DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 21 Februari 2024, Revised: 17 Maret 2024, Publish: 20 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Tinjauan Hukum Penjualan Sirine dan Lampu Isyarat Kepada Masyarakat Sipil Berdasarkan Hak dan Kewajiban Warga

## Negara
Alexander Kennedy 1* , Franciscus Xaverius Wartoyo 2
1 Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01053230105@student.uph.edu 2 Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, Franciscus.wartoyo@uph.edu
* Corresponding Author: 01053230105@student.uph.edu
Abstract: The development of motor vehicle users in Indonesia has grown rapidly, which has led to a higher traffic density level in Indonesia. This poses a challenge for priority vehicles attempting  to  navigate  through  emergency  situations.  One  solution  proposed  by  the government is to grant certain vehicles the right to use sirens and signal lights as warnings to  other  drivers.  The  ease  of  access  to  sirens  and  signal  lights  has  led  some  individuals  to seek  similar  priority  privilege  to  avoid  traffic  congestion.  Irresponsible  use  of  sirens  and signal  lights  is  prevalent  in  society,  even  though  citizen  should  have  the  responsibility  to follow the existing law. The anomaly happened due to the absence of biding law that bind the sellers  of  siren  and  signal  light.  A  problem  won’t  be  done  without  solving  from  its  root; therefore, this research aims to explore the importance of regulations governing the sale of sirens  and  warning  lights  as  needed  by  the  community.  This  research  employs  a  normative juridical research method and  is explanatory, wherein  the author utilizes legal sources and available previous research as materials for the study.
Keyword: Traffic, Priority, Emergency, Siren, Warning Lights.
Abstrak: Perkembangan  pengguna  kendaraan  bermotor  di  Indonesia  telah  berkembang sangat  pesat,  dimana  hal  tersebut  juga mendorong tingginya  tingkat  kepadatan lalu  lintas  di Indonesia.  Hal  tersebut  menyebabkan  suatu  hambatan  bagi  kendaraan-kendaraan  prioritas yang  ingin  melintas  karena  alasan  kedaduratan.  Salah  satu  solusi  dari  pemerintah  adalah pemberian hak bagi kendaraan-kendaraan tertentu agar dapat menggunakan sirine dan lampu isyarat  sebagai  tanda  peringatan  bagi  pengendara  lainnya.  Kemudahan  akses  dalam memperoleh sirine dan lampu isyarat membuat sebagian masyarakat juga ingin mendapatkan hak prioritas yang sama untuk menghindari kemacetan.Penggunaan sirine dan lampu isyarat yang  tidak  bertanggung  jawab  sering  ditemukan  di  tengah  masyarakat,  padahal  seharusnya masyarakat  wajib  melaksanakan  hukum  yang  ada.  Anomali  tersebut  terjadi  karena  belum adanya kepastian hukum yang mengikat  para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahan tidak akan selesai jika tidak dikerjakan dari akarnya; oleh sebab  itu,  penelitian  ini  ingin  melihat  sejauhmana  pentingnya  peraturan  untuk  penjualan
sirine  dan  lampu  isyarat  diperlukan  oleh  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  dan  bersifat  eksplanatori,  dimana  penulis  menggunakan  sumber- sumber  hukum  dan  penelitian  terhadulu  yang  tersedia  untuk  dijadikan  bahan  dalam penelitian.
Kata Kunci: Lalu Lintas, Prioritas, Darurat, Sirine, Lampu Isyarat.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  seperti  yang  tercantum  pada  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah negara Hukum”. Negara hukum adalah sebuah istilah yang digunakan pada suatu negara yang berlandaskan sistem hukum, dan segala tingkah laku manusia yang ada pada negara tersebut wajib  berpedoman  pada  hukum  yang  berlaku  dan  tidak  boleh  melanggarnya.  Hukum memiliki  tujuan  substansial  untuk  mengatur  dan  melindungi  kehidupan  bermasyarakat,  dan hukum sesungguhnya hanya dapat terwujud melalui kesadaran masyarakat akan perlindungan dan kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap kepentingan mereka (Widowati, 2013).
Kepastian  hukum  merupakan  sebuah  tuntunan  masyarakat  dalam  suatu  masyarakat yang  hidup  dan  berlandaskan  hukum,  dimana  nilai-nilai  moralitas  yang  ada  di  tengah masyarakat  kemudian  bergerak  melalui  proses  positivisasi  pembentukkan  hukum  dalam bentuk lege atau lex (Rondonuwu, 2023). Jika tidak ada peraturan, maka akan menimbulkan ketidakpastian  hukum,  yang  mana  akan  menyebabkan  perselisihan  di  tengah  masyarakat karena  tidak  ada  pembatas  antara  sesuatu  yang  dinilai  adil,  maupun  tidak  adil(Prasetyo, 2018).
