Jurnal Perikanan dan Kelautan
Volume 9 Nomor 1. Juni 2019
Halaman: 15 - 34

## PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI: SEBUAH KONSEP ILMIAH UNTUK MODEL INTEGRASI EKONOMI
( Fishery Industry Development in Morotai Island Regency : A Scientific Concept for Integrated Economics Model )
1*) Achmad Zamroni, 1) Siti Hajar Suryawati, 1) Andrian Ramadhan,
1) Sonny Koeshendrajana
1) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Komplek Bina Samudera Gedung BRSDMKP 1 Lt. 3-4, Jalan Pasir 1 Ancol Timur, Jakarta 14430
*) Korespondensi: roni_socio@yahoo.com
Diterima: 28 Januari 2019 / Disetujui: 23 April 2019

## ABSTRAK
Pengembangan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai menghadapi tantangan besar dalam iklim investasi saat ini. Iklim investasi terebut dipengaruhi oleh faktor sumberdaya perikanan, infrastruktur, pasar dan kelembagaan. Makalah ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  industri  perikanan  di  Kabupaten  Pulau Morotai, Menganalisis konsep model industri perikanan, dan merumuskan strategi integrasi  ekonomi.  Data  primer  diambil  dengan  menggunakan  kuesioner terstruktur  melalui  wawancara  dengan  responden  dan  diskusi  kelompok  terarah ( Focus  Group  Discussion -  FGD).  Informasi  primer  tersebut  dilengkapi  dengan data-data  sekunder  yang  diperoleh  dari  data  statistik  kabupaten,  laporan penelitian,  dan  publikasi  ilmiah  terkait.  Data  dianalisis  menggunakan  empat metoda, yaitu: analisis deskriptif; analisis S trengthen, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT);  analisis Quantitative  Strategic  Planning  Matrix (QSPM);  dan analisis  MIC-MAC.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan Sentra  Kelautan  dan  Perikanan  Terpadu  (SKPT)  telah  berpengaruh  positif terhadap  pembangunan  industri  perikanan  di  Kabupaten  Morotai.  Ada  4  aspek pokok  yang  berpengaruh,  yaitu:  (1)  Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan  (SDKP);  (2)  pengembangan  ekonomi  dan  bisnis;  (3)  pengembangan masyarakat;  dan  (4)  regulasi  dan  sinergi.  Strategi  integrasi  ekonomi  difokuskan pada  implementasi  model  industri  perikanan  sebagai  basis  produksi  dan  ekspor ikan Tuna segar.
Kata kunci : industri perikanan, integrasi ekonomi, morotai, tuna segar

## ABSTRACT
The  development  of  the  fisheries  industry  in  Morotai  Island  District  faces major  challenges  in  investment  climate  recently.  Those  investment  is  influenced by fisheries resources, infrastructure, markets and institutions. This paper aims to describe the fishery industry in Morotai Island District, analyze the concept of the fishery  industry  model,  and  formulate  a  strategy  for  economic  integration. Primary data was taken using a structured questionnaire through interviews with respondents  and  focused  group  discussions  (FGD).  The  primary  information  is supplemented  by  secondary  data  obtained  from  district  statistical  data,  research reports,  and  related  scientific  publications.  Data  were  analyzed  using  four methods,  namely:  descriptive  analysis;  Analysis  of  Strengthen,  Weakness, Opportunity and Threat (SWOT); Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analysis;  and  MIC-MAC  analysis.  The  results  from  the  analysis  show  the integrated  marine  and  fisheries  center  (SKPT)  policy  implementation  has  had  a positive effect on the fisheries industry development in Morotai Island. There are four  main  influence  aspects:  (1)  marine  and  fisheries  resources  (SDKP) management;  (2)  economic  and  business  development;  (3)  community development;  and  (4)  regulatory  and  synergies.  The  strategy  of  economic integration is focused on the implementation of the fisheries industry model as the production and export base for fresh tuna.
Keywords : economic integration, fishery industry, fresh tuna, morotai

## PENDAHULUAN
Pembangunan  industri  perikanan  dilakukan  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  kelautan  dan  perikanan.  Kebijakan  ini  tertuang  dalam Instruksi  Presiden  RI  Nomor  7  tahun  2016  tentang  Percepatan  Pembangunan Industri  Perikanan  Nasional.  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  telah mencanangkan  program  Pembangunan  Sentra  Kelautan  dan  Perikanan  Terpadu (SKPT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra  Kelautan  dan  Perikanan  Terpadu  di  Pulau-Pulau  Kecil  dan  Kawasan Perbatasan.  Peraturan  Menteri tersebut  menyebutkan  bahwa  tujuan  SKPT  adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di  pulau-pulau  kecil  dan/atau  kawasan  perbatasan  secara  berkelanjutan.  Fokus pengembangan  SKPT  ada  empat  hal,  yaitu:  peningkatan  nilai  tambah; peningkatan  daya  saing;  modernisasi  dan  korporatisasi  usaha;  dan  penguatan produksi  dan  produktivitas  pelaku  utama  dan  pelaku  usaha  perikanan  (KKP 2017). Lokasi pembangunan SKPT juga telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri (Kepmen) No 51 tahun 2016.
Salah satu lokasi SKPT adalah  Kabupaten Pulau Morotai. Pada  Kabupaten Pulau  Morotai  dilakukan  pengembangan  industrialisasi  perikanan  yang  akan melibatkan  banyak  pelaku  usaha  untuk  membangun  industri  perikanan  (Adam 2012).  Relasi  antara  sektor  industri,  pelaku  utama  kelautan  dan  perikanan (nelayan,  pembudidaya,  pengolah  dan  pemasar),  institusi  formal  serta  informal. Para  aktor  akan  memilih  hubungan  sosial  yang  berdampak  terhadap
perkembangan  usahanya  (Due et  al. 1999).  Pemecahan  masalah  dalam membangun industrialisasi perikanan di Morotai tidak hanya dalam pemanfaatan sumberdaya material, namun perlu memperhatikan aspek sumberdaya sosial atau modal  sosial,  yang  diharapkan  mampu  menggerakkan  keterlibatan  masyarakat dalam  pembangunan.  Bagi  masyarakat  pesisir,  industrialisasi  memberikan harapan  untuk  dapat  memanfaatkan  peluang  ekonomi  lain  terhadap  keberadaan industri perikanan.
Konsep  model  integrasi  ekonomi  dalam  rangka  mendukung  percepatan industrialisasi  perikanan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  dirumuskan  melalui  tiga aspek  yaitu:  1)  aspek  pengembangan  ekonomi  dan  bisnis,  yang  mencakup efisiensi rantai pasok, daya saing wilayah, dan kebutuhan pembiayaan usaha atau investasi;  2)  aspek  manajemen  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (SDKP) yang  mencakup  optimasi  sosial  ekonomi  dari  model  pengelolaan  Sumber  Daya Kelautan  dan  Perikanan  (SDKP)  serta  perhitungan  skenario  dampak  sosial ekonomi  terhadap  keberlanjutan  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan  (SDKP); dan  3)  aspek  pengembangan  masyarakat  yang  mencakup  pengembangan  potensi sosio  historis  dan  budaya  masyarakat  (etos,  sistem  nilai)  untuk  menjadi  modal dasar  keterlibatan  aktif  dalam  pembangunan  dan  potensi  ekonomi  dalam  nilai tambah pengembangan wisata bahari (BBRSEKP, 2017).
