## Analisis  terhadap  Politik  Hukum  Pembentukan  Kawasan  Ekonomi Khusus
Efendi 1 , Siti Fatimah 2 1,2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
siti.fatimah@uin-suka.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  fenomena  global  yang  sedang  hangat  dibicarakan  adalah  pelaksanaan  program Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  yang  merupakan  modus  baru  negara-negara  maju menanamkan dominasinya dinegara-negara berkembang dan negara terbelakang. Istilah baru Kawasan  Ekonomi  Khusus  Indonesia  (KEK/Special  Economic  Zone/KEK)  sebenarnya merupakan  proses  metamorfosa  dari  beberapa  bentuk  kegiatan  ekonomi  dalam  rangka menarik investasi asing seperti Free Trade Zone (kawasan perdagangan bebas), Bended Zone Plus sebagaimana yang sudah dipraktekkan di Pulau Batam, namun dirasakan masih belum memberikan  keuntungan  yang  signifikan  baik  bagi  negara  Indonesia  maupun  bagi  para investor  asing.  Sebagai  negara  kepulauan  yang  terletak  pada  posisi  silang  dunia,  negara Indonesia  yang  diapit  dua  Benua  yaitu  Benua  Asia  dan  Australia  serta  dua  Samudera  yaitu Samudera Fasifik dan  Samudera Hindia, menjadikan Indonesia berada  pada posisi  strategis ditengah  garis  khatulistiwa.  Posisi  geografis  yang  strategis  tersebut  menjadikan  Indonesia sangat  sulit  menghindar  dari  interaksi  masyarakat  Internasional  dalam  lingkup  global. Kondisi  geografis  Indonesia  yang  sangat  strategis  serta  dukungan  kekayaan  sumber  daya alam  yang  melimpah,  membuat  wilayah  Indonesia  selalu  menjadi  pusat  perhatian  dunia Internasional,  bahkan  pada  masa  zaman  penjajahan  wilayah  Indonesia  senantiasa  menjadi rebutan negara-negara penjajah seperti Belanda, Prancis, Inggris dan Jepang, di mana sejarah mencatat  bahwa  negara-negara  tersebut  pernah  mencengkraman  kuku  jajahannya  di  bumi Indonesia  ini.  Dari  berbagai  praktek  rezim  penjajahan  tersebut  telah  menimbulkan keterbelakangan,  penderitaan,  kebodohan  bahkan  pengorbanan  nyawa  dan  tumpah  darah para  pahlawan  yang  tidak  ternilai  harganya.  Masuknya  kaum  penjajah  dengan  praktek kolonialisme dan kapitalismenya pada masa lalu, sebenarnya adalah suatu proses globalisasi, namun pelaksanaannya dengan pola kekuatan bersenjata dan kekerasan.
Kata Kunci : Politik Hukum, Kawasan Ekonomi Khusus, Analisis Politik Hukum Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan bagian dari pengembangan investasi yang memberikan kemudahan bagi investor. Bentuk pengecualian untuk fasilitas  merger tidak diatur secara jelas dalam KEK sehingga memerlukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fasilitas tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjawab  permasalahan  Politik  Hukum  Pembentukan  Kawasan  Ekonomi Khusus  (KEK) yang  memberikan  fasilitas  investasi  khusus  bagi  investo  (Sihaloho,  Tumpal,  and  Naufa Muna, 2010: 4).
KEK  memberikan  fasilitas  penanaman  modal  dengan  pertimbangan  ekonomi (pemanfaatan  sumber  daya  alam  untuk  kesejahteraan  rakyat),  pertimbangan  politik (demokrasi  ekonomi  politik)  dan  pertimbangan  hukum  (kepastian  hukum  dalam reformasi  hukum  unifikasi  Indonesia  masa  depan).  Selain  itu,  fasilitas  di  KEK  dengan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3 No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
menetapkan CIL bahwa fasilitas bagi investor khususnya hak atas tanah bukanlah fasilitas yang  menarik  karena  fasilitas  hak  atas  tanah  telah  dicabut  oleh  Pengadilan  Negeri (Makalew, Victoria Natali, Vecky AJ Masinambow, 2019: 5).
