## PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR

## Handling of maltreatment crime case Through Restorative Justice in the Polewali Mandar Resort Police
Dedi Rianto 1* , Ruslan Renggong 2 , Yulia A. Hasan 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: dedyrianto@gmail.com
Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan melalui Restoratif Justice dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deduktif  maupun  induktif kemudian  disajikan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  berdasarkan  Restoratif  Justice  dari  tahun  2022  sampai tahun  2023  pihak  kepolisian  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  mengupayakan  pendekatan  restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2022 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), namun pada tahun 2023 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2022 yaitu tidak mau  mencabut  laporan  dan  sudah  dilimpahkan  ke  kejaksaan,  sementara  dalam  penyelidikan,  tidak  cukup  bukti.  Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum kepolisian resor polewali mandar dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Polewali Mandar belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Tindak Pidana

## ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation and obstacles through Restorative Justice in the settlement of maltreatment crime case. This research used qualitative research. Data collection was carried out through interviews and documentation. The data analysis used is qualitative using deductive and inductive methods and then presented descriptively.The results of the research show that from 2022 to 2023 the police in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police will strive for a restorative approach because the number of cases ending in peace has increased. Although there are several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2022 was because the victim did not accept to reconcile because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been handed over to the prosecutor's office), but in 2023 the cause of the criminal act of abuse was not carried out.  Restorative justice is the same as in 2022, namely  not  wanting  to  withdraw  the  report  and  it  has  been  handed  over  to  the  prosecutor's  office,  while  during  the investigation, there is not enough evidence. The obstacles in the application of restorative in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police in terms of apparatus resources are that there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Polewali Mandar district community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.

## Keywords: Restorative Justice, Persecution, Crime
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kekuatan konstitusi  yang  sangat  kuat,  yakni  dengan  menjadikan  UUD
1945  menjadi  pilar  utama  dari  konstitusi  Negara.  Setiap undang-undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya  melindungi  setiap  warga  negaranya,  terlebih
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Justice Di Kepolisian Resor..... (Dedi Rianto, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
lagi  anak-anak  di  Negara  Indonesia  ini,  anak  telah  mendapat perlindungannya  dengan  diundangkannya  beberapa  undang- undang di antaranya UUSPA dan UUPA. Anak yang menjadi penerus  bangsa  ini  merupakan  aset  bangsa  dan  anak  juga mempunyai peran yang sangat strategis demi keberlangsungan suatu bangsa.
Tujuan pidana penganiayaan dapat saja di diversi dengan berdasar  prinsip  restorative  justice  dengan  alasan  melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak-hak anak sebagai pelaku. Penyelesaian  dengan  prinsip  restorative  justice  dalam  sistem peradilan  hanya  dilakukan  pada  tahap  penyidikan.  Proses penyidikan  anak  penyidik  wajib  memeriksa  tersangka  anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki  kedudukan  sosial.  Kedudukan  sosial  di  masyarakat yang  dimiliki  oleh  penyidik  merupakan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik. Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak pelaku tindak pidana, sejak proses  penyidikan  di  kepolisian  sampai  selesai  menjalankan hukuman  dilembaga  pemasyarakatan  merupakan  sebuah gambaran  kesedihan  seorang  anak.  Kejadian  selama  proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan.
Sebagai  paradigma  yang  relatif  masih  baru,  keadilan restoratif  saat  ini  sudah  pasti  berhadap-berhadapan  dengan sistem peradilan pidana konvensional. Seperti yang terjadi pada wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  di  mana dalam  pelaksanaan  untuk  menerapkan  keadilan  restoratif terhadap  perkara  pidana  dinilai  belum  merata  dan  maksimal dikarenakan  minimnya  pengetahuaan  akan  keadilan  restoratif ini.  Namun  demikian,  bukan  mustahil,  paradigma  keadilan restoratif  dapat  diterapkan  seiring  dan  bergandengan  dengan sistem peradilan pidana konvensional.
