## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Oleh:
Risdalina, SH, MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu Rantauprapat

## ABSTRAK
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Spesifikasi  penelitian  yang digunakan deskriptif analitis yaitu memberi gambaran secara khusus berdasarkan data yang disusun secara  sistematis.  Metode  ini  memusatkan  diri  pada  pemecahan  masalah-masalah  yang  aktual. Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder,  yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  yuridis  Indonesia  telah    berupaya  secara maksimal  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  Anak.  Khususnya  anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan.  Mulai  dari  konstitusi  UUD  1945,  kemudian  juga  perlindungan spesifik  hak  anak  sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia,  Masuk  dalam  Pasal  28B  ayat  (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang  Kesejahteraan  Anak  yang bersamaan  dengan  penetapan  tahun  1979  sebagai  “Tahun  Anak Internasional”.
Melalui  keputusan  pengadilan  agama  ataupun  pengadilan  negeri  tetap  dikeluarkan  Akte Kelahiran  dari  kantor  Catatan  Sipil,  apakah  orang  tuanya  kawin  dibawah  tangan  (bagi  beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama  sekali  tidak  pernah  melakukan  perkawinan.Upaya  hukum  terhadap  perlindungan  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  bagi  yang  beragama  Islam  adalah  dengan  cara mengajukan  permohonan  Penetapan  Itsbat  Nikah  di  Pengadilan  Agama  dan  bagi  beragama  non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.
Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum,  Hukum Administrasi Negara.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hak  anak  dalam  perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap  kepentingan  anak.  Selain  itu juga  diperlukan  kerangka  hukum  dan kebijakan  yang  mendukung  serta sistim  data  dan  informasi  untuk perlindungan  anak.  Maulana  Hasan Wadong  mengatakan  “  seorang  umat islam  harus  taat  dalam  menegakkan
hak-hak  anak  berpegang  pada  Hukum Nasional yang positif”. 1
Salah  satu  prinsip  Negara hukum adalah wetmatigeheidvan bestuur  atau  pemerintah  berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  baik menjalankan  fungsi  peraturan  harus didasarkan  pada  wewenang  yang
1 Maulana  Hasan  Wadong,  Pengantar  Advokasi  dan  Hk.Perlindungan Anak, Grafindo, Jkt, hal 33
diberikan pada pada peraturan perundangan yang berlaku. 2 Menurut Shanty Deliana tentang hak mendapatkan
perlindungan anak suatu usaha mengadakan  kondisi  yang  melindungi anak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya. Perlindungan anak harus diusahakan dalamberbagai
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 3
Status  Kedudukan  anak  erat kaitannya  dengan  perkawinan  orang tuanya.  Berdasarkan  pasal  2  ayat  (1) UU  Nomor  :  1  thun  1974  tentang Perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai dengan  tata  cara  dan  hukum  masing- masing agamanya  adalah sah. Dengan demikian perkawinan terdahulu dilakukan  oleh  pasangan  adalah  sah walaupun hanya dilakukan dengan tata cara  perkawinan  agama.  Pasal  2  ayat (2)  UU  Perkawinan  menegaskan bahwa  tiap  -  tiap  dicatatkan  menurut peraturan  Perundang-Undangan  yang berlaku. 4
Wirjono Prodjodikoro, mengatakan  perkawinan  adalah  hidup bersama  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  yang  memenuhi
2 Ridwan  HR,  Hk.  Administrasi  Negara,  PT.Raja  Grafindo  Persda,  Jkt, 2007, hal 211 -212
3 Shanty  Dekiana,  Wanita  dan  Anak  di  Mata  Hukum,  Liberty, Yogjakarta, hal 37
4 Undang-Undang  Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
syarat-syarat tertentu. 5 Hal ini ditegaskan  kembali  dalam  pasal  3  Jo pasal  1  angka  17  UU  Nomor  :  23 tahun  2006  tentang    Administrasi Kependudukan ( “ UU Adminduk “ ), bahwa  perkawinan  adalah  salah  satu Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana ( dalam  hal  ini  menurut  pasal  2  ayat  2 PP  Nomor  :  9  tahun  1975  tentang Pelaksana  UU  Nomor  :  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  adalah  Lembaga Kantor Catatan Sipil ). 6
