## PLURALITAS METODE PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

## PLURALITY OF SHARIAH BANKING DISPUTE SETTLEMENT METHOD IN INDONESIA

## Fatahullah
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : ullaw84@yahoo.co.id
Naskah dimuat : 30/08/2014; revisi : 02/10/2014; disetujui : 08/11/2014

## A bstrAct
Shariah banking is a business institution that conducts intermediary function or an agent between capital/money-owner and customers requiring capital for financing activities. In the implementation of that function, potential conflict or dispute with the customer may occur and to overcome such dispute, a set of settlement method is required. The Article 55 of Law Number 21 of 2008 concerning Shariah Banking provides options for dispute settlement namely litigation or religious court and extrajudicial (non-litigation) based on the agreement of both parties. The settlement via the religious court is authorized by the law and set forth under Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning the absolute authority of the religious court to investigate, decide and settle Shariah Banking dispute. Whereas, non-litigation method is also regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Dispute Settlement Alternatives whose rulings are final and binding. This model of settlement may be carried out through Deliberation, Banking Mediation or the National Shariah Arbitration Body depending on the contract and agreement entered into by both parties. Principally, religious court does not hold the authority to investigate any case that contain arbitration clause. However, the absolute authority will apply when the parties request it through their actual appearance before the court that it automatically nullifies the arbitration clause.

## Keywords: Shariah Banking, Dispute, Litigation, Religious Court and Non-Litigation

## A bstrAk
Perbankan Syariah merupakan lembaga bisnis yang melaksanakan fungsi Intermediasi atau perantara antara nasabah pemilik modal atau uang dengan nasabah yang membutuhkan modal untuk kegiatan pembiayaan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa dengan pihak nasabahnya. Untuk menyelesaikan sengketa yang kemungkinan muncul tersebut maka perlukan suatu cara penyelesaiannya. Peraturan perundang-undangan berdasarkan pada pasal 55 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan pilihan penyelesaian sengketa yaitu melalui cara Litigasi atau Pengadilan Agama atau menggunakan cara di luar pengadilan (non litigasi) atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Penyelesaian melalui pengadilan Agama diberikan kewenangan oleh Undang-Undang juga melalui pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Sedangkan penyelesaian melalui non litigasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa model ini dapat dipilih melalui Musyawarah, Mediasi Perbankan atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tergantung dari akad atau perjanjian yang disepakaati oleh kedua belah pihak. Secara prinsipil Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara yang terdapat klausula arbitrasenya akan tetapi Pengadilan
Fatahullah| Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia...........................
PENDAHULUAN
d alam kaidaH F iqH Muamalat bahwa hukum asal sesuatu adalah mubah (kebole- han) kecuali ada dalil yg melarangnya. Hal ini berarti bahwa ketika suatu lembaga atau kegiatan ekonomi baru muncul di ma- na belum dikenal sebelumnya dalam hu- kum islam, maka lembaga dan kegiatan/ transaksi tersebut dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil dalam Al- Qur’an dan Hadist yang melarangnya. Be- gitu pula hukum Islam menyikapi Perbank- an. Pada dasarnya ketiga fungsi utama per- bankan yakni menerima simpanan/tabun- gan, meminjamkan uang/pembiayaan dan jasa pengiriman uang adalah boleh dilaku- kan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dalam praktek perbankan konvensional saat ini fungsi perbankan tersebut dilaksanakan berdasar- kan system bunga yang identik dengan ri- ba yang diharamkan dalam syariat Islam. Hal tersebut seperti yang dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia no- mor 1 tahun 2004 dan Fatwa Majelis Tar- jih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 8 tahun 2006.
Berdasarkan Statistik Perbankan Syari- ah per Agustus 2013, terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Sya- riah (UUS), dan 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 1 . Sementara jum- lah jaringan kantor perbankan syariah se- banyak 2.043 terdiri dari 1.360 1.360 jar- ingan kantor BUS, 323 jaringan kantor UUS, dan 360 jaringan kantor BPRS 2 . Dari jumlah tersebut, perbankan syariah berha-
1 Harian KONTAN, edisi Kamis 28 November 2013 Hlm 23 2 Data Bank Indonesia pada September 2011
sil meraup aset sebesar Rp.228, 9 T. Bank Syariah juga berhasil mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp.173, 6 T dan meny- alurkan pembiayaan sebesar Rp.178, 8 T. Dari total pembiayaan tersebut, sebesar Rp.107, 2 T (60 persen) pembiayaan disal- urkan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jumlah rekening yang ada di Bank Syariah juga meningkat 28 persen dari 12, 5 juta menjadi 16 juta rekening 3 .
Menurut Riset dan Survei Bank Indone- sia menunjukan minat yang cukup besar dari masyarakat terhadap industri Per- bankan Syariah sekitar 89 persen meneri- ma prinsip syariah 4 . Selanjutnya menurut Dhani Gunawan Idat Ketua Tim Penelitian Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bahwa Perbankan syariah masih prospektif dengan beberapa faktor pertimbangan. Pertama , Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di du- nia. Kedua, kekayaan alam Indonesia juga mendukung stabilitas pertumbuhan ekono- mi dan keuangan. ketiga, budaya sosial di negeri ini tentang bagi hasil sangat sejalan dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Dan keempat , faktor pendukung yakni gencarnya program edukasi dan sos- ialisasi yang dilakukan Bank Indonesia 5 .
Di samping faktor yang telah disebut- kan di atas ada, faktor lain yang mempen- garuhi perkembangan Perbankan Syariah yakni faktor hukum. Faktor infrastruktur hukum telah membuktikan bahwa perkem- bangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992
3 Harian Kontan, Op.Cit
4 www.republika.co.id 5 ibid
Agama kewenangan absolutnya apabila para pihak menghendakinya melalui kehadiran secara nyata dimuka pengadilan sehingga otomatis menghapuskan klausula arbitrase.
