## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 20-33

## Pemisahan  Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  Tingkat Nasional Dan Daerah
Sri Asriana Al Maida 1 , Rosmini 2 , Ine Ventyrina 3
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: sriasriana97@gmail.com
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: rosmini@fh.unmul.ac.id
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: ineventyrina@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
General election regulations simultaneously raise problems at the level of implementation, because they are  considered  not  to  show  effectiveness  and  efficiency  in  the  implementation  of  general  elections  in accordance with the purpose of the establishment of these regulations. Therefore, the implementation of the  general  election  regulations  simultaneously needs  to  be  reviewed  based  on  the  initial  objective  of issuing  the  Constitutional  Court  Decision  Number  14/PUU-XI/2013  concerning  Simultaneous  General Elections,  and  refers  to  the  implementation  of  simultaneous  general  elections  in  2019.  The  research method used in This research is doctrinal, which contains a normative character. There are implications for the implementation of simultaneous elections, it is necessary to construct a law to separate general elections  simultaneously  at  the  national  and  regional  levels  in  2024  with  the  implementation  of  two elections within five years, making it easier for voters to cast their votes, easing the burden on organizers, and optimizing the campaigns of political parties and candidates in the regions. The results of the national elections strengthen the presidential system at the national level, while the results of the regional elections will strengthen local government.
Keywords : Election ; Simultaneous ; Formulation

## ABSTRAK
Peraturan  pemilihan  umum  secara  serentak  memunculkan  permasalahan  dalam  tingkat  pelaksanaan, karena dianggap tidak memperlihatkan keefektifan dan efesiensi dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan pemilihan umum secara serentak perlu dikaji kembali berdasarkan tujuan awal dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  tentang  Pemilihan  Umum  Secara  Serentak,  dan  merujuk  pada pelaksanaan  pemilihan  umum  secara  serentak  tahun  2019.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah doctrinal, yang mengandung karakter normatif. Adanya implikasi yang ditimbulkan pada pelaksaan pemilu serentak maka diperlukan kontruksi hukum pemisahan pemilihan umum secara serentak tingkat nasional dan daerah tahun 2024 dengan pelaksanaan dua kali pemilu dalam kurun lima tahun  mempermudah  pemilih  memberikan  suara,  meringankan  beban  penyelenggara,  dan mengoptimalkan  kampanye  partai  politik  dan  mengoptimalkan  kampanye  partai  politik  dan  calon didaerah.  Hasil  pemilu  nasional  memperkuat  sistem  presidensial  di  tingkat  nasional,  sedangkan  hasil pemilu daerah akan memperkuat pemerintahan daerah.
Kata Kunci: Pemilu ; Serentak ; Formulasi.

## PENDAHULUAN
Hadirnya  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  22E menjelaskan  mengenai  aturan  dasar  dan  tata  cara  pemilihan  umum  di  Indonesia. Selanjutnya  dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum yang mendesain kerangka hukum pemilu serentak tahun 2019, dalam Pasal 167 Ayat  (1)  bahwa  pemilihan  umum  dilaksanakan  5  tahun  sekali  untuk  tingkat  nasional memilih  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD),  sedangkan  untuk  tingkat  daerah  ada  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten/Kota  yang  dilaksanakan  secara  serentak  berdasar  pada  dikabulkannya sebagian  permohonan  uji  materi  (judicial  review).  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali dan  rekan,  maka  keluarlah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  pada Pasal 22E ayat (1)  menjelaskan  bahwa  pemilihan  umum  yang  diberlakukan  bertujuan  untuk menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas serta menjadi pedoman agar pemilihan umum di Indonesia terlaksana secara efektif dan efisien. Tetapi, lain halnya yang terjadi pada tanggal 17 April tahun 2019 lalu, dapat dilihat pada saat pelaksanaan pemilihan umum  secara  serentak  tahun  2019  diiringi  berbagai  insiden  dalam  pelaksanaannya. Fakta-fakta  empiris  banyaknya  korban  sakit  dan  meninggal  dunia  akibat  sistem penyelenggaraan  pemilu  yang  begitu  berat  dan  banyak  tekanan,  tercatat  jumlah petugas badan Ad  Hoc yang  meninggal  dunia sebanyak  886  orang dan  5.175  petugas yang  sakit  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  55/PUU-XVII/2019  Kemudian,  berdasarkan  laporan  dari  pihak kepolisian tercatat ada 22 anggota yang tewas karena dinilai keletihan mengawal proses panjang pemilu. 1
Peraturan pemilihan umum secara serentak memunculkan permasalahan dalam tingkat implementasi, karena dianggap tidak memperlihatkan keefektifan dan efesiensi dalam pelaksanaan pemilihan  umum  sesuai  dengan  tujuan dibentuknya  peraturan  tersebut. Tujuan penelitan ini untuk menganalisa pelaksanaan peraturan pemilihan umum secara serentak  perlu  dikaji  kembali  berdasarkan  tujuan  awal  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  tentang  Pemilihan  Umum  Secara Serentak,  dan merujuk pada   pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019 maka  diperlukan  analisa  dan  evaluasi  mengenai  aturan  yang  diterapkan  dalam Pemilihan  Umum  yang  dilaksanakan  secara  serentak  tahun  2019  ini  guna  untuk menghindari permasalahan yang sama terjadi kembali pada pemilihan umum yang akan datang.
1 CNN Indonesia, “Jalan Panjang Pemilu Serentak 2019 yang Telan Ratusan Nyawa,” 2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508083244-32-392910/jalan-panjang-pemilu- serentak-2019-yang-telan-ratusan-nyawa> [diakses 28 Juni 2022].