Disamping  itu  anak  yang dilahirkan dari perkawinan  yang tidak dicatatkan  akan  sulit  mendapatkan akta  kelahiran  dan  apa  yang  menjadi haknya. Pencatatan terhadap kelahiran seorang  anak  sangat  penting  ,  ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor  23  tahun  2003  tentang Perlindungan Anak. 7
Ketentuan hak-hak  anak diatur dalam  perundang-undangan,  maupun sejumlah  putusan  Pengadilan,  pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  bahwa  yang  dimaksud dengan anak  adalah  seorang  yang  belum berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan yang
5 Wiryono  Prodjodikoro,  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Sumur, Bandung,1984, hal 7
6 Undang-  Undang  Nomor  :  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi kependudukan
7 .Maidin  Gultom,  Perlindungan Hukum Terhada Anak dan Perempuan Refika Aditama,2013, Bandung, hal 105
dilahirkan hidup sehingga anak tersebut  mempunyai  hak  yang  paling mendasar dan tidak seorangpun merampas hak anak itu. Selain itu juga ajaran agama islam sangat menjungjung  tinggi  hak-hak  anak,
karena  anak  adalah  masa  depan sebagaimana
sabda Nabi Muhammad,” Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. 8
Dengan  diaturnya  hak  anak dalam  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  yang  mempunyai  prinsip  non diskriminasi seharusnya tidak dibedakan  antara  anak  yang  lahir  dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan karena dengan  pembedaan  tersebut  hak-hak anak  tidak  diperoleh,  terutama  hak untuk  mendapatkan  identitas  sebagai anak  sah  dari  perkawinan  orang tuanya.
Upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  agar  seorang  anak  yang dilahirkan dari perkawinan  yang tidak dicatatkan mempunyai kedudukan sebagai  anak  sah,  adalah  dengan mengajukan permohonan Surat Permohonan Penetapan dari
Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Negeri setempat. 9
8 M.  Masir  Djamil,  Anak  Bukan  Untuk  di  Hukum,  Catatn  Pembahasan UU SPPA, Sinar Grafika, Jkt,
9 Maidin Gultom,  , Op.Cit,  hal 109
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian diatas  dapat  diambil  suatu  rumusan masalah  sebagai  pembatasan  dalam hal  pembahasan  dalam  penelitian  ini. Adapun  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan dan kebijakan perlindungan anak menurut Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana    perlindungan  anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan
3. Hambatan  apa  yang  dihadapi dalam  memberikan  perlindungan anak  dari    perkawinan  yang  tidak dicatatkan ?

## II. PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA
Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur secara tegas struktur  mulai  dari  UUD  sampai  ke Perturan Daerah. Dalam konstitusi, disebutkan bahwa “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara’, kemudian  secara  spesifik  hak  anak merupakan bagian dari HakAsasi Manusia,  diatur  dalam  pasal  28  ayat  (2) huruf B, bahwa, “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak memperoleh
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 10
Konsep  perlindungan  hukum  bagi anak  adalah  perlindungan  yang  dilakukan secara  substansi  hukum,  struktur  hukum, kultur  hukum  yang    memiliki  relevansi dengan konsep perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 23 tahun 2002 termasuk UU Nomor 11 tahun 2012  pasal  2  huruf  a  tentang  Sisitim Peradilan  Pidana  Anak,  yang menyatakan perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat  langsung  ataupun  tidak  langsung dari  tindakan  yang  membahayakan  anak secara  phisik  dan  psikis  yang  dapat dipahami  tentang  konsep  perlindungan hukum bagi anak. 11
Undang-undang Perlindungan Anak  ini  kemudian  dilengkapi  dengan memasukkan  prinsip-prinsip  hak  anak pada  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Undang-undang  No.  23  Tahun  2006 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT),  Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Kppres  RI  No.  59  Tahun  2002  tentang Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk untuk Anak,  Keppres  RI  No.  87  Tahun  2002
10 UUD 1945 Pasal 28 huruf  B  ayat (2)
11 Abintoro  Prakoso,  Pembaharuan  Sistim  Peradilan  Pidana  Anak, Surabaya, 2013, hal 15
tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Ekploitasi Seksual Komersial  Anak,  Keppres  RI  No.  88 Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.
