## IMPOR BERAS DALAM KEBIJAKAN HUKUM EKONOMI ISLAM: KEINGINAN ATAU KEBUTUHAN
Ahmad Dakhoir, Novi Angga Safitri, dan Khoiriyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Email: ahmad.dakhoir@iain-palangkaraya.ac.id

## Abstrak
Beras  merupakan  bahan  makanan pokok utama  rakyat Indonesia.  Kebutuhan  beras  dari tahun  ke tahun  terus  meningkat  karena kenaikan jumlah  penduduk  dan  kebutuahan  ini  harus terpenuhi.  Kekurangan  pangan  berpengaruh  pada  gizi  buruk,  kesehatan,  dan  sekaligus menurunkan  kualitas  sumberdaya  manusia.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  senantiasa  terus berupaya untuk memiliki serta memelihara ketahanan pangan khususnya beras. Tulisan ini akan menganalisis berdasarkan informasi yang ada, apakah inpor yang dilakukan pemerintah adalah suatu  kebutuhan  atau  keinginan?Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  isi  kualitatif dimana  peneliti  berusaha  mengkonstruksi  realitas  dan  memahami  maknanya  sehingga penelitian  ini  sangat  memperhatikan  proses,  peristiwa,  dan  otensitas.  Hasil  analisis  tersebut, yaitu: (1) Impor beras merupakan kebutuhan karena beberapa hal, yaitu kekurangan stok beras pada suatu negara atau memerlukan beras yang menyehatkan bagi masyarakat. (2) Impor beras menjadi  hanya  sebuah  kepentingan  jika  hanya  segelintir  orang  yang  merasakannya.  (3)  Saran yang dapat penulis berikan adalah, sebaiknya pemerintah memberikan berhatian lebih kepada para  petani,  seperti  menyediakan  lahan,  bibit,  pupuk,  dan  sebagainya.  Dan  mendukung  petani dalam menjual berasnya, dengan mengatur harga beras dipasaran.
Kata Kunci : impor beras, kebutuhan, keinginan

## PENDAHULUAN
Beras  merupakan  bahan  makanan pokok utama  rakyat Indonesia.  Kebutuhan  beras  dari tahun  ke  tahun  terus  meningkat  karena  kenaikan  jumlah  penduduk  dan  kebutahan  ini  harus terpenuhi.  Kekurangan  pangan  berpengaruh  pada  gizi  buruk,  kesehatan,  dan  sekaligus menurunkan  kualitas  sumberdaya  manusia.  Olehkarena  itu,  pemerintah  senantiasa  terus berupaya untuk memiliki serta memelihara ketahanan pangan khususnya beras. Namun seiring dengan  usaha  tersebut  di  dalam  operasionalnya,  masalah  vital  yang  dihadapi  saat  ini  adalah adanya alih fungsi lahan sawah. 1
Komoditas beras masih mempunyai peranan yang strategis baik sebagai komoditas politis maupun  ekonomi.  Implikasinya  adalah  diperlukan  adanya  upaya  penyediaan  pangan  (beras) yang diikuti dengan pendistribusian yang memadai. 2 Kebijakan tentang perberasan sangat sarat dengan  berbagai  kepentingan,  sehingga  banyak  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah cenderung  mengarah  pada  kepentingan  jangka  pendek,  seperti  masalah  harga  pembelian pemerintah,  impor  dan  kebijakan  jangka  pendek  lainnya.  Kalau  diperhatikan  secara  seksama ada empat persoalan mendasar dalam masalah perberasan, yaitu : (1)  lemahnya akurasi data;
1 Santosa, I., Gede, M. A., Ketut, I., & Dinata, K. (2011). Dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan beras.
2 Kariyasa, K. (2017). Dampak tarif impor dan kinerja kebijakan harga dasar serta implikasinya terhadap daya saing beras Indonesia di pasar dunia. Analisis Kebijakan Pertanian , 1 (4), 315-330.
