Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 4 Nomor 1 – April 2021 ISSN (print): 2598-0696, ISSN (online): 2684-9283 DOI: 10.35326/jiam.v4i1

## PARADOKS TRANSAKSI NON-HALAL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Mustakim Muchlis* 1 , Kartini 2
Jurusan Akuntansi, UIN Alauddin Makassar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia 1 Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 2
*e-mail: mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  mengkaji  sumber  pendapatan  dan  penggunaan  pendapatan  non-halal perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, penelitian mengkritisi sumber pendapatan non- halal dan penggunaannya  yang terjadi pada perbankan syariah di  Indonesia. Jenis penelitian menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  kritis  terhadap  konsistensi  kepatuhan bank  syariah  terhadap  prinsip  Islam.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  enam  bank syariah  terbesar  di  Indonesia  yang  dijadikan  sampel  menerima  pendapatan  Non-Halal  dari penempatan  giro  mereka  pada  bank  non  syariah,  dari  penempatan  tersebut  bank  menerima pendapatan  bunga  yang  digunakan  untuk  pendanaan  aktivitas  sosial.  Hal  ini  tentu  menjadi paradoks  bagi  bank  syariah  yang  mengajak  hijrah  ke  bank  syariah  sementara  penempatan dana  mereka  lebih  dominan  di  bank  non  syariah  dan  menggunakan  dana  tersebut  untuk kepentingan umum yang meningkatkan citra positif bank syariah.

## Kata Kunci: Pendapatan Non-Halal, Aktivitas Sosial, Bank Syariah

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  sources  of  income  and  the  use  of  non-halal  income  from Islamic banking in Indonesia. Furthermore, the research criticizes non-halal income sources and  their  use  that  occurs  in  Islamic  banking  in  Indonesia.  This  research  method  uses  a qualitative  method  with  a  critical  approach  to  the  consistency  of  Islamic  bank  compliance with  Islamic  principles.  The  research  findings  show  that  the  six  largest  Islamic  banks  in Indonesia  sampled  received  Non-Halal  income  from  their  current  accounts  placement  with non-Islamic  banks.  The  banks  received  interest  income  that  was  used  to  finance  social activities. This is a paradox for Islamic banks that invite migrations to Islamic banks. At the same  time,  their  placement  of  funds  is  more  dominant  in  non-Islamic  banks  and  uses  these funds for public purposes, enhancing the positive image of Islamic banks.
Keywords: Non-Halal Income, Social Activity, Islamic Bank

## 1. PENDAHULUAN
Bank  Syariah  pertama  Indonesia  diresmikan  pada  November  1992,  dari  situlah  kemudian industri  Bank  Syariah  nasional  bertumbuh.  Terbitnya  UU  No.10  tahun  1998,  yang menegaskan  bolehnya  bank  melakukan  dua  sistem  perbankan  ( dual  banking  system ) merupakan pendorong pertumbuhan Perbankan Syariah. Peluang ini kemudian disambut oleh bank  konvensional,  kondisi  ini  ditandai  dengan  hadirnya  beberapa  bank  non  syariah  yang juga  membuka  dua  sistem  dalam  perbankan.  Bank  Syariah  Mandiri  pada  tahun  1999 merupakan bank pemerintah pertama yang berlandaskan syariah, kemudian disusul oleh bank non syariah lainnya yakni Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin (2008), Bank Panin Syariah (2009) dan seterusnya. Sampai Desember 2020, industri perbankan syariah Indonesia menjadi  yang terbanyak di dunia, yaitu 196 institusi, sementara total aset perbankan syariah sebesar 575,85 triliun atau sebesar 6,24 persen dari total pangsa pasar keuangan syariah pada tahun 2020 [1].

## Tabel 1. Indikator Utama Perbankan Syariah di Indonesia
Industri Perbankan Jumlah Institusi Jumlah Kantor Aset (dalam triliun rupiah) PYD (dalam triliun rupiah) DPK (dalam triliun rupiah) Bank Umum Syariah 14 1.943 375,16 240,50 312,10 Unit Usaha Syariah 20 390 186,69 133,54 139,29 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 162 626 14,01 10,60 9,12 TOTAL 196 2.959 575,85 384,65 460,51
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan [2]
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia patut  diapresiasi, hal ini menandakan adanya semangat dari masyarakat muslim Indonesia untuk mengamalkan ajaran Islam dalam aktivitas kesehariannya secara menyeluruh. Bentuk apresiasi bukan hanya dukungan dengan memberikan  pujian  atas  capaian  tersebut  namun  kritikan  dan  saran  juga  perlu  diberikan kepada perbankan syariah. Berbagai kritikan yang diberikan perlu disikapi oleh pihak terkait sebagai  bagian  dari  rasa  kepemilikan  masyarakat  terhadap  perbankan  syariah.  Kritik  yang diberikan bermanfaat dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah.