Dampak Negatif Anak Yang Lahir Tidak Dicatatkan
Pencatatan perkawinan mempunyai  fungsi  sebagai  bukti  telah terjadinya  perkawinan  yang  merupakan suatu  pengakuan  sahnya  perkawinan  oleh negara,  yang  mempunyai  tujuan  untuk mewujudkan  kepastian  hukum,  baik  bagi yang berangkutan bagi orang lain maupun masyarakat.  Oleh  karenanya  setiap  anak yang  dilahirkan  sebaiknya  secepatnya didaftarkan  sehingga  mendapat  akta kelahiran,  yang  dibuat  di  Kantor  Catatan Sipil,  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden Nomor : 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil. 12 Pencatatan perkawinan
mempunyai akibat hukum kepada kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut.  Pasal  42  Undang- Undang  Perkawinan  menegaskan  bahwa :“  Anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan yang sah “. 13
12 Prajudi  Atmosudirjo,  Hk.  Administrasi  Negara,  Galia  Indonesia, Jkt,1983, hal 163
13 Maidin Gultom, Op.Cit, hal, 103
Pada  dasarnya  bagi  perkawinan yang  tidak  dicatatkan  maka  perkawinan tersebut  menjadi  tidak  sah  menurut negara, baik istri maupun anak-anak  yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menurut hukum tidak mendapat perlindungan hukum  yang pasti  dan tegas salah  satunya  adalah  dalam  hal  nafkah hidup dan juga hak waris. 14
Anak  tidak  mendapatkan  hak waris  dari  ayah  dan  keluarga  ayahnya karena anak luar kawin hanya mempunyai hubungan  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya,  sedangkan  yang  mempunyai  hak waris  ayahnya  hanyalah    anak  anak  yang dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  sah menurut hukum.
Disamping  itu  perkawinan  yang
tidak dicatatkan juga berakibat terlanggarnya hak anak seperti terabaikannya hak mendapat pemeliharaan yang  baik  dari  orang  tuanya  dan  pada kenyataannya  banyak  pernikahan  yang tidak  dicatatkan  menimbulkan  rasa  tidak bertanggung  jawab  orang  tua  terhadap anaknya  terutama  ayah,  anak  tidak  dapat pendidikan yang baik serta hak lainnya.
III. PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN.
Dalam  menganalisis  permasalahan hukum  diatas  perkawinan  yang  tidak dicatatkan , tidak bisa ditolak merupakan
14 Shanty Deliana, Op.Cit, hal 42
perbuatan  hokum  yang  dilakukan  dan terjadi  dalam  masyarakat.  Maka  sudah menjadi  tugas  negara  untuk  melakukan perlindungan.  Dan  perlindungan  itu  bisa berbentuk dalam kepolisian, peradilan dan dalam  bentuk  tata  usaha  negara  atau birokrasi  negara  mulai  dari  yang  pusat sampai  kedaerah,  yang  membuat  anak tersebut  menjadi  dibawah  perlindungan negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  tugas pemerintah  menurut  Prajudi  Atmosudirjo, yang menyangkut pemerintahan ada lima : 1. Pemerintahan yang terdiri dari pengaturan,  pembinaan  masyarakat negara, kepolisian dan peradilan.
2. Tata  usaha  negara  yang  dilakukan melalui pengembangan daripada birokrasi negara.
3. Pengurusan rumah tangga negara yang dilakukan melalui pengembangan dari pada  dinas-dinas  pengurusan  serta badan-badan usaha negara dan daerah.
4. Pembangunan nasional yang dilakukan  dengan  Bappenas  serta pelita-pelita.
5. Penyelamatan dan pelestarian lingkungan.
Anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap  sebagai  anak  luar  kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat  hukumnya  anak  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibu  dan keluarganya  sedang  hubungan  perdata dengan  ayahnya  tidak  ada  (pasal  42  dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
43 UUP dan pasal 100 KHI). Bunyi dalam Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 mengatur  kedudukan  anak  luar  kawin dalam pasal 43, yaitu : 1. Anak yang dilahirkan diluar
perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1) diatas  selanjutnya  akan  diatur  dalam peraturan Peraturan Pemerintah.
Padahal,  anak  yang  dilahirkan membawa  hak-hak  anak  (rights  of  the child)  yang  pada  prinsipnya  tidak  boleh diperlakukan  berbeda  atau  diskriminasi. Anak    dari    relasi    perkawinan bagaimanapun  (dicatatkan,    atau      tidak dicatatkan,  ataupun  anak  yang  lahir  tidak dalam  hubungan  perkawinan  sah  atau non-marital  child),  namun  anak  tetap otentik  sebagai  subyek  hukum  yang memiliki  hak-hak  anak  yang  serata (equality on therights of the child).
