## DEKONSTRUKSI FATWA MENGENAI LARANGAN BUNGA BANK ( QIYAS VS ISTIHSAN ) 1
Khotibul Umam Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum UGM email : khotibulumam@ugm.ac.id disampaikan 30/10/2022 – di -review 07/11/2022 – diterima 17/06/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i1.6201

## Abstract
Deconstruction is intended to serve as critique to the method of determining the prohibition status of bank interest, which is analogous to usury, as well as reconstructing the issue with other methods to produce a more implementable fatwa, especially in a pluralistic society. Normative legal research is carried out using a historical approach and a conceptual approach regarding usury and interest, as well as the methods and the rationale for the prohibition of both. Application of analogy (qiyas) can bring "unsatisfactory" results as a method of granting the legal status of bank interest in the context of a pluralistic society because this reasoning method is heavily focusing on 'illat (ratio legis, legal cause) and does not consider space, time, and circumstances involved. Meanwhile, the application of istihsan (juristic preference) is possible with justification for emergency (necessity), 'urf (custom) and maslahah (benefit), resulting in different legal status of bank interest that not all bank interest is haram. This provides convenience in its implementation within a pluralistic society.
Keywords: usury; interest; qiyas; istihsan;

## Abstrak
Dekonstruksi dimaksudkan sebagai kritik metode penentuan status keharaman bunga bank yang dianalogikan dengan riba, serta merekonstruksikan persoalan tersebut dengan metode lainnya guna menghasilkan  fatwa  yang  lebih  implementatif,  khususnya  bagi  masyarakat  majemuk.  Penelitian hukum  normatif  dilakukan  menggunakan  pendekatan  historis  dan  pendekatan  konseptual mengenai  riba  dan  bunga,  serta  metode  dan  alasan  pengharaman  keduanya.  Penerapan  analogi ( qiyas ) dapat membawa hasil yang “tidak memuaskan” sebagai metode pemberian status hukum bunga bank dalam konteks masyarakat majemuk dikarenakan metode penalaran ini terlalu berfokus pada  ‘ illat ( ratio  legis,  legal cause )  dan  tidak  mempertimbankan  ruang,  waktu,  dan  keadaan. Sedangkan,  penerapan istihsan ( juristic  preference )  dimungkinkan  dengan  justifikasi  darurat ( necessity ), ‘ urf ( custom ) dan maslahah ( benefit ), sehingga menghasilkan status hukum yang berbeda atas  bunga  bank  ( interest ),  yakni  tidak  semua  bunga  bank  adalah  haram.  Hal  ini  memberi kemudahan dalam pelaksanaannya pada masyarakat majemuk.
Kata Kunci :
riba; bunga; qiyas ; istihsan;

## Pendahuluan
Bunga bank di Indonesia dan di dunia internasional merupakan isu menarik dan  masih  diperdebatkan  oleh  ahli  hukum  Islam  (Ulama),  baik secara  individual maupun melalui organisasi keagamaan yang mereka ikuti. Pada level internasional,
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian pada Hibah Penelitian URP Tahun 2022
sebagai contoh bisa dilihat dari pendapat Yusuf al-Qardhawi yang melihat bunga bank  sebagai  riba  ( usury )  yang  dilarang  dan  merupakan  dosa  besar.  Menurut Beliau,  dasar  dari  larangan  riba  adalah  larangan  berbuat  salah  terhadap  semua pihak,  sebagaimana  sebuah  hadits  nabi  yang  menyatakan  bahwa  tidak  boleh menganiaya  dan  dianiaya,  begitu  pula  dalam  bunga  bank  (riba)  ada  perilaku memakan  harta  orang  lain  dan  mendapatkannya  dengan  mudah,  bukan  sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa. 2
Di sisi lain, Abdul Hamid Hakim menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam riba fadl yang dibolehkan dalam keadaan darurat. Rasyid Ridha berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba, jika seseorang memberikan dananya kepada orang lain untuk diinvestasikan dan menentukan bagiannya dari hasil investasi, karena menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba dilarang karena  riba  hanya  memberikan  manfaat  bagi  salah  satu  pihak,  sementara  pihak yang lain dirugikan. 3
Di Indonesia,  yang membolehkan bunga  bank  terdiri dari beberapa tokoh seperti Syafrudin Prawiranegara, Mohammad Hatta, A. Hasan Bangil, dan Kasman Singodimedjo. Beberapa alasan yang mereka kemukakan, antara lain mendasarkan pada pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa bunga bank berbeda dengan  riba,  karena  bunga  bank  tidak  memberatkan  (tidak  berlipat  ganda), sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam QS. Ali-Imran (3): 130. 4 Selain itu, bunga  juga  bukan  untuk  keperluan  konsumsi  seperti  yang  dilakukan  pada  masa pra-Islam,  dan  transaksi  dengan  sistem  bunga  dilakukan  secara  sukarela. Sedangkan tokoh neo revivalis yang melarang bunga bank adalah para pendiri Bank Muamalat  seperti  M.  Amin  Azis  dan  Syafi’i  Antonio. 5 Neo  revivalis  dimaksudkan sebagai  gerakan  pemikiran  Islam  kontemporer  yang  berusaha  mengembalikan
2 Yusuf al-Qardhawi dalam Rozalinda, 2016 , Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 248-249.
3 Abdul Hamid Hakim dan Rasyid Ridha dalam Nasrun Haroen, 2000, Fiqh Muamalah , Media aya Pratama, Jakarta, hlm. 189.
4 M. Dawam Rahardjo,  2015, Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Negara Kesejahteraan, Mizan, Bandung, hlm. 47.
5 Id .
pemahaman  dan  pengamalan  Islam  secara  murni  baik  dalam  bentuk  wacana maupun dalam bentuk praktik. 6
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  keagamaan  yang  juga  berupaya memberikan  jawaban  atas  persoalan ijtihadiyah sebagaimana  dimaksud.  Bunga bank  merupakan  salah  satu  hal  yang  dibahas  dalam  Muktamar  NU  kedua  pada tanggal 09 Oktober 1927 di Surabaya, yang pada dasarnya menghasilkan beberapa pendapat  ( qaul )  bahwa  status  hukum  bunga  bank  adalah:  (1)  Haram  karena termasuk hutang yang diambil darinya (sewa); (2) Halal karena tidak diwajibkan pada saat akad; (3) Syubhat karena para fuqaha berselisih, sehingga Bahts al-Masail akhirnya menetapkan hukum bank dan bunga bank adalah haram atas dasar kehati- hatian  ( ikhtiyat ). 7 Metode istinbat yang  digunakan  lembaga Bahst  al-Masail NU adalah meng- qiyas -kan dengan hukum gadai terkait penggunaan barang gadai oleh penerima gadai tanpa seizin pemberi gadai adalah ilegal. 8
Sementara  itu,  Muktamar  Muhammadiyah  di  Sidoarjo  pada  tahun  1968 menegaskan bahwa status bunga bank pada bank konvensional dan pada koperasi simpan pinjam, serta asuransi berbeda. Bahwa pada bank konvensional hukumnya mutasyabihat ,  sedangkan  pada  koperasi  simpan  pinjam  hukumnya  berubah menjadi boleh. 9 Keputusan muktamar selengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Riba itu haram sebagaimana nash al- Qur’an dan Sunnah.
2. Bank dengan sistem riba adalah haram dan bank tanpa riba adalah halal.
3. Suku  bunga  bank  yang  berlaku  yang  diberikan  oleh  bank-bank  BUMN kepada  nasabahnya  atau  sebaliknya,  termasuk  dalam  perkara mutasyabihat .
4. Pengurus  Muhammadiyah  mengupayakan  terwujudnya  konsep  sistem perekonomian  khususnya  lembaga  perbankan  yang  sesuai  dengan prinsip syariah. 10
6 Murkilim, “New Revivalisme Islam”, Jurnal Nuansa, Vol. 10 No. 2 Desember 2017, hlm. 164.
7 Abdul Aziz Masyhuri, 1977, Masalah Kegamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama, P.P. Rabithah Ma’ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, Yogyakarta, hlm. 21
8 Id.
9 PP Muhammadiyah, t.t. Himpunan Putusan Tarjih, PP Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 304- 306.
Pendapat  kedua  ormas  Islam  arus  utama  sebagaimana  dimaksud  pada kenyataannya  telah  berkembang  dari  waktu  ke  waktu,  seperti  yang  terjadi  pada Muktamar  NU  ke-14,  01  Juli  1939  yang  berlangsung  di  Magelang  yang menghasilkan pendapat bahwa status bunga bank adalah: (1) haram jika pinjaman dari koperasi menjanjikan bunga; (2) boleh jika tidak ada kesepakatan, baik lisan maupun  tertulis;  dan  (3)  Jika  bunga  sudah  menjadi  adat  kebiasaan,  status hukumnya dipahami oleh para ulama secara berbeda, sebagian ulama mengatakan haram  dan  sebagian  lain  mengatakan  boleh  ( mubah ),  dan  pada  Musyawarah Syuriah  NU  di  Surabaya,  19  Maret  1957  diperoleh  kesepakatan  bahwa  bunga dianggap  sebagai  biaya  administrasi  dan  dinilai  sebagai  keuntungan  atas  jumlah pinjaman,  sehingga  hukumnya  boleh  ( mubah ). 11 Sedangkan  Muhammadiyah melalui fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun  2006  butir  ketiga  menegaskan  bahwa  “Bunga  adalah  riba  karena:  (1) merupakan tamb ahan dari pokok pinjaman, yang mana Allah berfirman ‘dan jika kalian  bertaubat  (dari  mengambil  riba),  maka  bagi  kalian  pokok  harta’  (2)  sifat mengikat  dan  kontrak  tambahan  menjadikannya  haram,  sedangkan  dalam  hal tambahan terhadap pokok pinjaman secara sukarela dari penerima pinjaman (tidak didasarkan pada kesepakatan), yang demikian tidak termasuk riba”. 12
MUI  yang  dianggap  mewakili  umat  Islam  di  Indonesia,  juga  memiliki pendapat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, yaitu pada saat lokakarya bunga  bank di  Bogor  pada  19-22  Agustus 1990  muncul dua  pandangan  berbeda tentang  bunga  bank,  yaitu:  (1)  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  bunga  bank adalah  riba  dan  karenanya  haram;  (2) pendapat  yang  menyatakan  bahwa  bunga bank  tidak  riba  dan  oleh  karena  itu  diperb olehkan  dengan  alasan  “ rukhshah ”. 13 Namun MUI merevisi pendapat tersebut pada tahun 2003 melalui Surat Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia yang menyatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram. Fatwa ini kemudian ditegaskan kembali dalam Fatwa Majelis Ulama
11 Abdul Aziz Masyhuri, supra no.6, hlm. 177.
12 http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008- 2006_Bunga%20Bank.pdf, diakses 10 April 2021
13 Zainul Arifin, 1999, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek, Alvabet, Jakarta, hlm. 27.
Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Bunga  ( Fa’iddah ),  yang  memutuskan bahwa  praktik  membungakan  uang  saat  ini  memenuhi  kriteria  riba  yang  terjadi pada  masa  pemerintahan  Nabi  Muhammad,  yaitu  riba  nasiah.  Oleh  karena  itu, praktik  membungakan  uang  merupakan  salah  satu  bentuk  riba  dan  haram hukumnya,  baik  yang  dilakukan  oleh  bank,  asuransi,  pasar  modal,  pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, maupun yang dilakukan perorangan. 14
Sejarah perkembangan dari pendapat hukum (fatwa) yang berkaitan dengan bunga bank sebagaimana dimaksud, tampak bahwa perbedaan metode, situasi dan kondisi,  ruang  dan  waktu  dapat  mempengaruhi  suatu  norma  hukum.  Dalam konteks  bunga  bank,  ditinjau  dari  metode istinbat hukum  yang  dipakai  pada umumnya adalah qiyas (analogi ) yang menitikberatkan pada pencarian ‘ illat (ratio legis) suatu peristiwa/perbuatan yang telah memiliki status hukum yaitu riba yang kemudian diterapkan pada bunga bank yang belum memiliki status hukum dalam Al- Qur’an  dan  Hadits  Nabi,  sehingga  jika  ditemukan  ‘ illat keharaman  riba  pada bunga  bank,  maka  status  hukumnya  sama  yaitu  haram.  NU  telah  menggunakan metode istinbat yang  lain  yaitu  ‘ urf sehingga  dalam  hal  bunga  bank  merupakan adat/kebiasaan, status hukumnya dipahami oleh ulama secara berbeda, sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian lainnya mengatakan boleh ( mubah ).
Qiyas adalah  metode  utama  dalam  mazhab  Syafi’i  yang  diterapkan  secar a ketat  dan  formal  guna  menemukan  hukum  atas  peristiwa/perbuatan  baru  yang belum memiliki status hukum dalam tiga sumber hukum utama (al- Qur’an, Hadits, dan Ijma), sedangkan di mazhab lain khususnya mazhab Hanafi juga dikenal dengan metode istinbat yang dapat dijadikan sebagai solusi jika hasil yang diperoleh dari qiyas “tidak  memuaskan”  dalam  arti  tidak  memberikan  solusi  terhadap  masalah hukum  konkrit  dalam  masyarakat  yang  majemuk 15 ,  yaitu istihsan ( juristic
14 Riba nasiah or riba Al jahiliya is defined as interest or increase in loan nominal given by the lender when the borrower delays the repayment of the loan. Imran Hussain Minahs, “Insig hts on Islamic Finance ”, Journal of Islamic Banking and Finance , Vol. 31, No. 2, April- June 2014, hlm. 84.
15 Masyarakat Majemuk ( Plural Society ) adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen dan  tatanan  sosial  yang  hidup  berdampingan,  tetapi  tidak  terintegrasi  dalam  satu  kesatuan politik  (J.S.  Furnival,  1967,  “Netherlands  India:  A  Study  of  Plural  Economy”  dalam https://tirto.id/mengenal-konsep-dan-ciri-ciri-masyarakat-majemuk-gdTi,  diakses  08  Juni 2022.
preference ). 16 “Tidak  Memuaskan”  dimaknai  sebagai hasil  yang  diperoleh  tidak cukup efektif dan efisien bagi penyelesaian persoalan konkrit di masyarakat, masih pro  dan  kontra,  dan  seakan  menjadi  persoalan  yang  perennial,  sedangkan “masyarakat majemuk” menurut Penulis mengacu kepada pluralitas dalam intern al umat  Islam  sebagai  konsekuensi  adanya  berbagai  mazhab  fikih  yang  memiliki metode  dan  pendapat  yang  berbeda  mengenai  persoalan  hukum  tertentu. Muhammadiyah yang tidak terafiliasi dengan mazhab tertentu (namun bukan anti mazhab) 17 , serta mengedepankan tarjih dan NU yang dalam mazhab fikih menganut empat mazhab Suni, yakni Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali menunjukkan adanya pengakuan  terhadap  kehujahan  pendapat  hukum  dan  metode  dari  keempat mazhab. 18
Metode istihsan diperkuat oleh pendapat Imam Abu Hasan al-Karkhi yang menyatakan  bahwa istihsan adalah  suatu  cara  untuk  menjauhkan mujtahid dari suatu  hukum  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  undang-undang  yang  berbeda dengan dasar hukum yang berbeda yang mendekatkan hukum dengan tujuan akhir dari suatu hukum. 19 Dengan demikian dalam penentuan norma hukum ( norm ) tidak sekedar  melihat  dari  sisi  aturan  ( rule ),  namun  lebih  jauh  mengaitkan  dengan prinsip-prinsip ( principles ). 20
Munculnya  berbagai  pendapat  mengenai  status  bunga  bank  dan  praktik bank syariah yang disinyalir belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah di
16 Jasser  Auda,  2007,  Maqasyid  al-Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  La:  A  Systems  Approach,  the international institute of islamic thought, London , hlm. 63.
17 Ilham,  “Muhammadiyah  Tidak  Bermazhab?  Apapula  Manhaj  dan  Tarjih  Itu?”. https://muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-tidak-bermazhab-apa-pula-manhaj-dan-tarjih- itu/, diakses 01 Juni 2023.
18 Lihat butir 4 Qanun Asasi NU “NU memilih metode taklid dalam beragama dan menganut paham terbaik  dalam  Islam  yaitu  4  Mazhab”, https://www.tebuireng.co/qonun-asasi-dan-ayat-al- quran/, diakses 01 Juni 2023.
19 Miftahur  Rohim,  2015 ,  Konflik  Pemikiran  Imam  Abu  Hanifah- Imam  Syafi’I  dan  Dampaknya terhadap Konstelasi Pemikiran Islam, SUKA-Press, Yogyakarta, hlm. 9.
20 Menurut Dworkin yang dikutip Humberto Avil a “ rules are applied as all or nothing. Principles, otherwise, do not define the decisions at all; rather, they only contain foundations that ought to be combined with other foundations derived from other principles” (Humberto Avila, 2007, Theory of Legal Principles , Springer, The Netherlands, hlm. 9.
satu sisi 21 . Kuatnya bank konvensional yang mampu memberikan pinjaman dengan suku bunga sangat rendah untuk kalangan menengah ke bawah, misalnya melalui Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang  ternyata  mampu  membantu  pihak-pihak  yang dikategorikan  sebagai unbankable di  sisi  lain.  Hal  tersebut  menjadikan  adanya pendapat yang menegaskan bahwa segala bentuk bunga bank adalah riba nasiah 22 sehingga  hukumnya  haram  perlu  ditinjau  ulang,  bahkan  didekonstruksi  dengan menggunakan metode istinbat hukum lainnya.
Qiyas dan istihsan merupakan  metode  dalam istinbat fatwa.  Dengan menganalisis  dan  membandingkan  prosedur  kedua  metode  tersebut,  Penulis bertujuan  memperoleh  hasil  alternatif  yang  paling  sesuai  dengan  pluralitas. Dekonstruksi  terhadap qiyas dan  kemudian  diikuti  rekonstruksi  dengan istihsan terhadap status keharaman bunga bank dilakukan guna memenuhi tujuan tersebut, tanpa bermaksud menjadikan yang haram menjadi halal atau sebaliknya.
Dekonstruksi merupakan sebuah hermeneutik radikal karena mengandaikan  bukan  hanya  absennya  makna  primordial  yang  dicari  dalam interpretasi,  melainkan  juga  menunjukkan  tidak  mungkinnya  koherensi  makna suatu  teks,  sehingga  interpretasi  bergerak  sampai  tak  terhingga. 23 Ketidakkoherensian muncul dalam topik riset ini, antara lain karena dalam metode yang digunakan sangat formal dan menegasikan unsur ruang dan waktu, sehingga metode  lain  boleh  jadi  memiliki  potensi  menghasilkan  interpretasi  dan/atau argumentasi  hukum  yang  lebih  cocok  diterapkan  dalam  kontek  kekinian.  Riba dilarang  adalah  persoalan  klasik,  sementara  bunga  bank  adalah  persoalan kontemporer. Pengenaannya terhadap debitur berada dalam kontek ruang, waktu, dan kondisi yang berbeda, khususnya karena ada anasir negara yang memberikan pengaturan terhadapnya sehingga tidak ada pungutan tambahan atas pokok hutang yang excessive sebagaimana kasus riba.
21 Sinyalemen  ini  berdasarkan  pada  observasi  Penulis  terhadap  hasil  penelitian  mahasiswa bimbingan  Penulis  yang  mengambil  topik-topik  riset  terhadap  akad-akad  atau  pembiayaan syariah.
22 Ahmad Saeed, et.all., “Bankers Perception and Performance in The Frame of Marketing in The Islamic Banking Industry of Pakistan”, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 29, No. 2, April – June 2012, hlm. 44.
23 F. Budi Hardiman, 2015, Seni Memahami , Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 285.
Dinamika  fatwa  Bunga  Bank  di  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  secara deskriptif  pernah  ditulis  oleh  Muhammad  Yasir  Yusuf  yang  pada  pokoknya menegaskan  bahwa  terdapat  dinamika  fatwa  dari  NU,  Muhammadiyah,  dan  MUI dan  ketiga  lembaga  tersebut  sama-sama  memberikan  rekomendasi  mengenai urgensi didirikannya lembaga keuangan syariah. 24 Status bunga bank antara halal dan  haram  juga  pernah  dikaji  oleh  Nurhadi  yang  pada  pokoknya  melihat  status bunga bank dari perspektif pemikiran tekstual (neo revivalisme) dan kontekstual (modernis). Para emikir tekstual menyamakan bunga bank dengan riba sehingga status hukumnya haram, sedangkan para pemikir kontekstual menyatakan bunga bank adalah halal, kecuali bunga yang berlipat ganda. 25 Kedua tulisan tersebut dan karya-karya lain menyangkut bunga bank pada umumnya tidak mengkritisi dari sisi metode istinbat fatwa, sehingga tulisan dari Penulis ini memiliki kebaruan dalam hal kritik terhadap metode yang digunakan  dalam penentuan status bunga bank, sembari menawarkan alternatif metode lain yang juga dikenal dalam mazhab fikih otoritatif.
Tulisan ini mengkaji kemungkinan penggunaan istihsan untuk menentukan status  bunga  bank,  dengan  terlebih  dahulu  mengkaji  penggunaan qiyas sebagai metode istinbat hukum  yang  secara  umum  digunakan  untuk  menentukan  status bunga bank, yang mana didalamnya menegasikan unsur ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu di mana riba dilarang dalam Al- Qur’an berbeda dengan ruang dan waktu  saat  ini,  yang  mana  bunga  bank  digunakan  sebagai  instrumen  lembaga keuangan yang sarat dengan pengaturan oleh Negara ( Bank is the most regulated industry in the world ).
Penelitian ini berfokus untuk menganalisis alasan mengapa analogi ( qiyas ) menurut  mazhab  Hanafi  terkadang  menghasilkan  pendapat  hukum  yang  ``tidak memuaskan” dalam arti tidak memberikan solusi terhadap permasalahan h ukum konkret  dalam  masyarakat  yang  majemuk  dan  bagaimana  dalam  konteks  status
24 Muhammad Yasir Yusuf, “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, Media Syariah Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012, hlm. 158
25 Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal dan Haram”, Jurnal Nur El -Islam Vol. 4, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 49.
bunga bank. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi kemungkinan istihsan sebagai  metode  untuk  menilai  status  bunga  bank  dalam  masyarakat  majemuk seperti  Indonesia.  Fokus  tulisan  ini  terletak  pada  dua  permasalahan,  yakni:  (1) Mengapa penerapan analogi ( qiyas ) dapat membawa hasil yang “tidak memuaskan” sebagai metode pemberian status hukum bunga bank dalam konteks masyarakat majemuk?;  dan  (2)  Bagaimana  penerapan istihsan ( juristic  preference )  sebagai sebuah metode guna menentukan status bunga bank dalam masyarakat majemuk?
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menekankan pada  data  sekunder  dalam  bidang  hukum  ekonomi. 26 Selain  itu,  penelitian  ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis ( historical approach ) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 27 Pendekatan  historis  dilakukan melalui  analisis  sejarah  terhadap  pendapat  hukum  dari  dua  organisasi  Islam terbesar  di  Indonesia,  yakni  NU  dan  Muhammadiyah,  serta  MUI.  Pendekatan konseptual adalah pendekatan hukum yang didasarkan pada doktrin-doktrin yang ada. 28 Hal  ini  dilakukan  karena  tidak  ada  jawaban  yang  ditemukan  dalam peraturan-peraturan yang telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan, misalnya  istilah  bunga  bank  tidak  ditemukan  dalam  peraturan  Indonesia  yang secara tegas mengatakan bahwa bunga bank dilarang oleh undang-undang. Maka dalam  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  pendekatan  konseptual  yang  dapat digolongkan menjadi sarana – ijtihad menggunakan metode khusus yaitu qiyas dan istihsan – dan  tujuan  yaitu maqashid  syariah untuk  menganalisis  apakah  bunga bank  termasuk  riba.  Berdasarkan  konsep  tersebut,  harapan  dari  penelitian  ini adalah  membandingkan  kedua  metode  tersebut  dan  memilih  mana  yang  dapat menjadi  solusi  terbaik  tentang  status  bunga  bank  dalam  masyarakat  majemuk seperti Indonesia.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer berupa undang-undang yang berkaitan
26 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.
27 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 93.
28 Id., hlm. 177.
dengan masalah yang dibahas, bahan sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, dan  penelitian  terdahulu  yang  membahas  tentang  status  bunga  bank.  Data  yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan memisahkan data yang relevan dari data yang tidak relevan. Data yang relevan kemudian dikaitkan dengan judul, latar  belakang,  dan  pertanyaan  penelitian  sehingga  dapat  menghasilkan  analisis deskriptif-analitis.
Jika  melihat  status  bunga  bank  dalam  sumber  hukum  Islam  (Al- Qur’an, Sunnah,  dan  Ijma’)  tidak  ada  penjelasan  dan  pengaturan  yang  eksplisit  tentang bunga  bank,  sehingga  berdasarkan  Q.A  An-Nisa:  59  orang-orang  yang  beriman diperintahkan untuk meninjau pendapat dari Ulil Amri (Otoritas), khususnya hasil ijtihad ulama otoritatif. Status bunga bank dapat ditemukan dalam pendapat ulama, baik  secara  individual  maupun  melalui  organisasi.  Pada  umumnya  mereka menggunakan qiyas sebagai metode untuk menilai status bunga bank, namun hal itu  tidak  memuaskan  bagi  masyarakat  majemuk.  Untuk  mengatasi  masalah  ini, ulama  harus  mempertimbangkan  pendapat  mereka  dengan  metode  yang  tepat untuk  mencapai  kemaslahatan  umum  ( general  maslahah / al-maqashid  al- ammah ). 29
Pembahasan
Penerapan Analogi ( Qiyas ) dalam Penentuan Status Hukum Bunga Bank pada Masyarakat Majemuk
Syariah  merupakan  salah  satu  pilar dari  ajaran  Islam  yang  berfokus  pada hukum, baik hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Allah, hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Salah satu hal terpenting berkaitan dengan hukum, yakni berkaitan dengan sumber
29 General maslahah refers to efforts to prevent badness as a general purpose of sharia and can be applied in all subjects and area/field, while special issues refer to specific and related themes with special subjects, among others, seen in the objectives in sharia regarding family, financial transactions, industrial relations, judicial institutions, and the like (Mohammad Hashim Kamali, 2008, Shari’ah Law: An Introduction , Oneworld Publications, England, p. 13). Beside of the general maslahah and specific maslahah , Jasser Auda add partial maqasid “these maqasid are the ‘intents’ behind specific scripture or rulings, such the intent of discovering the truth in seeking a certain number of witnesses in certain court cases'' (Jasser Auda, 2008, Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide, The International Institute of Islamic Thought , London-Washington, hlm. 7)
hukum yang berdasarkan pada Al-Quran Surat An- Nisa’ ayat (59) dan Hadis Muad bin Jabal terdiri dari: Al- Qur’an, Sunnah, dan Ijtihad dari Ulil Amri berdasarkan pada metode  penalaran  tertentu  antara  lain Qiyas ( Analogy )  dan  Istihsan  ( Juristic Preference ). 30 Berbeda dengan Qiyas yang disepakati oleh mayoritas ulama, Istihsan menjadi metode penalaran yang khas bagi Mazhab Hanafi dan sekaligus dijadikan jalan keluar oleh mazhab ini apabila hasil yang diperoleh dari penggunaan Qiyas kurang  dapat  memberikan  jawaban  atas  persoalan  hukum  aktual  yang  terjadi  di masyarakat. 31
Salah  satu  persoalan  hukum  aktual  di  masyarakat  dan  sekaligus permasalahan perennial adalah berkaitan dengan bunga bank yang keberadaannya dikaitkan dengan salah satu aktivitas yang sangat dilarang dalam Islam, yakni riba ( usury ).  Riba  dilarang  baik  dalam  Al-Quran,  Sunah,  maupun Ijmak .  Sementara bunga  bank  secara  eksplisit  belum  ditemukan  dalam  ketiga  sumber  hukum dimaksud,  sehingga  menjadi  wilayah  bagi  akal  pikiran  ( ra’yu/reason )  untuk ditemukan  dan  ditentukan  status  hukumnya.  Mayoritas  mufti  dan/atau  lembaga fatwa  dalam  penemuan  dan  penentuan  status  hukum  dari  bunga  bank  ini mendasarkan pada Qiyas (analogy) sebagai metode penalaran yang disepakati dan fokus  pada  pada  identifikasi  ‘ illat ( ratio  legis/effective  cause )  dari  riba  dan kemudian diterapkan dalam persoalan hukum baru, yakni bunga bank. Hasil yang pasti  dari  penggunaan  qiyas  ternyata  masih  menimbulkan  problematika  dan discourse bagi para ahli hukum.
Dua ahli hukum kontemporer berikut dapat dijadikan sebagai contoh, yakni Shaikh Tantawi dan Shaikh Yusuf Al-Qaradawi. Pertama , Shaikh Tantawi dengan mengutip pendapat Abdul Wahhab Khalaf dan Ali Al-Khafif mengargumentasikan bahwa  setiap  kegiatan  bisnis  seperti  kemitraan  ( partnership )  dalam  praktiknya dapat  menentukan  jumlah  pengembalian  di  muka  (dalam  bentuk  nominal, pen ), bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak  dan  hal  demikian  tidak  dianggap sebagai riba karena tidak merugikan dan sebaliknya tetap memberikan keuntungan
30 Saim Kayadibi, “Istihsan (Juristic Preference): The Forgotten Principle of Islamic law”, Disertasi pada Durham University tahun 2006, hlm, 73 dan 286
bagi  para  pihak.  Shaikh  Tantawi  lebih  lanjut  menegaskan  bahwa  hingga  saat  ini tidak ada fatwa yang menegaskan bahwa akad kemitraan ( mudharah ) sebagaimana tersebut batal, yang mana hal ini didasarkan pada ide bahwa hukum Islam hanya menganggap kontrak mudharabah sebagai kegiatan bisnis kemitraan berdasarkan bagi hasil dan bagi risiko terlepas dari apakah itu didasarkan pada keuntungan yang telah  ditentukan  atau  tidak. 32 Dalam  sumber  yang  lain,  Shaikh  Tantawi  juga memberikan  pandangan  bahwa  masalah  bunga  bank  direduksi  sekedar  pada masalah penentuan lebih dahulu ( pre - determine return ) berupa dari modal, bukan persentase  dari  keuntungan  actual,  sehingga  yang  terjadi  adalah  pelanggaran terhadap  aturan  klasik  dari  kontrak  kemitraan  ( mudharah / qiradh )  secara  diam- diam. 33 Hal ini dalam konteks Indonesia dikenal dengan istilah “bagi hasil serasa bunga”,  proyeksi  keuntungan dari  nasabah  yang  pada  awalnya  digunakan  hanya sebagai penentu nisbah bagi hasil, namun berlanjut dipakai untuk penentuan bagi hasil  dalam  bentuk  nominal. Kedua ,  Shaikh  Yusuf  Al-Qaradawi.  Beliau  pertama- tama menyatakan bahwa kedudukan uang nasabah di bank adalah sebagai titipan dimana  bank  harus  menjaminnya  ( wadi’ah  yad amanah )  daripada memperlakukannya  sebagai  pinjaman  kepada  bank.  Bank  juga  tidak  dianggap sebagai  lembaga  keuangan  miskin  yang  membutuhkan  uang  yang  disimpan  oleh nasabah  untuk  menjalankan  usahanya.  Selanjutnya,  Syaikh  Al-Qardhawi berpendapat,  dalam  akad mudharabah dan muzaraah yang  didasarkan  pada keuntungan dan pembagian risiko, keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya justru tidak diperbolehkan dalam syariah. 34
Dengan demikian Syaikh Tantawi mencoba mengkontraskan antara bunga bank dan kontrak kemitraan (mudharabah) yang memiliki status hukum berbeda, padahal kedua-duanya sama dalam hal penentuan keuntungan bagi para pihak di muka  ( pre-determinan  return ).  Di  sisi  lain,  Syaikh  Yusuf  Al-Qardhawi  berpegang dengan  aspek  normatif  dari  kontrak  kemitraan  ( mudharabah dan muzara'ah )
32 Faaza Fakhrunnas, “Fatwa on the Islamic Law Transaction and Its Role in the Islamic Finance Ecosystem”. Jurnal Al -Tijarah Vol. 4 No.1, Juni 2018, hlm. 45.
33 Mahmoud  A.  El- Gamal,  “Interest  and  Paradox  of  Contemporary  Islamic  Law  and  Finance”,
Fordham International Law Journal Vol. 17. Issue No. 1 Year 2003, hlm. 109-110
34 Faaza Fakhrunnas , supra no.30, hlm.45.
sehingga  tetap  melarang  penentuan  keuntungan  di  muka,  baik  dalam  kontrak kemitraan maupun kontrak berbasis bunga ( credit ).
Sementara itu terdapat ulama lainnya mencoba mengembankan teori riba “baru” seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Sa’id al -Najjar dan yang terakhir sebagaimana  dibahas  di  paragraf  sebelumnya,  yakni  Sayyid  Tantawi.  Fazlur Rahman,  misalnya  menjelaskan  bahwa  pelarangan  riba  lebih  didasarkan  pada alasan  moral  bahwa  riba  menciptakan  ketidakadilan  dan  kerusakan  karena  sifat eksploitasinya.  Pendapat  Fazlur  Rahman  dan  modernist  yang  lain  tentang  sifat eksploitatif dari riba ini berkembang dengan membolehkan bunga sebagai rate of profit yang  sah  sepanjang  tidak  eksploitatif  terhadap  pihak  yang  membutuhkan pinjaman. 35
Dengan  demikian,  sebagian  ulama  masih  memperdebatkan  keabsahan gagasan seperti teks qat'i riba yang telah diselesaikan empat belas abad yang lalu, dan  telah  disepakati  dalam  Konferensi  Internasional  Ekonomi  Islam  pertama  di Mekkah  1977  yang  menegaskan  bahwa  bunga  bank  itu  haram).  Bagi  sebagian ulama yang terpenting bukanlah teks, melainkan tujuan yang ada semangat di balik teks  tersebut.  Pada  akhirnya,  sebagian  ulama  mengizinkan  bunga  bank  sebagai konsekuensi dari bank sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk memobilisasi dana  masyarakat  (giro,  tabungan,  deposito)  dengan  membayar  bunga  kepada deposan dan membebankan bunga kepada penerima fasilitas kredit. 36
Kurangnya  harmonisasi  peraturan  dengan  masih  adanya  perbedaan pendapat dari ulama mengenai bunga bank ini berpotensi menimbulkan masalah kritis  berupa  ketidakpastian  mengenai  status  kesesuaian  syariah  dari  suatu instrumen  keuangan  tertentu. 37 Berdasarkan  hal-hal  dimaksud,  pada  bagian  ini Penulis akan kemukakan tiga isu hukum yang relevan, yakni: (1) Mekanisme kerja qiyas  dalam  penentuan  status  hukum  bagi  perkara  baru  dan  kelemahan-
35 Trisiladi  Supriyanto,  “Konsep  Rate  of  Profit  Perspektif  Ek onomi  Islam  (Aplikasi  di  Bank Syariah)”,  Disertasi  pada  Sekolah  Pasca  Sarjana  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 218.
36 Mahmoud A. El-Gamal, supra no.31, hlm. 134
37 Filippo di Mauro et al, “Islamic Finance in Europe”, Occasional Paper Series No. 146/June 2013,
Published by European Central Bank, hlm. 12.
kelemahannya;  (2)  Penerapan  qiyas  dalam  penentuan  status  bunga  bank  dan faktor-faktor  yang  diabaikan;  dan  (3)  Konsekuensi  penggunaan  qiyas  dalam penentuan status bunga bank dalam masyarakat majemuk.
Mekanisme Kerja Qiyas dalam Penentuan Status Hukum bagi Perkara Baru dan Kelemahan-kelemahannya
Qiyas atau analogi pada dasarnya adalah penalaran guna menemukan sebab efektif (‘ illat/ratio  legis/effective  cause ) dari  suatu  ketentuan  hukum  yang  sudah ada  untuk  dapat  diterapkan  pada  kasus  lain  yang  belum  ada  ketentuan/status hukumnya.  Dalam  prinsip  hukum  umum  terdapat  larangan  untuk  menggunakan qiyas ini  dalam  perkara-perkara  pidana,  namun  diperbolehkan  untuk  perkara- perkara  perdata.  Beberapa  pilar  penting  dalam qiyas sebagai  salah  satu  metode penalaran hukum, antara lain yaitu: (1) Perkara asal bersumber dari Al-Quran dan dapat dianalogikan untuk kasus baru; (2) Perkara baru membutuhkan kepastian hukum; (3) Adanya persamaan karakteristik dan sebab  antara perkara lama dan perkara  baru  (memiliki persamaan  ‘ illat yang  secara  obyektif  diketahui  tolok ukurnya) ;  dan  (4) Hukum  yang  dihasilkan  dalam  proses qiyas bukanlah  hukum yang baru, namun hanya perluasan atau perpanjangan dari perkara yang lama. 38
Syarat  terhadap  ‘ illat menurut  Abdul  Wahhab  Khalaf,  yakni  bahwa ‘ illat harus mempunyai sifat yang jelas sehingga bisa diketahui panca indera. 39 Selain itu ‘ illat harus  pula  mempunyai  sifat  dengan  batas-batas  yang  pasti,  sehingga  dapat diketahui kesamaan ‘ illat nya apabila dibandingkan dengan al- far’u , 40 (misalkan 2+2 =  4,  besi  dipanaskan  akan  memuai,  dan  seterusnya).  Karakteristik  tambahan, pengurangan,  perkalian,  dan  pembagian  tidak  akan  mengalami  perubahan kapanpun  dan  dimanapun,  sehingga  hal-hal  seperti  inilah  yang  dapat  dijadikan sebagai salah satu ‘ illat , apalagi nama lain dari riba adalah tambahan ( ziyadah ). Di sisi lain, terdapat “hikmah” dari suatu hukum beru pa sesuatu yang muncul akibat dari  hukum  tersebut,  baik  berupa  kemashlahatan  maupun  penolakan  atas  suatu
38 Trisiladi Supriyanto, supra no.33, hlm. 218.
39 Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, 2015, Ijtihad dalam Syariat Islam, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, hlm. 254-255
kemudharatan. 41 Hikmah sendiri sulit diukur dan ditangkap panca indera. Selain itu, hikmah bisa berbeda dalam bagi suatu individu dengan individu lain serta dapat berbeda antara suatu kondisi di satu tempat dengan kondisi di tempat lain. 42 Oleh karenanya menurut jumhur ulama ushul fiqih ”hukum itu berdiri sesuai ‘ illat nya bukan dengan hikmahnya”, yang berarti hikmah tidak bisa menjadi patokan umum dalam  penentuan  hukum. 43 Oleh  karenanya  Tepat  pada  titik  ini  yang  menurut Penulis  menjadi  kelemahan  dari  qiyas  atau  analogi  untuk  menggali  hukum  dari syariah. Premis bahwa syariah akan senantiasa sesuai dengan waktu dan tempat ( shalih li kulli zaman wa makan ) tentu saja akan dapat direalisasikan dengan baik, manakala  ruang,  waktu,  dan  situasi/kondisi/tradisi  menjadi  bagian  yang seharusnya  dipertimbangkan  dalam  penentuan  suatu  hukum.  Dengan  kata  lain dalam penentuan status hukum terhadap hal-hal baru yang muncul di masyarakat perlu  mempertimbangkan  hikmah  yang  antara  lain  terkandung  dalam  tujuan syariah  ( al-Maqasid  as  Syariah ).  Dengan  demikian  fokus  pada  ‘ illat dan menegasikan hikmah yang terkait erat dengan dimensi ruang, waktu, dan keadaan (situasi/kondisi/tradisi) merupakan kelemahan utama dari qiyas (analogi) sebagai metode  penalaran  hukum,  sehingga  adalah  tepat  apabila  metode  ini  tidak  boleh dipakai dalam perkara pidana.
Kelemahan  tersebut  berimplikasi  menghasilkan  hasil  ijtihad  yang  “ tidak memuaskan” terhadap persoalan normatif hukum Islam yang di dalamnya terkait erat dengan dimensi historisitas hukum Islam, antara lain berkaitan dengan riba vs bunga. Meminjam pendapat Abu Hanifah yang meninggalkan qiyas dan beralih ke istihsan, apabila qiyas dipandang tidak tepat ( qabih ) 44 , maka Penulis pada bagian berikut  menganalisis  penggunaan istihsan ( juristic  preference ) guna  menentukan status bunga bank.
Penerapan Qiyas dalam Penentuan Status Bunga Bank dan Faktor-faktor yang Diabaikan
41 Nasrun Haroen., 2001, Ushul Fiqh I , PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 79
42 Id. hlm, 80 43 Id. 44 Muhmmad Abu Zahrah, 2018, Ushul Fiqih (Terjemahan) , PT Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.436
Garis  hukum  yang  menegaskan  bahwa  “setiap  tambahan  melebihi  dan  di atas pokok pinjaman adalah riba” apabila dicermati merupakan hasil ijtihad dengan menggunakan  metode qiyas ( reasoning  by  analogy ).  Muhammad  al-Mukhtar  al- Salami mendefinisikan Qiyas sebagai berikut:
“ Qiyas (juridical  analogy),  as distinct  form  logical  syllogism  which  means a body of statementas based on a number of cases, which in turn has to be based on  another  body  of  statements,  one  exceptional  and  the  other  conjunctive. Analogy itself means “establishing a  law concerning an incident based on  a clear injunction passed on another previous incident, so long as they share the same effective cause”. The jurist thus establishes his judgment on the basis of similarity so long as the effective causes justifies that Qiyas thus comprises four essential elements:
a. original case
b. legal injunction
c. parallel case, and
d. effective cause.” 45
Penggunaan metode qiyas dengan demikian memerlukan kecermatan dari seorang ahli hukum dalam menentukan ‘ illat ( effective cause ) atau ratio legis dari sesuatu yang sudah ada status hukumnya, untuk kemudian dapat diterapkan dalam kasus  khusus  yang  hendak  ditentukan  status  hukumnya.  Beberapa  hal  yang mungkin dijadikan illah terhadap adanya larangan riba adalah antara lain sebagai berikut: (1) mengandung unsur eksploitasi; (2) mengandung unsur kezaliman; (3) mengandung  unsur  adanya  tambahan.  Dari  ketiga  kemungkinan illah dimaksud yang  secara  objektif  dapat  diukur  adalah  unsur  adanya  tambahan 46 ,  sementara sebab  nomor  (1)  dan  (2)  lebih  merupakan  implikasi  (hikmah)  ketika  adanya tambahan pada suatu pinjaman. Menurut Abdul Wahhab Khallaf kesimpulan sifat yang menjadi penentu hikmah dari suatu hukum lebih tepat ( rajah) untuk dijadikan ’ illat dari pada sifat yang merupakan hikmah itu sendiri. 47 Berdasarkan Pendapat dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa bunga bank adalah riba, terlepas dari
45 Muhammad al-Mukhtar al-Salami, t.t, Al-Qiyas (Analogy) and Its Modern Applications (translated form Arabic by Mohammad Hashim Kamali), Islamic Research and Training Institute , Jeddah, hlm. 17-18)
46 Sugeng  Widodo,  2014,  Moda  Pembiayaan  Lembaga  Keuangan  Islam  Perspektif  Aplikatif, Kaukaba, Yogyakarta, hlm. 39)
47 Abdul Wahhab Khallaf, 2015, Ijtihad dalam Syariat Islam (Judul Asli: Al-Ijtihadi fi Asy-Syariah Al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Rohidin Wahid), Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 158.
besar kecilnya tambahan atau suku bunga yang ditetapkan pada produk simpanan maupun produk penyaluran dana.
Penerapan qiyas secara ketat dengan berfokus pada ‘ illat dengan demikian memang lebih memberikan kepastian hukum dibanding dengan mempertimbangkan  hikmah  atau  alasan-alasan  lain  yang  dipengaruhi  ruang, waktu,  dan  keadaan.  Namun  demikian,  menegasikan  sepenuhnya  unsur-unsur tersebut  juga  tidak  memuaskan,  bila  mengingat  adanya  perbedaan  yang  tajam antara  saat  larangan  riba  diturunkan  dengan  era  modern,  yang  mana  industri keuangan  telah  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  praktik  “lintah  darat” sebagaimana  zaman  jahiliyah  dapat  diminimalisir  sehingga  keberadaan  lembaga keuangan  modern  lebih  mendatangkan  manfaat  daripada  mudharat  bagi masyarakat  penerima  fasilitas  kredit  perbankan.  Lebih  lanjut  juga  perlu  diingat adanya  larangan  analogi  dalam  perkara-perkara  pidana,  yang  mana  riba  masuk dalam  kategori  perkara  pidana,  yakni jarimah  ta’zir (tidak  termasuk hudud dan qisas ) yang menentukan hukum dan hukumannya menjadi diskresi penguasa atau hakim  didasarkan  pada  ketentuan  umum  syariah,  kepentingan  publik,  serta perbuatan  yang  dilarang  syariah  tanpa  hukuman  tertentu  di  dunia  (misalnya: makan babi, riba, mengurangi timbangan, kejahatan ekonomi). 48
Konsekuensi Penggunaan Qiyas dalam Penentuan Status Bunga Bank dalam Masyarakat Majemuk
Masyarakat majemuk ( plural society ) adalah sebuah sunnatullah yang dalam Al- Qur’an ditegaskan, antara lain dalam Q.S. Al -Hujurat ayat (13), yang artinya:
“Hai  manusia,  sungguh  Kami  telah  ciptakan  kami  dari  jenis  laki -laki  dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantaramu  adalah  yang  paling  takwa  kepada-Nya.  Allah  sungguh  Maha Mengetahui dan Maha Teliti” 49 .
48 Lihat Topo Santoso, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119
49 Zaini Dahlan, 1999, Quran Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, Yogyakarta, hlm. 931.
Indonesia  dengan  demikian  masuk  dalam  kategori  masyarakat  majemuk, karena memiliki pluralitas dari sisi suku bangsa, bahasa, ras, dan agama. Pluralitas juga  terjadi  dalam  internal  suatu  agama,  antara  lain  ditandai  dengan  adanya berbagai  mazhab  kalam,  mazhab  hukum,  dan  aneka  aliran tasawuf .  Perbedaan mazhab hukum juga meliputi perbedaan metode dalam berijtihad dan konsekuensi lebih  selanjutnya  adalah  adanya  perbedaan  hasil  ijtihad  terhadap  suatu  hukum, khususnya  dalam  perkara-perkara  baru  yang  secara  eksplisit  tidak  termaktub dalam  Al-Quran  dan  Sunnah.  Apabila  pluralitas  adalah  keniscayaan,  maka  saling mengenal adalah tujuan daripada penciptaan.
Dalam konteks tulisan ini riba dalam al-Quran memiliki status hukum yang jelas,  yakni  haram.  Bagaimana  dengan  bunga  bank?  Sebagaimana  pembahasan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan pendapat dari para ulama, termasuk di  level  lembaga  fatwa.  Apabila  MUI  tegas  mengharamkan  di  tahun  2004, sebelumnya tahun 2002 sebuah lembaga fatwa yang  ada di Mesir yang  bernama Majma’ Al -Buhuts Al-Islamiyah telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bunga bank itu halal. 50
Dengan  masih  adanya  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama,  maka penentuan status bunga bank semata-mata berdasarkan Qiyas secara ketat dengan hasil  tunggal  bahwa  bunga  bank  adalah  haram  secara  mutlak  berpotensi menimbulkan dampak yang kontraproduktif dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi hingga saat ini lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional masih berjalan secara paralel dan banyaknya elemen masyarakat yang unbankable guna mengakses lembaga keuangan syariah.
Adanya  kondisi  dimana, take  over kredit  ke  dalam  pembiayaan  syariah  kadang- kadang  justru  mengalami  persoalan  pasca take  over ,  keluar  dari  pekerjaan  dari lembaga konvensional tanpa berfikir panjang terhadap nasib keluarga yang harus dinafkahi, dan pada tataran makro keberadaan entitas syariah adalah semata-mata profit  oriented bagi  pemiliknya  (bank  konvensional)  tentu  perlu  direfleksikan
50 Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, 2020, Ngaji Fikih: Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi Kontekstual, Bentang Pustaka, Yogyakarta, hlm. 394.
kembali.  Lembaga  keuangan  syariah  dipersilakan  tetap  berjalan  karena  secara konseptual  memiliki  keunggulan  komparatif  ( comparative  advantage )  dari  sisi produk dan layanan sehingga perlu didukung secara hukum dan kelembagaan oleh Pemerintah, namun pengabsolutan keharaman bunga bank perlu dihindari. Dalam hal  qiyas  dijadikan  metode  dalam  penentuan  status  bunga  bank,  maka  menurut Penulis ‘ illat yang diambil tidak sekedar tambahan, namun tambahan yang eksesif atau  berlebihan.  Kriteria  eksesif  atau  berlebihan  cukup  diserahkan  kepada regulator untuk menilainya.
Penerapan Istihsan ( Juristic Preference ) dalam Penentuan Status Bunga Bank pada Masyarakat Majemuk
Adanya  kemungkinan  perbedaan  hukum  dikarenakan  perbedaan  waktu, tempat,  dan  keadaan  menjadikan  lembaga  fatwa  seharusnya  bermazhab  secara manhaji dan  menggunakan  ragam  metodologi  penalaran  hukum  secara  selektif sehingga  akan  mampu  meninjau  ulang  kesimpulan  pendapat-pendapat  hukum sebelumnya. Dalam hal penggunaan suatu metode penalaran hukum menghasilkan garis hukum yang kaku dan sempit, maka beralih ke metode lain adalah hal yang masuk  akal  dan  hal  ini  sudah  ada  presedennya,  yakni  pada  mazhab  Hanafi  yang tidak  segan-segan  beralih  dari  qiyas  ke  sebuah  metode  yang  kemudian  dikenal dengan istihsan ( juristic  preference ).  Hal  ini  dilakukan  manakala  hasil  penalaran hukum melalui qiyas tidak memuaskan dalam menjawab permasalahan aktual di masyarakat.
Qiyas  adalah  metode  yang  masih  dalam  kungkungan  teks  dan memprioritaskan  makna  zahir  teks 51 atau  yang  menurut  Jabiri  masih  dalam kerangka nalar bayani , yakni nalar yang berkaitan dengan ilmu kebahasaan, nahwu , dan balaghah . 52 Selain  nalar bayani ,  Jabiri  juga  mengusulkan  penggunaan  nalar burhani yakni kerangka berfikir yang tidak didasarkan pada teks suci melainkan keruntutan  logika. 53 Keruntutan  logika  tentu  tetap  dengan  mempertimbangkan
51 Imam Syafi’I, 2019, Ar-Risalah Ushul Fikih (Terjemahan), Turos Pustaka, Jakarta, hlm. 416
52 Abed al-Jabari, t.t, Bunyah al-Aql al-Arabi , Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah, Beirut, hlm. 18
53 Id, hlm. 21
aspek sosio historis (ruang, waktu, dan kondisi) dan istihsan lebih sejalan dengan nalar  burhani  sehingga  diharapkan  menghasilkan  pendapat  hukum  yang  efektif diterapkan dalam masyarakat majemuk, seperti masyakat Indonesia.
Pada  bagian  ini  ini,  Penulis  kemukakan  empat  hal,  yakni:  (a)  Pengertian Istihsan ; (b) Mekanisme Kerja Istihsan dalam Penentuan Status Bunga Bank; dan (d) Konsekuensi  Penggunaan Istihsan dalam  Penentuan  Status  Bunga  Bank  dalam Masyarakat Majemuk.

## Pengertian Istihsan
Istihsan menurut Abu al-Hasan al-Karkhi didefinisikan sebagai berikut:
“ The  principle  which  authorizes  departure  from  an  established  ruling  to similar  cases  and  authorizes  applying  an  alternative  established  ruling  to cases  similar  to  those  which  set  the  precedent. The  departure  is authorized only when there is enough reason to justify that departure ” 54
Dari definisi tersebut istihsan merujuk kepada sebuah prinsip atau asas yang memberi wewenang untuk menyimpang dari suatu putusan yang telah ditetapkan dan  mengizinkan  penerapan  suatu  putusan  alternatif.  Hal  ini  dapat  dilakukan, apabila terdapat cukup alasan yang dapat dijadikan sebagai pembenaran.
Alasan pembenaran dilakukannya “penyimpangan” antara lain adalah nash (al-Quran  dan  Sunnah), ijmak ( consensus ),  darurat  ( necessity ),  ‘ urf ( custom ), maslahah ( benefit ), qiyas  khafiy (implicit  analogy ). 55 Pada  bagian  berikutnya, Penulis  akan  membahas  mekanisme  kerja  istihsan  dengan  menjadikan  darurat ( necessity ),  ‘ urf ( custom )  dan maslahah ( benefit )  sebagai  alasan  pembenar digunakannya istihsan , khususnya dalam penentuan status bunga bank.

## Mekanisme Kerja Istihsan dalam Penentuan Status Bunga Bank
Pendapat  MUI  pada  lokakarya  bunga  bank  di  Bogor  pada  19-22  Agustus 1990 yang terbagi ke dalam dua pandangan berbeda tentang bunga bank, yaitu: (1) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan karenanya haram; (2) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank tidak riba dan oleh karena itu
54 Saim Kayadibi, supra no.28, hlm, 85
55 Id.
diperbolehkan  dengan  alasan  “ rukhshah ”, 56 menunjukkan  bahwa  darurat ( necessity )  adalah  justifikasi  kebolehan  bunga  bank  dan  sekaligus  memberikan status  bahwa  bunga  bank bukan  riba  yang  dilarang.  “ rukhsah ”  merupakan  jalan keluar sehingga masyarakat Islam tetap dapat  memanfaatkan lembaga keuangan yang  berbasis  pada  bunga.  Di  sisi  lain  NU  dalam  satu  pendapat  ( qaul )-nya memberikan penegasan bahwa apabila bunga sudah menjadi adat kebiasaan, status hukumnya dipahami oleh para ulama secara berbeda, sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian lain mengatakan boleh ( mubah ). 57 Sementara pendasaran pada maslahah ( benefit ) dalam kasus bunga bank belum Penulis temukan.
Pertama, justifikasi istihsan berdasarkan  darurat  ( necessity ).  Penggunaan istihsan dengan alasan darurat (termasuk alasan penggunaan qiyas khafiy / implicit analogy ) ditemukan dalam mazhab Hanafi. 58 Justifikasi bunga atas dasar dharurah dan hajjah tepat  diberikan  terhadap  operasional  lembaga  keuangan  yang menggunakan sistem bunga. Bunga bank ( interest ) yang dianggap sama dengan riba akan  menyulitkan  dalam  pelaksanaannya,  karena  jika  bank  dilarang  akan menimbulkan  kemacetan  ekonomi.  Penyamaan  bunga  bank  dengan  riba berimplikasi  bagi  haramnya  operasional  lembaga  keuangan  konvensional  dan dampak sosial di masyarakat sebagaimana tersebut di atas, sehingga menimbulkan kondisi darurat bagi suatu negara yang plural yang mana baik lembaga keuangan konvensional  dan  lembaga  keuangan  syariah  secara  hukum  diakui,  keduanya merupakan  lembaga  intermediasi  keuangan  yang  berperan  penting  dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak sehingga ko-eksistensi lembaga keuangan konvensional dan syariah dapat memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat guna mengakses pendanaan dari lembaga keuangan dimaksud.
Kedua , justifikasi istihsan berdasarkan ‘ urf ( custom ). Berkaitan dengan ‘ urf terdapat salah satu maxim dari lima maxim utama, yakni Al-Adatu Muhakammah yang dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berulang yang digunakan untuk
56 Zainul Arifin, supra no.12, hlm.12.
57 K.H. Abdul Aziz Masyhuri, supra no.6, hlm.21.
58 Mohammad  Hashim  Kamali,  “Istihsan  as  The  Renewal  of  Islamic  Law”,  diterbitkan  oleh International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) , Malaysia, hlm. 2
menentukan hukum dan memutuskan perselisihan yang terjadi, sepanjang secara substansi  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam  dan  akal  yang  lurus ( reasonable ). 59 Lembaga  perbankan  secara  historis  tidak  dikenal  dalam  tradisi Islam  dan  sebaliknya  lembaga  ini  berasal  dari  tradisi  hukum  barat.  Berasal  dari bahasa Italia, yakni “Banque atau Banca” yang berarti bang ku dan bank pertama di dunia  adalah Banca Monte  dei  Paschi di  Italia yang  didirikan  pada  tahun  1397. 60 Dalam  khasanah  Islam  fungsi  bank  dilakukan  oleh  perorangan  dengan  skema mudharabah ,  sedangkan  dalam  skema  pinjaman  dilarang  adanya  instrumen tambahan, dikarenakan pinjam-meminjam adalah transaksi sosial sehingga segala bentuk  tambahan  dianggap  sebagai  riba  yang  dilarang,  baik  tambahan  tersebut banyak  maupun  sedikit.  Dengan  adanya  tambahan,  maka  sudah  merubah nature transaksi sosial menjadi komersial dan status hukumnya adalah haram. 61 Praktik riba  telah  mendarah  daging  di  masyarakat  Arab  pada  waktu  itu  dan  tanpa  ada otoritas  yang  mengatur,  mengontrol  dan  mengawasi  sehingga  berdampak  buruk bagi masyarakat yang meminjam uang dari orang kaya sekedar untuk memenuhi kebutuhan  pokok  ( basic  need )  dan  kewajiban  pengembalian  yang  memberatkan dengan taruhan bahwa peminjam barangkali akan dijadikan sebagai budak apabila tidak  mampu  mengembalikan  pinjaman  plus  tambahannya.  Pengharaman  riba dalam Al-Quran dan Sunnah dengan demikian  merupakan langkah progresif dan dilakukan secara bertahap.
Adanya  perbedaan  situasi  dan  kondisi  antara  masyarakat  Arab  di  era jahiliyah dan masyarakat modern seperti sekarang yang mana bank adalah lembaga yang  sarat  pengaturan,  barangkali  menjadi  alasan  bagi  Muhammad  Abduh, Muhammad  Rashid  Rida,  Abd  al-Wahab  Khallaf,  Mahmud  Shaltut  untuk berpendapat  bahwa  riba  yang  diharamkan  adalah  riba  yang  berlipat  ganda  dan
59 Jaih Mubarak et al, 2021, Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 56.
60 Kompas,  “Sejarah Bank  di  Dunia”,  Artikel  pada  harian  Kompas  30/08/2022, https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/160000979/sejarah-bank-di- dunia?page=all, diakses 25 September 2022.
61 Adiwarman  A.  Karim,  2013,  Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan  (Edisi  ke-5),  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.66
tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. 62 Dengan demikian, konteks ayat riba dengan  status  haram  adalah  riba  yang  berlipat  ganda,  sedangkan  bunga  yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Menjadi hak dari penguasa untuk  mengeluarkan  hukum  yang  menentukan  batas-batas  suku  bunga,  metode pembayaran  dan  total  bunga  yang  harus  dibayar  sehingga  dampak  buruk sebagaimana era jahiliyah tidak terjadi.
Menghilangkan  unsur  eksploitasi  dari  aktivitas  lembaga  keuangan  oleh Pemerintah dengan mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat pengguna jasa  perbankan  yang  selalu  ditingkatkan  menurut  Penulis  merupakan  ‘ urf . Berdasarkan alasan ini, maka tidak dapat digeneralisasi bahwa semua bunga bank adalah  riba.  Perbedaan  waktu,  tempat, dan  keadaan  sudah  seharusnya  dijadikan sebagai basis dalam penentuan ‘ illat dari riba,  yakni tambahan  yang eksesif atau berlipat ganda. Ha nya bunga yang “mencekik” saja yang masuk dalam kategori riba yang  dilarang,  sehingga  yang  perlu  ditingkatkan  adalah  dibukanya  akses  ke lembaga keuangan resmi seluas-luasnya, sehingga masyarakat tidak terjebak pada transaksi riba dari lembaga-lembaga tidak resmi (rentenir/lintah darat).
Ketiga, justifikasi istihsan berdasarkan maslahah ( benefit ).  Penggunaan istihsan dengan  alasan maslahat ditemukan  dalam  mazhab  Maliki. 63 Maslahah (benefit) lebih merupakan prinsip ( principles ) daripada aturan ( rules ). Keduanya merupakan  bagian  dari  norma  ( norm ),  sehingga  dalam  hal maslahah hendak dijadikan  sebagai  basis  penerapan istihsan maka  perlu  dilakukan  interpretasi, antara lain dengan menggunakan apa yang oleh Humberto Avila disebut  sebagai postulat.  Bekerjanya  postulat  berbeda  dengan  bekerjanya  prinsip  dan  aturan, antara lain karena mereka tidak dalam level yang sama, yakni bahwa prinsip dan aturan adalah objek yang diterapkan, sementara postulat merupakan panduan bagi penerapan prinsip dan aturan tersebut. 64
62 Hisam Ahyani, “Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama”, Jurnal Koo rdinat Vol. XIX No. 2 Tahun 2020, hlm. 225.
63 Mohammad Hashim Kamali, supra no.53.
64 Humberto Avila, supra no.18, hlm. 83.
Dalam kasus bunga bank apabila didasarkan pada qiyas , maka norma hukum yang dihasilkan adalah bunga yang status hukumnya disamakan dengan riba, yaitu haram. Ditinjau dari prinsip maslahat , pertanyaannya adalah apakah bunga bank saat  ini  memang  dapat  menghasilkan  manfaat  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan madharatnya dan di sisi lain bagaimana riba bila ditinjau dari pertanyaan serupa.  Penentuan  besar  dan  kecilnya  manfaat  dan mudharat ini  yang  menurut Penulis dapat dilakukan dengan mendasarkan pada postulat. Postulat yang relevan dalam  kasus  bunga  bank,  yakni  kelayakan  ( reasonableness) dan  proporsionalitas ( proportionality) .
Postulat  kelayakan  ( reasonableness )  diterapkan  sebagai  pedoman  yang mengharuskan  norma  umum  untuk  berhubungan  dengan  individualitas  dalam kasus  aktual,  baik  dengan  menunjukkan  dalam  perspektif  mana  norma  itu  akan diterapkan  atau  dengan  menunjukkan  ketika  kasus  individu  begitu  spesifik sehingga tidak sesuai dengan norma umum. Sementara, postulat proporsionalitas ( proportionality) berlaku untuk kasus-kasus di mana ada hubungan sebab-akibat antara sarana dan tujuan yang benar-benar terlihat. 65
Berdasarkan  kedua  postulat  tersebut,  norma  mengenai  bunga  bank seharusnya  merupakan  norma  khusus,  tidak  sebagaimana  norma  umum  yang secara  eksplisit  dinyatakan  haram  dalam  nash  (Al-Quran  dan  Sunnah).  Aspek kelayakan  dan  kemasukakalan  bahwa  bunga  bank  seharusnya  tidak  diberikan status  hukum  haram  secara  mutlak  sebagaimana  riba  dikarenakan  adanya perbedaan  karakteristik  antara  riba  zaman  jahiliyah  yang  dilaksanakan  secara individual tanpa pengaturan dan pengawasan dan bunga bank sebagai instrumen lembaga keuangan modern yang sarat dengan pengaturan dan pengawasan. Bila di era  jahiliyyah  peminjam  adalah  orang  miskin  guna  memenuhi  kebutuhan  pokok ( basic  need )  yang  di  era  sekarang  masuk  dalam  kategori unbankable ,  sementara peminjam ke lembaga keuangan modern hampir dipastikan adalah orang kaya yang memerlukan  dana  untuk  pemenuhan  kebutuhan  sekunder,  bahkan  tersier  atau sebagai  modal  usaha.  Imbalan  yang  ditentukan  dalam  bentuk  suku  bunga  tidak
diperkenankan  secara  berlebihan  ( excessive )  sebagai  riba,  melainkan  harus proporsional sebagai sarana menjaga nilai mata uang dan sekaligus ditujukan guna meraih  keuntungan  dalam  bentuk  selisih  bunga  simpanan  dan  bunga  pinjaman. Ditinjau  dari  kedua  postulat  tersebut,  menurut  Peneliti  aspek  kemaslahatan membolehkan pengenaan bunga bank adalah lebih besar daripada pelarangannya secara mutlak dengan status hukum haram.
Konsekuensi  Penggunaan Istihsan dalam  Penentuan  Status  Bunga  Bank dalam Masyarakat Majemuk
Penggunaan  metode  penalaran  berupa istihsan dengan  justifikasi  darurat ( necessity ),  ‘ urf ( custom )  dan maslahah ( benefit )  dengan  demikian  menghasilkan status  hukum  yang  berbeda  atas  bunga  bank  ( interest ).  Kalaupun  tetap mendasarkan  pada  qiyas  (analogy),  maka  menurut  Peneliti  perlu  diberikan  ‘ illat ( ratio legis/effective cause ) yang baru yakni tambahan yang berlebihan ( excessive addition ) sehingga tidak semua bunga bank adalah riba. Penentuan mengenai unsur tambahan  ini  diserahkan  kepada  regulator  sebagai  lembaga  yang  memiliki wewenang  untuk  mengatur,  mengawasi,  dan  melindungi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam konteks Indonesia yang masih mempertahankan sistem perbankan ganda ( dual banking system ), maka perlu dibuka seluas-luasnya akses masyarakat terhadap  sumber  dana,  baik  dari  lembaga  keuangan  syariah  maupun  lembaga keuangan  konvensional.  Lembaga  keuangan  syariah  menurut  Penulis  tetap memiliki keunggulan komparatif ( comparative advantages ) daripada counterpart- nya  dan  secara  riil  mayoritas  dari  lembaga  keuangan  syariah  merupakan  anak perusahaan (subsidiary) dari lembaga keuangan konvensional sehingga walaupun secara  hukum  terpisah,  namun  secara  ekonomi  sebagai  satu  kesatuan  sehingga keberadaannya di samping memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah, lebih utama adalah sebagai sarana meningkatkan keuntungan dari perusahaan induk yang bekerja secara konvensional berbasis bunga.
Dengan demikian, penggunaan istihsan sebagai justifikasi kebolehan bunga dalam masyarakat yang serba majemuk lebih memberikan kemudahan-kemudahan
dibanding  pelarangan  terhadapnya  dengan  pemberian  status  haram  mutlak  oleh sebuah lembaga yang secara hukum dan konstitusi bukan lembaga negara. Hal lain yang  perlu  Peneliti  sampaikan  adalah  bahwa  nilai  kebenaran  dari  ijtihad  adalah relatif, termasuk pendapat-pendapat sebelumnya dan begitu pula dengan pendapat Peneliti dalam tulisan ini.
Guna lebih memudahkan bagi pembaca dalam membandingkan penggunaan metode qiyas dan istihsan bagi penentuan status bunga bank dan implikasinya bagi masyarakat majemuk, Penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1: Perbandingan Qiyas dan Istihsan sebagai Metode Istinbat Bunga Bank
No. Tinjauan Qiyas Istihsan 1. 1. Pengertian Metode Adalah metode penalaran hukum yang menitikberatkan pada pencarian illat ( ratio legis / legal cause ) suatu peristiwa/perbuatan yang telah memiliki status hukum pada sesuatu yang belum memiliki status hukum dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Adalah penalaran hukum metode yang memberikan wewenang kepada mujtahid untuk menyimpang dari putusan yang telah ada (khususnya hasil qiyas), dengan alasan : nash al quran dan sunnah, ijma, darurat, urf dan mashlahah . 2. 2. Karakter dalam pengambilan hukum lebih memberikan kepastian hukum (kesamaan illat / ratio legis ). Mempertimbangkan konteks ruang, waktu, dan keadaan untuk membuat hukum. 3. 3. Variable sebagai dasar penalaran hukum illat (ratio legis ,/ legal cause ). illat , dan alasan penyimpangan berupa : nash Al quran dan Sunnah, ijma, kedaruratan , urf dan mashlahah . 4. 4. Penerapan Metode penalarannya dalam konteks penalaran hukum bunga bank melakukan analogi antara Riba dengan Bunga Bank dengan melihat mempertimbangkan kesamaan illat keduanya sehingga ada kesamaan hukum keduanya. (1) Membedakan illat Riba dan Bunga Bank atau (2) menyamakan illat keduanya namun menggunakan mashlahah , urf dan kedaruratan sebagai dasar penyimpangan hukum. 5. 5. Penerapan variabel sebagai dasar penalaran dalam konteks penalaran hukum bunga bank illat berupa setiap tambahan melebihi dan diatas pokok pinjaman (kesamaan illat antara riba dan bunga bank). Dalam kasus Bunga Bank: a. illat : Tambahan sifatnya
excessive /berlebihan diatas pokok pinjaman, bukan sekedar tambahan semata. b. Urf : (1) Bunga Bank digunakan sebagai instrumen Lembaga keuangan yang diatur oleh Pemerintah, berbeda dengan riba yang eksploitatif tanpa pengaturan
di zaman jahiliyyah, (2) Menjadi kebiasaan masyarakat. c. Mashlahah : (1) membantu pihak- pihak yang unbankabel atau perlu memenuhi basic need (Kredit KUR), (2) Sarana menjaga nilai mata uang, (3) adanya keuntungan.
d. Kedaruratan : (1) Risiko kemacetan ekonomi ditengah dual banking system yang secara ekonomi masih satu kesatuan, (2) Sulit dihapus bagi masyarakat plural, (3) Jika dilakukan take over dari konvensional dan syariah (3) dapat menimbulkan risiko kegagalan dalam pemenuhan prestasi selanjutnya. Maka terdapat perbedaan illat antara bunga bank dan riba (jika dibandingkan dengan illat pada metode qiyas), ditambah dipenuhinya alasan penyimpangan. 6. 6. Hasil penalaran terkait hukum bunga bank haram , karena sama dengan riba jahiliyyah (kesamaan illat ). Mubah / boleh , karena adanya perbedaan illat (riba-bunga bank), dan adanya mashlahah , urf serta kedaruratan.
Sumber : Data Sekunder diolah Penulis

## Kesimpulan
Penerapan analogi ( qiyas ) dapat membawa hasil yang “tidak memuaskan” sebagai metode pemberian status hukum bunga bank dalam konteks masyarakat majemuk dikarenakan metode penalaran ini terlalu berfokus pada ‘ illat ( ratio legis, legal cause )  dan  tidak  mempertimbankan  ruang,  waktu,  dan  keadaan  yang  jauh berbeda pada saat riba dilarang dengan keberadaan bunga dalam praktik lembaga keuangan modern yang sarat dengan pengaturan dan pengawasan, sehingga bunga disamakan  begitu  saja  dengan  riba  yang  status  hukumnya  haram.  Dalam masyarakat majemuk hal ini berpotensi menimbulkan aneka dampak sosial.
Penerapan istihsan ( juristic  preference )  sebagai  sebuah  metode  guna menentukan status bunga bank dalam masyarakat majemuk dimungkinkan dengan justifikasi  darurat  ( necessity ) ,  ‘ urf ( custom )  dan maslahah ( benefit ),  sehingga menghasilkan status hukum yang berbeda atas bunga bank ( interest ), yakni tidak semua  bunga  bank  adalah  haram.  Ketentuan  hukum  yang  dihasilkan  melalui metode istihsan lebih memberikan kemudahan-kemudahan pada pelaksanaannya
dalam  masyarakat  majemuk  yang  secara  umum  masih  diberlakukan  sistem perbankan  ganda  ( dual  banking  system ),  sehingga  terbuka  akses  ke  lembaga keuangan secara lebih luas dan tanpa perlu mengkhawatirkan status kebolehannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdul  Aziz  Masyhuri,  Masalah  Kegamaan  Hasil  Muktamar  dan  Munas  Ulama Nahdhatul  Ulama,  P.P.  Rabithah  Ma’ahidil Islamiyah  dan  Dinamika  Press,
Yogyakarta, 1977.
Abdul  Wahhab  Khallaf,  Ijtihad  dalam  Syariat  Islam  (Judul  Asli:  Al-Ijtihadi  fi  Asy- Syariah  Al-Islamiyah,  diterjemahkan  oleh  Rohidin  Wahid),  Pustaka  Al- Kautsar, Jakarta, 2015.
Abed  al-Jabari,  Bunyah  al-Aql  al-Arabi,  Markaz  Dirasat  al-Wihdah  al-Arabiah,
Beirut, t.t.
Adiwarman  A  Karim,  Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan  (Edisi  ke-5),  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
F. Budi Hardiman, Seni Memahami, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2015. Humberto Avila, Theory of Legal Principles, Springer, the Netherlands, 2007. Ibrahim  Hosen  dan  Nadirsyah  Hosen,  Ngaji  Fiqih:  Pemahaman  Tekstual  dengan Aplikasi Kontekstual, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2020.
Imam Syafi’i, Ar -Risalah Ushul Fikih (Terjemahan), Turos Pustaka, Jakarta, 2019. Jaih  Mubarak  et  al,  Ekonomi  Syariah  bagi  Perguruan  Tinggi  Hukum  Strata  1, Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah – Bank  Indonesia,  Jakarta,
2021.
Jasser  Auda,  Maqasyid  al- Shari’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  Systems Approach, the international institute of islamic thought, London, 2007.
----------------, Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide, The International Institute of Islamic Thought, London-Washington, 2008.
M.  Dawam  Rahardjo,  Arsitektur  Ekonomi  Islam:  Menuju  Negara  Kesejahteraan, Mizan, Bandung, 2015.
Miftahur  Rohim,  Konflik  Pemikiran  Imam  Abu  Hanifah- Imam  Syafi’I  dan Dampaknya terhadap Konstelasi Pemikiran Islam, SUKA-Press, Yogyakarta, 2015.
Mohammad Hashim Kamali, Shari’ah Law: An Introduction, Oneworld Publications,
England, 2008.
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikqih (Terjemahan), PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 2018.
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Media aya Pratama, Jakarta, 2000. __________________, Ushul Fiqh I, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005. Rozalinda,  Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia  Press, Jakarta, 2016.
Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif, Kaukaba, Yogyakarta, 2014.
Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, Yogyakarta, 2016. Zainul  Arifin,  Memahami  Bank  Syariah:  Lingkup,  Peluang,  dan  Prospek,  Alvabet, Jakarta, 1999.
Jurnal:
Ahmad  Saeed,  et.all.,  “Bankers  Perception  and  Performance  in  The  Frame  of Marketing  in  The  Islamic  Banking  Industry  of  Pakistan” ,  Journal  of  Islamic Banking and Finance, Vol. 29, No. 2, April – June 2012.
Faaza Fakhrunnas, “Fatwa on the Islamic Law Transaction and Its Role in the Islamic Finance Ecosystem”. Artikel pada jurnal Al -Tijarah Vol. 4 No.1, Juni 2018. Hisam Ahyani, “Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama”, Artike pada Jurnal Koordinat Vol. XIX No. 2 Tahun 2020. Hosen,  Muhamad  Nadratuzzaman,  “Factors  That  Affect  The  Profitability  Of  The Conventional Bank And Shariah Bank In I ndonesia”, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 29, No.2, April – June 2012.
Imran Hussain Minahs, “Insights on Islamic Finance”, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 31, No. 2, April- June 2014.
Mahmoud  A.  El- Gamal,  “Interest  and  Paradox  o f  Contemporary  Islamic  Law  and Finance”, Artikel pada Fordham International Law Journal Vol. 17. Issue No. 1 Year 2003.
Muhammad  Yasir  Yusuf,  “Dinamika  Fatwa  Bunga  Bank  di  Indonesia:  Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, Media Syari ah Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012.
Murkilim, “New Revivalisme Islam”, Jurnal Nuansa, Vol. 10 No. 2 Desember 2017. Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal dan Haram”, Jurnal Nur El -Islam Vol. 4, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 49.

## Referensi Yang Dipublikasikan:
Disertasi, Saim Kayadibi, Istihsan (Juristic Preference): The Forgotten Principle of Islamic law, The Graduate School Office Durham University, 2006.
Disertasi,  Trisiladi  Supriyanto,  Konsep  Rate  of  Profit  Perspektif  Ekonomi  Islam (Aplikasi di Bank Syariah), Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah , 2014. Filippo  di  Mauro  et  al,  “Islamic  Finance  in  Europe”, Occasional  Paper  Series No. 146/June 2013, Published by European Central Bank.
Mohammad Hashim Kamali , “Istihsan as The Renewal of Islamic Law”, diterbitkan oleh  International  Institute  of  Advanced  Islamic  Studies  (IAIS) ,  Malaysia, 1997.
Muhammad  al-Mukhtar  al-Salami,  t.t, Al-Qiyas  (Analogy)  and  Its  Modern Applications (translated form Arabic by Mohammad Hashim Kamali), Islamic Research and Training Institute, Jeddah.
Web Dokumen:
Furnival,  J.S.,  1967,  “Netherlands  India:  A  Study  of  Plural  Economy”  dalam https://tirto.id/mengenal-konsep-dan-ciri-ciri-masyarakat-majemuk-gdTi, diakses 08 Juni 2022.
http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008- 2006_Bunga%20Bank.pdf, accessed 10 April 2021. https://www.tebuireng.co/qonun-asasi-dan-ayat-al-quran/, diakses 01 Juni 2023. Ilham,  “Muhammadiyah  Tidak  Bermazhab?  Apapula  Manhaj  dan  Tarjih  Itu?” https://muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-tidak-bermazhab-apa-pula- manhaj-dan-tarjih-itu/, diakses 01 Juni 2023.
Kompas,  “Sejarah  Bank  di  Dunia”,  Artikel  pa da  harian  Kompas  30/08/2022, https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/160000979/sejarah- bank-di-dunia?page=all, diakses 25 September 2022.
Fatwa:
PP Muhammadiyah, t.t. Himpunan Putusan Tarjih, PP Muhammadiyah, Yogyakarta.