## Omnibus Law dan hukum berparadigma Pancasila
Wawan Kokotiasa a, 1 a Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Madiun, Madiun, Indonesia

## Pendahuluan
Hukum-hukum  yang  lahir  di  Indonesia  harus  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  negara sebagaimana  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Tujuan  bernegara  secara  jelas  tercantum dalam alenia keempat yakni: (1) Melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) Ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial (Pembukaan  UUD  1945  Alenia  Keempat).  Begitu  pula  kelahiran  Omnibus  Law  harus  diletakkan dalam  kerangka  pikir  semacam  itu.  Omnibus  Law  sebagai  produk  politik  hukum  di  Indonesia haruslah  mengacu  pada  tujuan-tujuan  negara  tersebut  dengan  dilandasi  spirit  nilai-nilai  Pancasila sebagai  ideology  dan  dasar  negara.  Sehingga  politik  hukum  seharusnya  dipandang  sebagai  upaya
ABSTRAK Omnibus  Law  merupakan  produk  politik  hukum  haruslah  mengacu  pada  tujuan-tujuan negara  sebagaimana  amanat  konstitusi  yang  dilandasi  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ideology dan  dasar  negara.  Dalam  perspektif  politik  hukum,  produk-produk  hukum  di  Indonesia merupakan  resultan  dari  kehendak  politik  pemegang  kekuasaan.  Para  pemegang  otoritas kewenangan (eksekutif dan legislative) menghendaki lahirnya Omnibus Law sebagai jawaban atas  kebutuhan  investasi  dan  pembangunan.  Karakteristik  Omnibus  Law  cenderung mengakomodir  kepentingan  kapitalisme  global  yang  sedang  mendikte  paradigma  ekonomi dan  pembangunan  di  Indonesia.  Demi  memacu  investasi  yang  besar  bahkan  demi mendapatkan  bantuan  dari  negara  donor,  Indonesia  rela  melakukan  penyesuaian- penyesuaian  aturan  hukum  untuk  memfasilitasi  pasar  bebas  dan  kepentingan  kapitalisme global. Memposisikan Pancasila sebagai spirit dasar pembentukan hukum di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Peran Pancasila sebagai penguatan struktur hukum, kultur hukum dan substansi  hukum  nasional  haruslah  terus  didorong  untuk  menginspirasi  para  pembuat undang-undang.  Inspirasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  penyusunan  Omnibus  Law  akan menjadikan  undang-undang  tersebut  lebih  dekat  dengan  tujuan  keadilan  dan  kemanfaatan dari kelahirannya di tengah arus globalisasi.

## ABSTRACT
Omnibus Law is a legal political product that must refer to the goals of the state as mandated by the constitution which is based on the values of Pancasila as the ideology and basis of the state.  In  the  perspective  of  legal  politics,  legal  products  in  Indonesia  are  the  result  of  the political will of those in power. The authorities (executive and legislative) want the Omnibus Law  to  be  the  answer  to  investment  and  development  needs.  The  characteristics  of  the Omnibus Law tend to accommodate the interests of global capitalism which are dictating the paradigm of economy and development in Indonesia. In order to spur large investments and even  get  assistance  from  donor  countries,  Indonesia  is  willing  to  make  adjustments  to  the rule  of  law  to  facilitate  free  markets  and  the  interests  of  global  capitalism.  Positioning Pancasila as the basic spirit of law formation in Indonesia is a necessity. The role of Pancasila as  a  strengthening  of  the  legal  structure,  legal  culture  and  substance  of  national  law  must continue to be encouraged to inspire legislators. The inspiration for the values of Pancasila in the  preparation  of  the  Omnibus  Law  will  make  the  law  closer  to  the  goals  of  justice  and benefits from its birth in the midst of globalization

## Sejarah Artikel
Diterima : 1 Februari 2021 Disetujui :  23 Juli 2021

## Kata kunci:
Omnibus Law, politik hukum, Pancasila
Keywords: Omnibus Law, political law, Pancasila
Wawan Kokotiasa. Omnibus Law dan hukum berparadigma Pancasila
menjadikan  hukum  sebagai  alat  pencapaian  tujuan  negara  sesuai  dengan  dinamika  dan perkembangan  masyarakat.  Bukan  menjadikan  hukum  sebagai  alat  kekuasaan  untuk  memuluskan agenda  rejim  dan  menekan  aspirasi  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Kerangka  berpikir  yang mengkerdilkan peran serta masyarakat haruslah dirubah. Sesungguhnya masyarakat lebih mengerti apa  saja  yang  mereka  rasakan  dan  butuhkan.  Karena  itu  ruang-ruang  aspirasi  dan  dialog  haruslah dibuka seluas mungkin untuk mengakomodir dan menyerap aspirasi yang muncul.
Agenda  pemerintah  tentang  Omnibus  Law  setidaknya  bisa  ditelusuri  ketika  pelantikan Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo  untuk  periode  kedua.  Dalam  pidato  resminya (20/10/2019)  Presiden  Republik  Indonesia  saat  pelantikan  presiden  terpilih  di  Gedung  Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia mengkonfirmasi rencana dan keperluan pemerintah membuat Omnibus  Law,  sekaligus  meminta  dukungan  politik  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia.  Berikut petikan  pidatonya:  “Segala  bentuk  kendala  regulasi  harus  kita  sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak Dewam Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, undang-undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Masing-masing undang- undang  tersebut  akan  menjadi  Omnibus  Law,  yaitu  satu  undang-undang  yang  sekaligus  merevisi beberapa  undang-undang,  bahkan  puluhan  undang- undang”.  Omnibus  Law  adalah sebuah  aturan yang dinilai akan menjadi aturan besar, yang memayungi berbagai pasal dan norma yang dibuat dan dibentuk  untuk  menghapus  dan  mencabut  norma  lain  yang  dianggap  bertabrakan  dengan kepentingan  investasi.  Salah  satu  kata  kunci  dalam  perumusan  Omnibus  Law  adalah  kepentingan investasi.  Di  dalam  konsideran  Menimbang  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ada  penekanan  pesan terhadap “investasi”. Bahkan ada kata - kata kunci seperti “ijin berusaha” adalah hal -hal yang dekat dengan aspek ekonomi. Undang-undang ini b isa diasumsikan memberi “jalan mudah” kepada para pebisnis (dalam dan luar negeri) untuk berinvestasi di Indonesia.
Ide  dasar  investasi  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  dominasi  pasar  bebas  yang merambah  hingga  ke  Indonesia.  Roberto  M.  Unger  menyatakan  bahwa  sebenarnya  ahli  hukum abad  kesembilan  belas  telah  berusaha  untuk  menciptakan  struktur  hukum  yang  didasari  ide demokrasi  dan  pasar  bebas,  ada  komitmen  terhadap  republik  yang  demokratis  dan  system  pasar bebas  sebagai  bagian  yang  ada  dalam  republik  (Samekto,  2014).  Dengan  demikian  ada  semacam simbiosis mutualisme antara tuntutan diberlakukannya demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu  bahwa  pasar  bebas  akan  memberikan  keuntungan  bagi  kepentingan  kapitalisme  apabila  di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Dengan kata  lain,  globalisasi  sebagai  bentuk  baru  ekspansi  kapitalisme,  akan  berlangsung  baik  apabila  di kawasan  manapun  ditumbuhkan  demokrasi.  Spirit  demokrasi  yang  berasal  dari  Eropa  Barat  dan Amerika  Serikat  diterima  sebagai  keniscayaan,  ternyata  menimbulkan  kegaduhan  dalam implementasinya  di  berbagai  Negara  di  era  sekarang  ini.  Tuntutan  mewujudkan  demokrasi menimbulkan  tindakan-tindakan eksesif  (berlebihan)  baik oleh  warga  maupun  oleh  organ  Negara. Hal  ini  seperti  kita  lihat  pada  fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia,  terutama  pasca  keruntuhan pemerintahan  Presiden  Soeharto  (1967-1998)  (Samekto,  2014).  Pelaksanaan  demokrasi  secara struktur menuntut dipenuhinya kemapanan ekonomi yang dikelola secara baik oleh negara melalui mekanisme pasar yang didukung oleh aturan-aturan hukum yang cenderung meminimalisasi peran negara  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  warga.  Terlebih  lagi  spirit  di  dunia  ketiga  seperti Indonesia  adalah  spirit  kolektifisme  bukan  individualisme.  Akan  tetapi  di  dalam  faktanya  kita mendapati  bahwa  praktik-praktik  demokrasi  dan  system  hukum  yang  menjabarkannya  tetap mengacu  pada  spirit  demokrasi  ala  Barat.  Tak  ketinggalan  pula  aturan-aturan  hukum  yang dilahirkannya juga mengacu pada cara berpikir Barat.
Omnibus  Law  lahir  untuk  memfasilitasi  demokrasi  dan  pasar  bebas.  Karakteristik  Omnibus Law mengakomodir kepentingan kapitalisme global yang sedang mendikte paradigma ekonomi dan pembangunan  di  Indonesia.  Demi  memacu  investasi  yang  besar  bahkan  demi  mendapatkan bantuan  dari  negara  donor,  Indonesia  rela  melakukan  penyesuaian-penyesuaian  aturan  hukum yang  memfasilitasi  pasar  bebas  dan  kepentingan  kapitalisme  global,  sekalipun  itu  bertentangan dengan  konstitusinya.  Semangat  konstitusi  dalam  hal  perekonomian  adalah  mengedepankan kebersaman  dan  kekeluargaan. Negara  haruslah menguasai  cabang-cabang  produksi  penting  yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bumi air dan kekayaan alam haruslah dikelola negara untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi ekonomi dengan prisnip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (1)- (4) UUD 1945).
Memposisikan Pancasila sebagai spirit dasar pembentukan hukum di Indonesia adalah sebuah keniscayaan.  Sehingga  dalam  proses  pembuatan  hukum  (law  making  process),  proses  penegakan hukum  (law  enforcement  process)  dan  proses  kesadaran  hukum  (law  awareness  process) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai panduan agar produk hukum itu tidak menjauh apalagi  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  dan  jati  diri  bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya system hukum. Pancasila juga merupakan cita  hukum  (rechts  idee)  yang  dipahami  sebagai  konstruksi  pikir  yang  mengarahkan  hukum  pada cita-cita  yang  diinginkan.  Pancasila  adalah  falsafah,  dasar  negara  dan  ideologi  terbuka  (open ideology). Pancasila bisa menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan.
Di tengah arus globlalisasi yang makin kuat, haruslah kita menata kembali kerangka kehidupan bernegara  berdasarkan  Pancasila.  Pancasila  sebagai  jati  diri  bangsa  bukan  pilihan  oportunis  asal berbeda  dengan  komunis  maupun  liberal.  Pancasila  bukanlah  mengekor  pada  kedua  idologi tersebut.  Melainkan  Pancasila  benar-benar  digali  dari  nilai-nilai  kebenaran  yang  diyakini  bangsa Indonesia sebagai identitias nasional yang menjadi pembeda dengan ideology negara manapun di dunia.  Pancasila  memiliki  kekhasan  milik  bangsa  Indonesia  yang  sebagai  penciri  bahwa  Pancasila adalah khas Indonesia. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideology nasional,  dan  ligature  (pemersatu)  dalam  kehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan  Indonesia. Dengan  kata  lain  Pancasila  adalah  dasar  statis  yang  mempersatukan  sekaligus  bintang  penuntun (leitstar)  yang  dinamis,  yang  mengarahkan  bangsa  dalam  mencapai  tujuannya  (Latif,  2014:  41). Dengan  demikian  perumusan,  pengesahan  dan  pemberlakuan  Omnibus  Law  yang  terkait transformasi global ini, haruslah dikerangkakan apakah sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan kata lain apakah Omnibus Law yang lahir sebagai produk politik hukum kekuasaan saat ini berkarakter dan berparadigma Pancasila

## Metode
Penelitian  Hukum  (legal research)  dalam  bahasa Belanda disebut  rechtsonderzoek  (Marzuki, 2016).  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  berdasarkan  data-data  sekunder  atau  data kepustakaan. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, maksudnya  adalah  suatu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  data-data  yang  seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala  lainnya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analisis,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  responden  secara tertulis  atau  lisan  dan  juga  perilaku  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  sesuatu  yang  utuh. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  studi  pustaka  yaitu,  mempelajari  buku-buku,
Wawan Kokotiasa. Omnibus Law dan hukum berparadigma Pancasila
literature, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji Target/Subjek Penelitian Subjek penelitian ini berupa peraturan-peraturan hukum, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan OMNIMBUSLAW.  Data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  yakni  bahan  hukum  yang  terdiri  atas peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  hierarkinya.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku  teks  (textbooks)  yang  ditulis  oleh  para  ahli  hukum  yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,  dan  hasil-hasil  simposium  mutakhir  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Bahan hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus  hukum,  encyclopedia,  dan  lain-lain (Johnny Ibrahim, 2006 : 295-296).  Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan  teknik  studi  pustaka  ( collecting  by  library ).Teknik  analisis  bahan  hukum  yang dipergunakan  dalam  penulisan  hukum  saat  ini  adalah  deduksi,  sebagaimana  silogis  yang  diajarkan oleh  Aritoteles,  penggunaan  metode  deduksi  ini  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor. Kemudian setelah itu diajukan premis minor.

## Hasil dan Pembahasan

## Perspektif Politik Hukum
Membahas Omnibus Law dapat dilihat dalam perpektif politik hukum. Antara aspek hukum dan aspek politik keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ada hubungan yang erat antara politik  dan  hukum.  Sehingga  menjelaskan  lahirnya  Omnibus  Law  dengan paradigma politik  hukum adalah sesuatu yang relevan. Produk-produk hukum di Indonesia merupakan resultan dan kehendak politik pemegang kekuasaan. Dalam konteks ini politik determinan atas hukum di Indonesia. Dewan Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang  dan  setiap  rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama  (Pasal  20  ayat  (1)  dan  (2)  UUD  1945).    Presiden  juga  berhak  mengajukan  rancangan undang-undang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Sehingga  pengesahan  suatu  rancangan peraturan  perundang-undangan  menjadi  undang-undang  adalah  suatu  bentuk  kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan Dewan Perwakilam Rakyat (Legislatif). Inilah politik hukum yang berjalan saat ini sebagaimana amanat konstitusi. Dalam perpektif ini produk hukum dipandang sebagai resultan proses politik dari relasi kuasa para pemegang kekuasaan yang ada. Dalam konteks negara demokrasi pengambilan kebijakan semacam itu asumsinya juga sudah mempertimbangkan input  (masukan)  dari  berbagi  pihak  terutama  aspirasi  yang  berkembang  ranah  publik.  Sehingga masyarakat  bisa  menyalurkan  aspirasi  lewat  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  di  parlemen  yang kemudian  diagregasi  dan  diproses  sampai  melahirkan  out  put  (luaran)  dalam  bentuk  peraturan hukum.
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pembentuk peraturan perundang-undangan sesuai amanat dalam UUD 1945. Presiden sebagai perwakilan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat yang membidangi legislasi tentu mempunyai kepentingan yang terakumulasi dalam sebuah produk hukum. Apabila kepentingan itu sejalan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat tentu tidak akan menimbulkan kontradiksi di  ruang  publik.  Sebaliknya  bila  produk  hukum  tersebut tidak sejalan  dengan  aspirasi  rakyat  tentu akan  menimbulkan  persoalan  tersendiri.  Implikasinya  dapat  mengkaburkan  tujuan  dibentuknya undang-undang itu seperti keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana tertuang dalam konsitusi. Problemnya ketika Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah sepakat otomatis pemberlakuan  undang-undang  tersebut  tinggal  menunggu  waktu  untuk  diundangkan,  meskipun masih menyisakan ketidakpuasan yang berkembang di masyarakat. Memang masih ada jalan hukum
bagi  rakyat  untuk  melakukan  uji  materiel  (judicial  review)  ke  Mahkamah  Konsitusi,  apakah  pasal- pasal  dalam  sebuah  undang-undang  itu  bertentangan  dengan  konstitusi  atau  tidak.  Namun  yang menjadi catatan adalah bila undang-undang menimbulkan polemik di ranah publik, biasanya minim dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam  amanat  konstitusi  dalam  merumuskan  dan  menetapkan  politik  hukum  menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku  di  masyarakat  (Suseno,  1994,310-314).    Karena  arah  dari  pemberlakuan  sebuah  undang- undang  adalah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  yang  dicita-citakan.  Hukum  sebagai  kaidah dan norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan  hukum  itu  merupakan  pencerminan  dan  konkritisasi  dari  nilai-nilai  yang  suatu  saat berlaku dalam masyarakat (Soekamto,1999:14).  Artidjo Alkosar merekomendasikan bahwa hukum nasional  yang  dibangun  haruslah:  (1)  Berlandaskan  Pancasila  (filosofis)  dan  UUD  1945 (konstitusional); (2) Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan  dan  mengamankan  hasil-hasil  pembangunan  (Fitria,  2015).    Benard  Arif  Sidharta bahwa  tatanan  hukum  di  Indonesia  harus  mengandung  ciri:  (1)  Berwawasan  kebangsaan  dan nusantara; (2) Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap  proses  putusan  oleh  pemerintah  (Fitria,  2015).    Satjipto  Rahardjo  menggagas  bahwa hukum  juga  harus  ditata  secara  holistik  yang  tidak  melihat  hukum  sebagai  skema-skema  artifisial yang finite, melainkan sebagai bangunan yang tertanam dan berakar pada masyarakatnya (Prayitno, 2015).
Pengesahan  Undang  Undang  Cipta  Kerja  (Omnibus  Law)  pada  tanggal  8  Oktober  2020 mengundang  kontroversi  dan  polemik.  Disamping  substansi  problematiknya  yang  mengundang perdebatan,  yang  tidak  kalah  penting  adalah  proses  pembentukan  Omnibus  Law  yang  layak dicermati. Politik hukum dalam arti legal policy pada penyusunan undang-undang ini, idealnya harus melibatkan  seluruh  stakeholder  terkait.  Seharusnya  berbagai  pihak  yang  termuat  dalam  undang- undang tersebut – seperti serikat buruh/pekerja, petani, nelayan dll – dilibatkan dalam pembahasan yang intens. Pelibatan peran serta publik harus dioptimalisasi dan dilakukan secara transparan dan penuh  dengan  keterbukaan.  Sebab  dalam  demokrasi  konstitusional  sekaligus  demokrasi representative, elit politik yang menjadi wakil rakyat di lembaga eksekutif dan legeslatif tidak boleh mengklaim  dirinya  “lebih  tahu  yang  terbaik”  daripada  rakyat.  Sehingga  penyerapan  aspirasi  dari berbagai kalangan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan proses kamuflase. Yang terjadi adalah serap aspirasi bersifat formalitas untuk memenuhi legitimasi prosedural. Adanya gelombang ketidakpuasan  atas  lahirnya  Omnibus  Law  melalui  demonstrasi  menunjukkan  bahwa  para pemegang  otoritas  kekuasaan  gagal  mengkomunikasikan  agenda  pembangunan  ekonomi  dengan beragam aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Pelibatan  masyarakat  dalam  bentuk  partisipasi  dalam  penyusunan  sebuah  undang-undang adalah  penting  dalam  negara  yang  menganut  paham  demokrasi.  Sementara  pemegang  kendali penuh atas naskah adalah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berbagai elemen masyarakat yang  terkait  dengan  kebijakan,  tentu  berhak  mengajukan  draf  rancangan  undang-undang.  Dalam dimensi  politis,  tentu  kita  memahami  bahwa  sebuah  pemerintahan  dan  kekuasaan  memang  bisa jadi berafiliasi. Misalnya, pemerintah condong dengan pengusaha, taipan, oligarki, dan semacamnya yang menjadi ranah perdebatan materiil atau keadilan substantif. Tetapi prosedur seharusnya tetap ditempuh secara benar dan lengkap. Setidaknya agar tetap ada keadilan prosedural. Dalam segala tindakannya,  negara  hukum  terikat  kepada  norma-norma  keadilan.  Tugas  penting  negara  ialah mengusahakan keselamatan hidup rakyatnya, memelihara kemungkinan perkembangan hidup bagi tiap-tiap  warganya.  Pada  prinsipnya  negara  dalam  segala  upayanya  haruslah  mengarah  untuk menciptakan  kebahagiaan,  keselamatan,  dan  kesejahteraan  serta  kemajuan  rakyatnya,  dan  harus selalu berpedoman pada keadilan dan hukum. Dalam konteks inilah harus dilihat apa yang disebut
Wawan Kokotiasa. Omnibus Law dan hukum berparadigma Pancasila
negara  hukum.  Sementara  politik  sebagai  ilmu  atau  teori  adalah  tentang  cara  mengemudikan negara atau jalannya pemerintahan. Ilmu politik membahas tentang usaha untuk mencapai tujuan negara  atau  pemerintahan  yang  baik.  Namun,  pada  dataran  politik  praktis,  nilai-nilai  politik  yang baik ini banyak mangalami distorsi atau penyimpangan dari sesuatu yang ideal.
Idealnya, hukum dan kekuasaan setidaknya saling mendukung, dalam arti bahwa hukum harus ditegakkan  dengan  kekuasaan  agar  daya  paksanya  bisa  efektif.  Sebaliknya  kekuasaan  harus dijalankan  atas  prinsip-prinsip  hukum  agar  tidak  sewenang-wenang.  Tetapi  konsep  ideal  itu kerapkali  tidak  realistik  sehingga  sering  terlihat  bahwa  kekuasaan  supreme  diatas  hukum. Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat terjadi bahwa yang satu determinan atas yang lain, tergantung  pada  pihak  mana  subsistem  politik  memberikan  dukungan.  Sebagai  penganut  negara hukum  yang  diinginkan  Indonesia  adalah  determinan  hukum  atas  kekuasaan.  Jika  hukum determinan atas kekuasaan maka hukum itu dapat mengefektifkan dirinya sebagai alat kontrol bagi kekuasaan  agar  tidak  menjadi  dzalim  dan  korup.  Arbi  Sanit  menyimpulkan  bahwa  hukum  tanpa politik  akan  lumpuh,  sedangkan  kekuasaan  politik  tanpa  hukum  adalah  kekuasaan  lalim.  Sehingga hukum  adalah  produk  politik  tidak  dapat  dilepaskan  dari  fakta  bahwa  politik  merupakan  sumber daya utama pembentukan dan penegakan hukum (Sanit, 1986).  Daniel S. Lev menegaskan bahwa hukum  di  Indonesia  juga  tidak  pernah  otonom,  melainkan  akan  selalu  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor  diluar  hukum  termasuk  politik  (Daniel  S  Lav,  2013).    Kenyataan  di  lapangan  secara  empirik menunjukkan  betapa  hukum  seringkali  tidak  memiliki  otonomi  yang  kuat  karena  energinya  lebih lemah dari energi subsistem politik sehingga yang dapat dilihat bukan saja materi hukum yang sarat dengan  cermin  konfigurasi  kekuasaan  melainkan  juga  penegakannya  kerapkali  diintervensi  oleh kekuasaan  sehingga  hukum  sebagai  penunjuk  atau  rel  terabaikan.  Dari  kenyataan  empirik  itulah kemudian muncul teori tentang hukum sebagai produk politik.
Lebih  spesifik  kaitan  antara  politik  dan  hukum  sebagaimana  pernah  diungkapkan  Mahfud MD(2012)    bahwa  konfigurasi  politik  mempengaruhi  karakter  produk  relevan  untuk  menjelaskan fenomena  yang  terjadi  seputar  dinamika  penetapan  Omnibus  Law.  Relasi  kuasa  (eksekutif  dan legislatif)  yang  memegang  wewenang  dalam  menetapkan  dan  mengesahkan  sebuah  undang- undang  tentu  merupakan  bagian  penting  untuk  melihat  keberpihakannya.  Mahfud,  MD  juga menyatakan  bahwa  politik  hukum  adalah  legal  policy  atau  garis  kebijakan  resmi  tentang  hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka  mencapai  tujuan  negara.  Ada  indikasi  bahwa  Omnibus  Law  semangatnya  adalah menghamparkan  “karpet  merah”  kepada  pelaku  usaha  baik  da lam  maupun  luar  negeri. Semangatnya  adalah  memberi  kemudahan  untuk  berinvestasi  di  Indonesia  guna  mengejar pertumbuhan ekonomi. Memang tidak sepenuhnya salah bahwa siapapun yang berkuasa pasti akan berpihak  kepada  kepentingan  yang  menguntungkan  dirinya.  Persoalannya  adalah  ketika memunculkan  pasal-pasal  konfliktual  dalam  sebuah  undang-undang,  biasanya  ada  aroma ketidakberesan  dalam  proses  penyusunan,  hingga  pengesahan.  Politik  hukum  berperan  sebagai kebijakan  dasar  bagi  penyelenggara  negara  untuk  menentukan  arah,  bentuk  maupun  isi  hukum yang  akan  dibentuk.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  politik  hukum    menurut  Padmo  Wahjono dengan  mengatakan  bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan  penyelenggara  negara    tentang  apa yang  dijadikan  kriteria  untuk  menghukumkan  sesuatu  yang  di  dalamnya mencakup  pembentukan, penerapan  dan  penegakan  hukum  (Wahjono,  1986).    Sementara  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara menyatakan  bahwa  politik  hukum  sama  dengan  politik  pembangunan  hukum  yang  hendak diterapkan  atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu (Nusantara, 1998: 2).  Intinya para  ahli  hukum  menjelaskan  hukum  sebagai  serangkaian  konsep,  asas,  kebijakan  dasar  dan pernyataan  kehendak  penguasa  yang  mengandung  politik  pembentukan  hukum  yang  berlaku  di wilayah  suatu  negara  dan  mengenai  arah  kemana  hukum  hendak  dikembangkan  untuk  mencapai tujuan  negara.  Dengan  demikian  Omnibus  Law  dalam  tinjauan  politik  hukum  merupakan  produk
kehendak penguasa saat ini untuk menentukan arah kebijakan ekonomi kedepan yang akan berlaku di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Persoalannya,  apakah  kebijakan  politik  hukum  mengenai  Omnibus Law ini sudahkah relevan dan sesuai dengan tujuan kita bernegara. Kemudian apakah Omnibus Law menjamin  akan  kemajuan  kesejahteraan  rakyat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi. Apakah  Omnibus  Law  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  yang  lebih  mengedepankan ekonomi  kerakyatan  dan  prinsip  gotong-royong  dalam  ketimbang  ekonomi  yang  memprioritaskan pemberlakuan  pasar  bebas.  Dari  titik  tolak  pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  maka  Omnibus  Law selayaknya dikaji ulang perumusannya dengan mensikronisasi kembali dengan aspirasi dan tuntutan komponen masyarakat yang masih mempertanyakan eksistensi dan implikasi Omnibus Law jikalau benar-benar diterapkan di Indonesia.

## Pendekatan Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila
Menurut Sudjito menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu berarti berolah ilmu hukum dan mengamalkan ilmu hukum harus berporos, berproses, dan bermuara pada nilai-nilai Pancasila (Lubis,  2014).    Karena  Pancasila  adalah  pandangan  hidup  yang  berasal  dan  melekat  dalam  diri manusia Indonesia yang mampu dan terus menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Sehingga bagi  bagi  ilmu  hukum  di  Indonesia  paradigma  itu  adalah  Pancasila.  Ilmu  hukum  berparadigma Pancasila  adalah  ilmu  hukum  yang  juga  melibatkan  aspek  rasa  dalam  pendekatannya.  Mengingat pada  keyakinan  bahwa  manusia  itu  terdiri  dari  unsur  rasio,  rasa,  raga  dan  rukun,  yang  kesemua unsur  itu  terbawa  dalam  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  berolah  ilmu.  Sehingga  pendekatan dengan “rasa” dan “rasio” tidak perlu dipertentangkan karena keduanya saling melengkapi, diramu dengan serasi (Lubis, 2014).
Menurut  Arief  Sidharta  (Dalam  Lubus  2014)  bahwa  paradigma  dalam  ilmu  hukum  sebagai berikut:    (1)  Pandangan  tentang  manusia  sebagai  makhluk  rasional  dan  berhati  nurani:  manusia memiliki  kemampuan  kognitif  dan  intelektual  untuk  mempersepsi  dan  menata  dunia  kenyataan secara rasional, serta membedakan baik dan buruk, adil dan tidak adil  (2) Teori pembentuk hukum (pembentuk undang-undang) bertindak rasional (3) Pendekatan positivistic tentang sumber hukum, dengan  fokus  utama  pada  hukum  tertulis  (produk  perundang-undangan);  teori  tentang  sumber hukum  yang  memandang  material  hukum  sebagai  besaran  yang  tersusun  secara  hierarkis  dengan sumber  hukum  tertulis  menempati  posisi  dominan;  pandangan  terhadap  hukum  yang  terbentuk secara alami; (4) Teori  tentang  bagaimana  teks  yuridis  harus  diinterpretasi  yang  mencakup metode-metode interpretasi dan konstruksi hukum: gramatikal, historical, sistematikal, teleological, argumentum per analogiam, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, penghalusan hukum; (5)  Ilmu  Hukum  bertugas  menawarkan  alternative  penyelesaian  masalah  konkret,  membangun koherensi logical dan kesatuan dalam hukum melalui interpretasi dan sistematisasi, bertumpu pada kesadaran  hukum  dan  mengacu  cita  hukum;    (6)  Pandangan  bahwa  aspek  ekspresif  dan  aspek intstrumentalistik  dari  hukum  berkedudukan  setara;  (7)  Pandangan  bahwa  pembentukan  hukum dan penemuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan cita hukum yang berintikan positivis, koherensi dan keadilan; (8) Hukum bertolak dari dengan selalu mengacu dan demi realisasi respek  atas  martabat  manusia  dan  hak  asasi  manusia;  (9)  Model  berpikirnya  :  model  berpikir problematik tersistematisasi (10) Proses penalarannya : deduksi, induksi dan abduksi.
Dalam  perspektif  ilmu  hukum  di  Indonesia,  Omnibus  Law  haruslah  dipandang  sebagai pengetahuan  yang  muncul  atau  hasil  dari  rasionalitas  bangsa  Indonesia  yang  berketuhanan, berperikemanusiaan,  berpersatuan  berkerakyatan  dan  berkeadilan  dan  memiliki  ciri-ciri  dan karakteristik tersebut. Ilmu hukum di Indonesia akan menjadi panglima bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menghasilkan produk-produk hukum dan penegak hukum yang didasarkan pada  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia.  Aspek-aspek  dalam  Filsafat  Ilmu yang menyangkut ontology, epistemology dan aksiologi dalam pemahaman terhadap ilmu hukum di Indonesia  akan  mendukung  perkembangan  ilmu  hukum  di  Indonesia  kearah  ilmu  hukum  yang
Wawan Kokotiasa. Omnibus Law dan hukum berparadigma Pancasila
berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila.  Seharusnya  para  pakar  ilmu  hukum  di  Indonesia  tidak  lagi terjebak  pada  pemikiran  tentang  perkembangan  ilmu  hukum  di  Indonesia  yang  beraliran  Eropa Kontinental atau Anglo Saxon/Amerika, karena ilmu hukum di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan  eksistensi,  rasionalitas  dan  pengetahuan  yang  didasarkan  oleh  nilai-nilai  yang  dianutnya. Ilmu  hukum  di  Indonesia  merupakan  ilmu  hukum  dengan  karakteristik  yang  mandiri  dan berkembang sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila (Adi, 2008: 41).
Ontologi  hukum  pada  dasarnya  merefleksikan  hakekat  hukum  dan  konsep-konsep fundamental dalam hukum, hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum dengan moral. Aspek ontology menyangkut the knower, yaitu manusia yang bersifat kreatif memiliki kemampuan untuk mengetahui jagat raya beserta isinya, sehingga ia harus memiliki kesadaran (consciousness). Aspek ontology dalam ilmu hukum menyangkut konsep-konsep hukum yang pada dasarnya muncul dari persepsi manusia tentang hukum itu sendiri, dengan demikian konsep hukum di Indonesia akan sangat  terkait  dengan  persepsi  manusia  Indonesia  terhadap  hukum.  Epistemologi  dalam  ilmu hukum  merefleksikan  pertanyaan  tentang sejauh  mana  pengetahuan  tentang  hakekat  hukum  dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia.  Aspek epistemology menyangkut the knowing atau seluk beluk yang bertalian dengan mengetahui, yang berlandaskan  pada  aspek  kognitif/akali/rasio.  Pada  dasarnya  rasionalitas  bersifat  netral  dengan kemampuan  untuk  beranalogi (persamaan dan  perbedaan)  dan  berinferensi  (deduksi  dan  induksi) yang  disebut sebagai  kecerdasan.  Hukum  sebagai  ilmu  pengetahuan  dalam  menyusun  obyek  atau bahan  ilmunya  ke  dalam  struktur  ilmu  hukum  yang  konstruktif  dan  sistematis,  juga  menggunakan metode-metode  itu.  Aksiologi  dalam  ilmu  hukum  merefleksikan  isi  dan  nilai-nilai  yang  termuat dalam  hukum  seperti  kelayakan,  persamaan,  keadilan,  kebebasan  dan  kebenaran.  Aspek  aksiologi menyangkut knowledge, sebagai hasil knowing (Adi, 2008:41).
Sependapat dengan gagasan Yudi Latif bahwa Pancasila merupakan basis moral yang sangat vital  bagi  bangsa-negara  Indonesia.  Sebagai  basis  moralitas  dan  haluan  kebangsaan-kenegaraaan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi  historis,  rasionalitas  dan  aktualitasnya,  yang  jika  dipahami,  dihayati,  dipercaya  dan diamalkan  secara  konsisten  dapat  menopang  pencapaian-pencapaian  agung  peradapan  bangsa (Latif,  ).    Dengan  berbagai  pengalaman  yang  dihadapi  selama  ini,  penerapan  Pancasila  perlu diaktualisasikan  dalam  kehidupan  kemasyarakatan,  kebangsaan  dan  kenegaraan  mengingat Pancasila  sebagai  ideology  negara  merupakan  visi  kebangsaan  Indonesia  yang  dipandang  sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia(MPR RI, 2015).  Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideology negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan menjadi norma hukum. Dalam konteks ini, konkritisasi nilai Pancasila ialah norma hukum, yakni pasal-pasal dalam peraturan  perundang-undangan,  Pancasila  menjadi  sumber  hukum  materi  di  Indonesia.  Pancasila sebagai  cita  hukum  memiliki  fungsi,  baik  konstitutif  maupun  regulative.  Nilai-nilainya  terjabarkan dalam  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  negara  yang  mengikat,  baik  bagi  pemerintah negara maupun penyelenggara negara. Ia memiliki sifat imperative yuridis(Narmoatmojo, 2014: 14).
Dalam  konteks  filsafat  ilmu  hukum,  dalam  semua  aliran,  apapun  yang  dipakai,  semua pemikiran tentang hukum secara sistematis (berfilsafat tentang hukum), berlandaskan di satu pihak pada filsafat (pandangan manusia tentang tempatnya di alam semesta) dan di lain pihak pada teori politik  (pandangan  manusia  tentang  bentuk  masyarakat  yang  terbaik).  Pikiran  tentang  tujuan hukum  berdasar  pada  konsepsi  (pandangan)  manusia  sebagai  manusia  yang  berfikir  (thinking individual)  dan  sebagai  makhluk  berpolitik  (political  being).  Filsafat  ilmu  hukum  memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum (Dwisvimiar, 2011).
Peran  Pancasila  sebagai  penguatan  struktur  hukum,  kultur  hukum  dan  substansi  hukum nasional haruslah terus didorong untuk menginspirasi para pembuat undang-undang. Inspirasi nilai- nilai  Pancasila  dalam  penyusunan  Omnibus  Law  akan  menjadikan  undang-undang  tersebut  lebih dekat  dengan  tujuan  keadilan  dan  kemanfaatan  dari  kelahirannya  di  tengah  arus  globalisasi. Sturktur  hukum  yang  dimaksud  adalah  lembaga  peradilan,  DPR,  lembaga  eksekutif,  dan  yudikatif merupakan aspek stuktur hukum di Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam struktur hukum lebih menekankan pada spirit, motivasi, ajaran bagi pemegang amanah dalam rangka mewujudkan keadilan hukum di Indonesia yang diabdikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Terkait  dengan  penguatan  kultur  hukum,  Friedman  mengungkapkan  bahwa  “legal  culture refers,as we have said, to ideas, attitudes, expectations and opinion about law, held by  people in some  given  society”.  Dalam  hal  ini  kesamaan cita,  pikiran,  sikap,  harapan dan  pandangan  tentang hukum  manusia  Indonesia  yang  dibangun  di  atas  pondasi  Pancasila  sebagai  falsafah  dan  dasar negara. Kultur hukum Pancasila yang hendak dibangun setidaknya memiliki cara pikir, cara pandang, sikap  dan  perilaku  yang  mengakui,  menerima  dan  menghormati,  menjunjung  tinggi  dan  menjaga hak  asasi  manusia;  mengakui  dan  menghormati  perbedaan  sebagai  kesatuan  yang  dibangun  dan disejahterakan  bersama;  menjunjung  tinggi  prinsip  kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi,  dengan mengutamakan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan; dan menjadikan keadilan sosial sebagai  cita-cita  bersama.  Pancasila  adalah  peradaban  bangsa  Indonesia,  maka  kultur  hukum Pancasila  harus  ditumbuhkan,  harus  ada  dan  kuat,  sehingga  keberadaan  peradaban  itu  terjamin khususnya  dalam  kehidupan  hukum.  Wacana  Pancasila  akan  selalu  hidup  atau  tidak  pernah  mati selama Indonesia sebagai sebuah bangsa masih eksis.
Terkait  substansi  hukum,  Pancasila  berperan  sebagai  sumber  dan  kaidah  penuntun  hukum, dalam  hal  ini  Pancasila  menjadi  cita  hukum  (rechtsidee)  yang  harus  dijadikan  dasar  dan  tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada  Pancasila  dengan  memuat  konsistensi  isi  mulai  dari  yang  paling  atas  sampai  yang  paling rendah hirarkinya(Prayutno :160).
Pokok-pokok pikiran yang harus menjadi acuan pembangunan hukum meliputi : (a) Hukum itu  berwatak  mengayomi/melindungi  segenap  bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia,  berdasarkan persatuan  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  social  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia;  (b)  Hukum harus  mampu  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia;  (c)  Hukum  berasal  dari rakyat  dan  mempunyai  sifat  kerakyatan  atau  dengan  kata  lain  prinsip  kedaulatan  rakyat;  dan  (d) Hukum berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengaturan terhadap adanya  hukum-hukum  Tuhan,  disamping  memperhatikan  nilai-nilai  kemanusiaan,  nilai-nilai  moral dan budi pekerti luhur( Prayitno, 163).
Pancasila  adalah  suatu  faham  filsafat,  atau  suatu  philosophical  way  of  thinking  atau philosophical system. Pancasila sebagai system filsafat dapat dianalisis dan dibicarakan mendalam, karena  berpikir  filosofis  merupakan  sifat  asasi  atau  kodrat  manusia.  Manusia  normal  mempunyai sifat ingin tahu yang benar.  Manakala seorang telah mengetahui yang benar atas sesuatu maka ia dapat  memanfaatkan  bagi  dirinya,  orang  lain  dan  masyarakat.  Setelah  mengetahui  sesuatu  yang benar akan menimbulkan kecenderungan pada dirinya untuk berusahan menjaga agar sesuatu itu tetap  baik  keadaannya  dan  bermanfaat  serta  dapat  diamalkan  dalam  kehidupan  (Abustan,  2020: 154).
Indonesia  adalah  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila.  Artinya,  meskipun  secara  hierarki peraturan  perundang-undangan,  Pancasila  tidak  disebutkan  dengan  tegas  sebagai  sumber  hukum positif  di  Indonesia,  sebagaimana  dimaksud  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  tetapi  adalah  suatu  keharusan  yang  tidak  dapat ditawar lagi bahwa setiap pembentukan atau perubahan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-
Wawan Kokotiasa. Omnibus Law dan hukum berparadigma Pancasila
Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  haruslah  tetap  mengacu pada Pancasila (Abustan, 2020: 159).  Dengan kata lain Pancasila harus dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

## Simpulan
Kelahiran  Omnibus  Law  haruslah  diletakkan  dalam  kerangka  berfikir  memenuhi  tujuan bernegara, sebagaimana amanat konsitusi. Omnibus Law sebagai produk politik hukum di Indonesia haruslah  mengacu  pada  tujuan-tujuan  negara  tersebut  dengan  dilandasi  spirit  nilai-nilai  Pancasila sebagai  ideology  dan  dasar  negara.  Sehingga  politik  hukum  seharusnya  dipandang  sebagai  upaya menjadikan  hukum  sebagai  alat  pencapaian  tujuan  negara  sesuai  dengan  dinamika  dan perkembangan  masyarakat.  Bukan  menjadikan  hukum  sebagai  alat  kekuasaan  untuk  memuluskan agenda rejim dan menekan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
Yang terjadi adalah karakteristik Omnibus Law mengakomodir kepentingan kapitalisme global yang sedang mendikte paradigma ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Demi memacu investasi yang  besar  bahkan  demi  mendapatkan  bantuan  dari  negara  donor,  Indonesia  rela  melakukan penyesuaian-penyesuaian  aturan  hukum  yang  memfasilitasi  pasar  bebas  dan  kepentingan kapitalisme  global,  sekalipun  itu  bertentangan  dengan  konstitusinya.  Di  tengah  arus  globlalisasi yang  makin  kuat,  haruslah  kita  menata  kembali  kerangka  kehidupan  bernegara  berdasarkan Pancasila.  Sebab  hukum  di  Indonesia  merupakan  hukum  dengan  karakteristik  yang  mandiri  dan berkembang sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila.
Dalam perspektif politik hukum, produk-produk hukum di Indonesia merupakan resultan dari kehendak  politik  pemegang  kekuasaan.  Para  pemegang  otoritas  kewenangan  (eksekutif  dan legislative)  menghendaki  lahirnya  Omnibus  Law  sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  investasi  dan pembangunan  di  Indonesia.  Semangat  dari  undang-undang  ini adalah  menghamparkan  “karpet merah” kepada pelaku usaha baik dalam maupun luar neger i untuk berinvestasi di Indonesia guna mengejar pertumbuhan ekonomi. Ada indikasi kelahiran Omnibus Law makin menjauhkan dengan system  perekonomian  yang  diamanatkan  konstitusi,  yang  mengedepankan  kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong.
Memposisikan Pancasila sebagai spirit dasar pembentukan hukum di Indonesia adalah sebuah keniscayaan.  Sehingga  dalam  proses  pembuatan  hukum  (law  making  process),  proses  penegakan hukum  (law  enforcement  process)  dan  proses  kesadaran  hukum  (law  awareness  process) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai panduan agar produk hukum itu tidak menjauh apalagi  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  dan  jati  diri  bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya system hukum. Pancasila juga merupakan cita  hukum  (rechts  idee)  yang  dipahami  sebagai  konstruksi  pikir  yang  mengarahkan  hukum  pada cita-cita  yang  diinginkan.  Pancasila  adalah  falsafah,  dasar  negara  dan  ideologi  terbuka  (open ideology). Pancasila bisa menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan.
Peran  Pancasila  sebagai  penguatan  struktur  hukum,  kultur  hukum  dan  substansi  hukum nasional haruslah terus didorong untuk menginspirasi para pembuat undang-undang. Inspirasi nilai- nilai  Pancasila  dalam  penyusunan  Omnibus  Law  akan  menjadikan  undang-undang  tersebut  lebih dekat dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan dari kelahirannya di tengah arus globalisasi. Stuktur hukum yang dimaksud adalah lembaga peradilan, DPR, lembaga eksekutif, dan yudikatif merupakan aspek  stuktur  hukum  di  Indonesia.  Aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  struktur  hukum  lebih menekankan  pada  spirit,  motivasi,  ajaran  bagi  pemegang  amanah  dalam  rangka  mewujudkan keadilan  hukum  di  Indonesia  yang  diabdikan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Kultur hukum  Pancasila  yang  hendak  dibangun  setidaknya  memiliki  cara  pikir,  cara  pandang,  sikap  dan
perilaku  yang  mengakui,  menerima  dan  menghormati,  menjunjung  tinggi  dan  menjaga  hak  asasi manusia;  mengakui  dan  menghormati  perbedaan  sebagai  kesatuan  yang  dibangun  dan disejahterakan  bersama;  menjunjung  tinggi  prinsip  kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi,  dengan mengutamakan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan; dan menjadikan keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Terkait substansi hukum, Pancasila berperan sebagai sumber dan kaidah penuntun  hukum,  dalam  hal  ini  Pancasila  menjadi  cita  hukum  (rechtsidee)  yang  harus  dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia, tak terkecuali Omnibus Law.

## Referensi
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia , (Jakarta: YLBHI, 1988)
Abustan, Filsafat Hukum, Konsep dan Implementasi , (Depok: Rajawali Pers, 2020)
Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan, - (Yogyakarta: Rajawali Press,1986)
Daniel S. Lav, Hukum dan Politik di Indonesia , (Jakarta: LP3ES, 2013)
FX. Adji Samekto, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 Mei 2014
Frans Magnis Suseno, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)
Inge Dwisvimiar, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11 No. 3 September 2011
Kuat Puji Prayitno, Jurnal Dinamika Hukum , Vol.11 Edisi Khusus Februari 2011
Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , (Yogyakarta: Gamamedia. 1999)
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Yogyakarta: Rajawali Press, 2012)
Mia Kusuma Fitria, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 12, No 2 (2015)
Mila Karmila Adi, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 15 April 2008
Padmo Wahjono , Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
R Karlina Lubis , Pancasila: Paradigma Ilmu Hukum Indonesia , Conference: Kongres Pancasila VI, Ambon, Juni 2014.
Soerjono Soekamto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
Winarno Narmoatmojo, dkk , Seri Pendidikan Politik: Pancasila dan UUD NRI 1945 , (Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2014)
Yudi  Latif, Negara  Paripurna,  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila ,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2011)
UUD 1945 UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 15 Tahun 2019 Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Cetakan Kelima, Juni 2015