Menurut  Shanty  Deliana  tentang hak mendapatkan perlindungan mengatakan  bahwa  perlindungan  anak adalah  suatu  usaha  mengadakan  kondisi yang melindungi anak dapat
melaksanakan  hak  dan  kewajibannya. Perlindungan  anak  harus  diusahakan
dalam berbagai bidang kehidupan
bernegara dan bermasyarakat. Tugas Pemerintah dalam melindungi anak berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Khususnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dikeluarkan Akte Kelahiran  dari  Kantor  Catatan  Sipil, apakah  orang  tuanya  kawin  dibawah tangan  (bagi  beragama  Islam)  atau perkawinan  orang  tuanya  berdasarkan surat  gereja  (non  Muslim)  ataupun  orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan, dengan catatan : 1. Jika perkawinan orang tuanya dibawah  tangan  (beragama  Islam) dapat  mengajukan  Surat  permohonan Penetapan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama, berdasarkan penetapan  tersebut  perkawinannya agar  dicatatkan  pada  kantor  Urusan Agama dimana berdomisili, kemudian baru  dapat  mengurus  Akte  Kelahiran anak.
2. Jika perkawinan orang tuanya berdasarkan  Surat  Keterangan  Nikah dari Gereja, dapat mengajukan permohonan  Penetapan  Perkawinan melalui Pengedilan Negeri, berdasarkan penetapan tersebut
perkawinannya  agar  dicatatkan  pada Kantor  Catatan  Sipil,  baru  dapat membuat Akte Kelahiran.
3. Jika orang tuanya  tidak  melaksanakan perkawinan  maka  dalam  Akte  lahir anak  hanya  tercantum  nama  ibunya saja.
4. Jika  anak  lahir  dari  korban  perkosaan atau anak yang lahir korban
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
persetubuhan ayah kandung / ayah tiri maupun  perbuatan  inces  (saudara Kandung)  maka  Akte  Lahir  hanya tercantum  nama  ibunya  sepanjang ibunya secara moral mengakuinya. 15
Jika anak yang lahir  tanpa diketahui  orang  tuanya  (  khusus  anak panti  asuhan),  dalam  hal  ini  ibu  asuh dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian  dan  Dinas  Kesehatan  utuk mendata  usia  anak,  Pemerintah  dalam  hal ini  Kantor  Catatan  Sipil  tetap  membuat Akte Kelahiran Anak dengan catatan tidak tercantun nama ibu ataupun ayahnya.
Kantor  Catatan  Sipil  adalah  suatu lembaga  yang  diadakan  oleh  pemerintah yang  bertugas  mentata  setiap  peristiwa penting  yang  dialami  pemerintah  yang bertugas  mentata  setiap  peristiwa  penting yang  dialami  warga  masyarakat  seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan yang
dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya  atau  telah  terjadinya  peristiwa- peristiwa tersebut. 16
Dasar Hukum bagi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
mengeluarkan  akte  Kelahiran  terhadap anak  berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun
2002  tentang  Perlindungan  Anak,  UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang AMIDUK (Administrasi
Kependudukan), UU
15 Wawancara  dengan Kakan    Catatan  Sipil  Kependudukan  Kabupaten Labuhanbatu, Bpk.Edi Gani Ginting
16 Maidin Gultom, Op.Cit, hal, 83
Nomor : 24 Tahun 2013 tentang SIMDUK (Sistem Informasi Kependudukan) dan PP Nomor  25  Tahun  2008.  Khusus  kepada anak yang belum memiliki Akte Kelahiran Kabupaten Labuhanbatu mengadakan program  Layak  Anak  bekerja  sama dengan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan kantor BP2KB (Badan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga Berencana)  yang  menjadi  sasaran  utama yaitu anak pendidikan usia dini (PAUD). 17
Program  ini  bertujuan  dimana Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  hak serta  perlindungan  anak  sebagaimana yang  tercantum  dalam  UU  Nomor  23 tahun  2002,  dimana  anak  merupakan  aset bangsa  yang  harus  dilindungi  dan  anak merupakan generasi yang akan memimpin bangsa dimasa yang akan datang.