Kata kunci: Perbankan Syariah, Sengketa, Litigasi, Peradilan Agama, dan Non Liti- gasi
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
538~555
tentang Perbankan. Sejak berlakunya UU No. 7 tahun 1992 maka di Indonesia ber- laku dual Banking system , yakni perbank- an konvensional dan perbankan syariah (bank bagi hasil). Istilah perbankan syari- ah mulai di gunakan secara resmi dalam tata hukum nasional ketika berlaku UU No. 10 tahun 1998. Dalam pasal 1 ayat 3 menentukan bahwa “bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha se- cara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pem- bayaran”. Dengan berlakunya UU No. 10 tahun 1998 tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank sya- riah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 negara membuat payung hukum tersendiri yang mengatur perbankan syari- ah yang terpisah dari bank konvensional yakni Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Perkembangan kegiatan Perbankan Syari’ah yang pesat, membuat peluang ter- jadinya sengketa juga sangatlah besar. Dengan perkembangan zaman yang ada membuat sengketa-sengketa semakin hari semakin rumit. Walaupun kegiatan usaha Perbankan Syariah menggunakan akad berdasarkan pada Hukum Islam yang ber- sumber dari Al-Qur’an Hadist sehingga unsur moralitas menjadi faktor penting yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan maupun nasabahnya. Akan tetapi sengketa atau perselisihan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan bisnis. Hal ini bisa diakibatkan oleh wanprestasi selama akad berlangsung yang dilakukan oleh satu pihak ataupun ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian ( akad).
Atas dasar pertimbangan tersebut maka UU Perbankan Syariah memberikan
metode penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya melalui ketentuan pas- al 55 yang menentukan bahwa:
(1)Penyelesaian sengketa Perbankan Sya- riah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2)Dalam hal para pihak telah memperjan- jikan penyelesaian sengketa selain seb- agaimana dimaksud pada ayat (1), peny- elesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3)Penyelesaian sengketa sebagaimana di- maksud pada ayat (2) tidak boleh ber- tentangan dengan Prinsip Syariah.
Selanjutnya pada penjelasan pasal 55 ayat 2 bahwa “yang dimaksud dengan pe- nyelesaian sengketa dilakukan sesuai den- gan isi akad adalah upaya sebagai berikut:
(1)Musyawarah
(2)Mediasi Perbankan
(3)Melalui Badan Arbitrase Syariah Na- sional (Basyarnas) atau lembaga arbi- trase lain: dan / atau
(4)Melalui Pengadilan dalam lingkun- gan Peradilan Umum.
Dilihat dari ketentuan pasal 55 tersebut maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh melalui proses liti- gasi dan proses non litigasi. Proses litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 55 ada dua pilihan pengadilan yakni Pen- gadilan Agama (ayat 1) dan Pengadilan Negeri (penjelasan ayat 2) akan tetapi penjelasan tersebut telah dibatalkan dan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 29 agustus 2013. Sedangkan proses non litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak di luar pengadilan. Pada proses non litigasi ada tiga opsi yang dapat dilakukan yakni melalui musyawarah para pihak, melalui
Fatahullah| Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia...........................
mediasi dan melalui arbitrase (Basyarnas/ BANI).
Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka tulisan ini difokuskan untuk mengkaji penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Litigasi dan Non Litigasi- dan kekuatan putusan Pengadilan Agama terhadap kasus yang telah diperjanjikan untuk diselesaikan melalui lembaga Arbi- trase

## PEMBAHASAN

## A. Sengketa Perbankan
Setiap manusia dalam kehidupan se- hari-harinya akan melakukan interaksi dengan manusia atau organ dalam hal ini badan hukum yang bisa melakukan tinda- kan hukum. Dalam interaksi tersebut tidak selamanya sesuai dengan apa yang di- harapkan oleh manusia yang berakhir pada kebahagiaan atau menguntungkan kedua belah pihak. Apabila keinginan kedua pi- hak tidak saling bertemu maka hal ini me- nimbulkan sengketa.
Sengketa adalah kata lain dari konflik. Menurut Abdurrahman, ada ahli yang me- nyamakan pengertian antara sengketa den- gan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonistis (berlawanan, ber seberangan, bertentangan), atau hubu- ngan antara dua pihak atau lebih yang me- miliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Bagi yang membedakannya, maka yang dimaksud dengan konflik adalah ke- daan di mana para pihak menyadari/men- getahui tentang adanya perasaan tidak puas, sedangkan sengketa adalah di mana konflik tersebut dinyata kan dimuka umum atau melibatkan pihak  ketiga 6 .
6 Yusnan Zaida, Kewenangan Peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah, www.google.com
Pada dasarnya setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa Perbankan terdapat tiga aspek, yakni:
1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara das sein dan das sollen , atau perbedaan antara kenyataan yang ter- jadi dengan norma yang seharusnya di- jalan kan. Sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.
2. Aspek sosiologis, yakni adanya suatu fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang mem- buat/melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara suka rela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah s atunya.
3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apa- pun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa 7 .
Selanjutnya menurut A. Mukti Arto karena setiap sengketa mempunyai 3 (tiga aspek, maka setiap sengketa memiliki 3 (tiga) sifat yang melekat padanya, yang melambangkan unsur-unsur tersebut, yaitu:
1. Sifat formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada nilai atau norma hukum yang mengaturnya, mung- kin karena nilai norma hukum- nya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda beda atau saling berlawanan, adanya keragu raguan atau ketidakpastian hukum, atau be- lum adanya aturan dan lain sebagain- ya.
2. Sifat substansial, yakni sifat seng- keta yang melekat pada objek seng-
7 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001,  hlm. 38
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
538~555
keta atau benda yang disengketakan, mungkin bendanya berbeda atau ber- lainan dan sebagainya.
3. Sifat emosional, yakni sifat seng- keta yang melekat pada manusianya, mungkin karena perasaan (yang me- liputi etika dan estitika), pemiki- rannya (anggapan, penilaian, pan- dangan, penguraian, analisis, cara berpikir dan keyakinannya) keingi- nan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan 8 .
Dengan demikian potensi sengketa an- tara bank dan nasabah dalam kegiatan usa- ha perbankan syariah dapat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat menge- nai hak dan kewajiban yang harus dilak- sanakan oleh masing-masing pihak, tidak adanya kesamaan pemahaman tentang ke- adaan darurat ( force majure ) yang menye- babkan salah satu pihak mengalami keru- gian yang berakibat tidak bisa memenuhi kewajiban, adanya akad yang multitafsir, dan adanya wanprestasi yakni adanya ci- dera janji atau adanya kesengajaan untuk tidak melaksanakan apa yang sudah diper- janjikan dalam akad. Di samping itu dapat disebabkan karena kepatuhan terhadap ni- lai-nilai syariah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kegiatan perbankan syariah.
B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Sya- riah Melalui Litigasi dan non litigasi
1. Kewenangan Absolut Pengadilan Aga- ma dalam Menyelesaiakan Sengketa Perbankan Syariah
Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan keha- kiman ( judicial power ) yang secara kon- stitusional disebut badan yudikatif seb- agaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Kekua- saan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam ling-
8 Ibid,  hlm 38
kungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usa- ha Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”.
Sedangkan di dalam pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dibentuk ber- dasarkan UU No. 7 tahun 1989 yang di- peruntukan bagi masyarakat pencari ke- adilan yang beragama islam untuk menyelesaiakan perkara-perkara terten- tu. Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, bahwa peradilan agama disebut peradi- lan khusus. Dikatakan peradilan khusus adalah pihak (subjek) serta objek perkaranya tertentu. Sedangkan me- nurut Sudikno Mertokusumo, Bahwa Peradilan Agama sebagai Peradilan Khusus yaitu peradilan dengan yuris- diksi khusus atau terbatas, karena men- gadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu 9 . Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam beracara di per- adilan agama yakni asas Personalitas Keislaman bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mer- eka yang mengaku pemeluk agama islam. Bagi penganut agama lain tidak tunduk atau tidak dapat dipaksakan un- tuk tunduk pada Pengadilan Agama, kecuali bagi yang non muslim atas ke- relaan mereka sendiri tunduk pada hukum islam . Asas personalitas keisla- man diatur dalam pasal 2 Undang-Un-
9 Afandi, Peradian Agama strategi dan taktik membela perkara di Pengadilan Agama, Malang: Setara Press, 2009,  hlm. 3
Fatahullah| Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia...........................
dang No 7 tahun 1989 tentang Peradi- lan Agama bahwa “peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekua- saan kehakiman bagi rakyat pencari ke- adilan yang beragama Islam mengenai perkara perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Se- lanjutnya masalah perkara perdata ter- tentu yang dimaksud oleh pasal 2 terse- but dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yakni perkara-perkara di bidang: (1). Perkawi- nan, (2). Kewarisan, (3). Wasiat, (4). Hibah, (5). Wakaf, (6). Zakat, (7). In- faq, dan (8). Shadaqah.
Dengan melihat pada asas per- sonalitas keislaman tersebut maka pe- nye lesaian sengketa di pengadilan agama hanya dapat dilakukan oleh:
1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama islam
2. Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bi- dang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan sha- daqah.
3. Hubungan hukum yang melandasin- ya berdasarkan pada hukum Islam 10 .
Sedangkan menurut A. Mukti Arto, ada dua asas untuk menentukan kom- petensi absolut pengadilan agama, yaitu: Pertama , apabila suatu perkara me- nyang kut status hukum seorang mus- lim, dan/atau Kedua , suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim 11
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Per-
10 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 57
11 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 6.
ubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kewenangan Absolut Per- adilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 di tambah dengan kewe- nangan Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang ber- agama islam di bidang Ekonomi Syariah. Selanjutnya pada penjelasan pasal 49 bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menun- dukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa bidang ekonomi syariah yang termasuk kewenangan Peradilan Agama meliputi: (1). Perbankan syariah; (2). Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (3). Asuransi Syariah; (4). Reasuransi Syariah; (5). Reksadana Syariah; (6). Obligasi Syariah dan Surat Berharga Syariah; (7). Sekuritas Syariah; (8). Pembiayaan Syariah; (9). Pegadaian Syariah; (10). Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan (11). Bisnis Syariah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya tersebut, dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah meliputi:
a.  Orang-orang yang beragama Islam;
b. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri ter- hadap hukum Islam;
c. Badan hukum yang melakukan keg- iatan usaha berdasarkan hukum Is- lam.
Dengan demikian Sengketa di bi- dang ekonomi syariah yang menjadi ke- wenangan peradilan agama bukan han-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 538~555
ya menyangkut lembaga keuangan syariah dengan individu atau nasabahn- ya tetapi juga sengketa antara lembaga ekonomi syariah yang satu dengan lem- baga ekonomi syariah yang lainnya maupun subjek hukum non syariah/is- lam yang menundukkan diri secara sek- arela pada hukum atau akad syariah.
Untuk menentukan suatu perkara masuk kewenangan Pengadilan Agama atau tidak adalah dengan melihat sub- jek, objek dan perbuatan hukumnya. Subjek hukumnya orang-orang yang be- ragama islam dan mereka yang menun- dukan diri terhadap hukum Islam, ob- jeknya adalah perkara perdata Islam dan perbuatan hukumnya adalah meng- gunakan hukum Islam. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang wajib terpenuhi. Pengkualifikasin suatu perbuatan menggunakan hukum Islam apabila sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa:
(1)  Kegiatan usaha sebagaimana dimak- sud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah;
(2)  Prinisp syariah sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama di Indonesia
(3)  Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Per- aturan Bank Indonesia.
(4) Dalam rangka penyusunan Per- aturan Bank Indonesia sebagaima- na dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentukan Komite Perbankan Syariah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan, keanggotaan dan tugas Komite Perbankan Sya- riah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) di atur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Menurut Muhaemin dalam Eman Suparman 12 Paling tidak, ada beberapa hal penting dalam konteks kewenangan Peradilan Agama berkenaan dengan kompetensi barunya untuk menangani sengketa perekonomian syariah (per- bankan syariah). Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:
a. Para hakim pengadilan agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktu- alisai fiqh Islam.
b. Para hakim pengadilan agama harus mempunyai wawasan memadai ten- tang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah sya- riah, sekuritas syariah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syari- ah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syaraiah, dan bis- nis syariah.
c.  Para hakim agama juga perlu menin- gkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah. Selain itu, perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam per- aturan dan perundang-undangan, juga konsepsi dalam fiqh Islam.
Tahapan yang dilalui oleh Pengadi- lan Agama dalam menyelesaikan perka- ra perbankan syari’ah dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa apakah
12 Eman Suparman, Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Memeriksa dan Mumutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Syariah , Makalah disampaikan pada acara Sharia Economic Research Day dengan Tema: “Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Guna Mendukung Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah”; Diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat; Auditorium Universitas YARSI, Jakarta: Kamis, 10 Juni 2010. Hlm. 17
Fatahullah| Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia........................... syarat administrasi perkara telah tercu- kupi atau belum. Administrasi perkara ini meliputi berkas perkara yang di dalamnya telah ada panjar biaya perka- ra, nomor perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera si- dang. Apabila syarat tersebut belum lengkap maka berkas dikembalikan ke kepaniteraan untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita agar para pihak dipanggil un- tuk hadir dalam sidang yang waktunya telah ditetapkan oleh hakim dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS). Hakim memeriksa syarat formil perkara yang meliputi kompetensi dan kecakapan penggugat, kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama baik secara absolut maupun relatif, ketepatan penggugat menentukan tergugat (tidak salah me- nentukan tergugat), surat gugatan tidak obscuur (gelap), perkara yang akan di- periksa belum pernah diputus oleh pen- gadilan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (tidak ne bis in idem ), tidak terlalu dini, tidak terlam- bat, dan tidak dilarang oleh undang-un- dang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan.
Apabila syarat formil telah ter- penuhi berarti hakim dapat melanjut- kan untuk memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan ini, tugas pertama dan utama hakim adalah berusaha men- damaikan kedua belah pihak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang tata cara mediasi oleh Peng- adilan. Mendamaikan pihak berseng- keta ter sebut merupakan suatu kewa- jiban bagi Hakim, apabila hal tersebut tidak ditempuh maka segala putusan hakim atas perkara tersebut dapat di- anggap batal demi hukum. Apabila ter- capai perdamaian, maka hakim mem- buat akta perdamaian. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian maka pemer-
iksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yakni pembacaan surat gugatan, jawa- ban tergugat, replik, duplik dan pem- buktian. Apabila sudah dilalui semua tahapan tersebut maka terakhir majelis Hakim berdasarkan kesimpulannya akan membacakan putusannya. Putusan tersebut dapat berupa memenangkan. Memenangkan sebagian atau menolak semua gugatan penggugat. Terhadap pu- tusan Pengadilan tingkat pertama terse- but, maka apabila ada pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang ada ditiap-tiap Provinsi. Upaya mencari keadilan selanjutnya adalah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan terakhir adalah upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) dengan syarat harus adanya bukti baru ( novum ).
2. Penyelesian Sengketa Perbankan Sya- riah Melalui Non Litigasi
Pengadilan sebagai lembaga perta- ma dan terakhir dalam penyelesaian sengketa sering dilihat oleh sebagian ka- langan hanya menghasilkan kesepaka- tan yang bersifat adversarial , belum mampu merangkul kepentingan bersa- ma para pihak yang bersengketa (ada yang menang dan ada yang kalah), cen- derung menimbulkan masalah baru, lambat dalam proses penyelesaian per- karanya, membutuhkan biaya yang ma- hal, tidak responsive, menimbulkan antago nisme di antara pihak yang be r  - sengketa, serta banyak terjadi pe lang- garan dalam pelaksanaannya baik yang bersifat formil maupun materil. Atas dasar tersebut dalam dunia bisnis di- pandang kurang menguntungkan, se- hingga dibutuhkan institusi baru yang dipandang lebih efisien dan efektif.
Sebagai solusi atas masalah tersebut dan sekaligus sebagai pelaksanaan atas asas kebebasan berkontrak yang diatur
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
538~555
dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt), kemudian berkembanglah model penyelesaian sen- gketa non litigasi, yang dianggap lebih bisa mengakomodir kelemahan-kelema- han model litigasi dan memberikan ja- lan keluar yang lebih baik. Proses diluar litigasi dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang win-win solution , menjamin kerahasiaan sengketa para pi- hak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersa- maan, dan tetap menjaga hubungan baik.
Kebolehan penyelesaian perkara diluar pengadilan diatur berdasarkan pasal 1851, 1855, 1858 KUHPdt, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pe- nyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan ( non litigasi ), seperti arbitrase dan musyawarah mufakat atau perdamaian ( islah)
Dilihat dari ketentuan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang lebih menekankan pada kebebasan para dalam menentukan penyelesaian seng- keta Perbankan. Hal ini merupakan suatu kelaziman dalam dunia bisnis, karena terkadang para pihak yang terli- bat tidak ingin berurusan dengan dunia peradilan yang memiliki mekanisme pe- nyelesaian perkara yang terbelit-belit se- hingga memerlukan waktu yang lama. Pasal 55 ayat 2 merupakan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak yang atur dalam pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menentu- kan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang mem-
buatnya”. Ketentuan ini memberikan ke- bebasan bagi para pihak yang membuat kontrak/perjanjian/akad untuk menen- tukan sendiri isi perjanjian yang mereka inginkan termasuk pilihan pe- nyelesaian sengketa apabila terjadi hal- hal di luar apa yang diperjanjikan. Tetapi kebe basan tersebut bukan berarti tidak ada batasannya. Batasannya ada- lah tidak boleh bertentangan dengan Unda ng-Undang, ketertiban umum dan Ke susilaan.
Dari penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang hanya memberikan pili han penyelesaian sengketa di luar peradilan yang akan dituangkan dalam akad yaitu Musyawarah, Mediasi Perbankan dan melalui Badan Arbitrase Syarian Nasional atau Badan Arbitrase lain. Sehingga Pilihan penyelesaian sen- gketa non litigasi dapat dibagi dua, yaitu arbitrase dan alternatif penye lesaian sengketa (musyawarah dan mediasi)
a. Musyawah Musyawarah atau musyawarah mufakat merupakan salah satu alter- native penyelesaian sengketa yang dlakukan di luar pengadilan. Peny- elesaian sengketa secara musyawarah sudah biasa dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Indonesia. Se- hingga musyawarah biasa juga dise- but penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, karena dianggap setiap orang/pihak adalah keluarga sendiri. Penyelesaian sengketa secara musy- awarah mufakat dapat dilakukan hanya oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk membicarakan perselisihan antara mereka, dapat juga bantu oleh fasilitator atau me- diator yang ditunjuk oleh masing- masing pihak. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dalam masyara- kat biasanya difasilitasi/fasilitatornya adalah kepala desa, kepala lingkun- gan, ketua adat atau tokoh masyara-
Fatahullah| Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia...........................
kat, sehingga independensinya tidak diragukan lagi. Putusan atau hasilnya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dibantu oleh fasilitator tadi sehingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan.
Dalam penyelesaian sengketa secara Musyawarah mufakat tidak pihak yang mengambil keputusan. Keter- libatan pihak ketiga dalam rangka mengusahakan agar para pihak men- capai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Dewasa ini penyelesaian sengketa secara Musy- awarah dalam kegiatan bisnis/ekono- mi sudah merupakan suatu hal yang biasa. Karena dalam setiap perjan- jian/akad selalu dicantumkan klau- sul yang menyatakan bahwa “Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan per- janjian/akad ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara ter- tulis. Jika sengketa tidak dapat dis- elesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan”.
Menurut Prof. Dr. Mariam Darus, SH bahwa cara penyelesaian seng- keta melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau pendapat ahli merupakan bagian dari penyelesaian sengketas secara musyawarah 13 . Jadi dapat dikatakan disini bahwa alter- natif penyelesaian sengketa melalui musyawarah dapat dilakukan me- lalui:
a. Konsultasi yakni suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu piohak tertentu yang di sebut den- gan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak kon sultan, yang memberikan  pen dapat nya  kepada
13 Mariam Darus, http://www.lfip.org/english/ pdf/bali-seminar / Penyelesaian sangketa di bidang ekonomi keuangan diluar pengadilan.
klien tersebut untuk memenuhi untuk meme nuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut 14 .
b. Negosiasi yakni suatu proses ta- war menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepaka- tan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena be- lum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan ma- salah tersebut 15 . Negosiasi dapat dilakukan jika para pihak yang bernegosiasi mempunyai kekua- saan untuk melepaskan hak-hak- nya atas hal-hal yang termaktub dalam kesepakatan tertulis, sepan- jang hak-hak dan tuntutan terse- but ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian 16 .
c. Mediasi yakni suatu proses nego- siasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak me- mihak dan netral yang akan beker- ja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan seng- keta tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak 17 .
d.  Konsiliasi yakni proses pemecahan masalah antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ke- tiga yang netral yang bertugas memfasilitasi kedua belah pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan sep-
14 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,  hlm. 86 15 Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa , Bandung: Citra Aditya, 2003, hlm. 42
16 Gunawan Widjaja, Op.Cit,  hlm. 90
17 Munir Fuady, Op. Cit,  hlm. 47
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
538~555
erti mengatur waktu, mengatur tempat pertemuan, mengarahkan para pihak, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain 18 .
b.  Mediasi Perbankan Mediasi perbankan merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang diatur dalam penjela- san pasal 55 ayat (2) UU nomor 21 tahun 2008. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur medi- asi di pengadilan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kes- epakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pengertian ini ham- pir sama dengan pengertian mediasi yang atur dalam pasal 1 ayat (5) Per- aturan Bank Indonesia Nomor 8/5/ PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan bahwa Mediasi adalah proses peny- elesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pi- hak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepaka- tan sukarela terhadap sebagian atau- pun seluruh permasalahan yang dis- engketakan.
Mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi Perbankan indepen- den yang dibentuk oleh Asosiasi Per- bankan. Sepanjang belum terbentuk lembaga tersebut maka fungsi media- si perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank maka Bank Indonesia akan menunjuk mediator. Syarat-syarat mediator diatur dalam Pada pasal 5 ayat (2) PBI nomor 8/5/ PBI/2006 yakni:
a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan dan atau hu- kum
18 Ibid ,  hlm 52
b. tidak mempunyai kepentingan fi- nansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan
c.  tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan dera- jat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.
Sengketa yang dapat diajukan pada lembaga mediasi perbankan adalah sengketa antara nasabah dengan bank dengan nilai nominal tidak bo- leh lebih dari 500 juta rupiah. Pen- gajuan penyelesaian sengketa wajib memenuhi persyaratan sebagai beri- kut (pasal 8):
a. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
b.  Pernah diajukan upaya penyelesai- annya oleh Nasabah kepada Bank;
c. Sengketa yang diajukan tidak se- dang dalam proses atau belum per- nah diputus oleh lembaga arbi- trase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasil- itasi oleh lembaga Mediasi lain- nya;
d. Sengketa yang diajukan merupa- kan Sengketa keperdataan;
e. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi per bankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
f. Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang dis- ampaikan Bank kepada Nasabah.
Pelaksanaan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Ke- sepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak nasabah atau Per- wakilan Nasabah dan Bank menan-
Fatahullah| Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia...........................
datangani perjanjian Mediasi ( agree- ment to mediate ).
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekua- saan Kehakiman pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan ke- hakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, di dalam Penjela- san Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan antara lain, bahwa: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbo- lehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan ekseku- torial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi ( executoir ) dari pengadilan”
Sebelum lahirnya UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alterna- tif Penyelesaian sengketa yang dipak- ai sebagai dasar pemeriksaan arbi- trase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata ( Reglement op de Rech- tvordering , Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui ( Het Herziene Indone- sisch Reglement , Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara un- tuk Daerah Luar Jawa dan Madura ( Rechtsreglement Buitengewesten , Sta- atsblad 1927:227).
Dengan diberlakukannya UU No.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengke- ta, melalui Pasal 81 undang-undang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut ter hitung sejak tanggal diundangkannya. Maka berarti segala ketentuan yang ber- hubungan dengan arbitrase, terma-
suk arbitrase syariah dan arbitrase asing tunduk pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. Menurut pendapat H.M. Thahir Azhari, bahwa kehadi- ran Arbitrase Islam di Indonesia merupakan suatu condition sine qua non , secara yuridis formal kedudukan BASYARNAS dalam Tata Hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh 19 .
Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim . Tahkim berasal dari kata hakkama , secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pence- gah suatu sengketa. Pengertian terse- but erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya 20 .
Penyelesaian sengketa melalui non litigasi di samping dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan me- diasi perbankan juga dapat dilaku- kan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pada dasarnya ketiga system penyelesaian sengketa ini sama-sama merupakan penyelesa- ian sengketa yang dilakukan di luar persidangan Pengadilan, tetapi peny- elesaian sengketa melalui Basyarnas, Arbiter atau pihak ketiga yang di tunjuk dapat mengambil suatu kepu- tusan atas sengketa yang terjadi dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
Penyelesaian sengketa di luar peng - adilan pada lembaga  perbankan kon- vensional dilakukan oleh Badan Ar bitrase  Nasional  Indo nesia  (BA- NI). Sedangakan Basyarnas meru- pakan lembaga Arbitrase yang me- nyelesaian sengketa perdata islam (muamalat) lembaga-lembaga eko-
19 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase , cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. v-vi.
20 A. Rahmat Rosyadi, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 43
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
538~555
nomi syariah dengan nasabahnya atau antara lembaga ekonomi syariah yang satu dengan lembaga ekonomi yang lainnya. Basyarnas merupak- an pengganti dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dibentuk pada pada tanggal 23 ok- tober 1993 yang menjadi salah satu lembaga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Tahun 2003 pada saat Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia nama BAMUI di- ganti dengan BASYARNAS ber- dasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/ XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.
UU Nomor 30 tahun 1999 menen- tukan pemilihan model penyelesa- ian sengketa melalui arbitrase harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni:
1. secara formal bahwa klausula tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam akad pada saat ked- ua belah pihak akan melakukan transaksi ekonomi syari’ah, atau dibuat setelah timbul sengketa an- tara kedua pihak. Hal inilah yang disebut dengan perjanjian arbi- trase, yakni suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang ter- cantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak se- belum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (pasal 1 angka 3).
2. secara material bahwa yang akan diselesaikan lewat badan arbitrase hanyalah sengketa yang berkenaan dengan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hu- kum dan peraturan perundang-un- dangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan bu- kan mengenai sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian (pasal 5 ayat 1);
Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Apa- bila yang sengketa sudah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Hal ini sering dikenal dengan pac- tum de compromittendo yakni para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang dituangkan dalam setiap perjanjian pokoknya ataupun perjanjian tersen- diri.
Di samping para pihak dapat mem- buat kesepakatan untuk menyele- saikan perselisihan setelah sengketa terjadi yang dibuat dalam bentuk akta kompromis dalam bentuk per- janjian. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 9 UU Nomor 30 tahun 1999:
(1)Dalam hal para pihak memilih pe- nyelesaian sengketa melalui arbi- trase setelah sengketa terjadi, per- setujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanji- an tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
(2)Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertu- lis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis terse- but harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
(3)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
a.  masalah yang dipersengketaan;
b.  nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
Fatahullah| Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia...........................
c.  nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau mejelis arbitrase;
d.  tempat arbiter atau majelis arbi- trase akan mengambil keputusan;
e.  nama lengkap sekretaris;
f.  jangka waktu penyelesaian sen- gketa;
g.  pernyataan kesediaan dari arbi- ter; dan
h.  pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menang- gung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa me- lalui arbitrase.
(4)Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimak- sud dalam ayat (3) batal demi hu- kum.
Putusan arbiter bersifat final dan meng- ikat dan tidak dapat dilakukan perlawan melalui upaya hukum apapun. Putusan itu harus diucapkan paling lama 30 (tiga pu- luh) hari sejak pemeriksaan tertutup. Pada bab VI UU Nomor 30 tahun 1999 menga- tur tentang pelaksanaan putusan Arbitrase bahwa dalam waktu 30 hari sejak putusan tersebut dibacakan lembar asli putusan tersebut harus didaftarkan pada panitera Pengadilan Negeri dan pengadilan Ngeri berhak untuk memerintahkan dilakukan eksekusi apabila para pihak tidak mau se- cara sukarela melakukan eksekusi terha- dap putusan arbiter. Pada ketentuan bab VI hanya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi terhadap putusan Arbiter. Pada- hal setiap persoalan ekonomi Syariah ter- masuk perbankan syariah seharusnya adalah kewenangan dari Pengadilan aga- ma, sehingga terkesan terjadi konflik ke- wenangan antara Pengadilan Negeri den- gan Pengadilan Agama. Atas dasar inilah maka pada tahun 2008 Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Nomor 08 tahun 2008 tentang eksekusi putusan arbitrase syariah. Pada poin 4 menentukan bahwa
berdasarkan ketentuan pasal 49 UU No- mor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama ber- tugas dan berwenang memeriksa, memu- tus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksa- naan putusan Badan Arbitrase Syariah. se- dangkan pada poin 6 mengatur tentang perintah pelaksanaan putusan Badan Arbi- trase syariah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tinggal termohon dalam penyelesaian seng- keta melalui Badan Arbitrase Syariah.
C. Kekuatan Putusan Pengadilan Agama terhadap kasus yang telah diperjanjikan untuk diselesaikan melalui lembaga Arbitrase
Sifat penyelesaian sengketa melalui liti- gasi termasuk di pengadilan Agama yang bersifat kaku dan prosedural, membutuh- kan waktu dan biaya yang banyak, dan dapat menimbulkan masalah baru sedang- kan proses non litigasi atau melalui Basyarnas dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang win-win solution , men- jamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibat- kan karena hal prosedural dan adminis- tratif, menyelesaikan masalah secara kom- prehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Hal-hal inilah yang dijadikan dasar oleh pelaku bisnis termasuk di Perbankan Syariah lebih me- milik menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan. Dalam setiap akad yang ditan- datangi oleh bank dan nasabah klausula non litigasi menjadi pilihan utama/primer sementara klausula litigasi menjadi pilihan sekunder apabila tidak tercapai kesepaka- tan melalui non litigasi. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan di mana hakim tetap memeriksa dan memutus sengketa yang telah memiliki klausula arbitrase.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
538~555
setidaknya ada 2 (dua) faktor hakim memeriksa perkara yang telah ada klausula arbitrasenya yaitu; pertama faktor ambigu- itas isi perjanjian yang dibuat oleh para pi- hak; kedua faktor kehadiran para pihak dimuka hakim/pengadilan.
1. Faktor ambiguitas isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHU Pdt) menentu- kan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai un- dang-undang bagi mereka yang mem- buatnya”. Sedangkan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekomomi Syariah pada pasal 44 menen- tukan “setiap akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan kedua pasal tersebut dapat diartikan bahwa kedudukan perjanjian atau kese- pakatan para pihak merupakan suatu yang mutlak, sehingga mengikat khu- susnya bagi mereka yang membuat per- janjian tersebut. Sedangkan syarat sahn- ya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Pdt salah satu syaratnya adalah kesepakatan para pihak. Dalam kegiatan perbankan syariah kesepekatan para pi- hak terbentuk adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak. Kare- na setiap perjanjian dibuat dengan kese- pakatan maka akibatnya perubahan, penambahan ataupun pembatalan per- janjian dilakukan juga dengan kesepak- atan. Setiap isi perjajian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat formil perjanjian di samping itu untuk menghindari ambi- guitas penafsiran terhadap isi perjanjian khususnya tentang pilihan forum ( choice of forum ) penyelesaian sengketa. Apakah diselesaikan melalui lembaga pengadilan ( litigasi ) atau diluar lembaga
pengadilan ( non litigasi ). Sehingga Apa- bila selama masa perjanjian terdapat sengketa antara kedua belah yang berkaitan dengan objek perjanjian maka pilihan forum tersebut akan berlaku se- cara otomatis dan mutlak. Pilihan fo- rum dalam penyelesaian sengketa terse- but merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang menempat- kan kehendak para pihak sebagai hal yang utama selama tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.
Penegasan terhadap mutlaknya klausula arbitrase juga dipertegas dalam pasal 3 jo pasal 11 UU 30 tahun 1999. Pasal 3 menentukan Pengadilan Negeri (termasuk Pengadilan Agama. pen) ti- dak berwenang untuk mengadili seng- keta para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. sedangkan pasal 11 ayat (1) menentukan bahwa klausula arbitrase menjadi penghalang hak ses- eorang mengajukan perkara dimuka pengadilan, sementara pada ayat (2) menegaskan pengadilan wajib menolak perkara yang diajukan apabila klausu- lanya menentukan penyelesaian seng- ketanya dilakukan melalui arbitrase. Ke- tentuan ini sebenarnya dari sisi efektivitas sangat baik ditengah me- numpuknya perkara-perkara yang ma- suk kelembaga peradilan. Sehingga hal ini dapat megurangi beban lembaga per- adilan.
2. Faktor kehadiran para pihak dimuka hakim/pengadilan;
Konstitusi mengakui hak setiap warga negara yang merasa diabaikan hak untuk mengajukan gugatan demi untuk mempertahankan hak. Sebagai lembaga Negara yang diberikan tugas untuk memeriksa, menyelesaiakan dan memutus suatu sengketa maka pengadi- lan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sesuai den-
Fatahullah| Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia...........................
gan ketentuan pasal 16 ayat (1) Un- dang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No- mor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama; “bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan me- mutus suatu perkara yang diajukan den- gan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Masalahnya adalah klausula perjan- jian telah menentukan bahwa apabila ada sengketa atau perselisihan selama perjanjian dilaksanakan diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang tunjuk. Akan tetapi bagaimana seandainya ada salah satu pihak yang tetap mengajukan perkara ke Pengadilan Agama walaupun ada klausula arbitrase yang menentukan untuk diselesaikan dilembaga arbitrase. Sementara pihak lawan/tergugat tidak mengajukan upaya perlawanan pada saat eksepsi bahwa kasus tersebut telah ada klausula arbitrase mengaturnya. Pasal 1338 ayat (2) KUH Pdt memberi- kan kemungkinan kepada pihak untuk mengakhiri perjanjian/akad berdasar- kan pada kesepakatan para pihak. Fak- tor penentu ( connecting factor ) bagi Pen- gadilan Agama dalam mengklaim kom petensi pengadilan salah satunya adalah kehadiran para pihak dimuka ha- kim/pengadilan. Menurut hemat penu- lis bahwa faktor kehadiran tergugat se- cara de facto dimuka pengadilan dan keengganan tergugat mengajukan upaya perlawanan pada saat eksepsi dengan memohon kepada majelis hakim untuk menolak perkara tersebut karena ada klausula arbitrasenya menunjukan pada kesepakatan untuk melanjutkan kasus tersebut diperiksa, diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama walau- pun tidak ada penegasan untuk men- gakhiri perjanjian yang dibuat sebelum-
nya. Sehingga kehadiran para pihak dimuka hakim/pengadilan secara otom- atis menyebabkan batalnya perjanjian yang berkaitan dengan pilihan forum penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.
Di samping itu, argumentasi lain- nya didasarkan pada asas beracara di Pengadilan Agama dan Peradilan Perda- ta pada umumnya yakni hakim bersifat pasif. Artinya bahwa para pihak yang harus aktif membuktikan segala sesuatu dihadapan majelis hakim. Terkadang hakim tidak mengetahui bahwa perkara tersebut telah ada klausula arbitrasenya untuk diselesaikan diluar pengadilan. Pengadilan akan melakukan pemerik- saan perkara setelah diajukannya per- mohonan atau gugatan oleh pihak yang berkepentingan (ketentuan pasal 55 UU No. 7 tahun 1989). Sederhananya adalah bahwa perkara tersebut bukan dicari oleh majelis hakim akan tetapi di- ajukan oleh salah satu pihak. Sehingga para pihaklah yang lebih memahami latar belakang setiap kasus tersebut.
Jadi menurut penulis bahwa ketentuan pasal 3 dan 11 UU 30 tahun 1999 tersebut baru dapat berlaku apabila ada upaya perl- awanan oleh tergugat untuk mengingatkan majelis hakim bahwa perkara tersebut telah diatur dalam klausula arbitrase. Se- mentara apabila tidak dilakukan upaya perlawanan tersebut apapun putusan Pen- gadilan Agama sebagai lembaga Negara ha- rus tetap dianggap benar ( res judicata pro veriate habetur) . Hal ini dilakukan untuk melindungi kewibawaan lembaga peradilan dari upaya coba-coba atau untung-untun- gan dari pihak yang berperkara. Putusan Hakim merupakan putusan yang bersifat mandiri sehingga apabila ada yang tidak sepakat dan mau mengkoreksinya dapat melakukan upaya hukum melalui banding dan kasasi.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 538~555
Hakim harus mempertanggungjawab- kan segala putusannya, tidak hanya di ha- dapan orang yang berperkara tetapi juga dihadapan sang khalik. Ketika seorang hakim tidak berkompeten dalam kewenan- gannya menyelesaikan perkara bisa saja putusannya salah dan berakibat fatal. Dalam hadist Rasulullah dijelaskan bahwa seorang hakim apabila tidak mengetahui il- munya dan tetap menghukum dengan ke- bodohannya maka dia masuk di neraka.

## KESIMPULAN
Penyelesaian sengketa perbankan Syari- ah melalui Pengadilan Agama di akui dan diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No- mor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Aga- ma jo pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. ada beberapa kelebihan penyelesaian seng- keta Perbankan Syariah melalui Litigasi ini antara lain, pengadilan Agama memiliki Sumber Daya Manusia yang sudah mema- hami masalah Syariah sehingga memudah- kan penyelesaian sengketanya, Pengadilan Agama sudah menjangkau setiap wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di
samping itu ada beberapa kelemahannya antara lain masalah perbankan syariah maupun ekonomi syariah lain merupakan suatu yang baru dalam kegiatan bisnis di Indonesia sehingga kesulitan bagi hakim- hakim lama untuk beradaptasi dan mema- haminya. Kemudian,
Penyelesaian sengketa perbankan syari- ah di luar pengadilan diakui dalam system hukum nasional berdasarkan pada keten- tuan dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Un- dang Nomor 21 tahun 2008 tentang per- bankan Syariah. penyelesaian ini harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dalam setiap perjanjian/akad. Pengadilan Agama wajib menolak perkara apabila ter- dapat klausula arbitrase. Akan tetapi ke- hadiran para pihak dimuka hakim/penga- dilan dapat dijadikan sebagai dasar kese- pakatan para pihak mengakhiri perjanjian yang telah dibuat. Sehingga hakim dapat melanjutkan memeriksa dan memutus perkara yang diajukan. Vonis yang dikelu- arkan oleh pengadilan harus dianggap benar dan dihormati kedua belah pihak se- belum ada koreksi dari lembaga peradilan yang lebih tinggi.

## Daftar Pustaka
A. Rahmat Rosyadi, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif , Bandung:Citra Aditya Bakti
Ali, Muhammad Daud. 2007, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Antonio, M. Syafi’I. 1999, Bank Syari’ah; Wacana Ulama’ dan Cendekiawan , Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia.
Arto, A. Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan
Agama : Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Arto, A. Mukti. 2001, Mencari Keadilan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dewi, Gemala, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana.
Dewi, Gemala. 2004, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia , Jakarta: Kencana.
Fatahullah| Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia...........................
Djumhana, Muhammad. 1993, Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hamid, M. Arifin. 2007, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia
Harahap, M. Yahya. 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama , Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
Karnaen Purwaatmadja, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , Jakarta:Prenada Media
Maria Los, 1987, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum , Jakarta: Bina Aksara,
Munir Fuady, 2003, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa , Bandung: Citra Aditya
Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
Pujirahayu, Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis , Semarang: Suryandaru Utama,
Rahmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty
Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty,
Usman, Rachmadi. 2002, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia , Bandung: Citra Aditya.
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase , cet. I, 2000, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Widjaja, Gunawan, 2005, Alternatif Penyelesaian Sengketa , Jakarta: Raja Grafindo Persada
www.republika.co.id Harian Kontan edisi Kamis 28 November 2013
Trust Majalah Berita ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV, 17-23 April 2006,