Namun,  hasil  penelaahan  dokumen-dokumen  dan  temuan  di  lapangan,  ada beberapa  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengembangan  SKPT  di  Morotai, yaitu: tata niaga yang belum teridentifikasi, investasi, destructive fishing dan IUU, konflik  akses  pemanfaatan  SDKP  antar  nelayan,  rendahnya  pengetahuan,  belum ada  penetapan  kawasan  konservasi  perairan  (KKP),  belum  optimalnya pengembangan pariwisata bahari, mata pencaharian utama masyarakat lokal lebih berorientasi  pertanian,  usaha  perikanan  hanya  sebagai  pemenuhan  kebutuhan pangan  (konsumsi),  usaha  perikanan  didominasi  nelayan  andon  (Bitung), terbatasnya  pengetahuan  dan  keterampilan  masyarakat  terkait  diversifikasi  hasil pengolahan  ikan,  masih  lemahnya  sumberdaya  nelayan  dalam  pengelolaan  kapal diatas 5 GT (DJPRL 2016; DPRL 2017; Pemkab. Pulau Morotai 2015).
Oleh  karena  itu,  secara  spesifik  makalah  ini  bertujuan  untuk menggambarkan  industri  perikanan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai,  menganalisis konsep  model  industri  perikanan,  dan  merumuskan  strategi  integrasi  ekonomi. Secara  operasional,  model  ini  diharapkan  dapat  membantu  merancang  pola pengelolaan kawasan yang menjamin efektifitas pelaksanaan kebijakan perikanan, mendukung  perekonomian  nasional  dan  kesejahteraan  nelayan,  menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, memberi arah interaksi harmonis kelembagaan dan lainnya.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai,  Provinsi  Maluku Utara yang dilaksanakan selama Tahun 2017. Lokasi penelitian berada pada 4 dari 5  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Pulau  Morotai,  yaitu:  Kecamatan  Morotai Selatan,  Morotai  Selatan  Barat,  Morotai  Timur  dan  Morotai  Utara.  Dari  4 kecamatan, terdapat 29 desa yang dijadikan titik penelitian. Peta Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Lokasi penelitian di Kabupaten Pulau Morotai Sumber: Bappeda Kabupaten Pulau Morotai (2015)

## Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  (ekologi,  sosial  dan  ekonomi)  diperoleh  secara  langsung  di  lapangan pencatatan langsung, dan wawancara melalui kuesioner kepada responden seperti nelayan,  pembudidaya,  wisatawan,  para  penyedia  jasa  wisata,  para  pemangku adat, pemerintah daerah termasuk pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi.  Wawancara  mendalam  pada  informan  kunci  dan  melakukan focus group discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan.
Topik  data  primer  yang  dikumpulkan  terkait  dengan  data  pemanfaatan ruang,  karakteristik  pemanfataan,  kondisi  eksiting  peran  dan  fungsi  para pemangku  kepentingan,  bentuk,  tipe  dan  fungsi  hubungan  antar  pemangku kepentingan,  permasalahan  atau  kendala  dalam  menjalankan  peran  dan  fungsi lembaga  (Azwar,  2005).  Data  sekunder  diperoleh  dengan  cara  penelusuran literatur  dari  hasil-hasil  penelitian  sebelumnya,  laporan  instansi  terkait, dokumentasi,  majalah,  koran  dan  publikasi  lainnya.  Topik  data  sekunder  yang dikumpulkan  adalah:  statistik  perikanan, masterplan pembangunan  kawasan morotai,  karakteristik  ekosistem  pesisir,  sosial  ekonomi  masyarakat  Kabupaten Pulau Morotai, aturan (peraturan pusat, daerah dan lokal terkait SKPT dan usaha perikanan),  list  program  berbantuan.  Data  statistik  Kabupaten  Pulau  Morotai mulai tahun 2012-2016, dan data-data lain yang mendukung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

## Metode Analisa Data
Metode Analisis MIC-MAC
Metode Matrice  d’Impacts  Croisés-Multiplication  Appliquee  à  un Classement (MIC-MAC)  digunakan  untuk  mendefinisikan  batasan  sistem  dan menentukan  parameter  kunci  melalui  analisis  struktural  dari  sistem  yang dipelajari.  MIC-MAC  pada  dasarnya  adalah  matriks  struktural  sebab  akibat. Matriks ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar parameter pada sistem yang  dikaji  dan  sekaligus  merinci  posisi parameter  serta  menyusunnya  ke  dalam bentuk  hirarki  parameter  (Hubeis  1991).  Analisis  parameter  sistem  dapat dilakukan  berdasarkan  klasifikasi  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Berdasarkan klasifikasi  langsung,  hubungan  antar  parameter  diperoleh  secara  langsung  dari hasil  identifikasi  berdasarkan  pendapat  pakar (expert  survey). Sedangkan berdasarkan  klasifikasi  tidak  langsung,  hubungan  antar  parameter  diperoleh  dari hasil operasi penggandaan matriks terhadap dirinya sendiri.
Matriks struktural MIC-MAC disusun dari unsur-unsur yang menggambarkan  hubungan  antar  parameter  sistem.  Jika  dari  suatu  sistem teridentifikasi n parameter, maka dapat dibentuk suatu matriks bujur sangkat M1 n  x  n  yang  terdiri  dari  n  baris  dan  n  lajur,  dengan  a ij adalah  unsur  matriks  pada baris  ke-i  dan  lajur  ke-j.  Unsur  matriks  ini  menunjukkan  hubungan  antar parameter  sistem.  Unsur  a 23 menunjukkan  hubungan  antara  parameter  2  dengan parameter  3.  Pada  matriks  bujur  sangkar M1  n  x  n  terdapat  n 2 unsur  yang  bearti ada n 2 hubungan antar parameter sistem.
[ ]
Penggandaan  matriks  bujur  sangkar  M1  n  x  n  dengan  sirinya  sendiri menghasilkan matriks M2.
[ ] [ ] atau (        )   (        )
Selanjutnya  penggandaan  matriks  bujur  sangkar  M2  n  x  n  dengan  dirinya sendiri menghasilkan matriks M3.
(        )   (        )
((        )   (        ))   ((        )   (        ))
Seterusnya
(        )   (        ) Atau ( (     )      )   ( (     )      )
Proses  penggandaan  matriks  selesai  jika  tercapai  kestabilan  matriks  yang ditunjukkan  oleh  konsistensi  unsur-unsur  matriks  dengan  posisi  unsur-unsur matriks  pada  penggandaan  ke-t  sama  dengan  posisi  pada  penggandaan  ke-(t-1). Pada  saat  kestabilan  matriks  dicapai  dapat  diidentifikasi  pola  hubungan  antar parameter  matriks  berdasarkan  klasifikasi  tidak  langsung.  Identifikasi  hubungan antar  parameter  secara  kualitatif  dilakukan  dengan  menggunakan  data  kategorik dengan  skala  biner  (0  dan  1)  atau  skala  berjenjang  (0  -  5).  Data  kategori  0 menunjukkan  tidak  ada  hubungan,  sedangkan  kategori  1  pada  skala  biner menunjukkan  ada  hubungan.  Adapun  pada  skala  berjenjang,  data  kategori  1 sampai  5  menunjukkan  intensitas  hubungan  (dari  sangat  lemah,  1  sampai  sangat kuat,  5).  Untuk  unsur-unsur  matriks  a ij yang  memiliki  indeks  yang  sama  (i  =  j) yang  terletak  pada  diagonal  utama  diberi  nilai  1.  Unsur-unsur  ini  menunjukkan hubungan  antar  parameter  yang  sama.  Klasifikasi  parameter  dilakukan berdasarkan kategori motor (driven power) dan respons (dependence) . Parameter xk dikategorikan motor jika:
∑         ∑ ∑
dan dikategorikan respons jika:
∑         ∑ ∑
untuk i, j = 1, 2, 3, ..., n
Kategori motor-respons tersebut dapat digunakan untuk membangun Bagan Motor-Respons menurut ranking parameter berdasarkan derajat motor dan respons yang  dimilikinya.  Bagan  ini  menjelaskan  kedudukan  sejumlah  parameter  pada sistem yang dikaji (Hubeis 1991), seperti disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Bagan motor – respons menurut metode MIC – MAC
(Sumber: Hubeis, 1991)
Parameter  yang  memiliki  derajat  kurang  motor  dan  kurang  respons dikelompokkan  sebagai  parameter  bebas  (Sektor  1).  Parameter  ini  menyusun kecenderungan  ketidakterkaitan  atau  memiliki  hubungan  yang  lemah  terhadap sistem. Adapun parameter yang kurang motor dan sangat respons dikelompokkan sebagai  parameter  hasil  (Sektor  2).  Parameter-parameter  ini  tidak  dapat  secara langsung  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  sistem,  tetapi  seringkali  berperan sebagai  pelaku  utama  di  dalam  sistem.  Parameter  ini  seringkali  dapat  dijelaskan oleh parameter pada Sektor 3 dan parameter pada Sektor 4 (Hubeis, 1991).
Parameter  yang  sangat  motor  dan  sangat  respons  dikelompokkan  sebagai parameter labil (Sektor 3). Parameter-parameter ini merupakan suatu obyek yang
menarik,  karena  memberikan  pengaruh  ketidakstabilan  terhadap  sistem.  Seluruh aktivitas  parameter  labil  akan  mempengaruhi  parameter-parameter  pada  sektor lainnya  dan  sekaligus  memberikan  umpan  balik  terhadap  parameter  labil  itu sendiri. Adapun parameter yang sangat motor dan kurang respons dikelompokkan sebagai parameter eksplikatif (Sektor 4). Parameter ini bersifat menerangkan dan tetap berada di dalam sistem. Parameter eksplikatif juga mempunyai kemungkinan untuk  mengukur  aktivitas  langsung  dari  pelaku  sistem  sebagai  suatu  beda intensitas hubungan (Hubeis 1991).
Selanjutnya  dengan  menggunakan  metode  MIC-MAC,  hirarki  parameter dapat  diklasifikasikan  atas  klasifikasi  langsung  dan  tidak  langsung.  Klasifikasi langsung  menggambarkan  hubungan  hirarki  secara  langsung  antara  suatu parameter  terhadap  parameter  lainnya,  tanpa  memperhatikan  pengaruh  tidak langsung  di  antara  parameter-parameter  tersebut.  Sedangkan  klasifikasi  tidak langsung menggambarkan hubungan hirarki yang terbentuk secara tidak langsung (MIC-MAC)  yang  didasarkan  pada  pengaruh  lintas  dan  umpan  balik  (Hubeis, 1991) melalui perantaraan suatu parameter lainnya yang bersifat transitif. Menurut Eriyatno  (1999),  kemampuan  metode  MIC-MAC  dalam  analisis  struktural  untuk hubungan  tidak  langsung  ini  menjadikannya  lebih  populer  dibandingkan  dengan metode Interpretative  Structural  Modelling (ISM)  yang  memiliki  kemampuan terbatas hanya pada analisis struktural untuk hubungan langsung.
Pembandingan hirarki parameter berdasarkan klasifikasi langsung dan tidak langsung memberikan kajian yang menarik tentang evolusi sistem. Pengkajian ini dapat menunjukkan kecenderungan pergeseran hirarki parameter karena pengaruh parameter  lainnya.  Menurut  Hubeis  (1991)  sekitar  10  -  20%  parameter  akan mengalami  pergeseran  posisi  atau  mempunyai  hirarki  klasifikasi  tidak  langsung yang berbeda dari klasifikasi langsungnya. Tahapan analisis dengan metode MIC- MAC disajikan pada Gambar 3.

## Penetapan n Parameter dari sistem yang dikaji
Parameter internal
Parameter eksternal
Penyusunan matriks sebab akibat berukuran n x n Parameter ditulis pada bais dan lajur dengan intensitas biner atau
dengan intensitas berjenjang Seleksi parameter kunci berdasarkan tingkat motor - respons Klasifikasi langsung Klasifikasi tidak langsung Pembandingan Bagan Motor – Respons Klasifikasi langsung dan Klasifikasi tidak langsung Sistem reduksi (kesimpulan)
Gambar 3.  Tahapan lengkap proses analisis dengan menggunakan  metode MIC- MAC
Jurnal Perikanan dan Kelautan Volume 9 Nomor 1 : 15 - 34. Juni 2019

## Metode Analisis MACTOR
MACTOR  ( Matrix  of  Alliance  Conflict  Tactic  Operation  and  Responses ) merupakan  suatu  metode  yang  dikembangkan  oleh  Micher  Godet  pada  tahun 1984. Analisis mactor dilakukan melalui pemetaan tiap pemangku kepentingan ke dalam matriks analisis pemangku kepentingan berdasarkan tingkat ketergantungan dan pengaruh. Metode ini terdiri dari tahapan berikut (Hubeis, 1991): 1. Menentukan aktor dan memahami strateginya
2. Menganalisis pengaruh antar aktor dan mengevaluasi keseimbangan Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII)- nya.
3. Identifikasi  taruhan  strategis  dan  sasaran  yang  terkait  dan  posisikan  masing- masing  aktor  sesuai  dengan  masing-masing  tujuan  ( The  matrix  of  valued positions Actor X Objective - MAO)
4. Konvergensi / divergensi tepat (posisi sederhana)
5. Merumuskan rekomendasi strategis yang koheren dan mengajukan pertanyaan kunci untuk masa depan.

## Metode Analisis SWOT
Tahapan  kerja  penyusunan  strategi  integrasi  ekonomi  dalam  mendukung industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut:
1. Penyusunan hirarki
Persoalan  yang  akan  diselesaikan,  diuraikan  menjadi  unsur-unsurnya  dan setiap  unsur  kemudian  diuraikan  menjadi  beberapa  kriteria  dari  unsur  yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi struktur hirarki.