Salah  satu  peran  hukum  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam bermasyarakat  berada  di  dalam  lingkup  lalu  lintas.  Hukum  lalu  lintas  sangat  penting  untuk mendukung  ekonomi  nasional,  memastikan  keamanan  transportasi,  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  hal  ini  juga  berperan  dalam  memperkuat  persatuan nasional  melalui  peningkatan  mobilitas  dan  interaksi  sosial  positif  di  antara  berbagai kelompok  etnis  dan  masyarakat  (Puspitasari,  2022). Hukum  lalu  lintas  dianggap  penting dalam  hal mengelola  perilaku  pengemudi,  terutama yang secara berulang melanggar aturan, demi  keselamatan.  Faktor  pelanggaran  meliputi  ketidaktahuan,  pelanggaran  disengaja,  tidak sengaja,  dan  dalam  keadaan  darurat  (Baker,  1975).  Dengan  adanya  hukum  lalu  lintas, masyarakat  dapat  merasa  aman  dan  terlindungi,  terhindar  dari  potensi  kerugian  akibat pelanggaran  aturan  yang  dapat  berdampak  pada  keselamatan  dan  kesejahteraan  bersama. Oleh  karena  itu,  pemahaman,  penerimaan,  dan  patuh  terhadap  hukum  lalu  lintas  menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib.
Dasar  Hukum  Lalu  Lintas  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang merupakan salah satu aturan yang digunakan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dalam  lingkup  penataan  sistem  transportasi  di Indonesia.  Tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  tersebut  adalah  untuk  menciptakan  sistem transportasi  yang  aman,  selamat,  tertib,  lancar,  dan  terpadu  melalui  perwujudan  dari  etika berlaku  lintas,  budaya  bangsa,  serta  penegakkan  dan  kepastian  hukum  yang  tegas  bagi masyarakat di Indonesia.
Indonesia  mengalami  pertumbuhan  penggunaan  kendaraan  bermotor  yang  sangat pesat  sejak  2015,  pertumbuhan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  peningkatan  sebesar  40%  dari 2015  ke  2022.  Kendaraan  bermotor  yang  berjumlah  105,303,318  unit  pada  tahun  2015, menjadi 148,261,817 unit pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2024). Peningkatan jumlah kendaraan  yang  ada  di  jalan  dapat  mengakibatkan  penurunan  kecepatan  berkendara,  waktu perjalanan yang lebih lama, dan penumpukkan antrian kendaraan pada ruas jalan. Kemacetan tersebut  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  seperti  kondisi  jalan  yang  rusak,  perbaikan
jalan, konstruksi di sekitar jalan, banjir, dan keadaan-keadaan eksternal  lainnya. Oleh sebab itu  timbul  keperluan  untuk  pemberian  prioritas  atau  hak  utama  bagi  beberapa  kategori kendaraan (Choudhary et al., 2019).
Kendaraan  prioritas  di  Indonesia  atau  kendaraan  dengan  hak  utama,  memiliki  ciri khususnya tersendiri jika dibandingkan dengan kendaraan lainnya, yaitu adanya penggunaan lampu isyarat dan sirine pada kendaraan tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Pasal  59  ayat  (2).  Lampu  isyarat digunakan  untuk  menghindari  kecelakaan  yang  tidak  diinginkan  yang  ditimbulkan  dari tindakan darurat, dan juga digunakan untuk menjadi tanda bagi pengguna jalan raya lainnya untuk  berhati-hati  (Hsiao  et  al.,  2018).  Penjualan  lampu  isyarat  dan  sirine  baik  di  toko aksesoris  mobil  maupun  melalui  platform  jual  beli  daring  dapat  ditemukan  dengan  mudah dan  harga  yang  beragam,  hal  tersebut  memberikan  akses  yang  luas  terhadap  masyarakat untuk  mengakses  perangkat  tersebut.  Akses  atas  alat  peringatan  darurat  akan  dapat meningkatkan  kemungkinan  penyalahgunaan  dan  ketidakpatuhan  terhadap  regulasi  atas penggunaan  lampu  isyarat  dan  sirine,  yang  seharusnya  digunakan  hanya  untuk  keperluan darurat  dan  penegakan  hukum  lalu  lintas  (Ihsan  &  Juarsa,  2020).  Pemilik  kendaraan  dapat mendatangi  bengkel  mobil  untuk  melakukan  pemasangan  lampu  isyarat  dan  sirine  untuk digunakan sebagaimana mestinya, bahkan ada beberapa bengkel yang melayani pemasangan dengan  cara  mendatangi  pembeli  secara  langsung  dalam  rangka  mempermudah  pembeli dalam melakukan pemasangan.
