## KEDUDUKAN ,TUGAS DAN PERTANGGUNG JAWABAN
WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945
Oleh :
Lusia Indrastuti, SH.MSI.MH.*)
Abstract : Vice president is a government officer one level below president. Vice president  is  stated  by  a  constitution  of  a  state  to  accompany  the president when he is on his official duty in other country or when the president  returns  his  position  either  for  a  widrawal  or  permanent reason such as a death.
The  article  4,  clause  (2)  of  Undang-Undang  Dasar  1945  states  that president in his duties is assisted by a vice president in the Republic of Indonesia  state  structure  system.  The  duties  and  authority  of  vice president    in  the  state  structure  system  of  Republic  Indonesia  is  not rigidly stated in the constitution, in spite of the previous amandment of the  constitution.  Therefore,  the  account  of  justify  of  vice  president  is not clear. Vice president is still regarded as the second person. Key words : Vice president

## PENDAHULUAN
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara yang  berbentuk  republik,  presiden  dipilih  oleh  rakyat  bukan  diangkat    berdasar keturunan  seperti  di  negara  yang  berbentuk  kerajaan  ( monarcy ).  Dengan  sistem Pemerintahan  Presidensil  artinya  yang  dianut  dalam  negara  Republik  adalah sistem presidensil, maka Presiden berfungsi sebagai kepala negara ( head of state ) sekaligus sebagai kepala pemerintahan ( head of government )
Presiden Republik Indonesia  Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  menurut  undang-undang  dasar, artinya  bahwa  Presiden  dalam  hal  ini  adalah  kepala  kekuasaan  eksekutif  dalam negara  (Kansil,  1997:  169).  Pernyataan  tersebut  menurut  Jimly  disebut  sebagai prinsip  ” constitusional  governmen t”  rumusan  ini  adalah  rumusan  asli  BPUPKI yang  tidak  mengalami  perubahan,  artinya  prinsip  tersebut  merupakan  salah  satu ciri  yang penting dalam  negara  hukum,  yang telah dirumuskan oleh the founding fathers sejak sebelum kemerdekaan  ( Jimly Assiddiqie, 2008: 328)
*) Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Kemudian  pada  Pasal  4  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Presiden  dalam menjalankan  tugas dan  kewajibannya dibantu oleh wakil presiden, artinya bahwa dalam  melakukan  kewajibannya  wakil  presiden  berkedudukan  sebagai  pembantu presiden. Namun demikian tugas dan wewenang wakil Presiden tidak secara tegas diatur  dalam  konstitusi,  UUD  1945  tidak  memberikan  kewenangan  yang  jelas pada  wakil presiden.
Sementara  kedudukan  Presiden  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala pemerintahan  sangat  besar,  semakin  banyak  serta  cukup  kompleks,  antara  lain sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  (Pasal  4);  mengajukan  rancangan undang-undang (Pasal 5); menyatakan perang [(Pasal 11 ayat (1)]; atau membuat perjanjian internasional  [ (Pasal 11 Ayat (2) ].

## PEMBAHASAN
Selain  presiden  dalam  pasal  4  Undang-undang  Dasar  Negara  republik Indonesia 1945 juga diatur tentang satu orang wakil presiden. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal  6A  menyatakan  bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satau pasangan secara langsung oleh rakyat.
Ketentuan  mengenai  satu  pasangan  ini  menunjukkan  bahwa  jabatan presiden  dan  wakil  presiden  adalah  satu  kesatuan  pasangan  dan  merupakan dwitunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan.
Meskipun merupakan  satu kesatuan  instusi kepresidenan  keduanya adalah dua  jabatan  konstitusional  yang  terpisah.  Karena  itu  meskipun  di  satu  segi keduanya merupakan satu kesatuan tetapi di segi yang lain  keduanya merupakan dua  organ  negara  yang  berbeda  satu  sama  lain,  artinya  dua  organ  yang  tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lain.

## Peran dan Tanggung jawab Wakil Presiden menurut UUD 1945
Wakil  Presiden  adalah  jabatan  pemerintahan  yang  berada  satu  tingkat lebih  rendah  daripada  Presiden.  Wakil  Presiden  umumnya  ditetapkan  oleh konstitusi  suatu  negara  untuk  mendampingi  sang  presiden  jika  presiden menjalankan  tugas-tugas  kenegaraan  di  negara  lain  atau  jika  presiden
menyerahkan  jabatan  kepresidenan  baik  pengunduran  diri  atau  halangan  dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.
Di  negara-negara  Amerika  Latin  dan  khususnya  negara  Indonesia  yang berdasarkan    UUD  1945  (yang  telah  mengalami  empat  kali  perubahan)  wakil presiden  dipilih  langsung  oleh  warga  negara  dan  merupakan  satu  paket  dengan pemilihan presiden.   Dalam sistem pemilihan umum lain, jabatan wakil presiden dapat  juga  diserahkan  pada  kandidat  yang  memperoleh  suara  kedua  terbanyak, atau  ditunjuk  langsung  oleh  Presiden.  Biasanya  dalam  urutan  suksesi,  wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap.

## 1 . Dasar hukum kedudukan Wakil Presiden
Sistem  ketatanegaraan  Negara  Republik  Indonesia    berdasar  UUD  1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas Presiden dan wakil Presiden berturut-turut di  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  6  ayat  (2),  Pasal  7,  Pasal  8  dan  Pasal  9 UUD 1945.
Dari  12  Pasal  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berkenaan  dengan Presiden  sebagai  pemerintah  negara  hampir  separuhnya  (lima  pasal)  berkenaan dan dikaitkan dengan keberadaan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut:
Pasal  4  ayat  (1)  mengatakan  bahwa  :  ”Presiden  Republik  Indonesia memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang- Undang Dasar”
Pasal  4  ayat  (2)  mengatakan  bahwa  :  “Dalam  melakukan  kewajibannya Presiden dibantu oleh  satu orang wakil Presiden”  UUD 1945  tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  kata  ”dibantu”.    Menurut  Wiryono Prodjodikoro  perkataan dibantu itu menandakan bahwa presiden  tetap  merupakan the  first  man dan  wakil presiden  merupakan the  second  man (Wiryono,  1973: 53).
Pasal  6  ayat  (2)  mengatakan  bahwa  :  ”Syarat-syarat  untuk  menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih  lanjut dengan undang-undang”
Pasal  7  mengatakan  bahwa  :  ”Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali  dalam  jabatan  yang  sama,  hanya  untuk  satu kali masa jabatan”
Wakil Presiden, menurut pasal 4 ayat (2) jelas merupakan  pembantu bagi presiden, dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Sesuai dengan kewajibannya waki  presiden  itu  bertindak  mewakili  presiden  dalam  hal  presiden  berhalangan untuk  menghadiri  kegiatan  tertentu  atau  melakukan  sesuatu  dalam  lingkungan kewajiban konstitusional presiden.
Dalam  berbagai  kesempatan  dimana  presiden  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  konstitusionalnya  karena  sesuatu  alasan  yang  dapat  dibenarkan menurut hukum, maka wakil presiden dapat bertindak sebagai pengganti presiden. Sementara  itu  dalam  berbagai  kesempatan  yang  lain  wakil  presiden  juga  dapat bertindak sebagai pendamping bagi presiden dalam melakukan kewajibannya.
Disamping  kemungkinan  posisi  tersebut  wakil  presiden  juga  mempunyai posisi  yang  tersendiri  sebagai  seorang  ejabat  publik.  Setiap  warga  negara, kelompok warga negara, ataupun organisasi masyarakat dapat saja berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan wakil presiden.
Kedudukan  seorang  wakil  presiden  juga  tidak  dapat  dipisahkan  dengan presiden  sebagai  satu  kesatuan  psangan  jabatan  yang  dipilih  secara  langsung melalui pemilihan umum. Karena  itu kedudukan  wakil presiden  jauh  lebih tinggi dan lebih penting dari jabatan menteri.
Wakil  presiden  akan  sebagai  orang  pertama  jika  presien  berhalangan. Pengertian  ”dibantu”  akan  tetap  berlaku  selama  presden  masih  berfungsi,  tetapi kata  ’dibantu’  akan  hilang  jika  presiden  berhalangan  tetap  dan  wakil  presiden tampil  kedepan  sebagai  pengganti  presiden  sampai  habis  masa  jabatannya. (Morison, 2005 : 144).
Mengenai  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  diatur  dalam  Pasal  6A yang menyebutkan sebagai berikut :
(1) Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara langsung oleh rakyat ;
(2) Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum sebelum melaksanakan pemilihan umum .
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden  yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan  sedikitnya  dua  puluh  persen  suara  di  setiap  provinsi  yang tersebar  di  lebih  dari  setengah  jumlah  provinsi  di  Indonesia,  dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam  hal  tidak  ada  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden terpilih,  dua  pasangan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak pertama  dan  kedua  dalam  pemilihan  umum  dipilih  oleh  rakyat  secara langsung,  dan  pasangan  yang  memperoleh  suara  rakyat  terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden
(5) Tata  cara  pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

## 2. Masa Jabatan wakil Presiden
Dalam Pasal 7 A diatur tentang Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang berbunyi :
“Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang  jabatan  selama  lima tahun,  dan  sesudahnya  dapat  dipilih  kembali.  dalam  jabatan  yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan “
Ketentuan  dalam  UUD  1945  yang  sudah  mengalami  perubahan  mengatur tentang  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  menjadi  lebih  jelas  dan  tegas artinya  bahwa  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  hanya  untuk  dua  kali masa jabatan.

## Tatacara Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
Dalam  Pasal  7B  juga  telah  diatur  tentang  tatacara  pemberhentian Presiden dan wakil presiden diatur sbb :
Ayat (1)
Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan  kepada Mahkamah Konstitusi  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  pendapat  Dewan Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  Negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela; dan/atau  pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ayat (2)
Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Ayat (3)
Pengajuan  DPR  kepada  Mahkamah  konstitusi  hanya  dapat  dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR  yang hadir  dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3 dari jumlah anggora DPR.
Ayat (4)
Mahkamah  wajib  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  dengan  seadil- adilnya  terhadap  pendapat  DPR  tersebut  paling  lama  90  hari  setelah permintaan DPR iu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
Ayat (5)
Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan  terhadap  Negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian  Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ayat (6)
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  wajib  menyelenggarakan  sidang  untuk memutuskan  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lambat  tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut (perubahan ketiga)
Ayat (7)
Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  harus  diambil  dalam  rapat  paripurna Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya 3/4  dari  jumlah  anggota  dan  disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari jumlah  anggota  yang  hadir,  setelah  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan  dalam  rapat  paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat

## Pasal 8
Ayat (1)
Jika  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan  kewajibannya  dalam  masa  jabatannya,  ia  digantikan  oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya;
Ayat (2)
Dalam  hal  terjadi  kekosongan  Wakil  Presiden,  selambat-lambatnya dalam  waktu  enam  puluh  hari,  MPR  menyelenggarakan  sidang  untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ayat (3)
Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa  jabatannya secara  bersamaan,  pelaksana  tugas  kepresidenan  adalah  Menteri  Luar Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Pertahanan  secara bersama-sama.  Selambat-lambatnya  tiga  puluh  (  30)  hari  setelah  itu, Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang  untuk
memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dari  dua  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  yang  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presidennya  meraih  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

## Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
Dalam  Pasal  9  diatur  secara  jelas  tentang  sumpah  Presiden  dan  wakil Presiden yang berbunyi sbb :
“Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat”
Dalam  bunyi  sumpah  tersebut  tercantum  tegas  bahwa  Presiden  dan  wakil Presiden bersumpah “Demi Allah” akan memegang teguh UUD dan menjalankan seegala  UU  dan  peraturannya  dengan  selurus-lurusnya.  Artinya,  Presiden  dan wakil  Presiden  telah  sungguh-sungguh  bersumpah  atau  berjanji  untuk  mentaati segala  ketentuan  hukum  dengan  selurus-lurusnya,  termasuk  ketentuan  yang tertuang  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  sendiri  oleh  Presiden seperti PP dan Keppres.
Jika Presiden tidak setuju dengan  isinya, misalnya karena dianggap sudah ketinggalan zaman, maka dengan kewenangannya, Presiden dapat saja mengubah isi  peraturan-peraturan  itu  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku. Akan  tetapi, sekali suatu norma aturan telah ditetapkan menjadi dokumen hukum yang berlaku sah,  maka  sejak  saat  itu  Presiden  diwajibkan  mentaati  segala  ketentuan  yang diatur dalam  peraturan  tersebut.  Artinya  Jika  Presiden  melanggar  peraturan  yang ditetapkannya sendiri berarti Presiden telah melanggar sumpah jabatannya sendiri (Jimly, 2005 : 109)

## 3. Tugas Wakil Presiden.
Tugas  wakil  presiden  yaitu  mendampingi  sang  presiden  jika  presiden menjalankan  tugas-tugas  kenegaraan  di  negara  lain  atau  jika  presiden menyerahkan  jabatan  kepresidenan  baik  pengunduran  diri  atau  halangan  dalam
menjalankan tugas seperti misalnya mengalami  kematian saat menjabat presiden. Tugas  wapres,  membantu  presiden  menjalankan  tugas  sehari-hari,  menjalankan tugas  presiden  kalau  presiden  berhalangan,  dan  menggantikan  presiden  kalau jabatan presiden lowong.
Hal  hal  yang  berkenaan  dengan  kekuasaan  tertinggi  untuk  memerintah angkatan darat, laut dan udara, menyatakan perang, negara dalam keadaan bahaya serta  membuat  perjanjian  dengan  negara  lain,  mengangkat  dan  memberhentikan duta  atau  konsul  ataupun  menerima  duta/konsul  negara  lain,  memberi  grasi, amnesty,  abolisi,  rehabilitasi,  gelar,  tanda  jasa,  dll,  tidak  dibicarakan  dalam proporsi wakil presiden, kecuali bila wakil presiden memang sedang memperoleh hak-nya. Pengertian dari kalimat tersebut bahwa, presiden meninggal, sakit keras, atau presiden memang mendelegasikan  kewenangan-kewenangan tersebut  di atas sepanjang  tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Misalnya  membentuk  Undang0undang  dengan  persetujuan  DPR,  menetapkan peraturan  pemerintah  (seperti  maklumat  eks  wakil  presiden  RI,  membuat perjanjian  dengan  negara  lain,  penguasaan  terhadap  angkatan  perang  (laut,  darat dan udara).

## Wewenang Wakil Presiden
Dari  uraian  tersebut  Undang-undang  Dasar  1945  memang  memberikan kewenangan  kepada  Wakil  Presiden  yang  relative  kecil  atau  dapat  dikatakan dalam porsi  yang  kecil dibandingkan dengan  kewenangan  yang diberikan  kepada Presiden.
Wakil  presiden  dengan  segala  tinakannya  harus  sejalan  dengan  keinginan presiden,  sebab  wakil  presiden  adalah  mitra  kerja  utama  presiden  selain  para menteri dalam cabinet. Itulah  sebabnya  sebelum perubahan undang-undang dasar 1945  calon  wakil  presiden  diusulkan  oleh  fraksi-fraksi  MPR/DPR  secara  tertulis dan disampaikan kepada pimpinan MPR/DPR.
Dengan  persetujuan  calon  yang  bersangkutan  untuk  dicalonkan  dengan dilengkapi  pernyataan  tertulis  tentang  kesanggupan  dapat  dan  mampu  bekerja sama  dengan  presiden,  jadi  pemilihan  wakil  presiden  harus  didahului  oleh pemilihan  presiden  sendiri.  Setelah  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945
pemilihan  Presiden  dan  Wakil  PResiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945).
Berkaitan dengan  bahwa wakil presiden  harus  dapat bekerja sama dengan presiden,  maka  wakil  presiden  mempunyai  tugas  dan  wewenang.  Jadi  Wakil Presiden  harus  dapat  bekerja  sama  dengan  Presden  karena  wakil  Presiden  bukan merupakan  oposisi  tehadap  Presiden.  Secara  Global  tugas  dan  wewenang  wakil Presiden adalah  :
a Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya
b Menggantikan  Presiden  sampai  habis  waktunya  jika  Presiden  meninggal dunia,  berhenti  atau  idak  dapat  melakukan  kewajibannyadalam  masa jabatan yang telah ditentukan;
c Memperhatikan  secara  khusus,  menampung  masalah-masalah  yang  perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat;
d Melakukan  pengawasan  operasional  pembangunan,  dengan  bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen , dalam hal ini inspektur  jenderal  dari  departemen  yang  bersangkutan  atau  depti pengawasan  dari  lembaga  non  departemen  yang  bersankutan.  (  Jamal, 2006: 37)
Dalam  sejarah  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  Wakil  Presiden Republik  Indonesia  sudah  mengalami  10  kali  pergantian  Sejas  proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu:
a. Dr. Moh. Hatta (1945-1956)
b. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1975)
c. H. Adam Malik (1978-1983)
d. Jenderal TM (Purn) Umar Wirahadikusumah (1983-1988)
e. Letjen (Purn) Sudharmono, SH (1958-1993)
f. Jenderal TNI Try Sutrisno (1993-1998)
g. B.J. Habibie (1998-1999)
h. Megawati Soekarno Putri (1999-2001)
i. Hamzah Haz (2001-2004)
j. Jusuf Kalla (2004- 2010.)