2. Penilaian kriteria Kriteria  dinilai  melalui  perbandingan  berpasangan.  Penentuan  tingkat kepentingan  (bobot)  dari  elemen  keputusan,  penilaian  pendapat  ( judgement ) dilakukan  dengan  menggunakan  fungsi  berpikir  dan  dikombinasi  dengan intuisi,  perasaan,  penginderaan  dan  pengetahuan.  Penilaian  pendapat  ini dilakukan  dengan  perbandingan  berpasangan  yaitu  membandingkan  setiap elemen  dengan  elemen  lainnya  pada  setiap  tingkatan  kepentingan  elemen dalam  pendapat  yang  bersifat  kualitatif.  Untuk  mengkuantifikasi  pendapat tersebut,  digunakan  skala  penilaian  sehingga  diperoleh  nilai  pendapat  dalam bentuk  angka  (kuantitatif).  Hasil  penilaian  disajikan  dalam  bentuk  matriks pairwise comparison . Penggunaan untuk berbagai persoalan skala 1 sampai 9 adalah  skala  terbaik  dalam  mengekspresikan  pendapat.  Nilai  dan  definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan (Tabel 1).
Tabel 1. Skala dasar ranking Analysis Hierarchy Process (AHP)
No Nilai Keterangan 1 1 Kedua elemen sama pentingnya 2 3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lain 3 5 Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain 4 7 Elemen yang satu jelas lebih penting dari elemen yang lain 5 9 Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lain 6 2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan
Sumber: Saaty (1991)
3. Penentuan prioritas
Berdasarkan mastriks perbandingan berpasangan, kemudian dicari nilai eigen value nya  untuk  mendapatkan  prioritas  lokal.  Nilai-nilai  perbandingan  relatif tersebut  kemudian  diolah  untuk  mendapatkan  peringkat  relatif  dari keseluruhan kriteria. Baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan  sesuai  dengan judgement yang  telah  ditentukan  untuk menghasilkan bobot prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik.
4. Konsistensi logis Semua  elemen  dikelompokkan  secara  logis  dan  diperingkatkan  secara konsisten  sesuai  dengan  kriteria  yang  logis.  Jika  penilaian  tidak  konsisten, maka proses harus diulang untuk memperoleh nilai yang lebih tepat. Analisis hirarki  proses  digunakan  untuk  mengetahui  pendapat stakeholders terhadap faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  pengembangan  integrasi  ekonomi dalam  mendukung  industrialisasi  perikanan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai. Beberapa  faktor  yang  disajikan  dalam  kuesioner  merupakan  hasil  penggalian kuesioner  pendahuluan  yang  diperkuat  dengan  referensi  tertulis  mengenai faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  pengembangan  Sentra  Kelautan  dan Perikanan  Terpadu  (SKPT).  Faktor-faktor  yang  terjaring  dari  pendapat responden  pada  kuesioner  pendahuluan  kemudian  diranking  berdasarkan jumlah/frekuensi  faktor  yang  terbanyak  dipilih  oleh  responden.  Penggunakan teknik  AHP  dapat  mengetahui  kriteria  yang  paling  berpengaruh  dari  masing- masing  faktor  yang  ditentukan.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan  untuk mengetahui  pendapat  responden  terkait  pengembangan  integrasi  ekonomi melalui  SKPT  di  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Jawaban  dari  kuesioner  tersebut diolah  menggunakan  program Expert  Choice. Melalui  pengolahan  data  dari kuesioner  tersebut,  maka  dapat  diketahui  pendapat  keseluruhan  responden mengenai bobot dan prioritas kepentingan dari tiap faktor yang mempengaruhi pengembangan  perkebunan  integrasi  ekonomi  melalui  SKPT  di  Kabupaten Pulau Morotai.
Pertimbangan  yang  digunakan  dalam  menyusun  arahan  pengembangan integrasi  ekonomi  dalam  mendukung  industrialisasi  perikanan  melalui  SKPT  di Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari kriteria berikut ini:
a. potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
b. nilai kontribusi
c. nilai LQ
d. nilai farmer share
e. nilai investasi (R/C)
f. nilai multiflier effect
g. preferensi masyarakat perikanan terhadap SKPT.
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  di  atas,  maka  disusunlah arahan  strategi prioritas  pengembangan  dengan  ketentuan  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  4. Menentukan  strategi  pengembangan  integrasi  ekonomi  dalam  mendukung industrialisasi  perikanan  melalui  pengembangan  SKPT  dengan  menggunakan analisis  AHP-SWOT.  Analisis Strenght  Weaknesses  Opportunities  Threats (SWOT) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan
strategi  perusahaan.  Analisis  ini  didasarkan  pada  logika  yang  dapat memaksimalkan kekuatan ( Strengths ) dan peluang ( Opportunities ), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( Weaknesses ) dan ancaman ( Threats ). Proses  pengambilan  keputusan  strategis  selalu  berkaitan  dengan  pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Perencana strategis ( strategic planner ) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam  kondisi  yang  ada  saat  ini  atau  disebut  dengan  analisis  situasi  (Rangkuti, 1997).
Gambar 4   Proses  pemilihan  arahan  prioritas  pengembangan  integrasi  ekonomi dalam  mendukung  industrialisasi  perikanan  di  Kabupaten  Pulau Morotai
Data  yang  diperoleh  dari  responden  diidentifikasi  dan  dikelompokkan menjadi faktor-faktor strategis internal dan eksternal. Pembobotan atas kelompok faktor  dan  faktor  strategis  internal  dan  eksternal  melalui  metode  perbandingan berpasangan.  Pada  pengembangkan  alternatif  strategi  digunakan  matriks  SWOT untuk  membantu  melakukan  pencocokkan  antar  kekuatan  dan  peluang  (strategi SO), kekuatan dan ancaman (strategi ST), peluang dan kelemahan (strategi WO) serta  kelemahan  dan  ancaman  (strategi  WT).  Setelah  alternatif  strategi  dibuat maka untuk memprioritaskan alternatif tersebut digunakan metode AHP. Metode AHP  menghasilkan  suatu  strategi  yang  terbaik  dari  berbagai  alternatif  strategi yang direkomendasikan melalui matriks SWOT (Dewi et al. 2012).
Tabel 2. Matriks analisis SWOT
Internal Eksternal Kekuatan ( Strengths ) Kelemahan ( Weaknesses )
Peluang
( Opportunities ) Strategi SO ( Aggresive Strategies ) Strategi WO ( Turn Around Strategies )
Ancaman
( Threats ) Strategi ST ( Diversification Strategies )
Strategi WT ( Defensive Strategies )
Sumber: David (2011)

## Metode Analisis QSPM
Tahap  terakhir  dalam  proses  perumusan  strategi  adalah  pengambilan keputusan.  Analisis  yang  digunakan  pada  tahap  ini  adalah Quantitative StrategicPlanning  Matrix (QSPM).  Analisis  QSPM  bertujuan  untuk  memilih strategi terbaik dan paling cocok dengan kondisi internal dan eksternal Kabupaten Pulau  Morotai.  Teknik  analisis  ini  membantu  memilih  strategi  yang  paling  baik untuk dipilih berdasarkan beberapa alternatif strategi yang telah dibuat pada tahap pencocokan sebelumnya.
Strategi yang dipilih berasal dari hasil analisis SWOT. Langkah pembuatan matriks  QSPM  yaitu  pertama  dengan  pengisian  kolom  pertama  matriks  dengan daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang merupakan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihasilkan dari matriks EFE dan IFE pada tahap input. Bagian  atas  berisi  alternatif  strategi  yang  direkomendasikan,  hasil  dari  matriks SWOT. Kolom kedua diisi dengan bobot tiap faktor sesuai matriks IFE dan EFE yang diperoleh masing-masing faktor dalam tahap input sebelumnya.  Komponen utama dari analisis QSPM terdiri dari: faktor kunci berupa eksternal (peluang dan ancaman)  dan  internal  (kekuatan  dan  kelemahan),  nilai  pembobotan, Attractiveness  Score (AS), Total  Attractiveness  Score (TAS)  dan Sum  Total Attractiveness  Score (STAS).  Skor  daya  tarik  dikalikan  dengan  bobot  untuk memperoleh Total  Attractiveness  Score (TAS).  Nilai  TAS  tiap  strategi dijumlahkan  untuk mendapatkan jumlah keseluruhan  daya  tarik  total  ( Sum  Total Attractiveness Score ). Skor yang lebih tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik (David 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Industri Perikanan di Kepulauan Morotai
Pembangunan  industri  perikanan  dilakukan  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  kelautan  dan  perikanan.  Kebijakan  ini  tertuang  dalam Instruksi  Presiden  RI  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pembangunan Industri  Perikanan  Nasional.  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  telah mencanangkan  program  Pembangunan  Sentra  Kelautan  dan  Perikanan  Terpadu (SKPT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra  Kelautan  dan  Perikanan  Terpadu  di  Pulau-Pulau  Kecil  dan  Kawasan Perbatasan.  Peraturan  Menteri tersebut  menyebutkan  bahwa  tujuan  SKPT  adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Sementara itu,  lokasi  pembangunan  SKPT  juga  telah  ditetapkan  oleh  Keputusan  Menteri (Kepmen)  No  51  tahun  2016.  Fokus  pengembangan  SKPT  ada  4  hal,  yaitu: peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing, modernisasi dan korporatisasi usaha, dan penguatan produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan (KKP 2017).
Pengembangan  industrialisasi  perikanan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  akan melibatkan  banyak  pelaku  usaha  untuk  membangun  industri  perikanan  (Adam 2012).  Relasi  antara  sektor  industri,  pelaku  utama  kelautan  dan  perikanan (nelayan,  pembudidaya,  pengolah  dan  pemasar),  institusi  formal  serta  informal.
Para  aktor  akan  memilih  hubungan  sosial  yang  berdampak  terhadap perkembangan  usahanya  (Due et  al. 1999).  Pemecahan  masalah  dalam membangun industrialisasi perikanan di Morotai tidak hanya dalam pemanfaatan sumberdaya material, namun perlu memperhatikan aspek sumberdaya sosial atau modal  sosial,  yang  diharapkan  mampu  menggerakkan  keterlibatan  masyarakat dalam  pembangunan.  Bagi  masyarakat  pesisir,  industrialisasi  memberikan harapan  untuk  dapat  memanfaatkan  peluang  ekonomi  lain  terhadap  keberadaan industri perikanan.
Namun,  hasil  penelaahan  dokumen-dokumen  dan  temuan  di  lapangan,  ada beberapa  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengembangan  SKPT  di  Morotai, yaitu: tata niaga yang belum teridentifikasi, investasi, destructive fishing dan IUU, konflik  akses  pemanfaatan  SDKP  antar  nelayan,  rendahnya  pengetahuan,  belum ada  penetapan  kawasan  konservasi  perairan  (KKP),  belum  optimalnya pengembangan pariwisata bahari, mata pencaharian utama masyarakat lokal lebih berorientasi  pertanian,  usaha  perikanan  hanya  sebagai  pemenuhan  kebutuhan pangan  (konsumsi),  usaha  perikanan  didominasi  nelayan  andon  (Bitung), terbatasnya  pengetahuan  dan  keterampilan  masyarakat  terkait  diversifikasi  hasil pengolahan  ikan,  masih  lemahnya  sumberdaya  nelayan  dalam  pengelolaan  kapal diatas 5 GT (DJPRL 2016; DPRL 2017; Pemkab. Pulau Morotai 2015).
Berdasarkan  pengamatan  dan  inventarisasi  kondisi  dan  potensi  Kabupaten Pulau Morotai maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi kelemahan adalah teknologi penangkapan ikan, fasilitas transportasi pemasaran ikan, fasilitas pabrik  es,  fasilitas cold  storage ,  dan  manajemen  pengelolaan  pendaratan  ikan. Kelemahan-kelemahan  tersebut  lebih  disebabkan  oleh  keterbatasan  kemampuan internal  di  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Infrastruktur  selalu  menjadi  titik  lemah dalam pembangunan dearah terluar (Maryaningsih et.al., 2014).
Selanjutnya  hasil  identifikasi  faktor  yang  menjadi  ancaman  dalam pengembangan  industrialisasi  perikanan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  adalah kebijakan,  konflik,  pengembangan  sarana  prasarana,  investor  asing  dan persaingan  antar  daerah.  Kebijakan  menjadi  tolok  ukur  keberhasilan pembangunan  (Dye  1992).  Ancaman-ancaman  lebih  disebabkan  oleh  pengaruh dari pihak luar juga mampu menghambat pengembangan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai.

## Konsep model pengembangan industri perikanan
Model  konseptual  yang  dibangun  merupakan  suatu  diagram  dari  satu  set hubungan  antara  bidang-bidang  yang  diyakini  memberi  dampak  dari pengembangan  sektor  kelautan  dan  perikanan.  Dalam  hal  ini,  konsep  model integrasi ekonomi dalam rangka mendukung percepatan industrialisasi perikanan di  Kabupaten  Pulau  Morotai  dirumuskan melalui  4  (empat)  aspek  yaitu:1)  aspek manajemen  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan  (SDKP)  yang  mencakup optimasi  pengelolaan  SDKP  serta  perhitungan  valuasi  ekonomi  terhadap keberlanjutan  SDKP;  2)  aspek  pengembangan  ekonomi  dan  bisnis,  yang mencakup  efisiensi  rantai  pasok,  kontribusi  sektor,  dan  kebutuhan  pembiayaan usaha  atau  investasi;  3)  aspek  pengembangan  masyarakat  yang  mencakup  relasi sosial  pelaku  usaha  dan  peran  aktor  pengelola;  dan  4)  aspek  regulasi  program pengembangan  SKPT  di  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Model  konseptual  integrasi
ekonomi  dalam  mendukung  percepatan  industrialisasi  perikanan  di  Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Gambar 5.