Sebaliknya,  fasilitas dalam UU KEK tidak sesuai dengan fasilitas yang ditentukan dalam  peraturan  terkait.  Terakhir,  peran  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam memberikan  kemudahan  kepada  KEK  melaluikawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai cukai, khususnya fasilitas fiskal.
Pengembangan  investasi  menjadi  prioritas  utama  pemerintahan  Presiden  Joko Widodo.  Salah  satu  upaya  tersebut  pemerintah  mempermudah  investasi  pada  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ketentuan kemudahan investasi pada KEK diatur pada Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  beserta  regulasi  pelaksananya peraturan  tingkat  menteri.  Penyelenggaraan  penanaman  modal  yang  diperlukan  untuk jangka panjang demi tercapainya tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal tersebut serta  untuk  mempercepat  pengembangan  ekonomi  di  wilayah  tertentu  yang  bersifat strategis  bagi  pengembangan  ekonomi  nasional  dan  untuk  menjaga  keseimbangan kemajuan  suatu  daerah  dalam  kesatuan  ekonomi  nasional,  pemerintah  membuat  suatu kebijakan  melalui  regulasi  yang  dipandang  sebagai  suatu  terobosan  baru  untuk peningkatan investasi di Indonesia (Bismar Nasution, 2011: 5).
Regulasi  tersebut  adalah  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  yakni  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2009  tentang  Kawasan Ekonomi  Khusus  atau  disingkat  Undang-Undang  KEK,  Para  pejabat  (stakeholders)  yang terlibat  dalam  KEK  khususnya  investor  atau  pelaku  usaha  mendapatkan  fasilitas  dalam menanamkan modal. (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 137). Undang-Undang PM mengatur satu  bab  mengenai  fasilitas  modal  yaitu  Bab  X  Pasal  18  sampai  dengan  Pasal  24. Pemberian fasilitas tersebut bertujuan:
- Untuk mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi yang meningkatan kesejahteraan.
- Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi.
Peraturan khusus tentang kawasan ekonomi khusus yakni Undang-Undang Nomor 39  Tahun  2009  tentang  Kawasan  Ekonomi  Khusus  tidak  mengatur  secara  rinci  kriteria yang  harus  dipenuhi  seperti  dalam  undang-undang  penanaman  modal  tetapi  untuk fasilitas  tertentu  diatur  kriteria  sebagai  syarat  untuk  mendapatkan  fasilitas.  Fasilitas tertentu  sebagaimana  dimaksud  diatas  adalah  berupa  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang diberikan  apabila  memenuhi  kriteria  seperti:  merupakan  industri  pionir  mempunyai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp 1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah) dana ditempatkan diperbankan Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal dan harus berstatus badan hukum Indonesia.
Bentuk  fasilitas  yang  terdapat  di  KEK  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diberikan dengan ketentuan batas waktu seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepabeanan dan Cukai, Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  serta  kemudahan  lain  untuk  berinvestasi  di  KEK seperti  dalam  bidang  pertanahan  (hak  atas  tanah),  keimigrasian  dan  perizinan. Pemerintah  memberikan  jalan  yang  dapat  mempermudah  investor  dalam  pelayanan keimigrasian,  perizinan,  kepabeanan  dan  lain-lain  melalui  regulasi  yang  dibangun, sehingga dengan demikian dari sisi fiskal investor dapat memanajemen segala biaya yang akan  dikeluarkan  seminimal  mungkin  dalam  kegiatan  penanaman  modal  (Liza  Erwina, 2012: 37)

## METODE
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  studi  kepustakaan  ( Library Research ). Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat,  serta mengolah  bahan Penelitian (Zed, 2017: 3). Data- data  atau  bahan-bahan  yang  dibutuhkan  berupa  buku,  ensiklopedia,  jurnal,  kamus, dokumen,  peraturan  perundang-undangan,  dan  sebagainya  yang  relevan  dengan  tema Penelitian  (Nursapia,  2014:  68).  Dilihat  dari  sifatnya,  Penelitian  ini  termasuk  Penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  yaitu  pendekatan  yuridis- normatif.  Artinya  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan  perundang- undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Mahmud, 2011: 23). Pendekatan yuridis-normatif mengacu pada hukum dan peraturan perudang- undangan  yang  berlaku  (Saifuddin  Anwar,  2001:  1).  Pendekatan  ini  digunakan  atas pertimbangan  bahwa  titik  tolak  dalam  Penelitian  ini  yaitu  Menganalis  politik  Hukum Pembentukan Ekonomi Khusus.
