN RB No.19 Tahun 2018.
• UU Nomor 23 Tahun 2014.
• UU Nomor 39 Tahun 2008.
• Peraturan Presiden No.32 Tahun 2021.
• Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor: 380/Ku.02.03/Renbang.
• Surat Edaran Menteri PAN & RB No.18 Tahun 2022.
DOMAIN ARSITEKTUR PROSES BISNIS
• Redesign Proses Bisnis Level 3 mengenai perencanaan pengelolaan pajak daerah.
• Redesign Proses Bisnis Level 3 mengenai analisa dan pengem-bangan pajak daerah, serta penyusunan ke- bijakan pajak daerah.
• Redesign Proses Bisnis Level 3 mengenai penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
• Redesign Proses Bisnis Level 3 mengenai pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
DOMAIN ARSITEKTUR LAYANAN • Perancangan layanan perencanaan pajak daerah.
• Perancangan layanan pengembangan pendapatan dan penyusunan kebijakan pajak daerah.
• Perancangan layanan perencanaan perangkat daerah.
• Perancangan layanan penyusunan perencanaan perangkat daerah.

## DOMAIN ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI
• Pemetaan entitas data pada aplikasi SIPD yaitu perangkat daerah, unit kerja, renstra, renja, anggaran.
• Pemetaan entitas data pada aplikasi EIS yaitu perangkat daerah, laporan PKB, detail laporan PKB, potensi realisasi.
• Pemetaan entitas data pada aplikasi Hemat Kami yaitu perangkat daerah, unit kerja, kepala bdan, scenario , hasil simulasi, realisasi, kategori pajak, folder, doku- men.
• Pemetaan entitas data pada aplikasi SIDEBAR yaitu perangkat daerah, unit kerja, kepala badan, dokumen TTE.
• Melakukan integrasi data potensi realisasi dengan ap- likasi EIS dengan aplikasi Hemat Kami untuk data pendapatan.

## DOMAIN ARSITEKTUR APLIKASI
• Pembuatan aplikasi Hemat Kami dalam membantu melakukan perhitungan proyeksi pendapatan, pengesahan dan verifikasi hasil proyeksi serta verifi- kasi dokumen perancangan dan tempat penyimpanan dokumen terkait Bidang Perencanaan dan Pengem- bangan.
• Pengembangan aplikasi EIS untuk melakukan inte- grasi data pendapatan dengan aplikasi Hemat Kami untuk melakukan perhitungan proyeksi pendapatan dengan penambahan API.

## SOLUTION CONCEPT DIAGRAM
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa perancangan arsitektur enterprise pada Bidang Perencanaan dan Pengem- bangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Perancangan arsitektur enterprise merupakan inovasi yang akan mem- bantu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat dalam mencapai target realisasi seratus persen sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Inovasi yang diberikan dalam perancangan arsitektur enterprise ini berupa Blueprint yang akan dijadikan pedoman akan solusi yang dibuat oleh peneliti untuk Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Selain itu, Blueprint EA ini akan mendukung proses bisnis yang terinformasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan [21].

## IV. K ESIMPULAN
Temuan penelitian pada perancangan Enterprise Architecture BAPENDA Provinsi Jawa Barat pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan menggunakan TOGAF yang bertujuan untuk meningkatkan nilai SPBE domain tata kelola aspek perencanaan strategis SPBE dan domain layanan SPBE aspek layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mana dari dua aspek tersebut dapat membantu Provinsi Jawa Barat menaikan nilai SPBE nya. Pada perancangan Enterprise Architecture yang dilakukan sejak fase Preliminary hingga fase Application Architecture maka didapatkan output yaitu blueprint Enterprise Architecture yang akan dijadikan panduan solusi dalam perubahan serta IT Roadmap yang menjadi panduan dalam menentukan lama proyek yang akan dikembangkan. Dimana kedua output tersebut dapat membantu BAPENDA Provinsi Jawa Barat pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mencapai tujuanya.

## V. S ARAN
Penelitian ini memebrikan output berupa Blueprint dan IT Roadmap yang dijadikan panduan untuk mengem- bangkan sistem pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk sampai hingga Phase G: Implementation Governance dan Phase H: Archi- tecture Change Management guna mampu menciptakan rancangan secara kian komprehensi.

## D AFTAR P USTAKA
[1] A. Arief and M. Y. Abbas, “Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” 2021.
[2] H. D. Pratiwi, W. Hayuhardhika, N. Putra, and A. D. Herlambang, “Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” 2020. [Online]. Available: http://j- ptiik.ub.ac.id
[3] A. Widiyarta, C. Eka Windiastuti, and H. Izaz Robbani, “EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA,” 2020.
[4] A. Widia, D. Putri, L. Abdurrahman, and R. A. Nugraha, “EVALUATION OF THE ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM USING THE REGULATION OF THE MINISTER OF PAN-RB NUMBER 59 OF 2020 CONCERNING MONITORING AND EVALUATION OF SPBE ON THE SERVICE DOMAIN IN DISKOMINFO CITY OF BANDUNG,” vol. 8, no. 5, 2021.
[5] J. Fernos and I. Wipi, “PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG”, doi: 10.46306/vls.v3i2.
[6] Rony Sandra Yofa Zebua, Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring (Model Konseptual) . 2021.
[7] S. Hanyfah, G. Ryan Fernandes, I. Budiarso, and J. RayaiTengah Nomor, “PENERAPAN METODE KUALITATIF DESKRIPTIF UNTUK APLIKASI PENGOLAHAN DATA PELANGGAN PADA CAR WASH,” 2022.
[8] R. Prasetya, V. H. Valentino, and R. Prasetya, “TATA KELOLA APLIKASI DIGITAL DENGAN PENYEDERHANAAN TOGAF ADM FRAMEWORK PADA PT SUCOFINDO,” Jurnal Manajemen Informatika & Sistem Informasi (MISI) , vol. 6, no. 1, 2023, doi: 10.36595/misi.v5i2.
[9] N. Karolina, “Data Min ing Pengelompokan Pasien Rawat Inap Peserta BPJS Menggunakan Metode Clustering (Studi Kasus :
RSU.Bangkatan).” [Online]. Available: www.kaputama.ac.id [10] The Open Group, TOGAF ADM . 2009.
[11] L. Sofyana and A. R. Putera, “Business architecture planning with TOGAF framework,” in Journal of Physics: Conference Series , Institute of Physics Publishing, Nov. 2019. doi: 10.1088/1742-6596/1375/1/012056.
[12] K. R. Dinar, A. A. N. Fajrillah, and R. Hanafi, “PENYUSUNAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PEREKONOMIAN JAWA BARAT MENGGUNAKAN METODE TOGAF ADM 9.2,” JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) , vol. 8, no. 1, pp. 218–229, Feb. 2023, doi: 10.29100/jipi.v8i1.3267.
[13] A. P. Nugraha and A. Wicaksono, “PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA SISTEM INFORMASI PERUSAHAAN TOUR DAN TRAVEL MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM (STUDI KASUS : CV. JAYA NIAGA TRANSINDO).”
[14] M. I. Alhari, A. Amalia, and N. Fajrillah, “INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION journal homep- age : www.joiv.org/index.php/joiv INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION Enterprise Architecture: A Strategy to Achieve e-Government Dimension of Smart Village Using TOGAF ADM 9.2.” [Online]. Available: www.joiv.org/in- dex.php/joiv
[15] A. S. Qotrunnisa, S. F. S Gumilang, and R. A. Nugraha, “MODEL ARSITEKTUR LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH DAERAH KUNINGAN,” Jurnal Informatika dan Komputer) Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI , vol. 4, no. 3, 2021, doi: 10.33387/jiko.
[16] R. Fitriana and M. Bakri, “PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN THE OPEN GROUP ARSITEKTURE FRAMEWORK (TOGAF),” 2019.
[17] B. Noranita, D. M. K. Nugraheni, M. I. Fitriyani, and Y. Nurhayati, “Business architecture and information system architecture design in savings and payment unit Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Diponegoro University using TOGAF 9 framework,” in Journal of Physics: Conference Series , IOP Publishing Ltd, Jul. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1943/1/012105.
[18] Z. Rifai, T. Bratakusuma, and R. Arvianti, “Perencanaan Arsitektur Enterprise Desa Dengan Kerangka Kerja TOGAF ADM,” Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer) , vol. 9, no. 2, pp. 177–184, Jun. 2020, doi: 10.32736/sisfokom.v9i2.803.
[19] J.- Leonidas and J. F. Andry, “PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA PT.GADINGPUTRA SAMUDRA MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM,” Jurnal Teknoinfo , vol. 14, no. 2, p. 71, Jul. 2020, doi: 10.33365/jti.v14i2.642.
[20] B. M. Ridwan, R. A. Ritonga, and A. Megayanti, “PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA PENYEMPURNAAN APLIKASI SITMAPAS RUMAH SAKIT KRAKATAU MEDIKA DENGAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM,” Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika) , vol. 5, 2022.
[21] R. A. Hermawan and I. D. Sumitra, “Designing Enterprise Architecture Using TOGAF Architecture Development Method,” in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , Institute of Physics Publishing, Nov. 2019. doi: 10.1088/1757- 899X/662/4/042021.