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 20-33

## METODE
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat doctrinal . Pendekatan doctrinal menurut Hutchinson adalah pendekatan terhadap peraturan yang mengatur  kategori  hukum  tertentu,  menganalisis  hubungan  antar  peraturan, menjelaskan  area  yang  mengalami  hambatan,  dan  bahkan  memperkirakan perkembangan  mendatang. 2 Pendekatan  doctrinal  sering  disebut  dengan  penelitian didalam buku sehingga, penelitian ini akan lebih terfokus pada pendekatan perundang- undangan (statute approach) , dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . 3

## PEMBAHASAN
Implikasi Hukum Atas Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Secara Serentak Tahun 2019 .
Regulasi Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Inonesia Tahun 1945
Pasal  22E  ayat  (1)  Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan adil  setiap  lima  tahun  sekali.  (2)  Pemilihan umum  diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

## 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan  wakil  presiden.  Keserentakan  pemilihan  umum  yang  diatur  di  Undang-Undang Pemilu dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD. Disahkannya Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  sesungguhnya  merupakan  Undang- Undang  yang  paling  lengkap  untuk  mengatur  pemilu.  Namun  masih  memiliki kekurangan yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak visioner, Undang-Undang ini  tidak  mengatur  garis  besar  sistem  pemilu  sehingga  tidak  diketahui  sistem  politik demokrasi  yang  hendak  dibangun  dan  dijaga,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tidak sistematis serta mengandung duplikasi dan torah. 4
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.
3 H S Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8.
4 “Imajinasi Hakim Konstitusi: Tafsir Pemilu Serentak - Rumah Pemilu” <https://rumahpemilu.org/imajinasi-hakim-konstitusi-tafsir-pemilu-serentak/> [diakses 28 Juni 2022].
Dalam  amar  Putusan  Nomor  14/PUU-XI/2013  tentang  Pemilu  Serentak  Nasional  dan Daerah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Pasal 3 ayat (5),  Pasal  12  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  14  ayat  (2),  dan  Pasal  112  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.
Dalam  rangka  menentukan  konstitusionalitas  penyelenggaraan  PemiluPresiden serentak  dengan  Pemilu  anggota  legislatif,  Mahkamah  harus  memperhatikan  kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemilu harus dilaksanakan serentak, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, serta  hak  warga  negara  untuk  memilih  secara  cerdas.  Namun  pada  kenyataan  saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 tidak sesuai dengan yang di cita-citakan dan masih  terdapat  banyak  kekurangan  akibat  ketidak  siapan  dari  pelaksana  pemilu serentak.
4.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017  Tentang  Tahapan,  Program,  Dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum Tahun 2019
Adanya perubahan peraturan komisi pemilihan umum tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 hingga lima kali nyatanya belum juga mampu mengcover pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 sehingga diharapkan adanya persiapan lebih baik lagi oleh penyelenggara pada pemilu serentak yang akan datang  Berdasarkan  pengalaman  dalam  beberapa  kali  pemilihan  umum,  kesiapan Undang-Undang ini sangat penting karena akan mempengaruhi kesiapan dari lembaga penyelenggara pemilu maupun individu-individu yang terlibat dalam pemilu serentak. Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  sebagai  dasar  dilaksanakannya  pemilu  serentak  telah  diberlakukan  2,5  tahun atau  30  bulan  sebelum  dilaksanaannya  pemilu  serentak  pada  17  April  tahun  2019. Pemberlakuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik dan  efektif,  sesuai  dengan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  pemilu  serentak adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih kuat, mempunyai legitimasi yang kuat dan melalui proses demokrasi yang lebih efisien. 5
5 Ratnia Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik,” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3.1 (2018), 73–88.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 20-33

## Desain Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia
Secara prinsip terkait dengan idealnya sistem pemilu adalah dengan berpedoman pada tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu: (1) memungkinkan peralihan kemimpinan secara tertib dan damai; (2) pergantian pejabat sebagai representasi rakyat; (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Tujuan pemilu  di  atas  mengindikasikan  secara  obyektif  terhadap  pelaksanaan  pemilu  secara serentak  dengan  berbagai  pertimbangan  yang  konkret,  yaitu  melaksanakan  amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses peralihan  kepemimpinan  secara  tertib  dan  damai  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Ketentuan  perundang-undangan  telah  memberikan  penjelasan  secara  teknis tentang  kepemiluan  pemilu  serentak  memaksa  pemerintah  untuk  mengamandemen perundang-undangan dalam perspektif efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya. 6
Aturan  mengenai  penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia  berganti  setiap  5  tahun,  baik aturan mengenai partai politik maupun pemilihan umumnya. Dengan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan tahun 2019 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor  14/PUU-XI/2013  tentang  Pemilihan  Umum  Secara  Serentak,  dengan dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  maka  diperlukan  peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan pemilihan umum serentak tersebut, maka disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar dilaksanakannya pemilu serentak.
Pemilihan umum merupakan kegiatan rutin lima tahunan, namun dinamika dalam setiap  pemilu  sangat  beragam  yang  membutuhkan  antisipasi  dari penyelenggara pemilu. Apalagi Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen baik dari segi budaya,  bahasa,  dan  kondisi  demografi  dan  geografis  yang  harus  diperhatikan dalam  setiap  pelaksanaan  pemilu.  Dalam  mengelola  tahapan  Pemilu,  kita  tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek teknis saja,  tetapi aspek politis juga tidak dapat dikesampingkan. 7
Table 1.1
Hasil Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019
Konsep Ideal Pemilu Serentak Tahun 2019 Hasil Pemilu Serentak 2019 Pemilu  Serentak  semula  diharapkan dapat  memperbaiki  pelaksanaan  Pemilu menjadi lebih efisien. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, MK Permasalahan  teknis  penyelenggaraan Pemilu  Serentak  2019  yang  kurang sempurna  dilaksanakan  KPU  di  lapangan setidaknya  ikut  menjadi  hal  yang
6 Hayat Hayat, “Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial,” Jurnal Konstitusi , 11.3 (2016), 468–91.
7 S N Wijayanti dan T Purwaningsih, “Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan Politik. Yogyakarta,” Repos. umy. ac. id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan Akhir Desain Pemilihan Umum Nas. Serentak dalam Perspekt. Huk. dan Polit. pdf , 2015.
berpandangan  bahwa  Pemilu  Serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di  masyarakat  pada  masa-masa  pemilu. Selain itu, melalui Pemilu Serentak warga negara  dapat  menggunakan  haknya untuk memilih dengan cerdas dan efisien. dipertanyakan oleh Pihak Calon
Presiden/Wakil  Presiden  Nomor  Urut  02 terkait  apakah  Pemilu  Serentak  2019 sudah  dilaksanakan  secara  benar-benar profesional,  jujur,  dan  adil.  Gugatan terhadap  hasil  Pemilu  Presiden/  Wakil Presiden dari pihak Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 sudah disampaikan  ke  MK  dengan  Nomor Registrasi 1/PHPU. Pres-XVII/2019. Salah satu  yang  digugat  adalah  dugaan kecurangan  yang  terstruktur,  sistematis, dan  masif  dalam  rekapitulasi  suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019. Sidang  Sengketa  atas  gugatan  ini  telah dilaksanakan sejak 19 Juni 2019. Meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir  politik  biaya  tinggi  bagi peserta  pemilu,  serta  politik  uang  yang melibatkan  pemilih,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  mencegah  politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.
Permasalahan  yang  menonjol  dalam pelaksanaan  pemilu  serentak  2019, antara lain pertama, penanganan logistik pemilu.  Secara  nasional,  ada  10.520  tps yang  mengalami  kekurangan  logistik pemilu.  Terjadi  pula  kasus  kotak  suara yang  diterima  kpps  tidak  tersegel,  yaitu terjadi  di  6.474  tps.  Selain  itu,  ada  juga kasus  surat  suara  yang  tertukar  antar daerah  pemilihan  atau  antar  tps. Berdasarkan  data  bawaslu,  kasus  ini terjadi di 3.411 tps.
Peningkatan  Efektifitas  Pemerintahan karena  Diasumsikan  pemerintahan  yang dihasilkan  melalui  keserentakan  pemilu presiden  dan  pemilu  legislative  lebih stabil  sebagai  akibat  coattail  effect. Dengan  demikian  konflik  eksekutif legislatif,  instabilitas,  dan  bahkan  jalan buntu  politik  sebagai  komplikasi  skema sistem  presidensial  berbasis  sistem multipartai  diharapkan  tidak  menjadi kenyataan.  Itu  artinya,  penyelenggaraan pemilu
serentak berpotensi memperbesar  dukungan  politik  DPR
terhadap presiden terpilih.
Argumentasi  bahwa  pemilu  serentak akan  menciptakan  coattail  effect  dan kecerdasan  politik  tidak  ditunjukkan secara  baik,  model  pemilu  serentak seperti  apa  yang  dapat  menciptakan kedua efek tersbut juga tidak kelihatan.
Pembentukan  koalisi  politik  yang  mau tidak  mau  harus  dilakukan  sebelum Pada  pemilu  2019,  pembentukan  koalisi partai-partai  politik  justru  diwarnai