Walaupun  peraturan  mengenai  penggunaan  lampu  isyarat  dan  sirine  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Lalu  Lintas,  akan  tetapi  peraturan  mengenai  tata  pelaksanaan penjualan  dan  pemasangan  lampu  isyarat  dan  sirine  belum  diatur.  Tingginya  pengguna kendaraan bermotor dengan sirine dan/atau lampu isyarat dapat disebabkan faktor penjualan sirine dan lampu isyarat secara bebas di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat melalui aktivitas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering melakukan serangkaian razia dan tindakan  penilangan,  akan  tetapi  tidak  dapat  mengatasi  permasalahan  yang  ada.  Pemerintah memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mengatasi  kendala  yang  ada  tersebut,  karena penyalahgunaan  dari  penggunaan  lampu  isyarat  dan  sirine  yang  tidak  sesuai  dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum lainnya.
Indonesia  menganut  asas  legalitas  dalam  hukum  “ nullum  delictum  nulla  poena  sine praevia lege poenali” yang berarti, tidak ada delik pidana selama belum ada peraturan yang mengaturnya.  Asas  legalitas  tersebut  dapat  ditemukan  pada  Pasal  1  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan bahwa peraturan yang mengancam pidaha harus sudah ada terlebih  dahulu  sebelum  seseorang  dapat  dijerat  oleh  peraturan  tersebut,  dan  tidak  boleh berlaku surut (Prasetyo et al., 2023).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  penjualan  sirine  dan  lampu  isyarat kepada  masyarakat  sipil  yang  telah  menjadi  salah  satu  anomali  di  tengah  kehidupan masyarakat di Indonesia. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menemukan solusi atas gejala masyarakat yang terjadi tersebut dan dapat memperbaiki tata peraturan Lalu Lintas di Indonesia.

## METODE
Metode  ilmiah  digunakan  untuk  dapat  menarik  jawaban  atas  sebuah  kasus  nyata, menggunakan  data-data  faktual,  bebas  dari  pendapat  subjektif,  melalui  proses  analisa,  dan menggunakan  pikiran  akal  sehat manusia  (Sunggono,  2019).  Menurut  Kristiawanto,  hukum diteliti  sebagai  sebuah  rangkaian  proses  untuk  mencapai  prinsip-prinsip  maupun  doktrin hukum agar dapat menemukan jawaban atas masalah-masalah hukum yang terjadi di tengah masyatakat (Kristiawanto, 2022).
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metodologi  penelitian  Yuridis  Normatif.  Metode penelitian yuridis normatif memandang hukum, peraturan-peraturan, dan norma yang ada di masyarakat sebagai sebuah subjek yang benar-benar otonom dan abstrak. Segala hal subjektif yang  berada  di  luar  dari  peraturan-peraturan  yang  berlaku  tidak  digunakan  ke  dalam penelitian  untuk  menjaga  kualitas  objektif  dari  sebuah  penelitian  (Sunggono,  2019). Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  dimana  peneliti  mengumpulkan  data  hukum  yang  relevan untuk kemudian dijabarkan dan diinterpretasikan. Hasil dari penelitian yuridis normatif dapat digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  sistem  hukum, mengevaluasi kecocokan norma hukum dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, atau menyusun argumen hukum.
Metode  ini  digunakan  agar  penulis  dapat  merumuskan  pandangan  hukum  terhadap suatu  isu  atau  permasalahan  hukum,  dan  dapat  menjadi  dasar  untuk  pengembangan  teori hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti tidak hanya menggali fakta hukum, tetapi lebih fokus pada interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fungsi Sirine dan Lampu Isyarat
Sirine  adalah  salah  satu  alat  peringatan  yang  menggunakan  suara  atau audio untuk dapat  memperingatkan  masyarakat  dan/atau  pengguna  jalan  yang  berada  disekitarnya  akan suatu  keadaan  penting  dan/atau  darurat  dan/atau  berbahaya,  sifat  sirine  menyerupai  dengan alarm yang bertujuan agar setiap orang yang mendengarnya dapat mengalihkan fokus mereka kepada sumber suara tersebut dan berhati-hati atau menghindarinya. Penggunaan sirine dapat dilihat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  seperti  penggunaan  sirine  untuk mengumumkan situasi perang atau siap siaga dalam lingkungan militer, menggunakan sirine dengan  tipe air-raid (Thouless,  1941),  baik  yang  manual  (menggunakan  tuas)  maupun elektrik  (menggunakan  tombol  dan  listrik).  Adapun  penggunaan  sirine  yang  paling  umum adalah  untuk  keperluan  darurat  yang  digunakan  oleh  berbagai  instansi  atau  lembaga  yang diprioritaskan atas dasar kegentingan.