Tata  Cara  Perdamaian  Restorative  Justice  dalam  tahap penuntutan  yang  dijelaskan  oleh  Zul  Kurniawan  Akbar,  S.H. adalah:  1.  Penuntut  umum  menawarkan  upaya  perdamaian kepada  Korban  dan  Tersangka  (dilakukan  tanpa  tekanan, paksaan);  2.  Upaya  perdamaian  dilakukan  pada  tahap penuntutan,  yaitu  pada  saat  penyerahan  tanggung  jawab  atas tersangka  dan  barang  bukti  (tahap  dua);  3.  Pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebut alasan pemanggilan; 4. Dalam hal dianggap perlu, upaya perdamaian dapat  melibatkan  keluarga  Korban/Tersangka,  tokoh  atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait; 5. Penuntut umum  memberitahukan  maksud  dan  tujuan  serta  hak  dan kewajiban  korban  dan  tersangka  dalam  upaya  perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian; 6. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan  dengan  proses  perdamaian;  7.  Dalam  hal  upaya perdamaian  ditolak  oleh  Korban  dan/atau  Tersangka  maka Penuntut  umum  menuangkan  tidak  tercapainya  perdamaian dalam  berita  acara,  membuat  nota  pendapat  bahwa  perkara dilimpahkan ke pengadilan beserta alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. (Yulia; 2023)
Oleh  sebab  itu  perlu  segera  dibangun  sistem  peradilan anak yang terpisahkan dengan peradilan umum. Peradilan anak diperjuangkan  karena  spesifik  dan  dalam  konteks  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  perlindungan  anak  memiliki  nilai progresif yang apapun kondisinya akan berpengaruh terhadap integritas  masyarakat  dan  kemajuan  peradaban  Negara. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar berkurangnya
tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak meresahkan masyarakat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan dan  hambatan  melalui  Restoratif  Justice  dalam  penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan.

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  asas-asas  hukum.  Tipe  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian  lapangan  (Field research),  dengan  cara  melakukan  pengumpulan  data  di lapangan  penelitian.  Penelitian  dilakukan  di  Penelitian dilakukan  di  Kab.  Polewali  mandar  khususnya  di  Kantor Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar.    Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  a.  Sumber  Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait  dalam  penelitian  ini  melalui  wawancara.  b.  Data sekunder  adalah  data  yang  di  peroleh  dengan  mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  di bahas.
Arikunto instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan oleh  peneliti  dalam  pengumpulan  data  agar  pekerjaan  lebih mudah  dan  hasilnya  lebih  baik.  (Arikunto;  2002,  112)  Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 1. Wawancara
Pengertian  wawancara  adalah  model  penelitian  yang langsung  atau  tidak  langsung  terjun  ke  dalam  masyarakat.  2. Buku Catatan Instrumen dalam penelitian yang lainnya, adalah buku  catatan.  Fungsi  penggunaan  buku  ini  ialah  untuk mendapatkan  hasil  penelitian  yang  ada  di  luar  perkiraan.  3. Observasi  Contoh  intrumen  penelitian  selanjutnya  adalah observasi  yang  dipergunakan  dengan  cara  terjun  langsung dalam lapangan penelitian, fungsi yang diharapkan dari teknik ini  ialah  mendapatkan  data-data  penelitian  yang  bias dipertanggung  jawabkan,  baik  secara  ilmiah  ataupun  non ilmiah  (Sugiyono;2019,  199).  Pengumpulan  data  dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni melalui metode pustaka (library research) dan studi lapangan (field research).
Studi  kepustakaan  dilakukan  untuk  mengumpulkan sejumlah  data  meliputi  bahan  pustaka  yang  bersumber  dari buku-buku,  artikel,  media  cetak,  dan  lain-lain  yang berhubungan  dengan  pembahasan  penelitian  ini.    Studi lapangan ini diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa hasil pengamatan langsung di lapangan pada saat wawancara dengan Korban,  Pelaku,  Penyidik,  dan  Jaksa  Penuntut  Umum. Wawancara  dilakukan  dengan  menyiapkan  pertanyaan kemudian  dikembangkan  pada  saat  interview,  objek wawancara  menjawab  dengan  bebas,  tujuannya  untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat-pendapat.
