INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3466-3475 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Pra Ajudikasi
Raden Agus Nurdiantoro 1 ✉ , Hidayatullah 2
Fakutas Hukum Universitas Muria Kudus
Email: radenagus56@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap pra ajudikasi, penelitian ini dilakukan dengan subjek utama pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi, dan untuk data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa implementasi pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati  dilaksanakan  berdasarkan  pada  Undang-undang  SPPA  dengan  tujuan  hak-hak  anak  selama menjalani proses hukum mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan diskriminasi dan intimidasi. Kendala  yang  dialami  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  yaitu  keterbatasan  jumlah  pembimbing kemasyarakatan serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum.
Kata Kunci : Pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak Berhadapan dengan Hukum

## Abstract
This study aims to determine the implementation of assistance for children in conflict with the law by Praobation Officer at the pre-adjudication stage, this research was conducted with the main subject of Probation Officer at Bapas Pati. The method used in this research is empirical juridical with the data source  used  by  researchers  is  primary  data  supported  by  secondary  data  sources.  Primary  data collection  techniques  are  obtained  through  interviews  and  observations,  and  for  secondary  data obtained from the results of literature studies. The data analysis used by researchers uses qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research and discussion that has been carried out, the implementation of assistance for children in conflict with the law by Probation Officer at Bapas Class II Pati is carried out based on the SPPA Law with the aim that children's rights during the legal process  get  protection,  do  not  get  discrimination  and  intimidation.  The  obstacles  experienced  by Probation Officer are the limited number of Probation Officer and the lack of coordination between law enforcement officials.
Keyword: assistance, probation officer, children in conflict with law

## PENDAHULUAN
Anak-anak yang telah memasuki masa remaja akan mengalami perubahan secara kognitif, emosional dan sosialnya. Pada masa remaja ini mereka akan banyak mengenal hal- hal  baru  secara  signifikan  dan  terkadang  belum  bisa  memutuskan  mana  hal  yang  akan berakibat  baik  maupun  buruk,  terlebih  lagi  perkembangan  teknologi  saat  ini  yang berkembang  dengan  sangat  pesat  dan  dapat  diakses  oleh  siapapun  akan  banyak memberikan dampak negatif jika tidak diberikan pengawasan secara intensif.
Perkembangan  masyarakat  saat  ini  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi informasi secara tidak langsung telah mempengaruhi perubahan tatanan perilaku manusia baik maupun buruk. Saat ini kita lebih sering mendengar informasi dari berbagai website dan  jejaring  sosial  di  media  massa  tentang  peningkatan  kasus  yang  terjadi  saat  ini, khususnya kasus anak yang melanggar hukum atau sering disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Salah  satu  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  yakni  permintaan pendampingan bantuan pemeriksaan dan laporan penelitian kemasyarakatan kepada Bapas Kelas  II  Pati  yang  berasal  dari  Polsek  Kaliwungu  Kudus  dengan  Nomor:  B/116/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap ABH atas nama R.M.A yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana bunyi pasal 363 KUHP. Berdasarkan kasus tersebut, latar belakang anak melakukan tindak pidana pencurian adalah karena kurangnya pengawasan oleh orang tua serta banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh anak.
Seorang anak yang melanggar hukum bukan berarti ia sampah masyarakat atau anak
yang tidak berguna, tetapi perlunya kehadiran orang tua atau masyarakat yang peduli untuk membimbing, membantu, dan menemani sampai suatu saat nanti ia menjadi anak yang berguna kepada bangsa dan negara. Saat menghadapi kasus yang berhubungan dengan anak, aparat penegak hukum harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak seperti telah  termaktub  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA)  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  03  Tahun  1997  tentang Peradilan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam menjalani prosesnya wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan.
Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan  pendampingan  terhadap anak  di  dalam  dan  di  luar  proses  peradilan  pidana.  Peran  serta  Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan amanat UU SPPA sangat sentral karena memiliki tugas pendampingan  mulai  dari  pra  ajudikasi,  ajudikasi,  hingga  post  ajudikasi.  Selain  itu pembimbing kemasyarakatan harus membuat penelitian kemasyarakatan pada tahap pra ajudikasi yang pada substansinya terdapat rekomendasi yang nantinya akan dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di tingkat kepolisian. Pada tahap pra ajudikasi pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  tugas  melaksanakan  pendampingan  terhadap pemeriksaan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  melaksanakan  penelitian kemasyarakatan kepada beberapa pihak yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat  penting dan strategisnya peran yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan,  maka  perlunya  optimalisasi  kecakapan  dan  kapasitas  pembimbing kemasyarakatan  dalam  mencapai  tujuan  Undang-undang  SPPA  yaitu  mewujudkan peradilan  yang  benar-benar  menjamin  perlindungan  kepentingan  dan  kesejahteraan terbaik bagi anak.