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 20-33
pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa  parpol  mengubah  orientasi koalisi  dari  yang  bersifat  jangka  pendek dan  menjadi  koalisi  berbasis  kesamaan ideologi, visi, dan platform politik.
dengan munculnya isu politisasi agama di masing-masing kubu capres. Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam membangun koalisi,  partai-partai  politik  di  Indonesia menunjukkan bahwa dalam membangun koalisi,  partaipartai  politik  memiliki kecenderungan  pragmatisme  politik,  di mana  kebutuhan  untuk  memperoleh jabatan-jabatan  politik  seperti  kursi menteri  dan  pimpinan  di  parlemen adalah tujuan partai. Pragmatisme inilah yang  pada  akhirnya  menjadikan  ideologi partai  bukanlah  faktor  pengikat  dalam membangun  sebuah  koalisi.  Padahal, idealnya  koalisi  terbangun  atas  dasar kesamaan  ideologi  ataupun  kesamaan kebijakan/program.
Efek  berikutnya  dari  koalisi  berbasis kesamaan  ideologi  ini  adalah  tegaknya disiplin  parpol,  sehingga  orientasi  para politisi  parpol  pun  diharapkan  bisa berubah  dari  perburuan  kekuasaan (officeseeking) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (policyseeking). Situasi  ideal  yang  diharapkan  dapat berhasil nampaknya masih tidak terpenuhi,  hal  ini  dikarenakan  aturan teknis  yang  kemudian  dibuat  oleh  para pembuat  kebijakan  tidak  memperkuat sistem  itu  dan  tidak  menjadikannya sesuai  dengan  tujuan  ideal  tersebut.
Sistem pemilihan yang tidak diikuti oleh aturan  tentang  mekanisme  rekruitmen dan  seleksi  kandidat  presiden  dan  wakil presiden menjadi latar belakang mengapa pada akhirnya kandidasi dalam pemilu masih elitis. Secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem
kepartaian menuju  sistem  multipartai  sederhana (moderat).  Sebagai  akibat  terpilihnya parpol atau  gabungan parpol  yang sama dalam  pemilu  presiden  dan  pemilu  DPR, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung  pada  terbentuknya  sistem multipartai moderat.
Pada pemilu serentak 2019 jumlah partai baik  dalam  pemilihan  umum  maupun diparlemen  berhasil  ditekan  sedimikian rupa  tetapi  untuk  mewujudkan  sistem multipartai  sederhana  masih  jauh  dari harapan.  Multipartai  belum  menurun secara  signifikan  karena  pemilu  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/kota dengan  pemilu  DPR  dilaksanakan  secara serentak.
Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari  pemilu  serentak  lokal  diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat  karena  perhatian  pemilih tidak  harus  terpecah  pada  pilihan  yang
Pemilih  lebih  peduli  dengan  pasangan calon  presiden  dan  calon  wakil  presiden karena  kampanye  pemilu  presiden mendominasi wacana publik
terlampau banyak  sekaligus di saat  yang sangat terbatas dalam bilik suara. dibandingkan  pemilu  legislatif  dimana setiap calon anggota legislatif melakukan kampanye  sendiri-sendiri,  sedangkan partai  politik  nyaris  tidak  melakukan kampanye  sehingga  masyarakat  banyak tidak  mengetahui  anggota  parpol  yang akan dipilih.
Sumber  :  Diolah  oleh  penulis  dan  Jurnal  Info  Singkat,  Aryojati  Ardipandanto,  Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.
Pelaksanaan pemilu serentak juga harus berdasar pada ide demokrasi yakni partisipasi, representasi,  dan  pengawasan.  Ide  negara  demokrasi  bukanlah  hal  yang  baru  bagi Indonesia  karena  sejak  negara  ini  berdiri,  ide  utama  yang  diajukan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pola  hubungan  pemerintah-rakyat  sudah didasarkan  pada  konsep  demokrasi.  Namun  demokrasi  yang  dimaksud  ialah  sebuah model demokrasi yang bukan liberal, melainkan terikat dengan nilai bangsa. 8
Menurut  Nurhasim,  pemilu  serentak  2019  di  Indoesia  hanya  meningkatkan  efek partisipasi pemilih, dan tidak meghasilkan mutipartai moderat. Efeknya justru terbalik karena  koalisi partai  yang  mendongkrak perolehan suara  presiden dan bukan presien yang meningkatkan suara partai politik (koalisi). Sedangkan menurut Campbell, dalam pemilu  serentak  ada  gejala  gelombang  penurunan  dan  pelonjakan,  karena  pemilu serentak hanya berfungsi sebagai “stimulasi politik” untuk meningkatkan partisipasi. 9

## Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak
Pemilu  serentak  memang  tidak  saja  berpeluang  meletakkan  pada  jalur  pemilu  yang terpadu  yang  dapat  menekankan  penggunaan  anggaran  yang  besar  dari  APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tetapi juga masalah dengan sistem pemilu yang harus digunakan agar pemilu benar-benar berkualitas dengan menghasilkan sistem pemerintahan yang kuat. Pemilu dilakukan serentak dalam upaya mewujudkan mekanisme demokrasi yang ideal, sehingga  ide  ini  bisa  menjadi  awal  pemikiran  akan  pemilu  yang  integrative  yang menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang terpadu sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Cita-cita  atas  penyelenggaraan  pemilu  serentak  terhadap  pemerintah  adalah  agar terciptanya sistem pemerintahan presidensial atau terciptanya pemerintahan legislatif dan  eksekutif  yang  lebih  kuat  dan  stabil  serta  mengurangi  fragmentasi  antara pemerintah  legislatif  dan  eksekutif.  Penyerentakan  pemilu  bukan  hanya  soal  dimensi waktu,  hari,  tanggal,  dan  jam  yang  sama.  Pemilu  serentak  adalah  soal  cara  memilih, dengan efek makanis krusial pada pemerintahan dan sistem politik yang dihasilkan.
8 Zulkarnain Ridlwan, “Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah,” Jurnal Konstitusi , 12.2 (2016), 305–27.
9 Moch Nurhasim, Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019 (Airlangga University Press, 2020), hal. 30.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 20-33

## Sistem Presidensial Dan Pemilu Serentak
Menurut Moh. Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, dimana pembagian sistem pemerintahan di dalam ilmu negara dan ilmu politik menurut Moh. Mahfud MD dikenal beberapa sistem pemerintahan  yakni,  presidensial,  parlementer,  dan  referendum. 10 Sistem pemerintahan presidensial sebenarnya sering dianggap memiliki masalah bawaan. Jika merujuk  secara  konseptual  maka  karakteristik  dasar  sistem  presidensial  adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif ( executive is not dependent  on legislatif ) dan Presiden  maupun  anggota  legislatif  sama-sama  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Masalah bawaan sistem presidensial menurut Ni’matul Huda dan Imam Nasef 11 setidaknya ada tiga, yaitu: pertama, dual legitimacy , karena sama-sama dipilih rakyat maka presiden maupun legislatif memiliki legitimasi yang sama kuat, sehingga acapkali menimbulkan “deadlock .” Kedua, rigidity , yakni legislatif dan eksekutif memiliki masa jabatan yang tetap,  kecuali  karena  alasanalasan  hukum.  Implikasinya,  apabila  ada  ketidakpuasan terhadap presiden misalnya, tidak ada jalan lain kecuali menunggu hingga berakhirnya masa jabatan Presiden. Ketiga, majoritarian tendency , ketika seorang Presiden memiliki dukungan mayoritas di parlemen, maka dia akan leluasa melaksanakan kekuasaannya, namun  akan  terjadi  sebaliknya  ketika  parlemen  dikuasai  oleh  oposisi  ( divid government ).  Dalam  kondisi  ini  lah  seringkali  Presiden  tidak  bisa  melaksanakan kekuasaannya secara efektif.

## Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pemilihan
Umum Tahun 2019

## 1. Pengaruh Sistem Pemilu Serentak Terhadap Hak Pilih Rakyat
Pemilu  serentak  tahun  2019  telah  dilaksanakan  dan  rakyat  sebagai  pemilih  dalam penyelenggaraan pemilu dan proses demokrasi mempunyai kebebasan untuk memilih calon anggota dewan dan calon-calon pemimpin bangsa yang memegang peranan dan bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Masken  Jie  (1961) berpendapat  bahwa  pemilihan  bebas,  walaupun  bukan  puncak  dari  segalanya,  masih merupakan suatu cara yang bernilai paling tinggi, karena belum ada pihak yang dapat mencipatakan  suatu  rancangan  politik  yang  lebih  baik  dari  cara  tersebut  untuk kepentingan  berbagai  kondisi  yang  diperlukan  guna  penyelenggaraan  pemerintahan dalam masyarakat manapun. 12 Pemilu serentak 2019 hak pilih serta hasil pemilihan yang telah  dilaksanakan  oleh  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tidak  sesuai  dengan citacita pelaksanaan pemilu serentak, masih banyak masyarakat yang tidak bisa memilih langsung  bahkan  kesulitan  saat  melakukan  pemilihan  umum  di  TPS  yang  telah disediakan.
10 Moh MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: Reneka Cipta, 2018), hal. 74.
11 Nimatul Huda, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 259–60.
12 “Telaah Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Perspektif Hak Dipilih Dan Memilih – Beritalima.com,” 2019 <https://beritalima.com/telaah-sistem-pemilihan-umum-serentak-2019- dalam-perspektif-hak-dipilih-dan-memilih/> [diakses 28 Juni 2022].
Kontruksi Hukum Pemisahan Pemilihan Umum Secara Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah Tahun 2024

## A. Kontruksi Hukum Pemisahan Pemilu Serentak
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  dimana  Mahkamah  Konstitusi ingin  memberi  penegasan  desain  pemilu  serentak  adalah  sesuatu  yang  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  peta checks  and  balances terutama  terkait  efektivitas sistem presidensial. Namun, desain pelaksanaan pemilu  lima kotak tersebut berakibat pada  lemahnya  posisi  presiden  untuk  menyelaraskan  agenda  pemerintahan  dan pembangunan. Hal ini terjadi disebabkan karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak  diserentakkan,  sedangkan  kepala  daerah  adalah  perpanjangan  tangan pemerintahan pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah. 13
Dalam  penggunaan  desain  pemilu  serentak,  praktek  yang  banyak  digunakan  adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Desain ini banyak digunakan di negara-negara Amerika Latin. Bukan hanya untuk tingkat nasional, pemilu serentak  di  beberapa  negara  juga  dilakukan  dengan  menggabungkan  antara pelaksanaan  pemilu  nasional  dengan  pemilu  regional  atau  lokal.  Di  Amerika  Serikat misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota kongres  dan  senat  di  tingkat  pusat,  melainkan  dalam  waktu  bersamaan  juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah.

## A. Perbandingan Pemilu Serentak Indonesia dan Amerika
Dalam  penggunaan  desain  pemilu  serentak,  praktek  yang  banyak  digunakan  adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Desain ini banyak digunakan di negara-negara Amerika Latin. Bukan hanya untuk tingkat nasional, pemilu serentak  di  beberapa  negara  juga  dilakukan  dengan  menggabungkan  antara pelaksanaan  pemilu  nasional  dengan  pemilu  regional  atau  lokal.  Di  Amerika  Serikat misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota kongres  dan  senat  di  tingkat  pusat,  melainkan  dalam  waktu  bersamaan  juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. 14
13 Aida Mardatillah, “Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak,” 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-ahli-terkait-konstitusionalitas-pemilu- serentak-lt5db0239806e53> [diakses 29 Maret 2022].
14 Solihah.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 20-33
Tabel 1.2 Pebandingan pemilu Indoesia dan Amerika Serikat
Indonesia Amerika Di Indonesia memiliki banyak partai. Amerika  hanya  memiliki  2  partai  yaitu partai demokrat dan partai republik. Terdapat  beberapa  calon  presiden  dan calon  wakil  presiden,  namun  pada  pemilu tahun  2019  hanya  terdapat  dua  paslon karena  telah  dibatasi  oleh  Pasal  222 Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang Pemilihan Umum. Amerika  hanya  memiliki  2  calon presiden. Pemilihan  presiden  Indonesia  dilakukan secara langsung oleh pemilih, kemenangan ditentukan  oleh  suara  terbanyak  dari pemilih. Terpilihnya  seorang  calon  presiden ditentukan  sebaran  suara  pernegara bagian.  Yang  setiap  negara  memiliki jumlah dewan pemilih berbeda, artinya untuk  menang  seorang  calon  harus memiliki  270  suara  anggota  dewan pemilih. Setiap  partai  berlomba-lomba  mengajukan calon presiden. Calon  presiden  masing-masing  partai terlebih  dahulu  diseleksi  melalui konsesi yang melibatkan kader masing- masing partai. DPR juga mengelompok sesuai partai masing-masing. DPR  juga  mengelompok  sesuai  partai masing-masing. Pemilu dilakukan dua kali yaitu pemilu untuk pemilihan umum atau masyarakat  dan  pemilu  yang  diikuti oleh senator. Indonesia  berkampanye  dengan  sistem directselling, door to door. Pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat memakan waktu dua tahun. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap  lima  tahun  sekali  secara  serentak untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Kemudian dilaksanakan lagi pemilu  serentak  untuk  memilih  Gubernur, Walikota.
Amerika  melaksanakan  pemilu  setiap empat  tahun  sekali  untuk  memilih
Presien,  namun  untuk  pemilihan anggotan  senat  (DPD)  diamerika  tidak dilakukan  secara  bersaan  anggota senat  dipilih  dalam  tiga  gelombang melalui pemilu yang digelar setiap dua tahun sekali.
Sumber : Diolah Oleh Penulis Dan Makalah , Denson Sihombin, Perbandingan Sistem Pemilu Indonesia Dengan Amerika Serikat, Diakses Pada 24 November 2020, Pukul 22.24.