Bank syariah sebagai lembaga keuangan  komersial yang berlandaskan Prinsip Islam, tentunya  diharapkan  senantiasa  beraktivitas  sesuai  dengan  hukum  Islam  guna  mencapai
maqashid syariah . Faktor kesesuaian bank syariah dengan hukum  Islam atau prinsip-prinsip perbankan  syariah  adalah  faktor  utama  dalam  memengaruhi  pilihan  konsumen  atas  produk- produk  bank  syariah  [3].  Dalam  beberapa  temuan  penelitian  nasabah  memilih  bank  syariah dengan alasan kepatuhan terhadap syariah [4]. Namun, bagi bank syariah untuk patuh secara menyeluruh  terhadap  hukum  Islam  bukanlah  perkara  yang  mudah  ketika  bank  syariah beroperasi  di  lingkungan  global  yang  masih  didominasi  sistem  kapitalis.  Itulah  yang kemudian menjadi tantangan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya.
Satu  diantara  berbagai  kritikan  yang  dialamatkan  pada  bank  syariah  yakni  aktivitas Perbankan  Syariah  dianggap  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  prinsip  Islam  [5].  Transaksi yang  mengandung  unsur  non-halal  pada  bank  syariah  masih  terjadi.  Pada  laporan  tahunan bank  syariah  dapat  dilihat  adanya  informasi  pendapatan  yang  bukan  hanya  bersumber  dari pendapatan  halal  namun  juga  pendapatan  non-halal.  Pendapatan  halal  bersumber  dari pemberian  layanan  jasa  dan  produk  yang  diberikan  seperti  transaksi  Mudharabah, Musyarakah,  Murabahah,  Ijarah  dan  pendapatan  halal  lainnya  [6].  Sementara  pendapatan non-halal  bersumber  dari  transaksi  bank  syariah  yang  didapatkan  dari  transaksi  yang  tidak sesuai  dan  tidak  dibenarkan  oleh  Prinsip  syariah  [7].  Apabila  melihat  data  dari  masing- masing  bank  syariah  di  Indonesia  dari  keseluruhan  laporan  tahunan  terdapat  penyajian laporan  dana  kebajikan  yang  didalamnya  terdapat  transaksi  pendapatan  non-halal  dan penjelasannya. Hal ini menandakan tidak ada satupun bank syariah di Indonesia terbebas dari transaksi non-halal.
Pendapatan  non-halal  pada  bank  syariah  di  Indonesia  umumnya  bersumber  dari pendapatan  bunga.  Berdasarkan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  123/DSN- MUI/XI/2018  disebutkan  bahwa  pendapatan  non-halal  tidak  boleh  dihitung  dan  dianggap sebagai  keuntungan  perusahaan  [8].  Sementara  Oleh  mayoritas  ulama  juga  mengatakan bahwa  pendapatan  non-halal  bukan  merupakan  keuntungan  perusahaan  dari  aktivitas  yang diperbolehkan,  pendapatan  non-halal  merupakan  pelanggaran  atas  prinsip  syariah.  Olehnya itu  setiap  pendapatan  yang  berasal  dari  sumber  yang  tidak  diperbolehkan  harus  dilakukan penyucian,  tidak  dapat  disimpan  atau  disedekahkan  [7].  Bentuk  penyucian  ada  berbagai macam,  beberapa  diantaranya  adalah  dengan  menggunakan  pendapatan  non-halal  tersebut hanya  untuk  kepentingan  umum  ataupun  aktivitas  sejenisnya  yang  bermanfaat  bagi masyarakat umum [9].
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 4 Nomor 1 – April 2021 ISSN (print): 2598-0696, ISSN (online): 2684-9283 DOI: 10.35326/jiam.v4i1
Fakta  yang  terjadi  pada  bank  syariah,  terutama  di  Indonesia  adalah  pendapatan  non- halal menjadi sumber pendanaan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial bank syariah pada  masyarakat,  bahkan  terdapat  bank  yang  menjadikan  pendapatan  non-halal  sebagai sumber  utama  pendanaan.  Berdasarkan  fatwa  majelis  ulama  Indonesia  hal  tersebut diperkenankan  karena  pendapatan  tidak  diakui  sebagai  keuntungan  bank  dan  pelaporannya dipisahkan dari pendapatan halal. Hanya saja praktik tersebut akan menjadi paradoks ketika penyucian atau pertobatan atas penerimaan transaksi non-halal terus berulang setiap tahunnya dengan  cara  menggunakan  pendapatan  non-halal  untuk  digunakan  menjalankan  aktivitas sosial  bank  yang  secara  tidak  langsung  menaikkan  citra  positif  bank  syariah.  Tidakkah majelis  ulama  mengeluarkan  fatwa  dan  menghimbau  bank  syariah  di  Indonesia  untuk menghilangkan  transaksi  non-halal  dengan  tidak  lagi  melakukan  aktivitas  transaksi  yang dapat memunculkan pendapatan non-halal, sehingga bank syariah terbebas dari transaksi non halal.