Gambar 5   Model  konseptual  integrasi  ekonomi  dalam  mendukung  percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai
Untuk  menentukan  tujuan  pengembangan  SKPT  dalam  mendukung industrialisasi  perikanan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  dilakukan  identifikasi variabel  kunci  yang  berpengaruh  dan  memiliki  ketergantungan  melalui  analisis MICMAC.  Dalam  analisis  MICMAC  ini,  variabel  kunci  yang  teridentifikasi dikategorikan  pada  beberapa  kuadran,  yaitu  :  1)  variabel  perubahan  ( relay variables );  2)  variabel  yang  berpengaruh  ( influent  variables ),  3)  variabel  yang dipengaruhi  ( depending  variables ),  dan  4)  variabel  yang  bebas  ( autonomous variables ).  Peta  variabel  kunci  yang  diidentifikasi  berdasarkan  pengaruh  dan ketergantungannya disajikan pada Gambar 6.
Gambar  6  menunjukkan  kondisi  dari  keragaman  pengaruh  dan ketergantungan  variabel  terhadap  percepatan  industrialisasi  perikanan  di Kabupaten  Pulau  Morotai.  Terkait  dengan  pengaruh  dan  ketergantungan  yang tinggi dari variabel, dapat diidentifikasi adalah program pemerintah, SDM usaha, investasi dan produksi.
Identifikasi  aktor  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pengembangan  industri perikanan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  dilakukan  dengan  analisis  MACTOR. Analisis ini dimaksudkan untuk membuat peta pelaku berdasarkan pengaruh dan ketergantungannya  sebagai  salah  satu  komponen  utama  dalam  model  integrasi ekonomi  dalam  mendukung  percepatan  industrialisasi  perikanan  di  Kabupaten Pulau  Morotai.  Dalam  analisis  MACTOR  ini,  pemangku  kepentingan  yang teridentifikasi  dikategorikan  pada  beberapa  kuadran,  yaitu:  1)  aktor  perubahan ( relay  actor );  2)  aktor  yang  berpengaruh  ( influent  actor ),  3)  aktor  yang dipengaruhi ( depending acto r), dan 4) aktor yang bebas ( autonomous actor ). Peta pemangku  kepentingan  yang  diidentifikasi  berdasarkan  pengaruh  dan ketergantungannya disajikan pada Gambar 7.
Model Integrasi Ekonomi Optimasi Pengelolaan SDKP Karakteristik  sosial ekonomi pengelolaan SDKP Nilai  ekonomi SDKP Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Efisiensi  rantai pasok Kontribusi sektor Usaha dan investasi Pengembangan Masyarakat Relasi sosial pelaku usaha Peran aktor pengelola Regulasi
Gambar 6.  Variabel  kunci  yang  diidentifikasi  berdasarkan  pengaruh  dan ketergantungannya
Gambar  7  menunjukkan  kondisi  dari  keragaman  pengaruh  dan ketergantungan  pemangku  kepentingan  terhadap  industrialisasi  perikanan  di Morotai  sesuai  dengan  cakupan  wilayah,  tupoksi  dan  tujuan  pengelolaannya. Terkait  dengan  kepentingan  pengelolaan  sumberdaya,  tujuan  keberadaan  dan aktivitas  dari  stakeholder  secara  umum  tercermin  pada  tugas  dan  fungsi  utama dari masing-masing stakeholder tersebut.

## Strategi integrasi ekonomi
Strategi prioritas yang mempertimbangkan 3 faktor internal utama (investasi usaha,  pasar  produk  perikanan,  jaringan  sosial)  dan  3  faktor  eksternal  utama (dukungan  kebijakan  lokasi  SKPT,  optimalisasi  peran  koperasi,  lokasi  strategis) dihasilkan  9  (sembilan)  strategi  yang  dapat  dilaksanakan  untuk  mendukung integrasi  ekonomi  dalam  mendukung  percepatan  industrialisasi  perikanan  di Kabupaten  Pulau  Morotai.  Strategi  yang  dimaksud  adalah:  1)  Kemudahan investasi usaha; 2)  Kebijakan konektivitas  pasar produk perikanan; 3) Kebijakan kelembagaan pengelola SKPT; 4) Optimasi koperasi sebagai sumber pembiayaan usaha  nelayan;  5)  Koperasi  sebagai  simpul  produksi  dan  pemasaran  produk perikanan;  6)  Peningkatan  partisipasi  dan  representasi  keanggotaan  koperasi;  7) Harmonisasi  regulasi  RTRW  dengan  RZWP3K  untuk  mengakselerasi pengembangan  investasi;  8)  Segmentasi  Morotai  sebagai  basis  produksi  dan ekspor  fresh  tuna;  dan  9)  Memperkuat  konektivitas  antar  pelaku  usaha perdagangan  tuna  di  WPP  715,  716,  717.  Matriks  S-O  yang  disusun  disajikan pada Tabel 3.
Keterangan:
: Kelompok variabel input, yaitu kelompok yang mempunyai pengaruh besar tetapi sulit diintervensi.
: Kelompok variabel intermediate, yaitu kelompok yang mempunyai pengaruh besar, tetapi dapat diintervensi.
: Resultant variable , yaitu kelompok yang tidak mempunyai pengaruh tetapi tergantung pada input produksi.
: Excluded variable , yaitu kelompok yang tidak berpengaruh dan tidak tergantung dengan yang lain.
: Clustered variable , yaitu kelompok yang cenderung berkumpul tetapi tidak cukup pengaruh
Gambar 7.  Pemangku kepentingan yang diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan ketergantungannya
Dari  strategi-strategi  alternatif  yang  ada,  strategi  yang  kedelapan  yaitu segmentasi Morotai sebagai basis produksi dan ekspor tuna segar menjadi pilihan utama.  Pilihan  utama  strategi  adalah  untuk  pengembangan  model  integrasi ekonomi  dalam  mendukung  percepatan  industrialisasi  perikanan  di  Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan hasil analisis QSPM yang disajikan pada Tabel 4.
Model  integrasi  ekonomi  untuk  mempercepat  industrialisasi  perikanan  di Kabupaten  Pulau  Morotai  dapat  menunjukkan  hubungan  langsung  dan  tidak langsung  antar  aktor  dan  variabel  pembentuk  model.  Eksisting  peran  antar stakeholder  telah  terpetakan  dan  sehingga  tergambar  kelompok-kelompok stakeholder  yang  independen  dan  dependen  untuk  program  integrasi  ekonomi. Mengacu  pada  analisis  SWOT  dan  dilanjutkan  dengan  analisis  QSPM,  maka dapat disusun strategi  yang memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang memiliki nilai efisien yang lebih baik. Diperkuat dengan hasil analisis kelayakan
investasi  dan  usaha  bahwa  penggunaan  semua  armada  perikanan  baik  perahu tanpa  motor  (PTM)  maupun  kapal  motor  untuk  berbagai  ukuran  masih  layak untuk  dikembangkan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Selanjutnya  prioritas  strategi yang  akan  dilaksanakan  untuk  pengembangan  industri  perikanan  di  Kabupaten Pulau  Morotai  adalah  “Segmentasi  Morotai  sebagai  Basis  Produksi  dan  Ekspor Fresh Tuna (Tuna Segar)”. Oleh karena itu, model yang direkomendasikan adalah Model  Implementatif  Segmentasi  Morotai  sebagai  Basis  Produksi  dan  Ekspor tuna segar ( Fresh Tuna ).
