## EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DESA DASA ELU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Rambu Hada Indah 1 , Rambu Susanti Mila Maramba 2 , Stefanus Lowung 3 , Pajaru Lombu 4
1,2,3,4 Program Studi Hukum, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
* 1 rambuhadaindah@unkriswina.ac.id 2 rambuss@unkriswina.ac.id
3 stefan@unkriswina.ac.id 4 pajarulombu@unkriswina.ac.id

## Abstrak
Fokus  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pelaksanaan  fungsi  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan  Fungsi  Dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Di  Desa  Dasa  Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang meliputi penelahan undang- undang, dokumen-dokumen resmi, buku-buku  serta  media  informasi  yang  dapat  digunakan  dan  berhubungan  dengan masalah  yang  diteliti,  serta  peneliti  melakukan  interview  atau  wawancara  mendalam dengan beberapa responden yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Data yang telah di peroleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa,  dan  melakukan  pengawasan terhadap  kinerja  Kepala  Desa  menunjukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi telah  berjalan  cukup  baik,  dengan  dibuktikan  telah  adanya  Peraturan  Desa  (PERDES), namun  masyarakat  desa  tidak  mengetahui  bahwa  telah  ada  Peraturan  Desa  Di  Desa tersebut karena kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berbeda dengan  fungsi  penyerapan  aspirasi  masyarakat  desa  dan  pengawasan  terhadap  kinerja Kepala  Desa  kedua  fungsi  tersebut  tidak  berjalan  atau  terlaksanakan  sama  sekali disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Tugas, Permusyaratan,Desa

## Abstract
The focus of this study aims to determine the implementation of the functions of the  Village  Consultative  Body  (BPD)  and  to  find  out  what  factors  hinder  the Implementation  of  the  Functions  of  the  Village  Consultative  Body  (BPD)  in  Dasa  Elu Village, South Katikutana District, Central Sumba Regency. In this study, the researcher uses  a  descriptive  type  of  research,  using  data  collection  techniques  from  library research,  which  includes  reviewing  laws,  official  documents,  books  and  information media that can be used and related to the problem under study, and researchers conduct interviews or in-depth interviews with several respondents who are closely related to the problem  under  study.  The  data  that  has  been  obtained  can  be  concluded  that  the implementation  of  the  functions  of  the  Village  Consultative  Body  (BPD)  in  terms  of discussing and agreeing on Village Regulations with the Village Head, accommodating
and  channeling  the  aspirations  of  the  Village  community,  and  supervising  the performance of the Village Head shows that the implementation of the legislative function has  been  running  quite  well.  good,  it  is  proven  that  there  is  a  Village  Regulation (PERDES), but the village community does not know that there is a Village Regulation in the village because of the lack of socialization from the Village Consultative Body (BPD), in  contrast  to  the  function  of  absorbing  the  aspirations  of  the  village  community  and monitoring the performance of the second Village Head this function does not work or is carried  out  at  all  due  to  a  lack  of  understanding  of  the  functions  of  the  Village Consultative Body (BPD).
Keywords: Implementation, Function, Task, Consultation, Village

## 1. PENDAHULUAN
Desa  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  paling  terbawah  yang  ada  dalam Negara  Indonesia  yang  memiliki  kebebasan  untuk  mengatur  peraturan  dan  sistem pemerintahannya  sendiri  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku.Christine  Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1.2  (2019).    Dalam  pengertian  ini,  desa  merupakan  lembaga  pemerintahan  mandiri terendah di Indonesia, yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi kebutuhan Desanya sendiri sesuai dengan adat istiadat yang diakui.
Secara  implisit  dengan  melihat  pasal  2  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemda, desentralisasi Negara ini  memang memiliki karakter kepulauan dengan sistim pemerintah yang terbagi dari kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa  yang  dimana.Bambang  Ari  Satria  and  Rully  Redhani,Studi  Tematik  Undang- Undang Desa: Pengembangan BUMDes Di Kabupaten Bangka Barat, Publikauma : Administrasi  Publik  Universitas  Medan  Area,  8.2  (2020).  Berdasarkan  bunyi  pasal tersebut  menjelaskan  Negara  Indonesia  terbagi  atas  daerah  -  daerah  kecil  serta menghargai  setiap  keistimewaan  yang  ada  di  tiap  daerah  tersebut.  Sebagaimana dipertegas  lagi  dalam  Pasal  371,  bawah  dalam  kabupaten  atau  kota  dapat  dibentuk sebuah Desa serta mempunyai  hak penuh untuk  mengurus dan mengatur  kebutuhan Desanya  sendiri  berdasarkan  regulasi  yang  mengatur  mengenai  Desa(Afrizal  et  al. 2020)
Secara  teoritis  fungsi  tugas  BPD  adalah  untuk  menciptakan  aura  demokrasi dlam  masyarakat,  berdasarkan  kemandirian  serta  penerapan  pelayanan  sosial  yang baik dan merata. Selain tugas utama tersebut pemerintah Desa diharuskan untuk lebih mendalami  dan  memahami  hal  -  hal  yang  merupakan kebutuhan  dari  masyarakat Desa. 1 Artinya  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan  dalam  pembentukan kebijakan pemerintah Desa harus mengikut sertakan beberapa masyarakat agar dapat
1 Anggi Utami, Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Pekanbaru, 2013, h.2.
mengetahui  secara  langsung  kebutuhan  yang  diinginkan  atau  dibutuhkan  oleh masyarakat Desa.
Tugas  dan  fungsi  pemerintah  Desa  dalam  hal  membangun  Desa  untuk mencapai  suatu  kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera,  makmur  dan  berkeadilan bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilaksanakan sendiri, maka dibutuhkan mitra kerja  untuk  membantuh  menjalankan  tugas  tersebut.  Mitra  kerja  yang  dimaksudkan adalah  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Hadirnya  mitra  kerja  tersebut  diharapkan memberikan pengaruh besar dalam membantu menjalankan tugas kerja yang di emban oleh Kepala Desa untuk mensejahterakan masyakat.
Berdasarkan  uraian  Tugas  BPD  diatas  dengan  melihat  perbandingan  hasil kepuasan terhadap peran BPD berdasarkan table di bawah ini :
Table 1. Hasil Kuisioner Kepuasan Terhadap BPD oleh masyarakat desa Dasa Elu
Berdasarkan fakta yang terlihat di lapangan melalui table diatas, hadirnya BPD  tidak  membawa  banyak  perubahan  dalam  meningkatkan  pelayanan  dan perkembangan di Desa.  Adapun beberapa masalah yang ditemukan diantaranya:
1. Belum adanya peraturan Desa yang berkembang menunjukkan bahwa fungsi legislasi belum dilaksanakan.
2. Penyerapan aspirasi masyarakat untuk di salurkan ke pemerintah Desa tidak terlaksana dengan baik.
3. Rendahnya  kontrol  terhadap  kinerja  Kepala  Desa,  hal  tersebut  dibuktikan dengan kurang terkontrolnya pengelolaan keuangan Desa sehingga surplus dana  yang  ada  tidak  terelokasikan  dengan  baik  sesuai  dengan  potensi  dan masalah yang terjadi dalam Desa tersebut.
Berdasarkan  hasil  kuisioner  diatas,  maka  peneliti  ingin  lebih  jauh
mengkaji  bagaimana  fungsi  tugas  dan  pelayanan  BPD  terhadap  masyarakat berdasarkan fakta yang berkaitan dengan uraian tugas BPD berdasarkan Undang- Undang

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam  kajian  ini  adalah  normative-empiris  dimana penelitian  dalan  artikel    dilakukan  secara  langsung  di  seda  Dasaelu  Kab.  Sumba Tengah dengan menggunakan dasa umdang-undang desa sebagai acuan Penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  yang  dihasilkan  atas  dasar  bahan  hukum utama, menganalisis masalah hipotetis tentang standar yang sah, asal usul yang sah, pandangan dan prinsip-prinsip yang sah, pedoman dan rangkaian keseluruhan hukum serta  menggunakan  informasi  tambahan,  khususnya:  standar  aturan  dan  nilai-nilai yang  tercantum  dalam  peraturan  yang  identik  dengan  penelitian.  Menurut  Peter Mahmud  Marzuki,  ‘Ian  Mcleod,  Terry  Hutchinson  Serta  Jan  Gijssels  Dan  Mark’, Hukum Perjanjian, 2019.