Atas  kondisi  paradoks  tersebut  di  atas,  maka  tulisan  ini  mencoba  mengkritisi  terkait bagaimana konsistensi bank syariah di Indonesia terhadap sumber pendapatan non-halal dari tahun  ke  tahun,  bagaimana  konsistensi  penggunaan  pendapatan  non-halal,  serta  mengkritisi kondisi yang terjadi pada bank syariah di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  kritis  terhadap konsistensi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip Islam. Penelitian diawali dengan peneliti melakukan  eksplorasi  terhadap  sumber  pendapatan  non-halal  dari  enam  bank  syariah  di Indonesia (BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat, BCA Syariah dan  Bank  Mega  Syariah).  Data  diperoleh  dari  laporan  tahunan  masing-masing  bank  syariah mulai  dari  tahun  2015-2019.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  konsistensi, yaitu  sebuah  upaya  mencari  kebenaran  melalui  kesesuaian  antara  suatu  pernyataan  dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar [10].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Realitas Sumber Pendapatan Non-Halal
Pendapatan  non-halal  perbankan  syariah  merupakan  pendapatan  yang  bersumber  dari transaksi yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam, seperti riba atau bunga. Bank syariah dikenal  sebagai  bank  tanpa  bunga,  definisi  bunga  merupakan  tambahan  yang
dibayarkan/diterima atas jumlah pokok berdasarkan kesepakatan [11]. Sementara dalam islam setiap  tambahan  dari  hutang  piutang  yang  menghasilkan  keuntungan  itulah  riba/bunga. Dalam Islam hutang piutang hukumnya boleh dan tidak dilarang yang dilarang adalah ketika dalam transaksi tersebut terdapat kesepakatan untuk memberikan kelebihan pembayaran dari pokok  kepada  si  pemberi  hutang.  Dalam  Islam  hutang  piutang  memiliki  dimensi  tolong menolong  ( ta’awun )  bukan  mengambil  keuntungan  meskipun  terjadi  keridhaan  antar  kedua belah pihak.
Pendapatan non-halal berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 123/DSN- MUI/XI/2018  tidak  dianggap  sebagai  keuntungan  bank  syariah.  Sementara  penyajian pendapatan Non-Halal dalam laporan keuangan bank syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah 101 disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Pada laporan  ini  dapat  dilihat  dan  didapatkan  gambaran  dari  mana  sumber  pendapatan  non-halal berasal.
Bank syariah di Indonesia secara keseluruhan mendapatkan pendapatan non-halal dari transaksinya dengan perbankan non syariah. Aset dalam bentuk kas yang dimiliki oleh bank syariah  setelah  disimpan  di  bank  di  Indonesia  sebagai  cadangan  wajib  minimum,  kemudian disimpan  oleh  bank  dalam  bentuk  giro  pada  beberapa  bank.  Ada  bank  yang  menempatkan pada bank syariah ada juga yang menempatkan pada bank non-syariah. Simpanan pada bank non syariah itulah yang kemudian menjadi pendapatan jasa giro yang tidak dijadikan sebagai pendapatan bank namun dijadikan sebagai bagian dana kebajikan yang dipakai dalam rangka menjalankan aktivitas sosial bank syariah.
Berikut ini adalah informasi terkait laporan sumber dana kebajikan enam bank syariah di  Indonesia,  dimana  diantara  sumber  dana  kebajikan  bank  syariah  dominan  berasal  dari transaksi  Non-Halal  dan  bersumber  dari  pendapatan  bunga  yang  menjadi  salah  satu  sumber pada seluruh aktivitas sosial dari bank syariah.

## Tabel 2. Laporan Sumber dana Kebajikan Bank Syariah di Indonesia
NO BANK SYARIAH TAHUN NON- HALAL INFAQ/ SEDEKAH DENDA LAINNYA 1 BNI SYARIAH 2019 76% 24,3% - - 2018 14% 85,6% - - 2017 98% 2,1% - - 2016 4% 95,7% - - 2015 45% 23,5% 30,9% -
NO BANK SYARIAH TAHUN NON- HALAL INFAQ/ SEDEKAH DENDA LAINNYA 2 BSM SYARIAH 2019 - - 25,4% 1,5% 2018 1% - 26,6% 0,6% 2017 0% - 232,0% - 2016 1% - 108,6% 0,2% 2015 8% - 1319,6% 3,7% 3 BRIS 2019 54% 38,8% 8,8% - 2018 18% 97,2% 3,8% - 2017 23% 77,7% 11,7% - 2016 16% 76,9% 28,1% - 2015 12% 84,3% 18,6% - 4 MUAMALAT 2019 89% - 11,2% - 2018 98% - 2,5% - 2017 98% - 1,9% - 2016 97% - 3,4% - 2015 107% - 309,2% - 5 BCA SYARIAH 2019 7% 0,1% 44,7% - 2018 4% 0,8% 59,3% - 2017 3% 1,2% 121,4% - 2016 2% 0,1% 140,4% - 2015 10% 10,2% 137,6% - 6 MEGA SYARIAH 2019 79% - - - 2018 150% - - - 2017 25% - - - 2016 40% - - - 2015 157% - - -
Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank Syariah
Berdasarkan data diatas dapat dilihat dan dijelaskan bagaimana dari keseluruhan bank syariah  yang  dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini,  pendapatan  non-halal  menjadi  sumber utama dan terbesar dalam hal pendanaan aktivitas tanggung jawab sosial. Selain pendapatan non-halal,  sumber  dana  kebajikan  lainnya  bersumber  dari  denda  yang  diberikan  kepada nasabah  yang  tidak  membayar  karena  menunda  pembayaran.  Penerimaan  dari  denda  juga merupakan  sumber  penerimaan  dana  kebajikan  bagi  bank  syariah  kecuali  BNI  Syariah  dan Mega Syariah. Berdasarkan fatwa MUI denda masuk sebagai kategori dana yang tidak boleh diakui  sebagai  pendapatan  lembaga  keuangan  syariah.  Karena  adanya  pendapat  dari  ulama yang  mengatakan  denda  adalah  bentuk  lain  dari  riba  karena  adanya  kelebihan  pembayaran yang dibebankan kepada debitur.