Data  yang  diperoleh  baik  secara  primer  maupun  secara sekunder  dianalisa  secara  kualitatif  dengan  menggunakan metode  deduktif  maupun  induktif  kemudian  disajikan  secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini. (Abdullah, 2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pelaksanaan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar
Persyaratan  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  Dalam  Perkap  08 tahun  2021  tentang  penerapan  keadilan  restoratif  (restorative justice)  dalam  penyelesaiaan  perkara  pidana,  dalam  kasus tindak  pidana,  dapat  dilakukan  penyelesaian  berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil tersebut, meliputi:
a. Persyaratan Materiil (Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021) Tidak  menimbulkan  keresahan  dan/atau  penolakan  dari masyarakat.
 Tidak berdampak konflik sosial.
 Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
 Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
 Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
 Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
b.   Persyaratan Formil (Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021)
Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana  narkoba.  Dibuktikan  dengan  surat  kesepakatan perdamaian  dan  ditandatangani  oleh  para  pihak.  Pemenuhan hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  kecuali  untuk tindak  pidana  narkoba,  Pemenuhan  hak  korban  dan  tanggung jawab  pelaku  dapat  berupa:  a.  Mengembalikan  barang  b. Mengganti kerugian c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari  akibat  tindak  pidana  d.  Mengganti  kerusakan  yang ditimbulkan  akibat  tindak  pidana  Dibuktikan  dengan  surat pernyataan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  ditandatangani oleh pihak korban (Afrialdo, 2016)
Jika  perkara  pidana  yang  memenuhi  syarat-syarat  di atas,  maka  perkara  pidana  tersebut  dapat  diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapa n keadilan restoratif. Namun dapat  kita  lihat  pada  data  Kasus  Penganiayaan  di  Kepolisian Resor Polewali Mandar sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  peroleh  di  polres polman,  semenjak  diterbitkannya  Surat  Edaran  Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018  tentang  penerapan  keadilan  restoratif (restorative  justice)  dalam  penyelesaiaan  perkara  pidana  dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana,  jumlah  kasus  yang diselesaikan secara restoratif sangat. (Ruslan; 2023) meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1. berikut ini;
Tabel 1 Pelaksanaan Restiratif Justice Di Polres Polman Tahun 2022
Dan 2023 No Tindak Pidana Penganiayaan Jumlah Kasus Restiratif Justice Tidak Di Restiratif Justice 1 2022 50 5 45 2 2023 42 3 40 Jumlah 92 8 85
Sumber Data: Kepolisian Resor Polewali Mandar 2023
Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022  sampai  2023  pihak  kepolisian  di  wilayah  hukum  Polres Polewali  Mandar  mengupayakan  pendekatan  restorative dikarenakan  terdapat  jumlah  kasus  yang  berakhir  dengan perdamaian.  Data  perbandingan  jumlah  kasus  yang  diambil selama 2 tahun berturut-turut menunjukkan ada penyelesaiaan
kasus yang diselesaikan secara damai tanpa melanjutkan kasus tersebut ke tingkat peradilan.
Pada tahun 2022 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 50 Kasus,  dimana  50  Kasus  tersebut  sesuai  dengan  data  Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar adalah   kasus penganiayaan ringan atau Pasal 351 (1) dan ada juga kasus 170, dari 50 kasus tersebut  terdapat  5  Kasus  yang  di  restorative  Justice  dan  45 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara restorative Justice, Adapun  45  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  tersebut  tidak dilakukan  Restorative  justice  karena  korban  tidak  menerima untuk  berdamai  dikarenakan  tidak  ada  hubungan  keluarga, adanya dendam lama dan pelaku tidak mau ganti rugi.
Pada tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 42 kasus,  dimana  42  kasus  tersebut  sesuai  dengan  data  Sat Reskrim  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  adalah  kasus penganiayaan ringan atau Pasal 351 (1) dan ada juga kasus 170, dari  42  kasus  tersebut  terdapat  3  Kasus  yang  di  restorative Justice  dan  40  kasus  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara restorative  Justice,  Adapun  40  kasus  tindak  pidana penganiayaan  tersebut  tidak  dilakukan  Restorative  justice karena  korban  Gengsi  untuk  Meminta  maaf,  tidak  mau mencabut  laporan  (sudah  dilimpahkan  ke  kejaksaan), sementara dalam penyelidikan, dan tidak cukup bukti.
Menurut  mirwan  salah  satu  masyarakat  yang  pernah terlibat  kasus  penganiayaan  dilaksanakan  Restorative  justice menjelaskan bahwa:
“saya  selaku  pelaku  dalam  tindak  penganiayaan  dan Memukul  korban    pada  bagian  kepala,  bahu,  dan pinggang,  Kronologi  kejadian  yaitu  pada  hari  selasa tanggal  2  November  2022  pada  saat  itu  anak  saya mencubit anak dari korban lalu korban langsung menarik anaknya dan berkata “siniko apa jahat-jahat memang dia itu”  dan  saya  mendengar  perkataan  tersebut  dan  saya tersinggung  sehingga  saya  melakukan  penganiayaan terhadap korban dan korban masuk Puskesmas, kemudian saya  dilaporkan  oleh  korban  ke  pihak  berwajib  yaitu Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  kemudian  saya  di panggil  ke  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  untuk dilaksanakan Pemeriksaan, pihak kepolisian menjelaskan dengan  adanya  penyelesaian  tindak  pidana  diluar pengadilan  atau  secara  damai  sehingga  keluarga  saya mendatangi  rumah  korban  dan  meminta  maaf  atas kejadian yang telah terjadi, Kemudian korban memaafkan dan mencabut laporan.”
Melihat  hasil  wawancara  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa korban dan pelaku tersebut berdamai dikarenakan pelaku dan korban  masih  keluarga,  kemudian  korban  merasa  bersalah dikarenakan  langsung  melapor  ke  pihak  berwajib  tanpa memikirkan  terlebih  dahulu  dan  korban  juga  mendapat perawatan di puskesman dan biaya ditanggung oleh pelaku.
Menurut Ria salah satu masyarakat yang pernah Menolak Restorative justice menjelaskan bahwa:
“Saya selaku korban penganiayaan oleh orang tidak saya kenal kemudian saya melaporkan pelaku tersebut kepihak kepolisian, Setelah bebera hari saya di panggil ke polres oleh  anggota  Polres  dan  diberikan  penjelasan  untuk dilakukan  damai  dengan  pelaku,  namun  saya  menolak dikarenakan  pelaku  memukul  saya  dibagian  wajah  dan membuat  wajah  saya  pusing  sehingga  saya  di  bawa  ke puskesmas  untuk  dirawat,  Selama  2  hari  saya  dirawat keluarga pelaku pun tidak ada yang menjenguk saya dan semua  biaya  di  puskesmas  saya  yang  bayar  sehingga membuat  saya  tidak  ingin  damai  dengan  pelaku,  Pelaku juga tidak ada hubungan keluarga dengan saya.”
Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Justice Di Kepolisian Resor..... (Dedi Rianto, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
Melihat hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa  korban  tersebut  tidak  mau  damai  dikarenakan  korban tersebut  sudah  lama  dendam  dengan  pelaku  dimana  sudah sering mengganggu korban. Korban disini merupakan pelayan Café  di  Polewali  Mandar,  dan  pelaku  tersebut  melakukan penganiayaan dalam kondisi pengaruh alkohol.

## 3.2. Mekanisme Pelaksanaan Restorative Justice
Dalam melakukan Restorative justice di Kepolisian Resor Polewali  Mandar  menurut  Hamrin,  bahwa  mekanisme  yang dilakukan ialah:  Menerima laporan korban penganiayaan dan membuatkan  laporan  polisi  serta  melakukan  permintaan keterangan  bap  awal  terhadap  pelapor/korban,  Kemudian penyidik melaksanakan pembuatan sprin tugas dan penyelidikan,    Melaksanakan  pemeriksaan  saksi  korban  dan memberikan  sp2hp  (surat  pemberitahuan  perkembangan  hasil penyelidikan),  Melaksanakan  pemeriksaan  saksi-saksi  , Melaksanakan  pemeriksaan  terlapor,  Setelah  melaksanakan pemeriksaan  diatas  tersebut,  penyidik  menyampaikan  kepada korban  dan  terlapor  terkait  dengan  penanganan  kasus  atau perkara  dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan  dengan  cara damai atau restrotatif justice, Memberikan waktu selama 7 hari untuk melaksanakan perdamaian dengan pertemuan keluarga  , Mediator (Bhaninkamtibmas) mempertemukan korban, keluarga  korban,  terlapor,  keluarga  terlapor,  kepala  desa  dan toko  adat,  setelah  melaksanakan  pertemuan  keluarga  dan kembali  ke  kantor  polisi  menyampaikan  hasil  pertemuan tersebut,  Kemudian  penyidik  sebagai  mediator  memberikan kesempatan  kepada  keluarga  korban  dan  terlapor  untuk memberikan penjelasan terkait hasil pertemuan keluarga , Hasil pertemuan  tersebut  adalah  berdamai  dan  membuat  surat perdamaian kemudian menyerahkan hasil perdamaian kepihak penyidik , Kemudian korban mencabut laporan, Setelah korban mencabut  laporan  penyidik  membuat  surat  penghentian penyelidikan.
Berikut  beberapa  tahapan  dalam  proses  penyelesaian melalui restorative justice yakni: dimana pada tahapan pertama dalam  melakukan  proses  perdamaian  adalah  melalui  mediasi kedua  belah  pihak,  dimana  korban  dapat  mengungkapkan ketidaknyamanan  dan  keluhan  yang  dirasakannya  akibat  dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. (Haqullah, 2023)
Dengan  menyuarakan  keluhan  korban,  pelaku  diberi ruang  untuk  menebus  kesalahan.  Dalam  kasus  penganiayaan atau  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pemulihan  hak  korban terkadang disertai dengan kompensasi finansial. Biasanya, ini hanyalah  kompensasi  biaya  pengobatan  untuk  kunjungan  ke dokter,  yang  nilai  nominalnya  disesuaikan  akibat  yang dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana.  Besarnya  ganti  rugi tergantung  pada  kemauan  korban.  Karena  ini  adalah  kasus penganiayaan  atau  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  Intinya dalam kasus ini semua kompensasi atau ganti rugi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. (Widya, 2022)
Langkah  selanjutnya  pelaku  atau  korban  mengajukan surat  permohonan  tertulis  kepada  Kepolisian  Resor  Polewali Mandar. Surat permintaan tersebut dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Dalam surat permohonan itu dilampirkan  suatu  dokumen,  yaitu  pernyataan  damai  antara pelaku  dan  korban,  dan  bukti  bahwa  hak-hak  korban  telah dipulihkan.  Perdamaian  yang  dimaksud  adalah  bahwa sebelumnya  para  pihak,  yaitu  pelaku  dan  korban,  telah mengadakan  perjanjian  damai,  di  mana  keluarga  korban  dan pelaku, serta para saksi ikut serta. (Delmiati; 2023)
Setelah  menyatakan  kelengkapan  dokumen  lengkap, penyidik  meminta  klarifikasi  kepada  para  pihak,  yang kemudian  dituangkan  dalam  berita  acara.  Selain  itu,  setelah menerima  hasil  pemeriksaan  klarifikasi  kepada  para  pihak, penyidik mengajukan permohonan izin untuk melakukan gelar perkara  kepada  pimpinan  Sat  Reskrim  Kepolisian  Resor Polewali  Mandar  yaitu  Kasat  Reskrim.  Gelar  perkara  adalah kegiatan  dimana  peserta  penelitian  diberikan  penjelasan tentang penyidikan atau proses penyidikan, dilanjutkan dengan diskusi  kelompok  untuk  mendapatkan  jawaban  atau  masukan dan  koreksi  untuk  menyusun  rekomendasi  bagaimana penanganan  perkaranya.  Proses  penyelidikan  dan  penyidikan. Gelar perkara ini diikuti oleh penyidik yang menangani, Kasat Reskri m, para Kanit Reskirm, Kaur Bin Ops (KBO), Pengawas Penyidikan,  pejabat  external  dari  Sat  Reskrim  Polres Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  dan  Pengamanan Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar,  Seksi  Hukum  Kepolisian Resor Polewali Mandar dan Seksi Pengawas Kepolisian Resor Polewali Mandar Selain itu dihadiri juga oleh pihak korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, perwakilan tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  atau  pemangku kepentingan diperlukan.( Gusman, 2020)
Penyidik  harus  mengidentifikasi  perkara  tindak  pidana penganiayaan  atau  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5  dan  Pasal  6.  Penyidik  juga  menentukan  tingkat  keparahan luka  korban  akibat  penganiayaan  pelaku.  Apabila  menurut pendapat  penyidik  persyaratan  dari  mekanisme  restorative justice tidak dapat memenuhi syarat, maka proses pidana akan dilanjutkan  hingga  berkas  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  Negeri. Selain  itu,  ada  pula  kritik,  saran,  dan  tanggapan  dari pemangkukepentingan  incumbent  untuk  membantu  penyidik mempertimbangkan  kelanjutan  kasus  tersebut.  Namun  bila menurut  penyidik  perkara  penganiayaan  tersebut  telah memenuhi  persyaratan  pada  pasal  5  dan  pasal  6  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 sehingga  dapat  dilaksanakan  penghentian  penyelidikan  atau penyidikan. (Utomo, 2023)
Mekanisme  atau  tata  cara  penyelesaian  yang  dilakukan oleh  penyidik/penyidik  pembantu  Satuan  Reskrim  Kepolisian Resor Polewali Mandar berupa menindak lanjuti laporan/aduan yang  dibuat  oleh  Masyarakat  di  Kepolisian  Resor  Polewali Mandar,  Memasuki  tahap  penyelidikan  /  penyidikan,  Jika kedua  pihak  yang  berperkara  berkehendak  menyelesaikan perkara dengan metode Restorative Justice maka kedua belah pihak  (pelapor  dan  terlapor)  membuat  surat  perjanjian  yang telah di setujui oleh kedua belah pihak dan telah di lakukan oleh kedua belah pihak , Pelapor membuat surat permohonan untuk dilakukan  metode  Restorative  Justice  dalam  perkara  yang  di maksud  kepada  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar,  Kasat Reskrim  memerintahkan  penyidik/penyidik  pembantu  untuk melakukan  pemeriksaan  tamabahan  kepada  pelapor  dan terlapor  mengenai  surat  perjanjian  yang  telah  dibuat  dan disepakati  kedua  belah  pihak.  Penyidik/penyidik  pembantu membuat  undangan  gelar  perkara  dan  undangan  tersebut  di tujukan kepada Kasat Reskrim, Kaur Bin Ops, Para Kanit Sat Reskrim,  Kasiwas  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar,  Kasi Propam  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar,  Kasikum Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar,  Jika  syarat-syarat  yang termuat  di  dalam  Peraturan  Kepolisian  Nomor  8  tahun  2021 sudah  terpenuhi  maka  forum  gelar  akan  memberikan
keputusan,  yaitu  perkara  tersebut  dapat  dihentikan  dengan alasan  demi  hukum.  Namun  jika  syarat-syarat  yang  termuat didalam  Peraturan  Kepolisian  Nomor  08  tahun  2021  belum terpenuhi maka forum gelar akan memberikan keputusan, yaitu perkara  tersebut  belum  dapat  dihentikan  karena  belum memenuhi persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021.
Jika perkara tersebut dapat dihentikan maka penyidik/penyidik  pembantu  akan  membuat  surat  ketetapan penghentian  penyelidikan/penyidikan  dan  mengeluarkan terlapor apabila terlapor sudah dilakukan penahanan.
Dalam  restorative  justice  metode  yang  dipakai  oleh penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta  keluarga  masing-masing,  ditambah  wakil  masyarakat yang  diharapkan  dapat  mewakili  lingkungan  dimana  tindak pidana  umum  tersebut  terjadi.  Dengan  adanya  dukungan  dari lingkungan  setempat  untuk  menyelesaikan  masalah  di  luar sistem peradilan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak  bersifat  normatif,  namun  tetap  mengedepankan kepentingan  dan  tanggung  jawab  dari  pelaku  tindak  pidana, korban  dan  masyarakat.  Dalam  penanganan  terhadap  tindak pidana umum apabila syarat-syarat/ kriteria Restorative Justice telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya,  saksi  korban  dan  keluarga  berkeinginan  untuk memaafkan,  komunitas  masyarakat  mendukung  musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum,  maka  dapat  melakukan  pendekatan  Restorative Justice  dalam  forum  mediasi  penal  di  ruang  Mediasi,  dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat.
Hambatan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar, Terdapat beberapa kendala dalam penerapan Restoratif  Justice  pada  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor Polewali  Mandar,  bahwa  kendalanya  antara  lain  :  Kultur hukum yang belum mendukung penerapan Restoratif justice di Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar,  Faktor  Sumber  Daya Manusia  atau  aparat  penegak  hukum  di  Kepolisian  Resor Polewali Mandar, Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat yang belum  paham  denga  hukum  dikarenakan  masyarakat Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  SDM  masih  rendah  dan belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan hukum terkhusus dengan  adanya  penyelesaian  tindak  pidana  diluar  pengadilan yaitu Penyelesaian secara restoratif Justice.
Tidak  adanya  kesepakatan  antara  korban  dan  pelaku karena  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar masih  mengedepankan  silsila  kekeluaragaan  atau  dikenal  di Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar.  Kurangnya  kelompok- kelompok  pemerhati  sosial  dimana  suatu  tindak  pidana penganiayaan  itu  harus  didampingi  untuk  memudahkan dilaksanakan  mediasi  dan  penjelasan  terkait  penyelesaian perkara diluar pengadilan yaitu Restoratif Justice, sedangkan di wilayah  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  “Perkara  tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dalam  hal terpenuhi  syarat  95  sebagai  berikut  :  tersangka  baru  pertama kali  melakukan  tindak  pidana;  tindak  pidana  hanya  diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  Restoratif  Justice  di  Kepolisian  Resor
Polewali Mandar khususnya dalam tindak pidana penganiayaan tidak terlaksana secara optimal dilihat dari tabel diatas bahwa dari tahun 2022  jumlah kasus tindak pidana sebanyak 50 kasus, dimana 50 kasus tersebut terdapat 5 kasus yang di restorative Justice  dan  45  kasus  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara restorative  Justice,  Adapun  45  kasus  tindak  pidana penganiayaan  tersebut  tidak  dilakukan  Restorative  justice karena  korban  tidak  menerima  untuk  berdamai  dikarenakan tidak ada hubungan keluarga, adanya dendam lama dan pelaku tidak mau ganti rugi. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus tindak  pidana  sebanyak  42  kasus,  terdapat  3  kasus  yang  di restorative Justice dan 40 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara  restorative  justice,  adapun  40  kasus  tindak  pidana penganiayaan  tersebut  tidak  dilakukan  Restorative  justice karena  korban  Gengsi  untuk  Meminta  maaf,  tidak  mau mencabut  laporan  (sudah  dilimpahkan  ke  kejaksaan), sementara  dalam  penyelidikan,  dan  tidak  cukup  bukti.  dapat dilihat dari jumlah tindak pidana penganiayaan masih ada yang belum di Restoratif Justice pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 92 kasus.
Hambatan Pelaksananaa Restoratif Justice di Kepolisian Resor Polewali Mandar adalah kultur di Kab. Polewali Mandar yang belum mendukung, dikarenakan kultur masyarakat yang belum  berpartisipasi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan secara restorative sulit untuk diajak bermusyarah,  Faktor  SDM  dan  Faktor  Kesadaran  Hukum Masyarakat  yang  belum  paham  dengan  hukum  dikarenakan masyarakat  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  SDM  masih rendah  dan  belum  mendapatkan  sosialisasi  terkait  dengan hukum  terkhusus  dengan  adanya  penyelesaian  tindak  pidana diluar pengadilan, Tidak adanya kesepakatan antara korban dan pelaku  karena  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Polewali Mandar,  Kurangnya  kelompok-kelompok  pemerhati  sosial dimana suatu tindak pidana penganiayaan itu harus didampingi untuk  memudahkan  dilaksanakan  mediasi  dan  penjelasan, terkait Kendala Pelaksanaan restorative Justice tersebut peneliti menemukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  penerapan  keadilan restoratif  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  dinilai  belum merata dan maksimal namun secara umum sudah dilaksanakan dengan baik..
Aparat  Kepolisian  Resor  Polewali  Mandar  dalam penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  dengan  cara Restoratif  Justice  agar  selalu  berpedoman  di  Perkap  8  tahun 2021 tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam  penyelesaiaan  perkara  pidana,  sehingga  pelaksanaan Restoratif  Justice  dapat  optimal  dengan  melibatkan  kultur hukum/partisipasi  masyarakat  dan  sebaiknya  melakukan peningkatan  kemampuan  kepada  penyidik  terkait  cara menangani  Tindak  pidana  penganiayaan  agar  mampu maksimalkan  dengan  penyelesaian  dengan  pendekatan Restoratif  Juctice.  Melaksanakan  pemetaan  lokasi  rawan terjadinya tindak pidana penganiayaan kemudian melaksanakan  patroli  dialogis  di  daerah  tersebut  sehingga tindak  pidana  penganiayaan  minim  terjadi  dan  apabila  terjadi dapat diselesai secara restorative justice agar prioritas kapolri dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abdullah M. Ma‟ruf, 2015, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cet. 1; Yogyakarta: Aswaja Pressindo
Arikunto  Suharsimi,  2002,  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek
Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Justice Di Kepolisian Resor..... (Dedi Rianto, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
Effendi,  Afrialdo,  M.  E.,  &  Edorita,  W.  2016,  Pelaksanaan
Penyelidikan  Dan  Penyidikan  Perkara  Pidana  Oleh Kepolisian  Terhadap  Laporan  Masyarakat  Di  Polisi Sektor  Lima  Puluh.  Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 3(2), Harpy Gusman, Muhammad, 2020, Indonesia (Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan) Gelar Perkara dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Republik.
Ilham  Fahmi  Haqullah,  Ilham  Fahmi,  2023,  Implementasi
Keadilan  Restoratif  Dalam  Penegakan  Hukum  Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Jepara,
Ridha,  Delmiati,  Susi,  Mochammad.,  2023,  Penerapan
Restorative  justice  dalam  Upaya  Penyelesaian  Tindak Pidana  Penipuan  Terhadap  Perusahaan  Asuransi  Jiwa (Studi  Pada  Asuransi  Jiwa  Bersama  Bumiputera  1912 Jakarta), Unes Law Review,
Stuti Widya, Eva, 2022, Penerapan Restorative  Justice Dalam Perkara  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Studi
Kasus Pada Polresta Yogyakarta).
Sugiyono, 2019, Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D, Cet.XXIV, Utomo,  Adhi  Putranto,2023,  Penerapan  Keadilan  Restoratif
Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian
Yulia  A  Hasan,  Harianti  Hasyim,  Veronica  Grisshanta  Erga,
Appriantho Pakulla,2023, Sosialisasi Penerapan Restorative  Justice  Pada  Tahap  Penyidikan  Dan Penuntutan  Oleh  Mahasiswa  Kkn  Tematik  Fakultas Hukum Universitas Bosowa Angkatan 53.
Ruslan  Renggong,  Mustawa  Nur,  Baso  Madiong,  Dyahauliah Rachma,  Ashar  Fahri,  Hasnur  Alfitra,  2023,  Restorative Justice  Application  on  Traffic  Accident  Cases  AT  The Makassar City Police Resort, Indonesia.