Penelitian hukum empiris adalah metode yang didapatkan  melalui penelitian langsung pada tempat permasalahan untuk melihat penerapan Undang - Undang yang identik  dengan  masalah  yang  sedang  di  teliti,  serta  melakukan  pertemuan  sekaligus membuka  forum  diskusi  dengan  beberapa  tokoh  masyarakat  yang  bisa  memberikan data terkait masalah yang sedang di cari tahu kebenarannya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Efektifitas Fungsi Bpd Dan Pelaksanaannya
Desa  Dasa  Elu  terletak  di  Kecamatan  Katikutana  Selatan,  Kabupaten Sumba  Tengah,  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Desa  tersebut  berdiri  sejak  tahun 2010 yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Konda Maloba. Desa Dasa Elu memiliki jumlah penduduk sebanyak dua ribuh seratus lima puluh delapan (2.158) jiwa serta mayoritas masyarakat Desanya adalah bekerja sebagai petani.
Desa  sendiri  memiliki  dua  unsur  fungsi  yang  notabene  berbeda, diantaranya  pemerintah  Desa  dan  mitra  kerja  Kepala  Desa  yaitu  BPD. 2 BPD mempunyai fungsi merancang serta menetapkan PERDES bersama dengan Kepala Desa.  Selain  fungsi  tersebut,  BPD  mempunyai  fungsi  lain,  penyerapan  dan penyaluran aspirasi masyarakat serta pengawasan program kerja dari Kepala Desa. Pengawasan  dimaksudkan  ialah  pengawasan  jalannya  roda  pemerintahan  yang yang  berda  dibawah  kekuasaan  Kepala  Desa,  pengelolaan  pelaksanaan  pedoman Desa,  pengawasan  penetapan  rencana  pendapatan  dan  pengeluaran  keuangan (APBD) Desa. 3
2 Pasal 200 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
3 Hasrat Arief Saleh, Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah, Government Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, Juli 2018, h.11.
Agar dapat terwujudkan harapan dalam hal mensejahterakan masyarakat desa, Kepala Desa maupun BPD harus mampuh membangun komunikasi yang baik serta menjalankan fungsinya dengan  berlandaskan pada (Marzuki 2019) regulasi yang  ada.  Oleh  karena  itu  hubungan  yang  bersifat  Agar  dapat  terwujud  harapan dalam  hal  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  Kepala  Desa  maupun Badan  BPD  ialah  memberikan  pelayanan  sosial  yang  baik  dan  merata  kepada masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Desa  dan  BPD  harus  mampu berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan  uu yang ada.
BPD  dan  pemerintah  Desa  harus  menjalin  kemitraan  berdasarkan beberapa faktor :
1. Posisi atau kedudukan yang sama.
2. Harapan yang ingin diwujudkan
3.  sikap menghargai
4.  Sikap peduli.
Table 2. Hasil Kuisioner Kepuasan Terhadap BPD oleh masyarakat desa Dasa Elu Berdasarkan hasil pembagian kusioner terhadap tingkat kepuasaan pengelolaan BPD diatas, jelas bahwa selain tidak melibatkan masyarakat dalam melaksanakan perannya, masyarakat juga kurang paham  dengan fungsi tugas BPD di tengah tengah masyarakat Desa Dasa Elu, bukan hanya itu masyrakat yang rata0rata merupakan petani di desa ini juga belum pernah mendapatkan
sosialisasi adanya kehadiran BPD yang seharusnya mendorong fungsi aspirasi masyarakat dalam pengelolan desa ole kepala desa.
Kehadiran BPD adalah untuk menempatkan suara yang diterima dalam pelaksanaan tugas desa. Dengan kata lain, kehadiran bpd merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa menjalankan roda pemerintahan di desa.
Badan Musyawarah Desa yang berfungsi sebagai badan legislatif masyarakat  yang anggotanya teridentifikasi dalam beberapa jumlah ganjil, yaitu paling banyak sembilan (9) orang dan paling sedikit lima (5) orang serta memiliki fungsi yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan pengaruh dan terobosan yang besar bagi pembangunan desa, pemberdayaan dan pelayanan sosial lainnya yang dibutuhkan masyarakat Desa untuk mencapai kesejahteraan.
Menampung serta penyaluran Aspirasi Masyarakat.
Table 3. Hasil Olahan Kusioner Daya Tampung Aspirasi Masyarakat Desa Dasa Elu
Hasil kuisioner diatas menerangkan bahwa daya tamping aspirasi didesa Dasa Elu Kab.  Sumba  Tengah  masih  belum  terserap  dengan  baik.  Kurangnya  eterlibatan masyarakat  dalam  penyampaian  aspirasi  juga  merupakan  bagian  utama  alasan daya serap  aspirasi yang kurang. Padahal tujuan utama dari menampung aspirasi masyarakat sebenenarnya agar pelaksanaan Fungsi dari BPD bisa berjaan sesuai amana Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dimana aspirasi masyarakat sebagai pendorong adanya peningkatan pembangunan secara efektif dan terbuka (transparansi)
Dapat  disimpulkan bahwa struktur tugas BPD Desa  Dasa Elu sejauh belum terlaksanakan  dengan  baik,  fungsi  yang  dimaksud  ialah,  merancang  peraturan desa  dan  kemudian  menetapkan  bersama  Kepala  Desa.  Ketidak  efektivan  BPD dalam  melaksanakan  fungsinya  bisa  dilihat  dari  beberapa  kekurangan  yang terdapat  di  desa,  diantaranya  ialah  Peraturan  Desa  (PERDES)  yang  belum terbentuk,  banyaknya  aspirasi  dari  masyarakat  desa  yang  belum  terealisasikan seperti  pengembangan  pelayanan  pendidikan,  pembangunan  Infa  struktur  yang tidak merata, pengelolaan hasil pertanian dari masyarakat desa, kondisi fisik dari kantor  desa  yang  belum  memadai  dan  masih  banyak  fasilitas  desa  yang  masih kurang. Selain itu juga “ Badan Permusyawaratan Desa  yang ada saat imi kurang memahami fungsinya sebagai wakil masyarakat dan sekaligus sebagai rekan kerja kepala  desa,  sehingga  dalam  pelaksanaan  fungsinya  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat desa kemudian disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti belum terlaksanakan. 4 “Dalam melaksanakan fungsi penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa kami selaku badan permusyawaratan desa sudah bekerja dengan baik,  banyak  keluhan  dari  masyarakat  desa  dapat  di  tampung  kemudian  di sampaikan  kepada  pemerintah  desa” . 5 Untuk  menciptakan  pemerintahan  desa yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan yang diemban dibutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik. Dengan terjalinnya kerja sama dan komunikasi seimbang, maka tugas dan fungsinya dapat di jalankan dan direalisasikan dengan baik.  Sehingga  apa  yang  di  harapkan  atau  di  cita-citakan  masyarakat  desa  bisa terwujud.
Badan  Permusyawaratan  Desa  juga  memiliki  tupoksi  yang  merundingkan pengesahan  oleh  warga  desa  atas  fungsi  pemerintahan  yang  dilaksanakan, ketentuan  Ayat  1  (1)  Keputusan  Nomor  6  Tahun  2014  terhitung  sejak  tanggal pengesahan  ketentuan  Desa  Badan  Permusyawaratan  (BPD)  atau  nama  lain, badan  yang  merundingkan  pengesahan  oleh  warga  desa  tentang  fungsi pemerintahan yang dilaksanakan, ketentuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau  nama  lain  dapat  juga  digunakan  dengan  cara  sebagai  berikut:  Badan permusyawaratan desa dibentuk untuk menentukan wakil desa secara demokratis. Kepala  Desa  Dasa  Elu,  Bapak  Robertus  U.R.  Samapaty,  terdapat  beberapa respon  dari  warga  Desa  Dasa  Elu  terkait  pelaksanaan  fungsi  yang  dilakukan Badan Permusyawaratan Desa yang belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dari  beberapa  responden  mengenai  pelaksanaan  fungsi  penyerapan  dan penyaluran  aspirasi  masyarakat  di  temukan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  tersebut belum  terlaksanakan.  Dibuktikan  dari  beberapa  keluhan  yang  dihadapi masyarakat  yang  belum  mendapat  perhatian  dari  pemerintah  Desa  serta  tidak adanya  inisiatif  dari  BPD  untuk  menyelidiki  secara  langsung  kendala-kendala yang  dihadapi  masyarakat  dan  mencari  solusi  permasalahannya.  Namun  dalam pelaksanaannya  desa-desa  Badan  Musyawarah  (barel/hari)  tidak  menjalankan fungsinya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  fungsi  Badan  Musyawarah  Desa
4 Robertus U.R. Samapaty, Kepala Desa Dasa Elu,pada tanggal 29/09/2020, Pukul: 10:00-12:00 WITA
5 M. Dapadoda, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 30/09/2020, (Pukul: 10:00-12:00) WITA
(barel/Hari),  yaitu  berfungsi  untuk  menyerap  dan  menampung  aspirasi masyarakat desa, belum dilaksanakan dan harus segera diperbaiki agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada.
b. Merancang Serta Menyepakati Aturan Bersama
Rendahnya daya tampung terhadap aspirasi masyarakat berimbas pada bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (bpd) memiliki peran sentral dalam pembahasan dan kesepakatan di  desa tentang ketentuan dengan kepala desa yang berdampak juga pada  adanya  aturan  desa.  Peraturan  Desa  (PERDES)  seharusnya  dampak melahirkan  pembangunan,  serta  harus  mengutamakan  kepentingan  umum  dan merugikan  pihak  manapun.  Oleh  karena  itu,  dalam  tahap  pembangunan  desa perbekalan,  beberapa  elemen  masyarakat  harus  dilibatkan,  karena  partisipasi masyarakat diperlukan untuk menghasilkan produk yang sah
Peraturan Desa (PERDES) harus melibatkan beberapa tokoh masyarakat agar dapat diketahui  oleh  masyarakat  bahwa  telah  diadakannya  rapat  untuk  pembentukan peraturan  Desa.    Hadirnya  tokoh  masyarakat  dalam  rapat  tersebut  ialah  untuk mendengarkan poin - poin yang dibahas  dan dimasukan dalam rancangan peraturan Desa serta memberikan masukan berupa usulan atau saran mengenai kondisi dan hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kemudian  usulan  atau  saran  tersebut  ditampung  oleh  untuk  selanjutnya  di  bahas dan di masukan dalam rancangan peraturan Desa serta disampaikan pada pertemuan atau  rapat  selanjutnya.  Setelah  melalui  beberapa  tahapan  atau  proses,  rancangan peraturan Desa disahkan serta di tetapkan sebagai peraturan Desa.
Peraturan  Desa  mempunyai  manfaat  yang  sangat  besar  dalam  keberlangsungan hidup bermasyarakat di Desa, isi peraturan Desa merupakan penjabaran dari adat istiadat yang melekat dalam diri masyarakat Desa. Sehingga dalam perancangannya harus melibatkan masyarakat di Desa tersebut.
Berdasarkan hasil temuan merumuskan peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa  dapat  disimpulkan  bawah  fungsi  tersebut  sudah  berjalan  walaupun  belum optimal, karena tidak adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam tahap perancangan sehingga masyarakat  tidak mengetahui  telah adanya peraturan Desa (PERDES).
c. Monitoring dan pengawasan program Kepada Desa.
Table 4. Kepuasan dan Monitoring
Rata-rata  kepuasan  terhadap  hasil  monitoring  dan  kepuasan  BPD  terhadap pengendalian  tata  kelola  desa  sangat  minim  dengan  presentasi  35  %  menjawab  puas sedangan  tingkat  kepuasan  65%,  ini  diakibatkan  selain  kurangnya  keterlibatan masyarakat  terhadap  penyaluran  aspirasi,  serta  keterlibatan  terhadap  pengendalian program, masyarakat juga tidak dilibatan dalam pelaksanaan program desa baik dari sisi pembangunan maupun dalam program tata kelola.
Table 5. Alasan Ketikpuasan Masyarakat teradap Kepuasan dan Monitoring Desa Desa Elu
Pengendalian    pada  program  kerja  melalui  pelaksanaan  berada  dalam  kendali penuh kepala desa amanat yang jelas berdasarkan sistem hukum atau uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. bpd  memiliki fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam roda pemerintahan Desa.  Pengawasan yang dilakukan ialah terkait pengawasan terhadap peraturan Desa, penggunaan anggaran dan segala kebijakan
Tidak Adanya Informasi Secara Kurangnya Sosialisasi Transparasi yang cenderung
yang  diambil  oleh  Kepala  Desa.  Pengawasan  tersebut  dilakukan  dengan  secara monotoring dan evaluasi.
Tabel 6. Tujuan Pengawasan Program dengan melibatkan masyarakat
Dengan demikian jika tujuan pengawasan dapat berjalan dengan baik maka masyarakat dapat mempercai BPD berdasarkan fungsi nya

## 4. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Penerapan  fungsi  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dasa  Elu,  dari  fungsi legislasi  yaitu  pembentukan  perdes,  telah  terlaksanakan  serta  dibuktikan dengan adanya peraturan Desa. Namun dalam perancangan hingga pada tahap penetapan  peraturan  Desa  tersebut  tidak  melibatkan  masyarakat  Desa sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  keberadaan  peraturan  Desa  tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 69 ayat (9-10)  UU Nomor 6 Tahun 2014  Mengenai  Desa,  yang  menjelaskan  Perumusan  peraturan  Desa  harus disosialisasikan kepada masyarakat Desa.
2. Masyarakat Desa berkewenangan untuk mengkritik isi peraturan Desa
3. Berbeda  dengan  fungsi  penyerapan  serta  penyaluran  Oleh  karena  itu, Pemerintah Desa dan BPD harus mampu berkolaborasi, berkomunikasi secara
Adanya pengawasan masyarakat dapt mengetahui bagaimana program berjalan Dapat melihan Kelemahan dan Kelebihan serta jalan keluar terhadap jelannya Program Desa Program Terpantaudan Transparan
efektif,  dan  melaksanakan  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada.
B. Saran
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah Desa harus menjalin kemitraan berdasarkan beberapa faktor, antara lain:
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang merata.
2. Bagi  masyarakat  dalam  pemilihan  atau  pembentukan  anggota  Badan Permusyawaratan  Desa,  masyarakat  harus  memilih  orang  -  orang  yang mempunyai kemampuan atau berkompeten.
3. Pelatihan  serta  penyuluhan  mengenai  tugas  dan  fungsi  BPD.  Ketika  hal tersebut  dapat  dilakukan  maka  dengan  sendirinya  orang-orang  yang ditempatkan  sebagai  anggota  BPD  akan  memahami  dan  melaksanakan fungsiny

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta, F. C. Susila. 2019. “Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey  Sebagai  Instrumen  Penelitian  Hukum  Empiris.” Administrative  Law  and Governance Journal 2(4). doi: 10.14710/alj.v2i4.697-709.
Afrizal,  Dedy,  Riko  Saputra,  Lilis  Wahyuni,  and  Erinaldi  Erinaldi.  2020.  “Fungsi Instruktif,  Konsultatif,  Partisipatif  Dan  Delegasi  Dalam  Melihat  Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis.” Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial 1(1). doi: 10.46730/japs.v1i1.10.
Marzuki,  Menurut  Peter  Mahmud.  2019.  “Ian  McLeod,  Terry  Hutchinson  Serta  Jan Gijssels Dan Mark.” Hukum Perjanjian .
Purnamasari,  Galuh  Candra.  2019.  “Pergeseran  Fungsi  Dan  Kedudukan  Badan Permusyawaratan  Desa  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang).” Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3(2). doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p161-174.
Satria, Bambang Ari, and Rully Redhani. 2020. “Studi Tematik Undang-Undang Desa: Pengembangan  BUMDes  Di  Kabupaten  Bangka  Barat.” Publikauma :  Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area 8(2).
Setyaningrum, Christine Ayu, And Fifiana Wisnaeni. 2019. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan  Desa  Terhadap  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1(2):158–70. Doi: 10.14710/Jphi.V1i2.158-170.