Melalui data tersebut diatas dapat dilihat bahwa Bank Muamalat sebagai bank perintis bank  syariah  di  Indonesia,  paling  mengandalkan  pendapatan  non-halal  untuk  digunakan
sebagai  sumber  pendanaan  aktivitas  sosial.  Sementara  Bank  Mandiri  Syariah  tidak  terlalu mengandalkan  pendapatan  non-halal  sebagai  sumber  pendanaan  aktivitas  sosial,  namun melalui sumber lainnya seperti denda sebagaimana diperlihatkan pada data diatas. Sementara itu  sumber  pendapatan  dana  kebajikan  yang  bisa  dikatakan  murni  tidak  memiliki  unsur keraguan akan kehalalannya adalah infaq/sedekah. Bank BNI Syariah, Bank BRI syariah dan dan BCA Syariah menjadikan infaq/sedekah sebagai bagian dari sumber pendanaan aktivitas sosial,  sementara  pada  tiga  bank  syariah  lainnya  seperti  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank Muamalat  dan  Bank  Mega  Syariah  tidak  melaporkan  adanya  pengumpulan  dana  dari infaq/sedekah sebagai  sumber dana kebajikan  yang digunakan untuk  aktivitas sosial.  Ketiga bank  tersebut  sangat  mengandalkan  pendapatan  non-halal  dan  denda  sebagai  sumber  utama dan terbesar dalam menjalankan aktivitas sosialnya kepada masyarakat.
Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  laporan  tahunan  masing-masing  bank syariah penerimaan jasa giro dari bank umum non syariah yang merupakan pendapatan bunga adalah  sumber  utama  dari  pendapatan  non-halal.  Bank  syariah  menempatkan  kelebihan dananya pada bank syariah dan bank non syariah. Persentase terbesar penempatan dana bank syariah  dilakukan  pada  bank  non  syariah  yang  umumnya  merupakan  perusahaan  induk  dari bank  tersebut,  seperti  bank  BNI  Syariah  menempatkan  dananya  pada  Bank  BNI Konvensional.  Dari  simpanannya  tersebut  maka  bank  BNI  Syariah  memperoleh  pendapatan jasa  giro.  Begitu  pula  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  lainnya  di  Indonesia.  Hal  ini  tentu akan  menimbulkan  pertanyaan  akan  konsistensi  bank  syariah  terhadap  apa  yang  menjadi prinsip  dasarnya  sebagai  bank  syariah  tanpa  bunga  yang  ternyata  masih  menempatkan dananya pada bank non syariah.

## 3.2 Realitas Penggunaan dana Non-Halal
Bank  syariah  sebagai  bank  yang  mengedepankan  nilai-nilai  Islam  tentu  diharapkan  lebih menunjukkan  identitas  Islam  dalam  menjalankan  aktivitas  operasionalnya  baik  secara komersil ataupun sosial [12]. Tanggung jawab sosial merupakan sebuah investasi etis karena akan meningkatkan dampak positif bagi suatu bank dalam upayanya mencapai keberlanjutan ( sustainability ) jangka panjang. Adapun makna  dari usaha  yang berkelanjutan adalah upaya yang  dilakukan  oleh  bank  bukan  hanya  memaksimalkan  kinerja  ekonomi  bagi  pemegang saham, tetapi juga berusaha memberi kebermanfaatan dalam aspek sosial dan lingkungan.
Praktik tanggung jawab sosial bank syariah telah dijalankan oleh seluruh bank syariah di Indonesia dan telah diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Setiap bank syariah
memiliki  karakter  tersendiri  dalam  hal  aktivitas  sosialnya.  Adapun  kesamaan  dari keseluruhan  aktivitas  yang  dilakukan  adalah  adanya  perhatian  yang  sama  bagi  bidang pendidikan,  ekonomi,  kesehatan,  lingkungan,  dan  aktivitas  sosial  dan  dakwah.  Kesamaan lainnya  dari  aktivitas  sosial  yang  diselenggarakan  oleh  bank  syariah  adalah  sumber pendanaan  dari  aktivitas  yang  bersumber  dari  dana  kebajikan  yang  dimana  didalamnya terdapat  dana  Non-Halal  yang  didapatkan  dari  penerimaan  jasa  giro  dari  bank  non  syariah. Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari  seluruh  laporan  tahunan  bank  syariah,  hampir keseluruhan bank syariah sangat mengandalkan penerimaan dari pendapatan Non-Halal untuk digunakan  sebagai  sumber  utama  pendanaan  aktivitas  sosial.  Penjelasan  singkat  terkait gambaran umum aktivitas sosial dari bank syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 3. Penggunaan Dana Non-Halal Bank Syariah
NAMA BANK

## PENGGUNAAN DANA NON-HALAL
BNI Syariah Bank  tidak  secara  langsung  menjalankan  fungsi  pengelolaan  dana Non-Halal  yang  ditempatkan  pada  dana  kebajikan.  Dana  yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada Yayasan Hasanah Titik  PT  Bank  BNI  Syariah.  Yayasan  ini  merupakan  lembaga  sosial, kemanusiaan dan keagamaan.