k. Budiono (2010 – 2014)
3. Peran Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden adalah :
a Sebagai pengganti atau ban serep ( reserved power )
b Sebagai wakil yang mewakili Presiden
c Membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kwajiban Presiden
4. Pertanggungjawaban Wakil Presiden.
Bagaimana dengan wakil presiden haruskah memberikan pertanggungjawaban,  dan  kepada  siapa  pertanggungjawaban  diberikan?  UUD 1945  dan  penjelasannya  tidak  mengatur  mekanisme  pertanggungjawaban  wakil Presiden.  Penjelasan  UUD  1945  menegaskan  :  dalam  menjalankan  pemerintahan negara,  kekuasaan dan tanggung  jawab adalah ditangan presiden (concretation of power  and  responsibility  upon  the  president).  Dari  penegasan  tersebut  terlihat bahwa  kekuasaan  pemerintahan  negara  yang  mengendalikan  adalah  presiden  , maka tanggungjawab otomatis juga di tangan Presiden (Ni’matul Huda, 2003 : 91
Wakil  Presiden  bertanggungjawab  kepada  Presiden  atas  dasar  merupakan pembantu  Presiden,  sehingga  beban  pertanggungjawaban  Presiden  menjadi bertambah  berat,  karena  selain  harus  mempertanggungjawabkan  setiap kebijaksanaannya,  juga  harus  memikul  tanggung    jawab  (tindakan  )wakil Presiden.
Membebaskan  wakil  Presiden  dari  suatu  sistem    pertanggungjawaban adalah  menyalahi  prinsip  pemerintahan  negara  demokrasi.  Dalam  negara demokrastis,  setiap  jabatan  atau  pejabat  harus  ada  pertanggungjawaban  dan tempat bertanggung jawab, Namur UUD tidak mengatur masalah pertanggungjawaban Presiden
Pada  negara  hukum  demokratis  (democratische  rechtsstaat),  tidak  ada jabatan  atau  pemangku  jabatan  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Pertanggung jawaban  dapat  dibedakan  pertanggungjawaban  politik  dan  hukum.  UUD  1945 amandemen  mengatur  dua  model  pengisian  jabatan  wakil  presiden.  Pertama pengisian  secara  langsung  oleh  rakyat  dan  kedua  pengisian  yang  dilakukan  oleh MPR, jika wakil presiden  yang dipilih rakyat, mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
Dari  dua  model  pengisian  melahirkan  bentuk  pertanggungjawaban  yang dapat dikatakan khas Indonesia. Wakil presiden dapat dimintakan
pertanggungjawaban  hukum,  tetapi  untuk  pertanggungjawaban  politik,  untuk wakil presiden yang dipilih oleh rakyat tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, sedangkan wakil presiden yang dipilih oleh MPR selama ini  ada  dua  pandangan.  Pandangan  pertama  mengatakan  bahwa  wakil  presiden yang dipilih oleh MPR dapat dimintakan pertanggungjawaban politik (secara luas oleh MPR) dan (secara sempit oleh Presiden).
Pandangan  yang  kedua  mengatakan  bahwa  wakil  presiden  tidak  dapat mengeluarkan  kebijakan,  dan  hubungan  wakil  presiden  dengan  presiden  adalah hubungan pemberi kuasa, sehingga wakil  presiden tidak memikul tanggungjawab eksternal.  Dalam  hal  pemberian  kuasa  "Mandaatsverlening"  penerima  kuasa hanya bertanggungjawab secara internal kepada pemberi kuasa.
Jabatan  apapun  yang  memiliki  kekuasaan,  sebaiknya  dilengkapi  dengan pertanggung  jalaban , supaya dapat diadakan penilaian terhada pelaksana  jabatan yang  bersangkutandalam  melakukan  kekuasaan  yang  dipercayakan  kepadanya. Sehingga akan menjadi motivasi untuk berprestasi dengan sebaik-baiknya. Begitu pula halnya denan jabatan wakil Presiden.
Yang  menjadi  masalah  kepada  siapa  atau  lembaga  negara  mana  wakil Presiden  bertanggung  jawab,  atau  dengan  kata  lain  lembaga  mana  yang  berhak meminta  pertanggungjawaban  Wakil  Presiden.  Dengan  memperhatikan  beberapa pasal  dan  ketentuan  dalam  UUD  1945  dapat  ditarik  kesimpulan  sbb  :  Wakil Presiden  bertanggung  Jawab  kepada  Presiden  atas  dasar  wakil  Presiden merupakan pembantu Presiden.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan bahwa  UUD 1945 memberikan  aturan  yang  memungkinkan  bagi  DPR  memakzulkan  wapres  jika memang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUD 1945.(minggu.31.januari.2010)  lebih  lanjut Mahfud  mengatakan  bahwa  dalam pasal  7  B  UUD  1945,  diatur  juga  mekanisme  penggantian  presiden  dan  wapres jika hal itu sampai terjadi.
Jika yang diganti itu presiden dan wapres, maka partai  yang mengusung 2 pasangan  yang  memperoleh  suara  terbesar  dalam  pilpres  2009  lalu  bisa mencalonkan  kader  terbaiknya  contohnya  jika  seandainya  presiden  dan  wakil presiden  Semarang  diganti,  maka  yang  bisa  menggantikan  ya  dari  partai
Demokrat  dan  koalisinya  melawan  PDIP  dan  koalisinya  itulah  yang  akan bertarung dalam  sidang MPR.  Ini  hanya perumpamaan dari penjelasan Pasal 7  B UUD 1945 papar mahfud
Sementara, lanjut Mahfud, kalau wapres  yang dimakzulkan, maka pasal 7 B mengatur presiden memilih dua nama untuk diajukan kepada MPR guna dipilih. 2  Nama  yang  diusulkan  presiden  itu  terserah  pilihan  presiden  tanpa  intervensi siapapun.  Dua  nama  itu  hak  prerogatief  presiden.  mau  milih  siapa,  terserah presiden.  MPR  diberi  waktu  paling  lambat  mempersiapkan  sidang  istimewa selama 60 hari. Begitu aturannya kalau yang dimakzulkan wapres," paparnya.
Inilah  bunyi  Pasal  7  dan  8  UUD  1945  hasil  amandemen  yang  mengatur soal pemakzulan presiden, wakil presiden atau kedua-duanya. Pasal7A
Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa  jabatannya oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik apabila  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,  atau perbuatan tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau wakil Presiden.
Dalam hal melakukan perbuatan pidana masing-masing presiden dan wakil presiden  bertanggung  jawab  secara  sendiri-sendiri  sebagai  individu  (person), tetapi dalam rangka pertanggungjawaban politik lepada rakyat presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan.
Posisi Wakil Presiden
Dari  uraian  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  wakil  presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu :
1. Sebagai wakil yang mewakili presiden;
2. Sebagai pengganti yang menggantikan pesiden;
3. Sebagai pembantu yang membantu presiden;
4. Sebagai pendamping yang mendampingi presiden;
5. Sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri.
Dalam  kapasitas  sebagai  pembantu  presiden  kedudukan  wakil  presiden seolah-olah mirip dengan menteri negara yang juga bertindak membantu presiden,
sebagaimana  tertuang  di  dalam  pasal  17  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyatakan  bahwa  Presiden  dibantu  oleh  Menteri-menteri  negara.  Tentu  saja kedudukan  wakil  presiden  lebih  tinggi  ndaripada  para  menteri,  karena  menteri bertanggungjawab  kepada  presiden  dan  wakil  presiden  sebagai  satu  kesatuan jabatan.
Dalam  pelaksanaannya  wakil  presiden  dalam  melakukan  bantuan  kepada presiden dapat dibedakan:
1. Bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri;
2. Bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden;
3. Bantuan  yang  harus  diberikan  oleh  wakil  presiden  karena  ditetapkan dengan  keputusan  presiden,  biasanya  wakil  presiden  mempunyai tugas-tugas khusus dari presiden dengan surat keputusan presiden.
Dalam  hal terjadi  kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu  enam  puluh  hari,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menyelenggarakan sidang  untuk  memilih  Wakil  Presiden  dari  dua  calon  yang  diusulkan  oleh Presiden.
Berkaitan  dengan  kedudukan  wakil  presiden  sebagai  pengganti,  maka penggantian  presiden  oleh  wakil  presiden  dapat  dilakukan  karena  dua kemungkinan, yaitu :
1. Apabila presiden berhalangan sementara, atau
2. Apabila presiden berhalangan tetap.
Dalam  hal  ,  wakil  presiden  berhalangan  sementara  ,  maka  wakil  presiden diharuskan  menerima  akewenangan  resmi  berupa  pendelegasian  kewenangan  ( delegation  of  authorithy) sebagai  pengganti  keputusan  presiden,  misalnya Presiden bepergian atau tugas  keluar negeri untuk waktu tertentu, maka Presiden harus  menetapkan  keputusan  Presiden  untuk  menunjuk  wakil  Presiden  sebagai pengganti  sampai  presiden  kembali  ke  tanah  air.  Presiden  tidak  dapat  mencabut keputusannya  apabila  syarat  ia  kembali  ketanah  air  belum  terpenuhi,  misalnya karena sesuatu hal mencabut kembali keputusannya itu dari luar negeri
Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa  jabatannya  secara  bersamaan,
pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
Selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  setelah  itu, Majelis  Permusyawaratan Rakyat  menyelenggarakan  sidang  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden  yang diusulkan oleh partai politik  atau  gabungan  partai  politik  yang  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presidennya  meraih  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam  pemilihan  umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Dari uraian uraian tersebut dapat dikehaui bahwa sebenarnya  kedudukan, pemilihan  dan  pertanggungjawaban  Wakil  Presiden  pada  Negara  yang mendasarkan pada UUD 1945 tidak ditentukan secara jelas
karena  UUD  1945  memang  tidak  menetapkan  pembagian  tugas  yang terperinci.  Kepada  siapa  atau  lembaga  negara  mana  wakil  Presiden  bertanggung jawab,  atau  dengan  kata  lain  lembaga  mana  yang  berhak  meminta pertanggungjawaban  Wakil  Presiden.  Bagaimana  dengan  tugas,  kedudukan  serta pertanggung  jawaban  dari  wakil  Presiden  .  Apalagi  sampai  sekarang  yang namanya undang-undang kepresidenan belum diatur. sehingga perlu ada kejelasan dan pemikiran yang lebih lanjut tentang lembaga tersebut,

## KESIMPULAN
1. dalam  UUD  1945  sebelum  amandemen,  peran  Wakil  Presiden  dapat dianggap  sebagai  “pembantu,  yang  berfungsi  sebagai  pengganti  jika Presiden  berhalangan,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  dan dikuatkan dalam Pasal 8 UUD 1945.
2. Kedua,  peran  Wakil  Presiden  sesudah  amandemen  UUD  1945  tetap tidak berubah, karena Pasal 4 UUD 1945 tidak mengalami perubahan, sedangkan perubahan yang mendasar terjadi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,  yaitu dalam Pasal 6A ayat (1), dan Pasal  7 UUD 1945 .
3. Mengenai  pemberhentian  Presiden,  menjadi  lebih  jelas  setelah  ada penambahan  Pasal  7A.  Jika  Presiden  diberhentikan  karena  terbukti adanya unsur-unsur pidana seperti yang dimuat dalam Pasal 7A, maka
Wakil  Presiden  akan  menggantikan  kedudukan  Presiden  dan  dilantik sebagai Presiden sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945;
4. Tugas,  dan  wewenang  Wapres  sangat  tergantung  pada  keinginan Presiden  dan  kinerja  Wapres  tergantung  pada  kemampuan  dan kemauan  pribadi  yang  bersangkutan,  bukan  karena  aturan  yang  baku dan jelas.
5. Menurut  Pasal  8  ayat  (2)  UUD  1945  hanya  dinyatakan  bahwa  Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya  dalam  masa  jabatannya,  ia  digantikan  oleh  wakil presiden  sampai  habis  masa  jabatannya.  Hal  tersebut  menjadi  salah satu  penyebab  bahwa    pertanggungjawaban  wakil  presiden  menjadi kurang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Popular,Yakarta, 2007.
_______________, Format Kelembagaan Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII, Yogyakarta, 2005.
Kansil CST, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Rineka Cipta, Yakarta, 2000.
Kusnardi, Bintan R Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945, PT Gramedia , Yakarta, 1986.
Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Regormasi, PT Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
Ni’matul Huda,. Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
WiryonoProdjodikoro,Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta  1973.