Tabel 3.  Matriks  S-O  model  integrasi  ekonomi  yang  mendukung  percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai
Faktor Internal (Kekuatan/ Strengths ) S1 S2 S3 Investasi Usaha Pasar Produk Perikanan Jaringan Sosial
F ak tor Ek ste rn al (P el u an g / O ppor tu n it ie s ) O1  Dukungan kebijakan lokasi SKPT Kemudahan investasi usaha Kebijakan konektivitas pasar produk perikanan Kebijakan kelembagaan pengelola SKPT O2  Optimalisasi peran koperasi Optimasi koperasi sebagai sumber pembiayaan usaha nelayan Koperasi sebagai simpul produksi dan pemasaran produk perikanan Peningkatan partisipasi dan representasi keanggotaan koperasi O3  Lokasi strategis (berbatasan dengan wilayah luar) Harmonisasi regulasi RTRW dengan RZWP3K untuk mengakselerasi pengembangan investasi Segmentasi Morotai sebagai basis produksi dan ekspor fresh tuna Memperkuat konektivitas antar pelaku usaha perdagangan tuna di WPP
715, 716, 717
Sumber: data primer diolah
Konsep  integrasi  ini  memanfaatkan  Kabupaten  Pulau  Morotai  berada  di lokasi  yang  strategis  di  titik  pertemuan  antara  3  WPP  (WPP  715,  WPP  716  dan WPP  717).  Apabila  potensi  sumberdaya  perikanan  dapat  dikelola  dengan  baik, maka  bukan  tidak  mungkin  Kabupaten  Pulau  Morotai  menjadi  pusat  produksi ikan  tuna  segar  sehingga  dapat  dijadikan  pusat  pasar  ikan  tuna  segar  di  wilayah timur Indonesia (Gambar 8).
Model  digambarkan  bahwa  dalam  model  implementatif  pengembangan Kabupaten  Pulau  Morotai  sebagai  basis  produksi  tuna  segar  terdapat  strategi, aktor dan indikator keberhasilannya. Strategi yang diambil mengacu pada analisis MIC-MAC  adalah  optimalisasi  program  pemerintah,  penguatan  kapasitas  SDM usaha dan peningkatan investasi usaha. Aktor  yang terlibat dan berperan penting sebagaimana  hasil  analisis  MACTOR  diantaranya  pemerintah  daerah  baik propinsi  dan  kabupaten,  koperasi,  nelayan,  dan  sekretariat  SKPT.  Dampak  dari
pelaksanaan program-program ini adalah peningkatan produksi tuna segar dalam skala besar.
Tabel 4. Hasil perhitungan analisis QSPM
No Strategi Skoring (TAS) Rangking 1 Kemudahan investasi usaha 2,54 2 2 Kebijakan konektivitas pasar produk perikanan 2,33 5 3 Kebijakan kelembagaan pengelola SKPT 1,88 9 4 Optimasi koperasi sebagai sumber pembiayaan usaha nelayan 2,21 7 5 Koperasi sebagai simpul produksi dan pemasaran produk perikanan 2,50 3 6 Peningkatan partisipasi dan representasi keanggotaan koperasi 2,29 6 7 Harmonisasi regulasi RTRW dengan RZWP3K untuk mengakselerasi pengembangan investasi 2,17 8 8 Segmentasi Morotai sebagai basis produksi dan ekspor tuna segar 2,63 1 9 Memperkuat konektivitas antar pelaku usaha perdagangan tuna di WPP 715, 716, 717 2,42 4
Model  ini  dikembangkan  dalam  rangka  untuk  menjamin  keberlanjutan pengelolaan  sumberdaya,  optimalisasi  jaringan  sosial  dan  sistim  bisnis  yang efektif  sehingga  tercapai  perbaikan  kesejahteraan  pelaku  utama  perikanan  tanpa menimbulkan destruksi terhadap komponen dan potensi kawasan. Pengembangan analisis  untuk  mengestimasi  nilai  pemanfaatan  sumberdaya  melalui  valuasi ekonomi,  yang  dipadu  dengan  analisis  jaringan  sosial,  analisis  rantai  pasok, analisis  kelayakan  investasi  dan  analisis  kontribusi  PDRB  diyakini  dapat mewujudkan  maksud  tersebut.  Secara  operasional,  model  ini  diharapkan  dapat membantu  merancang  pola  pengelolaan  kawasan  yang  menjamin  efektifitas pelaksanaan  kebijakan  perikanan,  mendukung  perekonomian  nasional  dan kesejahteraan  nelayan,  menjaga  kelestarian  sumberdaya  ikan  dan  ekosistemnya, memberi arah interaksi harmonis kelembagaan, dan lainnya.
Arahan strategi dapat dikembangkan secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten  Pulau  Morotai  dengan  SKPT  menjadi  pusat  produksi  tuna  segarnya. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  tidaklah  mudah,  semua  pihak  yaitu  pemerintah daerah  dan  Sekretariat  SKPT  beserta  pemangku  kepentingan  yang  terkait langsung  maupun  tidak  langsung  harus  bersama-sama  dan  serius  mewujudkan arahan  yang  direkomendasikan  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Aktor-aktor yang berperan antara lain:
a. Pemerintah Propinsi
Pemerintah  propinsi  dapat  mendorong  Kabupaten  Pulau  Morotai  sebagai sentra  produksi  dan  pemasaran  tuna  segar.  Pemerintah  merancang  program yang  dapat  meningkatkan  produktivitas  usaha  dan  keterlibatan  seluruh sumberdaya  potensial  melalui  kegiatan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap setiap penyelenggaraan pembangunan.
Gambar 8.  Model implementatif segmentasi morotai sebagai basis produksi dan ekspor tuna segar
b. Pemerintah Kabupaten
Pemerintah  kabupaten  menyediakan  fasilitas  yang  mendukung  pelaksanaan program  SKPT.  Saat  ini  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai  telah melakukan  beberapa  hal  terkait  SKPT,  diantaranya:  sebesar  90%  dinas menuntaskan pembebasan lahan MIAMARI 90 ha, cold storage 10 hektar, dan lahan  2  hektar.  Kemudian  dukungan  pemda  terhadap  pengembangan  SKPT sudah maksimal sesuai dengan arahan Bupati.
c. Sekretariat SKPT
Sekretariat SKPT bertanggung jawab untuk mensukseskan program SKPT di tingkat  kabupaten.  Karena  Sekretariat  SKPT  memiliki  fungsi  sebagai kepanjangan tangan, mata, telinga dan penyambung lidah kepentingan pusat di daerah  dan  sebaliknya.  Meskipun  saat  ini,  Sekretariat  SKPT  tidak  memiliki kewenangan  untuk  mengambil  keputusan,  dan  menjalankan  fungsi pengawasan,  pendampingan  dan  pemberdayaan  terhadap  masyarakat.  Hal  ini karena SKPT merupakan program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat  program  industrialisasi  di  dalam  sektor  perikanan.  Tusi  para pengurus SKPT lebih pada melaksanakan arahan dari KKP.
d. Koperasi
Koperasi  sebagai  bentuk  kerjasama  masyarakat  perikanan  dalam  hal  ini nelayan.  Selain  itu  koperasi  juga  dapat  berperan  sebagai  mitra  SKPT  dan nelayan  dalam  menyediakan  input  dan  menampung  hasil  produksi.  Hal  ini harus didukung oleh regulasi yang kondusif untuk koperasi.
e. Nelayan
Nelayan  merupakan  aktor  utama  dalam  melakukan  usaha  penangkapan, sebagai  penyedia  komoditas  tuna  yang  dibutuhkan  dalam  kegiatan  ekspor. Oleh  karena  itu  nelayan  harus  dilibatkan  dalam  kegiatan  pengembangan SKPT, sehingga nelayan dapat menjalankan perannya dengan baik.
f. Masyarakat
Masyarakat  Kabupaten  Pulau  Morotai  ikut  berpartisipasi  secara  aktif  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  pembangunan  sektor  perikanan. Masyarakat  dapat  ditingkatkan  pengetahuannya  dengan  memanfaatkan kemudahan penguasaan teknologi.

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) telah berpengaruh  positif  terhadap  pembangunan  infrastruktur  perikanan  Kabupaten Pulau  Morotai.  Sinergitas  pemerintah  pusat  dan  daerah  juga  menciptakan  iklim investasi bagi bagi penanam modal untuk industri perikanan. Regulasi yang sudah ada  dapat  menjadi  acuan  dalam  menciptakan  aktivitas  yang  sehat  bagi pengembangan  industri  perikanan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai,  berkontribusi dalam  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  lokal,  penyerapan  tenaga  kerja,  serta tumbuhnya industri pada kawasan SKPT.
Model industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai ditentukan 4 (empat) aspek  pokok,  meliputi  yaitu:  (1)  aspek  manajemen  Sumberdaya  Kelautan  dan Perikanan (SDKP) yang mencakup optimasi pengelolaan SDKP serta perhitungan valuasi  ekonomi  terhadap  keberlanjutan  SDKP;  (2)  aspek  pengembangan ekonomi dan bisnis, yang mencakup efisiensi rantai pasok, kontribusi sektor, dan kebutuhan pembiayaan usaha atau investasi; (3) aspek pengembangan masyarakat yang  mencakup  relasi  sosial  pelaku  usaha  dan  peran  aktor  pengelola;  dan  (4) aspek regulasi program pengembangan SKPT di Kabupaten Pulau Morotai.
Strategi  integrasi  ekonomi  difokuskan  pada  implementasi  model  industri perikanan  sebagai  basis  produksi  dan  ekspor  Ikan  Tuna  segar.  Implementasinya adalah  sinergitas  dan  komitmen  pimpinan  daerah  untuk  melaksanakan  program secara  berkelanjutan  sehingga  tujuan  tercapai.  Program  yang  dilaksanakan meskipun  bersifat  sektoral  namun  memerlukan  sinergitas  dan  koordinasi  antar stakeholder terkait. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi sumberdaya ikan  tuna  yang  berada  di  wilayah  Morotai  sehingga  menjadi  sumber  pendapatan daerah.  Sementara  itu,  optimalisasi  SKPT  dapat  difokuskan  sebagai  pusat produksi dan pemasaran tuna.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  L.  2012.  Kebijakan  Pengembangan  Perikanan  Berkelanjutan  (Studi  Kasus Kabupaten  Wakatobi,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Dan  Kabupaten  Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara). Jurnal Perikanan dan Kelautan. 2(2):115- 126.
Azwar S. 2005. Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
[BBRSEKP]  Balai  Besar  Riset  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan.  2017. Model  Integrasi  Ekonomi  dalam  Mendukung  Percepatan  Industrialisasi Perikanan  Nasional  di  Kabupaten  Pulau  Morotai. BBRSEKP.  Jakarta. Tidak dipublikasikan. 442 hlm.
[BAPPEDA]  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Pulau Morotai.  2015. Penyusunan  Revisi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten  Pulau  Morotai .  Kabupaten  Pulau  Morotai:  Bappeda  Kabupaten Pulau Morotai. 174 hlm.
David  FR.  2011. Strategic  Management:  Manajemen  Strategi  Konsep .  Jakarta: Salemba Empat.
Dewi  IS,  Daryanto  A,  Fahmi  I.  2012.  Aplikasi  Metode  AHP-SWOT  untuk Perencanaan  Strategi  Lembaga  Non  Profit.  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis. 11(2):113-120.
[DJPRL]  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut.  2016. Masterplan  dan Bisnis  Plan  Pembangunan  Sentra  Kelautan  dan  Perikanan  Terpadu Kabupaten Pulau Morotai. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
[DPRL]  Direktorat  Perencanaan  Ruang  Laut.  2017. Masterplan  Sentra  Kelautan dan  Perikanan  Terpadu  (SKPT)-Kabupaten  Pulau  Morotai .  Jakarta: Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Due P, Holstein B, Lund R, Modvig J, Avlund K. 1999. Social Relation: network, support and Relational Strain. Social Science & Medicine. (48):661-673.
Dye TR. 1992. Understanding Public Policy . New Jersey: Prentice Hall. Eriyatno.  1999. Ilmu  Sistem:  Meningkatkan  Mutu  dan  Efektifitas  Manajemen . Bogor: IPB Press.
Hubeis  M.  1991. Mic-Mac:  Analisis  Peramal  Parameter  Sistem .  Bogor:  Pusat Antar Universitas IPB.
Instruksi  Presiden  RI  Nomor  7  tahun  2016  tentang  Percepatan  Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2017. Grand  Desain  Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Jakarta: Biro Perencanaan KKP Republik Indonesia.
Maryaningsih  N,  Hermansyah  O,  Savitri  M.  2014.  Pengaruh  Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.  Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. 17(1):62-98.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.48/PERMEN- KP/2015  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  Sentra  Kelautan  dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.
Pemerintah  Kabupaten  Pulau  Morotai.  2015. Buku  Statistik  Perikanan  Tangkap . Kabupaten Pulau Morotai: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.
Rangkuti  F.  1997. Analisis  SWOT  Teknis  Membedah  Kasus  Bisnis .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Saaty  TL.  1991. Pengambilan  Keputusan  Bagi  Para  Pemimpin .  Jakarta:  PT. Pustaka Binaman Pressindo.