(2) miskinnya petani padi; (3) besarnya ketergantungan terhadap beras; dan (4) masalah harga serta distribusi beras. 3
Direktur  Utama  Perum Bulog Budi  Waseso  (Buwas)  mengatakan  stok  beras  yang dimilikinya saat ini berjumlah 2,4 juta ton. Hingga akhir tahun, diperkirakan stok beras Bulog mencapai  2,3  juta  ton.  Buwas  mengatakan  bahwa  dengan  jumlah  tersebut,  maka  tidak diperlukan impor beras lagi tahun ini. Ia menambahkan, pihaknya saat ini sudah mendapatkan 1,4 juta beras impor di tahun ini. Ia juga menegaskan untuk tidak melakukan impor lagi. 4 Dengan demikian  tulisan  ini  akan  menganalisis  berdasarkan  informasi  yang  ada,  apakah  inpor  yang dilakukan pemerintah adalah suatu kebutuhan atau keinginan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  dipengaruhi  oleh  paradigma  naturalistik-interpretatif.  Dimana peneliti  berusaha  mengkonstruksi  realitas  dan  memahami  maknanya  sehingga  penelitian  ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati  fenomena  komunikasi,  dengan  merumuskan  dengan  tepat  apa  yang  diteliti  dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya memilih unit analisis yang akan  dikaji,  memilih  objek  penelitian  yang  menjadi  sasaran  analisis.  Apabila  objek  penelitian berhubungan  dengan  data-data  verbal  maka  perlu  disebutkan  tempat,  tanggal  dan  alat komunikasi  yang  bersangkutan.  Namun,  kalau  objek  penelitian  berhubungan  dengan  pesan- pesan  satu  dalam  suatu  media,  perlu  dilakukan  identifikasi  terhadap  pesan  dan  media  yang mengantarkan pesan itu. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Hukum Ekonomi
Kebijakan ekonomi secara makro terbagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.  Menurut  Rahardja dan Manurung  (2001),  kebijakan fiskal  adalah  kebijakan  ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau di inginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan (pajak) dan pengeluaran pemerintah.  Sedangkan  kebijakan  moneter  adalah  upaya  mengendalikan  atau  mengarahkan perekonomian makro kekondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Adapun yang  dimaksud  dengan  kondisi  lebih  baik  adalah  meningkatnya  output  keseimbangan  dan terpeliharanya stabilitas harga. 6
Dalam  kebijakan  fiskal,  tugas  utama  pemerintah  adalah  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Kebijakan ini  lebih  bersifat  langsung  menyentuh  sektor  riil.  Kebijakan  fiskal  di  Indonesia  tercermin  dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari APBN, bisa dilihat kebijakan anggaran apa  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Selain  itu  pos  belanja  negara  mengalami  penambahan  pos yaitu  dana  perimbangan  yang  merupakan  dana  untuk    desentralisasi  daerah.    Dalam  struktur APBN,  pemerintah  dapat  menerapkan  anggaran  defisit  sejauh  hal  ini  diperlukan  dalam meningkatkan  aktivitas  perekonomian.    Anggaran  defisit  adalah  anggaran  di  mana  komposisi pengeluaran  lebih  besar  dari  penerimaan.  Sumber  pembiayaan  anggaran  defisit  dapat  berupa
3 Jamal, E., Ariningsih, E., Hendiarto, H., Noekman, K. M., & Askin, A. (2016). Beras dan Jebakan Kepentingan Jangka Pendek. Analisis Kebijakan Pertanian , 5 (3), 224-238.
4 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4218840/stok-beras-bulog-24-juta-ton-buwas-jangan-ada-impor-lagi
5 https://www.researchgate.net/profile/Jumal_Ahmad/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis/lin ks/5b305090a6fdcc8506cb8b21/Desain-Penelitian-Analisis-Isi-Content-Analysis.pdf
6 Seftarita,Chenny.(2014). Kebijakan Ekonomi Makro Dan Siklus Bisnis; Kajian Teori Dan Studi Empiris .Syiah Kuala University Press.Banda Aceh.(No ISBN: 978-602-1270-10-3)
utang luar negeri maupun utang dalam negeri.  Selain kebijakan anggaran defisit, dikenal juga istilah  anggaran    berimbang  di  mana  pengeluaran  adalah  sama  dengan  penerimaan,  dan anggaran surplus di mana pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. 7
Kebijakan  pemerintah  yang  kedua  adalah  kebijakan  moneter.  Di  Indonesia,  kebijakan moneter diserahkan sepenuhnya pada Bank Indonesia yang merupakan pihak otoritas moneter. Pasca  krisis  moneter  tahun  1997/1998  banyak  pembenahan  terjadi  dalam  tubuh  Bank Indonesia.  Salah  satunya  yaitu  independensi,  tugas  dan  wewenangnya.  Perubahan  ini  diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang diberlakukan pada tanggal 17 Mei 1999  dan  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.6  Tahun  2009. Dalam  undang-undang  ini  diatur  tentang status dan  kedudukan Bank  Indonesia  sebagai  suatu lembaga  negara  yang  independen  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  bebas  dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Hal lain adalah menyangkut tujuan dan tugas utama Bank Indonesia yang  saat  ini  terfokus  pada  pencapaian  dan  pemeliharaan  stabilitas  nilai  rupiah.    Untuk mencapai  stabilitas  rupiah  tersebut,  instrumen  moneter  yang  menjadi  sasaran  antara  adalah jumlah  uang  beredar  (Money  Supply),  dan  tingkat  bunga  (interest).  Sedangkan  sasaran  akhir yang hendak dicapai  adalah kestabilan nilai rupiah meliputi inflasi dan nilai tukar. 8
Ada beberapa istilah dalam kebijakan, jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang beredar,  maka  pemerintah  dikatakan  menempuh  kebijakan  moneter  ekspansif  (monetary expansive).  Sebaliknya  jika  jumlah  uang  beredar  dikurangi,  maka  pemerintah  (Bank  sentral) menempuh  kebijakan  moneter    kontraktif  (monetary  contractive).  Dalam  jangka  panjang kebijakan  moneter  hanya  berdampak  pada  inflasi,  dan  tidak  banyak  pengaruhnya  terhadap kegiatan  ekonomi  riil,  dalam  jangka  pendek  kebijakan  moneter  ekspansif  dapat  mendorong kegiatan  ekonomi  yang  sedang  mengalami  resesi  yang  berkepanjangan.  Sebaliknya  kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat laju  inflasi yang umumnya terjadi pada saat kegiatan perekonomian sedang mengalami booming . 9

## Kebijakan Impor Beras Indonesia 2018
Semua  peraturan  atau  kebijakan  tetang  ketahanan  pangan  nasional  dapat  dilihat  pada Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2016  tentang  Penugasan  Kepada Perusahaan  Umum  (Perum)  Bulog  Dalam  Rangka  Ketahanan  Pangan  Nasional.  Rakortas  yang dilakukan untuk memutuskan kebijakan impor juga di dasarkan pada PerPres ini.