3.1 Upaya
Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Bagi  Orang  Tua Yang Non Muslim
Upaya  hukum  agar  anak  yang dilahirkan dari perkawinan  yang tidak dicatatkan  menjadi  anak  sah  terlebih dahulu perkawinan orang tua ditetapkan  melalui  Pengadilan  Negeri bagi  beragama  non  muslim  dengan permohonan penetapan.  Dalam hal ini yang  melakukan  Penetapan  adalah
Hakim Pengadilan Negeri
Rantauprapat  dan  Kepala  Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
17 Wawancara  dengan  Kakan  dan  Kabid  Pelayanan    Catatan  Sipil Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu, Bpk.Edi Gani Ginting dan Ibu Basaria
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
Dasar  hukum  bagi  hakim mengeluarkan  permohonan  penetapan terhadap  anak  yang  belum  memiliki Akta  kelahiran  berdasarkan  surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan  Negeri  agar  perkawinan dicatatkan adalah berdasarkan :
1. UU  Nomor  :  23  Tahun  2003
Tentang Administrasi Kependudukan
2. UU  Nomor  :  25  Tahun  2008 Pencatatan  Pelaporan  Mencapai Batas Usia 1 Tahun
3. UU  Nomor  :  1  Tahun  1974  Pasal
55 Ayat 3.
Syarat  yang  harus  dipenuhi dalam permohonan penetapan perkawinan  pada  Pengadilan  Negeri Rantauprapat adalah :
1. Surat Pemberkatan dari Gereja
2. Kartu keluarga
3. Saksi-saksi. 18
Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  akibat  hukum  apabila  suatu perkawinan  tidak  dicatatkan  terhadap anak  adalah  kedudukan  anak  tersebut menjadi  anak  tidak  sah,  anak  tersebut hanya  memiliki  hubungan  perdata dengan  ibunya.  sehingga  anak  yang dilahirkan dari perkawinan  yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran  yang sah.
18 Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  R,Prapat,  Mince Setiawati, Ginting, tanggal 15 Maret 2015
Berdasarkan  permohonan  Penetapan Nomor  :  64/Pdt.P  /2014/  PN-Rap tertanggal  17 November  2014.  Posisi kasus  Perkawinan  antara  L.  Pasaribu dengan  S.  Br.  Gultom  di  Gereja HKBP Rantauprapat tanggal 23
Agustus  2003  dan  Surat  Keterangan Nikah Nomor : 21 /SKN/VIII/200, Ibu Florida Br. Pasaribu merupakan kakak kandung dari adiknya laki-laki bernama Loresius Pasaribu dan menikah dengan Sarlina Br Gultom di Gereja. Dari  pernikahan  tersebut telah lahir  2  (dua)  orang  anak  masing- masing :
1. Rizki Ricardo pasaribu :  Laki- laki umur 8 tahun.
2. Ria Elisabeth Br Pasaribu : Perempuan umur 2 tahun.
Pada  tahun  2010  ketika  anak kedua  Ria  Elisabeth  berusia  2  tahun ibunya  Sarlina  Br.  Gultom  pergi  dari rumah meninggalkan suami dan kedua anaknya,  hinga  sampai  saat  ini  tidak diketahui dimana keberadaannya.
Pada  tanggal  14  oktober  2014 Lorensius  Pasaribu  meninggal  dunia dan  ketika  masa  hidupnya  belum mendaftarkan  perkawinannya  pada Kantor  Catatan  Sipil  Rantauprapat. Ibu florida Br. Pasaribu yang merupakan kakak kandung dari Lorensius  Pasaribu  sangat  khawatir terhadap  kedua  nasib  anak  yang ditinggalkan oleh orang tuanya,
dimana  kedua  anak  tersebut  belum memiliki  Akte  lahir  oleh  orang karenanya  ibu  Florida  mengajukan Surat  Keterangan  ahli  waris  dari Kepala Desa Sungai Tawar kecamatan Rantauprapat
Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Kartu Keluarga dari Alm. Lorensius Pasaribu.