Lampu  isyarat  merupakan  salah  satu  alat  bantu  kedaruratan  yang  dipasang  pada kendaraan-kendaraan  prioritas.  Lampu  Isyarat  memiliki  berbagai  macam  tipe,  antara  lain berupa rotating  light (lampu  berputar)  dan flashing  light (lampu  berkedip).  Semakin  cepat intensitas  putaran/kedipan  dari  lampu  isyarat,  menandakan  kegentingan  yang  sedang  diatasi oleh  pengguna  lampu  isyarat  tersebut  (Howett  et  al.,  1978).  Tujuan  digunakannya  lampu isyarat adalah untuk dapat memberikan peringatan secara visual kepada masyarakat dan/atau pengguna jalan agar dapat mengalihkan fokus mereka kepada sumber cahaya tersebut. Warna yang  seringkali  digunakan  pada  lampu  isyarat  adalah  biru,  merah,  kuning,  hijau,  dan  ungu. Setiap  warna  yang  digunakan  pada  lampu  isyarat  memiliki  kegunaannya  tersendiri,  yang didasari  oleh  faktor  pemisahan  kategori  kedaruratan,  fungsi,  maupun  tingkat  kedaruratan yang sedang ditangani.
Pengunaan sirine dan lampu isyarat secara bersamaan dapat membantu penggunanya untuk menarik perhatian selama berada di jalan, hal tersebut dilakukan agar pengendara lain dapat memberikan prioritas dan memberikan lajur prioritas kepada pengguna alat kedaruratan tersebut. Perpaduan antara keduanya akan membuat pengendara lain dapat mengetahui bahwa akan  ada  kendaraan  prioritas  yang  akan  melintas  baik  melalui  rangsangan  pengelihatan, pendengaran,  dan/atau  keduanya  (Bullough  et  al.,  2019).  Mengapa  diperlukan  rangsangan atas  pengelihatan  dan  pendengaran?  Hal  tersebut  bertujuan  agar  ketika  salah  satunya  tidak dapat dilihat/didengar oleh masyarakat, maka masih terdapat cara lain untuk memperingatkan keadaan darurat/penting yang ada.
Peraturan mengenai kendaraan prioritas  atau hak utama di Indonesia diatur di dalam UU  No.  22  Tahun  2009  Pasal  134,  antara  lain:  kendaraan  pemadam  kebakaran,  ambulans,
pertolongan  kecelakaan  lalu  lintas,  pimpinan  lembaga  negara,  pimpinan  dan  pejabat  negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. iring-iringan pengantar jenazah, dan  konvoi  atau  kendaraan  dengan  kepentingan  tertentu  menurut  pertimbangan  petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Salah  satu  ciri  khas  kendaraan  prioritas  di  Indonesia  adalah  penggunaan  sirine dan/atau lampu isyarat berwarna merah, biru, dan kuning. Penggunaan warna bagi kendaraan tersebut dikategorisasikan berdasarkan kepentingan yang dilayaninya yang dimuat dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (2). Penggunaan lampu isyarat berwarna biru dengan sirine digunakan  untuk  kendaraan  bermotor  petugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Penggunaan  lampu  isyarat  berwarna  merah  dengan  sirine  digunakan  untuk  kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Republik Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang  merah, rescue ,  dan  jenazah.  Kemudian  penggunaan  lampu  isyarat  berwarna  kuning tanpa  sirine  digunakan  untuk  kendaraan  bermotor  patroli  jalan  tol,  pengawasan  sarana  dan prasarana  Lalu  Lintas,  dan  perawatan/pembersihan  fasilitas  umum seperti  yang  dijelaskan pada Pasal 59 ayat (5).
Faktor  kedaruratan,  keamanan,  dan  kelancaran  arus  lalu  lintas  menjadi  alasan, pentingnya  pengaturan  kendaraan  prioritas,  dimana  diperlukan  tanggapan  yang  cepat  dari layanan  darurat  agar  dapat  menyelamatkan  nyawa  dan  meminimalisir  kerusakan  yang ditimbulkan dalam sebuah kasus kecelakaan (Ho & Lindquist, 2001). Kemampuan kendaraan darurat  untuk  mencapai  lokasi  dengan  tepat  waktu  akan  dapat  membantu  mereka  dalam memberikan  layanan  yang  terbaik  untuk  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  darurat tersebut.  Sedangkan  faktor  keamanan  ditujukan  bagi  pimpinan-pimpinan  negara  dan/atau lembaga baik dalam lingkup nasional maupun internasional, karena pertimbangan kedudukan yang dimilikinya dapat mendatangkan ancaman yang tidak terduga dalam perjalanan mereka (Newswander, 2009). Faktor yang ketiga adalah kelancaran lalu lintas, yang mana merupakan pertimbangan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk  dapat  menilai  kegiatan- kegiatan yang dapat menganggu arus lalu lintas maupun keamanan bagi masyarakat lainnya sehingga harus diberikan prioritas (Ananda et al., 2022).

## Penjualan Sirine & Lampu Isyarat di Indonesia
Sirine  dan  lampu  isyarat  telah  lama  beredar  di  Indonesia,  dan  sudah  menjadi perangkat  yang  dapat  diakses  oleh  instansi  pemerintah  maupun  masyarakat  umum. Keberadaan  perangkat  ini  dijual  secara  bebas  di  bengkel  aksesoris  kendaraan,  media  sosial, platform  marketplace ,  bahkan  dapat  ditemukan  pada  beberapa  supermarket.  Fenomena  ini mencerminkan  tingginya  keterbukaan  akses  terhadap  alat  peringatan  darurat  di  tanah  air. Perdagangan  sirine  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  di  Indonesia  mencerminkan kompleksitas pasar perangkat peringatan darurat di negara ini.
Bengkel khusus modifikasi kendaraan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh  perangkat  tersebut  dan  dapat  melihat  produk  secara  langsung,  sementara platform  online  memberikan  kenyamanan  berbelanja  tanpa  harus  berkunjung  ke  toko  fisik. Media sosial juga turut berperan dalam mempromosikan sirine, yang memudahkan konsumen dalam  menemukan  dan  membelinya  dengan  cepat.  Kemudahan  pembelian  secara  online menjadi  aspek  lain  yang  menonjol,  platform e-commerce memungkinkan  konsumen  untuk melakukan  transaksi  dengan  cepat  dan  murah,  bahkan  dengan  pengiriman  ke  berbagai wilayah  di  Indonesia  (Ihsan  &  Juarsa,  2020).  Namun,  di  balik  kemudahan  tersebut,  perlu diperhatikan potensi risiko penyalahgunaan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki hak untuk menggunakan sirine, yang dapat mengakibatkan gangguan ketertiban lalu lintas.
Akses  yang  mudah  terhadap  peralatan  sirine  dan  lampu  isyarat  bagi  kendaraan prioritas memberikan keuntungan signifikan dalam mendukung respon cepat dalam keadaan darurat terutama pada kondisi jalan yang mengalami kemacetan. Kendaraan seperti pemadam
kebakaran,  ambulans,  dan  mobil  polisi  yang  memerlukan  prioritas  di  jalan  untuk  tindakan penyelamatan  dan  pencegahan  (Wildan,  2015).  Akan  tetapi  hal  tersebut  juga  membawa dampak  negatif  ketika  masyarakat  sipil  dapat  dengan  mudah  membeli  dan  memasang peringatan darurat pada kendaraan pribadi mereka, yang mengakibatkan penyalahgunaan hak prioritas di jalan (Doly, 2020). Penyalahgunaan ini mencakup situasi di mana individu yang tidak  memiliki  kepentingan  darurat  memasang  peralatan  tersebut,  menghambat  kinerja layanan  darurat  sebenarnya  dan  dapat  menciptakan  kekacauan  pada  arus  lalu  lintas  yang dilewatinya.
Hingga  saat  ini  belum  ada  dasar  hukum  yang  mengatur  penjualan  sirine  dan  lampu isyarat membuka ruang untuk penerapan asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli ,  yang  didefinisikan  sebagai  tidak  ada  tindak  pidana  dan  hukuman  tanpa  aturan hukum yang sebelumnya ditetapkan. Asas ini mencerminkan prinsip dasar hukum positif atau dikenal sebagai asas legalitas yang berlaku di Indonesia, yang mengharuskan adanya aturan tertulis  yang  jelas  sebelum  seseorang  dapat  dianggap  melanggar  hukum.  Ketiadaan  dasar hukum  yang  mengatur  penjualan  sirine  dan  lampu  isyarat  menciptakan  situasi  di  mana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi serupa dengan bisnis atau toko lainnya, tanpa harus  mematuhi  ketentuan  khusus  atau  batasan  yang  diterapkan  dalam  kegiatan  penjualan alat-alat darurat tersebut.
Pentingnya  Undang-Undang  baru  untuk  dibentuk  dalam  rangka  melakukan pembatasan  atas  peralatan  peringatan  darurat  seperti  sirine  dan  lampu  isyarat,  hal  tersebut dikarenakan  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  jika  dimiliki  oleh  orang-orang  yang  tidak kompeten  dan  tidak  berkewenangan  dalam  menggunakannya,  yang  kemudian  dapat melanggar ketertiban di tengah masyarakat.

## Penyalahgunaan Oleh Masyarakat Sipil
Penggunaan sirine dan lampu  isyarat merupakan aspek penting dalam sistem darurat dan  layanan  publik  untuk  memastikan  respon  cepat  terhadap  situasi  darurat.  Meskipun demikian,  penggunaan  yang  tidak  tepat  dan  penyalahgunaan  perangkat  ini  dapat  membawa dampak  negatif  pada  keselamatan  di  jalan  raya.  Menurut  UU  No.  22  Tahun  2009  Pasal  58, “Setiap  Kendaraan  Bermotor  yang  dioperasikan  di  Jalan  dilarang  memasang  perlengkapan yang  dapat  mengganggu  keselamatan  berlalu  lintas.”  Definisi  perlengkapan  yang  dimuat dalam pasal tersebut mencakup segala modifikasi atau pemasangan peralatan atau benda lain pada kendaraan seperti pemasangan bumper maupun lampu yang menyilaukan.
Penggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak sesuai dengan keadaan darurat dapat menciptakan gangguan signifikan terhadap fokus pengendara lain di sekitarnya. Pemasangan lampu  isyarat  yang  terlalu  banyak  dan  sangat  terang,  serta  suara  sirine  yang  sangat  bising dapat menyebabkan kebingungan dan penurunan konsentrasi pada pengendara lain, sehingga meningkatkan  risiko  terjadinya  kecelakaan.  Selain  dari  penurunan  konsentrasi,  hal  tersebut juga  dapat  menimbulkan  efek  secara  fisik  maupun  psikis  kepada  pengguna  jalan  yang dilewatinya seperti trauma maupun gangguan pengelihatan (Hiebner, 2022).
Penggunaan  sirine  dan  lampu  peringatan  yang  tidak  tepat  dapat  menyebabkan perubahan  tiba-tiba  dalam  pola  lalu  lintas,  yang  mana  dapat  menyebabkan  kejutan  atau kebingungan bagi pengendara disekitarnya terhadap situasi yang mendadak tersebut. Karena digunakan  oleh  masyarakat  yang  tidak  cakap  dalam  mengoperasikan  peringatan  darurat tersebut,  bisa  saja  menyebabkan  kecelakaan  bagi  pengendara  lain  yang  berusaha  untuk memberikan  jalan  atau  menghindarinya  (Ojugbana  et  al.,  2010).  Pengendara  yang menggunakan sirine dan lampu peringatan tanpa alasan darurat sering kali melanggar aturan lalu  lintas,  dan  hal  tersebut  dapat  menciptakan  situasi  yang  tidak  terduga  di  jalan  raya  dan menyebabkan  perselisihan  dengan  pengendara  lainnya  yang  menciptakan  suasana  tegang
yang  dapat  meningkatkan  risiko  terjadinya  insiden  atau  konfrontasi  verbal  antara  pengguna jalan.
Penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat akan meningkatkan rasa arogansi seseorang, bahkan  hal  tersebut  dapat  berkembang  menjadi  tindak  pidana  lainnya.  Gejala  yang  sering timbul  ditengah  masyarakat  adalah  pengawalan  ambulans  oleh  kendaraan  bermotor  yang dikemudikan  oleh  masyarakat  sipil.  Masyarakat  sipil  yang  mengawal  ambulans  sering  kali melakukan  atraksi-atraksi  yang  membahayakan  dan  kurang  pantas,  hal  tersebut disembunyikan dibalik  alasan karena  ingin  membantu  kendaraan  prioritas  yang ingin  lewat. Kewenangan  pengawalan  termuat  dalam  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, yang mana pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  fungsi  pengawalan  untuk kegiatan masyarakat dan pemerintah.
Jika  kewenangan  pengawalan  yang  dimiliki  sepenuhnya  oleh  instansi  POLRI digunakan  oleh  masyarakat  sipil,  maka  ada  kemungkinan  bahwa  masyarakat  sipil  tersebut sedang  meniru  kewenangan  kepolisian  (pengawalan).  Akan  tetapi  kembali  kepada  asas legalitas, belum ada peraturan mengenai police impersonation (Ghareeb & Dodge, 2023) atau meniru polisi yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak ada jerat atau sanksi pidana akan hal tersebut.

## Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia
Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia karena Indonesia  merupakan  negara hukum  seperti yang tertuang dalam  UUD  1945  Pasal 1 ayat (3). Negara hukum adalah sebuah konsep akan negara yang betrujuan untuk memenuhi dan  membangun  kesejahteraan  bagi  masyarakatnya  sesuai  dengan  prinsip welvaarstaat (Ridlwan,  2012).  Konsep  tersebut  sudah  seharusnya  dilakukan  dan  ditegakkan  agar  dapat membawa Indonesia mencapai kesejahteraan, dan persatuan bangsa dapat dipelihara dengan baik. Hal yang sama berlaku atas pelanggaran dalam pembelian sirine dan lampu isyarat yang tergolong dijual secara bebas di Indonesia. Hukum merupakan sebuah asas yang harus ditaati oleh setiap warga negara seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”,  oleh  sebab  itu mereka  harus  memenuhi  hak  dan  kewajibannya  untuk  tidak  menggunakan  perlengkapan darurat tersebut jika tidak memiliki kewenangan.
Peraturan  dibentuk  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keadilan,  akan  tetapi  pada realitasnya tidak selalu sesuai dengan teori dan tujuan yang mulia tersebut (Kennedy, 2024). Sanksi pidana sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (2) akan tetapi hal tersebut tidak membuat masyarakat sipil terkesan tidak memiliki ketakutan akan sanksi yang diberikan. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,000 dinilai  kurang  memberikan deterrence  effect atau  efek  pencegahan  (Nagin,  2013).  Ketika seseorang  melanggar  kewajibannya  dalam  bermasyarakat,  maka  di  sisi  lain  ada  masyarakat yang  haknya  turut  dilanggar.  Penggunaan  sirine  dan  lampu  isyarat  dapat  menebarkan ketakutan di tengah masyarakat, terutama jika tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, dan oleh  orang  yang  layak  mengoperasikannya.  UUD  1945  Pasal  28G  ayat  (1)  menerangkan bahwa  masyarakat  memiliki  hak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  diri  dari  ancaman ketakutan  dalam  menjalankan  hak  asasi  seseorang  akan  dengan  otomatis  dilanggar  oleh masyarakat sipil yang menggunakan sirine dan lampu isyarat tersebut.
Pasal  28  J  ayat  (1)  dan  (2)  dalam  UUD  1945  secara  tegas  menjelaskan  mengenai bagaimana  warga  negara  harus  saling  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dan  harus tertib  dalam  menjalani  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Hal  tersebut hanya dapat terjadi jika setiap orang tunduk pada peraturan dan pembatasan yang dituangkan
dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah  bertanggung  memiliki  tanggung jawab  yang  besar,  dalam  melindungi  segenap  masyararakat  seperti  yang  diamanatkan  oleh UUD  1945  Pasal  28I  ayat  (4)  terutama  untuk  menegakkan  hukum  dan  memastikan  bahwa seluruh  anggota  masyarakat  melakukan  kewajibannya  dan  mendapatkan  hak-hak  mereka sebagai warga negara (Siringoringo, 2022).

## KESIMPULAN
Penggunaan  sirine  dan  lampu  isyarat  memainkan  peran  penting  dalam  mendukung respons  cepat  terhadap  situasi  darurat  dan  layanan  publik  di  Indonesia.  Ketersediaan perangkat  ini  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  masyarakat  umum  mencerminkan tingginya  keterbukaan  akses,  memungkinkan  respon  yang  lebih  efisien  terhadap  keadaan darurat  di  jalan  raya.  Namun,  sisi  negatifnya  terletak  pada  potensi  penyalahgunaan  oleh masyarakat sipil yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menciptakan kebingungan di antara pengemudi lainnya.
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  baru  mengatur  penggunaan  sirine  dan  lampu  isyarat  dalam hal  peruntukkannya  bagi  kendaraan-kendaraan  tertentu  saja,  tanpa  mengikutsertakan  proses perolehan  alat  tersebut.  Hal  tersebut  telah  menciptakan  sebuah  celah  kerawanan  terhadap penyalahgunaan hak prioritas di jalan karena siapa saja dapat memperoleh sirine dan lampu isyarat dengan mudah. Ketika masyarakat menggunakan sirine dan lampu isyarat, maka akan diberikan  sanksi  berupa  tilang,  akan  tetapi  penjual  alat  tersebut  dapat  terus  beroperasi  dan mengedarkan sirine maupun lampu isyarat tanpa ada pembatasan.
Alangkah baiknya dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur pembatasan dalam hal  penjualan  sirine  dan  lampu  isyarat  di  Indonesia,  yang  di  dalamnya  menjelaskan  tentang teknis jual-beli, lokasi pemasangan pada kendaraan, dan spesifikasi alat yang diperbolehkan untuk  dipasang  pada  kendaraan  yang  mempunyai  kewenangan.  Undang-Undang  tersebut nantinya yang akan menjadi penyaring dalam penjualan alat peringatan dan dasar hukum bagi aparat  penegak  hukum  untuk  menindak  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  atas  transaksi alat peringatan darurat di tengah masyarakat.
Penegakkan hukum  harus disertai dengan langkah-langkah pencegahan agar menjadi efektif, salah satu caranya adalah untuk mengatur bahwa penjualan sirine dan lampu isyarat harus  memiliki  izin,  dan  penjualannya  harus  transparan  kepada  instansi  kepolisian  sebagai lembaga yang mengatur dan menegakkan peraturan lalu  lintas. Pemerintah  akan dapat lebih mudah  mengatur  peredaran  sirine  dan  lampu  isyarat  jika  ruang  lingkup  pengawasan diarahkan  secara  lebih  spesifik  kepada  penjualnya.  Pembentukkan  undang-undang  tersebut akan  menjadi  bukti  nyata  kepedulian  pemerintah  dalam  meningkatkan  dan  menjaga infrastruktur tanggap darurat yang ada di Indonesia secara berkelanjutan.

## REFERENSI
Ananda,  M.  R.,  Nita,  S.,  &  Gani,  Y.  (2022).  Diskresi  Kepolisian  Pada  Pengawalan  Konvoi Komunitas  dalam  Masa  Pandemi  di  Wilayah  Hukum  Polda  Metro  Jaya. Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial , 11 (1), 68–80. https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v11i1.1884
Badan  Pusat  Statistik.  (2024). Perkembangan  Jumlak  Kendaraan  Bermotor  Menurut  Jenis (Unit) . https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah- kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html
Baker,  J.  .  (1975). Traffic  Accident  Investigation  Manual .  Northwestern  University  Traffic Institute.
Bullough,  J.,  Skinner,  N.,  &  Rea,  M.  (2019,  April).  Impacts  of  Flashing  Emergency  Lights and  Vehicle-Mounted  Illumination  on  Driver  Visibility  and  Glare. WCX  SAE  World Congress Experience . https://doi.org/10.4271/2019-01-0847
Choudhary,  P.,  Kr  Dwivedi,  R.,  &  Umang.  (2019).  A  Novel  Framework  for  Prioritizing Emergency  Vehicles  Through  Queueing  Theory. International  Journal  of  Engineering and Advanced Technology , 8 , 661–666.
Doly,  D.  (2020).  Penegakan  Hukum  atas  Penggunaan  Lampu  Isyarat  dan  Sirene  pada Kendaraan
Bermotor
di Jalan Raya. Kajian , 25 (4), 323–340. https://doi.org/10.22212/kajian.v25i4.3905
Ghareeb, S. Al, & Dodge, M. (2023). An Exploratory Study of Police Impersonation Crimes: Confrontational  Offenders  and  Offenses. Revista  Logos  Ciencia  &  Tecnología , 15 (2), 70–85. https://doi.org/10.22335/rlct.v15i2.1721
Hiebner,  E.  (2022). Effects  of  Emergency  Vehicle  Warning  Lighting  System  Characteristics on Driver Perception and Behavior . Envry-Riddle Aeronautical University. Ho, J., & Lindquist, M. (2001). Time saved with the Use of Emergency Warning Lights and Siren  while  Responding  to  Requests  for  Emergency  Medical  Aid  in  a  Rural Environment. Prehospital  Emergency  Care :  Official  Journal  of  the  National Association of EMS Physicians and the National Association of State EMS Directors , 5 , 159–162.
Howett, G. L., Kelly, K. L., & Pierce, E. T. (1978). Emergency Vehicle Warning Lights: State of the Art . U.S. Department of Commerce.
Hsiao, H., Chang, J., & Simeonov, P. (2018). Preventing Emergency Vehicle Crashes: Status and  Challenges  of  Human  Factors  Issues. Human  Factors , 60 (7),  1048–1072. https://doi.org/10.1177/0018720818786132
Ihsan,  Y.,  &  Juarsa,  E.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pelanggaran  Pengguna  Lampu Strobo dan Sirine pada Kendaraan Pribadi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Seminar  Penelitian  Sivitas Akademika Unisba , 585–588. https://doi.org/10.29313/.v6i2.22970
Kennedy, A. (2024). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas  di  Indonesia. Ekasakti  Jurnal  Penelitian  &  Pengabdian , 4 (1),  132–141. https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043
Kristiawanto. (2022). Memahami Penelitian Hukum Normatif . Prenada.
Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the Twenty-First Century. Crime and Justice , 42 (1), 199– 263. https://doi.org/10.1086/670398
Newswander,  C.  B.  (2009). Presidential  Security:  Bodies,  Bubbles,  &  Bunkers .  Virginia Polytechnic Institute and State University.
Ojugbana, C., David, O., Ikediashi, I., & Christopher, O. (2010). Indiscriminate Use of Siren in  Non  Emergency  Situations  on  African  Roads. Injury  Prevention  -  INJ  PREV , 16 . https://doi.org/10.1136/ip.2010.029215.427
Prasetyo, T. (2018). Pengantar Ilmu Hukum . Rajawali Pers. Prasetyo, T., Ginting, Y. P., & Karo, R. K. (2023). Hukum Pidana: Berdasarkan KUHP 2023 (Y. S. Hayati (ed.)). Rajawali Pers.
Puspitasari, A. P. L. (2022). The Effectiveness of Traffic and Road Transport Law Policies in Reducing the Violation Rate of Highway Users in the Territory of Indonesia. Budapest International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI-Journal) , Vol  5 , No  3 (2022):  Budapest  International  Research  and  Critics  Institute  August .  https://bircu- journal.com/index.php/birci/article/view/6909/pdf
Ridlwan,  Z.  (2012).  Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat. Fiat  Justitia Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 141–152.
Rondonuwu, P. M. (2023). Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi . Rajawali Pers.
Siringoringo,  M.  P.  (2022).  Pengaturan  Dan  Penerapan  Jaminan  Kebebasan  Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara.
Nommensen Journal of Legal Opinion , 3 (1), 111–124.
https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618 Sunggono, B. (2019). Metodologi Penelitian Hukum . Rajawali Pers.
Thouless,  R.  H.  (1941).  Psychological  Effects  of  Air  Raids. Nature , 148 (3746),  183–185. https://doi.org/10.1038/148183a0
Widowati,  C.  (2013).  Hukum  Sebagai  Norma  Sosial  Memiliki  Sifat  Mewajibkan. ADIL: Jurnal Hukum , 4 (1), 150–167. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31
Wildan, A. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Mobil Pribadi (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya). Novum: Jurnal Hukum , 2 (1), 1–8. https://doi.org/10.2674/novum.v2i1.14089