Teknik pengumpulan data pada Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dalam  mencari  dan  mendapatkan  data  primer  maupun  data  sekunder  (Sugiono,  2011: 247).  Dengan  Teknik  studi  kepustakaan,  pengumpulan  data  akan  dilakukan  melalui penelusuran  dan  telaah  bahan  hukum,  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  dokumen  peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema Penelitian.
Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu: pertama , sumber primer. Sumber  data  primer  pada  Penelitian  ini  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan, seperti  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  beserta  regulasi  pelaksananya  peraturan  tingkat  Menteri,  Undang- Undang  No.  39  Tahun  2009  tentang  Kawasan  Ekonomi  Khusus  atau  disingkat  Undang- Undang KEK.
Analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpeng tindih, serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq, 2017: 73). Setelah semua data yang diperlukan sudah  terkumpul,  dengan  menggunakan  tekhnis  analisis  kualitatif,  peneliti  berusaha untuk menganalisis secara induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju kearah kesimpulan yang bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2009  Tentang  Kawasan Ekonomi Khusus
a. Pertimbangan Ekonomi
Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga  dari  sisi  bahan  baku  sangat  memadai,  memiliki  wilayah  yang  sangat  luas  yang berada  pada  jalur  maritim  yang  sangat  strategis  untuk  perdagangan  internasional  dan merupakan  pasar  yang  prospektif  karena  memiliki  jumlah  penduduk  yang  banyak tersebar sampai ke pelosok tanah air. Situasi ini harus dikelola dengan baik dengan jalan penanaman modal khususnya dengan membuka suatu kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (Sentosa sembiring, 2010: 19).
KEK  merupakan  kawasan  dengan  batas  tertentu  dalam  wilayah  Indonesia  yang ditetapkan  untuk  menyelenggarakan  fungsi  perekonomian  dan  diberikan  fasilitas penanaman modal dilakukan berdasarkan tertentu. Pemberian fasilitas penanaman modal dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  melalui pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  sehingga  dapat  meningkatkan  devisa  negara,
meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan sumber daya manusia dan alih teknologi serta meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor.
b. Pertimbangan Politik
Politik hukum investasi bersumber dari Pasal 33 Ayat (1) dan (4) UUD 1945. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas  asas  kekeluargaan”.  Selanjutnya  ayat  (4)  berbunyi  “perekonomian  na sional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ek onomi  nasional”.  Fasilitas  diberikan  bagi investor yang menanamkan modalnya di KEK untuk meningkatkan daya saing agar lebih diminati  oleh  para  penanam  modal.  Pemberian  fasilitas  ini  tidak  terlepas  dari  tujuan pembentukan  KEK  sebagai  politik  untuk  pengembangan  daerah  yang  sifatnya  tidak  lagi sentralistik melainkan desentralistik yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan  daerahnya  melalui  pengembangan  KEK  sebagaimana  diamanatkan dalam  UUD  1945  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
c. Pertimbangan Hukum
Pembentukan KEK merupakan amanat dari Pasal 33 UUPM sehingga peraturan ini merupakan legalitas dalam pembentukan UU KEK dan peraturan pelaksananya sekaligus merupakan pembeda dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Fasilitas yang diberikan kepada investor bukan saja diberikan melalui regulasi yang dibangun oleh pemerintah  pusat  melainkan  juga  melalui  pemerintah  daerah  sebagai  pendelegasian kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah  berdasarkan  asas  desentralisasi. Pendelegasian pemberian fasilitas kepada pemerintah daerah seperti dibidang perizinan dan pajak bumi dan bangunan serta pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian  fasilitas  dengan  pertimbangan  hukum juga  karena  akan membawa  pengaruh terhadap  pembaharuan  hukum  investasi  di  masa  yang  akan  datang.  Kepastian  hukum dalam pembaharuan hukum mutlak diperlukan guna mendukung pemberian fasilitas bagi investor sebagai pertimbangan hukum. Sebab bagi investor, kepastian hukum dibutuhkan dalam menjalankan usahanya sebagai implementasi dari pemberian fasilitas sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah. (Chandra Bahtiar, 2014: 47).
Peran  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  Dalam  Rangka  Pemberian  Fasilitas  Kepada Investor Di KEK.

## a. Peran Pemerintah Pusat
Kementerian  dalam  hal  ini  pemerintah  yang  mengurusi  dalam  bidang  investasi memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pembentukan  dan  penyelenggaraan  KEK termasuk didalamnya dalam hal pemberian fasilitas penanaman modal kepada investor di KEK. Hal ini dilihat dari materi atau substansi dan kebijakan yang dituangkan dalam UU KEK. Urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal khususnya dalam pemberian fasilitas  penanaman  modal  kepada  investor  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Fasilitas  penanaman  modal  bagi  investor  yang  ditentukan  di  dalam  UU  KEK berbeda  halnya  dengan  ketentuan  pada  peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  fasilitas yang  dimaksud  seperti  fasilitas  PPh,  PBB  dan  Pembebasan  Bea  Masuk.  Oleh  karena  itu peran  pemerintah  sangat  dibutuhkan  dengan  membuat  kebijakan  yang  dapat mengimplementasikan  substansi  dari  UUKEK  yang  berkaitan  dengan  fasilitas  yang diberikan  kepada  investor,  agar  tidak  terdapat  kesimpangsiuran  dan  salah  penafsiran dalam memberikan fasilitas penanaman modal bagi investor di KEK.
Kepastian   hukum   dibutuhkan   untuk   menjawab   persoalan   ini. Kepastian hukum  mutlak  dibutuhkan  dalam  menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif.  Kepastian hukum  dimaknai  dalam  suatu  aturan  yang  bersifat  tetap,  yang  bisa  dijadikan  sebagai pedoman  dalam  menyelesaikan  masalah masalah  (Paul  Bairoch  and  Susan Burke,  1989:
160.  Peran  pemerintah  melalui  kebijakannya/keputusannya  dapat  membuat  kepastian hukum  sepenuhnya,  sehingga  hukum  dibangun  sebagai  alat  untuk  mencapai  kepastian hukum, sebab wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat seperti  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  sebagaimana  dikutip  oleh  Sentosa Sembiring,  bahwa  wujud  kepastian  hukum  adalah  peraturan-peraturan  dari  pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kepastian hukum dibutuhkan dalam menerapkan aturan dalam bidang fasilitas penanaman modal yang tidak sinkron/berbeda seperti yang telah diuraikan di atas kepastian hukum di sini menuntut agar dalam suatu undang-  undang/peraturan  tidak  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  bertentangan, sehingga dengan demikian terjamin kepastian dalam hukum itu sendiri.
b. Peran Pemerintah Daerah
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  dukungan  pemerintah  daerah dalam  penyelenggaraan  KEK  adalah  keterlibatan  pemerintah  temasuk  dalam  hal penetapan  kebijakan  penanaman  modal  di  daerah  oleh  pemerintah  daerah  baik  tingkat provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Dukungan  tersebut  seperti  dalam  tahap  sebelum  dan sesudah KEK ditetapkan (seperti penerbitan Peraturan Daerah (Perda) dibidang Rencana Tata  Ruang  Wilayah),  sehingga  KEK  dapat  ditetapkan  dan  segera  dapat  dilaksanakan pembebasan dan/atau pembangunan fisik KEK, contohnya Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun, termasuk dalam pemberian fasilitas bagi investor di KEK. Gubernur, Bupati/Walikota dan unsur pemerintah provinsi dan  kabupaten/kota  merupakan  jajaran  Dewan  Kawasan  yang  merupakan  bagian  dari kelembagaan KEK di daerah. Terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pemberian fasilitas  penanaman  modal  bagi  investor  di  KEK,  pemerintah  daerah  akan menyesuaikannya  dengan  kebijakan  melalui  regulasi  seperti  peraturan  daerah  dan penghindaran  pemberian  izin  dari  perangkat  pemerintah  daerah  yang  tidak  tergolong dalam  administrator  KEK.  Selain  itu  pemerintah      daerah  juga  harus  menyesuaikan kebijakan  dengan  budaya  ( culture )  dari  masyarakat  setempat  sebab  tidak  semua masyarakat dapat dengan mudah menerima kehadiran penanaman modal seperti KEK di daerahnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa Pertimbangan-pertimbangan    pemberian    fasilitas    penanaman    modal    di    KEK  yaitu, pertama,  pertimbangan  ekonomi,  yang  memanfaatkan  kekayaan  alam,  sumber  daya manusia  dan  wilayah  yang  strategis  untuk  dikelola  melalui  penyelenggaraan  KEK  serta adanya  pasar  yang    prospektif,  sehingga  dapat  memicu  investor  baik  investor  asing maupun  domestik  untuk  berinvestasi  di  KEK,  serta  untuk  mencapai  tujuan  dari pengembangan KEK seperti peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa,  meningkatkan  keunggulan  kompetitif  produk  ekspor  dan  meningkatkan  SDM (Sumber Daya Manusia) serta alih teknologi; kedua, pertimbangan politik, di mana adanya politik demokrasi ekonomi sebagai amanat dari Pasal  33 UUD 1945 dalam mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  serta  mendorong  perekonomian  Indonesia  menuju perekonomian  global  terkait  keikutsertaan  Indonesia  dalam  berbagai      kerjasama internasional.

## REFERENSI
Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2007. Profil Potensi Investasi Banten.
Chandra  Bachtiar,  Model  Alternatif  Peran  Pemerintah  Dalam  Pengembangan  Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Erwina, L. (2012). Ilmu Hukum . Pustaka Bangsa Press. Harjono, D. K. (2004). Hukum Penanaman Modal . Raja Grafindo Persada. Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .
Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal . Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2009  Tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus .
Krisnadi, A. R., & Dewantara, Y. F. (2018). Analisis Strategi   Pengembangan   Pariwisata Di   Mice Kota Batam Istilah Mice Di Indonesia Dikenal Juga Dengan Nama Wisata Konvensi,  Kegiatan  Wisata  Konvensi  Berkarakteristik  Padat  Karya,  Memberikan Kegiatan  Industri  Mice  Di  Kota Batam MenunjukkanBahwa Mice. Jurnal Fame, 1(1), 1 – 9.
Makalew,  Victoria  Natali,  Vecky  AJ  Masinambow,  and  Een  N.  Walewangko.  "Analisis Kontribusi  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (Kek)  terhadap  Struktur  Perekonomian Sulawesi Utara." Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 18.5 (2019). Paul Bairoch and Susan Burke, ‘European trade policy, 1815–1914’, in Peter Mathias and Sidney Pollard (eds), The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 1 – 160. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Sembiring, S. (2010). Hukum Investasi . Nuansa Aulia.
Sihaloho,  Tumpal,  and  Naufa  Muna.  "Kajian  dampak  ekonomi  pembentukan  kawasan ekonomi khusus." Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 4.1 (2010): 75-101. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta. Sukirno,  Sadono  2006.  Makroekonomi:    Teori  Pengantar,  Penerbit  PT.  Raja  Grafindo Persada,Jakarta
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan . Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1983). Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Ichtia Baru
Copyright Holder :
© Efendi, Siti Fatimah (2022)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: