Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talak di Hadapan dan Melalui Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia

## Az-Zahra Aulya Salsabila
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta zahraaulya.salsabila@gmail.com

## ABSTRACT
Divorce that occurs outside and without permission from the court raises many legal problems, from the validity of the divorce to the non-fulfillment of the rights and obligations of husband and wife after divorce. Malaysia is a country consisting of states and an alliance area which in its Islamic family law rules regulates divorce before the court to ensure legal certainty. This paper discusses the procedures for the divorce of Malaysian citizens that must be carried out before the Malaysian Court and the rules for registering talak for divorces that have already occurred not in front of and without the permission of the Malaysian Court. The regulations for imposing divorce outside the Malaysian Court also include penalties (punishment) for violators. This paper uses a juridical-philosophical approach to explain the procedure for divorce before the court and the rules related to the registration of divorce that have been carried out outside and without the truth of the court to create legal certainty. This research is a qualitative type of literature research. The conclusion of this paper shows that the rules related to divorce before the  Malaysian  Court  indicate  legal  certainty  because  in  the  process  the  judge  examines  the validity of the lafadz talak that the husband has imposed to ensure the validity of the legal status of divorce in Sharia and the state administratively, as well as the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife after divorce.
Keywords: out-of-court divorce, legal certainty, Malaysian marriage act

## ABSTRAK
Perceraian  yang  terjadi  di  luar  pengadilan  menimbulkan  banyak  problematika ketidakpastian  hukum,  dari  mulai keabsahan talak hingga tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban suami istri pasca perceraian. Malaysia merupakan negara yang terdiri dari negara bagian  dan  satu  wilayah  persekutuan  yang  dalam  aturan  hukum  keluarga  Islamnya  turut mengatur terkait perceraian di hadapan dan dengan izin mahkamah guna menjamin kepastian hukum. Tulisan ini membahas terkait prosedur perceraian warga negara Malaysia yang harus dilakukan di hadapan Mahkamah Malaysia dan aturan pendaftaran talak bagi perceraian yang terlanjur  terjadi  tidak  di  depan  dan  tanpa  izin  Mahkamah  Malaysia.  Peraturan  penjatuhan talak  di  luar  Mahkamah  Malaysia  mencakup  ketentuan  juga  penalti  (hukuman)  bagi pelanggarnya.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-filosofis  untuk  menjelaskan prosedur perceraian talak di hadapan mahkamah maupun aturan terkait pendaftaran talak yang  sudah  dilakukan  di  luar  dan  tanpa  kebenaran  mahkamah  agar  terciptanya  kepastian hukum. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan yang berjenis kualitatif. Kesimpulan tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  aturan  terkait  perceraian  di  hadapan  Mahkamah  Malaysia mengindikasikan  adanya  kepastian  hukum  karena  dalam  prosesnya  hakim  memeriksa keabsahan lafadz talak yang telah dijatuhkan suami sehingga dapat memastikan keabsahan
status  hukum  talak  secara  syariat  maupun  negara  secara  administrasi,  serta  dapat terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri pasca perceraian.
Kata  kunci: perceraian  di  luar  pengadilan,  kepastian  hukum,  undang-undang  perkawinan Malaysia

## PENDAHULUAN
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah atau Personal Status Family Law merupakan satu- satunya syari ’ ah yang  ketentuan-ketentuan hukumnya  masih konsisten diterapkan dan diatur di berbagai negara-negara muslim dalam waktu yang lama, akan tetapi tidak  memungkiri  terjadinya  perubahan-perubahan  hukum  dalam  aturan tersebut.(Anderson,  1994).  Selain  itu,  pada  praktik  perumusannya  sering  menjadi target  silang  pendapat  antara  kelompok  konservatif  dan  progresif.(Kholis  et  al., 2021).  Adanya  pemberlakuan  hukum  keluarga  Islam  secara  universal  dan  target silang  antar  kelompok  tersebut  menuntut  banyaknya  perubahan  dan  penyesuaian dalam berbagai aspek agar implementasinya dapat berjalan efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keluarga sesuai dengan tuntutan zaman. Tuntutan integrasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum perkawinan suatu negara  melahirkan  adanya  reformasi  hukum  perkawinan  di  berbagai  negara khususnya  negara  muslim.  Inisiatif  reformasi  hukum  Islam  biasanya  berasal  dari pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mengatur  masyarakat  dengan  berbagai  alasan, yakni alasan politis, sosiologis, ekonomi, serta alasan hukum.(Wahib, 2014) Berbagai perspektif  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga  turut  menjadi  alasan-alasan hukum sebab diperlukannya reformasi hukum  juga  turut  dipertimbangkan seperti perlindungan  terhadap  hak  perempuan  dan  anak, woman  agency ,  serta  kepastian hukum, dan lain sebagainya. Reformasi hukum perkawinan Islam yang diusahakan oleh negara-negara muslim digolongkan menjadi dua jenis reformasi, yakni reformasi pada tataran materiil yang mencakup substansi hukum, maupun tataran formil atau hukum  acara  yang  berkonotasi  kepada  terwujudnya  prosedur  dan  tertibnya administrasi  hukum  seperti  terkait  pencatatan  perkawinan  dan  permintaan perceraian secara prosedural dan pemeriksaan dokumen.(Wahib, 2014)
Jenis  reformasi  formil  yang  jelas  dilakukan  banyak  negara  muslim  di antaranya  adalah  pelaksanaan  perceraian  yang  wajib  dilaksanakan  di  hadapan pengadilan atau mahkamah.(Wahib, 2014) Metode reformasi yang digunakan dalam pelaksanaan  administrasi  perceraian  berada  pada  metode takhsis  al-qada yaitu kewenangan dari pemerintah untuk menetapkan limitasi berupa aturan perceraian yang hanya boleh dilakukan di depan pengadilan atau mahkamah.(Nasution, 2007) Berbagai  negara  muslim  melakukan  reformasi  pada  bidang  ini.  Salah  satu  negara yang memberlakukan aturan prosedur perceraian yang mesti dijalankan di hadapan dan mendapatkan validitas dari mahkamah adalah negara Malaysia.
Malaysia merupakan negara bekas jajahan negara Inggris sehingga berimbas pada  bentuk  negaranya  yang  federal  dengan  sistem  pemerintahan  monarki parlementer.(Samadiono, 2020) Hal ini juga berimplikasi kepada bentuk aturan atau sistem  hukum  yang  berlaku.  Dalam  aturan  hukum  keluarga  Islam,  masing-masing negara bagian atau negara persekutuan memiliki Undang-undang Hukum Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
Islam tersendiri.  Negara bagian Malaysia yang terdiri dari 13 negara bagian menamai aturan  hukum  keluarga  Islam  dengan  “Enakmen  Undang - Undang  Keluarga  Islam”. Sementara Sarawak yang termasuk negara bagian berbeda  dalam menamai aturan hukum keluarga Islam yaitu Ordinan 43 Tahun 2001 Undang-Undang Keluarga Islam. Adapun wilayah persekutuan Malaysia yang terdiri dari Putrajaya, Labuan, dan Kuala Lumpur  menggunakan  Akta  303  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Wilayah Persekutuan) 1984 sebagai undang-undang keluarga Islam yang berlaku di wilayah tersebut.(Malaysia, n.d.)
Terkait  “Pembubaran  Perkahwinan”  khusunya  terkait  aturan  talak  yang harus dilaksanakan di hadapan mahkamah pada wilayah persekutuan diatur dalam Seksyen  47  dan  Seksyen  55A  Akta  303  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Wilayah Persekutuan)  1984,  pada  Ordinan  Serawak  terdapat  dalam  Seksyen  45  dan  55 Ordinan 43 Tahun 2001, sedangkan pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negara bagian terdapat pada Seksyen 47 dan 57 yang mengatur mengenai prosedur perceraian,  kecuali  pada  Enakmen  Undang-undang  Hukum  Keluarga  Islam Trengganu  tahun  2017  yang  ada  pada  Seksyen  44  dan  56.  Dari  ketentuan  ini menunjukkan  bahwa  semua  lafadz  talak  haruslah  dilakukan  di  hadapan  dan mendapatkan kebenaran dari mahkamah yang prosedur pendaftaran dan sanksinya diatur pada masing-masing undang-undang hukum keluarga Islam Malaysia.
Terkait diaturnya prosedur pendaftaran perkara perceraian yang dilakukan tidak di dalam mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah mengindikasikan adanya kepastian  hukum.  Dalam hukum  Islam,  perceraian  talak  memang  menjadi otoritas suami atas niat dan kehendaknya sendiri. Namun, terjadi implikasi serius ketika talak yang  diucapkan  di  luar  pengadilan seringkali menimbulkan  ketidakpastian hukum baik secara syariat maupun hukum negara. Banyak ragam kasus talak yang terjadi di luar  pengadilan  seperti  ketika  terjadinya  talak  yang  jatuh  spontan  ketika  terjadi pertengkaran  suami  istri,  talak  yang  tidak  diakui  oleh  suami,  atau  istri  yang  tidak menyadari kapan talak tersebut jatuh sehingga status talaknya menjadi tidak jelas. Perceraian  talak  di  hadapan  mahkamah  dan  pendaftaran  perceraian  di  luar mahkamah  merupakan  sebuah  solusi  hukum  yang  diatur  oleh  undang-undang perkawinan  Malaysia.  Mahkamah  dalam  prosedurnya  akan  memeriksa  dan memvalidasi  status  hukum lafadz talak.  Pendaftaran  talak  di  mahkamah  menjadi penting  bagi  pasangan  yang  bercerai  untuk  mendapatkan  pengesahan,  juga  dapat memastikan  penghitungan  masa  iddah  dan  rujuk  atau  jumlah  talak  yang jatuh.(Zulkifli,  2019)  Selain  itu,  talak  yang  jatuh  di  luar  pengadilan  dapat menimbulkan  banyak  masalah  seperti  hak-hak  setelah  perceraian  yang  tidak terpenuhi  terutama  hak  istri  seperti  hak nafkah  iddah,  nafkah  madhiyah,  nafkah mut’ah , maupun nafkah anak.
Meskipun sudah terdapat aturan terkait pendaftaran perceraian talak di luar pengadilan,  akan  tetapi  masih  banyak  warga  negara  Malaysia  yang  abai  terhadap aturan ini. Oleh karenanya, perlu dibaca seksama bersama dengan diaturnya penalti atau  sanksi  akibat  perbuatan  melafadzkan  talak  di  luar  pengadilan  yang  dinilai sebagai  suatu jinayah atau  kesalahan.(Malaysia,  n.d.)  Pasal  125  Seksyen  Enakmen Undang-undang  Hukum  Keluarga  Islam  mengatur  penalti  berupa  denda  maksimal
1.000 (satu ribu) Ringgit dan/atau penjara maksimal selama 6 (enam) bulan. Penalti tersebut diberlakukan dengan tujuan agar aturan ini semakin berjalan efektif.
Pembahasan  aturan  perceraian  talak  di  hadapan  pengadilan  Malaysia  ini bukanlah yang pertama kali.  Setelah meninjau karya terdahulu, terdapat beberapa kesamaan maupun perbedaan dalam hal pembahasan topik kajian ini. Di antaranya penelitian yang paling dekat dengan tulisan ini yaitu tulisan yang ditulis oleh Ahmad Luqman  Al-Hakam(Hakam,  2022)  yang  membicarakan  prosedur  penyelesaian perkara  perceraian  di  luar  Mahkamah  menurut  Seksyen  57  Enakmen  6  Undang- Undang  Keluarga  Islam  Kelantan  Tahun  2002  dan  melihat  status  perceraian  yang dilakukan  di  luar  mahkamah  menurut  Enakmen  tersebut.  Adapun  karya  lain membahas  objek  kajian  status  hukum  yaitu  penelitian  yang  ditulis  oleh  Achyar (Achyar & Wan Mohd Husni, 2020) oleh Gusti Ahmadi (Ardanishah Gusti, 2016) yang keduanya  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  dalam  melihat  aturan perceraian  khusus  di  Perak  dan  Serawak  Malaysia.  Untuk  membuat  pemisahan dengan  penelitian  yang  preseden,  tulisan  ini  akan  melihat  satu-persatu  ketentuan mengenai aturan penyelesaian talak tidak di depan mahkamah pada masing-masing undang-undang keluarga Islam di negara bagian maupun negara persekutuan bukan hanya pada satu negara saja sebagai bentuk persamaan dan perbandingan. Selain itu, tulisan  ini  akan  melihat  melalui  tataran  filosofis  berupa  kepastian  hukum  dalam aturan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  filosofis  dengan  teori kepastian hukum yang digagas oleh seorang ahli hukum bernama Jan Michiel Otto. Teori  kepastian  hukum  ini  melihat  aturan  yang  mampu  menciptakan  kepastian hukum  adalah  aturan  yang  berasal  dari  budaya  masyarakat  dan  dapat menggambarkan  budaya  masyarakatnya.  Jan  M.  Otto  mendefinisikan  kepastian hukum  sebagai  adanya  keharmonisan  antara  negara  dengan  penduduknya  yang memiliki  orientasi  dan  pemahaman  tentang  sistem  hukum  negara  tersebut.(Otto, 2003)
Kepastian  hukum  yang  sesungguhnya  dekat  pada  aspek  yuridis.  Namun, hanya dapat digunakan dalam lima situasi untuk menjamin ketertiban dan keadilan dalam  masyarakat,  serta  institusi  hukum  semestinya  bertanggung  jawab  dalam menetapkan aturan hukum di masyarakat. Lima situasi tersebut yaitu:
1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan  negara  dan  memiliki  tiga  sifat  yaitu  jelas,  konsisten,  dan  mudah diakses.
2) Beberapa  instansi  penguasa  atau  pemerintahan  dapat  menerapkan  aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3) Mayoritas  masyarakat  pada  suatu  negara  memiliki  prinsip  untuk  dapat menyetujui  muatan  isi hukum.  Oleh  karena  itu,  perilaku  masyarakat  pun  akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan  aturan  hukum  secara  konsisten  ketika  hakim  tersebut  dapat menyelesaikan hukum.
5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.(Otto, 2003) Untuk itu, tulisan ini juga menggunakan pendekatan yuridis-filosofis untuk melihat  prosedur  pendaftaran  perceraian  di  hadapan  dan  dengan  izin  mahkamah Malaysia  menurut  aturan  perundang-undangan  keluarga  Islam  di  negara persekutuan  maupun  negara  bagian  Malaysia.  Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  kepustakaan  dan  berjenis  kualitatif.  Tulisan  menitikberatkan  pada tinjauan prosedur pendaftaran perceraian talak yang dilakukan di luar dan tanpa izin mahkamah  untuk mewujudkan  adanya  kepastian  hukum  secara syara dan negara. Adapun negara Malaysia yang dikaji dalam tulisan ini bukan hanya satu negara bagian atau wilayah persekutuan saja, akan tetapi mencakup dan membandingkan prosedur pendaftaran  talak  di  luar  mahkamah  di  semua  negara  bagian  dan  wilayah persekutuan Malaysia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur Talak menurut Hukum Islam dan Pembaharuan Hukumnya Talak merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Menurut Asy- Syafi’i ,  definisi  talak  sendiri  adalah  perceraian  yang  diinisiasi  oleh  pihak  suami menggunakan  kata  talak  ataupun  yang  seragam  dengan  talak.(Asy- Syafi’i,  n.d.) . Hukum dalam talak adalah boleh, meskipun demikian, talak merupakan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah SWT. Sebaiknya penjatuhan talak harus menjadi opsi terakhir setelah  tahapan ishlah atau  rekonsiliasi  terlebih  dahulu  dilakukan.  Jika  perceraian merupakan  jalan  terbaik  yang  lebih  banyak  memiliki  kemanfaatan  dan  mencegah lebih banyak kerusakan, maka jalan talak dapat dipilih.
Jatuhnya talak dari suami menyebabkan timbulnya masa idah (masa tunggu) bagi  seorang  istri.  Lamanya  idah  yang  dijalani  tergantung  dari  jumlah  talak  yang dijatuhkan  oleh  suami  dan  berakibat  pula  pada  ada  atau  tidaknya  hak  rujuk.(Asy- Syafi’i, n.d.) Hukum yang berlaku bagi talak satu dan dua yang dijatuhkan oleh suami, suami masih memiliki hak untuk rujuk dengan istri selama masa idah belum berakhir. Talak jenis ini disebut juga talak raj’i . Sementara talak tiga yang diberi istilah lain dengan talak ba’in mempunyai implikasi terhadap tidak adanya hak rujuk. Jika suami ingin menikah Kembali dengan istri yang telah ditalaknya, maka istri tersebut harus dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu dan harus telah disentuh/digauli (dukhul) oleh  laki-laki  lain,  dalam  hal  ini  suaminya  yang  kedua.  Ketentuan  talak  dan  masa iddahnya mengisyaratkan pengaruhnya terhadap status wanita.(Asy- Syafi’i, n.d.)
Perceraian melalui talak yang merupakan hak prerogatif suami dengan cukup mengucapkan  ikrar  talak  secara sharih maupun kinayah disertai  dengan  niat menjatuhkan talak. Talak dengan lafadz sharih yaitu ucapan talak dari seorang suami yang  diucapkan  secara  jelas  dan  terang,  sebagaimana  contoh  “Aku  talak  engkau”, “Aku  ceraikan  engkau” .  Jika  kata-kata  talak  tersebut  terucap, meskipun  tanpa  niat maka  talak  dianggap  sudah  jatuh.  Adapun  talak  secara kinayah yaitu  talak  yang diucapkan  dengan  isyarat,  kiasan,  ataupun  sindiran  sehingga  jika  dimaknai  kata
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
tersebut dapat dimaksudkan untuk talak maupun untuk selain talak. Talak kinayah dalam  penjatuhannya  lebih  membutuhkan  niat  dalam  pengucapannya.(L  Lutfiah, 2021)  Pentingnya  niat  dan  kesadaran  dalam  mengucapkan  talak  masih  menjadi perdebatan para ulama. Imam Asy- Syafi’i berpendapat ketika talak dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun memiliki  kekuatan hukum yang sah.(Asy- Syafi’i, n.d.) Adapun jumlah talak yang dilontarkan oleh suami juga berkaitan langsung dengan niat suami, jika suami meniatkan untuk talak tiga, maka jatuhlah talak tiga. Namun, apabila tidak diungkapkan secara gamblang, talak yang jatuh adalah talak yang terkecil.(Asy- Syafi’i, n.d.) Talak dapat dijatuhkan kapan saja sekehendak suami. Lebih jauh, talak melalui surat, maupun pesan singkat juga memungkinkan untuk terjadi. Terlebih, teknologi saat ini sudah jauh lebih mutakhir dan berkembang.
Kemudahan  pengucapan  talak  oleh  suami  sering  kali  menyebabkan kesewenang-wenangan tanpa diiringi rasa tanggung jawab yang berakibat kerugian bagi  istri.  Dengan  kondisi  tidak  terpenuhinya  keadilan  dan  hak  istri  pasca dijatuhkannya talak oleh suami, bahasan ini kemudian diangkat sebagai salah satu isu pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  yang  memerlukan  metode  reformasi  hukum yang tepat. Terdapat lima macam metode pembaharuan hukum yang diformulasikan oleh  J.N.D  Anderson  dalam  tulisannya.  Metode  yang  pertama  yaitu takhsis al-qada yaitu pembatasan kewenangan hakim di pengadilan. Kedua, metode takhayyur yaitu memilih  salah  satu  di  antara  banyaknya  pendapat  hukum,  maupun talfiq yakni mengkombinasikan  beberapa  pendapat  menjadi  satu  kesimpulan  hukum.  Ketiga, menafsirkan  ulang  teks  atau  dasar  hukum  Islam  yang  utama  yaitu  Al- Qur’an  dan Hadis.  Keempat,  metode siyasah  syar’iyah .  Kelima,  melalui  putusan  hakim  di pengadilan.  Semua  metode  tersebut  dapat  dipilih  penggunaannya  sesuai  dengan kebutuhan  pembaharuan  hukum  Islam  suatu  negara  dan  pada  waktu tertentu.(Nasution, 2007) Adapun permasalahan yang timbul karena ketidakpastian hukum perceraian talak yang sewenang-wenang oleh suami, maka salah satu isu yang diatur adalah reformasi tataran formil yang menekankan prosedur atau administrasi dalam penyelesaian perceraian yang harus dilakukan di hadapan pengadilan. Metode yang digunakan dalam mengatasi problematika ini adalah takhsis al-qada dan/atau siyasah syar’iyah. (Nasution, 2007)
Proses  melakukan  talak  di  hadapan  pengadilan  diusung  di  dalam  aturan hukum  perkawinan  Islam  di  negara-negara Muslim. Terdapat  tiga  kategori  negara dalam mengatur sejauh mana peran pengadilan dalam penyelesaian talak. Kategori pertama  yaitu  negara  yang  masih  mengesahkan  perceraian  di  luar  pengadilan  di antaranya:  Yordania,  Brunei,  Libya,  Lebanon,  Irak  dan  Syiria.  Selain  itu,  ada  pula negara yang memberikan kewenangan absolut bagi pengadilan untuk menetapkan suatu  perceraian  seperti  di  negara  Mesir.  Dalam  kategori  ini,  Mesir  memberikan ruang  bagi  pemberdayaan  perempuan  dalam  menetapkan  cerai  berdasarkan kewenangan  mutlak  pengadilan,  semisal  penetapan  cerai  oleh  kewenangan pengadilan  bagi  istri  yang  mengalami  kekerasan  dan  ketidakadilan  dalam  rumah tangga. Adapun kategori negara yang memberi aturan bahwa perceraian hanya dapat dilangsungkan di hadapan dan izin pengadilan sehingga membatasi hak mutlak suami
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
dalam menjatuhkan talak di antaranya negara Yaman, Tunisia, Iran, Aljazair, Somalia, Druze Lebanon, dan Malaysia.(Nasution, 2007)

## 2. Anatomi Hukum Keluarga Islam di Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia
Tujuan  awal  dalam  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  Malaysia  adalah memenuhi  tuntutan  penjajah  Inggris  khususnya  dalam  bidang  administrasi,  akan tetapi kemudian setelah Malaysia merdeka, pembaruan mulai merambah ke materi Hukum  Keluarga  Islam  secara  luas  dengan  berwujud  undang-undang  perkawinan tersendiri.(Nasution,  2002)  Negara  bagian  Malaysia  yang  terdiri  dari  13  negara bagian  dan  1  wilayah  persekutuan  yang  masing-masing  wilayah  memiliki  aturan perundang-undangan keluarga Islam.
Negara-negara  bagian  Malaysia  menamai  aturan  terkait  hukum  keluarga Islam dengan “Enakmen Undang -Undang Keluarga Islam” di masing-masing negara bagian sebagai berikut:
1) Enakmen  17  Tahun  2003  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Negeri Johor) 2003,
2) Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008,
3) Enakmen  6  Tahun  2002  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Kelantan) 2002,
4) Enakmen  12  Tahun  2002  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Negeri Melaka) 2002,
5) Enakmen  11  Tahun  2003  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Negeri Sembilan) 2003,
6) Enakmen  3  Tahun  2005  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Pahang) 2005,
7) Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004,
8) Enakmen 7 Tahun 2006 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Perlis) 2006,
9) Enakmen 5 Tahun 2004 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pulau Pinang) 2004,
10) Enakmen  2  Tahun  2003  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Selangor) 2003,
11) Enakmen 8 Tahun 2004 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Sabah) 2004,
12) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Trengganu) 2017.
13) Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 khusus untuk negara bagian Serawak.
Adapun wilayah persekutuan Malaysia yang terdiri dari Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya menggunakan aturan perkawinan khusus yang dinamai ” Akta 303 Akta Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Wilayah  Persekutuan)  1984. ” Jo  “Akta  Undang - Undang  Keluarga  Islam  (Wilayah- Wilayah  Persekutuan)  (Pindaan)  2006”  sebagai amandemennya. (Malaysia, n.d.)
Anatomi  dari  masing-masing  enakmen  secara  keseluruhan  hampir  sama terdiri dari sepuluh bagian, secara garis besar mengatur tentang:
1) Bahagian I: Permulaan. Terdiri dari 6 (enam) seksyen.
2) Bahagian II: Perkahwinan, terdiri dari seksyen 7 hingga seksyen 24, di antaranya berisi terkait ketentuan syarat dan rukun nikah, batas minimal umur perkawinan, tempat perkawinan, mahar, dan poligami.
3) Bahagian  III:  Pendaftaran  Perkahwinan,  berisi  terkait  aturan  pendaftaran perkawinan yang dimulai dari seksyen 25- Seksyen 34
4) Bahagian IV: Penalti dan Pelbagai Peruntukan Berhubungan Dengan Akad Nikah Dan  Pendaftaran  Perkahwinan.  Berisi  aturan  terkait  penalti  bagi  pihak  yang melanggar aturan akad dan pencatatan perkawinan yang terdiri dari seksyen 35- seksyen 44
5) Bahagian V: Pembubaran Perkahwinan, terdiri dari seksyen 45-seksyen 59, berisi terkait hal-hal yang mengakibatkan perceraian, aturan perceraian dengan talak atau  khulu,  taliq,  lian,  ketentuan  rujuk,  mut’ah,  serta  ketentuan  pendaftaran perceraian dan pendaftaran perceraian di luar mahkamah.
6) Bahagian VI: Nafkah Isteri, Anak, dan lain-lain. Bagian ini terdiri dari seksyen 60- seksyen  81,  mengatur  terkait  ketentuan  nafkah,  lamanya  pemberian  nafkah, penghitungan nafkah, kekuasaan mahkamah untuk mengatur ketentuan nafkah.
7) Bahagian VII: Penjagaan. Bagian ini terdiri dari seksyen 82- seksyen 107, berisi aturan terkait hadhanah atau hak asuh anak serta hak atas penjagaan harta.
8) Bahagian  VIII:  Pelbagai.  Bagian  ini  terdiri  dari  seksyen  108-123,  berisi  terkait ketentuan harta bersama, perkawinan orang Islam yang dilakukan di luar negeri, perkawinan-perkawinan  yang  dilakukan  di  kedutaan  negeri,  penetapan  nasab anak.
9) Bahagian  IX:  Penalti.  Terdiri  dari  seksyen  124-  seksyen  134,  berisi  berbagai ketentuan  penalti  seperti  penalti  bagi  pelaku  poligami  yang  dilakukan  di  luar mahkamah,  perceraian  di  luar  dan  tanpa  kebenaran  mahkamah,  menganiaya istri/suami, persetubuhan di luar nikah, percobaan murtad untuk membatalkan perkawinan, dan pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan lainnya.
10) Bahagian  X:  Am.  Berisi  satu  seksyen  yang  mengatur  terkait  kekuasaan  untuk membuat peraturan.
Susunan ini berlaku sama pada setiap enakmen Undang-undang Keluarga Islam di setiap aturan negara bagian, kecuali pada negara bagian Serawak yaitu Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam. Aturan dalam Ordinan Undang-Undang  Keludarga  Islam  Serawak  sedikit  berbeda  dengan  adanya penambahan ” Bahagian  Rayuan ” yaitu  aturan  terkait  banding  apabila  merasa dirugikan  oleh  putusan  Mahkamah  Rendah  melalui  Mahkamah  Tinggi  Syariah atau  Mahkamah  Rayuan  Syariah.  Selain  itu,  terapat  pula  tambahan ” Bahagian Pemasuhan  dan  Peruntukan  Perkecualian ” yang  berisi  keterangan  mengenai dicabutnya Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 1991 serta aturan peralihan.

## 3. Proses  Perceraian  Talak  di  Mahkamah  Malaysia  dan  Penalti  bagi Pelanggarnya
Salah  satu  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang  perkawinan  Islam Malaysia  adalah  perceraian  yang  harus  dilaksanakan  di  hadapan  dan  dengan  izin
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
mahkamah.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  reformasi  dalam  bidang administrasi pencatatan selain pencatatan perkawinan di Malaysia. Aturan mengenai perceraian  talak  di  hadapan  pengadilan  secara  khusus  ada  pada  masing-masing undang-undang  perkawinan  Malaysia.  Untuk  wilayah  persekutuan  diatur  dalam Seksyen  47  dan  Seksyen  55A  Akta  303  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Wilayah Persekutuan)  1984  jo.  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Wilayah-Wilayah Persekutuan)  (Pindaan)  2006,  sementara  pada  Ordinan  Serawak  terdapat  dalam Seksyen  45  dan  55  Ordinan  43  Tahun  2001,  sedangkan  pada  Enakmen  Undang- Undang  Keluarga  Islam  negara  bagian  terdapat  pada  Seksyen  47  dan  57  yang mengatur  mengenai  prosedur  tersebut,  kecuali  pada  Enakmen  Undang-undang Hukum  Keluarga  Islam  Trengganu  tahun  2017  yang  ada  pada  Seksyen  44  dan 56.(Malaysia, n.d.)
Proses permohonan cerai di mahkamah Malaysia dinilai tidak rumit. Dalam beberapa Enakmen undang-undang perkawinan Malaysia ditemui tata caranya pada Seksyen  47,  secara  sederhana  perceraian  talak  di  hadapan  pengadilan  menempuh beberapa tahap yaitu:
1) Suami  dan  istri  yang  bermaksud  untuk  bercerai  mengirimkan  pengajuan permohonan perceraian ke mahkamah Syariah dengan menyertakan pernyataan resmi  keinginan  bercerai  sekaligus  menyerahkan  kewenangan  kepada pengadilan.  Pemohon  juga  menyertakan  identitas  diri  dan  keluarga  yang bersangkutan.  Dalam  permohonannya,  pemohon  diharuskan  mencantumkan alasan-alasan  perceraian  serta  langkah  perdamaian  apa  saja  yang  sudah ditempuh,  jika  ada  perjanjian  perkawinan  dalam  hal  pembagian  harta  atau lainnya juga harus disertakan.
2) Selanjutnya, setelah proses administrasi selesai, maka dilakukan pemeriksaan. Pengadilan menyampaikan gugatan kepada pihak yang bersangkutan untuk hadir di persidangan. Pengadilan juga turut memanggil para saksi untuk memberikan keterangan selama pemeriksaan (Seksyen 47 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 )(Malaysia, n.d.)
3) Tahapan  selanjutnya,  setelah  pemeriksaan  ditempuh  dan  semua  pihak menyatakan  sepakat  untuk  bercerai,  Pengadilan  meminta  suami  untuk mengucapkan talak di muka pengadilan.
4) Setelah  itu,  pengucapan  talak  direkodkan  oleh  pengadilan  dan  membuat salinannya dalam hal ini disebut dengan putusan pengadilan. Dalam hal mediasi, dalam peraturan cerai di Malaysia hanya ditempuh apabila ada salah satu pihak dari istri maupun suami yang tidak ingin berpisah (Seksyen 47 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002). (Malaysia, n.d.)
Meski telah diatur tata cara perceraian secara formal di hadapan pengadilan, pengadilan masih sering dihadapkan kasus perceraian talak berstatus hukum tidak sah yang terjadi di luar pengadilan.(Binti Mohd Rijal & Muhammad Ali, 2018) Guna menjamin  legalitas  perceraian  yang  dilakukan  tanpa  izin  pengadilan  tersebut, undang-undang  hukum  keluarga  Islam  Malaysia  sekaligus  mengatur  prosedur pendaftaran perceraian yang dilakukan di luar dan tanpa kebenaran mahkamah.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
Prosedur pendaftaran talak di luar dan tanpa izin mahkamah dalam undang- undang  perkawinan  Malaysia  diatur  kebanyakan  dalam  Enakmen  khususnya  pada Seksyen  ke- 57  tentang “Pendaftaran  Perceraian  di  Luar  Mahkamah” .  Isi  prosedur pendaftaran  talak  di  luar  mahkamah  tersebut  dalam  enakmen  Undang-Undnag Keluarga Islam seragam yaitu suami yang mentalak istrinya harus melaporkan talak tersebut ke pengadilan dalam waktu tujuh hari sejak dijatuhkannya talak. Akan tetapi sedikit  berbeda,  isi  dalam  Seksyen  56  enakmen  Trengganu  dalam  hal  panjangnya waktu  dalam  pendaftaran  pelafadzan  talak  yang  dilakukan  di  luar  dan  tanpa kebenaran  mahkamah  yaitu  selama  14  hari,  yang  mana  lebih  lama  dari  aturan  di wilayah  lain  yang  hanya  mengatur  paling  lambat  7  hari.  Namun  untuk  prosedur selanjutnya tidak ada yang berbeda.
Selanjutnya  dalam  Seksyen  57  Enakmen  6  Tahun  2002  Enakmen  Undang- Undang Keluarga Islam 2002 setelah suami mendaftarkan talak yang dijatuhkan di luar  mahkamah,  hakim  akan  memeriksa  dan  menilai  keabsahan  lafadz  talak  yang diucapkannya  tersebut  secara  syariat.  Apabila  talak  yang  jatuh  tersebut  sudah dianggap  sah  dan  benar,  maka  pengadilan  (hakim)  akan  memberikan  putusan. Selanjutnya, peristiwa talak tersebut dicatatkan dan dibuat salinan untuk diberikan kepada pendaftar talak dan petugas untuk didaftarkan.
Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak mengatur sanksi bagi mereka yang  bercerai  di  luar  pengadilan,  perbuatan  menjatuhkan  talak  di  luar  dan  tanpa kebenaran  mahkamah  Malaysia  dianggap  sebagai  sebuah  tindak  pidana.  Aturan terkait  perceraian  yang  harus  dilaksanakan  di  depan  pengadilan  diikuti  dengan diaturnya  ketentuan  sanksi  bagi  pelanggarnya  pada  Seksyen  125  Undang-undang Keluarga  Islam.  Sanksi  tersebut  dilaksanakan  setelah  pengadilan  menganggap  sah talak  yang  dijatuhkan  oleh  suami  berupa  denda  maksimal  seribu  ringgit  Malaysia dan/atau penjara selama-lamanya enam bulan.

## 4. Kepastian  Hukum  dalam  Proses  Pendaftaran  Perceraian  di  Mahkamah Malaysia dan Penaltinya
Malaysia  merupakan  suatu  negara  yang  memiliki  otoritas  untuk  mengatur dan  melindungi  hak  warga  negaranya.  Reformasi  administrasi  di  Malaysia  bukan hanya  memuat  perkawinan  saja,  akan  tetapi  juga  mencakup  administrasi  dalam perceraian. Kompetensi relatif Mahkamah  Syariah Malaysia juga berbeda  di setiap negara  bagian  di  Malaysia.  Setiap  negara  bagian  memiliki  undang-undang  dan peraturan  spesifik  yang  mengatur  yurisdiksi  dan  prosedur  Mahkamah  Syariah  di wilayah tersebut, juga masing-masing negara memiliki aturan perundang-undangan perkawinan Islamnya sendiri, walaupun secara substansi dapat dikatakan tidak jauh berbeda.  Formalisasi  peran  pengadilan  dalam  proses  perceraian  memposisikan perempuan  secara  adil  dalam  hal  penjatuhan  talak  maupun  dalam  memenuhi  hak pasca  perceraiannya  yang  seringkali  terabaikan  karena  tidak  ada  yang  menjamin kepastian hukumnya.(Nasution, 2002)
Proses  perceraian  yang  telah  diatur  rata-rata  diatur  dalam  Seksyen  47  di hampir  seluruh  Undang-undang  Keluarga  Islam  Malaysia.  Proses  perceraian  di hadapan  mahkamah  dimulai  dengan  pendaftaran  permohonan  disertai  dengan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
identitas  diri  dan  segala  hal  yang  terkait  dengan  alasan  perceraian,  setelah  data administrasi  lengkap  dilanjutkan  pemeriksaan  oleh  hakim  sekaligus  pemanggilan para pihak dan saksi. Selanjutnya, penetapan cerai melalui putusan hakim. Adapun mediasi dilakukan terlebih dahulu hanya jika suami maupun istri masih bermaksud mempertahankan perkawinannya sehingga pengadilan menganggap ada ruang untuk pasangan tersebut didamaikan.
Jan  M.  Otto  menekankan  pentingnya  sebuah  otoritas  yang  sah  dalam menegakan hukum, dalam hal ini adalah pengadilan. Sebuah kepastian hukum juga akan  tercapai  melalui  aturan  hukum  yang  juga  jelas,  jernih,  konsisten,  mudah diperoleh, serta dapat dijamin arah tujuannya.(Kurniawan, 2023) Kepastian hukum juga memberikan kemudahan akses bagi yang menghendakinya.(Gede, 2014) Selain aturan perceraian di hadapan pengadilan secara umum, aturan administrasi dalam perceraian  khususnya  perceraian  yang  terlanjur  dilakukan  di  luar  dan  tanpa kebenaran  mahkamah  Malaysia  juga  diatur  terkait  prosedurnya  pendaftarannya. Pemerintah  Malaysia  berupaya  memfasilitasi  dengan  suatu  aturan  yang mengedepankan  titik  tengah  yang  mana  penjatuhan  talak  yang  secara  agama merupakan  otoritas  suami,  akan  tetapi  juga  membatasi  otoritas  tersebut  dengan dialihkan kepada lembaga peradilan supaya lebih terjamin kepastiannya.(Nasution, 2002)  Adanya  penalti  yang  diatur  bagi  pelanggar  ketentuan  talak  yang  harus dilakukan  di  hadapan  pengadilan  berupa  denda  sebesar-besarnya  seribu  ringgit dan/atau  penjara  selama-lamanya  satu  tahun  menjabarkan  bahwa  perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum negara sehingga dapat berimplikasi kepada tidak terpenuhinya hukum yang pasti dan membiarkan sulitnya  pemenuhan  hak  yang  diperoleh  tanpa  adanya  keabsahan  dari  perbuatan hukum talak.
Di  masyarakat  banyak  dijumpai  kasus  talak  yang tidak  bertanggung  jawab dari  suami.  Talak  akan  tetap  jatuh  dan  sah  selama  suami  meniatkan  untuk menjatuhkan talak tersebut meski dalam keadaan mabuk sekalipun. Meski sah, hal ini seringkali  terjadi  di  luar  kontrol  terkait  banyaknya  jumlah  talak  yang  jatuh  serta berimbas pada waktu iddah dan hak rujuk suami istri. Jika talak dijatuhkan dalam kondisi pertengkaran suami istri, tidak ada saksi yang memperhatikan lafadz talak yang jatuh dan banyaknya sehingga tidak jelas bagaimana hukum yang berlaku bagi suami  dan  istri  tersebut.  Problematika  lain  yang  timbul  dalam  perceraian  yang dilakukan di luar mahkamah, seperti tidak disadari kapan jatuhnya talak oleh suami karena  suami  tidak  mengakui  jatuhnya  talak  ataupun  istri  yang  tidak  mengetahui kapan  jatuhnya  talak  tersebut.  Sama  halnya  dengan  talak  melalui  pesan  singkat melalui  media  sosial,  seringkali  lafadz  yang  digunakan  tidak  jelas  dan  timbul keraguan  akan  keabsahannya.  Oleh  karenanya,  pengadilan  sebagai  lembaga  yang berwenang  untuk  memutus  perkara  talak  ini  berperan  penting  dalam  menilai keabsahan  talak  yang  jatuh  di  luar  pengadilan  secara  konkrit  dapat  dipatuhi  dan dapat dilaksanakan.
Aturan yang mengatur pendaftaran perceraian di luar mahkamah Malaysia menyebutkan  dalam  prosedur  pemeriksaannya  yakni  hakim  yang  memeriksa keabsahan  lafadz  talak  yang  jatuh  dari  suami.  Hal  ini  mengindikasikan  tujuan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
kepastian hukum yang ingin dicapai dari keabsahan lafadz talak melalui peran hakim sebagai pihak yang secara mandiri,  cermat, dan konsistem memeriksa penjatuhan talak  agar  sesuai  dengan  aturan  hukum  Islam.(Otto,  2003)  Jika  sudah  terwujud kepastian hukum melalui lafadz talak, maka kewajiban pasca perceraian akan mudah diwujudkan, serta hak yang harusnya didapatkan lebih terlindungi. Pengadilan dan aturan  perceraian  yang  harus  dilakukan  di  hadapan  mahkamah  menjadi  sarana preventif dan refresif dalam mencegah dan meluruskan tindakan melawan hukum agar selaras dengan ajaran Islam.
Kepastian hukum yang hendak dicapai dari prosedur pendaftaran perceraian di luar dan tanpa kebenaran mahkamah berkaitan erat bersama peran pengadilan yang  signifikan  dalam  mengambil  alih  aturan  jatuhnya  talak.  Adanya  instansi mahkamah  atau  peradilan  menjadi  tempat  untuk  menerapkan  ketentuan  syariat dengan benar dan meminimalisir kebiasaan buruk yaitu mudahnya jatuh talak oleh suami tanpa pikir panjang dan tidak memikirkan dampak jangka panjang. Hak talak yang dimiliki suami sebaiknya tidak sewenang-wenang dipakai dan hanya dijatuhkan ketika  telah  melewati  proses  berpikir  panjang  maupun  dijatuhkan  hanya  ketika keadaan  darurat  (tidak  ada  pilihan  lain).    Dengan  demikian,  aturan  ini  sekaligus memberikan ketentraman bagi istri dalam menjamin statusnya.(Nasution, 2002) Pengadilan  dan  aturan  perceraian  di  hadapan  pengadilan  sebagai  instansi penguasa  atau  pemerintahan  dapat  menerapkan  aturan  hukum  dengan  cara  yang konsisten  serta  dapat  tunduk  maupun  taat  kepadanya  menjadi  lembaga  terakhir untuk  melindungi  dan  mempertahankan  perkawinan  agar  tetap  langgeng.(Otto, 2003) Peran melindungi tersebut berlaku pula dalam melindungi hak-hak yang tidak dipenuhi sesuai syariat Islam. Seperti halnya hak pasca perceraian seperti hak nafkah iddah,  nafkah  madhiyah,  nafkah  mut’ah ,  maupun  nafkah  anak  yang  sulit  untuk diwujudkan tanpa adanya kepastian hukum berupa penetapan cerai dari pengadilan. Pengadilan  sebagai  juru  damai  dapat  menjadi  lembaga  yang  moderat  dalam memberikan nasihat yang mendidik untuk mempertahankan rumah tangga dengan damai  serta  menjelaskan  akibat-akibat  yang  timbul  dari  perceraian  supaya  suami maupun istri dapat berpikir matang sebelum memutuskan bercerai.
Adanya  aturan  perceraian  di  hadapan  pengadilan  maupun  pendaftaran perceraian bagi mereka yang sudah terlanjur menjatuhkan talak di luar pengadilan, dapat  membuat  mahkamah  memiliki  arsip informasi  terkait  permasalahan  hukum yang  terjadi  dalam  hal  perceraian  serta  sebab-sebab  yang  melatarbelakangi terjadinya perceraian. Ke depannya, diharapkan pemerintah maupun lembaga dapat menemukan solusi hukum yang pada tataran praktis maupun akademis yang dapat dimanfaatkan.(Nasution, 2002)

## KESIMPULAN
Malaysia  sebagai  salah  satu  negara  yang  melakukan  reformasi  hukum keluarga  Islam  dalam  bidang  administrasi  perceraian.  Tiap-tiap  negara  bagian maupun  wilayah  persekutuan  di  Malaysia  memiliki  aturan  perundang-undangan hukum keluarga Islam tersendiri yang diperuntukkan sesuai wilayah yurisdiksinya. Namun, pada dasarnya dalam hal perceraian terdapat aturan penjatuhan talak yang
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
harus dilakukan di hadapan dan mendapatkan kebenaran dari mahkamah agar talak tersebut dapat dicatatkan. Prosedur pencatatan talak di luar dan tanpa kebenaran mahkamah tersebut diberikan tenggat waktu selama tujuh hari kecuali aturan yang berlaku  di negara bagian Terengganu yang lebih panjang selama empat belas hari untuk  didaftarkan  ke  pengadilan.  Selanjutnya  setelah  pihak  suami  mendaftarkan, mahkamah  akan  memeriksa  keabsahan  dari  lafadz  talak  yang  dijatuhkan,  apabila telah  sesuai  maka  perceraian  tersebut  dapat  didaftarkan.  Perceraian  talak  di  luar pengadilan juga mencakup sanksi guna memberikan efektivitas peraturan ini, yaitu bagi  yang  melanggarnya  dijatuhi  hukuman  denda  maksimal  seribu  ringgit  atau penjara  selama  maksimal  satu  tahun  atau  kedua-duanya.  Aturan  tersebut mengindikasikan terhadap adanya kepastian hukum. Cerai talak yang dilakukan di hadapan  mahkamah  maupun  fasilitas  kepastian  dalam  aturan  administrasi pengesahan  perceraian  yang  sudah  terlanjur  dilakukan  di  luar  mahkamah, menitikberatkan pada keabsahan lafadz sehingga akan terwujud status hukum yang jelas  bagi  suami  istri  serta  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  suami  istri  pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Achyar, G., & Wan Mohd Husni, W. N. H. B. (2020). Status Penjatuhan Talak di Luar Mahkamah:  Analisis  terhadap  Enakmen  Keluarga  Islam  Perak  2004  dan Persepsi Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Perak Malaysia. El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga , 2 (1), 24. https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7641
Anderson,  J.  N.  (1994). Hukum  Islam  di  Dunia  Modern (T.  M.  Husein  (ed.)).  Tiara Wacana Yogya.
Ardanishah  Gusti,  G.  A.  bin.  (2016). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Hukum  dan Pelaksanaan  Lafaz  Cerai  di  Luar  Mahkamah  Syari’ah:  (Studi  Kasus  di  Sibu Sarawak Malaysia) . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Asy- Syafi’i, A. A. M. (n.d.). Al-Umm (al-Muzni).
Binti Mohd Rijal, S. M., & Muhammad Ali, R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah , 3 (1). https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.41
Gede, N. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. Kertha Widya , 21 . Hakam, A. L. Al. (2022). Analisis Seksyen 57 Enakmen 6 Undang Undang Keluarga Islam Kelantan  Tahun  2002  Tentang  Perceraian  Luar  Mahkamah  (Studi  Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan) .
Kholis, K. B., Alwi, M. A. A. M., & Suci, S. R. (2021). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim. ADHKI: Journal of Islamic Family Law , 3 (1),
51 – 68. https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45
Kurniawan, B. (2023). Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber. Tamam .
L Lutfiah, T. S. (2021). Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian. Asy- Syams , 2 (2), 1 – 21. Malaysia, U.-U. S. G. (n.d.). http://www.esyariah.gov.my/ . Nasution,  K.  (2002). Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang- Undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia .
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1321 - 1334  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum. Jurnal Unisia , 30 (66), 329 – 341.
Otto, J. M. (2003). Kepastian Hukum di Negara Berkembang . Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
Samadiono, S. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia. Wajah Hukum , 4 (2).
Wahib,  A.  B.  (2014).  Reformasi  hukum  keluarga  di  dunia  Muslim. Ijtihad :  Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan , 14 (1), 1. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19
Zulkifli,  N.  A.  B.  (2019). Efektivitas  enakmen  undang-undang  keluarga  Islam Terengganu tahun 2017 tentang perceraian luar Mahkamah (Studi kasus pada Mahkamah rendah syariah Daerah Kuala Terengganu) [UIN Sumatera Utara Medan]. http://repository.uinsu.ac.id/6837/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/6837 /1/skripsi word aizza.pdf