Pemerintah  melalui  hasil  rapat  koordinasi  terbatas  (rakortas)  yang  melibatkan kementerian  dan  lembaga  terkait  memutuskan  impor  beras  secara  bertahap  sepanjang  tahun ini, dengan total 2 juta ton. Hasil rakortas diputuskan semua kementerian dan lembaga di bawah koordinasi  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian.  Belakangan,  perihal  impor  beras jadi polemik karena Kementerian Pertanian mengklaim produksi beras dalam negeri mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. Sedangkan harga beras di pasaran sempat naik dan stok beras pemerintah di Perum Bulog yang digunakan untuk operasi pasar pun jumlahnya minim. Dalam rapat  di  awal tahun  2018  terjadi debat dari  berbagai  pihak,  di mana ada  yang yakin  produksi beras cukup untuk kebutuhan tahun 2018 dan ada yang meragukannya. Hingga rapat berikutnya kembali digelar 15 Januari, dan dicek stok beras di Bulog saat itu tinggal 903.000 ton. Tambahan stok  beras  dalam  negeri  biasanya  menunggu  masa  puncak  panen  raya  yang  jatuh  pada  Maret atau April. Sementara, dengan stok beras yang tidak seberapa dan masih bulan Januari, dengan
7 Ibid
8 Ibid
9 Ibid
kondisi harga di pasaran sudah naik, maka hasil rakortas memutuskan impor 500.000 ton beras. Kementerian Pertanian dalam rakortas memproyeksikan total hasil produksi beras dari panen raya bisa mencapai 13,7 juta ton, dengan perkiraan produksi 2,5 juta ton pada Januari, 4,7 juta ton pada Februari, dan 6,5 juta ton pada Maret. Namun saat rapat berikutnya tanggal 19 Maret, stok  beras  di  Bulog  tinggal  590.000  ton  dengan  kondisi  500.000  beras  impor  hasil  keputusan rapat Januari belum masuk. Rakortas terakhir turut memutuskan bahwa Bulog harus menyerap beras hasil produksi dalam negeri paling lambat bulan Juni sebesar 2,2 juta ton. Sementara saat rapat berikutnya tanggal 28 Maret, stok beras Bulog baru naik sedikit, menjadi 649.000 ton dari posisi terakhir 590.000 ton per 19 Maret. Belakangan harga beras masih tinggi, yaitu Rp 11.036 per  kilogram  untuk  beras  medium  dan  di  sisi  lain  operasi  pasar  terus  dilakukan.  Kemudian rakortas memutuskan kembali menambah impor beras hingga total untuk tahun ini 2 juta ton. Setelah  berbagai  keputusan  itu,  dalam  rapat  terakhir  di  bulan  Agustus,  jumlah  stok  beras  di Bulog  sudah  ada  2,2  juta  ton.  Namun,  jumlah  itu  termasuk  dengan  beras  impor  yang  sudah masuk  sebesar  1,4  juta  ton.  Dari  total  1,4  juta  ton  beras  impor  yang  sudah  masuk,  maka seharusnya  masih  ada  600.000  ton  beras  lagi.  Tapi,  dipastikan  itu  tidak  jadi  diimpor  karena kendala teknis dari negara produsen dan proses pengiriman yang membuatnya melebihi batas waktu  yang  ditentukan  dalam  rakortas.  Upaya  pemerintah  menjaga  harga  kebutuhan  pokok, termasuk beras, tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi. 10

## Impor Beras Indonesia Tahun 2018
Pemerintah memberi kuota impor beras untuk Perum Bulog 2 juta ton. Dari Januari hingga Agustus  2018,  Bulog  telah  impor  telah  mencapai  1,4  juta  ton  beras.  Berdasarkan  data  Badan Pusat  Statistik  (BPS),  nilai  impor  beras  tersebut  mencapai  US$  700  juta  dengan  total 1.498.930.500  ton.  Rinciannya,  impor  beras  di  Februari  sebanyak  230.800  ton,  Maret  44.934 ton,  April  122.600  ton,  Mei  294.600  ton.  Kemudian  Juni  sebanyak  172.581,5  ton,  Juli  316.208 ton, dan Agustus 317.203 ton. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan  saat  ini  beras  di  gudang  ada  sebanyak  2,4  juta  ton.  Stok  tersebut  pun  membuat gudang  Bulog  penuh.  Bahkan,  Bulog  mesti  menggelontorkan  dana  hingga  Rp  45  miliar  untuk menyewa gudang milik TNI/Polri di daerah. 11
Kementerian  Perdagangan  (Kemendag)  membuka  keran  impor  beras.  Beras  tersebut merupakan  beras  khusus  dari  Thailand  dan  Vietnam  dengan  jumlah  mencapai  500  ribu  ton. Menteri  Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan,  beras  khusus  tersebut  bisa  bermacam- macam jenisnya, seperti beras jasmine, beras ponni, beras basmati dan lain sebagainya. Namun dia  memastikan  beras  yang  diimpor  tersebut  bukan  jenis  IR64  yang  diproduksi  di  Indonesia. Sebelumnya, Kemendag memutuskan untuk membuka keran impor beras khusus. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan beras di dalam negeri dan sebagai salah satu langkah untuk menekan harga beras di pasaran. Beras tersebut dipasok dari dua negara yaitu Thailand dan Vietnam. Namun dia memastikan beras yang diimpor tersebut bukan jenis beras yang sudah mampu diproduksi di Indonesia. Menurut dia, impor ini dilakukan guna mengisi pasokan beras di  dalam  negeri  sambil  menunggu  masa  panen  pada  Februari-Maret  2018.  Dengan  adanya tambahan  beras  impor  ini  diharapkan  tidak  ada  kekhawatiran  soal  kelangkaan  dan  kenaikan harga beras. 12
10 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/20/060500926/fakta-di-balik-rencana-impor-beras-2-juta-ton-tahun-ini diakses pada 15 Nov 2018.
11 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4217650/bulog-impor-14-juta-ton-beras-hingga-agustus-2018 diakses pada 14 Nov 2018.
12 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3223311/kemendag-buka-keran-impor-beras-khusus-jenis-apa-saja diakses pada 14 Nov 2018.

## Kebijakan Hukum Ekonomi Islam tentang Impor Beras
Jumlah kebutuhan beras yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan stok cadangan  beras  dalam  negeri  serta  upaya  dalam  mencapai  swasembada  pangan  dan  menjaga kelancaran  distribusi  beras  kepada  masyarakat. 13 Tingkat  keuntungan  (profitabilitas)  yang relatif tinggi  mendukung  pemberdayaan  petani padi,  menjaga  motivasi  dalam  usaha  tani padi, mendukung  peningkatan  produksi  padi  secara  konsisten  dan  ketersediaan  pasokan  pangan (beras) guna mewujudkan ketahanan pangan. 14
Negara berkembang adalah importir utama dari pertanian dan makanan produk-produk dari  negara-negara  berkembang.  Sementara  perdagangan  internasional  komoditas  pertanian telah  berkembang,  telah  tumbuhnya  kesadaran  oleh  konsumen  tentang  kualitas  produk makanan  impor. 15 Teknologi  baru  telah  menghasilkan  beras  yang  berkhasiat  mengurangi kekurangan  vitamin  dan  mineral. 16 Dengan  cepat  mengubah  ukuran  demografis  dan  struktur Asia akan membawa dampak besar pada sifat dan organisasi beras di masa depan pertanian dan ketahanan  pangan. 17 Pasar  dunia  dapat  dipercaya  untuk  memainkan  peran  penting  dalam memberikan ketahanan pangan di Indonesia. 18 Peningkatan produksi beras dan stok beras serta peningkatan kurs menurunkan impor beras sedangkan peningkatan konsumsi menaikkan impor beras. 19 Pengelolaan  persediaan  beras  pada  Perum  Bulog  harus  memperhatikan  kondisi pengadaan  dalam  negeri  dan  penyaluran  beras,  sedangkan  impor  beras  hanya  sebagai komplemen dan jika terpaksa dilakukan. 20
Kamboja dan Thailand memiliki daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan penduduknya paling baik. Malaysia mampu menjadikan usaha tani padi  memberikan  kehidupan  yang  layak  bagi  petaninya,  sementara  usaha  tani  di  Indonesia belum  mampu  memberikan  kehidupan  yang  layak  bagi  petani,  karena  rata-rata  luas  garapan padi  di  Indonesia  sangat  sempit,  sekalipun  teknologi  produksi  padi  yang  diterapkan  petani Indonesia  sudah  cukup  intensif,  dibawah  China,  Korea,  Jepang,  Vietnam. 21 Mengembangkan industri  berbasis  beras  di  Malaysia  dan  efek  pada  situasi  pasar  beras,  beras  impor  kuota mungkin  memiliki  dampak  negatif  pada  peningkatan  pendapatan  petani,  harga  bisa  mampu yang lebih bagi konsumen, dan diversifikasi makanan di Malaysia. 22 Pasokan beras dunia sangat tak terduga. Produksi berfluktuasi karena faktor alam, kekeringan, banjir, dan topan, dan kurang dari  lima  persen  produksi  beras  dunia  diperdagangkan  secara  internasional. 23 Populasi  yang terdapat  pada  beras  yang  beresiko  tinggi  kekurangan  vitamin  dan  mineral.  Teknologi
13 Widiarsih, D. (2013). Pengaruh sektor komoditi beras terhadap inflasi bahan makanan. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan , 2 (6). 14 Abidin, M. Z. (2015). Dampak kebijakan impor beras dan ketahanan pangan dalam perspektif kesejahteraan sosial. Sosio Informa . 15 Kallummal,  M.,  Mendiratta,  D.,  &  Samgita,  S.  (2018). US  Import  Refusals  of  Agricultural  Products  and  Their  Impact  on  the Participation of Indian Firms . Journal of Political Economy, 7(I) 78-104
16 Muthayya,  S.,  Hall,  J.,  Bagriansky,  J.,  Sugimoto,  J.,  Gundry,  D.,  Matthias,  D.,  Prigge,  S.,  Hindle,  P.,  Moench-Pfanner,  R.,  and  Glen  M Aberly.  (2012).  Rice  fortification:  An  emerging  opportunity  to  contribute  to  the  elimination  of  vitamin  and  mineral  deficiency worldwide.Food and Nutrition Bulletion,Vol. 33, no.4.The United Nations University.
17 Bhandari, H., & Mishra. (2018). Impact of Demographic Transformationon Future Rice Farming in Asia. Outlook on Agriculture I-8.
18 David Dawe (2008) CAN INDONESIA TRUST THE WORLD RICE MARKET?, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 44:1, 115-132, DOI: 10.1080/00074910802008053.
19 Rungkat, D. M., Rumagit, G. A., Ngangi, C. R., & Ruauw, E. (2014, February). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Sulawesi Utara. In COCOS (Vol. 4, No. 2).
20 Wijayanti, S., Candra, S., & Sarjono, H. (2011). Analisis Persediaan Beras Nasional Dalam Memenuhi Kebutuhan Beras Nasional pada Perusahaan Umum BULOG. The Winners , 12 (1), 82-96.
21 Suryana, A., & Kariyasa, K. (2016, August). Ekonomi padi di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif. In Forum Penelitian agro ekonomi (Vol. 26, No. 1, pp. 17-31).
22 Dordkeshan, M.J., Shamsudin, M.N., Mohamed, Z., & Radam, A., Assessing the Impact of Rice Import Quota Policy on the Malaysian Rice Sector. (2017). Journal of Food Products Marketing, DOI: 10.1080/10454446.2017.1244798
23 Jonna  P.  Estudillo  ,  Manabu  Fujimura  &  Mahabub  Hossain  (1999)  New  Rice  Technology  And  Comparative  Advantage  in  Rice Production in the PHILIPPINES, The Journal of Development Studies, 35:5, 162-184, DOI: 10.1080/00220389908422596.
ditingkatkan  untuk  membentengi  beras  memiliki  potensi  untuk  mengatasi  kekurangan- kekurangan ini dan dampak kesehatan yang merugikan. 24
Kebijakan harga beras murah tidak dianjurkan, karena bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa  kebijakan  ini  telah  menyengsarakan  petani  padi  dan  tidak  mampu  mendorong  sektor industri  untuk  mampu  bersaing  di  pasar  dunia.  Kebijakan  stabilitas  harga  beras  di  pasar domestik yang  berorientasi pada  peningkatan  pendapatan  petani,  merupakan paket  kebijakan yang  sangat  diperlukan  petani  padi  saat  ini. 25 Pemerintah  sebaiknya  tidak    menerapkan kebijakan yang akan meningkatkan harga beras dalam negeri dan lebih berfokus kepada upaya peningkatan  produksi  beras  nasional. 26 Kebijakan  yang  umum  ditempuh  adalah  memajaki ekspor dengan alasan untuk memupuk penerimaan pemerintah, tidak peduli dengan perluasan pasar. Padahal, hasil pajak ekspor tersebut tidak jelas pemanfaatannya untuk membantu petani produsen. 27
Faktor  yang  mempengaruhi  penurunan  produktivitas  pertanian  adalah  kenaikan  harga- harga input dalam proses produksi padi, seperti bibit, pupuk dan alat-alat produksi lainnya serta penggunaan  teknologi  pertanian  yang  masih  kurang,  kurangnya  pengetahuan  petani  dalam pengembangan  budi  daya  pertanian  dan  masih  kurangnya  bimbingan  dari  pemerintah  dalam pengembangan budi daya pertanian. 28
Kebijakan  konversi  lahan  sawah  tersebut  perlu  diarahkan  untuk  mencapai  tiga  sasaran yaitu: (1) menekan intensitas faktor ekonomi dan sosial yang dapat merangsang konversi lahan sawah,  (2)  mengendalikan  luas,  lokasi,  dan  jenis  lahan  sawah  yang  dikonversi  dalam  rangka menekan  potensi  dampak  negatif  yang  ditimbulkan,  dan  (3)  menetralisir  dampak  negatif konversi  lahan  sawah  melalui  kegiatan  investasi  yang  melibatkan  dana  masyarakat  terutama kalangan swasta pelaku konversi lahan. 29 Alih fungsi lahan sawah sulit dihentikan, usaha untuk mempertahankan  atau  memelihara  ketahanan  pangan  beras  ke  depan  akan  semakin  sulit, sinergi  komponen-komponen  antara  luas  baku  lahan  sawah,  penterapan  paket  teknologi peningkatan produksi dan pengendalian jumlah penduduk masih belum mantap. Oleh karena itu sangat perlu ada sawah abadi, regulasi untuk melindungi lahan sawah, dan perlu dibuat model sinergi  antara  luas  lahan  sawah,  penerapan  paket  teknologi  dan  jumlah  penduduk  sehingga ketahanan  pangan  tetap  terjaga. 30 Faktor  penyebab  sawah  konversi  untuk  bebas  sawah (berubah  menjadi  tanggul)  termasuk  produktivitas  rendah  sawah,  rendah  kualitas  tanah,  dan nilai-nilai ekonomi yang lebih tinggi dari tanah milik pesaing. 31
Kebijakan  tarif  impor  telah  berdampak  terhadap  distribusi  pendapatan  diantara  pelaku pasar. Berkurangnya surplus konsumen, meningkatnya surplus produsen, serta adanya kerugian sosial. Seiring dengan besarnya tingkat tarif yang diberlakukan. Akan tetapi untuk penerimaan pemerintah akan meningkat seiring dengan meningkatnya tarif yang diberlakukan, dan setelah mencapai equilibrium akan mengalami penurunan dan berlawanan arah dengan kenaikan tarif.
24 Muthayya, S., Sugimoto, J. D., Montgomery, S., & Maberly, G. F. (2014). An Overview Of Global Rice Production, Supply, Trade, And Consumption. Annals of the New York Academy of Sciences , 1324 (1), 7-14.
25 Malian,  A.  H.,  Mardianto,  S.,  &  Ariani,  M.  (2016).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Produksi,  Konsumsi  dan  Harga  Beras  serta Inflasi Bahan Makanan. Jurnal Agro Ekonomi , 22 (2), 119-146
26 Azziz, A. A. (2006). Analisis Impor Beras Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Beras Dalam Negeri.
27 Sawit,  M.  H.  (2016).  Praktek  Subsidi  Ekspor  Beras  Di  Negara  Lain:  Mungkinkah  Diterapkan  di  Indonesia?. Analisis  Kebijakan Pertanian , 7 (3), 231-247.
28 Siringo, H. B., & Daulay, M. (2014). Analisis Keterkaitan Produktivitas Pertanian Dan Impor Beras Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 2 (8).
29 Irawan,  B.  (2016,  August).  Konversi  Lahan  Sawah:  Potensi  Dampak,  Pola  Pemanfaatannya,  Dan  Faktor  Determinan.  In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 23, No. 1, pp. 1-18).
30 Santosa, I., Gede, M. A., Ketut, I., & Dinata, K. (2011). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Beras.
31 Norliani,  &  Rosada,  I.,.(2015).Rice-Field  Conversion  and  Its  Impact  on  Food  Availability.International  Conference  on  Food, Agriculture and Natural Resources Science Procedia 9 ( 2016 ) 40 – 46
Secara umum dapat dilihat, kebijakan tarif impor telah mengurangi kesejahteraan masyarakat. Agar  komoditas  beras  tetap  mempunyai  daya  saing  maka  efisiensi  biaya  produksi  perlu ditingkatkan  sehingga  besarnya  tarif  impor  berangsur-angsur  bisa  dikurangi  sampai  titik  nol, dengan  demikian  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  optimal  bisa  tercapai. 32 Tingginya volume  impor  beras  ini  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  produksi  beras  dalam negeri, harga beras dunia dan jumlah konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia. 33
Berdasarkan fenomena yang terjadi terhadap impor beras Indonesia pada tahun 2018, terdapat  folemik  antar  pengurus  yang  terlibat  didalamnya.  Menteri  pertanian  mengatakan bahwa  produk  beras  memenuhi  hingga  akhir  tahun  2018,  sedangkan  harga  beras  di  pasaran sempat  naik  dan  stok  beras  pemerintah  di  Perum  Bulog  yang  digunakan  untuk  operasi  pasar pun jumlahnya minim sehingga mentri perdagangan memutuskan untuk impor beras. Dilain sisi bulog  sebagai  perusahaan  umum  yan  dipercaya  pemerinah  untuk  merealisasikan  impor menyatakan kekurangan gudang karena stok beras digudang bulog penuh, sehinggan membuat bulog  harus  menyewa  gudang  milik  TNI/Polri  seharga  45Miliar.  Hal  ini  pun  membuat  para petani protes, karena impor dilakukan pada saat musim panen.
BPS  juga  perlu  melakukan  berbagai  penyesuaian  data-data  dan  indikator  ekonomi lainnya. Ini penting karena data adalah pangkal semua kebijakan publik di mana pun di dunia. Jika data yang digunakan sebagai dasar membuat kebijakan publik salah, kebijakan yang dibuat potensial  keliru.  Jika  kebijakan  yang  keliru  itu  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  seperti impor beras, tentu potensial menyengsarakan banyak orang. 34

## PENUTUP
Berdasarkan hasil diskusi,maka dapat kita simpulkan beberapa hal sebagai berikut.
 Impor beras merupakan kebutuhan karena beberapa hal, yaitu kekurangan stok beras pada suatu  negara  ataumemerlukan  beras  yang  menyehatkan  bagi  masyarakat.  Penyebab kekurangan  stok  beras  bisa  diakibatkan  karena  lahan  yang  sempit,  atau  lahan  yang  telah beralih  fungsi  menjadi  perumahan  atau  insfrastruktur,  kurangnya  perhatian  pemerintah terhadap petani seperti penyediaan bibit yang unggul, pupuk yang baik, dan sebagainya.
 Impor  beras  menjadi  hanya  sebuah  kepentingan  jika  hanya  segelintir  orang  yang merasakannya.  Orang-orang  yang  sudah  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  pengimpor, sehingga dia tidak peduli apakah negara memputuhkan atau tidak yang penting impor demi kelancaran bisnisnya. Atau orang-orang yang suka menimbun beras, sehingga beras menjadi langka dan harganya mahal sehingga perlunya impor. Ini juga bisa terjadi karena kesalahan atau manipulasi data beras di lapangan.
 Saran yang dapat penulis berikan adalah, sebaiknya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para petani, seperti menyediakan lahan,bibit, pupuk, dan sebagainya, karena negara Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai lahan cukup luas untuk penanaman bahan pokok  makanan.  Dan  mendukung  petani  dalam  menjual  berasnya,  dengan  mengatur  harga beras  dipasaran.Hendaknya  penerintak  bersinergi  dalam  memutuskan  suatu  kebijakan  dan lebih mementingkan kepentingan rakyat.
32 Kariyasa, K. (2017). Dampak tarif impor dan kinerja kebijakan harga dasar serta implikasinya terhadap daya saing beras Indonesia di pasar dunia. Analisis Kebijakan Pertanian , 1 (4), 315-330.
33 Christianto, E. (2013). Faktor yang memengaruhi volume impor beras di indonesia. Jurnal JibekaVolume , 7 (2), 38-43.
34 https://geotimes.co.id/kolom/ekonomi/impor-beras-dan-validitas-data/

## DAFTAR ISI
Aberly. (2012). Rice fortification: An Emerging Opportunity To Contribute To The Elimination Of Vitamin And Mineral Deficiency Worldwide. Food and Nutrition Bulletion,Vol. 33, no.4.The United Nations University.
Abidin, M. Z. (2015). Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. Sosio Informa.
Azziz,  A.  A.  (2006).  Analisis  Impor  Beras  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Harga  Beras  Dalam Negeri.
Bhandari, H., & Mishra.(2018). Impact of Demographic Transformation On Future Rice Farming in Asia.Outlook on Agriculture I-8.
Christianto,  E.  (2013).  Faktor  yang  Memengaruhi  Volume  Impor  Beras  Di  Indonesia.  Jurnal Jibeka Volume, 7(2), 38-43.
David  Dawe.  (2008)  CAN  INDONESIA  TRUST  THE  WORLD  RICE  MARKET?,  Bulletin  of Indonesian EconomicStudies, 44:1, 115-132, DOI: 10.1080/00074910802008053.
Dordkeshan,  M.J.,  Shamsudin,  M.N.,  Mohamed,Z.,  &  Radam,  A.,.  Assessing  the  Impact  of  Rice Import  Quota  Policy  on  the  Malaysian  Rice  Sector.  (2017).  Journal  of  Food  Products Marketing, DOI: 10.1080/10454446.2017.1244798.
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/20/060500926/fakta-di-balik-rencana-impor- beras-2-juta-ton-tahun-ini diakses pada 15 Nov 2018.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4217650/bulog-impor-14-juta-ton-beras- hingga-agustus-2018 diakses pada 14 Nov 2018.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4218840/stok-beras-bulog-24-juta-ton- buwas-jangan-ada-impor-lagi.
https://geotimes.co.id/kolom/ekonomi/impor-beras-dan-validitas-data/.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3223311/kemendag-buka-keran-impor-beras-khusus- jenis-apa-saja diakses pada 14 Nov 2018.
https://www.researchgate.net/profile/Jumal_Ahmad/publication/325965331_Desain_Penelitia n_Analisis_Isi_Content_Analysis/links/5b305090a6fdcc8506cb8b21/Desain-Penelitian- Analisis-Isi-Content-Analysis.pdf
Irawan, B. (2016, August). Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, Dan Faktor Determinan. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 23, No. 1, pp. 1-18).
Jamal,  E.,  Ariningsih,  E.,  Hendiarto,  H.,  Noekman,  K.  M.,  &  Askin,  A.  (2016).  Beras  dan  Jebakan Kepentingan Jangka Pendek. Analisis Kebijakan Pertanian, 5(3), 224-238.
Jonna  P.  Estudillo  ,  Manabu  Fujimura  &  Mahabub  Hossain  (1999)  New  Rice  Technology  And Comparative Advantage In Rice Production in the Philippines, The Journal of Development Studies, 35:5, 162-184, DOI.
Kallummal, M., Mendiratta, D., & Samgita, S. (2018). US Import Refusals of Agricultural Products and Their Impact on the Participation of Indian Firms.  Journal of Political Economy, 7(I) 78-104.
Kariyasa, K. (2017). Dampak Tarif Impor Dan Kinerja Kebijakan Harga Dasar Serta Implikasinya Terhadap Daya Saing Beras Indonesia Di Pasar Dunia. Analisis Kebijakan Pertanian, 1(4), 315-330.
Kariyasa, K. (2017). Dampak Tarif Impor Dan Kinerja Kebijakan Harga Dasar Serta Implikasinya Terhadap Daya Saing Beras Indonesia Di Pasar Dunia. Analisis Kebijakan Pertanian, 1(4), 315-330.
Malian,  A.  H.,  Mardianto,  S.,  &  Ariani,  M.  (2016).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Produksi, Konsumsi Dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan Makanan. Jurnal Agro Ekonomi, 22(2), 119- 146.
Muthayya,  S.,  Sugimoto,  J.  D.,  Montgomery,  S.,  &  Maberly,  G.  F.  (2014).  An  Overview  Of  Global Rice  Production,  Supply,  Trade,  And  Consumption.  Annals  of  the  New  York  Academy  of Sciences, 1324(1), 7-14.
Norliani,  &  Rosada,  I.,.(2015).  Rice-Field  Conversion  and  Its  Impact  on  Food  Availability. International Conference on Food, Agriculture and Natural Resources Science Procedia 9 (2016 ) 40 – 46.
Rungkat, D. M., Rumagit, G. A., Ngangi, C. R., & Ruauw, E. (2014, February). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Beras Di Sulawesi Utara. In COCOS (Vol. 4, No. 2).
Santosa, I., Gede, M. A., Ketut, I., & Dinata, K. (2011). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Beras.
Sawit,  M.  H.  (2016).  Praktek  Subsidi  Ekspor  Beras  Di  Negara  Lain:  Mungkinkah  Diterapkan  di Indonesia?. Analisis Kebijakan Pertanian, 7(3), 231-247.
Seftarita,Chenny.(2014).Kebijakan  Ekonomi  Makro  Dan  Siklus  Bisnis;  Kajian  Teori  Dan  Studi Empiris.Syiah Kuala University Press.Banda Aceh.(No ISBN: 978-602-1270-10-3).
Siringo,  H.  B.,  &  Daulay,  M.  (2014).  Analisis  Keterkaitan  Produktivitas  Pertanian  Dan  Impor Beras Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2(8).
Suryana, A., & Kariyasa, K. (2016, August). Ekonomi padi di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 26, No. 1, pp. 17-31).
Widiarsih, D. (2013). Pengaruh Sektor Komoditi Beras Terhadap Inflasi Bahan Makanan. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 2(6).
Wijayanti,  S.,  Candra,  S.,  &  Sarjono,  H.  (2011).  Analisis  Persediaan  Beras  Nasional  Dalam Memenuhi  Kebutuhan  Beras  Nasional  pada  Perusahaan  Umum  BULOG.  The  Winners, 12(1), 82-96.