## A. Desain Ideal Konstitusional Pemilihan Umum Secara Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah Tahun 2024
Pemilu  serentak  2019  sebagai  pemilu  pertama  yang  menggabungkan  dua  jenis pemilihan  yaitu  pemilu  presiden  dan  wapres,  serta  anggota  legislatif.  Secara  umum untuk  konteks  Indonesia  dengan  mendasarkan  pada  varian  secara  empiric  maupun hipotetis, terdapat setidaknya enam model pilihan ideal pemilu serentak.
1. Pertama,  pemilu  serentak  sekaligus  serentak,  satu  kali  dalam  lima  tahun,  untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan  legislatif  (DPR,  DPD,  DPRD  Propinsi  dan  DPRD  Kab/Kota),  pemilihan presiden, serta pemilukada. Ini seringkali disebutdengan pemilihan tujuh kotak atau pemilu borongan.
2. Kedua, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian  disusul  dengan  pemilu  serentak  untuk  jabatan  eksekutif  (pusat  dan daerah).  Dalam  model clustered  concurrent  election ini,  pemilu  untuk  DPR,  DPD,
DPRD  Propinsi  dan  DPRD  Kab/Kota  dilaksanakan  seperti  selama  ini  dilakukan  Hal berbeda  dengan  Indonesia,  secara  umum  untuk  konteks  Indonesia  dengan mendasarkan  pada  varian  secara  empiric  maupun  hipotetis,  terdapat  setidaknya enam model pemilu serentak. Pertama, pemilu serentak sekaligus serentak, satu kali dalam  lima  tahun,  untuk  semua  posisi  publik  di  tingkat  nasional  hingga kabupaten/kota.  Pemilu  ini  meliputi  pemilihan  legislatif  (DPR,  DPD,  DPRD  Propinsi dan  bersamaan  sesuai  waktunya,  dan  kemudian  diikuti  pemilu  presiden,  gubernur dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Ketiga, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana  dibedakan  waktunya  untuk  pemilu  nasional  dan  pemilu  daerah/lokal ( concurrent election with mid-term election ). Dalam model ini pemilu anggota DPR dan  DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu  presiden.  Sementara  pemilu DPRD  Propinsi,  kabupaten/kota  dibarengkan  pelaksanaannya  dengan  pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional.
4. Keempat,  pemilu  serentak  tingkat  nasional  dan  tingkat  lokal  yang  dibedakan waktunya  secara  interval  ( concurrent  election  with  regional-based  concurrent elections ). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan  DPD  dilakukan  bersamaan  waktunya.  Kemudian  pada  tahun  kedua  diadakan pemilu  serentak  tingkat  lokal  untuk  memilih  DPRD  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau  wilayah  kepulauan  tertentu.  Misal  tahun  kedua  khusus  untuk  wilayah  Pulau Sumatera.  Kemudian  disusul  tahun  ketiga  untuk  wilayah  pulau  Jawa,  dan  tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
5. Kelima,  adalah  pemilu  serentak  tingkat  nasional  yang  kemudian  diikuti  dengan pemilu  serentak  di  masing-masing  provinsi  berdasarkan  kesepakatan  waktu  atau siklus  pemilu  lokal  di  masing-masing  provinsi  tersebut.  Dengan  model concurrent

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 20-33
election  with  flexible  concurrent  local  elections ini  maka  pemilihan  Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung  dari  siklus  maupun  jadual  pemilu  lokal  yang  telah  disepakati  bersama diadakan  pemilu  serentak  tingkat  lokal  untuk  memilih  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu provinsi, dan  kemudian  diikuti dengan pemilu  serentak  lokal  yang sama  di  provinsi-provinsi lainnya  sehingga  bisa  jadi  dalam  setahun  ada  beberapa  pemilu  serentak  lokal  di sejumlah provinsi.
6. Keenam, adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  kemudian  diikuti  setelah  selang  waktu  tertentu dengan pemilu  eksekutif bersamaan  untuk satu provinsi.  Dalam  pemilu ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersamaan  di  suatu  provinsi,  dan  jadwalnya  tergantung  dari  siklus  pemilu  lokal  di masing-masing provinsi yang telah disepakati. 15

## SIMPULAN
Implikasi  hukum  atas  pengaturan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  secara serentak  tahun  2019  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU- XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yaitu Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemilu presiden dan pemilu legislatif pada tahun 2019 dilakukan secara serentak. Yang berakibat pada timbulnya banyak persoalan, seperti banyaknya korban yang meninggal dan jatuh sakit. Selain itu hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tidak  sesuai  dengan  cita-cita  pelaksanaan pemilu  serentak,  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  bisa  memilih  langsung bahkan kesulitan saat melakukan pemilihan umum di TPS yang telah disediakan.
Kontruksi hukum pemisahan pemilihan umum secara serentak tingkat nasional dan daerah ditinjau dari Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  14/PUU-  XI/2013 tidak sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan Republik Indonesia  Tahun  1945, berakibat  pada  lemahnya  posisi  presiden  untuk menyelaraskan  agenda  pemerintahan  dan  pembangunan.  Adapun  desain  ideal pemilu serentak adalah pelaksanaan dua kali pemilu dalam kurun lima tahun dengan pemilihan tingkat nasional dan daerah cara ini mempermudah pemilih memberikan suara, serta meringankan beban penyelenggara .

## REFERENSI
Aida  Mardatillah,  “Pandangan  Ahli  Terkait  Konstitusionalitas  Pemilu  Serentak,”  2019 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-ahli-terkait-konstitusionalitas- pemilu-serentak-lt5db0239806e53> [diakses 29 Maret 2022]
CNN Indonesia, “Jalan Panjang Pemilu Serentak 2019 yang Telan Ratusan Nyawa,” 2019
15 Syamsuddin Haris et al., “Pemilu Nasional Serentak 2019,” Electoral Research Institute– Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , 2015, 1–131
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/afrianisusanti/pemilu-serentak-2019-pertama-di- indonesia-sepanjang-sejarah>.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508083244-32-392910/jalan- panjang-pemilu-serentak-2019-yang-telan-ratusan-nyawa> [diakses 28 Juni 2022]
Haris, Syamsuddin, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, Prof (Ris). Dr. Ikrar Nusa Bhakti, dan Prof. Dr.  Saldi  I sra,  “Pemilu  Nasional  Serentak  2019,” Electoral  Research  Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , 2015, 1 – 131
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/afrianisusanti/pemilu-serentak- 2019-pertama-di-indonesia-sepanjang-sejarah>
Hayat,  Hayat,  “Korelasi Pemilu  Serentak  dengan  Multi  Partai  Sederhana  Sebagai
Penguatan Sistem Presidensial,” Jurnal Konstitusi , 11.3 (2016), 468 – 91
Huda, Nimatul, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017)
“Imajinasi  Hakim  Konstitusi:  Tafsir  Pemilu  Seren tak  - Rumah  Pemilu”
<https://rumahpemilu.org/imajinasi-hakim-konstitusi-tafsir-pemilu-serentak/>
[diakses 28 Juni 2022]
MD,  Moh, Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia (Yogyakarta:  Reneka  Cipta, 2018)
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  dan  penelitian  hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004)
Nurhasim, Moch, Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019 (Airlangga University Press, 2020)
Ridlwan,  Zulkarnain,  “Cita  Demokrasi  Indonesia  Dalam  Politik  Hukum  Pengawasan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Terhadap  Pemerintah,” Jurnal  Konstitusi ,  12.2  (2016), 305 – 27
Salim,  H  S,  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
Solihah,  Ratnia,  “Peluang  Dan  Tantangan  Pemilu  Serentak  2019  Dalam  P erspektif Politik,” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3.1 (2018), 73 – 88
“Telaah  Sistem  Pemilihan  Umum  Serentak  2019  Dalam  Perspektif  Hak  Dipilih  Dan Memilih – Beritalima.com,”  2019  <https://beritalima.com/telaah -sistem- pemilihan-umum-serentak-2019-dalam-perspektif-hak-dipilih-dan-memilih/> [diakses 28 Juni 2022]
Wijayanti,  S  N,  dan  T  Purwaningsih,  “Laporan  Akhir  Tahun  Pertama  Penelitian  Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan
Politik. Yogyakarta,” Repos. umy. ac.
id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan  Akhir  Desain  Pemilihan  Umum Nas. Serentak dalam Perspekt. Huk. dan Polit. pdf , 2015