Berdasarkan latar belakang di  atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:  Bagaimana implementasi pendampingan tahap pra ajudikasi anak yang berhadapan dengan hukum oleh pembimbing kemasyarakatan dan kendala apa saja yang dihadapi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau non doctrinal.  Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis. Selanjutnya  dilakukan  analisis  terhadap  kondisi  realita  sosial  yang  kompleks  tersebut. Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  melalui  metode  wawancara  yaitu  cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan beberapa responden tempat penelitian ini dilangsungkan. Observasi dengan cara melakukan penulisan dengan menggunakan catatan untuk menuliskan hal yang diamati. Kemudian ditambahkan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur  dan  bahan  yang  relevan    sebagai  bahan  perbandingan  dan  kajian  Pustaka dilengkapi dengan dokumentasi yang didapatkan dari tempat penelitian yakni pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan  pendampingan.  Melalui  Pembimbing  kemasyarakatan  Bapas  wajib  melaksanakan semua  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  SPPA, khususnya  ialah  pendampingan  dan  penelitian  kemasyarakatan  terhadap  Anak  yang berhadapan  dengan  Hukum  (ABH).  Pembimbing  Kemasyarakatan  wajib  mendampingi anak mulai dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga post ajudikasi.
Pada proses peradilan pidana anak tahap pra ajudikasi, pembimbing kemasyarakatan akan memulai tugasnya saat menerima surat permohonan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan  dari  Kepolisian.  Berdasarkan  wawancara  dan  pengambilan  data  yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2023 kepada Danang Ariyanto selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak, Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati  telah menerima permohonan pendampingan  untuk  pelaksanaan  berita  acara  pemeriksaan  dan  penelitian kemasyarakatan  pada  tahap  penyidikan  sejumlah  70  perkara  yang  berasal  dari  6 Kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati.
Tabel 1. Data Permohonan Pendampingan ABH Tahun 2023 pada Bapas Kelas II Pati
No. Asal Permohonon Jumlah 1. Kepolisian Resor Kota Pati 23 2. Kepolisian Resor Jepara 6 3. Kepolisian Resor Kudus 5 4. Kepolisian Resor Rembang 15 5. Kepolisian Resor Blora 13 6. Kepolisian Resor Grobogan 8 TOTAL 70
Pelaksanaan  pendampingan  Anak  yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  (ABH)  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  tahap  pra  ajudikasi  melalui  beberapa  tahapan. Berdasarkan  wawancara  kepada  Mohamad  Soleh,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas Pati,  ada  beberapa  tahapan  dalam  pelaksanaan  pendampingan  tahap  awal  oleh pembimbing kemasyarakatan, diantaranya;
1. Kepala  Balai  Pemasyarakatan  menerima  surat  permohonan  pendampingan pemeriksaan dan penelitian kemasyarakatan dari Kepolisian dan mendisposisi kepada Kasubsi Bimbingan Klien Anak
2. Kasubsi  Bimbingan  Klien  Anak  menuliskan  permohonan  di  buku  register  dan menunjuk Pembimbing kemasyarakatan yang bertugas.
3. Pembimbing  Kemasyarakatan  menerima  surat  perintah  untuk  melaksanakan pendampingan ABH.
4. Pembimbing  Kemasyarakatan  berkooordinasi  kepada  penyidik  tentang  waktu  dan mekanisme  pendampingan  ABH  serta  penyesuaian  proses  perailan  apakah  akan diupayakan diversi atau melanjutkan proses peradilan.
5. Pembimbing  Kemasyarakatan  melaksanakan  pendampingan  kepada  ABH  di Kepolisian  dengan  didampingi  oleh  wali/orang  tua  anak,  pemerintah  desa,  serta penasihat hukum anak.
6. Pembimbing kemasyarakatan membuat laporan hasil pendampingan.
Dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pembimbing kemasyarakatan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana  kekeluargaan  tetap  terpelihara  dan  mengedepankan  pendekatan  keadilan restorative seperti tertulis pada Pasal 5  ayat  (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yag berbunyi “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restorative” . Hal ini bertujuan agar anak dapat melewati proses
peradilan ini dengan baik sehingga kelak dapat melewati proses peradilan anak ini dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.
Pembimbing  kemasyarakatan  dalam  melakukan  pendampingan  terhadap  ABH harus memiliki peran sebagai mediator. Mediator adalah pihak dalam posisi netral yang tugasnya  membantu  para  pihak  atau  klien  selama  pembicaraan  berlangsung.  Dalam musyawarah  tersebut,  mediator  mengadakan  diskusi  untuk  mencapai  mufakat  yang mempertimbangkan  seluruh  kepentingan  terbaik  bagi  ABH  dan  korban.  Pembimbing kemasyarakatan sebagai mediator dalam melakukan diskusi harus menerapkan prinsip- prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak. Pembimbing kemasyarakatan harus mampu melakukan mediasi antara dua pihak atau lebih agar tercapai kesepakatan.
Selain melaksanakan pendampingan, pelaksanaan penelitian kemasyarakatan juga menjadi  key  role  yang  substansinya  menghasilkan  rekomendasi  terbaik  bagi  anak. Pembimbing  kemasyarakatan  dalam  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan  harus melakukan penggalian data dan informasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Faisal  A.  Harits,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas  Pati  bahwa  dalam  melaksanakan penelitian  kemasyarakatan  untuk  anak,  seorang  pembimbing  kemasyarakatan  harus melaksanakan langkah-langkah tertentu, diantaranya:
1. Pihak  Kepolisian  mengajukan  permohonan  pendampingan  dan  penelitian kemasyarakatan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas).
2. Kepala Bapas mendisposisi surat kepada Kasubsi Bimbingan Klien Anak.
3. Kasubsi  Bimbingan  Klien  Anak  menunjuk  pembimbing  kemasyarakatan  yang  akan bertugas.
4. Pembimbing kemasyarakatan menerima surat perintah penelitian kemasyarakatan
5. Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan penggalian data dan informasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di kepolisian jika anak ditahan atau di tempat tinggal anak jika anak tidak ditahan.
6. Melaksanakan  penggalian  data  dan  informasi  kepada  orang  tua  /  wali  anak  dan masyarakat sekitar serta pemerintah desa.
7. Melaksanakan penggalian data dan informasi kepada korban.
8. Melaksanakan  sidang  TPP  atas  hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang  memuat rekomendasi yang akan diberikan terhadap anak.
9. Pembimbing  kemasyarakatan  menyusun  dan  membuat  laporan  hasil  litmas  yang ditandangani oleh pembimbing kemasyarakatan dan mengetahui Kepala Bapas.
10. Memberikan hasil litmas kepada pemohon / pihak kepolisian.
Pelaksanaan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dilakukan  terhadap  ABH  harus dilaksanakan seefisien mungkin merujuk pada pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  berbunyi “Hasil  Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah p ermintaan penyidik diterima” . Oleh karena itu  pembimbing  kemasyarakatan  harus  mengutamakan  agar  penelitian  kemasyarakatan diterima oleh pihak kepolisian agar proses penanganan ABH bisa ditingkatkan ke tahap berikutnya.
Implementasi  Pendampingan  AH  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  tahap pra ajudikasi, Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, maka dalam pengimplementasian pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus memenuhi tiga komponen dari sistem hukum, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bagian dari sistem hukum sebagai struktur hukum yang membuat substansi hukum berupa Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati yang menjalankan kebijakan tersebut, perananya sebagai salah satu faktor yang menentukan bagaimana undang-undang tersebut dapat berjalan  atau  tidak.  Selain  itu  mekanisme  dan  pelaksanaan  di  lapangan  juga  akan menentukan undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak, dan semua itu merupakan bagian dari budaya hukum. Hal ini dimaksudkan agar  setiap ABH dapat mendapatkan haknya ketika menghadapi kasus hukum yang sedang dijalaninya dan tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak pada tahap pra ajudikasi.
Pembimbing  kemasyarakatan  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya dalam melaksanakan pendampingan terhadap ABH pada tahap pra ajudikasi tidak seelalu berjalan denga lancar. Pada prosesnya terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis,  dapat  diketahui  bahwa pembimbing kemasyarakatan di Bapas Pati memiliki kendala diantaranya adalah sebagai berikut;
1. Keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan
Jumlah permohonan permintaan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan untuk anak yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati saat ini berjumlah 70 permintaan yang berasal dari Kepolisian yang ada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati,  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  jumlah  pembimbing  kemasyarakatan  yang berjumlah 18 orang. Hal ini belum termasuk permohonan penelitian kemasyarakatan pada  kategori  dewasa  yang  mencakup  hingga  1292  permintaan.  Dengan  adanya
ketidakseimbangan  antara  jumlah  pembimbing  kemasyarakatan  dengan  jumlah permohonan litmas sehingga mengakibatkan seorang pembimbing kemasyarakatan akan  mendapatkan  tugas  pendampingan  ABH  pada  hari  yang  berururutan.  Bila beberapa pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan pemeriksaan ABH maupun  melakukan  tugas  lainnya  seperti  melakukan  penelitian  kemasyarakatan (litmas)  terkadang akan berdampak pada kurangnya petugas yang ada di kantor. Hal inilah yang menjadi pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  harus  dikoordinasikan  terlebih  dahulu dengan pihak penyidik di kepolisian.
2. Kurangnya Koordinasi antara Sesama Aparat Penegak Hukum Perbedaan  kapasitas  pengetahuan  mengenai  peraturan  perungang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara sesame APH satu dengan yang lainnya mengakibatkan ketidaksepahaman dalam  penanganan  kasus  Anak  yang  Berhadapan  Hukum.  Seringkali  ketika Pembimbing  Kemasyarakatan  mendampingi  anak  dalam  proses  pemeriksaan  awal pada  tahap  pra  ajudikasi  tidak  menghadirkan  beberapa  pihak  yang  terkait  seperti penasihat  hukum  dan  peksos.  Pemahaman  pengetahuan  tentang  undang-undang SPPA  harus  diterapkan  ketika  menangani  kasus  anak  berhadapan  hukum.  Hal  ini sangat penting terkait  dengan mengutamakan kepentingan terbaik  bagi Anak atau penerapan Restorative  Justice  yaitu  bersifat  pemulihan  bukan  penjeraan.  Dengan penerapan Restorative Justice Anak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai individu masih  masuk  dalam  usia  anak.  Anak  seharusnya  diberikan  pemenuhan  hak-hak kebebasannya,  perlindungan,  dan  tindak  mendapatkan  diskriminasi  maupun intimidasi.
Dalam melakukan kegiatan  pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati selalu memberikan pelayanan yang prima dengan tujuan supaya ABH dapat mendapatkan perlindungan atas  hak-haknya  sesuai  dengan  asas  kepentingan  terbaik  untuk  anak  sebagaimana telah tertulis pada undang-undang SPPA.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati dilaksanakan berdasarkan pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan hak-hak
anak  selama  menjalani  proses  hukum  mendapatkan  perlindungan,  tidak  mendapatkan diskriminasi dan intimidasi. Demi tercapainya hal tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati melakukan 3 fungsi pada tahap pra ajudikasi yaitu melakukan  pendampingan  pemeriksaan  awal  pada  ABH,  melaksanakan  penelitian kemasyarakatan, serta menjadi mediator dari berbagai pihak. Kendala yang dialami oleh pembimbing  kemasyarakatan  yaitu  keterbatasan  jumlah  pembimbing  kemasyarakatan serta kurangnya koordinasi antara sesama aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sofyan, 2020. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1 No. 8 Desember 2020, p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356
Elizabeth  Nanik  Krisnawati,  2020 .Hambatan  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Peran  Pembimbing Kemasyarakatan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Menurut  UU Nomor  11  Tahun  2012  (Studi  Di  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I  Malang).Jurnal Maksigama, Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020 Hal. 69 – 84.
Faisal  Abdurrachman  Harits,  2023. Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam Pembimbingan  Klien  Kasus  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Bapas  Kelas  II  Pati.Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2023 E- ISSN : 2579 – 9398.
Gusti  Ayu  Putu  Suwardani,  dkk,  2020. Modul  Pelatihan  Fungsional  Pembimbing
Kemasyarakatan Pertama (Pendampingan Klien Pemasyarakatan.Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Hukum dan HAM. Depok.
Ishaq, 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum.Sinar Grafika.Jakarta.
Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.Alfabeta, Bandung.
Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum.Mataram University Press.Mataram.
Pahotan Butarbutar, dkk. (2023). Implementasi Pendampingan Pemeriksaan Awal Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.Journal On Education, Volume 05, No. 02, Januari- Febuari 2023, pp. 4462-4467.
Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, 2007. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
Samuael, dkk, 2021. Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  (Studi  Pada  Bapas  Kelas  I  Medan).  Jurnal