Sementara  itu  landasan  pokok  kegiatan  sosial  bank  adalah  pada:
Bidang  Pendidikan,  Ekonomi,  Kesehatan  dan  lingkungan  dan  bidang sosial dan dakwah. M ANDIRI Syariah Pendapatan  non-halal  bank  syariah  merupakan  faktor  penting  bagi pelaksanaan  CSR  Bank  Syariah  Mandiri.  Dana  yang  terkumpul  dari pendapatan  non  halal  disalurkan  oleh  bank  kepada  lembaga  mitra, yaitu  Laznas  Bank  Syariah  Mandiri.  Bentuk  penyaluran  dana diperuntukkan  untuk  mitra  umat,  didik  umat,  simpati  umat  dan  porsi amil. BRI Syariah Pelaksanaan  aktivitas  sosial  bank  dilakukan  bekerja  sama  dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Yayasan Baitul Maal BRI. Aktivitas  sosial  dilaksanakan  dengan  berfokus  pada  lima  bidang kegiatan yang meliputi: pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan dan penghijauan  yang  diwujudkan  melalui  payung  program  BRI  Syariah berfaedah. Muamalat Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  bank  didanai  salah  satunya  dan terbesar  dari  Penerimaan  Non-Halal  yang  berasal  dari  penempatan Giro  pada  bank  non-syariah  yang  kemudian  disalurkan  untuk  dana kebajikan. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Baitulmaal Muamalat sebagai pengelola zakat dan dana kebajikan Bank Muamalat Indonesia. Adapun  penggunaan  dana  Non-Halal  digunakan  untuk  Pendidikan,
Kemanusiaan, Kesehatan, Ekonomi, dan Dakwah advokasi. BCA Syariah Pendapatan  Non-halal  syariah  berasal  dari  bunga  atas  penempatan

## NAMA BANK PENGGUNAAN DANA NON-HALAL
dana  pada  bank  non-syariah    yang  digunakan  untuk  membiayai kegiatan CSR bank BCA syariah.
Lingkup kegiatan CSR bank BCA Syariah berpedoman pada peraturan yang  berlaku  dan  diperuntukkan  untuk  Ketenagakerjaan,  Lingkungan hidup, sosial dan kemasyarakatan serta Perlindungan konsumen Bank MEGA Syariah Pendapatan  Non-Halal  Bank  Mega  Syariah  timbul  akibat  dari  bunga Bank non-syariah sehingga pendapatan Non-Halal ini digunakan untuk kegiatan  sosial.  Kegiatan  yang  dibiayai  oleh  bank  diantaranya  pada Bidang  Pendidikan,  Bidang  Ekonomi,  Bidang  Kesehatan  dan Lingkungan dan Bidang Sosial dan Dakwah.
Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank Syariah
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  secara  umum  aktivitas  sosial  bank syariah  memiliki  kesamaan  baik  kegiatan  dan  sumber  dana  dari  aktivitas  sosial  tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tentunya merupakan investasi etis bank dalam upayanya memberikan  dampak  positif  akan  kehadiran  mereka  dan  dalam  upayanya  mencapai keberlanjutan  ( sustainability )  jangka  panjang  [13].  Dengan  pelaksanaan  tanggungjawab sosial tentunya diharapkan akan mempengaruhi kesejahteraan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan  sehingga  secara  tidak  langsung  bank  akan  mendapatkan  pencitraan  positif  dari masyarakat terhadap aktivitas sosial tersebut. Hal ini sama dengan temuan Penelitian Suryani [14] terhadap nasabah bank syariah di  Indonesia  yang menemukan bahwa Praktik tanggung jawab  sosial  bank  syariah  berpengaruh  positif  terhadap  citra  bank  syariah.  Olehnya  itu banyak  bank  yang  kemudian  berupaya  untuk  bagaimana  memberikan  dampak  positif  pada masyarakat  melalui  aktivitas  sosial  dengan  memanfaatkan  pendapatan  non-halal  yang dianggap sebagai bentuk penyucian dari pendapatan.

## 3.3 Kritik Terhadap Sumber dan Penggunaan Pendapatan Non-Halal
Menurut  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Pendapatan  non-halal  bank  syariah  tidak  dapat dianggap  sebagai  keuntungan  perusahaan,  karena  pendapatan  tersebut  bersumber  dari transaksi  yang  terlarang  atau  bersumber  dari  sesuatu  yang  tidak  jelas  asalnya.  Dalam Pernyataan Standar Akuntansi 101 Pendapatan non-halal diklasifikasikan sebagai bagian dari sumber  dana  kebajikan  yang  dipergunakan  untuk  menjadi  sumber  pendanaan  aktivitas tanggung  jawab  sosial  bank  syariah.  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  seluruh laporan tahunan bank syariah, pendapatan non-halal bank syariah bersumber dari pendapatan jasa  giro  yang  merupakan  penerimaan  bunga  dari  penempatan  kas  bank  syariah  pada  bank
non  syariah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  bank  syariah  belum  sepenuhnya  terbebas  dari transaksi ribawi yang merupakan transaksi terlarang.
Tabel  4  memperlihatkan  dimana  bank  syariah  selama  kurun  waktu  2010-2019 menempatkan  dananya.  Penempatan  dana  bank  syariah  dilakukan  pada  bank  syariah  dalam negeri  maupun  luar  negeri,  bank  syariah  juga  menempatkan  banyak  dananya  dalam  bentuk giro pada bank non syariah baik didalam negeri maupun luar negeri.

## Tabel 4. Penempatan Giro Bank Syariah
Penempatan Bank BNI Syariah 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ● BNI Non Syariah ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● Citibank ✓ ✓ ✓
- - - - - - - ● Al Rajhi ✓ - - - - - - - - - ● Bank Jabar Banten Syariah ✓ ✓ - - - - - - - - Penempatan Bank Mandiri Syariah 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

## Bank Umum Syariah
● NCB Jeddah ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - ● Al Rajhi Bank ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● Riyad Bank ✓ ✓ - - - - - - - - Bank Non-Syariah ● PT Bank Central Asia Tbk. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
● Standard Chartered Bank (Dollar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ● Citibank N.A New York (Dollar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
● Wells Fargo Bank N.A (Dollar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
● PT Bank Central Asia Tbk. (Dollar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
● Commerzbank AG - (Dollar)
- - - -
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● HSBC Bank (Dollar) - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - ● Deutsche Bank AG 112.047 (Dollar) ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● DBS Bank Singapore Ltd.
(Dollar)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ● United Overseas Bank Ltd. (Dollar) ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
● Deutsche Bank AG (Euro) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ● Commerzbank AG - (Euro) - ✓
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● Australia and New Zealand Bank ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● Sumitomo Mitsui Bank ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● HSBC Bank (Dollar Hongkong) - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - -
Penempatan BRI Syariah 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ● Bank Syariah ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● Bank Non Syariah ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Relasi ● PT Bank Negara Indonesia Syariah
(Rp)
- - ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● PT Bank Negara Indonesia Syariah (Dollar) - - - ✓ - - - - ✓ ✓ ● PT BPD Kalimantan Timur UUS
✓ ✓ - - ✓ ✓ - - - - ● PT BPD Nusa Tenggara Barat UUS ✓ - - ✓ ✓ - - - - ● Bank Non Syariah ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Penempatan Bank Muamalat 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ● Bank Syariah ✓ ✓ - - - - - - - - ● Bank Umum Konvensional ✓ ✓ - - - - - - - - ● Bank Syariah (Dollar) ✓ ✓ - - - - - - - - ● Bank Umum Konvensional (Dollar) ✓ ✓ - - - - - - - - Penempatan BCA Syariah 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ● BCA Konven ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● Unit Usaha Syariah
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ - - - - Penempatan Bank MEGA syariah 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
● PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● Bank Umum Konvensional
● PT Bank Central Asia Tbk
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
✓ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ ✓
● Standard Chartered Bank (Dollar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
● PT Bank Central Asia Tbk (Dollar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ● PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Dollar)
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah 2010-2019
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dominasi  penempatan  kelebihan  dana  bank syariah  dalam  bentuk  giro  di  dominasi  penempatan  pada  bank  non  syariah.  Dari  besaran penempatan  juga  sangat  besar  ditempatkan  pada  bank  non  syariah  dibanding  pada  bank syariah.  Sehingga  konsekuensi  penempatan  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  penerimaan pendapatan  bunga  dari  bank  non  syariah  yang  cukup  besar.  Penerimaan  bunga  akan menguntungkan  bagi  pihak  bank  syariah  karena  dana  yang  disimpan  akan  aman  dan menghasilkan penerimaan yang jelas, pasti dan tidak berisiko. Meskipun tidak halal dan tidak dapat  dianggap  sebagai  keuntungan  namun  dari  penerimaan  tersebut  dapat  dimaksimalkan penggunaannya  untuk  kepentingan  sosial  yang  bermanfaat  bagi  bank  syariah  untuk
digunakan membiayai tanggung jawab sosial yang secara tidak langsung dapat meningkatkan penilaian  positif  terhadap  bank  syariah.  Sebagaimana  beberapa  penelitian  yang  menemukan bahwa  aktivitas  CSR  dan  pengungkapan  CSR  dapat  meningkatkan  citra  positif  bank  dan kinerja keuangan bank syariah bank [14], [15].
Meskipun  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  memperbolehkan  penggunaan  pendapatan non-halal  untuk  kepentingan  sosial,  namun  bukan  berarti  tidak  ada  upaya  dari  bank  syariah untuk  menggunakan  dana  halal  sebagai  bentuk  pengorbanan  dan  keikhlasan  bank  syariah dalam  menggunakan  keuntungannya  untuk  aktivitas  sosial.  Apabila  melihat  bank  syariah yang  ada  di  Indonesia  seluruh  bank  menjadikan  pendapatan  non-halal  yang  bersumber  dari pendapatan bunga sebagai sumber pendanaan, bahkan ada bank yang menjadikan pendapatan non-halal sebagai sumber utama (lihat tabel 5). Konsistensi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip  syariah  tentu  akan  dipertanyakan.  Penggunaan  pendapatan  non-halal  dengan  cara mengeluarkan  pendapatan  tersebut  untuk  kepentingan  umum  merupakan  bentuk  pertobatan atas  pelanggaran  yang  dilakukan.  Sementara  pertobatan  itu  merupakan  bentuk  penyesalan dan  ada  niat  untuk  tidak  mengulang  kesalahan.  Namun  faktanya  setiap  tahun  pelanggaran tersebut masih terulang dan dianggap sebagai sebuah kewajaran.
Tabel 5. Laporan Sumber Dana Kebajikan

## Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019
Sumber 2015 2016 2017 2018 2019 Denda 4.228.709.294 44.871.000 16.950.000 15.932.000 66.194.000 Pendapatan non-halal 1.460.867.683 1.258.508.000 864.946.000 633.223.000 523.923.000 Penggunaan 1.367.450.490 1.303.379.000 881.896.000 649.155.000 590.117.000
Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2015-2019
Pendapatan  Non-Halal  pada  bank  syariah  dapat  terhindarkan  apabila  bank  syariah tidak  menempatkan  kelebihan  dananya  dalam  bentuk  giro  pada  bank  non  syariah.  Namun dilema yang terjadi apabila penempatan tidak dilakukan, maka akan berdampak pada besaran pendanaan  aktivitas  sosial  bank  syariah.  Mayoritas  bank  syariah  di  Indonesia  sangat mengandalkan  pendapatan  jasa  giro  bank  non  syariah  sebagai  sumber  pendanaan.  Idealnya suatu  bank  yang  berlabel  syariah  dan  menjadikan  syariat  Islam  sebagai  pedoman  dalam menjalankan aktivitas bisnis seharusnya dapat dilakukan secara total ( kaffah ) tidak sebagian. Ketika  bank  syariah  menyatakan  prinsipnya  untuk  menjalankan  Prinsip  Islam  maka  sudah sepatutnya  bank  tidak  lagi  menempatkan  kelebihan  dananya  pada  bank  non  syariah  karena
akan  terjadi  paradoks  ketika  bank  syariah  melakukan  literasi  keuangan  dengan  mengajak masyarakat  untuk  hijrah  ke  bank  syariah  sementara  bank  syariah  masih  menempatkan kelebihan  dananya  pada  bank  non  syariah  dan  menjadikan  pendapatan  jasa  gironya  sebagai bagian  dari  aktivitas  yang  akan  meningkatkan  citra  positif  dan  kinerja  keuangan  pada  bank syariah tersebut.
Bank syariah Indonesia sepatutnya memberikan contoh dan menunjukkan konsistensi kepatuhannya  kepada  publik  dengan  melakukan  hijrah  secara  total,  kalaupun  tidak  dapat secara  langsung  dan  frontal  maka  dilakukan  secara  bertahap  dengan  tidak  selalu mengandalkan  pendapatan  jasa  giro  sebagai  sumber  pendanaan  aktivitas  sosial.  Sudah sepantasnya bank syariah menempatkan dananya pada lembaga keuangan syariah bukan pada bank  non  syariah.  Dengan  menempatkan  dana  pada  lembaga  keuangan  syariah  maka transaksi non-halal  dapat terhindarkan dan dapat  menambahkan keyakinan masyarakat  akan kepatuhan  bank  syariah  secara  utuh  pada  prinsip  Islam.  Sementara  tanggung  jawab  sosial yang dilakukan murni dari sesuatu  yang halal dan ikhlas karena bersumber dari usaha bank bukan dari kenikmatan bunga riba yang didapatkan hanya karena penempatan pada lembaga keuangan non-halal.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  mendapatkan  bahwa  pendapatan  non-halal  pada  mayoritas bank syariah di  Indonesia bersumber dari pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga  yang dihasilkan dari penempatan dana bank syariah pada bank non syariah. Pendapatan non-halal berdasarkan  keputusan  Majelis  Ulama  tidak  diperkenankan  untuk  dijadikan  sebagai keuntungan  dan  pendapatan  utama  bank.  Secara  akuntansi  berdasarkan  PSAK  101, pengungkapan  pendapatan  non-halal  disajikan  terpisah  dari  pendapatan  halal  bank  syariah seperti  pendapatan  musyarakah,  mudharabah,  murabahah  dan  lainnya.  Berdasarkan keputusan  majelis  ulama  pendapatan  non-halal  diperbolehkan  digunakan  untuk  kepentingan sosial  sebagai  bentuk  penyucian  atas  pelanggaran  syariat  dalam  melakukan  transaksi. Pemanfaatan  pendapatan  non  halal  oleh  bank  syariah  terkesan  paradoks  dan  inkonsistensi terjadi  pada  bank  syariah,  karena  bank  syariah  mengajak  masyarakat  untuk  hijrah  dari perbankan non syariah sementara bank syariah sendiri masih menggunakan bank non syariah dalam menyimpan dananya dan mendapatkan bunga atas dana tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan bank syariah.

## 5. SARAN
Penelitian ini masih terbatas pada data dan informasi utama dari laporan tahunan enam bank syariah  terbesar  di  Indonesia  sementara  data  yang  dimunculkan  pada  laporan  tahunan  bisa saja belum dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai sumber pendapatan non halal dan  penggunaannya.  Penelitian  lanjutan  diharapkan  dapat  menggali  lebih  dalam  lagi  terkait transaksi  non  halal,  penempatan  giro  pada  bank  non  syariah  dengan  memperoleh  informasi langsung  dari  bank  syariah  dengan  cara  mewawancarai  pihak  terkait.  Selain  itu  penelitian lanjutan  dapat  dilakukan  dengan  membandingkan  mengenai  praktik  pelaksanaan  tanggung jawab  sosial  bank  syariah  di  berbagai  negara,  apakah  menggunakan  dana  non  halal  atau sumber pendanaan yang halal.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah 2020.” pp. 1–114, 2020.
[2] Otoritas  Jasa  Keuangan,  “SNAPSHOT  PERBANKAN  SYARIAH  INDONESIA 2020,” Otoritas  Jasa  Keuangan , 2020. [Online]. Available: https://ojk.go.id/id/berita- dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-September- 2020.aspx. [Accessed: 23-Feb-2021].
[3] S.  Ullah  and  K.  H.  Lee,  “Do  customers  patronize  Islamic  banks  for  Sharia compliance,” J.  Financ.  Serv.  Mark. ,  vol.  17,  no.  3,  pp.  206–214,  2012,  doi: 10.1057/fsm.2012.18.
[4] M.  Mohsin  Butt  and  M.  Aftab,  “Incorporating  attitude  towards  Halal  banking  in  an integrated  service  quality,  satisfaction,  trust  and  loyalty  model  in  online  Islamic banking  context,” Int.  J.  Bank  Mark. ,  vol.  31,  no.  1,  pp.  6–23,  2013,  doi: 10.1108/02652321311292029.
[5] F. Khan, “Journal  of Economic Behavior & Organization How „ Islamic ‟ is  Islamic Banking ?,” J.  ofEconomic  Behav.  &  Organization ,  vol.  76,  pp.  805–820,  2010,  doi: 10.1016/j.jebo.2010.09.015.
[6] A.  A.  Sarker,  “Islamic  Business  Contracts  ,  Agency  Problem  and  the  Theory  of  the Islamic  Firm,” Int.  J.  Islam.  Financ.  Serv. ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  01–15,  2001,  doi: 10.1093/jis/12.3.329.
[7] A. W. Dusuki, “a Framework for Islamic Financial Institutions To Deal With Sharôñah Non- Compliant Transactions,” ISRA Researc Pap. , vol. 42, pp. 1–37, 2012.
[8] Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia,  “Fatwa  DSN  MUI  Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.” 2018.
[9] H. Harkaneri and H. Reflisa, “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam,” Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah , vol. 1, no. 2, pp. 102–110, 2018, doi: 10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394.
[10]  S.  Siregar,  “Pengertian  Kebenaran,” J.  Akunt.  Multiparadigma ,  vol.  7,  no.  1,  pp.  81– 90, 2016.
[11]  A. Ahmad and A. A. Humayoun, “Islamic banking and prohibition of Riba / interest,” African J. Bus. Manag. , vol. Vol. 5(5), no. March 2011, 2014.
[12]  R. Kamla and H. G. Rammal, “Social reporting by Islamic banks: Does social justice matter?,” Accounting,  Audit.  Account.  J. ,  vol.  26,  no.  6,  pp.  911–945,  2013,  doi: 10.1108/AAAJ-03-2013-1268.
[13]  T.  H.  Abbasi,  A.  Kausar,  H.  Ashiq,  H.  Inam,  H.  Nasar,  and  R.  Amjad,  “Corporate Social  Responsibility  Disclosure :  A  Comparison  Between  Islamic  and  Conventional Financial  Institutions  in  Bahawalpur  Region  Corporate  Social  Responsibility Disclosure : A Comparison Between Islamic and Conventional Financial Institutions in Bah,” Res. J. Financ. Account. , vol. 3, 2012, doi: 10.5296/ijld.v2i1.1524.
[14]  T. Suryani and S. Lindiawati, “The Contribution Of Corporate Social Responsibil- Ity For Increasing Corporate Image And Word Of Mouth In Indonesia Islamic Bank,” J. Entrep. Bus. Econ. , vol. 6, no. 2, pp. 29–44, 2018.
[15]  C. Mallin, H.  Farag, and K. Ow-Yong,  “Corporate social  responsibility  and financial performance  in  Islamic  banks,” J.  Econ.  Behav.  Organ. ,  vol.  103,  2014,  doi: 10.1016/j.jebo.2014.03.001.