## Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Budaya Politik di Indonesia
Adiarsa
1 LSM PERAK Indonesia, Indonesia
adiarsa07@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  Untuk  mengetahui  apakah  yang  dimaksud  dengan  pemilihan umum,  Untuk  mengetahui  kondisi  pemilu  di  Indonesia  dan  Untuk  mengetahui jalannya  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital,  karena  salah  satu  parameter  mengukur  demokratis  tidaknya  suatu  negara adalah  dari  bagaimana  perjalanan  pemilihan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  negara tersebut.  Demokrasi  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  oleh  rakyat.  Implementasi dari  pemerintahan  oleh  rakyat  adalah  dengan  memilih  wakil  rakyat  atau  pemimpin nasional  melalui  mekanisme  yang  dinamakan  dengan  pemilihan  umum.  Jadi pemilihan  umum  adalah  satu  cara  untuk  memilih  wakil  rakyat  dan  pemimpinnya. Harapan  warga  dari  terselenggaranya  pemilu  adalah  terpilihnya  wakil  rakyat  yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tantangan yang ada adalah adanya warga yang tidak menunaikan  hak  pilihnya  atau  golput  karena  kecewa  dengan  kinerja  pemimpin sebelumnya.
Kata Kunci : Pelaksanaan , Pemilihan Umum,  Budaya Politik, Indonesia
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pemilu  dalam  negara-negara  demokrasi  termasuk  di  Indonesia,    merupakan suatu proses yang meletakkan kedaulatan rakyat sepenuhnya ditangan rakyat itu sendiri melalui sistim pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan  rakyat  (demokrasi)  ditandai  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  ikut serta  dan  aktif  dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan  kenegaraan.Pemilu merupakan  salah  satu  usaha  untuk  memengaruhi  rakyat  secara  persuasif  (tidak memaksa)  dengan  melakukan  kegiatan  retorika,  public  relations,  komunikasi  massa, lobby  dan  lain-lain  kegiatan.  Meskipun  agitasi  dan  propaganda  di  Negara  demokrasi sangat  dikecam,  namun  dalam  kampanye  pemilihan  umum,  teknik  agitasi  dan  teknik propaganda  banyak  juga  dipakaioleh  para  kandidat  atau  politikus  selalu  komunikator

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No.2 December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
politik.
Pemilu langsung merupakan salah satu jalan terbaik dan dinilai paling bijaksana untuk  memilih  perwakilan  dalam  sistem  pemerintahan.  Itu  semua  berdasarkan  dalam Pancasila  sila  ke  4  yang  menjelaskan  bahwa  untuk  ikut  serta  dalam  system pemerintahan maka kita harus menunjuk perwakilan. Perwakilan tersebut dapat dipilih melalui Pemilu baik pemilihan Presiden maupun Kepala Daerah masing – masing secara langsung  dan  sesuai  hati  nurani  masing – masing  dengan  harapan  orang  yang  terpilih dapat  menjadi  wakil  dalam  system  pemerintahan  untuk  memperjuangkan  aspirasi rakyat.
Dalam pelaksanaannya, Pemilu dilaksanakan dan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum  (KPU).  KPU  menjadi  lembaga  independent  yang  bertugas  untuk  mengatur, mengawasi dan melaksanaan pemilu ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pemilu ini. Dalam pelaksanaan  pemilu  di  lapangan  banyak  sekali  ditemukan  penyelewengan – penyelewengan.  Kecurangan  ini  dilakukan  oleh  para  3  bakal  calon  seperti  money politics,  intimidasi,  pendahuluan  start  kampanye,  kampanye  negatif,  manipulasi  data dan lain-lain
Besar  kecilnya  persentase  rakyat  dalam  pemilu  bukan  indikator kualitas  demokrasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingginya  partisipasi  rakyat dalam pemilu pada masa Orde Baru, tetapi tidak diiringi dengan kebebasan hak    politik.    Hal    tersebut  dapat  dibuktikan  bahwa  birokrasi  merupakan instrumen  untuk  membantu  membesarkan  dan  mempertahankan  rezim (Sudrajat,2011).Belum  lagi  keterwakilan  perempuan  dalam  sistem  politik Indonesia yang masih perlu dukungan dengan affirmative action .Rendahnya partisipasi  perempuan  dalam  pemilu  dapat  disebabkan  oleh  beberapa faktor. Faktor-faktornya  antara lain adanya  pandangan  bahwa  dunia politik sangat maskulin, perempuan takut berkuasa, dan adanya pemiskinan kepada Perempuan (Suciptaningsih,2010). Untuk meningkatkan partisipasi perempuan  dalam  dunia  politik  dapat  dilakukan  melalui  cara  mendorong perempuan  untuk  tampil  dan  memiliki  kepekaan  dalam  dunia  politik (Roisah,2019).  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak mengeluarkan peraturan menteri PPPA Nomor 15 Tahun 2015 tentang Grand  Design  peningkatkan  Keterwakilan  Perempuan  di  DPR,  DPD,  dan DPRD  pada  Pemilu  2019.  Keterwakilan  perempuan  dalam  politik  menjadi komitmen  nasional  dalam  RPJMN  2019-2024  serta  komitmen  internasional dalam  urutan  ke-5  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustainability Development Goals/SDGs ). Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian PPPA diharapkan  dapat  meningkatkan  partisipasi    perempuan  dalam  politik, khususnya  pemilihan  umum.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  diharapkan partisipasi  perempuan  untuk  menyalurkan  hak  politiknya  pun  ikut meningkat terutama dalam pemilu 2019.
Pada  April  2019  Indonesia  telah  melakukan  pemilihan  umum serentak.  Pelaksanaan  pemilihan  umum  serentak  merupakan  kali  pertama sejak  pemilu  1955  dilaksanakan.  Dasar  hukum  dari  pelaksanaan  pemilu yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Pelaksanaan    pemilu    serentak    merupakan  hasil  uji  materi  yang  dilakukan oleh  Effendi  Gazali  bersama  Koalisi  Masyarakat  untuk  Pemilu  Serentak. Pasal yang diajukan, yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Psal 12 ayat (1) dan (2), Pasal  14  ayat  (2)  dan  pasal  112  Undang-Undang  42  tahun  2008  tentang
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mengabulkannya  dengan  ketentuan  berlaku  untuk  pemilu    dengan  alasan: (a)  Pemilu  2024  telah  dan  sedang  berjalan  serta  mendekati  waktu pelaksanaan;  (b)  Peraturan  perundang-  undangan,  tata  cara  pelaksanaan pemilu dan persiapan teknis telah diimplementasikan; (c) Persiapan pemilu 2024  akan  terganggu  dan  menyebabkan  pelaksanaan  pemilu  pada  2024 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak  dikehendaki  karena  bertentangan    dengan  UUD  1945  (Putisan MK,2019)
Penelitian  ini  bukanlah  penelitian  yang  pertama  membahas  tentang pemilihan  umum.  Terdapat  beberapa  penelitian  dengan  tema  yang  sama, yaitu  pemilu. Pertama (Solihah,2019), penelitian yang dilakukan oleh Ratna Solihah  tentang “Peluang dan  Tantangan  Pemilu  Serentak  2019  dalam Perspektif Politik” membahas bahwa terdapat peluang dan tantangan dalam perspektif  politik,  baik  untuk  parpol,  pemerintah,  pemilih,  dan penyelenggara  pemilu.  Hal  yang  harus  dilakukan  ialah  mereformasi  sistem perwakilan,  sistem  pemilihan,  sistem  kepartaian,  dan  mewujudkan pemerintahan  yang  efektif. Kedua (Rahma,2014),  penelitian  yang  dilakukan oleh  Farahdiba  Rahma  Bachtiar  tentang “Pemilu Indonesia:  Kiblat  Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi” hasil penelitian menunjukkan bahwa proses  pemilihan  di    Indonesia  tidak  hanya  dibentuk  oleh  faktor  domestik. Dukungan  internasional  memberikan  pengaruh  terhadap  kematangan demokrasi  di  Indonesia. Ketiga (Harnanto,2019),penelitian  yang  dibahas oleh Ratna Herawati, Novira M. Sukma, dan Untung D Hananto tentang “Kepastian Hukum  Pemilu  dalam  Pemilu  Serentak  2024  Melalui Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Republik Indonesia” menunjukkan  hasil bahwa  pemilu  serentak  2024  telah  memenuhi  kepastian  hukum  meskipun masih  ada  peraturan  KPU    yang  tidak  sejalan  dengan  undang-undang  di atasnya. Keempat (Pardede,2014),  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marulak Pardede  tentang “Implikasi Sistem  Pemilihan  Umum Indonesia” menunjukkan bahwa dampak dari sistem pemilu langsung di Indonesia telah melahirkan tindak pidana korupsi dan politisi korup.  Oleh  karena  itu  pada masa mendatang sistem pemilihan umum ini perlu ditinjau ulang.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  menunjukkan  belum  ada  penelitian yang  sama  seperti  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini  menarik  untuk  dikaji,  yaitu  tentang  budaya  politik  perempuan  dalam pelaksanaan  pemilihan  umum  serentak.  Sebagaimana  yang  sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pemilihan umum serentak merupakan model pemilihan  umum  baru  sejak  pemilu  pertama.  Selain  itu,  ada  upaya  dari Kementerian  PPPA  untuk  meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam politik.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kajian  tentang    pelaksanaan  pemilihan umum dalam budaya politik di Indonesia.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  dengan menyederhanakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data-data yang ada terkait  dengan  penelitian  ini  menjadi  beberapa  bagian  yang  diperlukan  menjadi metode  deskriptif kualitatif.  Para peneliti  merangkum  penyederhanaan  tersebut  yang
berasal  dari  bahan  hukum  atau  data  hukum.Analisis  Data  menurut  (Miles  & Hubberman,2009)  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data mengorganisasikan  data,  memilah-  milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola mensistesiskannya  mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa yang  penting dan apa  yang  dipelajari  serta  memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan  kepada  orang  lain. Adapun  Analisis  Data  yang  digunakan  untuk  memperoleh  atau  menjawab permasalahan  juga  mengidentifikasi  dalam  permasalahan,  bahan  yang  dikumpulkan selanjutnya  diiventarisasi,  klasifikasi  dan  dianalisis  serta  disimpulkan  untuk dipertangunggjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemilu
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan  politik  tertentu  (Sardini,2011).  Jabatan-jabatan  tersebut  beraneka- ragam,  mulai  dari  presiden,  wakil  rakyat  di  berbagai  tingkat  pemerintahan,  sampai kepala  desa.  Dalam  Pemilu,  para  pemilih  dalam  Pemilu  juga  disebut  konstituen,  dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan programprogramnya pada  masa  kampanye.  Kampanye  dilakukan  selama  waktu  yang  telah  ditentukan, menjelang  hari  pemungutan  suara.  Setelah  pemungutan  suara  dilakukan,  proses penghitungan  dimulai.  Pemenang  Pemilu  ditentukan  oleh  aturan  main  atau  sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan  disosialisasikan  ke  para  pemilih.Dalam  konstitusi  negara  kita,  pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (UUD  RI  1945) menyebutkan:  “Kedaulatan  adalah  ditangan  rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh Majelis  Permusyawaratan  Ra kyat”. Makna  kedaulatan  rakyat  yang  dimaksud  sama dengan  makna  kekuasaan  tertinggi,  yaitu  kekuasaan  yang  terakhir  dalam  wewenang untuk membuat keputusan.

## Pentingnya Pemilu
Pemilu  dianggap  sebagai  bentuk  paling  riil  dari  demokrasi  serta  wujud  paling konkret keiktsertaan(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui  penataan,  sistem  &  kualitas  penyelenggaraan  pemilu  diharapkan  dapat  benar- benar  mewujudkan  pemerintahan  demokratis.  Pemilu  sangatlah  penting  bagi  sebuah negara, dikarenakan:
• Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
• Pemilu  merupakan  sarana  bagi  pemimpin  politik  untuk  memperoleh legitimasi.
• Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
• Pemilu  merupakan  sarana  untuk  melakukan  penggantian  pemimpin secara konstitusional.

## Asas-Asas Pemilu

## 1. Langsung
Langsung,  berarti  masyarakat  sebagai  pemilih  memiliki  hak  untuk memilih  secara  langsung  dalam  pemilihan  umum  sesuai  dengan
keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

## 2. Umum
Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yg memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan,  kedaerahan, dan status sosial yang lain.

## 3. Bebas
Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos  untuk  membawa  aspirasinya  tanpa  ada  tekanan  dan  paksaan dari siapa pun.

## 4. Rahasia
Rahasia,  berarti  dalam  menentukan  pilihannya,  pemilih  dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

## 5. Jujur
Jujur,  berarti  semua  pihak  yang  terkait  dengan  pemilu  harus  bertindak dan  juga  bersikap  jujur  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Adil
Adil,  berarti  dalam  pelaksanaan  pemilu,  setiap  pemilih  dan  peserta pemilihan  umum  mendapat  perlakuan  yang  sama,  serta  bebas  dari kecurangan pihak mana pun.

## Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia
Bangsa  Indonesia  telah  menyelenggarakan  pemilihan  umum  sejak  zaman kemerdekaan.  Semua  pemilihan  umum  itu  tidak  diselenggarakan  dalam  kondisi  yang vacuum,  tetapi  berlangsung  di  dalam  lingkungan  yang  turut  menentukan  hasil pemilihan umum tersebut (Fadjar,2009).. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia (Farida,2010).

## 1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Pada  masa  ini  pemilu  diselenggarakan  oleh  kabinet  BH-Baharuddin  Harahap (tahun  1955).  Pada  pemilu  ini  pemungutan  suara  dilaksanakan  2  kali yaitu  yang  pertama  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat pada  bulan  September  dan  yang  kedua  untuk  memilih  anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional .
Pelaksanaan  pemilu  pertama  ini  berlangsung  dengan  demokratis  dan khidmat,  Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai
politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan satu perorangan
Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet  Ali  (I  dan  II)  yang  terdiri  atas  koalisi  tiga  besar:  NU,  PNI  dan Masyumi  terbukti  tidak  sejalan  dalam  menghadapi  beberapa  masalah terutama  yang  berkaitan  dengan  konsepsi  Presiden  Soekarno  zaman Demokrasi  Parlementer berakhir.
2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan  untuk  mendirikan  partai  politik,  Presiden  Soekarno mengurangi  jumlah  partai  politik  menjadi  10  parpol.  Pada  periode Demokrasi Terpimpin tidak diselanggarakan pemilihan umum.
3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)
Setelah  turunnya  era  Demokrasi  Terpimpin  yang  semi-otoriter,  rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis & stabil. Upaya  yang  ditempuh  untuk  mencapai  keinginan  tersebut  diantaranya melakukan  berbagai  forum  diskusi  yang  membicarakan  tentang  sistem distrik yang terdengan baru di telinga bangsa Indonesia. Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan  jumlah  partai  politik  secara  alamiah  tanpa  paksaan,  dengan tujuan  partai-partai  kecil  akan  merasa  berkepentingan  untuk bekerjasama  dalam  upaya  meraih  kursi  dalam  sebuah  distrik. Berkurangnya  jumlah  partai  politik  diharapkan  akan  menciptakan stabilitas  politik  dan  pemerintah  akan  lebih  kuat  dalam  melaksanakan program-programnya,  terutama  di  bidang  ekonomi.Karena  gagal menyederhanakan  jumlah  partai  politik  lewat  sistem  pemilihan  umum, Presiden  Soeharto   melakukan  beberapa  tindakan  untuk  menguasai kehidupan  kepartaian.  Tindakan  pertama  yang  dijalankan  adalah mengadakan  fusi  atau  penggabungan  diantara  partai  politik, mengelompokkan  partai-partai  menjadi  tiga  golongan  yakni  Golongan Karya  (Golkar),  Golongan  Nasional  (PDI),  dan  Golongan  Spiritual  (PPP). Pemilu  tahun1977  diadakan  dengan  menyertakan  tiga  partai,  dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar.

## 4. Zaman Reformasi (1998- Sekarang)
Pada  masa  Reformasi  1998,  terjadilah  liberasasi  di  segala  aspek kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Politik  Indonesia merasakan dampak  serupa  dengan  diberikannya  ruang  bagi  masyarakat  untuk merepresentasikan  politik  mereka  dengan  memiliki  hak  mendirikan partai  politik.  Banyak  sekali  parpol  yang  berdiri  di  era  awal  reformasi. Pada  pemilu  1999  partai  politik  yang  lolos  verifikasi  dan  berhak mengikuti  pemilu  ada  48  partai.  Jumlah  ini  tentu  sangat  jauh  berbeda dengan era orba.
Pada  tahun  2004  peserta  pemilu  berkurang  dari  48  menjadi  24  parpol saja.  Ini  disebabkan  telah  diberlakukannya  ambang  batas(Electroral
Threshold)  sesuai  UU  no  3/1999  tentang  Pemilu  yang  mengatur  bahwa partai  politik  yang  berhak  mengikuti  pemilu  selanjtnya  adalah  parpol yang  meraih  sekurang-kurangnya  2%  dari  jumlah  kursi  DPR.  Partai politikyang  tidak  mencapai  ambang  batas  boleh  mengikuti  pemilu selanjutnya  dengan  cara  bergabung  dengan  partai  lainnya  dan mendirikan parpol baru.
Untuk  partai  politik  baru.  Persentase  threshold  dapat  dinaikkan  jika dirasa  perlu  seperti  persentasi  Electroral  Threshold  2009  menjadi  3% setelah  sebelumnya  pemilu  2004  hanya  2%.  Begitu  juga  selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan.

## KESIMPULAN
Di  dalam  negara  demokrasi,  pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  unsur yang sangat vital, karena salah satu  parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara  adalah  dari  bagaimana  perjalanan  pemilihan  umum  yang  dilaksanakan  oleh negara  tersebut.  Demokrasi  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  oleh  rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan  umum  adalah  satu  cara  untuk  memilih  wakil  rakyat  dan  pemimpinnya. Harapan  warga  dari  terselenggaranya  pemilu  adalah  terpilihnya  wakil  rakyat  yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tantangan yang ada adalah adanya warga yang tidak menunaikan  hak  pilihnya  atau  golput  karena  kecewa  dengan  kinerja  pemimpin sebelumnya.
Pemilihan  umum  di  Indonesia  menganut  asas  "Luber"  yang  merupakan singkatan  dari  "Langsung,  Umum,  Bebas  dan  Rahasia".  Kemudian  di  era  reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".
Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu. Dari pemilu terdahulu hingga sekarang dapat diketahui bahwa adanya upaya untuk  mencari  sistem  pemilihan  umum  yang  cocok  untuk  Indonesia  .  sejak  awal pemerintahan  yaitu  demokrasi  parlementer,  terpimpin,  pancasila  dan  reformasi, dalam kurun waktu itulah Indonesia telah banyak mengalami transformasi politik dan sistem  pemilu.Melihat  fenomena  politik  Indonesia,  sistem  pemilihan  umum proprosinal  tertutup  memang  lebih  menguntungkan  ,  tetapi  harus  diikuti  dengan transparansi  terhadap  publik  kalau  tidak  akan  menimbulkan  oligarki  pemerintahan. Pada akhirnya konsilidasi partai politik dan sistem pemilihan umum sudsah berjalan denganm  baik.  Akan  tetapi,  itu  belum  berarti  kehidupan  kepartaian  Indonesia  juga sudah benar-benar siap untuk memasuki zaman global. Sejumlah kelemahan yang bisa diinventarisir  dari  kepartaian  kita  adalah  rekrutmen  politik,  kemandirian  secara pendanaan, kohesivitas internal,dan kepemimpina

## REFERENSI
Farahdiba  Rahma  Bachtiar,  “Pemilu  Indonesia:  Kiblat  Negara  Demokrasi dari  Berbagai Refresentasi”, Jurnal  Politik  Profetik ,  vol.  3  No.  1, 2014, DOI: https://doi.org/10.24252/jpp.v2i1.817
Mukthie  Fadjar,  Pemilu  yang  Demokratis  dan  Berkualitas:  Penyelelesaian  Hukum
Pelanggaran Pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009. Mutia Farida, Pemilu di Indonesia dalam Sejarah. Universitas Pasundan, Bandung, 2010.
Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
Oktaviana  Adhi  Suciptaningsih,  “Partisipasi  Perempuan  dalam  Lembaga Legislatif  di  Kabupaten Kendal”, Jurnal  Komunitas ,  vol.  2  No.  2 September 2010, hlm 66-73.
Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Pelaksanaan  pemilihan  umum  serentak dilaksanakan pada pemilu 2019
Rasyidin, Gender  dan  Politik:  Keterampilan  Perempuan  dalam  Politik,
( Lhokseumawe: Unimal Press), hlm. 44.
Ratna  Herawati,  Novita  Maharani  Sukma,  dan  Untung    Dwi    Hananto, “Kepastian Hukum  Pemilu  dalam  Pemilu  Serentak  2019  Melalui Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia”, Seminar Nasional  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang ,  vol.  4  No.  3  Tahun 2019, hlm. 829-846.
Rizki  Priandi  dan  Kholis  Roisah,  “Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Politik Perempuan  dalam  Pemilihan Umum”, Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , vol 1 No. 1 Tahun  2019, hlm. 106-116.
Sulardi,  Menuju  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil  Murni,  Setara  Press,  Malang,  2012. Sutardjo Adisusilo, Demokrasi dan Pasang Surutnya, Basis, Jakarta, 1983.
Tedi  Sudrajat, “Implikasi  Hukum  Pembatasan  Peran  Serta  Pegawai  Negeri Sipil  dalam Proses  Politik  di  Indonesia”, Jurnal  Dinamika  Hukum , vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 414- 423.
Copyright Holder : © Adiarsa (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: