## URGENSI PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PATEN COVID-19 MELALUI PENERAPAN LISENSI WAJIB DI INDONESIA

## Muh Ali Masnun
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya Surabaya, Indonesia alimasnun@unesa.ac.id
Dilla Nurfiana Astanti Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya Surabaya, Indonesia dillanurfianaa@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  urgensi  pembatasan  hak eksklusif  Paten  covid-19  melalui  penerapan  lisensi  wajib  di  Indonesia.  Untuk menganalisis  hal  tersebut,  digunakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan didukung  baik  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan bahwa paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak ekslusif yang diberikan negara, namun demikian bukan bersifat tanpa batas.  Salah satu wujud  pembatasan  hak  eksklusif  paten  adalah  aturan  mengenai  lisensi  wajib (compulsory  license). Lisensi  wajib  paten  Covid-19  telah  dibolehkan  menurut Konvensi  Paris,  TRIPs,  maupun  UU  Paten.  Alasan  pentingnya  lisensi  wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang  merugikan  masyarakat,  memenuhi  kebutuhan  mendesak  suatu  negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat (dalam hal  ini  untuk  kepentingan  kesehatan  masyarakat).  Penerapan  lisensi  wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan ( conflicts of interest ) terutama  dari  aspek  politik  dan  ekonomi.  Kondisi  ini  mengakibatkan  adanya disharmoni  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  publik  pada  umumnya  dan lisensi  wajib  paten  pada  khususnya,  yang  acapkali  mengorbankan kemaslahatan.
Kata Kunci: Pembatasan, Paten, Lisensi Wajib

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the urgency of limiting the exclusive rights of Patent  co-19  through  the  application  of  compulsory  licenses  in  Indonesia.  To  analyze this,  normative  juridical  research  is  used,  supported  by  both  primary  and  secondary legal materials. The results of the study show that patents as one of the IPR regimes are attached to exclusive rights granted by the state, however they are not unlimited. One form of limitation of exclusive patent rights is the rules regarding compulsory licenses. Compulsory  licensing  for  Covid-19  patents  has  been  permitted  under  the  Paris Convention, TRIPs, or Patent Law. The reason for the importance of a Covid 19 patent compulsory  license  is  to  prevent  the  misuse  of  patent  holder  rights  that  harm  the community,  meet  the  immediate  needs  of  a  country  or  other  extreme  situations  and
conditions  or  community  interests  (in  this  case  for  the  benefit  of  public  health).  The application of compulsory patent licenses caused by conflicts of interest, especially from political  and  economic  aspects.  This  condition  results  in  disharmony  in  the administration  of  public  policy  in  general  and  compulsory  patent  licensing  in particular, which often sacrifices good fortune.
Keywords: Restrictions, Patents, Compulsory License
Pendahuluan Wabah Virus Corona tampaknya menjadi salah permasalahan hampir semua negara di belahan dunia. Bagaimana  tidak,  virus  yang berasal  dari  salah  satu  provinsi  di China  kini  telah  menyebar  begitu cepat  di  hampir  semua  negara, tidak  terkecuali  dengan  negara Indonesia.  Virus  Corona  yang kemudian World Health Organization (WHO) memberi nama resmi Corona  Viruses  Disease  2019
(selanjutnya  disebut  Covid-19)  dan
11  Maret  2020  dinyatakan  sebagai pandemi  karena  globalnya  tingkat penyebarannya. Covid-19 merupakan  virus  yang  menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk,  flu,  sesak  nafas  serta  nyeri tenggorokan,  yang  akhirnya  dapat berakhir dengan kematian.
Covid-19 memberikan dampak  yang  cukup  signifikan hampir  di  setiap  kehidupan, sampai  dengan  tulisan  ini  dibuat, kasus Covid-19 mencapai 3.810.774 dengan  korban  meninggal  dunia 264.021  jiwa  yang  sebagian  besar korban  ada  di  Eropa  dan  Amerika Serikat,    sementara  di  Indonesia mencapai  895  jiwa  (Worldometer, 2020).  Tidak  hanya  korban  jiwa, melainkan  juga  bidang  ekonomi, bahwa  saat  ini  sudah  banyak perusahaan  mulai  goyah,  tenaga
kerja
di rumahkan, bahkan menurut International  Monetary Fund  (IMF) memprediksi  bahwa Covid-19 akan menyebabkan terjadinya  resesi  global  yang  bisa lebih  buruk  dari  krisis  keuangan global 2008 (Saptadi, 2020). Pendidikan juga menjadi salah satu bidang  yang  terkena  dampak  dari Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan  kebijakan  bahwa semua  lembaga  pendidikan  baik formal  dan  nonformal  dilakukan dengan  aktivitas  pembelajaran jarak jauh secara on line ( Learn from Home, LFH)  dengan  belajar  di rumah.
Dampak  lain  juga  dirasakan di  bidang  Pariwisata,  menurut Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif  Whisnutama  memprediksi bahwa  Devisa  Wisata  akan  turun setengah karena menurunnya kunjungan wisatawan (Tim Detik.com, 2020). Bidang sosial juga mendapat cukup mendapat perhatian mengingat akibat dampak  Covid  19,  terjadi  isolasi- isolasi  di  berbagai  kota  yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas penduduk hingga interaksi  antar  sesama  berkurang. Suspect  Covid-19  rata–rata  terjadi di  berbagai  negara  dikucilkan masyarakatnya,  dan  memunculkan isu  sosial  di  masyarakat  serta anggapan  tentang  Covid-19  yang membuat kepanikan massal
dimana–mana.  Larangan  untuk melaksanakan  sholat  jumat  di masjid,  umroh,  dan  berbagai kegiatan  keagamaan  merupakan salah  satu  dampak  Covid-19  di bidang ibadah.
Berbagai negara telah berupaya  untuk  menanggulangi keganasan Covid-19, sebagai contoh  China  dan  Italia  telah menerapkan  kebijakan  karantina massal ( lockdown ) demi menghambat penyebaran Covid-19. Sementara Indonesia telah menerapkan  kebijakan physical distancing dan  pembatasan  sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan  di  beberapa  kota  besar.
Evaluasi  atas  penerapan
physical distancing maupun  PSBB  relatif masih  belum  optimal,  hal  tersebut berdasarkan jumlah pasien terinfeksi  relatif  masih  fluktuatif, sebagaimana  disajikan  dalam  tabel berikut :
Grafik 1
Data Harian Covid-19 di Indonesia
Sumber:  covid19.go.id  diolah zonautara.com
Upaya  lain  yang  tidak  kalah penting adalah negara-negara berusaha  menemukan  obat/vaksin yang pandemi ini menjadi permasalahan  dunia.  Temuan  atau
invensi  vaksin  inilah  Covid-19, yang  merupakan  fokus  pada penelitian  ini  dari  aspek  hukum. Bahwa  sampai  dengan  artikel  ini disusun,  vaksin  Covid-19  sedang dikembangkan dan sudah
memasuki  tahap  uji  klinis.  Jika pada  akhirnya  vaksin  Covid-19 telah benar-benar ditemukan, maka para  penemu  vaksin  (selanjutnya disebut  inventor)  akan  berlomba- lomba untuk melindunginya melalui  rezim  HKI  yakni  paten, sehingga inventor memperoleh hak eksklusif  dan  menikmati  hak ekonominya. Hal berbeda dengan pemerintah Indonesia, yang khawatir jika vaksin Covid-19 telah ditemukan, maka bagaimana terkait  distribusi  dan  harga?
Apakah  dapat  terjangkau  bagi semua  negara,  utamanya  bagi negara  berkembang  dan  negara terbelakang.  Oleh  karena  itu  perlu dicari  solusi  untuk  mewujudkan vaksin  Covid-19  yang  dapat diakses  dan  dijangkau  oleh  semua negara secara adil.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan,  penulis  tertarik untuk  mengelaborasi  apakah hak  eksklusif  yang  melekat pada  paten  Covid-19  dapat dibatasi  sehingga  menjadi  non eksklusif?

## Metode Penelitian
Adapun  untuk  menganalisis permasalahan  yang  dikaji,  penulis menggunakan  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  hukum yang  mendasarkan  analisisnya
pada peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020:24). Penelitian ini menggunakan  studi  kepustakaan (data  sekunder)  berupa  bahan hukum  primer  dan  sekunder. Bahan  hukum  primer  berupa peraturan  terkait  UU  Nomor  13 Tahun  2016  tentang  Paten,  TRIPs Agreement,  Konvensi  Paris  bahan hukum  sekunder  digunakan  untuk menunjang  bahan  hukum  primer baik  dari  buku  dan  jurnal  yang relevan  dengan  permasalahan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undanga ( statute approach ), untuk kemudian dianalisis dan diformulasikan sebuah simpulan dan saran.

## Pembahasan
Manusia  dianugerahi  Tuhan
Yang  Maha  Esa  berupa  akal pikiran,  untuk  kemudian  dapat dioptimalkan dengan menghasilkan  sebuah  karya  yang memiliki  kreativitas  baik  berupa ciptaan, desain, maupun invensi di bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Luaran  intelektualitas tersebut  lazim  dekenal  dengan kekayaan  intelektual,  yang  apabila kekayaan  intelektual  tersebut  telah memiliki perlindungan
yang diberikan  negara  maka  akan menjadi  Hak  Kekayaan  Intelektual (Masnun  &  Roszana,  2019:327). Paten  sebagai  salah  satu  jenis  hak kekayaan  intelektual  (selanjutnya disingkat  HKI)  merupakan  hak eksklusif  yang  diberikan  kepada inventor  di  bidang  teknologi  baik
produk maupun proses. Terminologi paten sendiri merupakan  perkembangna  dari istilan  bahasa  belanda octrooi, sementara kata tersebut dari bahasa latin  dari  kata auctor/auctorizare yang  artinya  dibuka . Maksud  kata dibuka  dapat  dimaknai  sebagai invensi  yang  telah  ditemukan kemudian  dibuka  dan  diketahui oleh  masyarakat  umum.  Implikasi atas  dibukanya  tersebut,  maka pihak lain yang ingin menggunakan harus seizin inventor  sebagai  salah  bentuk reward di samping dapat meningkatkan  gairah  invensi  di bidang teknologi lain. Paten HKI di bidang teknologi  memiliki  peran  yang sangat penting dalam hal pembangunan di Indonesia, terutama  dalam  hal  merangsang pertumbuhan  ekonomi  dengan melalui  4  (empat)  mekanisme sebagaimana  diungkapkan  Rindia Fanny antara lain:
1. Alih  teknologi  dan  investasi atas  informasi  paten  pada deskripsi paten;
2. Riset  dan  pengembangan pada  perguruan  tinggi  dan lembaga penelitian;
3. Katalisator  untuk  teknologi baru dan bisnis;
4. Bisnis menghimpun dan menggunakan  paten  dalam rangka pemberian lisensi usaha  bersama  dan  transaksi- transaksi lain yang menghasilkan keuntungan. Mengacu  gagasan  tersebut,
maka  menurut  pandangan  penulis maka  paten  merupakan  salah  satu tonggak pembangunan bagi sebuah negara, terutama Indonesia sebagai
negara  berkembang  yang  perlu melakukan  percepatan  sehingga dapat  mengejar  ketertinggalannya dengan  negara  maju  melalui dengan  memberikan  perlindungan paten  bagi  inventor.  Kemajuan negara  maju  tidak  lepas  dari perlindungan paten yang diberikan,  sebagai  contoh  jepang sebagai  salah  satu  negara  paling maju  di  bidang  teknologi,  bahkan juga  menjadi  rujukan  bagi  negara Eropa dan Amerika.
Perlindungan paten didasarkan  landasan  pembenaran sebagaimana  diungkapkan  Endang Purwaningsih, Incentive  to  create invention ,  yakni  insentif  untuk kegiatan research and development ,
rewarding ,  dan  Paten  sebagai sumber  informasi,  artinya  dengan adanya disclosure clause (Purwaningsih,  2005:15).  Paten tidak  diberikan  untuk  semua invensi,  melainkan  suatu  invensi harus  memiliki  syarat  substantif tertentu,  yaitu  kebaruan  ( novelty ), bisa dipraktekkan dalam perindustrian ( industrial applicability ), mempunyai nilai langkah  inventif  ( inventif step )  dan juga  memenuhi  syarat  formal (Muhammad, 2001:131).
Implikasi  atas  hak  eksklusif tersebut  maka  inventor  dapat menggunakan  secara  sepenuhnya melarang  orang  lain  dalam  hal membuat,  menggunakan,  menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan,  atau  menyediakan untuk  dijual  atau  disewakan  atau diserahkan. Hak eksklusif sebagaimana  dimaksud  bukan tanpa  batas,  melainkan  tetap  ada batasannya. Paten masih memungkinkan  digunakan  pihak ketiga dengan mekanisme pewarisan,  hibah,  wasiat,  wakaf, atau  perjanjian  tertulis.  Pembatasa hak  eksklusif  bukan  tanpa  alasan, meskipun  secara  prinsip  ada justifikasi  terkait  kekayaan  yang melekat kepada yang menghasilkan karya  tersebut.  Bahwa  eksploitasi eksklusif atas HKI dapat menimbulkan  ketidakadilan  sosial, terlebih dalam hal untuk kepentingan  umum.  Oleh  karena itu ada mekanisme pengalihan HKI sebagaimana disebutkan sebelumnya yang disebutkan satunya adalah perjanjian tertulis.
Salah  satu  bentuk  perjanjian tertulis  yang  digunakan  dalam pengaliahan  paten  adalah  lisensi. Lisensi  berarti  suatu  bentuk  hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan  yang  diberikan  oleh mereka  yang  berwenang  dalam bentuk  izin.    Tanpa  adanya  izin tersebut,  maka  tindakan  atau perbuatan  tersebut  merupakan suatu tindakan yang terlarang yang tidak
sah yang merupakan perbuatan melawan hukum (Hanoraga & Prasetyawati, 2015:160). Menurut Gunawan Widjaja,  lisensi  merupakan  suatu bentuk  pemberian  izin  untuk memanfaatkan  suatu  hak  atas kekayaan  intelektual  yang  dapat diberikan  oleh  pemberi  lisensi kepada  penerima  lisensi  agar penerima  dapat  melakukan  suatu bentuk  kegiatan  usaha,  baik  dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (
know how ) yang dapat dipergunakan  untuk  memproduksi menghasilkan menjual atau memasarkan  barang  (berwujud) tertentu  maupun  yang  akan
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan  jasa  tertentu  dengan mempergunakan HKI yang dilisensikan tersebut (Widjaja, 2003).  Untuk  keperluan  tersebut penerima  lisensi  diwajibkan  untuk memberikan  kontra  prestasi  dalam bentuk  pembayaran  royalty  yang dikenal juga dengan
license fee . Lisensi secara umum diklasifikasikan  dua  macam  yakni lisensi  umum  dan  lisensi  paksa atau  lazim  dikenal  lisensi  wajib ( compulsory  license,  non  voluntary license,  other  use  without  the authorization  of  the  right  holder ) (Gumanti, 2016:255). Lisensi umum masih  dapat  dibagi  lagi  menjadi dua,  yakni  perjanjian  lisensi  secara eksklusif dan non eksklusif. Lisensi eksklusif dapat dimaknai perjanjian yang  sekadar  menambahkan  janji lebih  lanjut  dari  pemberi  lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian sejenis  dengan  pihak  lain.  Lisensi non  eksklusif  dapat  dimaknai bahwa  penerima  lisensi  tidak mempunyai  hak  terhadap  pihak ketiga  dan  penerima  lisensi  tidak dapat  mengelak  perjanjian  sub lisensi,  sehingga  pemberi  lisensi dapat  secara  bebas  mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain lagi. Berkaitan dengan lisensi wajib dapat  diartikan  sebagai  izin  untuk dapat  melaksanakan  paten  dengan alasan tertentu yang diberikan oleh pihak pemerintah sebagaimaa yang akan penulis ulas terkait paten atas vaksin Covid-19.
Permasalahan  vaksin  anti
Covid-19 yang sampai dengan saat ini  sedang  diupayakan  untuk ditemukan dan menjadi
perlombaan  di  beberapa  negara. Jika  pada  akhirnya  benar-benar
telah  ditemukan,  maka  inventor dapat melindunginya melalui Paten yang  pada  akhirnya  memiliki  hak eksklusif.  Hak  eksklusif  tersebut menjadi kekhawatiran bagi negara- negara  berkembang  dan  negara terbelakang termasuk dalam hal ini adalah  Indonesia,  karena  vaksin tersebut  hanya  dapat  dinikmati oleh  inventor,  kalaupun  pihak  lain menikmati  apakah  hal  tersebut dapat  dijangkau?  Kekhawatiran tersebut  seharusnya  disikapi  oleh Indonesia  dengan  proaktif  untuk berlomba  riset  menemukan  vaksin tersebut,
tidak hanya pasif menunggu  siapa  atau  dari  negara mana  yang  akan  menemukan vaksin tersebut. Setidaknya Indonesia  juga  telah  turut  serta berupaya  dengan  segala  sumber daya manusia dan lembaga penelitian yang dimiliki. Alternatif  lain  yang  dapat dijadikan  pertimbangan  adalah bahwa  secara  teori  eksklusivitas paten sebagaimana dimaksud bukan berarti tanpa batas ( unlimited ),  melainkan  paten  dapat dialihkan dengan berbagai mekanisme  salah  satunya  melalui lisensi  wajib.  Lisensi  sebagai  salah satu bentuk pemberian izin bersifat eksklusif dan non eksklusif. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2016  tentang Paten  (selanjutnya  disebut  UU Paten)  Pasal  81  disebutkan  bahwa lisensi  wajib  merupakan  salah  satu bentuk  lisensi  yang  bersifat  non- eksklusif wajib.
Ketentuan Article 7 TRIPs dan dengan  memperhatikan  Paragraf  4 Preamble TRIPs, maka keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  tidak  dapat  di  peroleh
melalui pengurangan hak pemegang paten tanpa penambahan  kepentingan  kolektif masyarakat  luas.    Artinya  hak individual  dari  pemegang  paten tidak  boleh  dikurangi  untuk kemanfaatan  individu  yang  lain, hanya  kepentingan  sosial  dan kolektif  yang  dapat  membenarkan pembebanan  lisensi  wajib.  Lisensi wajib  dalam  dapat  diberikan  pada dua  kategori  pemohon  yakni Pemerintah (atau badan Pemerintah atau pihak ketiga yang di  beri  kewenangan  oleh  negara) dan  pihak  ketiga  pribadi  lainnya (Priapantja, 2003). Penerapan lisensi  wajib  baik  oleh  pemerintah atau pihak ketiga tidak serta merta dapat  diberikan,  melainkan  harus dengan alasan khusus, antara lain: a. Untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang diakibatkan  dari  pelaksanaan hak  eksklusif  lainnya  (Article 5A (2) dan (3) Paris Convention ); b. Untuk  mengurangi  ketiadaan atau tidak tercukupinya pelaksanaan  invensi  yang  di patenkan  (Article  5A  (2)  dan
(3) Paris Convention
); c. Untuk kepentingan masyarakat  antara  lain  sesuai dengan  kebutuhan  mendesak suatu  negara  atau  situasi  dan kondisi  ekstrem  lainnya  atau kepentingan masyarakat yang tidak untuk penggunaan komersial (Article 31(b) TRIPs); d. Untuk  mengantisipasi  jika Pemegang Paten atau penerima  Lisensi  melaksakan Paten  dalam  bentuk  dan dengan  cara  yang  merugikan kepentingan masyarakat (Pasal 82 ayat (1) UU Paten); e. Untuk  memproduksi  produk farmasi  yang  diberi  Paten  di Indonesia  guna  pengobatan penyakit pada manusia (Pasal 93 ayat (1) UU Paten); f. Untuk impor pengadaan produk  farmasi  yang  diberi Paten  di  Indonesia  tetapi belum  dapat  diproduksi  di Indonesia  guna  pengobatan penyakit pada manusia (Pasal 93 ayat (2) UU Paten); atau g.
untuk  mengekspor  produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi  di  Indonesia  guna pengobatan  penyakit  pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum  berkembang  (Pasal  93 ayat (2) UU Paten). Alasan sebagaimana
disebutkan  di  atas,  tentu  dapat dijadikan  sebagai  bahan  urgensi penerapan  lisensi  wajib  jika  benar akan diterapkan pada lisensi paten Covid-19. Bahwa Indonesia berpeluang  baik  sebagai  pemberi lisensi  ( licensor )  atau  penerima lisensi  ( licensee ).  Pertama  bahwa Indonesia  sebagai  pemberi  lisensi ( licensor )  jika  inventornya  adalah orang/badan  hukum  Indonesia, untuk kemudian mengekspor invensi tersebu guna mengobati/mencegah  penyebaran Covid-19  berdasarkan  permintaan dari  negara  berkembang  atau negara  belum  berkembang.  Kedua, Indonesia  sebagai  penerima  lisensi ( licensee )  jika  invensi  ditemukan oleh  inventor  negara  lain,  dalam hal ini maka pemohon lisensi paten
pada  dasarnya  dapat  dilakukan oleh  pemerintah  atau  pihak  ketiga. Namun demikian, untuk mengantisipasi  monopoli  yang mungkin  saja  dilakukan  pihak ketiga,  maka  menurut  pandangan penulis  peran  pemerintah  sebagai pemohon lebih penting.
Intervensi  negara  dalam  hal seperti  sekarang  ini  sudah  tidak dapat ditawar lagi untuk mewujudkan tujuan negara, terutama  sebagai  pemohon  lisensi wajib  jika  Indonesia  sebagai penerima  lisensi.  Hal  tersebut selaras dengan Article 8 TRIPs yang menyatakan bahwa negara anggota dapat  menetapkan  atau  mengubah hukum  dan  peraturan  perundang- undangan mereka guna menetapkan  ukuran  perlindungan yang  dibutuhkan  bagi  kesehatan masyarakat. Selain itu, lisensi wajib paten  bidang  obat  (dalam  konteks ini  adalah  vaksin  Covid-19)  juga memberikan  akses  yang  lebih mudah  terhadap  obat-obatan  yang berasal  dari  negara-negara  maju dan  harga  vaksin  menjadi  lebih terjangkau (Dewi & Suteki, 2017:2). Penerapan  lisensi  wajib  paten sangat  penting  urgensinya,  hal tersebut  didasarkan  konflik-konflik kepentingan  ( conflicts  of  interest )  di dalamnya  terutama  kepentingan politik dan ekonomi. Hal demikian tersebut  mengakibatkan  adanya disharmoni
dalam penyelenggaraan  kebijakan  publik pada  umumnya  dan  lisensi  wajib paten  pada  khususnya,  yang acapkali
mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Kesimpulan Paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak ekslusif yang diberikan negara, namun demikian bukan  bersifat  tanpa  batas.    Salah satu  wujud  pembatasan  hak eksklusif  paten  adalah  aturan mengenai  lisensi  wajib (compulsory license) .  Lisensi wajib paten Covid- 19  telah  dibolehkan  menurut Konvensi Paris, TRIPs, maupun UU Paten.  Alasan  pentingnya  lisensi wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah  penyalahgunaan  hak pemegang  paten  yang  merugikan masyarakat,  memenuhi  kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan  kondisi  ekstrem  lainnya  atau kepentingan masyarakat (dalam hal ini  untuk  kepentingan  kesehatan masyarakat).  Penerapan  lisensi wajib  paten  yang  disebabkan karena  konflik-konflik  kepentingan ( conflicts  of  interest
)  terutama  dari aspek politik dan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan  kebijakan  publik pada  umumnya  dan  lisensi  wajib paten  pada  khususnya,  yang acapkali mengorbankan kemaslahatan.

## Daftar Pustaka
Buku
Muhammad,  A.  K,  2001, Hukum Ekonomi Hukum Kekayaan Intelektual ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Priapantja,  C.  C,  2003, Hak  Kekayaan Intelektual : Tantangan Masa Depan ,  Badan  Penerbit  Fakultas
Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta. Purwaningsih, E, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property
Rights ,  PT.  Ghalia  Indonesia, Jakarta. Widjaja,  G,  2003, Seri  Hukum  Bisnis Lisensi ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial Property.
Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2016  Tentang  Paten,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5922. Jurnal dan Publikasi Ilmiah Benuf,  K.,  &  Azhar,  M, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan Hukum Kontemporer , Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, 24, 2020. Dewi,  Ni.  S.,  &  Suteki, Obstruksi Pelaksanaan  Lisensi  Wajib  Paten dalam  Rangka  Alih  Teknologi  pada Perusahaan  Farmasi  di  Indonesia , Jurnal  Law  Reform,  Vol.  13  No. 1, 2, 2017. Gumanti,  R, Perjanjian  Lisensi  di Indonesia ,  Jurnal  Al-Mizan,  Vol.
12 No. 1, 255, 2016.
Hanoraga,  T.,  &  Prasetyawati,  N,
Lisensi  Wajib  Paten  Sebagai  Salah Satu  Wujud  Pembatasan  Hak Ekslusif  Paten ,  Jurnal  Sosial Humaniora,  Vol.  8  No.  2,  160, 2015.
Masnun,  M.  A.,  &  Roszana,  D, Persoalan  Pengaturan  Kewajiban Pemegang  Paten  untuk  Membuat Produk  atau  Menggunakan  Proses di  Indonesia, Jurnal  Ius  Quia Iustum , Vol. 26 No. 2, 327, 2019.
Internet/Website Saptadi, N. T. S, Dampak Corona bagi Perekonomian  Indonesia ,  2020, Retrieved from OPINI, Makassar Tribun News website: https://makassar.tribunnews.co m/2020/03/28/dampak-corona- bagi-perekonomian-indonesia
Tim  Detik.com, Data  Efek  Virus Corona  ke  Wisata  RI  Per  23  April 2020 ,  2020,  Retrieved  from Detik.com website: https://travel.detik.com/travel- news/d-4928546/data-efek- virus-corona-ke-wisata-ri-per-23- april-2020 Worldometer, Worldometer  Covid-19 Corona  Virus  Pandemic ,  2020, Retrieved from https://www.worldometers.info /coronavirus/