Untuk  memperoleh  Akte  lahir kedua  anak  tersebut  ibu  Florida Pasaribu  mengajukan  Permohonan Penetapan  pada  Pengadilan  Negeri Rantauprapat  berdasarkan  Surat  nikah Gereja  HKBP  Rantauprapat  tanggal
23 Agustus 2002 dan Surat Keterangan  Nikah  Nomor  :  21 /SKN/VIII/2002,  agar  dibuatkan  Akte perkawinan / Surat Keterangan
Kepengurusan  Perkawinan  yang  salah satunya meninggal dunia. 19
Hal ini sesuai dengan pendapat Prajudi  Atmosudirjo.    Penetapan (Beschikking)      adalah      perbuatan hukum      sepihak      yang          bersifat administrasi  negara  yang  dilakukan oleh  pejabat  atau  instansi  penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib  khusus  untuk  itu.  Menurut definisi  diatas  jelaslah  bahwa  tidak hanya administrasi negara yang membuat  penetapan  tetapi  bisa  juga
oleh  pejabat  atau  instansi  penguasa (negara). 20
Berdasarkan Permohonan Penetapan Nomor :64 /Pdt.P/2014/PN-
Rap  tanggal  17  November  2014 diajukan kepada Kepala Kantor Catatan  Sipil  dan  Kependudukan untuk  pengurusan  perkawinan  yang salah  satunya  telah  meninggal  dunia yang  selanjutnya  agar  Akte  kelahiran atas  nama  Rizki  Ricardo  dan  Ria Elisabeth Br pasaribu segera diterbitkan.
3.2 Upaya  Perlindungan  Hukum  bagi orang  tua  yang  muslim  (beragama Islam)
Upaya hukum terhadap perlindungan  anak  yang  dilahirkan dari perkawinan  yang tidak dicatatkan bagi  yang  beragama  islam  adalah dengan  cara  mengajukan  permohonan Penetapan  Itsbat  Nikah.  Pencatatan perkawinan  merupakan  kelengkapan Administrasi  Negara  sebagai  diatur dalam  keputusan  Menteri  Agama  RI Nomor  :  154  tahun  1991  tentang INPRES  Nomor  :  1  tahun  1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 21
Menurut  Pasal  7  Kompilasi Hukum Islam Yaitu :
20 Prajudi Atmosudirjo,Op.Cit, hal 91
21 Wwawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  R.Prapat,  Bapak Lisman, tanggal 30 Maret 2015
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan  tidak dapat dibuktikan  dengan  Akta  Nikah, dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan ke  Pengadilan  Agama  sebatas mengenai  hal-hal  yang  berkenan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya Akta nikah
c. Adanya  keraguan  tentang  sah atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan.
d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut UU No:1 Tahun 1974. 4. Yang berhak mengajukan
permohonan  itsbat  nikah  adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 22 Penetapan-penetapan Itsbat Nikah dilatarbelakangi karena
perkawinan dilakukan tidak di hadapan  atau  di  bawah  pengawasan
22 Kompilasi  Hukum  Islam,  Edisi  Lengkap  Fokus  Media,  Bandung,
Penjabat  Pencatat  Nikah,  sehingga tidak  dicatatkan  dan  tidak  dapat dibuktikan adanya perkawinan tersebut  dengan  Akta  Perkawinan. Penetapan-penetapan tesebut juga dilatarbelakangi  yaitu  keperluan  Akta Perkawinan  guna  mengurus  Akta Kelahiran anak. 23
Pasal  7  Kompilasi  Hukum Islam  ini  sebagai  dasar  bagi  Hakim Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan    Itsbat  nikah  berdasarkan permohonan penetapan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan pasal 103
Kompilasi islam Mengatakan :
1. Asal  usul  anak  hanya  dapat dibuktikan  dengan  akta  kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila  akta  kelahiran  atau  alat  bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada,  maka  Pengadilan  Agama dapat  mengeluarkan  penetapan tentang  asal  usul  seorang  anak setelah  mengadakan  pemeriksaan yang  teliti  asal  usul  seorang  anak setelah  mengadakan  pemeriksaan yang teliti  berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas  dasar  ketetapan  Pengadilan Agama  tersebut  ayat  2,  maka instansi  Pencatat  kelahiran  yang ada dalam daerah hukum
23 Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  R.Prapat,  Bapak Lisman, tanggal 30 Maret 2015
Pengadilan Agama tersebut
mengeluarkan  akta  kelahiran  bagi anak.
4. Atas  dasar  ketetapan  Pengadilan
Agama  tersebut  ayat  2,  maka instansi  Pencatat  kelahiran  yang
ada dalam daerah hukum Pengadilan
Agama tersebut mengeluarkan  akta  kelahiran  bagi anak. 24
Seharusnya  setiap  perkawinan yang  telah  dilangsungkan  secara agama    harus  dicatatkan  karena  dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi bukti telah terjadinya perkawinan.
Pasal  2  ayat  (2)  Keputusan Presiden  Nomor  12  Tahun  1983 tentang  Penataan  dan  peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan
Catatan  Sipil  menegaskan  bahwa
:“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  yang  dimaksud  dalam ayat  (1)  Pasal  ini  kantor  Catatan  Sipil mempunyai  fungsi  menyelenggarakan
:
1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta kelahiran
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan
Akta Perceraian
24 Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan / Pengesahan
Anak
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. 25
Dengan demikian, setelah adanya  pengesahan  akta  kelahiran, maka  anak  akan  memperoleh  jaminan perlindungan  hukum  yang  formil. Sebagai suatu lembaga hukum, Pemerintah  harus  mengatur  agar kepentingan-kepentingan anak tersebut  terjamin.  Dalam  ini  hak-hak anak  terpenuhi  yang  implikasinya adalah  terciptanya  penerus  bangsa yang baik.
IV. HAMBATAN    DALAM  PENERAPAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK

## DICATATKAN
Hubungan  terhadap  perkawinan yang  tidak  dicatatkan  akan  menjadi kendala  bagi  undang-undang,  sebab  ini sudah  melanggar  peraturan  perundang- undangan, bagi aparatnya tidak ada alasan untuk mengakui hubungan mereka sebagai  hubungan  suami  isteri,  bagi  adat kebudayaan hal ini tidak menjadi kendala, asal  perkawinan  mereka  sudah  sesuai dengan  aturan  agama,  walau  itu  tidak dicatatkan.
25 M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Perkawinan  Nasional,  Cv.  Zahir Traiding, Mdn. 1975, hal 45
Menurut  Hakim  Pegadilan  Agama Rantauprapat  yang  menjadi  kendala  atau
hambatan yang dihadapi dalam melindungi  anak  dari  perkawinan  yang tidak dicatatkan yaitu :
1. Karena  pandangan  masyarakat  bahwa perkawinan  itu  cukup  hanya  dengan terpenuhinya syarat nikah saja, sementara  pencatatan  untuk  nikah merupakan urusan Administrasi Negara.
2. Faktor Biaya yang cukup mahal.
3. Perkawinan sudah diurus oleh petugas pencatat  nikah  akan  tetapi  tidak mendaftarkan kepada P3NTR (petugas pegawai  pencatat  nikah  talak  rujuk) dan administrasinya berbelit-belit. 26
Hambatan  yang  dihadapi  Hakim Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  dalam melindungi  hak  anak  yang  lahir  dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah :
1. Kurang pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
2. Biaya pengurusan yang cukup mahal.
3. Kurangnya  bukti-bukti  sebagaimana yang diatur Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974
4. Dilihat dari kasus jika ada pengurusan adopsi anak yang tidak diketahui siapa ibu  yang  melahirkan  anak  tersebut karena  salah  satu  syarat  harus  ada penyerahan  anak  dari  orang  tua
26 Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  R.Prapat,  Bapak Lisman, tanggal 30 Maret 2015
kandung  anak  tersebut  kepada  yang mengadopsinya. 27
Sedangkan  hambatan  yang  di hadapi  Lembaga  Kantor  Catatan  Sipil Rantauprapat  dalam  rangka  melindungi anak adalah :
1. Masyarakat kurang memahami tentang UU Nomor 1 Tahun 1974
2. Masyarakat kurang memahami tentang UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
3. Masyarakat  kurang  memahami  akan pentingnya tentang Administrasi Kependudukan. 28
Berdasarkan  faktor  tersebut  maka pemerintah akan sulit memberikan perlindungan  terhadap  anak  lahir  dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  guna mendapatkan Akte Kelahiran yang merupakan hak anak setelah ia dilahirkan.Oleh  karena  itu  perlindungan terhadap  anak  yang  pernikahannya  tidak dicatatkan  adalah  menjadi  sulit  apabila orang  tua  tidak  memikirkan  bagaimana implikasi  dari  perbuatannya  bagi  dirinya sendiri  dan  masa  depan  anaknya  . Walaupun negara sudah melakukan semua hal untuk kebaikan bersama tetapi apabila tidak  didukung  oleh  rakyat  makanya peraturan-peraturan  yang  dibuat  negara adalah  hanya  sekedar  peraturan  belaka.
27 Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  R,Prapat,  Mince Setiawati, Ginting, tanggal 15 Maret 2015
28 Wawancara  dengan  Kakan  Catatan  Sipil  dan  Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu, Edi Gani, Ginting
Perlu kesadaran rakyat agar melaksanakan peraturan  terebut  agar  tercipta  kehidupan yang  baik  bagi  anak  maupun  orang tuanya.
V. PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
1. Secara yuridis perlindungan hukum  anak  di  Indonesia  telah diatur di berbagai peraturan
perundang-undangan dan
peraturan  daerah  sebagai  bagian dari Hak Asasi Manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945    pasal  28  ayat  (2)  huruf  B, Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-Undang  Nomor  23  tahun tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Nomor  39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia,  Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  ,  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan, Undang – Undang  Nomor  23  tahun  2006 tentang Administrsi Kependudukan, Undang – Undang Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang – Undang  Nomor  23  tahun  2006 tentang Administrsi
Kependudukan, Undang – Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang
Sistim  Peradilan  Pidana  Anak  dan Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Tugas pemerintah melindungi anak,  khusus  anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan tetap  dikeluarkan  Akte  Kelahiran dari  Kantor  Catatan  Sipil,  apakah orang  tuanya  kawin  dibawah tangan  atau  perkawinan  orang tuanya  berdasarkan  surat  gereja ataupun  orang  tuanya  sama  sekali belum  melaksanakan  perkawinan. Upaya  hukum  yang  dilakukan terhadap  perlindungan  anak  yang lahir  dari  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  bagi  yang  beragama
Islam dapat mengajukan
permohonan Penetapan Itsbat Nikah  di  Pengadilan  Agama,  bagi yang non muslim dapat mengajukan penetapan
perkawinan  orang  tuanya  melalui Pengadilan Negeri  yang  kemudian dilanjutkan kepada Kantor Catatan Sipil.
3. Beberapa hambatan dalam melaksanakan Perlindungan
Hukum terhadap anak pada perkawinan  yang  tidak  dicatatkan yaitu :
a) Biaya  pengurusan  yang  relatif mahal.
b) Prosudur yang berbelit-belit
c) Kurangnya pemahaman
masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. d) Kurang lengkapnya bukti-bukti sebagai syarat untuk
melaksanakan penetapan.
5.2 SARAN
1. Secara  yuridis  Indonesia  telah berupaya  maksimal  memberikan
perlindungan  terhadap  anak  yang diatur didalam peraturan
perundang-undangan.
2. Agar  Peraturan  Pemerintah  lebih lebih menekankan kepada masyarakan  betapa  pentingnya pencatatan  perkawinan  dan  diberi sanksi  atau  denda  bagi  yang  tidak melaksanakannya.
3. Bagi  orang  tua  yang  belum mencatatkan perkawinan menyadari resikonya terhadap anak  yang  dilahirkannya  dan diharapkan
4. pemerintah agar lebih mempermudah prosudur pencatatan pernikahan kepada
masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Atmosudirjo  Prajudi,  Hukum  Administrasi Negara,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1983
Djamil  Nasir.  M,  Anak  Bukan  Untuk diHukum,  Catatan  Pembaharuan  UU SPPA, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
HR.  Ridwan,Hukum  Administrasi  Negara, PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2007.
Harahap  M.  Yahya,  Hukum  Perkawinan
Nasional, CV. Zakir Traiding, Medan,
1975
Maulana Hasan, Wadong, Pengantar
Advokasi  Hukum  dan  perlindungan Anak, Grafindo, Jakarta

## Prakoso  Abintoro,  Pembaharuan  Sisitim
Peradilan  Pidana  Anak,  Surabaya, 2012

## Projodikoro  Wiryono,  Hukum  Perkawinan Indonesia, Sumur,Bandung, 1
Setyowati  Irma,  Hukum  dan  Hak-Hak  Anak, Yayasan  LBH  Indonesia,  CV,Raja Wali, Jakarta, 1983
Shanty,  Dellyana,  Wanita  dan  Anak-Anak
Dimata  Hukum,  Liberty,  Yogyakarta, 1998. Gultom,Maidin,Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,
Refika aditama, Bandung, 2013.
Undang-Undang : Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor    1  Tahun  1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan